Volume 22 NO 2, Juli 2020
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas
Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi
Yenni Del Rosa 1 , Ingra Sovita 2 , Mohammad Abdilla 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  Dharma Andalas 1,2,3
email: rosa.yennidel@yahoo.com 1*
ingra75@yahoo.com 2
m.abdilla@yahoo.co.id 3

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effectiveness  and  efficiency  ratios  of  local taxation, local user fees and the ratio of their contribution to the PAD of Bukittinggi in 2014  - 2018.  The  research  data  were  time  series  data  (secondary  data)  collected  through  library research  and  analyzed  using  quantitative  descriptive  analysis.  The  results  showed  the  ratio  of the effectiveness of the average local tax and the ratio of the average efficiency of the local tax of Bukittinggi 98.86% (classified as effective and efficient). The ratio of the effectiveness of the average  regional  retribution  and  the ratio  of  the  average  efficiency  of  the  regional  levy  of  the city  of  Bukittinggi  108.91%  (classified  as  very  effective  and  very  efficient).  The  ratio  of  the average contribution of local taxes to the Bukittinggi municipal PAD 42.58% (quite good) and the ratio of the average contribution of the regional levies to the Bukittinggi city PAD 28.10% (classified as moderate).
Keywords: local tax, efficiency and contribution.

## ABSTRAK
Tujuan penelitian untuk  mengetahui rasio  efektifitas dan rasio  efisiensi  pajak daerah, retribusi daerah  dan  rasio  kontribusinya  terhadap  PAD  kota  Bukittinggi  tahun  2014  –  2018.  Data penelitian  berupa  data time  series (data  sekunder)    dikumpulkan  melalui library  research dan dianalisis  menggunakan  analisis  deskriptif  kuantitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  rasio efektifitas  rata-rata  pajak  daerah  dan  rasio  efisiensi  rata-rata  pajak  daerah    kota  Bukittinggi 98.86%  (kategori  efektif  dan  efisien).  Rasio  efektifitas  rata-rata  retribusi  daerah  dan  rasio efisiensi rata-rata retribusi daerah kota Bukittinggi 108.91% (tergolong sangat efektif dan sangat efisien). Rasio kontribusi rata-rata pajak daerah terhadap PAD kota Bukittinggi 42.58% (cukup baik)  dan  rasio  kontribusi  rata-rata  retribusi  daerah  terhadap  PAD  kota  Bukittinggi  28.10% (sedang).
Kata kunci : pajak lokal, efisiensi dan kontribusi

## PENDAHULUAN
Setiap  daerah  diberi  kewenangan oleh pemerintah pusat untuk
mengembangkan  semua  potensi  yang ada  didaerahnya  guna    membiayai pembangunan,  mengatur  dan  mengurus
kepentingan masyarakat setempat  sesuai pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  diatur dalam UU No.32/2004.
Untuk melaksanakan    otonomi  daerah  yang nyata,  dinamis  dan  bertanggung  jawab perlu  dana  yang  besar  dan  harus
didukung oleh sumber-sumber penerimaan daerah itu sendiri. Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan sistem pembiayaan pemerintah  dalm  kesatuan  mencakup pembagian keuangan secara proporsional, demokrasi, adil dan
transparan dengan memperhatikan potensi,  kondisi  dan  kebutuhan  daerah sesuai  UU  No.33/2004.  Sumber-sumber pendapatan daerah
dalam UU No.25/1999  antara  lain  berasal  dari Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terdiri dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah, perusahaan milik daerah dan pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  serta  lain-lain  PAD  yang syah.  Dari  penerimaan  daerah  diatas hanya  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah  dan    pembangunan  daerah
(Deddy,  2001).  Retribusi  daerah  adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah  karena  adanya  balas  jasa yang  diterima  dari  pembayaran  tersebut (Suparmoko, 2001). Sesuai UU No.18/1997 retribusi terdiri atas retribusi jasa  umum,  retribusi  jasa  usaha  dan retribusi perizinan tertentu. Bagi Pemerintah  Daerah  (Pemda)  retribusi daerah  lebih  berarti  karena  menjadi sumber utama pendapatan daerah menurut  (Devay  dkk,  2001).  Dengan dilakukannya  otonomi  daerah    pada setiap  daerah  dibangun  pusat  kompleks pertokoan  yang  nantinya  setiap  bulan membayar retribusi daerah kepada Pemda.
Untuk  memaksimalkan  otonomi daerah, meningkatkan pembangunan dan mengurangi  sumbangan  dari  Pemerintah Pusat maka Pemda harus lebih meningkatkan  PAD  dengan  menggali semaksimal  mungkin  sumber-sumber PAD  karena  PAD  salah  satu  indikator pengukur  keberhasilan  penyelenggaraan otonomi  daerah.  Kota  Bukittinggi  salah satu  kota  di  provinsi  Sumatera  Barat
diberi  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri dengan  menggali,  mengelola dan memaksimalkan  potensi  sumberdaya yang  ada  di  kota  Bukittinggi  sebagai sumber  PAD. Kota Bukittinggi  terkenal dengan  berbagai  macam  objek  wisata yang  banyak  dikunjungi  oleh  wisatawan domestik  dan  manca  negara  sehingga PAD  kota  Bukittinggi  terbesar  berasal dari  industri  pariwisata  dengan  pajak daerah  berasal  dari  pajak  hotel,  pajak restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame, pajak  penerangan  jalan  dan  pajak  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB) diatur dalam Peraturan Daerah No.  5  /  2012  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  sehingga  pariwisata dipandang sebagai sumber daya
potensial  (Wardiyanto,  2011)  yang mampu  menghasilkan multiplier  effect tinggi. Efektifitas  pajak  daerah  dan retribusi daerah menunjukkan kemempuan Pemda dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi  daerah  sesuai  dengan  jumlah penerimaan  pajak    dan  retribusi  yang ditargetkan sedangkan
efisiensi merupakan  pengukur  besarnya  biaya pemungutan  yang  digunakan  terhadap realisasi  penerimaan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  itu  sendiri  (Halim, 2004).
Pengukuran efektifitas dan efisiensi  pajak  daerah  serta  retribusi daerah  sangat  penting  diketahui  guna melihat  apakah  adanya  peningkatan pengelolaan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah karena pajak daerah dan retribusi daerah  merupakan  sumber  pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan  pembangunan  daerah sesuai dengan UU No. 32 / 2004. Berdasarkan uraian di atas ternyata  jumlah  target  pajak  daerah  dan realisasinya,  target  retribusi  daerah  dan realisasinya  serta  target  PAD  dan realisasinya    serta  kontribusi  pajak
daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap PAD    kota  Bukittinggi    tahun  2014  - 2018    relatif  mengalami  fluktuasi. Rumusan  masalah  penelitian  untuk mengetahui  berapakah    besar  rasio efektifitas dan rasio efisiensi penerimaan pajak  daerah  dan    retribusi  daerah  serta rasio  kontribusinya  terhadap  PAD  kota Bukittinggi    tahun  2014  –  2018.  Tujuan penelitian untuk mengetahui rasio efektifitas  dan  rasio  efisiensi    pajak daerah,  retribusi  daerah  dan  rasio kontribusinya terhadap PAD kota
Bukittinggi tahun 2014 – 2018. Otonomi Daerah
Otonomi  daerah  adalah    hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom  untuk  mengatut  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai peraturan  perundang-undangan.  Untuk memaksimalkan  otonomi  daerah  dan meningkatkan pembangunan serta
mengurangi  sumbangan  dari  Pemerintah
Pusat maka Pemda harus lebih meningkatkan  PAD.    Keuangan  daerah suatu  bidang  di  Pemda  menentukan besarnya  pengeluaran  dan  penerimaan daerah untuk pembiayaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan keperluan daerah lainnya. Menurut Siahaan (2005)
keuangan  daerah  menyangkut    PAD, pemberian  pemerintah pusat dan sumber lainnya  sebagai  penerimaan  daerah sedangkan  pengeluaran  berupa  biaya rutin  dan  biaya  pembangunan  daerah. Masalah biaya pembangunan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan fungsinya  dengan  efektif  dan  efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan.  Keuangan  daerah  salah satu  kriteria  untuk  mengetahui  secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus  rumah  tangganya  sendiri (Woyang,  1988). Masalah penting untuk menilai  suatu  daerah  dapat  melakukan otonomi    sbb;  1)  Adanya  urusan  yang
diserahkan  oleh  perintah  atasannya,    2) Pengaturan dan pengurusan yang dilakukan atas inisiatif dan kebijaksanaan  sendiri,  3)  Mengatur urusan    perlengkapan  dan  aparatur sendiri,  4)  Membiayai  urusan  yang diserahkan  sumber  keuangan  sendiri menurut (Miftah,1985). Keuangan sendiri  berupa  keuangan  daerah  adalah semua  hak  dan  kewajiban  daerah  yang dinilai dengan uang termasuk di dalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan  dengan  PP  No.  58/  2005 pasal  1  butir  5  meliputi  :  1)  Hak  daerah untuk  melakukan  pemungutan  pajak daerah  dan  retribusi  daerah serta melakukan  pinjaman,  2)  Kewajiban daerah menyelenggarakan
urusan pemerintahan  dan  mengelola  sumber- sumber keuangan daerah, 3) Penerimaan daerah  dan  pengeluaran  daerah,  4) Kekayaan  daerah  yang  dikelola  sendiri atau  oleh  pihak  lain  berupa  uang,  surat berharga,  piutang,  barang  serta  hal-hal lain  yang  dapat  dinilai  dengan  uang termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan pada  perusahaan  daerah,  5)  Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan atau kepentingan umum.
Efektifitas Pajak Daerah Pajak  daerah  adalah  pajak  yang dipungut oleh daerah (provinsi,
kabupaten  /  kota)  berdasarkan  Perda masing-masing  dan  hasilnya  digunakan untuk  pembiayaan  rumah  tangga  daerah masing-masing.  Menurut  (Mardiasmo, 2011)  pajak  daerah  adalah  pajak  yang dipungut  daerah  berdasarkan  peraturan yang  ditetapkan  oleh  daerah  untuk kepentingan  pembiayaan  rumah  tangga daerah  tersebut.  Dasar  hukum  pajak daerah UU No. 28 / 2009 mengatur jenis pajak  dan  retribusi  daerah  yang  dapat dipungut  dan  besaran  tarif  maksimal yang  dapat  dibebabkan  dimana  regulasi pemungutan  diatur  dalam  Perda  yang diterbitkan  oleh  Pemda.  Jenis  pajak daerah  yang  dimaksud  terdiri  atas  pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak
daerah  berbentuk  keuangan  daerah berhubungan  dengan  otonomi  daerah dimana keuangan daerah Menurut (Yani, 2002)  adalah  semua  hak  dan  kewajiban daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintah  daerah  yang  dinilai  dengan uang  termasuk  segala  bentuk  kekayaan lain  yang  berhubungan  dengan  hak  dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah
(APBD).  Pajak  daerah  diklasifikan  atas pajak  pajak  hotel  dan  restoran,  pajak hiburan, pajak reklame,
pajak penerangan  jalanpajak  parkir  dan  pajak air bawah tanah.
Efektifitas  pajak  daerah  adalah kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  PAD  yang  direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah  dan  efektifitas  terkait  dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai (Mahmudi, 2015).
Efektifitas  pajak  daerah  menunjukkan kemampuan Pemda dalam
mengumpulkan  pajak  daerah  sesuai dengan  jumlah  penerimaan  pajak  daerah yang  ditargetkan.  Efisiensi  pajak  daerah berhubungan  dengan  besarnya  biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak daerah (Halim, 2004)
Retribusi Daerah Retribusi daerah adalah
pemungutan  daerah  sebagai  pembayaran atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu yang  khusus  disediakan  dan  atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang  pribadi  atau  badan.    Retribusi merupakan    iuran  pembayaran  rakyat kepada  pemerintah  dimana  kita  dapat melihat  adanya  hubungan  balas  jasa yang  langsung  diterima  dengan  adanya pembayaran retribusi (Suparmoko, 2001). Menurut UU No.18/1997
retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan  dan  atau  diberikan  oleh Pemda  untuk  kepentingan  pribadi  /
badan. Berdasarkan definisi diatas retribusi daerah terdiri atas unsur sbb;  1) Iyuran masyarakat kepada negara berarti retribusi  hanya  dipungut  oleh  negara atau  pemerintah,  2)  Pemungut  harus didasarkan  pada  undang-undang,  3)
Hasil  pemungutan  dapat  digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sesuai  Perda  No.8/2002  retribusi toko  atau  parkir  di  tepi  jalan  umum merupakan  salah  satu  bagian  dari retribusi  daerah  yang  harus  dibayarkan setiap bulannya kepada Dinas
Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (DPKAD).  Retribusi  toko,  parkir  di  tepi jalan  umum  merupakan  pembayaran yang dilakukan oleh pemilik toko kepada pemerintah    dengan  biaya  retribusi  yang berbeda-beda tergantung pada  luas toko, lokasi  dan  waktu  pembayaran  retribusi (bulanan  /  harian)  khusus  untuk  pemilik toko dikenakan tarif
bulanan.
Berdasarkan ketentuan yang ada penetapan  tarif  pajak  dan  retribusi daerah  harus  diusulkan  dan  ditetapkan melalui  Perda  yang  disetujui  oleh pemerintah  pusat  dan  gubernur.  Dasar penetapan tarif pajak sebagian kecil telah diatur  secara  nasional  seperti  pajak pembangunan terdiri dari pajak makanan dan  minuman,  pajak  hotel.  Jenis  pajak lain  lebih  banyak  memperhatikan  aspek daerah seperti kemampuan rakyat, perkembangan  ekonomi  daerah  dan  arus barang  /  jasa  serta  tarif  pajak  di sekitarnya  untuk  menghindari  pelarian wajib pajak dan retribusi.
Efektifitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan  target  penerimaan  retribusi  daerah sehingga dapat digunakan sebagai ukuran  keberhasilan  dalam  melakukan pemungutan  (Halim,  2004  ) . Efisiensi retribusi  daerah  mengukur  besarnya biaya  pemungutan  yang  digunakan terhadap  realisasi  penerimaan  retribusi itu sendiri (Halim, 2004 )

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)
salah  satu  sumber  penerimaan  daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemda untuk mendanai
pelaksanaan  pembangunan  dan  otonomi daerah  sesuai  dengan  potensi  daerah sebagai  wujud  desentralisasi.    Menurut (Halim,  2004)  PAD  adalah  semua penerimaan  daerah  berasal  dari  sumber ekonomi  asli  daerah  berupa  pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang syah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan Perda sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan. Menurut    (UU  No.  33  /  2004)  pasal  6 sumber PAD dapat dipisahkan menjadi 4 jenis  pendapatan  yakni  sebagai  berikut  : 1)  Pajak  daerah,  2)  Retribusi  daerah,  3) Hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  4)  Lain-lain  pendapatan PAD  yang  syah  berupa  hasil  penjualan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  jasa giro,  pendapatan  bunga,  keuntungan selisih  tukar  nilai  rupiah  terhadap  mata uang  asing  dan  komisi,  potongan  atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh  daerah.    Masing-masing  pajak daerah  akan  memberikan  kontribusi terhadap  PAD  dimana  (Halim,  2004) menyatakan  bahwa  kontribusi  adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## METODE PENELITIAN
Data  penelitian  berupa  data sekunder    berupa  data time  series yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan
Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPKAD),
Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya tentang data berikut :
1. Data  target  dan  realisasi  penerimaan pajak  daerah  kota  Bukittinggi  tahun
2014  –  2019    dinyatakan  dalam milyar rupiah.
2. Data  target  dan  realisasi  penerimaan retribusi daerah kota Bukittinggi tahun 2014 - 2018  dinyatakan dalam milyar rupiah.
3. Data  target  dan  realisasi  penerimaan PAD  kota  Bukittinggi  tahun  2014  – 2019 dinyatakan dalam milyar rupiah.
Data penelitian dikumpulkan melalui library  research dengan  teknik dokumentasi      tentang  pajak  daerah, retribusi    daerah  dan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  kota  Bukittinggi  tahun 2014 – 2018.
Teknik Analisis Data
1. Analisis Deskriptif Kuantitatif Analisis data penelitian bersifat deskriptif kuantitatif (Sugiyono, 2007).  Realisasi  penerimaan  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  dihitung dengan cara
menjumlahkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah  sesuai  klasifikasinya  setiap tahun  .  Potensi  pajak  daerah  dan retribusi  retribusi  daerah  dihitung dengan cara sebagai berikut :
a. Efektifitas  potensi  pajak  hotel  = realisasi  pajak  hotel  /  12  bulan  x (pajak  rumah  kos  +  pajak  hotel  + pajak  kampung  singgahan  +  pajak home stay) x 100%. b. Efektifitas  potensi  pajak  hiburan  = realisasi  pajak  hiburan  /  12  bulan  x (rata-rata pajak hiburan yang dibayar) x 100%.
c. Efektifitas potensi retribusi
pelayanan  kesehatan  =  (realisasi retribusi  pelayanan  kesehatan)  / (pelayanan  kesehatan  +  penjualan obat-obatan hasil farmasi) x 100%.
d. Efektifitas potensi retribusi terminal = (realisasi retribusi terminal /  12  x (angkutan  pedesaan  +  AKDP  + AKAP) x 100%.
2. Analisis Efektifitas Pajak Daerah Efektifitas  pajak  daerah  adalah  nilai yang  dihitung  berdasarkan  persentase perbandingan  realisasi  penerimaan
pajak  dengan  target  penerimaan  pajak dengan rumus (Hakim, 2013) sbb:
Efektifitas pajak daerah
= realisasi penerimaan pajak daerah target penerimaan pajak daerah x 100%
dengan kriteria sebagai berikut : diatas 100%  sangat  efektif,  di  atas  90%  - 100%  efektif,  di  atas    80%  -  90% cukup  efektif,  di  atas  60%  -  80% kurang  efektif  dan  kurang  dari  60%
tidak efektif (Kepmendagri No. 690.900.327  tahun 2006).
3. Analisis Efektifitas Retribusi Daerah Efektifitas retribusi daerah adalah nilai yang  dihitung  berdasarkan  persentase perbandingan  realisasi  penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan  retribusi  daerah  dengan rumus (Hakim, 2013) sebagai berikut :
Efektifitas retribusi daerah
= realisasi penerimaan retribusi daerah target penerimaan retribusi daerah x 100%
dihitung  sesuai    kriteria  menurut (Kepmendagri No. 690.900.327
tahun 2006).
4. Analisis Efisiensi Pajak Daerah Efisiensi  pajak  daerah  adalah  nilai yang  dihitung  berdasarkan  persentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi  penerimaan  pajak  daerah dengan  rumus  (Hakim,  2013)  sebagai berikut :
Efisiensi pajak daerah
= biaya pemungutan pajak daerah realisasi penerimaan pajak daerah x 100%
dengan  kriteria  efisien  bila  rasio efisiensi  atau  rasio  biaya  pungut tidak melebihi  5%  (Kepmendagri  No.  35 tahun 2002).
5. Analisis Efisiensi Retribusi Daerah Efisiensi  retribusi  daerah  adalah  nilai yang  dihitung  berdasarkan  persentase perbandingan biaya
pemungutan retribusi  dengan  realisasi  penerimaan retribusi dengan rumus (Hakim, 2013)
Efisiensi retribusi daerah
= biaya pemungutan retribusi daerah realisasi penerimaan retribusi daerah x 100%
dihitung  sesuai  kriteria  (Kepmendagri No. 35 tahun 2002).
6. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kriteria yang digunakan untuk
mengetahui  besar  kontribusi  pajak daerah  terhadap  PAD  dengan  rumus (Hakim, 2013) sebagai berikut :
Kontribusi pajak daerah terhadap PAD
= ∑ realisasi penerimaan pajak daerah ∑ realisasi penerimaan PAD x 100% Dengan kriteria kontribusinya terhadap  PAD  sbb  :  kurang  dari  10%
sangat  kurang,  di  atas  10%  -  20% kurang,  di  atas  20%  -  30%  sedang,  di atas  30%  -  40%  cukup,  di  atas  40%  - 50% baik dan di atas  50% sangat baik (Kepmendagri  No.  690.900.326  tahun 2006).
7. Analisis Konstribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD
Perhitungan  ini  digunakan  untuk mengetahui  besar  kontribusi  retribusi daerah  terhadap  PAD  dengan  rumus (Hakim, 2013) sebagai berikut :
Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD
= ∑ realisasi penerimaan retribusi daerah
∑ realisasi penerimaan PAD x 100%
dihitung  sesuai  kriteria  (Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006). Kerangka  berpikir  merupakan model konseptual agar teori
berhubungan  dengan  berbagai  faktor yang  diidentifikasi  sebagai  masalah penting  dalam  penelitian  seperti  gambar 1 berikut :
Gambar 1 Model Konseptual Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak daerah dan retribusi daerah Efektifitas dan efisiensi Kontribusi terhadap PAD

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum dilakukan analisis data  terlebih  dahulu  perlu  diperhatikan potensi penerimaan  pajak daerah karena nantinya akan berkaitan dalam menentukan rasio efektifitas, rasio efisiensi  dan  rasio  kontribusi  seperti tabel 1 berikut : Tabel 1 Proyeksi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bukittinggi No Pajak Daerah Potensi Penerimaan 2015 Rata-Rata
Pertumbuhan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1. Pajak hotel 9.838.138.484 8% 10.625.189.563 11.475.204.728  12.393.221.106  13.384.678.795 14.455.453.099 2. Pajak restoran 4.957.914.002 13% 5.602.442.822 6.330.760.389 7.153.759.240 8.083.747.941 9.134.635.173 3. Pajak hiburan 955.177.822 2% 974.281.378 993.767.006 1.013.642.346 1.033.915.193 1.054.593.497 4. Pajak reklame 182.614.115 18% 215.483.829 254.269.943 300.037.382 354.042.752 417.768.845 5. Pajak peneranga n jalan 5.776899.139 12% 6.470.127.036 7.246.542.280 8.116.127.354 9.090.062.636 10.180.870.153 6. Pajak parkir 106.388.505 10% 117.027.356 128.730.091 141.603.100 155.763.410 171.339.751 7. Pajak air tanah 48.487.075 8.04% 52.386.043 56.598.537 61.149.768 66.066.975 71.379.588 8. Pajak BPHTB 6.608.174.805 9.38% 7.228.263.078 7.906.538.290 8.648.460.503 9.460.002.130 10.347.696.018 Total 28.473.793.948 31.285.201.105  34.392.411.264  37.828.000.799  41.628.279.833  45.833.736.122

## Sumber : Data Diolah, 2020
Berdasarkan  tabel  1  di  atas sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) kota  Bukittinggi  berasal  dari  pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame, pajak  penerangan  jalan,  pajak  parkir, pajak air tanah dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan total proyeksi realisasi penerimaan  tahun  2020  berdasarkan tahun  dasar  tahun  2015  sebanyak  Rp 45.833.756.122,-.    Penerimaan  pajak daerah  kota  Bukittinggi  paling  tinggi berasal dari pajak hotel kemudian diikuti oleh  pajak  penerangan  jalan  dan  pajak BPHTB  berarti  ketiga  jenis  pajak  ini akan  memberikan  kontribusi  terbanyak terhadap PAD. Sementara potensi penerimaan    pajak  daerah  kurang  Rp 1.000.000.000,-  seperti  pajak  reklame,
pajak  parkir,  pajak  air  tanah  masih belum bisa memberikan  kontribusi terhadap PAD kota Bukittinggi.
Perhitungan  Rasio  Efektifitas Pajak Daerah Bentuk pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kota Bukittinggi  sesuai  UU  No.  28  /  2009 berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan  jalan,  pajak  parkir,  pajak  air tanah dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB).  Pajak daerah yang belum / tidak dipungut oleh pemerintah  kota  Bukittinggi  berupa pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan, serta pajak sarang burung walet.
Perhitungan rasio efektifitas pajak daerah  kota  Bukittinggi  seperti  pada tabel 2 berikut :
Tabel 2 Rasio Efektifitas Pajak Daerah Kota Bukittinggi Tahun Pajak Daerah (Rp) Rasio Efektifitas Kriteria Target Realisasi 2014  26.982.218.901 27.314.752.524 101.23 Sangat efektif
Tahun Pajak Daerah (Rp) Rasio Efektifitas Kriteria Target Realisasi 2015 27.855.512.078 29.002.326.911 104.12 Sangat efektif
2016 34.758.804.463 30.709.233.356 88.35 Cukup efektif
2017 37.927.583.059 38.282.322.400 100.94 Sangat efektif 2018 45.293.035.421 45.131.000.000 99.64 Efektif
Sumber : Data Diolah, 2020.
Berdasarkan tabel 2 di atas  rasio efektifitas pajak  daerah kota Bukittinggi tahun 2014 - 2018 ternyata sangat efektif tahun  2014,  2015  dan  2017,  cukup efektif  tahun  2016  dan  efektif  2018 dengan  rasio  efektifitas  rata-ratanya sebesar 98.86% (kriteria efektif). Hal ini menunjukkan  bahwa  pajak  daerah  kota Bukittinggi selama 5 tahun relatif  belum efektif  dimanfaatkan  secara  optimal untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah terlihat  dari  angka  rasio  efektifitas  rata- ratanya  sebesar  98.86%.  Dalam  hal  ini pajak  daerah    tahun  2020  paling  efektif (lebih  dari  Rp  1.000.000.000)  berasal dari  penerimaan  sebagai  berikut  : Pertama ,  pajak  hotel  (hotel  bintang1, bintang2,  bintang  3,  bintang  4,  holtel melati  dan  lainnya)  dengan  estimasi realisasi  potensi  penerimaan Rp 14.455.453.099,- Kedua, pajak  restoran
(rumah  makan  pakai  bill  dan  rumah makan  pakai  ketetapan)  dengan  estimasi realisasi  potensi  penerimaan Rp 9.134.635.173,-. Ketiga, pajak  hiburan (pajak  tontonan,  pajak  hiburan  lainnya)
dengan estimasi realisasi potensi penerimaan    Rp  1.054.593.497,-  diatur sesuai  Perda  kota  Bukittinggi  No.  9  / 2012 dengan subjek pajak hiburan orang pribadi  atau  badan  yang  menikmati hiburan  dan  wajib  pajak  hiburan  adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan  hiburan. Keempat, pajak penerangan jalan estimasi realisasi potensi  penerimaan  Rp  10.180.870.153 pemungutannya  diatur  dalam  Perda  kota Bukittinggi  No.  1  /  2004  dimana  objek
pajak  penerangan  adalah  penggunaan tenaga  listrik  yang  dihasilkan  sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Wajib  pajak  penerangan  adalah  orang pribadi  atau  badan  yang  menggunakan tenaga  listrik  serta  dasar  pengenaan pajak  penerangan  jalan  adalh  nilai  jual tenaga  listrik. Kelima, pajak  BPHTB pemungutannya  diatur  dalam  Perda  kota Bukittinggi  No.  3  /  2011  dimana  objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar pengenaaan BPHTB adalah nilai perolehan  objek  pajak  dan  tarif  BPHTB ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  5%
dengan estimasi realisasi potensi penerimaan sebesar Rp 10.347.696.018,-  Kelima  jenis  pajak  ini mampu  melampaui  target  peneriman pajak  daerah  yang  telah  ditetapkan. Beberapa jenis pajak daerah yang kurang efektif  penerimaannya  karena  potensi penerimaan  pajaknya  di  bawah  Rp 1.000.000.000,- berasal dari pajak reklame estimasi realisasi potensi penerimaan  Rp  417.768.845,-  pajak parkir estimasi realisasi potensi penerimaan  Rp  191.339.751,-    karena jumlah  lokasi  parkir  di  kota  Bukittinggi tidak  banyak  dan  pajak  air  bawah  tanah estimasi realisasi potensi penerimaan Rp 71.379.588,-  dimana  pemungutan  pajak ini  mempunyai  kendala  karena  hanya menggunakan self  assessment  system sehingga  sulit  untuk  memantau  jumlah pemakaian air tanah dari  masing-masing wajib pajak.
Perhitungan Rasio Efektifitas Retribusi  Daerah
Perhitungan rasio efektifitas retribusi  daerah  kota  Bukittinggi  seperti pada tabel 3 berikut :
Tabel 3

## Rasio Efektifitas Retribusi Daerah Kota
Bukittinggi Tahun
Retribusi Daerah (Rp)
Rasio Efektifitas Kriteria Target Realisasi 2014  20.500.506.821 18.043.486.304 88.01 Cukup efektif
Tahun Retribusi Daerah (Rp) Rasio Efektifitas Kriteria Target
Realisasi 2015 20.372.528.431 17.032.759.085 83.61 Cukup
efektif
2016 17.991.825.075 21.070.000.000 117.11 Sangat
efektif
2017 19.006.564.009 27.329.000.000 143.79 Sangat
efektif
2018 26.723.908.061 29.943.000.000 112.05 Sangat efektif Sumber : Data Diolah, 2020 . Berdasarkan tabel 3 di atas  rasio efektifitas retribusi daerah kota Bukittinggi    tahun  2014  -  2018  ternyata sangat  efektif  tahun  2016,  2017  dan 2018  dan  hanya  cukup  efektif  tahun 2014, 2015 dengan  rasio  efektifitas rata- ratanya    sebesar  108.91  %  (kriteria sangat  efektif).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  retribusi  daerah  kota  Bukittinggi selama  5  tahun  relatif  sangat  efektif dimanfaatkan  secara  optimal  untuk meningkatkan  PAD  terlihat  dari  angka rasio  efektifitas  rata-ratanya  sebesar 108.91%.  Penerimaan  retribusi  daerah kota  Bukittinggi  sangat  efektif  berasal dari  retribusi  jasa  usaha  dan  retribusi jasa  umum  serta  yang  tidak  efektif penerimaannya  berasal  dari  retribusi perizinan tertentu sehingga
menyebabkan  belum  tercapainya  target retribusi  daerah    karena  masih  adanya permasalahan  seperti  kurangnya  jumlah personil  pemungut  retribusi  dan  masih kurangnya  kepatuhan  masyarakat  dalam membayar  uang  retribusi.  Pemerintah kota  Bukittinggi  untuk  mengoptimalkan retribusi  daerah  berupaya  meningkatkan kegiatan  penyuluhan  kepada  masyarakat guna menumbuhkan kesadaran membayar retribusi daerah. Perhitungan  Rasio  Efisiensi  Pajak Daerah Perhitungan Rasio Efisiensi Pajak    Daerah  Bukittinggi.  Perhitungan ini  berguna  untuk  melihat  apakah  pajak yang  dipungut  oleh  pemerintah  Kota Bukit  Tinggi  sudah  secara  efisiensi
digunakan  untuk  meningkatkan  PAD. Perhitungannya  dapat  dilihat  pada  tabel 4 berikut :
Tabel 4 Rasio Efisiensi Pajak Daerah Kota Bukittinggi Tahun Pajak Daerah (Rp) Rasio
Efisiensi Kriteria Target Realisasi 2014  26.982.218.901 27.314.752.524 101.23 Sangat efisiensi 2015  27.855.512.078 29.002.326.911 104.12 Sangat efisiensi 2016  34.758.804.463 30.709.233.356 88.35 Efisiensi 2017  37.927.583.059 38.282.322.400 100.94 Sangat efisiensi 2018  45.293.035.421 45.131.000.000 99.64 Efisiensi
Sumber : Data Diolah, 2020.
Berdasarkan tabel  4 di atas  rasio efisiensi  pajak    daerah  kota  Bukittinggi tahun 2014 - 2018 ternyata sangat efisien tahun  2014,  2015  dan  2017,  efisiensi tahun  2016,  2018  dengan  rasio  efisiensi rata-ratanya    sebesar  98.86  %  (kriteria efisiensi).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pajak    daerah  kota  Bukittinggi  selama  5 tahun relatif  belum dimanfaatkan secara efisiensi  untuk meningkatkan PAD kota Bukittinggi.
Perhitungan  Rasio  Efisiensi  Retribusi
Daerah Perhitungan rasio efisiensi
retribusi  daerah  kota  Bukittinggi  seperti pada tabel 5 berikut :
Tabel 5 Rasio Efisiensi Retribusi Daerah Kota Bukittinggi Tahun Retribusi Daerah (Rp)) Rasio Efisiensi Kriteria Target Realisasi 2014  20.500.506.821 18.043.486.304 88.01 Cukup efisiensi 2015  20.372.528.431 17.032.759.085 83.61 Cukup efisiensi 2016  17.991.825.075 21.070.000.000 117.11 Sangat efisiensi 2017  19.006.564.009 27.329.000.000 143.79 Sangat efisiensi 2018  26.723.908.061 29.943.000.000 112.05 Sangat efisiensi
Sumber : Data Diolah, 2020.
Berdasarkan  tabel    5  di  atas efisisiensi    retribusi    daerah  kota Bukittinggi    tahun  2014  -  2018  ternyata sangat  efisien  tahun  2016,  2017  dan 2018  hanya  cukup efisiensi tahun 2014, 2015  dengan  rasio  efisiensi  rata-ratanya sebesar  108.91  %  (kriteria  sangat efisiensi).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa retribusi daerah kota Bukitinggi selama 5
tahun relatif sangat
efisiensi dimanfaatkan  secara  optimal  untuk meningkatkan PAD kota Bukittinggi. Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap
Pendapatan Asli Daerah
Perhitungan kontribusi pajak
daerah  terhadap  PAD  kota  Bukittinggi seperti tabel 6. berikut :
Tabel 6 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap
PAD Kota Bukittinggi Tahun Realisasi Pajak Daerah (Rp) Realisasi PAD (Rp) Rasio Kontribusi Kriteria 2014  27.314.752.524 61.615.347.589 44.33 Baik 2015  29.002.326.911 66.029.044.130 43.92 Baik 2016  30.709.233.356 71.302.466.356 43.07 Baik 2017  38.282.322.400  102.374.322.400 37.39 Cukup Baik 2018  45.131.000.000  101.937.840.823 44.27 Baik

## Sumber : Data Diolah, 2020.
Berdasarkan  tabel    6  di  atas kontribusi  pajak    daerah  terhadap  PAD kota  Bukittinggi    tahun  2014  -  2018 ternyata  baik  tahun  2014,  2015,  2016 dan 2018  hanya  cukup baik tahun 2017 dengan  rasio  kontribusi  rata-ratanya sebesar  42.58  %  (kriteria  cukup  baik). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kontribusi pajak  daerah  kota  Bukitinggi  selama  5 tahun  relatif  cukup  baik  dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan PAD terlihat dari angka  rasio  kontribusi  rata- ratanya  sebesar  42.58%.  Kontribusi pajak  daerah  terhadap  PAD  kota Bukittinggi  secara  umum  kontribusinya masih  kurang  dimana  jenis  pajak  daerah yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap PAD kota
Bukittinggi  berasal  dari  penerimaan pajak hotel dan yang terkecil berasal dari
penerimaan pajak air bawah tanah.  Agar kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD kota  Bukittinggi  sangat  baik  maka pemerintah kota Bukittinggi perlu menerapkan  pembayaran  pajak  daerah secara on  line ,  meningkatkan  pelayanan dan  perlindungan  kepada  masyarakat dengan  memberikan  kesadaran  dalam membayar pajak daerah. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Perhitungan  kontribusi  retribusi daerah  terhadap  PAD  kota  Bukittinggi seperti tabel 7 berikut
Tabel 7 Kontribusi Retribusi Daerah
Terhadap PAD Kota Bukittinggi Tahun Realisasi Retribusi Daerah Realisasi PAD Rasio Kontribusi Kriteria 2014  18.043.486.304 61.615.347.589 29.28 Sedang 2015  17.032.759.085 66.029.044.131 25.80 Sedang 2016  21.070.000.000 71.302.466.356 29.55 Sedang 2017  27.329.000.000 102.374.322.400 26.70 Sedang 2018  29.723.908.061 101.937.840.823 29.16 Sedang
Sumber : Data Diolah, 2020.
Berdasarkan  tabel  7  di  atas kontribusi  retribusi    daerah  terhadap PAD  kota  Bukittinggi    tahun  2014  - 2018  sedang  dengan  rasio  kontribusi rata-ratanya    sebesar  28.10  %  (kriteria sedang).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kontribusi retribusi daerah kota Bukitinggi selama 5 tahun relatif sedang dimanfaatkan  secara  optimal  untuk meningkatkan  PAD  terlihat  dari  angka rasio  kontribusi    rata-ratanya  sebesar 28.10%.  Kontribusi  retribusi  daerah paling besar terhadap PAD kota Bukittinggi  diberikan  oleh  jasa  usaha dan  retribusi  jasa  umum  serta  kontribusi retribusi  daerah  paling  kecil  terhadap PAD  kota  Bukittinggi  diberikan  oleh retribusi  perizinan  tertentu  sehingga target  retribusi  daerah  kota  Bukittinggi belum tercapai secara optimal.
Implikasi Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD
Dengan  memperhatikan  angka- angka  efektifitas  dan  efisiensi  sesuai tabel  di  atas    selanjutnya  diperoleh implikasi  dalam  upaya  meningkatkan penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  sebagai salah  satu  sumber  PAD kota  Bukittinggi  diantaranya    sebagai berikut : 1. Intensifikasi Merupakan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan
retribusi daerah dengan tidak merubah sumber  penerimaan  baru  atau  dengan kata  lain  bagaimana  cara  mengelola yang  telah  ada  menjadi  sumber penerimaan    daerah  yang  baik  dengan mengidentifikasi pemungutan retribusi daerah  dan  mengefisiensikan  cara pemungutannya pada subjek dan objek yang sudah dikenakan pajak sebelumnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi pemungutan  retribusi  daerah    sebagai berikut :
 Meningkatkan  pengetahuan  tentang retribusi daerah, dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam membayar retribusi  daerah.Tujuan  ini  dapat dicapai  melalui  kerjasama  dengan berbagai organisasi kemasyarakatan,pemuka  agama  dan pemuka  masyarakat  dalam  bentuk penyuluhan.Salah satu indikator keberhasilannya  yakni  menurunnya jumlah tunggakan retribusi daerah.
 Meningkatkan  manajemen  dalam bentuk  pembenahan  administrasi dengan  cara  mempermudah  urusan dalam  organisasi  dan  mekanisme kontrol  yang  lebih  baik.  Sehingga tercapainya    sistem  administrasi yang  efektif  dan  efisien  dalam meningkatkan  pelayanan  kepada pemakai jasa.
 Meningkatkan mutu  pelayanan, dengan  menyederhanakan  prosedur pembayaran  retribusi  daerah,tempat pembayaran  yang  lebih  mudah
untuk dicapai, melengkapi prasarana  yang  cukup  baik  dengan berbagai  kenyamanan  pada  lokasi pembayaran retribusi daerah.
 Penyesuaian  terhadap  tarif  dengan tujuan  agar  tidak  terlalu  sering melakukan  perubahan  sesuai  Perda yang berlaku agar tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat. 2. Ekstensitas Merupakan  penerimaan  retribusi daerah yaitu usaha untuk meningkatkan  penerimaan  retribusi daerah  dengan  cara  memperluas  dan menambah sumber-sumber penerimaan baru serta meng aktifkan,mengembangkan,menggali sumber-sumber  penerimaan  yang  ada. Mobilitas  dan  faktor  sosial  ekonomi masyarakat  juga  dapat  mempengaruhi penerimaan  retribusi  daerah  sehingga perlu  menjalin  kerjasama  dengan berbagai  pihak  untuk  mengantisipasi semua kemungkinan yang terjadi yang dapat mengurangi penerimaan retribusi  daerah  .Implikasi  kebijakan penerimaan  retribusi  daerah  yakni mencari terobosan baru sesuai ketentuan  berlaku  dan  melakukan pendataan  ulang  terhadap  wajib  pajak retribusi daerah.

## SIMPULAN
Etimasi realisasi potensi
penerimaan  pajak  daerah  tahun  2020 berasal  dari  pajak  hotel,  pajak  restoran, pajak  hiburan,  pajak  penerangan  jalan dan  pajak  BPHTB  dimana  yang  paling tinggi estimasi realisasi potensi penerimaannya  berasal  dari  pajak  hotel, BPHTB  dan  pajak  penerangan  jalan. Rata-rata  rasio  efektifitas  pajak  daerah 98.86%    berarti  pajak  daerah  belum efektif dimanfaatkan secara optimal oleh Pemko  Bukittinggi.  Rata-rata  rasio retribusi daerah 108,91% berarti retribusi daerah telah sangat efektif dimanfaaatkan  secara  optimal  oleh
Pemko  Bukittinggi.  Rata-rata  rasio efisiensi  pajak  daerah  98.86%  berarti pajak daerah telah efisiensi dimanfaatkan secara optimal oleh Pemko
Bukittinggi.  Rata-rata  efisiensi  retribusi daerah  108.91%  berarti  retribusi  daerah telah  sangat  efisien  dimanfaatkan  oleh Pemko  Bukittinggi.  Rata-rata  kontribusi pajak  daerah  terhadap  PAD  42.58% berarti pajak daerah cukup baik dimanfatkan  oleh  Pemko  Bukittinggi untuk meningkatkan PAD dengan adanya sistem mekanisme kontrol
Kontribusi  retribusi  daerah  terhadap PAD  28.10%  berarti  retribusi  daerah belum  cukup  baik  dimanfaatkan  oleh Pemko  Bukittinggi  untuk  meningkatkan PAD,  hal  ini  dapat  ditingkatkan  dengan memperhatikan berbagai implikasi kebijakan dari pemerintah.
Penerimaan  pajak  daerah  dan
retribusi daerah kota Bukittinggi tergolong baik hendaknya dapat
dipertahankan  di samping itu hendaknya juga  harus  ditingkatkan.  Dalam  upaya meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  perlu  dilakukan disiplin  waktu  bagi  wajib  pajak  dalam pembayarannya agar  tidak  menunggak sehingga  tidak  memberatkan  bagi  wajib pajak...

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. Bukittinggi Dalam Angka  2019. Bukittinggi  :  Badan Pusat Statistik.
Brata  Kusumah,  Deddy.1996.  Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jurnal Ekonomi dan Manajemen . 34(1). Devay,K.J. 2001. Pembiayaan
Pemerintah  Daerah. Jakarta  : Universitas Indonesia  Presss.
Hakim,  Vita  Amaliah.  2013.  Analisis
Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Tasikmalaya  (Studi  Kasus  Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalayaa. Skripsi Universitas Siliwangi . Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No. 35  tahun  2002  tentang Nilai

## Efisiensi Retribusi Daerah.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No. 35  tahun  690.900.327  tahun  2006
tentang Nilai Efektifitas Pajak Daerah. Mahmudi.2015. Analisis Laporan Pemerintah Keuangan Daerah Edisi Ketiga. Yogyakarta : STIM YKPN. Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta : Andi. Miftah,Toha. 2001. Manajemen Pembangunan  Daerah  Tingkat  II. Jurnal Prisma No.12.
Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Jakarta : PT
Raja Grafindo Persada.
Sugiyono.  2007. Metode  Penelitian Kualitatif  dan  Kuantitatif  R&D. Jakarta : Alfabeta.
Undang-Undang  No.  32  tahun  2004

## Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang  No.  33  tahun  2004 Tentang  Perimbangan  Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang  No.  28  tahun  2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Wardiyanto. 2011. Perencanaan Pengembangan Pariwisata. Bandung : Lubuk Agung. Yani, Ahmad. 2002. Hubungan
Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan Daerah di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Woyang,J.2001. Administrasi Keuangan Daerah  Cetakan  Ke  4. Jakarta  : Penerbit Ikhtiar