How to cite: Kevin  Hoo  Kurniawan,  Jeane  Neltje  Saly  (2022)  Arah  Regulasi  Hunian  Berimbang  Setelah  Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14024 E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## ARAH  REGULASI  HUNIAN  BERIMBANG  SETELAH  DIUNDANGKANNYA
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Kevin Hoo Kurniawan 1* , Jeane Neltje Saly 2
1*,2 Magister Kenotariatan, Universitas Tarumanegara, Indonesia Email: 1* jeanes@fh.untar.ac.id, 2 kevin.217221001@stu.untar.ac.id

## Abstrak
Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi amanat  bahwa  Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Maka, berdasarkan ketentuan tersebut idealnya seluruh rakyat Indonesia memiliki hunian yang layak. Oleh karena itu, pemerintah berupaya  mewujudkan  hal  tersebut  melalui  konsep  hunian  berimbang.  Dalam prakteknya,  penerapan  hunian  berimbang  masih  belum  efektif  dan  memiliki beberpa hambatan. Kebanyakan lahan di perkotaan yang ada saat ini dikuasai oleh para pengembang besar lain dan peruntukannya bukan untuk hunian serta hal itu juga membuat pengembang yang ingin membangun rumah bersubsidi mengalami kesulitan  karena  harga  lahan  di  perkotaan  yang  tidak  terjangkau.  Oleh  sebab  itu pemerintah kembali melakukan penyesuaian dan penambahan ketentuan berkaitan dengan  hunian  berimbang  melalui  Undang-Undang  No.  06  Tahun  2023  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang  beserta  aturan  turunannya  yang berkaitan  dengan  hunian  berimbang  yaitu    Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  14  Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman.  Dengan  adanya  penambahan  dan  perubahan  ketentuan  yang  ada tentunya membawa arah baru berkaitan dengan hunian berimbang yang bertujuan untuk memaksimalkan penerapan hunian berimbang.
Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Kinerja Perusahaan, Independensi

## Abstract
Article 28H of  the 1945 Constitution of the Republic of  Indonesia  mandates that every  person  has  the  right  to  live  in  physical  and  spiritual  prosperity,  to  have  a place to live, and to have a good and healthy living environment and the right to receive health services. So, based on these provisions, ideally all Indonesian people
have adequate housing. Therefore, the government is trying to make this happen through  the  concept  of  balanced  housing.  In  practice,  implementing  balanced housing is still not effective and has several obstacles. Most of the existing land in urban areas is currently controlled by other large developers and is not intended for  residential  purposes  and  this  also  makes  developers  who  want  to  build subsidized housing experience difficulties because land prices in urban areas are unaffordable.  For  this  reason,  the  government  has  again  made  adjustments  and additions to provisions relating to balanced housing through Law no. 06 of 2023 concerning the Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of  2022  concerning  Job  Creation  into  Law  along  with  derivative  regulations relating  to  balanced  housing,  namely  Government  Regulation  of  the  Republic  of Indonesia Number 12 of 2021 concerning Amendments to Government Regulation Number  14  of  2016  concerning  Implementation  Housing  and  Settlement  Areas. With the additions and changes to existing provisions, it will certainly bring a new direction regarding balanced housing which aims to maximize the implementation of balanced housing.

## Keywords: Good Corporate Governance, Company Performance, Independence

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  populasi  terbanyak  di  dunia. Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  terbaru,  jumlah  penduduk  di  Indonesia  kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Berdasarkan pasal 28H Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa  Setiap  orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  Kesehatan.  Maka, berdasarkan ketentuan tersebut idealnya seluruh rakyat Indonesia memiliki hunian yang layak. Namun, dalam prakteknya masih banyak rakyat Indonesia yang belum memiliki hunian yang layak. Pemerintah sudah berupaya mewujudkan tempat tinggal yang layak sejak tahun 1992, melalui konsep bernama hunian berimbang yang diatur melalui Surat Keputusan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Pekerjaan  Umum,  dan  Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 648-384 Tahun 1992, 739/KPTS/1992, 09/KPTS/1992 tentang  Pedoman  Pembangunan  Perumahan  dan  Permukiman  dengan  Lingkungan Hunian yang Berimbang. Salah satu tujuan penting dari keberadaan perumahan hunian berimbang adalah untuk  mengembangkan manusia, keluarga, dan komunitas yang sehat dan berkelanjutan (Fattah Hanurawan, 2015).
Ketentuan  mengenai  hunian  berimbang  terus  dikembangkan  demi  mewujudkan tempat tinggal layak bagi seluruh rakyat dan sesuai dengan perkembangan zaman dengan peraturan  perundang-undangan  yang  mendukung  seperti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2011  tentang  Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman,  Peraturan  Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan  Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman  Dengan  Hunian  Berimbang yang diubah dengan Peraturan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor  7  Tahun  2013.  Pembangunan  perumahan  dan  permukiman  bertujuan  untuk memenuhi  kebutuhan rumah sebagai  salah satu  kebutuhan dasar manusia mewujudkan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman serasi, teratur memberi arah pada  pertumbuhan  wilayah,  serta  menunjang  pembangunan  di  bidang  ekonomi,  sosial, budaya, dan bidang-bidang lain dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Benny Djaja, 2020).
Dalam mewujudkan konsep hunian berimbang, badan hukum yang lebih dikenal dengan  sebutan  pengembang/developer  diamanatkan  melalui  undang-undang  sebagai pihak  yang  memiliki  wewenang  dalam  hal  tersebut.      Pengembang  diwajibkan  untuk melaksanakan  pembangunan  dengan  komposisi  jumlah  rumah  yang  terdiri  dari  rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah dengan perbandingan 3:2:1 sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman  Dengan Hunian  Berimbang  (Permenpera  No.  10  Tahun  2012).  Dalam  prakteknya,  penerapan hunian  berimbang  masih  belum  efektif  dan  memiliki  beberpa  hambatan.  Kebanyakan lahan  di  perkotaan  yang  ada  saat  ini  dikuasai  oleh  para  pengembang  besar  lain  dan peruntukannya bukan untuk hunian serta hal itu juga membuat pengembang yang ingin membangun rumah bersubsidi mengalami kesulitan karena harga lahan di perkotaan yang tidak terjangkau (Rizkie Fauzan, 2021). Oleh sebab itu pemerintah kembali melakukan penyesuaian  dan  penambahan  ketentuan  berkaitan  dengan  hunian  berimbang  guna memaksimalkan  penerapan  hunian  berimbang.  Upaya  tersebut  dituangkan  dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang  dicabut  dan  diganti  dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi  Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Cipta  Kerja)  beserta  aturan  turunannya yang berkaitan dengan hunian berimbang yaitu  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PP No. 12 Tahun 2021). Oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai arah regulasi hunian berimbang setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

## Metode Penelitan
Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian  adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) dengan berfokus pada sistem norma hukum seperti  kaidah  atau  aturan  hukum  yang  berhubungan  dengan  suatu  peristiwa  hukum. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji kaidah atau aturan hukum yang berkaitan dengan konsep hunian berimbang setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

## Hasil dan Pembahasan
Pemerintah  terus  melakukan  pembaharuan  terkait  dengan  hunian  berimbang dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  beserta  aturan  turunan  lainnya yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  perumahan  dan  kawasan  permukiman. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Perumahan  Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang (Permenpera No. 7 Tahun 2013), Hunian berimbang adalah perumahan  dan  kawasan  permukiman  yang  dibangun  secara  berimbang  dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum  dan  rumah  susun  komersial,  atau  dalam  bentuk  rumah  tapak  dan  rumah  susun umum. Pengertian lainnya tentang hunian berimbang juga ditemukan Pasal 1 angka 8 PP No.  12  Tahun  2021  yang  mengatur  bahwa  hunian  berimbang  adalah  perumahan  atau lingkungan  hunian  yang  dibangun  secara  berimbang  antara  rumah  sederhana,  rumah menengah, dan rumah mewah. Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja membawa arah  baru  dalam  regulasi  berkaitan  dengan  hunian  berimbang  dikarenakan  terdapat penyesuaian serta perubahan ketentuan berkaitan dengan hunian berimbang. Perubahan dan  penambahan  regulasi  berkaitan  dengan  hunian  berimbang  didasari  oleh  penerapan hunian berimbang  yang kurang efektif. Maka dari itu dibutuhkan penyesuaian kembali regulasi berkaitan dengan hunian berimbang.
Dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat peraturan turunan yang  diatur  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  perumahan  dan  kawasan permukiman  yaitu  PP  No.  12  Tahun  2021.  Melalui  PP  12  Tahun  2021,  Pemerintah membuka kesempatan bagi pengembang untuk dapat bekerja sama dengan Badan Hukum lain dalam melaksanakan pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang, dimana sebelumnya  belum  diatur  mengenai  pengembang  dapat  bekerja  sama  dengan  Badan Hukum lain dalam pelaksanaan pembangunan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 21A PP No. 12 Tahun 2021.
Pembaharuan  kembali  dilakukan  berkaitan  dengan  ketentuan  mengenai  skala pembangunan  perumahan  dan  kawasan  permukiman  dengan  hunian  berimbang  yaitu perumahan selain skala besar, dimana sebelumnya hanya dikenal perumahan skala besar. Perumahan  skala  besar  adalah  kumpulan  Rumah  yang  terdiri  paling  sedikit  3000  (tiga ribu) unit rumah, sedangkan perumahan selain skala besar merupakan kumpulan rumah yang  terdiri  atas  100  (seratus)  unit  rumah  sampai  dengan  3000  (tiga  ribu)  unit  rumah sebagaimana diatur dalam pasal 21B PP No, 12 Tahun 2021. Syarat perbandingan jumlah rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana dalam pembangunan perumahan selain  skala  besar  untuk  memenuhi  hunian  berimbang  sebagaimana  diatur  dalam  pasal 21F ayat (2)  yaitu:
1. satu rumah mewah berbanding paling sedikit dua rumah menengah dan berbanding paling sedikit tiga rumah sederhana;
2. satu rumah mewah berbanding paling sedikit tiga rumah sederhana;atau
3. dua rumah menengah berbanding paling sedikit tiga rumah sederhana.
Patokan mengenai kategori rumah sederhana, rumah menengah, dan mewah juga dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman. Rumah mewah merupakan rumah  yang  harga  jualnya  di  atas  lima  belas  kali  harga  rumah  umum  yang  ditetapkan pemerintah pusat. Rumah menengah merupakan rumah yang harga jualnya paling sedikit tiga  kali  sampai  dengan  lima  belas  kali  harga  jual  rumah  umum  yang  ditetapkan pemerintah pusat. Sedangkan, rumah sederhana merupakan rumah yang dibangun di atas tanah  dengan  luas  lantai  dan  harga  jual  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Ketentuan ini diatur dalam pasal Pasal 21E PP No. 12 Tahun 2021.
Ketentuan  Hunian  berimbang  melalui  diundangkannya  Undang-Undang  Cipta Kerja  beserta  aturan  turunannya  lebih  mendapatkan  perhatian  dikarenakan  banyaknya ketentuan berkaitan dengan hunian berimbang yang diatur secara detail dan mendalam. Rumah  sederhana  pun  diatur  lebih  detail  yang  kini  dibagi  menjadi  rumah  sederhana subsidi dan sederhana rumah non subsidi (Adi Guru Mahendra, 2023). Formasi daripada rumah sendiri pun diatur secara lengkap berdasarkan persentase yang diatur dalam Pasal 21F PP No. 12 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

## Tabel 1
Pasal 21F PP No. 12 Tahun 2021 Kawasan Formasi Perkotaan Besar 75%  (tujuh  puluh  lima  persen)  rumah sederhana  non  subsidi  dan  25%  (dua puluh  lima  persen)  rumah  sederhana subsidi Perkotaan Sedang 50%  (lima  puluh  persen)  rumah sederhana  non  subsidi  dan  50%  (lima puluh persen) rumah sederhana subsid Perkotaan Kecil 25%  (dua  puluh  lima  persen)  rumah sederhana  non  subsidi  dan  75%  (tujuh puluh  lima  persen)  rumah  sederhana subsidi.
Alasan  dilakukan  perubahan  maupun  penambahan  ketentuan  mengenai  hunian berimbang adalah kurang berjalannya penerapan hunian berimbang berdasarkan evaluasi pemerintah. Salah satu faktor yang menghambat penerapan hunian, sulitnya memperoleh tanah  dan  harga  tanah  yang  mahal  (Muhammad  Ilham  Hermawan,  2022).  Dengan keterbatasan  lahan  dan  dan  harga  tanah  yang  melambung  tinggi  terutama  di  daerah perkotaan,  pembangunan  perumahan  yang  harus  dilakukan  dalam  satu  hamparan    atau dalam satu wilayah kota/kabupaten sangat sulit sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (2)  UU  No.  1  Tahun  2011  juncto  Pasal  21D    PP  No.  12  Tahun  2021  juncto  Pasal  5 Permenpera No. 10 Tahun 2012  menjadi sulit dilaksanakan. Maka dari itu pemerintah
melakukan penyesuaian berkaitan dengan hal tersebut dengan memberikan jalan keluar bagi pengembang berkaitan dengan terbatasnya lahan dan harga lahan yang tinggi, yaitu melalui  pembayaran  dana  konversi  untuk  pembangunan  rumah  umum  sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 2011 juncto Pasal 21G PP No. 12 Tahun 2021. Konversi tersebut dapat dilakukan berdasarkan jumlah unit rumah atau jumlah harga jual rumah sederhana yang harus dibangun pada hamparan yang sama (Sri Maharani, 2015).
Dana  konversi  ini  nantinya  disetor  ke  Badan  Percepatan  Penyelenggaraan Perumahan  (BP3).  BP3  adalah  badan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  pusat  untuk mempercepat  penyediaan  rumah  umum  yang  layak  dan  terjangkau  bagi  masyarakat berpenghasilan rendah. Pembentukan BP3 besera pengaturannya dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Entitas baru ini nantinya  yang  akan mengelola dan memanfaatkan dana  konversi  guna kepentingan penyediaan hunian (Adi Guru Mahendra, 2023). Dana tersebut nantinya akan ditujukan  untuk  penyediaan  tanah,  pembangunan  rumah  sederhana  dan  rumah  susun umum, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, pengelolaan perumahan, dan investasi.  Besaran  dana  konversi  yang  harus  dibayarkan  didasarkan  pada  beberapa pertimbangan yang diatur dalam Pasal 21G ayat (3) PP No. 12 Tahun 2021 yaitu, pertama, jumlah kewajiban rumah sederhana. Kedua, harga jual rumah sederhana bersubsidi yang ditetapkan  Pemerintah  Pusat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Ketiga,  persentase  harga  pokok  produksi  terhadap  harga  jual.  Keempat,  faktor  pengali dengan memperhitungkan nilai uang atas waktu (time value of money) yang ditetapkan lebih  lanjut  oleh  Menteri.  Kelima,  dana  imbal  jasa  pengelolaan  yang  ditetapkan  lebih lanjut  oleh  menteri.    Dengan  adanya  pengaturan  yang  lebih  jelas  dan  terarah  melalui Undang-Undang  Cipta  Kerja  beserta  turunannya,  tentunya  membawa  manfaat  yang berguna terutama bagi MBR. Hal ini sejalan dengan teori kemanfaatan yang dipelopori oleh Jeremy Bentham bahwa hukum dalam bentuk positifnya atau peraturan perundang- undangan harus memberikan manfaat bagi orang.

## Kesimpulan
Pemerintah  terus  mengupayakan  untuk  mengembangkan  ketentuan  tentang hunian berimbang guna memberikan seluruh rakyat Indonesia hunian yang layak. Dapat disimpulkan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, pengaturan mengenai hunian berimbang lebih mendapatkan perhatian khusus dimana  ketentuan  mengenai  hunian  berimbang  lebih  diatur  secara  jelas  dan  rinci. Ketentuan hunian berimbang baik yang diubah maupun yang baru diatur melalui Undang- Undang  Cipta  Kerja  beserta  aturan  turunanya  meliputi,  Pertama,  kesempatan  bagi pengembang untuk dapat bekerja sama dengan Badan Hukum lain untuk memudahkan pelaksanaan  pembangunan.  Kedua  mengenai  skala  pembangunan  perumahan  dan kawasan  permukiman.  Ketiga,  ketentuan  baru  mengenai  perbandingan  jumlah  rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana dalam pembangunan selain skala besar. Keempat,  mengenai  pengelompokkan  rumah  mewah,  rumah  menengah,  dan  rumah
sederhana  berdasarkan  harga  jual.  Kelima,  mengenai  pembagian  rumah  sederhana menjadi rumah sederhana subsidi dan rumah sederhana non-subsidi beserta formasinya. Keenam,  mengenai  konversi  bagi  pengembang  yang  tidak  dapat  melaksanakan pembangunan rumah sederhana. Berdasarkan ketentuan mengenai hunian berimbang baik yang  dirubah  maupun  yang  baru  diatur  melalui  Undang-Undang  Cipta  Kerja  beserta aturan turunannya, dapat dilihat bahwa  arah regulasi hunian berimbang semakin diatur secara jelas dan lebih rinci sehingga kepastian hukum mengenai hunian berimbang makin kuat  dan  harus  dipenuhi  oleh  seluruh  pihak  terutama  pengembang  yang  melaksanakan pembangunan perumahan.

## BIBLIOGRAFI
Djaja, Benny. Hukum Real Estate . Jakarta: Kencana, 2020.
Fauzian, Rizkie. “Ketersediaan Lahan Jadi Tantangan Sektor Perumahan”. Diakses pada 31  Agustus  2022. https://www.medcom.id/properti/news-properti/zNA3WP6k- ketersediaan-lahan-jadi-tantangan-sektor-perumahan
Guru Mahendra, Adi. “Seperti Ini Komposisi Hunian Berimbang Baru!”. Diakses pada
31 Agustus 2022. https://www.industriproperti.com/nasional/seperti-ini- komposisi-hunian-berimbang-baru/
Guru  Mahendra,  Adi.  “Telisik  Kalkulasi  Dana  Konversi  Kewajiban  Pengembang”.
Diakses pada 01 September. 2022). https://www.industriproperti.com/nasional/telisik-kalkulasi-dana-konversi- kewajiban-pengembang/
Hanurawan, Fattah. (2015). Perspektif Psikologi Sosial Terhadap Penerapan Kebijakan Pembangunan Perumahan Berimbang Untuk Pengembangan  Individu, Keluarga, Dan Komunitas Yang Sehat Dan Berkelanjutan , Jurnal Sains Psikologi , 5 (1), hal.
7.
Hermawan, Muhammad Ilham dan Febri Mutia. (2023). Pemenuhan Hunian Berimbang Dalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 Tentang Cipta Kerja , Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara , 2 (1), 156-174.
Maharani,  Sri.  (2015). Pembangunan  Perumahan  Dengan  Hunian  Berimbang  Bagi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah , Jurnal Penelitian Hukum Legalitas , 9 (1), 41-50.
Undang-Undang  Nomor  06  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi Undang-Undang, LN Nomor 238, TLN Nomor 6841.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman,
LN Nomor 7, TLN Nomor 5188.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, LN Nomor 22, TLN Nomor 6624.
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Perumahan  Rakyat  Nomor  10  Tahun  2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang.
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan  Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman  Dengan  Hunian Berimbang.
Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara  Perumahan  Rakyat  Nomor  648-384  Tahun  1992,  739/KPTS/1992, 09/KPTS/1992  tentang  Pedoman  Pembangunan  Perumahan  dan  Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang.

## Copyright holder:
Kevin Hoo Kurniawan, Jeane Neltje Saly (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: