## Wajah Hukum
Analisis Yuridis Putusan No.87/Pdt.G/2020 PN.Bdg Tentang Perceraian yang disebabkan Salah Satu Pihak Pindah Agama di Pengadilan Negeri Bandung
Mardius 1 , Wiwin Putra 2 , Supeno 3
1,2 Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
3 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Correspondence : mardiussh29862@gmail.com; msasyabani@gmail.com
Abstrak .  Perkawinan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  aspek  agama,  terutama  ketika  Undang-  Undang  No.1  tahun 1974 tentang  Perkawinan menekankan pentingnya aspek agama dalam syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu”,  ditegaskan  oleh  fatwa  MUI  Nomor  4/MUNAS/VII/-  MUI/8/2005  bahwa wanita  muslim  diharamkan  menikah  dengan  laki-laki  non  muslim  atau  laki-laki  muslim  diharamkan  menikah dengan wanita ahlul kitab, pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg, terdapat suatu  perkara  perceraian  yang  diakibatkan  salah  satu  pihak  pindah  agama.  Rumusan  masalah  yang  dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian No.87/Pdt.G/2020 PN.Bdg Yang  Disebabkan  Salah  Satu  Pasangan  Pindah  Agama  Di  Pengadilan  Negeri  Bandung  serta  Akibat  Hukum Terhadap  Perceraian  Yang  Disebabkan  Salah  Satu  Pasangan  Pindah  Agama  Di  Pengadilan  Negeri  Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan studi dokumen yang  dapat  berupa  buku-buku  atau  literatur  lainnya  terutama  dalam  penelitian  ini  yaitu  Putusan  Pengadilan Negeri  Bandung  Nomor:  87/Pdt.G/2020/PN.Bdg.  Dari  hasil  penelitian,  Pertimbangan  Hakim  Terhadap Perceraian  perkara  No.87/Pdt.G/2020  PN.Bdg  Yang  Disebabkan  Salah  Satu  Pasangan  Pindah  Agama  Di Pengadilan  Negeri  Bandung  ,  adalah  dalam  hal  mana  Penggugat  telah  pindah  agama  Islam  dan  bersikeras mengajukan  perceraian  dengan  alasan  agama  barunya  tidak  memperbolehkan.  Sesuai  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  Nomor  4/MUNAS  VII/MUI/8/2005  tentang  perkawinan  beda  agama  dimana  ditetapkan  bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Ditambah lagi sering terjadinya perselisihan, pertengkaran dan  percekcokan  secara  terus  menerus  dikarenakan  perbedaan  pendapat  dan  keyakinan  tersebut,  yang mengakibatkan  pembagian  harta  bersama,  nafkah  dan  pemeliharaan  bagi  kelangsungan  hidup  anak-anak mereka,  berkenaan  dengan  hak  asuh  anak  (hadhanah)  dan  penyelesaian  dari  harta  perkawinannya  itu diselesaikan secara terpisah dari gugatan cerai yang diajukannya.
Kata Kunci : Hukum Perkawinan, Perceraian, Penegakan Hukum
Abstract.  Marriage  cannot  be  separated  from  the  religious  aspect,  especially  when  Law  No.1  of  1974 concerning  Marriage  emphasizes  the  importance  of  the  religious  aspect  in  the  conditions  for  the  validity  of a marriage as regulated in Article 2 paragraph (1) "Marriage is valid, if it is carried out according to the laws of each  religion  and  his  beliefs",  confirmed  by  MUI  fatwa  Number  4/MUNAS/VII/-  MUI/8/2005  that  Muslim women  are  prohibited  from  marrying  non-Muslim  men  or  Muslim  men  are  prohibited  from  marrying  women from people of the Book, in the Bandung District Court Decision. Number: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg, there was a divorce case that was caused by one of the parties changing religion. The formulation of the problem discussed in  this  thesis  is:  1.  Judge's  Considerations  in  Deciding  Divorce  Case  No.87/Pdt.G/2020  PN.Bdg  which  was caused  by  one  of  the  spouses  changing  religion  at  the  Bandung  District  Court  and  the  legal  consequences  of divorce caused by one of the spouses Changing Religion in Bandung District Court. The research method used is a normative juridical method, namely research based on the study of documents which can be in the form of books  or  other  literature,  especially  in  this  research,  namely  the  Bandung  District  Court  Decision  Number: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg. From the results of the research, the judge's considerations regarding divorce in case No.87/Pdt.G/2020 PN.Bdg which was caused by one of the spouses changing religion at the Bandung District Court, is in the case where the plaintiff has converted to Islam and insists on filing for divorce on the grounds of his  new  religion.  not  allowed.  In  accordance  with  the  Fatwa  of  the  Indonesian  Ulema  Council  Number 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 concerning interfaith marriages, it is stipulated that interfaith marriages are haram and invalid. In addition, disputes, quarrels and quarrels often occur continuously due to differences of opinion and  belief,  which  result  in  the  division  of  joint  assets,  maintenance  and  maintenance  for  the  survival  of  their children, regarding child custody (hadhanah) and the settlement of marital assets. resolved separately from the divorce suit he filed.
Keywords: Marriage Law, Divorce, Law Enforcement

## Salah Satu Pihak Pindah Agama di Pengadilan Negeri Bandung

## PENDAHULUAN
Lembaga  perkawinan  adalan  suatu  lembaga  keluarga,  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan kebahagiaan  untuk  hidup  bersama  selama-lamanya.  Namun  dalam  kenyataannya  bahwa  masalah perkawinan di Indonesia pada umumnya bukan hanya masalah suami dan istri saja, tapi juga terkait masalah sanak keluarga, mungkin juga masalah perceraian, yang seharusnya tidak diharapkan terjadi, sehingga makna perkawinan pun menjadi luntur. Hal ini terjadi mungkin karena sudah tidak terdapat lagi  kerukunan  antara  kedua  pasangan  tersebut,  terjadi  perselisihan  karena  perbedaan  prinsip, walaupun  sudah  diupayakan  penyelesaiannya  dan  tidak  mungkin  bisa  didamaikan  lagi.  Sedangkan perkawinan  yang  demikian  keadaannya  jangan  dibiarkan  berjadi  berlama-lama,  sehingga  untuk kebaikan dan kepentingan kedua belah pihak perkawinan yang demikian itu lebih baik diputuskan saja atau terjadi perceraian, yang mana dalam hukum Islam menganggap perceraian ada hakikatnya adalah hal yang tidak baik. 1
Perceraian yang dialami oleh pasangan suami istri seringkali menimbulkan dampak negatif, hal ini  juga  berimbas  kepada  keluarga  pasangan  suami  istri  tersebut.  Namun  demikian  ada  pula  yang mengalami perceraian justru mengalami kebahagiaan, karena merasa keluar dari masalah. Perceraian menjadi  solusi  terakhir  karena  disebabkan  perbedaan  pandangan,  perselingkuhan,  peran  suami  istri yang tidak sesuai, serta masalah yang paling fenomenal adalah perbedaan keyakinan atau perbedaan agama. Jika dipaksakan agar perkawinan itu tetap berlangsung justru akan menimbulkan masalah bagi pasangan  tersebut  dan  keluarga  di  dalamnya, maka  perceraian  dapat menjadi  jalan  terbaik,  tentunya sudah dengan berbagai pertimbangan dan persiapan yang sebelumnya. Perceraian sebenarnya adalah hal  yang  tidak  diinginkan  terjadi  oleh  setiap  pasangan  suami  istri.  Jadi  perceraian  tidak  boleh dilakukan  apabila  perkawinan  tersebut  tidak  mungkin  lagi  bisa  dipertahankan  dan  lebih  banyak kerugiannya  dari  pada  manfaatnya.  Terlebih  lagi  apabila  pasangan  tersebut  telah  memiliki  anak,  di mana pasangan tersebut harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya tidak lagi utuh. 2
Putusnya  perkawinan  dalam  hal  ini  berarti  berakhirnya  hubungan  suami  istri,  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  38  dan  sebagaimana  pula  diatur  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  113  yaitu  perkawinan  dapat  putus  karena;  kematian,  perceraian  atas keputusan  pengadilan.  Walaupun  demikian,  bagi  pasangan  yang  ingin  melakukan  perceraian  di Indonesia  tidak  bisa  begitu  saja  dapat  dilakukan.  Ada  beberapa  ketentuan  atau  kaidah  hukum  yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat.
Hukum  positif  di  Indonesia  telah  mengatur  lembaga  peradilan  mana  yang  berhak  dan berwenang dalam menyelesaikan masalah perceraian. Hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan relatif dan  kekuasaan  absolut  suatu  lembaga  peradilan.  Kekuasaan  relatif  yaitu  berkaitan  dengan  wilayah hukum  suatu  pengadilan  atau  kewenangan  untuk  mengatur  pembagian  kekuasaan  mengadili pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat. Sedangkan kekuasaan absolut suatu peradilan  yaitu  berkaitan  dengan  wewenang suatu  badan  pengadilan  dalam memeriksa  jenis  perkara tertentu  yang  secara  mutlak  tidak  dapat  diperiksa  oleh  badan  pengadilan  lain  atau  menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.
Bagi pasangan beda agama (Islam dan Kristen) yang ingin melaksanakan perkawinan, ada dua cara  yang  dapat  dilakukan  yaitu  calon  istri  menyatakan  menundukkan  diri  pada  agama  yang  dianut oleh calon suami atau sebaliknya calon suami yang menyatakan menundukkan diri pada agama yang dianut calon istri, atau masing-masing pihak tetap mempertahankan agama yang dianutnya,   dengan memintakan permohonan di Pengadilan Negeri untuk dapat melakukan perkawinan beda agama dan dapat mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Di samping itu, mereka dapat bermusyawarah untuk  memilih  hukum  mana  yang  akan  dipakai,  kalau  tidak  ada  kesepakatan,  maka  hukum  suami yang akan dipakai. 3
Salah satu kasus terjadinya perceraian yang disebabkan salah satu pasangan pindah agama yaitu terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg, dimana Josefine
1 Sirman  Dahwal, Hukum  Perkawinan  Beda  Agama,  Dalam  Teori  Dan  Prakteknya  Di    Indonesia , (Bandung : Mandar Maju, 2016), halaman 9-10.
2 Martiman  Prodjohamidjojo, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  (Jakarta  :  Indonesia Legal  Center Publishing , 2011), halaman 39.
3 O.S,  Eoh, Perkawinan  Antar  Agama  Dalam  Teori  dan  Praktek ,  (Jakarta  :  Raja  Grafindo  Persada, 2001), halaman 18-19.

## Salah Satu Pihak Pindah Agama di Pengadilan Negeri Bandung
Sri  Hardijati  beragama  Islam  selaku  penggugat  dan  Herry  Purwanto  beragama  Kristen  Khatolik sebagai  tergugat.  Dalam  kasus  ini  alasan  terjadinya  perceraian  dikarenakan  Josefine  Sri  Hardijati selaku  penggugat  pindah  agama  yang  sebelumnya  menganut  agama  Kristen  menjadi  Islam, sebelumnya  kedua  belah  pihak  memiliki  agama  yang  sama  dan  melangsungkan  pernikahan berdasarkan  agama  Kristen  Khatolik  dan  memutuskan  untuk  bercerai  setelah  pindah  agama,  seperti yang  terjadi  dalam  kasus  perceraian  di  Pengadilan  Ngeri  Bandung  yaitu  Dalam  perkara No.87/Pdt.G/20220 PN.Bdg perceraian Yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Pindah Agama.

## METODE
Dalam  melakukan  suatu  penelitian  tentunya  ada  metode  penelitian  yang  digunakan  sehingga penelitian  tersebut  dapat  terlaksana  sampai  selesai.  Selain  itu,  metode  penelitian  adalah  cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara  mencari,  mencatat,  merumuskan  dan  menganalisis  sampai  menyusun  laporan. 4 Adapun  metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  yaitu pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori, konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan penelitian ini yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan data yang ada serta fakta hukum yang berlaku mengenai kasus perceraian yang disebabkab oleh salah pihak pindah Agama di Pengadilan Negeri Bandung.
2. Ruang Lingkup Atau Objek
Ruang  lingkup  atau  objek  yang  diteliti  Dalam  penelitian  ini  yaitu  putusan  N0. 87/Pdt.G/2020 PN.Bdg tentang perceraian yang disebabkan salah satu pihak pindah agama.
3. Bahan
Sumber  data  dari  bahan  hukum  primer  berasal  dari  perundang  undangan,  bahan  hukum sekunder  didapatkan  dari  kepustakaan  yang  relevan.  Bahan  hukum  tersier  didapat  dari  bahan penjelasan seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  studi  dokumen  atau bahan  pustaka.  Data  diperoleh  melalui  penelitian  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang- undangan, buku-buku, dokumen resmi
5. Definisi Operasional Variabel Penelitian
a. Analisis
Analisis  adalah  suatu  kegiatan  yang  dirancang  dan  dilakukan  dengan  pemikiran  kritis  yang sungguh-sungguh untuk mengevaluasi hasil dari apa yang dievaluasi.
b. Perceraian
Perceraian  merupakan  salah  satu  peristiwa  yang  dapat  terjadi  dalam  suatu  perkawinan, perceraian  adalah  penghapusan  perkawinan  dengan  putusan  hakim  atau  tuntutan  salah  satu pihak dalam perkawinan. 5
c. Pengadilan Negeri
Pengadilan  Negeri  adalah  pengadilan  (umum)  yang  memeriksa  dan  menyelesaikan  perkara terutama  pada  semua  perkara  tingkat  pertama  dalam  semua  perkara  perdata  dan  pidana  pada semua golongan.
6. Teknik Analisis
Jurnal  penelitian  yang  dianalisis  secara  kualitati  sehingga  dapat  memberikan  jawaban terhadap permasalahan.

## HASIL
Hakim  dalam  pemeriksaan  suatu  perkara  juga  memerlukan  adanya  pembuktian,  dimana  hasil dari  pembuktian  itu  akan  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  memutus  perkara. Pembuktian  merupakan  tahap  yang  paling  penting  dalam  pemeriksaan  di  persidangan.  Pembuktian
4 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, metodologi penelitian , (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003),   hal 1.
5 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , (Jakarta : PT. Intermasa, 2001), hal 42.
bertujuan  untuk  memperoleh  kepastian  bahwa  suatu  peristiwa  atau  fakta  yang  diajukan  itu  benar- benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu  putusan  sebelum  nyata  baginya  bahwa  peristiwa  atau  fakta  tersebut  benar-benar  terjadi,  yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. 6
Selain  itu,  pada  hakikatnya  pertimbangan  hakim  hendaknya  juga  memuat  tentang  hal-hal sebagai berikut :
1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya  analisis  secara  yuridis  terhadap  putusan  segala  aspek  menyangkut  semua  fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga  hakim  dapat  menarik  kesimpulan  tentang  terbukti  atau  tidaknya  dan  dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  tugas  Hakim  untuk mengadili  perkara  berdimensi  menegakkan  keadilan  dan  menegakkan  hukum.  Hakim  dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak
boleh  terpengaruh  atau  memihak  kepada  siapapun.  Jaminan  kebebasan  ini  juga  diatur  dalam berbagai  peraturan,  yaitu  dalam  Pasal  24  UUD  Negara  RI  Tahun  1945,  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Pada penelitian ini penulis mengkaji dan menganalisis isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:  87/Pdt.G/2020/PN.Bdg),  yaitu  tentang  perkara  perceraian  yang  diakibatkan  salah  satu pasangan pindah agama, dan didapatkan dari pertimbangan hakim sebagai berikut :
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat menjadi penyebab putusnya perkawinan karena perceraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
f. Antara suami dan isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat diperoleh suatu fakta bahwa rumah  tangga  atau  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis  lagi,  sering timbul  pertengkaran,  perselisihan  dan  percekcokan  secara  eksplisit  atau  tersirat  karena  perbedaan agama, dalam hal mana Penggugat telah pindah agama Islam dan bersikeras mengajukan perceraian dengan alasan agama barunya tidak mengijinkan (P-4), (P-5) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  perkawinan  yang  menyatakan  bahwa Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaanya  itu,  dengan  keluarnya  Penggugat  dari  agama  Kristen  dan  masuk  agama  Islam Penggugat sudah tidak tunduk lagi pada agama Kristen, sehingga perkawinan yang telah dilakukannya (  P-2  )  sudah  tidak  relevan/  sesuai  dengan  Keadaan  Penggugat  saat  ini,  keadaan  situasi  dan  kondisi tersebut  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada huruf f, dengan demikian majelis  hakim  berpendapat  bahwa  terhadap  perkawinan  atau rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat sudah  tidak  dapat  dipertahankan  lagi  oleh  karena  itu  perkawinan  diantara  Penggugat  dan  Tergugat mulai saat ini dinyatakan putus karena perceraian;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut petitum ke-2 dikabulkan;
6 Ibid. , hlm 141.
Menimbang,  bahwa  dalam  petitum  ke-3  menyatakan  Memerintahkan  kapada  Panitera  atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan
yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  kepada  pegawai  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat sebagaimana mestinya; Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dinyatakan  putus  karena  perceraian,  menurut  ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Majelis  Hakim  memandang  perlu  memerintahkan kepada  Panitera  atau  pejabat  yang  ditunjuk  untuk  itu,  untuk  mengirimkan  salinan  putusan  ini  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap  tanpa  meterai  dan  telah  dikukuhkan  kepada  pegawai  pencatat  pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung dimana perkawinan ini dilangsungkan dan  tempat  dimana  terjadinya  perceraian  ini,  guna  dilakukan  pencoretan  dalam  register  Akta Perkawinan  dan  dicatat  dalam  register  perceraian  pada  pencatatan  Sipil  dan  selanjutnya  diterbitkan akta perceraian demi kepentingan kedua pihak;
Menimbang,  bahwa  dalam  petitum  ke-4  Penggugat  memohon  supaya  memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkedudukan hukum tetap kepada pegawai pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memandang perlu  memerintahkan  kepada  kedua  belah  pihak  untuk  melaporkan  peristiwa  perceraian  ini  kepada pencatat catatan
sipil  pada  kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  di  Kota  Bandung,  dimana  tempat perkawinan  dilangsungkan  dan  perceraian  terjadi  guna  dilakukan  pencoretan  pada  register  akta perkawinan dan dicatatkan pada register akta perceraian dan penerbitan kutipan akta perceraian bagi kedua belah pihak;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Penggugat telah  berhasil  membuktikan  kebenaran  seluruh  dalil-dalil    gugatannya,  lagi  pula  dalil  gugatan  yang diajukan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  dinyatakan  dikabulkan  untuk  seluruhnya dan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dinyatakan  putus  karena  perceraian  maka  terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat; Memperhatikan ketentuan dalam Undang- undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Undang- undang No. 23 Tahun 2006, Undang-undang No.24 Tahun 2013 serta pasal-pasal dan ketentuan perundangan yang bersangkutan;
MENGADILI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sebagaimana  dimaksud  dalam  kutipan akta perkawinan nomor 370/1998 tanggal 09 November 1998 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai dan telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Pemerintahan  di  Kota  Bandung,  dimana  perkawinan  ini  dilangsungkan  dan  tempat dimana  perceraian  ini  terjadi,  guna  diadakan  pencoretan  pada  register  akta  perkawinan  dan  dicatat dalam  register  Akta  Perceraian  pada  Pencatatan  Sipil  dan  Penerbitan  kutipan  Akta  Perceraian  bagi kedua belah pihak;
1. Memerintahkan  kepada  para  pihak  untuk  melaporkan  peristiwa  perceraian  ini  kepada  Pegawai pencatat  catatan  sipil  pada  kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Pemerinah  Kota Bandung  tempat  dimana  perkawinan  ini  dilansungkan  dan  tempat  terjadinya  percerian  ini,  guna diadakan  pencoretan  pada  register  akta  perkawinan  dan  dicatat  dalam  register  Akta  Perceraian pada Pencatatan Sipil dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
2. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Tergugat  sebesar  Rp.376.000,-  (  tiga  ratus  tujuh  puluh  ribu rupiah ).
Berdasarkan data-data dalam isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg) penulis menganalisis bahwa Adapun dasar-dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penggugat terhadap tergugat adalah sebagai berikut:
1. Penggugat  dapat  membuktikan  kebenaran  seluruh  dalil-  dalil  gugatannya  dan  tidak  terdapat dokumen-dokumen palsu yang diajukan kedua belah pihak.
2. Rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering timbul pertengkaran, perselisihan dan percekcokan secara eksplisit atau tersirat karena perbedaan agama,  dalam hal mana Penggugat
telah pindah agama Islam dan bersikeras mengajukan perceraian dengan alasan agama barunya tidak mengijinkan. Sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama dimana ditetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak  sah.  Hal  ini  juga  berdasarkan  ketentuan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat menjadi penyebab putusnya perkawinan karena perceraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa hukum tentu memicu adanya akibat hukum. Dalam  penelitian  ini,  perceraian  yang  diakibatkan  salah  satu  pihak  pindah  agama  yaitu  pada  kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg.
Akibat yang paling   pokok   dari   putusnya   hubungan   perkawinan adalah masalah hubungan suami-isteri, pembagian harta bersama, nafkah dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka.  Perceraian  yang  diakibatkan  pindah  agama  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bandung Nomor:  87/Pdt.G/2020/PN.Bdg.  Pdg,  hakim  mendalilkan  bahwa  pindah  agama  hanyalah  salah  satu pemicu  dari  adanya  pertengkaran  yang  menjadi  salah  satu  faktor-faktor  terjadinya  perceraian  pada kententuan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan,  sehingga  pada  putusan  tersebut  hakim  mengabulkan permohonan dari penggugat.
Adapun akibat hukum terhadap perceraian yang disebabkan Salah satu pasangan pindah agama pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bandung  Nomor:  87/Pdt.G/2020/PN.Bdg,  sama  dengan  akibat hukum dari perceraian pada umumnya yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam kutipan akta perkawinan Nomor 370/1998 tanggal 09 November 1998 putus karena perceraian, berkenaan dengan hak asuh anak
(hadhanah)  dan  penyelesaian  dari  harta  perkawinannya  itu  diselesaikan  secara  terpisah  dari gugatan  cerai  yang  diajukannya.  Proses  penyelesaian  harta  perkawinan  karena  perceraian  dilakukan menurut hukumnya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Mengenai  pembagian  harta  bersama  baru  dapat  dilakukan  jika  hubungan  perkawinan  telah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus dikarenakan salah satunya akibat adanya perceraian Pada  perkawinan  salah  satu  pasangan  pindah  agama,  melihat  latar  belakang  terjadinya  perkawinan tersebut karena berdasarkan adanya penetapan pengadilan, dan pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil jadi apabila terjadi perselisihan antara para pihak maka pengajuan gugatan pembagian harta bersama melalui pengadilan negeri, walaupun salah satu pihak baik suami atau istri adalah  beragama  Islam.  Pengadilan  Negeri  melalui  yurisprudensi  yang  berdasarkan  UUP,  dalam membagi harta bersama adalah secara berimbang sama besarnya antara suami ataupun istri. Persoalan pembagian harta ini dapat diajukan setelah adanya putusan cerai. Suami atau istri harus mengajukan
gugatan  baru  yang  terpisah  setelah  putusan  perceraian  dikeluarkan  pengadilan.  Tuntutan  pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraian. Larangan tentang gugatan cerai yang tidak boleh digabungkan dengan gugatan harta bersama tersebut tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No.1020 K/Pdt/1986.
Dalam  Pasal  41  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  (“UU Perkawinan), Perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dalam Pasal tersebut juga dikatakan bahwa jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan yang akan memberi keputusan. Ini berarti  mengenai  hak  asuh  anak,  jika  tidak  ditemui  kata  sepakat  antara  suami  dan  istri,  maka diselesaikan melalui  jalur Pengadilan.  Sebagai  gambaran  mengenai hak asuh  anak, jika melihat  dari Hukum Islam kita dapat merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 105 KHI dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,  sedangkan  anak  yang  sudah  mumayyiz  diserahkan  kepada  anak  untuk  memilih  antara  ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
Dalam  kehidupan  berumah  tangga  di  perlukan  persamaan  visi  agama,  menurut  penulis  untuk membangun  toleransi  dan  kesepahaman  antara  masing-  masing  pemeluk  agama  di  Indonesia  tidak perlu  dengan  memperbolehkan  praktik  nikah  beda  agama  karena  rumah  tangga  beda  agama sebenarnya  rapuh,  sulitnya  mewujudkan  kebahagiaan  melalui  suasana  religuisitas/  keberagaman didalam rumah ketika pasangan hidupnya berbeda agama, kenikamatan berkeluarga ada yang hilang karena  agama  ibarat  pakaian  yang  digunakan  seumur  hidup.  Spirit,  keyakinan  dan  tradisi  agama senantiasa melekat pada setiap individu yang beragama termasuk kehidupan didalam berumah tangga, disana terdapat ritual- ritual keagamaan yang idealnya dijaga dan dilaksanakan secara Bersama dalam kehidupan berumah tangga.
Pada  kasus  ini,  yang  menjadi  pemicu  terjadinya  perceraian  adalah  Penggugat  pindah  agama sehingga  timbullah  perbedaan  dalam  segala  hal  yang  menyebabkan  terjadinya  pertengkaran, percekcokan  dan  perselisihan  secara  terus  menerus  didalam  rumah  tangga  sehingga  disini  Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan.

## SIMPULAN
Dalam kasus perceraian disebabkan salah satu pasangan pindah agama hakim memutus dengan menimbang  berdasarkan  ketentuan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-  Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang  dapat  menjadi penyebab putusnya perkawinan karena perceraian adalah :
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
d. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
e. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga,  karena  perbedaan  agama  yang  menjadi  pemicu terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  sehingga  tidak  ada  harapan  untuk hidup  rukun  lagi  di  dalam  rumah  tangga  maka  telah  cukup  alasan  untuk  mengabulkan  gugatan Penggugat.
Akibat Hukum Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Pindah Agama Di Pengadilan Negeri Bandung (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg), sama dengan akibat hukum dari perceraian pada umumnya yaitu menyatakan perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sebagaimana  dimaksud  dalam  kutipan  akta  perkawinan Nomor  370/1998  tanggal  09  November  1998  putus  karena  perceraian,  berkenaan  dengan  hak  asuh anak  (hadhanah)  dan  penyelesaian  dari  harta  perkawinannya  itu  diselesaikan  secara  terpisah  dari gugatan cerai yang diajukannya.

## Salah Satu Pihak Pindah Agama di Pengadilan Negeri Bandung

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Sirman  Dahwal, Hukum  Perkawinan  Beda  Agama,  Dalam  Teori  Dan  Prakteknya  Di    Indonesia , Bandung : Mandar Maju, 2016
Martiman  Prodjohamidjojo, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  Jakarta  :  Indonesia Legal  Center Publishing , 2011 O.S, Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, metodologi penelitian , Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , Jakarta : PT. Intermasa, 2001

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman