Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto

## REPOSISI KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang bahrudinmachmud@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  dan  memahami  reposisi  kedudukan justice  collaborator dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi. Justice Collaborator merupakan  saksi  pelaku  yang  mau  bekerjasama  dengan  penegak  hukum untuk  mengungkap  suatu  tindak  pidana.  Bagaimana  kedudukan justice  collaborator dalam upaya  pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana Reposisi kedudukan justice  collaborator dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Penelitian  ini menggunakan  Metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  ini  adalah Kedudukan Justice Collaborator sebagai pelaku yang dijadikan sebagai saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dan pedoman penggunaannya diatur dalam Surat Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  04  tahun  2011.  Reposisi  Kedudukan Justice Colllaborator adalah  menempatkan Justice  Colllaborator sebagai  saksi  kunci  dalam peraturan perundang-undangan baru atau memasukkannya dalam undang-undang tentang upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  ada  dan  menempatkan Justice Collaborator sebagai saksi yang bisa di mintai keterangannya di luar sidang peradilan, sehingga para penyidik bisa lebih leluasa memperoleh keterangan dan informasi untuk membongkar pelaku lain dalam kasus tindak pidana korupsi.
Kata kunci : Kedudukan; Justice Collaborator; Tindak Pidana Korupsi.
Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto

## REPOSITION OF THE POSITION OF JUSTICE COLLABORATOR IN EFFORTS TO ERADICATE CORRUPTION

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  study  and  understand  the  repositioning  of  justice collaborators in an effort to eradicate corruption. Justice Collaborator is a perpetrator witness who is willing to cooperate with law enforcement to uncover a criminal act. What is the position of justice collaborator in an effort to eradicate corruption and how is the position  of  justice  collaborator  in  an  effort  to  eradicate  corruption.  This  study  uses  a normative  juridical  approach.  The  result  of  this  research  is  the  position  of  Justice Collaborator as an actor who is used as a witness who is willing to cooperate with law enforcement  and  the  guidelines  for  its  use  are  regulated  in  Supreme  Court  Circular Number  04  of  2011.  The  Repositioning  of  Justice  Colllaborator  is  placing  Justice Collaborators as key witnesses in new legislation or include it in the law on efforts to eradicate existing corruption crimes and place Justice Collaborators as witnesses who can  be  questioned  outside  of  court,  so  that  investigators  can  more  freely  obtain information and information to expose other perpetrators in cases of criminal corruption.
Keywords: Position; Justice Collaborator; Corruption Crime.
Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Permasalahan  tentang  korupsi  di  Indonesia  masih  menjadi  pekerjaan  rumah tangga yang sangat sulit untuk diselesaikan, walaupun kita tau sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana tersebut. Berbicara tentang Tindak Pidana, di Indonesia sendiri mulai di kenal dengan istilah  “ strafbaar  feit ”  yang  merupakan  istilah  dari  bahasa  Belanda.  Keberadaan istilah  tersebut  terdapat  dalam  KUHP  Hindia  Belanda  ( Wetboek  van  Strafrecht ) namun dalam kitab tersebut tidak menjelaskan secara jelas tentang istilah“ strafbaar feit”, sehingga pada akhirnya para ahli hukum di Indonesia berusaha memberi arti dan isi dari istilah tersebut.
Menurut Moeljatno, “tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. 1 Sedangkan, Menurut Pompe, “secara  teoritis  tindak  pidana  dapat  dirumuskan  sebagai  suatu  pelanggaran  norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak disengaja telah dilakukan  oleh  seorang  pelaku,  dimana  penjatuhan  hukuman  terhadap  pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”. 2 Subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang perorangan. Dengan  kata  lain,  hanya  manusia  yang  dapat  melakukan  tindak  pidana  dan  hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana. 3
Akibat  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan  korupsi  sangatlah  berbahaya  untuk stabilitas  dan  keamanan  negara.  Korupsi  bisa  mempengaruhi  dalam  segala  bidang dan  sektor  kehidupan  masyarakat  secara  luas.  Tindak  pidana  korupsi  yang  bisa membudidaya  di  negeri  ini  dapat  menjadikan  timbulnya  krisis  ekonomi,  rusaknya nilai-nilai demokrasi dan nilai moralitas bangsa. 4
Penelitian  ini  terkait  dengan  penelitian  Manalu  (2015)  tentang  “ Justice Collaborator Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi”.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Di
1 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97
2 P.A.F.  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1997, hlm. 182
3 Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, “ Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia” ,  Jurnal USM Law Review 3 (1), 2020, hlm 102. DOI : 10.26623/julr.v3i1.2283 4 Rika Ekayanti, “ Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udanaya 4 (1), 2015, hlm. 138
Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto
e-ISSN : 2621-4105
berbagai negara, bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi Justice Collaborator dan  saksi whistleblower berbeda-beda  di  negara  satu  dan lainnya,  di negara Italia menjadi awal terjadinya perlindungan hukum kepada seorang Justice Collaborator .  Selanjutnya  menyusul  negara  Amerika  dan  Australia  tentang perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator . Di Indonesia sendiri pengaturan tentang Justice Collaborator terdapat pada peraturan yang disusun bersama oleh para penegak hukum dan termuat juga didalam surat edaran. Menyikapi kejahatan korupsi yang  terjadi  para  negara-negara  didunia  mengatur  secara  ketat  tentang pemberantasan  tindak  pidana  tersebut  dan  pengaturan  secara  jelas  tentang Justice Collaborator dan Whistleblower .  Sedangkan  negara  Indonesia  sendiri  pengaturan tentang Justice Collaborator dan Whistleblower hanya terdapat dengan jelas dalam peraturan bersama dan Surat edaran. 5
Penelitian Muhammad (2015) tentang “Pengaturan dan Urgensi Whistleblower dan Justice  Collaborator dalam  Sistem  Peradilan  Pidana”.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  ada  empat  urgensi  penggunaan Whistleblower dan Justice Collaborator. Pertama ,  pada  tahap  penyelidikan  dan  penyidikan  keduanya  sangat membantu dalam hal pemberian informasi tentang kejahatan dan pengungkapan para pelaku lainnya. Kedua ,  pada tahap penuntutan, informasi yang diberikan keduanya diharapkan  bisa  menjadi  dasar  yang  kuat  untuk  pemeriksaan  dalam  persidangan. Ketiga ,  pada  tahap  pemeriksaan  dalam  persidangan  diharapkan  bisa  memberikan bukti-bukti  yang  kuat  untuk  membongkar  atau  mengungkap  suatu  kejahatan. Keempat , pada tahap pelaksanaan putusan, dapat membantu pengungkapan pelaku lainnya  dan  bisa  membantu  dalam  pengembalian  aset  yang  diperoleh  dari  suatu kejahatan. 6
Sedangkan  penelitian  lainnya  yaitu  penelitian  Syafruddin  (2013)  tentang “Perlindungan  Hukum  Terhadap Whistleblower  Dan  Justice  Collaborator Dalam Upaya  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi”.  Hasil  penelitian  ini  menerangkan bahwa perusahaan-perusahaan besar baik BUMN maupun swasta, telah menerapkan bentuk perlindungan bagi seorang whistleblower dan justice collaborator . Penerapan
5 River Yohanes Manalu, “ Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi” , Jurnal Lex Crime 4 (1), 2015.
6 Rusli Muhammad, “ Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana” , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 22 (2), 2015.
Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto
e-ISSN : 2621-4105
sistem whistleblowing telah  dilakukan  oleh  perusahaan-  perusahaan  diantaranya Pertamina,  Lembaga  Kebijakan  Barang  dan  Jasa,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi yang produknya adalah KWS (KPK Whistleblowing System ) dan Komite Nasional Kebijakan  Governance  (KNKG).  Akan  tetapi,  dari  semua  praktek  perlindungan tersebut  ternyata  masih  ada  kelemahan  di  bidang  regulasi.  Belum  adanya  payung hukum  secara  umum  yang  dapat  dijadikan  dasar  yang  jelas  untuk  melakukan perlindungan terhadap seorang whistleblower dan justice collaborator dalam proses peradilan. 7
Penelitian  ini  sendiri  membahas  tentang  Kedudukan  Justice  Collaborator dalam  Upaya  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Reposisi  Kedudukan Justice  Collaborator dalam  Upaya  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  yang  telah  lalu  ialah  penulis  lebih memfokuskan pembahasan tentang keberadaan seorang Justice Collaborator dalam peraturan perundang-undangan  yang telah ada, penulis melihat saat ini masih ada beberapa  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  diterima  penggunaan  jasa  seorang Justice  Collaborator dan  ada  juga  yang  ditolak  penggunaannya.  Masih  ada  para penegak hukum  yang berbeda pandangan mengenai penetapan  seseorang menjadi Justice  Collaborator. Hal  tersebut  mengakibatkan  seorang  pelaku  yang  ingin bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu tindak pidana akan menjadi ragu untuk bekerjasama. Untuk tujuan dari penelitian pada artikel ini adalah untuk  mengkaji  dan  memahami  kedudukan Justice  Collaborator dalam  upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan untuk mengkaji dan memahami reposisi kedudukan Justice Collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijabarkan  diatas,  maka  rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan Justice Collaborator dalam upaya  pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana reposisi kedudukan Justice Collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?
7 Nixson Syafruddin, Kalo Tan Kamello, Mahmud Mulyadi, “ Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower  Dan  Justice  Collaborator  Dalam  Upaya  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi”, USU Law Journal 2 (2), 2013.
Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto
e-ISSN : 2621-4105

## C. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  “metode pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )/yuridis  normatif”.  Pendekatan dilakukan  dengan  menelaah  semua  Undang-Undang  dan  regulasi  yang  berkaitan dengan  isu  dan  permasalahan-permasalahan  hukum  yang  sedang  ditangani. 8 “Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini bermaksud melakukan reorientasi dan  evaluasi  terhadap  pengaturan justice  collaborator yang  sudah  diatur  dalam perundang-undangan saat ini”.
Penelitian  ini  menggunakan  spesifikasi  deskriptif  yang  artinya  adalah “penggambaran  suatu  masalah  dalam  penelitian  ini  diambil  dari  hal-hal  secara khusus atau konkrit saja, dengan melihat secara jelas keadaan dari objek penelitian tanpa  memperhatikan  hal-hal  yang  bersifat  umum”. 9 Penelitian  ini  diharapkan memperoleh gambaran dan uraian yang jelas, secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai kedudukan justice collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Data yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder. Sedangkan data primer lebih bersifat penunjang. Adapun pembagian data sekunder dibagi menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan  hukum  tersier.  Data-data  ini  diambil  dengan  cara  penelitian  kepustakaan ( Library Research ). Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum (Legal Theory) oleh Lawrence  M.  Friedman,  Teori  Hierarki  Perundang-Undangan  oleh Hans Kelsen, dan Teori Trias Politica oleh Montesquieu.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Justice  Collaborator  Dalam  Upaya    Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi
Pengaturan Justice  Colllaborator sendiri  dalam  perundang-undangan  di Indonesia  masih  belum  diatur  secara  jelas  dan  terperinci.  Penulis  dalam  hal  ini mencoba  memaparkan  ada  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  secara
8 Peter Mahmud Marzuki, “ Penelitian Hukum” , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 93-95.
9 Soerjono Soekanto, 1981, “ Pengantar Penelitian Hukum” , Jakarta: UI Press, hlm. 10.
Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto
e-ISSN : 2621-4105
tersirat mengatur tentang keberadaan Justice Colllaborator . Peraturan perundang- undangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  yang  telah  diperbaharui  dengan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
Pembahasan  dalam  Undang-undang  ini  tentang  setiap  orang  atau  pihak- pihak  yang  bekerjasama  dengan  penegak  hukum  dan  membatu  dalam  proses pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  maka  pihak  tersebut  akan  mendapatkan penghargaan atau reward . Pengaturan ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada intinya bunyi pasal tersebut menyatakan “Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.” 10
2).  Undang-undang  Nomor  31    Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Pemaparan  lebih  jelas  tentang  Justice Colllaborator    dalam  Undang- Undang nomor 31 tahun 2014 ini terdapat pada pasal 10 dan pasal 10A, pasal- pasal tersebut menyatakan tentang kekuatan dan akibat dari kesaksian dari saksi pelaku  serta  menyatakan  tentang  penanganan  khusus  dan  pemberian penghargaan kepada seorang saksi pelaku atas kesaksian yang diberikan. 11
Seorang  saksi  yang  juga  menjadi  seorang  tersangka  dalam  kasus  tindak pidana  yang  sama,  tidak  dapat  dibebankan  tuntutan  pidana  apabila  dia dinyatakan  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah.  Akan  tetapi  kesaksian  yang diberikan  oleh  saksi  pelaku  dapat  dijadikan  pertimbangan  hakim  untuk meringankan penjatuhan pidana. 12
10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20  Tahun  2001 tentang  Perubahan atas  Undang- undang  Nomor  31 Tahun 1999.
11 Undang-undang Nomor 31  Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
12 Kadek Yolanda Zara Octavany, Ni Ketut Sri Utari,  “ Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Pada Masa Mendatang” , Jurnal Hukum Kertha Wicara 5, hlm. 4.
Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto
e-ISSN : 2621-4105
Undang-undang  tersebut  mengindikasikan  bahwa  pertimbangan  hakim dalam meringankan penjatuhan pidana hanya bergantung pada kontribusi yang diberikan seorang Justice Collaborator . Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang ada tidak dapat mengikat dan mewajibkan seorang hakim untuk memberikan keringanan pidana kepada seorang Justice Collaborator , sehingga dapat  dipastikan  tidak  ada  jaminan  seorang Justice  Collaborator mendapat keringanan pidana. 13
3). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 ( United Nation Convention Against Corruption )
Konvensi ini menyatakan bahwa setiap negara harus mempertimbangkan pemberian kekebalaan dalam proses penuntutan kepada para pihak atau orang yang mau bekerjasama untuk memberikan informasi yang penting dan berguna untuk  proses  penyelidikian  maupun  penuntutan.  Pernyataan  tersebut  termuat dalam  pasar  37  ayat  (3)  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-bangsa  Anti-Korupsi Tahun 2003. 14
4).  SEMA  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Perlakuan  bagi  Pelapor  Tindak  Pidana ( whistleblower ) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( Justice Colllaborator ) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
SEMA ini memberikan beberapa ketentuan tentang pedoman penggunaan seorang Justice  Collaborator .  Berdasarkan  Angka  9  huruf  (a)  dan  (b),  untuk menjadi  seorang Justice  Collaborator ada  beberapa  ketentuan  yang  harus dipenuhi. Pertama, Orang yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama, mau  mengakui  kejahatannya  tersebut,  tindak  pidana  yang  dilakukan  adalah tindak pidana tertentu contohnya korupsi, mau memberikan keterangan di sidang pengadilan. Kedua , Jaksa penuntut umum menyatakan dalam tuntutannya orang yang bersangkutan telah memberikan informasi yang penting dan berguna untuk mengungkap kejahatan tersebut, membantu mengungkap pelaku yang memiliki peran lebih besar, dan mau mengembalikan semua aset yang diperoleh dari suatu
13 Claudhya C. Coloay, “ Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ", Jurnal Lex Crime 7 (1), 2018, hlm. 7.
14 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 ( United Nation Convention Against Corruption )
Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto
e-ISSN : 2621-4105
kejahatan tersebut. 15
5). Peraturan Bersama yang dilakukan oleh Menkumham, Jaksa Agung,  Kapolri, KPK,  dan  Ketua  LPSK  Nomor  M.HH-11.HM.03.02.th.2011,  Nomor  PER- 045/A/JA/12/2011,  Nomor  1  Tahun  2011,  Nomor  KEPB-02/01-  55/12/2011, Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Perlindungan  bagi  Pelapor,  Saksi  Pelapor,  dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama
Tujuan  dari  pembentukan  peraturan  bersama  ini  adalah  tak  lain  untuk memberikan pedoman bagi para penegak hukum dan menyamakan pandangan antara  para  penegak  hukum  berkaitan  tentang  permasalahan  permberian perlindungan hukum bagi para saksi pelapor dan para saksi yang mau bekersama dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dengan adanya peraturan bersama ini, kejahatan yang bersifat serius dan terorganisir harapannya bisa terungkap dan para  penegak  hukum  dapat  dipermudah  memperoleh  informasi  yang  berguna dari para saksi pelapor maupun saksi yang bekerjasama.
Jika ditinjau dari teori sistem hukum ( The Legal System ) menurut Lawrence M. Friedman bisa di lihat dari tiga komponen utama yaitu Substansi hukum ( legal substance ), Struktur hukum ( legal structure ), dan Budaya hukum ( legal culture ). 16 Substansi  hukum  ( legal  substance )  dalam  masalah  ini  pengaturan Justice Colllaborator terdapat dalam beberapa undang-undang yang ada, undang-undang tersebut  yaitu  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999, Undang-undang Nomor 31  Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang didalamnya terdapat  pengaturan  mengenai  perlindungan  terhadap  saksi  pelaku  ( Justice Colllaborator ), Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 ( United Nation Convention Against Corruption ), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Perlakuan  bagi  Pelapor  Tindak  Pidana ( whistleblower )  dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama  ( Justice  Colllaborator )  di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dan Peraturan Bersama yang dilakukan oleh
15 Hendra Budiman, “ Kesaksian”, Jurnal LPSK, Jakarta, 2016, hlm. 8.
16 Lawrence  M.  Friedman,  Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial,  (Bandung:  Nusa  Media, 2011), hlm. 8.
Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto
Menkumham,  Jaksa  Agung,  Kapolri,  KPK,  dan  Ketua  LPSK  Nomor  M.HH- 11.HM.03.02.th.2011,  Nomor  PER-045/A/JA/12/2011,  Nomor  1  Tahun  2011, Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
Selanjutnya  ditinjau  dari  Struktur  hukum  ( legal  structure ),  yang  diartikan sebagai kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi struktur hukum /pranata hukum yang ada di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Ditinjau  dari  Budaya  hukum  ( legal  culture )  yang  merupakan  opini-opini, kepercayaan-kepercayaan  (keyakinan-keyakinan),  kebiasaan-kebiasaan,  cara berfikir,  dan  cara  bertindak,  baik  dari  para  penegak  hukum  maupun  dari  warga masyarakat,  tentang  hukum  dan  berbagai  fenomena  yang  terkait  dengan  hukum. Pada  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dengan  menggunakan  seorang Justice  Colllaborator budaya  hukum  yang  relevan  dengan  hal  tersebut  yaitu tentang  pemenuhan  hak-hak  bagi  seorang Justice  Colllaborator .  Hak-hak  yang harus diterima seoarang Justice Colllaborator sudah diatur dalam regulasi, namun dalam implemantasinya  masih  berantakan.  Para  penegak  hukum  masih  ada  yang menyalahgunakan penggunaan regulasi yang ada sehingga terjadilah penyelewengan-penyelewengan.
Hubungan  antara  ketiga  unsur  sistem  hukum  tersebut  sangat  berpengaruh terhadap  keberadaan Justice  Colllaborator sebagai  upaya  pemberantasan  tindak pidana korupsi. Dalam subtansi hukum keberadaan seorang Justice Colllaborator tidak  diatur  secara  jelas  dan  terperinci,  namun  hanya  diatur  dalam  peraturan pendukung  yang  berbentuk  Surat  Edaran.  Akibatnya    Hal  tersebut  berpengaruh pada struktur hukum yang kekurangan dasar yang jelas untuk menggunakan Justice Colllaborator sebagai alat pengungkap tindak pidana korupsi. Sehingga terjadilah budaya hukum yang kurang baik di dalam sistem hukum di Indonesia.
Justice Collaborator dalam perkembangannya harus mendapatkan perhatian khusus mengingat jasa yang diberikannya sangat membantu para penegak hukum
Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto
e-ISSN : 2621-4105
dalam mengungkap kejahatan yang sulit  dicari pembuktiannya. Peran kunci yang dimiliki  seorang Justice  Collaborator diantaranya  untuk  mengungkap  tindak pidana  yang  telah  terjadi  maupun  yang  akan  terjadi  sehingga  aset  negara  tetap aman,  memberikan  informasi  penting  kepada  para  penegak  hukum,  dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan. 17
2. Reposisi  Kedudukan  Justice  Collaborator  Dalam  Upaya  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi semakin meningkat, karena korupsi  telah  menimbulkan  kerugian  yang  sangat  besar.Untuk  itu  upaya pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  perlu  semakin  ditingkatkan  dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.Untuk  dapat  memberantas  korupsi  diperlukan  lembaga  independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan negara. 18
Keberadaan Justice  Collaborator merupakan  salah  satu  terobosan  hukum dalam    upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  mengingat  kasus  tersebut merupakan serious crime dan scandal crime . Skala yang meluas dan modus yang canggih dari kasus-kasus tersebut membutuhkan cara-cara yang baru dan alat bantu yang  efektif,  karena  cara-cara  konvesional  dirasa  sulit  dan  kurang  efektif  dalam menyelesaikan kasus-kasus ini. 19
Namun  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  seperti  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  dan  beberapa  Undang-undang  yang  berkaitan  dengan upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  justru  menimbulkan  problematika hukum  dan  benturan  kewenangan  kelembagaan  mengenai  pemahaman  konsepasi ataupun  implementasinya.  Tentu  arah  formulasi  kebijakan  hukum  tentang perubahan  Undang-Undang  yang  berlaku  tersebut  tak  bisa  dihindari,  untuk mencapai keselarasan yang diinginkan bersama.
17 Dwi  Oktafia  Ariyanti  dan  Nita  Ariyani,  “ Model  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27 (2) 2, 2020, hlm. 328 . 18 Aryas  Adi  Suyanto,  “ Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Sebagai  Lembaga  Rasuah  Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia ”, Jurnal USM Law Review 1 (1) 2018, hlm 59. DOI : 10.26623/julr.v1i1.2231 19 Firman  Wijaya,  “ Whistle  Blower  dan  Justice  Collaborator  Dalam  Perspektif  Hukum” , Penaku, Jakarta, 2012, hlm. 10.
Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto
Pada  perkembangannya  munculah  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor 04 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( whistleblower ) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( Justice Colllaborator ) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dalam SEMA ini menyebutkan dengan jelas mengenai bagaimana pedoman penerapan seseorang bisa dijadikan sebagai Justice Collaborator .
Dasar hukum Mahkamah Agung dalam mengeluarkan SEMA dapat kita lihat dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14  Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung diberikan kewenang untuk membentuk aturan sendiri atau rule making power .  Tujuan dari undang-undang  ini  untuk  memberikan  kewenangan  kepada  Mahkamah  Agung dalam menyeleasikan permasalahan-permasalahan yang belum diatur penyelesaiannya  dalam  undang-undang  yang  berlaku.  Akan  tetapi  tidak  semua produk surat edaran Mahkamah Agung bisa dijadikan sebagai rule making power . Hanya  surat  edaran  Mahkamah  Agung  yang  isinya  mengatur  hukum  acara  dan mengisi kekosongan hukum.
Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang  Undangan-undangan,  yang  termasuk  dalam peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Undang- undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah, Peraturan  Presiden,  Peraturan  Daerah  Provinsi,  dan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota.
Pada  ketentuan  pasal  8  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011 menyatakan  bahwa  ada  jenis-jenis  peraturan  perundang-undangan  lainnya  diluar dari ketujuh jenis peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam pasal 7.  Adapun  pembagian  jenis-jenis  peraturan  tersebut  meliputi  peraturan  yang ditetapkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,
Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto
Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota,  Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
Selanjutnya,  ketentuan  mengenai  batasan-batasan  yang  harus  diperhatikan oleh para pejabat atau lembaga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan lembaga. Jika semua itu telah sesuai maka peraturan  perundang-undangan  yang  telah  dibentuk  dapat  diakui  keberadaannya. Ketentuan  tersebut  diatas  telah  termuat  dalam  pasal  8  ayat  (2)  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. 20
Jika ditinjau dari Teori Hierarki Perundang-Undangan menurut Hans Kelsen norma-norma hukum itu  berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar ( Grundnorm ). Teori Hans Kelsen ini kemudian dikembangkan oleh  muridnya  yang  bernama  Hans  Nawiasky.  Menurut  teori  Nawiasky,  selain norma  itu  berlapis-lapis  dan  berjenjang-jenjang,  norma  itu  juga  dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm), Aturan  dasar  negara (Staatsgrundgesetz), Undang- Undang formal (Formell Gesetz), dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (Verordnung  En  Autonome  Satzung 21 ). Dan  di  Indonesia  hierarki  peraturan perundang- undangan termuat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan-undangan.
Maka berdasarkan teori tersebut, keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Agung  Nomor  04  tahun  2011  tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana ( whistleblower ) dan saksi pelaku yang bekerjasama ( Justice Colllaborator ) dengan melihat  ketentuan  dalam  pasal  8  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011.  Bahwa meskipun pada kenyataanya isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung sebagian besar
20 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang Undangan-Undangan
21 Muhammad  Junaidi,  “ Teori  Perancangan  Hukum” ,  Universitas  Semarang  Press,  2021, Semarang, hlm. 93-94.
Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto
e-ISSN : 2621-4105
berfungsi  sebagai  peraturan  kebijakan  ( beleidsregel ),  namun  karena  dasar pembentukannya  didasari  oleh  perintah  pasal  79  Undang-Undang  Mahkamah Agung.  Maka SEMA dapat digolongkan  sebagai peraturan perundang- undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang ditentukan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sedangkan dilihat dari segi kewenangan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  dibentuk  berdasarkan  kewenangan  pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan.

## E. PENUTUP
Kedudukan seoarang Justice Colllaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana  korupsi  adalah  sebagai  pelaku  yang  dijadikan  sebagai  saksi  yang  mau bekerjasama  dengan  penegak  hukum  untuk  memberikan  bukti-bukti  penting  dan informasi-informasi  yang  diperlukan  dalam  membongkar  dan  memberantas tindak  pidana  korupsi  serta  telah  diatur  pedoman  penggunaannya  dalam  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011. Namun dalam kenyataannya masih terjadi perbedaan diantara para penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi Justice  Collaborator .  Sehingga  hal  tersebut  mengakibatkan  perlindungan hukum dan pemberian reward tidak bisa didapatkan dan pada akhirnya para pelaku akan  berfikir  ulang  untuk  bekerjasama  dengan  penegak  hukum.  Sedangkan  untuk reposisi kedudukan Justice Colllaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi  adalah  menempatkan Justice  Colllaborator sebagai  saksi  kunci  dalam peraturan  perundang-undangan  baru  atau  memasukkannya  dalamundang-undang tentang  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  ada  dan menempatkan Justice Collaborator sebagai saksi yang bisa di mintai keterangannya di  luar  sidang  peradilan,  sehingga  para  penyidik  bisa  lebih  leluasa  memperoleh keterangan dan informasi untuk membongkar pelaku lain dalam kasus tindak pidana korupsi.
Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, Mahrus, 2011, “ Dasar-Dasar Hukum Pidana”, Jakarta, Sinar Grafika Junaidi,  Muhammad,  2021,  “ Teori  Perancangan  Hukum” ,  Semarang,  Universitas Semarang Press
Lawrence M. Friedman, 2011, “ Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial ”, Bandung: Nusa Media
Marzuki, Peter Mahmud, 2005,  “ Penelitian Hukum” , Jakarta:  Kencana Prenada Media Group
P.A.F.  Lamintang,  1997,” Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia”, Bandung,  Citra Aditya Bakti
Soekanto, Soerjono, 1981, “ Pengantar Penelitian Hukum” , Jakarta: UI Press Wijaya,  Firman,  2012,  “ Whistle  Blower  dan  Justice  Collaborator  Dalam  Perspektif Hukum” , Jakarta: Penaku.

## Jurnal
Ariyanti, Dwi Oktafia dan Nita Ariyani, “ Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27 (2), 2020.
Aryas Adi Suyanto, “ Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia ”, Jurnal USM Law Review 1 (1) 2018. DOI : 10.26623/julr.v1i1.2231
Coloay,  Claudhya  C.,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Justice  Collaborator  Dalam Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Menurut  UU  No.  31  Tahun  2014  Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban” , Jurnal Lex Crime 7 (1), 2018. Ekayanti,  Rika,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Justice  Collaborator  Terkait Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia”, Jurnal  Magister  Hukum Udayana 4 (1), 2015.
Hendra Budiman, “ Kesaksian Edisi II” , Jurnal LPSK, Jakarta, 2016.
Nixson  Syafruddin  Kalo  Tan  Kamello  Mahmud  Mulyadi,  “ Perlindungan  Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, USU Law Journal 2 (2), 2013. Octavany,  Kadek Yolanda Zara dan Ni  Ketut Sri Utari,  “ Eksistensi Dan Perlindungan Hukum  Terhadap  Whistleblower  Dan  Justice  Collaborator  Dalam  Upaya Penanggulangan Organized Crime di  Indonesia Pada Masa Mendatang” , Jurnal Hukum Kertha Wicara 5 (2), 2016.
Rizqi  Purnama  Puteri,  Muhammad  Junaidi,  Zaenal  Arifin,  “ Reorientasi  Sanksi  Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia” ,  Jurnal USM Law Review 3 (1), 2020. DOI : 10.26623/julr.v3i1.2283
River Yohanes Manalu,  “ Justice Collaborator Dalam  Tindak Pidana Korupsi” , Jurnal Lex Crime 4 (1), 2015.
Rusli Muhammad, “ Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice  Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana” , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 22 (2), 2015.
Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto

## Peraturan Perundang-undangan
Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti-korupsi  Tahun  2003  ( United  Nation Convention Against Corruption )
Surat Edaran Mahkamah Agung  Nomor  4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak  Pidana  ( whistleblower )  dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama  ( Justice Colllaborator )
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang Undangan-Undangan
Undang-undang Nomor 31  Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang  telah  diperbaharui  dengan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999