## ANALISIS PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT UNTUK PENCEGAHAN SERTA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TERORISME
Pancratius Rio Mayrolla*, I Gusti Nyoman Yonatan Wiradi**, Yolanda Simbolon*** Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jalan Socio Justicia 1 Bulaksumur Yogyakarta, Indonesia
disampaikan Februari 2023 – ditinjau Agustus 2023 – diterima Desember 2023
*Alamat korespondensi: mayrollas@mail.ugm.ac.id **Alamat korespondensi: nyomanyonatan777@gmail.com ***Alamat korespondensi: simbolonyolanda1@gmail.com
1 H. Dwidja Priyatno dan Kristian, 2023, Tindak Pidana Pencucian Uang , Kencana, Jakarta, hlm. 2.
2 Efendi  Lod  Simanjuntak,  “Beda  Pasal  3  dan  Pasal  4  UU  TPPU  tentang  Asal  Usul  Harta  Kekayaan”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-pasal-3-dan-pasal-4-uu-tppu-tentang-asal-usul-harta-kekayaan- lt5cb31dff41be3 , diakses tanggal 16 Desember 2022.
3 Yenti  Garnasih,  2017, Penegakan  Hukum  Anti  Pencucian  Uang  dan  Permasalahannya  di  Indonesia , Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 3.
4 Alfa  N,  Mawar  S,  N.H.  Siahaan,  dan  Putri  R,  “Pola  Kejahatan  dalam  Pendanaan  Terorisme”, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/952/pola-kejahatan-dalam-pendanaan-terorisme-.html , diakses tanggal 17 Juli 2023.
5 Tim  Riset  PPATK,  2018, Tipologi  Pencucian  Uang  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  atas  Perkara  Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017 , Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, hlm. 6.
6 Ibid.
7 David Kirupan, 2013, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia , Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 43.
8 Muh.  Afdal  Yanuar,  “Tinjauan  Hukum  terhadap  Nominee  Agreement  Kepemilikan  Saham  pada  Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan Joint Venture”, Majalah Hukum NasionaI, Vol. 51, No. 1, 2021, hlm. 114.
9 FATF,  “Best  Practices  on  Beneficial  Ownership  for  Legal  Persons ” , https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita- dan-kegiatan/publikasi/Pages/Fatf---best-practice-BO.aspx , diakses tanggal 14 Desember 2022.
10 B.  Hestu  Cipto  Handoyo,  2015, Prinsip-Prinsip  Legal  Drafting  &  Desain  Naskah  Akademik ,  Cahaya  Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 119. 11 Prischa Listiningrum, “Eksistensi dan Kedudukan Peraturan Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang- undangan di Indonesia”, Arena Hukum , Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 338.
12 Rokilah dan Sulasno, “Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 186.
13 Lihat Konsideran Perpres 13/2018 bagian Menimbang huruf c dan Bab II Perpres 13/2018.
14 Nevey  Varida  Ariani,  “Beneficial  Owner:  Mengenali  Pemilik  Manfaat  Dalam  Tindak  Pidana  Korporasi”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 1, 2020, hlm. 71-84.
15 Lidya  Permata  Dewi,  “Implementasi  Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun  2018  dalam  Pendirian  Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 1-10.
16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.
17 Mukti  Fajar  Nur  Dewata  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 183-184.
18 Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 142.
19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Loc. Cit .
20 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 167-168.
21 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. , hlm. 84 dan 89.
22 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang , Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 116.
23 B. Hestu Cipto Handoyo, Loc.Cit. 24 Ibid. 25 Ibid.
26 Josef  M.  Monteiro,  “Polemik  Peraturan  Presiden  dalam  Sistem  Hierarki  Norma  Hukum”, Jurnal  Hukum Yurisprudensia , Vol. 19, No. 2, 2020, hlm. 8.
27 B. Hestu Cipto Handoyo, Op. Cit. hlm. 120.
28 A.  Sakti.  R.S.  Rakia,  “Simplifikasi  terhadap  Peraturan-Peraturan  Pelaksanaan  yang  Dibentuk  oleh  Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding , Vol. 10, No.2, 2021, hlm. 256-257.
29 Ibid.
30 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  1998, Ilmu  Perundang-Undangan:  Dasar-Dasar  dan  Pembentukannya , Penerbit Kanisius, hlm. 27.
31 Ibid . 32 B. Hestu Cipto Handoyo, Loc.Cit.
33 Miftah  Faried  Hadinatha,  “Penataan  Materi  Muatan  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Presiden  dalam Sistem  Hukum  Indonesia”, Jurnal  Legislasi  Indonesia, Vol.  19,  No.  2,  2022,  hlm.  137.  Kewenangan diundangkannya  suatu  Perpres  dapat  bersifat  kumulatif,  yaitu  berupa  kewenangan  delegasi  dan  kewenangan atribusi.
34 Rokilah dan Sulasno, Loc.Cit .
35 Lihat Pasal 5 UU 12/2011.
36 Merujuk pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 3 November 2021.
37 B. Hestu Cipto Handoyo , Loc.Cit.
38 Sony Maulana Sikumbang, et.al. ,  “Pengantar  Ilmu  Pengetahunan  Perundang-undangan ”, https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM440302-M1.pdf, diakses tanggal 17 Juli 2023.
39 Miftah Faried Hadinatha, Op.Cit. , hlm. 138.
40 Ahmad  Husen,  “Eksistensi  Peraturan  Presiden  dalam  Sistem  Peraturan  Perundang-Undangan”, Lex  Scientia Law Review, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 76.
41 FATF, Loc.Cit . 42 Gunawan  Widjaja,  2008, Transplantasi  Trusts  dalam  KUH  Perdata,  KUHD,  dan  Undang-Undang  Pasar Modal Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 43.
43 David Kirupan, Loc.Cit .
44 Lihat Pasal 1 Angka 14 UU 8/2010 dan Pasal 1 Angka 13 UU 9/2013. Personil pengendali korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu  maupun pelaksana kebijakan korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.
45 R. Wiyono, 2014, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 37.
46 Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum,  “Panduan  Penggunaan  AHU  Online”, https://panduan.ahu.go.id/doku.php , diakses tanggal 16 Desember 2022.
47 Lihat  Pasal  28  ayat  (3)  UU  16/2001.  Meskipun  organ  Pembina  selaku  pendiri  pada  yayasan  disebut  dalam unsur  pertama  Pemilik  Manfaat,  akan  tetapi  anggota  Pembina  Yayasan  dapat  saja  bukan  merupakan  pendiri Yayasan.
48 FAT,
“Mengintip Rancangan Perpres
Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi”, https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-rancangan-perpres-mengenali-pemilik-manfaat-korporasi- lt59257771ee3cf, diakses tanggal 18 Januari 2023.
49 FATF,  2012, International  Standards  on  Combating  Money  Laundering  And  The  Financing  Of  Terrorism And Proliferation , FATF, Paris, hlm. 7.
50 Instansi  Berwenang  adalah  instansi  pemerintah  baik  di  pusat  maupun  di  daerah  yang  memiliki  kewenangan pendaftaran,  pengesahan,  persetujuan,  pemberitahuan,  perizinan  usaha,  atau  pembubaran  Korporasi,  atau lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi.
51 Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan  Korporasi  atau  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  kebijakan  Korporasi  tersebut  tanpa  harus mendapat otorisasi dari atasannya.
53 Penyedia  Jasa  Keuangan  adalah  setiap  orang  yang  menyediakan  jasa  di  bidang  keuangan  atau  jasa  lainnya yang terkait dengan keuangan, baik secara formal maupun non formal.
54 Penjelasan Umum UU 9/2013 menjelaskan bahwa UU 8/2010 memiliki keterkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPT.
55 Miftah Faried Hadinatha, Op.Cit., hlm. 137.
56 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta,  2013, Pengantar  Ilmu  Hukum  Suatu  Pengenalan  Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I , PT. Alumni, Bandung, hlm. 63.