## Volume 7 No. 1, Juli  2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## BATASAN ASET DAN OMSET DALAM SUATU MERGER YANG MENIMBULKAN PERAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Tri Anggara Putra,  Yeni Triana, Fadly Daeng Yusuf Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Email : trianggaraputra.law@gmail.com  yenitriana@unilak.ac.id fadlydaeng@unilak.ac.id

## Abstract
The  long-term  goal  of  holding  this  research  is  to  contribute  to  science,  especially  to  civil law, companies and business competition. The later contribution aims to create a new concept to improve  the  rule  of  law,  improve  the  oversight  mechanism  for  the  implementation  of  laws  and regulations.  The  specific  target  of  this  research  is  to  provide  education  to  the  community  as business  actors  in  carrying  out  their  business  activities. This  type  of  research  is  Normative Juridical Law Research. The target of this research is to analyze the extent to which assets and turnover  are  limited  in  a  merger  that  creates  monopolistic  practices  and  unfair  business competition.The  output  of  this  research  is  to  enrich  teaching  materials  for  civil  law  courses, companies  and  business  competition,  as  well  as  scientific  articles.  This  research  contributes  to science as well as to society and individual enterprises. The intended contribution is to create a new concept to improve legal regulations related to individual companies, as well as to provide a source  of  information  for  companies  and  the  public  to  improve  legal  relations,  legal consequences  and  monitor  the  implementation  of  asset  ownership  of  an  individual  company  in Indonesia.
Keywords: Monopoly Law, Business Competition Law, Mergers, Acquisitions

## Abstrak
Tujuan  jangka  panjang  diadakan  penelitian  ini  dimaksudkan  memberi  berkonstribusi  bagi ilmu  pengetahuan  khususnya  terhadap  hukum  perdata,  Perusahaan  dan  persaingan  usaha. Konstribusi  nantinya  bertujuan  melahirkan  konsep  baru  untuk  memperbaiki  aturan  hukum, memperbaiki  mekanisme  pengawasan  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan.  Target Khusus penelitian ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat selaku Pelaku usaha dalam menjalankan  aktivitas  usahanya.Jenis  Penelitian  ini  adalah  Penelitian  Hukum  Yuridis  Normatif. Target  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  tentang  sejauh  mana  batasan  aset  dan  omset dalam  suatu  merger  yang  menimbulkan  peraktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak sehat.Luaran  penelitian  ini  adalah  memperkaya  bahan  ajar  mata  kuliah  hukum  perdata, perusahaan  dan  Persaingan  usaha,  serta  artikel  ilmiah.  Penelitian  ini  berkonstribusi  bagi  ilmu pengetahuan  juga  bagi  masyarakat  dan  perusahaan  peorangan.  Konstribusi  dimaksud  adalah melahirkan  konsep  baru  untuk  memperbaiki  aturan  hukum  terkait  perusahaan  perorangan, sekaligus  memberikan  sumber  informasi  bagi  perusahaan  dan  masyarakat  untuk  perbaikan
hubungan  hukum,  akibat  hukum  dan  pengawasan  pelaksanaan  kepemilikan  asset  sebuah perusahaan peorangan di Indonesia.
Kata Kunci : Hukum Monopoli, Hukum Persaingan Usaha, Merger, Akuisisi

## A. PENDAHULUAN
Larangan  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  atau  yang  dikenal dengan  hukum  persaingan  usaha  merupakan  bagian  etika  bisnis  yang  dimasukkan  dalam “ranah”  hukum.  Persoalan  praktek  monopoli  dan  perasaingan  usaha  tidak  sehat  memiliki dampak  yang  luas,  tidak  hanya  merugikan  konsumen  dan  pelaku  usaha  lain,  namun  juga merusak struktur pasar serta merugikan negara  akibat tindakan inefisiensi. 1 Oleh karena itu, penegakan  hukum  persaingan  usaha  sangatlah  penting,  mengingat  semakin  modernnya teknologi dan informasi, sehingga revitalisasi peran negara serta penguatan regulasi semakin mendesak dilakukan. 2 Berkaitan dengan ini, terdapat beberapa referensi tentang tujuan hukum persaingan usaha antara lain: 3
1. United  Nations  Conference  on  Trade  and  Development  (UNCTAD,  1994)  menyatakan bahwa tujuan dari suatu undang-undang persaingan usaha adalah:
“to control or eliminate restrictive agreements or arrangement among enterprises, or acquisition andor abuse of dominant positions of market power, which limit access to markets  or  otherwise  unduly  restrain  competition,  adversely  affecting  domestic  or international trade or economic development.”
Namun begitu UNCTAD memberi peluang untuk dicantumkannya tujuan-tujuan spesifik lainnya seperti:
” the  creation,  encouragement,  and  protection  of  competition;  control  of  the concentration  of  capital  and/or  economic  power;  encouragement  of  innovation; protection  and  promotion  of  social  welfare  and  in  particular  the  interests  of consumers, etc., and take into account the impact of restrictive business practices on their trade and development ."
2. Roger Alan Boner dan Reinald Krueger (1991) menyatakan bahwa:
“ In  practice,  most  forms  of  competition  policy  are  designed  either  to  undermine  the ability  of  suppliers  to  exercise  market  power  or  to  inhibit  the  ability  of  dominant enterprises to abuse their size. This is because the exercise of market power is often incompatible  with  economic  efficiency,  and  dominance  allows  a  supplier  to  erect private barriers to trade, restrict competition, and compromise the economic freedom and visibility of other parties. ”
3. Ernest Gellhorn (1986) menyatakan bahwa:
“ The  antitrust  laws  are  designed  to  control  exercise  of  private  economic  power  by preventing  monopoly,  punishing  cartels,  and  otherwise  protecting  competition;  …to encrease  consumer  welfare  by  assuring  that  markets  remain  open  to  entry  and  that output can expand-thus to maximize national wealth; …and whether antitrust law also
1 Abdul  R.  Saliman.  2011.  “kata  pengantar”. Hukum  Bisnis  Untuk  Perusahaan. Jakarta.  Kencana  Prenada Media Group.
2 Mustafa  Kamal  Rokan.  2012.  “Sambutan  dari  Prof.  Nur  A.  Fadhil  Lubis.” Hukum  Persaingan  Usaha . Jakarta. RajaGrafindo. hal. Vii.
3 Dikutip dalam tulisan HMBC Rikrik  Rizkiyana, et.al. “Catatan Kritis terhadap Hukum  Acara  Persaingan Usaha di Indonesia.”Disampaikan dalam Lokakarya Penelitian Komisi Hukum Nasional RI Tahun 2011. Penegakan Hukum  Persaingan  Usaha:  Kajian  terhadap  Hukum  Acara  dan  Pelaksanaan  Putusan  KPPU .  Jakarta,  20  Oktober 2011.
serves  to  promote  equality  of  business  opportunity,  the  just  distribution  of  goods,  or other social or political goals is a matter of intense debate. ”
4. Sementara Alison Jones and Brenda Sufrin, 2001 menyatakan bahwa:
“ Competition  Law  exists  to  protect  the  process  of  competition  in  a  free  market economy  –  that  is,  an  economic  system  in  which  the  allocation  of  resources  is determined solely by the supply and demand in free markets and is not directed by the government regulation. ”
Berdasarkan  tujuan-tujuan  yang  dikemukakan  di  atas,  dapatlah  dikatakan  secara sederhana  bahwa  tujuan  dari  hukum  persaingan  usaha  terkait  dengan  objek  yang  dilindungi adalah: 4
1. Melindungi pelaku usaha terutama pelaku usaha yang tidak dominan;
2. Melindungi  konsumen  dari  ekonomi  biaya  tinggi  dimana  konsumen  dihindari  dari mengeluarkan biaya (tinggi) yang tidak sesuai dengan kualitas produk yang diterima;
3. Melindungi  negara  dari  inefisiensi  kegiatan  ekonomi  yang  dapat  mengurangi kesejahteraan nasional;
4. Melindungi proses persaingan usaha itu sendiri dalam arti melindungi sistem mekanisme pasar  yang  wajar  yang  didasarkan  kepada  berlakunya  hukum  alamiah  penawaran  dan permintaan  ( supply  and  demand )  agar  tidak  terganggu  oleh  suatu  tindakan  pelaku  usaha maupun kebijakan Pemerintah.
Memonopoli  suatu  bidang  atau  produk  tentu  yang  dilakukan  oleh  sebuah  atau sekelompok perusahaan jika diberikan toleransi dapat menyebabkan mekanisme pasar sudah tidak  berjalan  lagi,  dimana  tindakan  memonopoli  produk  tertentu  tersebut  dapat  dengan mudahnya  menentukan  harga  suatu  produk  tanpa  kewajaran.  Dengan  demikian  dapat dipastikan  tindakan  segelintir  kelompok  perusahaan  tersebut  dapat  mengeruk  keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan masyarakat tidak ada pilihan lain kecuali member produk monopoli itu. 5
Oleh  karena  itu,  untuk  mengatur  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  monopoli  ini  di butuhkan  sebuah  jenis  larangannya  dan  Undang-Undang.  Sejak  5  Maret  1999, diundangkannya  Undang-  Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 6 Seperti undang-undang bidang ekonomi pada umumnya, Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999    mempunyai  tujuan  yang  sangan  kental  dengan  tujuan yang  bersifat  ekonimi  yaitu  untuk  menciptakan  iklim  usaha  yang  sehat,  efektif  dan  efisien. Akan tetapi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga mempunyai tujuan yang terkait dengan masalah  keadilan  ekonomi  yaitu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  menjaga  agar ekonomi  pasar  bekerja  dengan  wajar,  serta  untuk  mencegah  timbulnya  pemusatan  kekuatan ekonomi  pada  pelaku  usaha  tertentu  yang  dapat  menghalangi  persaingan  yang  sehat  dan wajar.
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  adalah  satu  dari  sedikit  Undang-Undang  yang berlaku  efektif  secara  langsung  karena  tidak  memerlukan  banyak  peraturan  pemerintah. Dalam batang tubuhnya hanya terdapat dua pasal yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yaitu Pasal 28 dan 29 mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilan saham (selanjutnya disebut Merger, konsolidasi dan Akuisisi). 7
4 Ibid.
5 Ahmad  Yani  dan  Gunawan  Widjaja.  2006. Seri  Hukum  Bisnis:  Anti  Monopoli, RajaGrafindo  Persada. Jakarta. Hal.3.
6 Selanjutnya ditulis Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
7 Syamsul  Maarif.  2010. Merger  dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha .  Jakarta.  DegrafPublishing. hal. 1-2.
Pasal 28 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan: 8
(1) Pelaku  usaha  dilarang  melakukan  penggabungan  atau  peleburan  badan  usaha  yang dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak sehat;
(2) Pelaku  usaha  dilarang  melakukan  pengambilan  saham  perusahaan  lain  apabila tindakan  tersebut  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat;
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penggabungan  atau  peleburan  badan  usaha  yang dilarang  sebagai  mana  yang  dimaksud  ayat  (1)  dan  ketentuan  mengenai pengambilalihan  saham  perusahaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2),  diatur dalam peraturan pemerintah.
Selanjutnya Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan: 9
(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan sahan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  28  yang  berakibat  nilai  asset  dan  atau  nilai  penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
(2) Ketentuan  tentang  penetapan  nilai  asset  dan  atau  nilai  penjualan  serta  tata  cara pemberitahuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah.
Secara  teoritis,  merger dan  akuisisi  adalah  satu  aksi  korporasi  yang  menggabungkan dua  perusahaan  atau  lebih  sehingga  ada  potensi  untuk  meningkatkan  konsentrasi  pasar  dan perubahan  pengendalian  perusahaan  yang  semakin  terkonsentrasi. 10 Dilihat  dalam  dunia usaha,  merger  dan  akuisisi  adalah  hal  biasa.  Namun  untuk  menjaga  kepentingan  publik hendaknya  merger  dan  akuisisi  jangan  sampai  merugikan  kesejahteraan  rakyat.  Biasanya, merger dan akuisisi dilakukan lantaran ada resesi, depresi atau krisis untuk mempertahankan eksistensi  perusahaan.  Dalam  keadaan  normal,  merger  dan  akuisisi  dilakukan  untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.
Apabila  dilihat  dari  sisi  hukum  persaingan,  merger  dan  akuisisi  berpotensi menimbulkan praktik monopoli. Kalau penguasaan pasar sudah lebih dari 50 persen, KPPU harus  turun  tangan  untuk  mengawasi.  Sebelum  Peraturan  Pemerintah  tentang  merger  lahir, KPPU  sudah  dapat  melakukan  penindakan  bagi  pelaku  usaha  yang  merger  dan  akuisisinya menimbulkan  praktik  monopoli  atau  persaingan  tidak  sehat.  Instrumen  pasal  yang  dapat dikenakan antara lain Pasal 17,19 dan 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. 11
Untuk memperkuat implementasi Pasal 28 dan 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat berjalan dengan efektif, diperlukan sebuah Peraturan Pemerintah. Pada tanggal 20 Juli 2010,  Presiden  Republik  Indonesia  telah  menandatangani  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan  yang  dapat  Mengakibatkan  Terjadinya  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat.  Maka  Pasal  28  dan  29  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  kini  dapat  berjalan
8 Ibid., hal. 2-3.
9 Ibid., hal. 3.
10 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21494/rencana-merger-dan-akuisisi-wajib-dilaporkan-ke- kppu. hari sabtu. 26 oktober 2012 .  Pukul 03. 59 PM..
11 Ibid hal 3.
dengan efektif, karena Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksananya telah diresmikan oleh presiden. 12
Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2010  memiliki  4  (empat)  hal  pembahasan yaitu:
1) Penilaian  merger  dan  akuisisi  yang  menyebabkan  praktik  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat
2) Batas nilai notifikasi atau pemberitahuan
3) Tata cara penyampaian pemberitahuan
4) konsultasi.
Penilaian  merger  dan  akuisisi  yang  dilakukan  oleh  KPPU  didasarkan  pada  beberapa aspek,  yaitu  konsentrasi  pasar,  hambatan  masuk  pasar,  potensi  perilaku  anti  persaingan, efisiensi dan kepailitan. Adapun batasan nilai  yang wajib untuk dilaporkan ke KPPU adalah jika perusahaan hasil merger dan akuisisi memiliki asset gabungan melebihi Rp. 2,5 Triliun, omzet  gabungan  melebihi  Rp.  5  Triliun,  sementara  khusus  untuk  perbankan,  peraturan  ini hanya  berlaku  jika  asset  gabungan  melebihi  Rp.  20  Triliun.  Bagi  perusahaan  yang  hendak melaporkan  rencana  mergernya  harus  mengacu  pada  tata  cara  pemberitahuan  merger  yang terdiri atas: 13
(1) Pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak merger dan akuisisi telah efektif secara yuridis.
(2) Pemberitahuan  dilakukan  dengan  cara  mengisi  formulir  yang  ditetapkan  KPPU dimana  setiap  satu  hari  keterlambatan  didenda  Rp.  1  Miliar  (maksimum  total  denda Rp. 25 Miliar).
(3) Komisi melakukan penilaian paling lambat dalam jangka waktu 90 hari kerja.
(4) Komisi mengeluarkan pendapat mengenai ada atau tidaknya dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat terhadap merger dan akuisisi tersebut.
(5) Komisi  juga  berhak  mengambil  tindakan  sesuai  dengan  kewenangannya  terhadap merger  dan  akuisisi  yang  diduga  mengakibatkan  praktek  monopoli  dan  persaingan usaha tidak sehat.
(6) Komisi  berwenang  membatalkan  merger  dan  akuisisi  apabila  terbukti  dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Kewajiban  menyampaikan  pemberitahuan  secara  tertulis  tersebut  tidak  berlaku  bagi Pelaku  Usaha  yang  melakukan  Penggabungan  Badan  Usaha,  Peleburan  Badan  Usaha,  atau Pengambilalihan  saham  antar  perusahaan  yang  terafiliasi.  Selain  itu,  KPPU  juga  berupaya untuk  mempermudah  dan  memberikan  kejelasan  mengenai  mekanisme  pelaporan  merger dengan  memberikan  layanan  konsultasi.  Konsultasi  tersebut  dapat  dilakukan  secara  lisan maupun tertulis oleh pelaku usaha yang akan melakukan merger dan akuisisi dan memenuhi batasan nilai. KPPU hanya memberikan pendapat secara tertulis apabila konsultasi dilakukan secara  tertulis,  dimana  penilaian  terhadap  konsultasi  tertulis  dilakukan  melalui  alat  analisis yang sama dengan penilaian pemberitahuan dalam jangka waktu paling lama 90 hari kerja.
Output dari konsultasi tersebut bukan berupa persetujuan ataupun penolakan terhadap rencana  Penggabungan  Badan  Usaha,  Peleburan  Badan  Usaha,  atau  Pengambilalihan  saham perusahaan  lain,  melainkan  berupa  saran,  bimbingan,  dan.  Konsultasi  juga  tidak menghapuskan kewenangan KPPU untuk melakukan penilaian setelah Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain berlaku efektif
12 Media berkala Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.Kompetisi edisi 23. 2010. Hal. 4. Selanjutnya ditulis Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
13 Ibid., hal. 4-5.
secara  yuridis.  Setelah  penantian  selama  10  tahun,  KPPU  berharap  lahirnya  Peraturan Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2010  ini  mampu  mensinergiskan  upaya  penegakan  hukum persaingan  usaha,  khususnya  mengenai  merger  dan  akuisisi.  Dengan  demikian,  penegakan hukum persaingan usaha di tanah air akan semakin solid dan efektif. 14
Meski  demikian, tidak  semua  badan  usaha  wajib  melaporkan  rencana  merger  dan akusisi. Dalam pra-notifikasi disebutkan kategori perusahaan yang wajib lapor. Salah satunya mengenai  batas  minimal  ( threshold )  nilai  aset  dan  laba  badan  usaha  yang  ingin  merger  dan akuisisi.  Untuk  merger,  badan  usaha  wajib  lapor  jika  gabungan  nilai  asset  non  bank  di  atas Rp. 2,5 triliun, sedangkan bank dan lembaga keuangan di atas Rp. 10 triliun. Sementara untuk gabungan nilai omzet non bank di atas Rp. 5 triliun, dan bank serta lembaga keuangan di atas Rp.  15  trilun.  Merger  juga  wajib  dilaporkan  jika  gabungan  pangsa  pasarnya  lebih  dari  50 persen.  Sedangkan  untuk  akuisisi,  badan  usaha  yang  wajib  lapor  jika  akuisisi  sahamnya  di atas 25 persen ( voting shares ) atau di bawah 25 persen dengan kendali faktual.
Pada dasarnya perlakuan notification threshold dimaksudkan agar otoritas persaingan lebih efektif dalam penggunaan waktu dan sumber daya sehingga tidak semua rencana merger harus  dianalisis,  akan  tetapi  fokus  pada  kegiatan  merger  yang  diperkirakan  mempunyai dampak  signifikan  di  pasar.  Selain  itu,  notifikasi threshold juga  dimaksudkan  untuk memberikan kepastian bagi  pelaku usaha  yaitu notifikasi  rencana merger perlu disampaikan kepada KPPU, apabila transaksi tersebut menghasilkan nilai aset dan omset mencapai jumlah tertentu.  Dengan  kata  lain,  pelaku  usaha  tidak  perlu  mengeluarkan  biaya  dan  sumber  daya lainnya yang diperlukan untuk lolos dalam proses notifikasi apabila nilai asset atau penjualan di bawah batas yang di tentukan. 15
Berangkat  dari  deskripsi  kasus  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti permasalahan  batasan  suatu  asset  dan  omzet  dalam  suatu  merger  dan  dampak  hukumnya. Karena  tidak  mudah  menentukan  batas  nilai  yang  tepat  untuk  diberlakukan  dalam  pra- notifikasi  sebuah  merger.  Pada  satu  pihak  lain threshold perlu  cukup  tinggi  sehingga  tidak semua  transaksi  merger  perlu  dipelajari  oleh  otoritas  persaingan  yaitu  KPPU.  Merger  yang sederhana dan bukan besar, misalnya, tidak perlu terhambat karena harus dikaji lebih dahulu oleh  KPPU.  Namun  demikian,  juga  tidak  tepat  apabila  nilai threshold terlalu  tinggi,  karena akan berdampak pada lolosnya transaksi merger yang ternyata mempunyai dampak di dalam pasar. 16

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum normatif  atau  penelitian  perpustakaan  ini  merupakan  penelitian  yang  mengkaji  studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif  ini  menggunakan  analisis  kualitatif  yakni  dengan  menjelaskan  data-data  yang  ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  dasarnya  kriteria  batasan  aset  dan  omset  dalam  suatu  merger  yang  dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, di tentukan pada penilaian yang dilakukan oleh KPPU dalam Notification Threshold . Yang dimaksudkan agar  otoritas  persaingan  lebih  efektif  dalam  penggunaan  waktu  dan  sumber  daya  sehingga
14 Ibid.
15 Syamsul Maarif. 2010. Merger Dalam…Op.cit. hal.37
16 Ibid.
tidak  semua  rencana  merger  harus  dianalisis  akan  tetapi  fokus  pada  kegiatan  merger  yang diperkirakan mempunyai dampak signifikan dipasar. 17
Selain  itu,  notifikasi threshold juga  dimaksudkan  untuk  memberikan  kepastian  bagi pelaku  usaha  yaitu  notifikasi  rencana  merger  perlu  disampaikan  kepada  KPPU  apabila transaksi tersebut menghasilkan nilai aset atau omset mencapai jumlah tertentu. Dengan kata lain,  pelaku  usaha  tidak  perlu  mengeluarkan  biaya  dan  sumber  daya  lainnya  yang diperlakukan  untuk  lolos  dalam  proses  notifikasi  apabila  nilai  aset  atau  omset  penjualan  di bawah batas yang ditentukan. 18
Tidak  mudah  menentukan  batas  nilai  yang  tepat  untuk  diberlakukan  dalam  pra- notifikasi  merger.  Pada  satu  pihak  nilai  threshold  perlu  cukup  tinggi  sehingga  tidak  semua transaksi  merger  perlu  dipelajari  oleh  otoritas  persaingan  yaitu  KPPU.  Merger  yang  yang sederhana dan bukan besar, misalnya, tidak perlu terhambat karena harus dikaji lebih dahulu oleh  KPPU.  Namun  demikian,  juga  tidak  tepat  apabila  nilai threshold terlalu  tinggi  karena akan berdampak pada lolosnya transaksi merger yang ternyata mempunyai dampak di dalam pasar. 19
KPPU  telah  menetapkan  batasan  nilai (notification  threshold) .  Dengan  mendasarkan pada  data  perdagangan  saat  ini,  KPPU  berpendapat  bahwa  transaksi  merger  atau  akuisisi  di atas  nilai  yang  telah  ditetapkan  dalam  Pasal  3  dan  Pasal  4  Peraturan  Komisi  No.  1  Tahun 2009 berpotensi melahirkan persaingan usaha tidak sehat dan monopoli. 20 Pasal 3:
(1) Pelaku  usaha  dapat  melakukan  pra-notifikasi  jika  penggabungan  atau  peleburan badan usaha memenuhi ketentuan sebagau berikut:
(2) Nilai  asset  badan  usaha  hasil  penggabungan  atau  peleburan  melebihi  Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau
a. Nilai  penjualan  (omzet)  badan  usaha  hasil  penggabungan  atau  peleburan melebihi Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); atau
b. Mengekibatkan  penguasaan  pangsa  pasar  lebih  dari  50%  (lima  puluh  persen) pada pasar bersangkutan.
(3) Khusus untuk industri jasa keuangan (bank dan non-bank) berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Nilai  aset  badan  usaha  hasil  penggabungan  atau  peleburan  melebihi  Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah); atau
b. Nilai  penjualan  (omzet)  badan  usaha  hasil  penggabungan  atau  peleburan melebihi Rp. 15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah); atau
c. Mengakibatkan  penguasaan  pangsa  pasar  lebih  dari  50%  (lima  puluh  persen) pada pasar bersangkutan.

## Pasal 4
Pelaku usaha dapat melakukan pra-notifikasi pengambilalihan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Pengambilalihan saham dengan hak suara sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen); atau
b. Pengambilalihan saham dengan hak suara kurang dari 25% (dua puluh lima persen) namun menyebabkan perpindahan kendali secara efektif; atau
17 Ibid. Hal.37.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid. Hal.37-38.
c. Pengambilalihan  asset  atau  transaksi  lainnya  yang  menyebabkan  perpindahan kendali secara efektif; dan
d. Pengambilalihan mengakibatkan nilai asset atau nilai penjualan (omzet) atau pangsa pasar memenuhi batas sebagaimana dalam Pasal 3.
Merger Akuisisi Gabungan nilai aset: - di atas Rp 2,5 triliun (non bank)
- di  atas  Rp  10  triliun  (bank  dan lembaga keuangan), atau Gabungan nilai omzet:
- di atas Rp 5 triliun (non bank)
-  di  atas  Rp  15  triliun  (bank  dan lembaga keuangan), atau
Gabungan pangsa pasar di atas 50%
Saham: - di atas 25% voting shares atau
- di bawah 25% dengan kendali faktual Aset:
- tangible atau intangible
-digunakan  untuk  melakukan  kegiatan utama
-beralihnya pengendalian Memenuhi  nilai  aset  atau  omzet  atau pangsa pasar
Gambar 1: Gabungan asset dan omzet dalam suatu merger.
Sumber  perhitungan  dan  cara  menghitung threshold diatur  dalam  Petunjuk Pelaksanaan  Perkom  No.  1  Tahun  2009  yaitu  laporan  keuangan  terakhir  perusahaan  yang telah diaudit oleh akuntan publik. Selanjutnya disebutkan bahwa: 21
“Dalam  hal  salah  satu  pihak  yang  melakukan  merger  memiliki  perbedaan  yang signifikan  antara  nilai  penjualan  tahun  terakhir  dengan  nilai  penjualan  tahun sebelumnya (terdapat selisih lebih besar dari 30%), maka nilai penjualannya dihitung berdasarkan rata-rata nilaipenjualan 3 tahun terakhir”
Nilai aset dan nilai penjualan hasil merger dan akuisisi adalah nilai penjumlahan dari masing-masing  perusahaan  yang  akan  melakukan  merger.  Perusahaan  besar  seringkali memiliki  anak  perusahaan  yang  berbadan  terpisah  dengan  tujuan  untuk  melaksanakan kegiatan  perusahaan  secara  mandiri  namun  di  bawah  kendali  dari  induk  perusahaan.  Atau dalam  beberapa  transaksi  akusisi,  perusahaan  membuat  perusahaan  baru  yang  pendiriannya hanya  dutujukan  untuk  bertindak  sebagai  pemegang  saham  dari  perusahaan  yang  akan diakuisisi.  Baik  dalam  kondisi  pertama  maupun  kedua,  maka  nilai  aset  atau  nilai  penjualan (omzet) akan berbeda secara signifikan. 22
Atas  dasar  pertimbangan  tersebut,  Petunjuk  Pelaksanaan  Perkom  No.  1  Tahun  2009 mengatur lebih lanjut:
“Untuk keperluan pra-notifikasi merger, pihak yang melakukan merger didefinisikan sebagai  satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok  pelaku  usaha  bergantung  pada independasi  dari  pelaku  usaha  yang  bersangkutan.  Komisi  berpegang  beberapa pelaku  usaha  yang  terpisah  secara  entitas  hukum  sebagai  satu  kelompok  pelaku usaha selama pelaku-pelaku usaha tersebut dikendalikan oleh pihak yang sama atau oleh  satu  badan  usaha  induk  tertinggi.  Yang  dimaksud  dengan  dikendalikan  adalah dikuasainya sekurang-kurangnya 25% saham dengan hak suara (voting shares). Pleh karena  itu  perhitungan  nilai  asset  dan  nilai  penjualan  dari  kelompok  pelaku  usaha
21 Ibid. Hal.39.
22 Ibid. Hal. 39-40.
terdiri  dari  seluruh  nilai  asset  dan  nilai  penjualan  badan  usaha  induk  tertinggi beserta pelaku-pelaku usaha yang dikendalikannya”
Berdasarkan penjelasan tersebut maka nilai aset dan nilai omset tidak hanya dihitung berdasarkan laporan keuangan perusahaan  yang akan melakukan merger dan akuisisi namun berdasarkan laporan keuangan dari seluruh anggota kelompok atau anak perusahaan dari satu pelaku usaha. Selama masih terdapat pemegang saham minimal 25% maka pemegang saham tersebut  dianggap  sebagai  bagian  dari  kelompok  pelaku  usaha  yang  sama.  Ilustrasi perhitungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 23
Gambar 2: Skema Perhitungan Nilai Asset dan Omzet
Pada gambar di atas, A bermaksud mengakuisisi X melalui D.A memiliki saham lebih 25% pada B dan C. C memiliki saham lebih dari 25% pada D. sedangkan X memiliki saham lebih dari 25% pada Y, dan Y memiliki saham lebih dari 25% pada Z. maka nilai asset dan omzet yang dihitung pada transaksi ini adalah (A+B+C+D) + (X+Y+Z). 24
Di  samping threshold ,  nilai asset atau omzet ,  Perkom  No.  1  Tahun  2009  juga menetapkan threshold penguasaan pasar hasil penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan di atas 50%. Alternatif threshold pangsa pasar ditentukan pleh KPPU agar dapat menjangkau merger  perusahaan  di  bawah  threshold  nilai  asset  dan  omzet,  tetapi  diduga  mergernya menyebabkan  penguasaan  pasar  yang  tinggi.  Dengan  mempertimbangankan  pasar  geografis Indonesia  yang  terdiri  atas  beberapa  kepulauan,  maka  meskipun  merger  yang  direncanakan tidak  berdampak  secara  nasional  namun  berdampak  signifikan  secara  ragional  merger tersebut perlu dinotifikasikan terlebih dahulu kepada KPPU. 25
Penggunaan threshold pangsa  pasar  lebih  menitikberatkan  pada  subjektivitas  pelaku usaha  yang  akan  melakukan  merger  dalam  menilai  dampak  penguasaan  pasar  hasil mergernya.  Jika  pelaku  usaha  menilai  merger  perusahaannya  dan  perusahaan  lain  akan mengakibatkan  penguasaan  pasar  melebihi  dari  50%,  maka  pelaku  usaha  tersebut  perlu melakukan notifikasi kepada KPPU sekalipun nilai asset atau nilai penjualan hasil mergernya masih di bawah threshold yang ditetapkan. 26
Dalam  melakukan  penilaian  terhadap  pra-notifikasi  merger  terdapat  tiga  tahapan penilaian yang dilakukan oleh KPPU, yaitu:

## 1) Penilaian awal
Penilaian awal dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak  dokumen  pra  notifikasi  dinyatakan  lengkap  oleh  KPPU.  Penilaian  awal  dilakukan KPPU  dalam  rangka  menyukur  perubahan  derajat  konsentrasi  pasar  hasil  merger  dan akuisisi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Langkah-langkah dalam mengukur perubahan derajat  konsentrasi  pasar  dimulai  dengan  melakukan  pendefinisian  pasar  bersangkutan. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan definisi pasar bersangkutan adalah product marget dan geographic market . Petunjuk pelaksanaan perkom No. 1 Tahun 2009 bagiam
23 Ibid.
24 Ibid. Hal.41. 25 Ibid.
26 Ibid. Hal.42.
4.2.  tentang  Penilaian  Komisi  Terhadap  Rencana  Merger (substantive  test) telah menjelaskan secara singkat bagaimana metode untuk mendefinisikan pasar bersangkutan ini dilakukan. 27
Setelah  pasar  bersangkutan  didefinisikan  maka  dapat  diketahui  pangsa  pasar masing-masing  pelaku  usaha  pada  pasar  bersangkutan  tersebut.  Dengan  menggunakan data  pangsa  pasar  tersebut  maka  derajat  konsentrasi  pasar  dapat  diukur  perubahannya pasca merger atau akuisisi. Dalam bagian 4.2. tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkom No.
1  Tahun  2009  tersebut  KPPU  menggunakan  instrument Hirschman  Herfindabl  Index (HHI)  sebagai  instrument  utama  yang  digunakan  dalam  mengukur  perubahan  derajat konsentrasi  pasar,  serta  membagi  HHI  pasca  merger  ke  dalam  empat  spectrum. Perhitungan  HHI  diperoleh  melalui  jumlah  kuadrat  dari  pangsa  pasar  masing-masing pelaku usaha. Simulasi cara perhitungan HHI adalah sebagai berikut: 28
Pada suatu pasar bersangkutan terdapat lima pelaku usaha dengan masing-masing pangsa pasarnya adalah A (30%), B (25%), C (20%), D (15%), dan E (10%). A berencana untuk mengakuisisi E. dengan demikian HHI sebelum akusisi adalah: 29
HHI = 30² + 25² + 20² + 15² + 10²
= 900 + 625 + 400 + 125 + 100 = 2150.
Sedangkan HHI pasca akuisisi A terhadap E adalah sebagai berikut:
HHI = (30+10)² + 25² + 20² + 15²
= 1600 + 625 + 400 + 125
= 2750.
Dalam  petunjuk  pelaksanaan  perkom  No.  1  Tahun  2009  bagian  4.1  dan  4.2, dinyatakan KPPU membagi HHI ke dalam empat spectrum, yaitu: 30
1) HHI di bawah 1800: Komisi mengeluarkan No Objection Letter,
2) HHI antara 1800 sampai dengan 3000: Komisi melakukan penilaian menyeluruh.
3) HHI  antara  3000  sampai  dengan  4000:  Komisi  mengeluarkan Conditional  No Objection Letter.
4) HHI di atas 4000: Komisi mengeluarkan Objection Letter. Dalam simulasi di atas, maka rencana akuisisi akan ditindaklanjuti ke dalam tahap penilaian menyeluruh karena HHI pasca akusisi adalah 2750 sehingga ke dalam apektrum kedua.
Pengertian  yang  dimaksud  dengan Objection  Letter , Conditional  No  Objection Letter dan No Objection Letter telah dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Perkom No. 1 Tahun 2009 Bagian 4.5 tentang Output Pra-Notifikasi, yaitu: 31
1) No  Objection  Letter, yaitu  tidak  ada  keberatan  Komisi  terhadap  rencana  merger sehingga rencana merger dapat diteruskan.
2) Objection  Letter, yaitu  ada  keberatan  Komisi  terhadap  rencana  merger,  sehingga meskipun  rencana  merger  dapat  diteruskan  oleh  pelaku  usaha,  Komisi  akan melakukan  pemeriksaan  secara  resmi  terhadap  merger  setelah  merger  selesai dilaksanakan  dengan  ancaman  penetapan  pembatalan  terhadap  merger  tersebut. Objection  Letter  juga  dapat  dikeluarkan  oleh  Komisi  dalam  hal  pelaku  usaha  yang
27 Ibid. Hal.44.
28 Ibid. Hal.44-45. 29 Ibid.
30 Ibid. Hal.45-46.
31 Ibid.
melakukan  pra-notifikasi  menyebabkan  Komisi  sulit  dalam  memperoleh  data  yang diperlukan dalam melakukan analisis.
3) Conditional No Objection Letter, yaitu tidak ada  keberatan Komisi  terhadap rencana merger, selama memenuhi  syarat-syarat  yang ditetapkan oleh Komisi  terpenuhi.  Jika merger  diteruskan  tanpa  memenuhi  syarat-syarat  tersebut,  maka  Komisi  akan melakukan  pemeriksaan  secara  resmi  terhadap  merger  setelah  merger  selesai dilaksanakan dengan ancaman penetapan pembatalan terhadap merger tersebut.
2) Penilaian menyeluruh
Penilaian  menyeluruh  dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  60  hari  kerja sejak  berakhir  tahap  penilaian  awal.  Pasal  6  ayat  (2)  Perkom  No.  1  Tahun  2009 menyatakan  bahwa  dalam  penilaian  menyeluruh  akan  dipertimbangkan  hal-hal  sebagai berikut: 32
a) Kemungkinan  prilaku  antipersaingan  oleh  badan  usaha  hasil  penggabungan  atau peleburan  atau  pengambilalihan  pada  pasar  bersangkutan,  baik  secara  sepihak maupun bersama-sama dengan pesaingnya;
b) Efisiensi  yang  dihasilkan  oleh  penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan maka perseroan/badan usaha yang bersangkutan akan dinyatakan pailit atau keluar dari pasar sehingga merugikan masyarakat dan kepentingan umum.
Dalam  petunjuk  pelaksanaan  Perkom  No.  1  Tahun  2009  Bagian  4.2  tentang
Penilaian  Komisi  Terhadap  Rencana  Merger  lebih  jauh  diterangkan  mengenai  hal-hal yang dinilai dalam tahap penilaian menyeluruh beserta penjelasan singkatannya masing- masing, yaitu meliputi: 33
(1) Hambatan masuk ke pasar (entry barrier) .
(2) Kemungkinan kerugian konsumen melalui tindakan unilateral.
(3) Kemungkinan kerugian konsumen melalui tindakan kolusif.
(4) Efisiensi.
(5) Kemungkinan badan usaha akan keluar dari pasar/industry.
(6) Merger vertikal. Hasil  dari  penilaian  menyeluruh  adalah  pendapat  awal  KPPU  yang  dapat  berupa
No Objection Letter, Conditional No Objection Letter, dan Objection Letter.
3) Konsultasi
Konsltasi dimaksudkan sebagai forum pengganti upaya hukum terhadap pendapat KPPU  atas  rencana  atau  akuisisi  yang  berupa Conditional  No  Objection  Letter atau Objection  Letter .  Karena  pendapat  KPPU  bukanlah  putusan  dan  oleh  karenanya  tidak dapat  diajukan  upaya  hukum  ke  pengadilan  negri  sebagaimana  putusan  KPPU  dalam menangani perkara persaingan. 34
Dalam  forum  konsultasi  ini,  pelaku  usaha  diberi  kesempatan  untuk  menolak pendapat  awal  KPPU  disertai  dengan  bukti-bukti  analisis  yang  dimilikinya.  Konsultasi dibatasi  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  hari  kerja  sejak  dikeluarkannya  pendapat awal  KPPU.  Dalam  jangka  waktu  tersebut  KPPU  akan  mengumumkan  pendapat  akhir dari penilaian merger dan akuisisi. 35

## D. PENUTUP
32 Ibid. Hal.47.
33 Ibid. Hal.48.
34 Ibid. Hal. 48-49.
35 Ibid. Hal.49.
Penilaian merger   yang dilakukan oleh KPPU didasarkan pada beberapa aspek,  yaitu konsentrasi  pasar,  hambatan  masuk  pasar,  potensi  perilaku  anti  persaingan,  efisiensi  dan kepailitan.  Adapun  batasan  nilai  yang  wajib  untuk  dilaporkan  ke  KPPU  adalah  jika perusahaan hasil merger dan akuisisi memiliki aset gabungan melebihi Rp. 2,5 Triliun, omset gabungan  melebihi  Rp.  5  Triliun,  sementara  khusus  untuk  perbankan,  peraturan  ini  hanya berlaku jika aset gabungan melebihi Rp. 20 Triliun.
Kedepannya,  notifikasi  haruslah  bersifat  wajib  tidak  hanya  bagi  pelaku  usaha  yang memiliki  asset  dan  omset  yang  telah  di  atur,  namun  juga  bagi  pelaku  usaha  yang  memiliki asset dan omsetnya di bawah ketentuang yang telah di atur.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Abdul  R.  Saliman.  2011.  “kata  pengantar”. Hukum  Bisnis  Untuk  Perusahaan. Jakarta.  Kencana Prenada Media Group.
Kasmir, 2003. Manajemen Perbankan , Raja Grafindo. Jakarta.
Muhammad, 2006. Bank Syari’ah , Ekonisia, Yogyakarta.
Mustafa  Kamal  Rokan.  2012.  “Sambutan  dari  Prof.  Nur  A.  Fadhil  Lubis.” Hukum  Persaingan Usaha . Jakarta. RajaGrafindo. Thomas Suyatno. Et.al. 2003. Kelembagaan Bank , Gramedia. Jakarta.

## Media Cetak
Media  berkala  Komisi  Pengawasan  Persaingan  Usaha.Kompetisi  edisi  23.  2010.  Selanjutnya ditulis Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

## Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Monopoli Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.