## RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Ika Dewi Sartika Saimima 1 , Fransiska Novita Eleanora 2
1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Email: ika.saimima@ubharajaya.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Email: fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id

## ABSTRACT
Children are trustworthy and entrusted by God Almighty, so they need to be given protection, and guarded and cared for to maturity, guarded and cared for in the sense of being given protection against themselves both protection from their parents, or others who are obliged to look after it or also from society, so as not to become a victim of the abuse of the narcotics. Narcotics itself is defined as a substance or drug that comes from plants or not from plants, whether it is also synthesis or not that harms anyone and if consumed in excessive amounts can cause death. If the child as a victim of abuse of narcotics resulting from mistreatment by ordering or forcing the child to consume it, is a violation of the child's rights, which will have an impact that the child is increasingly addicted to get these items, as well as efforts to escape from depression and stress, but with inviting children or involving or also telling children to consume them is unlawful, and includes damaging their lives. Protection of children is not only limited to providing drugs, and health services but also to get restitution as stipulated in Government Regulation Number 43 Year 2017 Regarding Provision of Restitution for child victims of crime, giving restitution to children because the effect of the child as a victim greatly affects the physical and psychic to grow and develop children. Research Method, this study uses normative juridical by referring to existing laws,  concepts  and  principles,  where  the  result  is  that  the  implementation  of restitution of children can be submitted during the investigation stage and those who can submit are victims of children, parents or guardians of the victims themselves .
Keywords ; restitution, children, victims, narcotics

## PENDAHULUAN
Anak sebagai generasi yang akan meneruskan setiap perjuangan dan juga cita- cita  dari bangsa sehingga  harus  diberikan  perhatian  terhadap  kehidupannya khususnya  kepada  hak-haknya  yang  paling  utama,  hak  anak  adalah  hak  untuk mendapatkan  perlindungan  terhadap apapun  juga,  dimana  perlindungan  yang dimaksud adalah perlindungan secara yuridis dan non yuridis dan yang paling utama adalah perlindungan terhadap keamanan dan keselamatannya agar tidak terjerumus dan  tidak  menjadi  korban terhadap  penyalahgunaan  narkotika  dan  obat-obatan terlarang lainnya 1 .
Penyalahgunaan  narkotika  sudah  marak  terjadi  dimana-mana,  korbannya tidak hanya orang dewasa saja, tetapi juga anak dibawah umur, dengan berbagai macam modus atau cara dilakukan agar anak bisa mengonsumsi narkotika, tersebut misalkan  saja  dalam  lingkungan pergaulannya  melalui  teman-temannya,  atau dikarenakan  coba-coba  untuk  menghilangkan  stress,  depresi  dan  juga  melalui pengasuhnya,  dikarenakan  orang  tuanya  yang  sibuk  bekerja  sehingga  kesibukan tersebut mengakibatkan anak tidak mendapat pengawasan dari orangtuanya, dan dampaknya terjadi penyalahgunaan narkotika oleh anak.
Pengertian dari narkotika sendiri diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau juga bukan dari tanaman, baik yang juga sintesis atau bukan  yang membahayakan siapapun dan jika dikonsumsi berlebihan akan dapat mengakibatkan kematian 2 . Narkotika  sebenarnya  tidak  boleh  dipergunakan  atau  diperdagangkan secara  luas,  hanya  bisa  dipergunakan  dalam  bidang  kesehatan  yaitu  kedokteran tetapi  sering  dianggap  sebagai  dewa  penolong  yang dapat  mengembalikan  dan memulihkan  keadaan  diri  serta  menolong  dalam  memulihkan  masalah  dalam kehidupannya juga meningkatkan kepercayaan terhadap dirinya sendiri.
1 Bakhri, Syaiful (2011) Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika : Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana, Bekasi : Gramata Publishing, hal. 25
2 Aisyah, Nur (2019), Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur , Jurnal Al-Dustur, Vol. 2 (1), hlm. 97
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Perlindungan anak dari penyalahgunaan akan narkotika bukan saja menjadi tanggung  jawab  dari  orangtuanya,  tetapi  merupakan  tanggungjawab  semua stakeholder ,  memberikan  perlindungan  yang  dimaksud  adalah  jika  melihat  dan mengetahui  ada  anak  yang  menginsumsi  narkotika  setidaknya  segera  dilaporkan kepada pihak yang berwajib, semua orang tanpa terkecuali dengan mengupayakan dan  memulihkan  akan  hak-haknya  untuk  mendapatkan  rehabilitasi  atas penyalahgunaan  narkotika 3 dimana  kondisi  anak  sebagai  korban  yaitu  pihak  yang menderita tidak hanya sebatas memberikan obat-obatan saja atau tindakan medis tetapi berdasarkan ketentuan hukum adanya ganti kerugian akibat penderitaan yang dialaminya, akibat perbuatan yang tidak menyenangkan 4 .
Jika  anak  sebagai  korban  penyalahgunaan  dari    narkotika,  maka  wajib menjalani rehabilitas medis atau sosial dan juga adanya ganti kerugian yang diberikan terhadap  anak  sebagai  korban  dari  penyalahgunaan  narkotika  atau  anak  sebagai korban  tindak  pidana  sebenarnya  sudah  ada  pengaturannya  di  dalam  peraturan pemerintah  Nomor  43  Tahun  2017, tentang  pelaksanaan  restitusi  bagi  anak  yang mejadi korban tindak pidana dimana disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa restitusi  yang harus  dibayarkan  oleh  pelaku  dari  tindak  pidana dimaksudkan  atau bertujuan untuk mengganti kerugian dikarenakan adanya kehilangan dari kekayaan, dan  ganti  kerugian  atas  penderitaan  akibat  dari  tindak  suatu  tindak  pidana  yang dialaminya, dan juga penggantian biaya perawatan medis sehingga dapat diartikan pemberian  restitusi  ini  untuk  memberikan  keadilan  bagi  anak  dan  meringankan penderitaannya 5 .
Karena  selama  ini  jika terjadi  suatu tindak  pidana  yang memimpa  seorang anak, maka pihak dari korban pihak korban yang tidak hanya menanggung sendiri akan  adanya kerugian  materiil  (yang  dapat  dihitung) tetapi  juga kerugian yang immateriil  (yang  tidak  dapat dihitung)  antara  lain adalah kerugian yang  disebut
3 Tarigan, Irwan Jasa,  (2017), Narkotika dan Penanggulangannya , Yogyakarta : Deep Publish, hal. 52-55
4 Ibid, hal. 72
5 Anwar, Mochammad (2019), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak , Syiar Huku, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 17 (1), hal. 45
dengan rasa malu, serta kehilangan akan harga diri, juga rendah diri, dan/atau adanya kecemasan yang berlebihan yang juga bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya dan sebenarnya juga ditanggung oleh seluruh pelaku dalam bentuk yang disebut dengan Restitusi yaitu sebagai  bentuk adanya  ketentuan ganti  rugi dan  juga atas penderitaan yang memang dialami oleh Anak yang juga menjadi menjadi korban dari tindak pidana yang terjadi yang menimpa pihak korban.
Restitusi harus diberikan dan diterima oleh Anak yang menjadi korban tindak pidana sesuai dengan kerugian dan kondisi yang diderita oleh anak yang menjadi korban tindak pidana. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai tata cara dalam pengajuan dan pemberian akan restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak  pidana  termasuk  korban  dalam  penyalahgunaan  narkotika  selain mendapatkan rehabilitasi dan juga pemulihan juga dapat mengajukan permohonan restitusi yang dilaksanakan sejak kasusnya berada pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Selain itu, memperjelas penyidik dan penuntut umum untuk membantu anak  yang  menjadi  korban  alan  penyalahgunaan  narkotika  untuk  dapat  hak memperoleh restitusi 6 .

## Permasalahan
Berdasarkan  kajian  diatas  maka  penulis  merumuskan  masalah  adalah bagaimana restitusi bagi anak korban penyalahgunaan dari narkotika

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang yuridis normatif dimana metode ini berdasarkan pendekatan yang dilakukan berdasarkan dari bahan hukum yang utama dengan menelaah teori-yeori, dan konsep-konsep juga asas-asas hukum  yang  ada  serta  berbagai  peraturan  perundangan  yang  berkaitan  dengan penelitian ini
6 https://www.jogloabang.com/pustaka/pp-43-2017-pelaksanaan-restitusi-anak-korban-tindak-pidana, diakses Kamis, 6 Februari 2020

## Pembahasan Anak
Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang definisi Anak sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan dari undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak  adalah  yang  berusia  antara 8-18  tahun,  jadi  disebut  dengan  pendefinisi  ini adalah melihat dari segi usia, karena anak berarti harus mendapat bimbingan atau arahan dari orangtuanya atau orang dewasa yang dapat mengarahkan kedalam hal- hal  yang  positif  dan  berguna  bukan  menjerumuskannya  atau  menjadikan  anak sebagai korban dari narkotika, sehingga dapat meyebabkan anak menjadi pecandu bahkan ketergantungan dari narkotika dan jika anak sebagai kapasitas korban maka akan ada yang dinamakan dengan rehabilitasi
Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 127 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, maka disebutkan bahwa setiap penyalahgunaan narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu dari narkotika dan korban penyalahguna narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial. Anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus dipertanggungjawabkan perbuatanya, dikarenakan pelaku anak masih dibawah umur, maka dilakukan proses dari penegakan hukum dan juga  pemidanaan  yang  diterapkan  kepada  anak dilaksanakan  secara  khusus mengingat usia mereka masuk dalam kategori dibawah umur.
Pengaturan  dari  rehabilitasi  atas  penyalahgunaan  dari  narkotika menunjukkan adanya kebijakan dari hukum pidana agar pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan  narkotikanya  tersebut.  Rehabilitasi  merupakan  alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika baik sebagai korban maupun
pelaku  yang  didukung  oleh peraturan  pelaksanaan yang  mengakomodir  hak  bagi penyalahguna dan pecandu dari narkotika 7
Adapun  jenis-jenis  dari  rehabilitasi  atau  istilah  dari  rehabilitasi  itu  sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari (2) dua, yakni :
a. Rehabilitasi Medis
Proses  dari  kegiatan  terhadap  pengobatan  secara  terpadu  untuk  dapat membebaskan pecandu dari ketergantungan akan narkotika
b. Rehabilitasi Sosial
Proses dari kegiatan dan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental dan juga sosial  agar  bekas  dari  pecandu  akan  narkotika  dapat  kembali  dalam melaksanakan fungsi akan sosialnya dalam kehidupan masyarakatnya 8
Rehabilitasi  ini  dalam  ketentuan  undang-undang  narkotika  hanya diperuntukkan untuk orang dewasa, sedangkan rehabilitasi untuk anak belum adanya rehabilitasi bagi  anak,  jika  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  maka  ancaman hukuman  setengah  dari  maksimum  ancaman  pidana  penjara  orang  yang  sudah dewasa sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) 9

## Korban Penyalahgunaan Narkotika
Disebut sebagai korban adalah pihak yang dianggap paling menderita dan mendapatkan  perbuatan  yang  tidak  menyenangkan dikarenakan  perlakuan  dari seseorang  yang  dianggap  pelaku,  demikian  juga  anak  sebagai  korban akibat penyalahgunaan  dari  narkotika,  harus  menjadi  ketergantungan  dan  jika  tidak mengonsumsinya maka akan menimbulkan efek samping pada dirinya. Anak sebagai generasi dari penerus seharusnya dijaga dan dilindungi oleh siapapun dan menjadi
7 Dina Novitasari, Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba , Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vo. 12 (4) Desember 2017, hal. 920
8 Ibid, hal. 923
9 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56964786cc7fc/hukuman-bagi-anak-di-bawah-umur-pengguna-sabu/, diakses, 07 Maret 2020
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
tanggungjawab  semua  stakeholder  bukan  malah  menjerumuskannya  dalam perbuatan yang membahayakan apalagi berkaitan dengan narkotika, setidaknya anak harus benar-benar dijaga dan dilindungi oleh orang yang benar benar merawatnya.
Tetapi  justru  yang  ada  bukan  menjalankan  tanggungjawabnya  untuk menjaga dan melindungi melainkan memberikan anak mengonsumsi narkotika atau sejenisnya, dan jika dibiarkan akan dapat merusak syaraf dan jaringan otak yang lain, dan bukan itu saja efek lainnya dapat mengakibatkan korban meninggal dunia jika dibiarkan dan tanpa adanya pengobatan secara berlanjut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika sesuai pasal 76J  bahwa menyatakan ;
a. Setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja menempatkan,  membiarkan, melibatkan, meyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan retribusi dan/atau psikotropika
b. Setiap orang dengan dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan,  menyuruh  melibatkan  anak  dalam  penyalahgunaan,  serta produksi distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya
Perlindungan  akan  adanya  hak  anak yang  diletkkan  dalam  masalah  akan adanya status sosial dalam masyarakat dan kehidupannya, sehingga perlu dibuat adanya kepentingan yang berkaitan dengan masalah akan sosial dari anak sebagai korban  penyalahgunaan  narkotika,  dimana perlindungannya  dapat  diberikan dalam  proses  edukasional  terhadap  ketidakpahaman  dan  ketidakmampuan dalam melaksanakan fungsi dan tugas secara sosial
Anak-anak seringkali dimanfaatkan oleh orang dewasa baik dalam menyuruh anak untuk mengonsumsinya atau juga menjadi pengedar narkotika dan sudah selayaknya diberikan perlindungan secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan hak-haknya, artinya anak tidak dipenjarakan atau digabung dengan orang dewasa karena akibatnya akan berdampak negatif kepada anak, dengan memenjarakan anak tentunya akan menimbulkan masalah baru, akan mendapat cap atau stigma
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
yang tidak baik dimasyarakat, tetapi seharusnya anak direhabilitasi agar dapat pulih kembali dan diharapkan dapat malaksanakan kegiatan seperti biasa 10 .

## Restitusi dan Pengaturannya
Perlindungan anak sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika merupaka tujuan utama dari semua pihak untuk kembali membangun aka hak-hak anak untuk selalu tumbuh dan berkembang, sehingga anak tetap menjadi harapan dan generasi akan  cita-cita  dari  suatu  bangsa,  untuk  itulah  hak-haknya  selalu  diperhatikan khususnya hak untuk mendapatkan ganti akan kerugian. Terkait dengan ketentuan diatas  maka  diterbitkanlah  suatu  peraturan pemerintah  No.  43  Tahun  2017  yang mengatur Tentang  Pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Anak  Yang  Menjadi  Korban  Tindak Pidana dimana PP ini merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 71D ayat (2) UU No. 35  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  UU  No.  23 Tahun  2002 tentang Perlindungan anak.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  disebutkan  bahwa  setiap  anak  yang  menjadi korban  dari  tindak  pidana berhak  dalam  memperoleh  restitusi, yang  dimaksud dengan  restitusi  merupakan  pembayaran  ganti  kerugian  yang  dalam  hal  ini dibebankan kepada pelaku berdasarkan dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas adanya kerugian materill dan immateriil yang diderita korban atau juga ahli warisnya, dimana restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana juga dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas kehilangan dari kekayaan, juga  adanya  ganti  kerugian  atas  adanya  tindak  pidana,  ganti  kerugian  atas penderitaan dari akibat tindak pidana, dan juga penggantian atas biaya perawatan medis dan atau psikologis sebagai adanya bentuk tanggungjawab dari tindak pidana yang dilakukan, dan yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak yang menjadi korban  tindak  pidana  adalah  anak yang  berhadpaan  dengan  hukum,  anak  yang
10 Vinda Fitria Ananda, (2014) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polda Lampung), POENALE ; Jurnal Bagian Hukum Pidana, vol.2 (4), hal.3-4
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dieksploitasi secara ekonomi dan juga seksual, juga terjadinya tindakan pornografi yang dilakukan anak, dan anak yang menjadi korban penculikan, dan juga penjualan atau perdagangan, serta anak korban kejahatan seksual dan kekerasan fisik dan psikis Permohonan dari restitusi diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia diatas kertas yang bermeterai melalui pengadilan, dan Permohonan dari Restitusi yang  disampaikan  kepada  institusi  dari  pengadilan  dapat  juga  diajukan  kepada penyidik dalam tahap tahap penyidikan, ataupun juga kepada penuntut umum dalam tahap  penuntutan. Disamping itu  adanya Permohonan dari  restitusi  juga  dapat diberikan  dan diajukan  melalui  Lembaga Perlindungan Saksi Korban  berdasarkan ketentuan dari adanya peraturan akan perundang-undangan.

## Restitusi Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika
Hak  anak  untuk  mendapatkan  restitusi  dapat  disampaikan  kepada lembaga  perlindungan  saksi  dan  korban  (LPSK),  sesuai  dengan  ketentuan  dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan dari Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang perlindungan akan saksi dan korban mengatur tentang hak-hak dari korban kejahatan termasuk korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak korban tindak pidana didalam pasal 3 point (a) tidak secara implisit menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban dari penalahgunaan narkotika berhak mendapatkan restitusi, hanya disebutkan bahwa anak dari korban yang berhadapan dengan hukum, artinya yang melanggar aturan hukum termasuk adalah korban dari penyalahgunaan narkotika. Begitupula dengan Peraturan  Pemerintah  Tahun  2008  Nomor  44  menyebutkan  tentang  pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan bagi para saksi dan korban, dan setiap korban berhak untuk mendapatkan akan ha-hak proseduralnya
Terhadap  anak  yang  menjadi  korban  tentunya  merasa  ketagihan  dan kecanduan akan narkotika tersebut, dan anak yang menjadi korban tersebut sudah seharusnya  diberikan tindakan  tindakan  berupa  rehabilitasi  untuk  anak  yaitu
rehabilitasi medis dan sosial. Restitusi yang diberikan berupa adanya ganti kerugian karena adanya kehilangan kekayaan, ganti kerugian akibat adanya tindak pidana yang dialami oleh korban serta adanya penggantian karena adanya biaya dari perawatan medis  dan  juga  psikologis  yang  diderita  oleh  korban.  Bagi  anak  korban  dari penyalahgunaan  narkotika tentunya  sebagai  korban  adalah  pihak  yang  menderita karena  mengonsumsinya  dan  memakainya sehingga  jelas  sangat  dibutuhkan rehabilitasi secara medis dalam memulihkan keadaannya melalui penggunaan obat- obatan dari dokter yang dibebankan kepada pelaku 11 .
Pemberian dari restitusi ini dimaksudkan untuk menjamin akan kelangsungan hidup  dari  anak,  khususnya  hak  akan  hidupnya, dimana hak  ini  berkaitan  dengan kehidupan  anak  untuk  dapat  sehat  dan  pulih  kembali  akibat  narkotika  yang dikonsumsinya, pemulihan disini baik secara fisik dan psikisnya dan pemulihannya tidak hanya dari segi medis saja, termasuk juga dari sosial anak tersebut karena anak sebagai  korban  dari  penyalahgunaan  narkotika  setidaknya harus dapat dipulihkan kembali keadaannya seperti sediakala sehingga dapat kembali beraktivitas seperti semula, dalam pengajuan restitusi ini bahwa korban atau orangtua atau wali anak bahkan  ahli  warisnya  dapat  mengajukan  tuntutan  akan  restitusinya  melalui pengajuan  dari  surat  kuasa  yang  khusus,  dan  pihak  yang  diberikan  akan  surat khususnya yaitu dari lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), dan lembaga bantuan  hukum  serta  lembaga  sosial  yang  lain  yang  memberikan  perlindungan terhadap anak.
Pelaksanaan  restitusi  ini  bertujuan  adalah  mementingkan  atau mendahulukan kepentingan akan hak anak, yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan akan hak dari anak, seperti
a. hak akan adaya prinsip pemulihan dalam keadaan yang semula,
b. Prinsip yang nondiskriminasi
c. Penghormatan akan hak dan martabat dari korban
11 Zahra Afni, RB. Sularto (2017), Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika, Jurnal Law Reform, vol, 13 (1), hal. 20
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
d. Tepat guna, adil dan juga tidak mahal
e. Adanya kebutuhan korban dan juga kemudahan f. Ganti kerugian yang lengkap dan komprehensif g. Tanggungjawab Negara
h. Perhatian kepada korban yang berkebutuhan khusus 12
Terhadap  anak  sebagai  korban  bukan  hanya  restitusi  saja  yang  diberikan tetapi mencakup juga akan rehabilitasi selain medis dan juga sosial mencakup juga akan  adanya  pelayanan  hukum,  serta  tindakan  untuk  memulihkan  martabat  dan nama baik dari korban, tetapi dalam kendalanya atau seiring dengan pelaksanaannya sering  terhambat  karena  adanya persepsi yang berbeda diantara penegak  hukum mengenai pemahaman dari restitusi ini, serta seringkali korban tidak diarahkan untuk mendapatkan apa yang menajdi hak-haknya dari restitusi.

## Kesimpulan
1. Anak sebagai  korban  penyalahgunaan  narkotika  berhak  mendapatkan perlindungan akan haknya dalam hal pemenuhan ganti rugi, serta rehabilitasi juga mendapatkan restitusi nanmun sering terkendalanya karena adanya penafsiran yang berbeda dari penegak hukum
2. Pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana merupakan tanggungjawab negara,  dalam  mengupayakan  perlindungan  dan  penegakan  akan  hak  anak terutama mengembalikan kepada keaadaan yang semula dala menulihkan akan hak seorang anak

## Saran
Pemberian restitusi kepada anak merupakan bentuk perlindungan akan hak anak sekaligus  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  kepada  warganya  melalui
12 Supriyadi, Widodo Eddyono dkk, (2016), Penanganan Anak Korban Pemetaaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga , Institute For Criminal Justice Reform, hal. 16-19
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
aparat penegak hukum, namun terkendala karena adanya persepsi antara para penegak  hukum,  sebaiknya  harus  saling  berkoordinasi  antara  yang  satu  dan lainnya mengenai restitusi, prosedur dan tata cara pengajuan serta besaran yang diterima korban, agar hak korban dapat terealisasi dalam pelaksanaannya

## REFERENSI

## Buku
Bakhri,  Syaiful  (2011) Tindak  Pidana  Narkotika  dan  Psikotropika  :  Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana, Bekasi : Gramata Publishing
Tarigan, Irwan Jasa,  (2017), Narkotika  dan Penanggulangannya , Yogyakarta : Deep Publish

## Peraturan Perundangan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sisten Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang Pemberian  Kompensasi,
Restitusi, dan Bantuan Bagi Para Saksi dan Korban
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2017  Tentang Pelaksanaan  Restitusi  Bagi Anak Korban Tindak Pidana

## Jurnal
Aisyah,  Nur  (2019), Penerapan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur , Jurnal Al-Dustur, Vol. 2 (1)
Anwar,  Mochammad  (2019), Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak , Syiar Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 17 (1)
Dina  Novitasari, (2017), Rehabilitasi  Terhadap  Anak  Korban  Penyalahgunaan Narkoba , Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vo. 12 (4)
Supriyadi,  Widodo  Eddyono  dkk,    (2016), Penanganan Anak  Korban  Pemetaaan Layanan  Anak  Korban  di  Beberapa  Lembaga ,    Institute  For  Criminal  Justice Reform
Vinda  Fitria  Ananda,  (2014) Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  (Studi  Kasus  Polda  Lampung), POENALE ; Jurnal Bagian Hukum Pidana , Vol. 2 (4)
Zahra Afni, RB. Sularto (2017), Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka
Perlindungan Anak Pecandu Narkotika, Jurnal Law Reform, Vol, 13 (1)

## Internet
https://www.jogloabang.com/pustaka/pp-43-2017-pelaksanaan-restitusi-anak- korban-tindak-pidana, diakses Kamis, 6 Februari 2020
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56964786cc7fc/hukuman- bagi-anak-di-bawah-umur-pengguna-sabu/, diakses, 07 Maret 2020