Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, Hal. 64 - 76

## ISSN 021-969X
Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce
(The Legality of Electronic Contract in the Enactment of Information and Electronical Transaction Derived from Article 1320 Civil Code and UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce)

## Emilda Kuspraningrum
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur email: kuspraningrum@fhunmul.ac.id

## ABSTRAKSI
Saat ini transaksi perdagangan dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli tanpa harus bertemu.  Transaksi  perdagangan  semacam  itu  lazim  disebut  dengan  transaksi perdagangan  elektronik.  Diundangkannya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud Pemerintah Indonesia untuk merespon  sistem  perdagangan  elektronik.  Akan  tetapi  UU  ITE  masih  menyimpan persoalan bahwa dari perspektif Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL, UU ITE belum menjamin  kepastian  hukum  dan  ketegasan  mengenai  keabsahan  kontrak  elektronik. Konsep  yang  ditawarkan adalah melakukan perubahan atas UU ITE dan memasukkan pengaturan  keabsahan  kontrak  elektronik  secara  tegas  dan  jelas.  Alternatif  terhadap pengaturan  keabsahan  kontrak  elektronik  dalam  UU  ITE  adalah  menggabungkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL.
Kata Kunci: keabsahan, kontrak elektronik, kecakapan.

## ABSTRACT
Nowadays,  trading  could  be  done  without  the  presence  of  consumer  and  seller.  This kind  of  transaction  is  commonly  called  the  electronic  trading.  The  launched  of enactment Number 22 Year 2008 about Information and Electronical Transaction is as the media of Indonesian Government to respond the electronical transaction. But, this enactment  still  holds  problem  from  perspective  of  Civil  Code  Article  1320  and UNCITRAL, This enactment is not yet guarantee the certainty of law and firmness about the legality of electronic contract. The concept that has been offered is to remodel and regulate the legitimatization of electronic contract in a very firm and clear method. The alternative  about  regulating  the  legitimatization  of  electronic  contract  is  to  fuse  the stipulation in article 1320 civil code and UNCITRAL.
Key Words: legality, electronic contract, ability.
Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, Hal. 64 - 76

## ISSN 021-969X

## PENDAHULUAN
Perkembangan  dan  kemajuan  teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan  perubahan  kegiatan  kehidupan manusia  dalam  berbagai  bidang  yang  secara langsung  telah  memengaruhi  lahirnya  bentuk- bentuk  perbuatan  hukum  baru.  Indonesia menjadi salah satu negara yang berupaya keras untuk  memanfaatkan  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  guna  menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan jaman demi  kemajuan  dan  peningkatan  taraf  hidup bangsanya.  Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dapat  merambah  banyak  bidang  kehidupan manusia, termasuk salah satunya dalam bidang perdagangan.  Saat  ini  banyak  dijumpai transaksi-transaksi  perdagangan  modern  yang menggunakan teknologi sebagai medianya atau yang  lazim  disebut  transaksi  elektronik  atau perdagangan elektronik atau electronic commerce  (e-commerce).  Sebuah  tantangan perkembangan  jaman  yang  perlu  mendapat perhatian  serius  jika  tidak  ingin  “mendapatkan masalah”  dikarenakan  ketidaksiapan  Indonesia dalam  berbagai  aspek  (utamanya  aspek hukum) untuk mengantisipasi segala kemungkinan  yang  terjadi  berkaitan  dengan sistem perdagangan elektronik ini. Problematika-problematika tertentu pasti muncul sebagai dampak dari perkembangan  jaman,  tidak  terkecuali  dengan perkembangan  mulai  bergesernya  jaman perdagangan  konvensional  menjadi  sistem perdagangan/transaksi  elektronik.  Salah  satu problematika yang muncul dari sistem transaksi elektronik  ini  adalah  persoalan  keabsahan  dari sistem  transaksi  tersebut.  Secara  spesifik, keabsahan  yang  dimaksud  disini  adalah keabsahan  perjanjian  perdagangan  atau kontrak  perdagangan  yang  dibuat  melalui sistem elektronik. Sudah menjadi kebiasaan jika setiap kesepakatan-kesepakatan transaksi perdagangan  selalu  dituangkan  dalam  sebuah perjanjian atau kontrak. Mengacu kepada teori perdata  pada  umumnya,  sebuah  transaksi adalah  perbuatan  hukum  yang  melibatkan  dua belah  pihak  yang  saling  membutuhkan  dalam hal  yang  memiliki  nilai  ekonomis  tertentu,  dan biasanya direalisasikan melalui sebuah perikatan  yang  disebut  dengan  sebuah  istilah
kontrak, 1 karena  kontrak  sendiri  berfungsi untuk mengamankan sebuah transaksi. 2 Secara teoritis, sebuah kontrak perdagangan  dianggap  sah  secara  hukum  jika memenuhi  persyaratan  secara  subyektif  dan obyektif,  jika  salah  satu  syarat  tidak  dapat dipenuhi  maka  kontrak  perdagangan  tersebut dapat dimintakan pembatalan (syarat subyektif tidak  terpenuhi)  atau  dapat  batal  demi  hukum (syarat  obyektif  tidak  terpenuhi).  Secara yuridis,  di  Indonesia,  syarat-syarat  sahnya sebuah  perjanjian  tertuang  dalam  Pasal  1320
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana pasal tersebut mensyaratkan  4  hal  agar  perjanjian  dianggap sah  secara  hukum  yaitu:  1)  adanya kesepakatan  dari  para  pihak;  2)  kecakapan melakukan perbuatan hukum; 3) adanya sebab yang halal; dan 4) adanya objek tertentu. Dua syarat  pertama  dikategorikan  sebagai  syarat subyektif dan dua syarat terakhir dikategorikan sebagai syarat obyektif.
Implementasi dari teorisasi dan ketentuan  KUHPerdata  tersebut  di  atas,  akan lebih mudah mendeteksi
adanya ketidakterpenuhan  persyaratan  pada  sistem perjanjian  atau  kontrak  perdagangan  yang dibuat  secara  konvensional  dibandingkan mendeteksi tidak dipenuhinya persyaratan pada perjanjian  atau  kontrak  elektronik.  Hal  ini dikarenakan  dalam  proses  pembuatan  kontrak perdagangan konvensional para pihak dimungkinkan  sudah  saling  mengenal,  saling bertatap  muka  atau  setidaknya  sudah  tahu sama  tahu  kecakapan  hukum  masing-masing pihak.  Hal  ini  berbeda  dengan  proses pembuatan  kontrak  perdagangan  secara elektronik,  dalam  hal  ini  para  pihak  sangat dimungkinkan tidak bertemu atau bahkan tidak mengenal  satu  sama  lain.  Hal  ini  mempersulit pendeteksian  tidak  dipenuhinya  syarat-syarat sahnya  suatu  kontrak.  Siapa  yang  bisa menjamin  bahwa  dalam  sebuah  kontrak elektronik para pihak telah cakap hukum untuk membuat  kontrak?  lantas  bagaimana  pula  jika sebuah  kontrak  yang  telah  dibuat  ternyata
1 Hasanuddin  Rahman,  2003, Contract  Drafting  Seri Ketrampilan  Merancang  Kontrak  Bisnis,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, hlm 2.
2 Peter  Mahmud  Marzuki,  2001, Kontrak  Bisnis Internasional,  Bahan  Kuliah  Magister  Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
batal  demi  hukum  di  kemudian  hari dikarenakan  obyek  yang  diperdagangkan ternyata  diperbolehkan  di  negara  penjual  tapi tidak diperbolehkan di negara pembeli?. Hal-hal semacam  itu  tentunya  harus  diantisipasi  agar tidak merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan dengan sistem elektronik.
Pada  dasarnya,  seiring  dan  sejalan dengan pesatnya perkembangan  perdagangan elektonik  ini,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) merespon dengan membentuk UNCITRAL  (United  Nations  Comission  on Internasioanal  Trade  Law)  sebuah  lembaga yang  diberi  tugas  mengembangkan  hukum perdagangan  internasional. 3 Selanjutnya  pada tahun  1996  dirumuskan  sebuah  aturan  hukum yang cukup penting yaitu UNCITRAL Model Law on  Electronic  Commerce.  Untuk  melengkapi Model Law on Electronic Commerce, UNCITRAL juga memiliki sebuah aturan penting di bidang hukum kontrak internasional khususnya kontrak yang  menggunakan  elektronik  ( e-contract)
dalam sebuah konvensi yang disebut Convention  on  the  Use  of  Electronic Communications  in  International  Contracting, yang  tujuan  utamanya  adalah  menghilangkan ganjalan  atau  rintangan  yang  mungkin  timbul sehubungan  dengan  penggunaan  komunikasi secara  elektronik,  dalam  kontrak  internasional, juga  bertujuan  diharapkan  akan  menciptakan kepastian hukum di kalangan dunia usaha.
Diundangkannya Undang-undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disebut dengan  UU  ITE)  adalah  wujud  konkrit  dari Pemerintah  Indonesia  untuk  proaktif  dan responsif dalam pembangunan nasional sebagai  suatu  proses  yang  berkelanjutan  dan harus  senantiasa  tanggap  terhadap  berbagai dinamika  yang  terjadi  di  masyarakat; khususnya  untuk  mengisi  kekosongan  hukum pada permasalahan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi.
Namun  demikian  kemunculan  UU  ITE, secara  substansial  belum  secara  tegas memberikan  pengaturan  mengenai  keabsahan atau  syarat  sahnya  kontrak  elektronik.  Tidak dijelaskan secara tegas pula keterkaitan UU ITE
3 Huala  Adolf,  2010, Dasar-Dasar  Hukum  Kontrak Internasional, Refika Aditama, Bandung, hlm. 42.
dengan  Pasal  1320  KUHPerdata  seperti dikatakan oleh Huala Adolf bahwa
“…mengingat  ketentuan  pada  KUHPerdata adalah  undang-undang  yang  dijadikan  dasar dalam  menentukan  sah  atau  tidaknya  sebuah perikatan  khususnya  jika  perikatan  tersebut dilakukan  baik  antara  para  pihak  yang berdomisili  di  Indonesia  maupun  para  pihak yang  tunduk  dengan  KUHPerdata,  terlebih dalam UU ITE tidak merumuskan dengan jelas bagaimana  posisi  keterkaitan  dengan  Pasal 1320 KUHPerdata dan kurangnya infra struktur hukum yang mengaturnya tidak ada. 4 Seperti yang telah disebutkan sebelumnya  bahwa  di  Indonesia  segala  hal yang  berkaitan  dengan  perikatan  haruslah sesuai  dengan  apa  yang  termuat  dalam  Pasal 1320  KUHPerdata,  sedangkan  prinsip  utama dari  UNCITRAL  melalui  konvensinya  adalah prinsip  otonomi  para  pihak  sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UNCITRAL Model Law on  Electronic  Commerce  bahwa  para  pihak bebas  untuk  tidak  menggunakan  aturan substansi  konvensi,  termasuk  di  dalamnya adalah  kebebasan  para  pihak  untuk  membuat peraturan berbeda dalam peraturan nasionalnya. Konvensi tidak menekankan suatu persyaratan  formil  tertentu  untuk  keabsahan suatu  kontrak,  hanya  saja  untuk  menjawab kemungkinan  adanya  persyaratan  formal tertentu yang  diharuskan  oleh  negara  anggota konvensi,  maka  syarat  formil  tersebut  adalah syarat  kontrak  harus tertulis,  syarat  harus  ada tandatangan, dan bentuk asli kontrak. 5 Ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata  dan Pasal  3  UNCITRAL  merupakan  persyaratan- persyaratan  yang  seharusnya  diakomodasi secara  tegas  dalam  UU  ITE  sehubungan dengan  keabsahan  kontrak  elektronik,  namun nyatanya  ketentuan-ketentuan  tersebut  tidak secara  tegas  diatur  dalam  UU  ITE.  Hal  inilah yang  menjadi  problematika  yuridis-teoritis dalam karya ilmiah ini.
Masih berkaitan dengan soal keabsahan atau  syarat  sahnya  kontrak  elektronik, problematika UU ITE ternyata tidak hanya soal belum  diaturnya  secara  tegas  syarat  sahnya kontrak  elektronik,  namun  juga  persoalan keberadaan  lembaga  sertifikasi  keandalan.
4 Ibid., hlm.47.
5 Ibid., hlm. 45.
Lembaga  ini adalah  lembaga  independen  yang dibentuk  oleh  profesional  yang  diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan  mengaudit  dan  mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik. 6 Keberadaan lembaga ini dimaksudkan untuk melakukan fungsi administratif yang mencakup registrasi,
otentikasi  fisik  terhadap  pelaku  usaha, pembuatan dan pengelolaan sertifikat keandalan, dan membuat daftar sertifikat yang dibekukan.  Setiap  pelaku  usaha  yang  akan melakukan  transaksi  elektronik  dapat  memiliki Sertifikat  Keandalan  yang  diterbitkan  oleh Lembaga  Sertifikasi  Keandalan  dengan  cara mendaftarkan diri.
Lembaga Sertifikasi
Keandalan  akan  melakukan  pendataan  dan penilaian  menyangkut  identitas  pelaku  usaha, syarat-syarat  kontrak  dari  produk  yang ditawarkan,  dan  karakteristik  produk.  Jika pelaku  usaha  lulus  dalam  uji  sertifikasi  oleh Lembaga  Sertifikasi  Keandalan  maka  akan memperoleh pengesahan berupa logo trustmark  pada  homepage  pelaku  usaha  yang menunjukkan  bahwa  pelaku  usaha  tersebut layak  untuk  melakukan  usahanya  setelah diaudit oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. 7 Berdasarkan  pernyataan  di  atas  dan membaca penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU ITE, dapat  ditafsirkan  bahwa  keberadaan  lembaga sertifikasi  keandalan  dimaksudkan  untuk memberikan  keabsahan  kepada  pelaku  usaha dalam menjalankan usahanya  termasuk keabsahan dalam membuat kontrak elektronik. Dapat  ditafsirkan  juga  keberadaan lembaga sertifikasi keandalan sebagai representasi  dari  Pasal  1320  KUHPerdata. Problematikanya  adalah  sejak  diperintahkan melalui  UU  ITE  untuk  dibentuk  lembaga tersebut  melalui  Peraturan  Pemerintah  (PP), sampai  saat  karya  ilmiah  ini  dibuat  PP  yang dimaksud  belum  juga  disahkan.  Persoalannya pun  kembali  ke  masalah  jaminan  keabsahan transaksi  elektronik  berikut  kontrak  elektronik yang telah dibuat seperti diungkap sebelumnya.
6 Pasal 1 angka 11 UU ITE.
7 Artikel berjudul “Seputar UU ITE dan Cybercrime” yang diposkan oleh Ronny, yang diakses dari situs pencarian google.com  pada  hari  Selasa  7  Juni  2011  Jam  22.00 WITA. Lihat juga penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU ITE.
Untuk memperkuat argumentasi di atas, Weski  Putra  Pratama  dalam  artikelnya  yang berjudul  “Sekilas  Tentang  Lembaga  Sertifikasi Keandalan”,  menggambarkan  keadaan e- commerce yang pada implementasinya website milik orang/badan hukum sulit sekali ditemukan logo  sertifikasi  dari  lembaga  keandalan. Kecenderungannya  pihak  konsumen  maupun produsen di Indonesia tidak terlalu memperhatikan  hal  ini,  sehingga  dapat dikatakan praktek elektronik di Indonesia tidak aman  untuk  dilakukan. 8 Bagaimana  mau ditemukan  logo  sertifikasi  jika  lembaga  yang berwenang  memberikan  logo  sertifikasi  belum terbentuk?. Persoalan empiris yang tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Pada akhirnya  memperhatikan  berbagai problematika  yang  terungkap  di  atas, permasalahan  hukum  utama  dalam  karya ilmiah  ini  adalah  keabsahan  kontrak  elektronik dalam transaksi elektronik dikarenakan UU ITE sebagai  payung  hukum  kegiatan  transaksi elektronik  berikut  segala  perbuatan  dan dampak  hukum  yang  ditimbulkan  tidak mengatur  secara  jelas  mengenai  keabsahan atau syarat-syarat sahnya kontrak elektronik.

## Keabsahan  Kontrak  Elektronik  Menurut Pasal 1320 KUH Perdata
Transaksi  elektronik  sebagai  pencetus munculnya  sebuah  kontrak  elektronik  adalah merupakan  fenomena  baru  yang  tidak  dapat terlepas  dari  hukum  karena    transaksi elektronik    juga    memiliki    aspek  hukum kontrak  atau  perjanjian.  Keberadaan  sebuah kontrak  atau  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para pedagang  adalah  menjadi  salah  satu  poin terpenting  dalam  perdagangan,  sebagaimana pandangan  umum  memahami  sebuah  prinsip bahwa kontrak atau perjanjian adalah „undang- undang‟ bagi para pihak yang membuatnya. 9
Banyak pakar hukum kontrak menerangkan  bahwasannya  transaksi  jual-beli yang  dilakukan  melalui  media  elektronik  ( e- commerce) pada dasarnya merupakan
8 Weski  Putra  Pratama,  “  Sekilas  Tentang  Lembaga Sertifikasi Keandalan”, diakses dari situs file:///D:/lembaga%20sertifikasi%20keandalan.htm pada hari Sabtu 7 Mei 2011 Pukul 12.00 WITA.
9 Pasal  1338  KUHPerdata:  “Semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang bagi mereka yang membuatnya”
transaksi  jual  beli  yang  memiliki  prinsip  dasar sama  dengan transaksi jual-beli konvensional. Seperti  halnya transaksi  jual-beli  konvensional, transaksi e-commerce juga terdiri dari tahapan penawaran  dan  penerimaan,  mengikatkan  diri dalam perikatan, dan sebagainya.
Untuk  mencapai  keberhasilan  dalam sebuah  transaksi  tentu  saja  para  pihak  tidak luput harus memperhatikan aspek kontrak yang dijadikan  sebagai  landasan  agar  arah  dan tujuan dari transaksi tersebut terkawal dengan baik,  untuk  mengukur  apakah  sebuah  kontrak tersebut  telah  mengawal  dan  melindungi transaksi  dengan  baik,  tentu  saja  dibutuhkan sebuah  kontrak  yang  sah  dimata  hukum. Adapun  persoalan  kontrak  atau  perjanjian  di Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada ketentuan-ketentuan    KUH  Perdata,  dimana syarat-syarat  sahnya  sebuah  kontrak  sesuai dengan  Pasal  1320  diperlukan  empat  syarat, yaitu:
a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. suatu hal tertentu;
d. suatu sebab yang halal.
Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan  tersebut  di  atas  membawa konsekuensi bagi pelaksanaan kontrak tersebut,  sebuah  kontrak  dapat  dibatalkan  jika persyaratan  mengenai  kesepakatan  dan kecakapan  para  pihak  tidak  dipenuhi.  Batal demi  hukum  jika  obyek  dari  sebuah  kontrak tidak  ada  dan  juga  penyebab  kontrak  dari kontrak  tersebut  ternyata  adalah  merupakan sesuatu yang tidak halal.
Mengingat  adanya  kesamaan  dalam transaksi  yang  terjadi  di  Indonesia  baik  yang dilaksanakan  dengan  elektronik  maupun konvensional, maka diantara keduanya terdapat sebuah
penghubung yakni persyaratan kedua kontrak tersebut semestinya diikat  dengan  persyaratan  kontrak  yang terdapat  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  dan memiliki  konsekuensi  yang  sama,  namun  jika dicermati kedalam UU ITE tidak ada satu pasal pun  yang  mengatur  dengan  jelas  mengenai persyaratan kontrak elektronik yang terinspirasi dan  atau  penerapan  dari  persyaratan  kontrak dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Untuk  mengukur  keberadaan  ada  atau tidaknya kesepakatan dalam transaksi elektronik dapat
dilakukan dengan
pengaksesan  suatu  tawaran  melalui  internet, atau  bisa  diterjemahkan  sebagai  penerimaan atau  menyepakati  sebuah  hubungan  hukum, sebagaimana  yang  juga  dijelaskan  oleh Sukarmi  bahwa  hubungan  hukum  atau transaksi  elektronik  dituangkan  dalam  kontrak baku  dengan  prinsip take  it  or  leave  it, 10 dimana tawaran dan segala macam persyaratan  dari  kontrak  dicantumkan  dalam proses  penawaran  dan  jika  ada  pihak  yang tertarik  untuk  menjalin  hubungan  hukum tersebut maka dapat langsung mengakses dan menyetujui penawaran tersebut, tidak dipermasalahkan  bagaimanapun  para  pihak menyepakati  transaksi  tersebut  karena  sebuah kesepakatan  bisa  saja  terjadi  dengan  adanya kesamaan kehendak dari kedua belah pihak.
Namun  menjadi  sangat  sulit  ketika mengukur  sebuah  kecakapan  mereka  yang akan  melakukan  transaksi  dan  juga  sebuah sebab  yang  halal,  jika  berpedoman  kepada teori  persyaratan  sebuah  kontrak,  para  pihak yang  menjalankan  transaksi  dan  atau  kontrak elektronik  haruslah  orang-orang  yang  cakap, sedangkan dalam UU ITE sendiri dalam Pasal 2 menyebutkan  bahwa  UU  ITE  berlaku  untuk setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan hukum,  kalimat  setiap  orang  disini  bisa diartikan  semua  orang,  tanpa  ada  batasan umur    yang  mampu  menjalankan  sistem elektronik dan kemudian melakukan perbuatan hukum  (transaksi  elektronik) di  dalamnya,  dan faktanya tidak jarang anak-anak dibawah umur mampu  dengan  baik  menjalankan  sistem elektronik  melalui  internet,  hal  tersebut  dapat dipastikan sudah bertentangan dengan isi Pasal 1320  KUHPerdata,  sekalipun  aturan  dalam Pasal  2  UU  ITE  berlaku  untuk  setiap  orang, akan  tetapi  setiap  orang  disini  tidak  dapat diartikan  bahwa  anak-anak  masih  berada  di bawah umur karena seorang anak yang berada di  bawah  umur  tentu  saja  tidak  dapat  diberi hak dan kewajiban, serta kepada mereka tidak dapat  disebut  cakap  dalam  melakukan perbuatan  hukum,  dimana  perbuatan  hukum tersebut  dapat  dipastikan  melibatkan  suatu obyek  yang  memiliki  nilai  ekonomis  tertentu. Jika  persoalan  kecakapan  yang  melekat  pada
10 Sukarmi,  2008, Kontrak  Elektronik  Dalam  Bayang- bayang  Pelaku  Usaha,  Pustaka  Sutra,  Bandung,  hlm. 66.
subyek  hukum  ini  tidak  diindahkan  maka mengakibatkan  dapat  dibatalkannya  hubungan hukum atau kontrak tersebut.
Demikian  halnya  dengan  keberadaan sebuah  obyek  yang  ditawarkan,  tidak  ada sebuah jaminan bahwa obyek yang ditawarkan adalah  pasti  akan  dapat  diterima  oleh  pembeli meskipun  pembeli  telah  mentransfer  biaya, dan/atau  tidak  ada  jaminan  jika  obyek  yang telah dikirimkan kepada pihak pembeli ternyata tidak dibayarkan oleh pembeli melalui rekening kepada  pihak  penjual,  mengapa  hal  tersebut meragukan  karena  tidak  adanya  jaminan  bagi pelaku  usaha  untuk  dapat  meyakini  bahwa partner usaha memiliki itikad baik dimana itikad baik  adalah  merupakan  prinsip  dalam menjalankan persyaratan ke empat pada Pasal 1320  KUHPerdata  dan  jika  hal  ini  mengalami gangguan  dalam  proses  pemenuhannya  maka hubungan  hukum  dalam  kontrak  elektronik tersebut dibatalkan demi hukum.

## Keabsahan  Kontrak  Elektronik  Menurut UNCITRAL  Model  Law  on  Electronik
Commerce
UNCITRAL  Model  Law  on  Electronik Commerce merupakan soft  law  yang mengayomi  keberadaan  transaksi  elektronik melalui  pasal-pasalnya.  Selanjutnya  dalam perkembangan  pengaturan  transaksi  elektronik muncul juga sebuah konvensi pada tahun 2005 yaitu The  convention  on  the  Use  of  Electronic Communication in International Contracting.
Baik UNCITRAL Model Law on Electronic
Commerce maupun The Convention on the Use of  Electronic  Communication  in  International Contracting tidak menekankan suatu persyaratan  formil  tertentu  untuk  keabsahan suatu    kontrak.  UNCITRAL  dan  konvensi  tidak mensyaratkan  suatu  bentuk  tertentu  untuk suatu kontrak, hanya saja untuk mengantisipasi kemungkinan  tuntutan  dari  negara-negara anggota  tentang  persyaratan  sebuah  kontrak, maka  UNCITRAL  Model  law  on  Electronic Commerce dalam Pasal 6, 7 dan 8 memberikan syarat-syarat minimal sebuah kontrak
elektronik, yaitu: 11
1. Harus tertulis
11 Huala Adolf, 2006, Hukum Perdagangan Internasional,
PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 168.

## 2. Harus ada tanda tangan
Bahwa kontrak elektronik memenuhi syarat tanda  tangan,  dan  syarat  tandatangan harus dipandang terpenuhi jika:
a. Para  pihak  yang  menggunakan  suatu metode  tertentu  dapat  mengenali kehendak  para  pihak  yang  tertuang dalam  informasi  yang  termuat  dalam komunikasi elektronik; dan
b. Metode tertentu yang digunakan seperti tersebut  di  atas  dapat  diandalkan sebagai metode yang tepat dan metode tersebut memenuhi fungsi sebagai suatu metode tertentu yang dapat dinyatakan dari metode itu sendiri, Metode tersebut dapat  pula  dipertegas  keandalannya oleh bukti-bukti.
3. Bentuk asli Kontrak Persyaratan  bentuk  asli  dari  suatu  kontrak internasional,  bahwa  persyaratan  tersebut dipenuhi oleh  kontrak-kontrak  internasional dengan bukti sebagai berikut:
a. Bahwa  kontrak  secara  elektronik memiliki jaminan yang dapat diandalkan mengenai integritas dari informasi yang dikandung  ketika  muatan  kontrak tersebut  dibuat  dalam  bentuk  akhir dalam bentuk suatu komunikasi elektronik; dan
b. Bahwa  kontrak  secara  elektronik memuat  informasi  yang  dapat  diakses (dibuka)  kembali  kepada  orang  yang hendak  mengakses  informasi  terdapat dalam  kontrak  (yang  dibuat  secara elektronik)
Beberapa prinsip utama yang digariskan dalam  UNCITRAL Model  Law  on  Electronic Commerce,  yang  merupakan  dasar  hukum yang sangat penting adalah sebagai berikut: 12 a. Segala  informasi  elektronik  dalam  bentuk data  elektronik  dapat  dikatakan  memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan  hukum  ( information  shall  not denied  legal  effect,  validity  or  enforce ability solety on the grounds that is in the form of a data message).
b. Hukum  mengharuskan  adanya  suatu informasi dalam bentuk tertulis maka suatu data  elektronik  dapat  memenuhi  syarat untuk itu. Seperti yang dikatakan di dalam
12 Ibid hlm. 172
Article  6  UNCITRAL  Model  Law  on Electronic  Commerce “Where  the  law requires  information  to  be  in  writing,  the requirement  is  met  by  a  data  message  if the  information  contained  there  in  is accessible  so  as  to  be  useable  for subsequent  reference”.  (jika  melihat  pada ketentuan tentang pembuktian dan daluarsa,  bahwa  yang  merupakan  alat bukti  diantaranya  adalah  bukti  tertulis maka  jika  digunakan  ketentuan  ini  data elektronik  dapat  dijadikan  sebagai  alat bukti yang sah).
c. Dalam  hal  tanda  tangan,  suatu  tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang sah.
Dalam  kekuatan  pembuktian  dari  data yang  bersangkutan  maka data  message memiliki kekuatan pembuktian.
Ketidakjelasan  Pengaturan  Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE
Diberlakukannya  aturan-aturan  hukum tentu  saja  diharapkan  dapat  semaksimal mungkin  bermanfaat  demi  kepentingan  publik, demikan  pula  regulasi  yang  terkait  dengan transaksi  elektronik  dimana  proses  sebuah transaksi dapat meliputi wilayah privat ataupun publik.
Transaksi  elektronik  dan  kontrak elektronik dalam penerapanya pasti melibatkan kepentingan  hak  dan  kewajibannya  sebagai para  pihak,  demi  baiknya  perjalanan  transaksi tentu  saja  isi  kontrak  haruslah  memiliki keseimbangan  yang  proporsional,  yang  tidak memiliki  indikasi  berat  sebelah,  dan  menjamin keamanan bagi pihak-pihaknya.
Seiring  dengan  perkembangan  hukum perikatan,  sebuah  kontrak  sebetulnya  dapat saja  tidak  lagi  berpakem  hanya  pada persyaratan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata, asalkan  persyaratan  kontrak  elektronik  diatur secara khusus,  namun pengaturan persyaratan kontrak  elektronik  justru  tidak  diakomodir dengan jelas didalam UU ITE. Seakan-akan UU ITE  memberi  warna  baru  dengan  sebuah persyaratan kontrak namun pada kenyataannya tidak  demikian  melainkan  justru  menimbulkan ketidakjelasan  pengaturan,  karena  di  samping peraturan-peraturan yang seolah-olah memberikan jalan keluar bagi sebuah transaksi elektronik  dengan  diaturnya  persyaratan  yang
baru,  juga  keberadaan  syarat  kontrak  Pasal 1320 KUHPerdata masih tetap dipertahankan.
Meskipun  UU  ITE  telah  mengatur persoalan  kontrak  elektronik  namun  secara yuridis  terdapat  kendala  bahwa  persyaratan dari kontrak elektronik tersebut tidak dijelaskan dan diuraikan secara detail, padahal keberadaan sebuah persyaratan dalam membuat  sebuah  kontrak  elektronik  tersebut sangat  diperlukan  selain  demi  tertib  dan ketaatan  pada  hukum,  juga  demi  menjamin hak-hak para pihak jika terjadi wanprestasi.
Membicarakan kontrak elektronik secara menyeluruh dalam UU ITE tidak hanya terfokus pada  bab  V  mengenai  Transaksi  Elektronik semata,  melainkan  juga  tidak  luput  dari  bab- bab lain yang keberadaannya dapat mendukung kedudukan hukum kontrak elektronik  tersebut.  Bab  lain  yang  juga  terkait dengan  kedudukan  kontrak  elektronik  dalam UU ITE ini adalah Bab III mengenai informasi, dokumen,  dan  tanda  tangan  elektronik  serta Bab  IV  mengenai  penyelenggaraan  sertifikasi elektronik dan sistem elektronik.
Segala  aturan  dalam  Bab  III  baik mengenai  informasi,  dokumen,  maupun  tanda tangan  elektronik  ini  sebetulnya  adalah merupakan  bagian  awal  dari  terjadinya hubungan  hukum  dimana  dalam  awal terciptanya  hubungan  hukum  pasti  terdapat proses  penawaran  kepada  pihak  lainnya. Selanjutnya  jika  proses  tukar  menukar informasi  tersebut  berjalan  dengan  lancar  dan sah  di  mata  hukum  barulah  dapat  dilanjutkan kepada  tahap  terjalinnya  sebuah  transaksi elektronik yang kemudian diikat dengan sebuah kontrak elektronik.
Informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dianggap sebagai  sebuah  alat  bukti  yang  sah,  bahkan selanjutnya  pada  Pasal  5  ayat  (2)  dijelaskan alat  bukti  tersebut  merupakan  perluasan  dari hukum  acara  yang  berlaku  di  Indonesia,  Pasal ini  sekaligus  menegaskan  bahwa  apa  yang diatur  dalam  UU  ITE  ini  adalah  merupakan perbuatan  hukum  perdata,  karena    sesuai dengan teori bahwa fungsi hukum formil adalah untuk  melaksanakan  atau  menegakkan  hukum materiil  atau  menentukan  bagaimana  caranya melaksanakan  hukum  materiil,  bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam
70
hal ada pelanggaran hukum. 13 Alat bukti adalah sesuatu  yang  digunakan  untuk  membuktikan adanya  hubungan  hukum  tertentu,  karena mustahil  ada  sebuah  bukti  hukum  tanpa adanya  sebuah  perbuatan  perbuatan  hukum yaitu  adanya  sebuah  perikatan  yang  telah dilakukan  oleh  para  pihak.  Menurut  hukum acara  perdata  dan  juga  hukum  pembuktian, sebuah  alat  bukti  yang  paling  kuat  dalam persoalan  perdata  adalah  bukti-bukti  tertulis. Seperti dikatakan di awal secara tidak langsung Pasal  5  dalam  UU  ITE  ini  menegaskan  bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan melalui media  elektronik  adalah  merupakan  perbuatan hukum  perdata,  oleh  karenanya  prinsip-prinsip pada  hukum  perdata  khususnya  persyaratan sebuah  kontrak  yang  terdapat  di  dalam  Pasal 1320 KUHPerdata tentu saja harus diterapkan.
Tahap  memberikan  informasi  ini  juga sudah  tergambar  dengan  cukup  jelas  pada Pasal  6  UU  ITE  ini  yang  menyebutkan  “Dalam hal terdapat ketentuan   lain selain yang diatur dalam  Pasal  5  ayat  (4)  yang  mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau  asli,  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  dianggap  sah  sepanjang informasi  yang  tercantum  di  dalamnya  dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”
Dalam  pasal  ini  diatur  bahwa  harus menampilkan  informasi  dalam  bentuk  tertulis dan  asli,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan maka  selanjutnya  akan  dianggap  sah    dimata hukum,  hal  ini  juga  telah  sesuai  dengan persyaratan  yang  ada  pada  UNCITRAL  Model Law  On  Electronic  Commerce  Pasal  6  ayat  (1) mengenai bentuk tertulis dan Pasal 8 mengenai bentuk  asli.  Begitu  halnya  persyaratan  adanya tanda  tangan  elektronik  yang  diatur  dalam Pasal  11  UU  ITE  yang  berisikan  mengenai tanda  tangan  elektronik  dan  Pasal  12  UU  ITE yang  berisikan  mengenai  pengamanan  tanda tangan  elektronik,  juga  merupakan  cerminan dari  Pasal  7 Uncitral  model  law  on  electronik commerce.
Adapun  informasi  yang  dimaksudkan pada Pasal 5, 6 dan selanjutnya dipertegas oleh Pasal 7 UU ITE “Setiap orang yang menyatakan hak,  memperkuat  hak  yang  telah  ada,  atau
13 Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum ;Suatu Pengantar, Liberty,Yogyakarta, hlm. 127.
menolak  hak  orang  lain  berdasarkan      adanya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik harus memastikan   bahwa Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang ada  padanya  berasal  dari  Sistem  Elektronik yang  memenuhi  syarat  berdasarkan  Peraturan Perundang-undangan”.  Pasal  ini  sebetulnya adalah  menerangkan  bahwa  segala  macam informasi  harus  berasal  dari  sebuah  sistem elektronik  yang  telah  memenuhi  persyaratan yang terdapat dalam UU ITE tersebut.
Isi  dari  Pasal  9  UU  ITE  yang menerangkan  bahwa  pelaku  usaha  yang menawarkan  produk  melalui  sistem  elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar  berkaitan  dengan  syarat  kontrak, produsen,  dan  produk  yang  ditawarkan. Kalimat  “harus  menyediakan  informasi  yang lengkap  dan  benar  berkaitan  dengan  syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”  selanjutnya  diterangkan  dalam penjelasan  Pasal  9  dikatakan    bahwa  yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar”  meliputi:  a.  informasi  yang  memuat identitas  serta  status  subjek  hukum  dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara; b. informasi  lain  menjelaskan  hal  tertentu  yang menjadi  syarat  sahnya  perjanjian  serta menjelaskan  barang  dan/atau  jasa  yang ditawarkan,  seperti  nama,  alamat,  dan deskripsi barang/jasa.
Dalam Pasal 9 ini sepertinya perancang UU  ITE  berusaha  memasukkan  unsur  dalam Pasal 1320 KUHPerdata namun demikian tetap menampakkan  ketidak  pastian,  mengingat unsur  dari  persyaratan  kontrak  tidak  semata- mata  ada  pada  kesepakatan,  obyek  dan  hal tertentu  melainkan  juga  ada  satu  hal  yang tidak  dapat  ditinggalkan  dan  berakibat  sebuah perikatan  menjadi  tidak  sah  dan  dapat dibatalkan  yaitu    unsur  kecakapan,  lebih  dari itu  persoalan  kecakapan  tidak  semata disyaratkan  bagi  pihak  yang  menawarkan barang/jasa,  melainkan  juga  bagi  pihak penerima  barang/jasa.  Sementara  pasal-pasal yang  terdapat  dalam  Bab  III  ini  adalah merupakan  bagian  dari  tahap  pemberian informasi  pada  tahap  penawaran  barang/jasa yang  biasanya  dilakukan  oleh  pelaku  usaha, padahal  tidak  selamanya  pelaku  usaha merupakan antar perusahaan yang bergerak di
bidang bisnis, melainkan bisa juga terjadi pada perusahaan  dengan  individu,  antar  individu  itu sendiri atau bahkan individu dengan pemerintah  dimana  semua  para  pihak  disini dituntut  untuk  diketahui  informasinya  demi menjamin prinsip keseimbangan dan meminimalisir kerugian-kerugian. 14 Pasal  9  juga  bertentangan  dengan pandangan  Subekti  yang  berpendapat  bahwa suatu  perikatan  adalah  suatu  perhubungan hukum  antara  dua  orang  atau  dua  pihak, berdasarkan  mana  pihak  yang  satu  berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan  itu. 15 Berkaitan  dengan  pandangan Subekti  tersebut  mengenai  proses  saling menuntut  yang  sah  dapat  dilakukan  oleh  para pihak,  yang  faktanya  adalah  bahwa  kontrak elektronik merupakan  transaksi minus interaksi para  pihaknya,  oleh  karena  itu  Pasal  9 mengemban  sebuah  harapan  yang  besar  yang mampu  menampung  aspirasi  dari  pandangan Subekti,  bahwa  proses  dapat  saling  menuntut tersebut tentu saja harus dapat diejawantahkan ke  dalam  kontrak  elektronik  yang  diakomodasi dalam Pasal 9 poin a tersebut.
Lebih  lanjut  menganalisa  Pasal  9  UU ITE,  Pasal  ini  menimbulkan  interpretasi  bahwa jika  persyaratan  yang  tersebut  dalam  Pasal  9 ini  semata  hanya  merupakan  salah  satu persyaratan  yang  sah  bagi tahapan  pemberian informasi,  maka  harus  dipertegas  lagi  untuk persyaratan sah sebuah kontrak elektronik dan seharusnya  persyaratan  kontrak  lebih  tepat dimasukkan  kedalam  Bab  V  tentang  Transaksi Elektronik UU ITE sebagaimana dikatakan oleh Peter  Mahmud  Marzuki  bahwa  kontrak berfungsi untuk mengamankan sebuah transaksi. 16 Ada  sebuah  kesamaan  yang  tampak dalam aturan-aturan pada bab III tersebut baik dalam  proses  pemberian  informasi,  secara tertulis  dan  dalam  bentuk  asli,  adanya  tanda tangan  elektronik  yang  terkait  dengan  syarat kontrak,  produsen,  dan  produk,  yaitu  harus terlebih  dahulu  disampaikan  melalui  sebuah
14 Roberto  Aaron,  Maurizio  Decina,  Riccardo  Skillen, 1999, Electronic  Commerce: Enablers and Implications, IEEE Communications Magazine, hlm. 47.
15 Subekti,  1992, Hukum  Perjanjian,  Cetakan  14, PT.Internusa, Jakarta, hlm. 1.
16 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit.
sistem  elektronik  yang  sesuai  dengan ketentuan UU ITE ini. Hal tesebut seperti yang diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (3)  “Informasi elektronik  dan/atau  Dokumen  elektronik dinyatakan  sah  apabila  menggunakan  sistem elektronik”  (termasuk  didalamnya  informasi seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  9),  Pasal 6,  “Dalam  hal  terdapat  ketentuan  lain  selain yang  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  yang mensyaratkan  bahwa  suatu  informasi  harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  dianggap  sah sepanjang  informasi  yang  tercantum  di dalamnya  dapat  diakses,  ditampilkan,  dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Pasal 7, “Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak, yang  telah  ada,  atau  menolak  hak  orang  lain berdasarkan  adanya  informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  yang  ada padanya  berasal  dari  sistem  elektronik  yang memenuhi  syarat  berdasarkan  peraturan perundang-undangan dan Pasal 8 UU ITE.
Dari Pasal per pasal yang telah diurai di atas  menjelaskan  bahwa  sistem  elektronik adalah  hal  penting  yang  harus  diperhatikan, hampir  keseluruhan  materi  dalam  Bab  III  ini disyaratkan  harus  melalui  sistem  elektronik, sehingga  pada  tulisan  ini  penulis  dapat berargumentasi bahwa informasi yang disampaikan  oleh  pelaku  usaha  dalam  rangka menawarkan  barang/jasa  melalui  dunia  maya baru  akan  dianggap  sah  dan  diakui kebenarannya  jika  telah  melalui  sistem elektronik.
Di  samping  itu  ada  satu  hal  yang  juga tidak  dapat  ditinggalkan,  sehubungan  dengan lancarnya  proses  transaksi  elektronik  yaitu keberadaan  sertifikasi  elektronik  sebagaimana diatur  pada    Bab  IV  Pasal  13  dan  14  UU  ITE mengenai  Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik, di  samping  Pasal  14  dan  15  mengenai penyelenggaraan  Sistem  Elektronik.  Sepertinya kedua  hal  ini  menjadi  syarat  penting  agar sebuah  transaksi  dan  juga  kontrak  elektronik menjadi  berjalan  dengan  baik,  dimana penerapan  dari  Bab  ini  dapat  menjadi perwujudan dari prinsip perikatan sebagaimana diharapkan dalam Pasal 17 ayat (2) yaitu  itikad
baik  dan  kepercayaan.  Karena  menurut  hemat penulis  dua  prinsip  dalam  perikatan  ini  sangat sulit untuk dilihat.
Dengan
dijalankannya sertifikasi keandalan  maka  akan  lebih  memberi  jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, serta juga  mengurangi  kemungkinan  terjadinya kecurangan  dalam  perdagangan  karena  fungsi sertifikat  keandalan  dapat  dianalogikan  seperti halnya  proses  evaluasi  pemberian  kredit  pada bank yang mengedepankan sikap kehati-hatian dalam  proses  pencairan  kredit  dengan menggunakan istilah penilaian 5 C yaitu menilai character,  capacity,  capital,  condition  of economy dan collateral. 17 1. Character (Watak) Ialah  keadaan  watak  dan  sifat  dari  calon pelaku usaha, baik dalam kehidupan pribadi maupun  dalam  lingkungan  usahanya, penilaian character  merupakan  penilaian terhadap  kejujuran,  ketulusan,  kepatuhan akan  janji  serta  kemauan  kembali  untuk menjalankan prestasi-prestasinya.
2. Capacity (Kapasitas) Kapasitas  adalah  kemampuan  yang  dimiliki oleh  calon  pelaku  usaha  untuk  membuat rencana  dan  mewujudkan  rencana  tersebut menjadi kenyataan termasuk dalam menjalankan  usahanya  guna  memperoleh laba  yang  diharapkan.  Sehingga  pada nantinya  calon  pelaku  usaha  tersebut  dapat menjalankan prestasinya dikemudian hari.
3. Capital (Dana)
Kapital adalah dana yang dimiliki oleh calon pelaku  usaha  untuk  menjalankan  dan memelihara, kelangsungan usahanya.
Adapun  penilaian  terhadap  kapital  adalah untuk  mengetahui  keadaan,  permodalan, sumber-sumber dana penggunaannya.
4. Condition Of Economi (Keadaan Ekonomi) Kondisi  ekonomi  adalah  keadaan  sosial ekonomi  suatu  saat  yang  mungkin  dapat mempengaruhi  maju  mundurnya  usaha calon  pelaku  usaha.  Penilaian  terhadap kondisi yang dimaksudkan untuk mengetahui sampai  sejauh  mana  kondisi  ekonomi  itu berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon nasabah  dan  bagaimana  nasabah  tersebut mengatasi  atau  mengantisipasinya  sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang.
17 Miriam  Daruz  Badrul  Zaman,  1991, Perjanjian  Kredit Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81.
5. Collateral (Jaminan)
Collateral  adalah  barang-barang  yang diserahkan  calon  pelaku  usaha  sebagai jaminan dari usaha yang akan dijalankannya.  Tujuan  penilaian collateral adalah  mengetahui  sampai  sejauh  mana resiko  tidak  dipenuhinya  prestasi  oleh  para pihak pelaku usaha.
Dalam  transaksi  elektronik  penilaian seperti  yang  tersebut  di  atas  harus  dapat menjadi  sebuah  kewajiban  bagi  para  pihak pelaku  usaha  demi  menjamin  keyakinan  atas kemampuan  dan  kesanggupan  debitur  untuk menjalankan prestasi.
Jika  pada  Bab  III  diketahui  bahwa keberadaan  sistem  elektronik  adalah  menjadi syarat  yang  sah  bagi  sebuah  informasi  yang ditawarkan melalui media elektronik maka pada Bab  V  mengenai  transaksi  elektronik  dimana kelak  dari  bab  ini  juga  keberadaan  kontrak elektronik terwujud, maka keberadaan sertifikasi keandalan adalah merupakan sebuah persyaratan yang mutlak harus dilalui oleh para pelaku usaha. Sebagaimana dipaparkan  dalam Pasal  17  ayat  (2)  dikatakan  para  pihak  yang melakukan  transaksi  elektronik  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  beritikad  baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  selama  transaksi  berlangsung,  Dari pasal tersebut digambarkan mengenai harapan yang  ingin  dicapai  oleh  adanya  sebuah transaksi elektronik, dimana para pelaku usaha yang  berkeinginan  untuk  memperdagangkan barang/jasanya  melalui  jasa  media  elektronik harus  terlebih  dahulu  memberikan  informasi yang  benar  dan  lengkap  yang  kemudian ditampung  kedalam  sistem  elektronik  dan selanjutnya  jika  para  pihak  tersebut  tertarik untuk meneruskan hubungan hukum ke dalam transaksi  dan/atau  kontrak  elektronik  maka diwajibkan  baginya  untuk  terlebih  dahulu memiliki sertifikasi keandalan.
Sertifikasi keandalan sebagaimana sistem elektronik mampu menjadi penjembatan bagi  kosongnya  pengaturan  persyaratan keabsahan kontrak elektronik, hal ini sesungguhnya  belum  memberikan  kepastian dalam  pengaturan  kontrak  elektronik  karena UU  ITE  tidak  memberikan  rumusan  yang  jelas mengenai persyaratan sebuah kontrak elektronik,  sehingga  dalam  upaya  penegakan
hukum,  Indonesia  yang  masih  menganut sistem  eropa  kontinental  dimana  segala sesuatu  persoalan  hukum  harus  didasarkan pada hukum yang tertulis, maka tidak salah jika Pasal  1320  KUH  Perdata  masih  dijadikan sebagai  acuan  hukumnya,  terkhusus  lagi  jika kontrak elektronik tersebut di lakukan oleh para pihak yang adalah warga negara Indonesia.
Namun  cukup  disayangkan  bahwa harapan  terwujudnya  prinsip  perikatan  berupa itikad  baik  dan  kepercayaan  tersebut  menjadi dimentahkan kembali oleh keberadaan Pasal 10 ayat  (1)  yang  berisikan  “Setiap  pelaku  usaha yang  menyelenggarakan  transaksi  elektronik dapat  di  sertifikasi  oleh  lembaga  sertifikasi keandalan”. Kata “dapat” disini bisa menimbulkan  pengertian  yang  rancu,  yang artinya  boleh  dilakukan  dan  boleh  tidak dilakukan, sedangkan menurut penulis keberadaan  baik  sistem  elektronik  maupun sertifikasi  keandalan  adalah  merupakan  hal yang  sangat  penting  yang  wajib  dilalui  oleh para  pelaku  usaha,  bahkan  bisa  dikatakan tanpa  adanya  bukti  telah  dilaluinya  dua tahapan  ini  maka  transaksi  dan/atau  kontrak elektronik  menjadi  tidak  sah,  dan  ironisnya Pasal 17 ayat (3) mekatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi  elektronik  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
Pada  prinsipnya  perdagangan  yang dilakuan oleh siapa saja dan dimana saja akan menjadi sah jika memenuhi kriteria persyaratan-persyaratan  yang  ditentukan  oleh hukum  nasional  maupun  hukum  internasional. Sebenarnya UU ITE yang telah mengakomodasi ketentuan-ketentuan nasional dan internasional tersebut,  seperti  halnya  persyaratan  tertulis, yang  telah  dituangkan  dalam  Pasal  6  UU  ITE, kemudian syarat adanya tandatangan elektronik  yang  tertuang  dalam  Pasal  11  UU ITE dan Pasal 12. Ditambahkan dalam Pasal 18 bahwa  transaksi  elektronik  yang  dituangkan dalam  kontrak elektronik  mengikat  para  pihak. Namun,  sekali  lagi  hal  tersebut  belum menjamin kepastian hukum, sebuah ketegasan mengenai  keabsahan  kontrak  elektronik diperlukan dalam hal ini.
Pada akhirnya, kelemahan yang terdapat  dalam  UU  ITE  terkait  dengan keabsahan  kontrak  adalah  belum  diaturnya
dengan  jelas  dan  tegas  syarat-syarat  sahnya sebuah  kontrak  elektronik  terutama  aspek kecakapan  para  pihak.  Selain  itu,  sampai  saat karya  ilmiah  ini  ditulis  (Juli  2011),  belum terbitnya  Peraturan  Pemerintah  tentang ketentuan  penyelenggaraan  transaksi  eletronik juga menjadi kendala tersendiri, padahal dalam Pasal  54  ayat  (2)  UU  ITE  disebutkan  bahwa Peraturan  Pemerintah  yang  diamanahkan  oleh UU  ITE  harus  ditetapkan  paling  lama  2  (dua) tahun sejak UU ITE diundangkan. 18
Konsep  Pengaturan  Keabsahan  Kontrak Elektronik Dalam UU ITE
Seharusnya  saat  ini  UU  ITE  telah memiliki  sebuah  aturan  pelaksana  yang diamanahkan  oleh  Pasal  17  ayat  (3)  UU  ITE, namun  aturan  pelaksana  yang  dimaksud sampai  saat  ini  belum  kunjung  diterbitkan. Demi  terciptanya  sebuah  aturan  yang  baik maka  perlu  dilandaskan  pada  prinsip-prinsip hukum  yang  ada,  demikian  halnya  kontrak elektronik  menjadi  sebuah  obyek  yang  perlu dibahas dan ditindak lanjuti dengan terwujudnya sebuah peraturan maka patut jika pembahasan  tersebut  berawal  dari  prinsip- prinsip/asas-asas kontrak elektronik.
Pada  dasarnya  baik  prinsip  kontrak elektronik  maupun  kontrak  konvensional memiliki  kesamaan  prinsip/asas  yang  melekat di  dalamnya,  adapun  prinsip/asas  tersebut adalah  adanya  prinsip  kebebasan  berkontrak, prinsip  konsensualitas,  prinsip pacta  sunt servanda    (daya  mengikat  kontrak),  prinsip itikad  baik  dan  prinsip  proporsionalitas  atau prinsip keseimbangan.
Namun demikan dalam rangka menyumbangkan  sebuah  konsep  keabsahan kontrak  elektronik  yang  baik,  konsep  tersebut tidak  dapat  dilepaskan  dari  keabsahan- keabsahan kontrak yang telah ada sebelumnya, yaitu  keabsahan  kontrak  elektronik  menurut UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce dan  keabsahan  kontrak  menurut  Pasal  1320 KUHPerdata.
Untuk  berjalannya  sebuah  konsep kontrak  elektronik  yang  baik  dan  benar  tentu
18 UU ITE diundangkan tanggal 21 April 2008, mengikuti ketentuan  Pasal  54  ayat  (2)  maka  seharusnya  pada maksimal  bulan  April  2010,  semua  Peraturan Pemerintah yang diamanahkan sudah harus ditetapkan.
saja  yang  tidak  boleh  bertentangan  dengan KUH Perdata maupun UNCITRAL Model Law on Electronic  Commerce ,  karena  kedua  aturan tersebut  adalah  aturan-aturan  yang  menjadi dasar  diterapkannya  konsep  kontrak  elektronik yang  bisa  dikatakan  belum  terkonsep  dengan jelas  dalam  UU  ITE.  Terlebih  bila  melihat kepada  ketentuan  yang  berkaitan  dengan materi  kecakapan,  maupun  kewenangan  tidak menjelaskan  batasan  usia  seseorang  dalam melakukan  perbuatan  hukum  berupa  transaksi elektronik karena dalam Pasal 2 UU ITE hanya menyatakan  “berlaku  untuk  setiap  orang”. Padahal  sedemikian  pentingnya  persoalan kecakapan  dalam  sebuah  transaksi  elektronik, demi kepastian hukum, karena UNCITRAL  Model  Law  on  Electronic Commerce adalah  kesepakatan  negara-negara melalui  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  agar  para negara peserta memiliki keseragaman mengenai kontrak elektronik.
Ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  ITE tersebut  dirasakan  masih  perlu    untuk dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  suatu  peraturan pemerintah  sebagai    peraturan    pelaksananya. Namun sebelum disusun peraturan pemerintah yang dimaksud, sangat baik jika dalam UU ITE juga  dimasukkan  ketegasan  mengenai  syarat sahnya (keabsahan) kontrak elektronik.
Alternatif yang bisa dilakukan sehubungan  dengan  ketegasan  pengaturan keabsahan  kontrak  elektronik  tersebut  bisa dirumuskan  dalam  pasal  tersendiri  atau dimasukkan  pada  bagian  penjelasan  suatu pasal. Satu hal yang pasti, untuk mengakomodasi dua alternatif konsep tersebut mutlak  diperlukan  adanya  revisi  yang diakomodasi dalam peraturan dengan jenis UU Perubahan  Atas.  Jika  memilih  alternatif  yang pertama  (dirumuskan  dalam  pasal  tersendiri), perumusan keabsahan kontrak elektronik dapat diletakkan di antara Pasal 18 dan Pasal 19 UU ITE,  pasalnya  adalah  Pasal  18  a.  Adapun rumusan  pasalnya  dapat  digunakan  2  model, yaitu: 19

## 1. Pasal 18 a
19 Alternatif  konsep  yang  diberikan  ini  memodifikasi ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata  dan  UNCITRAL  Model  Law  on  Electronic Commerce.
ayat  (1):  Kontrak  elektronik  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  sah menurut hukum jika memenuhi:
a. Adanya  kesepakatan  di  antara  para pihak;
b. Kecakapan  untuk  membuat  suatu kontrak elektronik;
c. Adanya suatu hal tertentu
d. Tidak  melanggar  hukum  nasional dan/atau hukum internasional.
e. Tertulis  dan  terdapat  tanda  tangan elektronik
ayat  (2):  Dalam  hal  pelaku  usaha  dianggap cakap  untuk  membuat  suatu  kontrak elektronik  apabila  pelaku  usaha  telah disertifikasi  dan  dinyatakan  layak  oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
(pada  bagian  penjelasan,  ayat  2  dijelaskan bahwa  pada  dasarnya  sertifikasi  yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi
Keandalan kepada pelaku usaha tidak hanya untuk  memenuhi  unsur  kecakapan  dalam membuat  kontrak  elektronik  saja,  akan tetapi juga terkait dengan persyaratan suatu hal tertentu, tidak melangar hukum nasional dan/atau hukum internasional, dan terdapat tanda tangan elektronik). ayat  (3):  Persyaratan  keabsahan  kontrak yang  terdapat  dalam  Pasal  18a  ayat  (1) merupakan syarat kumulatif, apabila terdapat  salah  satu  syarat  tidak  terpenuhi maka  kontrak  elektronik  dapat  dibatalkan atau batal demi hukum.
(pada  bagian  penjelasan,  ayat  3  dijelaskan bahwa  apabila  tidak  memenuhi  persyaratan adanya  kesepakatan  di  antara  para  pihak dan  kecakapan  untuk  membuat  suatu kontrak  elektronik  maka  kontrak  elektronik dapat  dibatalkan,  sedangkan  apabila  tidak memenuhi  persyaratan  adanya  suatu  hal tertentu,  tidak  melanggar  hukum  nasional dan/atau hukum internasional, dan terdapat tanda  tangan  elektronik  maka  kontrak elektronik batal demi hukum).
2. Pasal 18a
Keabsahan  kontrak  elektronik  yang  dibuat oleh  para  pihak  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengikuti ketentuan syarat  sahnya  kontrak  sebagaimana  diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan  UNCITRAL  Model  Law  on  Electronic Commerce.
Penulis  cenderung  untuk  memilih model  yang  pertama,  dikarenakan  rumusan pengaturan  mengenai  keabsahan  kontrak eletronik  lebih  rinci  dan  tegas.  Pengaturan secara  tegas  dan  rinci  lebih  mudah  dipahami dan bisa meminimalkan perbedaan penafsiran.
Adapun  alternatif  lain  yang  dapat ditempuh  sehubungan  dengan  ketegasan pengaturan  keabsahan  kontrak  elektronik adalah  dengan  memasukkan  penjelasan  pada Pasal  18  ayat  (1)  UU  ITE.  Isi  penjelasannya sama dengan 2 model perumusan di atas. Akan tetapi,  sekali  lagi  penulis  cenderung  untuk memilih alternatif pertama dan model pertama, yaitu  perumusan  pengaturan  keabsahan kontrak  eletronik  dalam  pasal  tersendiri  dan diatur  secara  tegas  dan  rinci  agar  mudah dipahami dan meminimalkan potensi perbedaan penafsiran.

## PENUTUP
Keabsahan  kontrak  menurut  KUH
Perdata  diatur  dalam  Pasal  1320  yang menyatakan bahwa syarat
sahnya perjanjian/kontrak  adalah  1)  sepakat  mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat  suatu  perikatan;  3)  suatu  hal tertentu;  dan  4)  suatu  sebab  yang  halal. Sementara  itu  UNCITRAL  Model  Law  on Electronic  Commerce  mensyaratkan  sebuah kontrak  elektronik  harus  tertulis,  harus  ada tanda  tangan,  dan  bentuk  asli  kontrak. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, tampak bahwa  UU  ITE  tidak  secara  tegas  dan  jelas mengatur mengenai  keabsahan kontrak elektronik.  UU  ITE  hanya  menyebutkan persyaratan  tertulis  bagi  sebuah  kontrak elektronik  (Pasal  6),  tanda  tangan  elektronik (Pasal  11  dan  12),  dan  kontrak  elektronik mengikat  para  pihak  (Pasal  18).  Namun,  hal tersebut belum menjamin kepastian hukum dan ketegasan  mengenai  keabsahan  kontrak elektronik, terutama dalam hal kecakapan para pihak  untuk  membuat  kontrak  elektronik. Konsep  yang  ditawarkan  adalah  melakukan perubahan  atas  UU  ITE  dan  memasukkan pengaturan  keabsahan  kontrak  elektronik secara  tegas  dan  jelas.  Alternatif  terhadap pengaturan  keabsahan  kontrak  elektronik dalam  UU  ITE  menggabungkan  ketentuan- ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  1320
KUH  Perdata  dan  UNCITRAL  Model  Law  on Electronic Commerce

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur dan Bahan Kuliah Aaron,  Roberto,    Decina,  Maurizio, Skillen,  Riccardo, 1999, Electronic
Commerce: Enablers and Implications, IEEE Communications Magazine. Hasanuddin  Rahman , 2003, Contract Drafting  Seri  Ketrampilan  Merancang Kontrak  Bisnis,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung. Huala  Adolf ,  2006, Hukum  Perdagangan Internasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. __________ ,  2010, Dasar-Dasar  Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama,
Bandung.
Miriam  Daruz  Badrul  Zaman ,  1991, Perjanjian  Kredit    Bank,  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Peter  Mahmud  Marzuki ,  2001, Kontrak Bisnis  Internasional,  Bahan  Kuliah Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Subekti , 1992, Hukum Perjanjian, Cetakan 14, PT.Internusa, Jakarta.
Sudikno  Mertokusumo ,  2005, Mengenal Hukum ;Suatu Pengantar, Liberty,Yogyakarta. Sukarmi ,  2008, Kontrak  Elektronik  Dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha, Pustaka Sutra, Bandung.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008
tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. United Nations Comission on Internasioanal  Trade  Law Model
Law on Electronic Commerce.

## Artikel Dalam Website
Artikel  berjudul  “Seputar  UU  ITE  dan Cybercrime”  yang  diposkan  oleh Ronny,  yang  diakses  dari  situs pencarian google.com Weski  Putra  Pratama,  “  Sekilas  Tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan”,
diakses dari situs file:///D:/lembaga%20sertifikasi%20ke andalan.htm