Menciptakan Kebijakan Inklusif Dalam Upaya Pengakuan Agama Nenek Moyang di Indonesia
(Studi Kasus Pada Agama Kaharingan di Kalimantan Tengah, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, dan Hindu Bali)
Ertien Rining Nawangsari * , Hani Nur Adnin Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia *ertien_rining.adneg@upnjatim.ac.id

## Abstract
This research presents a comprehensive analysis of the recognition of ancestral religion  in  Indonesia,  focusing  on  the  challenges  and  efforts  of  its  adherents  to  attain official status. The research background involves the legal context of Indonesia, where the  1945  Constitution  guarantees  religious  freedom.  However,  followers  of  ancestral religion  continue to  face stigmatization and legal uncertainty, necessitating  this study. The research aims to identify the struggles of ancestral religion adherents, exploring their impacts on social, economic, and identity aspects. Literature and metadata study methods were employed to delve into the challenges faced by these adherents and their efforts to gain recognition, leading to crucial steps such as policy recommendations, community education,  and  interfaith  collaboration  to  aid  ancestral  religion  followers  against discriminatory actions. The research findings depict various negative impacts of the non- recognition of ancestral religion, including difficulties in securing employment and issues related to identity document fulfillment. The efforts of ancestral religion adherents to gain recognition are analyzed in the context of policy recommendations that can improve the existing  legal  framework.  The  study's  conclusion  highlights  the  urgency  of  equal recognition for ancestral religion adherents, emphasizing the need for legal and policy reforms  to  create  an  inclusive  environment.  Involving  all  stakeholders,  including  the government, religious leaders, and civil society, this research is expected to contribute significantly  to  the  discourse  on  religious  freedom  in  Indonesia.  Therefore,  inclusive policy  recommendations  grounded  in  local  cultural  understanding  are  anticipated  to serve as a foundation for positive change in supporting the religious rights of ancestral religion followers in Indonesia.

## Keywords:  Ancestral  Religion;  Religious  Recognition;  Religious  Freedom;  Policy Recommendations

## Abstrak
Penelitian ini menyajikan analisis komprehensif terkait pengakuan agama nenek moyang di Indonesia, fokus pada tantangan dan upaya penganutnya untuk mendapatkan status  resmi.  Latar  belakang  penelitian  melibatkan  konteks  hukum  Indonesia,  di  mana Konstitusi 1945 menjamin kebebasan beragama, namun penganut agama nenek moyang terus menghadapi stigmatisasi dan ketidakpastian hukum, mendorong perlunya penelitian ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi perjuangan penganut agama nenek moyang, mengeksplorasi dampaknya pada aspek sosial, ekonomi, dan identitas. Metode studi  literatur  dan  metadata  diimplementasikan  untuk  mendalami  tantangan  yang dihadapi  penganut  agama  nenek  moyang  dan  upaya  mereka  untuk  mendapatkan pengakuan sehingga langkah-langkah penting seperti rekomendasi kebijakan, pendidikan masyarakat, dan kolaborasi antaragama dapat membantu penganut agama nenek moyang dari  tindakan diskriminasi. Hasil penelitian  menggambarkan  berbagai  dampak  negatif
dari tidak diakuinya agama nenek moyang bagi pengikutnya, termasuk kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan permasalahan dalam pemenuhan dokumen identitas. Upaya penganut agama nenek moyang untuk mendapatkan pengakuan dianalisis dalam konteks rekomendasi  kebijakan  yang  dapat  memperbaiki  kerangka  hukum  yang  ada.  Simpulan penelitian  ini  menyoroti  urgensi  pengakuan  yang  setara  bagi  penganut  agama  nenek moyang,  mempertegas  perlunya  reformasi  hukum  dan  kebijakan  untuk  menciptakan lingkungan  inklusif.  Dengan  melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan,  termasuk pemerintah,  tokoh  agama,  dan  masyarakat  sipil,  diharapkan  penelitian  ini  dapat memberikan kontribusi signifikan pada dialog kebebasan beragama di  Indonesia. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang bersifat inklusif dan berbasis pada pemahaman budaya  lokal  diharapkan  dapat  menjadi  landasan  bagi  perubahan  positif  dalam mendukung hak-hak keagamaan penganut agama nenek moyang di Indonesia.

## Kata  Kunci:  Agama  Nenek  Moyang;  Pengakuan  Agama;  Kebebasan  Beragama; Rekomendasi Kebijakan

## Pendahuluan
Janji  konstitusional  kebebasan  beragama  di  Indonesia  seharusnya  memberikan setiap  warga  negara  hak  untuk  memilih  dan  mempraktikkan  agamanya  tanpa diskriminasi.  Janji  konstitusional  dalam  kebebasan  beragama  di  Indonesia  tercermin dalam  Pasal  28  huruf  E  bagian  1  dari  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pasal  tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan mempraktikkan agamanya  tanpa  adanya  diskriminasi.  Artinya,  konstitusi  memberikan  jaminan  bahwa kebebasan  beragama  adalah  hak  fundamental  yang  melekat  pada  setiap  individu  di Indonesia. Namun, pengakuan hanya enam agama oleh pemerintah telah memarjinalkan mereka  yang  mengikuti  agama  nenek  moyang/agama  pribumi.  Pemerintah  Indonesia secara resmi mengakui enam agama berdasarkan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Penetapan Kembali Agama dan Kepercayaan. Enam agama yang diakui tersebut adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu. Sedangkan, agama nenek moyang memiliki akar sejarah yang dalam di  Indonesia, mendahului kedatangan enam agama yang diakui secara resmi menjadi terpinggirkan. Berkaitan dengan agama nenek moyang/lokal/pribumi yang tersebar di seluruh Nusantara contohnya seperti Kaharingan (Kalimantan),  Kejawen  (Jawa),  Buhun  dan  Sunda  Wiwitan  (Jawa  Barat),  Tolotang (Sulsel), Parmalim (Sumut), Aluk To Dolo (Tana Toraja), Sakai (Riau) dan masih banyak lagi  yang  lainnya  (Wibisono,  et.al,  2020).  Seiring  waktu,  sistem  kepercayaan  asli  ini menjadi terikat erat dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Unsur-unsur seperti meditasi, persembahan  kepada  dewa,  ritual  yang  melibatkan  elemen  alam,  dan  upacara pembersihan  desa  bukanlah  sekadar  praktik  budaya  tetapi  bagian  integral  dari  agama nenek moyang yang dianggap sentral bagi identitas spiritual mereka. Meskipun terdapat lebih dari 1.000 organisasi lokal yang mempraktikkan agama nenek moyang, keberadaan mereka tetap tidak terlihat karena takut akan diskriminasi (Solihin & Adnan, 2022).
Penganut  agama  nenek  moyang  menghadapi  kesulitan  dalam  mengekspresikan keyakinan  mereka  secara  terbuka  seperti  pembatasan  dokumen  identitas  dasar  seperti KTP.  Kurangnya  visibilitas  ini  menimbulkan  kesulitan  ketika  mencari  pekerjaan  atau memenuhi  persyaratan  dokumen  publik,  karena  seringkali  mereka  dianggap  sebagai individu tanpa agama yang diakui. Sementara warga negara yang mempraktikkan enam agama yang diakui secara resmi dapat secara terbuka mengekspresikan keyakinan mereka di ruang publik, mereka yang memegang agama nenek moyang menghadapi diskriminasi dan penyisihan sosial. Tidak dapat menunjukkan identitas agama pada KTP menciptakan tantangan praktis dan terkadang memaksa individu untuk berpura-pura mengikuti salah satu dari enam agama yang diakui secara resmi untuk menghindari diskriminasi.
Perjuangan  pengakuan  agama  nenek  moyang  di  Indonesia  masih  berlanjut, dengan  para  penganutnya  memperjuangkan  tempat  mereka  yang  seharusnya  dalam lanskap  keberagaman  agama  bangsa  ini.  Meskipun  pemerintah  hanya  mengakui  enam agama,  penganut  agama  nenek  moyang  terus  berupaya  mendapatkan  pengakuan  dan penerimaan.  Jaminan  konstitusional  kebebasan  beragama  di  Indonesia  seharusnya mencakup  semua  warga  negara,  termasuk  mereka  yang  mempraktikkan  agama  nenek moyang. Perjuangan berkelanjutan untuk pengakuan menunjukkan perlunya pendekatan yang  lebih  inklusif  terhadap  keberagaman  agama.  Upaya  harus  dilakukan  untuk mengakui  dan  menghargai  signifikansi  budaya  dan  spiritual  agama  nenek  moyang, menciptakan  lingkungan  di  mana  setiap  warga  negara  dapat  dengan  bebas mengekspresikan keyakinan mereka tanpa rasa takut akan diskriminasi atau penyisihan (Subagya, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mendalami aspek-aspek berikut: 1) Studi Kasus: Mengumpulkan studi kasus konkret dari komunitas atau individu penganut  agama  nenek  moyang  yang  telah  menghadapi  tantangan  atau  diskriminasi. Mengeksplorasi  pengalaman  mereka  dalam  mencari  pengakuan  dan  memperjuangkan hak-hak  keagamaan  mereka.  2)  Rekomendasi  Kebijakan:  Menghasilkan  rekomendasi kebijakan  yang  dapat  membantu  meningkatkan  pengakuan  agama  nenek  moyang  di Indonesia. Mempertimbangkan alternatif dan perubahan yang mungkin diperlukan dalam kerangka  hukum  atau  kebijakan  yang  ada.  3)  Pendidikan  Masyarakat:  Membangun kesadaran  masyarakat  tentang  keberagaman  agama,  terutama  agama  nenek  moyang. Mengembangkan program pendidikan dan sosialisasi untuk menghilangkan stereotip dan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai budaya dan spiritualitas yang terkandung dalam  agama  nenek  moyang.  4)  Kolaborasi  Antaragama:  Mendorong  dialog  dan kerjasama  antara  penganut  agama  nenek  moyang  dengan  komunitas  agama  lainnya. Memperkuat  hubungan  antaragama  dan  mengedepankan  nilai-nilai  toleransi  untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan menghargai keberagaman.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung perjuangan  para  penganut  agama  nenek  moyang  untuk  mendapatkan  pengakuan  yang setara dengan agama-agama lainnya di Indonesia. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, diharapkan masyarakat Indonesia dapat mencapai tingkat keberagaman agama yang  lebih  harmonis  dan  menghargai  nilai-nilai  spiritual  dari  setiap  komunitas keagamaan.

## Metode
Metode  studi  literatur  dan  metadata  diimplementasikan  untuk  mendalami perjuangan pengakuan agama nenek moyang di Indonesia. Tahapan pertama melibatkan identifikasi dan seleksi sumber literatur dari basis data akademis, perpustakaan digital, dan repositori penelitian. Analisis literatur dilakukan untuk memahami isu-isu, konflik, serta  upaya  yang  telah  dilakukan  dalam  perjuangan  ini.  Sintesis  temuan  dari  literatur membentuk dasar pemahaman yang komprehensif dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, dilakukan pemilihan studi kasus yang mewakili  variasi  pengalaman  penganut  agama  nenek  moyang  di  Indonesia.  Analisis mendalam terhadap studi kasus tersebut bertujuan untuk menggali tantangan, strategi, dan dampak perjuangan mereka. Di samping itu, pengumpulan dan analisis kebijakan terkait dengan  pengakuan  agama  nenek  moyang  juga  dilakukan,  dengan  evaluasi  alternatif kebijakan yang dapat meningkatkan pengakuan dan penerimaan agama nenek moyang. Tinjauan  terhadap  literatur  pendidikan  masyarakat  dan  kesadaran  keberagaman  agama menjadi dasar untuk mengembangkan kerangka pendidikan masyarakat yang mencakup pemahaman  tentang  agama  nenek  moyang.  Analisis  literatur  tentang  kolaborasi antaragama dan nilai-nilai toleransi juga dilakukan untuk mendukung eksplorasi model
dan  praktik  kolaborasi  yang  dapat  diterapkan  dalam  konteks  agama  nenek  moyang. Sintesis kesimpulan dari temuan literatur ini diharapkan memberikan wawasan mendalam untuk mendukung tujuan penelitian dalam mengadvokasi inklusivitas dan penghormatan terhadap keberagaman agama.

## Hasil dan Pembahasan
Konteks  kebebasan  beragama  di  Indonesia,  jaminan  konstitusional  seharusnya menjadi  landasan  yang  kuat  untuk  melindungi  hak-hak  semua  warga  negara,  tanpa memandang  keyakinan  agama  mereka.  Namun,  perdebatan  dan  perjuangan  yang  terus berlanjut mengenai pengakuan agama nenek moyang menyoroti kesenjangan antara janji konstitusional  dan  kenyataan  di  lapangan.  Perjuangan  ini  tidak  hanya  mencerminkan tantangan  hukum,  tetapi  juga  menggambarkan  kebutuhan  akan  pendekatan  yang  lebih inklusif  terhadap  keberagaman  agama  di  Indonesia.  Pentingnya  pengakuan  terhadap agama nenek moyang tidak hanya terletak pada aspek agama itu sendiri, melainkan juga pada  kekayaan  budaya  dan  spiritual  yang  terkandung  di  dalamnya.  Masyarakat  yang mempraktikkan  agama  nenek  moyang  memiliki  hak  yang  sama  untuk  diakui  dan dihormati,  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  kebebasan  beragama  yang  dijamin  oleh konstitusi. Dalam pembahasan ini, kita akan menilik lebih lanjut permasalahan seputar pengakuan  agama  nenek  moyang  di  Indonesia.  Aspek-aspek  studi  kasus,  rekomendasi kebijakan,  pendidikan  masyarakat,  dan  kolaborasi  antaragama  sangat  penting  untuk didalami. Langkah-langkah inklusif perlu ditempuh untuk menciptakan ruang bagi semua penganut  agama,  termasuk  mereka  yang  mempraktikkan  agama  nenek  moyang,  agar dapat  mengungkapkan  keyakinan  mereka  tanpa  rasa  takut  akan  diskriminasi  atau penyisihan. Hal ini merupakan panggilan untuk menyelaraskan praktik-praktik kebijakan dengan  nilai-nilai  inklusivitas  dan  menghormati  keberagaman  agama  di  tengah masyarakat  yang multikultural.  Berikut adalah penjelasan mengenai empat  aspek yang perlu didalami.

## 1. Studi Kasus
Pendekatan  studi  kasus  menjadi  esensial  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang mendalam  tentang  pengalaman  penganut  agama  nenek  moyang  di  Indonesia.  Dengan mengumpulkan studi kasus konkret dari komunitas atau individu yang telah menghadapi tantangan atau diskriminasi,  kita dapat menggali  cerita pribadi  dan perjuangan mereka dalam  mencari  pengakuan  serta  memperjuangkan  hak-hak  keagamaan  mereka.  Setiap studi  kasus  akan  menjadi  potret  hidup  dari  sudut  pandang  yang  berbeda,  menyoroti berbagai  aspek  tantangan  yang  dihadapi  oleh  penganut  agama  nenek  moyang.  Hal  ini melibatkan  pengumpulan  data  dari  sumber-sumber  literatur  yang  bersifat  mendalam. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengidentifikasi pola-pola umum, hambatan, dan juga strategi  yang  digunakan  oleh  penganut  agama  nenek  moyang  dalam  upaya  mereka mencari pengakuan. Berikut adalah beberapa agama nenek moyang di Indonesia:

## a. Kaharingan, Kalimantan Tengah
Kaharingan  adalah  agama  yang  dianut  oleh  masyarakat  Dayak  Ngaju  di Kalimantan  Tengah.  Menurut  pandangan  mereka,  Kaharingan  telah  ada  berabad-abad sebelum munculnya agama Hindu, Budha, Islam, dan Kristen di Indonesia. Berdasarkan informasi  dari  Badan  Pusat  Statistik  pada  tahun  2008  terdapat  223.349  orang  yang menganut  agama  Kaharingan  di  Kalimantan  Tengah.  Namun,  karena  kebijakan  negara yang  hanya  mengakui  lima  agama  resmi,  agama  Kaharingan  sering  dianggap  sebagai bagian  dari  "adat,"  "kebudayaan,"  atau  "aliran  kepercayaan."  Oleh  karena  itu,  para penganut  Kaharingan  secara  tidak  langsung  dicap  sebagai  mereka  yang  "belum beragama" atau "tidak beragama" (Mahin, 2019).
Stigma ini membuat masyarakat Dayak Kaharingan menjadi sasaran proselitisasi baik  oleh Pekabar  Injil  Kristen maupun oleh Pendakwah  Islam.  Dikategorikan sebagai tanpa agama, mereka rentan dicap sebagai kelompok yang berpotensi menjadi komunis, pemberontak, dan musuh negara dalam konteks politik Indonesia (Kumoro, 2020). Untuk mempertahankan  eksistensinya  sebagai  entitas  sosial,  politik,  budaya,  dan  agama  di tengah  masyarakat  Kalimantan  Tengah  dan  Indonesia,  para  aktivis  Kaharingan  atau sering  disebut  sebagai  aktor  sosial,  dengan  sengaja  menerapkan  praktik-praktik  sosial tertentu. Mereka membangun strategi dan taktik untuk mencapai relasi dan posisi yang menguntungkan dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan.
Masyarakat penganut agama Kaharingan telah lama berjuang untuk mendapatkan pengakuan  dan  perlindungan  dari  pemerintah  (Sugiyarto,  2015).  Perjuangan  mereka dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa itu, pemerintah Belanda menganggap agama  Kaharingan  sebagai  agama  yang  tidak  asli  dan  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai modern.  Setelah  Indonesia  merdeka,  perjuangan  masyarakat  Kaharingan  untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan terus berlanjut. Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Pengakuan dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Adat.  Peraturan  ini  memberikan  pengakuan  dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat,  termasuk hak mereka untuk memeluk agama  nenek  moyang  mereka.  Namun,  peraturan  pemerintah  tersebut  tidak  secara spesifik  menyebutkan  agama  Kaharingan  sebagai  salah  satu  agama  yang  diakui  oleh negara.  Hal  ini  membuat  masyarakat  Kaharingan  masih  merasa  belum  mendapatkan pengakuan yang penuh dari pemerintah.
Pada tahun 2017, masyarakat Kaharingan membentuk sebuah organisasi bernama Forum Komunikasi Umat Dayak Kaharingan (FKUDK). FKUDK kemudian mengajukan permohonan  kepada  pemerintah  Kalimantan  Tengah  untuk  mengeluarkan  peraturan gubernur  yang  mengakui  dan  melindungi  agama  Kaharingan.  Pemerintah  Kalimantan Tengah  kemudian  membentuk  sebuah  tim  kajian  untuk  mempelajari  permohonan tersebut.  Setelah  melakukan  kajian,  tim  kajian  tersebut  merekomendasikan  kepada pemerintah  untuk  mengeluarkan  peraturan  gubernur  yang  mengakui  dan  melindungi agama  Kaharingan.  Pada  tanggal  12  Maret  2019,  pemerintah  Kalimantan  Tengah akhirnya mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan  Perlindungan  Hak  Kebebasan  Beragama  dan  Kepercayaan  Masyarakat  Dayak Kaharingan.  Peraturan  ini  memberikan  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  agama Kaharingan  sebagai  bagian  dari  kekayaan  budaya  Indonesia.  Peraturan  gubernur  ini merupakan kemenangan besar bagi masyarakat Kaharingan. Peraturan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk hak mereka untuk memeluk agama nenek moyang mereka.
Perjuangan  masyarakat  Kaharingan  untuk  mendapatkan  pengakuan  dan perlindungan dari pemerintah tidak mudah. Perjuangan mereka telah berlangsung selama bertahun-tahun dan membutuhkan kerja keras dan dedikasi yang tinggi (Marjanto, 2011). Perjuangan mereka menunjukkan bahwa masyarakat Kaharingan adalah masyarakat yang tangguh  dan  gigih  dalam  memperjuangkan  hak-hak  mereka.  Berikut  adalah  beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat Kaharingan dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan agama mereka: 1) Melakukan pendidikan dan sosialisasi tentang agama Kaharingan  kepada  masyarakat  luas.  2)  Membentuk  organisasi  yang  memperjuangkan hak-hak  masyarakat  Kaharingan.  3)  Melakukan  advokasi  kepada  pemerintah  untuk mengeluarkan  peraturan  yang  mengakui  dan  melindungi  agama  Kaharingan.  Upaya- upaya  tersebut  telah  membuahkan  hasil  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Kepercayaan Masyarakat Dayak Kaharingan.

## b. Sunda Wiwitan
Sunda Wiwitan adalah sebuah ajaran agama dengan unsur monoteisme purba yang dianut  oleh  sebagian  masyarakat  Sunda  di  Jawa  Barat.  Ajaran  ini  menekankan kepercayaan tertinggi pada Sang Hyang Kersa, Tuhan Yang Maha Esa yang tak berwujud (Saringendyanti,  2018).  Meskipun  sering  disalahpahami  sebagai  pemujaan  alam  atau arwah  leluhur,  Sunda  Wiwitan  sebenarnya  menegaskan  harmoni  dengan  alam  dan leluhur,  serta  mengikuti  nilai-nilai  luhur  tradisi  Sunda.  Prinsip-prinsip  utama  Sunda Wiwitan  mencakup  kepercayaan  pada  Sang  Hyang  Kersa,  harmonisasi  dengan  alam, penghormatan terhadap leluhur, ketaatan pada adat istiadat, dan praktik Catur bakti yang mencakup cinta kasih, kejujuran, kesederhanaan, dan kerja keras (Indrawardana, 2014). Upacara  dan  ritual  seperti  Sedekah  bumi,  Ngawuruk,  Sesajen,  dan  Mandi  kembang menjadi  bagian  integral  dari  praktik  keagamaan  ini.  Keunikan  Sunda  Wiwitan  terlihat dalam konsep "tanpa perubahan," pakaian adat berwarna hitam dan putih, serta simbol Kembang  Cakra  yang  melambangkan  ajaran  luhur  Sunda  Wiwitan  (Rostiwati,  2020). Namun,  masyarakatnya  juga  dihadapkan  pada  tantangan  modernisasi  dan  globalisasi, mengharuskan mereka mempertahankan nilai-nilai dan tradisi di tengah arus perubahan.
Mengatasi  kesalahpahaman  dan  diskriminasi  terhadap  Sunda  Wiwitan  menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Upaya pelestarian dan dokumentasi juga diperlukan untuk  memastikan  ajaran  dan  tradisi  ini  dapat  diwariskan  kepada  generasi  mendatang. Pada  masa  lalu,  agama  Sunda  Wiwitan  sering  kali  ditindas  oleh  pemerintah  kolonial. Pemerintah kolonial menganggap agama Sunda Wiwitan sebagai agama yang tidak maju dan  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  modern.  Setelah  Indonesia  merdeka,  agama  Sunda Wiwitan  mulai  mendapatkan  pengakuan  dan  penerimaan  dari  pemerintah.  Pada  tahun 2006, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Peraturan ini memberikan pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  masyarakat  adat,  termasuk  hak  mereka untuk  memeluk  agama  nenek  moyang  mereka.  Namun,  hingga  saat  ini,  agama  Sunda Wiwitan masih belum mendapatkan pengakuan penuh dari masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia yang memandang agama Sunda Wiwitan dengan sebelah mata.
Perjuangan  masyarakat  Sunda  Wiwitan  untuk  mendapatkan  pengakuan  dan perlindungan  dari  pemerintah  telah  berlangsung  selama  bertahun-tahun.  Perjuangan mereka  dimulai  sejak  masa  penjajahan  Belanda.  Pada  masa  itu,  masyarakat  Sunda Wiwitan  sering  kali  dipaksa  untuk  memeluk  agama  lain,  seperti  Islam  atau  Kristen. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan masyarakat Sunda Wiwitan untuk mendapatkan pengakuan  dan  perlindungan  terus  berlanjut.  Pada  tahun  1970,  masyarakat  Sunda Wiwitan  membentuk  sebuah  organisasi  bernama  Paguyuban  Adat  Karuhun  Urang (PAKU). PAKU kemudian melakukan advokasi kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan  yang  mengakui  dan  melindungi  agama  Sunda  Wiwitan.  Pada  tahun  2017, Mahkamah  Konstitusi  (MK)  mengeluarkan  putusan  Nomor  97/PUU-XIV/2016  yang menyatakan  bahwa  agama  Hindu  Bali  adalah  agama  yang  diakui  secara  resmi  oleh negara.  Putusan  ini  merupakan  kemenangan  bagi  umat  Hindu  Bali  yang  telah  lama berjuang  untuk  mendapatkan  pengakuan  atas  agama  mereka.  Putusan  MK  ini memberikan  inspirasi  bagi  masyarakat  Sunda  Wiwitan  untuk  melanjutkan  perjuangan mereka. Pada tahun 2022, masyarakat Sunda Wiwitan mengajukan permohonan kepada pemerintah  Jawa  Barat  untuk  mengeluarkan  peraturan  gubernur  yang  mengakui  dan melindungi agama Sunda Wiwitan. Pemerintah Jawa Barat kemudian membentuk sebuah tim kajian untuk mempelajari permohonan tersebut. Setelah melakukan kajian, tim kajian tersebut merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan gubernur yang mengakui dan melindungi agama Sunda Wiwitan.
Pada  tanggal  14  Juli  2022,  pemerintah  Jawa  Barat  akhirnya  mengeluarkan Peraturan  Gubernur  Nomor  72  Tahun  2022  tentang  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak Kebebasan  Beragama  dan  Kepercayaan  Masyarakat  Sunda  Wiwitan.  Peraturan  ini memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap agama Sunda Wiwitan sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Peraturan gubernur  ini merupakan kemenangan besar bagi  masyarakat  Sunda  Wiwitan.  Peraturan  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah Indonesia  telah  mengakui  dan  menghormati  hak-hak  masyarakat  adat,  termasuk  hak mereka untuk memeluk agama nenek moyang mereka.
Perjuangan  masyarakat  Sunda  Wiwitan  untuk  mendapatkan  pengakuan  dan perlindungan dari pemerintah tidak mudah. Perjuangan mereka telah berlangsung selama bertahun-tahun  dan  membutuhkan  kerja  keras  dan  dedikasi  yang  tinggi.  Perjuangan mereka  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Sunda  Wiwitan  adalah  masyarakat  yang tangguh  dan  gigih  dalam  memperjuangkan  hak-hak  mereka.  Namun,  perjuangan masyarakat Sunda Wiwitan masih belum berakhir. Masih banyak masyarakat Indonesia yang  belum  memahami  dan  mengakui  agama  Sunda  Wiwitan.  Masyarakat  Sunda Wiwitan  perlu  terus  melakukan  upaya-upaya  untuk  meluruskan  kesalahpahaman  dan memperjuangkan hak-hak mereka.
c. Hindu Bali
Agama  Hindu  Bali  adalah  agama  yang  dianut  oleh  mayoritas  masyarakat  Bali. Agama ini telah ada sejak lama dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Bali, baik dalam aspek spiritual maupun budaya. Pada masa lalu, agama Hindu Bali sering kali ditindas oleh pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial menganggap agama Hindu Bali sebagai agama yang tidak maju dan tidak sesuai dengan nilai-nilai modern. Setelah Indonesia merdeka, agama Hindu Bali mulai  mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari  pemerintah.  Pada  tahun  2006,  pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat.  Peraturan  ini  memberikan  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak masyarakat  adat,  termasuk  hak  mereka  untuk  memeluk  agama  nenek  moyang  mereka. Namun,  hingga  tahun  2017,  agama  Hindu  Bali  masih  belum  secara  resmi  diakui  oleh negara. Hal ini membuat umat Hindu Bali merasa belum mendapatkan pengakuan yang penuh dari pemerintah (Hasse, et.al, 2011).
Pada tahun 2016, umat Hindu Bali mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta pengakuan atas agama mereka. Permohonan ini diajukan karena umat Hindu Bali merasa bahwa agama mereka telah memenuhi syarat untuk diakui sebagai agama, yaitu memiliki kitab suci, memiliki tempat ibadah, dan memiliki sistem kepercayaan  yang  teratur  (Wiarawan,  2019).  Pada  tanggal  16  Agustus  2017,  MK mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa agama Hindu Bali  adalah  agama  yang  diakui  secara  resmi  oleh  negara.  Putusan  ini  merupakan kemenangan besar bagi umat Hindu Bali yang telah lama berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas agama mereka. Putusan MK ini memberikan legitimasi hukum bagi umat Hindu  Bali  untuk  menjalankan  agama  mereka  secara  bebas  dan  tanpa  diskriminasi. Putusan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk hak mereka untuk memeluk agama nenek moyang mereka.
Putusan MK ini merupakan tonggak penting bagi pengakuan agama-agama nenek moyang atau agama pribumi di Indonesia. Putusan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak mereka untuk memeluk agama nenek moyang mereka.

## 2. Rekomendasi Kebijakan
Diperlukan  langkah-langkah  konkret  melalui  rekomendasi  kebijakan  untuk memperbaiki  kondisi  pengakuan  agama  nenek  moyang  di  Indonesia.  Untuk  mencapai pengakuan  yang  lebih  adil  dan  inklusif  terhadap  agama  nenek  moyang,  beberapa rekomendasi  kebijakan  dapat  dipertimbangkan.  Pertama-tama,  diperlukan  revisi  atau perubahan  dalam  kerangka  hukum  atau  kebijakan  yang  ada.  Kebijakan  negara  saat  ini hanya mengakui enam agama resmi, meninggalkan agama nenek moyang di luar cakupan pengakuan. Oleh karena itu, pembaharuan hukum dapat mencakup pengakuan langsung terhadap  agama  nenek  moyang  sebagai  bagian  integral  dari  keberagaman  agama  di Indonesia.  Alternatifnya,  pemerintah  dapat  mempertimbangkan  pendekatan  inklusif dengan  memberikan  pengakuan  hukum  terhadap  keberadaan  dan  praktik  agama  nenek moyang  (Sugiswati,  2012).  Hal  ini  dapat  melibatkan  penyusunan  kebijakan  baru  yang memberikan ruang bagi pengakuan formal terhadap agama nenek moyang, sejalan dengan nilai-nilai keberagaman yang dianut oleh negara (Purwaningsih, 2014).
Selain  itu,  perlu  adanya  upaya  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat tentang agama nenek moyang dan menghilangkan stereotip yang mungkin ada. Program pendidikan  dan  sosialisasi  dapat  dirancang  untuk  membuka  dialog  dan  meningkatkan kesadaran tentang keberagaman agama, termasuk agama nenek moyang (Manawan, et.al, 2022). Contohnya seperti merancang kurikulum pendidikan yang mencakup pemahaman tentang  agama  nenek  moyang  sebagai  bagian  dari  keberagaman  agama  di  Indonesia, menyusun  modul  atau  buku  pelajaran  yang  memberikan  penjelasan  mendalam  tentang ajaran,  praktik,  dan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  agama  nenek  moyang,  atau mengintegrasikan  materi  pelajaran  tentang  agama  nenek  moyang  ke  dalam  kurikulum sekolah tinggi dan universitas.
Penting  juga  untuk  melibatkan  penganut  agama  nenek  moyang  dalam  proses pembuatan kebijakan untuk memastikan representasi yang adil dan perspektif yang akurat (Sudrajat,  2016).  Dialog  terbuka  dengan  komunitas  ini  dapat  membantu  pemerintah memahami  kebutuhan  dan  aspirasi  mereka  serta  membangun  kerja  sama  yang  positif. Contohnya  seperti  mengadakan  forum  dialog  reguler  antara  penganut  agama  nenek moyang, pemimpin agama resmi, dan masyarakat umum untuk membuka ruang diskusi terbuka  atau  menyelenggarakan  seminar  dan  lokakarya  tentang  keberagaman  agama, dengan  fokus  khusus  pada  agama  nenek  moyang.  Dengan  mengimplementasikan rekomendasi  kebijakan  ini,  diharapkan  dapat  terwujudnya  pengakuan  yang  lebih  baik terhadap  agama  nenek  moyang  di  Indonesia.  Hal  ini  tidak  hanya  akan  menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, tetapi juga menghormati hak setiap warga negara untuk mempraktikkan agama sesuai keyakinannya tanpa takut akan diskriminasi.

## 3. Pendidikan Masyarakat
Dalam  upaya  membangun  keberagaman  dan  menghilangkan  stereotip  terhadap agama  nenek  moyang  di  Indonesia,  perlu  ditekankan  bahwa  penguatan  kesadaran masyarakat melalui program pendidikan menjadi  landasan krusial. Terlebih lagi, fokus pada  pemahaman  mendalam  terhadap  agama  nenek  moyang  menjadi  fondasi  yang  tak terhindarkan.  Analisis  sejarah,  ajaran,  dan  praktik  yang  tercermin  dalam  materi pendidikan dapat membentuk pandangan yang objektif dan akurat terkait agama tersebut (Baidhawy,  2005).  Langkah  pertama  yang  esensial  adalah  pengidentifikasian  audiens yang  akan  menjadi  sasaran  utama  program.  Dengan  menetapkan  kelompok  seperti pelajar,  orang  tua,  tokoh  masyarakat,  dan  pemimpin  agama  lokal,  program  dapat dirancang  secara  khusus  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  kepentingan  masing-masing kelompok.  Pemilihan  kelompok  sasaran  ini  harus  didasarkan  pada  evaluasi  mendalam terkait dampak positif yang dapat dicapai dalam membangun pemahaman dan kesadaran.
Penyusunan materi pendidikan menjadi tahapan yang membutuhkan kehati-hatian dan  kecermatan  (Alim  &  Munib,  2021).  Kolaborasi  dengan  ahli  agama  dan  budaya, termasuk  penganut  agama  nenek  moyang,  memberikan  keyakinan  bahwa  materi  yang disajikan  memperoleh  perspektif  internal  yang  akurat.  Dengan  mengintegrasikan  nilai- nilai budaya dan spiritualitas, program dapat meresap lebih dalam ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, menciptakan pemahaman yang lebih holistik dan kompleks.
Pelatihan  fasilitator  atau  pengajar  menjadi  langkah  strategis  untuk  memastikan efektivitas  penyampaian  materi.  Mereka  harus  dilengkapi  dengan  pengetahuan  yang mendalam  tentang  agama  nenek  moyang  dan  keterampilan  komunikasi  yang  memadai untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif dan inklusif.
Implementasi  program  di  sekolah  dan  komunitas  membuka  peluang  untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Integrasi  program  ke dalam kurikulum sekolah, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi, memberikan akses yang merata terhadap pemahaman  agama  nenek  moyang  (Solichin,  2020).  Sesi  sosialisasi  di  berbagai komunitas  memastikan  bahwa  tidak  ada  kelompok  yang  tertinggal  dalam  upaya membangun kesadaran masyarakat.
Memanfaatkan  media  massa,  baik  tradisional  maupun  digital,  sebagai  sarana penyebaran materi pendidikan dapat mencapai jangkauan yang lebih besar. Kampanye di media sosial dapat merangsang diskusi dan partisipasi publik, membentuk ruang untuk pertukaran pandangan dan pemahaman.
Organisasi  diskusi  publik  dan  lokakarya  menjadi  langkah  strategis  untuk mendukung  dialog  terbuka.  Inisiatif  ini  menciptakan  peluang  bagi  masyarakat  untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan mendengarkan pandangan dari penganut agama nenek moyang. Dengan melibatkan partisipasi aktif, masyarakat dapat merasakan keberagaman agama sebagai bagian integral dari identitas nasional. Terakhir, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi prinsip utama dalam memastikan keberlanjutan program. Evaluasi menyeluruh  terhadap  efektivitas  program,  berdasarkan  umpan  balik  dari  peserta  dan pemangku kepentingan, dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan. Dengan menggunakan langkah-langkah tersebut diharapkan bahwa program pendidikan masyarakat akan berhasil mencapai tujuannya untuk membangun kesadaran yang  lebih  baik  tentang  keberagaman  agama  nenek  moyang,  sekaligus  menghapus stereotip yang mungkin terlanjur tertanam di masyarakat.

## 4. Kolaborasi Antaragama
Dalam  menghadapi  tantangan  pengakuan  agama  nenek  moyang  di  Indonesia, kolaborasi antaragama menjadi suatu pendekatan yang mendesak dan memiliki dampak positif  yang  besar.  Pertama-tama,  langkah  konkret  yang  perlu  ditempuh  adalah mendorong  dialog  dan  kerjasama  antara  penganut  agama  nenek  moyang  dengan komunitas  agama  lainnya.  Dialog  ini  harus  dirancang  sebagai  forum  terbuka  di  mana perwakilan  dari  berbagai  agama  dapat  bertukar  pandangan,  berbagi  pemahaman,  dan mencari  titik  temu.  Inisiatif  ini  diharapkan  dapat  meruntuhkan  tembok  pemisah antaragama dan membuka pintu bagi saling pengertian.
Memperkuat  hubungan  antaragama  menjadi  poin  kunci  dalam  langkah-langkah ini.  Ini  dapat  dicapai  melalui  program-program  kolaboratif  yang  mengajak  penganut agama  nenek  moyang  dan  komunitas  agama  lainnya  untuk  bekerja  bersama  dalam proyek-proyek  kemanusiaan,  kegiatan  sosial,  atau  upaya-upaya  pemeliharaan lingkungan. Dengan bekerja bersama dalam konteks yang lebih luas, masyarakat dapat mengalami  secara  langsung  bahwa  kesamaan  nilai-nilai  kemanusiaan  jauh  lebih  kuat daripada perbedaan  agama  (Alfianoor, et.al, 2023).  Pentingnya memegang teguh nilai- nilai  toleransi  tidak  dapat  dipandang  remeh.  Dalam  kerangka  kolaborasi  antaragama,
penekanan  pada  nilai-nilai  toleransi  menjadi  fondasi  yang  membantu  mengatasi perbedaan  keyakinan.  Melalui  pendekatan  ini,  masyarakat  dapat  belajar  untuk menghargai dan menghormati perbedaan agama, menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima.
Selanjutnya, menciptakan masyarakat yang inklusif dan menghargai keberagaman memerlukan  kesadaran  dan  partisipasi  aktif  dari  seluruh  komunitas.  Oleh  karena  itu, program-program pendidikan dan sosialisasi yang membahas tema toleransi, pluralisme, dan penghargaan terhadap agama nenek moyang perlu diperkuat. Melibatkan pemimpin agama,  tokoh  masyarakat,  dan  pendidik  dalam  upaya  ini  akan  meningkatkan  dampak positifnya.  Dengan  mengambil  langkah-langkah  konkret  ini,  diharapkan  kolaborasi antaragama  tidak  hanya  menjadi  slogan  kosong,  tetapi  menjadi  kenyataan  yang termanifestasi  dalam  tindakan  nyata.  Langkah-langkah  ini  memandang  agama  sebagai sumber keberagaman yang memperkaya, bukan sebagai batasan atau pemisah. Melalui dialog  terbuka,  kerjasama  yang  nyata,  dan  penguatan  nilai-nilai  toleransi,  masyarakat dapat bersama-sama menciptakan landasan yang kuat untuk mencapai pengakuan yang adil bagi penganut agama nenek moyang dan membangun masyarakat yang menghargai keberagaman agama.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  menegaskan  bahwa  penganut  agama  nenek  moyang  di  Indonesia terus  menghadapi  tantangan  serius  dalam  upaya  mendapatkan  pengakuan  resmi  atas keyakinan keagamaan mereka. Sehingga diperlukan langkah-langkah konkrit, termasuk reformasi hukum dan kebijakan, program edukasi masyarakat, dan kolaborasi antaragama untuk  menciptakan  lingkungan  inklusif  yang  menghormati  keberagaman  agama. Reformasi hukum dan kebijakan perlu dilakukan agar pengakuan agama nenek moyang dapat  diintegrasikan  ke  dalam  kerangka  hukum  yang  ada.  Hal  ini  tidak  hanya  akan memberikan jaminan hukum bagi penganut agama nenek moyang tetapi juga mengakui dan  menghargai  keragaman  keagamaan  di  Indonesia.  Selain  itu,  program  pendidikan masyarakat perlu dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang agama  nenek  moyang.  Hal  ini  dapat  melibatkan  kampanye  penyuluhan,  seminar,  dan kegiatan  edukatif  lainnya  untuk  menghilangkan  stereotip  dan  ketidakpahaman  terkait dengan  agama  nenek  moyang.  Kolaborasi  antaragama  juga  menjadi  kunci  dalam menciptakan  lingkungan  inklusif.  Dialog  dan  kerjasama  antara  penganut  agama  nenek moyang  dengan  komunitas  agama  lainnya  dapat  membantu  membangun  pemahaman saling menghormati dan mendorong nilai-nilai toleransi. Dengan menerapkan langkah- langkah  ini,  diharapkan  perubahan  positif  dapat  terjadi,  memastikan  bahwa  hak-hak keagamaan penganut agama nenek moyang diakui dan dihormati sesuai dengan prinsip- prinsip konstitusional kebebasan beragama di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Alfianoor, A., Ariza, R., Aisah, S., Hacpukh, L. Q., Pranika, K., Enjelika, N., Sorongan, R.  D.,  Christiano,  R.,  Suriantie.,  Pina.,  Rehiara,  A.  &  Situmeang,  T.  (2023). Penguatan Nilai-Nilai Agama Terhadap Masyarakat Desa Dahian Tunggal Dalam Mencegah  Terjadinya  Perceraian:(Studi  Agama  Islam,  Kristen,  Dan  Hindu Kaharingan). SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia , 3 (4), 59-69.
Alim,  M.  S.,  &  Munib,  A.  (2021).  Aktualisasi  Pendidikan  Moderasi  Beragama  di Madrasah. Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, 9 (2), 263- 285.
Baidhawy,  Z.  (2005). Pendidikan  Agama  Berwawasan  Multikultural .  Bandung: Erlangga.
Darmodiharjo,  D.  (1979). Pancasila:  Suatu  Orientasi  Singkat  Dilengkapi  Dengan Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila  (Ketetapan  MPR  no. II/MPR/1978). Jakarta: Balai Pustaka.
Hasse, J., Risakotta, B. A., & Bagir, Z. A. (2011). Diskriminasi Negara Terhadap Agama di  Indonesia:  Studi  atas  Persoalan  Posisi  Hukum  Towani  Tolotang  Pasca Pengakuan Agama Resmi. Jurnal Kawistara, 1 (2).
Indrawardana,  I.  (2014). Berketuhanan dalam  Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan.
Melintas, 30 (1), 105-118.
Kumoro,  N.  B.  (2020).  Dayak  Kaharingan  Di  Tengah  Perubahan  Sosial  Ekologi  dan Praktik Perpindahan Agama di Pedesaan Kalimantan Tengah. Jurnal Masyarakat Dan Budaya, 22 (1), 13-24 Mahin, M. (2009). Kaharingan Dinamika Agama Dayak di Kalimantan Tengah . Depok: UI
Manawan,  M.  J.,  Nainggolan,  B.  D.,  &  Hutagalung,  S.  (2022).  Kurikulum  Pendidikan Agama  Kristen  Berbasis  Multikulturalisme  yang  Reseptif  dengan  Kepercayaan Roh  Nenek  Moyang  di  Minahasa. Regula  Fidei:  Jurnal  Pendidikan  Agama Kristen, 7 (2), 208-221. Marjanto,  D.  K.  (2011). Kaharingan:  Perjuangan  Masyarakat  Adat  Dayak  Ngaju  di Kabupaten  Kotawaringin  Timur,  Dahulu  dan  Sekarang. Jakarta:  Puslitbang Kebudayaan
Purwaningsih, E. (2014). Disclosure of Origin pada Pengakuan dan Publikasi Traditional
Knowledge  dalam  Upaya  Perlindungan  Hukum. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM, 21 (2), 272-292.
Rostitawati,  T.  (2020).  Mythology  and  the  Belief  System  of  Sunda  Wiwitan:  A Theological Review in  Cisolok of Sukabumi Regency of West Java, Indonesia. International Journal of Research and Review, 7 (4).
Saringendyanti,  E.,  &  Mahzuni,  D.  (2018).  Lord  in  Sunda  Wiwitan  Perception. International Journal of Medical Science, 5 (7), 22-29.
Solichin, M. B. (2020). Diskursus Moderasi Dusun Tiga Agama, Buneng: Implementasi Pendidikan Multikultural Siswa SMP. Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam, 18 (2).
Solihin,  S.,  &  Adnan,  A.  (2022).  Penerapan  Moderasi  Beragama  di  Masyarakat  Plural Desa Kertajaya. Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi, 12 (2), 61-72. Subagya, Y. T. (2015). Support for Ethno-Religious Violence in Indonesia . Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Press
Sudrajat,  U.  (2016).  Menakar  Kearifan  Agama  dengan  Budaya  Measuring  Religion Wisdom By Culture. Jurnal Kebudayaan, 11 (2).
Sugiswati,  B.  (2012).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Eksistensi  Masyarakat  Adat  di Indonesia. Perspektif, 17 (1), 31-43.
Sugiyarto,  W.  (2016).  Eksistensi  Agama  Hindu  Kaharingan  di  Kota  Palangkaraya Kalimantan Tengah. Harmoni, 15 (3), 102-116.
Wibisono, M. Y., Ghozali, A. M., & Nurhasanah, S. (2020). Keberadaan agama lokal di Indonesia dalam perspektif moderasi. Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung .
Wirawan,  I.  W.  A.  (2019).  Identifikasi  Pendidikan  Multikultural  Dalam  Festival  Seni Budaya  Pada  Komunitas  Sasak-Islam  Dan  Bali-Hindu  Di  Bayan,  Kabupaten Lombok  Utara. Widyacarya:  Jurnal  Pendidikan,  Agama  dan  Budaya,  3 (1),  89- 100.