## PRINSIP ETIKA GLOBAL UNTUK KOTA MODERN MULTIKULTURAL

## Togardo Siburian

## Dosen Sekolah Tinggi Teologi Bandung
ABSTRACT :  This  article  aims  to  look  at  the  principles  of  the idea of global ethics at the implementation of the advanced city in the present day or modern city. The concept of global ethics logically  can  be  considered  in  a  certain  local  as  the  common foundations  of  ethical  living  in  this  universal  city.  Using literature  method,  the  author  tries  to  positively  see  from  the idea  of  a  global  ethic  associated  with  globalism,  pluralism, secularism,  postmodernism,  ecumenism  and  humanitarianism that  form  the  concept  of  global  ethics,  which  are  selectively used to add the principle of good livelihood for the civilization of  the  world  today.  The  author  subsequently  tries  to  see  a multidimensional  pluralistic  city  today  with  a  conflict  on religious  factors,  which  require  a  more  fundamental  principle of  unity  and  universal  living.  Therefore  global  ethics  is  not  a substitute for existing religious ethics, but additional ethics for people  of  different  religion  without  discrimination.  So  the principle  can  be  implemented  at  a  local  anywhere,  including major cities in Indonesia.
KEYWORDS : city,  modern,  crisis,  ethics,  global,  consensus, religions, for all
ABSTRAK : Tulisan ini bertujuan untuk melihat prinsip-prinsip gagasan  etika  global  pada  implementasi  kota  yang  maju  masa kini  atau  kota  modern.  Konsep  etika  global  secara  logis  dapat dipertimbangkan  pada  lokal  tertentu  sebagai  dasar-dasar kehidupan  etis  bersama  dalam  kota  universal  ini.  Dengan memakai metode kepustakaan, penulis mencoba untuk melihat hal-hal  positif  dari  gagasan  etika  global  yang  terkait  dengan globalisme, pluralisme, sekularisme pascamodernisme, ekumenisme  dan  humanitarianisme  yang  membentuk  konsep etika  global,  di  mana  secara  selektif  dipakai  untuk menambahkan  prinsip  perikehidupan  yang  baik  bagi peradaban dunia sekarang. Penulis kemudian mencoba melihat sebuah  kota  majemuk  yang  multidimensi  masa  kini  dengan salah  satu  konflik  yang  dikarenakan  faktor  agama,  yang memerlukan suatu prinsip kebersamaan hidup lebih mendasar dan  universal.  Jadi  etika  global  bukanlah  etika  pengganti terhadap  etika  agama-agama  yang  ada,  tetapi  etika  tambahan bagi  orang  beragama  yang  berbeda  tanpa  diskriminasi.  Jadi prinsipnya  dapat  diimplementasikan  pada  lokal  di  mana  pun, termasuk kota-kota besar di Indonesia.
KATA KUNCI : kota, modern, krisis, etika, global, konsensus, agama, untuk semua

## PENDAHULUAN
Kota masa kini seharusnya dapat semakin beradab karena majunya pendidikan, teknologi, profesionalisme dan pergaulan warga  kota  di  dalam  kebersamaan.  Tetapi  pada  kenyataannya
perbedaan dan persinggungan kecil masih banyak terjadi yang bisa    mengakibatkan  kerusuhan  antar-lingkungan,  kampung, RW/RT,  apalagi  persoalan-persoalan  di  antara  orang  yang berbeda  keyakinan.  Dinamika  perkotaan  yang  maju  dan dinamis  membuat  adanya  keterbukaan  akan  perbedaan  dan mengusahakan solusi yang damai.
Hal itu sebenarnya tidak lepas dari kerjasama antarwarga yang  juga  adalah  makhluk  sosial,  makhluk  rasional  bahkan makhluk  agama.  Ini  adalah  dasar  makhluk  peradaban  masa kini  sekaligus  fondasi  pembangunan  manusia  yang  seutuhnya dalam kebangsaan dan persaudaraan. Memang secara normatif, kota modern sudah mencanangkan hal-hal yang kondusif bagi kemajuan  lingkungan  dan  masyarakatnya  demi  pembangunan bangsa. Dengan demikian, kota masa kini memerlukan prinsip- prinsip  kehidupan  universal  yang  dapat  dipakai  secara bersama-sama untuk kebersamaan hidup bagi semua golongan sosial yang berbeda.
Kemunculan ‚etika global‛ patut disyukuri sebagai suatu dasar  universal  dalam  hak-hak  asasi  manusia  untuk  mencapai masyarakat  yang  adil  dan  damai  dalam  dunia  yang  semakin kompleks  dalam  multi  dan  antardimensi.  Sejak  dicanangkan etika  global  ada  banyak  prinsip  kebaikan  umum  bagi masyarakat  yang  berbeda  agama.  Gagasan  etika  dunia  ini bermain  dalam  level  eksternal  agama  dengan  menggunakan pendekatan  filosofi  hidup  mengenai  kemanusiaan  dalam keberagamaan  di  dunia  multidimensi.  Namun  sayangnya banyak  orang  beragama  menolaknya  mentah-mentah  sebagai sinkritisme, dianggap  barang haram dalam  beragama. Padahal
sebagai  etika,  prinsipnya  bermain  dalam  level  kehidupan bersama di dalam masyarakat, bukan soal pencampuran ajaran agama yang berbeda.
Di  sini  masyarakat  kota  dapat  menimbang  hal-hal  baik yang  dapat  dihubungkan  dengan  prinsip  kedamaian  orang beragama  sebuah  kota  berdasar  prinsip golden  rule- nya,  yang berasal  dari  ajaran  etis  minimal  dari  agama-agama  yang berbeda dapat menjadi titik temu peradaban global.

## KOTA MASA KINI DAN KEBUTUHAN AKAN SUATU ETIKA GLOBAL, KOTA MODERN: KRISIS DAN TANTANGANNYA
Kota  modern  yang  dimaksud  adalah  kota  besar  yang setara  dengan  ibukota  provinsi  atau  sedikitnya  kotamadya. Kota  masa  kini  dengan  isu-isu  kekinian  penduduknya  secara multikehidupan. Jadi kota modern di sini bukan dalam arti soal sejarah  zaman  modern  yang  sudah  lalu,  melainkan  soal kemanusiaan  masa  kini  sekaligus    masa  depannya.  Di  mana cita-cita sebuah kota besar sekarang harus lebih luas dan ideal daripada sekadar masalah-masalah sosial urban atau teknologi perkotaan.  Konsep  urban  adalah  dinamika  kehidupan  ‘di dalam  kota’  secara  psikis  dan  sosial  dalam  proses  urbanisasi secara evolusional dalam kependudukan, perumahan, pendidikan, perdagangan dll.
Pergumulan  kota  besar  masa  kini  harus  melampaui  isu- isu  dinamis  perkotaan  di  atas,  tetapi  harus  melampauinya dalam  menghadapi  permasalahan-permasalahan  besar  proses peradaban  manusia  yang  multi-dimensi  untuk  menuju
kehidupan  masa  depan.  Kota  besar  ( city )  masa  kini  harus melihat  manusia  dalam  kompleks  kehidupannya  di  dalam proses-proses peradaban manusia, teknologi modern, pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan  yang  maju  di  dalam masyarakatnya.  Disini  diperlukan  pemikiran  manusia  yang maju,  terbuka  dan  inklusif  serta  menjauhkan  diri  dari barbarianisme.  Kota  besar  ini  dibedakan  dari  kota  kecil  ( town ) yang lebih bersifat pedesaan, tradisional dan monolitik.   Ekses dari  kota  besar  adalah  secara  ekonomi  mungkin  kemiskinan dan  marginalisasi,  etnosentrisisme  bagi  budaya  dan  dapat bermuara  pada  fundamentalisme  sekaligus  pluralisme  dalam keagamaan  dan  keberagamaannya  manusia.  Efeknya  adanya gaya hidup pamer, gemerlap, persaingan, individualisme yang dapat  bermuara  pada  keterasingan  individu.  Jadi  paradoks kota modern adalah alienasi, intoleransi.
Alienasi  adalah  segi  psikologis,  sedangkan  intoleransi dari  segi  sosiologis.  Yang  paling  berbahaya  untuk  peradaban kota  adalah  intoleransi,  khususnya  intoleransi  agama,  karena dapat  menghancurkan  masyarakat  lebih  besar.  Sedangkan alienasi merusak kehidupan individu saja. Sedangkan asimilasi dianggap sangat berbahaya, khususnya dalam agama dan suku di  dalam  pluralisme  karena  dianggap  pencampuran  dan sinkritis.  Alienasi  berbahaya  karena  manusia  tidak  mau  tahu satu  dengan  yang  lainnya,  tidak  mengenal  tetangganya. Sedangkan  bahaya  intoleransi  karena  solidaritas  ekstrim segolongan  orang  dan  menganggap  yang  berbeda  itu  sebagai musuh dan orang lain.  Permusuhan agama dalam masyarakat paling  berat  ditanggung  dunia  ini,  sedangkan  alienasi  adalah
musuh  dari  diri  sendiri  dalam  proses  urbanisasi.  Namun pluralisme  sebagai  wacana  sosial  dan  intelektual  harus dipertimbangkan  warga  kota  pluralistik  dan  multidimensi  ini. Studi  pluralisme  tidak  harus  langsung  dituduh  sebagai pendekatan agama-agama yang mencampuradukkan (asimilasi). Di sini pendekatan pluralisme agama-agama adalah negatif,  sama  dengan  pendekatan  eksklusivisme  agama  pun harus ditolak dalam kota modern karena tidak toleran.
Karakteristik  kota  modern  dengan  peradaban  masa  kini yang  serba  multi  dalam  ras,  agama,  bangsa,  suku  dan nasionalitas  di  dalam  satu  lokasi  kota.  Kota  besar  merupakan kota urban dan kota internasional dengan akses global. Ini yang dikatakan global village , di mana dihubungkan dengan karakter untuk teknologi dan ilmu pengetahuan yang terbuka dan maju, telekomunikasi  dan  informasi  media  masa  dan  dunia  maya yang  tak  terbatas,  kemajuan  pendidikan  lintas  budaya  dan etnik, relasi ekonomi lintas bangsa dan politik, termasuk lintas agama.  Kondisi  multi  segala  ini  terkait  dengan  konsep  ‚dunia dalam  kota‛,  hal-hal  sedunia  ada  dalam  satu  kota.  Jadi  yang dilihat adalah idealisme suatu kota sebagai entitas keseluruhan kondisi,  karakter,  mentalitasnya,  cita-cita  kedamaian  dan perdamaian.  Di  sini  visi  warga  dan  pemerintah  atas  kota dipertaruhkan  demi  cita-cita  yang  terkaitkan  dengan  warga dunia secara global.
Jadi agama di dalam sebuah kota tidak bisa dihindari. Dia berjalan  dalam  pemeluknya  yang  beraneka.  Faktanya  di  setiap kota besar ada kuil, masjid, gereja, dan institusi agama semakin bertumbuh.  Paradoks  sebuah  kota  besar  yang  multi-konteks
dan permasalahan multidimensi adalah alienasi dan intoleransi, yang pertama ada faktor psikologis dan yang kedua faktor  sosial.  Warga  kota  beragama  tidak  sama  dengan  kota agama.  Kota  agama  bukan  kota  modern  yang  majemuk  dan pluralistik.  Kota  beragama  tidak  sama  dengan  kota  yang bernilai keagamaan pada penduduknya.
Di sini perlunya proposal baru karena problem harus ada ‚new  type  engagement‛    dalam  ‚new  agenda  of  humanity‛, ‚new  action‛  dan  ‚new  program  of  education‛  dalam masyarakat yang global. 1 Di sini awal konsep ‚The world in the city‛ seperti kota kosmopolitan, dunia dalam satu kota modern melalui  media  sosial  dan  media  massa.    Kota  kosmopolitan terkait  dengan  internasionalisasi  bangsa  dalam  kota  yang multi-peradaban,  multiras,  dan  multibangsa.    Sifatnya  sangat diversitas dan pluralistik dari segala arah hidup dengan segala perbedaan  hidup  dan  perjuangan  hidup  bersama.  Ini  perlu adanya  dasar-dasar  hidup  bersama  dalam  perikemanusiaan dan  etika  universal  serta  prinsip  pluralisme  sosial  dalam penyelesaian masalah global dan regional dalam persaudaraan umat  manusia.  Di  sinilah  pentingnya  etika  semesta  yang mengglobal  dengan  nilai-nilai  universal  diperlukan  bagi masyarakat  kota  modern  yang  pluralistik  agar  terhindar  dari ekses barbarianisme yang muncul sekarang ini. Khususnya bagi warga  kota  modern  yang  religius,  maka  cita-cita  kota  modern yang  beradab  dapat  menimbang  beberapa  konsep  dan  prinsip
1 Elenor Scott Meyers, Envisioning The New City : A Reader on Urban Minstry (Louisville: Westmister/JKP, 1992), 19, 25.
positif di balik gagasan etika global tersebut.
Untuk  mencapai  ‘kota  yang  damai’  perlu  adanya rekonsiliasi  bagi  luka-luka  yang  sudah  ada,  sehingga  ada shalom di dalam kota berdasarkan keagamaan. Umat beragama perlu  dan  harus  menjadi peace  maker ,  ini  bukan  dengan kekerasaan dan paksaan. Kedamaian adalah hak dan kewajiban manusia  berperadaban  modern  sekarang  ini,  karena  itu pentingnya  toleransi,  kebebasan  berbicara  dan  berkeyakinan. Di  sini  manusia  modern  didorong  menjadi peace  making kedamaian  dan  rekonsiliasi  (pendamaian).    Jadi  bukan  arena ekonomi  saja  tetapi  juga  arena  intelektual  dan  artistik  untuk membangun  antara  yang  baik  dan  yang  jahat. 2 Di  sini bagaimana  pengelolaan  kota  modern  dengan  cara  baru memasukkan  visi  baru  ke  dalam  komunitas  kota  dan pemerintahnya.  Jadi  ‚mengusahakan  kesejahteraan  kota‛ sebagai public  responsibility ,  di  mana  bukan  sekadar  peran politik  semata,  tetapi  lebih  dari  itu  ‚faithfull  engagement  with the  larger  issues  that  effect  daily  life...  to  enhance  life  and  to change  neighbourhood  outcomes.  To  seek  peace  of  the  city means...  to  be  active  participants  –not  spectator-  working  to bring  altenatives  forms  of  urban  life  into  being. 3 Bukan  hanya menjadi  technopolis  dengan  segala  alienasinya  dan  perasaan- perasaan  sendiri  tertolak  dan  tidak  berharga  karena  dinamika
2 David Shepard, Built as a City:  God and The Urban World (London Sidney Auckland : Hodder and Stoughton, 1985), 20-21.
3 Mark G Gornik, To Live in Peace: Biblical Faith and The Changing Inner City (Grand Rapids: Eerdmans Pub Co., 2002), 120.
perkotaan  yang  dikatakan  sebagai  secular  world.  Secara religius,  disini  perlu  gagasan  ‚spiritualitas  baru‛  yang  lebih luas,  terbuka,  dan  toleran  dalam  persaudaraan  umat  manusia, bukan  hanya  kekeluargaan  golongan,tetapi  juga  membangun masyarakat  dan  dunia.  Masyarakat  beragama  juga  berperan penting dalam kebaikan moral dan etis dari agamanya, karena aksiomanya tidak ada agama yang jahat.

## KONDISI MASYARAKAT DALAM KOTA MODERN
Berbeda  dari  masyarakat  tradisional-pedesaan  yang cenderung  monolitik  dan  homogen,  di  mana    agama menjalankan  baik  fungsinya  sebagai    pemersatu,  melalui penguatan  pada  nilai-nilai  adat  istiadat  dll.  Di  dalam masyarakat  perkotaan  yang  pluralistik,  agama  mungkin  saja menurun  nilai  pemersatunya  dari  segi  tersebut,  namun  ini harus  dicari  jalan  keluar,  misalnya  kesatuan  nilai-nilai kehidupan  yang  lebih  besar  berdasarkan  solidaritas  dan persaudaraan umat manusia.
Dua  orang  sosiologis  masa  lalu,  Tonnies  dan  Durkheim membantu  kita  memahami  sosiologi  perkotaan  dalam  dua pengertian kontras. 4 Tonnies
melihatnya dengan membandingkan  sosiologi  pedesaan  Eropa,  di  mana  ada  dua macam  kehidupan  sosial:  1) gemeinschaft (karakter  desa tradisional) dan, 2) gessellschaft (karakter kota modern). Sebagai karakter  gaya  hidup  kota  modern  dengan  kualitas:
4 Lihat James L. Spates dan John J. Macionis, Cities: An Abridgement of The Sociology of Cities, 2 nd ed. (Eugene: Wipft & Stock Pub., 1996), 102-105.
individualisme,  impersonal  arena  relasi-relasi  dan  perhatian kemanusiaan yang telah memudar dibandingkan gessellschaft .
Durkheim  secara  analogis  melengkapi  dengan  dua  term berlawanan:  pertama,  ‛solidaritas  organik‛  dalam  perkotaan yang  lebih  menekankan  tujuan  yang  sama  dan  kebersamaan mutualistik  dari  fungsi-fungsi  organisme:  kedua  ‚solidaritas mekanik‛  yang  lebih  menekankan  peran-peran  antar-keluarga yang tetap dalam prinsip komunalisme tertentu. Namun kedua orang  ini  membawa  kita  pada  satu  persamaan  bahwa perkotaan  adalah  gaya  hidup  masyarakat  dengan  kualitas plural dan individual yang oleh  George Simmel telah disoroti dari  sudut  psikologi-sosialnya  dengan  sebutan  ‘mentalitas metropolis’  dalam  ciri-ciri  khas  seperti:  proses  diskriminasi, lebih  intelektual,  spesialis,  apatis,  dan  akhirnya  jatuh  pada sistem mesin. 5 Yang lain menambahkan  ciri khas ‚impersonal‛ pelayanan publik yang sedikit banyak mengandung kepositifan kalau dipakai pada tempat yang sewajarnya, khususnya dalam hal  impersonalisasi  sosial  tingkat  keberagamaan  anggota masyarakat. Sisi ini penting dalam rangka krisis perikemanusiaan  dan  kelangsungan  peradaban  manusia  yang ditimbulkan  oleh  ekses  negatif  dari  salah  satu  agama. (Sedangkan  kenegatifannya,  secara  umum    akan  membuat manusia teraliensasi di dalam masyarakat kotanya).
Di  sinilah  pentingnya  konsep  solidaritas  yang  mencakup seluruh  golongan  manusia,  seperti  yang  ditawarkan  dalam etika  global.  Dalam  keadaan  demikian,  umat  beragama  yang
5 Ibid. , 106-107.
berlainan  di  dalam  satu  kota,  apalagi  ibukota  dapat melangsungkan pembangunan di segala bidang dengan aman, adil,    dan  makmur.  Masyarakat  kota  memang  pada  awalnya bersifat  desa  primitif,  dan  kemudian  mengalami  urbanisasi, modernisasi  dan  sekularisasi.  Kota  terbentuk  dari  berbagai macam  aspek,  dengan  segala  macam  peradaban  modern  yang mendukung  serta  filsafat  hidup  yang  muncul  seperti: individualisme dan sekularisme  bahkan globalisme. Setiap  ibu kota  setempat  mempunyai  3  karakter  niscaya  pertumbuhan metropolitan:  1)  perluasan  demografis  akibat  peningkatan populasi, 2) keharusan penambahan teknologis, khususnya alat transportasi  akibat  banyaknya  orang  keluar,  3)  perluasan ekonomis  dalam  hal  pemerataan    pendapatan  untuk kesejahteraan  warganya. 6 Bahkan  lebih  lagi,    kota-kota  sangat besar (megapolitan) di dunia sedang bergerak ke arah apa yang disebut  ‚kosmopolitan,‛  yaitu  kota  ‚internasional‛  dari  segala arah dunia, yang lebih bersifat konseptual daripada geografis.
Dalam  hal  ini,  secara  sosial  kemasyarakatan  tidak  terlalu berarti  untuk  membicarakan    agama  siapa  yang  paling  benar dengan  cara  bagaimanapun,  karena  secara  wajar  bukan  pada tempatnya mengatakan hal-hal privat keagamaan, karena akan menimbulkan  polemik  lebih  banyak  daripada  kebaikan  bagi diri  sendiri.  Namun  hal-hal    kebaikan  bersama  dari  ekspresi keagamaan  yang  bersifat  publik  harus  diekspresikan  untuk kemanusiaan.  Jadi agama dan keagamaan warga kota modern
6 Lihat Edward C. Banfield, The Unheavenly City: The Nature and Future of Our Urban Crisis (Boston: Little Brown and Co., 1970), 23 dst.
adalah  bersifat  publik  dan  privat  di  dalam  kota  yang  plural. Namun yang privat seperti kepercayaan dan ajaran harus hati- hati  dalam  penerapanya  di  dalam  publik  yang  majemuk dibedakan  apalagi  faktor    publiknya  seperti  kesaksian  atau dakwah  agama  harus  hati-hati  diterapkan  dalam  dunia  yang majemuk  dan  plural.    Di  sini  diperlukan  etika  global  bersama untuk suplemen terhadap etika khusus dari ajaran agama.
Secara  umum,  klaim  agama  yang  baik  dan  paling  benar harus  terbukti  di  dalam  perjalanan  hidup  sehari-hari.  Marilah kita bersama-sama berbuat baik sebagai bukti atas klaim bahwa agama  kita  yang  paling  benar.  Tentunya  saya  tidak menyarankan  bermuka  dua  atau  tidak  konsisten  bahkan berkhianat  terhadap  iman,  sejak  diakui  bahwa  iman  adalah masalah privasi, sedangkan sisi ‘agama’ adalah masalah sosial- politik  dan  perlu  deprivatisasi  agama  di  dalam  pergaulan masyarakat  luas.  Agama  publik  yang  disarankan  sejauh patokan  agama  sipil.  Prinsip  toleransi  dan  akomodasi  menjadi penting  terutama  dalamkota  yang  berkembang  secara kosmopolitan masa kini.
Sikap  toleran  sangat  penting  untuk  sebuah  kota  modern yang  bersifat  kosmopolitan  adalah  karakter  dan  sikap  waga negaranya  yang  sangat  beradab  di  dalam  kemajemukan. Didukung  dengan  prinsip  demokrasi  maka  akan  muncul  apa yang disebut ‚masyarakat sipil‛ dan  tentunya harus dibarengi dengan  supermasi  hukum  agar  tidak  menjadi  anarkhi  dan masyarakat  menjadi chaos .  Ini  akan  menjadikan  Bandung kondusif sebagai ‚kota berperadaban masa kini‛  untuk semua orang,  segala  bangsa  dan  setiap  agama  dll,    dengan  karakter
penduduk  kota  dalam    persaudaraan  antarumat  manusia, kebersamaan  internasional  bangsa-bangsa,  persatuan  suku- suku bangsa dan keterbukaan bagi kepercayaan agama-agama.
Gagasan the  city  for  all merupakan  gagasan  modern  yang mulia,  dengan  prinsip  ‚menghargai  perbedaan  dan  bekerja  di dalam  kepelbagaian‛  sebagai  suatu  proses  di  dalam perkembangan  sosial. 7 Dalam  konsep  ‚membedakan‛  adalah ‘menjadikan beda dalam proses perkembangan atau pertumbuhan,’ ‘mengenai perbedaan antara’ atau ‘memisahkan antara’;  sedangkan  mempelbagaikan  bermakna  ‘membuat jamak,’  memvariasi,  memodifikasi,  melindungi  terhadap kehilangan.’ 8 Dalam  prinsip  tersebut  warga  kota  tersebut menghimpun  kekuatannya  dalam  hal  bekerja  sama  dengan kepelbagaian dan konflik dalam konteks kebudayaan manusia. Di  mana  ada  partisipasi  dan partnership dalam    proses perkembangan  sosial  kota,  misalnya:  perumahan,  transportasi, sanitasi,  pendidikan,  lingkungan  pekerjaan,  kesejahteraan keamanan,  serta  menghadapi  kejahatan,  kemiskinan,  bencana, dll.
Situasi  kebingungan  akhir-akhir  ini  adalah  di  mana  kita kehilangan rasa kebangsaan, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Manusia  kehilangan  ciri  khas  esensial  sebagai  manusia  dan menurunkan  dirinya  menjadi  non-manusia  saja  (tanaman, hewan  bahkan  mesin).  Celakanya  perilaku  keberagamaan
7 Lihat Joe Beall, ed., A City For All: Valuing Difference & Working with Diversity (London/New Jersey: Zed Book Inc., 1997).
8 Ibid ., 8-9.
manusia  dijadikan  alat  atas  nama  Allah  dan  egoisme keberagamaan  untuk  menyangkali  kemanusiaannya  yang hakiki  berdasarkan  ketiga  faktor  kemanusiaan  yang  beradab tersebut.  Keagamaan  dan  perkawanan  serta  rasionalitas manusia  adalah  tolok  ukur  hidup  manusia  sebagai  suatu bangsa  yang  beragama  dan  bermasyarakat  dalam  satu  kota yang  berperadaban  global.  Namun  tanpa  meninggalkan identitas nasional dan kearifan lokal.
Masyarakat  agama  mungkin  saja  menolak  sekularisme, tetapi  pada  masyarakat  kota  yang  modern  penting  apa  yang dinamakan  ‚sekularisasi‛  kota,  setidaknya  dalam  dua  dimensi dunia:  1)  desakralisasi  politik  dan,  2)  dekonsekrasi  nilai-nilai (masyarakat). 9 Kedua  hal  ini  harus  dioperasikan  dalam  hal menghilangkan  ekses  negatif  keberagamaan  manusia  dalam kehidupan  sosialnya  tanpa  perlu  menyangkali  nilai-nilai individual  keagamaan  (hal  iman)  yang  niscaya,  dalam hubungannya  dengan  keberagaman  manusia  di  masyarakat kota. Selanjutnya, pembentukan kota sekuler dan gaya modern tersebut didasarkan dengan dua prinsip global: anonimitas dan mobilitas di dalam proses sosial. Tanpa harus mengikuti semua (jalan)  pikiran  Cox,  karena  teridentifikasi  sebagai  sekularisme radikal di dalam konsep kota teknologis secara fungsional saja. Untuk  mencoba memahami hal tersebut  di dalam akomodasi sosial  yang  prinsipnya  tetap  mempertahankan  identitas  dalam toleransi masyarakat pluralistik.
9 Lihat Harvey Cox, The Secular City (New York: McMillan Co., 1971), 19-32.

## MELIHAT SPIRIT DI SEKITAR MANIFESTO ETIKA GLOBAL: PENILAIAN POSITIF
Terlepas  dari  adanya  faktor  negatif  filsafat  hidup  yang secara  ideologis  saling  bersaing  dengan  filsafat  hidup keagamaan  yang  berbeda,  kebersamaan  masyarakat  yang beragam  memerlukan  cara  hidup  bersama  dalam  kehidupan masa  kini.  Ini  untuk  menghindari  bentrok  yang  tidak  perlu dalam  kehidupan  praktis  dan  dapat  dinilai  sebagai  sarana kebersamaan  manusia  sekarang  dari  etika  global.  Adapun dasar-dasar  prinsip  universal  dalam  manifesto  etika  universal ini adalah penilaian positif dari ideologi dengan mengesampingkan lebih dahulu ekses negatif yang ada. Ada 6 spirit  ideologis  penting  di  balik  etika  dunia  yang  universal tersebut.
1)  Globalisme  adalah  jiwa  globalisasi  bagi  etika  global sekaligus  konteks  pemikiran.    Prinsip  globalisme  berasal  dari proses globalisasi dalam konteks perkotaan dan sivilisasi dalam konteks  modern.  Masyarakat  urban  menggumulkan  semua orang dari golongan yang sama, satu etnik dan lain etnik yang berdekatan.    Kalau  ditingkatkan  menjadi  metropolitan,  maka cakupan  pluralitas  dalam  berbagai  aspek  menjadi  semakin besar dan berbeda hidup dalam satu tempat yang maju seperti ibu  kota  suatu  negara  atau  provinsi.    Daerah  dan  kota  yang kosmopolitas  adalah  penduduk  dunia  yang  meliputi  semua darah di dunia ini, dan berkumpul dalam kehidupan bersama- sama  tanpa  terlalu  memandang  lagi  chauvinisme  dan etnikisme.  Semua kota besar, ibukota provinsi sedang menuju masyarakat  internasional  yang  dinamakan  kosmopolitanisme
atau  sedikitnya  masyarakat  nasional  yang  bergagasan metropolitan.
Dalam hal  ini etika global mendapat tempat yang positif, di mana prinsip kekinian dari visi yang menunjukkan satu hal, bahwa  ‚ global  civilization  is  not  a  future  possibility;  it  is  present- day .‛ 10 Selanjutnya  dapat  dikatakan  sebagai  ‚proyek‛  yang melibatkan  nilai-nilai  sama  dari  semua  sistem  etika  agama- agama  yang  ada  di  dunia  ini.  Seharusnya  etika  global  dapat terwujud  sesegera  mungkin  karena  diikat  oleh  pluralisme kultural, agama, dan intelektual yang ditenun bersama dengan peradaban  global  kontemporer  yang  bersifat  dialogis.  Jadi etika  global  tidak  muncul  secara  bertahap  dan  natural  seperti beberapa proses peradaban lalu.  Ini adalah keunikan sekaligus keuntungannya, kalau saja orang beragama sampai pada tahap kesadaran  akan  keprihatinan  manusia  yang  tinggi,  maka  etika global  akan  dapat  diterapkan  seketika.  Prinsip  peradaban manusia  secara  global  selalu  berisi  pasangan,  yaitu  tanggung jawab  global  berdasarkan  etika  yang  lebih  mendasar  secara universal di dalam lokal.
2)  Sekularisme  teologis  adalah  motif  dan  orientasi  politis gerakan  etika  global,  di  mana  keagamaan  agama  harus dilepaskan dari campur tangan negara. Politik dipisahkan dari agama agar keagamaan tradisional bermain dalam hal kebaikan
10 Ingrid  H.  Shafer  dalam  paper  yang  yang  disampaikan  dalam merayakan  semangat  menuju  etika  global.  University  of  California  at Berkeley,  20-21 Juni 1955 dengan judul ‚Philosophical and Foundations of A Global Ethic‛ *on line+.
moral  manusia  dalam  kemasyarakatan.    Memang  dalam  arti sempit  sekularisme  diartikan  sebagai  ideologi  anti-agama (ateisme),  namun  bukan  berarti  melawan  agama  secara  politis (seperti komunisme). Untuk itu dalam tataran kemasyarakatan, agama  harus    direinterpretasikan  atau  diredefinisikan  dalam terma-terma  sosial  etis  warganegara.    Memang  benar  bahwa teologi-teologi sekularistik pernah tersandung pada hal negatif, terkait dengan jargon-jargon favoritnya: religionless Christianity ,
Christian  Atheism , worldly  holiness , man  for  others , social  gospel , sosial  theology , contemporary  church dll.,  yang  makna  inti Kristennya dikesampingkan dulu (mungkin untuk sementara).
Ini bukan berarti meninggalkan nilai-nilai inti kepercayaan  spesifik  dari  agama-agama  yang  berbeda,  tetapi hanya  mensipilkan  keberadaan  orang-orangnya    agar  tidak mengekstrim  dan  bentrok  di  dalam  masyarakat  pluralistik  ini. Di sini sekularisme teologis dapat diterima secara terbatas pada pembedaan  (bukan  pemisahan)  antara  kehidupan  beragama (secara pribadi) dan kehidupan bersama  (secara sosial-politik). Inilah  yang  oleh  Ingrid  Shaeffer  disebut  ‚spiritualitas  religius sosial‛, yaitu suatu spiritualitas yang bersifat umum dan apriori berdasarkan  ‘rasa  keagamaan’  manusia  terhadap  ‘Sang Transenden’  tersebut. 11 Tentu  hal  ini  sejalan  dengan ‘spiritualitas  baru’  yang  selama  ini  didengungkan  oleh  kaum
11 Inggrid H. Shafer, ‚Dialogue, Spirituality, Love‛ electronic version copyright,  Center  for  Global  Ethic  [online].  Didalamnya  terkait  dengan tulisannya dalam Journal of Ecumenical Studies : Global Ethic , volume 42 no 3 (Summer 2007).
pluralis  agama-agama.  Tugas  umumnya  adalah  kerja  bersama untuk mencari solusi atas isu-isu bersama yang dihadapi umat manusia,  seperti:  ancaman  perang,  terorisme  internasional, pembunuhan ras, pelanggaran HAM, krisis ekologis, kejahatan perang, kemiskinan dll. Tentu orang-orang humanis sekuler ini lebih  leluasa  untuk  mengatasi  problem-problem  kemanusiaan dalam  masyarakat  dibandingkan  dengan  orang  religius. Namun  bukan  tidak  mungkin  kaum  beragama  dapat mendorong  lebih  baik,  khususnya  dalam  prinsip  etika  global ini. Untuk sebuah kota modern yang pluralisik ini lebih dikenal dengan internasionalisme dalam kebangsaan dan kemanusiaan.
3)  Pascamodernisme  adalah  suatu  era  sekarang  –  tempat dan  ruang  –  yang  memuluskan  jalannya  argumen  etika  global dalam hal: dekonstruksionisme, spiritualisme, holisme kehidupan  antar-semua  golongan  di  planet  ini,  tanpa  batas- batas  yang  kaku  (atau  jelas).    Secara  relatif  (maksudnya dinamis) tidak boleh lagi ada klaim-klaim  sosial agama pribadi yang  paling  benar  keluar  secara  eksesif,  karena  semua  sama hak  benarnya  dalam  masyarakat  dan  secara  politis.  Karena spirit  relatif  kebenaran  sehingga  landasan  epistemologis  dari kebenaran  adalah  subyektif  dan  imaginatif.  Dikatakan  bahwa, ‚etika-etika  posmodern  harus  menolak  hal-hal  seperti  aturan normatif  yang  memaksa  dan  mencari  suatu  hal-hal  dasar,  hal- hal  universal,  dan  hal-hal  mutlak‛      serta  diperhadapkan  dari perspektif  baru  pada  ‚isu-isu  seperti  hak-hak  asasi  manusia, keadilan  sosial,  konflik  antar-persatuan  yang  penuh  dengan kedamaian  dan  penonjolan  diri  (individual,  dan  pertentangan antara  tingkah  laku  individu)  dengan  kesejahteraan  bersama.‛
12 Di  era  inilah  etika  global  telah  mendapat  pembuahan  yang subur.
Etika  global  dikatakan  sebagai  anak  zaman  dari  era pascamodern, di mana wacana pluralisme agama dipromosikan secara gencar dalam wacana antaragama dan studi-studi sosial. Memang ada yang kebablasan sampai pada tingkat pendekatan kredal  (pengakuan  iman).  Secara  konkrit,  Swidler  dalam ‚ Toward UDGE ‛ menyebutnya sebagai age of dialogue dan age of global dialogue sebagai kategori baru yang radikal. Berdasarkan prinsip umum yang berhubungan dalam memaknai kehidupan, maka  dapat  dideklarasikan  secara  layak  dan  dihasilkan konsensus bersama agar dapat dimengerti secara umum, yaitu berdasarkan  prinsip golden  rule dari  etika  yang  adalah  prinsip hidup  yang  didasarkan  frase,  ‚lakukan  segala  sesuatu  yang orang lain lakukan kepada dirimu‛ (Matius 7). Ternyata semua agama dan filsafat etis yang berbeda mempunyai pendapat etis yang  sama,  seperti:  Judaisme,  Kekristenan,  Budhisme,  Islam, Hinduisme,  Konfusianisme.  Jadi  secara  khusus  boleh dikatakan,  bahwa  etika  global  dimengerti  sebagai  fenomena masyarakat  Barat  era  ini  yang  sedang  diperluas  pengaruhnya ke  seluruh  dunia  agama-agama.  Pascamodern  sebagai pandangan dunia sekarang yang melihat tema-tema kehidupan tentang  Tuhan,  manusia,  kekekalan,  keselamatan  dll.,    secara baru berdasarkan spirit toleransi dalam segala hal. 13 Zaman ini
12 George Ritzer, Teori-Teori Postmodern , terj. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), 279.
13 Pascamodernisme sebagai pandangan hidup sekarang dapat
adalah  suatu  tempat  berkumpul  yang  subur  bagi  keberadaan manusia  secara  holistik  dan  majemuk  serta  bersama-sama, walau berbeda-beda tanpa diskriminasi.
4)  Moralisme  [Etika].  Moralisme  tidak  sama  dengan moralitas,  yang  pertama  abstrak  dan  tanpa  agama,  sedangkan yang  kedua  konkrit  dan  faktual  berdasarkan  etika  pragmatis dari  agama.    Tingginya  pengharapan  moral  pada  manusia membuat  studi  etika  paling  diminati  dan  berkembang  pesat akhir-akhir  ini.    Penilaian  positif  pada  bagian  ini  adalah  atas fakta  moralitas.  Hal  ini  cocok  dengan  proyek golden  rule dari Etika  Global  yang  mengkaji  dasar  bersama  dari  agama-agama dan  filsafat-filsafat  etis  di  tengah  perbedaan  fundamental mereka demi kehidupan bermasyarakat.  Hal-hal tersebut tidak memadai  lagi  di  dalam  peradaban  manusia  modern  yang majemuk,  khususnya  dalam  kemunculan  banyak  krisis  tidak berperikemanusiaan  dan  konflik  internasional.  Kesadaran hakiki  adalah,  bahwa  moralitas  berarti  melakukan  yang sepatutnya  pada  umat  manusia,    karena  menjadi  manusia adalah  bermoral,  dan  menjadi  bermoral  adalah  menjadi manusia. 14 Namun dalam hal ini semua sepakat bahwa ‚klaim etika  global  tidak  dalam  posisi  untuk  mengganti  setiap  sistem
melihat secara populer dan gamblang buku serial ‚Mari Berpikir‛ oleh Robert Don Hughers, et al., Pandangan Dunia: Bagaimana Orang-Orang Memandang Tuhan , terj.  (Yogyakarta: Yayasan Gloria, Katalis, 2011).
14 Michael Traber, ‚Conclusion: An Ethics of Communiction Worthy of  Human  Being‛  dalam Communication  Ethics  and  Universal  Values ,  ed Clifford  Christians,  Michael  Traber  (Thousand  Oaks,  London:  Sage Publications Inc., 1997),  327 dst.
dan ajaran etika agama-agama, tetapi sebagai suplemen bukan suatu  alternatif, 15 di  mana  setiap  sistem  etika  tersebut  tetap harus  terpelihara,  bukan  relativisme  etis.    Selanjutnya  dapat dikatakan  bahwa  moralitas  dalam  etika  global  hanyalah  teori etis,  bukan  etika  normatif.  Bukan  untuk  etika  pribadi  orang beragama tetapi etika sosial di masyarakat.
5)  Pluralisme  (agama):  ideologi  ini  dapat  dianggap sebagai  ‚ibu‛  yang  langsung  menelurkan  etika  global, khususnya  wacana  pluralisme  agama  secara  studi-studi  sosial. Sehingga kecurigaan dogmatis yang berlebihan terhadap usaha ini  sebagai  ekses  negatif  pluralisme  agama  harus  dapat diantisipasi  secara  berkeadaban.  Beberapa  orang  berkeberatan pluralisme agama ini  muncul, karena dianggap kompromistik, khususnya  dalam  usaha  reinterpretasi  keunikan  agama-agama yang  ada.    John  Hick  melihat  pluralisme    ‚as  an  extension  of western  cultural  hegemony,  to  many  Christian  in Africa,  India China,  Asia,  and  the  East  generally.‛  Ia  mengakui  bahwa konsepnya  dibangun  oleh  Gereja  Barat  ketika  menghadapi krisis  di  akhir  abad  ke-20  yang  lalu. 16 Ini  termasuk  pengaruh panjang  era  pascamodern  terhadap  era  modern  yang  juga digagas di  Barat. Tidak ada salahnya orang  Timur berhati-hati dengan  sifat  hegemoninya  mengingat  sejarah  kolonialisme masa lampau atas dunia Timur.
15 Sallie King, ‚A Global Ethic in the Light of Comparative Religious Ethics‛ dalam Exploration in Global Ethics , 124.
16 John Hick, A Christian Theology of Religions : The Rainbows of Faiths (Louisville: Westminster John Knox Press, 1995), ix.
Memang  pluralisme  sekarang  mengandung  pengertian yang  luas  menyangkut:  1)  kenyataan  yang  pluralistik  dalam masyarakat  (fakta  keberagaman),  2)  wacana  studi  sosial  atau studi  antaragama  (holistik  dan  komprehensif),  dan  3) pendekatan  khusus  dalam  teologi  religionum  (komparatif),  di mana  hakikat  agama-agama  dipersatukan  secara  relatif  di dalam kesamaan. Pengertian yang terakhir itulah yang menjadi akar-akar  gagasan  etika  global,  ketika  Hans  Kung  sebagai seorang pluralis dalam pendekatannya, terbedakan dengan dua pendekatan lain: inklusivis dan eksklusivis. Pluralisme teologis memang  menyatakan  bahwa  ada  banyak  agama  yang  secara hakiki benar kepada Allah, karena berasal dari satu Allah yang sama.  Berdasarkan  ide  dasar  pluralisme,  pengakuan  yang demikianlah  membawa  dan  mendirikan  masyarakat  langsung dalam  lapangan  hidup  etis  di  masyarakat  plural,  bukan  lagi soal  kesetaraan  politis  dan  yuridis.  Namun  prinsip etikosentrisme  dari tradisi pluralisme, akhirnya agama-agama menghasilkan  deklarasi  etika  agama-agama  yang  bersifat universal.
Selanjutnya  di  tengah-tengah  banyak  kecurigaan  etika global  tersebut,  masih  dapat  pelajaran  dari  perspektif  seorang Muslim  yang  masih  percaya  ada  banyak  alasan  untuk mendorong  etika  universal  ini,  karena  sejalan  dengan  fakta Islam  itu  sendiri  pada  maksud  awalnya.  Hal  itu  diungkapkan, bahwa ‚The Prophet Muhammad did not wish to found a new religion.  He  was  driven  by  the  desire  to  bring  people  back  to the original faith of Abraham... called Islam. <and bear in mind that  the  word islam <  signifies  submission  to  the  will  of  God,
and peace. In that sense islam is the same as salam , which is the same  as  the  Hebrew shalom ,  meaning  peace,  with  the  special connotation  of  soundness,  wholesomeness...  Consequently,  he took  as  his  task  the  reestablishment  of  that  prototype  of Abrahamic religion, monotheism.‛ 17 Prinsip agama Ibrahim ini adalah  dasar  kesatuan  untuk  sedikitnya  tiga  agama  Ibrahimi yang  dianggap  paling  besar  ketegangannya.  Jadi  pluralisme sosial  dan  struktural  dari  etika  dapat    diadopsi  dalam kehidupan  bersama,  bukan  pluralisme  konfesi  ajaran  agama- agama yang berbeda. Semua agama ada keunikannya, di sinilah secara  intelektual  pluralisme  dipakai  untuk  mempelajari wacana  pluralitas secara komprehensif dan proporsional untuk kehidupan bersama.
6)  Ekumenisme  adalah  tempat  pertumbuhan  yang  paling segar  dan  aman  bagi  etika  global  di  kalangan  kristiani. Oikumenisme  suatu  gerakan  kesatuan  komunitas  protestan secara  interdenominasional  di  seluruh  dunia,  yang  dalam perkembangannya  meliputi  juga  agama  non  Kristen  dalam dialog  antar  umat  beragama.    Secara  tidak  langsung,  gerakan ekumenisme adalah sebagai ‘ladang’ yang menumbuhkan etika global ini sangat diterima baik di kalangan Kristen, khususnya dalam  tatanan  teologi  radikalnya  yang  bersifat  sosial-politik. Bahkan dalam pendapat yang terbatas dapat dikatakan sebagai ‘corong’ yang dominan bagi proyek etika global.   Hal ini dapat
17 Khalid  Duran,  ‚Leonard  Swidler’s  Of A  Global  Ethics: A  Muslim Perspective‛  paper  yang  dibacakan  dalam  Universal  Declaration  of  Global Ethics. (online version).
dilihat  dari  jurnal  studi  oikumenis  yang  memunculkan  isu  ini secara  khusus. 18 Karena  selama  ini  kaum  oikumenis  memang telah  lebih  dahulu  mengajukan  inklusivisme  agama  yang kristosentris  bahkan  mengajukan  pluralisme  agama  yang teosentris  dalam  pendekatan  teologis  dengan  agama-agama berbeda.
Secara  sempit  dapat  dinilai  etika  global  sebagai  ‚anak kandung‛  dari  konsep  pluralisme  agama,  ketika  pendekatan pluralisme dalam teologi religionum tidak berhasil mewujudkan perdamaian agama di dunia. Sehingga diupayakan  suatu  terobosan  baru  dalam  level  etika kebersamaan  yang  universal.  Sayangnya,  seringkali  kaum oikumenis  ini  bukan  hanya  membahasnya  dalam  level  studi- studi  sosial  dan  filosofis,  seperti:  sosiologi  agama,  antropologi agama,  dan  fenomenologi  agama,  tetapi  juga  dipakai  untuk merumuskan  teologi  agama  pada  level  studi  doktrinal. Akhirnya  terjatuh  pada  rumusan  teologis  yang  universalistik (pluralisme),  sedang    yang  lain  usaha  sinkritis  (inklusivisme). Kedua  pendekatan  tersebut  bukan  saja  menolak  ekslusivitas agama-agama,  tetapi  juga  membuang  keunikan  dari  agama- agama. Hal ini karena kurangnya pemahaman relasional antara unsur  publik  dan  privat  pada  orang  beragama  sekaligus dengan ruang publik dan ruang privat.  Hal ruang publik tidak memaksa  unsur  privat  seorang  beragama,  dan  unsur  publik agama  seseorang  tidak  menyerang  masuk  ke  ruang  privat,
18 Lihat Journal of Ecumenical Studies : Global Ethic . Volume 42. No. 3 (Summer 2007).
demikian  sebaliknya.    Mungkin  ini  yang  dimaksudkan seseorang ‚tidak perlu menjadi religius‛, dalam arti sikap ‚tak perlu defensif‛ bagi Tuhan,  ‚jangan beradu pendapat‛ ‚jangan merasa  seolah  paling  tahu.‛ 19 Singkatnya  dalam  ruang  publik, sikap etis lebih didahulukan daripada sikap apologetis.
7)  Humanitarianisme,  ini  dipakai  sebagai  prinsip  dasar etika global yang dapat dipakai untuk tanggung jawab Kristen. Karena  kaum  evangelikal  biasanya  menolak  pluralisme teologis, namun memandang fakta humanitas suatu kenyataan hidup  dan  bahwa  manusia  itu  berharga  dan  perlu  dihargai martabatnya.  Di  sinilah  evangelikalisme  sebagai  gerakan ekumenikal alternatif dapat mempertahankan keunikan Kristen tanpa harus melakukan eksklusivisasi diri terhadap orang lain dalam  eksklusivisme  agama.  Karena  Kristus  adalah  inti kekristenan  yang  bersifat all  inclusive bagi  semua  golongan manusia tanpa harus melalui proses inklusifisasi ke dalam diri sendiri dalam pendekatan inklusivisme agama. Di sinilah kaum injili  secara  intrinsik  dan  signifikan  dapat  menghargai penderitaan dan kekacauan yang menyangkut seluruh manusia di dunia ini dalam prinsip  humanitarianistik. Dengan spirit ini, kota modern dapat dipakai sebagai public square dunia, tempat berkumpul berbagai macam manusia dari berbagai bangsa, ras, latar  sosial-budaya,  agama,  ekonomi  yang  berbeda.    Sikap humanitarianistik  adalah  suatu  yang  berdasarkan  konsep menyayangi  sesama  manusia  dan  menjunjung  tinggi  harkat
19 Carls Medearis, Dua Umat dan Yesus: Meraih Pemahaman dan Hubungan-Hubungan, terj. (Jakarta: Satu, 2011), 167, 169.
kemanusiaan.  Masalah-masalah  inilah  yang  dikenal  juga dengan  teodisi,  masalah  keadilan  Allah.  Humanitarianisme tidaklah  sama  dengan  humanisme,  yang  bertendensi    anti- ketuhanan  dan  melawan  ide  keagamaan  dari  etika  global  itu sendiri.  Sejak  dulu  sudah  ada  yang  dikategorikan  humanis- agama  dan  bangkitnya  orang-orang  masa  kini  yang  disebut ‚humanis  religius  yang  baru‛  yang  berusaha  mengatasi  dua tegangan  yang  muncul  secara  kreatif  dan  non-desktruktif dengan  asumsi  humanis,  bahwa  ‚kemanusiaan  (humanity) tidak  dapat  dimengerti  tanpa  kaitan  dengan  Allah,  dan  Allah juga  tidak  dapat  dimengerti  kecuali  melalui  lensa  pemikiran pengalaman manusia.‛ 20 Jadi harus belajar positif  melampaui konten  kemanusiaan  sekularnya  dalam  kritik  yang  tidak berlebihan,  karena  asumsi  ideologinya  yang  sekular  dan  anti- agama.  Sebenarnya  dengan  jiwa  Kitab  Suci  kaum  agama melampaui  keprihatinan  kemanusiaan  ini  menjadi,  misalnya ‘humanitarianisme  Kristen’.  Konon  para  sarjana  non-injili  pun mengakui jalannya tidak mudah, karena kebanyakan organisasi antaragama  menghadapi  kecemasan  dan  ketakutan  kompromi pada  sisi  internal  (jemaat  dan  komunitas)  dan  sisi  eksternal (pemimpin  masyarakat  umum),  takut  akan  menyebabkan kontroversi dan perpecahan, ketika mencoba membangun spirit kerja  sama  dan  kesatuan  tersebut. 21 Di  sini  memang  perlu
20 Untuk  ini  bisa  membandingkan  dengan  Gregory  Wolf, The  New Religious Humanist: A Reader (New York: Free Press, 1997), xv.
21 Bruce Grelle, ‚Scholarship and Citizenship: Comparative Religious Ethicists as a Public‛ dalam Explorations in Global Ethics: Comparative Religious Ethics & Interreligious Dialogue , Sumner Twiss and Bruce Grelle, eds,
menjaga  identitas  diri  yang  kuat  tanpa  harus  melebur,  apalagi menyerang.  Ini  semata-  mata  demi  kemanusiaan  di  dunia  ini, tidak  melibatkan  interes  pribadi  antara  golongan  agama  yang berbeda  dalam  maksud  agamaisasi.  Manusia  menolong manusia  bukan  karena  agamanya  atau  karena  maksud keagamaan,  tetapi  karena  kebaikan  agama  seorang  kepada seorang manusia yang membutuhkan.

## PERAN MASYARAKAT ETIS-GLOBAL PADA PEMBANGUNAN LOKAL

## Prinsip ‚Demi Kemanusiaan‛ Universal dalam Cita-cita Kota
Dalam catatannya, Hans Kung sebagai penggagas utama Global  Ethics menyatakan,  bahwa  yang  pertama  harus  dimulai dari deklarasi agama-agama, lalu diikuti oleh deklarasi umum ‚In a ‘Declaration for a World Ethic’ the focus cannot be on the JUDICAL  level  of   laws,  codified  rights  and  appealable paragraphs (e.g., Human Rights), or on the  POLITICAL level of concrete suggested solutions (e.g., in reference to the debt crisis of   the  Third  World),  but  rather  only  the  ETHICAL  level:  the level  of  BINDING  VALUES,   IRREVOCABLE  STANDARDS and  INTERIOR  FUNDAMENTAL  ATTITUDES.   Of  course these  three  levels  are  related  to  each  other.‛ 22 Ini  hanya
(Oxford: Westview Press, 2000), 51.
22 Hans  Kung,  ‚Explanatory  Remarks  Concerning  a  Declaration  of the  Religions  for  Global  Ethics"  trans  Leonard  Swidler.  The  Council  for  a Parliament of the World's Religions in Chicago commissioned me to develop a draft of a "Declaration of the Religions for a Global Ethic." (online version).
kandungan etis kemanusiaan universal dari agama-agama yang berbeda untuk hidup bersama.
Konsensus  universal  ini  mencakup  seluruh  elemen masyarakat  dunia,  karena  ‚etik  global‛  harus  berkerja  pada semua  level:  sarjana,  pemimpin,  dan  akar  rumput;  jika  tidak maka  akan  gagal  total.  Dalam  level  etis  itulah  konsensus  ini dicetuskan  dalam  perjanjian  universal,  untuk  diberlakukan secara normatif dalam segala lapangan kehidupan, seperti:
1.  Kami  saling  bergantung.  Masing-masing  dari  kami bergantung  kepada  ‘kebaikan’ semuanya,  karenanya  kami menghormati  komunitas  makhluk  hidup,  umat  manusia, binatang,  tumbuhan,  dan  bagi  pemeliharaan  bumi,  udara,  air dan tanah (dipersingkat).
2.  Kami  harus  ‘memperlakukan  orang  lain’  sebagaimana  kami ingin  orang  lain  memperlakukan  kami.  Kami  membuat komitmen  untuk  menghormati  kehidupan  dan  martabat, individualitas  dan  keragaman,  sehingga  setiap  orang diperlakukan secara manusiawi, tanpa kecuali (dipersingkat). 3. Kami menganggap ‘semua manusia sebagai keluarga.’ Kami harus berusaha berbuat baik dan murah hati. <Tak seorangpun dapat  dianggap  dan  diperlakukan  sebagai  warga  negara  kelas dua, atau dieksploitasi dengan cara apapun (dipersingkat).
4.  Kami  mengikatkan  diri  kepada  ‘budaya  tanpa  kekerasan,’ penghormatan,  keadilan  dan  perdamaian.  Kami  tidak  akan menindas,  melukai,  menganiaya,  atau  membunuh  orang  lain, meninggalkan  kekerasan  sebagai  cara  untuk  mengatasi perbedaan.
5.  Kami  berjuang  untuk  sebuah  ‘tatanan  sosial  dan  ekonomi yang adil,’ di mana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih ‘potensi yang penuh sebagai manusia.’ Oleh karena  itu,  kami  mengikatkan  diri  kepada  etik  global (dipersingkat).
6.  Kami  mengajak  semua  orang,  beragama  atau  tidak,  untuk melakukan hal yang sama.
Secara  keseluruhan  deklarasi  etika  global  adalah  bagi umat  manusia  agar  diperlakukan  secara  manusiawi.  Prinsip ‚demi  kemanusiaan‛  ini  menghadirkan  batas-batas  etik  yang minimal dan dimiliki bersama oleh semua agama dunia untuk menjadikan  etika  sebagai  milik  bersama.  Jadi  etika  global adalah  cara  beragama  anggota  masyarakat  global  dalam  level etis  yang  berdasarkan  tradisi  agama  masing-masing  yang berbeda dalam menangani krisis kemanusiaan. Namun prinsip global ini mengakar dalam lokal, di mana muncul lagi peristiwa memilukan  umat  manusia,  khususnya  apa  yang  disebut peristiwa  WTC  11  September  2011,  Bom  Bali  1  dan  2,  serta peristiwa  bom  di  Hotel  J.W.  Marriot  dan  Kedubes Australia  di Jakarta.    Semua  peristiwa  itu  menjadi  catatan  tragis  umat manusia dalam dunia  masa kini.    Hal  ini menyiratkan betapa susahnya  kesadaran  hati  manusia  dipulihkan,  apalagi  kalau sudah  ada  dendam  membara  akibat  perbedaan  agama  dan permusuhan  ideologis.    Beberapa  orang  mungkin  menyatakan bahwa pelaku bom itu bukanlah orang beragama.
Penduduk  kota  apapun  di  dunia  tidak  dapat  membuang fakta  dan  menutup  mata  bahwa  pelakunya  mengatasnamakan agama dan kebanggaan jargon politik tertentu.  Memang mitos
ini  terus  dipelihara  oleh  masyarakat  modern  dan  beradab. Tidak salah kalau harus mengakuinya  sehingga dapat mencari jalan rasional untuk tidak mengulanginya. Apakah harus malu mengakui  bahwa  agama  juga  dapat  berekses  negatif  kalau tidak  dipahami  secara  komprehensif  dalam  kaitannya  dengan masyarakat  luas?  Sudah  waktunya  masyarakat  agama  berpikir jernih  dalam  konteks  pluralitas  dan  bahkan  lebih  dalam  lagi pada  wacana  pluralisme  agama  yang  lebih  kritis  dan  intelek agar  ekstrimisme  atas  nama  agama  dapat  dihindari  dan  sikap serta  tindakan  barbarisme  dapat  ditolak  oleh  orang  kota  yang maju.  Kota  modern  yang  pluralistik    harus  meninggalkan prinsip  lama ius  regio  cuius  religio ,  agama  penguasa  adalah agama  suatu  daerah.  Prinsip  ini  ketinggalan  zaman  dan melanggar HAM karena bersifat pemaksaan.
Gagasan  global  tanpa  implementasi  lokal  hanya  akan menjadi  pajangan  yang  mati  dan  tidak  berbuah,  karena  hanya indah  di  menara  gading  pemikiran.  Wacana  global mengimplikasikan adanya permasalahan lokal, dan permasalahan  lokal  pasti  ada  solusi  globalnya  dalam  tatanan konseptual.  Konsep  baik  itu  harus  teraplikasi  dalam menanggulangi  pergesekan  sosial  dalam  kota  yang  majemuk. Di  sini  pendidikan  budi  pekerti  mengenai  kemanusiaan  yang global harus mulai ditanamkan sejak kecil, agar terhindar  dari kesempitan berpikir, sehingga  dapat hidup bersama.  Konsep- konsep  demi  kemanusiaan  universal  harus  dilihat  sebagai solusi  alternatif  pada  masyarakat  lokal  dari  suatu  bangsa  dan dunia. Jika tidak, akan menjadi ide yang kosong saja, sementara konflik  manusia  semakin  menggila  karena  hal-hal  kecil  yang
tidak  rasional.  Kaum  beragama  harus  menyadari  pentingnya hidup  damai  demi  kemanusiaan  secara  umum,  yang  telah disediakan oleh prinsip etika global.  Inilah saatnya pemerintah dan  masyarakat  kota  modern    mentransmisikan  etika  global dari tingkat konseptual pada aplikasi lokal, sebagai suatu usaha yang lebih penting.
Lokalitas  suatu  bangsa  dan  etnik  serta  daerah  lokalitas suatu  bangsa  atau  secara  khusus  pada  situasi  urbanisasi  dan internasionalisasi  terus  bergerak  ke  arah  kosmopolitanisme. Globalisme adalah satu lokalitas yang tanpa batas definitif lagi. Semuanya  bersatu  bahkan  bercampur  dalam  masyarakat kosmopolitan,  di  mana  semua  orang  adalah  warga  negara dunia. Globalisasi selalu disuntik dengan slogan ‚ think globally act  locally ‛  namun  bukan  hanya  slogan,  tetapi  memang  harus diaplikasikan  dalam  konteks  wilayah  setempat,  sebab  kalau tidak  akan  menjadi  sebuah  utopia.  Selain  itu act  globally boleh saja, tetapi jika terlalu muluk, maka akan kembali pada konsep- konsep  atau  gagasan-gagasan  saja.  Namun  secara  praktis, lokalitas  dari  komunitas  dan  wilayah  harus  berkarakteristik universal  mengingat  urbanisasi  dari  segala  penjuru  dan  aspek kehidupan  masuk  ke  dalam  daerah  tertentu  dan  berkembang dalam  konteks  sipilitas.  Bahkan  beberapa  kota  besar  yang dikatakan  metropolitan  berkembang  menjadi  kosmopolitan, karena  pengaruh  globalisasi,  tidak  terkecuali  seperti  kota-kota modern  di  Indonesia,  yang  membuatnya    tidak  dapat  berdiri sendiri,  tetapi  harus  dapat  diakses  semua  golongan  manusia. Sangat  tidak  mustahil  spirit  kosmopolitanisme  membuat  kota- kota modern di Indonesia menjadi kota dunia juga, yaitu suatu
kota internasional karena pengaruh globalisme.

## Pentingnya Implementasi Prinsip Global pada Resolusi Lokal
Problematika kemanusiaan sedang membayangi kehancuran peradaban manusia,  akibat segelintir orang radikal yang  ingin  menang  sendiri,  dan  akhirnya  melenyapkan  orang lain.  Memang  kemajuan  zaman  dapat  membuat  sekelompok manusia  menjadi  menyempit  dan  radikal  ala  fundamentalis. Kaum  pluralis  telah  mencoba  menyelesaikan  dengan inklusivisme  dan  pluralisme  setelah  sebelumnya  menolak eksklusivisme.  Namun  itu  semua  tidak  berhasil  meredam kekacauan  yang  ada  dari  orang  beragama.  Apakah etikonsentrisme adalah jalan terakhir bagi manusia?
Berdasarkan  prinsip  global  etnikonsentrisme,  kekacauan yang  muncul  diselesaikan  pada  level  etis  kebersamaan  dalam etika  universal.    Inilah  sebabnya  sering  disebut  juga    ‚etika dunia‛  yang  bermaksud  untuk  menyelamatkan  peradaban manusia  dalam  kehidupan  di  muka  bumi  ini.    Proyek  etika global  menjadikan  manusia  sebagai  manusia,  dengan persaudaraan,  kasih,  perdamaian,  toleransi  dll.    Dalam  dunia selama  ini,  ternyata  kegagalan  usaha  perdamaian  ada  dalam level  hukum  (kodifikasi  hak-hak)  dan  perjuangan  level  politis. Di  sini  diperlukan  level  etis  yang  didasari  pada golden  rule yang adalah prinsip hidup bersama antar-orang yang berbeda, khususnya berbeda latar kepercayaan dan agama.
Prinsip praktis golden rule adalah, ‚jangan menjahati orang jikalau  tidak  mau  dijahati‛,  atau  ‚kalau  tidak  mau  dicubit jangan  mencubit  orang  lain‛.  Jadi golden  rule ternyata
berdasarkan  nilai-nilai  umum    etika  yang  ada  dalam  setiap agama dan keyakinan. Pada dasarnya agama-agama mempunyai  prinsip  hidup  bersama  secara  universal.    Jadi golden  rule tidak  boleh  dimaksudkan  untuk  sinkritisme,  dan bukan  juga  suatu  pilihan  untuk  menolak  etika  khusus  dari agama-agama  yang  ada.  Prinsip  hidup  bersama  itu ditambahkan pada etika khusus agama masing-masing. Konsep etika  global  tidak  bermaksud  meniadakan  etika  agama  yang privat,  tetapi  justru  ditarik  dari  dasar  hidup  universal  pada etika  agama-agama  yang  sudah  ada.    Jadi  tidak  tabu  bagi semua  orang  beragama  untuk  hidup  bersama,  dengan  etika supleman di dalam masyarakat majemuk.
Karena  pada  masa  kini,  globalisasi  tidak  ada  lagi  batas- batas  lokal  secara  nyata,  yang  ada  hanyalah  ‘global  village’. Konsekuensinya pada situasi global sekarang ini sejalan dengan situasi  lokal.  Slogannya  adalah think  globalby  acts  locally dan think locally acts global , tidak salah juga. Yang terpenting adalah implementasi  konsep  universal  pada  situasional.  Kalau mengabaikan kenyataan globalisasi, maka menyebabkan dunia semakin mengecil dalam internasionalisasi kota yang kecil dan majemuk. Globalisasi adalah fakta dunia ini. Prinsip globalisme tanpa aplikasi lokal tidak berguna;  demikian juga prinsip lokal tanpa implikasi global adalah tidak mungkin lagi.

## Peran Masyarakat Beragama dalam Pembangunan Kota
Sebagai  kota  modern,  tugas  visioner  kota  adalah:  1) Mengembangkan  sumber  daya  manusia  yang  handal,  religius, mencakup  pendidikan,  kesehatan  dan  moral  keagamaan.  2)
Mengembangkan  perekonomian  kota  yang  adil,  mencakup peningkatan  perekonomian  kota  yang  tangguh,  sehat  dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat,  menciptakan  lapangan  kerja  dan  kesempatan berusaha.  3)  Mengembangkan  kota  sosial  budaya  yang  ramah dan  berkesadaran  tinggi,  serta  berhati  nurani,  yang  mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, kesejahteraan keluarga, pendidikan  pemuda  dan  olahraga  serta  kesetaraan  gender. Mungkin yang terlupakan adalah kesetaraan dalam berkeyakinan dan beribadah.
Pemikiran  lanjutannya    adalah,  bagaimana  warga  kota harus bersama-sama membangun  kotanya  menuju cita-cita. Di dalamnya  sekaligus  ada  kerawanan  tersendiri  mengingat ketaatan  agama  sering  kali  menjadi  fanatisme  dan  tanpa toleransi  (ada  yang  berbeda).  Tanpa  semangat  pluralisme, persahabatan  tidak  mungkin  dapat  terwujud  dalam  sebuah kota  modern  yang  besar    yang  multikultur,  multiagama, multietnik  dan  multiperadaban.  Jadi      tinggal  persahabatan yang  menjamin  ketenangan  dan  kedamaian;  yang  terpenting adalah  kesederajatan  umat  manusia  dalam  peri  kemanusiaan. Di  sinilah  prisip golden  rule dapat  diimplementasikan  pada praktek  kegiatan  manusia  yang  berbeda  beda  dalam masyarakat kota:
- Prinsip kasih-mengasihi adalah kebutuhan alamiah manusia yang  berkelanjutan  dalam  komunitas,  bangsa  dunia  dan  bumi untuk peradabannya.
- Prinsip gotong-royong sosial; jangan kita menolak menolong masyarakat  ketika    dalam  kesulitan  serius,  ketika  kita  tidak dapat menolong diri kita sendiri,  jika kita  menginginkan  hal tersebut, maka kita harus menolong kami melakukannya,
- Jangan  menghindari  tanggung  jawab  pribadi  bahkan  ketika orang  lain  tidak  mau  bertanggung  jawab  untuk  kita  atau  kita merasa tidak perlu bertanggung jawab.
- Prinsip kelakuan baik kepada semua orang lain, karena kita menginginkan  orang  lain  berbuat  baik  kepada  kita.  Janganlah melakukan  yang  buruk  kepada  orang  lain  karena          kita  pun tidak mau dijahati oleh orang lain.
- Prinsip  keutamaan  kasih    di  mana    jika  kita  inginkan  orang lain  berbuat  baik  kepada  kita  maka  perbuatlah  demikian terlebih  dahulu,  Jadi  adalah  suatu  kelogisan  untuk  bertindak baik terlebih dahulu, bukan hak untuk diperlakukan baik.
- Jika  kita  tidak  mau  bertanggung  jawab  pada  manusia  lain,
maka kita tidak punya hak untuk
meminta
pertanggungjawaban sosial dari orang lain.
- Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan.
- Prinsip  toleransi  aktif  dalam  arti  tidak  menuntut  untuk ditoleransi  orang  lain  karena  toleransi  yang  otentik  bukanlah hak tetapi kewajiban manusia.
- Prinsip perdamaian tulus berdasarkan  kedamaian hati tidak menolak  berdamai  dengan  musuh  sekalipun.  Semua  manusia sejati  ingin  kedamaian  berdasarkan  saling  mengampuni  dan belas kasihan.
Demi  kebersamaan,  masyarakat  kota  harus  saling menahan  diri  dan  saling  menerima  perbedaan  di  dalam  batas kewajaran  seperti  tidak  menipu,  tidak  memaksa,  tidak mengejek,  tidak  merusak,  tidak  menghina  dll.  Dengan demikian  kita  dapat  mengatasi  masalah  kemanusiaan  secara bersama-sama  tanpa  saling  mencurigai.  Sebaliknya  kita  bahu- membahu  menghadapi  masalah-masalah  sosial  kota  dengan cara-cara  damai,  persuasif  dalam  kebaikan,  kejujuran,  dan persaudaraan.  Persaudaraan  sesama  umat  manusia  adalah imperatif  bagi  makhluk  agama  dan  makhluk  bermasyarakat seperti manusia, khususnya dalam peradaban manusia modern ini.  Dengan  demikian  ekses  politisasi  agama  maupun agamaisasi politik yang bersifat manipulatif bisa dikurangi atau mungkin dihilangkan.
Masyarakat  kota  modern  yang  demokratis  harus menghindari  apa  yang  disebut  dengan  konsep theopolis ,  baik oleh  karena  mayoritas  maupun  pengaruh  kekuasaan  yang dimunculkan dalam ‘kota agama,’ meski mayoritasnya dikuasai orang  beragama  tertentu.  Kemudian  agama  yang  murni seharusnya tidak dipolitisir karena sejarah telah membuktikan, sintesis  demikian  telah  merusak  agama  dan  akhirnya  merusak tatanan masyarakat itu sendiri. 23 unsur religius kota tidak boleh diperalat  secara  fanatik  dan  munafik  untuk  kelompok  sendiri
23 Harvey  M  Conn,  ‚The  Kingdom  of  God  and  The  City  of  Man: A History  of  the  City/Church  Relation‛  dalam Discipling  The  City:  A Comprehensive  Approach  to  Urban  Ministry ,  Rogers  Greenway  ed.  (Eugene: Wipf and Stock, 1992), 250-256.
ala fundamentalis agama. Dengan demikian tidak terkotori oleh semangat  fanatisme  agama  yang  mungkin  dilatarbelakangi sajarah masa lalu.  Kalau disimak dengan seksama, sesuai jiwa dan nilai-nilai etika global, walau  implementasinya masih sulit dalam  kehidupan  sehari-hari,  namun  prinsip  hidup  bersama untuk    menjadi  kota  warga  dunia  ini  tidak  hanya  sekadar mimpi  atau  dikhianati  oleh  golongan  yang  tak  bertanggung jawab.
Berkaitan dengan pembangunan bangsa, memang negara mempunyai  tugas  sebagai  penyejahtera  warganya,  seperti misalnya amanat Pembukaan UUD ’45. Tentunya dalam hal ini tidak lepas dari  kerja sama antar-warganegaranya yang niscaya adalah makhluk agama, makhluk sosial dan makhluk rasional. Ini  adalah  dasar  makhluk  rasional  sekaligus  fondasi pembangunan  manusia  Indonesia  yang  seutuhnya  dalam kebangsaan, persaudaraan lokal.
Selanjutnya,  warga  gereja  di  kotanya    disebut  secara khusus  sebagai  kota  yang  diperhatikan  dalam  pembicaraan pluralitas  di  era  globalisasi,  demikian,  ‚every  local  church  – wather  in  Kansas  city  or    Konsin  Toledo,  or  Tokyo,  Jakarta  or Bandung  –  will  serve  in  this  era  of  Globalization.  Every  local church  leader  needs  to  be  equipped  for  interreligious encounter.‛ 24 Rupanya  kota-kota  besar  di  Indonesia  sedang disoroti  dunia.  Oleh  karena  itu  ‘suara  kenabian’  gereja-gereja
24 Diambil  dari  pernyataan  Max  L.  Stackhouse  ‚Christ  Church  and Other  Religion,‛ The  Local  Church  in  a  Global  Era ,  Max  L.  Stackhouse  et.al. eds. (Grand Rapids: Wm. Eerdmans Pub. Co., 2003), 139.
yang  bersifat  etis  sedang  dinantikan  demi  kesejahteraan penduduk  kotanya.  Hal  ini  mengingat  prinsip  Kerajaan  Allah harus  menekankan  pentingnya  keterlibatan  orang  Kristen dalam  masyarakat,    seperti  yang  dimaksudkan  John  Stott dengan  ‚doktrin lebih genap (lengkap)‛  yang menyangkut sisi keprihatinan  sosial  Kristen  yang  alkitabiah.    Jadi  suara kenabian gereja sama sekali bukan suara politik. Karena  pada prinsipnya institusi gereja  tidak boleh dijadikan partisan partai tertentu. Jadi karena gereja bukan kelompok aksi politis, maka hubungan gereja-gereja dengan pemerintah kota adalah dalam hal  ‚mengajar,  bukan  intervensi‛ 25 kekuasaan.  Ini  suatu  yang bersifat  moral-etis    bukan  kekuasaan,  yang  aksinya  bukan kasak-kusuk  di  dalam  tetapi  persuasi  dari  luar  dan  bersifat konsultatif  berdasarkan  suara  hati  nurani  sosial  dan  agen kontrol sosial masyarakat kota.
Dengan  demikian  gereja-gereja  dan  masyarakat  agama yang  lain  dapat  membantu  dalam  konteks  tugas  diakonia  dan pembinaan  warga  gereja,  bukan  saja  dalam  keprihatinan  dan aksi  sosial  tetapi  juga  menciptakan  iklim  yang  kondusif  bagi pembangunan  bangsa  berdasarkan:  kebebasan,  keadilan, persamaan  hak  dan  kewajiban.  Untuk  itu  tetap  harus  diingat oleh  semua  golongan,  bahwa  ‘demokratisasi  masyarakat  tidak boleh berhenti!‛ bagi suatu kota modern, untuk itu pendidikan
25 Lihat  Rogers  S.  Greenway  &  Timothy  M.  Morsma, Cities:  Mission New  Frontier (Grand  Rapids:  Baker  Book,  1989),  217.  Berkaitan  dengan  itu, secara  terpisah  selanjutnya  Morsma  mengingatkan  gereja  untuk mewaspadai ‘suap’. Ibid., 218.
masyarakat  harus  ditumbuh-kembangkan  dan  lapangan  kerja harus  disediakan,  sehingga  dapat  memahami  nilai-nilai universal  kemanusiaan,  secara  global.  Sehingga  dapat mengatasi  gejolak  dan  ketegangan  di  masyarakat  kota  yang pluralistik,  khususnya    karena  perbedaan  peribadatan  yang berbeda,  mengingat  ‚agenda  reformasi  dalam  bidang  agama dirasakan  terabaikan  bahkan  dianggap  tidak  menyentuh masyarakat,  dalam  arti  agama  berjalan  sendiri  mengikuti  arus umum  kebebasan  reformasi,  karena  kurang  kebijakan- kebijakan  umum  yang  adil,  sehingga  anarkisme  religius merebak di mana-mana. Hal itu tentu jika  dibanding reformasi politik,  ekonomi,  sosial,  budaya  dll.,  yang  lebih  aktif  dan mendapat  banyak  perhatian  dan  sorotan  masyarakat  dan pemerintah.
Pemerintah  kota,  misalnya  sebagai  institusi  sosial kemasyarakatan  dengan  perangkat  legal  dan  bersifat  persuasif dan  dalam  batas-batas  konstitusional  dan  nasional  dapat bersifat  koersif  untuk  menjamin  kedamaian  setiap  golongan masyarakat  tanpa  diskriminasi,    ini  bukan  berarti  militerisme yang  melawan  prinsip-prinsip  masyarakat  sipil  dan  supermasi hukum.  Kekerasan  ( coercion )  itu  sendiri  perlu  di  dalam masyarakat  di  dalam  batas-batas  legalitas,  karena  tidak percuma  pemerintah  memegang  pedang.    Kalau  pemerintah yang  memegang  mandat  konstitusi  tidak  menanggulangi situasi  anarkisme  sesuai  hukum  dengan  alasan  takut  dituduh melanggar HAM, maka akan terjatuh dalam pelanggaran HAM juga.
Sebenarnya dalam tingkat pimpinan pemerintahan sudah ada  kesadaran  untuk  menjadikan  kota  dengan  hidup  damai dan  aman,  sejahtera  dalam  segala  bidang  yang  melampaui perbedaan  agama,  ras,  suku  antar  golongan  dan  keturunan. Dengan  tekad  ini  perbedaan-perbedaan  yang  ada  dapat didamaikan  agar  tidak  menjadi  ketegangan  dan  konflik  yang berkepanjangan  serta  membuat  disintegrasi.    Dalam  slogan kota  sebaiknya  tertanam  nilai-nilai  kebersamaan  manusia berdasarkan  esensi  agama  yang  luhur,  seperti:  kasih persaudaraan,  kedamaian,  keadilan,  dan  kesejahteraan. Tentunya usaha ini bukan suatu usaha yang mudah dan sekejab mata untuk merealisasikannya.
Pentingnya  prinsip  demokrasi  sebagai  filsafat  hidup manusia  yang  bermasyarakat  majemuk,  tidak  hanya    harus sebagai  sistem  politik  praktis  dan  prosedur  pemerintahan dengan  segala  agenda  kekuasannya  dan  kekerasannya.  Nilai- nilai  demokrasi  menjunjung  tinggi  hakekat  umat  manusia dengan  karakternya,  inspirasinya,  dan  motivasinya  dalam lingkungan kemerdekaan, persamaan hak, keutamaan akal  dan ketidakpercayaan atas akumulasi kekuasaan dan kesejahteraan, sebagai  pandangan  optimis  tentang  manusia  di  dalam masyarakat  plural terutama dalam agama-agama dan hak yang sama bagi seluruh warga negara.
Dalam  demokrasi  peran  masyarakat  pada  pembangunan bangsa sangat penting dan harus diseimbangkan dengan peran pemerintah  sebagai  fasilitator  pembangunan.  Inilah,  hakikat people  power yang  selama  ini  hanya  dimengerti  secara  negatif sebagai  politik  praktis  yang  revolusioner,  harus  dimengefti
secara  positif  di  dalam  hubungan  sosial  dan  perababan,  yaitu suatu  partisipasi  warga  kota  sebagai  kekuatan  positif  dalam pembangunan kota.  Jadi diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam  pembangunan  kota  demi  kesejahteraan,  kemakmuran, kedamaian,  sehingga  prinsip  esensial  demokrasi  tidak  hilang dari  panggung  politik,  yang  disebabkan  oleh  kepentingan  dan kekuasaan  sementara.  Kalau  hal  ini  terjadi,  maka  demokrasi melawan  dirinya  sendiri  dan  mengalami  kemunduran  serta tidak  dipercaya  lagi  oleh  masyarakat.  Demokrasi  dan people power yang  positif,  ada  pada  level  lokal  yang  multietnik  dan multiagama  dalam  kesatuan  perjuangan  komunitas. 26 Dengan segala  kerumitannya  sebuah  kota  akan  maju  atau  kacau tergantung warga kotanya sendiri, bukan hanya pemerintahnya saja.

## PENUTUP
Kota-kota  modern  bersifat  pluralistik  dan  multi- peradaban  dalam  berbagai  hal,  seperti  kota  tujuan  wisata, perdagangan,  pendidikan  dan  menjadi  tempat  ‘mangkalnya’ penduduk  dunia  ini  untuk  tujuannya  berkunjung.  Di  sini diperlukan  prinsip-prinsip  kemanusiaan  yang  lebih  universal dalam  toleransi  dan  antidiskriminasi  dalam  orientasi kehidupan  yang  adil  di  segala  aspek  kehidupan,  berdasarkan persaudaraan  umat  manusia  yang  multikultural  dalam peradabannya.  Sebagai  kota  untuk  semua,  seluruh  warga  kota
26 Lihat  Judith  E.  Desena, People  Power:  Grass  Roots  Politics  and  Race Relations (Lanham: University Press of America, 1999), viii.
dan golongan akan mengerti, bahwa ‘demokratisasi masyarakat tidak boleh berhenti!‛ bagi suatu kota modern, dan  pendidikan masyarakat  harus  ditumbuh-kembangkan  dan  lapangan  kerja harus  disediakan,  sehingga  dapat  memahami  nilai-nilai kemanusiaan global, secara positif.
Umat  beragama  yang  pluralistik  adalah  pengalaman- pengalaman  keagamaan  bersama,  khususnya  sebagai  umat mencari  kebaikan  manusia  di  tengah-tengah  dunia.  Manusia dan  masyarakatnya  memerlukan  tambahan    suatu  prinsip- prinsip  universal  kemanusiaan  untuk  mencapai  masyarakat yang  adil  dan  makmur  di  dalam  dunia  yang  pluralistik  ini. Etika  global  mendeklarasikan  nilai-nilai  etik  minimal  dan kebaikan  moral  kemanusiaan  yang  berasal  dari  beragam tradisi-tradisi agama yang ada, khususnya berdasarkan prinsip golden rule dari tiap-tiap agama dunia sebagai titik temu  dalam forum  dialog  sosial.  Inti    etika  global  lebih  bersifat  ‘terobosan’ hidup bersama dalam masyarakat agama dengan menjadikannya  semacam  etika  ‘suplemen’  orang-orang beragama yang berbeda adalam rangka mengatasi krisis dalam segala  bidang  akibat  ekses  negatif  agama.  Jadi  bukan  etika pengganti dari etika agama-agama yang partikular.
Di  sini  penekanan people  building lebih  penting  daripada city building ,  agar manfaat pembangunan fisik dapat dirasakan secara  riil  dalam  kesejahteraan  hidup  sehari-hari  atau pembangunan  kota  harus  berimbas  pada  pembangunan masyarakat, agar warga kota tidak teralienasi dan termarginalisasi akibat pembangunan fisik. Kedua hal ini akan mengakibatkan pembangunan bangsa ini secara utuh. Di masa
lalu,  orde  sebelumnya    lebih  mendahulukan  ‘pembangunan negara’ ( state building ) ketimbang pembangunan bangsa ( nation building ).  Tidak  ada  artinya,  jika  pemerintahan  mana  pun, hanya  berbicara  umum  dan  global  tentang  angka-angka kemajuan, investasi atau persentasi  inflasi bila tidak  dirasakan oleh  rakyat  biasa.  Artinya  ketika  dikatakan  inflasi  menurun berapa persen, lalu investasi naik, lajur pertumbuhan ekonomi naik  berapa  persen,  tetapi  rakyat  menderita  kemiskinan  dan rakyat tidak dapat menjangkau harga beras secara adil.