## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## KAJIAN  YURIDIS  TERHADAP  PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI  TENTANG SENGKETA  KEWENANGAN  LEMBAGA  NEGARA  YANG  KEWENANGANNYA DIBERIKAN UUD TAHUN 1945

## Muzayanah
Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang E-mail : muzayanah@edu.unisbank.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022

## Keywords:
Constitutional Court
Decisions,  Disputes on  the  Authority  of State Institutions The  authority  of  state  institutions  granted  by  the  1945 Constitution  often  experiences  problems  due  to  the emergence  of  different  interpretations  of  the  issue  of authority between one state institution and the authority of  other  state  institutions.  Disputes  on  the  authority  of state institutions occurred in Indonesia which resulted in delays  in  the  implementation  of  the  authorities  held  by state  institutions  that  were  given  and  regulated  in  the 1945  Constitution.  Disputes  on  the  Authority  of  State Institutions  (SKLN)  related  to  Presidential  Decree (Keppres) of the Republic of Indonesia Number 105/P of 2021  concerning  Dismissal  Acting  Governor  of  South Kalimantan  and  Ratification  of  the  Appointment  of  the Governor and Deputy Governor of South Kalimantan. The lawsuit  filed  is  related  to  the  application  filed  on September 16, 2021 which was received at the Registrar's Office of the Constitutional Court on September 17, 2021 based  on  the  Deed  of  Submission  of  the  Petitioner's Application  Number  02/SKLN/PAN.MK/AP3/10/2021 and  recorded  in  the  Electronic  Constitutional  Case Registration  Book  (e-BRPK)  with  Number  2/SKLN- XIX/2021  on  October  26,  2021,  submitted  by  a  person named Khairil Anwar. Mr. Khairil Anwar basically asked that  Presidential  Decree  No.  105/P/2021  be  revoked, stating the reason that at the time of the inauguration of the Governor and Deputy Governor of South Kalimantan, Br.  Khairil  Anwar  is  in  the  process  of  submitting  an application  for  the  General  Election  Results  Dispute (PHPU) for the Governor of South Kalimantan Election at the  Constitutional  Court  (MK),  namely  Case  Number 151/PHP.GUB-XIX/2021  which  has  been  registered  with the  Constitutional  Court  which  is  still  in  process  and officially registered with Online Number
42/PAN.Online/2021 dated August 25, 2021, 10:44 WIB, exactly  2  Hours  46  Minutes  before  the  scheduled inauguration at 13.30 on the same day. The Court is of the opinion  that  Mr.  Khairil  Anwar  did  not  meet  the requirements to file a case and was asked to study the MK's procedural  law  first  in  litigation  at  the  MK.  In  the  case submitted,  Mr.  Khaliril  Anwar  is  not  one  of  the  state institutions mentioned in the 1945 Constitution as a party that  can  litigate.  Then  the  problem  in  this  research  is whether  Mr.  ?  This  study  uses  a  case  approach  and legislation.  The  method  of  analysis  in  this  research  is descriptive analysis. The results of the study describe that the  Constitutional  Court  with  the  Constitutional  Court Decision Number: 2/SKLN-XIX/2021 gave the decision not to accept the lawsuit filed by Br. Khairil Anwar with the verdict read out in the trial of the Constitutional Court. Abstrak Kata kunci: Putusan Mahkamah
Konstitusi, Sengketa Kewenangan Lembaga
Negara
Corresponding Author: Muzayanah Kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD
Tahun  1945  seringkali  mengalami  permasalahan  yang disebabkan karena timbulnya penafsiran yang berbeda dalam  masalah  kewenangan  antara    lembaga  negara yang  satu  dengan  kewenangan  lembaga  negara  yang lain.    Sengketa  kewenangan  lembaga  negara  terjadi  di Indonesia  yang  berdampak  kepada  terhambatnya pelaksanaan kewenangan yang dimiliki lembaga negara yang  diberikan  dan  diatur  dalam  UUD  Tahun  1945. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait dengan  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Republik Indonesia  Nomor  105/P  Tahun  2021  tentang Pemberhentian  Pejabat  Gubernur  Kalimantan  Selatan dan  Pengesahan  Pengangkatan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Kalimantan  Selatan.  Gugatan  yang  diajukan terkait dengan permohonan yang diajukan tertanggal 16 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan MK pada tanggal 17 September 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 02/SKLN/PAN.MK/AP3/10/2021  dan  tercatat  dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan  Nomor  2/SKLN-XIX/2021  pada  Tanggal  26 Oktober  2021,  yang  diajukan  oleh  seorang  bernama Khairil Anwar. Sdr.Khairil Anwar pada intinya  meminta supaya  Keppres  Nomor  105/P/2021  dicabut,  dengan mengemukakan alasannya bahwa pada saat dilaksanakan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan  Selatan,  Sdr.  Khairil  Anwar  sedang  dalam proses  mengajukan  permohonan  Perselisihan  Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilgub  Gubernur Kalimantan Selatan  di  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  yaitu  Perkara dengan  Nomor  151/PHP.GUB-XIX/2021  yang  telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi yang masih berproses dan terdaftar resmi dengan Nomor Online
42/PAN.Online/2021 tertanggal 25 Agustus 2021, Pukul
10:44  WIB  tepat  2  Jam  46  Menit  sebelum  jadwal pelantikan Jam 13.30 di hari yang sama. MK berpendapat bahwa Sdr. Khairil Anwar belum memenuhi syarat untuk mengajukan  perkara  dan  diminta  untuk  mempelajari hukum  acara  MK  terlebih  dahulu  dalam  berperkara  di MK.  Dalam  perkara  yang  diajukan,  sdr.  Khaliril  Anwar tidak  termasuk  salah  satu  lembaga  negara  yang disebutkan dalam UUD Tahun 1945 sebagai Pihak yang dapat  berperkara.  Kemudian  permasalahan  pada penelitian ini adalah apakah Sdr. Khairil Anwar sebagai Subjectum  litis dalam  Perkara  Sengketa  Kewenangan Lembaga  Negara  (SKLN)  yang  diajukan  tersebut  ?. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kasus  dan peraturan  perundang-undangan.  Adapun  metode analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif.
Hasil  penelitian  mendiskripsikan  bahwa  Mahkamah Konstitusi  dengan  Putusan  MK  Nomor:  2/SKLN-
XIX/2021  memberi  putusan  Tidak  Menerima  gugatan yang  diajukan  oleh  Sdr.  Khairil  Anwar    dengan  amar putusan  yang  dibacakan  dalam  sidang  Mahkamah Konstitusi.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  sebagai  Negara  Hukum  berdasarkan  UUD Tahun  1945  sebagai  Landasan  Konstitusionalnya.    Ketentuan  dalam  UUD  Tahun 1945  memberi  batasan  terhadap  Lembaga  Negara  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya  untuk  menyelenggarakan  sistem  ketatanegaraan  di  Negara  Republik Indonesia. Kekuasaan yang diberikan kepada Lembaga negara sifatnya untuk saling membatasi antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya. Pembatasan  tersebut  memiliki  maksud  agar  tidak  terjadi  pelanggaran  dan penyalahgunaan  wewenang  dalam  menjalankan  tugas  kelembagaannya.  Hal  ini merupakan pelaksanaan Teori Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesqiueu tentang  Pemisahan  secara  tegas  terhadap  pembagian  kekuasaan  dalam  suatu negara. Negara Republik Indonesia melaksanakan Teori Trias Politika tersebut tidak mutlak,  namun  dengan  faham  integralistik  atau  tidak  terpisah,  sehingga pembatasan  kekuasaan  lembaga  negara  di  Indonesia  masih  dimungkinkan  untuk saling melakukan kerjasama antara lembaga negara dalam hal melaksanakan suatu kepentingan  tertentu  dalam  menyelenggarakan  kekuasaan  negara.  Ketentuan dalam UUD 1945 khususnya Pasal 1 Ayat (3) menentukan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Dalam Negara Hukum secara konstitusional mengatur tentang pembagian kekuasaan dengan faham integralistik. Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan kekuasaan negara dibutuhkan lembaga  negara  yang  menjalankan  fungsi  kekuasaan  negara  tersebut.
Penyelenggaraan kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh Lembaga negara terdiri dari Lembaga Negara yang diatur oleh UUD 1945 maupun yang diatur oleh Undang- Undang  sebagai  lembaga  negara  independen.    Lembaga  negara  yang kewenangannya  diatur  dalam  UUD  Tahun  1945  sangat  diperlukan  mengingat lembaga diatur dalam UUD Tahun 1945 jelas disebutkan macam-macam lembaga negaranya.    Adapun  salah  satu  sengketa  kewenangan  yang  melibatkan  lembaga negara    yang  terjadi  ini  adalah  sengketa  tentang  Pemberhentian  Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  menggelar  sidang  permohonan  Sengketa Kewenangan  Lembaga  Negara  (SKLN)  terkait  dengan  Keputusan  Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 9 November tahun 2021.
Gugatan yang diajukan terkait dengan permohonan yang diajukan tertanggal 16 September 2021   yang  diterima di Kepaniteraan MK   pada tanggal  17 September 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Gugatan Sengketa Nomor
02/SKLN/PAN.MK/AP3/10/2021  dan  telah  dicatat  dalam  Buku  Regristrasi  Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 2/SKLN-XIX/2021 pada tanggal 26 Oktober 2021.  Gugatan  ini  diajukan  oleh  seseorang  yang  bernama  Sdr.  Khairil  Anwar.  Dalam persidangan yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Aswanto,  Sdr. Khairil Anwar mengatakan yang  pada  intinya  Ia  meminta  supaya  Keppres  Nomor  105/P/2021  dicabut,  dengan mengemukakan alasannya bahwa pada saat dilaksanakan  pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur  Kalimantan  Selatan,  Sdr.  Khairil  Anwar  sedang  dalam  proses  mengajukan permohonan Perselisihan  Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Kalimantas Selatan di MK, yaitu Perkara dengan Nomor 151/PHP.GUB-XIX/2021. Sdr. Khaliril Anwar mengajukan permohonan  ke  MK  dengan  Nomor  pendaftaran  42/PAN.ONLINE/2021  Tertanggal  25 Agustus 2021 Pukul 10.44 WIB, tepat 2 Jam 46 menit sebelum jadwal pelantikan Gubernur dilaksanakan pada jam 13.30 WIB di hari yang sama. Menurut Sdr. Khairil Anwar, bahwa pelantikan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Selatan  sebaiknya  ditunda,  Oleh sebab  itu  Presiden  hendaknya  menunggu  proses  permohonan  yang  diajukannya  ke  MK. Menanggapi  permohonan  Sdr.  Khailril  Anwar  tersebut,  Wakil  Ketua  MK  Aswanto memberikan nasehat kepadanya agar  Sdr.  Khairil Anwar mempelajari Hukum Acara MK terlebih  dahulu  untuk  berperkara  di  MK.  Di  dalam  Hukum  Acara  MK  sudah  ditentukan bagaimana  beracara  dengan  beberapa  syarat  yang  telah  ditentukan.  Ketentuan  tentang siapa  yang  mengajukan  sebagai  Pemohon,  Identitas  Pemohon,  Kewenangan  MK, Legal standing Pemohon, apa Positanya, dan apa Petitumnya. Selanjutnya juga dikemukakan oleh Aswanto bahwa apabila permohonan tidak memenuhi syarat formil, maka MK menganggap permohonan tidak layak untuk diteruskan. Sementara Hakim MK, MP Sitompul mengatakan bahwa apabila yang dipersoalkan oleh Pemohon itu adalah mengenai Keppres, maka hal itu bukan  menjadi  kewenangan  MK  untuk  menindaklanjutinya.    Untuk  Keppres kewenangannya  bukan  berada  di  MK,  apabila  yang  dipermasalahkan  itu  Keppresnya. Demikian  yang  disampaikan  berkaitan  dengan  gugatan  yang  diajukan  oleh  Sdr.  Khairil Anwar  di  Mahkamah  Konstitusi.  Dalam  kasus  yang  diajukan  tersebut,  Pihak  Pemohon merupakan Persorangan atau Individu yang berkepentingan terhadap Terbitnya Keppres Nomor 105/P/2021. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi(MK)  jo.    Pasal  2  Peraturan  Mahkamah Konstitusi(MK)  Nomor  :  8  /PMK/2006  tentang  Pedoman  Beracara  dalam  Sengketa
Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara telah melimitasi lembaga Negara yang dapat menjadi  pihak  yang  berperkara (subjectum  litis )  dalam  SKLN  (Sengketa  Kewenangan Lembaga Negara) di Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah  :  a).  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR);    b).  Dewan  Perwakilan  Daerah/DPD;    c). Majelis  Permusyawaratan  Rakyat/MPR;      d).  Presiden;    e).  Badan  Pemeriksa  Keuangan /BPK;  f). Pemerintah Daerah;  g). Lembaga Negara lainnya yang Kewenangannya diberikan oleh  UUD  Tahun  1945.  Dalam  ketentuan  tersebut,  Lembaga  Negara  yang  dapat  menjadi Pihak dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) telah terlimitasi/ditentukan secara terperinci. Akan tetapi pada perkara Nomor : 151/PHP.GUB-XIX/2021. Mahkamah Konstitusi  berpendapat  bahwa  Sdr,  Khairil  Anwar  belum  memenuhi  syarat  untuk mengajukan  perkara  dan  diminta  untuk  mempelajari  hukum  acara  MK  terlebih  dahulu untuk  bisa  berperkara  di  MK.  Di  dalam  Hukum  Acara  MK  sudah  ditentukan  bagaimana beracara denga beberapa syarat yang telah ditentukan. Dalam perkara yang daijukan,  sdr. Khaliril  Anwar  tidak  termasuk  salah  satu  lembaga  negara  yang  disebutkan  dalam  UUD Tahun  1945  sebagai  Pihak  yang  dapat  berperkara  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas, sehingga  Sdr.Khairil  Anwar  bukan  sebagai Subjectum  litis /pihak  yang  berkedudukan sebagai  Subyek  dalam  sengketa  yang  diajukan  dalam  perkara  tersebut.  Kemudian  yang menjadi  pertanyaan  apakah  Sdr.  Khairil  Anwar sebagai  Subjectum  litis dalam  Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang diajukan tersebut ?. Terkait dengan lembaga Negara yang dapat menjadi Subjectum litis, maka ada pendapat dari Ahli Hukum Tata Negara,  Jimly Assiddiqqie berpandangan bahwa selain lembaga negara tinggi negara, juga terdapat lembaga negara lain yag tidak disebut nama lembaga negara tersebut secara tegas  dalam  UUD  Negara  Republik  Indonesia  /Konstitusi  Negara  kita,  akan  tetapi kewenangannya  ditentukan  dalam  Konstitusi  dapat  menjadi Subjectum  litis .  Selanjutnya Abdul Mukhtie Fadjar berpendapat bahwa Sengketa Kewenangan Lembaga Negara/SKLN yang dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi adalah Sengketa Kewenangan Lembaga Negara/SKLN  yang  melibatkan  Majelis  Pemusyawaratan  Rakyat/MPR,  Presiden,  Dewan Perwakilan  Rakyat/DPR,  Dewan  Perwakilan  Daerah/DPD,  Badan  Pemeriksa Keuangan/BPK, dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum  Primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

## PEMBAHASAN

## A.Lembaga   Negara   di   Indonesia    dalam    Sistem   Penyelenggaraan  Ketatanegaraan
Negara  Republik  Indonesia  dalam  menyelenggarakan  kekuasaan  negara  dalam rangka  untuk  mewujudkan  cita-cita  Pendiri  Negara  dan  bangsa  Indonesia  dan  untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, maka dibutuhkan alat-alat kelengkapan negara dalam bentuk Lembaga-lembaga negara. Lembaga negara di Negara kita, negara Republik Indonesia berkembang dengan berbagai macam nama untuk menyebutkannya. Hal ini kita kenal  dengan  sebutan  Lembaga,  Badan,  atau  Komisi.  Kemudian  Lembaga  negara  secara umum menjadi materi muatan dalam konstitusi negara dalam hal ini UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Landasan hukum berbangsa dan bernegara. Lembaga negara yang berdasarkan aturan dasar pembentukannya dibedakan menjadi Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan bukan UUD tahun  1945  dapat  disebut  dengan State  auxilary  organ .  Adapun  yang  dimaksud  dengan
auxiliary organ memiliki beberapa variasi yang diantaranya adalah lembaga negara yang berada  dibawah  kekuasaan  Legislatif,  Eksekutif  dan  Yudikatif  atau  merupakan  lembaga negara independen.

## B. Pengertian Lembaga Negara
Pengertian atau Istilah Lembaga negara telah diuraikan sepintas di atas, namun sampai saat  ini  belum  ada  istilah  atau  rumusan  yang  baku  dalam  UUD  Tahun  1945  terkait pengertian  yang  sesungguhnya  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  istilah  lembaga negara. Penggunaan istilah Lembaga negara itu sendiri masih termasuk beragam. Apabila kita  membaca  kepustakaan  Belanda,  istilah  ”Lembaga  negara”  dikenal  dengan  ” staat organen”, sedangkan  di  Inggris  disebut  dengan  istilah  ” political  institution” dan  dalam pusta ka  Indonesia menggunakan  istilah ”Lembaga negara”, atau  Badan  negara  atau  juga disebut  dengan ”Organ  negara”.  Oleh  karena  itu,  definisi  lembaga  negara  yang  sering dikemukakan selama ini juga  masih  sangat  beragam  dan  belum dapat  ditemukan  dalam kesimpulan  yang  pasti.  Pandangan  tentang  Lembaga  negara  menurut  pendapat  Dewi Oktaviani,  et  al.,  mengemukakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  lembaga  negara  adalah lembaga  pemerintahan  yang  berkedudukan  di  pusat  yang  tugas  dan  fungsinya  serta kewenangannya secara tegas diatur dalam UUD Negara RI tahun 1945.  Lembaga negara atau yang dapat disebut dengan istilah alat-alat kelengkapan negara dapat dimaknai sebagai institusi-institusi  yang  dibentuk  dalam  rangka  menjalankan  dan  melaksanakan  fungsi- fungsi  negara.  Selanjutnya  dalam  pengertian  lembaga  negara  yang  saat  ini  kita  ketahui adalah  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan lembaga negara  adalah  alat  kelengkapan  negara  yang  berfungsi  untuk  melaksanakan  dan menjalankan  tugas  pokok  kekuasaan  negara.  Istilah  lembaga  negara  juga  sering  disebut dengan lembaga pemerintahan, Lembaga penyelenggara negara atau istilah lain yang kita ketahui. Kita ketahui ada perbedaan antara lembaga negara  dengan lembaga pemerintahan yang  masih  mungkin  untuk  dibedakan  secara  spesifik.  Lembaga  pemerintahan  pada dasarnya mengacu pada istilah ”Pemerintah”, sedangkan pengertian ”Pemerintah” dalam arti sempit merupakan pelaksanaan kekuasaan eksekutif.   Lembaga pemerintahan dapat dipahami sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif. Lembaga negara mengacu pada artian lebih luas, termasuk didalamnya kekuasaan eksekutif, Legislatf dan Yudikatif.  Lembaga  negara  juga  dibedakan  berdasarkan  dasar  hukum  pembentukannya. Dalam hal ini, dapat kita lihat lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945, atau  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang,  atau  bisa  juga  dibentuk  berdasarkan Peraturan ataupun Keputusan Presiden. Pemilahan lembaga negara yang didasarkan pada produk hukum yang mendasari pembentukannya, akan dipahami tentang istilah lembaga negara yang bersifat utama atau primer dan lembaga negara yang bersifat sekunder atau penunjang / auxiliary atau yang kita kenal dengan lembaga negara bantu. Apabila lembaga negara ditinjau dari sudut pandang kekuasaan negara, maka muncul pemilahan lembaga negara  yang  berasal  dari  kekuasaan  eksekutif,  legislatif  dan  Yudikatif.  Dalam  bidang kekuasaan  eksekutif,  terdapat  lembaga  Presiden,  Wakil  Presiden  serta  menteri  negara. Dalam bidang Legislatif kita melihat adanya kekuasaan bidang perwakilan rakyat dalam hal
ini,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat/MPR,  Dewan  Perwakilan  Rakyat/DPR  dan  Dewan Perwakilan  Daerah/DPD.  Sementara  dalam  bidang  Yudikatif  akan  kita  ketahui  adanya lembaga  negara  yang  disebut  dengan  Mahkamah  Agung/MA,  Mahkamah  Konstitusi/MK, dan  Komisi  Yudisial/KY.  Perbedaan  yang  kita  temukan  baik  mengenai  pengertian  atau definisi  serta  penggunaan  istilah  lembaga  negara,  yang  pada  prinsipnya  terdapat  suatu kesamaan  makna  dan  istilah  tentang  lembaga  negara  tersebut,  yaitu  lembaga  yang menjalankan atau yang berfungsi menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga  negara  dipandang  dengan  tidak  membedakan  dasar  hukum  dalam pembentukannya, serta fungsi dan tugas maupun kewenangannya.

## C. Lembaga   Negara   Yang   Disebutkan   dan    Diatur Kewenangannya dalam UUD Tahun 1945
Jimly Assiddiqqie dalam bukunya yang berjudul ” Lembaga-lembaga negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945” membahas bahwa dalam ketentuan UUD tahun 1945, terdapat  lebih  dari  35  subyek  jabatan  atau  subyek  hukum  kelembagaan  yang  dapat dikaitkan dengan pengertian lembaga atau  organ negara dalam arti luas. Subjek jabatan atau  subjek  hukum  kelembagaan  yang  dapat  dikaitkan  dengan  pengertian  lembaga  atau organ  negara  adalah  sebagai  berikut:  Presiden,  Wakil  Presiden,  Dewan  Pertimbangan Presiden/Watimpres,  Kementerian  Negara,  Menteri  Luar  Negeri,  Menteri  Dalam  Negeri, Menteri  Pertahanan,  Duta,  Konsul,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, DPRD Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kota, Walikota/Kepala Pemerintah Daerah Kota, DPRD Kota. Kemudian MPR, DPR, DPD,  KPU  bersifat  nasional,  tetap  dan  mandiri  yang  diatur  lebih  lanjut  dengan  Undang- Undang, Kemudian Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan independensinya diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang, kemudian BPK, MA, MK, KY, TNI dan POLRI, AD, AL, AU, Satuan Pemerintahan daerah yang bersifat khsusus atau istimewa.  Badan-badan  yang  fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman,  seperti Kejaksaan  Agung,  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Komisi  Nasional  Hak Azasi Manusia, dan sebagainya. Terakhir adalah kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Point terakhir ini sebenarnya kurang tepat disebut sebagai salah satu lembaga atau organ negara karena masyarakat hukum adat hanya merupakan kumpulan yang membentuk kesatuan dalam perspektif adat istiadat yang berlaku di suatu daerah dan keberadaannya mendapat pengakuan  dari  pemerintah.  Semua  lembaga  negara  sebagaimana  disebutkan  di  atas, lembaga-lembaga negara yang secara tegas dalam UUD Negara adalah sebagai berikut:
1. MPR/Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adapun yang menjadi kewenangan MPR sebagaimana diatur dalam UUD Negara RI, adalah sebagai berikut: a) mengubah dan menetapkan UUD; b) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum; c) memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah MK memutuskan bahwa Presiden dn/atau Wakil  Presiden  terbukti  melakukan  pelenggaran  hukum  berupa  pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela  dan/atau  perbuatan  lainnya,  atau  perbuatan  tercela  dan/atau  terbukti bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai
Presiden; d) melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti,  diberhentikan  atau  tidak  dapat  melakukan  kewajibannya  dalam  masa jabatannya;    e)  memilih  Wakil  Presiden  dari  2  (dua)  calon  yang  diusulkan  oleh Presiden  apabila  terjadi  kekosongan  jabatan  Wakil  Presiden  dalam  masa jabatannya;  dan memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti,  diberhentikan,  atau  tidak  dapat  melakukan  kewajibannya  dalam  masa jabatannya secara bersamaan, dari 2(dua) pasangan calon presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih  suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR  memiliki  tugas,  kewenangan  dan  hak  konstitusional  sebagai  berikut:  a) memegang kekuasaan membentuk UU; b) mengajukan usul RUU; c) menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan; d) dalam hal memberikan persetujuan atau  tidak  memberikan  persetujuan  terhadap  peraturan  pemerintah  pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi UU; e) menerima RUU yang daiajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan sumber  daya  alam  (SDA)  dan  sumber  daya  ekonomi  (SDE)  lainnya,  serta  yang berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah;  f)  membahas  RUU bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden; g) membahas RUU yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan  SDA  dan  Sumber  Daya  Ekonomi  (SDE) lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD  sebelum  diambil  persetujuan  bersama  antara  DPR  dan  Presiden; memperhatikan  pertimbangan  DPD  atas  RUU  tentang    APBN  dan  RUU  yang berkaitan  dengan  Pajak,  pendidikan,  dan  Agama;  membahas  bersama  Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas RUU tentang  APBN  yang  diajukan  oleh  Presiden;  h)  melakukan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  UU  dan  APBN;  i)  membahas  dan  menindaklanjuti  hasil  yang disampaikan  oleh  DPD  terhadap  pelaksanaan  UU  mengenai  otonomi  daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan  SDA  dan  Sumber  Daya  Ekonomi  (SDE)  lainnya,  pelaksanaan  APBN, Pajak, Pendidikan, dan Agama; g) memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian Internasional lainnya; h) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti, abolisi; i) memberikan pertimbangan kepada Presiden  dalam  mengangkat  Duta  Besar  dan  menerima  penempatan  duta  besar negara lain; j) memilih anggota BPK dengan memperhatkan pertimbangan DPD;  k) membahas  dan  menindaklanjuti  hasil  pemeriksaan  atas  pengelolaan  dan tanggungjawab  keuangan  negara  yang  disampaikan  oleh  BPK;  l)  memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota KY;
m)  memberikan  persetujuan  calon  Hakim  Agung  yang  diusulkan  KY  untuk ditetapkan sebagai  Hakim  Agung  oleh  Presiden; n)  memilih  3(tiga)  orang  Hakim konstitusi  dan  mengajukannya  kepada  Presiden  untuk  diresmikan  dengan keputusan Presiden untuk diresmikan dengan Keputusan Presiden; o) dan memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat serta immunitas.
3. Presiden
Dalam UUD Tahun 1945, khususnya setelah amademen, Presiden memiliki sejumlah kewenangan  konstiusional,  diantaranya:  a)  mengajukan  RUU  kepada  DPR  dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya; b)  memegang  jabatan  yang  sama  hanya  untuk  satu  kali  (1X)    masa  jabatan;  c) memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AU dan AL;
d)  dengan  persetujuan  DPR  menyatakan  perang,  membuat  perdamaian  dan perjanjian dengan negara lain; e) membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan  beban  keuangan  negara,  dan/atau  mengharuskan  perubahan  atau pembentukan  UU  dengan  terlebih  dahulu  mendapatkan  persetujuan  DPR;  f) menyatakan  keadaan  bahaya  yang  mana  syarat-syaratnya  serta  akibatnya ditetapkan dengan UU; g) mengangkat Duta dan Konsul serta menerima duta negara lain  dengan  memperhatikan  pertimbangan  DPR;  h)  memberikan  grasi  dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung/MA;  i) memberikan Amnesti dan Abolisi dengan pertimbangan DPR; j) memberi gelar, tanda Jasa dan lain-lain tanda  kehormatan  yang  diatur  dengan  UU;  k)    membentuk  suatu  dewan pertimbangan  yang  bertugas  memberikan  nasehat  dan  pertimbangan  kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam UU;  l) mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri; m) mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden menjadi UU;   n) mengajukan RUU tentang APBN untuk selanjutnya dibahas  bersama  dengan  DPR  dengan  memperhatikan  pertimbangan  DPD;  o) meresmikan keanggotaan BPK yang telah dipilih oleh DPR; P) menetapkan hakim agung  yang  sebelumnya  diusulkan  oleh  Komisi  Yudisial/KY  dengan  persetujuan DPR;    q)  mengangkat  dan  memberhentikan  anggota  Komisi  Yudisial/KY  dengan persetujuan DPR dan menetapkan hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3(tiga) orang oleh Mahkamah Agung/MA, 3(tiga) orang oleh DPR dan 3(tiga) orang oleh Presiden.
4. Wakil Presiden
Wakil Presiden memiliki tugas dan Kewenangan membantu Presiden dalam menjalankan kewenangannya dan menggantikan kedudukan Presiden dalam hal  Presiden  mangkat,  berhenti,  diberhentikan  atau  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya.

## 5. Menteri-menteri
Memiliki  tugas  dan  kewenangannya  secara  konstitusional  membantu  Presiden, membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.  Khusus terhadap Menteri Luar
Negeri,  Menteri  Dalam  Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan  secara  bersama-sama melaksanakan tugas kepresidenan dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa Jabatannya secara bersamaan.
6. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres )
Memiliki  tugas  dan  kewenangan  konstitusional  dalam  memberikan  nasehat  dan pertimbangan kepada Presiden.
7. Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota ) Memiliki kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 sebagai berikut :  a) mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  daerah  dan tugas  pembantuan;  b)  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya  kecuali  urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah Pusat;  dan c) menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
8. Mahkamah Agung/MA
Mahkamah  Agung/MA  memiliki  kewenangan    menurut  UUD  Negara  Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut: a) mengadili pada tingkat Kasasi; b) menguji peraturan Perundang-undangan dibawah UU terhadap UU;  c) mengajukan 3(tiga) orang hakim Konstitusi ;  d) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal Presiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi; dan e) wewenang lainnya yang diberikan oleh UU.

## 9. Mahkamah Konstitusi/MK
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  memiliki  kewenangan  secara  konstitusional  adalah sebagai  berikut:    a)  Menguji  UU  terhadap  UUD;  b)  Memutus  perkara  sengketa kewenangan  Lembaga  Negara/SKLN  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD 1945; c)  Memutus    pembubaran  Partai  Politik/Parpol  ;  d) memutus  perselisihan tentang  hasil  pemilihan  Umum;  dan  e)  memberikan  putusan  atas  pendapat  DPR bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  diduga  telah  melakukan  pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, koruspsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

## 10. Komisi Yudisial/KY
Komisi  Yudisial/KY  lembaga  negara  yang  memiliki  kewenangan  secara konstitusional  dalam  mengusulkan  pengangkatan  Hakim  Agung  dan  mempunyai wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran martabat serta perilaku Hakim.

## 11. Badan Pemeriksa Keuangan/BPK
Memiliki  kewenangan  secara  konstitusional  dalam  memeriksa  pengelolaan  dan tanggungjawab keuangan negara dan menyerahkannya hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD dan DPRD.

## 12. Komisi Pemilihan Umum/KPU
Sebutan KPU/Komisi Pemilihan Umum sebenarnya tidak secara eksplisit disebut dalam UUD Tahun 1945, Namun keberadaan KPU hanya tercermin dalam ketentuan yang  berbunyi  ”Pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan umum  yang  bersifat  nasional,  tetap  dan  mandiri”.  Kewenangan  KPU  adalah menyelenggarakan pemilihan umum.

## 13. Tentara Nasional Indonesia/TNI
TNI  terdiri  dari  Angkatan  Darat,  Angkatan  Laut  dan  Angkatan  Udara  dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945 yang memiliki tugas dan kewenangan adalah bahwa bersama – sama  dengan  POLRI    bertugas  sebagai  kekuatan  utama  dalam  usaha pertahanan  dan  keamanan  negara,  mempertahankan,  melindungi  dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara.
14. Kepolisian Negara Republik Indonesia /POLRI
Kewenangan secara konstitusional Polri adalah bersama-sama dengan TNI bertugas sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara,  sebagai alat  negara  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum.
Selain  Lembaga-lembaga negara  yang  kewenangannya  disebutkan  atau diatur  dalam UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  masih  ada  Lembaga  negara  yang keberadaannya  hanya  disebutkan  dalam  UUD,  namun  masalah  pengaturan  untuk kewenangannya  didelegasikan  untuk  diatur  dalam  tingkatan  UU.  Sebagai  contoh Lembaga Negara yang diatur dalam UUD 1945 dan pengaturan kewenangan dilakukan di tingkat UU adalah  Bank Indonesia/BI. Ketentuan Pasal  23D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan dan  kewenangan  dan  tanggungjawab  serta  independensinya  diatur  dengan  UU. Meskipun  tidak  tegas  disebut  atau  dirumuskan  istilah  yang  terkait  dengan  Sebutan Bank  Indonesia/BI  dalam  Pasal  tersebut,  namun  dapat  dipahami  bahwa  yang dimaksudkan  tentunya  sebagai  Bank  Sentral  dalam  Pasal  tersebut  adalah  Bank Indonesia/BI.    Ada  beberapa  lembaga  yang  hanya  disebutkan  bukan  dalam  rangka mempertegas  keberadaan  dan  kedudukannya  sebagai  Lembaga  negara,  melainkan hanya  karena  proses  pengangkatannya.  Lembaga – lembaga  yang  demikian  itu diantaranya  adalah  Duta  dan  Konsul  yang  hanya  disinggung  terkait  dengan kewenangan  Presiden  dalam  pengangkatannya  dengan  persetujuan  DPR.  Disisi  lain, lembaga-lembaga  negara  yang  sejak  dahulu  kala  sudah  mendapatkan  pengakuan sebagai bagian dari lembaga utama negara seperti Kejaksaan Republik Indonesia,  justru tidak  disebutkan  sama  sekali  dalam  UUD  1945.  Demikian  pula  dengan  Komisi Pemberantasan  Korupsi/KPK  yang  kemudian  baru  kita  kenal  sejak  bergulirnya Reformasi  yang  tidak  kalah  urgensinya  sebagai  salah  satu  lembaga  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia,  yang  juga  tidak  mendapatkan  pengaturan  kewenangan secara konstitusional.

## D. Kriteria   Lembaga   Negara   Yang Memiliki
Kedudukan   Hukum   Dalam    Perkara Sengketa  Kewenangan  Lembaga  Negara
Dalam  ketentuan  Pasl  24C  ayat  (1)UUD  Negara  RI  Tahun  1945,  salah  satu kewenangan  MK/Mahkamah  Konstitusi  adalah  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat adanya 2(dua) unsur pokok terkait dengan batasan atau kriteria  atau  definisi  tentang  lembaga  negara  yang  memiliki  kedudukan  hukum  ( Legal standing )  dalam  perkara  sengketa  kewenangan  lembaga  negara.    Kedua  unsur  kriteria tersebut  adalah  :  1).  Lembaga  negara  itu  disebutkan  dalam  UUD  Tahun  1945;  2). Kewenangan  Lembaga  Negara  tersebut  diberikan  oleh  UUD  Tahun  1945.  Apabila unsur/kriteria yang pertama tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD tersebut, namun didasarkan pada ketentuan bahwa Lembaga negara yang dapat memiliki kedudukan hukum ( Legal standing ) adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, maka secara otomatis lembaga negara tersebut harus disebutkan dalam UUD tahun 1945. Hal  ini  tentunya  bertolak  pada  pemikiran  logis  yang  menentukan  bahwa  tidak  mungkin sebuah  lembaga  negara  diatur  kewenangannya  dalam  UUD  tanpa  menyebutkan  nama lembaga negara tersebut. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kedua kriteria/unsur yang dimaksud adalah merupakan syarat mutlak yang berlaku secara kumulatif. Apabila satu  saja  kriteria/unsur  diantara  2(dua)  unsur  tersebut  tidak  dipenuhi,  maka  dapat diartikan  bahwa  lembaga  negara  tersebut  tidak  memiliki  kedudukan  hukum  atau legal standing, baik sebagai Pemohon maupun Termohon dalam perkara sengketa kewenangan lembaga  negara  yang  merupakan  ranah  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi/MK. Selanjutnya  menurut  ketentuan  Pasal  61  Ayat(1)  UU  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah manjadi UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi/MK, bahwa yang dapat  menjadi  Pemohon  dalam  sengketa  kewenangan  lembaga  Negara  adalah  lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang disengketakan. Ketentuan juga  disebutkan  dalam  pasal  61  Ayat(2)  nya  yang  menyebutkan  bahwa  Pemohon  wajib menguraikan dengan jelas permohonannya tentang kepentingan langsung  Pemohon dan menguraikannya  mengenai  kewenangan  lembaga  negara  yang  dipersengketakan  serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara mana yang menjadi Termohon dalam Perkara sengketa.  Dalam  rangka  memperlancar  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  dalam memutus  perkara  sengketa  kewenangan  Lembaga  Negara,  Mhakamah  Konstitusi/MK menerbitkan Peraturan Nomor : 8/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan  Konstitusional  Lembaga  Negara.  Ketentuan  dalam  PMK  tersebut  tentang batasan/definisi  Lembaga  Negara  diletakkan  kepada  pengertian  Lembaga  Negara  yang kewenangannya  diberikan  oleh  UUD  Tahun  1945.  Pasal  2  Ayat  (1)  PMK  Nomor 8/PMK/2006  tersebut  menyebutkan  nama-nama  lembaga  negara  yang  dapat  menjadi Pemohon maupun Termohon dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Adapun Lembaga Negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon tersebut disebutkan sebagai berikut: DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara
lainnya  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD  Tahun  1945.  Sementara  Pasal  2 Ayat(2)nya  menyebutkan  bahwa  kewenangan  yang  disengketakan  merupakan kewenangan lembaga negara yang diberikan atau ditentukan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun syarat-syarat untuk mendudukkan diri sebagai Pemohon, adalah bahwa Lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi,  dihalangi,  bahkan  diabaikan  atau  dirugikan  oleh  lembaga  negara  yang  lain. Kemudian Pemohon juga harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang  disengketakan.  Oleh  sebab  itu,  sepanjang  tidak  ditemukan  kepentingan  langsung terhadap  perkara  yang  disengketakan,  maka  sebuah  lembaga  negara  tidak  dapat mendudukkan  diri  sebagai  Pemohon  dalam  sengketa  kewenangan  Lembaga  Negara. Selanjutnya yang dapat dijadikan Termohon dalam perkara sengketa kewenangan Lembaga Negara adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi atau  mengabaikan  bahkan  merugikan  Pemohon.  Kedudukan  Hukum  sebagai  Pemohon dalam perkara sengketa kewenangan Lembaga negara memiliki syarat sebagai berikut:
1. Lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD  Negara  Republik Indonesia tahun 1945;
2. Lembaga  negara  tersebut  memiliki  kepentingan  langsung  terhadap  kewenangan yang disengketakan;
3. Bagi  Pemohon,  ada  anggapan  bahwa  kewenangan  konstitusional  yang  diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan bahkan dirugikan oleh Lembaga negara lain.
Khusus untuk syarat yg ke-3 tersebut dapat ditafsirkan sebagai adanya hubungan kausal/sebab-akibat  kerugian  yang  dialami  kewenangannya  dengan  kewenangan  yang dilaksanakan oleh Lembaga negara lain. Apabila mempelajari pada sejumlah syarat-syarat yang ditentukan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan tentang lembaga negara yang kemungkinan memilik legal standing dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, Pemerintah Daerah, MA, MK,  KY,  BPK,  KPU,  TNI,  dan  Polri.  Dengan  demikian  lembaga-lembaga  negara  ini  yang memiliki  kewenangan  secara  tegas  disebutkan  dalam  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Disisi lain, apabila kita mencermati ketentuan Pasal 67 UU Nomor 24 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Putusan MK mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada  DPR,  DPD,  dan  Presiden,  maka  bisa  menimbulkan  penafsiran  lain  yang  terkait dengan pemahaman tentang lembaga negara yang memiliki legal standing dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara/SKLN. Kemudian selanjutnya jika kita mempelajari mengenai  pemaknaan  istilah  lembaga  negara  yang  menjalankan  tugas  pokok  kekuassan negara, maka tentunya semua lembaga negara yang disebutkan secara tegas dalam UUD Tahun  1945  tidak  secara  otomatis  memiliki  kedudukan  hukum  dalam  perkara  sengketa kewenangan  lembaga  negara,  artinya  bahwa  hanya  lembaga  yang  benar-benar menjalankan tugas pokok kekuasaan negara saja seperti halnya, MPR, DPR, DPD, Presiden, MA  dan  MK  saja  yang  memiliki  kedudukan  hukum  atau legal  standing dalam  perkara sengketa kewenangan lembaga negara.
E. Subjectum litis /Subyek   Perkara   dalam Sengketa  Kewenangan Lembaga Negara  di Mahkamah Konstitusi/MK
Pengaturan  tentang  mekanisme  penyelesaian  sengketa  kewenangan  lembaga negara  oleh  MK,  baik  yang  diatur  dalam  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, maupun peraturan yang ada dibawahnya seperti misalnya, UU Mahkamah Konstitusi/MK, Peraturan Mahkamah Konstitusi/PMK, namun dalam proses penyelesaian perkara masih menyisakan  masalah  tersendiri  yang  tentu  saja  memiliki  potensi  yang  tentunya  sangat menyulitkan penerapannya/implementasinya terhadap kasus riel yang dihadapi. Hal yang demikian semakin tambah sulit seiring dengan bermunculan lembaga-lembaga negara yang tumbuh  dalam rangka mengatasi permasalahan dalam perkembangan ketatanegaraan di Indonesia.  Telah  berkembang  lembaga-lembaga  negara  sejak  reformasi  bergulir  tahun 1998,  dengan  landasan  pengaturan  yang  berbeda-beda  menurut  tingkatan  dan pengaturannya. Berdasarkan tingkatan regulasi sebagai dasar pembentukan, ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan ada pula yang dibentuk berdasarkan UU, atau  juga  ada  yang  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Presiden  (Keppres).  Lembaga- lembaga yang diatur di luar ketentuan UUD 1945, umumnya disebut dengan Komisi Negara atau Lembaga Negara Pembantu ( state auxiliary agencies) yang dibentuk berdasar UU atau Peraturan  lainnya.  Secara  keseluruhan,  keberadaan  lembaga – lembaga  yang  dimaksud diakui keberadaannya/sah nya sebagai Lembaga Negara,  yang dibentuk oleh Pemerintah, namun  tugas  dan  kedudukannya  hanya  bersifat  sebagai  penunjang/pembantu  bagi penyelenggaraan  kekuasaan  negara  dan  pemerintahan.  Untuk  proses  berperkara  dalam sengketa  kewenangan  lembaga  negara,  maka  tidak  semua  lembaga  negara  dimaksud memenuhi  unsur/kriteria  sebagai  Pemohon  atau  Termohon.  Kemudian  apabila  kita mencermati  lebih  lanjut,  ada  juga  lembaga  negara  yang  disebutkan  dalam  UUD,  namun kewenangannya  hanya  dalam  tingkatan  UU  atau  atas  dasar  perintah  UUD  dan kewenangannya diatur dalam UU. Bahkan ada lagi lembaga negara yang tidak disebut dalam UUD,  namun  keberadaannya  tidak  kalah  penting  dengan  lembaga  negara  yang  disebut dalam UUD.  Hal ini bisa kita  ambil contohnya, misalnya : Kejaksaan Republik Indonesia, yang  pada  umumnya  dikenal  dan  diakui  keberadaan  lembaga  tersebut  yang  sama pentingnya dengan Mahkamah Agung/MA dan Mahkamah Konstitusi/MK, meskipun tidak disebutkan dalam UUD Tahun 1945. Upaya menyelesaikan sengketa kewenangan Lembaga Negara akan menjadi sulit apabila kewenangan lembaga negara diatur dengan UU seperti halnya Kejaksaan, KPK, KPI, Komnas HAM, KPPU, dan lembaga lainnya maupun yang diatur dalam  Tingkat  Keputusan  Presiden  (Keppres).  Dalam  hal  yang  demikian  akan  timbul pertanyaan  lembaga  manakah  yang  sesungguhnya  yang  akan  menyelesaiakan  sengketa kewenangan  lembaga  negara  yang  dihadapi  oleh  lembaga  tersebut  ?.  Apabila  kemudian persoalan  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  demikian  dibawa  ke  Mahkamah Konstitusi/MK,  dapat  dipastikan  bahwa  MK  tidak  akan  menerima  pengaduan  sengketa dimaksud,  oleh  karena  kewenangan  MK  dalam  menyelesaikan  sengketa  kewenangan lembaga negara memiliki batasan hanya terhadap lembaga negara yang kewenangannya diberikan  UUD  tahun  1945  saja.  Ketentuan  mengenai  kriteria subjectum  litis SKLN  di Mahkamah Konstitusi/MK berpedoman kepada ketentuan dalam Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Adapun ketentuan Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:
(1) Mahkamah  konstitusi  berwenang  untuk  mengadili  pada  tingkat  Pertama  dan Terakhir yang putusannya bersifat Final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar.
Subjectum litis merupakan subyek perkara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal  61  peraturan  Mahkamah  Konstitusi/PMK  Nomor  08/PMK/2006,  sedangkan  yang dimaksud dengan syarat obyectum litis , merupakan syarat obyek yang dipersengketakan merupakan kewenangan konstitusional.

## F.  Putusan  MK  Nomor  2/SKLN-  XIX/2021  Tentang  Perkara  Sengketa Kewenangan  Lembaga  Negara  yang  Kewenangannya  diberikan  UUD  Tahun 1945.
Ketentuan Pasal 30 huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  (L.N.R.I.  Tahun  0202  Nomor  216, T.L.N.  R.I.  Nomor  6554  yang  selanjutnya  disebut  dengan  UU  Mahkamah  Konstitusi) menyatakan bahwa : ”Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai :...b. Sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Republik Indonesia tahun 1945”. Selanjutnya untuk syarat permohonan SKLN, pasal 61 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa: ”Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang  kepentingan  langsung  pemohon  dan  menguraikan  kewenangan  yang dipersengketakan  serta  menyebutkan  dengan  jelas  lembaga  negara  yang  menjadi Termohon”. Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan MK Nomor 08/PMK/2006  tentang  Pedoman  Beracara  dalam  Sengketa  Kewenangan  Konstitusional Lembaga Negara juga menentukan bahwa :
1. Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia dan harus memuat tentang Identitas lembaga negara yang menjadi Pemohon, yang menyebut Nama lembaga, nama Ketua lembaga, alamat lengkap lembaga negara;
2. Nama dan alamat lembaga negara yang menjadi Termohon;
3. Uraian yang jelas tentang :
a.Kewenangan yang dipersengketakan
b. Kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut;
c. Hal-hal yang diminta untuk
diputuskan;
Permohonan  Pemohon  dan  keterangan  yang  disampaikan  kepada  MK,  ternyata permohonan  Pemohon  tidak  menguraikan  dengan  jelas  dalam  permohonannya  tentang kepentingan  langsung  Pemohon  dan  tidak  menguraikan  tentang  kewenangan  yang dipersengketakan  serta  tidak  menyebutkan  dengan  jelas  lembaga  negara  yang  menjadi
Termohon.  Pemohon  juga  tidak  memberikan  uraian  mengenai  kapasitas  dan  kuaifikasi Pemohon sebagai perseorangan dan kaitannya dengan lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan oleh UU MK serta tidak menguraikan hal yang diminta untuk  diputuskan  (Petitum)  dengan  jelas.  Untuk  hal  ini,  MK  telah  memberikan  nasehat kepada Pemohon pada sidang Pendahuluan tanggal 9 November 2021 untuk memperbaiki permohonannya  dengan  memperjelas  uraian  permohonan  serta  menyesuaikan  kepada syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  UU  MK  dan  PMK  08/2006.  Nasehat  tersebut  tidak dihiraukan oleh Pemohon, karena Pemohon tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak akan memperbaiki permohonannya (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 2/SKLN-XIX/2021 tanggal  9  November  2021).  Berdasarkan  fakta  hukum  tersebut,  menurut  Mahkamah Konstitusi/MK  permohonan  Pemohon  adalah  tidak  jelas  dan  tidak  memenuhi  syarat permohonan  SKLN  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  UU  MK  dan  PMK 08/PMK/2006 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.    Oleh  karena  permohonan  Pemohon  tidak  jelas,  dan  tidak  memenuhi  syarat permohonan,  maka  pemeriksaan  permohonan  Pemohon  tidak  dipertimbangkan  lebih lanjut.
Berdasarkan  penilaian  atas  fakta hukum  yang  telah  diuraikan  tersebut  diatas, maka  MK menyimpulkan bahwa :
a. Mahkamah Konstitusi/MK berwenang mengadili permohonan a quo;
b. Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak memenuhi syarat ketentuan pengajuan permohonan  Sengketa  Kewenangan  Lembaga  Negara  yang  Kewenangannya Diberikan oleh UUD Tahun 1945;
c. Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
d. Landasan hukum  yang menjadi  dasar  putusan  tersebut adalah  berdasarkan  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  UU  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  UU  Nomor  7  Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2020 Nomor 216, TLN RI Nomor 6554), dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2009 Nomor 157, TLN RI Nomor 5076).
Selanjutnya untuk Amar Putusan Mahkamah Konstitusi mengadili : Bahwa Mahkamah Konstitusi  menyatakan  permohonan  Pemohon  tidak  dapat  diterima.  Putusan  tersebut disampaikan  dalam  Rapat  Permusyawaratan  Hakim  dalam  sidang  Pertama  dan  bersifat Final    oleh  8  (delapan  Hakim  Konstitusi  pada  hari,  Senin,  29  November  2021  yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada hari, Rabu tanggal  15  Desember  2021  yang  selesai  diucapkan  oleh  9  (sembilan)  Hakim  Konstitusi, termasuk Ketua MK yang merangkap sebagai Hakim Anggota dan juga yang dihadiri oleh Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau Yang Mewakili  yang tidak dihadiri oleh Pemohon.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, maka dibutuhkan alat-alat kelengkapan negara dalam bentuk Lembaga-lembaga negara.
2. Adapun yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas dan fungsinya serta kewenangannya secara tegas diatur dalam UUD Negara RI tahun 1945. Lembaga negara atau yang dapat disebut dengan  istilah  alat-alat  kelengkapan  negara  dapat  dimaknai  sebagai  institusi- institusi yang dibentuk dalam rangka menjalankan dan melaksanakan fungsi-fungsi negara.
3. Lembaga Negara diatur Kewenangannya dalam UUD Tahun 1945 telah disebutkan didalamnya.
4. Pemohon  tidak    mempunyai  kepentingan  langsung  terhadap  kewenangan  yang disengketakan.  Oleh  sebab  itu,  sepanjang  tidak  ditemukan  kepentingan  langsung terhadap  perkara  yang  disengketakan,  maka sebuah  lembaga  negara  tidak dapat mendudukkan diri sebagai Pemohon dalam sengketa kewenangan Lembaga Negara.
5. Subjectum litis merupakan subyek perkara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam  Pasal  61  peraturan  Mahkamah  Konstitusi/PMK  Nomor  08/PMK/2006, sedangkan yang dimaksud dengan syarat obyectum litis , merupakan syarat obyek yang  dipersengketakan  dan  merupakan  obyek  dari  kewenangan  konstitusional. Sementara Pemohon bukan sebagai subjectum litis.
6. Permohonan  Pemohon  tidak  jelas  dan  tidak  memenuhi  syarat  pengajuan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara /SKLN yang Kewenangannya Diberikan oleh UUD Tahun 1945;
7. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## Rekomendasi
1. Untuk  lebih mengutamakan  efisiensi  waktu,  tenaga  dan  beaya  dalam  memeriksa permohonan gugatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, maka  bagi  Pemohon  sebaiknya  mempelajari  terlebih  dahulu  UU  Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi 08/2006.
2. Pemohon wajib mengetahui dan memahami syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur  dalam  UU  Mahkamah  Konstitusi  dan  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi sebelum mengajukan Permohonan Gugatan untuk sengketa kewenangan Lembaga Negara.
3. Pemohon  menguraikan  dengan  Jeas  dalam  permohonannya  tentang  kepentingan langsung Pemohon dan menguraikan tentang Kewenangan yang dipersengketakan dan menyebutkan lembaga negara yang menjadi Termohon.
4. Pemohon  menguraikan  tentang  kapasitas  dan  kualifikasi  Pemohon  sebagai Perorangan  atau  Lembaga  Negara  dan  kaitannya  dengan  Lembaga  negara  yang dapat  menjadi  Pemohon  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh  UU  MK  serta menguraikan dengan jelas tentang hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh MK dalam permohonannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Assididdiqie,  Jimly,  2006,  “Model -model  Pengujian Konstitusionl  di  Berbagai  Negara”, Cetakan Ketiga, Konstitusi Press, Jakarta. Assiddiqqie,  Jimly,  (2016) “ Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi ”.  Penerbit : Sinar Grafika. Jakarta.
Dewi  Oktaviani,(2010),”Penataan  Mekanisme  Hubungan  Antar  Lembaga  Negara”,  Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan LAN, Jakarta.
Firmansyah Arifin,  (2005),  “Lembaga  Negara  dan Sengketa Kewenangan  Antar  Lembaga Negara” , Cetakan Pertama, Edisi 1, KRHN Bekerjasama dengan MKRI, Jakarta. Harjono,(2009),”Transformasi  Demokrasi”,  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan MK, Jakarta. Haposan  Siallagan dan  Janpatar  Simamora,  (2011),”Hukum  Tata  Negara  Indonesia” , Penerbit : Sabar, Medan.
Mochtar, Z.A. (2016) “Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya  Kembali  Pasca – Amandemen  Konstitusi ”.    Penerbit  :  Rajawali  Press,
Jakarta.
Sri  Sumantri,  M,2006, ”Prosedur  dan  Sistem  Perubahan  Konstitusi”, Penerbit:  Alumni,
Bandung.
Tauda, G.A.(2012) “Komisi Negara Independen” , Penerbit : Genta Press, Yogyakarta. Tim  Penyusun  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  (2010),  “Hukum  Acara  Mahkamah
Konstitusi ”,  Penerbit :  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

## Jurnal :
Eddyono,  L.  W.,  (2010)  “Penyelesaian  Sengketa  Kewenangan  Lembaga  Negara  oleh Mahkamah Konstitusi” Jurnal Konstitusi.
Laica Marzuki, HM, (2009), ”Kesadaran

## Berkonstitusi dalam Kaitan
Konstitusionalisme”, Jurnal Konstitusi,MKRI, Vol.6, No.3.
Pigome,  M.  (2011)  “Implementasi  Prinsip  Demokrasi  dan  Nomokrasi  dalam  Struktur Ketatanegaraan RI Pasca amandemen UUD Tahun 1945” Jurnal Dinamika Hukum. Tauda, G.A. (2011) “Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik I ndonesia” Jurnal Pranata Hukum.
Internet/Website:
W ikipedia,”Lembaga Negara”, https://wikipedia.org/wiki/Lembaga Negara, 2015.

## Perundang-undangan:
UUD Tahun 1945 U U Mahkamah Konstitusi No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi PMK  Nomor  08/PMK/2006  Tentang  Pedoman  Beracara  dalam  Sengketa  Kewenangan
Konstitusional Lembaga Negara”, Sekretariat MKRI. Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945”, https://www.jimly.com/makalah/namafile/50/ORGAN-
ORGAN_KONSTIUSI.doc.2015.