Jurnal Akuntansi dan Governance                                           Volume 4 Nomor 2, Januari 2024
Article Type: Empirical
Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Barang dan Jasa dan  Efek  Moderasi  Financial  Distress  pada Pemerintah Daerah
Ghina Adhha Haura 1) , Syukriy Abdullah 2)* , Rita Meutia 3) , Afrah Junita 4)

## Abstract
Objectives: This study seeks to investigate the impact of SiLPA budget changes  on  adjustments  in  the  goods  and  services  budget,  with financial  distress  serving  as  a  moderator  in  Indonesian  district/city governments.
Design/method/approach: Employing a quantitative methodology, the sample  comprises  42  district/city  governments  in  Indonesia  that encountered financial distress and underwent budget changes during the  2019  fiscal  year.  Hypothesis  testing  involved  multiple  linear regression  models  and  Moderated  Analysis  Regression  (MRA), utilizing  historical  documents  data  from  the  Regional  Revenue  and Expenditure Budget (RREB) -Year Change of 2019, and the Regional Government Financial Report (RGFR) from 2016 to 2018.
Results/findings:  The  multiple  linear  regression  model  outcomes indicate  that  alterations  in  the  SiLPA  budget  and  financial  distress collectively  influence  adjustments  in  the  goods  and  services  budget. Furthermore,  MRA  results  demonstrate  that  financial  distress moderates the impact of SiLPA budget changes on adjustments in the goods and services budget.
Theoretical contribution: The application of punctuated equilibrium theory (PET) is proposed as a valuable reference in comprehending regional budget changes.
Practical contribution: The study employs a relatively small sample size, as the data is sourced from the 2019 LKPD, considering regional governments  with  a  deficit  in  the  LO  for  three  consecutive  years. Additionally, limited secondary data spans only one budget year, and the regression model features only one independent variable, despite previous studies highlighting the multifaceted influences on changes in regional budgets (Abdullah, 2013; Marzalita, et al., 2014; Martunis, et al., 2014; Junita, 2015; Abdullah, et al., 2020).
Limitations: The use of small samples occurred because the data used was  sourced  from  LKPD  in  2019,  with  the  criteria  of  local governments experiencing deficits in LO for three consecutive years. Limited  secondary  data,  which  is  only  one  budget  year.  The  use  of regression  models  with  only  one  independent  variable,  while  in previous studies it was shown that changes in regional budgets were influenced by many factors (Abdullah, 2013; Marzalita, et al., 2014; Martunis, et al., 2014; Junita, 2015; Abdullah, et al., 2020).
Afiliasi:
1 Universitas Samudra 2 Universitas Syiah Kuala 3 Universitas Syiah Kuala 4 Universitas Samudra
*Korespondensi: syukriyabdullah@usk.ac.id
DOI : 10.24853/jago.4.2.197-218

## SITASI:
Haura,  G.,  A.,  Abdullah,  S.,  Meutia, R.,  &  Junita,  A.  (2024).  Pengaruh SiLPA  terhadap  Belanja  Barang  dan Jasa  dan  Efek  Moderasi  Financial Distress  pada  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Akuntansi  dan  Governance, 4(2), 197-218
Proses Artikel:
Diterima: 09/01/2024 Revisi: 31/01/2024 Disetujui:
31/01/2024 JAGo Website: Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Keywords: Budget Deficit, Financial Pressure, Changes in Regional Budgets, Spending on Goods and Services, Financial Performance.

## Abstrak
Tujuan  penelitian: Penelitian  ini  bertujuan  menguji  pengaruh Perubahan  Anggaran  SiLPA  terhadap  Perubahan  Anggaran  Barang dan Jasa dengan menggunakan Financial Distress sebagai pemoderasi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
Desain/metode/pendekatan: Penelitian  bersifat  kuantitatif.  Sampel dalam penelitian ini adalah 42 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami financial distress dan melakukan perubahan anggaran pada  tahun  anggaran  2019.  Model  regresi  linier  berganda  dan Moderated  Analysis  Regression  (MRA)  digunakan  dalam  pengujian hipotesis  dengan  menggunakan  data  historis  dari  dokumen  APBD- Perubahan Tahun Anggaran 2019 dan LKPD dari tahun 2016 sampai dengan 2018.
Hasil  penelitian: Hasil  dengan  model  regresi  linier  berganda menunjukkan  bahwa  perubahan  Anggaran  SiLPA  dan  financial distress  mempengaruhi  perubahan  anggaran  barang  dan  jasa. Sedangkan  hasil  dengan  menggunakan  MRA  menunjukkan  bahwa financial  distress  memoderasi  pengaruh  perubahan  anggaran  SiLPA terhadap perubahan anggaran barang dan jasa.
Kontribusi  teori: Penggunaan  teori  keseimbangan  bersela ( puntuacted  equilibrium  theory/PET )  dapat  menjadi  rujukan  dalam konteks perubahan anggaran daerah.
Kontribusi  praktik/kebijakan: Pemerintah  daerah  dapat  membuat kebijakan  terkait  dengan  penggunaan  SiLPA  dalam  anggaran perubahan.
Keterbatasan: Penggunaan  sampel  kecil  yang  terjadi  karena  data yang  digunakan  bersumber  dari  LKPD  tahun  2019,  dengan  kriteria Pemda  yang  mengalami  defisit  dalam  LO  tiga  tahun  berturut-turut. Data  sekunder  yang  terbatas,  yakni  hanya  satu  tahun  anggaran. Penggunaan  model  regresi  dengan  hanya  satu  variabel  bebas, sementara  dalam  studi  terdahulu  ditunjukkan  bahwa  perubahan anggaran  belanja  daerah  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  (Abdullah, 2013;  Marzalita,  et  al.,  2014;  Martunis,  et  al.,  2014;  Junita,  2015; Abdullah, et al., 2020).
Kata Kunci: Defisit anggaran, tekanan finansial, perubahan anggaran daerah, belanja barang dan jasa, kinerja keuangan .

## PENDAHULUAN
Salah satu tahap penting dalam penganggaran pada organisasi pemerintahan adalah revisi anggaran dalam tahun berjalan ( rebudgeting ) . Revisi anggaran di pemerintahan daerah (Pemda) dapat dilakukan pada saat anggaran dilaksanakan untuk menjamin bahwa semua target prioritas dapat  tercapai  di  tengah-tengah  kondisi  yang  tidak  pasti,  serta  untuk  meningkatkan  kinerja anggaran (Abdullah, et al., 2020). Ketidakpastian dalam pengelolaan anggaran pemerintah dapat muncul  dari  beberapa  faktor,  seperti  siklus  tahunan,  kelemahan  dalam  prediksi,  sentralisasi
kebijakan,  kontrol  atas  birokrasi,  kompleksitas  dalam  politik,  serta  erosi  akuntabilitas  publik (Anessi-Pessina, et al., 2008). Selain itu, proses perubahan anggaran memiliki keterkaitan dengan beberapa  faktor  internal,  misalnya  inkrementalisme,  sistem  perpolitikan,  struktur  organisasi, kondisi keuangan daerah, dan lingkungan sosial ekonomi (Anessi-pessina & Bergamo, 2013).
Asas  desentralisasi  memberikan  kewenangan  yang  luas  kepada  setiap  Pemda  untuk mengelola  anggaran  mereka  sendiri,  termasuk  dalam  hal  pembuatan  kebijakan,  prioritas,  serta teknis  penyusunan  anggaran  dan  perubahannya  (Widyaningrum,  et  al.,  2019).  Pada  praktiknya, Pemda  boleh  melakukan  perubahan  anggaran  belanja,  termasuk  belanja  barang  dan  jasa  (BBJ) selama tahun berjalan (Marzalita, et  al.,  2014;  Abdullah, 2018). Perubahan BBJ, seperti halnya jenis belanja lainnya, melibatkan keputusan politik yang melibatkan DPRD. Namun, pengelolaan BBJ rentan dengan penyalahgunaan, karena barang yang diperoleh mudah untuk digelapkan dan dipindahtangankan, serta pertanggungjawabannya relatif mudah dilakukan.
Perubahan  anggaran  BBJ  bersifat  strategis  dan  penting  karena  menjadi  alternatif  untuk menghabiskan anggaran (Marzalita, et al., 2014). Perubahan anggaran memiliki latar belakang dan sebab yang berbeda-beda (Sari, et al., 2022). Menurut Abdullah (2013), perubahan anggaran BBJ disebabkan  oleh  perubahan  karena  adanya  varian  SiLPA.  Tingginya  SiLPA  menggambarkan bahwa  Pemda  belum  mampu  melakukan  penyusunan,  perencanaan,  dan  pelaksanaan  program anggaran sebagaimana semestinya, sehingga ada dana tidak teralokasikan secara tepat (Wiguna & Jati,  2019).  Rendahnya  realisasi  BBJ  dan  adanya  program  dan  kegiatan  yang  tidak  terlaksana, menyebabkan sisa anggaran yang besar di Pemda (Rahayu, et al., 2014).
Penganggaran belanja daerah yang tidak tepat menyebabkan Pemda mengalami kesulitan keuangan atau financial distress (FD) (Ansori, 2021; Sari et al., 2022). Trussel & Patrick (2012) berpendapat  bahwa  Pemda  mengalami  defisit  selama  minimal  3  (tiga)  tahun  berturut-turut, diindikasikan mengalami FD . Pemda yang mengalami FD akan mengurangi belanja administrasi (Forrester & Spindler, 1988; Honadle, et al., 2004), belanja operasional (Pagano, 1993), belanja pemeliharaan (Bumgarner, et al., 1991), mencari bantuan pemerintah pusat (Lucier, 2014), serta tidak mampu memberikan pelayanan yang berkulitas kepada publik (Cohen, et al., 2017; Maher & Deller, 2007). Belanja Pemda dapat terindikasi mengalami FD dikarenakan lebih banyak untuk pengeluaran rutin atau operasional, sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan prioritas belanja (Illahi, et al., 2021).
FD pada Pemda terjadi di seluruh dunia, seperti Amerika Serikat, Eropa dan Inggris (Mesa- lago & Vidal-alejandro, 2011; Paulais, 2009), termasuk Indonesia (Ansori, 2021). Temuan Ansori (2021)  menunjukkan  bahwa  dari  508  pemerintah  kabupaten/kota  di  Indonesia  dari  tahun  2014- 2019, terdapat 108 Pemda mengalami FD. Selain itu, fenomena perubahan anggaran terjadi pada hampir  seluruh  Pemda  di  Indonesia  setiap  tahunnya  (Marzalita,  et  al.,  2014).  Secara  nasional, besaran  jumlah  pemerintah  kabupaten/kota  di  Indonesia  yang  mengalami  FD dan  perubahan anggaran dapat dilihat Tabel 1.
Tabel 1.

## Perubahan Anggaran SiLPA, Perubahan Anggaran Belanja Barang dan Jasa dan
Financial Distress pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2019
No Pemerintah Daerah Financial Distress (Rp) Perubahan SiLPA (Rp) Perubahan BBJ (Rp) 1 Kab. Konawe -133.551.085.170 -4.802.201.147  -10.917.006.350 2 Kab. Kep. Tanimbar -53.641.364.829  -95.789.704.209 -1.171.827.034 3 Kab. Magelang -279.042.464.639  150.939.421.152 11.562.242.692 4 Kab. Rembang -285.854.303.036 26.455.417.697 39.615.263.454 5 Kab. Sragen -57.817.845.254  172.471.534.329  111.098.152.735 6 Kab. Subang -178.711.747.640  -85.808.246.927  113.900.869.113 7 Kota Cirebon -110.127.348.545  -13.850.013.453 50.690.240.626 8 Kota Tasikmalaya -226.115.013.805  -65.496.656.804 68.277.016.775
Sumber: Ansori (2021); Kemenkeu (2022).
Tabel  1.  menyajikan  informasi  tentang  Pemda  yang  mengalami  FD dan  melakukan perubahan anggaran, yang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni: Pertama , Pemda yang mengalami  FD dan  terjadi  perubahan  SiLPA  serta  menunjukkan  arah  yang  ngatif  dengan perubahan  anggaran  BBJ.  Hal  ini  terjadi  pada  Kabupaten  Konawe  dan  Kabupaten  Kepulauan Tanimbar. Kedua , Pemda yang mengalami FD dan terjadi perubahan SiLPA serta menunjukkan perubahan yang searah (positif) dengan perubahan anggaran BBJ dengan. Hal ini terjadi pada 3 (tiga)  daerah  sebagai  contoh  yaitu  Kabupaten  Magelang,  Kabupaten  Rembang,  dan  Kabupaten Sragen. Ketiga ,  Pemda  yang  mengalami  FD dan  terjadi  perubahan  SiLPA  serta  menunjukkan perubahan yang tidak searah atau sejalan dengan perubahan anggaran BBJ  Hal ini terjadi pada 3 (tiga) daerah sebagai contoh yaitu Kabupaten Subang, Kota Cirebon, dan Kota Tasikmlaya.
Hasil  penelitian  Iswahyudin  (2016)  yang  menunjukkan  bahwa  alokasi  BBJ  mempunyai pengaruh signifikan terhadap SiLPA. Semakin besar BBJ yang terealisasi maka akan semakin kecil SiLPA pada akhir tahun begitu juga sebaliknya semakin kecil BBJ yang terealisasi maka SiLPA pada  akhir  tahun  akan  besar  walaupun  pembiyaan  netto  juga  mempengaruhi  nilai  SiLPA. Marzalita, et al. (2014) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara perubahan anggaran SiLPA terhadap  perubahan  anggaran  BBJ.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  Pemda  berhasil  menggunakan SiLPA untuk pelaksanaan program/kegiatan pelayanan publik.
Aditya & Dirgantari (2017) dan Abdullah, et al. (2020) menemukan bahwa SiLPA tidak berpengaruh  terhadap  belanja.  Besaran  sisa  anggaran  tahun  sebelumnya  yang  ditetapkan  untuk tahun  anggaran  berjalan  biasanya  belum  pasti  atau  masih  dalam  bentuk  ramalan (forecast ), sehingga  membutuhkan  kajian  yang  lebih  jauh  mengenai  sisa  anggaran  pada  tahun  anggaran berikutnya,  yang  memang  belum  dapat  dipastikan  (Abdullah  &  Rona,  2014).  Itulah  sebabnya mengapa perlu dilakukan perubahan untuk anggaran SiLPA di tahun berjalan.
FD dapat didefinisikan  sebagai  ketidakmampuan  pemerintah  daerah  memperoleh penerimaan  dari  pendapatan  untuk  membayari  belanjanya  selama  3  (tiga)  tahun  berturut-turut.
Artinya, pemerintah kabupaten/kota dianggap mengalami FD ketika mengalami defisit anggaran selama  tiga  tahun  berturut-turut.  Defisit terjadi  apabila  jumlah  realisasi  pendapatan  lebih  kecil daripada  jumlah  realisasi  belanja  (Abdullah,  2018).  Pemda  yang  mengalami  FD biasanya memprediksi anggaran belanja yang lebih besar dari seharusnya dan melakukan perubahan selama tahun berjalan (Anessi-Pessina & Sicilia, 2015). Target tahun sebelumnya yang menguntungkan (favorable) akan  diduplikasi  untuk  tahun  anggaran  yang  berjalan  atau  disebut  dengan budget ratcheting (Abdullah & Junita, 2016).
Wang, et al. (2007) menyatakan bahwa FD yang tinggi berpengaruh terhadap penurunan anggaran  belanja  Pemda.  Di  sisi  lain,  perencanaan  dan  penganggaran  belanja  daerah  yang berlebihan  dan  kurang  tepat  dapat  menyebabkan  pemerintah  kabupaten/kota  mengalami  FD (Ansori, 2021). Hasil penelitian Jones & Walker (2007) menunjukkan bahwa respon terhadap FD yang  kuat  dapat  mendorong  penurunan  biaya  pemeliharaan,  sehingga  pemda  harus  memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya FD (Ansori, 2021).
Perubahan  anggaran  BBJ  pemerintah  penting  untuk  dianalisis  dengan  menggunakan perspektif yang berbeda. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan anggaran BBJ. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini menjadi sangat menarik karena dilakukan dalam konteks Pemda di Indonesia dan  penelitian sebelumnya  belum  banyak  yang  mengeksplorasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perubahan BBJ pada Pemda. Pemilihan FD sebagai pemoderasi dikarenakan pemerintah yang mengalami FD tidak  dapat  menyediakan  pelayanan  publik  sesuai  standar  mutu  pelayanan  yang  ditetapkan, sehingga kondisi selalu menjadi bagian penting dalam penyusunan APBD.

## KAJIAN LITERATUR
Penyusunan  anggaran  oleh  pemerintah  daerah  dimaksudkan  untuk  mengakomodasi berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan kelompok masyarakat yang bersaing karena adanya keterbatasan  sumber  daya  (Rubin,  2014).  Alokasi  anggaran  tidak  konstan  dari  waktu  ke  waktu sehingga perubahan alokasi anggaran dapat terjadi pada saat anggaran tersebut dilaksanakan. Pola alokasi anggaran pemerintah sering dijelaskan dengan menggunakan teori keseimbangan bersela ( puntuacted  equilibrium  theory/PET ),  termasuk    untuk  mengkaji  tentang  perubahan  anggaran (Alshoubaki & Harris, 2020; Citi, 2013; Fernández-i-Marín, et al., 2019; Flink, 2017; Guragain & Lim, 2019; Kovari, 2016; Matzke, 2020; Park & Sapotichne, 2019; Sebók & Berki, 2017; Sebök & Berki, 2018; Silvestre et al., 2021; Wordliczek, 2021).
Secara  garis  besar,  teori  PET  ini digunakan  untuk  mengetahui  bahwa  anggaran  belanja dapat  berubah  dan  bergeser  karena  dipengaruhi  oleh  perubahan  prioritas  kebijakan  atau  karena terdapat alasan politis. Gejala perubahan anggaran tidak selalu menunjukkan pola yang sama di semua  tingkat  pemerintahan.  Anggaran  daerah  sangat  dipengaruhi  oleh  lingkungan  ekonomi, keuangan  daerah,  demografi  dan  situasi  sosial  ekonomi  lainnya  yang  juga  mempengaruhi komposisi  alokasi  pengeluaran  publik  (Jordan,  2002:213).  Teori  PET  menawarkan  penjelasan yang masuk akal untuk perubahan anggaran dan kebijakan anggaran (Guragain & Lim, 2019).

## Perubahan Anggaran (Rebudgeting)
Perubahan  anggaran  adalah  cara  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  melakukan  merevisi penerapan  anggaran  sebagai  kelanjutan  dari  proses  anggaran  tahunan  (Junita,  2015).  Proses perubahan  anggaran  merupakan  hal  lazim  sekaligus  menjadi  faktor  yang  penting  di  Pemda (Forrester & Mullins, 1992). Alesani (2012) mendefinisikan perubahan anggaran sebagai proses orientasi  manajemen  terhadap  perencanaan  dan  penanganan  tanggap  darurat.  Perubahan  setiap komponen  anggaran  memiliki  latar  belakang  dan  alasan  berbeda.  Ada  perbedaan  alasan  untuk perubahan anggaran pendapatan, perubahan anggaran belanja dan perubahan pembiayaan, kecuali untuk  SiLPA  (Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  tahun  lalu),  yang  memang  menjadi  salah  satu alasan  utama  merngapa  perubahan  anggaran  dilakukan  (Abdullah,  2013).  Penjelasan  dari  Pasal 154 Angka 1 Permendagri Nomor 13 tahun 2006, perubahan anggaran dapat  dilakukan apabila terjadi (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3)  Keadaan  yang  menyebabkan  saldo  anggaran  lebih  pada  tahun  sebelumnya  harus  digunakan dalam tahun berjalan; (4) Keadaan darurat; dan (5) Keadaan luar biasa.

## Anggaran Belanja Barang dan Jasa (BBJ) dan Perubahnnya
Anggaran  BBJ  di  APBD  diuraikan  dalam  rekening  objek  belanja  barang,  belanja  jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang atau jasa yang diberikan kepada pihak lain. Abdullah (2013) menyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk perubahan alokasi untuk belanja barang dan jasa berdasarkan penyebabnya sebagai berikut (1) Perubahan karena adanya varian  SiLPA,  perubahan  dilakukan  apabila  prediksi  atas  SiLPA  tidak  akurat;  (2)  Perubahan karena adanya pergeseran anggaran ( virement ) , pergeseran anggaran ini dapat terjadi dalam satu SKPD, meskipun total alokasi untuk SKPD yang bersangkutan berada di posisi tidak berubah; (3) Perubahan  komponen  penerimaan,  khususnya  pendapatan.  Proses  penyusunan  anggaran  barang dan jasa setiap tahun sudah mulai dipersiapkan pada bulan Juli, apabila pada pelaksanaan terjadi perkembangan yang memerlukan penyesuaian, maka akan dilakukan perubahan anggaran.

## Anggaran SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan Perubahannya
Sisa  lebih  anggaran  ditahun  sebelumnya  yang  menjadi  penerimaan  pada  tahun  berjalan (SiLPA) merupakan sumber penerimaan internal Pemda yang digunakan untuk mendanai kegiatan tahun  berjalan.  Secara  konsep,  SiLPA  akan  digunakan  menutupi  defisit,  mendanai  pelaksanaan kegiatan lanjutan atau membiayai belanja langsung serta mendanai kewajiban lainnya yang belum diselesaikan  sampai  akhir  tahun  anggaran  terdahulu  (Abdullah,  2013).  Ketika  besaran  realisasi surplus atau defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang telah ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengkoreksi penerimaan apa saja yang bersumber SiLPA (Junita, 2015).

## Financial Distress (FD)
Financial  distress (FD)  terjadi  ketika  Pemda  tidak  dapat  mempertahankan  tingkat pelayanan yang sudah ada sebelumnya (Jones & Walker, 2007), keterbatasan sumber daya yang tersedia  untuk  layanan  publik  (Douglas  &  Gaddie,  2002;  Hendrick,  2004;  Hou,  2003),
ketidaksesuaian antara sumber daya yang tersedia dengan pengeluaran yang dibutuhkahkan untuk pelayanan (Capalbo & Grossi, 2014). FD sering disebut dengan istilah lain, seperti krisis fiskal, kesulitan keuangan, risiko fiskal atau ketegangan fiskal (Cohen, et al., 2017). Menurut Trussel & Patrick (2009), FD ialah ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran dan mengalami defisit selama  tiga  tahun  berturut-turut  dengan  kumulatif  lebih  dari  5%  (Trussel  &  Patrick,  2012). Kesulitan  keuangan  tidak  berkembang  hanya  karena  satu  alasan.    Kerentanan  keuangan  yang terjadi pada Pemda dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dan bekerja secara simultan (Cohen et al., 2017). FD terjadi karena tingginya belanja pemerintah (Anessi-Pessina & Sicilia, 2015). Untuk konteks Indonesia, FD pada pemerintah kabupaten/kota diukur dengan data defisit anggaran selama tiga tahun berturut-turut, dimana defisit terjadi apabila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah beban dalam laporam operasional (LO) Pemda.

## Pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran BBJ
Selisih SiLPA dengan LRA tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu nilai  yang  dipertimbangkan  untuk  melihat  perubahan  anggaran  dalam  tahun  berjalan,  terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja (Marzalita et al., 2014). Anggaran SiLPA dalam APBD murni merupakan nilai  estimasi  karena telah ditentukan nilainya sebelum tanggal  31 Desember tahun bersangkutan. Setelah tahun anggaran bersangkutan selesai dan laporan pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan keuangan Pemda selesai diaudit oleh BPK maka angka SiLPA dalam hasil audit BPK merupakan angka pasti (final). Artinya, didalam perubahan APBD, angka final yang dicantumkan menggantikan angka SiLPA dalam APBD murni. Selisih kedua  angka  SiLPA  ini  merupakan  nilai  perubahan  SiLPA  atau  sisa  anggaran.  Besar  kecilnya SiLPA sangat ditentukan oleh kemampuan Pemda dalam mengestimasi belanja dan kemampuan SKPD dalam melakukan pertanggungjawaban kegiatan karena sisa anggaran tidak selalu berasal dari kegiatan yang telah selesai 100% (Abdullah, 2013). Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan anggaran pada SiLPA maka anggaran BBJ juga berubah untuk menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
H1: Perubahan Anggaran SiLPA berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran BBJ

## Pengaruh FD terhadap Perubahan Anggaran BBJ
Pemda yang mengalami FD cenderung memiliki ketidakpastian dalam menentukan alokasi belanja  daerah  sehingga  terjadi  defisit  anggaran  secara  terus  menerus.  Menurut  Kloha  et  al., (2005), FD terjadi ketika Pemda tidak mampu memenuhi kebutuhan operasional, membayar utang, dan memenuhi kebutuhan masyarakat selama lebih dari 1 (satu) tahun secara berturut-turut akibat kesenjangan yang besar antara kebutuhan dan kapasitas yang tersedia. FD pemerintah daerah juga didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pokok maupun bunga pinjaman (Rohman, 2021). Pengalaman di masa lalu sering dijadikan pertimbangan dalam penyusunan  dan  penyesuaian  anggaran  selama  tahun  berjalan  (Ansori,  2021).  Jika  mengalami kesulitan  keuangan  maka  Pemda  juga  sulit  melakukan  perubahan  anggaran  BBJ  sebagaimana mestinya.
H 2 : FD berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran BBJ

## Pengaruh  Perubahan  Anggaran  SiLPA  terhadap  Perubahan  Anggaran  BBJ  dengan  FD sebagai Pemoderasi
Pemda  yang  mempunyai  nilai  SiLPA  besar  cenderung  akan  akan  melakukan  perubahan anggaran belanja yang juga besar (Abdullah, 2013a). Pada posisi akhir tahun, semakin besar BBJ yang terealisasi  pada tahun tersebut,  maka akan semakin kecil SiLPA pada akhir tahun.  Begitu juga  sebaliknya,  semakin  kecil  BBJ  yang  terealisasi  maka  SiLPA  pada  akhir  tahun  akan  besar, walaupun pembiyaan neto juga mempengaruhi nilai SiLPA.
Implikasi dari perubahan besaran SiLPA ini adalah penyesuaian terhadap alokasi belanja daerah,  termasuk  BBJ  (Iswahyudin,  2016).  Apabila  Pemda  menganggarkan  alokasi  pendapatan yang terlalu tinggi, memungkinkan jumlah alokasi belanja juga lebih besar, dan mengakibatkan terjadinya  defisit  yang  lebih  besar  (Annesi-Pessina  &  Sicilia,  2015).  Deficit  menjadi  suatu keniscayaan  dalam  praktik  pengelolaan  keuangan  pemerintah  mengingat  adanya  keterbatasan dalam kepemilikan sumberdaya, sementara kebutuhan atau tuntutan Masyarakat sangat besar atau tidak terbatas. Menurut Ansori (2021), apabila terjadi defisit selama tiga tahun berturut-turut maka Pemda tersebut akan mengalami financial distress (FD) atau kesulitan keuangan. FD merupakan konsep keuangan yang multidimensi dan memiliki kaitan dengan banyak variabel lain (Wang et al., 2007). Perencanaan dan penganggaran belanja daerah yang berlebihan dan kurang tepat dapat menyebabkan pemerintah kabupaten/kota mengalami FD (Ansori, 2021).
FD  akan  membuat  Pemda  lebih  berhati-hati  dalam  melakukan  penyesuan  anggaran, termasuk dalam mengalokasikan perubahan anggaran SiLPA. Jika anggaran SiLPA dalam APBD awal terlalu tinggi, sehingga harus dikurangi besarannya dalam APBD-P, maka akan menyebabkan ada  belanja  yang  juga  dikurangi  anggarannya,  atau  paling  tidak,  tidak  mendapatkan  tambahan alokasi  sumber  daya.  Menurut  Halim  &  Abdullah  (2006)  dan  Junita  &  Abdullah  (2018), pemerintah daerah selaku eksekutif (pengusul anggaran), menginginkan alokasi sumber daya yang cukup  untuk  belanja  tertentu,  yang  sesuai  dengan  preferensi  mereka.  Hal  ini  juga  berlaku  di legislatif atau DPRD, di mana anggota DPRD memiliki kepentingan tersendiri yang diperjuangkan untuk diakomodasi dalam APBD (Abdullah & Halim, 2023).
H 3 : FD  memoderasi  pengaruh  Perubahan  Anggaran  SiLPA  terhadap  Perubahan  Anggaran BBJ.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  pemerintah  kabupaten  dan  kota  di  Indonesia  dengan  jumlah seluruhnya sebanyak 508 pemerintah daerah. Sampel penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling technique, artinya penentuan dan pengambilan sampel ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu. Pemda yang dijadikan sebagai sampel memiliki beberapa kriteria, yaitu:
1. Pemda  yang  mengalami  defisit  (sebagai  indikator financial  distress /FD) selama  3  tahun berturut-turut,  yaitu  dari  tahun  2016-2018  (merujuk  pada  studi  Ansori,  2021).  Sampel  ini
menggambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah  yang  mengalami  kesulitan  keuangan melakukan perubahan anggaran BBJ-nya.
2. Kelengkapan data APBD-P tahun 2019 yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan  Keuangan,  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  dengan  alamat: https://djpk.kemenkeu.go.id/ .  Selain  itu,  data  juga  bisa  diperoleh  dari  laman  mesin  pencari www.google.com dengan kata kunci peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 20xx. Berdasarkan  kriteria  tersebut,  hasil  pengumpulan  data  menunjukkan  bahwa  dari  508  Pemda  di Indonesia, yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 42 Pemda (Tabel 2).
Tabel 2.
Sampel Penelitian
No Pemerintah Kabupaten/Kota No Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Kabupaten Gayo Lues 22  Kabupaten Lamongan 2 Kabupaten Samosir 23  Kabupaten Lumajang 3 Kabupaten Serdang Bedagai 24  Kabupaten Gianyar 4 Kota Tanjungbalai 25  Kabupaten Klungkung 5 Kabupaten Solok 26  Kabupaten Alor 6 Kota Pariaman 27  Kabupaten Lembata 7 Kabupaten Bangka Selatan 28  Kabupaten Sumba Barat 8 Kabupaten Way Kanan 29  Kota Kupang 9 Kabupaten Pandeglang 30  Kabupaten Sambas 10 Kabupaten Karawang 31  Kabupaten Kotabaru 11 Kabupaten Subang 32  Kabupaten Gunung Mas 12 Kota Bekasi 33  Kabupaten Kapuas 13 Kota Cirebon 34  Kabupaten Bulungan 14 Kota Tasikmalaya 35  Kabupaten Wajo 15 Kabupaten Banjarnegara 36  Kota Palopo 16 Kabupaten Jepara 37  Kabupaten Konawe 17 Kabupaten Kendal 38  Kabupaten Kepulauan Aru 18 Kabupaten Magelang 39  Kabupaten Maluku Tenggara 19 Kabupaten Rembang 40  Kabupaten Kepulauan Tanimbar 20 Kabupaten Sragen 41  Kabupaten Seram Bagian Timur 21 Kabupaten Tegal 42  Kabupaten Teluk Bintuni Sumber: Data Penelitian, 2022 (diolah)

## Operasionalisasi Variabel
Variabel  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  Perubahan  Anggaran  Belanja  Barang  dan  Jasa (BBJ)  sebagai  variabel  terikat  ( dependent variable, diberi  simbol  Y),  dengan  variabel  terikat ( independent  variable, diberi  simbol  X)  adalah  Perubahan  Anggaran  SiLPA  dan  variabel pemoderasi  (M)  adalah Financial  Distress .  Perubahan  Anggaran  BBJ  merupakan  tingkat
penyesuaian  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  anggaran  belanja  operasional  yang digunakan untuk memperoleh barang dan jasa.
• Variabel  Perubahan  Anggaran  BBJ  (Y)  menggambarkan  kebijakan  anggaran  untuk merevisi  besaran  alokasi  sumberdaya  untuk  BBJ  di  Pemda  dengan  beberapa  alasan, terutama  untuk  menyesuaikan  dengan  perkembangan  selama  satu  semester  pertama  dan hasil  audit  BPK  untuk  pelaporan  keuangan  tahun  lalu.  Variabel  ini  diukur  dengan menggunakan angka selisih antara anggaran BBJ setelah perubahan dengan anggaran BBJ awal atau sebelum perubahan APBD.
• Variabel Perubahan Anggaran SiLPA (X) menggambarkan penyesuaian atas angka SiLPA dalam  anggaran  awal  terhadap  hasil  audit  yang  telah  dilakukan  oleh  BPK  terhadap pelaporan keuangan Pemda tahun sebelumnya, yang memastikan berapa nilai SiLPA yang sesungguhnya  yang  dapat  digunakan  di  tahun  anggaran  berkenaan.  Pengukuran  untuk variabel  ini  menggunakan  angka  selisih  antara  angka  SiLPA  dalam  LKPD  tahun  lalu dengan angka SiLPA dalam APBD murni.
• Variabel  pemoderasi  (M),  yakni Financial  Distress (FD),  merupakan  variabel  yang menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah selama 3 (tiga) tahun sebelumnya, di  mana  realisasi  Pendapatan  daerah  lebih  rendah  dari  pada  realisasi  belanja  daerah. Variabel ini diukur dengan menggunakan angka rata-rata dari defisit yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut sebelum tahun berkenaan dalam laporan realisasi anggaran (LRA).

## Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis  regresi  linier berganda  dan  MRA  dengan  menggunakan  alat  statistik  SPSS  25.0.  Pengujian  ini  juga menggunakan  asumsi  klasik  yang  terdiri  Uji  Normalitas,  Uji    Multikolienaritas    dan  Uji Heterokedastisitas.  Penelitian  ini  menguji  pengaruh  Perubahan  Anggaran  SiLPA  (X 1 )  terhadap Perubahan Anggaran BBJ (Y) dengan FD sebagai variabel moderasi (M). Persamaan regresi dapat dituliskan seperti berikut:
Y = α  + β 1 X 1 + β 2 M +  e ………………………………………………. Persamaan 1 dan
Y = α  + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 1 ∗ M +  e , ………………………………... Persamaan 2 dengan  Y  adalah  perubahan  anggaran  BBJ,  α  adalah  konstanta,  β 1, β 2, dan  β 3 adalah koefisien regresi,  X 1 adalah  perubahan  anggaran  SiLPA,  M  adalah financial  distress (FD) , dan e adalah error terms.

## HASIL dan PEMBAHASAN Statistik Deskriptif
Penelitian  ini  menggunakan  perubahan  anggaran  SiLPA  sebagai  variabel  independen, perubahan anggaran BBJ sebagai variabel dependen dan FD sebagai variabel moderasi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 42 pemerintah kabupaten/kota di  Indonesia. Setelah mengetahui jumlah  sampel  yang  akan  digunakan,  maka  peneliti  mendeskripsikan  data  yang  akan  diuji.
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS versi 25.0 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:
Tabel 3.
Statistik Deskriptif Variabel Minimum Maximum Mean Std. Deviation Perubahan BBJ -42.818.240,54 718.094.254.467  65.510.810.354,84  119.810.161.673,026 Perubahan SiLPA - 102.490.180.44 4 172.471.534.329  12.607.048.377,98 55.638.463.233,326 Financial Distress - 460.088.937.76 8 -14.063.900.824 - 131.452.221.936,22 102.579.993.537,740
Valid N (listwise) Sumber: Data Penelitian, 2023 (diolah)
Tabel 3. menjelaskan hasil nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi masing- masing variabel penelitian. Variabel Perubahan Anggaran BBJ memiliki nilai minimum sebesar minus Rp42,818 juta yang terjadi pada Kab. Gianyar, nilai maksimum sebesar Rp718 milyar di Kota  Bekasi  dan  nilai  rata-rata  sebesar  Rp65,510  milyar  dengan  nilai  standar  deviasi  sebesar Rp119,810 milyar. Variabel Perubahan Anggaran SiLPA memiliki nilai minimum sebesar minus Rp102, milyar di Kab. Gianyar, nilai maksimum sebesar Rp172,471 milyar di Kab. Sragen dengan nilai rata-rata yaitu Rp12,607 milyar dan standar deviasi sebesar Rp55,638 milyar. Nilai minimum variabel  FD  adalah  sebesar  minus  Rp460.088.937,768  yang  terjadi  pada  Kota  Bekasi,  nilai maksimum sebesar minus Rp14.063.900.824 pada Kab. Gayo Lues dengan nilai rata-rata sebesar minus Rp131.452.221.936,22 dan nilai standar deviasi sebesar Rp102.579.993.537,740.

## Asumsi Klasik
Penelitian  ini  melakukan  pengujian  dengan  menggunakan  uji  normalitas,  uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 4.
Hasil Uji Asumsi Klasik No Nama Uji Hasil Kesimpulan 1. Uji Normalitas (Kolmogrov- Smirnov) 0,065 Normal 2. Uji Multikolinearitas Tolerance VIF Perubahan Anggaran SiLPA 0,999 1,001 Tidak terjadi multikolinearitas Financial Distress 0,999 1,001 Tidak terjadi multikolinearitas 3. Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser) Signifikansi Perubahan Anggaran SiLPA 0,122 Tidak terjadi heteroskedastisitas Financial Distress 0,000 Terjadi heteroskedastisitas Sumber: Data Penelitian, 2022 (diolah)
Hasil  pengujian  normalitas  data  dengan  menggunakan  uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) pada Tabel 4. menunjukkan bahwa nilai signifikan Asymp.Sig. ( 2- tailed ) sebesar 0, 065. Hal ini menunjukan  bahwa  data  residual  dalam  model  regresi  ini  layak  digunakan  untuk  analisis selanjutnya. Hasil uji terhadap variabel Perubahan Anggaran SiLPA dan FD menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dikarenakan nilai tolerance > 0,10 dan untuk nilai VIF<10. Artinya, di  antara  variabel  penelitian  tidak  berkorelasi,  dan  kekuatan  prediksi  penelitian  ini  stabil  dan handal.  Pada  uji  heteroskedastisitas,  variabel  Perubahan  Anggaran  SiLPA  memiliki  nilai signifikan  sebesar  0,122,  sehingga  tidak  terjadi  heteroskedastisitas,  sedangkan  untuk  FD menunjukkan  nilai  signifikan  sebesar  0,000.  Artinya,  terjadi  masalah  heteroskedastisitas  pada variabel financial distress.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Analisis  linear  berganda  digunakan  untuk  mendapatkan  koefisien  regresi  yang  akan menentukan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Hasil analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 5. berikut ini.
Tabel 5. Hasil Regresi Linear Berganda
No Variabel Nilai Koefisien  Nilai t Nilai Sig. Nilai F/Sig. R/R 2 /Adj.R 2 1. Perubahan SiLPA 0,663 2,614 0,013 16,557/0,0 00 0,678/0,459/0,431 2. Finacial Distress -0,693  -5,032 0,000 3. Konstanta - 33887918110,78 5 -1,475 0,148

## Sumber: Data Penelitian, 2023 (diolah)
Berdasarkan hasil olah data yang disajikan pada Tabel 5, persamaan regresi yang diperoleh adalah:
Y = -33887918110,785 + 0,663X - 0,693M + e . Besaran  nilai R-Square yang  diperoleh  adalah  0,459  atau  45,90  persen,  yang  menunjukkan besarnya kontribusi dua variabel bebas, yakni Perubahan Anggaran SiLPA dan Financial Distress, terhadap Perubahan Anggaran BBJ sebesar 45,9%. Artinya, sebesar 54,1% penyebab perubahan variabel  Y  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  ke  dalam  model  penelitian  ini. Pengaruh keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat signifikan pada level  α=5% yang dapat dilihat pada nilai F sebesar 16,557 dengan nilai sig. sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05).
Masing-masing variabel bebas, yakni Perubahan Anggaran SiLPA dan Financial Distress berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran BBJ (secara statistik signifikan pada level α=5%). Hal ini dapat dilihat dari besaran nilai Sig. variabel Perubahan Anggaran SiLPA (X 1 ) sebesar 0,013
dan variabel Financial Distress (X 2 )sebesar 0,000, di mana keduanya lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa

## Pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran BBJ
Hasil  penelitian  variabel  perubahan  anggaran  SiLPA  (lihat  Tabel  5)  menunjukan  nilai signifikansi  sebesar  0,013  dan  nilai  t hitung >t tabel (2,022>5,032)  dengan  nilai  koefisien  positif. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa perubahan anggaran SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran BBJ pada Pemda di Indonesia dengan interpretasi semakin tinggi nilai perubahan anggaran SiLPA maka semakin tinggi nilai perubahan anggaran BBJ.
Hasil ini sejalan dengan temuan Abdullah (2013), Marzalita (2014), Martunis (2014), dan Iswahyudin  (2016),  yang  menyatakan  bahwa  perubahan  SiLPA  berpengaruh  positif  terhadap alokasi  BBJ.  Fahrinda  &  Kuntandi  (2022)  membuktikan  bahwa  SiLPA  berpengaruh  terhadap perubahan  anggaran  belanja  daerah.  Artinya,  Pemda  memang  menggunakan  SiLPA  untuk melakukan penyesuaian anggaran belanja, khususnya BBJ. Menurut Abdullah (2013), penggunaan data perubahan anggaran SiLPA untuk memprediksi perubahan anggaran belanja sangat logis dan sesuai dengan fenomena empiris dalam praktik.
selisih antara estimasi SiLPA dalam anggaran murni tahun berjalan dengan realisasinya di tahun lalu setelah diaudit oleh BPK RI, sangat logis untuk meng perubahan alokasi belanja. Pemda yang mempunyai nilai SiLPA besar akan mengalami perubahan anggaran belanja yang juga besar. Ramadhan, et al. (2021) menambahkan bahwa sisa anggaran sebelumnya (SiLPA) berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
Menurut  teori  PET,  dalam  proses  penganggaran,  terungkap  adanya  perubahan  prioritas belanja  (Jordan,  2002:213).  Implikasi  dari  perubahan  besaran  SiLPA  ini  adalah  penyesuaian terhadap  alokasi  belanja  daerah,  termasuk  BBJ.  Jika  anggaran  SiLPA  naik  maka  kemungkinan anggaran  BBJ  juga  akan  naik,  karena  belanja  ini  relatif  mudah  direalisasikan,  sehingga kemungkinan  dapat  memperbaiki  realisasi  atau  serapan  anggaran  sampai  dengan  akhir  tahun anggaran.  Perubahan  anggaran  SiLPA  akan  menyebabkan  perubahan  alokasi  belanja.  Semakin besar  BBJ  yang  terealisasi  maka  akan  semakin  kecil  SiLPA  pada  akhir  tahun  begitu  juga sebaliknya semakin kecil BBJ yang terealisasi maka SiLPA pada akhir tahun akan besar walaupun pembiyaan netto juga mempengaruhi nilai SiLPA (Abdullah, 2013).

## Pengaruh FD terhadap Perubahan Anggaran BBJ
Hasil penelitian pada FD (lihat Tabel 5) menunjukan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t hitung >t tabel (2,022>5,032) dengan nilai koefisien negatif. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan  bahwa  FD berpengaruh  negatif  terhadap  perubahan  anggaran  BBJ  pada  Pemda  di Indonesia  dengan  interpretasi  semakin  tinggi  tingkat  FD , maka  semakin  rendah  perubahan anggaran BBJ. Pemda yang mengalami FD (kesulitan keuangan) tidak mampu menyediakan dana untuk  memberi  pelayanan  kepada  publik  sesuai  standar  mutu  pelayanan  yang  telah  ditetapkan (Jones  &  Walker,  2007).  FD yang  tinggi  mencerminkan  kebutuhan  belanja  yang  besar,  namun tidak  diimbangi  dengan  kemampuan  dalam  memperoleh  pendapatan  yang  seimbang  (Ansori, 2021).
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ansori (2021) dan Ilahi, et al. (2021) bahwa FD berpengaruh terhadap belanja karena belanja yang tidak efisien, boros dan berlebihan membuat Pemda  mengalami  indikasi  FD (Park,  2004  &  Bisogmo  et  al.,  2017) . Karakteristik  dasar pelaksanaan  anggaran  adalah  fleksibilitas  (naik  turun)  yang  mengharuskan  pemerintah  untuk melakukan perubahan anggaran dalam menghadapi kejadian tak terduga (Dougherty et al., 2003). Sejalan  dengan  teori Punctuated  Equilibrium  Theory (PET)  bahwa  perubahan  anggaran  terjadi karena  kebutuhan  prioritas  yang  muncul  dari  waktu  ke  waktu.  Organisasi  yang  belum  mampu memegang kebijakan secara stabil dan belum beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah-ubah, maka terjadi keseimbangan yang rumit dan berdampak buruk pada proses pembuatan kebijakan. Dalam  konteks  Pemda,  kemungkinan  akan  berpotensi  terjadinya  perilaku  oportunistik  karena menganggarkan alokasi  pendapatan yang terlalu tinggi sehingga  memungkinkan jumlah alokasi belanja lebih besar dan mengakibatkan terjadinya defisit (Annesi-Pessina & Sicilia, 2015). Apabila terjadi defisit selama tiga tahun berturut-turut maka Pemda tersebut akan mengalami FD (kesulitan keuangan). FD merupakan konsep dimensi keuangan yang memiliki kaitan satu sama lain (Wang, et al., 2007).
Penelitian ini juga melakukan analisis MRA untuk mengetahui ada atau tidak ada pengaruh variabel  pemoderasi  terhadap  hubungan  antara  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat.  Hasil pengolahan data dengan menggunakan MRA dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6.
Hasil Moderated Regression Analysis
No Variabel Nilai Koefisien Nilai t Nilai Sig. Nilai F/Sig. R/R 2 /Adj.R 2
1. Perubahan SiLPA (X 1 ) -0,385  -0,937 0,355
16,584/0,0
00 0,753/0,567/0,533 2. Finacial
Distress (X 2 ) -0,473  -3,287 0,002
3. SiLPA*FD (X 3 )
- 0,0000000065 03 -3,075 0,004 4. Konstanta - 3799641330,2 67 -0,165 0,870

## Sumber: Data Penelitian, 2022 (diolah)
Berdasarkan Tabel 6. persamaan regresi dapat ditulis seperti berikut:
Y = -3799641330,267 – 0,385X 1 – 0,473X 2 – 0,000000006503X 3 + e.
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  FD sebagai  pemoderasi  memperkuat  pengaruh perubahan  anggaran  SiLPA  terhadap  perubahan  anggaran  BBJ  (secara  statistik  signifikan  pada α=5% dengan nilai F sebesar 16,584 dan nilai sig. sebesar 0,000). Secara Bersama-sama, ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh sebesar 56,7% terhadap Perubahan Anggaran BBJ untuk
data pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Pada persamaan regresi linier berganda sebelumnya, tanpa variabel pemoderasi, besaran nilai R 2 adalah sebesar 45,90 persen, lebih rendah dari setelah ditambahkan variabel pemoderasi (SiLPA*FD).
Pengaruh  Perubahan  Anggaran  SiLPA  terhadap  Perubahan  Anggaran  BBJ  dengan  FD sebagai Pemoderasi
Hasil penelitian variabel pemoderasi (hasil interaksi antara variabel Perubahan Anggaran SiLPA dengan variabel FD ) pada Tabel 6 menunjukan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,004 dan nilai  t hitung >t tabel (2,022>3,075)  dengan  arah  koefisien  negatif.  Berdasarkan  hasil  tersebut,  dapat dikatakan bahwa FD mampu “merevisi” besaran pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap perubahan  Anggaran  BBJ  pada  Pemda  di  Indonesia.  Artinya,  semakin  besar  nilai  FD maka semakin  kecil  perubahan  yang  terjadi  pada  SiLPA  dan  BBJ.  Salah  satu  karakteristik  FD  ialah ketidaksesuaian  antara  sumber  daya  yang  tersedia  dengan  pengeluaran  yang  dibutuhkan  untuk pelayanan publik (Capalbo & Grossi, 2014). Hal tersebut berkaitan dengan sumber jumlah SiLPA yang berasal dari target pendapatan yang berlebihan, penghematan alokasi belanja dan sisa uang yang dibelum dibayarkan karena ada kegiatan yang belum selesai/diserahterimakan kepada Pemda (Abdullah, 2013). Jika terus dibiarkan maka akan sulit untuk mempertahankan pelayanan publik (Badu & Li, 1994). Kesulitan keuangan (financial distress) tidak berkembang hanya karena satu alasan tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dan bekerja secara simultan (Cohen et al., 2017).
Perubahan  anggaran  belanja  dapat  menjadi  gambaran  dari  perubahan  target  pelayanan pubik  dan  orientasi  perencanaan  pembangunan  daerah,  setidaknya  untuk  waktu  jangka  pendek (Junita, 2015), serta adanya kebijakan dari pemerintahan yang lbih tinggi (Ritonga & Buanaputra, 2023). Abdullah (2013) menyatakan bahwa perubahan alokasi untuk BBJ dapat disebabkan adanya perubahan atau varian SiLPA, sebagai akibat prediksi atas SiLPA yang tidak akurat.
Regulasi  yang  ada  menegaskan  bahwa  SiLPA  dapat  digunakan  untuk  menutupi  defisit, mendanai  pelaksanaan  kegiatan  lanjutan,  atau  membiayai  belanja  langsung  serta  mendanai kewajiban  lainnya  yang  belum  diselesaikan  sampai  akhir  tahun  anggaran  terdahulu  (Abdullah, 2013). Ketika besaran realisasi  surplus atau defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan yang telah  ditetapkan  sejak  awal  tahun  anggaran,  maka  diperlukan  penyesuaian  untuk  penerimaan pembiayaan, setidaknya dapat mengkoreksi penerimaan apa saja yang bersumber SiLPA (Junita, 2015).
Teori  PET  menunjukkan  gagasan  yang  berbeda  dalam  proses  kebijakan  dengan menekankan  bentuk  stabilitas,  aturan,  penyesuaian  tambahan,  dan  perubahan  kebijakan  tidak selalu dapat  diprediksi (Baumgartner  & Jones, 1993). Besaran sisa  anggaran tahun sebelumnya yang  ditetapkan  untuk  tahun  anggaran  berjalan  biasanya  belum  pasti  atau  masih  dalam  bentuk ramalan (forecast )  sehingga  perlu  kajian  yang  lebih  jauh  (Abdullah  &  Rona,  2014).  Kualitas penganggaran yang buruk merupakan akibat dari intervensi politik dan oportunisme budget actors yang  ada  dalam  proses  penyusunan  anggaran  tersebut,  baik  dari  eksekutif  maupun  legislatif. Abdullah  &  Halim  (2023)  menegaskan  bahwa  keterlibatan  DPRD  dapat  memberikan  pengaruh
besar terhadap komposisi dan postur APBD, termasuk dalam pencapaian target-target anggaran, yang berdampak pada kinerja Pembangunan daerah.

## SIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan  Anggaran  BBJ  dengan Financial  Distress (FD) sebagai  variabel  moderasi.  Hasil analisis  regresi  linear  berganda  menunjukkan  bahwa  perubahan  anggaran  SiLPA  dan  FD berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran BBJ. Begitu juga dengan hasil analisis MRA, bahwa FD mampu memoderasi pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran BBJ pada  Pemda  di  Indonesia.  Kesimpulan  ini  menunjukkan  bahwa  perubahan  anggaran  penting dilakukan  untuk  memperbaiki  kinerja  anggaran  dan  juga  mengurangi  Sisa  Lebih  Pembiyaan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun, yang akan menjadi SiLPA pada awal tahun berikutnya.
Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, di antaranya: pertama , penggunaan sampel kecil. Hal ini terjadi karena data yang digunakan bersumber dari LKPD tahun 2019, dengan kriteria Pemda  yang  mengalami  defisit  dalam  LO  tiga  tahun  berturut-turut. Kedua, menggunakan  data sekunder yang terbatas, yakni hanya satu tahun anggaran. Sementara, terdapat hubungan antara tahun  anggaran n dengan  tahun  anggaran n+1 ,  yakni  melalui  angka  SILPA  (Sisa  Lebih Pembiayaan  Anggaran)  di  tahun  ke n yang  berubah  bentuk  menjadi  SiLPA  (Sisa  Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya) di tahun ke n+1. Ketiga, menggunakan model regresi dengan hanya satu variabel bebas, sementara dalam studi terdahulu ditunjukkan bahwa perubahan anggaran belanja daerah dipengaruhi oleh banyak faktor (Abdullah, 2013; Marzalita, et al., 2014; Martunis,  et  al.,  2014;  Junita, 2015;  Abdullah, et al.,  2020). Penambahan predictor lain, seperti perubahan  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  perubahan  dana  bagi  hasil  (DBH),  dan  perubahan belanja lainnya (yang digeser ke alokasi BBJ)
Implikasi  penelitian  ini  adalah  perlunya  pemerintah  daerah  membuat  kebijakan  terkait dengan  penggunaan  SiLPA  dalam  anggaran  perubahan.  Hal  ini  secara  implisit  ada  dalam  teori PET,  terutama  dalam  konteks  perubahan  anggaran  daerah.  Masalah  keagenan  yang  terjadi mestinya  bisa  diselesaikan  pada  saat  perubahan  anggaran,  sehingga  perubahan  tersebut  bukan hanya sekedar pengesahan atas “rencana-rencana” yang telah diskenariokan sebelumnya dalam dokumen  perencanaan.  Perlunya  memperhatikan  alasan  dilakukan  perubahan  anggaran  terkait dengan anggaran BBJ. Adanya “perubahan” sudah direncanakan sejak awal, misalnya dengan cara menggelembungkan  anggaran,  terutama  untuk  kegiatan  yang  selesai  dilaksanakan  sebelum perubahan  anggaran,  untuk  kemudian  “digeser”  ke  kegiatan  lain  yang  anggarannya  dianggap masih  kurang.  Pelaksanaan  kegiatan  biasanya  mulai  dilaksanakan  di  triwulan  kedua  karena  di triwulan pertama pemerintah daerah masih menyiapkan kelengkapan administrasi keuangan dan proses pengadaan barang dan jasa ( tendering ), sehingga ada beberapa kegiatan yang bersifat rutin dan ada juga kegiatan yang boleh penunjukan langsung.
Pada  saat  terjadi  pandemi  Covid-19  di  tahun  2020,  kebijakan  perubahan  anggaran mengalami perubahan dikarenakan adanya “intervensi” dari Pemerintah Pusat. Intervensi tersebut
menegaskan  bahwa  perubahan  anggaran,  yang  kemudian  disebut  dengan  istilah  “penyesuaian anggaran”,  tidah  perlu  dibahas  dengan  lembaga  legislatif  atau  DPRD,  agar refocusing dan realokasi anggaran dapat dilakukan lebih cepat. Kecenderungan daya tahan keuangan pemerintah daerah juga berubah pasca pandemi tersebut (Ahrens & Ferry, 2020).
Beberapa  rekomendasi  untuk  studi  berikutnya  adalah, pertama, dapat  menggunakan pendekatan mixed method untuk tujuan mendalami aspek keperilakuan dalam proses perubahan anggaran pada Pemda di Indonesia. Kedua, kajian tentang perubahan yang disebabkan oleh kejutan (shock), seperti  bencana  pandemi  Covid-19  dapat  dilakukan,  mengingat  kebijakan  terhadap perubahan  atau  penyesuaian  anggaran  selama  tahun  2020  diatur  berbeda  dengan  tahun  normal (misalnya tahun 2019) oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, temuan Ritonga & Buanaputra (2023)  menemukan  bahwa  instruksi  dari  Pemerintah  Pusat  tidak  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh pejabat  di  pemerintah  daerah  karena  para  pejabat  tersebut  lebih  suka  mengikuti  kebiasaan  atau rutinitas yang mereka lakukan selama ini.
Ketiga ,  penelitian  selanjutnya  juga  dapat  membandingkan  hasil  penelitian  yang menggunakan  data  pada  Pemda  yang  menerapkan  status  otonomi  khusus  (Otsus)  dengan  yang tidak berstatus otonomi khusus. Hal ini terkait dengan kemandirian daerah sebagai penerima dana Otsus yang menjadi sumber pendanaan penting bagi pemerintah daerah yang berstatus otonomi khusus. Daerah yang memiliki status oronomi khusus adalah provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Selain itu ada daerah lain yang berstatus istimewa, yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
Keempat, menambah variabel bebas, misalnya perubahan anggaran pendapatan asli daerah atau PAD (Martunis, 2014; Amran, et al., 2015), dana bagi hasil atau DBH (Amran, et al., 2015), dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah.  Hal  dikarenakan  penyesuaian  terhadap  penggunaan dana  yang  berasal  dari  perubahan  anggaran  pendapatan  tersebut  merupakan  kewenangan pemerintahan  daerah  dan  ditetapkan  dengan  Perda. Kelima, memasukkan  aspek  politik  dalam proses  perubahan  anggaran,  dimana  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  (DPRD)  memiliki kewenangan  untuk  membahas  dan  menyetujui  rancangan  Perda  tentang  perubahan  APBD. Semakin besar jumlah anggota DPRD dan semakin paham mereka tentang tugas dan fungsinya, maka perubahan anggaran belanja akan semakin dinamis dan dari aspek besaran angka perubahan akan lebih tinggi (Abdullah, 2012).
Terakhir,  terkait  dengan  perilaku  pemerintah  daerah  dalam  mengalokasikan  pendapatan sendiri (PAD) dan pendapatan transfer, terutama DAU dan DBH, ke dalam belanja daerah. Swasito (2021)  dan  beberapa  studi  lain  menyatakan  bahwa  terjadi  fenomena flypaper  effect dalam penganggaran  daerah,  namun  tidak  menegaskan  bahwa  fenomena  ini  juga  berlaku  untuk perubahan  anggaran.  Selain  itu,  fenomena  semakin  sentralistisnya  kebijakan  dana  transfer, terutama pemberian label atau tagging terhadap DAU menyebabkan tekanan fiskal yang dirasakan Pemda  semakin  berat. Tagging yang  dilakukan  Pemerintah  Pusat  terhadap  DAU  menyebabkan ruang  untuk  membuat  diskresi  anggaran  bagi  Pemda  semakin  terbatas,  sehingga  kemampuan Pemda untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas semakin rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, S. (2012). Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya:
Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Muda.
Abdullah,
S. (2013a). Pengaruh SiLPA terhadap
Belanja. Link: https://syukriy.wordpress.com/2013/12/16/pengaruh-silpa-terhadap-belanja/ . Abdullah, S. (2013b). Perubahan APBD. Link:
https://syukriy.wordpress.com/2013/04/22/perubahan-apbd/.
Abdullah,  S.  (2013c).  Analisis  Varian  Anggaran  Pemerintah  Daerah:  Penjelasan  Empiris  dari Perspektif  Keagenan. https://syukriy.wordpress.com/2016/11/26/analisis-varian-anggaran- pemerintah-daerah-penjelasan-empiris-dari-perspektif-keagenan/.
Abdullah,  S.  (2018). Penganggaran  Pemerintah  Daerah:  Regulasi,  Teori,  dan  Praktik .  Banda Aceh: PT. Aceh Media Grafika.
Abdullah, S. & Halim, A. (2023). DPRD dan Penganggaran Daerah. Yogyakarta: UGM Press. Abdullah,  S.  &  Rona,  R.  (2014).  Pengaruh  Sisa  Anggaran,  Pendapatan  Sendiri  dan  Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus , 7(1), 179–202. DOI: http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v7i1.1106 .
Abdullah,  S.  &  Junita, A.  (2016).  Bukti  Empiris  tentang  Pengaruh  Budget  Ratcheting  terhadap Hubungan Antara Pendapatan Sendiri  dan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh. MODUS , 28(2): 185–201. https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.850.
Abdullah,  S.  &  Junita,  A.  (2020).  Determinan  Kinerja  Anggaran  pada  Organisasi  Perangkat Daerah. Akuntabilitas , 13(1): 109–124. https://doi.org/10.15408/akt.v13i1.14953. Abdullah, S., Kusyanti, Y., & Nadirsyah, N. (2020). Perubahan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat  Daerah. Jurnal  Ekonomi  dan  Pembangunan 11(1):  26-48.  DOI: https://doi.org/10.22373/jep.v11i1.60 .
Aditya, N.Y. & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran (SILPA)  terhadap  Belanja  Modal  pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Jawa  Tengah  tahun  2013- 2015. Kompartemen , XV(1): 42–56. http://dx.doi.org/10.30595/kompartemen.v15i1.1378. Ahrens, T. & Ferry, L. (2020). Financial Resilience of English Local Government in the Aftermath Of COVID-19. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management 32(5): 813-823. DOI: https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0098 .
Alesani, D. (2012). Rethinking Budgeting as a Continuous Process. Public Administration Review , 1–2. DOI: https://doi.org/10.111/j.1540-6210.2012.02644.x.
Alshoubaki, W. & Harris, M. (2020). Jordanian Public Expenditures: Dynamics, Incrementalism and  Punctuated  Equilibrium  in Global  Encyclopedia  of  Public  Administration,  Public Policy, and Governance , 1–9. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_4117-1. Amran,  A.,  D.  Darwanis,  &  Syukriy  Abdullah.  (2015).  Pengaruh  Perubahan  Pendapatan  Asli Daerah,  Perubahan  Dana  Bagi  Hasil,  dan  Perubahan  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran terhadap  Perubahan  Belanja  Bantuan  Sosial:  Studi  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala . 4(1): 1-10 . Anessi-Pessina,  E.  &  Bergamo,  U.  (2013).  Rebudgeting:  Scope,  Triggers,  Players. Budgetary Research Review , 5(1): 15–29. http://hdl.handle.net/10419/157649.
Anessi-Pessina, E. & Sicilia, M. (2015). Biased Budgeting in  the Public Sector: Evidence from Italian  Local  Governments. Local  Government  Studies ,  41(6):  819–840.  DOI: https://doi.org/10.1080/03003930.2015.1012194.
Anessi-Pessina, E., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2008). Rebudgeting in Italian Local Governments: Magnitude, Processes and Drivers . Link:
https://iris.unibocconi.it/bitstream/11565/3841896/1/3841896_paper.pdf.
Ansori, A. (2021). Pengaruh Pendapatan, Belanja dan Kualitas Audit terhadap Financial Distress Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Disertasi. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala. Badu, Y.A. & Li, S.Y. (1994). Fiscal Stress  in Local Government: A Case Study of the Three- Cities in the Commonwealth of Virginia. The Review of Black Political Economy , 22(3), 5– 17. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02689969.
Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., & García-Sánchez, I.M. (2017). Financial Sustainability in  Local  Governments:  Definition,  Measurement  and  Determinants ,  in Financial Sustainability in Public Administration: Exploring the Concept of Financial Health , 57–83. Bumgarner, M., Vazquez, J.M., & Sjoquist, D. (1991). Municipal Capital Maintenance and Fiscal Distress. Review of Economics & Statistics , 73(1): 33. DOI: https://doi.org/10.2307/2109684.
Baumgartner, F.R. & Jones, B.D. (1993). Agendas and Instability in American Politics . Chicago: University of Chicago Press.
Capalbo,  E. & Grossi, G. (2014). Assessing the  Influence of Socioeconomic Drivers on  Italian Municipal Financial Destabilization. Public Money and Management , 34(2), 107–114. DOI: https://doi.org/10.1080/09540962.2014.887518.
Citi,  M.  (2013).  EU  Budgetary  Dynamics:  Incremental  or  Punctuated  Equilibrium? Journal  of European Public Policy , 20(8): 1157–1173. DOI:
https://doi.org/10.1080/13501763.2012.760333.
Cohen, S., Costanzo, A., & Manes-rossi, F. (2017). Auditors and Early Signals of financial Distress in  Local  Governments. Managerial  Auditing  Journal ,  32(3),  234–250.  DOI: https://doi.org/10.1108/MAJ-05-2016-1371.
Dougherty, M.J., Klase, K.A., & Song, S.G. (2003). Managerial Necessity and the Art of Creating Surpluses:  The  Budget-Execution  Process  in  West  Virginia  Cities. Public  Administration Review , 63(4). DOI: https://doi.org/10.1111/1540-6210.00310.
Douglas, J.  W., &  Gaddie, R. K. (2002). State Rainy  Day  Funds  and  Fiscal  Crises:  Rainy  Day Funds and the 1990–1991 Recession Revisited. Public Budgeting and Finance , 22 (1), 19– 30. DOI: https://doi.org/10.1111/1540-5850.00063.
Fahrinda,  Y.  &  Kuntadi,  C.  (2022).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Perubahan  Anggaran Pemerintah Daerah. Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen 13(3): 449-456.
Fernández-i-Marín,  X.,  Hurka,  S.,  Knill,  C.,  &  Steinebach,  Y.  (2019).  Systemic  Dynamics  of Policy Change: Overcoming Some Blind Spots of Punctuated Equilibrium Theory. Policy Studies Journal , 50(3): 527-552. DOI: https://doi.org/10.1111/psj.12379.
Flink,  C.M.  (2017).  Rethinking  Punctuated  Equilibrium  Theory:  A  Public  Administration Approach  to  Budgetary  Changes. Policy  Studies  Journal ,  45(1):  101-120.  DOI: https://doi.org/10.1111/psj.12114.
Forrester,  J.  p,  &  Mullins,  D.  R.  (1992).  Rebudgeting:  The  Serial  Nature  of  Municipal. Public Administration Review , 52(5): 467–473. Link: http://www.jstor.org/stable/976806.
Forrester,  J.P.  &  Spindler,  C.J.  (1988).  Managing  Municipal  Services  in  an  Era  of  Declining Federal Assistance. Policy Studies Review , 10(1): 63–84. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1541-1338.1990.tb00066.x.
Guragain, H.P. & Lim, S. (2019). Nepalese Budgetary Dynamics: Following Incrementalism  or Punctuated  Equilibrium? Public  Organization  Review ,  19(4):  493–518.  DOI: https://doi.org/10.1007/s11115-018-0418-6.
Halim, Abdul & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemeirntah Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah. 2 (1):53-64.
Hendrick, R. (2004). Assessing and Measuring the Fiscal Heath of Local Governments: Focus on Chicago  Sub-Urban  Municipalities. Urban  Affairs  Review ,  40(1):  78–114.  DOI: https://doi.org/10.1177/1078087404268076.
Honadle,  B.W.,  Costa,  J.M.,  &  Cigler,  B.  (2004).  Fiscal  Health  for  Local  Governments:  An Introduction to Concepts, Practical Analysis, and Strategies. 1–16. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-012354751-4.50002-0.
Hou,  Y.  (2003).  What  Stabilizes  State  General  Fund  Expenditures  in  Downturn  Years-Budget Stabilization Fund or General Fund Unreserved Undesignated Balance?. Public Budgeting and Finance , 23(3): 64–91. DOI: https://doi.org/10.1111/1540-5850.2303004.
Illahi, F., Haryati, R., & Silvera, D.L. (2021). The Effect  of Financial Independence, Degree of Decentralization  and  Shopping  Harmony  in  Predicting  the  Status  of  Financial  Distress  of Regency and City Governments in West Sumatra Province 2015-2017. Pareso , 3(3), 543– 556.
Iswahyudin,  I.  (2016).  Pengaruh  Belanja  Modal,  Belanja  Barang  dan  Jasa  terhadap  Sisa  Lebih Anggaran (SiLPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi  Tengah. Jurnal Katalogis , 4(6):152–168. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6624/5300.
Jones, S. & Walker, R.G. (2007). Explanators of Local Government Distress. Abacus . 43(3): 396– 418. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2007.00238.x.
Jordan,  Meagan  M.  (2002). Punctuated  Equilibrium:  An  Agenda-Based  Theory  of  Budgeting . Westport, Connecticut: Quorum Books.
Junita, Afrah. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran pada Pemerintah
Daerah. Jurnal Manajemen dan Keuangan , 4(2). Link:
https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jmk/article/view/2369.
Junita, A., Erlina, E., Abubakar, E., & Abdullah, S. (2018). The Effect of Budget Variances on the Local Government Budget Changes with Legislature Size as Moderator. Academic Journal of Economic Studies , 4 (1), 162–173.
Kloha, P., Weissert, C. S., & Kleine, R. (2005). Developing and Testing a Composite Model to Predict  Local  Fiscal  Distress. Public  Administration  Review ,  65(3):  313–323.  DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00456.x.
Kovari, J. (2016). Applying Punctuated Equilibrium Theory to Municipal and County Operating and Capital Budgets. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management , 28(4): 405–435. DOI: https://doi.org/10.1108/JPBAFM-28-04-2016-B001.
Lucier,  R.L.  &  Elkins,  D.  (2014).  Gauging  the  Strength  and  Meaning  of  the  1978  Tax  Revolt. Public Administration Review , 39(4): 371–379. https://www.jstor.org/stable/976063. Maher, C.S. & Deller, S.C. (2007). Municipal Responses to Fiscal Stress. International Journal of Public Administration , 30(12): 1549–1527. DOI:
https://doi.org/10.1080/01900690701230184.
Martunis, M., Darwanis, D., & Abdullah, S. (2014). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Belanja  Daerah:  Analisis  Perubahan  APBD Kabupaten/Kota Se-Aceh. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi , 7(1): 52–57.
Marzalita,  M.,  Nadirsyah,  N.,  &  Abdullah,  S.  (2014).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Perubahan  Anggaran  Belanja  Barang  dan  Jasa  pada  Pemerintah  di  Indonesia. Jurnal Magister Akuntansi , 3(3): 46–58.
Matzke,  L.D.  (2020).  Punctuated  Equilibrium  Public  Policy  Theory. Student  Publication .  773. https://cupola.gettysburg.edu/student_scholarship/773.
Mesa-lago, C., & Vidal-Alejandro, P. (2011). The Impact of the Global Crisis on Cuba’s Economy and  Social  Welfare. Journal  of  Latin  American  Studies , 42 (04),  689–717.  DOI: https://doi.org/10.1017/S0022216X10001331.
Pagano, M.A. (1993). Balancing Cities’ Books in 1992: An Assessment of city Fiscal Conditions. Public  Budgeting  and  Finance, 13(1):  19-39.  DOI:  http://dx.doi.org/10.1111/1540- 5850.00962.
Park, K. (2004). To File or Not File: The Causes of Municipal Bankruptcy in the United States. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 16(2) , 228-256, DOI: https://doi.org/10.1108/jpbafm-16-02-2004-b006.
Park,  A.Y.S.,  &  Sapotichne,  J.  (2019).  Punctuated  Equilibrium  and  Bureaucratic  Autonomy  in American  City  Governments. Policy  Studies  Journal ,  48(4):  896–925.  DOI: https://doi.org/10.1111/psj.12333.
Paulais,  T.  (2009).  Local  Governments  and  the  Financial  Crisis:  An  Analysis. https://www.citiesalliance.org/sites/default/files/Paulais_LocalGovernmentsandtheFinancia lCrisis_Eng.pdf.
Rahayu,  N.,  Darwanis,  D.,  &  Abdullah,  S.  (2014).  Varian  Belanja  Langsung  di  Satuan  Kerja Perangkat  Kota  (SKPK)  Banda  Aceh. Jurnal  Akuntansi  Pascasarjana  Universitas  Syiah Kuala , 3 (1), 29–37.
Ramadhan, F., Abdullah, S., Karo-Karo, S.S., & Priantana, R.D. (2021). Determinan Perubahan Anggaran Belanja Daerah: Sebuah Bukti Empiris. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 12(2): 155-166.
Ritonga, I.T. & Buanaputra, V.G. (2023). Re-budgeting Local Government Budgets to Handle the
COVID-19 Pandemic: Indonesia’s Experience. Accounting Forum DOI: https://doi.org/10.1080/01559982.2023.2272069 .
Rohman, Abdul., Daud, Rochmawati & Hakiki, Arista.(2021). Pengaruh Financial Distress, Idlle Cash dan  Opini  Laporan  Keuangan  terhadap  Pengelolaan  SiLPA  Pemerintah  Daerah. Akuntabilitas . 15(2). DOI: https://doi.org/10.29259/ja.v15i2.12937.
Sari, N., Abdullah, S., & Maryasih, L. (2022). Effect of Fiscal Stress on Changes in Social Aid Shopping  with  Legislature  Size  as  Moderating  Empirical  Evidence  from  Regency/City
Governments in Sumatra. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia 7(3), 269-281. DOI: 10.23917/reaksi.v7i3.19823 .
Sebók,  M.  &  Berki,  T.  (2017).  Incrementalism  and  Punctuated  Equilibrium  in  Hungarian Budgeting  (1991-2013). Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting  &  Financial Management , 29(2): 151–180. DOI: https://doi.org/10.1108/JPBAFM-29-02-2017-B001. Sebök, M. & Berki, T. (2018). Punctuated Equilibrium in Democracy and Autocracy: An Analysis of  Hungarian  Budgeting  Between  1868  And  2013. European  Political  Science  Review , 10(4): 589–611. DOI: https://doi.org/10.1017/S1755773918000115.
Syaliha,  R.  (2021). Pengaruh  Fiscal  Stress,  Rebudgeting  in  Time  Over  Budget  Calculation  (P- SiLPA)  dan  Legislature  Size  terhadap  Expenditure  Change  Pada  Kabupaten  dan  Kota  di Jawa Barat Tahun 2015-2019. Skripsi . Bogor: Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
Silvestre, H.M.C., Sá de, G.J.G., & Emmendoerfer, M.L. (2021). Budget Distribution of Brazilian State  Governments  Based  on  Citizen  Perception:  An  Analysis  in  Light  of  the  Punctuated Equilibrium  Theory. Revista  Contemporânea  de  Contabilidade ,  18(47):  18–35.  DOI: http://dx.doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e73779.
Swasito,  A.P.  (2021).  Apakah  Fenomena Flypaper  Effect Asimetris  Terjadi  Pada  Kebijakan Belanja Pemerintah Daerah? Jurnal Pajak dan Keuangan Negara 3(1): 72-80.
Trussel,  J.  M.,  &  Patrick,  P.  A.  (2009).  A  Predictive  Model  of  Fiscal  Distress  in  Local Governments. Journal of  Public Budgeting, Accounting &  Financial Management , 21 (4), 578–616. DOI: https://doi.org/10.1108/jpbafm-21-04-2009-b004.
Trussel,  J.M.,  &  Patrick,  P.A.  (2012).  A  Survival  Analysis  of  U.S.  Municipalities  in  Fiscal Distress. International  Journal  of  Public  Administration ,  35(9):  620–633.  DOI: https://doi.org/10.1080/01900692.2012.661189.
Wang, X., Dennis, L., & Tu, Y.S.J. (2007). Measuring Financial Condition: A Study of U.S. states. Public  Budgeting  and  Finance ,  27(2):  1–21.  DOI:  https://doi.org/10.1111/j.1540- 5850.2007.00872.x.
Widyaningrum, W., Setiawan, D., & Brahmana, R.K. (2019). Factors Affecting Rebudgeting  in Local  Government:  From  Organizational  Feature  to  Political  Variables. International Journal of Economics and Management , 13(1): 139–152.
Wiguna, K.A. & Jati, I.K. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang  Sah  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah. E-Jurnal  Akuntansi ,  28(1):  85–108.  DOI: https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p04.
Wordliczek, L. (2021). Between Incrementalism and Punctuated Equilibrium: The Case of Budget in  Poland,  1995-2018. Central  European  Journal  of  Public  Policy ,  15(2):  14–30.  DOI: https://doi.org/10.2478/cejpp-2021-0007.

## THE