Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 4798-4801 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2257

## Penyusunan Peraturan Kerja Pada UMKM Dibidang Fashion
1) Dhita Hafizha Asri*, 2) Erika Chanada
1,2) Program Studi Manajemen, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia Email Corresponding: dhita.hafizha@uib.ac.id*

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Peraturan Kerja
UMKM Karyawan Hak
Kewajiban
Dalam  menjalankan  sebuah  bisnis  dibutuhkan  peraturan  kerja  agar  dapat  menjadi  pedoman dalam melaksanakan kegiatan supaya hasil yang diinginkan dapat dicapai. Peraturan penting untuk  dibuat  agar  dapat  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  harmonis.  Tujuan  dari pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  yaitu  memberikan  pemahaman  mengenai  pentingnya penerapan  peraturan  kerja  dan  membantu  dalam  menciptakan  sistem  pengelolaan  karyawan yang  baik.  Permasalahan  yang  terjadi  pada  UMKM  adalah  tidak  memiliki  peraturan  kerja secara  tertulis.  Hal  ini  menjadi  hambatan  bagi  UMKM  untuk  berkembang.  Oleh  karena  itu, ruang lingkup dari proyek  yaitu  penyusunan peraturan kerja pada UMKM. Objek penelitian adalah  UMKM  yang  bergerak  dibidang fashion bernama  Yanti  Collection.  Jenis  data  yang digunakan  adalah  data  primer.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  wawancara dan observasi. Luaran kegiatan yang berhasil diperoleh yaitu peraturan kerja yang berisi hak dan  kewajiban  pemilik  UMKM  serta  karyawan,  syarat  kerja,  tata  tertib,  waktu  kerja, pengupahan,  cuti,  dan  libur.  Hasil  yang  dicapai  adalah  terdapat  pedoman  yang  jelas  untuk pemilik  UMKM  dan  karyawan.  Selain  itu,  terdapat  kepastian  antara  hak  dan  kewajiban sehingga  hubungan  kerja  pada  UMKM  berjalan  dengan  baik.  Hal  tersebut  menimbulkan dampak yang positif terhadap UMKM.

## ABSTRACT
Keywords: Work Regulations MSMEs Employees Rights Obligations
In  running  a  business,  work  regulations  are  needed  so  that  they  can  serve  as  guidelines  for carrying out activities so that the desired results can be achieved. Regulations are important to create  a  harmonious  work  environment.  The  aim  of  implementing  community  service  is  to provide  an  understanding  of  the  importance  of  implementing  work  regulations  and  assist  in creating a good employee management system. The problem that occurs in MSMEs is they do not have written work regulations. This is an obstacle for MSMEs to develop. Therefore, the scope of the project is the preparation of work regulations for MSMEs. The research object is an  MSME  operating  in  the  fashion  sector  called  Yanti  Collection.  The  type  of  data  used  is primary  data.  The  data  collection  techniques  used  were  interviews  and  observation.  The output  of  the  activity  that  was  successfully  obtained  was  work  regulations  containing  the rights  and  obligations  of  MSME  owners  and  employees,  work  conditions,  rules,  working hours,  wages,  leave  and  holidays.  The  result  achieved  is  that  there  are  clear  guidelines  for MSME owners and employees. Furthermore, there is certainty between rights and obligations so that working relationships in MSMEs run well. This has a positive impact on MSMEs.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Dalam  menjalankan  sebuah  bisnis  dibutuhkan  peraturan  kerja  agar  dapat  menjadi  pedoman  dalam melaksanakan kegiatan supaya hasil yang diinginkan dapat dicapai. Peraturan kerja adalah suatu penyusunan berupa  hal-hal  yang  perlu  dipatuhi  dan  dilakukan  oleh  karyawan  ketika  berada  pada  waktu  operasional perusahaan  atau  di  lingkungan  kerja  (Fadhillah,  2020).  Peraturan  kerja  diperlukan  untuk  pengusaha  dan karyawan  agar  hak  dan  kewajibannya  dapat  diatur  dengan  jelas  tanpa  adanya  konflik  (Fachrurrozi,  2023). Peraturan penting untuk dibuat agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis (Nurhidayat, 2023). Peraturan kerja harus dipatuhi oleh karyawan dan memiliki sifat yang mengikat (Linggar, 2023).
Yanti  Collection  didirikan  sejak  tahun  2020.  UMKM  ini  telah  berdiri  selama  tiga  tahun.  Yanti Collection  adalah  sebuah  UMKM  yang  bergerak  dibidang  perdagangan  produk fashion .  UMKM  tersebut
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 4798-4801 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2257
menjual berbagai macam tas, dompet, jam tangan, parfum, tali pinggang, ransel, dan koper. Yanti Collection berlokasi di Nagoya, Batam.
Yanti Collection memiliki waktu operasional dari jam 08.00 sampai pukul 21.00 WIB pada hari Senin hingga hari Sabtu. Sedangkan pada hari Minggu akan beroperasi dari jam 08.00 sampai pukul 17.00 WIB. UMKM tersebut memiliki karyawan yang berjumlah 10 orang.
Tujuan  dari  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  yaitu  memberikan  pemahaman  mengenai  pentingnya penerapan  peraturan  kerja  dan  membantu  dalam  menciptakan  sistem  pengelolaan  karyawan  yang  baik. Sedangkan  manfaat  dari  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  yaitu  membantu  memberi  pedoman  kepada pemilik  dan  karyawan  agar  dapat  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  dan  dapat  menjadi  bahan  referensi untuk membantu dalam pembuatan laporan selanjutnya.
Gambar 1 . Bagan Struktur Organisasi

## II. MASALAH
Permasalahan yang terjadi pada UMKM Yanti Collection adalah tidak memiliki peraturan kerja secara tertulis. Hal ini menyebabkan karyawan kurang dapat bekerja secara efektif, kurang disiplin dalam bekerja, tidak  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  dengan  baik,  serta  berpotensi  menimbulkan  perselisihan. Performa karyawan yang tidak optimal dapat berdampak buruk terhadap pendapatan UMKM.
Permasalahan  ini  menjadi  hambatan  bagi  UMKM  sehingga  menyebabkan  usaha  sulit  untuk berkembang. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin melakukan pengabdian masyarakat dengan judul “Penyusunan Peraturan Kerja pada UMKM dibidang Fashion ”
Ruang lingkup dari proyek yaitu penyusunan peraturan kerja pada UMKM Yanti Collection agar dapat mengelola  kinerja  karyawan,  memberikan  arahan  kepada  karyawan  agar  tujuan  UMKM  dapat  tercapai, membantu UMKM agar dapat meningkatkan kualitas karyawan, membangun kenyamanan dalam lingkungan kerja,  dan  menciptakan  sikap  profesionalisme  dalam  bekerja.  Pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  akan dilakukan dalam jangka waktu selama tiga bulan.
Gambar 2. Lokasi UMKM

## III. METODE
Terdapat  2  jenis  data  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  informasi,  yaitu  data  primer  dan  data sekunder  (Afriansyah  &  Niarti,  2021).  Data  primer  merupakan  data  yang  didapatkan  langsung  dari sumbernya  (Rizmayanti,  Hidayati,  Nugraha,  &  Gata,  2021).  Sedangkan  data  sekunder  adalah  data  yang didapatkan  dari  hasil  kepustakaan  (Riwukore,  Alie,  &  Habaora,  2021).  Jenis  data  yang  digunakan  oleh penulis adalah data primer.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 4798-4801 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2257
Terdapat  beberapa  teknik  dalam  mengumpulkan  data  yang  dilaksanakan  pada  suatu  penelitian,  yaitu wawancara,  observasi,  angket,  studi  dokumen,  dan  eksperimental  (Nashrullah  et  al.,  2023).  Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data  dengan  melakukan  interaksi  secara  langsung  dengan  partisipan  penelitian  (Fadhallah,  2021). Wawancara  dilakukan  dengan  mengajukan  beberapa  pertanyaan  kepada  pemilik  UMKM.  Sedangkan observasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan  pengamatan  secara  langsung  terhadap partisipan (Ardiansyah, Risnita, & Jailani, 2023). Observasi dilakukan pada UMKM untuk melihat fenomena yang sedang terjadi.
Terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaan proyek, yaitu:
1. Tahap persiapan
Tahap  persiapan  diawali  dengan  melakukan  survei  terhadap  lokasi  yang  diinginkan  untuk  melakukan pengabdian  masyarakat  dan  mengunjungi  lokasi  tersebut.  Mencari  tahu  masalah  yang  terdapat  pada  lokasi dengan melakukan wawancara secara singkat terhadap pemilik agar dapat mendapatkan topik dan izin kerja untuk melakukan pengabdian masyarakat. Selain itu, mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing agar dapat lanjut ke tahap selanjutnya.
2. Tahap pelaksanaan
Tahap  pelaksanaan  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  dengan  pemilik  untuk  mendapatkan informasi dan data yang lebih mendalam. Dari informasi tersebut akan dilakukan perancangan penyusunan peraturan kerja.
3. Tahap penilaian dan pelaporan
Tahap  penilaian  dan  pelaporan  akan  dilakukan  dengan  menyusun  laporan  pengabdian  masyarakat, evaluasi,  dan  finalisasi  laporan.  Evaluasi  pada  laporan  akan  dilakukan  oleh  dosen  pembimbing.  Pihak UMKM  juga  akan  melakukan  penilaian  terhadap  pengabdian  masyarakat.  Setelah  itu, softcopy laporan pengabdian masyarakat akan dikumpulkan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Perancangan Luaran Kegiatan
Dalam  menyusun  peraturan  kerja,  terdapat  beberapa  hal  yang  terkandung  untuk  mengatur  jalannya UMKM. Hal-hal yang dimuat dalam peraturan kerja, yaitu:
a. Hak  dan  kewajiban  pemilik  UMKM:  Berisi  mengenai  deskripsi  tanggung  jawab,  tugas,  dan  pekerjaan pemilik UMKM. Pemilik sebagai pihak pemberi kerja berhak untuk mendapatkan hasil pekerjaan dari karyawan secara optimal. Dengan pemberian upah yang layak kepada karyawan atas hasil kerjanya.
b. Hak  dan  kewajiban  karyawan:  Berisi  mengenai  deskripsi  tanggung  jawab,  tugas,  dan  pekerjaan  dari setiap karyawan. Karyawan yang bekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah. Dengan kewajibannya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
c. Syarat kerja: Syarat kerja diperlukan agar UMKM dapat memperoleh karyawan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Syarat kerja yang dicantumkan berupa syarat penerimaan karyawan dan syarat administrasi yang dibutuhkan saat melamar kerja
d. Tata  tertib:  Tata  tertib  merupakan  pedoman  atau  aturan  yang  terdapat  pada  lingkungan  kerja  untuk mengatur  etika,  tanggung  jawab,  aktivitas,  dan  perilaku  karyawan  saat  melaksanakan  pekerjaannya. Tata tertib diperlukan agar lingkungan kerja dapat berjalan dengan teratur, aman, efisien, produktif, dan mencegah  terjadinya  konflik.  Tata  tertib  memuat  aturan  mengenai  kehadiran,  keterlambatan,  prosedur pelaporan keterlambatan atau absen, kebijakan izin, aturan berpakaian, penggunaan barang atau fasilitas milik  UMKM,  sanksi  apabila  karyawan  melakukan  pelanggaran  peraturan  kerja,  etika  dalam  bersikap kepada atasan, rekan kerja, serta pelanggan.
e. Waktu kerja: Waktu yang ditentukan untuk melaksanakan pekerjaan
f. Pengupahan:  Imbalan  yang  diberikan  dalam  bentuk  uang  kepada  karyawan  atas  pekerjaan  yang  telah dilaksanakan
g. Cuti dan libur: Hak yang diberikan kepada karyawan untuk mendapatkan cuti dan libur. Bab ini berisi mengenai  program  kesejahteraan  karyawan,  yaitu  program  cuti  sakit  dan  cuti  melahirkan.  Selain  itu, berisi prosedur dalam pengajuan cuti dan hari libur.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 4798-4801 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2257

## Proses Implementasi Luaran
Penulis  memberikan  peraturan  kerja  dalam  bentuk hardcopy kepada  pemilik  UMKM  dan  anggota karyawannya untuk dibaca dan diterapkan. Selanjutnya penulis menjelaskan secara singkat hal-hal apa saja yang  telah  dimuat  dalam  peraturan  kerja.  Peraturan  kerja  tersebut  mulai  diterapkan  oleh  UMKM  sejak  14 Oktober  hingga  4  November  2023.  Pemilik  UMKM  melakukan  pengawasan  terhadap  hasil  implementasi peraturan  kerja  yang  telah berlangsung  selama  3  minggu.  Pengawasan  dilakukan  untuk  melihat  kelancaran dan keteraturan jalannya operasional. Selain itu, mengawasi aktivitas karyawan agar dapat berjalan dengan baik.

## Kondisi Setelah Implementasi
Kondisi setelah implementasi adalah terdapat pedoman yang jelas untuk pemilik UMKM dan karyawan dalam menjalankan kewajiban atau tugasnya. Selain itu, terdapat kepastian antara hak dan kewajiban pemilik UMKM serta karyawan sehingga hubungan kerja pada UMKM berjalan dengan harmonis, teratur, tertib, dan aman.  Hal  tersebut  menimbulkan  dampak  yang  positif  terhadap  UMKM  karena  menguntungkan  pihak UMKM  dan  karyawan.  Peraturan  yang  dibuat  secara  tertulis  juga  dapat  digunakan  sebagai  pegangan  jika timbul suatu konflik dalam pekerjaan.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat,  luaran  kegiatan  yang  berhasil  diperoleh  yaitu peraturan  kerja  yang  berisi  hak  dan  kewajiban  pemilik  UMKM  serta  karyawan,  syarat  kerja,  tata  tertib, waktu  kerja,  pengupahan,  cuti,  dan  libur.  Hasil  yang  dicapai  adalah  terdapat  pedoman  yang  jelas  untuk pemilik UMKM dan karyawan. Sehingga menimbulkan dampak yang positif terhadap UMKM. Saran yang dapat  diberikan  oleh  penulis  kepada  UMKM  adalah  pemilik  UMKM  diharapkan  dapat  selalu  mengawasi penerapan  peraturan  kerja.  Apabila  terdapat  ketidaksesuaian  terhadap  kondisi  kerja,  peraturan  kerja  dapat dilakukan  perubahan.  Selain  itu,  pemilik  UMKM  dan  karyawan  diharapkan  dapat  menaati  dengan  baik aturan  yang  telah  dibuat  sesuai  dengan  peraturan  kerja  yang  berlaku.  Hal  ini  dapat  menguntungkan  semua pihak dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriansyah,  B.,  &  Niarti,  U.  (2021).  Analisis  Implementasi  Penyusunan  Laporan  Keuangan  pada  UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Jurnal Saintifik (Multi Science Journal) , 19 (1), 25–30.
Ardiansyah,  Risnita,  &  Jailani,  S.  (2023).  Teknik  Pengumpulan  Data  dan  Instrumen  Penelitian  Ilmiah Pendidikan  pada  Pendekatan  Kualitatif  dan  Kuantitatif. IHSAN:  Jurnal  Pendidikan  Islam , 1 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57 Fachrurrozi, Y. (2023). Perlunya Perusahaan Membuat Peraturan Perusahaan. Fadhallah. (2021). Wawancara (1st ed.). UNJ Press. Fadhillah, K. (2020). Mengenal Aturan Kerja, Tujuan, dan Cara Membuatnya dalam Perusahaan. Linggar. (2023). Pengertian Aturan Kerja Sesuai UU Cipta Kerja Terbaru. Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (T. Multazam, Ed.). UMSIDA Press.
Nurhidayat, D. (2023). Kemnaker Tekankan Pentingnya Peraturan Perusahaan dan Peraturan Kerja Bersama. Riwukore,  J.  R.,  Alie,  M.,  &  Habaora,  F.  (2021).  Kepemimpinan  Transformasional  dalam  Manajemen Sumber Daya Manusia (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur). Jurnal Ecoment Global , 6 (1), 87–96.
Rizmayanti,  A.  I.,  Hidayati,  N.,  Nugraha,  F.  S.,  &  Gata,  W.  (2021).  Penerapan  Data  Mining  untuk Memprediksi Kompetensi Siswa Menggunakan Metode Decission Tree (Studi Kasus SMK Multicomp Depok). Jurnal Swabumi , 9 (1), 9–18.