## Peningkatan Alokasi Anggaran Militer Negara-Negara di Timur Tengah dan Pengaruhnya terhadap Eskalasi Konflik Kawasan

## Endro Tri Susdarwono
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Peradaban Brebes saniscara99midas@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  discuss  how  military  budget  allocations  for  countries  in  the Middle  East  affect  the  escalation  of  conflicts  in the  region,  how  military  budget allocations must compete between countries in the area, and how military budget allocations  have  a  relationship  and  influence  with  each  other.  This  study  uses quantitative methods, namely statistical tests with canonical correlation analysis, to answer the relationship and impact between military budget allocations among countries in the Middle East. The results of canonical weight and canonical loading functions 1 and 2 show a significant relationship between the dependent variate and  the  independent  variate  or  military  budget  allocation  in  Iran,  Israel,  Saudi Arabia, and Turkey and military budget allocations in seven other countries in the Middle East. The existence of competition in the distribution of military budgets in Middle Eastern countries affects the escalation of conflicts in this region because the  preparation  of  the  budget  is  based  on  threats.  The  funding  for  defense  is  a concern and consideration for friendly or unfriendly neighboring countries.
Keywords: conflict, Middle East, military budget allocation, threat

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  membahas  mengenai  bagaimana  peningkatan  alokasi anggaran  militer  negara-negara  di  Timur  Tengah  dan  pengaruhnya  terhadap eskalasi  konflik  di  kawasan,  bagaimana  alokasi  anggaran  militer  harus berkompetisi antara negara di kawasan, serta bagaimana antara alokasi anggaran militer  yang  satu  dengan  lainnya  saling  mempunyai  hubungan  dan  pengaruh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu  uji statistik dengan analisis korelasi  kanonikal  untuk  menjawab  tentang  hubungan  dan  pengaruh  antara
alokasi  anggaran  militer  di  antara  negara-negara  di  Timur  Tengah.  Dari  hasil canonical  weight maupun canonical  loading fungsi  1  dan  2  dapat  disimpulkan memang  terdapat  hubungan  signifikan  antara dependent  variate dengan independent  variate atau  alokasi  anggaran  militer  di  negara  Iran,  Israel,  Saudi Arabia dan Turki dan alokasi anggaran militer di tujuh negara lain di Timur Tengah.
Adanya kompetisi alokasi anggaran militer di negara Timur Tengah mempengaruhi eskalasi  konflik  di  kawasan  ini  disebabkan  penyusunan  anggaran  tersebut didasarkan pada ancaman.    Anggaran  untuk  pertahanan  menjadi  perhatian  dan pertimbangan negara tetangga bersahabat ataupun yang tidak bersahabat.
Kata Kunci : alokasi anggaran militer, ancaman, konflik,  Timur Tengah

## Pendahuluan
Kawasan  Timur  Tengah  merupakan  kawasan  yang  sangat  kaya  sumber  energi fosil,  yaitu  minyak  dan  gas.  Kedua  komoditi  utama  kawasan  ini  merupakan  objek kepentingan dari semua kekuatan dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Timur  Tengah  seolah  tidak  pernah  lepas  dari  peperangan  selama  beberapa  dekade terakhir, antara lain Perang Iran-Irak (1980-1988), perang koalisi AS melawan Irak (1991 dan 2003), Perang Israel melawan milisi Palestina di Gaza (2008-2009, 2012, 2014, dan 2021),  dan  perang  di  Lebanon  (1982  dan  2006).  Sejak  2011,  Timur  Tengah  bergolak menuntut demokratisasi di hadapan rezim-rezim yang telah berkuasa selama puluhan tahun.  Fenomena  yang disebut Arab  Spring itu  juga  menjadi  fokus dalam  memahami dinamika Timur Tengah ini. Arab Spring diawali dengan penggulingan rezim di Tunisia (2010)  dan  Mesir  (2011),  berlanjut  di  tahun  2011  dengan  terjadinya  penggulingan Qaddafi  oleh  milisi  bersenjata  lokal  yang  dibantu  NATO,  dan  yang  patut  menjadi keprihatinan  adalah  terjadinya  perang  berkepanjangan  di  Suriah  (mulai  2011  hingga kini), serta agresi Arab Saudi ke Yaman (sejak 2015 hingga kini).
Ada  dua  masalah  rumit  di  Timur  Tengah  yang  menjadi  akar  konflik,  yaitu perebutan sumber daya minyak dan gas, serta keberadaan Israel yang mengorbankan penduduk  Palestina  (Hinnebusch,  2003:154).  Sehubungan  dengan  masalah  minyak, Eropa Barat telah menggantungkan ekonominya pada minyak di Timur Tengah. Di masa- masa keemasan imperialisme Inggris dan Perancis, negara-negara Timur Tengah dipaksa oleh  kekuatan  militer  imperialis  untuk  memberi  izin  eksploitasi  sumber  daya  alam mereka kepada kepentingan kapitalis Barat. Tapi masa itu sudah berlalu. Kemerdekaan negara-negara  Timur  Tengah  seiring  dengan  munculnya  nasionalisme  Arab  membuat
Barat tidak lagi leluasa melakukan eksploitasi minyak. Mereka harus memberi konsensi ekonomi  dan  politik  agar  pemerintah  negara-negara  Timur  Tengah  tetap  bersedia menjual minyak mereka kepada Eropa Barat.
Sementara  itu,  keberadaan  Israel  merupakan  penyebab  lain  mengapa  Timur Tengah  seolah  tidak  sepi  dari  konflik.  Israel  dideklarasikan  pada 14  Mei 1948  setelah melalui sebuah proses politik di PBB, yaitu resolusi 181 tahun 1947 yang memberikan 55% tanah Palestina kepada kelompok Yahudi untuk mendirikan negara khusus Yahudi. Berdasarkan  resolusi  tersebut,  milisi-milisi  Yahudi-Zionis  melakukan  pengusiran- pengusiran kepada warga Palestina yang semula mendiami kawasan 55% tersebut. Saat itu  terjadilah  pengungsian  besar-besaran  warga  Palestina,  disertai  beberapa  kejadian pembantaian massal (britannica.com, t.t.).
Berbagai  perang  yang  terjadi  di  Timur  Tengah  merupakan  dampak  dari didirikannya negara Israel tahun 1948. Sehari setelah deklarasi Israel, lima negara Arab menyerbu  Palestina  dan  menduduki  wilayah  yang  ditetapkan  oleh  PBB  sebagai Palestina. Tujuan penyerbuan ini adalah untuk menegakkan hukum dan ketertiban ( law and order ) pasca keluarnya Inggris dari kawasan, melindungi warga Arab Palestina (yang menjadi  korban  pembantaian  massal  oleh  milisi  Zionis),  dan  menghentikan  aliran pengungsi  Palestina  ke  negara-negara  sekitar  (britannica.com,  t.t.).  Perang  1948 dimenangkan oleh Israel yang memukul mundur pasukan Arab.
Selanjutnya,  perang  1956  terjadi  antara  Israel  dan  Mesir.  Perang  diawali  oleh keputusan Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, yang menasionalisasi Terusan Suez yang semula dikuasai Prancis dan Inggris. Untuk merespon perkembangan ini, kedua negara eks-imperialis  tersebut  menjalin  perjanjian  dengan  Israel  yang  juga  dirugikan  oleh nasionalisasi Suez. Pasalnya, Nasser sangat menentang Israel dan kapal Israel dilarang menggunakan  terusan  Suez.  Israel,  dengan  didukung  Prancis  dan  Inggris,  menyerang Mesir. Perang berakhir dengan kekalahan Mesir, dimana Semenanjung Sinai diduduki oleh  Israel,  sementara  Terusan  Suez  kembali  dikuasai  Prancis  dan  Inggris (britannica.com, t.t.).
Perang-perang  selanjutnya  antara  Israel  dan  negara  Arab  terjadi  pada  tahun 1967 (Perang Enam Hari) yang membuat Israel menduduki seluruh kawasan Palestina. Tahun 1973 terjadi perang Yom Kippur War dipicu oleh aksi Israel yang melewati Terusan Suez  dan  memasuki  Golan.  Selama  Perang  Arab-Israel  1973  ini,  negara-negara  Arab anggota  Organisasi  Negara  Pengekspor  Minyak  (OPEC)  memberlakukan  embargo terhadap  Amerika  Serikat  sebagai  pembalasan  atas  keputusan  AS  untuk  menyuplai persenjataan kepada Israel. Embargo juga diberlakukan kepada negara-negara lain yang
mendukung Israel, di antaranya Belanda, Portugal, dan Afrika Selatan (history.state.gov, t.t.).
Demikian seterusnya, hingga kini terjadi berbagai peperangan di Timur Tengah yang selalu melibatkan Israel dan perebutan minyak. Menurut Hinnebusch (2003:154), peperangan di Timur Tengah selalu berkaitan antara  Israel dan minyak, “ Conflicts over Israel and oil have tended to feed on each other .” Amerika Serikat merupakan negara pendukung utama Israel, namun kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah sangat terkait dengan  minyak.  Ada  tiga  strategi  yang diberlakukan  AS di  Timur Tengah  demi menjaga pasokan minyak, yaitu dengan memperkuat militernya di kawasan, terutama setelah  memburuknya  hubungan  AS-Iran  pasca  Revolusi  Islam  1979;    menjalin kerjasama  yang  erat  dengan  negara-negara  kerajaan  yang  memiliki  cadangan  minyak yang besar, yaitu Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab; dan mendominasi proyek-proyek migas di kawasan melalui tangan korporasi-korporasi AS (Pradana & Yulianti, 2017: 107-108).
Hampir  semua  konflik  yang  terjadi  di  dunia  terhubung  dengan  adanya peningkatan  alokasi  anggaran  militer  atau  pertahanan,  disebabkan  bahwa  peramalan ( forecasting ) dan penyusunan alokasi anggaran militer selalu dikaitkan dengan ancaman yang  ada  di  kawasan  dan  cara  pandang  terhadap  negara-negara  tetangga  yang  ada dalam kawasan, dalam hal ini Kawasan Timur Tengah. Dilema terhadap keamanan dalam sepanjang sejarah sangat lekat dirasakan di wilayah Timur Tengah sebagai wilayah yang kerap  kali  diwarnai  konflik  dan  wacana  peperangan.  Ancaman  terhadap  kedaulatan negara di Timur Tengah lainnya dapat dipicu oleh baku tembak yang terjadi di belahan negara lain di kawasan ini (Falahi, 2012: 189-205). Konflik tersebut bisa terjadi secara internal (misalnya etnis Kurdi Turki versus pemerintah Turki), namun bisa juga berupa konflik antara negara, seperti Irak-Kuwait atau Irak-Arab Saudi (Surwandono, 2013).
Penelitian  terdahulu  menyebutkan  bahwa  penemuan  sumber  daya  alam  baru sangat meningkatkan risiko konflik, terutama jika sumber daya tersebut adalah minyak. Hal  ini  dapat  terlihat  dari  adanya  kecenderungan  peningkatan  dalam  pengeluaran militer dan impor senjata setiap kali terjadi penemuan sumber minyak baru. Kenaikan harga  migas  sudah  tentu  meningkatkan  pendapatan  negara,  namun  sebagiannya dikeluarkan  lagi  oleh  negara  untuk  membeli  persenjataan  dan  meningkatkan  postur militernya (Ali & Abdellatif, 2013).
Setiap  negara  tentu  saja  bebas  untuk  membelanjakan  uang  negara  untuk keperluan  pertahanan  sesuai  dengan  kemampuan  dan  tujuannya,  oleh  sebab  itu, definisi  belanja  pertahanan  bisa  sangat  bervariasi.  Pembelanjaan  uang  negara  untuk keperluan  pertahanan  antara  satu  negara  dengan  negara  lain  dapat  saja  berbeda.
Adakalanya  suatu  negara  dalam  melaksanakan  pembangunan  nasionalnya  mengubah sistem pembelanjaan uang negara oleh sebab tertentu. Namun demikian, ada beberapa negara  yang  memasukkan  belanja  barang  dan  jasa  secara  umum  sebagai  belanja pertahanan, sebagaimana dilaporkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB, Bank Dunia, IMR, dll. Setiap negara perlu melakukan peramalan ( forecasting ) anggaran belanja pertahanannya.
Dalam  artikel  ini,  penulis  akan  melakukan  analisis  untuk  menjawab  tiga pertanyaan  penelitian,  yaitu  bagaimana  peningkatan  alokasi  anggaran  militer  negara- negara di Timur Tengah dan pengaruh terhadap eskalasi konflik Kawasan, bagaimana alokasi  anggaran  militer  harus  berkompetisi  antara  negara  di  Kawasan  Timur  Tengah serta  bagaimana  antara  alokasi  anggaran  militer  yang  satu  dengan  lainnya  saling mempunyai hubungan dan pengaruh.

## Metode  Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  kuantitatif,  dengan melakukan  analisis  ekonomi  yang  memanfaatkan  pendekatan  statis  untuk  melihat masalah  pertahanan  berdasarkan  kurun  waktu  tertentu  dengan  menggunakan pendekatan cross-sectional ,  sedang  analisis  dinamis  melihat  kerangka  waktu  dengan menggunakan times-series yang  mempengaruhi  berbagai  variabel  pertahanan. Penggambaran  penalaran  ekonomi  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan menggunakan  grafik  dua-dimensi  atau  tiga-dimesi  untuk  mengilustrasikan  hubungan teoretis.  Penulis  juga  melakukan  analisis  data  dengan  menggunakan  menggunakan analisis  uji  statistik  korelasi  kanonikal.  Analisis  korelasi  kanonikal  merupakan  model statistik multivariat yang digunakan untuk menguji hubungan (korelasi) antara lebih dari satu set variabel dependen dan lebih dari satu set variabel independen. Pada analisis regresi berganda kita hanya memprediksi satu variabel dependen dengan lebih dari satu set variabel independen, sementara itu korelasi kanonikal secara simultan memprediksi lebih dari satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen (Ghozali, 2013).
Peran Peramalan ( Forecasting ) dalam Strategi Militer
Secara  umum,  dilihat  dari  segi  manajemen  militer  dan  pemerintah, perekonomian dan kepentingan kebijakan publik, peramalan memiliki arti yang sangat penting. Pertama, peramalan merupakan instrumen penting untuk rencana organisasi jika dikaitkan dengan proyeksi anggara belanja dalam jangka panjang. Peramalan akan
menjadi kerangka pemikiran sangat penting dalam pembuatan rencana jangka panjang jikalau  penjualan  produk  militer  akan  dijadikan  sebagai  prioritas.  Peramalan  bisa memberikan  penekanan  terhadap  berbagai  masalah  yang  muncul  jauh  sebelumnya jikalau  yang  diproyeksikan  merupakan  persoalan  terhadap  pangsa  pasar  militer  yang mempunyai  pertumbuhan  lambat.  Kedua,  disebabkan  naik  turunnya  anggara  militer dilihat  secara  umum  akan  mempunyai  dampak  terhadap  perekonomian,  sehingga peramalan  terhadap  anggaran  belanja  militer  menjadi trend bagi  pelaku  ekonomi terutama  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  keseluruhan  aktivitas  ekonomi. Sebagai  contoh, penggunaan  teknologi  militer  pada masa damai, persoalan  kebijakan pajak  guna  mendukung  pertahanan,  serta  pola  hubungan  pemerintah  dengan  para pengusaha seringkali dipengaruhi oleh anggaran militer (Bakrie, 2007: 44).
Permasalahan  anggaran  dan  keuangan  ( management  of  defense  budget  and financial ),  hingga  saat  ini  persoalan  anggaran  pertahanan  selalu  kurang,  pemahaman anggaran  ( budget )  masih  merupakan stick  and  carrot atau gun  and  butter ,  terutama bagaimana agar stick dan gun mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan carrot dan butter .  Anggaran  untuk  pertahanan  menjadi  perhatian  dan  pertimbangan pemangku kepentingan, seperti misalnya politisi, pembayar pajak (rakyat), media, LSM, kementerian,  pihak  militer,  dan  sektor  keamanan.  Tetapi  juga  yang  menjadi pertimbangan adalah negara tetangga bersahabat ataupun yang tidak bersahabat, atau organisasi internasional (Supriyatno, 2014: 101).
Pada dasarnya anggaran pertahanan harus keluar angkanya berdasarkan situasi ancaman. Walaupun kenyataannya, anggaran pertahanan dirancang tidak berdasarkan pada ancaman, namun berdasarkan ketersediaan atau keterbatasan sumber daya suatu negara.  Konsekuensinya,  apabila  mendiskusikan  masalah  anggaran  dan  finansial diperlukan adanya eksaminasi seluruh aspek-aspek finansial lain non-pertahanan untuk menyiapkan  keamanan  nasional.  Untuk  itulah,  diperlukan  penjelasan  kepada  warga negara,  bahwa  keamanan  nasional  (baik  internal  maupun  eksternal),  termasuk pertahanan merupakan sebuah “barang publik” atau “ a public good ” yang merupakan keniscayaan  bagi  eksistensi,  kedaulatan  dan  keselamatan  negara  agar  dapat melaksanakan pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan kesejahteraan rakyat. Untuk itulah, rakyat harus membayar untuk pertahanan dan keamanan. Apabila anggaran  ini  telah  menjadi  uang  ( finance )  yang  diterimakan  oleh  kementerian pertahanan,  maka  yang  menjadi  permasalahan  adalah  bagaimana  mengatur pengeluaran  atau  pembelanjaan  ( spending ),  misalnya  pembelian  alutsista, kesejahteraan SDM, dan pembelanjaan lainnya (Supriyatno, 2014: 102).
Belanja  pertahanan  adalah  biaya  untuk  membangun  kekuatan  pertahanan dalam masa perang dan damai (Hartley & Sandler, 1995: 1-20). Belanja pertahanan pada
dasarnya untuk biaya pembayaran gaji personel pertahanan, biaya pemeliharaan dan perawatan,  serta  biaya  sarana  pertahanan  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Belanja pertahanan  selalu  terkait  dengan  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  lingkup  pertahanan dan keamanan, serta kegiatan yang dilakukan dalam menanggulangi dinamika ancaman yang dihadapi suatu negara. Kegiatan pertahanan juga meningkat tidak hanya sebatas membangun kekuatan untuk berperang saja atau Operasi Militer untuk Perang (OMP), tetapi  juga  mencakup  Operasi  Militer  Selain  Perang  (OMSP),  termasuk  juga  untuk memerangi ancaman nontradisional seperti CBRN-E, terorisme dan serangan terhadap dunia maya ( cyber attack ). Belum lagi negara yang sering dilanda bencana alam akan menampilkan  personel  militer  untuk  terjun  pertama  ke  daerah  bencana  sampai kemudian  melakukan  rehabilitasi.  Ada  hal  yang  menarik  perhatian  institusi-institusi tingkat dunia terhadap belanja pertahanan, sehingga pembiayaan pertahanan penting untuk  dibahas  secara  khusus.  Biaya  yang  dikeluarkan  untuk  pertahanan  juga  dapat dianggap sebagai biaya peluang ( opportunity cost ) untuk pengeluaran pada sektor non- pertahanan (Yusgiantoro, 2014: 682).
Menurut  laporan  tahunan Stockholm  International  Peace  Research  Institute (SIPRI) anggaran pertahanan global mencapai US$1,917 triliun pada 2019, peningkatan 3,6 persen dari angka tahun sebelumnya dan peningkatan terbesar dalam satu tahun sejak  2010  (SIPRI,  2020).  Secara  regional,  pengeluaran  militer  meningkat  di  Eropa sebesar 5 persen, Asia dan Oseania sebesar 4,8 persen, Amerika sebesar 4,7 persen, dan Afrika sebesar 1,5 persen. Gabungan pengeluaran militer oleh 29 negara anggota NATO adalah US$1,035 triliun pada 2019 (SIPRI, 2020). Secara umum pada tahun 2020 terjadi kenaikan terhadap anggara pertahanan global yaitu dari 1,9% menjadi total US$ 1,93 triliun.  Kenaikan  yang  terjadi  hampir  menyentuh  US$  180  miliar  dari  US$  1,75  triliun pada  2010  (SIPRI,  2020).  Namun  m enurut  Jane’s  Information  Group memperkirakan, diakibatkan krisis yang disebabkan pandemi virus Covid akan terjadi perlambatan pada tahun  2021  terhadap  pertumbuhan  belanja  pertahanan  global.  Terkecuali  di  Eropa, Amerika  Latin,  dan  Asia-Pasifik  dari  semua  wilayah,  penerapan  pengurangan  nyata terhadap  belanja  pertahanan  kemungkinan  akan  terjadi  di  tahun  2021.  Penurunan terhadap  pengeluaran  pertahanan  akan  menjadi  tingkat  terendah  sejak  2013 (MacDonald, 2020).  SIPRI melaporkan pada  tahun 2019 bahwa anggaran pertahanan yang dikeluarkan Amerika Serikat, China, Arab Saudi, India, dan Perancis mencapai 60 persen total anggaran pertahanan global.

## Analisis Korelasi Kanonikal
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis korelasi kanonikal yang memiliki tujuan sebagai berikut.
1. Menentukan apakah dua set variabel tidak berhubungan satu sama lainnya (independen)  atau  sebaliknya  menentukan  besarnya/kuatnya  hubungan antara dua set variabel tersebut.
2. Menentukan nilai tertimbang dari masing-masing set variabel dependen dan independen  sehingga  di  dapat  kombinasi  linear  dari  set  variabel  yang memberikan korelasi maksimum.
3. Menjelaskan sifat hubungan bila ada antara set variabel dependen dan set variabel independen, umumnya diukur dengan kontribusi relatif dari masing- masing variabel terhadap fungsi kanonikalnya (Ghozali, 2013: 368).
Berikut ini ilustrasi analisis korelasi kanonikal anggaran militer beberapa negara di Timur Tengah.
Tabel 1. Ilustrasi Analisis Korelasi Kanonikal
Alokasi Anggaran Militer Alokasi Anggaran Militer 1. Oman 2. Lebanon 3. Kuwait 4. Yordania
5. Irak
6. Mesir 7. Bahrain
1. Iran 2. Israel 3. Saudi Arabia 4. Turki
Dua variabel dependen akan dibuat menjadi satu komposit dependent canonical variate dan  dua  variabel  independen  akan  dibuat  menjadi  komposit Independent canonical  variate . Variate yang  dimaksud  disini  adalah  pasangan  kombinasi  linier sedangkan hubungan di antara pasangan tersebut disebut korelasi kanonikal . Korelasi kanonikal  (Rc)  akan  mengukur  kuatnya  hubungan  antara  dua  set  multiple  variabel ( canonical variates ). Canonical variate menggambarkan kombinasi linear optimal antara variabel  dependen  dan  independen,  sedangkan canonical  correlation (Rc) menggambarkan kuatnya hubungan antar kedua variabel tersebut.
Komposit Variabel Dependen Canonical Komposit Variabel Independen Correlation Dependent canonical variate Independent canonical variate

## Alokasi Anggaran Militer/Pertahanan
Standar  anggaran  untuk  setiap  negara  tidak  selalu  sama.  Setiap  negara cenderung  mendefinisikan  anggaran  pertahanan  sesuai  dengan  keperluan  dan kepentingannya.  Hal  ini,  menyebabkan  perbandingan  internasional  pembiayaan pertahanan menjadi sulit. Nicole Ball (1984) yang melaksanakan studi terperinci tentang anggaran dari sejumlah besar negara berkembang menyimpulkan bahwa sering terjadi perubahan dalam praktik penganggaran, sehingga perbandingan antarnegara menjadi agak  sulit.  Terdapat  beberapa  standar  mengenai  anggaran  pertahanan  negara  yang dibuat dalam skala global oleh PBB, IMF, Bank Dunia, dan NATO. Standar PBB tentang anggaran pertahanan ditetapkan dalam Sidang Umum Desember 1980, dalam Resolusi Nomor 35/142 B, berjudul Reduction of Military Budgets . Standar ini ditetapkan khusus untuk  tujuan  perbandingan  anggaran  pertahanan  antarnegara.  Belanja  pertahanan dibedakan menurut komponen utama dan menurut matra, sehingga jumlahnya ada 588 pos anggaran. Jumlah negara yang melaporkan datanya terus meningkat, dari kurang lebih empat puluhan negara pada awal 1990 menjadi delapan puluhan negara pada saat ini,  dengan  berbagai  perincian.  Data  yang  lebih  terinci  dimiliki  negara-negara  barat, sedangkan  negara-negara  berkembang  umumnya  hanya  melaporkan  angka  secara umum.
Berikut  grafik  alokasi  anggaran  militer  di  negara  Iran,  Israel,  Saudi  Arabia  dan Turki pada tahun 2014-2019.
Grafik 1. Grafik Alokasi Anggaran Militer 2015-2019
Sumber: SIPRI dan diolah Peneliti 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 2015 2016 2017 2018 2019
Alokasi Anggaran Militer 2015-2019
Iran Israel Saudi Arabia
Turkey
Bank  Dunia  pada  tahun  1998  menetapkan Principles  of  Good  Budgeting: Comprehensiveness, Predictability, Contestability, Transparency, Periodicity (Supriyatno, 2014: 184). Demikian juga IMF pada tahun 1998 menetapkan pedoman serupa, yaitu Code of Good Practice on Fiscal Transparency: Clarity of Roles and Responsibilities, Public Availability,  Open  Budget  Preparation,  Execution  and  Reporting,  Independent Assurances of Integrity . Definisi IMF tersebut memberikan dasar bagi bebagai data yang dipublikasikan  oleh  Bank  Dunia  dalam World  Development  Report ,  serta  IMF  dalam Statistik Keuangan Pemerintah (SKP). Belanja pertahanan adalah salah satu elemen dari SKP  yang  membahas  berbagai  sektor,  oleh  sebab  itu  pembahasan  sektor  pertahanan tidak begitu intensif.
Berikut  grafik  alokasi  anggaran  militer  di  negara  Oman,  Lebanon,  Kuwait, Yordania, Irak, Mesir dan Bahrain pada tahun 2014-2019.
Grafik 2. Grafik Alokasi Anggaran Militer 2015-2019

## Sumber: SIPRI dan diolah Peneliti
Berbagai  definisi  standar  tersebut  tidak  terlihat  banyak  berbeda.  Namun demikian,  secara  umum  bisa  sangat  berbeda  jika  ada  pos  pengeluaran  yang  sifatnya strategis,  sehingga  perbedaan  antar  definisi  nasional  dengan  definisi  standar  oleh lembaga-lembaga internasional tersebut cukup besar. Definisi PBB adalah yang paling komprehensif dibandingkan definisi lain. Namun, akibatnya sejumlah negara mengalami kesulitan  untuk  melaporkan  data  anggaran  pertahanan  sesuai  standar  PBB,  sehingga mereka membuat dua versi yang berbeda, yaitu sesuai standar umum yang biasa dipakai negara-negara dan standar PBB.
Standar  anggaran  pertahanan  juga  dibuat  oleh  beberapa  kelompok  negara, seperti yang dibuat NATO. Definisi NATO dibuat unutk tujuan internal, namun diadopsi oleh  lembaga-lembaga  lain,  seperti Stockholm  International  Peace  Research  Institute (SIPRI) ,  dan  Badan  Pengendalian  Senjata  dan  Pelucutan  Senjata  Amerika  Serikat  atau Arms Control and Disarmament Agency (US ACDA) . Definisi NATO menjadi ukuran yang cukup komprehensif tentang beban keuangan dari operasi militer.
Selain perebedaan definisi, ada juga penggunaan uang negara di luar anggaran ( off budget ), misalnya melalui rekening khusus. Belanja pertahanan dapat berasal dari ekspor bahan mentah, seperti tembaga atau minyak, yang ditukar senjata melalui sistem barter.  Ada  juga  kasus  dimana  kontrol  anggaran  sedemikian  buruk,  sehingga  tidak mungkin untuk menggali data belanja pertahanan, seperti yang terjadi di Argentina pada awal  tahun  1980.  Data  resmi  yang  tidak  dilaporkan  untuk  belanja  pertahanan  dapat mencapai 50% dari anggaran resmi.
Berbagai kepentingan terhadap data belanja pertahanan yang digunakan untuk berbagai tujuan, telah mendorong sejumlah lembaga inernasional untuk menerbitkan data belanja pertahanan secara rutin, di antaranya:
1. PBB  menghimpun  data  dari  negara-negara  yang  menjawab  kuesioner  yang dikirimkan setiap tahun, termasuk belanja pertahanan. Data belanja pertahanan yang  dilaporkan  dalam  publikasi  tahunan  PBB  ini  adalah  dalam  mata  uang nasional negara masing-masing.
2. IMF menerima data belanja pertahanan dari negara-negara anggotanya sesuai dengan  definisi  yang  ditetapkannya.  Karena  praktik  birokrasi  pada  beberapa negara, data belanja pertahanan yang diterbitkan IMF kemungkinan lebih kecil daripada  pengeluaran  yang  sebenarnya.  Buku  Tahunan  Statistik  Keuangan Pemerintah melaporkan belanja pertahanan dari setengah lebih negara-negara anggota IMF.
3. World  Economic  Outlook yang  diterbitkan  IMF  juga  memuat  data  belanja pertahanan sebagian besar negara-negara anggotanya.
4. National Statistics Account PBB juga memuat data yang diberikan oleh negara- negara anggotanya.
5. Dalam  menyusun  Laporan  Pembangunan  Manusia,  UNDP  ( United  Nation  for Development Program ) mengumpulkan data belanja pertahanan dari berbagai sumber, termasuk IMG, Sivard dan SIPRI.
6. Pemerintah  Amerika  Serikat  juga  mengumpulkan  data  belanja  pertahanan negara  lain.  Data  ini  sering  digunakan  untuk  mempetimbangkan  pemberian bantuan  kepada  negara-negara  tersebut.  Lembaga  yang  terlibat  antara  lain, kedutaan besar AS di sleuruh dunia, US Agency for International Development
(USAID), CIA, dan Badan Intelijen Pertahanan atau Defense Intelligence Agency (DIA). Publikasi Pemerintah AS lainnya berasal dari pengeluaran militer dunia dan transfer  senjata  yang  diterbitkan  oleh  US  ACDA.  Ini  adalah  data  yang  paling komprehensif dari semua sumber data yang tersedia.
7. SIPRI  menyajikan  informasi  tentang  belanja  pertahanan  dari  sejumlah  besar sumber yang tersedua untuk publik, seperti media cetak, jurnal militer khusus, publikasi  pemerintah,  dan  data  anggaran  negara.  Data  yang  disajikan  dalam mata  uang  nasional  atas  dasar  harga  berlaku  dan  harga  konstan  denan menggunakan  deflator  Indeks  Haga  Konsumen  (IHK)  dan  tingkat  pasar  valuta asing.
8. Ruth  Sivad  selama  beberapa  waktu  telah  menebitkan  brosur  termasuk  data belanja pertahanan, di mana datanya sebagian besar diambil dari sumber lain seperti  data  IMF,  SIPRI,  dan  US  ACDA.  Namun,  karena  sebagian  negara  tidak mempunyai data belanja pertahanan, maka dibuat perkiraannya, di antaranya Uni Soviet. Dalam setiap publikasi dilaporkan data umum selama beberapa tahun dan data terperinci selama satu tahun dalam dollar AS.
9. International  institute  of  Strategic  Studies  (IISS) yang  berbasis  di  London menyajikan data tentang anggaran pertahanan dalam military balance . Angka- angka  ini  merupakan  proyeksi  pengeluaran  untuk  tahun fiskal berjalan  seperti yang dilaporkan ke IISS oleh beberapa negara.
Dalam beberapa kasus terdapat perbedaan besar antar sumber data satu dengan sumber  data  yang  lain.  Penyebabnya  adalah  adanya  perbedaan  dalam  metode mengukur  deflasi,  penggunaan  konversi  mata  uang,  tingkat  manipulai  data  untuk mencerminkan  definisi,  koreksi  untuk  perbedaan  dalam  tahun  fiskal.  Bahkan,  tidak tertutup  kemungkinan  adanya  latar  belakang  politik,  sehingga  tidak  semua  data dipublikasiikan atau disampaikan secara terbuka.
Lingkup pengeluaran untuk fungsi-fungsi pertahanan, seperti untuk pertahanan negara,  pencegahan  terhadap  serangan  militer,  dan  perang  akan  lebih  langsung menunjukkan  untuk  apa  uang  negara  akan  digunakan.  Namun,  untuk  kemudahan pencatatan  anggaran,  seringkali  pengeluaran  pemerintah  untuk  pertahanan  tidak dikelompokkan  menurut  fungsi-fungsi  tersebut,  melainkan  menurut  garis  birokrasi. Pada beberapa negara, pengelompokan anggaran ini mungkin berbeda dan disesuaikan dengan  tujuan  fungsi  pemerintahan  masing-masing,  misalnya  pengeluaran  untuk kepolisian di beberapa negara berada di bawah anggaran Kementerian Dalam Negeri, dan  bantuan  militer  untuk  negara  lain  berada  di  bawah  anggaran  kementerian  Luar Negeri,  sementara  pengadaan  senjata  atau  alutsista  berada  di  bawah  anggaran
Kementerian Perindustrian. Jadi, walaupun semua pengeluaran tersebut terkait dengan belanja pertahanan, tetapi ada kemungkinan masuk dalam pos instansi yang berbeda- beda.
Dengan berbagai alasan, jumlah ekspor senjata sedunia dapat tidak sama dengan jumlah pengeluaran impor senjata sedunia. Pendekatan fungsional umumnya juga tidak memasukkan anggaran untuk pensiun dan tunjangan veteran. Namun dalam praktiknya, birokrasi  pertahanan  seringkali  mengurus  tunjangan-tunjangan  sosial  tersebut. Pengeluaran  pada  masa  depan,  seperti  pengadaan  senjata  secara  kredit,  sering  tidak ditemukan  dalam  anggaran  pertahanan.  Pengeluaran  ini  dicatat  pada  dokumen anggaran pertahanan hanya selama satu tahun di mana pembayaran bunga dan pokok terjadi. Tetapi dalam banyak kasus, utang untuk keperluan pertahanan digabung dengan utang untuk tujuan lain, sehingga tercampur baur tidak dikenali lagi sebagai pengeluaran untuk  pertahanan.  Berikut  adalah  rincian  dari  Anggaran  dan  Pendapatan  Pertahanan berdasarkan Michael Brzoska (1995),
Berikut ini rincian Angaran Pendapatan dan Belanja Pertahanan (APBN).
(1) Pendapatan:
1. Penerimaan dari sekolah pertahanan, rumah sakit, dan BUMN
2. Penerimaan dari penggunaan infrastruktur pertahanan oleh sipil
3. Penerimaan transportasi perusahaan/perorangan
4. Penjualan paten, pengetahuan
5. Subsidi produksi senjata
6. Penerimaan/bantuan dari negara lain, dll.
(2) Belanja:
1. Gaji dan tunjangan untuk tantara
2. Gaji dan tunjangan untuk birokrat di Kementerian Pertahanan dan BUMN
3. Biaya untuk pelayanan kesehatan, tunjangan pajak, tunjangan-tunjangan lain
4. Biaya pengadaan dan pemeliharaan kantor, rumah dinas, asrama, dan lain-lain
5. Biaya penyelenggaraan akdemi militer, pendidikan perwira, dll
6. Belanja senjata (termasuk senjata impor)
7. Biaya operasi dan pemeliharaan
8. Anggaran penelitian dan pengembangan
9. Biaya penimbunan ( storage ) barang strategis
10. Kontribusi untuk organisasi international (penjaga perdamaian PBB, dll)
11. Biaya untuk pengawalan pejabat negara
12. Biaya untuk pertahanan sipil
13. Biaya untuk veteran
14. Biaya untuk penangan bencana, dll.

## (3) Pengeluaran masa depan: pembayaran pokok utang dan bunga
Dalam perincian anggaran dan belanja pertahanan berdasarkan Michael Brzoska di  atas,  dilaporkan  bahwa  butir-butir  pendapatan  dan  pengeluaran  dalam  satu kelompok mungkin berbeda pada tiap-tiap negara. Namun, dapat dilihat bahwa belanja lebih  besar  dari  pendapatan  karena  memasukkan  biaya  pembelian  persenjataan termasuk  impor,  belanja  pemeliharaan  dan  perawatan,  belanja  personel,  biaya penelitian  dan  pengembangan  dalam Research,  Development,  Test,  and  Evaluation (RDT&E) , serta biaya-biaya lain yang terkait dengan sektor pertahanan. Yang menarik adalah  sistem  pada  sektor  pertahanan  memungkinkan  untuk  menerima  pendapatan dari berbagai sumber, termasuk pos pengeluaran masa depan untuk pembayaran utang dan bunganya. Walaupun sulit untuk mencapai keseimbangan, tetapi dalam sistem ini semua pos pendapatan, belanja dan pengeluaran dijadikan satu, sehingga memudahkan untuk  melihat  keseimbangan  anggarannya,  termasuk  defisit  pada  sektor pertahanannya.  Berbagai  negara  memisahkan  beberapa  fungsi  yang  ada  dalam  kota Michael  Brzoska  ke  berbagai  institusi  lain,  sehingga  sulit  dimasukkan  dalam  satu  pos anggaran  dan  belanja  pertahanan.  Memang  pada  akhirnya  sistem  ini  tergantung  dari sistem yang lebih makro, yaitu terkait dengan kebijakan anggaran pada tiap-tiap negara.

## Analisis Kanonikal Hubungan dan Pengaruh Alokasi Anggaran Militer di Timur Tengah
Fungsi kanonikal yang akan dianalisis adalah fungsi yang memberikan koefisien korelasi  kanonikal  yang  signifikan  secara  statistik.  Jika  fungsi  kanonikal  lainnya  tidak signifikan,  maka  hubungan  antara  variabel  tidak  akan  diinterpretasikan.  Fungsi kanonikal  mana  yang  akan  diinterpretasikan  dilihat  dari  tiga  kriteria:  (1)  tingkat signifikansi dari fungsi kanonikal, (2) besaran nilai korelasi kanonikal dan (3) redundancy ukuran untuk prosentase variance yang dijelaskan oleh dua data set.
Jika  tiga  kriteria  di  atas  telah  dipenuhi,  maka  langkah  berikutnya  adalah menginterpretasikan hasil fungsi kanonikal. Interpretasi dilakukan dengan menganalisis fungsi kanonikal untuk menentukan pentingnya masing-masing variabel awal ( original ) di  dalam  hubungan  kanonikal.  Ada  tiga  metode  yang  dapat  digunakan  yaitu:  (1) canonical  weight  (standardized  coefficients) ,  (2) canonical  loading  (structure correlations) , dan (3) canonical cross loading .
* * * * * A n a l y s i s   o f   V a r i a n c e -- Design   1 * * * * *
Tabel 2. Analysis of Variance
EFFECT WITHIN CELLS Regression
Multivariate Tests of Significance (S = 2, M = 3 , N = 1/2)
Test Name Value Approx. F Hypoth. DF Error DF Sig. of F Pillais 3.03482 3.59348 28.00 32.00 .000 Hotellings 19.57738 2.44717 28.00 14.00 .040 Wilks .00173 3.35810 28.00 19.45 .004 Roys .91494
Note: F statistic for WILKS' Lambda is exact.

## Sumber: diolah penulis
Tabel analysis of variance di atas memberikan uji signifikansi alternatif. Biasanya yang digunakan adalah wilks lambda yang menguji signifikansi dari korelasi kanonikal pertama. Hasil uji signifikansi ternyata semua uji statistik menunjukkan signifikan pada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa korelasi kanonikal pertama signifikan. Jika korelasi kanonikal pertama tidak signifikan, maka korelasi kanonikal kedua dan seterusnya juga tidak signifikan.
Tabel 3. Eigenvalues and Canonical Correlations
Root No. Eigenvalue Pct. Cum. Pct. Canon Cor. Sq. Cor 1 10.75685 54.94529 54.94529 .95653 .91494 2 4.90268 25.04256 79.98785 .91136 .83059
3 2.61359 13.35003 93.33788 .85045 .72327 4 1.30427 6.66212 100.00000 .75234 .56602 Sumber: diolah penulis
Tabel 4. Dimension Reduction Analysis
Roots Wilks L. F Hypoth. DF Error DF Sig. of F 1 TO 4 .00173 3.35810 28.00 19.45 .004 2 TO 4 .02035 2.87359 18.00 17.46 .016 3 TO 4 .12010 2.63984 10.00 14.00 .048 4 TO 4 .43398 2.60854 4.00 8.00 .116 Sumber: diolah penulis
Tabel 5. Canonical Weight
Canonical Weight Standardized canonical coefficients for DEPENDENT variables Function No. Variable 1 2 X5 -.31223 -1.36209 X6 -.17650 .98389 X7 .89549 -.10017 X8 -.53842 -.54955 X9 1.14853 --1.34775 X10 -1.65991 .00576
X11
-.38614
-.70199

## Standardized canonical coefficients for COVARIATES
CAN. VAR. COVARIATE 1 2 X1 .07707 -.71408 X2 -.68503 .45487 X3 -.63202 -.66267 X4 -.23716 -.13601 Sumber: diolah penulis
Untuk Fungsi 1 pada dependen variabel terdapat empat angka korelasi tinggi dan di atas 0,5 yaitu X7, X8, X9, dan X10 sedangkan untuk variabel independent (covariate) angka  korelasi  di  atas  0,5  hanya  ada  dua  variabel  X2  dan  X3.  Untuk  Fungsi  2  pada dependen variabel terdapat lima angka korelasi sama tingginya dan di atas 0,5 yaitu X5, X6, X8, X9, dan X11 sedangkan untuk variabel independent (covariate) angka korelasi di atas 0,5 hanya ada dua yaitu variabel X1, dan X3.

## Tabel 6. Canonical Loading
Correlations between DEPENDENT and canonical variables
Function No. Variable 1 2 X5 .28296 -.67454 X6 -.19106 -.10191 X7 .09236 -.30170 X8 -.24673 .42121
X9 -.16607 -.25307 X10 -.31600 .02719 X11 -.32059 -.05911
Correlations between COVARIATES and canonical variables
CAN. VAR. COVARIATE 1 2 X1 .20281 -.72704 X2 -.78421 .35726 X3 -.81638 -.48579 X4 .29013 .02641
Sumber: diolah penulis
Untuk fungsi 1 dependent variabel tidak memberikan angka canonical loading di atas 0,5. Sedangkan untuk variabel independent (covariates) angka loading di atas 0,5 ada  dua  yaitu  X2  dengan  loading  -0,784,  X3  dengan  loading  -0,816.  Untuk  fungsi  2 dependen variabel memberikan satu angka canonical karena di atas 0,5 yaitu X5 dengan loading -0,675. Sedangkan untuk variabel independent (covariates) angka loading diatas 0,5 ada satu yaitu X1 dengan loading -0,727.

## Simpulan
Dari hasil canonical weight maupun canonical loading fungsi 1 dapat disimpulkan memang terdapat hubungan signifikan antara dependent variate dengan independent variate  atau  alokasi  anggaran  militer  di  7  (tujuh)  negara  yang  diperlakukan  sebagai variabel terikat atau negara yang dipengaruhi negara lain dan alokasi anggaran militer di 4 (empat) negara yang diperlakukan sebagai variabel bebas atau yang mempengaruhi negara  lain  memang  berkorelasi  secara  bersama  sama  dengan  X1  (alokasi  anggaran militer  Iran),  X2  (alokasi  anggaran  militer  Israel),  X3  (alokasi  anggaran  militer  Saudi Arabia),  X4  (alokasi  anggaran  militer  Turki),  X5  (alokasi  anggaran  militer  Oman),  X6
(alokasi  anggaran  militer    Lebanon),  X7  (alokasi  anggaran  militer  Kuwait),  X8  (alokasi anggaran  militer  Yordania),  X9  (alokasi  anggaran  militer  Irakl),  X10  (alokasi  anggaran militer Mesir), dan X11 (alokasi anggaran militer Bahrain). Namun dari keempat variabel independent ini ada dua variabel yang mempunyai kaitan erat yaitu X2 (alokasi anggaran militer Israel) dan X3 (alokasi anggaran militer Saudi Arabia). Tanda negatif pada variabel alokasi anggaran militer Israel dan Saudi Arabia berarti semakin tinggi alokasi anggaran militer  Israel  dan  Saudi  Arabia  semakin  rendah  alokasi  anggaran  militer  di  ketujuh negara lain yang meliputi Oman, Lebanon, Kuwait, Yordania, Irak, Mesir dan Bahrain.
Dari hasil canonical weight maupun canonical loading fungsi 2 dapat disimpulkan memang terdapat hubungan signifikan antara dependent variate dengan independent variate atau  alokasi  anggaran  militer  di  7  (tujuh)  negara  yang  diperlakukan  sebagai variabel terikat atau negara yang dipengaruhi negara lain dan alokasi anggaran militer di 4 (empat) negara yang diperlakukan sebagai variabel bebas atau yang mempengaruhi negara  lain  memang  berkorelasi  secara  bersama  sama  dengan  X1  (alokasi  anggaran militer  Iran),  X2  (alokasi  anggaran  militer  Israel),  X3  (alokasi  anggaran  militer  Saudi Arabia),  X4  (alokasi  anggaran  militer  Turki),  X5  (alokasi  anggaran  militer  Oman),  X6 (alokasi  anggaran  militer    Lebanon),  X7  (alokasi  anggaran  militer  Kuwait),  X8  (alokasi anggaran  militer  Yordania),  X9  (alokasi  anggaran  militer  Irakl),  X10  (alokasi  anggaran militer Mesir), dan X11 (alokasi anggaran militer Bahrain). Namun dari keempat variabel independen ini ada satu variabel yang mempunyai kaitan erat yaitu X1 (alokasi anggaran militer Iran). Tanda negatif pada variabel alokasi anggaran militer Iran berarti semakin tinggi alokasi anggaran militer Iran semakin rendah alokasi anggaran militer di ketujuh negara lain yang meliputi Oman, Lebanon, Kuwait, Yordania, Irak, Mesir dan Bahrain.

## Daftar Pustaka
Ali, H.E. & Abdellatif, O.A. (2015) Military Expenditures and Natural Resources: Evidence from  Rentier  States  in  the  Middle  East  and  North  Africa. Defence  and  Peace Economics , 26 (1), 5-13, DOI: 10.1080/10242694.2013.848574.
Bakrie,  C.  R.  (2007). Pertahanan  Negara  dan  Postur  TNI  Ideal .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
britannica.com.
(t.t.). Arab-Israeli wars . [online]. Dalam
https://www.britannica.com/event/Arab-Israeli-wars. [Diakses 1 Maret 2021]
Falahi,  Z.  (2012).  Prospek  Regionalisme  Timur-Tengah  Pasca-Arab  Spring:  Telaah terhadap Identitas Kolektif Liga Arab. Jurnal Kajian Wilayah , 3(2), 189-205.
Ghozali,  I.  (2013). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  21 .
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hartley, K. dan Sandler, T. (eds). (1995). Introduction, Handbook of Defense Economic Volume 1, North-Holland.
Hinnebusch, R. (2003). The international politics of the Middle East. New York: Palgrave.
Maulana, M. S. (2018). Persaingan Kekuatan Saudi Arabia (Sunni) dan Iran (Syiah) Pada Kasus Konflik Kontemporer (Suriah dan Yaman). Jurnal Gama Societa , 2(2), 101- 109.
Pradana, A.M.N. dan Yulianti, D. (2017). Peran Liga Arab Pada Konflik di Timur Tengah Dalam Perspektif Ekonomi-Politik Internasional. Jurnal ICMES , 1(2), 100-118.
state.gov. (t.t.). Oil Embargo, 1973 – 1974. [online]. Dalam
https://history.state.gov/milestones/1969-1976/oil-embargo  [Diakses  1  Maret 2021]
Stockholm  International  Peace  Research  Institute  (SIPRI).  (2020).  Global  military expenditure sees largest annual increase in a decade — says SIPRI — reaching $1917 billion  in  2019.  https://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-military- expenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917-billion diakses 4 Mei 2020.
Supriyatno,  M.  (2014). Tentang  Ilmu  Pertahanan .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Surwandono.  (2013).  Relasi  Antara  Tingkat  Konflik  di  Dunia  Islam  Dengan  Setting Geografi Politik: Studi Kasus Konflik di Kawasan Timur Tengah. Jurnal Hubungan Internasional , 2(1), 56-64.
Yusgiantoro,  P.  (2014). Ekonomi  Pertahanan  :  Teori  &  Praktik .  Jakarta  :  PT  Gramedia Pustaka Utama.