Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan e-ISSN: 2716-3695 p-ISSN: 2775-1465 Vol. 4, No. 2, Oktober 2023, Hal. 121-133 DOI: https://doi.org/10.51805/jmbk.v4i2.129

## Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu
Rozi Efriyanto 1 (beritagame70@gmail.com)* Helmi Herawati 2 (helmiherawati77@gmail.com) Nina Yuliana Sari 3 (ninayulianasari26@gmail.com)
1,2,3 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia 38115 *Penulis Korespondensi

## Artikel Masuk: 19 Mei 2023 Artikel Diterima: 5 Juni 2023

## Abstract
Financial  independence  is  one  indicator  of  the  success  of  regional  autonomy.  This study  aims  to  analyze  and  determine  regional  financial  independence  in  financial management  at  the  Bengkulu  Provincial  Government.  The  type  of  data  used  in research  is  quantitative  data.  The  sample  of  this  research  is  the  regional  financial reports  of  Bengkulu  Province  from  2017  to  2021.  The  analytical  method  used  is descriptive research. The results of the study show that the average ratio of the level of independence  in  Cities  and  Regencies  in  Bengkulu  Province  from  2017  to  2021 is 6.88% at the level of instructive relationship patterns. The average level of regional financial capacity of Cities and Regencies in Bengkulu Province during the 2017-2021 fiscal year period is 100.48% so it is classified as having very good regional financial capacity because this figure is at intervals > 50%. If seen from the average value, it can be seen that the effectiveness ratio of the Cities and Regencies of Bengkulu Province from 2017 to 2021 is 87.91% with a quite effective relationship pattern because it is in the 80-90 interval. The efficiency ratio for the 2017 to 2021 fiscal years is an average of 1,841.87% which reflects inefficient financial performance due to the fact that the total regional expenditure costs are greater than the realization of PAD.
Keywords: financial  independence;  regional  financial  management;  Bengkulu Province JEL Classification: E25; R13; H61

## Abstrak
Kemandirian  keuangan  adalah  salah  satu  indikator  keberhasilan  otonomi daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengetahui kemandirian  keuangan  daerah  dalam  pengelolaan  keuangan  pada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan daerah Provinsi  Bengkulu  dari  tahun  2017  sampai  2021.  Metode  analisis  yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
rata-rata  rasio  tingkat  kemandirian  pada  kota  dan  kabupaten  di  Provinsi Bengkulu  dari  tahun  2017  sampai  2021  adalah  6.88%  pada  tingkat  pola hubungan  yang  instruktif.  Rata-Rata tingkat  kemampuan  keuangan  daerah kota  dan  kabupaten  di  Provinsi  Bengkulu  selama  periode  tahun  anggaran 2017-2021 adalah 100.48% sehingga diklasifikasikan mempunyai kemampuan keuangan  daerah  yang  sangat  baik  karena  angka  tersebut  berada  pada interval > 50% .  Jika  dilihat  dari  nilai  rata-rata  dapat  dilihat  bahwa  rasio efektivitas  kota  dan  kabupaten  Provinsi  Bengkulu  dari  tahun  2017  sampai 2021 sebesar 87.91% dengan pola hubungan cukup efektif karena berada pada interval  80-90.  Rasio  efisiensi  tahun  anggaran  2017  sampai  dengan  2021 dengan  rata-rata  sebesar  1,841.87%  yang  mencerminkan  kinerja  keuangan yang  tidak  efisien  disebabkan  total  biaya  belanja  daerah  lebih  besar  dari realisasi PAD.
Kata Kunci: kemandirian keuangan; pengelolaan keuangan daerah; Provinsi Bengkulu Klasifikasi JEL: E25; R13; H61

## PENDAHULUAN
Penerapan  otonomi  daerah  khususnya  mengenai  desentralisasi  fiskal memiliki  tujuan  untuk  memandirikan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan rumah  tangganya.  Melalui  otonomi  pemerintah  daerah  diberi  kewenangan mengelola  sumber  daya  yang  ada  dan  mempertanggung  jawabkannya  kepada masyarakat.  Kewenangan  dalam  desentralisasfiskal  berarti  adanya  keleluasaan untuk  menggunakan  dana,  baik  yang  berasal  dari  daerah  maupun  dari  pusat, sesuai  dengan  keperluan  daerahnya  tanpa  campur  tangan  pemerintah  pusat, keleluasaan  untuk  menggali  sumber-sumber  potensial  yang  ada  di  daerahnya, menggunakannya  sesuai  dengan  prioritas  dan  kebutuhan  daerahnya,  dan keleluasaan untuk memperoleh dana  perimbangan keuangan pusat-daerah yang memadai yang didasarkan atas kriteria objektif dan adil.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  indikator  utama  dalam menentukan  derajat  kemandirian  suatu  daerah  dan  sumber  dana  utama  dalam pembiayaan  belanja  modal.  PAD  berasal  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi daerah,  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  atau  hasil perusahaan milik daerah. Peningkatan PAD dengan jumlah yang besar diharapkan mampu mendorong akuntabilitas yang lebih, meningkatkan pembiayaan daerah, dan  memperkecil  ketergantungan  daerah  terhadap  dana  transfer  dari  pusat (Kustianingsih et al., 2018). Kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilihat  dari  kemandirian  keuangan  daerah  yang  menunjukkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2016).
Kemandirian  keuangan  daerah  ditunjukkan  oleh  besar  kecilnya  PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah juga terlihat dari mampu tidaknya daerah tersebut untuk membiayai belanja daerah tersebut, termasuk di dalamnya belanja modal. Kebutuhan dan kemampuan setiap daerah  di  Indonesia  memiliki  perbedaan  yang  menyebabkan  terjadinya kesenjangan  fiskal.  Keadaan  tersebut  mendorong  pemerintah  pusat  untuk mentransfer dana yang disebut dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Transfer dana ini bertujuan  untuk  mengatasi  persoalan  dalam  hal  pelayanan  publik  yaitu mengurangi  kesenjangan  fiskal  antar  daerah  sehingga  tercapai  kestabilan perekonomani  antar  daerah  (Oktora  &  Pontoh,  2013).  Otonomi  daerah  dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih  besar  dalam  keuangan  daerah.  Oleh  karena  itu,  peranan  PAD  sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting  untuk  meningkatkan  produktivitas  perkonomian  karena  semakin  tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian (Halim, 2016).
Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja
daerahnya yang terdiri dari belanja operasi (rutin) dan belanja modal. Jika belanja modal  naik  maka  kemandirian  keuangan  daerah  juga  akan  naik  karena  belanja modal lebih besar dibiayai oleh pendapatan asli daerah maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri (Wahyuni & Ardini, 2018). Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih  tingginya  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah pusat. Hal tersebut menjadi fenomena dalam penelitian ini, yaitu mengenai kemandirian keuangan pemerintah daerah tersebut meskipun kecenderungan pendapatan asli daerah yang meningkat. Hal ini juga disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran dari  masyarakat  untuk  membayar  pajak  dan  retribusi  serta  masih  kurangnya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan daerah. Hal lain juga terlihat bahwa meskipun  kabupaten  sudah  berdiri  sejak  lama  namun  tingkat  kemandirian keuangan  dari  kabupaten  tersebut  masih  rendah.  Penyebab  rendahnya kemandirian  keuangan  tersebut  adalah  masih  tingginya  nilai transfer dari  pusat yang diterima oleh daerah tersebut. Dana transfer dari pusat dapat berupa DAK dan DAU yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang ada di daerah.
Tingkat  PAD  sangat  berpengaruh  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah karena  semakin  tingginya  PAD  yang  diterima  oleh  suatu  daerah  kemungkinan tingkat kemandirian daerah juga akan meningkat. Meskipun tingkat PAD untuk Provinsi Bengkulu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun namun tingkat bantuan dana dari pusat untuk masing-masing daerah di Provinsi Bengkulu masih dengan persentase yang besar. Hal ini terlihat dari tingginya dana transfer dari pusat. Dana transfer  atau  dana  perimbangan  merupakan  dana  transfer  yang  bersumber  dari dana  keuangan  pemerintah  pusat.  Rasio  transfer  menunjukkan  besarnya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pusat. Pada Tahun 2020 rasio transfer Provinsi Bengkulu sebesar 70.07%. Angka ini lebih rendah dibanding tahun  2019  yang  mencapai  71.3%.  Artinya  pada  tahun  2020  sekitar  70% penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu bersumber dari dana pusat.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengetahui  kemandirian keuangan  daerah  dalam  pengelolaan  keuangan  pada  Pemerintah  Provinsi Bengkulu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunkan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara dokumentasi dari berbagai macam sumber. Data diambil dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan daerah di Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 1 kota dan 9 kabupaten, yaitu: Bengkulu Selatan; Rejang Lebong; Bengkulu Utara; Kaur;  Seluma;  Mukomuko;  Lebong;  Kepahiang;  Bengkulu  Tengah;  dan  Kota Bengkulu dari tahun 2017 sampai 2021. Sampel dari penelitian ini adalah laporan keuangan  daerah  Provinsi  Bengkulu  dari  tahun  2017  sampai  2021.  Sampel  ini menggunakan teknik sensus atau jenuh. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini teknik dokumentasi akan diambil dengan cara mengumpulkan data-data yang
dibutuhkan untuk penelitian, seperti laporan keuangan daerah Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 sampai 2021.

## Definisi Operasional
Kemandirian  keuangan  daerah: Pemerintah  dapat  melakukan  pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas  desentralisasi.  Kemandirian  keuangan  daerah  dapat  dilihat  dengan  rumus berikut:
Rasio Kemandirian = Pendapatan Asli Daerah (PAD) Total Pendapatan Daerah (TPD) × 100% .................................... (1)
Kemampuan  keuangan  daerah: Analisis  ini  bertujuan  untuk  mengetahui seberapa  jauh  kondisi  keuangan  daerah  dapat  mendukung  otonomi  daerah (Sularso & Restianto, 2012). Semakin besar rasio kemampuan daerah berarti kinerja pemerintah  daerah  semakin  baik.  Kemampuan  keuangan  daerah  dapat  dilihat dengan rumus berikut:
KKDT = 𝑇𝑃𝐷 𝑡 𝑇𝐵𝐷 𝑡 × 100% .............................................................................................. (2)
Rasio  efektivitas: Bertujuan  untuk  mengukur  sejauh  mana  kemampuan pemerintah  dalam  memobilisasi  penerimaan  pendapatan  sesuai  dengan  yang ditargetkan. Rasio efektivitas dapat dilihat dengan rumus berikut:
Rasio Efektivitas = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli daerah Anggaran Penerimaan Pendapatan Asli daerah × 100% ................... (3)
Rasio  efisiensi: Bertujuan  untuk  menilai  apakah  sejauh  mana  efisensi pemerintah  dalam  merealisasi  pendapatan.  Rasio  efisiensi  pendapatan  dapat dilihat dengan rumus berikut:
Rasio Efisiensi =
Realisasi Belanja Daerah
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli daerah × 100% ........................ (4)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pengukuran  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  menggunakan  rasio kemandirian  keuangan  dengan  cara  membandingkan  antara  pendapatan  asli daerah dengan pendapatan dari pihak eksternal. Tingkat kemandirian daerah pada kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel 1 berikut:
Tabel 1. Tingkat Kemandirian Daerah pada Tahun 2017-2021 No Nama Kabupaten/Kota Tahun Rata-Rata Pola Hubungan 2017 2018 2019 2020 2021 1 Bengkulu Selatan 6.20 7.35 7.95 8.57 7.43 7.50 Instruktif 2 Rejang Lebong 10.81 8.03 6.98 6.98 6.91 7.94 Instruktif 3 Bengkulu Utara 6.08 10.23 5.85 6.56 8.01 7.35 Instruktif 4 Kaur 4.49 5.15 3.96 6.84 3.62 4.81 Instruktif 5 Seluma 3.15 6.50 6.60 7.30 3.91 5.49 Instruktif 6 Mukomuko 9.05 10.10 8.64 9.65 6.28 8.74 Instruktif 7 Lebong 3.09 5.31 3.76 2.93 2.48 3.51 Instruktif 8 Kepahiang 4.35 5.04 4.96 5.16 4.48 4.80 Instruktif 9 Bengkulu Tengah 3.24 3.16 2.88 3.08 3.05 3.08 Instruktif 10  Kota Bengkulu 15.15  16.67  16.16  14.37  15.32 15.54 Instruktif Rata-Rata 6.56 7.75 6.77 7.15 6.15 6.88 Instruktif
Catatan: hasil penelitian dan data diolah.
Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa untuk rata-rata rasio tingkat kemandirian  pada  kota  dan  kabupaten  di  Provinsi  Bengkulu  dari  tahun  2017 sampai  2021  adalah  6.88%  pada  tingkat  pola  hubungan  yang  instruktif  artinya memiliki  penilaian  yang  rendah  sekali.  Untuk  nilai  rasio  kemandirian  tertinggi adalah  di  Kota  Bengkulu  sebesar  15.54%,  kemudian  diikuti  oleh  Kabupaten Bengkulu  Tengah  sebesar  3.08%,  sedangkan  daerah  yang  memiliki  rasio kemandirian  terendah  dari  sepuluh  Kota  dan  Kabupaten  di  Provinsi  Bengkulu adalah  Bengkulu  Tengah  sebesar  3.08%.  Hal  ini  terjadi  karena  sumber  dari pendapatan  daerah  di  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  yang  masih  rendah  jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lainnya.
Pada tahun 2017 tingkat kemandirian daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 6.56% berada pada invterval 0-25% pada penilaian instruktif, jika dilihat dari tahun sebelumnya  nilai rata-rata  rasio  kemandirian  daerah  untuk  tahun  2017  memiliki peningkatan menjadi 6.56%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan dari penerimaan  pendapatan  daerah  pada  tahun  2017.  Jika  dilihat  dari  rasio kemandirian  untuk  setiap  kabupaten  di  Provinsi  Bengkulu  adanya  peningkatan rasio  pada  tiga  kabupaten,  yaitu  Kabupaten  Rejang  Lebong,  Kabupaten Mukomuko,  dan  juga  Kota  Bengkulu.  Hal  ini  dapat  dilihat  kadena  adanya peningkatan  penerimaan  pendapatan  daerah  untuk  kedua  kabupaten  dan  satu kota.
Berdasarkan  nilai  rasio  kemandirian  daerah  pada  tahun  2018  dapat  dilihat tingkat kemandirian daerah sebesar 7.75% jika dilihat dari hubungan kemandirian daerah  dapat  dikatakan  bahwa  memiliki  hubungan  yang  instruktif.  Hal  ini menggambarkan bahwa masih tingginya peranan dana dari pusat yang diberikan dari pada yang dimiliki oleh daerah. Namun, jika dilihat dari tahun sebelumnya adanya peningkatan rasio untuk tahun 2018 dari tahun 2017. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan rasio dari kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bengkulu, pada tahun 2018 ada 3 kabupaten dan 1 kota yang mengalami peningkatan rasio kemandirian daerah yaitu Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Mukomuko dan Kota Bengkulu.
Pada tahun 2019 terjadi penurunan rasio kemandirian daerah menjadi 6.77%, penurunan ini terjadi karena adanya penurunan rasio kemandirian dari Kabupaten
Bengkulu Utara karena turunya PAD yang diterima Bengkulu Utara, yaitu pada tahun  2019  sebesar  Rp71,746,475,000,  jauh  lebih  rendah  dari  tahun  2018  sebesar Rp117,430,306,000, begitu juga dengan daerah lainnya juga mengalami penurunan penerimaan pendapatan daerah.
Untuk tahun 2020 terlihat adanya peningkatan rasio kemandirian karena pada tahun  2020  tingkat  kemandirian  daerah  sebesar  7.15%  meningkat  dari  tahun sebelumnya.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  peningkatan  pendapatan  daerah  dan peningkatan  rasio  untuk  Kabupataen  Bengkulu  Selatan,  Kabupaten  Kaur, Kabupaten Mukomuko, dan Kota Bengkulu.
Hal ini meggambarkan bahwa Provinsi Bengkulu masih jauh tertinggal dari provinsi lainnya yang ada di Indonesia karena untuk lima tahun terakhir penilaian rasio  kemandirian  untuk  kota/kabupaten  di  Provinsi  Bengkulu  masih  terdapat pada hubungan instruktif pada pola hubungan yang sangat rendah. Jika dilihat dari besarnya  pendapatan  yang  diperoleh  oleh  Provinsi  Bengkulu  terlihat  jauh  lebih rendah  dari  provinsi  lain  yang  ada  di  Indonesia.  Jika  dilihat  dari  hasil  statistik pendapatan di 34 provinsi yang ada di Indonesia pendapatan yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu masih dibawah rata-rata karena pada tahun 2020 tingkat rata- rata pendapatan provinsi di Indonesia sebesar Rp9,794,698 (dalam jutaan Rupiah), sedangkan Provinsi Bengkulu hanya mampu mengumpulkan pendapatan sebesar Rp2,786,928 (dalam jutaan Rupiah).
Hal ini disebabkan karena rendahnya nilai PAD yang mampu di peroleh oleh masing-masing kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Bengkulu,  tingkat pendapatan  daerah  yang  seharusnya  lebih  besar  adalah  dari  pajak  daerah, sedangkan  pajak  daerah  yang  mampu  dikumpulkan  oleh  pemeritah  Provinsi Bengkulu masih kecil.
Begitu juga dengan sumber PAD yang lainya masih banyak sumber-sumber PAD  yang  belum  mampu  dikumpulkan  oleh  pemerintah  secara  maksimal, sedangkan  pajak  pengambilan  bahan  galian  golongan  c,  pajak  parkir,  pajak  air tanah, pajak sarang burung walet sama sekali belum mampu dikumpulkan oleh pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Bengkulu.

## Rasio Kemampuan Keuangan Daerah
Nilai kemampuan keuangan daerah yang diperoleh dari perbandingan total pendapatan  dengan  total  belanja  daerah,  kemudian  diukur  dengan  kriteria kinerjanya,  kemudian  dibandingkan  dari  tahun  ke  tahun.  Analisis  kemampuan keuangan daerah selama lima tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021 tersaji pada tabel berikut:
Tabel 2. Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah pada Tahun 2017-2021 No Nama Kabupaten/Kota Tahun Rata- Rata Pola Hubungan 2017 2018 2019 2020 2021 1 Bengkulu Selatan 102.71   102.84   99.56    97.59   105.73   101.68 Sangat Baik 2 Rejang Lebong 102.86   95.66 93.88    95.84   101.39    97.92 Sangat Baik 3 Bengkulu Utara 100.32   97.61 98.26    99.16   109.98   101.06 Sangat Baik 4 Kaur 97.30   101.62   100.59    95.46   100.31    99.06 Sangat Baik 5 Seluma 102.60   100.63   128.14    97.17   100.73   105.86 Sangat Baik 6 Mukomuko 94.91 95.43 99.35    98.85   108.07   99.32 Sangat Baik 7 Lebong 98.63 98.89 99.89    00.23   102.05   99.94 Sangat Baik 8 Kepahiang 101.15   101.44   99.99    95.14   101.46   99.84 Sangat Baik 9 Bengkulu Tengah 103.14   101.04   99.24   102.60   97.06   100.62 Sangat Baik 10  Kota Bengkulu 101.29   105.88   99.74    84.36   106.39   99.53 Sangat Baik Rata-Rata 100.49   100.11   101.86    96.64   103.32   100.48 Sangat Baik
Catatan: hasil penelitian dan data diolah.
Berdasarkan rasio tingkat kemampuan keuangan pada tabel 2 di atas, rata- rata  tingkat  kemampuan  keuangan  daerah  kota  dan  kabupaten  di  Provinsi Bengkulu  selama  periode  tahun  anggaran  2017-2021  adalah  100.48%  sehingga diklasifikasikan  mempunyai  kemampuan  keuangan  daerah  yang  sangat  baik karena angka tersebut berada pada interval > 50% . Hal ini menunjukkan bahwa kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu selama periode tahun anggaran 2017-2020  memiliki  kemampuan  yang  sangat  baik  dalam  mengelola  anggaran untuk menjalankan roda pemeritahan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan sosial. Hal ini menggambarkan bahwa dalam pengelolaan pendapatan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu sudah dikatakan sangat baik karena semua pendapatan  yang  dimiliki,  baik  yang  bersumber  dari  PAD  maupun  yang bersumber  dari  dana  perimbangan,  telah  digunakan  dengan  baik  untuk  belanja daerah.

## Rasio Efektivitas
Rasio  efektivitas  PAD  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Semakin  tinggi  rasio  efektivitas semakin  baik  kinerja  pemerintah  daerah.  Rasio  efektivitas  merupakan  tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah  yang  diukur  dengan  membandingkan  realisasi  pendapatan  dengan anggaran  pendapatan.  Kinerja  pemerintah  daerah  Provinsi  Bengkulu  dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dari peritungan rasio efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3. Rasio Efektivitas pada Tahun 2017-2021 (Ribuan Rupiah) No Nama Kabupaten/Kota Tahun Rata- Rata Pola Hubungan 2017 2018 2019 2020 2021 1 Bengkulu Selatan 89.42 89.25 94.01 99.99 96.12 93.76 Efektif 2 Rejang Lebong 97.87 89.60 91.89 88.07 88.98 91.28 Efektif 3 Bengkulu Utara 93.84 91.39 84.09 90.73 92.83 90.58 Efektif 4 Kaur 97.06 85.54 81.52 78.35 94.21 87.34 Cukup Efektif 5 Seluma 90.27 86.03 84.32 85.34 94.14 88.02 Cukup Efektif 6 Mukomuko 84.89 90.85 85.53 86.48 97.70 89.09 Cukup Efektif 7 Lebong 82.95 81.56 68.91 75.68 91.99 80.22 Cukup Efektif 8 Kepahiang 87.19 83.36 85.58 80.61 90.01 85.35 Cukup Efektif 9 Bengkulu Tengah 83.29 79.74 87.16  80.09 85.19 83.10 Cukup Efektif 10  Kota Bengkulu 87.50 100.13 90.51 74.32 99.38 90.37 Efektif Rata-Rata 89.43 87.75 85.35 83.97 93.05 87.91 Cukup Efektif
Catatan: hasil penelitian dan data diolah.
Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa pola hubungan untuk rasio efektif adalah pada hubungan efektif dan cukup efektif. Jika dilihat dari nilai rata- rata dapat dilihat bahwa rasio  efektifitas kota dan kabupaten Provinsi Bengkulu dari tahun 2017 sampai 2021 sebesar 87.91% dengan pola hubungan cukup efektif karena berada pada interval 80-90.
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi Bengkulu untuk aspek rasio efektivitas PAD dapat dikategorikan  kedalam  kriteria  cukup  efektif.  Hal  ini  terjadi  karena  penerimaan dari  sektor  pajak  dan  retribusi  daerah  tidak  mencapai  yang  sudah  ditetapkan sebelumnya.  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  juga  harus  terus  mengoptimalkan penerimaan dari sumber lainnya sehingga diharapkan tidak terpaku dengan target yang  telah  mereka  tentukan  sebelumnya  dan  selalu  memaksimalkan  potensi- potensi PAD sehingga dapat melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tarjunajah & Wiratno (2018) yang  mengemukakan  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  efektifitas  PAD  pada pemerintah  daerah  Jabodetabek,  di  mana  seluruh  pemerintah  Jabodetabek mempunyai  rasio  efektifitas  yang  termasuk  dalam  kategori  efektif  dan  sangat efektif. Perbedaan hanya pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi terjadi kecenderungan penurunan rasio efektivitas PAD dalam kurun waktu dua tahun  terakhir  (2013  dan  2014).  Hal  ini  disebabkan  karena  rendahnya  realisasi penyerapan anggaran pada tahun yang bersangkutan.

## Rasio Efisiensi
Rasio  efisiensi  memaparkan  terkait  perbedaan  antara  besarnya  biaya  yang dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi  pendapatan  yang diterima.  Kinerja  pemerintahan  daerah  dikategorikan  efisien  bila  rasio  yang diperoleh  dibawah  100%.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  perhitungan  yang  cermat dalam mengestimasi besaran biaya untuk mengaktualisasi pendapatan agar dapat dievaluasi  apakah  kegiatan  pemungutan  efisien  atau  tidak.  Keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan penerimaan pendapatannya sesuai dengan target  akan  kurang  berarti  jika  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memobilisasi pendapatan  lebih  besar  daripada  pendapatan  yang  diterima  sebenarnya.  Rasio
efisiensi kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4. Rasio Efisiensi pada Tahun 2017-2021 (Ribuan Rupiah)
No Nama Kabupaten/Kota Tahun Rata- Rata Pola Hubungan 2017 2018 2019 2020 2021 1 Bengkulu Selatan  1,570.37  1,323.16  1,263.50  1,195.43  1,273.19  1,325.13  Tidak Efisien 2 Rejang Lebong 899.35 1,302.60  1,526.91  1,494.30  1,427.52  1,330.14  Tidak Efisien 3 Bengkulu Utara 1,638.75  1,001.01  1,739.09  1,536.73  1,134.64  1,410.04  Tidak Efisien 4 Kaur 2,286.92  1,909.01  2,513.45  1,532.21  2,756.93  2,199.70  Tidak Efisien 5 Seluma 3,097.69  1,527.90  1,182.01  1,409.83  2,537.74  1,951.03  Tidak Efisien 6 Mukomuko 1,164.84  1,037.93  1,164.52  1,047.99  1,473.41  1,177.74  Tidak Efisien 7 Lebong 3,284.13  1,905.18  2,663.27  3,404.06  3,951.28  3,041.58  Tidak Efisien
8 Kepahiang
2,270.32  1,955.69  2,014.76  2,036.86  2,198.82  2,095.29  Tidak Efisien 9 Bengkulu Tengah  2,993.21  3,130.08  3,497.60  3,159.65  3,383.11  3,232.73  Tidak Efisien
10 Kota Bengkulu 651.59 566.46 620.30 824.91 613.38 655.33 Tidak Efisien Rata-Rata 1,985.72  1,565.90  1,818.54  1,764.20  2,075.00  1,841.87  Tidak Efisien
Catatan: hasil penelitian dan data diolah.
Berdasarkan perhitungan pada tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan  pemerintah  kota  dan  kabupaten  Provinsi  Bengkulu  dilihat  dari  rasio efisiensi  tahun  anggaran  2017  sampai  dengan  2021  dengan  rata-rata  sebesar 1,841.87%  yang  mencerminkan  kinerja  keuangan  yang  tidak  efisien  disebabkan total  biaya  belanja  daerah  lebih  besar  dari  realisasi  PAD.  Artinya,  untuk memobilisasi penerimaan yang maksimal pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya  yang  cukup  besar.  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  diharapkan  dapat meminimalisir  jumlah  belanjanya  dengan  disesuaikan  dengan  pendapatannya sehingga  kedepannya  dapat  terjadi  peningkatan  efisiensi  belanja  daerah. Penghematan  anggaran  serta  pengalokasian  pos-pos  anggaran  pembiayaan sebaiknya  mempertimbangkan  skala  prioritas  untuk  mewujudkan  kinerja keuangan daerah yang yang sesuai prinsip value for money yang ekonomis, efektif, dan  efisien.  Butuh  program  yang  konkret  agar  tingkat  efisiensi  dapat  teratasi terutama dalam kinerja pemerintah daerah terhadap pendapatan maupun belanja daerah.
Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Tarjunajah & Wiratno (2018) bahwa tidak terdapat  perbedaan  efisiensi  PAD  pada  pemerintah  daerah  Jabodetabek  di mana  seluruh  pemerintah  daerah  Jabodetabek  memiliki  rasio  efisiensi  yang tergolong  kurang  efisien  yaitu  diatas  90%.  Tingginya  rasio  ini  menggambarkan bahwa kinerja pemerintah Jabodetabek dalam melakukan pemungutan pendapatan masih kurang optimal.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  kemandirian keuangan daerah di kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu dari tahun 2017 sampai 2021 memiliki hubungan yang instruktif atau memiliki hubungan yang masih rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat rasio kemandirian keuangan daerah yang masih berada pada pola hubungan yang instruktif yang berarti pada tingkat  kemampuan  keuangan  daerah  masih  rendah  karena  masih  tingginya
campur  tangan  dari  pemerintah  pusat.  Berdasarkan  hasil  penelitian  nilai  rasio kemandirian  daerah  yang  dimiliki  oleh  kota lebih  tinggi  dari  yang  dimiliki  oleh kabupaten. Hal ini dapat disebabkan karena jumlah pendapatan asli daerah yang diterima oleh kota lebih banyak dari yang diterima oleh kabupaten.
Jika dilihat dari nilai rasio kemandirian yang terendah dari sepuluh kota dan kabupaten  di  Provinsi  Bengkulu  adalah  Kabupaten  Lebong  dan  Kabupaten Bengkulu  Tengah.  Hal  ini  disebabkan  karena  Kabupaten  Lebong  merupakan kabupaten yang baru pemekaran pada tahun 2003 dari Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan kabupaten termuda yang baru dimekarkan pada tahun 2008.
Rendahnya PAD yang diterima oleh Kabupaten Bengkulu Tengah disebabkan karena  tidak  semua  sumber-sumber  PAD  yang  dapat  ditagih  oleh  Kabupaten Bengkulu Tengah, adapun beberapa jenis PAD yang tidak berhasil dipungut oleh Kabupaten  Bengkulu  Tengah  adalah  sebagai  berikut:  1.)  pendapatan  BLUD  dan JKN;  2.)  pendapatan  hasil  eksekusi  atas  jaminan;  3.)  pendapatan  denda  atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 4.) pendapatan bunga deposito; 5.) pajak air tanah; dan 6.) pajak sarang burung walet.
Begitu juga dengan Kabupaten Lebong, masih banyak jenis PAD yang belum mampu  dikumpulkan  oleh Kabupaten  Lebong  seperti:  1.)  pajak  parkir;  2.)  pajak sarang burung walet; 3.) pajak mineral bukan logam dan batuan; 4.) pendapatan bunga  deposito;  5.)  tuntutan  ganti  kerugian  daerah;  dan  6.)  pendapatan  denda pajak.
Berdasarkan  hasil  penelitian  masih  rendahnya  tingkat  PAD  yang  diterima oleh  masing-masing  kota  dan  kabupaten  di  Provinsi  Bengkulu,  salah  satu penyebabnya  adalah  kecilnya  jumlah  PAD  yang  mampu  dikumpulkan.  Hal  ini disebabkan  karena  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  pembayaran  pajak. Salah satu pajak yang sering menunggak adalah pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat  dilihat  dari  masih  banyaknya  masyarakat  yang  tidak  membayar  pajak kendaraan  bermotor.  Salah  satu  solusi  yang  di  ambil  oleh  pemerintah  adalah dengan cara melakukan pemutihan terhadap denda pajak kendaraan bermotor.
Menurut  Halim  (2016)  Pola  hubungan  instruktif  merupakan  peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus  dilakukan  dengan  kemampuan  keuangan  daerah  dalam  membiayai pelaksanaan  pemerintahan  dan  pembangunan,  walaupun  pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaaan.
Menurut Halim (2016) gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui beberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah  tersebut  agar  mampu  membangun  daerahnya  di  samping  mampu  pula untuk bersaing secara sehat dengan kabupaten lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya. Upaya nyata di dalam mengukur tingkat kemandirian yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi PAD dengan total pendapatan daerah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  masih  rendahnya  rasio  kemandairian  yang disebabkan karena nilai PAD yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan  daerah.  Penyebab  hal  tersebut  adalah  karena  masih  tingginya
ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana pusat. Hal ini dilihat dari masih tingginya  dana  transfer  dari  pusat  untuk  masing-masing  daerah  di  kota  dan kabupaten di Provinsi Bengkulu. Dengan tingginya dana transfer dari pusat akan menurunkan  kemandirian  keuangan  daerah  karena  kebutuhan  daerah  akan dibiayai oleh dana bantuan dari pusat. Ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pusat ini akan menimbulkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah.
Berdasarkan  rasio  kemampuan  keuangan  daerah  kota  dan  kabupaten  di Provinsi  Bengkulu  selama  periode  tahun  anggaran  2016-2020  adalah  99.90% sehingga diklasifikasikan mempunyai kemampuan keuangan daerah yang sangat baik karena angka tersebut berada pada interval > 50% . Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah kota dan kabupaten Provinsi Bengkulu sudah sangat baik dalam mengelola pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata rasio tingkat kemandirian pada kota  dan  kabupaten  di  Provinsi  Bengkulu  dari  tahun  2017  sampai  2021  adalah 6.88% pada tingkat pola hubungan yang instruktif. Rata-rata tingkat kemampuan keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu selama periode tahun anggaran  2017-2021  adalah  100.48%  sehingga  diklasifikasikan  mempunyai kemampuan keuangan daerah yang sangat baik karena angka tersebut berada pada interval > 50% . Pola hubungan untuk rasio efektif adalah pada hubungan efektif dan  cukup  efektif.  Jika  dilihat  dari  nilai  rata-rata  dapat  dilihat  bahwa  rasio efektifitas  kota  dan  kabupaten  Provinsi  Bengkulu  dari  tahun  2017  sampai  2021 sebesar 87.91% dengan pola hubungan cukup efektif karena berada pada interval 80-90. Rasio efisiensi tahun anggaran  2017 sampai dengan 2021 dengan rata-rata sebsear  1,841.87%  yang  mencerminkan  kinerja  keuangan  yang  tidak  efisien disebabkan total biaya belanja daerah lebih besar dari realisasi PAD.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim, A. (2016). Manajemen Keuangan Sektor Publik (2nd ed.). Salemba Empat.
Kustianingsih, N.,  Muslimin, M.,  & Kahar,  A.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. Katalogis , 6 (6).
Oktora, F. E., & Pontoh, W. (2013). Analisis hubungan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus atas belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten tolitoli provinsi sulawesi tengah. Accountability , 2 (1), 1 – 10. https://doi.org/10.32400/ja.2337.2.1.2013.1-10
Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2012). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Media Riset Akuntansi , 1 (2).
Tarjunajah, T., & Wiratno, A. (2018). Kinerja Keuangan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah  Daerah  Se-Jabodetabek. JRAP  (Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan Perpajakan) , 5 (2), 175 – 187. https://doi.org/10.35838/jrap.2018.005.02.16
Wahyuni, E., & Ardini, L. (2018). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal  dan  Belanja  Pegawai  Terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 7 (6).