## KINERJA PEMERINTAH KOTA DALAM MENGATASI PERSAMPAHAN DI MAKASSAR

## Kamaruddin*

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  factors  that  influence  in  dealing  with waste  in  the  city  of  Makassar,  this  study  used  phenomenological  approach  and classified  as  qualitative  research.  The  results  showed  that  the  waste  problem  is still  on  the  agenda  of  homework  that  has  not  been  able  to  overcome  the maximum to date, this gives an indication that there is no synergy between the leadership  of  stakeholders,  employees  and  the  community  in  order  to  jointly tackle the waste problem, so the government needs to involve the community as a subject development in addressing the waste problem in the city of Makassar.

## Keywords : community, garbage, government, policy

## PENDAHULUAN
Pelayanan  pengangkutan  sampah  sebagai  bagian  dari  pengelolaan persampahan  sangat  dipengaruhi  oleh  ketersediaan  sarana  dan  prasarana persampahan.  Namun,  jumlah  sarana  dan  prasarana  pengelolaan  sampah  di Kota  Makassar  masih  kurang  berdasarkan  data  yang  peneliti  dapat  jumlah armada pengangkut sampah  81 truk (usia diatas 20 tahun) 28 truk  (usia diatas 10  tahun)  42  truk    (usia  dibawah  5  tahun  (Sumber  :  Perlengkapan/Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar)
Dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Makassar  memang  tidak  memadai  karena  jumlah  kendaraan  pengangkut sampah  masih  kurang  ditambah  banyak  yang  sudah  tua  dan  sering  rusak menyebabkan  pelayanan  pengangkutan  sampah  di  Kota  Makassar  belum berjalan  maksimal  sehingga  pengelolaan  sampah  di  Kota  Makassar  dapat dikatakan  belum  efektif.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  penambahan  armada pengangkut  sampah  sekitar  50  unit  untuk  melayani  pengangkutan  sampah  di Kota  Makassar  agar  lebih  maksimal  dan  telah  diusahakan  penambahan  oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sebanyak 13 unit  pada tahun 2012 armada pengangkut sampah (Sumber :Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar)
*) Dosen UIN Alauddin Makassar
Dengan  kondisi  sarana  dan  prasarana  pengelolaan  sampah  Dinas Pertamanan  dan  Kebersihan  saat  ini  secara  langsung  juga  mempengaruhi pembiayaan  operasional  persampahan.  Biaya  operasional  untuk  menunjang pengelolaan  sampah  diperoleh  dari  subsidi  pemerintah  dan  pendapatan  asli daerah yaitu retribusi sampah.
Terkait biaya operasional untuk menunjang pengelolaan persampahan di Kota  Makassar  selalu  mengalami  defisit anggaran  setiap  tahunnya,  pada  tahun 2012  target  penerimaan  sebesar  Rp  5.596.163.000  hanya  terealisasi  sebesar  Rp 3.804.416.400,00 atau  sebesar  67,98  %  (Sumber  :  Laporan  Akuntabilitas  kinerja Dinas  2012)  sehingga  dengan  kondisi  tersebut  berpengaruh  pada  sejumlah pembiayaan dalam pengelolaan persampahan.
Pemerintah Kota Makassar dengan berbagai  kekurangan dan tantangan serta  hambatan  yang  dialami  dalam  penanganan  masalah  sampah  juga  telah menyadari  sepenuhnya  hal  ini,  namun  untuk  menerapkan  paradigma  baru pengelolaan  masih  terasa  sulit  dilaksanakan  oleh  karena  masih  terbatasnya pemahaman  berbagai  komunitas  masyarakat  kota  mengenai  sampah  sebagai sumber daya dan ancamannya di masa mendatang.
Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dinas  kebersihan  dan pertamanan  Kota  Makassar  memerlukan  dukungan  dari  semua  pihak  termasuk masyarakat  dan  pemerintah.  Dukungan  masyarakat  dapat  berupa  ikut  serta dalam penangganan persampahan yang merupakan produksi dari rumah tangga masyarakat  yang  bersangkutan,  pemeliharaan  pertamanan  di  depan  rumahnya atau di sekelilingnya dan juga berupa pembayaran restribusi  yang lebih tinggi, sedangkan  dukungan  pemerintah  daerah  dapat  berupa  peningkatan  dana operasional  yang  lebih  memadai  sehingga  kebutuhan-kebutuhan  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  tercukupi  dan  pada  akhirnya  dapat  memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.
Dalam  menjalankan  fungsinya  yakni  melayani  14  kecamatan    dengan luas  175,77  Km 2 Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  didukung  dengan  total keseluruhan pengangkut sampah 372 orang, total tukang sapu berstatus PNS 33 orang  dan  berstatus  kontrak  29 orang,  bagian  pemeliharaan peralatan  dan alat berat 13 PNS dan 10 tenaga kontrak totalnya 23 orang. Bagian monitoring dan evaluasi  pengngkutan  kebersihan 2  orang,  jumlah  sopir  pengangkut  sampah  73 orang  PNS  dan 48  tenaga  kontrak,  jumlah  pengawas  pengangkutan  sampah  14 kecamatan 11 PNS dan 2 tenaga kontrak, idealnya setiap kecamatan minimal 3 pengawas,  jumlah  pengelolah  TPA  17  orang  dan  idealnya  22  orang.    Jumlah pekerja sampah ditambah sopir dan pengawas 460 orang.  Total unit kendaraan
truk  sampah  151  unit,  idealnya  tambahan  50  truk  baru,  jumlah  kontainer  200 unit,  idealnya  setiap  kelurahan  2  kontainer.  Berarti  jumlah  container  yang dibutuhkan di Kota Makassar sebanyak 288 container.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  permasalahan  yang  ingin dianalisis  adalah  faktor  determinan  yang  mempengaruhi  pengelolaan persampahan pada dinas pertamanan dan kebersihan kota Makassar.

## METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  bertempat  di  Kota  Makassar.  Jenis  penelitian deskriptif  kualitatif  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  fenomenologi. Sumber  data  dalam  penelitian  ini  meliputi:    Sumber  data  primer  dan  Sumber data sekunder.
Fokus  masalah  pada  penelitian  ini  adalah  faktor  determinan  yang mempengaruhi  pengelolaan  persampahan  pada  dinas  pertamanan  dan kebersihan kota Makassar.
Instrument  penelitian  ini  merupakan  peneliti  sendiri,  Teknik Pengumpulan Teknik interview, Observasi.  Dokumen

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor Determinan yang Mempengaruhi Pengelolaan Persampahan pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar

## 1. Diskriminasi
Untuk  menjadikan  pengelolaan  persampahan  lebih efektif  ,  pendekatan secara  humanistic  perlu  terbangun  secara  harmonis,  adanya  spesialisasi pekerjaan  yang  dilaksanakan  memang  penting,  tetapi  hal  yang  keliru  jika menganggap  pekerjaan  yang  digeluti  lebih  penting  tanpa  melihat  sinergitas antara  pekerjaan  satu  dengan  yang  lain  merupakan  hal  yang  sangat disayangkan.  Dari  hasil  observasi  peneliti  menemukan  secara  umum  pekerja hanya  lebih  akrab  pada  sesama  bidang  masing  -    masing,  begitu  pula  dengan bidang  operasional  pengelolah  sampah  di  lapangan  nampaknya  mereka  lebih dominan akrap dengan sesama satu bidang pekerjaa. Di sinilah peran pimpinan dalam  membangun  kebersamaan  dalam  payung  organisasi  sangat  diharapkan, medianya dapat melalui dialog terbuka, kegiatan olaraga bersama dan sejumlah kegiatan  non  formal  yang  dilaksanakan  dengan  melibatkan  jajaran  kepala bidang, kepala seksi,pegawai dll, sehingga komunikasi yang efektif akan mudah dibangun.  Hal  ini  akan  lebih  efektif  apabila  seluruh  stakeholder  baik  dari pemerintah  Kota  Makassar  maupun  stakeholder  dalam  tubuh  dinas  tersebut, efektivitas dari kegiatan tersebut akan terjalin efektif apabila program tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

## 2. Pengharapan
Salah  satu  teori  motivasi  yang  sangat  popular ialah  teori  harapan  yang dikemukakan  oleh  Victor  Vroom,  seorang  ahli  psikologi  dari  Universitas  Yale, teori  ini  menekankan  bahwa  kekuatan  kecendrungan  berprilaku  tertentu tergantung  pada  kuatnya  harapan  bahwa  prilaku  tersebut  akan  diikuti  oleh keluaran tertentu dan oleh kuatnya daya tarik dari keluaran itu bagi orang yang bersangkutan,  dalam  penerapannya,  makna  teori  itu  ialah  bahwa  seorang pegawai  akan  bersedia  melakukan  upaya  yang  lebih  besar  apabila  diyakini bahwa  upaya  tersebut  akan  berakibat  pada  penilaian  kinerja  yang  baik,  dan penilaian  kinerja yang  baik akan  berakibat  pada imbalan yang lebih  besar  dari organisasi  seperti  bonus,  kenaikan  gaji  dan  promosi,  dan  semuanya memungkinkan pegawai dapat mencapai tujuan yang diidam - idamkan.
Pekerja  operasional  pada  Dinas  Pertamanan  dan  Kebersihan  Kota Makassar  merupakan  hal  yang  paling  utama  karena  merekalah  yang bersentuhan langsung dalam penanganan sampah sehari-harinya, oleh sebab itu perilaku  para  pekerja  sangat  mempengaruhi  kelancaran  atau  rintangan  dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Pekerja juga merupakan hal utama dalam meningkatkan efektivitas dalam kegiatan tersebut.
Karakteristik  pekerja  yang  berpengaruh  disini  ialah  perilaku  para pekerja  dalam  menjalankan  kegiatan  pengumpulan  dan  mengangkut  sampah- sampah serta faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat para pekerja.
Semua  pekerja  dalam  tubuh  Dinas  Pertamanan  dan  Kebersihan  tentu dalam  setiap  aktivitas  pekerjaan  selaku  pegawai  baik  itu  pegawai  organic  atau non  organic  tentunya  memiliki  pengharapan  baik  jangka  panjang  maupun jangka pendek. Begitu pula pegawai yang berhubungan langsung dengan proses pengangkutan  sampah,  sudah  hal  yang  lumrah  jikalau  mereka  menginginkan hidup  layak,  punya  tanah,  kendaraan  dan  jaminan  hari  tua.  Meskipun  mereka sudah  mendapatkan  tambahan  pendapatan  dari  memulung  sampah,  tetapi pemerintah  tetap  harus  memikirkan  tingkat  kesejahteraan  yang  optimal  agar mereka  dapat  hidup  dengan  standar  kehidupan  layak  sama  seperti  pegawai organik (pegawai negeri).
Belum  adanya  kriteria  dan  penilain  yang  jelas  katakanlah  pegawai kontrak  yang  telah  bekerja  selama  sekian  belas  tahun  apabila  tidak  diangkat menjadi pegawai negeri dan dinyatakan diberhentikan mendapat pesangon.
Tidak  adanya  jaminan  dan  minimnya  pendapatan  membuat  sejumlah pegawai  cenderung  mencari  pekerjaan  sampingan  dengan  memberikan pelayanan  pengangkutan  sampah  secara  esktra  kepada  masyarakat  yang membutuhkan jasa dan mempunyai dana tambahan tip buat mereka, hal inilah membuat  sebagian  ruas  jalan  terlambat  mendapat  pelayanan  pengangkutan sampah.
Bukanlah  hal  yang  mulut  -  mulut  bila  pekerja  mengharapkan  adanya peningkatan  kesejahteraan,  hal  ini  dipicu  oleh  harga  yang  melambung dipasaran, apa yang peneliti kemukakan sejalan dengan apa yang dikemukakan Maslow yakni kebutuhan manusia memiliki lima tingkatan sebagaiberikut:
a. Kebutuhan fisiologis (kebutuhan primer)
b. Kebutuhan akan rasa aman
c. Kebutuhan sosial
d. Kebutuhan harga diri
e. Kebutuhan aktualisasi diri
Pada level pegawai operasional kebutuhan primer dan rasa aman sangat penting,  berbagai  prilaku  pekerja  yang  mencari  pekerjaan  sampingan  yang berupa  memulung  sampah,  menerima  job  sampingan  dari    masyarakat  yang bersedia membayar pada junlah tertentu adalah bentuk prilaku bertahan hidup karena  menganggap  imbalan  yang  diterima  dari  pemerintah  Kota  Makassar belum dirasa cukup.

## 3. Pengembangan
Pengembangan  adalah  suatu  usaha  untuk  meningkatkan  kemampuan teknis,  teoritis,  konseptual,  dan  moral  karyawan  sesuai  dengan  kebutuhan pekerjaan/  jabatan  melalui  pendidikan  dan  latihan.  Pendidikan  meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan, sedangkan latihan bertujuan untuk  meningkatkan  keterampilan  teknis  pelaksanaan  pekerjaan  karyawan, workshop  bagi  karyawan  dapat  meningkatkat  pengetahuan  lebih  lagi  di  luar perusahaan.  Edwin  B.  Flippo  mendefinisikan  pengembangan  sebagai  berikut: “Pendidikan adalah  berhubungan  dengan  peningkatan  pengetahuan  umum  dan pemahaman  atas  lingkungan  kita  secara  menyeluruh”,  sedangkan  latihan didefinisikan  sebagai  berikut:    “Latihan  adalah  merupakan  suatu  usaha peningkatan  pengetahuan  dan  keahlian  seorang  karyawan  untuk  mengerjakan suatu pekerjaan tertentu”.
Sedangkan  Andrew  F.  Sikula  mendefinisikan  pengembangan  sebagai berikut:  “Pengembangan mengacu pada masalah staf dan personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan  terorganisasi  dengan  mana  manajer  belajar  pengetahuan  konseptual  dan teoritis  untuk  tujuan  umum”.  Sedangkan  definisi  latihan  diungkapkan  oleh Andrew F. Sikula yaitu “latihan adalah proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan  prosedur  yang  sistematis  dan  terorganisir,  sehingga  karyawan operasional  belajar  pengetahuan  teknik  pengerjaan  dan  keahlian  untuk  tujuan tertentu”.
Untuk  level  pegawai  yang  membutuhkan  konsentrasi  pemikiran  yang biasanya  level  pegawai  administratif,  pemikir  seperti  kepala  bidang  ataukah kepala seksi pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan memberikan kesempatan
seluas luasnya melanjutkan pendidikan setingi tingginya. Dalam hal pendidikan diberikan  kesempatan  kepada  seluruh  pegawai  baik  yang  honorer  maupun  non hononer untuk menambah pendidikan sehingga kualitas pelayanan akan mampu ditingkatkan  bila  mengacu  pada  apa  yang  dikemukakan  Andrew  F.  Sikula bahwa  pihak  pegawai  dan  decision  maker  perlu  mendapatkan  pengembangan. Hal  ini  penting  untuk  diterapkan,  mengingat  kondisi  riil  dilapangan  dalam  hal ini  bagaimana  upaya  menekan  volume  sampah  -  sampah  yang  semakin  hari semakin  menumpuk  serta  membangun  kesadaran  masyarakat  dalam  hal persampahan  dibutuhkan  kemampuan  dengan  berbasis    keilmuan  yang terintegratif.  Persoalan  sampah  tidak  cukup  menambah  armada,  karna persoalan  ini  juga  melibatkan  budaya,  kedisiplinan,  tanggung  jawab,  ilmu pengetahuan,  bagi  kalangan  level  pekerja  memang  tidak  membutuhkan pendidikan  yang  tinggi,  tetapi  untuk  level  manajemen  perlu  orang  orang  yang cerdas  dalam  merumuskan  kebijakan  dan  mengatur  sejumlah  sumber  daya dalam  operasional  lembaga,  kegagalan  organisasi  bukan  terletak  pada  level pekerja operasional melainkan pada level penentu kebijakan.
Pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan ada 2 bidang yang bertanggung jawab  langsung  pada  pengelolaan  persampahan  yakni  Bidang  Penataan Kebersihan dan Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan. Baru ada 3 orang yang  menyandang  magister  (S2)  selebihnya  masih  menyandang  gelar  sarjana (S1),  untuk  itu  pihak  pemerintah  Kota  Makassar  perlu  menata  agar  orang  - orang  yang  terlibat  dalam  Dinas  Pertamanan  dan Kebersihan lebih  didominasi pegawai  yang  berpendidikan  S3  (untuk  kepala  bidang)  dan  S2  (untuk  kepala seksi)  sedangkan  untuk  level  pekerja  lapangan  yang  bersentuhan  langsung dengan  sampah  memang  tidak  membutuhkan  pendidikan  yang  tinggi,  tetapi keterampilan  untuk  mendapat  pelatihan  -  pelatihan    menjaga  hidup  sehat terhindar dari kontaminasi penyakit.
Dalam  wawancara  dan  observasi  di  lapangan  terungkap  bahwa  tingkat pendidikan yang dimiliki para pekerja sampah umumnya tamatan SD, SMP dan memang  hal ini  sesuai  dengan  bincang  - bincang  kami  dengan  informan  ridwan bahwa untuk mengangkut sampah tidak dibutuhkan orang berpendidikan tinggi.
Akibat  dari    tingkat  pendidikan  yang  dominan  tamatan  SD,  dan  SMP berpengaruh  pada  sikap,  gaya,  penampilan  dan  perilaku  pekerja  juga  dalam pandangan  dalam  bekerja.  Umumnya  pekerja  sampah  tidak  menggunakan sejumlah  kelengkapan  kerja  yang  berupa  masker,  kos  tangan,  hal  ini  dianggap oleh  pekerja  dianggap  menghambat,  padahal  hal  tersebut  demikian  penting untuk  meminimalkan  risiko  pekerjaan.  Para  pekerja  seolah  -  olah  tidak memperdulikan  hal  tersebut,  hal  yang  mereka  butuhkan  dalam  wawancara terungkap  bahwa    peningkatan  kesejahteraan  dalam  bentuk  kenaikan  gaji, kenaikan  tunjangan  operasional  dan  perhatian  bila  mereka  sakit  adalah  hal essential  bagi  para  pekerja.  Untuk  itu,  untuk  tataran  pekerja  konsep pengembangan yang dipahami adalah konsep kenaikan taraf kesejahteraan.

## 4. Komunikasi
Kata  atau  istilah  komunikasi  (dari  bahasa  Inggris  “communication”), secara  etimologis  atau  menurut  asal  katanya  adalah  dari  bahasa  latin “communicates”, dan perkataan ini bersumber pada kata communis. Dalam kata communis ini memiliki makna ‘berbagi’ atau ‘menjadi milik bersama’ yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna.
Paradigma  Lasswell  di  atas  menunjukkan  bahwa  komunikasi  meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yaitu:
a. Komunikator (siapa yang mengatakan?)
b. Pesan (mengatakan apa?)
c. Media (melalui saluran/ channel/media apa?)
d. Komunikan (kepada siapa?)
e. Efek (dengan dampak/efek apa?)
Jadi  berdasarkan  paradigma  Lasswell  tersebut,  secara  sederhana  proses komunikasi  adalah  pihak  komunikator  membentuk  (encode)  pesan  dan menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan efek tertentu.
Dalam  hal  komunikasi  pihak  Dinas  Pertamanan  dan  Kebersihan  juga perlu  membangun  komunikasi  yang  efektif  kepada  masyarakat,  karena  telah dipahami  bersama  bahwa  sumber  sampah  selain  dari  alam  yang  menyediakan juga merupakan hasil sisa - sisa kebutuhan masyarakat.
Sampah  bersumber  dari  masyarakat  sudah  pasti  kesadaran  untuk membuang  sampah  pada  tempatnya  perlu  diperhatikan,  hal  ini  juga  perlu didukung  dalam  bentuk  komunikasi  yang  efektif  dalam  bentuk  sosialisasi  dari dinas  secara  terus  -  menerus  kepada  masyarakat.  Karena  itu  merujuk  pada pengertian Ruben dan Steward(1998: 16) mengenai komunikasi manusia yaitu:
Human  communications  is  the  process  through  which  individuals–in relationships,  group,  organizations  and  societies—respond  to  and  create  messages  to adapt to the environment and one another.
Bahwa  komunikasi  manusia  adalah  proses  yang  melibatkan  individu- individu  dalam  suatu  hubungan,  kelompok,  organisasi  dan  masyarakat  yang merespon  dan  menciptakan  pesan  untuk  beradaptasi  dengan  lingkungan  satu sama  lain.  Adaptasi  dengan  melihat  kondisi  riil  dilapangan  diharapkan  dalam penerapan  komunikasi  meminimalkan  miss  understanding  sehingga  pengenalan watak/karakter/budaya lebih awal akan menghasilkan komunikasi yang efektif.
Komunikasi  dalam  bentuk  sosialisasi  kerja  merupakan  agenda  rutin setiap  tahunnya,  dan  akan  tetap  dijalankan  setiap  tahun,  meskipun  diakui keberhasilannya  belum  mencapai  tingkat  maksimal  yang  diharapkan.  Luasnya area  Kota  Makassar,  dan  kompleksnya  permasalahan  masyarakat  sehingga  hal hal kebersihan tidak lagi melekat dalam diri individu, padahal sekalipun mereka
membayar  retribusi  sampah,  mereka  juga  tetap  harus  menjaga  hidup  bersih. Oleh  karenanya  persoalan  sampah  perlu  komunikasi  yang  dibangun  melalui keterlibatan  segenap  stakeholder.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  untuk  menraih hasil  yang  diinginkan,  maka  menurut  Effendy  (1994:  10)  bahwa  para  peminat komunikasi  sering  kali  mengutip  paradigma  yang  dikemukakan  oleh  Harold Lasswell  dalam  karyanya  The  Structure  and  Function  of  Communication  in Society.  Lasswell  mengatakan  bahwa  cara  yang  baik  untuk  untuk  menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut:  Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?.
Berdasarkan  hasil  observasi  peneliti  belum  terlihat  terbangunnya komunikasi  yang efektif  antara  pemerintah  melalui SKPD  Dinas  dengan  tokoh masyarakat,  hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  minimnya  aktivitas  kerja  bakti yang  melibatkan  pemerintah  setempat  dengan warga.  Bukti  konkritnya  adalah banyaknya  sampah  yang  terlihat  disejumlah  ruas  jalan,  lorong,  gang  sempit pada  perumahan  padat  penduduk  di  Kota  Makassar.  Untuk  menjadikan program  pengeolaan  kebersihaan  efektif,  maka  Dinas  Pertamanan  dan Kebersihan perlu membangun/mempetakan komunikasi yaitu:
1. Komunikasi Internal Kelembagaan
Untuk menghasilkan output yang baik proses pengodokan internal yang menjadi  misi  visi  organisasi  harus  jelas,  transparan  dan  mampu  dilaksanakan. Secara  internal  lembaga  yakni  pegawai  operasional  lapangan  dan  pegawai administratif  belum  terjalin  harmonis,  saling  mengklaim  keberhasilan  dalam program  yang  dilaksanakan  dan  menyalahkan  bidang  lain,  pada  Bidang Penataan  Kebersihan  Kota  dan  Bidang  Pengembangan  Kapasitas  Kebersihan nampak jelas gap (jurang pemisah).
Dari  hasil  wawancara  dengan  sejumlah  pegawai  nampak  belum terbangun  hubungan  yang  akrap  baik  secara  formal  maupun  non  formal, walaupun  kedua  bidang  tersebut  satu  SKPD  untuk  Bidang  Penataan Kebersihan  memiliki  kantor  tersendiri  yakni  di  Jalan  Kerung  -  Kerung  (Abu Bakar Lambogo), sedangkan Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota berlokasi di Jl Urip Sumoharjo bersama dengan Bidang Penghijauan dan Bidang Pertamanan.  Akibat  daripada  itu  komunikasi  yang  terjalin  pada  tingkat administratif  tidak  berjalan  efektif,    hal ini  nampak  dari    hasil wawancara  dan observasi di lapangan.
2. Komunikasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan dengan Masyarakat
Dinas pertamanan dan Kebersihn selaku SKPD yang bertanggung jawab dalam  hal  pengelolaan  persampahan  seyogyanya  membangun  hubungan  yang intens  kepada  masyarakat  dalam  hal  menjaga  lingkungan  agar  tetap  bersih, indah dan asri. Hal yang telah dipahami bahwa persoalan sampah bukan mutlak menjadi  tanggung  jawab  Dinas  Pertamanan  dan  Kebersihan,  melainkan  juga merupakan  tanggung  jawab  segenap  elemen  masyarakatdan  juga  keterliban pihak swasta sangat dibutuhkan dalam menjadikan sampah sebagai barang yang
dapat  didaur  ulang.  Rendahnya  partisisipasi  kalangan  swasta  untuk  mendaur ulang  sampah,  sedikit  banyak  dipengaruhi  oleh  keahlian  yang  dimiliki,  ada kalangan  masyarakat  yang  mampu  mengelolah  sampah  menjadi  kebutuhan seperti  sandal,  ada  juga  yang  mampu  menciptakan  produk  tas,  perhiasan  dan lain  lain,  keterlibatan  home  industri  dipengaruhi  oleh  skill  dan  paksaan  pasar dari produk tersebut.
Untuk  itu  pihak  Pemkop  melalui  Dinas  Pertamanan  dan  Kebersihan belum  memperlihatkan  kinerja  dengan  hasil  yang  optimal  dalam  hal membangun komunikasi yang efektif kepada pihak - pihak home industri swasta. Untuk  membangun  kemitraaan  dalam  hal  mengurangi  volume  sampah,  dari hasil  observasi  yang  dilakukan  peneliti  opsi  yang  peneliti  tawarkan  adalah Pemerintah Kota Makassar perlu membentuk unit khusus pengolahaan sampah menjadi barang jadi pada setiap kelurahan di Kota Makassar. Dengan hadirnya unit  -  unit  pengolahan  sampah  pada  setiap  kelurahan  akan  berdampak  pada pengurangan  volume  sampah  di  Kota  Makassar.    Kehadiran  Bank  Sampah  di Kota Makassar belum efektif mengatasi persoalan sampah, karena secara umum Bank Sampah umumnya bertindak sebagai pengumpul untuk diteruskan kepada pihak swasta (Home industri swasta).
Baik Bank Sampah maupun penyediaan unit khusus pengolahan sampah menjadi  barang  jadi  pada  setiap  kelurahan  membutuhkan  partisipasi masyarakat  secara  luas  dan  hal    ini  dapat  dilakukan  melalui  mobilasi  yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat, RT, RW dan kalangan pendidik. Untuk itu  melalui  komunikasi  secara  intens  kesadaran  masyarakat  akan  mampu tergugah. Kemudian dari hasil observasi peneliti dari sejumlah pasar di Makassar khususnya  pasar  tradisional  dan  rumah  makan  tradisional  nampak  tumpukan sampah yang menganggu kenyamanan walaupun banyak juga pengunjung yang tidak  mau  peduli  atau  cuek  dengan  kondisi  tersebut.  Hal  ini  sebagai  suatu indikasi  bahwa  masyarakat  belum  menyadari  arti  pentingnya  menjaga lingkungan  tetap  bersih,  terkadang  kita  jumpai  para  pedagang  di  pasar membiarkan  sampah  bertebaran  di  depan  toko  mereka  dengan  alasan  sibuk melayani pembeli, sedangkan pedagang kaki lima tidak jarang membuang sisa - sisa  makanan  bahkan  dibiarkan  menumpuk  dan  membusuk  di  sekitar  tempat berjualan.  Dampaknya  tumpukan  sampah  tidak  hanya  merusak  pemandangan masyarakat,  tetapi  juga  berdampak  pada  image  buruk  pandangan  para wisatawan lokal dan wisatwan asing.
Adapun  prilaku  masyarakat  yang  membuang  sampah  dipagi  hari  pada sejumlah  sudut  jalan  yang  dilalui  oleh  mobil  pengangkut  sampah  masih terbilang  sembrono,  sampah  yang  dipaking  dalam  kantong  plastik  umumnya terbuka  sehingga  aroma  sampah  menganggu  warga  yang  kebetulan  berdomisili dekat  wilayah  tersebut.  Belum  lagi  pemandangan  sampah  yang  terbongkar (berantakan)    lantaran  digerogoti  oleh  kalangan  hewan  liar.  Untuk  itu  peran sosiaisasi  dan  komunikasi  yang  efektif  yang  melibatkan  masyarakat  setempat
sangat  dibutuhkan,  masyarakat  perlu  diajak  dan  dibimbing  untuk  menata kondisi  agar  menjadi  lebih  baik.  Hanya  ada  satu  cara  yakni  mengubah  pola berpikir  masyarakat  melalui  pendekatan  komunikasi  yang  efektif  sehingga lambat laun menjadi suatu budaya yakni malu bila kotor.
Bila  mengacu  pada  kondisi  realitas  di  lapangan  yang  ada,  kesadaran warga  Kota  Makassar  yang  terbilang  rendah  menurut  hasil  wawancara  dengan sejumlah  pegawai  Dinas  Pertamanan  dan  Kebersihan  tidak  mutlak  kesalahan masyarakat.  Hal  ini  juga  disebabkan  upaya  persuasif  dalam  hal  komunikasi dengan  masyarakat  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  Dinas  Pertamanan dan  Kebersihan.  Hal  yang  seharusnya  mendapat  fokus  utama  dinas  adalah mencarikan solusi yang tepat dalam hal mengatasi rendahnya kesadaran dalam hal kebersihan. Bila kesadaran masyarakat dapat diperbaiki melalui serangkain kegiatan  yang  sepenuhnya  mendapat  dukungan  dari  segenap  pihak  dan  lapisan masyarakat, maka persoalan sampah tentu bukan lagi masalah crusial.
Adanya  kondisi  yang  tidak  siap  dalam  pengelolaan  persampahan  dan partisipasi  masyarakat  yang  tidak  dilibatkan  secara  makro  menjadi  kendala dalam  mengatasi  persoalan  sampah  di  Kota  Makassar,  akhirnya  sampai  tahun tahun  2013  persoalan  sampah  masih  menjadi  momok  yang  mengkhawatirkan sekalipun Makassar pada bulan juni 2013 meraih adipura bukan berarti masalah sampah,  dari  hasil  survey  yang  peneliti  lakukan  penangganan  sampah  belum merata di Kota Makasssar.

## D. SIMPULAN
Kinerja pegawai dapat terbangun disebabkan dua hal yakni mampu dan memiliki  motivasi.  Dalam  pengembangannya  kinerja  pegawai  terbangun  bukan saja  disebabkan gaji  dan  bonus  yang  diterima,  melainkan  adanya  pengharapan yang  diinginkan  misalnya,  rasa  aman  dalam  bekerja  (kenaikan  status  dari honorer  ke  pegawai  negeri),  tunjangan  kesehatan  yang  layak,  bonus  prestasi kerja,  komunikasi  yang  baik.  Dengan  memasukkan  unsur-unsur  penghargaan, memasukkan  manusia  dimana  pegawai  operasional  (khususnya)  yang  langsung bersentuhan  dengan  sampah  mengharapkan  adanya  penghargaan  yang  tidak melarang  mereka  sebagai  mesin  kerja  dan  bagian  dari  sampah,  keberadaan mereka  perlu  mendapatkan  operasi  sebagai  pahlawan  yang  tidak  semua  orang dapat terlihat.
Selain  hal  tersebut  diatas  keterlibatan  masyarakat  sangat  penting, menurut  Salatang  tanpa  keterlibatan  masyarakat  mustahil  persoalan  sampah dapat diatasi, peran masyarakat sangat besar dalam menjadikan Makassar bebas sampah.  Untuk  itu  pemerintah  perlu  menggandeng  masyarakat  dalam  setiap program  kegiatan  kebersihan  di  Kota  Makassar.  Berikutnya  dukungan  sarana dan  prasarana  dalam  bentuk  penyediaan  kontainer  yang  masih  kurang seyogyanya  setiap  kelurahan  memiliki  minimal  2  kontainer  sampah  jumlah container berkisar 200 buah seyogyanya berjumlah 288 kontainer.

## DAFTAR PUSTAKA

## Laporan Akuntabilitas kinerja Dinas 2012
Makmur,  Jakarta,  september  (2009),  “Teori  Manajemen  Stratejik  Dalam pemerintahan  Dan Pembangunan”.

## Mangkunegara, Anwar Prabu (2009), “Manajemen Sumber Daya Manusia”, PT
Remaja     Rosdakarya Offset bandung.
Mangkunegara,  Anwar  Prabu.(2006  ),  “Evaluasi  Kinerja  SDM”.  Bandung: Refika Aditama.
Mangkunegara,  Bandung  (2001),  “Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Perusahaan”.
Moleong,  Lexy  J  (2000),  “Metodologi  Penelitian  Kualitatif”,  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Mulyanto  dan  Dyah  (2010),  “Pengaruh  Kepemimpinan  dan  Motivasi  Kerja Terhadap  Kinerja  Pegawai  Dengan  Kepuasan  Kerja  Sebagai  Variabel Moderating  (Studi  Kasus  di  Dinas  Pertanian  Tanaman  Pangan, Perkebunan  dan  Kehutanan  Kabupaten  Karanganyar)”,  STIE  AUB Surakarta 2010.
Perda No 4 tahun 2011
Pramono  (2008),  “Pelayanan  Publik  Sebagai  Alternatif  Visi  Keilmuan”,  Ilmu Administrasi negara Fisip Unisri Surakarta 2008.
Purbokusumo,  Yuyun  (2005),  ”Desentralisasi  dan  perbaikan  pelayanan publik” dalam  Purwanto  Erwi  Agus,  Wahyudi  Kumorotomo  (ed).  Birokrasi Publik (hlm 65 - 86). Yogyakarta: Gava Media.

## Rencana strategis Dinas Pertamanan dan Kebersihan tahun 2008
Ribhan  (2008),  “Hubungan  Karakteristik  Individu  Dengan  Kinerja  Karyawan Melalui  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel  Mediasi  (Studi  Kasus Pada  PT  Chandra  Superstore  Tanjung  Karang  Bandar  Lampung)”, Volume 4 No. 2, Januari 2008 ISSN 1411 – 9366.
Rudianto  (2005),  “Pelayanan  Publik  Pada  Penyelenggaraan  Pemerintah Kecamatan”, Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2005.
Sugiyono (2005), “Memahami Peneletian Kualitatif”,  Bandung:Alfabeta.
Susilowati  (2010),  “Pengaruh  Motivasi  Kerja,  Disiplin  Kerja  dan  Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Patra Jasa Semarang”, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 2010.
Undang-undang No 18 tahun 2008
Wahjono (2009), “Perilaku Organisasi”, Surabaya.
Walter Alcorn dkk (2012), “Environmental Issues and Management Strategies for
Wibowo (200), “Manajemen Kinerja”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Wirawan  (2009),  “Evaluasi  Kinerja  Sumber  Daya  Manusia”,  Jakarta:  Salemba Empat.