Sebagai  konsekuensi  dalam  pelaksanaan otonomi  daerah,  pemerintah  Daerah  dituntut untuk melakukan tugasnya dengan transparansi. Permasalahan tentang keuangan daerah  merupakan  salah  satu  unsur  utama dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah. Pemerintah  daerah  wajib  membuat  laporan pertanggung  jawaban  fisikal  daerah  untuk menilai  apakah  pemerintah  daerah  berhasil melaksanakan tugasnya atau tidak.
Pengelolaan  keuangan  daerah  harus dilakukan dengan baik, berdasarkan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab  dalam  memperhatikan azaz  keadilan,  kepatuhan,  dan  bermanfaat bagi masyarakat. Pengukuran kinerja keuangan  ini  dapat  digunakan  untuk evaluasi  dan  pemulihan  kinerja  dengan membandingkan rencana kinerja dan pelaksanaannya.  Selain  itu  juga  dapat menjadi  tolak  ukur  peningkatan  kinerja khususnyakeuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.
Pengukuran  kinerja  keuangan  ini dapat  digunakan  untuk  evaluasi  dan pemulihan kinerja dengan membandingkan rencana kerja dan pelaksanaannya.  Selain  itu  juga  dapat menjadi  tolak  ukur  peningkatan  kinerja khususnya  keuangan  pemerintah  daerah pada  periode  berikutnya.  Dengan  adanya otonomi daerah ini mengakibatkan terjadinya  penyerahan  wewenang  sistem pemerintahan pada Kabupaten Lima puluh kota,  karena  itu  Pemerintah  Kabupaten Limapuluh  Kota  sebagai  pihak  yang diberikan tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pengabdian  kepada  masyarakat  wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah untuk menilai apakah Pemerintah
Kabupaten Lima  Puluh Kota  telah berhasil dan menjalankan tugasnya dengan baik
Judul penelitian ini sudah dilakukan oleh beberapa orang

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Anisa Desi Safitri 1 , Dwika Lodia Putri 2 , Zaharman 3
Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso KM 08 Papua Barat Telp. (0962) 52581 E-mail : dwikalodiaputri@unilak.ac.id (Korespondensi)
Abstract : The purpose of this research is to find out and analyze the government's financial performance in the Fifty Cities Regency Finance Agency  in 2017-2021 by using the ratio of degrees of  fiscal  decentralization, the ratio of  independence, the ratio of PAD  effectiveness, the  ratio  of  efficiency,  and  the  ratio  of  activity.The  object  of  this  research  is  the  Budget Realization  Report obtained  from  the  Fifty  Cities  District  Finance  Agency,  the  type  of  data used is quantitative data in the form of a report on the realization of the Fifty Cities District budget  for  2017-2021.  Data  sources  are  primary  data  and  secondary  data.  Data  collection techniques are observation, documentation, literature studies and interviews.The results of the study  show  that  based  on  data  analysis  and  discussion  that  has  been  carried  out  the government's  financial  performance  at  the  Lima  Puluh  Kota  Regency  Financial  Board  seen from the Ratio of the Degree of  Fiscal Decentralization and the  Ratio of Regional  Financial Independence are still in the "very less" category, the Effectiveness Ratio is in the "effective" category,  the  Ratio  Efficiency  in  the  "less  efficient"  category  was  only  "efficient"  with  a percentage  of  70%  in  2018,  the  Activity  Ratio  in  operating  expenditures  was  in  the  "good" category, and in capital expenditures it was in the "bad" category.
Keywords: Analysis, Financial Performance, and Government
420
sebelumnya  contohnya  dari  (Kusumadewi,
Wahidah,  Niken,  2016)  yang  berjudul Analisis Kinerja
Keuangan Pada Pemerintah  Kabupaten  Minahasa  Utara Tahun  2012-2014,  dari  (Mega  Oktavia, Ropa,,  2016)  yang  berjudul  Analisis Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Minahasa  Selatan,  dan  yang  terakhir  yaitu dari (Muhammad,Zuhri.,Ahmad, Soleh, 2016)  yang  berjudul  Analisis  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kaur.dan penelitian ini replica dari penelitian  (Kusumadewi,  Wahidah,  Niken, 2016)  dan  dipenelitian  saya  ini  saya menambahkan  rasio  yang  tidak  ada  pada penelitian sebelumnya.

## METODE
Dalam melakukan penelitian ini, yang dijadikan  objek  penelitian  adalah  Kinerja Keuangan Pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  tahun  2017- 2021.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  data  kuantitatif.  Berupa Laporan  Realisasi  Anggaran  Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021.
Menurut    (Sugiyono,  2016)  data sekunder  adalah  sumber  data  yang  tidak langsung memberikan data kepada pengumpul  data,  minsalnya  lewat  orang  lain atau dokumen yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017  -  2021.cara  menganalisis    Lapora Realisasi  Anggaran  nya  adalah  dengan menghitung  rasio  keuangan  nya  sehingga dari  penghitungan  rasio  tersebut  bisa  terlihat apakah  kinejra  keuangan  pemerintah  pada Badan  keuangan  Kabupaten  Lima  Puluh Kota ini sudah baik atau belum.
Dalam  penelitian  ini,  saya  tidak melakukan  wawancara  teknik  pengumpulan data  yaitu  sebagai  berikut:  (1)  Metode pengamatan langsung (observasi), (Sugiyono, 2016)    yaitu  teknik  pengumpulan  data dengan  pencarian  dan  pengumpulan  data yang  dilakukan  dengan  pengamatan  secara langsung ke lokasi penelitian atau kelapangan yaitu Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh
Kota. (2) Dokumentasi,  pengumpulan  data  dengan
mempelajari,  memahami,  dan  menganalisis dokumen  yang  berkaitan  dengan  Kinerja Keuangan  Pemerintah,  seperti  laporan Realisasi  Anggaran  Kabupaten  Lima  Puluh Kota.
Studi  kepustakaan,  dengan  cara membaca buku-buku, referensi dan literature yang berhubungan dengan Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Pada  Badan  Keuangan  (Sugiyono,  2016), Analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  menggunakan  metode  analisis deskriptif  yaitu  metode  yang  terlebih  dulu mengumpulkan  data  setelah  itu  mengolah dan menganalisa data, agar dapat memberikan  gambaran  mengenai  suatu keadaan  tertentu  sehingga  dapat  ditarik kesimpulan.

## HASIL
Pengukuran  Kinerja sector  public dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu untuk  membantu  memperbaiki  kinerja pemerintah,  mengalokasikan  sumber  daya pembuatan keputusan dan untuk mewujudkan  pertanggung  jawaban public dan  memperbaiki  komunikasi  kelembagaan nya, dan dalam penelitian ini menggunakan beberapa rasio yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian,rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas.

## DDF =
Tabel  1.  Analisis  Kinerja  Keuangan Pemerintah dengan
Rasio
Derjat
Desentralisasi Fiskal pada Badan Keuangan Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  Tahun  2017-
2021
No Tahun Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah Rasio DDF % 1 2017 119.771.917.448 1.175.862.309.267 10% 2 2018 73.440.846.296 1.257.168.413.662 5.8% 3 2019 85.168.153.332 1.336.485.510.303 6.3% 4 2020 77.429.483.703 1.209.471.396.990 0.6% 5 2021 79.852.144.928 1.260.792.546.305 6.3%
Rata-Rata  Skala  Interval  Rasio  DDF  tahun  2017- 2021 5.8 %
Sumber : Data diolah hasil penelitian 2022 Berdasarkan  tabel  1  diatas  dapat
Vol. 6, No. 3, September 2023
dilihat rasio Derjat Desentralisasi Fiskal pada Badan  Keuangan  Kabupaten  Lima  Puluh Kota  2017-2021  bisa  dikatakan  „sangat kurang‟. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat PAD nya masih sangat kurang baik terhadap total  pendapatan  daerah  Kabupaten  Lima Puluh Kota.
endapatan  sli  aerah 100
Tabel 2. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah  dengan  Rasio  Kemandirian  pada Badan  Keuangan  Kabupaten  Lima  Puluh Kota Tahun 2017-2021
N o Tahu n Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Rasio Kemandiri an % 1 2017 119.771.917.4 48 1.154.770.087.4
19 10.4% 2 2018 73.440.846.29 6 1.180.687.551.7 30 6.2% 3 2019 85.168.153.33 2 1.124.675.086.6 81 6.9% 4 2020 77.429.483.70 3 1.121.707.914.9 04 6.9% 5 2021 79.852.144.92 8 1.110.702.712.3 33 7.1% Rata-Rata skala Interval Rasio Kemandirian 2017-2021 7.5 %
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2022 Berdasarkan  Tabel  2  diatas  dapat dilihat perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan  Daerah  Kabupaten  Lima  Puluh Kota  tahun  2017-2021  masih  „sangat kurang‟,  hasil  tertinggi  itu  pada  tahun  2017 yaitu  10.4%  itu  saja  masih  tergolong „kurang‟. Hal ini menunjukkan bahwa masih sangat  kurang  pemerintah  Kabupaten  Lima Puluh  Kota  dalam  membiayai  sendiri kegiatan  pemerintah  nya  masih  bergantung kepada pemerintah pusat.
Tabel 3. Analisis
Kinerja Keuangan
Pemerintah  dengan  Rasio  Efektivitas  pada Badan  Keuangan  Kabupaten  Lima  Puluh Kota Tahun 2017-2021
N o Tahu n Realisasi Pendapatan Asli Daerah Anggaran Pendapatan Asli Daerah Rasio Efektivita s % 1 2017 119.771.917.44 8 124.674.805.52 5 96% 2 2018 73.440.842.296 87.316.059.100 84%
3 2019 85.168.153.332 97.066.864.032 88%
4 2020 77.429.483.703 86.666.035.373 89% 5 2021 79.852.144.926 111.968.130.12 5 71% Rata-Rata Skala Interval Rasio Efektivitas tahun 2017-2021 85.6%
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2022 Berdasarkan  tabel  3  diatas  dapat dilihat  perhitungan  rasio  efektivitas  pada Badan  Keuangan  Kabupaten  Lima  Puluh Kota  Tahun  2017-2021  secara  keseluruhan sudah „Cukup Efektif‟. Hasil ini
menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lima   uluh   ota  sudah  „cukup  efektif‟ dalam  merealisasikan  Pendapatan  Asli Daerah nya.
Tabel  4.  Analisis  Kinerja  Keuangan Pemerintah  dengan  Rasio  Efisiensi  pada Badan  Keuangan  Kabupaten  Lima  Puluh Kota Tahun 2017-2021
N o Tahu n Realisasi Belanja Daerah Realisasi Pendapatan Daerah Rasio Efisien si % 1 2017 1.108.720.993.5 39 1.275.862.309.2 67 86% 2 2018 1.103.111.883.9
76 1.257.168.413.6 62 70% 3 2019 1.203.919.440.4
23 1.336.485.510.3 03 90% 4 2020 1.063.823.655.9
42 1.209.471.396.9 90 88% 5 2021 1.266.371.638.2 22 1.260.792.546.3 05 100% Rata-Rata Skala Interval Rasio efisiensi tahun 2017-2021 86.8%
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2022 Berdasarkan  tabel  4  diatas  dapat dilihat  perhitungan  rasio  efisiensi  pada Badan  Keuangan  Kabupaten  Lima  Puluh Kota  Tahun  2017-2021  secara  keseluruhan „cukup efisien‟.
Tabel  5.  Analisis  Kinerja  Keuangan Pemerintah  dengan  Rasio  aktivitas  pada Badan  Keuangan  Kabupaten  Lima  Puluh Kota Tahun 2017-2021
422
No Tahun Total belanja operasi Total belanja daerah Belanja operasi % 1 2017 873.419.842.485 1.108.720.993.539 78% 2 2018 870.327.418.512 1.103.111.883.976 79% 3 2019 950.349.059.201 1.203.919.440.423 79% 4 2020 874.999.821.692 1.063.823.655.942 82% 5 2021 956.701.509.114 1.266,371.638.222 78% Rata-Rata Skala Interval Rasio Aktivitas belanja operasi tahun 2017-2021 79.2%
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2022 Berdasarkan  tabel  5  diatas  dapat dilihat  perhitungan  rasio  aktivitas  pada belanja  operasi  Badan  Keuangan  Kabupaten Lima  Puluh  Kota  Tahun  2017-2021,  secara keseluruhan  bisa  dikatakan  „baik‟.  Hasil  ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah pada Badan
Keuangan
Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  sudah  baik dalam pelaksanaan belanja operasi.
Tabel 6. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah  dengan  Rasio  aktivitas  pada Badan  Keuangan  Kabupaten  Lima  Puluh Kota Tahun 2017-2021
No Tahun Total belanja modal Total belanja daerah Belanja modal % 1 2017 233.117.426.709 1.108.720.993.539 21% 2 2018 232.636.603.714 1.103.111.883.976 21% 3 2019 252.910.521.752 1.203.919.440.423 21% 4 2020 152.712.089.645 1.063.823.655.942 14% 5 2021 147.622.625.109 1.266,371.638.222 11% Rata-Rata Skala Interval Rasio Aktivitas belanja modal tahun 2017-2021 17.6%
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2022 Berdasarkan  tabel  6  diatas  dapat dilihat  perhitungan  belanja  modal  pada Badan  Keuangan  Kabupaten  Lima  Puluh Kota Tahun 2017-2021 „tidak baik‟. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  tidak  baik/ belum  baik  dalam  melaksanakan  belanja modal.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan Penghitungan Rasio Derajat  Desentralisasi  Fiskal  pada  tabel  1 dapat  dilihat  bahwa  kontibusi  PAD  terhadap keseluruhan  total  pendapatan  pada  Badan
Keuangan  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota Tahun  2017-2021  masih  tergolong  „sangat kurang‟ dengan rata-rata 5.8%.
Berdasarkan  perhitungan  presentase yang  tertinggi  itu  hanya  mencapai  10% ditahun  2017,  terendah  itu  0.6  %  ditahun 2020,  dan  belum  ada  yang  mencapai  50% dari  tahun  2017-  2021.  dapat  diartikan bahwa  kinerja  pemerintah  daerah  harus meningkatkan  kinerja  dalam  mengelola PAD  dengan  menggali  potensi  daeranya dibidang  pariwisata  karena  di  daerah  kota Payakumbuh  atau  Kabupaten  Lima  Puluh Kota  sangat  banyak  tempat  wisata  yang menarik  peminat  wisatawan  luar  untuk berkunjung  contohnya  Lembah  Harau, Taram,  Taman  Bodi,  Batang  Tabik,  Kayu Kolek,  Kubu  Jawi,  Padang  Mangateh,  dll. jika dibandingkan dengan kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten Minahasa Utara Tahun  2012-2014  lebih  baik  dari  pada kinerja  keuangan  pemerintah  pada  Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota jika dilihat  dari  rasio  Derajat  Desentralisasi Fiskal ini.
Selanjutnya  pada  tabel  2  dapat dilihat bagaimana perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang menggambarkan kemampuan daerah
Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang diperlukan daerah (Faizah, 2021). Berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian pada Badan Keuangan Kabupaten Lima  Puluh Kota  masih termasuk  masih  „sangat  kurang‟,  bisa dilihat  pada  tabel  2  bahwa  hasil  presentase rata-  rata  nya  7.5%  tertinggi  itu  hanya 10,4%  ditahun  2017  dan  terendah  6.2% ditahun  2018  dan  tidak  ada  yang  mencapai 50  %  dari  tahun  2017-2018.  Bisa  dilihat bahwa  pemerintah  Kabupaten  Lima  Puluh Kota  tahun  2017-2021  masih  sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan  lagi  dalam  pengelola  PAD dan  sumber  pendapatan  lainnya.Kinerja
Vol. 6, No. 3, September 2023
423
keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten Minahasa  Utara  tahun  2012-2014  lebih  baik jika  dibandingkan  dengan  kinerja  keuangan pemerintah pada Badan
Keuangan
Kabupaten Lima Puluh Kota. Perhitungan rasio Efektivitas
Pendapatan  Asli  Daerah  pada  tabel  3  dapat dilihat  bagaimana  kemampuan  pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah  yang  direncanakan  dibandingkan dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan potensi asli daerah, Pada penghitungan Rasio Efektivitas pada Badan Keuangan Kabupaten Lima  Puluh  Kota  tahun  2017-2021  sudah termasuk  „efektif‟,  dengan  rata-rata  85.6% presentase  tertinggi  98%  ditahun  2017  dan yang  terendah  71%  ditahun  2021.    Kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2011-2014  masih  lebih  baik  dibandingkan dengan  kinerja  keuangan  pemerintah  pada Badan  Keuangan  Kabupaten  Lima  Puluh Kota  tahun  2017-2021  jika  dilihat  dari  rasio Efektivitas ini.
Selanjutnya  berdasarkan  perhitungan Rasio  Efisiensi  pada  tabel  4  dapat  dilihat bagaimana  perbandingan  antara  besarnya biaya pengeluaran untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima  (Faizah,  2021).  pada  perhitungan Rasio  Efisiensi  pada  Badan  Keuangan Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  tahun  2017- 2021  termasuk  „cukup  efisien‟  dengan  rata- rata  86.8%,  di  tahun  2018  yang  termasuk „efisien‟  yaitu  70%  dan  di  tahun  2021 termasuk  „tidak  efisien‟  karena  mencapai 100%.
Berdasarkan penghitungan Rasio Aktivitas    pada  tabel  5  dapat  dilihat bagaimana pemerintah mengutamakan alokasi  dananya  pada  belanja  operasi  dan belanja modal nya secara optimal, penghitungan  Rasio  Aktivitas  Pada  Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017-2021  berdasarkan  belanja  operasinya termasuk kedalam ketegori baik dengan rata- rata 79.2%, dan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  tahun  2017- 2021  lebih  baik  jika  dibandingkan  dengan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Utara tahun  2012-2014  dilihat  dari  rasio  Aktivitas
belanja  operasinya.  Perhitungan  Rasio Aktivitas  berdasarkan  belanja  modal  masih termasuk  kedalam  kategori  „tidak  baik‟, dengan rata-rata 17.6% dan kinerja keuangan  pemerintah  Kabupaten  Minahasa Utara tahun 2012-2014 lebih baik dibandingkan  dengan  Kinerja  keuangan pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  tahun  2017- 2021  jika  dilihat  dari  rasio  Aktivitas  dalam belanja modalnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan diskusi, maka penelitian  ini  menyimpulkan    bahwa:  (1) Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Pada  Badan Keuangan  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota Tahun 2017-2021 dilihat dari Rasio Derajad Desentralisasi  yang  memberikan  gambaran kontribusi  PAD  terhadap  keseluruhan  total pendapatan  bisa  dikatakan  masih  “sangat kurang”.  (2)  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Pada  Badan  Keuangan  Kabupaten  Lima Puluh  Kota  Tahun  2017-2021  dilihat  dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang memberikan  gambaran  kemampuan  suatu daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan  nya  bisa  dikatakan  “sangat kurang”.  (3)  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Pada  Badan  Keuangan  Kabupaten  Lima Puluh  Kota  Tahun  2017-2021  dilihat  dari Rasio efektivitas yang memberikan gambaran  kemampuan  pemerintah  dalam merealisasikan  PAD  yang  direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan bias  dikatakan  “efektif”.  (4)  Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Keuangan  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota Tahun  2017-2021  dilihat  dari  Rasio efisiensi yang memberikan gambaran perbandingan antara besaranya biaya pengeluaran untuk memperoleh pendapatan dengan  realisasi  pendapatan  yang  diterima bisa dikatan“ cukup efisien” di tahun 2017, 2019,  dan  2020,  di  tahun  2021  dikatakan “tidak efisien”  ,  hanya  di  tahun  2018  yang bisa  dikatakan  “Efisien”.  (5)  Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Keuangan  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota Tahun  2017-2021  dilihat  dari  Rasio
424
Aktivitas yang memberikan gambaran bagaimana pemerintah daerah mengutamakan alokasi dananya pada belanja operasi  dan  belanja  modal  secara  optimal, pada  belanja  operasi  bisa  dikatakan  ”baik” dan  belanja  modal  nya  bisa  dikatakan”tidak baik “.

## DAFTAR RUJUKAN
Aljufri.,  Arini.,  Sherly,  Novianti.,  2019.,
Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau.jurnal akuntansi Kompetif,
Online,  Vol.2,  No.3,  September
2019. hal 102-107.
Asrinda,  Dizzy,    siswi,  Ramadhani  .,  Nur Hisamuddin., Moch Shuthoni, 2019, Analisis  Rasio  keuangan  untuk Menilai  Kinerja  APBDesa(Studi Kasus  Desa  Bulak  Kecamatan Bendo  Kabupaten  Magetan.Jurnal Akuntansi  Universitas  Jember,  Vol. 17, No.1 Tahun 2019, hal 1-12. Fahmi,  Irham.,  2017,    Analisis  Laporan Keuangan Bandung:Alfabeta.
Faizah,  K.  S.  (2021).  Analisis  Kinerja
Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan  Value  For  Money Audit  Tahun  2014-2018  .  Jurnal
Akuntansi  Kompetitif,,  Online,  Vol. 4, No. 3 September , hal. 241-254.
Hafiz,  Abdul,    Tanjung.,  2015,  Akuntansi keuangan  Daerah  Berbasis  Akrual untuk Skpd, Bndung: Alfabeta.
Halim, Abdul., Syan. Kusufi, 2019, Akuntansi  Sector  Public,  Jakarta: Salemba Empat.
Hery.,  2014,  Analisis  Laporan  Keuangan, Jakarta: Bumi Aksara.
Idris,  Muhammad,  Patarai.,  2016.,  Kinerja
Keuangan  Daerah  ,  Makassar  :De La Macca.
Kusumadewi,  Wahidah,  Niken.  (  2016). Analisis  Kinerja  Keuangan  Pada Pemerintah  Kabupaten  Minahasa Utara  Tahun  2012-2014,.  Jurnal
EMBA,  Maret,  Vol  4,  No.1  . hal.634-644.
Mega  Oktavia,  Ropa,.  (2016).  Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah  Kabupaten  Minahasa Selatan. Jurnal EMBA, Vol. 4, No 2 Juni , hal. 738-747.
Muhammad,Zuhri.,Ahmad,  Soleh.  (2016).
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.  Jurnal  Fakultas  Ekonomi Universitas  Dehasen  Bengkulu,
187-195.
Muindro  Renyowijoyo,  2013,    Akuntansi Sektor  Publik  ,  Jakarta:  Mitra Wacana Media.
Neneng, Salmiah., Satria Tri, Nanda., Intan,
Adino.,  2022,  Peranan  Direktur BUMDes  Dalam  Meningkatkan Kinerja., Jurnal Akuntansi Kompetitif, Online., Vol. 5, No. 1, Januari 2022, hal. 66-75. Omar,  Sakti  Rambe.,Elina.,  Rasdianto, 2016,
Akuntansi Keuangan
Daerah  Berbasis  Akrual,  Jakarta: Salemba Empat.
Satria,  Tri  ,Nanda.,  Ika,  Berty.,  G.Yulia, Novita,Sari., Raisya, Zenita., 2022. Analisis  Value  for  Money  Pada kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota  Pekanbaru.Jurnal  Akuntansi Kompetif,  Online  .Vol.  5,  No  1, Januari 2022. hal 56-65 Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.
Bandung: Alfabeta.
Susanto,  Hery,  2016,  Analisis  Rasio Keuangan Untuk mengukur kinerja keuangan  pemerintah  daerah  kota Mataram jurnal distribusi,Vol.7,No
1- maret 2019, hal 81 s.d 92. Rachmat, Trijono.,2015, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Depok Timur : Papas Sinar Sinanti. Ratmono,  Dwi.,  Mahfud,  Sholihin,  2017, Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Semarang/Jogjakarta:  UPP  STIM YKPN. Reni,  Farwitawati.,  Bambang  ,Suroto., Hadiyati., 2016 Analisis Implementasi  Anggaran  Berbasis
Vol. 6, No. 3, September 2023
Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Siak  Provinsi  Riau.  Jurnal  ilmiah Ekonomi dan Bisnis. Vol. 14, No. 2, September 2016. Hal,208-228