## ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENETAPAN GANTI RUGI LAHAN KERETA API
Indah Syari 1 , Muh Amiruddin 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Syariindah13@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  berjudul  Analisis  Putusan  Hakim  Tentang  Penetapan  Ganti  Rugi  Lahan  Kereta  Api  Yang Mengalami Proses Sengketa Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkep) Pokok permasalahan pada penelitian  ini  bagimana  pertimbangan  hukum  hakim  tentang proses penetapan ganti rugi dalam pengalihan  tanah untuk pembangunan rel kereta api di pengadilan negeri pangkep dan bangaimana putusan hakim terhadap penetapan ganti rugi sengketa lahan kereta api pada pengadilan negeri pangkep. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis data yang memiliki kaitannya dengan skripsi penulis. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkep provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada Ketentuan hukum dan pertimbangannya majelis hakim dalam memutuskan perkara ini beragam atau berfariasi, tidak semua perkara dikabulkannya, tetapi hampir semua. Majelis hakim memutuskan berdasarkan nilai rata-rata tanah, tetapi yang dikabulkan yakni tanah sawah, bukan tanah kebun, bukan tanah dalam artian tanah bangunan atau yang lainnya. Majelis hakim beranggapan kenapa hampir sebagian mengabulkan tanah sawah,  karena  majelis  hakim  melihat  di  dalam  bukti-bukti  surat  pemohon  ada  beberapa  petunjuk,  berdasarkan petunjuk dari nilai tertinggi tanah yang berada di suatu daerah. Putusan perkara ini yang dihadapi oleh majelis hakim, yakni kurangnya ketidak tahuan  pihak-pihak  dalam  mengajukan  saksi,  saksi  fakta  namun  tidak  jelas,  bukti-bukti surat yang diajukan belum begitu lengkap, pemohon tidak mengajukan aprisial pembanding, dalam artian harusnya pemohon semua mengajukan aprisial pembanding, majelis hakim bisa mengambil pertimbangan, bahwa apa yang dikatakan  ahli  pembanding  itu  bisa  dapat  mengabulkan  permohonan secara keseluruhan, tapi karena itu tidak ada pembanding, sehingga pertimbangan majelislah  hanya mengacu pada tanah tersebut. Implikasi pada penelitian ini diharapkan  masyarakat  atau  pemohon  untuk  bisa  lebih  menguasai  perkaranya  apa  yang  diinginkan  pada  saat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, sehingga dalam berperkara bisa dikabulkan sesuai dengan yang diinginkan dan berlandaskan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak penegak hukum.
Kata kunci: Pertimbangan hukum hakim, Putusan.

## Abstract
This research  is entitled Analysis of Judge's Decision Regarding the Determination of Compensation for Railway Land Experiencing Disputes in Courts (Case Study of the Pangkep District Court). Negeri Pangkep and how the judge's decision regarding the determination of compensation   for   the   dispute   of   the   railroad   land   in the      Pangkep      District    Court.  This  type  of  research  is  field  research  by  collecting  data  through  interviews, documentation and observation. Sources of research data are primary data and secondary data as well as conducting data processing and data analysis techniques that have to do with the thesis of the writer. This research was conducted at the Pangkep District Court of South Sulawesi province. The results of this study indicate that the legal provisions and consideration of the panel of judges in deciding this case varied or varied, not all cases were granted, but almost all.  The  panel of judges decided based on the average value of the land, but what was granted was paddy  land,  not garden land, not land in the sense of building land or others. The panel of judges considered why almost all of them granted  paddy  land,  because  the  panel  of  judges  saw  that  in  the  evidence  of  the  petitioner  there  were  several instructions, based on the instructions from the highest value of land in an area. The case verdict faced by the panel of  judges,  namely  the  lack  of  ignorance  of  the  parties  in  bringing  witnesses,  witnesses  to  facts  but  unclear,  the evidence of the letter submitted was not so complete, the applicant did not submit a comparative aprisial, in the sense that the applicant should all submit a comparative aprisial , the panel of judges could take into consideration, that what the comparative expert said could be able to grant the petition as a whole, but because of that there was no comparison, so the panel's consideration only referredto  the  land.  The  implication  of  this  research  is  that  the community or the applicant is expected to be able to better master the case what is desired when filing a lawsuit to the local District Court, so that  the  case can  be  granted in accordance  with what  is desired and  based on the  law established by law enforcement authorities.
Keywords: Judicial legal considerations, Decisions.

## PENDAHULUAN
Tanah  Begitu  penting  bagi  kehidupan  manusia.  Dimana  tanah  mempunyai  peranan penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, serta sumber penghidupan. Sebagaimana  pada  Pasal  33 ayat  (3)  Undang-undang  1945  menyatakan  bahwa  “Bumi,  air, dan kekanyaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-beasarnya kemakmuran rakyat”.
Kehidupan manusia bergantung pada tanah, sehingga manusia selalu berusaha untuk dapat memperoleh dari hasil tanah. Sehingga tanah merupakan barang yang berharga  dan merupakan bahan incaran setiap orang untuk memilikinya. Kondisi demikian yang menyebabkan harga tanah terus  meningkat.  Keadaan  ini  dikerenakan  tanah  bersifat  stastis,  yaitu  luas  tanah  relatif  tidak bertambah,  sedangkan  peminatnya  yang  semakin  lama  semakin  bertambah  dengan  jumlah penduduk yang meningkat. Berbagai kepentingan yang tidak dapat terlaksana, dikarenakan tidak tersedianya tanah atau lahan untuk menuangkan keinginannya. Maka kebutuhan manusia yang tidak adil dan tidak merata yang akhinya menimbulkan banyak benturan berbagai kepentingan antar para pihak, baik sesama individu, badan hukum, maupun pemerintah sekalipun.
Pelaksanaan  pelepasan  tanah  pembangunan  jalur  rel  kereta  api  meliputi  lima  wilayah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, dan Kota Pare- pare. Total yang direncanakan sepanjang 145 km. Pembangunan jalur rel kereta api tahap awal dari  Makassar-Pare-pare,  akan  dilengkapi  dengan  lima  stasiun  utama.  Pada  stasiun  utama dibanguni setiap wilayah ibu Kota Kabupaten yang dilintasi rel kereta sepanjang 145 km. Selain itu ada juga stasiun peyangga.
Sulawesi selatan memiliki 21 kabupaten, diantaranya mengalami pembangunan Jalan Rel Kereta Api, yaitu Kabupaten Maros hingga Kabupaten Barru. Kabupaten Barru telah tercatat di dalam sejarah, sebagai tempat pertama kali dibangunnya rel kereta api di pulau Jawa dan Sumatra. Sehingga Kabupaten yang pertama kali di banguni jalan Rel Kereta Api yang telah rampung mulai dari pembanguanan dari daerah Pekkae hingga daerah Palanro. Kini pembangunan dilanjutkan ke Kabupaten Pangkajene.
Rute yang dilalui untuk Jalur rel kereta api terdapat 7 Kecamatan, diantaranya Desa dan Kelurahan yang menjadi titik pembuatan jalur rel kereta api. Jalur rel kereta api Makassar-Pare yang  dilalui  pertama  di  Kecamatan  Minasatene  langsung  melewati  Kelurahan  Bonto  Kio, Kelurahan Biraeng, Kelurahan Minasatene dan Desa Kabba. Kemudian berlanjut ke wilayah ibu kota  Kabupaten  Pangkep,  yakni  Kecamatanan  Pangkaneje,  yang  lebih  tepatnya  di  Kelurahan
Sibatua  dan  Kelurahan  Pabundunkang.  Berlanjut  ke  wilayah  Kecamatan  Labakkang, melewati Desa Batara, Desa Patalassang, dan Desa Kassiloe. Kemudian di wilayah Kecamatan Ma’rang, di Kelurahan Bonto-bonto, Kelurahan Tamangapa dan Punranga. Selanjutnya di Kecamatan Segeri, meliputi Bontomatene, Kelurahan Segeri dan Kelurahan Bone. Selanjutnya jalur yang dilintasi terakhir  adalah  Kecamatan  Mandalle,  meliputi  Desa  Benteng,  Desa  Mannalung,  Desa Tamangapa, Desa Coppotompong, Desa Boddie dan Mandalle.
Pasal 10 Huruf b, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU No. 2 Tahun 2012): “Tanah untuk kepentingan umum sebangaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: huruf b menyatakan “jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api”. Pada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksananakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil, sebagaimana yang ada dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012. Dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 2 Tahun 2012, menyatakan penilaian besarnya nilai ganti kerugian atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh penilai.
Keterkaitannya dengan masalah ini terdapat 7 Kecamatan, adalah titik yang dilalui Jalur rel  kereta  api,  dari  sekian  banyaknya  Kecamatan  ada  beberapa  Kecamatan  yang  mengajukan permohonan  keberatan,  yakni  Kecamatan  Minasatene,  Kecamatan  Ma’rang,  serta  Kecamatan Segeri, yang ingin di banguni Jalur rel kerata api, yang saat ini mengalami proses Sengketa Lahan. Yang sejauh ini Kecamatan yang berperkara, masing-masing pihak menuntut Ganti rugi  karena yang dibayarkan tidak sepadan dengan  yang diajukan tim appraisal. Oleh karena itu, pihak ini mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Pangkajene, karena tidak menemukan titik temu dalam musyawarah yang diadakan oleh Tim apprisial. Dalam suatu penegak keadilan harus dilakukan dengan adil dan dalam pembagian haknya harus juga dilakukan dengan adil. Berdasarkan Q.S Al-Maidah Ayat 8:
Terjemahnya:
Hai  orang-orang  yang  beriman  hendaklah  kamu  jadi  orang-orang  yang  selalu  menegakkan (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi  saksi  dengan  adil.  Dan  janganlah  sekali-kali  kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 1
Masyarkat  yang  mengajukan  permohonan  perkara  ke  Pengadilan  Negeri  Pangkep, alasannya sipemohon memiliki sawah sama-sama tetapi berbeda jual nilai ganti ruginya, hanya satu-  satunya    sumber    mata   pencarian  dikelola  untuk    menafkahi  keluarga para  pemohon  hal mana  hasil  ganti  kerugian  sawah  dan  kebun  tersebut  rencana  akan  digunakan  untuk  membeli sawah dan kebun kembali ditempat lain untuk digarap, serta yang dibanyarkan tidak sependapat dengan harga yang dibanyarkan oleh tim appraisal. Dalam hal ini masih banyak masyarakat lain dari Kecamatan lain yang ingin mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Pangkep, tetapi tidak mengajukan keberatan, karena adanya rasa takut menempu jalur hukum, karena masyarakat tidak cakap hukum, serta berkeinginan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Pangkep, tetapi dari segi ekonominya yang kurang, karena biaya pendaftaran perkara kurang lebih Rp 1. 000. 000, -. Masyarakat ada yang mengajukan keberatan, dan adapun yang tidak mengajukan, tetapi saja hanya menunggu keputusan lebih lanjut. Maka perlu ditanamkan kepada masyarakat khususnya pemegang hak dan tanah mempunyai fungsi sosial seperti yang dituangkan dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.
Oleh sebab itu dalam permasalahan yang terjadi perlu dilakukan musyawarah antar panitia pengadaan  tanah,  pemegang  hak  atas  tanah  dengan  pihak  yang  memerlukan  tanah  untuk mendapatkan  kata  kesepakatan  mengenai  ganti  rugi.  Pada  masalah  ganti  rugi  merupakan komponen  penting  dan  paling  sensitif  dalam  proses  pengadaan  tanah.  Pelakasanaan  dan pembebasan tanah yang diberikan ganti rugi kepada masyarakat, melalui berbagai macam proses mulai dari pendataan, penelitian, dan pelaksanaan. Namun dalam hal ini tidak terlaksana dengan serentak dalam pembebasan lahan jalur rel kereta api yang wilayah ditiap Kecamatan, prosesnya melalui beberapa tahap.
1 https://tafsirweb.com/1892-quran-surat-al-maidah-ayat-8.html

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan. Lokasi dan objek  penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Pangkep.  Adapun  pendekatan  penelitian  yang digunakana ialah pendekatan penelitian secara syar’i dan pendekatan yuridis formal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta data tersier (Bahan tambahan).  Adapun  metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  wawancara  dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan identifikasi data, reduksi kata,  dan  editing  data.  Dan  untuk  melakukan  pengujian  keabsahan  data  dan  materi  yang  akan disajikan dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan, deskriktif dan komperatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Ketentuan Hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Proses Penetapan Ganti Rugi Dalam Pengalihan Tanah Untuk Pembangunan Rel Kereta Api Di Pengandilan Negeri Pangkep.
Ketentuan  hukum  dan  Pertimbangan  majelis  hakim  dalam  memetuskan  perkara  ini  telah sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  peraturan  yang  digunakan  oleh  majelis  hakim  atau berpedoman  pada  aturan  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  Undang-undang  Nomor  46  Tahun  2009  tentang peradilan umum, dan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 2 Pada  proses  pengajuan  yang  diajukan  oleh  pihak  yang  tekait  dalam  artian  masyarakat  yang mengajukan, dimana majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkep mengatakan bahwa masyarakat itu  bukan  sebuah  musyawarah  yang  dilakukan  oleh  tim  apprisial,  hanya  sebuah  perkumpulan untuk  menandatangani  persetujuan  dalam  masalah  ganti  rugi  lahan,  tidak  ada  perbincangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim apprisial, sehingga masyarakat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Pangkep karena tidak menerima keputusan tim apprial. 3
Pada  pertimbangannya  majelis  hakim  dalam  memutuskan  perkara  ini  beragam  atau berfariasi, tidak semua perkara dikabulkannya, tetapi hampir semua. Contoh ada beberapa perkara oleh  majelis  hakim  mengabulkan  yaitu  terkait  dengan  perkara  yang  dikabulkan,  dalam  artian
2 Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pangkep, Wawancara (Pangkep: Senin, 9 Desember 2019, Jam 10:50 Wita).
3 Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pangkep, Wawancara (Pangkep: Senin, 9 Desember 2019, Jam 10:50 Wita).
majelis  hakim  mengabulkan  permohonan  tersebut. 4 Pada  permohonan  tersebut  majelis  hakim memutuskan berdasarkan nilai rata-rata tanah, tetapi yang dikabulkan yakni tanah sawah, bukan tanah  kebun,  bukan  tanah  dalam  artian  tanah  bangunan  atau  yang  lainnya.  Majelis  hakim beranggapan kenapa hampir sebagian mengabulkan tanah sawah, karena majelis hakim melihat di  dalam  bukti-bukti  surat  pemohon  ada  beberapa  petunjuk,  berdasarkan  petunjuk  dari  nilai tertinggi  tanah  yang  berada  di  suatu  daerah.  Jadi  contoh  tanah  suatu  Desa  “a”, ternyata  disitu dialah yang tertinggi dan hampir semua ikut, seperti itu majelis hakim mengambil pertimbangan rasa  keadilan,  sehingga  mengambil  sama  rata-rata  semua  di  daerah  tersebut  di  satu  kecamatan atau satu kelurahan itu di tinggikan semuanya sama seharga Rp. 97.000., tetapi jika tanah kebun banyak terjadi perbedaan ada yang seharga Rp. 250.000., ada yang seharga Rp. 150.000., itulah majelis hakim tidak bisa menjadikan fokus untuk menjadikan nilai rata-rata tanah kebun, maupun tanah yang diperuntukkan untuk tanaman itu karena harga berdasarkan bukti-bukti pemohon tidak sesuai  atau  acakan  ada  yang  seharga  Rp.  1.000.000.,  majelis  hakim  mencari  nilai  tanah  yang hampir  semuanya  sama  dan  merata,  misal  seharga  Rp.  97.000.,  maka  kami  majelis  hakim mengambil  harga  Rp.  97.000.,  itulah  majelis  hakim  menjadikan  dasar  putusan (Ujar  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkep) . 5

## B. Putusan  Hakim  Terhadap  Penetapan  Ganti  Rugi  Sengketa  Lahan  Kereta  Api  Pada Pengadilan Negeri Pangkep.
Perkara ini telah dikabulkan oleh majelis hakim. Tentunya pemohon tinggal menunggu dari pihak rel kereta api untuk memberikan ganti ruginya. jika diterima pada akhirnya oleh juru sita oleh  Pengadilan  Negeri  Pangkajene  maupun  saksi  yang  hadir,  kemudian  dibuat  berita  acara berdasarkan  berita  acara  terbut  nanti  tinggal  di  tandatangani  bahwa  setuju  akan  melakukan pembanyaran kemudian dibuatkanlah dan akan disampaikan oleh juru sita atau pihak kereta api untuk  segera  melengkapi  bukti-bukti  atau  dokumen-dokumen  yang  harus  dilengkapi  sehingga bisa di banyarkan selama ini mungkin ketika setuju tetapi tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang ada, maka tidak dibanyarkan.
Pada pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh tim apprisial bervariasi dan terkesan mengada- ada,  contohnya  harga  empang  dinilai  hanya  sebesar  Rp.  80.000  (delapan  puluh  ribu  rupiah)
4 Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pangkep, Wawancara (Pangkep: Senin, 9 Desember 2019, Jam 10:50 Wita).
5 Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pangkep, Wawancara (Pangkep: Senin, 9 Desember 2019, Jam 10:50 Wita).
permeter persegi tanpa memperlihatkan nilai strategisnya. Sehingga jauh dari layak oleh karena disamping objeknya dekat dengan jalan poros, empangnya juga tidak pernah kering oleh karena objeknya  sangat  dalam  ketika  dibuat  pertama  kali,  kemudian  sangat  strategis  untuk  lokasi pemancingan.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkep mengambil keputusan setelah mempertimbangkan dan menganalisa  berbagai  macam  masalah,  sehingga  majelis  hakim  mengambil  keputusan  dengan rasa keadilan, dengan nilai tanah yang hampir semuanya sama dan merata, dimana harga yang diambil oleh majelis hakim senilai Rp. 97.000, yang menjadi dasar putusan. 6

## KESIMPULAN
Ketentuan hukum dan Pertimbangan majelis hakim dalam memetuskan perkara ini telah sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  peraturan  yang  digunakan  oleh  majelis  hakim  atau berpedoman  pada  aturan  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2012  tentang pengadaan  tanah  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  Undang-undang  Nomor  46  Tahun  2009  tentang peradilan umum, dan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Berdasarkan putusan  Majelis hakim  Pengadilan Negeri  Pangkep  mengambil  keputusan setelah mempertimbangkan dan menganalisa berbagai macam masalah, sehingga majelis hakim mengambil keputusan dengan rasa keadilan, dengan nilai tanah yang hampir semuanya sama dan merata, dimana harga yang diambil oleh majelis hakim senilai Rp. 97.000, yang menjadi dasar putusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dimas,  Asrullah,  Ashabul  Kahfi,  and  H.  L.  Rahmatiah.  "PELAKU  RESIDIVIS  TINDAK PIDANA  PENCURIAN  DENGAN  KEKERASAN." Alauddin  Law  Development Journal 1.1 (2019).
Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province)." FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 13.3 (2019): 241-254.
Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pangkep, Wawancara (Pangkep: Senin, 9 Desember 2019, Jam
6 Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pangkep, Wawancara (Pangkep: Senin, 9 Desember 2019, Jam 10:50 Wita).
10:50 Wita).
https://tafsirweb.com/1892-quran-surat-al-maidah-ayat-8.html
Syamsuddin, Rahman, and Muhammad Ikram Nur Fuady. "Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo." Jurnal Wawasan  Yuridika 4.1 (2020): 63-79.
Syamsuddin,  Rahman,  et  al.  "The  Effect  of  the  Covid-19  Pandemic  on  the  Crime  of Theft." International Journal of Criminology and Sociology 10 (2021): 305-312.