Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813E-ISSN 2579-5104 Vol. 12, No. 1, January-June 2023 DOI: 10.22373/legitimasi.v12i1.17974
║Published: June 30, 2023
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi 32

## Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Pejabat Pemerintah Melalui Media Sosial
Sherlyana Carmelita Tey Bhera Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya Retno Dewi Pulung Sari Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya Email: teysherly2@gmail.com, retno.dewi@ukdc.ac.id
Abstract. Defamation is a form of evil associated with dishonour and a person's good name. As the digital era of libel proliferates, the result of this development, many people suffer,  even  government  officials.  This  study  uses  a  legal-normative  research  method. Data collection was carried out by means of a literature study on related legal materials and  analyzed  descriptively. The  results  of  the  research  show  Indonesian  legislation  t o protect an Indonesian person's honour and the good name was regulated under section 19  of  2016  to  change  section  number  11  of  2008  in  article  27  about  information  and electronic transaction (3). The criminal defamation applies to the delicht in article 45 (5) so  that  only  victims  can  report.  The  complaint  applies  to  all  citizens,  both  civil  and government  officials.  Article  45  of  verse  (3)  arranges  a  criminal  form  of  liability. Criminal liability includes criminal prison threats and criminal penalties.
Keywords: Defamation, Government Officials, Criminal Liability
Abstrak. Pencemaran  nama  baik  merupakan  bentuk  kejahatan  yang  berkaitan  dengan tercemarnya  kehormatan  dan  nama  baik  seseorang.  Seiring  perkembangan  era digitalisasi pencemaran nama baik sangat marak terjadi. Akibatnya banyak masyarakat menjadi  korban  bahkan  sampai  kepada  pejabat  pemerintahan.  Studi  ini  menfokuskan kajian  pada  bagaimana  jaminan  perlindungan  nama  baik  dalam  perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum terkait dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perundang-undangan Indonesia melindungi kehormatan dan nama baik seseorang  diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3). Tindak pidana pencemaran nama baik  ini  berlaku  pada  delik  aduan  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  45  ayat  (5) sehingga  hanya  korban  yang  dapat  melapor.  Delik  aduan  tersebut  berlaku  bagi  seluruh masyarakat baik sipil maupun pejabat pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku  pencemaran  nama  baik  diatur  dalam  Pasal  45  ayat  (3).  Pertanggungjawaban pidana berupa ancaman pidana penjara dan pidana denda.
Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Pejabat Pemerintah, Pertanggungjawaban Pidana

## A. Pendahuluan
Pesatnya  perkembangan  teknologi  saat  ini  telah  memengaruhi  segala  aspek kehidupan.  Semakin  berkembangannya  teknologi  tentu  makin  mempermudah kebutuhan  hidup  masyarakat.  Perkembangan  teknologi  di  era  globalisasi  ini memberikan  suatu  manfaat  atau  dampak  positif  bagi  kehidupan  manusia,  seperti kemudahan  dalam  melakukan  komunikasi  secara  daring  atau online .  Teknologi informasi tersebut memunculkan beragam situs online seperti media sosial. Media sosial merupakan suatu platform media online, dengan para penggunanya yang dengan mudah untuk  bergabung/berpartisipasi,  berbagi,  dan  menciptakan  isi  yang  meliputi  blog, jejaring  sosial,  wiki,  forum  dan  dunia  virtual. 1 Macam-macam  bentuk  media  sosial seperti instagram , twitter , line , facebook , tiktok , dan media lainnya dimana situs tersebut memberikan kemudahan seseorang untuk melakukan komunikasi jarak jauh, mengakses foto/video, berteman dan kegiatan virtual lainnya.
Kemunculan  teknologi  ini  juga  mempunyai  dampak  buruk  bagi  kehidupan, seperti  berdampak  terhadap  berbagai  macam  bentuk  kejahatan.    Kejahatan  yang dilakukan  melalui  media  online  juga  beragam  dan  salah  satunya  adalah  pencemaran nama  baik.  Pencemaran  nama  baik  dikenal  sebagai  bentuk  penghinaan (beleediging) , dimana pada dasarnya hanya menyerang kehormatan serta nama baik seseorang yang tidak  memuat  suatu  konteks  seksual  yang  kemudian  menyebabkan  orang  tersebut menjadi  dirugikan. 2 Suatu  hal  yang  dilindungi  terkait  pencemaran  nama  baik  adalah tentang  kewajiban  seseorang  dalam  hal  menghormati  orang  lain  dari  sisi kehormatannya  serta  nama  baiknya  dimata  orang  lain.  Pencemaran  nama  baik  ini mendasar terhadap delik aduan.
Seseorang  yang  melakukan  pencemaran  nama  baik  terhadap  orang  lain  maka tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan terlebih dulu dari pihak yang merasa telah  dirugikan  akibat  pencemaran  nama  baik  tersebut.  Dikarenakan  masyarakat Indonesia  yang  tidak  memanfaatkan  teknologi  informasi  dengan  baik  atau menyalahgunakannya dengan mengirimkan pernyataan palsu atau berita bohong (hoax) hingga  pencemaran  nama  baik,  maka  pemerintah  melakukan  tindakan  dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya juga telah mengalami revisi beberapa kali.
1 Charles  W.  Marwa,  “Difficulties  in  Establishing  Liability  in  Online  Defamation;  Tan zania Experience,” International Journal of Law and Public Administration 1, no. 1 (2018); P. D. Guyvan, “LEGAL REGULATION OF LIABILITY FOR DEFAMATION, ITS RELATIONSHIP WITH FREEDOM OF SPEECH,” State and  Regions.  Series:  Law ,  no.  3  (2020).; Anang  Sugeng  Cahyono,  “Pengaruh  Media  Sosial  Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia,” Publiciana 9, no. 1 (2016): 140 – 157.
2 Zahidah Zakaria et al., “Liability of Internet Se rvice Provider in Cyber Defamation: An Analysis on Communication  and  Multimedia  Act,” International  Journal  of  Law,  Government  and  Communication 4 (2019); Fide lis P Simamora, Lewister D Simarmata, and Muhammad Ansori Lubis, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial,” Jurnal Retentum 1, no. 1 (2020): 34 – 43; Glenn  Wijaya,  “PELINDUNGAN  DATA  PRIBADI  DI  INDONESIA:  IUS  CONSTITUTUM  DAN  IUS CONSTITUENDUM,” Law Review 19, no. 3 (2020).
Pencemaran  nama  baik  dapat  dialami  oleh  siapapun  mulai  dari kelompok/golongan,  agama,  hingga  pejabat  negara.  Bahwa  perihal  pencemaran  nama baik tidak hanya menyerang nama baik masyarakat biasa, namun juga dapat menyerang nama  baik  para  pejabat  pemerintahan.  Berdasarkan  pada  Pasal  1  angka  4  Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974  tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian  menyatakan  bahwa  pejabat  negara  adalah pimpinan  dan  anggota  lembaga  tertinggi/tinggi  Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang- undang.  Pencemaran  nama  baik  yang  dialami  oleh  pejabat  negara  tersebut  patut memperoleh  perhatian  khusus  utamanya  dalam  hal  melindungi  martabat  jabatannya sebagai  pejabat  negara.  Perlindungan  tersebut  dimaksudkan  agar  terhindar  dari tindakan  melecehkan  maupun  merendahkan  dengan  sewenang-wenang  jabatan tersebut.
Kasus pencemaran nama baik pernah dialami oleh Menteri Sosial Indonesia Ibu Tri  Rismaharini  yang  sebelumnya  menjabat  sebagai  Wali  kota  Surabaya.  Saat  beliau masih menjabat sebagai wali kota Surabaya, Dr. (H.C) Ir. Hj. Tri Rismaharini, M.T atau yang  akrab  disapa  bu  Risma  mengalami  penghinaan  di  media  sosial  pada  platform facebook. Seseorang mengeposkan foto beliau selaku wali kota Surabaya yang disertai kutipan tulisan yang tidak pantas dan ditujukan kepada seorang pejabat negara. 3 Kasus tersebut  dilaporkan  oleh  bagian  hukum  Pemerintah  Kota  Surabaya  ke  Polrestabes Surabaya  dan  kasus  pencemaran  nama  baik  tersebut  langsung  dihentikan,  lantaran pelaku telah mengaku bersalah lalu meminta maaf dan Bu Risma memaafkan perbuatan tersebut.
Berdasarkan ulasan kasus diatas, diketahui bahwa masyarakat masih belum bisa memanfaatkan  media  sosial  dengan  bijak  sehingga  pemerintah  perlu  menindaknya dengan  memberikan  upaya  pidana  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas pencemaran nama baik yang dialami oleh pejabat negara. Dengan demikian, penulisan ini  akan  mengkaji  terkait  bagaimana  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah melalui media sosial.
Studi  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis-normatif, 4 data  diambil  dari proses studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer  seperti Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder diperoleh  dari  buku,  jurnal  hukum  terkait  tanggungjawab  pidana  pencemaran  nama baik  melalui  media  sosial.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  studi kepustakaan  untuk  memperoleh  pendapat/pemikiran  konseptual  maupun  penelitian
3 Andin,  “Pencemaran  Nama  Baik  Wali  Kota  Risma,  Pemkot  Surabaya  Ikut  Laporkan  Akun Facebook Zikria
Dzatil,” Tribunnews.Com , accessed
December
25, 2022,
https://wartakota.tribunnews.com/2020/01/25/pencemaran-nama-baik-wali-kota-risma-pemkot- surabaya-ikut-laporkan-akun-facebook-zikria-dzatil?page=2,.
4 I Made Pasek Diantha and M S Sh, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Prenada Media, 2016).
terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yang berupa literatur, hasil penelitian, serta  karya  ilmiah  lainnya.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif,  da dirangkum ke dalam beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

## B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan penyerangan nama baik  seseorang  yang  menyampaikan  kalimat  dengan  cara  menuduh  melakukan perbuatan  tertentu  dan  yang  ditujukan  pada  kehormatan  serta  nama  baik  seseorang yang  kemudian  mengakibatkan  harga  diri  atau  martabat  seseorang  tersebut  menjadi tercemarkan, direndahkan/dipermalukan. Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan penghinaan (beleediging) yang memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik serta kehormatan seseorang. Menurut R Soesilo, perbuatan penghinaan merupakan suatu  pelanggaran  terhadap  nama  baik  dan  kehormatan  seseorang,  dan  orang  yang diserang tersebut merasa malu akibat dari tindakan tersebut. Landasan yang mengatur pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial/internet  tertuang  dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), diikuti dengan perubahannya  pada  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta diatur dalam Pasal 310-311 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pencemaran  nama  baik  terbagi  dalam  dua  bentuk,  yakni  lisan  dan  tertulis. Pencemaran  nama  baik  yang  dilakukan  melalui  media  internet  secara  lisan  biasanya dilakukan melalui telepon atau pesan suara yang dimaksudkan untuk menyerang nama baik seseorang. Sedangkan pencemaran nama baik secara tulisan dilakukan dengan cara membuat tulisan (kalimat) maupun gambar berupa file elektronik yang dengan maksud untuk menyerang nama baik serta kehormatan orang lain. Perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam UU ITE beserta dengan sanksi pidananya. Agar dapat  memidanakan  pelaku,  maka  korban  terlebih  dulu  harus  memastikan  adanya kejahatan  yang  dilakukan  dan  dipastikan  telah  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana yang  diatur  dalam  undang-undang,  sehingga  pelaku  pencemaran  nama  baik  dapat langsung dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya.
Pencemaran  nama  baik  merupakan  delik  aduan  dimana  perkara  pencemaran nama baik baru akan dikatakan sebagai tindak pidana bila ada pengaduan dari korban atau laporan dari orang lain yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut, seperti yang tertuang dalam Pasal 45 ayat 5 UU ITE No. 19 Tahun 2016.  Macam  sasaran  dalam  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  terbagi  dalam beberapa  macam,  diantaranya  adalah  terhadap  pribadi  perorangan,  kelompok  atau golongan, agama, orang yang sudah meninggal, dan para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya. 5
5 Edwin Pardede, Eko Soponyono, and Budhi Wisaksono, “Kebijakan Hukum Pid ana dalam Upaya Penegakan  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Twitter,” Diponegoro  Law  Journal 5,  no.  3
Berkembanganya  era  teknologi  saat  ini,  tentu  semua  orang  dapat  mengalami kejahatan  pencemaran  nama  baik,  tak  terkecuali  dialami  oleh  pejabat  pemerintah. Menilik pada kasus yang dialami oleh Bupati Bojonegoro atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh wabup bojonegoro. Kronologi singkat dalam kasus tersebut adalah  munculnya  obrolan  dalam  sebuah  grup chat  whatsapp yang  dinilai  bahwa obrolan  tersebut  mengandung  suatu  penghinaan  hingga  wabup  bojonegoro  merasa tersinggung dan melaporkan bupati bojonegoro atas tindakan pencemaran nama baik, namun  dalam  kasus  tersebut  Polda  Jatim  menghentikan  penyelidikan  kasus  dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh wabup Bojonegoro karena dinilai bahwa kasus  tersebut  tidak  memenuhi  unsur-unsur  dalam  tindak  pidana  pencemaran  nama baik  karena  obrolan  tersebut  hanya  dapat  diakses  dalam  grup  tertutup  yang  hanya diketahui oleh anggota dalam grup chat whatsapp tersebut saja. 6
Uraian kasus di atas memberikan suatu pencerahan bagi penulis yang sekaligus menjadi pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian lain yang terkait bahwa dalam menekankan suatu perbuatan itu tergolong dalam suatu muatan pencemaran nama baik adalah  tugas  dari  penegak  hukum  yakni  polisi,  yang  menjadi  jembatan  awal  dalam dinyatakannya suatu tindak pidana. Polisi maupun petugas penyidik harus memahami betul  muatan  pencemaran  nama  baik  atau  penghinaan  dalam  UU  ITE  agar  dapat menafsirkan  dengan  jelas  muatan  tersebut  apakah  dapat  dinyatakan  sebagai  tindak pidana  pencemaran  nama  baik.  Diketahui  bahwa,  dalam  penanganan  perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh pihak penyidik tidak selalu berjalan lancar dan kerap kali mengalami beberapa kendala yang harus dihadapi untuk  mengupayakan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencemaran nama baik. Salah satu  hambatan tersebut adalah kurangnya ahli bahasa, bahwa ketika penyidik  menerima  laporan  mengenai  adanya  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik melalui media sosial tentu tidak akan serta merta menganggap bahwa laporan tersebut merupakan  tindak  pidana,  maka  perlu  terlebih  dahulu  dilakukan  pendalaman  kasus tersebut  dengan  cara  menentukan  apakah  laporan  tersebut  mengandung  unsur-unsur pencemaran nama baik. 7 Hal ini perlu diupayakan karena penafsiran oleh para penegak hukum  tersebut  menjadi  penting  karena  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  ini  masih  dinilai mengandung pasal karet dan masih akan menjadi multitafsir, sehingga dikuatirkan juga nantinya seseorang akan mudah mengkriminalisasikan orang lain atau bahkan pejabat pemerintah  akan  menggunakannya  untuk  membungkam  adanya  kritik-kritik  atau
(2016):  1 – 22; Ben  Chester  Cheong,  “Avatars  in  the  Metaverse:  Potential  Legal  Issues  and  Remedies,” International  Cybersecurity  Law  Review 3,  no.  2  (2022); David  Rolph,  “Defamation,  Race  and  Racism,” Australian Feminist Law Journal 45, no. 2 (2019).
6 Rachmawati,  “‘Konflik  Bupati  dan  Wabup  Bojonegoro  Gara -Gara  Chta  Grup  Whatsapp,  Kini Kasusnya Dihentika n Polisi,’” Kompas.Com , accessed March 15, 2023,
https://surabaya.kompas.com/read/2022/02/03/181800178/konflik-bupati-dan-wabup-bojonegoro- gara-gara-chat-grup-whatsapp-kini.
7 Sulastryani  Majid,  “Peran  Penyidik  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polres P alopo),” Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2021): 51 – 63.
pendapat masyarakat tentang personalnya. Untuk itu peningkatan profesionalisme oleh lembaga kepolisian menjadi suatu kebutuhan yang mutlak untuk diperhatikan.
Terkait  penghinaan/pencemaran  nama  baik  yang  diatur  diluar  KUHP  yakni  UU ITE  tercantum  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  yang  memberikan  spesifik  aturan  terhadap pencemaran  nama  baik  maupun  penghinaan,  Pasal  28  ayat  (1)  menyatakan  aturan terkait  penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  memberikan  kerugian konsumen  dalam  transaksi  elektronik,  serta  dalam  Pasal  36  yang  mengatur  mengenai perbuatan  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  27  hingga  Pasal  34  yang  menyebabkan kerugian  terhadap  orang  lain.  Terkait  pencemaran  nama  baik  tersebut  hanya  berlaku untuk  delik  aduan,  bahwa  seseorang  yang  merasa  dirugikan  akibat  pencemaran  yang dialaminya  dapat  mengajukan  laporan  atas  peristiwa  yang  menimpanya.  Delik  aduan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan antara masyarakat sipil ataupun pejabat pemerintah. MK telah memutuskan bahwa pencemaran nama baik yang dialami  oleh  pejabat  pemerintah  yang  awalnya  berlaku  delik  biasa  atau  bukan  delik aduan  menjadi  delik  aduan  ( klacht  delict ),  hal  ini  karena  Mahkamah  menilai  bahwa pembeda  tersebut  tidak  sesuai  dengan  cita-cita  kemerdekaan  bangsa  Indonesia  untuk mencapai kedudukan manusia yang berkeadilan dan sederajat sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945. 8
Terdapat  tiga  poin  penting  perihal  tindakan  pencemaran  nama  baik  adalah pertama, pencemaran nama baik termasuk dalam delik aduan, dalam arti hal ini menjadi subyektif  dimana  penilaian  pencemaran  nama  baik  ini  bergantung  pada  pihak  yang nama baik dan/atau kehormatannya dirusak seperti yang telah diuraikan di atas. Kedua, pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang menyebarluaskan sesuatu yang mengandung  pencemaran  nama  baik  yang  kemudian  disebarluaskan  di  muka  umum. Ketiga,  pelaku  pencemaran  nama  baik  melakukannya  dengan  menuduh  sesuatu pencemaran  nama  baik  yang  kemudian  harus  memperoleh  kesempatan  dalam membuktikan tuduhannya.

## C. Unsur-Unsur dalam Pencemaran Nama Baik
Ada  beberapa  unsur  dalam  pencemaran  nama  baik  melalu  media  sosial sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yakni:
a. Setiap orang
Unsur  setiap  orang  berarti  sama  dengan  unsur  “barangsiapa”  sebagaimana dituangkan dalam KUHP, namun secara konkrit dalam UU ITE mendefinisikan dalam Pasal  1  angka  21  bahwa  orang  adalah  orang  perseorangan  baik  warga  Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
b. Dengan sengaja dan tanpa Hak
Unsur sengaja dan tanpa hak adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut telah  direncanakan terlebih dahulu  dan tanpa
8 Mahkmah Konstitusi Republik Indonesia, “‘Penghinaan Terhadap Pejabat Adalah Delik Aduan,’” Mkri.Id .
diketahui oleh seseorang yang berhak. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” ini berarti bahwa pelaku telah menghendaki untuk melakukan serta mengetahui dengan sadar bahwa perbuatannya adalah sebuah kejahatan dan dilakukan tanpa hak. Dalam hal ini pelaku dalam keadaan sadar menghendaki melakukan dan mengetahui bahwa perbuatan  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  adalah  memiliki muatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan.
c. Mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Unsur  ini  bertujuan  untuk  menekankan/menegaskan  adanya  tindak  pidana pencemaran  nama  baik  dan/atau  penghinaan  yang  dilakukan  melalui  media elektronik/ online. Dimana pelaku menyebarluaskan tindak kejahatannya agar dapat diketahui  oleh  banyak  orang.Dalam  kata  “mendistribusikan”  berarti  mengirimkan dan/atau  menyebarluaskan  informasi/dokumen  elektronik  di  muka  umum  melalui media  elektronik.Kata  “mentransmisikan”  be rarti  mengirimkan  informasi  dan/atau dokumen  elektronik  yang  ditujukan  pada  pihak  lainnya  melalui  media  elektronik. Kata “membuat dapat diaksesnya” berarti tindakan yang dilakukan dapat diketahui oleh  pihak  lain  atau  publik.  Dalam  pasal  1  angka  1  UU  ITE  mendefinisikan  terkait informasi elektronik dan Pasal 1 angka 4 UU ITE mendefinisikan tentang dokumen elektronik.  Keduanya  berkaitan  dengan  muatan  informasi  maupun  gambar/suara yang  memanfaatkan  media  elektronik.  Kemudian  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran  nama  baik,  bahwa  dalam  informasi/dokumen  elektronik  mengandung suatu  penghinaan/pencemaran  yang  akhirnya  menodai/mengotori  nama  baik  dan kehormatan seseorang.
Berdasarkan uraian unsur pencemaran nama baik tersebut di atas, pelaku tindak pidana  pencemaran  nama  baik  yang  telah  memenuhi  unsur-unsur  tersebut  kemudian barulah dapat dipidanakan atau dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

## D. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Perihal  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  pencemaran  nama  baik juga akan bergantung pada kemampuan bertanggung jawabnya. Terdapat tiga indikator pertanggungjawaban  pidana  atau criminal  responsibility dalam  mengukur  seseorang melakukan  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik,  yakni:  kemampuan  untuk bertanggung  jawab,  adanya  kesalahan,  dan  tidak  adanya  alasan  pemaaf. 9 Pelaku
9 Orin  Gusta  Andini,  “Tinjauan  Hukum  Pencemaran  Nama  Baik Terhadap  Pejabat  Negara:  Kajian Atas  Putusan  Hakim  Nomor  341/Pid.B/2014/PN.SGM,” Jurnal  Wacana  Hukum 25,  no.  2  (2019); Wahyuddin  Naro  et  al.,  “Shariah  Assessment  Toward  the  Prosecution  of  Cybercrime  in  Indonesia,” International  Journal  of  Criminology  and  Sociology 9  (2020):  572 – 586.; Jan  Oster,  “Communication, Defamation  and  Liability  of  Intermediaries,” Legal  Studies 35,  no.  2  (2015); Anna  Vamialis,  “Online Defamation: Confronting Anonymity,” International Journal of Law and Information Technology 21, no. 1 (2013).
pencemaran  nama  baik  dapat  diduga  melakukan  perbuatan  pidana  pencemaran  nama baik  saat  memenuhi  unsur  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Akan menjadi  perbuatan  yang  masuk  dalam  delik  aduan  jika  korban  merasa  nama  baiknya dicemarkan,  dimana  perbuatan  yang  dilakukan  terhadap  semua  orang  tidak  terbatas korbannya  adalah  pejabat  pemerintahan  atau  masyarakat  biasa,  dapat  mengadukan perbuatan  pencemaran  tersebut  saat  merasa  dirugikan  dengan  tindakan  tersebut. Pengaturan  mengenai  perbuatan  pencemaran  nama  baik  terhadap  pejabat pemerintahan diatur secara khusus sehingga bukan merupakan delik aduan. Perbuatan yang dilakukan terhadap pejabat pemerintahan akan menjadi suatu delik umum dimana tidak  perlu  adanya  pengaduan  dari  pejabat  tersebut,  pihak  penyidik  dapat mengumpulkan sendiri bukti yang ada.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik melalui media elektronik dapat diberlakukan dengan penerapan sanksi pidana penjara maupun  pidana  denda  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Berkaitan  dengan  sanksi  atau  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana pencemaran  nama  baik  melalui  media  elektronik  atau  yang  diatur  dalam  UU  ITE diuraikan  dalam  Pasal  45  ayat  (3)  yang  mengatur  bahwa  segala  informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama  baik  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  akan  dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu dalam Pasal 51 ayat (2) juga  mengatur  tentang  terpenuhinya  unsur  dalam  Pasal  36  UU  ITE  akan  dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
Mengenai  pertanggungjawaban  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui media  elektronik  sebagaimana  tercantum  dalam  UU  ITE,  telah  mengalami  beberapa perubahan dimana awalnya ketentuan pidana pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang kemudian diubah menjadi Pasal 45 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perubahan tersebut menempatkan pada masa ancaman pidana yang diatur dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Perubahan itu dikarenakan dalam sidang constitutional review di Mahkamah Konstitusi  yang  menilai  bahwa  ancaman  sanksi  pidana  pada  Pasal  45  ayat  (1)  yakni pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah lebih berat dibandingkan dengan ancaman sanksi dalam Pasal  310 ayat (1) KUHP yakni pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  4.500,00  (empat  ribu  lima  ratus  rupiah) serta karena ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE telah dibuah menjadi di bawah 5 (lima) tahun maka akan berakibat tidak dilakukannya penahanan selama masa proses persidangan. 10
10 Erwin Asmadi, “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media  Sosial,” De  Lega  Lata:  Jurnal  Ilmu  Hukum 6,  no.  1  (2021):  16 – 32; Tanner  Bone,  “How  Content
Ancaman  pidana  tersebut  menjadi  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  atas tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  melaui  media  sosial/elektronik  dengan  syarat terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan berlaku delik aduan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali oleh pihak pejabat pemerintah. Dengan adanya perubahan pertanggungjawaban pidana tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih  bijak  dalam  memanfaatkan  informasi  dan  teknologi  elektronik,  sehingga  dapat menghargai  antar  kepentingan  tiap  individu  dan  mempertahankan  norma-norma hukum di era dunia globalisasi saat ini.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  permasalahan  di  atas,  maka  dapat  dikemukakan  dengan simpulan bahwa pemanfaatan teknologi dapat berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan  terhadap  nama  baik  dan  kehormatan  seseorang.  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE menjadi  payung  hukum  dalam  mewajibkan  seseorang  untuk  dapat  menghargai kehormatan serta nama baik orang lain. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media  sosial  termasuk  dalam  delik  aduan  yang  berlaku  bagi  semua  masyarakat Indonesia tak terkecuali pejabat pemeerintah, walaupun sebelumnya pencemaran yang dialami  oleh  pejabat  pemerintah  berlaku  bukan  delik  umum  (delik  biasa). Pertanggungjawaban  pidana  oleh  pelaku  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik mendasar  pada  Pasal  45  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  pencemaran  nama baik  berlaku  ancaman  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

## Daftar Kepustakaan
Andin. “‘Pencemaran Nama Baik Wali Kota Risma, Pemkot Surabaya Ikut Laporkan Akun Facebook Zi kria Dzatil.’” Tribunnews.Com .
Andini, Orin Gusta. “Tinjauan Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara: Kajian Atas Putusan Hakim Nomor 341/Pid.B/2014/PN.SGM.” Jurnal Wacana Hukum 25, no. 2 (2019).
Artebyakina, Natalya A., and Tatyana Makarova. “P roblems of Protecting the Rights of a Private Prosecutor in Defamation Cases.” Russian journal of criminology 13, no. 4 (2019).
Asmadi, Erwin. “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2021): 16 – 32.
Bone, Tanner. “How Content Moderation May Expose Social Media Companies to Greater Defamation Liability.” Washington University Law Review 98, no. 3 (2021).
Moderation May Expose Social Media Companies to Greater Defamation Liability,” Washington University Law Review 98, no. 3 (2021); Natalya A. Artebyakina and Tatyana Makarova, “Problems of Protecting the Rights o f a Private Prosecutor in Defamation Cases,” Russian journal of criminology 13, no. 4 (2019).
Cahyono, Anang Sugeng. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sos ial Masyarakat Di Indonesia.” Publiciana 9, no. 1 (2016): 140 – 157.
Cheong, Ben Chester. “Avatars in the Metaverse: Potential Legal Issues and Remedies.” International Cybersecurity Law Review 3, no. 2 (2022).
Diantha, I Made Pasek, and M S Sh. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum . Prenada Media, 2016.
Guyvan, P. D. “LEGAL REGULATION OF LIABILITY FOR DEFAMATION, ITS RELATIONSHIP WITH FREEDOM OF SPEECH.” State and Regions. Series: Law , no. 3 (2020).
Indonesia, Mahkmah Konstitusi Republik. “‘Penghinaan Terhadap Pejabat Adalah Delik Aduan.’” Mkri.Id .
Majid, Sulastryani. “Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polres Palopo).” Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2021): 51 – 63.
Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. “Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia.” International Journal of Criminology and Sociology 9
(2020): 572 – 586.
Oster, Jan. “Communication, Defamation and Liability of Intermediaries.” Legal Studies 35, no. 2 (2015).
Pardede, Edwin, Eko Soponyono, and Budhi Wisaksono. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter.” Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1 – 22.
Rachmawati. “‘Konflik Bupati Dan Wabup Bojonegoro Gara -Gara Chta Grup Whatsapp, Kini Kasusnya Dihentikan Polisi.’” Kompas.Com .
Rolph, David. “Defamation, Race and Racism.” Australian Feminist Law Journal 45, no. 2 (2019).
Simamora, Fidelis P, Lewister D Simarmata, and Muhammad Ansori Lubis. “Kajian Hukum Pidana Te rhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.” Jurnal Retentum 1, no. 1 (2020): 34 – 43.
Vamialis, Anna. “Online Defamation: Confronting Anonymity.” International Journal of Law and Information Technology 21, no. 1 (2013).
W. Marwa, Charles. “D ifficulties in Establishing Liability in Online Defamation; Tanzania Experience.” International Journal of Law and Public Administration 1, no. 1 (2018).
Wijaya, Glenn. “PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA: IUS CONSTITUTUM DAN IUS CONSTITUENDUM.” Law Review 19, no. 3 (2020).
Zakaria, Zahidah, Fadhilah Abdul Ghani, Nurul Huda Ahmad Razali, Noor Suhani Sulaiman, and Nurul Hidayat Mat Nawi. “Liability of Internet Service Provider in Cyber Defamation: An Analysis on Communication and Multimedia Act.” International Journal of Law, Government and Communication 4 (2019).