## PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP TUPOKSI CAMAT DI KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU
Mukhlis Hannan 1 Ahmad Saleh 2
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email: mukhlishannan49@gmail.com
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: mukhlishannan49@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine how the inspectorate supervises the Tapalang Sub-district  Head  of  Tupoksi  in  Mamuju  District.  This  research  uses quantitative  descriptive  techniques  that  describe  quantitatively  about supervision  carried  out  by  the  Office  of  the  Inspectorate  to  the  Tapalang District  Head  Office,  Mamuju  Regency.  The  supervision  of  the Inspectorate  in  Tapalang  Sub-District  of  Mamuju  District  is  in empowering the community in accordance with the procedures and is well implemented,  including  Human  Resource  Development,  Capacity Building  in  capital,  and  Development  of  people's  economic  institutions. Implementation  of  supervision  of  the  Inspectorate  in  the  Head  of Subdistrict Camat in Tapalang District, Mamuju Regency in the field of tranquility  and  public  order  in  accordance  with  the  procedures  and  well implemented  and  facilitating  the  implementation  of  community  dispute resolution that has the potential to disrupt peace and public order.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengawasan inspektorat terhadap tupoksi Camat Tapalang di Kabupaten Mamuju. Penelitian  ini  menggunakan  teknik  deskriptif  kuantitatif  yang menggambarkan  secara  kuantitatif  tentang  pengawasan  yang dilakukan  oleh  Kantor  Inspektorat  kepada  Kantor  Camat  Tapalang Kabupaten  Mamuju.  Pelaksanaan  pengawasan  dalam  pemberdayaan masyarakat  sesuai  dengan  prosedur  dan  dilaksanakan  dengan  baik, meliputi  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia,  Peningkatan Kapasitas dalam modal, dan Pengembangan institusi ekonomi rakyat. Implementasi  pengawasan  Inspektorat  pada  Tupoksi  Camat  di Kecamatan  Tapalang  Kabupaten  Mamuju  dalam  bidang  ketenangan dan  ketertiban  umum  sesuai  dengan  prosedur  dan  dilaksanakan dengan  baik  serta  fasilitasi  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa
106 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya) Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
masyarakat yang berpotensi mengganggu perdamaian dan ketertiban umum.
Kata Kunci: Pengawasan, Inspektorat, Tupoksi Camat.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  Daerah  merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan nasional  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  suatu  masyarakat  adil  dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping  itu,  pembangunan  daerah  juga  bertujuan  mengembangkan  potensi alam,  ekonomi,  sosial  budaya,  maupun  rohaniah  dan  mental  agar  diperoleh daya  guna  dan  hasil  guna  yang  optimal  untuk  memantapkan  dan memperkokoh keberadaan daerah.
Dengan  ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah,  maka  terjadi  perubahan  terhadap  sistem  pemerintahan nasional. Perubahan sistem pemerintahan nasional tersebut terlihat pada asas pemerintahan,  yakni  adanya perubahan  asas  yang  semula  bersifat  sentralisasi menjadi  asas  yang  bersifat  desentralisasi.  Desentralisasi  ditandai  dengan adanya  otonomi  daerah  di  mana  kabupaten  dan  kota  diberi  wewenang  untuk membangun  daerahnya  masing-masing  dan  mengembangkan  potensi wilayahnya  untuk  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  di  daerah kabupaten/kota tersebut.
Camat  tidak  lagi  berkedudukan  sebagai  kepala  wilayah  kecamatan  dan sebagai  alat  pemerintah  pusat  dalam  menjalankan  tugas-tugas  dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan  otonomi  daerah  dan  penyelenggaraan  tugas-tugas  umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan.
Tugas  dan  fungsi  camat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 126 ayat 3 tertuang beberapa  tugas  pokok  dan  fungsi  camat.  Kemudian  secara  rinci  dijelaskan dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2008  Tugas  Camat  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Sebagai  ibukota  Kabupaten  Mamuju Kecamatan  Tapalang  menjadi  salah  satu  penyelenggara  pemerintahan  yang memberikan  pelayanan  langsung maupun  tidak  langsung  kepada masyarakat. Sebagai  salah  satu  subsistem  pemerintahan  di  Indonesia.  Sebagai  kecamatan yang juga berbatasan langsung dengan ibukota Kabupaten Mamuju, tentunya intensitas  pelayanan  dan  dinamika  bermasyarakat  akan  lebih  banyak ditemukan  di  Kecamatan  Tapalang  ini.  Untuk  itu,  camat  harus  mampu melakukan  segala  tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam  penyelenggaraan
Volume 1, Nomor 2, April 2017 | 107 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
pemerintahan.  Mengingat  luasnya  cakupan  tugas  pokok  dan  fungsi  camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini  digunakan  teknik  deskriptif/kuantitatif  yaitu menguraikan  secara  kuantitatif  mengenai  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Kantor Inspektorat terhadap Kantor Camat Tapalang Kabupaten Mamuju

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  keseluruhan  pegawai  kantor inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju yang berjumlah 36 orang dan pegawai kantor  kecamatan  Malunda  yang  berjumlah  18  orang  Tehnik  pengumpulan sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  sampel  jenuh,  dalam  artian  pengambilan keseluruhan  populasi  sebagai  sampel  penelitian  sehingga  dengan  demikian jumlah sampel secara keseluruhan adalah 54 orang sampel.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Pengawasan
Bentuk  pengawasan  yang  diterapkan  Inspektorat  Daerah,  yaitu pengawasan  melekat  dan  pengawasan  fungsional,  untuk  lebih  jelasnya  akan diuraikan sebagai berikut:
1. Pengawasan Melekat
Sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya bahwa pengawasan melekat merupakan pengawasan yang bersifat pengendalian terus menerus  dilakukan  oleh  atasan  langsung  terhadap  bawahannya.  Untuk  itu penulis  akan  menjelaskan  pelaksanaan  pengawasan  melekat  yang  dilakukan Inspektorat terhadap tugas pokok dan fungsi kecamatan di kantor kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, yaitu:
a. Pengawasan Langsung
Tujuan  pengawasan  inspektif  adalah  untuk  mengecek  kebenaran  dari suatu  laporan  yang  dibuat  oleh  petugas  pelaksana  pengawasan.  Aparat pengawasan  memberikan  instruksi-instruksi  dalam  rangka  perbaikan  dan penyempurnaan  pekerjaan  baik  secara  insidental.  Dan  untuk  lebih  jelasnya mengenai  pelaksanaan  pengawasan  yang  dilakukan  secara  inspektif  dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

## Tabel 1 Tanggapan Responden Terhadap
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Pengawasan Inspektif Alternatif Pernyataan Frekuensi Persentase A B C Selalu dilaksanakan Kadang-kadang Tidak dilaksanakan 31 19 4 57,41 35,18 7,41 Jumlah 54 100%
Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Januari 2017).
Dari  data  tabel  1  tersebut  di  atas  dapat  dilihat  dari  sejumlah  pegawai yang  dijadikan  responden,  bahwa  yang  menjawab  selalu  dilaksanakan sebanyak 31 orang (57,41%), kadang-kadang dilaksanakan sebanyak 19 orang (35,18%), dan tidak dilaksanakan sebanyak 4 orang (7,41%).
Melalui  data  pada  tabel  1  tersebut  di  atas  dapat  simpulkan  bahwa pelaksanaan  pengawasan  inspektif  terhadap  pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsi sudah dilaksanakan oleh Inspektorat.
Pengawasan verifikatif adalah cara pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  berhubungan  dengan prosedur  kerja,  pemeriksaan  tersebut  dilakukan  secara  periodik  untuk mengetahui dari hasil pelaksanaan pekerjaan.
Pelaksanaan  pengawasan  verifikatif  dilakukan  oleh  Inspektorat  di Kecamatan Tapalang dapat di lihat pada tabel 2 berikut:

## Tabel 2
Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan Verifikatif Alternatif Pernyataan Frekuensi Persentase A B C Selalu dilaksanakan Kadang-kadang Tidak dilaksanakan 29 22 3 53,70 40,74 5,56 Jumlah 54 100%
Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Januari 2017).
Dari  data  tabel  2  tersebut  di  atas  dapat  dilihat  dari  sejumlah  pegawai yang dijadikan responden bahwa yang menjawab selalu dilaksanakan sebanyak 29 orang (53,70%), kadang-kadang dilaksanakan sebanyak 22 orang (40,74%), dan tidak dilaksanakan sebanyak 3 orang (5,56%).
Melalui  data  pada  tabel  4.2  tersebut  di  atas  dapat  simpulkan  bahwa pelaksanaan pengawasan inspektif oleh Inspektorat sudah dilaksanakan.
Volume 1, Nomor 2, April 2017 | 109 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
Berdasarkan  hasil  pengamatan  penulis  pengawasan  yang  dilakukan terhadap  tugas  pokok  dan  fungsi  camat  tidak  dilaksanakan  secara  terus- menerus. Hal ini terlihat selama penelitian para pegawai dalam memanfaatkan waktu kerja tidak efisien karena waktu jam kerja dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang ada. Untuk lebih jelasnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan, dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

## Tabel 3
Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Alternatif Pernyataan Frekuensi Persentase A B C Selalu dilaksanakan Kadang-kadang Tidak dilaksanakan 15 30 9 27,78 55,55 16,67 Jumlah 54 100% Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Januari 2017)
Dari  data  tabel  3  tersebut  di  atas  dapat  dilihat  dari  sejumlahorang pegawai  yang  dijadikan  responden,  bahwa  yang  menjawab  selalu  dilakukan sebanyak  15  orang  (27,78%),  kadang-kadang  dilakukan  sebanyak  30  orang  ( 55,55%), dan tidak dilaksanakan sebanyak 9 orang (16,67%).
Dari  uraian  penjelasan  tabel  3  di  atas  dapat  simpulkan  bahwa pelaksanaan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  belum  sepenuhnya berjalan dengan baik.
Berdasarkan hasil pengamatan mengenai tingkat pengawasan didasarkan atas  rencana  kerja  yang  telah  ditetapkan  dengan  uraian-uraian  tugas  dan peraturan yang  berlaku untuk  mencapai tujuan  yang  telah  ditentukan.  Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

## Tabel 4
Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tentang Rencana Kerja Alternatif Pernyataan Frekuensi Persentase A B C Selalu dilaksanakan Kadang-kadang Tidak dilaksanakan 34 18 2 62,96 33,33 3,71 Jumlah 54 100%
Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Januari 2017).
110 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya) Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Dari  data  tabel  4  tersebut  di  atas  dapat  dilihat  dari  sejumlah  orang pegawai yang dijadikan responden, bahwa yang menjawab selalu sesuai rencana sebanyak 34 orang (62,96%), kadang-kadang sesuai rencana sebanyak 18 orang (33,33%), dan tidak sesuai rencana sebanyak 2 orang (3,71%).
Dari  uraian  penjelasan  tabel  4  di  atas  dapat  simpulkan  bahwa pelaksanaan  pengawasan  tentang  rencana  kerja  yang  dilakukan  oleh Inspektorat yaitu sesuai dengan rencana.
b. Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat  dari  jauh.  Dikatakan  jarak  jauh,  karena  Inspektorat  Daerah melakukan  melalui  laporan-laporan  diterima  dari  bawahan.  Untuk  lebih jelasnya  mengenai  sistem  pelaporan  di  di  Kecamatan  Tapalang  Kabupaten Mamuju, dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

## Tabel 5
Tanggapan Responden Tentang Sistem Pelaporan Yang Dilaksanakan Alternatif Pernyataan Frekuensi Persentase A B C 1 bulan sekali 3 bulan sekali 6 bulan sekali 34 14 6 62,96 25,93 11,11 Jumlah 54 100% Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Januari 2017)
Dari  data  tabel  5  tersebut  di  atas  memperlihatkan  sistem  atau pemeriksaan  hasil  pekerjaan  dilaksanakan  secara  berkala  di  Kantor  Camat Tapalang.  Dari  hasil  pengamatan  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan pengawasan  tidak  langsung  mempunyai  kelemahan,  yaitu  para  pegawai  tidak akan biasa mengemukakan secara terperinci hasil kerja dalam bentuk laporan saja.
Pelaksanaan  pengawasan  tidak  langsung  di  kantor  Camat  Tapalang Kabupaten Mamuju yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel 6 berikut:
Tabel 6 Tanggapan Responden terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tidak Langsung di Kantor Camat Tapalang oleh Inspektorat Alternatif Pernyataan Frekuensi Persentase A B Selalu dilaksanakan Kadang-kadang 20 30 37,04 55,55
Volume 1, Nomor 2, April 2017 | 111 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
C Tidak dilaksanakan 4 7,41 Jumlah 54 100%
Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Januari 2017).
Dari  data  tabel  6  tersebut  di  atas  dapat  dilihat  dari  sejumlah  orang pegawai  yang  dijadikan  responden  terhadap  pengawasan  tidak  langsung  yang dilaksanakan  oleh  Inspektorat  di  Kantor  Camat  Tapalang  bahwa  yang menjawab  selalu  dilaksanakan  sebanyak  20  orang  (37,04%),  kadang-kadang dilaksanakan sebanyak 30 orang (55,55%), dan tidak dilaksanakan sebanyak 4 orang (7,41%).
Dari  uraian  penjelasan  tabel  6  di  atas  dapat  simpulkan  bahwa pelaksanaan  pengawasan  tidak  langsung  oleh  Inspektorat  di  Kantor  Camat Tapalang mengenai tugas pokok dan fungsi belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Pelaksanaan pengawasan melalui pemberian laporan lisan dari pegawai di kantor Kecamatan Tapalang dapat dilihat pada tabel 7 berikut:
Tabel 7 Tanggapan Responden mengenai Pengawasan Melalui Laporan Lisan dari Camat kepada Inspektorat Alternatif Pernyataan Frekuensi Persentase A B C Selalu dilaksanakan Kadang-kadang Tidak dilaksanakan 32 20 2 59.26 37.04 3,70 Jumlah 54 100% Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Januari 2017).
Dari  data  tabel  7  tersebut  di  atas  dapat  dilihat  dari  sejumlah  orang pegawai  yang  dijadikan  responden  diketahui  bahwa  yang  menjawab  selalu dilaksanakan  sebanyak  32  orang  (39.26%),  kadang-kadang  dilaksanakan sebanyak 20 orang (37.04%), dan tidak dilaksanakan sebanyak 2 orang (3,70%).

## Pembahasan

## Pengawasan Inspektorat Terhadap Tupoksi Camat
Pasal  218  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa:
a. Pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
b. Pengawasan  terhadap  peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala daerah.
b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh  aparat  pengawas  intern  Pemerintah  sesuai  peraturan  perundang- undangan.
Pedoman  tentang  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan pemerintah  daerah  diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  26  ayat  (4)  Peraturan Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman  Pembinaan  dan Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.  Dalam  ketentuan tersebut  dinyatakan  bahwa  Inspektorat  Kabupaten/Kota  melakukan pengawasan terhadap:
a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;
b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Inspektorat Provinsi  dan  Kabupaten/Kota,  Inspektorat  Kabupaten/Kota  adalah  aparat pengawas  fungsional  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada bupati/walikota.
Di  Kecamatan  Tapalang  Kabupaten  Mamuju,  dalam  pelaksanaannya sebagai  aparat  pengawas  fungsional  pada  umumnya  inspektorat  mempunyai fungsi, meliputi:
a. Pemeriksaan
b. Pengusutan
c. Pengujian
Dalam  pelaksanaannya,  bentuk  pengawasan  yang  diterapkan Inspektorat Daerah terhadap Tugas dan fungsi Camat di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, yaitu:
1. Pengawasan Melekat
Merupakan  pengawasan  yang  bersifat  pengendalian  terus  menerus dilakukan  oleh  atasan  langsung  terhadap  bawahannya.  Dalam  pengawasan melekat dapat dilakukan dengan dua cara, diantaranya:
a. Pengawasan Langsung
Pengawasan  langsung  adalah  apabila  Inspektorat  melakukan pemeriksaan  secara  langsung  pada  tempat  pelaksanaan  pekerjaan  yang dilakukan  oleh  pegawai  kecamatan.  Tujuan  dari  pengawasan  langsung  segala sesuatu  yang  dikerjakan  oleh  pegawai  kecamatan  agar  dapat  memperbaiki
Volume 1, Nomor 2, April 2017 | 113 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
segala kesalahan apabila terjadi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, untuk mencapai tujuan organisasi.
b. Pengawasan tidak langsung
Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat  dari  jauh.  Dikatakan  jarak  jauh,  karena  Inspektorat  melakukan melalui  laporan-laporan  diterima  dari  bawahan.  Laporan-laporan  tersebut mengenai  pelaksanaan  pekerjaan  di  Kecamatan,  baik hasil yang  telah  dicapai maupun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
2. Pengawasan Fungsional
Dalam  pelaksanaan  pengawasan  fungsional  yang  dilakukan  oleh  aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah, yang dilakukan terhadap pelaksanaan  tugas  umum  pemerintah  dan  pembangunan  agar  sesuai  dengan rencana  dan  peraturan  perundangundangan  yang  berlaku,  jadi  pengawasan fungsional dibentuk guna mendapatkan hasil pengawasan obyektif sehingga di samping pengawasan melekat yang ada pada unit organisasi pemerintah maka sangat diperlukan pengawasan yang terlepas dari unit pelaksana.

## Pengawasan Inspektorat dalam Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas, kewenangan camat dijelaskan bahwa Tugas Camat dalam  mengoordinasikan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Mendorong  partisipasi  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  perencanaan pembangunan  lingkup  kecamatan  dalam  forum  musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik  pemerintah  maupun  swasta  yang  mempunyai  program  kerja  dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
c. Melakukan  evaluasi  terhadap  berbagai  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  di  wilayah  kecamatan  baik  yang  dilakukan  oleh  unit  kerja pemerintah maupun swasta;
d. Melakukan  tugas-tugas lain  di  bidang  pemberdayaan  masyarakat  sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
e. Melaporkan  pelaksanaan  tugas  pemberdayaan  masyarakat  di  wilayah kerja  kecamatan  kepada  bupati/walikota  dengan  tembusan  kepada satuan  kerja  perangkat  daerah  yang membidangi  urusan  pemberdayaan masyarakat.
114 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya) Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Dalam  implementasinya  pelaksanaan  pengawasan  Inspektorat  dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju sudah sesuai prosedur yang dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Camat Tapalang Kabupaten  Mamuju  dengan  baik.  Berikut  contoh  kegiatan  pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju di bawah ini:
a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Merupakan  pembinaan  manusia/kelompok  tani  sehingga  terwujud  SDM yang berkualitas melalui peningkatan kesadaran dan percaya diri, peningkatan pendapatan,  peningkatan  kesejahteraan,  peningkatan  sosial,  politik,  dan budaya  agar  mampu  dan  dapat  menjangkau  akses  sumber  daya  alam, permodalan, teknologi, dan pasar sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hukum, lingkungan, dan sosial politik.
b. Pengembangan kemampuan dalam permodalan
Kegiatan  pemberdayaan  dalam  bidang  permodalan  diharapkan masyarakat mampu menghilangkan ketergantungan dan tumbuh keswadayaan serta  berusaha  dalam  sistem  pasar.  Penguatan  modal  usaha  dapat  diberikan dalam  bentuk  dana  cuma-cuma  atau  pinjaman  tergantung  kemampuan kelompok.  Dana  ini  dikelola  secara  langsung  oleh  kelompok  untuk dipergunakan secara bersama.
c. Pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat
Pengembangan  kelembagaan  ekonomi  rakyat  tumbuh  dari,  oleh,  dan untuk  kepentingan  rakyat  berdasarkan  asas  kekeluargaan  yang  dapat dilakukan  melalui  pembinaan  kepada  petani  di  bidang  ekonomi  secara berkelompok  yang  diharapkan  mereka  saling  mengenal,  percaya,  dan mempunyai  kepentingan  yang  sama  akan  tumbuh  kerjasama  yang  baik  dan serasi sehingga mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian.

## Pengawasan  Inspektorat  dalam  Penyelenggaraan  Ketenteraman  dan Ketertiban Umum
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas, kewenangan camat dijelaskan bahwa Tugas Camat dalam  mengoordinasikan  upaya  penyelenggaraan  ketentraman  dan  ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Melakukan  koordinasi  dengan  kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dan/atau  Tentara  Nasional  Indonesia  mengenai  program  dan  kegiatan penyelenggaraan  ketentraman  dan  ketertiban  umum  di  wilayah kecamatan;
Volume 1, Nomor 2, April 2017 | 115 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
b. Melakukan  koordinasi  dengan  pemuka  agama  yang  berada  di  wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.
Dalam  implementasinya  pelaksanaan  pengawasan  Inspektorat  dalam penyelenggaraan  ketentraman  dan  ketertiban  umum  di  Kecamatan  Tapalang Kabupaten  Mamuju  sudah  sesuai  prosedur  yang  dilaksanakan  sebagaimana mestinya  oleh  Camat  Tapalang  Kabupaten  Mamuju  dengan  baik. Berikut contoh  kegiatan  penyelenggaraan  ketentraman  dan  ketertiban  umum  di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju di bawah ini:
a. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
b. Melaksanakan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  dalam  penegakan  dan pelaksanaan  Peraturan  Daerah,  Peraturan  Bupati  dan  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c. Melaksanakan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  dalam  pelaksanaan perlindungan  masyarakat,  penanggulangan  bencana  alam  dan pengungsian;
d. Melaksanakan  penyelenggaraan  kegiatan  ketentraman  dan  ketertiban umum yang didelegasikan Bupati kepada Camat;
e. Menyusun dan membuat laporan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Propinsi;
f. Menyelenggarakan  kegiatan  penerimaan  unsur  dari  Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
g. Menyelenggarakan  kegiatan  ketenteraman  dan  ketertiban  umum  secara periodik, kebutuhan kecamatan dan/atau berdasarkan petunjuk Camat;
h. Menghimpun  permasalahan  di  bidang  ketenteraman  dan  ketertiban umum serta mengajukan usul pemecahan masalah kepada pimpinan;

## Faktor-faktor  yang  Berpengaruh  Pelaksanaan  Inspektorat  terhadap Tupoksi Camat di Kecamatan Tapalang
Pelaksanaan pengawasan  yang  dilakukan  tidak  dapat  dilepaskan  dari faktor  manusia  karena  melakukan  pemantauan,  pemeriksaan  dan  evaluasi, karena  yang  mengawasi  dan  diawasi  adalah  manusia.  Di  samping  itu  pula bahwa  manusia  bukar  sekedar  kondisi  yang  ada  dalam  dirinya  sendiri  teapi juga terbentuk karena pengaruh budaya sekitarnya, sehingga kegiatan tersebut merupakan  rangkaian  suatu  proses  yang  dilaksanakan  dalam  meningkatkan pelaksanaan  tugas  umum  pemerintahan  dan  pembangunan  khususnya  di Kantor Camat Tapalang Kabupaten Mamuju.
116 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya) Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Adapun faktor-faktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor yang  sangat  dominan  dan  yang  menempati  posisi  tersebut  serta  menentukan terwujudnya pelaksanaan pengawasan.
1. Faktor Manusia
Manusia adalah ibarat otak dan jiwa dari suatu organisasi, karena tanpa manusia, organisasi tidak akan berjalan. Betapun kemajuan ilmu pengetahuan dan  teknologi  tidak  akan  menghilangkan  peran  serta  manusia  dalam pelaksanaan tugas sekaligus penyempurnaan organisasi. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kegiatan ataupun tugas-tugas dalam hal ini adalah “manusianya” perlu pengawasan.
Pelaksanaan  pengawasan  dimana  faktor  manusia  merupakan  hal  yang sangat  sentral  terhadap  peningkatan  pelaksanaan  pengawasan  dilingkungan aparatur  pemerintah  dengan  menampilkan  watak  perilakunya  dalam melaksanakan  tugas-tugas  umum  pemerintahan  dan  pembangunan  sebab manusia  merupakan  faktor  sentral  yang  terutama  berkenaan  dengan  disiplin kerja,  partisipasi,  sikap  tegas,  dan  keberanian  bertindak  demi  mewujudkan pelaksanaan pengawasan di Kantor Camat Tapalang Kabupaten Mamuju.
Disamping itu seorang pimpinan harus mempunyai keberanian di dalam bertindak  yang  berkenaan  dengan  watak  dan  perilaku  pimpinan  terhadap pegawai  yang  melakukan  pelanggaran  dan  penyelewenganpenyelewengan dalam  pelaksanaan  tugas.  Setiap  pelanggaran  harus  ditindak,  membiarkan pelanggaran  juga  merupakan  pelanggaran,  namun  seorang  pimpinan  harus mengambil  tindakan  secara  manusiawi  dalam  hal  ini  sanksi  atau  tindakan disiplin yang diambil harus melalui proses pemikiran yang sangat matang dan perasaan  serta  adanya  keseimbangan,  jangan  sampai  perasaan  juga  terlalu banyak  menguasai  sehingga  dapat  mempengaruhi  terjadinya  tindakan  secara emosional dan sanksi akan menjadi lemah.
2. Faktor Budaya
Manusia  diciptakan  dan  hidup  di  dalam  kebudayaan  yang  dihasilkan sebaga makhluk sosial, dengan demikian berarti sikap manusia termasuk para pegawai selaku aparatur pemerintah yang ada di Kantor Kecamatan Tapalang, secara  individu  dapat  dibentuk  oleh  kehidupan  sosial  budaya  yang  bervariasi antara  satu  dengan  yang  lain.  Kondisi  social  budaya  mempengaruhi kepribadian  setiap  pimpinan  dan  pegawai  yang  dipimpin  dan  dapat  muncul dalam  pola  pikir,  pola  sikap,  dan  pola  tindakan  dalam  melaksanakan pengawasan.  Pola  piker  merupakan  aspek  yang  berpengaruh  terhadap pelaksanaan  pengawasan.  Dengan  menggunakan  pemikiran  maka  seorang pimpinan  dapat  melakukan  proses  pemantauan,  pemeriksaan  dan  evaluasi langsung  sehingga  dapat  mengetahui  serta  ringannya  suatu  pekerjaan  dengan
Volume 1, Nomor 2, April 2017 | 117 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
menggunakan  tenaga  dan  pikiran  bawahan  sehingga  pekerjaan  dapat diselesaikan  dengan  cara  pikir  yang  tepat  dan  cepat.  Rendahnya  pola  pikir pegawai  terhadap  penyelesaian  tugas-tugas  umum  dan  pemerintahah  di lingkungan  kerja  disebabkan  bahwa  tingkat  kemampuan  sebagai  pola  pikir terhadap  penguasaan  pekerjaan  terbukti  dengan  melihat  tingkat  pendidikan yang  bervariasi  sehingga  pimpinan  mengalihkan  tugas  dan  tanggung  jawab tersebut kepada pegawai yang mempunyai pola pikir yang mampu pada bidang tersebut.
118 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya) Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## KESIMPULAN
1. Pelaksanaan  pengawasan  Inspektorat  terhadap  Tupoksi  Camat  di Kecamatan  Tapalang  Kabupaten  Mamuju  dalam  pemberdayaan masyarakat sudah sesuai prosedur yang dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh  Camat  Tapalang  Kabupaten  Mamuju  dengan  baik  seperti Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Pengembangan kemampuan dalam permodalan, dan Pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat.
2. Pelaksanaan  pengawasan  Inspektorat  terhadap  Tupoksi  Camat  di Kecamatan  Tapalang  Kabupaten  Mamuju  dalam  penyelenggaraan ketentraman  dan  ketertiban  umum  sudah  sesuai  prosedur  yang dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  oleh  Camat  Tapalang  Kabupaten Mamuju  dengan  baik  seperti  melaksanakan  fasilitasi  penyelesaian perselisihan  warga  masyarakat  yang  berpotensi  mengganggu  ketenteraman dan  ketertiban  umum,  melaksanakan  koordinasi  dengan  instansi  terkait dalam penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan koordinasi dengan  instansi  terkait  dalam  pelaksanaan  perlindungan  masyarakat, penanggulangan  bencana  alam  dan  pengungsian.  Usaha  yang  dilakukan Inspektorat  dalam  membudayakan  pengawasan  sangat  tergantung  pada faktor  manusia  dan  faktor  budaya.  Faktor  manusia  merupakan  faktor sentral  yang  menjalankan  suatu  organisasi  dan  faktor  budaya  yang  dapat mempengaruhi  kepribadian  manusia  (pegawai).  Dan  penanggung  jawab utama  dalam  menumbuhkan  dan  mengembangkan  pengawasan  yang  lebih disiplin terletak ditangan pimpinan dalam hal ini Inspektorat.

## SARAN DAN REKOMENDASI
1. Pelaksanaan  pengawasan  Inspektorat  di  Kantor  Camat  Tapalang  harus lebih  ditingkatkan  lagi  sehingga  penyimpangan  dapat  dicegah  dan kedisiplinan setiap pegawai dapat terpantau atau teratasi secara menyeluruh dan perlu adanya tindakan objektif dalam melakukan pengawasan sehingga dapat menghilangkan kesan pilih kasih terhadap pegawai.
2. Dalam  memberikan  sanksi  hendaknya  lebih  tegas  lagi  mengingat  manusia (pegawai)  yang  sering  melakukan  pelanggaran  karena  kebiasaan-kebiasaan yang sulit untuk dirubah dan perlu adanya upaya-upaya pemerintah dalam memberikan  sarana  bagi  pegawai  dalam  melaksanakan  tugas  khususnya dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap disiplin kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Chozanah, Nunung. 1994. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Armico.
Gie, The Liang. 1997. Unsur-Unsur Administrasi. Jakarta: Supersukses.
Volume 1, Nomor 2, April 2017 | 119 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
Handayaningrat, Soewarno. 1989. Administrasi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Gunung Agung.
Handoko  T.  Hani.  1998. Manajemen  Personalia  dan  Sumber  Daya  Manusia.
Edisi Kedua, Jakarta: BPFE.
Hasibuan,  Malayu  S.P.  1997. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Jakarta: Gunung Agung.
Manullang.  M.  1999. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Manajemen Kepegawaian). Bandung: CV. Mandar Maju.
Moekijat.  1999. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Edisi  Pertama.  Jakarta:
Salemba Empat.
Moenir, AS. 1987. Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian. Jakarta: Gunung Agung.
Musanet.  1984. Manajemen  Kepegawaian  di  Indonesia. Jakarta  ;  Gunung Agung.
Nainggolan, H. 1987. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: PT. Pertja.
Nawawi,  Hadari.  1992. Pengawasan  Melekat  di  Lingkungan  Aparatur Pemerintah. Jakarta: Erlangga.
Nitisimetio, Alex S. 1982. Manajemen Pesonalia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Poerwadarminta, W.J.S. 1982. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Sarwoto.  1991. Dasar-dasar  Organisasi  dan  Manajemen. Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Saydam,  Gouzali.  1995. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Jakarta:  PT.
Gunung Agung.
Siagian. S.P. 1990. Teknik Menumbuhkan dan Memelihara Perilaku Organisasi.
Jakarta: Gunung Agung.
Singarimbun, M. Effendi, S. 1983. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
Siswanto. 1989. Manajemen Tenaga Kerja. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Situmorang,  Victor.  1994. Aspek  Hukum  Pengawasan  Melekat  di  Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: PT. Rienika Cipta.
Seokarno. 1986. Pengantar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sujamto.  1983. Beberapa  Pengertian  di  Bidang  Pengawasan. Jakarta:  Ghalia Indonesia.
120 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya)
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
_______. 1987. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
_______. 1989. Norma dan Etika Pengawasan. Jakarta: Sinar Grafika.