P-ISSN : 2598-5035;  E-ISSN : 2684-8244
Penggunaan e-Money di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang dalam Mendukung GNNT
The Use of e-Money at Sri Bintan Pura Tanjungpinang International Port in Supporting GNNT
Yeni Suseno 1 , Adji Suradji Muhammad 2 , Edison 3
1 Universitas Maritim Raja Ali Haji – Tanjungpinang
2 Universitas Maritim Raja Ali Haji– Tanjungpinang Email: yenisuseno@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan pendekatan top-down model implementasi dari Van Meter dan Van Horn  yang  terdiri  dari  6  variabel:  (1)  Standar  dan  tujuan  kebijakan,  (2)  Sumber  daya,  (3) Komunikasi  antar  oganisasi  terkait  dan  kegiatan-kegiatan  pelaksanaan,  (4)  Karakteristik lembaga/  organisasi  pelaksana,  (5)  Lingkungan  Ekonomi,  Sosial  dan  Politik,  (6)  Tanggapan/ Sikap Para Pelaksana. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling untuk menentukan sampel penelitian dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian  Implementasi  Kebijakan  Gerakan  Nasional  Non  Tunai  Melalui Elektronic  Money di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura sudah terlaksana namun belum maksimal. Konsistensi dan  koordinasi  pihak  pelaksana  yang  kurang  maksimal  dan  sosialisasi  yang  belum  mampu mengubah mindset masyarakat membuat banyak pengguna jasa masih menggunakan transaksi secara manual.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan GNNT, E-Money , Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang.

## ABSTRACT
This study uses a top-down approach to the implementation model of Van Meter and Van Horn which  consists  of  6  variables:  (1)  Policy  standards  and  objectives,  (2)  Resources,  (3) Interorganizational  communication  and  enforcement  activities,  (4)  the  characteristics  of  the implementing  agencies/organizations,  (5)  Economic,  Social  and  Political  Conditions,  (6)  The disposition of implementors. This type of research is descriptive and the research approach uses qualitative  research  methods.  Data  collection  techniques  are  observation,  interview,  and documentation. The technique of selecting informants in this study uses the purposive sampling technique to determine the research sample with certain considerations. Based on the results of research in Policy Implementation of the National Non-Cash Activity Via Electronic Money at Sri Bintan Pura Tanjungpinang International Port, it has been running but not maximally. The lack of consistency  and  coordination  of  the  implementors  and  socialization  that  has  not  been  able  to change the people's mind-set has made many service users still use manuals transaction. Keywords:  The  Policy  of  National  Non-Cash  Activity  (GNNT),  E-Money,  Sri  Bintan  Pura Tanjungpinang International Port.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  transportasi  pilihan  bagi  masyarakat  pulau  adalah  melalui  jalur  laut  yakni melalui  pelabuhan.  Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  No.17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran, pelabuhan  merupakan  tempat  yang  terdiri  atas  daratan  dan/atau  perairan  dengan  batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan  pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran  dan  kegiatan  penunjang  pelabuhan  serta  sebagai  tempat  perpindahan  intra-dan antarmoda  transportasi.  Sistem  pembayaran  dan  pola  bertransaksi  ekonomi  terus  mengalami perubahan.  Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  yang  pesat,  pola  dan  instrumen pembayaran dalam transaksi ekonomi terus  mengalami perubahan.  Kemajuan teknologi dalam instrumen  pembayaran  menggeser  peranan  uang  tunai  sebagai  alat  pembayaran  ke  dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis.
Saat ini masyarakat memiliki banyak pilihan dalam melakukan transaksi. Salah satunya melalui  metode  konvensional  dan  modern.  Dimana  metode  konvensional  dilakukan menggunakan uang kartal, yakni uang kertas dan logam atau  biasanya sering disebut sebagai uang  tunai  ( cash ).  Sedangkan  untuk  kebutuhan  keuangan  masa  kini,  sudah  banyak  sekali teknologi yang dapat digunakan. Berkembangnya e-money misalnya,  dengan adanya e-money berbagai transaksi modern dapat dilakukan.
Zaman  seperti Generasi  Z saat  ini,  kepraktisan  merupakan  hal  yang  sangat  penting sehingga  membawa  masyarakat  berevolusi  dari  penggunaan  uang  kartal  sampai  kemudian menjadi Less Cash Society . Khususnya dalam transaksi di pelabuhan, masyarakat di kenalkan dengan  metode  pembayaran  baru  non  tunai  yang  dibuat  oleh  pemerintah. “ Less  cash  society, secara  harfiah  dapat  diterjemahkan  sebagai  masyarakat  yang  semakin  sedikit  memanfaatkan uang  tunai  dalam  transaksi  sehari-hari”  (Jacobs,  2014).  Secara  tidak  langsung  pemerintah membentuk  suatu  komunitas  atau  masyarakat  yang  lebih  menggunakan  instrumen  non  tunai khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya.
Bank Indonesia mencanangkan program Gerakan Nasional Non Tunai pada tanggal 14 Agustus  2014.  Gerakan  ini  dicanangkan  dengan  tujuan  membentuk  masyarakat  yang  lebih banyak menggunakan instrumen non tunai ( Less Cash Society/LCS ) dalam melakukan transaksi atas  kegiatan  ekonominya.  Salah  satu  upaya  perwujudan  tujuan  dari  Gerakan  Nasional  Non Tunai  adalah  dengan  mendukung  dan  mengembangkan  uang  elektronik  sebagai  instrumen pembayaran non tunai (Widyastuti et al., 2017).
Pelabuhan di Indonesia yang pertama kali mulai menerapkan penggunaan e-money yaitu Pelabuhan  Internasional  Sri  Bintan  Pura  pada  tahun  2018  di  Kota  Tanjungpinang.  Pelabuhan tersebut  merupakan  salah  satu  pelabuhan  yang  dijadikan  sebagai pilot  project (tempat percontohan pelabuhan pertama) penggunaan e-money secara nasional (Nikolas, 2018). Pemerintah  melalui  Gubernur  Bank  Indonesia  (BI)  mengeluarkan  kebijakan  GNNT melalui  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/6/PBI/2018  tentang  Uang  Elektronik  ( electronic money/ e-money ). Peraturan ini sudah mengalami lima kali revisi, mulai dari: (1) Peraturan Bank Indonesia  Nomor  11/11/PBI/2009;  (2)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/12/PBI/2009;  (3) Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  16/8/PBI/2014;  (4)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 18/17/PBI/2016; (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Sebenarnya peraturan ini sudah  lama  berlaku  sejak  tahun  2009  di  Indonesia  dan  baru  diimplementasikan  di  Kota Tanjungpinang khususnya di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) pada tahun 2018.
E-money pada  Pelabuhan  Internasional  SBP  diklasifikasikan  menjadi:  Tiket  Masuk Elektronik  disebut electronic  pass ( e-pass), Jasa  Tambatan  Kapal  berbasis online disebut e-
berthing, dan Tiket Elektronik (e-ticketing) yang dikelola oleh masing-masing pihak di dalamnya. Dimana e-pass dikelola oleh PT. Pelindo bekerja sama dengan empat Bank meliputi Bank BCA, BRI, MANDIRI, BNI.
Dengan  hadirnya e-money ini  maka  akan  memberikan  keakurasian  informasi  finansial, hal ini terkait dengan sistem informasi akuntansi yang dapat diketahui dari seberapa banyak uang yang  masuk  melalui  pelabuhan  dimana  terkoneksi  langsung  melalui  rekening/  menggunakan sistem  digital  non  tunai.  Sehingga  dapat  mempermudah  dalam  proses  pembukuan.  Jika  tanpa adanya e-money dalam kegiatan transaksi di pelabuhan , maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi  tindakan  penyelewengan  salah  satunya  seperti  penilapan  uang  oleh  oknum  yang  tidak bertanggungjawab,  akan  tetapi  dengan  hadirnya e-money ini  tindakan-tindakan  tersebut  dapat terminimalisir.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti,  bahwa  telah  ditemukan  beberapa  fenomena  terkait dengan  Kebijakan  Gerakan  Nasional  Non  Tunai  di  Pelabuhan  Internasional  Sri  Bintan  Pura. Diantara  fenomena  yang  didapatkan  adalah  bahwa  kebijakan  itu  belum  sepenuhnya dilaksanakan  oleh  pengelola  Pelabuhan  SBP  meskipun  kebijakan  itu  sudah  dilakukan  atau dicanangkan sejak Juli 2018. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikasi, diantaranya yaitu; Pertama, peneliti menemukan empat unit mesin berjejer menghiasi tempat antrean pass masuk,  tidak  lain  ialah  mesin e-ticketing yang  hanya  berfungsi  beberapa  bulan  saja.  Tidak berfungsinya mesin e-ticketing ini disebabkan memiliki masalah jaringan server yang berpusat di Kota Medan yang menyebabkan mesin ini mati. E-ticketing merupakan program dari Kementrian Perhubungan  (KEMENHUB)  kemudian  dilaksanakan  oleh  Kantor  Kesyahbandaran  Otoritas Pelabuhan (KSOP), dari KSOP menunjuk Pelindo untuk diuji coba agar pelaksanaannya berjalan. Pelindo  berharap e-ticketing ini  akan  berjalan  100%,  tetapi  seiring  dijalankan,  ternyata  KSOP tidak  mendukung  program  ini,  mereka  hanya  menunjuk  Pelindo  untuk  menguji  coba  tetapi mereka  tidak  ikut  mendukung  program e-ticketing ini.  Disamping  itu  kurangnya  pula mempromosikan  mesin  ini  kepada  pengguna  jasa,  serta  kekurangan  Sumber  Daya  Manusia (SDM).

## Gambar Tiket Pass Masuk Bentuk Konvensional
Sumber: Data Observasi Lapangan, 29 November 2019
Gambar di atas merupakan tiket konvensional, dimana tiket bertuliskan (BNI) merupakan tiket pass masuk bagi masyarakat yang melakukan perjalanan biasa. Petugas melakukan scan menggunakan  kartu e-money milik  mereka,  setelah  itu  tiket  tersebut  dirobek  lalu  penumpang diperbolehkan masuk. Adapun tiket bertuliskan Pelindo 1 merupakan tiket pass masuk yang tidak dirobek sebagai bukti bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dinas. Kedua, e-money menuai  kontra  dan  keluhan  dari  masyarakat.  Kontranya,  banyak masyarakat sebagai pengguna jasa di pelabuhan yang tidak setuju dengan penggunaan e-money
karena  mereka  harus  merogoh  kocek  lebih  dalam  dari  biasanya  (Kepridays.co.id,  2018). Sebagian masyarakat mengeluh tentang penerapan e-money di pelabuhan SBP, karena mereka harus  membeli  kartu e-money sekaligus  dengan  saldo  tertentu  meskipun  hanya  untuk  sekali masuk  (Tribunnews.com,  2018).  Harga pass masuk  SBP  untuk  pengantar  dan  penjemput sebesar Rp 10.000,-/ orang. Selain mengisi saldo minimal, bagi pengguna pertama juga harus membeli kartu dengan harga sekitar Rp 25.000,- sampai dengan Rp 30.000,- untuk sekali masuk.
Ketiga, saat ini e-money hanya dapat digunakan di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura sebagai alat pembayaran non tunai untuk pass masuk saja, belum dapat digunakan untuk berbagai transaksi ekonomi seperti di kota-kota besar lainnya.
Keempat,  masih  adanya  masyarakat  yang  belum  sama  sekali  mengetahui  tentang keberadaan e-money di  Pelabuhan  SBP  bahkan  masih  menggunakan  cara  konvensional. Masyarakat yang masih menggunakan cara konvensional, mereka membeli karcis berupa struk pass masuk sebesar Rp 10.000,- dan masih dibantu dengan kartu e-money milik petugas untuk melalui pass masuk dan struk yang mereka  dapatkan,  dikembalikan lagi kepada petugas pass masuk.  Hal-hal  tesebut  disebabkan  mereka  mengaku  bahwa  jarang  bepergian  ke  pulau-pulau, ada  yang  memberikan  pernyataan  bahwa  ribet  harus top  up terlebih  dahulu  sebelum menggunakan e-money , ada yang mengeluhkan kenapa tidak sekalian tersistem dengan  ATM, juga  beralasan  karena  harga  kartu e-money cukup  mahal.  Ada  masyarakat  yang  menyatakan mereka sering lupa untuk membawa e-money dikarenakan mereka berpendapat bahwa e-money di Tanjungpinang khususnya di Pelabuhan SBP ini belum multifungsional sebagai alat transaksi non tunai untuk berbagai kebutuhan layaknya di kota-kota besar di Indonesia.
Kelima,  menurut  informasi  dari  salah  satu  Staf  Operasional  Pelayanan  Terminal Penumpang  Pelindo,  bahwa  pihak  Pelindo  sudah  melakukan  promosi  dengan  cara  sosialisasi melalui sebar brosur di Gedung Gonggong sewaktu launching, mengabarkan melalui siaran RRI, dan  promosi  melalui  SPG.  Mengaku  kekurangan  dan  adanya  keterbatasan  SDM.  Dan berdasarkan  berita  (kompas.com)  yang  dikutip  (Pratama,  2018)  bahwa  Pelindo  membagikan kartu gratis kepada masyarakat di Pelabuhan SBP.
Keenam, pihak Pelindo tidak memaksakan masyarakat untuk memiliki dan menggunakan e-money .  Karena  merasa  terbebani  dengan  harga  kartu e-money dan  berpandangan  bahwa mayoritas masyarakat Tanjungpinang paling banyak bertujuan ke pulau, dan memandang bahwa perspektif masyarakat pulau yang bersifat acuh tak acuh dan tidak mengetahui akan pentingnya memiliki serta menggunakan e-money .
Dari  peristiwa-peristiwa  yang  kemudian  menjadi  fenomena  tersebut,  maka  mengapa perilaku orang seperti itu. Intinya bahwa GNNT itu sudah dicanangkan di Pelabuhan Sri Bintan Pura sejak Juli 2018, tetapi ternyata sampai dengan hari ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.  Berangkat  dari  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  perumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimanakah  Implementasi  Kebijakan  Gerakan  Nasional Non Tunai Melalui Electronic Money di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang, serta tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Gerakan Nasional Non Tunai Melalui Electronic Money di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang.

## LANDASAN TEORI
Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter & Van Horn, (1975:447) beliau mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh individu, pejabat atau secara berkelompok,  pemerintah  maupun  swasta  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  dalam  kebijakan  sebelumnya.  Selanjutnya  Van  Meter  &  Van  Horn,  (1975:462-472)
menyatakan  bahwa  ada  enam  variabel  yang  harus  diperhatikan  karena  dapat  mempengaruhi keberhasilan implementasi. Variabel-variabel tersebut antara lain:
1) Policy standards and objectives ;
2) Policy resources ;
3) Interorganizational communication and enforcement activities ;
4) The characteristics of the implementing agencies ;
5) Economic, Social, and Political Conditions;
6) The Disposition of Implementors
Uang Elektronik ( Electronic Money )
Mentari & M.A.D.E., (2018:648) menjelaskan bahwa salah satu produk Gerakan Nasional Non Tunai adalah penggunaan uang elektronik. Uang elektronik diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 2007. Namun pada saat itu uang elektronik masih memiliki peraturan yang sama dengan Alat  Pembayaran  dengan  Menggunakan  Kartu  (APMK).  Di  tahun  2009,  pemerintah  baru memisahkan  peraturan  mengenai  uang  elektronik  dari  APMK  yaitu  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI) No. 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 mengkhusus mengenai uang elektronik. BI telah mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati. Sudah ada perijinan bank dan nonbank untuk uang elektronik, dan memberikan persetujuan peraturan resmi di tahun 2009.
Selanjutnya  Lintangsari  et  al.,  (2018:48) memaparkan, e-money memudahkan  dan mendukung  kebutuhan  aktivitas  manusia  dalam  banyak  hal  misalnya  membayar  tol,  transaksi umum seperti membeli pulsa dan berbelanja. Berbeda dengan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit  yang  terhubung  langsung  ke  rekening  pengguna,  transaksi  melalui e-money tidak terhubung dengan rekening pengguna melainkan memiliki kantong sendiri yang dapat diisi ulang dengan  cara top-up .  Selain  itu  dalam  PBI  Nomor  20/6/PBI/2018  Tentang  Uang  Elektronik,  BI memiliki  wewenang  menetapkan  kebijakan  perizinan,  persetujuan,  dan  penyelenggaraan  uang elektronik  didasarkan  pada  pertimbangan:  menjaga  efisiensi  nasional;  mendukung  kebijakan nasional;  menjaga  kepentingan  publik;  menjaga  pertumbuhan  industri;  dan/  atau  menjaga persaingan usaha yang sehat.
Widyastuti  et  al.,  (2017:39),  uang  elektronik  dapat  digolongkan  menjadi  dua  kelompok besar, yaitu uang elektronik berbasis server ( online ) dan uang elektronik berbasis chip ( offline ). Uang  elektronik  berbasis chip pada  umumnya  digunakan  untuk  transaksi  yang  ingin  dilakukan dalam waktu singkat dan frekuensinya besar, contohnya transportasi. Sementara, uang elektronik berbasis server umumnya  digunakan  untuk  transaksi  pembayaran  secara  online  melalui web browser . Berikut  ini  manfaat  dan  risiko  penggunaan e-money menurut  (Bank  Indonesia,  2013). Penggunaan  Uang  Elektronik  sebagai  alat  pembayaran  dapat  memberikan  manfaat  sebagai berikut:
1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.
2. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh).
3. Sangat applicable untuk  transaksi  massal  yang  nilainya  kecil  namun  frekuensinya  tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, fast food , dll.
Walapun di satu sisi terdapat beberapa manfaat dari Uang Elektronik, tetapi di sisi lain terdapat risiko yang perlu disikapi dengan kehati-hatian dari para penggunanya, seperti:
1. Risiko  uang  elektronik  hilang  dan  dapat  digunakan  oleh  pihak  lain, karena  pada  prinsipnya uang  elektronik  sama  seperti  uang  tunai  yang  apabila  hilang  tidak  dapat  diklaim  kepada penerbit.
2. Risiko  karena  masih  kurang  pahamnya  pengguna  dalam  menggunakan  uang  elektronik, seperti pengguna tidak menyadari uang elektronik yang  digunakan  ditempelkan 2 (dua) kali pada reader untuk suatu transaksi yang sama sehingga nilai uang elektronik berkurang lebih besar dari nilai transaksi. Secara  sederhana  (Bank  Indonesia,  2013)  menyimpulkan  bahwa,  uang  elektronik didefinisikan sebagai alat  pembayaran  dalam bentuk  elektronik  dimana nilai uangnya disimpan dalam  media  elektronik  tertentu.  Penggunanya  harus  menyetorkan  uangnya  terlebih  dahulu kepada  penerbit  dan  disimpan  dalam  media  elektronik  sebelum  menggunakannya  untuk keperluan  bertransaksi.  Ketika  digunakan,  nilai  uang  elektronik  yang  tersimpan  dalam  media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali ( top-up ). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa chip atau server .

## Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
GNNT  adalah  gerakan  yang  dilakukan  secara  nasional  dimana  seluruh  masyarakat Indonesia diajak untuk mendukung peralihan uang tunai ke non tunai. Menurut situs resmi (Bank Indonesia,  2014),  Agus  D.W  selaku  Gubernur  Bank  Indonesia  menyatakan  bahwa  GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga  berangsur-angsur  terbentuk  suatu  komunitas  atau  masyarakat  yang  lebih menggunakan instrumen non tunai ( LCS ) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya.  Implementasi  GNNT  tidak  hanya  memerlukan  keterlibatan  BI  selaku  regulator sistem  pembayaran,  namun  juga  dukungan  dari  Kementerian/Lembaga,  Pemerintah  Daerah, pelaku  industri  sistem  pembayaran  dan  masyarakat.  Potensi  pembayaran  non  tunai  atau  yang disebut elektronifikasi pada transaksi pemerintah daerah mencakup transaksi antar pemerintah, bisnis dan mayarakat. Gerakan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank  Indonesia  dengan  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian,  Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung GNNT.

## Definisi Konsep
Definisi  konsep  digunakan  untuk  menjelaskan  bagaimana  teori  yang  penulis  gunakan  saat diturunkan  kedalam  rencana  penelitian  ini.  Penulis  menggunakan  beberapa  indikator  dari  (Van Meter & Van Horn, 1975) sebagai berikut:
1) Standar dan tujuan kebijakan gnnt melalui e-money . Adapun standar dalam kebijakan gnnt yaitu adanya penetapan batas maksimal nilai uang elektronik; penyetaraan penggunaan nilai uang  tunai  dengan  nilai  uang  elektronik;  dan  penggunaan  uang  elektronik  dalam  negeri menggunakan satuan uang rupiah. Kemudian, tujuan kebijakan gerakan nasional non tunai ini adalah untuk menumbuhkan/ meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen  non  tunai,  sehingga  berangsur-angsur  terbentuk  masyarakat  yang  lebih menggunakan  instrumen  non  tunai  ( LCS )  khususnya  dalam  melakukan  transaksi  atas kegiatan ekonominya.
2) Sumber  daya  yang  dibutuhkan  dalam  implementasi  kebijakan  gnnt  melalui e-money di pelabuhan  SBP  berupa  sumber  daya  manusia  meliputi  para  petugas  Pelindo,  dan  sumber daya  mesin  berupa  alat-alat  dalam  bentuk  kartu  beserta  mesin-mesin  uang  elektronik.
P-ISSN : 2598-5035;  E-ISSN : 2684-8244
Sumber  daya  tersebut  menjadi  perhitungan  yang  sangat  penting  demi  menunjang keberhasilan implementasi kebijakan gnnt melalui e-money di pelabuhan SBP.
3) Komunikasi  antar  oganisasi  terkait  dan  kegiatan-kegiatan  pelaksanaan  implementasi kebijakan  gnnt  melalui e-money ,  yaitu  BI  mengontrol  kegiatan  pelaksanaan  kebijakan tersebut di pelabuhan SBP sesuai dengan prosedur yang telah tertuang dalam PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Kemudian, implementasi kebijakan ini memerlukan dukungan dan koordinasi dari BI, PT. Pelindo, BUMD Kota Tanjungpinang, DPRD Komisi II Kota Tanjungpinang, Bank BNI, BRI, BCA, dan Mandiri beserta pengguna jasa di pelabuhan SBP.
4) Karakteristik  organisasi  pelaksana  kebijakan  gnnt  melalui e-money di  pelabuhan  SBP. Dimana  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut  PT.  Pelindo  menyediakan  tempat  untuk mesin-mesin uang elektronik, dimana mesin-mesin dan kartu uang elektronik disediakan oleh pihak-pihak Bank yang terkait.
5) Lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan  politik  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi kebijakan  gnnt  melalui e-money. Dimana  lingkungan  ekonomi  berkaitan  dengan  tingkat perekonomian  masyarakat.  Lingkungan  sosial  yakni  berkaitan  dengan  kemampuan masyarakat dalam mengadaptasi teknologi, dan lingkungan politik yaitu kebijakan pemerintah daerah.
6) Tanggapan/  sikap  para  pelaksana  implementasi  kebijakan  gnnt  melalui e-money di pelabuhan  internasional  SBP.  Dimana  pelaksana  dapat  berupa  pembuat  dan  penerima kebijakan gnnt tersebut.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data Penelitian
Peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Objek penelitian  ini  yaitu  melihat  bagaimana  implementasi  kebijakan  Gerakan  Nasional  Non  Tunai melalui Electronic  Money di  Pelabuhan  Internasional  Sri  Bintan  Pura  Tanjungpinang.  Lokasi penelitian dilaksanakan di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang.

## Sumber Data
Sumber  data  menurut  Ulber,  (2012:289-291)  dibedakan  atas  sumber  data  primer  dan sumber data sekunder, keduanya akan memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data.
a) Data primer, first-hand information yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari narasumber  melalui interview ,  dimana  dalam  penelitian  ini  data  primer  diperoleh  dari  PT. Pelindo maupun instansi-instansi dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian ini. Data yang  diperoleh  yaitu  berupa  data  mengenai  implementasi  kebijakan  Gerakan  Nasional  Non Tunai melalui e-money di pelabuhan internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang.
b) Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari tangan kedua (data yang diperoleh secara tidak  langsung  dari  sumber  aslinya).  Sumber  data  sekunder  berupa  buku-buku,  dokumen, arsip-arsip, serta data pendukung dari sumber-sumber lain yang terkait dengan implementasi kebijakan gnnt melalui e-money di Pelabuhan Internasional SBP Tanjungpinang.
Teknik Pengumpulan Data
a) Observasi.  Cartwright  dan  Cartwright  dalam  Herdiansyah,  (2010:131)  mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi yang peneliti lakukan ialah observasi passive participation yang dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati
P-ISSN : 2598-5035;  E-ISSN : 2684-8244
tetapi  tidak  ikut  terlibat  dalam  kegiatan  tersebut.  Alat  yang  penulis  gunakan  berupa  daftar catatan ( check list ).
b) Wawancara.  Menurut  Esterberg  Sugiyono,  (2011:231),  wawancara  merupakan  pertemuan dua  orang  untuk  bertukar  informasis  dan  ide  melalui  tanya  jawab,  sehingga  dapat dikonstruksikan  makna  dalam  suatu  topik  tertentu.  Dalam  penelitian  kualitatif,  wawancara menjadi  metode  pengumpulan  data  utama,  sebagian  besar  data  diperoleh  melalui wawancara. Alat yang penulis gunakan berupa pedoman wawancara.
c) Dokumentasi.  Sugiyono,  (2018:240)  mendefinisikan,  dokumen  merupakan  catatan  peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Alat yang penulis gunakan berupa dokumen dan kamera.
Informan
Menurut  Moleong,  (2007:90)  informan  adalah  orang  yang  dimanfaatkan  untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Pemilihan informan yang  akan  diwawancarai  sebagai  sumber  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Untuk  mendapatkan  informasi  penulis  akan  mewawancarai  beberapa informan yang berkaitan dengan judul penelitian, yakni sebagai berikut:
Tabel Data Informan No. Informan Penelitian Pertimbangan Jumlah 1 Pimpinan Pelabuhan/ General Manager (GM) Pelindo. Menyelenggarakan dan melaksanakan pengusahaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan. 1 orang 2 Staff Operasional Pelayanan Terminal Penumpang Pelindo Memiliki tugas pokok melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan terminal penumpang, dan pelayanan pas pelabuhan. 2 orang 3 Petugas E-Pass Internasional dan Domestik. Melayani pass pelabuhan tujuan internasional dan domestik. 2 orang 4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang. Lebih kepada teknisnya sebagai penerima Dana Bagi Hasil (DBH) 1 orang 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi II Kota Tanjungpinang. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan terhadap eksekutif. 1 orang 6 Pimpinan Bank BNI, BRI, BCA, dan Mandiri. Bank sebagai penerbit kartu e-money . Masing- masing 1 orang 7 Pengguna Jasa di Pelabuhan. Pengguna Jasa di Pelabuhan. 4 orang
Sumber data: Olahan Peneliti, 2020.
P-ISSN : 2598-5035;  E-ISSN : 2684-8244
Menurut  Sugiyono,  (2011:218-219), purposive  sampling adalah  teknik  pengambilan sampel  sumber  data  dengan  pertimbangan  tertentu,  misalnya  orang  tersebut  yang  dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti.

## Teknik Analisa Data
Sugiyono,  (2018:244)  analisis  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  dokumentasi, dengan  cara  mengorganisasikan  data  ke  dalam  kategori,  menjabarkan  ke  dalam  unit-unit, melakukan  sintesa,  menyusun  ke  dalam  pola,  memilih  mana  yang  penting  dan  yang  akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah  dipahami oleh  diri sendiri maupun  orang lain. Adapun menurut Miles dan Huberman dalam Ulber, (2012:339-341) kegiatan analisis data terdiri dari:
a) Reduksi  Data,  merupakan  suatu  bentuk  analisis  yang  menajamkan,  menggolongkan, mengarahkan,  membuang  yang  tidak  perlu,  dan  mengorganisasikan  data  sedemikian  rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
b) Penyajian  Data,  yaitu  sebagai  sekumpulan  informasi  tersusun  yang  memberi  kemungkinan adanya  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan.  Melalui  data  yang  disajikan,  kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih  jauh  menganalisis  ataukah  mengambil  tindakan  berdasarkan  atas  pemahaman  yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.
c) Menarik Kesimpulan dan Verifikasi, dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, tetapi kesimpulannya  masih  kabur  (bersifat  tentatif),  diragukan  tetapi  semakin  bertambahnya  data maka kesimpulan itu lebih “ grounded ” (berbasis data lapangan). Kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya,  kekukuhannya  dan  kecocokannya,  yakni  merupakan  validitasnya.  Jika  tidak demikian, maka sesuatu itu tidak jelas kebenarannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Penelitian yang dilakukan yaitu tentang Implementasi Kebijakan GNNT Melalui E-Money di  Pelabuhan  Internasional  SBP  Tanjungpinang.  Pemerintah  melalui  Gubernur  Bank  Indonesia mengeluarkan  kebijakan  GNNT  melalui  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  20/6/PBI/2009 tentang  Uang  Elektronik.  Kebijakan  GNNT  melalui e-money mulai  diimplementasikan  di Tanjungpinang, khususnya di Pelabuhan Internasional SBP.
Kebijakan  ini  mengajak  masyarakat  untuk  mendukung  peralihan  penggunaan  alat pembayaran  dari  tunai  ke  nontunai.  Hal  ini  memiliki  arti  bahwa  masyarakat  tidak  terlalu bergantung  dengan  uang  tunai  setiap  kali  bertransaksi.  Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen nontunai, sehingga dapat terbentuk LCS dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya.
Pelabuhan  ini  merupakan  salah  satu  pelabuhan  dengan  lalu  lintas  penumpang terbanyak,  dimana  menjadi akses  pintu  gerbang  utama  bagi  keluar  dan  masuknya  wisatawan domestik  maupun  mancanegara,  disamping  itu  pelabuhan  ini  merupakan  salah  satu  jalur  laut yang sering digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dengan letaknya yang strategis  berada  di  kepulauan,  Kementerian  Perhubungan  menjadikan  Pelabuhan  Internasional Sri Bintan Pura sebagai pilot project , yaitu pelabuhan pertama di Indonesia yang menggunakan
uang  elektronik untuk menyukseskan GNNT, dilaksanakan pada tahun 2018 dengan menunjuk Pelindo 1 sebagai pelaksananya.
Implementasi  Kebijakan  GNNT  melalui e-money di  Pelabuhan  Internasional  SBP Tanjungpinang,  tidak  akan  berjalan  tanpa  adanya  keterlibatan  antar  implementor, stakeholders dan masyarakat/ pengguna jasa pelabuhan. Oleh karena itu implementasi ini dijalankan oleh PT. Pelindo 1 Cabang Tanjungpinang sebagai pelaksana implementasi kebijakannya, Keempat Bank (BRI,  BNI,  Mandiri,  dan  BCA)  sebagai Vendors -nya,  dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD PT. TMB) Tanjungpinang sebagai pengelola Dana Bagi Hasil  (DBH)  yang  didapatkan  dari  kebijakan  GNNT  melalui e-money di  SBP,  DPRD  Komisi  II Kota  Tanjungpinang  sebagai  pengawas  terhadap  aturan  berjalannya  implementasi  ini,  serta masyarakat sebagai pengguna jasa pelabuhan yang menjadi sasaran dalam penggunaan Uang Elektronik.
Gambar Grafik Trafik Kunjungan Kapal Penumpang Terminal Sri Bintan Pura Januari- Desember 2020
Sumber: PT. Pelindo1 Cabang Tanjungpinang, 2020. Namun  saat  pandemi Corona  Virus  Deases ( Covid  19 )  muncul  dan  diberlakukannya lockdown pada  negara  tetangga  membuat  jumlah  pelayaran  bagian  internasional  semakin menurun hingga bulan Maret, bahkan tidak ada jumlah pelayaran sama sekali mulai dari bulan April. Begitupun untuk pelayaran domestik ke pulau-pulau seperti Lingga, Anambas, dan lain-lain sempat  diberlakukan lockdown selama  beberapa  minggu  membuat  jumlah  pelayaran  semakin menurun,  kecuali  pelayaran  ke  Batam  masih  tetap  berjalan.  Kemudian  sistem  metode pembayaran pengelolaan dana hasil e-berthting dalam hal ini merupakan urusan pihak Pelindo 1 dengan kantor pusat yang bertempat di Medan.
Seperti  yang  telah  penulis  paparkan  pada  bagian  latar  belakang,  bahwa  tidak berfungsinya  mesin e-ticketing disebabkan  memiliki  masalah  jaringan server yang  berpusat  di Kota Medan yang menyebabkan matinya mesin ini. Namun setelah melakukan wawancara yang lebih intensif, peneliti menemukan bahwa tidak berfungsinya mesin e-ticketing bukan disebabkan masalah jaringan server yang berpusat di Kota Medan, melainkan disebabkan tidak bertemunya kesepakatan  pada  sistem  metode  pembayaran  antara  kedua  belah  pihak  yakni  pihak  agen pelayaran dengan PT. Pelindo 1. Selain itu, mobile aplikasi Nyebrang Yuk! Juga tidak berfungsi dengan  baik.  Dapat  dilihat  pada  menu event, ketika  dipilih  opsi  menu event muncul pemberitahuan seperti gambar di bawah ini:
1636 1464 1201 352 298 499 790 914 463 387 240 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Trafik  Kunjunga n  Kapal Call Kapal Pelayaran Domestik Call Kapal Pelayaran Internasional
Gambar Tampilan Menu Event pada Aplikasi Nyebrang Yuk!
Tampilan Menu Event sebelah kanan Tampilan Menu Event setelah diklik
Sumber: Data Observasi Lapangan, 30 September 2020. Selain  hal  tersebut, mobile  app  Nyebrang  Yuk! Tidak  bisa  digunakan  untuk  memesan tiket, jika hendak memesan tiket kemudian setelah pilih opsi menu booking , muncullah halaman “Pilih  Keberangkatan”  sekaligus  muncul  pemberitahuan  “Tidak  ada  keberangkatan  yang ditampilkan!”, ketika kita baru mengetik satu huruf, setelah itu akan keluar dengan sendirinya dan langsung kembali ke tampilan halaman utama seperti gambar di bawah ini:
Gambar Tampilan Menu Booking pada Aplikasi Nyebrang Yuk!
Tampilan Menu Booking Sebelah Kiri dari Menu Event Tampilan Setelah Mengklik Menu Booking Tampilan Kembali ke Halaman Utama
Sumber: Data Observasi Lapangan, 30 September 2020. Namun  kegiatan  Tiket  Masuk  Elektronik  ( e-pass )  tetap  berjalan  meskipun  masih  ada yang  menggunakan  uang  tunai.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kontra  masyarakat  yang  tidak  mau menggunakan kartu e-pass dengan berbagai alasan. Bahkan ada masyarakat yang melakukan pengaduan/  protes  kepada  DPRD  mengenai  penggunaan  kartu  uang  elektronik  di  Pelabuhan SBP. Protes tersebut berisi keluhan masyarakat yang mengeluh karena hanya sekali berangkat
dalam  setahun.  Kemudian  DPRD  menindaklanjuti  keluhan  tersebut  dengan  bertemu  pihak Pelindo untuk menyarankan supaya GM Pelindo menyediakan pembelian pass manual. Peristiwa tersebut membuat GM Pelindo 1 mengambil jalan tengah, yaitu dengan tetap menggunakan kartu e-pass dan menggunakan cara konvensional/ manual yaitu dengan membeli tiket pass konvensional menggunakan uang tunai. Bagi pengguna pass konvensional, Pelindo1 sudah menerbitkan tiket pass masuk yang baru setelah sebelumnya menggunakan dua jenis tiket pass masuk,  kini  hanya  menggunakan  satu  model  tiket  saja.  Fungsinya  sebagai pass masuk perjalanan  biasa  sekaligus  digunakan  sebagai  bukti  perjalanan  dinas  bagi  masyarakat  yang melakukan perjalanan dinas.
Demi memenuhi tanggungjawab sebagai pelaksana/ implementor, pihak Pelindo 1 telah memberikan opsi dengan menerapkan dua sistem yaitu sistem tunai dan non tunai. Pada sistem tunai  saat  akan  memasuki  pintu gate, pengguna  jasa  memberikan tiket  pass  kepada  petugas, sedangkan untuk sistem non tunai pengguna jasa langsung men-tapping kartu e-pass . Gambar Melewati Gate Pass Domestik Menggunakan Tiket Konvensional
Sumber: Data Observasi Lapangan, 27 Juli 2020. Kedua  gambar  di  atas  menunjukkan  pengguna  jasa  yang  menggunakan  tiket  masuk konvensional yakni dengan cara menyerahkan tiket tersebut kepada petugas, kemudian petugas tersebut  men- tapping kartu  uang  elektronik  miliknya  lalu gate terbuka,  pengguna  jasa  dapat melewati gate. Setelah itu agar tidak terjadi kecurangan tiket, petugas merusak tiket konvensional yang  sudah  terpakai.  Namun  hal  ini  membuat  tidak  dapat  dibedakannya  mana  yang menggunakan kartu elektronik dan mana yang memakai tiket konvensional. Hal ini dapat diamati dengan  data  jumlah  penumpang  yang  memasuki  pintu gate baik  pada gate domsetik  maupun gate internasional.
Gambar Jumlah Penumpang yang Melewati Pintu Pass ( Gate ) Menggunakan Kartu Uang Elektronik.
Sumber: PT. Pelindo 1 Cabang Tanjungpinang, 2020. Pada grafik di atas, dapat diamati bahwa jumlah penumpang yang melewati gate pass menggunakan kartu uang elektronik digabungkan dari semua kartu yang di keluarkan oleh pihak bank, diantaranya kartu e-pass BRIZZI , Tap Cash , Flazz , maupun Mandiri e-money . Begitupun dengan  pengguna  tiket  konvensional  yang  melewati gate dengan  kartu  milik  petugas.  Hal tersebut disebabkan tidak adanya sistem yang memisahkan mana  pengguna keempat kartu e- pass tersebut, dan mana pengguna jasa pelabuhan yang menggunakan pass konvensional, pada akhirnya  jumlah  pengguna  jasa  digabung  semuanya.  Kemudian  di  minggu  terakhir  bulan  Juli 2020  barulah  diadakan  pencatatan  pemisah  antara  pengguna  kartu e-pass dengan  yang konvensional.
Memasuki  tahun  2020,  dengan  hadirnya  pandemic Covid  19 ke  Tanjungpinang  dan berbagai  daerah,  implementasi  ini  tetap  dijalankan  dengan  menggunakan  protokol  kesehatan sesuai  anjuran  pemerintah. Gate internasional  ditutup  sementara  sampai  batas  waktu  yang belum  ditentukan  dikarenakan  masih  diberlakukannya lockdown di  Negara  tetangga  seperti Singapur  dan  Malaysia.  Oleh  karena  itu  SOP  di  pelabuhan  SBP  ditambahkan  sesuai  protokol demi keamanan dan kesehatan pengguna jasa maupun seluruh petugas pelindo agar terhindar dari  virus Covid  19 .  Maka  dari  itu  untuk  membahas  implementasi  kebijakan  ini  lebih  lanjut, peneliti  menggunakan  enam  indikator  dari  Van  Meter  dan  Van  Horn.  Sebelum  itu  peneliti menguraikan identitas responden terlebih dahulu.
Adapun analisis dari 6 indikator Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:
Analisis  Standar  dan  Tujuan  Kebijakan  GNNT  Melalui E-Money di  Pelabuhan  Sri  Bintan Pura
 Penetapan  batas  maksimal  nilai  uang  elektronik,  penyetaraan  penggunaan  nilai  uang  tunai dengan  nilai  uang  elektronik,  dan  penggunaan  uang  elektronik  dalam  negeri  menggunakan satuan uang rupiah sudah sesuai pelaksanaannya di lapangan.
 Tolak ukur keberhasilan dari masing-masing bank belum sepenuhnya tercapai.
 Syarat  dan  ketentuan  penggunaan e-money berlaku  sama  dan  sudah  sesuai  dengan implementasi di lapangan.
 SOP E-pass tidak sesuai dengan implementasi di lapangan karena menerapkan  dua metode (konvensional dan modern)
53056 83531 80275 80988 85103 108088 81089 81262 88070 94556 92858 123223 105526 89730 83956 85733 90376 111678 102421 85268 62723 18012 15168 30063 3795 8283 7691 7788 7783 15291 7923 8547 8548 8868 8384 12049 9900 8057 7741 8493 8258 11553 9697 4762 2378 6575 11658 12916 10618 10435 12708 9349 1088 15086 15220 12928 17103 11139 12771 12796 11074 11195 15393 12200 3737 2642 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 Jul A ug S ep O ct N ov D ec Ja n F eb M ar A pr M ay Jun Jul A ug S ep O ct N ov D ec Ja n F eb M ar A pr M ay Jun
2018
2019 2020 Ju m l ah   Pe n u m pan g  yan g  Me l e wat i Gat e  P ass Me n ggu n ak an Kart u   Uan g  El e k t ron i k Domestik Internasional WNI Internasional WNA
 SOP E-Ticketing tidak berlaku karena kegiatan e-ticketing tidak berjalan.
 Kegiatan E-Berthing berjalan sesuai dengan SOP
Analisis  Sumber  daya  yang  dibutuhkan  dalam  implementasi  kebijakan  gnnt  melalui e- money di pelabuhan SBP
 Sumber daya manusia sudah mencukupi
 Sumber daya mesin memiliki kendala (produk kartu e-pass tidak tersedia di loket, jumlah mesin EDC berkurang, dan mesin e-ticketing tidak dioperasikan lagi)
 Sumber  daya  finansial.  Anggaran  tidak  spesifik  dan  menjadi  sebuah  rahasia/  tidak  bisa dijadikan sebagai konsumsi publik, hasil dana e-ticketing dan e-berthing dikelola pihak Pelindo1 dengan kantor pusat di Medan, hasil dana e-pass dikelola oleh pihak BUMD PT.TMB dengan Pelindo.
 Sumber  daya  waktu.  Tidak  ada  target  waktu  ntuk  keberhasilan  kebijakan  ini,  masih  ada keterlambatan penyerahan DBH.
Analisis  Komunikasi  antar  oganisasi  terkait  dan  kegiatan-kegiatan  pelaksanaan implementasi kebijakan gnnt melalui e-money
 Para  pihak  pelaksana  melakukan  rapat.  Kemudian  edukasi  dan  sosialisasi  kepada massyarakat. Dalam koordinasi pihak pelaksana melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung demi berjalannya kebijakan ini, namun pihak Pelindo1 dengan agen pelayaran belum  menemukan  solusi  atas  sistem  pembayaran  hasil e-ticketing .  Hal  itu  menunjukkan bahwa  badan-badan  pelaksana  (implementor)  tersebut  belum  memiliki  suatu  pemahaman informasi  yang  sama  agar  komunikasi  ini  berjalan  dengan  efektif.  Implementasi  kebijakan GNNT ini kurang mendapat dukungan dan koordinasi dari pihak agen pelayaran. Oleh sebab itu,  terbukti  bahwa  komunikasi  antar  organisasi  terkait  ini  merusak  jalannya  implementasi kebijakan  yang  dijalankan,  sehingga  komunikasi  dan  koordinasi  yang  dilakukan  belum  dapat tercapai  dengan  baik  serta  menghambat  dalam  mencapai  tujuannya  untuk  menumbuhkan/ meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  penggunaan  instrumen  non  tunai  yang bersangsur untuk membentuk LCS dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya.
Analisis Karakteristik organisasi pelaksana kebijakan gnnt melalui e-money di pelabuhan SBP.
 Masing-masing  pihak  pelaksana  sudah  memiliki  perannya  dalam  mendukung  kebijakan  ini meskipun tidak terpaut dalam suatu organisasi khusus. Namun masih ada kendala pada pihak Pelindo pusat yang mana sering terlambat dalam penyerahan DBH kepada BUMD PT. TMB.
Analisis  Lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan  politik  yang  mempengaruhi  keberhasilan implementasi kebijakan gnnt melalui e-money .
 Lingkungan  ekonomi  masyarakat  sekitar  belum  seluruhnya  mampu  menggunakan e-money meskipun  harga  yang  di  tetapkan  sudah  sesuai,  lingkungan  sosial  masyarakat  yang  terbiasa menggunakan  tunai  sangat  berpengaruh  dalam  kebijakan  ini,  lingkungan  politik  sudah mendukung dengan adanya kerjasama pemerintah.
Analisis Tanggapan/ sikap para pelaksana implementasi kebijakan gnnt melalui e-money di pelabuhan internasional SBP.
 Semua  agen  pelaksana  menerima  dan  mendukung  kebijakan  ini,  namun  masih  banyak kekurangan  yang  perlu  diperbaiki  dan  pentingnya  respon  pelaksana  dari  saran  yang  masuk demi  suksesnya  kebijakan  ini.  Semua  agen  pelaksana  berharap  kebijakan  ini  bisa  berjalan dengan maksimal kedepannya.

## Rekomendasi
Rekomendasi  yakni  perlu  ditinjau  lagi  sosialisasinya  agar  lebih  maksimal,  diberikannya reward kepada  pengguna  jasa  pelabuhan  agar  lebih  memahami  dan  tertarik  menggunakan e- money, kemudian  diberlakukannya  aturan  syarat  masuk  pelabuhan  harus  menggunakan e- money sehingga  tidak  ada  penggunaan  tunai  dalam  bertransaksi  menggunakan  jasa  di Pelabuhan Internasional SBP Tanjungpinang.
1. Untuk  indikator  standar  dan  tujuan  kebijakan,  peneliti  menyarankan  sebaiknya  sosialisasi dilakukan lagi secara mendetail ke seluruh lapisan masyarakat terutama sosialisasi intens ke pelosok  desa,  sekolah  dan  universitas  agar  pemahaman  masyarakat  lebih  luas  sehingga transaksi  ekonomi  sudah  berpindah  menggunakan e-money .  Selain  itu,  pihak  implementor harus tegas dan konsisten terhadap praktek penggunaan uang elektronik di lapangan dengan hanya  satu  metode  yaitu  masyarakat  harus  menggunakan e-money dalam  bertransaksi  di Pelabuhan SBP.
2. Untuk  sumber  daya,  peneliti  memiliki  saran  yaitu  perlu  di upgrade lagi  sistem  pada  uang elektronik berbentuk chip (kartu e-pass ) agar diberi sistem keamanan. Selain hal itu, sistem aplikasinya  harus  terus  di  perbaiki  dan  harus  terus  di upgrade agar  masyarakat  bisa menggunakannya meskipun di rumah jika ingin memesan tiket.
3. Untuk  indikator  komunikasi  antar  organisasi  terkait  dan  kegiatan-kegiatan  pelaksanaan, peneliti  memiliki  saran  yakni  terus  berupaya  mencari  jalan  tengah  agar  mendapatkan kesepakatan  metode  pembayaran  antara  Pelindo1  dengan  pihak  agen  pelayaran  supaya mesin e-ticketing dioperasikan kembali.
4. Selanjutnya  untuk  indikator  karakteristik  organisasi  pelaksana,  peneliti  menyarankan koordinasi antar  organisasi sebaiknya lebih ditekankan lagi  dan tanggung jawab atas peran yang di laksanakan agar tidak ada kesalah pahaman antara pihak pelaksana.
5. Untuk  indikator  lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik,  peneliti  menyarankan  secepatnya implementasi  penggunaan e-money di  terapkan  di  berbagai  tempat  agar  penggunaan e- money bisa bertransaksi dimana saja.
6. Untuk  indikator  tanggapan/  sikap  para  pelaksana,  peneliti  menyarankan  perlu  dilakukannya survey tingkat kepuasan dan saran masyarakat terhadap penggunaan transaksi non tunai di Pelabuhan Internasional SBP.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Herdiansyah,  H.  (2010). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  untuk  Ilmu-ilmu  Sosial (R.  Oktafiani (ed.)). Penerbit Salemba Humanika.
Jacobs,  P.  (2014).  Gerai  Info  Edisi  50.  Mengurangi  Ketergantungan  Pada  Uang  Tunai. Bank Indonesia , 1–24. https://www.bi.go.id/id/publikasi/gerai-info/Pages/GeraiInfo-Edisi- 5014.aspx
Lintangsari,  N.  N.,  Hidayati,  N.,  Purnamasari,  Y.,  Carolina,  H.,  &  Ramadhan,  W.  F.  (2018). Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 1 (1), 47–62. https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.47-62
Mentari, A. C., & M.A.D.E., I. K. G. B. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat dalam  Menggunakan  Uang  Elektronik  di  Kota  Denpasar,  Provinsi  Bali. E-Jurnal  Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana , 7 (4), 646–676.
Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (13th ed.). Alfabeta. ------------. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Ulber, S. (2012). Metode Penelitian Sosial . Refika Aditama. Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process A Conceptual Framework. Administration & Society , 6 (4), 445–488.
Widyastuti, K., Handayani, P. W., & Wilarso, I. (2017). Tantangan dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ. Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information Systems) , 13 (1), 38–48. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21609/jsi.v13i1.465
Website : Bank  Indonesia.  (2013). Edukasi  dan  Perlindungan  Konsumen .  https://www.bi.go.id/id/edukasi- perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx Bank  Indonesia.  (2014). Media  Room .  www.bi.go.id/en/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI- dukung-penyaluran-program-bantuan-pemerintah-non-tunai.aspx Kepridays.co.id.
(2018). E-Money Pass Pelabuhan Tuai Pro-Kontra . https://kepridays.co.id/2018/07/26/e-money-pass-pelabuhan-tuai-pro-kontra/
Nikolas,  P.  (2018,  July  4).  Pelabuhan  Tanjungpinang  Jadi  Percontohan  E-Money  Nasional. Antaranews . https://www.antaranews.com/berita/724105/pelabuhan-tanjungpinang-jadi- percontohan-e-money-nasional
Pratama,  A.  M.  (2018).  Pelindo  I  Bagikan  Kartu  E-Money  di  Pelabuhan  Tanjungpinang. Kompas.com .  amp.kompas.com/ekonomi/read/2018/07/05/024556826/pelindo-i-bagikan- kartu-e-money-di-pelabuhan-tanjung-pinang
Tribunnews.com. (2018). E-Pass Pelabuhan Sri Bintan Pura Dikeluhkan, DPRD Panggil Pelindo Tanjungpinang . https://batam.tribunnews.com/2018/07/26/e-pass-pelabuhan-sri-bintan- pura-dikeluhkan-dprd-panggil-pelindo-tanjungpinang
Dokumen:
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, (2018). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, (2008).