## PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KUTA
Emma Ratna Sari Moedy
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta – Denpasar email: emmamoedy@gmail.com
Abstak-Dasar  hukum  pengelolaan  pariwisata  menjadi  pijakan  bagi  pelaksanaan  pengelolaan daerah  wisata,  tata  ruang  dan  transportasi  yang dapat menunjang  suatu  daerah  wisata.  Peran pemerintah  dalam  mengembangkan  pariwisata  secara  garis  besarnya  adalah  menyediakan infrastruktur  (tidak  hanya  dalam  bentuk  fisik),  memperluas  berbagai  bentuk  fasilitas,  kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan, dan promosi umum ke daerah  lain  maupun  ke  luar  negeri.  Pemerintah  mempunyai  otoritas  dalam  pengaturan, penyediaan,  dan  peruntukan  berbagai  infrastruktur  yang  terkait  dengan  kebutuhan pariwisata.Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah  yang dituju perjalanan  pariwisata.  Kebijakan  yang  ditempuh  pemerintah  merupakan  panduan  bagi stakeholder yang lain di dalam memainkan peran masing-masing. Saat ini pelayanan transportasi publik belum dapat memberikan jaminan pelayanan yang baik.Persentase pengguna transportasi publik  sangatlah sedikit,  bahkan  kurang  dari angka 3%.  Sebagian  terbesar  para  pengguna  jalan menggunakan  transportasi  pribadi,  terutama  sepeda  motor  yang  kepemilikannya  melampaui 70%.  Pengenalan  dan  pengembangan  transportasi  publik  massal  melalui  Bus  Rapid  Transit (BRT)  yang  diberi  label  Trans  Sarbagita  adalah  salah  satu  bentuk  upaya  untuk  mengatasi kemacetan  lalu  lintas  melalui  penyediaan  palayanan  transportasi  publik  yang  lebih  baik. Dampaknya  adalah  akan  makin  banyak/luas  wilayah  yang  dapat  dilayani  oleh  transportasi publik.  Saat  ini  wilayah-wilayah  yang  tidak  terlayani  akan  tetap  menghasilkan  pengguna transportasi pribadi dan akan selalu menjadi sumber kemacetan.

## Kata kunci: pelayanan publik, kebijakan publik
ABSTRACT-The legal basis of tourism management becomes the basis for the implementation of the management of tourist areas, spatial planning and transportation that support a tourist area. The role of the government in developing tourism in outline is to provide infrastructure (not only in physical form), expand various forms of facilities, coordinate activities between  government officials  and  the  private  sector,  regulate  and  promote  the  general  to  other  regions  and  abroad. The  government  has  the  authority  to  regulate,  supply  and  designate  various  infrastructures related  to  tourism  needs.  Not  only  that,  the  government  is  responsible  for  determining  the direction  of  tourism  travel.  The  policy  adopted  by  the  government  is  a  guide  for  other stakeholders in playing their respective roles. At present public transportation services have not been  able  to  guarantee  good  services.  The  percentage  of  users  of  public  transportation  is  very small,  even  less  than  3%.  The  majority  of  road  users  use  private  transportation,  especially
motorcycles whose ownership exceeds 70%. The introduction and development of mass public transportation through Bus Rapid Transit (BRT) labeled Trans Sarbagita is one form of efforts to overcome  traffic  congestion  through  the  provision  of  better  public  transportation  services.  The impact is that more and more areas will be served by public transportation. At present unserved areas will continue to produce private transportation users and will always be a source of traffic jams.

## key word:public services, good governance

## I. Pendahuluan
Bali  sebagai  destinasi  wisata  favorit Indonesia dan dunia memiliki cukup banyak tempat-tempat menarik untuk dikunjungi.Kuta  merupakan  salah  satu destinasi  wisata paling  favorit  bagi  para pelancong domestik dan mancanegara.Tingginya minat kalangan wisatawan  untuk  mengunjungi Pulau  Bali khususnya ke wilayah Kuta, membuat akses jalan  menuju  dan  keluar  dari  Kuta  sering kali  macet.Dinas  Infokom  dan  Perhubungan Provinsi  Bali,  menyebutkan  bahwa  jumlah kendaraan bermotor di Pulau Bali mencapai 5,1 juta unit. Dari jumlah itu yang terdeteksi bernomor  polisi  Bali  hanya  sebanyak  3  juta unit. Dari angka 2,1 juta kendaraan bermotor bernomor polisi non Bali tersebut diantaranya merupakan kendaraan  para wisatawan  yang  datang  mengunjungi  Bali (http://suaradewata.com/read/2016/04/01/20 1604010011/Di-Bali-Kendaraan-Bermotor- Capai-5-Juta-Unit.html).
Upaya  guna mengantisipasi  masalah
kemacetan yang semakin parah sebagai efek dari makin meningkatnya  angka  kunjungan wisatawan  ke  Kuta,  maka  diperlukan  usaha untuk  menata  kembali  kawasan  Kuta, baik dari  segi  tata  ruang,  transportasi  (utamanya transportasi  publik)  dan  kepariwisataannya. Pengelolaan tata ruang dilakukan, utamanya untuk pembangunan jalan baru akan banyak mengalami  kendala. Tingginya  biaya untuk pembebasan lahan merupakan tantanganyang tidak  mudah,  apalagi  bagi daerah  Kuta dengan  bangunan  fisik  yang cukup padat. Hal  yang  memungkinkan  untuk dilakukan  adalah  pembenahan  tranportasi publik,  sebagai  bagian  dari  pelayanan kepada publik.Alwi Hasyim Batubara menyebutkan public  services menjadi  salah satu  ukuran  dalam  penerapan  kinerja good governance karena  memiliki  indikator  yang jelas kemanfaatannya oleh semua pihak baik itu negara hadir sebagai pelayan masyarakat termasuk  pula  publik  secara  umum,  karena muara  dari  segala  kegiatan  dan  program
pemerintah  daerah  tercermin  pada  seberapa baik  kualitas  pelayanan yang  diberikannya untuk masyarakat (http://repository.usu.ac.id /bitstream/123456789/17995/1/adkmei2006- 3%20(1).pdf,diakses  8  Desember  2016).
Acuan  menyusun  serta menetapkan Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  yang dapat  diterapkan  oleh  Pemerintahan  Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota  sebagai  salah  satu  ukuran kinerja  Pemda  tercantum  pada  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor    6  Tahun 2007  tentang  petunjuk  teknis  penyusunan dan  penetapan  standar  pelayanan  minimal berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan  Minimal,  yang  meliputi:  1)  Jenis pelayanan dasar  yang  berpedoman  pada SPM,  2)  Indikator  dan  nilai  SPM,  3)  Batas waktu pencapaian SPM.
Saat ini telah ada transportasi publik yang  beroperasi  di  sekitaran  Kuta  namun belum    dapat  beroperasi  maksimal  karena masih  minimnya penumpang.  Keengganan masyarakat  beralih  dari  transportasi  pribadi ke transportasi publik disebabkan oleh faktor kenyamanan,  keamanan,  konektifitas  yang dinilai masih  rendah,  ketidaktepatan  jadwal keberangkatan,  dan biaya tinggi tranportasi
publik.Perihal  faktor  kualitas  dan  kuantitas transportasi  publik  menjadi  perlu dikaji  jika ingin  mengatasi makin  tingginya  kepadatan lalu-lintas  di  daerah  wisata  Kuta.Daerah Kuta  yang  bukan  hanya  destinasi  wisata domestik namun juga berkelas internasional,seharusnya mempunyai transportasi  publik  berskala  internasional pula.
Salah satu ukuran dalam melihat kinerja pemerintah  adalah  dengan  melihat  pada kualitas pelayanan publik. Selama ini kinerja pemerintah  dikaitkan  dengan  birokrat  yang mana mengejar protected  job  security, guna mendapatkan  bayaran  bulanan  yang  teratur dan pensiun  yang cukup nyaman ketimbang sumber  daya  manusia  berdedikasi  yang menghadirkan public  goods berkualitas. Memiliki etos bekerja yang sangat hati-hati, membuta  pada  peraturan,  hanya  bekerja  di belakang meja, dan tidak menyukai tantangan  (Muhammad:  2008,  3).  Konsep New Public Management mengadopsi teknik-teknik yang dilaksanakan pada sektor privat ke dalam sektor publik sebagai upaya untuk dapat meningkatkan    efisiensi  dan efektivitas organisasi sektor publik. Ingraham and Kneedler menyebutkan kuncinya  sebenarnya  pada  pengembangan kapasitas  manajemen  organisasi  sebagai
kunci penjelas untuk kinerja  (Muhammad: 2008,  3-4).  Dengan  semakin menurunnya kepercayaan publik pada pemerintah, terlihat dari sikap warga negara  yang  tidak  percaya pemerintah karena kinerjanya yang buruk.
Dibutuhkan  dedikasi  pada kebijakan yang telah ditetapkan.Keberhasilan terhadap pelayanan  publik  sebagai implementasi kebijakan  bukan  hanya  tentang  jumlah, keahlian atau pengetahuaan pelaksana dalam melaksanakan  fungsi  dan  tugasnya, namun juga  kemauan  pelaku  kebijakan di dalam pelaksanaan  kebijakan.Kemauan,  keinginan dan  kecendrungan  pelaku  kebijakan  dalam melaksanakan  kebijakan  dengan  sungguh- sungguh sehingga tujuan kebijakan tercapai.Penerimaan  terhadap  standar  dan
juga tujuan adalah  potensi keberhasilan implementasi (Widodo, 2013: 104).
Dalam konsep kebijakan publik berbasis Dynamic Policy Analysis, kebijakan publik  dirancang  dengan  mendasarkan  diri pada analis kebijakan yang berani melakukan  pemikiran  ulang  atas  desain kebijakan publik  yang telah ada.Dibutuhkan alternatif  kebijakan  yang  kreatif  dan  adaptif terhadap  perubahan  lingkungan  kebijakan secara  tepat  dan  cepat  serta  pelibatan  aktif publik dalam mendefinisikan suatu masalah. Konsep ini  bersangkutan  dengan  sinergitas analisis kebijakan dengan publik, privat, dan pemerintah (Indiahono, 2009: 56 dan 70).

## II. Tinjauan Kebijakan mengatasi

## Kemacetan dan Pelayanan Transportasi
Publik di Kuta
Persoalan  kemacetan yang  mengiringi pesatnya  pertumbuhan  lokasi  wisata  pantai Kuta, dapat dianalisis dari aspek:
1.  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009
Nomor  11;  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4966;
Undang-undang  ini  dibuat  salah  satunya dengan menimbang bahwa
kepariwisataan merupakan bagian integral  dari  pembangunan nasional  yang dilakukan  secara sistematis,  terencana, terpadu,  berkelanjutan,  dan  bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan  terhadap  nilai-nilai  agama, budaya  yang  hidup  dalam  masyarakat, kelestarian  dan  mutu  lingkungan  hidup, serta kepentingan nasional;
2.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah Tingkat  I  Bali  Nomor  16  Tahun  2009 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah
Provinsi Bali Tahun 2009-2029.
(Lembaran  Daerah  Provinsi  Bali  Tahun 2009  Nomor  16,  Tambahan  Lembaran Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  15).  Dalam perda  ini  disebutkan  tentang  Kawasan Pariwisata  didefinisikan  sebagai  kawasan strategis  pariwisata  yang  berada  dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi  desa/kelurahan  yang  di dalamnya  terdapat  potensi  daya  tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan  fasilitas  umum  dan  fasilitas pariwisata  serta  aktivitas  sosial  budaya masyarakat  yang  saling  mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
Kawasan  Daya  Tarik  Wisata  Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah  kawasan  strategis  pariwisata  yang berada  dalam  geografis  satu  atau  lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di  dalamnya  terdapat  potensi  daya  tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan  fasilitas  umum dan  fasilitas pariwisata  secara  terbatas  serta  aktivitas sosial  budaya  masyarakat  yang  saling mendukung perwujudan  kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi
untuk  lebih  diarahkan  kepada  upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
Pasal  22  dari  Perda  ini  mengatur tentang  Rencana  Pengembangan  Sistem Jaringan  Transportasi  Darat.  Selanjutnya pada ada pasal 25 diatur tentang:
(1) Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan umum (2)  Pengembangan  angkutan  umum mencakup:
a.  pengembangan  secara  bertahap sistem  terpadu  angkutan  umum massal  antar  kota  dan  Kawasan Metropolitan Sarbagita yang ramah lingkungan dan menggunakan energi terbarukan; b. pengembangan sistem trayek terpadu  dan  terintegrasi  baik antar  kota,  kawasan  perkotaan maupun kawasan perdesaan; dan c. pengembangan  kebijakan  untuk menekan  pemanfaatan  terminal khusus  pariwisata  dalam  bentuk sentral  parkir  di  pusat-pusat kawasan  pariwisata  yang  telah berkembang.
Dasar hukum pengelolaan pariwisata menjadi  pijakan penting bagi pelaksanaan pengelolaan  daerah  wisata,  tata  ruang, dan
transportasi  yang  menunjang  suatu  daerah wisata.Pemerintah memiliki  peran dalam pengembangan  pariwisata.Peran  pemerintah di dalam mengembangkan pariwisata secara garis besar adalah menyediakan infrastruktur (tidak saja dalam bentuk fisik), memperluas berbagai  bentuk fasilitas-fasilitas,  kegiatan koordinasi antar aparatur pemerintah dengan pihak  swasta,  pengaturan  sekaligus promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah  mempunyai  otoritas  dalam pengaturan,  penyediaan,  dan  peruntukan berbagai  infrastruktur  yang  terkait  dengan kebutuhan pariwisata.Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan  arah  yang  dituju  perjalanan pariwisata.Kebijakan yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder  yang  lain  di  dalam  memainkan peran  masing-masing.  Pemerintah  sejauh mungkin  bisa mengikutsertakan  masyarakat setempat  dan  stakeholder  lainnya dalam perencanaan dan pengembangan.
Sudah  saatnya  Bali  memiliki  sistem transportasi  publik  berkelas  internasional, agar  cocok  dengan  citra  Bali  di  dunia modern.Kalkulasi  ekonomis  pembangunan transportasi  publik  berkelas  internasional memang  memerlukan  biaya  yang  sangat besar.Namun,  kemanfaatannya  yang  sangat
besar menjadikan pembangunan transportasi publik ini harus diperjuangkan.
Sebelumnya, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika dalam acara Lokakarya Pengembangan  Transportasi  Perkotaan,  20 November 2013, mengatakan bahwa pengembangan  transportasi  publik  menjadi keniscayaan  bagi  sebuah  kota  metropolitan yang kebanyakan tersandera terkait masalah kemacetan. Pengembangan transportasi oleh pemda  sering  terhambat  oleh  kebutuhan investasi  yang cukup besar.  Pemprov  Bali membutuhkan dukungan dana sebesar Rp60,3  miliar  pada  tahun-tahun  mendatang untuk  pengembangan  transportasi  publik. Adapun  pada  2015,  kebutuhannya  lebih kecil,  yaitu  Rp54,6  miliar.  Perbandingan kebutuhan  investasi  di Surabaya  untuk pengembangan transportasi publik mencapai Rp6,42  triliun  pada  2014  sampai  2016. Sementara  itu, Pemkot  Surabaya sendiri hanya  mampu  menyediakan  pembiayaan sebesar Rp2,74 triliun.
Provinsi  Bali  memiliki  persoalan transportasi yang sangat berat dan kompleks.Untuk  transportasi  darat,  bila dilihat  dari  skala  makro,  ada  dua  kondisi umum  yang  perlu  mendapatkan  perhatian. Pertama  adalah  yang  terkait  dengan  kondisi lalu lintas (traffic) dan kedua adalah kondisi
angkutan  (transport).  Saat  ini  pelayanan transportasi publik belum dapat memberikan jaminan  pelayanan  yang  baik.Persentase pengguna  transportasi  publik  sangat  sedikit, bahkan  kurang  dari  3%.  Sebagian  terbesar para pengguna jalan menggunakan transportasi  pribadi,  terutama  sepeda  motor yang  kepemilikannya  melampaui  70%.
Pengenalan dan pengembangan transportasi  publik  massal  melalui  Bus Rapid Transit (BRT) yang diberi label Trans Sarbagita  adalah  salah  satu  bentuk  upaya untuk  mengatasi  kemacetan  lalu  lintas melalui  penyediaan  pelayanan  transportasi publik  yang  lebih  baik  (Bisnis:  2015). Dampaknya adalah akan makin banyak atau luas wilayah yang dapat dilayani transportasi publik.  Saat  ini  wilayah-wilayah  yang  tidak terlayani akan tetap menghasilkan pengguna transportasi pribadi dan akan selalu menjadi sumber kemacetan. Pemerintah harus segera menyediakan  investasi  dalam  transportasi publik.  Jika  pilihan  untuk  bertransportasi cukup  banyak  dan  terjangkau  maka  secara otomatis akan terjadi pengurangan penggunaan  kendaraan  pribadi,  karena mereka akan  serta  merta  beralih  ke transportasi  publik  termasuk  di  daerah wisata.
Pemerintah berperan  mengedukasi masyarakat  akan  pentingnya  transportasi
publik. Sehingga transportasi publik menjadi pilihan  utama  selain  kendaraan  pribadi, sekaligus  membudayakannya  di  tengah- tengah masyarakat.Transportasi  publik  yang telah ada dapat dimaksimalkan  pelayanan, kenyamanannya ditingkatkan,  hargalebih terjangkau,  aksesabilitas, dan  keamanannya sehingga  orang  tertarik  menggunakannya.
Masalah  kemacetan  sudah  mengakar di  daerah pariwisata.Penyebabnya  sangat kompleks  sehingga  dibutuhkan  penanganan yang  komprehensif  jadi  tidak  hanya  diatasi dari  satu  sisi  saja.  Sinergi  pemerintah, swasta  dan  masyarakat  sangat  dibutuhkan agar  dunia  transportasi  Bali  ke  depan  harus dapat  memberijaminan terhadap  kelancaran, kepastian, kenyamanan, keterjangkauan, dan keselamatan  yang  lebih  baik.  Hal  ini  hanya akan dicapai apabila konsep perencanaannya benar,  pelaku-pelaku  (stakeholders)  bersatu padu,  kebijakan  pemerintah  mendukung, ketaatan  masyarakat  tinggi  dan  penerapan enforcement yang  tegas.  Kontinuitas  dan keterpaduan  antarmoda  transportasi  juga merupakan  bagian  yang  menjadi  syarat untuk menjadikan tingkat kualitas yang lebih baik.  Dengan  demikian  akan  dapat  dicapai efektivitas  dan  efisiensi  yang  pada akhirnya akan  dapat  mendukung  upaya  mengatasi kemacetan. Persoalan menyangkut lalu lintas dan transportasi publik merupakan
Emma Ratna Sari Moedy
cerminandari wajah  Bali  sebagai  destinasi wisata  dunia.  Bali  harus  belajar  dari  daerah lain di Indonesia, maupun kota-kota besar di dunia dalam menangani masalah transportasinya, tentu saja diadaptasi dengan kondisi  sosial  budaya  masyarakat  Bali, sehingga  mampu  menentukan  alternatif yang  baik pengadaan  transportasi publik, khususnya  di  daerah  rawan  kemacetan seperti di daerah wisata Kuta.
Alternatif terbaik di dalam mengatasi kemacetan  tersebut dapat  menjadi  sebuah kebijakan baru  yang  berhasil  apabila implementasinya  didukung  oleh  semua elemen  stakeholders  mulai  dari  pemerintah sebagai  pengambil  kebijakan,  pelaku  usaha pariwisata, wisatawan, masyarakat lokal dan investor tentu dengan tetap mempertahankan budaya dan kearifan lokal Bali .

## III. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku/ Jurnal
Indiahono,  Dwiyanto.  2009. Kebijakan Publik  Berbasis Dynamic  Policy Analysis. Gava Media. Yogyakarta.

## Muhammad,  Fadel.  E-book: Reinventing
Local Government untuk Memberdayakan Birokrasi Pemerintah  Daerah.-----------.  2006. Mempraktekkan Entrepreneurial Government. Pustaka Indonesia Press. Jakarta
Widodo,  Joko.  2013. Analisis  Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing. Malang.

## B.Internet
http://dishubinkom.baliprov.go.id/id/ANGK UTAN-UMUM-Trans-SARBAGITA http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456 789/17995/1/adk-mei2006-3%20(1).pdf http://suaradewata.com/read/2016/04/01/201 604010011/Di-Bali-Kendaraan- Bermotor-Capai-5-Juta-Unit.html

## C.Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor    6
Tahun  2007  tentang  Petunjuk  Teknis Penyusunan  dan  Penetapan  Standar
Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang  Pedoman  Penyusunan  dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2009
tentang Kepariwisataan
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat  I
Bali  Nomor  16  Tahun  2009  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029