E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, No. 10, Oktober 2021

## ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PRODUK KECANTIKAN YANG DIPASARKAN SECARA ONLINE

## Yani Kamasturyani
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mahardika Cirebon, Jawa Barat, Indonesia Email: bundayani.mahardika@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perlindungan  hukum    bagi  konsumen produk  kecantikan  yang  dipasarkan  secara  online  serta  mengetahui  upaya  yang dilakukan  oleh  Balai  Besar  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BBPOM)  dalam melindungi  konsumen  produk  kecantikan  yang  diperdagangkan  secara  online. Penelitian  kualitatif  ini  menggunakan  teknik  penelitian  kepustakaan (library research) dan  penelitian  lapangan (field  research) .  Penelitian  lapangan  dilakukan secara  yuridis  empiris,  Selain  metode  yuridis  empiris,  digunakan  juga  metode yuridis  normatif  dengan  bahan  hukum  sekunder.  Populasi  terdiri  dari  para mahasiswi  di  lingkungan  Sekolah  Tinggi  Ilmu    Kesehatan  Mahardika    Cirebon, Jawa  Barat,  Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Jenis  Produk  Produk Kecantikan yang Sering dikonsumsi masyarakat dan di beli secara online terbanyak adalah  pemutih  kulit  wajah  sebanyak  70%,  dan  secara  umum  belum  semua  orang memahami tentang perlindungan hukum bagi konsumen akibat mengonsumsi obat- obat  kecantikan  yang  mengakibatkan  konsumen  menderita  kerugian.  Para  pelaku perdagangan online dapat  diberikan  sanksi  administrasi  (teguran  sampai pembekuan izin edar), sanksi keperdataan (ganti rugi dalam hal perbuatan melawan hukum dan wanprestasi), dan sanksi pidana (hukuman fisik kurungan penjara dalam waktu tertentu).
Kata Kunci : perlindungan hukum konsumen; produk kecantikan; perdagangan online

## Abstract
The  study  aims  to  analyze  legal  protections  for  consumers  of  beauty  products marketed  online  as  well  as  to  find  out  the  efforts  made  by  the  Food  and  Drug Control  Center  (BBPOM)  in  protecting  consumers  of  beauty  products  traded online.  This  qualitative  research  uses  library  research  techniques  and  field research.  Field  research  is  conducted  in  empirical  juridical,  in  addition  to empirical  juridical  methods,  normative  juridical  methods  are  also  used  with secondary  legal  materials.  The  population  consists  of  students  in  the  Mahardika Cirebon College of Health Sciences, West Java, Indonesia. The results showed that the  type  of  beauty  products  that  are  often  consumed  by  the  public  and  purchased online  the  most  is  facial  skin  whitening  as  much  as  70%,  and  in  general  not everyone  understands  about  legal  protections  for  consumers  due  to  taking  beauty drugs  that  result  in  consumers  suffering  losses.  Online  traffickers  can  be  given administrative  sanctions  (reprimand  until  freezing  of  licenses),  civil  sanctions
(compensation  in  the  case  of  unlawful  acts  and  default),  and  criminal  sanctions (corporal punishment of imprisonment within a certain time).

## Keywords: protection of consumerlaw; beauty products; online trading
Received: 2021-09-20; Accepted: 2021-10-05; Published: 2021-10-20

## Pendahuluan
Perlindungan  hukum    konsumen    produk  kecantikan  yang  dipasarkan  secara online menjadi  hal  yang  harus  diperhatikan.  Konsumen  produk  kecantikan,  dalam  hal ini  konsumen  produk  kecantikan  untuk  tujuan  mempercantik  diri,  pada  dasarnya menginginkan  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  terhadap  produk  kecantikan yang mereka konsumsi. Namun, karena keterbatasan yang mereka miliki sebagai akibat dari  tingkat  pendidikan  yang  rendah,  tingkat  literasi  yang  rendah,  dan  pengaruh promosi,  konsumen  bisa  terjebak  dan  atau  terjerumus  membeli  untuk  selanjutnya mengonsumsi  obat-obat  produk  kecantikan  tertentu  baik  melalui  toko  obat  kecantikan yang  umum  atau  belanja online yang  di  kemudian  hari  ternyata  mendatangkan  risiko berbahaya.  Konsumen  yang  termasuk  kategori  ini  jelas  perlu  dilindungi (Amelia  & Rismawati, 2018).
Kini,  banyak  beredar  jenis  produk  kecantikan  yang  terdiri  dari  obat  pemutih wajah,  obat  jerawat,  obat  pelangsing  tubuh,  dll.,  merupakan  representasi  dari  artifak upaya  seseorang  untuk  mengubah  dirinya  menjadi  cantik  atau  tergolong  cantik. (Hall, 1997) menyatakan  bahwa  representasi  adalah  penghubung  antara  konsep  dan  bahasa yang  membuat  seseorang  mampu  mengacu  pada  dunia  nyata  maupun  hayalan.kondisi seperti  ini  dimanfaatkan  oleh  para  pengusaha  kecantikan  yang  hanya  mementingkan segi keuntungan, sehingga pada akhirnya konsumen dirugikan (Fiske, 2004) .
Menurut  Pasal  1  angka  4  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  (selanjutnya  disingkat  UU  Kesehatan),  kosmetik  termasuk  ke  dalam  jenis sediaan  farmasi  berkaitan  dengan  obat-obatan,  Obat  (atau  yang  sering  disebut  sebagai obat  modern)  adalah  suatu  bahan  atau  paduan  bahan-bahan  yang  dimaksudkan  untuk digunakan  dalam  menetapkan  diagnosis,  mencegah,  mengurangkan,  menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan dan untuk memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia.
Hingga kini setidaknya terdapat dua kebijakan pemerintah Indonesia yang secara operasional  melindungi  para  konsumen  produk-produk kecantikan  (Hamid  &  SH, 2017) .  Pertama,  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Kedua,  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM) Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2015  tentang  Pengawasan  Pemasukan  Obat  dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Hasil penelitian (Masputra, Setiyono, & Irawati, 2020) penggunaan obat ataupun krim yang diberikan oleh dokter klinik kecantikan tidak lepas  dari  supervisi  yang  berasal  dari  BPOM.  Hal  ini  relatif  akan  mengurangi  risiko
dampak negatif obat kecantikan sebab dokter kecantikan diasumsikan telah memahami betul jenis obat kecantikan serta dosisnya.
Dalam  upaya  melindungi  konsumen  produk  maka  hukum  yang  sesuai  adalah hukum  perlindungan  konsumen.  Kepala  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 seperti telah disebutkan di muka. Obat yang masuk  dan  diedarkan  ke  dalam  wilayah  Indonesia  (termasuk  obat  kecantikan)  harus memiliki  izin  edar  dari  BPOM  (Pasal  3,  ayat  1) (Rahmayani,  2018). Izin  edar  berupa notifikasi  dari  BPOM  dinilai  menjamin  bahwa  obat  yang  diperdagangkan  aman  untuk dikonsumsi.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  jenis  produk  kecantikan  yang dikonsumsi  masyarakat  dan  didapatkan melalui  online;  (2) menganalisis  upaya  hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap produk produk kecantikan yang diperdagangkan secara online dan merugikan, dan (3) mengetahui upaya yang dilakukan oleh  Balai  Besar  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BBPOM)  dalam  melindungi konsumen produk kecantikan yang diperdagangkan secara online.

## Metode Penelitian
Penelitian  kualitatif  ini  menggunakan  teknik  penelitian  kepustakaan (library research) (Rahayu,  SH,  &  Ke,  2020) dan  penelitian  lapangan (field  research) . Penelitian  lapangan  dilakukan  secara  yuridis  empiris,  yaitu  metode  penelitian  untuk mendapatkan  data  primer  dari  data  di  lapangan  tentang  peraturan-peraturan  hukum perdagangan  obat-obat  kecantikan  secara  online  dikaitkan  dengan  data  perilaku konsumen obat-obat kecantikan. Selain metode yuridis empiris, digunakan juga metode yuridis  normatif  dengan  bahan  hukum  sekunder (Gustiani,  2019). Populasi  terdiri dari para  mahasiswi  di  lingkungan  sekolah    tinggi  kesehatan  Mahardika  Cirebon,  Jawa Barat, Indonesia.
Sampel  diambil  dengan purposive  sampling atau  judgement  sampling.  Sampel penelitian  ini  merupakan  para  mahasiswi  yang  memiliki  kriteria  khusus  yaitu  pernah membeli  produk  kecantikan  secara online sehingga  dianggap  memiliki  pengalaman sebagai konsumen produk kecantikan online .
Teknik  analisis  data  menggunakan  deskriptif  analitik (Nazir,  1988) dengan  unit analisis  terdiri  dari:  jenis  obat-obat  kecantikan  yang  dikonsumsi  dengan  cara  membeli secara online ,  perlindungan  hukum  yang  diterima  konsumen,  upaya  hukum  yang dilakukan  konsumen,  dan  upaya  BBPOM  untuk  melindungi  konsumen  produk  produk kecantikan.

## Hasil dan Pembahasan
Data  hasil  wawancara  dan  jawaban  atas  pertanyaan  tentang  jenis-jenis  obat kecantikan  yang  dikonsumsi  dengan  cara  membeli  secara online terkumpul  data  yang disajikan alam Tabel 2 berikut ini.
Tabel 1 Jenis Produk Produk Kecantikan yang Dikonsumsi (Menurut Jumlah Pemakai) No. Jenis Produk Kecantikan  Jumlah Pemakai % 1. Obat Pemutih Kulit Wajah 45 45% 2. Obat Penyembuh Jerawat 20 20% 4. Obat Pewarna/Penghitam Rambut 10 10% 6. Obat Penghalus/ Pelembut Kulit 25 25% Jumlah 100 orang 100%
Sumber: Data Hasil Wawancara dan Angket (Diolah untuk Jurnal)
Analisis  terhadap  data  jawaban  dari  responden  tersebut  dapat  dirinci  berikut  ini. Temuan penelitian pertama, jenis-jenis obat produk kecantikan yang sering dibeli secara online  di  kalangan  mahasiswi  STIKes  Mahardika  Cirebon  terdiri  dari:  obat  pemutih kulit wajah, obat jerawat, dan obat pelembut kulit.
Pada umumnya obat-obat produk kecantikan yang terbanyak beredar secara online dan  dikonsumsi  oleh  konsumen  diperuntukkan  bagi  perbaikan  kondisi  wajah.  Hal  ini senada dengan pernyataan (Stufflebeam & Shinkfield, 2012) dan (Vidyarini, 2007) yang menyebutkan  bahwa  wajah  merupakan  bagian  fisik  manusia  yang  unik,  lunak,  dan bersifat publik, serta menjadi dasar persepsi tentang arti kecantikan atau ketidakcantikan seseorang.
Obat pemutih dan pencerah wajah merupakan obat kecantikan yang paling banyak dikonsumsi  secara online oleh  responden  di  kalangan  mahasiswi  STIKes  Mahardika. Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian (Vidyarini,  2007) yang  menyebutkan  bahwa kebanyakan  produk  kecantikan  yang  dipasarkan  di  Indonesia  adalah  produk  yang  bisa menjadikan  kulit  menjadi  lebih  terang.  Menurut  temuannya,  label  whitening (memutihkan) dan brightening (mencerahkan) adalah label yang terpampang di hampir semua produk perawatan kulit dan wajah.
Setelah  obat-obat  kecantikan  untuk  wajah,  obat-obat  produk  kecantikan  yang banyak  diperdagangkan  secara  online  adalah  obat-obat  yang  diperuntukkan  bagi kelembutan  kulit.  Urutan  ketiga  terbanyak  dikonsumsi  adalah  obat-obat  kecantikan penyembuh jerawat.
Jenis-jenis obat produk kecantikan tersebut banyak diperdagangkan secara online sebab sejak dulu, produk kecantikan dibuat sesuai dengan persepsi masyarakat tentang kecantikan  itu  sendiri.  Kecantikan  dimaknai  berbeda  oleh  berbagai  orang  di  belahan dunia  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu  dalam  perdagangan  online  jenis  produk  produk kecantikan  berbeda-beda  di  setiap  belahan  dunia.  Temuan  berikutnya  menunjukkan bahwa  responden  pada  umumnya  menyatakan  kecantikan  direpresentasikan  dalam wujud model perempuan yang tinggi dan kurus/langsing, berkulit putih, berambut hitam lurus, dan berwajah Indo.
Bentuk  iklan  produk  produk  kecantikan  yang  disebarluaskan  di  berbagai  media umumnya memiliki ciri utama yaitu menggunakan gambar atau sosok perempuan cantik berkulit putih dan tinggi semampai.  Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Dayanti,
2006) yang  menemukan  bahwa  produk-produk  yang  ditujukan  untuk  perempuan umumnya menggunakan model h yang secara fisik sempurna.
Kondisi  tersebut  sesuai  pula  dengan  hasil  penelitian (Vidyarini,  2007) yang menyimpulkan bahwa kecantikan yang ditampilkan dalam iklan adalah kecantikan ideal yang  ditampilkan  di  media  massa  pada  umumnya.  Berdasarkan  penelitiannya, kecantikan ideal adalah pada wajah yang memilki kualitas kulit putih, halus, dan bersih.
Temuan  penelitian  ketiga,  masih  banyak  konsumen  produk-produk  kecantikan yang  diperdangkan  secara  online  belum  terlindungi  sepenuhnya,  khususnya  adanya kerugian  yang  disebabkan  oleh  akibat  buruk  dari  obat  kecantikan  tersebut.  Hal  ini terjadi  karena  produsen  yang  menawarkan  produk  produk  kecantikan  tersebut  tidak menyantumkan informasi tentang produk dimaksud secara benar dan jelas.
Hal ini bertentangan dengan keharusan bagi produsen (termasuk produsen produk produk  kecantikan)  untuk  menyantumkan  hal-hal  terkait  produknya.  Menurut (Sukandar,  Andrajati,  Adnyana,  Setiadi,  &  Kusnandar,  2009) produsen  produk  obat ketika obat tersebut diperdagangkan harus menyantumkan: nama dagang, nama generik, bentuk  sediaan,  komposisi,  indikasi,  kontraindikasi,  efek  samping,  interaksi  obat,  cara kerja obat, aturan pakai, peringatan, nomor batch/lot , nomor registrasi, nama dan alamat industri farmasi, dan tanggal kadaluwarsa.
Informasi  tentang  produk  kecantikan  yang  diperdagangkan  secara online penting diberikan  sebab  selain  menyebabkan  dampak  positif,  obat  juga  menyebabkan  dampak negatif.  Ketika  cukup  banyak  obat  kecantikan  yang  diperdagangkan  secara online ternyata tidak mendapat izin dari BPOM dan informasi lain tentang obat tersebut tidak jelas, maka perlindungan terhadap konsumen terancam.
Meskipun  efek  negatifnya  berbahaya,  namun  karena  serbuan  iklan  obat kecantikan  yang  mudah  masuk  secara  online  ke  HP  konsumen,  mudahnya  transaksi online,  menyebabkan  konsumen  obat  kecantikan  yang  berbahaya  ini  tetap  banyak jumlahnya.  Di  sisi  lain,  konsumen  yang  memperoleh  produk  kecantikan  dari  dokter kecantikan pun bisa saja dirugikan jika ternyata obat yang diperolehnya melalui dokter kecantikan juga belum terdaftar di BPOM.
Jika sudah seperti itu kondisinya, maka perlindungan konsumen akan pentingnya kesehatan  mereka  menjadi  lemah.  Padahal  kesehatan  sudah  menjadi  kebutuhan  yang tidak  bisa  dipisahkan  dari  kehidupan  manusia  yang  stratanya  sama  dengan  kebutuhan akan  sandang,  pangan,  dan  papan.  Menurut  WHO  kesehatan  merupakan  keadaan sejahtera dari fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif baik secara sosial dan ekonomis dan untuk menjamin kualitas kesehatan tersebut diperlukan hukum kesehatan.
WHO  dalam Effective  Drug  Regulation ( A  Multicountry  Study )  tahun  2002 dinyatakan  bahwa  kegiatan  pengawasan  bertujuan  untuk  menjamin  keamanan,  khasiat dan mutu obat yang tersedia untuk masyarakat, pengawasan ini perlu diatur dalam suatu legislasi di bidang obat yang mengatur secara komprehensif persyaratan terkait produk dan  seluruh  rangkaian  kegiatan  yang  harus  dilakukan  sebelum  dan  sesudah  produk
diedarkan,  termasuk  di  dalamnya  seluruh  aspek  kegiatan  terkait  produksi,  importasi, peredaran termasuk penyaluran, dan kegiatan promosi produk.
Pentingnya  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  obat  kecantikan  yang diberikan  oleh  dokter  kecantikan  pun  diperlukan,  sebab  dokter  juga  manusia  yang memiliki  kekurangan  dan  lupa (Mariam,  2017). Ketika  lupa  telah  memberikan  obat kepada pasien padahal obat tersebut belum terdaftar di BPOM. Misalnya seperti temua penelitian (Masputra  et  al.,  2020) atas  kasus  Dr.  Trifena  yang  memberikan  obat kecantikan kepada pasien, padahal obat tersebut belum terdaftar di BPOM. Dr. Trifena dinyatakan  secara  legal  bersalah  oleh  pengadilan  dengan  Putusan  Nomor 2008K/Pid.Sus/2016.
Pentingnya  perlindungan  hukum  bagi  pasien  akibat  mengonsumsi  produk kecantikan yang diperoleh dari tenaga medis juga sesuai dengan hasil penelitian (Poli, 2018) yang  menyebutkan  tanggung  jawab  dan  sanksi  yang  diterapkan  bagi  tenaga kesehatan  ataupun  apoteker  yang  melakukan  kesalahan  atau  kelalaian  dalam memberikan  obat  sehingga  mengakibatkan  pasien/konsumen menderita  kerugian  dapat diberikan sanksi administrasi (teguran sampai pembekuan izin tenaga kesehatan), sanksi keperdataan  (ganti  rugi  dalam  hal  perbuatan  melawan  hukum  dan  wanprestasi),  dan sanksi pidana (hukuman fisik kurungan penjara dalam waktu tertentu).
Temuan  penelitian  keempat,  terdapat  beberapa  upaya  hukum  yang  dapat dilakukan  oleh  konsumen  terhadap  produk    kecantikan  yang  diperdagangkan  secara online,  meliputi:  (a)  5%  konsumen  melaporkan  kerugian  kepada  pemerintah  untuk mendapatkan  ganti  rugi,  (b)  41%  konsumen  tidak  melaporkan  kerugian  kepada siapapun,  (c)  17%  konsumen  berhenti  mengonsumsi  obat  kecantikan  yang  merugikan tersebut,  (d)  37  %  konsumen  tetap  mengonsumsi  obat  kecantikan  dengan  cara mengganti  obat  kencantikan  yang  merugikan  tersebut  dengan  obat  sejenis  namun berbeda merek.
Besarnya persentase konsumen yang tidak melaporkan kerugiannya menunjukkan adanya ketidaksadaran atau kekurangsadaran hukum di kalangan konsumen. Kondisi ini sekaligus menunjukkan diperlukannya peranan yang lebih besar dari pemerintah untuk melakukan dua hal. Pertama, meningkatkan kesadaran hukum pada kalangan konsumen produk  kecantikan  yang  berbelanja  secara online .  Kedua,  lebih  intensif  dan  tegas mengawasi  perdagangan  produk  kecantikan  secara online .  Ketiga,  menegakkan  proses hukum di pengadilan terhadap berkas aduan kasus obat kecantikan yang masuk.
Upaya  kedua  yang  dimaksud  memang  sudah  pernah  dilakukan,  misalnya  pada kasus aduan pasien terhadap Dr. Trifena binti Yusuf seperti telah dikemukakan di atas. Menurut  hasil  penelitian (Masputra  et  al.,  2020) Dr.  Trifena  diputus  bersalah  dalam Putusan  Nomor  2008  K/Pid.Sus/2016  bukan  karena  meracik  obat,  namun  karena menggunakan produk yang belum terdaftar di BPOM.
Temuan  penelitian  kelima,  upaya  Balai  Besar  Pengawasan  Obat  dan  Makanan (BBPOM) dalam melindungi konsumen produk kecantikan yang diperdagangkan secara online adalah telah  melakukan upaya perlindungan konsumen.
Secara terjadwal BPOM sudah menyosialisasikan berbagai peraturan yang berlaku terkait obat dan makanan yang boleh dan tidak boleh diedarkan (diperdagangkan) baik secara  konvensional  maupun  secara online .  Implikasinya  penggunaan  semua  produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik (baik obat atau krim)  kecantikan  (yang  diberikan  oleh  dokter  atau  membeli  secara  online)  harus memenuhi aturan yaitu memiliki izin edar dari BPOM.
Jika  ada  yang mengedarkan  obat-obat  kecantikan  yang  tidak  terdaftar  di  BPOM, memperdagangkan, bahkan memberikan resep sekalipun (tindakan ini dilakukan dokter kecantikan), dapat dikenai sanksi pidana.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas diperoleh simpulan berikut ini. Pertama,  Obat  pemutih  dan  pencerah  wajah  merupakan  obat  kecantikan  yang  paling banyak  dikonsumsi  dan  di  beli  secara online oleh  responden  di  STIKes  Mahardika Cirebon.  Kedua    masih  banyak  konsumen  produk  produk  kecantikan  yang  dipasarkan secara  online  belum  terlindungi  sepenuhnya,  khususnya  adanya  kerugian  yang disebabkan oleh akibat buruk dari obat kecantikan tersebut. Ketiga  Besarnya persentase konsumen  yang  tidak  melaporkan  kerugiannya  menunjukkan  adanya  ketidaksadaran atau  kekurangsadaran  hukum  di  kalangan  konsumen.  Keempat  BPOM  telah mengeluarkan  syarat  peredaran  obat  harus  memiliki  izin  BPOM,  tetapi  para  pelaku perdagangan online masih banyak yang kurang peduli atas keselamatan konsumen.

## BIBLIOGRAFI
Amelia, Natasha, & Rismawati, Rismawati. (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk  Kecantikan  Yang  Diperdagangkan  Secara  Online  Terkait  Dengan  Obat Pelangsing. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan , 2 (3), 629–638. Google Scholar
Dayanti, Liestianingsih Dwi. (2006). Potret Kekerasan Gender dalam Sinetron Komedi. di Televisi. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik , 19 (3). Google Scholar
Fiske, John. (2004). Culture and communication studies. Jalasutra, Yogyakarta . Google Scholar
Gustiani, Sri. (2019). Research And Development (R&D) Method As A Model Design In Educational Research And Its Alternatives. Holistics , 11 (2). Google Scholar
Hall,  Stuart.  (1997). Representation:  Cultural  representations  and  signifying  practices (Vol. 2). Sage. Google Scholar
Hamid,  Abd  Haris,  &  SH,  M.  H.  (2017). Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia (Vol. 1). Sah Media. Google Scholar
Mariam,  Mariam.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Atas  Peredaran Produk  Kecantikan  Yang  Tidak  Memiliki  Izin  Edar (Studi  di  Balai  Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram . Universitas Mataram. Google Scholar
Masputra,  M.  Hendra  Cordova,  Setiyono,  Joko,  &  Irawati,  Irawati.  (2020).  Keadilan Terhadap  Dokter  Pada  Kasus  Penggunaan  Obat  Yang  Belum  Terdaftar  Di  Bpom Republik  Indonesia. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia , 2 (1),  102–116.
Google Scholar
Nazir, Moh. (1988). MetodePenelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia . Google Scholar
Poli, Mirza N. R. (2018). Kesalahan Pemberian Obat Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. Lex  Privatum , 6 (4).

## Google Scholar
Rahayu,  Derita  Prapti,  SH,  M.  H.,  &  Ke,  Sesi.  (2020).  Metode  Penelitian  Hukum. Yogyakarta: Thafa Media . Google Scholar
Rahmayani,  Nuzul.  (2018).  Tinjauan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. Pagaruyuang Law Journal , 2 (1), 24–41. Google Scholar
Stufflebeam, Daniel L., & Shinkfield, Anthony J. (2012). Systematic evaluation: A self- instructional  guide  to  theory  and  practice (Vol.  8).  Springer  Science  &  Business Media. Google Scholar
Sukandar, Elin Yulinah, Andrajati, R. Sigit, Adnyana, J. I., Setiadi, I. K., & Kusnandar, A. P. (2009). ISO: Farmakoterapi, PT. ISFI Penerbit Jakarta . Google Scholar
Vidyarini,  Titi  Nur.  (2007).  Representasi  kecantikan  dalam  iklan  kosmetik  The  Face Shop. Scriptura , 1 (2). Google Scholar
Copyright holder: Yani Kamasturyani (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: