## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP  ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi KasusPutusanNomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pms)
Oleh :
Muhammad Abdul Basir Lubis 1) Albertus Otomosi Laia 2)
Gomgom T.P Siregar 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
abdullubis@gmail.com 1) andryeharianto@gmail.com 2)
gomgomsiregar@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Children  are  an  inseparable  part  of  human  survival  and  the  sustainability  of  a  nation  and state. In order to be able to take responsibility for the sustainability of the nation and state, every  child  needs  to  get  the  widest  opportunity  to  grow  and  develop  optimally,  both physically, mentally, and socially. For this reason, it is necessary to make protection efforts to  realize  the  welfare  of  children  by  providing  guarantees  for  the  fulfillment  of  their  rights without  discriminatory  treatment.  Legal  protection  is  the  protection  of  interests  and  rights protected  by  the  law  itself  to  ensure  legal  certainty  and  legal  justice.  Legal  protection  is aimed  at  protecting  weak  legal  subjects  whose  rights  have  been  violated.  For  the effectiveness  of  supervision  of  the  implementation  of  Child  Protection,  an  independent institution  is  needed  that is  expected to  support  the  Government  and  Local  Governments  in the implementation of Child Protection. Law Number 35 of 2014 on the Amendment of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection also emphasizes the need to impose criminal sanctions and fines for perpetrators of crimes against children, to provide a deterrent effect, and  encourage  concrete  steps  to  restore  the  physical,  psychological  and  social  recovery  of the  victim's  child  and/or  the  child  perpetrator  of  the  crime.  This  needs  to  be  done  to anticipate  that  the  child  victim  and/or  child  perpetrator  of  the  crime  in  the  future  will  not become  the  perpetrator  of  the  same  crime.  The  fundamental  substance  regulated  in  Law Number 11 of 2012 is a strict regulation of restorative justice and diversion intended to avoid and keep children away from the judicial process. This research uses the normative method, which is to analyze problems and research through approaches in laws  and regulations and also sourced from books, papers, laws and other references. The formulation of the problem in  this thesis,  First,  what  are  the  factors that  cause  the  occurrence  of  criminal  acts  of  theft committed  by  children,  second,  criminal  liability  for  children  who  commit  theft  crimes, thirdly    how  to  overcome  and  legal  protection  of  children  who  commit  theft  crimes.  Child protection  means  protecting  the  potential  of  human  resources  and  building  the  whole Indonesian  people,  towards  a  just  and  prosperous  society,  spiritual  materially  based  on pancasila and the 1945 Constitution. Therefore, it is necessary to pay attention to efforts to overcome  and  handle  it,  especially  in  the  field  of  criminal  law  and  procedural  law  as  the main basis in providing strict protection for every child who commits an unlawful act. Keywords :LegalProtection , Restorative Justice
Albertus Otomosi Laia 1) , Muhammad Abdul Basir Lubis 2) , Gomgom T.P Siregar 3)

## ABSTRAK
Anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara.  Agar  kelak  mampubertanggungjawab  dalam keberlangsungan  bangsa  dan  negara,  setiap  Anak  perlu  mendapat  kesempatan  yang  seluas- luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal,  baikfisik,  mental,  maupun sosial.Untukitu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Perlindungan  hukum  merupakan  perlindungan  terhadap  kepentingan  dan  hak-hak  yang  di lindungi  oleh  hukum  itu  sendiri  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  keadilan  hukum. Perlindungan  hukum  ditujukan  untuk  melindungi  subjek  hukum  yang  lemah  yang  haknya telah  dilanggar.  Untuk  efektivitas  pengawasan  penyelenggaraan  Perlindungan  Anak diperlukan  lembaga  independen  yang  diharapkan  dapat  mendukung  Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah  dalam  penyelenggaraan  Perlindungan  Anak.  Undang-UndangNomor  35 tahun  2014  atas  Perubahan  Undang-UndangNomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  juga  mempertegas  tentang  perlunya  pemberatan  sanksi  pidana  dan  denda  bagi  pelaku kejahatan  terhadap  Anak,  untuk  memberikan  efek  jera,  serta  mendorong  adanya  langkah konkret  untuk  memulihkan  kembali  fisik,  psikis  dan  sosial  Anak  korban  dan/atau  Anak pelaku  kejahatan.  Hal  tersebut  perlu  dilakukan  untuk  mengantisipasi  Anak  korban  dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Subtansi mendasar  yang  di  aturdalam  UU  Nomor  11  tahun  2012  adalah  pengaturan  tegas  mengenai keadilan restorative dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu melakukan analisis terhadap  permasalahan  dan  penelitian  melalui  pendekatan  dalam  peraturan  perundang- undangan dan juga bersumber dari buku-buku, makalah, undang-undang dan referensilainnya Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini, Pertama, apa  yang  menjadi  faktor  penyebab terjadinya  tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak, kedua, pertanggungjawaban pidana  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  pencurian, ketiga bagaimana penanggulangan  dan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana pencurian. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia  Indonesia  seutuhnya,  menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  materil  spiritual berdasarkan  pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Oleh  karena  itu  diperlukan  adanya perhatian  terhadap  usaha  penanggulangan  dan  penanganannya,  khususnya  dibidang  hukum pidana  serta  hukum  acaranya  sebagai  dasar  utama  dalam  memberikan  perlindungan  yang tegas bagi setiap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Restorative Justice

## 1. PENDAHULUAN
Kondisi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pemenuhan kebutuhan  ekonomi  banyak  penduduk Negara  Indonesia  maupun  di  negara berkembang  lainnya  mengalami  kesulitan, hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak mengakibatkan beberapa kelompok masyarakat  menggunakan  cara  pintas seperti  melakukan  tindak  pidana  pencurian guna  memenuhi  kebutuhan  hidupnya. Selain faktor yang menjadi motif terjadinya
tindak pidana, tindak pidana juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau  modus  operandi  maupun  pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut.
Perlindungan hukum secara proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat. Kejahatan di Negara Indonesia kini semakin beragam jenis dan modusnya.”
Fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh  anak  mengalami  peningkatan  dari waktu-kewaktu  sebagaimana  diberitakan
dalam media cetak maupun media elektronik. Penyimpangan perilaku melanggar  hukum  yang  dilakukan  anak  di sebabkan  berbagai  faktor.  Antara  lain dampak negative dari perkembang pembangunan  yang  cepat,  arusglobalisasi di  bidang  komunikasi  dan  informasi, kemajuan  IPTEK,  serta  perubahan  gaya hidup  telah  membawa  perubahan  sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh  pada  nilai  dan  perilakuanak. Negara  Indonesia  adalah  negara  yang berdasarkan atas hukum ( rechtsstaat) , tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka ( macthtsstaat ).  Hukum  pidana  merupakan bagian  dari  pada  hukum  pada  umumnya, maka  fungsi  hukum  pidana  juga  sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan  tata  dalammasyarakat. Pertama,  perbuatan-perbuatan  yang  sekir anya  tidak  akan  menggoyahkan  tertib sosial,  berada  di  luar  jangkauan  hukum. Kedua,  adanya  legitimasi  dalam  hukum pidana  untuk  menggunakan  sanksi  yang lebih  kejam  apabila  ada  pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.”
Undang-UndangNomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas  tentang  pengertiananak  di dalamPasal  1  angka  (3)  disebutkanbahwa  : “Anak  yang  Berkonflikdengan  Hukum yang  selanjutnyadisebut  Anak  adalahanak yang  telahberumur  12  (duabelas)  tahun, tetapibelumberumur 18 (delapanbelas) tahun  yang  diduga  melakukan  tindak pidana.  Maka  sering  hukum  pidana  itu disebut pula sanksi istimewa. Sanksi adalah alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya  suatu  norma  dan  mencegah serta  memberantas  tindakan-tindakan  yang menganggu berlakunya suatu norma.
Persoalan hukum tidak hanya menimpa  Tujuan  Peradilan  Anak  tidak berbeda  dengan  peradilan  lainnya,  yaitu memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan perkara anak. Dalam pelaksanaan pembinaan  dan  perlindungan  terhadap
anak, diperlukandukunganbaik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat  hukum  yang  lebih  baik  dan mewadahi.“Berbicara  tentang  anak  dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang  sejarah  kehidupan,  karena  anak adalah  generasi  penerus  bangsa  dan penerus  pembangunan,  yaitu  generasi  yang dipersiapkan  sebagai  subjek  pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali  masa  depan  suatu  negara,  tidak terkecuali  di  Indonesia.  Perlindungan  anak berarti  melindungi  potensi  sumberdaya insani  dan  membangun  manusia  Indonesia seutuhnya,  menuju  masyarakat  yang  adil dan makmur, materil spiritual berdasarkanpancasila  dan  Undang-Undang Dasar 1945”.

## 2. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  (yuridisnormatif)  yaitu  penelitian yang  mengacu  dan  mengarah  pada  norma dan  asas-asas  hukum  serta  bersumber  dari kepustakaan ( library research ) dan berbagai  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
2. Jenis dan Sumber Data
Data yang di dapat dalam penulisan ini merupakan data sekunder. Data sekunder  adalah  data  yang  penulis  peroleh dari  penelitian  dari  kepustakaan  dan dokumen  yang  merupakan  hasil  penelitian, pengolahan  orang  lain  yang  sudah  tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain  yang  biasanya  di  sediakan  dalam perpustakaan  atau  milik  pribadi.  Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan  data  dengan  cara  berkunjung keperpustakaan,  pusatkajian,  pusat  arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.
a. Bahan
Hukum Primer, sepertidariUndang-UndangNomor 11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Anak
Albertus Otomosi Laia 1) , Muhammad Abdul Basir Lubis 2) , Gomgom T.P Siregar 3)
b. Bahan Hukum Sekunder, yaituBuku-buku,  Makalah,  Artikel, Internet dan putusanpengadilan
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu
pendukung  lain,  misalnya  Kamus Buku-buku ensiklopedia.
3. Teknik Pengumpulan Data Teknik  pengumpulan  data  dengan
cara studi kepustakaan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah : a. Pendekatan perundang-undangan ( statue approach ), diperlukanguna Mengkaji  lebih  lanjut  mengenai  landasan hukum  dengan  menelaah  undang-undang dan  regulasi  yang  bersangkutpaut  dengan isu hukum.
b. Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum. Peneliti  akan  menemukan  ide-ide  yang melahirkan  pengertian-pengertian  hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum  yang  relevan  dengan  isu  yang dihadapi.
4. Analisa Data Analis  yang  digunakan  lebih  banyak kepada  pola  pikir  (paragdigma)  yang diteliti  dengan  pendekatan  teori-teori  yang dipakai. Begitu isu hukum ditetapkan, perlu dilakukan  penelusuran  untuk  mencari bahan-bahan  hukum  yang  relavan  terhadap isu  yang  dihadapi.  Bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  sekunder  yang  telah dikumpulkan tersebut kemudian dikelompokkan  dan  dikaji  berdasarkan pendekatan yang digunakan. Dalam
penelitian  ini,  yang  digunakan  adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan untuk memperoleh gambaran yang  sistematis  dan  komperehensif  dari badan hukum primer dansekunder.

## 3. HASIL DAN PENELITIAN
Pertanggungjawaban Hukum Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian 1. Putusan
Mengingat ketentuanPasal 363 ayat (1) ke-
4 KUHPidana Jo Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  dan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta peraturan  perundang-undangan  lain  yang bersangkutan
MENGADILI : 1.
Menyatakan Anak SAMUEL SIAGIAN  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  dalam  Dakwaan  Primair  Penuntut Umum
2. Membebaskan  Anak  dari  Dakwaan Primair tersebut 3. Menyatakan
Anak SAMUEL SIAGIAN  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”
4. Menjatuhkan  pidana  kepada  Anak oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan  masa  penangkapan  dan masa  penahanan  yang  telah  dijalani Anak  dikurangkan  seluruhnya  dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1  (satu)  buahtaswarnacoklat,  1  (satu) buah  HP  merk  Samsung  galaxy  J1 Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000.-  (satujuta  lima  ratus  ribu rupiah),  1  (satu)  unit  sepeda  motor merk  Yamaha  Mio  warna  pink  BK 4329 ACF, dipergunakan dalam perkara Rahmadani.
8. Membebankan  kepada  Anak  untuk membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);
2. AnalisisKasus Setelah  mempelajari  putusan  Negeri Pematang Siantar Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pms,
penulissependapatdenganputusan  hakim dalammenjatuhkanhukumankepadasiterd akwa.  Telah  memenuhiketentuanPasal 363  ayat  (1)  ke-4  KUHPidana  Jo Undang-UndangRepublik Indonesia
Nomor  11  tahun  2002  tentang  Sistem Peradilan Anak.
1. Barang Siapa Menimbang,  bahwa  pencantuman  unsur
“barangsiapa” semata-mata sebagai suatu  unsur  dari  delik  pasal  dengan tujuan  mencegah  terjadinya  kesalahan mengajukan  tentang  siapa  sebenarnya yang patut dijadikan sebagai terdakwa di persidangan (error in persona). Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  para  saksi  di  persidangan, keterangan anak, Surat
Perintah Penahanan dan pembenaran Anak terhadap  pemeriksaan  identitasnya  pada siding  pertama  sebagaimana  termaktub dalam  Berita  Acara  Persidangan  dalam perkara  ini  dan  pembenaran  keterangan para  saksi  membenarkan  bahwa  yang sedang  diadili  di  depan  persidangan Pengadilan  Negeri  Pematang  Siantara dalah Anak Pelaku Samuel Siagian yang dihadapkan dipersidangan.
2. Mengambil  sesuatu  barang  yang sama  sekali  atau  sebagian  kepunyaan orang lain
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan  saksi-saksi  serta  keterangan terdakwa  dan  barang  bukti  yang  diajukan kepersidangan  serta  dihubungkan  dengan fakta  hukum  bahwa  pada  hari  Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitarpukul 16.00 wibtepatnya  di  depan  Sopo  Godang HKBP  di  Jalan  GerejaKelurahan  Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota
Pematang  Siantar,  telah  terjadi  pencurian yang  dilakukan  Anak  bersama    dengan teman  Anak  yaitu  Rahmadani,  dimana awalnya  Anak  Pelaku  dan  Rahmadani bertemu  di  Jalan  Cipto  Kota  Pematang Siantar  dan  meminta  Rahmadani  untuk pergi  kerumah  pacar  Anak  di  Jalan  Bali
Kota Pematang Siantar; Bahwa Rahmadani  mengendarai  sepeda  motor Yamaha  Mio  Warna  Pink  BK  4329  ACF
Warna Pink dan Anak berada diboncengan dan sesampainya di rumahpacar  Anak,  ternyatapacar  Anak tidakberada  dirumah  sehingga  Anak  dan Rahmadani  berkeliling  di  Kota  Pematang
Siantar dan tepatnya di Jalan Gereja Sopo Godang  HKBP  Kota  Pematang  Siantar, Anak  menepuk  pundak  Rahmadani  dan mengatakan “itu…itu..”  sambil  menunjuk tas saksi korban dan Rahmadani langsung merapatkan  sepeda  motor  kearah  sepeda motor saksi korban dan Anak menarik tas saksi korban daripundaknya hingga talitasnya  putus;  Bahwa  setelah  tas  saksi korban  berhasil  diambil,  Rahmadani langsung membawa sepeda motor dengan kencang  dan  saksi  korban  mengikutinya sambil  berteriak  “jambret…jambret”  dan pengejaran  yang  dilakukanhinggake  Jalan Pematangdekat  Kolam  RenangDetis  Sari Indah  Kota  PematangSiantarnamun  Jalan yang diambilmerupakan Jalan Buntu yang selanjutnya  Anak  dan  Rahma  dani  sama- samame  larikan  diri  namund  itangkap oleh masyarakat setempat dan dariketeran gansaksi  korban,  didalamtassaksi  korban terdapatbarang-barangberupa 1 (satu) buah  HP  Merk  Samsung  Galaxy  J1 warnahitam  dan  uang  sebesar  Rp. 1.500.000.-  (satujuta  lima  ratus  ribu rupiah);  Menimbang,  bahwaperbuatan Anak bersama dengan temannya Rahmadhani  yang  atas  bantuan  Anak telah  mengambil  barang  milik  saksi korban  dan  tanpa  izin  dari  pemiliknya atau  setidak-tidaknya  barang-barang  yang telah  diambil  Anak  dan  Rahmadhani tersebut  bukanlah  milik  dari  Anak  atau Rahmadani,  dengan  demikian  unsur  ini telah terbukti dan terpenuhi;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum Menimbang, bahwa yang
dimaksud  dengan melawan  hukum  secara terminology dimaksudkan sebagai perbuatan  memiliki  barang  dengan  cara- cara  yang  bertentangan  dengan  hukum; Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan  diatas  bahwa  perbuatan Anak bersama dengan temannya Rahmadani yang telah mengambil sebuah dompet  milik  saksi  korban  dari  yang didalamnya  terdapat  1  (satu)  buah  HP Merk Samsung Galaxy J1 warnahitam dan uang  sebesar  Rp.  1.500.000.-  (satujuta
Albertus Otomosi Laia 1) , Muhammad Abdul Basir Lubis 2) , Gomgom T.P Siregar 3)
lima  ratus  ribu  rupiah)  tanpa  seizin  dan sepengetahuan  dari  saksi  korban  yang mana  seolah-olah  barang  tersebut  adalah milikdari  Anak  yang  bertujuan  Anak melakukan  penjambretan  terhadap  tas saksi  korban  adalah  untuk  mendapatkan uang  atau  barang  yang  berharga  lainnya untuk  dijual,  dengan  demikian  unsur  ini telah terbukti dan terpenuhi.
Penanggulangan Tindak Pidana
Pencurian yang Di Lakukan Oleh Anak Tindakan  preventif  dalam  usaha menanggulangi  kejahatan  adalah  suatu usaha  untuk  menghindari  kejahatan  jauh sebelum  rencana  kejahatan  itu  terjadi. Dapat  berupa  pemberian  kegiatan  atau kesibukan  kepada  anak-anak,  yaitu  selain memasukkan  kedalam  dunia  pendidikan wajib  untuk  dimasudkan  pada  kegiatan ekstrakulikuler  di  sekolah  atau  pun ditempat  kursuslainnya.  Setelah  jasmani sianak dibina dan diajar sedemikian rupa, selanjutnya  jiwanya  pun  harus  di  isi dengan  pendidikan  akhlak  dan  agama. Karena  agama  menjadi  dasar  utama  dan tertinggi  dalam  pengajaran  sikap  dan karakter  seseorang  dalam  melangsungkan kehidupannya.  Di  dalam  agama  terdapat ajaran-ajaran,  perintah  maupun  larangan yang  harus  diterima  setiap  akal  pikiran manusia.
Tindakan    preventif  ini  diharapkan  akan meminimalisir timbulnya berbagai kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak, dalam hal ini tindak pidana pencurian.
Masyarakat berkewajiban mengontrol perbaikan  anak  dalam  masa  pasca menjalani  hukuman,  supaya  anak  tidak melakukan/  terhindar  dari  tindak  pidana pengulangan.  Lembaga-lembaga  sosial dan  kemasyarakatan  yang  telah  memiliki pengalaman dalam menangani
permasalahan  social  cukup  efektif  untuk menjadi  tempat  menjalani  pemidanaan dan  pemulihan  anak  setelah  menjalani proses peradilan dan menjalani pembinaan. Lembaga Pembinaan
Khususanak  (LPKA)  sebagai  tempat
pembinaan  narapidana  anak,  lembaga tersebut  diharapkan  dapat  memberikan proses  pembinaan  yang  baik  agar  anak dapat  menjadi  anggota  masyarakat  yang baik setelah selesai menjalani pembinaan. Lembaga Pembinaan Khusus anak tersebut  diharapkan  dapat  memberikan perlindungan,  pembinaan,  perawatan,  dan pendidikan. Selanjutnya dapat memberikan  hak-hak  yang  dimiliki  anak selama menjalani masa hukuman.
Penanggulangan  kejahatan  adalah  berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan  kepada  pelaku  maupun  korban, dan  pada  lingkungan  social  maupunfisik, yang  dilakukan  sebelum  maupun  setelah terjadi kejahatan. Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emtif, preventif dan represif.
a. Pre-emtif
Pre-emtif  adalah  upaya-upaya  awal  yang dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  untuk mencegah  terjadinya  kejahatan.  Usaha- usaha yang dilakukan dalam penanggulangan  kejahatan  secara  pre- emtif  adalah  menanamkan  nilai-nilai  dan norma-norma  yang  baiksehingganorma- norma  tersebut  terinternalisasi  dalam setiap  diri  seseorang.  Meskipun  ada kesempatan  untuk  melakukan  kejahatan, tapi  tidak  ada  niat  untuk  melakukan  hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.  Jadi,  dalamusaha  pre-emtif faktor  niat  menjadi  hilang  meskipun  ada kesempatan. Dalam upaya
penanggulangan pre-emtif  ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan  pencurian  kendaraan  bermotor dengan  cara  memberikan  pengertian tentang  pentingya  menaati  hukum  yang berlaku.
Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang  menanggulangi  dalam  tahap  ini adalah  tokoh  agama  atau  ulama,  ulama bisa  memberikan  pencerahan-pencerahan terhadap  masyarakat  tentang  hukum agama  jika  melakukan  suatu  tindak kejahatan,  atau  dengan  memberikan
pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian  dan  ulama,  pihak    yang  juga melakukanupayainiadalah  media  massa, media massa baik cetak maupun elektronik  bisa  mencegah  terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya  kejahatan  yang  marak  terjadi dan  dampak  yang  ditimbulkan  secara terus- menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi  dengan  berbagai  bentuk kejahatan.  Pihak  lain  juga  yang  bisa menanggulangi  kejahatan  melalui  upaya pre-emtif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui
usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun  kegiatan  ini  telah  dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus  dipandang  perlu  sebagai  upaya untuk  membangkitkan  kesadaran  akan sifat  bahaya  kejahatan  terhadap  diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh  pihak  lain  yaitu  pendidikan  dalah melakukan  revitalisasi  dan  reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan
intervensi  dan  pendidikan  habituasi,  dan membangun  kesadaran  kecerdasan  moral dan nilai.”
b. Upaya preventif Upaya  preventif  ini  adalah  merupakan tindak  lanjut  dari  upaya  preemtif  yang masih  dalam tahap  pencegahan  sebelum terjadinya  kejahatan.  Upaya  preventif yang  ditekankan  adalah  menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik  penjahat  menjadi  lebih  baik kembali,  sebagaimana  semboyan  dalam kriminologi
yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat
perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidakterjadi  lagi  kejahatan  ulangan. Pihak  Kepolisian  dalam  upaya  ini melakukan  penyuluhan  hukum  terkait dengan  kejahatan  dan  memberikan pelajaran  tentang  pengaturan  hukum terkait  dengan  kejahatan.  Sehingga  bisa
meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itupula Pihak
Kepolisian memberikan penyuluhan kepada  masyarakat  tentang  tindakan- tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat  harus  berhati-hati  dalam meletakkan  kendaraan  bermotor  dan juga  mengurangi  melewati  jalanan  yang sepi,  jalan  yang  rusak  dan  kurang penerangan.  Menyadari  bahwa  akan kebutuhan-kebutuhan untuk
mengembangkan dorongan-dorongan social  atau  tekanan-tekanan  sosial  dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkahlaku sesorang kearah perbuatan jahat
Dalam  upaya  penanggulangan  kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan  dua  metode  yaitu  metode moralistik  dan  metode  abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapatdilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan,  cara  abolisionistik  adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional  yang  harus  direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali  sebab-sebabnya  dari  berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum  dilakukan  adalah  dengan  cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan  dengan  mekanisme  peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.
Untuk  memperkuat  kemampuan operasional  penanggulangan  perlu  pula dipadukan  3  kemauan  ; Political  Will,
Social Will Dan Individual Will. Kehendak  pemerintah (pollitical  will) dengan  berbagai  upaya  perlu  didukung oleh  citrasosial  ( social  will )  melalui berbagai  media  melancarkan  kehendak pemerintah,  serta  kekuatan  yang  tidak boleh  dilupakan  adalah  human  atau individual will, berupa kesadar anuntukpatuh/taat
pada hukumsertasenantiasaberusahamenghinda rkandiriuntuktidakberbuatkejahatan. Usaha yang
Albertus Otomosi Laia 1) , Muhammad Abdul Basir Lubis 2) , Gomgom T.P Siregar 3)
tepatuntukmemadukanketigakehendakters ebutadalahdengancara :“
1. Peningkatan  dan  pemantapan  aparatur penegak  hokum  meliputi  pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan
jangkauanke masa depan.
3. Mekanisme  peradilan  pidana  yang  efektif dan  memenuhi  syarat-syaratcepat,tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi  antara  parat  penegak  hukum dan  aparatur  pemerintahan  terkait,  untuk meningkatkan  dayaguna  dan  hasil  guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasimasyarakatuntukmemb antukelancaranpelaksanaanpenan ggulangankriminalitas.
c. Represif Upaya  ini  dilakukan  pada saattelah terjadi kejahatan yang
tindakannya berupa penegakkan hukum  dengan  menjatuhkan  hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah  dengan  cara  menindak  para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya  serta  memperbaikinya kembali  agar  mereka  sadar  bahwa perbuatan yang
dilakukannya merupakan  perbuatan  yang  melanggar hukum  dan  merugikan  masyarakat.
Upaya  ini  juga  bisa  diiringi  dengan tindakan  yang  cukup  tegas  dari penegak  hukum  khususnya  Kepolisian baik  berupa  kontak  fisik  maupun dengan  menggunakan  senjata  api,  jika keadaan mendesak
untuk
menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap  pelaku  kejahatan,  agar  tak melakukan kejahatan kembali.
Perlindungan terhadap Anak yang
Berhadapan dengan Hukum Dalam kerangka kebijakan
perlindungan  anak  terdapat  mekanisme terbaik
untuk penanganan Anak Berhadapan  Hukum,  yaitu  yang  disebut
dengan  Peradilan  Restoratif (restoration justice) .  Komite  Perlindungan  Rehabilitasi Sosial  ABH  mendefinisikan  Peradilan Restoratif  yaitu,  “Proses  penanganan  yang melibatkan semua pihak untuk menyelesaikan  pertikaian  secarabersama- sama, memperbaiki kerusakan dan kerugian pelanggaran  hukum  yang  telah  dilakukan seorang  anak.”  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  bertujuan  untuk  menjaga  harkat  dan martabat  anak,  kemudian  anak  berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam system peradilan.  Khusus  untuk  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  menurut  Pasal 64  ayat  (1)  UU  Perlindungan  Anak, diarahkan  pada  anak-anak  yang  berkonflik dengan  hukum  dan  anak  korban  tindak pidana.
Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan  Anak,  perlindungan  bagi anak  yang  berhadapan  dengan  hukum dilaksanakan melalui:
1. Perlakuan  atas  anak  secara  manusiawi sesuai  dengan  martabat  dan  hak-hak anak
2. Penyediaan  sarana  dan  prasarana khusus
3. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini
4. Pemantauan  dan  pencatatan  terus menerus  terhadap  perkembangan  anak yang berhadapan dengan hukum
5. Pemberian jaminan untuk mempertahankan  hubungan  dengan orang tua atau keluarga
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas  melalui  media  massa  dan untuk menghindari labelisasi.
Ketentuan  dalam  Konvensi  Hak- Hak  Anak  sebagai  standar  perlindungan ataupun  perlakuan  terhadap  anak-anak yang berkonflik dengan hukum ( standards  regarding  children  in  conflict with the law ). Prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu :
1. Seorang  anak  tidak  akan  dikenai penyiksaan  atau  pidana  dan  tindakan
lainnya  yang  kejam,  tidak  manusiawi dan merendahkan martabat
2. Pidana  mati  maupun  pidana  penjara seumur  hidup  tanpa  kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan ( without  possibility  of  release) tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 tahun
3. Tidak  seorang  anakpun  dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang- wenang
4. Penangkapan,  penahanan  dan  pidana penjara  hanya  akan  digunakan  sebagai tindakan  dalam  upaya  terakhir  dan untuk  jangka  waktun  yang  sangat singkat/ pendek
5. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya  akan  diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia
6. Anak  yang  dirampas  kemerdekaannya akan  dipisah  dari  orang  dewasa  dan berhak  melakukan  hubungan/kontak dengan keluarganya
7. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya  berhak  memperoleh bantuan hukum,
berhak
melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan hukum, berhak  melawan/  menentang  dasar hukum perampasan kemerdekaan atasdirinya  di  muka  pengadilan  atau pejabat  lain  yang  berwenang  dan  tidak memihak  serta  berhak  untuk  mendapat keputusan  yang  cepat/tepat  atas  tindak anterhadap dirinya itu.
Di samping penanggulangan kekerasan pada anak dengan sarana hukum pidana,  pembuat  UU  juga  telah  menetapan beberapa  kebijakan  yang  dapat  dinilai sebagai  upaya  penanggulangan  kekerasan pada  anak  dengan  sarana  non-hukum pidana.
Anak  menurutPasal  1  angka  1 Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 TentangPerubahan  Atas  Undang-undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan  Anak  adalah  seseorang  yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan
bahkan masih dalam kandungan. Berdasarkan  Pasal  21  Ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-undangNomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, tegas  dikatakan  bahwa  Anak  haruslah dilindungi haknya dan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Anak memiliki hak untuk mendapatkan
perlindungan, perhatian,  kasih  sayang,  dan  pendidikan demi  kesejahteraan  anak  tersebut.  Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya.
Diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi  dari  ancaman  kejahatan  yang membahayakan  dirinya.  Perlindungan  hak- hak  anak  pada  hakikatnya  menyangkut langsung  pengaturan  dalam  peraturan perundang- undangan, kebijaksanaan, usaha  dan  kegiatan  yang  menjamin terwujudnya  perlindungan  hak-hak  anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan  yang  rawan  dan  independen, disamping  karena  adanya  golongan  anak- anak  yang  mengalami  hambatan  dalam pertumbuhan  dan  perkembangannya,  baik rohani, jasmani, maupun sosial.
Perlindungan  hukum  sebagai  cara, proses atau perbuatan melindungi, sedangkan  hukum  merupakan  peraturan- peraturan  yang  bersifat  memaksa  yang menentukan  tingkah  laku  manusia  dalam lingkungan  masyarakat  yang  dibuat  oleh badan-badan  resmi  yang  berwajib.  Dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  disebutkan, “setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup, tumbuh, berkembangsan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Dalam  Deklarasi  Hak  Anak  1959 yang disahkan oleh PBB pada 20 november 1959, disebutkan bahwa perlindungan anak dibedakan sebagai berikut :
a. Perlindungan  yang  bersifat  yuridis yang meliputi perlindungan dalam :
1. Bidang hukum politik
2. Bidang hukum keperdataan
b. Perlindungan non- yuridis
1. Bidang sosial
2. Bidang kesehatan
3. Bidang kependidikan
Perlindungan  anak  adalah  segala kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusian,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Perlindungan anak di
Indonesia berarti melindungi potensi sumber  daya  insani  dan  membangun manusia  Indonesia  seutuhnya,  menuju masyarakat  adil  dan  makmur,  materill, spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Upaya-upaya perlindunga nanak  harus  dimulai  sedini  mungkin,  agar kelak  ada  partisipasi  secara  optimal  bagi pembangunan  bangsa  dan  negara.  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  menegaskan  bahwa pertanggungjawaban  orang  tua,  keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan  secara  terus  menerus  demi terlindunginya hak-hak anak. Upaya perlindungan  anak  dilaksanakan  sedini mungkin, yaitu sejak anak dari janin dalam kandungan hingga sampai anak berumus 18 (delapan belas) tahun.
Persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak  dalam  Undang-undang  Dasar 1945 pasal 34 telah ditegaskan bahwa, fakir miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara oleh negara”. Sesungguhnya usaha perlindungan  anak  sudah  sejak  lama  ada, baik  pengaturan  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya,  baik  pemerintah  maupun organisasi  sosial.  Namun  usaha  tersebut belum  mendapatkan  hasil  yang  memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan  ini  disebabkan  oleh  situasi  dan kondisi  serta  keterbatasan  yang  ada  pada
pemeri  ntah  dan  masyarakat  itu  sendiri belum  memungkinkan  mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan
perundang-undangan yang telahada.
Perlindungan  anak  meletakkan  kewajiban memberikan  perlindungan  kepada  anak berdasarkan asas-asas yaitu :
a. Non diskriminasi b. Kepentingan yang terbaik bagi anak c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan d. Penghargaan terhadap pendapat anak Dari segi hukum internasional, instrument hukum yang mengatur perlindungan  hak-hak  anak  diatur  dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Anak tahun 1989  yang  ditetapkan  Resolusi  Majelis Umum  PBB  Nomor.44/25  tanggal  20 November  1989  dan  telah  diratifikasinya oleh  191  negara.  Sebagai  anggota  PBB Indonesia pun telah meratifikasinya dengan Kepres  Nomor    36  tahun  1990,  dengan demikian  Konvensi  PBB  tentang  hak  anak tersebut  telah  menjadi  hukum  Indonesia dan  mengikat  seluruh  warga  Negara Indonesia.”

## 4. SIMPULAN
1. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pencurian dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus.  2018/  Pms  yang  telah diputus  oleh  hakim  dan  sesuai  dengan peraturan yang mengatur tindak pidana pencurian  dan  sesuai  ketentuan  Pasal 363  ayat  (1)  ke-4  KUHPidana  Jo Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Anak,  dan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Penanggulangan dan perlindungan hukum  terhadap  anak  yang  melakukan tindak pidana pencurian dapat diterapkan  pemberlakukan diversi dan
retoratif  justice yaitu,  memberikan kesempatan  anak  untuk  menjalankan sanksi alternative, yaitu dengan memilih sanksi  yang  lebih  ringan/termudah  bagi sianak
tanpa pidana
penjara.
Penyelesaian
Tindak  pidana  dengan  konsep  tersebut, membawa  partisipasi  masyarakat  dan mediator  sebagai  salah  satu  komponen selain  aparat  penegak  hukum  dalam system peradilan pidana.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku Abdullah,  Mustafa.  2004. Inti  sari  Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia Chazawi,  Adami.  2014. Pelajaran  Hukum Pidana, TindakPidana dan
TeorinPemidanaan. Jakarta: Raja
GrafindoPersada
devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum
Dagang di Indonesia, CV.
Sentosa  Deli  Mandiri,  Medan,
2020
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021.
Gultom, Elisatris.
2007. UrgensiPerlindungan
Korban  Kejahatan. Jakarta:  Raja GrafindoPersada
Kansil.  1989. PengantarIlmu  Hukum  dan Tata  Hukum  Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
Marlin.  2008. PeradilanPidana  Anak  di Indonesia. Bandung: Refika
Aditama Moeljatno. 2004. Asas-asas Hukum
Pidana. Jakarta: Rineka Cipta Nashriana. 2011. Perlindungan Hukum Pidanabagi  Anak  di  Indonesia. Jakarta: Raja GrafindoPersada Prianto, Anang. 2012. Kriminologi. Yogyakarta: Ombak Prokoso,  Abintoro.  2013. Kriminologi  dan
Hukum Pidana. Yogyakarta:
LaksbangGrafika
Soetodjo,  Wagiati.  2006. Hukum  Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama Susanto.  2011. Kriminologi. Yogyakarta: Publishing Utami,  Sri  Indah.  2012. Aliran  dan  Teori dalamKriminologi. Yogyakarta: Thafa Media Wahyudi, Dheny. 2016. PerlindunganTerhadap Anak  yang  Berhadapandengan Hukum MelaluiPendekatan Restorative Justice. Jambi Zaidan,  Ari.  2016. KebijakanKriminologi. Jakarta: SinarGrafika

## B. Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar tahun 1945 Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 3  tahun  1987  tentangPeradilan Anak
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-UndangNomor  35  tahun  2014 perubahanatasUndang- UndangNomor  23  tahun  2012 tentangPerlindungan Anak Undang-UndangNomor  11  tahun  2012 tentangSistemPeradilan Anak Undang-UndangNomor 3
tahun1997 tentangPeradilan Anak Undang-UndangNomor  4  tahun  1979 tentangKesejahteraan Anak

## C. JURNAL
DEVI,  Ria  Sintha;  ZULKARNAEN,  Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  PAJAK  DAERAH DAN  RETRIBUSI  DAERAH STUDI  PELAKSANAAN  DI UNIT  PELAYANAN  PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA
BINJAI. JURNAL  RECTUM:
Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 3, n. 2, p.  195-211,  sep.  2021.  ISSN
2684-7973. Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/ index.php/jurnalrectum/article/vi ew/1177 >
Albertus Otomosi Laia 1) , Muhammad Abdul Basir Lubis 2) , Gomgom T.P Siregar 3)
Devi,  Ria.  Sintha.,  Simbolon,  Nanci
Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). The Bankruptcy  Legal  Politics  in Indonesia  based  on  Justice Value, Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. Jurnal Akta . HAMONANGAN, Alusianto et al.
PERANAN KURATOR
TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. PKM Maju UDA ,
[S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep.
2021. ISSN 2745-6072. Available at:
< http://jurnal.darmaagung.ac.id/in dex.php/pkmmajuuda/article/view/ 1182 >. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: http://dx.doi.org/10.46930/pk mmajuuda.v2i1.1182 . http://jurnal.unissula.ac.id/index.p hp/akta/article/view/20842 http://www.ijmra.in/v4i6/22.php Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." Jurnal Darma Agung 28.2 (2020): 187-210. LAIA,  Agustinus  et  al.  TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING  DI  INDONESIA. JURNAL  RECTUM:  Tinjauan Yuridis  Penanganan  Tindak
Pidana , [S.l.], v. 4, n. 1, p. 293  - 307, jan. 2022. ISSN 2684-7973.
Available
at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/
index.php/jurnalrectum/article/vi ew/1466 >.  Date  accessed:  02 aug.
2022. doi:
http://dx.doi.org/10.46930/jurnalr ectum.v4i1.1466 .
Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal
Darma Agung , 28 (2), 269-285.
Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street
Crime. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS , 12 (6),
603-611.
Zulkarnain,  Novi  Juli  Rsani.,  &  Devi,  Ria Sintha.  (2021). Arrangements  of Authorities  Pd.  Medan  City Market in  the Making of Cooperation Contracts and Management  of  the  Medan Separate  Market Volume  04 Issue 06 June 2021 . International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis , Page No.- 829-836.