## Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dengan Penerapan E-Procurement
Sebagai Variabel Moderasi
Suci Melati sucimelatibps@gmail.com , Akuntansi, Universitas Diponegoro
Anis Chariri
anis_chariri@live.undip.ac.id , Akuntansi, Universitas Diponegoro

## Abstrak
____________________________________________________________
Penelitian  ini  bertujuan    menganalisis  dan  memperoleh  bukti  empiris  tentang  perilaku Fraud Pengadaan  Barang  dan  Jasa  pemerintah  dengan  niat,  sikap,  norma  subjektif,  kontrol perilaku sebagai  variabel prediktor dan penerapan e-procurement sebagai variabel  moderasi. Responden  yang  menjadi  objek  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  yang  terlibat  dalam pengadaan barang dan jasa di  salah satu  instansi  pemerintah. Penelitian ini merupakan studi cross  sectional dengan  menyebarkan  data  menggunakan  kuesioner.  Kuesioner  yang  kembali dan diolah sebanyak 478 responden. Analisis data menggunakan Structural Equation Model- Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik niat berpengaruh  positif  terhadap fraud pengadaan,  norma  subjektif  dan  kontrol  perilaku  yang dipersepsikan  berpengaruh  positif  terhadap  niat.  Sementara  itu,  sikap  tidak  berpengaruh positif terhadap niat dan penerapan e-procurement tidak memperlemah hubungan antara niat dan fraud pengadaan.
Kata Kunci: fraud pengadaan, theory of planned behavior , e-procurement

## GOVERNMENT PROCUREMENT FRAUD WITH E-PROCUREMENT IMPLEMENTATION AS MODERATING VARIABLE

## Abstract
This study aims to analyze and obtain empirical  evidence about the behavior of government procurement  of  goods  and  services  fraud  with  intentions,  attitudes,  subjective  norms,  and behavioral  control  as  predictor  variables  and  e-procurement  implementation  as  moderating variables.  Respondents  who  became  the  object  of  this  study  were  employees  who  were involved in the procurement of goods and services in a government agency. This research is a cross-sectional  study  by  distributing  data  using  a  questionnaire.  Questionnaires  were returned  and  processed  by  as  many  as  478  respondents.  Data  analysis  using  the  Structural Equation  Model-Partial  Least  Squares  (SEM-PLS.  The  results  showed  that  statistically intention  has  a  positive  effect  on  procurement  fraud,  subjective  norms,  and  perceived behavioral control have a positive effect on intention. Meanwhile, attitude does not positively affect  intentions,  and  implementation  of  e-procurement  does  not  weaken  the  relationship between intention and procurement fraud

## PENDAHULUAN
Fraud adalah  tindakan  atau  kelalaian  yang  dilakukan  secara  sengaja  yang  dirancang untuk menipu dan mengakibatkan kerugian bagi korban dan keuntungan bagi pelaku (Crain et al .,  2015).  ACFE  mengklasifikasikan fraud dalam  tiga  kelompok  besar,  yaitu fraud laporan keuangan,  korupsi  dan  penyalahgunaan  aset.  Diantara  ketiga  kategori  tersebut,  di  Indonesia, korupsi  merupakan  jenis fraud dengan  frekuensi  terbanyak  dan  kerugian  terbesar  (ACFE Indonesia, 2020). Salah satu kegiatan  yang rentan terhadap tindak korupsi adalah pengadaan pemerintah (Tuanakotta, 2012). Di Indonesia, tindak pidana korupsi dalam pengadaan sektor publik  telah  mewabah  selama  bertahun-tahun.  Hal  ini  membuat  Indonesia  memiliki  reputasi sebagai  negara  terkorup  di  dunia  (Jones,  2009).  Di  tahun  2022,  53  persen  kasus  korupsi berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah (ICW, 2022).
Perilaku fraud pengadaan  dapat  disebabkan  karena  dua  faktor,  yaitu  faktor  internal dan  eksternal  individu  (Budiarti et  al .,  2019;  Utomo et  al. ,  2021).  Faktor  internal  individu dapat berupa dorongan psikologis individu dalam melihat norma dan pengendalian diri pada perilaku fraud pengadaan  (Zulaikha et  al .,  2021),  sedangkan  faktor  eksternal  dapat  berupa kondisi  lingkungan  maupun  situasional  (Luthans,  2011).  Teori  menyatakan  bahwa  perilaku individu  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan  eksternal  ini  dikemukakan  oleh  Heider  (1958) dan  dikenal  dengan  teori  atribusi.  Selain  itu,  untuk  mengetahui  perilaku  individu  Teori Perilaku  Berencana  (TPB)  yang  dikemukakan  oleh  (Ajzen,  1991)  telah  banyak  dilakukan  di beberapa penelitian (Carpenter & Reimers, 2005; Christina & Kristanto, 2019; Harding et al., 2007; Stone et al., 2009; Zulaikha et al., 2021). Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan teori  atribusi  dan  TPB  untuk  menganalisis  perilaku fraud yang  dilakukan  oleh  pegawai pemerintah.
Berbagai  penelitian  menganalisis  tentang fraud pengadaan  pemerintah,  baik  dari  sisi aspek  psikologis  individu  (Budiarti et  al .,  2019;  Huda et  al .,  2017;  Ntayi et  al .,  2011; Zulaikha et  al .,  2021),  sistem  pencagahan  dan  organisasi  (Ahmad  et  al.,  2019;  Basheka  & Bisangabasaija, 2010; Hassan et al., 2020; Jones, 2009; Maulidi, 2017). Namun, hanya sedikit penelitian yang mengkaji perilaku oportunistik pegawai pemerintah yang memiliki kekuasaan dan  wewenang  untuk  melakukan fraud pengadaan  (Rustiarini,  T,  et  al.,  2019b).  Penelitian keperilakuan fraud sebelumnya (Awang et al., 2019; Brown & Loosemore, 2015; Nuswantara & Maulidi, 2021; Wandayu et al., 2019; S.N.H.M Zawawi et al., 2011; Zulaikha et al., 2021) menemukan  bukti  bahwa  perilaku fraud dipengaruhi  oleh  niat  individu  dimana  niat dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku.
E-procurement merupakan  faktor  eksternal  yang  berperan  mencegah  sehingga memiliki peran secara tidak langsung dalam memengaruhi perilaku fraud. Sistem pengadaan ini  memungkinkan  meminimalisir  frekuensi  interaksi  langsung  pegawai  dengan  penyedia sehingga  peluang  melakukan  negosiasi  atau fraud menjadi  berkurang  (Maytandi  &  Abbas, 2020). Dengan kata lain, variabel penerapan e-procurement merupakan faktor penunjang yang diprediksi mengurangi pengaruh niat individu terhadap perilaku fraud pengadaan. Penerapan sistem ini telah dimulai sejak tahun 2003 dengan terbitnya Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagai  sistem  yang telah  diberlakukan  cukup  lama,  penerapan e-procurement ini  diprediksi  memiliki  kontribusi yang signifikan dalam memengaruhi niat melakukan fraud pengadaan terhadap perilaku fraud pengadaan.
Penelitian ini menggunakan variabel sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dan niat untuk menganalisis faktor keperilakukan pegawai dalam melakukan fraud pengadaan dengan penerapan e-procurement sebagai variabel moderasi. Penelitian tentang keperilakuan fraud ini diharapkan  memberikan  kontribusi  dalam  hal  litelatur  dengan  memberikan  bukti  empiris tentang  determinan fraud pengadaan  yang  dilakukan  oleh  birokrat.  Selain  itu,  hasil  dari
penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan kebijakan yang dapat mengurangi perilaku fraud pengadaan pemerintah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Atribusi
Teori Atribusi mengacu bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilakunya dan perilaku  orang  lain.  Atribusi  merupakan  suatu  proses  kognitif  dimana  seseorang  dapat menarik  kesimpulan  mengenai  penyebab  terjadinya  peristiwa  disekitarnya  (Luthans,  2011). Teori  atribusi  pertama  kali  dikemukakan  oleh  (Heider,  1958)  yang  menyatakan  bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara faktor internal/atribusi personal dan juga kekuatan eksternal/atribusi situasional. Atribusi personal merupakan atribusi yang berasal dari dalam  individu  yang  dapat  dikendalikan  oleh  individu  itu  sendiri,  seperti  ciri  kepribadian, kemampuan,  keyakinan  dan  motivasi.  Sedangkan  atribusi  situasional  menjelaskan  kejadian atau perilaku individu  yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar  yang berada di  luar kendali individu,  seperti  peraturan/regulasi,  tindakan  orang  lain,  persepsi  orang  lain  disekitar (Robbins & Judge, 2013).

## Teori Perilaku Berencana (TPB)
TPB  memprediksi  terjadinya  suatu  perilaku  disebabkan  adanya  sebuah  niat  atau intensi. Intensi merupakan fungsi dari tiga determinan, yaitu sikap terhadap perilaku ( attitudes toward behavior ), norma subjektif ( subjective norms ) dan kontrol perilaku yang dipersepsikan ( perceived  bevavioral  control ).  Dalam  konteks  perilaku fraud ,  sikap  merupakan  proses evaluasi  positif  atau  negatif  terhadap  perilaku fraud .  Sementara  itu , norma  subjektif merupakan  persepsi  individu  apakah  lingkungan  di  sekitar  individu  mendukung  individu tersebut  untuk  berperilaku  curang.  Sedangkan  kontrol  perilaku  menggambarkan  persepsi individu  akan  tingkat  kesulitan  untuk  melakukan  tindakan  curang  atau  persepsi  akan  mudah tidaknya melakukan fraud tersebut (Ajzen, 1991).

## Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis
Ajzen  (1991)  menerangkan  bahwa  sikap  merupakan  keadaan  yang  bersumber  dari dalam  diri  individu  ( internal  state )  yang  memengaruhi  seseorang  melakukan  suatu  tindakan terhadap suatu objek, orang atau kejadian tertentu. Dengan kata lain, sikap merupakan faktor personal  yang  dapat  dikendalikan  oleh  individu  dalam  menentukan  perilaku  tertentu.  Secara umum,  sikap  yang  menguntungkan  bagi  individu  akan  memperkuat  niat  individu  untuk melakukan tindakan tersebut (Ajzen, 1985, 1991). Individu yang memiliki sikap mendukung fraud memiliki  kecenderungan  lebih  besar  untuk  melakukan  tindakan fraud tersebut dibanding  dengan  mereka  yang  memiliki  sikap anti  fraud (Cohen et  al .,  2010).  Secara empiris,  beberapa  penelitian  menunjukkan  peran  penting  sikap  sebagai  prediktor  dari  niat individu melakukan suatu tindakan (Awang et al., 2019; Hsiao & Yang, 2011; Matthew et al., 2020; Siti N.H.M. Zawawi et al., 2011; Zulaikha et al., 2021). H1 : Sikap berpengaruh positif terhadap niat melakukan fraud pengadaan
Norma  subjektif  mengacu  pada  tekanan  sosial  dan  budaya  eksternal  yang  dirasakan terhadap  perilaku  serta  cara  individu  memahami  tindakannya  akan  dirasakan  dalam masyarakat dan lingkugan sosial mereka sendiri (Brown & Loosemore, 2015). Dalam konteks fraud di organisasi, tekanan organisasi dapat berupa perintah pimpinan yang mengistruksikan individu untuk melakukan fraud . Perintah melakukan fraud dari pimpinan kemudian menjadi suatu  yang  normal  dilakukan  oleh  mayoritas  personil  di  organisasi  (Rustiarini,  T,  et  al., 2019b) sehingga keyakinan normative akan mendukung perilaku fraud. Dengan kata lain, niat
lebih  kuat  jika  individu  memiliki normative  believe yang  mendukung  dan  motivasi  untuk melakukan  tindakan fraud pengadaan.  Penelitian  yang  dilakukan  (Awang  et  al.,  2019; Matthew et al., 2020; Siti N.H.M. Zawawi et al., 2011; Zulaikha et al., 2021) menyimpulkan variabel  norma  subjektif  berdampak  positif  terhadap  niat  individu  melakukan  perilakku tertentu.
H2 : Norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat melakukan fraud pengadaan
Kontrol  perilaku  merupakan  bentuk  dari  fungsi control  belief dan perceive  power (Ajzen,  2006).  Semakin  tinggi  persepsi  pegawai  bahwa fraud pengadaan  mudah  dilakukan ( control belief ) dan semakin tinggi persepsi pegawai akan kemampuannnya ( perceive power ) maka semakin tinggi niat pegawai tersebut untuk mengaktualisasikan perilaku fraud tersebut . Seseorang  akan  cenderung  berniat  melakukan fraud apabila  individu  tersebut  memiliki kesiapan  dimana  kesiapan  merupakan  bentuk  dinamika  interpersonal  dan  lingkungan (Nuswantara  &  Maulidi,  2021).  Pada  penelitian  ini,  semakin  tinggi  kontrol  perilaku  berarti semakin  tinggi  kemampuan  dan  kemudahan  pegawai  untuk  melakukan fraud pengadaan. Dengan  kata  lain,  semakin  tinggi  kontrol  perilaku  maka  semakin  besar  niat  pegawai melakukan fraud pengadaan.  Argumen  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan Brown  &  Loosemore  (2015);  Nuswantara  &  Maulidi  (2021);  Rustiarini  &  Sunarsih  (2017); Zulaikha et a l., (2021) membuktikan bahwa kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat individu melakukan perilaku.
H3 : Kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat melakukan fraud pengadaan
Dalam mewujudkan perilaku, niat merupakan anteseden langsung dari perilaku (Stone et  al.,  2009).  Perilaku  individu  dilakukan  karena  adanya  niat  yang  mendorong  individu mewujudkan  tindakannya  (Ajzen,  1991).  Semakin  tinggi  niat  individu  untuk  melakukan fraud ,  semakin  tinggi  kemungkinan  perilaku fraud tersebut  diwujudkan  oleh  individu. Harrison et al., (2018) menyatakan bahwa individu yang memiliki niat lebih besar akan lebih mungkin terlibat dalam perilaku yang diinginkan.
H4 : Niat berpengaruh positif terhadap fraud pengadaan
Perilaku fraud pada dasarnya bergantung pada kehendak aktor dan respon psikologis terhadap  situasi  lingkungan  (Stone  et  al.,  2009).  Niat  seseorang  dapat  berubah  disebabkan karena intervensi tertentu, apakah intervensi tersebut menguntungkan atau merugikan. Secara umum, perilaku manusia bergantung pada pada elemen penting dari intervensi yang ada selain respon  bawaan  individu  tersebut  (Murphy  &  Dacin,  2011).  Penerapan e-procurement merupakan  suatu  bentuk  intervensi  lingkungan  yang  dapat  mengurangi  peluang  pegawai untuk  melakukan fraud pengadaan  dengan  membatasi  ruang  gerak.  Oleh  karenanya, penerapan e-procurement secara tidak langsung diprediksi memengaruhi perilaku fraud. H5  :  Penerapan e-procerement memperlemah  pengaruh  niat    terhadap  perilaku fraud pengadaan
Sikap Norma Subjektif Norma Subjektif
Norma Subjektif
Norma Subjektif
Norma Subjektif

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  studi  kuantitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan menyebarkan link kuesioner melalui e-mail ke seluruh satuan kerja yang kemudian diteruskan kepada  responden.  Responden  penelitian  ini  meliputi  seluruh  pegawai  yang  terlibat  dalam pengadaan,  antara  lain  Pejabat  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (PPBJ),  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK),  Kasubag  Umum  dan  Pokja  Pengadaan  pada  institusi  X.  Data  yang terkumpul kemudian diolah menggunakan SEM-PLS.
Seluruh variabel diukur dalam skala ordinal (Likert) dari 1 hinggal 4. Semakin rendah nilai  skala  menunjukkan  sikap  pegawai  yang  menolak fraud pengadaan,  norma  dan lingkungan (norma subjektif) yang tidak mendukung fraud pengadaan, persepsi pegawai yang merasa kesulitan dan kurang mampu melakukan fraud (kontrol  perilaku),  semakin kecil niat melakukan fraud pengadaan, semakin kecil kemampuan pengaplikasian e-procurement untuk menunjang  lingkungan  yang  bebas fraud (penerapan e-procurement ),  semakin  jarang fraud pengadaan tersebut dilakukan.

## Definisi Operasional Variabel
Fraud  Pengadaan adalah  tindakan  yang  dilakukan  secara  sengaja  dan  merupakan  tindakan yang  bertentangan  dengan  hukum  guna  mengambil  keuntungan  pribadi  atau  kelompok  yang dilakukan  pada  proses  PBJ.  Variabel Fraud Pengadaan  diukur  dengan  9  Indikator  yang diadopsi dari Nurharjanti (2017); Tomossy & Alam, (2017).
Sikap adalah perasaan  seseorang  yang  mendukung    atau  memihak  ( favorable )  maupun perasaan  tidak  mendukung  ( unfavorable )  pada  perilaku fraud PBJ  serta  persepsinya  tentang konsekuensi  atas  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  perilaku  tersebut.  Variabel  sikap  dikur dengan 7 pernyataan dan diadopsi dari Ajzen (2006) dan Zulaikha & Hadiprajitno (2016). Norma  Subjektif adalah keyakinan  yang  diperoleh  seseorang  dari  tekanan  sosial  atau pengaruh  orang  lain  di  sekitarnya  yang  menjadi  rujukan  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan fraud pengadaan.  Variabel  norma  subjektif  diukur  dengan  7  pernyataan  yang diadopsi dari penelitian Ajzen (2006) dan Zulaikha & Hadiprajitno (2016).
Kontrol  Perilaku adalah  keyakinan  seseorang  mengenai  kemudahan  atau  kesulitan  yang dihadapi  untuk  melakukan  perilaku fraud PBJ  dan  pertimbangan  individu  untuk  melakukan tindakan  tersebut.  Variabel  kontrol  perilaku  diukur  dengan  6  pernyataan  yang  diadopsi  dari penelitian Ajzen (2006) dan Zulaikha & Hadiprajitno (2016).
Niat adalah  keinginan  seseorang  untuk  melakukan fraud pengadaan.  Variabel  niat  diukur dengan 4 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Carpenter & Reimers (2005).
Penerapan  e-procurement adalah  kemampuan  pengaplikasian  program/sistem  pengadaan berbasis web/internet untuk menunjang kinerja pengadaan. Variabel penerapan e-procurement diukur dengan 5 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Nugroho & Wanto (2015)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskriptif
Tabel 1. Ringkasan Pengembalian Kuesioner Perkiraan populasi 1.534 Kuesioner yang kembali 478 Kuesioner yang tidak kembali (1.056) Kuesioner yang digunakan 478
Persentase respon/pengembalian 31,2
Sumber : Data primer diolah (2022)
Pada  batas  akhir  pengisian  kuesioner,  sebanyak  478  responden  memberikan  jawaban dengan perkiraan jumlah populasi sebesar 1.534 sehingga response rate penelitian ini sebesar 312  persen.  Jumlah  respon  ini  sesuai  dengan  jumlah  minimal  sampel  yang  disarankan  oleh (Hair et  al. ,  2014)  yang  menyatakan  bahwa  untuk  menganalisis  menggunakan  SEM-PLS sampel minimal yang dibutuhkan antara 100-150.
Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Variabel Teoritis Aktual Min  Max Mean Min  Max Mean St.dev Sikap 3 12 7.5 3 10 4.15 1.44 Norma Subjektif 4 16 10 4 15 5.94 1.95 Kontrol Perilaku 6 24 15 6 24 9.21 3.88 Niat 4 16 10 4 11 4.66 1.42 Penerapan e- procurement 4 16 10 4 16 13.92 2.23 Fraud pengadaan 5 20 12.5 5 20 5.87 1.59
Sumber : Data primer diolah (2022)
Gambaran umum variabel penelitian berdasarkan jawaban responden tersaji dalam tabel 2.  Secara  umum,  reponden  memiliki  sikap  negatif  terhadap  perilaku fraud pengadaan  yang ditunjukkan dengan nilai mean aktual lebih kecil daripada mean t eoritis. Serupa dengan sikap, variabel norma subjektif, kontrol perilaku, niat dan fraud pengadaan juga menunjukkan mean aktual  lebih  kecil  dari mean teorits.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa fraud pengadaan  pada instansi  X  cukup  rendah.  Meskipun  demikian, fraud pengadaan  masih  tetap  terjadi  yang ditunjukkan  dengan  nilai  maksimal  aktual    sama  dengan  nilai  maksimal  teoritis fraud pengadaan.

## Hasil
Sebelum  melakukan  analisis  deskriptif  dan  pengujian  hipotesis,  dilakukan  pengujian validitas  dan  reliabilitas  instrumen  melalui  uji outer  model .  Pengujian  validitas  meliputi validitas  konvergen  dan  validitas  diskriminan.  Pengujian  validitas  konvergen  menggunakan outer  loading dan Average  Variance  Extracted (AVE)    Diperlukan  4  kali  iterasi  untuk mendapatkan  nilai  AVE  lebih  dari  0,5  untuk  masing-masing  konstruk  sehingga  jumlah instrumen yang valid sebanyak 26.
Gambar 2. Diagram Path Model Analisis
Hasil  uji  validitas  diskriminan  dapat  diketahui  dari  nilai Fornell-Larcker  Criterion . Suatu  konstruk  dikatakan  lolos  uji  validitas  diskriminan  apabila  nilai Fornell-Larcker Criterion untuk semua konstruk lebih dari 0,7. Tabel 3 menunjukkan bahwa semua konstruk memiliki  nilai Fornell-Larcker  Criterion lebih  dari  0,7  sehingga  semua  indikator  konstruk telah memenuhi validitas diskriminan.
Tabel 3. Ouput Fornell-Larcker Criterion
sikap norma subjektif kontrol perilaku niat penerapan e-proc fraud pengadaan sikap 0.735 norma subjektif 0.578 0.73 kontrol perilaku 0.456 0.461 0.827 niat 0.364 0.468 0.497 0.866 penerapan e- proc -0.169 -0.089 -0.161 -0.206 0.838 fraud pengadaan 0.393 0.411 0.467 0.341 -0.043 0.728

## Sumber : data primer diolah (2022)
Ukuran  reliabilitas  instrumen  pada  SEM-PLS  dapat  dilihat  dari  nilai alpha dan composite  reliability .  Suatu  konstruk  dikatakan  reliabel  jika  nilai cronbach’s  alpha atau composite  reliability lebih  dari  0,6.  Berdasarkan  hasil  output,  nilai cronbach’s  alpha untuk konstruk  norma  subjektif,  kontrol  perilaku,  niat,  penerapan e-procurement dan fraud PBJ menunjukkan  lebih  dari  0,6  sedangkan  nilai cronbach’s  alpha untuk  konstruk  sikap  0,563. Meskipun demikian, nilai composite reliability untuk semua konstruk menunjukkan lebih dari 0,7. Hal ini berarti, semua konstruk dinyatakan reliabel.

## Tabel 4. Uji Reliabilitas Konstruk
Cronbach's Alpha Composite Reliability sikap 0.563 0.774 norma subjektif 0.707 0.818 kontrol perilaku 0.907 0.928 Niat melakukan fraud 0.888 0.923 penerapan e-proc 0.901 0.903 fraud pengadaan 0.777 0.849
Sumber : data primer diolah (2022)
Pengujian  hipotesis  bertujuan  untuk  melihat  signifikansi  pengaruh  variabel  eksogen terhadap variabel endogen melalui proses bootstrapping . Penelitian ini menggunakan tingkat siginifikansi  (α)  0,05  dengan  hipotesis  penelitian  satu  arah.  Hipotesis  alternative  akan diterima  apabila  nilai p-value <  0,05  dan  koefisien  sesuai  dengan  yang  dihipotesiskan. Sebaliknya, hipotesis alternalif akan ditolak (belum cukup bukti untuk menolak H 0 ) apabila p- value >  0,05  atau  koefisien  tidak  sesuai  dengan  arah  hipotesis.  Tabel  5  menyajikan signifikansi  semua  variabel  penelitian  baik  variabel  endogen  maupun  variabel  eksogen termasuk interaksi moderator.

## Tabel 5. Output Path Coeficients
Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values sikap -> niat 0.042 0.042 0.058 0.723 0.235 norma subjektif -> niat 0.284 0.289 0.063 4.543 0.000 kontrol perilaku -> niat 0.346 0.347 0.052 6.674 0.000 niat -> fraud PBJ 0.417 0.403 0.093 4.501 0.000 Moderating Effect 1 -> fraud PBJ 1.094 0.842 0.767 1.428 0.077

## Sumber : Data primer diolah (2022)

## Pembahasan
Pengujian  hipotesis  pertama  menghasilkan  sikap  pegawai  terhadap fraud PBJ  tidak signifikan memengaruhi positif niat pegawai melakukan fraud PBJ. Meskipun secara empiris sikap  tidak  siginifikan  memengaruhi  niat,  korelasi  sikap  dan  niat  adalah  positif  yang ditunjukkan  dengan  koefisien  0,042  (positif).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  meski  pengaruh sikap terhadap niat relatif kecil, namun memberi arti bahwa pegawai yang cenderung menolak fraud pengadaan,  maka  kecenderungan  untuk  memiliki  niat  melakukan fraud PBJ  semakin kecil.
Berdasarkan  jawaban  responden,  sebagian  besar  responden  tidak  mendukung  tindakan fraud PBJ  karena  berkeyakinan  bahwa fraud PBJ  bukan  merupakan  perbuatan  yang  rendah risiko  dan  wajar  dilakukan  di  organisasi.  Selain  itu,  responden  beranggapan  bahwa mengambil  keuntungan  pribadi  pada  proses  pengadaan  merupakan  tindakan  yang  tidak  etis. Data lapangan juga menunjukkan bahwa meski terdapat responden mendukung perilaku fraud
PBJ, namun tidak ada satupun yang memiliki keinginan menjalankan proses pengadaan yang tidak  sesuai  prosedur,  hanya  1  (satu)  orang  yang  berniat  mencoba  memanipulasi  dokumen pengadaan, mencari keuntungan pribadi dan memikirkan cara untuk menutupi kecurangan.
Sikap termasuk dalam faktor yang bersumber dari dalam individu  atau faktor internal. Tidak  signifikannya  sikap  terhadap  niat  pegawai  melakukan fraud mengindikasikan  bahwa terdapat faktor lain yang lebih dominan memengaruhi. Dalam konteks fraud pengadaan pada instansi  ini,  faktor  eksternal  individu  lebih  berpengaruh  dalam  memengaruhi  niat  pegawai melakukan fraud pengadaan.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan Zawawi et al . (2011) yang menunjukkan bahwa moral obligation dan norma subjektif (faktor eksternal) lebih besar pengaruhnya dalam menentukan niat individu melakukan fraud . Uji  statistik  melalui  uji  inner  model  menyimpulkan  bahwa  norma  subjektif  siginifikan dalam memengaruhi niat seseorang melakukan fraud dengan arah hubungan positif. Analisis deskriptif untuk variabel norma subjektif memiliki mean aktual sebesar 5,94 atau kurang dari mean teoritis sebesar 10. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di sekitar pegawai cukup  baik  untuk  menekan  perilaku fraud PBJ.  Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  dan  statistik deskriptif  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  besar  persepsi  negatif  lingkungan  terhadap perlaku fraud PBJ, semakin kecil kemungkinan pegawai memiliki niat melakukan fraud PBJ. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan Theory  of  planned  behavior yang  dikemukakan  Ajzen (1991)  menyatakan  bahwa  norma  subjektif  berkaitan  dengan  persepsi  individu  terhadap lingkungan  di  sekitarnya  apakah  individu  tersebut  akan  mendapatkan  dorongan  ataupun tekanan  jika  ia  melakukan  suatu  perilaku.  Hubungan  positif  antara  norma  subjektif  dan  niat dapat  diartikan  sebagai  niat  individu  untuk  melakukan fraud PBJ  akan  semakin  rendah apabila  lingkungan  individu  mempersepsikan  negatif  tentang  perilaku fraud PBJ.  Norma subjektif merupakan bentuk dari normative belief dan motivation to comply . Dalam kaitannya dengan  teori  atribusi  yang  dikemukakan  Heider  (1958),  norma  subjektif  merupakan  faktor eksternal  individu  dimana normative  belief adalah  keyakinan  atau  norma  yang  berlaku  di lingkungan sekitar individu.
Pada  konteks  penelitian  ini,  lingkungan  merujuk  pada  lingkungan  kerja  (pimpinan, rekan kerja) dan keluarga pegawai. Berdasarkan hasil outer model, pernyataan yang valid dan relliabel  membangun  konstruk  norma  subjektif  merupakan  bentuk normatif  belief .  Dengan kata  lain,  persepsi  pegawai  terhadap  kondisi  lingkungan  lebih  berpengaruh  dalam menimbulkan  niat  melakukan fraud ,  dibanding  motivasi  atau  keinginan  yang  ada  pada  diri pegawai  tersebut.  Pimpinan  organisasi,  dalam  hal  ini  dapat  berarti  kepala  satuan  kerja, merupakah tokoh  penting dalam menciptakan lingkungan kerja  yang  menolak perilau fraud . Peran  pimpinan  dalam  organisasi  sangat  penting  dan  menentukan  sikap,  persepsi  serta perilaku bawahan (Rustiarini, Sutrisno, et al. , 2019).
Pengaruh  positif  norma  subjektif  terhadap  niat  individu  melakukan fraud ini  didukung oleh penelitian yang dilakukan Awang et al . (2019) dan Owusu et al . (2020) dan Zawawi et al .  (2011)  yang  menyatakan  bahwa  kondisi  sosial  individu  memiliki  peranan  penting  dalam memengaruhi keinginan individu untuk berbuat atau tidak berbuat kecurangan.
Sesuai  dengan  hasil  pengujian  hipotesis  ketiga,  penelitian  ini  membuktikan  secara empiris  bahwa  perilaku  kontrol  yang  dipersepsikan  berpengaruh  positif  terhadap  niat seseorang  melakukan fraud pengadaan.  Hasil  dari  statistik  deskriptif  menunjukkan  bahwa nilai rata-rata ( mean ) aktual (9,21) kurang dari mean teoritis (15), yang berarti bahwa pegawai memiliki  pandangan  jika  pegawai  cenderung  memiliki  keterbatasan  kemampuan  melakukan fraud . Dari data tersebut dapat  dijelaskan bahwa pegawai  yang merasa bahwa ia mengalami kesulitan  dan  halangan  untuk  melakukan fraud pengadaan,  semakin  kecil  kemungkinan pegawai tersebut memiliki niat untuk melakukan perilaku tersebut.
Pengaruh  positif  kontrol  perilaku  yang  dipersepsikan  ini  sejalan  dengan theory  of planned behavior yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991) dimana untuk menekan niat pegawai
melakukan fraud ,  pegawai  harus  memiliki  persepsi  negatif  terhadap  kapabilitasnya  untuk melakukan  dan  menutupi fraud .  Persepsi  ketidakmampuan  pegawai  ini  dapat  dilaksanakan dengan  menutup  celah  perilaku fraud dengan  penerapan  peraturan  dan  membatasi kewenangan  pegawai  yang  memiliki  jabatan  pengadaan.  Hasil  temuan  juga  selaras  dengan teori  atribusi  yang  dikemukakan  (Heider,  1958)  dimana  perilaku  individu  merupakan  fungsi dari kondisi internal ataupun eksternal. Pada konteks penelitian ini, koefisien variabel kontrol perilaku  yang  dipersepsikan  merupakan  koefisien  tertinggi  yang  memengaruhi  niat  diantara variabel  lain  yang  signifikan  dimana  persepsi  kontrol  perilakku  merupakan  pertimbangan individu  terhadap  hambatan  (faktor  eksternal)  dan  kemampuan  (faktor  internal)  untuk melakukan fraud .  Dengan  kata  lain,  kontrol  perilaku  merupakan  elemen  terpenting  yang memengaruhi niat pegawai melakukan fraud . Pegawai akan berniat melakukan fraud setelah ia mempertimbangkan dengan matang hambatan yang akan dilalui dan kemampuan pegawai untuk menghadapi hambatan tersebut.
Hasil  temuan  pengaruh  positif  kontrol  perilaku  yang  dipersepsikan  terhadap  niat didukung  dengan  hasil  penelitian  konseptual  sejenis  yang  dilakukan  oleh Osei-Tutu  et  al . (2010); Rustiarini & Sunarsih (2017); dan Zulaikha et al . (2021). Akan tetapi, hasil penelitian ini  berlawanan  dengan  penelitian  Harding et  al .,  (2007);  Park  &  Blenkinsopp,  (2009); Wandayu et  al. ,  (2019)  dimana  persepsi  kontrol  perilaku  tidak  terkait  dengan  niat  individu melakukan fraud .  Dari  penelitian  terdahulu  yang  terdapat  kesesuaian  hasil,  maka  dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menekan niat pegawai berperilaku fraud pengadaan adalah  persepsi  kontrol  pegawai  yang  merasa  bahwa fraud pengadaan  merupakan  tindakan yang sulit dilakukan.
Hasil pengujian hipotesis kelima penelitian menunjukkan bahwa p-value (0.000) kurang dari  tingkat  kesalahan  (0.05)  dan  koefisien  bertanda  positif  sehingga  dapat  diambil kesimpulan bahwa niat berpengaruh positif terhadap tindakan fraud pengadaan. Hasil temuan semakin  rendah  niat  pegawai  untuk  melakukan fraud pengadaan  maka  semakin  kecil kemungkinan  perilaku fraud tersebut  diwujudkan  ini  sesuai  dengan theory  of  planned behavior yang  menyatakan  bahwa  niat  individu  merupakan  faktor  dalam  memengaruhi perilaku.  Pengaruh  niat  terhadap  perilaku fraud pengadaan  juga  sesuai  dengan  teori  atribusi yang  dikemukakan  oleh  (Heider,  1958)  dimana  niat  merupakan  faktor  dalam  diri  individu yang dapat dikontrol dengan mempertimbangkan faktor situasional atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Hasil penelitian Christina & Kristanto (2019); Harrison et al ., (2018); Stone et al ., 2009; Zulaikha et al ., (2021) menunjukkan hasil yang serupa dengan penelitian ini dimana niat merupakan anteseden langsung yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang.
Hipotesis kelima penelitian ini menguji peran penerapan e-procurement pada hubungan niat pegawai  dan tindakan fraud pengadaan.  Berdasarkan hasil uji, penelitian ini belum bisa membuktikan  secara  empiris  bahwa e-procurement dapat  memperlemah  hubungan  niat pegawai  yang  terlibat  dalam  pengadaan  untuk  merealisasikan  niatnya  tersebut  dalam  suatu tindakan fraud . Hal ini ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,077 dimana nilai ini lebih dari tingkat kesalahan yang digunakan, yaitu 0.05 dan koefisien yang bernilai positif (0,417). Hasil  analisis  deskriptif  untuk  penerapan e-procurement memiliki  nilai mean aktual  sebesar 13,92  yang  lebih  besar  dari  nilai mean teoritis  sebesar  10.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa sebagian  besar  pegawai  yang  terlibat  pengadaan  memiliki  persepsi  mendukung  penerapan sistem e-procurement .
Dalam konteks keperilakukan, penerapan e-procurement merupakan faktor yang berada di  luar  kendali  individu.  Penerapan  e- procurement menjadi  salah  satu  faktor  dalam mengurangi  peluang  terjadinya fraud pengadaan  di  instansi  pemerintah  (Neupane et al ., 2014).  Penerapan e-procurement memungkinkan  terjadinya  transaparansi,  efisiensi  dan meningkatkan  kompetesis  sehingga  akan  memilimalisir  perilaku  korupsi  pada  pegawai  yang terlibat  (Croom  &  Brandon-Jones,  2007;  Teo et  al .,  2009).  Namun  pada  praktiknya,
penerapan e-procurement belum  bisa  memenuhi  tujuan  transparansi,  adil  dan  kompatibel tersebut.  Masih  adanya  peluang  atau  celah  komunikasi  antara  pegawai  dan  penyedia menyebabkan fraud pengadaan  masih  terjadi  meski e-procurement telah  diterapkan berkomunikasi (Maytandi dan Abbas, 2020).
Tidak  siginifikannya  peran e-procurement ini  didukung  dengan  hasil  penelitian konseptual  sejenis  yang  dilakukan  oleh  Huda et  al .,  (2017);  Maytandi  dan  Abbas  (2020). Akan  tetapi,  hasil  penelitian  ini  berlawanan  dengan  penelitian  Azmi  &  Rahman,  (2015), Mélon  &  Spurk,  (2020),  dimana  implemantasi e-procurement dapat  meminimalisir  perilaku fraud pengadaan

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa perilaku fraud pengadaan  pada  pegawai  pemerintah  dipengaruhi  oleh  niat  pegawai tersebut, dimana niat dipengaruhi oleh norma subjektif dan kontrol perilaku. Sementara itu, sikap pegawai  tidak signifikan dalam memengaruhi niat pegawai  melakukan fraud pengadaan dan implementasi e-procurement tidak memperlemah pengaruh niat terhadap perilaku fraud pengadaan.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perilaku fraud pegawai yang  terlibat  dalam  pengadaan  tidak  hanya  disebabkan  oleh  faktor  internal  individu seperti  kemampuan,  kepibadian  ataupun  kewenangan  yang  dimiliki,  namun  juga disebabkan oleh faktor eksternal meliputi perintah atasan, budaya kerjarekan kerja dan budaya di lingkungan kerja pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
ACFE Indonesia, C. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. In ACFE . ACFE Indonesia Chapter. https://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2021/02/SURVEI- FRAUD-INDONESIA-2019.pdf
Ahmad, T., Aljafari, R., & Venkatesh, V. (2019). The Government of Jamaica ’ s electronic procurement system : experiences and lessons learned. Internet Research , 29 (6), 1571–1588. https://doi.org/10.1108/INTR-02-2019-0044
Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In Action control (pp. 11–39). Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3- 642-69746-3_2
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes , 50 (2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020- T
Ajzen, I. (2006). Constructing a TPB Qustionare : Conceptual and Methodological
Considerations . 1–14. https://doi.org/10.1002/hep.22759
Awang, Y., Rahman, A. R. A., & Ismail, S. (2019). The influences of attitude, subjective norm and adherence to Islamic professional ethics on fraud intention in financial reporting. Journal of Islamic Accounting and Business Research , 10 (5), 710–725. https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2016-0085
Basheka, B. C., & Bisangabasaija, E. (2010). Determinants of Unethical Uublic Urocurement in Local Government Systems of Uganda : a case study. Int. J. Procurement Management , 3 (1), 91–104.
Brown, J., & Loosemore, M. (2015). Behavioural factors influencing corrupt action in the Australian construction industry. Engineering, Construction and Architectural
Management , 22 (4), 372–389. https://doi.org/10.1108/ECAM-03-2015-0034 Budiarti, L., Rahayu, A. P., & Sudjono, S. (2019). Asimetri Informasi, Faktor Individual Dan Fraud Pengadaan Barang/Jasa. Jurnal Akuntansi Trisakti , 6 (1), 1. https://doi.org/10.25105/jat.v6i1.4945
Carpenter, T. D., & Reimers, J. L. (2005). Unethical and Fraudulent Financial Reporting : Applying the Theory of Planned Behavior. Journal of Business Ethics , 60 , 115–129. https://doi.org/10.1007/s10551-004-7370-9
Christina, L., & Kristanto, S. B. (2019). Mendeteksi Perilaku Fraud Laporan Keuangan dengan Theory of Planned Behavior ( Studi Empiris Pada Industri Perbankan ). Jurnal Akuntansi Kotemporer , 11 (1), 1–13.
Cohen, J., Ding, Y., Lesage, C., & Stolowy, H. (2010). Corporate Fraud and Managers’ Behavior: Evidence from the Press. Journal of Business Ethics , 95 (SUPPL. 2),
271–315. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0857-2
Crain, M. ., Hopwood, W. S., Pacini, C., & Young, G. R. (2015). Essentials of Forensic Accounting (R. Fox (ed.); Issue March). American Institute of Certified Public Accountants.
Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling ( PLS-SEM ) An emerging tool in business research. European Business Review , 26 (September), 106–121. https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128
Harding, T. S., Mayhew, M. J., Finelli, J., & Carpenter, D. D. (2007). The Theory of Planned Behavior as a Model of Academic Dishonesty in Engineering and Humanities Undergraduates. Ethics and Behavior , 17 (3), 255–279. https://doi.org/10.1080/10508420701519239
Harrison, A., Summers, J., Mennecke, B., & Harrison, A. (2018). The Effects of the Dark Triad on Unethical Behavior. Journal of Business Ethics , 153 (1), 53–77. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3368-3
Hassan, S. H. A., Ismail, S., & Ahmad, H. (2020). Public procurement in Malaysia: objectives and procurement principles. Journal of Economic and Administrative Sciences , 37 (4), 694–710. https://doi.org/10.1108/jeas-03-2020-0033
Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. In The Psychology of Interpersonal Relations (3rd ed.). John Wiley & Sons, Inc. Hsiao, C. H., & Yang, C. (2011). The impact of professional unethical beliefs on cheating intention. Ethics and Behavior , 21 (4), 301–316. https://doi.org/10.1080/10508422.2011.585597
Huda, S. N., Setiani, N., Pulungan, R., & Winarko, E. (2017). Potential fraudulent behaviors in e-procurement implementation in Indonesia. The International Conference on Information Technology and Digital Applications , 5 , 1–7. https://doi.org/10.1088/1757-899X/186/1/012003 ICW. (2022). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester I Tahun 2022 (Issue November). https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Penindakan Semester I 2022.pdf
Jones, D. S. (2009). Curbing Corruption in Government Procurement in Southeast Asia: Challenges and Constraints. Asian Journal of Political Science , 17 (2), 145–172. https://doi.org/10.1080/02185370903077444
Luthans, F. (2011). Organizational Behavior An Evidence-Based Approach. In J. Beck (Ed.), Hospital Administration (12th ed.). McGraw-Hill/Irwin. https://doi.org/10.5005/jp/books/10358_23
Matthew, G., Owusu, Y., Bekoe, R. A., Anokye, F. K., & Okoe, F. O. (2020). Whistleblowing intentions of accounting students An application of the theory of planned behaviour. Journal of Financial Crime , 27 (2), 477–492.
https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0007
Maulidi, A. (2017). The Investigation and Elimination of Public Procurement Fraud in Government Sectors ( A Case Study in Indonesia ’ s Procurement System : Cases from 2006 to 2012 ). International Journal of Economics and Financial Issue , 7 (2), 145–154.
Maytandi, A., & Abbas, M. H. I. (2020). Does E-Procurement Prevent Corrupt Activity in Public Procurement Process ? 8 (2), 143–153. Murphy, P. R., & Dacin, M. T. (2011). Psychological Pathways to Fraud : Understanding and Preventing Fraud in Organizations. Journal of Business Ethics , 99 , 601–618. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0741-0
Ntayi, J. M., Ahiauzu, A., & Eyaa, S. (2011). Psychological Climate, Chatarsis, Organizational Anomie, Psychological Wellness and Ethical Procurement Behaviour in Uganda’s Public Sector. Journal of Public Procurement , 11 (1), 1–32.
Nugroho, R. S., & Wanto, A. H. (2015). Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik ( E-Procurement ) terhadap Fraud Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ( Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan ).
Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 3 (1), 1905–1911.
Nurharjanti, N. N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. Jurnal Akuntansi Dan Investasi , 18 (2), 209–221. https://doi.org/10.18196/jai.180284
Nuswantara, D. A., & Maulidi, A. (2021). Psychological factors : self- and circumstances-caused fraud triggers. Journal of Financial Crime , 28 (1), 228–243. https://doi.org/10.1108/JFC-05-2020-0086
Osei-Tutu, E., Badu, E., & Owusu-Manu, D. (2010). Exploring corruption practices in public procurement of infrastructural projects in Ghana. International Journal of Managing Projects in Business , 3 (2), 236–256. https://doi.org/10.1108/17538371011036563
Owusu, G. M. Y., Bekoe, R. A., Anokye, F. K., & Okoe, F. O. (2020). Whistleblowing intentions of accounting students: An application of the theory of planned behaviour. Journal of Financial Crime , 27 (2), 477–492. https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0007
Park, H., & Blenkinsopp, J. (2009). Whistleblowing as Planned Behavior – A Survey of South Korean Police Officers. Journal of Business Ethics , 85 , 545–556. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9788-y
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). Organizational Behaviour (S. Yagan (ed.); 15th ed.). Pearson Education, Inc.
Rustiarini, N. W., & Sunarsih, N. M. (2017). Factors influencing the whistleblowing behaviour: A perspective from the theory of planned behaviour. Asian Journal of Business and Accounting , 10 (2), 187–214.
Rustiarini, N. W., Sutrisno, S., Nurkholis, N., & Andayani, W. (2019). Fraud triangle in public procurement: evidence from Indonesia. Journal of Financial Crime , 26 (4), 951–968. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2018-0121
Rustiarini, N. W., T, S., Nurkholis, N., & Andayani, W. (2019a). Why people commit public procurement fraud ? The fraud diamond view. Journal of Public Procurement , 19 (4), 345–362. https://doi.org/10.1108/JOPP-02-2019-0012
Rustiarini, N. W., T, S., Nurkholis, N., & Andayani, W. (2019b). Why people commit public procurement fraud? The fraud diamond view. Journal of Public Procurement , 19 (4), 345–362. https://doi.org/10.1108/JOPP-02-2019-0012
Stone, T. H., Jawahar, I. M., & Kisamore, J. (2009). Using the theory of planned behavior and cheating justifications to predict academic misconduct. Career Development International , 14 (3), 221–241. https://doi.org/10.1108/13620430910966415
Tomossy, G., & Alam, S. (2017). Shifting Public Procurement towards Sustainability : A Comparative Case Study of Indonesia and Australia. Australian Journal of Asian Law , 18 (2), 185–198.
Tuanakotta, T. M. (2012). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif (2nd ed.). Salemba Empat.
Utomo, B., Irianto, G., & Roekhudin, R. (2021). The Effect of Individual Intention on Fraud Behavior : Religiosity as Moderating Variable. Research in Business & Social Science , 10 (3), 369–379.
Wandayu, R. C., Purnomosidhi, B., & Ghofar, A. (2019). Faktor Keperilakuan dan Perilaku Kecurangan Akademik: Peran Niat sebagai Variabel Mediasi. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 4 (1), 89–100.
Zawawi, S.N.H.M, Idris, K. ., Rahman, R. ., & Wah, Y. . (2011). Antecedents of Non- Normal Financial Reporting. The Special Issue on Contemporary Issues in Business and Economics , 2 (5), 170–178.
Zawawi, Siti N.H.M., Idris, K. M., Rahman, R. A., & Wah, Y. B. (2011). Antecedents of Non-Normal Financial Reporting. The Special Issue on Contemporary Issues in Business and Economics , 2 (5), 170–178.
Zulaikha, Basuki Hadiprajitno, P. T., Rohman, A., & Handayani, S. (2021). Effect of attitudes, subjective norms and behavioral controls on the intention and corrupt behavior in public procurement: Fraud triangle and the planned behavior in management accounting. Accounting , 7 (2), 331–338. https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.11.020
Zulaikha, Z., & Hadiprajitno, P. T. B. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Procurement Fraud: Sebuah Kajian Dari Perspektif Persepsian Auditor Eksternal. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 13 (2), 194–220. https://doi.org/10.21002/jaki.2016.11