## PERAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MEMBINA INOVASI DAN IMPLIKASI HUKUM BAGI BADAN USAHA

## I Wayan Suarjana
Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia Email: suarjana66.acc@undhirabali.ac.id

## ABSTRAK
Kata kunci: Globalisasi, Inovasi, Hak Kekayaan Intelektual Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, inovasi menjadi kunci keberhasilan  bagi  badan  usaha  di  berbagai  sektor.  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI)  memiliki  peran  penting  dalam  mendorong  dan  melindungi  inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk  mengenal lebih mendalam mengenai peran HKI dalam  membina  inovasi  dan  implikasi  hukum  yang  terkait  sangat  penting. Penelitian ini merupakan jenis studi literatur rivew yang mencari referensi teoritis yang berkaitan dengan kasus atau masalah yang ditemukan. Hasil penelitian ini dapat  diketahui  bahwa  Hak  kekayaan  Intelektual  berperan  penting  dalam implikasi hukum bagi badan usaha. Hak Kekayaan intelektual memiliki peranan penting  dalam  suatu  usaha,  karena  dapat  melindungi  serta  meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk dari perusahaan tersebut.

## ABSTRACT
Keywords: Globalization, Innovation,  Intellectual Property Rights In the era of globalization and rapid technological advances, innovation is the key to success for business entities in various sectors. Intellectual Property Rights (IPR)  have  an  important  role  in  encouraging  and  protecting  innovation.  This research  aims  to  get  to  know  more  deeply  about  the  role  of  IPR  in  fostering innovation and the legal implications associated with it are very important. This research is a type of literature review research that seeks theoretical references related to the cases or problems found. The results of this study can be seen that Intellectual Property Rights play an important role in the legal implications for business  entities.  Intellectual  property  rights  have  an  important  role  in  a business,  because  they  can  protect  and  increase  consumer  confidence  in  a product from the company.

## PENDAHULUAN
Abad  ke-21  sering  disebut  sebagai  abad  modern,  dimana  perkembangan  teknologi  telah berkembang pesat. Peradaban era modern telah mengalami perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Hal ini berdampak kuat pada pola perilaku masyarakat di semua lapisan masyarakat. Walaupun komputer, handphone dan alat komunikasi lainnya sudah dikenal pada  abad  yang  lalu,  namun  perkembangannya  tidak  secepat  dan  se-extreme  saat  ini.  Manusia telah  merasakan  dampak  teknologi  dalam  berbagai  bidang,  sehingga  setiap  aktivitas  manusia selalu berhubungan dengan teknologi terutama informasi. Teknologi telah mengubah cara berpikir dan  bertindak  manusia,  terutama  manfaat  teknologi  informasi.  Oleh  karena  itu,  sinkronisasi
teknologi informasi dengan segala aspek kegiatan manusia merupakan masalah yang mendesak. Di bawah pengaruh modernisasi, teknologi informasi menjadi pilihan pertama untuk menciptakan sistem informasi dengan keunggulan kompetitif yang memenuhi kebutuhan masyarakat (Ramli et al., 2021).
Di  era  globalisasi  dan  perkembangan  teknologi  yang  pesat,  inovasi  menjadi  kunci keberhasilan bagi badan usaha di berbagai sektor. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam mendorong dan melindungi inovasi. HKI mencakup hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan desain industri yang memberikan perlindungan hukum terhadap hasil inovasi. Perlindungan  hukum  atas  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merupakan  isu  penting  yang diperkenalkan di Indonesia saat ini. Hal ini didasari bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam industri  kreatif  dan  sumber  daya  alam  yang  melimpah  sehingga  perlu  didukung  dengan  upaya perlindungan kekayaan intelektual yang optimal. Saat ini industri kreatif di Indonesia berkembang cukup pesat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Dewi, 2014).
Namun,  banyak  badan  usaha  yang  belum  sepenuhnya  memahami  dan  memanfaatkan potensi  HKI  dalam  upaya  membangun  inovasi  yang  berkelanjutan.  Ketidaktahuan  mengenai perlindungan hukum yang tersedia dan strategi manajemen HKI dapat menyebabkan kerugian bagi badan  usaha,  seperti  hilangnya  keunggulan  kompetitif  akibat  penyalahgunaan  atau  penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Selain itu, implikasi hukum yang terkait dengan HKI juga menjadi faktor penting  yang  perlu  diperhatikan  oleh  badan  usaha.  Ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  dan prosedur  hukum  dalam  mengelola,  melindungi,  dan  memanfaatkan  HKI  dapat  mengakibatkan sengketa hukum, denda, atau kerugian finansial yang signifikan bagi badan usaha (Hakim, 2021).
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengenal lebih mendalam mengenai peran HKI  dalam  membina  inovasi  dan  implikasi  hukum  yang  terkait  sangat  penting.  Melalui pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan risiko HKI, badan usaha dapat mengoptimalkan upaya  inovasi,  melindungi  kekayaan  intelektual  mereka,  serta  menjaga  kepatuhan  terhadap peraturan hukum yang berlaku.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  studi  literatur  rivew  yang  mencari  referensi  teoritis  yang berkaitan  dengan  kasus  atau  masalah  yang  ditemukan. Menurut  (Sudarmanto  et  al.,  2021) menyatakan  bahwa  tinjauan  pustaka  adalah  ringkasan  tertulis  dari  artikel  jurnal,  buku,  dan dokumentasi  lain  yang  menjelaskan  teori  dan  pengetahuan,  baik  dulu  maupun  sekarang,  dan membagi literatur menjadi topik dan dokumen yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penafsiran fenomena yang terjadi  disekitar. Teknik  analisis yang digunakan menggunakan pendekatan penalaran kritis terkait peran hak kekayaan intelektual dalam membina inovasi dan implikasi hukum bagi badan usaha
Informasi  yang  diperoleh  berdasarkan  sumber  dikelompokkan  menjadi  dua  bagian,  yaitu Data  Primer  dan  Sekunder.  Data  primer  atau  sering  disebut  data  asli  adalah  informasi  yang diperoleh dari sumber asli dan tangan pertama. Data-data tersebut harus diteliti pada responden yang bertindak sebagai subjek penelitian atau pada orang-orang yang menjadi pembawa informasi dan data. Data primer dapat divisualisasikan sebagai data hasil wawancara dengan responden yang bertindak sebagai objek penelitian.  Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber
yang  telah  dilakukan  analisis.  Beberapa  contoh  data  sekunder  seperti  catatan  atau  dokumentasi dari  perusahaan,  publikasi  pemerintah  contohnya  cuku,  laporan,  berita,  jurnal,  dan  lainnya (Rahmadi, 2011).
Metode ini biasa digunakan untuk menggambarkan karakteristik dan populasi yang di teliti secara lebih detail dan luas. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan memaparkan fakta-fakta, dilanjutkan dengan analisis yang tidak hanya memaparkan tetapi juga memberikan pengertian dan penjelasan  yang  cukup.  Metode  ini  menjadi  pembeda  dibandingkan  metode  penelitian  lainnya yang biasa digunakan karena memfokuskna pada pembahasan suatu fenomena yang sedang terjadi serta  dapat  memberikan  gambaran  objek  penelitian  secara  jelas  dan  detail  (Fenti  Hikmawati, 2017).
Metode  ini  dilakukan  dengan  melakukan  identifikasi  pada  persoalan  yang  diteliti  secara signifikan. Memberikan batasan dan merumuskan suatu permasalahan dengan jelas. Memberikan gambaran tujuan serta manfaat penelitian. Melakukan penentuan populasi dan sampel yang akan diteliti.  Melalukan  analisis  data  sesuai  dengan  teknik  analisis  yang  sesuai  dengan  tujuan penelitiannya.  Memberikan  kesimpulan  dan  saran  berdasarkan  hasil  studi  literatur  yang  telah dilakukan (Dameria Sinaga, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mendorong Proses Inovasi Di Dalam Badan Usaha
Badan  usaha  merupakan  unit  bisnis  atau  organisasi  bisnis  yang  menyediakan  produk  atau layanan  jasa.    Unit  bisnis  ini  menghasilkan  keuntungan  dari  pemasaran  barang  dan  jasa  yang dihasilkan  oleh  perusahaan.  Badan  usaha  memiliki  bentuk  usaha  yang  abstrak,  karena  pada hakikatnya  merupakan  organisasi  korporasi,  yang  dibedakan  secara  publik  hanya  dengan  bentuk yang  tertulis  di  depan  nama,  misalnya.  Perusahaan,  CV,  PT  dan  sebagainya,  sedangkan  secara konkrit Dalam penerapannya Badan usaha dibedakan menjadi 2 yaitu badan usaha berbadan hukum dan  badan  usaha  bukan  berbadan  hukum.  Menurut  (Dewi,  2014)  menyatakan  bahwa  perbedaan badan usaha jika ditinjau dari status yuridisnya  dapat  dinilai dari beberapa faktor yang disajikan dalam tabel 1.
Tabel 1. Perbedaan badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan
hukum Badan Usaha Berbadan Hukum Badan Usaha Bukan Berbadan Hukum Subjek hukumnya adalah perusahaan itu sendiri, karena telah menjadi badan hukum yang juga mencakup masalah hukum disisi manusia. Subjek hukum adalah para pengurus perusahaan karena perusahaan tidak berbadan hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Harta kekayaan perusahaan dan harta pribadi karyawan terpisah, sehingga apabila perusahaan mengalami kerugian atau
Harta kekayaan perusahaan dan harta pribadi pengurus menjadi satu kesatuan, sehingga apabila terjadi kerugian atau hal yang tidak
penyitaan. Kerugian tersebut ditanggung oleh bukan karyawan.
diinginkan maka pengurus akan ikut terkena dampaknya.
Bentuk usaha yang berbadan hukum antara lain:
1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Koperasi
3. Perusahaan Umum (Perum)
4. Persero
5. Yayasan dan lain-lain.
Dalam proses keberjalanan badan usaha tentunya ada inovasi dalam bentuk produk dan jasa sebagai  bentuk  kreativitas  sumber  daya  manusia  didalamnya.  Dalam  hal  ini  perlu  adanya perlindungan  atau  hak  kekayaan  intelektual  sebagai  bentuk  apresiasi  dari  inovasi  tersebut.  Hak kekayaan intelektual atau disingkat dengan HKI merupakan perindungan ciptaan atau karya- karya yang  diciptakan  atas  kemampuan  intelektual  manusia.  jenis  kekayaan  yang  juga  mencakup  hak kekayaan intelektual tidak berwujud. Kekayaan intelektual seperti karya kreativitas  manusia  merupan  sesuatu  yang  harus  dihargai  keberadaannya,  karena  dalam  kreasi mereka membutuhkan  adanya  proses  berpikir produk  baru,  inovasi  tentunya Ini  tidak  mudah, sehingga  dapat  diketahui  bahwa  perlindungan  aktif Intelektual  membutuhkan  perlindungan hukum tindakan ilegal yang merugikan (Ramli et al., 2021).  Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi oleh negara dan berperan penting dalam keberjaanan badan usaha antara lain hak paten, hak cipta, hak merek, desain industri dan rahasia dagang.
Hak  Kekayaan  intelektual  memiliki  peranan  penting  dalam  suatu  usaha,  karena  dapat melindungi  serta  meningkatkan  kepercayaan  konsumen  terhadap  suatu  produk  dari  perusahaan tersebut. Di era sekarang ini banyak oknum yang berusaha untuk mencuri ide atau inovasi dari suatu perusahaan sehingga dengan adanya HKI maka inovasi dan ide kreatif untuk memajukan perusahaan akan terjaga.  Adapun keuntungan penerapan HKI dalam suatu usaha antara lain:
a) Memiliki  kepastian  perlindungan  hukum,  sehingga  inovasi  yang  diciptakan  oleh  perushaan dapat terlindung
b) Meningkatkan kepercayaan konsumen, konsumen akan lebih percaya menggunakan produk dari perusahaan karena dnilai produk atau inovasi yang dikembangkan telah sah dan diakui secara hukum.
c) Mengurangi plagiarisme, karena plagiarisme sangat berdampak buruk bagi perusahaan

## Implikasi  Hukum  Yang  Harus  Diperhatikan  Oleh  Badan  Usaha  Dalam  Mengelola  Dan Melindungi Hak Kekayaan Intelektual
Hukum  berperan  penting  dalam  suatu  usaha  karena  berperan  dalam  mengatur  dan melindungi suatu bisnis. Adapun peranan hukum dalam suatu usaha antara lain: melindungi sebuah bentuk usaha sehingga tercipta perilaku bisnis yang jujur dan sehat, menjamin keamanan produk dan  juga  melindungi  sistem  pasar  sehingga  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efisien,  dan
menciptakan bisnis yang aman baik bagi pelaku bisnis dan juga konsumen. Implikasi hukum juga harus diperhatikan dalam penerapannya terhadap badan usaha karena berkaitan dengan HKI. Hak kekayaan intelektual berbeda dengan hak milik keberadaan. Menurut  (Hakim, 2021) menyatakan bahwa Hak kekayaan intelektual bersifat intangible , sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita dan  lebih  tahan  lama,  sehingga  hak  kekayaan  intelektual  dapat  disebut  sebagai  hak  abstrak  dan intangible. HKI merupakan hak privat karena pencipta/penemu boleh atau tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Jenis Jenis kekayaan intelektual yang diatur dalam undang – undang dasar antara lain sebagai berikut:
a) Hak Cipta
Hak  cipta  adalah  perlindungan  yang  diberikan  kepada  pencipta  yang  menghasilkan  suatu karya. Setiap karya yang diciptakan memiliki keaslian dan ciri khas dalam bidang sastra, seni dan bidang ilmu lainnya. Adapun karya yang dilindungi oleh UU Hak Cipta antara lain: karya tulis yang diterbitkan contohnya buku, music atau ciptaan lagu baik dengan teks maupun tanpa teks, seni rupa dengan segala bentuk  seperti  seni  Lukis,  seni  ukir, seni  pahat,  kaligrafi dan seni  terapan, drama, pewayangan,  dan  seni  batik.  Menurut  (Disemadi  &  Kang,  2021)  menyatakan  bahwa  Undang- undang  mengenai  hak  cipta  yang  menghasilkan  karya  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan sastra di Indonesia diatur dalam Pasal 1 UU Hak Cipta.
b) Hak Paten
Paten adalah perlindungan yang diberikan kepada penemu yang menciptakan atau membuat penemuan  baru.  Paten  diberikan  dalam  bidang  teknologi,  misalnya  yang  berkaitan  dengan  ilmu terapan proses industri.  Selain paten, ada pula paten sederhana yang hampir mirip dengan paten, tetapi ketentuan perlindungannya lebih sederhana. Hak Paten diatur dalam Undang – undang hak paten No. 14 Tahun 2001 (Sadino & Astuti, 2021), paten diberikan untuk Invensi yang memenuhi persyaratan  kebaruan,  menunjukkan  langkah  inventif  dan  berlaku  di  lapangan  selama  20  tahun (Sadino & Astuti, 2021).
c) Merek Dagang
Merek dagang dapat dikatakan sebagai identitas atau tanda pengenal suatu produk yang dapat membedakan antara produk 1 dengan produk lainnya dengan tujuan komersial atau bisnis. Adapun fungsi  dari  merek  dagang  adalah  untuk  memudahkan  konsumen  dalam  mengenali  atau mengidentifikasikan suatu produk. Merek dagang dapat didaftarkan oleh perorangan, suatu badan usaha  dan  badan  hukum  dengan  jangka  waktu  10  tahun  serta  dapat  diperpanjang  lagi  (Rizkia  & Fardiansyah, 2022).
d) Desain Industri
Perlindungan atas desain industry diatur dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 2000 terkait dengan desain  Industri  (Disemadi &  Kang,  2021). Desain  industry merupakan suatu  kreasi  yang berbentuk warna, garis, atau gabungan dari dua dimensi dan tiga dimensi yang membentuk estetika dan  dituangkan  dalam  bentuk  barang  atau  produk.  Perlindungan  hak  atas  desain  industri  adalah dalam jangka waktu 10 tahun setelah penerimaannya
e) Rahasia Dagang
Rahasia  dagang  merupakan  gambaran  atau  inovasi  bisnis  baik  dibidang  teknologi  maupun bisnis lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Dalam perlindungannya rahasia dagang diatur dalam Undang – undang no 30. Tahun 2000 (Disemadi & Kang, 2021).
f) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Desain  tata  letak  sirkuit  terpadu  merupakan  bentuk  baru  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) dalam  hukum  internasional  dan  hukum  Indonesia  dibandingkan  dengan  bentuk  Hak  Kekayaan Intelektual lainnya seperti hak cipta, paten dan merek dagang dan desain industri. Adanya peraturan tersebut  dikarenakan  kekhususan  tata  letak  sirkuit  terpadu  yang  tidak  dapat  dibenahi  dengan pengaturan  sistem  hukum  HKI  yang  ada.  Kebutuhan  akan  regulasi  khusus  juga  muncul  dari perkembangan ekonomi, teknologi, dan industri terkait penggunaan sirkuit terpadu di negara maju dan  berkembang. Perlindungan  terhadap  desain  tata  letak  sirkuit  terpadu  adalah  selama  10  tahun (Bintang, 2018).
g) Varietas Tanaman
Perlindungan terhadap varietas tanaman merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang diberikan dengan objek dari perlindungan ini adalah varietas tanaman yang dihasikan oleh pemulia tanaman.  Adapun  varietas  tanaman  yang  diberikan  perlindungan  seperti,  varietas  tanaman  baru, unik, dan tanaman baru. Perlindungan terhadap varietas tanaman diatur dalam undang undang no 29 tahun 2000 (Ramli et al., 2021).

## Upaya Badan Usaha Dapat Memaksimalkan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Sambil Tetap Mematuhi Regulasi Dan Meminimalkan Risiko Hukum
Hak  kekayaan  Intelektual  memang  berperan  penting  dalam  suatu  usaha.  Seiring  dengan perkembangan  zaman  semakin  banyak  berdiri  badan  usaha  yang  bergerak  di  berbagai  sektor. Sektorusaha atau bisnis tidak pernah bisa lepas dari kekayaan intelektual. Setiap sistem bisnis harus memiliki kekayaan intelektual.  Hak  kekayaan  intelektual  yang bersangkutan  dapat berupa  merek dagang,  hak  cipta,  paten,  desain  industri,  rahasia  dagang,  pengaturan  dasar  sirkuit  terpadu  dan indikasi  geografis. Penerapan  hak  kekayaan  intelektual  juga  dapat  diartikan  sebagai  bentuk mendukung perkembangan teknologi yang semakin maju. Menurut pendapat (Budiman & Yando, 2015) menyatakan bahwa Indonesia meratifikasi perjanjian pembentukan organisasi perdagangan menurut  Hukum  Internasional  (ILO)  No.  7  Tahun  1994,  Indonesia  terikat  dan  menyelaraskan perundang-undangannya  sehubungan  dengan  Persetujuan,  sehingga  Indonesia  harus  menerbitkan hak  kekayaan  intelektual.  Hak  atas  kekayaan  intelektual  (HKI)  merupakan  hasil  kreativitas intelektual  berupa  gagasan,  Penemuan  dan  ekspresi  kreatif,  yang  terkadang  disebutnya  sebagai "produk  pemikiran"  atau  "properti  profesional".  Karena  sudah  cukup  jelas  bahwa  hak  kekayaan intelektual itu ada hak yang timbul dari kemampuan intelektual.
Dalam  keberjalanan  suatu  usaha,  badan  usaha  dapat  mengimplementasikan  hak  kekayaan intelektual  atau  HKI  melalui  pendaftaran  HKI.  Pendaftaran  perlindungan  HKI  dapat  dilakukan dengan 2 sistem yaitu system deklaratif dan system konstitutif. Menurut Ridla (2019) menyatakan bahwa  Sistem  konstitutif  atau  first-to-file  berarti  bahwa  perlindungan  kekayaan  intelektual
diberikan kepada pemohon pertama yang mengajukan. Sistem ini berlaku untuk perlindungan paten, merek dagang, desain industri, rencana tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman.
Sistem deklaratif adalah perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang diberikan kepada pemilik pertama atau pengguna kekayaan intelektual tersebut. Jika pihak kedua mengklaim sebagai pihak  yang  seharusnya  memiliki  kekayaan  intelektual  tersebut,  kewajiban  pihak  pertama  adalah membuktikan bahwa ia adalah pengguna pertama dari kekayaan intelektual tersebut. Prinsip sistem deklaratif adalah jaminan perlindungan hukum meskipun pencipta tidak mendaftarkan ciptaannya (Asmara et al., 2019).
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam system perlindungan hukum yang berkaitan dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual  atau  HKI  yaitu  objek  perlindungan  yang  meliputi  seluruh kekayaan  intelektual  yang  diatur  dalam  undang  undang  antara  lain  hak  paten,  hak  cipta,  merek dagang, rahasia dagang dan sebagainya. Subjek perlindungan yaitu pemegang HKI baik perorangan maupun badan usaha.
Menurut (Disemadi & Kang, 2021) menyatakan bahwa perlindungan atas kekayaan intelektual mempunyai jangka waktu yang berbeda antara lain sebagai berikut:
a) Perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah kematian pencipta menurut pasal 58 UU Hak Cipta.
b) Perlindungan  hak  paten  biasa  berdasarkan  pasal  22  UU  Paten  adalah  20  tahun, sedangkan perlindungan atas hak paten sederhana berdasarkan pasal 23 ayat 1 UU paten adalah 10 tahun.
c) Perlindungan merek dagang menurut pasal 3 UU merek dan IG adalah 10 tahun serta dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.
d) Pelindungan  hak  desain  industri  berdasarkan  Pasal  5  UU  desain  industry  adalah  10 tahun
e) Perlindungan atas rahasia dagang berdasarkan UU Rahasia Dagang adalah tanpa batas.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penerapan perlidungan Hak Kekayaan Intelektual sangat penting diterapkan oleh badan usaha maupun perorangan. Dalam pelaksanaannya pendaftaran HKI dapat dilakukan melalui cara berikut:
1. Langsung mendatangi Kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual
2. Melalui  kantor  wilayah  kementrian  hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di Seluruh wilayah
3. Atau bisa mendaftarkan mandiri secara online melalu website.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Hak  kekayaan  Intelektual berperan penting dalam implikasi hukum bagi badan usaha. Hak Kekayaan intelektual memiliki peranan  penting  dalam  suatu  usaha,  karena  dapat  melindungi  seta  meningkatkan  kepercayaan
konsumen terhadap suatu produk dari perusahaan tersebut.  Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam undang undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmara, A., Rahayu, S. W., & Bintang, S. (2019). Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar. Syiah Kuala Law Journal , 3 (2), 184–201.
Bintang, S. (2018). Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (1), 23–38.
Budiman, S., & Yando, Z. (2015). Desa Kuat, Indonesia Hebat. Yogjakarta: PUSTAKA YISTISIA . Dameria Sinaga. (2014). Statistik Dasar .
Dewi,  A.  S.  K.  (2014).  Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  sebagai  upaya  dalam meningkatkan  pendapatan  asli  desa  (PADes)  serta  menumbuhkan  perekonomian  desa. Journal of Rural and Development , 5 (1).
Disemadi,  H.  S.,  &  Kang,  C.  (2021).  Tantangan  Penegakan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual dalam  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  di  Era  Revolusi  Industri  4.0. Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 54–71.
Fenti Hikmawati. (2017). Metodologi Penelitian . PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
Hakim, D. A. (2021). Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi , 7 (1), 17–34.
Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In Antasari Press .
Ramli, A. M., Permata, R. R., Mayana, R. F., Ramli, T. S., & Lestari, M. A. (2021). Pelindungan Kekayaan  Intelektual  Dalam  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Di  Saat  Covid-19. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 21 (1), 45–58.
Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H.  (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu  Pengantar . Penerbit Widina.
Sadino, S., & Astuti, J. (2021). Penerapan Hak Paten di Indonesia. Jurnal Magister Ilmu Hukum , 3 (2), 41–46.
Sudarmanto, E., Zukhruf, A., Kurniullah, Revida, E., Ferinia, R., Butarbutar, M., Abdilah, L. A., Sudarso, A., Purba, B., Purba, S., Ika Yuniwati, A. N. H., Irawati, H., & Suyuthi, N. F. (2021). Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif .

## This Work is Licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License