## ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
Puti Priyana, Universitas Singaperbangsa Email : puri_ana08@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Related  of  child  marriage,  the  first  one  focuses  on  the  age  limit  of  a  person.  In  Indonesia, there is no similarity in the age limit for children, there are still differences. For example, the Civil  Code  stipulates  that  the  age  limit  for  children  is  21  years,  Law  no.  16  of  2019 concerning  Amendments  to  Law  No.  1  of  74  concerning  Marriage  regulates  the  age  limit  of children  is  l9  years  for  boys  and  for  girls,  while  child  protection  regulates  the  age  limit  for children is under 18 years. In this paper, the research methodology is used is the Normative Juridical  approach method with data  collection techniques by means of  literature studies  on legal  materials,  both  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal materials and field studies as a complement. The regulations regarding marriage in this Law concerning the dispensation of a man and a woman to be able to marry under the age of 19, this  is  based  on  Article  7  Paragraph  (2)  of  Law  No.  16  of  2019  concerning  Amendments  to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. We know that children are the main legal subject in Law No. 35 of  2014 concerning child protection. It contains restrictions regarding children, namely under 18 years of age. How does the existence of Law No. 35 of 2014 concerning child protection  against  child  marriage?  The  existence  of  Law  No.  35  of  2015  concerning  Child Protection  against  Underage  Marriage  as  regulated  in  Article  26  of  Law  No.  35  of  2015 concerning  Child  Protection  regarding  the  prohibition  of  parents  from  giving  permission  to their  children  who  are  underage  in  accordance  with  Article  1  of  Law  No.35  of  2015 concerning  Child  Protection,  namely  a  child  is  someone  who  is  not  yet  18  (eighteen)  years old,  including  children  who  are  still  in  the  womb.  In  addition,  Article  76B  is  further emphasized,  namely  that  every  person  is  prohibited  from  placing,  allowing,  involving, ordering to involve children in situations of mistreatment and neglect
Keywords : Regulation of Marriage, Child Marriage, Child Protection

## I. PENDAHULUAN
Maraknya  pernikahan  anak  di  bawah  umur  di  Indonesia  menjadi  dilema  dikalangan masyarakat, seperti pernikahan sepasang pelajar SMP yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)  sebagai  pasangan  yang  akan  menikah  dan  mengikuti  bimbingan  perkawinan  di Bantaeng Sulawesi Selatan April 2018 yang lalu. Dari berbagai sumber yang penulis peroleh dari  media  televisi  diketahui,  pada  awalnya  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  menolak menikahkan  mereka,  namun  karena  keduanya  melakukan  banding  ke  Pengadilan  Agama
setempat dan di kabulkan, sehingga Kantor Urusan Agama Bantaeng akhirnya menikahkannya juga.
Berbicara mengenai perkawinan anak di bawah umur, yang pertama disoroti mengenai batas usia seseorang. Negara Indonesia belum ada kesamaan batas usia yang dikatakan sebagai anak,  masih  terdapat  perbedaan.  Misalnya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  mengatur batas  usia  anak  adalah  21  tahun,  Undang-Undang  No.  1  Tahun  74  tentang  Perkawinan mengatur  batas  usia  anak  adalah  l9  th  untuk  laki-laki  dan  16  tahun  untuk  perempuan, sedangkan perlindungan anak mengatur batas usia anak adalah di bawah 18 tahun.
Perkawinan  menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  yang Maha  Esa.  Berdasarkan  Pasal  6  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan mengenai batas usia adalah di bawah 21 tahun maka harus memperoleh persetujuan orang tua.
Sebagian masyarakat pedesaan yang jauh dari idealitas pendidikan tinggi  berpendapat bahwa  usia  menikah  dianggap  layak  pada  umumnya  bila  dilakukan  setelah  selesai  dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) karena dianggap telah memiliki pengetahuan, dan cara berfikir  dan  bertindak  yang  dewasa.  Meskipun  pada  kenyataannya  penyelesaian  jenjang pendidikan jika dihitung dari Sekolah Dasar hingga SLTA maka  akan menghabiskan selama 12  tahun  dan  usia  anak  yang  menyelesaikan  jenjang  pendidikan  SLTA  tidak  lebih  dari  17 tahun 1 .
Kita  tahu  bahwa  anak  menjadi  subjek  hukum  yang  utama  di  dalam  Undang-Undang No.  35  Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak.  Di  dalamnya  terkandung  batasan  mengenai anak,  yaitu  di  bawah  18  tahun.  Bagaimana  eksistensi  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 tentang perlindungan anak terhadap pernikahan anak di bawah umur. 2

## II. METODE
Spesifikasi  penelitian,  yaitu  menggunakan  deskriptif-analitis . Penelitian  yang  bersifat deskriptif-analitis dimaksudkan  untuk  memberikan  data  seteliti  mungkin  tentang  manusia, keadaan    dan    gejala-gejala  tertentu.  Maksudnya  adalah  untuk  mempertegas  hipotesa,  agar
1 Nasikun, Sosial Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet. Ke-19, hlm. 34-35.
2 Lihat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
dapat  memperluas  teori  lama,  atau  di  dalam  rangka  teori-teori  baru 3 .  Peneliti    menggunakan penelitian deskriftif-analitis karena  di  dalam  penulisan  ini  bertujuan  untuk    mendapatkan gambaran    mengenai  eksistensi  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  perlindungan anak terhadap pernikahan anak di bawah umur.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  penulisan  hukum  ini  adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) atau yang lebih dikenal dengan metode pendekatan yuridis-normatif 4 , yakni suatu metode pendekatan yang  beranjak dari dan berfokus  kepada  semua  peraturan  hukum  yang  secara  teoretik  dianggap  relevan  dengan masalah  eksistensi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap pernikahan anak di bawah umur
Peneliti  menggunakan  sumber  penelitian  hukum  berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder.
1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum  yang bersifat  autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim 5 .
Bahan Hukum Primer yang peneliti gunakan adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang  Perlindungan  Anak  serta  peraturran  lain  yang  berhubungan  dengan  eksistensi Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  dan  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2) Bahan Hukum Sekunder
Adapun  bahan  hukum    sekunder  berupa    publikasi  tentang  hukum  yang  bukan merupakan  dokumen-dokumen  resmi 6 ,  yang  meliputi  buku-buku  teks,  kamus-kamus hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar-komentar  atas  putusan  pengadilan  yang berkaitan  dengan  eksistensi  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  perlindungan anak terhadap pernikahan anak di bawah umur.

## III. LANDASAN TEORITIS
3.1. Hukum Perkawinan di Indonesia
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Peristiwa Hukum , Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 10.
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta. Kencana Prenada Medua Group. 2005, hlm. 92.
5 Peter Mahmud Marzuki , Ibid, hlm 77.
6 Soerjono Soekanto, Loc.Cit, HLM 5.
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dikatakan bahwa:  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  ketuhanan  yang  Maha  Esa.  Syarat  sah  nya  perkawinan  berdasarkan  Pasal  2 Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  adalah  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya,  serta  harus  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan.
Hukum perkawinan di Indonesia menerapkan bahwa batasan minimal usia perkawinan di  Indonesia  sejatinya  adalah  19  tahun  untuk  laki-laki  dan  16  tahun  bagi  perempuan.  Bagi mereka yang tidak mencapai batas usia ini maka harus meminta izin dari pengadilan, dan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun maka harus menyertakan izin dari orang tua  yang  masih  hidup  atau  salah  seorang  yang  masih  hidup,garis  keturunan  ke  atas,wali ataupun  orang  yang  memelihara.  Apabila  tidak  ada  yang  menyatakan  pendapatnya,  maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang- orang tersebut di atas.
Menurut  Mohammad  Atho  Mudzhar,  meskipun  ketentuan  ini  tidak  ada  dalam  kitab- kitab fikih pembatasan perkawinan ini sudah tidak lagi menimbulkan resistensi dari sebagian kelompok Islam, bahkan telah dianggap lumrah dan biasa 7 .
Sekilas  mengenai  hukum  perkawinan  di  dalam  hukum  adat,  Struktur  masyarakat Indonesia  ditandai  oleh  dua  cirinya  yang  bersifat  unik.  Secara  horizontal,  ia  ditandai  oleh kenyataan  adanya  kesatuan-kesatuan  sosial  berdasarkan  perbedaan-perbedaan  suku  bangsa, perbedaan-perbedaan  agama,  adat  serta  perbedaan-perbedaan  kedaerahan.  Secara  vertikal, struktur  masyarakat  Indonesia  ditandai  oleh  adanya  perbedaan-perbedaan  vertikal  antara lapisan  atas  dan  lapisan  bawah  yang  cukup  tajam.  Perbedaan-perbedaan  tersebut  sering  kali disebut  sebagai  ciri  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk,  suatu  istilah  yang  mula-mula diperkenalkan  pertama  kali  oleh  Furnivall,  seorang  sarjana  Belanda,  untuk  menggambarkan masyarakat  Indonesia  pada  saat  pemerintahan  masyarakat  Belanda  berkuasa.  Implikasinya,
7 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 202.
kemajemukan  dalam  masyarakat  diikuti  keanekaragaman  dalam  banyak  hal,  salah  satunya perkawinan 8 .
Sebagian masyarakat pedesaan yang jauh dari idealitas pendidikan tinggi berpendapat bahwa kelayakan usia menikah dikaitkan dengan berakhirnya suatu jenjang pendidikan. Usia menikah dianggap layak pada umumnya bila dilakukan setelah selesai dari Sekolah Lanjutan Tingkat  Atas  (SLTA)  karena  dianggap  telah  memiliki  pengetahuan,  dan  cara  berfikir  dan bertindak  yang  dewasa.  Meskipun  pada  kenyataannya  penyelesaian  jenjang  pendidikan  jika dihitung dari Sekolah Dasar hingga SLTA maka akan menghabiskan selama 12 tahun dan usia anak yang menyelesaikan jenjang pendidikan SLTA tidak lebih dari 17 tahun 9 .
Menurut  hukum  adat  pada  umumnya  di  Indonesia,  perkawinan  itu  bukan  saja  berarti sebagai  perikatan  perdata,  tetapi  juga  sebagai  perikatan  adat  dan  sekaligus  merupakan perikatan kekerabatan dan perikatan ketetanggaan. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata  membawa  akibat  terhadap  hubungan  keperdataan  seperti  hak  dan  kewajiban suami-istri,  harta  bersama,  kedudukan  anak,  hak  dan  kewajiban  orang  tua,  tetapi  juga menyangkut  hubungan  adat  istiadat  kewarisan,  kekeluargaan,  kekerabatan,  hingga  upacara adat serta keagamaan 10 .
Syarat  sahnya  perkawinan  secara  hukum  adat  di  Indonesia  secara  umum  tergantung agama  yang  dianut  masyarakat  adat  yang  bersangkutan.  Ini  terjadi  apabila  komunitas  adat telah meresepsi  hukum  Agama,  atau menjadikan hukum  agama sebagai  hukum  adat  mereka. Apabila tidak menganut agama, tapi kepercayaan lokal, maka hal itu akan sah menurut agama dan  kepercayaan  lokal  tersebut.  Mengenai  persyaratan  usia  perkawinan,  seperti  yang  lazim dikenal  dalam  hukum  perdata  barat,  hukum  adat  umumnya  tidak  mengatur  hal  demikian. Dengan demikian, adat masih masih memperbolehkan perkawinan pada semua umur 11 .
Personifikasi  perkawinan  seperti  halnya  ikatan  atau  kontrak  yang  lain,  tidak  terlepas dari  dibutuhkannya  syarat  dan  rukun.  Salah  satunya  adalah  usia.  Beberapa  aturan  hukum mensyaratkan usia sebagai indikator persyaratan berlangsungnya perkawinan sedangkan yang
8 Achmad  Furqon  Darajat, Relevansi  Batas  Usia  Minimal  Perkawinan  Dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  Dengan Sistem  Hukum  Perkawinan  Secara  Adat,  Islam  dan  Belanda ,  Tesis:  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  2012, hlm 32.
9 Nasikun, Sosial Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet. Ke-19, hlm 34-35.
10 Achmad  Furqon  Darajat, Relevansi  Batas  Usia  Minimal  Perkawinan  Dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  Dengan Sistem Hukum Perkawinan Secara Adat, Islam dan Belanda ,Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm 32.
lainnya  tidak,  atau  bahkan  mungkin  relatif.  paradigma  normatif  atau  konservatif  yang memandang  perkawinan  hanya  sebagai  sarana  untuk  menyalurkan  nafsu,  atau  sarana reproduksi,  atau  untuk  menjalankan  ritual  seperti  agama  dan  adat,  biasanya  tuntutan  usia kurang begitu dipertimbangkan. Akan tetapi, jika dalam perkawinan dipertimbangkannya pula kesehatan seperti reproduksi, mental, kemudian adanya komunikasi serta hubungan emosional sebagai  syarat  esensial  dalam  perkawinan,  maka  persyaratan  usia  adalah  sesuatu  yang  tidak dapat ditawar lagi. Pandangan yang semacam ini adalah pandangan yang modern 12 .
Melalui  pandangan  modern  demikian,  usia  perkawinan  mendapat  tempat  yang  begitu istimewa dalam pelbagai aturan mengenai hukum keluarga (Bills Marriage) di hampir seluruh negara  di  dunia.  Hal  ini  seiring  dengan  semakin  majunya  peradaban  manusia  yang  ditandai dengan  berkembangnya  teknologi,  dan  kesadaran  akan  keselamatan  dan  kesehatan  ibu  dan bayi ketika persalinan 13 .
Oleh  karena  itu,  sebagai  sebuah  negara  yang  pluralis  atau  majemuk  di  hampir  semua aspek  kehidupan  tidak  terkecuali  hukum,  proporsi  aturan  hukum  di  Indonesia  sementara  ini tetap  bersumber  dari  aturan  tertulis  dam  tidak  tertulis.  Perlunya  Indonesia  menyeragamkan usia  ideal  untuk  menikah  dalam  hukum  perkawinan  nasional  kerap  terkendala  dengan kenyataan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  manifestasi  dari  begitu  banyak  suku  bangsa  yang memiliki ciri khas atau kultur yang variatif meliputi budaya, agama, hingga keyakinan 14 .

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Maraknya  pernikahan  anak  di  bawah  umur  di  Indonesia  menjadi  dilema  dikalangan masyarakat, seperti perkawinan sepasang pelajar SMP yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)  sebagai  pasangan  yang  akan  menikah  dan  mengikuti  bimbingan  perkawinan  di Bantaeng Sulawesi Selatan April 2018 yang lalu. Dari berbagai sumber yang penulis peroleh dari  media  televisi  diketahui,  pada  awalnya  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  menolak menikahkan  mereka,  namun  karena  keduanya  melakukan  banding  ke  Pengadilan  Agama setempat dan di kabulkan, sehingga Kantor Urusan Agama Bantaeng akhirnya menikahkannya juga.
12 Nasikun, Sosial  Indonesia ,  cet.  ke-19,  Jakarta:  Rajawali  Pers,  2010,  hlm  81,  Lihat  misalnya  David  Knox, Choice In Relationship, Los Angles: West Publishing Company, 1985, hlm. 98-103.
13 Achmad Furqon Darajat, Op.Cit., hlm. 81.
14 Achmad Furqon Darajat, Ibid., hlm. 82.
Anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara.  Agar  kelak  mampu  bertanggung  jawab  dalam keberlangsungan  bangsa  dan  negara,  setiap  Anak  perlu  mendapat  kesempatan  yang  seluas- luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal,  baik  fisik,  mental,  maupun  sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. 15
Berbicara mengenai pernikahan anak di bawah umur, yang pertama disoroti mengenai batas  usia  seseorang.  Di  Indonesia  belum  ada  kesamaan  batas  usia  yang  dikatakan  sebagai anak,  masih  terdapat  perbedaan.  Misalnya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  mengatur batas  usia  anak  adalah  21  tahun,  Undang-Undang  No.  1  Tahun  74  tentang  Perkawinan mengatur  batas  usia  anak  adalah  l9  th  untuk  laki-laki  dan  16  tahun  untuk  perempuan, sedangkan perlindungan anak mengatur batas usia anak adalah di bawah 18 tahun.
Perlu  dikemukakan  bahwa  meskipun  penekanan  dari  pembedaan  yang  diatur  di Indonesia  jelas,  bahwa  definisi  anak  yang  dikemukakan  dalam  UU  Perlindungan  Anak  lebih menekankan  pada  hak-hak  anak  secara  umum  ketika  ia  berada  di  bawah  usia  18  tahun  dan ketika  ia  berusia  di  atas  18  tahun,  dan  di  mana  penetapan  usia  minimum  pernikahan  anak perempuan,  yaitu  16  tahun  seperti  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  menekankan  hanya pada  batas  minimum  usia  kebolehan  anak  perempuan  untuk  menikah,  pembedaan  tersebut menimbulkan kerancuan dan kebingungan pemahaman di beberapa kalangan 16 .
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dikatakan bahwa:  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  ketuhanan  yang  Maha  Esa.  Syarat  sah  nya  perkawinan  berdasarkan  Pasal  2 Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  adalah  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya,  serta  harus  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan.
Mengenai  batas  usia  seseorang  untuk  dapat  melakukan  perkawinan  di  tentukan  pula oleh undang-undang perkawinan di dalam Ps. 6  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  yang  menyatakan,  bahwa:  perkawinan  dibawah  21  tahun  harus  memperoleh  ijin
15 Achmad Furqon Darajat, Ibid., hlm. 41.
16 Komnas  PA, Aceng  Bisa  Dijerat  UU  Perlindungan  Anak ,  Republika  On-line,  Jumat,  14  Desember  2012, diakses pada 24 Desember 2012.
dari pihak orang tua yang masih hidup atau salah seorang yang masih hidup,garis keturunan ke atas,wali  ataupun  orang  yang  memelihara.  Apabila  tidak  ada  yang  menyatakan  pendapatnya, maka  Pengadilan  dalam  daerah  hukum  tempat  tinggal  orang  yang  akan  melangsungkan perkawinan  atas  permintaan  orang  tersebut  dapat  memberikan  izin  setelah  lebih  dahulu mendengar orang-orang tersebut di atas.
Sekilas  meninjau  batas  usia  perkawinan  di  kebanyakan  negara-negara  di  dunia mengikuti ketentuan usia kedewasaan. Masing-masing negara memiliki ketentuan batas-batas dewasa tersendiri. Akan tetapi berdasarkan kesepakatan Internasional yang dituangkan dalam “Beijing  Rule”  diatur  setidaknya  beberapa  kriteria  agar  penentuan  batas  usia  dewasa  tidak terlalu  rendah.  Menurut  konvensi  tersebut,  beberapa  faktor  yang  patut  diperhitungkan  terkait kedewasaan seseorang antara lain: faktor emosi, mental dan intelektual 17 .
Hak  Asasi  Manusia  Internasional  berusaha  mendorong  banyak  pihak  untuk meningkatkan  usia  minimum  pernikahan.  Menurut  Konvensi  Hak-hak  Anak  (KHA)  yang ditetapkan melalui Forum Majelis Umum PBB tahun 1989, anak adalah seseorang yang belum mencapai  usia  18  tahun.  Meratifikasi  konvensi  tersebut,  pemerintah  Indonesia  mengeluarkan Undang-undang  Perlindungan  Anak  pada  2002,  antara  lain,  UU  No.  23  tahun  2002  dirubah dengan  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  yang  menjelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan.”  Dengan  kata  lain,  aturan  tentang  usia  minimum pernikahan di beberapa negara Muslim termasuk Indonesia dapat dikatakan masih tidak sesuai dengan  aturan  hukum  Internasional,  terutama  terkait  dengan  aturan  usia  minimum  bagi perempuan  yang  ditetapkan  di  bawah  18  tahun,  yaitu  usia  15  dan  16,  seperti  ditemukan  di beberapa negara termasuk Indonesia 18 .
Penulis  beranggapan    Pasal    7  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  dari  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  seharusnya ditiadakan, karena menurut penulis di dalam  Pasal tersebut telah bertentangan dengan Ps. 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai eksistensi Undang- Undang Perlindungan anak terhadap pernikahan di usia dini.
17 Yusuf Hanafi, Op.Cit., hlm. 26.
18 Asep Saepudin Jahar dkk, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis; Kajian Perundangundangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional , Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 48, 141.
Di dalam Pasal 26 dinyatakan, bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab salah satunya untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia anak. Selanjutnya di dalam Pasal 76B  dinyatakan  bahwa  Setiap  orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melibatkan, menyuruh  melibatkan  Anak  dalam  situasi  perlakuan  salah  dan  penelantaran.  Dua  pasal  yang sudah  jelas  sangat  melarang  terjadinya  pernikahan  diusia  anak.Sehingga  menurut  penulis bertentangan  dengan  Pasal  7  Ayat  (2)  Undang-Undang  No.  16  Tahun  20219  tentang Perubahan atas Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan.
Banyak  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  pernikahan  di  usia  anak.  Faktor terjadinya perkawinan dibawah umur di sebabkan oleh dua faktor yaitu: 19
1. Faktor internal (Keinginan dari diri sendiri) Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda  dapat  berasal  dari  internal  yakni  faktor  yang  berasal  dari  dalam  individu. Keinginan  dari  anak  yang  memilih  menikah  atas  keinginan  sendiri  karena  telah  siap mental  dalam  menghadapi  kehidupan  berumah  tangga.  Pasangan  ini  menikah dikarenakan  adanya  perasaan  saling  cinta  dan  sudah  merasa  cocok.  Kondisi  ini  yang akhirnya  membuat  keputusan  untuk  melangsungkan  perkawinan  di  usia  muda  tanpa memikirkan  masalah  apa  yang  akan  dihadapi  kedepannya.  Selain,  anak  melakukan perkawinan  di  usia  muda  dikarenakan  konsep  diri  anak  tersebut.  Mereka  menganggap bahwa setelah melakukan perkawinan di usia muda sama sekali tidak membuat mereka minder atau tidak percaya diri baik di lingkungan masyarakat maupun pergaulan mereka. Hanya  sedikit  dari  anak  yang  membatasi  pergaulannya  setelah  kawin  dikarena  sudah memiliki  tanggung  jawab  untuk  mengurus  rumah  tangga.  Selain  keinginan  dari  diri sendiri,  faktor  lain  yang  mendorong  anak  melakukan  perkawinan  di  usia  muda  berasal dari keinginan dari orang tua. Orang tua memiliki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan  yang  lainnya  harus  dihormati,  ditaati,  dan  dipatuhi.  Orang  tua  menginginkan anaknya  untuk  segera  menikah  karena  adanya  rasa  takut  dari  dalam  diri  orang  tua  jika anaknya  suatu  saat  melakukan  perbuatan  yang  membuat  malu  nama  baik  orang  tua. Selain itu, ada juga yang menikahkan anaknya agar dapat terbantu dalam segi pekerjaan. Dukungan dari orang tua yang mempengaruhi perkawinan usia muda dimana Orang tua merasa  khawatir  terkena  aib  karena  anak  perempuannya  berpacaran  dengan  laki-laki yang sangat lengket sehingga mengawinkan anaknya.
19 Jurnal Hukum, Samudra Keadilan , Volume 12 No. 2, hlm. 217-219.
2. Faktor eksternal Berdasarkan hasil pengamatan dalam masyarakat juga mengungkapkan faktor eksternal  juga menyebabkan anak melakukan perkawinan usia muda  diantaranya disebabkan oleh:
a) Faktor  ekonomi,  Minimnya  ekonomi  menyebabkan  orang  tua  menikahkan  anaknya di usia muda, daripada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua  yang  memiliki  anak  banyak  akan  cenderung  lebih  banyak  mengalami  kesulitan dalam  hal  keuangan  jika  dibandingkan  dengan  mereka  yang  memiliki  sedikit  anak. Dan  perkawinan  usia  muda  ini  sering  terjadi  pada  masyarakat  yang  tinggal  di  desa Biasanya  anak  berasal  dari  keluarga  kurang  mampu.  Hal  ini  tentu  akan  berdampak baik  anak  anak  maupun  orang  tuanya.  Si  anak  bisa  mendapatkan  kehidupan  yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang.
b) faktor  hamil  diluar  nikah,  faktor  sosial,  yaitu  banyak  anak-anak  yang  hamil  di  luar nikah dan diakibatkan karena pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan melalui vitur-vitur internet  sehingga membuat  mereka ingin  mencobanya. Pengaruh internet yang  seringkali  memuat  situs  porno  atau  menampilkan  pornografi.  Mereka  hanya mengunggulkan  keinginan  untuk  meniru  apa  yang  dilihat  tanpa  melakukan penyaringan.  faktor  hamil  diluar  nikah  yang  biasa  disebut  sebagai  kehamilan  yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan. Dan ini terjadi  akibat  pergaulan  bebas  yang  dikenal  dengan  bermula  dari  hubungan  seks pranikah atau seks bebas.
c) Faktor  putus  sekolah  yang  disebabkan  rendahnya  tingkat  pendidikan  masyarakat. Sebagian besar putus sekolah disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang baik dan  juga  pengaruh  dari  lingkungan,  serta  keinginan  dari  anak  tersebut  untuk  tidak sekolah.  Bahkan  mereka  mengatakan  lebih  baik  bekerja  yang  dapat  menghasilkan uang  daripada  sekolah  yang  belum  tentu  berhasil  dan  malah  menghabiskan  uang orang tua.
d) Faktor  Biologis,  Faktor  biologis  ini  muncul  salah  satunya  karena  Faktor  Media Massa  dan  Internet  diatas,  dengan  mudahnya  akses  informasi  tadi,  anak-anak  jadi mengetahui  hal  yang  belum  seharusnya  mereka  tahu  di  usianya.  Maka,  terjadilah
hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Maka, mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya. 20
Dengan adanya Pasal 26 dan 76B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjadi sarana yang optimal dan komperhensif agar tidak terjadinya pernikahan anak di usia dini, walaupun banyak faktor yang menyebabkan anak menikah di usia dini. Kita mengetahui bahwa Undang- Undang  Perlindungan  anak  merupakan  perlindungan  atau  payung  hukum  untuk  melindungi agar  terpenuhinya  hak  anak  di  Indonesa.  Negara  menjunjung  tinggi  hak  asasi  Anak  yang ditandai  dengan  adanya  jaminan  perlindungan  dan  pemenuhan  Hak  Anak  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  beberapa  ketentuan  peraturan perundang-undangan  baik  yang  bersifat  nasional  maupun  yang  bersifat  internasional  salah satunya adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Dengan  demikian  perlu  adanya  sosialisasi  mengenai  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Aanak  khususnya  Pasal  26  dengan  Pasal  76B.  Sehingga masyarakat  dapat  mengetahui  langsung,  apalagi  kita  tahu  bahwa  dalam  masyarakat  hukum adat  mengenai  pernikahan  di  usia  anak  tidak  ada  ketentuan  yang  mengaturnya.  Selain  itu faktor  pendidikan  masyarakat  Indonesia  khususnya  di  pedesaan  sangat  kurang.  Sebagian masyarakat pedesaan yang jauh dari idealitas pendidikan tinggi berpendapat bahwa kelayakan usia menikah dikaitkan dengan berakhirnya suatu jenjang pendidikan. Usia menikah dianggap layak  pada  umumnya  bila  dilakukan  setelah  selesai  dari  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas (SLTA)  karena  dianggap  telah  memiliki  pengetahuan,  dan  cara  berfikir  dan  bertindak  yang dewasa.  Meskipun  pada  kenyataannya  penyelesaian  jenjang  pendidikan  jika  dihitung  dari Sekolah  Dasar  hingga  SLTA  maka  akan  menghabiskan  selama  12  tahun  dan  usia  anak  yang menyelesaikan jenjang pendidikan SLTA tidak lebih dari 17 tahun 21 .
20 Jurnal Hukum, Samudra Keadilan , Ibid., hlm. 217-219.
21 Achmad  Furqon  Darajat, Relevansi  Batas  Usia  Minimal  Perkawinan  Dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  Dengan Sistem  Hukum  Perkawinan  Secara  Adat,  Islam  dan  Belanda ,  Tesis:  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  2012, hlm 32; Lihat pula, Nasikun, Sosial Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet. Ke-19, hlm. 34-35.

## V. PENUTUP
5.1. Simpulan
1. Eksistensi  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  anak  terhadap Pernikahan  di  bawah  umur  dengan  diatur  di  dalam  Pasal  26  Undang-Undang  No.  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai larangan orang tua untuk memberikan ijin kepada anaknya yang masih di bawah umur sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Selain  itu  di  dalam  Pasal  76B  lebih  ditegaskan  lagi,  yakni  Setiap  orang  dilarang menempatkan,  membiarkan,  melibatkan,  menyuruh  melibatkan  Anak  dalam  situasi perlakuan salah dan penelantaran. Dengan demikian diharapkan untuk pernikahan di usia anak  bisa  diminimalisir  secara  optimal  dan  komprehensif,  walaupun  di  dalam  Undang- Undang Perkawinan ada pembolehan pernikahan di bawah umur melalui Pasal 6, yakni atas persetujuan orang tua.

## 5.2. Saran
1. Pencegahan  perkawinan  dibawah  umur  dapat  ditekan  dengan  upaya  mempersulit  izin dispensasi  nikah  dari  Kepala  Pengadilan,  hal  ini  diharapkan  dapat  menekan  tingkat perkawinan  anak  dibawah  umur  yang  sering  sekali  perkawinannya  tidak  bertahan  lama yang disebabkan belum dewasanya tingkat pemikiran dari kedua belah pihak.
2. Perlindungan  anak  sendiri  bertujuan  untuk  menjaga  dan  menghindari  segala  bentuk eksploitasi anak dari manapun dan dengan cara apapun, tujuan tersebut tidak akan dapat berhasil jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku:
Asep  Saepudin  Jahar  dkk, Hukum  Keluarga,  Pidana  dan  Bisnis;  Kajian Perundangundangan  Indonesia,  Fikih  dan  Hukum  Internasional ,  (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 48 141.
Achmad  Furqon  Darajat, Relevansi  Batas  Usia Minimal  Perkawinan  Dalam  UU  No.  1 Tahun  1974  Dengan  Sistem  Hukum  Perkawinan  Secara  Adat,  Islam  dan Belanda , (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hlm 32.
Ahmad  Tholabi  Kharlie, Hukum  Keluarga  Indonesia ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2013), hlm 202.
Komnas PA, Aceng Bisa Dijerat UU Perlindungan Anak , Republika On-line, Jumat, 14 Desember 2012, diakses pada 24 Desember 2012.
Nasikun, Sosial  Indonesia ,  cet.  ke-19  (Jakarta:  Rajawali  Pers,  2010)  hlm  81,  Lihat misalnya David Knox, Choice In Relationship (Los Angles: West Publishing Company, 1985) hlm 98-103.
Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum .  Jakarta.  Kencana  Prenada  Medua  Group. 2005. hlm 92.
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Peristiwa  Hukum ,  Universitas  Indonesia,  Jakarta,  1986, hlm 10.
B. Jurnal:
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12 No. 2, hlm 217-219.