Volume 3 Issue 1, April 2021: pp. 13-25.
Copyright  ©  2021  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestrict ed use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Menggunakan Hak Pilih Orang Lain dalam Undang-Undang Pemilu dan Pemilukada

## Criminal Sanction on Cheating of Persons’ Rights in General Election and
Head Election

## Sartono
Kepolisian Republik Indonesia E-mail: sartonopascasarjanauho@gmail.com
Sabrina Hidayat Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabrina.hidayat54@yahoo.com
Oheo K. Haris Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheokh@gmail.com
Abstract: This study aims to determine the difference in severity of sanctions in the Election Law and the Election Law on the act of exercising the right to vote for others and the criminal law policy  in  the  Election Law  regarding the  act of  ordering someone to  use another person's right to vote. The results of this study indicate that (1) the provisions of criminal acts in the Pilkada Law on criminal sanctions against the use of voting rights of others have been regulated at a minimum, both imprisonment and fines, this is different from  the criminal  sanctions  on  the  use  of  the  voting  rights of others  in the  Law.  -The Election Law  only  regulates  the  maximum  criminal  sanctions, both  imprisonment  and criminal sanctions, and the fines are relatively lighter when compared to the Pilkada Law and (2) the Criminal Law Policy in the Election Law regarding Acts of ordering someone to use another person's voting rights, i.e. Regulations related to election crimes that regulate the act of ordering people who are not entitled to vote to use other people's voting rights, thus opening up space for election participants to commit these acts but legal proceedings cannot  be  carried out let alone subject to election  criminal  sanctions because election criminal acts can only be me reach out to someone who exerts another's suffrage. As a result of the legal vacuum regulating the actions of those who order to use other people's voting rights, it can provide space for election participants and other parties to instruct someone to use other people's voting rights with the aim of obtaining personal gain or for re-voting.Keywords: Minimal Criminal Disparity, Election Law and Head Election.
Keyword: Sanction; Election; District Head.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  berat  sanksi  dalam Undang-Undang  Pemilu  dan  Undang-Undang  Pemilukada  terhadap  perbuatan
menggunakan hak pilih orang lain dan kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Pemilu terkait perbuatan menyuruh seseorang menggunakan hak pilih orang lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang Pilkada  tentang  sanksi  pidana  terhadap  penggunaan hak  pilih orang lain  telah  diatur maksimal-minimal baik pidana penjara maupun pidana denda hal ini berbeda dengan pengaturan sanksi pidana penggunaan hak pilih orang lain dalam Undang-Undang Pemilu hanya  mengatur  sanksi  pidana  maksimal  baik  sanksi  pidana  penjara  maupun  sanksi pidana denda itu pun relatif lebih ringan jika dibanding Undang-Undang Pilkada dan (2) Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Undang-Undang  Pemilu  terkait  Perbuatan  menyuruh seseorang  menggunakan  hak  pilih  orang  lain  yaitu  tidak  terdapat  pengaturan  terkait tindak  pidana  pemilu  yang  mengatur  tentang  perbuatan  menyuruh  orang  yang  tidak berhak memilih untuk memilih menggunakan hak pilih orang lain, sehingga membuka ruang  bagi  peserta  pemilu  untuk  melakukan  perbuatan  tersebut  namun  tidak  dapat dilakukan  proses  hukum  apalagi  dikenai  sanksi  pidana  pemilu  karena  tindak  pidana pemilu hanya dapat menjangkau terhadap seseorang yang menggunakan hak pilih orang lain. Akibat adanya kekosongan hukum yang mengatur tentang perbuatan orang yang menyuruh menggunakan hak pilih orang lain tersebut, dapat memberikan ruang kepada peserta pemilu maupun pihak lain untuk menyuruh seseorang menggunakan hak pilih orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun agar terjadi Pemungutan Suara Ulang.
Kata kunci: Sanksi; Pemilihan; Kepala Daerah.

## PENDAHULUAN
Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  menjadi  bagian  dari  proses  reformasi ketatanegaraan dan mekanisme demokrasi yang terjadi di Indonesia. Amandemen UUD 1945 yang mengandung spirit pengembalian kedaulatan rakyat dijabarkan dalam wujud pemberian  hak-hak  politik  secara  langsung  sebagaimana  termanifestasi  dalam  sistem pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Hasil amandemen UUD 1945  Pasal  18  ayat  (4)  yang  berbunyi:  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  masing-masing Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
Pemilu  bisa  berjalan  demokratis  jika  ada  pengawasan  yang  dilakukan  secara terbuka  jujur  dan  adil.  Untuk  menciptakan  pemilu  yang  bersih  diperlukan  pengawasan yang  efektif.  Efektivitas  pengawasan  pemilu  ditentukan  oleh  para  pengawas  dalam memahami  dan  mengerti  bagaimana  proses  pengawasan  itu  dijalankan  dengan  baik. Dengan demikian, Panwaslu merupakan pilar inti dalam penyelenggaraan Pemilu, karena Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, sangat tergantung pada sejauh mana Panwaslu bekerja dengan baik dan menjamin hak-hak pemilih berlangsung dan demokratis.
Kondisi  banyaknya  produk  legislatif  bermasalah,  tentunya  sangat  mengganggu upaya penegakan hukum tindak pidana”. Belum lagi faktanya, secara keilmuan berbagai istilah  hukum  ditandai  oleh  silang  pendapat.  Misalnya,  istilah  tindak  pidana  belum  ada
kesatuan  pendapat.  Moeljatno  mengatakan,  bahwa:  “perbuatan  pidana  itu  dapat dipersamakan dengan criminal act , jadi berbeda dengan strafbaar feit , yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. Hukum Pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya  orang  mati,  karena  perbuatan  orang  lain. Criminal  act itu  berarti  kelakuan  dan akibat yang disebut juga actus reus .” 1 Seiring dengan euforia demokrasi pasca reformasi, maka kebijakan politik hukum yang berkaitan dengan Pemilu mengalami perkembangan yang  sangat  pesat,  salah  satu  bentuknya,  adalah  produk  legislatif  tentang  pelaksanaan pemilihan wakil rakyat dan pejabat pemerintah secara langsung yaitu UU Pemilu/Pilkada. Ketika  pengertian  tindak  pidana  dihubungkan  dengan  istilah  Pemilihan  Umum,  tentu persoalannya menjadi semakin kompleks.
Menurut  Topo  Santoso  dari  sudut  politik  hukum  ( criminal  policy ),  kita  melihat terjadinya  perkembangan  dalam  tindak  pidana  Pemilu.  Perkembangan  itu  mencakup semakin  luasnya  cakupan  tindak  pidana  pemilu,  peningkatan  jenis  tindak  pidana  dan peningkatan sanksi pidana. Meskipun ketentuan mengenai tindak pidana pemilu, sudah ada sejak kemerdekaan di dalam KUHP yang diberlakukan dengan UU No. 1 Tahun 1946, dan telah diatur pula dalam sejumlah  perundang-undangan tentang Pemilu Orde Baru 2 Namun perkembangan politik hukum pasca reformasi, menimbulkan perubahan sistem penyelenggaraan  Pemilu  dari  tidak  langsung  menjadi  Pemilu  secara  langsung  dan sekarang  diselenggarakan  secara  serentak  masif,  terstruktur  dan  terorganisir.  Satu  di antara  wujud  dan  mekanisme  demokrasi  pelaksanaan  Pemilu  serentak,  adalah  banyak terealisasi produk legislatif Pemilu terkait sistematika pelaksanaan Pemilu.
Sebagai  sarana  untuk  mewujudkan  ketertiban  yang  berkeadilan,  kaidah-kaidah hukum dirumuskan dalam bentuk aturan-aturan hukum tertulis yang disebut perundang- undangan.  Secara  tradisional  dalam  buku-  buku  hukum  pidana  dilihat,  bahwa  hukum pidana itu dibagi atas hukum pidana umum ialah KUHP ( lex generali ), dan hukum pidana khusus yang tercantum di dalam perundang-undangan dan di luar KUHP di Indonesia ( lex spesialis ), seperti hukum pidana administrasi ( administrative penal law ). 3 Pada prinsipnya tujuan utama semua bagian hukum ialah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan. Van Bemmelen, berpendapat bahwa “hukum pidana itu merupakan ultimum remedium (upaya
1 Moeljatno  dalam  Andi  Hamzah, Hukum  Pidana  Indonesia  &  Perkembangannya ,  Jakarta:  PT  Sofmedia, 2015, hlm. 118-119.
2 Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu , Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 151.
3 Ibid ., hlm. 15-17.
terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk  menegakkan  norma-norma  yang  diakui  oleh  hukum,  barulah  hukum  pidana diterapkan” 4 .
Meskipun  hukum  pidana  itu  merupakan umtimum  remedium (upaya  terakhir) termasuk dalam penegakan hukum pemilihan dan pemilu, namun dalam pengaturannya juga terdapat kontroversi khususnya terkait pengaturan sanksi tindak pidana pemilihan maupun  pemilu.  Dalam  ketentuan  tindak  pidana  pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan/atau Walikota yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10  Tahun  2016  terlihat  jelas  dalam  pengaturan  sanksi  pidana  mengatur  maksimal  dan minimal  termasuk  pidana  denda  namun  dalam  ketentuan  tindak  pidana  Pemilu sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  hanya  mengatur sanksi maksimal termasuk denda, itu pun relatif sangat ringan jika dibanding pengaturan sanksi  Tindak  Pidana  Pemilihan  terhadap  perbuatan  yang  sesungguhnya  sama  antara keduanya.
Salah satunya adalah pengaturan terkait sanksi tindak pidana berupa “setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain”. Dalam ketentuan  Pasal  178  A  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota disebutkan bahwa:
Setiap  orang  yang  pada  waktu  pemungutan  suara  dengan  sengaja  melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama  72  (tujuh puluh  dua)  bulan  dan  denda  paling  sedikit  Rp.  24.000.000,00 (dua  puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

## Sementara  dalam  ketentuan  Pasal  533  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa :
Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
Memperhatikan kedua pengaturan di atas, terlihat jelas adanya disparitas terkait ketentuan  sanksi  pidana.  Meskipun  dalam  konteks  yang  berbeda  antara  Pemilihan  dan Pemilu juga pengaturan yang berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun perbuatan tindak pidana cenderung sama.
4 Van Bemmelen dalam Andi Hamzah, Op. cit ., hlm. 12.
Perbedaan  tingkat  sanksi  pidana  dimaksud  juga  sangat  berpengaruh  terhadap  Putusan Pengadilan dalam pemberian sanksi pidana penjara dan denda antara tindak pidana yang sama dalam Pemilihan maupun Pemilu.
Sebagai contoh yang penulis angkat sebagai objek penelitian ini adalah kasus yang terjadi  pada  tahun  2017  yaitu  Putusan  Pengadilan  Negeri  Provinsi  Sulawesi  Tenggara Nomor:  53/PID.SUS/2017/PT  SULTRA  dimana  telah  terjadi  tindak  pidana  dengan terdakwa  Jefri  Alias  Jhejher  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih” dalam dakwaan melanggar Pasal 178 A No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  01  tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan penjatuhan pidana penjara selama 24 (dua puluh empat bulan) dan denda sebanyak Rp 24. 000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan. Pada tahun 2019 Putusan Pengadilan Negeri Kota Kendari Nomor: 296/Pid.Sus/2019/PN/Kdi telah terjadi tindak pidana dengan terdakwa Syahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  secara  bersama- sama  “setiap  orang  dengan  sengaja pada  saat  pemungutan  suara  mengaku  dirinya  sebagai  orang  lain”,  sebagaimana tercantum  dalam  Dakwaan  Pasal  533  UU  No.  7  Tahun  2017  tentang  pemilu  dengan penjatuhan  pidana  penjara  selama  2  (dua)  bulan  dan  denda  Rp.  1.000.000,-  (Satu  Juta Rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, dimana penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai sebuah  bangunan  sistem  norma 5 ,  sehingga  metode  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif  kualitatif,  yaitu  mencari  dan  mengumpulkan  data  yang  ada  hubungannya dengan  obyek  dan  permasalahan  yang  diteliti,  kemudian  diambil  dan  disusun  secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas.
5 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 33.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Dasar  Perbedaan  Berat  Sanksi  dalam  Undang-Undang  Pemilu  dan  Undang-Undang Pemilukada terhadap Perbuatan Menggunakan Hak Pilih Orang Lain
Dasar hukum maupun keberlakuannya menyimpang dari ketentuan umum buku 1 KUHP, bahkan  terhadap  ketentuan  hukum  acara  (hukum  formal),  peraturan  perundang- undangan  tindak  pidana  khusus  dapat  pula  menyimpang  dari  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Dibentuknya  UU  Pemilu/Pilkada  ini  oleh  legislator, berdasarkan pandangan dari doktrin Juridische Specialitiet atau Systematiche Specialiteit yang  dikemukakan  Ch.J.  Enschede  tersebut,  sehingga  pada  Undang-Undang Pemilu/Pilkada “ melekat ” sifat “ kekhususan  suatu  ketentuan  pidana ”, dengan  suatu harapan mampu memberikan jaminan kepastian hukum, sekaligus menjawab kebuntuan- kebuntuan  yang  lahir  dari  fenomena  hukum  terkait election  offences ;  yaitu  semua pelanggaran/kejahatan yang berkaitan dengan pemilu yang diatur dalam undang-undang, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, dan semua pelanggaran/kejahatan yang terjadi pada tahapan pemilu. 6
Pemilihan umum legislatif apabila dikaitkan dengan pengertian mengenai tindak pidana pemilihan umum legislatif itu sendiri tidaklah memiliki pengertian yang tetap yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam pengaturannya terdapat beberapa  pasal  yang  substansinya  berkaitan  dengan  tindak  pidana  pemilihan  umum legislatif.  Walaupun  hal  tersebut  tidak  disebutkan  secara  akurat  bahwa  pasal-pasal tersebut mengenai tindak pidana pemilihan umum legislatif.
Perbuatan  mengaku  dirinya  sebagai  orang  lain  dalam  pemungutan  suara  pada pemilihan umum legislatif diatur pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan pidana yang dirumuskan dalam pasal tersebut menyatakan:
“ Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000, (delapan belas juta rupiah) ”. 7
6 Paramita  Ersan  dan  Anna  Erliyana, “ Kualifikasi  Hukum  Pidana  Khusus  Terhadap  Tindak  Pidana Pemilu/Pilkada  (Tinjauan  Hukum  Administrasi  Negara) “, Pakuan  Law  Review,  Volume  IV,  Nomor  1, Januari-Juni 2018, hlm 13
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bab XXII, Pasal 310.
Sanksi pidana Undang-Undang Pemilukada dengan mengaku dirinya sebagai orang lain  dalam  pemungutan  suara,  tertuang  pada  Pasal  178  C  ayat  (2),  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun 2009,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  49  tahun  2009  tentang  perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986.
Berdasarkan  Undang-Undang  Pemilukada  terkait  tindak  pidana  jelas  mengatur orang yang menyuruh serta orang menggunakan hak pilih orang lain bahwa antara para pembuat dengan pemuat pembantu adalah para pembuat ( dader ) secara langsung turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana, sedangkan pembuat pembantu hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak manfaat dalam melaksanakan tindak pidana. Pembuat yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) adalah ia tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara Bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana. Apabila dilihat dari perbuatan masing-masing peserta berdiri sendiri, tetapi hanya memenuhi sebagian unsur tindak pidana. Dengan demikian semua unsur tindak pidana terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta, tetapi oleh rangkaian semua peserta. Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: pleger ) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan  yang  memenuhi  semua  unsur  delik.  Perbedaan  dengan dader adalah pleger dalam  melakukan  tindak  pidana  masih  diperlukan  keterlibatan  orang  lain  minimal  1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur. Dalam tindak  pidana  formal pleger -nya  adalah  siapa  yang  melakukan  dan  menyelesaikan perbuatan  terlarang  yang  dirumuskan  dalam  tindak  pidana  yang  bersangkutan.  Dalam tindak pidana material, pleger -nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. 8
Berdasarkan hal tersebut di atas berbeda halnya dengan Undang-Undang pemilu tidak mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap orang yang menyuruh orang lain  untuk  memilih  dengan  menggunakan  hak  pilih  orang  lain.  Hal  demikian  terjadi disebabkan adanya problem politik hukum pembentukan Undang-Undang pemilu. Celah
8 Azhar Ridhanie , “ Strategi Pengawas Pemilu dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu: Implementasi Hukum Progresif  dan  Penerapan  Pasal  55  KUHP  dalam  Penanganan  Perkara  Pidana  di  Kalimantan  Selatan ”, Bawaslu  Kalimantan  Selatan,  http://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam- menangani-tindak-pidana-pemilu/, diakses pada tanggal 23 Februari 2021. Lihat juga Adami Chazawi, Percobaan  dan  Penyertaan  dalam  Hukum  Pidana  (Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  3) ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 79.
yang  hari  ini  ada  dalam  Undang-Undang  Pemilu  bisa  diprediksi karena  bobot  Undang- Undang  Pemilu  yang  syarat  kepentingan  politik.  Porsi  pembahasan  lebih  banyak difokuskan pada substansi yang berhubungan langsung dengan kepentingan anggota DPR. Materi desain penegakan hukum pemilu, sebaliknya, tidak mendapatkan porsi yang cukup besar  dalam  pembahasan.  Alhasil,  sesuai  pendapat  tersebut,  substansi  Undang-Undang Pemilu terkait penegakan hukum tidak sesuai harapan.

## Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Undang-Undang  Pemilu  Terkait  Perbuatan Menyuruh Seseorang Menggunakan Hak Pilih Orang Lain
Sebagai  bagian  dari  rezim  hukum  pidana,  mekanisme  peradilan  pidana  pemilu  juga mengikuti sistem peradilan pidana secara umum. Dalam sistem peradilan pidana, terjalin sebuah kerangka jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana (hukum pidana  materiil,  hukum  pidana  formal  dan  hukum  pelaksanaan  pidana).  Secara terintegrasi dalam kerangka itu, semua unsur sub sistem penegakan hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terlibat dalam satu jaringan kerja yang saling berkaitan satu sama lain. 9
Pertanggungjawaban menurut Mahmud Muladi dan  Ferri Antoni Sunarki adalah sebagai berikut:
a. Pertanggungjawaban  Pidana  adalah  Kesalahan  yang  terdapat  dalam  jiwa pelaku  dalam  hubungannya  dengan  kelakuan  yang  dapat  dipidana. Berdasarkan  kewajiban  pelaku  dapat  dicela  karena  kelakuannya.  Kesalahan ditempatkan pada faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipegang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.
b. Pertanggungjawaban Pidana adalah Diteruskannya celaan yang obyektif yang ada  pada  tindak  pidana,  untuk  dapat  dipidananya  si  pelaku,  diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. 10
Berdasarkan  hal  di  atas,  kebijakan  hukum  pidana  terkandung  di  dalamnya  tiga kekuasaan/kewenangan,  yaitu  kekuasaan  legislatif/formulatif  berwenang  dalam  hal
9 Sarah  Bambang,  Sri  Setyadji  dan  Aref  Darmawan ,  “ Penanganan  Tindak  Pidana  Pemilu  dalam  Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ” , Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 2, Februari 2021, hlm. 284.
10 Mahmud Muladi dan Ferri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Koporasi , Jakarta: Soft Media, 2010, hlm. 55.
menetapkan  atau  merumuskan  perbuatan  apa  yang  dapat  dipidana  yang  berorientasi pada  permasalahan  pokok  dalam  hukum  pidana  meliputi  perbuatan  yang  bersifat melawan  hukum,  kesalahan/pertanggungjawaban  pidana  dan  sanksi  apa  yang  dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. 11 Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana. 12
Masalah kebijakan penegakan hukum pidana pemilu setidaknya dapat diisi dengan melihat  masing-masing  komponen  dalam  sistem  hukum  yang  secara  langsung berpengaruh terhadap penegakan hukum. Lawrence M. Friedman menilai, berhasil atau tidaknya  hukum  ditegakkan  tergantung  pada  tiga  komponen  sistem  hukum.  Pertama, substansi  hukum  ( legal  substance ).  Substansi  hukum  adalah  aturan,  norma,  dan  pola perilaku  nyata  manusia  yang  berada  dalam  sistem  itu. 13 Kedua,  struktur  atau  struktur sistem hukum. Friedman menyebutnya sebagai kerangka atau rangka atau bagian yang tetap  bertahan  atau  bagian  yang  memberi  semacam  bentuk  dan  batasan  terhadap keseluruhan. Keberadaan struktur hukum sangat penting,  karena betapa pun bagusnya norma hukum, namun jika tidak ditopang aparat penegak hukum yang baik, penegakan hukum dan keadilan hanya sia-sia. Ketiga, budaya hukum ( legal culture ). Kultur hukum adalah  opini-opini,  kepercayaan-kepercayaan  (keyakinan-keyakinan),  kebiasaan- kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga  masyarakat  tentang  hukum  dan  berbagai  fenomena  yang  berkaitan  dengan hukum. 14
Berangkat dari tiga indikator tersebut, belum efektifnya penegakan hukum pidana pemilu  juga  tidak  dapat  dilepaskan  dari  masalah  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan  pemilu,  khususnya  terkait  tindak  pidana  pemilu;  masalah profesionalisme  aparat  penegakan  hukum.  Pada  taraf  norma,  peraturan  perundang- undangan sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya belum cukup jelas dan lengkap
11 Ibrahim  Nainggolan, “ Pertanggungjawaban  Pidana  Perbuatan  Penggunaan  Merek  yang  Sama  pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA.RI No. 203/Pid.Sus/2015) ”, Jurnal EduTech, Volume 5, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 32
12 Barda  Nawawi  Arif, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Media Group, 2007, hlm. 78-79.
13 Lawrence  M.  Friedman, American  Law:  An  Introduction,  Second  Edition ,  Penerjemah:  Wishnu  Basuki, Jakarta: PT. Tatanusa, 2001, hlm. 7
14 Ibid .
mengatur hukum material maupun hukum formal. Bahkan hukum formal yang ada tidak cukup memadai untuk menegakkan hukum pidana pemilu secara efektif. Sementara pada level  struktur,  penegak  hukum  dihadapkan  pada  persoalan  masih  belum  memadainya pemahaman aparatur terhadap jenis tindak pidana pemilu; belum profesional dan masih terjadinya  “tolak - menolak”  yang  berujung  pada  kebuntuan  dalam  menangani  perkara pidana pemilu. 15
Sedangkan  pada  ranah  budaya  hukum,  pihak-pihak  berkepentingan,  terutama peserta  pemilu  masih  berkecenderungan  untuk  “mengakali”  aturan  yang  ada  sehingga dapat berkelit dari tuntutan hukum. Masyarakat politik bukannya membangun kesadaran akan  perlunya  mengikuti  pemilu  sesuai  aturan-aturan  yang  ada,  melainkan  justru membangun sikap culas atas aturan yang ada. Tiga persoalan penegakan hukum pidana pemilu tersebut berkelindan sedemikian rupa sehingga penegakan hukum pemilu benar- benar lumpuh (sekedar tidak mengatakan mati suri). Akibatnya, perkara-perkara dugaan tindak pidana pemilu pun tidak tertangani dengan baik. 16
Sistem penanganan tindak pidana pemilu masih membutuhkan pembenahan agar dapat  diterapkan  dengan  baik  dan  efektif  untuk  menjadi  salah  satu  instrumen mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Perbaikan sistem penanganan meliputi perbaikan regulasi;  penguatan  kapasitas  dan  profesionalisme  penegak  hukum  pemilu;  dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana pemilu akan selalu jalan di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu yang jujur dan adil. 17
Dalam konteks Pemilu yang termasuk dalam sub substansi adalah Pancasila, UUD 1945,  perangkat  Undang-Undang  yang  berkaitan  dengan  Pemilu  yaitu  Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Pemilu Legislatif, Undang-Undang Penyelenggara  Pemilu,  Undang-Undang  Pemerintah  Daerah,  Undang-Undang  Partai Politik, serta peraturan lainnya yang terkait dengan soal Pemilu.
Substansi  hukum  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  faktor  yang  memberikan kontribusi terhadap banyaknya kasus tindak pidana pemilu. Banyak kasus tindak pidana Pemilu  terjadi  karena  lemahnya  sub  sistem  hukum  substansi.  Lemahnya  sub  sistem
15 Khairul Fahmi , “ Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu ”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 282.
16 Sarah Bambang, Sri Setyadji dan Aref Darmawan, Op. cit. , hlm. 282.
17 Ibid. , hlm 283.
hukum  substansi  bisa  karena  disengaja  ataupun  tidak  disengaja.  Sub  sistem  hukum substansi lemah karena sengaja dilemahkan untuk kepentingan politik tertentu. 18
Undang-Undang Pemilu tidak ada pasal yang mengatur tentang perbuatan orang lain  yang  menyuruh  orang  lain  menggunakan  hak  pilih  orang  lain,  sehingga  membuka ruang bagi peserta pemilu untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  pemilu,  akibat  adanya  kekosongan  hukum  yang mengatur  tentang  perbuatan  orang  yang  menyuruh  menggunakan  hak  pilih  orang  lain. Dalam  hal  ini  orang  yang  menyuruh  menggunakan  hak  pilih  orang  lain,  bisa  saja memberikan ruang kepada orang yang disuruh menggunakan hak pilih orang lain atau orang yang menyuruh mendapatkan keuntungan.

## KESIMPULAN
Ketentuan  tindak  pidana  dalam  Undang-Undang  Pilkada  tentang  sanksi  pidana  terhadap penggunaan hak pilih orang lain telah diatur maksimal-minimal baik pidana penjara maupun pidana denda hal ini berbeda dengan pengaturan sanksi pidana penggunaan hak pilih orang lain dalam  Undang-Undang  Pemilu  hanya mengatur sanksi  pidana  maksimal  baik  sanksi  pidana penjara maupun sanksi pidana denda itu pun relatif lebih ringan jika dibanding Undang-Undang Pilkada. Hal inilah yang menjadi dasar pembeda dalam putusan Majelis hakim terkait tindak pidana  penggunaan  hak  pilih  orang  lain  yang  terjadi  antara  Pilkada  dan  Pemilu  walaupun substansi  perbuatannya  sesungguhnya  sama.  Selain  itu,  dalam  pengaturan  Tindak  Pidana Pilkada selain seseorang yang menggunakan hak pilih orang juga dipidana secara bersama- sama terhadap seseorang yang menyuruh orang yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilih orang lain sementara dalam Undang-Undang Pemilu yang dapat dikenai sanksi Pidana hanya  seseorang  yang  menggunakan  hak  pilih  orang  lain.  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Undang-Undang Pemilu terkait Perbuatan menyuruh seseorang menggunakan hak pilih orang lain  yaitu  tidak  terdapat  pengaturan  terkait  tindak  pidana  pemilu  yang  mengatur  tentang perbuatan menyuruh orang yang tidak berhak memilih untuk memilih menggunakan hak pilih orang lain, sehingga membuka ruang bagi peserta pemilu untuk melakukan perbuatan tersebut namun tidak dapat dilakukan proses hukum apalagi dikenai sanksi pidana pemilu karena tindak pidana pemilu hanya dapat menjangkau terhadap seseorang yang menggunakan hak pilih orang
18 Desmond J. Mahes a, “ Mengurai Belantara Penegakan Hukum Pidana Pemilu di Indonesia ”, LawJustice.com, https://www.law-justice.co/artikel/77571/mengurai-belantara-penegakan-hukum-pidana-pemilu-di- indonesia/, diakses pada tanggal 23 Februari 2021.
lain.  Akibat  adanya  kekosongan  hukum  yang  mengatur  tentang  perbuatan  orang  yang menyuruh  menggunakan  hak  pilih  orang  lain  tersebut,  dapat  memberikan  ruang  kepada peserta pemilu maupun pihak lain untuk menyuruh seseorang menggunakan hak pilih orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun agar terjadi Pemungutan Suara Ulang.

## Daftar Pustaka

## Buku
Arif,  Barda  Nawawi, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Media Group, 2007.
Chazawi, Adami, Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3) , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
Fajar,  Mukti  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Friedman, Lawrence M., American Law: An Introduction, Second Edition , Penerjemah: Wishnu Basuki, Jakarta: PT. Tatanusa, 2001.
Hamzah, Andi, Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya , Jakarta: PT Sofmedia, 2015.
Muladi, Mahmud dan Ferri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Koporasi ,
Jakarta: Soft Media, 2010.
Santoso, Topo, Tindak Pidana Pemilu , Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

## Jurnal dan Makalah
Bambang, Sarah, Sri Setyadji dan Aref Darmawan, “ Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ”, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol.
2, No. 2, Februari 2021.
Ersan, Paramita dan Anna Erliyana, “ Kualifikasi Hukum Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara) “, Pakuan Law Review, Volume
IV, Nomor 1, Januari-Juni 2018.
Fahmi,  Khairul,  “ Sistem  Penanganan  Tindak  Pidana  Pemilu ”,  Jurnal  Konstitusi,  Volume  12,
Nomor 2, Juni 2015.
Nainggolan, Ibrahim, “ Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek yang Sama pada  Pokoknya  Tanpa  Izin  (Analisis  Putusan  MA.RI  No.  203/Pid.Sus/2015) ”,  Jurnal EduTech, Volume 5, Nomor 1, Maret 2019.

## Situs Web
Mahesa,  Desmond  J.,  “ Mengurai  Belantara  Penegakan  Hukum  Pidana  Pemilu  di  Indonesia ”, LawJustice.com, https://www.law-justice.co/artikel/77571/mengurai-belantara- penegakan-hukum-pidana-pemilu-di-indonesia/,  diakses  pada  tanggal  23  Februari 2021.
Ridhanie,  Azhar,  “ Strategi  Pengawas  Pemilu  dalam  Menangani  Tindak  Pidana  Pemilu: Implementasi  Hukum  Progresif  dan  Penerapan  Pasal  55  KUHP  dalam  Penanganan Perkara  Pidana  di  Kalimantan  Selatan ”,  Bawaslu  Kalimantan  Selatan,
http://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani- tindak-pidana-pemilu/, diakses pada tanggal 23 Februari 2021.