Hukum Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum di
Indonesia)
Irwan 1* , Fadjrin Wira Perdana 2 , Doharman Lumban Tungkup 3 , Miran 4 , Suteki 5 Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia 1, 2, 3, 4, 5
Email: irwanpasang07@gmail.com 1* , fadjrinwira@gmail.com 2 , doharman29021980@gmail.com 3 , mrnbp2ip@yahoo.com 4 , suteki@lecturer.undip.ac.id 5

## Artikel info
Artikel history Diterima : 21-05-2022 Direvisi : 16-06-2022 Disetujui : 25-06-2022
Kata Kunci: keadilan prosedural; formil; materiil; substantif; hukum pidana
Keywords: procedural justice; formal; material; substantive; criminal law

## Abstrak
Lemahnya  penegakan  hukum  dan  pembangunan  yang  berkeadilan  serta perlakuan diskriminatif lainnya masih terjadi dalam penyelenggaraan hak-hak minoritas di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penegakan  hukum  "tajam  ke  bawah  tumpul  ke  atas"  dalam  perspektif sosiologi  hukum.  Deskriptif  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi literatur  dari  penelitian  terdahulu,  kemudian  digunakan  untuk  menganalisis fenomena putusan hukum di Indonesia. Fenomena hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas adalah realitas penegakan hukum yang disebabkan oleh praktik berhukum yang berorientasi kepada keadilan formil (prosedural) dari otoritas kekuasaan  politik  pemerintahan  yang  otoriter  dan  tidak  mengedepankan keadilan  materiil  (substansiil).  Usaha  untuk  mewujudkan  keadilan  materiil (substantive)  dalam  penegakan  hukum  (pidana)  di  pengadilan,  dapat dihadirkan  melalui  pendekatan  legal  pluralism  dan  diperlukan  kemampuan hakim untuk menafsirkan UU. Penegakan hukum harus dilakukan secara tepat dan  efektif  untuk  mengukur  keberhasilan  negara. Negara  Hukum  Indonesia yang  dijalankan  senantiasa  juga  harus  memperhatikan  aspek  ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.

## Abstract
Weak  law  enforcement  and  equitable  development  as  well  as  other discriminatory treatments still occur in the implementation of minority rights in  Indonesia.  The  purpose  of  this  research  is  to  examine  law  enforcement "sharp down, blunt up" from a sociological legal perspective. This study uses a descriptive research method  with a qualitative approach. Data collection was  carried  out  by  studying  literature  from  previous  studies,  then  used  to analyze the phenomenon of legal decisions in Indonesia. The phenomenon of law  sharp  downwards  and  blunt  upwards  is  the  reality  of  law  enforcement caused by legal practices that are oriented towards justice. Efforts to realize material (substantive) justice in law enforcement (criminal) in court, can be provided  through  a  legal  pluralism  approach  and  the  ability  of  judges  to evaluate  laws.  Law  enforcement  must  be  carried  out  appropriately  and effectively to measure the success of the state. The running Indonesian state of law must also pay attention to aspects of divinity, humanity, deliberation, and justice.
Koresponden author: Irwan
Email: irwanpasang07@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Hukum  Pidana  merupakan  bagian  dari  sistem  hukum  nasional  yang  berlaku  sejak kemerdekaan  sampai  sekarang  ( Amrunsyah ,  2017).  Menurut  W.L.G.  Lemaire  menyebutkan hukum pidana merupakan norma yang berisi keharusan dan larangan yang dibuat pembentuk undang-undang  ( Takdir ,  2013).  Pelanggar  dapat  dikenakan  hukuman.  Subjek  dalam  hukum pidana merupakan pelaku tindak pidana karena kesalahannya terhadap orang lain atau korban dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang dilakukannya ( Saefullah , 2021). Perbuatan melawan hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan  yang  dilakukan  di  luar  kekuasaan  atau  kewenangannya  serta  perbuatan  yang, melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  bersifat  publik  artinya  ada kepentingan umum dan individu yang dilanggar ( Sari , 2021).
Penyelenggaraan  hukum  pidana  di  Indonesia  bertujuan  untuk  memberikan perlindungan, ketentraman, ketertiban dan kepastian hukum kepada masyarakat. Meskipun ada tujuan  yang  memberikan  perlindungan,  terutama  kepentingan  pribadi  atau  individu  dalam menjalankan  hak-hak  warga  negara.  Pelaksanaan  hukum  pidana  mengalami  pasang  surut seiring  dengan  perkembangan  masyarakat  bahkan  menjadi  sorotan  tajam  ketika  belum memberikan  keadilan  dan  kesejahteraan  serta  masih  dianggap  sebagai  instrumen  kekuasaan untuk  melindungi  penyelenggara  negara  dan  menjadi  senjata  rakyat  ketika  melawan  hukum pidana ( Amrunsyah , 2017). Penegakan hukum seharusnya menegakkan keadilan dalam hukum. Masyarakat yang lemah dan miskin adalah kelompok yang paling rentan dan sering menjadi korban  ketidakadilan  hukum.  Sebaliknya  keadilan  lebih  berpihak  kepada  masyarakat  yang memiliki  akses  kekuatan  ekonomi  dan  politik.  Hal  demikian  mencerminkan  bahwa tereliminasinya keadilan substantial dari hukum ( Setyanegara , 2013). Hukum tidak membantu, bahkan  menciderai  keadilan  masyarakat  ( Setyanegara ,  2013).  Fenomena  peradilan  terhadap masyarakat lemah dan miskin misalnya: 1) Kasus Cholil dan Basar Suryanto di Kediri berupa pencurian  sebuah  semangka  yang  di  pidana  15  hari  percobaan  1  bulan;  2)  Kasus  pencurian kapuk randu seharga 12.000 (4 anggota keluarga (Manisih, 2 anaknya dan sepupunya ditahan di  LP  Rowobelang  Batang)  dan  para  terrdakwa  di  pidana  penjara  24  hari;  3)  Kasus  Klijo Sumarto (76) kasus pencurian setandan pisang klutuk mentah seharga Rp. 2000 di Sleman, 07 Desember 2009 (mendekam di LP Cebongan Sleman); 4) Kasus mbah Minah (di tuduh mencuri 3 biji kakao seharga Rp 2100; 02 Agustus 2009 di Purwokerto, di pidana percobaan 1 bulan 15 hari); 5) Kasus Lanjar Sriyanto (Karanganyar) yang di dakwa menyebabakan kematrian istrinya karena  kecelakaan  motor  di  Karanganyar,  dalam  kasus  ini  sangat  tragis  karena  istrinya meninggal dunia dan dia sendiri (Lanjar) ditahan; 6) Kasus Aspuri tentang pencurian sehelai kaus tetangganya seharga Rp 10.000 dan mendapat putusan penahanan pada November 2009.
Problematika yang terjadi dalam penegakan keadilan khususnya bagi kaum minoritas atau  masyarakat  miskin  disebabkan  oleh  faktor  lemahnya  penegakan  hukum,  serta  adanya perlakuan diskriminatif. Pemerintah seharusnya mengedepankan aspek yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia untuk melindungi dan memenuhi hak kaum minoritas  ( Risdianto , 2017). Penegakan  yang  demikian  tidak  menggambarkan  keadilan  substansial  (keadilan  yang sesungguhnya)  tetapi  memberlakukan  keadilan  formal  atau  procedural  yang  mengacu berdasarkan  undang-undang.  Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan,  adapun  tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penegakan hukum "tajam ke bawah tumpul ke atas" dalam
perspektif sosiologi hukum. Fenomena penegakan hukum yang diskriminatif tersebut menarik untuk dilakukan kajian yang bersifat sosiologis.

## Metode Penelitian
Deskriptif kualitatif merupakan metode dari penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan  studi  literatur  dari  penelitian  terdahulu,  kemudian  digunakan  untuk  menganalisis fenomena putusan hukum di Indonesia seperti yang terlihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Alur Penelitian

## Hasil dan Pembahasan
Keadilan  dalam  hukum  pidana  dapat  dilihat  dari  berbagai  segi,  yakni  keadilan prosedural  dan  keadilan  substantif.  Keadilan  substantif  adalah  keadilan  terkait  dengan  isi putusan  hakim  dalam  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara  yang  harus  dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak ( imparsiality ), tanpa  diskriminasi  dan  berdasarkan  hati  nurani  (keyakinan  hakim).  Sedangkan  keadilan prosedural  adalah  keadilan  terkait  dengan  perlindungan  hak-hak  hukum  para  pihak penggugat/tergugat/pihak yang berkepentingan dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan ( Syamsudin , 2014).
Kasus  ketidakadilan  dalam  yang  menimpa  rakyat  miskin  sangat  berbanding  terbalik dengan  kasus  korupsi  yang  merajalela  dan  hanya  sedikit  yang  diusut,  hal  ini  menunjukkan bahwa  lemahnya  penegakan  hukum  di  Indonesia  ( Agiyanto ,  2018).  Persoalan  penegakan hukum  di  Indonesia  belum  mengalami  kemajuan  yang  berarti,  padahal  permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan darurat mengingat
eksistensi  hukum  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. Problematika  tersebut  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  diantaranya:  aparat  penegak  hukum yang  tidak  profesional  dan tidak  bermoral,  lemahnya  substansi  (materi)  perundangan,  masih rendahnya  partisipasi  dan  kesadaran  hukum  masyarakat  sistem  dan  prinsip  peradilan  yang belum terlaksana secara baik ( Kenedi , 2016).
Pemerintah  belum  memberikan  perhatian  yang  serius  kepada  kelompok  minoritas. Salah  satu  permasalahan  dalam  penyelenggaraan  hak-hak  minoritas  di  Indonesia  adalah lemahnya penegakan hukum dan pembangunan yang berkeadilan serta perlakuan diskriminatf lainnya yang masih sering terjadi kepada mereka. Kajian filsafat hukum dilakukan untuk dapat mengetahui  kejanggalan-kejanggalan  yang  ada  dalam  penerapan  hukum  dalam  menilik orientasi nilai keadilan yang menyangkut pandangan hidup manusia. Sebab hukum harus selalu dikembalikan kepada tujuan awalnya untuk menciptakan keadilan ( Agiyanto , 2018). Fenomena penegakan  hukum  yang  diskriminatif  dapat  dianalisa  berdasarkan  landasan  konseptual sosiologi  hukum  yang  oleh  Suteki  dideskripsikan  bahwa  hukum  sebagai  kosmetik  dari penguasa yang lalim karena hukum berorientasi kepada keadilan formal bukan keadilan materiil (keadilan substantif). Paling tidak ada dua hal yang menarik untuk dilakukan pendalaman, yaitu pertama hukum sebagai kosmetik dan yang kedua kekuasaan politik yang memegang otoritas hukum tersebut diselenggerakan secara lalim (otoriter).
Keadilan formil mengacu pada teori positivisme dimana peristiwa yang terjadi dianggap sebagai fakta, dan tidak mempertimbangkan nilainya. Dampaknya pengertian hukum jauh dari kata keadilan. Adapun teori positivisme, sekurang-kurangnya memilki empat pengertian pokok yang  intinya  meliputi:  (1)  Hukum  sebagai  komando,  sebagaimana  diperkenalkan  oleh  John Austin. (2) Pemisahan hukum dari moral dan politik, hukum harus netral (sesuai dengan teori Hans Kelsen, yaitu teori hukum murni), hukum tidak berurusan dengan ideal, tetapi faktual. (3) Putusan hakim sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum.
Pandangan positivisme memaknai hakikat hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan. Dalam positivisme hukum, keseluruhan peraturan perundang-undangan pada  hakekatnya  sebagai  suatu  yang  memuat  hukum  secara  lengkap  sehingga  tugas  hakim selanjutnya  adalah  menerapkan  ketentuan  undang-undang  tersebut  secara  mekanis  dalam menyelesaikan  permasalahan  yang  ada  di  masyarakat,  sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan dalam undang-undang ( Malik , 2021). Terdapat tiga landasan pandangan positivisme hukum. 1) hukum  adalah  perintah  manusia  yang  memisahkan  hukum  dengan  moral.;  2)  penelitian dilakukan terhadap hukum dipisahkan dari unsur-unsur di luar hukum seperti sejarah, sosiologis dan  politik;  3)  Sistem  hukum  berprinsip  pada  logika  dimana  aturan  hukum  yang  telah ditetapkan  menjadi  acuan  setiap  keputusan  sebagai  bentuk  penerapan  norma  hukum  positif dalam setiap kasus.
Para  ahli  mengelompokan  sumber  hukum  dalam  dua  kelompok  yaitu  sumber  hukum formil dan materiil. Sumber hukum formil atau prosedural adalah sumber hukum yang dilihat dari segi yuridis dalam arti formal yaitu sumber hukum dari segi bentuknya yang terdiri dari undang-undang,  kebiasaan,  traktat,  doktrin  dan  yurisprudensi.  Sedangkan  sumber  hukum materiil  ialah  sumber  hukum  yang  dilihat  dari  segi  isinya  misalnya  KUH  pidana  mengatur tentang pidana umum dan KUH perdata mengatur tentang masalah orang serta barang sebagai subjek  hukum  ( Ngutra ,  2016).  Dengan  demkian,  keadilan  formal  ini  adalah  keadilan  yang mengacu  pada  ketentuan-ketentuan  formil,  seperti  hukum  tertulis  yang  ada  yaitu  undang-
undang, meskipun dirasa tidak adil namun tetap harus dipatuhi. Keadilan formil berpandangan bahwa undang merupakan sumber acuan baku yang berlaku bagi semua perkara, karena bersifat rasional.  Orientasi  terhadap  keadilan  formal  seperti  yang  diuraikan,  apabila  dilakukan  oleh kekuasaan  politik  pemerintahan  yang  lalim,  yaitu  cara  penyelenggaraan  kekuasaan  politik pemerintahannya otoriter, maka formulasi penegakan hukum cenderung tajam ke bawah dan tumpul  ke  atas.  Masyarakat  dengan  modalitas  sosial  ekonomi  terbatas,  maka  hukum  akan berkarakter  keras.  Sebaliknya,  terhadap  masyarakat  dengan  modalitas  sosial  ekonomi  tidak terbatas, maka hukum akan berkarakter tumpul.
Keadilan  materiil  (substanstif)  menghendaki  adanya  kebaruan  hukum,  yang memandang  suatu  kasus  berdasarkan  realitas  yang  ada.  Usaha  untuk  mewujudkan  keadilan materiil (substantive) dalam penegakan hukum (pidana) di pengadilan, hanya dapat dihadirkan melalui pendekatan legal pluralism. Menurut ( Suteki , 2010) melalui pendekatan legal pluralism mampu dihadirkan keadilan substantif yang sempurna ( perfect justice ).

## Gambar 2. Penegakan Hukum di Indonesia Dipandang dari Perspektif Sosiologi Hukum
Ketentuan UUD 1945 maupun UU yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, dan UU MK  sesungguhnya  mewajibkan  hakim  untuk  mewujudkan  keadilan  substansial  dalam menegakkan hukum. Akan tetapi dalam realitasnya masih banyak hakim yang terjebak dengan pemahaman  sempit,  yaitu  hanya  menegakkan  keadilan  prosedural.  Diperlukan  kemampuan hakim  untuk  menafsirkan  UU  agar  keadilan  substansial  dapat  terwujud.  Problematika mewujudkan  keadilan  substansial  juga  dipengaruhi  banyak  faktor,  antara  lain:  1)  perilaku korupsi dan kolusi. Putusan acap kali menjadi ajang transaksi ekonomi, kekuasaan dan lainnya;
2) masyarakat, terutama diperkotaan cenderung mencari kemenangan bukan keadilan karena itu segala upaya dilakukan untuk menang; 3) Advokat dapat dibedakan antara advokat yang tahu hukum dan advokat yang tahu hakim, jaksa, polisi, pendeknya advokat yang tahu koneksi 4)  penegakan  hukum  menjadi  komoditas  politik;  5)  Hakim  menempatkan  dirinya  sebagai corong undang-undang, padahal tugas hakim tidak saja menegakkan hukum untuk kepastian, tapi juga untuk keadilan dan kemanfaatan ( Anwar , 2010).
Penegakan  hukum  terkadang  sangat  dipengaruhi  oleh  profil  hakim,  seperti  latar belakang,  sosial,  Pendidikan,  karakter,  pola  pikir  dan  perilaku  hakim.  Hakim  yang menggunakan standar kewajiban moralitas, moralitas akal kritis dan moralitas, hati nurani dan kecerdasan  spiritual  dalam  mengadili  perkara  maka  jelas  akan  lebih  mudah  memberikan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Keadilan substansial bisa diwujudkan dengan adanya terobosan yaitu penegakan hukum yang menggunakan hukum progresif. Asas hukum progresif  adalah  asas  yang  mempunyai  prospek  menjadi  hukum  yang  lebih  bermartabat  dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat serta harus dijadikan pedoman oleh pengadilan guna menjamin  keadilan  substantif  bagi  masyarakat  ( Haryono ,  2019)  dan  ( Kesek ,  2017). Objektivitas,  kejujuran,  imparsialitas,  dan  rasionalitas  adalah  prinsip  untuk  mengukur kandungan substantif pada putusan hakim. Suatu putusan hakim bersifat objektif bila terdakwa atau tergugat terbukti melakukan kesalahan berdasarkan informasi, keterangan, fakta atau bukti yang  dijadikan  dasar  untuk  membuktikan  kesalahan.  Parameter  kedua  adalah  bersifat  Jujur apabila  ada  korelasi  antara  keberadaan  (esensi  atau  sifat  atau  identitas  atau  kualitas  yang melekat  atau  dimiliki  sesuatu  hal  sesuai  dengan  pernyataan  mengenai  keberadaan  atau  sifat identitas atau kualitas mengenai sesuatu hal tersebut). Parameter ketiga dari keadilan substantif adalah pertimbangan imparsialitas yang berarti ketidakberpihakan. Secara konseptual imparsial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang. Imparsial merupakan suatu sikap atau  tindakan  tanpa  berpihak  kepada  siapapun,  tidak  mengistimewakan,  tidak  diskriminatif (segala sesuatu dipandang sama tanpa ada beda). Parameter keempat dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan logis yang dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan logika ( Syamsudin , 2014).
Potret sosiologis relasi antara hukum dengan stratifikasi sosial masyarakat tersebut di atas  sekaligus  menjelaskan  bahwa  bekerjanya  hukum  tidak  terjadi  di  ruang  hampa.  Hukum bekerja  dengan  basis  sosialnya  sendiri  yaitu  masyarakat  tempat  hukum tersebut  tumbuh  dan berkembang.  Dalam  menentukan  pidana,  di  samping  mempertimbangkan  mengenai  dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku, juga harus mempertimbangkan  sifat  jahatnya  perbuatan.  Pola  pemidanaan  juga  harus  memberikan perlindungan  terhadap  masyarakat  dengan  menentukan  maksimum  pidana  sebagai  simbol kualitas norma sentral masyarakat dalam perumusan tindak pidana. Selain aspek perlindungan masyarakat,  diperhatikan  juga  aspek  perlindungan  individu  dengan  menentukan  batas-batas kewenangan penegak hukum menjatuhkan pidana. Penegakan hukum harus dilakukan secara tepat  dan  efektif  untuk  mengukur  keberhasilan  negara,  khususnya  dalam  memberikan perlindungan  terhadap  warga  negara.  Negara  menyadari  bahwa  penegakan  hukum  harus dikaitkan  dengan  lima  pilar  perangkat  hukum  yaitu  pembangun  hukum,  penegak  hukum, kesadaran masyarakat, budaya dan infrastruktur yang mendukung ( Ardi , 2021). Negara hukum di Indonesia seharusnya juga yang memperhatikan aspek yang tertuang dalam sumber hukum
pancasila  seperti  ketuhanan,  kemanusiaan,  persatuan,  permusyawaratan  dan  keadilan.  Meski pernah  berganti  konstitusi  dan  melakukan  perubahan  atas  konstitusi  yang  berlaku,  namun pilihan konsep negara hukum masih tetap sama yaitu negara hukum aktif atau dinamis dalam mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  ( Ridlwan ,  2011).  Sudah  sepatutnya  pemerintah mengedepankan  pendekatan  berbasis  HAM  ( rights  based  approach )  dalam  seluruh  proses pembangunan  program  dan  kebijakan  yang  disusun  sesuai  dengan  upaya  perlindungan  serta pemenuhan hak-hak kelompok minoritas ( Risdianto , 2017).

## Kesimpulan
Fenomena hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas adalah realitas penegakan hukum yang disebabkan oleh praktik berhukum yang berorientasi kepada keadilan formil  (procedural) dan  tidak  mengedepankan  keadilan  materiil  (substansiil).  Dari  otoritas  kekuasaan  politik pemerintahan yang otoriter yang secara simbolik hukum sebagai kosmetik dari penguasa yang lalim.  Usaha  untuk  mewujudkan  keadilan  materiil  (substantive)  dalam  penegakan  hukum (pidana)  di  pengadilan,  dapat  dihadirkan  melalui  pendekatan  legal  pluralism  dan  diperlukan kemampuan  hakim  untuk  menafsirkan  UU  serta  mempertimbangkan  kesalahan  pelaku,  dan sifat  jahatnya  perbuatan  sebelum  memutuskan  suatu  perkara.  Penegakan  hukum  harus dilakukan  secara  tepat  dan  efektif  untuk  mengukur  keberhasilan  negara.  Negara  Hukum Indonesia  yang  dijalankan  senantiasa  juga  harus  memperhatikan  aspek  ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.

## Bibliografi
Agiyanto, U. (2018). Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan .
Amrunsyah,  A.  (2017).  Tajam  Ke  Bawah  Tumpul  Ke  Atas. Legalite:  Jurnal  Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam , 2 (I), 50–72. https://doi.org/10.32505/legalite.v2iI.294
Anwar, A. (2010). Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia. Jurnal Konstitusi , 3 (1).
Ardi, A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online . Universitas Hasanuddin.
Haryono, H. (2019). Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No.  46/PUU-VII/2012  Tertanggal  13  Februari  2012). Jurnal  Hukum  Progresif , 7 (1), 20–39.
Kenedi,  J.  (2016).  Urgensi  Penegakan  Hukum  dalam  Hidup  Berbangsa  dan  Bernegara. El- Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis , 5 (2), 51–62. https://doi.org/10.29300/jpkth.v5i2.1132
Kesek, S. (2017). Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi , 14 (3),  129–134. https://doi.org/10.33087/jiubj.v14i3.270
Malik, F. (2021). Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha , 9 (1),  188–196. https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31488
Ngutra,  T.  (2016).  Hukum  dan  sumber-sumber  hukum. SUPREMASI:  Jurnal  Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial,
Hukum Dan Pengajarannya , 11 (2). https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2813
Ridlwan,  Z.  (2011).  Negara  Hukum  Indonesia  Kebalikan  Nachtwachterstaat. Fiat  Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56
Risdianto,  D.  (2017).  Perlindungan  Terhadap  Kelompok  Minoritas  Di  Indonesia  Dalam Mewujudkan  Keadilan  Dan  Persamaan  Di  Hadapan  Hukum. Jurnal  Rechts  Vinding:
Media Pembinaan Hukum Nasional , 6 (1), 125–142. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120
Saefullah, S. (2021). Perlindungan Hukum Pidana, Hukum perdata dan Hukum Administrasi Terhadap  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Publika , 9 (1), 60–87. https://doi.org/10.33603/publika.v9i1.5717
Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 11 (1). https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651
Setyanegara,  E.  (2013).  Kebebasan  Hakim  Memutus  Perkara  Dalam  Konteks  Pancasila
(Ditinjau  Dari  Keadilan  “Substantif”). Jurnal  Hukum  &  Pembangunan , 43 (4),  434– 468. https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no4.1499
Suteki. (2010). Kebijakan tidak menegakkan hukum (non enforcement of law) demi pemuliaan keadilaan  substantif:  pidato  pengukuhan  disampaikan  pada  upacara  penerimaan jabatan guru besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 4 Agustus 2010 . Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Syamsudin,  M.  (2014).  Keadilan  Prosedural  dan  Substantif  Dalam  Putusan  Sengketa  Tanah Magersari. Jurnal Yudisial , 7 (1), 18–33. https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.91
Takdir, T. (2013). Mengenal Hukum Pidana . Laskar Perubahan.