## IMPLIKASI AKAD SIMPAN PINJAM
DALAM  PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK FIQIH (Studi Pada BMT-MMU Pasuruan Cabang Purwosari)
Muhammad Fahmul Iltiham Universitas Yudharta Pasuruan fahmul@yudharta.ac.id
Abstrak: Penelitian ini dalam masalah akad mudarabah dan akad ijaran  di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  lil  Ummah (BMT-MMU) Pasuruan Cabang Purwosari, Bagaimana kesesuaian  antara  akad  yang  dilakukan  oleh  Baitul  Mal Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU) Pasuruan  Cabang  Purwosari  dengan  hukum  kontak  fiqih?  Bagai mana implikasi pelaksanaan akad yang dilakukan oleh Baitul Mal Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU) Pasuruan Cabang Purwosari. Penelitian ini mengunakan penelitian diskriptif kualitatif, dengan mengunakan data wawancara dan dokumentasi serta pengambilan data-data    BMT-MMU.  Responden  pada  penelitian  ini  adalah Menajer cabang BMT-MMU Pasuruan Cabang Purwosari. Hasil penelitian ini berdasarkan perkembangan yang saya telusuri di  bank  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  lil  Ummah (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari  sangat  pesat  diukur dari besarnya asset selama kurun 6 tahun  mencapai Tiga Milyar Rupi’ah  lebih  dalam  hal  ini  mendorong  penelitian  ini,  Dalam hukum kontrak dan syarat sah kontrak disebutkan pada pasal 1320 KUH  Perdata  dalam  fiqih  dan  sahnya  akad  bila  telah  memenuhi syarat-syarat  dan  rukun  akad.  Jadi  akad  ijarah  dan  mudarabah sesuai  dengan  hukum  fiqih,  penyelesaian  konflik  di  Baitul  Mal Wattamwil  Maslahah  Mursalah  lil  Ummah  (BMT-MMU) Pasuruan  Cabang  Purwosari  belum  mengacu  pada  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  dalam  BMU-MMU  tapi mengunakan  asas  kekeluargaan  dan  tidak  mempuyai  kekuatan hukum  dan  tidak  dapat  diesekusi.  Kontribusi  hasil  penelitian  ini sangat  penting  bagi  nilai-nilai  sosial  yakni  untuk,  memberikan masukan  kepada  penggelola  BMT-MMU  agar  kedepannya  bisa lebih  baik  lagi.dan  berguna  dagi  nilai-nilai  akademik  untuk pengembangan khazanah keilmuan. Kata  Kunci: Akad  Simpan  Pinjam  Menurut  Perspektif  Hukum Kontrak Dalam Fiqih.
MALIA: Jurnal Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan
E-ISSN (Online)  : 2548-1371

## Pendahuluan
Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  lil  Ummah  (BMT-MMU) Pasuruan Cabang Purwosari merupakan salah satu model lembaga keuangan stari’ah  yang  paling  sederhana  yang  saat  ini  banyak  muncul  di  Indonesia. hingga  asset  di  BMT  MMU  nilai  asasnya  sampai  Milyaran,  yang  bergerak dilkalangan  masyarakat  ekonomi  bawah.  Berupaya  mengembangkan  usaha- usaha  produktif  dan  investasi  kegiatan  ekonomi  bagi  pengusaha  kecil berdasarkan prinsip  syari’ah .
Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  lil  Ummah  (BMT-MMU) Pasuruan  Cabang  Purwosari  menganut  azas  syari’ah  semua  transaksi  yang dilakukan  harus  berprinsip  syari’ah  yakni  setiap  transaksi  harus  dinilai  sah apabila  transaksi  tersebut  telah  terpenuhi  syarat  rukunnya,  bila  tidak terpenuhinya maka transaksi tersebut batal.
Jadi  kedudukan  akad  sangat  penting  dalam  penerapan  prinsip-prinsip syari’ah dalam Baitul Mal Wattamwil Maslahah Mursalah lil Ummah (BMT- MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari,  namun  apakah  Baitul  Mal  Wattamwil Maslahah  Mursalah  lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari konsisten dalam penerapan-penerapan prinsip-prinsip syari’ah tersebut?
Masalah-masalah  tersebut  disebabkan  karena  perinsip-prinsip  syari’ah yang  menjadi  dasar  ruju’kan  dalam  operasional  Baitul  Mal  Wattamwil Maslahah  Mursalah  lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari belum  sepenuhnya  dipahami  dengan  baik  oleh  sebagian  besar  pengelolaan lembaga mikro keuangan syari’ah yang sering menimbulkan kritik. 1
Perinsip  syaria’ah  yang  menempatkan  uang  sebagai  alat  tukar  telah banyak dipahami secara benar. Yang menempatkan uang sebagai komenditas perdagangan  yang  siap  jual  belikan,  dengan  indikasi  penentuan  keuntungan secara pasti tampa melihat jenis pelaksanaaan akad yang diterapkan
Kenyataannya  dapat  di  temui  banyak  BMT-MMU  didirikan  tidak disertai  dengan  sumber  daya  manusia  yang  memadai  dan  dalam  operasinya dapat  mengarah  tidak  mengikuti  ketentuan  mengenai  prinsip-prinsip kesehatan bank, seperti prinsip mengenai permodalan, kualitas asset, kualitas managemen,  likuiditas  serta  prinsip-prinsip  lain  yang  penerapan  prinsip- prinsip  dalam  pelaksanaan  akad-akadnya,  baik  yang  berhubungan  dengan akad  pengumpulan  dana  maupun  dalam  penyaluran  dananya  kepada masyarakat.
1 Maklalul ilmia. Reori dan praktek lembaga mikro keuangan syari’ah (Jakarta. ull pres,) hal 49
Sudah    adanya  aturan  hukum  dibidang  perbankan  yang  melundungi ketentuan  yang  berhubungan  dengan  usaha  lembaga  mikro  keuangan syari’ah  ,  seperti  halnya  aturan  hukum  yang    berlaku  pada  bank  umum syari’ah    dan  bank  perkreditan  rakyat    syari’ah  .  Adalah  salah  satu  faktor dominan  penyebab  timbulnya  banyak  penyimpangan  managemen  BMT- MMU, termasuk dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip  syari’ah. Hal  ini  yang  di  khawatirkan  dapat  mempengaruhi  secara  negatif perkembangan lembaga mikro keuangan syari’ah di masa yang akan datang.
Permasalahan-permasalahan  tersebut  diatas  sebagaian  juga  ada  pada Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  lil  Ummah  (BMT-MMU) Pasuruan  Cabang  Purwosari  terutama  tentang  penerapan  prinsip-prinsip syari’ah  dalam  hal  shanya  pelaksanaan  akad  pembiayaan.  Berpijak  dari masalah tersebut diatas yang mendorong penyusun mengadakan penelitian di Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  lil  Ummah  (BMT-MMU) Pasuruan Cabang Purwosari dan penyusun memilih di Baitul Mal Wattamwil Maslahah  Mursalah  lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari dengan  mengambil  judul  Implikasi  Akad  Simpan  Pinjam  Dalam    Perspektif Hukum  Kontrak  Fiqih  (Studi  Analisis  Terhadap  Akad    di  BMT-MMU Pasuruan Cabang Purwosari)

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana  kesesuaian  antara  akad  yang  dilakukan  oleh  Baitul  Mal  Wattamwil Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari dengan hukum kontak fiqih?
2. Bagai  mana  implikasi  pelaksanaan  akad  yang  dilakukan  oleh  Baitul  Mal Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang Purwosari?

## Pembahasan
Dalam  analisis  ini  meliputu,  analisis  kesesuaain  akad  Baitul  Mal Wattamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah (BMT-MMU) Pasuruan Cabang Purwosari  dengan  h\ukum  kontrak  dan  fiqih,  serta  analisis  petensi  adari analisis akad-akad tersebut dan penilainnya.
1. Analisis Kesesuaian Akad Baitul Mal Wattamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari  Dengan  Hukum Kontrak Fiqih.
Dalam analisis ini penyusun hanya membatasi dua akad saja,  yakni akad  murabahah  dan  akad  ijarah.  Sesuai  dengan  akad-akad  penyaluran dana  di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT- MMU) Pasuruan Cabang Purwosari.
2. Analisis akad murabahah di Baitul Mal Wattamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah (BMT-MMU) Pasuruan Cabang Purwosari
Dalam analisis akad murabahah ini dibatasi pada pembentukan akad murabahah  di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah (BMT-MMU) Pasuruan Cabang Purwosari
a. Akad  Murabahah  Di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil Ummah (BMT-MMU) Pasuruan Cabang Purwosari Menurut Perspektif Hukum Kontrak
Telah diuraikan pada bab terdaulu pembentukan akad murabahah diawali  dengan  tahap  pembuatan  akad  pemesanan  barang,  pembuatan akad  wakalah,  pembuatan  akad  waad  wakalah,  dan  baru  dibuat  akad murabahah.
Dalam akad murabahah tersebut terdiri dari rukun-rukunya yakni, adanya orang berakad yang terdiri dari pihak I dari pihak BMT-MMU sendiri  dan  pihak  II  dari  nasabah.  Adanya  obyek  akad,  Baitul  Mal Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan Cabang  Purwosari  obyek  akad  berwujud  barang  berupa  nota  rincian harga-harga  barang,  yang  semula  BMT-MMU  telah  membuat  akad wakalah  atau  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  memilihkan, membayarkan  barang-barang  atas  nama  BMT-MMU,  kemudian nasabah  menyerahkan  nota  rincian  pembelian  barang-barang  tersebut tidak  dengan  riil  barangnya.Selanjutnya  ijab  dan  qobul  yang diwujudkan dengan penandatanganan akad.
Syarat-syarat  akad  murabahah  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari dilihat  dari  subyek  terdiri  dari  pihak  I  dan  pihak  II  semuanya  telah dewasa, baligh. Kemudian syarat barang, dimana barang pada saat akad secara riil tidak ada yang ada nota pembelian barabng, dilihat dari dapat memanfaatlkannya,  harga  di  ketahui  dari  nama-nama  barang  di  nota rincian  pemberian  barang,  barang  tersebut  milik  BMT-MMU,  dan barang  itu  deserahkan  secara  simbolik  berujud  nota  tersebut.  Adapun
syarat  yang  terkait  ijab,  qobul,  memang  telah  dilakukan  dalam  satu majelis.  Mengenai  qobul  sesuai  dengan  ijab,  yakni  pernyataan  qobul sesuai yang terlampir dalam nota pembelian barang tersebut.
Dari  paparan  tersebut  diatas  ditinjau  menurut  syarat  sahnya komtrak  adalah  sebagai  berikut;  menurut  pasal  1320  KUH  Perdata syarat sahnya kontak bila memenuhi empat syarat:
1) Sepakat mereka yang mengikatkan drinya.
2) Kecakapan membuat suatu perikatan.
3) Suatu hal tertentu.
4) Suatu sebab yang halal.
Keempat  syarat  tersebut  merupakan  ”essensialia”  swetiap
persetujuan. Tampa keempat syarat itu persetujuan dianggap tidak ada.
Unsur-unsur  pokok  (”essensialis”)  perjanjian  jual  beli  adalah barang dan harga. Sesuai asas ”konsensualisme’ yang menjiwai hukum perjanjian.  Perjanjian  jual  beli  itu  sudah  di  lahirkan  pada  detik tercapainya  ”  sepakat”  mengenai  barang  dan  harga.  Saat  pihak-pihak itu setuju tentang barang dan harga, saat itulah lahir perjanjian jual beli yang  sah.  Hal  ini  sesuai  dengan  pasal  1458  KUH  Perdata  yakni  ;  jual beli  dianggap  sudah  terjadi  antara  ,kedua  belah  pihak  seketika  setelah mereka  mencapai  sepakat  tentang  barang  dan  harga,  meskipun  barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.
Dari  pasal  terssebut  naka  dapat  dipahami  lahirnya  perjanjian  itu cukup  dengan  sepakat  saja  dan  mengikat,  atau  bisa  dikatakan  bahwa jual beli tiada lain dari pada kesesuaian kehendak penjual dan pembeli mengenai barang dan harga, bila tampa barang yang hendak dijual, tak mungkin  terjadi  jual  beli,  bila  barang  obyek  jual  beli  tidak  di  bayar dengan suatu harga jual beli dianggap tidak ada.
Menurut  Subekti  perjanjian  itu  sedah  cukup  apa  bila  sudah  di capai  sepakat  dan  tidak  diperlukan  syarat-syarat  lain,  kecuali  syarat sahnya perjanjian sebagai mana pasal 1320 KUH Perdata. 2
Dari  uraian  tersebut  dila  dikaitkan  dengan  akad  murabahah  di Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU) Pasuruan  Cabang  Purwosari  sebagai  mana  tersebut  diatas  dapat  di jelaskan sebagai berikut:
2 Subekti Aneka Perjajian , hal 5

## 1) Syarat kesepakatan
Akad-akad  murabahah  tersebut  ssemuanya  telah  di  tanda tangani  kedua  belah  pihak,  dengan  demikian  kedua  belah  pihak dinilai telah sepakat. Cara menyampaikan sepakat ada beberapa cara yakni dengan cara tertulis, dengan cara lisan, dengan. simbol-simbol tertentu bahkan dengan berdian diri 3
Acara penanda tanganan oleh kedua belah pihak yang berakad di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT- MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari  tersebut  memang  sudah  benar, meskipun tidak di buat dihadapan pejabat yang berwenag.
2) Syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan Pihak-pihak yang mengadakan akad di Baitul Mal  Wattamwil
Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang Purwosari  semuanya  telah  berusia  21  Tahun,  telah  dewasa,  cakap bertindak  hukum,  dengan  demikian  pihak-pihak  yang  berakad tersebut telah memenuhi  syarat kecakapan
3) Syarat dengan sesuatu hal tertentu
Barang  yang  menjadi  obyek  akad  murabahah  di  Baitul  Mal Wattamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah (BMT-MMU) Pasuruan Cabang  Purwosari  kepada  saat  akan  dilaksanakan  berwujud  nota pembelian  barang-barang,  yang  didalamnya  tertuli  jenis-jenis barang,  jumlahnya  dan  harganya.  Pihak  BMT-MMU  tidak  perlu melihat  barangnya  karena  sudah  percaya  barangnya  sudah  ada  di pihak nasabah.
Dalam  pasal  1332  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa  hanya barang-barang  yang  dapat  diperdagankan  saja  dapat  menjadi  pokok persetujuan.
Menurut pasal 1332 KUH Perdata ini memang semua barang- barang yang tertulis di nota pembelian menjurut pengamatan penulis adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan
Kemudian  apakah  barang-barang  tersebut  cukup  disebutkan atau suatu keharusan dengan wujud barangnya secara rill?
Menurut  pasal  1333  KUH  Perdata  yang  berbunyi,”suatu persetujuan  harus  mempuyai  sebagai  ,pokok  suatu  barang  yang paling  sedikit  ditentukan  jenisnya.”  Selanjutnya  dalam  pasal  1334
3 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak , Hal 14
yakni,  ”barang-barang  yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari  dapat menjadi pokok suatu persetuan.”
Dalam  pasal  1333  tertulis,  yang  paling  sedikit  ditentukan jenisnya,  kalimat  ini  dapat  di  fahami  bahwa  pada  saat  perjanjian dapat  dipastikan  jenis  barangnya  tetapi  belum  terwujud  barangnya, kemudian dipertegas pasal 1334 bahwa barang-barang yang baru ada dikemudian  hari  dapat  menjadi  pokok  suatu  perjanjian  dalam  arti pada  saat  perjanjian  berlansung  barang  belum  ada  tapi  sudah  pasti jenisnya.
Berdasarkan pasal 1333 dan pasal 1334 KUH Perdata tersebut diatas jelas  pada saat berlansungnya perjanjian tidak diharuskan ada barangnya cukup disebutkan minimal jenis barangnya.
Dengan  berlandaskan  pasal  1333  dan  pasal  1443  KUH Perdata,  maka  pelaksanaan  akad  murabahah  di  Baitul  Mal Wattamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah (BMT-MMU) Pasuruan Cabang  Purwosariyang  berkaitan  dengan  obyek  perjanjian  yang berwujut nota pembelian barang tersebut diatas adalah diperbolehkan.
4) Syarat suatu sebab yang halal
Bahwa  akad  murabahah  di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari yang  mana  isi  akad  atau  perjanjian  tidak  bertentangan  dengan undang-undang.  Dari  uraian  tersebut  diatas  bahwa  syarat  sahnya akad-akad murabahah di Baitul Mal Wattamwil Maslahah Mursalah Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari  telah  sesuai dengan hukum kontrak.
b. Akad  murabahah baitul mal wattamwil maslahah mursalah lil ummah (bmt-mmu) pasuruan cabang purwosari menurut perspektif fiqih .
Akad-akad  murabahah  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah
Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari sebagai mana tersebut diatas bila terlihat dari segi terbentuknya akad :
1) Dari  segi  rukun  dan  syarat  akad  atau  disebut  syarat  terbentuknya akad.
a) Para Pihak
Pihak-pihak  yang  berakad  di  Baitul  Mal  Wattamwil Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan Cabang  Purwosari  semuanya  telah  dewasa  atau  baling.  Dan dilaksanakan lebih dari satu orang

## b) Meyatakan kehendak
Bahwa  pihak  yang  berakad  mudarabah  di  Baitul  Mal Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU) Pasuruan  Cabang  Purwosari  telah  memenuhi  ijab  dan  qobul, kedua  belah  pihak  telah  mengadakan  kesepakatan  dengan menandatangani akad, yang sebelumnya pihak kedua dipersilahkan untuk membaca dulu, bila ada hal-hal yang belum paham,  bila  ada  hal  yang  masih  keberatan  dipersilakan  untuk menyatakannya  dan  selanjutnya  dimusyawarahkan,  pada umumnya telah menyatakan kerelaannya
c) Obyek akad
Yang dimaksud obyek itu dapat diserahkan, yaitu pada saat yang telah di tentukan dalam akad, obyek akad dapat diserahkan dalam  akad,  obyek  akad  dapat  diserahkan  karena  memang benar-benar  ada  di  bawah  kekuasaan  yang  sah  pihak  yang bersangkutan.  Menutut  Ashar  Basyir.bahwa  obyek  akad  dapat diserahkan  mengharuskan  obyek  akad  itu  telah  terwujud  dan jelas.
Penyerahan  barang  saat  akad  di  Baitul  Mal  Wattamwil Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan Cabang Purwosari hanya mberupa nota pembelian barang, tidak dengan  wujud  barangnya.  Pihak  Baitul  Mal  Wattamwil Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan Cabang Purwosari tidak melihat barangnya namun pihak BMT- MMU  sudah  percaya,  barang  ada  dipihak  nasabah  sebagai pembeli.
Menurut  Al  Kasani  mengatakan  bahwa  terkaid  dengan obyek  akad  ini  gangar  beragam,  antara  lain  barang  yang menjadi obyek akad secara factual harus benar-benar ada. Tidak boleh  melakukan  jual  beli  terhadap  barang  yang  belum  ada, maksudnya agar tidak terjadi geger. 4
d) Para  fuqaha  mensyaratkan  bahwa  barang  yang  akan  dijual belikan  sunguh-sunguh  ada  pada  saat  akad  berlansung.  Jika barang  tidak  ada,  sekalipun  akan  ada  pada  waktu  akan  datang dianggap sudah masuk unsur geger.
4 Asmuni, Akad Dalam Persepektif Hukum Islam hal 18
Para fuqoha mensyaratkan bahwa barang yang akan bijual belikan  sunguh-sunguh  ada  pada  saat  akad  berlansung.  Jika barang  tidak  ada,  sekalipun  aka  nada  pada  waktu  akan  datang dianggap sudah masuk unsur geger.
Berkaitan  dengan  obyek  akad  ini,  terdapat  sejumlah hipotesa yakni:
 Suatu barang secara sempurna ada pada saat akad dilakukan.
 Suatu  barang  pada  dasarnya  ada  pada  waktu  akad dilaksanakan,  kemudian  wujudnya  akan  sempurna  setelah akad dilaksanakan.
 Suatu  barang  pada  dasarnya  tidak  ada  pada  saat  akad dilaksanakan,  akan  tetapi  keberadaannya  sudah  pasti  pada masa akan datang.
 Suatu  barang  pada  dasarnya  tidak  ada  pada  waktu  akad dilaksanakan  atau  pada  dasarnya  ada  tapi  tidak  dapat dipastikan keberadaannya pada masa akan datang.
 Suatu  barang  pada  dasarnya  tidak  ada  pada  waktu  akad dilaksanakan  artinya  ketiadaanya  pada  masa  akan  datang sudah pasti. 201
Hipotesa  pertama  (ke-1)  dan  terakhir  tidak  mengandung geger.  Hipotesa  pertama,  barang  sudah  pasti  ada  secara sempurna  pada  waktu  akad  dilaksanakan,  maka  jelas kebolehannya,  hipotesa  kelima  (terakhir)  bahwa  suatu  pada dasarnya  tidak  ada  pada  waktu  akad  dilaksanakan,  artinya ketiadaannya pada masa akan datang sudah pasti. Akad yang di miliki ini jelas batal.
Kemudian  hipotesa  nomor  kedua  (ke-II),  bahwa  suatu barang  pada  dasarnya  ada  pada  waktu  akad  dilaksanakan, kemudian wujudnya  akan sempurna setelah akad dilaksanakan. Mengenai  masalah ini unsur geger tidak ditemukan. Maka dari itu melakukan akad ini diperbolehkan.
Mengenai  hipotesa  yang  ketiga  (ke-III)  bahwa  suatu barang  pada  dasarnya  tidak  ada  pada  saat  akad  dilakukan  akan tetapi keberadaannya sudah pasti ada masa akan datang.
Sehubungan  hipotesa  ini  akan  merupakan    mengecualian dari  prinsip  umum  yang  maksudnya  bahwa  jual  beli  terhadap
barang  yang  belum  ada  adalah  batal.  Kecuali  jual  beli  dengan akad salam, dan istisna, hipotensa ketiga ini unsernya tidak ada.
Adapun  hipotensa  yang  keempat  (ke-IV)  yakni  suatu barang  pada  dasarnya  tidak  ada  pada  waktu  akad  dilaksanakan atau  pada  dasarnya  ada  tapi  tidak  dapat  dipastikan keberadaannya  pada  masa  yang  akan  datang.  Bila  akad mudarabah  di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil Ummah (BMT-MMU) Pasuruan Cabang Purwosari dihubungkan  dengan  lima  hipotensa  tersebut,  maka  akad tersebut  termasuk  dalam  hipotensa  nomor  empat,  sebab  sejak awal  nasabah  (pihak  II)  sebagai  wakil  dari  pihak  Baitul  Mal
Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU) Pasuruan  Cabang  Purwosari  (pihak  I)  tidak  menyerahkan barang  yang  dikuasakannya  kecuali  nota  pembelian  barang kepada BMT-MMU (pihak I) sebagai pemilik barang. Dan pada waktu  pelaksanaan  akad,  tidak  dicantumkan  dalam  akad, (perjanjian)  penyerahan  barang  secara  pasti  untuk  masa  yang akan datang dari Baitul Mal Wattamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari  kepada nasabah (pembeli).
Kemudian  bila  penyerahan  barang  dilihat  dari  teori  al- istihalah al- muthlaqah maka jual beli menjadi batal, misalnya : budak  yang  kabur  menjadikan  penyerahannya  kepada  pembeli menjadi  istilah  muthlaqah  dengan  demikian  akad  jual  belinya batal.  Akan  tetapi  jika  seseorang  datang  ke  tuannya menginformasihkan  dahwa  budaknya  ada  pada  seseorang, juallah budak itu kesaya, dan saya akan menbeli dari dia, maka setatusnya akan menjadi istihalah nisbiyah karena diperkirakan oleh  pembeli  bahwa  budak  tersebut  dapat  diserahkan.dengan demikian  akadnya  sah  tapi  mauquf  pada  serah  terima.  Kalau menurut  teori  ini  akad  murabahah  di  Baitul  Mal  Wattamwil Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan Cabang Purwosari masuk teori yang kedua (ke-II).
Yang  dimaksud  akad  itu  tertentu  atau  dapat  ditentukan yakni  obyek  akad  harus  dapat  ditentukan  dan  diketahui  oleh kedua  belah  pihak  yang  berakad.  Barang  tersebut  harus  jelas bentuk  fungsi  dan  keadannya.  Ketidak  jelasan  obyek  akad
mudah  menimbulkan  sengketa  dikemudian  hari.  Jika  suatu barang tidak diketahui maka maka akad menjadi fasid.
Ada  dua  hipotesa  cara  mengetahui  barang  yakni  :  suatu barang  (obyek  akad)  berada  ditempat  pelaksanaan  akad  atau satu barang gtidak berada ditempat pelaksanaan akad atau suatu barang tidak berada ditempat pelaksanaan akad.
Menurut  Fuqoha  Hanafiyah  dan  Hanabilah,  jika  suatu barang  berada  ditempat  akad,  maka  untuk  mengetahui  barang tersebut  dengan  menunjukkannya,  neskipun  ditempat  tertutup seperti gula dalam karung.
Kemudian menurut Malik, tidak sah membeli barang yang ada ditempat akad kecuali dengan cara melihatnya, kecuali ada kesulitan  melihat  barang  tersebut,  maka  dapat  dijual berdasarkan kreterian dan sifat-sifatnya.
Sedangkan  menurut  Syafi’I  dalam  kedaan  apapun  barang menjadi obyek akad harus dilihat dengan mata telanjang.
Yang  dimaksud  obyek  ini  dapat  ditransaksikan  yakni barang  yang  diperjual  belikan  harus  merupakan  benda  bernilai bagi  pihak-pihak  yang  mengadakan  akad  jual  beli.  Dan  benda itu diperjual belikan itu merupakan benda hak milik.
3. Analisis  Akad  Ijaran  di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil Ummah (BMT-MMU) Pasuruan Cabang Purwosari
Dalam analis akad ijarah ini dibatasi pada pembentukan akad ijarah di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU) Pasuruan Cabang Purwosari.
a. Akad lijarah di Baitul Mal Wattamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari  menutur  perspektif  hukun kontrak.
Unsur  perjanjian  sewa  menyewa  dasarnya  adalah  pasal  1320 KUH  Perdata.  Dalam  hal  kata  sepakat,  bahwa  akad  ijarah  (sewa menyewa)di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari  telah  terpenuhi,  dengan diwujudkan  kedua  belah  pihak  menandatangani  surat  perjanjian, berarti  kedua  belah  pihak  telah  consensus.  Menurut  asas konsensualisme dengan kata sepakat tersebut telah lahir perjanjian.
Dalam  hal  cakap  untuk  membuat  suatu  perjanjian,  pihak-pihak yang  melaksanakan  akad  ijarah  di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah
Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari telah memenuhi umur dewasa, telah cakap tertindak hukum.
Mengenai  suatu  hal  tertentu  adalah  obyek  sewa-menyewa sebagaimana  dirumuskan  dalam  pasal  1548  KUH  perdata  yakni adanya  kenikmatan  suatu  barang  yaitu  adanya  manfaat  barang  yang disewakan.  Dalam  waktu  tertentu  sesuai  dengan  ketentuan  yang disepakati. Dan dengan jumlah sewa yang tertentu.
Pada akad ijarah Baitul Mal Wattamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari  bahwa  isi perjanjian ijarah (sewa menyewa) telah terpenuhi  yang pokok adalah barang yang disewa telah ada misalnya mengontrak rumah, kemudian harga  sewa  telah  dicantumkan  dengan  jelas  dalam  kontrak  untuk waktu yang ditentukan.
Dari  pembahasan  tersebut  diatas  maka  dapat  dipahami  bahwa sah  dan  tidaknya  akad  ijarah  di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari menurut  hukum  kontrak  adalah  tidak  tidak  terlepas  dari  unsur esensealia,  yang  dimaksud  adalah  suatu  yang  harus  ada  yang merupakan  hal  pokok  sebagai  syarat  yang  tidak  boleh  diabaikan  dan harus  dicantumkan  dalam  perjanjian.  Tampah  hal  pokok  tersebut perjanjian atau kontrak tidak sah.
Adapun  yang  menjadi  hal  pokok  dalam  perjanjian  sewa menyewa adalah kesepakatan tentang barang dan sewanya.
Pada  akad  ijarah  di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari  yang berkaitan  dengan  hal  pokok  perjanjian  sewa  menyewa  yakni  tentang barang dan sewanya telah dicantumkan dengan jelas pada akad ijarah (perjajian sewa-menyawa) sebagai mana telah diuraikan di atas.
Dengan  demikian  akad  ijarah  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari dibolehkan menurut hukum kontrak.
4. Akad  ijarah  di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah (BMT-MMU) Pasuruan Cabang Purwosari menurut Fiqih
Dilihat  dari  rukun  dan  syarat  pembentukan  akad  ijarah  Telah diuraikan  di  muka  rukun  dan  syarat  ijarah  di  Baitul  Mal  Wattamwil Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang Purwosari telah terpenuhi yakni adanya pihak yang menyewakan (pihak I) dan pihak penyewa (pihak II) keduanya telah cukup hukum.
Dari  segi  ijab  dan  qobul  kedua  belah  pihak  telah  sepakat  artinya telah  ada  persesuaian  antara  ijab  dan  qobul  dan  dilakukan  dalam  satu majelis.
Bari  segi  obyek,  obyek  yang  disewakan  adalah  manfaat  lansung dari  benda,  di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari  misalnya  sewa  menyawakan rumah,  ini  dapat  diketahui  secara  jelas,  dapat  diserah  terimakan  dan dimanfaatkan, manfaatnya tidak bertentangan dengan  syari’ah ’.
Dilihat  dari syarat-syarat keabsahan akad.  Syarat-syarat  keabsahan akad yakni ; a) terhindar dari pelaksaan, b) terhindar dari pernyataan yang menimbulkan  kerugian,  c)  terhindar  dari  geger,  d)  terhindar  fasid,  e) terhindar dari  riba’.
Dalam  dukumen  akad  ijarah    di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari  pada struktur  dan  anatominya,  bila  diperhatikan  dalam  satu  akad  ijarah  (satu transaksi).
Ketika  pihak  II  sebagai  wakil  pihak  I  akan  membayar  uang  sewa kepada pemilik obyek sewa diperlukan waktu, maka dalam akad walakah dan  akad  penitipan  uang  dibatasi  waktu,  agar  dalam  waktu  tertentu tersebut pihak II telah selesai melaksanakan urusan tersebut.
Setelah  pihak  II  membayarkan  uang  sewa  tersebut  dan  barulah obyek sewa berpindah penguasaannya kepada pihak I dan baru kemudian dapat  dibuat  akad  ijarah  karena  obyek  ssewa  sudah  menjadi  kewenangan pihak I.
Dengan  demikian,  melihat  proses  sewa  tersebut  diatas  yakni  dari penguasaan  obyek  sewa  oleh  pemilik  asli  barang  hingga  berpindah penguasaannya kepada pihak I diperlukan waktu tertentu.
Oleh  karena  itu  bila  dilahat  kembali  proses  akad  ijarah  di  Baitul Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan Cabang  Purwosari  yakni,  akad  penitipan  uang,  akad  wakalah  dan  akad ijarah di buat dalam waktu, hari dan tanggal yang sama adalah merupakan suatu kejanggalan.
Adapun kejangalan tersebut  yakni saat akad ijarah dibuat, pihak II sebagai  wakil  dari  pihak  I  sebelum  melaksanakan  pembayaran  kepada pemilik  obyek  sewa,  dengan  demikian  obyek  sewa  belum  berpindah penguasaannya pada pihak I. dalam arti pada saat akad ijarah dibuat oleh kedua belah pihak obyek sewa delum pasti dan belum jelas.
Disamping masalah tersebut diatas tentang konsep satu akad ijarah (transaksi)  berisi  tiga  akad  tersebut,  jega  menimbulkan  ketidak  jelasan, mana  yang  seharusnya  digunakan  (berlaku)  apakah  akad  wakalah  atau akad ijarah.
Dilihat  dari  syarat  berlakunya  akad  hukum.  Bila  berkaitan  dengan syarat adanya kewenangan para pihak atas obyek akad, pelaksanaan akad ijarah  di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT- MMU) Pasuruan Cabang Purwosari ada ketidak jelasan obyek yakni, pada akad  dibuat  sewa  dan  saat  itu  juga  dibuat  akad  wakalah,  jadi  belum dilaksanakan  pembayaran  kepada  pemilik  obyek  sewa,  tapi  obyek  sewa tersebut  sudah  dapat  dipastikan  berdasarkan  negosiasi  sebelumnya. Dengan demikian akad ijarah tersebut termasuk akad mauquf.
Dilihat syarat mengikat akad. Pelaksanaan akad ijarah di Baitul Mal Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan Cabang  Purwosari  selama  ini  belum  akad  yang  terkaid  dengan  hak-hak khiyar.
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  diatas  akad  ijarah  di  Baitul  Mal Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan Cabang  Purwosari  bila  dilihat  dari  proses  pembentikan  akad,  pada dasarnya  telah  terpenuhi  rukun  dan  syarat-syarat,  hanya  pada  teknik pembuatan akad ijarah tersebut terdapat kecacatan yakni tiga akad dibuat dalam  satu  transaksi  yang  mengakibatkan  geger,  yakni  ketidak  jelasan akad mana yang digunakan. Dan hukumnya menjadi fasid bila dilihat dari syarat-syarat keabsahan akad.
Disamping  hal  tersebut  diatas  timbulnya  geger  karena  akibat  dari obyek  sewa  saat  terjadinya  akad  belum  dibayar  oleh  pihak  ke  II  sebagai wakil  dari  pihak  I,  maka  akibat  hukumnya  belum  dapat  dilaksanakan kerena  menungguh  pelaksanaan  pembayaran,  maka  akad  tersebut termasuk akad mauquf (akadnya sah tetapi masih menggantung).
5. Analisis  Potensi  Konflik  Pada  Akad  di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari  dan Penyelesaiannya
Pada  pembahasan  ini  meliputi  tiga  hal  yakni  potensi  konflik  pada akad  murabahah  dan  akad  ijarah,  akad  pemesanan  barang,  dan penyelesaian konflik.
Telah  dijelaskan  pada  bab  terdahulu  bahwa  produk  yang  macet  di Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU) Pasuruan  Cabang  Purwosari  sebesar  0,6%  untuk  pembiayan  akad
murabahah  sebanyak  1000  orang  nasabah  untuk  akad  ijarah  sebanyak  46 orang nasabah.
Adapun  sebab-sebab  pembarayan  atau  pengangsuran  dari  nasabah macet  yakni  karena  kena  tipu  atau  karena  factor  kesengajaan,  usahah bangkrut dank arena itikad nasabah yang tidak baik.
Dari  sebab-sebab  tersebut  nengakibatkan  nasabah  tersebut  tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam akad murabahah dan akad ijarah.
Dalam  pasal  IV  pada  akad  di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari disebutkan,  apa  bila  terjadi  hal-hal  sebagaimana  terjadi  tersebut  diatas maka disebut peristiawa cindra janji atau wanprestasi.
Dengan  demikian  potensi  konflik  pada  akad  murabahah  dan  akad ijaran  di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT- MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari  adalah  berupa  cindra  janji  atau wanprestasi.
Akibat  wanprestasi  diatur  diharuskan  membayar  ganti  rugi  sesuai pasal 1365 KUH Perdata, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa  kerugian  terhadap  orang  lain,  mewajibkan  orang  kena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. 5
Wanprestasi yang dilaksanakan oleh nasabah Baitul Mal Wattamwil Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang Purwosari  yakni  karena  tertipu,  karena  usahanya  bangkrut  hal  ini termasukperbuatan  lalai,  sedangkan  Karena  itikat  tidak  baik  termasuk perbuatan ingkar janji, maka mereka bias dikenakan ganti rugi.
Adanya  kemacetan  dana  dari  bank    pusat    atau  nasabah  Baitul  Mal Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan Cabang  Purwosarisebesar  0,6%  kelihatannya  masih  kecil,  namun  jika dilihat  dari  akibatnya  yang  mana  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah Mursalah Lil Ummah (BMT-MMU) Pasuruan Cabang Purwosari nemutup biayah tersebut memerlukan dana sebesar 123 juta lebih yang diambil dari dana  bercadangan  dari  resiko  adalah  merupakan  dana  yang  tidak  sedikit, seandainya debitur yang wanpretasi megikat lagi tentu akan menghabiskan dana  cadangan  resiko  yang  lebih  besar  lagi  bahkan  bisa  juga  dana cadangan  akan  habis.  Bila  hal  ini  terjadi  akan  menambah  kesulitan  bagi
5 Subekti, Hukum Perjanjian hal 45
Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU) Pasuruan Cabang Purwosari.
Dengan  demikian  adanya  wanprestasi  tersebut  merupakan  potensi konflik  yang  tidak  bisa  dihin  dari  di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah Mursalah Lil Ummah (BMT-MMU) Pasuruan Cabang Purwosari.
Oleh  karena  itu  terdapat  perintah  undang-undang  agar  perjanjian- perjanjian  dilaksanakan  dengan  itikat  baik,  seperti  yang  dinyatakan  pada pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.
Namun bila berbuat sebaiknya melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi  pihak lain, maka baginya  yang wenprestasi tersebut dikenai ganti rugi seperti yang dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut diatas.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pem,bahasan  yang  diuraikan  di  bab-bab  di  atas  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Implikasi  akad  murabahah  dan  akad  ijarah  di  Baitul  Mal  Wattamwil Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang Purwosari  sudah  sesuai  dengan  hukum  kontrak  sebagai  manan  tersebut dalam pasal 1320 kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Penyesuaian  konflik  di  Baitul  Mal  Wattamwil  Maslahah  Mursalah  Lil Ummah  (BMT-MMU)  Pasuruan  Cabang  Purwosari  belum  ditempuh menurut  jalur  hukum  yang  diatur  undang-undang  maupun  petunjuk dewan  syari’ah Nasional, sehingga hasil penyelesaian konflik oleh Baitul
Mal Wattamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah (BMT-MMU) Pasuruan Cabang  Purwosari  tersebut  tidak  mempuyai  kekuatan  hukum  yang  pasti artinya tidak dapat diesekusi.

## Daftar Pustaka
Abd.  Bin  Nur  dan  Oemer  Bakry. Kamus  Bahasa  Arab,  Indonesia,  Inggris .  Cet  III (Jakarta: Mutiara 2000) Hal 112 Abdul  Aziz  Dahlan  Ensiklopedi Hukum  Islam, Cet  II  (Jakarta:  Ichtiar  baru  Van Hoeve, 2001) hal 63 Artikel ”akad”
Adiwannan A.Karim. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan , Cet III (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2006) hal 47
M. Sholehuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam , Cet II jakarta 2006 hal 75 Makhalul  Ilmi. Teori  dan  Praktek  Lembaga  Mokro  Keuangan    syari’ah  , (Jakarta Ull Pres 2002) Hal.49 Muhammad Firdaus.NH. Menahami Akad  syari’ah . Akad Secara Umum hal 13
Munir Fuandy, Atribut Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis cet II (PT Citra Aditya Bakti 2000) hal 213 R.  Subekti  dan  R  Ijitrasudibio Kitap  suatu  Hasil  tertentu.  Undang-undang  Hukum Prdata (PT. Intremas 1999) hal. I Salim HS. Dkk Prancang Kontrak dan Monentum Of Understanding cet I hal 8 Syamsul  Anwar, ”  Hukum  Perjanjian    syari’ah  ”,  Makalah  disampaikan  dalam rangka stadium General pada Universitas Merdeka Pasuruan, tahun 2008 T.M.  Hasdi  Ash-Shiddieqy, Pengantar  Fiqih  Mu’amalat,  hal  25  Asmuni.  ”  Akad Prespektif” . Hal 6 Wahdah  Al  Jahaili, Al  Fiqih  Al  islam  Wa  Adillatuh, Oleh  Rahmad  syafi’i, Fiqih
Mu’amalat cet III (Bandung 2006)
Implikasi Akad Simpan Pinjam dalam  Perspektif Hukum Kontrak Fiqih 100