## KONSEP PEMBANGUNAN HUKUM E-COMMERCE
Ardiana Hidayah Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: ardyanah@yahoo.co.id

## Abstract
The development of transportation, communication and information technology further increases the pace of globalization. The use of technology has driven business growth including transaction activities by utilizing technology and telecommunications through e-commerce activities. Problem formulation related to the  application  of  business  law  in  e-commerce  activities  and  the  role  of  law  and  the  concept  of  legal development  in  e-commerce  business.  Legislation  in  e-commerce  activities  has  been  regulated  in  Law Number  11  of  2008  which  has  been  amended  into  Law  Number  19  of  2016  concerning  Information  and Electronic Transactions, Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Government Regulation Number 82 In 2012 concerning the Implementation of Electronic Transactions and Systems. In its application there are still  some  weaknesses,  namely  the  existence  of  objects  in  electronic  transactions  cannot  be  perfectly perceived electronically. There are still obstacles to accountability and the level of reliability in proof of an electronic contract.  Law is a tool for maintaining order in society. Law will always adjust to the conditions that  occur  in  the  middle  of  the  community  and  act  as  a  means  of  renewal  in  people's  lives.  Rapid development  has  resulted  in  increasingly  complex  problems  faced  by  the  community  from  traditional patterns to modernization. The development of business law in Indonesia in e-commerce activities is carried out to support the realization of sustainable economic growth, as well as creating certainty, enforcement and legal protection.
Keywords: Legal Development; E-commerce

## Abstrak
Perkembangan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasimakin meningkatkan lajuglobalisasi. Pemanfaatan  teknologi  telahmendorong  pertumbuhan  bisnis  diantaranya  kegiatan  transaksi  dengan memanfaatkan  teknologi  dan  telekomunikasi  melalui  kegiatan e-commerce .  Rumusan  masalah  terkait penerapan  hukum  bisnis  dalam  kegiatan e-commerce serta  peran  hukum  dan  konsep  pembangunan  hukum dalam bisnis e-commerce. Peraturan  perundang-undangan  dalam  kegiatan e-commerce telah  diatur  dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-undangNomor7Tahun2014  tentang  Perdagangan sertaPeraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Dalam penerapannya masih ada beberapa kelemahan yakni keberadaan obyek dalam transaksi elektronik tidak mungkin    dapat dipersepsi secara sempurna secara elektronik. Masih adanya kendala pada akuntabilitas dan tingkat keterpercayaan dalam pembuktian atas suatu kontrak elektronik.Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara  ketertiban  dalam  masyarakat.  Hukum  akan  selalu  menyesuaikan  dengan  keadaan  yang  terjadi ditengah  masyarakatnya  serta  berperan  sebagai  sarana  pembaruan  dalam  kehidupan  masyarakat. Pembangunan yang makin pesat berdampak pada semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dari pola tradisional ke arah modernisasi. Pembangunanhukum bisnis di Indonesia dalam kegiatan e-commerce dilakukan  untuk  mendukung  terwujudnya  pertumbuhan  eko nomi  yang  berkelanjutan,  serta  menciptakan kepastian,    penegakan dan perlindunganhukum.
Kata Kunci : Pembangunan Hukum; E-commerce

## I.    Pendahuluan
Perekonomian dunia tumbuh semakin cepat  yang  dipengaruhi  arus  globalisasi dan  perdagangan  bebas  serta  kemajuan teknologi,  telekomunikasi  dan  informasi telah  memperluas  ruang  transaksi  barang dan  jasa yang  ditawarkan  menjadi lebihbervariasi,baikbarangdanjasaproduksi dalam negeri maupun produksi luar negeri.
Kemajuan  tersebut  telah  menghadirkan banyaknya  fasilitas  telekomunikasi  dan canggihnya  produk  teknologi  informasi yang  mampu  mengintegrasikan  semua media  informasi  untuk  mempermudah segala  kegiatan  manusia  sehari-hari.  Di tengah globalisasi komunikasi yangsemakin terpadu ( global communication  network )  ini,  internet
menjadi  populer  dan  membuat  dunia semakin  mengecil  ( shrinking  the  world ) sekaligus  memudarkan  batas  negara berikut kedaulatan
dan
tatananmasyarakatnya. 1 Globalisasi  mendukung  pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Globalisasi didasari oleh kesadaran bahwa  perekonomia  nakanberjalan  lebih efektif dan efisien. Berkembangnya teknologi  transportasi,  komunikasi,  dan informasi,  membuat  batasan  antarnegara menjadi  semakin  tidak  terasa,  makin meningkatkan lajuglobalisasi. 2
Dampak  dari  kemajuan  teknologi telah  membawa  perubahan  kehidupan manusia  tanpa  adanya  batas  teritorial  di era  globalisasi  ini.  Globalisasi  telah menghapus halangangerak kinerja perdagangan dan modal untuk merentangkan  jangkauan  seluruhdunia. Sehingga pemanfaatan
teknologi telahmendorong pertumbuhan bisnis dengan  pesat,  karena  berbagai  informasi dapat  disajikan  melalui  hubungan  jarak jauh.  Pada  kegiatan  transaksi  tidak  harus bertatap muka, namun dengan memanfaatkan teknologi
dan telekomunikasi.
E-commerce sebagai  suatu  model bisnis  modern  yang non-face atau  tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik dan non-sign (tidak memakai tanda tangan asli).
E-commerce merupakan  bisnis  dengan melakukan pertukaran data ( data interchange )  via  internet  dimana  kedua belah  pihak,  yaitu orifinator dan adresser ataupenjual  dan  pembeli  barang  dan jasa,dapat  melakukan bargaining dan transaksi. 3 Cara ini menjanjikan akses tanpa
1 Lihat Arsyad  Sanusi, Efektivitas  UU  ITE  dalam Pengaturan  Perdagangan  Elektronik  (E-  Commerce) , Jurnal Hukum Bisnis, 29 (1), 2010, hlm.5 dalam Imam Lukito, Tantangan  Hukum  dan  Peran  Pemerintah dalam  Pembangunan  E-Commerce  (Legal  Challenges and  Goverment’s  Role  in  E-commerce  Development) , JIKH Vol. 11 No. 3 November 2017, hlm. 350.
2 Dhaniswara, Konsep  Pembangunan  Hukum  dan Perannya  Terhadap  Sistem  Ekonomi  Pasar ,  Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011, hlm. 565.
3 Lihat  Suparni,  N. CYBERSPACE  Problematika  dan Antisipasi Pengaturannya . Jakarta: Sinar Grafika, 2009, dalam  Margaretha  Rosa  Anjani  dan  Budi  Santoso,
batas,  cepat  dan  interaktif  memudahkan konsumen dalam memperoleh suatu produk sesuai keinginan tanpa harus keluar rumah. Saat  ini,  internet  dan e-commerce telah menjadi sebuah life style bagi masyarakat di seluruh dunia termasuk jugaIndonesia.
Apabila  dibandingkan  dengan  proses perdagangan tradisional (manual), e-commerce memiliki beberapa keunggulan.  Bagi  Konsumen:  harga  lebih murah,  belanja  cukup  pada  satu  tempat. Bagi  Pengelola  bisnis:  efisiensi,  tanpa kesalahan, tepat waktu.  Bagi  Manajemen: peningkatan pendapatan, loyalitas pelanggan. Dengan keuntungan-keuntungan tersebut yang
menjadikan e-commerce menjadi alternatif  perluasan  bisnis  bagi  para pelaku  usaha  dan  sudah  menjadi  bagian dari  gaya  hidup  manusia  modern  di  era teknologi sekarang ini.
Akan  tetapi,  disamping  keuntungan secara  ekonomis  yang  akan  didapatkan oleh  para  pelaku e-commerce ,  dari  sisi hukum, e-commerce juga  menimbulkan beberapa  permasalahan  hukum  yang  pada akhirnya  menuntut  adanya  regulasi  yang mengatur  tentang  transaksi  komersial berbasis e-commerce ini.  Hal  ini  timbul akibat  adanya  perbedaan  karakteristik antara  transaksi  perdagangan  jual-beli tradisional  dengan  transaksi  jual-beli berbasis e-commerce .
Sehubungan  dengan  uraian  latar belakang sebelumnya maka pembangunan hukum pada e-commerce diperlukan adanya  pemahaman  yang  mendalam terhadap  konsep  pembangunan  hukum terkait hal-hal yang berhubungan denganbidang e-commerce. Rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah  penerapan  hukum  bisnis dalam kegiatan e-commerce telah berjalan sebagaimana yang telah diharapkan?
2. Bagaimana  peran  hukum  dan  konsep pembangunan
hukum dalam
bisnis e-commerce ?
Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia , Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, hlm. 90
Berdasarkanrumusanmasalahtersebut diatas,makatujuandaripenulisan ini adalah  : Pertama, untuk  menguraikan, mengetahui  dan  memahami  apakah penerapan  hukum  bisnis  dalam  kegiatan e-commerce telah  berjalan  sebagaimana yang telah diharapkan . Kedua, untukmenguraikan,mengetahuidanmemah amiperanhukum dan  konsep  pembangunan hukum dalam bisnis e-commerce.

## II. Pembahasan
A. Hukum Bisnis E-Commerce
Era  globalisasi  telah  memudahkan kegiatan  bisnis  melalui    perkembangan teknologi  dan  komunikasi.  Salah  satu perkembangan  yang  signifikan  sekarang adalah  transaksi  jual  beli  secara  online atau  e -commerce .Orang  semakin  mudah berhubungan  dengan  orang  lain.  iPenjual dan  pembeli  tidak  perlu  bertatap  muka ( face  to  face )  untuk  melakukan  transaksi jual beli, melainkan hanya perlu memiliki koneksi internet yang akan
mempertemukan mereka di dunia virtual.
E- commerce dikaji  aspek  hukum apabila  dilihat  dalam  konteks  Keabsahan Kontrak  Elektronik,  maka e-commerce lahir  berdasarkan  kontrak  jual  beli  yang terjadi  secara  elektronik  antara  penjual dan  pembeli.  Masih  adanya  keterbatasan dalam  hukum  di  Indonesia,  sebab aturannya  belum  mengakomodir  tentang syarat-syarat sahnya suatu kontrak
elektronik  secara  khusus.Namun,  prinsip dasar  keberlakuan  suatu  kontrak  di Indonesia  berpedoman  pada  Pasal  1320 KUHPerdata, sehingga dapat pula diterapkan pada kontrak elektronik. Syarat  sahnya  suatu  kontrak  atau perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah: 4 1. Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya
Keberadaan  suatu  unsur  kesepakatan
dalam e-c ommerce diukur melalui pembeli  yang mengakses dan menyetujui penawaran  melalui  internet.Hal  ini  dapat diterjemahkan  sebagai  penerimaan  untuk
4 Aspek Hukum E-Commerce / Hukum Jual Beli Online, http://www.sindikat.co.id/blog/aspek-hukum-e-comme rce-hukum-jual-beli-online,
menyepakati sebuah hubungan hukum. E-Commerce ini  secara  tertuang dalam kontrak baku dengan prinsip take it or  leave  it ,  sebab  seluruh  penawaran beserta  persyaratan  pembelian  suatu produk  sudah  tercantum  dan  pembeli dapat menyetujuinya atau tidak.Persetujuan  yang  diberikan  oleh pembeli  ini menjadi  dasar dari kesamaan kehendak para pihak, sehingga kesepakatan  dalam  kontrak  elektronik lahir.
2. Kecakapan  untuk  membuat  suatu perjanjian
Cakap  menurut  hukum  adalah  orang yang telah dewasa menurut hukum,  yaitu seseorang  yang  telah  berumur  21  tahun dan  telah  kawin,  serta  tidak  di  bawah pengampuan.Unsur kecapakan dalam E-Commerce sulit  untuk  diukur,  sebab setiap orang (tanpa dibatasi dengan umur tertentu)  dapat  mejalankan  transaksi elektronik sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transksi Elektronik (“ UU  ITE ”).Berdasarkan  ketentuan  ini, anak-anak  yang  masih  di  bawah  umur dapat  melakukan E-Commerce dan  tidak memenuhi  syarat  subjektif  dalam  Pasal 1320 KUHPerdata.Oleh karena itu, kontrak  ini  dapat  dibatalkan  melalui seseorang  yang  mengajukan  pembatalan di pengadilan.
3. Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu adalah barang-barang  yan  dapat  diperdagangkan dan  dapat  ditentukan  jenisnya.Produk yang  ditawarkan  secara  online  tertuang dalam  bentuk  gambar  atau  foto  yang disertai dengan spesifikasi produk tersebut.Namun, tidak ada jaminan bahwa produk  tersebut  pasti  dikirimkan  kepada pembeli sekalipun telah membayar melalui  sistem  pengiriman  uang  atau transfer melalui bank.
4. Suatu sebab yang halal
Maksud  dari  suatu  sebab  yang  halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepentingan  umum.Dalam e-commerce harus dipastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan prinsip itikad baik oleh
penjual  dan  pembeli.Jika  syarat  ini  tidak terpenuhi,  maka  kontrak  elektronik  batal demi hukum.
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka e-commerce secara hukum telah sah jika  memenuhi  Pasal  1320  KUHPerdata. Syarat  pertama  dan  kedua  merupakan syarat  subjektif,  sebab  melekat  kepada pihak-pihak yang terlibat dalam E-Commerce .  Sedangkan,  syarat  ketiga dan  keempat  merupakan  syarat  objektif, karena  melekat  pada  objek  dalam e-commerce .  Apabila  syarat  pertama dan/atau  syarat  kedua  tidak  dipenuhi, maka kontrak elektronik dapat dibatalkan oleh  pihak  yang  berkepentingan  dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan  Pasal  1454  KUHPerdata.  Dalam hal syarat ketiga dan/atau syarat keempat tidak  dipenuhi,  maka  kontrak  elektronik batal  demi  hukum  atau  dianggap  tidak pernah  ada  dan  tidak  ada  dasar  untuk menuntut.
E-commerce memiliki  asas-asasyang sama  dengan  hukum  perjanjian  yang ditambahkan  dengan  asas  yang  berlaku khusus dalam kontrak dagang elektronik, yakni: asas Internasional; asas yuridiksi di dalam  ruang  maya (cyber  space) ;  asas informasi; asas kerahasian; asas pengamanan;  asas  standar  kontrak;  asas elektonik;  asas  domain;  asas  kuasa;  asas penyerahan. 5
Dasar  hukum  dalam  perdagangan e-commerce memiliki  dasar  hukum perdagangan biasa (perdagangan konvensional atau jual-beli perdata). Akan tetapi, e-commerce juga  merupakan perdagangan  konvensional  yang  bersifat khusus  karena  sangat  dominan  peranan media dan alat-alat elektronik.

## B. Penerapan  Hukum  dalam  Kegiatan E-commerce
Hukum  merupakan  suatu  alat  untuk memelihara ketertiban
dalam masyarakat. 6 Mengingat  fungsinya  sifat
5 Mariam  Darusman  Badrulzaman  dalam  Edy  Santoso,
Pengaruh  Era  Globalisasi  terhadap  Hukum  Bisnis  di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 152 6 Lihat  Mochtar  Kusumaatmadja,  bahwa  pengertian hukum  sebagai  sarana  lebih  luas  dari  hukum  sebagai
hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya,  hukum  bersifat  memelihara  dan mempertahankan  yang  telah  tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat,  termasuk  masyarakat  yang sedang  membangun,  karena  di  sini  pun ada  hasil-hasil  yang  harus  dipelihara, dilindungi  dan  diamankan.  Akan  tetapi, masyarakat  yang  sedang  membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat  yang  sedang  berubah  cepat, hukum  tidak  cukup  memiliki  fungsi demikian  saja.  Ia  juga  harus  dapat membantu  proses  perubahan  masyarakat itu.  Pandangan    tentang  hukum  yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap  bahwa  hukum  tidak  dapat memainkan  suatuperanan  yang  berarti dalam proses pembaharuan.
Peraturan perundang-undangan
berkaitan  dengan  perdagangan  melalui sarana  elektronik  saat  ini  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 yang  telah  diubah  menjadi  Undang- undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, Undang-undangNomor7Tahun2014 tentang Perdagangan sertaPeraturan Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012 Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Dan Transaksi  Elektronik.  Aturan  tersebut sifatnya  masih  parsial  karena  belum
alat karena: 1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum  lebih  menonjol,  misalnya  jika  dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi  (khususnya  putusan the Supreme Court) pada  tempat  lebih  penting.  2.  Konsep  hukum  sebagai “alat” akan  mengakibatkan  hasil  yang  tidak  jauh berbeda  dengan  penerapan “legisme” sebagaimana pernah  diadakan  pada  zaman  Hindia  Belanda,  dan  di Indonesia  ada  sikap  yang  menunjukkan  kepekaan masyarakat  untuk  menolak  penerapan  konsep  seperti itu.  3.  Apabila “hukum” di  sini  termasuk  juga  hukum internasional,  maka  konsep  hukum  sebagai  sarana pembaharuan  masyarakat  sudah  diterapkan  jauh sebelum  konsep  ini  diterima  secara  resmi  sebagai landasan kebijakan hukum nasional.
http://www.negarahukum.com/hukum/filsafat-hukum-d alam-pembangunan-hukum-nasional.html,
menjangkau  permasalahan  utama  dalam penggunaan e-commerce ,  yaitu  kontrak elektronik,  pembayaran  elektronik  dan jaminan keamanan, penyelesaian
sengketa,  batas  negara  dan  hukum  yang digunakan, perlindungan konsumen, pajak dan yang terutama adalah harmonisasi sistem hukum. Pengaturan dalam transaksi e-commerce dalam dalam
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 sebagai harmonisasi hukum konvensional dan  hukum  pada  era  digital,  dengan diakuinya  e-document  sekaligus  sebagai perluasan  hukum  acara  yang  berlaku  di Indonesia (Pasal 5 UU ITE). Akan tetapi diakui bahwa UU ITE masih memerlukan peraturan
pelaksananya dalam penerjemahan  implementasi  transaksi elektronik itu sendiri. Pengaturan transaksi  e-commerce  dalam  UU  ITE dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Diperlukannya keberadaan suatu Lembaga  Sertifikasi  Keandalan  untuk melakukan  sertifikasi  terhadappihak yang akan melakukan transaksielektronik (Pasal 10); 2. Pengaturan pelaksanaan Transaksi
Elektronik (Pasal 17 Ayat (3)); 3. Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik terhadap Transaksi
Elektronik (Pasal 18 Ayat (1));
4. Penyelesaian  Sengketa  atas  Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (3));
5. Sistem  Elektronik  sebagai  sistem pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 19);
6. Pengaturan mengenai Agen Elektronik sebagai  perantara  dalam  melakukan Transaksi  Elektronik  (Pasal  21  dan 22); 7 Keabsahan  hubungan  kontraktual dalamkegiatan e-commerce tetap mengacu pada persyaratan material untuk tidak memuat klausul yang menyebabkan kerugian  bagi  para  pihak.  Meskipun secara teknis  transaksi dilakukan melalui jaringan  internet  dimana  kontrak  terjadi
7 Lathifah  Hanim, Perlindungan  Hukum  Bagi  Para Pihak DalamE-CommerceSebagai Akibat dari GlobalisasiEkonomi , Jurnal Pembaharuan
Hukum,Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014, h lm. 197
akibat  bertemunya  syarat  dan  kondisi dalam suatu penawaran secara elektronik dengan kondisi/persetujuan secara elektronik.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  65
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2014 tentang Perdagangan diatur bahwa setiap pelaku  usaha  yang  memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan  sistem  elektronik  wajib menyediakan  data  dan  atau  informasi secara lengkap dan benar.
Disisi lain, keberadaan Obyek dalam transaksi elektronik tidak mungkin dapat  dipersepsi  secara  sempurna  secara elektronik,  sehingga  konsumen  harus diberikan kesempatan untuk dapat membatalkan  perjanjian  jika  obyek  tidak sesuai yang diharapkan dan/atau diperjanjikan.  Calon  pembeli/pengguna harus diberikan kesempatan untuk melakukan  pembatalan  tersebut  dengan konsekuensi pengembalian biayaadministratif. Berkaitan  dengan  akuntabilitas  dan tingkat keterpercayaan
dalam menentukan bobot pembuktian atas suatu kontrak  elektronik,  maka  diperlukan perhatian  terhadap  reliabilitas  keamanan sistem  elektronik  tersebut,  baik  dalam konteks  sistem  informasi  maupun  sistem komunikasi  yang  digunakan.  Ketentuan Pasal  5  UU  ITE  menyatakan  bahwa Informasi Elektronik dapat menjadi suatu alat    bukti yang sah, namun sejauh mana informasi tersebut memiliki sifat kekuatan yang mengikat dalam pembuktian ditentukan oleh aspek reliabilitasnya.  Konsekuensinya  adalah kehadiran  suatu  informasi  elektronik sebagai alat bukti tidak dapat dikarenakan  berwujud  dalam  sistem elektronik,  namun  hal  yang  harus diperhatikan ialah kesetaraan fungsionalnya ( functional equivalent approach ) seperti kelayakan bukti tulisan di  atas  kertas.  Hal  itu  dapat  melihat kepada sistem keamanan atau keautentikannya (e-authentication )  yang salah satunya adalah penggunaan teknologi Tanda Tangan Elektroniksehingga dapat dinyatakan
bahwa, sistem keautentikan secara elektronik  adalah  ekuivalen  dengan penggunaan tanda tangan elektronik.
C. Konsep Pembangunan
Hukum
E-commerce Mochtar Kusumaatmadja dalam teori  hukum  pembangunan  memiliki pokok-pokok  pikiran  tentang  hukum yaitu: 8 Pertama ,  bahwa  arti  dan  fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu  hal  yakni  ketertiban  ( order) yang merupakan  tujuan  pokok  dan  pertama dari  segala  hukum.  Kebutuhan  terhadap ketertiban  ini  merupakan  syarat  pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat  yang  teratur  dan  merupakan fakta  objektif  yang  berlaku  bagi  segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.  Untuk  mencapai  ketertiban dalam  masyarakat  maka  diperlukan adanya  kepastian  dalam  pergaulan  antar manusia  dalam  masyarakat.  Disamping itu,  tujuan  lain  dari  hukum  adalah tercapainya  keadilan  yang  berbeda-beda isi  dan  ukurannya,  menurut  masyarakat dan  zamannya. Kedua, bahwa  hukum sebagai  kaidah  sosial,  tidak  berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat  hanya  diatur  oleh  hukum, namun  juga  ditentukan  oleh  agama, kaidah-kaidah  susila,  kesopanan,  adat kebiasaan  dan  kaidah-kaidah  sosial lainya.  Oleh  karenanya,  antara  hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan  hubungan  yang  erat  antara  yang satu  dan  lainnya.  Namun  jika  ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah  sosial,  maka  dalam  penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara  yang teratur, baik mengenai  bentuk,  cara  maupun  alat pelaksanaannya. Ketiga, bahwahukum dan  kekuasaan  mempunyai  hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan  bagi  pelaksanaanya  karena
8 Lihat Mochtar  Kusumaatmadja  di  dalam  Otje  Salman dan  Eddy  Damian, Konsep-Konsep  Hukum  dalam Pembangunan ,  Bandung  :  Alumni,  2002,  hlm  3-15
dalam Rahman Amin, Teori Hukum Pembangunan, http://rahmanamin1984.blogspot.com/2 014/03/teori-hukum-pembangunan.html,
tanpa  kekuasaan  hukum  itu  tidak  lain akan  merupakan  kaidah  sosial  yag berisikan  anjuran  belaka.  Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh  hukum.  Secara  populer  dikatakan bahwa  hukum  tanpa  kekuasaan  adalah angan-angan,  kekuasaan  tanpa  hukum adalah kelaliman.
Keempat, bahwa  hukum  sebagai kaidah  sosial  tidak  terlepas  dari  nilai ( values) yang berlaku di suatu masyarakat,  bahkan  dapat  dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan  bahwa  hukum  yang  baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang  hidup  ( The  living  law) dalam masyarakat  yang  tentunya  merupakan pencerminan  nilai-nilai  yang  berlaku dalam  masyarakat  itu  sendiri. Kelima, bahwa  hukum  sebagai  alat  pembaharuan masyarakat  artinya  hukum  merupakan suatu  alat  untuk  memelihara  ketertiban dalam  masyarakat.  Fungsi  hukum  tidak hanya  memelihara  dan  mempertahankan dari  apa  yang  telah  tercapai,  namun fungsi hukum tentunya harus dapat   membantu  proses  perubahan masyarakat  itu  sendiri.  Penggunaan hukum  sebagai  alat  untuk  melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus  sangat  berhati-hati  agar  tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga  harus  mempertimbangkan  segi sosiologi, antroplogi kebudayaan masyarakat. Teori hukum
pembangunan, Mochtar  Kusumaatmadja  menjelaskan bahwa  hakikat  pembangunan  dalam  arti seluas-luasnya  yaitu  meliputi  segala  segi dari  kehidupan  masyarakat  dan  tidak terbatas  pada  satu  segi  kehidupan. Masyarakat  yang  sedang  membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan  hukum  dalam  pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu  terjadi  dengan  cara  yang  teratur. Perubahan  yang  teratur  demikian  dapat dibantu  oleh  perundang-undangan  atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi  dari  kedua-duanya,  sehingga
dapat  dikatakan  bahwa  hukum  menjadi suatu  alat  yang  tidak  dapat  diabaikan dalam proses pembangunan.
Hukum  akan  selalu  menyesuaikan dengan  keadaan  yang  terjadi  ditengah masyarakatnya  dan  mempunyai  peran yang  sangat  penting  sebagai  sarana pembaruan dalam kehidupan masyarakat. Semakin  pesatnya  pembangunan  maka semakin  kompleks  permasalahan  yang dihadapi  masyarakat  sebagai  efek  dari terjadinya perubahan sikap mental masyarakat  dari  yang  tradisional  ke  arah modernisasi, dengan demikian hukumpun mengalami pembaharuan. 9
Terdapat  beragam  permasalahan dalam pembangunan hukum suatu masyarakat  yakni  permasalahan  utama terkait  kehidupan  pribadi  seseorang  dan erat  hubungannya  dengan  kehidupan budaya  dan  spritual  masyarakat.  Selain hal  tersebut  terdapat  juga  permasalahan yang  bertalian  dengan  masyarakat  dan kemajuan  pada  umumnya  dikaitkan dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat  terutama  faktor  ekonomi, sosial  dan  kebudayaan,  serta  bertambah pentingnya  peranan  teknologi  dalam kehidupan masyarakat modern.
Pembangunanhukum di Indonesia
khususnya berkaitan dengan e-commerce dilakukan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan eko nomi yang berkelanjutan,  mengatur  permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi,
terutama  dunia  usaha  dan  dunia  industri, serta
menciptakan
kepastian,
penegakan dan perlindunganhukum.

## III. Penutup
Penerapan  hukum  bisnis  dalam kegiatan e-commerce secara  hukum formil  telah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan
yakni:
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 yang  telah  diubah  menjadi  Undang- undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, Undang-undangNomor7Tahun2014 tentang Perdagangan sertaPeraturan
9 Edy Santoso, Op.Cit , hlm. 200
Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012 Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Dan Transaksi Elektronik. Dalam pelaksanaannya keberadaan obyek dalam transaksi elektronik tidak mungkin dapat  dipersepsi  secara  sempurna  secara elektronik. Selain itu juga masih terkendala pada akuntabilitas dan tingkat keterpercayaan  dalam  menentukan  bobot pembuktian atas suatu kontrak elektronik. Hukum  akan  selalu  menyesuaikan dengan  keadaan  yang  terjadi  ditengah masyarakatnya  dan  mempunyai  peran yang  sangat  penting  sebagai  sarana pembaruan dalam kehidupan masyarakat. Semakin  pesatnya  pembangunan  maka semakin  kompleks  permasalahan  yang dihadapi  masyarakat  sebagai  efek  dari terjadinya perubahan sikap mental masyarakat  dari  yang  tradisional  ke  arah modernisasi. Pembangunanhukum di Indonesia  khususnya  berkaitan  dengan kegiatan e-commerce dilakukan  untuk mendukung  terwujudnya  pertumbuhan eko nomi yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad  Sanusi, Efektivitas  UU  ITE  dalam Pengaturan  Perdagangan  Elektronik (E- Commerce) , Jurnal Hukum Bisnis,
29 (1), 2010.
Dhaniswara, Konsep  Pembangunan  Hukum dan  Perannya  Terhadap  Sistem Ekonomi Pasar , Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011. Edy  Santoso, Pengaruh  Era  Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2018. Imam  Lukito, Tantangan  Hukum  dan  Peran Pemerintah  dalam  Pembangunan E-Commerce  (Legal  Challenges  and Goverment’s  Role  in  E-commerce Development) ,  JIKH  Vol.  11  No.  3 November 2017.
Lathifah  Hanim, Perlindungan  Hukum  Bagi Para Pihak DalamE-CommerceSebagai Akibat dari GlobalisasiEkonomi , Jurnal
Pembaharuan Hukum,Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014.
Margaretha  Rosa  Anjani  dan  Budi  Santoso,
Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce  di  Indonesia ,  Jurnal Law  Reform,  Volume  14,  Nomor  1, Tahun 2018. Otje Salman dan Eddy Damian, Konsep-Konsep Hukum dalam  Pembangunan ,  Bandung  : Alumni, 2002.
Suparni, N. CYBERSPACE Problematika dan Antisipasi  Pengaturannya .  Jakarta: Sinar Grafika, 2009. http://www.sindikat.co.id/blog/aspek-hukum- e-commerce-hukum-jual-beli-online, http://www.negarahukum.com/hukum/filsafat -hukum-dalam-pembangunan-hukum -nasional.html,
http://rahmanamin1984.blogspot.com/2014/0 3/teori-hukum-pembangunan.html,