## Legalitas

## Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik
* Wahyu Surya Dharma, Surya Perdana, dan Juli Moertiono
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
* e-mail koresponden: daviginting@gmail.com
Abstrak .  Permen  ATR  BPN  1  tahun  2021  tentang  Sertifikat  Elektronik  mendefinisikan  bahwa  Sistem  Elektronik  adalah serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang  berfungsi  mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisa, menyimpan,  menampilkan,  mengumumkan,  mengirimkan,  dan/atau  menyebarkan  informasi  elektronik.  Dokumen  Elektronik adalah  setiap  informasi  elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau  disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital, elektromagnetik,  optikal,  atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui  komputer  atau  Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.dan merupakan terobosan baru dalam hal pendaftaran hak atas tanah secara elektronik, maka perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data  Pendaftaran  Tanah  yang  Dilakukan  Secara  Elektronik,  dimana  dalam  Permen ATR/BPN tidak ada menjelaskan mengenai pelanggaran sanksi hukum dan lainnya, namun karena dilakukan secara elektronik maka harus dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang informasi elektronik nomor 11 tahun 2008. Dimana data yang sudah terdaftar pada pangkalan data kementrian ATR/BPN atau kantor BPN wajib dan harus di simpan pada pangkalan data sebaik mungkin agar tidak dapat diretas atau di salah gunakan oleh pihak tertentu.
Kata Kunci: Sertifikat Elektronik, Data Pendaftaran Tanah.
Abstract .  Regulation  of  the  minister  of  agrarian  and  spatial  planning/national  land  agency  1  year  2021  about  electronic certificate, that Electronic System is a set of electronic devices and procedures that serve to prepare, , collect, process, analyze, store, display, announce, transmit, and/or disseminate electronic information, Electronic Document is any electronic information created, sent, sent, received, or stored in analog, digital, electromagnetic, optical, or similar form, which can be seen, displayed, and/or heard through a computer or Electronic System, including but limited to text, sound, image, map,  design, photos or the like, letters, signs, numbers, access codes, symbols or perforations that have meaning or meaning or can be understood by people who are able to understand them. Legal Protection of Electronic Land Registration Data, where in Permen ATR/BPN there is no explanation  regarding  violations  of  legal  sanctions  and  others,  but  because  it  is  done  electronically,  it  must  be  linked  to  the Information and Technology Law Number 19 of 2016 changes to the electronic information law number 11 of 2008. Where data that has been registered in the database of the ministry of ATR/BPN or the BPN office is mandatory and must be stored in the database as well as possible so that it cannot be hacked or misused by certain parties.
Keywords : Electronic Certificate, Land Registration Data

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  mengambil  suatu  kebijakan  sebagai  bentuk  terobosan  baru  dalam  pelayanan pendaftaran  hak  atas  tanah  yaitu  dalam  bentuk  elektronik.  Dengan  maksud  untuk  mengimbangi  kemajuan  era teknologi  yang  berdampak  besar  terhadap  berbagai  perubahan  terkait  sistem  pelayanan  masyarakat,  salah  satunya sistem pengadminsitrasian pendaftaran tanah, hingga bukti kepemilikan hak atas tanah menjadi dokumen elektronik, yang berbeda dengan sertifikat tanah yang dahulu hanya berbentuk lembaran-lembaran surat, atau sering disebut Buku Sertifikat Tanah.
Maksud dan tujuan dari Pemerintah dengan memberikan terobosan pendaftaran tanah secara elektronik ialah untuk  meningkatkan  berbagai  kemudahan  berusaha  di  Indonesia,  diantaranya  menggencarkan  Digital  Melayani (Dilan), khususnya pendaftaran tanah dan sertifikat secara elektronik seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja yang juga mengatur sektor pertanahan. Guna mewujudkan program Digital Melayani (Dilan)  Pemerintah  melalui  Kementerian  ATR/BPN    menerbitkan  Peraturan  Menteri  ATR/Kepala  BPN  Nomor  1 Tahun  2021  tentang  Sertifikat  Elektronik  sebagai  dasar  pemberlakuan  sertifikat  elektronik,  dengan  diterbitkanya peraturan ini, maka pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, dapat dilakukan secara elektronik, baik itu pendaftaran tanah pertama kali, maupun pemeliharaan data.
Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik mengatur tentang Sertifikat Tanah yang  tadinya  seperti  buku  atau  majalah  menjadi  sebuah  Sertipikat  tanah  elektronik  yang  bentuk  data  digital  dan prosesnya  ditentukan  oleh  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional.    Permen ATR/BPN tentang Sertifikat Elektronik memiliki maksud untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna
Wahyu Surya Dharma, Surya Perdana, dan Juli Moertiono . Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik
meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga  Pemerintah perlu mengoptimalkan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dengan  menerapkan  pelayanan  pertanahan berbasis elektronik.
Hasil pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik nantinya berupa data, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik,  yang  merupakan  data  pemegang  hak,  data  fisik  dan  data  yuridis  bidang  tanah  yang  valid  dan  terjaga autentikasinya.  Produk  dari  pelayanan  elektronik  ini  seluruhnya  akan  disimpan  pada  Pangkalan  Data  Sistem Elektronik.
Akan  tetapi  perkembangan  teknologi  dan  informasi  tidak  saja  memberikan  manfaat  melainkan  juga  dapat mengakibatkan  masalah  yang  merugikan  masyarakat,  seperti  halnya  penyalahgunaan  data,  seperti  pencurian  data pribadi, dan data harta benda, yang dapat terindikasi terjadinya penipuan dan  lain-lain. Selain itu dengan semakin berkembangnya informasi elektronik dapat menyebabkan terjadinya pembajakan terhadap informasi baik data pribadi, maupun data harta benda, seperti misalnya kebocoran data harta seperti kepemilikan hak atas tanah seseorang.
Sehingga hal ini menyebabkan kurang terjaminnya perlindungan terhadap informasi pribadi dalam pelayanan pendaftaran  tanah  secara  elektronik.  Perlindungan  terhadap  keamanan  data  informasi  sangat  diperlukan,  hal  ini dikarenakan  informasi  data  tersebut  merupakan privacy seseorang  yang  apabila  disalahgunakan  akan  merugikan pemilik sertifikat elektronik yang dibajak tersebut terlebih lagi apabila informasi tersebut digunakan untuk melakukan suatu perbuatan melawan hokum.

## METODE
Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian. 1 Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non- eksperimental,  interaktif  dan  non-interaktif. 2 Metode  Penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  yuridis  normatif, yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  skunder. 3 Dalam  penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik. 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Hukum Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik
Pendaftaran tanah  secara elektronik  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  1  Tahun  2021 tentang Sertipikat  Elektronik,  Dalam  ketentuan  tersebut  dijelaskan  bahwa  sertifikat  elektronik  yang  selanjutnya  disebut sertifikat- el adalah  sertifikat  yang  diterbitkan  melalui  sistem  elektronik  dalam  bentuk  dokumen  elektronik.  Sistem elektronik  sendiri  merupakan  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang  berfungsi  mempersiapkan, mengumpulkan,  mengolah,  menganalisa,  menyimpan,  menampilkan,  menggumumkan,  mengirimkan  dan/atau menyebarkan  informasi  elektronik.  Sedangkan  dokumen  elektronik  adalah  tiap  informasi  elektronik  yang  dibuat diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optical atau sejenisnya yang  dapat  dilihat  ditampilkan  dan/atau  didengar  melalui  komputer  atau  sistem  elektronik  termasuk  tetapi  tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol dan atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 5 Mulai  12  Januari  2021,  Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  dapat  dilakukan  secara  elektronik.  Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik meliputi:
a. Pendaftaran Tanah untuk pertama kali; dan
b. Pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Pendaftaran tanah diselenggarakan melalui sistem elektronik. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik diberlakukan  secara  bertahap  yang  ditetapkan  oleh  menteri,  Hasil  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  secara  elektronik berupa  data,  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik.  Data,  informasi  elektronik  dan/  atau  dokumen elektronik  merupakan  data  pemegang  hak,  data  fisik  dan  data  yuridis  bidang  tanah  yang  valid  dan  terjaga
1 Ismail Koto, (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan , 2 (1), p.1052-1059.
2 Ismail Koto. (2020). Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics.
3 Ismail Koto. (2022). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi .
4 Rahimah & Ismail Koto. (2022).  Implications of Parenting Patterns in the Development of Early  Childhood Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2), 129-133.
5 Oemar Moechthar, Soelistyowati, Ellyne Dwi Poespasari, 2021: Pendaftaran Tanah: Sertifikat Elektronik kepemilikan ha katas tanah di Indonesia. UNAIR. Halaman 17
Wahyu Surya Dharma, Surya Perdana, dan Juli Moertiono . Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik
autentikasinya. seluruh data, informasi dan/atau dokumen elektronik disimpan pada pangkalan data sistem elektronik. Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi pengumpulan data pengolahan data dan penyajian data. Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi: 6 a. pengumpulan data
b. pengolahan data dan
c. penyajian data
Penerbitan sertifikat- el untuk pertama kali dilakukan melalui: a. pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar, atau
b. penggantian sertifikat menjadi sertifikat- el untuk tanah yang sudah terdaftar.
Pendaftaran  tanah  secara  elektronik  dapat  dilihat  pada  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat elektronik;
Pasal 7
Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan Sertipikat, penyajian  data  fisik  dan  data  yuridis,  serta  penyimpanan  daftar  umum  dan  dokumen,  dilaksanakan  melalui  Sistem Elektronik.
Pasal 8 Hasil kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik berupa Dokumen Elektronik, terdiri atas:
a. Gambar Ukur;
b. Peta Bidang Tanah atau Peta Ruang;
c. Surat Ukur, Gambar Denah Satuan Rumah Susun atau Surat Ukur Ruang; dan/atau
d. dokumen lainnya, yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data fisik. Pasal 9
1. Setiap  bidang  tanah  yang  sudah  ditetapkan  batas-batasnya  baik  dalam  pendaftaran  tanah  secara  sistematik maupun sporadik diberikan nomor identifikasi bidang tanah.
2. Nomor identifikasi bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 14 digit, yaitu:
a. 2 digit pertama merupakan kode Provinsi;
b. 2 digit berikutnya merupakan kode Kabupaten/Kota;
c. 9 digit berikutnya merupakan nomor bidang tanah; dan
d. 1 digit terakhir  merupakan bidang tanah di permukaan, di ruang atas tanah, di ruang bawah tanah, satuan rumah susun atau hak di atas hak bidang permukaan, hak di atas ruang atas tanah dan hak di atas ruang bawah tanah.
3. Nomor  identifikasi  bidang  tanah  merupakan  nomor  referensi  yang  digunakan  dalam  setiap  tahap  kegiatan pendaftaran tanah.
4. Apabila  terjadi  pemekaran  wilayah  desa/kelurahan  atau  kecamatan,  nomor  identifikasi  bidang  tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diubah.
Pasal 10
1. Pembuktian hak dilakukan berdasarkan alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran  hak  baru  dan  pendaftaran  hak-hak  lama  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah.
2. Alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. Dokumen Elektronik yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik; dan/atau
b. dokumen  yang  dilakukan  alih  media  menjadi  Dokumen  Elektronik,  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
Pasal 11
Hasil kegiatan pengumpulan dan penelitian data yuridis berupa Dokumen Elektronik, terdiri atas:
a. risalah  penelitian  data  yuridis  dan  penetapan  batas,  Risalah  Panitia  Pemeriksaan  Tanah  A,  Risalah  Panitia Pemeriksaan Tanah B, Risalah Pemeriksaan Tanah Tim Peneliti, Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport);
b. pengumuman daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah;
c. berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis;
d. keputusan penetapan hak; dan/atau
e. dokumen lainnya, yang merupakan hasil pengumpulan dan penelitian data yuridis,
6 Ibid
Wahyu Surya Dharma, Surya Perdana, dan Juli Moertiono . Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik

## Pasal 12
1. Tanah yang sudah ditetapkan haknya menjadi hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan atau tanah wakaf didaftar melalui Sistem Elektronik dan diterbitkan Sertipikat- el .
2. Kumpulan Sertipikat- el yang tersimpan di Pangkalan Data secara berurutan sesuai edisinya sebagai riwayat pendaftaran tanah menjadi buku tanah elektronik.
3. Sebagai tanda bukti kepemilikan hak kepada kepentingan pemegang hak/nazhir, diberikan:
a. Sertipikat- el ; dan
b. akses atas Sertipikat- el pada Sistem Elektronik.
Pasal 13
1. Sertipikat- el dan  akses  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  ayat  (3)  tidak  diberikan  kepada  pemegang hak/nazhir apabila data fisik atau data yuridis tidak lengkap atau masih disengketakan.
2. Dalam hal data fisik atau data yuridis sudah dilengkapi atau sengketa dinyatakan telah selesai maka Sertipikat- el dan akses dapat diberikan kepada pemegang hak/nazhir. Pasal 14
1. Penggantian  Sertipikat  menjadi  Sertipikat- el dilakukan  untuk  bidang  tanah  yang  sudah  terdaftar  dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun atau tanah wakaf.
2. Penggantian  Sertipikat  menjadi  Sertipikat- el sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  melalui permohonan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Pasal 15
1. Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat- el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan apabila data fisik dan data yuridis pada buku tanah dan sertipikat telah sesuai dengan data fisik dan data yuridis dalam Sistem Elektronik.
2. Dalam hal data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai maka Kepala Kantor Pertanahan melakukan validasi.
3. Validasi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
a. data pemegang hak;
b. data fisik; dan
c. data yuridis.
Pasal 16
1. Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat- el termasuk penggantian buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun menjadi Dokumen Elektronik.
2. Penggantian Sertipikat- el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun.
3. Kepala  Kantor  Pertanahan  menarik  Sertipikat  untuk  disatukan  dengan  buku  tanah  dan  disimpan  menjadi warkah pada Kantor Pertanahan.
4. Seluruh  warkah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dilakukan  alih  media  (scan)  dan  disimpan  pada Pangkalan Data.
Pasal 17
Setiap perubahan data fisik dan/atau data yuridis bidang tanah yang sudah diterbitkan Sertipikat- el dilakukan melalui Sistem Elektronik.
Pasal 18
1. Sertipikat- el diterbitkan untuk pertama kali dengan penomoran edisi berupa angka numerik yang dimulai dari angka 1 (satu), untuk kegiatan:
a. pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar;
b. penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat- el untuk tanah yang sudah terdaftar;
c. pendaftaran pemecahan, penggabungan dan pemisahan; atau
d. perubahan data fisik yang mengakibatkan bertambahnya jumlah bidang.
2. Dalam  hal  terjadi  perubahan  data  yuridis  dan/atau  data  fisik  terhadap  Sertipikat- el yang  diterbitkan  untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diterbitkan Sertipikat- el edisi baru dengan penomoran selanjutnya menjadi edisi 2 (dua) dan seterusnya.
3. Perubahan data atas pencatatan layanan informasi tidak diterbitkan Sertipikat- el edisi baru sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Dalam hal telah diterbitkan Sertipikat- el edisi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sertipikat- el edisi sebelumnya tidak berlaku dan menjadi riwayat pendaftaran tanah.
5. Dalam hal terdapat kesalahan pengisian data yang diketahui setelah Dokumen Elektronik berupa Sertipikat, surat  ukur,  gambar  denah  satuan  rumah  susun,  surat  ukur  ruang  dan/atau  Dokumen  Elektronik  lainnya
Wahyu Surya Dharma, Surya Perdana, dan Juli Moertiono . Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik
diterbitkan, pejabat yang berwenang wajib melakukan pembetulan dan menerbitkan Sertipikat- el edisi baru dengan penomoran selanjutnya.
Pasal 19 Gambar ukur, gambar ruang, peta bidang tanah, peta ruang,  surat ukur, gambar denah, surat ukur ruang, dan Sertipikat  dalam  bentuk  Dokumen  Elektronik  dibuat  sesuai  format  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  didaftarakannya  secara  elektronik  dapat  menjadikan  sertifikat elektronik sebagai suatu tanda bukti yang valid dan anti manipulasi atau tidak dapat dipalsukan, dimana pendaftaran tanah  secara  elektronik  ini  sebenanrnya  hanya  sekedar  pendaftarannya  saja  yang  elektronik  namun  untuk  petugas- petugasnya  yang  melakukan  tinjauan  langsung  ke  lapangan  tentu  masih  dilakukan  secara  manual,  baik  itu  petugas ukur, petugas peta bidang dan lainya tentunya masih menggunakan manual atau bukan dilakukan oleh robot melainkan masih menggunakan petugas seperti saat masih sertifikat analog.
Seperti yang dijelaskan dalam chanel youtube dhani dhanila menyatakan bahwa Dengan di terbitkan Peraturann Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasisonal Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik atasu ha katas tanah bertujuan menjadikan sertifikat elektronik menjadi bukti yang valid dan antimanipulatif atau tidak gampang dipalsukan, digitalisasi dan  proses pendaftaran tanah secara elektronik adalah suatu migrasi kegiatan yang manual ke sebuah proses yang serba digital dan direkam melalui data-data elektronik tentu konvensional pelaksanaan lapangannya  masih  juga  dengan  tenaga  mausia,  seperti  juru  ukur  dan  petugas-petugas  pengelolahan  data  fisik  dan yuridis masih manual jadi yang menjadi secara elektronik adalah hanya proses pendaftarannya saja, tidak menggunaan robot.  hanya  prosesnya  saja  yang  menggunakan  digitalisasi  atau  secra  elektroni,  dimana  selama  ini  hasil  dari pendaftaran  tanah  adalah  sertifikat  analog  yang  merupakan  bentuk  cetak  kertas,  kedepan  tidak  lagi  dicetak  kertas namun sudah dalam bentuk digital tanpa di cetak karena sudah menejadi  digitalisasi, dimana sertifikat analog masih terdiri dari beberapa halaman dan informasinya masih sedikit agak ribet jika di baca oleh masyarakat umum sedangkan dalam sertifikat elektronik  sudah berbentuk dokumen elektronik yang memuat informasi pertanahan yang ringkas dan padat  dan  di  dalamnya    sudah  menggunakan  single  identity  yaitu  berupa  nomor  induk  bidang  sedangkan  dalam sertifikat  analog  terdiri  dari  nomor  hak,  nomor  identitas  bidang  dan  nomor  surat  ukur  serta  nomor  peta  bidang, sedangkan dalam dokumen elektronik sudah memiliki kode unik yang dihasilkan dari system sedangkan analog belom, dalam sertifikat elektronik sudah memiliki code QR sedangkan sertifikat analog belum, isi dari sertifikat elektronik terdiri dari beberapa aspek hak, aspek larangan dan aspek tanggung jawab. Dan ketiga hal tersebut dlm setfikat analog lama tidak ada namun berisikan kolom petunjuk yang isinya tidak sama dimasing- masing kantor pertanahan dan yang terakhir dapat di cetak dimana saja dan kapan saja jadi berbeda dengan kartu tanda penduduk yang wajib di cetak di catatan sipil. 7
Dari penjelesan diatas dapat pula disimpulkan bahwa sertifikat analog atau sertifikat manual atau yang lama dan saat ini tersebar luas dimasyarakat masih dianggap memuat keterangan yang sangat sulit di mengerti oleh masyarakat awam  terutama  yang  tidak  mengerti  bagaimana  cara  membaca  sertifikat  tanah  yang  masih  berbentuk  analog  tadi, sedangkan  sertifikat  elektronik  dapat  dikatakan  sudah  sangat  mudah  untuk  di  mengerti  dari  pada  isi  yang  ada  di sertifikat analog, serta dari penjelasan di atas dapat pula ditarik kesimpulan perbedaan dari pada sertifikat analog dan sertifikat elektronik yang nantinya jika sudah beredar luas dan diberlakukan secar besar-besaran tentunya akan dimiliki juga oleh masyarakat.
Pada praktiknya karena dinilai masih kurang pas dan masih ada di beberapa daerah yang jangkauan internetnya belum memadai maka pendaftaran sertifikat secara elektronik masih di berlakukan hanya di beberapa daerah tertentu, seperti yang disampaikan oleh Teuku Taufiqulhadi staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Kelembagaan mengatakan, akan  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN)  akan  memulai pengadaan sertifikat  tanah elektronik di  Jakarta  dan  Surabaya.  Kedua  kota  itu  akan  menjadi pilot  project program peralihan sertifikat tanah elektronik ini. "Pertama kita akan melakukan di Jakarta dan Surabaya. Sekarang ini sudah bisa didaftarkan di Jakarta dan Surabaya, karena sekarang ini semuanya Jakarta dan Surabaya sudah sistem elektronik, Mungkin akhir bulan ini. Itu kan uji coba saja, sekarang sudah dilaksanakan karena sertifikat elektronik itu sudah mulai berlaku  Kedepannya,  pemberian sertifikat  tanah  elektronik untuk  lingkup  nasional  akan  dilakukan  secara  gradual. sebab  menurut  Taufiqulhadi  mengatakan,  implementasinya  tidak  dilakukan  secara  menyeluruh  sekaligus  karena melihat kesiapan teknologi di masing-masing daerah. Itu karena sertifikat tanah elektronik mensyaratkan juga sebuah kultur teknologinya. "Karena itu tidak semua daerah sudah siap. Pertama kita akan melakukan di Jakarta dan Surabaya, kemudian kita akan lanjutkan di dua buah cabang di luar Jawa," 8
7 Dhani  Dhanila,  2021, Tentang  sertifikat  Elektronik  1 .  Diakses  melalui  kanal  youtube  dhani  dhanila  melalui https://www.youtube.com/watch?v=ugG_pieWgvI&list=PL_7f7QpMrJAu VC8zvgr9Pkvr8TJgCpKC1&index=24. Di akses pada tanggal 26 maret 2022.
8 Liputan 6
Wahyu Surya Dharma, Surya Perdana, dan Juli Moertiono . Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik
Sehingga  jelas  dari  penjelasan  di  atas  dari  keterangan  yang  diberikan  oleh  Teuku  Taufiqulhadi  selaku  Staf Khusus Bidang Kelembagaan Kementerian Agraria BPN/ATR menjelaskan bahwa pendaftaran sertifikat tanah melalui elektronik  ini  akan  diberlakukan  secara  menyeluruh  di  setiap  daerah  namun  pemberlakuannya  dilakukan  bertahap sebab masih melihat kesiapan dari teknologi dari masing-masing daerah terutama signal internet di setiap daerah, sebab nantinya pendaftaran sertifikat elektronik ini tentunya akan dilakukan secara online sehingga memerlukan jaringan internet yang cukup bagus dan luas disetiap daerah yang akan diberlakukannya pendaftaran sertifikat elektronik ini sehingga tidak ada kendala yang timbul dikemudian hari. Maka telah menteri agrarian dan  badan pertanahan nasional menunjuk kota Jakarta dan Surabaya menjadi pilot projek percontohan untuk melihat keefektivitasan dari sertifikat elektronik ini dengan kata lain Jakarta dan Surabaya menjadi daerah yang di lakukan percobaan dalam  melakukan pendaftaran sertifikat elektroinik di dalam pulau jawa, setelahnya akan dilakukan percobaan diluar pulau jawa, seperti bali dan bandung, walaupun demikian ternyata sudah banyak negara yang menerapkan sertifikat elektronik ini seperti Malaysia, Filipina dan Singapur sehingga dapat dikatakan Indonesia telah tertinggal, maka perlu adanya penanganan serius guna Indonesia lebih maju dan siap dalam menerima Era Industri 4.0 yang sedang bersiap ke Era 5.0 dimana negara lain sudah banyak yang memasuki Era 5.0.

## Faktor-Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Yang  Dilakukan  Secara  Elektronik  Dan Solusinya
Kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahann Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik, tentunya telah menimbulkan banyak permasalahan, niat baik dari pada Kementerian Agraria dan Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan  nasional  adalah  untuk  memberikan  kemudahan  kepada  Masyarakat  yang  ingin memdaftarkan sertipikat tanah hak milik yang dimiliki untuk didaftarkan secara elektronik, namun ternyata setelah di sahkannya  peraturan  ini  menimbulkan  banyak  persoalan,  sehingga  peraturan  yang  sudah  disahkan  menjadi  belum dapat diterapkan untuk masyarakat umum.
Menurut Kepala Biro Humas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Yulia Jaya Nirmawati mengatakan kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan keamanan. “Surat tanah kertas bisa digandakan, riskan  kebakaran, kebanjiran,” bahkan diubahnya sertifikat menjadi digital membuat masyarakat punya kepastian dan perlindungan hukum. Program digitalisasi  ditargetkan  selesai  pada  2025.  “Tahun  ini,  sebagaimana  bunyi  peraturan,  kami  ingin  memulai  secara bertahap,” katanya. Tahap pertama diberlakukan bagi instansi pemerintah, lalu badan hukum, dan terakhir barulah kepada  masyarakat  umum.  Meski  begitu,  jika  ada  masyarakat  yang  mau  sertifikatnya  didigitalisasi  saat  ini, dipersilakan. “Bisa datang ke kantor badan pertanahan untuk diganti elektronik, surat tanah kertas itu kami ambil.” Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan kebijakan ini “bukan hal urgen dan  prioritas.”  “Pendaftaran  tanah  sistematis  di  seluruh  wilayah  Indonesia saja belum  dilakukan,” 9 dari  penjelasan tersebut  bahwa  benar  pemerintah  kementerian  Agraria  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Tata  Ruang/Badan Pertanahan nomor 1 tahun 2021 dengan tujuan yanag baik dan harapan yang baik pula, maka tidak ada salahnya bagi masyarakat pun turut mendukung aturan yanag dibuat tersebut, guna mendukung kemajuan negara Indonesia yang saat ini sedang menghadapi Era 4.0.
Era revolusi Industri 4.0 adalah tren utama di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi  siber.  Jerman  merupakan  negara  pencetus  Industri  4.0  yang  ditandai  dengan  strategi  teknologi  canggih pemerintah yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada revolusi industri ini, tenaga manufaktur sudah menjadi tren otomasi dan pertukaran data meliputi sistem siber-fisik, cognitive computing dan lain-lain. 10 Dari pengertian era revolusi  Industri  4.0 ini jelas  bahwa  Indonesia  sedang  menghadapi  era  yang  segala  sesuatunya  harus  berhubungan dengan  internet,  atau  system  computer  bahkan  ponsel  pintar  yang  saat  ini  sudah  menjadi  tren  untuk  memilikinya bahkan bisa dikatakan sudah menjadi kebutuhan untuk mengerti atau memiliki posel pintar, yang sebenarnya dengan menuju era revolusi 4.0 Indonesia hanya tinggal sekedar melatih diri dan mengikuti segala arahan yang sudah diberikan agar mampu mengikuti revolusi industri 4.0 ini, sebab dengan ini segala sesuatunya menjadi mudah, misalkan dalam hal ibu rumah tangga membayar tagihan rekening listrik saja sudah mudah dan gampang hanya tinggal mengakses dari berbagai aplikasi yang ada di ponsel pintar yang dimiliki masing-masing.
Sehingga  sebenarnya  dengan  Indonesia  memasuki  era  revolusi  industri  ini  tidaklah  sulit  untuk mensosialisasikannya,  sebab  mayoritas  penduduk  Indonesia  menggunakan  ponsel  pintar  yang  didukung  selama pandemic covid- 19 melakukan pembelajaran daring (dalam jaringan) hal inilah yang menyebabkan Indonesia semakin banyak pengguna ponsel pintar, hanya saja pemerintah harus lebih memperhatikan untuk daya tangkap signal disetiap daera  khususnya  dipelosok  terpencil  yang  untuk  akses  internet  saja  sangat  sulit.  Maka  perlu  adanya  perumusan mengenai beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pendaftaran tanah ini sehingga pemerintah dapat memperbaiki
9 Selfie  Miftahuljannah.  2021.  Segudang  Masalah  Program  Sertifikat  Tanah  Elektronik,    tirti.id  diakses  melalui https://tirto.id/segudang-masalah-program-sertifikat-tanah-elektronik-f92n tanggal 19  Maret 2022
10 Wikipedia, Revolusi Industri 4.0. diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi _Industri_4.0
Wahyu Surya Dharma, Surya Perdana, dan Juli Moertiono . Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik
atau mengkoreksi cara kerjanya dalam hal mensosialisasikan sertifikat online ini. Namun, memang ada di beberapa bagian  masih  ada  masyarakat  atau  warga  yang  kurang  mampu  mengenai  penggunaan  ponsel  pintar  atau  dapat dikatakan  masih  sedikit  gaptek  dalam  hal  elektronik,  seperti  di  tempat-tempat  pelosok  atau  pedalaman  yang  dapat dikatakan  kurang  terjamah  oleh  jangkauan  internet  atau  masih  belum  mampu  menerima  hal  ini  selain  pelosok mayoritas penduduknya kurang dalam segi hal ekonomi sehingga pemerintah atau pihak penyelenggara perlu kerja ekstra dalam mensosialisasikan program ini terutama bagi masyarakat yang memang memiliki daya dan upaya namun daya ingat kemampuan untuk menerima hal baru itu sangat sulit karena faktor usia sehingga mengurangi kemampuan untuk mengingat hal baru terutama tekhnologi.
Selain daripada itu tentunya akan ada timbul beberapa masalah terutama mengenai beberapa faktor baik dari intern  pemerintahan  sendiri  maupun  dari  masyarakat  atau  eksternal  pemerintah  sehingga  perlu  adanya  perumusan mengenai faktor-faktor yang perlu di perhatikan dalam mensukseskan program E-Sertifikat atau sertifikat Elektronik ini,  dengan  demikian  pula  akan  adanya  pengislahan  oleh  pemerintah  agar  nantinya  jika  sudah  berlangsung  maka semakin sukses dan lancar pulalah program ini dan tidak memiliki kendala apapun.
Sebagaimana dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang  juga  telah  dilekati  dengan  kewenangan,  dalam  perspektif  hukum  publik,  adanya  kewenangan  inilah  yang memunculkan  adanya  pertanggungjawaban,  sejalan  dengan  prinsip  umum;  “ geenbevegdedheid  zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat ”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). 11
Hal ini sesuai dengan teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan  bahwa:  “seseorang  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  suatu  perbuatan  tertentu  atau  bahwa  dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan 12

## 1. Faktor-faktor internal
Faktor internal ini merupakan faktor-faktor kendala internal dalam mendaftarkan sertipikat tanah, internal maksudnya disini adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam proses pendaftaran tanah itu sendiri atau dengan kata lain kendala fakto-faktor internal yang berasal dari prosesnya atau dari kantor badan pertanahan sebagai pembuat sertipikat hak milik ini, maka tentu ada beberapa faktor-faktor internal yang wajib di rumuskan untuk rujukan sebagai bahasan untuk memperbaiki kedepannya.
a. Penyimpana data (Keamanan)
Media  penyimpanan  data  digital  saat  ini sudah  memasuki  era  yang  baru. Jika  dulu  kita  mengenal  hanya  mengenal media  penyimpanan  data  seperti  hard  disk  dalam  perangkat  komputer  atau  flash  disk  yang  portable  sehingga  bisa dibawa kemana-mana, kini perkembangan teknologi telah menawarkan media penyimpanan data secara online yang salah satunya dikenal dengan nama Cloud Storage, atau beberapa media penyimpanan secara online lainnya. Tidak seperti media offline yang membutuhkan perangkat khusus, kini dengan adanya teknologi tersebut kini kita bisa lebih mudah mengakses data digital hanya berbekal perangkat yang telah dilengkapi akses internet. Kelebihan yang ditawarkan Cloud Storage tentunya lebih banyak.
Selain data yang kita simpan terjaga keamanannya, kita juga tidak perlu kawatir jika tiba-tiba terjadi masalah pada perangkat elektronik kita. Semua data penting yang anda miliki pun tetap tersimpan aman di dalam Cloud Storage. Keunggulan  Dari  Teknologi  Penyimpanan  Digital,  Dengan  mengadopsi  penggunaan  internet  sebagai  media simpannya, teknologi Cloud Storage nyatanya mempunyai banyak sekali keunggulan jika dibandingkan dengan media penyimpanan perangkat keras seperti CD, hard disk, portable disk atau bentuk yang lain.
Secara umum ada 3 keunggulan teknologi Cloud Storage. 1. Sisi Skalabilitas
Maksudnya adalah penggunaan Cloud Storage dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna itu sendiri. Dengan penambahan perangkat keras, sebuah penyedia layanan Cloud Storage bisa meningkatkan daya tampung datanya. Dan bagi  para  pengguna  tentunya  menjadi  pilihan  yang  lebih  baik  dan  efektif  dengan  menyesuaikan  kapasitas  Cloud Storage yang diperlukan.
2. Dalam Hal Aksesibiltas
Maksudnya  adalah  kemudahan  ketika  anda  ingin  menggunakan  layanan  tersebut.  Dengan  adanya  teknologi  Cloud Storage, anda bisa dengan mudah mengunduh, membuka atau melakukan editing terhadap data yang telah tersimpan kapanpun dan dimanapun selama perangkat anda masih terkoneksi internet. Hal ini menjadi opsi yang sangat penting
11 Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm 352
12 Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81
Wahyu Surya Dharma, Surya Perdana, dan Juli Moertiono . Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik
bagi para pengguna layanan Cloud Storage terutama bagi perusahaan yang membutuhkan bisa mengakses data yang diperlukan dengan lebih mudah dan cepat.

## 3. Dalam Hal Security
Hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor  yang  paling  penting  karena  para  pengguna  tentunya  mengharapkan  data  yang tersimpan  di  Cloud  Storage  dapat  terjaga  keamanannya.  Tidak  hanya  itu  dengan  menyimpan  data  digitalnya  pada Cloud Storage akan mengurangi resiko kehilangan data jika terjadi masalah pada perangkat elektronik kita. Kejadian hilangnya data akibat kerusakan perangkat seperti komputer, laptop atau gadget lain pun bisa teratasi dengan adanya teknologi penyimpanan tersebut.
Hingga saat ini teknologi Cloud Storage masih terus dikembangkan dalam hal ragam pelayanannya. Beberapa penyedia Cloud Storage yang mengkhususkan pada jenis file tertentu seperti Cloud Storage music atau Cloud Storage gambar juga semakin banyak bermunculan. Perkembangan dari teknologi penyimpanan data digital tersebut nampaknya tidak akan pernah berhenti dan akan semakin canggih dari hari ke hari. Semoga bermanfaat. 13
Dalam hal penyimpanan data tentu perlu di timbang dan diteliti apakah yang akan menjadi pangkal penyimpanan data sudah memenuhi kriteria yang pas untuk menjadi pangkalan data sertifikat elektronik yang akan dimohhonkan mnejadi sertifikat elektronik, maka perlu adanya pertimbangan yang pas dan tepat agar tidak terjadi pembobolan atau tidak di retas  pleh  peretas,  sehingga  tidak  terjadi  pencurian  data  atau  perubahan  data  yang  dilakukan  hacker  atau  yang diperintahkan oleh  makelar-makelar tanah.
b. Jaringan internet
Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon atau satelit. Kehidupan manusia modern tidak bisa dilepaskan  dengan jaringan  internet.  Sebab,  internet  adalah suatu  sistem  jaringan  yang  dapat  menghubungkan  satu perangkat ke perangkat lainnya. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite. Selain komputer, saat ini internet juga bisa menghubungkan berbagai macam gawai dan melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Keberadaan internet memungkinkan seseorang dapat mencari  informasi  yang  dia  inginkan.  Misalnya  mencari  berita  terbaru  atau  mengakses  layanan  streaming  untuk menonton  serial  drama  favoritnya.  Hal  tersebut  berkaitan  juga  dengan  pengertian  internet  adalah  sebuah  jaringan komunikasi global yang terbuka. Internet adalah salah satu bukti dari kecanggihan teknologi. Internet bisa memberikan dampak  positif  ataupun  negatif  tergantung  pada  penggunanya.  Internet  sudah  menjadi  komponen  utama  yang menyokong aktivitas masyarakat modern sekarang.
Manfaat Jaringan Internet Internet adalah jaringan elektronik yang  memiliki berbagai kegunaan dan manfaat untuk kehidupan masyarakat modern. Berikut sejumlah manfaat yang bisa diambil dari adanya jaringan internet: Sumber Informasi Manfaat internet adalah dapat menyediakan beragam informasi yang dibutuhkan oleh semua orang. Hal ini bisa terjadi karena internet menghubungkan sejumlah perangkat di dunia yang mendukung untuk terjadinya pertukaran data  serta  informasi.  Seseorang  dapat  memperoleh  informasi  dengan  berselancar  di  internet.  Dia  hanya  perlu memasukan  kata  kunci  di  mesin  pencari  agar  mendapatkan  informasi  tersebut.  Hiburan  Internet  adalah  jaringan komputer yang bisa digunakan sebagai sarana hiburan. Jaringan ini mendukung berbagai macam bentuk file mulai dari tulisan, foto, video, hingga audio untuk diunggah dan dibagikan. Sarana Pendukung Kegiatan Ekonomi Dewasa ini aktivitas ekonomi tidak hanya dilakukan secara konvensional saja. Lebih dari itu, kehadiran internet sudah membuka peluang  bagi  siapa  saja  untuk  melakukan  kegiatan  ekonomi.  Contohnya  seperti  kehadiran  e-commerce  yang memudahkan penggunanya untuk mencari dan membeli barang yang dia inginkan. Kemudian ada pula para konten kreator yang bisa memonetisasi serta meraup keuntungan besar dari berbagai platform media sosial. Pendidikan dan Budaya Internet bisa menjadi sarana untuk memperoleh informasi yang memiliki nilai edukasi. Sebab, banyak sekali penelitian,  buku,  atau  semacamnya  yang  dibagikan  ke  internet.  Sehingga  pengguna  bisa  mengunduhnya  dan memakainya  sebagai  referensi.  Internet  adalah  jaringan  komputer  yang  saling  terhubung.  Keberadaannya  sangat membantu aktivitas manusia hampir di segala bidang. 14
Jaringan internet merupakan hal yang sangat perlu dan wajib dalam hal mewujudkan penerapan sertfikat elektronik untuk  kedepannya, jika  dalat  dikatakan jaringan  internet  merupakan  nyawa  dari  pada segala sesuatu  yang  berbasis online,  sebab  jika  tidak  terdapat  jaringan  internet  atau  jaringan  internet  disuatu  daerah  tergaanggu  tentunya  akan mempersulit  hal-hal  yang  berbasis  online  terutama  dalam  hal  E-Sertifikat  ini,  sebab  akan  di  canangkan  hamper seluruhnya  berbasis  online  namun  masih  ada  beberapa  pelaksanaanya  berbasis  analog  atau  manual  sehingga  dapat dikatakan penyelenggaraan E-Sertifikat tidak berbasis murni elektronik atau online sebab masih ada beberapa hal yang wajib dilakukan manual dan tidak dapat diwakilkan atau dilakukan oleh robotic atau tidak dapat dilakukan melalui
13 Marikxon, Cloud Storage: Teknologi Penyimpanan Digital Masa Kini Di akses melalui https:/ /www.maxmanroe.com/cloud- storage-teknologi-penyimpanan-digital.html
14 Fatnur  rohman,  2022,  Internet  Adalah  Jaringan  Komputer,  Ini  Pengertian  dan  Sejarahnya  diakses  melalui https://katadata.co.id/intan/berita/61ee4467db13b/internet-adalah-jaringan-komputer-ini-pengertian-dan-sejarahnya
Wahyu Surya Dharma, Surya Perdana, dan Juli Moertiono . Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik
jaringan  internet  tadi.  Sehingga  masih  diperlukannya  petugas-petugas  yang  mengerti  dan  paham  mengenai  hal-hal yang wajib dilakukan secara analog tersebut, salah satunya seperti mengukur tanah atau alas hak yang akan dijadikan sertifikat.
c. Petugas yang mahir dalam tekhnologi (Tim IT)
Salah satu bagian yang cukup penting dalam suatu perusahaan adalah bagian teknologi IT. Posisi sebagai IT Support memainkan peranan yang cukup penting terutama bila perusahaan tersebut berorientasi pada penggunaan teknologi dan koneksi internet dalam menunjang kinerja operasionalnya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, penggunaan IT dalam suatu perusahaan pun menjadi semakin vital dan juga pokok. Hal ini dikarenakan sebagian besar kinerja dan operasional perusahaan membutuhkan yang namanya IT seperti instalasi jaringan, koneksi internet, dan berbagai perlengkapan komputer lainnya. 15 Adapun tugas-tugas dr tim IT diantaranya: 16
1. Mengatasi berbagai masalah terkait dengan jaringan
2. Melakukan pembaharuan secara berkala pada system ataupun aplikasi
3. Melakukan perbaikan pada jaringan computer yang mengalami masala
4. Merangkai jaringan dan kabel data sesuai kebutuhan
5. Membersihkan computer dari ancaman virus ataupun softare berbahaya lainnya..
Tentunya ini juga merupakan hal yang sangat penting selain hal yang disampaikan sebelumnya, sebab jika tidak ada petugas  atau  tim  yang  mampu  mengaplikasikan  atau  mengoperasikan  tekhnologi  tersebut  tentunya  akan  menjadi boomerang  bagi  pemerintah,  maka  sangat  perlu  adanya  tim  IT  atau  petugas  yang  mahir  akan  tekhnologi  sehingga kantor-kantor setiap badan pertanahan nasional dapat mengoperasikannya juga, sehingga perlu adanya pelatihan yang di adakan Pusat untuk penggunaan aplikasi ini dengan pesertanya setiap provinsi dan kabupaten lalu di provinsi dan kabupaten perlu adanya pelatihan ini untuk setiab kota kecamatan desa bahkan lurah hingga lingkungan atau dapat dikatakan  perlu  adanya  pelatihan  hingga  skup  terkecil  sehingga  pemahaman  mengenai  aplikasi  ini  nantinya  dapat digunakan merata disetiap daerah maupun terpencil, terutama terpencil seharusnya ada relawan dari badan pertanahan nasional kota untuk tempat-tempat terpencil sehingga dapat membantu jika internet atau jaringan di daerah tersebut belum memadai.
2. Faktor-faktor Eksternal
a. Jaringan internet
Sama  halnya  dengan  penjelasan  jaringan  internet  yang  terdapat  dalam  faktor  internal,  tentunya  jaringan  internet merupakan  faktor  utama  yang  harus  ada  dan  memadai  di  setiap  daerah  guna  melancarkan  program  Pendaftaran Sertifikat  Elektronik  oleh  Menteri  Agraria  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional.  Sehingga  setiap  daerah  wajib meningkatkan jangkauan jaringan internetnya hingga ke pelosok terpencil sehingga ke daerah-daerah pelosok terpencil juga  dapat  mengikuti  atau turut serta  melancarkan  program  sertifikat  elektronik  ini.  Pemerintah  harus  bekerjasama dengan  provider  yang  ada,  guna  meningkatkan  jangkauan  internet  yang  luas  hingga  ke  pelosok  daerah.  Secara umum, provider adalah perusahaan yang biasanya melayani pembuatan website, mengatur penempatannya di dunia cyber  (termasuk  juga  maintenance  dan  penyediaan  akses  Internet)  juga  membantu  dari  segi  promosi  agar  website tersebut dikunjungi oleh pengguna Internet 17 .
Maka pemerintah harus bekerjasama dengan seluruh provider yang ada di Indonesia, sebab di setiap masing-masing daerah itu berbeda-beda jangkauan providernya maka pemerintah harus bekerjasama dengan seluruh provider yang ada  sehingga  permasalahan  menyangkut  jaringan  ‘    internet  ini  terselesaikan,  selain  untuk  kegunaan  sertifikat elektronik ini, tentunya ada manfaat Indonesia akan semakin maju dan berkembang sebab selain aplikasi pendaftaran sertifikat elektronik masyarakat juga dapat mengakses lainnya yang dapat menjadikan Indonesia menjadi negara maju dan berkembang.
b. Kesiapan Masyarakat dalam memahami pendaftaran Sertifikat Elektronik Ini yang menjadi peran penting oleh masyarakat sebab, jika masyarakat sendiri tidak mau menerima maka akan sulit menerapkan  program  sertifikat  elektronik  oleh  mneteri  agrarian  tata  ruang/badan  pertanahan  nasional  ini.  Jadi pemerintah memiliki tugas lainyaitu meyakinkan dan mensosialisasikan program sertifikat elektronik ini, sebab jika masyarakat sudah mau menerimanya maka masyarakat akan lebih mudah mempelajari proses dan prosedurnya nanti, maka  aka  nada  kerelaan  unutuk  mempelajari  dan  muncullah  pemahami  yang  akan  lebih  mudah  di  pahami  dan  di gunakan kedepannya, sehingga Indonesia semakin maju dan berkembang.
Sebagai dukungan agar masyarakat juga mau menerima sertifikat ha katas tanah elektronik ini salah satunya seperti yang dilakukan oleh kementrian atr/bpn sekarang ini, yaitu mencoba keamanan sertifikat tanah elektronik dengan cara
15 Ad-Ins. Tugas Tim IT Support di Dalam Perusahaan Di akses melalui https://www.ad-ins.com/id/tugas-tim-it-support- di-dalam-perusahaan/
16 Ibid
17 Ayu  Rifka. Provider  adalah  Perusahaan  web  hosting,  kenali  macam-macamnya. Di  akses  melalui https://hot.liputan6.com/read/4766706/provider-adalah-perusahaan-penyedia-layanan-web-hosting-kenali-macam-macamnya
Wahyu Surya Dharma, Surya Perdana, dan Juli Moertiono . Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik
mencoba memberlakukan sertifikat tanah elektronik dengan di uji coba di beberapa daerah,, sehingga kementrian bias belajar dan mengetahui dimana letak kekurangannya yang nantinya akan di perbaiki sehingga di berlakukan secara menyeluruh kemudian harinya.

## Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik
Perlindungan  hukum  merupakan  perbuatan  melindungi  oleh  pemerintah  terhadap  data  yang  dimiliki  oleh seseorang  atas  haknya  yang  sudah  terdata  atau  terdaftar  dalam  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  sehingga  orang tersebut memiliki bukti yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah yang dimilikinya dalam bentuk elektronik. Selain itu yang akan dilindungi pula merupakan data pribadi hak atas tanah oaring yang akan mendaftarkan hak atas tanahnya menjadi sertifikat hak atas tanah secara online.
Dalam  pemanfaatan Teknologi  Informasi,  perlindungan  data  pribadi  merupakan salah  satu  bagian  dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati  kehidupan  pribadi  dan  bebas  dari  segala  macam  gangguan.  b.  Hak  pribadi  merupakan  hak  untuk  dapat berkomunikasi dengan (Orang lain tanpa tindakan memata-matai). c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses  informasi  tentang  kehidupan  pribadi  dan  data  seseorang.  Hal  ini  sesuai  dengan  undang-undang  Informasi Trasaksi Elektronik
Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama  kepada  Pengguna  Sistem  Elektronik  untuk  keperluan  dirinya  dan/atau  keperluan  pihak  lain.  Penyelenggara Sistem Elektronik wajib: 18 a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya; b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.
Jika  terjadi  kegagalan  dalam  perlindungan  rahasia  Data  Pribadi  yang  dikelolanya,  Penyelenggara  Sistem Elektronik  wajib  memberitahukan  secara  tertulis  kepada  pemilik  Data  Pribadi  tersebut.  Penyelenggara  Sistem Elektronik  wajib  menyampaikan  informasi  kepada  Pengguna  Sistem  Elektronik  paling  sedikit  mengenai  jaminan privasi  dan/atau  perlindungan  Data  Pribadi. 19 Perlindungan  terhadap  kerahasiaan  Data  Pribadi  Pengguna  Sistem Elektronik  juga  harus  dipenuhi  dalam  hal  penyelenggara  menggunakan  jasa  pihak  lain  (outsourcing).  Pengamanan terhadap kerahasiaan Data Pribadi (privacy seal) merupakan Sertifikat Keandalan yang jaminan keandalannya adalah memberikan kepastian bahwa Data Pribadi konsumen dilindungi kerahasiaannya sebagaimana mestinya. 20 Dapat disimpulkan bahwa kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan Nasional dapat dikatakan sebagai  pihak  penyelenggara  layanan  elektronik  maka  wajib  melindungi  data  pribadi  setiap  masyarakat  yang  telah mnedaftarkan ha katas tanahnya melalui transaksi elektronik sehingga jika terjadi suatu hal yang dapat merugi suatu pihak terutama pihak masyarakat dapat menuntut hal tersebut. Negara Indonesia tidak memiliki otoritas perlindungan data nasional khusus untuk privasi data. Sebagai contoh, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) memiliki wewenang untuk  bertindak  sebagai  regulator  privasi  data  di  sektor  pasar  modal  dan  berkaitan  dengan  masalah  privasi  data pelanggan bank Namun, dapat dicatat bahwa pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 menyatakan bahwa pelaku  bisnis  yang  mengoperasikan  transaksi  elektronik  dapat  disertifikasi  oleh  Lembaga  Sertifikasi  Keandalan (Kompetensi  Sertifikasi)  dari  internal  Indonesia  atau  badan  sertifikasi  kompetensi  asing.  Walau  sampai  saat  ini lembaga tersebut belum ada. Undang-undang ITE mengatur bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang- undangan,  penggunaan,  setiap  informasi  melalui  media  elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus dilakukan  atas  persetujuan  Orang  yang  bersangkutan.  Oleh  karenanya  setiap  orang  yang  dilanggar  haknya  dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

## SIMPULAN
Peraturan  Hukum  Pendaftaran  Tanah  terdapat  pada  beberapa  aturan  hukum  diantaranya:  agrarian  nimir  5 Tahun  1960,  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang    Pendaftaran  Tanah,    Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,
dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara Elektronik ada 2 faktor yaitu internal
18 Ibid
19 Ibid
20 Ibid
Wahyu Surya Dharma, Surya Perdana, dan Juli Moertiono . Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik
dan eksternal. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah yang dilakukan Secara Elektronik diatur Pada Pasal 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 26/PER/M.KOMINFO/05/2007 tentang Keamanan dan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet  dan dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

## DAFTAR PUSTAKA
Azheri,  Busyra.  2011.  Corporate  Social  Responsibility  dari  Voluntary  menjadi  Mandotary,  Raja  Grafindo  Perss, Jakarta.
Dhanila,  Dhani.  2021. Tentang  sertifikat  Elektronik  1 .  Diakses  melalui  kanal  youtube  dhani  dhanila  melalui https://www.youtube.com/watch?v=ugG_pieWgvI&list=PL_7f7QpMrJAu VC8zvgr9Pkvr8TJgCpKC1&index=24. Di akses pada tanggal 26 maret 2022. Kelsen, Hans (a). 2007. sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta.
Koto, Ismail, 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan , 2 (1).
Koto, Ismail. 2020. Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics. Koto, Ismail. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi .
Marikxon,  Cloud  Storage:  Teknologi  Penyimpanan  Digital  Masa  Kini  Di  akses  melalui  https:/ /www.maxmanroe.com/cloud-storage-teknologi-penyimpanan-digital.html
Miftahuljannah,  Selfie.  2021.  Segudang  Masalah  Program  Sertifikat  Tanah  Elektronik,    tirti.id  diakses  melalui https://tirto.id/segudang-masalah-program-sertifikat-tanah-elektronik-f92n tanggal 19  Maret 2022 Moechthar, Oemar, Soelistyowati, Ellyne Dwi Poespasari. 2021. Pendaftaran Tanah: Sertifikat Elektronik kepemilikan ha katas tanah di Indonesia. UNAIR.
Rahimah  &  Ismail  Koto.  2022.  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2). Rifka,  Ayu. Provider  adalah  Perusahaan  web  hosting,  kenali  macam-macamnya. Di  akses  melalui https://hot.liputan6.com/read/4766706/provider-adalah-perusahaan-penyedia-layanan-web-hosting-kenali- macam-macamnya
Rohman,  Fatnur,  2022,  Internet  Adalah  Jaringan  Komputer,  Ini  Pengertian  dan  Sejarahnya  diakses  melalui https://katadata.co.id/intan/berita/61ee4467db13b/internet-adalah-jaringan-komputer-ini-pengertian-dan- sejarahnya Wikipedia, Revolusi Industri 4.0. diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi _Industri_4.0