Muh.  Nurhidayat  :  Tingkat  Partisispasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Program  Model  Desa Konservasi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

## TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM MODEL DESA KONSERVASI DI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG
(Level of Community Participation in the Implementation of the Village Conservation Model Program in Bantimurung Bulusaraung National Park (Case Study of Labuaja Village, Cendrana Subdistrict, Maros Regency))
Muh. Nurhidayat 1) , Amir Tjoneng 2) , Saida 2)
1) Alumni Pascasarjana Agroekoteknologi Universitas Muslim Makassar
2) Dosen Pascasarjana Agroekoteknologi Universitas Muslim Makassar
2) Email saida.saida@umi.ac.id

## ABSTRACT
MUH.NURHIDAYAT.  Level  of  Community  Participation  in  the  Implementation  of  the  Village Conservation  Model  Program  in  Bantimurung  Bulusaraung  National  Park  (Case  Study  of  Labuaja Village, Cendrana Subdistrict, Maros Regency) (guided by Amir Tjoneng and Hj. Saida) This study aims, 1). Review the implementation process and problems faced in the Conservation Village Model  Program  around  the  Bantimurung  Bulusaraung  National  Park  area.  2).  Assess  the  level  of community  participation  in  the  Conservation  Village  Model  Program  around  the  Bantimurung Bulusaraung  National  Park  area.  3).  Formulate  directions  for  improving  the  implementation  of  the Conservation Village Model Program around the Bantimurung Bulusaraung National Park area The  research  was  conducted  in  the  buffer  village  of  the  Bantimurung  Bulusaraung  National  Park conservation  area,  namely  Labuaja  Village,  Cendrana  District,  Maros  Regency,  South  Sulawesi Province. Field data collection, data processing and analysis as well as thesis preparation took place in February  2016  until  May  2016.  Data  analysis  was  carried  out  qualitatively  descriptive,  namely  data analysis based on oral statements arranged in expanded text. The data analyzed are data from interviews, field observations and documentation studies that have been stated in the notes.
The  results  of  the  study  show  that,  the  implementation  process  consists  of  3  (three)  stages  namely; Planning  stages,  implementation  stages  and  evaluation  stages.  The  problem  faced  is  that  the  target community  does  not  understand  the  Village  Conservation  Model  program.  The  level  of  community participation illustrates bahwan, community participation at the planning stage is only 11%, community participation at the implementation stage is only 20.49%, and community participation in the evaluation phase  is  only  20.49%.  The  direction  for  improvement  in  the  implementation  of  the  MDK  is  the Bantimurung Bulusaraung National  Park Office to build collaboration with relevant agencies and Non- Governmental  Organizations  to  encourage  the  issuance  of  regional  regulations  /  regulations, improvement  of  supporting  facilities  and  improving  the  quality  and  quantity  of  assistants  to  be  able  to build better business networks and partnerships and to coordinate with forest farmer groups and related agencies.
Keywords : Bantimurung Bulusaraung National Park; Model of Conservation Village

## PENDAHULUAN
Model  Desa  Konservasi  adalah desa yang dijadikan sebagai contoh dalam upaya  pemberdayaan  masyarakat,  baik  di dalam  maupun  di  sekitar  kawasan konservasi dengan memfungsikan
kelembagaannya. Bertujuan untuk menciptakan  dan  meningkatkan  kapasitas masyarakat,  mengurangi  ketergantungan terhadap  kawasan,  sehingga  berdampak positif  terhadap  perlindungan,  konservasi serta pemanfaataan keanekaragaman
Muh.  Nurhidayat  :  Tingkat  Partisispasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Program  Model  Desa Konservasi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
hayati  kawasan  konservasi  itu  sendiri.
Model  ini  juga  memberikan  peluang kepada  masyarakat  untuk  memperoleh akses  yang  aman  untuk  pemanfaatan kawasan  konservasi,  sehingga  dapat menjamin  komitmen  jangka  panjang mereka  untuk  mendukung  konservasi kawasan hutan.
Taman Nasional Bantimurung
Bulusaraung merupakan salah satu kawasan  konservasi  di  Indonesia  yang juga  telah  melaksanakan  program  Model Desa  Konservasi  sejak  tahun  2007.  desa yang  ditetapkan  sebagai  Model  Desa Konservasi di Taman Nasional
Bantimurung  Bulusaraung  adalah  Desa Labuaja  yang  merupakan  salah  satu  desa di daerah penyangga dalam wilayah Seksi Pengelolaan  Taman  Nasional  Wilayah  II
Camba yang secara administratif pemerintahan berkedudukan di
Kecamatan  Camba,  Kabupaten  Maros,
Propinsi  Sulawesi  Selatan  (Balai  Taman Nasional Bantimurung
Bulusaraung,
2010).
Untuk  dapat  mewujudkan  tujuan program  Model  Desa  Konservasi  dengan baik, maka dalam pelaksanaannya
Kementerian Kehutanan menetapkan
Sembilan
tahapan
yang harus
dilaksanakan  di  semua  Model  Desa
Konservasi  di  Indonesia,  yaitu  :  (a) membangun kesepahaman, (b)
membangun/mengembangkan
kelembagaan;  (c)  pelatihan  keterampilan masyarakat,  (d)  pelaksanaan  Partisipatori Rural Appraisal (penyusunan rencana desa secara  partisipatif,  (e)  pengembangan
ekonomi produktif); (f) pelatihan fasilitator  /  pendamping,  (g)  pelatihan Partisipatori Rural
Appraisal bagi
perangkat  desa,(h)  membangun  kemitraan serta (i) monitoring dan evaluasi.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian ini adalah :
1. Mengkaji  proses  pelaksanaan  dan permasalahan  yang  dihadapi  dalam
Program  Model  Desa  Konservasi  di sekitar  kawasan  Taman  Nasional Bantimurung Bulusaraung;
2. Mengkaji tingkat partisipasi masyarakat  dalam  Program  Model Desa  Konservasi  di  sekitar  kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung; 3. Merumuskan arahan perbaikan
pelaksanaan  Program  Model  Desa Konservasi  di  sekitar  kawasan  Taman Nasional  Bantimurung  Bulusaraung
Muh.  Nurhidayat  :  Tingkat  Partisispasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Program  Model  Desa Konservasi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Labuaja, Kecamatan Cendrana,
Kabupaten  Maros,  Propinsi  Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu Model Desa  Konservasi  (MDK)  di  sekitar kawasan  Taman  Nasional  Bantimurung Bulusaraung.    Penelitian  dilaksanakan selama  4  (empat)  bulan  dimulai  pada bulan Februari 2016 – Mei 2016.
Pengumpulan data dilakukan
melalui  pengambilan  data  sekunder  dan data primer, dengan metode studi literatur, wawancara langsung, baik dengan pengelola  maupun  masyarakat,  terkait
pelaksanaan Program Model Desa Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung  yang  dilaksanakan  di  Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kab.
Maros.
Muh.  Nurhidayat  :  Tingkat  Partisispasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Program  Model  Desa Konservasi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
Tabel 1  Pelaksanaan penelitian mulai dari tahap perencanaan sampai tahap monitoring dan evaluasi
No Tujuan Variable dan sub variable Jenis Data Sumber Data Analisis Data 1 Mengkaji proses pelaksan aan  dan permasal ahan yang dihadapi 1. Tahap perencanaan  Membangun kesepahaman  (rapat koordinasi)  Membangun dan mengembangkan kelembagaan (pembentukan kelembagaan, pengembangan kelembagaan, ketersediaan  sarana sekretariat kelembagaan, ketersediaan perpustakaan, ketersediaan ATK)  Menyiapkan  tenaga pendamping  Pelatihan  PRA  dan pelaksanaan PRA
2. Tahap pelaksanaan
 Meningkatkan kapasitas masyarakat (pelatihan bidang KSDAE, penyuluhan/sosialisa si);  Mengembangkan usaha ekonomi produktif (pengembangan usaha ekonomi produktif, insentif/permodalan/ bantuan);  Membangun kemitraan dan jejaring usaha (pertemuan  dengan stakeholders, MoU/nota kesepahaman) 3. Tahap monitoring
dan evaluasi
 Bimbingan teknis
 Monitoring dan evaluasi Data sekunder :  Perkembangan pembangunan MDK  Rincian  kegiatan MDK  Rencana kegiatan tahunan 2010- 2015  Kegiatan tahunan 2010-2015  AD/ART
Kelompok
 Data potensi desa
Data primer :  Ketersediaan  dan jenis sarana prasarana kelembagaan  Jenis bantuan kepada masyarakat  Wawancara tentang tahap- tahap MDK Data sekunder :  Kantor  Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung  Kantor Pemerintahan Desa Labuaja
Data primer :
 Kepala  Balai TN. Bantimurung Bulusaraung  Koordinator perencanaan balai TN. Bantimurung Bulusaraung  Pengendali Ekosistem Hutan  Balai
TN.
Bantimurung Bulusaraung Data sekunder :  Penyajian data berupa data  kegiatan- kegiatan  yang telah dilaksanakan oleh Balai TN. Bantimurung Bulusaraung di lokasi MDK  Mengkaji kegiatan- kegiatan  yang telah dilaksanakan
Muh.  Nurhidayat  :  Tingkat  Partisispasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Program  Model  Desa Konservasi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
2. Mengkaji tingkat partisipas i masyarak at 1. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan  Keterlibatan masyarakat dalam penggalian informasi)  Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan data primer (potensi desa) dan data sekunder (kondisi umum, kependudukan)  Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan 2. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan  Keterlibatan masyarakat dalam rapat koordinasi  Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dan pengembangan kelembagaan  Keterlibatan masyarakat dalam pelatihan dan penyuluhan/sosialisa si  Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi produktif  Keterlibatan masyarakat dalam pertemuan dengan stakeholders  Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan mitra 3. Partisipasi masyarakat dalam tahap Monitoring dan evaluasi  Keterlibatan masyarakat dalam bimbingan teknis  Keterlibatan masyarakat dalam
Data primer :
1. Wawancara tahap perencanaan :
 Pengamatan kebutuhan masyarakat
 Keaktifan masyarakat dalam pertemuan/rapat (kehadiran,  usul, perumusan hasil) 2. Wawancara tahap pelaksanaan:  Motivasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan  Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan  Kritik  dan  saran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan 3. Wawancara tahap evaluasi :  Keterlibatan dalam rapat evaluasi  Aspirasi yang disampaikan telah diakomodir atau belum Informan :
 Masyarakat  Kepala Desa  LSM  Penyajian data yaitu penyusunan sekumpulan informasi dari hasil wawancara  Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil wawancara
Muh.  Nurhidayat  :  Tingkat  Partisispasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Program  Model  Desa Konservasi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
monitoring
dan evaluasi 3. Merumus kan arahan pengemb angan variable dan sub variable  pada  tujuan  1 dan 2 data  pada  tujuan  1 dan 2 sumber  data  pada tujuan 1 dan 2  Analisis hasil pembahasan tujuan  1  dan 2 Analisis data dilakukan secara
deskriftif  kualitatif  yaitu  analisis  data berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. Proses analisis data  secara  deskriptif  kualitatif  adalah sebagai berikut :
1. Tahap  pertama  dilakukan  dengan  cara membuat ringkasan data dan membuat kerangka dasar penyajian data.
2. Penyajian  data  yaitu  penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan
penarikan kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan disesuaikan
dengan  pertanyaan  penelitian  dan tujuan dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses Pelaksanaan Program Model Desa Konservasi
Pelaksanaan  program  model  desa konservasi  menggunakan  3  (tiga) tahapan,  yakni:  Tahap  perencanaan, pelaksanaan  serta  monitoring  dan evaluasi.
Proses pelaksanaan program
model  desa  konservasi  dapat  dilihat pada tabel dibawah ini:
Muh.  Nurhidayat  :  Tingkat  Partisispasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Program  Model  Desa Konservasi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

## Tabel 2  Hasil penelitian pada tahap perencanaan sampai tahap monitoring dan evaluasi
No. Tahapan Kondisi Saat ini 1 2 3 1. Perencanaan MDK  Dasar pelaksanaan pelaksanaan program Model Desa
Konservasi di TN. Babul adalah: Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Menteri;
 Desa Labuaja sebagai Model Desa Konservasi;  Kelompok Tani Hutan (KTH) Desa Labuaja belum memiliki Sarpras yang memadai;
 KTH-KTH belum memiliki lahan garapan yang jelas;  Pendamping/fasilitator yang ada terdiri dari: Fungsional Penyuluh 1 (orang) diperbantukan di kantor Balai TN. Bantimurung Bulusaraung, PEH (1 Orang) serta Polhut 2
(dua) orang;
 Pelaksanaan  sosialisasi  Program  MDK  hanya  dilaksanakan secara formal, baik di kantor Desa, maupun di Kantor Balai TN.  Babul  dan  hanya  melibatkan  aparat  desa,  tokoh masyarakat serta sebagian kecil masyarakat;
 Pendamping/fasilitator (Fungsional Polhut dan PEH) belum memiliki kompetensi secara spesifik sebagai fasilitator lapangan;
 Tingkat pendidikan masyarakat yang terhimpun dalam kelompok tani hutan masih rendah;
2. Pelaksanaan MDK  Pelaksanaan  pelatihan  Partisipatory  Rural  Appraisal  (PRA) belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
 Kelompok  tani  hutan  belum  memiliki  Master  plan kelompok;
 Bantuan  pemberdayaan  masyarakat  yang  disalurkan  oleh Balai TN. Babul belum tepat sasaran;
 Keterlibatan  Instansi  terkait,  hanya  sebatas  menghadiri undangan,  program-program  dari  instansi  terkait  belum bersinergi dengan program MDK 3. Monitoring dan Evaluasi  Pelaksanaan  bimbingan  teknis  belum  menjangkau  seluruh anggota kelompok tani hutan;  Pelaksanaan  Monitoring  dan Evaluasi dilakukan  oleh  Balai TN. Babul dan sebagian kecil anggota kelompok tani hutan;
 Kemitraan dan jejaring usaha masyarakat belum dikembangkan;  Masyarakat tidak  memiliki akses untuk memperoleh  modal usaha yang memadai;
 Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal;
 Tingkat  pendidikan,  akses  teknologi  serta  kesejahteraan masyarakat masih rendah;
 Masyarakat  masih  melakukan  aktifitas  ilegal  loging, pembakaran  lahan  untuk  pertanian  dan  perkebunan  serta penggembalaan liar;
Muh.  Nurhidayat  :  Tingkat  Partisispasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Program  Model  Desa Konservasi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
2. Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Program  Model  Desa Konservasi
Tingkat partisipasi masyarakat yang diperoleh adalah :
a. Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan.
Jika  dirata-ratakan,  partisipasi  masyarakat  pada  tahap  perencanaan  hanya  sebesar  11  % (rendah)
b.   Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan
Jika  dirata-ratakan,  partisipasi  masyarakat  pada  tahap  pelaksanaan  hanya  sebesar  20,49%
% (rendah)
0.00% 100.00% Partisipasi Masy. Dlm Penggalian
Informasi Partisipasi Masy. Dlm Pengumpulan Data Partisipasi Masy.
Dlm Pembahasan 10.42% 2.08% 20.83% 89.58% 97.92% 79.17% Berpartisipasi Blm Berpartisipasi 35.42% 14.58% 10.42% 31.25% 29.17% 2.08% 64.58% 85.42% 89.58% 68.75% 70.83% 97.92% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% Partisipasi Masy. Dlm Pembentukan
Mitra Partisipasi Masy. Dlm Pertemuan dengan Stakeholder Partisipasi Masy. Dlm Pengembangan Usaha Ekonomi Partisipasi Masy. Dlm Peningkatan Kapasitas Partisipasi Masy. Dlm Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Partisipasi Masy.
Dlm Rapat Koordinasi
Berpartisipasi Blm Berpartisipasi
Muh.  Nurhidayat  :  Tingkat  Partisispasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Program  Model  Desa Konservasi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
c.    Partisipasi masyarakat pada tahap monitoring dan evaluasi
Jika dirata-ratakan, partisipasi masyarakat pada tahap monitoring dan evaluasi hanya sebesar 25% (rendah)

## 3. Arahan Perbaikan
Arahan  perbaikan  dalam  pelaksanaan
model  desa  konservasi  di  Desa
Labuaja  dapat  dilihat  pada  table
dibawah ini:
Tabel  3    Arahan  perbaikan  dalam  pelaksanaan  model  desa  konservasi  di  Desa Labuaja

## Arahan Perbaikan
 Balai TN. Babul bersama Pemerintah Desa dan Instansi terkait lainnya, perlu mengupayakan diterbitkannya Petunjuk teknis (Juknis), Peraturan Desa (Perdes),  Peraturan Daerah (Perda) dll untuk memperkuat landasan hukum pelaksanaan MDK;
 Sarana dan Parasarana penunjang pelaksanaan MDK perlu ditingkatkan;
 Pembagaian  lahan  garapan  bagi  KTH-KTH  yang  ada  perlu  diperjelas  agar  tidak menimbulkan konflik dikemudian hari;
 Sumber  Daya  Manusi  pendampin/fasilitator  perlu  ditingkatkan,  baik  dari  segi  jumlah maupun kompetensinya;
 Meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  tentang  program  MDK,  baik melalui  kegiatan  formal  (sosialisasi,  penyuluhan,  pelatihan)  maupun  non  formal      perlu ditingkatkan  dengan  melibatkan  seluruh  komponen  masyarakat,  instansi  terkait  serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya;
 Kuantitas  pelaksanaan  pelatihan  Partisipatory  Rural  Appraisal  (PRA)  perlu  ditingkatkan agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat (minimal seluruh anggota KTH)
 Membantu  KTH-KTH  yang  ada,  untuk  menyusun  master  plan  (rencana  kerja)  kelompok sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
 Perlu dibangun kolaborasi/kerjasama antara Balai TN. Babul dengan instansi terkait, demi kelancaran pelaksanaan MDK.
 Balai  TN.  Babul  bersama  instansi  terkai,  mendorong  pelibatan  masyarakat  dalam bimbingan teknis;
 Pelaksanaan  Monitoring  dan  Evaluasi  dilaksanakan  oleh  Balai  TN.  Babul  dilaksanakan
35.42% 14.58% 64.58% 85.42% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% Partisipasi Masy. Dlm Bimbingan Teknis Partisipasi Masy. Dlm Monitoring dan
Evaluasi
Berpartisipasi Blm Berpartisipasi
Muh.  Nurhidayat  :  Tingkat  Partisispasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Program  Model  Desa Konservasi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
Arahan Perbaikan
bersama-sama dengan seluruh anggota masyarakat (minimal seluruh anggota KTH;
 Pengembangan  jejaring  usaha  dalam  rangka  pemasaran  produk  masyarakat,  agar  mampu bersaing, baik dari segi harga maupun kualitasnya;
 Membangun  komunikasi/kerjasama  dengan  instansi  terkait  dalam  rangka  mempermudah akses  bagi  masyarakat  untuk  memperoleh  modal  usaha,  peningkatan  pengetahunan  dan keterampilan maupun pemanfaatan teknologi.
 Balai  TN.  Babul  mensosialisasi  peraturan  perundang-undangan  bidang  lingkungan  hidup dan  kehutanan  dalam  rangka  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  tentang  pentingnya pelestarian kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung
 Penegakan hukum bagi pelaku pengrusakan hutan perlu dipertegas guna menciptakan efek jera bagi pelaku.

## KESIMPULAN
1. Proses  pelaksanaan  program  Model Desa Konservasi.
a. Tahap  perencanaan,  telah  memiliki dasar  hukum  sebagai  acuan  dalam pelaksanaannya, namun secara spesifik  belum  didukung  peraturan daerah/peraturan  desa,  sarana  dan prasarana  bagi  kelompok  tani  hutan belum  memadai,  pembagian  lahan garapan belum jelas, fasilitator pendamping yang masih kurang, baik kualitas  maupun  kuantitas,  serta tingkat  pendidikan  masyarakat  yang rendah sehingga pelaksanaannya kurang optimal.
b. Tahap Pelaksanaan, Pelaksanaan
pelatihan Partisipatory Rural Appraisal  (PRA)  sebagai  bagian penting  dalam  pelaksanaan  program model desa konservasi belum menjangkau seluruh lapisan
masyarakat,  Kelompok  tani  hutan belum memiliki Master plan
kelompok  sebagai  acuan  pemberian bantuan dari Balai TN. Babul maupun instansi  terkait  lainnya, Instansi terkait  belum  terlibat  secara  rutin dalam  pelaksanaan  program  model desa konservasi, hal ini
mengakibatkan kebutuhan masyarakat tidak  terakomodir  dalam  pemberian bantuan.
c. Tahap  monitoring  dan  evaluasi,
Pelaksanaan  bimbingan  teknis  belum menjangkau seluruh
anggota kelompok  tani  hutan,  hanya  sebagian kecil  anggota  kelompok  tani  hutan yang  terlibat,  Kemitraan  dan  jejaring
usaha masyarakat belum dikembangkan, pengetahuan
masyarakat  tentang  teknologi  masih minim serta masyarakat kurang memiliki  akses  untuk  memperoleh modal  usaha  yang  memadai,  hal  ini
Muh.  Nurhidayat  :  Tingkat  Partisispasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Program  Model  Desa Konservasi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
mengakibatkan  masyarakat  kurang
memahami tahapan pelaksanaan program  model  desa  konservasi, masyarakat tidak dapat mengembangkan usaha yang memiliki daya saing pasar.
2. Tingkat  Partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan Model Desa Konservasi
a. Partisipasi  pada  tahap  perencanaan sangat  rendah  karena  sosialisasi program sangat minim, hanya melibatkan sebagian kecil mnznzasyarakat  saja,  hal  ini  menjadi penyebab masyarakat kurang
berminat untuk ikut berpartisipasi;
b. Partisipasi  masyarakat  pada  tahap pelaksanaan  juga  rendah  karena
Sumber  daya  manusia  yang  dimiliki oleh  pihak  pengelola  (Balai  TN. Babul) maupun yang dimiliki instansi terkait lainnya, baik tenaga fungsional
penyuluh
kehutanan/pertanian/
perkebunan,  fungsional  Pengendali
Ekosistem  Hutan  maupun  Fungsional Polisi Kehutanan  sebagai  ujung tombak ditingkat tapak (desa/kelurahan) masih sangat minim, baik kualitas maupun kuantitasnya.
c. Partisipasi masyarakat tahap
monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan MDK  Desa  Labuaja  juga  hanya
sebesar  25%  (rendah),  hal  terjadi karena masyarakat kurang memahami konsep dan tujuan dari program MDK serta kurang dilibatkan dalam pelaksanaan monev itu sendiri. 3. Arahan perbaikan pelaksanaan program Model Desa Konservasi
a. Tahap  perencanaan,  Balai  TN.  Babul selaku pengelola Program MDK perlu mengupayakan/mendorong
diterbitkannya  Juknis  pelaksanaan Program  MDK,  Perda/Perbup  serta Perdes  pendukung  program,  agar pelaksanaan  program  MDK  dapat berjalan secara terstruktur dan terukur,  guna  memperoleh  hasil sesuai dengan yang diharapkan;
b. Tahap  Pelaksanaan,  meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
penyusunan  rencana  program,  pihak pengelola membangun kerjasama
dengan instansi terkait guna mendukung pelaksanaan program.
c. Tahap  monitoring  dan  evaluasi, memberikan  bimbingan  teknis  dan melibatkan seluruh masyarakat dalam pelaksanaan  monitoring  dan  valuasi pelaksanaan  program  model  desa konservasi.
Muh.  Nurhidayat  :  Tingkat  Partisispasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Program  Model  Desa Konservasi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Kepada  Kepala  Balai  Taman  Nasional
Bantimurung Bulusaraung beserta jajarannya,  kepala  Desa  Labuaja  serta seluruh pihak yang telah membantu dalam pengumpulan
data-data sehingga penelitian  ini  dapat  terlaksana  dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Muh. Ichwan K. 2012. Analisis Kompensasi  Tanaman  Masyarakat  di dalam  Kawasan  Taman  Nasional Bantimurung Bulusaraung Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten  Maros  Sulawesi  Selatan (Studi Kasus Pak Patu) Sabir, 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi  perilaku  petani  dalam melakukan Konservasi Tanah dan Air secara berkelanjutan di Daerah
Penyangga Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung
Safiudin,  2014.  Analisis  alih  fungsi  hutan dan potensi terjadinya degradasi lahan di  Kabupaten  Pangkep,  Provinsi
Sulawesi Selatan Yelin  Adalina,  2014.  Pemanfaatan  hasil hutan bukan kayu di Taman Nasional Gunung Halimun Salak oleh Masyarakat  Kasepuhan  Sinar  Resmi, Jawa Barat
Desi  Indrasari,  2016.  Pengembangan Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Kelompok Sadar Hutan  Lestari Wana Agung  Di  Register  22  Way  Waya
Kabupaten Lampung Tengah Ratu  Paska,  2016.  Model  Pengelolaan Kolabortif  Taman  Wisata Alam Danau  Matano  di  Kabupaten  Luwu Timur Usman, 2017.Strategi Pengelolaan Kawasan  Konservasi  Taman  Nasional Bantimurung  Bulusaraung  di  Provinsi Sulawesi Selatan Adiwibowo,  et  al.  2008.Analisis  Isu Pemukiman  di  Tiga  Taman  Nasional Indonesia.Sajogyo Institute dan Gunung Halimun-Salak National Park Management Project JICA. Bogor Agung  S.  2004. Mosaik  Sosiologis Kehutanan  :  Masyarakat  Lokal, Politik  dan  Kelestarian  Sumberdaya . CSF. Kalimantan Alive,  2009.  Menuju  Desa  Konservasi  : Manusia  dan  Alam  Dalam  Harmoni Kehidupan.  ( http://www.alivefp3.org , diakses 13 Juli 2010).
Arinal.  1999.  Program  Kemitraan  dalam
Membangun Taman Nasional.
Makalah  disajikan  dalam  Seminar Pemberdayaan  Aset  Perekonomian Rakyat  melalui  Strategi  Kemitraan.
Jember 1 September 1999.
Balai TN.Bantimurung Bulusaraung,
2016.  Rencana  Pengelolaan  Jangka
Panjang 2016-2025.Maros.
Cohen,  J.M.  and  Norman  T.  Uphoff, 1977.Rural Development Participation.Cornell University Press. Ithaca. Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. UGM Press.Yogyakarta. Departemen  Kehutanan  RI.  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1990  Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta. Departemen  Kehutanan  RI.  41  Tahun 1999 tentang Kehutanan. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta Departemen Kehutanan RI. 2010. Term of Reference (TOR) Pemberdayaan Masyarakat  di  Sekitar  Kawasan
Muh.  Nurhidayat  :  Tingkat  Partisispasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Program  Model  Desa Konservasi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
Konservasi Melalui 9 Tahapan.
Bogor.
Fachruddin.  1996.  Jurnal  Perencanaan Wilayah dan Kota. Fatoni.  2004.  Tingkat  dan  Manfaat Partisipasi dalam Program Pengembangan Kecamatan  (Studi Kasus di Kecamatan Banawa Kabupaten  Donggala).  Tesis  tidak dipublikasikan. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Makassar. Hikmat  H.  2004.  Strategi  Pemberdayaan Masyarakat.  Humaniora  Utama  Press (HUP). Bandung.
Khazali  dkk.  2002.  Kajian  Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Mangrove  (Studi  Kasus  di  Desa Karangsong,  Kecamatan  Indramayu,
Kabupaten  Indramayu,  Propinsi  Jawa Barat).  Jurnal  Pesisir  dan  Lautan (Indonesian  Journal  of  Coastal  and Marine Resources) Vol. 4 No. 3 Kuncoro M. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah:Reformasi, Perencanaan,  Strategi  dan  Peluang. Erlangga. Jakarta. MacKinnon  J.K,  G.  Child,  J.  Thorsell. 1993. Managing of protected areas  in  the  tropics.  Hari  Harsono Amir, penerjemah: Pengelolaan kawasan  yang  dilindungi  di  daerah tropika.  Gadjah  Mada  University Press. Yogyakarta Mardi Y. 2000. Pemberdayaan Masyarakat  dalam  Bidang  Ekonomi:
Tinjauan  Teoritik  dan  Implementasi. Pokok  Pikiran  pada  Seminar  Sehari Pemberdayaan  yang  diselenggarakan Bappenas, 6 Maret 2000. Jakarta. Mubyarto.  1994.  Desa  dan  Perhutanan Sosial. Yogyakarta: Adikarya Media. Munggoro,  Dani  Wahyu.  2001.  Hutan Kemasyarakatan: Prinsip, Kriteria dan Indikator. Pustaka Latin. Bogor.
Peraturan  Pemerintah  No  68  Tahun  1998 tentang  Kawasan  Suaka  Alam  dan Kawasan Pelestarian Alam Pretty,  J.N.  195.  Participatory  Approach, JICA International Training on PLSD: Theories and Practices. CIBIC. Nagoya. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. 2005. Pedoman Penulisan  Tesis  dan  Disertasi  Edisi 4.Makassar. Pusat  Informasi  Kehutanan.  2009.  Siaran Pers  :  Model  Desa  Konservasi (MDK)  Memberdayakan  Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi. (http://www.dephut.go.id,  diakses  9 Mei 2010). Rahardjo B. 2003. Studi Banding Internasional Model Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi. Bogor: Latin. Rustiadi,  Ernan  dkk.  2009.  Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Crestpent  Press  dan  Yayasan  Obor Indonesia. Jakarta Said,  Adri  dkk.  2002.  Participatory  Local Social Development Planning (PLSDP)  Modul  IV  :  Identifikasi Kebutuhan  Masyarakat  Lokal  Secara Partisipatif. PSKMP-UNHAS. Makassar. Salman,  Darmawan.  2005.  Pembangunan Partisipatoris. PSKMP-UNHAS. Makassar. Sawitri,  D.  2007.  Peranan  dan  Potensi Manusia Dalam Keberhasilan Pengembangan Wilayah Berbasis Sumberdaya Lokal.Disertasi.ITB. Bandung Setiamiharja.  1993.  Potensi  dan  Peran Serta Masyarakat Lokal dalam Upaya Konservasi  Alam.  Bandung:  INRIK UNPAD. Setyadi, I.A. 2008. Kebijakan Pengembangan MDK di Sekitar/Dalam Kawasan
Muh.  Nurhidayat  :  Tingkat  Partisispasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Program  Model  Desa Konservasi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
Konservasi.Makalah  disajikan  dalam Pertemuan  Rutin  Working  Group Pemberdayaan, Departemen Kehutanan RI, Bogor, 25 Juli 2008. Soewardi,  Herman.  1978.  Menyongsong Kehadiran Taman Nasional di Indonesia. Ditjen PPA. Stolton,  Sue  dan  Dudle  Nigel.  1999. Partnership for Planning and Management for Protected Areas.WWF.IUCN.Earthscan Publication Ltd. London. Sumarto,  Hetifah  Sj.  2009.  Inovasi,
Partisipasi,  dan  Good  Governance  :
20  Prakarsa  Inovatif  dan  Partisipatif di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Tahir,  Muhammad.,  M.  Arief.,  Ishak Salim., dan Andrie. 2005. Melembagakan  Wawasan  Konservasi dalam  Pemerintahan  Desa.  Care International Indonesia. Central Sulawesi.Palu. Wibowo,  Soetino.  2006.  Rehabilitasi
Hutan Pasca Operasi Illegal  Logging. Wana Aksara. Banten.
Wiratno., Daru, Indriyo, A. Syarifudin dan
Ani,  Kartikasari.  2001.  Berkaca  di Cermin  Retak:  Refleksi  Konservasi dan  Implikasi  Bagi  Pengelolaan Taman Nasional. The Gibbon Foundation  Indonesia  dan  PILI  –
NGO Movement. Bogor.
Yin, Robert.K. 2003. Studi Kasus, Desain dan  Metode.  PT.  Raja  Grafindo Persada. Jakarta
Zain AS. 1997. Kamus Kehutanan. Rineka Cipta. Jakarta.