## Model Peningkatan Akuntabilitas Keuangan melalui Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan dan Kompetensi Aparatur Desa
Lilis Puspitawati 1 , Kintan Amanda 2 , Surtikanti 3
1,2,3 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

## ARTICLE INFO
JEL Classification: H83, M41, Q56
Korespondensi: Lilis Puspitawati (lilis.puspitawati@email.unikom.a c.id)
Received : 05-10-2023 Revised : 30-11-2023 Accepted : 18-12-2023 Published : 21-12-2023
Keywords: Apparatus Competence, Optimization of Siskeudes, Village Financial Accountability
Sitasi: Puspitawati, L., Amanda, K., & Surtikanti, S. (2023). Model Peningkatan Akuntabilitas Keuangan melalui Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan dan Kompetensi Aparatur Desa. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 10 (2), 321-332. https://doi.org/10.35838/jrap.2023.01 0.02.26
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .

## ABSTRACT
This research aims to test the financial system optimization model and  apparatus competency to increase village financial accountability. This research is motivated by an obstacle in the use of the financial system which is not yet optimal because it is predicted that there are still many village officials who are not yet able to use it. Descriptive and verification methods were used to test the model. This research came from  351  members  of  the  population  consisting  of  heads  of  financial  affairs  or financial operators in the Village Government in Tasikmalaya Regency. Sampling was  carried  out  using  a  non-probability  sampling  technique  with  a  purposive sampling method with the criteria of a village government that had implemented a village financial system (Siskeudeus), so the sample size in this study was 56 villages. Each village is represented by one sample person to be used as a respondent. The results of this research show that the village financial system is in good condition, ready  to  be  used,  and  statistically  has  a  significant  positive  effect  on  financial accountability. Different results were found in that the competence of village officials was deemed inadequate in the attitude category, so that this condition reduced the level of village financial accountability.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji model optimalisasi sistem keuangan dan  kompetensi  aparatur  terhadap  peningkatan  akuntabilitas  keuangan desa.  Penelitian  ini  dilatarbelakangi  suatu  kendala  dalam  penggunaan sistem  keuangan  belum  yang  optimal  karena  diprediksi  masih    banyak aparatur desa yang belum mampu menggunakannya.  Digunakan Metode deskriptif dan verifikatif untuk menguji model tersebut.Penelitian ini berasal dari  351 anggota  populasi  yang  terdiri  dari  kepala  urusan  keuangan  atau operator  keuangan  pada  Pemerintahan  Desa  di  Kabupaten  Tasikmalaya. Penarikan sampel dilakukan melalui teknik non probability sampling dengan metode purposive sampling dengan kriteria pemerintahan desa yang telah mengaplikasikan  sistem  keuangan  desa  (Siskeudeus),  sehingga  ukuran sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 56 desa.  Setiap desa diwakili oleh  satu  orang  sampel  untuk  dijadikan  responden.  Hasil  penelitian  ini menunjukan sistem keuangan desa dalam kondisi baik siap digunakan, dan secara  statistik  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  akuntabilitas keuangan.  Hasil  yang  berbeda  ditemui  pada  kompetensi  aparatur  desa dinilai  kurang  memadai  pada  kategori  sikap,  sehingga  kondisi  tersebut menurunkan tingkat akuntanbilitas keuangan desa. 1. PENDAHULUAN Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat hukum terkecil dalam suatu sistem pemerintahan  di  Indonesia  yang  memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat yang diakui serta  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (UU no 22 tahun  1999)  (Barniat,  2018).      Desa  berperan sangat penting dalam pembangunan nasional, untuk  itu  pembangunan  desa  merupakan
JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap
E-ISSN: 2460-2132, P-ISSN: 2339-1545 Vol. 10, No. 2, Juli-Desember (2023), hal. 321-332
landasan  dalam  pembangunan  nasional yang harus  didukung  dengan  sejumlah  anggaran untuk  melaksanakan  pembangunan  desa (PMK no 22/tahun 2020).
Dalam menyikapi hal tersebut,
pemerintah  melalui  kementrian  desa  telah mengalokasikan  sejumlah  dana  melalui Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa (APBDes) yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan di desa (Arina et al.,  2021).    Alokasi  dana  desa  dikelola  oleh aparatur pemerintah desa sesuai APBDes yang didapatkan  dan  diawasi  melalui  sistem  yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). Selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2022 pemerintah  telah  menyalurkan  dana  desa kurang  lebih  sebesar  Rp.  144  triliun  pada kurang  lebih  75.000  desa  yang  tersebar  di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Humas, 2022).
Pengelolaan  APBDes  bertujuan  agar keuangan pemerintah tertata secara akuntabel melalui  sistem  pengelolaan  dana  desa  yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengelolaan  keuangan  dana  desa  merupakan seluruh  kegiatan  yang  meliputi  aktivitas perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan,  dan  bentu  k  pertanggungjawaban keuangan desa (Suryaningsih,
2020).
Pengelolaan  keuangan  dikatakan  akuntabel bila  memenuhi  instrumen:  Legitimasi  bagi para pembuat kebijakan, Kepekaan Keterbukaan dan Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas (Mentang et al., 2023). Kondisi yang terjadi saat ini aktivitas tata laksana dan transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban  anggaran  belanja  desa belum  optimal,  pelaporan    dana  desa  desa belum  mengikuti  standar  dan  rawan manipulasi, serta penyusunan APBDesa tidak relevan  dengan  kebutuhan  desa  sehingga terdapat  penggunaan  dana  tidak  sesuai kebutuhan  dan menghambat penyaluran dana desa tahap selanjutnya (Novitasari et al., 2022; Seputro et al., 2017).
Dalam  menyikapi  kondisi  tersebut dibutuhkan  suatu  aplikasi  keuangan  agar
pengelolaan  dana  desa  lebih  transparan  dan akuntable  serta  dapat  mengurangi  terjadinya penyalahgunaan  dana  desa  agar  dana  dapat disalurkan sesuai kebutuhan. Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut,
pemerintah melalui kementerian dalam negeri (Kemendagri)  dan  BPKP  mengembangkan aplikasi  yang  dinamakan  Sistem  Keuangan Desa  atau  yang  dikenal  dengan  istilah Siskeudes  (Puspasari  &  Purnama,  2018). Berdasarkan edaran dari Kemendagri penerapan aplikasi Siskeudes harus dilakukan secara bertahap mulai tahun 2019 pada seluruh desa di Indonesia, artinya aparatur desa harus sudah  mengimplementasikan  aplikasi  ini dalam pengelolaan keuangannya mulai tahun 2019 (Maulida, 2021).
Siskeudes  merupakan  sistem  aplikasi yang  dikembangkan  pemerintah  untuk membantu aparatur desa melakukan aktivitas pengelolaan keuangan desa dalam menyusun dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBDes)  dalam  pembangunan desa. Penggunaan aplikasi Siskeudes bertujuan  untuk  mempermudah  aparatur pemerintah  desa  dalam  menyusun  dan mengelola APBDes, sehingga lebih transparan, akuntabel serta tepat waktu dalam menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban dana desa (Suryaningsih, 2020).
Hasil survey BPKP pada akhir tahun 2019 menunjukan masih banyak desa minim sarana prasarana  termasuk  minimnya  penggunaan aplikasi siskeudes  karena  terkendala supply listrik    dan  jaringan  internet  yang  terbatas  di daerah terpencil, padahal BPKP dan KPK telah menghimbau  kepada  seluruh  kepala  desa untuk mengimplementasikan aplikasi siskeudes  pada  semua  desa  di  wilayan Indonesia,  kondisi  ini  menunjukan  masih banyak  desa  terpencil  di  Indonesia  belum mampu mengimplementasikan aplikasi siskeudes  secara  optimal  karena  terhambat jaringan  listrik  dan  internet.  Dampak  dari kondisi tersebut aktivitas pengelolaan keuangan  desa  mulai  dari  perencanaan, penatausahaan,  pelaporan,  sampai  dengan pertanggungjawaban dinyatakan belum optimal (Loupatty, 2022).
Penggunaan aplikasi keuangan membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang terampil  dan  handal,  oleh  karenanya akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi  pula  oleh  kompetensi  aparatur desa.    Kecukupan  wawasan  pengetahuan tentang  teknologi  informasi,  kemandirian, motivasi dan kecakapan dalam menggunakan teknologi  merupakan  modal  penting  yang harus dimiliki aparatur desa agar penggunaan aplikasi  dapat  berjalan  dengan  optimal. Dengan  adanya  modal  intelektual  tersebut, hasilnya diharapkan ke depan
diimplementasikan  oleh  para  aparatur  desa dalam
merencanakan, melaksanakan, mengelola  serta  mempertanggungjawabkan (Ridwan, 2019).
Kompetensi  merupakan  suatu  ciri  yang melekat  dari  individu  yang  mencerminkan kemampuan  individu  dalam  melakukan sesuatu  dengan  baik  sesuai  tujuan  yang diharapkan (Rizki & Sulistyan, 2022).  Berbagai teori  pakar  dan  hasil  studi  menunjukan kompetensi  sangat  berkaitan  erat  dengan efektifitas penggunaan teknologi atau aplikasi. Kompetensi  yang  memadai  mengandung komponen pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi  dan  konsep  diri.  Kompetensi  yang dimiliki  menunjukan  tingkat  profesionalisme seseorang dalam menangani bidang pekerjaannya,  semakin  spesifik  kompetensi yang dimiliki maka akan semakin professional dalam  bekerja  dan  dalam  mementukan keputusan  strategis  (Rizki  &  Sulistyan,  2022; Sumardjo & Priansa, 2018).   Hal ini dapat juga diilustrasikan  dalam  penggunaan  sebuah aplikasi siskeudes, semakin kompeten aparatur desa menggunakan aplikasi Siskeudes  maka  akan  semakin  meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Konsep tersebut dapat dibuktikan melalui maraknya kasus  penyaluran dana  yang tidak optimal  akibat  dari  rendahnya  akuntabilitas dari  pengelolaan  dana  desa.  Kemampuan pengelolaan  aparatur  desa  yang  rendah disinyalir menjadi  penyebab  terjadinya kasus penyaluran  dana  tersebut  karena  minimnya kompetensi aparat pemerintah Desa. Permasalahan tersebut mengindikasikan
minimnya kompetensi aparat pemerintah desa dalam melakukan menyalurkan dana desa dari pemerintah  pusat,  yang  berdampak  pada pembangunan desa menjadi daerah tertinggal (Sopanah et al., 2020).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji model  optimalisasi  sistem  keuangan  dan kompetensi aparatur desa terhadap peningkatan  akuntabilitas  keuangan  desa Kabupaten  Tasikmalaya  Indonesia.  Variabel yang akan diuji dipandang cukup komprehensip  dalam  menguji  peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang mengkombinasikan  unsur  aplikasi  sistem pengelolaan  keuangan  dan  kompetensi aparatur  yang  mana  kedua  variabel  tersebut dianggap  mencukupi  dan  lengkap    dalam menguji  model  akuntabilitas  tersebut  bila dibandingkan  dengan  penelitian  sebelumnya yang dilakukan oleh Yulianti et al. (2019) yang hanya  menguji  pengaruh  variabel  Sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah  desa,  maupun  penelitian  yang dilakukan  oleh  Jannah  et  al.  (2018)  yang menguji  variabel  kompetensi    Sumber  Daya Manusia,  Penggunaan  Teknologi  Informasi dan  Partisipasi  Publik  terhadap  Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Praya Timur.

## 2. TELAAH TEORI

## 2.1.  Sistem  Pengelolaan  Dana  Desa
(Siskeudeus)
Siskeudes  merupakan  kepanjangan  dari sistem  keuangan  desa  yang  pada  dasarnya merupakan  sistem  informasi  akuntansi  yang dikembangkan  pada  pemerintahan  desa. Sistem  pengelolaa  dana  desa  merupakan implementasi sistem informasi akuntansi pada yang  diterapkan  untuk  mengelola  keuangan desa.  Menurut  Romney  and  Steinbart  (2018) berpendapat  sistem  informasi  akuntans merupakan sistem yang berfungsi mengumpulkan,  mencatat,menyimpan  dan memproses data untuk menghasilkan informasi  bagi  para  pembuat  keputusan.  Hal ini  termasuk  orang,  prosedur  dan  instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi
informasi,  kontrol  internal  serta  langkah- langkah keamanan. Selanjutnya Menurut Jaya (2018),  sistem  informasi  akuntansi  meliputi proses, prosedur, dan sistem yang menangkap data  akuntansi  dari  proses  bisnis,  mencatat data akuntansi ke dalam catatan yang sesuai, memproses  data  akuntansi  secara  terperinci dengan mengklasifikasikan, merangkum, dan mengkonsolidasikan  serta  melaporkan  data akuntansi  yang  diringkas  ke  pengguna internal maupun eksternal.
Berdasarkan definisi tersebut disimpulkan sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas pengumpulan,  pencatatan,  penyimpanan, serta  pengelolahan  data  transaki  keuangan untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  yang berkualitas sehingga dapat berguna bagi para penggunanya  dalam  membuat    keputusan strategis.
Jaya  (2018)  menentukan  6  (enam) komponen  utama  sistem  informasi  akuntansi yaitu:    1.  Pengguna  sistem;  2.  Prosedur  dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data; 3. Data yang berisikan tentang organisasi serta  kegiatannya;  4.  Perangkat  lunak  yang digunakan  untuk  memproses  data;  5. Infrastruktur  teknologi  informasi,  yang  di dalamnya  termasuk  komputer,  perangkat periferal,  dan  perangkat komunikasi  jaringan yang  digunakan  dalam  mengolah  sistem informasi  akuntansi;  serta  6.  Pengendalian internal  dan  prosedur  kemanan  guna melindungi sistem informasi akuntansi.

## 2.2. Kompetensi Aparatur Desa.
Kompetensi merupakan gambaran kemampuan  individu  dalam  melaksanakan pekerjaannya    yang  mencakup  aspek pengetahuan,  keterampilan,  dan  karakteristik kepribadian yang secara langsung mempengaruhi  kinerjanya  (Mangkunegara,
2017).  Selanjutnya  menurut  Busro  (2018), kompetensi
merupakan perpaduan pengetahuan dan keahlian yang terlihat nyata dan  berbeda  dari  suatu  individu.    Dengan demikian kompetensi merupakan kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dam memiliki keunggulan yang
didasarkan  pada  hal-hal  yang  menyangkut pengetahuan, keahlian dan sikap.
Lasmaya  (2016)  menyatakan  terdapat  6 (enam)  unsur  yang  membentuk  diantaranya kompetensi yaitu: Motif (motive) , Sifat (traits) , Konsep  diri (self-concept) ,  Pengetahuan (knowledge) ,  Keterampilan (skill) .  Berdasarkan definisi  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  kompetensi  merupakan  kemampuan yang melekat pada individu yang mencerminkan  kemampuan  individu  dalam melaksanakan  pekerjaan  yang  dilandasi  oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

## 2.3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Pada  umumnya  akuntabilitas  dikenal sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dari pihak yang diberi mandat memerintah kepada yang pihak yang memberi mandat (Sopanah et al.,  2023).  Bila  dikaitkan  dengan  pengelolaan keuangan  akuntabilitas  merupakan  konsep yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban dan proses
penganggaran  serta  merupakan  tugas  yang wajib  dilaksanakan  oleh  penanggung  jawab pelaksanaan dan pengawasan anggaran dalam menjelaskan  bagaimana  dana  publik  tersebut digunakan (Sopanah et al., 2020).  Lebih lanjut Novitasari  et  al.  (2022)  menyampaikan akuntabilitas  merupakan  kewajiban  pihak pemegang  amanah dalam  hal  ini  agen dalam menyajikan,  melaporkan,  mengungkapkan serta mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, kepada pemberi pertanggungjawaban  tersebut.  Berdasarkan berbagai  pendapat  maka  dapat  disimpulkan akuntabilitas
merupakan bentuk pertanggungjawaban  kepada  pihak  yang berhak  untuk  mendapatkan  dan  meminta keterangan  mengenai  kegiatan  bisnis  atau kinerja  dalam  menjalankan  tugas  untuk mencapai tujuan tertentu.
Akuntabilitas pengelolaan keuanagn desa telah  diatur  melalui  Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 222/PMK.07/2020  yang  menyatakan  bahwa akuntabilitas  keuangan  desa  merupakan rangkaian
kegiatan yang meliputi penganggaran,  pengalokasian,  penyaluran,
penatausahaan,  pertanggungjawaban  dan pelaporan  Penerimaan  dan  pengeluaran APBN  yang  diperuntukkan  bagi  desa  dan disalurkan    kepada  masyarakat  melalui kabupaten/kota  untuk  digunakan  dalam membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat  desa.  Akuntabilitas  pengelolaan dana  desa  merupakan  pembuktian  telah dilaksanakannya kewajiban aparat desa terkait tugasnya
dalam hal mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dana desa  agar  dilaksanakan  secara  efektif  dan efisien.  Akuntabilitas  dapat  diukur  melalui sudut pandang faktor penting dari Legitimasi bagi  para  pembuat  kebijakan,  kepekaan, keterbukaan, upaya peningkatan efisiensi serta efektivitas (Sopanah et al., 2020).
Hipotesis  yang  akan  diuji  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 1 : Optimalisasi penggunaan sistem pengelolaan  keuangan  desa  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  peningkatan akuntabilitas keuangan desa H 2 :    Kompetensi  aparatur  desa  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  peningkatan akuntabilitas keuangan desa.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  menggunakan  metode deskriptif dan kuantitatif.  Pengunaan metode deskriptif  bertujuan  agar  penelitian  ini  dapat memberikan  gambaran  hasil  yang  lengkap mengenai variabel-variabel yang diteliti yaitu optimalisasi pengunaan sistem keuangan desa atau siskeudes, kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas  keuangan.    Analisis  kuantitatif digunakan untuk menguji keterkaitan variabel yang  diuji  melalui  hipotesis  dan  diuji  secara
statisik,  selanjutnya  model  penelitian  diuji menggunakan analisis regresi linear berganda.
Penelitian  ini  berdasarkan  data  populasi pada  unit  analisis  351  Desa  di  Kabupaten Tasikmalaya. Mengacu pada asumsi  Hair et al. (2014),  ukuran  sampel  minimal  yang memenuhi syarat analisis multivariat berkisar antara  30  sampai  dengan  60  responden. Penarikan  sampel  dilakukan  melalui  teknik non  probability  sampling  dengan  metode purposive sampling berdasarkan pada kriteria pemerintahan  desa  yang  telah  menggunakan Siskeudeus,  sehingga  ukuran  sampel  dalam penelitian ini adalah sebanyak 56 desa dengan responden  penelitian  kepala  urusan  (kaur) keuangan  atau  operator  aplikasi  siskeudes. Keabsahan  dan  relevansi  kuesioner  diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas.
Penetapan peringkat dalam setiap variabel penelitian dilakukan dengan cara membandingkan  antara  skor  aktual  dengan skor ideal. Skor aktual diperoleh melalui hasil perhitungan  seluruh  pendapat  responden sesuai  klasifikasi  bobot  yang  diberikan (1,2,3,4,5).  Sedangkan  skor  ideal  diperoleh melalui  perolehan  prediksi  nilai  tertinggi dikalikan  dengan  jumlah  kuesioner  dikalikan jumlah  responden  dengan  rumus  sebagai berikut:
%skor= skor aktual skor ideal x 100%
Keterangan: a. Skor  aktual  adalah  jawaban  seluruh responden  atas  kuesioner  yang  telah diajukan.
b. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau  semua  responden  diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi. Selanjutnya hasil perhitungan
perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal dikontribusikan sebagai berikut: Tabel 3.1. Kriteria persentase skor tanggapan responden No % Jumlah Skor Kriteria 1 20 - 36% Sangat Rendah / Tidak Baik 2 36,01 – 52,00% Rendah / Kurang Baik 3 52,01 – 68,00% Cukup Tinggi / Cukup Baik 4 68,01 – 84,00% Baik 5 84,01 – 100% Sangat Baik Sumber: Data Pengembangan Peneliti (2023)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
Deskripsi Hasil penggunaan sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai Penerapan Sistem Informasi  Akuntansi  (SISKEUDES),  peneliti mengunakan  nilai  persentase  skor.  Pada variabel Penerapan
Sistem Informasi Akuntansi  (SISKEUDES)  terdiri  dari  6  item indikator  yaitu  Para  pengguna  yang menggunakan  sistem,  Prosedur  dan  intruksi yang  digunakan  untuk  mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data, Data yang
berisikan tentang organisasi serta kegiatannya, Perangkat  lunak  yang  digunakan  untuk memproses  data,  Infrastruktur  teknologi informasi,  yang  di  dalamnya  termasuk komputer, perangkat periferal, dan perangkat komunikasi  jaringan  yang  digunakan  dalam mengolah  sistem  informasi  akuntansi,  dan Pengendalian internal dan prosedur keamanan guna  melindungi  sistem  informasi  akuntansi. Persentase  dan  rekapitulasi  skor  jawaban responden terhadap Indikator-indikator penerapan  SIA  (SISIKEUDES)  adalah  sebagai berikut:
Tabel 4.1. Rekapitulasi jawaban responden Sistem Informasi Keuangan desa  (X 1 ) No Indikator Skor Aktual Skor Ideal % Skor Aktual Kriteria 1 Pengguna Sistem 216 280 77,14% Baik 2 Prosedur dan intruksi dalam pengolahan data 215 280 76,79% Baik 3 Data 198 280 70,71% Baik 4 Perangkat lunak yang digunakan 218 280 77,86% Baik 5 Infrastruktur teknologi informasi, 252 280 90,00% Sangat Baik 6 Pengendalian internal dan prosedur keamanan 215 280 76,79% Baik Total 1314 1680 78,21% Baik
Sumber: Data Diolah (2023)
Tabel 4.1. tersebut memperlihatkan bahwa hasil  perhitungan  persentase  total  skor  dari variabel penerapan sistem informasi akuntansi (SISKEUDES) sebesar 78,21% berada di antara interval  68%  -  84%.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  Pengendalian Internal berada dalam kategori baik.

## Deskripsi  Hasil  Kompetensi Sumber Daya
Manusia
Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia, peneliti mengunakan nilai persentase skor pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia terdiri dari 5 (lima) item  indikator.  Indikator-indikator  tersebut adalah  Motif  ( Motive ),  Sifat  ( Traits ),  Konsep Diri  ( Self  Concept ),  Pengetahuan  ( Knowledge ) dan  Keterampilan  ( Skill ).  Persentase  dan rekapitulasi dari 5 (lima) indikator Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  disajikan  dalam  tabel berikut ini:
Tabel 4.2. Rekapitulasi jawaban responden Kompetensi Sumber Daya Manusia
No Indikator Skor Aktual Skor Ideal % Skor Aktual Kriteria 1 Motif ( Motive ) 216 280 77,14% Baik 2 Sifat ( Traits ) 186 280 66,43% Cukup 3 Konsep Diri ( Self Concept ) 233 280 83,21% Baik 4 Pengetahuan ( Knowledge ) 249 280 88,93% Sangat Baik 5 Keterampilan ( Skill ) 249 280 88,93% Sangat Baik Total 1133 1400 80,92% Baik
Sumber: Data Diolah (2023)
Gambar tersebut memperlihatkan bahwa hasil  perhitungan  persentase  total  skor  dari variabel  kompetensi  SDM  sebesar  78,21% berada  di  antara  interval  68%  -  84%.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel Pengendalian  Internal  berada  dalam  kategori baik.
Deskripsi    Hasil    Akuntabilitas  Keuangan Desa.
Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap
indikator  mengenai  Akuntabilitas,  peneliti mengunakan  nilai  persentase  skor.  Pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terdiri dari 4 (empat) item indikator. Indikator- indikator tersebut adalah legitimasi bagi para pembuat  kebijakan,  kepekaan  ( Sensitivity ), keterbukaan  ( Transparency ),  dan  upaya peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas.  Berikut persentase  dan  rekapitulasi  dari  indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Tabel 4.3. Rekapitulasi jawaban responden mengenai Akuntabilitas Keuangan Desa
No Indikator Skor Aktual Skor Ideal % Skor Aktual Kriteria 1 Legitimasi bagi para pembuat kebijakan 268 280 95,71% Sangat Baik 2 Kepekaan 228 280 81,43% Baik 3 Keterbukaan 231 280 82,50% Baik 4 Upaya peningkatan efisien dan efektivitas 239 280 85,36% Sangat Baik Total 966 1120 86,25% Sangat Baik
Sumber: Data Diolah (2023)
Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa hasil perhitungan  persentase  total  skor  dari variabel  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa  sebesar  86,25%  berada  di  antara interval  84%  -  100%.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  Akuntabilitas keuanangan  Desa  berada  dalam  kategori sangat baik.

## Hasil Pengujian Statistik.
Sebelum  dilakukan  pengujian  regresi linear  berganda  dilakukan  terlebih  dahulu pengujian  asumsi  klasi.  Uji  Asumsi  Klasik menunjukan  hasil  data  residual  telah berdistribusi  normal  karena  hasil  nilai
signifikansi  0,200,  lebih  besar  dari  0,05. Selanjutnya hasil uji multikolinieritas diperoleh nilai tolerance 0,735 lebih besar dari > 0,10  artinya  tidak  terjadi  multikolinieritas. Nilai VIF sebesar 1,360 lebih kecil dari  10,00, maka  artinya  tidak  terjadi  multikolinieritas. Hasil  pengujian  menunjukan  nilai  signifikasi X 1 sebesar 0,724 dan X 2 sebesar 0,578, sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas dikarenakan nilai
signifikasinya lebih dari > 0,05.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda,  Analisis Korelasi dan Koefisien determinasi.
Model kelayakan regresi linier didasarkan pada  2  (dua)  hal  utama  yaitu: 1 ). Prediktor
yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak dengan kriteria kelayakan angka standar Error Of Estimate  < Standar Deviation, dan 2).
Data harus berdistribusi norma.Hasil
pengujian  regresi  linear  berganda  dengan menggunakan  SPSS  v  23,  disajikan  melalui tabel sebagai berikut:

## Tabel 4.4. Hasil Analisis Regresi
B t Sig Keterangan Konstan 12,479 5,585 0,000 Siskeudes -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana 0,222 2,535 0,013 Diterima Kompetensi Aparatur Desa -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana 0,288 2,725 0,009 Diterima R = 0,633 Sumber: Data Diolah (2023)
Mengacu  pada  tabel  4.4,  maka  dibuatlah hasil  untuk  model    persamaan  regresi  linier berganda sebagai berikut:
Y= a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + e Atau Y = 12,479 + 0,222 X 1 + 0, 288 X 2 Keterangan:
Y = Variabel Dependen(Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa) a = Konstanta
B 1 X 1 = Koefisien Regresi Variabel X 1 B 2 X 2 = Koefisien Regresi Variabel X 2
Terdapat hasil dari perhitungan menggunakan  SPSS  V  23,  nilai  dari  Sistem Informasi keuangan Desa atau Siskeudes (X 1 ) terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan Dana (Y) adalah    0,222.  Kemudian  nilai  konstanta Kompetensi aparat (X 2 )
terhadapur Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  (Y)  sebesar 0,288.  Hasil  Persamaan  regresi  tersebut selanjutnya dapat diartikan sebagai berikut:
1. Setiap  terdapat  peningkatan  sebesar  1 (satu)  satuan  pada  variabel  Sistem Informasi  keuangan Desa  atau  Siskeudes
(X 1 ), akan meningkatkan nilai Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  (Y) sebesar 0,222.
2. Setiap  terdapat  peningkatan  sebesar  1 (satu)  satuan  pada  variabel  Kompetensi aparatur  Desa  (X 2 ),  akan  meningkatkan nilai  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  (Y) sebesar 0,288.
3. Akuntabilitas  Pengelolaan  dana  (Y)  akan bernilai  12,479  bila  Sistem  Informasi keuangan  Desa  atau  Siskeudes  (X 1 )  dan
variabel  kompetensi  aparatur  desa  (X 2 ) memiliki nilai 0 atau dianggap konstan. Berdasarkan tabel 4.4. diketahui nilai koefisien R Square (R 2 ) sebesar 0,633 atau 63,3% artinya variabel sistem informasi keuangan desa atau siskeudeus (X1) dan Komptensi aparatur desa (X2)  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas keuangan  desa    sebesar    63,3%  dan  sisanya sebesar  36,7%  dipengaruhi  oleh  faktor  lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.
Berdasarkan  hasil  yang  ditunjukan melalui tabel 4.4 diketahui bahwa:
1. Nilai  Signifikansi  untuk  pengaruh  X 1 terhadap Y adalah sebesar 0,013 < 0,05 dan t  hitung  2,535  >  t  tabel  2,006,  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  H 1 diterima yang artinya    sistem  informasi  keuangan desa  atau  siskeudeus  (X1)  berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa (Y)
2. Nilai  Signifikansi  untuk  pengaruh  X 2 terhadap Y adalah sebesar 0,009 < 0,05 dan t  hitung  2,725  >  t  tabel  2,006,  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  H 2 diterima yang  berarti    Komptensi  aparatur  desa (X2)  berpengaruh  signifikan  terhadap akuntabilitas keuangan desa  (Y).

## 4.2. Pembahasan Penelitian
Pengaruh  Sistem  Informasi  Keuangan  Desa (Siskeudes)
terhadap
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Desa.
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukan nilai  t hitung sebesar  2,535  lebih  besar  dari  t tabel 2,006  yang  artinya  semakin  optimalnya
penggunaan  sistem  informasi  keuangan  desa (siskeudes) akan berdampak
pada peningkatan
akuntabilitas pengelolaan keuangan  desa.  pemerintahan  desa  di kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Penelitian    juga  menunjukan  sistem informasi keuangan desa (siskeudes) berpengaruh  cukup  dominan  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  (50,9%), sedangkan sisanya sebesar 49,1% dipengaruhi faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.
Hasil  pengujian  korelasi  menunjukan optimalisasi  sistem  informasi  keuangan  desa (siskeudes)  memiliki  hubungan  positif  dan keeratan  hubungan  yang  sedang  dalam peningkatan  akuntabiltas  keuangan  desa, kondisi  tersebut  menunjukan  hasil  penelitian ini  masih  relevan  dengan  pernyataan  yang dikemukakan  oleh    Indra  Bastian  (2013:2) bahwa akuntabilitas keuangan akan meningkat bila pemerintah daerah difasilitasi dengan  sistem  informasi  keuangan  daerah yang  memadai  sehingga  penyerapan  dana akan  lebih  transparan,  efisien,  efektif,  dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat luas. Hasil  penelitian  ini  relevan  pula  dengan pernyataan Harjito (2014:87)
bahwa kesuksesan  penerapan  sistem  informasi akuntansi  dipengaruhi  oleh  pengguna  sistem dan  pengaruh  organisasional,    aparat  desa selaku  organisasi pengguna pengguna sistem harus  mengoptimalkan  penggunaan  aplikasi keuanagn yang tersedia agar dapat meningkatkan  akuntabilitas  keuangan    desa. Hasil Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widia Yulianti, Kamaliah dan Rasuli (2018) dan Fachrur Rozie (2022).
Penelitian ini menunjukan adanya temuan bahwa sistem informasi keuangan desa dapat dioptimalkan dengan cara melakukan perapihan  pada  sistem  pengarsipan  data transaksi keuangan,  kondisi ini sesuai dengan temuan  penelitian  bahwa  terdapat  nilai  yang kurang  optimal  pada  indikator  organisasi hanya  sebesar  70,71%    dan  memiliki  nilai paling  rendah  bila  dibandingkan  dengan indikator  yang  lainnya.  Kondisi  tersebut
menunjukan  sistem  arsip  data  transaksi keuangan  belum  terorganisir  dengan  baik sehinga  dibutuhkan  penataan  ulang  sistem arsip  data  keuangan  pada  berbagai  desa  di wilayah kabupaten tasikmalaya. Agar hasilnya lebih  optimal,  aparatur  desa  juga  perlu diberikan    pelatihan  untuk  meningkatkan pengetahuan  dan    keterampilan  dalam melakukan  penatausahaan/pengarsipan  data dengan baik.
Temuan  dilapangan  juga  menunjukan aplikasi  siskeudes  belum  dapat  menjangkau semua desa di wilayah kabupaten tasikmalaya karena  terkendala  oleh  terbatasnya  jaringan listrik PLN dan jaringan internet khususnya di desa terpencil. Kondisi ini  memicu terjadinya permasalahan baru yaitu minimnya transparansi  dan  pertanggungjawaban  dalam pengelolaan  keuangan  desa  serta  adanya permasalahan    laporan  pertanggungjawaban keuangann  yang  dibuat  aparatur  desa  belum mengikuti standar sehingga  rawan terjadinya manipulasi  serta  belum  menggambarkan kebutuhan  yang  diperlukan  desa  yang berimbas pada terhambatnya penyaluran dana desa ke-tahap selanjutnya
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

## Dana Desa
Pengujian  hipotesis  menunjukan  nilai t hitung lebih  besar  dari  t tabel sehingga  dapat diartikan  semakin  meningkat  kompetensi aparatur  desa    akan  berdampak  terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan  desa  di  kabupaten  Tasikmalaya, Jawa  Barat.    menunjukan  bahwa model yang dibentuk  oleh  hipotesis  pertama  signifikan. Penelitian  ini  menunjukan  kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh yang lemah (12,4%)   terhadap    (akuntabilitas  pengelolaan dana  desa,    sedangkan  sisanya  87,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Hasil  analisis  korelasi  menunjukan komptensi  aparatur  desa  memiliki  hubungan positif  dengan  tingkat  keeratan  hubungan yang lemah terhadap
peningkatan akuntabiltas keuangan desa, artinya
meningkatnya    akuntabilitas  keuangan  desa secara  dominan  lebih  disebabkan  oleh  faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.
Kondisi  ini  menjadi  temuan  karena beberapa  penelitian  terdahulu    menunjukan bahwa    kompetensi  memiliki  korelasi  yang cukup erat terhadap peningkatan
akuntabilitas,    dan  seluruh  potensi  SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi  dalam  mencapai  tujuannya. Selanjutnya    penelitian  Indra  Kesuma  (2014) menunjukan  hasil  kegagalan  sumber  daya manusia  dalam  memahami  dan  menerapkan logika  akuntansi  akan  berdampak  pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan  perusahaan  yang  menimbulkan menurunnya  tingkat  akuntabilitas  keungan desa.
Kemudian berdasarkan temuan penelitian  Saputra,  K.  A.  K.,  Subroto,  B.,
Rahman,  A.  F.,  &  Saraswati,  E.  (2021), menunjukan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan  dana  di  pemerintahan  desa  di kabupaten  Tabanan;  demikian  pula  dengan temuan  penelitian    Riadul  Jannah  (2018) menunjukan  kompetensi  SDM,  penggunaan teknologi  informasi  dan  partisipasi  publik memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan terhadap  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  di  kecamatan  Praya Timur.  Walaupun  terdapat  perbedaan  hasil, namun  pada  dasarnya  hasil  penelitian  ini masih  relevan  dengan  penelitian  terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya karena  secara  statistic  membuktikan  kedua variabel  yang  diteliti  berpengaruh  secara posisif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas keuangan.
Selanjutnya  terdapat  temuan  pada indikator  Sikap  (traits)  dari  variabel kompetensi  aparatur  desa.  Dalam  indikator sikap  ditanyakan  apakah  responden  merasa senang  dengan  di  diimplementasikannya siskeudeus.  Sebagian  besar  responden  atau sebanyak 66,43% responden menjawab cukup senang dengan diimplementasikannya aplikasi siskeudeus. Kondisi ini
mencerminkan aparatur desa belum sepenuhnya  dapat  mengadopsi  aplikasi siskeudeus    yang  digunakan  dalam  aktivitas pengelolaan  keuangan  desa,  padahal  aplikasi siskeudeus terbukti sangat membantu aparatur  desa  dalam  melaporkan  transaksi keuangan di desa.
Kondisi  ini  menimbulkan  pertanyaaan  besar apa  yang  menjadi  penyebab  para  aparatur desa  tidak  merespon  dengan  baik  adanya aplikasi  siskeudes  tersebut,  dan  melalui wawancara  dengan  aparatur  desa  terdapat informasi bahwa aparatur desa belum mampu menggunakan aplikasi siskeudes dengan baik karena  minimnya  pelatihan  dan  sosialisasi dalam  hal  penggunaan  aplikasi  tersebut, sehingga keberadaan aplikasi tersebut dianggap  menambah  pekerjaan  pengelolaan keuangan  lebih  kompleks  dan  rumit,  yang berdampak  pada  ketidaknyamanan  dalam mengadopsi  perubahan  yang  ada  karena diimplementasikannya  sistem  aplikasi  yang baru dalam pengelolaan keuangan.

## 5. KESIMPULAN
Optimalisasi  aplikasi  sistem  informasi keuangan  dan  kompetensi  aparatur  desa secara statistic berpengaruh terhadap peningkatan  akutabilitas  keuangan  daerah pada  pemerintahan  desa,  dengan  kriteria pengaruh  yang  cukup.  Kondisi  tersebut menunjukan  semakin  optimal  penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan desa maka akuntabilitas  keuangan  desa  juga  akan meningkat,  demikian  pula  dengan  adanya peningkatan  kompetensi  aparatur maka akan berdampak terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan desa.
Penelitian ini mendapatkan fakta penting bahwa aparatur desa kurang begitu berminat dalam  menggunakan aplikasi  siskeudes  yang disediakan  pemerintah  untuk  membantu mereka  dalam  menggelola  keuangan,  hal  ini disebabkan  karena  penggunaan  aplikasi siskeudes  belum  disosialisasikan  secara merata  dan  minimnya  pelatihan  untuk meningkatkan  keterampilan  aparatur  dalam menggunakan  aplikasi  sehingga  pengguna
enggan  menggunakan  aplikasi  siskeudes karena belum terbiasa dan belum mahir.
Selain  itu  adanya  keterbatan  jaringan listrik  yang  tidak  stabil  serta  keterbatasan jaringan  internet  menjadi  penyebab  utama penggunaan aplikasi siskeudes belum  optimal digunakan  pada  seluruh  desa  di  kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.
Penelitian  ini  memberikan  kontribusi penting  bagi  pemangku  kebijakan  dalam menentukan upaya dan strategi terbaik untuk meningkatkan  akuntabilitas  keuangan  pada pemerintahan  desa  yang  dipandang  masih membutuhkan  pembenahan  yang  intensif  , agar dana desa dapat disalurkan tepat sasaran sehingga dapat mengangkat roda perekonomian dan pembangunan desa.

## REFERENCES
Arina,  A.  I.  S.,  Masinambow,  V.  A.  J.,  & Walewangko,  E.  N.  (2021).  Pengaruh Dana  Desa  Dan  Alokasi  Dana  Desa Terhadap  Indeks  Desa  Membangundi Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Jurnal Pembangunan  Ekonomi  Dan  Keuangan
Daerah , 22 (3), 22-41. https://doi.org/10.35794/jpekd.35490.2 2.3.2021 Barniat,  Z.  (2018).  Otonomi  Desa:  Konsep Teoritis  dan  Legal. Jurnal  Analisis  Sosial Politik , 2 (2), 25-40. https://doi.org/10.23960/jasp.v2i2.28
Busro, M. (2018). Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia . Prenada Media Group. Hair,  J.  F.,  Sarstedt,  M.,  Hopkins,  L.,  & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares  structural  equation  modeling (PLS-SEM). European  Business  Review ,
26 (2), 106-121. https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013- 0128 Humas.  (2022). Pemanfaatan  Dana  Desa  Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun  2022 .  Retrieved  2022  from https://setkab.go.id/pemanfaatan- dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas- pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/
Jannah,  R.,  Handajani,  L.,  &  Firmansyah,  M.
(2018).  The  Influence  of  Human
Resources,
Use of Information Technology  and  Public  Participation  to the Transparancy and Accountability of Village Financial Management.
International  Journal  of  Scientific  Research and  Management  (IJSRM) , 6 (5),  373-385. https://doi.org/10.18535/ijsrm/v6i5.e m03 Jaya,  H.  (2018).  Analisis  Sistem  Informasi Akuntansi  Penjualan  Dan  Penerimaan Kas Dalam Meningkatkan Pengendalian Intern  (  Studi  Kasus  PT  Putra  Indo Cahaya Batam ). Measurement , 12 (2), 152-
167.
https://doi.org//10.33373/mja.v12i2.17 41
Lasmaya,  S.  M.  (2016).  Pengaruh  sistem informasi SDM, kompetensi dan disiplin kerja  terhadap  kinerja  karyawan. Jurnal Ekonomi, Bisnis, & Entrepreneurship , 10 (1),
25-43.
Loupatty,  L.  G.  (2022).  Efektivitas  Penerapan
Aplikasi  Siskeudes  Sebagai  Sistem Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan Desa (Studi Komparatif Di Kota Ambon Dankecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 11 (2), 697-709. https://doi.org/10.34308/eqien.v11i02. 1137 Mangkunegara,  A.  P.  (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan . Remaja Rosdakarya.
Maulida, E. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan  Desa  Dalam  Akuntabilitas Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Desa Pakalongan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya) Universitas Islam Negeri  (UIN)  Syarif  Hidayatullah Jakarta].
Mentang,  A.,  Sambiran,  S.,  &  Waworundeng, W.  (2023).  Akuntabilitas  Pemerintah Dalam  Penggunaan  Dana  Desa  Pada Tahun 2021 Di Desa Tolok 1 Kecamatan Tompaso  Kabupaten  Minahasa. Jurnal
Eksekutif , 3 (3), 1-7. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php /jurnaleksekutif/article/view/49731
Novitasari, Y. E., Sopanah, A., & Anggarani, D. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Desa. Conference on Economic and Business Innovation , 1598- 1609.
Peraturan  Menteri  Keuangan  (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021 Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia No.222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa Puspasari,  O.  R.,  &  Purnama,  D.  (2018).
Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten
Kuningan. Jurnal  Kajian  Akuntansi , 2 (2), 145-159. https://doi.org/10.33603/jka.v2i2.1719 Ridwan,  M.  A.  (2019). Analisis  Peran  Aplikasi Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan  Desa  Di  Tinjau  Dari  Perspektif Ekonomi  Islam  (Studi  Pada  Desa  Bogorejo, Kecamatan  Gedong  Tataan,  Kabupaten Pesawaran UIN Raden Intan Lampung]. Rizki,  V.  L.,  &  Sulistyan,  R.  B.  (2022).
Manajemen Sumber Daya Manusia . Widya Gama Press.
Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). Chapter 10:  Processing  integrity  and  availability controls.  Accounting  information  systems (14th ed.). Pearson Education Limited.
Seputro,  H.  Y.,  Wahyuningsih,  S.  D.,  & Sunrowiyati,  S.  (2017).  Potensi  Fraud Dan  Strategi  Anti  Fraud  Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Penelitian Teori &
Terapan  Akuntansi  (PETA) , 2 (1),  79-93. https://doi.org/10.51289/peta.v2i1.284 Sopanah,  A.,  Fatoni,  I.,  Danawanti,  M.  O., Harmadji, D. E., Mulia, E., Puspitosarie, E.,  Sari,  Y.  P.,  Zamzami,  F.,  Faiz,  I.  A., Huda, I., Setiawan, A. R., Ulfah, A. K., & Arifin, J. (2020). Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik . Scopindo Media Pustaka.
Sopanah,  A.,  Hasan,  K.,  Putra,  S.  K.,  & Rusdianti, I. S. (2023). Akuntabilitas publik organisasi  nirlaba .  Scopindo  Media Pustaka.
Sumardjo,  M.,  &  Priansa,  D.  J.  (2018).
Manajemen  Pengembangan  Sumberdaya Manusia Konsep-konsep Kunci . Alfabeta. Suryaningsih,  N.  K.  (2020). Pengaruh Kompetensi  Aparatur  Pemerintah  Desa, Partisipasi Pengguna, dan Usability System Terhadap  Efektivitas  Penerapan  Sistem Keuangan  Desa  (Siskeudes) Universitas Pendidikan Ganesha]. Universitas Pendidikan Ganesha. Yulianti,  W.,  Kamaliah,  &  Rasuli.  (2019). Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi,  Sistem  Akuntansi,  Internal Control terhadap Akuntabilitas
Pemerintah  Desa  dalam  Mengelola Keuangan  Desa  (Studi  Empiris  Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan  Tahun  2018). Jurnal  Ekonomi ,
27 (4),
386-398. https://doi.org/10.31258/je.27.4.p.386- 398