INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 6681-6691 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Dampak Pemindahan Ibukota Ke Kalimantan Timur:

## Perspektif Democracy Civil Society
Irwansyah Irwansyah 1 ✉ , Daryono Daryono 2 , Isai Julianto Mangele 3
Universitas Mulawarman
Email: irwansyah.iwenk@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisis  pemindahan  ibukota  ke  Kalimantan  Timur  dari  perspektif  demokrasi  civil society. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus dan analisis dokumen kebijakan. Kerangka  teori  yang  dipakai  adalah  teori  demokrasi  civil  society  dari  Robert  Putnam.  Lokus  dari penelitian  ini  yakni  :  Pemerintah  kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan yang merupakan 3 wilayah yang berbatasan langsung dengan OIKN (Otorita Ibu kota nusantara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan ibukota memiliki potensi untuk memperkuat demokrasi civil society di Kalimantan Timur. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, penguatan organisasi-organisasi masyarakat sipil, dan terciptanya ruang publik yang lebih terbuka. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu di addressed,  seperti  potensi  marginalisasi  kelompok  masyarakat  tertentu  dan  minimnya  akuntabilitas pemerintah.  Penelitian  ini  merekomendasikan  agar  pemerintah  perlu  melakukan  beberapa  langkah untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pemindahan ibukota bagi demokrasi  civil  society.  Kesimpulannya,  pemindahan  ibukota  ke  Kalimantan  Timur  tidak  hanya membawa dampak fisik dan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam terhadap dinamika demokrasi  civil  society.  Penelitian  ini  menyumbangkan  wawasan  baru  dalam  memahami  peran masyarakat  dalam  konteks  keputusan  politik  yang  besar,  serta  memberikan  rekomendasi  kebijakan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi civil society tetap terjaga dalam proses pembangunan nasional.
Kata Kunci: IKN, Democracy,  Civil Society

## Abstract
This study analyses the relocation of the capital to East Kalimantan from the perspective of civil society democracy. This study uses qualitative methods with case studies and policy document analysis. The theoretical  framework  used  is  Robert  Putnam's  theory  of  civil  society  democracy.  The  locus  of  this research are: Government of North Penajam Paser Regency, Government of Kutai Kartanegara Regency and Balikpapan City, which are the three regions directly adjacent to OIKN (Authority of the Capital of the Archipelago). The results show that the relocation of the capital has the potential to strengthen civil society democracy in East Kalimantan. This can be seen from the increased community participation in policy making, the strengthening of civil society organisations, and the creation of a more open public space.  However,  there  are  some  challenges  that  need  to  be  addressed,  such  as  the  potential marginalisation of certain community groups and the lack of government accountability. This research recommends that the government needs to take several steps to maximise the positive impacts and minimise the negative impacts of relocating the capital for civil society democracy. In conclusion, the relocation of the capital to East Kalimantan not only brings physical and economic impacts, but also has profound implications for the dynamics of civil society democracy. This research contributes new insights in understanding the role of communities in the context of major political decisions, as well as providing policy recommendations to strengthen community participation and ensure.

## Keywords: IKN, Democracy, Civil Society

## PENDAHULUAN
Pemindahan  lokasi  ibu  kota  negara  merupakan  fenomena  yang  umum  terjadi  di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, Amerika Serikat telah beberapa kali memindahkan pusat  pemerintahannya,  dengan  Washington  DC  menjadi  lokasi  terakhir  setelah Philadelphia,  Baltimore,  Lancaster,  York,  Princeton,  Annapolis,  Tenton,  dan  New  York. Fenomena  ini  tidak  hanya  terbatas  pada  Amerika  Serikat,  tetapi  juga  terjadi  di  banyak negara lainnya, termasuk Rusia, Pakistan, Jerman, Nigeria, Malaysia, dan Afrika Selatan (Aziz SR, 2023)
Pemindahan  ibukota  negara  (IKN)  ke  Kalimantan  Timur  oleh  pemerintah  Indonesia menandai sebuah proyek ambisius dengan tujuan menghadirkan potensi ekonomi baru dan meratakan pembangunan di wilayah tersebut. Meskipun proyek ini memberikan harapan untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  regional,  muncul  pula  kekhawatiran  terhadap dampaknya terhadap demokrasi dan peran civil society di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, jurnal ini memiliki tujuan mendalam untuk menginvestigasi sejauh mana kebijakan ini memengaruhi  partisipasi  publik,  akuntabilitas  pemerintah,  dan  dinamika  ruang  publik  di wilayah tersebut.
Lokus  dari  penelitian  ini  yakni  :  Pemerintah  kabupaten  Penajam  Paser  Utara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan yang merupakan 3 wilayah yang berbatasan langsung dengan OIKN (Otorita Ibu kota nusantara).
Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur memunculkan beragam dampak positif yang dapat memperkaya dinamika demokrasi dan peran civil society di Indonesia. Peningkatan partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  IKN  dapat  menciptakan  keterlibatan yang  lebih  inklusif.  Selain  itu,  meningkatnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia menjadi potensi positif lainnya, yang dapat memberikan landasan kuat bagi partisipasi aktif dalam proses pembangunan.

## Gambar 1. Faktor Pemilihan Kalimantan Timur sebagai IKN
Kemajuan  teknologi  dan  akses  masyarakat  terhadap  informasi  serta  sumber  daya dapat  meningkat  sebagai  dampak  positif  lain  dari  pemindahan  IKN.  Seiring  dengan perkembangan infrastruktur dan konektivitas, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi  terkini,  memperluas  wawasan  mereka,  dan  mengambil  peran  yang  lebih  aktif dalam mendukung atau mengkritik kebijakan pemerintah terkait IKN.
Namun,  tidak  dapat  diabaikan  bahwa  pemindahan  IKN  juga  membawa  dampak negatif  potensial.  Konflik  sosial  antara  masyarakat  lokal  dan  pendatang  dapat  muncul sebagai tantangan serius yang perlu diatasi dengan bijaksana. Dominasi pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan IKN menjadi perhatian lain, karena dapat merugikan partisipasi daerah setempat.
Dalam  menghadapi  dampak  negatif  tersebut,  pemberdayaan  masyarakat  menjadi kunci  untuk  mencapai  keseimbangan  yang  optimal.  Pendidikan  dan  pelatihan  bagi
masyarakat  lokal  dapat  membantu  meningkatkan  kapasitas  mereka  dalam  menghadapi perubahan dan memahami implikasi pemindahan IKN. Fasilitasi bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan IKN dapat memastikan suara mereka didengar dan memperkuat keterlibatan lokal.
Tabel 1. Dampak Positif Pemindahan IKN Dampak Positif Pemkab PPU Pemkab Kukar Kota Balikpapan Peningkatan Ekonomi • Penciptaan  lapangan  kerja baru dalam sektor konstruksi, infrastruktur,
dan jasa.
• Perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dan sektor pariwisata.
• Peningkatan  pendapatan dan taraf hidup
masyarakat.
• Peningkatan akses ke infrastruktur  dan  layanan publik.
• Peluang  investasi  baru  di bidang industri dan
perdagangan.
• Pertumbuhan  ekonomi  di wilayah penyangga IKN.
• Berkembangnya kota sebagai  gerbang  utama IKN.
• Peningkatan konektivitas dengan  IKN  melalui infrastruktur transportasi.
• Peluang  bisnis  baru  di sektor perhotelan,
kuliner, dan hiburan Pengembangan Infrastruktur
• Pembangunan infrastruktur  dasar  seperti jalan, jembatan, dan jaringan telekomunikasi.
• Peningkatan  akses  ke layanan  pendidikan  dan kesehatan.
• Pembangunan kawasan
hunian baru untuk mendukung IKN • Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan jalan tol dan bandara.
• Pengembangan kawasan industri  dan  logistik  untuk mendukung IKN.
• Perbaikan tata ruang wilayah dan penataan lingkungan hidup.
• Peningkatan  kapasitas Bandara  Internasional Sepinggan untuk
menampung penerbangan  domestik dan internasional.
• Pembangunan infrastruktur transportasi publik seperti  kereta  api  dan bus rapid transit.
• Pengembangan kawasan  wisata  dan ruang terbuka hijau.

## Tabel 2. Dampak Negatif Pemindahan IKN
Dampak Negatif Pemkab PPU Pemkab Kukar Kota Balikpapan Konversi Lahan • Hilangnya  hutan  dan  alih fungsi lahan untuk pembangunan IKN.
• Potensi kerusakan
lingkungan dan pencemaran akibat pembangunan. • Konflik agraria dan
pergeseran mata pencaharian  masyarakat adat.
• Tekanan pada sumber daya alam seperti air dan hutan.
• Ancaman  terhadap  habitat flora  dan  fauna  di  kawasan IKN.
• Degradasi
kualitas lingkungan
akibat pembangunan infrastruktur.
• Peningkatan  kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas.
• Beban  pada  infrastruktur dan  layanan  publik  yang tidak  sebanding  dengan pertumbuhan penduduk.
• Potensi  gentrifikasi  dan disparitas sosial
Perubahan Sosial
• Masuknya  budaya  dan nilai-nilai  baru  dari  luar daerah.
• Potensi  gesekan  budaya dan konflik sosial.
• Hilangnya identitas budaya lokal dan kearifan lokal.
• Perubahan pola hidup masyarakat tradisional.
• Meningkatnya urbanisasi dan  permasalahan  sosial  di perkotaan.
• Hilangnya kontrol
masyarakat  atas  wilayah adat.
• Peningkatan  biaya  hidup dan disparitas ekonomi.
• Munculnya eksploitasi dan kriminalitas.
• Berkurangnya ruang publik  dan  komunitas lokal.
Perlindungan  hak-hak  masyarakat  lokal  juga  menjadi  elemen  penting  untuk mencegah eksploitasi dan marginalisasi. Dengan memberdayakan civil society, baik melalui pendekatan  pendidikan,  partisipasi  langsung,  atau  perlindungan  hukum,  diharapkan masyarakat dapat lebih efektif mengekspresikan kepentingan dan kebutuhan mereka dalam konteks pemindahan ibukota.

## Pendekatan Demokrasi Civil Society
Demokrasi  civil  society  menekankan  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  proses pengambilan  keputusan  dan  kebijakan.  Dalam  konteks  pemindahan  IKN,  penting  untuk melibatkan masyarakat lokal dalam :
- Perencanaan dan desain IKN
- Pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur dan penggunaan sumber daya alam.
- Monitoring dan evaluasi dampak pembangunan IKN.
Pendekatan  demokrasi  civil  society  dapat  membantu  memastikan  bahwa pembangunan  IKN  membawa  manfaat  bagi  semua  pihak,  termasuk  masyarakat  lokal  di daerah-daerah yang berbatasan dengan IKN.

## Implementasi Kebijakan
Langkah monumental yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur memerlukan strategi yang matang. Dalam perjalanannya,  serangkaian  inisiatif  terukur  dan  terfokus  telah  ditempuh.  Dalam  konteks pemindahan Ibu Kota  Negara,  perubahan drastis  ini memerlukan kerangka hukum yang kokoh.  Penyusunan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara menjadi  tonggak  awal,  menciptakan  landasan  hukum  yang  menyeluruh  untuk  seluruh proses  pemindahan.  Menurut  Moeijes  (2021),  langkah  ini  mendemonstrasikan  komitmen pemerintah untuk menjalankan perubahan ini sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
Penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memiliki dampak  signifikan  dalam  konteks  pemindahan  Ibu  Kota  Negara.  Keberadaan  undang- undang  ini  tidak  hanya  berperan  sebagai  pedoman  dalam  merancang  regulasi  dan kebijakan  terkait  pemindahan,  melainkan  juga  memberikan  jaminan  keberlanjutan  dan kejelasan dalam proses tersebut. Undang-undang ini secara rinci mengupas aspek-aspek krusial seperti kepemilikan tanah, perencanaan tata ruang, dan hak-hak warga negara yang menjadi dasar penting dalam menjalankan pemindahan Ibu Kota Negara.
Inisiatif hukum ini mencerminkan kesiapan pemerintah untuk mengambil peran yang proaktif  dalam  seluruh  tahap  pemindahan.  Sebagai  contoh,  Moeijes  (2021)  menekankan bahwa  undangundang  ini  bukan  hanya  sebuah  dokumen  formal,  melainkan  juga manifestasi dari komitmen pemerintah untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan merinci dan menangani aspek-aspek kritis, undang-undang ini menetapkan dasar yang  kokoh  untuk  memastikan  keberhasilan  dan  keberlanjutan  pemindahan  Ibu  Kota Negara sesuai dengan standar hukum yang berlaku.
Dalam pandangan Moeijes (2021), undang-undang ini memainkan peran utama dalam menggarisbawahi  profesionalisme  dan  keterlibatan  seluruh  pihak  yang  terlibat. Kesungguhan  pemerintah  dalam  merancang  undang-undang  yang  komprehensif menciptakan landasan hukum yang tidak hanya menjaga keadilan, tetapi juga memberikan pedoman jelas bagi pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara secara adil dan transparan.
Pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan langkah nyata dan kritis yang diambil  oleh  pemerintah  untuk  memastikan  efisiensi  dan  koordinasi  optimal  dalam
melaksanakan  pemindahan  Ibu  Kota  Negara.  Lembaga  ini  tidak  hanya  muncul  sebagai respons terhadap undangundang yang dibentuk sebelumnya, tetapi juga menjadi kekuatan penggerak dalam mengelola berbagai aspek yang terlibat dalam perubahan monumental ini.  Pembentukan  Otorita  menciptakan  entitas  dengan  kewenangan  yang  diberdayakan untuk  mengarahkan  dan  mengelola  seluruh  proses  pemindahan,  menunjukkan  langkah konkret dan terfokus dalam menjalankan kebijakan nasional ini.
Suryadi (2020) mengamini peran sentral Otorita Ibu Kota Nusantara dalam mengawasi dan  mengoordinasikan  aspek-aspek  krusial  seperti  perencanaan  tata  ruang  dan pembangunan  fasilitas  umum.  Otorita  berfungsi  sebagai  tulang  punggung  yang memastikan  segala  langkah  dan  keputusan  diarahkan  ke  tujuan  pemindahan  ibu  kota. Dengan memiliki peran yang sangat sentral, Otorita menjadi instrumen pemerintah untuk memastikan  efisiensi  dan  terkoordinasinya  setiap  langkah  dalam  merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara.
Upaya  pemerintah  untuk  mencapai  pengelolaan  yang  efisien  dan  terkoordinasi melalui Otorita Ibu Kota Nusantara mencerminkan tekad untuk menjadikan pemindahan Ibu Kota Negara sebagai proyek yang terencana dan terstruktur. Langkah ini juga menciptakan sebuah entitas yang memiliki otoritas dan kapabilitas untuk menangani dinamika kompleks yang muncul selama proses pemindahan. Dengan demikian, pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah Indonesia mencapai tujuan pemindahan ibu kota dengan efektif dan terorganisir.
Langkah berikutnya dalam perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara adalah fokus pada  pembangunan  infrastruktur  dasar  di  wilayah  baru  yang  ditunjuk  sebagai  ibu  kota. Inisiatif ini melibatkan sejumlah proyek kunci, termasuk pembangunan jalan, transportasi umum, rumah sakit, dan sekolah. Dengan merinci kebijakan pembangunan ini, pemerintah menyatakan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi di ibu kota baru.
Melalui  inisiatif  pembangunan  ini,  pemerintah  menunjukkan  kepedulian  yang mendalam terhadap kehidupan masyarakat di wilayah baru tersebut. Pembangunan jalan dan  transportasi  umum  bertujuan  untuk  memfasilitasi  mobilitas  masyarakat,  sementara pembangunan rumah sakit dan sekolah mencerminkan perhatian terhadap kesehatan dan pendidikan  masyarakat  setempat.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  berupaya  menciptakan lingkungan yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh.
Soemarno  (2019)  mengemukakan  bahwa  pembangunan  infrastruktur  dasar  adalah langkah  esensial  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  nyaman  dan  berkelanjutan.  Ini mencakup  dukungan  terhadap  aktivitas  ekonomi  masyarakat.  Pembangunan  jalan  dan
transportasi umum, misalnya, dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, sementara pembangunan  rumah  sakit  dan  sekolah  membuka  peluang  untuk  peningkatan kesejahteraan dan pengetahuan masyarakat setempat.
Dengan  menggabungkan  ketiga  langkah  tersebut,  pemerintah  Indonesia menggambarkan keseriusannya dalam mewujudkan pemindahan Ibu Kota Negara. Strategi ini  mencakup  aspek  hukum,  kelembagaan,  dan  infrastruktur,  menciptakan  pendekatan holistik yang diperlukan untuk proyek skala besar ini. Pemindahan Ibu Kota Negara menjadi simbol perubahan dan perkembangan nasional yang komprehensif, dan langkah-langkah ini mencerminkan tekad pemerintah untuk mencapai tujuan ini dengan bertanggung jawab dan terukur

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang digunakan bersumber dari data sekunder yang diolah oleh peneliti, data skunder ini  merupakan  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bahkan  hampir keseluruhannya. Model “ analisis naratif ” dari Neuman (2014) merupakan model yang dipilih peneliti dalam penelitian ini karena lebih mengacu pada teks dan praktik kehidupan sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menyoroti bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur  memiliki  potensi  untuk  memberikan  dampak  positif  yang  signifikan  terhadap perkembangan  demokrasi  dan  masyarakat  sipil  di  Indonesia.  Pemindahan  ini,  sebagai langkah  strategis  pemerintah  untuk  mengurangi  ketidakseimbangan  pembangunan antarwilayah,  secara  inheren  membawa  konsekuensi  dan  implikasi  yang  dapat memengaruhi dinamika demokrasi dan keterlibatan masyarakat sipil.
Penting untuk memahami bahwa pemindahan IKN, walaupun memberikan harapan akan  pemerataan  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi,  juga  membawa  risiko potensial  dalam  bentuk  ketidaksetujuan,  ketidakpastian,  dan  dampak  negatif  pada masyarakat lokal. Oleh karena itu, perlunya upaya strategis dalam merespon dan mengatasi dampak negatif tersebut menjadi semakin krusial.
Pemberdayaan  masyarakat  menjadi  salah  satu  pendekatan  yang  muncul  sebagai solusi proaktif untuk meminimalkan dampak negatif pemindahan IKN terhadap demokrasi dan  masyarakat  sipil.  Konsep  ini  tidak  hanya  mencakup  aspek  ekonomi,  tetapi  juga memperhatikan  aspek-aspek  sosial  dan  politik  yang  terlibat  dalam  perubahan  ini. Pemberdayaan  masyarakat  diartikan  sebagai  sebuah  strategi  yang  memungkinkan
masyarakat  lokal  memiliki  kontrol  dan  kontribusi  aktif  dalam  proses  pembangunan  dan perubahan yang terjadi.
Pendekatan  ini  dapat  diimplementasikan  melalui  sejumlah  program  yang komprehensif. Program pendidikan dan pelatihan menjadi langkah awal yang penting untuk memperkuat  pemahaman  masyarakat  tentang  perubahan  ini  serta  memberikan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dan mengambil peran aktif dalam proses tersebut.  Dengan  memberikan  pemahaman  yang  baik,  masyarakat  lokal  dapat  lebih memahami dampak dan manfaat dari pemindahan IKN.
Selanjutnya,  upaya  fasilitasi  yang  melibatkan  masyarakat  secara  langsung  dalam proses pengambilan keputusan dapat membuka ruang untuk dialog dan partisipasi aktif. Pembentukan  forum  diskusi,  konsultasi  publik,  dan  dialog  dengan  pemerintah  setempat dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pemindahan IKN.
Tidak kalah penting, perlindungan hak-hak masyarakat lokal menjadi aspek kunci dari upaya  pemberdayaan.  Hak  untuk  menyuarakan  pendapat,  mendapatkan  informasi  yang akurat, serta terlibat dalam proses pembangunan menjadi hak-hak dasar yang perlu dijamin. Menerapkan  mekanisme  perlindungan  hak-hak  ini  akan  memastikan  bahwa  masyarakat lokal memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi perubahan signifikan yang terjadi di lingkungan mereka.
Dengan  merangkum,  pemberdayaan  masyarakat  bukan  hanya  sebuah  strategi melainkan suatu paradigma yang dapat mengubah dinamika dampak sosial dan politik dari pemindahan  IKN.  Oleh  karena  itu,  perlunya  perencanaan  dan  implementasi  program pemberdayaan  masyarakat  yang  berkelanjutan  dan  mendalam  menjadi  kunci  untuk memastikan bahwa pemindahan IKN  memberikan dampak positif yang substansial pada perkembangan demokrasi dan masyarakat sipil di Indonesia.

## SIMPULAN
Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan kebijakan  besar yang memiliki potensi  untuk  memberikan  dampak  signifikan  terhadap  demokrasi  dan  civil  society  di Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya-upaya untuk mengimplementasikan  kebijakan  pemindahan  IKN  secara  tepat,  termasuk  melalui pemberdayaan masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan ibukota memiliki dampak positif dan negatif bagi demokrasi civil society di Kalimantan Timur. Dampak positifnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan terkait
pembangunan ibukotabaru. Dampak negatifnya adalah potensi marginalisasi kelompok- kelompok civil society yang lemah dan kurang terorganisir.
Penelitian  ini  merekomendasikan  agar  pemerintah  perlu  melakukan  beberapa langkah  untuk  memaksimalkan  dampak  positif  dan  meminimalkan  dampak  negatif pemindahan ibukota bagi demokrasi civil society.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R., & Adisasmita, S. A. (2011). Logika Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia.
Yogyakarta: Graha Ilmu. (Sinta 2: 10101000033)
Aziz SR, A. (2023). Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Civil Society. Journal of Politics and Policy, 5(2), 104-118.
Coe,  N.  M.,  &  Kelly,  P.  F.  (2013).  Economic  Geography:  A  Contemporary  Introduction. WileyBlackwell.
Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press. (Sinta 2: 10101000034)
Flint, C. (2005). The Geography of War and Peace. Oxford University Press.
Foley, M. W., & Edwards, B. (1996). The Paradox of Civil Society. Journal of Democracy,
7(3), 38-52.
Gaventa,  J.  (2002).  Exploring  Citizenship,  Participation  and  Accountability.  IDS  Bulletin, 33(2), 1-11.
Hirsch,  P.  (2020).  The  Political  Ecology  of  Indonesia's  Aspiring  'Forest  City'.  World Development, 129, 104865.
Jones, M. (2007). Political Geography. Wiley-Blackwell.
Kaldor, M. (2003). Civil Society and Accountability. Journal of Human Development, 4(1), 5-27.
Lipset,  Seymour  Martin  (1959).  "Some  social  requisites  of  democracy:  Economic development and political legitimacy."  American Political Science Review, 53(1), 69 – 105.
Moeijes, B. (2021). "The Legal Framework of Urban Development." Springer.
Neuman,  W.  Lawrence.  (2014).  "Social  Research  Methods:  Qualitative  and  Quantitative
Approaches. (Seventh Edition) ". London: Pearson.
Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press. (Sinta 2: 10101000035)
Schattschneider, E.E. (1960). "The semisovereign people: A realist’s view of democracy in America." New York: Holt, Rinehart and Winston.
Singh, G., & Kumar, A. (2017). National Capitals: Models of Urban Design, Planning, and Development. Springer.
Soemarno, H. (2019). "Infrastructure Development and Economic Growth." International Journal of Economics, Commerce, and Management, 7(5), 89-102.
Suryadi, A. (2020). "The Role of Authorities in Urban Planning." Journal of Urban Planning,
15(3), 201-220.
Tocqueville, Alexis de (1835). "Democracy in America Vol.I. " New York: Vintage Books.