## Optimalisasi Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi
Desriadi 1) ; Sahri Muharam 2) ; Risvandi 3) ; Emilia Emharis 4)
1,2) Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Email: 1) desriadi03@gmail.com; 2) sahrimuharampku@gmail.com;
3) vansentra@gmail.com; 4) papamarwah@gmail.com No. WhatsApp Author: 1) 085376841683; 2) 08127687572; 3) 081268552456; 4) 085278207327

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  Desa  sangat  berperan  penting  dalam  pembangunan  Desa  dalam  hal  ini  Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014, dijelaskan  bahwa  Desa memiliki  organisasi  pemerintahan  sendiri,  yaitu  Kepala  Desa  beserta  perangkat Desa.  Kepala  Desa  merupakan  pimpinan  pemerintah  desa  yang  dibantu  oleh  perangkat  Desa  sebagai unsur  pembantu  Kepala  Desa.  Dalam  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  51  bahwa  Badan Permusyawaratan Desa  mempunyai fungsi:
a.  membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b.  menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.  melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  61,  BPD  merupakan  lembaga  perwujudan demokrasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  berfungsi  menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).
Dalam  strukur  Pemerintahan  Desa,  kedudukan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar  terjadi  proses  penyeimbang  kekuasaan  sehingga  tidak  terdapat  saling  curiga  antara  Kepala  Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa dan BPD sebagai Lembaga Legislasi yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## ARTICLE HISTORY
Received 15 Oktober 2023]
Revised [25 November 2023] Accepted [12 Desember 2023]

## ABSTRAK
Dalam  strukur  Pemerintahan  Desa,  kedudukan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) adalah  sejajar  dengan  unsur  Pemerintah  Desa  bahkan  mitra  kerja  dari  Kepala  Desa,  hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa dan BPD sebagai Lembaga Legislasi yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat.  Pada  penelitian  kualitatif,  peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang  dipandang  tahu  benar  tentang  situasi  soasial  tersebut.  Hasil  sebaran  kuesioner menunjukkan Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Teratak Air Hitam  hasil  ini  di  dukung  dengan  observasi  dilapangan  yang  memperlihatkan  Badan Permusyawaratan  Desa  Munsalo  cukup  baik  yang  mampu  melaksanakan  tugas  dan fungsinya

## ABSTRACT
In the Village Government structure, the position of the Village Consultative Body (BPD) is equal to elements of the Village Government and even working partners of the Village Head. This is intended to ensure a process of balancing power so that there is no mutual suspicion between the Village Head as the implementer of the Village Government and the BPD as the Legislative Institution. whose function is to protect customs, supervisory function and the function of accommodating and channeling community aspirations. In qualitative research, researchers enter certain social situations, carry out observations and interviews with people who are considered to really know about the social situation. The results of the distribution of questionnaires show the Optimization of the Role of the Village Consultative Body (BPD) in Teratak Air Hitam Village. These results are supported by field observations which show that the Munsalo Village Consultative Body is quite good at being able to carry out its duties and functions. KEYWORDS Funngsi, BPD
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Disinilah  kemampuan  Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  diperlukan  dalam menjalankan  perannya.  Urusan  Pemerintah  Desa  akan  berjalan  dengan  baik  apabila  terjadi  kerjasama yang  baik  antara  Aparat  Desa  dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Kapabilitas  biasanya menunjukan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.
Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi memiliki Badan Permusyawaratan  Desa  yang  di  pilih  langsung  oleh  masyarakat,  yang  mana  Badan  Permusyawaratan Desa  yang  di  pilih  pada  periode  2020-2025,  yang  berjumlah  5  orang,  berikut  anggota  Badan Permusyawaratan Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

## Tabel 1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teratak Air Hitam
No Nama Jabatan 1 Idamsar Ketua 2 Ismardi Wakil Ketua 3 Tri Sumarni Sekretaris 4 Yuridis Anggota 5 Nujandi Anggota
Sumber : Desa Teratak Air Hitam
Terlihat  pada  tabel  1  Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  Teratak  Air  Hitam  yang  terpilih untuk periode 2020-2025 yang dipilih langsung oleh masyarakat Desa Teratak Air Hitam yang di percaya masyarakat dapat melaksanakan fungsinya.
Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  mempunyai  pengaruh  terhadap  kemampuan  seseorang  Anggota  BPD  dalam menangani masukan dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat, namun didesa  Teratak Air Hitam sangat pasifnya Anggoota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dari penuturan masyarakat ada yang menyebutkan kurangnya kemampuan dari Badan Permusyawaratan Desa sehingga ada yang sama sekali tidak  mengerti  apa  yang  menjadi  tugas  dan  fungsinya,  seakan  hanya  nama  saja  sebagai  Badan Permusyawaratan Desa, namun tidak mengerti apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
Badan  Permusyawaratan  Desa  harus  dapat  melakanakan  tugas  dan  fungsinya  dengan  baik, Berikut kegiatan Badan Permusyawaratan Desa di desa Teratak Air Hitam pada tabel berikut ini :

## Tabel 2. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Teratak Air Hitam
No Kegiatan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Musyawarah desa menampung aspirasi masyarakat - Menyelenggarakan Musyawarah Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi √ √ √ - Menggali aspirasi masyarakat √ √ √ - Menampung aspirasi masyarakat √ √ √ - Mengelola aspirasi masyarakat √ √ √ 2
Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa
- Menyampaikan  aspirasi  masyarakat kepada pemerintah desa melalui lisan maupun tertulis √
- Mengajukan  rancangan  peraturan desa
- Memberi  masukan  untuk  penyiapan bahan musyawarah
Dari  tabel  di  atas  terlihat  Badan  Permusyawaratan  Desa  Teratak  Air  Hitam  tidak  dapat melaksanakan seluruh tugas dan fungsi nya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, Berdasarakan hasil observasi penulis dilapangan menunjukkan hal demikian, Badan Permusyawaratan Desa Teratak Air Hitam sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa tidak lah melaksanakan tugasnya dengan maksimal, terlihat kurang maksimalnya peran serta dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa Desa (BPD), salah satunya terlihat dengan masih terdapat jalan yang sudah lama rusak namun belum juga masuk dalam rencana pembangunan desa, dan parahnya lagi tidak ada buku data kegiatan Badan Permusyawaratan  Desa  Desa.  Tidak  maksimal  Pelaksanaan  Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa Teratak  Air  Hitam  Hal  ini mengakibatkan  kepala  desa  dan  pemerintah desa  yang  menyusun  rancangan peraturan  desa,  sedangkan  Badan  Permusyawaratan  Desa  hanya  ikut  menyepakati  apa  yang  telah disusun oleh kepala desa saja, dalam membahas rancangan peraturan desa pun Badan Permusyawaratan Desa  tidak  terlaksana  dengan  baik,  Badan  Permusyawaratan  Desa    tidak  ada  Mengajukan  rancangan peraturan desa, tidak ada memberikan masukan untuk penyiapan bahan musyawarah. Begitupun dengan tugas BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa tidak ada Membuat  catatan  tentang  kinerja  kepala  desa,  tidak  ada  Meminta  keterangan  atau  informasi  mengenai penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  tidak  ada  Menyatakan  pendapat  mengenai  penyelenggaraan pemerintahan desa, serta tidak ada melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan  evaluasi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  salah  satu  kendalanya  adalah  karena  terbatasnya tingkat  kemampuan  para  Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa,  sehingga  para  Anggota  Badan Permusyawaratan  Desa  belum  mampu  menjalankan  perannya  secara  maksimal.  Ini  terlihat  dari  kurang efektifnya jalinan komunikasi antara Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Aparat Desa sehingga  informasi  pembangunan  terkadang  tidak  akurat,  tidak  meratanya  pengetahuan  dan  wawasan yang  dimiliki  oleh  Anggota  BPD  sehingga  terjadi  perbedaan  dalam  melihat  dan  memahami  suatu persoalan.  Banyak  aspirasi  masyarakat  yang  tidak  mampu  terserap  yang  berdampak  pada  tingkat pembangunan yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, salah satunya Terlihat dengan masih terdapat jalan yang sudah lama rusak namun belum juga masuk dalam rencana pembangunan desa, seharusnya ini menjadi tugas Badan Permusyawaratan Desa menyampaikanaspirasi masyarakat.
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  organisasi  yang  harusnya  membahas  dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, namun pada kenyataanya tidak mampu malaksanakan  tugas  dan  fungsinya.  Badan  Permusyawaratan  Desa  hanya  sekedar  menyepakati Rancangan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa,  tidak  ada  masukan  dalam  pembahasan  mengenai peraturan desa, hanya menyepakati apa yang telah disusun kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa sebagai  organisasi  menghasilkan  Peraturan  Desa  dan  rencana  pembangunan  Desa,  dan  dalam  hal melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dapat dilihat bahwa tidak semua rencana pembangunan yang dibuat dalam Rencana Pembangunan Desa dapat dilaksanakan. Badan Permusyawaratan Desa  Teratak Air  Hitam  sangat  pasif,  tidak  ada  aktifitas  yang  dilakukan  Badan  Permusyawaratan  Desa,  hal  ini dikarenakan  ada  sebagian  Anggoota  BPD  yang  tidak  mengerti  akan  tugas  dan  fungsinya,  hingga  bisa
3

## Melakukan pengawasan kinerja kepala desa
- Membuat  catatan  tentang  kinerja kepala desa
- Meminta  keterangan  atau  informasi
mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa - Menyatakan pendapat mengenai
penyelenggaraan pemerintahan desa - melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemdes
dikatakan  BPD  tidak  produktif  karena  anggota  BPD  sebenarnya  tidak  mengerti  dengan  tugas  dan fungsinya.

## LANDASAN TEORI

## Teori Produktivitas
Produktivitas kerja adalah hasil keluaran (output) yang dilihat dari segi kualitas dan kuantitas barang atau  jasa,  berdasarkan  waktu  dan  standar  yang  ditetapkan  oleh  perusahaan.  Produktivitas  kerja  dapat dipengaruhi  oleh  banyak  faktor,  antara  lain  mental  dan  kemampuan  fisik,  hubungan  antara  atasan  dan bawahan, motivasi kerja, pendidikan, disiplin kerja, keterampilan, sikap dan etika kerja, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan atau gaji, kecanggihan teknologi yang digunakan, kesempatan berprestasi.
Menurut  Tohardi  dalam  Sutrisno  (2017:100),  produktivitas  kerja  merupakan  sikap  mental.  Sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini.
Sedangkan menurut Hasibuan dalam Busro (2018:340), produktivitas adalah perbandingan antara output (hasil) dengan input (masukan). Jika produktivitas naik akan meningkatkan efisiensi (waktu-bahan- tenaga) dan sistem kerja, teknik produksi dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya.
Menurut  Kussrianto  dalam  Sutrisno  (2017:102), mengemukakan  bahwa  produktivitas adalahperbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. Peran serta tenaga kerja disini adalah penggunaan sumber daya serta efektif dan efisien.
Menurut Sinungan dalam Busro (2018:344), produktivitas kerja merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang dan jasa dalam waktu tertentu yang telah ditentukan atau sesuai dengan rencana. Kemampuan disini menurut peneliti bisa diartikan sebagai kemampuan fisik atau  bisa  juga  disebut  kemampuan  keterampilan.  Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  keterampilan diartikan sebagai kecakapan untuk menyelesaikan tugas.
Menurut  Riyanto  dalam  Elbandiansyah  (2019:250),  secara  teknis  produktivitas  adalah  suatu perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan (input). Produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran tenaga kerja persatuan waktu.
Produktivitas yang meningkat akan memudahkan perusahaan mencapai tujuan yang inginkan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan dengan baikproduktivitas kerja karyawan.Untuk mengetahui produktivitas  kerja  karyawan  meningkat  atau  tidak  diperlukan  penilaian  produktivitas.  Penilaian produktivitas dapat dilakukan dengan melihat beberapa indikator.
Menurut  Burhanuddin  Yusuf  (2015:283),  produktivitas  dapat  diukur  melalui  beberapa  faktor  yaitu sebagai berikut:
1.  Pengetahuan, konsep pengetahuan lebih berorientasi pada inteligensi, daya pikir dan penguasaan ilmu. Pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan baik yang diperoleh secara formal maupun non –formal  yang  memberikan  kontribusi  pada  seseorang  didalam  pemecahan  masalah,  termasuk dalam  melakukan  atau  menyelesaikan  pekerjaan,  sehingga  seorang  karyawan  diharapkan  mampu melakukan pekerjaan secara produktif.
2.  Keterampilan, yaitu kemampuan dan penguasaan teknis operasional mengenai bidang tertentu yang bersifat  kekaryaan.  Keterampilan  berkaitan  dengan  kemampuan  seseorang  untuk  melakukan  atau menyelesaikan  pekerjaan  yang  bersifat  teknis.  Dengan  kemampuan  yang  dimiliki  seorang  karyawan diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan secara produktif.
3.  Kemampuan, konsep ini jauh lebih luas karena dapat mencakup sejumlah kompetensi. Pengetahuan dan keterampilan termasuk faktor pembentuk kemauan.
4.  Sikap,  merupakan  suatu  kebiasaan  yang  dimiliki  pola.  Pola  tersebut  memiliki  implikasi  positif  dalam hubungan dengan perilaku kerja seseorang. Perilaku manusia ditentukan oleh sikap-sikap yang telah tertanam dalam diri karyawan sehingga dapat mendukung kerja yang efektif.

## Teori BPD
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 20 Ayat 3  menyatakan  bahwa  :  Urusan  Pemerintahan  konkuren  yang  menjadi  kewenangan  Daerah
Kabupaten/Kota  diselenggarakan  sendiri  oleh  Daerah  Kabupaten/Kota  atau  dapat  ditugaskan  sebagai pelaksanaannya Kepada Desa.
Dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Badan Permusyawaratan Desa, pada Pasal 1 Ayat 8 yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat  BPD  adalah  lembaga  yang  merupakan  perwujudan  demokrasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Permendagri  tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  110  tahun  2016  tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah  aturan  pelaksanaan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Permendagri 110 tahun 2016 ditandatangani Menteri Tjahjo Kumolo pada 30 Desember 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89 pada tanggal 10 Januari 2017.
Permendagri  110  tahun  2016  tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa  atau  BPD  ini  mengatur tatacara pencalonan, kriteria, hingga pendanaan BPD di Desa secara rinci. Dalam Lampiran Permendagri 110  tahun  2016  tentang  BPD  ada  contoh  bagaimana  buku  dan  pencatatan  serta  pelaporan  Badan Permusyawaratan  Desa.  Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah  lembaga  elite  di  Desa.  Warna  dan kemajuan desa sangat ditentukan oleh bagaimana BPD bekerja di masyarakat.
Selanjutnya  penjelasan Tugas  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  dijabarkan  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  110  Tahun  2016  tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa  pada  pasal  32 sebagai berikut :
a.  Menggali aspirasi masyarakat;
b.  Menampung aspirasi masyarakat;
c.  Mengelola aspirasi masyarakat;
d.  Menyalurkan aspirasi masyarakat;
e.  Menyelenggarakan musyawarah BPD;
f.  Menyelenggarakan musyawarah Desa;
g.  Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
h.  Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
i.  Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
j.  Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
k.  Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
l.  Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya;
m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketenntuan peraturan perundang-undangan.
Badan  Permusyawaratan  Desa  dengan  Kepala  Desa  memiliki  kedudukan  yang  setara  dalam Penyelenggara Pemerintahan Desa. Hubungan BPD dengan Pemerintah Desa adalah mitra, artinya antara BPD dan Kepala Desa  harus bisa bekerjasama dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
Badan  Permusyawaratan  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah  lembaga  yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah danditetapkan secara demokratis.
Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  selanjutnya  disingkat  BPD  adalah  badan  Permusyawaratan yang  terdiri  atas  pemuka-pemuka  masyarakat  di  desa  yang  berfungsi  mengayomi  adat  istiadat, membuatperaturan  desa,  menampung  dan  menyulurkan  aspirasi  masyarakat  serta  melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa dikenal sebagai lembaga legislativedesa yang kedudukannya tidak ditempatkan  dalam  struktur  pemerintah  desahanyalah  sebagai  lembaga  yang  memiliki  fungsi pemerintahan,  berdiri  sendiridi  luar  struktur  pemerintahan  desa  namun  memiliki  kedudukan  yang samaserta sejajar kepala desa selaku pemerintah desa tapi fungsi yang berbeda. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi (menetapkan peraturan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa.Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa adalah mitra kerja
dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  desa  dan  untuk  memperkuat  pemerintah  desa  dalam melaksanakan hak untuk mengatur dan mengurus jalannya pemerintah yang baik secara demokratissesuai aspirasi masyarakat.
Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah  wakil  dari  penduduk  desa  bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetap kandengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan  desa.  Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  merupakan  wakildari  penduduk  Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  fungsi  Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan yaitu: a.  Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b.  Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.  Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  110  Tahun  2016  pasal  32  tugas  Badan  Permusyawaratan Desa sebagai berikut :
a.  Menggali aspirasi masyarakat;
b.  Menampung aspirasi masyarakat;
c.  Mengelola aspirasi masyarakat;
d.  Menyalurkan aspirasi masyarakat;
e.  Menyelenggarakan musyawarah BPD;
f.  Menyelenggarakan musyawarah Desa;
g.  Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
h.  Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
i.  Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
j.  Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
k.  Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
l.  Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya dan di Desa Teratak Air Hitam pada khususnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu sebagai berikut : 1.  Kedudukan BPD
BPD Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
2.  Fungsi BPD
BPD mempunyai fungsi :
a.  Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
b.  Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3.  Wewenang BPD :
a.  Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
b.  Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
c.  Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
d.  Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
e.  Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
f.  Menyusun Tata Tertib BPD.
g.  Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
h.  Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  survey,  dengan  tingkat  eksplanasi deskriptif serta menggunakan analisis data kualitatif. Pengertian survey umumnya dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 2008:3). Deskriptif berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal, baik berupa  gambar-gambar  atau  foto-foto  dan  juga  dapat  menjelaskannya  dengan  kata-kata.  (Usman  dan Akbar, 2011:129). Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi  obyek  yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2012:1).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penggalian Aspirasi Masyarakat.
Berikut hasil penggalian aspirasi dari Anggota Permusyawaratan Desa (BPD) desa Teratak Air Hitam dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  BPD  yang  mengatakan  bahwasanya  penggalian aspirasi Kepada masyarakat telah terlaksana kepada masyarakat yaitu kepada seluruh lapisan masyarakat tetapi  waktu  atau  agendanya  tidak  tetap  atau  tidak  ditentukan  dan  tidak  ada  panduan  kegiatan  dalam pelaksanaannya.
Aspirasi  Masyarakat  ditujukan  kepada  kelembagaan  dan  masyarakat  desa  termasuk  kelompok masyarakat  miskin,  masyarakat  berkebutuhan  khusus,  perempuan,  kelompok  marjinal,  serta  panduan kegiatan yang memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
Aspirasi masyarakat juga ditujukan kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat  miskin,  masyarakat  berkebutuhan  khusus,  perempuan,  kelompok  marjinal,  serta  panduan kegiatan yang memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
Berikut mengenai Penggalian Aspirasi dari Anggota Permusyawaratan Desa (BPD) desa Teratak Air Hitam dalam melaksanakan  tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa penampungan aspirasi kepada masyarakat kurang terserap karena tidak adanya secretariat BPD yang representative dan aspirasi masyarakat di tampung di sekretariat BPD.

## Pengelolaan Aspirasi Masyarakat
Pengelolaan aspirasi masyarakat melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi Adapun fokus pengelolaannya  adalah  bidang  pemerintahan  30%,  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana.

## Penyaluran Aspirasi Masyarakat
Bentuk Penyaluran Aspirasi kepada Masyarakat masih kurang dilaksanakan, penyampaian aspirasi masyarakat  ini  dilakukan  oleh  BPD  dalam  musyawarah  BPD  yang  dihadiri  kepala  desa,  penyampaian aspirasi  ini  dilakukan  dengan  cara  menyampaikan  surat  dalam  rangka  penyampaian  masukan  bagi penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  permintaan  keterangan  kepada  kepala  desa,  atau  penyampaian rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan.
Aspirasi  masyarakat  dilakukan  secara  lisan  dan  tulisan  diantaranya  penyampaian  aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri kepala desa, penyampaian aspirasi melalui surat  dalam  rangka  penyampaian  masukan  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  permintaan keterangan kepada kepala desa, atau penyampaian rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan BPD.

## Penyelenggaraan Musyawarah BPD
Musyawarah  pembahasan  dan  penyepakatan  rancangan  peraturan  desa,  evaluasi  laporan keterangan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  menetapkan  peraturan  tata  tertib  BPD,  dan  usulan pemberhentian anggota BPD, Sentra olahraga sebagai program unggulan, Kuliner kerupuk sagu.
Musyawarah  pembahasan  dan  penyepakatan  rancangan  peraturan  desa,  evaluasi  laporan keterangan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  menetapkan  peraturan  tata  tertib  BPD,  dan  usulan pemberhentian anggota BPD.
Musyawarah  pembahasan  dan  penyepakatan  rancangan  peraturan  desa,  evaluasi  laporan keterangan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  menetapkan  peraturan  tata  tertib  BPD,  dan  usulan pemberhentian anggota BPD.

## Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Prinsip yang dilkakukan untuk Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini  terdiri  dari  prinsip  demokratis,  responsive,  transparansi,  akuntabilitas  dan  objektif,  serta  bentuk pelaksanaan  yang  terdiri  dari  Capaian  pelaksanaan  RPJM  Desa,  RKP  Desa  dan  APBDesa,  Capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota, Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, Prestasi kepala desa, serta bentuk pelaksanaan dan hasil Laporan Kinerja BPD, Laporan kinerja telah dibuat dan terlaksana dengan baik.
Prinsip  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  terdiri  dari  prinsip  demokratis,  responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif, dengan bentuk Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa,  Capaian  pelaksanaan  penugasan  dari  pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah kab/kota,  Capaian  ketaatan  terhadap  pelaksanaan  tugas  sesuai  peraturan  perundang –  undangan, Prestasi kepala desa, serta bentuk evaluasi berupa laporan kinerja BDP, dengan menghasilkan  catatan tentang  kinerja  kepala  desa,  Meminta  keterangan  atau  informasi,  Menyatakan  pendapat,  Memberikan masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.
Prinsip  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  terdiri  dari  prinsip  demokratis,  responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif, dengan bentuk Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa,  Capaian  pelaksanaan  penugasan  dari  pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah kab/kota,  Capaian  ketaatan  terhadap  pelaksanaan  tugas  sesuai  peraturan  perundang –  undangan, Prestasi kepala desa, serta bentuk evaluasi berupa laporan kinerja BDP, dengan menghasilkan  catatan tentang  kinerja  kepala  desa,  Meminta  keterangan  atau  informasi,  Menyatakan  pendapat,  Memberikan masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.
Prinsip  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  terdiri  dari  prinsip  demokratis,  responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif, dengan bentuk Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa,  Capaian  pelaksanaan  penugasan  dari  pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah kab/kota,  Capaian  ketaatan  terhadap  pelaksanaan  tugas  sesuai  peraturan  perundang –  undangan, Prestasi kepala desa, serta bentuk evaluasi berupa laporan kinerja BDP, dengan menghasilkan  catatan tentang  kinerja  kepala  desa,  Meminta  keterangan  atau  informasi,  Menyatakan  pendapat,  Memberikan masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.
Prinsip  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  terdiri  dari  prinsip  demokratis,  responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif, dengan bentuk Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa,  Capaian  pelaksanaan  penugasan  dari  pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah kab/kota,  Capaian  ketaatan  terhadap  pelaksanaan  tugas  sesuai  peraturan  perundang –  undangan, Prestasi kepala desa, serta bentuk evaluasi berupa laporan kinerja BDP, dengan menghasilkan  catatan tentang  kinerja  kepala  desa,  Meminta  keterangan  atau  informasi,  Menyatakan  pendapat,  Memberikan masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  optimalisasi  peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di  Desa  Teratak  Air Hitam yang didukung dengan observasi di lapangan yang memperlihatkan Badan Permusyawaratan Desa Munsalo  cukup baik  dan  mampu  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  namun  keterampilan  BPD  kurang aktif dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa .

## Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas diajukan saran sebagai berikut :
1.  Perlunya  ditingkatkan  dan  dioptimalkan  peran  BPD  kedepannya  dengan  melakukan  peningkatan kapasitas sumber daya kepada seluruh anggota BPD.
2.  Indikator  Pengetahuan  sudah  cukup  baik,  namun  perlu  ditingkatkan  lagi  daya  fikir  agar  mampu memberikan saran dan fikiran kepada pemerintahan desa untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai BPD.
3.  Perlunya  ditingkatkan  kedisiplinan  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  sebagai  anggota BPD.
4.  Perlunya  ditingkatkan  kepedulian  terhadap  masyarakat  dalam  menggali  dan  menampung  aspirasi kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Faried.  2015. Teori  dan  konsep  administrasi  dari  pemikiran  paradigmatik  menuju  redefenisi .    Raja Grafindo, Jakarta.
Anggara, Sahya, 2012 . Ilmu administrasi Negara . Bandung : CV Pustaka Setia.
Busro, Muhammad. 2018. Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Prenadameidia Group. Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung : Alfabeta.
Elbadiansyah. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia . Cetakan Kesatu. Malang: IRDH.
Gunawan, Imam. 2015. “ Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik ”,. Jakarta: Bumi Aksara.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masayarakat Desa atau Sebutan Lainnya.
Mangkunegara, Anwar Prabu. 2010. Manajemen Sumber daya Manusia perusahaan . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  110  tahun  2016  tentang  Badan Permusyawaratan Desa.
Rivai Dan  Ella Sagala,  201 3 , Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Untuk.  Perusahaan, Rajawali  Pers, Jakarta.
Salam, Darma Setyawan. 2007. Manajemen Pemerintahan Indonesia . Jakarta: Djambatan. Sondang  P ,  Siagian .  2002, Administrasi  Pembangunan :  Konsep,  Dimensi  dan  Strategi.  Bina  Aksara, Jakarta.
Sondang P , Siagian. 2012 . Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi. Aksara. Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D . Bandung : Alfabeta. Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D . Bandung : Alfabeta. Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D . Bandung : Alfabeta.
Sutrisno, Edi. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sutrisno, Edi. 2017 . Manajemen Sumber Daya Manusia , Edisi Ke-9, Kencana, Jakarta. Syafiie, Inu Kencana. 2010. Ilmu Administrasi Publik . Jakarta: PT Rineka Cipta. Terry, George . 2010.S Dasar-Dasar Manajemen . Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara Thoha, Miftah. 2008 . Ilmu Administrasi public Kontemporer . Jakarta: Kencana. Ulbert Silalahi, 2011, Studi Tentang Ilmu Administrasi dan Manajemen . Bandung : Sinar Baru Algesindo. Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Timur (NIT). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Yogi Suprayogi.  2011.  Administrasi Publik:Konsep  dan  Perkembangan.  Ilmu  di  Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Yusuf, Burhanuddin, 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan . Syariah, Jakarta: Raja Grafindo