## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional

## Hak Milik Atas Tanah Adat Di Wilayah Kepulauan
Mispa Christian Science Paisina 1 , Adonia Ivone Laturette 2, Novyta Uktolseja 3 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: paisinamispa@gmail.com 1
: xxxxxxxxxxxxxxxx
Info Artikel Abstract Keywords: Right of Ownership; Indigenous Peoples;
Customary Land.
Introductioan: The Western Seram Islands have various customary rights that grow and develop in the lives of indigenous peoples and it becomes a rule that is believed by them, so that it becomes a law that binds them in determining their ownership rights to their customary land.
Purposes of the Research: This study aims to determine how the position of customary land ownership rights in the national land law system, and what is the  legal  basis  and  the  way  in  which  customary  land  ownership  rights  occur according to customary law.
Methods of the Research: This study uses the normative legal research method, which aims to find out how the position of ownership rights over customary land in the national land law system in the areas of Taniwel Timur, Negeri Maloang and Negeri Sohuwe, West Seram Regency, Maluku Province, and to understand what  the  legal  basis  and  How  to  Have  Land Ownership  Rights  According  to Customary  Law  in  the  Taniwel  Timur  District,  Maloang  State  and  Sohuwe State, West Seram Regency, Maluku Province.
Results of the Research: In principle, ownership of land rights by a member or group of customary law communities, whether individual or communal / group, has a very binding power de jure and de facto. The principle of ownership in the provision of de jure guarantees in the sense that the customary law community recognizes that if ownership rights are obtained by means of the permission of the head of the association (Kepala Adat or Kepala Soa), to open and manage land for  customary  law  communities  it  can  be  said  to  be  a  legal  act  that  is  legal according to law. adat as long as it does not contradict the prevailing customary law norms, and the principle of ownership in a de facto manner, namely that the principle of ownership has been obtained from generation to generation. This is what the local government must pay attention to in terms of recognition of rights by customary law communities in West Seram District, Maluku Province. Abstrak Kata Kunci: Hak Milik; Masyarakat Adat;
Tanah Adat.
Latar Belakang: Kepulauan Seram Bagian Barat terdapat berbagai hak adat  istiadat  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  kehidupan masyarakat  hukum  adat  dan  itu  menjadi  sebuah  aturan  yang  diyakini oleh  mereka,  sehingga  menjadi  suatu  hukum  yang  mengikat  mereka dalam menentukan hak milik atas tanah adat mereka.
Tujuan  Penelitian: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana kedudukan hak milik atas tanah adat dalam sistem hukum tanah nasiona, dan apa landasan hukum dan cara terjadinya hak milik atas tanah adat menurut hukum adat.
Metode  Penelitian: Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif,  yang  bertujuan  Untuk  mengetahui  bagaimana kedudukan  hak  milik  atas  tanah  adat  dalam  sistem  hukum  tanah nasional  di  wilayah  Kecamatan  Taniwel  Timur,  Negeri  Maloang  dan

## Pattimura Magister Law Review
Volume 1 Nomor 2, September 2021: h. 62 – 72 E-ISSN: 2775 - 5649
Negeri  Sohuwe,  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  Provinsi  Maluku,  dan Untuk  memahami  apa  yang  menjadi  landasan  hukum  dan  cara terjadinya  hak  milik  atas  tanah  menurut  hukum  adat  di  wilayah Kecamatan  Taniwel  Timur,  Negeri  Maloang  dan  Negeri  Sohuwe Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.
Hasil Penelitian: Pada prinsipnya kepemilikan hak atas tanah oleh suatu anggota atau kelompok masyarakat hukum adat baik bersifat individu maupun  bersifat  komunal  /  kelompok  mempunyai  kekuatan  yang sangat  mengikat  secara  de  jure  maupun  secara  de  fakto.  Prinsip kepemilikan dalam pemberian jaminan secara de jure dalam arti bahwa masyarakat  hukum  adat  mengakui  apabila  hak  kepemilikan  yang diperoleh secara izin kepala persekutuan ( Kepala Adat atau Kepala Soa), untuk  membuka  dan  mengelolah  tanah  bagi  masyarakat  hukum  adat dapat dikatakan suatu perbuatan hukum yang sah menurut hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan norma – norma hukum adat yang berlaku,  dan  prinsip  kepemilikan  secara  de  fakto  yaitu  bahwa  prinsip kepemilikan yang diperoleh itu, sudah diperoleh secara turun – temurun. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah  daerah dalam hal pengakuan  hak  oleh  masyarakat  hukum  adat  di  Kabupaten  Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.

## 1. Pendahuluan
Keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari keberadaan Indonesia sebagai  bangsa.  Masyarakat  hukum  adat  merupakan  unsur  esensial  masyarakat  hukum nasional  dalam  lingkup  negara  Republik  Indonesia.  Indonesia  sebagai  bangsa  yang majemuk (plural) terdiri atas ratusan suku bangsa, bahasa, dan lingkungan masyarakat adat yang tersebar di ribuan pulau besar dan pulau kecil. Pada sebaran pulau besar dan pulau kecil  inilah  hidup  masyarakat  adat yang  memiliki  norma  hukum  tersendiri.  Masyarakat adat yang merupakan lingkungan masyarakat yang masih sederhana dan melekat dengan alam (di sekitar hutan) menjadi bagian penting dari keberadaan bangsa Indonesia. 1
Didalam  kehidupan  masyarakat  hukum  adat  di  wilayah  kepulauan  Seram  Bagian Barat  Kecamatan  Taniwel  Timur  Negeri  Maloang  dan  Negeri  Sohuwe,  untuk mempertahankan kehidupannya, mereka selalu bergantung kepada keberadaan tanah yang dianggap sebagai sumber penghidupan, atau dengan kata lain tempat berkembang biakan semua mahkluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu tanah bagi masyarakat hukum adat di wilayah kepulauan Seram Bagian Barat Kecamatan Taniwel Timur Negeri Maloang dan Negeri Sohuwe Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku adalah suatu benda yang  harus  dijaga,  dilestarikan,  diamankan  dengan  demikian  akan  menjadi  hak  miliki mereka sendiri untuk kelangsungan hidup mereka.
Didalam Undang – Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal 3 Bahwa:
“Pelaksanaan hak ulayat dan hak – hak yang serupa itu dari masyarakat – masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan  negara,  yang  berdasarkan  atas
1 Hendra Nurtjahtjo and Fokky Fuad, Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 3.
persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang  –  undang  dan peraturan – peraturan lain yang lebih tinggi”.
Sejalan dengan itu maka tanah sebagai objek lahan pengelolaan sumber daya alam mempunyai arti yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan masyarakat hukum adat di wilayah kepulauan Seram Bagian Barat Kecamatan Taniwel Timur Negeri Maloang dan Negeri  Sohuwe  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  Provinsi  Maluku,  dan  pembangunan sebagai  sarana  utama.  Tanpa  tanah  tidak  mungkin  ada  pembangunan  infrastruktur, industry,  perumahan,  pariwista  maupun  perkebunan  yang  skala  besar.  Sebagian  besar kehidupan masyarakatr hukum adat di wilayah kepulauan Seram Bagian Barat Kecamatan Taniwel  Timur  Negeri  Maloang  dan  Negeri  Sohhuwe  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat Provinsi Maluku, sangat bergantung pada tanah. Dalam lingkungan masyarakat hukum adat di wilayah kepulauan Seram Bagian Barat Kecamatan Taniwel Timur Negeri Maloang dan  Negeri  Sohuwe  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  Provinsi  Maluku,  tanah  sangat istimewa kedudukannya, sebagai tempat mendirikan bangunan, tempat memberi makan, tempat mereka dikuburkan, mempunyai nilai spiritual dimana mereka dapat berhubungan dengan leluhurnya, 2 karena pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat hukum adat di wilayah  kepulauan  Seram  Bagian  Barat  Kecamatan  Taniwel  Timur  Negeri  Maloang  dan Negeri  Sohuwe,  pemilikan  hak  atas  tanah  sesuai  pula  dengan  kodrat  hakikat  manusia. Manusia pada hakikatnya besifat privat dan kolektif. Thomas Aquinas, seorang teolog dan filsuf  ulung  Abad  Pertengahan  mengatakan  manusia  menurut  kodratnya  bersifat individual  dan  sosial.  Itulah  sebabnya  dalam  pemilikan  atas  suatu  benda,  termasuk pemilikan atas tanah, kedua dimensi tersebut bisa terpadu secara harmonis. 3
Namun berbeda halnya dengan terjadinya hak milik berdasarkan hukum adat yang hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah yang diamanatkan pada Pasal 22 ayat (1) UUPA  untuk  mengatur  mengenai  terjadinya  hak  milik  menurut  hukum  adat  tersebut, untuk  itu  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  secara  normative  harus membuat sebuah legalitas pengakuan tentang perlindungan terhadap hak milik atas tanah adat  di  wilayah  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat,  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  oleh Undang – Undang Pokok Agraria Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi “terjadinya hak milik menurut  hukum  adat  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah”.  Sehingga  hal  ini  tidak berpotensi  menimbulkan  multi  tafsir  mengenai  hal  tersebut  yang  cenderung  berpotensi menimbulkan  dampak  negative  bagi  warga  masyarakat  hukum  adat  Kabupaten  Seram Bagian  Barat  terkhusus  masyarakat  hukum  adat  di  wilayah  Kecamatan  Taniwel  Timur, Negeri Maloang dan Negeri Sohuwe dalam hal menguasai tanah berdasarkan hukum adat yang  sudah  menjadi  landasan  hukum  dalam  kehidupan  sehari  –  hari  secara  turun  - temurun.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  kajian  mengenai  apa  yang  menjadi  landasan hukum bagi masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Kecamatan Taniwel Timur Negeri Maloang dan Negeri Sohuwe terkait dengan hak milik atas tanah adat,  yang  secara  normative  belum  ada  pengakuan  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Dan bagaimana cara terjadinya hak milik atas tanah menurut hukum adat selama peraturan pememerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang
2 Adonia Ivone Laturette, “Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional” (Universitas Airlangga, 2011), h. 1.
3 Sony A Keraf, Hukum Kodrat Dan Teori Hak Milik Pribadi (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 23.
dimaksud belum lahir, serta bagaimana kedudukam hak  milik yang  terjadi berdasarkan hukum adat dalam sistem hukum tanah nasional.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian hukum yang dipakai oleh penulis berdasarkan permasalahan yang diteliti adalah penelitian dengan metode penelitian hukum “normative”. Metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum keputusan adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. 4 Metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi 5 . Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahap kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan  untuk  mendapatkan  hukum  subyektif  (hak  dan  kewajiban).  Sehingga  dapat mengetahui  kedudukan  wilayah  petuanan  masyarakat  adat  di  wilayah  kepulauan terkhusus kepulauan Seram Bagian Barat, Kecamatan Taniwel Timur Negeri Maloang dan Negeri Sohuwe Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, dalam aspek yuridis.
Barkaitan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas – asas hukum, prinsip – prinsip  hukum  maupun  doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. Olehnya itu, penelitian ini selain utamanya mengkaji ketentuan – ketentuan hukum positif maupun  asas-asas  hukum  akan  tetapi  juga  menggunakan  sedikit  kajian  hukum “Yuridis/sosiologis” yang bertujuan untuk mengkontruksikan tata hukum adat agar dapat mencari fakta dan pembenaran yuridis masalah atas permasalahan hukum, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya atas permasalahan hukum dari penelitian yang dilakukan. Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah: 6 Pendekatan  Undang-Undang  (Statute  pproach),  Pendekatan  historis  (Historical  approach), Pendekatan  kompratif  (Commparative  approach),  Pendekatan  konseptual  (Conseptual approach).

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Kedudukan Hak Milik Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Tanah Nasional
Hukum Agraria Nasional bersumberkan pada hukum adat, dalam sistem hukum adat dikenal ada dua macam hak atas tanah yaitu:
4 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13-14.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), https://doi.org/340.072, h. 93.
6 Marzuki. Ibid. h. 93.
1) Hak atas tanah yang dikuasai secara bersama oleh suatu masyarakat adat, yang dalam istilah teknis yuridis disebut hak ulayat.
2) Hak tanah yang dikuasai secara perorangan.
Hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat atas segala sumber daya agrarian (bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya).  Hak  ulayat  lahir  bukan karena diciptakan oleh putusan pejabat tetapi tumbuh dan berkembang (serta juga dapat lenyap) sesuai dengan keberadaan dan perkembangan kehidupan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Pada dasarnya hak  ulayat keberadaannya dalam UUPA adalah sudah diakui, akan tetapi pengakuan tersebut masih diikuti oleh syarat – syarat tertentu, yaitu, eksistensi dan mengenai  pelaksanaanya.  Oleh  karena  itu,  hak  ulayat  dapat  diakui  sepanjang  menurut kenyataan masih ada. Maksudnya adalah apabila di daerah – daerah dimana hak itu tidak ada lagi, maka tidak dihidupkan kembali.
Pelaksanaan tentang hak ulayat dalam UUPA diatur di dalam pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:
“Pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional  dan  negara,  yang  berdasrakan  atas  persatuan  bangsa  serta  tidak bertentangan dengan Undang – Undang dan peraturan – peraturan lain yang lebih tinggi. Sesuai dengan apa yang diterangkan dalam penjelasan umum ( Angka H/3 ) disini ditegaskan pula bahwa kepentingan sesuatu masyarakat harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih tinggi dan lebih luas”.
Ada  banyak  perbedaan  prinsip  antara  hukum  tanah  adat  regional  dan  hukum agrarian nasional, yang tentu saja dapat menimbulkan konflik yang cukup serius. Dalam pembentukan  UUPA  1960,  hukum  adat  dijadikan  landasannya,  sedangkan  hak  ulayat merupakan salah satu dari lembaga – lembaga hukum adat dan kemudian dikembangkan kepada fungsi sosial dari hak – hak atas tanah. Pasal 5 UUPA mengatur bahwa: 7
“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan  Negara,  yang berdasarkan  atas  persatuan  bangsa,  dengan  sosialisme  Indonesia  serta  dengan peraturan  –  peraturan  yang  tercantum  dalam  undang  –  undang  ini,  dan  dengan peraturan perundang perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur – unsur yang berdasarkan pada hukum agama”.
Lebih dari itu, dalam mukadimah UUPA 1960 dinyatakan: 8
“Bahwa berhubungan dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan – pertimbangan di  atas  perlu  adanya  Hukum  Agraria  Nasional,  yang  berdasar  atas  hukum  adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia,  dengan  tidak  mengabaikan  unsur  –  unsur  yang  berdasar  pada  hukum agama”.
7 A P Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 24.
8 Parlindungan. Ibid.

## 3.2 Landasan  Hukum  dan  Cara  Terjadinya  Hak  Milik  Atas  Tanah  Adat  Menurut Hukum Adat
Indonesia sebagai Negara Agraria (pertanian) yang mempunyai sumber alam  yang melimpah,  akan  tetapi  kekayaan  yang  demikian  besar  sebagai  karunia Tuhan Yang Maha Kuasa itu belum dapat dinikmati oleh rakyat, nampaknya kekayaan alam itu dimiliki oleh  sebagian  kecil  orang  Indonesia 9 .  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan UUD 1945 adalah Negara hukum (konstitusional) yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga Negara, antara lain hak warga Negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik. Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi Negara, bangsa, dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria. Hak milik sebagai suatu lembaga hukum dalam hukum tanah telah diatur baik dalam hukum tanah sebelum UUPA maupun dalam UUPA.
Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Poko Agraria menyebutkan bahwa terjadi hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah lebih lanjut dalam penjelasan Pasal  22  disebut  “sebagai  missal  dari  cara  terjadi  hak  milik  menurut  hukum  adat  ialah pembukaan tanah. Cara-cara itu akan diatur supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan Negara”.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pengaturan  mengenai terjadinya hak milik menurut hukum adat dimaksudkan agar tidak menimbulkan kerugian terhadap  kepentingan  umum  dan  Negara.  Peraturan  Pemerintah  yang  diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria selanjutnya di sebut UUPA tersebut hingga saat ini belum lahir sehingga belum  mempunyai dasar hukum berupa ketentuan perundang-undangan mengenai  cara  terjadinya  hak  milik  menurut  hukum  adat  namun  tidak  berarti  bahwa terjadinya hak milik menurut hukum adat tidak mempunyai landasan hukum. Dalam Pasal 5  Undang-Undang  Pokok  Agraria  selanjtunya  disebut  UUPA  disebutkan  bahwa  hukum agrarian yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa  dengan  sasialisme  Indonesia  serta  dengan  peraturan-peraturan  yang  tercantum dalam  undang-undang  ini  dan  dengan  peraturan  perundangan  lainnya,  segala  sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Oleh karena itu dalam  hal  belum  ada  ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  cara terjadinya  hak  milik  menurut  hukum  adat  maka  yang  berlaku  adalah  hukum  adat  itu sendiri  yang  tentunya  dengan  pembatasan-pembatasan  sebagaimana  yang  ditentukan dalam pasal 5 UUPA.

## 3.3 Cara Terjadinya Hak Milik Atas tanah Adat Menurut Hukum Adat
Hak  milik  atas  tanah  dapat  terjadi  melalui  3  (tiga)  cara  sebagaimana  diatur  dalam pasal 22 UUPA yaitu:
1) Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat.
2) Hak milik atas tanah yang terjadi karena penetapan pemerintah.
9 Suryani Sappe, Adonia Ivonne Laturette, and Novyta Uktolseja, “Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik Dan Penyelesaian Sengketa,” Batulis Civil Law Review 2, no. 1 (2021): 78–92, https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.560.
3) Hak milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan undang – undang.
Namun dalam penelitin ini, penulis lebih memperhatikan hak milik atas tanah yang terjadi  menurut  hukum  adat,  terjadi  hak  milik  atas  tanah  adat  di  wilayah  Kecamatan Taniwel  Timur  Negeri  Maloang  dan  Negeri  Sohuwe  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat Provinsi  Maluku,  berawal  dari  peperangan  yang  terjadi  pada  jaman  dahulu  yang  mana terjadi  peperangan  itu  karena  terjadi  perebutan  wilayah  kekuasan  antara  persekutuan masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain ( bukan yang berasal dari satu  lingkungan  persekutuan  masyarakat  adat  )  demi  tempat  tinggal  dan  untuk kelangsungan hidup mereka.
Dengan demikian siapa yang kuat dalam peperangan tersebut akan menguasai dan memiliki  wilayah  (termasuk  tanah)  yang  sangat  luas  sesuai  dengan  batas  kekuasaan berperang.  Sebuah  peristiwa  yang  terjadi  jaman  dahulu  tumbuh  dan  terus  berkembang seiring dengan perkembangan  masyarakat adat, dan lahir menjadi suatu peristiwa hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat adat, maka di jadikan sebagai suatu aturan hukum bagi masyarakat adat yang mereka yakini dan percayakan sebagai hukum dalam persekutuan masyarakat adat di negeri Maloang dan negeri Sohuwe sampai saat ini, terkait dengan hak milik  atas  tanah  adat  yang  awal  mulanya  lahir  dari  hasil  peristiwa  peperangan  antara sesama kelompok persekutuan masyarakat adat pada jaman dahulu.
Hak milik adat secara original tumbuh dan berkembang dari hak yang paling rendah tingkatannya,  yaitu  hak  menandai  tanah  atau  hutan.  Pertumbuhan  perkembangan  hak tersebut berlangsung berdasarkan kaedah – kaedah hukum setempat. Dalam hukum tanah adat  pulau  Seram  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  Kecamatan  Tiniwel  Timur  Negeri Maloang dan Negeri Sohuwe, hak milik tumbuh dan berkembang dengan tahapan sebagai berikut:
a) Hak milik tanah Soa.
b) Hak milik tanah Marga.
c) Hak milik tanah Negeri.
d) Hak milik tanah Perseorangan / individu.
Penelitian ini penulis lebih mendepankan hak milik komunal atau hak milik bersama antara  persekutuan  masyarakat  hukum  adat  di  kedua  negeri,  setiap  warga  masyarakat hukum  adat  dapat  dengan  bebas  menggunakan  tanah  sesuai  dengan  hak  yang  telah disepakati  bersama  dalam  kelompok  persekutuan  masyarakat  hukum  adat  di  negeri Maloang  dan  negeri  Sohuwe  Kecamatan  Taniwel  Timur  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat Provinsi Maluku.
Bagi anggota persekutuan yang bukan berasal dari kedua negeri ini tidak berkenaan untuk memiliki hak atas tanah yang dimilik oleh persekutuan masyarakat hukum adat di kedua negeri ini, namun apabila diberi ijin oleh kepala adat, raja negeri dan masyarakat adat  maka  dia  bisa  menggunakan  tanah  tersebut  untuk  bercocok  tanam  atau  membuka usaha di tanah tersebut, namun satatus tanah yang di gunakan hanyalah sebagai hak pakai bukan menjadi hak milik karena tanah u=yang digunakan berstatus hak milik tanah adat, dan  apabila  dikemudian  hari  dikembalikan  oleh  lembaga  adat  maka  mereka  harus mengembalikannya  kepada  lembaga  adat  tanpa  meminta  pergantian  kerugian  kepada
lembaga adat. Adapu tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di gunakan untuk berkebun, dan di sewakan.
Menurut Maria S.W Sumardjono mengatakan hak ulayat sebagai istilah teknik yuridis adalah  hak  yang  lekat  sebagai  kompetensi  khas  pada  masyarakat  hukum  adat,  berupa wewenang / kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya berlaku ke dalam  dan  keluar. 10 Adapun  hukum  tanah  adat  sendiri  adalah  keseleruhan  ketentuan  – ketentuan  hukum,  ada  yang  tertulis  dan  ada  yang  tidak  tertulis,  yang  semuanya mempunyai obyek pengaturan yang sama, yaitu hak – hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga – lembaga hukum dan sebagai hubungan – hubungan hukum konkrit, beraspek publik  dan  perdata,  yang  dapat  disusun  dan  dipelajari  secara  sistematis,  hingga keseluruhannya menjadi suatu kesatuan yang merupakan satu sistem
Tanah-tanah yang sudah di tetapkan berdasarkan kesepakatan bersama oleh Kepala Adat,  Kepala  Soa,  dan  Masyarakat  Hukum  Adat,  tidak  dapat  dibatalkan  lagi.  Karena menurut  aturan  adat  yang  mereka  yakini  bahwa  sesuatu  yang  sudah  di  putuskan  atau sudah di sepakati bersama dalam pertemuan adat, sudah menjadi ikatan dan tidak dapat di  batalkan  dan  di  langgar  oleh  siapapun,  dengan  demikian  maka  tanah  yang  sudah  di tetapkan  dapat  menjadi  hak  milik  persekutuan  masyarakat  hukmum  adat,  dan  tanah  – tanah tersebut diberi tanda batas. Benda – benda yang digunakan sebagai tanda batas yaitu:
1) Gunung.
2) Batu besar.
3) Pohon kayu yang besar.
4) Air atau kali.
Setiap tanah-tanah yang sudah diberikan tanda batas oleh persekutuan masyarakat hukum  adat,  batas  tersebut  tidak  dapat  dilewati  oleh  anggota  persekutuan  masyarakat lainnya,  dan  apabila  di  lewati  batas  yang  sudah  di  berikan  tanda,  maka  anggota persekutuan  masyarakat  hukum  adat  akan  mendapat  sanksi  sesuai  dengan  aturan  adat mereka.  Bagi  masyarakat  hukum  adat  dapat  dengan  bebas  mempergunakan  tanah  adat namun tidak dimiliki secara individu.
a. Hak Milik Tanah Soa.
Tanah Soa ini dimiliki oleh beberapa marga yang tergabung dalam soa tersebut, misalnya di desa Sohuwe Soa Latu ini terdiri dari beberapa marga yaitu, marga Sea, marga Latununuwe, dan beberapa marga pendatang  yang kawin masuk ke negeri. Secara hak milik atas tanah adat di negeri ini, yang berhak atas tanah tersebut hanya meraka yang berada dalam persekutuan soa ini saja, tidak diperbolehkan maraga lain yang bukan berasal dari persekutuan soa tersebut masuk untuk memiliki tanah dalam persekutuan  mereka,  dengan  demikian  tanah  milik  soa  hanya  dapat  di  miliki  oleh anggota persekutuan saja, tidak bisa di milik oleh anggota yang bukan berasal dari persekutuan soa tersebut.
10 Maria  S.  W.  Sumardjono,  Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  Dan  Implementasi  (Jakarta:  Kompas, 2001), h. 55.
Antara persekutuan dengan tanah yang mendudukinya itu hubungan yang erat sekali,  hubungan  yang  mempunyai  sumber  serta  yang  bersifat  religio-magis 11 . Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini menyebabkan anggota persekutuan masyarakat  hukum adat memperoleh hak  untuk menguasai  tanah yang  dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu.
b. Hak Milik Tanah Marga
Tanah marga hanya di milik oleh marga – marga tertentu yang secara keturunan dia  berasal  dari  marga  tersebut.  Tanah  marga  juga  bisa  dimiliki  oleh  anggota  dari persekutuan soa, misalnya dalam soa latu atau soa besar terdapat marga marayate atau latununuwe, kedua marga tersebut juga bisa memiliki hak atas tanah adat yang berada  dalam  persekutuan  marga.  Untuk  itu,  tanah  marga  juga  bisa  di  miliki  oleh anggota persekutuan soa lain yang berstatus marganya yang sama.
c. Tanah Negeri atau Tanah Dati
Tanah  ini  di  pergunakan  untuk  kepentingan  bersama  misalnya,  ada  seorang wanita  atau  pria  yang  kawin  masuk  mereka  akan  di  ijinkan  untuk  menggunakan tanah negeri sebagai lahan bercocok tanam, namun kesemuaannya itu harus dengan ijin dari kepala adat, saniri negeri, raja negeri dan masyarakat setempat, tetapi tidak bisa di ambil sebagai hak miliknya, ( hanya bersifat hak pakai ). Hak negeri atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat. Seperti apa yang di amanatkan dalam pasal 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi social”.
d. Tanah Perorangan / Individu
Tanah milik perorangan ini lahir dari tanah marga, yang mana secara adat tanah tersebut sudah di berikan kepada seseorang dari marga tersebut untuk di miliki secara pribadi.  Tanah  milik  perorangan  ini  juga  lahir  dari  jual  beli  tanah  adat  antara masyarakat hukum adat dan juga masyarakat yang bukan masyarakat hukum adat setempat.  Hak  milik  atas  tanah  dari  seseorang  masyarakat  hukum  adat  yang membuka  dan  mengerjakan  tanah  itu  pengertiannya  adalah,  bahwa  warga  yang mendiami tanah itu berhak sepenuh-penuhnya atas tanahnya tetapi dengan ketentuan wajib  menghormati  hak  ulayat  negerinya,  di  pandang  dari  perspektif  hukum  adat setempat.
Menurut Pasal 22 UUPA, hak milik menurut hukum adat harus diatur dengan peraturan  Pemerintah  supaya  tidak  terjadi  hal-hal  yang  merugikan  kepentingan umum dan Negara. Seorang warga persekuatan masyarakat hukum adat dari kedua negeri  tersebut  berhak  untuk  membuka  lahan  dan  mengerjakan  lahan  itu  terus- menerus  dan  menanam  tanaman  di  atas  tana  tersebut  sehingga  sehingga  ia mempunyai  hak  pakai  atas  tanah.  Hak  pakai  ini  dapat  diperoleh  meskipun  hak
11 Johnny  Ibrahim,  Teori  Dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  (Malang:  Malang:  Bayu  Media Publishing, 2006), h. 307.
mengerjakan tanah itu praktis walaupun bertahun-tahun tidak menjadi persoalan bagi persekutuan masyarakat hukum adat.
Tanah adat yang berada dalam penguasaan dan kepemilikan secara komunal diatur sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku pada masing-masing wilayah hukum adat. 12 Tanah petuanan adalah hak negeri terhadap seluruh petuanan dan merupakan hak atas tanah menurut hukum adat. Oleh karena itu semua anak negeri mempunyai hak untuk mempergunakan  dan  memanfaatkannya  sebagaimana  metinya  berdasarkan  ketentuan  – ketentuan adat di kedua Negeri tersebut (Negeri Maloang dan Negeri Sohuwe).
Pada  prinsipnya  kepemilikan  hak  atas  tanah  oleh  suatu  anggota  atau  kelompok masyarakat  hukum  adat  baik  bersifat  individu  maupun  bersifat  komunal  /  kelompok mempunyai kekuatan yang sangat mengikat secara de jure maupun secara de fakto. Prinsip kepemilikan dalam pemberian jaminan secara de jure dalam arti bahwa masyarakat hukum adat mengakui apabila hak kepemilikan yang diperoleh secara izin kepala persekutuan ( Kepala Adat atau Kepala Soa ), untuk membuka dan mengelolah tanah bagi masyarakat hukum  adat  dapat  dikatakan  suatu  perbuatan  hukum  yang  sah  menurut  hukum  adat sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum adat yang berlaku, dan prinsip kepemilikan  secara  de  fakto  yaitu  bahwa  prinsip  kepemilikan  yang  diperoleh  itu,  sudah diperoleh  secara  turun-temurun.  Hal  inilah  yang  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah daerah dalam hal pengakuan hak oleh masyarakat hukum adat di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. 13

## 4. Kesimpulan
Landasan yang menjadi dasar terjadinya hak milik adat atas tanah masyarakat hukum adat adalah prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum adat pada umumnya dan kaedah-kaedah  hukum  adat  setempat.  Prinsip-prinsip  atau  asas-asas  hukum  adat  pada umum  terdapat  sama  dalam  semua  lingkungan  hukum  adat  sedangkan  kaedah-kaedah hukum  adat  setempat  merupakan  adat  setempat  merupakan  hukum  adat  yang  berlaku dalam suatu lingkungan tertentu yang dapat saja berbeda dengan lingkungan hukum adat lainnya.  Secara  substansi  hak  milik  yang  lahir  berdasarkan  hukum  adat  (hak  milik masyarakat hukum adat) mempunyai kedudukan yang sama dengan hak milik yang lahir berdasarkan penetapan pemerintah (hak milik), perbedaannya hanya terletak pada bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan hak milik atas tanah yang lahir berdasarkan hukum adat yaitu  bukti  penguasaan  fisik  dan  pengakuan  warga  masyarakat  hukum  adat  setempat, sedangkan bukti kepemilikan yang lahir berdasarkan penetapan pemerintah adalah berupa sertifikat.  Karena  itu  apabila  hak  milik  atas  tanah  masyarakat  hukum  adat  didaftarkan kepada  kantor  pertanahan  maka  atas  tanah  tersebut  akan  diterbitkan  juga  sertifikat  hak milik sebagaimana halnya hak milik yang lahir berdasarkan penetapan pemerintah.

## Referensi
Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Malang: Bayu Media
12 Novyta Uktolseja, “Perkembangan Sistem Pewarisan Tanah Dati Di Ambon” (Disertasi: Universitas Airlangga, 2015), h. 65.
13 Uktolseja. Ibid. h. 113.
Publishing, 2006.
Keraf, Sony A. Hukum Kodrat Dan Teori Hak Milik Pribadi. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
Laturette,  Adonia  Ivone.  “Hak  Ulayat  Dalam  Hukum  Tanah  Nasional.”  Universitas Airlangga, 2011.
Marzuki,
Peter Mahmud. Penelitian Hukum,. Jakarta: Kencana, 2016. https://doi.org/340.072.
Nurtjahtjo, Hendra, and Fokky Fuad. Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
Parlindungan, A P. Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: Mandar Maju,
2008.
Sappe, Suryani, Adonia Ivonne Laturette, and Novyta Uktolseja. “Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik Dan Penyelesaian Sengketa.” Batulis Civil Law Review 2, no. 1 (2021): 78–92. https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.560.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji.  Penelitian  Hukum  Normatif, Suatu  Tinjauan  Singkat.
Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Sumardjono,  Maria  S.  W.  Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  Dan  Implementasi.  Jakarta: Kompas, 2001.
Uktolseja,  Novyta.  “Perkembangan  Sistem  Pewarisan  Tanah  Dati  Di  Ambon.”  Disertasi: Universitas Airlangga, 2015.