## Upaya Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa: Dampak Faktor Individu dan GCG

## Efforts to Prevent Fraud in Village Fund Management: The Impact of Individual Factors and GCG
Gigih Aulia Hilmiawan 1 , Nurna Pratiwi 2 , Noris 3 1,2,3 (Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama, Yogyakarta, Indonesia)
nurnapratiwi@unu-jogja.ac.id
DOI: 10.55963/jraa.v10i2.529
Abstrak -  Setiap  tahunnya  dana  desa  selalu  mengalami  peningkatan,  mulai  dari  tahun  2015  dana  desa  telah dialokasikan  sebesar  Rp258  triliun.  Semakin  banyak  perolehan  dana  desa,  maka  diperlukan  pengelolan keuangan  desa  yang  baik  pula.  Di  sisi  lain,  jumlah  dana  desa  yang  relatif  besar  juga  memberikan  dampak munculnya kecurangan yang dapat dilakukan bagi pengelola dana des aitu sendiri. Penelitian ini memiliki tujuan untuk  dapat  mengetahui  pengaruh  faktor  individu  berupa  kompetensi  dan  moralitas  serta  pengaruh good corporate governance terhadap melakukan pencegahan kecurangan dalam mengelola dana desa di Kabupaten Kulonprogo.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif,  dalam  mengambil  sampel  menggunakan    teknik purposive  random sampling dengan  total  sampel  berjumlah  156  responden  dan  analisis  data  menggunakan regresi  linier  berganda  dengan software SPSS  Versi  21.  Hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  faktor  individu yang  terdiri  dari  kompetensi  dan  moralitas  berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap  pencegahan kecurangan.  Sedangkan good  corporate  governance menunjukkan  pengaruh  yang  positif  signifikan  terhadap pencegahan  kecurangan.  Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  baru  dalam  pemahaman  tentang  pentingnya pengelolaan  keuangan  desa  yang  baik  dan  faktor-faktor  yang  dapat  membantu  mencegah  kecurangan  dalam pengelolaan  dana  desa.  Implikasi  dari penelitian  ini  adalah  pemerintah  desa  diharapkan mampu  meningkatkan kompetensi  dan  moralitas  aparat  pengelola  dana  desa  agar  dapat  bekerja  secara  maksimal  sesuai  dengan aturan dan tata tertib yang berlaku diorganisasi sehingga kecurangan dapat diminimalisir.
Kata Kunci: Dana Desa, GCG, Kompetensi, Moralitas, Pencegahan Kecurangan
Abstract -  Each  year,  the  village  fund  has  been  constantly  increasing;  as  of  2015,  the  village  fund  had  been allocated in the amount of Rp258 trillion. The more funds the village gets, the better its financing is needed. On the other hand, the relatively large amount of village funds also has an impact on the emergence of fraud that can be  done  by  the  managers  of  the  funds  themselves.  This  research  aims  to  be  able  to  know  the  influence  of individual  factors  such  as  competence  and  morality  as  well  as  the  impact  of  good  corporate  governance  on preventing  fraud  in  managing  village  funds  in  Kulonprogo  district.  The  study  used  quantitative  methods  in sample-taking  using  purposive  random  sampling  techniques  with  a  total  sample  of  156  respondents  and  data analysis  using  double  linear  regression  with  SPSS  version  21  software.  The  results  of  this  study  show  that individual  factors consisting  of  competence and  morality  have  a significant positive  impact  on  fraud  prevention. Good  corporate  governance  has  a  significant  positive  impact  on  fraud  prevention.  This  research  provides  new contributions to the understanding of the importance of good village finance management and the factors that can help prevent fraud in the management of village funds. The implication of this study is that the village government is expected to be able to improve the competence and morality of the village fund management apparatus so that it can work maximally in accordance with the rules and regulations applicable to the organization and fraud can be minimized.
Keywords: Competence, Fraud Prevention, GCG, Morality, Village Fund

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  No  6  Tahun  2014  menguraikan  desa  terdiri  atas  kesatuan  masyarakat  dan  diberi keleluasaan dalam mengatur kepentingan daerahnya sendiri dengan mengakui sistem pemerintahan Nasional.  Selanjutnya,  dukungan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  desa  dalam  mengurus pemerintahannya  sendiri,  pemerintah  desa  diberikan  dana  desa  lewat  anggaran  pendapatan  dan
belanja daerah (APBD). Dana desa diberikan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mengatasi kemiskinan  maupun  kesenjangan,  pengembangan  sosial  ekonomi  masyarakat,  menaikkan pendapatan  desa  serta  masyarakat  lewat  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  sesuai  dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007.
Dana desa diberikan kepada seluruh pemerintah desa di Indonesia pada bagian yang berbeda-beda tergantung  keadaan  dan  kesulitan  masing-masing  desa.  Menurut  (menteri  dalam  negeri  republik Indonesia,  2014)  tentang  pengelolaan  keuangan  desa,  menyebutkan  bahwa  pengelolaan  keuangan desa  harus  berdasarkan  pada  prinsip  transparansi,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan  dengan tertib dan disiplin anggaran. Dana desa meningkat setiap tahunnya, mulai dari tahun 2015 dana desa telah  dialokasikan  sebesar  Rp258  triliun  (Kemenkeu).  Dengan  penerimaan  dana  desa  yang meningkat setiap tahunnya, maka diperlukan pengelolan keuangan desa  yang baik pula. Di sisi lain, pemberian dana desa  yang tidak sedikit juga memberikan konsekuensi untuk terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan oleh pengelola dana desa itu sendiri.
Fenomena  kecurangan  yang  sering  terjadi  di  masyarakat  adalah  kepala  daerah  sebagai  pengelola dana  desa  melakukan korupsi  atas  dana  desa.  Menurut Jogja  coruption  watch (JCW) menyebutkan selama tahun  2019 terdapat dua kasus korupsi dana desa  yang cukup menjadi perhatian di  Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu kasus korupsi tersebut terjadi di Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo  Kabupaten  Kulonprogo  dengan  penyelewengan  sebesar  Rp1,15  miliar  (kumparan.com, 2019).  Anggaran  dana  desa  yang  diterima  setiap  desa  jumlahnya  sangat  besar,  oleh  karenanya dibutuhkan  pengelolaan  keuangan  yang  baik  guna  meminimalisir  kecurangan  (Setiana  &  Yuliani, 2017).  Berdasarkan  fenomena  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  masih  terdapat  praktik  yang  tidak sesuai  dengan  prosedur  dalam  melakukan  pengelolaan  dana  desa  di  Kabupaten  Kulonprogo,  oleh karena itu perlu adanya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
Pencegahan  terjadinya  kecurangan  dalam  pengelolaan  kas  desa  dapat  dimulai  dari  diri  pengelola dana  desa  sendiri  yaitu  kepala  desa,  bendahara  dan  sekretaris  desa.  Adanya  kompetensi  dan moralitas yang merupakan faktor individu dari aparat pengelola dana desa dapat ditingkatkan sebagai upaya  pencegahan  kecurangan.  Apabila  pemerintah  desa  menginginkan  pengelolaan  keuangan daerah  yang  bagus,  maka  harus  didukung  dari  sumber  daya  manusianya.  Sumber  daya  manusia harus mempunyai kualitas serta mempunyai latar belakang pengalaman dalam mengelola keuangan desa  (Wardani  &  Andriyani,  2017).  Selanjutnya  menurut  Ferina  et  al.,  (2016)  menjelaskan  bahwa sumber  daya  manuasia  harus  memiliki  kompetensi  dalam  bidang  akuntansi  agar  tidak  terjadi kesalahan  dalam  pembuatan  laporan  keuangan. Faktor  individu  selain  kompetensi  yang  dibutuhkan dalam pencegahan kecurangan adalah moralitas. Seseorang  yang mempunyai moralitas tinggi akan memperhatikan  keadaan  sekitar  dalam  setiap  tindakannya  (Kusniawati  &  Lahaya,  2017).  Menurut Dennyningrat  &  Suputra,(2018)  moralitas  seseorang  bisa  mempengaruhi  untuk  melakukan  tindakan kecurangan.  Kecurangan  dapat  dicegah  dengan  mengedepankan  serta  menanamkan  pemikiran tentang  moralitas  (Novikasari  et  al.,  2017).  Selanjutnya  Manossoh,  (2016)  menerangkan  bahwa setiap  aparat  desa  yang  memiliki  kelakuan  baik  secara  tidak  langsung  pengelolaan  keuangan  juga bisa dilakukan dengan baik dan sebaliknya.
Penerapan good  corporate  governance (GCG)  merupakan  upaya  lain  yang  dapat  diterapkan  dalam pencegahan  kecurangan  pengelolaan  dana  desa.  Menurut  Soleman,  (2013) good  corporate governance dapat  berupa  kode  etik  dan  prinsip  tata  kelola  organisasi  yang  digunakan  untuk mencegah organisasi melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Prinsip good corporate governance yang  terdiri  dari  transparansi,  akuntabel  dan  terbuka  dapat  menekan  kemungkinan tercadinya  kecurangan.  Sikap  terbuka,  tidak  diskriminatif,  akuntabilitas  yang  jelas,  dan  pengawasan masyarakat  merupakan  prinsip good  corporate  governance yang  baik  yang  jika  diterapkan  dapat mencegah terjadinya kecurangan (Karyono, 2013).
Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang  diatas,  penelitian  ini  merumuskan  masalah  “Apa  Pengaruh Faktor  Individu  dan Good  Corporate  Governance Terhadap  Pencegahan  Kecurangan  Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kulonprogo”. Selanjutnya penelitian  ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1) menganalis pengaruh kompentensi aparat desa terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa, 2) menganalis pengaruh moralitas aparat desa terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan
dana  desa,  3)  menganalis  pengaruh good  corporate  governance terhadap  pencegahan  kecurangan pengelolaan dana desa.

## TINJAUAN LITERATUR
Teori Agensi ( Agency Theory )
Teori  agensi  (agency  theory)  dikenal  juga  sebagai  teori  keagenan  merupakan  suatu  teori  yang menyoroti hubungan antara “principal” (pihak yang memberikan wewenang) dan “agen” (pihak yang bertindak atas nama principal) (Eisenhardt, 1989). Teori agensi ini dapat menjadi kerangka kerja yang relevan  dalam  konteks  pencegahan  kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Dalam  pengelolaan dana  desa,  pronsipal  merujuk  pada  pemerintah  daerah  atau  masyarakat  yang  memberikan  mandat kepada aparat desa sebagai agen untuk mengelola dana desa. Teori agensi ini menekankan bahwa terdapat  risiko  konflik  kepentingan  antara  principal  dan  agen,  karena  agen  memiliki  kekuasaan  dan akses  langsung  terhadap  dana  desa  (Fama  &  Jensen,  1983).  Teori  ini  juga  dapat  menyediakan kerangka kerja yang berguna dalam memahami dinamika hubungan antara principal dan agen dalam konteks pengelolaan dana desa.

## Pencegahan Kecurangan
Menurut Rozmita & Rozali, (2017) menyatakan bahwa kecurangan adalah penyimpangan, kesalahan dan ketidakberesan dalam masalah finansial. Kecurangan bisa diartikan sebagai penyakit yang tidak mudah  disembuhkan.  Cara  terbaik  untuk  mengobati  penyakit  adalah  dengan  mencegahnya,  bukan mengobatinya.  Menurut  para  ahli  kecurangan  yang  dapat  diungkap  adalah  bagian  kecil  dalam kejadian kecurangan secara keseluruhan, cara yang tepat dengan melakukan pencegahan (Prasetyo, 2011).
Deteksi  penipuan  dapat  dicapai  melalui  sejumlah  aturan  atau  tindakan  yang  disengaja  yang cenderung  menguntungkan,  dan  tentu  saja  merugikan,  pihak  lain  (Delfi  et  al.,  2014).  Sedangkan menurut  Cressey,  (1973)  salah  satu  pendekatan  yang  dapat  digunakan  untuk  mendeteksi kecurangan adalah fraud triangle model. Model segitiga kecurangan ini menggambarkan bagaimana seseorang melakukan penipuan yang dimotivasi oleh tiga faktor: tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Berdasarkan  pendapat  Huang  et  al.,  (2016)  dari  ketiga  komponen  tersebut,  tekanan  merupakan pemicu  yang  paling  kuat.  Berada  pada  bawah  tekanan  menaikkan  kemungkinan  kecurangan Suyanto, (2009) salah satu bentuk tekanan yang tidak dapat dihindari dalam suatu organisasi adalah tekanan  untuk  mematuhi  atasan.  Selain  itu,  kemungkinan  atau  peluang  untuk  menciptakan  kondisi terjadinya  kecurangan  terbuka  lebar.  Sebagai  kesempatan  untuk  melakukan  atau  menyembunyikan kecurangan untuk menghindari hukuman. Kecurangan tanpa adanya  peluang tidak terjadi bahkan di bawah tekanan pribadi (Rustiarini et al., 2019).
Hal  ini  disebabkan  karena  lemahnya  pengendalian  internal  dalam  organisasi,  pengawasan  yang kurang  maksimal  serta  penyalahgunaan  kekuasaan.  Rasionalisasi  adalah  komponen  terakhir  dari segitiga kecurangan fraud triangle paling sulit diukur dan faktor penting dalam terjadinya kecurangan (Puspasari,  2015).  Sangat  mudah  bagi  orang  yang  terbiasa  tidak  jujur  untuk  merasionalisasi kecurangan.  Menurut  Diaz,  (2013)  pelaku  tindak  kecurangan  selalu  berusaha  menemukan  alasan untuk  membenarkan  tindakan  mereka.  Misalnya,  pelaku  membenarkan  perbuatannya  yang  curang demi  mensejahterakan  keluarga  serta  orang  yang  dincintainya,  pelaku  merasa  masa  kerjanya  di instansi  sudah  cukup  lama  dan  merasa  pantas  mendapatkan  hal  yang  jauh  lebih  baik  (contohnya jabatan,  penghasilan  atau  gaji  serta  promosi).  Dia  berasumsi  bahwa  instansi  telah  mendapatkan keuntungan  yang  banyak  darinya  sehingga  tidak  ada  masalah  baginya  untuk  melakukan  perbuatan tersebut (Puspasari, 2015).
Oleh  karena  itu,  pencegahan  kecurangan  perlu  dilakukan  sebagai  langkah  terintegrasi  yang  dapat meminimalisir  terjadinya  kecurangan  yaitu:  1)  mengurangi  peluang  kecurangan,  2)  mengurangi tekanan  pada  karyawan  untuk  memenuhi  kebutuhannya,  3)  menghilangkan  alasan  yang membenarkan  atau  merasionalsasi  kecurangan  (Sudarmo  et  al.,  2008).  Pencegahan  kecurangan dapat  menjadi  penghalang  yang  kuat  bagi  individu  atau  sekelompok  orang  untuk  melakukan kecurangan  sehingga  dapat  mengurangi  risiko  kerugian  yang  diakibatkan  dari  kecurangan  (Purba, 2015).

## Kompetensi Aparat Desa
Teori  agensi  menunjukkan  hubungan  antara  principal  dan  agen  dapat  dipengaruhi  oleh  konflik kepentingan.  Dalam  konteks  pengelolaan  dana  desa,  principal  (masyarakat/pemerintah  daerah) memiliki  kepentingan  dalam  memastikan  bahwa  agen  (aparat  desa)  bertindak  sesuai  dengan kepentingan  principal  tersebut.  Salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  ini  adalah  kompetensi aparat  desa.  Kompetensi  adalah  kombinasi  dari  motivasi,  keahlian,  karakteristik,  keterampilan, kemampuan,  peran  sosial,  dan  pengetahuan  yang  relevan  yang  dapat  dicapai  pada  tingkat  tertentu (Rudana,  2007).  Ketika  kompetensi  aparat  pengelola  dana  desa  dapat  melakukan  tugas  serta kewajiban  sesuai  dengan  aturan  dan  regulasi  yang  terdapat  di  undang-undang,  harapannya  bisa mewujudkan tujuan ekonomi serta sosial pemerintah desa. Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan  dana  desa  sebaiknya  melakukan  dengan  prinsip  professional,  teliti,  berintergritas  serta terkontrol.  Keahlian  serta  kemampuan  yang  dimiliki  setiap  pejabat  desa  dapat  menjadi  kunci telaksana fungsi dari dana desa. Oleh karena itu, jika aparatur desa memiliki kompetensi yang baik, akan  semakin  kuat  dalam  mencegah  kecurangan  untuk  melakukan  pengelolaan  keuangan  desa. Agar  dapat  mencegah  kecurangan  dibutuhkan  aparat  desa  yang  mempunyai  kompetensi  (Eldayanti et al., 2020). Jadi rumusan hipotesis seperti berikut ini:
H 1 :  Kompetensi  aparat  pengelola  dana  desa  berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa

## Moralitas
Moralitas  adalah  perbuatan  baik  ataupun  buruk  yang  berada  didalam  diri  seseorang  (Junia,  2016). Menurut Udayani & Sari, (2017) moralitas terjadi saat orang lebih memilih hal yang baik dikarenakan ia menyadari adanya kewajiban dan tanggungjawab bukan hanya untuk mendapatkan keuntung saja. Biasanya  orang  yang  menjunjung  tinggi  moralitas  dapat  melakukan  pencegahan  kecurangan (Rahimah  et  al.,  2018).  Semakin  tinggi  moral  setiap  orang  maka  akan  berpeluang  untuk melaksanakan  tindakan  yang  baik  dan  mencegah  kecurangan  (Dewi  et  al.,  2022).  Jadi  rumusan hipotesis seperti berikut ini:
H2:  Moralitas  aparat  pengelola  dana  desa  berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa

## Good Corporate Governance
Good  corporate  governance merupakan  ketentuan  yang  memberikan  fungsi  peningkatan akuntabilitas  dalam  perusahaan  dengan  melakukan  arahan  serta  pengendalian  dalam  perusahaan, dalam  menerapkan good  corporate  governance tidak  hanya  dilakukan  bagi  perusahaan  saja melainkan  juga  pemerintah  (Raheni  &  Asri,  2019).  Penerapan  praktik good  corporate  governance yang  baik,  perusahaan  diharapkan  dapat  mencapai  keberlanjutan  jangka  panjang,  mengoptimalkan nilai  pemegang  saham,  dan  membangun  kepercayaan  dengan  pemangku  kepentingan  (Challen  & Noermansyah,  2023).  Dengan  mengimplementasikan good  corporate  governance di  pemerintahan desa  dapat  mencegah  terjadinya  kecurangan  berkat  prinsip  dari good  corporate  governance. Pemerintah desa yang mengimplementasikan prinsip good corporate governance dengan baik dapat memperkecil pelaku dalam melakukan tindak kecurangan (Beawiharta & Rahayu, 2014).
H3: Good  corporate  governance berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan  kecurangan pengelolaan dana desa

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli - September 2023. Populasi meliputi seluruh aparat pengelola dana  desa  Kabupaten  Kulonprogo.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  sampling  dengan menggunakan  purposive  sampling,  sehingga  sampel  hanya  kepala  desa  dan  bendahara  desa. Jumlah  sampel  berjumlah  156  aparat  pengelola  dana  desa.  Penelitian  ini  menggunakan  data kuantitatif  dengan  metode  kuisoner  berupa  skala  likert.  Sedangkan  teknik  analisis  data  dengan regresi linier berganda. Adapun model penelitian dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini:

## Gambar 1. Model Penelitian

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Berdasarkan  olah  data  yang  sudah  dilakukan,  berikut  adalah  hasil  Uji  validitas,  uji  reliabilitas,  uji asumsi klasik, serta ujii analisis regresi linier berganda dari penelitian ini:

## Uji Validitas
Uji validitas yang sudah dilakukan menunjukan bahwa semua item pertanyaan dapat dikatakan valid disebabkan nilai nilai r hitung > r tabel.
Tabel 1. Uji Validitas
Variabel Item r hitung r tabel Hasil Uji Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa (X 1 ) X1.1 0.669 0.1572 Valid X1.2 0.775 X1.3 0.766 X1.4 0.534 X1.5 0.698 X1.6 0.606 Moralitas Aparat Pengelola Dana Desa (X 2 ) X2.1 0.686 0.1572 Valid X2.2 0.735 X2.3 0.680 X2.4 0.656 Good Corporate Governance (X 3 ) X3.1 0.598 0.1572 Valid X3.2 0.527 X3.3 0.738 X3.4 0.628 X3.5 0.515 X3.6 0.512 X3.7 0.575 X3.8 0.375 X3.9 0.639 X3.10 0.386 X3.11 0.495 X3.12 0.464 X3.13 0.469 X3.14 0.512
Kompetensi
1. Pengetahuan
2. Kemampuan
3. Sikap (Edison et al., 2016)

## Moralitas
1. Nilai Kejujuran dan
Etika 2. Taat Aturan
3. Jujur
(Rahimah et al., 2018)

## GCG
1. Transparansi 2. Implementasi 3. Sanksi 4. Monitoring (YPPMI, 2002)

## Pencegahan
Kecurangan
1. Fraud Awareness
2. Swakelola &
Partisipatif 3. Transparan
4. Akuntabel
5. Tertib Administrasi
6. Saling Percaya (Widiyarta et al., 2017) F ak tor Ind iv id u H2

## Uji Reliabilitas
Seluruh  pertanyan  pada  veriabel  penelitian  ini  nilainya  diatas  0,6  sehingga  dapat  dikatakan  reliabel sebgaimana ditunjukan di tabel berikut ini:
Tabel 2. Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach's Alpha N of Items Hasil Uji Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa (X 1 ) 0.758 6 Reliabel Moralitas Aparat Pengelola Dana Desa (X 2 ) 0.625 4 Good Corporate Governance (X 3 ) 0.790 14 Uji Normalitas Tabel 3. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 156 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.16163233 Most Extreme Differences Absolute .100 Positive .100 Negative -.064 Kolmogorov-Smirnov Z 1.244 Asymp. Sig. (2-tailed) .091
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Dapat dilihat dari tabel  yang ada di atas bahwa nilai sig.> 0.05 yang bisa diartikan data terdistribusi normal.
Uji Multikolinearitas
Tabel 4. Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 23.536 3.351 7.025 .000 Kompetensi .130 .098 .111 1.327 .187 .896 1.117 Moralitas .285 .131 .177 2.185 .030 .951 1.051 GCG .052 .043 .102 1.191 .236 .854 1.171
a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan
Menurut hasil dari olah data pada tabel di atas bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, karena nilai tolerance > 0.1 dan VIF < 10.
Uji Heterokedastisitas
Tabel 5. Uji Heterokedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.428 1.720 .830 .408 Kompetensi .042 .050 .071 .832 .406 Moralitas .074 .067 .091 1.101 .273 GCG .009 .022 .034 .392 .696
a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan
Dapat dilihat pada tabel di atas nilai sig. > 0.05 oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Regresi Linier Berganda
Tabel 6. Model Summary Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .227 a .051 .033 2.18286
a. Predictors: (Constant), GCG, MOR, KAD
Nilai  r-squre  dalam  penelitian  ini  adalah  sebesar  0.033  atau  3.3%  dapat  diartikan  bahwa  sebanyak 3.3% variabel pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh varibel kompetensi, moraliitas dan GCG. Tabel 7. Coefficients
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 23.536 3.351 7.025 .000 Kompetensi .130 .098 .111 1.327 .007 Moralitas .285 .131 .177 2.185 .030 GCG .052 .043 .102 1.191 .036 a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan
Berikut merupakan persamaan berdasar hasil uji regresi: Y=23.536+0.130X 1 +0.285X 2 +0.052X 3 +e Keterangan:
Y = Pencegahan Kecurangan X 1 = Kompetensi Aparat X 2 = Moralitas Aparat X 3
= Good Corporate Governance
e = eror
Hasil persamaan diatas memiliki arti:
1. Pencegahan kecurangan yang timbul sebesar konstanta 23.536 berasal dari kompetensi aparat, moralitas aparat, good corporate governance .
2. Koefisien  regresi  variabel  kompetensi  aparat  sebesar  positif  0.130  menunjukkan  varibel kompetensi aparat memiliki pengaruh positif terhadap  pencegahan kecurangan.
3. Koefisien regresi variabel moralitas aparat sebesar positif 0.285 menunjukkan variabel moralitas aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap  pencegahan kecurangan.
4. Koefisien regresi variabel good corporate governance sebesar positif 0.052 menunjukkan varibel good corporate governance berpengaruh positif terhadap  pencegahan kecurangan.
Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Hipotesis t Sig Hasil H 1 0.007 0.05 Diterima H 2 0.030 H 3 0.036 Sumber: Data diolah 2022
Pembahasan

## Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Pengelola  Dana  Desa  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dapat dibuktikan bahwa dalam hipotesis  yang pertama yaitu kompetensi  dari  aparat  yang  melakukan  pengelolaan  dana  desa  berpengaruh  positif  terhadap pencegahan  kecurangan  dana  desa  diterima  dikarenakan  nilai  β=0.130  dan  signifikansi  sebesar 0.007 ≤ 0.05. Kompetensi aparat pengelola dana desa dapat menjadikan pemicu seseorang individu untuk  menghindari  kecurangan,  hal  ini  dikarenakan  aparat  pengelola  dana  desa  telah  memahami bagaimana cara untuk mengelola dana desa yang baik serta sesuai aturan yang berlaku.
Hasil  dari  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Islamiyah  et  al.,  (2020)  bahwa semakin  tinggi  kompetensi  yang  terdapat  dalam  perangkat  desa  mampu  mencegah  terjadinya kecurangan  yang  memiliki  arti  kemungkinan  terjadinya  kecurangan  semakin  kecil  atau  bahkan  tidak ada.  Sedangkan  hasil  penelitian  dari  Bernardin  &  Solihat,  (2019)  bahwa  dengan  meningkatnya kompetensi  dari  aparatur  desa  maka  pencegahan  kecurangan  dapat  diperkirakan  mengalami kenaikan.  Lalu  Wonar  et  al.,  (2018)  kompetensi  dari  aparatur  desa  mempunyai  dampak  yang signifikan  dalam  pencegahan  kecurangan,  dikarenakan  dalam  mengelola  keuangan  desa,  aparatur harus memiliki kompetensi seperti keterampilan, sikap serta perilaku.

## Pengaruh  Moralitas  Aparat  Pengelola  Dana  Desa  terhadap  Pencegahan  Kecurangan Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  diatas  dapat  dibuktikan  bahwa  dalam  hipotesis  yang  kedua  yaitu moralitas  dari  aparat  pengelola  dana  desa  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pencegahan kecurangan dana desa diterima dikarenakan nilai β=0.285 dan signifikansi sebesar 0.030 ≤ 0.05. Nilai kejujuran  dan  etika  yang  dimiliki  aparat  pengelola  dana  desa  dapat  meminimalisir  terjadinya kecurangan. Selain itu, menaati setiap peraturan yang berlaku dalam pemerintahan desa juga dapat meningkatkan  sikap  individu  untuk  melakukan  tindakan  jujur.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dihasilkan  oleh  Setiyowati  et  al.,  (2022)  kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa dapat  dicegah  dengan  standar  moral  yang  baik,  tingkat  moralitas  seseorang  dapat  memengaruhi tingkat  pencegahan  kecurangan  dan  semakin  tinggi  tingkat  moral  seseorang,  menyebabkan  tingkat pencegahan  kecurangan  juga  akan  meningkat.  Oleh  karena  itu,  semakin  tinggi  moralitas  dari seseorang  dapat  mencegah  kecurangan.  Sedangkan  moralitas  berpengaruh  positif  dalam pencegahan kecurangan untuk pengelolaan dana di pedesaan Armelia & Wahyuni, (2020).

## Pengaruh GCG terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  diatas  dapat  dibuktikan  bahwa  dalam  hipotesis  yang  ketiga  yaitu good  corporate  governance  berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan  kecurangan  dana  desa dterima  dikarenakan  nilai  β=0.052  dan  signifikansi  sebesar  0.036  ≥  0.05.  Penerapan  prinsip  tata kelola seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasif dan diselenggarakan dengan tertib serta disiplin dalam pengagaran dapat mendorong pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
Pada  umumnya  ada  tiga  komponen  pencegahan  kecurangan  yaitu  good  corporate  governance, baiknya  manajemen  organisasi  serta  penerapan  pengendalian  internal.  Dari  sini  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  tingkat  pencegahan  kecurangan  tergantung  pada  bagaimana  lembaga  atau perusahaan  menangani  good  corporate  governance  yang  bertanggung  jawab  (Farochi  &  Nugroho, 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dalam instansi pemerintahan oleh (Utama & Astawa, 2020) dimana hasil yang diperoleh menyatakan bahwa good corporate governance berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pencegahan  kecurangan  dalam  pengelolaan  dana lembaga  perkreditan  desa  (Utami  et  al.,  2019).  Penelitian  yang  dihasilkan  oleh  Dewi  &  Padnyawati, (2022)  mendapatkan  hasil  bahwa  good  government  governance  berdampak  positif  terhadap pencegahan  kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa  dan  Beawiharta  &  Rahayu,  (2014) mendapatkan hasil dalam menerapkan good government governance secara bersamaan berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah  yang  pertama  kompetensi  aparat pengelola  dana  desa  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pencegahan  kecurangan.  Aparat pengelola  dana  desa  dapat  mencegah  terjadinya  kecurangan  dikarenanakan  aparat  desa  sudah mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan juga telah memiliki kompetensi dalam mengelola  dana  desa  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Kedua,  moralitas  aparat  pengelola  dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Dengan dilandasi moral yang berupa  kejujuran  dan  etika,  aparat  pengelola  dana  desa  dapat  melakukan  pengelolaan  dana  desa yang  baik  dan  benar  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Ketiga,  good  corporate governance berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Terciptanya tata kelola yang  baik  dan  tertib  serta  disiplin  dalam melakukan  pengelolaan  dana  desa  dapat  mendukung  iklim
kerja  yang  baik  pula  sehingga  kecurangan  dapat  dicegah.  Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan moralitas aparat pengelola dana desa  agar  dapat  bekerja  secara  maksimal  sesuai  dengan  aturan  dan  tata  tertib  yang  berlaku  di organisasi untu dapat meminimalisir kecurangan. Selain dari sisi individu aparat pengelola dana desa itu  sendiri  juga  diperlukan  tata  kelola  yang  baik  dari  pemerintah  desa,  sehingga  terjadi  keselarasan antara individu dan entitas dalam melakukan pencegahan kecurangan. Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan, berdasarkan hasil olah data menunjukkan variable yang digunakan dalam penelitian ini hanya  memiliki  persentase  sebesar  3,3%  yang  artinya  masih  banyak  varibel  yang  dapat mempengaruhi  pencegahan  kecurangan  pengelolaan  dana  desa.  Selain  itu,  penelitian  ini  hanya menggunakan  responden  kepala  desa  dan  bendahara  desa.  Saran  yang  dapat  diambil  dari penjelasan  sebelumnya  adalah  dengan  menambah  beberapa  variabel  dain  yang  dapat mempengaruhi  pencegahan  kecurangan  dana  desa  misalnya  sistem  keuangan  desa,  pengendalian internal,  faktor  eksternal  dan  lain-lain.  Penelitian  selanjutnya  juga  dapat  menambah  kriteria responden  tidak  hanya  kepala  desa  dan  bendahara  tetapi  juga  melibatkan  sekretaris  dan  pengelola dana desa lainnya.

## REFERENSI
Armelia,  P.  A.,  &  Wahyuni,  M.  A.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa,  Efektivitas Pengendalian  Internal,  dan  Moral  Sesitivity  terhadap  Pencegahan  Fraud  dalam  Pengelolaan Keuangan
Desa. Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi , 9 (2), 61.
https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.26125
Beawiharta, I., & Rahayu,  S. (2014). Pengaruh  Peran Inspektorat  Pembantu  Kota dan Implementasi Good  Government  Governance  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan  pada  Kota  Administrasi Jakarta Timur Tahun 2014 . Universitas Telkom.
Bernardin,  D.  E.  Y.,  &  Solihat,  I.  (2019).  Internal  whistleblowing  sebagai  upaya  pencegahan  fraud dengan moralitas sebagai pemoderasi. Jurnal Sain Manajemen, Vol.1 No.1 Agustus 2019 , 1 (1),
107 –119.
Challen,  A.  E.,  &  Noermansyah,  A.  (2023).  Peran  Good  Corporate  Governance  dan  Kualitas  Audit Terhadap  Manajemen  Laba  Perusahaan  Manufaktur. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing , 10 (1), 23 –36. https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.512
Cressey,  D.  R.  (1973). Other People’s  Money: A Study in the  Social Psychology of  Embezzlement . NJ: Patterson Smith.
Delfi,  T.,  Anugerah,  R.,  &  Azhar,  A.  (2014). Pengaruh  efektifitas  pengendalian  internal  dan kesesuaian  kompensasi  terhadap  kecenderungan  kecurangan  akuntansi  (Survey  pada perusahaan BUMN cabang Pekanbaru) . 1 (2), 139.
Dennyningrat,  I.  G.  A.  G.,  &  Suputra,  I.  D.  G.  D.  (2018).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  dan  Moralitas  Individu  pada  Kesalahan  Akuntansi. E-Jurnal  Akuntansi , 22 ,  1170. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p13
Dewi,  L.  P.,  Sunaryo,  K.,  &  Yulianti,  R.  (2022).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur,  Moralitas  Individu, Budaya  Organisasi,  Praktik  Akuntabilitas,  dan  Whistleblowing  Terhadap  Pencegahan  Fraud dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Empiris  Pada  Desa  di  Kecamatan  Prambanan,  Klaten). Jurnal Akuntansi Trisakti , 9 (2), 327 –340. https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870
Dewi,  N.  L.  G.  K.,  &  Padnyawati,  K.  D.  (2022). Pengaruh  Whistleblowing  System, Good  Goverment Governance  dan  Efektivitas  Pengendalian  Internal  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan  dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara) . 334 –344.
Diaz, P. (2013). Fraud Auditing & Investigation (M. W. Media (ed.)).
Edison, Emron, Y. A., & Komariyah, I. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia . Alfabeta.
Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yunianingsih, N. W. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur  desa,  sistem  pengendalian  internal,  integritas  dan  akuntabilitas  terhadap  pencegahan (fraud)  dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Hita  Akuntansi  Dan  Keuangan  Universitas  Hindu Indonesia , 2016 , 465 –494.
Farochi,  M.  F.  F.,  &  Nugroho,  A.  himmawan  D.  (2022). Pengaruh  Pengendalian  Internal  Dan  Good Corporate  Governance  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Pada  Bank  Bjb  Syariah  Bandung . 6(1) ,
86 –92.
Ferina,  I.  S.,  Burhannudin,  &  Trisnawati,  N.  A.  (2016). Efektivitas  Realisasi  dan  Serapan  Anggraran Pendapatab  dan  Belanja  Daerah  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Ogan  Komering  Hilir  Tahun 2013-2015 . 2 .
Huang,  S.  Y.,  Lin,  C.  C.,  Chiu,  A.  A.,  &  Yen,  D.  C.  (2016).  Fraud  detection  using  fraud  triangle  risk factors. Information  Systems  Frontiers , 19 (6),  1343 –1356.  https://doi.org/10.1007/s10796-016- 9647-9
Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian  Internal,  Dan  Whistleblowing  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Dalam  Pengelolaan Dana  Desa  Di  Kecamatan  Wajak. Jurnal  Riset  Mahasiswa  Akuntansi , 8 (1),  1 –13. https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452
Junia,  N.  (2016).  Pengaruh  Moralitas  Aparat,  Kesesuaian  Kompensasi,  dan-  Ketaatan  Aturan Akuntansi  Terhadap  Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi  (Studi  Empiris  pada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). JOM Fekon , 3 (1), 1623 –1637.
Kusniawati,  H.,  &  Lahaya,  I.  A.  (2017).  Pengaruh  Partisipasi  Anggaran,  Penekanan  Anggaran, Asimetri  Informasi  terhadap  Budgetary  Slack  pada  SKPD  Kota  Samarinda. Akuntabel , 14 (2), 144. https://doi.org/10.29264/jakt.v14i2.1904
Manossoh, H. (2016). Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. In PT Norlive Kharisma Indonesia : Bandung ISBN: 978-602-73706-6-1 .
Novikasari,  Y.,  Desmiyawati,  &  Silfi,  A.  (2017).  Pengaruh  Moralitas  Individu,  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah, dan Ketaatan Aturan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada SKPD Kab. Kuantan Singingi). JOM Fekon , 4 (1), 1516 –1530.
Prasetyo,  B.  A.  (2011). Kualitas  Prosedur  Pengendalian Internal :  Antecedents  dan  Pengaruh Moderating  pada  Keadilan  Organisational  dan  Kecurangan  Pegawai .  Skripsi  Univeritas Diponegoro: Semarang.
Purba,  P.  B.  (2015). Fraud  dan  Korupsi  (Pencegahan,  Pendeteksian,  dan  Pemberantasannya) . Lestari Kiranatama.
Puspasari,  N.  (2015).  Fraud  Theory  Evolution  and  Its  Relevance  To  Fraud  Prevention  in  the  Village Government in
Indonesia*.
Asia
Pacific Fraud Journal , 1 (2), 177.
https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.15
Raheni,  N.  P.  R.,  &  Asri  Dwija  Putri,  I.  G.  A.  .  (2019).  Pengaruh  Good  Governance  dan  Budaya Organisasi  pada  Kinerja  Aparatur  Penyelenggara  Pemerintahan  Desa  di  Kota  Denpasar. E- Jurnal Akuntansi , 28 (2), 1295. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p19
Rahimah,  L.  N.,  Murni,  Y.,  &  Lysandra,  S.  (2018a). Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Desa, Lingkungan  Pengendalian  Dan  Moralitas  Individu  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Yang  Terjadi Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  di  Desa  Sukamantri,  Desa  Sukamanah, Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamat . 8 , 622 –633.
Rahimah,  L.  N.,  Murni,  Y.,  &  Lysandra,  S.  (2018b).  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Desa, Lingkungan  Pengendalian  dan  Moralitas  Individu  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Yang  Terjadi Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  di  Desa  Sukamantri,  Desa  Sukamanah, Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamat. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi , 6 (12), 139 –154.
Rozmita, D., & Rozali. (2017). Fraud: Penyebab dan Pencegahannya . Alfabeta.
Rudana,  N.  (2007).  Pengaruh  Komptensi  Aparatur  PEMDA  dan  Komunikasi  Interpersonal  terhadap Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Kantor  Kabupaten  Gianyar. Jurnal  Ekonomi.  Universitas Diponegoro .
Rustiarini,  N.  W.,  Sutrisno,  S.,  Nurkholis,  N.,  &  Andayani,  W.  (2019).  Fraud  triangle  in  public procurement:  evidence  from  Indonesia. Journal  of  Financial  Crime , 26 (4),  951 –968. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2018-0121
Santosa, P. (2008). Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good governance . PT. Refika Aditama.
Setiana, D. N., & Yuliani, L. N. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. University Reseach Colloquim , 5 , 205 –210.
Soleman,  R.  (2013).  Pengaruh  pengendalian  internal  dan  good  corporate  governance  terhadap  pen cegahan fraud.
Jurnal
Akuntansi
& Auditing Indonesia , 17 (1), 57 –74. https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss1.art5
Sudarmo, Sawardi, T., & Yulianto, A. (2008). Fraud Auditing. BPKP: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Suyanto, S. (2009). Fraudulent Financial Statement:  Evidence from Statement on  Auditing  Standard No. 99. Gadjah Mada International
Journal
of
Business , 11 (1), 117. https://doi.org/10.22146/gamaijb.5539
Udayani, A. A. K. F., & Sari, M. M. R. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal dan Moralitas Individu pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi . 18 (3).
Utama,  K.  D.,  &  Astawa,  I.  G.  P.  B.  (2020).  Pengaruh  Whistleblowing  System,  Good  Corporate Governance  Dan  Efektivitas  Pengendalian  Internal  terhadap  Pencegahan  Kecurangan  dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal
Ilmiah Mahasiswa Akuntansi , 11 (2), 33 –42. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/25335%0A
Utami,  N.  W.  K.,  Yuniarta,  G.  A.,  &  Musmini,  L.  S.  (2019). Pengaruh  Whistleblowing  system, Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Pencegahan Kecurangan  dalam  Pengelolaan  Dana  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  di  Kecamatan  Susut . 0 –1.
Wardani,  D.  K.,  &  Andriyani,  I.  (2017).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Keandalan  Pelaporan Keuangan  Pemerintahan  Desa  Di  Kabupaten  Klaten. Jurnal  Akuntansi , 5 (2),  88 –98. https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270
Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. C. (2018).  Pengaruh  Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan  Keuangan  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Dengan
Moral  Sensitivity  Sebagai  Variabel  Moderasi. Jurnal  Akuntansi,  Audit,  Dan  Aset , 1 (2),  63 –89. https://doi.org/10.52062/jurnal_aaa.v1i2.9
YPPMI.  (2002). The  essence  of  good  corporate  governance:  konsep  dan  implementasi  perusahaan publik dan korporasi Indonesia .