JPPI Vol 11 No 1 (2021) 1 - 19

## Jurnal Penelitian Pos dan Informatika
32a/E/KPT/2017
e-ISSN 2476-9266 p-ISSN: 2088-9402
Doi:10.17933/jppi.2021.110101

## Analisis Penerapan Teknologi Informasi Dalam Mendukung Pengembangan Local E-Government
Analysis of the Application of Information Technology in Supporting Local E-Government Development
1 Hilda Yulia Novita, 2 Yani Nurhadryani, 3 Sri Wahjuni 1, 2, 3 Departemen Ilmu Komputer, Fakultas MIPA, Institute Pertanian Bogor IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia
1 hilda_yn@gmail.com , Naskah Masuk: 14 Januari 2019; Revisi : 16 Oktober 2021 ; Diterima: 16 Oktober 2021

## ABSTRAK
Kota  Bogor  telah  memiliki master  plan e-government Pemkot  Bogor  yang  di  dalamnya  lebih  fokus  menjelaskan pengembangan TI di lingkungan Pemkot Bogor, namun perencanaan pengembangan TI level lokal seperti di dinas-dinas, kecamatan  dan  kelurahan  perlu  dijelaskan  lebih  rinci.  Tujuan  penelitian  ini  bermaksud  untuk  membuat  analisis penerapan TI local e-government pada aplikasi PATEN di Kota Bogor. Penelitian menggunakan framework ( The Open Group Architecture Framewrok ) TOGAF ADM untuk menggambarkan penerapan TI yang baik dan rinci sehingga bisa digunakan oleh organisasi kecamatan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan strategisnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi ke kecamatan Bogor Utara, Bogor Selatan, Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Tengah dan Tanah Sareal. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi untuk Diskominfostandi Kota Bogor sebagai fasilitator pengembangan penerapan TI  level local e-government di kecamatan.
Kata Kunci : kecamatan, master plan , paten, teknologi informasi, togaf.

## ABSTRACT
Bogor City has a master plan for e-government of the Bogor City Government, in which it is more focused on explaining IT development within the Bogor City Government, but local level IT development planning such as those in offices, sub- districts and villages needs to be explained in more detail. The purpose of this study intends to plan the development of IT in Integrated District Administration Services in the City of Bogor, by analysing the application of local e-government IT. Research uses the TOGAF ADM framework (The Open Group Architecture Framewrok) to describe the application of good and detailed IT so that it can be used by sub-district organizations in achieving their vision, mission and strategic goals. This research was conducted by interview and observation to the sub-districts of North Bogor, South Bogor, West Bogor, East Bogor, Central Bogor and Tanah Sareal. The results of this study are expected to be a recommendation for Diskominfostandi in the city of Bogor as a facilitator of the development of the implementation of the IT level local e- government in the sub-district.
Keyword: information technology, master plan, paten, sub-district, togaf
.

## PENDAHULUAN
Teknologi  Informasi  (TI)  tidak  hanya diharapkan sebagai perangkat pembantu kegiatan berorganisasi  tetapi  sudah  merupakan  bagian strategi  dari  suatu  organisasi  untuk  mencapai tujuannya.  Khususnya  di  bidang  pemerintahan harus  mewujudkan  pemerintahan  yang good governance terutama  dalam  pelayanan  publik yang  tak  lepas  dari  penggunaan  informasi, komunikasi, dan teknologi. Salah satu upayanya adalah pemerintahan elektronik atau yang dikenal dengan e-government .
E-government dapat  digunakan  untuk meningkatkan kelembagaan menjadi baik dengan demikian  dapat  meningkatkan  kepercayaan keseluruhan  dalam  kebijakan,  kompetensi, kejujuran dan prediktabilitas pemerintah. Pemerintahan  digital  dapat  digunakan  untuk meningkatkan  respon  dan  aksebilitas  dari pemerintah  seperti  situs  web  dan  e-mail memungkinkan  cara  mudah  untuk  berinteraksi dengan pemerintah (Veit dan Huntgeburth 2014). TI  dapat  meningkatkan good  governance dalam tiga hal yaitu peningkatan transparansi, informasi, dan akuntabilitas, memfasilitasi partisipasi publik dalam  pembuatan  keputusan,  dan  meningkatkan efisiensi pelayanan publik (Magno dan Ramonette 2001).
Pengembangan e-government di Indonesia dimulai dari  terbitnya Instruksi Presiden (INPRES)  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government .  Setelah  mengeluarkan  INPRES ini,  Kementrian  Komunikasi  dan  Informasi menerbitkan  buku  “Panduan  Penyusunan Rencana  Induk  Pengembangan e-Government
Lembaga” sebagai panduan dan standarisasi yang dapat  membantu  setiap  lembaga  pemerintah dalam menyusun rencana induk atau master plan serta  tahapan  pengembangan  dan  penerapan e- government bagi  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah, yang berguna untuk mewujudkan  kepemerintahan  yang  baik  ( good governance ). Seiring TI yang semakin berkembang  dan  dalam  mewujudkan good governance ,  pemerintah  mengeluarkan  kembali peraturan  yang  dituangkan  dalam  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  95  Tahun 2018  Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  (SPBE).  SPBE  mendeskripsikan integrasi  proses  bisnis,  data  dan  informasi, infrastruktur,  aplikasi  dan  keamanan  untuk menghasilkan  layanan  SPBE  yang  terintegrasi antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah dan  mengacu  kepada  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Nasional dalam jangka waktu 20 (dua  puluh)  tahun.  Selanjutnya,  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun 2019  Tentang  Satu  Data  Indonesia.  Satu  Data Indonesia  adalah  kebijakan  tata  kelola  data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan  antar  instansi  pusat  dan  instansi daerah melaui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas  data,  dan  menggunakan  kode referensi dan data induk.
Rencana Induk atau Master plan TI adalah sarana utama atau panduan untuk pengembangan TI, pengelolaan informasi dan sumber daya dalam sebuah  organisasi  (Rassameethes  2012). Master plan TI menggambarkan keadaan masa depan TI
Analisis Penerapan Teknologi Informasi Dalam Mendukung Pengembangan Local E-Government (Hilda Yulia Novita, Yani N, dan Sri W)
dan dikembangkan untuk menerjemahkan strategi bisnis  menjadi  sebuah  visi  TI,  mendefinisikan fungsi  bisnis  inti  dan  kebutuhan  informasi, menjelaskan  lintas  fungsi  aplikasi  yang  bisa dibagi  oleh  sistem  informasi  dan  menentukan komponen  sistem  standar,  termasuk  data, aplikasi, dan platform teknologi (U.S Department of  Housing  and  Urban  Development  2014). Keselarasan  penerapan  TI  dengan  kebutuhan organisasi  hanya  mampu  dijawab  dengan memperhatikan  faktor  integrasi  di  dalam pengembangannya. Tujuan integrasi yang sebenarnya adalah untuk mengurangi kesenjangan  ( gap )  yang    terjadi  dalam  proses pengembangan  sistem  (Lankhorst  dan  Drunen 2007).  Untuk  mengurangi  kesenjangan  tersebut, maka  diperlukan  sebuah  paradigma  dalam merencanakan, merancang dan mengelola teknologi  informasi  dan  sistem  informasi. Salah satu lembaga pemerintahan yang telah menerapkan e-government adalah  Kota  Bogor karena  pada  Pemeringkatan e-Government Indonesia  (PeGI)  tingkat  Kabupaten/  Kota, Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Bogor  meraih peringkat  ke-2  setelah  Kota  Cimahi.  Pemkot Bogor juga telah memiliki website yang interaktif dan di dalam websitenya kita dapat menemukan buku Rencana Induk Pengembangan E- government tahun 2014-2018 dan dapat diunduh.
Rencana  induk  atau master  plan  e-government Kota  Bogor  yaitu  rencana  jangka  panjang pengembangan TI dalam penerapan e- government Kota Bogor.
Berdasarkan pengamatan  penulis  dalam  buku master  plan e- government Pemkot  Bogor  lebih  fokus  untuk pengembangan TI di lingkungan Pemkot Bogor, dan  untuk  perencanaan  pengembangan  TI  di
dinas-dinas,  kecamatan  dan  kelurahan  belum terinci.
Local  e-government adalah  kehadiran online untuk meningkatkan kualitas, mempercepat pengiriman dan kehandalan pelayanan kepada masyarakat dan bisnis dengan mengadopsi  TI  untuk  merubah  cara  pelayanan administrasi  pemerintah  (Nabafu  dan  Maiga 2012).  Di  Indonesia local  government setingkat dengan kecamatan dan kelurahan. Sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah  yang  menyatakan  bahwa pemerintah  kota/  pemerintah  daerah  memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan tugas  pembantuan  yang  bertujuan  mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Maka  dari  itu  penulis  bermaksud  untuk melakukan  analisis  penerapan TI local  e- government . Penelitian menggunakan framework The  Open  Group  Architecture  Framewrok (TOGAF ADM) untuk menghasilkan rekomendasi  penerapan  TI  yang  baik  dan  rinci sehingga  bisa digunakan oleh organisasi kecamatan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan strategisnya.  TOGAF  ADM  dipilih  sebagai framework dalam  penelitian  ini  karena  bersifat fleksibel untuk beradaptasi dengan strategi bisnis, tetapi juga memungkinkan untuk mengembangkan master  plan TI  (Cameron  dan McMillan  2013).  TOGAF  ADM  juga  memiliki kekurangan yaitu tidak adanya templates standar untuk  membuat  blok  digram,  namun  kaya  akan area  teknis  arsitektur  untuk  digunakan  dalam penelitian  ini  ( Open  Group 2011). Output yang diharapkan  dapat  dicapai  dalam  penelitian  ini adalah menghasilkan rekomendasi untuk
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.11 No 1 September 2021: hal 1- 19
penereapan TI dalam mendukung pengembangan local e-government kecamatan di Kota Bogor.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan framework TOGAF  ADM  dipilih  karena  bersifat  fleksibel untuk  beradaptasi  dengan  strategi  bisnis,  tetapi juga  memungkinkan  untuk  mengembangkan master plan TI dengan tahapan sebagai berikut:

## Gambar 1 Tahapan penelitian
Preliminary Phase : framework and principles
1. Pembuatan Kuesioner
Kuesioner yang dibuat berdasarkan pada panduan pada framework TOGAF  yaitu  arisitektur  visi, arsitektur  bisnis,  arsitektur  sistem  informasi (arsitektur  data  dan  arsitektur  aplikasi)  dan arsitektur teknologi.
2. Penentuan Responden
Target  dari  responden  untuk  diwawancara  di kecamatan  yaitu  staf  kecamatan  masing-masing. Sedangkan untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bogor  ditujukan  pada  seksi  pengembangan e- government .
3. Pengumpulan Data Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara di enam kecamatan di Kota Bogor dan Persandian Diskominfostandi  Kota  Bogor.  Data  yang
digunakan untuk penelitian ini ada dua jenis, yaitu data merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama  baik  dari  individu  maupun  kelompok dengan  metode  observasi  dan  wawancara,  dan data  sekunder  berupa  profil  organisasi,  investasi TI, tren teknologi dan model standar tatakelola TI yang  dapat  diperoleh  dari  renstra,  dokumen peraturan, dan penelitian terdahulu.

## Requirements Management
Identifikasi  permasalahan  dan  kebutuhan kecamatan  digambarkan  menggunakan  fishbone diagram  dan  membuat  tabel  analisis  kekuatan, kelemahan,  peluang,  dan  ancaman  (SWOT). Selanjutnya  di  dalam  tahapan requirements management terdapat  tahapan-tahapan  sebagai berikut:

## Architecture Vision
Analisis Penerapan Teknologi Informasi Dalam Mendukung Pengembangan Local E-Government (Hilda Yulia Novita, Yani N, dan Sri W)
Tahapan ini bertujuan menciptakan keseragaman  pandangan  untuk  mencapai  tujuan organisasi yang dirumuskan dalam bentuk strategi serta  menentukan  lingkup  dari  arsitektur  yang akan  dikembangkan  pada  tingkat  kecamatan  di Kota  Bogor.  Input  dari  tahapan  ini  adalah dokumen  visi  dan  misi.  Sedangkan  output  nya berupa  rumusan  visi  dan  misi  pengembangan  e- government  Kota  Bogor,  serta  visi  dan  misi kecamatan-kecamatan.

## Business Architecture
Tahapan ini mendeskripsikan kondisi awal arsitektur  bisnis  kecamatan  saat  ini. Input dari tahapan ini adalah dokumen renstra, tugas pokok, fungsi  dan  struktur  organisasi  di  kecamatan, sedangkan output pada  tahapan  ini  adalah deskripsi  proses  bisnis  dan  fungsi  bisnis kecamatan  saat  ini  menggunakan  diagram value
chain .

## Information System Architecture
Kegiatan  yang  akan  diidentifikasi  pada tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi  digunakan  oleh  kecamatan-kecamatan saat ini. Input dari tahapan ini adalah dokumen SI yang  telah  ada  saat  ini,  sedangkan output nya adalah  modul  aplikasi  dan  data  yang  telah digunakan di kecamatan-kecamatan saat ini.

## Technology Architecture
Teknik  yang  digunakan  adalah  dengan mengidentifikasi prinsip platform teknologi, yang terdiri  dari  tujuh  area  yang  meliputi  sistem operasi,  aplikasi,  perangkat  keras,  infrastruktur jaringan, dan keamanan.
Input dari  tahapan  ini  adalah  dokumen teknologi  yang  telah  ada  saat  ini,  sedangkan output nya  adalah  keadaan  teknologi  yang  telah digunakan di kecamatan-kecamatan saat ini.

## Opprtunities and Solutions
Tahapan ini merupakan rekomendasi solusi yang dapat dijadikan dasar bagi stakeholder yaitu kecamatan  untuk  memilih  dan  menentukan peluang dan solusi TI yang akan diterapkan. Input dari tahapan ini adalah hasil analisis kondisi yang sedang  terjadi  pada  tahapan  sebelumnya  yaitu architecture vision , business architecture , information  system  architecture ,  dan technology architecture . Output nya  adalah  solusi  modul aplikasi  usulan,  solusi  kebutuhan  data,  dan arsitektur teknologi usulan.

## Migration Planning
Tahapan ini menentukan rencana migrasi dari proyek TI. Input dari tahapan ini adalah hasil dari tahapan  opportunities  and  solution sebagai pertimbangan rencana migrasi, yang menghasilkan output roadmap pengembangan TI dan prioritas pengembangan aplikasi.

## Implementation Governance
Menyusun rekomendasi struktur organisasi  untuk  tata  kelola  TI  di  kecamatan. Struktur  organisasi  yang  direkomendasikan mendeskripsikan  tugas pokok dan  fungsi pengelolaan  SI/TI  level  kecamatan  diarahkan sebagai sebuah unit kerja mandiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Preliminary phase : framework and principles
1. Kuesioner Kuesinoner yang dibuat berdasarkan framework TOGAF  ADM  yaitu  arsitektur  visi, arsitektur bisnis, arsitektur system informasi, dan arsitektur teknologi.
2. Responden Target  responden  adalah  staf  masing-masing kecamatan. Tabel 1 menujukkan responden yang diwawancarai  dan  mengisi  kuesioner  terdapat perbedaan divisi dari setiap kecamatannya karena di kecamatan belum terdapat divisi TI tertentu. Tabel 1  Daftar responden Bogor Utara Bogor Selatan Bogor Barat Bogor Timur Bogor Tengah Tanah Sareal Kasubag Umum Dan Kepegawaian √ √ √ √ √ Kasubag Keuangan Pelaporan √ Kepala Seksi Pengendalian Pembangunan √ Staf Seksi Pengadministrasian Perizinan √ √ √ √ √ Staf Pengadaan √ √ √ Staf Seksi Kemasyarakatan √ √ √ √ √ Staf Seksi Pengendalian Pembangunan √
3. Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  yang  telah  dilakukan  pada bulan  Juni  2017  –  Juli  2017  dan  wawancara dengan bantuan kuesioner.

## Requirements Management
Berdasarkan
kondisi sebenarnya
kecamatan-kecamatan di Kota Bogor
didapatkan  identifikasi  permasalahan  sebagai berikut:
a. Arsitektur Visi
Hasil analisis pada arsitektur visi menunjukkan sebagai berikut:
a. Seluruh  kecamatan  memiliki master  plan
TI namun yang dimiliki seluruh kecamatan adalah dokumen laporan pembelian aset TI berupa perangkat keras ( hardware ).
b. Beberapa  kecamatan  memiliki  visi  dan misi e-government namun yang ada berupa visi dan misi kecamatan.
c. Beberapa kecamatan telah  memiliki beberapa visi dan misi yang isinya terkait
e-government .
d. Adanya peraturan yang mengatur mengenai  kedudukan,  tujuan,  kewajiban, dan struktur organisasi kecamatan (TUPOKSI).
e. Peraturan yang mengatur TUPOKSI yaitu Peraturan Walikota Bogor nomor 11 tahun 2015.
f. Seluruh  kecamAtan  belum  memiliki struktur  organisasi  unit  kerja  TI  namun
Analisis Penerapan Teknologi Informasi Dalam Mendukung Pengembangan Local E-Government (Hilda Yulia Novita, Yani N, dan Sri W)
memiliki beberapa pegawai yang lulus dari jurusan TI.
g. Perekrutan  pegawai  TI  untuk  kecamatan hanya  bisa  dilakukan  oleh  Pemkot  Bogor melalui perekrutan CPNS.
h. Beberapa  kecamatan  memiliki  pegawai yang  pendidikan  terakhirnya  adalah  lulus
dari jurusan TI: Bogor Utara : 1 orang (S1) Bogor Tengah : 1 orang (S1) Bogor Selatan : 1 orang (S1) Bogor Timur : tidak ada Tanah Sareal : 1 orang (S1) Bogor Barat : 2 orang (SMK & S1) i. Alokasi  anggaran  untuk  TI,  seluruh
kecamatan  telah  menggunakan  dengan baik  untuk  pembelian  aset  TI  berupa perangkat keras ( hardware ).
j. Besaran anggaran memenuhi untuk pembelian aset TI di seluruh kecamatan. b. Arsitektur Bisnis Hasil analisis pada arsitektur bisnis menunjukkan sebagai berikut:
a. Adanya  peraturan  mengenai  pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
b. PATEN  diatur  pada  Perwali  Kota  Bogor nomor 11 tahun 2015.
c. Seluruh kecamatan memiliki SOP mengenai  persyaratan-persyaratan  untuk pelayanan PATEN.
d. Untuk  memenuhi  persyaratan-persyaratan pelayanan  PATEN  masih  manual  belum bisa mengajukan persyaratan secara online .
c. Arsitektur Sistem Informasi
Hasil  analisis  pada  arsitektur  sistem  informasi menunjukkan  bahwa  seluruh  kecamatan  telah menerima  beberapa  sistem  informasi  dari Diskominfostandi  seperti  SIM  PATEN,  SIM Wilayah, SIMDA, SIMRAL dan SIMPEG.
d. Arsitektur Teknologi
Hasil analisis pada arsitektur teknologi menunjukkan  bahwa  seluruh  kecamatan  telah memiliki  fasilitas  infrastruktur  TI  yang memadai seperti hardware dan jaringan internet yang  dapat  menunjang  kegiatan  bisnis  di kecamatan  namun  belum  dipergunakan  secara bijak  untuk  menunjang  kegiatan  bisnis  di kecamatan.
Selanjutnya dari hasil analisis awal yang terdapat pada identifikasi permasalahan di atas dapat digambarkan diagram fishbone pada Gambar 2:
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.11 No 1 September 2021: hal 1- 19
Diagram fishbone seperti  pada  Gambar  2 berdasarkan penjabaran identifikasi permasalahan pada hasil analisis awal yang dihadapi kecamatan di Kota Bogor.
Dari  analisis  kuesioner  dan  diagram fishbone didapatkan analisis SWOT pada Tabel 2:
Tabel 2 Analisis SWOT Kekuatan (S) Kelemahan (W) 1. Adanya tupoksi kecamatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan 2. Memiliki sarana dan prasarana TI yang memadai 3. Adanya informasi peraturan terkait Perwali PATEN 4. Seluruh kecamatan memiliki aplikasi PATEN, 5. Memiliki aplikasi e- government lain dari Diskominfostandi 6. Rencana mengintegrasikan data kependudukan aplikasi PATEN oleh Diskominfostandi 7. Memiliki jaringan FO 1. Belum optimalnya sinergi camat sebagai pemimpin di kecamatan dengan pegawai untuk membangun e-government
2. Belum ada SOP terkait kebijakan pengembangan dan pengelolaan e- government untuk kecamatan
3. Website kecamatan yang ada belum terintegrasi dengan aplikasi e- government
4. Pengembangan aplikasi dan pengelolaan data belum terintegrasi
5. Anggaran pengembangan aplikasi belum menjadi prioritas
6. Kurangnya kuantitas dan kualitas TI
7. Kurangnya pemahaman warga mengenai aplikasi PATEN Peluang (O) Upaya memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S-O) Upaya menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (W- O) 1. Pemanfaatan SI/TI dapat meningkatkan pelayanan publik
2. Pemanfaatan SI/TI dapat meningkatkan kinerja kecamatan
3. Adanya jaringan internet
4. Adanya training dan diklat bagi pegawai
5. Adanya dukungan dan
pengawasan dari Kominfo, 6. Kemajuan teknologi
1. Meningkatan pelayanan publik berbasis online 2. Pemetaan kebutuhan aplikasi e-government 3. Mengintegrasikan data untuk kecamatan dan
kelurahan
4. Menganggarkan infrastruktur, hardware , dan software
1. Mendorong pemimpin dan pegawai untuk pembangunan e-government
2. Membuat regulasi kebijakan mendukung pemanfaatan dan
penerapan aplikasi e-government 3. Mengembangkan aplikasi dan pengelolaan data terintegrasi
4. Mengadakan Penganggaran SDM SI/TI
5. Mengadakan pelatihan TI untuk pegawai 6. Mengadakan sosialisasi pemahaman TI untuk warga Ancaman (T) Upaya memakai kekuatan untuk memanfaatkan ancaman (S-T) Upaya memeperkecil kelemahan dan mengatasi ancaman (W-T) 1. Regulasi yang berubah- ubah
2. Virus, keamanan database dan hacker
3. Lemahnya jaringan
internet 4. Semakin besarnya biaya penyediaan TIK 1. Menggunakan antivirus dan mengupdate antivirus 2. Membuat database security
3. Mengajukan peningkatan bandwith
4. Melakukan investasi TIK
1. Pemanfaatan SI/TI terintegrasi di Kecamatan
2. Menerbitkan regulasi terkait kebijakan pengembangan dan
pengelolaan e-government oleh kecamatan sendiri 3. Meningkatkan bandwith
Analisis Penerapan Teknologi Informasi Dalam Mendukung Pengembangan Local E-Government (Hilda Yulia Novita, Yani N, dan Sri W)
Pada  Tabel  2  terdapat  gambaran  permasalahan pada  penerapan  TI  di  seluruh  kecamatan. Kekuatan yang didukung peluang-peluang menjadi faktor utama untuk pengembangan local e-government yang lebih terarah. Kelemahan dan ancaman yang dimilikipun dapat digunakan untuk
mencegah  dan  mengatasi  permasalahan  dalam pengembangan local e-government .

## Architecture Vision
Visi dan misi dari enam kecamatan di Kota Bogor adalah sebagai berikut :
Tabel 2 Visi dan misi seluruh kecamatan Kecamatan Arsitektur visi Bogor utara Visi: Mewujudkan bogor utara yang unggul dalam pembangunan dan prima dalam pelayanan
Misi:
1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang berlandaskan good governance
2. Meningkatkkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Mewujudkan pemukiman yang tertata baik dan berwawasan lingkungan
Bogor selatan Visi: - Misi: - Bogor barat Visi: Kecamatan yang aman, tertib, lancar menuju masyarakat yang sejahtera Misi: 1. Mendorong yang menumbuhkembangkan ekonomi rakyat yang berbasiskan potensi sumber daya lokal
2. Menumbuhkan kesadaran hukum dan kepedulian lingkungan
3. Meningkkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah kecamatan Bogor timur Visi: Mewujudkan kecamatan bogor timur sebagai wilayah pemukiman dan sentra ekonomi yang berwawasan lingkungan Misi:
1. Penataan pusat-pusat perdagangan dan jasa serta kawasan pemukiman yang tertib, tentram, dan aman
2. Memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan efisien kepada masyarakat 3. Pemanfaatan semaksimal mungkin terhadap potensi yang dimiliki demi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan, tercapainya peningkatan ekoonomi dan pemberdayaan masyarakat
4. Memelihara rasa persaudaraan dan kekeluargaan di dalam masyarakat sebagai syarat mutlak bagi terlaksananya program-program pembangunan Bogor tengah Visi: Kota perdagangan dengan SDM produktif dan pelayanan prima Misi:
1. Mewujudkan aparatur yang profesional
2. Memberdayakan potensi masyarakat
3. Meningkatkan kebersihan lingkungan
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban Tanah sareal Visi: Kecamatan yang bersahaja, profesional, transparan menuju masyarakat sejahtera Misi: 1. Mengoptimalkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan
2. Mengoptimalkan SDM, sarana pendukung, dan kepatuhan hukum
3. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan transparan berbasiskan teknologi informasi
Dari  visi  dan  misi  yang  tercantum  pada  tabel  7 terlihat  beberapa  kecamatan  seperti  bogor  utara, bogor  timur,  bogor  tengah,  dan  tanah  sareal  di dalam  visi  atau  misinya  sudah  ada  keinginan mewujudkan  e-government  dalam  institusinya. Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Barat sendiri belum  adanya  keinginan  untuk  mewujudkan  e- government.

## Business architecture
Demi  mewujudkan  visi  dan  misi  seluruh kecamatan dan Kota Bogor untuk mewujudkan e- government dalam  melaksanakan  kegiatan  bisnis di kecamatan, menguraikan terlebih dahulu fungsi bisnis  menjadi  aktivitas  utama  dan  aktivitas pendukung  menggunakan  diagram value  chain pada Gambar 3.
Gambar 3 Diagram value chain aktivitas bisnis kecamatan
Gambar  3  menggambarkan  pemetaan  area sistem mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan  pada  lingkup  kecamatan  sesuai dengan  kondisi  sebenarnya  di  kecamatan  dan menurut  Peraturan  Walikota  Bogor  No.11  tahun 2015 yaitu dua kegiatan utama dan lima kegiatan pendukung disetiap kecamatan.
Kegiatan  utama  disetiap  kecamatan  terdiri dari    pelayanan    perizinan  dan    pelayanan    non
perizinan.  Pelayanan  perizinan  dapat  diuraikan kembali  karena  terdapat  dua  pelayanan,  yaitu pelayanan untuk izin mendirikan bangunan (IMB) rumah tinggal dan pelayanan untuk izin gangguan ( hinder  ordonnantie /HO)    ruang    usaha.    Sejak tahun    2016    sampai  saat    ini    pelayanan    izin gangguan ( hinder ordonnantie /HO)  ruang  usahan ditiadakan  karena  kebijakan  dari  presiden Republik Indonesia.
Tabel 3  Rincian kegiatan pendukung Kode Nama Kegiatan Jenis Kegiatan K01 Pembiayaan dan Penerimaan - Perencanaan anggaran - Penyusunan anggaran - Pengelolaan keuangan - Laporan keuangan - Pengadaan barang/jasa - Inventarisasi asset K02 Pembinaan dan Pelaporan - Pembinaan pegawai - Administrasi kepegawaian - Pelaporan kinerja K03 Pengawasan dan Evaluasi - Pengawasan dan audit kinerja
Analisis Penerapan Teknologi Informasi Dalam Mendukung Pengembangan Local E-Government (Hilda Yulia Novita, Yani N, dan Sri W)
Tabel  3  yaitu  penguraian  dari  kegiatan pendukung  berdasarkan  dokumen  Peraturan Wali Kota Bogor No. 11 tahun 2015.
Selanjutnya dapat didefinisikan beberapa kondisi permasalahan yang ada pada tabel 4. Tabel 4  Analisis permasalahan kegiatan bisnis kecamatan Nama Kegiatan Identifikasi Permasalahan Sumber Masalah Pelayanan Perizinan - Syarat-syarat untuk pengajuan pelayanan masih melampirkan salinan identitas - Data kependudukan online yang dimiliki Kota Bogor tidak terintegrasi dengan aplikasi PATEN Kecamatan Pelayanan Non- Perizinan - Syarat-syarat untuk prosedur pengajuan masih melampirkan salinan identitas - Data kependudukan online yang dimiliki Kota Bogor tidak terintegrasi dengan aplikasi PATEN Kelurahan Pembiayaan dan Penerimaan - Data keuangan sulit diperoleh - Pengelolaan laporan keuangan kecamatan masih terpisah dengan aplikasi yang dimiliki bagian keuangan - Kecamatan belum ada database laporan keuangan - Aplikasi keuangan yang ada hanya untuk pelaporan ke Pemkot Bogor Pembinaan dan Pelaporan - Data kepegawaian yang tidak sesuai - Kecamatan belum memiliki aplikasi kepegawaian internal; - Aplikasi kepegawaian (SIPEG) yang ada hanya untuk pelaporan ke Pemkot Pengawasan dan Evaluasi - Data keperluan pengawasan dan audit sulit diperoleh karena pendokumentasian dan penelusuran data masih manual - Belum ada database pengawasan dan audit
Permasalahan kegiatan bisnis kecamatan yang  diperoleh  pada  Tabel  5  menujukkan bahwa masih  adanya permasalahan kecamatan di  Kota  Bogor  yang  dapat  diketahui. Permasalahan-permasalahan  tersebut  dapat digunakan menjadi acuan untuk meningkatkan efektifitas  kegiatan  bisnis  kecamatan  untuk kedepannya.

## Information System Architecture
Kecamatan-kecamatan  di  Kota  Bogor sudah banyak menerima aplikasi dari Diskominfostandi  Kota  Bogor.  Aplikasi- aplikasi  pada  Tabel  5  tersebut  sudah dipergunakan  untuk  pelaporan  masing-masing aktivitas  bisnis  di  kecamatan.  Namun  ada beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:
1. Aplikasi perizinan dan non-perizinan dipakai oleh admin pada subbagian PATEN untuk  membuat  dan  mencetak  surat  izin yang  diajukan  oleh  masyarakat,  tetapi masyarakat  belum  bisa  menggunakan aplikasi  PATEN  tersebut  untuk  pengajuan online surat perizinan dan non-perizinan.
2. Pelayanan  pada  pengajuan  surat  perizinan dan non-perizinan masih manual atau ditulis oleh petugas pelayanan di loket, yang artinya belum ada aplikasi front office untuk petugas loket.
3. Aplikasi yang diberikan oleh Kominfostandi dan SKPD lainnya hanya bersifat pelaporan yang diinput secara manual.
4. Aplikasi-aplikasi tersebut juga belum mempunyai database agar setiap  pelaporan yang  diinputkan  dapat  diakses  kembali sewaktu-waktu oleh kecamatan.
Sebagian  kecamatan  belum  mempunyai salinan  dari  setiap  laporan  yang  telah diinputkan. Beberapa kecamatan hanya mempunyai  laporan  yang  dicetak  sendiri sebagai arsip. Tabel 5 Modul aplikasi kecamatan saat ini Aplikasi Existing Fungsi Platform SKPD Pengelola SIM PATEN (pelayanan kecamatan) Layanan pembuatan surat izin mendirikan bangunan dan izin gangguan ruang usaha Web base Diskominfostandi SIM WILAYAH (pelayanan kelurahan) Layanan pembuatan surat- surat pada pelayanan non- perizinan Web base Diskominfostandi SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) Layanan internal administrasi kepegawaian Web base BKPSDA SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Pembangunan) Layanan internal perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pembangunan Web base Bappeda E-Surat Layanan surat elektronik Pemkot Bogor e-mail Diskominfostandi Website kecamatan Layanan informasi seputar kecamatan Web base Diskominfostandi

## Technology Architecture
Mengidentifikasi prinsip platform
teknologi  yang  terdiri  dari  sistem  operasi,
aplikasi, perangkat keras, jaringan internet, dan keamanan  yang  digunakan  di  kecamatan- kecamatan pada Tabel 6.
Tabel 6 Kondisi infrastruktur perangkat keras saat ini Kecamatan Personal Computer (PC) terkoneksi internet Scanner + Printer Telepon PSTN Finger Print Hub/ Repeater Bogor Utara 22 unit 10 unit 1 unit 1 unit 22 unit Bogor Selatan 20 unit 3 unit 1 unit 1 unit 3 unit Bogor Barat 20 unit 7 unit 1 unit 1 unit 4 unit Bogor Timur 24 unit 26 unit 1 unit 1 unit 2 unit Bogor Tengah 14 unit 16 unit 1 unit 1 unit 2 unit Tanah Sareal 15 unit 19 unit 1 unit 1 unit 2 unit
Pada  Tabel  7  terlihat  jumlah  perangkat  keras yang    dimiliki    oleh  setiap    kecamatan menunjukkan    bahwa    setiap    kecamatan    telah mempunyai kesadaran  untuk  melibatkan  TI  pada
aktivitas  bisnisnya.  Hal  ini  pun harus  didasari oleh  perencanaan  dan  pendokumentasian  yang baik  agar e-government terwujud dengan optimal .
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.11 No 1 September 2021: hal 1- 19
Tabel 7  Kondisi infrastruktur jaringan dan software di seluruh kecamatan Teknologi  jaringan saat ini Model jaringan - Local Area Network (LAN) - Metropolitan Area Network (MAN) Tipe koneksi - Wireless (Wi-Fi) - Fiber optic (Telkom) Kecepatan koneksi internet - 2Mbps Sistem operasi - Windows Aplikasi perkantoran yang sering digunakan - Ms. Word - Ms. Excel - Ms. Powerpoint - Auto cad Antivirus yang digunakan - AVG - Avast - Smadav
Adapun  kelebihan  dari  arsitektur  teknologi disetiap kecamatan yaitu:
1. Pendukung  lain  untuk  mewujudkan e- government adalah  jaringan  internet,  pada Tabel 17 dapat dilihat di kecamatan juga telah mempunyai  jaringan  internet  yang memadai untuk  melaksanakan  segala  kegiatan  di kecamatan.  Seluruh  kecamatan  memiliki model jaringan, tipe koneksi, dan, kecepatan internet  yang  sama  karena  infrastruktur jaringan  untuk  kecamatan  diberikan  dan didesain oleh Diskominfostandi Kota Bogor. LAN  yang  tersedia  menggunakan provider
Telkom  WiFi-ID,  sedangkan  MAN  adalah jaringan  yang  dimiliki  Kota  Bogor  yang terkoneksi keseluruh OPD di Kota Bogor.
2. Anggaran yang cukup besar untuk penyediaan perangkat keras yang didistribusikan untuk kecamatan dan kelurahan  yang  diperoleh  dari  responden kecamatan dapat dilihat pada Tabel 18.
3. PC  yang  dimiliki  setiap  kecamatan  rata-rata
telah  dilengkapi  dengan processor yang memadai yaitu spesifikasi Core i 3 dan Core i 5.
4. Setiap  pegawai  di  lingkungan  kecamatan telah  difasilitasi  PC  masing-masing  untuk mendukung pekerjaannya.
Selain  itu  setiap  kecamatan  juga  memiliki kekurangan pada arsitektur teknologinya yaitu: 1. Sistem  operasi,  aplikasi  perkantoran,  dan antivirus yang digunakan tidak asli. Sebaiknya kecamatan menyediakan anggaran untuk pembelian sistem operasi windows dan antivirus  yang  asli,  agar  keamanan terhadap data-data yang berada dikomputer lebih aman dan  tidak  mudah  diserang  virus  maupun hackers .
2. Jaringan wireless dan fiber  optic di kecamatan  masih  sering  terjadi  gangguan koneksi.
3. Pengawasan  dan  perawatan  terhadap  aset hardware ,  software,  dan  jaringan  yang diberikan ke kecamatan oleh Kominfostandi masih kurang maksimal.
4. Perawatan  aset  TI  dilakukan  oleh  pihak ketiga.
5. Listrik di kecamatan-kecamatan masih sering terjadi  pemadaman  sehingga  terkadang menghambat kegiatan bisnis kecamatan.

## Opportunities and Solutions
Tahapan ini mendeskripsikan peluang dan solusi dari berbagai peluang TI berdasarkan dari tahap  yang  dilakukan  sebelumnya  yaitu mencakup architecture vision , business architecture , information  system  architecture , dan technology architecture . Peluang dan solusi ini  menjadi  rekomendasi  strategi  penerapan  TI kecamatan  untuk  menentukan  usulan-usulan pengembangan  TI  yang  diperlukan  untuk mendukung strategi bisnis kecamatan. a. Usulan visi dan misi TI kecamatan
Visi dan misi TI kecamatan harus selaras dengan visi dan misi e-government Kota Bogor.
Usulan  visi  TI  untuk  kecamatan  adalah ”Mewujudkan  penerapan  dan  pengelolaan  TI untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat  dengan  efisien,  efektif,  akuntabel dan transparan”.
Sedangkan usulan misi TI kecamatan yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut adalah:
1. Memperkuat tata kelola TI kecamatan.
2. Mengembangkan TI kecamtan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat.
3. Mengembangkan aplikasi internal kecamatan yang  sejalan  dengan  visi  dan  misi e- government Kota Bogor.
4. Meningkatkan keterbukaan informasi publik. Visi dan misi ini diharapkan menjadi masukkan untuk  camat-camat  yang  sedang  bertugas ataupun  yang  nantinya akan  bertugas,  agar  visi dan  misi  TI  ada  diseluruh  kecamatan,  tidak hanya visi dan misi kecamatan saja. Diharapkan pula  visi  dan  misi  TI  dapat  menyelaraskan penggunaan TI dengan kegiatan bisnis kecamatan.
b. Solusi information system architecture
Solusi  aplikasi  yang  dirancang  harus mendukung  kegiatan  bisnis  di  kecamatan  dan menjadi  panduan  bagi  pengembangan  SI kedepannya.  Aplikasi  SI  yang  dibangun  harus benar-benar  sesuai  dan  dibutuhkan  oleh kecamatan.

## Tabel 8 Solusi kebutuhan aplikasi
Nama Kegiatan Solusi - Izin gangguan ( hinder ordonnantie /HO) ruang usaha - Izin mendirikan bangunan (IMB) rumah tinggal SIM PATEN online
- Pembinaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat lingkungan perumahan/pemukiman
- Keterangan pindah datang penduduk WNI antar Kota
- Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik
- Keterangan pindah datang penduduk WNI antar
Kecamatan dalam Kota
- Keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu Kelurahan
- Keterangan pindah datang penduduk WNI antar Kelurahan dalam satu kecamatan
- Keterangan kelahiran untuk WNI
- Keterangan lahir mati untuk WNI
- Kematian untuk WNI SIM Wilayah online
Analisis Penerapan Teknologi Informasi Dalam Mendukung Pengembangan Local E-Government (Hilda Yulia Novita, Yani N, dan Sri W)
Nama Kegiatan Solusi - Keterangan tinggal sementara (SKTS)
- Pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga terhadap pembangunan
- Keterangan domisili usaha
- Pengantar perbaikan dan pembuatan Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) Pembiayaan dan Penerimaan SI Keuangan SI Inventaris Pembinaan dan Pelaporan SI Kepegawaian Pengawasan dan Evaluasi SI Audit Tabel  8  menunjukkan  solusi  aplikasi yang  dapat  dikembangkan  untuk  menunjang kegiatan bisnis internal di kecamatan dan dapat
dipenuhi  oleh  internal  kecamatan  ataupun Diskominfostandi sebagai pengembang aplikasi yang dapat dilihat pada Tabel 9 . Tabel 9  Solusi kebutuhan data Aplikasi Kebutuhan Data SIM PATEN online Data kependudukan SIM Wilayah online Data kependudukan SI Keuangan Data keuangan SI Inventaris Data pengelolaan aset SI Kepegawaian Data administrasi kepegawaian, data beban kerja SI Audit Data seluruh kinerja kecamatan
Solusi  kebutuhan  data  pada  Tabel  9  diperoleh berdasarkan solusi SI yang akan dikembangkan pada Tabel 8.
c. Usulan technology architecture
Berdasarkan analisis kondisi yang sedang terjadi, solusi untuk technology architecture di kecamatan untuk masa mendatang adalah: 1. Kecepatan koneksi internet yang diberikan minimum  4  Mbps  karena  di  wilayah kecamatan masih sering mengalami gangguan koneksi.
2. Membuat  topologi  jaringan,  karena  di kecamatan  saat  ini  belum  memiliki topologi jaringan apapun.
3. Menyediakan  anggaran  untuk  pembelian sistem    operasi    windows    dan  antivirus
yang  asli,  agar  keamanan  terhadap  data- data  yang  berada dikomputer  lebih  aman dan    tidak  mudah  diserang  virus  maupun hacker .

## Migration Planning
Tahapan  ini  dilakukan  perencanaan proses  pengembangan  TI  dengan  membuat roadmap pengembangan TI datang dan prioritas pengembangan TI secara rinci untuk penerapan TI lima tahun yang akan. Menetukan roadmap untuk pengembangan TI untuk lima tahun yang akan datang merupakan hal yang sangat penting agar pengembangan local e-government menjadi  terarah.  Berikut roadmap yang didapatkan pada Gambar 5:
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
Tahun 5 Pembuatan Master Plan TI Pengembangan SDM SI/TI Pengembangan sistem informasi dan integrasi sistem informasi Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TI Pemanfaatan Sistem Informasi Pemeliharaan Sistem Informasi
Gambar 5 Roadmap Pengembangan TI di Kecamatan
Roadmap pada  Gambar  5  berdasarkan analisis  diagram fishbone ,  analisis  SWOT,  dan analisis kondisi yang sedang terjadi di kecamatan.
Selain  itu  agar roadmap lebih  jelas  dapat dibuatkan  prioritas  program  kerjanya  yang  dapat dilihat pada Tabel 10.

## Tabel 10  Tahapan priorotas program kerja pengembangan TI
No Program Kerja Indikator Keberhasilan Tahun ke- 1  2  3  4  5 A. Pembuatan Master Plan TI A.1 Pengembangan Master Plan TI Adanya pedoman perencanaan dan pengelolaan TIK Kecamatan A.2 Pembentukan Unit Kerja TI Adanya unit TI yg secara strategis mengelola TIK Kecamatan B. Pengembangan SDM B.1 Pengadaan SDM pengelola TIK di kecamatan Perekrutan SDM TIK B.2 Pengembangan SDM pengguna TIK di kecamatan Peningkatan kualitas SDM C. Pengembangan Aplikasi C.1 Pengembangan website kecamatan dan kelurahan Tersedianya website kecamatan dan kelurahan yang interaktif C.2 Pengembangan SIM PATEN online Tersedianya SIM PATEN online dengan SIM WILAYAH online C.3 Pengembangan SIM Wilayah online C.4 Pengembangan SI Keuangan Tersedianya Sistem Informasi Keuangan Kecamatan C.5 Pengembangan Sistem Informasi Inventaris Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian Kecamatan C.6 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian Kecamatan C.7 Pengembangan Sistem Informasi Audit Tersedianya Sistem Informasi Audit Kecamatan D. Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TI
Analisis Penerapan Teknologi Informasi Dalam Mendukung Pengembangan Local E-Government (Hilda Yulia Novita, Yani N, dan Sri W)
No Program Kerja Indikator Keberhasilan Tahun ke- 1  2  3  4  5 D.1 Pengembangan dan pemeliharaan jaringan fiber optic Tersedianya jaringan fiber optic yang memadai untuk kecamatan D.2 Pemeliharaan hardware , software , dan jaringan Terpeliharanya hardware , software dan jaringan dengan baik
E. Pemanfaatan Aplikasi E.1 Pemanfaatan SIM PATEN online Berjalannya kegiatan pelayanan administrasi kecamatan dengan efektif dan efisien E.2 Pemanfaatan SIM Wilayah online Berjalannya kegiatan pelayanan administrasi kelurahan dengan efektif dan efisien E.3 Pemanfaatan SI Keuangan Berjalannya kegiatan keuangan dengan transparan E.4 Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian Berjalannya kegiatan pelayanan kepegawaian di kecamatan E.5 Pemanfaatan Sistem Informasi Audit Berjalannya kegiatan pertanggungjawaban pengelolaan pengawasan pembangunan F. Pemeliharaan Sistem Informasi F.1 Pemeliharaan Sistem Informasi yang telah digunakan Mengetahui kesalahan yang terjadi pada sistem informasi yang telah digunakan
Tahapan  prioritas  program  kerja  pada Tabel 10, merinci roadmap pada Gambar 5 agar local  e-government di  kecamatan  Kota  Bogor dapat  dikembangkan  dan  diimplementasikan dengan  baik  serta  seluruh  kegiatan  pelayanan publik di kecamatan dapat tercapai.

## Implementation Governance
Terakhir yang harus ada dalam pengembangan  TI  adalah  pembentukan  unit kerja  TI  .  Struktur  organisasi  berdasarkan Perwali  Kota  Bogor  tetap  sesuai  dengan
kedudukan,  tugas  pokok,  dan  fungsinya. Penambahan  unit  kerja  TI  di  kecamatan- kecamatan  diarahkan  sebagai  unit  kerja  dan kedepannya  bisa  diajukan  kepada  Walikota Bogor untuk menjadi struktur organisasi baru di bawah  struktur  organisasi  kecamatan.  Unit kerja  TIK  ini  menjadi  hal  penting  untuk mengimplementasi  tata  kelola  pengembangan TI  di  setiap  kecamatan.  Berikut  rekomendasi struktur organisasi tata kelola TI pada Gambar 6:

## Kepala Pusat Pengembangan TI
Infrastruktur dan Jaringan
Sistem Informasi
Data

## Gambar 6  Struktur Organisasi  Tata Kelola TI Usulan
1. Kepala Pusat Pengembangan TI
Mempunyai tugas mengelola perencanaan, program  dan  memastikan  keselarasan SI/TI.
2. Infrastruktur dan Jaringan Memiiki  tugas  membuat  perencanaan, mengimplementasikan,  dan  memelihara infrastruktur telekomunikasi dan jaringan.
3. Sistem Informasi
Mengembangkan aplikasi komputer, mobile,  ataupun  web,  dan  melakukan pengujian terhadap aplikasi 4. Data Membuat rancangan basis data, mengamankan  basis  data,  memelihara basis  data,  dan  membantu programmer terutama mengenai data dan strukturnya.
Gambar  6  dibuat  untuk  memberikan rekomendasi  kepada  kecamatan  yang  belum memiliki  unit  kerja  TI.  Dengan  adanya  unit kerja  TI  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan pengelolaan  dan  koordinasi  pengembangan  TI dengan tujuan bisnis kecamatan.

## PENUTUP
Setelah  dilakukan  analisis  terhadap penerapan  TI  di  kecamatan  berhasil  diketahui bahwa  di  kecamatan  telah  menerapkan  TI dalam  setiap  kegiatan  bisnis  kecamatan  yang bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  yang terbaik untuk masyarakat. Framework TOGAF
ADM  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menjadi sebuah pertimbangan untuk
perencanaan  penerapan  TI  di  dalam  suatu organisasi khususnya pemerintahan.
Hasil penelitian memberikan rekomendasi-rekomendasi bahwa perlunya perbaikan  pada  penerapan  TI  kecamatan  di Kota Bogor dengan meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang ada dengan membuat rekomendasi  solusi  kebutuhan  SI,  solusi kebutuhan  data,  solusi  kebutuhan  teknologi perangkat  keras,  sistem  operasi dan  jaringan, mendesain roadmap dan prioritas pengembangan TI, serta membentuk unit kerja TI untuk kecamatan di Kota Bogor.
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:
1. Melengkapi  proses  tahapan  TOGAF  ADM yang  terakhir  yaitu  tahapan architecture change  management karena  tahapan  ini menyediakan  pemantauan  terus  menerus proses manajemen perubahan dan memastikan  bahwa  arsitektur  yang  telah dibuat  dan  diimplementasikan  hereupon kebutuhan  organisasi  dan  memaksimalkan kebutuhan bisnis organisasi.
2. Menggambarkan  kondisi  riil  dengan  lebih rinci  dan  membuat  rekomendasi  perkiraan biaya  dari  seluruh  pengembangan  TI  yang akan diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Cammeron BH, McMillan E. 2013. Analyzing the  current  trends  in  enterprise  architecture frameworks. Di dalam: Journal of Enterprise Architecture; [Februari. 2013]. [9(1);60-71]. Lankhorst  M,  Drunen  VH.  2007.  Enterprise architecture  development  and  modelling combining TOGAF and Arhcimate [internet]. [citeulike]. hal 1-14; [diunduh 27 Januari 2017]. Tersedia pada: http://www.citeulike.org/group/15536/articl e/9780662.
Analisis Penerapan Teknologi Informasi Dalam Mendukung Pengembangan Local E-Government (Hilda Yulia Novita, Yani N, dan Sri W)
Magno,  Francisco  A.,  and  Ramonette  B.
Serafica.  2001.  Information  technology  for good  governance.  Yuchengco  Center  for East Asia, De La Salle University.
Nabafu R, Maiga G. 2012. A Model of Success Factors for Implementing Local e-
Government  in  Uganda.  Electronic  Journal of e-Government. 10(1): 31-46. Open  Group.  2011, The  Open  Group Architecture Framework:Architecture Development Method . tersedia dari http://www.opengroup.org/architecture/toga f9-doc/arch/.
Pemerintah  Kota  Bogor.  2013.  Perencanaan Induk Pengembangan E-Government Pemerintah Kota Bogor 2014-2018 [internet]. [diacu 14 Oktober 2016] tersedia dari
http://kominfo.kotabogor.go.id/asset/file/so p/rencana-induk-pengembangan-e- government-kota-bogor-tahun-2014--- 2018.pdf.
Presiden RI. 2003. Instruksi Presiden Republik Indonesia  nomor  3  tahun  2003  tentang kebijakan
dan strategi nasional pengembangan e-government.
Presiden RI. 2004. Peraturan Presiden Republik Indonesia  UU  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah.
Presiden RI. 2018. Peraturan Presiden Republik Indonesia  UU  Nomor  95  Tahun  2018 tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik.
Presiden RI. 2019. Peraturan Presiden Republik Indonesia  UU  Nomor  39  Tahun  2019 tentang Satu Data Indonesia.
Rassameethes B. 2012. Analysis and integration of  Thailand  ICT  master  plan.  Di  dalam: International  Journal  of  Synergy  and Research . 1(2):[77-90].
U.S.  Department  of  Housing  and  Urban
Development. 2014, . Enterprise
Architecture  Practice  Blueprints  [internet]. United  State  of  America  (US):  HUD.Gov [diunduh  28  Januari  2017].  Tersedia  pada: http://portal.hud.gov/hudportal/documents/ huddoc?id= DOC_15168.pdf.
Veit, D., Huntgebuth, J. (2014). Foundations of Digital Government . Germany: Springer.
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.11 No 1 September 2021: hal 1- 19