## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 1, Juni 2020, hlm. (12-22) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index
Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law

## Rokilah
Fakultas Ilmu Sosial, ilmu Politik dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya Jl. Raya Cilegon No.Km. 5, Taman, Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162 E-mail: Ilameidyfaihaazis@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167
Info Artikel |Submitted : 5 Mei 2020 |Revised : 18 Mei 2020 |Accepted : 18 Mei 2020
How to cite: Rokilah, ―Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtstaat dan Rule of Law‖, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 1, (Juni, 2019)‖, hlm. 12-22.

## ABSTRACT
The  Indonesian  state  of  law,  originating  from  Pancasila  and  the  1945  Constitution.  This  is reaffirmed in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, that the State of Indonesia is a state of law. The use of Rechtsstaat and Rule of Law in the concept of a state of law is to distinguish the civil law legal system called the Continental European legal system and the common law legal system called Anglo Saxon, the legal system used in the UK. The relationship between the rule of law and democracy is that democracy must operate within the corridor of the law. This study uses a normative juridical approach, which is the law in reality in social life, as the law is operated by the community in everyday life. Data collection techniques are carried out by means of library research, namely the study of documents that are relevant to research in the library
Keyword: Rechtsstaat,Rule of Law

## ABSTRAK
Negara  hukum  Indonesia,  bersumber  pada  Pancasila  dan  UUD  1945.  Hal  ini  dipertegas dalam  pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945,  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Pemakaian Rechtsstaat dan Rule  of  Law dalam  konsep  negara  hukum  ini  untuk  membedakan  sistem  hukum civil  law yang  disebut  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  dan  sistem  hukum common  law yang disebut Anglo Saxon, yaitu sistem hukum yang digunakan di Inggris. Hubungan negara hukum dengan  demokrasi  adalah  bahwa  demokrasi  harus  berjalan  dalam  koridor  hukum.  Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan  sosial  kemasyarakatan,  sebagaimana  hukum  itu  dioperasikan  oleh  masyarakat  dalam kehidupan  sehari-hari.    Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  studi  pustaka  ( library research )  yakni  studi  terhadap  dokumen-dokumen  yang  relevan  dengan  penelitian  di perpustakaan.
Kata Kunci : Negara Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Berkaitan  dengan  berlakunya sistem  hukum,  umumnya  dimaksudkan untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi  dalam  persinggungan  kehidupan sosial  masyarakat. Dengan  begitu,  maka keberadaan  masyarakat  berkaitan  erat dengan  sistem  hukum  dan  sistem peradilan  yang  akan  menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat.  Jadi,  hukum  dan  segala yang  melingkupinya  menjadi  salah  satu penentu  terciptanya  kehidupan  yang aman  dan  bahagia  dalam  suatu masyarakat. 1 Keberadaan sistem hukum, baik  pada  subsistem  peraturan  dan subsistem  peradilan,  sebenarnya  tidak hanya  dapat  diartikan  sebagai  sarana menertibkan  dan  menyelesaikan  konflik yang  terjadi  di  dalam  kehidupan masyarakat,  melainkan  juga  menjadi sarana  atau  wadah  yang  mampu mengubah  pola  pikir  dan  pola  perilaku warga masyarakat.
Sistem  hukum  menurut  Sudikno Mertokusumo,  adalah  kesatuan  utuh dari  tatanan-tatanan  yang  terdiri  atas bagian-bagian  atau  unsure-unsur  yang satu  sama  lain  saling  berhubungan  dan kait  mengkait  secara  erat.  Dengan demikian,  untuk  mencapai  tujuan hukum  dalam  satu  kesatuan  diperlukan kesatuan  sinergi  antara  unsure-unsur yang  terkandung  di  dalam  sistem hukum,  seperti  peraturan,  peradilan, pelaksana hukum, dan partisipasi warga masyarakat.  Laurence  M.  Friedman membagi  unsur-unsur  sistem  hukum dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut: 2
1. Substance (substansi hukum), yaitu hakikat  dari  isi  yang  dikandung dalam peraturan perundang-
undangan.
2. Structure (struktur  hukum),  yaitu tingkatan  atau  susunan  hukum, pelaksana
hukum, peradilan,
1 Marwan  Mas, Pengantar  Ilmu  Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 99-100.
2 Ibid., hlm. 104-105
lembaga-lembaga (pranata- pranata)  hukum,  dan  pembuat hukum.
3. Legal  culture (kultur  hukum) merupakan  bagian-bagian  dari kultur  pada  umumnya,  kebiasaan- kebiasaan, opini warga masyarakat dan  pelaksana  hukum,  cara-cara bertindak  dan  berpikir  atau bersikap  baik  yang  berdimensi untuk  membelokkan  kekuatan- kekuatan  sosial  menuju  hukum atau menjauhi hukum.
Mengukur  hukum  sebagai  suatu sistem,    menurut  Fuller  yang  dikutip oleh  Satjipto  Rahardjo  harus  diletakkan pada delapan nilai-nilai yang dinamakan prinsip legalitas (principle of legality) yang menjadi  syarat  keberadaan  sistem hukum,  memberikan  pengkualifikasian bagi  sistem  sebagai  satu  kesatuan  yang mengandung  suatu  moralitas  tertentu. Kedelapan  nilai-nilai  tersebut  adalah sebagai berikut: 3
1. Harus  ada  peraturan  terlebih dahulu;  hal  ini  berarti,  tidak  ada tempat  bagi  keputusan  secara ad hoc, atau  tindakan  yang  bersifat arbiter.
2. Peraturan  itu  harus  diumumkan secara layak.
3. Peraturan  itu  tidak  boleh  berlaku surut.
4. Perumusan  peraturan  itu  harus jelas dan terperinci; ia harus dapat dimengerti oleh rakyat;
5. Hukum  tidak  boleh  meminta dijalankannya  hal-hal  yang  tidak mungkin.
6. Di  antara  sesama  peraturan  tidak boleh  terdapat  pertentangan  satu sama lain.
7. Peraturan  harus  tetap,  tidak  boleh sering diubah.
8. Harus  terdapat  kesesuaian  antara tindakan  para  pejabat  hukum  dan peraturan yang telah dibuat.
3 Ishaq, Dasar-dasar  Ilmu  Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 184.

## Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law
Sistem hukum yang ada di dunia pada dasarnya ada dua kelompok besar,
yaitu: 1). Sistem hukum Eropa Kontinental (civil  law  system), 2).  Sistem hukum  Anglo  Saxon (common  law system). Sistem hukum Eropa Kontinntal (civil  law  system), yang  dianut  di  negara Eropa  Daratan  seperti  Jerman,  Belanda, Prancis,  Italia,  Amerika  Latin,  Jepang, Thailand,  dan  Indonesia.  Sistem  hukum Eropa  Kontinental (civil  law  system) ini mengutamakan  hukum  tertulis,  yaitu peraturan  perundang-undangan  sebagai dasar utama sistem hukumnya, sehingga sistem  hukum  ini  disebut  juga  sistem hukum kodifikasi (codified law). 4 Adapun  sistem  hukum  Anglo
Saxon (common law system)
ini berkembang  dari  Inggris  menyebar  ke negara-negara  Amerika  Serikat,  Canada, Amerika  Utara,  dan  Australia.  Dalam sistem  ini  sumber  utamanya  adalah putusan hakim/pengadilan atau yurisprudensi. Putusan hakim
mewujudkan  kepastian  hukum,  melalui putusan  hakim  ini  prinsip  dan  kaedah hukum dibentuk dan mengikat umum.
5 Sistem  yang  dianut  oleh  negara- negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai  sistem civil  law. Disebut demikian  karena  hukum  Romawi  pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar  Iustinianus Corpus  Iuris  Civilis. Sedangkan  sistem  yang  dikembangkan di Inggris karena didasarkan atas hukum asli rakyat Inggris disebut sistem common law. Sistem civil law dianut oleh negara- negara  Eropa  Kontinental  sehingga kerap  disebut  juga  sistem  kontinental. Sebaliknya, common  law dianut oleh suku-suku  Anglika  dan  Saksa  yang mendiami sebagian besar Inggris
sehingga  disebut  juga  sistem  Anglo- Saxon.  Hal  ini  berimplikasi  pada banyaknya hukum Amerika Serikat yang dijadikan  acuan  atau  landasan  transaksi
4 Ibid., hlm. 185.
yang  bersifat  internasional.  Oleh  karena itulah  sistem common  law pada  saat  ini lazim  disebut  sebagai  sistem  Anglo- Amerika. 6 Sistem civil  law mempunyai  tiga karakteristik,  yaitu  adanya  kodifikasi, hakim  tidak  terikat  kepada  preseden sehingga undang-undang menjadi sumber  hukum  yang  terutama,  dan sistem  peradilan  bersifat  inkuisitorial. 7 Sebagaimana  sistem civil  law, sistem common law juga mempunyai karakteristik, yaitu yurisprudensi
dipandang  sebagai  sumber  hukum terutama, dianut doktrin stare decisis, dan adanya adversary  sistem dalam  proses peradilan. 8
Dalam  sudut  pandang  negara hukum,  konsep  dan  pengertian  negara hukum  adalah  konsep rechsstaat,  rule  of law, dan  konsep  Negara  Hukum Madinah. Pertama, konsep rechsstaat dan rule  of  law didasarkan  pada  konsep negara hukum pandangan Plato (427-347 S.M),  yakni  konsep  negara  yang dipimpin  oleh  orang  bijaksana (the philosophers) dan warganegaranya terdiri atas,  kaum  filosof  yang  bijak (perfect guardians); militer dan teknokrat (auxiliary guardians); petani dan pedagang (ordinary  people). Setelah ratusan  tahun,  bentuk  konkret  negara hukum diformulasikan oleh para ahli ke dalam rechsstaat dan rule  of  law yang merupakan  gagasan  konstitusi  untuk menjamin  hak  asasi  dan  pemisahan kekuasaan. 9 Paham rechsstaat berkembang dalam suasana liberalisem dan kapitalisme  abd  ke-18,  yang  dipelopori oleh  Immanuel  Kant  (1724-1804)  dalam rangka  menjabarkan  paham laissez  faire
6 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 261-262.
7 Ibid ., hlm. 286.
8 Ibid ., hlm. 294.
9 Deddy  Ismatullah  dan  Asep  A.  Sahid Gatara  Fh, Ilmu  Negara:  Dalam  Multiperspektif Kekuasaan, masyarakat, Hukum dan Agama, Pustaka Setia, Bandung, 2017, hlm. 165-166.
laissez  aller dan  paham    negara nachwachtersstaat, sehingga  kedudukan hukum  setiap  individu  dijamin  sebagai warga negara. Rechtsstaat adalah konsep negara  hukum  yang  berlaku  di  Eropa Kontinental. Unsur-unsur rechtstaat, menurut  Seheltema  adalah  1) kepastian  hukum;  2)  persamaan;  3) demokrasi;  dan  4)  pemerintahan  yang melayani  umum. 10 Adapun  konsep Rule of  Law adalah  konsep  negara  hukum yang  dianut  oleh  negara-negara Anglo Saxion. Konsep  ini  dipelopori  oleh  A.V. Dicey. Konsep tersebut menekankan tiga tolok  ukur  atau  unsur  utama,  yakni  1) supremasi hukum atau supremacy of  law,
2)  persamaan  di  hadapan  hukum  atau equality  of  law, 3)  konstitusi  yang didasarkan  atas  Hak  Asasi  Manusia (HAM). 11 Kedua, konsep  Negara  Hukum Madinah.  Hakikat  Negara  Hukum Madinah  tertera  dalam  Konstitusi Madinah  sebagai  cerminan  negara hukum.  Adapun  Konstitusi  Madinah mengandung beberapa prinsip mendasar, yaitu: 1) prinsip keumatan; 20
prinsip  persatuan  dan  persaudaraan;  3) prinsip persamaan; 4) prinsip kebebasan;
5)  prinsip  hubungan  antar-pemeluk agama; 6) prinsip pertahanan; 7) prinsip hidup  bertetangga;  8)  prinsip  tolong- menolong dan membela yang lemah dan teraniaya;  9)  prinsip  perdamaian;  10) prinsip musyawarah;
11) prinsip keadilan;  12)  prinsip  pelaksanaan hukum;  13)  prinsip  kepemimpinan;  dan 14)  prinsip  ketakwaan amar  ma’ru  nahi munkar. Dalam  negara  hukum,  hukum memiliki  dan  menempati  tempat  yang tinggi  di  atas  kekuasaan.  Negara berdasarkan  hukum,  bukan  negara berdasarkan kekuasaan. 12 Negara  hukum  itu  diartikan sebagi  negara  di  mana  tindakan pemerintah maupun
rakyatnya
10 Ibid., hlm. 166.
11 Ibid., hlm. 167.
12 Ibid.
didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak  penguasa  dan  tindakan  rakyat menurut kehendaknya sendiri. 13 Sebagai unsur-unsur  yang  klasik,  yang  dipakai dalam  negara  hukum  yaitu  diakuinya adanya  hak-hak  asasi  yang  harus dilindungi  oleh  pihak  penguasa  dan sebagai  jaminannya  ialah  diadakan pembagian kekuasaan.
Dalam perkembangan  selanjutnya  unsur-unsur itu  ditambah  dengan  dua  unsur  baru sehingga kini negara hukum mempunyai empat unsur yaitu: 14 1. Hak-hak asasi 2. Pembagian kekuasaan 3. Adanya Undang-undang bagi tindakan pemerintah 4. Peradilan administrasi yang terdiri sendiri
Sebutan  lainnya  untuk  negara hukum  yang  berdasarkan  kedaulatan hukum  adalah rule of  law menurut paham  Dicey.  Unsur  dari rule  of  law adalah: 15 1.
Equality before the law, artinya setiap manusia  mempunyai  kedudukan hukum
yang sama dan mendapatkan perlakuan  yang sama. 2. Supremacy of law, artinya kekuasaan  tertinggi  terletak  pada hukum.
3. Hak-hak  asasi  manusia  tidak bersumber  pada  undang-undang dasar.
Tipe  negara  hukum  merupakan tipe  modern  daripada  negara-negara  di dunia.  Menurut  pasal  1  ayat  (3)  UUD 1945  bahwa  Negara  Indonesia  adalah negara  hukum.  Segala  kewenangan  dan tindakan  alat  perlengkapan  negara  dan penguasa,  semata-mata  berdasarkan hukum dan diatur oleh hukum.
13 Moh  Kusnadi  dan  Bintan  R.  Saragih, Ilme  Negara, Gaya  Media  Partama,  Jakarta,  2008, hlm. 91.
14 Ibid., hlm. 92-93.
15 Ibid.

## Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law
Berdasarkan
Undang-Undang Dasar  1945,  negara  Indonesia  adalah negara  demokrasi.  Demokrasi  adalah pemerintahan  oleh  rakyat  di  mana kekuasaan  tertinggi  berada  di  tangan rakyat  dan  dijalankan  oleh  mereka  atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem  pemilihan  yang  bebas.  Hampir semua  negara  di  dunia  sekarang  ini mengatakan  dirinya  negara  demokrasi, walaupun  pelaksanaan  demokrasi  di masing-masing  negara  sudah  beraneka ragam. Dengan adanya suatu kehidupan yang  demokratis,  melalui  hukum  dan peraturan  yang  dibuat  berdasarkan kehendak  rakyat,  ketentraman  dan ketertiban  akan  mudah  diwujudkan. Pelaksanaan demokrasi dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan  pemerintah  negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi. 16 Berdasarkan  uraian  tersebut, maka penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah  konsep  negara  hukum Indonesia,  antara  paham rechtstaat dan paham rule  of  law? Serta  hubungan negara hukum dengan demokrasi?

## KERANGKA KONSEPTUAL
1. Pengertian Negara Hukum Negara hukum merupakan terjemahan  dari  istilah Rechsstaat atau Rule  of  Law.  Rechsstaat atau Rule  of  Law itu  sendiri  dapat  dikatakan  sebagai bentuk  perumusan  yuridis  dari  gagasan konstitusional.
Oleh karena itu, konstitusi dan negara (hukum) merupakan  dua  lembaga  yang  tidak terpisahkan.  Secara  sederhana,  yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.  Di  dalamnya  pemerintah  dan
16 Heri  Herdiawanto  dan  Jumanta Hamdayama, Cerdas, Kritis, dan Aktif
Berwarganegara, Erlangga,  Jakarta,  2010,  hlm.  86- 87.
lembaga-lembaga
lain dalam
melaksanakan  tindakan  apapun  harus dilandasi  oleh  hukum  dan  dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum. Dalam  negara  hukum,  kekuasaan menjalankan  pemerintahan  berdasarkan kedaulatan  hukum  (supremasi  hukum) dan  bertujuan  untuk  menyelenggarakan ketertiban hukum. 17 Di  dalam  negara  hukum,  hukum sebagai  dasar  diwujudkan  dalam peraturan  perundang-undangan  yang berpuncak  pada  konstitusi  atau  hukum dasar  negara.  Konstitusi  negara  juga harus  berisi  gagasan  atau  ide  tentang konstitusionalime.  Negara  berdasar  atas hukum  menempatkan  hukum  sebagai hal yang tertinggi (supreme) sehingga ada istilah  supremasi  hukum.  Supremasi hukum  harus  tidak  boleh  mengabaikan tiga  ide  dasar  hukum,  yaitu  keadilan, kemanfaatan,  dan  kepastian.  Oleh karenanya,  negara  dalam  melaksanakan hukum  ahrus  memperhatikan  tiga  hal tersebut. 18
Gagasan negara hukum terutama sekali  menempatkan  pusat  aktivitas negara  bukan  pada  orang  melainkan pada  sistem  yang  mengikat  dan membatasi  aktivitas  penyelenggaraa negara.  Menurut  Bintan  R.  Saragih, dalam  negara  hukum,  negara  harus diatur  secara  tegas  melalui  aturan hukum.  Pada  umumnya,  pengertian negara  hukum  merujuk  pada  negara  di mana  tindakan  sewenang-wenanag  dari pihak  pemerintah  dan  tindakan  rakyat yang  dilakukan  menurut  kehendaknya sendiri. 19 Dalam  studi  hukum  tata negara,  Negara  hukum  merupakan gagasan  modern  yang  mempunyai banyak  perspektif  dan  boleh  dikatakan selalu  faktual.  Istilah  Negara  Hukum
17 Winarno, Paradigma  Baru  Pendidikan Kewarganegaraan, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm 117.
18 Ibid.
19 A.  Ahsin  Thohari, Hak  Konstitusional dalam  Hukum  Tata  Negara  Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2016, hlm.10.
merupakan  terjemahan  langsung  dari istilah Rechtsstaat. Dalam  memberikan pengertian  mengenai  gagasan  Negara Hukum  ini,  setiap  orang  dapat memberikan  bobot  penilaian  yang berlebihan  baik  terhadap  kata  ―negara‖ maupun  kata  ―hukum‖.  Setidaknya terdapat  dua  tradisi  besar  gagasan negara  hukum  di  dunia,  yaitu  negara hukum  dalam  tradisi  eropa  kontinental yang  disebut Rechsstaat dan  negara hukum tradisi Anglo Saxon yang disebut dengan Rule of Law.
2. Pengertian Demokrasi
Demokrasi  berasal  dari  kata Yunani,  yaitu demos dan kratos.  Demos artinya  rakyat  dan kratos berarti pemerintahan.  Jadi,  demokrasi  artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan.
Konsep  demokrasi  lahir  dari yunani  kuno  yang  dipraktikkan  dalam hidup  bernegara  antara  abad  ke-4  SM  – abad ke-6 M. Demokrasi yang dipraktikkan  pada  waktu  itu  adalah demokrasi  langsing (direct  democracy), artinya  hak  rakyat  untuk  membuat keputusan-keputusan  politik  dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat dan warga  negara.  Keikutsertaan  rakyat secara  langsung  dalam  pemerintahan pada waktu itu merupakan pemerintahan dengan demokrasi langsung. 20 Definisi demokrasi yang
dikemukakan  beberapa  ahli  politik, antara lain: 21 a. Menurut Harris Soche Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan  pemerintahan  itu  melekat pada  diri  rakyat,  diri  orang  banyak  dan merupakan  hak  bagi  rakyat  atau  orang banyak untuk
mengatur,
mempertahankan, dan melindungi
20 Winarno, op.cit., hlm. 90.
21 Ibid., hlm.90-91.
dirinya  dari  paksaan  dan  pemerkosaan orang  lain  atau  badan  yang  diserahi untuk memerintah. b. Menurut C.F. Strong Suatu sistem pemerintahan dalam  mana  mayoritas  anggota  dewasa dari  masyarakat  politik  ikut  serta  atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan- tindakan kepada mayoritas itu. c. Abraham Lincoln
Demokrasi  adalah  pemerintahan dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk rakyat (government  of  the  people,  by  the people, and for the people).
Dalam negara demokrasi, pemerintahan  oleh  rakyat  dijalankan oleh  sekelompok  orang  yang  disebut wakil rakyat, sebab apabila semua rakyat menjalankan  pemerintahan  hal  tersebut tidak  mungkin  dilakukan.  Dalam demokrasi,  kekuasaan  pemerintahan  di negara  itu  berada  di  tangan  rakyat. Rakyat  adalah  pemegang  kekuasaan tertinggi  atau  kedaulatan  di  negara tersebut.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Konsep Negara Hukum Indonesia
Konsep  tentang  negara  hukum Dicey  yang  di  Inggris  lebih  dikenal dengan  sebutan  rule  of  law,  akhirnya mengilhami  aliran  penyelenggaraan pemerintahan  di  Inggris  dan  juga negara-negara  yang  memiliki  hubungan historis  yang  erat  dengannya,  seperti halnya Amerika Serikat, yang kemudian lebih  dikenal  dengan  sebutan  negara- negara  Anglo  Saxon.  Bentuk  negara hukum  yang  dikemukakan  Dicey tersebut memuat tiga unsur pokok, yaitu meletakkan  supremasi  hukum  ada dalam  setiap  kegiatan  penyelenggaraan negara. Kemudian untuk dapat supremasi  hukum  tersebut  dilakukan, maka  adanya  kedudukan  yang  sama  di depan  hukum.  Sedangkan  pada  unsur yang  terakhir,  Dicey  mengganggap

## Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law
bahwa  jaminan  terhadap  hak ‐ hak manusia  bukan  saja  ditegaskan  oleh konstitusi  tetapi  juga  dapat  dilakukan melalui keputusan pengadilan.
22 Sedangkan konsep negara hukum yang dianut oleh sebagian besar negara-negara  Eropa  (khususnya  selain
Inggris),  sehingga  penganut  aliran  ini kemudian dikenal dengan sebutan aliran Eropa  Kontinental,  Benua  Eropa,  atau
Eropa Daratan. 23 Menurut Friedrich
Julius  Stahl  negara  hukum (rechtsstaat) harus  memiliki  ciri-ciri,  yaitu  adanya perlindungan  HAM,  adanya  pemisahan atau  pembagian  kekuasaan,  adanya pemerintahan  berdasarkan  peraturan- peraturan (wetmatigheid van bestuur), dan adanya  peradilan  administrasi  yang bebas dalam perselisihan.
Ada  tiga  tipe  negara  hukum dalam perspektif rechsstaat. Pertama, tipe negara
hukum liberal, yakni
menghendaki  agar  negara  berstatus pasif.  Artinya,  negara  harus  tunduk pada peraturan-peraturan negara. Dalam penguasa bertindak harus sesuai hukum. Di  sinilah,  kaum  liberal  menghendaki antara  penguasa  dan  yang  dikuasai  ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum. Kedua, tipe  negara  hukum  formil,  yakni negara  hukum  yang  mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa  memerlukan  bentuk  hukum tertentu,  harus  berdasarkan  undang- undang.  Negara  hukum  formil  disebut dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum. Ketiga, tipe negara
hukum materil, yakni
pengembangan  lebih  lanjut  dari  negara hukum  formil;  tindakan  dari  penguasa harus  berdasarkan  undang-undang  atau harus berlaku atas legalitas, maka dalam negara hukum materil tindakan penguasa  demi    kepentingan  warga
22 Sayuti,  ―Konsep  Rechtsstaat  dalam Negara Hukum Indonesia‖ , J urnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan , Vol. 4 No. 2, (Desember, 2011),  hlm.  91.  www.media.neliti.com  diakses  18 April 2018 pukul 13.25.
23 Ibid., hlm. 92-93.
negaranya dibenarkan bertindak
menyimpang  dari  undang-undang  atau berlaku asas Opportunitas. 24 Dalam  negara  hukum  liberal  ini terdapat  jaminan  bahwa  setiap  warga negara  mempunyai  kedudukan  hukum yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Maka, untuk mencapai tujuan ini, negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan yang masing-masing  mempunyai  kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh  saling  mempengaruhi  dan  tidak boleh  campur  tangan  satu  sama  lain sehingga  untuk  dapat  disebut  sebagai negara  hukum  dalam  tipe  ini  harus memiliki 2 (dua) unsur pokok, yaitu: (1) Perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia;  dan  (2)  Pemisahan  kekuasaan dalam negara. 25
Dalam  negara  hukum  formil, negara hanya dipandang sebagai instrument  of  power ,  akibatnya  telah menimbulkan reaksi-reaksi dalam wujud pemikiran-pemikiran baru tentang suatu sistem  yang  baru,  yaitu  aliran-aliran yang  tidak  hanya  memandang  negara sebagai instrument  of  power saja,  tetapi negara  justru  dipandang  sebagai agency of  service .  Sedangkan  konsepsi  negara hukum  materiil  ini  tindakan  dari penguasa  dalam  keadaan  mendesak demi  kepentingan  warga  negaranya dibenarkan  bertindak  menyimpang  dari undang-undang  atau  berlaku  asas opportunitas.  Sedangkan  pada  negara hukum  formil,  tindakan  dari  penguasa mutlak  harus  berdasarkan  undang- undang atau berlaku asas legalitas. Tipe negara welfare  state (negara  hukum materiil)  ini  sering  disebut  sebagai negara hukum dalam arti yang luas atau juga  disebut  sebagai  Negara  Hukum Modern.  Adapun  yang  menjadi  ciri-ciri
24 Deddy  Ismatullah  dan  Asep  A.  Sahid Gatara Fh, op cit., hlm. 166.
25 Muntoha,  ―Demokrasi  dan  Negara Hukum‖, Jurnal Hukum , Vol. 16 No. 3, (Juli, 2009), hlm.  384-385.  www.media.neliti.com  akses  18 April 2019 pukul 11.46
pokok  dari  suatu welfare  state (negara kesejahteraan/kemakmuran)
adalah sebagai berikut: 26 a. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias  politica dipandang  tidak prinspiil lagi. Pertimbangan- pertimbangan  efisiensi  kerja  lebih penting  daripada  pertimbangan- pertimbangan  dari  sudut  politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif  lebih  penting  daripada organ legislatif;
b. Peranan negara tidak terbatas pada penjaga  keamanan  dan  ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperanan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat  di  bidang-bidang  sosial, ekonomi  dan  budaya,  sehingga perencanaan (planning) merupakan alat  yang  penting  dalam  welfare state;
c. Welfare  state merupakan  negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil; d. Hak  milik  tidak  lagi  dianggap sebagai  hak  yang  mutlak,  akan tetapi dipandang mempunyai fungsi  sosial,  yang  berarti  ada batas-batas dalam kebebasan penggunaannya; dan
e. Adanya  kecenderungan  bahwa peranan  hukum  publik  semakin penting  dan  semakin  mendesak peranan  hukum  perdata.  Hal  ini disebabkan karena semakin luasnya  peranan  negara  dalam kehidupan  sosial,  ekonomi,  dan budaya.
Prinsip-prinsip  Negara  Hukum  : 1) Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga  negara  (oleh  pemerintah)  harus ditemukan  dasarnya  dalam  undang- undang  yang  merupakan  peraturan umum.  Kemauan  undang-undang  itu harus  memberikan  jaminan  (terhadap warga negara) dari tindakan
26 Ibid., hlm. 385-386
(pemerintah)  yang  sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ  pemerintah  harus  dikembalikan dasarnya  pada  undang-undang  tertulis, yakni undang-undang formal; 2) Perlindungan  hak-hak  asasi  manusia (HAM);  3)  Keterikatan  pemerintah  pada hukum; 4) Monopoli paksaan pemerintah  untuk  menjamin  penegakan hukum;  dan  5)  Pengawasan  oleh  hakim yang  merdeka  dalam  hal  organ-organ pemerintah
melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum. 27
Paham rule  of  law adalah  suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19  bersamaan  dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Rule of law merupakan  konsep  tentang common law, dimana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip  keadilan  dan egalitarian.  Rule  of law adalah rule  by  the  law bukan rule  by the man.
Kaidah-kaidah yang dilaksanakan  itu  merupakan  hukum yang  adil,  artinya  kaidah  hukum  yang menjamin  perlakuan  yang  adil  bagi masyarakat.  Friedman,  membedakan pengertian rule  of  law secara  formal (in the  formal  sence) dan  hakiki/materiil (ideological sense). 28
a. Secara  fomal, rule  of  law diartikan kekuasaan umum yang terorganisasi (organized public power);
b. Secara  hakiki, rule  of  law terkait dengan  penegakkan rule  of  law, karena menyangkut ukuran hukum  yang  baik  dan  buruk (just and unjust law).
Rule  of  law terkait  erat  dengan keadilan,  sehingga rule  of  law harus menjamin  keadilan  yang  dirasakan  oleh masyarakat/bangsa. Rule of law
27 Ibid., hlm. 388. 28 Hamid  Darmadi, Urgensi  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 132.

## Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law
merupakan  suatu  legalisme  yang mengandung  gagasan,  bahwa  keadilan dapat  dilayani  melalui  sistem  peraturan dan  prosedur  yang  bersifat  objektif, tidak  memihak,  tidak  personal,  dan otonom. 29 Negara hukum (rechsstaat atau the rule  of  law) memiliki  pengertian  bahwa negara memberikan perlindungan hukum  bagi  warga  negara  melalui pelembagaan  peradilan  yang  bebas  dan tidak  memihak  serta  penjaminan  hak asasi manusia. Secara garis besar, negara hukum  adalah  sebuah  negara  dengan gabungan  konsep rechsstaat atau the  rule of law. 30 Konsep negara hukum Indonesia berbeda  dengan  konsep  negara  hukum yang dianut oleh kelompok Anglo Saxon dan  Eropa  Kontinental.  Karena  pada kedua kelompok tersebut konsep negara hukum  didasarkan  pada  paham  liberal individualistis, sedangkan negara hukum  Indonesia  didasarkan  pada pandangan  hidupnya  sendiri  yaitu Pancasila.  Perbedaan  lainnya  terletak pada  masalah  kedudukan  individu terhadap  masyarakat  dan  hak  serta kewajiban individu
terhadap masyarakat.  Dalam  konsep  negara hukum  Anglo  Saxon  dan  Eropa Kontinental  diberikan  porsi  kebebasan individu  sangat  besar,  sedangkan  di Indonesia berdasarkan pandangan hidup dan latar belakang sejarah maka peranan negara cukup besar terhadap kepentingan rakyatnya, hal itu
dituangkan  dalam  Pembukaan  UUD 1945 Alinea IV. 31 Ciri-ciri  pokok  dari  cita  hukum negara  Republik  Indonesia. Pertama: bahwa dalam negara hukum, kekuasaan itu  tidak  tanpa  batas,  artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum. Secara popular
29 Ibid. 30 A.  Ubaedillah  dan  Abdul  Rozak, Pendidikan  Kewarganegaraan  (civil  Education); Pancasila, Demokrasi HAM, dan Masyarakat madani, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.79.
31 Sayuti, op cit., hlm. 95-96.
dikatakan  bahwa  negara  hukum  adalah negara  berdasarkan  hukum,  di  mana kekuasaan tunduk  pada hukum. Kedua: bahwa  dalam  negara  hukum  semua orang  sama  di  hadapan  hukum. Dikatakan  secara  lain  berarti  bahwa hukum  memperlakukan  semua  orang sama  tanpa  perbedaan  yang  didasarkan atas ras (keturunan), agama, kedudukan sosial  dan  kekayaan.  Bahwa  perumusan hak  dan  kedudukan  warganegara  di hadapan hukum merupakan penjelmaan salah  satu  sila  negara  Republik Indonesia,  yakni  sila  keadilan  sosial; dengan  demikian  kedudukan  seorang warganegara dalam hukum di Indonesia yang merupakan republik yang demokratik  berlainan  sekali  dengan negara  yang  berdasarkan  supremasi rasial,  maupun  berdasarkan  agama, negara  kerajaan  (feodal)  atau  negara kapitalis. 32 Suatu  negara  hukum  yang demokratis, di mana kekuasaan tertinggi atau kedaulatan ada di tangan rakyat.
2. Hubungan Negara

## Hukum dengan Demokrasi
Hubungan  antara  negara  hukum dengan  demokrasi  dapat  dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah  negara  hukum.  Negara  hukum hanyalah satu ciri dari negara demokrasi.  Franz  Magnis  Suseno, menyatakan  adanya  lima  gugus  ciri hakiki  dari  negara  demokrasi.  Kelima ciri negara demokrasi tersebut adalah: 33
a. Negara hukum;
b. Pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat;
c. Pemilihan umum yang bebas;
d. Prinsip mayoritas; e. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Berdasarkan sejarah perkembangannya,  tumbuhnya  negara hukum,  baik  formal  maupun  materiil
32 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama  Ruang  Lingkup  Berlakunya  Ilmu  Hukum (Buku I), Alumni, Bandung, 2000, hlm. 135.
33 Winarno, op.cit ., hlm. 128.
bermula dari gagasan demokrasi konstitusional,  yaitu  negara  demokrasi yang  berdasar  atas  konstitusi.  Gagasan demokrasi  konstitusional  abad  ke-19 menghasilkan  negara  hukum  klasik (formil), sedang demokrasi konstitusional dalam abad ke-20 menghasilkan Rule  of  Law yang  dinamis (negara  hukum  materiil). 34 Demokrasi baik  sebagai  bentuk  pemerintahan maupun  suatu  sistem  politik  berjalan  di atas  dan  tunduk  pada  koridor  hukum yang  disepakati  bersama  sebagai  aturan main  demokrasi.  Negara  hukum  adalah syarat  pertama  dan  utama  bagi  negara demokrasi.  Sebagaimana  dikemukakan oleh  Miriam  Budiardjo  dalam  Franz Magnis  Suseno  yang  menyatakanbahwa ‗demokrasi  konstitusional‖  pertama- tama  merupakan Rechsstaat. Perumusan yuridid  dari  prinsip-prinsip  dalam demokrasi konstitusional dikenal dengan istilah Rechsstaat atau Rule of law (negara hukum) 35
Konsep  negara  hukum  erat kaitannya  dengan konsep negara demokrasi.  Kedua  konsep  itu  saling  isi mengisi  dan  merupakan  prasyarat  dari satu  terhadap  yang  lainnya.  Dalam hubungannya  dengan  unsur  ketertiban misalnya, suatu negara yang
berdasarkan  demokrasi  dan rule  of  law harus  dijalankan  dengan  mengejar  juga unsur  ketertiban  tersebut,  yang  bila perlu  dijalankan  secara  paksa  sehingga potensial  berbenturan  dengan  hak-hak dasar.  Konsep  negara  demokrasi  dan negara rule  of  law tidak  boleh mentoleransi  anarki,  peperangan,  dan kerusuhan.  Dengan  perkataan  lain, bahwa negara demokrasi dan rule of law harus mempromosikan juga unsur-unsur ketertiban  dan  keadilan  pada  waktu yang bersamaan. Karena, di negara yang masyarakatnya  sudah  maju,  keadilan tidak  mungkin  dicapai  tanpa ketertiban, sedangkan  ketertiban  akan  menjadi
keseweng-wenangan  jika  dilaksanakan tanpa  terpenuhinya  unsur  keadilan. Sehingga  unsur  keadilan  dan  unsur ketertiban sama-sama
dambaan masyarakat  sehingga  menjadi  target utama  yang  harus  dicapai  oleh  suatu sistem demokrasi dan rule of law. 36 Dari  segi  operasional  objektif, suatu  sistem rule  of  law menjalankan berbagai  misi  secara  bersama-sama sekaligus,  yaitu  misi-misi  sebagai berikut: 37
a. Memproteksi hak-hak dasar manusia, untuk menemukan unsur keadilan dalam masyarakat.
Sejarah  kelahiran  konsep  negara rule  of  law menunjukkan  bahwa masalah  perlindungan  hak-hak dasar manusia inilah yang menjadi misi  utama  dari  negara rule  of  law tersebut.
b. Membatasi  pelaksanaan  hak  dan kebebasan masyarakat yang terlalu liberal  untuk  menemukan  unsur ketertiban,  untuk  menghindari adanaya unsur anarki.
c. Membatasi kewenangan penyelenggara  negara  sehingga tidak  cenderung  otoriter  yang dapat  melanggar  hak-hak  dasar masyarakat,  yang  menyebabkan tidak terpenuhinya unsur keadilan dalam masyarakat tersebut.
Misi  yang  diemban  oleh  konsep negara rule  of  law tersebut  secara bersamaan  juga  diemban  oleh  konsep negara  demokrasi.  Aspek  perlindungan hak  asasi  manusia  yang  sangat  erat kaitannya  dengan  demokrasi  adalah sebagai  berikut: 38 (1)  Adanya  hak  untuk memilih  dan  dipilih;  (2)  Adanya  hak untuk  berpendapat  dan  berekspresi (freedom  of  expression); (3)  Adanya  hak untuk berserikat (freedom of assembly); (4) Adanya  jaminan  terhadap  pers  bebas
36 Munir Fuadi, Konsep Negara Demokrasi, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.19-20.
37 Ibid., hlm. 20.
38 Ibid., hlm.21.

## Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law
(freedom  of  the  press); (5)  Adanya kebebasan untuk beragama dan kebebasan  untuk  tidak  beragama
(freedom  of  religion); (6)  Adanya kebebasan untuk memilih pekerjaan dan mencari kehidupan yang diinginkan oleh masing-masing anggota masyarakat.

## C. KESIMPULAN
Negara hukum Indonesia memiliki  keistimewaan  dibandingkan dengan  konsep  negara  hukum  lainnya, baik  konsep rechtsstaat maupun  konsep rule  of  law. Negara  hukum  Indonesia memodifikasi unsur-unsur negara hukum dalam konsep rechtsstaat maupun konsep rule  of  law, sesuai  dengan  cita hukum Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Operasionalisasi dari  konsep  negara  hukum  Indonesia dituangkan  dalam  konstitusi  negara, yaitu  UUD  1945.  UUD  1945  merupakan dasar  negara  yang  menempati  posisi sebagai  hukum  tertinggi  dalam  tertib hukum (legal order) Indonesia.
Negara hukum belum tentu telah menjadi  negara  demokrasi.  Masih dibutuhkan  syarat-syarat  di  luar  negara hukum  agar  dapat  dinyatakan  sebagai negara  demokrasi,  seperti  adanya pemilihan
umum,
kebebasan berpendapat,  dan  sebagainya.  Adapun demokrasi  sebagai  sikap  hidup  yang ditunjukkan  dengan  adanya  perilaku yang  taat  pada  aturan.  Negara  hukum menjadi  unsur  pendukung  tegaknya demokrasi.    Tanpa  aturan  hukum, kebebasan dan kompetisi tidak terkendalikan.  Negara  demokrasi  tidak mungkin terwujud tanpa adanya
hukum.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Ubaedillah,  Abdul  Rozak. Pendidikan Kewarganegaraan  (Civil  Education);
Pancasila,  Demokrasi  HAM,  Dan
Masyarakat Madani . Jakarta: Prenada Media Group, 2013. Darmadi,  Hamid. Urgensi  Pendidikan Pancasila  Dan  Kewarganegaraan  Di Perguruan Tinggi . Bandung: Alfabeta, 2013. Deddy  Ismatullah,  Asep  A.  Sahid. Ilmu Negara: Dalam Multiperspektif Kekuasaan,  Masyarakat,  Hukum Dan  Agama .  Bandung:  Pustaka Setia, 2017.
———. Ilmu Negara . Jakarta: Gaya Media Pertama, 2008.
Fuadi,  Munir. Konsep  Negara  Demokrasi . Bandung: Refika Aditama, 2010. Heri Herdiawanto, Jumanta Hamdayama. Cerdas,  Kritis,  Dan
Aktif  Berwarganegara .  Jakarta: Erlangga, 2010.
Ishaq. Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum .  Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana, 2008. Mas,  Marwan. Pengantar  Ilmu  Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004. Mochtar  Kusumaatmadja,  B.  Arief Sidharta. Pengantar  Ilmu  Hukum: Suatu  Pengenalan  Pertama  Ruang Lingkup  Berlakunya  Ilmu  Hukum (Buku  I) .  Bandung:  Alumni Bandung, 200AD.
Muntoha.  ―Demokrasi  Dan  Negara Hukum.‖ Jurnal  Hukum 16,  no.  3 (2009): 384–85. Sayuti.  ―Konsep  Rechtstaat  Dalam Negara Hukum Indonesia.‖ Jurnal  Kajian  Ekonomi 4,  no.  2 (2011): 91. Thohari,  A.  Ahsin. Hak  Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta: Erlangga, 2016.
Winarto. Paradigma  Baru  Pendidikan Kewarganegaraan .  Jakarta:  Bumi Aksara, 2010.