## ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

## (Studi pada Desa Bojongasih Kabupaten Sukabumi)
Zulkarnain Zulkarnain 1 , Widi Nurdiati 2
1, 2 Program Studi Akuntansi, Institut Manajemen Wiyata Indonesia
1 zulkarnain@imwi.ac.id , 2 widinurdiati95@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untukmengetahui  penerapan  Permendagri  Nomor  113/2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa  Bojongasih  Kecamatan  Parakansalak Kabupaten  Sukabumi  yang  meliputi  perencanaan,  penatausahaan,  pelaksanaan, pelaporan,  pertanggungjawaban,  serta  pembinaan,  dan  pengawasan  pengelolaan keuangan  Desa.  Metode  kualitatif-deskriptif  digunakan  untuk  menggambarkan  dan menginterpretasikan  data  mengenai  pengelolaan  keuangan  Desa  yang  ditemukan  di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara. Kemudian teknik analisis data cara mereduksi, menyajikan hingga memverifikasi data. Hasil dari penelitian ini yaitu secara garis besar pengelolaan keuangan  Desa  Bojongasih  Kecamatan  Parakansalak  Kabupaten  Sukabumi  belum sepenuhnya  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  113/2014.  Beberapa  kendala  yang dihadapi  diantaranya  dalam  perencanaan  Desa  tidak  tepat  waktu  menyampaikan Raperdes  tentang  APBDesa.  Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  bertentangan dengan  Permendagri  dan  tidak  sesuai  dengan  Permendagri.  Kemudian,  laporan  setiap bulan  tidak  disampaikan  kepada  Kepala  Desa.  Serta  pembinaan  dan  pengawasan  dari pemerintah daerah yang kurang maksimal.
Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No. 113/2014 .

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  mengatur  pelimpahan  wewenang,  hak,  dan  kewajiban  dari pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  untuk  mengurus  sendiri  dan  mengatur  urusan pemerintahannya.  Daerah  otonom  diatur  dimulai  dari  tingkat  teratas  hingga  terbawah yaitu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa (UU No. 32, 2004). UU Nomor 6/2014 tentang Desa  memberikan  kesempatan  yang  besar  kepada  Desa  dalam  mengurus  tata pemerintahannya  sendiri.  Pemerintah  Desa  diamatkan  supaya  mandiri  dalam  mengelola pemerintahannya  dengan berbagai sumber daya  yang dimilikinya, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan Desa.
Istilah  Desa  identik  dengan  masyarakat  yang  tradisional,  kolot,  dan  miskin. Namun, Desa sebenarnya memiliki kearifan lokal yang sangat luar biasa, telah lama Desa

## 2460-030X
memiliki  sistem,  mekanisme  pemerintahan,  norma  sosial  masing–masing.  UU  Nomor 6/2014  menuntut  setiap  Pemerintah  Desa  untuk  mempersiapkan  penyusunan, pelaksanaan,  pelaporan,  hingga  pertanggungjawaban  atas  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDesa).  Atas  kewenangan  yang  diberikan  tersebut  memunculkan risiko–risiko  yang  jika  tidak  dikelola  dengan  benar  akan  menyebabkan  kegagalan Pemerintah Desa dalam mencapai tujuan (Rahmawati et al. , 2015). Aspek yang sangat berperan dalam pengembangan Desa adalah keuangan Desa, dan  aset  Desa.  Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  keuangan  Desa  adalah  pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa (UU No. 6, 2014). Sumber pendapatan Desa terdiri  atas  pendapatan  asli  Desa,  hasil  aset,  hasil  usaha,  swadaya,  partisipasi,  gotong royong  dan  lain–lain  pendapatan  asli  Desa,  alokasi  APBN,  bagian  dana  perimbangan (keuangan  pusat  &  daerah)  yang  diterima  Kabupaten/Kota,  bagi  hasil  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  Kabupaten/Kota,  bantuan  keuangan  dari  Provinsi  dan  Kabupaten,  serta hibah  dan/atau  sumbangan  tidak  mengikat  pihak  ketiga,  dan  pendapatan  lain–lain  yang sah.
Kemudian,  belanja  Desa  disesuaikan  dengan  pendapatan  Desa  yang  diperoleh. Belanja  Desa  ini  meliputi  seluruh  pengeluaran  rekening  Desa  sebagai  kewajiban  Desa selama  satu  tahun  anggaran.  Belanja  Desa  digunakan  dalam  mendanai  penyelenggaraan operasional Desa. Semakin besar pendapatan Desa maka semakin besar pula pengeluaran yang  akan  digunakan  untuk  pembangunan  Desa.  Oleh  karena  itu,  Desa  harus  bisa menyusun  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja,  serta  Pembiayaan  Desa  dengan  baik  dan benar  sehingga  tujuan  untuk  meningkatkan  pembangunan  Desa  tercapai (Permendagri No. 113, 2014) . Permendagri  Nomor  113/2014 ditetapkan  sehubungan  dengan  adanya  dana yang  diagendakan  akan  turun  sekitar  satu  milyar  rupiah  pada  setiap  Desa  di  seluruh nusantara. Permendagri ini sangat penting karena Desa memiliki posisi langsung sebagai penerima  dana  yang  penggunaannya  harus  dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan  warga. Dalam Permendagri Nomor 113/2014 ini disebutkan, Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh  kegiatan  meliputi  perencanaan;  pelaksanaan;  penatausahaan;  pelaporan;  dan pertanggungjawaban  keuangan  Desa.  Tahapan  dari  kegiatan  ini  diperlukan  untuk mencegah  atau  mengurangi  kemungkinan  penyimpangan,  dan  bagi  terwujudnya  tujuan pembangunan Desa, serta dijadikan sebagai penguat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan Desa.
Dalam  Permendagri  Nomor  113/2014  pasal  44  disebutkan  pula  bahwa  dalam penyelenggaraan  administrasi  Desa  diperlukan  pembinaan  dan  pengawasan.  Pembinaan dan  pengawasan  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  terhadap  aparatur  pemerintahan Desa  di  bidang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  sehingga  aparat  Desa  dapat  menjalankan tugas,  fungsi,  dan  kewajiban  dengan  baik.  Pembinaan  administrasi  Desa  ini  untuk mengembangkan  sistem  Pengelolaan  Keuangan  Desa  menjadi  sumber  informasi  bagi seluruh kegiatan pemerintahan secara nasional.
Permasalahan  yang  berpotensi  menjadi  kendala  dalam  penerapan  Permendagri No.  113/2014  adalah  ketidaksiapan  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  baik  pada  aspek komitmen  maupun  kemampuan  aparat  Pemerintah  Desa (Nafidah et  al .,  2017) .  Belum terdapat pula pengembangan panduan yang jelas dan sistem informasi yang mendukung.
Pemerintah  Desa  yang  belum  berpengalaman  atau  baru  menerapkan  Pengelolaan Keuangan  Desa  membutuhkan  pembelajaran  melalui  pengawasan  serta  pendampingan, dalam  hal  ini  kewajiban  Pemerintah  Provinsi  untuk  membina  serta  mengawasi  dalam penyaluran  dana  Desa.  Pemerintah  Kabupaten/Kota  berkewajiban  untuk  membina  serta mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  menemukan  bahwa  pertama,  beberapa Pemerintahan Desa belum  sepenuhnya  melaksanakan pengelolaan  keuangan desa  sesuai dengan  aturan  yang  ada.  Hal  tersebut  karena  kurangnya  pemahaman  para  aparat  Desa tentang  isi  aturan  yang  ada  dalam  Permendagri  Nomor  113/2014 (Suryanto,  2015) . Kedua,  masih  terdapat  banyak  ketidaksesuaian  dalam  perencanaan  Pengelolaan Keuangan Desa dengan ketentuan/peraturan yang berlaku (Dewanti et al ., 2016) . Ketiga, dalam  hal  pertanggungjawaban  kepala  Desa  atas  pengelolaan  dana  Desa,  laporan pertanggungjawaban  tersebut  tidak  disampaikan  secara  tepat  waktu  dan  masih  belum dilaksanakan  sesuai  standar  yang  berlaku (Mongilala,  2016) . Keempat,  ada  yang  telah berjalan  sesuai  dengan  ketentuan/peraturan  yang  berlaku,  namun  belum  sanggup memenuhi  kebutuhan  bagi  masyarakatnya  secara  menyeluruh  dan  sistematis,  serta kesannya hanya sekedar untuk menggunakan anggaran (Mardona, 2016) . Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  Desa  Bojongasih  Kec.  Parakansalak  Kab. Sukabumi.  Desa  Bojongasih  telah  melaksanakan  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  namun dirasa  belum  optimal  baik  dari  segi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  dan pelaporan,  serta  pertanggungjawaban  dalam  pengelolaan  keuangan  tersebut.  Hal  ini terlihat  dari  hasil  observasi  awal  penulis  bahwa  masih  terdapat  masyarakat  yang  belum mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Desa. Kemudian terkait keuangan Desa, Desa ini  belum  terlihat  secara  transparan  dalam  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban keuangan  Desa.  Desa  Bojongasih  belum  menyajikan  laporan  secara  tertulis  kepada masyarakat dan melalui media informasi yang dengan mudah diakses.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  penerapan  Permendagri  Nomor 113/2014 di Desa Bojongasih Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi; mengetahui hambatan dalam  penerapan;  dan  upaya  yang  dilakukan  dalam  penerapan  Permendagri  Nomor 113/2014 di Desa Bojongasih Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi.

## KERANGKA TEORITIS Teori Stewardship
Teori  stewardship  menggambarkan  situasi  bahwa  pihak  manajemen  tidak termotivasi  oleh  tujuan  individu,  melainkan  lebih  tertuju  pada  sasaran  utama  untuk kepentingan organisasi. Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat di antara kepuasan  individu  dengan  kesuksesan  organisasi  (Raharjo,  2007).  Teori  stewardship merupakan  teori  yang  dibangun  atas  asumsi  mengenai  sifat  manusia,  bahwa  manusia secara hakikat dapat dipercaya, dapat berlaku dengan penuh tanggungjawab, mempunyai integritas, serta berlaku jujur kepada pihak lain.
Hubungan teori stewardship dengan penelitian ini yaitu dapat menjelaskan peran Pemerintah  Desa  sebagai  institusi  yang  dapat  dipercaya,  melaksanakan  fungsi  dan tugasnya  sesuai  kepentingan  publik,  tepat,  bertanggungjawab  dalam  pengelolaan

## 2460-030X
keuangan  yang  diamanahkan,  sehingga  tujuan  ekonomi  dan  layanan  publik,  serta kesejahteraan  masyarakat  dapat  dicapai  secara  maksimal  dan  sesuai  tujuan  yang  telah ditentukan.

## Akuntansi Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa
Akuntansi Desa adalah aktivitas pencatatan atas transaksi  keuangan Desa, yang dibuktikan  dengan  nota–nota,  lalu  dilakukan  pencatatan,  disusun  pelaporan,  sehingga menghasilkan data/informasi  keuangan berbentuk laporan keuangan sehingga digunakan oleh  pihak–pihak  yang  berkepentingan  atau  berhubungan  dengan  Desa  (Sujarweni, 2015).  Pengelolaan  keuangan  desa  meliputi  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

## Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Mekanisme  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  dimulai  dari  Sekretaris Desa  (Sekdes)  menyusun  rancangan  Perdes  tentang  APBDesa  dan  disampaikan  kepada Kepala  Desa  (Kades);  Kades  menyampaikan  kepada  BPD,  untuk  dibahas  hingga disepakati bersama  maksimal bulan Oktober tahun berjalan; disampaikan kepada Bupati melalui  Camat  untuk  dievaluasi;  dalam  hal  Bupati  menyampaikan  hasil  evaluasi rancangan  Perdes  tidak  sesuai  baik  dengan  kepentingan  umum  atau  peraturan perundangan  yang  lebih  tinggi,  Kades  melakukan  penyempurnaan  maksimal  tujuh  hari kerja sejak diterima hasil evaluasi; bila tidak ditindaklanjuti, Bupati dapat  membatalkan Perdes;  pembatalan  Perdes  sekaligus  menyatakan  berlaku  pagu  APBDesa  tahun sebelumnya.

## Penganggaran Pengelolaan Keuangan Desa
Dalam penyusunan anggaran desa ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, diantaranya (Sujarweni, 2015):
a. Transparan;  yakni  keterbukaan  Pemerintah  Desa  kepada  masyarakat  mengenai berbagai  kebijakan  atau  program  yang  ditetapkan  dalam  rangka  pembangunan Desa.
b. Akuntabilitas;
yakni kemampuan Pemerintah
Desa
dalam mempertanggungjawabkan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  dan masalah pemerintahan Desa, terutama dalam hal finansial.
c. Partisipasi Masyarakat; yakni kemampuan Desa untuk membuka kesempatan/peluang  bagi  komponen  masyarakat  terlibat  dan  berperan  aktif dalam proses pembangunan Desa.
d. Penyelenggaraan  Pemerintah  Yang  Efektif;  mencakup  tentang  keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran Desa.
e. Pemerintah  tanggap  terhadap  aspirasi  yang  berkembang  di  masyarakat;  yakni kepekaan Pemerintah Desa terhadap permasalahan dalam kehidupan masyarakat dan yang menjadi kebutuhan serta keinginan masyarakat.
f. Profesional; Hal ini menyangkut keahlian yang seharusnya dimiliki oleh seorang aparatur Desa sesuai dengan jabatannya.

## Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Semua penerimaan Desa dan pengeluaran Desa melalui rekening kas Desa. Bagi Desa yang belum memiliki layanan perbankan di daerahnya maka pengaturan ditetapkan
oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan Desa dan pengeluaran Desa harus disertai  atau  didukung  oleh  bukti-bukti  yang  sah  dan  lengkap  (Permendagri  No.  113, 2014, Pasal 24-34).

## Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa
Penatausahaan  keuangan  Desa  dilakukan  bendahara  Desa.  Bendahara  Desa mempertanggung-jawabkan  terhadap  uang  Desa  melalui  laporan  pertanggungjawaban. Menurut Permendagri Nomor 113/2014, laporan yang harus dibuat bendahara Desa yaitu:
a. Buku Kas Umum;
b. Buku Kas Pembantu Pajak;
c. Buku Bank.

## Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri  Nomor  113/2004  mengatur  dalam  melaksanakan  tugas, kewenangan,  hak,  dan  kewajiban,  Kepala  Desa  harus  menyampaikan  hal–hal  sebagai berikut:
a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, yaitu berupa laporan semesteran, baik laporan  semester  pertama  paling  lambat  akhir  bulan  Juli  tahun  berjalan  dan laporan  semester  akhir  tahun  paling  lambat  akhir  bulan  Januari  tahun berikutnya;
b. Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  (LPPD)  setiap  akhir  tahun anggaran;
c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada akhir masa jabatan;
d. Laporan  Keterangan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  secara  tertulis  kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

## Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa
Pertanggungjawaban  yang  harus  dilakukan  oleh  Kades  menurut  Permendagri Nomor 113/ 2014:
a. Kades  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  dari  realisasi  pelaksanaan APBDesa  kepada  Bupati  melalui  camat  pada  akhir  tahun  anggaran.  Bentuk laporan ini ditetapkan dalam Perdes dan dilampiri dengan:
1. Format  Laporan  Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  APBDesa Periode Tahun Anggaran Berkenaan.
2. Format  Laporan  Kekayaan  Milik  Desa  per  31  Desember  Tahun Anggaran berkenaan.
b. Format  Laporan  Program  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  yang  masuk  ke Desa.
c. Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa  disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri  Nomor  113/2014  mengatur  Pemerintah  Provinsi  wajib melaksanakan pembinaan  serta pengawasan terhadap penyaluran dana Desa,  penyaluran alokasi  dana  Desa,  dan  penyaluran  bagi  hasil  pajak  daerah  &  retribusi  daerah Kabupaten/Kota  kepada Desa. Kemudian Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan  untuk membina dan mengawasi atas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan.

## 2460-030X

## Kerangka Berpikir
Berdasarkan  penelitian  terdahulu,  ada  beberapa  aspek  yang  membedakan dengan  penelitian  pada  saat  ini,  diantaranya  yaitu  pada  penelitian  sekarang  membahas tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  berfokus  kepada  kegiatan  dalam  Pengelolaan Keuangan  Desa  dimulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  dan  pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan Desa sesuai Permendagri Nomor 113/2014.

## Model Analisis
Model  analisis  di  bawah  ini  menjelaskan  bahwa  Pengelolaan  Keuangan  Desa  tersebut dianalisis menggunakan Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Gambar 1 Model Analisis

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  menggunakan  metode  kualitatif-deskriptif.  Dalam  penelitian ini peneliti akan menggambarkan dan menginterpretasi gejala atau data yang didapatkan selama  penelitian  berlangsung.  Peneliti  akan  menggambarkan  secara  detail  mengenai penerapan  Permendagri  Nomor  113/2014  di  Desa  Bojongasih.  Kemudian  peneliti  juga mendeskripsikan  hambatan–hambatan  serta  upaya  yang  dilakukan  dalam  penerapan Permendagri tersebut.
Pada penelitian ini, sumber data primernya yaitu informan–informan yang telah dipilih  di  Desa  Bojongasih.  Sedangkan  untuk  data  sekundernya  yaitu  berupa  dokumen atau  laporan  keuangan  dari  Desa  Bojongasih,  studi  kepustakaan  dari  berbagai  sumber seperti buku dan internet.
Definisi Operasional Variabel Perencanaan
Desa Bojongasih

## Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pelaporan Pertanggungjawa ban Pembinaan & Pengawasan
Perencanaan  Keuangan  Desa  merupakan  usaha  atau  aktivitas  Pemerintah  Desa dengan  masyarakat  Desa  dalam  membuat  perencanaan  keuangan  Desa  dalam  rangka pelaksanaan  Undang–Undang  Desa.  Dalam  tahap  perencanaan,  Pemerintah  desa melibatkan  masyarakat  desa  melalui  BPD,  sehingga  program  dan  kegiatan  kerja  yang disusun  dapat  memfasilitasi  kepentingan  masyarakat  dan  kebutuhan  masyarakat,  sesuai kemampuan dari desa tersebut (Firmansyah, 2012). Pemerintah Desa menyusun  rencana pembangunan  Desa  sesuai  kewenangannya  mengacu  pada  perencanaan  pembangunan Kabupaten/Kota (Sujarweni, 2015).

## Pelaksanaan
Pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  Desa  menganut  prinsip  umum  yang  yang harus  ditaati  yaitu  mencakup  penerimaan  Desa  dan  pengeluaran  Desa.  Prinsip  tersebut menyatakan bahwa seluruh penerimaan Desa & pengeluaran Desa dilaksanakan melewati rekening kas Desa (BPKP, 2015).

## Penatausahaan
Penatausahaan  keuangan  Desa  dilaksanakan  dengan  Kepala  Desa  menetapkan Bendahara Desa. Bendahara Desa ditetapkan sebelum dimulai Tahun anggaran berkenaan dan  harus  berdasarkan  keputusan  Kades.  Bendahara  ditunjuk  oleh  Kades  untuk menerima, menyimpan, menatausahakan, membayar, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan dalam rangka pelaksanaan  APBDDesa (Sujarweni, 2015).
Penatausahaan  pengelolaan  keuangan  Desa  dilakukan  dengan  menggunakan Buku  Kas  Umum  (BKU),  Buku  Bank,  dan  Buku  Kas  Pembantu  Pajak.  Penatausahaan dilakukan  meliputi  menerima,  menyimpan,  menyetorkan/membayar;  memungut,  dan menyetorkan  PPh,  serta  pajak  lainnya;  mencatat  penerimaan  dan  pengeluaran,  serta melakukan  penutupan  buku  pada  akhir  bulan;  mempertanggung-jawabkan  uang  dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

## Pelaporan
Berdasarkan  UU  dan  Permendagri  tentang  Desa,  Kades  dalam  melaksanakan tugas,  wewenang,  hak,  dan  kewajibannya  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  wajib menyampaikan  laporan  kepada  Bupati/Walikota.  Laporan  bersifat  periodik  yaitu semesteran dan tahunan.

## Pertanggungjawaban
Kades  juga  wajib  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  atas  realisasi pelaksanaan  APBDesa  yang  terdiri  dari  pendapatan  dan  belanja,  serta  pembiayaan  yang ditetapkan  dalam  Perdes.  Laporan  disampaikan  paling  lambat  satu  bulan  setelah  tahun anggaran berkenaan berakhir.

## Pembinaan dan Pengawasan
Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Pemerintah  Desa  sesuai  dengan Permendagri  No.  113/2014  Pasal  44,  yang  menyatakan  bahwa  Pemerintah  dan Pemerintah  Provinsi  wajib  membina  penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  dan  lembaga kemasyarakatan.

## 2460-030X

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI
Penelitian  ini  membahas  mengenai  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa  di  Desa  Bojongasih  dengan  standar  yang  digunakan  adalah  Permendagri  Nomor 113/2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Tujuannya  yaitu  untuk  mengetahui apakah Desa Bojongasih telah menerapkan dan mematuhi Permendagri Nomor 113/2014 dengan optimal.

## 3.1.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih
Kesesuaian antara Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 113/2014 sebagaimana  pada  lampiran  1  Tabel  1.  Berdasarkan  poin  1,  2,  dan  3  pada  tabel  1 menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Bojongasih telah berpedoman  pada  Permendagri  Nomor  113/2014.  Namun,  pada  beberapa  aspek  yang membuat perencanaan pengelolaan keuangan Desa tersebut belum sepenuhnya sempurna.
Untuk Desa Bojongasih, dokumen RPJM dan RKPDesa tahun 2016 telah dibuat. Dalam penyusunan Raperdes di Desa Bojongasih dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, serta perangkat Desa lainnya. Kemudian, Sekretaris menyampaikan  Raperdes  tersebut  kepada  Kades  dan  BPD  untuk  dibahas  hingga disepakati bersama. BPD di Desa Bojongasih telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya.  Setiap  perencanaan  yang  dilakukan  oleh  Desa,  BPD  terlibat  langsung  untuk membahas  dan  menyepakati  Raperdes  tentang  APBDesa  yang  akan  dijadikan  sebagai peraturan Desa.
Sedangkan  poin  4  dan  5  menunjukkan  bahwa  perencanaan  yang  masih  belum sesuai yaitu Raperdes yang seharusnya disepakati bersama  maksimal dilakukan di bulan Oktober tahun berjalan, Desa Bojongasih baru menyepakati Raperdes pada bulan Januari. Kemudian,  Perangkat  Desa  tidak  mengetahui  secara  pasti  berapa  lama  Raperdes  yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

## 3.1.2 Faktor Penghambat Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Perencanaan  pengelolaan  keuangan  Desa  di  Desa  Bojongasih  masih  kurang maksimal. Hal ini terlihat dari kurangnya pengetahuan perangkat Desa mengenai jangka waktu  dalam  penyampaian  Raperdes  yang  telah  di  sepakati  bersama  kepada Bupati/Walikota.  Dari  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  dapat  diketahui  bahwa faktor  penghambat  dalam  perencanaan  pengelolaan  keuangan  Desa  di  Desa  Bojongasih yaitu  kurangnya  pengetahuan  atau  pemahaman  perangkat  Desa  mengenai  Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## 3.1.3 Upaya Yang Harus Dilakukan
Untuk  memaksimalkan  perencanaan  pengelolaan  keuangan  Desa  di  Desa Bojongasih,  sebaiknya  Kepala  Desa  atau  pihak  dari  Kecamatan  mengarahkan  atau membimbing  secara  langsung  mengenai  peraturan  yang  ada  dalam  Permendagri  Nomor 113/2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Kegiatan  ini  dapat  dilakukan  setiap setahun sekali, ketika akan dilakukan penyusunan mengenai Raperdes tentang APBDesa. Hal  ini  dilakukan  agar  perangkat  Desa  lebih  disiplin  dalam  mengerjakan  tugasnya  dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3.2.1 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih
Kesesuaian antara Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 113/2014 sebagaimana  pada  lampiran  1 Tabel 2. Pelaksanaan  keuangan  Desa  di  Desa  Bojongasih mengenai  penerimaan  dan  pengeluaran  telah  dilakukan  melalui  rekening  Desa.  Desa Bojongasih  melakukan  belanja  setelah  rancangan  APBDesa  disahkan.  Akan  tetapi,  ada pengecualian  untuk  belanja  pegawai,  bersifat  mengikat  dan  untuk  operasional perkantoran  dalam  Perdes  yang  telah  ditetapkan  dapat  dibayarkan  meskipun  rancangan APBDesa belum disahkan. Sebab, untuk belanja pegawai dan operasional kantor tersebut sudah harus dibayarkan.
Kemudian  mekanisme  dalam  melaksanakan  kegiatan  harus  dilengkapi  dengan dokumen-dokumen pendukung seperti RAB. Berdasarkan RAB tersebut, maka pelaksana kegiatan lalu mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengajuan SPP baru boleh dilakukan jika Desa sudah menerima barang dan jasanya. Namun,  dalam  kenyataannya  proses  pengajuan  SPP  yang  dilakukan  oleh  Desa Bojongasih  belum  menerapkan  aturan  dalam  Permendagri  No.  113/2014.  SPP  diajukan sebelum  barang  atau  jasa  diterima  oleh  Desa.  Hal  ini  dilakukan  kerena  Desa  kesulitan untuk menemukan penyedia barang  dan/atau jasa yang bisa diambil barang atau jasanya terlebih dahulu dengan cara berutang. Penggunaan  aturan SPP ini sulit untuk diterapkan terutama di Desa Bojongasih.

## 3.2.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Ketentuan  dalam  Permendagri  No.  113/2014  terutama  dalam  prosedur pengadaan barang atau jasa seperti pengajuan SPP menjadi faktor penghambat bagi Desa Bojongasih  untuk  melakukan  belanja/pengadaan  barang  atau  jasa.  Menurut  aturan,  SPP baru dapat diajukan setelah barang dan/atau jasa diterima oleh Desa. Akan tetapi, hal ini sulit  direalisasikan  karena  tidak  semua  penyedia  barang  dan/atau  jasa  bersedia  barang atau jasanya diberikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran.  Faktor lain yaitu kurangnya sosialisasi dan pengarahan dari pemerintah Kabupaten mengenai pengetahuan tentang  mekanisme  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  Desa  yang  baik  sesuai  dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.

## 3.2.3 Upaya Yang Harus Dilakukan
Pemerintah  Kabupaten  Sukabumi  melaui  camat  penting  untuk  melakukan bimbingan mengenai peraturan-peraturan di Desa agar hukum di Desa tidak bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan,  bimbingan  mengenai  pentingnya  administrasi yang  berkaitan  dengan  pembukuan,  dan  pembuatan  laporan  pertanggungjawaban. Kemudian  pihak  Kecamatan  mengadakan  pelatihan  mengenai  tata  cara  penyusunan administrasi  di  Desa.  Pelatihan  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  meningkatkan kemampuan perangkat Desa dalam menjalankan tugas yang diberikan.

## 3.3.1 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih
Kesesuaian  antara  Penatausahaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa Bojongasih  dengan  Penatausahaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  menurut  Permendagri Nomor  113/2014  sebagaimana  pada  lampiran  1  Tabel  3.  Penatausahaan  pengelolaan keuangan Desa di Desa Bojongasih telah dilakukan oleh Bendahara Desa, dan Bendahara Desa  setiap  akhir  bulan  melakukan  pencatatan  setiap  kegiatan  penerimaan  dan

## 2460-030X
pengeluaran  yang  terjadi  di  Desa  menggunakan  Buku  Kas  Umum  (BKU),  Buku  Bank, dan  Buku  Kas  Pembantu  Pajak.  Bendahara  Desa  Bojongasih  telah  menggunakan  buku- buku tersebut dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan Desa. Akan tetapi, dalam hal laporan  pertanggungjawaban  kepada  Kepala  Desa  setiap  bulan  maksimal  tanggal  10 bulan  berikutnya,  Bendahara  Desa  tidak  menyampaikan  laporan  tersebut.  Hal  ini disebabkan  karena  kurangnya  komitmen  perangkat  Desa  dalam  menerapkan  peraturan yang berlaku.

## 3.3.2 Faktor Penghambat Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa
Faktor  penghambat  dalam  penatausahaan  pengelolaan  keuangan  Desa  ini  yaitu dalam hal Bendahara tidak menyampaikan laporan kepada kepala Desa setiap bulan. Hal ini  disebabkan  karena  kurangnya  komitmen  dari  Bendahara  Desa  dan  perangkat  Desa terhadap peraturan yang berlaku.

## 3.3.3 Upaya Yang Harus Dilakukan
Para  perangkat  Desa  harus  lebih  memahami  isi  dari  Permendagri  Nomor 113/2014 agar administrasi dalam aktivitas di Desa lebih tertib dan disiplin. Karena tertib dan  disiplin  termasuk  asas-asas  dalam  pengelolaan  keuangan  Desa.  Jadi,  harus  ada kesadaran dari para perangkat Desa itu sendiri untuk menerapkan semua aturan yang ada.

## 3.4.1 Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih
Kesesuaian  antara  Pelaporan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa  Bojongasih dengan  Pelaporan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  menurut  Permendagri  Nomor  113/2014 sebagaimana  pada  lampiran  1  Tabel  4.  Pelaporan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa Bojongasih  untuk  semester  pertama  telah  disampaikan  pada  akhir  bulan  Juli  sesuai dengan  aturan,  dan  untuk  laporan  semester  kedua  telah  disampaikan  pada  akhir  bulan Januari tahun berikutnya sesuai aturan.

## 3.5.1 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih
Kesesuaian  antara  Pertanggungjawaban  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa Bojongasih  dengan  Pertanggungjawaban  Pengelolaan  Keuangan  Desa  menurut Permendagri  Nomor  113/2014  sebagaimana  pada  lampiran  1  Tabel  5.  Pada  akhir  tahun anggaran,  Kepala  Desa  Bojongasih  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  dari realisasi pelaksanaan APBDesa yang meliputi pendapatan dan belanja, serta pembiayaan di Desa Bojongasih selama satu tahun. Laporan ini telah disepakati oleh Kades bersama BPD yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2017. Lampiran yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban ini yaitu:
a. Laporan pertanggungjawaban realisasi pendapatan APBDesa tahun anggaran 2016.
b. Laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember 2016.
c. Laporan program sektoral dan pemerintah daerah yang masuk Desa.
d. Laporan penggunaan dana Desa tahun anggaran 2016.
Sementara  dalam  hal  menginformasikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  APBDesa  kepada  masyarakat,  Desa  Bojongasih  menyampaikan  laporan tersebut  kepada  BPD  dan  membuat  papan  pengumuman  yang  dipasang  di  depan  kantor Desa  Bojongasih.  Hal  ini  dilakukan  agar  masyarakat  mengetahui  laporan  atas  kegiatan yang  terjadi  di  Desa  Bojongasih  serta  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  yang diamanahkan oleh Pemerintah sesuai Permendagri Nomor 113/2014.

## 3.6.1 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih
Kesesuaian  antara  Pembinaan  dan  Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di Desa  Bojongasih  dengan  Pembinaan  dan  Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan  Desa menurut  Permendagri  Nomor  113/2014  sebagaimana  pada  lampiran  1  Tabel  6. Pembinaan  dilakukan  dengan  cara  melakukan  sosialisasi  mengenai  peraturan  dan kebijakan  yang  berlaku  baik  dari  Pemerintah  Provinsi  maupun  dari  Pemerintah Kabupaten.  Sedangkan  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Camat  dilakukan  setiap  kali diadakan  rapat-rapat  atau  pertemuan.  Pihak  Kecamatan  sering  mengadakan  sosialisasi mengenai  kebijakan  pemerintah  terkait  pengelolaan  keuangan  Desa,  serta  melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBDesa.
Meskipun  telah  dilakukan  pembinaan  melalui  sosialisasi,  bimbingan,  dan pelatihan,  namun  masih  terdapat  hambatan  dalam  melaksanakan  administrasi  di  Desa. Faktor  yang  menjadi  kendalanya  yaitu  kurangnya  SDM  yang  memiliki  keahlian  dalam bidang  pemerintahan  di  Desa.  Hal  ini  yang  menyebabkan  administrasi  di  Desa Bojongasih belum sepenuhnya maksimal.
Untuk meningkatkan administrasi Desa yang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang  berlaku  diperlukan  sumber  daya  manusia  yang  mampu  dan  ahli  dalam  bidang pemerintahan.  Selanjutnya  dari  pihak  pemerintah  baik  itu  Kabupaten  atau  Kecamatan harus  lebih  giat  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Desa  mengenai pengelolaan keuangan Desa, agar pemerintah Desa dapat menjalankan kegiatannya lebih tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  penelitian  di  lapangan,  Desa  Bojongasih  telah menggunakan  Permendagri No. 113/2014 sebagai pedoman dalam aktivitas pengelolaan keuangan  Desa.  Namun,  ada  beberapa  peraturan  dalam  Permendagri  ini  yang  belum diterapkan  dengan  baik  dan  belum  maksimal.  Maka,  dapat  ditarik  simpulan  sebagai berikut:
1. Perencanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Bojongasih  belum  sepenuhnya  sesuai dengan  Permendagri  No.  113/2014.  Para  perangkat  Desa  tidak  tepat  waktu  dalam menyampaikan  Raperdes  tentang  APBDesa  yang  telah  disusun  dan  disepakati bersama dengan BPD kepada Bupati.  Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan  pemahaman  perangkat  Desa  mengenai  jangka  waktu  dalam  penyelesaian pekerjaan atau penyampaian Raperdes.
2. Pelaksanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa  Bojongasih  belum  sesuai  dengan Permendagri  No.  113/2014.  Mekanisme  dalam  melaksanakan  kegiatan  yang  terjadi di Desa Bojongasih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan SPP yang seharusnya  dilakukan  setelah  barang  atau  jasa  diterima  oleh  Desa,  akan  tetapi pengajuan SPP dilakukan sebelum barang atau jasa diterima oleh Desa. Hal tersebut dilakukan karena tidak semua penyedia barang atau jasa bersedia barang atau jasanya diberikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran.

## 2460-030X
3. Penatausahaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa  Bojongasih  dilakukan  oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa telah melakukan pencatatan untuk setiap kegiatan dan  telah  menggunakan  lampiran  yang  terdapat  dalam  Permendagri  No.  113/2014. Namun, penatausahaan ini belum sepenuhnya sesuai, pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara tidak disampaikan kepada Kepala Desa di setiap akhir bulan.
4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Bojongasih telah sesuai dengan Permendagri No. 113/2014. Pelaporan untuk semester pertama telah disampaikan pada bulan Juni tahun 2016, sedangkan untuk pelaporan semester akhir telah dilaporkan  pada bulan Januari 2017.
5. Pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  Desa  Bojongasih  telah  sesuai  dengan Permendagri No. 113/2014. Kepala
Desa
menyampaikan laporan
pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  selama  satu  tahun  pada  akhir tahun.  Lampiran  yang  dicantumkan  juga  telah  sesuai  dengan  Permendagri  No. 113/2014.
6. Pembinaan  dan  pengawasan  pengelolaan  keuangan  Desa  Bojongasih  telah dilaksanakan  melalui  pihak  kabupaten  dan  kecamatan  dengan  mengadakan  rapat- rapat dan sosialisasi pada pemerintah Desa. Namun, pembinaan dan pengawasan ini masih  belum  dapat  diterapkan  oleh  perangkat  Desa  karena  kurangnya  sumber  daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan Desa.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa ke depannya yaitu:
1. Sebaiknya  Kepala  Desa  atau  pihak  dari  Kecamatan  mengarahkan  atau membimbing secara langsung mengenai peraturan yang ada dalam Permendagri No. 113/2014.
2. Perangkat  Desa  harus  mempelajari  dan  memahami  mengenai  sistem  keuangan Desa  yang  berlaku  agar  pelaksanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  tidak bertentangan dengan Permendagri No. 113/2014.
3. Perangkat  Desa  harus  memegang  komitmen  untuk  menjalankan  aturan  yang berlaku,  supaya  asas  yang  ada  dalam  Permendagri  No.  113/2014  dilaksanakan dengan baik.
4. Sebaiknya Pemerintah Desa Bojongasih menambah sumber daya manusia yang lebih memahami atau menguasai bidang mengenai pemerintahan Desa.

## Daftar Pustaka
Dewanti et al. (2016). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng. Jurnal Universitas Jember.
Firmasyah dan R. M. Amin. (2012). Pengelolaan Keuangan di DesaPulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Mardona H, Eliagus. (2016). Studi tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Marga Mulia Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Universitas Mulawarman.
Mongilala, Chrisye. (2016). Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan. Lex et Societatis. Vol.IV/No.6 Nafidah et al. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang. Jurnal STIE PGRI Dewantara Jombang. Raharjo, Eko. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. Jurnal Dosen STIE Pelita Nusantara Semarang. Rahmawati et al. (2015). Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Universitas Cokroaminoto.
Sujarweni, V. Wiratna. ( 2015 ). Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.
Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Suryanto,  Toto.  (2015).  Implementasi  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Rancah). Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar

## Lampiran 1
Tabel 1
Kesesuaian Antara Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa Tahun Anggaran 2016 No Pernyataan Kriteria Ket 1. Sekdes menyusun Rancangan Perdes tentang APBDesa berdasar RKPDesa tahun berkenaan. Sesuai Ada tim khusus yang menyusun Raperdes. 2. Sekdes menyampaikan rancangan Perdes tentang APBDesa kepada Kades. Sesuai Untuk disetujui. 3. Rancangan Perdes tentang APBDesa disampaikan oleh Kades kepada BPD, untuk dibahas hingga disepakati bersama. Sesuai Dibahas dan di sepakati bersama. 4. Rancangan Perdes tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan. Tidak Sesuai Di tetapkan pada bulan Januari. 5. Rancangan Perdes tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kades kepada Bupati melalui Camat paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Belum Sesuai Perangkat Desa tidak mengetahui secara pasti waktu untuk menyampaikan Raperdes. 6. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Perdes tentang  APBDesa. Sesuai 7. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya. Sesuai 8. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kades melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Sesuai
Sumber: Permendagri No. 113/2014, hasil wawancara.

## 2460-030X
Tabel 2 Kesesuaian Antara Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa Tahun Anggaran 2016 No Pernyataan Kriteria Ket 1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Sesuai 2. Khusus bagi desa yang belum memiliki layanan perbankan di daerahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Belum Pernah 3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti sah dan lengkap. Tidak Sesuai Kurangbukti. 4. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Perdes. Sesuai 5. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Sesuai 6. Pengeluaran desa (yang mengakibatkan beban APBDesa) tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perdes tentang APBDesa ditetapkan menjadi Perdes. Sesuai 7. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Sesuai 8. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat RAB yang telah disahkan oleh Kades. Belum Pernah 9. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB. Sesuai 10. RAB diverifikasi oleh Sekdes dan disahkan oleh Kades. Sesuai 11. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa. Sesuai 12. Berdasarkan RAB pelaksana kegiatan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kades. Tidak Sesuai 13. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Tidak Sesuai 14. Pengajuan SPP terdiri atas: Surat Permintaan Pembayaran (SPP); Pernyataan tanggungjawab belanja; dan Lampiran bukti transaksi Tidak Sesuai Tidak semua dokumen dilampirkan 15. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran Sekdes berkewajiban untuk:
Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
Menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Sesuai
16. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekdes, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
Sesuai
17. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. Sesuai 18. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang di pungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai 19. Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai 20. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sesuai Perubahan dilaku-kan pada Okt 2016. 21. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa. Sesuai 22. Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. Sesuai 23. Perubahan APBDesa  diinformasikan kepada BPD.
Sesuai
Tabel 3
Kesesuaian Antara Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa Tahun Anggaran 2016 No Pernyataan Kriteria Ket 1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Sesuai 2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Sesuai 3. Bendahara Desa wajib mempertanggung-jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Sesuai 4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kades dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Belum Sesuai Tidak disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan. 5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: Buku kas umum; Buku kas pembantu pajak; dan Buku bank.
Sesuai
Sumber: Permendagri No. 113/2014, hasil wawancara.
Tabel 4
Kesesuaian Antara Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun
Anggaran 2016 No Pernyataan Kriteria Ket 1. Kades menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa: Laporan semester pertama; dan Laporan semester akhir tahun. Sesuai 2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Sesuai 3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sesuai Disampaikan pada tanggal 31 Juli 2016.

## 2460-030X
4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Sesuai Disampaikan pada tanggal 31 Januari tahun 2017.
Sumber: Permendagri No. 113/2014, hasil wawancara.
Tabel 5
Kesesuaian Antara Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016 No Pernyataan Kriteria Ket 1. Kades menyampaikan laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Sesuai 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan Sesuai 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Perdes. Sesuai 4. Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun
Anggaran berkenaan; Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
Sesuai
5. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sesuai 6. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Sesuai 7. Laporan realisasi dan laporanpertanggung- jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain. Sesuai 8. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Sesuai Tabel 6 Kesesuaian Antara Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih dengan
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa No Pernyataan Kriteria Ket 1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Desa. Sesuai 2. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
Sesuai
Sumber: Permendagri No. 113/2014, hasil wawancara.