JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 5, No. 1, Desember 2022, 153 – 162 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v5i1.1891 PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU

## SEMINAR DAN PELATIHAN PADA MAHASISWA TERKAIT IDENTIFIKASI ISU KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN POLICY BRIEF
Verto Septiandika 1 , Imam Sucahyo 2 , Andi Nur Rahmadi 3 ,
Nurul Jannah Lailatul Fitria 4
1234 Universitas Panca Marga, Indonesia
Email: nuruljannahlailatulfitria@gmail.com

## ABSTRAK
Isu  kebijakan  publik  dan  permasalahan  publik  berkolerasi  pada  penyelenggaraan pemerintahan.  Pembuatan  dan  pembentukan  kebijakan  yang  tidak  melakukan  riset kebijakan dan berbasiskan bukti dalam pembuatan kebijakan menyebabkan kebijakan tidak berkualitas dan berdampak pada masyarakat. Kemampuan sumber daya manusia dibutuhkan  dalam  identifikasi  isu  kebijakan  dan  menyusun  ringkasan  kebijakan. Khusus dalam ringkasan kebijakan atau disebut policy brief merupakan konsep dalam pembuatan dan pembentukan kebijakan alternatif yang memberikan pengaruh sebagai media  komunikasi  dalam  penentuan  keputusan.  Sehingga  diselenggarakan  kegiatan pengabdian  pada  tanggal  1-2  November  2022.  Lokasi  kegiatan  di  salah  satu  ruang pertemuan Universitas Panca Marga. Berdasarkan korelasi antara masalah dan metode serta  solusi  pada  problematika  yang  dihadapi  mitra,  secara  substansi  gambaran kegiatan yang telah diselenggarakan dalam pengabdian ini meliputi: Seminar dengan materi  isu  kebijakan  publik  dan  masalah  kebijakan  serta  Pemaparan  desain  policy brief dan pelatihan action plan penyusunan policy brief. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini  berkontribusi  dalam  upaya  peningkatan  kesadaran  dan  kepercayaan diri para mahasiswa Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Panca Marga dalam penyusunan  hasil  riset  dan  kajian  kebijakan  publik  dalam  bentuk  rekomendasi kebijakan publik di daerah relevan dengan kewenangan unit kerja.

## ABSTRACK
Public  policy  issues  and  public  problems  correlate  with  governance.  Policy  making and  formation  that  does  not  carry  out  policy  research  and  is  based  on  evidence  in policy  making  results  in  poor  quality  policies  and  impacts  on  society.  Human resource  capabilities  are  needed  in  identifying  policy  issues  and  compiling  policy summaries. Especially in a policy summary or called a policy brief is a concept in the making  and  formation  of  alternative  policies  that  have  an  influence  as  a communication medium in making decisions. So that service activities were held on 1-2 November 2022. The location of the activity was in one of the meeting rooms of Panca Marga University. Based on the correlation between problems and methods and solutions to problems faced by partners, in substance the description of the activities that have been carried out in this service includes: Seminars with material on public policy issues and policy issues as well as Exposure to policy brief designs and action plan training for preparing policy briefs. This community service activity contributes to  efforts  to  increase  awareness  and  self-confidence  of  students  of  the  Public Administration Study Program FISIP Panca Marga University in compiling the results of research and public policy studies in the form of public policy recommendations in areas relevant to the work unit's authority.
JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 5, No. 1, Desember 2022, 153 – 162 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v5i1.1891 PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
KEYWORDS

## ARTICLE HISTORY
Teori, Praktik, Isu, Risalah Kebijakan Received  30 September  2022 Revised 13 November 2022 Accepted  02 Desember  2022 Theory, Practice, Issue, Policy Brief
CORRESPONDENCE : Nurul Jannah, L. F. @ nuruljannahlailatulfitria@gmail.com

## PENDAHULUAN
Kajian  terkait  administrasi  publik  berkaitan  dengan  kebijakan  publik  yang termasuk  dalam  ilmu  terapan  (Safitri,  Nuarizal  and  Gistituati,  2021).  Terutama aktifitas  pemerintahan  dapat  mengatur  dan  melayani  kebutuhan  masyarakat.  Hal ini yang membentuk sebuah pola dalam isu kebijakan, baik isu politik, ekonomi, sosial,  budaya,  isu  pelaksanan  administrasi,  dan  isu  lain.  Isu  kebijakan  dapat dibagi  menjadi  dua  bagian,  meliputi  isu  substansi  kebijakan  ( policy  substantive ) dan  isu  proses  kebijakan  ( policy  proses )  (Supriyono,  2020).  Kajian  dalam merancang dan menganalisa kebijakan adalah bagian dari pembentuk keputusan.
Isu  kebijakan  publik  dan  permasalahan  publik  berkaitan  dengan penyelenggaraan  pemerintahan.  Artinya  pelaksanaan  birokrasi  oleh  pemerintah disertai  adanya  isu  kebijakan  publik  yang  berkembang  selaras  dengan perkembangan  dan  realita  kondisi  sosial  politik  yang  ada  di  lingkup  masyarakat (Makhya and Mukhlis, 2021). Isu dan masalah pada kebijakan publik akan timbul respont  dan  reaksi  dari  masyarakat  untuk  menolak  sebuah  kebijakan. Permasalahan  timbul  terkait  pada  perumusan  kebijakan  yang  tidak  tepat  untuk diimplemntasikan  pada  masyarakat  (Nugraha,  Pandi,  A.,  Supiana  and  Zaqiah, 2021).  Penyebabnya  dapat  dari  berbagai  hal  baik  dari  pembuat  kebijakan  yang tidak  melakukan  riset  kebijakan  dan  berbasiskan  bukti  dalam  pembuatan kebijakan  (Badan Peneliti dan Pengembangan Provinsi  Jatim,  2019)  (Ramadanti, 2020). Sehingga akan condong pada kegagalan pelaksanaan.
Kajian  isu  kebijakan  dapat  dilihat  dari  dimensi  proses  isu-isu  meliputi urgensi, periodisasi, dan ekskalasi guna mendalami orientasi isu. Perspektif sistem kebijakan,  isu,  dan  problematika  kebijakan  tidak  seragam  setiap  daerah.  akan
JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 5, No. 1, Desember 2022, 153 – 162 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v5i1.1891 PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
bergantung pada lingkungan kebijakan. Sehingga akan ada tradisi dalam evaluasi kebijakan  yang  bersifat  subtantif  terkait  lingkungan  pemerintah  daerah.  akan tetapi  bentuk  evaluasi  kebijakan  masih  dalam  konteks  aspek  administrasi, penetapan  anggaran,  dan  fokus  pada  kepatuhan  atas  prosedur  dan  regulasi (Makhya and Mukhlis, 2021).
Hal ini membutuhkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk mengidentifikasi isu kebijakan dan menyusun ringkasan kebijakan. Khusus dalam ringkasan kebijakan atau disebut policy brief merupakan konsep dalam pembuatan dan pembentukan kebijakan alternatif  yang memberikan pengaruh sebagai  media komunikasi  dalam  penentuan  keputusan.  Menurut  Irawati  et  al.  (2017) memaprkan bahwa policy brief memuat fungsi advokasi dan fungsi eksplorasi.
Seperti yang dilakukan di lingkup Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa  Timur  mengarahkan  dan  memberikan  kewenangan  untuk  melakukan  riset dan pengembangan di daerah Jawa Timur. Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  pedoman  penelitian  dan pengembangan  di  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Pemerintah  Daerah.  Hasil penelitian dan pengkajian menjadi luaran sebagai pertimbangan dan rekomendasi terkait  penetapan  regulasi  serta  kebijakan.  Penyusunan policy  brief akan memudahkan  pemangku  kepentingan  membaca  hasil  riset  dan  kajian  suatu  isu kebijakan.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  pengabdian  kepada  masyarakat diselenggarakan  sebagai  bentuk  memberikan  teori  pemahaman  melalui  seminar dan  mendorong  praktik  melalui  pelatihan  kepada  para  mahasiswa  prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Kegiatan pengabdian kepada  masyarakat  ini  memiliki  tema  Seminar  dan  Pelatihan  Pada  Mahasiswa Terkait Identifikasi Isu Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief.

## METODE
Kegiatan ini dilaksanakan dalam kurun waktu 2 hari tepat pada tanggal 1-2 November 2022. Lokasi kegiatan di salah satu ruang pertemuan Universitas Panca
JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 5, No. 1, Desember 2022, 153 – 162 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v5i1.1891 PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
Marga di Jalan Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.  Mitra  pada  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  adalah  20 mahasiswa  prodi  Administrasi  Publik  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik Universitas Panca Marga.
Gambar 1. Lokasi Pengabdian Pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  model  seminar  kombinasi  dengan pelatihan  terkait  identifikasi  isu  kebijakan  dan  penyusunan policy  brief bagi mahasiswa  prodi  Administrasi  Publik  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  di Universitas  Panca  Marga.  Kegiatan  ini  di  tujukan  untuk  memberikan  informasi disertai  membimbing  mahasiswa  dalam  mengidentifikasi  isu  kebijakan  yang  ada di wilayah (kebijakan daerah di Kota/Kabupaten Probolinggo) serta disusun dalam ringkasan  kebijakan  sebagai  bentuk  hasil  riset  dan  kajian.  Sehingga  jika  ada permasalahan  dan  isu  kebijakan  maka  dapat  teratasi  dan  menghasilkan  solusi dengan proses identifikasi dan penyusunan policy brief.
Tabel 1. Problematika Mitra, Solusi Permasalahan, dan Metode Problematika Mitra Metode Solusi Mahasiswa masih belum memahami isu kebijakan dan permasalahan dalam kebijakan Memberikan pemaparan teori tentang isu kebijakan dan permasalahan kebijakan melalui kegiatan seminar Mitra memahami teori tentang isu kebijakan dan permasalah kebijakan Mahasiswa belum mengerti cara penyusunan policy brief guna menyelesaikan isu kebijakan dan permasalahan kebijakan Memberikan pendampingan tentang praktik dalam menyusun policy brief melalui kegiatan pelatihan Mitra mengerti praktik tentang penyusunan policy brief
JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 5, No. 1, Desember 2022, 153 – 162 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v5i1.1891 PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
Berdasarkan  korelasi  antara  masalah  dan  metode  serta  solusi  pada problematika yang dihadapi mitra, secara substansi gambaran kegiatan yang telah diselenggarakan dalam pengabdian ini meliputi:
Tahap 1: Seminar dengan materi isu kebijakan publik dan masalah kebijakan
Tahap 2: Diskusi terkait identifikasi isu kebijakan publik
Tahap  3:  Pemaparan  desain policy  brief dan  pelatihan action  plan penyusunan policy brief
Tahap 4: Diskusi dan praktik penyusunan policy brief

## HASIL dan PEMBAHASAN
Kegiatan  seminar  diselenggarakan  oleh  tim  Pelaksana  pengabdian  kepada 20  mitra.  Kegiatan  pada  hari  pertama  di  fokuskan  pada  pemaparan  materi  isu kebijakan  dan  permasalahan  kebijakan.  Mahasiswa  membutuhkan  informasi  dan ilmu  terkait isu  kebijakan dan masalah kebijakan. Menurut Wahab (2008) dalam Makhya  &  Mukhlis  (2021)  memaparkana  bahwa  kriteria  yang  dapat  dijadikan acuan penetapan isu kebijakan pulik yaitu isu yang ada pada titik krisis yang tidak bisa diabaikan serta ada indikasi ancaman bila tidak ada penanganan tindak lanjut; isu tersebut ada pada titik partikularitas menciptakan dampak yang lebih besar; isu berkaitan  dengan  sudut  pandang  pemangku  kepentingan  dan  komunitas  serta didukung  media  masa;  isu  dapat  berlaku  secara  meluas  jangkauannya;  isu berkaitan  dengan  fenomena  kekuasaan  dan  legitimasi;  isu  merupakan  fenomena yang sukar digambarkan tapi dapat dirasakan langsung.
Gambar 2. Seminar Dengan Pemaparan Teori Pada Hari Pertama
JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 5, No. 1, Desember 2022, 153 – 162 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v5i1.1891 PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
Toeri isu kebijakan dan masalah kebijakan, dilanjutkan dengan sesi diskusi. Mitra  dapat  memberikan  pertanyaan  dan  tanggapan.  Bahkan  mitra  dapat menyajikan  suatu  kasus  terkait  isu  kebijakan  publik  dan  masalah  kebijakan. Pelaksanaan diskusi berjalan secara interaktif dan mendapat respon positif. Tahap diskusi  ini  diorientasikan  pada  isu  kebijakan  publik  pada  tahap  pembuatan kebijakan publik dan alurnya.
Tabel 2. Pembuatan Kebijakan Publik Tahapan Ciri-ciri Ilustrasi Agenda setting Pihak yang berkepentingan memposisikan problematika pada agenda publik Persiapan rencana regulasi Formulasi kebijakan Perumusan alternatif Pembuat keputusan urgensi pembentukan maupun perbaikan kebijakan Adopsi kebijakan  Adopsi kebijakan dari pemerintah pusat dan pemeritah daerah Pertimbangan dalam penyelenggaraan kebijakan Implementasi kebijakan Pemerintah menyelenggarakan dan mengimplementasikan kebijakan Pelaksanaan dan menyediakan sumber daya Evaluasi kemanfaatan kebijakan Evaluasi kemanfaatan kebijakan sesuai dengan tujuan Pengawasan penyelenggaraan kebijakan
Gambar 3. Analisis Kebijakan berorientasi Masalah
JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 5, No. 1, Desember 2022, 153 – 162 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v5i1.1891 PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
Pelatihan Action Plan Penyusunan Policy Brief. Pada hari kedua, kegaiatan pengabdian  diselenggarakan  dalam  bentuk  pelatihan.  Seluruh  mitra  dilakukan pendampingan  dan  bimbingan  dalam  menyusun Policy  Brief. Kegiatan  masih diikuti  oleh  20  mitra  yang  sebelumnya  telah  mengikuti  kegiatan  seminar  yang memaparkan teori isu kebijakan dan masalah kebijakan.
Gambar 4. Pelatihan penyusunan Policy Brief pada hari kedua
Menurut  Peraturan  Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah  Bagi Analis Kebijakan, policy brief atau ringkasan kebijakan merupakan tulisan ilmiah yang  ringkas  dan  fokus  orientasi  pada  isu  kebijakan  serta  memaparkan  alternatif solusi terkait masalah kebijakan. Policy Brief dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan  dalam  membuat  kebijakan.  Maka  hal  ini  dapat  juga  dilakukan akademisi  sebagai  pihak  analisis  yang  membantu  riset  dan  kajian  pada  suatu kebijakan.
Berdasarkan pada regulasi LAN Nomor 28 Tahun 2017 menekankan acuan dalam penyusunan policy brief, meliputi:
a. Orientasi pada masalah kebijakan
b. Ada kejelasan tujuan
c. Identifikasi pada faktual yang mendukung tujuan
d. Argumen dan pemaparan dalam bentuk narasi
e. Hasil policy brief menjadi rekom atau pedoman yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan atau pembaca
JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 5, No. 1, Desember 2022, 153 – 162 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v5i1.1891 PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
f. Hasil policy brief merupakan model tulisan sebanyak dua sampaidengan empat halaman dan maksimal delapan halaman.
Kegiatan  selanjutnya  adalah  mempraktikan  penyusunan Policy  Brief oleh mitra  dan  pemateri.  Penyusunan Policy  Brief sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  pedoman  penelitian  dan pengembangan  di  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Pemerintah  Daerah.  Serta regulasi  yang  tertuang  pada  Peraturan  Lembaga  Administrasi  Negara  Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi  Analis  Kebijakan, policy  brief atau  ringkasan  kebijakan  merupakan  tulisan ilmiah  yang  ringkas  dan  fokus  orientasi  pada  isu  kebijakan  serta  memaparkan alternatif solusi terkait masalah kebijakan. Susunan policy brief sebagai berikut:
Tabel 3. Sistematika Penulisan No Komponen Rincian 1 Ringkasan Ringkasan dari gambaran terkait tujuan dan rekom yang disusun melalui policy brief. Berisikan faktor permasalahan. 2 Isu atau masalah Fase topik pembahasan sebagai hasil untuk suatu keputusan, dirangkum dalam satu rumusan masalah 3 Latar belakang masalah Peyajian fakta yang memaparkan konteks masalah yang diangkat dalam policy brief 4 Pre-existing policies  Rangkuman masalah dengan tujuan guna
konfirmasi kebijakan yang direkomendasikan 5 Pilihan kebijakan Gambaran tindakan untuk melakukan tindakan ataupun tidak melalui tiga program potensial 6 Keuntungan dan kelemahan Opsi kebijakan menciptakan keuntungan dan kelemahan 7 Rekomendasi Merupakan saran yang lebih khusus dan terstruktur Penyusunan policy  brief, sebagai  berikut:  Judul,  Ringkasan  eksekutif,
Pendahuluan,  Metodologi,  Hasil  dan  temuan,  Rekomendasi,  Apendiks,  Daftar Pustaka.
JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 5, No. 1, Desember 2022, 153 – 162 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v5i1.1891 PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
Gambar 5. Kegiatan Diskusi dan Presentasi Penyusunan Policy Brief

## SIMPULAN
Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Seminar dan Pelatihan Pada Mahasiswa  Terkait  Identifikasi  Isu  Kebijakan  dan  Penyusunan Policy  Brief ”.
Kegaiatan  meraih  tujuan  sesuai  dengan  yang  ditargetkan  terkait  konteks pemahaman  mitra  tentang  konsep  dan  strategi  identifikasi  isu  dan  masalah kebijakan. Selanjutnya mitra di bimbing melakukan penyusunan policy brief atau risalah  kebijakan.  Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  berkontribusi dalam  upaya  peningkatan  kesadaran  dan  kepercayaan  diri  para  mahasiswa  Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Panca Marga dalam penyusunan hasil riset dan kajian kebijakan publik dalam bentuk rekomendasi kebijakan publik di daerah relevan dengan kewenangan unit kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Peneliti  dan  Pengembangan  Provinsi  Jatim  (2019)  „Panduan  Penulisan Ringkasan  Kebijakan  (Policy  Brief)‟,  in Buku  Policy  Brief .  Surabaya: Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, pp. 5–10.
Irawati,  E. et  al. (2017) Modul  pelatihan  lanjutan  analisis  kebijakan .  Jakarta: LAN RI.
Makhya,  S.  and  Mukhlis,  M.  (2021)  „Pendampingan  Identifikasi  Isu  Kebijakan dan  Penyusunan  Policy  Brief  bagi  Pejabat  Eselon  III  Pemerintah Kabupaten  Way  Kanan‟, Jurnal  Pengabdian  Pada  Masyarakat ,  6(2),  pp. 351–362.
JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat P-ISSN 2654-4741 / E-ISSN 2655-7894 Vol. 5, No. 1, Desember 2022, 153 – 162 DOI: https://doi.org/10.31540/jpm.v5i1.1891 PENERBIT: LP4MK STKIP PGRI LUBUKLINGGAU
Nugraha,  M.  T.,  Pandi,  A.,  Supiana,  S.  and  Zaqiah,  Q.  Y.  (2021)  „Formulasi Kebijakan  Pendidikan  di  Pondok  Pesantren  Hidayatul  Muhsinin  Kubu Raya‟, Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) , 3(1), pp. 36–43.
Ramadanti, V. (2020) „Kebijakan Berbasis Bukti (Based Policy Evidence) Dalam Perencanaan  Pembangunan  Di  Kota  Makassar  (Studi  Kasus  Pada BAPPEDA  Kota  Makassar)‟, E-prints  (Universitas  Negeri  Makassar) , 1(1).
Safitri,  U.,  Nuarizal,  A.  and  Gistituati,  N.  (2021)  „Urgensi  analisis  kebijakan‟,
JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) , 6(1), p. 72. doi: 10.29210/3003818000.
Supriyono,  B.  (2020)  „Isu-Isu  Kebijakan  Publik  Kontemporer‟, Public Inspiration:  Jurnal  Administrasi  Publik ,  5(2),  pp.  83–89.  Available  at: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration.