Analisis  Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Jambi
oleh:
*) Nurdin, S.E., M.E. *) Muhammad Sabyan, S.E., M.E. **) Dosen Tetap STIE Muhammadiyah Jambi

## Abstrak
Pertanian  merupakan  salah  satu  sektor  Basis  yang  mempunyai  peranan  yang  sangat penting dalam kelangsungan perekonomian di  Indonesia. Dengan baik nya perjalanan sektor pertanian  maka  otomatis  akan  mempengaruhi  laju  pertumbuhan  perekonomian  negara  kita. Dengan  mempertimbangkan  hal  tersebut  di  atas  maka  dengan  ini  penulis  merasa  tertarik untuk lebih jauh meneliti sektor tersebut dalam skala yang ada di Provinsi Jambi.

## Katakunci : Pertanian, Perekonomian Indonesia

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian
Pembangunan pada hakikatnya itu merupakan rangkaian kegiatan dengan memanfaatkan seluruh  potensi  sebagai  modal  dasar  yang  efektif  dan  efisien  melalui  perencanaan  dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  usaha  merealisasikan  pelaksanaan pembangunan  yang lebih baik dan cepat. Pembangunan ialah suatu proses multidimensional yang  mencakup  proses  perubahan  struktur  sosial,  sikap  masyarakat  dan  lembaga  nasional yang berakselerasi tingkat kemiskinan (Todaro, 2009).
Pada  dasarnya  pembangunan  ekonomi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat, begitu pula dengan pembangunan ekonomi di Indonesia, yang mana sebagai salah satu Negara berkembang.  Indonesia    selalu  berusaha  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  rakyatnya  dengan cara  mengadakan  pembangunan  di  segala  bidang  yang  sesuai  dengan  tujuan  pembangunan dan keinginan rakyat demi tercapainya masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun  spiritual.  Arah  kebijakan  ekonomi  adalah  pengembangan  perekonomian  yang berorientasi  pada  kemajuan  teknologi  dan  membangun  keunggulan  kompetitif  berdasarkan keunggulan  komperatif  sebagai  Negara  agraris.  Selain  itu  pembangunan  ekonomi  harus berbasis  dan  sesuai  dengan  kompetisi  produk  unggulan disetiap  daerah,  terutama  setelah adanya  otonomi  daerah  pelaksanaan  pembangunan  daerah  tentu  saja  tidak  terlepas  dari ketersediaan dana untuk pembiayaannya. Pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan daerah
dituangkan dalam anggaran pembangunan. Selama ini anggaran pembangunan daerah terbagi atas anggaran pembangunan yang termasuk APBD dan anggaran pembangunan yang di kelola oleh  instansi  vertikal  didaerah.  Melalui  kewewenangan  yang  diberikan  oleh  UU  32/2004 kepada  daerah  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah maka  berbagai  kelemahan  dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran pembangunan daerah diharapkan dapat disempurnakan.  Dengan  kewenangan  yang  dimiliki  darah  dapat  menyusun  perencanaan pembangunan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah  dan  aspirasi  masyarakat.  Anggaran pembangunan  yang  disusun  dengan  memperhatikan  keseimbangan  antara  kebutuhan  dengan kemampuan  daerah  tentu  akan  lebih  efektif  dibandingkan  dengan  anggaran  pembangunan yang  disusun  dengan  prinsip  keseragaman  antar  daerah.  Anggaran  pembangunan  tersebut diharapkan  dapat  mengatasi  terjadinya  pemborosan  sebagai  akibat  program  pembangunan yang tumpang tindih.
Jika  pembangunan  yang  dimaksudkan  untuk  kesejahteraan  kehidupan  rakyat,  maka dalam konteks Negara Indonesia pembangunan harus ditekankan di wilayah pendesaan, lebih khusus  lagi  rakyat  yang  bergulat  pada  kegiatan  pertanian.  Ada  beberapa  alasan  untuk menjelaskan  hal  tersebut,  pertama,  pertanaian  merupakan  sektor  yang  bertanggung  jawab menyediakan  kebutuhan  pangan  masyarakat  sehingga  eksistensinya  mutlak diperlukan. Kedua, sektor pertanian merupakan sektor yang bertanggung jawab menyediakan bahan baku bagi sektor industri dapat terus berlangsung. Ketiga, sektor pertanian memberikan kontribusi meningkatkan  besarnya  devisa  Negara  dengan  komoditas  yang  dapat di  ekspor.  Keempat, pertanian  merupakan  sektor  yang  menyediakan  kesempatan  kerja  bagi  tenaga  kerja  di pedesaan, 75 % dari seluruh angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian.
Sektor  pertanian  sebagai  salah  satu  sektor  penyumbang  terbesar  dalam  Produk Domestik  regional  Bruto  (PDRB)  masih  diharapkan  akan  dapat  mendorong  perkembangan kegiatan  perekonomian  Indonesia.  Hal  tersebut  tergambar  dari  sumbangan  atau  kontribusi sektor  pertanian  pada  pembangunan  ekonomi  yang  cukup  besar  terutama  dalam  hal penyediaan  surplus  pangan  pada  penduduk  yang  semakin  menigkat,  penyediaan  akan  bahan baku  industri,  tambahan  penghasilan  devisa  dari  ekspor  produk  pertanian,  peningkatan pendapatan  daerah  dalam  memperbaiki  kesejahteraan  rakyat  khususnya  pedesaan  (Jhingan, 2000)
Demikian pula propinsi  jambi  yang salah satu Propinsi di  Indonesia dengan cirri-ciri sebagai  daerah  pertanian.  Hal  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kondisi  alam  yang  cocok  untuk  di kembangkan  adalah  Budidaya  pertanian. Potensi  pertanian  di  provinsi  jambi  tersebut  sangat
besar,  hal  ini  hal  ini  dapat  dilihat  dari  perannya  yang  penting  dari  sektor  tenaga  kerja  di propinsi  jambi  pendesaan  banyak  bekerja  dan  bermata  pencarian  di  bidang  pertanian  ini memberikan  gambaran  bahwa sector  pertanian  memegang  peranan  penting  dalam  kegiatan perekonomian di provinsi jambi.
Salah  satu  indiktor  penting  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  keberhasilan pembangunan  ekonomi  suatu  daerah  adalah  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB). PDRB  mencerminkan  keberhasilan  setiap  sector  ekonomi  dalam  aktifitas  produksi.  Dalam konteks PDRB sektor pertanian, keberhasilan peningkatan produksi hasil pertanian jelas akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan PDRB secara total.
Selama  periode  2003-2013 PDRB Provinsi  Jambi  menunjukan  kecendrungan  yang meningkat sebagaimana tergambar pada table berikut ini :

## Tabel 1.1 Perkembangan PDRB Propinsi Jambi Periode 2003-2013Berdasarkan Harga Konstant Tahun 2000 (dalam Rp.juta)
Lapangan Usaha 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 Pertanian 3.079.258 3.193.568 3.334.406 3.467.458 3.643.690 3.811.540 1.472.612 4.437.448 4.691.195 5.003.441 5.259.856 Pertambangan 1.192.253 1.542.686 1.606.186 1.561.951 1.702.121 1.588.492 1.847.753 1.614,206 1.851.478 1.875.312 2.146.442 Industri 1.408.195 1.459.246 1.511.509 1.644.399 1.605.804 1.769220 1.732.833 1.948.460 2.058.460 2.137.252 2.233.275 Listrik 548.031. 581.160 674.457 823.483 930.801 978.240 105.047 109.744 117.731 128.646 145.524 Bangunan 204.586 207.983 278.653 353.314 444.302 535.289 570.983 .654.223 721.482 782.474 853.368 Perdagangan 1.609.354 1.654.981 1.748.812 1.859.317 1.971.469 2.149.765 2.319.674 6.542.612 2.562.858 2.764.830 3.045.833 Pengangkutan 7.49.595 810.308 853.743 895.951 953.896 1.021.598 1.082.250 1.159.479 1.198.512 1.268.174 1.318/770 Keuangan 364.404. 331.850 342.253 390.117 446.225 483.787 511.717 609.271 754.770 889.519 997.305 Jasa-jasa 906.789 946.851 1.038.412 1.088.419 1.126.294 1.162.453 1.209.748 1.277.751 1.341.488 1.142.145 1.482.880 PDRB 9.569.242 10.205.592 10.803.423 11.343.279 11.953.885 12.612.972 13.363.620 14.275.161 15.297.770 15.274.907 17.465.253

## Sumber : BPS Provinsi Jambi 2011
Berdasarkan    tabel diatas  tergambar  bahwa  sektor  pertanian  memberikan  sumbangan besar  dalam  struktur  PDRB  Provinsi  Jambi.  Hal  ini  memberikan  gambaran  bahwa  sector pertanian  berperan  menjadi  penggerak  utama  dalam  kegiatan  pertumbuhan  pembangunan daerah.
Besarnya    angka  sumbangan  PDRB  sektor  pertanian  terhadap  PDRB  total  Provinsi Jambi  diatas  mencerminkan  bahwa  sektor  ini  dalam  perekonomian  Provinsi  Jambi  sangat dominan  dan  sangat  penting  perannya  dibandingkan  sektor  lainnya  dalam  struktur perekonomian  Provinsi  Jambi.  Mengigat  peran  yang  sangat  strategis  dan  tipologi  daerah Jambi  yang  sangat  cocok  dikembangkan  sebagai  daerah  lahan  pertanian  maka  diperlukan kajian  yang  mendalam  mengenai  factor-faktor  yang  dapat  mendorong    atau  memperngaruhi perkembangan PDRB Sektor Pertaniandi Provinsi Jambi.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut Berapa  besar kontribusi  sektor  pertanian  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Jambi dan
Apakah sektor pertanian merupakan Komoditas Basis di Propinsi Jambi ?

## Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah: Untuk  Menganalisis  seberapa  besar  kontribusi  sektor pertanian  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah  Provinsi  Jambi  danUntuk  mengetahui apakah sektor pertanian merupakan komoditas yang basis di Provinsi Jambi.

## Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  masukan  guna  membuat  kebajikan- kebajikan  dalam  rangka  implementasi  menuju  tindakan  praktisi  untuk  meningkatkan komoditas sektor pertanian

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Pembangunan Ekonomi
Menurut Sadono( 2000  )  Ilmu  ekonomi  adalah  suatu  bidang  ilmu  pengetahuan  yang sangat luas liputannya atau suatu study mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan  dengan  atau  tanpa  dengan  uang.  Pembangunan  Ekonomi  berarti  suatu  proses  yang menyebabkan  pendapatan  perkapita  penduduk  suatu  masyarakat  meningkat  dalam  jangka panjang,  sedangkan  Pertumbuhan  Ekonomi  adalah  perkembangan  kegiatan  dalam perekonomian  yang  menyebabkan  barang  dan  jasa  yang  di  Produksikan  dalam  masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.
Menurut Hadi Prayitno (2000)  Pembangunan  Ekonomi  adalah  Kemajuan  dalam kondisi hidup dan untuk itu pertumbuhan ekonomi dan Industrialisasi tampaknya merupakan jalan keluar yang tidak dapat di tolak
Menurut Irawan  dan  Suparmoko(  2003  )  Pembangunan  Ekonomi  adalah  untuk meningkatkan  taraf  hidup  suatu  bangsa  yang  sering  kali  di  ukur  dengan  tinggi  rendahnya pendapatan riil perkapita dengan tujuan pembangunan ekonomi untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas
Pembangunan  Ekonomi  yang  dapat  memberikan  kepada  manusia  kemampuan  yang  lebih besar  untuk  menguasai  alam  sekitarnya  dan  mempertinggi  tingkat  kebebasannya  dalam mengadakan  suatu  tindakan  tertentu.  Oleh  karena  itu  pembangunan  ekonomi  perlu dilaksanakan demi kehidupan yang layak.
Pembangunan haruslah sebuah perencanaan dan proses yang ditujukan untuk merubah keadaan menjadi lebih baik dan haruslah terpadu dan multidimensional artinya pembangunan harus  mencakup  segala  bidang  untuk  mewujudkan  peningkatan    sedangkan  pertumbuhan pembangunan  ekonomi  adalah  suatu  proses  kehidupan  masyarakat  dari  suatu  tahap pembangunan  ekonomi  ke  tahap  pembangunan  ekonomi  lainnya.  Sering  dikacaukan  antara pertumbuhan  ekonomi  dengan  pembangunan  ekonomi.  Sementara  pembangunan  ekonomi bukan  saja  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  mencakup  menyelessaikan persoalan-persoalan  ekonomi  lainnya  seperti  menurunkan  ketimpangan  pendapatan  baik antara  individu,  kelompok  dan  wilayah.  Dalam  hal  pembangunan  daerah  termasuk mengurangi ketimpangan investasi dan tenaga kerja, kemudian juga memperluas kesempatan kerja  atau  menurunkan  tingkat  pengangguran.  Seharusnya  semakin  tinggi  pembangunan ekonomi  akan  semakin  kecil  ketimpangan  investasi  dan  tenaga  kerja  atau  sebaliknya ketimpangan akan kecil bila menurunnya ketimpangan investasi dan tenaga kerja.
Pelaksanaan  pembangunan  daerah  tentu  saja  tidak  terlepas  dari  ketersediaan  dana untuk pembiayaannya. Pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan daerah dituangkan dalam anggaran  pembangunan.  Selama  ini  anggaran  pembangunan  daerah  terbagi  atas  anggaran pembangunan  yang  termasuk  dalam  APBD  dan  anggaran  pembangunan  yang  di  keloa  oleh instansi  vertikal  di  daerah.  Anggaran  pembangunan  daerah  pada  umumnya  bersumber  dari bantuan  pembangunan  yang  di  berikan  oleh  pemerintah  pusat  (Sukirno,2005).  Bantuan pembanguna yang diberikan oleh pusat kepada daerah terdiri atas bantuan umum dan bantuan khusus. Bantuan umum pada prinsipnya ialah bantuan dana yang diserahkan penggunaannya kepada  daerah  dalam  rangka  pembangunan  daerah,  sedangkan  bantuan  khusus penggunaannya ditetapkan oleh pemerintah melalui Inpres.
Melalui  kewewenangan  yang  diberikan  oleh  UU  32/2004  kepada  daaerah  dalam menyelenggarakan  otonomi  daerah  maka  berbagai  kelemahan  dalam  penyusunan danpengelolaan  anggaran pembangunan  daerah  diharapkan  dapat  disempurnakan.  Dengan kewenangan  yang  dimiliki  daerah  maka  dapat  menyusun  perencanaan  pembangunan  yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Perencanaan pembangunan tersebut dapat  disesuaikan  dengan  dengan  kebutuhan  dan  kemampuan  daerah.  Anggaran
pembangunan yang disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kemampuan dengan kebutuhan daerah tentu akan lebih efektif dibandingkan dengan anggaran pembangunan yang disusun  dengan  prinsip  keseragaman  antar  daerah  Anggaran  pembangunan  tersebut diharapkan  dapat  mengatasi  terjadinya  pemborosan  sebagai  akibat  program  pembangunan yang tumpang tindih.
Secara  ideal,  kira  pengelola  keuangan  daerah  yang  bersumber  dari  PAD,  Dana perimbangan,  pinjaman  daerah  dan  lain-lain  pendapatan  yang  sah  merupakan  kewenangan daerah  maka  penggunaan  untuk  anggaran  pembangunan  akan  lebih  efektif.  Pengalokasian dana  tersebut  ke  dalam  anggaran  pembangunan  tentu  harus  berdasarkan  pengkajian  dan pertimbangan  yang  matang.  Mustahil  daerah akan  mengalokasikan  sejumlah  dana  tanpa melalui  perencanaan  yang  matang,  karean  hal  ini  dapat  menjadi  pemborosan  baik  keuangan daerah.  Dalam  tahap  awal  pelaksanaan  otonomi  daerah  banyak  daerah  mengalami  shock akibat  terbatas  nya  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  yang  dapat  dialokasikan  untuk  anggaran pembangunan  karna  sebagian  besar  dana  tersebut  terserap  untuk  anggaran  belanja  rutin. Namun  dengan  demikian  kita  harus  yakin  bahwa  hal  ini  akan  dapat  disempurnakan  secara bertahap  namun  sehingga  pada  saatnya  nati  sejalan dengan  peningkatan  kapasitas  SDM, Keuangan  dan  Kelembagaan  daerah  akan  mampu  menyusun  dan  mengelola  anggaran pembangunan sebagaimana diharapkan.

## Konsep Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  suatu  gambaran  mengenai  dampak  pembangunan yang dilaksankan  khususnya  dalam  bidang  ekonomi.  Pertumbuhan  tersebut  merupakan  laju pertumbuhan  yang  dibentuk  dari  berbagai  macam  sektor  yang  terjadi  bagi  suatu  daerah. Indicator  ini  penting  untuk  mengetahui  keberhasilan  pembangunan  yang  telah  dicapai  dan berguna untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan dimasa yang akan datang.
Para  Ahli  ekonomi  telah  mengartikan  “Pertumbuhan  Ekonomi  dalam  berbagai pengertian, diantaranya menurut Boediono (2000), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan  output  dalam  jangka  panjang,  dan Sukirno (2000)  mengartikan  pertumbuhan ekonomi  sebagai  perkembangan  kegiatan  dalam  perekonomian  yang  menyebabkan  barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat serta kemakmuran masyarakat meningkat.
Untuk  melihat  tingkat  ekonomi  yang  dicapai  pada  suatu  tahun  tertentu  digunakan indikator  pendapatan  nasional.  Maka  untuk  mengetahui  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  harus
membandingkan  pendapatan  nasional  dari  tahun  ke  tahun.  Adapun  faktor-faktor  yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu Negara adalah (Surno,2010)

## 1. Tanah dan kekayaan alam
Kekayaan  suatu  Negara  meliputi  luas  dan  kesuburan  tanah,  keadaan  iklim  dan  cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang dapat diperoleh serta jenis-jenis barang- tambang. Kekayaan alam dapat mempermudah untuk membangun perekonomian suatu Negara, terutama pada masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi.
2. Jumlah dan mutu penduduk serta tenaga kerja
Penduduk  bertambah  dari  waktu  ke  waktu  dapat  menjadi  pendorong  atau  penghambat pertumbuhan  ekonomi. Penduduk  yang  bertambah  akan  memperbesar  jumlah  tenaga kerja  dan  memungkinkan  Negara  itu  menambah  produksi  dan  memperluas  pasar  serta meningkatkan ekonomi.akibat buruk dari pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi terutama dihadapin oleh masyarakat yang kemajuan ekonominya belum tinggi tetapi  telah  menghadap  kelebihan  penduduk,  dimana  jumlah  penduduk  tidak  seimbang dengan faktor-faktor produksi lainnya, ini berarti penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan pertumbuhan dalam tingkat produksi atau pun kalau ditambah pertumbuhan  tersebut  lambat  sekali  dan  tidak  mengimbangi  pertambahan  penduduk akibatnya  pandapatan  perkapita  akan  menurun  yang  pada  akhirnya  akan  menimbulkan kemerosotan atas kemakmuran masyarakat.
3. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi
Di  Negara  maju  perekonomiannya  luas  pasar  sangat  penting  peranannya  dalam menentukan cepatnya pertumbuhan ekonomi  (Sukirni, 2003).
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  Indikator  dalam  mengukur  hasil  yang dicapai dalam waktu ke waktu di dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut.

## Sektor Pertanian
Dalam pengertian sempit pertanian di definisikan sebagai pertanian rakyat yaitu usaha pertanian  keluarga  di  mana  produksi  bahan  makanan  seperti  beras,  palawija  dan  tanaman holtikultura  seperti  sayur  dan  buah-buahan.  Sedangkan    pertanian  dalam  pengertian  luas mencakup  pertanian  rakyat  dalam  artian  sempit,  perkebunan,  (perkebunan  rakyat  dan perkebunan  besar  oleh  pihak  swasta  ),  kehutanan  ,  peternakan,  dan  perikanan  baik  perikan darat maupun perikanan laut.
Sektor  pertanian  sebagai  sektor  pemimpin  (leading  sektor)  harus  mampu  memacu  dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya, seperti sektor industri, sektor pertambangan, sektor komunikasi, pengangkutan dan sektor lainnya.
Peran  sektor  pertanian  dalam  struktur  perekonomian  di  Indonesia  pada  saat  ini  telah ditelaah  dalam  pembentukan  PDRB,  selain  juga  sebagai  penyumbang  dalam  pembentukan PDRB,  sektor  pertanian  juga  berperan  dalam  penyerapan  tenaga  kerja,  dan  perluasan kesempatan  kerja,  serta  dapat  meningkatkan  penerimaan  Devisa  melalui  dari  peningkatan ekspor dari komoditi pertanian.
Pada awalnya pertanian di definisikan sebagai budaya tanaman dan ternak, yang kemudian di manipulasi sedemikian rupa dengan pengetahuan dan teknologi yang ada.
Peran sektor pertanian dalam struktur perekonomian di provinsi jambi bila dilihat dari pembentukan  PDRB,  selain  dalam  penyumbang  terbesar  dalam  pembentukan  PDRB  dalam provinsi  jambi,  sektor  pertanian  juga  berperan  dalam  hal  penyerapan  tenaga  kerja  dan perluasan  tenaga  kerja  serta  dapat  meningkatkan  penerimaan  dana  kas  daerah  melalui peningkatan ekspor dari komoditi-komoditi dari sektor pertanian.

## Otonomi Daerah
Lahirnya  kebijakan  otonomi  daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  pemerintahan  daerah  merupakan  jawaban  atas  tuntutan  Reformasi  Politik  dan Demokratisasi  serta  pemberdayaan  masyarakat  daerah.  Setelah  selama  hampir  seperempat abad  kebijaksanaan  otonmi  daerah  di  Indonesia  mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  5 tahun  1974  tentang  pokok-pokok  pemerintahan  di  daerah,  pelaksanaan  otonomi  daerah tersebut membawa beberapa dampak bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Diantaranya yang paling menonjol selama ini adalah Dominasi pusat terhadap daerah yang menimbulkan besarnya ketergantungan daerah terhadap program-program pembangunan daerahnya.  Demikian  dengan  sumber  keuangan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  diatur oleh pusat.
Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah dalam UU 32/2004 adalah:
1. Penyelenggaraan  Otonomi  daerah  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  Aspek Demokrasi, Keadilan, Pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  didasarkan  pada  otonomi  luas,  nyata  dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  yang  luas  dan  utuh  diletakan  pada  Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
4. Pelaksanaan    Otonomi  Daerah  harus  sesuai  dengan  Konstitusi  Negara  sehingga tetap  terjamin  hubungannya  yang  serasi  antara  pusat  dan  Daerah  serta  antara daerah.
5. Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  harus  lebih  meningkatkan  kemandirian  daerah otonom,  karenanya  dalam  Daerah  Kabupaten  dan  Daerah  Kota  tidak  ada  lagi wilayah yang Administrarif.
6. Pelaksanaan  Otonomi  daerah  harus  sesuai  lebih  meningkatkan  peranan fungsi Badan Legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislative, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pelaksanaan  azas  Dekonsentrasi  diletakkan  pada  daerah  propinsi  dalam kedudukannya  sebagai  wilayah  administrates  untuk  melaksanakan  pemerintah tertentu yang di limpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.
8. Pelaksanaan  azas  tugas  pembantuan  di  mungkinkan,  tidak  hanya  dari  pemerintah kepada  derah  desa  yang  disertai  dengan  pembiayaan  sarana  dan  prasarana,  serta sumber  daya  manusia  dengan  kewajiban  melaporkan  pelaksanaan  dan mempertanggung jawabkan kepada yang menegasakannya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  system  yang  mutlak  dalam  suatu  penelitian.  Penelitian skripsil  ini  termasuk  penelitian  yang menganalisa  data  sekunder.  Yang  dimaksud  dengan analisa  data  sekunder  adalah  analisa  data-data  yang  telah  dilaporkan  oleh  suatu  bada, sedangkan  badan  ini  tidak  langsung  mengumpulkan  sendiri,  melainkan  diperoleh  dari  pihak lain yang telah mengumpulkan terlebih dahulu dan menerbitkannya (Singarimbun, 2008)

## Jenis Data
Dalam penilitian ini data yang akan diolah dan dianalisis untuk kepentingan penelitian adalah data adalah data sekunder. Data sekunder ialah data yang berkala yang di kumpulkan untuk  menggambarkan  tentang  perkembangan  suatu  kegiatan  dari  waktu  ke  waktu  (time series)  selama  kurun  waktu  2003-2013yang  mana  meliputi  data  PDRB  sektor  pertanian  dan sub  sektornya  serta  data  PDRB  secara  keseluruhan  Provinsi  Jambi,  yang  meliputi  :  Data
PDRB    total  Provinsi  Jambi  baik  berdasarkan  harga  konstan  2000  dan  berdasarkan  harga nasional (Indonesia) periode 2003-2013
Untuk  menjawab  tujuan  penelitian  pertama  untuk  menghitung  kontribusi  PDRB  Provinsi Jambi digunakan formulasi sebagai berikut ; (Dillon, 1999)
(PDRB p) sektor Pertanian K =
X 100 %
(PDRB Total )         PDRB Dimana : K =  Kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap PDRB Propinsi Jambi (%) PDRB p = PDRB  sektor  pertanian  Provinsi  Jambi  berdasarkan  harga konstan PDRB Total =    PDRB  Provinsi  Jambi  secara  keseluruhan  Berdasarkan harga konstan
Sementara  untuk  menjawab  tujuan  penelitian  ke  dua  yaitu  untuk  mengetahui  apakah komoditas  sektor  pertanian  tersebut  merupakan  komoditas  basis  atau  tidak  basis  digunakan formulasi sebagai berikut :
Y i  / Y t LQ   = Y i / Y t Dimana  : Y i    = PDRB Sektor Pertanian Provinsi di Provinsi Jambi
Y t    =    PDRB Total Provinsi Jambi
Y i    =    PDRB Sektor Pertanian Nasional (Indonesia)
Y t   =    PDRB Total Nasional (Indonesia) Dengan ketentuan : Jika di sebut sector basis nilai LQ > 1, dan non basis apabila  LQ < 1.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Sektor  pertanian  mempunyai  prospek  untuk  pertumbuhan  pembangunan  ekonomi provinsi  jambi.  Hal  ini  disebabkan  karena  wilayah  jambi  sangat  cocok  dikembangkan berbagai  komoditas  pertanian.  Potensi  ini  apabila  dikembangkan  lebih  lanjut  akan  menjadi dukungan  bagi  perkembangan  perekonomian  provinsi  di  jambi.  Untuk  lebih  jelasnya perkembangan PDRB sektor pertanian di Provisi jambi dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 1
Perkembangan PDRB Provinsi Jambi Periode 2003-2013 berdasarkan Harga Konstan
2000 (dalam Rp.juta) Tahun PDRB Sektor Pertanian (Rp. Juta) Perkembangan (persen) 2003 9.569.242 - 2004 10.205.592 6.64 2005 10.803.423 5.85 2006 11.343.279 4.99 2007 11.953.885 5.38 2008 12.619.972 5.57 2009 13.363.620 5.89 2010 14.275.161 6.82 2011 15.297.770 7.16 2012 16.274.907 6.38 2013 17.465.253 7.31 Rata – rata 6.19
Sumber : BPS Provinsi Jambi (data di olah)
Selama  kurun  waktu  2003-2013 Perkembangan  PDRB  Provinsi  Jambi  menunjukan kecenderungan  yang  meningkat,  meskipun  sempat  mengalami  penurunan  pada  tahun  2006, yaitu  sebesar  4.99  persen,  ini  adalah  salah  satu  dampak  dari  adanya  krisis  ekonomi  yang dimana semua sektor pembentukan PDRB lainnya kecuali sektor pertanian mengalami resesi, dimana  nilai  kurs  Rupiah  melemah,  dan  tingkat  inflasi  yang  tinggi,  meskipun  sebelumnya sempat mengalami peningkatan pada tahun 2003 – 2004,  yaitu sebesar 6.64%. pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi berdasarkan harga konstan 2000 terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 7.16%.  tingginya  laju  pertumbuhan  PDRB  yang  tinggi  pada  tahun  ini  disebabkan  stabilitas politik  dan  keamanan  di  tambah  dengan  iklim  investasi  yang  kondusif  bagi  pembangunan nasional  khususnya  di Provinsi  Jambi,  akibatnya  aktifitas  dunia  usaha  berjalan  lancar  dan setiap proyek pembangunan dapat diselesaikan dengan tepat waktu ditahun selanjutnya yaitu 2013  mengalami  peningkatan  lagi  sebesar  7.31%  dan  nilai  rata – rata  total  PDRB  Provinsi Jambi berdasarkan atas harga konstan 2000 yaitu sebesar 6.19%

## Perkembangan PDRB Sektor Pertanian Provinsi Jambi
sektor pertanian turut memberikan andil terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jambi. Keberadaan  sector  pertanian  mempunyai  prospek  untuk  dikembangkan  lebih lanjut  dalam
perekonomian  Provinsi  Jambi.  Hal  ini  disebabkan  karena  wilayah  jambi  sangat  cocok dikembangkan berbagai komoditas perkebunan. Potensi ini apabila dikembangkan lebih lanjut akan  menjadi  pendukung  bagi  perkembangan  perekonomian  Propinsi  Jambi. Hal  ini disebabkan  karena  wilayah  ambi  sangat  cocok  dikembangkan  berbagai  komoditas perkebunan.  Potensi  ini  apabila  dikembangkan  lebih  lanjut  akan  menjadi  pendukung  bagi perkembangan perekonomian Provinsi Jambi.
Untuk  lebih  jelasnya  perkembangan  PDRB  sektor  pertanian  di  Propinsi  Jambi  dapat  dilihat pada tabel berikut ini :

## Tabel 2
Perkembangan nilai PDRB Sektor pertanian Provinsi Jambi Tahun 2003-2013 berdasarkan Harga Konstan 2000 (dalam %) Tahun Dalam jutaan Atas Dasar Harga Konstan 2000 2003 3.079.258 - 2004 3.293.569 3.71 2005 3.348.406 4.84 2006 3.467.458 3.55 2007 3.643.690 5.08 2008 3.811.540 4.60 2009 4.243.612 11.34 2010 4.437.448 4.56 2011 4.691.195 5.71 2012 5.003.834 6.65 2013 5.259.856 5.12 Rata - rata 55.16
Sumber : BPS Provinsi Jambi (data diolah).
Berdasarkan  tabel  tersebut  tercermin  selama  periode  2003 – 2013  perkembangan PDRB  sektor  pertanian  terhadap  PDRB  Provinsi  Jambi  menunjukan  kecenderungan  yang meningkat.  Laju  pertumbuhan  menunjukan  cenderung  meningkat.  Laju  pertumbuhan  sektor pertanian tertinggi di Provinsi Jambi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 11.34%. tingginya laju PDRB sektor pertanian pada tahun 2009 tidak terlepas dari meningkatnya produksi sektor pertanian,  terutama  di  sub  sektor  perkebunan  yang  ditopang  oleh  perkebunan  besar  seperti
karet , sawit dan kelapa.  Laju pertumbuhan terendah pada tahun 2006,  yaitu sebesar 3.55%. rendahnya  laju  pertumbuhan  sektor  pertanian  pada  tahun  tersebut,  akibatnya  nilai  produksi sektor  pertanian  tidak  optimal  selama  periode  2003 – 2013  laju  pertumbuhan  PDRB  sektor pertanian di Provinsi Jambi adalah sebesar 55.16% pertahun.

## Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Jambi
Peningkatan  PDRB  sektor  pertanian  secara  absolute  semestinya  diikuti  dengan kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Jambi, potensi ini apabila dikembangkan lebih lanjut akan  menjadi  dukungan  bagi  perkembangan  perekonomian  Provinsi  Jambi.  Untuk  lebih jelasnya  perkembangan  PDRB  sektor  pertanian  di  Provinsi  Jambi  dapat  dilihat  pada  tabel berikut :

## Tabel 3
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Jambi tahun 2003 – 2013 atas dasar harga konstan 2000 ( dalam % ) Tahun PDRB Total ( Rp Juta ) PDRB Sektor Pertanian ( RP. Juta ) Kontribusi ( Persentase ) 2003 9.569.242 3.079.258 3,10 2004 10.205.592 3.293.569 3.09 2005 10.803.423 3.348.406 3.22 2006 11.343.279 3.467.458 3.27 2007 11.953.885 3.643.690 3.28 2008 12.619.972 3.811.540 3.31 2009 13.363.620 4.243.612 3.14 2010 14.275.161 4.437.448 3.21 2011 15.297.770 4.691.195 3.26 2012 16.274.907 5.003.834 3.25 2013 17.465.253 5.259.856 3.32 Rata – rata 3.22
Sumber : BPS Provinsi Jambi ( data diolah ).
Berdasarkan  tabel  3  tercermin  bahwa  periode  2003 – 2013  kontribusi  PDRB  sektor pertanian  terhadap  PDRB  Provinsi  Jambi  menunjukan  kecenderungan  yang  menurun, kontribusi  PDRB  sektor  pertanian  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2003,  yaitu  sebesar  3.10%  . tingginya kontribusi  PDRB  sektor  pertanian  pada  tahun  ini  tidak  terlepas  dari  nilai  absolute PDRB  sektor  pertanian  yang  terbesar,  disamping  peranan  sektor  lainnya  belum  mengalami perkembangan  yang  sangat  signifikan.  Kontribusi  PDRB  sektor  pertanian  terhadap  PDRB
Provinsi Jambi terendah terjadi pada tahun 2004, yaitu sebesar 3.09%. rendahnya Kontribusi pada  tahun  2004  disebabkan  pada  tahun  ini  kebijakan  pemerintah  di  bidang  politik  kurang maksimal sehingga berdampak pada sektor pertanian, akan tetapi dampak tersebut tidak lama sehingga  tahap  demi  tahap  pun  kontribusi  pertanian  meningkat  sampai  tahun  2008,  dan  di tahun  2009  kontribusi  PDRB  sektor  pertanian  terhadap  PDRB  Provinsi  Jambi  kembali mengalami  penurunan  sebesar  3.14%  dikarenakan  sebagian  wilayah  Provinsi  Jambi sedang mengalami gagal panen dan berimbas kepada penurunan produksi hasil pertanian berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  PDRB  sektor  pertanian  di  Provinsi  Jambi.  Selama  periode 2003 – 2013 kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Jambi secara rata – rata adalah sebesar 3.22%.

## Sektor  Basis  (Location  Quetion)  antara  sektor  pertanian  Provinsi  Jambi  terhadap PDRB Sektor Pertanian Indonesia
Sektor  basis  merupakan  sektor  ekonomi  yang  mempunyai  peranan  sangat  penting dalam perekonomian suatu wilayah atau sektor basis dapat dikatakan sebagai sektor andalan dalam perekonomian wilayah
Untuk melihat basis atau tidaknya suatu sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi bagi  pembangunan  daerah  secara  periode  2003 – 2013,  wilayah  Provinsi  Jambi  maka  perlu dilakukan  perhitungan.  Pendekatan  perhitungan  tersebut  adalah  dengan  metode  Location Quotion ( LQ ) yang dilakukan dengan menggunakan suatu indikator pendapatan yaitu PDRB Provinsi Jambi periode 2003 – 2013
Dengan  ketentuan  apabila  hasil  perhitungan  lebih  besar  dari  1  (  LQ>1)  maka  sektor tersebut pada periode 2003 – 2013 dapat dikatakan sebagai sektor basis di wilayah dan tahun tersebut, sedangkan jika yang diperoleh dari perhitungan tersebut lebih kecil dari 1 ( LQ <1 ) maka  sektor  tersebut  dikatakan  sebagai  sektor  non  basis  bagi  perekonomian  wilayah  pada periode  tersebut.  Dan  apabila  hasil  dari  perhitungan  yang  terjadi  adalah  1  (  LQ  =1)  maka wilayah  tersebut  dikatakan  tidak  melakukan  ekspor  dan  juga  tidak  melakukan  impor komoditas tersebut. Dengan kata lain komoditas tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam wilayah tersebut  dan tidak dapat memenuhi permintaan wilayah lain pada analisis ini pertama  menggunakan  indikator  pendapatan  (  PDRB  tahun  2003 – 2013  )  tingkat  Provinsi Jambi yaitu sektor pertanian PDRB Provinsi Jambi terhadap PDRB Nasional sektor Pertanian Nasional di peroleh angka koefisien lokasi  yang menggambarkan suatu sektor menjadi basis atau non basis sebagai berikut :
Tabel  4
Nilai Location Qoution ( LQ ) komoditas sektor pertanian dengan indikator pendapatan atas dasar harga konstan Provinsi Jambi terhadap sektor pertanian dengan
indikator Pendapatan Nasional Indonesia Tahun Prov Jambi Nasional / Indonesia Location Quetion ( LQ ) PDRB S. Pertanian PDRB Total PDB S. Pertanian PDB Total 2003 3.079.258 9.569.242 66.088.3 397.934.3 1.94 2004 3.293.569 10.205.592 66.502.8 411.132.1 2.00 2005 3.348.406 10.803.423 231.613.5 1.505.216.4 2.01 2006 3.467.458 11.343.279 240.387.3 1.577.171.3 2.00 2007 3.643.690 11.953.885 248.222.8 1.656.825.7 2.03 2008 3.811.540 12.619.972 254.391.3 1.749.546.9 2.07 2009 4.243.612 13.363.620 262.402.8 1.847.126.7 2.23 2010 4.437.448 14.275.161 271.509.3 1.964.327.3 2.33 2011 4.691.195 15.297.770 284.620.7 2.082.315.9 2.24 2012 5.003.834 16.274.907 301.052.2 2.247.126.8 2.29 2013 5.259.856 17.465.253 329.021.1 2.745.342.0 2.51 Jumlah rata - rata 2.11
Dari hasil analisis LQ ( Location Quotion ) yang telah diteliti dan diperhitungkan, nilai LQ berdasarkan indikator pendapatan atas dasar harga konstan. Dari sektor pertanian sendiri merupakan  komoditas  basis  dari  tahun  ke  tahun  dan  rata – rata  pertahunnya pun  mencapai angka 2.11% dan dari tahun 2003 sampai tahun 2013 dengan rincian hasil perhitungan ialah dari  tahun  2003  sebesar  1.94%,  naik  di  tahun  20024sebesar  2.00%  ini  bertanda  sektor pertanian PDRB Provinsi Jambi terhadap sektor pertanian PDB Indonesia menempati sebagai komoditas yang basis yang mengalami lagi peningkatan secara terus menerus sejalan dengan waktu  dari  tahun  2005  naik  lagi  sebesar  2.01%  tahun  2006  mengalami  sedikit  penurunan sebesar 2.00% tahun 2007 naik lagi menjadi 2.03%, selanjutnya di tahun 2008 naik menjadi 2.07%,  di  tahun  2009  sebesar  2.23%,  tahun  2008  sebesar  2.33%,  tahun  2010  turun  menjadi 2.24%,  naik  kembali  di  tahun  2012  sebesar  2.29%,  dan  ditahun  2013  sebesar  2.51%.  uraian tersebut  cukup  untuk  menyimpulkan  bahwa  pertanian  menempati  komoditas  basis.  Karena hasil  nilai  perhitungan  LQ  nya  sampai  atau  lebih  besar  pada  angka  lebih  dari  satu.  Bukan hanya nilai LQ pertahunnya saja menempati hasil LQ  yang lebih dari satu, tetapi nilai rata - ratanya juga menempati hasil LQ yang lebih dari satu yaitu sebesar 2.51%. hal tersebut dapat disimpulkan  bahwa  sektor  pertanian  Provinsi  Jambi  merupakan  salah  satu  sektor  basis  atau sektor unggulan di Provinsi Jambi.

## Kesimpulan
Dari uraian – uraian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  2003 – 2013  kontribusi  sektor  pertanian  menunjukan  kontribusi  yang  cukup  besar dengan  rata – rata  kontribusi  pertahun  menurut  harga  kontribusinya  laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Jambi adalah sebesar 5.16%, dan dari hasil tersebut juga dapat dilihat bahwa sektor pertanian di Provinsi Jambi  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun  sehingga  merupakan  sektor terpenting sebagai pendorong untuk pembangunan perekonomian Indonesia karena sektor  pertanian  inilah  yang  sebenernya  menjadi  penggerak  utama  dalam  kegiatan pertumbuhan pembangunan daerah.
2.  Berdasarkan  Indikator  pendapatan  (  PDRB  )  hasil  LQ  memperlihatkan  bahwa komoditas pertanian di Provinsi Jambi selam tahun 2003 – 2013 PDRB atas harga konstan, sektor pertanian Provinsi Jambi terhadap sektor pertanian yang ditunjukan oleh  nilai  pertahunnya  LQ  >  1  dengan  indikator  pendapatan  nasional  merupakan sektor komoditas basis yang tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 2.11%

## Saran
Dari kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang dapat diberikan sehubungannya dengan perkembangan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Jambi.
1.  Pemerintah  hendaknya  terus  mengembangkan  berbagai  potensi  yang  ada  di  sektor pertanian  melalui  berbagai  kebijakan  agrobisnis  dengan  mendorong  pembangunan sarana  hasil  pertanian,  sehingga  produk – produk  yang  dihasilkan  oleh  sektor pertanian sehingga mampu bersaing dengan Provinsi lain yang ada di Indonesia.
2.  mengingat  sektor  pertanian  di  Provinsi  Jambi  merupakan  sektor  basis,  dalam ran gka  menjadikan  sektor  pertanian  salah  satu  pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup tinggi  maka  perlu  adanya  perhatian  dari  pemerintah  dalam  pengelolaan  sektor pertanian  terutama  perhatian  kepada  petani  dan  lahan  yang  ada,  dengan  cara memberikan  bantuan  alat  operasional  yang  lebih  modern  untuk  bertani  sehingga produktifitas  dan  efektifitas  petani  dapat  meningkat  yang  nantinya  diikuti  oleh peningkatan  produksi  pertanian  di  Provinsi  Jambi,  sehingga  di  masa  depan  sektor pertanian  tetap  menjadi  sektor  basis  dan  menjadi  sektor  pertanian  sebagai  leading sektor dalam pembangunan perekonomian di Provinsi Jambi

## DAFTAR PUSTAKA
________. 2007 , Info Kuantitatif Jambi 42 Tahun Provinsi Jambi , Jambi
Bilas , Richrad A, 2008, Teori Ekonomi mikro, Rineke Cipta, Jakarta
Desmeliza  ,  2007  ,  Kontribusi  Sektor  Pertanian  Terhadap  PDRB  Sektor  Pertanian  Provinsi Jambi, Skripsi ( tidak dipublikasikan )
Dilon , HS, 2007 , Kebijakan Pembangunan Pertanian di Indonesia, Sinar Grafika Jakarta
Djoyohadikusumo Soemitro, 2008 Ekonomi Pembangunan, PT Pembangunan, Jakarta.
Dumairy  dan  Nasir  Bachtiar,  2008,  Ekonomi  Ketenagakerjaan,  Andalas  University  Press, Padang.
Elfindri  dan  Nasir  Bachtiar,  2008,  Ekonomi  Ketenagakerjaan,  Andalas  University  Press Padang
Evawati , 2008, Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Jambi, Skripsi ( Tidak dipublikasikan )
Lipsey , G , 2007 , Pengantar Ekonomi Terjemahan Erlangga, Penerbit PT. Erlangga Jakarta.
Mubyarto, 2007, Pengantar Ekonomi Pertanian, Edisi 6 , LP3ES, Jakarta
Pertadiredja , Ace, 2008, Ekonomika, UI Press, Jakarta
Singarimbun, Masri, 2008, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta
Supranto , J , 2007, Statistik Deskriktif , LP FE – UI, Jakarta
Sukirno Sadono, 2008 , Pengantar Ekonomi Mikro, LP FE – UI , Jakarta