Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017

## IMPLEMENTASI PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN TANAH (IPT) UNTUK PEMBANGUNAN HOTEL DI KABUPATEN LABUHAN BATU
Oleh: Kusno, SH, MH Dosen Tetap STIH Labuhanbatu Email: koesnoe20@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Proses  pembangunan  yang  berkaitan  dengan  infrastruktur  baik  yang  dilakukan pemerintah maupun investor di sebuah daerah memerlukan izin dalam proses pelaksanaannya agar  dalam  membangun  sebuah  properti  memiliki  izin  serta  kekuatan  hukum  dalam operasionalnya.  Berkaitan  dengan  pembangunan  yang  akan  diteliti  di  Kabupaten  Labuhan Batu  adalah  pembangunan  hotel  yaitu  tentang  proses  dan  tatacara  pemberian  izin  dalam pelaksanaannya.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach)  mengenai  implementasi  pemberian  izin  pemanfaatan  tanah  (IPT) untuk pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat Adapun  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Implementasi  pemberian  izin pemanfaatan  tanah  (IPT)  oleh  dinas  perizinan  untuk  pembangunan  hotel  di  Kabupaten Labuhan  Batu  sesuai  pada  prinsipnya  dilakukan  langsung  oleh  pemohon  atau  yang  diberi kuasa, dengan persyaratan yang lengkap pemohon memasukkan permohonan ke Kantor UP (Unit Pelayanan), lalu kemudian Kantor Unit Pelayanan menyampaikan berkas kepada BPPD (Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah)  untuk  dilakukan  penelitian  administrasi  serta bersama tim teknis lainnya melakukan tinjauan ke lapangan. Sedangkan Penegakkan hukum dalam perizinan terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk pembangunan hotel di  Kabupaten  Labuhan  Batu  pada  prinsipnya  diarahkan  kepada  pelaksanaan  proses pembangunan dan hasil dari pembangunan.
Kata kunci : Izin, Pemanfaatan Tanah, Hotel, Kabupaten Labuhan Batu
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pembangunan  di  sebuah  daerah kabupaten  pada  dasarnya  merupakan modal utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam proses  pembangunan  yang  berkaitan dengan  infrastruktur  baik  yang  dilakukan pemerintah  maupun  investor  di  sebuah daerah  memerlukan  izin  dalam  proses pelaksanaannya  agar  dalam  membangun
sebuah  properti  memiliki  izin  serta kekuatan  hukum  dalam  operasionalnya. Berkaitan dengan pembangunan yang akan diteliti di Kabupaten Labuhan Batu adalah pembangunan  hotel  yaitu  tentang  proses dan  tatacara  pemberian  izin  dalam pelaksanaannya.
Sesuai  dengan  dengan  regulasi kebijakan daerah kabupaten Labuhan Batu dinyatakan bahwa dengan semakin terbukanya  peran  swasta  dan  masyarakat
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
dalam  pembangunan,  maka  perlu  adanya pengarahan  dan  pengendalian  terhadap penggunaan  tanah  agar  peruntukannya sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah yang  berlaku.  Melihat  perkembangan pembangunan  hotel  dan  pemanfaatan tanah,  maka  sering  muncul  permasalahan yang pada praktiknya tidak sesuai dengan kebutuhan  masyarakat.  Melihat  fakta meningkatnya  pembangunan  hotel  di Kabupaten  Labuhan  Batu,  maka  akan dapat di ketahui mengenai upaya peningkatan  kedisiplinan  dalam  proses pemberian  izin  oleh  Dinas  Perizinan Daerah  Kabupaten  Labuhan  Batu  dalam penertiban  pembangunan  hotel.  Sesuai data  perkembangan  serta  pembangunan hotel  di  Kabupaten  Labuhan  Batu  dapat dilihat  melalui  data  Dinas  Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten yang tercatat  pada  tahun  2010-2017  kurang lebih  sebanyak  7  Hotel  di  Kota  Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu untuk izin pembangunan hotel. Diantara pembangunan hotel yang sedang melangsungkan proses pembangunan adalah  hotel  yang  dibangun  bersama investor,  baik  investor  asing  maupun domestik  yang  sedang  menanamkan modalnya  utuk  pembangunan  hotel  di wilayah Kabupaten Labuhan Batu. 1
Adanya data pembangunan hotel di wilayah  Kabupaten  Labuhan  Batu  yang sedang  berlangsung,  menunjukan  bahwa izin  pemanfaatan  tanah  (IPT)  untuk pembangunan hotel setiap  tahunnya mengalami perkembangan yang pesat. Jika melihat data pada tahun 2010 sampai tahun 2017  untuk  wilayah  Labuhan  Batu.  Data yang  terdapat  dalam  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  juga  menunjukan bahwa adanya pertumbuhan serta perkembangan terhadap oprasional pembangunan hotel untuk wilayah Kabupaten  Labuhan  Batu  dibandingkan dengan data pembangunan hotel di wilayah Kabupaten lain. 2
Hal  tersebut  menunjukan  bahwa Kabupaten  Labuhan  Batu  adalah  wilayah yang strategis dan mengalami pertumbuhan yang pesat. Adanya permintaan  izin  pemanfaatan  tanah  (IPT) untuk  pembangunan  hotel  di  Kabupaten Labuhan  Batu,  maka  akan  mendorong semakin  bertambahnya  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  proses  pembangunan  dan pemanfaatan  tanah  serta  menjadikan aktivitas  pembangunan  yang  beragam misalnya  adanya  kebutuhan  pemakaian jasa hotel, jasa bangunan, serta bisinis yang terkait  dengan  pembangunan  hotel  yang ada di wilayah Kabupaten Labuhan Batu. 3
2 Dinas  Perizinan  Kabupaten  Labuhan  Batu tahun 2010-2017.
3 Ibid.
Dengan  banyaknya  pihak  yang
bersangkutan dalam
kepentingan
pembangunan  hotel  diwilayah  Kabupaten
Labuhan Batu, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi peranan Dinas Perizinan serta Badan Perencanaan Daerah dalam  pengaturan  izin  dan  penegakkan hukum  terhadap  izin  pemanfaatan  tanah (IPT) yang akan  digunakan  untuk bangunan  hotel.  Mengenai  hubungan antara izin pemanfaatan tanah (IPT) untuk pembangunan hotel terhadap kewenangan dinas  perizinan  di  daerah  Kabupaten sebagai program pemerintah daerah, maka sangat  penting  membicarakan  peranan yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perizinan sebagai  pemberi  izin  dalam  proses pembangunan di daerah.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian ini. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  implementasi  pemberian izin  pemanfaatan  tanah  (IPT)  oleh dinas  perizinan  untuk  pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu?
2. Bagaimana penegakkan hukum
perizinan dan apa saja yang mempengaruhi  proses  pemberian  izin pemanfaatan tanah (IPT) untuk pembangunan  hotel  di  Kabupaten Labuhan Batu?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  akan  dicapai  oleh penulis didalam penelitian  ini adalah: 1. Untuk mengetahui implementasi pemberian  izin  pemanfaatan  tanah (IPT)  oleh  dinas  perizinan  terhada pembangunan  hotel  di  Kabupaten Labuhan Batu.
2. Untuk mengetahui penegakkan hukum  perizinan  dan  faktor-faktor apa  saja  yang  mempengaruhi  proses pemberian  izin  pemanfaatan  tanah (IPT) terhadap pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu.

## II. METODE PENELITIAN
2.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini  merupakan  penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) mengenai  implementasi  pemberian  izin pemanfaatan tanah (IPT) untuk pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan  Batu.  Penelitian  hukum  empiris dilakukan  melalui  studi  lapangan  untuk mencari  dan  menentukan  sumber  hukum dalam  arti  sosiologis  sebagai  keinginan dan  kepentingan  yang  ada  di  dalam masyarakat.  Data  dari  lapangan  ini dikumpulkan dan dengan cara mengajukan  beberapa  pertanyaan  yang dijawab  secara  tertulis  maupun  secara
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
lisan  sehingga  nantinya  diperoleh  data yang konkrit dan akurat. 4
2.2 Bahan dan Cara Penelitian
a. Studi  Pustaka,  yaitu  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan  penelitian  diambil  dari  bahan kepustakaan  yang  berupa  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.
b. Penelitian Lapangan.
1) Lokasi penelitian Penelitian  dilakukan  di  Kabupaten Labuhan Batu.
2) Responden
Responden  yang  dijadikan  sebagai bahan penelitian yaitu:
a) Masyarakat, sebanyak 5-10 orang,
b) Investor,  serta  pengusaha  yang mengurus  izan  pemanfaaatan tanah untuk pembangunan hotel,
c) Pejabat di Kantor Dinas Perizinan  Kabupaten  Labuhan Batu. 2.3 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data merupakan  cara  utama  yang  digunakan untuk mencapai tujuan dalam mengumpulkan data dan mengevaluasinya. Metode yang
4 Sudikno  Mertukusumo,    Mengenal  Hukum
Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005.
digunakan  oleh  penulis  adalah  metode pengumpulan dan analisa data. Mengenai jenis data yang digunakan dalam penulisan  skripsi  ini  yaitu  dengan menggunakan:
a. Data primer, yaitu data serta keterangan  yang  diperoleh  dari penelitian  langsung    dari  lapangan seperti  wawancara,  kuesioner untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.
b. Data sekunder yaitu berupa data atau hal-hal yang mendukung sumber data primer  yang  terdiri  dari  beberapa bahan  hukum  yaitu:  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  skunder  dan bahan hukum tersier.
1) Bahan Hukum Primer
a) Undang-undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun
1945,
b) Undang-undang Nomor 25 Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, c) Keputusan  Presiden  Nomor  27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daera,
d) Peraturan  Daerah  Kabupaten Labuhan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
2) Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu bahan yang berhubungan atau erat kaitannya  dari  bahan  hukum primer  yang  dapat  membantu menganalisis  permasalahan  yang ada  dalam  bentuk  buku-buku, dokumen/data  yang  didapat  dari lapangan,  makalah  hasil  seminar maupun pendapat para ahli hukum.
3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus  istilah  hukum,  berbagai tabloid dan surat kabar.
2.4 Alat Penelitian
Alat penelitian dalam penelitian ini
adalah:
a. Untuk  Responden  menggunakan  alat
Quisioner  dengan  Multiple  Choice, yaitu  daftar  pertanyaan  yang  sudah tersedia  jawabanya  dengan  cara terbuka.
b. Untuk Narasumber menggunakan alat daftar  pertanyaan  terbuka  yang  di ajukan  ke  semua  narasumber  yang telah ditentukan.
2.5 Teknik Pengambilan Sampel
Penelitian  ini  menggunakan  teknik
non probability sampling yaitu pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan  yang sama  bagi semua individu  di  dalam  populasi  untuk menjadi anggota. Adapun teknik sampling yang  digunakan  adalah  sensus  yaitu
meneliti atau mengambil seluruh populasi dalam penelitian.
2.6 Teknik Pengumpulan Data Teknik  dalam  pengumpulan  data yaitu dengan menggunakan teknik wawancara  dengan  teknik  ini  penulis mempersiapkan dan mengajukan beberapa  pertanyaan-pertanyaan  sebagai pedoman kepada narasumber dan meminta  keterangan  dan  penjelasan, untuk kemudian penulis mencatat jawaban-jawaban  yang  diberikan  di lapangan.
2.7 Teknik Analisis Data
Data  yang  terkumpul  baik  dari penelitian  lapangan  maupun  penelitian pustaka  disusun  dan  dianalisa  secara deskriptif  dengan  menggunakan  metode kualitatif yaitu data yang dinyatakan oleh responden  secara  tertulis  atau  lisan  serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan  dipelajari  menjadi  suatu  kesatuan yang utuh.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 IMPLEMENTASI  PEMBERIAN IZIN  PEMANFAATAN  TANAH
(IPT)  UNTUK  PEMBANGUNAN HOTEL

## DI KABUPATEN LABUHAN BATU
Dalam  pelaksanaan  pemberian izin  pemanfaatan  tanah  (IPT)  untuk
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
pembangunan  hotel,  khususnya  di Kabupaten  Labuhan  Batu  pada prinsipnya  memiliki  dasar  hukum sebagai  pedoman  dan  pelaksanaan dalam  proses  pemberian  izin  guna untuk pembangunan. Melihat produk peraturan  sebagai  dasar  hukum  pada dasarnya di Kabupaten Labuhan Batu memiliki  peraturan  yang  beragam mengenai  dasar  pengaturannya,  hal tersebut dapat terlihat adanya peraturan perundang undangan, peraturan menteri, peraturan pemerintah  daerah,  dan  peraturan- peraturan lain yang mendasari proses perizinan untuk kepentingan pembangunan.
Adapun  dasar  hukum  untuk mengatur  proses  perizinan  untuk pembangunan,  khususnya  hotel  di Kabupaten  Labuhan  Batu  adalah sebagai berikut: 5
a) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun
1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria  (Lembaran Negara  RI  Tahun  1960  Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 2043), b) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan
Nasional  No.  2  Tahun  1999 Tentang Ijin Lokasi,
5 Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 Tentang Ijin Lokasi.
c) Peraturan Pemerintah Daerah,
yang terkait tentang perizinan.
Terkait  dengan  dasar  hukum yang  di  terbitkan  oleh  Pemerintah, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan  daerah  terkait  dengan masalah  pembangunan  hotel  di daerah  kabupaten,  maka  pemerintah daerah  pada  prinsipnya  memiliki kewenangan berdasarkan hukum yang  diwujudkan  dalam  peraturan daerah untuk memberikan
kebijakannya terhadap proses pembangunan  di  daerah.  Sebelum pemerintah akan mengeluarkan kebijakan  terhadap  pembangunan, maka pemerintah akan mengeluarkan peraturan  dalam  bentuk  kebijakan tentang  perizinan.  Yang  dimaksud dalam  perizinan  disini  adalah  izin pemanfaatan  tanah  yang  dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan hotel.
Terkait  dengan  penerbitan  izin pemanfaatan  tanah  (IPT)  untuk pembangunan, maka pemerintah daerah  memiliki  kewenangan  dalam bentuk peraturan sebagai berikut:
1. Pembuatan  peraturan  perundang- undangan  daerah,  terkait  dengan IPT,
2. Pemberian  kebijakan,  pembinaan,
penyelesaian  konflik  masyarakat dan juga pengawasan terhadap izin pemanfaatan tanah untuk pembangunan,
3. Pengembangan  dan  peningkatan peran  serta  masyarakat  dalam bidang  pembangunan  maupun pemanfaatan tanah,
4. Pengoordinasian  perizinan  dan pengawasan  penggunaan  tanah  di daerah Kabupaten,
5. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan  penelitian  serta  eksplorasi kepada Menteri dan bupati, terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan  tanah,  Peningkatan kemampuan  aparatur  pemerintah Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan
tanah.
Berlakunya peraturan di sebuah daerah  dalam  sistem  perizinan  di bidang  IPT  untuk  pembangunan, maka  menjadi  dasar  pemerintah daerah dalam kewenangannya menerbitkan  izin  pemanfaatan  tanah untuk  tujuan  proses  pembangunan, khususnya hotel di daerah Kabupaten.
Selain  itu,  terdapat  kewajiban bagi pemerintah daerah untuk
melakukan pencabutan izin pemanfaatan  tanah  dalam  penerbitan izin  pembangunan,  khususnya  hotel.
Hal  ini  berbeda  dengan  ketentuan sebelum  diberlakukannya  peraturan daerah terhadap pemanfaatan dan izin tanah dimana penerbitan izin pemanfaatan  tanah  dapat  diberikan setelah  adanya  permohonan  dari pengusaha  atau  investor.  Terhadap izin pemanfaatan tanah (IPT) pemerintah  daerah  pada  prinsipnya mempunyai  dasar  kebijakan  yang paling utama dalam proses pembangunan.
Dengan  demikian,  maka  ada pengecualian-pengecualian dalam izin pemanfaatan tanah adalah sebagai berikut:
a) Izin pemanfaatan tanah dikecualikan  untuk  pembangunan rumah  tempat  tinggal  pribadi  / perseorangan.
b) Izin  pemanfaatan  tanah  wajib dimiliki  apabila  rumah  tempat tinggal  pribadi  /  perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diubah peruntukannya / pemanfaatannya untuk kepentingan usaha.
c) Izin  pemanfaatan  tanah  wajib dimiliki  untuk  kegiatan  yang termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
d) 1  (satu)  izin  pemanfaatan  tanah berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) pemohon.
Ketentuan tersebut selalu diperhatikan  oleh  masyarakat  dan pemerintah daerah dalam melaksakan proses  perizinan  dan  pembangunan yang  menggunakan  lahan  di  sebuah daerah.  Salah  satu  arti  penting  dari dasar peraturan tersebut diatas adalah untuk menjadikan proses pembangunan  yang  sesuai  dengan tujuan serta keinginan publik sebagai wujud  cita-cita  daerah  otonom. Setelah  membahas  dasar  hukum mengenai perizinan pemanfaatan tanah  diatas,  maka  dasar  penentuan peruntukan penggunaan tanah adalah pola  dasar  pembangunan,  program pembangunan daerah dan rencana tata ruang. Melihat ketentuan dan peraturan tersebut diatas, maka untuk wilayah  Kabupaten  Labuhan  Batu dalam  menentukan  dan  memberikan izin  lokasi  pemanfaatan  tanah  untuk pembangunan  hotel  pada  praktiknya selalu disesuaikan dengan ketentuan- ketentuan wilayah pembangunan seperti  yang  sudah  dibagi  dalam Peraturan  Menteri,  Undang-undang serta peraturan daerah.
3.2 Penegakkan Hukum Terhadap Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Tanah 1) Dinas Perizinan Kabupaten
Labuhan Batu
Sebelum  membahas  tentang penegakkan  hukum  terhadap  izin pemanfaatan  tanah  di  Kabupaten Labuhan Batu, maka terlebih dahulu mengetahui struktur organisasi Dinas Perizinan  Kabupaten  Labuhan  Batu. Dalam  menyelenggarakan  proses perizinan,  maka  dinas  perizinan Kabupaten  dalam  pelaksanaannya beserta pemohon melakukan beberapa  hubungan  antara  pihak yang berkepentingan dengan melakukah  langkah  yang  menjadi pedoman para pihak dalam pengurusan  izin.  Sehingga  proses perizinan  harus  melalui  prosedur kepengurusan  izin  yang  ditetapkan oleh  dinas  perizinan  dan  kantor  izin pemanfaatan tanah Kabupaten Labuhan  Batu.  Kemudian  mengenai kepengurusan  dan  pemberian  izin khususnya terkait dengan izin pemanfaatan  tanah  di  Kabupaten Labuhan  Batu  harus  melalu  data survey dan cek lokasi untuk menyesuaikan  apakan  izin  tersebut dapat  dikeluarkan  atau  tidak  oleh instansi terkait.
2) Penegakan Hukum Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) Melihat peranan hukum, khusus terkait dengan masalah Perizinan maka hukum adalah sarana
yang  di  dalamnya  terkandung  nilai- nilai atau konsep  tentang  keadilan,  kebenaran dan kemanfaatan sosial dan sebagainya.  Kandungan  hukum  itu bersifat  abstrak.  Penegakan  hukum dibidang  perizinan  pada  hakikatnya merupakan  penegakan  ide-ide  atau konsep yang abstrak itu. 6
Penegakan hukum bidang perizinan adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide menurut prinsip good  governance  tersebut  menjadi kenyataan. Masalah penegakan hukum merupakan masalah universal. Tiap  negara  mengalaminya  masing- masing, dengan falsafah dan caranya sendiri-sendiri, berusaha mewujudkan  tegaknya  hukum  di dalam  masyarakat.  Tindakan  tegas dengan kekerasan, ketatnya penjagaan,  hukuman  berat,  tidak selalu  menjamin  tegaknya  hukum. Apabila masyarakat yang
bersangkutan tidak memahami
hakekat hukum yang menjadi pedoman  akan  menghambat  hukum dan disiplin hukum. 7
Jika melihat dari konsep, maka inti  dan  arti  penegakan  hukum terletak  pada  kegiatan  menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan
6 Soedjono,  Penegakan  Hukum  dalam  Sistem
Pertahanan Sipil, Karya Nusantara,
sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan  hidup.  Konsepsi  yang mempunyai  dasar  filosofis  tersebut, memerlukan  penjelasan  lebih  lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.
Kegiatan  penegakan  hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian  hukum  dalam  masyarakat. Dalam  rangka  usaha  ini  maka  akan dimantapkan  sistem  koordinasi  serta penyerasian tugas-tugas antara instansi  penegak  hukum.  Usaha menegakan  hukum  juga  meliputi kegiatan  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  kepada  hukum  dan penegak-penegaknya. Penegakan hukum  sebagai  suatu  proses,  pada hakikatnya  merupakan  penerapan diskresi  yang  menyangkut  membuat keputusan  yang  tidak  secara  ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.
Atas  dasar  uraian  tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi,  apabila  ada  ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola  perilaku.  Gangguan  tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian
Bandung, Bandung, 1978.
7 Ibid.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
antara  nilai-nilai  yang  berpasangan, yang  menjelma  di  dalam  kaidah- kaidah  yang  bersimpang  siur,  dan pola  perilaku  tidak  terarah  yang mengganggu  kedamaian  pergaulan hidup.
Penegakan  hukum  bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan,  walaupun  di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya  adalah  demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu  populer.  Selain  itu,  ada kecenderungan  yang  kuat  untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan- keputusan  hakim.  Perlu  dicatat, bahwa  pendapat-pendapat  yang  agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila
pelaksanaan perundang-undangan
atau keputusan-keputusan hakim
tersebut malahanmengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.
8
Pada prinsipnya ada lima faktor yang  mempengaruhi penegakkan hukum:
a) Faktor hukumnya sendiri,
b) Faktor  penegak  hukum,  yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum,
8 Soerjono  Soekanto,  Faktor-faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakkan  Hukum,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
c) Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakkan hukum,
d) Faktor masyarakat, yakni
lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
e) Faktor kebudayaan,  yakni sebagai hasil  karya,  cipta  dan  karsa  yang didasarkan  pada  karsa  manusia  di dalam pergaulan hidup.
Kemudian  dalam  menegakan hukum  ada  tiga  unsur  yang  harus selalu diperhatikan, yaitu: 9
a) Kepastian hukum (Rechtssicherheit); Kepastian
hukum  merupakan  perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang,  yang  berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan
tertentu. Masyarakat mengharapkan  adanya  kepastian hukum,  karena  dengan  adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
b) Kemanfaatan  (Zweckmassigkeit);
Hukum  adalah  untuk  manusia, maka  pelaksanaan  hukum  atau penegakan  hukum  harus  memberi manfaat  atau  kegunaan  bagi masyarakat.  Jangan  sampai  justru karena  hukumnya  dilaksanakan
9 Tegoeh  Soejono,  Penegakan  Hukum  di Indonesia,  Prestasi  Pustaka,  Cetakan  Pertama,  Jakarta, 2006.
atau ditegakan timbul keresahan di dalam masyarakat.
c) Keadilan
(Gerechtigkeit);
Masyarakat sangat berkepentingan bahwa  dalam  pelaksanaan  atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.  Dalam  pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum  tidak  identik  dengan keadilan.
Artinya  bahwa  hukum  itu bersifat  umum,  mengikat  setiap orang, bersifat menyamaratakan.
Bagian  yang  sangat  penting  dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah  peranan  dari  penegak  hukum untuk mencermati kasus posisi dengan  segala  kaitannya  termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus.  Upaya  tersebut  membutuhkan suatu  kecermatan  yang  terkait  pada ketentuan  perundang-undangan  yang dilanggarnya.
3) Penegakkan Hukum dalam Konsep Perizinan
Dalam  suatu  negara  hukum,
pengawasan terhadap tindakan
pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya  sesuai  dengan  norma- norma  hukum,  sebagai  suatu  upaya
10 Soedjono,  Penegakan  Hukum  dalam  Sistem Pertahanan Sipil, Karya Nusantara, Bandung, Bandung,
1978.
preventif,  dan  juga  dimaksudkan untuk  mengembalikan  pada  situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma  hukum,  sebagai  upaya represif.  Di  samping  itu,  yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan  perlindungan  hukum bagi masyarakat.
Perlindungan yang dimaksud di atas adalah perlindungan bagi masyarakat  terhadap  penerbitan  izin pemanfaatan tanah untuk pembangunan  hotel.  Dengan  adanya perlindungan  hukum,  maka  dalam pemanfaatan  tanah  serta  penggunan tanah, masyarakat tidak akan dirugikan dengan peraturan-peraturan daerah  sebagai  produk  hukum  yang baru. Artinya akan ada jaminan untuk masyarakat  secara  umum  di  bidang perizinan. 10
Sarana penegakan hukum itu di samping  pengawasan  adalah  sanksi. Sanksi  merupakan  bagian  penting dalam  setiap  peraturan  perundang- undangan. Sanksi biasanya diletakkan pada  bagian  akhir  setiap  peraturan yang dalam bahasa latin dapat disebut in  cauda  venenum,  artinya  di  ujung suatu  kaidah  hukum  terdapat  sanksi. Arti  sanksi  adalah  reaksi  tentang
tingkah  laku,  dibolehkan  atau  tidak dibolehkan  atau  reaksi  terhadap pelanggaran norma, menjaga
keseimbanganya  dalam  kehidupan masyarakat. Dalam Hukum Adminisrasi Negara dikenal beberapa macam sanksi dalam penegakan huku perizinan yaitu:
a) Bestururdwang; (paksaan pemerintah  dalam  penegakkan hukum);
b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan;
c) Pengenaan denda administratif ;
d) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom);
e) Memberikan konsekuensi terhadap  pelanggaran  terhadap proses perizinan.
4) Penegakkan  Hukum  Perizinan
dan Faktor yang Mempengaruhi Proses Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) untuk  Pembangunan  Hotel  di Kabupaten Labuhan Batu. a) Dinamika Penegakkan Hukum Dinamika penegagkkan hukum  terhadap  izin pemanfaatan tanah  serta  pembangunan  hotel  di
Kabupaten  Labuhan  Batu  pada prinsipnya diarahkan kepada pelaksanaan  proses  pembangunan dan  hasil  dari  pembangunan.  Jika
dampaknya negatif, maka disinilah peran  hukum  harus  ditegakkan diwilayah  daerah,  Khususnya  di Kabupaten Labuhan Batu.
Selain  penegakkan  hukum yang  berlaku  bagi  pihak  publik yang terlibat dalam proses pembangunan,  maka  pengawasan terhadap  tindakan  pemerintahan juga  di  berlakukan  dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan  aktivitasnya  sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum  terjadinya  pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif.
Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka  memberikan  perlindungan hukum  bagi  masyarakat.  Sarana penegakan  hukum  itu  di  samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan  bagian  penting  dalam setiap peraturan perundang- undangan. Sangsi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan yang dalam bahasa latin dapat  disebut  in  cauda  venenum, artinya  di  ujung  suatu  kaidah hukum terdapat sanksi.
Terkait  penegakkan  hukum terhadap  proses  perizinan,  maka arti  sanksi  adalah  reaksi  tentang tingkah laku, dibolehkan atau tidak dibolehkan  atau  reaksi  terhadap pelanggaran norma, menjaga
keseimbanganya dalam kehidupan masyarakat. Dalam Hukum Adminisrasi Negara dikenal
beberapa macam sanksi, yaitu:
1. Bestururdwang;
2. Penarikan  kembali  keputusan (ketetapan) yang menguntungkan;
3. Pengenaan denda administrative,
4. Pengenaan  uang  paksa  oleh pemerintah (dwangsom).
Dwangsom  dapat  duraikan sebagai  tindakan-tindakan  yang nyata dari penguasa guna mengakhiri  suatu  keadaan  yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi  atau  (bila  masih) melakukan  apa  yang  seharusnya ditinggalkan  oleh  para  warga
karena bertentangan dengan undang-undang. Penarikan kembali suatu
keputusan
(ketetapan)  yang  menguntungkan. Pencabutan  ini  dilakukan  dengan mengeluarkan  suatu  ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu.
Penarikan kembali ketetapan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam  ketetapan  itu  oleh  organ pemerintahan.  Pengenaan  denda adminsitratif  dimaksudkan  untuk menambah  hukuman  yang  pasti, terutama  denda  administrasi  yang terdapat  dalam  hukum  pajak. Pembuat  undang-undang  dapat memberikan  wewenang  kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang berupa  denda  terhadap  seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
Pengenaan uang paksa dalam  hukum  admninistrasi  dapat dikenakan  kepada  seseorang  atau warga negara yang tidak mematuhi atau  melanggar  ketentuan  yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai  alternatif  dari  tindakan paksaan  pemerintahan.  Kegunaan sanksi adalah sebagai berikut:
1. Pengukuhan  perbuatan  secara norma,
2. Alat  pemaksa  bertindak  sesuai dengan norma,
3. Untuk menghukum perbuatan/tindakan diangap tidak sesuai dengan norma,
4. Merupakan  ancaman  hukuman terhadap pelanggaran norma.
Penegakkan  hukum  diatas,
terkait  efek  jera  dan  pengenaan sanksi khsusunya secara
administrative  diarahkan  kepada pelaksanaan proses perizinan sampai kepada pelaksanaan pembangunan yang ada diwilayah Kabupaten  Labuhan  Batu  yang tujuannya adalah untuk menjadikan  sistem  yang  ada  di daerah  berjalan  dengan  efektif untuk  menciptakan  suasana  adil dan merata bagi publik.
b) Faktor  yang  Mempengaruhi
Pemberian  Izin  Pemanfaatan Tanah (IPT) untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu. Sesuai data penelitian,
bahwa faktor yang mempengaruhi proses pemberian izin
pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu adalah:
1. Tujuan  pembangunan  hotel serta perencanaan,
2. Faktor ekonomi serta
lingkungan,
3. Faktor  budaya  dalam  proses pembangunan,
4. Faktor kepentingan umum,
5. Kepentingan swasta.
Beberapa  faktor  tersebuat adalah hal-hal yang
mempengaruhi  proses  pemberian
izin  oleh  pihak  instansi  terkait yaitu dinas Perizinan dan Bappeda dalam menentukan proses pembangunan  hotel  di  Kabupaten
Labuhan Batu. Jika proses pembangunan lebih mengarah hal- hal serta tujuan yang positif dalam proses  pembangunannya,  maka akan mempengaruhi proses pemberian izin oleh dinas perizinan serta Kabupaten Labuhan Batu.
Salah  satu  yang  menjadi tujuan  ditolak  atau  diterimanya pemberian  izin  adalah  untuk melindungai  kepentingan  umum. Karena  semua  bentuk  dan  proses pembangunan  tujuannya  adalah melindungi  kepentingan  umum. Kegiatan pembangunan Hotel yang  bisa  merusak  lingkungan Kota bisa saja ditolak. Terjaganya lingkungan juga merupakan kepentingan  umum.  Kantor  tidak bisa  begitu  saja  dibangun  di wilayah Kabupaten Labuhan Batu.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Setelah membahas mengani implementasi pemberian izin pemanfaatan tanah  (IPT)  oleh  dinas  perizinan  untuk pembangunan hotel di Kabupaten
Labuhan  Batu,  maka  penulis  dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Implementasi pemberian izin pemanfaatan  tanah  (IPT)  oleh  dinas perizinan untuk pembangunan hotel di Kabupaten  Labuhan  Batu  sesuai dengan  hasil  penelitian  di  lapangan pada  prinsipnya  dilakukan  langsung oleh pemohon atau  yang diberi kuasa, dengan  persyaratan  yang  lengkap pemohon memasukkan permohonan ke Kantor  UP  (Unit  Pelayanan),  lalu kemudian  Kantor  Unit  Pelayanan menyampaikan  berkas  kepada  BPPD (Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah)  untuk  dilakukan  penelitian administrasi  serta  bersama  tim  teknis lainnya melakukan tinjauan ke lapangan. Setelah dilakukan peninjauan selanjutnya dilakukan rapat tim teknis untuk memberikan rekomendasi  kepada  Bupati,  berupa pertimbangan  diterima  atau  ditolak permohonan  dari  yang  selanjutnya disampaikan  kepada  bupati  untuk diputuskan.  Keputusan  bupati  yang telah  selesai  dikembalikan  kepada BPPD,  baik  yang  diterima  maupun ditolak dan selanjutnya dikirim
kembali  ke  Unit  Pelayan,  selanjutnya pemohon  mengambil  izin  yang  telah selesai  di  Unit  Pelayanan  sambil membayar retribusi yang telah ditentukan  dalam  lampiran  izin.  Pada prinsipnya  proses  pemberian  izin
tersebut sudah berdasarkan Keputusan Bupati.
2. Penegakkan  hukum  perizinan  terkait dengan  pemanfaatan  dan  penggunaan tanah  untuk  pembangunan  hotel  di Kabupaten Labuhan Batu pada prinsipnya diarahkan kepada
pelaksanaan  proses  pembangunan  dan hasil dari pembangunan. Jika dampaknya  negatif,  maka  disinilah peran hukum harus ditegakkan diwilayah daerah, Khususnya di Kabupaten Labuhan Batu. Penegakkan hukum  diberlakukan  kepada  publik, pengusaha  dan  instansi  yang  terkait dengan masalah perizinan. Pada prinsipnya mengenai peraturan perundang-undangannya tidak sepenuhnya  dapat  ditegakkan,  meski menggunakan  peraturan  perundang- undangan  dalam  proses  perizinan namun  tetap  ada  ketentuan  Undang- undang yang dilanggar misalnya dalam proses  pemberian  izin  pemanfaatan tanah  untuk  pembangunan  hotel  yang memiliki batas waktu namun tidak ada realisasinya.
4.2 Saran
Dari  pembahasan  dan  kesimpulan diatas,  maka  penulis  dapat  menyarankan sebagai berikut:
1. Implementasi pemberian izin pemanfaatan
tanah untuk
pembangunan  hotel  di  Kabupaten
Labuhan    Batu  harus  dilakukan  untuk kepentingan  masyarakat  luas  bukan hanya  kepentingan  golongan  dan ivestor.
2. Untuk  instansi  terkait  misalnya  Unit
Pelayan dan BPPD harus lebih selektif dalam proses
pemberian izin
pemanfaatan  tanah  untuk  kepentingan pembangunan hotel, mengingat semakin  sempitnya  lahan  pertanian atau  lahan  kosong  yang  dibutuhkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Bagir  Manan,  1990,  Hubungan  Antara  Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi  Menurut  UUD  1945,
disertasi, UNPAD, Bandung.
Djojohadikusumo, Sumitro, 1994,
Perkembangan  Pemikiran  Ekonomi:
Dasar Teori Ekonomi pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, Jakarta
Kotler,  Philip;  Somkid  Jatusripitak,  Suvit Maesincee,  Pemasaran  Keunggulan Bangsa, Jakarta.
Kuncoro,
Mudrajad, 1997, Ekonomi Pembangunan,  Teori,  Masalah,  dan
Kebijakan, Yogyakarta
Muchsan,  1982,  Pengantar  Sistem  Hukum
Administrasi Negara,
Liberty,
Yogyakarta.
Mustafa,  2001,  Sistem  Hukum  Administrasi Negara  Indonesia,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Ratminto  &  Atik  Septi  Winarsih,  2008. Manajemen  Pelayanan.  Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s
Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Ridwan  HR,  2003,  Hukum  Administrasi Negara,  UII  Press,  Cetakan  Kedua, Yogyakarta.
Sondang  P.  Siagian,  2000,  Administrasi Pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara.

## Sudikno  Mertukusumo,    2005,  Mengenal
Hukum  Suatu  Pengantar,  Liberty,
Yogyakarta,
Tambunan,  Tulus  T.H,    1996,  Perekonomian
Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia,
Tjokroamidjojo,  Bintoro,  Mustopadidjaja, 1984,  Pengantar  Pemikiran  tentang Teori dan Strategi Pembangunan nasional, Jakarta,.
Todaro,  Michael.  P,  1998,  Pembangunan Ekonomi  di  Dunia  Ketiga,  Edisi
Keenam, Jakarta,
Peraturan: Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaa
Pembangunan Nasional
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Keputusan Presiden No.27 tahun 1980, tentang
Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah  yang  disingkat BAPPEDA
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Labuhan  Batu Nomor  06  Tahun  2011  Tentang  Izin Hotel.