## CIVICUS | FKIP UMMat
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 5 No. 1 Maret 2017, hal. 1-10
Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU- XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak  di Indonesia
Anasrullah 1 , Achmad Djunaidi 2 , Candra 3
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, anasrullah23@gmail.com 2 Universitas Muhammadiyah Mataram, djuanidiachmad@gmail.com
3 Universitas Muhammadiyah Mataram, candra34@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 10-Januari- 2017 Disetujui: 12 Maret-2017 Abstrak : Tujuan  penelitian  ini  untuk  menjelaskan  pertimbagan  hukum    putusan  Hakim Mahkamah  Konstitusi  No.  100-PUU-8-2015  Tentang  Pemilihan  Calon  Tunggal  Pilkada Serentak  di  Indonesia  dan  implikasinya  dalam  pelaksanaan.  Penelitian  ini  termasuk penelitian hukum normatif, pendekatan dalam  penelitian adalah perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan, jenis  dan sumber datanya ialah  data  perimer dan data sekunder, tehnik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  studi  pustaka  dan  tehnik  analisis  data adalah dari hal yang bersifat induktif kededuktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik  berupa  asas-asas  hukum,  postulat  serta  ajaran-ajaran  (doktrin).  Putusan  Mahkamah Konstitusi calon tunggal dalam pilkada adanya kekosongan hukum mana kala syarat paling kurang  dua  pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Mahkamah Konstitusi menilai adanya kekosongan  hukum  tersebut  telah  mengancam  tidak  terlaksananya  hak-hak  rakyat  untuk dipilih dan memilih karena dua alasan. Pertama, penundaan kepemilihan serentak berikutnya sesungguhnya  telah  menghilangkan  hak  Rakya  untuk  dipilih  dan  memilih  pada  pemilihan serentak berikutnya. Kedua apabila penundaan demikian dapat dibenarkan, tetap tidak ada jaminan  bahwa  pada  pemilihan  serentak  berikutnya  itu,  hak  Rakyat  untuk  dipilih  dan memilih  akan  dipenuhi.  Dengan  demikian  menurut  Mahkamah  Konstitusi  Pilkada  yang ditunda sampai pemilihan berikutnya hanya kerena tidak terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasangan calon bertentangan dengan UUD 1945.
Abstract: The purpose of this study is to explain the legal considerations of the decision of Constitutional  Court  Judge  No.  100-PUU-8-2015  Regarding  the  Election  of  Single Candidates  for  Simultaneous  Local  Elections  in  Indonesia,  the  legal  implications  of  the decision of the judges of the Constitutional Court No. 100 / PUU / 8/2015 on the election of a single candidate for simultaneous elections in Indonesia. This research includes normative legal  research,  the  approach  in  research  is  legislation  and  library  approach,  the  types  and sources  of  data  are  perimer  data  and  secondary  data,  data  collection  techniques  using library studies and data analysis techniques are from things that are inductive, that is general data  about  the  concept  of  law  in  the  form  of  legal  principles,  postulates  and  teachings (doctrine).  The  decision  of  the  Constitutional  Court  is  the  sole  candidate  in  the  election where there is a legal vacuum where when the requirements of at least two candidate pairs are not fulfilled. The Constitutional Court assesses that the legal vacuum has threatened the failure  of  the  people's  rights  to  be  elected  and  elected  for  two  reasons.  First,  the  next simultaneous  election  delay  has  actually  eliminated  the  Rakya's  right  to  be  elected  and elected in the next simultaneous election. Second, if such delays are justified, there is still no guarantee  that  in  the  next  simultaneous  election,  the  people's  right  to  be  elected  and elected will be fulfilled. Accordingly, according to the Constitutional Court Pilkada which was postponed until the next election only because it did not fulfill the requirements of at least two candidate pairs contrary to the 1945 Constitution.
Kata Kunci: Putusan
Hakim Calon Tunggal Pilkada
——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)
merupakan salah satu lembaga yang dapat mencapai dan mewujudkan keadilan subtantif seperti yang diharapkan oleh  sebagian  besar  masyarakat,  khususnya masyarakat yang  hidup  di  suatu negara  hukum.  (dalam Pasal  2  UU Mahkamah  konstitusi  mengatakan  bahwa),  Mahkamah Konstitusi  merupakan  sala  satu  lembaga  negara  yang

## 2 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 5, No. 1, Maret 2017, hal 1-10
melakukan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakan  hukum dan  keadilan.  Selanjutnya  dalam  pasal  3  Undang- Undang  kekuasaan  kehakiman  menyatakan  bahwa dalam  menjalankan  tugas    dan  fungsinya,  hakim  wajib menjaga kemandirian peradilan.
Independensi  atau  kemandirian  tersebut  sangat berkaitan  erat  dengan  sikap  imparsial  atau  tidak memihak hakim baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan  keputusan.  Hakim  yang  independen  atau mandiri  tidak  dapat  diharapkan  bersikap  netral  atau imparsial  dalam  menjalankan  tugasnya.  Demikian  juga satu  mahkama  yang  tergantung  pada  badan  lain  dalam bidang-bidang  tertentu  dan  tidak  mampu  mengatur dirinya  secara  mandiri  juga  akan  menyebabkan  sikap yang  tidak  netral  dalam  menjalankan  tugasnya. Independensi dan imparsialitas merupakan konsep yang mengalir  dari  doktrin  separation  of  powers  (pemisahan kekuasaan)  yang  harus  dilakukan  secara  tegas  agar cabang-cabang kekuasaan negara tidak saling mempengaruhi.
Sesungguhnya konsepsi independensi dan imparsialitas  hakim  tersebut  mempunyai  beberapa aspek  atau  dimensi,  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang  dapat  dilihat  secara  fungsional,  kelembagaan (institusi), maupun secara personal dari masing-masing hakim[1].  Kebebasan  fungsional  menurut  hukum tatanegara mengandung larangan bagi kekuasaan negara lain  untuk  mengadakan  intervensi  dalam  pemeriksaan perkara  oleh  hakim  baik  dalam  pertimbangan  maupun dalam penjatuhan putusan.
Hal  ini  diartikan  bahwa  tidak  hanya  terbatas  pada kebebasan  dari  campur  tangan  kekuasaan  lainnya (Eksekutif  dan  Legislatif),  tetapi  juga  kebebasan  dari segala  paksaan,  direktiva  atau  rekomendasi  dari  pihak extra  judicial.  Ketentuan  pasal  3  ayat  (3)  Undang- Undang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa, pelanggaran  terhadap  pasal  3  ayat  (2)  Undang-Undang kekuasaan  kehakiman  yang  mengatur  larangan  campur tangan  dalam  urusan  peradilan  oleh  pihak  lain  diluar kekuasaan  kehakiman,  akan  dipidana,  adalah  merujuk pada direktiva atau paksaan maupun suap atau kolusi.
Kebebasan  tersebut  tidak  mengandung  sifat  mutlak karena tentu saja dibatasi oleh hukum dan keadilan yang didasarkan  pada  pandangan  hidup,kesadaran,dan  cita- cita  hukum  serta  cita-cita  moral  yang  meliputi  suasana kejiwaan  serta  watak  dari  rakyat  yang  dirumuskan dalam pancasila. Satu hal yang sering kita dengar bahwa hakim  memiliki  kebebasan  dalam  melaksanakan tugasnya  secara  judicial  dan  hanya  bertanggung  jawab kepada tuhan.
Kebebasan  hakim  secara  fungsional  melekat  dengan pertanggung jawaban yang terbuka kepada masyarakaat, sehingga hakim tidak hanya  mempertanggungjawabkan pelaksanaan  kebebasan  fungsionalnya  pada  tuhan. Hakim  harus  dibimbing  oleh  hati  nurani  yuridisnya
dalam  melaksanakan  tugas-tugas  peradilan  yang  dapat ditilik oleh masyarakat.
Melalui  Putusannya,  salah  satunya,  Mahkamah Konstitusi mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan masyarakat  seperti  keadilan,  kemanfaatan,  dan kepastian  hukum.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi merupakan  putusan  yang  bersifat  final,  dalam  artian tidak  ada  upaya  hukum  lain  yang  dapat  dilakukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan juga putusan  tersebut  berlaku  mengikat  dan  memiliki kekuatan hukum tetap setelah dibacakannya putusannya tersebut.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  khusunya dalam  perkara  pengujian  Undang-Undang,  berlaku secara  umum  dan  mengikat  semua  pihak  baik  itu perorangan dan/atau lembaga negara.
Penjelasan  di  atas  memiliki  kaitan  dengan  putusan MK  No.100/PUU-XIII/2015  tentang  diperbolehkan pelaksanaan pilkada kepada daerah yang hanya memiliki satu calon  walaupun  dalam undang-undang no  8  tahun 2015  tentang  pilkada  yang  mengsyaratkan  minimal  dua pasangan  calon  hal  tersebut  MK  menilai  tidak memberikan  solusi  dan  menyebabkan  kekosongan hukum,  sehingga  dapat  berakibat  pada  tidak  dapat diselenggarakanya  pilkada.  Namun  pada  amar  putusan MK  tersebut  MK  menggunakan  pendekatan  prinsip kedaulatan  rakyat,  dimana  rakyat  ditempatkan  sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi dan berdaulat untuk menentukan  apakah  seorang  calon    kepala  daearah meskipun tunggal berhak atau tidak berhak untuk duduk sebagai  kepala  daerah.  Selain  itu  MK  juga  menimbang apabila  syarat  mengenai  jumlah  pasangan  calon berpotensi mengancam kedaulatan dan hak rakyat untuk memilih  tidak  boleh  tersandera  oleh  aturan  paling sedikit  dua  pasangan  calon,  pemilihan  harus  tetap dilaksanakan  meski  hanya  ada  satu  pasangan  calon dalam pilkada.
Dalam  putusan  tersebut,  MK  menyatakan  pilkada yang  hanya  diikuti  oleh  satu  pasangan  calon  dapat dilaksanakan  apabila  telah  diusahakan dengan  sungguh terpenuhinya  syarat  paling  sedikit  dua  pasangan  calon. Untuk itu pilkada tidak semata mata digantungkan pada keharusan paling  sedikitnya  dua pasangan  calon  kepala daerah  dan  wakil  calon  kepala  daerah.  Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), dalam UU Pilkada tampak bahwa  pembentukan  undang-undang  ingin  kontelasi pilkada  setidaknya  diikuti  dua  pasangan  calon.  Namun pembentukan  undang-undang  tidak  memberikan  jalan keluar apabila syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi.
Dengan demikian akan ada kekosongan hukum mana kala  syarat  paling  kurang  dua  pasangan  calon  tersebut tidak terpenuhi. MK menilai adanya kekosongan hukum tersebut  telah  mengancam  tidak  terlaksananya  hak-hak rakyat  untuk  dipilih  dan  memilih  karena  dua  alasan. Pertama,  penundaan  kepemilihan  serentak  berikutnya sesungguhnya  telah  menghilangkan  hak  Rakya  untuk dipilih dan memilih pada pemilihan serentak berikutnya.
Kedua  apabila  penundaan  demikian  dapat  dibenarkan, tetap tidak ada jaminan bahwa pada pemilihan serentak berikutnya  itu,  hak  Rakyat  untuk  dipilih  dan  memilih akan  dipenuhi.  Oleh  karena  itu  menurut  MK  Pilkada yang ditunda sampai pemilihan berikutnya hanya kerena tidak  terpenuhinya  syarat  paling  sedikit  dua  pasangan calon bertentangan dengan UUD 1945.

## B. METODE PENELITIAN
1. Metode Penelitian Yang Digunakan
Penelitian  hukum  terdapat  dua  jenis  metode  yaitu metode  Normatif  dan  metode  sosiologis/  empiris[2]. Adapun pengertian metode tersebut antara lain:
a. Metode  penelitian  hokum  normatif  disebut  juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini,  acap-kali  hukum  dikonsepkan sebagai  apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (lao  in  books)  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan  yang berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas.  Oleh karena  itu,  pertama,  sebagai  sumber  datanya hanyalah  data  skunder,  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer;  bahan  hukum  skunder;  atau  data tersier.
b. Metode  penelitian  hukum  sosiologis  (Empiris), hukum  di  konsepkan  sebagai  pranata  sosial  yang secara ril dikaitkan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila  hukum  sebagai  gejala  sosial  yang  empiris sifatnya,  dikaji  sebagai  variabel  bebas/sebab (independen variabel) yang menimbulkan pengaruh dan  akibat  pada  berbagai  aspek  kehidupan  sosial, kajian  ini  merupakan  kajian  hukum  yang  sosiologis (socio-legal  resect)  namun,  jika  hukum  dikaji sebagai  variabel  tergantung/akibat  (andependen variabel)  yang  timbul  sebagai  hasildari  berbagai kekuatan  dalam  proses  sosia,  kajian  itu  merupakan kajian sosiologis hukum (sosiology of law)
Bedasarkan  Penjelasan  diatas  maka  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yang berbasis  pada  peraturan  Perundang-Undangan.  Alasan Peneliti menggunakan Penelitian hukum Normatif yaitu karena  dalam  mengungkapkan  kejadian  atau  fenomena dalam  proses  penelitian  ini  untuk  mendapatkan  data dan informasi tentu berpedoman dari berbagai literatur peraturan  perundang-undangan  dan  studi  kepustakaan. Dan  tugas  peneliti  adalah  menjelaskan  tentang penerapan peraturan perundang-undangan dan mengkaji tentang apa yang ada dibalik yang tampak dari Putusan  Mahkamah  Konstiutusi  No.  100/PUU- XIII/2015  Terkait  Pemilihan  Calon  Tunggal  Pilkada Serentak  Di Indonesia.
Penelitian  yuridis  normatif,  terdapat  beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain, yaitu[3]:
1) Metode  pendekatan  perundang-undangan  (Statute Approach)  yang  mana  metode  pendekatan  ini merupakan pengkajian terhadap peraturan
perundang-undangan itu sendiri yang terkait dengan isu hukum.
2.  Metode  pendekatan  kepustakaan  adalah  suatu pengumpulan di lakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder  maupun  bahan  hukum  tersier  dan bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum teresebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan,  maupun  sekarang  banyak  dilakukan penelusuran  bahan  hukum  tersebut  dengan  melalui media internet[4].
Berdasarkan  beberapa  uraian  metode  tersebut  di atas, maka dalam penelitian ini. Peneliti  menggunakan pendekatan kepustakaan seperti, membaca, melihat, dan atau  menganalisis  teori-tori  yang  berkaitan  dengan  isu hukum  yang  berkaitan  dengan  Putusan  Mahkamah Konstiutusi  No.  100/PUU-XIII/2015  Terkait  Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak  Di Indonesia. 2. Bahan Hukum
Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini antara lain sebagai berikut[4]:
1.  Data primer
Data  primer  adalah  bahan  resmi  yang  diperoleh langsung dari kepustakaan, buku peraturan perundang- undangan  serta  kamus  hukum  dan  peraturan  lainnya yang  berkenaan  dengan  hal  yang  menjadi  obyek  dalam penelitian.
2.  Data sekunder
Data  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang bersumber  dari  pendapat  para  ahli  atau  para  sarjana dari  berbagai  literatu/pedomanr  yang  berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti
3.  Data lapangan
Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari  narasumber  atau  informan  dalam  masyarakat terkait  dengan  pokok  permasalahan  yang  ingin  dicapai dalam penelitian.
Dari  penjelasan  bahan  hukum  diatas  peneliti  dapat menggunakan data primer yang diperoleh peneliti secara langsung dari berbagai literatur atau perpustakaan serta peraturan  perundang-undangan  atau  kamus  hukum ilmiah,  yang  berkaitan  dengan  Implikasi  hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstiutusi No. 100/PUU- XIII/2015  terkait  Pelaksanaan  Pilkada  serentak  di indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik  pengumpulan  data  yang  akan  digunakan adalah  cara  pengumpulan  data  di  lakukan  dengan mengkaji  peraturan  perundang-undangan  conceptual approachc  dalam  arti    mempelajari  konsep  atau prinsip atau  doktrin  hukum  melalui  studi  pustaka  terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder  maupun  bahan  hukum  tersier  dan bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum teresebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan,  maupun  sekarang  banyak  dilakukan
4 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 5, No. 1, Maret 2017, hal 1-10
penelusuran  bahan  hukum  tersebut  melalui  studi kepustakaan[4].
Adapun  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian ini melalui studi kepustakaan adalah sebagai berikut:
1) Amandemen UUD 1945
2) Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang pilkada.
3) Putusan MK No100/PUU-XIII/2015 tentang pilkada serentak.
4) Undang-Undang tentang Pemilu
4. Analisis Data
Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam  penelitian  ini  akan  dianalisis  secara  preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang  konsepsi  hukum  baik  berupa  asas-asas  hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli  yang  dirangkai  secara  sistemmatis  sebagai  susunan fakta-fakta  hukum  untuk  mengkaji  kemungkinan penerapan  prinsip-prinsip  hukum  tentang  Implikasi hukum  terhadap  Putusan  Mahkama  Konstiutusi  No. 100/PUU-XIII/2015  Terkait  Pemilihan  Calon  Tunggal Pilkada Serentak  Di Indonesia.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis  bahan  hukum  normatif/prespektif  maksudnya adalah  untuk  memberikan  argumentasi  atas  hasil penelitian  yang  telah  dilakukannya.  Argumentasi  disini dilakukan  oleh  peneliti  untuk  memberikan  preskriptif mengenai benar atau salahnya menurut hukum terhadap fakta  atau  peristiwa  hukum  dari  hasil  penelitian mengenai  putusan  MK  No  100/PUU.-XIII/2015  Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak  Di Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Deskripsi Data Dasar Pertimbangan Putusan Hakim  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No 100/PUU-8-2015
Sebelum  dijelaskan  mengenai  dasar  pertimbagan hukum    putusan  hakim  mahkamah  konstitusi  (MK)  No 100-PUU-8-2015  tentang  pemilihan  calon  tunggal pilkada  serentak    di  Indonesia  terlebih  dahulu  peneliti akan  mengawali  penjelasan  berkaitan  dengan  produk hukum  dalam  setiap  putusan  termasuk  putusan  hakim mahkamah  konstitusi  No  100-PUU-8-2015  tentang pemilihan  calon  tunggal  pilkada  serentak  di  Indonesia, ketetapan,  peraturan,  dan  keputusan  yang  dihasilkan oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam  rangka  pelaksanaan tugas wewenang, dan kewajibannya. Dalam membentuk produk hukum mahkamah Konstitusi dilakukan berbeda berdasarkan  asas-asas  pembuatan,  pembentukan,  dan penetapan produk hukum yang baik, meliputi:
a. Kejelasan tujuan
b. Kelembagaan atau pejabat pembantu yang tepat
c. Kesesuaian  antara  jenis,  hirarki,  dan  materi muatan
d. Dapat dilaksanakan
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
f. Kejelasan rumusan
g. Keterbukaan.
Adapun  produk  Hukum  dari  Mahkamah  konstitusi terdiri atas:
a. Putusan Mahkamah
b. Ketetapan Mahkamah
c. Peraturan Mahkamah
d. Keputusan Ketua Mahkamah Materi muatan Mahkamah berisi:
1) Kepala  putusan  berbunyi:“Demi  Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2) Pencatuman  nama  lembaga:  Mahkamah Konstitusi RI.
3) Identitas pihak
4) Duduk  perkara:  ringkasan  permohonan  dan pertimbangan terhadap fakta  yang terungkap dalam persidangan
5) Pertimbangan  hukum  dan/atau  pendapat Mahkamah yang menjadi dasar putusan
6) Konklusi
7) Amar putusan
8) Pendapat  berbeda  (disseting  opinion  )  atau alasan  berbeda  (concurring  opinion)  dari hakim dan
9) Hari  tanggal  putusan,  nama,  dan  tanda tangan  hakim  konstitusi  serta  panitra pengganti.
Undang-Undang  RI  No  24  Tahun  2003  tentang mahkamah konstitusi termuat dalam konsideran antara lain:
a) Bahwa  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia merupakan  negara  hukum  yang  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  NRI Tahun  1945.  Bertujuan  untuk  mewujutkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.
b) Bahwa  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai  peranan  penting  dalam  usaha menegakan  konstitusi  dan  prinsip  negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.
Putusan Mahkamah merupakan pernyataan Mahkamah yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk  umum  dalam  rangka  menjalankan  kewenangan dan  kewajiban  Pasal  10  Undang-Undang  RI  No  24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi yakni:
1) Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili pada  tingkat  pertama  dan  terahir  yang putusannya bersifat final untuk:
(1) Menguji UU terhadap UUD NRI 1945.
(2) Memutus  sengketa  kewenangan  lembaga negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh UUD NRI 1945.
(3) Memutus pembubaran paratai politik, dan
(4) Memutus tentang hasil pemilihan umum.
2) Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberikan putusan  atas  DPR  bahwa  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  diduga  telah  melakukan pelanggaran  hukum  berupa  penghinaan terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela, dan/atau  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa:
(a) Penghinaan  terhadap  negara  adalah tindak  pidana  terhadap  keamanan negara
sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang.
(b) Korupsi  dan  penyuapan  adalah  tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana  diataur  dalam  undang- undang.
(c) Tindak  pidanan  berat  lainnya  adalah tindak  pidana  yang  diancam  dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(d) Perbutan  tercelah  dalah  perbuatan  yang dapat  merendahkan  martabat  Presiden dan/atau Wakil Presiden,
(e) Tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 UUD NRI 1945.
Hak  uji  UU  terhadap  UUD  diberikan  kepada  MK sebagai lembaga Yudikatif yang sejajar dengan pembuat UU selain didasari oleh pandangan perlunya checks and balances antarlembaga negara.  Menurut John Marshall, (2014:75)    menjelaskan  membatalkan  judiciary  Act karena  isinya  bertentangan  dengan  konstitusi  Amerika Serikat.  Ada  tiga  alasan  yang  dikemukakan  oleh  Chief Justice Amerika Serikat itu:
1) Hakim bersumpah menjunjung tinggi konstitusi,  sehingga  jika  ada  peraturan  yang bertentangan  dengan  konstitusi,  maka  hakim harus melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut.
2) Konstitusi adalah the supreme law of the land sehingga  harus  ada  peluang  pengujian terhadap peraturan yang di bawahnya agar isi konstitusi itu tidak dilanggar.
3) Hakim tidak boleh menolak perkara sehingga kalau  ada  yang  mengajukan  permintaan Judicial  riview,  permintaan  itu  haruslah dipenuhi.
Berdasarkan kenyataan dan pengalaman, selain dapat menerima  sepenuhnya  alasan-alasan  Marshall  tersebut, ada lagi sebuah alasan tentang perlunyanya pelembagaan    Judicial  riview  yakni  bahwa  UU bertentangan  dengan  UUD,  misalnya  akibat  adanya kepentingan-kepentingan  politik  pemegang  suara mayoritas di parlemen, atau adanya kolusi politik antara anggota  parlemen,  atau  adanya  intervensi  dari  tangan pemerintah  yang  sangat  kuat  tanpa  menghiraukan keharusan  untuk  taat  asas  pada  UUD  atau  Konstitusi. Selama  pemerintahan  Orde  Lama  dan  Orde  Baru, banyak sekali UU yang dipersolkan karena bertentangan dengan UUD dan lebih mencerminkan kehendak politik sepihak  pemerintah  yang  intervisionis,  tetapi  tidak  ada lembaga yang mengujinya.
Dengan  demikian,  maksud  pembentukan  Mahkamah Konstitusi  di  indonesia  yang  paling  pokok  adalah menjaga  agar  tidak  ada  UU  bertentangan  dengan  UUD dan  kalau  itu  ada,  maka  MK  dapat  membatalkannya. Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa MK merupakan pengawal  konstitusi  dan  penafsir  tunggal  (yang mengikat)  atas  konstitusi.  Tujuan  pemebntukan  MK untuk  mengawal  konstitusi  terutama  untuk  menjaga agar  tidak  ada  UU  yang  melanggar  UUD,  tanpaknya benar  dan  cukup  berhasil.  Ini  terbukti  dari  kenyataan bahwa sejak dibentuk pada tahun 2003 sampai sekarang MK  sudah  menerima  permintaan  dan  melakukan pengujian  terhadap  hampir  100  UU    yang  banyak diantara putusan-putusannya dianggap sebagai putusan yang baik.
Adapun  yang  menjadi  objek  pengujian  Mahkamah Konstitusi  No.  100/PUU-XIII/2015  terkait  Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No 8 tahun 2015 tentang Pilkada yakni:
a. Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9):
b. Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9)
c. Pasal 51 ayat (2)
d. Pasal 52 ayat (2)
e. Pasal 54 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Ayat 4
Landasar  pengujian pasal  dalam  Undang  No  8  tahun 2015  tentang  Pilkada  dengan  Undang-Undang  Dasar Nergara  Republik  Indonesia  1945  yang  sudah diamandemen yakni:
1) Pasal  28D  ayat  1  UUD  1945  menyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
2) Pasal 28I ayat 2 UUD 1945 nenjelaskan Setiap orang  berhak  bebas  atas  perlakuan  yang bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apa  pun  dan berhak  mendapatkan  perlindungan  terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3) Pasal  27  ayat  (1)  Segala  warga  negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak ada kecualinya.
Adapun  yang  menjadi  alasan-alasan  permohonan (Posita) Pasal-pasal dalam Undang-Undang No 8 tahun 2015  tentang  Pilkada  yang  diuji  mempersyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua pasangan calon peserta Pilkada  untuk  dapat  diselenggarakannya  Pilkada  di suatu  daerah.  Pasal-pasal  yang  diuji  itu  kemudian diturunkan  menjadi  (bagian  “Mengingat”)  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  12/2015,  yang  antara lain berisi:
a. Pasal 89 ayat (1)
b. Pasal 89 ayat (4)
c. Pasal 89 A ayat (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian  perbaikan  persyaratan  pencalonan  dan persyaratan  calon  tidak  ada  atau  hanya  1  (satu) Pasangan  Calon  yang  memenuhi  persyaratan,  KPU Provinsi/KIP  Aceh  atau  KPU/KIP  Kabupaten/Kota membuka  kembali  pendaftaran  Pasangan  Calon  paling lama 3 (tiga) hari.
d. Pasal 89 A ayat (3)
Mekanisme  pemilihan  calon  tunggal  pada  pilkada  itu umumnya terbagi menjadi dua model antara lain sebagai berikut:
1. Dinyatakan  terpilih  secara  aklamasi  (otomatis); dan.
2. Harus  tetap  melalui  proses  pemilihan,  yaitu disandingkan dengan kolom kosong. Apabila suara yang memilih  calon  tunggal  lebih  banyak  daripada  yang memilih  kolom  kosong  maka  calon  tunggal  tersebut akan dinyatakan terpilih.
Berangkat dari penjelasan di atas tentu menjadi dasar pertimbangan  putusan  Mahkamah  konstitusi  No 100/PUU-VIII-2015.  Adapun  yang  menjadi  dasar pertimbangan  Mahkamah konstitusi  No  100/PUU-VIII- 2015 yang berkaitan dengan calon tunggal pada pilkada yakni[5]
1) Berdasarkan  keterangan  yang  diberikan  oleh KPU  sebagai  pihak  terkait  dalam  perkara  ini diperoleh suatu fakta hukum bahwa bagi daerah
6 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 5, No. 1, Maret 2017, hal 1-10
yang  tidak  memenuhi  persyaratan  minimal  2 (dua) pasangan calon tidak dapat menyelenggarakan  pemilihan  pada  tahun  2015 sebagaimana ditetapkan UU 8/2015;
2) Makna  kedaulatan  adalah  kekuasaan  tertinggi. Kedaulatan  atau  kekuasaan  tertinggi  tersebut, menurut  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945,  berada  di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut Undang-Undang  Dasar.  Dengan  demikian, sebagai  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  maka Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan Wakil  Walikota  (yang  selanjutnya  disebut Pemilihan  Kepala  Daerah)  haruslah  menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan  rakyat  itu.  Oleh  karena  itu,  UU  8/2015, sebagai Undang-Undang yang mengatur Pemilihan  Kepala  Daerah,  harus  menjamin terlaksana  atau  terselenggaranya  kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu sesuai dengan amanat UUD 1945;
3) Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah merupakan  wujud  pelaksanaan  kedaulatan rakyat.  Karenanya  Pilkada  tersebut  harus terselenggaran  secara  demokratis  dimana  hak rakyat  selaku  pemegang  kedaulatan,  baik  hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, tidak boleh  dikesampingkan  atau  diabaikan,  lebih- lebih ditiadakan;
4) Setelah memperhatikan secara saksama rumusan  norma  UU  8/2015  yang  dimohonkan pengujian, maka tampak nyata kalau pembentuk Undang-Undang,  di  satu  pihak,  menginginkan kontestasi  Pemilihan  Kepala  Daerah  diikuti setidak-tidaknya oleh dua pasangan calon, tetapi di  lain  pihak,  sama  sekali  tidak  memberikan jalan  keluar  seandainya  syarat  paling  kurang dua  pasangan  calon  tersebut  tidak  terpenuhi. Dengan demikian, akan ada kekosongan hukum manakala  syarat  paling  kurang  dua  pasangan calon tersebut tidak terpenuhi dimana kekosongan  hukum  demikian  akan  berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah;
5) Meskipun  KPU  telah  berusaha  mengatasi kebuntuan  dan  kekosongan  hukum  akibat berlakunya pasal-pasal yang dimohokan pengujiannya ini dengan mengeluarkan Peraturan  KPU  No.  12  Tahun  2015,  namun Mahkamah  menilai  upaya  tersebut  tidak  serta merta menyelesaikan persoalan yang ada;
6) Dikatakan  tidak  menyelesaikan  persoalan karena  dua  alasan.  Pertama,  penundaan  ke Pemilihan  serentak  berikutnya  sesungguhnya telah  menghilangkan  hak  rakyat  untuk  dipilih dan  memilih  pada  Pemilihan  serentak  saat  itu. Kedua,  andaikatapun  penundaan  demikian dapat  dibenarkan,  quod  non,  tetap  tidak  ada jaminan  bahwa  pada  Pemilihan  serentak berikutnya  itu,  hak  rakyat  untuk  dipilih  dan memilih akan dapat dipenuhi karena pasal yang mempersyaratkan sekurang-kuranya dua pasangan calon itu sendiri masih berlaku.
Berdasarkan  seluruh  pertimbangan  di  atas,  menurut Mahkamah konstitusi, adalah seperti yang tersirat dalam Undang-Undang  No  8  tahun  2015  tentang  Pilkada
bahwa  syarat  minimal  2  pasangan  calon  kepala  Daerah yang  bernuansa  tidak  memiliki solusi  dan  bertentangan dengan  semangat  UUD  1945  jika  Pemilihan  Kepala Daerah  tidak  dilaksanakan  dan  ditunda  sampai pemilihan  berikutnya  sebab  hal  itu  merugikan  hak konstitusional  warga  negara,  dalam  hal  ini  hak  untuk dipilih  dan  memilih,  hanya  karena  tak  terpenuhinya syarat  paling  sedikit  adanya  dua pasangan  calon  kepala daerah  dan  calon  wakil  kepala  daerah  meskipun  sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, demi  menjamin  terpenuhinya  hak  konstitusional  warga negara,  pemilihan  Kepala  Daerah  harus  tetap dilaksanakan  meskipun  hanya  terdapat  satu  pasangan calon  kepala  daerah  dan  calon  wakil  kepala  daerah walaupun  sebelumnya  telah  diusahakan  dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.
Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan  calon  haruslah  ditempatkan  sebagai  upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional  warga  negara,  setelah  sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan  paling  sedikit  dua  pasangan  calon. Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  hanya  diikuti  oleh  satu pasangan  calon,  manifestasi  kontestasinya  lebih  tepat apabila  dipadankan  dengan  plebisit  yang  meminta rakyat  (pemilih)  untuk  menentukan  pilihannya  apakah Setuju  atau  tidak  Ssetuju  dengan  pasangan  calon tersebut,  bukan  dengan  Pasangan  Calon  Kotak  Kosong, sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon.
Apabila  ternyata  suara  rakyat  lebih  banyak  memilih “Setuju”  maka  pasangan  calon  dimaksud  ditetapkan sebagai  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  terpilih. Sebaliknya,  apabila  ternyata  suara  rakyat  lebih  banyak memilih  “Tidak  Setuju”  maka  dalam  keadaan  demikian pemilihan  ditunda  sampai  Pemilihan  Kepala  Daerah serentak  berikutnya.  Penundaan  demikian  tidaklah bertentangan  dengan  konstitusi  sebab  pada  dasarnya rakyatlah  yang  telah  memutuskan  penundaan  itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut.
Mekanisme demikian, menurut Mahkamah konstitusi, lebih  demokratis  dibandingkan  dengan  menyatakan “menang  secara  aklamasi”  tanpa  meminta  pendapat rakyat  (pemilih)  jika  calon  tidak  memiliki  pesaing, sebagaimana  ditunjukkan  dalam  hasil  studi  Pemohon yang  terjadi  di  berbagai  negara  seperti  Amerika  Serikat (dalam pemilihan anggota House dan Senat), di Inggris, Kanada, Skotlandia (untuk pemilihan anggota parlemen), Islandia  (untuk  pemilihan  Presiden),  dan  Singapura (untuk  pemilihan  Presiden  dan  parlemen).  Penekanan terhadap  sifat  “demokratis”  ini  menjadi  substansial karena  telah  diamanatkan  oleh  Pasal  18  ayat  (4)  UUD 1945.
Guna mencegah terjadinya kesimpangsiuran penafsiran  dan  implementasi  di  lapangan,  Mahkamah memandang  penting  untuk  menjelaskan  maksud pendapat Mahkamah diatas:
(1) Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  hanya  diikuti oleh  satu  pasangan  calon  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah  baru  dapat  dilaksanakan apabila  telah  diusahakan  dengan  sungguh- sungguh  untuk  terpenuhi  syarat  paling  sedikit dua  pasangan  calon  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah.  Yang  dimaksud  dengan  “telah diusahakan  dengan  sungguh-sungguh”  adalah telah dilaksanakannya seluruh ketentuan
mengenai pendaftaran, verifikasi, dan perpanjangan masa pendaftaran untuk terpenuhinya  syarat  minimal  dua  pasangan calon  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49 dan  Pasal  50  UU  No.  8  Tahun  2015  tentang pilkada;
(2) Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  hanya  diikuti oleh  satu  pasangan  calon  kepala  daerah  dan wakil kepala daerah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih)  untuk  menyatakan  setuju  atau  tidak setuju  dalam  surat  suara  yang  didesain sedemikian  rupa  sehingga  memungkinkan rakyat  (pemilih)  untuk  menyatakan  pilihan setuju  atau  tidak  setuju.  Apabila  pilihan  setuju memperoleh  suara  terbanyak  maka  pasangan calon  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil  kepala  daerah  terpilih,  sedangkan  apabila pilihan tidak setuju memperoleh  suara terbanyak  maka  pemilihan  ditunda  sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya;
(3) Ketentuan  Pasal  49  ayat  (9)  UU  8/2015  yang menyatakan,  “KPU  Provinsi  membuka  kembali pendaftaran  pasangan  Calon  Gubernur  dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (8)”  harus  dimaknai “termasuk  menetapkan  satu  pasangan  Calon Gubernur  dan  Calon  Wakil  Gubernur  peserta Pemilihan  dalam  hal  setelah  jangka  waktu  3 (tiga)  hari  dimaksud  telah  terlampaui  namun tetap  hanya  ada satu  pasangan  Calon  Gubernur dan  Calon  Wakil  Gubernur”.  Begitu  juga terhadap  ketentuan  Pasal  50  ayat  (9)  UU  No. 8/2015  yang  mengenai  Calon  Bupati  dan  Wakil Bupati  serta  Calon  Walikota  dan  Calon  Wakil Walikota.
Amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  100/PUU- VIII.2015  Mengabulkan  Permohonan  Pemohon  untuk sebagian:
1) Menyatakan  Pasal  49  ayat  (9)  UU  No.  8  Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai  mencakup  pengertian  “menetapkan satu  (1)  pasangan  calon  gubernur  dan  calon wakil  gubernur  peserta  pemilihan  dalam  hal setelah  jangka  waktu  tiga  (3)  hari  dimaksud terlampaui  namun  tetap  hanya  ada  satu  (1) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
2) Menyatakan  Pasal  50  ayat  (9)  UU  No.  8  Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai  mencakup  pengertian“menetapkan satu  (1)  pasangan  calon  bupati  dan  calon  wakil bupati  serta  satu  (1)  pasangan  calon  walikota dan  calon  wakil  walikota  peserta  pemilihan dalam  hal  setelah  jangka  waktu  tiga  (3)  hari dimaksud  terlampaui  namun  tetap  hanya  ada satu (1) pasangan calon bupati dan wakil bupati serta satu (1) pasangan calon wal
c. ikota dan calon wakil walikota;
3) Menyatakan  Pasal  51  ayat  (2)  UU  No.  8  Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat (conditionally unconstitutional)  sepanjang tidak dimaknai  mencakup  “menetapkan  1  (satu) pasangan  calon  gubernur  dan  calon  wakil gubernur  dalam  hal  hanya  terdapat  satu  (1) pasangan  calon  gubernur  dan  calon  wakil gubernur;
4) Menyatakan  Pasal  52  ayat  (2)  UU  No.  8  Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai  mencakup  “menetapkan  satu  (1) pasangan  calon  bupati  dan  calon  wakil  bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan  calon  bupati  dan  calon  wakil  bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota;
5) Menolak  Permohonan  untuk  selain  dan selebihnya.
2. Implikasi Hukum Putusan Hakim
Mahkamah  Konstitusi  No  100-PUU-8-2015 Terhadap  Pemilihan  Calon  Tunggal  Pilkada Serentak  Di Indonesia
Putusan MK No.100/PUU-XIII/2015 tentang diperbolehkan pelaksanaan pilkada kepada daerah yang hanya  memiliki  satu  calon  walaupun  dalam  undang- undang  no  8  tahun  2015  tentang  pilkada  yang mengsyaratkan minimal dua pasangan calon hal tersebut MK menilai tidak memberikan solusi dan menyebabkan kekosongan hukum, sehingga dapat berakibat pada tidak dapat  diselenggarakanya  pilkada.  Namun  pada  amar putusan  MK  tersebut  MK  menggunakan  pendekatan prinsip  kedaulatan  rakyat,  dimana  rakyat  ditempatkan sebagai  pemegang  kekuasaan  yang  tertinggi  dan berdaulat  untuk  menentukan  apakah  seorang  calon kepala  daearah  meskipun  tunggal  berhak  atau  tidak berhak  untuk  duduk  sebagai  kepala  daerah.  Selain  itu MK  juga  menimbang  apabila  syarat  mengenai  jumlah pasangan  calon  berpotensi  mengancam  kedaulatan  dan hak  rakyat  untuk  memilih  tidak  boleh  tersandera  oleh aturan  paling  sedikit  dua  pasangan  calon,  pemilihan harus  tetap  dilaksanakan  meski  hanya  ada  satu pasangan calon dalam pilkada.
Dalam  putusan  tersebut,  MK  menyatakan  pilkada yang  hanya  diikuti  oleh  satu  pasangan  calon  dapat dilaksanakan  apabila  telah  diusahakan dengan  sungguh terpenuhinya  syarat  paling  sedikit  dua  pasangan  calon. Untuk itu pilkada tidak semata mata digantungkan pada keharusan paling  sedikitnya  dua pasangan  calon  kepala daerah  dan  wakil  calon  kepala  daerah.  Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), dalam UU Pilkada tampak bahwa  pembentukan  undang-undang  ingin  kontelasi pilkada  setidaknya  diikuti  dua  pasangan  calon.  Namun pembentukan  undang-undang  tidak  memberikan  jalan keluar apabila syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi.
Dengan demikian akan ada kekosongan hukum mana kala  syarat  paling  kurang  dua  pasangan  calon  tersebut tidak terpenuhi. MK menilai adanya kekosongan hukum tersebut  telah  mengancam  tidak  terlaksananya  hak-hak rakyat  untuk  dipilih  dan  memilih  karena  dua  alasan. Pertama,  penundaan  kepemilihan  serentak  berikutnya sesungguhnya  telah  menghilangkan  hak  Rakya  untuk dipilih dan memilih pada pemilihan serentak berikutnya.

## 8 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 5, No. 1, Maret 2017, hal 1-10
Kedua  apabila  penundaan  demikian  dapat  dibenarkan, tetap tidak ada jaminan bahwa pada pemilihan serentak berikutnya  itu,  hak  Rakyat  untuk  dipilih  dan  memilih akan  dipenuhi.  Oleh  karena  itu  menurut  MK  Pilkada yang ditunda sampai pemilihan berikutnya hanya kerena tidak  terpenuhinya  syarat  paling  sedikit  dua  pasangan calon bertentangan dengan UUD 1945.
Dasar  Pertimbangan  Putusan  Hakim  Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-8-2015[6]
1) Berdasarkan  keterangan  yang  diberikan  oleh KPU  sebagai  pihak  terkait  dalam  perkara  ini diperoleh suatu fakta hukum bahwa bagi daerah yang  tidak  memenuhi  persyaratan  minimal  2 (dua) pasangan calon tidak dapat menyelenggarakan  pemilihan  pada  tahun  2015 sebagaimana ditetapkan UU 8/2015;
2) Makna  kedaulatan  adalah  kekuasaan  tertinggi. Kedaulatan  atau  kekuasaan  tertinggi  tersebut, menurut  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945,  berada  di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut Undang-Undang  Dasar.  Dengan  demikian, sebagai  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  maka Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan Wakil  Walikota  (yang  selanjutnya  disebut Pemilihan  Kepala  Daerah)  haruslah  menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan  rakyat  itu.  Oleh  karena  itu,  UU  8/2015, sebagai Undang-Undang yang mengatur Pemilihan  Kepala  Daerah,  harus  menjamin terlaksana  atau  terselenggaranya  kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu sesuai dengan amanat UUD 1945;
3) Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah merupakan  wujud  pelaksanaan  kedaulatan rakyat.  Karenanya  Pilkada  tersebut  harus terselenggaran  secara  demokratis  dimana  hak rakyat  selaku  pemegang  kedaulatan,  baik  hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, tidak boleh  dikesampingkan  atau  diabaikan,  lebih- lebih ditiadakan;
4) Setelah memperhatikan secara saksama rumusan  norma  UU  8/2015  yang  dimohonkan pengujian, maka tampak nyata kalau pembentuk Undang-Undang,  di  satu  pihak,  menginginkan kontestasi  Pemilihan  Kepala  Daerah  diikuti setidak-tidaknya oleh dua pasangan calon, tetapi di  lain  pihak,  sama  sekali  tidak  memberikan jalan  keluar  seandainya  syarat  paling  kurang dua  pasangan  calon  tersebut  tidak  terpenuhi. Dengan demikian, akan ada kekosongan hukum manakala  syarat  paling  kurang  dua  pasangan calon tersebut tidak terpenuhi dimana kekosongan  hukum  demikian  akan  berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah;
5) Meskipun  KPU  telah  berusaha  mengatasi kebuntuan  dan  kekosongan  hukum  akibat berlakunya pasal-pasal yang dimohokan pengujiannya ini dengan mengeluarkan Peraturan  KPU  No.  12  Tahun  2015,  namun Mahkamah  menilai  upaya  tersebut  tidak  serta merta menyelesaikan persoalan yang ada;
6) Dikatakan  tidak  menyelesaikan  persoalan karena  dua  alasan.  Pertama,  penundaan  ke Pemilihan  serentak  berikutnya  sesungguhnya
telah  menghilangkan  hak  rakyat  untuk  dipilih dan  memilih  pada  Pemilihan  serentak  saat  itu. Kedua,  andaikatapun  penundaan  demikian dapat  dibenarkan,  quod  non,  tetap  tidak  ada jaminan  bahwa  pada  Pemilihan  serentak berikutnya  itu,  hak  rakyat  untuk  dipilih  dan memilih akan dapat dipenuhi karena pasal yang mempersyaratkan sekurang-kuranya dua pasangan calon itu sendiri masih berlaku; Demi  menjamin  terpenuhinya  hak  konstitusional warga  negara,  pemilihan  Kepala  Daerah  harus  tetap dilaksanakan  meskipun  hanya  terdapat  satu  pasangan calon  kepala  daerah  dan  calon  wakil  kepala  daerah walaupun  sebelumnya  telah  diusahakan  dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon;
a. Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  hanya  diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya  terakhir,  semata-mata  demi  memenuhi  hak konstitusional  warga  negara,  setelah  sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon;
b. Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  hanya  diikuti oleh  satu  pasangan  calon,  manifestasi  kontestasinya lebih  tepat  apabila  dipadankan  dengan  plebisit  yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah  “Setuju”  atau  “Tidak  Setuju”  dengan  pasangan calon  tersebut,  bukan  dengan  Pasangan  Calon  Kotak Kosong, sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon.
Apabila  ternyata  suara  rakyat  lebih  banyak  memilih “Setuju”  maka  pasangan  calon  dimaksud  ditetapkan sebagai  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  terpilih. Sebaliknya,  apabila  ternyata  suara  rakyat  lebih  banyak memilih  “Tidak  Setuju”  maka  dalam  keadaan  demikian pemilihan  ditunda  sampai  Pemilihan  Kepala  Daerah serentak  berikutnya.  Penundaan  demikian  tidaklah bertentangan  dengan  konstitusi  sebab  pada  dasarnya rakyatlah  yang  telah  memutuskan  penundaan  itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut.
Mekanisme  demikian,  menurut  Mahkamah,  lebih demokratis  dibandingkan dengan  menyatakan  “menang secara  aklamasi”  tanpa  meminta  pendapat  rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing, sebagaimana  ditunjukkan  dalam  hasil  studi  Pemohon yang  terjadi  di  berbagai  negara  seperti  Amerika  Serikat (dalam pemilihan anggota House dan Senat), di Inggris, Kanada, Skotlandia (untuk pemilihan anggota parlemen), Islandia  (untuk  pemilihan  Presiden),  dan  Singapura (untuk  pemilihan  Presiden  dan  parlemen).  Penekanan terhadap  sifat  “demokratis”  ini  menjadi  substansial karena  telah  diamanatkan  oleh  Pasal  18  ayat  (4)  UUD 1945.
Guna mencegah terjadinya kesimpangsiuran penafsiran  dan  implementasi  di  lapangan,  Mahkamah memandang  penting  untuk  menjelaskan  maksud pendapat Mahkamah diatas:
(a) Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  hanya  diikuti oleh  satu  pasangan  calon  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah  baru  dapat  dilaksanakan apabila  telah  diusahakan  dengan  sungguh- sungguh  untuk  terpenuhi  syarat  paling  sedikit dua  pasangan  calon  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah.  Yang  dimaksud  dengan  “telah diusahakan  dengan  sungguh-sungguh”  adalah telah dilaksanakannya seluruh ketentuan mengenai pendaftaran, verifikasi, dan
perpanjangan masa pendaftaran untuk
terpenuhinya  syarat  minimal  dua  pasangan calon  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49 dan Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2015;
(b) Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  hanya  diikuti oleh  satu  pasangan  calon  kepala  daerah  dan wakil kepala daerah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih)  untuk  menyatakan  “Setuju”  atau “Tidak  Setuju” dalam  surat  suara  yang  didesain sedemikian  rupa  sehingga  memungkinkan rakyat  (pemilih)  untuk  menyatakan  pilihan “Setuju”  atau  “Tidak  Setuju”.  Apabila  pilihan “Setuju”  memperoleh  suara  terbanyak  maka pasangan  calon  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  dimaksud  ditetapkan  sebagai  kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah  terpilih, sedangkan  apabila  pilihan  “Tidak  Setuju” memperoleh  suara  terbanyak  maka  pemilihan ditunda  sampai  Pemilihan  Kepala  Daerah serentak berikutnya;
(c) Ketentuan  Pasal  49  ayat  (9)  UU  8/2015  yang menyatakan,  “KPU  Provinsi  membuka  kembali pendaftaran  pasangan  Calon  Gubernur  dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (8)”  harus  dimaknai “termasuk  menetapkan  satu  pasangan  Calon Gubernur  dan  Calon  Wakil  Gubernur  peserta Pemilihan  dalam  hal  setelah  jangka  waktu  3 (tiga)  hari  dimaksud  telah  terlampaui  namun tetap  hanya  ada satu  pasangan  Calon  Gubernur dan  Calon  Wakil  Gubernur”.  Begitu  juga terhadap  ketentuan  Pasal  50  ayat  (9)  UU  No. 8/2015  yang  mengenai  Calon  Bupati  dan  Wakil Bupati  serta  Calon  Walikota  dan  Calon  Wakil Walikota;
`Amar  Putusan  Mengabulkan  Permohonan  Pemohon untuk sebagian:
(a) Menyatakan  Pasal  49  ayat  (9)  UU  No.  8  Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai  mencakup  pengertian  “menetapkan satu  (1)  pasangan  calon  gubernur  dan  calon wakil  gubernur  peserta  pemilihan  dalam  hal setelah  jangka  waktu  tiga  (3)  hari  dimaksud terlampaui  namun  tetap  hanya  ada  satu  (1) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
(b) Menyatakan  Pasal  50  ayat  (9)  UU  No.  8  Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai  mencakup  pengertian“menetapkan satu  (1)  pasangan  calon  bupati  dan  calon  wakil bupati  serta  satu  (1)  pasangan  calon  walikota dan  calon  wakil  walikota  peserta  pemilihan dalam  hal  setelah  jangka  waktu  tiga  (3)  hari dimaksud  terlampaui  namun  tetap  hanya  ada satu (1) pasangan calon bupati dan wakil bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota;
(c) Menyatakan  Pasal  51  ayat  (2)  UU  No.  8  Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak
dimaknai  mencakup  “menetapkan  1  (satu) pasangan  calon  gubernur  dan  calon  wakil gubernur  dalam  hal  hanya  terdapat  satu  (1) pasangan  calon  gubernur  dan  calon  wakil gubernur;
(d) Menyatakan  Pasal  52  ayat  (2)  UU  No.  8  Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ( conditionally unconstitutional ) sepanjang tidak dimaknai  mencakup  “menetapkan  satu  (1) pasangan  calon  bupati  dan  calon  wakil  bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan  calon  bupati  dan  calon  wakil  bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota;
(e) Menolak  Permohonan  untuk  selain  dan selebihnya.
3. Implikasi  Hukum    terhadap  Putusan  MK Nomor:  100/PUU-XIII/2015Calon  Tunggal Kepala Daerah
Hal  ihwal  syarat  Calon  Kepala  Daerah,  calon  tunggal dan  calon  perseorangan  memunculkan  keadaan  hukum baru  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK). Pertama,  Putusan  MK  Nomor:  100/PUU-XIII/2015; pada  intinya  menyatakan  calon  tunggal  Kepala  Daerah setelah  dilakukan  upaya  maksimal  agar  terdapat  dua Pasangan  Calon  (Paslon)  Kepala  Daerah  oleh  KPUD, tetapi  hanya  Paslon  tunggal  itu-itu  saja,  maka  terhadap calon  tunggal  tersebut  tetap  diikutkan  dalam  Pilkada dengan  desain  surat  suara  secara  plebisit  atau referendum;  meminta  pemilih  untuk  menentukan pilihannya “setuju’ atau “tidak setuju.” Kedua, terhadap putusan  MK  Nomor:  60/PUU-XIII/2015  terkait  calon perseorangan,  syarat  dukungan  perseorangan  tidak  lagi bersandar pada totalitas (semua) jumlah penduduk atas wilayah  terselenggaranya  Pilkada  berikut  dengan  syarat presentasenya, tetapi standar penghitungan dukungannya  didasarkan  pada  jumlah  penduduk  yang wajib  pilih  (Daftar  Pemilih  Tetap:  DPT)  saja  di  wilayah tersebut.  Selanjutnya  dalam  penelitian  ini,  akan dititikberatkan pada aspek hukum calon tunggal Kepala daerah  sebagai  konsekuensi  yuridis  penyelenggaran pemilihan kepala daerah akibat Putusan MK a quo, yang mengakomodasi  daulat  rakyat  dalam  hak  untuk  dipilih dan  hak  untuk  memilih.  Apabila  putusan  MK  sudah diputuskan,  maka  kedaulatan  rakyat  tidak  boleh ditunda-tunda.  Bahwa  dengan  Pilkada  calon  tunggal dalam desain sistem referendum, ketika rakyat ternyata yang menyatakan mayoritas keridaksetujuannya terhadap calon tunggal, maka penundaan kepala daerah defenitif di suatu wilayah harus karena kehendak rakyat itu sendiri.
Kondisi  ini  semakin  diperumit  dengan  syarat presentase  selisih  suara  yang  diatur  dalam  UU  Pilkada terkait sengketa hasil (mulai dari 2 persen, 1,5 persen, 1 persen,  hingga  0,5  persen)  dengan  dua  standar pengukuran dapat tidaknya hasil suara dipermasalahkan ke  MK  (Vide:  Pasal  158  UU  Pilkada).  Pertama,  harus mengacu  pada  semua  jumlah  pendudukan  di  wilayah yang menyelenggarakan pilkada, tetapi di saat yang lain MK  juga  sudah  melahirkan  norma  baru  terkait  syarat calon  perseorangan  yang  didasarkan  pada  angka  dari Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  saja.  Tentu  idealnya  dalam Pasal  a  quo  syarat  2  persen  hingga  0,5  persen  itu  yang
ditarik  dari  semua  jumlah  penduduk  wilayah terselenggaranya Pilkada, seharusnya standar presentase demikian  berubah  pula  ke  standar  angka  DPT  sebagai pijakan  hitungan  presentase  untuk  selisi  suara  itu. Untuk  menyikapi  problematika  hukum  ini,  melalui syarat calon perseorangan berdasarkan angka DPT a quo putusan  MK.  Sebagai  syarat  perseorangan  berdasarkan angka  dari  totalitas  jumlah  penduduk,  yang  sudah terlaksana  dalam  tahapan  Pilkada,  maka  untuk  saat  ini putusan MK a quo belum dapat diberlakukan atas syarat presentase  dukungan  calon  perseorangan  berdasarkan angka DPT.
Putusan  MK  dalam  pemaknaan  ketentuan  yang nonretroaktif,  setidak-tidaknya  masih  bisa  digunakan bahwa  standar  hitungan  semua  jumlah  penduduk  dari wilayah  penyelenggaran  Pilkada  sebagaimana  standar tersebut digunakan untuk gugatan sengketa hasil ke MK. Kedua,  terkait  selisih  suara  2  Persen  hingga  0.5  persen tersebut,  dengan  standar  angka  presentase  selisi  suara juga  masih  kabur:  apakah  berdasarkan  selisi  suara  dari pemenang pertama ataukah selisi suara dalam hitungan presentase  itu  diukur  berdasarkan  suara  pengklaiman. KPU/D menyatakan, adalah angka presentase demikian diukur  berdasarkan  selisi  suara  pemenang  pertama. Berarti  kalau  demikian  tafsirannya,  dalam  hal  terdapat calon  lebih  dari  dua,  maka  kecil  kemungkinan, perolehan  suara  pemenang  ketiga,  keempat,  dst,  dapat mengajukan gugatan atas sengketa hasil ke MK.

## D. SIMPULAN DAN SARAN
Dasar  pertimbangan  putusan  MK  calon  tunggal pilkada membuka pintu seluas-luasnya bagi terselenggaranya    pemilihan  kepala  daerah  dengan  satu pasangan  calon  adalah  demi  melindungi  hak konstitusional  warga  negara,  terutama  hak  dipilih  dan memilih  serta  mengembalikan  kedaulatan  rakyat  sesuai dengan  amanat  UUD  1945  dan  spirit  demokrasi  dalam penyelenggaran pemilihan.
Implikasi hukum putusan MK calon tunggal pilkada adanya  kekosongan  hukum  mana  kala  syarat  paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. MK menilai  adanya  kekosongan  hukum  tersebut  telah mengancam  tidak  terlaksananya  hak-hak  rakyat  untuk dipilih  dan  memilih  karena  dua  alasan.  Pertama, penundaan kepemilihan serentak berikutnya sesungguhnya  telah  menghilangkan  hak  Rakya  untuk dipilih dan memilih pada pemilihan serentak berikutnya. Kedua  apabila  penundaan  demikian  dapat  dibenarkan, tetap tidak ada jaminan bahwa pada pemilihan serentak berikutnya  itu,  hak  Rakyat  untuk  dipilih  dan  memilih akan dipenuhi.
Diharapkan  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi tentang calon tunggal pilkada dapat mewujudkan tujuan hukum  yang  diharapkan  masyarakat  seperti  keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Diharapkan semua pihak  menghormati  Putusan  Mahkamah  Konstitusi tentang  calon  tunggal  pilkada  merupakan putusan  yang bersifat  final  dan  mengikat  serta  memiliki  kekuatan hukum  tetap  setelah dibacakannya putusannya  tersebut
dalam  artian  tidak  ada  upaya  hukum  lain  yang  dapat dilakukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  editor  yang senantiasa  memberikan  saran  dan  masukan  kepada penulis sehingga artikel ilimiah ini selesai dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] U.-U. R. Indonesia, “Sistem Pendidikan Nasional,” Jakarta Direktorat Pendidik. Menengah Umum , 2003.
[2] A. Amiruddin, H, Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum . Y: RajaGrafindo Persada, 2012.
[3] P. Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” Jakarta: Kencana Prenada Media , 2005.
[4] M. Fajar and Y. Achmad, “Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris,” Yogyakarta: Pustaka Pelajar ,
2010.
[5] N. S. Darmadi, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” J. Huk. , vol. 26, no. 2, pp. 667–690, 2019.
[6] J. Asshiddiqie, “Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT,” Bhuana Ilmu Pop. , 2008.