FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR KELURAHAN RAWASARI JAKARTA PUSAT PADA MASA PANDEMI COVID-19
Puspita Ayu Saputri 1 , Rahmat  Hidayat 2 , Rudyk Nababan 3
Puspita Ayu Saputri, puspitaayusptri@gmail.com, 081398766640, Universitas Singaperbangsa Karawang 1 Rahmat Hidayat, rahmat.hidayat74@yahoo.com , 081313348032, Universitas Singaperbangsa Karawang 2 Rudyk Nababan, rudyknababan@gmail.com , 081319001995, Universitas Singaperbangsa Karawang 3

## Abstract
Population administration services are one of the types of services that are closest to the community, which requires good quality in accordance with established policies. This study aims to determine the implementation of the population administration service quality policy at  the  Rawasari  Village  Office.  In  this  study  using  a  descriptive  method  with  a  qualitative approach.  Sources  of  data  used  are  primary  data  and  secondary  data  obtained  through observation, interviews, and literature study. The theory used by the author is the theory of Implementation According to George C. Edward III (1980) as a reference for conducting an analysis consisting of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study show that the implementation of the policy on the quality of population administration  services  at  the  Rawasari  Sub-District  Office  in  Central  Jakarta  during  the COVID-19 pandemic is still not optimal, seen from the lack of communication elements from the  community  village  who  want  to  get  services.  Human  resources  at  the  Rawasari  Village Office are still lacking, so there is a buildup of queues at the service counter.
Key words : population, implementation, and policy

## Abstrak
Pelayanan administrasi kependudukan  merupakan salah satu jenis pelayanan yang paling dekat  dengan  masyarakat,  yang  mana  mengharuskan  memiliki  kualitas  yang  baik  sesuai dengan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  jalannya implementasi  kebijakan  kualitas  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Kantor  Kelurahan Rawasari. Pada penelitian ini menggunakan  metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  observasi, wawancara,  dan  studi  kepustakaan.  Teori  yang  digunakan  penulis  ialah  teori  Implementasi  Menurut George  C.  Edward  III  (1980)  sebagai  acuan  untuk  melakukan  analisis  yang  terdiri  dari  komunikasi, sumberdaya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menampilkan  bahwa implementasi  kebijakan kualitas pelayanan administrasi  kependudukan di Kantor  Kelurahan Rawasari Jakarta Pusat pada saat pandemi covid-19 masih belum optimal dilihat dari  belum terpenuhinya  unsur  komunikasi  pihak  Kelurahan  masyarakat  yang  hendak  mendapatkan pelayanan.  Sumberdaya  manusia  di  Kantor  Kelurahan  Rawasari  masih  kurang  sehingga terjadi penumpukan antrean di loket pelayanan.
Kata kunci : penduduk, implementasi, dan kebijakan.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1

## 1. LATAR BELAKANG
Munculnya  Pandemi  Covid-19 (Coronavirus  Disease-19) telah  menguncang  dan mengebohkan  bahkan  menjadi  momok  yang  menakutkan  bagi  seluruh  dunia  yang  sangat mempengaruhi  terhadap  perubahan  semua  negara-negara  di  dunia  termasuk  Indonesia. Dampak  yang ditimbulkannya  sangat luas dan multi  dimensional semua  aspek kehidupan masyarakat  baik  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  transportasi  darat,  laut,  dan  udara,  sosial, pendidikan, kesehatan, kemananan, lingkungan dilanda oleh penyebaran virus Covid-19 sejak akhir tahun 2019.
Sejak  pemerintah  menetapkan  penyebaran  virus  Covid-19  sebagai  bencana  nasional dengan Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  tentang Penetapan Bencana Non-Alam  penyebaran  CORONA  VIRUS  DISEASE  2019  (COVID-19) sebagai Bencana  Nasional , Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  telah    mengelurakan  Intruksi Gubernur  Nomor  16  Tahun  2020  tentang  Peningkatan  Kewaspadaan  Terhadap  Resiko Penularan  Infeksi Corona  Virus  Disease (COVID-19)  yang  ditindaklanjuti  dengan diterbitkannya  Surat  Edaran  Dinas  Tenaga  Kerja,  Transmigrasi  dan  Energi  Propinsi  DKI Jakarta Nomor: 14/SE/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Himbauan Bekerja Di Rumah dan hal ini pula yang menjadi salah satu alasan dari pembatasan terhadap layanan-layanan publik di berbagai instansi.
Namun nyatanya pembatsan layanan publik dengan penerapan   kebijakan WFO dan WFH  bagi  para  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab terhambatnya  pelayanan  publik  dan  sudah  menjadi  keluhan  masyarakat  luas  seperti  dilansir dalam website resmi Ombudsman Republik Indonesia https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--evaluasi-pelayanan-publik-selama-pandemi yang diakses      oleh  penulis    pada  tanggal  20  Maret  2021  pukul  20.30  WIB,  mengenai    jenis laporan   masyarakat, sebagaimana pada tabel 1.1 berikut:
Tabel 1. 1
Data Nasional Jumlah Laporan Berdasarkan Jenis Layanan Mengenai Terganggunya
Pelayanan Publik No. Jenis Laporan Jumlah 1 Pelayanan Administrasi Kependudukan 153 2 Pelayanan Kelistrikan 116 3 Perpajakan 40 4 Perizinan
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751
Mei 2022, Vol.7 No. 1 No. Jenis Laporan Jumlah 5 Kemigrasian 11 6 Minyak dan Gas 8 Jumlah 348
Sumber: Website Ombudsman RI, 2021.
Berdasarkan tabel 1.1 di  atas dapat dilihat bahwa dari jumlah 348 laporan keluhan pelayanan, Pelayanan Administrasi Kependudukan mendapat laporan paling banyak yaitu dengan 153 laporan.
Kelurahan  merupakan  salah  satu  tempat  berlangsungnya  pelayanan  publik khususnya  pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  paling  dekat  dengan  lapisan masyarakat. (Rini, 2021). Dari laporan tahunan Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat Tahun 2019, telah diperoleh hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2019  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sebagaimana tabel 1.2 berikut.
Tabel 1. 2
Unit_Kerja PPSU Juma ntik Posya ndu PKK RPTRA Ketentraman Ketertiban PTSP Kelurahan Duri Pulo 88,25 87,75 88,25 87,75 88 86,75 83,25 Kelurahan Galur 82,58 82,09 82,81 83,75 82,78 84,44 82,78 Kelurahan Kampung Bali 88,19 84,81 88,17 91,69 88,42 88,58 84,68 Kelurahan Karet Tengsin 86,05 84,86 86,61 83,64 84,28 88,38 84,12 Kelurahan Pegangsaan 95,5 79,25 93,75 92,25 93,5 92,25 84,56 Kelurahan Rawasari 84,45 84,28 82,14 85,15 tidak ada RPTRA 83,52 84,76 Kelurahan Karang Anyar 83,5 80,25 83,25 80,75 73,75 88,5 84,1 Kelurahan Paseban 86,86 87,92 86,22 86,44 tidak ada RPTRA 87,75 83,45 Kelurahan Gunung Sahari Selatan 93,6 85,46 92,71 90,22 tidak ada RPTRA 89,88 84,32 Kelurahan Sumur Batu 86,22 87,89 87,19 85,28 87,94 85,22 82,71
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1

## Survei Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat Tahun 2019

## Sumber: Laporan Tahunan Kecamatan Cempaka Putih Tahun 2020
Hal-hal    tersebut  di  atas,  menimbulkan  spekulasi  bahwa  Kelurahan  Rawasari  sudah menerapkan  standar  pelayanan  publik  dengan  baik.    Namun  pada  kenyataannya,  pelayanan administrasi  kependudukan  di  Kelurahan  Rawasari  Jakarta  Pusat  masih tidak  sesuai  dengan yang  sebagaimana  harusnya  tercantum  dalam  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitan Layanan Administrasi Kependudukan.  Hal  ini  dikarenakan  beberapa  hal  diantaranya  terbatasnya  petugas  loket pelayanan,  kurangnya  sarana  dan  prasarana  di  Kantor  Kelurahan  seperti  kursi  ruang  tunggu yang kurang nyaman juga pelayanan dilakukan di luar Kantor Kelurahan,
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  di    atas,    penulis  ingin    mengetahui lebih    lanjut    mengenai  “Implementasi  Kebijakan  Kualitas  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  di  Kelurahan  Rawasari  Jakarta  Pusat”.  Dengan  tujuan  agar  pembaca mengetahui  Implementasi  Kebijakan  Kualitas  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  di Kelurahan Rawasari Jakarta Pusat.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  riset  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif yakni penulisan hasil penelitian dengan memberikan penjelasan data yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara dengan tujuan untuk memastikan,  membuktikan dan memperkuat  suatu  teori.  Peneliti  mekakukan  wawancara  langsung  dengan  beberapa informan, diantaranya adalah Sekertaris Lurah; Kasatlak PTSP; Kasie Prasarana, Sarana dana Kebersihan  Lingkungan.  Dan  dalam  observasi  penulis  turun  langsung  ke  lapangan  guna mendapatkan  informasi  secara  langsung.  Sedangkan  studi  kepustakaan  adalah  teknik pengumpulan data dari sumber buku, artikel,  pasal-pasal yang relevan dengan implementasi kebijakan kualitas administrsi publik.

## 3. HASIL
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1

## 3.1 Definisi Implementasi
Implementasi adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan agar dapat memperoleh suatu hasil yang  sesuai dengan tujuan  dan  sasaran  dari  kebijakan  itu  sendiri.  Pemerintah  sebelum  menetapkan suatu  kebijakan  harus  terlebih  dahulu  mengkaji  mengenai  dampak-dampak  apa sajakah yang nantinya dapat timbul dari kebijakan tersebut bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dibuat  tersebut tidak menimbulkan  pertentangan  dan  juga  merugikan  masyarakat nantinya.
3.2 Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Rawasari  saat Pandemi Covid-19
Informasi  yang  penulis  peroleh  dari  observasi  dan  wawancara  di  Kelurahan Rawasari (Mei, 2021) berkaitan  dengan  standar  pelayanan  sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19 di Kelurahan Rawasari sebagaimana  diuraikan pada tabel 1.3 berikut.

## Tabel 1. 3

## Standar Pelayanan Di Kelurahan Rawasari Sesudah Dan Sebelum
Pandemi Covid-19 Jenis Layanan Sebelum Sesudah
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751
Mei 2022, Vol.7 No. 1 Pelayanan Kependudukan (Perizinan Nikah, Waris,  SKTM    dan lain-lain)  Prosedur Pelayanan: Pengisian formulir  pendaftaran, penyerahan berkas, verifikasi berkas,proses pencetakan berkas, dan penyerahan produk pelayanan dapat dilayani langsung di Loket Pelayanan.  Waktu Penyelesaian: Bervariatif sesuai permohonan pelayanan yang diajukan.  Biaya Pelayanan: Tidak dipungut biaya (gratis)  Produk Pelayanan: Sesuai permohonan pelayanan yang diajukan  Sarana dan Prasarana: Dilakukan di Loket Pelayanan dengan ruang tunggu yang nyaman  Kompetensi Petugas Pemberi
Pelayanan: Kompetensi petugas baik dalam hal melayani
 Prosedur Pelayanan: Tidak dihimbau secara tatap muka. Namun masih jika kebutuhan pelayanan mendesak pelayanan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.
 Waktu Penyelesaian: Bervariatif, namun sedikit terhambat sehubungan adanya Pandemi Covid-19
 Biaya Pelayanan: Tidak dipungut biaya (gratis)
 Produk Pelayanan: Sesuai permohonan pelayanan yang diajukan
 Sarana dan Prasarana: Pelayanan dilakukan di luar kantor kelurahan dengan menggunakan sebuat meja sebagai pengganti loket pelayanan.
 Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan: Kompetensi petugas sedikit terhambat akibat penyesuaian dengan pemberlakuan kebijakan dimasa Pandemi Covid-19.
Dari  tabel  1.3  di   atas  dapat  dilihat  bahwa  selama  Pandemi  Covid-19,  kebanyakan jenis pelayanan dialihkan pada layanan sistem online. berdasarkan pra wawancara dan pra observasi  yang  dilakukakan  oleh  penulis,  ternyata  penerapan  layanan  sistem  online tersebut  masih  mengalami  hambatan.  Hamdani,  salah  satu  staff  pelayanan  umum Kelurahan  Rawasari  mengungkapkan  bahwa  hal  ini  dilakukan  dalam  rangka meminimalisir  pelayanan  manual  tatap  muka,  seperti    pelayanan  pembuatan  surat permohonan  dan  lainnya.  Pada  kenyataannya  pelayanan  online  tersebut  masih  belum efektif  dikarenakan  masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui walaupun  sudah ada  pemberitahuan, masih banyak masyarakat yang  gagap teknologi  yakni tidak paham bagaimana mengakses pelayanan online tersebut, dan sistem layanan online dan website sering  kali  mengalami    gangguan.  Kelemahan  dalam  memberikan    layanan    dengan sistem  online  di  Kelurahan  Rawasari  adalah  kurangnya  kompetensi  petugas  layanan termasuk  dalam mengoperasikan sistem  layanan  khususnya  jika  sistem   mengalami masalah  atau    gangguan    karena  petugas  tidak  paham  untuk    memperbaikirnya.  Hal  itu tentu saja menjadi penghambat jalannya pelayanan  sistem online kepada  masyarakat.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1

## 4. PEMBAHASAN

## 1. Komunikasi
Sebuah  kebijakan  akan  terimplementasikan  dengan  baik  jika  para  pelaku kebijakan  yang  bertugas  membuat  keputusan  paham  dan mengerti  dengan  hal-hal yang  harus  dikerjakannya.  Dan  hal  tersebut  akan  terlaksana  dengan  maksimal melalui  komunikasi  yang  baik  dan  akurat.  Dalam  melakukan  komunikasi  dan penyampaian informasi kepada masyarakat setempat mengenai prosedur pelayanan di  tengah  pandemi  covid-19,  Kelurahan  Rawasari    Jakarta  Pusat  masih  belum melakukannya  dengan  baik.  Hal  tersebut  terbukti  dari  kurangnya  pemahaman masyarakat  yang  datang  hendak  menerima  pelayanan  di  Kelurahan  Rawasari Jakarta  Pusat  mengenai  prosedur  pelayanan  administrasi  ditengah  pandemi  ini. Masyarakat kebanyakan bingung karena berbagai jenis layanan dialihkan ke dalam bentuk online ,  namun  petugas  layanan  tidak  memberikan  informasi  secara  rinci tentang langkah-langkah penggunaannya.
Hal  tersebut  di  atas  membuktikan  bahwa  implementasi  kebijakan  kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Rawasari Jakarta Pusat dilihat dari  dimensi  komunikasi  belum  berjalan  dengan  baik,  karena  masyarakat  yang masih  kesulitan  untuk  memahami  prosedur  pelayanan  yang  baru.  Selain  itu, peneliti  menemukan  bahwa  sebagian  besar  masyarakat  tidak  mengetahui  standar pelayanan  yang  harus  di  penuhi  oleh  petugas  pelayanan  di  Kelurahan  Rawasari, sehingga perlakuan-perlakuan petugas yang tidak sesuai peraturan masih dianggap hal yang wajar.
2. Sumberdaya
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
Dalam  mengimplementasikan  kebijakan  kualitas  pelayanan  administrasi kependudukan  di  Kelurahan  Rawasari  Jakarta  Pusat  diamati  pada  2  dimensi sumberdaya, yang peneliti dapat katakan masih belum memadai, sebagai berikut.

## 1. Sumber Daya Manusia
Petugas pelayanan
merupakan pionir utama dalam pengimplementasian kebijakan kualitas pelayanan administrasi kependudukan karena berhubungan langsung dengan masyarakat penerima layanan,  di  Kantor  Kelurahan  Rawasari.  Namun  yang  terjadi  dilapangan adalah  penumpukan  antrean  pada  loket  pelayanan  yang  disebabkan  oleh keterbatasan jumlah petugas loket layanan di  Kantor  Kelurahan Rawasari Jakarta Pusat, karena  sebelum   pandemi covid-19 terdapat 3 (tiga) orang petugas di Loket Pelayanan namun selama pandemi hanya terdapat 1 (satu) orang  petugas.  Hal  inilah  yang  menjadi  pemicu  lambatnya    layanan  yang diterima  masyarakat.

## 2. Sarana dan Prasarana
Kendala  lain  dalam  pelayanan  publik  di  Kelurahan  Rawasari  adalah kurang  memadainya  sarana  dan  prasarana  pelayanan.  Semenjak  pandemi Covid-19  dilakukan  pembatasan  sarana  dan  prasarana  seperti  layanan administrasi  sebelumnya  dilakukan  di  dalam  Kantor  Kelurahan  yang disertai  ruang  tunggu full AC dengan  tempat  duduk  serta  loket/meja pelayanan  yang  nyaman.  Namun,  sejak  pandemi  Covid-19  layanan bergeser  bukan  lagi  di  dalam  Kantor  Kelurahan  tetapi  berada  di  luar Kantor  Kelurahan,  lebih  tepatnya  di  halaman  depan  Kantor  Kelurahan, dengan  hanya  menggunakan  sebuah  meja  sebagai  pengganti  loket
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
pelayanan  yang  berdekatan  dengan  tong  sampah  daur  ulang,  kemudian pelayanan  manual  bagi  masyarakat  yang  mengajukan  surat  permohonan hanya dimasukan ke dalam drop box  berupa kardus.
Hal  tersebut  di  atas  membuktikan  bahwa  implementasi  kebijakan kualitas  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Kelurahan  Rawasari Jakarta Pusat dilihat dari dimensi sumberdaya masih belum terimplementasi dengan baik.

## 3. Disposisi
Guna melaksanakan tugas dan kewajiban dengan benar, para pelaku kebijakan harus  memiliki  sikap  komitmen  yang  baik.  Pada  proses  implementasi  kebijakan kualitas  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Kelurahan  Rawasari  Jakarta Pusat,  telah  cukup  baik,  dilihat  dari  petugas  pelayanan  yang  sudah  melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini petugas pelayanan di Kelurahan menjadi  hightligt  karena  merupakan  petugas  yang  berhadapan  langsung  dengan masyarakat guna memberikan pelayanan. Meskipun di lapangan kurangnya petugas karena  pandemi  covid-19  menjadi  salah  satu  hambatan  implementasi  kebijakan dari  dimensi  yang  lain,  peneliti  menganggap  komitmen  dari  petugas  pelayanan  di Kelurahan Rawasari sudah baik.

## 4. Struktur Birokrasi
Dimensi terakhir dari teori implementasi kebijakan menurut Edward III adalah struktur birokrasi, yang mana sangat berkaitan erat dengan Prosedur Pengoprasian Standar  atau  biasa  dikenal  dengan  SOP.  Agar  kebijakan  kualitas  administrasi pelayan  administrasi  kependudukan  dapat  terimplementasi  dengan  baik,  para pelaksana kebijakan harus mengikuti SOP yang telah ditentukan, seperti tugas dari
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
kasatlak  PTSP  (Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu)  menerima, mengurus,  menandatangani  dan  menyerahkan  segala  bentuk  dokumen  izin,  non- izin,  dan  administrasi  kependudukan  yang  diajukan  oleh  masyarakat.  Dalam menerapkan  salah  satu  dimensi  dari  implementasi  kebijakan  yaitu  struktur birokrasi, petugas di Kelurahan Rawasari sudah melaksanakannya dengan baik.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Komunikasi, implementasi  kebijakan  kualitas  pelayanan  administrasi kependudukan  di  Kelurahan  Rawasari  Jakarta  Pusat  dilihat  dari  dimensi  komunikasi belum  berjalan  dengan  baik,  hal  tersebut  dibuktikan  dari  masyarakat  yang  masih belum mengetahui prosedur dan syarat pelayanan yang baru pada pandemi covid-19.
Sumberdaya ,  akibat  dari  pandemi  covid-19  yang  mengharuskan  para Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  melakukan  work  from  home  (WFH)  sumberdaya manusia  di  Kelurahan  Rawasari  masih  kurang  dan  mengakibatkan  penumpukan antrean. Sarana dan Prasarana di Kelurahan Rawasari   masih kurang memadai karena semenjak  pandemi  covid-19  pelaksanaan  pelayanan  dilakukan  di  luar  Kantor Kelurahan  Rawasari.
Disposisi, Pada proses implementasi kebijakan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Rawasari Jakarta Pusat,  cukup baik, dilihat dari petugas pelayanan yang sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
Struktur birokrasi , dalam menerapkan salah satu dimensi dari implementasi kebijakan  yaitu  struktur  birokrasi,  petugas  di  Kelurahan  Rawasari  sudah melaksanakannya dengan baik.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1

## Saran
Dari  kesimpulan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  agar  implementasi    kebijakan kualitas  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Kelurahan  Rawasari  Jakarta  Pusat dapat terlaksana dengan optimal, Kelurahan Rawasari perlu:
1. Meningkatkan  komunikasi  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  kualitas pelayanan  administrasi  kependudukan  salah  satunya  dengan  petugas  pelayanan  di Kelurahan  Rawasari  perlu  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat  Kelurahan Rawasari mengenai informasi prosedur pelayanan pada masa pandemi covid-19
2. Meningkatkan  ketersediaan    sumberdaya  manusia  agar  tidak  terjadi  penumpukan antrean  di  Loket  pelayanan  administrasi  kependudukan.  Dan  perlu  meningkatkan sarana prasarana agar masyarakat merasa nyaman.
3. Meningkatkan kinerja para pelaku kebijakan. Yaitu petugas pelayanan administrasi perlu  mengoptimalkan  ketepatan  waktu  dalam  menyelesaikan  dokumen  yang dibutuhkan oleh masyarakat.
4. Menyempurnakan  petunjuk  atau  panduan  dan  SOP  pelayanan  administrasi kependudukan  di  Kelurahan  Rawasari  agar  pelayanan  yang  diberikan  lebih maksimal.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Creswell, Jhon W. 2014. Research Desaign Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta  : Pustaka Pelajar.
Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang : Widya Karya.
Hardiyansyah.  2018.  Kualitas  Pelayanan  Publik  (Edisi  Revisi).  Yogyakarta:  Penerbit Gava Media.
Winarno,  Budi.  2012.  Kebijakan  dan  Proses  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:Media Pressindo.

## Peraturan Perundang-undangan
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  tentang Penetapan Bencana Non-Alam  Penyebaran CORONA VIRUS  DISEASE  2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi Republik IndonesiaNomor 15 Tahun 2014 TentangPedoman Standar Pelayanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2018 tentang  Peningkatan  Kualitan  Layanan  Administrasi  Kependudukan,  (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaTahun 2018 Nomor 72044).

## Jurnal
Susilo,  Adityo  C.  (2020).  Coronavirus  Disease  2019:  Tinjauan  Literatur  Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Vol.7 No.1 Maret 2020.

## Data Website
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-evaluasi-pelayanan-publik-selama-pandemi (Diakses 20 Maret 2021)
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-dampak-pandemi-covid-19-bagi- penyelenggaraan-pelayanan-publik (Diakses 25 Mei 2021)
https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional
(Diakses 25 Maret 2021)
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
https://dindukcapil.rembangkab.go.id/berita/5-pelayanan-administrasi-kependudukan- yang-perlu-anda-ketahui (Diakses 1 Juni 2021)
https://pelayanan.jakarta.go.id/ (Diakses 1 Juni 2021)