Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(783-797)

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERSAMAAN DAN PERBEDAAN  SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH OTONOM DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA  BAGIAN
Cecep Cahya Supena 1 , Diwan Pramulya 2
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia 1,2
E-mail: cecasbrbg@gmail.com

## ABSTRAK
Susunan  negara  di  seluruh  dunia  secara  umum  dapat  dibagi  ke  dalam  2  jenis, yaitu  Negara  Unitaris  (Kesatuan)  dan  Negara  Federasi  (Serikat).  Negara Unitaris  terdiri  dari  2  (dua)  sistem,  yaitu  Negara  Unitaris  yang  menerapkan sistem Sentralisasi dan Negara Unitaris  yang menerapkan sistem Desentralisasi. Di  Negara  Unitaris  yang  menerapkan  sistem  sentralisasi,    pemerintah  pusat adalah  sebagai  penyelenggara  seluruh  kegiatan  pemerintahan  dalam  negara, sedangkan  keberadaan  pemerintah  daerah  hanya  sebagai  pelaksana  kebijakan- kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  pusat.  Sedangkan  untuk  di  Negara Unitaris yang menerapkan sistem desentralisasi, kepada setiap daerah diberi hak otonomi, yaitu hak / wewenang bagi pemerintah daerah untuk bisa  mengatur dan mengurus  daerahnya  sendiri  menurut  prakarsa/inisiatif  sendiri.  Sekalipun demikian  pemerintah  daerah  tetap  harus  tunduk    dan  patuh  pada  kebijakan- kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat.  Selanjutnya  yang  dimaksud dengan  Negara Federasi (Serikat)  ialah negara yang merupakan gabungan dari negara-negara bagian.  Negara-negara  bagian ini memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan negaranya masing-masing,  seperti  halnya wewenang yang  diberikan  kepada  daerah  otonom.  Secara  sepintas  terlihat  bahwa  antara daerah  otonom  yang  ada  pada  negara  unitaris  yang  menerapkan  sistem desentralisasi  dengan  negara  bagian  yang  ada  pada  negara  serikat,  memiliki beberapa  persamaan  dalam  penyelenggaraan  sistem  pemerintahan  disamping adanya beberapa perbedaan.
Kata Kunci : Sistem Pemerintahan Daerah Otonom, Negara Bagian.

## ABSTRACT
The  composition  of  countries  around  the  world  can  generally  be  divided  into  2 types,  namely  the  Unitary  State  (Unitary)  and  the  Federated  States  (United States).  The  Unitary  State  consists  of  2  (two)  systems,  namely  the  Unitary  State which  implements  a  Centralized  system  and  the  Unitary  State  which  applies  a Decentralized system. In a unitary country that implements a centralized system, the  central  government  is  the  organizer  of  all  government  activities  within  the country,  while  the  existence  of  the  regional  government  is  only  the  executor  of
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(783-797)
policies  made  by  the  central  government.  Meanwhile,  in  Unitary  Countries  that implement a decentralization system, each region is given the right to autonomy, namely the right / authority for regional governments to be able to regulate and manage  their  own  area  according  to  their  own  initiatives.  Even  so,  local governments  must  still  obey  and  obey  the  policies  issued  by  the  central government. Furthermore, what is meant by a federated state (United States) is a country  which  is  a  combination  of  states.  These  states  have  the  authority  to regulate  and  manage  the  interests  of  their  respective  countries,  as  well  as  the authority  given  to  autonomous  regions. At  a  glance,  it  can  be  seen  that  between the autonomous regions in a unitary state that implements a decentralized system and  the  states  in  the  union  state,  they  have  several  similarities  in  the administration of a government system, in addition to several differences.
Keywords : Autonomous Regional Government System, State.

## PENDAHULUAN
Secara garis besar susunan negara  dari  negara-negara  yang  ada  di dunia  ini  adalah  terdiri  dari  2  (dua) macam,  yaitu Negara  Unitaris (Negara Kesatuan) dan Negara Federasi  (Negara  Serikat). Di  Negara Unitaris kekuasaan  mengatur  seluruh wilayah  negara  terletak  di  pemerintah pusat.    Oleh  karena  itu  di  Negara
Unitaris  hanya  pemerintah  pusatlah yang  mempunyai  wewenang  tertinggi dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan.  Selanjutnya  di  Negara Unitaris  hanya  ada  satu  negara  (tidak ada negara dalam negara).
Jika  dilihat  dari  sistem  yang diterapkannya,  Negara  Unitaris  terdiri dari    2  (dua)  macam,  yaitu  :  Negara Unitaris  dengan  Sistem  Sentralisasi, dan  Negara  Unitaris  dengan  Sistem Desentralisasi.
Dalam  Negara  Unitaris  dengan Sistem Sentralisasi, Pemerintah Daerah tidak  mempunyai  kekuasaan    untuk mengatur  urusan  daerahnya  sendiri, karena  wewenang  untuk  mengatur
seluruh  wilayah  negara  berada  di tangan  Pemerintah  Pusat.  Adapun keuntungan  dari  sistem  sentralisasi antara lain adalah terdapatnya kesamaan peraturan/kebijakan di semua lingkungan negara, dan pendapatan anggaran dari setiap daerah dapat disatukan bagi membiayai semua daerah  yang  ada  di  dalam  lingkungan negara. Sementara kelemahannya antara  lain  terjadinya  penumpukan pekerjaan  di  tingkat  pusat,  sehingga akan  menghambat  kelancaran  roda pemerintahan,  di  samping  itu  juga keadaan  di  daerah  menjadi  kurang begitu terperhatikan oleh pihak pusat.
Sebaliknya    di    Negara  Unitaris yang menerapkan Sistem Desentralisasi,  kepada  setiap  daerah diberi hak  otonomi ,  yaitu  adanya pemberian kewenangan untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan daerahnya menurut gagasannya sendiri. Akan tetapi walaupun demikian pemerintah  daerah  tetap  harus  tunduk dan  patuh  kepada  kebijakan-kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  pihak  pusat.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(783-797)
Dengan  kata  lain  sistem  desentralisasi itu  adalah  suatu  sistem  dimana  adanya penyerahan sebagian kewenangan (pekerjaan)  di  bidang    pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat dari pihak pusat  ke daerah, yang menjadi penyebab daerah berwenang    mengatur  dan  mengurus urusan rumah tangganya sendiri menurut prakarsanya sendiri berdasarkan kehendak masyarakat setempat, walaupun demikian kedudukan  daerah itu tetap merupakan bagian  wilayah  dari  suatu  Negara Unitaris. Penerapan Sistem desentralisasi ini umumnya berlangsung  di  negara-negara    unitaris yang memiliki wilayah / teritorial yang luas, dimana tidak memungkinkan bagi pemerintah  pusat  untuk  mengatur  / menyelenggarakan fungsi pemerintahan  yang efektif, efisien dan akuntabel  secara  terpusat bagi seluruh wilayah negara. Selanjutnya yang dimaksud dengan  Negara  Federasi  ialah  negara yang  tersusun  dari  negara-negara bagian.  Kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara    bagian  ini  hanya bersifat  ke  dalam  lingkungan  negara- negara  bagian  itu,  sedangkan  yang menyangkut  hubungan  luar  negeri adalah  merupakan  kedaulatan  dari negara federal/pusat.  Dengan demikian dapat  disimpulkan  bahwa  kewenangan dari              negara-negara    bagian  itu hanya  untuk  menyelenggarakan  urusan yang menyangkut  kepentingan internal dari  masing-masing  negara  bagian,
seperti    halnya  wewenang  yang dimiliki oleh daerah otonom.
Bertolak dari pembahasan tersebut  di  atas,  maka  secara  sepintas terlihat  bahwa  antara  daerah  otonom yang  ada  pada  negara  unitaris  yang menggunakan sistem desentralisasi dengan  negara  bagian  yang  ada  pada negara  federasi,  memiliki  beberapa persamaan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, di samping adanya beberapa perbedaan.

## KAJIAN PUSTAKA Pengertian Daerah Otonom
Mengenai pengertian daerah otonom di Indonesia berikut disampaikan    rumusan  Pasal  1  angka 12  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, yang pada intinya memberikan pengertian  bahwa  daerah  otonom  itu merupakan tempat / wilayah berkumpulnya  masyarakat  yang  diatur oleh hukum dengan batas-batas wilayah yang telah ditentukan di dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,
yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan  dan  pelayanan  kepada masyarakat  menurut  inisiatif  sendiri dan  berdasarkan  kehendak  masyarakat setempat. Dari uraian tersebut,
diketahui bahwa yang dimaksud dengan    daerah  otonom  itu  merupakan daerah  yang  memiliki  otonomi,  yakni daerah  yang  memiliki  sejumlah  hak, kewenangan  maupun  kewajiban  untuk mengelola  rumah  tanggganya  sendiri sesuai dengan ketentuan yang
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(783-797)
tercantum  dalam  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Di daerah otonom diperkenankan untuk mempunyai pemerintahan sendiri,  kekayaan  sendiri  dan  batas- batas wilayah yang tertentu sehingga di daerah  otonom  dapat  dikembangkan kegiatan pembangunan, pelayanan umum  serta  peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Pembagian Daerah Otonom di Indonesia Berdasarkan  ketentuan  Pasal  18
ayat  (1)  UUD  1945,  Wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  terdiri dari  beberapa  daerah  provinsi,  dan  di setiap  daerah  provinsi  ada beberapa daerah  kabupaten  dan  daerah  kota. Dengan demikian maka yang merupakan daerah otonom di Indonesia terdiri  atas  :  daerah  provinsi,  daerah kabupaten dan daerah kota. Bentuk-Bentuk Pemerintahan

## Daerah di Indonesia
Berdasarkan  Pasal  18  B  ayat  (1) UUD  1945,  di  Indonesia  diakui, dihormati  serta  diatur  adanya  satuan
Pemerintahan  Daerah  yang  bersifat khusus dan Satuan Pemerintahan
Daerah yang bersifat istimewa. Satuan Pemerintahan Daerah yang  bersifat  khusus  atau  disebut  juga Daerah Otonomi Khusus adalah daerah otonom yang diberi kekuasaan tambahan  mengingat  adanya  suatu kondisi  khusus  dalam  daerah  tersebut, seperti  :  Daerah  Provinsi  Nangroe Aceh  Darussalam  (NAD)  yang  diberi tambahan  kekuasaan  untuk  dapat menerapkan  Sistem  Hukum  Islam  di
daerah itu, mengingat kondisi masyarakat  di  daerah  NAD  itu  yang sangat   taat / patuh dalam menjalankan syariat Islam ( religius ).
Sedangkan  Satuan  Pemerintahan Daerah  yang  bersifat  istimewa  atau disebut dengan Daerah Istimewa adalah  daerah  otonom  yang  memiliki identitas/karakteristik  yang  khas  dan istimewa,    sehingga  dapat  dibedakan dari  daerah-daerah  lainnya.    Daerah istimewa yang sekarang berjalan adalah di        Daerah  Provinsi  Jogjakarta,  yang dianggap istimewa karena di daerah itu adanya  kesultanan  yang  sejak  dulu telah  menjalankan  roda  pemerintahan di  wilayah  tersebut,  dan  sangat memberikan andil besar dalam mewujudkan  serta  mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.  Sampai  dengan  saat  ini Pemimpin Pemerintah Daerah Istimewa  Jogjakarta  adalah  seorang Sultan (Raja) yang dipilih secara turun- temurun dari dalam lingkungan keluarga kesultanan itu sendiri. Hubungan Antara Pemerintah Daerah Otonom  Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
Secara  garis  besar  hubungan antara  pemerintah  daerah  otonom dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  adalah meliputi hubungan wewenang, keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya yang  dilaksanakan  secara  adil  dan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(783-797)
selaras, hubungan  struktural yaitu hubungan  menurut  tingkat  dan  jenjang di  pemerintahan,  maupun hubungan fungsional yaitu  hubungan  menurut fungsi  dari  masing-masing  tingkat pemerintahan.
Pengertian Negara Bagian
Negara  bagian  adalah  wilayah pemerintahan  yang  ada  dalam  suatu negara  federasi.  Negara  federasi  itu sendiri ialah negara yang terbentuk dari kumpulan negara-negara bagian.
Menurut  Zul  Afdi  Ardian  dan Achmad Roestandi (1996 : 38) negara- negara  bagian  ini  tidak  memiliki kedaulatan  ke  luar  negara  bagian melainkan  hanya  memiliki  kedaulatan ke  dalam  negara  bagian  saja,  sebab yang  memiliki  kedaulatan  ke  luar negara  bagian  adalah  berada  pada negara  federasinya.    Dengan  demikian maka    negara-negara  bagian  itu  hanya memiliki  wewenang  untuk    mengurus atau mengatur urusan rumah tangganya masing-masing.
Sedangkan untuk
urusan  luar  negeri,  keuangan,  serta pertahanan  negara  biasanya  menjadi kewenangan  dari  pemerintah  federal (pusat).    Karena  hal  ini  dianggap menyangkut  kepentingan  bersama  dari semua negara bagian.
Sebagai  contoh  negara  federasi yang tersusun  atas  negara-negara bagian  adalah  Republik  Indonesia Serikat  (RIS)  terhitung  dari  tanggal  27 Desember 1949 s.d.  17 Agustus 1950, yang  terdiri  dari  19  negara  bagian, dengan  nama-nama  negara  bagiannya adalah sebagai berikut :
1. Pasundan
2. Indonesia Timur
3. Jawa Timur
4. Jawa Tengah
5. Madura
6. Sumatera Timur
7. Sumatera Selatan
8. Kalimantan Barat
9. Banjar
10. Bangka
11. Belitung
12. Riau
13. Dayak Besar
14. Kalimantan Tenggara
15. Kalimantan Timur
16. Padang
17. Sabang
18. Kutawaringin. 19. Republik Indonesia Hubungan Antara Pemerintah Negara  Bagian  Dengan  Pemerintah Federal Dalam  negara  federasi,    setiap negara  bagian  dapat  bertindak  bebas dalam mengurus atau mengatur kepentingan  dalam  negaranya  masing- masing, seperti bisa mempunyai Konstitusi  Tertulis  (UUD)  sendiri,
Kepala  Negara  (Raja/Ratu/Presiden) sendiri,  Lembaga  Legislatif  (DPR) sendiri,    dan    Kementerian    (Kabinet) sendiri. Sedangkan untuk urusan hubungan diplomatik dengan negara-negara  lain,  urusan  keuangan dalam  hal-hal  tertentu  (misal:  Pajak pusat, fiskal, dll.), dan urusan pertahanan negara (angkatan bersenjata)  biasanya  ditangani  oleh pemerintah  federal  (pemerintah  pusat), karena  hal  itu  dianggap  menyangkut kepentingan bersama dari semua negara bagian.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(783-797)
Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  negara  bagian  itu hampir  sama    dengan  negara  yang merdeka  dan  berdaulat,  dan  yang membedakannya hanyalah kalau negara  bagian  kedaulatannya  ke  dalam negara  bagian  saja  karena  kedaulatan ke  luar  negara  bagian  ada  pada  negara serikat  itu  sendiri.  Sedangkan  negara merdeka dan berdaulat, memiliki kedaulatannya  ke  dalam  dan  ke  luar negaranya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Pemerintahan Daerah Otonom di Indonesia I.  Masa  Sebelum  Kemerdekaan Indonesia Pada Masa sebelum kemerdekaan,        diawali      dengan Pemerintah  Belanda  di  Indonesia menerbitkan “ Desentralisatie Wet 1903  (Undang-Undang  Desentralisasi 1903),” dengan  wilayah  berlakunya hanya  di  Pulau  Jawa  dan  Madura  saja. Sebelum Undang-Undang ini diterbitkan,  daerah-daerah  di  Indonesia dipimpin  secara  langsung  (terpusat) oleh Gubernur Jenderal yang merupakan Kepala Pemerintahan Belanda  di  Indonesia.  Berdasarkan Desentralisatie  Wet  1903,  Pemerintah
Belanda  pada  waktu  itu  memberikan kewenangan  kepada  raja-raja  pribumi (para  Raja  Bangsa  Indonesia)    untuk memerintah  di  wilayah  kekuasaannya sendiri  (yang  disebut  sebagai Daerah Swapraja )  dengan  syarat  harus    mau tunduk  /  patuh  dan  setia  kepada Pemerintah  Belanda  di  Indonesia.
Kepada Raja-Raja pribumi itu diberikan wewenang untuk memerintah di wilayahnya   masing-masing  dengan berdasarkan  pada  adat-istiadat  dan tradisi-tradisi lainnya sebagai hukum asli di wilayah yang bersangkutan  setelah  terlebih  dahulu mengadakan kontrak  politik dengan pihak  Pemerintah  Belanda.  Sebelum diterbitkannya Desentralisatie Wet 1903,  daerah-daerah  di  Indonesia  tidak diberikan otonomi, baru setelah Desentralisatie  Wet  1903  dikeluarkan, kepada  pemerintah  daerah  diberikan otonomi  berupa  pemberian  wewenang untuk  mengelola    sumber-sumber penghasilan daerah guna dipakai mengelola pemerintahan daerah.
Selanjutnya  Pemerintah  Belanda juga  pernah    menerbitkan  Undang- Undang  tentang  Perobahan  Susunan Pemerintahan yang diberi nama Bestuurshervormingswet (Undang- Undang Perobahan Susunan Pemerintahan)  untuk  menggantikan Desentralisatie  Wet  1903. Undang- Undang ini dibuat untuk memperbaharui terhadap sistem pemerintahan daerah yang lama dengan tujuan  supaya  aktivitas  pemerintah daerah dapat  lebih produktif.
Selanjutnya  pada  masa  Jepang menduduki  Indonesia  (dari  tahun  1942 s.d.  1945)  keberadaan  pemerintahan daerah  diatur  secara  militer  dengan menerapkan  azas  dekonsentrasi,  yaitu adanya  pelimpahan  sebagian  tugas  dan wewenang  pemerintah  pusat  untuk dikerjakan oleh pemerintah di daerah.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(783-797)

## II.  Masa  Sesudah  Kemerdekaan
Indonesia Pada masa sesudah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa Peraturan Perundang-Undangan  yang  mengatur tentang  sistem  pemerintahan  daerah  di Indonesia. Adapun Peraturan Perundang-Undangan  dimaksud  adalah meliputi : 1. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1945
Undang-Undang  yang terbit pada tanggal  23  Nopember  1945  ini  adalah merupakan undang-undang tentang pemerintahan daerah yang pertama kali dibuat  sesudah  Indonesia  merdeka, yang  dikeluarkan  dengan  berdasarkan pada  ketentuan  dalam    Pasal  18  UUD 1945.
Berdasarkan  undang-undang  ini, di  setiap  daerah  (kecuali  di  tingkat Provinsi)  dapat didirikan sebuah badan legislatif  daerah  yang  bernama  Komite Nasional  Daerah  yang  keanggotaannya ditentukan  oleh  pemerintah  pusat
(bukan dipilih). Anggota Komite tersebut  mempunyai  wewenang  untuk memilih  lima  orang  dari  anggotanya untuk menjadi anggota badan eksekutif daerah dengan dipimpin seorang Kepala  Daerah  guna  melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah. Pengangkatan Kepala Daerah dilakukan    oleh  pemerintah  pusat  yang berasal  dari  anggota  komite  tersebut.
Kedudukan  Kepala  Daerah  adalah sebagai  Kepala  Daerah  Otonom  dan sebagai Pejabat Pemerintah Pusat yang
ditempatkan di daerah yang
bersangkutan. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Undang-Undang yang dikeluarkan  pada  tanggal  10  Juli  1948 ini, adalah untuk menggantikan Undang-Undang    Nomor  1  Tahun
1945.  Dalam  Undang-Undang  ini ditentukan  bahwa  daerah  otonom terdiri  dari  :  Propinsi,  Kabupaten  atau Kota  Besar, dan Desa atau Kota Kecil. Pemegang  kekuasaan  legislatif  di daerah  adalah  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  yang  jumlah anggotanya  tercantum  pada  Undang- Undang  tentang  pembentukan  daerah tersebut.
Sedangkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari dijalankan  oleh  suatu  badan  /  lembaga yang  bernama  Dewan  Pemerintah Daerah (DPD).
Pengangkatan  Kepala  Daerah dilakukan oleh pemerintah pusat dengan  calonnya  diajukan  oleh  DPRD. Kepala Daerah nantinya akan merangkap  jabatan  sebagai  Ketua DPD.  Walaupun  demikian  di  dalam
Pasal 46 Undang-Undang    Nomor  22 Tahun  1948,  kepada  pemerintah  pusat diberikan
kemungkinan untuk
mengangkat orang dari kalangan
Pamong  Praja  sebagai  Kepala  Daerah, tanpa  persetujuan  dari  DPRD  terlebih dahulu. DPD dalam menjalankan pemerintahan daerah bertanggung jawab  kepada  DPRD  baik  secara kolektif    maupun  perorangan.    Hal tersebut  mencerminkan            ciri-ciri
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(783-797)
diterapkannya  sistem  pemerintahan demokrasi parlementer dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah pada masa itu. Kepala Daerah menjalankan  dwifungsi,  yaitu  sebagai Ketua  DPD,  dimana  Kepala  Daerah bertindak  selaku  wakil  dari  daerah yang  bersangkutan,  dan  sebagai  wakil pusat, dimana Kepala Daerah mengawasi DPRD dan DPD. 3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1957 Penyelenggaraan pemerintahan daerah  berdasarkan  Undang-Undang ini  dititikberatkan  lebih  jauh  lagi  ke arah desentralisasi. Hal tersebut sebagai  implementasi  dari  tuntutan yang  menginginkan  agar  pemerintah daerah lebih demokratis lagi.
Sistem pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1957 memiliki kemiripan dengan  yang  diatur  dalam  Undang-
Undang            Nomor  22  Tahun  1948.
Kemiripan dalam Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1948  tersebut diantaranya  ialah  :  Pemerintah  Daerah terdiri  dari  DPRD  dan  DPD,    Anggota DPD dipilih dari DPRD dan
bertanggung  jawab  kepada  DPRD.
Kepala  daerah  bertindak  selaku  Ketua DPD,  akan  tetapi  kekuasaan  tertinggi ada  di    DPRD.    DPRD  membuat kebijakan  daerah  dan  DPD  bertugas untuk  melaksanakannya.  Sedangkan kemiripannya  dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 adalah :   Kepala Daerah  hanya  berperan  selaku  alat daerah  dan  tidak  bertanggung  jawab kepada pusat.  Kepala Daerah dan DPD
baik  secara  sendiri-sendiri    maupun secara  kolektif  bertanggung  jawab kepada  DPRD.    Kepala  Daerah  dipilih oleh  DPRD,  namun  sebelum  diangkat harus  mendapatkan    pengesahan    dari Presiden  untuk  Daerah  Swatantra Tingkat  I  dan  Menteri  Dalam  Negeri untuk  Daerah  Swatantra    Tingkat    II dan Daerah Swatantra Tingkat III.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957  dianggap  telah  menyebabkan dualisme  struktural,  yaitu  adanya  dua kepemimpinan  di  daerah,  yaitu  Kepala Daerah  bersama-sama  DPD yang bertindak  selaku  Eksekutif  Daerah yang bertanggung jawab kepada DPRD dan pada sisi lain Gubernur, Bupati dan Walikota  bertanggung  jawab  kepada pusat  dalam  melaksanakan  urusan- urusan  pusat  yang  ada  di  Daerah  atas dasar  prinsip  dekonsentrasi.  Inilah alasan utama mengapa Undang- Undang Nomor 1 Tahun1957 dianggap telah  menciptakan  dualisme  struktural yaitu  adanya  dua  kepemimpinan  di daerah.
4. Penetapan Presiden (Penpres)

## Nomor 6 Tahun 1959
Penetapan  Presiden  Nomor  6 Tahun  1959  yang  ditetapkan  pada tanggal  16  Nopember  1959  adalah untuk  mengatur  pemerintahan  daerah agar  sejalan  dengan  UUD  1945, sebagai  tindak  lanjut  dari  Dekrit Presiden 5 Juli 1959.  Dalam Penetapan Presiden tersebut diatur bahwa pemerintah  daerah  terdiri  dari  Kepala Daerah  dan  DPRD.  Kepala  Daerah memegang  jabatan  rangkap yaitu sebagai  eksekutif  daerah,  dan  wakil
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(783-797)
pusat  di  daerah.  Sebagai  eksekutif daerah,  Kepala  Daerah  bertanggung jawab kepada DPRD,  akan tetapi tidak bisa diberhentikan oleh DPRD.
Sedangkan  sebagai  wakil  pusat  Kepala Daerah  bertanggung  jawab  kepada pemerintah pusat.
Pengangkatan  Kepala  Daerah Tingkat  I  (Provinsi)  dilakukan  oleh
Presiden  setelah  diusulkan  oleh  DPRD
Provinsi, sedangkan pengangkatan Kepala  Daerah  Tingkat  II,  dilakukan oleh  Menteri  Dalam  Negeri  setelah diusulkan  oleh  DPRD  Kabupaten. Sebagai eksekutif daerah Kepala Daerah dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH) yang anggota- anggotanya  dipilih  oleh  DPRD,  namun bebas dari partai politik. Dengan  berlakunya  Penetapan
Presiden  Nomor  6  Tahun  1959 menandai  beralihnya  kebijaksanaan pemerintah daerah ke arah dekonsentrasi, dimana Kekuasaan Daerah  pada  dasarnya  terletak  di tangan  Kepala  Daerah,  sedangkan Pemerintah  Pusat  mempunyai  kontrol yang  kuat  terhadap  Kepala  Daerah yang  umumnya  direkrut  dari  Pamong Praja.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965.
Terbitnya  Undang-Undang  ini adalah  untuk  menggantikan  Penetapan
Presiden  Nomor  6  Tahun  1959. Berdasarkan Undang-Undang ini kedudukan Kepala Daerah tetap ganda, yaitu  sebagai  Pemimpin  Daerah  dan sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  di Daerah.  Walaupun  dalam  Undang-
Undang ini dianut prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi akan tetapi dekonsentrasi  dianggap  hanya  sebagai pelengkap (supplement) saja. Beberapa  perubahan  yang  cukup mendasar  yang  terjadi  dalam  sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang ini diantaranya adalah:
1) Kepala  Daerah  tidak  lagi  sebagai
Ketua DPRD,
2) Kepala Daerah diijinkan aktif
sebagai  anggota  atau  pengurus partai politik,
3) Daerah otonom memiliki tiga tingkatan,  yaitu  propinsi,  kabupaten atau kotamadya dan kecamatan.
4) Daerah  diberi  otonomi  yang  nyata dan  seluas-luasnya,  mirip  dengan
otonomi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Berdasarkan  Undang-Undang  ini terjadi perpindahan Sistem Pemerintahan  Daerah  dari  Sistem
Sentralisasi  ke  Sistem  Desentralisasi, sehingga Kepala Daerah dan BPH tidak hanya  semata-mata  memiliki  kesetiaan atau  loyalitas  kepada  pemerintah  pusat saja, melainkan juga kepada
masyarakat  di  daerahnya              masing- masing. Hal itu berakibat pada timbulnya pandangan yang dikotomikan  antara  pusat  dan  daerah atau  antara  sentralisasi/dekonsentrasi dan desentralisasi.
Jika  menganalisis  perkembangan otonomi  daerah  sejak  kemerdekaan Indonesia  pada  tahun  1945,    sampai dengan  terbitnya  Undang-Undang  ini, terlihat  bahwa  terjadinya  perubahan-
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(783-797)
perubahan  konsepsi  otonomi  daerah terutama banyak ditentukan oleh sering terjadinya  perubahan  politik  nasional pada waktu itu,sehingga berakibat pada perubahan penerapan kebijakan pengelolaan Pemerintahan Daerah, antara sistem desentralisasi, sentralisasi maupun dekonsentrasi. 6. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1974 Nomenklatur dari Undang- Undang  ini  adalah  tentang  Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-Undang ini berupaya menyeimbangkan    antara  kebijakan desentralisasi, dekonsentrasi  dan tugas pembantuan dalam pelaksanaan otonomi  daerah.    Dalam  Undang-
Undang  ini  ditentukan  ada  dua  jenis pemerintahan yang dijalankan di daerah,    yaitu    pemerintahan  daerah dan pemerintahan wilayah. Kedua jenis pemerintahan  tersebut  dilaksanakan oleh  satu  lembaga  dengan  dua  status yaitu  sebagai  :  Pemerintah  Daerah  dan
Pemerintah Wilayah. dengan berdasarkan  pada  prinsip  otonomi daerah  yaitu  nyata  dan  bertanggung jawab. 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dengan berlakunya Undang- Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah ini banyak terjadi perubahan-perubahan dalam  penyelenggaraan    pemerintahan daerah    jika    dibandingkan    dengan pada Undang-Undang sebelumnya. Diantara perubahan-perubahan tersebut adalah dalam hal : 1) Kewenangan Dengan berlakunya Undang- Undang  ini  pemberian  kewenangan (urusan) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota  bertambah  banyak jika dibandingkan dengan pada saat berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya,    dimana  dari  9  bidang kewenangan  bertambah  menjadi  11 bidang kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota,  yang  meliputi: Bidang  Pekerjaan  Umum,  Bidang Kesehatan,  Bidang  Pendidikan  dan Kebudayaan, Bidang Pertanian, Bidang Perhubungan, Bidang Industri  dan  Perdagangan,  Bidang Penanaman Modal, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Pertanahan, Bidang Koperasi,  serta
Bidang  Tenaga  Kerja.    Disamping itu    Kabupaten/Kota  juga  memiliki kewenangan  dalam  seluruh  bidang pemerintahan  yang  berlaku  juga  di pelabuhan  laut,    bandara,  otorita, pengelolaan  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  lainnya  yang  ada  di wilayahnya, serta memiliki
kewenangan  di  laut  dengan  batas sejauh  4  mil  laut.  Adapun  yang menjadi  kewenangan  pusat  adalah dalam  bidang  Hankam,  Peradilan,
Fiskal  dan  Moneter,  Agama,  dan Kebijakan Luar Negeri, Administrasi Negara, Sumber Daya Strategis dan urusan-urusan pemerintahan berskala nasional. Selanjutnya kepada daerah diberikan  pula  kewenangan  untuk
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(783-797)
menyusun dan memberlakukan Peraturan  Daerah  tanpa  menunggu pengesahan dari pejabat yang berwenang di pusat.
Adanya  pemberian  kewenangan yang  luas  kepada  daerah  itu  adalah mengacu pada  prinsip otonomi luas ( General  Competence )  yang  dianut oleh  Undang-Undang  Nomor  22
Tahun 1999, sebagai kebalikan dari prinsip  otonomi  terbatas    ( Ultra
Vires ). 2) Kelembagaan Di  bidang  kelembagaan,  daerah diberi keleluasaan untuk menentukan  kelembagaan  Pemda yang  sesuai  dengan  kebutuhan daerah.  Yang  termasuk  dalam
Pemerintah  Daerah  adalah  Kepala Daerah  dan  Perangkat  Daerah (Bukan dengan DPRD). 3) Personil Kewenangan membina kepegawaian  di  daerah  adalah berada di tangan Kepala Daerah.. 4) Keuangan
Dalam  Undang-Undang  ini  selain mengatur hubungan keuangan antara pusat dan daerah juga  dianut konsep perimbangan keuangan antara  pusat  dan  daerah,  tidak seperti Undang-Undang sebelumnya,  yang  hanya  mengatur hubungan  keuangan  antara  pusat dan daerah.
5) Perwakilan
Dalam  Undang-Undang  ini,  peran
DPRD  di  daerah  menjadi  sangat dominan,  seperti  wewenang  DPRD memilih  Kepala  Daerah,  Kepada
Kepala Daerah bisa meminta pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Kepala Daerah, pemberhentian Kepala Daerah, serta penetapan Peraturan Daerah.
6) Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  yang  diberikan oleh  pihak  Pemda  harus  sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 7) Supervisi dan Fasilitasi Undang-Undang ini telah
menghilangkan  pengawasan  yang bersifat  pencegahan    terhadap kebijakan  daerah.    Pengawasan yang  diatur  dalam          Undang- Undang    ini  adalah  pengawasan yang  bersifat  penindakan  yang dilakukan  setelah  suatu  kebijakan atau Peraturan Daerah dikeluarkan. Sedangkan  kegiatan  fasilitasi  lebih ditujukan agar pusat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan kapasitas daerah untuk keperluan pelaksanaan
otonomi  daerah  dan  bukan  untuk mencampuri    kegiatan  otonomi daerah.  Oleh  karena  itu  otonomi daerah  jika  dipandang  oleh  pusat adalah  merupakan  bagian  dari penyelenggaraan
pemerintahan negara. 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Pengaturan kegiatan Pemerintahan  Daerah  dalam  Undang- Undang  ini  tidak  terlau  jauh  berbeda dengan substansi Undang-Undang
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(783-797)
Nomor  22  Tahun  1999.  Hanya  ada beberapa perbedaan yang sangat pokok, diantaranya adalah : 1).  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah berdasarkan Undang- Undang  ini  tidak  lagi  dipilih  oleh DPRD,  melainkan  dipilih  langsung oleh  masyarakat  melalui  Pemilihan
Umum di daerah tersebut.
2). Dalam  Undang-Undang  ini  diatur secara  rinci  mengenai  ketentuan- ketentuan tentang tata cara pemilihan  Kepala  Daerah  dan Wakil Kepala Daerah. 3). Dalam  Undang-Undang  ini  tidak
ada  lagi  kewajiban    bagi  Kepala Daerah  untuk  memberikan  laporan pertanggungjawaban kepada DPRD,  melainkan  hanya  sebatas menyampaikan  laporan  keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, disamping diharuskan memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah  kepada  pemerintah  pusat dan  kepada  masyarakat  di  daerah yang bersangkutan. 4). Presiden  tanpa  melalui  usulan DPRD terlebih dahulu dapat memberhentikan atau memberhentikan  sementara  Kepala Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah yang melakukan tindak pidana.
5). Pembinaan manajemen PNS daerah dilakukan  oleh  pemerintah  pusat dari  semula  dalam  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Substansi  dari  Undang-Undang ini  tidak  terlalu  jauh  berbeda  dengan substansi Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya.. Beberapa perbedaan yang cukup  signifikan,  diantaranya  terletak pada :
1). Urusan  pemerintahan  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004  hanya meliputi  urusan absolut dan urusan konkuren,
sedangkan  pada        Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  urusan pemerintahan  meliputi    urusan absolut, urusan pemerintahan umum dan urusan konkuren. 2). Dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  susunan  perangkat Daerah Provinsi terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, serta Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan susunan perangkat Daerah  Kabupaten/Kota  terdiri  dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,  Dinas  Daerah,    Lembaga Teknis  Daerah,  Kecamatan,  dan Kelurahan. Selanjutnya pada
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  susunan  perangkat  Daerah Provinsi  terdiri  dari  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat,  Dinas  dan  Badan. Sedangkan susunan perangkat Daerah Kabupaten/Kota  terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,  Inspektorat,  Dinas,  Badan, dan Kecamatan.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(783-797)
3). Di  dalam  Undang-  Undang  Nomor
23  Tahun  2014,  selain  adanya perangkat daerah, di Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga adanya  Satuan  Polisi  Pamong  Praja (Satpol PP), sebagai lembaga daerah  yang  menangani  bidang penegakkan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah, juga menangani  urusan  keamanan  dan ketertiban umum dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah otonom. 4). Dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah mendorong lebih terciptanya  daya  guna  dan  hasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah,  dengan  cara peningkatan pelayanan publik maupun  peningkatan  daya  saing daerah, demi terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  di  daerah masing-masing. Berdasarkan  beberapa  uraian  di atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa penyelenggaraan  pemerintahan  daerah otonom adalah merupakan implementasi  dari  asas  desentralisasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  di  Negara  Indonesia,  dimana kepada  daerah  diberi  kekuasaan  / wewenang  untuk  mengelola  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  menurut  inisiatif sendiri  dengan  berdasarkan  kepada aspirasi masyarakat. Sungguhpun begitu,  daerah  otonom  tetap  memiliki batasan-batasan tertentu, sehingga tidak semua urusan yang berada di
daerahnya merupakan kewenangan pemerintah  daerah  otonom,  sebab  ada juga  yang  merupakan  kewenangan pemerintah  pusat  untuk  mengatur urusan  di  daerah  dengan  berlandaskan pada  asas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.
Adapun lembaga-lembaga daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  daerah  otonom  adalah Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Perangkatnya) dengan Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD). Kepala  Daerah  dan  Anggota-Anggota DPRD  menduduki  jabatannya  dengan cara dipilih secara langsung oleh rakyat di  daerah  yang  bersangkutan  melalui Pemilihan Umum.
Sementara  itu  untuk  keperluan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, di  daerah  otonom  dapat  dibentuk Peraturan  Daerah  dengan  maksud untuk melaksanakan ketentuan undang- undang  yang  lebih  tinggi  derajatnya, maupun  untuk  mengatur  hal-hal  yang berkenaan  dengan  kepentingan  daerah, atau  Peraturan  Kepala  Daerah  yang dibentuk  untuk  melaksanakan  hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah. Sistem  Pemerintahan  di  Negara Bagian
Negara-negara bagian adalah wilayah-wilayah  yang  berada  di  suatu Negara  Federasi  yang    memiliki wewenang  mengurus  atau  mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan wilayah negaranya masing-masing,  kecuali untuk hal yang berkaitan  dengan  bidang  luar  negeri,
keuangan dalam hal-hal tertentu
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(783-797)
(seperti : Pencetakan uang, Fiskal, dll.), serta  angkatan  bersenjata  (pertahanan), biasanya diserahkan kepada pemerintah federal (pusat). Karena hal itu dianggap menyangkut  kepentingan  bersama  dari semua negara bagian.
Dalam  mengurus  /  mengelola wilayah negaranya  masing-masing, tiap-tiap  negara  bagian  diperbolehkan untuk memiliki Konstitusi yang tertulis (Undang-Undang Dasar) dengan berbagai  peraturan  pelaksanaannya, Pemimpin  Negara  Bagian,  Lembaga
Legislatif  sendiri,  serta  Kementerian (kabinet) sendiri.
Sebagai  contoh  negara  serikat antara  lain  Amerika  Serikat  dan
Malaysia. Indonesia pun pernah berbentuk  negara  serikat  tetapi  tidak berlangsung  lama  yaitu  sejak  tanggal 27  Desember  1949  sampai  dengan tanggal 17 Agustus 1950.
Dari contoh di atas terlihat bahwa negara  bagian  dapat  berada  di  Negara Serikat  yang  bentuk  negaranya  adalah Republik  (  Seperti  :  Amerika  Serikat dan  RIS  (dulu)  )  maupun  di  Negara
Serikat  yang  bentuk  negaranya  adalah Kerajaan/ Monarkhi (Seperti : Malaysia). Persamaan  Dan  Perbedaan  Sistem Pemerintahan Daerah Otonom Dengan Sistem Pemerintahan Negara Bagian 1. Persamaan Baik  daerah  otonom  maupun
negara  bagian  sama-sama  merupakan suatu wilayah yang berada dalam suatu negara  yang  merdeka  dan  berdaulat penuh. Daerah  Otonom  yang  berada  di
Negara Unitaris maupun Negara Bagian yang berada di Negara Federasi sama-sama  memiliki  wewenang  untuk mengelola  kepentingan  wilayahnya masing-masing dan kepentingan masyarakatnya, menurut inisiatif sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya untuk urusan hubungan  diplomatik  dengan  negara lain  (Hubungan  Luar  Negeri),  Kas Negara / Fiskal, pengaturan ketersediaan uang/moneter, serta urusan  pertahanan  dan  keamanan negara  (Angkatan  Bersenjata),  baik  di Daerah Otonom maupun Negara Bagian  adalah  sama-sama  ditangani oleh  pihak    pemerintah  pusat  /
pemerintah federal.
2. Perbedaan Di masing-masing Negara Bagian diperkenankan untuk memiliki
Undang-Undang  Dasar  sendiri  dan berbagai  peraturan  pelaksanaannya, Kepala  Negara  serta    Kementerian (kabinet).
Sedangkan  di  Daerah  Otonom tidak  diperkenankan,  sebab  di  Negara Unitaris  hanya  boleh  memiliki  satu Undang-Undang  Dasar,  satu  Kepala Negara, serta satu Kementerian
(kabinet) yaitu di tingkat pusat.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  di  atas,  selanjutnya disampaikan kesimpulan sebagai berikut  : 1.  Penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan  di  Daerah  Otonom adalah  berlandaskan  kepada  asas
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 15 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(783-797)
desentralisasi, yaitu adanya penyerahan sebagian kekuasaan pemerintahan  dari  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah. Walaupun demikian di daerah masih ada  beberapa  urusan  pemerintahan yang  masih  ditangani  oleh  pihak pusat,  seperti  :  Urusan  Agama, Kepegawaian,  Justisi,  dll.  Beberapa urusan  tersebut  masih  dijalankan oleh pemerintah pusat dengan berlandaskan pada asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 2.  Setiap  Negara  Bagian  memiliki kedaulatan secara internal di wilayah  negaranya      masing-masing sehingga mampu menyelenggarakan kehidupan negaranya secara mandiri,  kecuali  urusan  hubungan luar  negeri,  keuangan  (fiskal  dan moneter)  serta angkatan bersenjata.
3.  Bahwa  antara  Daerah  Otonom  dan
Negara  Bagian  satu  sama  lain memiliki beberapa persamaan
maupun perbedaan masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Moh. Kusnardi S.H., Harmaily Ibrahim,  S.H.,  (1988), Pengantar Hukum  Tata  Negara  Indonesia,
Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara. Morissan, (2005), Hukum Tata Negara R.I.  Era  Reformasi, Jakarta  : Ramdina Prakarsa.
Tutik,  Titik  Triwulan,  (2006), Pokok-
Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta :  Prestasi
Pustaka Publisher.
Zul  Aldi  Ardian,  S.H.,  Achmad
Roestandi,  S.H.,  (1996), Tata
Negara, Bandung : Armico. Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014    Tentang  Pemerintahan
Daerah.