## Kesetaraan  Gender  terhadap  Penempatan  Jabatan  Struktural  Perspektif Hukum Islam

## Rifqa Qur’ani Idris, Siti Aisyah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar rifqaidris@gmail.com
Abstrak
Pokok  masalah  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kesetaraan  gender  terhadap  penempatan  jabatan struktural di sekretariat daerah kantor bupati Gowa. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis normatif dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peluang perempuan dalam memperoleh jabatan struktural di Sekretariat Daerah Kantor Bupati  Gowa  sangat  terbuka  bahwa  tidak  ada  perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam menduduki jabatan struktural. Seperti halnya dalam Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 pasal 5  tentang  persyaratan  pengangkatan  jabatan  struktural,  tidak  ada  diskriminasi  atau  tidak  ada pembedaan antara pegawai laki-laki dan perempuan dalam memperoleh jabatan struktural. 2) Dalam pandangan hukum Islam, Islam memposisikan perempuan pada tempat yang mulia, tidak ada kodrat yang  menjadikan  perempuan  tunduk  terhadap  laki-laki  begitupun  sebaliknya,  laki-laki  dan perempuan  harus  tunduk  kepada  kebenaran  dan  sama-sama  menegakkan  keadilan.  Tidak  ada diskriminasi antara peran laki-laki dan perempuan. hal ini sebagaimana dilihat dari hasil penelitian sudah tidak ada lagi peran perbedaan antara laki-laki dan perempuan, di Sekretariat Daerah sudah memberikan kepada perempuan hak dan kewajiban serta kesempatan memperoleh jabatan. Implikasi dari penelitian ini adalah peningkatan kompetensi ini sangat penting untuk meningkatkan Pendidikan dan  keterampilan  dalam  memenuhi  kualifikasi  kompetensi  perempuan  sesuai  dengan  yang dibutuhkan pada setiap jenjang jabatan. Kesulitan bagi perempuan dalam membagi waktu diperlukan dukungan  dalam  membantu  pekerjaan  rumah  tangga  atau  berbagi  peran  untuk  bersama-sama menyelesaikan pekerjaan rumah, maka kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan kantor ataupun mengembangkan  karir  dapat  lebih  terbuka.  Perempuan  yang  diberkan  kepercayaan  mendudui jabatan struktural harus bekerja secarra maksimal, hal ini perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki.

## Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Jabatan Struktural, Hukum Islam

## Abstract
The main issue of this research is how gender equality to the placement of structural positions in the regional secretariat of the Gowa regent's office. This type of research is qualitative with the research approach used are: normative and sociological juridical. The source of research data is sourced from primary data and secondary data. The results showed that: 1) The chances of women in obtaining structural positions in the Regional Secretariat of the Gowa Regent's Office are very open that there is no difference between men and women in occupying structural positions. As is the case in Government Regulation  No.  100  of  2000  article  5  on  the  requirements  of  structural  appointment,  there  is  no discrimination or no distinction between male and female employees in obtaining structural positions. 2) In the view of Islamic law, Islam positions women in a noble place, there is no nature that makes women submissive to men and vice versa, men and women must submit to the truth and equally uphold justice. There is no discrimination between male and female roles. this is as seen from the results of the study there is no longer a role difference between men and women, in the Secretariat of the Region has given women the right and obligation and the opportunity to obtain a position. The implication of this research is that the improvement of this competency is very important to improve education and skills  in  meeting  the  qualifications  of  women's  competencies  as  needed  at  each  level  of  office. Difficulty for women in dividing the time required support in helping with household chores or sharing roles to jointly complete homework, then the opportunity to do office work or develop a career can be
more open. Women who are entrusted with structural positions must work as optimally as possible, this needs to be done to prove that women also have abilities that are not inferior to men. Keywords: Gender Equality, Structural Positions, Islamic Law

## Pendahuluan
Kepemimpinan perempuan menjadi isu publik yang selalu diperbincangkan. Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara yang menjadi pondasi awal untuk menempatkan perempuan pada keluhuran  harkat  dan  martabat  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  untuk  memberikan peluang  yang  sama  dan  hak  yang  sama  bagi  perempuan  dan  laki-laki  untuk  berperan  dalam pemerintahan  dan  penyelenggaraan  negara  baik  dipusat  maupun  di  daerah.  Demikian  dalam aparatur pemerintah masih perlu terus diupayakan adanya pembaharuan dalam menjamin keadilan gender bagi perempuan dan laki-laki secara seimbang. 1
Isu  gender  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kesetaraan  dan  keadilan.  Sementara  itu  keadilan gender  merujuk  kepada  perlakuan  terahadap  laki-laki  dan  perempuan  yang  adil  berdasarkan kebutuhan mereka. Hal ini mencakup adanya perlakuan yang setara ataupun yang berbeda tetapi sebanding  dalam  hal,  kesempatan,  manfaat,  hak  dan  kewajiban.  Kesetaraan  gender  diartikan sebagai suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kondisi yang setara, untuk dapat mewujudkan semua haknya sebagai manusia dan dapat berkontribusi dan memberikan manfaat pada perkembangan Pendidikan, ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik dll.
Jabatan struktural dalam lembaga pemerintahan masih didominasi oleh laki-laki, karena masih  banyak  orang  berpendapat  bahwa  laki-laki  lebih  pantas  menjadi  pemimpin  daripada perempuan.  Asumsi  tersebut  menimbukan  marginalisasi  dan  dinamika  bagi  perempuan  untuk memperoleh jabatan struktural di lingkungan kerjanya. 2
Salah satu prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yakni persamaan antar manusia, 3 baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Allah berfirman dalam QS Al-Hujurat/49: 13.
!َٰٓﻳـﱡ ﻬَﺎ اﻟﻨﱠ ﺎ سُ اِ2ﱠ ﺧَﻠَ ﻘْﻨٰ ﻜُ ﻢْ ﻣِّ ﻦْ ذَﻛَ ﺮٍ وﱠاُﻧـْ ﺜٰﻰ وَ ﺟَﻌَ ﻠْﻨٰ ﻜُ ﻢْ ﺷُﻌُ ﻮْHً وﱠﻗ ـَﺒَﺎ ۤﯨNﻞ َ ﻟ ِﺘـَﻌَﺎ رَﻓـُﻮْ ا ۚ اِنﱠ اَ ﻛْ ﺮَﻣَ ﻜُ ﻢْ ﻋِﻨْ ﺪَ ا Wِّٰ اَﺗـْﻘٰ ﯩﻜُ ﻢْ ۗاِ نﱠ اWَّٰ ﻋَﻠ ِﻴْﻢٌ ﺧَﺒِ ﲑٌْ
Terjemahnya:
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. 4
Ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan setara baik dalam ibadah dan dalam kegiatan sosial. Ayat ini juga membahas pandangan yang menyatakan bahwa ada perbedaan antara keduanya  dan  memarginalkan  salah  satunya.  Persamaan  tersebut  mencakup  segala  macam  hal contohnya  di  bidang  ibadah,  laki-laki  dan  perempuan  yang  rajin  beribadah  akan  mendapatkan
1 Ulber Silalahi, dan Tutik Rachmawati. “Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik: Peluang Pegawai Perempuan dalam Promosi Jabatan di Pemerintah Kota Bandung”, Hasil Penelitian (Bandung: Lppm Unpar Bandung, 2016), h. 6.
2 Anes Djarkasi, Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender dalam Women in Pubik Sektor , (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 113.
3 Muammar Bakry, Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam , 1st ed. (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009).
4 Kementrian Agama Ri, Al-Qur’an Terjemahannya dan Tafsir Untuk Wanita (Bandung: Jabal, 2010), h. 517.
pahala  sesuai  dengan  usahanya.  Kemudian,  terdapat  perbedaan  karena  ada  kualitas  disebabkan nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah Swt.
Kesetaraan gender adalah topik yang sering dibahas dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan perlakuan pekerja perempuan dengan laki-laki, sehingga kedudukan perempuan seolah-olah dinomorduakan.
Masalah yang sering terjadi adalah pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh jabatan struktural, menarik untuk melihat sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap peluang perempuan dalam memperoleh jabatan yang strategis di pemerintahan yang khususnya di Sekretariat Daerah di Kantor Bupati Gowa.
Apabila  memncermati  data  ada,  pegawai  perempuan  di  Sekretariat  Daerah  Kantor  Bupat Gowa yang menduduki jabatan struktural masih relatif sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.
Jabatan Struktural Laki-laki Perempuan Kepala bagian (KABAG) 7 3 Kepala Sub Bagian (KASUBAG 18 12 Jumlah 25 15
Sehubungan dengan hal di atas mengapa pada tingkat jabatan struktural yang dicapai oleh kaum  perempuan  di  Sekretariat  Daerah  Kantor  Bupati  Gowa  belum  signifikan  dengan  jumlah mereka  yang  menduduki  jabatan  struktural,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  bagaimana  peluang perempuan dalam memperoleh jabatan struktural dan pandangan hukum Islam dalam kesetaraan gender terhadap peran perempuan dalam jabatan strukrural.

## Metodologi Penelitian
Jenis penelitian ini yang akan digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  mendeskripsikan fenomena sosial / alam secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian deskriptif merupakan data yang berupa kata, gambar dan skema. 5 Sesuai dengan judul penelitian tersebut, lokasi penelitian berada  di  Sungguminasa,  kecamatan  Somba  Opu,  Kabupaten  Gowa  Kantor  Bupati  Gowa. Penelitian  yang  akan  akan  dilakukan  merupakan  jenis  penelitian  field  research  (penelitian lapangan).  Dalam  penelitian  hukum,  jenis  ini  termasuk  ke  dalam  kategori  penelitian  yuridis sosiologis,  dan  normative.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  yaitu  primer  dan  sekunder, sedangkan untuk teknik mengelola data yaitu dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara).

## Pembahasan
Pengertian Jabatan Struktural dan Penempatan .
Jabatan  struktural  merupakan  suatu  kedudukan  yang  menunjukkan  hak  seseorang, wewenang,  tanggung  jawab  dan  tugas  dalam  memimpin  sebuah  organisasi  negara.  Jabatan struktural sangat berkaitan dengan eselon, eselon yaitu tingkatan dalam jabatan struktural yang disusun berdasarkan berat atau ringannya hak seseoan, wewenang, tanggung jawab maupun tugas. Seseorang  pegawai  yang  akan  menduduki  sebuah  jabatan  pada  suatu  instansi  pemerintah
5 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksa, 2009), h. 47.
diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan jabatannya. Semua persyaratan dalam jabatan struktural yang tercantum dalam UU dan peraturan pemerintah harus sesuai. 6
Adapun defenisi mengenai jabatan dikemukakan oleh para ahli:
a. Menurut Rusli Syarif, jabatan merupakan suatu kumpulan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban yang untuk keseluruhannya dinyatakan sebagai beban yang dipikul pada seorang pekerja.
b. Menurut  Musanef,  jabatan  merupakan  suatu  tugas  yang  secara  mapan  dibebankan seseoran ataupun sekelompok orang
c. Menurut  UU  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  1999  Penjelasan  Pasal  17  ayat  1 tentang pokok-pokok kepegawaian, jabatan adala kedudukan yang menunjukkan bawa tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jabatan adalah suatu kedudukan yang memiliki tugas, tanggung jawab serta menunjukkan wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu institusi pemerintaan.
Pengertian  Penempatan,  Konsep  penempatan  menurut  Mathis  dan  Jackson  (2006:262) menyatakan bahwa “Penempatan artinya menempatkan posisi seseorang keposisi pekerjaan yang tepat, seberapa baik seorang pegawai cocok dengan pekerjaannya akan mempengarui jumlah dan kualitas pekerjaannya. Pendapat ini memberikan pengertian bahwa penempatan adalah ketepatan dalam  penempatan  ini  akan  menentukan  keberasilan  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya. Sedangkan menurut Siswanto Sastrohadiryo yan dikutip ole Suwatno (2003: 138) ‘Penempatan bertujuan untuk menempatkan pegawai sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada kedudukan yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.

## Landasan Hukum Penempatan Jabatan Struktural

## a. Landasan Konstitusional
Penempatan/pengisian jabatan merupakan bagian dari hak setiap orang untuk ikut terlibat dalam suatu jabatan pemerintahan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi yang mesti diakui oleh negara. Di Indonesia sendiri telah diatur secara mendasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 D ayat (3) Perubahan ke dua dengan jelas mengamanatkan bahwa “setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Maka sudah sepatutnya  negara  memberikan  peluang  yang  sama  kepada  setiap  warga  negara  untuk  mengisi jabatan yang kosong dalam pemerintahan namun dengan menetapkan standar persyaratan tertentu sesuai dengan kapasitas jabatan yang akan diduduki.
b. Landasan Peraturan Perundang-Undangan
Pengisian jabatan pemerintahan secara yuridis lebih dahulu diatur dalam pasal 28 UUD RI tahun 1945 kemudian secara sistematis dijabarkan dalam UU No. 43 tahun 1999 pada pasal 17 menegaskan bahwa pengangkatan PNS dalam suatu jabatan berdasarkan prinsip professionalism sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, rasa tau golongan. Sebagai tindak lanjut dari PP No. 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan pelatihan jabatan PNS, Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan standar kompetensi jabatan struktural untuk
6 Ajib Rakhmawanto, “Seleksi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural”. Jurnal Kebijakan dan Manajemen  PNS, vol.  13  no.  2  (November  2007),  h.  77. https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/163 (Diakses 25 Mei 2021).
kategori jabatan eselon IV dengan eselon I. Menurut Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 pasal 5 dinyatakan ada beberapa persyaratan untuk pengangkatan jabatan struktural, persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah:
a) Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
b) Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
c) Memiliki kualifikasi dan tingkat Pendidikan yang ditentukan;
d) Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e) Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
f) Sehat jasmani dan rohani.

## Tinjauan Tentang Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan
Peran kepemimpinan perempuan dalam jabatan dapat di artikan sebagai rangkaian tindakan yang  dilakukan  perempuan  sesuai  dengan  statusnya  sebagai  pemimpin  dalam  jabatan  tersebut. Jika perempuan menduduki jabatan, ada beberapa hal pokok yang mempengarui posisinya, antara lain:
a. Nilai sosial
Menurut soedjito “dengan nilai sosial ini orang yang satu dapat memperitungkan apa yang dilakukan orang lain”. Nilai sosial ini merupakan ukuran-ukuran di dalam menilai tindakan dalam hubungannya  dengan  orang  lain.  Nilai  sosial  bersifat  dinamis,  ia  akan  selalu  mengalami perubahan bersamaan dengan meningkatnya pengalaman, baik yang diperoleh dari luar ataupun seiring dengan berkembangnya pola pikir yang sesuai dengan tuntutan zaman.
b. Status Sosial
Status  sosial  sering  juga  disebut  dengan  kedudukan,  peringkat  seseorang  dalam masyarakat.  Setiap  individu  memiliki  status  sosial  masing-masing.  Pada  status  sosial  tentu terdapat berbagai macam kedudukan seperti anak, suami, isri dan sebagainya.
c. Komunikasi
Komunikasi  sangat  pentig  bagi  organisasi,  sebagai  halnya  di  ungkapkan  oleh  Chester Bernard  (Thoha,  2001)  bahwa  “setiap  organisasi  yang  selesai  secara  menyeluruh,  komunikasi akan mendukung suatu tempat utama karena keluasan, susunan, dan cakupan organisasi secara keseluruan ditentukan oleh Teknik komunikasi. Komunikasi bertujuan untuk mengembangkan suatu keadaan yang mengurangi konflik didalam masyarakat.
d. Pendidikan
Peningkatan  peranan  perempuan  dalam  dunia  kerja  ternyata  di  tunjang  dengan peningkatan  Pendidikan  perempuan.  Bagi  perempuan  yang  memilih  untuk  bekerja,  setela mengenyam  Pendidikan  tinggi  kemunkinan  besar  akan  mendapat  dukungan  dari  Sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa sekolah atau Pendidikan untuk mencari pekerjaan.
e. Pengalaman kerja
Ada beberapa sudut pandang yang berbeda, yang menyebabkan perempuan memili untuk tetap  bekerja  meskipun  mereka  sudah  menikah.  Pertama  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup seperti  berkeinginan  untuk  memuaskan  diri,  ketertatikan  dalam  melakukan  sesuatu,  atau mengaktualisasikan kemampuan yang ada.

## Gambar Umum Lokasi Penelitian

## 1. Sejarah Berdirinya Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa
Sistem kekuasaan yang berhubungan dengan pemilikan tanah lebih jelas lagi terlihat dalam surat  pemerintahan  kerajaan.  Dalam  uraian  kesejarahan,  kita  dapat  melihat  bahwa  gelar kebangsawanan  selalu  dihubungkan  dengan  nama  negeri  tertentu.  Dalam  kehidupan  adat feodelisme  masyarakat  makassar  terdapat  dua  macam  kepemimpinan.  Kepemimpinan  yang pertama  disebut Pamminawangang  Tojeng yang  dapat  diterjemahkan  sebagai kepemimpinan murni .  Kepemimpinan  kedua  diberi  nama Pamminawangngang  Tunipinawang yang  dapat diterjemahkan sebagai Kepemimpinan Penguasa. Kepemimpinan Tojeng terdapat di Desa-desa , menurunkan pula gelar-gelar yang berbeda-beda menurut sejarah desa masing-masing. sedangkan Kepemimpinan Tunipinawang berkembang di pusat pemerintahan kerajaan.
2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Struktur  organisasi  merupakan  sistem  pengendali  jalannya  kegiatan  terhadap  pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian pada organisasi tersebut. Berikut ini adalah struktur organisasi dari instansi pemerintahan di kabupaten Gowa yang menjadi lokasi penelitian.

## Peluang Perempuan Dalam Memperpoleh Jabatan Struktural di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Gowa
Jabatan  struktural  dalam  sistem  pemerintahan  merupakan  suatu  kedudukan  yang menunjukkan  tugas,  tanggung  jawab,  wewenang  dan  hak  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam organisasi sehingga jika hal tersebut dilakukan secara  baik  maka  akan  diperoleh  pejabat-pejabat  yang  berkualitas,  professional  dengan  tingkat keunggulan kompetitif yang mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Menjadi seorang pemimpin tidak mudah, perempuan harus memiliki kemampuan yang ada dalam dirinya yang menunjang oleh latar belakang Pendidikan sesuai dengan jabatan atau bidang yang dimiliki.
Pimpinan  dalam  pemerintahan,  kaum  perempuan  yang  menduduki  golongan  I  sampai  IV masih kecil dibandingkan dengan pegawai laki-laki sebagaimana halnya dapat dilihat pada tabel berkut:

## Tabel 4.3
Perbandingan Jumlah Pegawai Laki-laki dan Perempuan Menurut Golongan di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Gowa No Golongan Laki-laki Perempuan 1 I/c 3 1 2 I/d 1 0 3 II/a 0 0 4 II/b 2 2 5 II/c 1 5 6 II/d 2 2 7 III/a 9 24 8 III/b 4 14 9 III/c 22 18 10 III/d 10 9 11 IV/a 3 5 12 IV/b 5 0 Jumlah 62 58
Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai perempuan di Sekretariat Daerah Kantor  Bupati Gowa yang menduduki pimpinan masih didominasi oleh pegawai laki-laki. Terkait dengan peluang perempuan untuk menduduki jabatan, pantaskah perempuan memperoleh jabatan struktural baik itu jabatan yang tinggi, menengah ataupun bawahan.
Hal ini dikemukakan oleh ibu hilda selaku kepala sub bagian perekonomian bahwa: “kenapa  tidak?  Sangat  pantas  karena  sekarang  banyak  perempuan  yang  berpendidikan  tinggi sama dengan laki-laki. Jadi untuk menduduki jabatan yang tinggi itu tidak perlu dipermasalahkan dan  juga  sebenarnya  soal  kesempatan  saja,  banyak  perempuan  yang  sudah  memenuhi  syarat terutama pada pangkatnya tap ikan kita lihat soal kesempatannya saja yang belum ada padahal ada banyak perempuan yang mempuyai potensi mendududuki posisi penting.” 7
Menurut  Ibu rahmah, selaku kepala sub bagian kesejahteraan rakyat bahwa: “ya pantas sepanjang mempunyai skill yang menduking jiwa kepemimpinan yang terasah dari sejak menjadi ASN”. 8
Menurut  Bapak akbar selaku kepala sub bagian organisasi bahwa: “sangat pantas selama ia bersifat adil dan bijaksana serta professional dalam bekerja” 9 Menurut ibu rosnah selaku kepala sub bagian hukum bahwa:
“pantas  saja  kana  pemimpin  perempuan  ditu  dinilai  lebih  teliti  dan  berhati-hati  sehingga memperoleh hasil pekerjaan yang baik”. 10
Menurut ibu Yusra selaku staf bagian organisasi bahwa:
7 Hilda (54 tahun), Kepala Sub Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Wawancara , Sungguminasa, 14 Juni 2021.
8 Rahmah (51 tahun), Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat, Wawancara, Sungguminasa, 14 Juni 2021.
9 Akbar (48 tahun), Kepala Sub Bagian Organisasi, Wawancara , Sungguminasa, 11 Juni 2021.
10 Rosnah (41 tahun), Kepala Sub Bagian Hukum, Wawancara , Sungguminasa, 14 Juni 2021.
“sangat  pantas  karna  semua  mempunyai  hak  baik  itu  laki-laki  ataupun  perempuan  untuk menduduki sebuah jabatan tersebut apalagi jika mereka mempunyai kemampuan dan memenuhi persyaratan dalam keikutsertaannya memperoleh jabatan kenapa tidak. 11
Dari beberapa informan diatas memiliki jawaban yang beragam, namun pada intinya mereka menyatakan  bahwa  peluang  perempuan  untuk  memperoleh  jabatan  sama  saja  dengan  laki-laki. Berdasarkan  pada  tabel  4.3  perbandingan  jumlah  pegawai  laki-laki  dan  perempuan  masih didominasi oleh kaum perempuan yang menduduki pimpinan, tentunya ada hambatan mengapa yang memiliki jabatan pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, hambatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan struktural adalah perempuan masih mengalami beban ganda  yang  tinggi  berbeda  dengan  laki-laki  dalam  masalah  tugas  domestik.  Sebagaimana  hasil wawancara adakah faktor penghambat perempuan untuk menduduki jabatan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu rahmah selaku ketua sub bagian kesejahteraan rakyat sebagai berikut:
Menurut ibu Hj. Rahmah, SE
“faktor  penghambatnya  itu  ada  pada  keluarga.  Ketika  sudah  berkeluarga  sering  terjadi perselisihan yang membuat banyak pikiran dan membuat mood kita jadi rusak sehingga masalah yang terjadi dirumah bisa saja dibawa ke tempat kerja maka dari itu mereka sudah tidak mau meningkatkan  jabatannya  dikarenakan  faktor  pengambat  tersebut.  Sebagai  contoh  juga  teman saya  yang  posisi  jabatannya  masih  sebagai  staf  padahal  kalau  dilihat  dari  kemampuan,  segi pendidikanya dan pengalaman kerjanya dia sudah sangat pantas untuk menduduki posisi lebih, itu karena dia sudah tidak mau keluar dari zona nyamannya dan sudah tidak  mau meningkatkan jabatannya karena masih tidak bisa mengontrol pekerjaan rumah dan kantor”. 12
Menurut bapak akbar selaku kepala sub bagian organisasi, dalam hal ini dijelaskan bahwa: “ya  ada  faktor  penghambat  terutama  keluarga  sangat  dirasakan  oleh  perempuan  yang  sudah berkeluarga dan mempunyai anak, apabila ingin menduduki jabatan dengan kondisi mempunyai anak  bisa  saja  mengalami  tentangan  dari  anak  dikarenakan  kesibukannya  dengan  pekerjaan sehingga karir ataupun tanggung jawab pekerjaan yang diperoleh tidak berjalan dengan baik dan juga berbagai macam hambatan lainnya yang datang dari keluarga dan akhirnya menyebabkan perempuan kurang memperoleh akses dan peluang untuk menduduki jabatan”. 13
Menurut ibu Rosnah selaku kepala sub bagian Hukum, dalam hal ini dijelaskan bahwa: “pada hakekatnya tidak ada penghambat bagi perempuan untuk menduduki posisi penting pada Lembaga  pemerintahan  tetapi  ada  beberapa  pegawai  yang  enggan  menduduki  jabatan  dengan alasan masih tidak bisa mengatur waktunya dikarenakan mengurus anak-anak mereka dan suami sedangkan untuk memperoleh jabatan kita harus mengikuti diklat dan pelatihan”. 14
Menurut  ibu  Hilda  selaku  kepala  sub  bagian  perekonomian,  dalam  hal  ini  dijelaskan bahwa:
“faktor  penghambat  perempuan  untuk  berperan  menduduki  jabatan  struktural  diantaranya keluarga  sih  karena  terkadang  tugas  dari  rumah  dengan  tempat  kerja  berlawanan  seperti kewajiban  kita  sebagai  perempuan  jika  sudah  berkeluarga  mengurus  suami,  dan  juga  dituntut untuk  memberikan  perhatian  lebih  pada  anak  atau  memperhatikan  kondisi  kesehatannya  yang sedang  hamil.  Kondisi  inilah  yang  menyebabkan  perempuan  kesulitan  dalam  membagi  waktu membuat kita berfikir untuk meningkatkan jabatan.” 15
11 Yusrawati (57 tahun), Staf Bagian Organisasi, Wawancara , Sungguminasa, 11 Juni 2021.
12 Rahmah (51 tahun), Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat, Wawancara, Sungguminasa, 14 Juni 2021.
13 Akbar (48 tahun), Kepala Sub Bagian Organisasi, Wawancara , Sungguminasa, 11 Juni 2021.
14 Rosnah (41 tahun), Kepala Sub Bagian Hukum, Wawancara , Sungguminasa, 14 Juni 2021.
15 Hilda (54 tahun), Kepala Sub Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Wawancara , Sungguminasa, 14 Juni 2021.
Menurut ibu Yusra selaku staf bagian organisasi bahwa:
“faktor  penghambat  perempuan  dalam  menduduki  jabatan  salah  satunya  adalah  pendidikin, seperti saya ini untuk menduduki suatu jabatan harus memiliki Pendidikan yang lebih, Pendidikan terakhir  saya  hanya  SMA  jadi  untuk  berpindah  ke  jabatan  struktural  saya  tidak  memenuhi syarat.” 16
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  salah  satu  kendala  utama  faktor penghambat bagi perempuan untuk berperan menduduki jabatan ada pada pendidikan dan peran ganda  yang  dimana  sebagai  ibu  rumah  tangga  dan  wanita  karir  sehingga  perempuan  kurang memperoleh akses dan peluang untuk menduduki jabatan struktural. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah  dalam  membagi  waktu  merupakan  faktor  penghambat  utama  yang  dihadapi  kaum perempuan ketika memutuskan untuk berkarir bahkan memiliki jabatan apalagi jika perempuan telah memiliki keluarga. Masalah membagi waktu yang dimaksud disini adalah kesulitan dalam menyeimbangkan  antara  pekerjaan  di  kantor  dan  masalah  keluarga  seperti  mengurus  anak  dan suami,  di  satu  sisi  perempuan  dituntut  untuk  menjadi  ibu  rumah  tangga  yang  baik  dan  di  sisi lainnya  perempuan  juga  dituntut  untuk  bekerja  secara  profesional  sesuai  dengan  jabatan  yang dimilikinya. Hal inilah yang dialami oleh kaum perempuan yang kesulitan membagi waktu apalagi jika mereka dipercayakan untuk menduduki posisi penting.

## Tabel 4.5
Perbandingan Jumlah Jabatan Struktural Pegawai Laki-laki dan Perempuan di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Gowa Jabatan Struktural Laki-laki Perempuan KABAG 7 3 KASUBAG 18 12 Jumlah 25 15
Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa yang menduduki jabatan struktural didominasi oleh  kaum  laki-laki  yang  beranggotakan  25  laki-laki  sedangkan  perempuan  beranggotakan  15 orang.  Dilihat  dari  data  diatas  sudah  memberikan  dampak  yang  positif  bahwa  sudah  semakin banyak perempuan yang menduduki posisi yang strategis walaupun jumlahnya masih relatif kecil dari kaum laki-laki. Perempuan yang menduduki jabatan menunjukkan bahwa mereka juga mampu menunjukkan keberadaannya dalam dunia kerja atau jabatan yang dipercayakan kepada mereka khususnya  dalam  lembaga  pemerintahan  baik  itu  dalam  prestasi  pekerjaannya,  kedisiplinan, tanggung  jawab  dalam  menyelesaikan  setiap  tugas  yang  diberikan  dan  menjadikan  peran perempuan semakin diperhitungkan dalam instansi pemerintahan.

## Pandangan Hukum Islam Dalam Kesetaraan Gender Terhadap Peran Perempuan Dalam Jabatan Struktural di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Gowa
Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki- laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Oleh  karenanya  gender  bukanlah  buatan  Tuhan  melainkan  buatan  manusia  yang  dapat dipertukarkan.  Sedangkan  jenis  kelamin  (seks)  merupakan  kodrat  tuhan  atau  ciptaan  Tuhan. 17
16 Yusrawati (57 tahun), Staf Bagian Organisasi, Wawancara , Sungguminasa, 11 Juni 2021.
17 Eugania Natalia Meo, “Kesetaraan Gender dalam Perekrutan Aparatur Sipil Negara Menempati Jabatan Struktural di  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur”. Perspektif, vol.  10  no.  1    (31  Januari  2021),  h.  207. https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/4274 (Diakses 10 Juli 2021).
Gender tidak sama dengan kodrat, sehingga keberadaan gender ini memiliki peran yang sangat penting  dalam  kehidupan  manusia.  Ketika  berbicara  mengenai  kodrat  erat  kaitannya  dengan istilah seks atau jenis kelamin yaitu kodrat tuhan yang tidak dapat dipertukarkan dan tidak dapat diubah oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan meskipun teknologi kedokteran telah maju dengan pesat. Kesetaraan gender ini mengacu pada pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, perbedaan boleh dilakukan kecuali karena ada alasan biologis.
Kesetaraan  gender  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia  yang  dimiliki.  Hak  untuk hidup  secara  terhormat,  bebas  dari  rasa  ketakutan  dan  bebas  menentukan  pilihan  hidup,  tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Berbicara  dalam  bidang  pemerintahan,  seperti  yang  kita  ketahu  bahwa  kesempatan  untuk berjuang dan berpartisipasi untuk kemajuan bangsa dan memberi peluang yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan.
Jabatan merupakan Amanah yang tidak semua orang mampu mengembannya dengan baik, hanya  orang-orang  terpilih  yang  dirahmati  dan  diberi  petunjuk  oleh  Allah  SWT,  yang  bisa menjalankannya dengan benar. Karena itu Islam menganjurkan untuk menduduki jabatan hanya bagi orang-orang yang mampu dan kuat menghadapi godaan yang mengajaknya menyalahi janji jabatannya dan berperilaku menyimpang. Suatu Ketika Abu Dzar RA meminta kepada Rasulullah agar diberi suatu jabatan. rasulullah menjawab permintaan Abu Dzar dengan sabdanya;
!َ  أَ%َ  ذَرٍّ،  إِﻧﱠ ﻚَ   ﺿَ ﻌِﻴْ ﻒٌ   وَإِ 7ﱠَﺎ   أَﻣَﺎ ﻧَﺔٌ   وَإِ 7ﱠَﺎ   ﻳـَﻮْ مَ   اﻟْﻘِ ﻴَﺎﻣَ ﺔِ   ﺧِ ﺰْ يٌ   وَﻧَ ﺪَا ﻣَﺔٌ ،  إِﻻﱠ  ﻣَﻦْ  أَﺧَ ﺬَ ﻫَﺎ   ﲝَِﻘِّ ﻬَﺎ   وَأَدﱠ ى   اﻟﱠ ﺬِ ي   ﻋَﻠَ ﻴْﻪِ   ﻓِﻴـْ ﻬَﺎ
Terjemahnya:
“ya Abu Dzar, engkau seorang yang lemah sementara kepemimpinan itu adalah Amanah. Dan nanti pada hari kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambil  dengan  haknya  dan  menunaikan  apa  yang  seharusnya  ia  tunaikan  dalam kepemimpinan tersebut” (Sahih, HR. Muslim No. 1825) 18
Dari Abdurrahman bin Samurah r.a. berkata: Rasulullah bersabda: “Ya Abdurrahman bin samurah, engkau jangan melamat (meminta) jabatan, sebab jika jawaban itu diserahkan kepadamu tanpa permintaanmu, maka engkau akan dibantu untuk mengembannya.” 19
Dari  hadis  diatas  menjelaskan  bahwa  persoalan  jabatan  merupakan  sesuatu  yang  mesti dengan  kehati-hatian  dalam  penempatannya.  Islam  tidak  menganjurkan  memintanya  dengan keinginan yang besar dalam hal ini adanya hasrat akan kedudukan atau jabatan padahal ia seorang yang lemah atau tidak memiliki bekal kriteria seorang pemimpin sebagaimana mestinya. Sehingga saat diberikan peluang untuk mengembannya malah hanya akan menyalahgunakannya, padahal hal tersebut sebuah amanah yang sangat berat. Oleh karena itu, pentingnya mendidik setiap pribadi agar mampu memenuhi persyaratan ideal sebagai pemimpin.
Berbicara mengenai kesetaraan gender dalam penempatan jabatan struktural, tentunya tidak terlepas dari peran manusia di dalam kehidupan. 20 Dalam hal ini ranah spiritual agama penulis kaitkan dengan hasil penelitian yang didapatkan.  Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan setara. Sebagaimana dalam (Q.S An-Nahl/16: 97). Allah SWT berfirman:
ﻣَﻦْ ﻋَ ﻤِ ﻞَ ﺻَﺎ ﳊًِﺎ ﻣِّ ﻦْ ذَﻛَ ﺮٍ اَوْ اُﻧـْﺜٰ ﻰ وَﻫُ ﻮَ ﻣُﺆْ ﻣِ ﻦٌ ﻓـَﻠَﻨُ ﺤْﻴِ ﻴـَﻨﱠﻪ ◌ٗ ﺣَﻴٰ ﻮةً ﻃَﻴِّﺒَ ﺔً ۚ وَﻟَﻨ َ ﺠْ ﺰِﻳـَﻨـﱠ ﻬُﻢْ اَ ﺟْﺮَ ﻫُﻢْ Hِ َﺣْ ﺴَ ﻦِ ﻣَﺎ ﻛَﺎ ﻧـُﻮْا ﻳـَﻌْ ﻤَﻠُ ﻮْنَ ٩٧ 18 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya.
19 Abdul  Fu’ad dan Abdul Baqi, Hadits Shahih Bukhari  Muslim , (Jawa  Barat: Fathan Prima Media,  2017), h.  527.
20 Abdul  Syatar,  “TRANSFORMATION  OF  FIQH  IN  THE  FORMS  OF  HAJJ  AND  ZAKAT LEGISLATION,” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  Desember  (2019):  120–33, https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646.
Terjemahnya:
“Siapa  yang  mengerjakan  kebajikan,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  sedangkan  dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”.
Ayat  ini  menekankan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  mendapat  pahala  yang  sama  dan amal kebajikan harus dilandasi iman, konsep kesetaraan dan keadilan gender serta memberikan ketegasan  bahwa  prestasi  individual  baik  dalam  bidang  spiritual  maupun  urusan  karir  yang professional.
Berkaitan  dengan  perempuan  Al-Qur’an  memberikan  perhatian  khusus  kepada  kaum perempuan yang pada saat diturunkan, kedudukannya sangat rendah dihadapan kaum laki-laki. Islam mengangkat derajat kaum perempuan setara dengan laki-laki. Sebagaimana firman Allah SWT (Q.S At-Taubah/9: 71). Allah SWT berfirman:
وَاﻟْ ﻤُﺆْ ﻣِﻨـُ ﻮْنَ وَاﻟْ ﻤُﺆْ ﻣِﻨٰ ﺖُ ﺑـَﻌْ ﻀُ ﻬُﻢْ اَوْﻟِ ﻴَﺎ ۤءُ ﺑـَﻌْ ﺾٍۘ tَْ ﻣُﺮُوْ نَ Hِﻟْ ﻤَﻌْ ﺮُوْ فِ وَﻳـَ ﻨـْﻬَ ﻮْنَ ﻋَ ﻦِ اﻟْﻤُﻨْ ﻜَ ﺮِ وَﻳُﻘِ ﻴْﻤُ ﻮْنَ اﻟ ﺼﱠ ﻠٰﻮ ةَ وَﻳـُﺆْ ﺗـُﻮْ نَ اﻟﺰﱠ ﻛٰ ﻮةَ وَﻳُ ﻄِﻴـْ ﻌُﻮْ نَ اWَّٰ وَرَ ﺳُﻮْ ﻟَﻪ ◌ٗ ◌ۗا ُوﻟٰ ۤ ﯩN ﻚَ ﺳَ ﲑَْ ﲪَُ ﻬُﻢُ ا Wُّٰ ◌ۗاِ نﱠ اWَّٰ ﻋَ ﺰِﻳـْﺰٌ ﺣَ ﻜِﻴْ ﻢٌ ٧١
Terjemahnya:
“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” Ayat diatas Allah SWT menggunakan kata “auliya” (pemimpin), itu bukan hanya ditujukan kepada  pihak  laki-laki  saja  akan  tetapi  keduanya  (laki-laki  dan  perempuan).  berdasarkan  ayat diatas  maka  perempuan  juga  bisa  menjadi  pemimpin,  yang  peling  penting  dia  mampu melaksanakan  tugas  dengan  baik  dalam  bidangnya  dan  memenuhi  syarat  yang  ditetapkan  dan harus bersikap adil, bijaksana dan bertanggungjawab sebagai pemimpin. Ayat Al-Qur’an sebagai konsep  dasar  ajaran  Islam  menjelaskan  bahwa  kedudukan  perempuan  setara  dengan  laki-laki. Berdasarkan  ayat  diatas  dapat  diartikan  bahwa  Islam  mengangkat  derajat  seorang  Wanita  dan memberikan kebebasan, kehormatan, serta kepribadian yang independent. Al-Quran mengajarkan kedudukan orang beriman baik laki-laki ataupun perempuan itu sama dihadapan Allah, oleh karena itu mereka harus memperoleh status yang setara dimata Allah SWT.
Berbicara  tentang  kepemimpinan  juga  etika  dalam  Islam.  Etika  paling  pokok  dalam kepemimpinan  adalah  tanggung  jawab.  Semua  manusia  yang  hidup  di  muka  bumi  ini  disebut sebagai pemimpin atas dirinya sendiri. Oleh karena itu sebagai pemimpin perempuan memikul tanggung jawab sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri, seperti seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggungjawab terhhadap anak-anaknya dan seorang atasan bertanggungjawab terhadap bawahannya dan sebagainya.
Islam  memposisikan  perempuan  pada  tempat  yang  mulia,  tidak  ada  kodrat  yang menjadikan perempuan tunduk terhadap laki-laki begitupun sebaliknya. Laki-laki dan perempuan harus  tunduk  kepada  kebenaran  dan  sama-sama  menegakkan  keadilan.  Tidak  ada  diskriminasi antara peran laki-laki dan perempuan. 21
21 Agustin Hanapi, “Peran Perempuan Dalam Islam”, Gender Equality: Internasional Journal Of Child and Gender Studies vol. 1 no. 1 (2015), h. 18. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/620 (Diakses 20 Juni 2021).
Kepemimpinan  sering  diartikan  sebagai  proses  membuat  orang  lain  terinspirasi  untuk bekerja  keras  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  penting,  yang  menjadi  unsur  dalam  lapisan masyaraka adalah kedudukan dan peranan, kedudukan dan peranan mempunyai arti yang penting bagi  sistem  sosial  yang  mengatur  hubngan  timbal  balik  antar  individu  dengan  masyarakat  dan tingkah laku.
Sesuai  dengan  hasil  penelitian  bahwa  peranan  perempuan  dalam  jabatan  struktural  di Sekretariat  Daerah  Kantor  Bupati  Gowa  sudah  nampak  pada  setiap  jabatan-jabatan  yang dimilikinya, disamping itu perempuan juga mempunyai peranan seperti kepala bagian, kasubag, ataupun staf. Meskipun jumlah perempuan pada penempatan jabatan struktural masih relatif kecil setidaknya mereka juga sudah membuktikan keberadaannya dalam dunia kerja khususnya dalam jabatan struktural. Dalam Islam kaum perempuan mendapatkan kebebasan bekerja, selama mereka memenuhi  syarat  dan  mempunyai  hak  untuk  bekerja  dalam  biadang  apa  saja  yang  dihalalkan termasuk  dalam  bidang  pemerintahan.  Terbukti  di  masa  Nabi,  kaum  perempuan  banyak  yang terjun dalam berbagai bidang usaha, seperti Khadijah binti Khuwailid (isteri Nabi) yang dikenal sebagai komisaris perusahaan, Zainab binti Jahsy yang berprofesi sebagai pengrajin kulit binatang.
Dengan demikian terlihat keadilan Islam yang diberikan kepada kaum perempuan dalam menjalankan aktifitasnya. Bukan berarti keterlibatan perempuan akan mengurangi kualitas laki- laki tetapi justru hal ini merupakan kerja sama yang indah. Di samping itu keikutsertaannya dalam menyelesaikan persoalan yang ringan maupun yang berat dalam urusan masyarakat dan negara. Sehingga  terlihat  perempuan  Islam  akan  menjadi  kaum  yang  kritis  dan  aktif  di  kalangan masyarakat Islam.

## Kesimpulan
Peluang  perempuan  dalam  memperoleh  jabatan  struktural  di  Sekretariat  Daerah  Kantor Bupati  Gowa  sangat  terbuka  dan  tidak  ada  perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam menduduki  jabatan  struktural.  Kemampuan  perempuan  sendiri  yang  menentukan  derajat kebebasannya  dalam  memilih  sesuatu  hal  yang  ingin  dilakukan  termasuk  dalam  memutuskan untuk menduduki jabatan tersebut. Perempuan dalam instansi pemerintahan sudah menunjukkan keberadaanya  bahwa  mereka  juga  mampu  dalam  dunia  kerja  atau  jabatan  yang  dipercayakan kepada  mereka  khususnya  dalam  lembaga  pemerintahan  baik  itu  dalam  prestasi  pekerjaannya, kedisiplinan, tanggung jawab dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Dalam pandangan hukum  Islam,  Islam  memposisikan  perempuan  pada  tempat  yang  mulia,  tidak  ada  kodrat  yang menjadikan perempuan tunduk terhadap laki-laki begitupun sebaliknya. Laki-laki dan perempuan harus  tunduk  kepada  kebenaran  dan  sama-sama  menegakkan  keadilan.  Tidak  ada  diskriminasi antara peran laki-laki dan perempuan. hal ini sebagaimana dilihat dari hasil penelitian sudah tidak ada lagi peran perbedaan antara laki-laki dan perempuan, di Sekretariat Daerah sudah memberikan kepada perempuan hak dan kewajiban serta kesempatan memperoleh jabatan. perempuan dan laki- laki mempunyai kesempatan dan hak yang sama serta senantiasa saling menghargai, bekerja sama dalam sebuah keberhasilan.

## Daftar Pustaka
Astuti,  Puji.  “Peluang  PNS  Dalam  Memperoleh  Jabatan  Struktural:  Studi  Kualitas  Kesetaraan Gender  di  Pemerintah  Kota  Semarang”. Politika, vol.  3  no.2  (Mei  2013). https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4862 (Diakses  10  Februari 2021).
Bakry, Muammar. Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah
Prioritas Hukum Islam . 1st ed. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009. Djarkasi,  Anes. Peran  Perempuan  dalam  Kesetaraan  Gender  dalam  Women  in  Publik  Sector. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
Fu’ad  Abdull,  Abd  Baqi, Hadits Shahih  Bukhari  Muslim , Jawa  Barat:  Fathan Prima Media, 2017.
Khalaf, Abd al-Wahab. Ilmu usul al-Fiqh. Mesir: Diar al-Qalam, 1998. Krisnawaty, Tatil, Solidaritas Perempuan. Yogyakarta: Andi Offset, 2000. Ma’mun, Muhammad. “Peran Istri Sebagai Tenaga kerja Wanita Dalam Mencari Nafkah Keluarga dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspekif Gender”. Thesis, Malang Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. Manulang. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001. Manulang, Sedjun. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta :PT Rineka Cipta, 1995.
Martini, Sri. Jabatan Struktural dalam Perguruan Tinggi. Bandung: Nuasa, 2016.
Meo, Eugania Natalia. “Kesetaraan Gender dalam Perekrutan Aparatur Sipil Negara Menempati Jabatan Struktural di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara  Timur”. Perspektif, vol. 10 no. 1  (31 Januari 2021). h. 207. Kesetaraan Gender dalam Perekrutan Aparatur Sipil Negara  Menempati  Jabatan  Struktural  di  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur | Meo | PERSPEKTIF (uma.ac.id) (Diakses 10 Juli 2021).
Muhammad, Ilham. “Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Dalam Hukum Islam”. Sengaji Jurnal  Pemikiran  Syariah  dan  Hukum vol.  2  no.  1  (Maret  2018),  h.  37. http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/266 (Diakses  31  Januari 2021).
Pemerintah  Kabupaten  Gowa,    “Sejarah  Kabupaten  Gowa”.  Website  Resmi  Kabupaten  Gowa.
SEJARAH  KABUPATEN  GOWA  –  Website  Resmi  Pemerintah  Kabupaten  Gowa (gowakab.go.id) (Diakses 5 Juli 2021) Prastowo, Andi. Bias Gender. Yogyakarta: Andi, 2014. Rahayuningsih. Peranan Gender. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
Rakhmawanto,  Ajib.  “Seleksi  Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Jabatan  Struktural”.
Jurnal  Kebijakan  dan  Manajemen  PNS, vol.  13  no.  2  (November  2007). https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/163 (Diakses 25 Mei 2021). Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004. Shihab,  M  Quraish. Membumikan  Al-Qur’an  Fungsi  dan  Peran  Wahyu  dalam  Kehidupan Masyarakat, Jakarta: Mizan, 1992.
Silalahi, Ulber dan Tutik Rachmawati. “Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik: Peluang Pegawai Perempuan dalam Promosi Jabatan di pemerintah Kota Bandung”. Laporan Hasil Penelitian . Bandung: Lppm Unppar Bandung, 2016.
Soerjono, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
Subaeda. “Kedudukan Perempuan dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tahlili dalam Q. S. An-Nisa:
124)”. Skripsi . Makassar: UIN Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, 2019.
Suhra,  Sarifa.  “Kesetaraan  Gender  Dalam  Perspektif  al-Qur’an  dan  Implikasinya  Terhadap
Hukum Islam”. Al-Ulum, vol. 13 no. 2 (Desember 2013).
http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/193 (Diakses 20 Januari 2021).
Supardin. “ Kajian  Gender  Perspektif  Hadis  Nabi ”.  Al-Fikr vol.  17  no.  1  (2013). http://103.55.216.56/index.php/alfikr/article/view/2267 (Diakses 25 Januari 2020). Suriyasan. Perjalanan Bias Gender. Jakarta: Elex Media Komputindi, 2015.
Syatar,  Abdul.  “TRANSFORMATION  OF  FIQH  IN  THE  FORMS  OF  HAJJ  AND  ZAKAT LEGISLATION.” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 Desember (2019): 120–33. https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646.
Tsuroyya,  Churin.  “Pemenuhan  Hak  Pekerja  Perempuan  di  PT.  Djarum  Tayu  Pati ”.  Skripsi , Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018. Umar,  Nasaruddin. Argumen  Kesetaraan  Gender  Perspektif  al-Qur’an, Jakarta:  Paramadina, 2001.
Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Zuriah, Nurul. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan , Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksa, 2009.