Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                               e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2,1 Desember 2022  1458-1466

## Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi Pada Provinsi Banten
1) Inda Meyllya Putri, 2) Michael Iken Bonar Anju Sibagariang, 3) Nabila Arinov Mey, 4) Pradino Kusumo, 5) Rince Monica Hutagalung, 6) Rizky Adi Mahendra, 7) Wisnu Yuwono
1,2,3,4,5,6,7) Manajemen, Bisnis dan Manajemen, Universitas Internasional Batam, Indonesia Email: 1 2141143.inda@uib.edu , 2 2141020.michael@uib.edu , 3 2141015.nabila@uib.edu , 4 2141100.pradino@uib.edu* , 5 2141045.rince@uib.edu , 6 2141134.rizky@uib.edu , 7 wisnu@uib.ac.id

## I. PENDAHULUAN
Perekonomian global mempengaruhi keadaan ekonomi setiap negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang ada juga akan merasakan dampak akibat gejolak perekonomian global. Salah satu permasalahan dalam sistem  ekonomi  suatu  negara  yang  selalu  dihindari  ialah  inflasi.  Inflasi  akan  menyebabkan  kenaikan  harga jasa ataupun barang pada pasar secara keseluruhan. Inflasi juga akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi  suatu  negara,  dampak  yang  diberikan  dapat  bersifat  positif  maupun  negatif.  Setiap  negara mengusahakan  kecepatan  pertumbuhan  perekonomian  dapat  berjalan  stabil  agar  dapat  menghindari terjadinya  inflasi.  Apabila  terjadi  inflasi  maka  suatu  negara  akan  mengalami  berbagai  fenomena  seperti penurunan pendapatan nasional, menurunnya minat masyarakat untuk menabung, daya masyarakat menurun, peningkatan biaya produksi, serta meningkatnya angka pengangguran (Hartati, 2020).

## INFORMASI ARTIKEL A B S T R A K
Kata Kunci: Infasi Pengangguran Kebijakan Fiskal
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait ancaman pengangguran  pasca  kenaikan  inflasi.  Melakukan  penelitian  terkait  tingkat pengangguran pada  Provinsi Banten.  Metode  penelitian  yang  diaplikasikan pada penelitian  ini  merupakan  metode  penelitian  kuantitatif  yaitu  data  dalam  bentuk numerik  (angka),  metode  pengambilan  data  serta  analisis  yang  dipergunakan yaitu metode Analisis Data Sekunder (ADS). Adapun hasil dari penelitian ini ialah kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah serta solusi yang dapat dilakukan oleh  pemerintah  dalam  menekan  angka  pengangguran  melalui  kebijakan  fiskal dengan pemanfaatan pajak seperti mengembangkan UMKM dan mengoptimalkan penurunkan  tarif  pajaknya,  meningkatkan  efektivitas  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN),  memperluas  sektor  wisata  dan  akomodasi  hotel,  dan  mengoptimalkan balai pelatihan kerja.

## A B S T R A C T
Keywords: Inflation Unemployment Fiscal Policy This  study  aims  to  analyze  government  policies  related  to  the  threat  of unemployment  after  rising  inflation.  Conducting  research  related  to  the unemployment rate in Banten Province. The research method applied in this study is  a  quantitative  research  method,  namely  data  in  numerical  form  (numbers),  the method of data collection and analysis used is the Secondary Data Analysis (ADS) method.  The  results  of  this  study  are  policies  that  have  been  implemented  by  the government  as  well  as  solutions  that  can  be  carried  out  by  the  government  in reducing  unemployment  through  fiscal  policies  by  utilizing  taxes  such  as developing MSMEs and optimizing reducing tax rates, increasing the effectiveness of  State-Owned  Enterprises  (BUMN),  expanding  the  sector  travel  and  hotel accommodation, and optimizing job training centers.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                               e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2,1 Desember 2022  1458-1466
Dampak  positif  inflasi  dapat  dirasakan  oleh  beberapa  kelompok  akibat  adanya  inflasi  karena  dengan penurunan  nilai  mata  uang  beberapa  kelompok  ini  akan  mengalami  peningkatan  dalam  minat  menabung ataupun  berinvestasi.  Kelompok  ini  dapat  memanfaatkan  momentum  saat  nilai  mata  uang  dalam  keadaan lemah. Namun, secara keseluruhan dampak inflasi akan memberikan ancaman serta menjadi bayangan gelap bagi keseluruhan masyarakat di suatu negara (Ningsih & Andiny, 2018).
Salah  satu  dampak  inflasi  yang  akan  muncul  ialah  meningkatnya  jumlah  penggangguran.  Persentase inflasi akan  menentukan  persentase pengangguran  dikarenakan  apabila terjadi  inflasi,  maka  pasokan  bahan baku serta biaya produksi suatu perusahaan akan meningkat, menyebabkan  menurunnya permintaan tenaga kerja pada perusahaan. Semakin tinggi angka inflasi maka semakin menurun pertumbuhan ekonomi negara, angka penurunan pertumbuhan ekonomi suatu negara akan meningkatkan jumlah pengangguran (Amalin & Panorama, 2021). Untuk itu, pengangguran juga menjadi salah satu permasalahan ekonomi  yang dihindari. Indonesia  sebagai  negara  dengan  tingkat  kependudukan  terbesar  no  4  di  dunia  dengan  jumlah  penduduk mencapai  276  juta  jiwa,  dengan  jumlah  penduduk  yang  banyak  ini  Indonesia  perlu  menjaga  kestabilan pertumbuhan  ekonomi.  Data  pengangguran  di  Indonesia  per  Februari  2022  mencapai  8.4  juta  jiwa  dengan persentase 5.83% dari total keseluruhan angkatan kerja di Indonesia yang berjumlah 144.04 juta jiwa (BPS, 2022). Dari  data  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  angka  pengangguran  negara  Indonesia  masih  digolongkan sangat  tinggi.  Pengangguran  menjadi  permasalahan  yang  harus  ditanggapi  dan  diatasi  oleh  pemerintah sebagai penanggungjawab negara. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mengatasi angka pengangguran yang tinggi.
Pada  penelitian  ini  kami  memilih  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yaitu  Provinsi  Banten  untuk menganalisis data inflasi serta tingkat pengangguran provinsi tersebut dari tahun 2011-2021.
Bulan Inflasi Tahun ke Tahun Menurut Bulan di Provinsi Banten 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 2013  2012  2011 Januari 1.37 2.85 3.55 3.47 2.77 5.57 8.48  10.96 4.47 3.41 6.41 Februari 1.38 3.03 3.3 3.23 3.29 5.97 7.01  10.72 5.52 3.15 6.07 Maret 1.39 2.99 2.97 3.55 3.45 5.7 7.46 9.61 6.82 3.81 5.76 April 1.31 2.99 3.14 3.80 4.18 4.28 8.02 9.85 6.47 4.05 5.63 Mei 1.49 2.66 3.54 3.35 4.42 3.84 8.66 9.68 6,00 4.28 5.55 Juni 1.15 2.50 3.72 3.00 4.6 3.78 8.91 8.52 6.99 4.5 4.73 Juli 1.24 2.01 3.53 3.47 4.22 3.38 8.94 5.51  10.84 4.4 4.35 Agustus 1.46 1.52 3.76 3.68 4.28 2.58 8.74 5.53  10.59 4.38 4.55 September 1.40 1.63 3.64 3.42 4.17 3.01 8.14 6.12 9.78 4.59 4.18 Oktober 1.38 1.57 3.77 3.44 4.07 3.14 6.97 6.72 9.58 4.38 3.73 November 1.43 1.43 3.73 3.49 3.89 3.33 5.86 7.8 9.93 4.41 3.68 Desember 1.91 1.45 3.3 3.42 3.98 2.94 4.29 10.2 9.65 4.37 3.45
Provinsi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen) 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 Provinsi Banten 8.98  10.64 8.11 8.47 9.28 8.92 9.55 9.07 9.90  10.13  13.06
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (BPS)

## II. MASALAH
Inflasi  dan  pengangguran  merupakan  permasalahan  yang  dapat  mempengaruhi  stabilitas  ekonomi  suatu  daerah. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mendorong peningkatan angka pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi pada Provinsi  Banten  menjadi  permasalahan  yang  harus  diatasi.  Berbagai  penyebab  atas  terjadinya  permasalahan  ini  harus
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                               e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2,1 Desember 2022  1458-1466
segera  ditangani  melalui  penetapan  kebijakan  dari  pemerintah  setempat.  Kebijakan-kebijakan  pemerintah  ditetapkan untuk  mengatasi  permasalahan  atas  inflasi  serta  tingginya  tingkat  pengangguran  pada  Provinsi  Banten.  Untuk  itu dilakukanlah  penelitian  ini  untuk  mencari  penyebab  dari  tingginya  tingkat  pengangguran  pada  Provinsi  Banten  dan kebijakan apa saja yang dapat diterapkan oleh pemerintah Provinsi Banten.

## III. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  karya  ilmiah  ini  adalah  metode  penelitian  kuantitatif.  Metode penelitian  kuantitatif  adalah  pendekatan-pendekatan  terhadap  kajian  empiris  untuk  mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk numerik (angka) dari pada naratif (Avery, 2006).
Metode pengambilan data yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode Analisis Data Sekunder (ADS).  Metode  Analisis  Data  Sekunder  (ADS)  merupakan  suatu  metode  menganalisis  yang  dilaksanakan pada  data  yang  telah  tersedia  tanpa  perlu  melaksanakan  kegiatan  seperti  wawancara,  survei,  pengamatan, serta teknik pengumpulan data tersendiri lainnya (Ilyas, 2021).
Dalam  melaksanakan  analisis  data  sekunder  terdapat  dua  pendekatan  yang  dapat  dilakukan,  yaitu  yang pertama, dapat dimulai dengan merumuskan masalah lalu dilanjutkan dalam menggabungkan data sekunder yang berhubungan (terkait). Pendekatan yang kedua adalah dapat dimulai dalam menyatukan data sekunder terlebih dahulu, kemudian menelaahnya untuk mencermati perspektif (variabel) apa saja yang terdapat pada data  tersebut.  Selanjutnya  pengumpulan  data  sekunder  sebanyaknya  serta  menganalisis  perspektif  yang terdapat pada data tertentu.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Inflasi  merupakan  permasalahan  yang  sangat  dihindari  oleh  suatu  negara  maupun  provinsi  didalamnya. Untuk  itu  pemerintah  setempat  sebagai  penganggungjawab  harus  dapat  memberlakukan  kebijakan  untuk mengantisipasi  kenaikan  inflasi.  Inflasi  yang  terjadi  di  Provinsi  Banten  memiliki  persentase  3.45%  pada akhir  tahun  2011.  Pada akhir tahun 2012  persentase inflasi  mencapai  4.37%.  9.65%  merupakan  persentase inflasi pada Provinsi Banten pada tahun 2013. Pada akhir tahun 2014 inflasi tertinggi terjadi mencapai 10.2% tertinggi  selama  10  tahun  terakhir.  Pada  tahun  2015  inflasi  mencapai  4.29%.  Pada  tahun  2016  persentase inflasi mencapai 2.94%. Tahun 2017 inflasi pada Provinsi Banten menyentuh 3.98%. Pada tahun 2018 inflasi mencapai  3.42%.  Pada  tahun  2019  inflasi  Provinsi  Banten 3.3%.  Pada tahun 2020  inflasi  mencapai  1.45% pada akhir tahun. Pada Desember 2021, inflasi pada provinsi ini mencapai 1.91% (BPS Banten, 2022b).
Provinsi  Banten  merupakan  salah  satu  provinsi  dengan  jumlah  pengangguran  tertinggi  di  Indonesia. Banten  merupakan  kota  industri,  oleh  karena  itu  banyak  industri  yang  tutup  atau  bangkrut  akibat  terkena imbas Pandemi Covid-19. Selain itu, banyak pengusaha yang memindahkan lokasi pabriknya ke daerah lain. Berikut adalah data pengangguran terbuka Provinsi Banten pada tahun 2011-2021 dalam bentuk grafik:
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                               e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2,1 Desember 2022  1458-1466
Tingkat penggangguran yang tinggi akan menghambat upaya pertumbuhan ekonomi daerah setempat dan juga  pertumbuhan  ekonomi  negara.  Banten  merupakan  salah  satu  provinsi  dengan  jumlah  pengangguran terbanyak  di  Indonesia.  Setiap  tahunnya  angka  pengangguran  di  Provinsi  Banten  menempati  posisi  teratas dengan  jumlah  persentase  pengangguran  diatas  rata-rata  nasional  4,99%.  Pada  tahun  2020,  ledakan pengangguran  terjadi  pada  bulan  Februari  dengan  jumlah  persentase  pengangguran  terbuka  sebesar  8,01% sehingga  menempati  posisi  pertama  di  Indonesia  dengan  jumlah  pengangguran  terbanyak  (BPS  Banten, 2020). Pada tahun 2021, persentase tingkat pengangguran di Provinsi Banten menyentuh angka 8.98% (BPS Banten, 2021). Pada tahun 2022 Tingkat pengangguran di Provinsi Banten mengalami penurunan pada bulan Agustus dengan persentase pengangguran terbuka sebesar 8,09% (BPS Banten, 2022c). Masih berada diatas rata-rata  angka  pengangguran  nasional  membuat  Provinsi  Banten  tetap  menjadi  provinsi  dengan pengangguran tertinggi di Indonesia. Tingkat pengangguran yang tinggi juga disinyalir terjadi karena adanya beberapa faktor, yakni:
1. Pengaruh jumlah penduduk di Provinsi Banten
Jumlah penduduk yang semakin  meningkat dari tahun ke tahun juga merupakan salah satu penyebab meningkatnya  jumlah  pengangguran  pada  provinsi  tersebut.  Ketidakseimbangan  jumlah  penduduk  yang berada  dalam  usia  kerja  dengan  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia  merupakan  hal  yang  harus  dihindari agar tingkat pengangguran tidak terlampau tinggi. Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Provinsi Banten adalah  11.904.562  jiwa,  sedangkan  pada  tahun  2021,  jumlah  penduduk  di  Provinsi  Banten  adalah 12.061.475  jiwa,  pada  tahun  2022  mencapai  12.251.985  jiwa  (BPS  Banten,  2022a).  Dapat  disimpulkan bahwa  jumlah  penduduk  menunjukkan  peningkatan  setiap  tahunnya  mengikuti  kenaikan  pengangguran terbuka yang juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Adanya praktik pencaloan kerja yang menetapkan harga tinggi untuk dapat diterima suatu perusahaan. Gubernur  Banten  Wahidin  Halim  mengatakan  bahwa  salah  satu  penyebab  tingginya  angka pengangguran  di  Provinsi  Banten  ialah  adanya  praktik  pencaloan  kerja  yang  menetapkan  harga  tinggi untuk  dapat  diterima  bekerja  pada  suatu  pabrik  atau  perusahaan  (BPK  Banten,  2018).  Hal  ini menyebabkan sejumlah penduduk yang hidup di sekitar pabrik memilih untuk menganggur karena tidak mampu  mebayar  tarif  yang  ditetapkan  oleh  calo.  Salah  satu  contoh  tarif  yang  ditetapkan  oleh  oknum pencaloan  kerja  ialah  pada  pabrik  yang  berada  di  kabin  Kabupaten  Serang  dengan  tarif  mencapai Rp4.000.000,00,  warga  yang  tak  mampu  membayar  tarif  pencaloan  ini  mendorong  pengangguran  di Provinsi Banten meningkat (BPK Banten, 2018).
3. Para lulusan SMA/K yang tidak melanjutkan pendidikan sulit mendapatkan penawaran kerja.
Gubernur  Banten  Wahidin  Halim  mengatakan  bahwa  selain  praktik  pencaloan  tenaga  kerja  banyak pelajar lulusan SMA/K yang baru lulus tidak dapat terserap oleh  sektor industri yang ada (BPK Banten, 2018). Para pemilik industri enggan untuk menerima seluruh para lulusan SMA/K karena kapasitas tenaga kerja yang dibutuhkan tidak sebanding dengan pengangguran yang ada. Bursa yang bekerja sama dengan Provinsi  Banten  hanya  Alfamart  dan  Indomaret  yang  juga  belum  bisa  menutupi  atau  menyeimbangkan keseluruhan masyarakat yang sedang menganggur atau membutuhkan lapangan pekerjaan  (BPK Banten, 2018).
4. Banyak  perusahaan  yang  memilih  untuk  tidak  membangun  perusahaan  di  Provinsi  Banten  karena memiliki UMP yang lebih tinggi dibandingkan dengan UMP di Provinsi Jawa Tengah.
UMP Banten yang terus mengingkat setiap tahunnya dan tergolong jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya dipulau jawa membuat para investor enggan untuk membangun perusahan baru disana.  Para investor lebih  memilih  untuk  berinvestasi  pada  provinsi  yang  memiliki  UMP lebih rendah, hal ini akan mengecilkan biaya pengeluaran operasional perusahaan. Untuk itu, UMP Banten yang tinggi juga menjadi salah satu faktor tingginya angka pengangguran di Provinsi ini. UMP Provinsi Banten pada tahun  2022  berkisar  di  angka Rp2.501.203,11  (Disnakertrans,  2022) ,  sedangkan  UMP  Provinsi  Jawa Tengah  berkisar Rp1.813.011  (Disnaker,  2021) .  Dengan  perbandingan  yang  sangat  jauh  membuat  para investor enggan membangun perusahaan pada Provinsi Banten.
Berbagai  kebijakan ditetapkan  oleh pemerintah untuk  menekan  angka  inflasi sekaligus  menekan  tingkat penggangguran  seperti  kebijakan  fiskal  dan  kebijakan  moneter.  Kebijakan  fiskal  merupakan  sebuah
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                               e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2,1 Desember 2022  1458-1466
kebijakan  ekonomi  dalam  mengarahkan  keadaan  perekonomian  untuk  menjadi  lebih  baik  dengan  cara mengubah penerimaan serta pengeluaran pemerintah (Isnaini, 2017). Kebijakan fiskal ialah kebijakan yang menjadi  kewenangan  pemerintah  dalam  menyelaraskan  anggaran  pendapatan  dengan  pengeluaran  negara dari  APBN  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  dengan  melaksanakan  transformasi  pada  skema  pajak  yang berlaku. Oleh sebab itu, ketika kebijakan fiskal disetiap tahunnya selalu berbeda bisa dikatakan sangat wajar (Mirani et al., 2021).
Sebagai langkah menanggulangi dampak inflasi, pemerintah juga mendorong upaya pengendalian inflasi melalui kebijakan-kebijakan berikut (Moegiarso, 2022):
1. Pengurangan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah
Yaitu dengan mengarahkan dan menjaga keterjangkauan harga beli, dan kelancaran proses penyaluran. Contohnya dengan adanya subsidi, serta dengan memberikan bantuan sosial untuk masyarakat.
2. Dukungan pemerintah daerah sebesar 2% dari dana transfer umum (dana alokasi umum)
Dalam  mengantisipasi  dampak  inflasi  setelah  melakukan  penyesuaian,  pemerintah  mengeluarkan kebijakan belanja wajib perlindungan sosial sebanyak 2% dari dana transfer umum. Dan dana alokasi itu akan  digunakan  sebagai  pemberian  subsidi  sektor  trasportasi  angkutan  umum  daerah,  memberi  bantuan sosial  tergolong  juga  bagi  ojek,  nelayan,  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM),  dan  penyediaan lapangan kerja.
Sinergi penangan ini diwujudkan bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial pada pemerintahan daerah dan pusat. Diharapkan para masyarakat yang merasakan dampak inflasi dapat merasakaan manfaat uang  kas  negara  serta  dapat  terbantu  pada  pemenuhan  kebutuhan  di  bidang  energi.  Untuk  itu,  kepala daerah  yang  diawasi  pelaporannya  oleh  aparat  pengawas  internal  pemerintah  daerah  akan  melakukan pemantauan dan pengelolaan pelaksanaan belanja wajib yang telah direncanakan . (Sambas, 2022).
3. Menaikkan Tarif Pajak
Cara  mengatasi  inflasi  yaitu  dengan  menaikkan  tarif  pajak.  Menaikkan  tarif  pajak  untuk  perusahaan dan rumah tangga akan mengurangi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi akan berpengaruh kepada harga suatu barang.
Salah satu tarif pajak yang dinaikkan ialah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang sebelumnya sebesar 10%  kini  dinaikkan  menjadi  11%  (Fitriya,  2022).  Kenaikan  pajak  ini  diterapkan  pada  tanggal  1  April 2022, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional melalui pajak. Tidak hanya itu, kenaikan tarif pajak  ini  juga  ditujukan  untuk  menekan  daya  beli  masyarakat  yang  akan  menekan  angka  inflasi  karna dinilai akan membuat para penjual/pedagang menurunkan margin harga jual barangnya (Anggela, 2022). Pemerintah juga merencanakan untuk menaikkan tarif pajak secara berkala, selanjutnya tarif pajak akan dinaikkan  menjadi  12%  dalam  beberapa  tahun  kedepan.  Hal  ini  tercantum  pada  Undang  Undang  No  7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Fitriya, 2022).
4. Menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang
Jumlah  inflasi  yang  terus  meningkat  harus  mendapatkan  penetapan  harga  maksimum  bagi  beberapa jenis  barang.  Penetapan  harga  yang  dilakukan  yaitu  untuk  menghindari  terjadinya  penjualan  pada  pasar gelap.
Kebijakan pemerintah dengan menetapkan harga maksimum untuk sejumlah barang juga dinilai dapat menekan  angka  inflasi.  Istilah  ini  dikenal  sebagai  HET  atau  Harga  Eceran  Tertinggi.  Hal  ini  dilakukan agar  para  pelaku  produsen  tidak  menetapkan  harga  barang  yang  tinggi,  hal  ini  juga  akan  menurunkan angka  inflasi  yang  akan  terjadi.  Salah  satu  contoh  HET  yang  telah  ditetapkan  ialah  penetapan  harga eceran  tertinggi  beras  yang  tertulis  didalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017.  Penetapan  harga  ini  akan  terus  dievaluasi  menyesuaikan  dengan  kondisi  pasar serta nilai mata uang saat ini (Kemendag, 2017).
Kebijakan fiskal dapat dijadikan sebagai opsi utama karena kebijakan ini melakukan pemanfaatan pajak untuk  memperluas  lapangan  kerja  serta  menekan  angka  pengangguran.  Kebijakan  yang  dapat  digunakan untuk menjaga keseimbangan perekonomian. Apabila inflasi dapat teratasi maka angka pengangguran dapat
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                               e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2,1 Desember 2022  1458-1466
ditekankan untuk mengalami penurunan. Setelah melakukan analisis data Provinsi Banten terkait inflasi dan pengangguran,  didapatkan  hasil  bahwa  inflasi  tidak  terlalu  menganggu  persentase  pengangguran.  Angka pengangguran yang tinggi disebabkan oleh faktor lain diluar inflasi yang telah disebutkan sebelumnya.
Langkah-langkah  yang  dapat  dilakukan  untuk  menanggulangi  inflasi  dalam  upaya  menekan  tingkat pengangguran dengan kebijakan fiskal yaitu dengan memanfaatkan pajak dengan cara sebagai berikut: 1. Mengembangkan UMKM dan Mengoptimalkan Penurunan Tarif Pajaknya
UMKM memiliki pengaruh yang baik bagi perekonomian Indonesia karena UMKM merupakan salah satu  pilar  perekonomian  di  Indonesia  (Limanseto,  2021).  Berdasarkan  data  Kementerian  Koperasi  dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97%  atau  senilai  Rp  8.573,89  triliun  rupiah.  Kontribusi  UMKM  terhadap  perekonomian  Indonesia meliputi  kemampuan  menyerap  97%  dari  total  tenaga  kerja  yang  ada  serta  dapat  menghimpun  sampai 60,4% dari total investasi (BKPM, 2021).
Menurunkan  tarif  pajak  yang  dikenakan  pada  UMKM  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat membuat  pertumbuhan  UMKM  menjadi  lebih  pesat.  Dengan  adanya  penurunan  tarif  Pajak  Penghasilan (PPh)  yang  dikenakan  pada  UMKM,  maka  itu  dapat membuka lapangan pekerjaan karena pertumbuhan UMKM yang lebih pesat yang dapat menurunkan tingkat pengangguran. Dalam hal ini, pemerintah telah sepakat dengan DPR dalam menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final yang dikenakan pada UMKM menjadi  0,5%  per  bulannya  seperti  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  23  Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu  (Nugroho,  2019).  Dan  diharapkan  pemerintah  dapat mengoptimalkan penurunan tarif pajak yang dikenakan pada UMKM ini dengan baik kedepannya.
2. Meningkatkan efektivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah ada
Dari perspektif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga berperan dalam meningkatkan jumlah tenaga kerja.  Terdapat  2.700  lowongan  kerja  untuk  bebagai  posisi  di  perusahaan  milik  negara  yang  pernah dilakukan oleh BUMN (Dewi, 2022). Saat ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdapat sebanyak 41 perusahaan  per  Maret  2022  dan  dalam  beberapa  tahun  terakhir  terdapat  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  yang  dibubarkan seiring  dengan upaya  restrukturisasi  untuk  meningkatkan  produktivitas,  daya saing  dan  efisiensi  dalam  meningkatkan  tenaga  kerja  (Karnadi,  2022).  Dengan  mengoptimalkan  badan usaha milik negara, jumlah lapangan kerja akan bertambah, hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan negara  dari  sektor  usaha  yang  dibangun.  Dengan  ini,  pengangguran  di  Provinsi  Banten  juga  dapat menurun.
3. Memperluas Sektor Wisata dan Akomodasi Hotel
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa perjalanan wisata turun mendekati 100% dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Lebih dari 2.000 hotel dan penginapan mengalami pemberhentian operasional.  Hal  ini  menyebabkan  penurunan  permintaan  terhadap  bahan  baku  (Kominfo,  2020).  Oleh karena  itulah  sektor  pariwisata  yang  seharusnya  menciptakan  lapangan  pekerjaan  yang  paling  banyak untuk menciptakan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Tempat wisata di Provinsi Banten saat ini  berupa  Pantai  Anyer,  Taman  Nasional  Ujung  Kulon,  Tanjung  Lesung,  Gunung  Krakatau,  Kampung Baduy,  dan  masih  banyak  lagi.  Ketersediaan  akomodasi  hotel  seharusnya  meningkat  mengikuti perkembangan  ketersediaan  objek  wisata  di  Provinsi Banten.  Berikut  adalah  data  akomodasi  hotel  pada Provinsi Banten dari tahun 2014-2021.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                               e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2,1 Desember 2022  1458-1466

## Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
Data diatas menunjukkan peningkatan ketersediaaan akomodasi perhotelan untuk para wisatawan dari tahun  ke  tahun.  Peningkatan  terjadi  secara  konsisten  dari  2014  sampai  tahun  2020.  Pada  tahun  2020 penurunan jumlah akomodasi perhotelan mengalami sedikit penurunan pada hotel yang tidak berbintang sebanyak 81 hotel dan pada hotel berbintang sebanyak 3 hotel.
Menambah  tempat  wisata  juga  dapat  menjadi  peluang  untuk  memperluas  lapangan  kerja,  salah  satu cara  yang  dapat  dilakukan  yaitu  meningkatkan  sektor  wisata  serta  akomodasi  perhotelan.  Selain meningkatkan  pendapatan  per  kapita,  langkah  ini  akan  memperluas  ketersediaan  lapangan  kerja  yang akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada Provinsi Banten.

## 4. Mengoptimalkan Balai Pelatihan Kerja
Balai  pelatihan  kerja  adalah  sarana  tempat  pelatihan  untuk  mendapatkan  keterampilan  atau mendalami  keahlian  dibidang  tertentu.  Membuka  pelatihan  kerja  memiliki  banyak  manfaat,  contohnya dapat mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya, dapat menyesuaikan diri terhadap tuntutan bisnis saat pertama kali masuk kerja, dan masih banyak lagi. Kita dapat membuka pelatihan mengajarkan Microsoft office (word, excel, power point), karena ini adalah salah satu skill penting yang harus dimiliki seseorang sebelum bekerja. Dan aplikasi ini juga dapat membantu pekerjaan kita agar lebih cepat dan praktis. Balai pelatihan  kerja  sudah  banyak  di  ciptakan  namun  belum  dilakukan  secara  merata  ke  seluruh  daerah. Diharapkan balai pelatihan kerja dapat dibangun hingga daerah yang terpencil. Balai pelatihan kerja dapat mempersiapkan tenaga kerja yang siap untuk bekerja dengan mengasah kemampuan yang telah dimiliki.

## V. KESIMPULAN
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tingkat inflasi dalam suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dalam daerah itu. Semakin tinggi inflasi maka semakin tinggi tingkat pengangguran. Namun, tidak  semua  daerah  mengalami  keadaan  yang  sama,  salah  satunya  Provinsi  Banten.  Provinsi  ini  memiliki tingkat  inflasi  yang  tidak  terlalu  tinggi,  namun  memiliki  tingkat  pengangguran  yang  sangat  tinggi.  Hal  ini disebabkan  karena  berbagai  faktor  lain  diluar  dari  persentase  inflasi  yang  ada.  Kebijakan-kebijakan  yang telah ditetapkan dinilai kurang efektif karena belum dapat mengurangi tingkat pengangguran pada Provinsi Banten.  Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  penetapan kebijakan yang paling efektif  ialah dengan memanfaatkan kebijakan fiskal. Dengan pemanfaatan kebijakan fiskal  yang  memanfaatkan  pajak,  berbagai  kebijakan  dapat  diciptakan  dan  dapat  menekan  angka pengangguran di Provinsi Banten.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                               e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2,1 Desember 2022  1458-1466
Rekomendasi yang dapat diberikan setelah dilakukannya penelitian ini adalah pemerintah daerah maupun pemerintah  pusat  dapat  meluncurkan  berbagai  kebijakan  baru  serta  solusi  untuk  menurunkan  angka pengangguran.  Pemanfaatan  pajak  dapat  dilakukan  dengan  menciptakan  banyak  lapangan  kerja  baru  serta menurunkan  pajak  bagi  pelaku  UMKM,  dan  berbagai  kebijakan  lainnya  yang  memanfaatkan  pajak  untuk menekan angka pengangguran. Melalui kebijakan serta pemanfaatan pajak ini, seluruh masyarakat juga akan merasakan dampak yang baik. Karena dengan teratasinya pengangguran, maka  pertumbuhan perekonomian negara juga dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalin,  R.  L.,  &  Panorama,  M.  (2021).  Dampak  COVID-19  terhadap  Tingkat  Inflasi  (Kelompok Pengeluaran Makanan, Minuman, Tembakau dan Kesehatan Periode 2010-2020). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 1 (2), 73–84. http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/jebi/article/view/1027/947 Anggela, N. L. (2022, March 23). Kenaikan Tarif PPN 11 Persen Berdampak ke Inflasi, Ekonom Sarankan Langkah  Ini. Bisnis.Com .  https://m.bisnis.com/amp/read/20220323/9/1514009/kenaikan-tarif-ppn-11- persen-berdampak-ke-inflasi-ekonom-sarankan-langkah-ini
Avery,  R.  K.  (2006).  Quantitative  Methods  in  Broadcast  History.  In Methods  of  Historical  Analysis  in Electronic Media (pp. 167–183). BKPM.  (2021). Upaya  Pemerintah  Untuk  Memajukan  UMKM  Indonesia .  Kementerian  Investasi/BKPM. https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm- indonesia
BPK  Banten.  (2018).  WH  Ungkap  Tiga  Faktor  Penyebab  Tingginya  Pengangguran  di  Provinsi  Banten.  In Sub  Bagian  Hukum  BPK  RI  Perwakilan  Provinsi  Banten .  https://banten.bpk.go.id/wp- content/uploads/2018/11/Catatan-Berita-WH-Ungkap-Tiga-Faktor-Penyebab-Tingginya- Pengangguran-di-Provinsi-Banten.pdf BPS.  (2022). Februari  2022:  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  Sebesar  5,83  Persen  dan  Rata-Rata Upah Buruh sebesar 2,89 juta rupiah per bulan . Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka-- tpt--sebesar-5-83-persen.html BPS  Banten.  (2020). Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  Banten  Bulan  Februari  2020  Sebesar  8,01
Persen . Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
https://banten.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/531/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--banten-bulan- februari-2020-sebesar-8-01-persen.html BPS  Banten.  (2021). Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  sebesar  8,98  persen .  Badan  Pusat  Statistik Provinsi  Banten.  https://banten.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/633/tingkat-pengangguran-terbuka- tpt-sebesar-8-98-persen.html
BPS  Banten.  (2022a). Penduduk  Menurut  Jenis  Kelamin  dan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten  (Jiwa), 2020-2022 . Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. https://banten.bps.go.id/indicator/12/46/1/penduduk- menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html BPS Banten. (2022b). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen), 2019-2021 . Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. https://banten.bps.go.id/indicator/6/157/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten- kota.html
BPS Banten. (2022c). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,09 persen Keadaan Ketenagakerjaan Banten Agustus 2022 . Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
https://banten.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/689/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-8-09- persen-keadaan-ketenagakerjaan-banten-agustus-2022.html
Dewi,  R.  K.  (2022,  April  14).  Rekrutmen  Bersama  BUMN  2022,  Ada  2.700  Lowongan  Kerja,  Ini  Cara Daftarnya. Kompas.Com . https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/13/060000165/rekrutmen- bersama-bumn-2022-ada-2700-lowongan-kerja-ini-cara-daftarnya?page=all
Disnaker.  (2021). Penetapan  Upah  Minimum  Kota  Semarang  Tahun  2022 .  Disnaker  Semarang. https://disnaker.semarangkota.go.id/user/detail_berita/9
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                               e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2,1 Desember 2022  1458-1466
Disnakertrans. (2022). Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2022 . Disnakertrans. Fitriya, F. (2022, August 15). Pengertian Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan PPN 11 Persen. Klikpajak . https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/
Hartati,  N.  (2020).  Pengaruh  Inflasi  dan  Tingkat  Pengangguran  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Indonesia  Periode  2010  –  2016. Jurnal  Ekonomi  Syariah  Pelita  Bangsa , 5 (01),  92–119. https://doi.org/10.37366/jespb.v5i01.86 Ilyas,  F.  (2021).  Analisis  Swot  Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  Dan  Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan  Masyarakat  (PPKM) Terhadap  Dampak  Ekonomi  Di  Tengah  Upaya  Menekan Laju Pandemi Covid-19. Jurnal Akrab Juara , 6 (3), 190–198.
https://doi.org/https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v6i3.1559 Isnaini,  D.  (2017).  Peranan  Kebijakan  Fiskal  Dalam  Sebuah  Negara. Al-INTAJ:  Jurnal  Ekonomi  Dan Perbankan Syariah , 3 (1), 102–118. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v3i1.1165 Karnadi,  A.  (2022,  April  13).  Banyak  Dipangkas,  Berapa  BUMN  yang  Tersisa  hingga  Maret  2022?
DataIndonesia.Id . https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/banyak-dipangkas-berapa-bumn-yang- tersisa-hingga-maret-2022 Kemendag.  (2017). Penetapan  Harga  Eceran  Tertinggi  Beras (Nomor  57/M-Dag/PER/8/2017).  Menteri Perdagangan Republik Indonesia. https://ews.kemendag.go.id/file/policy/Permendag 57_2017.pdf Kominfo.  (2020). Menko  Luhut:  Sektor  Pariwisata  Mulai  Bergeliat .  Kementerian  Komunikasi  Dan Informatika  Republik  Indonesia.  https://www.kominfo.go.id/content/detail/28044/menko-luhut-sektor- pariwisata-mulai-bergeliat/0/berita Limanseto,  H.  (2021). UMKM  Menjadi  Pilar  Penting  dalam  Perekonomian  Indonesia .  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm- menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia
Mirani,  K.  P.,  Margareth,  A.  N.,  Cahyarani,  N.,  &  Maulana,  A.  (2021).  The  Government’s  Fiscal  Policy Strategy  to  Improve  The  Economy  of  Indonesia  in  The  Covid-19  Pandemic  Period. Bilancia:  Jurnal Ilmiah Akuntansi , 5 (2), 193–204.
http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index Moegiarso,  S.  (2022). Upaya  Pengendalian  Inflasi,  Melalui  Sinergi  Pusat  -  Daerah,  Menjaga  Produksi (Suplai)  dan  Menanggung  Ongkos  Transportasi .  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian Republik Indonesia. https://ekon.go.id/publikasi/detail/4587/upaya-pengendalian-inflasi-melalui- sinergi-pusat-daerah-menjaga-produksi-suplai-dan-menanggung-ongkos-transportasi Ningsih,  D.,  &  Andiny,  P.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Inflasi  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap Kemiskinan di
Indonesia.
Jurnal Samudra Ekonomika , 2 (1), 53–61. https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653 Nugroho, S. A.
(2019). Mengenal Tarif PPh Final untuk UMKM. Pajakku . https://www.pajakku.com/read/5d493b9f6fd6cc1a05c6cf5c/Mengenal-Tarif-PPh-Final-untuk-UMKM Sambas.  (2022,  September  8).  Sinergi  Penanganan  Dampak  Inflasi  Melalui  Belanja  Wajib  Perlindungan
Sosial Sebesar 2% Dana Transfer Umum. Antara Banten . https://banten.antaranews.com/berita/224581/sinergi-penanganan-dampak-inflasi-melalui-belanja- wajib-perlindungan-sosial-sebesar-2-dana-transfer-umum