Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## LEGAL STANDING LEMBAGA NEGARA YANG DIBENTUK  DENGAN UNDANG-UNDANG TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
1 Ade Lista Kumala Rambe
2 Zaky Ulya, S.H., M.H.
3 Meta Suriyani, S.H., M.H.
1 Fakultas Hukum Universitas Samudra
1 Email: ade.lista2019@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Samudra 2Email: Zaky.ulya@gmail.com
3 Fakultas Hukum Universitas Samudra
3 Email: metasuriyani93@gmail.com

## Abstrack
The  position  of  state  institutions  established  by  law  is  a  supporting  state institution  that  carries  out  is  duties  based  on  law.  However,  in  disputes  the authority of state institutions is limited by the 1945 constitution, especially article 24C.  Related  to  the  legal  standing  of  state  institutions  as  long  as  objectum  litis and subjectum litis have a constitutional interest  value as for the position  of the constitutional  court  regulation  number  8/2006  as  a  follow-up  to  the  procedural law for disputes over the authority of state institutions regulated in law number 24 of  2003’  but  related  to  the  dispute  the  authority of  state  institutions  established byt law are still limited based on state institutions that can hold proceedings, only state  institutions  whose  authority  is  granted  by  1945  constitutions  of  the  unitary state of the republic of Indonesia.
Keywords: State  Institutions,  Legal  Standing,  Constitutional  Court  Regulation Number 8 of 2006

## 1. PENDAHULUAN
Pasca  Reformasi  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  Tahun  1945  dimulai  pada  Tahun  1999,  Tahun  2000,  Tahun  2001  dan Tahun 2002 yang mengakibatkan perubahan sendi-sendi sistem ketatanegaraan Indonesia  dimana  tidak  lagi  mengenal  istilah  “lembaga  tertinggi  negara”  untuk menyelaraskan  kedudukan  lembaga  Negara  dalam  sistem check  and  balances untuk  menjalankan  roda  penyelenggara  negara,  dengan  tiga  fungsi  kekuasaan
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
yang  dikenal  dalam  teori  hukum  dan  politik,  yaitu  fungsi  legislatif  ,  fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif. 1
Lembaga  Negara  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah badan  atau  organisasi  perlengkapan  Negara  yang  mempunyai  tugas  dan  fungsi tertentu  dalam  Negara  secara  terstruktur.  Pada  umumnya,  Lembaga  Negara dibentuk  sebagai  fungsi  politik  dalam  Pemerintahan  yang  memiliki  wewenang dan  kedudukan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.Kelembagaan diIndonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang  Dasar  diatur  dan  ditentukan  lebih  lanjut  dalam  atau  dengan Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  dan  Keputusan Presiden.  Lembaga  Negara  Non-Struktural  di  Indonesia  mulai  dibentuk  pada masa transisi demokrasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggara Negara sesuai dengan fungsinnya.
Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang  lebih  lanjut diatur dalam atau dengan Peraturan Pemerintah  adalah :
1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
4. Kejaksaan Agung
5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
6. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
7. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliai (KKR)
8. Komisi Informasi
9. Persatuan Advokat
10. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
11. Dewan Pers. 2
Dalam  pelaksanaan  Fungsi  dan  wewenangnya,  antar  lembaga  Negara memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  dilindungi  dan  dijamin  oleh  Undang-Undang Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Apabila  terjadi persengketaan  antar  lembaga  Negara  dapat  menyelesaikannya  di  Peradilan Mahkamah.
Perihal  mengenai  wewenang  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menyelesaikan Sengketa  Kewenangan  Lembaga  Negara  diatas  lebih  lanjut  diatur  dalam Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  8  Tahun  2006  tentang  Pedoman beracara  sengeta  kewenangan  lembaga  Negara  menyebutkan  pihak    pemohon atau  termohon  dalam  Pasal  2  diantaranya  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Presiden,  Badan
1 Jimly  Ashiddiqie, Lembaga  Negara  Pasca  Revormas i,  Sekretariat  Jendral  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, halaman 31
2 Patrialis  Akbar, Lembaga-Lembaga  Negara  Menurut  UUD  1945 ,  Sinar  Grafik,  Jakarta, 2013, halaman 36
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Pemeriksa  Keuangan,  Pemerintah  Daerah,  dan  Lembaga  Negara  lain  yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. 3
Penyelesaian  Perkara  sengketa  kewenangan  lembaga  Negara  yang dibentuk  Undang-Undang  masuk  ke  Peradilan  dalam  perkara  dinyatakan  tidak dapat diterima karena Legal Standing yaitu:
1.  Perkara  nomor  05/SKLN-IV/2011  Permohonan  Penyelesaian  perkara antara  Komite  Kerja  Advokat  Indonesia  dengan  Mahkamah  Agung  yang dinyatakan tidak diterima karena tidak terpenuhinya legal standing antara pemohon dan termohon
2.  Perkara  nomor  030/SKLN-IV/2006  Permohonan  Penyelesaian  perkara antara  Komisi  Penyiaran  Indonesia  dengan  Menteri  Komunikasi  dan Informasi  Republik  Indonesia  dalam  pertimbangan  hukum  oleh Mahkamah  Konstitusi  dinyatakan  tidak  diterima  karena  tidak terpenuhinya legal standing Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sesuai pasal  24  C  Ayat  (1)  Undang  Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia Tahun 1945 .
Merujuk kepada dua kasus diatas, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8  Tahun  2006  sebagai  acuan  pedoman  penyelesaian  sengketa  kewenangan lembaga  Negara,  membatasi    lembaga  Negara  yang  dibentuk  Undang-Undang dalam  berperkara  di  Mahkamah  Konstitusi  dan  tidak  sesuai  dengan perkembangan  Lembaga  Negara  di  Indonesia,  dimana  perkembangan  perkara sengketa kewenangan lembaga negara tidak hanaya melibatkan lembaga negara yang dibentuk Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,  namun  berdampak  kepada  lembaga  negara  yang  dibentuk  dengan Undang-Undang.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  diuraikan  diatas,  maka  permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Kedudukan Lembaga Negara yang dibentuk Dengan Undang- Undang dalam kaitannya dengan sengketa kewenangan lembaga Negara?
2. Bagaimana  Legal  Standing  Lembaga  Negara  yang  dibentuk  dengan Undang-Undang  dalam  kaitannya  dengan  perkembangan  sengketa kewenangan lembaga Negara?

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  Normatif.  Yang  dilakukan peneliti  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  lebih  dikenal  dengan  data sekunder  seperti  buku-buku,  peraturan  perundangan  atau  bahan  baca  lainnya yang  berkaitan  dengan  pembahasan.Penelitian  Normatif  adalah  yang  mengkaji hukum  tertulis  dari  berbagai  aspek,  yaitu  aspek  teori,  sejarah,  filosofi, perbandingan,  struktur  dan  komposisi,  lingkup  dan  materi,  konsistensi,
3 Maruarar  Siahaan, Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia ,PT.Sinar Grafika,Jakarta,2017,halaman 11
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
penjelasan umum, dan pasal demi pasal. yang mencakup asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. 4
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Kedudukan Lembaga Negara Yang Dibentuk Dengan Undang-Undang
Secara  sederhana,  istilah  lembaga  Negara  atau  organ  Negara  dapat dibedakan dari perkataan lembaga atau organ swasta, lembaga masyarakat atau yang  biasa  disebut  dengan  sebutan  organisasi  non-pemerintah  (Ornop).  Oleh karena  itu  lembaga  apapun  yang  dibentuk  bukan  sebagai  lembaga  masyarakat dapat  disebut  sebagai  lembaga  Negara,  baik  yang  berada  diranah  eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.
Lembaga Negara Independen dianggap penting, untuk menjamin tegaknya demokrasi,  karena  fungsi-fungsinya  dapat  disalah  gunakan  oleh  pemerintah untuk meningkatkan kekuasaan. Oleh karena itu, lembaga Negara yang dibentuk dengan  Undang-Undang  disebut  ideal  independen  artinya  bebas  dari  campur tangan  kekuasaan  manapun,  dan  karenanya  berada  diluar  ranah  kekuasaan eksekutif,  legislative  dan  yudikatif.  Kedudukan  dan  ruang  lingkup  lembaga Negara independen bervariasi, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada tolak ukur  kesamaan  teori  untuk  membentuk  karakteristik,  kedudukan,  dan  ruang lingkup  kewenangan  lembaga-lembaga  tersebut.  Selain  itu,  pembentukannya juga  tidak  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  saja  sehingga  ada  yang  bersifat permanen dan tidak permanen (ad hoc). 5
Suatu  kedudukan,  fungsi  dan  hubungan  ketatanegaraan  tidak  ditentukan karena suatu badan atau lembaga diatur  dalam  Undang-Undang Dasar. Dengan pendekatan  lain  bahwa  tidak  semua  materi  muatan  Undang-Undang  Dasar adalah kaedah ketatanegaraan. Selain memuat kaedah ketatanegaraan, Undang- Undang  Dasar  juga  memuat  kaidah-kaidah  yang  menjadi  dasar  bagi  hukum administrasi,  hukum  keperdataan,  hukum  pidana  dan  lain-lain.  Demikian  pula yang  dimuat  Undang-Undang  Dasar,  tidak  serta  merta  hanya  memuat kelembagaan  negara  inti  akan  tetapi  memuat  hubungan  kelembagaan ketatanegaraan  oleh  lembaga  negara  penunjang.  Kedudukan  lembaga  Negara independen disimpulkan sebagai berikut:
1. Lembaga-Lembaga  Negara  yang  memegang  kekuasaan  menurut  Undang- Undang  Dasar  termasuk  pula  didalamnya  lembaga  Negara  independen. Kekuasaan  dimaksud  adalah  kewenangan  tertentu  yang  bersumber langsung  pada  konstitusi,  guna  mewujudkan  tujuan  Negara  yang diamanatkan  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Tahun
4 Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  PT.  Raja Grafindo Persada, 2011, halaman 14
5 Lukman  Hakim,  Kedudukan  Komisi  Negara  Indonesia,  Setara  Press,  Malang,  2010, halaman 44
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
1945.  Bila  dianalisis  lebih  lanjut,  akhir  dari  tujuan  yang  dicapai  Lembaga Negara independen memiliki derajat yang sama.
2. Apabila  melihat  letak  seluruh  komisi  independen  yang  berada  dibawah Dewan  Perwakilan  Daerah,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden,  Mahkamah Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung  maka  terlihat  jelas  lembaga  Negara tambahan  atau  penunjang  berperan  penting  dalam  mewujudkan  Negara hukum yang demokratis
3. Hubungan antar lembaga Negara yang bersifat nebengoernet dalam artian lembaga-lembaga  Negara  pada  dasarnya  diletakkan  pada  kedudukan sejajar sekaligus dalam model hubungan chek and balances, dan tidak lagi bersifat hirarkis piramidal. 6
Banyaknya  jumlah  Negara  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-undang,  dan Keputusan  Presiden  (Kepres),  yang  kadang  kalanya  satu  dengan  yang  lain memiliki wilayah kewenangan yang hampir sama atau berpeluang untung saling bersingungan,  tentu  berpotensi  menimbulkan  sengketa  kewenangan  antar lembaga Negara.
Potensi  timbulnya  sengketa  kewenangan  antar  lembaga  Negara disebabkan oleh desain kelembagaan Negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar  ,  tidaklagi  bersifat  vertikal  melainkan  bersifat  horizontal,  dengan  diikat oleh  prinsif  checks  and  balances  ,  karenanya  lembaga  Negara  tersebut  diakui sederajat  tetapi  saling  mengendalikan  satu  sama  lain,  sebagai  akibat  adanya hubungan  yang  sederajat  itu  timbul  kemungkinan  dalam  melaksanakan kewenangan  masing-masing  terdapat  perselisihan  dalam  menafsirkan  amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tugas dan kewenangan  merupakan simbolisasi hubungan antara lembaga Negara  dengan  aktivitasnya.  Gabungan  tugas  yang  dilakukan  sebuah  lembaga adalah  operasionalisasi  dari  sebuah  fungsi  yang  sifatnya  kedalam.  Penggunaan kata  tugas  tidak  dapat  dipisahkan  dari  wewenang.  Oleh  karenanya,  sering digunakan  secara  bersama-sama,  yaitu  tugas  dan  wewenang,  jika  dibandingkan dengan  fungsi,  ataupun  tugas  kata  wewenang  lebih  mempunyai  makna  yang berkaitan  dengan  hukum  secara  langsung.  Dengan  dinyatakannya  sebuah lembaga  Negara  mempunyai  wewenang,  timbullah  akibat  yang  sifatnya kategorial dan eksklusif. Kategorial merupakan unsur yang membedakan antara lembaga  Negara  yang  mempunyai  wewenang.  Eksklusif  berarti  menjadikan lembaga-lembaga  yang  tidak  disebut  merupakan  lembaga  yang  tidak  diberi wewenang.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  sebagai  akibat  dari  pilihan  untuk  menganut pemisahan  kekuasaan  dengan  mengadopsi  prinsip  checks  and  balances,  perlu
6 Gunawan  A.  Tauda, Kedudukan  Komisi  Negara  Independen  Dalam  Struktur Ketatanegaraan , Jurnal Pranata Hukum Juli 2011,Vol 6, No 5,halaman 174
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dirumuskan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  kewenangan  antar  lembaga Negara  sederajat  didalam  melaksanakan  kewenangan  konstitusionalnya.  Ketika struktur  ketatanegaraan  berubah,  dengan  posisi  lembaga  Negara  sederajat  dan saling  kontrol,  tidak  ada  lagi  satu  lembaga  yang  memiliki  otoritas  kebenaran untuk  menafsirkan  kewenangan-kewenangan  konstitusional.  Berangkat  dari konsepsi  itu,  ada  kebutuhan  untuk  membentuk  lembaga  yang  berfungsi menyelesaikan sengketa kewenangan. 7
Pasal  24C  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  tahun  1945  memberikan  kewenangan  kepada  Mahkamah  Konstitusi untuk  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga-lembaga  Negara  yang kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.  Dengan demikian, sengketa kewenangan yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi adalah  sengketa  kewenangan  lembaga  Negara  yang  wewenangnya  disebut secara  ekplisit  maupun  implisit  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.

## 3.2 Legal  Standing  Lembaga  Negara  Yang  Dibentuk  Dengan  Undang-Undang Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
Perlunya mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga Negara independen  yang  kewenangannya  tidak  disebut  secara  emplisit  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah  menjadi kebutuhan baik secara teorik maupun empirik Dimilikinya kewenangan memutus sengketa lembaga negara independen oleh Mahkamah Konstitusi.
Bahwa  berdasarkan  Pasal  24C  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi junto Pasal 29 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman, menyebutkan Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final,  antara  lain memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkara sengketa yang memiliki kedudukan hukum ( legal standing ) adalah  lembaga  Negara.  Menurut  Harjono  yang  dimana  keadaan  seorang  atau suatu  pihak  ditentukan  memenuhi  syarat  dan  oleh  karena  itu  mempunyai  hak untuk  mengajukan  permohonan  penyelesaian  perselisihan  atau  sengketa  atau perkara didepan Mahkamah Konstitusi. 8
Syarat yang dapat ditafsirkan dalam kriteria legal standing lembaga Negara untuk  dapat  mengajukan  perkara  sengketa  kewenangan  lembaga  Negara  juga adanya  hubungan  kausal  kerugian  yang  dialami  dalam  melaksanakan kewenangannya  dengan  kewenangan  yang  dilaksanakan  lembaga  lain.  Untuk
7 Jimmly Ashiddiqie, Op.cit . halaman 10
8 Harjono, Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa  Pemikiran  Hukum ,  Sekertariat  Jendral  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, halaman 176
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
menilai  apakah  lembaga  Negara  memiliki  legal  standing  atau  tidak  maka  dapat digunakan kriterianya yaitu :
1. Apakah  lembaga  Negara  yang    mengajukan  permohonan  memang sungguh-sungguh  merupakan  salah  satu  lembaga  Negara  seperti  yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
2. Apakah kewenangan yang dipersoalkan lembaga pemohon itu merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar
3. Apakah kewenangan konstitusionalnya benar terganggu
4. Gangguan atau hambatan yang dimaksud tersebut mempunyai hubungan kausal dengan kewenangan atau pelaksanaan lembaga Negara lain
5. Sejauh  mana  potensi  perkara  yang  diajukan  dapat  diterima  akal  pikiran tidak berupa alas an untuk maksud-maksud lain
6. Bernilai  positif  bagi  pemohon  dalam  upaya  menegakkan  dan mengharmonisasikan Undang-Undang Dasar. 9
Ketentuan  mengenai  Sengketa  Kewenangan  Lembaga  Negara  dikuatkan dalam  peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  8/Pmk/2006.  Istilah  “ kewenangan  yang  diberikan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  Tahun  1945”  sebagaimana  dimaksud  oleh  pasal  61  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  mengandung makna “kewenangan atribusi”, yaitu kewenangan yang diciptakan dan diberikan Oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945, dan  bukan  kewenangan  yang  diciptakan  dan  diberikan  oleh  Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar.
Yang dimaksud kewenangan konstitusional menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK nomor 004/SKLN-IV/2006, tanggal 12 juli 2006, halaman 90. Dinyatakan  :  Kewenangan  tersebut  dapat  saja  dimuat  dalam  sebuah  Undang- Undang. Kemudian berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dalam  sengketa  kewenangan  lembaga  Negara  yang  kewenangannya  diberikan oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945 harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum ( legal standing ) sebagai berikut:
1. Para  pihak  yang  bersengketa  ( subjectum  litis )  Pemohon  dan  Termohon, keduanya harus merupakan  lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Kewenangan  yang  dipersengketakan  ( objectum  litis )  Merupakan Kewenangan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemohon  (syarat  khusus)  Pemohon  harus  mempunyai  kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
9 Anna Triningsih , Interprertasi Lembaga Negara dang Sengketa Lembaga Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lemabaga Negara , Jurnal Konstitusi Desember 2017,vol 14, No 4, halaman 794
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Perluasan  Makna  lembaga  Negara  telah  pula  diteguhkan  dalam  Putusan Nomor  004/SKLN-IV/2006  bertanggal  12  Juli  2006  yang  menyatakan  “  dalam menentukan  isi  dan  batas  kewenangan  yang  menjadi  objectum  litis  suatu sengketa  kewenangan  lembaga  Negara,  Mahkamah  tidak  hanya  semata-mata menafsirkan  secara  tekstual  bunyi  dari  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  yang memberikan  kewenagan  kepada  lembaga  Negara  tertentu,  tetapi  juga  melihat kemungkinan  adanya  kewenangan-kewenangan  implisit  yang  terdapat  dalam suatu  kewenangan  pokok  serta  kewenangan  yang  diperlukan  ( necessary  and propet )  guna  menjalankan  kewenangan  pokok  tertentu  tersebut,  kewenangan- kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam Undang-Undang”.
Jimly  Asshiddiqie  berpandangan  bahwa  jika  yang  bersengketa  adalah lembaga  Negara  independen  yang  memiliki  constitutional  importance  yaitu lembaga  Negara  independen  yang  meskipun  secara  eksplisit  tidak  diatur  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  tetapi memiliki  kepentingan  konstitutsional  dengan  pemberian  legal  standing  maka lembaga  Negara  yang  berwenang  untuk  menyelesaikan  sengketa  itu  adalah Mahkamah Konstitusi. 10
Sebagaimana  Perkara  Sengketa  Kewenangan  lembaga  Negara.  pertama, Nomor  030/SKLN-IV/2006  Pemohon  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  terhadap termohon Presiden RI qq Menteri Komunikasi dan Informasi RI yang dinyatakan tidak  dapat  diterima  ( niet  ontvankelijk  verklaard ).  Dengan  alasan  tidak terpenuhinya legal standing oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam perkara ini,  KPI  sebagai  lembaga  negara  independen  ( self  regulatory  bodies ) mempersoalkan dua kepentingan konstitusional yang diambil atau dirugikan oleh lembaga  Negara  lain.  Perkara  kedua,  antara  Komite  Kerja  Advokat  Indonesia dengan Mahkamah Agung dengan putusan perkara tidak dapat diterima karena tidak  terpenuhinya  legal  standing  dalam  hal  ini  kewenangan  konstitusionalnya yang diambil, dilangkahi oleh Mahkamah Agung.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  berarti  dan  berdampak  pada hilangnya kewenangan lembaga Negara independen. Dalam hal ini tidak adanya pengklasifikasian  yang  mengatur  secara  tegas  mengenai  lembaga  Negara  yang kewenangannya  lahir  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  dan lembaga  Negara  yang  kewenangannya  lahir  dari  aturan  hukum  yang  berada dibawah  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  sehingga  terjadinya  multi  tafsir mengenai definisi lembaga Negara.
Untuk  menentukan Subjectum  litis atau Objectum  litis perkara  sengketa kewenangan  lembaga  Negara  yang  dimungkinkan  berperkara  adalah  lembaga Negara  independen  di  Mahkamah  Konstitusi.  Denny  Indrayana  berpendapat bahwa  lembaga  Negara  independen  adalah  fenomena  ketatanegaraan  modern yang  harus  diberikan  posisi  konstitusionalnya,  agar  lebih  jelas  perannya  dalam sistem  ketatanegaraan  Indonesia  masa  depan.  Menurutnya,  Mahkamah
10 Jimmly Ashiddigie , Op.cit , halaman 246
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Konstitusi pun sebaiknya mengisi kekosongan hukum berkait maraknya sengketa kewenangan antar lembaga Negara independen  dengan banyak lembaga Negara lainnya  .  Hal  itu  sesuai  dengan  semangat    bahwa  keberadaan  Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil  sesuai  dengan  penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Lembaga  Negara/  Organ  Negara  kategori  pertama  dan  kedua  dapat berperkara dimahkamah Konstitusi. Lembaga Negara/Organ Negara kedua dapat pula  berperkara  di  Mahkamah  Konstitusi,  sedangkan  lembaga  Negara/  organ Negara  kategori  ketiga  tidak  mempunyai  Subjectum  litis  maupun  objectum  litis untuk  berperkara  di  Mahkamah  Konstitusi  karena  telah  Jelas,  lembaga  Negara/ organ  Negara  kategori  ketiga  bersifat  hierarkis  dengan  Presiden  atau  Menteri dan/atau merupakan bagian dari eksekutif.
Maruar  Siahaan  juga  mengemukakan  bahwa  lembaga  Negara  yang memiliki  legal  standing  adalah  lembaga  Negara  yang  memperoleh  kewenangan dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945, tetapi  juga  lembaga  Negara  sebagai  auxiliary  institution  yang  dalam  praktiknya banyak  dibentuk  dengan  Undang-Undang.  Dengan  pendapatnya  bahwa kewenangan yang secara tidak tegas disebut dalam konstitusi tetapi merupakan hal  yang  perlu  dan  patut  untuk  menjalankan  kewenangan  konstitusionalnya merupakan  sebagai  kewenangan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar meskipun diuraikan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang. 11
Jurisdiksi  Mahkamah  Konstitusi  adalah  untuk  menjaga  jangan  sampai ketentuan  konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi,  ada  yang  dilanggar  dalam pelaksanaan  kewenangan  lembaga  Negara,  dengan  menerapkan  uji konstitusionalitas  juga  ketika  terjadi  perselisihan  yang  mendalilkan  bahwa  satu lembaga  Negara  terttentu  menghilangkan  kewenangan  lembaga  Negara  lain, atau  melanggar  kewenangan  konstitusionalnya.  Stabilitas  pemerintah  harus menjadi faktor yang turut dipertimbangkan dalam menilai sengketa kewenangan lembaga Negara, dalam arti bahwa jika terdapat satu lembaga Negara yang akan menyelesaikan  sengketa  kewenangan  lembaga  Negara  yang  secara  struktural tidak  disebut  expresis  verbis  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Tahun  1945, maka  tafsir  secara  kontekstual  dan  fungsional  harus  digunakan,  sehingga  tidak terjadi suatu perkara konstitusi yang sangat mendasar dalam kehidupan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  tidak  memperoleh  penyelesaian  yang  tuntas berdasarkan ukuran atau parameter konstitusi itu sendiri. Maka makna konstitusi itu  harus  diangkat  kesatu  tingkat  keumuman  (generality)  yang  lebih  tinggi  dan penerapan  prinsip  yang  lebih  umum  tersebut  disesaikan  dengan  keadaan  dari tiap masa yang menuntut pencerahan baru. 12
11 Maruarar Siahaan, Op.cit ,halaman 92
12 Lukman Hakim , Op.cit .halaman 85
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 4. SIMPULAN
Kedudukan Lembaga Negara yang dibentuk dengan Undang-Undang dalam kaitannya  dengan  sengketa  kewenangan  lembaga  Negara  adalah  lembaga Negara  yang  dibentuk  dengan  Undang-Undang  tidak  dapat  menjadi  legal standing  beracara  sengketa  kewenangan  lembaga  Negara  di  Mahkamah Konstitusi  berdasarkan  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi  dan  Peraturan Mahkamah  Konstitusi  No  8/PMK/2006.Legal  Standing  lembaga  Negara  yang dibentuk  dengan  Undang-Undang  dalam  kaitannya  dengan  sengketa kewenangan  lembaga  Negara  mengenai  implikasi  yuridis  dari  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  05/SKLN-IV/2011  dan  perkara  Nomor  030/SKLN- IV/2006 mengenai sengketa kewenangan antar lembaga Negara dinyatakan tidak diterima  karena  tidak  terpenuhinya legal  standing .  PMK  hanya  melihat  pada Subjectum  litis  secara sempit  padahal  seharusnya  mengikuti  perkembangan hukum  yang  berlaku  dimasyarakat  dengan  melihat Objectum  litis yaitu  objek yang  menjadi  sengketa  sehingga  lembaga  Negara  yang  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang termasuk dalam lembaga yang pembentukannya sangat penting dalam suatu Negara  sama dengan lembaga Negara yang dibentuk oleh Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :
Mengingat  meningkatnya  potensi  sengketa  kewenangan  lembaga  Negara, maka  diperlukan  perumusan  langkah  ideal  dalam  penataan  sistem  hukum nasional  oleh  Pemerintah  terhadap  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011 tentang  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menentukan  kedudukan  lembaga  Negara yang dibentuk dengan  Undang-Undang dalam sengketa kewenanagan lembaga Negara.  sehingga  penataan  kelembagaan  Negara  dalam  rangka  sistem  hukum Indonesia  pada  hakikatnya  adalah  mencari  sistem  hukum  yang  sesuai  dan mampu  menjadi  wadah  dari  ide  ataupun  gagasan  yang  mendasari  hasrat bernegara  menuju  tujuan  Negara.  Untuk  kedepannya  Mahkamah  Konstitusi hendaknya  mengisi  kekosongan  hukum  dengan  membuat  sebuah  penafsiran yang pasti mengenai kedudukan hukum ( legal standing ). melihat Subjectum litis dan Objectum litis dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga Negara.

## 5. SIMPULAN
Buku:
Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum , Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi,Jakarta, 2008
Jimmly  Ashiddiqie, Perkembangan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi. Sekretariat  Jendral  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi. Jakarta.2006
Lukman Hakim, Kedudukan Komisi Negara . Setara Press. Malang. 2010
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Maruarar  Siahaan. Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2017
Patrialis Akbar , Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2013
Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , PT. Raja Grafindo Persada . 2011

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  No.8/PMK/2006  tentang  Pedoman  Beracara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

## Sumber Lain:
Fakultas Hukum Universitas Samudra Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Samudra
Anna Triningsih, Jurnal.Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara . 2017
Gunawan  A.Tauda,  Jurnal  Pranata  Hukum,  Kedudukan  Komisi  Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaran Republik Indonesia, 2011