## JBE Vol. 27, (1): 49-58, 2020

## Jurnal Bisnis dan Ekonomi
https://www.unisbank.ac.id/ojs ; email:jbe@edu.unisbank.ac.id

## Indeks Pembangunan Manusia dan Pendidikan di Jawa Tengah
Mohammad Fauzan 1) , Agung Nusantara 2) , Sri Nawatmi 3) , dan Agus Budi Santosa 43
Program Pascasarjana, Universitas Stikubank Semarang 1,2
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang 3,4

## Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang, Indonesia 50233
Info Artikel A b s t r a c t Sejarah Artikel: Diterima: 16 Desember 2019 Disetujui: 24 Februari 2020 The Human Development Index (HDI) is an internationally recognized measure of importance to describe the success of human development. Therefore, the development of HDI needs to get an important  spotlight  in  determining  development  policy.  One  important  dimension  of  HDI  is education,  as  measured  by  Expected  Years  of  Schooling  (EYS)  and  Mean  Years  of  Schooling (MYS).  The  EYS  figure  illustrates  people's  expectations  for  continuing  education  by  basing themselves on government-made education policies. While MYS describes the reality of the old school that can be enjoyed by the community. Central Java indicates that the EYS is larger than the MYS but with a narrowing distance. This fact illustrates that education policy in Central Java  is  increasingly  accessible  to  the  public.  However,  nationally  the  level  of  education  in Central Java is still low. Some factors that cause is still high dropout rate at age 16-18 year.

## A b s t r a k
Keywords: human development index,
expected years of schooling, mean years of schooling
Indek  Pembangunan  Manusia  (IPM) adalah  ukuran  penting  yang  diakui  secara  internasional untuk  menggambarkan  keberhasilan  pembangunan  manusia.  Oleh  karena  itu,  pengembangan IPM  perlu  mendapatkan  sorotan  penting  dalam  menentukan  kebijakan  pembangunan.  Satu dimensi  penting  IPM  adalah  pendidikan,  yang  diukur  dengan  Expected  Years  of  Schooling (EYS) dan Mean Years of Schooling (MYS). Angka EYS menggambarkan harapan masyarakat untuk  melanjutkan  pendidikan  dengan  mendasarkan  diri  pada  kebijakan  pendidikan  buatan pemerintah.  Sedangkan  MYS  menggambarkan  realitas  sekolah  lama  yang  bisa  dinikmati  oleh masyarakat.  Jawa  Tengah  menunjukkan  bahwa  EYS  lebih  besar  dari  MYS  tetapi  dengan  jarak yang  menyempit.  Fakta  ini  menggambarkan  bahwa  kebijakan  pendidikan  di  Jawa  Tengah semakin dapat diakses oleh publik.  Namun, secara nasional tingkat pendidikan  di Jawa Tengah masih  rendah.  Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  masih  tingginya  angka  putus  sekolah  pada usia 16-18 tahun.
 Corresponding Author:
Mohammad Fauzan E-mail:
fauzan@edu.unisbank.ac.id ISSN (print): 1412-3126
ISSN (online): 2655-3066
Indeks Pembangunan Manusia dan Pendidikan di Jawa Tengah Mohammad Fauzan 1) , Agung Nusantara 2) , SriNawatmi 3) , dan Agus Budi Santosa 43

## PENDAHULUAN
Pembangunan  manusia  yang  bersifat holistik,  memandang  rancangan  program pembangunan  harus  bercirikan:  Tentang, Untuk dan Oleh Penduduk. Pengertian Tentang Penduduk  yaitu,  pemberdayaan  penduduk yang  diupayakan  melalui  investasi  bidang- bidang  pendidikan,  kesehatan  dan  pelayanan sosial  dasar  lain.  Pengertian  Untuk  Penduduk yaitu, pemberdayaan penduduk yang diupayakan  melalui  program  penciptaan peluang  bekerja  dan  memperluas  peluang dengan  cara  memperluas  kegiatan  ekonomi suatu  wilayah.  Sedangkan  pengertian  Oleh Penduduk,  pemberdayaan  penduduk  yang dapat  meningkatkan  harkat  dan  martabat melalui peningkatan partisipasi dalam pengambilan  keputusan  di  bidang  politik  dan proses pembangunan.
Di  era  persaingan  global,  tenaga terdidik  juga  akan  menghadapi  persaingan, menghadapi standardisasi kompetensi, penghilangan  diskriminasi.  Dalam  konteks tersebut  ada  tiga  hal  krusial  yang  bertautan, yaitu;  pertama,  Indonesia  bersaing  dengan masyarakat  Internasional.  Kedua,  persaingan pengaruh  dan  kewenangan.  Ketiga,  untuk memenangkannya perlu sumber daya manusia yang berkualitas. Ketiga hal tersebut
berdampak langsung pada pendidikan nasional, termasuk Provinsi Jawa Tengah.
Provinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun  2016 memiliki  capaian  IPM  sebesar  69,98  di  bawah rata-rata  nasional  sebesar  70.18  (kategori sedang).  Jawa  Tengah  berada  di  posisi  ke-13 secara  nasional.  Jika angka IPM  dicermati  per- dimensi, posisi Jawa Tengah terburuk ada pada dimensi  pendidikan.  Dimensi  pendidikan untuk ukuran Harapan Lama Sekolah Rata-rata capaian IPM Kabupaten/Kota di  Jawa  Tengah  tahun  2015  sebesar  70,06  (BPS Provinsi  Jawa  Tengah)  sedangkan  nilai  IPM Provinsi  sebesar  69,49.  Artinya  capaian  target IPM  Kabupaten/Kota  sejalan  dengan  capaian target  IPM  Provinsi.  Namun  masih  terdapat capaian IPM Kabupaten/Kota di bawah capain IPM  Provinsi,  sebanyak  18  Kabupaten  dengan rata-rata  capaian  IPM  66,63.  Artinya,  terdapat kendala dan persoalan dalam pembangunan di Jateng  yang  seharusnya  menyeluruh  dan seimbang untuk semua daerah/lapisan.
Penetapan  indikator  kinerja  daerah terhadap  capain  kinerja  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  Provinsi  Jawa  Tengah, berdasarkan  RPJMD  Perubahan  tahun  2013- 2018, dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 1: Perbandingan IPM Jawa Tengah 2016
Peringkat Nasional Peringkat di Jawa Keterangan IPM 13 5 Di atas Jawa Timur Angka Harapan Hidup 2 2 Di bawah DIY Harapan Lama Sekolah 24 5 Di atas Jawa Barat Rata-Rata Lama Sekolah 27 6 Terbawah di Jawa Pengeluaran 13 4 Di atas Jawa Barat Sumber: BPS, 2017. Indeks Pembangunan Manusia, 2016
Tabel 2: Indikator Kinerja Pembangunan: Realisasi dan Target
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
REALISASI
TARGET 2014 2015 2016 2017 2018 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68,78 69,49 70,17 70,87 71,59 Angka Harapan Hidup (AHH) 73,88 73,96 74,46 74,75 75,05 Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,17 12,38 12,75 13,05 13,35 Rata-Rata Lama Sekolah 6,93 7,03 7,04 7,09 7,15 Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan (Rp.000/tahun) 9.639,74 9.930 9.981,33 10.156,50 10.334,75
Untuk mewujudkan cita-cita
pembangunan daerah dengan kualitas manusia yang  tinggi,  pemerintah  daerah  menggunakan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  untuk  membiayai  pembangunan  di sektor-sektor  yang  mendukung  pembangunan manusia.  Lebih  spesifiknya  pemerintah daerah harus  bisa  mengalokasikan  belanja  daerah melalui  pengeluaran  pembangunan  di  sektor- sektor  pendukung  untuk  meningkatkan  IPM misalnya yang tercermin pada realisasi belanja daerah  untuk  bidang  pendidikan  dan kesehatan.  Selain  dari  sisi  anggaran,  faktor kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  juga  dapat mempengaruhi  IPM,  artinya  apabila  jumlah penduduk miskin di suatu daerah tinggi maka akan  menurunkan  IPM.  Hal  ini  terjadi  karena penduduk yang miskin mempunyai keterbatasan  dalam  mengakses  kebutuhan mereka termasuk dalam memenuhi kebutuhan dalam  bidang  pendidikan  dan  kesehatan  yang implikasinya akan dapat menurunkan IPM.
Berdasarkan  data  di  atas,  capaian  IPM Provinsi  Jawa  Tengah  tahun  2015  dibanding Provinsi  lain  di  Pulau  Jawa  dan  Bali,  posisi Provinsi  Jawa  Tengah  tergolong  masih  rendah dari  capaian  indikator  kinerja  pembangunan mencakup  Harapan  Lama  Sekolah,  Rata-rata Lama  Sekolah,  dan  Tingkat  Pengeluaran Perkapita.  Untuk  itu,  perlu  diidentifikasi permasalahan  yang  terjadi  dan  faktor  yang dapat  dianggap  sebagai  pemicu  untuk pertumbuhan IPM dimensi pendidikan.

## KERANGKA PEMIKIRAN
IPM  merupakan  refeleksi  capaian pembangunan  manusia  secara  luas,  IPM sebagai  indikator  cara  pandang  sisi  lain  dari pembangunan,  tidak  hanya mengukur  capaian materi  (ekonomi)  jangka  pendek  akan  tetapi melihat  capaian  membangun  kualitas  hidup manusia  yang  diukur  dengan  tiga  aspek kehidupan dasar, yaitu: pendidikan, kesehatan dan  kelayakan  hidup  (ekonomi).  IPM  disusun secara  hirarkhis  tingkat  nasional,  provinsi,  dan kabupaten/  kota  sehingga  memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta  pembangunan  manusia  baik  pencapaian, posisi,  maupun  disparitas  antar  daerah.  Dengan demikian, maka diharapkan setiap daerah dapat
terpacu  untuk  berupaya  meningkatkan  kinerja pembangunan  melalui  peningkatan  kapasitas dasar penduduk.
IPM  merupakan  informasi  tentang anggaran  dan  program  kegiatan  yang dilaksanakan  secara  efektif,  dengan  demikian dapat dijadikan bahan evaluasi bagi penyusun kebijakan pembangunan. Bagi pemerintah, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran  kinerja,  IPM  dapat  juga  digunakan sebagai  salah  satu  cara  untuk  memonitor wilayah  yang  membutuhkan  perhatian  atau mendorong  agar  dapat  mencapai  target pembangunan  yang  ditetapkan,  dengan  kata lain, IPM dapat digunakan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan Model pengukuran pembangunan manusia,  idealnya  mencakup  banyak  variabel, mengingat  manusia  merupakan  makhluk multi-dimensional. Ilmu pengetahuan mengajarkan untuk mengunakan variable yang minimal namun mampu memberikan gambaran  yang  memadai  (prinsip  parsimony). Sehingga,    terlalu  banyak  51endidika  akan memberikan  gambaran  yang  bukan  hanya membingungkan namun juga tidak efisien. Isu ini menjadi perhatian penting dalam pengukuran pembangunan manusia.
Pengukuran  mengenai  pembangunan manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh
United  Nations  Development  Programme (UNDP) pada  tahun  1990.  UNDP  memperkenalkan  ide baru  tentang  pengukuran  pembangunan manusia  yang  disebut  Human  Development Index  (HDI)  atau  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM).  Sejak  saat  itu,  IPM dipublikasikan  secara  berkala  dalam Human Development  Report (HDR).  IPM  menjelaskan kemampuan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Pada dasarnya pembangunan ditujukan  untuk  mencapai  kesejahteraan seluruh  masyarakat  tanpa  kecuali.  Ukuran kesejahteraan  dapat  diukur  melalui  Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM memberikan gambaran tentang hasil pembangunan yang bukan sekedar
pertimbangan  materi  (ekonomi)  tapi  lebih
Indeks Pembangunan Manusia dan Pendidikan di Jawa Tengah Mohammad Fauzan 1) , Agung Nusantara 2) , SriNawatmi 3) , dan Agus Budi Santosa 43
mendasar  lagi  yaitu  ukuran  tentang  kualitas hidup  manusia.  IPM  mempertimbangkan  tiga aspek  penting  dalam  ukuran  kualitas  hidup manusia, yaitu: usia harapan hidup ( longevity ), tingkat  pendidikan  ( knowledge ),  dan  standar kehidupan  layak  ( decent  living ).  Besaran kompisit  tersebut  merupakan  besaran  yang dianggap  representative  bagi  ukuran  tentang kualitas hidup manusia. Dalam kajian ini lebih difokuskan pada dimensi tingkat pendidikan.
Untuk  mengukur  tingkat  pendidikan digunakan  dua  indikator,  yaitu  rata-rata  lama sekolah (RLS) dan Harapan lama Sekolah(HLS). Rata-rata  lama  sekolah (mean  years  schooling) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk  usia  15  tahun  ke  atas  dalam menjalani
pendidikan
formal. RLS mencerminkan  tingkat  pengetahuan  dan ketrampilan penduduk, makin lama mengikuti pendidikan  formal  diharapkan  makin  tinggi tingkat  pengetahuan  dan  ketrampilan  yang dimiliki.  HLS  merupakan  lamanya  sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh  anak  pada  umur  tertentu  di  masa  yang akan datang.
HLS digunakan untuk mengetahui  kondisi  pembangunan  pendidikan diberbagai  jenjang.  HLS  dihitung  pada  usia  7 tahun  ke  atas  karena  mengikuti  kebijakan pemerintah  yaitu  program  wajib  belajar. Susenas,  HLS  dikoreksi  dengan  siswa  yang bersekolah  di  pesantren.  Sumber  data pesantren  yaitu  dari  Derektorat  Pendidikan Islam.

## METODE PENELITIAN
Pada  bagian  ini  akan  dilakukan  proses penghitungan  dengan  tujuan  mengidentifikasi variable  control  yang  efektif    untuk mengidentifikasi    komponen  IPM,  yaitu Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  dan  Rata-rata
Lama Sekolah (RLS) untuk dimensi
Pendidikan.  Proses  perhitungan  diawali dengan  mencermati  definisi  dari  komponen IPM dan mencari faktor yang relevan dikaitkan dengan  dimensi  tersebut.  Penentuan  faktor didasarkan  atas  rumusan  indikator  dan  teori yang  mengkaitkan  indikator  tersebut  dengan faktor-faktor  tertentu  serta  dilakukan  uji  coba
untuk  menentukan  inti  pembentuk  dimensi IPM

## Gambar  1:  Faktor-Faktor  Pembentuk  Dimensi  IPM Dimensi Pendidikan
Selanjutnya,  proses  penghitungan  dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
Langkah pertama: data  dasar  yang  merupakan ukuran komponen IPM
ditempatkan  sebagai  variable yang  dikontrol  ( controlled variable ),  yaitu:  HLS  dan  RLS. Sedangkan  variable  control ( control  variable )  di  tentukan berdasarkan  rumusan  dan teori, yaitu: Dimensi Pendidikan (HLS, RLS): Angka Partisipasi Kasar (APK);  Angka  Partisipasi Murni  (APM)  dan  Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Langkah kedua: adalah  menerapkan  model estimasi Panel dengan pertimbangan  model  prediksi membutuhkan  data  yang banyak. Sehingga pilihan data panel  adalah  pilihan  yang paling  relevan.  Data  panel melibatkan  35  kabupaten/ kota  sebagai cross-section -nya, dan periode 2010-2016. Sebagai catatan: periode sampel  52end  berbeda  untuk tiap model perhitungan. Model  Panel  yang  dijadikan alternative adalah: Pool Ordinary Least Square (POLS);  Fixed  Effect  Model
(FEM);  dan  Random  Effect Model (REM).
Langkah ketiga :  memilih  model  terbaik  dari tiga  alternativ  model  yang digunakan  melalui  pengujian Redundant  Fixed  Effect yang berbasis Chow  Test ,  untuk menentukan  POLS  atau  FEM yang lebih baik, serta Hausman Test untuk memilih FEM  atau  REM  yang  lebih baik Langkah ke-empat : setelah menghasilkan model  terpilih  maka  dapat dilakukan  simulasi  hubungan antara  variable  control  dan variable yang dikontrol.

## KINERJA  IPM  DIMENSI  PENDIDIKAN JAWA TENGAH
IPM merupakan indikator yang digunakan  untuk  melihat  perkembangan pembangunan  jangka  panjang  dalam  upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).    Untuk  melihat
kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan  status  pencapaian.  Capaian  IPM  Jawa Tengah    pada  tahun  2016  sebesar  69,98. Capaian    tersebut    berada  pada  peringkat  13 dari  34  provinsi  di  Indonesia  termasuk kelompok  berstatus  sedang.    Selama  periode 2010  sampai  2016  tersebut,  IPM  Jawa  Tengah rata-rata tumbuh sebesar 0,98 persen per tahun. Sementara  itu,  pada  periode  2015-2016    IPM Jawa Tengah meningkat 0,49 poin.
Peningkatannya    lebih  rendah  dibandingkan dengan  periode  2014-2015  yang  naik  sebesar 0,71  poin.    Capaian  IPM    Jawa  Tengah    masih lebih rendah dibanding nilai IPM nasional 70,18 dan  lebih  rendah  pula  pendidikan  beberapa provinsi  lain  yang  statusnya  telah  mencapai IPM  tinggi  yakni  Riau,  Kepulauan  Riau,  DKI Yogyakarta,  DKI    Jakarta,  Banten,  Bali, Kalimantan  Timur  dan  Sulawesi  Utara. Capaian    IPM    Jawa  Tengah  relatif    setara dengan  pertumbuhan  Jawa  Barat  dan  relatif lebih tinggi dari Jawa Timur.
Tabel 3: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah Menurut Komponen, 2010- 2016 Komponen Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Angka harapan hidup saat lahir (AHH) Tahun 72,73 72,91 73,09 73,28 73,88 73,96 74,02 Harapan lama sekolah (HLS) Tahun 11,09 11,18 11,39 11,89 12,17 12,38 12,45 Rata-rata lama sekolah (RLS) Tahun 6,71 6,74 6,77 6,80 6,93 7,03 7,15 Pengeluaran per kapita disesuaikan Rp 000 8.992 9.296 9.497 9.618 9.640 9.930 10.153 IPM 66,08 66,64 67,21 68,02 68,78 69,49 69,98 Pertumbuhan IPM % 0,84 0,86 1,21 1,12 1,04 0,71
Sumber: BPS, 2016. Indeks Pembangunan Manusia 2016.
Indeks Pembangunan Manusia dan Pendidikan di Jawa Tengah Mohammad Fauzan 1) , Agung Nusantara 2) , SriNawatmi 3) , dan Agus Budi Santosa 43
Tabel 4 :  Status Pembangunan Manusia  kabupaten/kota di Jawa Tengah 2016
N0 STATUS JUMLAH KAB/KOTA KABUPATEN/KOTA 2015 2016 2015 2016 1 Sangat Tinggi > 80 3 3 Kota: Surakarta; kota Salatiga; kota Semarang Kota: Surakarta; Salatiga; Semarang 2 Tinggi 70 – 80 12 15
Kabupaten: Purworejo, Boyolali; Klaten; Sukoharjo; Karanganyar; Sragen; Kudus; Jepara; Semarang Kota Pekalongan; kota Tegal Kabupaten: Banyumas, Purworejo, Boyolali; Klaten; Sukoharjo; Karanganyar; Sragen; Kudus; Jepara; Demak; Semarang; Kendal Kota:Magelang; Pekalongan; Tegal 3 Sedang 60 – 70 20 17 Kabupaten:Cilacap; Banyumas; Purbalingga; Banjarnegara;
Kebumen; Wonosobo;
Magelang; Wonogiri; Grobogan; Blora; Rembang; Pati; Demak; Temanggung;Kendal; Batang; Pekalongan; Pemalang; Tegal; Brebes; Kabupaten:Cilacap; Purbalingga; Banjarnegara; Kebumen; Wonosobo; Magelang; Wonogiri; Grobogan; Blora; Rembang; Pati; Temanggung; Batang; Pekalongan; Pemalang; Tegal; Brebes; 4 Rendah < 60 - Tidak ada kota yang masuk dalam kategori ini -
Capaian  IPM  propvinsi  Jawa  Tengah tidak  dapat  dilepaskan  dari  capaian  IPM Kabupaten/Kota. Pada Tabel 4 nampak bahwa capaian  IPM  Kabupaten  Kota  yang  memiliki nilai  di  atas  nilai  IPM  nasional  hanya  18 kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 kota dan 12 kabupaten.  Sedangkan  17  kabupaten  lain berada  pada  status  IPM  sedang  (skor  IPM  60- 70).  Namun  demikian  dilihat  dari  tahun  2015 terjadi  peningkatan  jumlah  kabupaten  kota yang  masuk  dalam  status  tinggi  dari sebelumnya sedang, yaitu: Demak, Kendal dan Banyumas.
Dimensi    pendidikan    pada  IPM dibentuk  oleh  dua  indikator  yaitu  Harapan Lama  Sekolah  (HLS)  dan  Rata-rata  Lama Sekolah  (RLS).  Pada  tahun  2010  HLS  sebesar 11,09  kemudia  meningkat  menjadi  12,45  pada tahun  2016,  sedangkan  HRS  pada  tahun  2010 6,71  kemudian  meningkat  menjadi  7,15  pada tahun  2016.  Dengan  demikian  Selama  periode 2010  –  2016,  Harapan  Lama  Sekolah  di  Jawa Tengah  telah  meningkat  sebesar  1,36  tahun, dan HLS  secara rata-rata tumbuh sebesar 2,04 persen  per  tahun.  Selain HLS dan  RLS, Angka Partisipasi  Sekolah  juga  terus  mengalami peningkatan, pada tahun 2010 APS untuk 13-15 tahun  85,33  meningkat  menjadi  95,41, sedangkan  APS  16-18  tahun  pada  tahun  2010 sebesar  53,72  kemudian  pada  tahun  2016
menjadi  67,95.  Dengan  demikian  selama periode  210-2016,  APS  13-15  tahun  meningkat 10,08, APS16-18 tahun meningkat 14,23.
Hasil identifikasi peran Angka Partisipasi Sekolah di usia 13-15 tahun dan usia 16 – 18 tahun menunjukkan bahwa peran APS untuk  kedua  usia  tersebut  penting,  namun peran  APS  usia  16-  18  tahun  lebih  rendah daripada  APS  13-15  tahun.  Hal  ini  dapat  di lihat pada hasil identifikasi berikut ini:
Identifikasi  komponen  IPM  dimensi pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata  Lama  Sekolah  (RLS),  menggunakan dua  variable  control,  yaitu:  Angka  Partisipasi Sekolah untuk usia 13-15 tahun (APS1315) dan Angka  Partisipasi  Sekolah  untuk  usia  16-18 tahun  (APS1618).  Dasar  pertimbangan  yang digunakan  dalam  pemilihan  variable  tersebut adalah  keselarasan  definisi.Angka  Partisipasi Sekolah  di  definisikan  sebagai  proporsi  dari semua  anak  yang  masih  sekolah  pada  suatu kelompok  umur  tertentu  terhadap  penduduk dengan  kelompok  umur  yang  sesuai.Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket  B,  dan  Paket  C)  turut  diperhitungkan. APS  yang  tinggi  menunjukkan  terbukanya peluang  yang  lebih  besar  dalam  mengakses 54endidikan  secara  umum.Pada  kelompok umur  mana  peluang  tersebut  terjadi  dapat
dilihat  dari  besarnya  APS  pada  setiap kelompok umur.
Keterangan: APSi  = Angka Partisipasi Sekolah untuk usia-I (13-15 dan 16-18) POPi  = jumlah  penduduk  usia-I  (13-15
tahun dan 16-18 tahun)
Analisis  pertama  diterapkan  terhadap dimensi  pendidikan  (RLS  dan  HLS)  dengan metode  panel  regression  yang  meliputi  35 kabupaten  dan  kota  dengan  periode  amatan 2010-2016.  Dengan  membandingkan  ketiga model  alternative  yang  digunakan  dapat
disimpulkan  bahwa  model  Fixed  Effect merupakan model yang terbaik (Tabel 5).
Dengan demikian indikator APS 1315 dan APS 1618 layak untuk dijadikan  variable control terhadap  HLS  dan  RLS.  Persamaan  yang terbentuk,  baik  model  HLS  ataupun  model RLS,  memiliki  koefisien  yang  sama,  namun berbeda di nilai konstanta.
Jika dilihat  perkembangan  dua tahun terakhir    HLS Jawa  Tengah    sebesar  12,38 (2015)  dan  mengalami  peningkatan    menjadi 12.45  (2016).  Hal  ini  berarti  bahwa  anak-anak usia  7  tahun  memiliki  peluang  untuk bersekolah  selama  12,45  tahun,  atau  setara menamatkan  pendidikan    hingga  lulus  SMA atau D1. Peningkatan nilai HLS  menjadi sinyal positif    semakin  banyak  penduduk  yang bersekolah.

## Tabel 5: Pengujian Model Alternativ
POLS FIXED EFFECT

## RANDOM EFFECT
Model 1: HLS = f (APS 1315 , APS 1618 ) REDUNDANT FIXED EFFECT Cross Section F Prob=0.000 HAUSSMAN TEST Cross Section Random Prob (0.000) Model 2: RLS = f (APS 1315 , APS 1618 ) REDUNDANT FIXED EFFECT Cross Section F Prob=0.000 HAUSSMAN TEST Cross Section Random Prob (0.000) Model Umum estimasi: Model HLS: Model RLS:
Gambar 2 : Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata :Lama Sekolah
Sumber : BPS jateng
Gambar 3 :  Angka Partisipasi Kasar (2010-2016)
Indeks Pembangunan Manusia dan Pendidikan di Jawa Tengah Mohammad Fauzan 1) , Agung Nusantara 2) , SriNawatmi 3) , dan Agus Budi Santosa 43

## Sumber: BPS, Jawa Tengah, 2016
Rendahnya capaian HLS provinsi Jawa Tengah dipengaruhi    oleh  daya  beli masyarakat, sehingga  tidak  memiliki  kemampuan  untuk melakukan investasi manusia terhadap anaknya. Hal ini terlihat masih tingginya anak putus  sekolah  dan  masih  rendahnya  minat untuk melanjutkan  ke jenjang yang lebih tinggi .    Di  Jawa  Tengah  siswa    putus  sekolah  dari berapa  jenjang  pendidikan  dasar  dan menengah  Tahun  2016/2017  yaitu  jenjang pendidikan SD sebanyak 2.205, SMP  sebanyak 3.673,  SMA  sebanyak  2.618,  SMK  sebanyak 10.867.  Selain  itu  terdapat  angka  melanjutkan dari  jenjang  SD  ke  SMP  sebesar  80,04  %    dan angka  melanjutkan  dari  jenjang  SMP    ke  SM sebesar  99,65  %.    Selain  itu,  dipengaruhi  pula persepsi orangtua/keluarga melihat pentingnya makna pendidikan sebagai investasi  manusia,  Semakin  tinggi  persepsi orang  tua  terhadap  pentingnya  pendidikan maka  semakin  tinggi  dana  investasi  manusia
(biaya  sekolah)  yang  dialokasikan  orang  tua terhadap pembiayaan sekolah anaknya.
Sementara  itu,    selama  periode    2010  - 2016  RLS  di  Jawa  Tengah    rata-rata      tumbuh 1,09  persen  per  tahun.    Jika  dilihat perkembangan  pada  dua  tahun  terakhir  RLS Jawa  Tengah  sebesar    7,03  (2015)    meningkat menjadi  7,15  (2016).    Capaian  indikator  RLS Jawa  Tengah melampaui  capaian    yang ditargetkan  dalam  RPJMD    2016  sebesar  7,04. Hal ini berarti  secara rata-rata penduduk Jawa Tengah  berusia  25  tahun  ke  atas  telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas  II).  Pertumbuhan      positif    RLS mengindikasikan  adanya    pembangunan kualitas manusia di Jawa Tengah  menjadi lebih baik. Namun demikian, jika dibanding dengan kondisi  ideal  RLS  sebesar  15  tahun    masih sangat  jauh.    Pertumbuhan    moderat  dari  RLS Jawa Tengah  ini berkorelasi   dengan Angka
Gambar 4: Angka Partisipasi Sekolah Sumber: BPS, Jawa Tengah, 2016
Partisipasi Kasar (APK),   adanya  anak putus  sekolah,  dan  rendahnya  daya  beli (pendapatan) kelompok masyarakat tertentu. Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  Tahun 2015 dan 2016 pada semua jenjang pendidikan
mengalami  peningkatan.  APK  SD/MI,  dari 113,19  turun  menjadi  109,46.  APK  SMP/MTs meningkat  dari  80,60  menjadi  89,96    APK SMA/SMK/MA  meningkat dari  61,61 menjadi 86,27,  (lihat  gambar  3)  .  Selain  itu,  di  Jawa
Tengah    masih  terdapat  siswa    putus  sekolah dari  berapa  jenjang  pendidikan  dasar  dan menengah  Tahun  2016/2017  yaitu  jenjang pendidikan SD sebanyak 2.205, SMP  sebanyak 3.673,  SMA  sebanyak  2.618,  SMK  sebanyak 10.867    Selain  itu  terdapat  angka  melanjutkan dari  jenjang  SD  ke  SMP  sebesar  80,04  %    dan angka  melanjutkan  dari  jenjang  SMP    ke Sekolah Menengah sebesar 99,65 .  siswa putus sekolah  di  masing-masing  jenjang  pendidikan bisa  terdeteksi  dari  APS  sebagaimana  terlihat dalam gambar grafik 4.5. di bawah . Nialai APS usia 7-12 memiliki nilai paling tinggi, kemudian usia  APS  13-15  tahun  terletak  di  tengah  dan APS  usia  16-18  tahunnilainya  paling  rendah. Angka Partisipasi Sekolah ini menggambarkan banyaknya  siswa  yang  mengikuti  pendidikan pada tingakat usia terntu.  Rendanya APS usia 16-18  tahun    tersebut  menunjukan  banyaknya siswa  yang  tidak  menlanjutkan  pada  jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Terkait  dengan  angka  putus  sekolah, hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  APS  sekolah berkorelasi  (r  =  -  0,46)  dengan  angka kemiskinan,    khususnya  APS  16-18  tahun (SLTA)  ,  hal  ini  mengindikasikan  bahwa banyak  putus  sekolah  ini  disebabkan  karena masalah kemiskinan.

## KESIMPULAN
a)
Dimensi pendidikan pada IPM dibentuk oleh  dua  indikator  yaitu  Harapan Lama  Sekolah  (HLS)  dan  Rata-Rata Lama  Sekolah  (RLS).  Indikator  HLS Jawa Tengah  pada tahun 2016  sebesar 12.45. Hal ini berarti bahwa anak-anak usia  7  tahun  memiliki  peluang  untuk bersekolah  selama  12,45  tahun,  atau setara    menamatkan  pendidikan hingga lulus SMA atau D1.  Sementara itu,    pada  tahun  2016    nilai  indikator RLS  sebesar  7.15.    Hal  ini  berarti secara  rata-rata  penduduk  Jawa Tengah  berusia  25  tahun  ke atas  telah mengenyam  pendidikan  hingga  kelas VII (SMP kelas II). b)
Indikator  RLS  dan  HLS  sangat  tinggi terdapat  di kabupaten/kota    yang struktur  masyarakatnya  terindikasi tumbuh  suasana    perkotaan  dan
beberapa  daerah  merupakan  wilayah fungsional.  Suasana  kekotaan  itulah yang mendorong masyarakat memiliki karakter khusus (kecendrungan kepentingan keduniawian menonjol, tumbuh lingkungan  kompetitif,    spesialisasi keahlian,  keterbukaan  peluang  kerja dan  usaha  berbasis    pengetahuan  dan teknologi, individualitas dan kebebasan,    kota  sebagai  pull  factor (pusat  ekonomi  dan  perdagangan, pendidikan,  dan  jasa)    dan  pilihan untuk  melakukan    investasi  manusia ( human  investment )  pada  anaknya relatif  tinggi.
c) Wilayah  kabupaten/kota    yang  nilai indikator HLS dan RLS tinggi   berada di  wilayah  fungsional  ( nodal  region ) yakni  suatu  wilayah  yang  dicirikan adanya kegiatan yang saling berhubungan  antara  pusat  kegiatan secara  fungsional  saling  berhubungan dan ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan  hidup  penduduk  di  setiap wilayah .
d) Wilayah  kabupaten/kota      yang  nilai indikator  HLS  dan  RLS    sedang, terdapat      di  wilayah  pegunungan (Banjarnegara,  Wonosobo,  Wonogiri, Temanggung,  Purbalingga  )  dan wilayah pesisir (Kendal, Tegal, Pekalongan,  Pemalang,  Cilacap)  dan daerah  pertanian  sawah  dan  tadah hujan    (Gobogan,    Blora,  Brebes). Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir,    pegunungan  dan    wilayah pertanian  sawah  dan  tadah  hujan tersebut    sangat  tergantung  dengan sumberdaya  ekonomi  dan  ekologi  di wilayah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainsworth,  M.K.,  Beegle  dan  Nyamete,  A. (1995).  The  Impact  of  Female Schooling  on  Fertility  and Contraceptive, LSMS  Working Papers  110, Washington  DC, World Bank.
Indeks Pembangunan Manusia dan Pendidikan di Jawa Tengah Mohammad Fauzan 1) , Agung Nusantara 2) , SriNawatmi 3) , dan Agus Budi Santosa 43
Behrman,  J.R.,  dan  Wolfe,  B.L.  (1987).  How Does  Mother’s  Schooling  Affect the  Family’s  Health,  Nutrition, Medical Care Usage and Households? Journal of Econometrics , Vol. 36.
Behrman,  J.R.,  (1990).  Human  Resource  Led Development, Review  of  Issues and  Development, New  Delhi, India Berita  Resmi    Pusat  Statistik    Provinsi  Jawa Tengah, 2016 . Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)

## Tahun 2016
Birdsall,  N.,  (1993).  Social  Development  in Economic  Development, World Bank  Policy  Research  Working Papers, WPS  1123,  Washington DC.
Bourguignon,  F.  (1995).  Equity  and  Economic Growth:  Permanent  Questions and  Changing  Answer, Human
Development Report , UNDP.
Bourguignon,  F.,  dan  Morrison,  C.  (1990). Income Distribution, Development  and  Forign  Trade: A Cros-Section Analysis, European  Economic  Review ,  Vol. 34. Deraniyagala, S.,  (1995). Technical Change and Efficiency in Sri Lanka’s Manufacturing  Industry,  D.Phil, Oxford.
Grubaugh,  S.G.  (2015).  Economic  Growth  in Human  Development. Applied
Econometrics  and  International Development. Vol. 15(2),pp. 5-16.
Kemendikbud.  (2015).  Rencana  Strategis (Renstra)    Dinas  Pendidikan Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun
2013-2019.  Dinas  Pendidikan  , Pemprov Jateng. Semarang, 2015. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan Tahun 2015-2018. Percepatan Pencapaian taget IPM Pada Dimensi Pendidikan Semarang Disampaikan  dalam    Rakor Kajian Program/Kegiatan Untuk
Mendukung    Capaian  taget  IPM Semarang 12 Juli 2017
Psacharopolous,  G.  (1984). The  Contribution  of Education  to  Economic  Growth: International Comparisons .
Cambridge, Ballinger Publisher.
Psacharopolous, G., 1994. Return to Investment in  Education:  A  Global  Update, World Development , 22 (9)
Razmi,  M.J.,  et.al.,  2015.  The  Relationship
between  Women’s  Education and Human Development. European Scientific Journal. February, Vol.1: 177-184 Todaro,  M.  and  S.C.  Smith  2015. Economic Development. Pearson  Education Inc.
United  Nations  Development  Programme, 1990. Human  Development  Report 1990. UNDP, New York.
United  Nations  Development  Programme, 2015. Human  Development  Report: Work  for  Human  Development 2015. UNDP, New York.
United  Nations  Development  Programme, 2016. Human  Development  Report 2016:  Human  Development  for Everyone. UNDP,  New  York.