## Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v52i1.168 https://mhn.bphn.go.id

## KONSTITUSIONALITAS PENGADAAN TANAH DI IBU KOTA NEGARA BARU BIDANG PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA
(Constitutionality of Land Procurement in the New National Capital City in the Land Sector Under the Perspective of Agrarian Reform)

## Richard Jatimulya Alam Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
e-mail: richard.205200084@stu.untar.ac.id

## Abstrak
Konstitusi Indonesia memberikan tanggung jawab kepada negara untuk mengelola bumi, air, dan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Hal ini secara spesifik terkandung dalam bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan berkaitan dengan dasar serta  keberadaan  reforma  agraria  di  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibukota Negara  (UU  IKN),  mengatur  ketentuan  khusus  mengenai  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum dalam pembangunan ibu kota baru yang bernama Nusantara. Kajian ini menitikberatkan analisis mengenai konstitusionalitas di dalam pengelolaan dan pengadaan tanah, serta implementasi dari reforma agraria pada UU IKN. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan nilai-nilai reforma agraria sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun  1945 di dalam UU IKN. Kajian  ini  menemukan keterkaitan hak kepemilikan dan penguasaan negara untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, UU IKN belum menjamin  ganti rugi yang adil dan wajar kepada pemilik tanah yang terkena pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan  Ibu  Kota  Nusantara.  Oleh  karena  itu,  dampak  positif  pengelolaan  dan  pengadaan  tanah di  Ibu  Kota  baru  terhadap  kehidupan  dan  kesejahteraan  rakyat  perlu  diberikan  kepastian  hukum  lewat pemerintah, beserta jajaran kementerian yang terkait.
Kata kunci : reforma agraria, ibu kota baru, konstitusi, pembangunan, tanah

## Abstract
The constitution assigns the state to take advantage of the earth, water and natural resources in stating that the state controls the earth, water and natural resources contained in Indonesia for the greatest prosperity of the people. This text is contained explicitly in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Republic of Indonesia Constitution is related to the basis and existence of agrarian reform in Indonesia. Law Number 3 of 2022 concerning  the  State  Capital  (IKN  Statute),  special  provisions  regarding  land  acquisition  for  the  public interest in constructing a new capital city called Nusantara. This study focuses on analyzing constitutionality in land management and acquisition and implementing agrarian reform in the IKN Statute. This study is aimed at finding the values and compatibility of agrarian reform contained in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the IKN Law. Furthermore, this study is related to the relationship between state ownership and control rights for the public interest. In addition, the IKN Law has not guaranteed fair and reasonable compensation to land owners affected by land acquisition for the public interest in the development of the Indonesian capital. Therefore, the positive impact of land management and acquisition in the new capital city on the people’s lives and welfare needs to be given legal certainty by the government and the relevant ministries.
Keywords: agrarian reform, new capital, constitution, development, land.

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A

## A. Pendahuluan
1 Sulasi Rongiyati, “Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018,” Info Singkat , Vol. X No. 19/I/Puslit (2018): 3.
2 Henni Triyana dan Suparwoto, “Perpindahan Ibukota RI Dari Jakarta ke Yogyakarta Pada 4 Januari 1946,” AVATARA 10, No. 2 (2013): 207.
3 Ibid ., 205 dan 207.
Sebagai  negara  kepulauan,  Indonesia memiliki area daratan dan perairan yang luas dan potensial. Hingga kini, populasi Indonesia telah  menempati  peringkat  ke-4  di  dunia setelah  Cina,  India,  dan  Amerika  Serikat. Mandat  pemanfaatan  wilayah  Indonesia seutuhnya  bagi  kemakmuran  rakyat  sebesar besarnya  tertuang  dalam  Pasal  33  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut “UUD NRI 1945”). Pasal a quo berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembentukan  regulasi  di Indonesia  sebagai  kepanjangan  tangan  dari konstitusi,  wajib  mendukung  pemanfaatan bumi Indonesia bagi rakyat.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya disebut “UU PA”) selama ini telah mengatur pemanfaatan  wilayah  bagi  rakyat  Indonesia salah satunya dirasakan melalui penguasaan dan kepemilikan tanah  diatur oleh. Akan tetapi  UU  PA,  masih  dirasa  memiliki kekurangan dalam mewujudkan pemanfaatan sebesar-besarnya  yang  dijiwai  keadilan  dan pemerataan. Kenyataannya hingga kini masih terjadi ketimpangan yang besar di masyarakat dalam penguasaan sumber daya agraria, dan berdampak pada maraknya sengketa agraria. 1
Maka dari itu, melalui TAP MPR RI Nomor IX/
MPR/2001  tentang  Pembaruan  Agraria  dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (selanjutnya disebut  “TAP  MPR  IX/2001”),  ditetapkan suatu  proses  bernama  pembaruan  agraria ( landreform ).  Ketetapan  tersebut  mencoba mengangkat  beberapa  prinsip  pembaruan agraria  seperti  keadilan  dalam  penguasaan/ pemilikan,  penggunaan/pemanfaatan,  serta pengakuan  dan  penghormatan  sumber daya  agraria  terhadap  masyarakat  adat. Di  samping  hal  tersebut,  dikeluarkan  pula Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun  2018 tentang Reforma Agraria (selanjutnya disebut “Perpres  86/2016”).  Perpres a  quo antara lain  mengatur  mengenai  restrukturisasi  dan redistribusi  lahan  bagi  golongan-golongan tertentu,  termasuk  salah  satunya  yaitu masyarakat adat.
Untuk mempertahankan kemerdekaan, Indonesia  telah  memindahkan  Ibu  Kota Negara  sebanyak  2  (dua)  kali  sejak  tahun 1945.  Pertama,  yaitu  pemindahan  Ibu Kota  RI  dari  Jakarta  ke  Yogyakarta  pada  4 Januari  1946  berdasarkan  usulan  Sri  Sultan Hamengkubuwono  IX  untuk  menghindari serangan  NICA  (Belanda). 2 Untuk kedua kalinya, pada tahun 1948 Ibukota Pemerintah Darurat  Republik  Indonesia  (PDRI)  didirikan di Bukittinggi akibat Agresi Militer Belanda II. 3 Hal ini terus berlanjut hingga akhirnya tanggal 28  Desember  1949  Ibu  Kota  RI  kembali berlokasi di Jakarta. 4
Semenjak kembalinya Jakarta menjadi

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
Ibu Kota Negara, telah ada beberapa wacana dari  presiden-presiden  RI  terdahulu  untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta, yaitu:
1. Ir.  Soekarno 5 membuat  wacana perpindahan Ibu Kota Negara ke Palangkaraya pada tanggal 17 Juli 1957. Beliau  mengemukakan  bahwa  lokasi Palangkaraya yang berada di tengah dan wilayahnya luas.
2. Soeharto 6 mengeluarkan  Keputusan
Presiden  Nomor  1  Tahun  1997  tentang Koordinasi  Pengembangan  Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri. Beliau merencanakan  bahwa  Jonggol  akan menjadi  calon  ibu  kota  baru  saat itu,  dengan  alasan  Jakarta  tidak  lagi representatif dan tidak bisa mendukung kegiatan pemerintah.
3.  Susilo  Bambang  Yudhoyono 7 kembali mengemukakan wacana pemindahan Ibu
Kota Negara dari Jakarta karena beban kepemerintahan  yang  semakin  berat dan  kelayakan  Jakarta  yang  semakin menurun  sebagai  Ibu  Kota  Negara,  hal ini  disampaikan  di  Rakernas  Asosiasi Pemerintah  Provinsi  Seluruh  Indonesia (APPSI)  pada  Desember  tahun  2009. Hingga  sebuah  kelompok  kecil  telah dibentuk  untuk  mempelajari  gagasan
5 Ayundari, “Urgensi pemindahan Ibu Kota Negara,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia https://www.djkn. kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html  (diakses  tanggal 29 Juni 2022).
6 Dian  Herdiana,  “Pemindahan  Ibukota  Negara:  Upaya  Pemerataan  Pembangunan  ataukah  Mewujudkan  Tata Pemerintahan yang Baik,” Jurnal Transformative 8, No. 1 (2022): 3.
7  Deden Rukmana, “Pemindahan Ibukota Negara,” Dewan Perwakilan Rakyat,  https://berkas.dpr.go.id/sipinter/ files/sipinter-391-749-20200706213210.pdf. (diakses tanggal 29 Juni 2022).
8 Fikri  Hadi  dan  Rosa  Ristawati,  “Pemindahan  Ibu  Kota  Indonesia  dan  Kekuasaan  Presiden  dalam  Perspektif Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 10, No. 3 (2020): 530.
9 Ardito Ramadhan, “Pansus Sebut RUU IKN Dikebut Agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru,” Kompas, https://nasional.kompas.com/read/2022/01/18/12592111/pansus-sebut-ruu-ikn-dikebut-agar-beri-kepastian- investor-bangun-ibu-kota (diakses 3 April 2022).

## pemindahan ibu kota negara pada
September  2010,  yang  menghasilkan pada 3 (tiga) poin utama, yaitu:
a.  Melakukan  pembenahan  semua permasalahan di Jakarta
b.  Pemindahan  ibu  kota  provinsi  ke tempat yang masih di Jawa
c.  Pemindahan  ibu  kota  provinsi  ke luar Jawa
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut “UU  IKN”)  diundangkan  baru-baru  ini  untuk mendasari pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti DKI Jakarta, yaitu menjadi Ibu  Kota  Negara  Republik  Indonesia  yang baru.  Bappenas  RI  telah  mengkaji  rencana pemindahan  Ibu  Kota  sudah  dikaji  oleh sejak pertama kali dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2019 di hadapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR). 8 Pemindahan ini diharapkan dapat membawa arah pembangunan yang lebih merata di seluruh  pelosok  Indonesia,  mengingat  Ibu Kota  Baru  memiliki  letak  geografis  yang berada  di  bagian  tengah  wilayah  Indonesia. Di samping hal tersebut, urgensi pengesahan UU IKN dilatarbelakangi oleh tuntutan kepastian hukum dari para investor yang ikut terlibat dalam pendanaan pembangunan ibu kota baru. 9

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A

## Selanjutnya, pembangunan ibu kota
Nusantara memberikan kesempatan sebesar- besarnya bagi pemerintah untuk sepenuhnya mengatur  restrukturisasi  dan  redistribusi tanah sebagai perwujudan reforma agraria di Ibu Kota baru. Pengesahan UU IKN, menjadi dasar  pijakan  usaha  pemerintah  dalam mengimplementasikan reforma agraria pada tata kota Ibu Kota Negara yang baru. UU IKN memberikan  suatu  pengaturan  mengenai penyediaan dan pengelolaan tanah di Ibu Kota  Nusantara.  Bahwa  semangat  reforma agraria yang telah terkandung dalam UUPA, 10
diharapkan  untuk  terus  berada  di  dalam peraturan perundang-undangan setelahnya.
Terdapat beberapa kajian terdahulu yang ikut  membahas  mengenai  konstitusionalitas pemindahan ibukota negara. Kajian sebelum- nya  yang  ditulis  oleh  Fikri  Hadi  dan  Rosa Ristawati  berjudul  “Pemindahan  Ibu  Kota Indonesia  dan  Kekuasaan  Presiden  dalam Perspektif  Konstitusi”,  membahas  mengenai konstitusionalitas  Pemindahan  Ibu  Kota Negara  dari  sudut  pandang  kewenangan presiden  sebagai  pelaku  pemindahan  Ibu Kota.  Selanjutnya  kajian  lain  yang  ditulis oleh Yance Arizona berjudul “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas  Sumber  Daya  Alam  Dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi”, membahas mengenai beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan Pasal 33 UUD NRI sebagai batu uji. Kemudian ada pula kajian berjudul “Ganti Rugi  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan Umum” oleh Dekie GG Kasenda, membahas tentang  pentingnya  pengadaan  tanah  untuk
10 Subhan Zein, “Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 9, No. 2 (2019): 125.
kepentingan  umum,  dan  masalah  ganti rugi  bagi  pemilik  tanah  dalam  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Kepentingan  Umum. Sedangkan  UU  IKN  sebagai  undang-undang baru yang  mengatur tentang pengadaan dan  pengelolaan  tanah  untuk  kepentingan umum belum pernah dikaji pada tataran konstitusional,  khususnya  dalam  penerapan land reform atau reforma agraria.
Oleh  karena  barunya  umur  undang- undang  tersebut,  masih  belum  banyak penelitian  yang  mengkaji  mengenai  bagai- mana  eksistensi  nilai  Pasal  33  ayat  (3)  UUD NRI  Tahun  1945  dalam  UU  IKN?  Kemudian juga  bagaimana  implementasi  reforma agraria  dalam  penyediaan/pengadaan  dan pengelolaan  tanah  pada  UU  IKN?  Dengan menggunakan  konsep  reforma  agraria  serta konstitusi  yang  mendasarinya  sebagai  batu uji  analisis  pada  UU IKN, diharapkan  bahwa penelitian ini dapat menjadi kajian yang dapat menyajikan  mengenai  eksistensi  cita-cita konstitusi UUD NRI 1945 dalam misi reforma agraria pada UU IKN.

## B.  Metode Penelitian
Metode  yuridis  normatif  dalam penelitian ini digunakan dengan pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ) dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ) untuk menganalisis hukum agraria di Indonesia. Selain itu, peraturan perundang- undangan  nasional,  putusan-putusan  per- adilan  sebelumnya  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  (yurisprudensi),  dan pendapat atau doktrin para ahli hukum

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
terkemuka akan digunakan sebagai dokumen hukum primer. 11 Hal ini antara lain terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR RI Nomor IX/ MPR/2001  tentang  Pembaruan  Agraria  dan Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam,  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok  Agraria,  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  (selanjutnya  disebut  “UU  PT-PKU”), Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan Pendaftaran  Tanah  (selanjutnya  disebut  “PP 18/2021”),  Peraturan  Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut “PP 19/2021”), dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Buku- buku  hukum  (skripsi,  tesis,  disertasi,  dan jurnal hukum) tentang pertanahan, reforma agraria,  serta  kajian  mengenai  UU  IKN  juga digunakan sebagai bahan hukum sekunder. 12

## C. Pembahasan

## 1.  Eksistensi Nilai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dalam UU IKN
Di  dalam  Perpres  86/2018  disebutkan bahwa  reforma  agraria  merupakan  restruk- turisasi pemilikan, penguasaan, peman faatan dan penggunaan lahan yang lebih berkeadilan
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 134-135. 12 Ibid ., 196.
13 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 395.
14 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi (Bandung: Alumni, 1986), 51.
di  dalam  penguasaan  pemilikan  dan  akses permodalan  dengan  tujuan  membawa kemakmuran rakyat Indonesia. Membendung amanat  konstitusi  dalam  Pasal  33  ayat  (3) UUD NRI 1945, agar tanah digunakan untuk kemakmuran  rakyat  yang  sebesar-besarnya. Pasal  tersebut  sebenarnya  merupakan perwujudan  sifat  konstitusi  yang  selalu mengatur  mengenai  jaminan  akan  hak-hak asasi  manusia,  selain  daripada  pengaturan mengenai pemisahan kekuasaan ( separation of  power ),  legalitas  pemerintahan,  dan peradilan yang bebas. 13 Spinoza, Adam Muller, dan  Hegel  memberikan  sebuah  perspektif integralistik  yang  menyatakan  bahwa  fungsi negara  dalam  melaksanakan  konstitusi bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan masyarakat secara keseluruhan. 14
Pada Pasal 16 ayat (2) UU IKN disebutkan bahwa  “tanah  untuk  pembangunan  kepen- tingan  umum  di  Ibu  Kota  Nusantara merupakan salah satu jenis dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum”.  Selanjutnya  dengan  menelusuri lebih lanjut frasa “kepentingan umum” yang dimaksud  dalam  pasal a  quo ,  berdasarkan Pasal  1  angka  6  UU  PT-PKU  kepentingan umum  adalah  kepentingan  bangsa,  negara, masyarakat  yang  harus  diwujudkan  oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk  kemakmuran  rakyat.  Dari  pasal-pasal di  atas,  dapat  dipahami,  sejatinya  dalam permasalahan  tanah  di  sini  memiliki  aspek publik  (negara/pemerintah)  dan  juga  privat (masyarakat).  Terlebih  Pasal  9  ayat  (1)  dan

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
(2)  UU  PT-PKU  juga  memberikan  penegasan mengenai  pemberian  ganti  kerugian yang layak dan adil dalam memikirkan keseimbangan  kepentingan  pembangunan dan kepentingan masyarakat
Pemerintah  Daerah  Ibu  Kota  Nusantara melalui  Pasal  17  UU  IKN  mendapatkan  hak agar menjadi pihak yang diutamakan dalam pembelian tanah di Ibu Kota Nusantara. Sesuai dengan komentar dari Bambang Wijayanto mengenai  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945, di mana negara dapat mengambil alih hak menguasai  rakyat  dengan  alasan  3  (tiga) kepentingan, antara lain yaitu: perlindungan daya  dukung  lingkungan  hidup  serta  fungsi ekosistem, pencegahan konflik sosial, adanya kepentingan  umum  lainnya,  dan  adanya proses adil dan benar ( due process and just process )  ketika  mengambil  alih  kekuasaan rakyat. 15 Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan IKN, pemerintah daerah yang sementara  ini  dipimpin  oleh  Kepala  Otorita Ibu  Kota  Nusantara,  memegang  peranan penting dari penguasaan dan pemilikan tanah di Ibu Kota Negara Baru.
Bahwa  dalam  tataran  sistem  hukum keperdataan  kita  dapat  menilik  eksistensi Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  di  dalam UUPA. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUPA, Negara dalam hal ini menjadi entitas pemerintahan dengan  tingkat  tertinggi  atas  tanah,  air  dan ruang  angkasa  sebagai  organisasi  seluruh rakyat. Pasal 4 ayat (1) UUPA kemudian Pasal 16 ayat (6) UU IKN mengakui entitas Negara
15 Mohammad Mahfud MD et al., Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002: Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 631.
sebagai  pemberi  hak  atas  tanah  bagi  orang perseorangan  maupun  badan  hukum  ini dikemukakan.  Pada  Pasal a  quo dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah ibu kota nusantara mempunyai kekuasaan untuk mengikat setiap badan hukum atau badan hukum dalam suatu perjanjian  hak  atas  Pemerintah  Daerah  ibu kota nusantara mempunyai kekuasaan untuk mengikat  setiap  badan  hukum  atau  badan hukum  dalam  suatu  perjanjian  hak  atas tanah di ibu kota Nusantara. tanah di ibu kota Nusantara. Hak atas tanah di dalam Pasal 1 ayat  (17)  UU  IKN  sendiri  dimaknai  sebagai hubungan  hukum  berupa  penguasaan, pemilikan,  penggunaan,  pemanfaatan,  serta pemeliharaan atas tanah baik untuk di atas, dan di bawah tanah tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah (Otorita  Ibu  Kota  Nusantara)  memiliki  hak penggunaan tanah (Hak Pakai) dan/atau hak pengelolaan  berdasarkan Pasal 16 ayat (6). Menurut  Pasal  41  ayat  (1) jo. Pasal  43  ayat (1) dan (2) UUPA, hak pakai merupakan hak untuk  menggunakan  dan/atau  memungut hasil tanah (milik negara atau subjek hukum), pengalihan  hak  pakai  harus  melalui  izin pejabat  berwenang.  Sedangkan  menurut Pasal  1  angka  3  PP  18/2021,  Penguasaan hak  negara  atas  tanah  dapat  dilimpahkan kepada  pemegang  hak  lainnya  sebagai  hak pengelolaan. Hak pengelolaan memiliki hakikat  sebagai  bagian  dari  kewenangan negara  sehingga  tidak  tepat  dikatakan sebagai  hak  atas  tanah,  karena  merupakan

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
“tampilan” dari kewenangan negara. 16 Maka dari itu UU IKN dalam hal ini menguatkan peran dan posisi pemerintah daerah (negara) sebagaimana  diamanatkan  dalam  konstitusi mengenai pemanfaatan bumi (tanah) dan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.
Selain  penguasaan  negara,  seperti  hak pakai, kelola, dan penguasaan, ada juga hak atas tanah, seperti berikut ini:
Tabel I: Hak-hak atas tanah yang diakui di Indonesia
No. Hak-Hak Atas Tanah
1. Hak Milik (HM) 2. Hak Guna Usaha (HGU)
3. Hak Guna Bangunan (HGB)
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak Memungut-Hasil Hutan
8. Hak-Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang- undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53
Sumber: Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria
Pada  tabel  di  atas,  terdapat  beberapa hak  penguasaan  atas  tanah  yang  diberikan dari pengaturan UUPA. Hal ini mengikuti apa yang  diinginkan  oleh  Pasal  33  ayat  (3)  UUD NRI 1945 di mana perwujudan frasa “sebesar- besar  kemakmuran  rakyat”  dapat  dipahami dalam  tataran  pemberian  hak  atas  tanah
16 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia: Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi,  dan Pembahasannya (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), 277. 17  Yance Arizona, “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 8, No. 3 (2011): 308.
kepada  rakyat  Indonesia.  Tujuan  pemberian hak  atas  tanah  tersebut  diberikan  pada  3 (tiga) sektor, yaitu: 17
a.  Hak  menguasai  negara  yang  dimandat- kan  oleh  konstitusi  Republik  Indonesia bagi  kemakmuran  rakyat  yang  sebesar- besarnya
b.  Kepastian  hak  atas  tanah  perorangan dan badan hukum oleh hak penguasaan negara.
c.  Kepastian  bahwa  pihak  yang  tidak memiliki  hak  atas  tanah  tidak  dapat meminta kepada negara untuk melakukan tindakan seperti penguasaan atas  tanah  yang  telah  memiliki  hak tertentu.
Bahwa  jika  melihat  hak-hak  tanah  oleh perseorangan dan badan hukum di dalam UU IKN,  pengaturannya  menitikberatkan  pada penyediaan (pengadaan) dan pengelolaan tanah. Pada lampiran II UU IKN halaman 46, disebutkan  bahwa  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  Ibu  Kota  Negara  mengacu kepada  UU  PT-PKU,  PP  19/2021,  dan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun  2021  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021  (selanjutnya  disebut  “Permen  Agraria 19/2021”).  Pembangunan  Ibu  Kota  Negara Nusantara diutamakan pada lahan yang tidak dalam  penguasaan  maupun  kepemilikan perseorangan maupun badan hukum. Apabila pemerintah memerlukan lahan yang dikuasai atau  dimiliki  seseorang  atau  badan  hukum,

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
maka  dilakukan  kompensasi  ganti  rugi  yang adil dan memadai berdasarkan musyawarah dalam waktu yang terukur. Dalam hal mana ada pihak pemilik atau penguasa tanah yang diperlukan mengajukan keberatan, akan dititipkan  uang  ganti  ruginya  ke  pengadilan (konsinyasi)  dan  pembebasan  tanah  dapat dilakukan agar pembangunan tetap berjalan. Ganti  rugi  atas  pengadaan  tanah  untuk pembangunan Ibu Kota Negara diberikan kepada  pemilik,  penguasa,  pengguna,  dan pemanfaat  tanah  sebagaimana  kemudian tercantum dalam tabel di bawah ini
Tabel II: Subjek yang Berhak

## Mendapat Ganti Rugi

## No. Subjek
1. Pemegang Hak Atas Tanah
2. Pemegang Hak Pengelolaan
3. Nazhir untuk Tanah Wakaf
4. Pemegang alat bukti tertulis Hak Lama 5. Masyarakat Hukum Adat yang keberadaannya diperkuat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
6. Pihak yang menguasai Tanah Negara dengan itikad baik
7. Pemegang dasar penguasaan atas tanah 8. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah
Sumber: Lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (hal. 47)
Merujuk kepada bagian hak penguasaan  tanah  oleh  Negara  sebagai  hak tertinggi penguasaan tanah. Bahwa implikasi UU IKN yang menyatakan pengadaan tanah bagi pembangunan Ibu Kota Negara
18 Boedi Harsono, Op Cit ., 365.
adalah  dengan  tujuan  kepentingan  umum mengaktifkan  hak  penguasaan  negara yang  melepaskan  hak-hak  atas  tanah  yang sebagaimana yang disebutkan dalam Tabel I. Hal ini didasari oleh UUPA, UU PT-PKU, dan PP  18/2021  yang  mana  tercantum  alasan pembangunan  kepentingan  umum  yang melepaskan  hak-hak  atas  tanah.  Dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  Nomor  001-0021-0022/PUU- 1/2003  tanggal  15  Desember  2004,  bahwa interpretasi Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan mandat  secara  kolektif  dari  rakyat  kepada negara untuk mengadakan kebijakan ( beleid ) dan  tindakan  pengurusan  ( bestuursdaad ), pengaturan ( regelendaad ), pengelolaan ( beheersdaad ), pengaturan dan pengawasan ( toezicht houden daad ) untuk tujuan sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Mandat  ini didasari  oleh  “kepemilikan  publik”  yang terkandung  dalam  wilayah  Indonesia  yang harus dilakukan pengaturan oleh pemerintah demi  tercapainya  tujuan  konstitusi.  Oleh karena itu, frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mendasari  UU  IKN  yang  menjadi  payung hukum bagi pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang berakar pada adanya kondisi istimewa yaitu kepentingan umum.

## 2.  Implementasi Reforma Agraria Pada UU IKN
Bahwa  sejak  terciptanya  UU  PA  pada tahun 1960, reforma agraria ( landreform ) telah dinyatakan oleh Menteri Agraria Sadjarwo  pada  waktu  itu  UUPA  memiliki  4 (empat) tujuan reforma agraria ( landreform ), antara lain: 18

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A

## a.  Pembagian tanah yang adil bagi petani yang mengandalkan tanah dalam
mencari  sumber  mata  pencaharian (keadilan sosial)
b. Mengatur “tanah pertanian untuk petani”,  agar  tanah  tersebut  tidak menjadi objek spekulasi dan  pemerasan
c.  Pengakuan  dan  perlindungan  yang sama  antara  perempuan  dan  laki-laki dalam bentuk hak milik ( privat  bezit ) sebagai  hak  turun-temurun  terkuat
dari individu untuk lebih memperkuat dan memperluas hak atas tanah  warga negara Indonesia (WNI).
d.  Melindungi  golongan  bawah  yang memiliki  kondisi  ekonomi  yang  lemah dari  sistem  penguasaan  tanah  secara besar-besaran oleh tuan tanah
e.  Mencapai kesejahteraan yang merata dan adil, salah satunya dengan pemberlakuan sistem kredit bagi golongan petani yang didukung koperasi dan penyelenggaraan pertanian secara intensif lainnya.
Pada tahun 1951, reforma agraria
( landreform )  sudah  terlebih  dahulu  di- suarakan  dalam  sebuah  resolusi  Persatuan Bangsa-Bangsa.  Terdapat  7  (tujuh)  hal mengenai land reform ditekankan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai  hal-hal  yang  dapat  berkontribusi bagi terlaksananya reforma agraria yaitu: 19
a.  Pembentukan  legislasi  terkait  hak  atas tanah, kepemilikan tanah, penggunaan tanah,  permasalahan  luas  kepemilikan tanah  oleh  organisasi,  menetapkan bagian tanah yang dapat dimiliki publik,
19 UN  Economic  and  Social  Council,  “Land  Reform,”  United  Nations  Digital  Library,  https://digitallibrary.un.org/ record/212507?ln=en (diakses tanggal 4 April 2022).

## dan memberikan pendanaan bagi pendistribusian tanah
b.  Pengembangan pinjaman tanah
c.  Pengembangan  kerja  sama  antar organisasi  untuk  layanan  agrikultural yang  esensial  seperti  pembiayaan, pemasaran,  pemrosesan  hasil  per- tanian dan pembelian peralatan dan perlengkapan agrikultural.
d.  Memperkenalkan perpanjangan layanan agrikultural
e.  Mendirikan industri pedesaan
f.  Pengembangan program untuk mening- katkan  standar  tenaga  kerja  agrikultur dan perlindungan ketenagakerjaan.
g.  Pengembangan program pelatihan guru dan  terpelajar  dalam  teknik  edukasi massal di daerah pedesaan.
Bahwa  jika  kita  melihat  pada  awalnya konsep  reforma  agraria  secara  global diarahkan pada para pelaku usaha pertanian (agrikultur)  di  pedesaan.  Perkembangan selanjutnya dapat kita lihat di dalam UUPA di mana reforma agraria tidak hanya mengurusi masalah  lahan  pertanian  dan  petani  saja, akan tetapi juga mengenai kepemilikan tanah oleh  orang  perseorangan  lewat  pemberian hak  milik  oleh  negara.  Kondisi  reforma agraria terkini di Indonesia telah mengalami perkembangan  pesat  untuk  mengikuti permasalahan  dan  juga  perkembangan zaman.  Tujuan  reforma  agraria  di  Indonesia menurut Pasal 2 Perpres 86/2018 antara lain yaitu:
a.  Mengurangi  ketimpangan  penguasaan dan pemilikan tanah

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
b.  Menangani sengketa dan konflik agraria c.  Menciptakan  sumber  kemakmuran dan  kesejahteraan  masyarakat  berbasis agraria  lewat  pengaturan  penguasaan, pemilikan,  penggunaan,  dan  peman- faatan tanah.
d.  Menciptakan  lapangan  kerja  untuk mengurangi kemiskinan
e.  Memperbaiki  akses  masyarakat  kepada sumber ekonomi
f.  Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan
g.  Memperbaiki  dan  menjaga  kualitas lingkungan hidup
Dari penjelasan diatas mengenai dasar- dasar tujuan dan juga prinsip-prinsip reforma agraria,  dapat  dimengerti  bahwa  permasa- lah an  agraria  adalah  permasalahan  yang
20 Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria (Yogyakarta: STPN Press, 2014), 412. 21 Ibid ., 412.
meliputi aspek multidimensi (POLEKSOSBUD). Teori reforma agraria menurut Michael Lipton mendefinisikan land reform sebagai legislasi (perundang-undangan)  yang  bertujuan untuk  meredistribusi  dan  mewujudkan klaim  atau  hak  atas  tanah  pertanian  agar memberikan peningkatan status, kekuasaan, dan pendapatan para petani. 20 Sehingga reforma agraria tidak hanya memberdayakan ( empowerment ) bagi masyarakat kecil tetapi juga  membatasi  ( disempowerment ) bagi penguasa  dan  tuan  tanah. 21 Oleh karena itu  pelaksanaannya  reforma  agraria  oleh pemerintah perlu mempertimbangkan pelaku-pelaku  di  bidang  pertanahan  serta peran  pemerintah  untuk  mewujudkan reforma  agraria  melalui  kebijakan-kebijakan yang konkret benar-benar membantu rakyat.
Gambar I: Pelaksanaan Reforma Agraria 2015-2020
Dari  data  yang  disajikan  oleh  gambar I,  dapat  dilihat  bahwa  realisasi  reforma agraria periode tahun 2015 hingga tahun
2020 mengalami kesuksesan hingga 9,25 juta hektar  atau  103%  dari  target.  Selanjutnya juga  dapat  dilihat  bahwa  realisasi  reforma

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
agraria  didominasi  oleh  legalisasi  aset seperti  pemberian  Tanah  Transmigrasi  dan Pendaftaran  Tanah/PTSL  sebesar  6,99  juta hektar  atau  155,4%  dari  target.  Sedangkan untuk  realisasi  reforma  agraria  di  bidang redistribusi  tanah,  hanya  tercapai  sebesar 32,30% dari 4,5 juta hektar yang ditargetkan oleh pemerintah. Reforma agraria melalui redistribusi  tanah,  khususnya  melalui pelepasan kawasan hutan hanya mengalami realisasi sebesar 0,306 juta hektar dari target 4,1 juta hektar atau 7,48% saja. Oleh karena itu,  data  menunjukan  dalam  merealisasikan redistribusi  tanah  sebagai  reforma  agraria khususnya  melalui  pelepasan  hutan  masih sangat  kecil  bagiannya  dari  keseluruhan target yang diinginkan.
Berangkat dari data-data tersebut, Pasal 16 ayat (1) UU IKN menyebutkan perolehan tanah di Ibu Kota Nusantara dilakukan antara lain  melalui  mekanisme  pelepasan  kawasan hutan  dan  mekanisme  pengadaan  tanah. Pembangunan  Ibu  Kota  Nusantara  telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Prioritas Strategis ( Major Project ) pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 sebagaimana tertuang dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  85  Tahun 2021  tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah Tahun 2022. Rencana pemerintah untuk mem- bentuk  Ibukota  Nusantara  membutuh kan pertimbangan matang dari skema pengadaan
22 Universitas Islam Indonesia, “Menilik Konflik Agraria dalam Pusaran Proyek Strategis Nasional,” https://www.uii. ac.id/menilik-konflik-agraria-dalam-pusaran-proyek-strategis-nasional/ (diakses tanggal 17 April 2021)
23 St  Nurjannah,  “Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  Sebagai  Induk Landreform ,” Al-Daulah:  Jurnal  Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 3, No. 2 (2014): 193-205. 24  Setiyo Utomo, “Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara,” Veritas et Justitia 7, No. 1 (2021): 134.
25 Harison  Citrawan  dan  Yuliyanto, Anatomi  Sengketa  Agraria  yang  Menimbulkan  Konflik  Sosial  (Studi  Tentang Dampak Regulasi Pusat dan Daerah Sektor Agraris Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia) (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015), 129.

## tanah untuk melindungi kepentingan publik.
Satrio Manggala dari Manager Kajian Hukum dan Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan bahwa proyek strategi  nasional  memiliki  suatu  keterkaitan dengan konflik agraria. Salah satunya adalah adanya suatu nilai pemaksaan yang didasari keistimewaan  demi  kepentingan  hukum sehingga  pemerintah  dapat  mengambil alih  masyarakat,  yang  mana  dalam  hal  ini lahan-lahan tersebut adalah lahan pertanian produktif  milik  petani. 22 Padahal dalam hal  ini,  UUPA  sebagai  salah  satu  upaya reforma agraria ingin menghapuskan kondisi masyarakat  kecil  golongan  petani  sering kali  mengalami  kesulitan  mencari  tanah untuk  bercocok  tanam  demi  terwujudnya kepentingan  rakyat. 23 Selama ini kebijakan dan pelaksanaan mengenai pengadaan tanah masih  berpihak  kepada  para  investor,  tanpa memperhitungkan tujuan reforma agraria dalam  mencapai  penataan  dan  penguasaan tanah secara berkeadilan. 24
Keadilan UU IKN secara substantif dapat menghadirkan adanya keadilan agraria. Hal ini  dapat  tercermin  dari  keadaan  di  mana tidak adanya konsentrasi yang berarti dalam penguasaan, pemanfaatan, dan sumber daya alam yang menyangkut hidup banyak orang. 25
Di  samping  hal  tersebut,  perlu  juga  ada jaminan mengenai kepastian hak penguasaan

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat terhadap tanah dan kekayaan alam lainnya. 26

## Perolehan tanah dalam pembangunan
Ibu  Kota  Nusantara  berdasarkan  UU  IKN mengutamakan tanah tanpa pemilik, dan menjamin ganti kerugian jika membutuhkan tanah  yang  sudah  dimiliki  oleh  masyarakat setempat.  UU  PT-PKU  mengatur  bahwa pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum dilakukan  secara  layak  dan  berkeadilan kepada  yang  berhak.  Ganti  rugi  karena pengadaan tanah diperhatikan dalam setiap tahapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UU PT-PKU, yaitu:
a.  Inventarisasi  dan  identifikasi  penguasa- an, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
b.  Penilaian Ganti Kerugian c.  Musyawarah penetapan Ganti Kerugian d.  Pemberian Ganti Kerugian; dan e.  Pelepasan tanah instansi
Penilaian ganti rugi dilakukan oleh penilai yang ditunjuk oleh lembaga pertanahan sesuai dengan kriteria penilaian untuk setiap bidang tanah yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT-PKU, khususnya untuk:
a. Tanah
b.  Ruang atas dan bawah tanah c.  Bangunan
d. Tanaman
e.  Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
f.  Kerugian lain yang dapat dinilai
26 Ibid. , 129.
27  Dekie GG Kasenda, “Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” Jurnal Morality 2, No. 2 (2015): 13.
28 Ibid . 13.
UU PT-PKU mendasari skema pengadaan tanah  sebagai  disebutkan  dalam  Lampiran II  UU  IKN  halaman  49  mengenai  prinsip dasar  penyediaan  tanah.  Keberadaan  ganti rugi  sebagai  sarana  perwujudan  keadilan agraria  masih  meninggalkan  problematika keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat  yang  tanahnya  digunakan  untuk kepentingan  umum.  Ganti  rugi  memiliki kecenderungan  untuk  menjadikan  pemilik tanah  merugi  sebelum  tanahnya  diminta untuk  kepentingan  umum,  sehingga memiskinkan  masyarakat  yang  mendapat ganti rugi sebagai dampaknya. 27 Sebenarnya dalam dokumen lampiran II UU IKN terdapat penggunaan  kata  “ganti  kerugian”  dan “kompensasi”.  Sebagaimana  diketahui, kompensasi  memiliki  kecenderungan  yang lebih  positif  dalam  dimaknai  menjamin keberlanjutan perekonomian pemilik tanah sehingga lebih baik dari sebelumnya dengan adanya  kompensasi  tersebut. 28 Terlebih lagi dalam hal ini ganti rugi ditentukan oleh pihak dari  pemerintah  serta  dalam  pengadaan tanah untuk kepentingan umum, masyarakat tidak  dapat  menolak  untuk  menyerahkan tanahnya.  Sebagaimana  disebutkan  dalam lampiran II UU IKN, bagi pihak yang keberatan mengenai  ganti  rugi  yang  diberikan  dari pemilik  tanah,  maka  ganti  kerugian  akan dititipkan ke pengadilan (konsinyasi). Bahwa dalam hal ini masyarakat sangat rawan untuk dirugikan  dan  tidak  dapat  mengusahakan keuntungan  bagi  dirinya  dari  kompensasi yang diberikan atas tanah miliknya.

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
Bahwa  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 mengenai pengujian  UU  PT-PKU,  Majelis  hakim Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  sebagai berikut:
a.  Pengadaan tanah untuk pembangunan memperhitungkan keseimbangan antara pembangunan dan kemanfaatan masya- ra kat  (Pasal  9  ayat  (1))  sudah  sesuai dengan prinsip konstitusi.
b.  Pembangunan  bagi  kepentingan  umum seperti  jalan  tol  dan  pelabuhan  (Pasal 10 huruf b dan d UU PT-PKU), menyang- kut hajat hidup orang banyak untuk pengangkutan  orang,  barang,  jasa, hingga distribusi sembilan bahan pokok (sembako). Memang tidak semua orang menggunakannya, namun manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat  secara langsung  atau  melalui  pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.
c.  Bahwa  tanah  yang  direncanakan  bagi kepentingan  umum  (Pasal  14  ayat  (1) UUPT-PKU)  bukanlah  pengambilalihan tanah milik pribadi oleh negara secara sewenang-wenang. Dalam UU a  quo ,  terdapat  konsultasi  publik mengusahakan  penyelesaian  secara mufakat, dan pemilik tanah juga dapat mengajukan gugatan ke PTUN hingga ke  Mahkamah  Agung.  Majelis  juga menemukan  bahwa  proses  pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum memberikan perlindungan hukum
29 Hery Zarkasih, “Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah),” Jurnal Ius 3, No. 8 (2015):
390.
30  AP Parlindungan, Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan (Bandung: Mandar Maju, 1993), 5.
yang  lebih  baik  bagi  pihak-pihak  yang berkepentingan  dibandingkan  dengan peraturan sebelumnya.
d.  Bahwa konsultasi publik ulang bermaksud untuk  mengusahakan  capaian  mufakat. Dalam hal ini laporan terhadap gubernur tidak  menjadikan  gubernur  dapat  serta merta  memutuskan  sendiri,  melainkan didasari  kajian  keberatan  bersama tim.  Bahwa  dalam  hal  terhadap  surat gubernur  tidak  diterima,  maka  dapat dibawa ke PTUN dalam waktu 30 hari.
e.  Penahanan  ganti  rugi  di  pengadilan setempat  adalah  untuk  memastikan bahwa  pihak  yang  berhak  benar-benar menerima ganti rugi jika ada penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi,  keadilan  penggantian  kerugian dan  pembebasan  tanah  untuk  kepentingan umum  didasarkan  pada  kesempatan  bagi masyarakat  untuk  mengajukan  gugatan sebagai  bentuk  keberatan.  Akan  tetapi ganti  rugi  yang  “layak”  berarti  harga  yang wajar, sedangkan “adil” berarti memberikan jaminan  atas  layaknya  penggantian  bagi pemilik tanah. 29 AP Parlindungan mengatakan bahwa  ganti  rugi  yang  adil  menghadirkan keadaan  yang  lebih  baik,  seperti  misalnya seseorang  dapat  membeli  rumah  dan tanah beserta rumah di tempat yang baru. 30
Selanjutnya Boedi Harsono juga mengatakan

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
bahwa  imbalan  yang  layak  ini  harus menjadikan keadaan sosial dan ekonominya tidak mengalami kemunduran. 31 Oleh karena itu,  penggantian  kerugian  berlandaskan keadilan dalam UU IKN tentunya tidak hanya menjamin  kesempatan  untuk  mengajukan keberatan  dan  mendapatkan  kompensasi. Akan tetapi dalam hal lain, juga menjamin dengan kepastian hukum, bahwa penggantian kerugian  tersebut  berdampak  positif  bagi keberlanjutan  dan  kesejahteraan  pemilik tanah  yang  diambil  alih  untuk  kepentingan umum.

## D.  Penutup
UU IKN memiliki nilai landreform dalam konstitusi  untuk  menggunakan  tanah  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Eksistensi nilai Pasal 33 ayat (3) menitikberatkan pada tujuan  konstitusi  untuk  kepentingan  umum. Hal  ini  tercermin  dari  adanya  kepastian mengenai  hak-hak  pribadi  sekaligus  mem- pertegas  kewenangan  negara  dalam  me- ngatur penggunaan tanah di wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Selain  itu, diperhatikan pula proses-proses pembebasan lahan  dan  ganti  rugi  agar  tidak  kemudian berhenti pada usaha meminimalisir dampak negatif,  akan  tetapi  dapat  menciptakan dampak positif yang lebih besar kedepannya bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Akan  tetapi dalam hal ini, pelaksanaan UU IKN tentunya masih perlu terus diperhatikan dan dievaluasi secara seksama dalam progres pembangunan Ibu  Kota  Nusantara.  Hal  ini  dikarenakan Pemerintah sebagai petugas reforma agraria, di  saat  bersamaan  juga  memiliki  wewenang
31 Boedi  Harsono, Kasus-Kasus  Pengadaan  Tanah  Dalam  Putusan  Pengadilan,  Suatu  Tinjauan  Yuridis (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Badan Pertanahan Nasional, 1994), 116.
sebagai  penguasa  untuk  mempergunakan tanah bagi kepentingan umum. Oleh karena kekuasaan  yang  besar  ini,  maka  seringkali konflik agraria menjadi timpang dan bahkan berdampak berkepanjangan terhadap kesejahteraan  dan  kehidupan  rakyat  biasa. Maka  dari  itu,  kepastian  hukum  menjadi salah satu pertimbangan utama agar dampak pembangunan  Ibu  Kota  Baru  tidak  hanya sekedar diikuti ganti rugi bagi yang terdampak. Bahwa  kepastian  hukum  di  dalam  UU  IKN, diharapkan  mampu  memberikan  ganti rugi  berasaskan  keadilan  yang  mendukung keberlanjutan  dan  kesejahteraan  hidup pemilik tanah yang terdampak pembangunan.
Dari  penelitian  ini,  dapat  diberikan saran  bagi  pemerintah  pusat  dan  peme- rintah  daerah  Ibu  Kota  Nusantara  selalu menyelenggarakan pengadaan tanah untuk pembangunan berdasarkan semangat reforma  agraria.  Bahwa  semangat  reforma agraria tersebut kemudian didasari semangat keadilan  sosial  yang  bersumber  dari  sila  ke 5  Pancasila,  dan  ketentuan  konstitusional bahwa tanah digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Diharapkan DPR, warga negara, Kementerian ATR/BPN dan pemangku kepentingan ( stakeholders ) dapat melakukan pengawasan  aktif  terhadap  penerapan  dan penyelenggaraan urusan tanah sesuai dengan UU IKN, serta selalu mengutamakan keadilan serta  pemenuhan  hak-hak  masyarakat  yang terdampak oleh pembangunan Ibu Kota Negara.  Pemenuhan  hak-hak  ini  tentunya termasuk menjadi pertimbangan pemberian ganti  kerugian  terhadap  pemilik  tanah  yang

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
terdampak  pengadaan  tanah  secara  adil dan  layak.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan mempertimbangkan  kehidupan  yang  lebih baik  dari  kompensasi  yang  diberikan  pada pemilik tanah. Dengan begitu UU IKN dan pembangunan  Ibu  Kota  Nusantara  dapat
hadir sebagai pionir dalam penyelenggaraan tanah yang benar-benar menggunakan sistem tatanan dan penguasaan yang sesuai dengan cita-cita  reforma  agraria,  yaitu  berkeadilan dan  bermanfaat  sebesar-besarnya  bagi seluruh rakyat Indonesia.

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Arizona, Yance. Konstitusionalisme Agraria, Yogyakarta: STPN Press, 2014.
Citrawan, Harison dan Yuliyanto, Anatomi Sengketa Agraria yang Menimbulkan Konflik Sosial (Studi Tentang Dampak Regulasi Pusat dan Daerah Sektor Agraria Terhadap Pelanggaran Hak  Asasi  Manusia), Jakarta:  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan  HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015.
Harsono,  Boedi. Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi, dan Pembahasannya, Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.
Harsono, Boedi. Kasus-Kasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan, Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Badan Pertanahan Nasional, 1994.
Handoyo, B. Hestu Cipto. Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
Mahfud MD, Mohammad et  al. Naskah  Komprehensif  Proses  dan  Hasil  Perubahan  UUD 1945  Latar  Belakang,  Proses,  dan  Hasil  Pembahasan,  1999-2002:  Buku  VII  Keuangan, Perekonomian  Nasional,  dan  Kesejahteraan  Sosial, Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
Parlindungan, AP. Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan, Bandung: Mandar Maju, 1993.
Soemantri, Sri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung: Alumni, 1986.

## B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Arizona,  Yance.  “Perkembangan  Konstitusionalitas  Penguasaan  Negara  Atas  Sumber  Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 8. No. 3 (2011).
Hadi,  Fikri  dan  Rosa  Ristawati.  “Pemindahan  Ibu  Kota  Indonesia  dan  Kekuasaan  Presiden dalam Perspektif Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 10, No. 3 (2020).
Herdiana,  Dian.  “Pemindahan  Ibukota  Negara:  Upaya  Pemerataan  Pembangunan  ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik.” Jurnal Transformative 8, No. 1 (2022).
Kasenda, Dekie GG. “Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” Jurnal Morality 2 , No. 2 (2015).
Nurjannah, St. “Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform .” Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 3 . No. 2 (2014).
Rongiyati, Sulasi. “Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018.” Info Singkat , Vol.

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
X No. 19/I/Puslit (2018).
Henni Triyana dan Suparwoto, “Perpindahan Ibukota RI Dari Jakarta ke Yogyakarta Pada 4 Januari 1946,” AVATARA 10, No. 2 (2013).
Utomo, Setiyo. “Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara.” Veritas et Justitia 7 . No. 1 (2021).
Zarkasih, Hery. “Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah).” Jurnal Ius 3. No. 8 (2015).
Zein, Subhan. “Reforma Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 9 . No. 2 (2019).
C. Internet Ayundari. “Urgensi pemindahan Ibu Kota Negara.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia , 29  Juni  2022,  https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/ Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html.
Ramadhan, Ardito. “Pansus Sebut RUU IKN Dikebut Agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru.” Kompas , https://nasional.kompas.com/read/2022 /01/18/12592111/pansus- sebut-ruu-ikn-dikebut-agar-beri-kepastian-investor-bangun-ibu-kota.
Rukmana, Deden. “Pemindahan Ibukota Negara.” Dewan Perwakilan Rakyat,  https://berkas. dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-391-749-20200706213210 .pdf.
UN  Economic  and  Social  Council.  “Land  Reform.” United  Nations  Digital  Library ,  https:// digitallibrary.un.org/record/212507?ln=en.
Universitas Islam Indonesia. “Menilik Konflik Agraria dalam Pusaran Proyek Strategis Nasional.” https://www.uii.ac.id/menilik-konflik-agraria-dalam-pusaran-proyek-strategis-nasional/.

## D.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,
Satuan rumah Susun, dan Pendaftaran tanah.

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A

## Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A

## BIODATA PENULIS
Richard Jatimulya Alam Wibowo lahir di Semarang, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Penulis telah menulis makalah dengan Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N, M. Hum., bertajuk “Imunitas terhadap pejabat pemerintah Indonesia dan AS selama Pandemi Covid-19,  dan implikasinya terhadap penerapan dan penegakan prinsip- prinsip umum pemerintahan yang baik” telah diterbitkan di Jurnal Adigama Volume 4, Terbit 2 Desember 2021. Hingga saat ini, penulis saya telah menulis artikel di bidang hukum tata negara. Penulis dapat dihubungi melalui  email: richardjaw2002@gmail.com.