ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora

## PELAKSANAAN LELANG TERHADAP PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DI INDONESIA
Ria Juliana Siregar 1

## Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen
ria.siregar@uhn.ac.id 1)

## Abstract
Auction  is  the  process  of  buying  and  selling  goods  or  services  by  offering  to bidders, bidding a higher price, and then selling the item to the highest bidder. In economic theory, auction refers to several trading mechanisms or regulations from the capital market. If we look at it from a legal perspective, auctions are legal institutions that always exist in the legal system in Indonesia to meet the needs of the community, one of which is to fulfill the sale of an object through auction as stipulated in laws and regulations. This  research  is  a  qualitative  research  in  which  the  aim  is  to  understand phenomena  in  a  natural  social  context  by  prioritizing  the  process  of  in-depth communication  interaction  between  the researcher and  the  phenomenon  being studied.  By  using  this  type  of  research,  researchers  directly  go  into  the  field looking for information relating to the auction mechanism of goods against the principle of justice in Indonesia. Justice in Indonesia is a legal umbrella for all people. The importance of justice is that it does not balance with existing legal regulations.

## Abstrak
Lelang  adalah  proses  membeli  dan  menjual  rang  atau  jasa  dengan  cara menawarkan  kepada  penawar,  menawarkan  tawaran  harga  lebih  tinggi,  dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang  mengacu  pada  beberapa  mekanisme  atau  peraturan  perdagangan  dari pasar  modal.  Jika  kita  melihat  dari  segi  Hukum  Lelang  merupakan  Lembaga hukum  yang  selalu  ada  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  salah  satunya  memenuhi  penjualan  suatu  objek  melalui lelang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana tujuannya untuk memahami fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi  komunikasi  yang  mendalam  antara  peneliti  dengan  fenomena  yang sedang diteliti. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, peneliti secara langsung terjun kelapangan mencari informasi yang berkenaan terhadap mekanisme lelang barang terhadap prinsip Keadilan di Indonesia. Keadilan di Indonesia merupakan payung hukum untuk semua masyarakat penting nya keadilan agar tidak timbang balik dengan peraturan hukum yang ada.

## Info Artikel
Diterima :  15 November 2022 Revisi     :  16 November 2022 Terbit     :  28 Desember 2022
Key words: Justice, Auction. Legal
Institution
Kata Kunci: Keadilan, Lelang, Lembaga
Hukum
Corresponding Author :
Ria Juliana Siregar 1 Email: ria.siregar@uhn.ac.id 1)
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjamin  kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum  bagi  setiap  Warga Negara Indonesia, salah satu bentuk dalam memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum adalah dengan adanya alat bukti tertulis.
Lelang adalah proses membeli dan menjual rang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal. Jika kita  melihat  dari  segi  Hukum  Lelang  merupakan  Lembaga  hukum  yang  selalu  ada  dalam  sistem  hukum  di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya memenuhi penjualan suatu objek melalui lelang sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Lelang  dikenal  sebagai  suatu  perjanjian  yang termasuk jual beli baik dalam Civil Law maupun dalam Common Law. 1
2 Ketentuan  peraturan  hukum  yang  mengatur  mengenai  lelang  negara  terhadap  barang  sitaan  dan rampasan dibuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melaksanakan lelang terutama masyarakat  sebagai  pembeli  barang  sitaan  ataupun  rampasan  tersebut.  Perlindungan  hukum  merupakan  hal yang  diperlukan  oleh  rakyat,  khususnya  pada  kerangka  negara  kesejahteraan.  Sebagaimana  diketahui,  pada negara kesejahteraan akan sangat rawan timbul gesekan kepentingan di antara masyarakat dengan pemerintah Ketika  pemerintah  memiliki  peran  yang  sangat  besar  bahkan  sampai  masuk  pada  aspek  kehidupan  pribadi warganya. Hal demikian dilakukan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bersama di dalam masyarakat. Oleh  sebab  itu,  masyarakat  membutuhkan  suatu  perlindungan  hukum  yang  jelas  apabila  masyarakat kepentingannya diganggu oleh suatu tindakan hukum pemerintah sehingga dalam hal ini pihak pemerintah juga memiliki control kewenagan yang dimililki.
Jaminan kebendaan yang  dibebankan  terhadao  tanah  tersebut  disebut  dengan hak  tanggungan  atas tanah. Ketentuan-ketentuan mengenai pembebanan hak tanggungan atas jaminan pinjaman telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT) yang mengatur tentang jaminan antara bank dengan debitor dalam
1 Jurnal Kenotariatan Narotama  “ Hak Sempurna Yang Melekat Pada Pemenang Benda Tidak Bergerak ”, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019.
2 Phillipus M. Hadjon 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, hal 18.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
transaksi pinjam-meminjam serta memuat peraturan-peraturan tentang tata cara yang dapat ditempuh apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). 3
Wujud dari asas transparasi adalah Pengumuman, Lelang harus diumumkan kepada public agar tidak melanggar asas transparasi, dan agar barang yang dilelang dapat cepat terjual. 4
Dalam  penulisan  ini,  penulis  akan  membahas  mengenai  Pelaksanaan  Lelang  Terhadap  Penerapan Prinsip Keadilan di Indonesia.
Salah satu asas dalam lelang yaitu Asas Keadilan, yaitu bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat  memenuhi  rasa  keadilan  secara  propesional  bagi  setiap  pihak  yang  berkepentingan.  Asas  ini  untuk mencegah  terjadinya  keberpihakan  pejabat  kepada  peserta  lelang  tertentu  atau  berpihak  hanya  pada kepentingan  penjual.  Khusus  pada  pelaksanaan  lelang  eksekusi,  penjual  tidak  boleh  menentukan  harga  limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi. 5
Namun pada praktiknya banyak ditemukan Kreditor menjual barang  jaminan tersebut dibawah harga yang wajar bahkan sering ditemukan kreditor menjual barang tersebut bukan menggunakan nilai likuidasi namun nilai utang. 6

## METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  di  mana  tujuannya  untuk  memahami  fenomena  dalam konteks  social  secara  alamiah  dengan  mengedepankan  proses  interaksi  komunikasi  yang  mendalam  antara peneliti dengan fenomena yang sedang diteliti. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, peneliti secara langsung terjun  kelapangan  mencari  informasi  yang  berkenaan  terhadap  mekanisme  lelang  barang  terhadap  prinsip Keadilan di Indonesia.

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, di mana data yang didapatkan nanti berupa data informasi seperti observasi, wawancara dan studi dokumen. Dengan menggunakan sifat penelitian seperti ini, peneliti  secara  langsung menemukan kebenaran  dari  proses interaksi  komunikasi  terhadap subjek  dan  objek
3 Solusi, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X “ Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan” , Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021
4 Al’ Adi, “ Perkembangan Sistem Lelang Di Inonesia”, Volume V No 10, Juli-Desember 2013.
5 Rachmadi Usman, Hukum Lelang, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,hlm 25
6 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikelbaca/5097/Perbuatan-Melawan-Hukum-dalam-Gugatan-Pelaksanaan-Lelang-di-KPKNL.html diakses pada tanggal 31 Agustus 2022 Pukul 09.18
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
penelitian yang sedang diteliti sehingga dapat diterima keabsahan datanya dan dapat diterima oleh akal sehat manusia.
Tujuan  daripada  lelang  hak  atas  tanah  adalah  agar  pembeli  lelang  dapat  secara  sah  menguasai  dan menggunakan tanah. Sebagaimana diketahui bahwa tanah merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Peraturan yang ada terkait dengan lelang tersebut terkadang tidak mampu dalam menampung kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN Asas-asas dalam Pelaksanaan Lelang di Indonesia
Untuk mewujudkan optimalisasi hasil lelang, diperlukan pelaksanaan lelang yang efisien, adil, terbuka, dan  akuntabel.  Dalam  rangka memenuhi  hal  tersebut,  setiap pelaksanaan  lelang  harus  selalu  memperhatikan asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi dan asas akuntabilitis.
1. Asas Keterbukaan
Asas keterbukaan : asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  tentang  penyelenggaraan  negara  dengan  tetap  memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (vide Penjelasan Pasal 3 angka 4 UU No. 28 Tahun 1999). Asas ini dipenuhi oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lelang yang menentukan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan PENGUMUMAN LELANG . Pengumuman lelang berperan sebagai sumber bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pelaksanaan lelang.
2. Asas Keadilan
Mengenai tujuan hukum pada umumnya, Aristoteles yang telah terkenal dalam bukunya yang berjudul Rhetorica, menganggap bahwa hukum bertugas membuat adanya keadilan. Tujuan Undang-Undang Lelang adalah membuat adanya keadilan dalam pelaksanaan lelang. Dalam proses pelaksanaan lelang harus memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan dan diberlakukan sama kepada masyarakat pengguna jasa lelang. Asas ini menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan isi lelang yang tercantum dalam  Risalah  Lelang,  yang  mempunyai  kekuatan  untuk  menuntut  prestasi  secara  adil  dari  para  pihak  dan memikul  kewajiban  untuk  melaksanakan  isi  Risalah  Lelang  itu  dengan  itikad  baik (good  faith).  Black’s  La w Dictinoray memberikan  pengertian  itikad  baik  adalah  “ in  or  with  good  faith;  honestly,  openly,  and  sincerely; without simulation or pretense”. Bukan hanya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Risalah Lelang yang wajib ditaati oleh para pihak, melainkan juga itikad baik sebagai ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, yaitu keputusan, kejujuran, tanpa tipu muslihat, dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi pihak-pihak lain.
3. Asas Kepastian Hukum
7 RechtIdee , “ Pelaksanaan Lelang Terhadap Obyek Yang Dibebani  Hak Tanggungan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Para Pihak” , Volume 13, No. 2, Desember 2018
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Asas  kepastian  hukum:  adalah  asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan  landasan  peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara (vide: Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No 28 Tahun 1999). Dalam setiap  pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik peralihan hak (acta van transport) atas barang sekaligus sebagai alas hak penyerahan barang. Tanpa Risalah Lelang, pelaksanaan  lelang yang demikian tidak memberi kepastian hukum tentang hal-hal yang terjadi, karena apa yang terjadi tidak tercatat secara jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, Risalah Lelang sebagai figur hukum yang mengandung kepastian hukum harus diaktualisasikan dengan tegas dalam undang-undang yang mengatur tentang lelang.
4. Asas Efisiensi
Asas efisiensi dalam lelang akan memberikan jaminan pelayanan penjualan dengan cepat dan mudah karena dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, pengesahan sebagai Pembeli dilakukan pada saat itu juga, dan penyelesaian pembayaran dilakukan secara tunai serta biaya yang murah. Asas efisiensi ini juga akan menjamin pelaksanaan lelang menjadi media terbaik dalam proses jual beli sebab potensi harga terbaik akan  lebih  mudah  dicapai  dikarenakan  secara  teknis  dan  psikologis  suasana  kompetitif  tercipta  dengan sendirinya. Dengan demikian akan terbentuk iklim pelaksanaan lelang yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

## 5. Asas Akuntabilitas
Asas akuntabilitas: adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 3 angka 7 UU No.28 Tahun 1999). Dengan demikan, asas ini menghendaki agar lelang yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Lelang, Penjual dan Pembeli kepada semua pihak yang berkepentingan dan  masyarakat.  Pertanggungjawaban  Pejabat  Lelang:  administrasi  lelang  dan  pengelolaan  uang  lelang. Pertanggungjawaban Penjual: dalam rangka penghapusan, pelaksanaan eksekusi atau kepentingan lainnya.
Pertanggungjawaban  Pembeli:  kewajiban  dalam  pelunasan  pembayaran  harga  pokok  lelang, pembayaran Bea Lelang, dan pembayaran pajak-pajak yang dikenakan atas pelaksanaan lelang.

## Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pelaksanaan Di Indonesia
Konsep keadilan sebenarnya sudah banyak dikemukakan oleh para ahli karena keadialan sesungguhnya sesuatu  yang  sangat  dekat  dengan pemenuhan  hak  dan  kepentingan manusia. Dalam konsep keadilan  banyak ditemukan berbagai pengertian oleh para ahli tentang keadilan, adil artinya meletakkan segala sesuatu sesuai dengan  proporsinya.  Kata  adil  atau  keadilan  merupakan  kombinasi  dari  nilai-nilai  moral  dan  sosial  yang merupakan  pengenjawantahan  dari fairness  (kejujuran/keadilan/kewajaran);  balance  (keseimbangan); temperance (menahan diri) dan straightforwardness (kejujuran). 8
Menurut  O.  Notohamidjojo,  pengertian  keadilan  adalah  keadilan  itu  menuntut  perlawanan  terhadap kesewenang-wenangan kepada manusia, keadilan memberikan kepada masing-masing haknya. Keadilan menuntut untuk melihat sesame manusia sebagai manusia, mewajibkan memanusiakan manusia.  Keadilan menempatkan pihak lain sebagai subyek. Keadilan menuntut perlakuan seperti orang diperlakukan, dan keadialan mengucilkan
8 Ahmad Sudiro dan Deni Bram, Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional) , Cet ke 1., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 135.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
kesewenang-wenangan. 9 Pembedaan keadilan menurut Notohamidjojo yaitu keadialan kreatif (iustitia creative) dan keadilan protektif (iustitiaprotective). Keadialan kreatif yaitu keadilan yang memberikan kepada suatu orang untuk  bebas  menciptakan  sesuatu  dengan  daya  kreativitasnya.  Keadilan  protektif  adalah  keadilan  yang memberikan pengayoman kepada setiap orang yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat. 10
Keadilan  dalam  kedudukannya  sebagai  nilai-nilai  yang  berlandaskan  Pancasila  dalam  sistem  hukum pada dasarnya harus tercermin dalam setiap pengaturan hubungan masyarakat. Adapun pokok-pokok pikirannya adalah sebagai berikut: 11
1. Perlu  diadakan  pembedaan  yang  jelas  antara  pengertian  hakiki  keadialan  dan  bentuk-bentuk perwujudannya dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Semakin kongkret bentuk perwujudannya semakin relative nilai yang dikandungnya;
2. Hakekat  keadilan  terletak  dalam  sikap  mengakui  dan  memperlakukan  orang  lain  sebagai  sesama manusia.
3. Keadilan  yang  mencerminkan  hubungan  antar  manusia  terwujud  dalam  tiga  bentuk: Justitia commutativa yang merupakan norma yang menentukan kewajiban masyarakat untuk mensejahterahkan individu; Justitia  legalis  yang  merupakan  norma  yang  menentukan  kewajiban  individu  terhadap masyarakat.
4. Pancasila mengetengahkan bahwa keadialan sosial menjamin terbukanya pemerataan keadilan dalam memperoleh jaminan hukum.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa keadilan menurut konsepsi bangsa Indonesia adalah keadilan sosial. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap warga  negara  Indonesia  mendapat  perlakuan  yang  adil  dalam  bidang  hukum,  politik,  sosial,  ekonomi  dan kebudayaan,  serta  mencakup  pengertian  adil  dan  makmur.  Keadilan  sosial  mengandung  arti  tercapainya keseimbangan  antara  kehidupan  pribadi  dan  kehidupan  masyarakat  yang  meliputi  keadilan  dalam  memenuhi kehidupan  jasmani  dan  rohani.  Keadilan  sosial  adalah  suatu  prinsip  bahwa  dalam  lapangan  sosial  ekonomi terdapat kebebasan bagi tiap orang untuk mengusahakan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup ini  mengacu  pada  hakekat  manusia  sebagai  makhluk  jasmani-rohaniah,  individual-sosial  dan  pribadi-religius sehingga  untuk  dapat  hidup  secara  wajar  setiap  orang  harus  mempunyai  pekerjaan  sehingga  memperoleh penghasilan dan hidup sejahtera.
Menurut Darji Darmodihardjo dan Sidharta, keadilan sosial menurut konsepsi bangsa Indonesia adalah keadialan sosial. 12 Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik  materiel  maupun  spiritual  yaitu  yang  menyangkut  adil  di  bidang  hukum,  ekonomi,  politik,  sosial,  dan kebudayaan.  Keadilan sosial meliputi  juga keadilan  dalam pemenuhan  tuntutan-tuntutan  hakiki  bagi kehidupan jasmani  dan  rohani. 13 Keadilan  sosial  juga dapat  diartikan keadilan yang  berlaku  dalam masyarakat  di segala
9 Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum, Cet 1., Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm 212.
10 O Notohamidjo, Op.cit, hlm.140
11 Soerjanto Poespowardjojo, Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya ,, Cet., 1., Jakarta: Gramedia, 1989, hlm.163.
12 Darji Darmodiharjo dan Sidharta, op., Cit. 148
13 Agus Santoso, Op.Cit, hlm.87
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
bidang kehidupan baik  materiel maupun spiritual. Artinya keadialan bukan hanya untuk golongan kaya tetapi juga untuk golongan miskin, begitu pula tidak hanya untuk para pemimpin tetapi juga untuk rakyat yang dipimpinya. 14
Keadilan  sosisal  dalam  sistem  hukum  Pancasila  menurut  Soerjanto  Poespowarjojo  terletak  pada hakekat  keadilan  yang  mengakui  dan  memperlakukan  orang  lain  sebagai  sesama  manusia.  Keadilan  yang mencerminkan  hubungan  antar  manusia  terwujud  dalam  tiga  bentuk  yakni Justitia  commutativa  ,  justitia distributive  dan  justitia  legalis.  Keadilan  sosial  dalam  tiga  bentuk  tersebut  terwujud  bukan  semata-semata karena  adanya  kesadaran  manusia,  tetapi  karena  pengaturan  hukum  yang  diarahkan  dalam  struktur  proses masyarakat,  sehingga  terbuka  jalan  bagi  masyarakat  untuk  benar-benar  mendapatkan  keadilan.  Dengan demikian, keadialan sosial dapat menjamin terbukanya pemerataan keadialan dalam memperoleh jaminan hukum. 15
Menurut  pandangan  Notohamidjodo,  keadilan  sosial  menuntut  supaya  manusia  hidup  dengan  layak dalam  masyarakat.  Masing-masing  harus  diberi  kesempatan  menurut  kepatutan  kemanusiaan (menselijke waardigheid). Pembangunan dan pelaksanaan pembangunan tidak hanya mengandaikan dan mewujudkan keadilan melainkan juga kepatutan yang disebut dengan kepatutan yang wajar dan proporsional. 16
Keadilan  yang  terkandung  dalam  sila  ke  lima  Pancasila  yaitu  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat menurutKaelan harus didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan yang terwujud dalam kehiudpan bersama meliputi: 17
1. Keadilan distributive yaitu suatu hubungan keadilan antara warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib  memenuhi  keadilan  dalam  bentuk  keadilan  membagi,  dalam  bentuk  kesejahteraan,  bantuan, subsidi serta kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
2. Keadilan legal (keadilan bertaat) yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
3. Keadilan  komutatif  yaitu suatu hubungan  keadilan antara warga  negara  satu  dengan  lainnya secara timbal balik.
Hal ini juga ditegaskan dalam PAsal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan agar hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa “kead i lan” yang hidup dalam masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pertimbangan  hakim  tidak  sekedar  formal  legal  melainkan  juga substantif moral- justice. 18
Dalam praktek peradilan, adakalanya ditemui adanya putusan hakim yang dianggap tidak berpihak pada keadilan  dan  akibatnya  merugikan  hak-hak  dan  kepentingan  pencari  keadilan.  Mencermati  proses  pembuatan putusan  peradilan  tersebut,  maka  Mahkamah  Agung  telah  megeluarkan  instruksi  No.  KMA/015/INST/VI/1998 yang isinya menginstrusikan agar para hakim dalam menghasilkan putusan yang eksekutabel berisikan ethos (integritas),  pathos  (pertimbangan  yuridis  yang  utama),  filosofis  (berintikan  rasa  keadilan  dan  kebenaran),
14 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Op.Cit
15 Soerjanto Poespowardojo, Op.Cit
16 Darji Darmodiharjo dan Sidharta , Pokok-Pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006 hlm.149.
17 Kaelans, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta : Paradigma,,2004,hlm. 83
18 Ahmad Sudiro dan Beni Bram, Op.Cit
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
sosiologis (sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat) serta logos (dapat diterima dengan akal sehat), demi terciptanya putusan yang berkualitas dan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.
Dalam  kaitannya  dengan  penegakan  hukum  di  Indonesia,  maka  diperlukan  penegakan  hukum  yang berkeadilan.  Hal  ini  karena  hukum  merupakan  sarana  untuk  mewujudkan  keadilan.  Dalam  pandangan  yang dikemukakan oleh Darji Darmodihardjo dan Sidharta yaitu keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyrakat  di  segala  bidang  kehidupan  baik  materiel  maupun  spiritual  yaitu  yang  menyangkut  adil  di  bidang hukum,  ekonomi,  politik,  sosial,  dan  kebudayaan.  Keadilan  sosial  meliputi  juga  keadilan  dalam  pemenuhan tuntutan-tuntutan  hakiki  bagi  kehidupan  jasmani  dan  rohani,  serta  pendapat  Soerjanto  Poespowarjojo  yaitu keadilan  sosial  dalam  sistem  hukum  Pancasila  terletak  pada  hakekat  keadilan  yang  mengakui  dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia.

## KESIMPULAN
Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan dua hal, Pertama Asas dalam pelaksanaan Lelang : Asas Keterbukaan, asas keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas Efisiensi, Asas Akuntabilitas.
Penerapan  konsep  keadilan  Menurut  O.  Notohamidjojo,  pengertian  keadilan  adalah  keadilan  itu menuntut perlawanan terhadap kesewenang-wenangan kepada manusia, keadilan memberikan kepada masing- masing haknya. Keadilan menuntut untuk melihat sesame manusia sebagai manusia, mewajibkan memanusiakan manusia.  Keadilan  menempatkan  pihak  lain  sebagai  subyek.  Keadilan  menuntut  perlakuan  seperti  orang diperlakukan, dan keadialan mengucilkan kesewenang-wenangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adwin Tista. (2013), “ Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia ” , Al’ Adi, Volume V No 10, Juli-Desember Citra Lavenia, A. (2019). Pelaksanaan Lelang Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Dengan Perantaraan Balai Lelang Swasta. Notarius, 12(1), 524-536. https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28902
Mboeik, M.C. (2019), Hak Sempurna Yang Melekat Pada Pemenang Benda Tidak Bergerak, Jurnal Kenotariatan Narotama.
Nugroho, P.D, Badriyah, S.M. (2018), Pelaksanaan Lelang Terhadap Objek Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Para Pihak, Jurnal Rechtidee.
Asuan (2021), Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Jurnal Solusi, Volume 19 Nomor 2 Bulan Mei
2021.

## Buku
Ahmad Sudiro  dan  Deni  Bram, Hukum dan  Keadilan  (Aspek Nasional  &  Internasional), Cet  ke 1.,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2013. Darji  Darmodiharjo  dan  Sidharta ,  Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum  apa  dan  bagaimana  Filsafat  Hukum  Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006 hlm.149.
Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum, Cet 1., Bandung: Pustaka Setia, 2012 Phillipus  M.  Hadjon  1987, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat,  Sebuah  Studi  Tentang  Prinsip-Prinsipnya,
Penanganannya  oleh  Pengadilan  dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Pembentukan  Peradilan Administrasi Negara.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Rachmadi Usman, Hukum Lelang, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Soerjanto  Poespowardjojo, Filsafat  Pancasila  Sebuah  Pendekatan  Sosio-Budaya,,  Cet.,  1.,  Jakarta:  Gramedia, 1989.
Alamat Website https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikelbaca/5097/Perbuatan-Melawan-Hukum-dalam-Gugatan-Pelaksanaan- Lelang-di-KPKNL.html diakses pada tanggal 31 Agustus 2022 Pukul 09.18