## STANDAR EFEKTIF PENERAPAN RUBBER SPEED BUMP TERHADAP
PELAKSANAAN PERATURAN KEMENHUB NO. 3 TAHUN 1994 (Study Kajian Pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh).
Oleh: Dalilah Miranti Faat, SH / Sitti Mawar, S.Ag., MH Email: dalilamirantifaat@gmail.com

## ABSTRAK
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  semakin  maju,  dan  perkembangan teknologi yang semakin canggih, Rubber Speed Bump  memiliki nama-nama lain yang tidak asing  didengar  dan  dapat  membuat  masyarakat  mengingat  dengan  mudah.  Kata  Rubber Speed  Bump  yang  di  dalam  bahasa  hukum  menyebutnya  dengan  Alat  Pembatas  Kecepatan memiliki nama-nama tersendiri di kalangan masyarakat.   Sebelumnya, Rubber Speed Bump lebih di kenal dengan istilah nama “polisi tidur”. Tidak hanya “polisi tidur”, Rubber Speed Bump  juga  memiliki  nama  lain  seperti  alat  pembatas  kecepatan,  benjolan,  dan  gundukan. Dengan nama dan istilah yang berbeda, akan tetapi maksud dan inti dari kata Rubber Speed Bump  memiliki arti yang sama dan obyek yang sama.
Secara garis besar, Rubber Speed Bump merupakan salah satu alat kelengkapan pada jalan yang digunakan untuk menghambat laju kendaraan. Dalam hal tersebut, Rubber Speed Bump berperan  penting  dalam  lalu  lintas  di  suatu  kota.  Dengan  adanya  Rubber  Speed  Bump, pengendara  akan  lebih  berhati-hati  dalam  mengendarai  kendaraannya  dan  lebih  waspada. Rubber  Speed  Bump  biasanya  di  sebut  juga  sebagai  “polisi  tidur”.  Menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI),  “polisi  tidur”  merupakan  bagian  dari  permukaan  jalan  yang ditinggikan  secara  melintang  yang  berguna  untuk  menghambat  laju  kendaraan.  Kemudian, terdapat  juga  beberapa  pengertian  mengenai  “polisi  tidur”  yang  diungkapkan  menurut pendapat pakar hukum.Menurut Abdul chaer seorang ahli linguistik bahasa Indonesia yang mengungkapkan  bahwa  “polisi  tidur”  merupakan  sebagai  suatu  rintangan  berupa permukaan  jalan  yang  ditinggikan  yang  gunanya  untuk  menghambat  kecepatan kendaraan.Dalam  Pasal  3  ayat  (1)    Peraturan  Kemenhub  No.  3  Tahun  1994  tentang  Alat Pengendali  dan  Pengaman  Pemakai  Jalan  menyebutkan  bahwa  alat  pembatas  kecepatan adalah  kelengkapan  tambahan  pada  jalan  yang  berfungsi  untuk  membuat  pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya.

## A. PENDAHULUAN.
Pada  Pasal  7  Undang-undang  Kemenhub  No.  3  Tahun  1994  dalam  menyebutkan bahwa  “polisi  tidur”  yang  sesuai  adalah  “polisi  tidur”  yang  dibuat  dengan  menggunakan bahan  dari  badan  jalan,  karet,  atau  bahan  lainnya  yang  mempunyai  pengaruh  serupa.
Pemilihan  bahan-bahan  yang  akan  digunakan  untuk  membuat  polisi  tidur  haruslah memperhatikan keselamatan pemakai jalan. 55
Dari  pengertian tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Rubber Speed Bump atau  “polisi  tidur”  merupakan  suatu  alat  yang  digunakan  untuk  membuat  pengendara  lebih waspada  dan  menghambat  kecepatan  kedaraan  yang  terbuat  dari  bahan  yang  aman  untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Selain itu, Rubber Speed Bump juga memiliki peran  yang  sangat  penting  di  jalan  yang  membuat  masyarakat  lebih  merasa  aman  bila terdapat Rubber Speed Bump di daerah tempat mereka tinggal.
1.2. Rubber Speed Bump Menurut Islam
Islam  sebagai  agama  yang  sempurna  ternyata  sudah  mengajarkan  kepada  ummatnya agar  senantiasa  untuk  berbuat  baik  dilingkungannya,  karena  hal  tersebut  merupakan  salah satu cabang dari iman. Rasulullah SAW pernah bersabda:
ََلاْفَأَفًةَبْعُشَنوُّتِس َوٌعْضِب ْوَأَنوُعْبَس َوٌعْضِبُناَمي « - ملسوهيلعهللاىلص - ََقَلاَقَة َرْيَرُهىِبَأْنَع ََِللّ ُلُوُس َرَلا َْعُشُءاَيَحْلا َو َِناَمي ِلإاَنِمٌةَب
ََلُل ْوَقاَهُلَض
َِقي ِرَطلاِنَعىَذَلاُةَطاَمِإاَهاَنْدَأ َوُهَللاَلُِإَهَلِإ
“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu ia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Iman itu ada tujuh puluh atau enam puluh cabang lebih, yang paling utama  adalah  ucapan ‘Laailaahaillallah’ ,  sedangkan  yang  paling  rendahnya  adalah menyingkirkan  sesuatu  yang  mengganggu  dari jalan,  dan  malu  itu  salah  satu cabang keimanan” (HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam  teori  iman  menurut  Ahlun  Sunnah,  terdapat  2  (dua)  hal,  yaitu Qoulum yang artinya  perkataan  dan ‘Amalun yang  artinya  adalah  perbuatan.  Seseorang  ummat  tidak  bisa mengaku  bahwa  dirinya  beriman  namun  perbuatan  yang  ia  lakukan  tidak  mencerminkan keimanan.
55 Ibid, hlm. 5.
Dalam hadist diatas, begitu jelas disinggung bahwa menyingkirkan gangguan di jalan adalah sebagian dari iman dan ini merupakan salah satu bagian daripada perbuatan (‘amalun) dari  sisi  keimanan.  Orang  yang  beriman  pasti  memiliki  kepedulian  kepada  orang  lain termasuk  lingkungannya.  Untuk  itulah  diperintahkan  kepada  manusia  agar  menyingkirkan gangguan yang mengganggu aktivitas pada jalan.
Menurut  Rasulullah  SAW  menyingkirkan  gangguan  pada  jalan  adalah  salah  satu cabang iman yang paling rendah. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga mengajarkan kepada  ummatnya  untuk  beakhlak  mulia  dengan  bersikap  ramah  pada  lingkungan  mereka.
Salah  satunya  dengan  menjaga  lingkungan  agar  terbebas  dari  pengendara  yang  ugal-ugalan dan  meminimalisir  angka  kecelakaan,  diperlukan  pembuatan Rubber  speed  Bump dengan memperhatikan ukuran, ketinggian, dan kemiringan dengan baik.
Dalam hal ini pun, Islam juga telah mengaturnya. Hal tersebut dilakukan pula dengan niat  yang  baik  dan  mencegah  kemungkinan-kemungkinan  bahaya  yang  akan  terjadi. Rasulullah  SAW  juga  menerangkan  bahwa  perbuatan  seseorang  dengan  niat  dan  tujuannya benar untuk menghindarkan bahaya, maka jangan sampai mengakibatkan adanya bahaya bagi orang lain. 56 Meskipun terdapat perbedaan dikalangan para ulama, namun hal tersebut dapat diatasi dengan niat dan tujuan yang baik sesuai dengan catatan seperti :
1. Tidak  menimbulkam  bahaya  bagi  pengendara  yang  melintasi  daerah  tersebut dan diletakkan pada jalan-jalan yang memang rawan kecelakaan.
2. Pengendara dan pengguna jalan tidak merasa terganggu dengan adanya Rubber speed Bump .
56 http://www.panjimas.com/kajian/2015/02/06/membuat-polisi-tidur-sembarangan-bukan-ciri-orang- beriman , diakses pada tanggal 11 Maret 2018.
3. Telah  mendapatkan  izin  dari  pemerintah  yang  berwenang  dan  memperoleh kesepakatan dari warga sekitar daerah setempat.
4. Dibuat atau dipasangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melihat ukuran, ketinggian dan kemiringan dengan baik.
Hal-hal yang terkait dengan catatan diatas, dibuat supaya dalam pemasangan Rubber speed  Bump tersebut  dapat menjadi  salah  satu  kemaslahatan  bagi  masyarakat  sekitar.  Tidak hanya  pada  masyarakat  umum  saja,  tetapi  juga  keselamatan  pengendara  harus  diperhatikan pula  agar  terhindar  dari  kecelakaan  dan  bahaya  lainnya  dan  juga  membuat  para  pengguna jalan merasa lebih aman.

## 2. Dasar Hukum Penerapan Rubber Speed Bump
Pada hakikatnya, hukum itu adalah suatu perangkat instrumen yang di tangani sebuah institusi kekuasaan yang akan difungsikan guna mengontrol perilaku warga dalam kehidupan mereka  sehari-hari.  Sebagai  instrumen  kontrol,  hukum  ditengarai  oleh  sifatnya  yang  formal dan  politis,  tanpa  peduli  apakah  warga  itu  suka  atau  rela  atau  tidak  untuk  menaatinya. Berkenyataan dengan itu, hukum akan dilaksanakan dan ditegakkan dengan ancaman sanksi terhadap siapapun yang diduga tidak mau menaatinya. 57
Secara  garis  besar,  dasar  merupakan  suatu  pokok  maupun  suatu  pangkal  yang  dapat dijadikan  pedoman. 58 Dasar  hukum  merupakan  suatu  norma  hukum  yang  tertulis  dan terkodifikasikan,  yang  dapat  dijadikan  sebagai  landasan  bagi  setiap  tindakan  hukum  yang dilakukan oleh subyek hukum. Subyek hukum yang dimaksud disini dapat berupa perorangan atau individu maupun badan hukum atau lembaga hukum. Dalam penelitian ini, dasar hukum yang  berkaitan  dengan Rubber  Speed  Bump adalah  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009
57 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dan Masyarakat, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013), hlm. 87.
58 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 238.
tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.
Secara keseluruhan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menjelaskan hal-hal secara umum  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  beserta  sanksi-sanksi  yang  tegas  yang  didapat bila melanggarnya. Namun, pada ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  terdapat  beberapa  pasal  yang  sedikit  menyinggung  tentang Rubber Speed Bump .  Seperti halnya yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) yang berisikan :
(1) “Setiap  orang  dilarang  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  kerusakan dan/atau gangguan pada fungsi jalan”.
(2) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebgaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1)”. 59
Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan diatas,  tidak  disebutkan  secara  detail  dan  jelas  mengenai Rubber  Speed  Bump dan  syarat- syarat dalam menerapkan Rubber Speed Bump tersebut. Karena dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hanya memberikan gambaran umum tentang Rubber  Speed  Bump dan  Sanksi  yang    di  dapat    bagi  setiap  orang  yang  melakukan kerusakan atau gangguan pada fungsi jalan. Seperti yang di jelaskan pada Pasal 274 ayat (1) yang berbunyi :
“Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  kerusakan  dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp24.000.000.00, (dua puluh empat juta rupiah).”
Kemudian pada Pasal 275 ayat (1) berisikan pula pembahasan tentang sanksi kepada orang yang merusak rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas-fasilitas bagi pengguna jalan, yang berbunyi sebagai berikut :
59 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, hlm. 20.
“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu  Lalu  Lintas,  Marka  Jalan,  Alat  Pemberi  Isyarat  Lalu  Lintas,  fasilitas  Pejalan Kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 28 ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  bulan  atau  denda paling banyak Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).” 60
Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Sanksi pidana disini hanya sanksi ringan yang berupa pelanggaran seperti denda  dan  kurungan.  Menurut  Bambang  Poernomo  bahwa  pelanggaran  adalah Politis-on recht dan kejahatan adalah Crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan sesuatu yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara. Crimineel-on recht itu  merupakan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  undang-undang.  Dari  beberapa pengertian  diatas,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  unsur-unsur  pelanggaran  adalah  sebagai berikut :
a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
b. Menimbulkan  suatu  akibat  hukum,  maka  dari  itu  harus  mempertangggung jawabkan atas perbuatannya tersebut.
Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas  adalah  perbuatan  atau  tindakan  seseorang  yang  bertentangan  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  atau  peraturan  perundang- undangan lainnya. 61
Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. 62
60 Ibid, hlm. 128.
61 Sandy afriansyah ,  “penjatuhan pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah pengadilan negeri Banda Aceh”, (Skripsi yang dipublikasi), Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh, 2016, hlm. 29-30.
62 Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2014), hlm. 152.
Perbedaan  sanksi  dalam  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009  ini  bertujuan  untuk mendorong kesadaran masyarakat dan pengendara dalam berlalu lintas, budaya dalam berlalu lintas baik substansinya, strukturnya maupun keselamatan dalam berlalu lintas bagi pengguna jalan. 63 Terlepas  dari  apakah  peraturannya  sendiri  baik  atau  buruk  semua  itu  akhirnya tergantung pada manusia dan pribadi yang melaksanakannya. 64

## 3. Tata Cara Penerapan Rubber Speed Bump yang Sesuai dengan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994
Pada penjelasan dalam hal mengenai Rubber Speed Bump dijelaskan pada Peraturan Keputusan Menteri Perhubungan No. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan. Dalam peraturan tersebut, Menteri Perhubungan mengeluarkan 1 (satu) pasal tentang Rubber Speed Bump yang mana dijelaskan tentang bentuk Alat Pembatas kecepatan yang baik dan benar, serta jalan-jalan yang seharusnya ditempatkan Alat Pembatas kecepatan tersebut.  Pada  Kemenhub  No.  3  Tahun  1994  ini  juga  dijelaskan  tentang  syarat-syarat pemasangan Alat Pembatas kecepatan yang sesuai kriteria dan aman bagi pemakai jalan.
Menurut  Peraturan  Kemenhub  No.  3  Tahun  1994,  alat  pembatas  kecepatan  jalan dibuat dengan cara melintang di jalanan. Seperti yang telah tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 tentang syarat-syarat Rubber Speed Bump yang berisikan :
(1) Bentuk  penampang  melintang  alat  pembatas  kecepatan  menyerupai  trapesium  dan bagian yang menonjol diatas badan jalan maksimum 12 cm.
(2) Penampang  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  kedua  sisi  miringnya mempunyai kelandaian yang sama maksimum 15%.
(3) Lebar  mendatar  bagian  atas  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  proporsional dengan bagian menonjol diatas badan jalan dan masimum 15 cm.
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  diatas,  bahwa Rubber  Speed  Bump mempunyai syarat-syarat  tersendiri.  Dalam  penjelasannya, Rubber  Speed  Bump ini  lebih  sesuai  karena
63 Ibid., hlm. 161.
64 Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, (Jakarta : Rajawali, 1987), hlm. 303.
tidak  terlalu  tinggi  dan  kelandaian  yang  tidak  terlalu  tajam  membuat  pengendara  lebih nyaman  tetapi  juga  waspada. Rubber  Speed  Bump juga  harus  diberi  warna  yang  mencolok sehingga pengendara atau pengguna jalan dapat melihat Rubber Speed Bump dari jarak jauh dan membuat pengguna jalan lebih berhati-hati.
Dalam  penerapannya,  tentu  saja Rubber  Speed  Bump memiliki  bahan-bahan  yang mudah,  nyaman  tetapi  juga  membuat  para  pengendara  waspada,  seperti  yang  tertuang  pada Pasal  7  Peraturan  Kemenhub  No.  3  Tahun  1994  yang  menyebutkan  tentang  bahan-bahan dalam membuat alat pembatas kecepatan tersebut yang berisi :
(1) Alat  pembatas  kecepatan  dapat  dibuat  dengan  menggunakan  bahan  yang  sesuai dengan  bahan  dari  badan  jalan,  karet,  atau  bahan  lainnya  yang  mempunyai pengaruh serupa.
(2) Pemilihan  bahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  harus  memperhatikan keselamatan pemakai jalan. 65
Tidak  hanya  tentang  bentuk  dan  bahan  dalam Rubber  Speed  Bump ,  jalan-jalan atau lokasi-lokasi  yang  strategis  juga  penting  dalam  menerapkan Rubber  Speed  Bump .  Dalam Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 juga menjelaskan tentang hal lokasi-lokasi maupun jalan-jalan yang sesuai dalam pemasangan dan penerapan alat pembatas kecepatan jalan ini, yakni yang terdapat di dalam Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Alat pembatas kecepatan ditempatkan pada :
a. Jalan di lingkungan pemukiman
b. Jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C
c. Pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan kontruksi.
(2) Penempatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan pada posisi melintang tegak lurus dengan jalur lalu lintas.
(3) Lokasi dan pengulangan penempatan alat pembatas kecepatan sebagaimana di maksud dalam ayat (2), disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas. 66
Aturan  jalan-jalan  tersebut  diatas  tentu  harus  mendapatkan  izin  terlebih  dahulu  dari Kepala Dinas Perhubungan jika hendak membangun atau memasang “polisi tidur” yang baik
65 Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994, hlm. 5.
66 Ibid, hlm. 4.
dan  benar, agar  masyarakat  maupun  pengendara  yang  lewat  lebih  aman  dan  lebih  waspada.
Sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan dan akan lebih tertata sesuai dengan aturan.
Dalam  hal  ini,  diperlukannya  pula  kesadaran  dari  masyarakat  itu  sendiri  dalam menerapkan Rubber  Speed  Bump di  suatu  tempat.  Karena  pada  saat  ini  seringkali  kita  lihat terutama  pada  orang  awam  adalah  kepatuhan  terhadap  lalu  lintas.  Ada  yang  menyatakan bahwa  derajat  kepatuhan  relatif  rendah  oleh  karena  kesadaran  hukumnya  tidak  ada,  oleh karena  terlalu  rendahnya  kesadaran  hukum  tersebut. 67 Kesadaran  dari  masyarakat  tentu menjadi  hal  yang  paling  penting  dalam  praktek  suatu  hukum.  Masyarakat  juga  sebagai subyek  hukum  harus  mematuhi  dan  menaati  peraturan  hukum  yang  telah  dibuat  oleh pemerintah.  Dalam  hal  ini,  peran  antara  pemerintah  dan  masyarakat  juga  termasuk  sesuatu hal yang penting dalam menjalankan dan mempraktekkan hukum yang telah dibuat.

## 4. Mekanisme Pemberlakuan Rubber Speed Bump
Mekanisme pemberlakuan Rubber Speed Bump di kota Banda Aceh menjadi hal yang sangat penting untuk di lakukan penelitian. Hal ini merupakan suatu komponen yang sangat penting  dalam  penerapan Rubber  Speed  Bump di  jalan  karena  mengingat  semakin meningkatnya  angka  kecelakaan  pada  suatu  daerah  tersebut.  Di  samping  itu, Rubber  Speed Bump juga  memiliki  peran  penting  dalam  berlalu-lintas.  Jalan-jalan  atau  lokasi-lokasi  yang strategis menjadi tempat yang cocok dalam penerapan Rubber Speed Bump.
Tentang hal ini, pemberlakuan Rubber Speed Bump memiliki kedudukan yang penting dalam berlalu lintas. Dalam hal penerapan Rubber Speed Bump , Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 telah menjelaskan tentang letak atau lokasi jalan yang tepat dalam pemasangan Rubber Speed Bump tersebut.
67 Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, (Jakarta : Rajawali, 1987), hlm. 206.
Pertama,  yaitu  pada  jalan-jalan  di  lingkungan  pemukiman.  Jalan  di  lingkungan pemukiman  adalah jalan  yang  sangat  cocok  untuk  dipasangkan Rubber  Speed  Bump karena jalan  lingkungan  tersebut  merupakan  jalan  yang  berada  pada  lingkungan-lingkungan pemukiman  yang  berfungsi  sebagai  penghubung  kawasan  dan  atau  antar  pemukiman  di dalam  suatu  desa.  Tidak  hanya  itu,  jalan  pemukiman  biasanya  terdapat  banyak  anak-anak sehingga  dapat  dikatakan  bahwa Rubber  Speed  Bump sangat  diperlukan  di  jalan  tersebut.
Rubber  Speed  Bump di  pasangkan  pada  jalan  pemukiman  dengan  posisi  melintang  dengan jalur.
Kedua,  jalan  lokal  yang  mempunyai  kelas  jalan  III  C.  Jalan  lokal  kelas  III  C merupakan  jalan  yang  dilalui  kendaraan  bermotor  termasuk  muatan  dengan  ukuran  lebar tidak  melebihi  dari  2,100  milimeter,  ukuran  panjang  tidak  melebihi  9.000  milimeter,  dan muatan terberat yang diizinkan adalah sebesar 8 ton. 68 Sangat diperlukan di jalan lokal kelas III C karena banyaknya pengendara yang melewati daerah ini.
Ketiga, pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan kontruksi, yaitu jalan-jalan yang  sedang  ada  perbaikan  maupun  pekerjaan  kontruksi,  yang  akan  membahayakan  bagi pengendara  apabila  membawa  kendaraan  dengan  kecepatan  diatas  minimum,  sehingga dipasangkan Rubber  Speed  Bump guna  untuk  mengurangi  kecepatan  pengendara  yang melintas di sekitar jalan tersebut.
Lokasi-lokasi pada jalan diatas menjadi lokasi-lokasi  yang  sesuai untuk pemasangan Rubber Speed Bump dan sesuai dengan aturan. Tidak semua jalan yang ada pada suatu daerah dapat dilakukan pemasangan Rubber Speed Bump. Hanya lokasi-lokasi atau jalan-jalan yang telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang  saja  yang  dapat  dijadikan  lokasi  dalam  pemasangan Rubber Speed Bump . Dalam penempatannya, Rubber Speed Bump dipasangkan pada posisi
68 https:/www.kamusbesar.com/jalan-kelas-III-c. Di akses pada tanggal 1 Oktober 2017.
melintang tegak lurus dengan jalur lalu lintas sesuai yang tertera dalam Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994.
Namun  yang  harus  diketahui  bahwa, Rubber  Speed  Bump tidak  bisa  dipasang  oleh sembarangan  orang. Rubber  Speed  Bump hanya  boleh  dipasang    apabila  telah  mendapat perizinan  dari  pihak  Dinas  Perhubungan,  karena  apabila  di  daerah-daerah  maupun  lokasi- lokasi  tersebut  hendak  memasang Rubber  Speed  Bump, mereka  harus  mengirimkan  surat permohonan  ke  Dinas  Perhubungan  agar Rubber  Speed  Bump bisa  dipasangkan  di  daerah tersebut.

## HASIL PENELITIAN

## PENERAPAN RUBBER SPEED BUMP DI KOTA BANDA ACEH

## 1. Penerapan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 di Kota Banda Aceh
Sebelum penulis mengkaji lebih dalam tentang Penerapan peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan, terlebih dahulu penulis menjelaskan sedikit tentang apa itu Kementerian Perhubungan dan apa pula tugas-tugas dan kewajiban Kementerian Perhubungan di Indonesia.
Kementerian  Perhubungan  Republik  Indonesia  atau  yang  disingkat  menjadi Kemenhub  merupakan  suatu  lembaga  pemerintahan  yang  membidangi  urusan  transportasi.
Kementrian  Perhubungan  memilik  visi  agar  terwujudnya  penyelenggaran  pelayanan perhubungan  yang  handal,  berdaya  saing  dan  memberikan  nilai  tambah.  Misi  Kementerian Perhubungan adalah :
1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan.
2. Melaksanakan  konsilidasi  melalui  restrukturisasi  dan  reformasi  di  bidang  sarana dan prasarana perhubungan.
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah. 69
Kementerian  Perhubungan  bertugas  untuk  menyelenggarakan  urusan  di  bidang perhubungan  untuk  meningkatkan  pembangunan  transportasi  yang  mempunyai  pengaruh terhadap  pembangunan  perekonomian  nasional.  Tugas  daripada  Kementerian  Perhubungan adalah antara lain :
1. Meningkatkan  keselamatan,  keamanan,  dan  pelayanan  sarana  dan  prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah.
3. Meningkatkan  kapasitas  sarana  dan  prasarana  transportasi  untuk  mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infratruktur transportasi.
4. Meningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  dan  melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi.
5. Meningkatkan  pengembangan  teknologi  transportasi  yang  efisien  dan  ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim. 70
Selain itu, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia juga melibatkan peran serta dari  masyarakat  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan jasa transportasi untuk meningkatkan pembangunan transportasi di Indonesia. Sehingga dapat memudahkan negara dalam menjalin hubungan kerjasama antar sesama negara.
69 Dephub.go.id/ppid/kementerian/55. Diakses pada tanggal 30 Desember 2017.
70 Profil Kementerian Perhubungan tahun 2009, hlm. 4-13
Penyelenggaraan tersebut bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang  efektif  dan  efisien  yang  didukung  sumber  daya  manusia  (SDM)  transportasi  yang berkompeten  guna  mendukung  perwujudan  Indonesia  yang  lebih  sejahtera,  sejalan  dengan perwujudan  Indonesia  yang  aman  dan  damai  serta  adil  dan  demokratis.  Penyelenggaraan kegiatan  transportasi  yang  efektif  berkaitan  dengan  ketersediaan  aksesibilitas  optimalisasi kapasitas,  maksimalisasi  kualitas  serta  keterjangkauan  dalam  pelayanan,  sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia transportasi yang  berdampak  kepada  maksimalisasi  dayaguna  dan  minimasi  biaya  yang  menjadi  beban masyarakat. 71
Adapun  mengenai  penerapan  Peraturan  Kemenhub  No.  3  Tahun  1994  TentangAlat Pengendali  dan  Pengaman  Pemakai  Jalan  di  Kota  banda  Aceh  sudah  diterapkan  sejak disahkannya  Peraturan  ini.  Namun,  hal  yang  menyangkut  tentang Rubber  Speed  Bump dan mekanismenya  baru  diterapkan  di  Aceh  pada  tahun  2014  lalu.  Pada  tahun  2014  sejak dimulainya penerapan Rubber Speed Bump , masih banyak masyarakat yang kebingungan dan tidak  mengetahui  tentang  fungsi  dari  alat  tersebut.  Sehingga,  Dinas  Perubungan  melakukan sosialisasi keseluruh tempat dengan bantuan dari Keuchik daerah setempat. Dalam Undang- Undang  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  juga  telah  disebutkan tentang alat pembatas kecepatan jalan yang tidak dijelaskan secara lebih rinci.
Rubber Speed Bump yang tersebar saat ini merupakan Rubber Speed Bump dinamis yang  tentunya  sudah  mengikuti  aturan  dan  disetujui  oleh  Kementerian  Perhubungan. Sebanyak 1.768 (seribu tujuh ratus enam puluh delapan ribu) unit Rubber Speed Bump telah
tersebar  di  dalam  Kota  Banda  Aceh. 72 Namun,  selama  penerapan  dilakukan,  ternyata  masih banyak  masyarakat  yang  tidak  peduli  dan  membangun  “polisi  tidur”  sendiri  yang  menurut mereka lebih gampang tanpa mengikuti prosedur yang panjang dan harus menunggu lama.
Dalam  penerapannya, Rubber  Speed  Bump memiliki  bermacam-macam  bentuk  dan memiliki  ketinggian  dan  kelandaian  yang  berbeda.  Tentu  saja Rubber  Speed  Bump yang dimaksud  bukanlah Rubber  Speed  Bump yang  diterapkan  atau  dibuat  oleh  Dinas Perhubungan,  melainkan Rubber  Speed  Bump yang  dibuat  sendiri  oleh  masyarakat.  Hal  ini tentu  menimbulkan  pertanyaan  tentang  bagaimana  sebenarnya  standar Rubber  Speed  Bump yang sesuai dengan aturan.
Seperti  halnya  yang  terdapat  dalam  salah  satu  desa  yang  ada  di  kota  Banda  Aceh, yakni Desa Labuy dan Desa Teladan Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman. Desa tersebut memiliki  beraneka  ragam  bentuk  yang  membuat  pengendara  merasa  tidak  nyaman  bila melewati daerah tersebut. Terlebih warna Rubber Speed Bump yang terdapat di desa tersebut menyerupai warna dengan badan jalan.
Desa Labuy dan Desa Teladan Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman memiliki 12 (dua  belas)  jalan-jalan  pemukiman  yang  masing-masing  dari  jalan  tersebut  memiliki  polisi tidur  yang  bermacam-macam  bentuk  dan  ukurannya.  Memang,  dalam  Pasal  4  Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 menjelaskan bahwa jalan dilingkungan pemukiman merupakan jalan yang cocok dan tepat untuk menerapkan Rubber Speed Bump itu sendiri. Selain cocok dalam  menerapkan Rubber  Speed  Bump, jalan  pemukiman  juga  terdapat  banyak  anak-anak, sehingga akan dapat membahayakan apabila didaerah tersebut tidak ada satupun atau sedikit yang memasang Rubber Speed Bump.
72 Lampiran  Dinas  Perhubungan, Inventarisasi  Rubber  Speed  Bump  Dalam  Kota  Banda  Aceh, Tahun 2014-2016.
Setelah peneliti melakukan kegiatan observasi di Desa Labuy dan Desa Teladan Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman, terdapat banyak sekali jalan-jalan yang memiliki Rubber Speed Bump yang sama sekali tidak sesuai dengan Peraturan Kemenhub No.  3 Tahun 1994. Di  setiap  jalan  dalam  Desa  tersebut  terdapat Rubber  Speed  Bump yang  berbeda-beda ketinggian,  kelandaian,  ketajaman,  serta kerendahan  dengan Rubber  Speed  Bump yang  ada dijalan lainnya. Dari segi bahan dalam pembuatan Rubber Speed Bump juga masyarakat Desa Labuy  dan  Desa  Teladan  Kel.  Ateuk  Pahlawan  Kec.  Baiturrahman  menggunakan  bahan seperti semen dan beton yang membuat pengendara merasa tidak nyaman.
Hal  tersebut  dibenarkan  oleh  Keuchik  Desa  Labuy  dan  Desa  Teladan  Kel.  Ateuk Pahlawan Kec.  Baiturrahman. Bahwasanya  Keuchik Desa tersebut mengatakan bahwa Desa yang ia pimpin memiliki “polisi tidur” yang beraneka macam bentuk dan ketinggian. Tidak hanya  itu,  desa  tersebut  juga  memiliki  “polisi  tidur”  yang  warnanya  sama  dengan  jalan sehingga tidak akan kelihatan jika tidak diperhatikan dengan baik.
Keuchik  Desa  Labuy  dan  Desa  Teladan  menyadari  bahwa  “polisi  tidur”  di  daerah mereka  memang  belum  memenuhi  standar,  karena  masih  banyak  kekurangan  dalam pembuatan “polisi tidur”. 73 Keuchik Desa Labuy dan Desa Teladan juga menerangkan bahwa “polisi tidur” dibuat sendiri oleh masyarakat dikarenakan banyaknya pengendara yang ugal- ugalan ketika melewati daerah mereka, terutama pengendara yang masih dibawah umur atau yang masih menduduki bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).  Kemudian tidak hanya itu, masyarakat juga merasa kesal dan marah  ketika  ada  pengendara  yang  membawa  kendaraan  dengan  kecepatan  tinggi  di  daerah mereka.
73 Darmawan, Keuchik Ateuk Pahlawan ,  di Desa Labuy dan Desa Teladan Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman, Wawancara tanggal 25 November 2017.
Dalam  pembuatan Rubber  Speed  Bump masyarakat  Desa  Labuy  dan  Desa  Teladan tidak  hanya  menggunakan  bahan  dari  semen  dan  juga  beton,  mereka juga  membuat  “polisi tidur” dengan bahan dari kayu, dan bahkan batang-batang  pohon yg dibelah menjadi dua.
Untuk  rincian  lebih  jelas  dapat  diketahui  bahwa  berikut  ini  adalah  tabel  data  dari jumlah Rubber Speed Bump atau “polisi tidur” yang terdapat disepanjang jalan Desa Labuy Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman adalah :
Tabel 1.1.
Data jumlah Rubber Speed Bump di Desa Labuy Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman
NO NAMA TEMPAT JUMLAH POLISI TIDUR KET 1. JL. Belibis 4 (Empat) 2. JL. Merpati 4 (Empat) 3. JL. Adam 6 (Enam) 4. JL. Sawah 8 (Delapan) 5. JL. Cempaka 3 (Tiga) 6. JL. T. Chik Ditiro - 7. JL. T. Makam Pahlawan - 8. JL. Sekolah -

## Hasil Observasi Tahun 2017.
Berikut juga tertera tabel data dari jumlah Rubber Speed Bump ataupolisi tidur yang terdapat disepanjang jalan Desa Teladan Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman adalah :
Tabel 1.2
Data jumlah Rubber Speed Bump di Desa Teladan Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman NO NAMA TEMPAT JUMLAH POLISI TIDUR KET 1. JL. Kamboja 1 (Satu) 2. JL. Tanggul
2 (Dua)
3. JL. Merpati 4 (Empat) 4. JL. Enau 2 (Dua)

## Hasil Observasi Tahun 2017.
Dari  keterangan  data  tabel  tersebut  diatas,  terdapat  25  (dua  puluh  lima)  jumlah Rubber  Speed  Bump atau  polisi  tidur  yang  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Kemenhub  No.  3 Tahun 1994 yang terdapat pada Desa Labuy Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman, dan 9 (sembilan) jumlah Rubber Speed Bump atau polisi tidur yang terdapat di Desa Teladan Kel.
Ateuk  Pahlawan  Kec.  Baiturrahman  yang  ada  di  kota  Banda  Aceh.  Jika  di  jumlah  antara kedua desa tersebut terdapat sebesar 34 (tiga puluh empat) jumlah Rubber Speed Bump atau “polisi tidur” yang tidak sesuai dengan peraturan.
Dari hasil wawancara penulis di lapangan mengenai Rubber Speed Bump yang dibuat sendiri  oleh  masyarakat,  tentu  tidak  sesuai  aturan.  Dinas  Perhubungan  mengatakan  bahwa mereka tidak menghalangi masyarakat yang ingin membuat “polisi tidur” sendiri, karena itu merupakan inisiatif dari masyarakat yang ingin membangun “polisi tidur”. Tetapi, jika terjadi sesuatu  yang  merugikan  pengendara  dan  masyarakat  itu  sendiri,  Dinas  Perhubungan  tidak
mau ikut campur ke dalam hal tersebut. Karena hal itu bukanlah tanggung jawab dari Dinas Perhubungan.  Berkaitan  dengan  mekanisme  dalam  mengajukan  keinginan  pemasangan Rubber  Speed  Bump ,  peneliti  telah  melakukan  kegiatan  wawancara  kepada  narasumber tentang  bagaimana  proses  dalam  pemasangan Rubber  Speed  Bump di  Kota  Banda  Aceh.
Prosedur mekanisme tersebuttelah ditentukan oleh Kemenhub. 74 Prosedur tersebut tentu harus dengan izin dari Dinas Perhubungan melalui mekanisme antara lain sebagai berikut :
1. Masyarakat  melaporkan  ke  Keuchik  Desa  setempat  dan  menjelaskan  bahwa didaerah mereka tersebut sering terjadi kecelakaan.
2. Keuchik  Desa  setempat  akan  mengirimkan  surat  permintaan  ke  Dinas Perhubungan untuk meminta alat bantuan berupa pemasangan alat Rubber Speed Bump.
3. Setelah  menerima  surat  permintaan  dari Dinas  Perhubungan,  Dinas  Perhubungan bersama dengan Staff lapangan atau Staff LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) melakukan  survei  lapangan  terlebih  dahulu  apakah  di  daerah  tersebut  memang sangat diperlukan untuk dipasang Rubber Speed Bump atau tidak. Misalnya daerah tersebut  sering  terjadi  kecelakaan,  dan  juga  survei  lapangan  untuk  mengetahui berapa panjang dari Rubber Speed Bump yang dibutuhkan.
4. Setelah  melakukan  survei,  Staff  lapangan  atau  Staff  LLAJ  (Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan) mencatat berapa unit Rubber Speed Bump yang hendak dipasang.
5. Apabila Rubber  Speed  Bump telah  tersedia  maka  langsung  dipasang  ditempat tersebut,  apabila Rubber  Speed  Bump belum  tersedia,  maka  harus  menunggu sampai barang tersebut ada.
74 Aidin Fikri, Staff Teknik LLAJ , di kantor DinasPerhubungan, Wawancara tanggal 18 Desember 2017.
Prosedur mekanisme tersebut diatas harus dilakukan agar pemasangan Rubber Speed Bump terdata dan tercatat di kantor Dinas perhubungan Kota Banda Aceh.

## 2.  Standar  Efektif  Penerapan  Rubber  Speed  Bump  yang  Sesuai  dengan  Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 Kota Banda Aceh
Sebagaimana  diketahui  dalam  pembahasan  bab  II  (dua)  sebelumnya,  bahwa pengertian Rubber  Speed  Bump adalah Rubber  Speed  Bump merupakan  salah  satu  alat kelengkapan  pada  jalan  yang  digunakan  untuk  menghambat  laju  kendaraan. Rubber  Speed Bump berperan penting dalam lalu lintas di suatu kota. Dengan adanya Rubber Speed Bump , pengendara akan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya dan lebih waspada.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  kata  standar  merupakan  suatu ukuran yang dipakai sebagai sebuah patokan, atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang yang dianggap  tetap  nilainya  sehingga  dapat  dipakai  menjadi  sebuah  ukuran  nilai. 75 Dalam menerapkan Rubber Speed Bump diperlukan standar yang sesuai dengan sistem aturan yang berlaku,  sehingga Rubber  Speed  Bump tersebut  dapat  dijadikan  patokan  dalam  membuat Rubber Speed Bump.
Adapun  standar Rubber  Speed  Bump menurut  jenis  dan  bentuknya  dapat  diketahui sebagai bukti gambar berikut :
75 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 1086.
Gambar 2.1.
Rubber Speed Bump yang Sejenis
Gambar 2.2. Gambar 1.3.
Picture source by : Google
Dari beberapa gambar Rubber Speed Bump tersebut diatas merupakan Rubber Speed Bump yang  sesuai  dengan  standar  dan  sistem  aturan.  Bentuk  yang  sesuai  aturan  dan  warna yang mencolok menjadi unsur-unsur terpenting dalam membuat polisi tidur. Adapun dibawah ini gambar Rubber Speed Bump yang di bangun oleh masyarakat dan memiliki standar yang sesuai dengan Rubber Speed Bump dinamis :
Gambar 2.4.
Rubber Speed Bump yang Sesuai Standar Rubber  Speed  Bump yang  memiliki  bentuk  yang  besar  dan  tinggi  serta  warna  yang sama  dengan  badan  jalan,  tentu  akan  sangat  menggangu  terutama  bagi  pengendara,  seperti yang  terdapat  pada  gambar  dibawah  ini,  yang  merupakan Rubber  Speed  Bump yang  tidak sesuai dengan aturan :
Gambar 2.5.
Rubber Speed Bump yang Tidak Sesuai Standar
Gambar 2.6.
Picture Source by : Google 76 Gambar 2.6. Gambar 2.7. Hasil Observasi. 77
77 Gambar diambil pada tanggal 21 Oktober 2017 di Desa Labuy dan Desa Teladan.
Gambar  diatas  merupakan  gambar  polisi  tidur  yang  telah  menyalahi  aturan,  yang dibangun dengan semen dan dengan kayu. Contoh gambar diatas sangat jauh dari kata standar yang  dimiliki  oleh  Dinas  Perhubungan.  Ketika Rubber  Speed  Bump yang  dibangun  tidak sesuai,  maka  itu  akan  membahayakan  pengendara,  seperti  dalam  wawancara  yang  terekam terhadap pengendara jalan sebagai berikut :
Polisi tidur itu ada standarnya dari Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan memang sudah  memiliki  standar  bahwa  polisi  tidur  tidak  boleh  terlalu  tinggi  dan  tidak  boleh terlalu  menonjol  maksudnya  tidak  boleh  terlalu  tajam  karna  akan  dapat membahayakan pengendara tersebut. 78
Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti ke Dinas Perhubungan di bidang Lalu Lintas  dan  Angkutan  jalan,  mereka  menjelaskan  dan  membenarkan  bahwasanya  dalam penerapan Rubber  Speed  Bump yang  sesuai  dengan  aturan  tersebut  adalah Rubber  Speed Bump yang ketinggiannya tidak boleh lebih dari 5 cm. Jikalau Rubber Speed Bump tersebut lebih dari 5 cm, akan dapat membuat pengendara marah dan kesal dikarenakan Rubber Speed Bump yang terlalu tinggi, dan ukuran untuk panjang x lebar dari Rubber Speed Bump tersebut berjumlah 50cm x 50cm untuk 1 (satu) unit Rubber Speed Bump .
Dengan standar yang telah ditetapkan tersebut, akan lebih mudah bagi pengguna jalan untuk  berkendara.  Tidak  hanya  itu,  tetapi  pengendara  akan  merasa  lebih  nyaman  ketika melewati sebuah “polisi tidur” yang dibuat sesuai aturan dengan warna yang lebih jelas dan mencolok,  tentu  akan  sangat  memudahkan  pengendara  untuk  melihat  bahwa  jalan  tersebut terdapat “polisi tidur”,  sehingga dengan hal tersebut akan memberikan kesan waspada atau hati-hati kepada pengendara.
78 Reza Saputra, Karyawan Toko /  Masyarakat  Pengguna Jalan , di toko Digital Printing, Wawancara tanggal 13 Desember 2017.
1. dilaksanakan, Dinas Perhubungan dapat membicarakan lagi mengenai pengadaan alat tersebut di desa setempat.
Dapat dikatakan bahwasanya Dinas Perhubungan memberikan informasi secara rutin kepada  masyarakat  tentang  kegunaan  dan  fungsi Rubber  Speed  Bump, informasi  yang diberikan tersebut berupa sosialisasi ke masyarakat desa tentu dengan bantuan dari Keuchik desa setempat, sehingga sosialisasi tersebut berjalan dengan lancar.
Dalam  menerapkan  sesuatu  hal  untuk  masa  kini  maupun  masa  yang  akan  datang, tentunya banyak hambatan-hambatan yang didapat atau yang dihadapi. Hambatan-hambatan tersebut  akan  membuat  orang  dan  atau  badan  yang  menerapkan  hal  tersebut  menjadi  sulit. Sama halnya seperti penerapan Rubber Speed Bump. Dalam prakteknya, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menyatakan bahwa mereka tidak menemukan hambatan yang berat dalam melaksanakan tugas mereka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Karena sejauh ini,  informasi  dengan  cara  sosialisasi  kepada  masyarakat  tersebut  dilakukan  dengan  sangat baik dan berjalan lancar.
Responden juga mengatakan, bahwa hambatan yang didapat tidak terlalu menyulitkan mereka, seperti dalam wawancara yang terekam terhadap salah satu Staff Teknik LLAJ Dinas Perhubungan sebagai berikut:
untuk memberikan informasi tersebut, hambatan tidak ada (tidak terlalu sulit), hanya saja  mungkin  dari  masyarakat  yang  bertanya-tanya  apa  kegunaan  dari  alat  ini,  apa fungsinya dan pada saat sudah dipasang mereka merasakan fungsinya bahwa alat ini ( Rubber Speed Bump ) sangat berguna bagi masyarakat disini. 79
Dinas  Perhubungan  juga  mengatakan  untuk  terus  menerus  memberikan  sosialisasi secara  rutin  kepada  masyarakat,  agar  masyarakat  mengerti  dan  juga  untuk  menambah wawasan bagi masyarakat. Namun, upaya ini sepertinya tidak terlalu berjalan dengan lancar,
79 Aidin  Fikri, Staff  Teknik  LLAJ ,  di  kantor  Dinas  Perhubungan,  Wawancara  tanggal  18  Desember 2017.
karena  setelah  melakukan  upaya  sosialisasi,  masyarakat  masih  saja  membangun  polisi  tidur sendiri yang tidak sesuai dengan sistem aturan. Hal tersebut membuat upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan seperti sia-sia, karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang membangun Rubber Speed Bump yang menyalahi sistem aturan.

## KESIMPULAN
1. Standar dalam pembuatan atau pembangunan Rubber Speed Bump menurut Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 memiliki ketinggian maksimum 12 cm, kelandaian 15%, dan lebar 15 cm  yang terbuat dari karet, badan jalan, atau bahan lainnya yang membuat nyaman pengendara, dengan diaturnya standar Rubber Speed Bump tersebut, akan membuat masyarakat untuk memikirkan terlebih dahulu sebelum membuat Rubber Speed Bump.
2. Dinas  Perhubungan  dan  Keuchik  melakukan  musyawarah  untuk  memberikan informasi  kepada  masyarakat  mengeni  hal Rubber  Speed  Bump. Sosialisasi  yang dilakukan  selama  3  (tiga)  bulan  sekali  ini  diadakan  secara  rutin.  Namun  hal  ini masih  membuat  masyarakat  kebingungan  dan  menganggap  remeh  akan Rubber Speed Bump tersebut. Menurut mereka jika harus mengajukan Rubber Speed Bump ke Dinas Perhubungan akan membuang-buang waktu.
3. Keuchik  atau  Kepala  Desa  setempat  harus  memberitahukan  hal  tersebut  ke  Dinas Perhubungan,  selaku  lembaga  yang  berwewenang  dalam  bidang  yang  dimaksud. Dalam  penerapannya,  sangat  banyak  ditemukan Rubber  Speed  Bump yang menyalahi  sistem  aturan,  maka  dari  itu  Dinas  Perhubungan  berwenang  untuk mengambil tindakan untuk membongkar secara paksa Rubber Speed Bump tersebut.
4. Alasan-alasan  masyarakat  yang  menjadi  landasan  sebelum  dibangunnya Rubber Speed  Bump harus  dikompromikan  terlebih  dahulu  kepada  Keuchik  atau  Kepala
Desa  setempat,  agar  pembangunan  tersebut  dapat  terealisasi  dengan  baik,  sesuai dengan aturan walaupun dibawah kata standar.
5. Untuk  sanksi,  Keuchik  Desa  Labuy  dan  Desa  Teladan  akan  menegur  secara  lisan kepada  masyarakat  bilamana  mereka  membuat Rubber  Speed  Bump yang  terlalus besar  dan  terlalu  tajam.Dinas  Perhubungan  juga  tidak  memberikan  sanksi  dalam bentuk apapun kepada masyarakat, karena hal itu dilakukan juga untuk kebaikan dan keamanan  desa  tersebut.  Selanjutnya,  Dinas  Perhubungan  juga  menghargai  inisiatif dari  masyarakat  yang  membuat Rubber  Speed  Bump sendiri,  walaupun Rubber Speed Bump tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA
Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia ,  Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,  2001.
Hendra  Suryadharma, kajian  analisis  tingkat  layan  pengaruh  polisi  tidur  di  jalan babarsari  yogyakarta, (Skripsi  yang  tidak  dipublikasikan),  (Yogyakarta  : Universitas Atma Jaya)
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta , Balai Pustaka, 2002.
Lampiran  Dinas  Perhubungan, Inventarisasi  Rubber  Speed  Bump  Dalam  Kota  Banda Aceh, Tahun 2014-2016.
Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta,  Jala Permata Aksara, 2014.
Profil Kementerian Perhubungan tahun 2009.
Sandy afriansyah ,  “Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh”, (Skripsi  yang  dipublikasi), Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh, 2016.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta, Rajawali, 1987.
Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dan Masyarakat, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.
Sulistyowati Irianto, Kajian Sosio-Legal , Bali,  Pustaka Larasan, 2012.
Suwardjoko P. Warpani , Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bandung,  ITB, 2002.
Witono Hidayat Yuliadi, Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya , Jakarta Timur, Dunia Cerdas, 2015.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
Dephub.go.id/ppid/kementerian/55.
Energiputrabangsa.co.id/produk/pembatas-jalan-fiberglass.
Https://id.m.wikipedia.org/wiki/kerucut_lalu_lintas.
Http://kampanyek3.blogspot.co.id/2014
Http://kbbi.co.id/arti-kata/standar
Https://koreshinfo.blogspot.co.id/2016/01/memahami-beberapa-pengertian-dalam.html. Http://www.hukumonline.com.
Https:/www.kamusbesar.com/jalan-kelas-III-c.
Http://www.panjimas.com/kajian/2015/02/06/membuat-polisi-tidur-sembarangan- bukan-ciri-orang-beriman
Kbbi.web.id/jalan.
Kbbi.web.id/polisi.

## A. PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan    Kementrian  Perhubungan    No.  3  Tahun  1994  tentang  Alat  Pengendali  dan Pengaman Pemakai Jalan.
Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## B. INTERVIEW
Aidin  Fikri, Staff  Teknik  LLAJ ,  di  kantor  Dinas  Perhubungan,  Wawancara  tanggal  18 Desember 2017.
Khansa  Atikah,  Masyarakat  Pengguna  Sepeda  Motor,  Wawancara  Tanggal  14 Desember 2017.

## M.  Reza  Saputra,  Masyarakat  Pengguna  Mobil,  Wawancara  Tanggal  13  Desember 2017.
Darmawan, Keuchik  Ateuk  Pahlawan ,  di  Desa  Labuy  dan  Desa  Teladan  Kel.  Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman, Wawancara tanggal 25 November 2017.
.
.
.