## Proses Pengakuan Khonghucu Pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (2000-2001)
Mustofa Maulid, Samsudin, Dina Marliana Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Email: Mustofamaulid918@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study was to determine the condition of the Confucian religion in Indonesia after its legality was recognized by the government, especially  during the  reign  of  K.H.  Abdurrahman  Wahid.  In  addition,  it  is  also  to  find  out  how  the process  of  establishing  the  Confucian  religion  so  that  it  can  become  an  official religion  in  Indonesia.  The  method  used  in  this  research  is  the  historical  research method, which is a research model of events or incidents in the past based on the traces left behind. This research method was carried out through four stages, namely; Heuristics, Criticism, Interpretation and Historiography.
Based  on  the  results  of  the  formulation  of  the  research  problem,  it  can  be concluded  that  first,  starting  in  2000  in  Indonesia  there  was  no  longer  the  term religion  recognized  by  the  government  or  religion  that  was  not  recognized  by  the government so that the condition of the Confucian religion at that time was in a safe position and began to be able to express itself independently  open to worship and perform holidays. Second, After K.H. Abdurrahman Wahid occupied the presidency in 1999. In 2000 he issued a policy by revoking Inpres No. 6 of 1967 and the Circular of  the  Minister  of  Home  Affairs  No.  477/74054  /  BA.01.2  /  4683/95  of  1978 concerning the limitation of Chinese religious activities, beliefs and customs, with the issuance of Presidential Decree No. 06 of 2000. The elimination of the term official religion recognized by the government which is based on the principles of Pancasila and the 1945 Constitution Article 29 paragraph 1 and 2. With the policies carried out by Gus Dur it becomes a policy tap on Confucianism for the next government.
Keywords: Abdurrahman Wahid, Policy, Confucianism

## A. Pendahuluan
Khonghucu  merupakan  sebuah  agama  yang  berasal  dari  daratan  Tiongkok yang dibawa ke Indonesia oleh para pedagang terdahulu yang dahulu Indonesia masih belum menjadi Negara Indonesia dan masih termasuk ke wilayah Nusantara. Tidak mudah sebuah agama Khonghucu bisa diakui sebagai agama resmi yang diakui oleh pemerintah  Indonesia  justru  banyak  liku-liku  yang  dilaluinya  hingga  bisa  seperti sekarang. Agama Khonghucu dari masa kemasa mengalami fluktuatif kebijakan oleh
pemerintah dimulai pada masa penjajahan Hindia Belanda, hingga pada masa Orde Baru  akan  tetapi  pada  masa  Orde  Lama  Khonghucu  sempat  di  akui  juga  oleh pemerintah.  memasuki  masa  reformasi  agama  Khonghucu  mulai  mendapatkan pengakuan penuh sebagai sebuah agama resmi. 1
Pengakuan agama Khonghucu bisa dikatakan sebuah agama resmi yang akui oleh  pemerintahan  Indonesia  merupakan  salah  satu  dari  sebuah  kebijakan  yang dilakukan oleh Gus Dur hal ini dilatar belakangi oleh sikap yang dimiliki oleh Gus Dur  yaitu  mengedepankan  kasih  sayang,  kecintaan  serta  penghargaan  yang  tulus kepada setiap manusia tanpa pandang bulu.
Membahas  tentang  Tionghoa  dan  Pluralisme  tidak  terlepas  dari  peranan sosok Presiden K.H. Abdurrahman Wahid atau sering disapa dengan Gus Dur. K.H. Abdurrahman  Wahid  merupakan  salah  satu  tokoh  public  yang  memiliki  perhatian terhadap ide dan praktik demokrasi. Dengan sikapnya yang inklusif Gus Dur berusaha memanusiakan manusia dari segala bentuk diskriminasi dalam hidup berbangsa dan bernegara tanpa melihat asal usul dan latar belakangnya terutama pada etnis kecil.
Ditengah kontroversinya sosok Gus Dur sangat menarik jika diaktualisasikan perspektif-perspektif yang dimiliki Gus Dur salah satunya yaitu sifat pluralism agama dalam  konteks  keindonesiaan.  Sikap  pluralism  yang  dilakukan  oleh  Gus  Dur membuktikan bahwa sebenarnya sikap toleransi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia khususnya di Indonesia.
Dalam  menindak  lanjuti  penelitian  ini  maka  teori  terkait  yang  dapat digunakan  untuk  menganalisis  berita  tersebut  yang  mana  relevan  dengan  tema penelitian  maka  penulis  memakai  teori  Max  Weber  yaitu Action  Social atau  biasa disebut  dengan  teori  tindakan  social.  Ia  membedakan  tindakan  social  manusia menjadi empat, yaitu 1) tindakan rasional, 2) tindakan afektif, 3) tindakan rasional nilai, 4) tindakan rasional instrumental. Dan dalam tema penelitian ini termasuk pada bagian  tindakan  rasionalitas  instrumental  yang  mana  tindakan  ini  dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan yang matang dan ketersediaan kesempatan yang  digunakan  untuk  bisa  mencapainya.  Ia  menjelaskan  bahwa  Individu  manusia dalam lingkungan masyarakat merupakan seorang actor yang yang kreatif dan realitas social bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta social. 2
Selain  teori  dari  Max  Weber,  penulis  juga  memakai  teori  Emil  Durkheim yaitu Religious  Theory dalam  bukunya  yang  berjudul Les  Formes  Elemntaire  de Lavie  Relegieuse :  Le  Systeme  Totemique  en  Australie  (1912) . Teori  yang  digagas oleh  Emil  Durkheim  menunjukan  kepada  kita  bahwa  agama  tidak  bisa  dianggap sebagai  suatu  yang  terisolir  dari  masyarakat  dimana  ia  berada.  Menurut
1 W. George Skinner,  “The Minority,” in Indonesia , ed. Ruth McVey (New  Haven: Human Relations Area File Press, 1963), 97–117.
2 Prof. DR. I.B Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 79.
pandangannya  itu  justru  bersifat  social,  karena  pada  dasarnya  agama  lahir  dari consensus masyarakat terhadap apa yang dianggap religious dan sacral. 3
Sebagai intelektual sekaligus pemerhati masalah-masalah social menjadi hal wajar ketika banyak orang yang ingin meneliti sepak terjang Gus Dur dalam beberapa aspek. Mulai dari masalah social, politik, budaya, agama dan lain-lain. Sebagai bahan perbandingan terhadap apa yang sekarang penulis teliti. Ada beberapa karya ilmiah yang  lebih  dulu  meneliti  mengenai  kebijakan  yang  Gus  Dur  keluarkan.  Pertama, skripsi  yang  berjudul  “Kebijakan-Kebijakan  Presiden  K.H.  Abdurrahman  Wahid (Gus  Dur)  yang  Kontroversial  tahun  1999-2001”.  Kedua  Skripsi  yang  berjudul “Perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia pada Masa Reformasi (studi kasus di masyarakat Cina penganut agama Khonghucu di Tangerang). Ketiga, Skripsi yang berjudul  “Pluralisme  Agama  Dalam  Pandangan  Abdurrahman  Wahid”.  Sehingga dengan  demikian  yang  menjadi  pembanding  dalam  penelitian  ini  akan  membahas mengenai  “Proses  Pengakuan  Khonghucu  Pada  Masa  Pemerintahan  Abdurrahman Wahid (2000-2001). Didalamnya

## B. Metode Penelitian
Metode  atau  langkah-langkah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu menggunakan  metode  sejarah.  Adapun  khusus  yang  penulis  gunakan  dalam penelitian ini yang mana didalamnya berisi tahapan-tahapan sebagai berikut:

## a. Heuristik
Tahapan  yang  pertama  penulis  lakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  tahapan heuristik. Langkah ini adalah cara kerja penulis dalam memperoleh, menemukan, dan mengumpulkan sumber berikut dengan memberikan klasifikasi. Sebelum melakukan pengumpulan sumber, sejarawan perlu mengklarifikasikan bentuk sumber yang akan dikumpulkan. Penentuan sumber akan mempengaruhi tempat/di mana tempat yang bisa ditelusuri untuk mendapatkan sumber sejarah dan siapa atau sumber lisan yang bisa diwawancari sebagai sumber primer penelitian. 4
Sumber berupa Buku :
1. Abdurrahman  Wahid.  2010.  Prisma  Pemikiran  Gus  Dur.  Yogyakarta:
LKiS. 5
3 Emil  Durkheim, The  Elementary  Forms  of  the  Religious  Life  Terj.  Inyak  Ridwan Muzir, Sejarah Agama (Yogyakarta: Ircisod, 2003), 19. 4 dan  Muhammad  Saleh  Madjid  Hamid,  Abd  Rahman,  “Pengantar  Ilmu  Sejarah” (Yogyakarta: Penerbit Ombak, n.d.), 43.
5 Tulisan-tulisan Gus Dur yang diterbitkan LKiS, kecuali buku Prisma Pemikiran Gus Dur  dipecah  ke  dalam  tema-tema  tertentu.  Sementara,  Prisma  Pemikrian  Gus  Dur  tidak
2. Greg Barton. 2016. Biografi Gus Dur. Yogyakarta : Saufa.
3. Leo  Suryadinata.  2002.  Negara  dan  Etnis  Tionghoa.  Jakarta:  Pustaka LP3ES.
4. M. Ikhsan Tanggok. 2005. Mengenal Lebih Dekat Agama Khonghucu di Indonesia. Jakarta: Pelita Kebijakan.
5. Leo  Suryadinata.  2000.  Negara  dan  Etnis  Tionghoa  Kasus  Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Sumber Dokumen :
1. Kepres No. 6 tahun 2000, tentang pencabutan instruksi presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina.
2. Inpres  No.  14  tahun  1967  tentang  agama,  Kepercayaan  dan  adat  Istiadat Cina.
3. Ketetapan MPRS. No. 32 tahun 1966 tentang pelarangan bahasa Mandarin.
4. Inpres  No.  26  tahun  1998  tentang  penghentian  istilah  pribumi  dan  non pribumi.
5. Penetapan presiden No. 1/Pn.ps/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama.
6. Surat  edaran  menteri  dalam  negeri  No.  477/74054/BA.01.2/4683/95. Tentang lima agama yang diakui oleh pemerintah.
Sumber Lisan :
1. Fam  Kiun  Fat,  selaku  pemuka  agama  di  Vihara  Samudera  Bhakti  kota Bandung. Dengan usia 56 tahun.
2. Dimas Pramudia, selaku umat Khonghucu kota Bandung. Dengan usia 26 tahun.
3. Hendry  Junio,  selaku  pemuka  agama  di  Vihara  Samudera  Bhakti  kota Bandung. Dengan usia 43 tahun.
b. Kritik
Setelah menemukan beberapa sumber, maka langkah selanjutnya yaitu kritik. Tujuan dari langkah ini adalah menyeleksi sebuah data diubah menjadi sebuah fakta. Hal yang menjadi basis dalam dalam tahap kritik ini yaitu kehati-hatian dan rasa ragu terhadap  informasi-informasi  yang  terdapat  dalam  sumber  yang  sudah  didapatkan. Penentuan  keaslian  sumber  yang  berkaitan  dengan  bahan  yang  digunakan  sumber
dikelompokkan  ke  dalam  tema-tema  tertentu.  Tetapi  hanya  dikumpulkan  berdasarkan  yang pernah dimuat di jurnal Prisma.
tersebut atau dapat dikatakan sebagai kritik eksternal. Sedangkan penyeleksian yang dilakukan  sejarawan  terhadap  informasi  yang  terkandung  dalam  sumber  tersebut dapat dipercaya atau tidak, biasa disebut dengan kritik internal. Secara keseluruhan semua  sumber  diperlakukan  sama,  yaitu  dilakukan  penyeleksian  terhadap  sumber tersebut. Tahapan tersebut harus dilakukan secara sistematis dengan melakukan kritik eksternal terlebih dahulu kemudian dilakukan kritik internal. 6
Sumber Primer :
1. Tulisan  Asli  K.H.  Abdurrahman  Wahid  tentang Prisma  Pemikiran Gus Dur . Sumber berupa buku ini termasuk kedalam sumber primer karena  catatan  asli  yang  ditulis  langsung  oleh  K.H.  Abdurrahman Wahid tahun 2010.
2. Tulisan Greg Barton tentang Biografi Gus Dur . Sumber berupa buku ini  termasuk  kedalam  sumber  primer  karena  catatan  ini  ditulis langsung oleh Greg Barton yang merupakan orang terdekat Gus Dur dalam  sehari-harinya  dan  menjelaskan  apa  adanya  mengenai  Gus Dur. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016.
3. Tulisan  Leo  Suryadinata tentang  Negara  dan  Etnis  Tionghoa . Sumber  berupa  buku  ini  dikategorikan  termasuk  ke  dalam  sumber primer karena masih sejaman dengan kajian yang akan diteliti oleh penulis. Buku ini diterbitkan pada tahun 2002.
4. Tulisan Leo Suryadinata tentang Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia . sumber berupa buku ini dikategorikan termasuk ke dalam sumber  primer  karena  masih  sejaman  dengan  kajian  yang  akan diteliti oleh penulis. Buku ini diterbitkan pada tahun 2000.

## Sumber Sekunder
1. Tulisan  I.  Wibowo  dan  Thung  Ju  Lan  tentang  Setelah  Air  Mata Kering  Masyarakat  Tionghoa  Pasca  Peristiwa  Mei  1998.  Sumber berupa  buku  ini  dikategorikan  ke  dalam  sumber  sekunder  karena sumber  ini  merupakan  kumpulan  hasil  seminar  hasil  sebuah penelitian.
c. Interpretasi
6 Hasan  Usman, Metode  Penelitian  Sejarah,  Terj.  Muin  Umar,  Dkk (Jakarta: Depertemen Agama, 1992), 79–80.
Tahapan  interpretasi  yaitu  kegiatan  merangkaikan  fakta-fakta  yang  sudah didapat itu menjadi suatu keseluruhan yang masuk akal. 7 Kemampuan dalam langkah interpretasi  yaitu  dengan  menguraikan  fakta-fakta  sejarah  serta  kepentingan  tema atau topik sejarah dan menjelaskan masalah secara kekinian. 8
Konsep tindakan social dan keagamaan, penulis gunakan kedua konsep untuk menganalisis Proses Pengakuan Khonghucu Pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 2000-2001. Konsep tersebut merujuk kepada dasar pertimbangan bahwa keberadaan  perkembangan  agama  Khonghucu  serta  ajaran-ajarannya  di  Indonesia tidak bisa dipisahkan oleh suatu tindakan serta tipe kepemimpinan yang dilakukan oleh  K.H.  Abdurrahman  Wahid  sebagai  tokoh  besar  Islam  di  Indonesia.  K.H. Abdurrahman Wahid merupakan presiden yang memiliki sifat yang inklusif terhadap masyarakat dan etnis kecil. Walaupun ia merupakan sosok seorang kiai tidak menutup kemungkinan  ia  selalu  menghargai  segala  keberagaman  di  Indonesia  yang multicultural.

## d. Historiografi
Historiografi merupakan tahapan puncak dari segala-galanya dalam metode penelitian sejarah. Dalam fase ini sejarawan mengungkapkan, menangkap sekaligus memahami historie ralite atau sejarah sebagaimana terjadinya. Langkah awal dalam tahapan  historiografi  yaitu  pertama  melakukan  seleksi,  kemudian  kronologi  dan imajinasi.  Seleksi  merupakan  tahapan  sejarawan  dalam  menyeleksi  bukti  yang relevan  dan  tidak  relevan  dan  memisahkan  bukti-bukti  yang  berkaitan  atau  tidak. Kemudian tahap kronologi adalah pembatasan waktu atau limit waktu. Tahapan ini dilakukan agar sejarawan fokus terhadap satu masa waktu yang akan diteliti, sehingga tidak terjadi penyelewangan tempat dan waktu. Dilanjutkan dengan tahapan imajinasi yang berkaitan dengan khalayan seorang sejarawan dalm melakukan peristiwa tetapi dibatasi dengan fakta-fakta, tidak berimajinasi sembarangan atau menuliskan secara bebas seperti halnya seorang sejarawan. 9

## C. Hasil dan Pembahasan
7 Aam Abdillah, Pengantar Ilmu Sejarah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 30.
8 Prof. Dr. H Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 109.
9 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah (Jakarta: UI-Press, 2015), 41.
1. Biografi K.H. Abdurrahman Wahid
a. Riwayat Keluarga K.H. Abdurrahman Wahid
K.H.  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur 10 )  beliau  adalah  seorang  tokoh  besar Islam  yang  tidak  hanya  dikenal  dikalangan  Nahdlatul  Ulama  saja.  Namun,  juga dikenal  oleh  semua  khalayak  luas  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri,  muslim maupun non-muslim. Pemikiran dan tindakannya yang sering kontroversial. Secara genetic  Gus  Dur  dilahirkan  dari  keturunan  keluarga  berdarah  biru  yang  menepati strata tertinggi dalam masyarakat Indonesia. karena dari keluarganya-lah semuanya bermula sehingga membentuk pribadi K.H. Abdurrahman Wahid. Beliau dilahirkan di Denanyar Jombang Jawa Timur pada 7 September 1940 11 . Akan tetapi sumber lain ada yang menyebutkan bahwa Gus Dur lahir pada tanggal 4 Agustus 1940. Namun demikian menurut kalender Islam. Bahwa waktu kelahiran Gus Dur sebenarnya pada bulan sya’ban bulan ke delapan atau tanggal 4 sya’ban 1940 dan pada penanggalan masehi  sebenarnya  pada  tanggal  7  september  1940 12 dirumah  milik  kakeknya  dari pihak  ibunya  yaitu  kiai 13 Bisri  Syansuri. 14 Gus  Dur  lahir  dari  seorang  tokoh  besar Islam bernama K.H. Wahid Hasyim putra dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yakni Hasyim Asy’ari. Ibunya Gus Dur bernama Hj. Sholehah adalah anak dari K.H. Bisri Syansuri yang juga merupakan tokoh pendiri NU. Ayah Gus Dur merupakan Menteri Agama pertama di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno yang dimana beliau
10 K.H. Abdurrahman Wahid, ia lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. “Gus” adalah panggilan  kehormatan  khas  pesantren  kepada  anak  laki-laki  dari  seorang  kiai  yang  berarti “abang” atau “mas”.
11 Walaupun  menurut  sumber  lain  dikatakan  bahwa  Gus  Dur  selalu  merayakan  hari raya ulang tahunnya pada tanggal 4 Agustus, namun tampaknya teman dan keluarganya yang menghadiri pesta perayaan ulang tahunnya di Istana Bogor pada hari Jum’at 4 Agustus 2000 tak  sadar.  Namun  sebenarnya  hari  lahir  Gus  Dur  bukannlah  tanggal  4  Agustus  1940. Sebagaimana juga dengan banyak aspek dalam hidupnya dan juga pribadinya, ada banyak hal yang tidak seperti terlihat. Gus Dur memang dilahirkan pada hari keempat bulan ke delapan. Lihat Greg Barton, Biografi Gus Dur, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 25.
12 Akan tetapi Greg Barton menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Biografi Gus Dur , bahwa ada juga alasan untuk meragukan hal ini. rincian mengenai kelahirannya dan juga mengenai kelahiran kelima saudaranya. Dicatat dalam buku do’a keluarga. Akan tetapi karena buku ini hilang sekitar pertengahan tahun 1960-an, dan catatan resmi tidak ada lagi. Mungkin tidak akan pernah sepenuhnya yakin akan fakta-fakta itu.
13 ‘Kyai’  diartikan  sebagai  penyebutan  kepada  seseorang  yang  dihormati  yang memiliki ilmu keagamaan. Secara luas, terdapat beberapa penafsirannya. Dalam percakapan di beberapa daerah, ‘ajengan’ memiliki arti sinonim dengan ‘kiai’. Kiai sebagai aktor sosial yang lekat dengan aspek agama, pada per- kembangannya dapat memunculkan diri sebagai kiai  itu  sendiri,  dan  atau  seorang  agamawan.  Konsep  pertama  biasanya  digunakan  dalam kajian yang lebih netral dalam melihat ketokohan dan aktivitas kiai terhadap umatnya, yaitu cara seorang kiai melakukan dakwah, cara dan metode, dan beberapa kajian mengenai kekua- tan pengaruh kiai terhadap lingkungannya. Lihat Sayfa Aulia Achidsti, Kebudayaan Islam: Eksistensi dalam Masyarakat . Vol.12, No.2, Juli-Desember. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2014), 1-2.
14 Greg Barton, Biografi Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2003), 25.
memiliki peran dalam merumuskan piagam Jakarta karena merupakan anggota dari panitia Sembilan. 15

## b. Riwayat Pendidikan K.H. Abdurrahman Wahid
Seperti  anak-anak  pada  umumnya  Gus  Dur  sudah  terbiasa  hidup dilingkungan  yang  pluralis  mengingat  latar  belakang  dan  lingkungan  tempatnya tumbuh hubungan keluarga dan aktifitas ayahnya. Gus Dur menjadi sering bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan dari kalangan yang  berbeda-beda.  Diantaranya  adalah  para  politisi  baik  dari  kalangan  muslim maupun non-muslim.
Gus  Dur  mengawali  jenjang  pendidikannya  di  SD  KRIS  di  daerah  Jakarta Pusat pada tahun 1947 sampai dengan 1950 akan tetapi saat tahun 1951 menginjak kelas empat ia pindah ke SD Matraman Perwari yang jaraknya lebih dekat dengan kediamannya  saat  itu  dan  lulus  pada  tahun  1953.  Setelah  itu  melanjutkan pendidikannya  ke  jenjang  Sekolah  Menengah  Pertama  di  SMEP  Gowongan  akan tetapi hanya sampai dengan kelas satu. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya dan dan menjadi santri di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Karena ia merasa jenuh sekolah  di  pesantren  karena  banyak  peraturan  sehingga  membuat  dirinya  kurang diberi  kebebasan  dalam  melakukan  kegiatannya.  Akhirnya  Gus  Dur  memutuskan untuk  tinggal  didaerah  perkotaan  dan  melanjutkan  pendidikannya  di  SMEP Yogyakarta. 16 Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya dengan masuk ke pesantren di  Pondok  pesantren  Tegarejo  Tegal  Jawa  Tengah,  setelah  lulus  dari  SMA  ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi ia melanjutkan studinya di Universitas  Al-Azhar  Mesir  akan  tetapi  tidak  sampai  selesai.  Kemudian,  ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Baghdad.

## c. Karya-karya K.H. Abdurrahman Wahid
Abdurrahman Wahid merupakan sosok orang yang merupakan tokoh politik, negarawan,  agamawan,  dan  guru  bangsa.  Banyak  pemikirannya  yang  telah dicurahkan  melalui  karya-karyanya  yang  ilmiah  memberikan  kontribusi  kepada bangsa  ini,  baik  dalam  bentuk  tulisan artikel  yang  dimuat  di  berbagai  media  masa maupun  sejumlah  buku  yang  telah  diterbitkannya.  Oleh  sebab  itu,  Abdurrahman Wahid  tergolong  penulis  yang  produktif.  Hal  ini  terlihat  dari  sejumlah  tulisannya yang memiliki visi dan bobot yang tidak kalah dengan visi yang dikemukakan para tokoh akademik non politik. Diantara karya tulisannya itu adalah sebagai berikut.
15 Abdul  Hamid, Pemikiran  Modern  Dalam  Islam (Bandung:  Pustaka  Setia,  2010), 431.
16 Al-Zastrouw, Gus Dur Siapa Sih Sampean ? (Jakarta: Erlangga, 1999), 14.
a. Sebuah buku yang di tulis oleh Abdurrahman Wahid, yang berjudul Gus Dur  Bertutur,  di  tebitkan  oleh  penerbit  harian  proaksi  dan  Gus  Dur fodation di Jakarta pada tahun 2001.
b. Sebuah  buku  yang  di  tulis  oleh  Abdurrahman  Wahid  yang  berjudul Prospek  Pesantren  Sebagai  Lembaga  Pendidikan  :  Dalam  Sonhaji Shaleh  (terj);  Dinamika  Pesantren  Kumpulan  Makalah  Seminar Internasional,  The  Role  of  Pesantren  in  Education  and  Community
Development in Indonesia, (Jakarta: P3M, 1988),
c. Sebuah  buku  yang  ditulis  oleh  Abdurrahman  Wahid  yang  berjudul Menggerakkan  Tradisi,  Esai-Esai  Pesantren  diterbitkan  oleh  penerbit LKIS pada tahun 2001 di Jogjakarta.
d. Abdurrahman  Wahid,  Islam  Kosmopolitan;  Nilai-nilai  Indonesia  dan Tranformasi Kebudayaan, (Jakarta: The Wahid Institut, 2007),
e. Abdurrahman  Wahid,  Islamku  Islam  Anda  Islam  Kita;  Agama masyarakat negara demograsi, (Jakarta: The Wahid Institut, 2006), 17
f. Abdurrahman  Wahid,  Bunga  Rampai  Pesantren,  (Jakarta:  Darma Bhakti, 1994)
g. Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur, (Yogyakarta: LKiS, 2000),
h. Abdurrahman Wahid, Tuhan Tidak Perlu Dibela, ( Yogyakarta: LKiS, 1999),
i. Abdurrahman Wahid, Tabayun Gus Dur, (Yogyakarta: LKiS, 1998),
j. Abdurrahman  Wahid,  Kumpulan  Kolom  dan  Artikel  Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser, (Yogyakarta: LKiS, 2002),
k. Abdurrahman  Wahid,  Membaca  Sejarah  Nusantara:  Membaca  25 Sejarah Kolom Gus Dur, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 18
l. Abdurrahman  Wahid,  Pergulatan  Negara,  Agama  dan  Kebudayaan, (Yogyakarta: Desantara, 2001),
m. Abdurrahman Wahid, Menggerakan Tradisi, (Yogyakarta: LKiS, 2001, 2007, 2010),
17 Tulisan-tulisan  Gus  Dur  yang  diterbitkan  oleh  The  Wahid  Institute,  yaitu  Islam Kosmopolitan dan Islamku, Islam Anda Islam Kita. Tema-temanya dikelompokkan ke dalam beberapa hal, yaitu Islam dalam diskursus ideology, kultural dan kebangsaan: Islam Negara dan  kepemimpinan  umat:  Islam,  Keadilan  dan  hak  asasi  manusia:  Islam  dan  ekonomi kerakyatan:  Islam,  pendidikan,  dan  masalah  social  budaya:  Islam  tentang  kekerasan  dan terorisme: Islam, perdamaian dan masalah internasional: ajaran transformasi dan pendidikan agama: nasionalisme gerakan social dan anti kekerasan: serta pluralism kebudayaan dan hak asasi manusia.
18 Tulisan ini merupakan pecahan dari kumpulan tulisan dari buku “Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser”.
n. Abdurrahman Wahid, Kiai Nyentrik Membela Pemerintah, ( Yogyakara:
LKiS, 1997, 2000, 2010),
o. Abdurrahman  Wahid,  Muslim  Ditengah  Pergumulan,  (Yogyakarta: Leppenas, Juli 1983),
p. Abdurrahman Wahid, Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman, (Jakarta: Kompas, 2010),
2. Kontribusi  Kebijakan  Gus  Dur  Sebagai  Pemerintah  Dalam  Proses Pengakuan Khonghucu Di Indonesia
a. Kondisi Agama Khonghucu Pada Masa Orde Baru
Pada  saat  ketika  Pemerintahan  Orde  Baru  Soeharto  menduduki  kursi kepresidenan.  Usaha  yang  dilakukan  sebagai  taktik  politik  Soeharto  yaitu  dengan dikeluarkannya kebijakan asimilasi bagi masyarakat Tionghoa yang mana kebijakan ini  belum  pernah  dilakukan  oleh  pemerintahan  sebelumnya.  Hal  ini  tidak  dapat dibayangkan lagi dengan kebijakan asimilasi yang dilakukan oleh Soeharto ini pada hakikatnya sangat sulit dan bahkan mungkin bahwa dengan diterapkannya asimilasi karena kebijakan ini melawan prinsip-prinsip umum demokrasi. Pada hakikatnya di masa  pemerintahan  Soeharto, pemerintahan  Indonesia  hanya sedikit berpihak  pada etnis  Tionghoa.  Memandang  adanya  pembatasan  gerak  bagi  masyarakat  Tionghoa pada  waktu  itu.  Salah  satu  pembatasannya  yaitu  terutama  pada  sektor  ekonomi, politik dan budaya 19 , dengan adanya pembatasan ini tidak lain karena pemerintahan Orde  Baru  menginginkan  adanya  keunggulan  terhadap  keberhasilan  dalam  bidang
19 Menelisik  dalam  bidang  Budaya,  pemerintah  Indonesia  Orde  Baru  ternyata  ada keinginan untuk melenyapkan habis mengenai bahasa dan kebudayaan Tionghoa, bukan saja bahkan Soeharto tidak mengizinkan orang Tionghoa melakukan dan melaksanakan tradisi dan adat  istiadatnya  secara  public,  hal  ini  dilihat  dengan  adanya  pelarangan  yang  menyatakan tidak  di  perbolehkannya  merayakan  tahun  baru  Imlek  dan  Cap  Gome,  tidak  boleh  main barongsai,  semua  klenteng  harus  diubah  menjadi  wihara,  agama  khonghucu  tidak  diakui sebagai agama resmi yang diakui oleh pemerintah, belajar bahasa dan aksara Tionghoa tidak diperbolehkan, Koran yang berbahasa Tiongkok tidak diizinkan untuk publikasikan walaupun ada  itu  pun  tidak  luput  dari  pengawasan  pemerintah  dan  Koran  ini  dikenal  dikalangan masyarakat  Tionghoa  sebagai  Koran  iklan.  Lihat  Ali  Mustajab,  Kebijakan  Politik  Gus  Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia, Vol. 5, No. I, November 2015, hl. 163. Selain dengan adanya  pelarangan  terhadap  bahasa  dan  kebudayaan  Tionghoa  bahkan  para  warga  negara keturunan Tionghoa harus mengganti namanya menjadi nama “pribumi” tidak diperbolehkan menggunakan  nama  dan  aksara  Cina,  dan  selain  itu  pula  tidak  diperkenankan  mendirikan sekolah-sekolah  swasta  dan  tidak  diperbolehkan  membuat  surat  kabar  atau  majalah  umum berbahasa  Mandarin.  Terlebih  parah  lagi  adalah  mereka  dilarang  beragama  Khonghucu, karena  keyakinan  tersebut  diasumsikan  adalah  sebuah  filsafat  bukan  agama.  Lihat  Ali Mustajab, Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia, Vol. 5, No. I, November 2015, 159.
pembangunan  ekonomi.  Pemerintahan  Orde  Baru  lebih  memilih  merangkul  dalam bidang ekonomi. 20
Selain itu memasuki tahun 1965-1967 banyak sekali terjadi yang memojokan bagi  umat  Khonghucu  termasuk  sebagai  tahun  dimana  pemerintahan  Orde  Lama berakhir  pada  tahun  1965  di  rentan  tahun-tahun  ini  orang-orang  Tionghoa  mulai mengalami  beban  yang  berat  pada  tahun  1965  di  tambah  dengan  adanya  tragedy G30SPKI dan di tahun itu pula menjadi awal dari pemerintahan Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto. Disini pengurus GAPAKSI sebagai organisasi umat Khonghucu di  Indonesia 21 patut  meningkatkan  pembinaan  mental  dan  moral  beragama  serta bersungguh-sungguh pembinaan kebaktian diseluruh Indonesia. 22
Proses  Pergantian  Kebijakan  Pemerintahan  dari  Orde  Lama  ke  Reformasi dimulai pada tanggal 13-14 Mei 1998 23 sebagai klimaks krisis ekonomi  politik yang mengundang gerakan protes mahasiswa yang menginginkan sebuah perubahan yang mengakibatkan  banyak  pengikut  Soeharto  menarik  dukungannya.  Selain  itu  mulai terjadinya pemberontakan terhadap etnis Tionghoa di Jakarta dan Solo selama dua hari  itu  kerusuhan  anti  Tionghoa  secara  besar-besaran.  Diantaranya  terjadi pembakaran  pembunuhan,  dan  juga  pemerkosaan  terhadap  perempuan  Tionghoa yang  dilakukan  secara  sistematis.  Tidak  ada  sama  sekali  perlindungan  bagi  kaum minoritas  ini.  Peristiwa  perlakuan  terhadap  masyarakat  Tionghoa  ini  telah mengejutkan  dunia  internasional.  Pasca  kerusuhan  itu  bagi  mereka  orang-orang Tionghoa yang mampu dan berada mereka telah beranjak mengungsi ke luar negeri, akan  tetapi  nasib  bagi  masyarakat  kecil  justru  sebagian  besar  masih  memetap  dan masih  tinggal  di  Indonesia.  Masyarakat Tionghoa umumnya  bingung,  kalau  bukan putus asa. Bahkan banyak yang bertanya-tanya apakah masih ada tempat bagi etnis Tionghoa di Republik Indonesia ini. 24
Karena tidak mampu bertahan dalam keadaan yang terjadi pada saat tersebut, Soeharto pada akhirnya dipaksa turun dalam kursi pemerintahan. Rezim baru yang dipimpin oleh B.J Habiebie terpaksa membuat dunia politik Indonesia harus menjadi
20 Fikri  AF,  Akhmad  MN.  Ibad,  Bapak Tionghoa  Indonesia,  (Yogyakarta:  PT  LKiS Printing Cemerlang, 2012), 69-70.
21 Gabungan Perkumpulan Agama Khonghucu se-Indonesia (GAPAKSI).
22 WS  Indarto, Selayang  Pandang  Lembaga  Agama  Khonghucu  Indonesia  Dahulu, Sekarang Dan Masa Depannya (Jakarta: Matakin, 2010), 6.
23 Pada  bulan  yang  sama,  Soeharto  dilengsengkan  dari  jabatannya  sebagai  presiden. Sejak  itulah  sejarah  kontemporer  Indonesia  memasuki  era  reformasi  dalam  era  baru  yang demokrasi ini etnis Tionghoa mulai merasa bahwa mereka masih mempunyai harapan untuk memperoleh tempat yang layak di  bumi Indonesia ini. Lihat Lihat Ali Mustajab, Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia, Vol. 5, No. I, November 2015, 167- 168.
24 Leo Suryadinata, Negara Dan Etnis Tionghoa : Kasus Indonesia (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002), 17.
lebih demokrasi sesuai dengan tuntutan Reformasi. Akan tetapi BJ. Habiebie tidak lama menjabat sebagai presiden dan ganti oleh Gus Dur.
Pada  saat  Gus  Dur  menduduki  kursi  kepresidenan  ia  menawarkan  konsep bangsa Indonesia yang non-ras. Gus Dur menolak pembentukan bangsa berdasarkan dalam satu pihak sebagaimana yang tercermin dalam partai baru yang dibentuknya. Partai tersebut disebut Partai Kebangkitan Bangsa. Gus Dur menyadari bahwa yang berada  di  Indonesia  juga  terdiri  dari  masyarakat  yang  majemuk.  Ia  menambahkan lebih  lanjut  bahwa  ia  menganggap  kelompok-kelompok  etnis  di  Indonesia  sebagai perkumpulan masyarakat orang dan bukan suku. Misalkan ia berbicara tentang orang Jawa  (etnik  Jawa),  orang  Maluku  (etnik  Maluku),  dan  orang  Tionghoa  yang kesemuanya adalah orang Indonesia. 25

## b. Latar  Belakang  Dan  Tujuan  Kebijakan  Gus  Dur  Dalam  Pelegalan Agama Khonghucu Di Indonesia
Menurut Ali Mustajab atas tindakan beliau tersebut yang dimana orang yang cinta akan kedamaian Gus Dur dapat mengayomi warga Islam di Cina yang dimana merupakan  Negara  mayoritas  penduduk  beragama  Komunis.  Lebih  dari  120  juta warga Cina yang beragama Islam. Semula warga Islam di Cina merasakan kesulitan dalam  melaksanakan ibadahnya,  mulai dari shalat Jum’at,  menjalankan puasa saat Ramadhan, mengaji dan lain-lain. Semua terasa susah dilakukan oleh warga Islam di Cina tersebut, disini Gus Dur melakukan negosiasi terhadap pemerintahan Cina untuk melakukan  pembebasan  berekspresi  terhadap  umat  Islam  begitupun  Gus  Dur melegalkan umat Khonghucu untuk mengekspresikan agama dan budaya adat istiadat mereka  Di  Indoensia.  Setelah  itu  semenjak  kebebasan  beragama  di  Indonesia ditegakkan dengan dibebaskannya umat Khonghucu untuk beribadah, pemerintahan Cina pun menerapkan kebebasan beragama. 26
Salah satu perjuangan yang dilakukan oleh Gus Dur ialah dalam relasi nilai ajaran agama dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).  Lebih khusus dalam hal ini  yaitu  tentang  perlindungan  kebebasan  beragama  yang  sebenarnya  sudah  ada  di dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  tahun  1948.  artikel  18 menyebutkan: 27
“…Setiap  orang  berhak  atas  kemerdekaan  berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak ini mencangkup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan  agama  atau  kepercayaannya  dalam  kegiatan
25 Abdurrahman Wahid, “Beri Jalan Orang Cina,” in Nonpri Di Mata Pribumi , ed. J. Jahja (Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1991), 224–28.
26 Ali Mustajab, Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia, Vol. 5, No. I, November 2015, 165-166.
pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan. Baik sendiri maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain,  di  muka  umum maupun secara pribadi”.
Kutipan diatas tersebut sangat relevan bahwa dengan kebebasan setiap orang mempunyai  hak  untuk  berekspresi  dalam  setiap  aktivitas  keagamaan.  Hal  ini bertujuan agar tidak adanya salah satu pihak yang merasa di diskrimanasi. kerukunan antar umat beragama bukan sekedar hidup berdampingan secara damai tetapi adanya saling mengerti satu sama lain. berargumentasi yang perlu dikembangkan adalah rasa kebersamaan dan saling mengerti antara semua pihak dan kelompok.
Jika  kita  menelaah  lebih  jauh  lagi  mengenai  seorang  Gus  Dur  penulis memandang  bahwa  Gus  Dur  juga  berperan  terhadap  eksistensi  agama  Khonghucu yang dianut oleh etnis Tionghoa, yaitu dengan diakuinya agama Khonghucu sebagai salah satu agama di Indonesia. Pengakuan ini memperkuat kebijakan pemerintah pada tahun 1998.
c. Proses Penetapan Agama Khonghucu di Indonesia
1. diterbitkannya  Keppres  No.  6  tahun  2000  tentang  pencabutan Inpres No. 14 tahun 1967
Gus  Dur  dengan  kebijakannya  mengesahkan  agama  Khonghucu  sebagai agama  yang  diakui  di  Indonesia  dan  memperbolehkan  merayakan  hari  raya  Imlek untuk  Etnis  Tionghoa.  Dalam  hal  agama,  penulis  berpendapat  bahwa  agama  dan keyakinan tidak bisa dipaksakan,  suatu kepercayaan adalah agama, hal itu tidak bisa ditentukan oleh pemerintah tetapi oleh penganutnya. Pemerintah tidak boleh campur tangan  dalam  urusan  agama.  Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  Gus  Dur  bahwa Khonghucu adalah agama, tidaklah adil jika pemerintah menolak keberadaan agama minoritas ini.
Bahkan  jika  kita  melihat  menangani  kebebasan  untuk  memeluk  agama  ini sejalan dengan adanya konstitusi di Indonesia yaitu dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2. Selain itu keyakinan terhadap suatu agama dan perintah agama harus dilaksanakan, dalam pasal 28 E ayat (1) menyebutkan “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat  menurut  agamanya,  memilih  pendidikan  dan  pengajaran,  memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah Negara dan meninggalkannya, serta  berhak  kembali”,  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak  atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.
Hak  beragama  juga  diakui  sebagai  hak  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam keadaan  apapun  sesuai  dengan  pasal  281  ayat  (1)  UUD  1945.  Konsekuensi  dari
adanya jaminan tersebut, setiap orang wajib menghormati kebebasan beragama orang lain (Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945). Di sisi lain, Negara bertanggung jawab untuk melindungi,  memajukan  dan  memenuhi  kebebasan  beragama  sebagai  hak  asasi manusia  (Pasal  28  I  ayat  (4)  UUD  1945).  Negara  juga  harus  menjamin  bahwa seseorang tidak diperlukan secara diskriminatif atas dasar agama yang diyakini dan ibadat yang dijalankannya (Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945).
Dengan  adanya  perundang-undangan  diatas  yang  telah  di  tetapkan  oleh pemerintah tentang adanya jaminan hak beragama pada saat itulah agama Khonghucu mulai  mendapat  angin  segar  dan  mulai  berekspresi  dalam  melestarikan kebudayaannya.
Dengan adanya pendapat seperti itu mulai tumbuhnya jiwa umat Khonghucu yang begitu semangat walaupun disisi lain banyak yang perlu dihadapi. Akan tetapi hal ini bukan masalah bagi umat Khonghucu sehingga mereka tidak menyerah. Justru sebaliknya  umat  Khonghucu  semakin  semangat  dengan  adanya  larangan  kegiatan tersebut, sehingga timbul rasa kritis dalam pikiran mereka untuk menciptakan misi dan perkembangan agama Khonghucu.

## d. Agama Khonghucu ditetapkan sebagai agama resmi di Indonesia
Hasil  dari  kegigihan  umat  Khonghucu  untuk  menggiatkan  dengan keinginannya  adanya  sebuah  hak  kebebasan  dalam  beragama  Pada  akhirnya pemerintah Presiden Gus Dur memperbolehkan semua kegiatan agama Khonghucu dengan dikeluarkannya Inpres No. 27 1998 dan Kepres No. 6 tahun 2000. Dengan ini Inpres No. 14 tahun 1967 dinyatakan dicabut dan semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat inpres tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.
Akan  tetapi  memandang  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Gus  Dur  terhadap etnis  Tionghoa  ini  tidak  sedikit  juga  pihak  oposisi  yang  tidak  sejalan  dengan kebijakan yang dilakukan oleh Gus Dur. Namun hal itu tidak mengurungkan niat Gus Dur  untuk  menurunkan  kebijakan  hak  kebebasan  terhadap  etnis  Tionghoa  ini  dan Pada  akhirnya  umat  Khonghucu  dapat  merayakan  hari  raya  Imlek  2551  (  yang bertepatan dengan tahun 2000 Masehi). Secara nasional yang diadakan di Jakarta dan Surabaya pada bulan Februari 2000.
Hal ini diperkuat dengan dicabutnya surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95  tahun  1978,  dengan  adanya  kebijakan  pencabutan  ini kemungkinan  besar  tidak  akan  dijumpai  lagi  larangan  bagi  umat  Khonghucu termasuk untuk yang ingin mencatatkan dirinya dalam pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Sedangkan untuk murid-murid keturunan Tionghoa tidak perlu lagi meminta izin  atau  membolos  dari  hari  Imlek  karena  Gus  Dur  telah  menetapkan  hari  Imlek
sebagai  hari  libur  fakultatif  yaitu  hari  libur  yang  diperuntukan  untuk  orang  yang merayakannya. 28
Tentu dicabutnya Inpres No. 14 tahun 1967 dan Surat Edaran Menteri tahun 1978 tersebut, maka di Indonesia sudah tidak ada lagi istilah agama yang diakui oleh pemerintah maupun agama yang tidak diakui oleh pemerintah. Melihat pendapat Gus Dur yang menjelaskan bahwa sebuah agama dapat dikatakan agama atau tidak, bukan urusan  pemerintah.  Sebab  yang  dapat  menghidupkan  agama  bukan  jaminan pemerintah  tapi  hati  manusia.  Sehingga,  menurut  Gus  Dur  pengakuan  Negara terhadap suatu agama merupakan kekeliruan.
Mengenai  sebuah  kepercayaan  bisa  dikatakan  sebuah  agama  bahwa manakala itu diyakini oleh pemeluk-pemeluknya, tanpa pengakuan Negara agama itu akan tetap hidup karena adanya jiwa yang tertanam dalam hati manusia itu sendiri. Untuk  menetapkan  apakah  agama  betul-betul  agama  atau  bukan,  bukan  urusan pemerintah atau Negara. Tidak hanya itu, mengakui saja itu sudah merupakan suatu kekeliruan. jika pemerintah berbuat demikian, artinya pemerintah juga berbuat salah.

## e. Dampak diresmikannya Agama Khonghucu Di Indonesia
Hasil  dari  dikeluarkannya  keputusan  presiden  No.  6  tahun  1967  rupanya memberikan  banyak  dampak  positif  bagi  kalangan  masyarakat.  Terutama  dalam bidang kepariwisataan karena dengan adanya seni barongsai dan yang lainnya mampu menarik minat turis untuk datang ke Indonesia.
Selain itu orang-orang Tionghoa mulai membentuk sebuah organisasi Dalam pendirian  organisasi-organisasi  yang  didirikan  oleh  orang-orang  Tionghoa  yang dimana telah sekian lama tertidur pada masa Soeharto. Diantara organisasi pertama yang  menyuarakan  kembali  eksistensi  dirinya  adalah  organisasi-organisasi keagamaan. Yakni, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MaTaKIn) yang mana  organisasi  ini  telah  berdiri  pada  tahun  1967.  Organisasi  ini  merupakan organisasi  yang  pertama  bangkit  dan  mengadakan  kongres  pada  tahun  1998.  Dari kongres inilah menjadi pemicu kebangkitan organisasi-organisasi Tionghoa yang ada di Indonesia. 29
Selain  itu  juga  mulai  hadirnya  kembali  buku-buku  tentang  kebudayaan Tionghoa yang dimana tertidur dalam naungan aturan pemerintah selama lebih dari tiga dasawarsa sejak era 1960 saat orde baru. Buku-buku bernuansa Tiongkok relative sulit  berkembang,  khususnya  pada  buku  mengenai  Tiongkok  yang  berbahasa Indonesia. hanya ada beberapa macam saja seperti cerita rakyat, strategi ala Sun Tzu
28 Damien Dematra, Sejuta Hati Untuk Gus Dur (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 264.
29 I  .  dan  Thang  Ju  Lan  Wibowo, Setelah  Air  Mata  Kering:  Masyarakat  Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998 (Jakarta: Kompas, 2010), 61.
atau Feng Shui yang berjumlah relative sedikit. Namun saat era Orde Baru runtuh dan era Reformasi bergulir. Inpres No. 14 tahun 1967 di cabut. 30
buku-buku  bernuansa  Tionghoa  sedikit  demi  sedikit  mulai  banyak diterbitkan yang mula-mula sebatas buku ramalan atau Feng Shui dengan berjalannya waktu  buku-buku  dari  aneka  kategori  mulai  bermunculan.  Seperti  buku  sejarah, roman, ajaran moral maupun yang lainnya. Semuanya diterbitkan untuk menanggapi kebutuhan masyarakat Tionghoa yang ingin mencari “akar kecinaannya”. Semangat ini mencerminkan kebebasan yang dinikmati oleh kelompok etnis Tionghoa selama 30 tahun mereka dalam larangan untuk menghidupi kebudayaan mereka.
Legalitasnya bahasa Mandarin mulainya bermunculan kursus-kursus bahasa Mandarin dimana-mana mengingat pada masa Orde Baru tidak adanya tempat untuk mempelajari  bahasa  Mandarin.  Penulis  mengutip  dari  hasil  penelitian  awal sebelumnya  terhadap  kursus-kursus  bahasa  Mandarin yang  khususnya  berlokasi di DKI Jakarta pada saat pasca keputusan presiden No. 6/2000 tersebut.
kebijakan  yang telah diputuskan oleh Gus Dur sangat bagus sekali karena dengan  diadakannya  kebijakan  ini  masyarakat  Indonesia  dapat  mengetahui kebudayaan  orang-orang  Cina  yang  sebelumnya  kita  tak  pernah  mengetahuinya. kebijakan ini tidak adanya pengaruh dalam kurangnya eksistensi budaya local yang pada  akhirnya  kebudayaan  Cina  dan  local  tetap  berjalan  berdampingan,  serta mendapatkan posisi yang sangat berarti di hati masyarakat Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, jika ada orang yang masih memiliki sifat sentiment terhadap orang Cina maka  pemikiran  orang  tersebut  harus  dipertanyakan.  Karena,  dengan  adanya kebijakan ini tidak ada kaitannya dengan hal semacam itu.

## D. Kesimpulan
Dari  hasil  rumusan  masalah  dalam  penelitian  tentang  Proses  Pengakuan Khonghucu Pada Masa Peemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 2000-2001, maka dapat diperolah beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Pemikiran  demokrasi  KH.  Abdurahman  Wahid  tidak  sejalan  dengan implementasi  kebijakan  yang  diberlakukan  pada  masa  Orde  Baru  pemerintahan Soeharto,  yaitu  kebijakan  asimilasi.  Pada  hakekatnya,  asimilasi  merupakan  proses penyatu gabungan golongan-golongan yang mempunyai sikap mental, adat kebiasaan dan  kebudayaan  yang  berbeda-beda  menjadi  suatu  kebulatan  sosiologis  yang harmonis dan bermakna, yang dalam hal ini diartikan bangsa (nation) Indonesia. KH. Abdurahman  Wahid  menghapus  diskriminasi  terhadap  etnis  Tionghoa  dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 tanggal 17 Januari 2000 untuk mencabut Intruksi Presiden No. 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat  Cina  Politik,  tentu  saja  prosesnya  tidak  semudah  yang  dibayangkan.  Yang
30 Wibowo, 49.
dimana proses Agama Khonghucu bisa dikatakan sebagai sebuah agama seperti yang sekarang ini ternyata banyak liku-liku yang telah orang-orang Tionghoa lalui dengan perbedaan  prilaku  pemerintah  yang  di  tujukan  pada  orang-orang  Tionghoa  yang dimana  pada  masa  Hindia  Belanda  orang-orang  Tionghoa  mendapatkan  sikat diskriminasi  namun  setelah  itu  masuk  pada  masa  orde  lama  masyarakat  Tionghoa mulai  mendapatkan  keistimewaan  dengan  diakui  keberadaannya  oleh  Soekarno, memasuki masa orde baru masyarakat Tionghoa mulai kembali mendapatkan sikap diskriminasi  dari  pemerintah  yang  dipimpin  oleh  Soeharto  banyak  sekali  aturan- aturan  yang  diterapkan  tertuju  pada  etnis  Tionghoa  mulai  dari  tidak  diakuinya kewarganegaraan, pelarangan kebebasan untuk melaksanakan keagamaan dan pentas seni  kebudayaan  Tionghoa  dan  sebagainya.  Akan  tetapi  memasuki  periode  semi reformasi menuju reformasi yang di pimpin oleh BJ Habiebie orang-orang Tionghoa mulai  kembali  mendapatkan  angin  segar  untuk  mengekspresikan  agama  dan budayanya  di  tambah  dengan  saat  Gus  Dur  menduduki  kepresidenan  dengan  sifat pluralism yang dimiliki Gus Dur inilah orang-orang Tionghoa lebih bisa berekspresi dan  bersuka  cita  mengenai  diakuinya  Khonghucu  sebagai  agama  ke  enam  yang  di akui oleh Negara.

## Daftar Sumber
1) Sumber Arsip dan Dokumen
Kepres No. 6 tahun 2000, tentang pencabutan instruksi presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina.
Inpres No. 14 tahun 1967 tentang agama, Kepercayaan dan adat Istiadat Cina. Ketetapan MPRS. No. 32 tahun 1966 tentang pelarangan bahasa Mandarin. Inpres  No.  26  tahun  1998  tentang  penghentian  istilah  pribumi  dan  non
pribumi.
Penetapan  presiden  No.  1/Pn.ps/1965  tentang  pencegahan  penyalahgunaan dan penodaan agama.
Surat  edaran  menteri  dalam  negeri  No.  477/74054/BA.01.2/4683/95.
Tentang lima agama yang diakui oleh pemerintah.
2) Sumber Buku, Artikel, Skripsi
Abdillah, Aam. Pengantar Ilmu Sejarah . Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
Al-Zastrouw. Gus Dur Siapa Sih Sampean ? Jakarta: Erlangga, 1999. Barton, Greg. Biografi Gus Dur . Yogyakarta: LKiS, 2003.
Dematra,  Damien. Sejuta  Hati  Untuk  Gus  Dur .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Durkheim,  Emil. The  Elementary  Forms  of  the  Religious  Life  Terj. Inyak  Ridwan  Muzir,  Sejarah  Agama .  Yogyakarta:  Ircisod, 2003.
George  Skinner,  W.  “The  Minority.”  In Indonesia ,  edited  by  Ruth McVey. New Haven: Human Relations Area File Press, 1963. Gottschalk, Louis. Mengerti Sejarah . Jakarta: UI-Press, 2015.
Hamid,  Abd  Rahman,  dan  Muhammad  Saleh  Madjid.  “Pengantar Ilmu Sejarah.” Yogyakarta: Penerbit Ombak, n.d.
Hamid,  Abdul. Pemikiran  Modern  Dalam  Islam .  Bandung:  Pustaka Setia, 2010.
Indarto,  WS. Selayang  Pandang  Lembaga  Agama  Khonghucu Indonesia  Dahulu,  Sekarang  Dan  Masa  Depannya .  Jakarta: Matakin, 2010.
Sulasman, Prof. Dr. H. Metodologi Penelitian Sejarah . Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
Suryadinata,  Leo. Negara  Dan  Etnis  Tionghoa :  Kasus  Indonesia . Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002.
Usman,  Hasan. Metode  Penelitian  Sejarah,  Terj.  Muin  Umar,  Dkk .
Jakarta: Depertemen Agama, 1992.
Wahid, Abdurrahman. “Beri Jalan Orang Cina.” In Nonpri Di Mata Pribumi ,  edited  by  J.  Jahja.  Jakarta:  Yayasan  Tunas  Bangsa, 1991.
Wibowo, I . dan Thang Ju Lan. Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998 . Jakarta: Kompas, 2010. Wirawan, Prof. DR. I.B. Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma .
Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
http://lama.elsam.or.id/downloads/1363164069_HAM_dan_kebebasan_Be ragama_Musdah_Mulia.pdf  dan  lihat  Gunawan  Sumodiningrat  dan Ibnu  Purna  (ed.),  Landasan  Hukum  dan  Rencana  Aksi  Nasional HAM di Indonesia 2004-2009, (Jakarta:2004),