## KEBIJAKAN PUBLIK DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

## Indra Kristian 1*)
Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi Bandung Indonesia 1)
Email: technician2007@gmail.com 1*)

## Abstract
This paper discusses public policy in Indonesia and the challenges in its implementation. Public  policy  is  the  means  by  which  the  government  works.  Society  is  faced  with  various problems ranging from social problems, health, infrastructure, environment, and others. The government  through  its  policies  offers  solutions  for  them.  However,  many  public  policies formulated  in  Indonesia  since  independence  have  not  provided  adequate  benefits  for  the Indonesian  people  because  they  have  faced  serious  implementation  challenges  that  have resulted in failure. This research uses a documentary research design and secondary sources for  data  collection.  Some  of  the  challenges  identified  by  this  research  that  hinder  the implementation  of  public  policy  in  Indonesia  include  the  uncontrolled  influence  of international institutions in policy design and formulation, duplication of institutions involved in  program  implementation  and  administrative  practices.  Poor  implementation/failure  of development programs in Indonesia has, among other things, caused waste of important human and material resources, loss of people's trust in the government and a bad image of the country abroad.  In  light  of  these  challenges,  this  study  recommends  that  the  government  must consciously and courageously divest itself of undue influence from international institutions and  their  agents  and  involve  the  people/beneficiaries  in  every  stage  of  development policies/programs.
Keywords: Public Policy, Public Programs/Projects, Policy Implementation, Policy Failure.

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang kebijakan publik di Indonesia dan tantangan-tantangan dalam  implementasinya.  Kebijakan  publik  adalah  sarana  yang  digunakan  pemerintah  untuk bekerja. Masyarakat dihadapkan pada berbagai masalah mulai dari masalah sosial, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan lain-lain.  Pemerintah melalui kebijakannya menawarkan solusi untuk  mereka.  Namun,  banyak  kebijakan  publik  yang  dirumuskan  di  Indonesia  sejak kemerdekaan  belum  memberikan  manfaat  yang  memadai  bagi  masyarakat  Indonesia  karena menghadapi  tantangan  implementasi  yang  serius  yang  mengakibatkan  kegagalan.  Penelitian ini  menggunakan  desain  penelitian  dokumenter  dan  sumber-sumber  sekunder  untuk pengumpulan  data.  Beberapa  tantangan  yang  diidentifikasi  oleh  penelitian  ini  yang menghambat  implementasi  kebijakan  publik  di  Indonesia  antara  lain  adalah  pengaruh  yang tidak  terkendali  dari  lembaga-lembaga  internasional  dalam  perancangan  dan  perumusan kebijakan, duplikasi lembaga-lembaga yang terlibat dalam implementasi program dan praktik- praktik Mala Administrasi. Buruknya implementasi/kegagalan program-program pembangunan di Indonesia antara lain menyebabkan pemborosan sumber daya manusia dan material  yang  penting,  hilangnya  kepercayaan  rakyat  terhadap  pemerintah  dan  citra  buruk negara di luar negeri. Mengingat berbagai tantangan ini, studi ini merekomendasikan bahwa pemerintah harus secara sadar dan berani melepaskan diri dari pengaruh yang tidak semestinya dari  lembaga-lembaga  internasional  dengan  agen-agennya  dan  melibatkan  rakyat/penerima manfaat dalam setiap tahap kebijakan/program pembangunan.
Kata kunci: Kebijakan Publik, Program/proyek publik, Implementasi Kebijakan, Kegagalan Kebijakan.

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah di seluruh dunia menggunakan alat kebijakan publik dalam menawarkan solusi untuk masalah yang dihadapi rakyatnya. Kebijakan publik diarahkan untuk mengamankan dan menjaga kesejahteraan rakyat (Kristian, I, 2022). Inilah sebabnya mengapa kebijakan publik dipandang sebagai rencana pemerintah untuk program dan kegiatannya. Tidak ada negara yang unggul dalam pelayanannya kepada rakyatnya dan masyarakat internasional tanpa kebijakan yang  dirancang  dengan  baik  yang  selain  berfungsi  sebagai  rencana  aksi  pemerintah  juga menjadi  panduan  dan  kerangka  kerja  kegiatan  negara  untuk  pemanfaatan  optimal  dan pembenaran penggunaan sumber dayanya.
Indonesia sebagai sebuah negara tidak ketinggalan dalam menyadari pentingnya kebijakan publik  dan  penggunaannya.  Sejak  awal  kemerdekaannya,  pemerintah  Indonesia  telah merancang kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyatnya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa negara ini tidak kekurangan dalam merancang kebijakan yang indah dan mencetaknya dalam buku-buku berwarna-warni dengan judul yang bagus. Oleh karena itu, di Indonesia memiliki RAPBN  (Rencana  Anggaran  Pembangunan  dan  Belanja  Negara).  Bahkan  jauh  sebelum  itu dimasa  Orde  Baru  Kita  Mengenal  GBHN  (Garis-Garis  Basar  Haluann  Negara)  dan  Juga REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
Di  Indonesia,  salah  satu  produk  gagal  kebijakan  adalah    di  sektor  tenaga  kerja  dengan lahirnya undang-undang mengenai cipta kerja yang banyak sekali ditentang semua kalangan. Perkembangan  ini  antara  lain  memperburuk  situasi  pengangguran  yang  sudah  makin meningkat terutama terkait kebijakan dan undang-undang yang mengatur adanya pembatasan kontrak  kerja  yang  merupakan  salah  satu  produk  pemerintah.  Hasilnya  termasuk ketidaknyamanan dan dampak buruk lainnya.. Pengangguran dari para lulusan perguruan tinggi telah memicu orientasi ritualistik untuk menghasilkan uang dengan cepat karena pemerintah telah mengecewakan mereka. Inilah yang mereka sebut sebagai "generasi sandwich ". Ini adalah bencana  bagi  bangsa  dan  individu  yang  terjerumus  ke  dalamnya.  Citra  negara  ini  di  antara bangsa-bangsa lain telah terpengaruh secara negatif.
Sebagai kelanjutan dari hal di atas, makalah ini berusaha untuk memeriksa melalui data sekunder  dan  pengamatan  pribadi  tentang  penyebab  dan  dampak  dari  kegagalan  kebijakan publik  yang  terus  menerus  di  Indonesia  dan  memberikan  rekomendasi  yang  berguna  untuk mengurangi ancaman tersebut.

## B. KAJIAN PUSTAKA Kebijakan, program dan proyek publik
Konsep kebijakan, program dan proyek sering kali digunakan secara bergantian. Terlepas dari kenyataan bahwa konsep-konsep tersebut memiliki banyak keterkaitan, ketiganya tidaklah sama.  Sebelum  kita  membahas  konsep-konsep  yang  terkait  ini,  penting  untuk  menunjukkan bahwa kita mengacu pada konsep-konsep tersebut dari sudut pandang pemerintah/masyarakat. Perhatian kami adalah kebijakan, program dan proyek yang dirancang oleh pemerintah melalui mesin-mesinnya  untuk  menjamin  kebahagiaan  sebagian  besar  rakyat  dengan  menggunakan sumber daya negara.
Menurut Obikeze dan Anthony (2004), kebijakan adalah prinsip penuntun ke arah realisasi tujuan  organisasi.  Kebijakan  membantu  manajemen  dalam  melakukan  perencanaan  dengan mendukung hubungan yang berarti antara tujuan bisnis di satu sisi dan fungsi organisasi, faktor fisik, dan personil di sisi lain. Kebijakan yang baik harus ditulis agar dapat dilihat dan dipahami oleh semua orang. Hal ini karena dalam situasi di mana kebijakan tersebut tidak tertulis, hal ini
dapat  menimbulkan  berbagai  interpretasi  yang  mengakibatkan  kesalahpahaman  yang  dapat dihindari. Agar sebuah kebijakan menjadi cukup efektif (tidak gagal), kebijakan tersebut harus memiliki  karakteristik  sebagai  berikut  menurut  Obikeze  dan  Anthony  (2004)  kebijakan tersebut  harus  didasarkan  pada  tujuan  organisasi,  harus  spesifik  dan  jelas,  sesuai  dengan standar etika, stabil dan fleksibel, dan cukup komprehensif.
Program  lebih  sempit  daripada  kebijakan.  Kebijakan  adalah  kerangka  kerja  umum  dari serangkaian  program  dibuat  untuk  mencapai  tujuan  kebijakan  tersebut.  Program  merupakan bagian dari kebijakan. Untuk mencapai kebijakan sosial mengenai pendidikan, kemiskinan dan kesehatan,  sejumlah  kegiatan  pemerintah  ditetapkan.  Kegiatan-kegiatan  atau  serangkaian kegiatan yang ingin mencapai tujuan kebijakan pemerintah adalah program.
Di  sisi  lain,  proyek  adalah  tujuan  akhir  dari  setiap  kebijakan.  Sebuah  kebijakan  akan berubah  dari  program  menjadi  proyek.  Ketika  pemerintah  memberikan  kontrak  untuk menyelesaikan  tugas  tertentu,  itulah  proyek.  Contohnya  Program  Pendidikan  menyeluruh, pemerintah  akan  melibatkan  tugas-tugas  khusus  seperti  mempekerjakan  lebih  banyak  guru, melatih guru-guru tersebut, membangun ruang kelas, menyediakan bahan bacaan dan bahan ajar, dan lain-lain. Sebuah kebijakan akan secara otomatis gagal jika ada korelasi yang buruk antara  program  dan  proyeknya.  Ini  adalah  perincian  tujuan  program  menjadi  unit-unit  yang dapat dicapai dan terukur yang disebut proyek.

## Implementasi Kebijakan Publik
Konsep  implementasi  kebijakan  publik  mengacu  pada  proses  memberikan  efek  praktis kebijakan yang telah diadopsi oleh aparat administratif yang tepat. Menurut Eminue (2009), implementasi  kebijakan  publik  adalah  proses  pengubahan  masukan  manusia  dan  material, termasuk  informasi,  teknis,  manusia,  permintaan  dan  dukungan  menjadi  keluaran  berupa barang  dan  jasa.  Dalam  implementasi  kebijakan  publik,  atau  yang  dikenal  dengan  istilah eksekusi, berbagai keputusan dan tindakan eksekutif yang berupaya mengubah mandat yang telah ditetapkan menjadi kenyataan.
Proses  implementasi  melibatkan  output  dari  kebijakan  publik,  seperti  pendanaan  atau layanan aktual yang diberikan (Agbazuere, 2020). Implementasi kebijakan publik yang efektif membutuhkan  kejelasan  dan  kekhususan  kebijakan,  kemampuan  kelembagaan  organisasi pelaksana,  identifikasi  kelompok  sasaran  yang  tepat,  dan  lingkungan  di  mana  kebijakan tersebut akan diimplementasikan (Obikeze & Anthony, 2004). Tanpa memperhatikan faktor- faktor penting ini, kebijakan tersebut akan menghadapi tantangan implementasi yang serius. Tantangan  ini  termanifestasi  terutama  dalam  kegagalan,  kegagalan  kebijakan  publik,  yang merupakan konsep berikutnya.

## Kegagalan Kebijakan Publik
Kegagalan  adalah  ketidakmampuan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Seseorang  dikatakan  gagal  ketika  ia  tidak  mampu  memenuhi  standar  yang  diharapkan  atau instrumen penilaian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan publik dikatakan gagal menurut Andrews (2018) ketika produk yang direncanakan tidak dilaksanakan melalui proses yang  efisien  dan  kebijakan  tidak  menyelesaikan  masalah  yang  memerlukan  intervensi  atau memicu hasil pembangunan yang negatif.
Kebijakan dan program publik biasanya dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Sebuah proses biasanya ditetapkan untuk keuangan, pencatatan, ketepatan  waktu/tenggat  waktu  dan  sebagainya.  Sebuah  kebijakan  dianggap  gagal  dalam perspektif ini ketika prosedur tidak diikuti bahkan ketika hasil-hasilnya tidak dicatat. Hal ini dikatakan  tidak  disampaikan  secara  efisien.  Ini  adalah  pandangan  rencana  dan  kontrol  dari kegagalan kebijakan publik.  Kebijakan atau program yang gagal dalam uji rencana dan kontrol tidak  efisien  karena  akan  melibatkan  pemborosan  sumber  daya  manusia,  waktu,  uang  dan material.
Di  sisi  lain,  kebijakan  publik  juga  dianggap  gagal  ketika  prosedur  diikuti  tetapi  gagal mencapai hasil yang diinginkan atau menimbulkan lebih banyak masalah sebagai hasil yang membutuhkan  pengeluaran  sumber  daya  lebih  lanjut  untuk  mengatasinya.  Di  Indonesia sebagian  besar  kebijakan/program  publik  dianggap  gagal  berdasarkan  salah  satu  perspektif kegagalan  kebijakan  publik.  Kebijakan-kebijakan  tersebut  tidak  memberikan  hasil  yang diproyeksikan  sesuai  dengan  target  kebijakan,  tidak  efisien  karena  rencana  dan  kontrol terhadap  efisiensi  juga  tidak  dipatuhi.  Sebagian  besar  kebijakan  tersebut  pada  akhirnya menimbulkan lebih banyak kebingungan bagi pemerintah berikutnya sebagai akibat dari hasil yang tidak diinginkan dari program-program mereka.

## Jenis-Jenis Kebijakan Publik
Tergantung pada kriteria klasifikasinya, kebijakan publik terdiri dari berbagai jenis. Ada kebijakan publik yang diklasifikasikan menurut sektor ekonomi yang dilayani. Dalam hal ini, kebijakan  pendidikan,  kesehatan,  pertanian,  perumahan  dan  transportasi  (Obikeze  dan Anthony,  2004).  Dengan  kebijakan-kebijakan  ini,  program-program  publik  yang  berbeda dikembangkan  untuk  mengaktualisasikannya  demi  kepentingan  orang  banyak.  Pendekatan utama dalam tipologi kebijakan publik adalah pada latar belakang maksud, proses operasi, isu dan klien dari kebijakan yang bersangkutan (Lowi, 1964).  Menurutnya, kebijakan publik dapat bersifat  distributif,  regulatif,  dan  redistributif.  Klasifikasi  ini  telah  mendapatkan  popularitas dalam literatur administrasi publik tentang kebijakan publik (Olaniyi, 1998; Chandler & Plano, 1988; Okeke, 2001).
Namun, Olaniyi (1998) menambahkan jenis keempat sebagai kebijakan konstituen. Dari Obamwonyi dan Aibieyi (2014), bentuk lainnya dapat dilihat sebagai kebijakan ekstraktif dan kebijakan simbolik. Penjelasan singkat mengenai jenis-jenis kebijakan publik ini diperlukan.
Kebijakan distributif : Kebijakan-kebijakan ini berkaitan dengan tarif atau pajak, lahan publik,  alokasi  fasilitas  publik,  dan  sebagainya  (Obikeze  &  Anthony,  2004).  Kebijakan- kebijakan semacam ini memerlukan pembagian atau alokasi tambahan dalam unit per unit ke berbagai sektor ekonomi serta individu dan institusi. Alokasi manfaat ini dilakukan secara terus menerus dan didasarkan pada ketidakberpihakan dan keadilan sehingga setiap orang memiliki harapan yang baik untuk menerima bagian yang adil. Oleh karena itu, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Artinya, rumah tangga A yang mendapatkan penerangan tidak menghalangi rumah tangga B untuk menikmati penerangan yang sama.
Kebijakan distributif : Dalam jenis kebijakan ini, ada transfer manfaat dari satu orang, sektor atau institusi ke orang lain. Fakta bahwa suatu zona atau individu mendapat manfaat, merupakan  ancaman  bagi  orang  lain  yang  menikmati  sumber  daya  secara  penuh  atau  tidak sama sekali. Kebijakan-kebijakan ini merupakan langkah pemerataan pemerintah dalam bentuk kerangka hukum untuk mengurangi ketidaksetaraan dan keluhan marjinalisasi. Karena adanya kecenderungan untuk mengambil dari satu kelompok dan memberikan kepada kelompok lain sebagian atau seluruhnya, maka konflik dan ketegangan akan muncul secara alami. Beberapa kebijakan yang dapat diklasifikasikan di sini di Indonesia adalah sistem kuota/karakter federal, undang-undang  yang  kurang  beruntung  dalam  pendidikan,  undang-undang  untuk  kelompok rentan, dll. Kelompok yang sumber dayanya diambil biasanya menentang kebijakan tersebut, sementara kelompok yang berniat mendapatkan keuntungan memuji kebijakan tersebut.
Kebijakan peraturan : Kebijakan-kebijakan ini melibatkan penetapan standar dan aturan untuk membatasi kegiatan beberapa kelompok dalam masyarakat untuk mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan atau kelambanan mereka (Egonmwan, 1991). Kebijakan- kebijakan  ini  dimaksudkan  untuk  mengendalikan  aktivitas  berbagai  kelompok  dalam masyarakat.  Seperti  halnya  kebijakan  redistributif,  ketegangan  dan  konflik  muncul  karena mereka yang perilakunya diatur/dikurangi biasanya menentang hukum/kerangka kerja tersebut, sementara mereka yang melihat aktivitas kelompok yang dilarang/dikontrol sebagai ancaman
Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 – 9736 E-ISSN: 2828-545X
merayakan  peraturan  tersebut.  Berbagai  badan  pengatur  pemerintah  mulai  beroperasi  untuk menegakkan kebijakan-kebijakan regulasi: Badan Narkotika Nasional (BNN)
Kebijakan ekstraktif : Kebijakan-kebijakan ini dibuat untuk mengekstraksi sumber daya seperti uang, barang dan jasa, orang-orang dari lingkungan domestik dan internasional. Melihat kebijakan  hanya  sebagai  kebijakan  distributif/redistributif  dan  regulasi  sangatlah  terbatas. Pemerintah ada untuk menciptakan peluang bagi produksi barang dan jasa untuk menawarkan solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Pandangan pemerintah di Indonesia yang  selalu  membagikan/mengalokasikan  sumber  daya  dengan  mengabaikan  penciptaan kekayaan membuat jenis kebijakan ini tidak populer di lingkungannya. Kebijakan-kebijakan ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas/kemampuan  institusi  dan  individu  agar  efisien dalam  kinerja  pembangunan  nasional.  Penciptaan  lapangan  kerja,  program-program peningkatan  keterampilan  serta  program-program  pemberdayaan  pertanian  dan  ekonomi termasuk dalam jenis kebijakan ini.
Kebijakan  simbolis :  Beberapa  kebijakan  dan  program  dibuat  untuk  mempromosikan perilaku atau tindakan tertentu. Hal ini dilakukan dalam bentuk pemberian penghargaan untuk menunjukkan  sikap  tertentu.  Seperti  namanya,  kebijakan  ini  memiliki  tujuan  simbolis.  Hal tersebut  merupakan  dorongan  bagi  warga  negara  untuk  berperilaku  sesuai  dengan  yang diinginkan  dan  sering  kali  untuk  membangun  rasa  kebersamaan  dan  identitas  bersama  atau untuk  merayakan  karakter  yang  patut  diteladani  (Obamwonyi  &  Aibieyi,  2014).  Kebijakan Indonesia  yang  mengharuskan  penghargaan  jasa  nasional  kepada  individu  yang  memiliki kontribusi yang dapat dibedakan kepada negara-bangsa, termasuk dalam jenis ini.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam sistem dan kehidupan kerja organisasi pemerintah.Sudrajat,Y & Kristian, I (2022) Dalam hal penelitian ini penulis mengungkapkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan  sebenarnya  dengan  maksud  menginvestigasi  dan  memahami  fenomena  apa  yang terjadi yaitu Kebijakan Publik dan Implementasinya di Indonesia Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena berbasis pada informasi/kenyataan yang terjadi di lapangan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN Penyebab Kegagalan Kebijakan Publik Di Indonesia
Beberapa  alasan  mengapa  sebagian  besar  kebijakan  publik  di  Indonesia  gagal mendapatkan  hasil  yang  dibutuhkan  atau  mengikuti  pola  yang  telah  ditetapkan  untuk pelaksanaannya  atau  pada  akhirnya  mencapai  hasil  yang  tidak  direncanakan  yang  sebagian besar bersifat negatif dijelaskan di bawah ini
Pengaruh  lembaga-lembaga  internasional,  terutama  Bank  Dunia  dan  Dana  Moneter Internasional:  Lembaga-lembaga  ini  dan  lembaga-lembaga  sejenisnya  memiliki  pengaruh langsung dan sangat besar terhadap kebijakan-kebijakan publik Indonesia. Hal ini lebih-lebih mengingat  fakta  bahwa  Indonesia  bergantung  pada  mereka  untuk  pinjaman  dan  bantuan keuangan, serta penjadwalan ulang utang (Bank Indonesia, 2022). Lembaga-lembaga keuangan ini  bertanggung  jawab  dalam  merancang  kebijakan/program  publik  utama  di  Indonesia. Pertama-tama,  mereka  tidak  diciptakan  untuk  melayani  Indonesia  dan  negara-negara berkembang secara gratis. Mereka adalah usaha bisnis untuk pemerintah nasional yang sangat dominan  dalam  pengelolaannya.  Mereka  menerapkan  format  pembangunan  universal  dalam menggambar  program  pembangunan  untuk  negara-negara  miskin  di  dunia  bahkan  ketika mereka hampir tidak memahami kemiskinan, buta huruf, kelaparan dan penyakit umum lainnya
khususnya di negara-negara berkembang karena dia yang memakai sepatu tahu di mana dan bagaimana hal itu melukai kakinya.
Duplikasi lembaga yang terlibat dalam implementasi: Umumnya dikatakan bahwa terlalu banyak  tangan  akan  merusak  hidangan.  Para  pembuat  kebijakan  umumnya  meremehkan kerumitan dan kesulitan dalam mengkoordinasikan tugas lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program. Di Indonesia, pelaksanaan program pembangunan tertentu melintasi dua hingga  tiga  kementerian  dan  departemen  pemerintahan  (Ayogu,  Ezugwu  &  Bello,  2019). Program  pembangunan  untuk  penciptaan  lapangan  kerja  bagi  kaum  muda  seperti  skema N- Power saat  ini  melibatkan  Kementerian  Pertanian,  Pengembangan  Pemuda  dan  Olahraga, Kantor Wakil Presiden, dan Kementerian Kemanusiaan dan Manajemen Bencana. Duplikasi lembaga-lembaga  dalam  melaksanakan  program-program  tersebut  meningkatkan  birokrasi yang  tidak  semestinya.  Hal  ini  menjadi  semakin  bermasalah  ketika  lembaga-lembaga  yang terlibat tidak sepakat dalam hal prinsip-prinsip program.
Kurangnya  koordinasi  atau  komunikasi  yang  tidak  memadai:  Ketika  maksud  kebijakan tidak dijabarkan dengan baik melalui jalur-jalur organisasi yang diperlukan, maka kebijakan tersebut akan sulit untuk diterapkan (Okeke, 2001). Hal ini merupakan masalah utama dalam implementasi  kebijakan  publik  di  Indonesia.  Kurangnya  koordinasi  dengan  cara  ini menyebabkan struktur-struktur yang berbeda bekerja di persimpangan jalan dan tidak hanya membuang-buang dana publik, tetapi juga merupakan gangguan birokrasi.
Kebijakan atau program diimplementasikan oleh lembaga-lembaga yang kepentingannya tidak selalu sama dengan pembuat kebijakan: Hal ini merupakan masalah serius di Indonesia, terutama di mana birokrasi hanya terlibat pada tahap implementasi. Karena lembaga-lembaga ini  mungkin  tidak  dilibatkan  pada  tahap  awal  perancangan  program,  maka kepentingan/pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip kebijakan mungkin berbeda dengan para  pembuat  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  tersebut  akan  mati  pada  saat kedatangannya.
Adanya  keterputusan  antara  pembuat  kebijakan  dengan  pihak-pihak  yang  seharusnya dilayani  oleh  kebijakan  tersebut:  Dalam  banyak  kasus  seperti  yang  telah  kita  bahas sebelumnya,  kebijakan  publik  tidak  hanya  terpisah  dalam  inisiasi  dan  perumusannya  dari badan-badan  pelaksana,  tetapi  juga  dari  populasi  sasaran  yang  akan  mendapat  manfaat  dari intervensi tersebut. Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia sebagian besar bersifat elitis. Kebijakan-kebijakan tersebut dirancang dan dipaksakan kepada populasi sasaran (Ayogu,  Onah  &  Agboeze,  2013).  Pemerintah  biasanya  beroperasi  dari  atas  ke  bawah  yang mengasingkan  masyarakat  dari  kebijakan  tersebut.  Sangat  menyedihkan  bahwa  di  beberapa komunitas,  para  pemimpin  hanya  menerima  kontraktor  yang  menjalankan  program  untuk mereka tanpa konsultasi atau masukan yang serius dari mereka. Tentunya, program-program seperti itu bahkan ketika selesai tidak akan berkelanjutan.
Krisis kebijakan publik, program, kepemilikan proyek: Ini adalah masalah besar lainnya dalam program pembangunan publik di Indonesia. Karena dalam banyak kasus, keterlibatan masyarakat sangat minim, jika ada, mereka tidak memiliki proyek-proyek tersebut. Persetujuan mereka tidak diupayakan dan diperoleh secara wajar selama proses perencanaan program, tidak ada  komitmen  dari  pihak  mereka  baik  dalam  bentuk  uang  tunai  maupun  barang,  dan sebagainya; mereka melihat  proyek tersebut  sebagai  milik pemerintah, bukan milik mereka. Anehnya, mitra pembangunan menyelesaikan proyek di  sebuah komunitas dan menamainya dengan nama mereka, bukan dengan nama komunitas yang bersangkutan. Krisis kepemilikan meluas  ke  tingkat  pemerintahan  dan  lembaga-lembaga  di  tingkat  pemerintahan  yang  sama. Tingkat-tingkat  pemerintahan  atau  lembaga-lembaga  tersebut  memperebutkan  kewenangan siapa yang seharusnya menjalankan program tersebut. Skenario seperti ini membuat program tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

## Praktik-praktik administrasi yang kurang tepat
Administrasi  program-program  pembangunan  diliputi  oleh  banyak  masalah.  Mulai  dari penundaan yang tidak semestinya dalam pelaksanaan rencana, peningkatan biaya di luar biaya yang diproyeksikan sebelumnya, inflasi, konstruksi yang kurang baik, strategi investasi yang buruk  dengan  hasil  yang  kurang  memuaskan,  dan  lain  sebagainya  (Okeke,  2001).  Olaniyi (1998)  menjelaskan  tiga  area  kebingungan  dan  ketidakmampuan  dalam  hal  administrasi implementasi kebijakan. Ketiga hal tersebut adalah kurangnya tenaga ahli yang terlatih untuk mengelola  program/proyek  yang  kompleks  dan  penting  bagi  pembangunan  ekonomi, kurangnya dukungan/kemauan politik bagi pegawai negeri sipil dan birokrat, dan manipulasi data statistik yang dilakukan secara kasual  untuk  memenuhi  kebutuhan  politik oleh birokrat negara  berkembang.  Hal  ini  menyebabkan  perencanaan  dengan  data  yang  salah  atau menyesatkan.
Kendala ekonomi dan politik :
Sebagian  besar  negara  berkembang  tidak  memiliki  kapasitas  untuk  mendanai  proyek- proyek  pembangunan  mereka.  Pencarian  bantuan  asing  dalam  bentuk  pinjaman  atau  hibah terhambat  oleh  syarat-syarat  yang  berat.  Dengan  demikian,  ekonomi  tidak  cukup  kuat  dan mendukung. Namun dalam kasus Indonesia, hal ini lebih merupakan kendala politik daripada ekonomi mengingat kekayaan negara tersebut. Mengenai kendala politik, perlu dicatat bahwa dalam masyarakat majemuk, terutama di negara-negara Dunia Ketiga, ada distribusi kekuasaan politik yang tidak merata. Distribusi kekuasaan politik yang timpang memiliki efek pengganda lainnya; prevalensi korupsi politik yang cenderung mengguncang seluruh birokrasi dan struktur gaji yang buruk yang membuat para pegawai negeri harus puas dengan sogokan dan suap. Di bawah  atmosfer  yang  korup,  kebijakan  tidak  dapat  diimplementasikan  dengan  baik,  dan karenanya gagal.

## Hilangnya kepercayaan/kepercayaan
Kegagalan  terus-menerus  dalam  program  publik  untuk  meringankan  penderitaan masyarakat merupakan hilangnya motivasi untuk mempercayai pemimpin dan  menunjukkan perilaku patriotik. Kegagalan kebijakan publik menimbulkan ketidakpuasan dan meningkatkan sikap apatis masyarakat terhadap isu-isu yang melibatkan pemerintah. Hal ini terlihat dari sikap apatis,  ekstremisme,  dan  kefanatikan  pemilih.  Hilangnya  kepercayaan  secara  luas  berarti terkikisnya  legitimasi.  Inilah  yang  ingin  dihindari  oleh  pemerintah  mana  pun.  Hilangnya legitimasi dapat menyebabkan kerusuhan berdarah, revolusi, hilangnya nyawa dan harta benda, serta pelanggaran hukum dan ketertiban secara umum.

## Dasar Pemikiran Untuk Kebijakan Publik
Pemerintah  membuat  kebijakan  untuk  berbagai  alasan.  Pemerintah  dan  tata  kelola beroperasi  melalui  kebijakan  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  teridentifikasi.  Menurut Nnadozie  (2016),  kebijakan  publik  adalah  alat  negara  yang  digunakan  pemerintah  untuk mengatasi masalah dan kebutuhan masyarakat di negara manapun. Dengan melakukan hal ini, negara akan bergerak maju; dengan kata lain, masyarakat akan berkembang. Seperti yang telah kami  jelaskan  pada  sub-judul  sebelumnya,  berbagai  jenis  kebijakan  publik  memiliki  tujuan tertentu seperti:
Ekstraksi sumber daya dari lingkungan domestik dan luar negeri: Pemerintah merumuskan kebijakan  dan  mengawasi  pelaksanaannya  untuk  memastikan  bahwa  bakat-bakat  berharga, sumber daya yang diwariskan oleh alam kepada masyarakat dan lingkungannya dieksplorasi secara  memadai  untuk  meningkatkan  kondisi  kehidupan  masyarakatnya.  Tanpa  adanya kerangka kerja yang memadai,  sebagian besar sumber daya manusia dan  sumber daya alam yang melimpah dari Tuhan tidak akan dimanfaatkan sepenuhnya. Kebijakan pemerintah yang bermaksud untuk mengurangi biaya pemerintahan untuk meningkatkan alokasi pada layanan
dasar termasuk dalam tipologi ini. Untuk mewujudkan tujuan ekstraktif dari kebijakan publik, kombinasi kebijakan ekstraktif dan kebijakan regulasi diperlukan.
Distribusi sumber daya/manfaat: Kebijakan publik juga memungkinkan pemerintah untuk menjalankan  fungsi  distributif/alokatifnya  dalam  suatu  negara.  Dengan  menggunakan kerangka kerja yang tepat, pemerintah mengalokasikan uang, barang, dan jasa kepada individu, kelompok, dan negara di bawah otoritasnya. Keadilan dan kesetaraan dalam alokasi tersebut membawa  persatuan  dan  kemajuan  yang  bertahan  lama  sementara  yang  berlawanan  akan menimbulkan  ketegangan.  Pemerintah  Indonesia  menggunakan  formula  alokasi  pendapatan fiskal  dalam  membagi  sumber  daya  fiskal  kepada  pemerintah  federal,  negara  bagian,  dan pemerintah daerah.
Peraturan  perilaku  manusia  dan  organisasi:  Kebijakan  adalah  hal  yang  tepat  dalam mengatur  perilaku  individu,  kelompok  dan  organisasi  dalam  masyarakat.  Dengan aturan/kerangka  kerja  yang  memadai  dan  diperlukan,  elemen-elemen  yang  membentuk masyarakat akan menghancurkan diri mereka sendiri dan masyarakat itu sendiri. Kehidupan akan  menjadi  seperti  keadaan  alam,  kasar,  jahat,  keras  dan  survival  of  the  fittest.  Melalui hukum/kebijakan  yang  diperlukan,  perilaku  abnormal  yang  mengancam  kualitas  dan kehidupan yang aman akan dibenci. Melalui kebijakan peraturan, pemerintah skakmat perilaku yang mengancam dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Motivasi/dorongan dari warga negara dan institusi: Seperti yang dicatat oleh Obamwonyi dan  Aibieyi  (2014),  kebijakan  publik  memiliki  tujuan  simbolis.  Dengan  demikian,  undang- undang dirumuskan untuk mengakui dan menghargai perilaku tertentu seperti halnya kebijakan regulasi  yang  mengendalikan  perilaku  negatif.  Dengan  kebijakan  tertentu,  pemerintah mengakui orang-orang dan institusi yang telah membedakan diri mereka sendiri. Penghargaan tersebut memotivasi individu tersebut untuk berbuat lebih banyak bagi masyarakat dan menjadi insentif bagi orang lain.

## Perumusan Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  dirumuskan  oleh  para  pembuat  kebijakan.  Istilah  pembuat  kebijakan masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak melihat pembuat kebijakan sebagai kelas politik di lembaga  eksekutif  dan  legislatif.  Sebagian  lainnya  percaya  bahwa  birokrasi/pegawai  negeri adalah pemangku kepentingan utama dalam pembuatan kebijakan, dan karenanya merupakan pembuat  kebijakan  (Obikeze  &  Anthony,  2014).  Inilah  yang  disebut  sebagai  dikotomi politik/administrasi. Namun, di zaman modern ini, karena pejabat karir yang bersifat permanen, keahlian  dan  keterampilan  mereka  dalam  manajemen,  mereka  telah  berperan  aktif  dalam perumusan kebijakan melalui hubungan mereka dengan pejabat politik.
Yang dimaksud dengan formulasi kebijakan publik adalah suatu proses atau kegiatan yang terlibat  dalam  pembuatan/penciptaan  kebijakan  untuk  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik. Dalam merumuskan kebijakan publik yang baik, pertimbangan yang tepat biasanya diberikan pada kondisi ekonomi yang berlaku, ketersediaan informasi yang relevan serta sifat dan tingkat keterlibatan publik. Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik sangat penting karena  membantu  dalam  tahap  implementasi.  Masyarakat  akan  lebih  mudah  mematuhi  atau menerima  kebijakan  yang  mereka  ikut  ambil  bagian  dalam  perumusannya  dibandingkan dengan kebijakan yang dipaksakan kepada mereka. Oleh karena itu, teori perumusan kebijakan yang pluralis, penyesuaian timbal balik partisan, dan juga think tank diterima dalam wacana perumusan  kebijakan  publik  karena  terlepas  dari  kenyataan  bahwa  pengambilan  keputusan adalah tanggung jawab konstitusional eksekutif, pemerintahan modern telah mengakomodasi banyak kepentingan dan kelompok. Oleh karena itu, saat ini lebih merupakan interaksi politik- administrasi daripada dikotomi.
Secara  umum,  perumusan  kebijakan  publik  mengikuti  proses-proses  seperti  identifikasi masalah,  pengembangan  alternatif  tindakan,  analisis  alternatif,  dan  pemilihan  salah  satu alternatif/pilihan kebijakan.
Identifikasi masalah: Tahap ini melibatkan tuntutan dan tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan  dan  partai  politik  terhadap  badan  legislatif  untuk  bertindak  menyelesaikan masalah publik yang berbatasan dengan kebutuhan, kekurangan, atau ketidakpuasan manusia (Okeke, 2001). Di sini, upaya-upaya dilakukan untuk menilai klaim atau agitasi yang menuntut tindakan  atau  tidak  adanya  tindakan.  Hal  ini  untuk  memastikan  apakah  tuntutan  tersebut mendesak atau tidak untuk perubahan. Gagasan  di  balik tahap ini adalah untuk  meyakinkan para pembuat kebijakan tentang kebenaran dari dorongan untuk bertindak. Sebuah proses yang menyeluruh  dalam  tahap  ini  akan  menetapkan  bahwa  sebenarnya  ada  masalah  yang  cukup untuk membenarkan seruan untuk membuat kebijakan-yaitu masalah kebijakan. Hanya ketika sebuah desakan untuk perubahan ditetapkan sebagai masalah kebijakan, barulah hal tersebut diakomodir  dalam  meja  keputusan  (agenda  kebijakan)  para  pembuat  kebijakan  untuk dipertimbangkan. Penting untuk dicatat bahwa masalah kebijakan tidak begitu saja masuk ke dalam agenda kebijakan. Ia merupakan produk dari politik yang serius untuk mendukung dan menentang  niat  tersebut.  Kepemimpinan  politik  yang  kuat  dari  kelompok  penekan  yang mengagumi  perubahan, terjadinya krisis, kegiatan protes, tekanan dari media dan organisasi internasional  akan  memaksa  pemerintah/pembuat  kebijakan  untuk  menerima  suatu  masalah kebijakan untuk didiskusikan (agenda kebijakan). (Okeke, 2001)
Pengembangan alternatif tindakan: Ini adalah tahap di mana opsi-opsi yang berbeda yang mampu mengatasi isu/masalah dalam agenda dipertimbangkan. Isu-isu kebijakan diserahkan untuk dipelajari dan diteliti secara seksama di dalam birokrasi atau oleh kelompok konsultan yang  disewa,  dan  setelah  itu  rekomendasi-rekomendasi  tersebut  disampaikan  kepada  pihak eksekutif untuk dipertimbangkan. Semua dimensi teknis dan beberapa dimensi non-teknis yang penting  diteliti  dan  dinilai  secara  cermat.  Tujuan-tujuan  kebijakan  diprioritaskan,  cara-cara untuk  mencapainya  diidentifikasi,  persyaratan  waktu  untuk  setiap  tujuan  ditetapkan,  dan persyaratan sumber daya fisik dan manusia ditentukan.
Analisis  alternatif:  Berbagai  pilihan  yang  dikembangkan  dan  dipertimbangkan dibandingkan  untuk  memastikan  keunggulannya  satu  sama  lain.  Alternatif  dengan  peluang tertinggi  dan biaya yang masuk akal,  memenuhi  syarat  untuk  tahap terakhir, pemilihan satu alternatif atau pilihan kebijakan.
Pilihan  kebijakan:  Dalam  pilihan  kebijakan,  alternatif  tindakan  dengan  potensi  paling cemerlang dipilih untuk disetujui dan diimplementasikan.
Keterbelakangan sosial dan ekonomi:
Implementasi kebijakan publik yang buruk menyebabkan berkembangnya keterbelakangan. Hal ini meningkatkan kemiskinan, buta huruf dan kekurangan secara umum. Dengan  perkembangan  yang  negatif,  sumber  daya  manusia  tidak  akan  meningkat  dan kemampuan individu serta institusi akan berkurang. (Obamwonyi & Aibieyi, 2014; Agbazuere, 2020)

## Contoh Kegagalan Kebijakan Publik/Program Di Indonesia
Sejak kemerdekaan hingga sekarang, tidak ada pemerintah, militer, atau warga sipil yang tidak menerapkan kebijakan baik dengan niat mulia bagi rakyat Indonesia. Namun, fakta bahwa masyarakat  Indonesia  masih  hidup  dalam  kegelapan  dengan  pasokan  listrik  yang  terbatas, terancam  oleh  tingginya  angka  pengangguran,  tingkat  kemiskinan,  buta  huruf  dan ketidakamanan  merupakan  petunjuk  dari  kegagalan  kebijakan  dan  program.  Ada  berbagai contoh  kegagalan  kebijakan/program  publik  di  bidang  pertanian,  pendidikan,  kesehatan, pembangunan  pedesaan,  serta  pembangunan  bangsa.  Tinjauan  terhadap  beberapa kebijakan/program tersebut sudah cukup untuk dijadikan bahan refleksi.

## E. SIMPULAN
Kebijakan  publik  merupakan  instrumen  yang  digunakan  pemerintah  untuk  mengatasi tantangan masyarakat. Namun, temuan dari studi ini menunjukkan bahwa pengaruh lembaga- lembaga internasional yang tidak terkendali, duplikasi lembaga-lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dan krisis kepemilikan program/proyek publik tidak memungkinkan kebijakan  publik  di  Indonesia  diterapkan  secara  efektif.  Biasanya  mereka  gagal.  Akibatnya, kegagalan  tersebut  mengakibatkan  buruknya  implementasi  kebijakan  dan  program pembangunan yang membahayakan eksistensi korporasi di negara ini. Hal ini mengakibatkan pemborosan sumber daya manusia dan material, memicu hilangnya kepercayaan/kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta rusaknya citra negara dalam kebersamaan bangsa.

## REFERENSI
Agbazuere,  A.  C.  B.  (2020).  Challenges  of  public  policy  making  and  execution  in Nigeria.European Scientific Journal, 16 (7), 130-141.
Andrews, M. (2018). Public policy failures: How often and what is failure anyway? A study of World  Bank  project  performance.  Center  for  International  Development,  Faculty Working Paper No. 344, December. Harvard University.
Ayogu,  G.  I.,  Ezugwu,  J.  S.  &  Bello,  A.  N.  (2019).  Local  government  internally  generated revenue and project execution in Enugu State, 2007-2015. Account and Financial Management   Journal, 4 (2), 1870-1882.
Ayogu, G. I., Onah, R. C. & Agboeze, M. U. (2013). Sustainability of the Local Empowerment and Environment Management Project (LEEMP) in Enugu State. IOSR Journal of Business   and Management, 13 (4), 09-17.
Ayogu, G. I., Udeme, A. & Ecoma, L. (2019). Tradermoni micro-credit scheme and poverty
reduction  in  Nigeria.  International  Journal  of  Advanced  Research  in Management and Social Sciences, 8 (4), 197-208.
Chandler, R.C. & Plano, J.C. (1988). The public administration dictionary. England: ABCCLO Egonmwan, J. A. (1991). Public policy analysis: Concept and applications. Benin City: S.M.
O. Aka and Brothers press.
Eminue, O. (2009). Public policy analysis and decision-making. Lagos: Concept Publications
Limited.
Ikelegbe, A. O. (1996). Public policy making and analysis. Benin City: Uri publishing
Lowi, T. J. (1972). Four systems of policy: Politics and choice. Public Administration Review,
32, S. 298-310
Kristian,  I.  (2021).  EVALUASI  KEBIJAKAN  PENATAAN  PEDAGANG  KAKI  LIMA
(PKL) DI JALAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(2), 23-34.
Kristian,  I.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 9(1),
23-37.
Madu, M. E. & Godwin, A. V. (n.d). Programmes and policy failures in Nigeria: The caseof poverty reduction.
Nnadozie, U. O. (2016). Public policy for public interest  and national  development: Whose interest, whose interest and whose development? 112th inaugural lecture of the
University of   Nigeria delivered on Thursday, 28 July.
Obamwonyi,  S. E. &  Aibieyi, S. (2014). Public policy failures in  Nigeria:  Pathway tounder development. Public Policy and Administration Research, 4 (9), 38-43.
Obaniyi,  J.  O.  (1998).  Foundations  of  public  policy  analysis.  Ibadan:  SUNAD  publishing Limited.
Obikeze,  O.  S.  &  Anthony,  O.  E.  (2004).  Public  administration  in  Nigeria:  A  development approach. Onitsha: Book point LTD.
Okeke, M. I. (2001). Theory and practice of public policy analysis: The Nigerian Experience.
Enugu: Bismark Publications.
Taiwo, A. O. (2015). Interrogating the non-justifiability of constitutional directive principles
and public policy failure in Nigeria. Journal of Politics and Law, 8, (2), 23-35.