## PRAKTIK-PRAKTIK TAX AVOIDANCE SERTA PENERAPAN KEBIJAKAN ANTI-TAX AVOIDANCE DI INDONESIA
Erik Dwi Putra 1 , Ning Rahayu 2
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Jawa Barat, Indonesia 1,2
Corresponding Author: erikdwiputra89@gmail.com 1 ning.rahayu@yahoo.com 2

## Abstrak
Penghindaran pajak telah menjadi isu global yang banyak diperbincangkan di berbagai negara di dunia. Setiap tahun diperkirakan ada kerugian negara sekitar Rp69 triliun akibat skema penghindaran pajak di Indonesia.  Metode penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan  dengan  penelusuran  dari  berbagai  sumber,  baik  itu  melalui  pemberitaan  media  cetak  atau elektronik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  kendala  dalam  perumusan  aturan  anti penghindaran  pajak  di  Indonesia,  di  mana  pemerintah  dihadapkan  pada  wajib  pajak  yang  mampu memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Dalam kaitan ini, pemerintah telah berupaya untuk mencegah penghindaran pajak melalui penerapan kebijakan seperti anti thin capitalization, CFC rule, transfer pricing , dan anti  treaty  shopping .  Namun,  kebijakan  yang  masuk  dalam  kategori  SAAR  dinilai  belum  optimal. Oleh karena itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan instrumen GAAR yang saat ini diterapkan di berbagai negara.
Kata  Kunci: Anti-tax  avoidance ,  penghindaran  pajak,  praktik  penghindaran  pajak,  kebijakan perpajakan

## Abstract
Tax avoidance has become a global issue that is widely discussed in various countries in the world. Every year there is an estimated state loss of around Rp 69 trillion due to tax avoidance schemes in Indonesia. This research method uses  a  qualitative  method,  while  the  data  collection  technique  is  done  by  searching  from  various  sources,  be  it through print or electronic mass media coverage.  The results show that there are obstacles in the formulation of anti-tax avoidance rules in Indonesia, where the government is faced with taxpayers who are able to take advantage of  existing  tax  provisions.  In  this  regard,  the  government  has  attempted  to  prevent  tax  avoidance  through  the implementation  of  policies  such  as  anti  thin  capitalization,  CFC  rule,  transfer  pricing,  and  anti  treaty  shopping. However, policies that fall into the SAAR category are considered not optimal. Therefore, the government can also consider GAAR instruments that are currently applied in various countries.

## Keywords: Anti-tax avoidance, tax avoidance, tax avoidance practices, tax policy

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  target  dan  realisasi  penerimaan  negara  dari  sektor  perpajakan  terus mengalami  peningkatan,  di  mana  peran  penerimaan  pajak  dalam  struktur  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu menjadi tumpuan utama. Hal ini dapat dilihat  dari  kontribusi  rata-rata  penerimaan  pajak  yang  apabila  dibandingkan  dengan total  seluruh  pendapatan  negara  dalam  periode  kurun  waktu  2017-2021  yang  telah menyentuh  angka  81%.  Oleh  karenanya,  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  pajak merupakan  darah  dan  urat  nadi  dari  pembangunan  nasional,  memang  dirasa  tidak berlebihan.

## Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2021 (dalam Milyar Rupiah)
Sumber Penerimaan Keuangan Realisasi Pendapatan Negara 2017 2018 2019 2020 2021 I. Penerimaan 1.654.746 1.928.110 1.955.136 1.698.649 1.742.746 - Penerimaan Perpajakan 1.343.530  1.518.790  1.546.142  1.404.508  1.444.542 - Penerimaan Bukan Pajak 311.216 409.320 408.994 294.141 298.204 II. Hibah 11.630 15.565 5.497 1.300 903 Jumlah 1.666.376 1.943.675 1.960.633 1.699.949 1.743.648 Perbandingan Penerimaan Dari Sektor Perpajakan 81% 78% 79% 83% 83%
Sumber: diolah dari data Badan Pusat Statistik
Besarnya rata-rata nilai penerimaan dari sektor pajak jika dibandingkan dengan total seluruh  pendapatan  negara  sebagaimana  tabel  di  atas,  tentunya  menjadi  tantangan tersendiri  bagi  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  sebagai  otoritas  yang  diberikan kewenangan  untuk  melakukan  pemungutan  pajak  guna  dapat  mencapai  target  yang telah  dibebankan.  Salah  satu  tantangan  terkait  dengan  kegiatan  perluasan  basis pengenaan pajak guna meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak serta mengawasi penegakan  hukum  yang  berkeadilan  adalah  permasalahan  mengenai  perencanaan pajak  yang  dilakukan  melalui  praktik-praktik  penghindaran  pajak  atau  yang  lazim disebut  sebagai tax  avoidance. Secara  umum, tax  avoidance didefinisikan  sebagai  suatu upaya  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  dengan  tujuan  untuk  meminimalkan  beban pembayaran  pajak,  yaitu  dengan  cara  memanfaatkan  celah  hukum  dari  suatu ketentuan  perpajakan  tanpa  melanggar  ketentuan  perundang-undangan  (Mardiasmo, 2018).  Untuk  mencegah  kerugian  penerimaan  negara  yang  terus  berlangsung  akibat praktik-praktik  penghindaran  pajak,  maka  pemerintah  dapat  berperan  secara  aktif dengan  cara  merumuskan  suatu  kebijakan  yang  efektif  guna  menangkal  upaya-upaya penghindaran yang lazim diaplikasikan oleh wajib pajak.
Secara  global,  praktik  penghindaran  pajak  oleh  perusahaan  multinasional  telah menimbulkan kerugian di berbagai negara-negara dunia. Masih menurut laporan yang dilansir  oleh  Tax  Justice  Network, terdapat  kerugian  sebesar  USD  427  milyar  secara global, atau setara dengan Rp6.046 triliun setiap tahunnya (Safir Makki, 2020). Modus utama dari penghindaran pajak ini adalah melalui skema profit shifting, di mana dalam laporannya  Tax  Justice  Network mengklaim  bahwa  mereka  telah  mengumpulkan catatan  dari  seluruh  dunia  guna  mendesak  suatu  tindakan  global  atas  skema-skema
penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  multinasional  ke  negara-negara suaka pajak. Adapun pengalihan dana  dalam  jumlah miliaran dolar ini,  justru terlihat kontradiktif dengan kondisi negara-negara di dunia yang pada saat ini tengah berjuang dalam  pemulihan  ekonomi  pasca  pandemi  Covid-19.  Lebih  jauh,  kehadiran  pandemi justru  telah  mengubah  kebijakan  perpajakan  yang  seolah-olah  menjadi  alat  untuk memanjakan para pelaku penghindaran pajak (Cobham et al., 2020).
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terdapat urgensi dari sisi pemerintah untuk dapat  mencegah  praktik-praktik  penghindaran  pajak,  terutama  yang  lazim  dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Pemerintah tidak dapat hanya menerapkan suatu kebijakan, tanpa adanya sinergi dengan negara-negara di dunia untuk membatasi skema-skema penghindaran pajak. Meskipun secara substansinya penghindaran pajak tidak  dilakukan  dengan  cara  melanggar  ketentuan  perundang-undangan , tetapi perilaku  penghindaran  pajak  yang  agresif  atau aggressive  tax  avoidance, tentunya menjadi  tidak  sejalan  dengan  tujuan  dan  semangat  dari  pembentukan  peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak di sini dapat dikatakan sebagai suatu perlawanan aktif dari wajib pajak guna menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan yang melekat kepadanya (Josua Tommy Parningotan Manurung, 2020).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penyusunan  artikel  ini  adalah  melalui  pendekatan kualitatif,  dengan  teknik  survei  literatur  akademis  yang  berasal  dari  jurnal-jurnal penelitian,  buku,  serta  data  dan/atau  dokumen  yang  relevan  dengan  topik  penelitian (Creswell,  2016).  Dalam  pengumpulan  data,  Penulis  melakukan  penelusuran  dari berbagai  sumber,  baik  itu  melalui  pemberitaan  media  cetak  atau  elektronik,  maupun dari dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, Penulis  juga  melakukan  analisis  data  ke  dalam  tiga  proses  aktivitas,  yaitu  (i) melakukan  reduksi  dan  penyeleksian  data  yang  relevan,  (ii)  menyajikan  dan menampilkan data, serta (iii) menyajikan suatu kesimpulan (Gabrielian et al., 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Penghindaran Pajak di Indonesia
Kebijakan Anti Penghindaran Pajak di Indonesia
Permasalahan  mengenai  praktik-praktik  penghindaran  pajak,  pada  awalnya  timbul pada  saat  pemerintah  ingin  menagih  pajak  yang  seharusnya  dapat  ditagih,  tetapi terkendala  karena  adanya  celah  dalam  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.  Dengan adanya  permasalahan  ini,  pemerintah  kemudian  membuat  doktrin  bagi  wajib  pajak agar  tidak  melakukan  tindakan  atau  kegiatan penghindaran  pajak.  Salah  satu  doktrin yang  paling  mudah  untuk  dilakukan  adalah  dengan  cara  membuat  suatu  peraturan yang  melarang  praktik  penghindaran  pajak  yang  tidak  diinginkan,  yaitu  melalui peraturan  anti  penghindaran  pajak  (Weisbach,  2000).  Kebijakan  mengenai  anti
penghindaran  pajak  merupakan  isu  yang  sangat  sensitif,  di  mana  secara nature -nya setiap perusahaan memiliki tujuan kegiatan yang bersifat profit oriented . Sederhananya, performa  suatu  perusahaan  dapat  dinilai  dari  jumlah  laba  yang  dihasilkan.  Dengan meminimalkan  beban  pembayaran  pajak,  maka  laba  yang  dialokasikan  kepada pemegang  saham  akan  menjadi  lebih  besar. Berbeda  dengan  sudut  pandang perusahaan,  skema  penghindaran  pajak  bagi  otoritas  pajak  dapat  mempengaruhi jumlah  penerimaan  negara,  sehingga  otoritas  pajak  memiliki  kepentingan  untuk membatasi  ruang  gerak  subjek  pajak  dalam  kapasitasnya  memanfaatkan  celah  dari suatu  kebijakan.  Dengan  kepentingan  yang  berbeda  ini,  tentunya  subjek  pajak  dan otoritas  pajak  akan  saling  mengejar  kepentingannya  masing-masing.  Dalam mengamankan  penerimaan  negara,  pemerintah  pada  dasarnya  telah  menetapkan beberapa  kebijakan  mengenai  anti  penghindaran  pajak  atau anti-avoidance  rule ,  yaitu sebagai berikut:
a) Anti-Thin Capitalization
Menurut  Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development  (OECD)  dalam draft thin capitalisation legislation (2012), thin capitalization mengacu kepada situasi suatu perusahaan  yang  didanai  melalui  utang  yang  relatif  tinggi  dibandingkan  dengan modal.  Dalam  hal  ini, thin  capitalization merupakan  pemberian  modal  terselubung melalui  pinjaman  yang  melampaui  batas  kewajaran.  Sedangkan  menurut  Gunadi dalam  Rahayu, thin  capitalization merupakan  praktik  pemberian  pinjaman  kepada cabang atau anak perusahaan menggunakan utang, di mana utang ini lebih besar  jika dibandingkan dengan modal saham (Rahayu, 2009).
Pada  dasarnya,  kebijakan anti-thin  capitalization merupakan  kebijakan  yang membatasi upaya wajib pajak dalam mengurangi beban pembayaran pajak dengan cara memperbesar  jumlah  pinjaman.  Kebijakan  ini  diatur  dalam  Pasal  18  ayat  1  UU  PPh yang memberikan mandat kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan perbandingan antara  utang  dengan  modal . Dalam  hal  ini,  Menteri  Keuangan  menerbitkan  kebijakan melalui  PMK  169-PMK.010/2015  yang  mengatur  mengenai  rasio  perbandingan  antara utang dengan modal sebesar 4:1. Dalam hal perusahaan memiliki perbandingan utang dengan modal di atas rasio tersebut, maka beban bunga pinjaman yang melewati rasio tidak  dapat  dibebankan  secara  fiskal.  Selanjutnya,  dengan  diterbitkannya  UU  HPP, pengaturan mengenai anti-thin capitalization di Indonesia, juga mengadopsi pendekatan baru  dalam  bentuk interest  to EBITDA ratio (Burnett,  2014).  Perusahaan  hanya  dapat mengurangi  bunga  yang  utangnya  tidak  melebihi  proporsi  tertentu  terhadap ekuitasnya.  Sebagai  contoh,  otoritas  pajak  di  suatu  negara  memperbolehkan pembayaran  bunga  perusahaan  atas  utangnya,  hanya  dua  kali  dari  nilai  ekuitasnya. Dalam  hal  ini,  pembayaran yang  melebihi  utang  tidak  dapat  dibebankan  secara  fiskal (Burnett,  2014).  Dalam  praktiknya,  kebijakan  ini  cukup  berhasil  dalam  mengamankan penerimaan negara serta menjadi pemicu bagi perusahaan-perusahaan untuk menjaga performa rasio keuangannya melalui pembatasan jumlah utang. Namun, kebijakan ini
masih menimbulkan beberapa celah, di mana perusahaan dapat menyiasatinya dengan cara  melakukan  restrukturisasi  modal,  yaitu  konversi  utang  menjadi  modal.  Melalui skema  ini,  perusahaan-perusahaan  tetap  dapat  membebankan  biaya  bunga  pinjaman meskipun  telah  melewati  rasio  yang  diperkenankan.  Namun,  dengan  diadopsinya kebijakan interest  to EBITDA ratio di  Indonesia  dalam  UU  HPP,  terlihat  bahwa permasalahan  dicoba  untuk  dihindari  oleh  pemerintah,  karena  perusahaan  hanya dapat melakukan pembebanan bunga sebanding dengan tingkat labanya.

## b) Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules
Kebijakan  CFC rules bertujuan  untuk  memberikan  kewenangan  kepada  negara dalam  memungut  pajak  atas  sisa  laba  atau  dividen  yang  diperoleh  oleh  pemegang saham yang memiliki perusahaan serta menjalankan aktivitas bisnisnya di luar negeri. Pada awalnya, kebijakan ini berangkat dari seringnya pemegang saham asal Indonesia melakukan  penundaan  penerimaan  dividen  dari  luar  negeri  untuk  menghindari  tarif pajak  di  Indonesia.  Kebijakan  CFC rules ,  tertuang  dalam  Pasal  18  ayat  2  UU  PPh,  di mana  Menteri  Keuangan  diberikan  amanat  untuk  menetapkan  saat  diperolehnya dividen  atas  penyertaan  saham  perusahaan  yang  terdaftar  di  luar  negeri.  Kebijakan CFC rules diatur  secara  spesifik  dalam  PMK  93/PMK.03/2019,  yang  mengatur  saat diterimanya  dividen  di  Indonesia  bagi  pemegang  saham  yang  menjalankan  aktivitas bisnis di luar negeri. Secara umum kebijakan ini cukup berhasil dalam mengamankan penerimaan  negara,  di  mana  pemerintah  dapat  membatasi  kecenderungan  pemegang saham dalam menahan pembagian dividennya ke Indonesia. Namun, pada praktiknya kebijakan  ini  masih  dapat  dimanfaatkan  oleh  wajib  pajak,  yang  salah  satunya  melalui pemanfaatan skema struktur kepemilikan perusahaan yang cukup rumit, bahkan tidak diatur dalam kategori PMK 107, di mana skema struktur kepemilikan saham seperti ini akan menjadi sulit untuk dideteksi.

## c) Transfer Pricing
Lorraine Eden dan Rebecca A. Smith mengungkap konsep mengenai transfer pricing, di  mana  secara  sederhananya  menurut  mereka transfer  pricing merupakan  suatu tindakan  penetapan  harga  untuk  transaksi  di  dalam  grup  perusahaan  multinasional (Eden  &  Smith,  2001) . Sedangkan  Daniel  Kiselbach  di  sisi  lain  menjelaskan  bahwa transfer  pricing merupakan  penetapan  harga  dari  kontribusi  yang  di  transfer  di  dalam sebuah  grup  organisasi,  baik  berupa  aset,  jasa,  maupun  dana.  Untuk  mengatasi permasalahan  penghindaran  pajak  yang  melibatkan  transaksi  perusahaan  yang dipengaruhi  oleh hubungan  istimewa,  pemerintah  telah  menerapkan  kebijakan mengenai anti-transfer  pricing, yaitu  berdasarkan Pasal  18  ayat  3  UU  PPh.  Dalam ketentuan  tersebut  dijelaskan  bahwa  DJP  diberikan  kewenangan  untuk  menentukan kembali  besarnya  penghasilan  dan  pengurangan  dalam  menghitung  penghasilan  bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 3
UU PPh, DJP menerbitkan kebijakan teknis mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman  usaha  berdasarkan  PER  43/PJ/2010 juncto PER-32/PJ/2011  yang  menjelaskan secara rinci mengenai tata cara penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha .
Kebijakan  ini  cukup  efektif  dalam  membendung  praktik  pengalihan  laba  yang dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan  multinasional,  di  mana  perusahaan  dengan kriteria  tertentu  diwajibkan  untuk  menerapkan  prinsip  kewajaran  dan  kelaziman usaha.  Kebijakan  tersebut  selanjutnya  disempurnakan  melalui  PMK  213/PMK.03/2016, yang  mengatur  mengenai  tata  cara  pembuatan  dokumen transfer  pricing bagi  wajib pajak dengan kriteria tertentu. Meskipun kebijakan ini cukup efektif dalam membatasi kegiatan  pengalihan  laba,  namun  dalam  pelaksanaannya  sering  kali  memunculkan sengketa  antara  otoritas  pajak  dengan  perusahaan,  yaitu  dalam  menentukan  tingkat kelaziman  dan  kewajaran  transaksi.  Biaya-biaya  yang  ditimbulkan  akibat  sengketa  ini tentunya  tidak  murah,  baik cost  of  compliance maupun cost  of  collection .  Untuk memperbaiki hal ini, otoritas pajak seharusnya dapat lebih selektif dalam menetapkan koreksi, di mana jangan sampai demi alasan penerimaan, unsur-unsur keadilan dalam pemungutan  pajak  justru  dikesampingkan.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  fungsi  dari kelembagaan  yudikatif  di  bidang  perpajakan  tentunya  sangat  berperan,  terutama dalam menilai sengketa pajak secara objektif.

## d) Anti-Treaty Shopping
Dalam  konteks  penghindaran  pajak,  suatu  negara  dapat  melakukan  kerja  sama dengan  negara  lain  dengan  membuat  perjanjian  penghindaran  pajak  berganda  ( tax treaty ) .  Tax  treaty dibuat  dengan  upaya  untuk  mencegah  terjadinya  pengenaan  pajak secara berganda  yang  melibatkan  dua  negara. Namun,  dalam  praktiknya tax  treaty ini justru  sering  dimanfaatkan  oleh  wajib  pajak  untuk  meminimalkan  beban  pembayaran pajaknya melalui skema treaty shopping. Treaty shopping merupakan skema pemanfaatan celah dalam tax treaty guna memperoleh keuntungan di bidang perpajakan, di mana hal ini  bertentangan  dengan  maksud  dan  tujuan  serta  semangat  dari  kesepakatan  yang dibuat  oleh  negara  yang  merumuskan tax  treaty. Dalam  hal  ini,  pemerintah  telah berupaya  untuk  mencegah  praktik-praktik treaty  shopping dengan  membuat  kebijakan yang  tertuang  dalam  PER-62/PJ/2009 juncto PER-25/PJ/2010,  dan  disempurnakan melalui  PER-10/PJ/2017.  Dalam  kebijakan  tersebut,  pemerintah  menetapkan  kriteria beneficial  owner atau  penerima  manfaat  sesungguhnya  dari  suatu  transaksi.  Kebijakan ini  cukup  efektif  dalam  membendung  praktik treaty  shopping, tetapi  masih memunculkan  beberapa  celah  di  lapangan,  yaitu  mengenai  bagaimana  cara  subjek pajak  memainkan  perencanaan  pajak  dengan  membuat  skema  yang  rumit  guna menyiasati  ketentuan benecial  owner .  Hal  ini  tentunya  telah  menjadi  perhatian  serius bagi otoritas pajak di berbagai dunia, terutama di Indonesia, karena otoritas pajak akan berhadapan  dengan  perusahaan-perusahaan  yang  memiliki  sumber  daya  untuk
memainkan skema-skema transaksi penghindaran pajak guna memperoleh keuntungan atas kegiatan yang dijalankan.

## SIMPULAN
Upaya  pencegahan  penghindaran  pajak  dalam  suatu  negara  pada  dasarnya  relatif sulit untuk dilakukan, mengingat otoritas pajak harus berhadapan dengan subjek pajak yang  menguasai  sumber  daya  dan  mampu  menerapkan  skema-skema  dalam  mencari celah atau loopholes dari ketentuan perpajakan. Selain itu, dinamisme bisnis yang terus berkembang,  belum  mampu  diimbangi  oleh  banyak  otoritas  perpajakan  di  berbagai negara,  termasuk  di  Indonesia.  Selanjutnya,  dalam  konteks  penghindaran  pajak  di Indonesia, pada dasarnya Pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti melalui penerapan kebijakan (i) anti-thin capitalization, (ii) CFC rules, (iii) transfer pricing, dan (iv) anti-treaty shopping. Namun demikian, kebijakan yang termasuk dalam kategori SAAR ini,  belum  cukup  optimal  dalam  menutup  celah-celah  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh wajib  pajak.  Oleh  karenanya,  pemerintah  dapat  mulai  mempertimbangkan  penerapan instrumen GAAR yang pada saat ini lazim diterapkan di berbagai negara di dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
Atwood,  T.  J.,  Drake,  M.  S.,  Myers,  J.  N.,  &  Myers,  L.  A.  (2012).  Home  Country  Tax System Characteristics And Corporate Tax Avoidance: International Evidence. The Accounting Review , 87 (6), 1831 – 1860.
Burnett,  C.  (2014).  Intra-Group  Debt  At  The  Crossroads:  Stand-Alone  Versus Worldwide Approach. World Tax Journal , 6 (1), 40 – 76.
Clausing, K. A. (2009). Multinational Firm Tax Avoidance And Tax Policy. National Tax Journal , 62 (4), 703 – 725.
Cobham, A., Bernardo, J. G., Palansky, M., &  Mansour,  M. B. (2020). The State Of Tax Justice  2020 :  Tax  Justice  In  The  Time  Of  COVID-19.  In Tax  Justice  Network (Issue November). Https://Www.Taxjustice.Net/Reports/The-State-Of-Tax-Justice-2020/
Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 5 .
Eden,  L.,  &  Smith,  R.  A.  (2001).  Not  At  Arm’s  Length:  A  Guide  To  Transfer  Pricing Resources. Journal Of Business & Finance Librarianship , 6 (4), 3 – 22.
Gabrielian,  V.,  Yang,  K.,  &  Spice,  S.  (2008).  Qualitative  Research  Methods.  In Public Administration And Public Policy-New York- (Vol. 134). Marcel Dekker, INC.
Hasan,  I.,  Hoi,  C.  K.  S.,  Wu,  Q.,  &  Zhang,  H.  (2014).  Beauty  Is  In  The  Eye  Of  The Beholder:  The  Effect  Of  Corporate  Tax  Avoidance  On  The  Cost  Of  Bank  Loans. Journal Of Financial Economics , 113 (1), 109 – 130. Josua  Tommy  Parningotan  Manurung.  (2020). Praktik  Penghindaran  Pajak  Di  Indonesia .
Www.Pajak.Go.Id/Id/Artikel/Praktik-Penghindaran-Pajak-Di-Indonesia.
Lenz, H. (2020). Aggressive Tax  Avoidance By  Managers Of Multinational Companies As  A  Violation  Of  Their  Moral  Duty  To  Obey  The  Law:  A  Kantian  Rationale.
Journal Of Business Ethics , 165 , 681 – 697.
Mardiasmo, M. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. In Penerbit Andi. Yogyakarta . Rahayu,  N.  (2009). Praktik  Penghindaran  Pajak  (Tax  Avoidance)  Pada  Foreign  Direct Invesment  Yang  Berbentuk  Subsidiary  Company  (PT  PMA)  Di  Indonesia:  Suatu  Kajian Tentang Kebijakan Anti Tax Avoidance . Universitas Indonesia. Safir  Makki.  (2020). Penghindaran  Pajak  Rugikan  Ekonomi  Global  Rp6.046  T .  CNN Indonesia. Https://Www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20201120095447-532- 572222/Studi-Penghindaran-Pajak-Rugikan-Ekonomi-Global-Rp6046-T
Tax Justice Network. (2021). Country Profiles Indonesia .
Weisbach, D. A. (2000). An Economic Analysis Of Anti-Tax Avoidance Laws .
Yoo,  J.  S.,  &  Lee,  Y.  J.  (2019).  National  Culture  And  Tax  Avoidance  Of  Multinational Corporations. Sustainability , 11 (24), 6946.