Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
Pengawasan Internal Perspektif Maqāṣid Al-Syarīʻah
(Analisis Peraturan
Pemerintah  No.  60  Tahun  2008  tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
Jabbar Sabil Rizkaul Hasanah Arifin Abdullah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: rizkaulhasanah@gmail.com
Abstrak: Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  perspektif maqāṣid  al-syarīʻah  terhadap  pengawasan  internal  yang  terkandung  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah.  Penelitian  dilakukan  dengan  metode  penelitian  kepustakaan  dengan pendekatan  yuridis-normatif  yang  dipadukan  dengan  pendekatan  maqāṣidī.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pengawasan  internal  secara  maqāṣid  al-syarīʻah, dianggap  sebagai  bagian  dari  al-maṣlaḥah  al-ḥājjiyyah,  dan  berfungsi  sebagai wasā‟il  (sarana).  Pengawasan  internal  merupakan  sarana  untuk  memudahkan penyelenggaraan  pelayanan  publik  supaya  dapat  berjalan  sesuai  dengan  aturan yang  telah  Allah  tetapkan.  Pengawasan  internal  merupakan  bagian  dari pemeliharaan  agama  dan  harta  dalam  wujud  pelaksanaan  amar  makruf  nahi
mungkar dan pertanggung  jawaban  terhadap  amanah  serta  pemeliharaan  atas harta    umum    (public    fund).  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  umum konsep  pengawasan  internal  yang  diamanahkan  dalam  Peraturan  Pemerintah tersebut  telah  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan  oleh  syarak,  hanya saja  masih harus  dilakukan  penyempurnaan  pada  sistem  pengawasannya  agar  apa  yang diinginkan oleh syarak dapat terimplementasi dengan baik.
Kata Kunci: Pengawasan Internal, Maqāṣid Al Syarīʻah
Abstract: The aim of the research is to find out how the perspective of maqāṣid al- syarīʻah towards internal supervision contained in Government Regulation No. 60 of 2008 About the Government Internal Control System. The study was conducted with  a  literature  research  method  with  a  juridical-normative  approach  combined with  the  maqāṣidī  approach.  The  results  showed  that  internal  supervision  by maqāṣid  al-syarīʻah,  was  considered  as  part  of  al-maṣlaḥah  al-jiājjiyyah,  and functioned  as  wasā'il  (means).  Internal  supervision  is  a  means  to  facilitate  the implementation of public services so that they can run according to the rules that God has set. Internal supervision is part of the maintenance of religion and assets in the form of the implementation of amar makruf nahi mungkar and accountability for  the  mandate  and  maintenance  of  public  assets  (public  funds).  So  it  can  be concluded  that  in  general  the  concept  of  internal  supervision  mandated  in  the Government Regulation is in accordance with what is desired by the sharak, only that improvements must be made to its monitoring system so that what is desired by the sharak can be implemented properly.
Keywords: Internal Oversight, Maqāṣid Al-Syarīʻah

## PENDAHULUAN
ntuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik, tolok ukur yang paling sering  dikemukakan  adalah  dengan  menilai  sejauh  mana  tingkat kesejahteraan  masyarakatnya.  Hal  tersebut  salah  satunya  dilihat  dari bagaimana  upaya  pelayanan  terhadap  kepentingan  publik  dilakukan  secara maksimal.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  mengeluarkan  beberapa  kebijakan  terkait dengan  pelayanan  publik,  seperti  peningkatan  pendidikan, pengentasan kemiskinan,  pembangunan  sarana dan prasarana publik  serta kebijakan-kebijakan lainnya.
Kebijakan-kebijakan  tersebut  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dengan melakukan  pengembangan  investasi  publik  yang  bersumber  dari  sumber  daya publik (public  fund) ,  yaitu  yang  teralokasi  dalam  bentuk  APBN/D  (Anggaran Pendapatan    Belanja    Negara/Daerah).    Sehubungan    dengan    hal    ini, penyelenggaraan pengelolaan keuangan  negara dituntut  untuk  lebih  akuntabel dan transparan  sebagai  implikasi  dari  dianutnya  prinsip  keterbukaan  dalam  undang- undang di bidang keuangan Negara (Tjandra, 2008: 188).
U
Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  seluruh  instansi  pemerintah  diharapkan dalam  menjalankan  kegiatannya  itu  dengan  tertib,  terkendali,  serta  efektif  dan efisien  yang  dimulai  pada  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  sampai dengan  pertanggungjawaban.  Dalam  pelaksanaannya,  agar  dapat  memberikan keyakinan  yang  memadai  bahwa  kegiatan  suatu  instansi  tersebut  benar-benar dilaksanakan secara  efektif  serta  pengelolaan keuangan  negara  dilaporkan dengan andal,  maka  dibutuhkan  suatu  sistem  pengendalian  internal.  Namun  demikian, sistem pengendalian  internal  tersebut  tidak  dapat  berdiri  sendiri  melainkan  butuh kepada  faktor  pendukung  lainnya.  Oleh  karena  itu,  muncul  asumsi  bahwa  perlu adanya  suatu  fungsi  pengawasan  internal  terhadap  praktik  penyelenggaraan  tugas dan fungsi pemerintahan serta pengelolaan keuangan publik.
Mengenai  pentingnya  pengawasan  internal  ini  bukanlah  hal  yang  baru. Dalam  Islam  telah  ditetapkan  sistem  sosio-politik  untuk  menjalankan  fungsi pengawasan  dalam  pelaksanaan  hukum  dan  syariat  Allah.  Di  mana  pengawasan merupakan   bentuk   tanggung   jawab  sosial  dan   politik   yang   harus   dijalankan masyarakat, baik dalam  bentuk lembaga  formal maupun non-formal  (Sinn,  2013: 180).
Kegiatan  pengawasan  ini  dalam  Islam  erat  kaitannya  dengan al-ḥisbah , yaitu  menyuruh  kepada  kebaikan  jika  terbukti  kebaikan  ditinggalkan  (tidak diamalkan),    dan    melarang    dari    kemungkaran    jika    terbukti    kemungkaran dikerjakan (Al-Mawardi, 2006; 398). Antara al-ḥisbah dengan  pengawasan  internal memiliki  dasar  yang  sama,  yaitu  sama-sama  bertujuan  untuk  mencegah kemungkaran.  Dalam  pengawasan  internal  yang  dimaksud  pada  penelitian  ini, kemungkaran  yang  ingin  dicegah  adalah  kemungkaran-kemungkaran  yang  terjadi dalam praktik penyelenggaraan amanah agama dan pemeliharaan harta umum.
Hal ini  sebagaimana  disebutkan dalam  firman  Allah Swt.  dalam Surah Ali Imran ayat 104:
“Dan  hendaklah  ada  diantara  kamu  segolongan  umat  yang  menyeru kepada  kebajikan,  menyuruh  kepada  yang  ma‟ruf  dan  mencegah  dari yang  mungkar,  merekalah  orang-orang  yang  beruntung”. (Q.S.  Ali  Imran [2] : 104)
Dewasa ini,  berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah,  pengawasan  internal  dilaksanakan  oleh  Aparat Pengawas  Intern Pemerintah atau  APIP  yang  terdiri dari  BPKP  (Badan Pengawas Keuangan  dan  Pembangunan)  dan  Inspektorat  (Inspektorat  Jenderal,  Inspektorat Provinsi  dan  Inspektorat    Kabupaten/Kota)  ( Republik  Indonesia,  Peraturan Pemerintah No. 60/2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ). Melalui Peraturan    ini,    keberadaan  APIP      diharapkan      mampu  untuk  menunjang  dan
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
memperkuat  aktivitas  pengendalian  internal  pemerintah.    Adanya  pengawasan tersebut    dapat    menjadi quality  assurance terhadap  pelaksanaan  kebijakan- kebijakan  publik  yang  direncanakan.  Sehingga,  tuntutan  sistem  pengelolaaan keuangan  negara  yang  akuntabel  dan  transparan  yang  merupakan  bagian  dari prinsip  pemerintah  dalam  mewujudkan  keterbukaan    informasi  publik  demi tercapainya  suatu tata pemerintahan yang baik akan dapat dilaksanakan.
Namun  demikian,  pelaksanaan  pengawasan  internal  saat  ini  dinilai  tidak memberikan  hasil  yang  signifikan.  Fungsi  pengawasan  yang  dilaksanakan pemerintah saat  ini tidak  menyamai dengan tingkat  keberhasilan  manajemen  yang dipraktikkan di awal Islam.  Hal  ini dibuktikan dengan  banyaknya  penyimpangan- penyimpangan  amanah  negara  yang  mengakibatkan kerugian  dan bahkan  menjadi sia-sia  (mubazir).  Bahkan  sejak  pertengahan  tahun  2014  lalu,  pemerintah  pun telah menginginkan adanya  reformasi dalam sistem pengawasan ini.  Sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Azwar  Abubakar,  bahwa  selama  ini  APIP  berada  di  bawah  pimpinan, baik  itu  bupati,  walikota,  gubernur,  hingga  menteri  sehingga  kurang  independen yang  kemudian  menjadi  kurang  profesional  dalam  melakukan  pengawasan ( Menteri Ini Kritik Independensi Auditor Intern Pemerintah ).
Pemaparan  ringkas  diatas  menjadi  dasar  kemunculan  hipotesis  bahwa pengawasan  internal  memiliki  manfaat  yang  besar  untuk  efektivitas  pelayanan publik  sebagaimana  yang  telah ditunjukkan  dalam  Islam,  akan tetapi keberhasilan implementasi pengawasan internal tersebut bergantung kepada sistem manajemennya.  Oleh  karena  pengawasan  tersebut  telah  diwujudkan  dalam  suatu bentuk  peraturan,  maka  peneliti  bermaksud  untuk  mengkaji  mengenai  bagaimana pengawasan  intern  yang  dimaksud  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  60/2008 tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  tersebut  menurut  perspektif maqāṣid al-syarīʻah.

## PEMBAHASAN

## Prinsip dan Fungsi Pengawasan
Sebagai  salah  satu  fungsi  manajemen,  keberadaan  pengawasan  menjadi sangat   penting.  Dengan  adanya  pengawasan,  dapat   ditentukan  apakah  dalam proses  pencapaian  tujuan  telah  sesuai  dengan  apa  yang  direncanakan  ataukah belum.  Di  mana  dengan  mengoptimalkan  fungsi  ini,  setiap  kesenjangan antararencana    dan    pelaksanaan    maupun    penyimpangan-penyimpangan    yang terjadi dapat  diketahui  dan  ditindaklanjuti  sehingga  pelaksanaan  kembali  terarah sesuai dengan apa yang direncanakan (Fathoni, 2009: 30-31).
Untuk  mewujudkan  suatu  pengawasan  yang  efektif,  perlu  dipenuhi beberapa prinsip pokok atau utama dalam pengawasan. Pertama , adanya  rencana- rencana  tertentu.  Hal  ini  menjadi  keharusan karena  adanya  rencana  tersebut  akan menjadi  tolak  ukur  atau  standar  pengawasan  terhadap  pekerjaan  yang  sedang dilakukan,  pengawasan tanpa perencanaan tidak  mungkin dapat terlaksana dengan baik  karena  tidak    memiliki  pedoman  untuk  melaksanakannya  (Fathoni,  2009: 32-33). Kedua ,  dalam  pengawasan  juga  harus  ada  pemberian  wewenang  atau instruksi kepada bawahan- bawahannya (M. Manulang, 1996: 128-129).
Selain  dua  prinsip  pokok  tersebut,  suatu  sistem  pengawasan  juga  harus memenuhi  prinsip  (a)  dapat  mereflektir  sifat-sifat  dan  kebutuhan–kebutuhan  dari kegiatan-kegiatan  yang  harus  diawasi;  (b)  dapat  dengan  segera  melaporkan penyimpangan-penyimpangan; (c)  fleksibel; (d) dapat  mereflektir pola  organisasi; (e)  ekonomis;  (f)  dapat  dimengerti;  (g)  dapat  menjamin  diadakannya  tindakan korektif (M. Manulang, 1996: 129).
Tugas   pemerintah   di   bidang   ekonomi   adalah    meningkatkan   dan melindungi  kesejahteraan  masyarakat  secara  berkelanjutan  (Henry  Faizal  Noor, 2008:  23). Peningkatan  kesejahteraan    masyarakat    tersebut    terdiri    dari    aspek pendapatan    dan    aspek  semakin  banyaknya  pilihan  konsumen  yang  diwujudkan melalui  pengembangan  investasi.  Investasi  publik  merupakan  investasi  yang dilakukan  oleh  negara  atau  pemerintah    untuk    membangun    prasarana    dan sarana   atau   infrastruktur   guna memenuhi  kebutuhan  masyarakat  (publik)  yang bersifat  nirlaba  atau  nonprovit.  Investasi  ini  banyak  ragam  jenisnya,  seperti pembangunan  jalan  dan  jembatan,  sekolah,  taman,  pasar,  rumah  sakit  dan sarana  serta  prasarana  publik  lainnya (Henry Faizal Noor, 2008: 439-440).
Oleh    karena    investasi  publik    dilaksanakan    oleh    negara,    maka pembiayaannya  dilakukan  melalui  APBN  atau  APBD.  Investasi  ini  akan memberikan  nilai  tambah  berupa  barang  dan  jasa,  lapangan  pekerjaan  dan  sewa serta  mendorong  mobilitas  perekonomian  dan  meningkatkan  peradaban masyarakat suatu negara. Peran pemerintah dalam pengembangan investasi publik sangatlah  luas,  termasuk    bagaimana  mengarahkan  investasi  nasional  agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian sumber daya nasional secara efektif dan efisien (Henry Faizal Noor, 2008:  426-427). Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  aspek  pengawasan  yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sangat penting.

## c) Konsep Pengawasan Internal dalam Islam
Dalam  Islam,  pengawasan  pada  dasarnya  muncul  dari  pemikiran  tentang pentingnya  tanggung  jawab  individu,  amanah,  dan    keadilan.  Jabatan  atau pekerjaan  yang  dimiliki  seseorang  merupakan  suatu  bentuk  amanah  yang  harus dilaksanakan.  Memegang  urusan    kenegaraan,    urusan    pertanian,  pun artinyamemegang  amanah (Hamka, 2007: 1271). Namun demikian, setiap manusia
biasa  memiliki  kecenderungan  melakukan  kesalahan  dan  kemungkaran  karena menuruti  hawa  nafsunya.  Sehingga  penting  bagi  manusia  untuk  saling memberikan  peringatan  bagi  sesamanya  baik  dilakukan  secara  individu  maupun melalui  lembaga  tertentu  (formal  maupun  non-formal).  Rasulullah  saw., menyebutkan  dalam  hadisnya  bahwa  kewajiban  umat  untuk  mencegah kemungkaran  menjadi  kewajiban  yang  mutlak  sesuai  dengan  kemampuan  yang dimiliki. Bahkan Rasul membandingkan tingkatan mencegah kemungkaran dengan tingkatan    iman    yang    dimiliki seseorang (Wahbah Az Zuhaili, 2013: 366).
“Dari   Abi    Sa‟id  Al-Khudri    ra.   ia    berkata:   aku  pernah  mendengar Rasulullah  saw.  bersabda,  barangsiapa  di  antara  kalian  melihat kemungkaran,  maka  hendaklah  ia  mengubahnya  dengan  tangannya (kekuasaannya), jika ia tidak mampu maka dengan lidahnya (menasihatinya),  dan  jika  ia  tidak  mampu  juga  maka  dengan  hatinya (merasa  tidak  senang  atau  tidak  setuju), dan  demikian  itu  selemah- lemah iman.” (HR. Muslim)
Di  antara  kewajiban  negara  dalam  Islam  adalah  mengawasi  kegiatan ekonomi  untuk  mencegah  orang-orang  yang  lemah  sisi  keimanannya  dari penyimpangan dalam  kegiatan  ekonomi  dari jalan  yang  benar  dan  mencegah dari memakan  harta  orang   lain  dengan  cara   yang   batil (Ahmad, 2006: 585).  Hal ini  dikemudian  hari dikenal dengan al-ḥisbah.
Secara  bahasa  (etimologi), al-ḥisbah berasal  dari  kata  bahasa  Arab  yang berarti  “ menghitung ”,  atau  “ pahala ” (Al-Fairuzabadi, n.d.: 54-55).  Sementara  itu, secara istilah (terminologi), Al-Mawardī  mengatakan  dalam  bukunya Al-Aḥkām Al-Sulṭaniyyah , al-ḥisbah tidak  lain  adalah  menyuruh  kepada  kebaikan  jika terbukti  kebaikan  itu  ditinggalkan,  dan  melarang  dari  kemungkaran  jika  terbukti kemungkaran itu dikerjakan (Al-Mawardi, 2006: 398). Ini  merupakan  prinsip  yang sama  sebagaimana  yang  dimaksud dalam fungsi pengawasan.
Al-ḥisbah ini dimulai pada  masa  Rasulullah saw.,  dan terus  berlanjut  pada masa khulafaur rasyidin serta berkembang menjadi lebih luas dan tegas pada masa Khalifah   Umar   bin   Khattab   r.a.   Pada   masanya,   ia   telah   menciptakan   suatu mekanisme  dan  sarana  perlindungan  serta  pengawasan  terhadap  aset  publik.  Hal tersebut dilakukan antara lain dengan menyebarkan para pengawas dan  mata-mata untuk  mengawasi  pejabatnya  serta  mengutus  petugas  pemeriksa  pusat  untuk melaksanakan audit (Syahatah, 2005: 50).
Cara  yang dilakukan oleh Khalifah Umar r.a. tersebut  menunjukkan bahwa fungsi  pengawasan  intern  telah  diimplementasikan  pada  masa  awal  Islam berkembang.  Islam menganggap  bahwa  sistem pengawasan intern berperan dalam pengaturan  kerja  sesuai  dengan  dasar-dasar  yang  tidak  membuka  peluang kecurangan  dalam  kekayaan  umum  (Quthb  Ibrahim  Muhammad,  2002:  158). Oleh karena hal tersebut  lah Khalifah Umar r.a. kemudian melakukan pengawasan khusus terhadap para pejabat  yang terdiri dari pengawasan pra, pengawasan pasca,
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
dan pengawasan  langsung  (inspeksi)  (Quthb  Ibrahim  Muhammad,  2002:  654- 655).
Di  masa  kini  lembaga al-ḥisbah tidak  lagi  ditemukan  secara  tunggal seperti yang ada pada masa Islam dulu. Pekerjaan dari al-ḥisbah itu kini dilakukan oleh  berbagai  menteri  dan  departemen  yang  berbeda-beda. Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  konsepsi al-hisbah ini  memiliki  kesamaan  dengan  beberapa lembaga  pengawas  saat  ini,  di antaranya  yaitu  Inspektorat  Jenderal (APIP)  dalam hal pengawasan aset dan pelaksanaan kebijakan.
d) Konsep  Pengawasan  Internal  dalam  PP  No.  60/2008
Melalui  Peraturan  Pemerintah  No.  60/  2008  tentang  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah,  setiap  pimpinan  diwajibkan  untuk  melakukan  pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintah di instansinya dengan memberlakukan  sistem  pengendalian  intern.  Sistem  pengendalian  intern  tersebut bertujuan tidak  lain adalah untuk  memastikan tercapainya  efektivitas dan efisiensi terhadap  pencapaian  tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan  negara,  keandalan pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya,  berdasarkan  Instruksi  Presiden  No.  15  Tahun  1983  tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan  secara substansial makna pengawasan melekat serupa  dengan  makna  pengendalian  internal  yang  dimaksud  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  60/  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah. Sementara  itu,  makna  pengawasan  fungsional  telah  diinterpretasikan  secara langsung  ke  dalam  pengertian  pengawasan  intern  yang  dilaksanakan  oleh  Itjen, Itprov,  dan  Itkab/kota  sebagai  bagian  dari  Aparat  Pengawasan      Internal Pemerintah.
Jika  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  dasar  pengawasan,  penyelenggaraan pengawasan  intern  dilakukan  sebagai  bentuk  penilaian  independen  terhadap pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  instansi  pemerintah  terutama  yang  didanai  dengan APBN/D  agar  berjalan  efektif  dan  efisien.  Dalam  pelaksanaannya,  kewenangan pengawasan  intern  ini  berada  di  tangan  APIP  (Aparat  Pengawas  Internal Pemerintah).    Pengawasan    internal   ini    tertuju    kepada    akuntabilitas    keuangan negara  dan  pelaksanaan  kegiatan  yang  didanai  oleh  sumber  daya  negara (public fund) tersebut.  Ia  sejalan  dengan  tujuan  negara  dalam  hal  kebutuhan  akan pengelolaan  keuangan  negara  yang  menganut  prinsip  keterbukaan.  Fungsi  ini diimplementasikan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan.
Berdasarkan  Pasal  56  Peraturan  Pemerintah  No.  60/  2008  tentang  Sistem Pengendalian    Intern    Pemerintah,    pengawasan    internal    menganut    suatu    azas khusus  yaitu  independen  dan  obyektif.  Azas  ini  menekankan  bahwa  APIP  dalam
pelaksanaan  tugasnya  harus  bebas  dari  pengaruh  pihak  manapun,  sehingga  hasil pengawasan  yang  diperoleh  benar-benar  dapat  ditindaklanjuti  dengan  baik  (Gil Courtemanche, 1986: 36-37).

## e) Fungsi Pengawasan Internal dalam Maqāṣid Al-Syarīʻah
Al-Syāṭibī  mengemukakan  bahwa  kemaslahatan  tercakup  dalam  seluru h aspek-aspek  hukum.  Sehingga  segala  permasalahan  hukum  yang  tidak  ditemukan dimensi kemaslahatannya  secara  jelas  di dalam nas Alquran maupun Hadis,  maka dapat  dianalisis  melalui maqāṣid  al-syarīʻah yang  dilihat  dari  ruh  syariat  dan tujuan  pokok  syariat  Islam  (Bakri,  1996:  68).  Berdasarkan  kaidah  khusus  tentang cara  mengenal maqāsid, pengawasan internal  masuk   ke  dalam  kaidah wasā‟il yang    merupakan    bagian    dari  kaidah  khusus maqāsidiyyah . Al-wasā‟il adalah hukum-hukum  yang  ditetapkan  yang  dengannya  hukum  lain  bisa  didapatkan, hukum  ini  tidak  menjadi  tujuan,  akan tetapi  untuk   mendapatkan   hukum   lain sesuai   dengan   tuntutan,   karena   tanpa hukum  ini  terkadang  tujuan  hukum  tidak tercapai atau tercapai akan tetapi terjadi kekacauan.
Kaidah wasā‟il yang  berhubungan  dengan  pengawasan  internal  adalah sebagai berikut (Al-Yūbī, 1998: 449-466).
5. Kaidah pertama “hukum tujuan juga berlaku untuk sarananya”.
Melalui kaidah di atas, jika dikaitkan dengan pengawasan internal, maka hukum  tujuan    yang    dimaksud    adalah    memelihara  tatanan    hidup umat melalui pemeliharaan agama, dengan menjamin diselenggarakannya tugas dan fungsi instansi   dengan   baik    sehingga dapat      mewujudkan      efektivitas      pengelolaan  keuangan  negara terhadap  pelayanan  publik  demi  tata  kepemerintahan  yang  baik. Sedangkan  pengawasan  internal  sebagai  sarananya,  yaitu  suatu  cara untuk dapat mencapai kepada pemeliharaan agama dan harta tersebut.
6. Kaidah  kedua  “manakala    sarana    diduga    kuat    menyampaikan    pada tujuan,   maka pengaruhnya besar.”
Berdasarkan  kaidah  ini,  pengawasan  internal  sebagai  sarana  diharapkan akan  mampu  mewujudkan  efektivitas  pengelolaan  keuangan  negara  terhadap pelayanan  publik.  Sehingga,  jika  efektivitas  tersebut  tercapai  akan  memberikan pengaruh  yang  besar  berupa  terjaganya  sumber  daya  negara (public  fund), terciptanya tata kepemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan  berdasarkan  pada  kaidah  dan  dalil-dalil  umum  yang  telah disebutkan    di  atas,    dapat    ditarik    suatu    kemaslahatan    tertentu  dengan menggunakan  metode  tertentu  pula.  Salah  satu  metode  yang  digunakan  untuk menemukan maqāṣid  al-syarīʻah dalam  suatu  objek  adalah  metode  induksi tematik (al-istiqrā‟ al-ma‟nawī). Metode ini adalah metode  penarikan kesimpulan
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
hukum  dengan   menyatakan  pernyataan  umum  terhadap  hal-hal   yang   bersifat khusus (Muhammad, 1989: 63).
Metode  ini  digunakan  untuk  mencapai  suatu  penemuan  nilai  dari  nas. Penemuan  nilai dilakukan  secara  induktif,  yaitu  dengan  bersandar  pada  dalil-dalil mengenai  pentingnya  menjaga  amanah,  dan  keharusan  bagi  setiap  hamba  untuk melakukan  amar  makruf  serta  berusaha  untuk  mencegah  kemungkaran.  Maka, dapat  disimpulkan  bahwa  syariat  bertujuan  untuk  menjaga  segala  aktivitas hambanya  untuk  selalu  dalam  hal  yang  makruf (kebaikan)  dan terhindar  dari  hal- hal yang mungkar (keburukan/kerugian).
Selanjutnya ditetapkan nilai perbuatan dengan berdasar pada al-istiqrā‟ al- ma‟nawī dengan  mengurut  tingkatan-tingkatan  nilai  secara  hierarki  yaitu  nilai tujuan  sebagai maqāsid dan  nilai  sarana.  Menurut  Ibnu  „Āsyūr,  nilai  tertinggi suatu   syariat   adalah   bertujuan  untuk   memelihara  tatanan  hidup   umat,   yaitu melalui  perbaikan   manusia  dalam  akal,   amal   dan  alam.   Perbaikan   manusia tersebut  mengandung  suatu  nilai  sarana,  baik  itu ḍarūriyyat,  ḥājiyyat ,  maupun taḥsīniyyat .
Dalam  hal  ini,  pengawasan  internal  sebagai  bagian  dari maqāṣid  al- syarīʻah ,  masuk  dalam  kategori al-maṣlaḥah  al-ḥājjiyyah (Dahlan  Tamrin,  2007: 120) . Di mana  pengawasan dianggap  sebagai wasā‟il (sarana) terhadap  kebutuhan untuk  memudahkan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  supaya  dapat  berjalan sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah.  Sehingga  pengawasan merupakan  bagian  dari  pemeliharaan  agama  dalam  wujud  penegakan  dasar-dasar pokok  keagamaan  yang  berhubungan  erat  dengan  moral  dan  keimanan,  yaitu amar  makruf nahi  mungkardan amanah (Zein, 2013: 41).
Apabila al-maṣlaḥah     al-ḥājjiyyah tersebut      tidak    terpenuhi,      maka kehidupan  manusia  akan  menghadapi  kesulitan  (Djazuli,  2007:  251).  Dalam  hal kaitannya  dengan  kepentingan  publik,  jika  pengawasan  internal  tidak  terlaksana dengan  baik,  maka  segala  kebijakan  publik  yang  telah  direncanakan  oleh pemerintah  akan  sulit  diwujudkan  secara  efektif.  Hal  ini  juga  akan  berimplikasi terhadap  kepentingan  publik,  di  mana  kesejahteraan  masyarakat  pun  akan  jauh untuk dicapai.
Dengan  mengikuti  ilustrasi  tersebut  di  atas,  maka  penemuan  nilai  dalam hal  pengawasan  khususnya  pengawasan  internal  yang  dimaksud  dalam  penelitian ini, dapat disusun sebagai berikut.
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
Gambar. 3.3

## Ilustrasi Proses Penemuan Nilai Terhadap Pengawasan Internal
Kedua  kaidah maqāsidiyyah dan  dalil-dalil  umum  mengenai  pengawasan internal  menunjukkan  bahwasanya  pengawasan  internal  secara  teoritikal  telah sejalan   dengan   tujuan   syariat    yang   paling   tinggi   yang   bermaksud   untuk memelihara  tatanan  hidup  umat.  Kebijakan  atau  norma  pengawasan  internal dianggap  sebagai  salah  satu  sarana  untuk  memelihara  dan  menjaga  kemaslahatan agama   dan  tercakup   di  dalamnya   pemeliharaan  terhadap   harta   umum,   yaitu menjamin   diwujudkannya   efektivitas   pengelolaan   keuangan   negara   terhadap pelayanan   publik   untuk   mewujudkan   tata   kepemerintahan   yang   baik   dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini.
Nilai Tertinggi (al-qiyam al-gha’iyyah)
Bahwa syari‟at bermaksud memelihara tatanan hidup umat
Nilai sarana (al-qiyam al-wasiliyyah)

## Bahwa syari‟at bermaksud memelihara agama
(hifz al-din) dan memlihara harta (hifz al-mal).
Nilai khusus (al-qiyam al-khassah)
Bahwa  syariat  bermaksud  menjamin  efektivitas pengelolaan
Norma/Hukum Kebijakan Pengawasan Internal
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018

## Gambar. 3.4 Hubungan Pengawasan Internal dengan Fungsi Pengawasan dalam Kebijakan Ekonomi
Hal ini juga  sejalan dengan apa  yang  disampaikan oleh Kepala  Perwakilan BPKP  Provinsi  Riau  dalam  penutupan  pelaksanaan  Workshop  Peningkatan Kapabilitas Aparat    Pengawas    Intern   Pemerintah    (APIP)   Pemerintah    Daerah se-Provinsi    Riau  bahwasanya  (Humas  BPKP  Riau,  n.d.).  Pengawasan  Intern Pemerintah sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggaraan pemerintahan  memegang  peranan  penting  mengawal  dan  mengoptimalkan  kinerja dan  pencapaian  organisasi  serta  mencegah  dilakukannya  tindakan-tindakan  yang tidak sesuai kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis maqāṣid  al-syarīʻah, konsep  pengawasan  internal yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut secara umum telah sesuai dengan  apa  yang  diinginkan  oleh  syarak.  Meskipun  perumusan  kebijakan pengawasan  intern  tersebut  tidak  didasarkan  oleh  aturan  Islam  secara  khusus, namun  demikian  tujuan  syariat  telah  melekat  padanya.  Pengawasan  dimaksudkan agar pemerintah melakukan tugasnya untuk mendukung kebijakan ekonomi dalam pelayanan publik dengan sebaik  mungkin. Hal tersebut  juga  merupakan salah satu tujuan syarak, di mana pengawasan dianggap  sebagai wasā‟il dalam pemeliharaan agama  dan  harta,  yaitu  dalam  hal  pemeliharaan  pertanggungjawaban  amanah  dan pemeliharaan terhadap harta umum.
Pemerintah mempunyai misi berupa pelaksanaan pelayanan publik
semaksimal mungkin Pelayanan publik dilaksanakan melalui pengembangan investasi publik pada berbagai sektor dan instansi Perlu pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Dilaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemeritahan Pengendalian harus dilaksanakan secara efektif Perlu  adanya  pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi  instansi  pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara
Pengawasan    intern  merupakan  sarana    yang  akan    mengantarkan  kepada tercapainya  efektivitas  pengelolaan  keuangan  negara  dalam  pengembangan investasi  publik  yang  kemudian  akan  mendorong  peningkatan  pelayanan  publik sehingga  dapat  mewujudkan  tata  kepemerintahan  yang  baik  dan  kesejahteraan masyarakat.  Namun  demikian,  harus  dilakukan  penyempurnaan  terhadap  sistem pengawasan  yang  telah  ada  tersebut,  diantaranya  adalah  pemberian  sanksi  dan reward untuk  meningkatkan kualitas  hasil pengawasa.  Selain  itu,  perlu  penguatan APIP  secara  yuridis,   yaitu  dari  peraturan  pemerintah  ke  undang-undang  agar memiliki  kedudukan  yang  tinggi  di  mata  hukum,  serta  penguatan  secara kelembagaan,  yaitu  dengan  meningkatkan  struktur  kelembagaan  APIP  agar  tidak setara  dengan  auditee  yang  diawasinya.  Jika  penguatan  APIP  tersebut  berjalan, diharapkan  tidak  akan  ada  kecondongan  emosional  atau  ego  sektoral  dalam pelaksanaan  pengawasan,  sehingga  aktivitas  pengendalian  menjadi  lebih  efektif dan  efisien.  Selanjutnya  pemerintah  juga  dapat  mempertimbangkan  untuk dilakukannya  reformasi  APIP  secara  kelembagaan,  dengan  menjadikan  APIP berada  di  bawah  satu  lembaga  secara  umum  sehingga  dapat  menjadi  lebih independen   dan   mendukung   penyelenggaraan   pengawasan    menjadi   lebih ekonomis  dan public  fund terhindar  dari  sia-sia  (mubazir)  sesuai  dengan  tujuan syarak dan pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  J.  bin.  (2006). Jaribah  bin  Ahmad,  Fikih  Ekonomi  Umar  bin  Al-Khathab (terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari) . Khalifa.
Al-Fairuzabadi, M. B. Y. (n.d.). Al-Qamus Al-Muhith . Maktabah An-Nuri.
Al-Mawardi, I. (2006). Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum
Penyelenggaraan Negara Dalam Islam . Darul Falah.
Al-Yūbī, M. S. ibn  A. ibn M.  (1998). Maqāsid al-Syari’ah al-Islāmiyyah . Dār al- Hijrah. Bakri,  A. J. (1996). Konsep maqashid syari’ah menurut al Syatibi . Raja Grafindo Persada.
Dahlan Tamrin. (2007). Filsafat Hukum Islam . UIN Malang Press.
Djazuli,  A.  (2007). Fiqh  Siyasah:  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  Dalam Rambu-Rambu Syariah . Kencana.
Fathoni,  A.  (2009). Organisasi  dan  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Rineka Cipta.
Gil Courtemanche. (1986). New Internal Audit . John Wiley & Sons.
Hamka. (2007). Tafsir Al-Quran, Jilid 4 . Pustaka Nasional.
Haris  Herdiansyah.  (2012). Metode  Penelitian  Kualitatif  Untuk  Ilmu-Ilmu  Sosial . Salemba Humanika.
Henry Faizal Noor. (2008). Ekonomi Manajerial . Raja Grafindo Persada.
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
Humas  BPKP  Riau.  (n.d.). Urgensi  Kapabilitas  APIP  dalam  Mengawal  Kinerja Pemerintah . M. Manulang. (1996). Dasar-dasar Manajemen . Ghalia Indonesia.
Menteri Ini Kritik Independensi  Auditor  Intern Pemerintah . (n.d.). Retrieved June 12, 2014, from https://finance.detik.com/read/2014/06/12/125801/2606229/4/menteri-ini- kritik-independensi-auditor-intern-pemerintah
Muhammad, F. (1989). Alwan, Al-Qiyam al-Ḍaruriyyah wa Maqāṣid al-Tasyrī‟ al- Islāmī . al Hay‟āh al-Miṣriyyah.
Quthb  Ibrahim  Muhammad.  (2002). Kebijakan  Ekonomi  Umar  Bin  Khattab .
Pustaka Azzam.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  No.  60/2008  Tentang  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 127.
Sinn,  A.  I.  A.  (2013). Manajemen  Syariah:  Sebuah  Kajian  Historis  Dan Kontemporer . PT Raja Grafindo Persada.
Syahatah, H. H. (2005). Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam .
Amzah.
Tjandra,  W.  R.  (2008). Hukum  Administrasi  Negara .  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta.
Wahbah Az Zuhaili. (2013). Tafsir Al Munir jilid 2 . Gema Insani Press.
Zein,  M.  M.  (2013). Menguasai  Ilmu  Ushul  Fiqh:  Apa  dan  Bagaimana  Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya . Pustaka Pesantren.