Accepted  : 21 Juni 2024 Published  : 27 Juni 2024 Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung
Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 3, (2024), Juni: 292 - 297 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i3.4365

## AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA PADA PENCATUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
Yamani Naufal 1) , Muhammad  Syarif Hidayatullah 2)
Fakultas  Syariah Universitas  Islam  Negeri  Antasari  Banjarmasin,  Indonesia 1,2) Corresponding Author: yamanithalibb@gmail.com 1) , muhammadsyarif@uin-antasari.ac.id 2)

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan akibat hukum pelaku usaha dalam mencantumkan klausula  eksonerasi  pada  transaksi  e-commerce  pada  konsumen.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  bahan  hukum  (law  in  books)  dengan  pendekatan  statue  approach  karena  memberikan  penjelasan terkait  akibat  hukum  pelaku  usaha  harus  mencantumkan  klausula  eksonerasi.  Klausula  eksonerasi banyak digunakannya oleh pelaku usaha karena berdampak menimbulkan kerugian yang cuk up besar bagi  konsumen.  Padahal,  kedua  belah  pihak  harusnya  menerapkan  asas  pacta  sunt  servanda  dan  asas I’tikad baik yang juga menerima konsekuensi akibat hukum pelaku usaha yang dilarang dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999. Akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi ini disebut sebagai bat a l demi hukum (van reightwegenictig).  Karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian secara objektif dalam transaksi e-commerce.

## Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, Batal Demi Hukum, Pacta Sunt  Servanda

## Abstract
The  goal  of  this  research  is  to  provide  an  explanation  regarding  the  legal  consequences  of  business  actors  in including  exoneration  clauses  in  e-commerce  transactions  to  consumers.  This  research  uses  the  method  of  legal materials  (law  in  books)  with  an  analytical  approach  because  it  does  not  use  numbers  but  with  words  in  providing an  explanation  related  to  the  legal  consequences  of  business  actors  must  include  an  exoneration  clause.  The exoneration  clause  has  a  huge  impact  on  business  actors  because  it  can  cause  considerable  losses  to  consumers.  In fact,  both  parties  should  apply  the  principle  of  pacta  sunt  servanda  and  also  accept  the  consequences  of  the  legal consequences  of  business  actors  prohibited  in  Law  Number  8  Year  1999.  Furthermore,  the  inclusion  of  th is exoneration  clause  is  referred  to  as  null  and  void  (van  reightwegenictig).  This  is  because  the  legal  requirements  for agreements  in  e-commerce  transactions  are  not met.

## Keywrods:  Exconeration  Clause,  Null  and void,  Pacta Sunt Servanda

## PENDAHULUAN
Interaksi  yang  terus  berkembang  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  ini  mencakup, produksi,  distribusi,  pemasaran  dan  pasokan.  Rangkaian  kegiatan  tersebut  disebut dengan  kegiatan  perbuatan  hukum  yang  akan  menerima  semua  konsekuensi  hukum. Dalam  sistem  seperti  ini,  pemasaran  dalam  produktifitas  dan  efisiensi  tertentu  agar mencapai  esensial  dalam  menjalankan  transaksi  pada  prinsip-prinsip  tertentu.  Proses transaksi  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  berkembang  pesat  sehingga menyebabkan  perubahan  dalam  mengimpelementasikan  undang-undang  tentang hubungan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Moditifikasi  perkembangan  hukum diawali  dengan  peru  bahan  paradigm  dalam  hubungan  antara  konsumen  dengan badan  hukum,  secara  spesifik  hubungan  yang  semula  dibangun  atas  dasar  asas  caveat emptor  (konsumen  dengan  kehati-hatian)  berubah  menjadi  asas  caveat  caveat  (pelaku usaha  yang  berhati-hati).  Prinsip  asas  tersebut  yang  awalnya  menekankan  kesadaran konsumen  akan  perlindungan  diri  telah  bergeser  ke  kesadaran  pelaku  usaha  secara komersial  akan  perlindungan  konsumen.  Dengan  berkembangnya  teknologi,  kini  e- commerce  telah  menjadi  cara  berpengaruh  bagi  pelaku  usaha  untuk  membranding  dan menjual-belikan barang atau jasa kepada refresentatif  konsumen  diseluruh dunia.(Abdul  Halim  2019, hlm. 38)
E-commerce  adalah  bentuk  transaksi  ekonomi  yang  modern  dan  tidak  berwajah  (tidak mewakili  entitas  ekonomi  secara  fisik).  Peningkatan  evolusi  ini  juga  mempengaruhi hubungan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Dalam  hal  ini  terdapat  hubungan apabila  suatu  entitas  pelaku  usaha  memberikan  janji  dan  informasi  mengenai  suatu barang  dan/atau  jasa,  maka  hal  ini  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  baik pelaku  usaha  dan  konsumen.  Hubungan  hukum  ini  didasarkan  pada  Pasal  1320  dan Pasal  1338  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer).(Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  t.t.,  hlm.  1320  *  1338)  Karena  berlakunya  pasal  1338  KUHPer  dalam perjanjian  klausula  eksonerasi  ini  dijadikan  sebagai  pelengkap  kedua  belah  pihak dalam  aturan  yang  dibuat  dengan  berlakunya  asas  pacta  sunt  servanda  pada  para  pihak itu  sendiri  dan  asas  I’tikad  baik  bagi  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  usahanya  agar tidak  memberikan  kerugian  secara  material  maupun  inmaterial  kepada  konsumen.
Dengan  demikian,  konsumen  mendapatkan  apa  yang  dijanjikan  ketia  ia mewujudkan  janjinya  dalam  sebuah  iklan  atau  promosi,  sehingga  menjadikan  janji tersebut  sebagai  hukum  yang  mengikat  kedua  belah  pihak.  Peristiwa  hukum  yang terjadi  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  adalah  jual  beli  barang  dan/atau  jasa.  Oleh karena  itu,  segala  sesuatu  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak,  kecuali  suatu fenomena  yang  telah  terjadi  yang  akan  mempunyai  akibat  hukum  yang  mengharuskan bagi  kedua  belah  pihak  apabila  salah  satu  pihak  melanggar  atau  kemungkinan sehubungan  dengan  hal-hal  tersebut.
Akibat  hukum  yang  di  dapatkan  oleh  pelaku  usaha  atas  pencamtuman  klausula eksonerasi  ini  menjadikan  dinamika  yang  banyak  terjadi  sekarang  karena  tidak memahami  atas  apa  yang  sudah  diperdagangkan  sebagai  produsen  dalam  hak  dan kewajiban yang harus diwujudkan untuk konsumen dalam mendapatkan kebermanfaatan  dan  keamanan  bagi  konsumen  dalam  melakukan  transaksi  baik barang dan/atau  jasa  oleh  pelaku  usaha.  Oleh  karena  itu,  pelaku  usaha  juga  harus  berhati-hati karena  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  tersebut  terjadi  kecurangan  yang membuat  pelaku  usaha  meninggalkan  kewajibannya  dari  tanggungjawab  yang  harus dipenuhi  sesuai  dengan  Pasal  18  (1)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  (UUPK). Yang  mana  pasal  tersebut  memberikan  penjelasan  terakit  klasula  eksonerasi  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  sehingga  pada  Pasal  18  (3)  berikutnya  menerangkan bahwa  pencantuman  klausula  eksonerasi  ini  batal  demi  hukum  (van  reightwegenictig).. Selanjutnya  juga  ada  di  Pasal  62  (1)  UUPK  akan  dikenakan  denda  sebesar Rp.2.000.000.000,00 dan di  pidana  paling  lama 5 tahun.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  secara  yuridis  normatif  dikonsepkan  dalam peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  hukum  (law  in  books).(Qamar  dkk.,  2017, hlm.  11)  Sifat  penelitian  ini  kualitatif  menjelaskan  materi  hukum  dalam  kata-kata  atau pernyataan,  bukan  angka.(Abdussamad,  2022,  hlm.  31)  Selain  itu  juga,  meotde pendekatan  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  statue  approach.(Wahdini,  2022, hlm.  24)  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ditujukan  mengkaji  bahan  normatif  dan menganalisis  secara  spesifikasi  dari  referensi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
A. Eksistensi  Klausula  Eksonerasi  Dalam  Tinjauan  Hukum  Perikatan  Dalam Transaksi Pelaku Usaha Dan Konsumen
Klausula  eksonerasi  sering  ditemukan  dalam  perjanjian  sebagai  klausula  tambahan yang  diperlukan  dalam  suatu  perjanjian  yang  lazim  ditemukan  dalam  perjanjian  baku. Klausula  eksonerasi  ini  tidak  bisa  dijadikan  cara  ideal  dalam  implementasi  pada  pelaku usaha,  menjadi  tidak  tepat  karena  pada  hakikatnya  perjanjian  itu  mengikat  bagi  kedua belah  pihak,  tidak  ada  satu  pihak  pun  yang  melepaskan  tanggungjawabnya  dan
merugikan  salah  satu  pihak  yang  disebut  sebagai  konsumen.  Syarat  sah  dalam perjanjian  yang  menggunakan  asas  konsesnsualisme,  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak dan  mengikat  yang  mengadakn  perjanjian  seperti  undang-undang  bagi  para  pihak yang mengadakan  perjanjian.(2016,  hlm. 36)
Dalam  klausula  eksonerasi,  pelaku  usaha  berusaha  agar  menghindari  dari  hak  dan kewajibannya  yang  sebenarnya  asas  pacta  sunt  servanda  dan  asas  I’tikad  baik  berlaku bagi  kedua  belah  pihak  karena  nait  baik  dalam  perjanjian  kedua  belah  pihak  sebagai saran  yang  ideal  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Perjanjian  tersebut  harus ditandatangani  oleh  para  pihak  seperti  yang  disepakati  diawal.  Dalam  klausula eksonerasi  pelaku  usaha  dan  konsumen  hanya  dilakukan  sepihak  tanpa  ada  izin  dan tanggungjawab  sehingga  menjadikan  salah  satu  pihak  membebani  pihak  konsumen dalam  melakukan  transaksi.(Muthiah,  2016, hlm.  7)
Dengan  demikian,  berlakunya  asas  pacta  sunt  servanda  sebagai  asas  yang  bersifat fundamental  dalam  perjanjian  e-commerce  ini  dalam  menjalankan  kontrak  perjanjian, maka  pihak  yang  melawan  kontrak  itu  disebut  sebagai  wanprestasi  dan  harus mengganti  kerugian  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian  tersebut.  Pasal  1338 KUHPer  yang  menyatakan  bahwa  “Semua  persetujuan  yang dibuat sesuai undang-undang berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”,  menjadi  dasar  bagi asas pacta  sunt  servanda.  Oleh  sebab  itu  dalam  pasal  tersebut  yang  menerangkan  bahwa asas  ini  menyatakan  suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan  sampai  dihormati  oleh  kedua belah  pihak.  Artinya,  setiap  perjanjian  atau  pengaturan  mempunyai  kekuatan  hukum dan  mengikat  bagi  para  pihak.  Selain  daripada  itu,  asas  pacta  sunt  servanda  ini  juga kontrak  tersebut  diciptakan  untuk  melayani  hukum,  termasuk  menjamin  keadilan. Karena  penerapan  hukum  dapat  tercapai  melalui  syarat  dan  ketentuannya sendiri.(Bahri  & Hafidz,  2017, hlm. 155)
Dalam  hal  ini  juga  diatur  dalam  Pasal  1256  KUHPer  yang  mana  menguntungkan salah  satu  pihak  yang  terikat  saja.  Selanjutnya  juga  Tidak  adanya  persetujuan  secara sukarela  para  pihak  dalam  akad  akibat  kesalah,  desakan  atau  kamuflase  yang dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  pada  saat  terjadinya  transaksi  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1321  KUHPer.(Astuti,  2016,  hlm.  281)  Selain  daripada  itu,  asas  pacta  sunt servanda  ini  juga  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  bagi  para  pihak  sehingga  berlaku bagi  asas  ini  pada  teori  dasar  (Grand  Theory)  yang  mengikat  pada  moral  dan  kesusilaan pada  rahasia  dagang  ini  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum.(Fuady,  2023,  hlm. 159)
Klausula  eksonerasi  ini  tidak  memiliki  keabsahan  apapun  jika  digunakan  dalam transaksi  e-commerce.  Karena  klausula  eksonerasi  ini  tidak  sama  sekali  menerapkan asas-asas  dalam  hukum  perikatan  tersebut.  Dalam  asas  pacta  sunt  servanda,  klausula eksonerasi  ini  tidak  memberikan  sebuah  perikatan  kepada  semua  pihak  yang  dilakukan sebagaimana  perjanjian  itu  dibuat/kesepakatan.  Akan  tetapi  sebaliknya,  salah  satu pihak  hanya  membuat  perjanjian  dalam  transaksi  tersebut  namun  tidak  melaksanakan apa  yang  diperjanjikan.  Selanjutnya  pada  asas  I’tikad  baik,  pada  pelaku  usaha  tidak memiliki  I’tikad  baik  kepada  konsumen,  karena  para  pelaku  usaha  ini  telah meninggalkan tanggungjawabnya sebagai pelaku usaha ketika ada suatu permasalahan.  Namun  pelaku  usaha  menolak  kehadiran  konsumen  ketika  terjadi permasalahn  pada transaksi  e-commerce.

## B. Akibat  Hukum  Pelaku  Usaha  Dalam  Pencantuman  Klausula  Eksonerasi Kepada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce
Dalam  setiap  transaksi  e-commerce  tentunya  terdapat  dua  subjek  hukum  yang masing-masing  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  mencapai  sebuah  keinginan  para pihak.  Dalam  bertransaksi  juga  terdapat  perjanjian  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen,  apabila  salah  satu  pihak  tidak  mentaati  apa  yang  telah  dilakukan  atau  lebih tepatnya  kewajiban-kewajiban  dalam  perjanjian  tersebut  tidak  dihormati.  Pada  saat  itiu
juga,  pihak  tersebut  dianggap  wanprestasi,  artinya  tidak  menghormati  dan melaksanakan  syarat-syarat  komitmen  yang  ditentukan  dalam  perjanjian  antara  pelaku usaha  dan konsumen.
Terjadinya  wanprestasi  dalam  transaksi  e-commerce  sangat  rentan  terjadi  karena  kita tidak  mengetahui  apakah  penjual  menggunakan  identitas  dan  informasi  kontak  asli atau  tidak,  atau  apakah  barang  yang  dijual  belikan  asli  atau  tidak,  dan  apakah  barang tersebut  dari  dalam  negeri  atau  tidak.  Apa  yang  dijual  secara  elektronik  atau  media sosial  tergantung  cocok  atau  tidaknya  dengan  barang  aslinya.  Jika  tidak,  tentu  dapat menimbulkan  kerugian  bagi  pembeli,  termasuk  kerugian  materil.  Karena  hal  ini  sudah diatur  dalam UUPK pada  Pasal 7 Poin b dan c.(Suhadi  & Fadilah,  2021, hlm. 1968)
Klausula  eksonerasi  ini  dalam  transaksi  e-commerce  seperti  shoope,  lazada,  tokopedia, olx,  bukalapak,  zalora  sering  menggunakan  yang  sering  menggunakan  transaksi  secara online.  Biasanya  dalam  transaksi  tersebut  bertulisan  seperti  ini  :  “barang  yang  sudah dibuka tidak bisa dikembalikan kepada pihak toko”. Selain daripada itu ada juga yang tertulis seperti : ”barang yang dijual-belikan apabila ada kecacatan bukan tanggungjawab kami”. Lebih banyak  daripada  itu  lagi  yang  tertulis  pada  klausula  eksonerasi  dalam  transaksi  e- commerce  yang  menandakan  menghilangnya  tanggungjawab  dan  sifat  tidak  baik  dari pelaku  usaha  yang  sebenarnya  itu  merupakan  hak  dan  kewajiban  konsumen  untuk mendapatkan  apa  yang  mereka  inginkan.  Hak-hak  konsumen  meliputi  :  hak  untuk keamanan;  hak untuk memilih; hak untuk didengar; hak untuk mendapatkan informasi  yang tertulis  pada  Pasal 4 UUPK.(Setyawan & Wijaya, 2017, hlm. 53)
Pada  Pasal  18  (1)  UUPK  diatur  tentang  pencantuman  klausula  eksonerasi  yang dilakukan  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  juga  dilarang  memasukkan  ketentuan pengecuali  yang  terletak  atau  bentuknya  sulit  dilihat  atau  maknanya  tidak  terbaca dengan  jelas.  Dalam  perjanjian  yang  dibuat  melalui  e-commerce,  klausula  eksonerasi dapat  ditemukan  syarat  dan  ketentuan  dimana  pelaku  usaha  akan  memasukkannya  di tempat  yang  tidak  terlihat  oleh  konsumen.  Dalam  hal  ini,  klausula  tersebut  akan otomatis  menjadi  tidak  berlaku.  Artinya,  klausula  tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada. Namun  lebih  dari  itu,  konsumen  hanya  menerima  kerugian  yang  dideritakannya  akibat kondisi  standar  yang  diimplementasikan  oleh  pelaku  usaha.(Setyawati  dkk.,  2017,  hlm. 38)
Klausula  eksonerasi  ini  tidak  mencapai  syarat  dan  ketentuannya  bahkan  sangat menjadikan  klausula  tersebut  menjadi  batal  demi  hukum  (van  regihtweginictig).  Karena klausula  tersebut  tidak  menjadikan  objek  transaksi  e-commerce  ini  perlindungan  bagi pembelinya  bahkan  sangat  menguntungkan  bagi  yang  mencamtukan  klausula eksonerasi  tersebut.  Hal  ini  juga  diatur  dalam  Pasal  18  (3)  UUPK  yang  menerangkan terhadap  pencantuman  klausula  eksonerasi  ini  menjadikan  batal  demi  hukum  (van regihtweginictig).
Klausula  eksonerasi  ini  menjadi  batal  demi  hukum  (van  regihtweginictig)  karena  yang membuat  perjanjian  tersebut  hanyalah  pelaku  usaha  untuk  menguntungkan  dirinya sendiri.  Pada  klausula  eksonerasi  ini,  jika  kita  lihat  di  pasal  1320  KUHPer  tentang syarat sah perjanjian,  yaitu :
1. Sepakat mereka  mengikat dirinya
2. Cakap dalam membuat  perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal
Ketika  para    pihak  mengadakan    kesepakatan,  maka  disyaratkan  bahwa  para  pihak tersebut  berada    dalam  keadaan    bebas    dan    sadar   sepenuhnya atas perbuatan  hukum mengakan  perjanjian    maupun  sadar    terhadapakibat    hukum  yang  timbul  dari perjanjianitu  sendiri.  Keabsahan  suatu  kontrak  perjanjian  sesuai  dengan  ketentuan pasal  1320  KUHPER  tersebut,  terlebih  dahulu  harus  memenuhi  syarat  subjektif  pada poin  1  dan  2,  yaitu  adanya  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak  yang  mempunyai kewenangan  untuk  menandatanganinya.  Selanjutnuya  pemenuhan  syarat  objektif  pada
poin  3  dan  4,  yaitu  pokok  perjanjian  harus  jelas  dan  perjanjian  itu  harus  mempunyai alasan  yang  sah.  Jika  syarat  subjektif  tidak  terpenuhi  maka  akibat  hukumnya  adalah dapat  dibatalkan.  Namun  sebaliknya,  jika  syarat  objektif  tidak  terpenuhi  maka  akibat hukumnya  adalah  batal demi  hukum (van reightwegenictig).(Astuti,  2016, hlm. 280)
Selanjutnya  dalam  UUPK  Pasal  62  (1)  yang  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  dalam mencantumkan  klausula  eksonerasi  akan  mendapatkan  akibat  hukum  berupa  pidana penjara  paling  lama  5  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.2.000.000.000,00  (dua miliar  rupiah).  Maka  sudah  seharusnya  pelaku  usaha  menghindari  akan  konsekuensi hukum  atas  peristiwa  pencantuman  klausula  eksonerasi  dan  pelaku  usaha  berpegang pada  prinsip.  Untuk  memberikan  hak  dasar  pada  konsumen  dalam  menghindari  hal- hal sama tidak diinginkan  kedua  belah  pihak dalam  transaksi  e-commerce.

## SIMPULAN
E-commerce  merupakan  interaksi  ekonomi  modern  yang  tidak  berwajah/virtual, secara  spesifik  mewakili  entitas  ekonomi.  Perkembangan  ini  juga  berdampak  pada hubungan  natara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Hal  ini  berdasarkan  pada  Pasal  1320 dan  1338  KUHPer.  Karena  berlakunya  Pasal  1338  KUHPer  dalam  perjanjian  klausula eksonerasi,  maka  dijadikan  sebagai  pelengkap  bagi  kedua  belah  pihak  berlakunya  asas pacta  sunt  servanda  dan  asas  I’tikad  baik.  Oleh  karena  itu,  jika  diperiksa  keabsahan perjanjian  ini,  maka  klausula  eksonerasi  ini  disebut  batal  demi  hukum  (van reightwegenictig)  dengan  tidak  berlakunya  syarat  objektf  dalam  perjanjian  dan  tidak memiliki  asas  I’tikad  baik  oleh  pelaku  usaha  dalam  melakukan  transaksi  e-commerce. Dalam  Pasal  62  (1)  UUPK  pelaku  usaha  dalam  mencantumkan  klausula  eksonerasi  ini akan  mendapatkan  ancaman  pidana  penjara  paling  lama  5  tahun  atau  pidana  denda paling  banyak Rp.2.000.000.000,00.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad, Z. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. OSF Preprints. https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn
Astuti,  N.  K.  (2016).  Analisa  Yuridis  Tentang  Perjanjian  Dinyatakan  Batal  Demi  Hukum. to-ra, 2(1), 279. https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1130
Bahri,  S.,  &  Hafidz,  J.  (2017).  Penerapan  Asas  Pacta  Sunt  Servanda  Pada  Testament Yang  Dibuat  Di  Hadapan  Notaris  Dalam  Perspektif  Keadilan.  JURNAL  AKTA, 4(2), Article  2. https://doi.org/10.30659/akta.v4i2.1777
Dr Abdul Halim Barkatullah, S. Ag , SH. (2019). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai  Pedoman  dalam  Menghadapi  Era  Digital  Bisnis  e-Commerce  di  Indonesia. Nusamedia.
Fuady, M. (2023). Teori-Teori Besar  (Grand Theory) Dalam Hukum (5 ed.).  Kencana.
Jein  Stevany.  (2016).  Klausula  Eksonerasi  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Di Indonesia.  Lex Privatum, 4(3), 35–41.
Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata.
Muthiah,  A.  (2016).  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  kepada  Konsumen  tentang Keamanan  Pangan  dalam  Perspektif  Hukum  Perlindungan  Konsumen.  Dialogia Iuridica, 7(2), Article  2. https://doi.org/10.28932/di.v7i2.712
Qamar,  N.,  Syarif,  M.,  Busthami,  D.  S.,  Hidjaz,  M.  K.,  Aswari,  A.,  Djanggih,  H.,  & Rezah,  F.  S.  (2017).  Metode  Penelitian  Hukum  (Legal  Research  Methods).  CV.  Social Politic  Genius  (SIGn).
Setyawan,  A.,  &  Wijaya,  B.  (2017).  Perlindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  E-
Commerce  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Journal  of Judicial Review, 19(2), 46–70. https://ojs.digitalartisan.co.id/index.php/jjr/article/view/290
Setyawati,  D.  A.,  Ali,  D.,  &  Rasyid,  M.  N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Dalam  Perjanjian  Transaksi  Elektronik.  Syiah Kuala Law Journal, 1(3), 46–64. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638
Suhadi,  E.,  &  Fadilah,  A.  A.  (2021).  Penyelesaian  Ganti  Rugi  Akibat  Wanprestasi Perjanjian  Jual  Beli  Online  Dikaitkan  Dengan  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Jurnal  Inovasi  Penelitian,  2(7), Article  7. https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1078
Wahdini,  M. (2022). Metodelogi Penelitian Hukum. K-Media.