Volume 18 Number 1  June  2018.p.209-230 https://doi.org/10.30603/au.v18i1.709
Budaya Populer dalam Politik di Indonesia

## Imron Rosidi &  Khotimah

## UIN Suska Riau

## Abstract
Popular  culture  has  actually  a  relationship  with  politics  in  Indonesia.  In  politics, media are used by a candidate to campaign and advertise. With the rise of television and  social  media,  popular  culture  has  manifested  more  in  political  arena.  This  is understandable  because  in  recent  political  system  being  a  popular  politician  is crucial because those who are popular are tended to be elected during elections. This paper  attempts  at  analyzing  the  relationship  of  popular  culture  and  Indonesian politics.  This  article  finds  that  politics  in  popular  culture  has  caused  the reinforcement  of  identity  politics  in  contemporary  Indonesia.  Secondly,  it  has supported the rise of hoaxes so that the fragmentation of grassroot society has been in a serious condition.

## Abstrak
Budaya  populer  pada  dasarnya  memiliki  hubungan  dengan  politik  di  Indonesia. Dalam politik, media digunakan sebagai alat oleh kandidat untuk berkampanye dan mengiklankan dirinya. Dengan kemunculan televisi dan media sosial, budaya populer semakin  terimplementasikan  dalam  wilayah  politik.  Hal  ini  bisa  dipahami  sebab dalam sistem politik dewasa ini, menjadi politisi yang populer merupakan hal yang krusial.  Hal  ini  dikarenakan  mereka  yang  populer  cenderung  akan  dipilih  dalam pemilu.  Artikel  ini  berusaha  menganalisis  hubungan  antara  budaya  populer  dan politik  di  Indonesia.  Artikel  ini  menemukan  bahwa  politik  dalam  budaya  populer telah mendorong penguatan politik identitas di Indonesia. Kedua, ia juga mendorong lahirnya  berita-berita  bohong  sehingga  memproduksi  fragmentasi  yang  parah dalam masyarakat bawah.
Kata Kunci : Budaya Populer, Politik, Media Sosial

## Author correspondence
Email: imronrosidi@gmail.com
Available online at http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index

## A. Pendahuluan
Sebagaimana diketahui, sejarah  pemilu langsung telah dimulai sejak tahun 2004.  Hal  itu  menandai    beberapa  peristiwa  penting.  Pertama,  pemilu  langsung melibatkan  elemen  yang  lebih  luas  sehingga  pemilu  langsung  tersebut  dimaknai tidak  hanya  sebagai  hajat  politik  masyarakat  Indonesia  namun  ia  juga  telah berfungsi sebagai hajat budaya, khususnya budaya populer. Pemilu langsung pada dasarnya telah menarik elemen budaya populer ke dalam wilayah  politik. Pemilu langsung  seringkali  melibatkan  popularitas  figur  yang  pada  gilirannya meningkatkan  peran  krusial  sebuah  media  massa.  Media  massa  pada  dasarnya membutuhkan  popularitas  seseorang  sebagai  daya  tarik  untuk  meningkatkan rating program  yang  ditayangkan.  Kedua,    sebagai  bagian  dari  budaya  populer, pemilu  langsung  telah  menandai  pentingnya  ‘aktor-aktor’  politik  yang  mampu memanfaatkan  teknologi  informasi  sebagai  media  yang  diharapkan  mampu memikat  para  calon  pemilih  sehingga  mereka  bisa  mendulang  suara  sebanyak- banyaknya.      Ketiga,  para  politisi  dari  beragam  segmen  kelompok  membutuhkan instrumen  untuk  mendukung performance mereka  di  ruang  publik.  Oleh  karena itu,  berbagai  lembaga  politik  kemudian  ikut  berkerjasama  dengan  lembaga- lembaga survey. Lembaga  ini  diharapkan  berperan  sebagai  alat  pendeteksi  dan pendongkrak elektabilitas dan popularitas anggota mereka.
Edwin  Jurriens 1 budaya  populer  adalah  pusat  atau  ‘jantung’  dari  politik nasional  Indonesia.  Ia  mengatakan  “popular  culture  is  important  because  it  is  at the  heart  of  national  politics.”  Dengan  demikian,  budaya  populer  memiliki hubungan yang erat dengan politik. Hal ini seiring dengan pentingnya popularitas figur  dalam  pentas  politik  lokal  dan  nasional.  Budaya  populer  mengandaikan signifikansi  peran  media  dalam  politik  kontemporer.  Penggambaran  pentingnya politik  sebagai  budaya  populer  yang  direpresentasikan  oleh  media  telah dikemukakan oleh Milestone & Meyer 2 :
“  the  media  are  central  to  popular  culture  in  many  ways.  The  media  are symbolic institutions because their  products signify. Media  texts  construct
1 Edwin  Jurriens,  “  The  Study  of  Indonesian  Popular  Culture  Revisited” Indonesia  and  the  Malay World Vol. 39, No. 114, (2011),  pp. 197–219
2 Katie Milestone &  Anneke Meyer, Gender and Popular Culture ( Cambridge : Polity Press, 2012),  p.
4
meanings  through  the  use  of  language  and  images.  Whether  we  think  of  a pop  song,  a  television  drama  or  a  newspaper  column,  all  these  texts construct certain meanings, for example conveying a particular message or creating a narrative. Much of what we think of as popular culture is media culture:  television,  computer  games,  pop  music,  film,  and  so  on.  ”    (Media berperan  penting  bagi  budaya  populer  dalam  banyak  hal.  Media  adalah institusi  simbolik  sebab  produk-produknya  memberikan  tanda.  Teks-teks media  membentuk  makna  melalui  penggunaan  bahasa  dan  image.  Apakah yang  kita  pikirkan  adalah  musik  pop,  drama  televisi,  atau  kolom  koran, semua  ini  menciptakan  atau  membentuk  makna,  misalnya  menyampaikan sebuah pesan tertentu atau menciptakan sebuah narasi. Sebagian besar dari apa  yang  kita  pikirkan  sebagai  budaya  popular  adalah  budaya  media; televisi, game di computer, musik pop, film dan lain sebagainya)
Dengan  menggunakan  metode  deskriptif  berbasis  pendekatan  sejarah, penulis akan membahas politik sebagai budaya popular di Indonesia. Pendekatan sejarah  yang  digunakan  Peristiwa  politik  seperti  pemilu  merupakan  tahapan penting  bagi  pergantian  pemimpin  nasional  atau  lokal.  Namun,  dalam  perspektif kekinian,dengan perkembangan teknologi media yang pesat, politik telah berbaur dengan  budaya  popular.  Karena  itu,  bagian  pertama  dari  artikel  ini  akan membahas  tentang  teori  budaya  populer.  Lalu  dilanjutkan  dengan  menelisik pemilu  secara  historis  di  Indonesia  yang  kemudian  melahirkan  pemilu  sebagai budaya popular. Bagian ketiga akan memfokuskan pada aspek-aspek apa saja dari pemilu  sebagai  budaya  popular;  pertunjukan  para  kandidat  di  televisi  dan  media sosial,  kampanye  dan  debat  publik.  Pada  bagian  terakhir  atau  penutup,  penulis akan  menyimpulkan  dan  melakukan  proyeksi  atas  kondisi  yang  telah  ada  dan terjadi.

## B. Budaya Populer
Signifikansi  kajian  budaya  populer    tidak  lepas  dari  akibat  pesatnya perkembangan  media  massa  dewasa  ini.  Media  massa  sebagaimana  namanya sangat  identik  dengan  massa  atau  khalayak.  Apa  yang  ditampilkan  media  adalah tampilan dari selera sebagian besar masyarakat atau khalayak atau massa. Istilah budaya  populer  dengan  demikian  disamakan  dengan  budaya  massa;  sebuah
budaya  yang  identik  dengan  popularitas  dan  selera  masyarakat  bawah  yang mendominasi dalam struktur sosial masyarakat dunia. Strinati 3 mengatakan :
“This  meant  that…it  also  ‘carries  two  older  senses:  inferior  kinds  of  work (cf.  popular  literature,  popular  press  as  distinguished  from  quality  press); and  work  deliberately  setting  out  to  win  favour  (popular  journalism  as distinguished  from  democratic  journalism,  or  popular  entertainment);  as well  as  the  more  modern  sense  of  well  liked  by  many  people”(  Hal  ini berarti  ….budaya  populer  mengandung  dua  makna  ;  sejenis  karya  yang bermakna  inferior  (seperti  literatur-literatur  populer,  press  yang  populer yang  dibedakan  dengan  press  yang  berkualitas);  dan  karya  yang  memang bertujuan  untuk  menyenangkan  (journalistik  populer  yang  dibedakan dengan jurnalistik demokratis, atau hiburan populer); dan juga pengertian yang lebih modern ‘yang disukai oleh banyak orang’. )
Mengutip  pendapat  William,  John  Storey 4 mengatakan  bahwa  budaya populer  mencakup  empat  makna  “  ‘well  liked  by  many  people’;  ‘inferior  kinds  of work’;  ‘work  deliberately  setting  out  to  win  favour  with  the  people’;  ‘culture actually  made  by  the  people  for  themselves’  “  (disukai  banyak  orang,  karya  yang jenisnya  kurang  berkualitas  atau  inferior,  karya  yang  secara  sengaja  ditujukan untuk  menyenangkan  orang,  dan  budaya  yang  dibuat  oleh  orang-orang  untuk mereka  sendiri)  Dengan  demikian,  karakteristik  yang  menonjol  dalam  budaya populer  adalah  popularitas.  Sebagaimana  diketahui  popularitas  mengandung  dua makna  sekaligus;  Positif  dan  Negatif.  Popularitas  yang  positif  cenderung  terkait dengan  karya  budaya  yang  berpotensi  dan  mendukung  sifat-sifat  baik  bagi masyarakat, misalnya dalam konteks masyarakat muslim popularitas penggunaan jilbab  bagi  wanita  muslimah.  Popularitas  negative  terkait  dengan  aspek  budaya populer  yang  menyokong  immoralitas,  seperti  popularitas  film  porno  dan  lain sebagainya.

## C. Pemilu Dari Orde Lama ke Orde Baru
Pasca  kemerdekaan  Indonesia  yang  dikumandangkan  oleh  Soekarno  dan Hatta melalui proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia tidak langsung bebas dari unsur-unsur kolonialisme. Indonesia masih disibukan oleh hal-hal yang
3 Dominic Srinati An Introduction to Theories of Popular Culture (London : Routledge, 2004), p. 4
4 John  Storey Cultural  Theory  and  Popular  Culture  :  An  Introduction,  Fifth  Edition (London  : Longman, 2009), p.5
bersifat  mempertahankan  kemerdekaan.  Tidak  heran  jika  pemilu  pertama  kali baru  bisa  diselenggarakan  pada  tahun  1955,  yaitu  sepuluh  tahun  setelah proklamasi  kemerdekaan.  Dari  pemilu  tersebut,  ada  beberapa  catatan  yang  bisa ditorehkan  disini.  Pertama,  dalam  pemilu  pertama  ini,  media  digital  dan  televisi belum  mewarnai  politik  nasional.  Hal  ini  tentu  saja  tidak  bisa  menafikan kemunculan media  konvensional seperti spanduk yang mewarnai politik masa itu. Kedua,  perilaku  pemilih  dipengaruhi  oleh  ketokohan  seseorang  yang  memimpin partai  politik.  Ketiga,  peristiwa  pemilu  sudah  dijadikan  sebagai  peristiwa  atau event yang  melibatkan  kerumunan  orang  sebagaimana  festival-festival  budaya populer. Namun, kegiatan seperti itu masih terbatas dalam bentuk konvensional.
Dalam  konteks  kemunculan  media  sebagai  media  politik  masa  itu  bisa dilihat dalam gambar berikut
.
Gambar 1 :
Media Kampanye Pemilu 1955 (Sumber : Majalah Historia)
Gambar 2 : Kerumunan peserta Kampanye Pemilu 1955
(Sumber : Internet)
Ketokohan  seseorang  memiliki  peran  mendongkrak  suara  partai-partai tertentu  di  samping  faktor-faktor  lainnya.  Dalam  pemilu  1955,  PNI  (Partai Nasionalis  Indonesia)  berhasil  memenangkan  pemilu  dengan  22,  3%  suara 5 . Kemenangan  partai  ini  tidak  lepas  dari  peran  Soekarno  sebagai  figur  atau  tokoh penarik atau pendulang suara bagi PNI. Image PNI adalah Soekarno dan Soekarno adalah  PNI  merupakan image positif  yang  dibangun  untuk  memenangkan  partai ini. Dengan demikian dimensi ketokohan cukup vital dalam perkembangan partai politik  masa  itu.  Jika  Soekarno  diidentikan  sebagai  tokoh  PNI,  maka  Partai  NU (Nahdlatul  Ulama)  memiliki  tokoh  yang  menonjol  seperti  KH  Wahid  Hasyim. Namun  yang  menarik  dari  konteks  persaingan  media  masa  itu,  PKI  atau  Partai Komunis  Indonesia  dan  partai-partai  berbasis  Islam  seperti  PSI  dan  Masyumi terlihat sangat bermusuhan. Dalam gambar 1 terlihat musuh politik PKI  adalah PSI dan  Masjumi  dan  begitu  pula  sebaliknya.  Dengan  demikin  sangat  wajar  jika  yang diuntungkan adalah partai politik seperti PNI. Tidak aneh jika akibat  dari perang media ini, PNI memenangkan pemilu saat itu.
Peristiwa  pemilu  ditandai  dengan  peristiwa  yang  melibatkan  kerumunan orang banyak dalam bentuk kampanye konvensional merupakan fenomena lumrah
5 Pramono  U.  Thantowi Kebangkitan  Politik  Kaum  Santri : Islam  dan  Demokratisasi  di  Indonesia 1990-2000 , (Jakarta:PSAP, 2005) h. 44
saat  itu  bahkan  hingga  saat  ini.  Sehingga,  walaupun  masa  itu  media  televisi  dan digital  belum  ada  atau  berkembang  pesat  seperti  saat  ini,  peristiwa  pemilu khusunya  kampanye  telah  melibatkan  unsur  –  unsur  popularitas  dalam masyarakat.  Upaya  menarik  simpati  pemilih  merupakan  hal  utama  dalam kampanye.  Tidak  heran  jika  maksud  utama  diadakannya  kampanye  adalah memberikan ruang penyebaran ide dan program bagi partai politik atau kandidat yang  diusung  oleh  partai  politik.  Namun  sebagaimana  dalam  kajian  ilmu  sosial, antara  idealitas  dan  realitas  selalu  ada  jurang  atau gap .  Alih-alih  sebagai  sarana penyajian  dan  penyebaran  ide  dan  program,  orang-orang  atau  masyarakat  yang berkerumun dalam kegiatan seperti itu cenderung lebih tertarik pada musik atau hiburan  apa  yang  ditampilkan.  Tidak  heran  jika  pada  kampanye  seperti  itu seringkali  melibatkan  artis,  komedian  dan  penyanyi  yang  digunakan  sebagai pemikat dalam kegiatan kampanye.
Sehingga tidak mengherankan jika Chua 6 mengatakan bahwa :
“ it  was  obvious  that  there  was  no  such  phenomenon  as  a  completely ‘rationalized’  election.  The  electioneering  activities  in  each  country  were determined by local cultural practices, ranging from images and characters drawn  from  popular  television  series  to  traditional  practices  of  wedding ceremonies and gambling practices, to classical idioms and poetry, written in Chinese ink  calligraphy. The richness of the differences was amazing.” ( Sangat  jelas  bahwa  tidak  ada  fenomena  pemilu  yang  sepenuhnya  rasional. Kegiatan-kegiatan pemilu di setiap Negara ditentukan oleh praktek-praktek budaya  lokal,  mulai  dari  images  (gambar-gambar)  dan  karakter-karakter yang  diambil  dari  serial  drama  televisi  hingga  praktek-praktek  budaya tradisional perkawinan dan praktek-praktek perjudian, lalu juga idiom atau puisi-puisi  klasik  yang  ditulis  dalam  kaligrafi  china.  Kekayaan perbedaannya sungguh luar biasa).
Chua  hendak  menegaskan  bahwa  pemilu  sebenarnya  lebih  banyak  unsur budaya  popular ketimbang unsur  politik yang murni, dalam bahasanya  –rasional. Ketokohan Soekarno misalnya lebih lengkap jika dianalisis dari perspektif budaya popular. Sebagaimana  digambarkan  dalam  buku-buku  sejarah  dan  dokumentasi video,  Soekarno  adalah  figur  yang  pandai  berorasi  di  depan  publik.  Mengapa Soekarno lebih terkenal dan diterima masyarakat banyak waktu itu dibandingkan,
6 Chua Beng Huat Election as Popular Culture in Asia. (London : Routledge, 2007), p. xxi
misalnya Hatta, Syahrir, atau tokoh-tokoh lainnya? Jelas, terlepas dari faktor-faktor lain,  pesona  Soekarno  di  podium  memberikan  daya  tarik  utama.  Inilah  budaya popular;  selera  massa  atau  khalayak  ramai  adalah  faktor  utama  dalam  budaya popular.
Gambar 3 Soekarno berorasi di depan publik (Sumber:Internet)
Tidak heran jika Soeharto,  pengganti Soekarno, melakukan politik represif dalam  praktek  politiknya  sebab  ia  mengetahui  bahwa  ia  tidak  punya  ‘daya  pikat’ sebagaimana  Soekarno.  Jika  ia  membuka  politik  kebebasan  dan  keterbukaan, Golkar  barangkali  tidak  mampu  mengalahkan  partai-partai  Islam  yang  notabene memiliki  tokoh-tokoh  populer  yang  pandai  memikat  rakyat,  khsusunya  melalui podium. Praktis, pemilu yang diadakan pada masa Orde Baru, adalah pertunjukan aktor  tunggal  di  atas  panggung  ‘Golkar’.  Dua  partai  politik  lain  adalah  pelengkap. Namun,  yang  menarik  adalah  pada  masa-masa  ini,  Soeharto  berupaya  menarik sejumlah artis untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye Golkar. Tidak heran jika daya  tarik  kampanye  justru  bukan  pada  siapa  kandidat  yang  diusung  dan  apa program  yang  ingin  dilakukan,  namun  siapa  artis  yang  meramaikan  kegiatan kampanye tersebut.
Setelah  Soeharto  turun,    pemilu  diselenggarakan  pada  tahun  1999  dengan jumlah  partai  politik  yang  melimpah  akibat  dari  efuoria  kebebasan.  Pada  pemilu kali  ini  dalam  beberapa  aspek  tidak  jauh  berbeda  dengan  pemilu-pemilu sebelumnya.  Namun,  akibat  dari  kemajuan  media,  pemilu  pada  tahun  1999  ini lebih  populis.  Di  samping  itu,  massa  atau  khalayak  lebih  terlibat  dalam  kegiatan pemilu  ini  dibandingkan  pada  pemilu-pemilu  sebelumnya.  Rakyat  lebih  antusias menyaksikan hasil akhir ‘kompetisi politik’ ini.  Berita-berita tentang politik bukan lagi  sebagai  konsumsi  yang  khusus  hanya  untuk  kalangan  terbatas.  Semua masyarakat  dari  berbagai  kalangan  bisa  menyaksikan  peristiwa  atau  kejadian politik  secara  langsung  melalui  media  teleivisi.  Akibatnya,  persoalan  politik  bisa dibicarakan di berbagai tempat, termasuk oleh orang-orang biasa (seperti tukang ojek  dan  tukang  kebun)  di  warung-warung  kopi  sambil  menyaksikan  berita  di televisi  yang  terpasang  di  dalam  warung  tersebut.  Politik  bukan  lagi  sebagai sesuatu yang asing bagi masyarakat bawah sekalipun. Sepanjang ia rajin menonton berita di televisi atau membaca Koran, ia bisa menjadi ‘pengamat politik’ dadakan. Perkembangan  tersebut  semakin  memuncak  ketika  pada  tahun  2004,  pemilihan presiden dan kepala daerah mulai diselenggarakan secara langsung.

## D. Pertunjukan Politik Populer di Televisi
Pertunjukan  adalah  bagian  tak  terpisahkan  dalam  budaya  populer.  Film misalnya  sangat  terkait  dengan  pertunjukan.  Pertunjukan  pada  dasarnya menekankan  pentingnya  selera  masyarakat.  Para  pemeran  dalam  film,  produser, sutradara,  dan  semua  yang  terlibat  dalam  pembuatan  film  dipastikan menempatkan  masyarakat  atau  audience  sebagai  bagian  penting  dalam menentukan  film  seperti  apa  yang  akan  dibuat  dan  dikonsumsi  oleh  mereka. Unsur-unsur  yang  sekiranya  bisa  menyenangkan  mereka  akan  dimasukan  dalam film.  Motif  dibalik  itu  bisa  saja  adalah  motif  ekonomi.  Semua  yang  terlibat  dalam film  menginginkan  keuntungan  ekonomi  dari  penjualan  film.  Semakin  banyak masyarakat  yang  suka  terhadap  film  yang  dibuat  akan  berdampak  baik  bagi keuntungan ekonomi mereka.
Pertunjukan  dalam  bentuk  apapun  mengandaikan  pentingnya  media sebagai sarana, sekalipun pertunjukan tersebut dalam bentuk konvensional. Media berfungsi  sebagai  sarana  atau  alat  untuk  ‘mempertunjukan’  sesuatu  yang  ingin ditampilkan  di  depan  publik.  Dalam  bentuk  yang  paling  sederhana,  pertunjukan
ditujukan  untuk  menjangkau  massa  sebanyak-banyaknya.  Orasi  atau  pidato seorang kandidat kepala desa membutuhkan media pengeras suara, panggung dan ornamen-ornamen  yang sekiranya dianggap menarik bagi masyarakat. Media juga bisa  berbentuk  sederhana  seperti  spanduk,  baliho  dan  brosur-brosur.  Semakin besar pertunjukan semakin variatif media yang digunakan sekaligus juga semakin banyak  media  yang  dipakai.  Media-media  ini  tentu  berperan  penting  bagi pertunjukan sebab sebagian besar isi media adalah pertunjukan.
Media massa berupa Koran dan majalah adalah pertunjukan banyak aktor. Di balik layar berita di dalamnya  ada  pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, dan lain-lain.  Di dalam berita, di dalamnya ada pelaku kriminal, koruptor, para politisi, selebriti  dan  lain  sebagainya.  Orang-orang  yang  berada  di  balik  panggung pertunjukan  ‘berita’,  meyakini  bahwa  tidak  ada  Koran  yang  ingin  menampilkan berita  yang  tidak  menarik  sehingga  ada adagium yang  terkenal  dalam  dunia jurnalistik; ‘Anjing menggigit orang bukan berita, tapi Orang menggigit anjing baru berita’.  Berita-berita  tersebut  dikemas  dengan  bahasa  yang  menarik  diselingi dengan gambar yang menarik pula. Apalagi dalam persaingan media dan kekuatan kapitalis yang kuat saat ini, kualitas berita seringkali mengalah dengan hal-hal lain seperti politisasi dan komersialisasi berita. Politisasi berita merujuk pada kuatnya nuansa  politik  dalam  berita  yang  disampaikan.  Komersialisasi  berita  berarti tampilan  berita  secara  intens  bertujuan  untuk  mencari  keuntungan  ekonomi. Dalam  era  sekarang,  tidak  ada  yang  salah  dalam  praktek  tersebut  sebab sebagaimana namanya, media adalah alat. Hal ini berarti media bisa dimanfaatkan sebagai alat apapun; propaganda politik ataupun pencari profit sebesar-besarnya.
Dalam  konteks  media  televisi,  pertunjukan  semakin  mudah  terlihat  dan simbol-simbol  semakin  beraneka  warna.  Semakin  mudah  terlihat  dikarenakan televisi mampu menampilkan visualisasi yang hidup seperti realitas sosial. Televisi telah  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dalam  kehidupan  manusia,  khususnya  di Indonesia.  Sen  dan  Hill 7 menyatakan  bahwa  lebih  banyak  orang  Indonesia  yang menonton  televisi  dari  pada  membaca  Koran  dan  majalah.  Sebagian  besar kehidupan  masyarakat  Indonesia  dihabiskan  di  depan  televisi.  Tidak  heran  jika
7 Krishna Sen  & David T Hill Media, Budaya, dan Politik di Indonesia, (Jakarta : Institut  Studi Arus Informasi, 2001), h. 132
televisi  masih  berperan  dominan  dalam  masyarakat  Indonesia  saat  ini  walaupun internet sudah mulai mengurangi sedikit perannya. Jennifer Lindsay 8 mengatakan:
“ An observation of elections reveals intense slippage between the world of performance  and  politics  at  election  time.  For  instance,  the  presence  of performers  at  election  rallies  is  a  longestablished  practice.  Post-Soeharto, election campaigning has moved into television, but there too performance remains  foregrounded,  even  with  candidates  making  appearances  as performers, as was a feature of the 2004 presidential elections. Celebrities have  joined  the  stage,  not  merely  as  entertainers,  but  as  candidate supporters, or as candidates themselves. Interaction between television and live  performance  is  high,  with  the  television  campaigning  of  debates  and talk-shows  inspiring  non-televised  performance.  And  display  and  show, which  was  a  feature  of  the  election  parades  even  in  the  Soeharto  era,  has become  more  marked  of  late,  perhaps  because  of  more  assured  media coverage.  More  recently,  even  voting  day  has  become  an  opportunity  for play,  with  costume  and  decoration  at  voting  booths”  (sebuah  observasi terhadap  pemilu  menandai  hubungan  yang  saling  terkait  antara  dunia pertunjukan  dan  politik  pada  saat  pemilu.  Misalnya,  penampilan  para pemeran  pada  saat  arak-arakan  pemilu  merupakan  praktek  yang  sudah lama  terjadi.  Setelah  kejatuhan  Soeharto,  kampanye  pemilu  bergerak  ke dunia  televisi,  namun  pertunjukan  tetaplah  yang  terdepan,  bahkan  para kandidat  menampilkan  diri  sebagai  pemeran  sebagaimana  dalam  pemilu presiden tahun 2004. Para selebritis bergabung ke panggung, tidak semata- mata  sebagai  penghibur,  tetapi  sebagai  pendukung  para  kandidat  atau bahkan  sebagai  kandidat.  Interaksi  antara  televisi  dan  pertunjukan langsung sangat tinggi, seperti kampanye debat di televisi dan talk show – talk  show.  Show  dan  pertunjukan,  yang  merupakan  bagian  dari  parade pemilu  bahkan  pada  masa  Soeharto,  telah  makin  kentara  baru-baru  ini, barangkali karena banyaknya ulasan media yang meyakinkan. Bahkan baru-
8 Jennifer Lindsay “ The Perfomance Factor in Indonesian  Elections “ dalam Chua Beng Huat  (ed.) Election as Popular Culture in Asia. (London : Routledge, 2007), hal. 55-71
baru ini hari pencoblosan telah menjadi sebuah kesempatan untuk bermain dengan kostum dan dekorasi di tempat pencoblosan suara.)
Kenyataan  sosial  tentang  pertunjukan  dalam  pemilu  di  Indonesia membuktikan  signifikansi  budaya  populer  yang  telah  memasuki  berbagai  ranah sosial kehidupan masyarakat. Pertunjukan sinema televisi adalah hal yang lumrah dalam  media  televisi  semenjak  kemunculan  televisi  itu  sendiri.  Namun kemunculan  pertunjukan  politik  dalam  media  televisi  semakin  terlihat  semenjak pemilu  daerah  dan  pemilu  presiden  dilakukan  secara  langsung.  Apa  yang diperlihatkan  oleh  politisi  adalah  bagaimana  caranya  bisa  mengambil  hati  para pemilih. Cara-cara yang sekiranya bisa membuktikan ketulusan hati para kandidat dalam  rangka  menarik  hati  masyarakat  adalah  bagian  tak  terlepaskan  dari pertunjukan politik di media televisi. Cara-cara yang dilakukan oleh para kandidat dalam menarik hati para pemilih dapat dibagi dalam beberapa pertunjukan.
Pertama,  pertunjukan  politik  populer  yang  menggunakan  simbol-simbol agama  Islam.  Sebagaimana  diketahui  mayoritas  masyarakat  Indonesia  adalah Muslim  sehingga  identitas  agama  ini  menjadi  parameter  penting  dalam pertunjukan politik populer di media televisi. Tidak aneh jika simbol-simbol agama Islam seringkali dimunculkan sebagai bagian pertunjukan. Dalam sebuah peristiwa atau  kegiatan-kegiatan  agama  Islam, para kandidat menggunakan busana Muslim yang  mengesankan.  Tokoh-tokoh  agama  seperti  Ulama  dijadikan  alat  penting untuk  menarik  simpati  masyarakat  sehingga  tampilan  di  media  televisi  yang merefleksikan kedekatan para kandidat dengan ulama adalah bagian penting dari pertunjukan  politik  populer  di  Indonesia.  Laporan  media  telivisi  tentang  para kandidat  yang  melakukan  kunjungan-kunjungan  ke  pesantren  seringkali diupayakan untuk tampil di media televisi. Dari sini kita bisa melihat bahwa para kandidat  muncul  di  pesantren-pesantren  sebagai  bagian  dari  mencari  legitimasi agama untuk kepentingan politik.
Di  samping  itu,  sejatinya,  kemunculan  para  pemeran  politik  yang mempertunjukan identitas keislaman di media televisi tidak terlepas dari konteks sosial masyarakat Islam Indonesia yang sedang mengalami post-Islamisme. Istilah ini  diperkenalkan  oleh  Asef  Bayat  yang  kemudian  dikutip  oleh  Ariel  Heryanto 9
9 Ariel Heryanto Identitas dan Kenikmatan : Politik Budaya Layar Indonesia. ( Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia,2015), h. 59
(2015  :59)  sebagai  sebuah  keadaan    yang  “  tidak  anti-Islam,  tak  juga  non-Islami, dan  tidak  juga  sekuler”.    Oleh  karena  itu,  peristiwa  politik  yang  menggunakan symbol  Islam  dimaknai  bukan  sebagai  kebangkitan  Islam  politik.  Hal  ini dikarenakan symbol-simbol itu tidak lebih dan tidak kurang hanya sebatas symbol yang  tidak  menyentuh  substansi  Islam  politik.  Isu-isu  keislaman  yang  diusung partai politik atau kandidat tertentu tidak lebih hanya ‘kulit’ yang sama sekali tidak terkait  dengan  kesalehan  seseorang  kandidat.  Dimensi  kesalehan  dalam  Islam tidaklah semudah itu. Ia mencakup ritual yang dipraktekkan secara  konsisten dan mengabaikan  sama  sekali  faktor  –faktor  lain  seperti  faktor  politik.  Dalam  Islam kesalehan  yang  ditonjolkan  di  ruang  publik  justru  akan  bisa  merusak  kadar keikhlasan  dalam  beragama.    Karena  itu,  istilah  Post-Islamisme  ingin  menjawab fenomena  sosial  yang  seolah-olah  kebangkitan  Islam  politik  itu  sebagai  anti- klimaks  dari  upaya  Islam  politik  yang  tak  pernah  berhasil  dilakukan  dan diwujudkan dalam masyarakat Indonesia. Secara historis, perjuangan Islam politik memang  belum  pernah  berhasil  dalam  konteks  Indonesia.  Partai-Partai  politik Islam  selalu  gagal  mencoba  menerapkan  Islam  sebagai  dasar  Negara.  Inilah  yang menurut  Asef  Bayat  yang  dikutip  oleh  Ariel  Heryanto  sebagai  “  mengacu  kepada kondisi sosial dan politik dimana-sesudah fase eksperimentasi-daya tarik, energy, dan  sumber  daya  Islamisme  telah  terkuras  habis,  bahkan  para  pengikut  yang tadinya  bersemangat”.    Dengan  demikian,  kondisi  sosial  masyarakat  Islam  yang mengalami  keadaan  seperti  itu  menjadi  lahan  subur  bagi  pertunjukan  politik budaya  populer  yang  menggunakan  symbol-simbol  Islam.  Ariel  Heryanto 10 mengatakan  “  beberapa  elite  politik  dan  ekonomi  nasional  menyambar kesempatan  ini  dan  mengambil  format  serta  muatan  budaya  pop  untuk mengampanyekan nilai-nilai dan ideology mereka”
Tidak  aneh  jika  penggunaan  sebuah  huruf  ‘H’  di  depan  nama  seorang kandidat pada sebuah baliho, spanduk atau iklan televisi sangat krusial.  Initial ‘H’ merujuk  pada  gelar  haji  yang  merupakan  gelar  penting  bagi  sebagian  besar masyarakat  Muslim  Indonesia.  Orang  yang  telah  pergi  haji  memiliki  kedudukan atau status sosial yang dihormati dalam masyarakat. Kandidat yang memiliki gelar haji harus dipertunjukan kepada publik sebagai bagian dari upaya untuk menarik pemilih yang percaya pada simbol-simbol Islam.
10 Ibid, p. 17
Pertunjukan yang kedua adalah pertunjukan ketegasan, wibawa, dan sopan santun.  Sebagaian  besar  masyarakat  Indonesia  mengidamkan  pemimpin  yang tercermin dalam sosok protagonist film-film dan cerita-cerita heroik dalam bentuk dongeng. Apalagi dalam karakter masyarakat Indonesia, sosok pemimpin keluarga adalah  ayah  yang  mampu  menampilkan  ketegasan,  wibawa  dan  sopan  santun. Namun demikian, sosok perempuan juga bisa berhasil memikat hati para pemilih jika  mampu  menampilkan  sosok  yang  tegas,  berwibawa  dan  sopan.  Namun,  nilai kesopanan, dibandingkan ketegasan dan kewibawaan, dianggap lebih penting bagi sebagaian  besar  masyarakat.  Pertunjukan  politik  populer  adalah  pertunjukan kesopanan.
Kandidat  yang  mengabaikan  nilai-nilai  ini  dipastikan  akan  sulit memperoleh  kemenangan  politik.  Mengapa  Prabowo  yang  mencerminkan ketegasan  dan  kewibawaan  mampu  dikalahkan  oleh  Joko  Widodo?  Hal  ini dikarenakan  figur  Prabowo  dianggap  lemah  dalam  hal  nilai-nilai  kesopanan dibandingkan  Joko  Widodo.  Beberapa  isu  ketidaksopanan  yang  mencuat  dari Prabowo  adalah  ketika  dia  dikatakan,  dalam  beberapa  buku,  terlibat  dengan peristiwa  politik  transisi  dari  Soeharto  ke  Habibie.  Dia  juga  dianggap  memiliki ‘cacat  moral’  karena  bercerai  dengan  istrinya.  Mengapa  Soesilo  Bambang Yudhoyono  yang  sebelumnya  sama  sekali  tidak  diperhitungkan  tiba-tiba  mampu mengalahkan Megawati dalam pemilu 2004? Hal ini disebabkan  kemampuan  SBY dalam  mempertunjukan  ketidak  sopanan  Megawati  dalam  ‘membebastugaskan’ dirinya  secara  tiba-tiba  sebagai  menteri  koordinator  politik  dan  hukum  saat  itu. Sikap  acuh  dan  tak  acuh  Megawati  dalam  merespon  keingintahuan  alasan pemecatan  SBY  seringkali  dipertunjukan  di  media  televisi  yang  direkam  publik sebagai bentuk ketidak sopanan karena ‘mendzalimi’ SBY.

## E. Politik Populer di Media Sosial
Dibandingkan  dengan  media  televisi,  media  sosial  muncul  belakangan. Media  sosial  memiliki  perbedaan  dengan  media  televisi.  Pengguna  media  sosial lebih terbatas sebab ia harus terhubung dengan internet. Sementara media televisi cenderung memilki pengguna yang berjumlah banyak dengan latar belakang umur dan pendidikan yang beraneka ragam. Namun dibandingkan media televisi, politik budaya populer di media sosial  lebih vulgar dan lebih bebas. Setidaknya ada  tiga
media sosial yang terkenal yang sering digunakan oleh para kandidat untuk media pertunjukan mereka; Facebook, Twitter, dan You Tube.
Facebook adalah media sosial yang paling mudah diakses oleh masyarakat dengan berbagai ragam latar belakang. Bahkan, Facebook telah masuk ke pelosok- pelosok  daerah  melalui  media  hand  phone.  Para  kandidat  seringkali memanfaatkan  Facebook  sebagai  alat  penting  mencari  dukungan  politik  dan simpati  rakyat.  Tidak  heran  jika  para  politisi  memiliki  media  sosial  ini. Sebagaimana  Facebook,  Twitter  juga  memilki  fungsi  yang  sama;  media  untuk memikat  para  pemilih.  Dibandingkan  dua  media  sosial  tersebut,  yang  memilki perbedan signifikan adalah You Tube. Dalam You Tube, video bisa diupload dan di- share.  Dengan  demikian,  You  Tube  adalah  media  produksi  sekaligus  konsumsi. Mirip  media  televisi,  You  Tube  memilki  dimensi  populis.  Kejadian-kejadian  atau kampanye politik  yang telah ditampilkan di televisi seringkali  direkam ulang  dan ditampilkan di You Tube. Yang menarik adalah komentar-komentar dari para akun You  Tube  di  bawah  video  tersebut  yang  kadang  kala  sering  kali  mengarah  ke perdebatan keras.
Dalam konteks ini, hal yang tidak terbantahkan adalah bahwa kemunculan media  sosial  telah  memunculkan  pertunjukan  politik  yang  semakin  variatif.  Jika melalui  media  televisi,  para  aktor  politik  melakukan  pertunjukan  politik  secara terbatas,  melalui  media  sosial,  mereka  bisa  melakukan  apa  saja.  Karena  itu,  apa saja yang ditampilkan oleh kandidat  dalam media sosial adalah hal-hal  yang  baik yang  diharapkan  bisa  memikat  para  pemilih.  Namun  dalam  perspektif  yang berbeda, kelahiran media sosial telah membuka kran kewibawaan politisi semakin berkurang. Hal ini dikarenakan para politisi bisa saja dikritik dan dibuka kedoknya melalui  media  sosial  oleh  akun-akun  anonim.  Tidak  heran  jika  regulasi  dalam bentuk  undang-undang  telah  dibuat  untuk  mencegah  kemungkinan  timbulnya komentar-komentar  yang  dikategorikan  sebagai  ‘ black  campaign’ terhadap  para politisi.
Dengan  demikian,  asumsi  bahwa  rakyat  atau  para  pemilih  selama  ini dianggap  pasif;  menerima  semua  pesan  media  tanpa  mampu  menyeleksi  atau mengkritisi pesan  yang  disampaikan,  ternyata tidak sepenuhnya benar. Pendapat atau  ide  seperti  itu  wajar  sebab  media  televisi  memang  tidak  memberikan  ruang bagi  audience  atau  khalayak  untuk  berpendapat  secara  langsung  melalui  media tersebut  tentang  apa-apa  yang  sudah  dipertunjukan  di  media  tersebut.  Dengan
adanya  media  sosial,  khalayak  bukan  lagi  berfungsi  sebagai  audience  yang  pasif tapi juga aktif. Tidak aneh jika melalui media sosial, politik populer bisa dilakukan siapa  saja.  Rakyat  biasa  bisa  berkomentar  negatif  terhadap  para  politisi.  Ketika komentarnya didukung oleh rakyat banyak ia bisa menjadi ‘selebritis’ media sosial. Dalam  beberapa  kasus,  ada  orang  yang  sebelumnya  tidak  dikenal,  namun  berkat komentar-komentar atau status-statusnya yang kontroversial melalui media sosial Facebook, ia menjadi terkenal di media sosial tersebut.
Keaktifan para pemilih atau rakyat dalam peristiwa politik semakin terlihat menjelang pemilu presiden atau daerah. Hal ini yang dicatat oleh Ariel Heryanto 11 bahwa  pemilu  langsung  akibat  dari  perkembangan  media-media  baru  telah  “ mengalami  desakan  serupa  untuk  dirancang  sebagai  hiburan  ketimbang pendidikan  politik  dan  propaganda”.  Dengan  demikian,  aktivitas  politik  politik populer  di  media  sosial  tidak  bisa  dimaknai  secara  tunggal  sebagai  pertanda keaktifan  para  pengguna  terhadap  politik.  Keaktifan  mereka  dalam  media  sosial barangkali  berbanding  terbalik  dengan  realitas  sosial.  Artinya,  walaupun  mereka ikut berkomentar dalam media sosial terhadap kandidat tertentu, bisa jadi mereka tidak  akan  ikut  memilih  ketika  hari  pencoblosan  suara.  Bagi  mereka,  peristiwa politik seperti pemilu, kampanye dan aktivitas politik lainnya tak lebih dan kurang seperti  pertandingan  bola.  Mereka  melihat  kegiatan  politik  itu  sebagai  hiburan bukan sebagai aktivitas politik yang sakral.
Namun,  keaktifan  para  pengguna  media  sosial  dalam  merespon perkembangan politik di Indonesia, juga bisa dimaknai sebagai anti-tesis terhadap penafsiran  Ariel  Heryanto  di  atas.  Alih-alih  sebagai  hiburan  atau  aktivitas  politik yang tidak sakral, pergumulan politik dalam ruang media sosial telah melahirkan, pertama, penguatan politik identitas. Sebelum kemunculan media sosial, karakter politik di Indonesia sangat lekat dengan identitas. Sebuah partai politik seringkali dilekatkan  dengan  kelompok  sosial  (suku  dan  agama)  tertentu.  Secara  natural, setelah  media  sosial  mewabah  di  kalangan  pendukung  partai  politik  tertentu, politik  identitas  semakin  dipertegas  dalam  media  sosial.  Islam  sebagai  identitas yang  paling  laku  untuk  dijual  menjadi  instrumen  untuk  menggagalkan kemenangan  seorang  kandidat  atau  partai  politik. Kedua, sebagai  ruang  yang relatif  absen  dari  kontrol  Negara,  media  sosial  berkontribusi  besar  terhadap lahirnya  berita  hoaks  (berita  yang  belum  tentu  benar).  Tujuan  memenangkan
11 Ibid, h.302
kandidat atau partai politik tertentu mendorong anggota atau tim pemenangannya untuk menghalalkan berbagai cara, termasuk menyebarkan black campaign melalu media sosial.
Ketiga, kelahiran  media  sosial  dalam  ranah  politik  telah  melahirkan fragmentasi  yang  parah  dalam  konteks  masyarakat  bawah  (grass  root).  Berita penangkapan orang-orang awam yang menyebarkan berita hoaks, padahal mereka tidak sepenuhnya memiliki afiliasi secara structural dengan partai politik tertentu, menggambarkan  fragmentasi  ini.  Mereka  memiliki  karakeristik  yang    sangat militan  dalam  mendukung  kandidat  tertentu.  Mereka  berani  memproduksi  dan menyebarkan  isu-isu  yang  bisa  menghancurkan  karier  politik  seseorang  atau sebuah partai politik tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang ada.

## F. Kampanye dan Debat Publik
Inti  dari  kegiatan  pemilu  sebagai  budaya  populer  adalah  kampanye  dan debat  publik.  Dalam  kampanye,  semua  unsur  dikerahkan  untuk  memobilisasi massa agar terlihat sebagai sebuah kampanye yang berhasil yang pada gilirannya diharapkan  berbanding  lurus  dengan  hasil  pemilu.  Kegiatan  kampanye  adalah parade politik populer. Di dalamnya ada unsur-unsur yang lengkap seperti dalam sandiwara  atau  film;  script,  aktor  utama,  aktor  pendukung,  sutradara,  produser dan penonton.
Yang  mengesankan  adalah,  para  politisi  ini,  berkenan  membayar  mahal iklan  di media-media  demi untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.  Iklan yang ditampilkan tentu saja mencerminkan kebaikan-kebaikan yang bisa memikat rakyat  umum.  Pada  musim  kampanye,  media  televisi  dan  suarat  kabar  biasanya dipenuhi oleh iklan para kandidat. Mereka menyadari bahwa di era media seperti saat  ini  kampanye  konvensional  tidak  begitu  menarik  bagi  para  calon  pemilih. Tidak  heran  jika  untuk  menghemat  finansial,  sebagian  besar  politisi  memiliki media;  televisi  dan  surat  kabar.  Mereka  memanfaatkan  media  sebagai  alat propaganda politik. Bagi mereka, media tidak hanya sekedar mencari keuntungan ekonomi namun juga keuntungan politik.
Dalam kampanye, salah satu  kegiatan yang terkait dengan budaya populer adalah pawai. Mengenai hal ini Jennifer Lindsay 12 menjelaskan:
12 Jennifer Lindsay “ The Perfomance Factor in Indonesian Elections “ dalam Chua Beng Huat (ed.) Election as Popular Culture in Asia. (London : Routledge, 2007), h. 59
“ The  parades,  called pawai ,  are  a  fully  motorized  affair.  They  consist  of  as many young men as possible on motorbikes with the mufflers removed so to make as much noise as they can revving the bikes to a rhythmic pattern; some  women  might  be  pillion  passengers,  but  it  is  really  a  male  domain. Along with the motorbikes are trucks and buses crammed with people, and some cars. Open transport is preferred, where the display of bodies is more evident.  Supporters  dress  in  the  colour  of  their  party,  yell  slogans,  and decorate themselves and their motorbikes (trucks, buses, etc.) accordingly. Participants  get  free  t-shirts,  and  often  ‘petrol  money’  from  party organisers, and many of them participate in pawai of more than one party.” (Parade  atau  disebut  juga  pawai  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  dengan motor.  Mereka  terdiri  dari  sebanyak  mungkin  para  lelaki  muda  yang menaiki  sepeda  motor  dengan  menghilangkan  saringan  knalpotnya  untuk membuat suara gaduh sehingga mereka bisa membuat pola suara tertentu; beberapa wanita barangkali ikut membonceng tetapi pawai adalah domain kaum  pria.  Beriringan  dengan  sepeda  motor  adalah  truk  dan  bus  yang dijejali  oleh  orang-orang  dan  beberapa  kendaraan  mobil  pribadi. Tarnsportasi  terbuka  lebih  disukai  yang  mana  penampilan  anggota  tubuh leebih  terlihat.  Para  pendukung  mengenakan  baju  yang  terkait  dengan partai  politik  mereka,  meneriakan  slogan  tertentu,  dan  mendekorasi mereka sendiri dan  kendaraan motor  mereka (truk, bus, dll). Para peserta mendapatkan kaus gratis dan seringkali ‘uang minyak’ dari pengurus partai politik  dan  banyak  dari  mereka  ini  yang  mengikuti  pawai  lebih  dari  satu partai politik)
Dari  gambaran  di  atas  terlihat  bahwa  kampanye  berbentuk  pawai mengutamakan massa berjumlah besar. Semakin besar massa yang terlibat dalam pawai  semakin  bagus performance partai  politik  yang  mengadakan  kegiatan kampanye  tersebut.  Karena  itu,  berbagai  cara  diupayakan  oleh  pengurus  partai politik  untuk  mendapatkan  jumlah  massa  yang  melimpah,  salah  satunya  dengan ‘petrol money’. Namun sebagaimana di katakan oleh Jennifer Lindsay di atas, para peserta juga bisa ikut serta dalam pawai partai politik lain. Hal ini berarti mereka
yang  mengikuti  pawai  kampanye  partai  politik  tertentu  belum  tentu  memiliki ikatan emosional dengan partai tersebut lalu memilihnya di hari pencoblosan.
Dalam  kampanye,  penampilan  para  artis  biasanya  sangat  ditunggu  oleh massa apalagi artis yang populer. Artis yang datang dalam kampanye partai politik terbagi dua; mereka yang murni bernyanyi karena dibayar oleh partai politik dan mereka  yang  bernyanyi  atau  berkampanye  karena  dicalonkan  oleh  partai  politik bersangkutan.  Partai  –partai  politik  yang  frustasi  dengan  kekalahan  yang  telak pada pemilu sebelumnya cenderung mencari cara instant untuk mendulang suara dengan merekrut artis-artis untuk dicalonkan sebagai kandidat dewan perwakilan rakyat pusat atau kepala daerah. Rhoma Irama sebagai figur artis dangdut populer sejak Orde Baru selalu ditarik oleh  partai politik untuk menggalang massa  dalam kampanye-kampanye Golkar. Pada masa Orde Baru, istilah yang digunakan adalah safari 13 (.  Pasca  Orde  Baru  runtuh,  Rhoma  Irama  masih  menjadi  ikon  penting politik  budaya  populer  di  Indonesia.  Sebelum  pemilu  2014,  Partai  Kebangkitan Bangsa  dengan  terbuka  mencalonkannya  sebagai  calon  presiden.  Walaupun akhirnya  PKB  mencalonkan  Joko  Widodo,  sejumlah  orang  mengatakan  strategi PKB yang mencalonkan Rhoma Irama sebagai calon presiden pada masa kampanye pemilu 2014 telah berhasil mendongkrak suara partai ini. Ia bahkan baru-baru ini mendirikan partai politik baru.
Dalam  kampanye  pemilu  di  Indonesia,  debat  publik  adalah  tradisi  politik baru. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, debat publik tidak pernah dilakukan. Sejak pemilu presiden dilaksanakan secara langsung, debat calon presiden menjadi tontonan yang menarik sebab ia disiarkan secara langsung melalui media televisi. Debat  publik  menandai  dua  peristiwa  penting  kampanye  di  Indonesia.  Pertama, debat  publik  menandai  sebuah  era  kampanye  pemilu  yang  bergeser  dari penekanan  terhadap  jumlah  massa  seperti  dalam  pawai  ke  arah  penekanan  pada penggunaan  simbol-simbol  seperti  kata-kata,  argumentasi  dan  busana.  Para kandidat  mencari  strategi  untuk  mengalahkan  lawannya  dengan  mencari argumentasi yang logis dalam bentuk ide, visi dan misi. Sang calon juga mencoba mencari  busana  atau  tampilan  yang  mengandung  makna  positif,  distingtif  dan mudah diingat seperti baju kotak-kotak  yang dikenakan oleh Joko Widodo dalam pemilu  2014  lalu.    Kedua,  debat  publik  menandai  sebuah  era  kampanye  yang menekankan  pentingnya  media  massa  seperti  televisi  sebagai  alat  propaganda
13 Ibid, h. 62
politik.  Kemasan-kemasan  berita  tentang  kandidat  dalam  media  televisi  harus diarahkan  ke  arah  yang  positif.  Jika  ada  berita  yang  negatif  dan  terus  disiarkan dalam  televisi,  hal  itu  akan  menjadi  kiamat  kecil  bagi  sang  kandidat.  Program- program talk show di media televisi didekati oleh tim pemenangan sehingga suatu waktu  pengelola  program  tersebut  bisa  mengundang  sang  kandidat  sehingga image atau citra sang kandidat bisa terus meningkat seiring waktu.

## G. Kesimpulan
Budaya  pop  adalah  budaya  yang  cenderung  berjangkawaktu  singkat  dan dampaknya  tidak  besar  bagi  perubahan  sosial 14 .  Ia    mencontohkan  sinetron  di televisi  yang  berganti-ganti  dalam  periode  tertentu.  Ketika  sintron  tersebut  tidak ditonton atau berkurang ratingnya, praktis ia tidak akan ditampilkan oleh televisi bersangkutan.  Begitu  juga  program-program  lain  yang  tergantung  pada  selera massa  sebab  ia  memang  “  commercially  produced,  profit  driven  products  that aimed  at  the  entertainment  of  the  masses”.  Bila  dikaitkan  dengan  politik,  maka program-program  kampanye,  debat  publik  dan  strategi-strategi  untuk memenangkan  kandidat  harus  selalu  bertujuan  menyenangkan  publik.  Dalam konteks itu, strategi yang digunakan tidak bisa permanen, tergantung pada selera masyarakat. Strategi lima tahun lalu belum tentu tepat digunakan sekarang sebab selera masyarakat bisa jadi sudah berubah.
Tidak heran jika dalam era multi media seperti sekarang ini dukungan satu media  mainstream  tidak  selamanya  berhasil  mempengaruhi  masyarakat.  Hal  ini dianalogikan  sebagaimana  sebuah  program  televisi,  tidak  sepenuhnya  berhasil memenangkan hati masyarakat. Karena itu, program televisi selalu berganti-ganti. Tidak  aneh  jika,  Partai  Golkar  yang  dipimpin  Abu  Rizal  Bakrie,  pemilik  TV  One, tidak  berhasil  memenangkan  pemilu  2014.  Bahkan  ia  sudah  berkampanye  dalam medianya tersebut untuk menjadi calon presiden dalam  pemilu tersebut. Padahal ia memiliki media dan seringkali muncul dalam media tersebut. Karena itu dalam konteks  pemenangan  pemilu,  media  berperan  penting  namun  menguasai  media tidak  selalu  berhasilkan  memenangkan  suara  rakyat.  Ada  beberapa  alasan mendasar; pertama, media sekarang tidak tunggal. Seseorang bisa saja menguasai
14 Chua  Beng  Huat  “  Doing  Pop  Culture  Studies  in  East  Asia”  dalam  Zawawi  Ibrahim  (ed.) Social Science and Knowledge in a Globalising World. (Petailing Jaya : Strategic Information and Research Development Centre & Persatuan Sains Sosial Malaysia, 2012), p. 362
tiga  hingga  empat  televisi,  namun  media  sosial  tetaplah  tak  bertuan.  Apa  yang menjadi  berita  di  televisi  belum  tentu  menjadi  berita  dalam  media  sosial.  Kedua, membangun  hubungan  emosional  dengan  pemilih  tidak  harus  memiliki  media. Ikatan emosional merupakan hal yang sangat krusial dalam kontek politik populer di Indonesia. Dalam kasus budaya pop Korea, misalnya, ikatan emosional berhasil dibangun  dalam  bentuk  fans  club  (kelompok-kelompok  penggemar  K-Pop). Jaringan  kelompok-kelompok ‘emosional’ seperti fans  club ini  kemungkinan  akan menjamur seiring perkembangan politik yang makin lekat dengan budaya populer di masa-masa mendatang.
Lebih  lanjut,  artikel  ini  menemukan  bahwa  pergumulan  politik  dalam budaya  populer  telah  melahirkan, pertama, penguatan  politik  identitas.  Sebelum kemunculan  media  sosial,  karakter  politik  di  Indonesia  sangat  lekat  dengan identitas. Sebuah partai politik seringkali dilekatkan dengan kelompok sosial (suku dan  agama)  tertentu.  Secara  natural,  setelah  media  sosial  mewabah  di  kalangan pendukung  partai  politik  tertentu,    politik  identitas  semakin  dipertegas  dalam media  sosial.  Islam  sebagai  identitas  yang  paling  laku  untuk  dijual  menjadi instrumen untuk menggagalkan kemenangan seorang kandidat atau partai politik. Kedua, sebagai  ruang  yang  relatif  absen  dari  kontrol  Negara,  media  sosial berkontribusi  besar  terhadap  lahirnya  berita  hoaks  (berita  yang  belum  tentu benar).  Tujuan  memenangkan  kandidat  atau  partai  politik  tertentu  mendorong anggota  atau  tim  pemenangannya  untuk  menghalalkan  berbagai  cara,  termasuk menyebarkan black campaign melalu media sosial.
Ketiga, kelahiran  media  sosial  dalam  ranah  politik  telah  melahirkan fragmentasi  yang  parah  dalam  konteks  masyarakat  bawah  (grass  root).  Berita penangkapan orang-orang awam yang menyebarkan berita hoaks, padahal mereka tidak sepenuhnya memiliki afiliasi secara structural dengan partai politik tertentu, menggambarkan  fragmentasi  ini.  Mereka  memiliki  karakeristik  yang    sangat militan  dalam  mendukung  kandidat  tertentu.  Mereka  berani  memproduksi  dan menyebarkan  isu-isu  yang  bisa  menghancurkan  karier  politik  seseorang  atau sebuah partai politik tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang ada.

## Daftar Pustaka
Chua Beng Huat  “ Doing Pop Culture Studies in East Asia” dalam Zawawi Ibrahim (ed.) Social Science and Knowledge in  a Globalising World. (Petailing  Jaya  : Strategic Information and Research Development Centre & Persatuan Sains Sosial Malaysia, 2012)
Chua Beng Huat Election as Popular Culture in Asia. (London : Routledge, 2007) Heryanto, Ariel Identitas dan Kenikmatan : Politik Budaya Layar Indonesia. ( Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2015)
Heryanto, Ariel Popular Culture in Indonesia : Fluid Identities in Post-Authoritarian Politics (London : Routledge, 2008)
Jurriens, Edwin “ The Study of Indonesian Popular Culture Revisited” Indonesia and the Malay World Vol. 39, No. 114, (2011), pp. 197–219
Lindsay,  Jennifer  “  The  Perfomance  Factor  in  Indonesian  Elections  “  dalam  Chua Beng  Huat  (ed.) Election  as  Popular  Culture  in  Asia. (London  :  Routledge, 2007)
Milestone, Katie & Meyer, Anneke Gender and Popular Culture (Cambridge : Polity Press, 2012)
Sen,  Krishna  &  Hill,  David  T Media,  Budaya,  dan  Politik  di  Indonesia, (Jakarta  : Institut Studi Arus Informasi, 2001)
Storey,  John Cultural  Theory  and  Popular  Culture  :  An  Introduction,  Fifth  Edition (London : Longman, 2009)
Strinati,  Dominic An  Introduction  to  Theories  of  Popular  Culture (London  : Routledge, 2004)
Thantowi, Pramono U. Kebangkitan Politik Kaum Santri : Islam dan Demokratisasi di Indonesia 1990-2000 , (Jakarta:PSAP, 2005)