Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.407-412 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4952.407-412

## TANGGUNG JAWAB PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI KONSUMEN
Ni Kadek Marantina Dewi, I Nyoman Putu Budiartha, I Nyoman Subamia Fakultas Hukum, Universita s Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia marantinadewi26@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com & sbmnyoman@gmail.com

## Abstrak
Salah  satu  bukti  bahwa  seseorang  telah  divaksin  adalah  dengan  sertifikat  yang  bisa  dilihat  melalui  aplikasi PeduliLindungi. Namun adanya keluhan sejumlah masyarakat mengenai isu bocornya data pribadi yang berada di  aplikasi  PeduliLindungi  membuat  masyarakat  menjadi  kurang  yakin  akan  keefektifan  aplikasi  tersebut. Sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  mengenai  pengaturan  dan  kebijakan  dari  pemerintah  atas perlindungan  data  pribadi  serta  seperti  apa  pertanggungjawaban  dari  pemberi  layanan  aplikasi  PeduliLindungi terhadap  data  seorang  konsumen  pada  pelayanan  kesehatan.  Metode  penelitian  yang  dipakai  adalah  metode normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  serta  pendekatan  konseptual. Bahan utama penelitian ini adalah  perundang-undangan  yang berhubungan dengan kasus  yang diangkat dalam kajian  ini,  sedangkan  bahan  pendukungnya  adalah  buku-buku  serta  jurnal  hukum  yang  relefan  dengan penelitian.  Dalam  mengumpulkan  bahan  hukum  disini  menggunakan  teknik  inventarisasi . Hasil  penelitian  ini menunjukan  data  pribadi  yang  berada  di  dalam  aplikasi  PeduliLindungi  meliputi  nama,  tanggal  lahir,  alamat lengkap,  jenis  kelamin,dan  kewarganegaraan.  Di  berbagai  negara,  telah  merumuskan  aturan  khususnya mengenai  perlindungan  data  pribadi,  tetapi  hingga  hari  ini  Indonesia  tidak  memiliki  aturan  itu.  Permasalahan tersebut  hanya  diatur  di  UU  ITE  Pasal  26.  Diharapkan  pemerintah  segera  menetapkan  RUU  tentang  PDP  di Indonesia.  Sehingga  nantinya  bisa  memberi  rasa  jera  serta  meminimalisir  penyebaran  data  seseorang  secara ilegal dalam aplikasi PeduliLindungi.
Kata Kunci : Data Pribadi, PeduliLindung, Perlindungan Hukum

## Abstract
One proof that someone has been vaccinated is with a certificate that can be seen through the PeduliLindung application. However, there were complaints from a number of people regarding the issue of leaking personal data in the PeduliLindungi application, making the public less sure of the effectiveness of the application. Thus, this research aims to discuss the regulations and policies of the government for the protection of personal data and what is the responsibility of the PeduliLindung application service provider for the data of a consumer in health services. The research method used is the normative method. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The main material of this research is legislation related to the cases raised in this research,  while  the  supporting  materials  are  books  and  legal  journals  that  are  relevant  to  the  research. The results of this research show that personal data contained in the Cares Protect application includes name, date of  birth,  complete  address,  gender,  and  nationality.  In  various  countries,  special  rules  have  been  formulated regarding  the  protection  of  personal  data,  but  so  far  Indonesia  does  not  have  such  regulations.  This  issue  is only regulated in Article 26 of the ITE Law. It is hoped that the government will soon enact a bill on PDP in Indonesia. So that later it can provide a deterrent effect and minimize the illegal spread of personal data in the PeduliLindungi application.
Keywords : Legal Protection, Personal Data, PeduliLindungi

## I. PENDAHULUAN
Seperti  yang  kita  tahu,  sampai  detik  ini  negara  kita  Indonesia  masih  terkena  dampak  akibat  dari pandemi  Corona  atau  Covid-19.  Maka  dari  itu  pihak  terkait  menetapkan  kebijakan  wajib  vaksinasi untuk seluruh masyarakat guna mengendalikan penyebaran virus tersebut di Indonesia.Berbagai pihak terlibat, baik lembaga di sektor pemerintahan maupun swasta menggencarkan pelaksanaan vaksinasi corona  di  daerah  yang  mencakup  seluruh  Indonesia  dengan  harapan  terciptanya (herd  immunity) sehingga  kondisi  perekonomian,  sosial,  hingga  aktivitas  di  sektor  pendidikan  di  dalam  negeri  dapat berjalan  normal  kembali.  Salah  satu  bukti  bahwa  seseorang  telah  divaksin  adalah  dengan  sertifikat
yang  bisa  didapatkan  melalui  aplikasi  PeduliLindungi.Tanggal  28  Agustus  2021,  PeduliLindungi merupakan  aplikasi smartphone  yang merupakan  satu  dari  beberapa  syarat  wajib  perjalanan  seluruh angkutan  transportasi,  baik  darat,  laut,  dan  udara  pada  masa  pandemi  Corona  saat  ini.  Dengan memakai aplikasi PeduliLindungi tersebut, diharapkan dapat membuat aktivitas masyarakat di tengah pandemi  dapat  dipantau  dan  dibatasi  dengan  baik.  PeduliLindungi  merupakan  aplikasi  dari Kementerian  Kominfo  yang  dikembangkan  guna  mempermudah  pelacakan  ( Tracking) penyebaran Covid-19.
Masalah  yang  beredar  dari  sejumlah  masyarakat  mengenai  sistem  pelayanan  kesehatan  yang berhubungan  pada  aplikasi  PeduliLindungi.  Sebagian  pemakai  aplikasi  ini  mengirim  laporan  karena aplikasi  ini  tidak  dapat  berfungsi  dan  diakses  dengan  baik,  Ada  pula  beberapa  pengguna  yang mengirim  laporan,  bahwa  keluar  pemberitahuan  dari  aplikasi  ini  tidak  memiliki  koneksi  internet, walaupun  sudah  terhubung  dengan  internet.  Masalah  yang  muncul  juga  bisa  berasal  dari  operator. Operator  yang  mendapati  masalah  bisa  terlihat  aktif  tetapi  tidak  tersambung  internet  pada  ponsel. Sehingga  PeduliLindungi  tidak  bisa  diakses.  Selain  itu,  data  pribadi  di software eHAC  yang  bocor mencapai tiga juta data termasuk WNI serta WNA yang ada di Indonesia hingga tersebarnya sertifikat vaksin Presiden Jokowi dimana berisi data diri lengkap yaitu NIK, tempat dan waktu vaksinasi, dan angka batch vaksinasi, yang diperkirakan bocor melalui software  PeduliLindungi. Diperkirakan data yang  bocor  ialah  data  diri  pengguna,  yaitu  paspor  atau  NIK,  data  serta  hasil  tes  Covid-19,  identitas rumah sakit, tempat tinggal, serta nomor telepon. Buat pengguna Indonesia, diduga ada tambahan data yang  bocor  seperti  nama  dari  pengguna,  foto,  kewarganegaraan,  sampai  tanggal  lahir.  Mereka  pula mendapatkan  beberapa  info  infrastruktur  di  sekitar  eHAC  yang  juga  ikut  tersebar,  yaitu  petinggi pemerintahan yang memakai aplikasi tersebut hingga informasi langsung perihal 226 rumah sakit di Indonesia.
Menurut  UU  No  11  Th  2008  Tentang  ITE  Pasal  26  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  :  “kecuali ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang-undangan,  penggunaan  setiap  informasi  melalui  media elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan  atas  persetujuan  orang  yang bersangkutan”.
Penjelasan  di  bagian  Pasal  26  Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  yang  seterusnya  di  revisi  menjadi  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  itu dijabarkan lebih jelas apa yang dimaksud dari perlindungan data diri dalam kaitannya pemanfaatan IT. Dikatakan bahwa data pribadi adalah beberapa bagian dari hak pribadi (privacy rights) yaitu memiliki arti  hak  untuk  menikmati  kehidupan  pribadi  serta  bebas  dari  semua  gangguan,  hak  untuk  bisa berkomunikasi kepada orang lain tanpa perbuatan memata-matai serta hak untuk memantau akses info perihal kehidupan pribadi dan data seseorang.
Pemerintah  diharuskan  lebih  tegas  dalam  mengatur  kebijakan  melalui  aktivitas  pelayanan kesehatan  aplikasi  PeduliLindungi.  Jika  tidak  ada  peraturan  yang  dapat  mengatur  dengan  tegas  bisa membuat kekhawatiran dan keraguan dari masyarakat oleh sistem aplikasi itu. Beberapa pasal di UU ITE bisa dibilang belum sempurna sebagai alat penyelesaian permasalahan hukum perlindungan data pribadi.  Maka  dari  itu  diperlukan  segera  menetapkan  rancangan  Undang-undang  Perlindungan  Data Pribadi guna meminimalisir adanya modus kejahatan baru.
Beberapa penelitian yang membahas mengenai penggunaan aplikasi penyedia jasa layanan publik: Penelitian Pangaribuan,  (2022) membahas  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  data  pribadi pengguna  aplikasi  penyedia  jasa  layanan  publik  pedulilindungi.  Selanjutnya,  mengkaji  tentang Kebijakan Privasi (Privacy Policy) dan Peraturan Perundang-Undangan Sektoral Platform Digital Vis A  Vis  Kebocoran  Data  Pribadi  ( Dhianty,  2022 ).  Kemudian  mengenai  konsep  privacy  by  design sebagai  perlindungan  data  pribadi  pengguna  Aplikasi  “Peduli  Lindungi”  dibahas  oleh (Caturjayanti, 2020 ).  Selanjutnya  penelitian  mengenai  analisis  problematika  pada  penggunaan  aplikasi pedulilindungi dalam perspektif hukum nasional article sidebar ( Martinadhia, 2021) .

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  normatif  adalah  tipe  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan  pendektan  perundangan-undangan  serta  pendekatan  konseptual.  Untuk  sumber  bahan hukum  yang  dipakai  yaitu  berupa  Perundang-Undangan  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  Bahan Hukum  Primer  ( Atmadja  &  Budiartha,  2018 ).  Bahan  Hukum  sekunder  yakni  bahan  hukum  yang
diperoleh  melalui  kepustakaan  seperti  jurnal  hukum,  buku-buku,  dan  lainnya  yang  terkait  dalam permasalahan.
Dalam  mengumpulkan  bahan  hukum  disini  menggunakan  teknik  inventarisasi  atau  penelusuran bahan  hukum  lalu  diklasifikasi  atau  dikelompokan  dan  didokumentasikan,  dicatat,  dikutip,  dengan pendekatan kualitatif. Analisis bahan hukumnya bersifat sistematis dengan disajikan secara deskriptif- analitis  yaitu  dengan  mendeskripsikan  baru  dianalisa  secara  deduktif-induktif.  Jika  seluruh  bahan penelitian  hukum  terkumpul,  maka  bahan  penelitian  hukum  tersebut  akan  dipaparkan  dan  juga dijelaskan kalimat per kalimat dengan memakai metode pengolahan bahan hukum secara sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan dan Kebijakan dari Pemerintah Atas perlindungan Data pribadi
Data pribadi yaitu informasi yang benar dan konkret yang dimiliki oleh insan sebagai perseorangan. UU ITE tidak menyampaikan pengertian aturan jelas perihal data pribadi. Tapi, dilihat dari perspektif penafsiran  resmi  perihal  hak  pribadi  ( privacy  right )  pada  Pasal  26  ayat  (1),  maka  data  pribadi mencakup  kegiatan  kehidupan  pribadi  termasuk  riwayat  komunikasi  seorang  serta  data  tentang seseorang.  Pada  PP  No.  82  Tahun  2012  perihal  Penyelenggara  Sistem  serta  Transaksi  elektronik, mengartikan data pribadi adalah “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran dan  dilindungi  kerahasiaannya”  (Pasal  1  ayat  27).  Ada  2  faktor  perihal  teknologi  informasi  yang dianggap begitu penting guna perkembangan sebuah negara seluruh dunia. Dimana ITE menimbulkan grafik  naik  terkait  suatu  produk  ITE.  Selanjutnya,  memberikan  kemudahan  aktivitas  seluruh masyarakat antara lain pada dunia bisnis (Agus Rahardjo , 2002: 1).
Dalam  data  RUU  Perlindungan  data  pribadi  dikelompokan  menjadi  2,  ialah  data  pribadi  yang sifatnya  umum  serta  data  pribadi  yang  sifatnya  spesifik.  2  jenis  ini  dicantumkan  pada  RUU Perlindungan data pribadi pasal 3 ayat (1-3).Era globalisasi merupakan era dimana ITE berkembang begitu cepat.Data yang sifatnya umum adalah: nama lengkap seseorang, jenis kelamin orang tersebut, warga  negara,  keyakinan  atau  agama,  serta  data  pribadi  dimana  digabungkan  dengan  tujuan identifikasi  seseorang.  Sedangkan  data  sifatnya  spesifik  meliputi:  riwayat  kesehatan,  data genetika,data biometrik,kehidupan atau orientasi seksual,riwayat kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, pandangan politik, serta data lain yang sesuai dari ketentuan RUU PDP.
Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi mengakibatkan seseorang mengalami perubahan pola dan perilaku. Hal itu memicu banyaknya cara melakukan tindakan kejahatan dengan modus baru dalam bidang ITE contohnya menyebarkan data pribadi seseorang secara ilegal.UU ITE, berapa pasal sudah ada jaminan perlindungan hukum untuk data pribadi seperti pasal 26 tahun 2008, pada pasal itu sudah  ditegaskan  yaitu  penggunaan  informasi  elektronik  apapun  itu  di  media  diharuskan  memiliki persetujuan dari yang mempunyai data pribadi itu.
Bila  dikaitkan  dengan  perilaku  yang  terlarang  maka  UU  ITE  sudah  ada  larangan  perbuatan mendapatkan informasi menggunakan cara apapun seperti yang tercantum pada pasal 30 khususnya di ayat (2). Jika pelanggaran tersebut dilakukan, bisa dikenai sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 7 tahun serta denda paling banyak Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah).  Aturan tersebut berdasarkan pasal 46 ayat (2) UU ITE yang sudah ditulis sehingga dari adanya aturan tersebut maka data pribadi seseorang sudah mendapatkan perlindungan hukum.
Penyelenggara layanan aplikasi memiliki kewajiban yaitu menjaga keamanan dan kerahasiaan dari informasi  elektronik  atau  data  pribadi  yang  dikelolanya.  Hal  tersebut sudah  sesuai  pasal  15 ayat  (1) karena jika penyelenggara dari aplikasi tidak bisa melindungi data yang didapatnya atau yang dikelola oleh  mereka,  bisa  dikenai  sanksi  administratif  menurut  Pasal  84  ayat  (1)  dan  (2)  PP  No  82  Tahun 2012 perihal Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Penyelenggara  dari  layanan  aplikasi  diharuskan  tunduk  pada  aturan  UU  ITE  serta  semua perundang-undangan yang berkaitan yang berlaku di negara ini hal tersebut juga diperkuat dari Surat Edaran  oleh  KOMINFO  Nomor  3  Tahun  2016  perihal  Penyediaan  Layanan  Aplikasi  atau  Konten Melalui Internet.
Di  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  khususnya  dalam  Pasal  20  ayat  (1)  menerangkan  jika penyelenggara  aplikasi  maupun  pengelola  data  diwajibkan  cegah  data  pribadi  bisa  diakses  dengan cara yang tidak valid atau tidak sah. Aturan itu juga ada di pasal 51 ayat (1) yang mengatakan:“Setiap insan  dilarang  mendapatkan  maupun  mengumpulkan  Data  Pribadi  yang  tidak  menjadi  haknya  yang bermaksud  untuk  menguntungkan  dirinya  sendiri  maupun  orang  lain  dengan  cara  melawan  hukum
ataupun yang membuat Pemilik Data Pribadi mengalami kerugian.”( Mulyasari, 2009 ). Dari itu maka didapat  dasar  hukum  perlindungan  data  pribadi  yang  tersebar  di  dalam  peraturan  perundang- undangan’’( Prasetyo & Karo, 2020 ).
Kesiapan  hukum  di  Indonesia  untuk  menghadapi  masalah  penyebaran  data  pribadi  secara ilegal dalam sistem elektronik masih kurang sempurna. Penyebaran data pribadi tidak dapat dibilang sebagai  kesalahan  ringan  seperti  umumnya.  Bila  berhadapan  dengan cyber  crime, tentu  terasa  lebih berat. Cyber Crime adalah dampak negatif akibat sangat luasnya kemajuan dari teknologi ( Rumokoy & Maramis, 2014) . Meskipun UU  ITE tidak dengan khusus menerangkan  darisanksi itu, tapi terkait dari  adanya  kerugian  sepihak,  baik  itu  dari  konsumen  maupun  dari  produsen  di  dalam  transaksi elektronik, oleh karena itu perbuatan itu sudah termasuk melanggar undang-undang.

## 2. Tanggung  Jawab  Penyedia  Layanan  Aplikasi  PeduliLindungi  Terhadap  Data  Pribadi Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan
PeduliLindungi  adalah  aplikasi  buatan  asli  Indonesia.  Aplikasi  tersebut  dikenalkan  langsung Kementerian Kominfo. Aplikasi PeduliLindungi dibuat dengan upaya untuk melacak virus Covid-19. Cara  kerja  atau  pengoperasian  terhadap  aplikasi  tersebut  mengandalkan  peran  masyarakat.  Aplikasi PeduliLindungi  menjadi  tempat  komunikasi  kesehatan  bagi  masyarakat  Indonesia  oleh  pemerintah Indonesia  untuk  mempersempit  penularan  virus  Corona  yang  sampai  hari  ini  masih  menjadi  virus yang  menyeramkan  di  beberapa  belahan  dunia  termasuk  Indonesia.  Memanfaatkan  teknologi  untuk pencegahan  Covid-19  harus  dilaksanakan  secara  bersamaan,  mulai  dari  pemakaian  aplikasi  itu  serta ditunjang dengan dukungan dan sosialisasi dari kepala daerah untuk edukasi masyarakat.
Dalam  tataran  praktisnya,  aplikasi  PeduliLindungi  mengumpulkan  data  dari  satgas  Covid-19 ataupun dari lembaga yang bersangkutan lainnya yang sudah diinput dari semua daerah di Indonesia, hingga  tercipta  sistem  informasi  terpadu  dan  berlaku  skala  nasional,  dalam  penerapan  aplikasi  ini menyasar individu yang sedang berada di fasilitas publik maupun di tempat umum.
Levey  Loomba  mengemukakan  bahwa  pelayanan  sektor  kesehatan  merupakan  upaya  yang digunakan  oleh  suatu  organisasi  baik  dengan  cara  individu  ataupun  bersama-sama  dengan  tujuan menjaga  serta  meningkatkan  kesehatan,  menyembuhkan  serta  mencegah  penyakit  dan  memulihkan perseorangan, masyarakat atau kelompok (Azwar, 1994: 42).
Salah  satu  dari  upaya  pemerintahan  pada  penanggulangan  penyebaran  Corona  Yaitu  dilakukan dengan  menerapkan  aplikasi  PeduliLindungi  yang  dimana  aplikasi  tersebut  pada  tujuannya  yaitu untuk  menyusuri  aktivitas  orang-orang  saat  berada  di  fasilitas  umum.  Aplikasi  ini  memberi  batasan terhadap  masyarakat  di  bagian  atau  zona  wilayah  tertentu.  Jika  masyarakat  telah  melakukan  vaksin tahap pertama dan tahap kedua maka diperbolehkan untuk mengakses atau masuk dan menggunakan ke  dalam  fasilitas  umum.  Aplikasi  ini  juga  dapat  mendeteksi  warga  yang  sedang  terjangkit  virus Covid-19 dan sudah dipastikan tidak akan  mempunyai akses untuk  masuk  ke dalam fasilitas umum. Cara  kerja  dari software PeduliLindungi  adalah  dengan  menggunakan  koneksi  dengan  jaringan Bluetooth  serta  GPS  yang  ada  di  ponsel  masyarakat,  caranya  dengan  masyarakat  dapat  mengunduh aplikasi PeduliLindungi, lalu lakukan pendaftaran serta melengkapi identitas seperti dengan identitas dari warga masyarakat itu.
Konsumen  dapat  menempuh  langkah  hukum  jika  merasa  dirugikan  terhadap  pemakaian  data pribadi  secara  ilegal  dalam  layanan  aplikasi  PeduliLindungi,  adalah:Laporkan  ke  polisi  di  instansi terdekat. Dapat dilakukan di tingkat Polsek, Polresta, Polda,  ataupun di Markas Besar Kepolisian RI (Mabes  Polri)  untuk  tingkat  pusat  maupun  nasional,  Pengadilan  Negeri  (untuk  tingkat  pertama) , Mahkamah  Agung  (untuk  upaya  hukum  kasasi  dan  peninjauan  kembali),  Pengadilan  Tinggi  (untuk upaya hukum banding) .
Diluar dari upaya ataupun dengan langkah hukum pidana, pengguna yang dirugikan dari Layanan aplikasi PeduliLindungi adalah melalui gugatan secara perdata. Gugatan secara perdata dengan tujuan agar  memulihkan (me-recovery) kerugian  pegugat  menggunakan  sanksi  berupa  denda  ataupun  ganti kerugian  dapat  dibebankan  kepada  tergugat  kalau  terbukti  bersalah.  Dalam  hal  ini  gugatan  diajukan ialah  gugatannya  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH).  Perbuatan  Melawan  Hukum  ada  diKUH Perdatayaitu di pasal 1365 menyatakan: “Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membuat kerugian terhadap  pihak  lain,  diwajibkan  orang  yang  karena  salahnya  membuat  kerugian  tersebut,  mengganti kerugian tersebut”.
Tanggung jawab penyedia layanan aplikasi peduli lindungi terhadap data pribadi konsumen dalam pelayanan  kesehatan  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  terutama  masyarakat  atau  konsumen  yang
mengalami  kendala  dalam  registrasi  aplikasi  peduli  lindungi  adapun  lembaga-lembaga  yang bertanggung  jawab  atas  keamanan  data  pribadi  konsumen  yakni:  Yang  pertama,  Kementerian Kesehatan,  Kementerian  Kominfo  mengatakan  bahwa  Kementerian  Kesehatan  ialah  Wali  Data dimana bertanggung jawab untuk memanfaatkan data dalam Sistem PeduliLindungi yang terintegrasi pada  Pusat  Data  Nasional  (PDN)  sesuai  terhadap  peraturan  dari  perundang-undangan,  maksudnya ialah peraturan yang diatur dari PP No.71 tahun 2019 perihal Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan presiden No.39 tahun 2019 perihal Inisiatif Satu Data Indonesia. Dan yang kedua, Badan Siber & Sandi Negara (BSSN), Selain Kemenkes, BSSN juga terlibat dalam pengelolaan  perlindungan  data  serta  keamanan  di  aplikasi  PeduliLindungi.  Sedangkan  BSSN  yaitu Lembaga dimana berwenang untuk melakukan kebijakan teknis keamanan cyber tanggung jawab agar melaksanakan  pemulihan,  serta  manajemen  resiko  keamanan  cyber  Sistem  Elektronik.  Yang  ketiga, Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  (Kemenkominfo),  Kemenkominfo  sebagai  regulator  serta penyedia  dari  infrastruktur  Pusat  Data  Nasional  (PDN)  menjadi  yang  berwenang  memberi  sanksi kepada  pelanggaran  terhadap  prinsip  perlindungan  data  pribadi.  Ketua  kementrian  kominfo mengatakan  pihaknya  mulai  melakukan  tindakan  strategis  pemutakhiran  pengelolaan  data  Sistem untuk  aplikasi  PeduliLindungi  sesuai  dengan  PP  PSTE,  dan  Permen  Kominfo  No.20  tahun  2016 perihal PDP.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari penjelasan hasil diatas dapat ditarik simpulan bahwa pengaturan dan kebijakan dari pemerintah atas perlindungan data pribadi di zaman digital diterbitkan melalui peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 perihal Perlindungan Data Pribadi (PDP) disahkan 7 November 2016, diundangkan serta mulai dipakai dari 1 Desember 2016. Seluruh penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki hukum internal  perlindungan  data  pribadi  dalam  melaksanakan  proses.  Seluruh  penyelenggara  elektronik wajib menyusun hukum internal perlindungan data pribadi menjadi bentuk tindakan pencegahan agar menghindari  terjadinya  kegagalan  dalam  proteksi  data  pribadi  yang  dikelolanya.Perolehan  serta kumpulan  data  pribadi  dari  penyelenggara  sistem  elektronik  harus  sesuai  persetujuan  atau  sesuai ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Pada  peraturan  tersebut  ditekankan sistem  elektronik  yang  bisa dipakai  dalam  proses  perlindungan  data  pribadi  adalah  sistem  elektronik  dimana  sudah tersertifikasi serta punya hukum internal perihal perlindungan data pribadi dimana harus melihat aspek penerapan teknologi,  SDM,  metode,  serta  biayanya.  Yang  mempunyai  data  pribadi  tersebut  punya  hak  untuk kerahasiaan dari datanya, hak memberikan laporan dalam tujuan menyelesaikan sengketa data pribadi, hak menerima akses dalam memperoleh riwayat data pribadinya, serta hak meminta penghapusan data pribadi miliknya di sistem elektronik.
Pertanggungjawaban  penyedia  layanan  aplikasi  peduli  lindungi  untuk  data  pribadi  konsumen dalam  pelayanan  kesehatan  sangat  dibutuhkan oleh  masyarakat terutama  masyarakat  atau  konsumen yang  mengalami  kendala  dalam  registrasi  aplikasi  peduli  lindungi  adapun  lembaga-lembaga  yang bertanggung jawab dalam atas keamanan data pribadi konsumen yaitu kementerian kesehatan, BSSN, kementerian komunikasi dan informatika atau kominfo. RUU tentang perlindungan data pribadi yang belum  disahkan  mengakibatkan  masih  longgarnya  keadilan  hukum  dalam  menindaklanjuti  kasus perlindungan data  pribadi  dan  diharapkan  RUU  PDP segera  ditetapkan  oleh  pemerintah  agar masyarakat yang mengalami permasalahan seperti ini menjadi lebih tenang dikarenakan sudah adanya peraturan yang jelas yaitu undang-undang.
2. Saran
Melalui  kajian  ini  peneliti  memiliki  beberapa  saran:  saran  bagi  masyarakat  untuk  upaya  perbaikan pelaksanaan penanggulangan Covid-19 melalui aplikasi PeduliLindungi dapat dilakukan dengan cara masyarakat  melakukan  evaluasi  kembali  terhadap  kebijakan  privasi  yang  berada  di  dalam  aplikasi tersebut  untuk  memastikan  keamanan  data  pribadi  mereka  sendiri.  Sehingga  tidak  ada  data  pribadi masyarakat  yang  beredar  secara  ilegal  dan  juga  perlunya  solusi  lain  kepada  masyarakat  agar  bisa akses aplikasi PeduliLindungi yang mempunyai masalah dengan jaringan atau masyarakat yang tidak memiliki gawai elektronik.
Saran  bagi  Pemerintah  terkait  keluhan  dari  masyarakat  terhadap  sistem  pelayanan  aplikasi PeduliLindungi  yang  kurang  mendapatkan  respon  dari  pusat.  Seharusnya  pemerintah  atau  semua pihak  yang  bertanggung  jawab  atas aplikasi ini  harus  lebih aktif dalam  memperjelas informasi  serta
mempercepat respon keluhan yang ditanyakan oleh masyarakat sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara sesama pihak. Dan juga perlu adanya perbaikan untuk Undang-undang ITE yang mana masih terdapat  kekurangan  antara  lain  tidak  diatur  secara  mengkhusus  sanksi  mengenai  perlindungan  data pribadi sehingga kurangnya efek jera bagi pelaku.
Saran  bagi  pengguna,  perlindungan  hukum  terhadap  pengguna  layanan  aplikasi  PeduliLindungi bisa  terwujud  jika  adanya  partisipasi  masyarakat.  Pengguna  atau  konsumen  harusnya  bersikap  lebih aktif  guna  mengetahui  hak  serta  resiko  serta  pihak  penyedia  layanan  seharusnya  lebih  terbuka  serta meningkatkan kinerjanya, sehingga tidak ada keraguan bagi masyarakat untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi ini dan bisa menjaga hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat .

## DAFTAR BACAAN
Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2014). Pengantar ilmu hukum . Jakarta : Rajawali Pers. Azwar, A. (1994). Manajemen Kualitas Pelayanan Kesehatan . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: PT. Citra Intrans Selaras. Mulyasari, P. (2009). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus . Jakarta : Rineka Cipta. Prasetyo, T., & Karo, R. P. P. K. (2020). Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat . Nusa Media : Bandung. Pangaribuan,  T.  T.  (2022). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data  Pribadi  Pengguna  Aplikasi  Penyedia  Jasa Layanan Publik PeduliLindungi . Fakultas Hukum. Universitas Kristen Indonesia. Dhianty,  R.  (2022).  Kebijakan  Privasi  (Privacy  Policy)  dan  Peraturan  Perundang-Undangan  Sektoral  Platform Digital Vis A Vis Kebocoran Data Pribadi. Scripta , Vol.2 (1).
Caturjayanti,  V.  D.  (2020).  Konsep  Privacy  by  Design  sebagai  Perlindungan  Data  Pribadi  Pengguna  Aplikasi “Peduli Lindungi.” Jurnal Hukum Lex Generalis , Vol.1 (9).
Martinadhia, D. T. (2021). Analisis Problematika Pada Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Perspektif Hukum Nasional Article Sidebar. Padjadjaran Law Review , Vol.9 (2).