## Pendayagunaan Kekuasaan Pemerintah Kota Banda Aceh Era Illiza Sa'aduddin Djamal Dalam Mewujudkan Kota Madani
Reza Fahmi 1 , Haryanto 2
1, 2 Magister Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada (Corresponding author: rezafahmi.indonesia@gmail.com)
Received: 07 November 2020; Accepted: 07 December 2020; Published: 08 December 2020

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Kota Banda Aceh era Illiza Sa’aduddin Djamal dalam mewujudkan kota madani. Untuk menjawab  hal  tersebut,  penulis  menggunakan  konsep  sumber  daya  kekuasaan  dari  Charles  F. Andrain untuk melihat seberapa besar sumber daya kekuasaan yang dimiliki dan bagaimana sumber daya  kekuasaan  tersebut  dimanfaatkan.  Metode  penelitian  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan studi  kasus.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara.  Aktor-aktor  yang terlibat  langsung  dalam  pelaksanaan  syariat  Islam  di  kota  Banda  Aceh  terutama  dari  unsur pemerintah  menjadi  sumber  data  utama  dalam  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  memperlihatkan bahwa  sumber  daya  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  cukup  besar. Walaupun  demikian,  refleksi  atas  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh dalam  mewujudkan  kota  madani  menunjukkan  bahwa  sumber  daya  yang  dimiliki  masih  belum dapat  dimaksimalkan,  sehingga  hal  ini  berimbas  pada  hasil  akhir  yang  dapat  dicapai.  Sekalipun upaya  untuk  mewujudkan  kota  madani  belum  bisa  terwujud  sepenuhnya,  pada  dasarnya  dapat dimaknai  bahwa  Pemerintah  Kota  sedang  membangun  tatanan  sumber  daya  yang  lebih  kuat, dukungan yang lebih memadai lewat partisipasi masyarakat untuk ikut andil bersama meningkatkan pelaksanaan syariat Islam guna mewujudkan Banda Aceh menjadi kota madani.
Kata kunci: Sumber Daya Kekuasaan; Syariat Islam; Kota Madani; Kota Banda Aceh

## Abstract
This study aims to explain how the efforts made by the Banda Aceh City Government in the era of Illiza Sa'aduddin Djamal in realizing a civilized city. To answer this, the author uses the concept of power resources from Charles F. Andrain to see how much power resources are owned and how these power resources are utilized. The research method is qualitative with a case study approach. The data collection technique was carried out by interview. Actors who are directly involved in the implementation of Islamic law in the city of Banda Aceh, especially from government elements, are the  main  data  sources  in  this  study.  The  results  showed  that  the  power  resources  owned  by  the Banda Aceh City Government were quite large. However, reflections on the efforts that have been made by the Banda Aceh City Government in realizing a civilian city show that the resources they have are still not maximized, so this has an impact on the final results that can be achieved. Even though the effort to realize a civil city has not yet been fully realized, it can basically be interpreted that the City Government is building a stronger resource structure, more adequate support through community  participation  to  take  part in increasing  the  implementation  of  Islamic  law  in order  to make Banda Aceh a civil city.
Keywords: Power Resources; Islamic Sharia; Madani City; Banda Aceh City _____________

## PENDAHULUAN
Setelah musibah gempa dan tsunami  yang  melanda  Aceh  di  tahun 2004,  Banda  Aceh  terus  berbenah  dalam melakukan segala perbaikan dan pembangunan,  tidak  terkecuali  persoalan pelaksanaan syariat Islam. Terdapat hikmah  dibalik  tsunami,  momen  tersebut menjadi  perhatian  pemangku  kebijakan akan pentingnya membangun Aceh kembali dalam bingkai wawasan keislaman  dan  keindonesiaan  (Sukiman, 2012), hal yang senada juga diungkap oleh Ikramatoun  (2017)  yang  melihat  tsunami 2004  sebagai  titik  balik  masyarakat  Aceh dalam  melaksanakan  syariat  Islam.  Bisa dibilang  seperti  itu,  sebelum  peristiwa tsunami  yang  maha  dasyat  tersebut, masyarakat  Aceh  mengalami  pasang  surut kehidupan  di  dalam  tekanan  konflik bersenjata  antara  pemerintah  pusat  dan Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM),  sehingga tidak  bisa  “khusyuk”  dalam  bersyariat islam. Rekonstruksi regulasi melalui MoU Helsinki menghadirkan kondisi yang lebih kondusif  dan  ideal  dalam  melaksanakan syariat islam yang kaffah di Aceh.
Sebagai  sebuah  kota  yang  telah dikenal identik dengan Islam, serta dijuluki sebagai  kota  Serambi  Mekkah,  yang  juga telah  diberikan  kebebasan  khusus  untuk melaksanakan syariat Islam. Disini
menimbulkan sejumlah tanda tanya, mengapa masih harus mengusung cita-cita mewujudkan  kota  madani,  yang  termuat didalamnya  mengenai  pelaksanaan  syariat Islam. Maka menjadi sangat heran, sebuah kota  yang  telah  melekat  dengan  Islam masih  sulit  untuk  terwujudnya  kota madani.  Mungkin  tantangannya  adalah sejauh mana konsep madani telah menjadi jati  diri  masyarakatnya,  “kota  madani merupakan  sebuah  wilayah  yang  di dalamnya dipenuhi oleh masyarakat madani  yang  bersyari’ah  Islamiyyah, berperadaban  Islamiyyah,  berukhuwwah Islamiyyah,  dan  bersiyasah  Islamiyyah,  di bawah  kepemimpinan  muslim”  (Adan, 2017).  Maka  oleh  karena  itu,  untuk mewujudkan cita-cita kota madani, diharuskan untuk menciptakan masyarakat madani,  tanpa  diawali  dengan  lahirnya masyarakat  madani,  maka  sulit  untuk mewujudkan berdirinya sebuah kota madani.
Mewujudkan kota madani
merupakan  gagasan  yang  pada  mulanya muncul  dari  pasangan  Mawardi  Nurdin dan Illiza Sa’aduddin Djamal saat mencalonkan  diri  menjadi  walikota  dan wakil walikota. Gagasan tersebut kemudian  ditransformasikan  menjadi  visi- misi kota Banda Aceh yang tertuang dalam RPJMD  Kota  Banda  Aceh  Tahun  2012-
2017.  Pada  masa  ini  merupakan  periode kedua  untuk  pasangan  Mawardy-Illiza memimpin kota Banda Aceh. Pada periode sebelumnya,  pasangan  ini  mencetuskan visi  “Bandar  Wisata  Islami  Indonesia”. Pemerintah Kota pada periode pertama ini ingin  mewujudkan  Banda  Aceh  menjadi sebuah  kota  tujuan  wisata  islami  dengan adanya  kearifan  dan  potensi  lokal  yang dimiliki.  Dalam  periode  kedua  ini,  tidak dipungkiri  mewujudkan  Banda  Aceh sebagai  kawasan  pariwisata  islami  juga menjadi  bagian  dari  mewujudkan  kota madani. Namun di pertengahan kepemimpinannya dalam mewujudkan kota  madani,  Mawardy  selaku  walikota meninggal dunia. Sehingga untuk melanjutkan  cita-cita  untuk  menjadikan Banda  Aceh  sebagai  model  kota  madani diteruskan  oleh  Illiza  Saaddudin  Djamal selaku wakil walikota Banda Aceh.
Kota madani dalam hal ini pemerintah  kota  Banda  Aceh  menekankan pada  penegakkan  syariat  Islam  secara kaffah.  Tujuan  Pemerintah  Kota  dalam membangun  kota  madani  dalam  hal  ini agar  menjadi  seperti  Kota  Madinah,  yaitu sebuah  kota  yang  dibangun  oleh  Nabi Muhammad shallallahu  ‘alaihi  wassalam (Adan, 2017). Kota Madinah sebagaimana yang  dibangun  oleh  nabi  menjadi  rujukan oleh  Pemerintah  Kota  dalam  mewujudkan
Banda  Aceh  sebagai  kota  madani,  dimana kota  yang dibangun tersebut telah berhasil menerapkan  syariat  Islam  secara  kaffah. Dalam  hal  ini,  bahwa  Pemerintah  Kota menginginkan  terwujudnya  Banda  Aceh sebagai  kota  madani  berdasarkan  syariat Islam  secara  kaffah.  Sebagaimana  UU No.6  Tahun  2011  telah  memperkuat kebebasan  bagi  Aceh,  terkhusus  kota Banda Aceh untuk dapat membangun kota yang berlandaskan syariat Islam.
Dalam  mewujudkan  kota  madani, tentunya  penyelenggaraan  pemerintahan yang  berdasarkan  syariat  Islam  adalah salah satu fokus utama. Adapaun hal  yang menjadi  penting,  dalam  tinjauan  ke- Indonesia-an,  bahwa  bangsa  Indonesia dengan falsafah hidup Pancasila mengutamakan  sikap  hidup  ber-Ketuhan- an  yang  secara  implisit  didalamnya berlandaskan  iman.  Tidak  semata-mata kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah  karena  hukum  yang  berlaku dalam negaranya, namun dalam masyarakat  Islam  hukum  itu  berdasarkan kepada  ajaran-ajaran  Tuhan,  maka  dengan sendirinya  kepatuhan  terhadap  hukum dalam suatu negara yang bersifat “ madaniyah” itu  sebagai  manifestasi  dari rasa  iman  kepada  Tuhan  (Khalik,  2012). Selama hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat  Islam, maka falsafah hidup
Pancasila  juga  sejalan  dengan  konsep madaniyah ala Rasulullah SAW.
Demikian  pula  dengan  kota  Banda Aceh, yang telah jelas menyebutkan bahwa dalam membangun kota madani menenakankan  pada  pelaksanaan  syariat Islam  secara  kaffah  sebagai  bentuk kepatuhan  dan  ketundukan  kepada  Tuhan. Sehingga dalam hal ini keinginan Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dalam mewujudkan  Banda  Aceh  sebagai  kota madani  yang  merujuk  dari  pengalaman Nabi  Muhammad shallallahu  alaihi  wa sallam dalam  membangun  kota  Madinah menjadi  sangat  relevan.  Untuk  dapat mengetahui  bagaimana  upaya  Pemerintah Kota  Banda  Aceh  dapat  merealisasikan visi-misinya  untuk  mewujudkan  Banda Aceh sebagai kota madani, maka disusunlah penelitian untuk dapat menjawab  persoalan  terkait  apa  upaya yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota Banda  Aceh  dalam  mewujudkan  Banda Aceh menjadi kota madani.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif.  Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian studi kasus . Metode ini digunakan  untuk  dapat  menganalisis  lebih mendalam  mengenai  upaya-upaya  yang
dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Banda Aceh  dalam  mewujudkan  Banda  Aceh sebagai kota madani. Adapun pengumpulan  data  dilakukan  melalui wawancara,  teknik  ini  bertujuan  untuk mendapatkan data yang sedalam-dalamnya mengenai  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  kota  Banda  Aceh,  serta bagaimana  implikasi  dari  upaya  tersebut dalam mewujudkan kota madani.
Wawancara  mendalam  merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengungkap  dan  mengelaborasi  sebanyak mungkin  informasi  melalui  tanya  jawab langsung  dengan  responden  sesuai  dengan tujuan  penelitian  (Yusuf,  2014).  Untuk mendapatkan  data-data  tersebut,  maka dibutuhkan  beberapa  informan  guna  dapat menjawab berbagai persoalan dalam penelitian ini. Berikut merupakan beberapan  informan  yang  menjadi  target kunci  utama  dalam  penelitian  ini:  Kepala Bappeda  Kota  Banda  Aceh,  Kepala  Dinas Syariat  Islam  Kota  Banda  Aceh,  Kepala Satpol  PP  dan  WH  Kota  Banda  Aceh, Kabag  Tata  Pemerintahan,  Asisten  I Bidang  Pemerintahan,  Sekretaris  DPRK Kota  Banda  Aceh,  Dosen,  Peneliti  dan Pengamat  Politik,  Redaktur  Pelaksana Serambi Indonesia.
Selanjutnya,  penulis  menganalisis data  yang  diperoleh  dari  lapangan  secara
analisis  deskriptif,  dengan  menggunakan model  analisis  interaktif  Miles  dan Herberman  melalui  empat  tahap,  yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mewujudkan  cita-cita  politik  dapat dicapai dengan adanya sumber daya politik yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Charles F. Andrain (1992)
mendefinisikan kekuasaan sebagai
penggunaan  sejumlah  sumber  daya  (aset, kemampuan) untuk memperoleh
kepatuhan  (tingkah  laku  menyesuaikan) dari orang lain. Seseorang atau sekelompok  orang  harus  memiliki  sumber daya politik agar dapat memiliki kekuasaan. Lebih lanjut, menurut Andrain, sumber daya politik itu terdiri atas sumber daya  fisik,  ekonomi,  normatif,  personal dan  keahlian  (lihat  Tabel  1).  Dengan sumber  daya  itu  membuat  orang  atau kelompok dapat mempengaruhi orang atau kelompok lain.

## Tabel 1. Tipe-Tipe Sumber Daya Kekuasaan
Tipe Sumber Daya Contoh Sumber Daya Motivasi untuk Mematuhi Fisik Senjata: senapan, bom, rudal, senjata B berusaha menghindari cidera fisik yang dapat disebabkan oleh A Ekonomi Kekayaan, pendapatan, kontrol atas barang dan jasa B berusaha memperoleh kekayaan dari A Normatif Moralitas, kebenaran, tradisi, religius, legitimasi, wewenang B mengakui bahwa A mempunyai hak moral untuk mengatur perilaku B Personal Kharisma pribadi, daya tarik, persahabatan, kasih sayang, popularitas B mengidentifikasikan diri-merasa tertarik-dengan A Ahli Informasi, pengetahuan, intelenjensi, keahlian teknis. B merasa bahwa A mempunyai pengetahuan dan keahlian yang lebih.
*A adalah pemegang kekuasaan; B merupakan objek kekuasaan
Sumber : Andrain (1992)
Pemerintah  Kota  sebagai Agent  of

## Change
Sejak diberlakukannya pelaksanaan syariat  Islam  di  Aceh,  maka  turut  juga dibentuk  organisasi  perangkat  daerah dalam  menunjang  pelaksanaan  syariat Islam tersebut,  yaitu : Dinas Syariat  Islam dan Wilayatul Hisbah. Eksistensi
Wilayatul  Hisbah di  Aceh  terbilang  unik, namun bukan berarti kehadirannya ditengah masyarakat tersebut tanpa dilandasi  argumentasi  yang  jelas,  “ide Wilayatul Hisbah berangkat dari eksistensi lembaga  ini  dalam  struktur  pemerintahan dan  sistem  penegakan  hukum  pada pemerintahan  Islam  di  masa  lalu,  baik pada periode awal, periode keemasan, dan periode  kemunduran  Islam  (Halim,  2011). Bisa  dikatakan  Dinas  Syariat  Islam  dan Wilayatul  Hisbah adalah  dua  perangkat alat  kekuasaan  dan  sekaligus power yang dimiliki  oleh  pemerintah  kota.  Maka dengan dibentuknya kedua instansi khusus ini  secara  tidak  langsung  menjadikan pelaksanaan  syariat  Islam  berada  pada ranah formal. Dimana pemerintah menjadi aktor  utama  dalam  melaksanakan  syariat Islam di Aceh.
Pemerintah  yang  dimaksud  disini terdiri  dari  dua  aktor,  yaitu  Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota  yang ada di Aceh. Dalam
hal ini, Pemerintah Aceh merupakan aktor utama,  dikarenakan  kewenangan  untuk melaksanakan  syariat  Islam  berada  pada tataran  provinsi.  Sehingga  kebijakan  dan qanun-qanun  lahir  dari  Pemerintah  Aceh. Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  lahirnya Perda No.5 Tahun 2000 tentang
pelaksanaan  syariat  Islam.  Atas  dasar  hal itulah adanya kewajiban dalam pengembangan  dan  pelaksanaan  syariat Islam  secara  kaffah  menjadi  tanggung jawab Pemerintah Aceh, sementara masyarakat berkewajiban menaatinya secara  tertib  dan  sempurna.  Jika  hal  ini tidak  diseriuskan  oleh  Pemerintah  Aceh, maka  kewenangan  untuk  melaksanakan syariat  Islam  di  Aceh  hanya  menjadi  sia- sia.
“Sebenarnya di Aceh, Gubernurlah sebagai  ‘mandataris’  pelaksanaan syariat  Islam.  Dengan  demikian maka setiap lembaga pemerintahan di daerah adalah lembaga pelaksana  syariat  Islam  yang menindaklanjuti tugas dan
tanggung  jawab  mandatars  tadi. Apapun program, kebijakan, qanun,  haruslah  bermuara  kepada pelaksana  syariat  Islam.  Kalau hanya  dibebankan  pada  ‘kantor syariat  Islam’  maka  pelaksanaan syariat  Islam  tidak  akan  berhasil.
(Wawancara dengan Mairul Hazami, 22 April 2016) Dalam pandangan Islam, pemimpin pemerintahan ( ulil amri ) merupakan sebagai perpanjangan tangan dan mandataris  Rasulullah shallallahu  alaihi
wasalam .  Dalam  Islam  juga  terdapat istilah waliyat yang  berarti  tugas  publik, atau segala sesuatu jabatan yang berafiliasi pada aktivitas politik dan juga pemerintahan  juga  masuk  dalam  kategori waliyat .  Jamal  dan  Kadarusman  (2014) menyatakan bahwasanya di dalam kepemimpinan  politik  dan  pemerintahan terdapat  syariat  yang  saling  melengkapi satu  sama  lain  untuk  menjalankan waliyat dengan cara membentuk sebuah pemerintahan  yang  berdasarkan  syariat. Sehingga  dari  sini  bisa  dikatakan  bahwa sudah  seyogyanya  Pemerintah  Aceh  disini menjadi  aktor  utama  dalam  pelaksanaan syariat  Islam  di  Aceh.  Berdasarkan  hal tersebut, maka mekanisme yang dipandang tepat  dalam  mengimplementasikan  syariat Islam  di  kota  Banda  Aceh  ialah  berpola top-down. Langkah-langkah  kongkrit  dari pihak  pemerintah,  baik  yang  berada  di provinsi  maupun  kabupaten/kota  di  Aceh, sangat  diperlukan  untuk  memastikan keberlangsungan  syariat  Islam  di  Aceh. Tanpa  ada  keseriusan  mereka  untuk memulai  dan  memprakarsai  jalannya syariat  maka  rakyat  tidak  mungkin  dan tidak sanggup memulainya, apalagi dengan kondisi Aceh hari ini.
Seperti hal nya Rasulullah shallallahu  alaihi  wasalam dan  para sahabat di zaman dulu, pemimpin sekarang
harus  memberikan  teladan  yang  baik ( uswatun hasanah ) kepada masyarakatnya.
Jika  memang  ingin  melaksanakan  syariat Islam secara kaffah, maka yang diperlukan terlebih dahulu adalah adanya keteladanan yang  ditunjukkan  oleh umara (pemerintah kota)  dan  ulama.  Sebagaimana  Rasulullah shallallahu  ‘alaihi  wasalam menjalankan syariat Islam untuk dirinya terlebih dahulu, kemudian keluarga, para sahabat dan yang lain-lain  kemudian  disebarluaskan  ke seluruh  penjuru  dunia.  Sebagai agent  of change, Pemerintah  kota  dan  jajarannya harus  memiliki  sikap  yang  serius  dalam membumikan  syariat  Islam  di  kota  Banda Aceh.
“Indikasinya  dapat  terlihat  dari maraknya program-program, kebijakan,  dan  berbagai  aspek lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah  Kota  Banda  Aceh untuk  menegakkan  syariat  Islam. Baik yang dilakukan oleh pemerintah  kota  maupun  oleh masyarakat yang bekerjasama dengan  pemerintah  kota.  Dalam bahasa  agama  pemerintah  kota Banda Aceh harus memiliki keteguhan sikap untuk menjalankan  ama  ma’ruf  dan  nahi munkar” (Wawancara dengan Nasir Budiman, 26 April 2016)

## Eksplorasi Sumber Daya Normatif
Dalam  pendayagunaan  kekuasaan normatif,  Andrain  (1992)  mengatakan bahwa  orang  yang  menggunakan  sumber daya kekuasaan berupa kekuasaan
normatif mempunyai kualitas-kualitas seperti kebijakan religius, kebenaran moral dan  wewenang  yang  sah.  Diberikannya kebebasan untuk dapat menerapkan syariat Islam  di  Aceh,  secara  tidak  langsung memberikan kewenangan kepada Pemerintah  Kota  untuk  dapat  mengambil kebijakan  yang  dapat  menunjang  praktik pelaksanaan  syariat  Islam.  Pelaksanaan syariat  islam  di  Aceh  merupakan  bagian dari sejarah  yang panjang, dan pemerintah pusat  sendiri  mengakuinya  sebagai  bagian dari otonomi khusus yang telah dilegitimasi  melalui  undang-undang  (Isa, Kushandajani  &  Astuti,  2016).  Melalui legitimasi tersebut, pemerintah kota berkeinginan  untuk  mewujudkan  Banda Aceh  menjadi  kota  madani.  Untuk menunjang  terwujudnya  cita-cita  tersebut, Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  membentuk sejumlah instrumen pendukung.
Instrumen pendukung yang dibentuk  tidak  lain  ialah  sebagai  wujud untuk  dapat  meningkatkan  pelaksanaan syariat  Islam di kota Banda Aceh.  Berikut merupakan  beberapa  instrumen  yang dibentuk  oleh  Pemerintah  Kota  Banda Aceh: Pertama ,  Tim  Amar  Ma’ruf  Nahi Munkar (TAMAR), dibentuk dalam rangka untuk mencegah terjadinya perbuatan  maksiat  di  desa-desa,  TAMAR yang  dibentuk  di  dalamnya  banyak
beranggotakan para pemuda desa setempat,  hal  ini  bertujuan  agar  pemuda tersebut  dapat  menjaga  desanya  dari perbuatan  maksiat.  Disisi  lain,  tim  ini dibentuk bukan untuk mencari-cari kesalahan dan bukan pula untuk menjustifikasi  orang,  tapi  bagaimana kemudian  tim  ini  mampu  menyelesaikan persoalan  syariat  dengan  memberikan pembinaan dan memperbanyak syiar Islam kepada masyarakat di desanya.
TAMAR  dikukuhkan  dibeberapa desa di Banda Aceh, dengan mempertimbangkan  desa-desa  yang  rawan terhadap pelanggaran syariat.  Seperti desa peunayong, yang di tempat oleh masyarakat  yang  multi  etnis  dan  agama. Desa  ini  memiliki  permasalahan  yang sangat  kompleks  dari  gampong  lain, seperti  penyalahgunaan  izin  dan  fungsi ruko,  salon  nyambi  pemuas  syahwat, sarang-sarang walet yang suaranya mengganggu  warga,  aktifitas  bilyard  24 jam  dan  lain  sebagainya.  Kemudian beberapa  gampong  lain  yang  telah  di bentuk TAMAR ialah gampong Lambhuk, Cot masjid, Peunayong, Peuniti, LamJamee, Pango, Brawe, Batoh dan Kuta Alam. Oleh karena itu kehadiran TAMAR diharapkan  mampu  memberantas  dan mengurangi  maraknya  pelanggaran  syariat dan  pelanggaran  lainnya  di  gampong.
Namun demikian perlu juga dukungan dan partisipasi  warga  untuk  mengawal  dan melaporkan segala aktifitas yang melanggar syariat.
Kedua, da’i-daiyah, dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan intensitas  dakwah  di  masyarakat.  Dai- Daiyah  yang  dibentuk  diterjunkan  ke setiap desa untuk memberikan pemahaman agama kepada masyarakat melalui
dakwah-dakwah rutin
yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Kota Banda Aceh. Ketiga, muhtasib, merupakan seorang  petugas  yang  dipilih  dari  desa setempat sebagai perpanjangan tangan dari Dinas  Syariat  Islam  yang  bertugas  untuk meningkatkan pengamalan syariat islam di desanya  masing-masing.  Dalam  artian, muhtasib merupakan petugas  yang apabila ditengah-tengah masyarakat terdapat perbuatan  yang  tidak  sesuai  syariat  Islam, atau  maka  dibutuhkan  peran muhtasib untuk dapat meluruskannya.
Dengan dibentuknya beberapa instrumen  penunjang  ini  oleh  Pemerintah
Kota  Banda  Aceh,  maka  ini  menunjukkan bahwa Pemerintah Kota hendak menjangkau lebih luas lagi dalam pelaksanaan syariat Islam, dengan harapan praktik-praktik  pelanggaran  syariat  Islam dapat  berkurang  dan  pemahaman  agama masyarakat dapat meningkat dengan
adanya para dai yang berdakwah ditengah- tengah masyarakat. Lebih lanjut, keberadaan kekuasaan normatif
menunjukkan bahwa mereka yang memiliki  kekuasaan  dapat  memperoleh kepatuhan  dari  pihak-pihak  lain  karena yang  bersangkutan  memiliki  kualitas tertentu,  seperti  mempunyai  sifat  bijak menurut  ukuran  moral,  bijak  menurut pemahaman  agama  ataupun  memiliki wewenang  yang  sah  menurut  norma  yang berlaku.  Tipe  sumber  daya  normatif  ini memberi  hak  moral  kepada  penguasa untuk  menjalankan  kekuasaannya.  Hal  ini mengandung arti bahwa pemegang kekuasaan menggambarkan keyakinan moral yang dianut bersama oleh komunitas,  dimana  anggota  komunitas mempunyai  keyakinan  bahwa  penguasa mempunyai  hak  moral  untuk  mengatur mereka  (Haryanto,  2005).    Dengan  kata lain  sumber  daya  tersebut  memberi  hal moral  untuk  penguasa  dan  mendapatkan kepatuhan yang didasarkan pada pengakuan dari objek kekuasaan.

## Sumber  Daya  Fisik  Sebagai  Alat Memberantas Maksiat
Pemerintah  kota  memiliki  polisi syariah  untuk  menjadikan  masyarakat patuh  terhadap  aturan  syariat,  maka  polisi syariah  dapat  melakukan  razia-razia  di
kedai  kopi,  cafe,  hotel  dan  tempat-tempat lainnya  yang  melanggar  syariat.  Feener (2013) secara konteks melihat pelaksanaan razia  di  Aceh  sebagai  bentuk  dominasi aparatus  penegak  syariat  Islam  dalam sistem  syariat  Islam,  hal  ini  terkadang menjadi  blunder  bagi  para  pengkritik. Lebih  lanjut,  razia  yang  dilakukan  oleh pemerintah kota, memperlihatkan bagaimana pemerintah kota memanfaatkan kekuasaan  fisiknya  yang  juga  didalamnya terlibat  langsung  walikota  sebagai  sosok yang memiliki komitmen untuk melaksanakan  syariat  Islam.  Hadirnya pemangku kebijakan di lapangan menunjukkan political will yang sesungguhnya  (Sahlan,  2018),  sehingga mengisyaratkan  wacana  masyarakat  dan kota  madani  bisa  dengan  segera  untuk diwujudkan.
Selain Polisi Syariah yang bertugas untuk  menindak  para  pelanggar  syariat, terdapat  juga  Tim  Amar  Ma’ruf  Nahi Munkar  (TAMAR).  Dimana  TAMAR  ini menindak para pelanggar syariat di tingkat gampong. Diantara bentuk yang dilakukan oleh TAMAR ialah juga ikut berpatisipasi aktif ketika razia-razia gabungan dilakukan dengan  Polisi  Syariah.  Secara  khusus TAMAR  yang  berada  di  gampong- gampong  lebih  cenderung  mengawasi gampong nya.  Dengan  adanya  TAMAR  di
setiap gampong yang  beranggotakan  dari kalangan  masyarakat gampong tersebut dan  terlibat  dalam  razia  syariat  Islam, maka ini menunjukkan bahwa adanya pola partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan syariat  Islam.  Magriasti  (2011)  melihat dukungan  dan  partisipasi  masyarakat secara langsung dalam pelaksaan kebijakan  publik  sebagai  hal  yang  sangat penting  dalam  mendukung  keberhasilan program  dari  pemerintah  daerah  dalam bingkai  desentralisasi.  Dalam  paraktek penegakan  sayariat  di  Aceh,  masyarakat menyadari  bahwa  praktek  pengawasan dalam  pelaksanaan  syariat  Islam  bukan hanya  tugas  dari wilayatul  hisbah (polisi syariah),  tetapi  juga  seluruh  masyarakat Aceh itu sendiri.

## Sumber Daya Ekonomi dan Pencegahan Praktik Riba
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dalam mendayagunakan  kekuasaan  ekonominya ialah  dengan  memaksimalkan  peran  dari Baitul  Mal,  tidak  diragukan  lagi,  peran Baitul  Mal  sangat  penting  dalam  sistem perekonomian  Islam,  terutama  terkait dengan zakat. Harahap dan Ghozali (2020) melihat  lembaga  tersebut  sebagai  sebuah kesatuan yang mampu membantu mengaktifkan  peningkatan  pengembangan
Journal of Governance and Social Policy Volume 1, Issue 2, December 2020 (86-103) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v1i2.18538
kegiatan ekonomi masyarakat yang berlandaskan hukum-hukum syariah dalam setiap  kegiatan  dan  aktifitas  masyarakat. Kemudian, zakat sendiri dipandang sebagai  salah  satu  komoditas  ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rumah tangga (Ramly dan Fajri, 2016).
Sebagai  sebuah  ibu  kota  provinsi Aceh, Kota Banda Aceh tentunya merupakan  pusat  dari  segala  aktifitas ekonomi.  Dalam  hal  ini,  dengan  segala aktifitas  ekonomi  yang  terjadi  di  kota Banda  Aceh,  maka  tidak  dipungkiri menunaikan zakat merupakan suatu kewajiban  dalam  Islam.  Jika  dilihat, potensi  zakat  di  kota  Banda  Aceh  cukup besar,  bahkan  realisasi  penerimaan  zakat pada  tahun  2018  dan  2019  di  tingkat propinsi  yang  dirujuk  oleh  Assakhiy, Anwar dan Fitriana (2019) masing-masing diperkirakan  sebesar  Rp.  1.347.526.504 dan  Rp.  1.359.728.268.  Sejumlah  nilai yang fantastis tentunya.
Sebagai  sebuah  daerah  yang  telah diberlakukan  pelaksanaan  syariat  Islam, dan  telah  adanya  qanun  zakat  di  Aceh, maka zakat telah menjadi sutau kewajiban yang  harus  ditunaikan  masyarakatnya. Dalam  hal  ini,  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kota  dalam  mengumpulkan zakat  ialah  dengan  memotong  secara
otomatis  setiap  bulan  dari  gaji  setiap pegawainya  dari  jumlah  zakat  yag  harus ditunaikan.  Bahkan  dalam  meningkatkan pengumpulan zakat ini,  Baitul Mal sendiri kerap melakukan sosialisasi untuk meningkatkan  kesadaran  para  muzakki (orang  yang  wajib  mengeluarkan  zakat) untuk  dapat  menunaikan  zakatnya.  Oleh karena itu, dalam upaya untuk mewujudkan  Banda  Aceh  menjadi  kota madani,  zakat  menjadi  salah  satu  sektor penting,  dimana  zakat  dapat  berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rassanjani, 2018) dan melindungi  masyarakat  dari  praktik  riba (Saib,  2019).  Salah  satu  upaya  yang dilakukan  oleh  Baitul  Mal  ialah  dengan memberikan  pinjaman  modal  usaha  tanpa riba kepada masyarakat bagi yang membutuhkan.  Namun  dalam  hal  ini, Baitul  Mal  hanya  dapat  memberikan pinjaman  dengan  maksimal  5  juta. Meskipun  jumlah  pinjaman  yang  mampu diberikan  oleh  Baitul  Mal  masih  terbatas, namun  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh mencegah  terjadinya  praktik  riba  di  kota Banda Aceh sudah dilakukan.
Potensi  zakat  di  kota  Banda  Aceh jika  dilihat  memang  cukup  besar,  namun realisasi  zakat  yang  terkumpul  setiap tahunnya  masih  diluar  target,  contohnya tahun  2020  ini,  target  menghimpun  zakat,
infaq, dan sedekah berjumlah Rp22 miliar, namun  hingga  Oktober  2020,  realisasinya baru  Rp12  miliar  (aceh.antaranews.com, 2020).  Ini  menunjukkan  bahwa  masih rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam menunaikan zakat. Meskipun masih rendahnya  pengumpulan  zakat  di  kota Banda Aceh, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah  beberapa  kali  meraih  penghargaan dalam beberapa event penghargaan pengelolaan zakat baik tingkat kabupaten/kota  maupun  tingkat  nasional. Di  tahun  2015,  Kementerian  Agama menggelar  Zakat  Award  untuk  pertama kalinya, dengan kriteria penilaian manajemen  kelembagaan  dan  pengelolaan zakat,  di  ajang  ini  Baitul  Mal  kota  Banda Aceh  terpilih  sebagai  Baitul  Mal  yang mendapat
Zakat Award
tersebut (Rahmanidar,  2015) . Ini  menunjukkan bahwa  meskipun  masih  sedikitnya  dana zakat  yang terkumpul, namun pengelolaan zakat  di  kota  Banda  Aceh  sudah  sangat bagus.
Sumber Daya Personal Sebagai

## Penguatan Penegakan Syariat Islam
Pada  saat  masih  menjabat  sebagai Walikota  Banda  Aceh,  Illiza  Sa'aduddin Djamal yang dikenal dengan sapaan Bunda Illiza  merupakan  sosok  yang  kharismatik yang  mempunyai  peran  sentral  dalam
mewujudkan  kota  madani.  Sahlan  (2018) melihat political will dari pucuk pimpinan sebagai modal utama terhadap keberhasilan sebuah program pemerintahan.  Untuk  hal  yang  satu  ini terlihat  sangat  jelas  dengan  adanya komitmen dan semangat yang tinggi dalam meningkatkan pengamalan syariat Islam di kota  Banda  Aceh  turut  mendapatkan dukungan  dari  para  pimpinan  daerah  atau yang  disebut  dengan  FORKOMPIMDA (Forum  Komunikasi  Pimpinan  Daerah). FORKOMPIMDA  di  kota  Banda  Aceh terdiri  dari  Walikota,  Ketua  DPRK,
Kodam Iskandar Muda, Kepala Kepolisisan Kota Besar,
Kepala Kejaksaan,  Ketua  Pengadilan  Negeri, Ketua  Majelis  Permusyawaratan  Ulama dan  Ketua  Mahkamah  Syariah.  Besarnya dukungan  dari  FORKOMPIMDA  ini semakin  memberikan  legitimasi  bagi pemerintah  kota  dalam  meningkatkan pelaksanaan  syariat  Islam  di  kota  Banda Aceh.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  kota  dalam  memanfaatkan sumber daya kekuasaannya tersebut ditunjukkan dengan hadirnya FORKOMPIMDA dalam melarang perayaan malam tahun baru, yang dukungan tersebut tidak hanya sekali, akan tetapi  hampir  di  setiap  tahunnya  ketika
Pemerintah Kota Banda Aceh menyerukan kepada masyarakatnya untuk tidak merayakan  pergantian  malam  tahun  baru. Seruan bersama diatas merupakan maklumat  dari  unsur  pimpinan  daerah untuk  mencegah  dan  melarang  (nahi munkar)  terjadinya  praktik-praktik  yang tidak  sesuai  dengan  syariat  Islam  di  kota Banda  Aceh.  Selanjutnya,  upaya  yang dilakukan  oleh  pemerintah  kota  dalam memanfaatkan  dukungan  dari  pimpinan daerah  ialah  melarang  perayaan valentine day .  Memasang  baliho  besar  di  lokasi strategis  pusat  kota  sebegai  bentuk penegasan penolakan bahwa valentine day bukan  budaya  Islam  dan  tidak  sesuai dengan  syariat  Islam. Hadirnya  papan baliho  besar  di  pusat  kota  ini  merupakan sebagai bentuk sosialisasi pemerintah kota Banda  Aceh  terhadap  larangan  perayaan valentine  day sekaligus  sebagai  bentuk penegasan dan ajakan untuk tidak melakukan praktik tersebut.
Diantara  bentuk  dukungan  lainnya bagi  pemerintah  kota  Banda  Aceh  dalam mewujudkan  kota  madani  ialah  dari  Fisip UIN  Ar-raniry,  KNPI  Kota  Banda  Aceh, GP  Ansor  dan  lain  sebagainya.  Namun adanyanya  dukungan  tersebut,  dalam amatan  penulis  tidak  menemukan  satu bentuk  kerjasama  yang  konkrit  dalam melaksanakan  syariat  Islam.  Sehingga
yang  ada  hanyalah  sebatas  memberikan dukungan  tapi  tidak  ada  wujud  tindakan yang  nyata,  maka  ini  dapat  dikatakan bahwa  ketidakberdayaan  dukungan  dalam pelaksanaan  syariat  Islam  di  kota  Banda Aceh . Selain  banyaknya  dukungan  dari berbagai  pihak  untuk  mewujudkan  Banda Aceh  menjadi  kota  madani,  hampir  setiap saat walikota turun langsung dalam banyak praktek  razia  yang  dilakukan  oleh  Polisi Syariah, terutama dalam razia-razia gabungan  atau  di  tempat-tempat  strategis untuk  mengecek  serta  menindak  langsung bagi  siapa  saja  warganya  yang  melakukan perbuatan melanggar syariat. Sehingga hal tersebut  menunjukkan  bahwa  Walikota memiliki  komitmen  dan  kepedulian  yang tinggi  terhadap  pelaksanaan  syariat  Islam. Dimana syariat Islam tidak hanya dijadikan  sebagai  komiditas  elit  politik untuk memangku kekuasaan.
“Hadirnya walikota secara langsung  di  tempat-tempat  praktik melanggar  syariat  menunjukkan tidak adanya ruang kompromi bagi pelaku pelanggar syariat, termasuk juga  untuk  menghindari  anak orang yang berpangkat atau pejabat  lolos  dari  razia  syariat,
sehingga hal ini juga menunjukkan bahwa keseriusan
dan komitmennya  langsung  sebagai kepala  daerah  untuk  memberantas pelanggaran  syariat  Islam  di kotanya” (Wawancara dengan Yarmen Dinamika, 9 Mei 2016)
Dalam sikap-sikapnya yang demikian dalam menindak tegas persoalan syariat  Islam,  nyaris  tidak  ada  ketegangan yang  terjadi.  Dikarenakan  ini  Illiza  juga merupakan  sosok  pemimpin  yang  bersih dan dapat dipercaya, terbukti  dengan tidak adanya  kasus  selama  ia  memimpin  kota Banda  Aceh  dan  selama  dipimpin  Illiza banyak  penghargaan  yang  telah  diterima kota  Banda  Aceh,  baik  nasional  maupun internasional.  Ditambah  lagi  ia  termasuk kedalam  9  kepala  daerah  perempuan terbaik  se-Indonesia.  Dengan  demikian, dapat dikatakan bahwa tidak adanya kasus yang  terkena  padanya  serta  banyaknya penghargaan  atas  prestasi  yang  diraihnya selama meminpin kota Banda  Aceh, maka semakin membuatnya powerful dan memiliki  keabsahaan  dalam  komitmennya untuk melaksanakan syariat Islam.
Sumber  Daya  Keahlian  Sebagai  Ruang Memproduksi Pemahaman Agama
Kekuasaan  keahlian  menunjukkan bahwa  kekuasaan  dapat  dikaitkan  dengan kepemilikan  keahlian  tertentu.  Sumber daya keahlian dapat dilihat pada penguasaan informasi, pengetahuan, keahlian  tehnis,  intelijensi  dan  lainnya. Berbeda dengan sumber  daya politik  yang lainnya, kekuasaan keahlian diperoleh dari kapasitas pribadi masing-masing penguasa.
Mereka  yang  memilikinya  dalam  hal  ini dapat  menggunakan  untuk  memperoleh kepatuhan  dari  pihak-pihak  lain.  Semakin banyak sumber daya ini dimiliki penguasa, maka yang bersangkutan akan lebih mudah memperoleh  kepatuhan  dari  pihak-pihak lain,  demikian  pula  sebaliknya.  Pada umumnya, di masyarakat  yang mapan dan maju,  sumber  daya  tipe  ini  banyak digunakan  penguasa  untuk  memperoleh kepatuhan (Haryanto, 2005).
Keberadaan  Dinas  Syariat  Islam seperti yang sebelumnya sudah disebutkan merupakan suatu bentuk kekuasaan keahlian  yang  dimiliki  oleh  pemerintah kota. Disamping itu, pemerintah kota juga memiliki  instrumen  penunjang  yang  telah dibentuk  sebelumnya  yaitu  dai-daiyah  dan muhtasib guna  menunjang  pelaksanaan syariat  Islam  yang  dilakukan  oleh  Dinas Syariat Islam . Dalam memanfaatkan sumber daya tersebut, Dinas Syariat  Islam giat  melakukan  dakwah-dakwah  kepada masyarakat.  Baik  dakwah  yang  berbentuk intensif  maupun  tematik.  Diantara  bentuk dakwah  yang  dilakukan  ialah  dakwah  di taman kota, dakwah di sekolah, dakwah di kedai  kopi,  dakwah  di  pantai  dan  dakwah di  setiap  masjid  desa.  Banyaknya  sasaran dakwah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah kota  menunjukkan  bahwa  pemerintah hendak  menjangkau  seluruh  kalangan
masyarakatnya.  Namun  banyaknya  tempat lokasi  dakwah  yang  dilakukan  di  luar masjid  juga  menjadi  sebuah  tanda  tanya, sebagaimana dipahami bahwa dalam Islam sebaik-baik  tempat  untuk  majelis  ilmu ialah di masjid, maka dengan diadakannya dakwah-dakwah  yang  dilakukan  selain  di masjid  ini  menunjukkan  bahwa  kesadaran masyarakat untuk mempelajari ilmu agama masih  rendah.  Padahal  dengan  baiknya pemahaman agama masyarakat, maka akan baik  pula  pengamalan  syariat  Islamnya, yang ini berkorelasi erat terhadap mewujudkan  Banda  Aceh  menjadi  kota madani.
Selanjutnya,  upaya  yang  dilakukan
oleh pemerintah kota ialah menyelenggarakan  program  pendidikan diniyah  (agama)  yang  diperuntukkan  pada sekolah umum untuk semua jenjang, mulai dari  tingkat  SD  hingga  SMA.  Materi pendidikannya  yakni  pengetahuan  agama Islam  yang  mencakup  seluruhnya  diluar kurikulum  pendidikan  nasional.  Program pendidikan  diniyah  ini  digelar  dua  kali seminggu  pada  sore  hari.  Disamping materi pendidikan yang diberikan, ditambah  pelaksanaan  kajian  Islam  dan dakwah  umum  rutin  bagi  siswa  dan  guru, serta  hal-hal  lain  yang  menjadi  fokus perhatiannya  adalah  menciptakan  budaya sekolah  yang  islami,  lingkungan  bersih,
hijau  dan  nyaman,  pemenuhan  sarana ibadah, hingga memastikan seragam siswa-siswi  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai islam  dan  kearifan  lokal.  Salah  satu  hasil konkrit  yang  sudah  dicapai  dari  program ini  yakni  meningkatnya  persentase  siswa- sisiwi yang mampu membaca Al-qur’an.
“Sebelum adanya penerapan program  pendidikan  diniyah  ini,
hanya 62 persen siswa SD-SMA  di
Banda  Aceh  yang  mampu  mebaca Al-qur’an, pasca penerapan program  diniyah,  pada  2014  lalu angkanya  naik  menjadi  89  %. Disamping program ini, Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengembangkan  program  hafiz (penghafal)  Al-Qur’an  di  bangku sekolah.” (Wawancara dengan Bachtiar, 2 Mei 2016) Diberikannya wewenang dan dibentuknya lembaga-lembaga khusus dalam  rangka  untuk  pelaksanaan  syariat Islam  di  Aceh,  maka  hal  ini  menuntut pemerintah  untuk  memiliki  tanggung jawab  dalam  melaksanakan  syariat  Islam di  Aceh.  Namun  disisi  lain,  adanya wewenang  yang  besar  dan  dibentuknya lembaga-lembaga  khusus  juga  sekaligus menjadi power bagi pemerintah, terkhusus dalam  hal  ini  Pemerintah  Kota  Banda Aceh  yang  ingin  mewujudkan  kota madani.

## KESIMPULAN
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  pada  masa
kepemimpinan  Illiza  Sa’aduddin  Djamal dalam  mewujudkan  kota  madani  ialah dengan memanfaatkan sumber daya kekuasaan  yang  dimiliki.  Dari  lima tipologi sumber daya politik yang ditawarkan  oleh  Charles  F.  Andrain, kekuasaan  fisik  dan  kekuasaan  keahlian adalah sumber daya  yang paling menonjol yang  digunakan  oleh  pemerintah  kota dalam pendayagunaan kekuasaannya untuk mewujudkan kota madani. Akses terhadap kekuasaan fisik dan kekuasaan keahlian ini berkenaan  dengan  telah  dibentuknya perangkat  daerah  Dinas  Syariat  Islam  dan Wilayatul  Hisbah (polisi  syariah)  di  kota Banda Aceh. Kekuasaan fisik dan kekuasaan keahlian merupakan alat kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah kota untuk dapat menegakkan amar ma’ruf dan nahi  munkar .  Kemudian  kekuasaan ekonomi  secara  tidak  langsung  menjadi sumber  daya  penunjang  dalam  proses pendayagunaan kekuasaan fisik dan keahlian  tersebut.  Sementara  kekuasaan normatif  menjamin  hak  moral  pemerintah kota untuk memerintah kalangan masyarakat  yang  telah  memiliki  identitas bersama, yakni Islam.
Sedangkan kekuasaan personal lebih kepada mendapatkan dukungan dari lingkup diluar pemerintah kota, yaitu FORKOMPIMDA.
Sebagai  daerah  yang  melekat dengan identitas Islam, tidak mudah untuk menjadikan kota Banda Aceh menjadi kota yang  dapat  melaksanakan  syariat  Islam secara  kaffah,  meskipun  telah  tersedianya berbagai  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh kota  Banda  Aceh.  Dikarenakan  hal  ini tergantung  sejauh  mana  pemerintah  kota mampu memanfaatkan sumber daya tersebut  dalam  mengusung  identitas  Islam sebagai cita-cita politiknya.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kota  dalam  mewujudkan  kota madani jika dilihat memang telah menunjukkan  suatu  keseriusan,  argumen ini dibangun setidaknya  berdasarkan 3 hal ;  pertama,  hadirnya  langsung  Walikota dalam  melakukan  razia-razia  pelanggar syariat  di  hotel  dan  kedai  kopi  ‘elite’  di kota  Banda  Aceh.  Kedua,  dibentuknya struktur-struktur  baru  hingga  setiap  desa dalam menunjang pelaksanaan amar ma’ruf  nahi  munkar , meskipun  masih belum  dapat  berperan  secara  optimal. Ketiga,  banyaknya  program  dan  kegiatan yang  telah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Kota  Banda  Aceh,  serta  kebijakan  dalam pelarangan  perbuatan  yang  tidak  sesuai syariat yang di dukung oleh FORKOMPIMDA.
Dengan  memperhatikan  berbagai bentuk  upaya  yang  telah  dilakukan
Journal of Governance and Social Policy Volume 1, Issue 2, December 2020 (86-103) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v1i2.18538
tersebut, jika dilihat dampak yang dihasilkan  masih  belum  menunjukkan suatu  perubahan  sosial  yang  signifikan. Yang  kesemuanya  itu  merupakan  sebab akibat  dari  masih  lemahnya  pemahaman dan kesadaran bersyariat
Islam masyarakat.
Menurunnya
bentuk pelanggaran  syariat  dimuka  umum  juga tidak  dipungkiri  terjadi  dikarenakan  telah tegaknya  hukum  syariat,  meskipun  hal  ini tidak  merubah  secara  menyeluruh  dari prilaku  masyarakat,  namun  hal  ini  cukup efektif  untuk  dapat  menurunkan  angka pelaku  melanggar  syariat  Islam  di  kota Banda Aceh.
Dengan demikian, penulis memandang  bahwa  apa  yang  telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  dalam mewujudkan  kota  madani  masih  dalam tahap  membangun  pondasi  awal  dari sebuah  tujuan  yang  besar,  maka  untuk  itu diharapakan Pemerintah Kota dapat meningkatkan pendayagunaan sumber daya  yang  dimilikinya  secara  maksimal untuk  mewujudkan  kota  madani.  Dengan demikian cita-cita mewujudkan kota madani  tidak  hanya  menjadi  slogan  yang terngiang  pada  periode  pemerintahan  ini saja  dan  menjadi  angan  belaka,  tetapi benar-benar  Banda  Aceh  menjadi  kota madani  merupakan  suatu  tujuan  yang hendak dicapai.

## REFERENSI
Adan,  H.  Y.  (2017).  Eksistensi  Kota Madani  dalam  Perspektif  Siyasah Syar'iyyah  (Kajian  Eksplisit  Kota
Madani Banda Aceh). Media Syari'ah, 19 (2), 235-260.
Andrain,  C.  F.  (1992). Kehidupan  Politik dan  Perubahan  Sosial .  Yogyakarta: Tiara Wacana.
Antaranews.  (2020).  Baitul  Mal  Banda Aceh  himpun  zakat  Rp  12  miliar.
Diambil dari https://aceh.antaranews.com/berita/1 69509/baitul-mal-banda-aceh-
himpun-zakat-rp-12- miliar#:~:text=Banda%20Aceh%20( ANTARA)%20%2D%20Baitul,Okto ber%202020%20mencapai%2012%2 0miliar,  tanggal  akses  6  Nopember
2020. Assakhiy, R., Anwar, S., & Fitriana, A. R. (2019). Peramalan Realisasi Penerimaan  Zakat  Pada  Baitulmal Aceh  dengan  Mempertimbangkan
Efek  dari  Variasi  Kalender. Jurnal Ekonomi  dan  Pembangunan,  27 (2), 27-45.
Feener,  R.  M.  (2013). Sharia  and  Social Engineering:  The  Implementation  of Islamic  Law  in  Contemporary  Aceh,
Indonesia . Oxford: Oxford
University Press.
Halim,  M.  (2011).  Eksistensi  Wilayatul Hisbah  dalam  Sistem  Pemerintahan Islam. Jurnal  Ilmiah  Islam  Futura,
10 (2), 65-81.
Harahap,  S.  A.  R.,  &  Ghozali,  M.  (2020). Peran  Baitul  Mal  Wa  Tamwil  (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. HUMAN  FALAH:  Jurnal Ekonomi  dan  Bisnis  Islam,  7 (1),  18- 29.
Haryanto.  (2005). Kekuasaan  Elit  Suatu Bahasan  Pengantar .  Yogyakarta: Program  Pascasarjana  Politik  Lokal dan Otonomi Daerah, UGM.
Ikramatoun, S. (2017). Respon Masyarakat
Aceh Terhadap Aturan Dan
Implementasi  Syariat  Islam  Pasca Tsunami. Jurnal  Sosiologi  Reflektif,
11 (1), 1-20.
Isa,  M.,  Kushandajani.,  &  Astuti,  P. (2016). Kewenangan dan Kedudukan Dinas  Syariat  Islam  Dalam  Tata Kelola  Pemerintahan  Aceh. Journal of  Politic  and  Government  Studies,
5 (2), 81-90.
Jamal,  K.,  &  Kadarusman.  (2014).
Terminologi Pemimpin dalam
Alqur’an (Studi Analisis Makna Ulil
Amri  dalam  Kajian  Tafsir  Tematik).
An-Nida', 39 (1), 118-128.
Khalik,  A.  T.  (2012). Filsafal  Ibnu Khaldun  dan  Soekarno  Tentang Masyarakat  Madani:  Relevansinya Dengan Upaya Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur di Indonesia, Yogyakarta:  Disertasi Jurusan  Ilmu  Filsafat,  Fakultas Filsafat, UGM.
Magriasti, L. (2011). Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah: Analisis  dengan  Teori  Sistem  David Easton. Proceeding Simposium
Nasional  Otonomi  Daerah  2011 , LAB-ANE  FISIP  Untirta.  Hal.  252-
258.
Rahmanidar,  S.  (2015).  Baitul  Mal  Banda Aceh  Dianugerahi  Zakat  Awards 2015. http://baitulmal.bandaacehkota.go.id/ 2015/11/20/baitul-mal-banda-aceh- dianugerahi-zakat-awards-2015/, diakses pada 23 Maret 2017.
Ramly,  A.  R.,  &  Fajri,  I.  (2016).  Peran
Baitul  Maal  dalam  Pendayagunaan Zakat  Produktif  terhadap  Mustahiq
Zakat. Jurnal Akad, 1 (1), 87-103.
Rassanjani,  S.  (2018).  Ending  Poverty: Factors  That  Might  Influence  the
Achievement of Sustainable Development  Goals  (SDGs)  in Indonesia. Journal of Public
Administration and Governance,
8 (3), 114-128.
Sahlan,  M.  (2018).  Mencari  Surga  di  Dua Kota; Studi Komparatif Implementasi Syariat Islam. SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu
Ushuluddin, 20 (1), 1-16.
Saib,  K.  (2019).  Faktor-Faktor  Yang Berkonstribusi Terhadap Kesuksesan Lembaga  Zakat:  Studi  Kasus  Home Industri  Sebagai  Asnaf  Lazis  Di Pekanbaru. Eko  dan  Bisnis:  Riau Economic  and  Business  Review,
10 (1), 61-67.
Sukiman, S. (2012). Strategi Pembangunan Islam  Di  Aceh  Pasca  Tsunami Menuju  Terwujudnya  Masyarakat Religius. MIQOT:  Jurnal  Ilmu-ilmu
Keislaman, 36 (1), 205-218. Yusuf, A. M. (2014). Kuantitatif, Kualitatif,  &  Penelitian  Gabungan . Jakarta: Kencana