## ANALISIS IMPLEMENTASI PRODUK KJKS DAN UJKS KOPERASI DENGAN AKAD MUDHARABAH DI PAMEKASAN 1
Rudy Haryanto
(Dosen STAIN Pamekasan /e-mail: rudyharyanto76@yahoo.co.id )
Abstrak: Sesuai  dengan  fungsi  dan  jenis  dana  yang  dapat dikelola  oleh  KJKS  diperlukan  berbagai  macam  jenis  produk Founding dan Lending oleh  KJKS  salah  satunya  dengan menggunakan akad mudharabah. Masyarakat selaku pemilik dana, tentunya ingin mengetahui apakah usaha yang dijalankan KJKS sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana prospeknya . Dari latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan beberapa  permasalahan:  Apa  sajakah  nama  produk  KJKS  dan UJKS  Koperasi  dengan  akad  Mudharabah  di  Pamekasan, Bagaimanakah Standart  Oparating  Procedur produk  KJKS  dan UJKS  Koperasi  dengan  akad  Mudharabah  di  Pamekasan, Apakah  jenis  akad  Mudharabah  yang  di  pakai  dalam  produk KJKS  dan  UJKS  Koperasi  dengan  akad  Mudharabah  di Pamekasan,  Apakah  metode  bagi  hasil  yang  digunakan  dalam produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan,  Apakah  metode  pencatatan  pelaporan  akuntansi keuangan  yang  digunakan  dalam    produk  KJKS  dan  UJKS Koperasi  dengan  akad  Mudharabah  di  Pamekasan. Bagaimanakah  analisis  SWOT  produk  KJKS  dan  UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan. Jenis  penelitian  kwalitatif  dengan  pendekatan  diskriptif ekploratif. Sumber data  dalam penelitian ini adalah s take holder KJKS  dan  UJKS  Koperasi  di  Pamekasan.  Hasil  penelitian menjastifikasi  bahwa  produk  dengan  akad  Mudharabah  di Koperasi  Syariah  yang  ada  di  Pamekasan  baik  produk faunding maupun lending cukup  bervariatif  dan  inovatif  rata-rata  setiak Koperasi Syariah memiliki lima produk faunding dan satu produk lending dengan  akad  mudharabah.  Implementasi  produk
1 Artikel  ini  merupakan  hasil  dari  penelitian  kolektif  :  Ketua  peneliti:  Rudy  Haryanto, MM, Anggota : Sakinah, M.EI, Abdul Jalil, M.HI tahun 2013.

## Rudy Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
mudharabah  di  Koperasi  Syariah  di  Pamekasan  sesuai  dengan syarat dan rukun mudharabah. Akad mudharabah yang dipakai dalam produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana di Koperasi  Syariah  di  Pamekasan  adalah  akad mudharabah muthlaqah . Metode penghitungan dan pembagian bagi hasil yang dipakai dalam produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana  di  Koperasi  Syariah  di  Pamekasan  adalah  metode Profit Sharing .  Metode  yang  dipakai  dalam  pencatatan  laporan akuntansi  dan  keuangan  dalam  produk  penghimpunan  dana maupun  penyaluran  dana  di  Koperasi  Syariah  di  Pamekasan adalah  metode Cash  Basis .  Ada  berbagai  kekuatan,  kelemahan, faktor  pendukung  dan  penghamabat  yang  dimiliki  Koperasi Syariah dalam menghadapi persaingan sesuai analisis SWOTnya.
Kata  Kunci :  Mudharabah,  Koperasi  Syariah,  Faunding, Lending
Abstract: Founding  and  Lending  are  the  product  of  KJKS  that  are manged  based  on  the  fucntion  and  types  of  finance.  This  product  applies mudharabah agreement (akad). Public, as the funder, are in questions if KJKS products match syariah (Islamic law) principles and how its future existance. This study focuses on what are the products of KJKS and UJKS employing  mudharabah  agreement;  how  is  the  Standart  Oparating
Procedur  of  the  products  of  KJKS  and  UJKS  employing  mudharabah agreement;  what  kind  of  mudharabah  agreement  that  is  used  in  the products of KJKS and UJKS employing mudharabah agreement; what are the methods of the products of KJKS and UJKS employing mudharabah agreement; what is the method finance account report recording that is used in the products of KJKS and UJKS employing mudharabah agreement in Pamekasan; and how is the SWOT analysis on the products of KJKS and UJKS  employing  mudharabah  agreement  in  Pamekasan.  This  study makes use of qualitative design with explorative-descriptive approach. The data  source  of  the  study  is  the  stake  holders  of  KJKS  and  UJKS  in Pamekasan. The result of study performs that the products of KJKS and UJKS  employing  mudharabah  agreement  are  varied  and  innovative.  The mudharabah  agreement  used  in  the  products  of  KJKS  and  UJKS employing  mudharabah  agreement  is  mudharabah  muthlaqah.  The products  of  KJKS  and  UJKS  employing  mudharabah  agreement  match
Analisis Implementasi Produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan Akad Mudharabah
di Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 387
with  te  requirements  and  qualification  of  mudharabadh.  The  method  of accounting  and  profit  sharing  used  by  the  products  of  KJKS  and  UJKS employing  mudharabah  agreement  is  profir  sharing.The  method  finance account report recording that is used in the products of KJKS and UJKS employing  mudharabah  agreement  in  Pamekasan  is  that  cash  basis method.
Keywords : Mudharabah, Syariah cooperation, Founding, Lending
Pendahuluan
Undang-undang  nomor  25  tahun  1992  tentang  Perkoperasian  disusun untuk mempertegas jatidiri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh  pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945.  Dengan  dikeluarkannya  Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam  oleh  Koperasi  serta  Kepmen  Koperasi  dan  UKM  No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha KJKS maka semakin jelas bahwa kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah perlu ditumbuhkembangkan.
Persyaratan  penting  yang  perlu  dimiliki  oleh  Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah (selanjutnya di sebut KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (selanjutnya  disebut  UJKS  Koperasi)  sebagai  lembaga  keuangan  ialah  harus menjaga  kredibilitas  atau  kepercayaan  dari  anggota  pada  khususnya  dan  atau masyarakat luas pada umumnya.
Namun  demikian  untuk  melaksanakan  perannya  sebagai  lembaga keuangan, KJKS dan UJKS Koperasi masih dihadapkan pada berbagai kendala yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1) Belum adanya kesamaan sistem dan  prosedur  dalam  operasional  manajemen  kelembagaan,  manajemen  usaha dan manajemen keuangan. 2) Belum adanya standar sistem dan prosedur dalam operasional  manajemen  kelembagaan,  manajemen  usaha  dan  manajemen keuangan.
KJKS dan UJKS Koperasi sebagai sebuah lembaga keuangan Islam yang keberadaannya  diharapkan  dapat  dimanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya  oleh umat  Islam  untuk  dapat  meningkatkan  taraf  hidupnya  melalui  produk perbankan yang disediakan. Sebagaimana layaknya suatu bank, KJKS dan UJKS Koperasi juga menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian pembiayaan kepada semua sektor yang membutuhkan dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga Islam yang mengembangkan konsep bagi

## Rudy Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
hasil  dan  bebas  bunga,  selanjutnya  melahirkan  berbagai  macam  jenis  produk pengumpulan  dan  penyaluran  dana  oleh  lembaga  syariah  yang  disebut  dengan akad mudharabah. KJKS  adalah  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah,  merupakan  lembaga keuangan  yang  mengambil  badan  hukum  koperasi,  dan  sistem  operasionalnya mengacu  pada  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah.  Secara  konsepsi,  KJKS mematuhi  prinsip  koperasi,  yaitu  kesejahteraan  untuk  para  anggotanya  dan terdapat  tiga  jenis  simpanan,  yaitu  simpanan  pokok,  simpanan  wajib,  dan simpanan sukarela.
Hubungan  lembaga  koperasi  dengan  anggotanya  menggunakan mekanisme  keuangan  syariah,  yang  terdiri  dari  empat  prinsip  transaksi,  yaitu prinsip jual beli (menggunakan akad Murabahah, Salam, Istishna), prinsip bagi hasil  (menggunakan  akad  Mudharabah  dan  Musyarakah),  prinsip  Sewa (menggunakan akad  Ijarah),  dan  prinsip fee  base  income atau  jasa  (menggunakan akad Rahn, Hiwalah, Kafalah, Wakalah, dan jenis akad jasa lain) Dalam  kegiatan  tersebut  KJKS  dan  UJKS  mengacu  pada Standar Operating Prosedur (SOP) yang terdiri dari struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen  dan  standar  kerja  yang  dapat  dijadikan  acuan/panduan  bagi  pihak manajemen KJKS dan UJKS Koperasi  dalam memberikan pelayanan bermutu bagi para anggotanya dan pengguna jasa lainnya. Sedangkan dalam pengawasan kegiatan  tersebut  dilakukan  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  dipilih oleh  koperasi  yang  bersangkutan  berdasarkan  keputusan  rapat  anggota  dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN).
Pamekasan  merupakan  daerah  dengan  kultur  agama  Islamnya  yang sangat  kental,  hal  ini  ditunjang  dengan  slogan  Gerbang  Salam,  banyaknya pesantren  dan  banyaknya  KJKS  dan  UJKS  Koperasi.  Semakin  banyak  pelaku usaha dengan sekmentasi pasar yang sama KJKS dan UJKS Koperasi dituntut untuk  tetap  eksis  yang  tentunya  harus  menjaga  tingkat  profitabilitasnya,  akan tetapi  usaha  itu  tidak  boleh  meninggalkan  prinsip  syariah  sesuai  ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN).
Masyarakat  umum  selaku  pemilik  dana,  tentunya  ingin  mengetahui apakah usaha yang dijalankan KJKS dan UJKS Koperasi sesuai dengan prinsip syariah, bagaimana tata cara penghitungan bagi hasil beserta manfaat dan analisis sistem  bagi  hasil,  maka  dari  itu  penulis  mencoba  menganalisis  implementasi
Analisis Implementasi Produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan Akad Mudharabah
di Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 389
serta  prospeknya  menggunakan  analisis  SWOT  produk  dengan  akad Mudharabah di KJKS dan UJKS Koperasi di Pamekasan.
Dari fenomena di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan  yaitu:  1)  Apa  sajakah  nama  produk  KJKS  dan  UJKS  Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan?; 2) Bagaimanakah Standart Oparating Procedur  produk  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  dengan  akad  Mudharabah  di Pamekasan?  3);  Apakah  jenis  akad  Mudharabah  yang  di  pakai  dalam  produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan?; 4) Apakah metode  bagi  hasil  yang  digunakan  dalam  produk  KJKS  dan  UJKS  Koperasi dengan  akad  Mudharabah  di  Pamekasan?;  5)  Apakah  metode  pencatatan pelaporan akuntansi keuangan yang digunakan dalam produk KJKS dan UJKS Koperasi  dengan  akad  Mudharabah  di  Pamekasan?;  6)  Bagaimanakah  analisis SWOT  produk  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  dengan  akad  Mudharabah  di Pamekasan?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  merupakan  penelitian  deskriptif,  dimana  tujuan penelitian deskriptif adalah memperoleh jawaban dari pertanyaan tentang siapa, apakah,  kapan,  dimana,  dan  bagaimana  dari  suatu  topik  penelitian,  yaitu tentantang  implementasi  produk  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  dengan  akad Mudharabah  di  pamekasan  serta  peluang,  tantangan,  pendukung  dan penghambatnya.Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  dari  objek- objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua KJKS dan UJKS Koperasi di Pamekasan yang memiliki produk dengan akad Mudharabah.
Sampel  adalah  sebagian  dari  keseluruhan  unit  individu  yang  menjadi objek penelitian, atau sebagian dari populasi dengan karakteristik yang memiliki populasi. 2 Berdasarkan karakteristik populasinya yang masing-masing KJKS dan UJKS  Koperasi  di  Pamekasan  memilili  peluang  yang  sama  untuk  dijadikan sampel,  maka  tehnik  pemilihan  sampelnya adalah  Probability  Sampling jenis Probability Stratified Random Sampling . 3 Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  data kualitatif. Data kualitatif adalah memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan secara teoritik  yang  didasarkan  pada  masalah  yang  diteliti  yang ada  di  lapangan  serta mengeksplorasikan  ke  dalam  bentuk  laporan.  Penulis juga  memaparkan  data
2 Ibid, hlm 57-58 3 Sugiono, Statistika Untuk Penelitian . Bandung, Alpha Beta. 1997. hlm. 61-62

## Rudy Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
dalam  bentuk  angka-angka,  kemudian  angka-angka perhitungan  bagi  hasil tersebut  akan  dideskripsikan  ke  dalam  data kualitatif, sehingga  memudahkan penulis  untuk  mengambil  kesimpulan. Data  tersebut  adalah  akad,  data penghitungan bagi hasil akad mudharabah. Untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian tersebut maka  digunakan  beberapa  metode  yaitu:  a)  Observasi.  Metode observasi adalah pengamatan  terhadap  suatu  objek  dengan  menggunakan  indera,  baik  langsung maupun tidak langsung (dengan alat bantu). 4 Yang terjadi fokus penelitian dan mengetahui  suasana  kerja  di  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  serta  mencatat  segala sesuatu yang berhubungan tentang produk dengan akad mudharabah baik dari pihak  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  maupun  dari  anggotanya.b)  Wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak antara pewawancara dengan koresponden. 5 Yang terkait dengan tema penelitian yang diangkat di KJKS dan UJKS Koperasi, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan  atau  salah  pengertian  mengenai  permasalahan  yang  diangkat. Wawancara dengan bagian manajer serta staf-staf nya. c) Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal- hal  yang  berupa  catatan-catatan  suatu  peristiwa  yang  ditinggalkan  baik  tertulis maupun  tidak  tertulis. 6 Yang  termasuk  data  jenis  ini  adalah  dokumen  akad perjanjian,  SOP produk, laporan akuntansi keuangan, brosur.
Jenis sumber data dalam penelitian ini adalah: a) Data Primer , adalah data yang  diperoleh  langsung  dari  subjek  penelitian  yang  mengenakan  alat pengukuran  atau  alat  pengambilan  data  langsung  pada  subjek  sebagai  sumber informasi yang dicari. 7 Dalam hal ini data yang diambil langsung dari KJKS dan UJKS Koperasi meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. b) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh lewat pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data  dokumentasi  atau  data  laporan  yang  telah  ada. 8 Dalam  hal  ini  data  yang diperoleh  dari  beberapa  buku,  di  antaranya:  Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  di Bank Syari'ah, Manajemen Bank Syari'ah, Laporan Keuangan KJKS dan UJKS Koperasi, Data-data nasbah, dan lain-lain.
Analisis  data,  peneliti  menggunakan  cara  yang  dikemukakan  oleh  S. Nasution, yang terdiri dari tiga langkah; 9 1) reduksi data, yaitu menyederhanakan data ke dalam konsep, klasifikasi dan ciri-ciri yang melekat pada dirinya, 2) sajian
4 Antonio Syafii, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek , Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hlm. 116
5 Saifiddin Anwar, Metode Penelitian , Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar 2001, hlm. 125
6 Sudarsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , Jakarta: Rieneka Cipta, 2002,hlm. 206
Analisis Implementasi Produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan Akad Mudharabah
di Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 391
data,  yaitu  proses  uraian  data  dalam  bentuk  penjelasan  verbal  dan  3) pengambilan kesimpulan, yaitu penyimpulan temuan lapangan yang selanjutnya dikonfirmasikan  dengan  teori  yang  relevan  yang  nantinya  akan  menghasilkan temuan teroritis.
Untuk  menjaga  validitas  data  yang  bisa  dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka peneliti berusaha mengeceknya secara teliti dengan teknik pengecekan  keabsahan  data  sebagai  berikut:  a)  Ketekunan  Pengamatan. Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan. Dengan demikian diharapkan tersedia waktu untuk lebih mendalami penelitian. 10 b) Trianggulasi. Yang dimaksud trianggulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang dengan memanfaatkan sesuatu di luar data tersebut untuk pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data itu.  Trianggulasi  dapat  memanfaatkan  penggunakan  sumber  dan  metode.  c) Perpanjangan  Keikutsertaan.  Perpanjangan  keikutsertaan  digunakan  dengan pertimbangan:  Pertama,  agar  dapat  menguji  ketidakbenaran  informasi  yang diperkenalkan.  Kedua,  Keharusan  peneliti  terjun  ke  dalam  lokasi  penelitian. Ketiga,  membangaun  kepercayaan  para  subjek  terhadap  peneliti  dan kepercayaan diri peneliti sendiri. 11
Sedangkan  langkah-langkah  penelitian  ini  diawali  dengan  orientasi  atau studi eksploratif. Langkah ini digunakan sebagai upaya untuk menemukan dan menghimpun informasi untuk menemukan masalah umum sebagai realita dalam kondisi obyek penelitian. 12
Selanjutnya  peneliti  menyusun  desain,  berdasarkan  masalah  umum  dan rinciannya. Desain tersebut bukanlah yang terakhir, karena secara terus menerus disempurnakan sesuai dengan informasi terbaru yang dapat dikumpulkan.Dengan  demikian  desain  penelitian  tersebut  dapat  berubah (berkembang  sesuai  dengan  temuan-temuan  yang  diperoleh  selama  penelitian berlangsung.
Setelah  peneliti  menemukan  masalah  umum  dan  menyusun  kerangka penelitian, maka peneliti melakukan studi kepustakaan dan kajian terhadap hasil- hasil  penelitian  terdahulu.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  peneliti  mendapatkan
7 Husain Umar, Research Methods in Finance and Banking , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2000, hlm. 83
8 Ibid , hlm. 83 9 Nasution, Metode , hlm. 128-130.
10 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian  Kualitatif , hlm. 176
11 Ibid, hlm. 193
12 Nawawi, Penelitian , hlm. 176.

## Rudy Haryanto
informasi  tambahan  dan  gambaran  yang  komprehensif  sehingga  dapat mempertajam  masalah  yang  diangkat.  Melalui  kajian  tersebut    akhirnya    dapat ditemukan fokus penelitian yang belum tersentuh dan terbuka peluangnya untuk dikaji secara mandiri.
Langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  serangkaian  wawancara  dengan informan  kunci  untuk  mendapatkan  data-data  yang  akurat  dan  menyeluruh tentang  Analisis  Implementasi  Produk  KJKS  Dan  UJKS  Koperasi  Dengan Akad Mudharabah Di Pamekasan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah para stake holder KJKS dan UJKS Koperasi di Pamekasan. Penentuan para informan ini didasarkan pada teknik penggunanan jenis sampel bertujuan ( purposive sample ), yaitu jenis penelitian yang dalam penentuan subyek-subyek sampelnya diambil dari anggota sampel yang mencerminkan ciri- ciri suatu populasi yang  telah dikenal sebelumnya. 13
Di  samping  hal  di  atas,  maka  pengambilan  sampel  didasarkan  pada derajat  keseragaman  ( degree  of  homogenity )  dari  populasi.  Semakin  seragam  suatu populasi  semakin  kecil  sampel  yang  harus  diambil.  .Jika  populasi  itu  secara keseluruhan seragam ( completely homogenous ), maka satu satuan elementer saja dari keseluruhan populasi sudah cukup representatif untuk diteliti. 14
Dengan dasar di atas maka peneliti meyakini penentuan informan kunci adalah mewakili hampir semua populasi, mengingat para informan kunci itulah yang  banyak  terlibat  dan  mempunyai  peran  penting  dalam  pengambilan kebijakan di UJKS dan KJKS Koperasi di Pamekasan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Data Hasil wawancara dengan responden di atas di reduksi berdasarkan rumusan  masalah  (1)  Apa  sajakah  nama  produk  KJKS  dan  UJKS  Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan. (2) Bagaimanakah Standart Oparating Procedur  produk  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  dengan  akad  Mudharabah  di Pamekasan.  (3)  Apakah  jenis  akad  Mudharabah  yang  dipakai  dalam  produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan. (4) Apakah metode  bagi  hasil  yang  digunakan  dalam  produk  KJKS  dan  UJKS  Koperasi dengan  akad  Mudharabah  di  Pamekasan.  (5)  Apakah  metode  pencatatan pelaporan akuntansi keuangan yang digunakan dalam produk KJKS dan UJKS Koperasi  dengan  akad  Mudharabah  di  Pamekasan  (6)  Bagaimanakah  analisis
13 Kartini Kartono, Pengantar Metodoloi Riset Sosial (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 148.
14 Masri Singarimbun (ed), Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 150.
Analisis Implementasi Produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan Akad Mudharabah
di Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 393 SWOT  produk  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  dengan  akad  Mudharabah  di Pamekasan, sebagai berikut:
Responden Rumusan Masalah 1 1 Produk Faunding : 1. Tarbiyah :  (Simpanan  Pendidikan  Anak).  Anggota  yang hendak  menyiapkan  biaya  pendidikan  anaknya  dapat menyimpan  melalui  tarbiyah  (simpanan  biaya  pendidikan anak).  Simpanan  jenis  ini  dapat  diambil  pada  saat  tahun ajaran  baru  atau  pada  waktu  akan  registrasi  semester. Prinsip  simpanan  ini  adalah mudharabah  mutlaqah .  Nisbah yang  diberikan  kepada  anggota  sebesar    20%  dari pendapatan rata-rata KS-MlP.
2. Sahara :  (Simpanan  Hari  Raya).  Hari  raya  adalah  hari istimewa  bagi  banyak  keluarga,  di  sanalah  mereka berkumpul  dan  berbagi  sesama  saudara.  Menjemput  hari yang  berbahagia  itu  perlu  persiapan  matang  khususnya finansial.  Maka  dengan  Sahara  para  anggota  dapat menyiapkan  dana  untuk  memenuhi  berbagai  kebutuhan menjelang  hari  raya  tersebut.  Simpanan  ini  tidak  bisa diambil  kecuali  pada  saat  menjelang  hari  raya.  Prinsip simpanan  ini  adalah mudharabah  mutlaqah .  Pemilik simpanan  mendapat  bagian  20%  dari  nisbah  keseluruhan pendapatan KS-MlP.
3. Sim-Qu : (Simpanan Qurban). Bagi anggota yang niat ber- qurban namun terasa berat untuk melaksanakannya secara sekaligus,  dapat  menabung  melalui  Sim-Qu,  insya-Allah, keinginan  anggota  untuk  ber-qurban  akan  menjadi  lebih mudah. Simpanan ini tidak bisa diambil kecuali pada hari raya Idzul Qurban. Prinsip simpanan ini adalah mudharabah mutlaqoh .  Pemilik  simpanan  mendapat  bagian  20%  dari nisbah keseluruhan pendapatan KS-MlP.
4. Walimah : (Simpanan jelang pernikahan). Menyiapkan hari pernikahan  sebagai  momen  terpenting  sangat  perlu dilakukan.  Untuk  mempermudah  penyiapan  walimah  dan bekal  setelahnya,Walimah  adalah  solusi  tepat  untuk menyambut hari istimewa itu. Prinsip simpanan ini adalah mudharabah  mutlaqah. Pemilik  simpanan  mendapat  bagian

## Rudy Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
20%dari nisbah keseluruhan pendapatan KS-MlP
5. Siap  Haji :  (Simpanan  ibadah  Haji  dan  Umrah).
Menunaikan ibadah haji/umrah ke baitullah adalah impian seluruh  umat  Islam,  namun  biaya  perjalanan  yang  cukup tinggi  membuat  sebagian  kalangan  merasa  berat melaksanakannya.  Guna  memudahkan  anggota  untuk menunaikan  ibadah  haji/umrah  maka  Siap  haji  adalah solusi  tepat.  Sifatnya  bebas  independen,  artinya  yang merencanakan  dan  menentukan  jumlah  setorannya sepenuhnya ditangan nasabah. Prinsip simpanan ini adalah mudharabah  mutlaqah .  Pemilik  simpanan  mendapat  bagian
20% dari nisbah keseluruhan pendapatan KS-MIP 6. Simpanan  wisata :  Berlibur  bersama  keluarga  – berpariwisata  adalah  kebutuhan  masyarakat  hari  ini, terutama  pada  hari-hari  libur  nasional.  Berwisata  selain bermakna  mengunjungi  tempat  tertentu  juga  bermakna spiritual,  yaitu  untuk  membangun  keakraban  didalam keluarga.  Momen  seperti  itu  perlu  dipersiapkan  dengan matang  terutama  berkenaan  dengan  bekal  perjalanan. Menyimpan  di  KS  -MIP  adalah  pilihan  sempurna  untuk mewujudkan  keinginan  itu.  Simpanan  ini  dapat  diambil pada hari libur nasional seperti libur sekolah, hari raya dan libur  nasional  lainnya.  Simpanan  ini  mendapatkan  bonus sesuai dengan kebijakan KS-MIP 7. Deposito :  (Mudharabah  berjangka).  Adalah  simpanan berjangka 3, 6, 12 bulan dan 24 bulan. Merupakan sarana infestasi dana nihil-ribawi berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah .  Dana  simpanan  Deposito  ini  akan  disalurkan pada berbagai macam usaha yang halal dan produktif guna mendukung  peningkatan  ekonomi  umat.  Penyetorannya dilakukan  sekali  dan  penarikannya  hanya  dapat  dilakukan pada  waktu  tertentu  menurut  perjanjian  antara  Deposan dengan KS-MIP. Keuntungannya ialah mendapatkan bagi hasil  yang  relative  besar  ketimbang  simpanan  biasa. Semakin  lama  jangka  waktunya,  nisbah  bagi  hasilnya semakin  besar.  Minimal  deposito  sebesar  Rp.  1000.000,- dan berlaku kelipatannya. Jangka waktu: 3 bulan deposan 45% KS-MIP 55%. 6 bulan deposan 50% KS-MIP 50%.
Analisis Implementasi Produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan Akad Mudharabah
di Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 395
12  bulan  deposan  60%  KS-MIP  40%.  Dan  24  bulan deposan 70% KS-MIP 30%.

## Produk Lending:
1. Pembiayaan Mudharobah (Mitra Usaha ). Adalah akad kerjasama antara KS-MIP selaku pemillik modal (shahibul Maal)  dengan  mitra/anggota  selaku  pengelola  usaha (Mudharib)  untuk  mengelola  usaha  yang  produktif  dan halal.  Dalam  pembiayaan  ini  tidak  ada  porsi  penyertaan dana  dari  mitra,  sepenuhnya  dana  dari  KS-MIP,  tetapi hasil  keuntungan  dibagi  sesuai  dengan  nisbah  yang disepakati kedua belah pihak. 2 Produk Faunding: 1. TAMASA (Tabungan  Masa  Depan  Anak) . Yaitu  bentuk tabungan  yang  alokasi  dananya  diperuntukan  untuk  dana pendidikan  bagi  putra-putri  mitra.  Penarikan  dapat dilakukan  dua  kali  dalam  satu  tahun,  pertama  pada  saat ajaran  baru,  kedua  pada  saat  semester.  Simpanan  dengan prinsip  mudharabah  mutlaqah  ini  merupakan  transaksi kerjasama  Pihak  sekolah  yang  menghimpun  dana  dari siswa, atau kemudian diserahkan sepenuhnya ke KopSyah Amanah sebagai Mudharib (pengelola) untuk diinvestasikan  kepada  hal-hal  yang  produktif  dan  tidak melanggar  ketentuan  syariah.  Nisbah  bagi  hasil  yang diberikan sebesar 20% dari pendapatan rata-rata Kopsyah Amanah (KS_A) 2. TAFAQUR (Tabungan Fasilitas Qurban). Yaitu simpanan yang  diperuntukan  untuk  keperluan  pembelian  hewan qurban. Penarikan dilakukan satu kali menjelang Hari Raya Idul  Adha.  Simpanan  ini  menggunakan  prinsip mudharabah  mutlaqah  sehingga  akan  mendapatkan  bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% (mitra): 80% Kopsyah Amanah (KS_A). 3. TAHAJUD (Tabungan  Haji  Terwujud).  Tabungan  ini untuk  persiapan  haji  bagi  nasabah  yang  berminat melaksanakannya. Sifatnya bebas independen, artinya yang merencanakan  dan  menentukan  jumlah  setorannya sepenuhnya  berada  di  pihak  nasabah.  Tidak  bisa  diambil

## Rudy Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
kecuali  dana  telah  mencukupi  dan  atau  untuk  keperluan pendaftaran  haji.  Tabungan  ini  menggunakan  prinsip Qard.
4. TABARRUK (Tabungan    Berjangka  Mudharabah).
Merupakan Simpanan Berjangka  (dengan jangka waktu  3,
6, 12 dan 24, bulan) adalah sarana investasi dana anda non ribawi berdasarkan prinsip Mudharabah Al-Mutlaqah .  Dana dari  mitra  akan  disalurkan  pada  berbagai  macam  usaha yang  halal  dan  produktif  guna  mendukung  peningkatan ekonomi  umat.  Penyetorannya  dilakukan  sekali  dan penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  pada  waktu  tertentu menurut  perjanjian  antara  mitra  dengan  KopSyah Amanah.  Keuntungannya  mendapat  porsi  bagi  hasil  yang relatif  lebih  besar  ketimbang  tabungan  biasa.  Semakin lama jangka waktunya nisbah bagi hasilnya semakin besar. Nisbah  yang  berlaku  saat  ini  jangka  waktu  3  bulan  45% mitra:  55%  KS_A,    6  bulan  50%  mitra  :  50%  KS_A,  12 bulan 60% mitra : 40% KS_A,  24 bulan 70% mitra: 30% KS_A. Produk Lending: 1. Pembiayaan  Mudharabah  (Mitra  Usaha). Yaitu  akad kerjasama  antara  KS_A  selaku  pemilik  modal  (Shahibul Maal)  dengan  mitra  selaku  pengelola  usaha  (mudharib) untuk  mengelola  usaha  yang  produktif  dan  halal.  Dalam pembiayaan ini tidak ada porsi penyertaan dana dari mitra, sepenuhnya  dana  dari  KS_A,  tetapi  hasil  keuntungan dibagi  sesuai  dengan  nisbah  yang  disepakati  kedua  elah pihak. 3 Produk Faunding : 1. Deposito: Simpanan  ini  bisa  ditarik  berdasarkan  jangka waktu  tertentu,  yaitu  3  bulan,  6  bulan,  9  bulan,  atau  12 bulan sesuai kesepakatan. Warkat dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar dari pada  tabungan  biasa/umum,  sebagaimana  berikut (Nasabah  :  BMT):  Jangka  waktu:  3  bulan  52%:  48%.  6 bulan 55% :45%. 9 bulan 57%: 43%. Dan 12 bulan 60% 40%.
Analisis Implementasi Produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan Akad Mudharabah di Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 397 2. Tabungan Peduli Guru: Merupakan layanan penyimpanan  yang  dihimpun  dari  tabungan  siswa/murid. Bebas  biaya  administrasi  bulanan  dan  mendapat  bonus bagi  hasil  bulanan  yang  halal.  dan  menguntungkan. Mendapatkan  dana  kesejahteraan  guru  pada  waktu penarikan  tabungan.  Tabungan  hanya  dapat  ditarik  pada akhir tahun pelajaran. Pengajuan dana Kesejahteraan Guru apabila  dana  simpanan  mencapai  saldo  rata-rata  Rp. 5.000.000,-  (Lima  Juta  Rupiah)  dan  kelipatannya  dengan masa simpanan minimal 6 bulan. 3. Tabungan  Umroh  Al-Husna: Pengurusan  administrasi keberangkatan  dapat  diurus  oleh  BMT  As-Salam Pamekasan.  Bimbingan  ibadah  Umroh  Gratis.  Dapat mengajukan talangan (al-qord) apabila terdapat kekurangan  biaya  pemberangkatan  maksimal  20%  dari biaya  keberangkatan  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan. Bebas biaya administrasi bulanan dan mendapatkan bonus bagi hasil. 4. Tabungan  Haji  Al-Arofah: Kemudahan  melakukan setoran.  Tanpa  Administrasi  bulanan  dan  mendapatkan tambahan bagi hasil. Aman dan terhindar dari riba. Dapat mengajukan  dana  talangan  Haji  bagi  calon  jema’ah  haji yang  ingin  memperoleh  porsi  keberangkatan  Haji  pada tahun yang direncanakan tanpa terbebani bagi hasil. Produk Lending: 1. Mudarabah  (bagi  hasil). Adalah  pembiayaan  modal kerja  sepenuhnya  oleh  BMT  As-salam.  Sedangkan Nasabah/anggota  hanya  menyiapkan  Usaha  dan Manajemennya.  Hasil  keuntungan  akan  dibagikan  sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil 4 Produk Founding:
1. Tabungan Pendidikan
2. Tabungan Hari Raya
3. Tabungan Walimah
4. Tabungan Haji/Umroh
5. Tabungan Qurban
6. Tabungan Deposito.

## Rudy Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
Produk Landing:
1. Pembiayaan Mudharobah (Modal Kerja)
5 Produk Founding: 1. Simpanan Pendidikan 2. Simpanan Fasilitas Qurban 3. Simpanan  Haji dan Umrah 4. Simpanan Hari Raya 5. Simpanan Deposito Berjangka Produk Landing: 1. Pembiayaan Mudharobah (Mitra Usaha) Responden Rumusan Masalah 2 1 Ada  Pelaku,  Objek mudharabah (modal  dan  kerja), ijab  qabul, Nisbah keuntungan.
2 Ada  Pelaku,  Objek mudharabah (modal  dan  kerja), ijab  qabul, Nisbah keuntungan.
3 Ada  Pelaku,  Objek mudharabah (modal  dan  kerja), ijab  qabul, Nisbah keuntungan.
4 Ada  Pelaku,  Objek mudharabah (modal  dan  kerja), ijab  qabul, Nisbah keuntungan.
5 Ada  Pelaku,  Objek mudharabah (modal  dan  kerja), ijab  qabul,
Nisbah keuntungan.
Responden Rumusan Masalah 3 1 Mudharabah Mukayadah 2 Mudharabah Mukayadah 3 Mudharabah Mukayadah 4 Mudharabah Mukayadah 5 Mudharabah Mukayadah
Analisis Implementasi Produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan Akad Mudharabah di Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 399 Responden Rumusan Masalah 4 1 Profit Sharing 2 Profit Sharing 3 Profit Sharing 4 Profit Sharing 5 Profit Sharing Responden Rumusan Masalah 5 1 Cash Basis 2 Cash Basis 3 Cash Basis 4 Cash Basis 5 Cash Basis Responden Rumusan Masalah 6 1 Kekuatan :  Inovasi  yang  dilakukan  oleh  koperasi  syariah  yaitu mengkombinasikan  akad  berbasis  bagi  hasil  dengan  akad berbasis  marjin.  kombinasi  kedua  akad  tersebut  tentunya sudah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  contoh  akad mudharabah  wal  murabahah  untuk  pembiayan  modal  kerja (mitra usaha)  Adanya  adanya  dewan  pengawas  yang  menjamin  bahwa Koperasi Syariah tidak melenceng dari konsep syariah.  Adanya  manajemen  perusahaan  yang  terpisah  dari  dewan pengawas maka tidak ada intervensi antara dewan pengawas dengan manajemen dan sebaliknya.
 Produk dan jasa yang ditawarkan sangat bervariasi.
 Modal relative tinggi  Teknologi informasi

## Rudy Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
Kelemahan :
 Koperasi  syariah  tidak  memiliki  sumber  daya  untuk melakukan  kontrol  langsung  /  terlibat  langsung  dalam usaha nasabah.
 Adanya  direktur  yang  memegang  jabatan  rangkap  yang berbeda bidangnya.
 Pegawai  yang  bekerja  adalah  pegawai  yang  sepenuhnya belum  profesional  dan  mengerti  operasional  Koperasi syariah.  SDI baik kualitas dan kuantitasnya kurang  Image  yang  terbentuk  dimasyarakat  adalah  bank  yang diperuntukkan hanya untuk orang islam.
 Tidak adanya paten.
Pendukung :  Peluang  yang  besar  untuk  penerapan  teknologi-teknologi baru dengan perkembangan IT.
 Kebijakan  Bank  Indonesia  belum  melepas  unit  usaha syariah  di  bank  konvensional  menjadi  Koperasi  syariah sedikit pesaingnya.  Masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  beragama  islam merupakan pasar potensial yang sangat besar.  Mempunyai usaha sendiri untuk menyalurkan dana Penghambat :  Banyaknya  produk  yang  sejenis  yang  menawarkan  banyak keunggulan.
 Banyaknya pilihan produk dari perbankan lain.
 Kekuatan nasabah untuk memilih bank cukup tinggi.  Nasabah/ anggota yang tidak pasti 2 Kekuatan :  Modal
 Tehnologi informasi  Produk dan jasa yang ditawarkan sangat bervariasi.  Nama  Koperasi  syariah  sudah  membentuk  persepsi masyarakat  bahwa  Koperasi  yang  menganut  prinsip syariah.
 Kinerja kuangan sudah relatif cukup baik.
Analisis Implementasi Produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan Akad Mudharabah di Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 401 Kelemahan :  SDI baik kualitas dan kuantitasnya kurang  Koperasi  syariah  tidak  memiliki  sumber  daya  untuk melakukan  kontrol  langsung  /  terlibat  langsung  dalam usaha nasabah.
 Adanya  direktur  yang  memegang  jabatan  rangkap  yang berbeda bidangnya.
 Pegawai  yang  bekerja  adalah  pegawai  yang  sepenuhnya belum  profesional  dan  mengerti  operasional  Koperasi syariah.
Pendukung :  Mempunyai usaha sendiri untuk menyalurkan dana  Pertumbuhan  Koperasi/BMT/Lembaga  Financing,  dll yang cukup tinggi  Pertumbuhan  yang  sangat  pesat  dengan  pembangunan Koperasi syariah di daerah-daerah  Peluang  yang  besar  untuk  penerapan  teknologi-teknologi baru dengan perkembangan IT. Penghambat :  Nasabah/ anggota yang tidak pasti  Kekuatan nasabah untuk memilih bank cukup tinggi.  Pesaing  dari  dalam  negri  tidak  hanya  terdiri  dari  bank- bank konvensional tapi juga bank syariah yang lain. 3 Kekuatan :  Usahanya  produktif,  orangnya  amanah,  sehingga  jika mereka betul-betul memnuhi target mereka diberi bonus.  Adanya  adanya  dewan  pengawas  yang  menjamin  bahwa Koperasi Syariah tidak melenceng dari konsep syariah.  Adanya manajemen perusahaan yang terpisah dari dewan pengawas  maka  tidak  ada  intervensi  antara  dewan pengawas dengan manajemen dan sebaliknya.
 Produk dan jasa yang ditawarkan sangat bervariasi
Kelemahan :  Dalam  menganalisa,  dari  segi  pribadinya  bagus,  social ekonominya  bagus,  kadang  usahanya  tidak  menunjang, usaha baru yang tidak menentu, kadang dari sisi ketertiban administrasi, kan mereka tidak tahu dari segi pembukuan.

## Rudy Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
Beliau  menambhakan;  sudah  pak  gule  ta’  ende’  wet rowettah  poko’on  la  nginjemah  ben  bulen  aberri’ennah sanikah,  kalau  seperti  itu  saya  arahkan  ke  rahn.  Kadang- kadang    dari  pihak  mereka  kurang  suka  dengan mudlarabah, sebenarnya di hati mereka mahu mudlarabah tapi cara pencatatannya tidak tahu.  Tidak  amanah,  ada  kadang  amanah  tapi  tidak berkesinambungan,  kadang-kadang  amanah  kadang  tidak amanah
 Pegawai  yang  bekerja  adalah  pegawai  yang  sepenuhnya belum  profesional  dan  mengerti  operasional  Koperasi syariah.
 Butuh penyesuaian dan pelatihan bagi karyawan baru.
 Sulit mendapatkan SDM yang berkompeten dibidang ini.  Belum  meratanya  penyebaran  kantor  cabang  koperasi syariah  yang  bersangkutan  di  seluruh  wilayah  pamekasan dan Madura.
Pendukung :  Tabungan murid, karena dipake di akhir tahun.  Anggota dari pasar, karena modalnya bisa bergulir  Masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  beragama  islam merupakan pasar potensial yang sangat besar.  Tidak dikhususkan untuk orang islam  Masih sedikit pesaing.
Penghambat :
 Modal usaha kurang/penguatan modal.  Usaha kurang stabil.  Faktor  alam,  musim  yang  tidak  menentu  dan  karena kadang  modal  digunakan  untuk  biaya  pengbatan  ketika sakit
 Banyaknya pilihan produk dari perbankan lain 4 Kekuatan:  Adanya  adanya  dewan  pengawas  yang  menjamin  bahwa Koperasi Syariah tidak melenceng dari konsep syariah.  Adanya manajemen perusahaan yang terpisah dari dewan pengawas  maka  tidak  ada  intervensi  antara  dewan pengawas dengan manajemen dan sebaliknya.
Analisis Implementasi Produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan Akad Mudharabah di Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 403  Produk dan jasa yang ditawarkan sangat bervariasi.
 Nama  Koperasi  syariah  sudah  membentuk  persepsi masyarakat  bahwa  Koperasi  yang  menganut  prinsip syariah.
Kelemahan:  Adanya  direktur  yang  memegang  jabatan  rangkap  yang berbeda bidangnya.
 Pegawai  yang  bekerja  adalah  pegawai  yang  sepenuhnya belum  profesional  dan  mengerti  operasional  Koperasi syariah.
 Butuh penyesuaian dan pelatihan bagi karyawan baru.  Sulit mendapatkan SDM yang berkompeten dibidang ini.  Belum meratanya penyebaran kantor koperasi syariah yang bersangkutan di seluruh wilayah pamekasan dan Madura.  Belum adanya pelayanan produk (ATM) bersama. Pendukung :  Anggota relative banyak, karena pegawai Telkom otomatis menjadi anggota  Pertumbuhan  Koperasi/BMT/Lembaga  Financing,  dll yang cukup tinggi  Pertumbuhan  yang  sangat  pesat  dengan  pembangunan Koperasi syariah di daerah-daerah  Peluang  yang  besar  untuk  penerapan  teknologi-teknologi baru dengan perkembangan IT.  Kebijakan  Bank  Indonesia  belum  melepas  unit  usaha syariah di bank konvensional menjadikan Koperasi syariah sedikit pesaingnya.
Penghambat :  Banyaknya pilihan produk dari perbankan lain.
 Kekuatan nasabah untuk memilih bank cukup tinggi.
 Pesaing  dari  dalam  negri  tidak  hanya  terdiri  dari  bank- bank konvensional tapi juga bank syariah yang lain. 5 Kekuatan:  Yang menjadi kekuatan deposito itu karena lebih kopetitif dan  efektif,  angkanya  harus  samapai  1  juta,  jadi  minimal depositonya 1 juta.
 Memiliki dewan pengawas syariah yang kapabel

## Rudy Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
 Manajemen  Koperasi  terpisah  dengan  Dewan  Pengawas Syariah  Produk berfareasi  Nama  Koperasi  Syariah  BTM  Bina  mandiri  sangat menjual Kelemahan:  Secara  nominal  kalau  di  bawah  1  juta  tidak  bissa didepositokan  itu  kelemahannya,  salah  satu  kelemahan lembaga  mikro,  seperti  koperasi,  BMT  salah  satunya adalah tidak ada OJK, LPS dan SDM  Direksi rangkap jabatan  SDM baik kwalitas dan kwantitasnya kurang  Masih berskala lokal Pendukung:  Keamanannya  terjaga,  salah  satu  kelemahan  di  koperasi orang  mau  menaruk  uang  banyak  mereka  masih  mikir- mikir, karena salah satu kelemahan lembaga mikro, seperti koperasi, BMT  salah  satunya  adalah  tidak  ada  OJK,  LPS dan SDM.  Karena faktor emosionalnya tinggi.  Jadi rasional, keamanan dan emosional.  Mempunyai anggota yang banyak dari lembaga pendidikan dan anggota perserikatan  Masyarakat Madura mayoritas muslim  Sedikit pesaing Penghambat :  Termasuk  yang  menhambat  proses  perkembanganya karena SDM masih belum siap  Pesaing memiliki modal dan IT yang lebih baik  Adanya  produk  sang  sama  tetapi  dengan  hasil  yang berbeda  Nasabah cenderung lebih memilih Bank syariah Koperasi  Syariah  adalah  salah  satu  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah
Non Bank yang hadir di tengah-tengah masyarakat saat ini. Dalam operasional usahanya  hampir  mirip  dengan  perbankan  yaitu  melakukan  kegiatan penghimpunan  dana  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkan  dana  dalam bentuk pembiayaan,  serta  memberikan  jasa-jasa  yang  dibutuhkan  oleh
Analisis Implementasi Produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan Akad Mudharabah
di Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 405
masyarakat.  Secara  umum  produk  BMT  dalam  rangka  melaksanakan  fungsi tersebut  dapat  diklasifikasikan  menjadi  empat  hal,  yaitu:  1)  Produk penghimpunan dana (funding); 2) Produk penyaluran dana (lending); 3) Produk jasa; 4) Produk tabarru’: ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah).
Kegiatan  operasional  Koperasi  Syariah    diawasi  oleh  Dewan Pengawas Syariah  (DPS).  Fungsi  utama  DPS  yaitu  sebagai  penasehat,  pemberi  saran, pemberi  fatwa  kepada  pengurus  dan  pengelola  mengenai  hal-hal  yang  terkait dengan  syariah  seperti  penetapan  produk.  Dengan  demikian  produk  yang dikeluarkan  oleh  BMT  harus  mendapatkan  persetujuan  dari  DPS  terlebih dahulu. Selain itu DPS berfungsi sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah  Nasional  atau  Dewan  Pengawas  Syariah  Propinsi.  Menurut  AD/ART Koperasi Syariah pasal 15, Koperasi Syariah tunduk pada keputusan-keputusan Dewan Pengawas Syariah PINBUK pusat, Dewan Pengurus Syariah PINBUK propinsi, dan Dewan Pengawas Syariah PINBUK kabupaten/kota serta Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah.
Dewan  Pengawas  Syariah  merupakan  bagian  dari  Dewan  Syariah Nasional  (DSN).  Karenanya  fatwa  DSN  menjadi  bagian  dari  pengawasan syariah oleh DPS. Dengan demikian yang paling berwenang dalam merumuskan fatwa  mengenai  sistem  keuangan  syariah  adalah  DSN.  Sedangkan  DPS  hanya berfungsi sebagai pelaksana atas fatwa tersebut.
Aktivitas  utama  lembaga  keuangan  adalah  mengoptimalkan penghimpunan  dana  dari  masyarakat.  Disamping  sebagai polling likuiditas, penghimpunan dana masyarakat ini juga mempunyai misi untuk mendidik atau menumbuhkan  budaya  menabung  pada  masyarakat,teutama  bagi  kalangan informal  dan  mikro.  Dengan  tersedianya  dana  Wadi’ah  dan  Mudharabah  yang cukup  dan  stabil  akan  memberikan  kesempatan  yang  lebih  luas  bagi  Koperasi Syariah untuk melakukan penyaluran dana.
Sesuai hasil paparan data di atas produk Koperasi Syariah dengan akad Mudharabah mayoritas adalah produk penghimpunan dana (Founding) dan hanya satu  produk  penyaluran  dana (landing) saja  yang  menggunakan  akad Mudharabah. Hal ini dikarenakan sifat Koperasi Syariah yang kondisi modalnya masih  sangat  terbatas  sehingga  memerlukan  suntikan  dana  dari  masyarakat dalam  bentuk  tabungan.  Selain  itu  juga  dikarenakan  semua  KJKS  yang  ada  di Pamekasan memiliki bidang usaha masing-masing sehingga memerlukan modal untuk  usahannya,  yang  didapatkan  dari  dana  penghimpunan  dana  dari masyarakat berupa tabungan.
Selain  dari  tabungan  penghimpunan  dana  Koperasi  Syariah  bersumber dari: 1) Simpanan Pokok . Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang

## Rudy Haryanto
disetorkan  di  mana  besar  simpanan  pokok  tersebut  sama  dan  tidak  boleh dibedakan  antara  anggota.  Akad  Syariah  simpanan  pokok  tersebut  masuk katagori  akad  Musyarakah.  Konsep  pendirian  tepatnya  menggunakan  konsep Syirkah  Mufawadhoh  yakni  sebuah  usaha  yang  didirikan  secara  bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing- masing  partner  saling  menanggung  satu  sama  lain  dalam  hak  dan  kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh  keuntungan  yang  lebih  besar  pula  dibanding  dengan  partner lainnya. 2) Simpanan Wajib. Simpanan wajib masuk dalam katagori modal LKMS sebagaimana  simpanan  pokok  dimana  besar  kewajibannya  diputuskan berdasarkan  hasil  syuro  (musyawarah)  anggota  serta  penyetorannya  dilakukan secara  kontinyu  setiap  bulannya  sampai  seseorang  dinyatakan  keluar  dari keanggotaan.  3) Simpanan  Sukarela. Simpanan  anggota  merupakan  bentuk investasi  dari  anggota  atau  calon  anggota  yang  memiliki  kelebihan  dana kemudian  menyimpannya  di  Koperasi  Syariah.  Jumlah  dana  yang  dapat dihimpun  melalui  Koperasi  Syariah  sesungguhnya  tidak  terbatas.  Namun demikian,  Koperasi  Syariah  harus  mampu  mengidentifikasi  berbagai  sumber dana  dan  mengemasnya  ke  dalam  produk-produk  sehingga  memiliki  nilai  jual yang  layak.  Prinsip  simpanan  di  Koperasi  Syariah  menganut  akad wadi’ah dan mudharabah. Kata mudharabah berasal  dari  kata dharb yang  berarti  memukul  atau berjalan.  Pengertian  memukul  atau  berjalan  ini  maksudnya  adalah  proses seseorang  memukulkan  kakinya  dalam  menjalankan  usaha.  Suatu  kontrak disebut mudharabah ,  karena  pekerja (mudharib) biasanya  membutuhkan  suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan  perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga dharb fil Ardhi. Mudharabah atau qiradh termasuk  dalam  kategori syirkah .  Di  dalam  Al- Quran, kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas dengan istilah mudharabah. Al-Quran hanya menyebutkannya secara musytaq dari kata dharaba yang terdapat sebanyak 58 kali.
Mudharabah  adalah  akad  kerjasama  usaha  antara  dua  pihak  di  mana pihak pertama adalah  pemilik modal (shahibul maal) , sedangkan  pihak lainnya menjadi    pengelola  modal (mudharib) ,  dengan  syarat  bahwa  hasil  keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama  (nisbah  yang  telah  disepakati),  namun  bila  terjadi  kerugian  akan ditanggung shahibul maal .
Analisis Implementasi Produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan Akad Mudharabah di Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 407

## Skema Mudharabah
Modal 100%
Bagi Hasil + Modal
Rukun  dan  syarat-syarat  sah  mudharabah  adalah  sebagai  berikut:  1) Adanya  dua  pelaku  atau  lebih ,  yaitu  investor  (pemilik  modal)  dan  pengelola (mudharib). Kedua  belah  pihak  yang  melakukan  akad  disyaratkan  mampu melakukan tasharruf atau cakap hukum, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan. 2) Adanya  dua  pelaku  atau  lebih ,  yaitu  investor  (pemilik  modal)  dan  pengelola (mudharib).  Kedua  belah  pihak  yang  melakukan  akad  disyaratkan  mampu melakukan tasharruf atau cakap hukum, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan. 3) Adanya Obyek Mudharabah berupa modal dan usaha. Modal atau harta pokok (maal), syarat-syaratnya yakni:
1)  Berbentuk  uang.  Mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa  modal  harus  berupa uang dan tidak boleh barang. Mudharabah dengan barang dapat menimbulkan kesamaran, karena barang pada umumnya bersifat fluktuatif. Apabila barang itu bersifat tidak fluktuatif seperti berbentuk emas atau perak batangan (tabar), para ulama  berbeda  pendapat.  Imam  malik  dalam  hal  ini  tidak  tegas  melarang  atau membolehkan. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang  yang  dijadikan  setoran  modal  harus  disepakati  pada  saat  akad  oleh mudharib dan shahibul maal . Contohnya, seorang memiliki sebuah mobil yang akan diserahkan kepada mudharib (pengelola modal). Ketika akad kerja sama tersebut disepakati,  maka  mobal  tersebut  wajib  ditentukan  nilai  mata  uang  saat  itu, misalnya Rp90.000.000, maka modal mudharabah tersebut adalah Rp90.000.000. 2)  Jelas  jumlah  dan  jenisnya.  Jumlah  modal  harus  diketahui  dengan  jelas  agar dapat  dibedakan  antara  modal  yang  diperdagangkan  dengan  laba  atau keuntungan  dari  perdagangan  tersebut  yang  akan  dibagikan  kepada  dua  belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3)  Tunai.  Hutang  tidak  dapat  dijadikan  modal  mudharabah.  Tanpa  adanya setoran  modal,  berarti shahibul  maal tidak  memberikan  kontribusi  apapun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama syafi’i dan Maliki melarang hal itu karena  merusak  sahnya  akad.  Selain itu  hal  ini  bisa  membuka  pintu  perbuatan
لاملا ةحاص براضم

## Rudy Haryanto
riba, yaitu memberi tangguh kepada si berhutang yang belum mampu membayar hutangnya  dengan  kompensasi  si  berpiutang  mendapatkan  imbalan  tertentu. Dalam hal ini para ulama fiqih tidak berbeda pendapat.
4)  Modal  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pengelola  secara  langsung.  Apabila tidak  diserahkan  kepada  mudharib  secara  langsung  dan  tidak  diserahkan sepenuhnya  (berangsur-angsur)  dikhawatirkan  akan  terjadi  kerusakan  pada modal, yaitu penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. Apabila modal itu tetap dipegang  sebagiannya  oleh  pemilik  modal,  dalam  artian  tidak  diserahkan sepenuhnya,  maka  menurut  ulama  Hanafiyah,  Malikiyah,  dan  Syafi’iyah,  akad mudharabah  tidak  sah.  Sedangkan  ulama  Hanabilah  menyatakan  boleh  saja sebagian  modal  itu  berada  di  tangan  pemilik  modal,  asal  tidak  mengganggu kelancaran usahanya.
5)  Nisbah  Keuntungan.  Nisbah  adalah  besaran  yg  digunakan  untuk pengembagan  keuntungan,  mencerminkan  imbalan  yang  berhak  diterima  oleh kedua pihak yang mudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.
Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing  porsi,  maka  pembagiannya  menjadi  50%  dan  50%.  Perubahan nisbah  harus  berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Pemilik  dana  tidak boleh  meminta  pembagian  keuntungan  dengan  menyatakan  nilai  nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.
Syarat-syaratnya yakni: a) Proporsi jelas. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. b) Keuntungan harus dibagi  untuk  kedua  belah  pihak,  yaitu  investor  (pemilik  modal)  dan  pengelola (mudharib). c) Break  Even  Point (BEP)  harus  jelas,  karena  BEP  menggunakan sistem revenue  sharing dengan profit  sharing berbeda. Revenue  sharing adalah pembagian  keuntungan  yang  dilakukan  sebelum  dipotong  biaya  operasional, sehingga  bagi  hasil  dihitung  dari  keuntungan  kotor/pendapatan.  Sedangkan profit  sharing adalah  pembagian  keuntungan  dilakukan  setelah  dipotong  biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih.
7) Ijab Qobul/Serah Terima. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
Analisis Implementasi Produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan Akad Mudharabah
di Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 409
Sedangkan,  menurut  Ulama  Hanafiyah,  rukun  mudharabah  itu  hanya satu, yaitu ijab (dari shahibul maal ) dan kabul persetujuan (dari mudharib ). Ulama Hanafiyah menyatakan jika shahibul maal dan mudharib telah melafalkan ijab dan qabul  maka akad  mudharabah  itu  telah  memenuhi  rukunnya  dan sah.  Adapun rukun lainnya sebagaimana dinyatakan Jumhur Ulama, bagi Ulama Hanafiyah ke semua itu masuk sebagai syarat mudharabah
KJKS  dan  UJKS  Koperasi  memiliki  produk  penghimpunan  dana, penyaluran dana dan jasa lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kegiatan tersebut mengacu pada Standar Operating Prosedur (SOP) yang terdiri dari struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dapat dijadikan acuan/panduan  bagi  pihak  manajemen  KJKS  dan  UJKS  Koperasi  dalam memberikan  pelayanan  bermutu  bagi  para  anggotanya  dan  pengguna  jasa lainnya. Sedangkan dalam pengawasan kegiatan tersebut dilakukan oleh Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  dipilih  oleh  koperasi  yang  bersangkutan berdasarkan keputusan  rapat  anggota  dan  beranggotakan  alim  ulama  yang  ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi  yang  bersangkutan  dan  berwenang  memberikan  tanggapan  atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN).
Dalam  prakteknya  aplikasi  produk  dengan  akad  mudharabah  baik produk  peghimpunan  dana  maupun  penyaluran  dana  yang  ada  di  Koperasi Syariah di Pamekasan semuanya telah memenuhi syarat dan rukun mudharabah. Karena  dalam  aplikasinya  sudah  ada  unsur  pelakunya  dalam  hal  ini  Koperasi syariah dan nasabah, Objek mudharabah berupa modal dan usaha, ijab-qabul yang dilakukan pada saat terjadi kesepakatan yang dibuktikan dengan tanda tangan di formulir; Nisbah keuntungan yang di informasikan sebelum akad terjadi. Mudharabah  termasuk  akad  kerjasama  yang  diperbolehkan.  Usaha  ini berakhir  dengan  pembatalan  dari  salah  satu  pihak.  Karena  tidak  ada  syarat keberlangsungan  terus  menerus  dalam  transaksi  usaha  semacam  ini.  Masing- masing  pihak  bisa  membatalkan  transaksi  kapan  saja  dia  menghendaki. Transaksi  Mudharabah  ini  juga  bisa  berakhir  dengan  meninggalnya  salah  satu pihak transaktor, atau karena ia gila atau idiot.
Rumusan masalah (3)
Koperasi  Syariah  di  Pamekasan  dalam  aplikasi  produk  mudharabahnya baik  produk  penghimpunan  dana  maupun  penyaluran  dana  semuanya menggunakan akad mudharabah muthlaqah . Hal ini di lakukan karena sumber daya insani  koperasi  syariah  di  Pamekasan  masih  terbatas  sehingga  sulit  untuk mengaplikasikan  akad mudharabah  muqayyadah .  Selain  itu  koperasi  syariah  di

## Rudy Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
Pamekasan  juga  masih  memerlukan  suntikan  dana  dalam  rangka  memperkuat modal sehingga tidak membatasi pada usaha tertentu.
Mudharabah Muthlaqah yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib tanpa syarat atau tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam bahasa Inggris, para ahli ekonomi Islam sering menyebut mudharabah muthlaqah sebagai Unrestricted  Investment  Account (URIA).  Maka apabila  terjadi  kerugian  dalam  bisnis  tersebut,  mudharib  tidak  menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi shahibul maal. Mudharabah  muthlaqah  adalah  bentuk  kerja  sama  antara shahibul  maal dan mudharib yang  cakupannya  sangat  luas  dan  tidak  dibatasi  oleh  spesifikasi jenis  usaha,  waktu  atau  tempat  usaha.  Dalam  pembahasan  fiqh  ulama  salafus saleh  sering  kali  dicontohkan  dengan  ungkapan if’al  ma  syi’ta (lakukanlah sesukamu)  dari  shahibul  maal  ke  mudharib  yang  memberi  kekuasaan  sangat besar.
Dalam  penghimpunan  dana  dengan  prinsip mudharabah  muthlaqah , kedudukan  Koperasi  syariah  adalah  sebagai  mudharib  (pihak  yang  mengelola dana)  sedangkan  penabung  atau  deposan adalah  pemilik  dana  (shahibul  maal). Hasil usaha yang diperoleh bank selanjutnya dibagi antara bank dengan nasabah pemilik  dana  sesuai  dengan  porsi  nisbah  yang  disepakati  dimuka.  Prinsip mudharabah  muthlaqah  dapat  diterapkan  dalam  kegiatan  usaha  bank  syariah untuk produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.
Tujuan utama shahibul maal menempatkan dana di Lembaga Keuangan adalah  untuk mendapatkan  hasil/keuntungan (Profit  Oriented) ,  artinya  nasabah menempatkan  dana  di  Koperasi  syariah  dengan  konsep  investasi. Konsekuensinya,  nasabah  harus  bisa  mengikuti  aturan  atau  ketentuan  batasan yang sudah ditetapkan oleh Koperasi syariah sebagai pengelola dana (Mudharib) agar dana mereka bisa menghasilkan atau produktif.
Sesuai dengan ketetentuan Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 mengenai produk perhimpunan dana Lembaga Keuangan Syari’ah , dimana mudharabah Mutlaqah  menggunakan  dua  aplikasi  LKMS  yaitu:  1) Tabungan  Mudharabah . Dana yang disimpan nasabah akan dikelola Koperasi syariah, untuk memperoleh keuntungan.  Keuntungan  akan  diberikan  kepada  nasabah  berdasarkan kesepakatan  nasabah.  Nasabah  bertindak  sebagai  shahibul  mal  dan  lembaga keuangan syariah bertindak sebagai mudharib (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN- MUI/IV/2000). 2) Deposito Mudharabah. LKMS bebas melakukan berbagai usaha yang  tidak  bertentangan  dengan  syariah  dan  mengembangkannya.  Koperasi syariah  bebas  mengeola  dana  (Mudharabah  Mutaqah).  Koperasi  syariah berfungsi  sebagai  mudharib  sedangkan  nasabah  juga  shahibul  maal.  Ada  juga
Analisis Implementasi Produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan Akad Mudharabah
di Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 411
dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan penggunn dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut Mudharabah Muqayyadah.
Dalam  Tabungan  mudharabah  muthlaqah  ,  Koperasi  syariah  bertindak sebagai  mudharib  (pengelola  dana),  sedangkan  nasabah  bertindak  sebagai shahibul  mal  (pemilik  dana).  Dalam  kapasitasnya  sebagai  mudharib,  Koperasi syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip  syariah  serta  mengembangkannya,  termasuk  melakukan  akad mudharabah dengan pihak ketiga.
Dengan  demikian,  Koperasi  syariah  dalam  kapasitasnya  sebagai mudharib memiliki sifat sebagai wali amanah (trustee), yakni harus bertindak hati- hati  atau  bijaksana  serta  beritikad  baik  dan  bertanggung  jawab  atas  segala sesuatu  yang  timbul  akibat  kesalahan  atau  kelalaiannya.  Di  samping  itu, Koperasi  syariah  juga  bertindak  sebagai  kuasa  dari  usaha  bisnis  pemilik  dana yang  diharapkan  dapat  memperoleh  keuntungan  seoptimal  mungkin  tanpa melanggar aturan syariah.
Dari  hasil  pengelolaan  dana  mudharabah,  Koperasi  syariah  akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah  disepakati  di  awal  akad  pembukaan  rekening.  Dalam  mengelola  dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah miss management (salah urus), maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.
Sedangkan  dalam  deposito  mutlaqah,  pemilik  dana  tidak  memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pihak Bank Syariah dalam mengelola investasinya,  baik  berkenaan  dengan  tempat,  cara,  maupun  objek  investasinya. Dengan kata lain, Koperasi syariah mempunyai hak dan kebebasan penuh dalam mengelola dan menginvestaikan dana deposito ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.
Rumusan masalah (4)
Dalam  lembaga  keuangan  syariah  mungkin  sering  didengar  istilah  bagi hasil atau yang lebih sering dikenal dengan istilah profit sharing (Profit and Loss Sharing)  atau revenue  sharing .  Dalam  Koperasi  syariah  pendapatan  bagi  hasil  ini berlaku pada produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh, sebagian ataupun  dalam  bentuk  koorporasi  lainnya.  Dan  prinsip  bagi  hasil  ini  akan berfungsi  sebagai  mitra  bagi  penabung,  demikian  juga  pengusaha  peminjam dana.  Jadi  prinsip  bagi  hasil  ini  merupakan  landasan  utama  beroperasinya perbankan syariah.

## Rudy Haryanto
Faktor dana merupakan sebuah kebutuhan pokok beroperasinya sebuah perbankan (lembaga keuangan). Dalam perbankan yang mendasarkan pada bagi hasil  dalam  operasionalisasinya,  maka  untuk  memperoleh  hasil  (laba)  adalah dengan  melakukan  pebiayaan-pembiayaan  dengan  prinsip  bagi  hasil  antara investor dengan pengelola dana/debitur, dimana diantara keduanya menyepakati bagianya masing-masing dari hasil yang diperolehnya.
Profit sharing (Profit and Loss Sharing) menurut etimologi Indonesia adalah bagi  keuntungan.  Dalam  kamus  ekonomi  diartikan  pembagian   laba.  Profit secara  istilah  adalah  perbedaan  yang  timbul  ketika  total  pendapatan  (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Di dalam istilah lain profit  sharing adalah  perhitungan  bagi  hasil  didasarkan  kepada  hasil  bersih dari  total  pendapatan  setelah  dikurangi  dengan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan untuk  memperoleh  pendapatan  tersebut.  Pada  Koperasi  syariah  istilah  yang sering dipakai adalah profit and loss sharing , di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian  antara  untung  dan  rugi  dari  pendapatan  yang  diterima  atas  hasil usaha yang telah dilakukan.
Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari  perjanjian  kerjasama  antara  pemodal  (investor)  dan  pengelola  modal (enterpreneur) dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  ekonomi,  di  mana  di  antara keduanya  akan  terikat  kontrak  bahwa  di  dalam  usaha  tersebut  jika  mendapat keuntungan  akan  dibagi  kedua  pihak  sesuai  nisbah  kesepakatan  di  awal perjanjian,  dan  begitu  pula  bila  usaha  mengalami  kerugian  akan  ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.
Aplikasi  pembagaian  keuntungan  di  Lembaga  Keuangan  Syariah  pada umumnya  dapat  menggunakan  sistem  profit  sharing  maupun  revenue  sharing tergantung kepada kebijakan masing masing Lembaga Keuangan Syariah untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia  saat  ini  semuanya  menggunakan  perhitungan  bagi  hasil  atas  dasar revenue  sharing untuk  mendistribusikan  bagi  hasil  kepada  para  pemilik  dana (deposan). 15 Suatu Lembaga Keuangan Syariah menggunakan sistem profit sharing di mana  bagi  hasil  dihitung  dari  pendapatan  netto  setelah  dikurangi  biaya  bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para shahibul maal (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai
15 Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Institut  Bankir  Indonesia, Bank  Syariah  :  Konsep,  Produk  dan  Implementasi  Operasional,  Jakarta, Djambatan, 2003, hlm. 264
Analisis Implementasi Produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan Akad Mudharabah
di Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 413
dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan  dananya  pada  Lembaga  Keuangan  Syariah  yang  berdampak menurunnya  jumlah  dana  pihak  ketiga  secara  keseluruhan,  tetapi  apabila Lembaga Keuangan Syariah tetap ingin mempertahankan sistem  profit sharing tersebut  dalam  perhitungan  bagi  hasil  mereka,  maka  jalan  satusatunya  untuk menghindari  resiko-resiko  tersebut  di  atas,  dengan  cara  bank  harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana. 16 Suatu Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan revenue sharing yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari  total  pendapatan  Lembaga  Keuangan  Syariah  sebelum  dikurangi  dengan biaya Lembaga Keuangan Syariah, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada Lembaga Keuangan Syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan  berdampak  kepada  peningkatan  total  dana  pihak  ketiga  pada  Lembaga Keuangan Syariah.
Dalam  aplikasinya  koperasi  Syariah  di  Pamekasan  dalam  menentukan besaran  bagi  hasilnya  menggunakan  metode  profit  and  loss  sharing  (Profit Sharing).  Setidaknya  ada  dua  faktor  yang  menyebabkan  dipakainya  metode  ini untuk diterapkan. Pertama, faktor internal dari Koperasi syariah itu sendiri, yaitu kesiapan  manajemen  perbankan  syariah  untuk  menerapkan  prinsip  ini.  Dalam prinsip  Profit  and Loss  Sharing  pendapatan  hasil  usaha  yang  dibagikan  adalah pendapatan  bersih  ,  yaitu  laba  kotor  dikurangi  dengan  beban-beban  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  dana  nasabah.  Dengan  mekanisme  seperti  ini Koperasi Syariah dituntut untuk lebih jujur dan transparan dalam menentukan beban-beban yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana nasabah.
Faktor kedua, adalah kesiapan dari masyarakat yang menyimpan dananya di  Koperasi  Syariah.  Pihak  deposan  harus  siap  menerima  bagian  kerugian apabila dalam pengelolaan dana terjadi bukan kerena kelalain Koperasi Syariah sehingga dana yang diinvestasiakan pun akan berkurang. Selain itu beban-beban pegelolaan  dana  pun  akan  dibebankan  pada  dana  mudharabah  yang  berakibat kecilnya pendapatan yang akan didistribusikan.

## Rudy Haryanto

## Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013

## Rumusan masalah (5)
Secara  umum  terdapat  dua  jenis  metode  akuntansi.  Dua  metode akuntansi  ini  berusaha  menjelaskan  tentang  bagaimana  suatu  perusahaan mencatat  transasksi  –  transaksinya  dalam  menjalankan  binisnya.  Dua  jenis metode  akuntansi  tersebut  adalah Cash  Basis  Accounting dan Accrual  Basis Accounting.
Perbedaan dari metode tersebut terletak pada saat pencatatan kas masuk dan  kas  keluar.  Tetapi  walaupun  perbedaannya  terletak  hanya  masalah pengakuan  kas  masuk  dan  kas  keluar.  Diantara  perbedaan  yang  mungkin sederhana,  disana  terletak  begitu  banyak  error  dan  manipulasi  jika  kita mengamati  perbedaan  tersebut  dengan  sangat  seksama.  Kenyataannya,  banyak perusahaan  –  perusahaan  besar  didunia  pada  akhirnya  jatuh  akibat  mereka terlalu banyak memainkan metode – metode akuntansi.
Metode Mana yang Lebih Baik ,Metode akuntansi yang digunakan suatu perusahaan  dapat  mempengaruhi  pendapatan  total  suatu  perusahaan  pada laporan keuangannya, begitu pula dengan beban – beban perusahaan. Mari kita bahas satu per satu mengenai kedua metode akuntansi tersebut dan dimana letak perbedaannya yang membuat total pendapatan dan total beban menjadi berbeda jika menggunakan metode cash basis atau akrual basis.
Cash  Basis  Accounting :  didalam  metode  ini  beban  dengan  pendapatan tidak  secara  hati  –  hati  disamakan  dari  bulan  ke  bulan.  Beban  tidak  diakui sampai  uang  dibayarkan  walaupun  beban  pada  bulan  itu  terjadi.  Sama  halnya dengan  pendapatan,  pendapatan  tidak  diakui  sampai  dengan  uang  diterima. Bagaimanapun  juga  metode  dengan  cash  basis  tidak  mencerminkan  besarnya uang yang sebenarnya.
Accrual  Basis  Accounting :  Beban  dan  pendapatan  secara  hati  –  hati disamakan.  Menyediakan  informasi  yang  lebih  handal  dan  terpercaya  tentang seberapa besar suatu perusahaan mengeluarkan uang atau menerima uang dalam setiap bulannya. Pencatatan menggunakan metode ini mengakui beban pada saat transaski  terjadi  walaupun  kas  belum  dibayarkan.  Begitu  pula  dengan pendapatan. Pendapatan dicatat pada saat transaksi pendapatan terjadi walaupun kas atas transaksi pendapatan tersebut baru diterima bulan depan. Dalam hal ini maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pencatatan  menggunakan  accrual  basis  lebih mencermikan  keadaan  perusahaan  dan  lebih  dapat  mengukur  kinerja perusahaan.
Dalam  aplikasinya  pencatatan  laporan  keuangan  koperasi  syariah  di pamekasan  semuanya  menggunakan  metode Cash  Basis  Accounting .  Hal  ini  di keranakan  Tehnologi  Informasi  dan  sumberdaya  insane    yang  ada  di  koperasi
Analisis Implementasi Produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan Akad Mudharabah
di Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 415
relative kurang. Omset dan permodalan yang di miliki oleh koperasi syariah di Pamekasan juga tergolong kecil (mikro).
Rumusan masalah (6) Memberikan  penjelasan  tentang  mengidentifikasi  kekuatan  dan kelemahan  perusahaan  sebagai  berikut:  analisis  internal  merupakan  proses dengan  mana  perencanaan  strategi  mengkaji  pemasaran,  penelitian  dan pengembangan,  produksi dan  operasi, sumber  daya  dan  karyawan  perusahaan, serta  faktor  keuangan  dan  akuntansi  untuk  menentukan  di  mana  perusahaan mempunyai  kemampuan  yang  penting,  sehingga  perusahaan  memanfaatkan peluang  dengan  cara  yang  paling  efektif  dapat  menangani  ancaman  di  dalam lingkungan.
Sedangkan  faktor  tertentu  dalam  lingkungan  eksternal  dapat menyediakan  dasar-dasar  bagi  menejer  untuk  mengantisipasi  peluang  dan merencanakan tanggapan yang tepat sesuai dengan peluang yang ada, dan juga membantu  manajer  untuk  melindungi  perusahaan  terhadap  anacaman  atau mengembangkan  srategi  yang  tepat  yang  dapat  merubah  ancaman  menjadi bermanfaat  bagi  perusahaan.  Dalam  satu  lingkungan  eksternal  dapat menimbulkan ancaman, beliau mengelompokkan lingkungan ekstern kedalam 2 (dua)  kelompok  yaitu  :  (1)  lingkungan  luar  mempunyai  unsur-unsur  langsung dan  tidak  langsung.  Contoh  unsur-unsur  tindakan  langsung  adalah  pelanggan, pemerintah,  pesaing,  serikat  pekerja,  pemasok,  dan  lembaga  keuangan.  (2) Unsur-unsur  tindakan  tidak  langsung,  antara  lain  :  teknologi,  ekonomi,  dan politik masyarakat.
Mengidentifikasi peluang dan ancaman dapat diuraikan sebagai berikut : disini seorang manejer akan berusaha mengidentifikasi peluang dan acaman apa saja  yang  sedang  dan  akan  dialami.  Kedua  hal  ini  merupakan  faktor  luar  yang dapat mempengaruhi masa depan bisnis, sehingga memang perlu untuk dicatat. Dengan  demikian  setia  pihak  yang  berkepentingan  akan  terangsang  untuk menyiapakan  tindakan,  baik  peluang  maupun  ancaman  perlu  diberikan  urutan sedemikian rupa sehingga perhatian khusus dapat diberikan kepada yang lebih penting dan mendesak.
Adapun  analisi  SWOT  Produk  Mudharabah  dan  Koperasi  Syariah  di Pamekasan sebagai berikut : Kekuatan (Internal) : Inovasi Yang Dilakukan oleh Koperasi  Syariah  yaitu  Mengkombinasikan  Akad  Berbasis  Bagi  Hasil  dengan Akad  Berbasis  Marjin.  Kombinasi  kedua  akad  tersebut  tentunya  sudah  sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Contoh  Akad  Mudharabah  wal  Murabahah untuk Pembiayan Modal Kerja (Mitra Usaha). Adanya adanya dewan pengawas yang  menjamin  bahwa  Koperasi  Syariah  tidak  melenceng  dari  konsep  syariah.

## Rudy Haryanto
Adanya manajemen perusahaan yang terpisah dari dewan pengawas maka tidak ada  intervensi  antara  dewan  pengawas  dengan  manajemen  dan  sebaliknya. Pegawai yang bekerja adalah pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional  perbankan  syariah.  Produk  dan  jasa  yang  ditawarkan  sangat bervariasi.  Nama  Koperasi  syariah  sudah  membentuk  persepsi    masyarakat bahwa Koperasi yang menganut prinsip  syariah. Kinerja kuangan sudah relatif cukup baik.
Kelemahan  (Internal):  Koperasi  Syariah  Tidak  Memiliki  Sumber  Daya Untuk Melakukan Kontrol Langsung/Terlibat Langsung dalam usaha nasabah. Adanya  direktur  yang  memegang  jabatan  rangkap  yang  berbeda  bidangnya. Pegawai  yang  bekerja adalah  pegawai yang sepenuhnya  belum  profesional  dan mengerti  operasional  Koperasi  syariah.  Butuh  penyesuaian  dan  pelatihan  bagi karyawan baru. Sulit mendapatkan SDM yang berkompeten dibidang ini. Belum meratanya  penyebaran  kantor  koperasi  syariah  yang  bersangkutan  di  seluruh wilayah pamekasan khususnya dan Madura umumnya. Belum adanya pelayanan produk (ATM) bersama. Image yang terbentuk dimasyarakat adalah bank yang diperuntukkan hanya untuk orang islam. Tidak adanya paten. Peluang (Eksternal): Pertumbuhan Koperasi/BMT/Lembaga Financing, dll  yang  cukup  tinggi.  Pertumbuhan  yang  sangat  pesat  dengan  pembangunan Koperasi  syariah  di  daerah-daerah.  Peluang  yang  besar  untuk  penerapan teknologi-teknologi baru dengan perkembangan IT. Kebijakan Bank Indonesia belum  melepas  unit  usaha  syariah  di  bank  konvensional  menjadikan  Koperasi syariah sedikit pesaingnya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam merupakan  pasar  potensial  yang sangat  besar.  Tidak  dikhususkan  untuk  orang islam. Masih sedikit pesaing.
Hambatan  (Eksternal)  :  Pesaing  mempunyai  teknologi  yang  lebih canggih. Banyaknya produk yang sejenis yang menawarkan banyak keunggulan. Banyaknya  pilihan  produk  dari  perbankan  lain.  Kekuatan  nasabah  untuk memilih  bank  cukup  tinggi.  Pesaing  dari  dalam  negri  tidak  hanya  terdiri  dari bank-bank konvensional tapi juga bank syariah yang lain.

## Penutup
Produk  dengan  akad  Mudharabah  di  Koperasi  Syariah  yang  ada  di Pamekasan  baik  produk  penghimpunan  dana  maupun  penyaluran  dana  cukup berfareatif  dan  inovatif.  Akan  tetapi  inovasi  produk  di  Koperasi  Syariah  ini harus tetap di tingkatkan dengan tidak mengurangi nilai-nilai syariahnya untuk menghadapi persaingan global.
Analisis Implementasi Produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan Akad Mudharabah
di Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 417
Implementasi  produk  mudharabah  di  Koperasi  Syariah  di  Pamekasan sesuai  dengan  syarat  dan  rukun  mudharabah,  karena  dalam  aplikasinya  sudah ada  unsure  pelakunya  dalam  hal  ini  Koperasi  syariah  dan  nasabah,  Objek mudharabah berupa  modal  dan  usaha, ijab-qabul  yang  di  lakukan  pada  saat  terjadi kesepakatan  yang  di  buktikan  dengan  tanda  tangan  di  formulir; Nisbah  keuntungan yang di informasikan sebelum akad terjadi.
Akad  mudhararabah  yang  dipakai  dalam  produk  penghimpunan  dana maupun  penyaluran  dana  di  Koperasi  Syariah  di  Pamekasan  adalah  akad mudharabah muthlaqah. Metode penghitungan dan pembagian bagi hasil yang di  pakai  dalam  produk  penghimpunan  dana  maupun  penyaluran  dana  di Koperasi Syariah di Pamekasan adalah metode Profit Sharing. Metode yang di pakai  dalam  pencatatan  laporan  akuntansi  dan  keuangan  dalam  produk penghimpunan  dana  maupun  penyaluran  dana  di  Koperasi  Syariah  di Pamekasan adalah metode Cash Basis.
Analisis  SWOT  untuk  produk  mudharabah  dan  Koperasi  Syariah  di Pamekasan secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut: Kekuatan (Strenght): Adanya inofasi produk baik founding maupun lending yang disesuaikan dengan kebutuhan  masyarakat  dan  telah  di  aplikasikan  ke  dalam  IT  yang  kompeteble. Kelemahan (Weekness) :  Keterbatasan  SDM  baik  kuantitas  maupun  kualitas sehingga  masih  banyak  jajaran  pengurus  yang  masih  rangkap  jabatan  yang berdampak  pada  kurang  fokusnya  usaha  yang  dijalankan.  Faktor  Pendukung (Opportunity): Masyarakat  madura  yang  mayoritas  muslim  dan  masing-masing KJKS  memiliki  bidang  usaha  masing-masing  merupan  faktor  yang  sangat membantu  terhadap  kelangsungan  usaha  KJKS  di  Pamekasan.  Faktor Penghambat (Threats) : Banyaknya  pesaing  baik  dari  koperasi  sendiri  maupun bank umum serta pasang surutnya animo masyarakat.

## Rudy Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013

## Daftar Pustaka
Antonio, Syafi’i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek , Jakarta: Gema Insani Press,
2001.
Anwar , Saifuddin, Metode Penelitian , Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian , Jakarta: Rieneka Cipta, 2002
Dewan  Syariah  Nasional  Majlis  Ulama  Indonesia  dan  Bank  Indonesia,
“ Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional”. Edisi  kedua.  Jakarta:  PT. Intermasa, 2003.
Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  07/Dsn-Mui/Iv/2000  Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Karim,  Adiwarman, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan, Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2004.
Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  Dan  Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.Kukm/Ix/2004.
Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
Muhammad, Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  Di  Bank  Syariah ,  Yogjakarta:  UII Press, 2001.
Murti dan Salamah, Metodologi Penelitian Bisnis , Yogyakarta: Andi, 2005. ---------------, Manajemen Bank Syariah , Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia,  Nomor:  39/Per/M.KUKM/XII/2007,  Tentang  Pedoman Pengawasan  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  dan  Unit  Jasa  Keuangan Syariah Koperasi.
Ridwan,  Muhammad, ManajemenBaitulMaalWatTamwil  (BMT), Yogyakarta.UII Press, 2004. Sudarsono,  Heri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Deskripsi  dan  Ilustrasi , Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
Suseno, Priyonggo dan Heri Sudarsono, Istilah-Istilah Bank dan LembagaKeuangan Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2004. Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, BankSyariah : Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional, Jakarta: Djambatan, 2003. Sugiono, Statistika Untuk Penelitian . Bandung: Alpha Beta, 2000. Umar,  Husain,  Research  Methods  in  Finance  and  Banking,  Jakarta:  PT. Gramedia Pustakautama, 2000.