## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 2, (2024), Mei: 370 - 379 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4377

## ANALISA PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT JAWA
Ray Rafi Kahramandika M 1) , Matsani Abdillah 2) , Noval  Febriansyah 3) , Asmak Ul Hosnah 4)
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia 1,2,3,4) Corresponding Author: rayrafikahramandika21@gmail.com 1) , matsaniabdillah123@gmail.com 2) , febriansnoval@gmail.com 3) , asmak.hosnah@unpak.ac.id 4)
History: Received : 25 Januari 2024
Revised  : 10 Maret 2024 Accepted : 31 Mei 2024
Published: 31 Mei 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Pembagian  harta  waris  dalam  masyarakat  adat  Jawa  memiliki  ciri  khas  unik.  Walaupun terdapat  aturan-aturan  yang  telah  menjadi  kebiasaan  turun-temurun,  dalam  praktiknya terdapat beberapa  variasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik pembagi a n warisan  menurut  hukum  adat  Jawa.  Karya  ilmiah  ini  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  normatif  dengan  meneliti  bahan  pustaka  yang  ialah  data  sekunder,  juga  dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi hart a dari  pewaris  kepada  keturunannya  tidak  selalu  menunggu  hingga  pewaris  meninggal, melainkan bisa dilakukan saat pewaris masih hidup. Pembagian warisan juga dapat  dilakukan setelah  pewaris  meninggal  atau  setelah  upacara selamatan 1000 hari. Dalam hukum war is adat  Jawa,  terdapat  pula  ahli  waris  pengganti  yang  menggantikan  ahli waris utama apabila mereka  meninggal  lebih  dahulu. Setiap anak berhak menjadi ahli waris, tetapi bagian yang diterima bisa berbeda tergantung kebiasaan dalam keluarga. Ada pembagian ha rta waris yang sama  rata,  ada  yang  mengikuti  prinsip  2  bagian  untuk  laki -laki  dan  1  bagian  untuk perempuan, serta ahli waris tertentu yang mendapat bagian lebih besar dari yang lain.

## Kata Kunci:  Hukum,  Adat,  Jawa

## Abstract
The  division  of  inheritance  in  Javanese  customary  society  has  its  own  characteristics.  Although there  are  rules  that  have  become  hereditary  customs,  but  in  practice  there  are  some  variations. This  research  aims  to  find  out  how  the  characteristics  of  the  division  of  inheritance  according  to Javanese  customary  law.  The  writing  of  this  scientific  work  uses  a  normative  juridical  approach method  by  examining  library  materials  which  are  secondary  data  and  are  also  called  library legal  research.  The  results  of  the  study  show  that  the  transmission  of  property  from  the  testator to  his  descendants  does  not  always  wait  until  the  testator  dies,  but  can  be  done  while  the testator  is  still  alive.  The  distribution  of  inheritance  can  also  be  carried  out  after  the  heir  dies or after  the  heir  has  exhausted  his  1000-day  observation  period.  In  Javanese  customary inheritance  law,  there  are  also  substitute  heirs  who  replace  the  main  heir  if  the  main  heir  dies first.  Every  child  has  the  right  to  be  an  heir,  but  the  share  can  be  different  depending  on  the customs  in  the  family  environment.  Some  heirs  get  equal  shares,  some  get  2  for  men  and  1  for women,  and certain  heirs get more shares  than others.

## Keywords:  Law,  Custom,  Java

## PENDAHULUAN
Hukum  Adat  Waris  mencakup  berbagai  peraturan  yang  mengatur  proses penerusan  dan  pengoperasian  harta  benda,  termasuk  barang-barang  tidak berwujud,  dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya(Felicia  et  al.  2023). Warisan  sering  dianggap sebagai harta yang diberikan oleh orang tua kepada anak  atau  kerabat  lainnya  yang  memiliki  hubungan  darah  atau  keluarga. Dalam hukum perdata  barat, istilah untuk hukum waris ialah Erfrecht. Pasal 830  KUHPerdata  menjelaskan  bahwa  hukum  waris  mengatur  status  hukum harta seseorang setelah kematian, terutama mengenai transfer harta tersebut kepada pihak lain.
Di  Indonesia,  belum ada unifikasi hukum yang mengatur kewarisan untuk seluruh  warga  negara.  Saat  ini,  ada  tiga  sistem hukum yang  terkait  dengan warisan,  yaitu:  hukum  yang  dibuat  oleh  lembaga  legislatif  yang  tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW); hukum waris berdasarkan keyakinan agama,
seperti Hukum Islam; dan hukum adat yang digunakan oleh masyarakat yang membagi warisan berdasarkan kebiasaan setempat(Hamid 2023).
Hukum  Adat  Waris  di  Indonesia  dipengaruhi  oleh  ciri  kedaerahan  dan hubungan  kekerabatan.  Setiap  daerah  memiliki  karakteristik  sendiri  dalam proses  pembagian  warisan  karena  hubungan  kekerabatan  dan  sistem pewarisannya yang berbeda. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat Jawa dalam meneruskan  harta  kekayaan  kepada  generasi  berikutnya.  Meskipun  warisan ialah  pemberian,  sering  kali  muncul  konflik  dalam  keluarga  terkait  waktu pembagian,  siapa  yang  berhak  atas  warisan,  dan  bagian  yang  diterima  oleh para ahli waris.
Hukum  waris  memainkan  peran  penting  dalam  proses  pewarisan  di Indonesia dan masih banyak digunakan oleh masyarakat. Banyak masyarakat Muslim Indonesia  yang  tidak  mengikuti  hukum kewarisan Islam, tetapi lebih memilih hukum adat karena dianggap lebih adil bagi ahli waris. Secara umum, hukum waris adat di Indonesia diatur menurut struktur masyarakat adat yang bisa bersifat patrilineal, matrilineal, atau parental/bilateral. Dalam praktiknya, penyelesaian hukum waris sering dilakukan melalui tradisi-tradisi seperti yang ada  dalam  pembagian  harta  warisan  adat  Jawa.  Pewaris  bisa  membagikan harta  warisan  dengan  menunjuk  ahli  waris  berdasarkan  kehendaknya,  atau membagikannya  secara  tidak  merata  kepada  para  ahli  waris  yang  masing- masing  telah  ditentukan  bagiannya  oleh  pewaris.  Seringkali,  pembagian  ini dilakukan sebelum pewaris meninggal. Dalam beberapa kasus, hak waris bisa dialihkan  sebelum  pewaris  meninggal,  tetapi  ada  juga  yang  baru  dialihkan setelah pewaris meninggal.
Dalam  konteks  pembagian  harta  waris  dalam  budaya  adat  Jawa,  terdapat aturan-aturan  yang  mengatur  mekanisme  dan  prinsip  pewarisan.  Aturan  ini umumnya  berbeda  dengan  yang  dianut  oleh  masyarakat  di  luar  Jawa. Memahami  aspek  kewarisan  ini  penting  karena  pembagian  warisan  dalam masyarakat  adat  sangat  tergantung  pada  sistem  kekerabatan  yang  dianut. Menurut  Hazairin,  prinsip pewarisan yang digunakan dalam masyarakat adat bergantung  pada  jenis  sistem  kekerabatan  yang  dianut.  Pada  masyarakat Jawa,  sistem  kekerabatan  yang  dianut  ialah  sistem  parental  atau  bilateral, yang  melibatkan  dua  garis  keturunan  dari  ayah  dan  ibu.  Implikasinya  ialah bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal warisan ialah seimbang dan sama. Oleh karena itu, setiap ahli waris harus mendapatkan bagian yang sama  dalam  pembagian  warisan  agar  bisa  menguasai  dan  memiliki  haknya masing-masing.
Banyak  orang  sering  bertanya-tanya  tentang  hukum  membagikan  harta warisan  sebelum  seseorang  meninggal  dunia.  Beberapa  alasan  yang  sering diajukan  oleh  masyarakat  ialah  ketakutan  akan  terjadinya  perselisihan  di antara  ahli  waris,  yang  bisa  merusak  hubungan  keluarga  dan  bahkan mungkin  berujung  pada  kekerasan  atau  pembunuhan.  Fenomena  ini  cukup umum di masyarakat dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis  tertarik  untuk  meneliti  mengapa  sebagian  besar  masyarakat  suku Jawa  memilih  untuk  membagikan  harta  warisan  sebelum pewaris meninggal dunia  dan  bagaimana  dampaknya  jika  pembagian  harta  warisan  dilakukan sebelum  pewaris  meninggal.  Penelitian  ini  penting  karena  dapat  membantu masyarakat  memahami  aturan  pembagian  harta  warisan  yang  adil  dan mengurangi potensi konflik di antara ahli waris.

## M ETODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum  yuridis  normatif.  Metode  yuridis  normatif  ialah  pendekatan  yang menggunakan  data  kepustakaan,  yakni  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  meneliti atau mempelajari masalah dari segi aturan hukumnya, serta meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Dengan  kata  lain,  penulisan karya  ilmiah  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dengan meneliti  bahan  pustaka  yang  ialah  data sekunder, yang juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengertian W aris Adat Jawa
Dalam rangka  membedakan  istilah  waris  adat  dengan  istilah hukum waris barat,  hukum  waris  Islam  dan  hukum  waris  Indonesia,  penggunaan  istilah waris  adat  menjadi  sangat  penting.  Hal  ini  disebabkan  oleh  perbedaan substansi  pembahasan  yang  terkait dengan ketiga istilah tersebut, meskipun berada dalam satu bidang yang sama. Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam  mengenai  hukum  waris  adat,  beberapa  pendapat  telah  dikemukakan. Beberapa di antaranya meliputi:
Ter  Haar,  dalam  bukunya  "Beginselen  en  stelsel  van  het  Adatrecht"  yang diterjemahkan menjadi "Asas-asas dan Susunan Hukum Adat," mendefinisikan  waris  adat  sebagai  kumpulan  peraturan  hukum  yang berkaitan dengan proses penting dan berkelanjutan dalam meneruskan harta warisan serta transfer kekayaan materiil dan immaterial dari satu generasi ke generasi  berikutnya.  Soepomo  juga  menyatakan  bahwa  hukum  adat  waris mencakup  peraturan-peraturan  yang  mengatur  proses  penerusan  dan pengoperan  barang-barang  harta  benda  serta  barang-barang  yang  tidak berwujud (immateriele geoderen) dari suatu generasi kepada keturunannya.
Hukum  waris  adat  mencakup  semua  aturan  dan  panduan  adat  yang mengatur  tentang  peralihan  dan  penerusan  harta  warisan  beserta  segala konsekuensinya,  baik  dilakukan  selama  pewaris  masih  hidup  atau  setelah meninggal  dunia.  Berbeda  dengan  hukum  barat  yang  mengenal  konsep "bagian  mutlak"  (legitieme  portie),  hukum waris  adat  tidak  mengenal konsep ini  karena  dalam  hukum  waris  adat,  penerusan  atau  pengoperan  kekayaan dari  pewaris  kepada  ahli  waris  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  harta tersebut tetap terjaga dan lestari di tangan ahli waris.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  waris  adat mencakup  tiga  unsur utama:  pertama,  subjek  hukum waris, yang mencakup siapa  yang  menjadi  pewaris  dan  ahli  waris;  kedua,  waktu  dan  cara  transfer warisan,  serta  bagaimana  masing-masing  ahli  waris  mendapatkan  bagian mereka;  dan  ketiga, objek hukum waris itu sendiri, yaitu harta apa saja yang termasuk dalam harta warisan dan apakah harta tersebut dapat diwariskan.

## B. Ahli W aris M enurut Hukum Adat
Secara  prinsip,  ahli  waris  dalam adat  ialah  individu-individu  dari  generasi berikutnya  yang  memiliki  hubungan  paling  dekat  dengan  pewaris,  atau disebut  sebagai  ahli  waris  utama.  Ahli  waris  utama  ini  biasanya  ialah  anak- anak  yang  dibesarkan  dalam  keluarga  atau  lingkungan  pewaris,  dan  yang memiliki hak pertama atas warisan ialah anak kandung pewaris.
Dalam  adat  tradisional  Jawa,  ditegaskan  bahwa  semua  anak  laki-laki maupun perempuan, baik yang lahir lebih dulu maupun kemudian, memiliki hak  yang  sama  atas  harta  warisan  orang  tua  mereka.  Namun,  terdapat beberapa daerah di Jawa Tengah yang menerapkan sistem sepikul segendong, di  mana  anak  laki-laki  mendapatkan  bagian  dua  kali  lipat  lebih  banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Meskipun begitu, hal ini tidak berlaku secara  universal  di  seluruh  masyarakat  Jawa  dan  masih  banyak  perbedaan pandangan  mengenai  pembagian  harta  warisan  di  antara  daerah-daerah  di Jawa. Dalam konteks ini, penting untuk mengakui keragaman adat dan tradisi masyarakat  Jawa  dan  memperhatikan  perbedaan-perbedaan  yang  ada untuk menghindari terjadinya konflik dalam pembagian harta warisan.
Dalam masyarakat bilateral, ahli waris terdiri dari anak kandung, baik laki- laki maupun perempuan. Di masyarakat Jawa yang menganut sistem bilateral, anak  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  hak  yang  sama  atas  harta  warisan orang tua mereka. Namun, ini tidak berarti bahwa setiap anak akan menerima jumlah  yang  sama,  melainkan  pembagian  didasarkan  pada  kebutuhan, kesesuaian,  dan  kondisi  masing-masing  ahli  waris.  Anak kandung, baik laki- laki  maupun  perempuan,  dianggap  sebagai  generasi  penerus  orang  tuanya, sehingga harta warisan dalam bentuk apapun akan diteruskan kepada mereka sebagai penerus harta keluarga. Hal ini sejalan dengan falsafah perkawinan di Indonesia,  yang  salah  satu  tujuan  utamanya  ialah  untuk  meneruskan keturunan.  Dengan  dasar  persamaan  hak  antara  anak  laki-laki  dan
perempuan,  idealnya  bagian  warisan  mereka  ialah  sama  besar (satu banding satu).
Jika pewaris tidak memiliki anak, cucu, atau anak angkat dari saudara atau orang  lain,  maka  harta  warisannya  akan  diwariskan  kepada  orang  tuanya, yaitu  ayah  atau  ibu  pewaris.  Jika orang tua pewaris sudah tiada, maka harta akan  diwariskan  kepada  saudara  kandung  pewaris  atau  keturunannya.  Jika tidak  ada  saudara  kandung  atau  keturunan,  harta  akan  diwariskan  kepada kakek atau nenek pewaris. Apabila kakek dan nenek juga sudah tiada, paman atau  bibi  dari  garis  ayah  atau  ibu  pewaris  akan  menerima  warisan  tersebut. Dan  jika  tidak  ada  paman  atau  bibi,  maka  warisan  akan  diteruskan  kepada anggota  keluarga  lainnya.  Dalam  sistem  hukum  waris  adat,  proses  ini dilakukan secara berturut-turut hingga ditemukan ahli waris yang sah untuk menerima warisan tersebut.

## C. Pelaksanaan Pembagian W aris Pada M asyarakat Jawa
Pewarisan  ialah  proses  transfer  harta  dari  seorang  pewaris  kepada  ahli warisnya. Proses ini dapat terjadi pada saat pewaris masih hidup atau setelah pewaris  meninggal.  Pada  awalnya,  proses  pewarisan  dimulai  ketika  pewaris masih hidup dengan memberikan pemberian, lalu dilanjutkan setelah pewaris meninggal  jika  masih  ada  sisa  harta  yang  belum  diberikan.  Di  masyarakat Jawa,  terdapat  dua  sistem  kewarisan  yang  umum  digunakan,  yaitu  saat pewaris  masih  hidup  dan  setelah  pewaris  meninggal  dunia.  Dalam  hal  ini, sistem  pewarisan  pada  masa  hidup  pewaris  sering  disebut  "pemberian sepihak"  atau  "ngalor  ngidul",  sedangkan  sistem  pewarisan  setelah  pewaris meninggal disebut "pemberian adat" atau "gawe-rancangan". Kedua sistem ini memiliki  perbedaan  dalam pengaturan  warisan  dan  penerusannya,  sehingga memerlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami aspek hukum dan adat yang terkait dengan sistem pewarisan tersebut.
Secara  umum,  prinsip  pewarisan  dalam masyarakat  adat  bergantung  pada jenis  sistem  kekerabatan  yang  digunakan,  tetapi  hal  tersebut  tidak  selalu mencerminkan  bentuk  masyarakat  tempat  hukum  warisan  berlaku.  Sebagai contoh, prinsip individual tidak hanya ditemukan dalam masyarakat bilateral, tetapi  juga  dalam  masyarakat  patrilineal  seperti  masyarakat  Batak,  di  mana prinsip  individual  diterapkan  dalam pewarisan.  Oleh karena itu, pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip pewarisan di masyarakat adat perlu mempertimbangkan  faktor-faktor  sosial,  budaya,  dan  kekerabatan  yang beragam.
Prinsip  utama  dalam  masyarakat  Adat  Jawa  ialah  tahap  regenerasi  yang menunjukkan  keberlangsungan  hidup  keluarga.  Hal  ini  terjadi  karena  harta keluarga,  baik  itu  dari  harta  asal  suami,  harta asal istri, atau harta bersama, ialah dasar materiil untuk kehidupan keluarga dan generasi berikutnya. Oleh karena  itu,  keturunan  atau  anak  sangat  penting  bagi  keluarga  dan perkawinan  bertujuan  untuk  melanjutkan  keturunan.  Akibatnya,  kematian pewaris  tidak  terlalu  memengaruhi  proses  pewarisan  karena  harta  tersebut harus  tetap  lestari  di  tangan  ahli  waris.  Pandangan  ini  memengaruhi pelaksanaan  kewarisan  di  masyarakat  Jawa,  yang  sering  dilakukan  sebelum pewaris  meninggal,  meskipun  kematian  orang  tua  tetap  menjadi  peristiwa penting  dalam  proses  tersebut.  Sementara  itu,  dalam  masyarakat  yang mayoritas beragama Islam, pewarisan seharusnya dilakukan setelah orang tua meninggal. Namun, kenyataannya, masyarakat Jawa sering melakukan proses pewarisan  saat  orang  tua  masih  hidup,  menunjukkan  pentingnya  tahap regenerasi dalam masyarakat  Adat Jawa.
Orang  tua  melakukan  pembagian  harta  warisan  karena  khawatir  terjadi perselisihan antara ahli waris di kemudian hari. Selain itu, kebersamaan dan kerukunan  dalam  keluarga  juga  menjadi  faktor  penting  yang  mendorong mereka  untuk  melakukan  pembagian  harta  warisan.  Sikap  kebersamaan  ini sangat  penting  dalam  kehidupan  keluarga  maupun  masyarakat,  sehingga dapat  menjaga  tali  silaturahmi  antar  ahli  waris  dan  mencegah  terjadinya konflik  dalam  pembagian  warisan.  Dengan  adanya  sikap  kebersamaan,  ahli waris  tidak  lagi  mempermasalahkan  jumlah  pembagian  waris  yang  diterima,
namun  yang  lebih  diutamakan  ialah  menjaga  keharmonisan  keluarga  dan kerukunan antar ahli waris.
Peralihan  atau  pengoperan  harta  warisan  dapat  dilakukan  oleh  pewaris pada  saat  ia  masih  hidup.  Peralihan  tersebut  dapat  terjadi  dalam  tiga  cara, yaitu  "saat  itu",  "mengolah",  dan  "ditunjuk".  Pada  cara  "saat  itu",  pewaris memberikan  hak  milik  dan  penguasaan  atas  harta  warisan  secara  langsung kepada  ahli  waris  saat  pemberian  berlangsung.  Pada  cara  "mengolah",  ahli waris  hanya  diberikan  hak  pengolahan  dan  pemanfaatan  atas  harta warisan, sementara  hak  miliknya  tetap  dimiliki  oleh  pewaris.  Sedangkan  pada  cara "ditunjuk",  ahli  waris  hanya  diberikan  penunjukkan  bagian  masing-masing, tetapi  hak  milik  dan  penguasaannya  masih  dikuasai  oleh  pewaris  dan  baru akan beralih setelah pewaris meninggal dunia.
Tujuan  penunjukan  dalam  proses  pewarisan  ialah  untuk  mencegah perselisihan di antara ahli waris dan memastikan pembagian warisan yang adil sesuai dengan keinginan pewaris. Oleh karena itu, pembagian warisan sering dilakukan  pada  upacara  selamatan kematian pewaris di mana para ahli waris berkumpul  di  rumah  pewaris.  Dalam hukum waris adat, tidak dikenal istilah "bagian  mutlak"  seperti  dalam  hukum  barat,  yang  berarti  ahli  waris  hanya diberikan  hak  untuk  memanfaatkan  atau mengelola harta warisan agar tetap lestari di tangan mereka.
Dalam  masyarakat  Jawa,  proses  pewarisan  dapat  terjadi  sebelum  pewaris meninggal dunia dan dapat dilakukan melalui beberapa cara: penerusan atau pengalihan (lintiran), penunjukan (acungan), dan mewasiatkan atau berpesan (weling  atau  wekas). Penerusan atau pengalihan harta  kekayaan saat pewaris masih hidup dilakukan dengan memberikan harta tertentu sebagai bekal bagi anak-anaknya  untuk  melanjutkan  hidup  atau  membangun  rumah  tangga. Misalnya,  pewarisan  dengan  cara  penerusan  terjadi  ketika  seorang  ayah memberikan  sebidang tanah kepada anak laki-laki tertua yang sudah dewasa dan  mampu  bekerja,  atau memberikan rumah kepada anak perempuan yang dinikahkan.
Penunjukan (acungan) ialah ketika pewaris menunjukkan penerusan harta waris  kepada  ahli  waris, namun kepemilikan tetap sepenuhnya milik pewaris dan  hanya  diambil  manfaatnya  saja.  Kepemilikan  harta  oleh  ahli  waris  akan berlaku  sepenuhnya  setelah  pewaris  meninggal.  Sebagai  contoh,  pewaris mungkin  menunjukkan  bahwa  sawah dari pohon jambu sampai batas sungai ialah  untuk  si  A,  sedangkan  dari  batas  sungai  sampai  pohon  beringin  ialah untuk si B.
Dalam  tradisi  adat  di  Jawa,  ada  praktik  pewarisan  yang  disebut  sebagai weling  atau  wekas.  Pewarisan  ini  terjadi  ketika  seseorang  merasa  khawatir akan  penyakitnya  yang  tak  kunjung  sembuh  dan  akan  segera  meninggal. Untuk mencegah perselisihan di antara ahli waris, pewaris memberikan pesan kepada  mereka  untuk  membagi  harta  warisan  secara  adil  di  antara  mereka. Umumnya,  pewarisan  di  Jawa  dilakukan  saat  pewaris  masih  hidup  dan  ahli waris sudah dewasa serta menikah. Pembagian harta warisan tidak dilakukan secara  serentak  di  antara  ahli  warisnya,  karena  pewaris  melakukan pengalihan  atau  penunjukkan  saat  anak-anaknya  sudah  mantap  dalam pernikahan.  Anak  yang  sudah  menikah  biasanya  diberikan  tanah pertanian, pekarangan untuk membangun rumah, atau hewan ternak sebagai bagian dari warisan.  Dengan  demikian,  praktik  weling  atau  wekas  dapat  membantu menjaga  keharmonisan  dan  kesinambungan  keluarga  dalam  menerima warisan.
Harta kekayaan yang diwariskan oleh pewaris bertujuan untuk memberikan bekal  kebendaan  bagi  ahli  warisnya  dalam  membangun  atau  memperkuat kehidupan  rumah  tangga.  Cara  pembagian  warisan  dilakukan  melalui musyawarah  antara  pewaris dan seluruh ahli warisnya, tanpa campur tangan dari  pihak  luar.  Dalam  masyarakat  Jawa  di  Kelurahan  Kotagajah  Barat, prinsipnya  ialah  bahwa  laki-laki  bertanggung  jawab  untuk  membangun rumah,  sementara  perempuan  bertanggung  jawab  untuk  mengisi  rumah tersebut  (wong  lanang  ngomahi  wong  wadon  ngiseni).  Biasanya,  pesan  atau wasiat  dari  pewaris  kepada  ahli  warisnya  disampaikan  secara  jelas  dan
disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga, atau tokoh-tokoh desa.
Setelah  pewaris  meninggal,  proses  pewarisan  terjadi  melalui  cara penguasaan atau pembagian. Penguasaan atas harta warisan terjadi jika harta tersebut  tidak  dibagi  atau  pembagiannya  ditunda  karena  berbagai  alasan seperti  ketiadaan  keturunan,  ahli  waris  belum  dewasa,  atau  utang-piutang yang belum terselesaikan. Apabila pembagian akan dilakukan, hal yang perlu dipertimbangkan  ialah  menentukan  waktu  yang  tepat  untuk  melakukannya. Meskipun  waktu  pembagian  tidak  pasti,  biasanya  dilakukan  setelah  upacara sedekah atau selamatan pewaris agar para ahli waris  dapat berkumpul.
Dalam  masyarakat  Jawa,  terdapat  perbedaan  antara  hukum  Islam  dan hukum adat  dalam hal  pembagian  warisan.  Dalam Islam, pembagian warisan hanya  dapat  dilakukan  setelah  kematian  pewaris,  sedangkan  dalam  tradisi masyarakat  Jawa,  pembagian  warisan  bisa  dilakukan  saat  pewaris  masih hidup.  Pembagian  warisan  di  masyarakat  Jawa  sangat  dipengaruhi  oleh situasi dan kondisi keluarga masing-masing. Sebelum meninggal, masyarakat Jawa  sering  melakukan  tradisi  pemberian  warisan  melalui  acungan, garisan, atau lintiran. Oleh karena itu, penundaan pembagian warisan dianggap wajar karena  setiap  ahli  waris  sebenarnya  telah  menerima  bagian  dari  warisan sebelum  pewaris  meninggal.  Hal  ini  berbeda  dengan  Islam,  di  mana  harta warisan  harus  segera  dibagikan  setelah  semua  biaya  keperluan  pewaris diselesaikan. Namun, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memahami lebih  dalam  praktik  pembagian  warisan  dalam  masyarakat  Jawa  dan  faktor- faktor apa yang mempengaruhinya.
Dalam  Islam,  kelompok  ahli  waris  cukup  luas  karena  tidak  terbatas  pada anak-anak  saja,  melainkan  juga  mencakup  istri,  orang  tua,  dan  saudara kandung.  Namun,  masyarakat  Jawa  memiliki  sistem  ahli  waris  yang  lebih sederhana  karena  harta  hanya  diwariskan  kepada  anak-anak  saja,  sehingga keseluruhan  harta  jatuh  ke  tangan  anak.  Hal  ini  disebabkan  karena masyarakat  Jawa  ingin  agar harta  hanya  terpusat  pada  keturunan  langsung untuk  memperoleh  manfaat  yang  lebih  dirasakan  oleh  keluarga  dengan hubungan  nasab.  Dengan  demikian,  tidak  peduli  berapa  jumlah  harta  yang dikumpulkan  oleh  pewaris,  harta  tersebut  hanya  dapat  dinikmati  oleh keturunan  langsung  dan  tidak  oleh  yang  lain.  Pada  dasarnya,  sistem kewarisan  yang  berlaku  di  masyarakat  Jawa  menggunakan sistem kewarisan bilateral,  di  mana  semua  ahli  waris,  baik  laki-laki  maupun  perempuan, memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta milik pewaris.
Pembagian  harta  warisan  di  masyarakat  Jawa  antara  ahli  waris  biasanya mencakup  bagian  yang  sama  dari  harta  milik  pewaris,  tanpa  membedakan apakah  anak  tersebut  laki-laki  atau  perempuan.  Laki-laki  dan  perempuan memiliki  kedudukan  yang  sama  dalam  pewarisan.  Namun,  pembagian  harta warisan tergantung pada keadaan harta dan ahli waris, dan diupayakan untuk dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan rukun dan kebersamaan.
Hal ini sejalan dengan pandangan Salman, bahwa dalam hukum adat etnis Jawa,  semua  harta  baik  yang  berstatus  sebagai  harta  asal  maupun  harta bersama  yang  dikuasai  selama  perkawinan  disebut  harta  perkawinan. Menurut  Hadikusuma,  yang  layak  diperhitungkan  untuk  menyelesaikan hutang-piutang ialah harta bersama, sedangkan harta asal atau harta bawaan yang terkait dengan kekerabatan tidak patut diperhitungkan. Kepemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan sehingga  rasa  persatuan  dan  tali  persaudaraan  tetap  berpengaruh  dalam kehidupan  keluarga.  Namun,  dalam  perkembangannya,  sulit  untuk menghindari  munculnya  keluarga  yang  kurang  peduli  terhadap  masalah tersebut.  Namun,  sikap  individual  yang  sangat  mengutamakan  kepentingan materi bukanlah ciri khas suku atau etnis Jawa yang asli.
Jadi,  harta  warisan,  baik  menurut  hukum  Islam  (ilmu  mawaris)  maupun hukum adat etnis Jawa, secara umum terdiri dari dua jenis.

## 1. Cara segendong sepikul
Istilah  "sapikul  sagendhongan"  secara  literal  mengacu  pada  satu  pikul dengan  satu  gendongan.  Namun,  konotasinya  ialah  bahwa  laki-laki
mendapatkan  bagian  warisan  dua  kali  lebih  besar  (sapikul)  daripada perempuan  yang  hanya  mendapat  setengah  (sagendhongan).  Ini seperti laki- laki  yang  membawa  dua keranjang dalam pikulannya, sementara perempuan hanya membawa satu keranjang di punggungnya. Dengan kata lain, anak laki - laki  menerima  bagian  dalam  warisan  dua  kali  lebih  besar  dari  anak perempuan,  seperti  halnya  dalam  hukum  waris  Islam  yang  menetapkan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  di  masyarakat  Jawa,  semua anak,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  memiliki  hak  yang  sama  dalam warisan  orang  tua  mereka.  Hak  yang sama berarti bahwa setiap anak berhak diperlakukan  secara  adil,  termasuk  hak  untuk  menerima  bagian  dari  harta warisan  orang  tua  mereka.  Namun, dalam pembagian warisan, tidak masalah jika  anak  laki-laki  menerima  bagian  yang  lebih  besar  daripada  anak perempuan,  asalkan  itu  didasarkan  pada  prinsip  kepatutan.  Prinsip  ini bertujuan untuk menjaga harmoni dan kerukunan di antara anggota keluarga dan  mencegah  perselisihan  yang  mungkin timbul akibat pembagian warisan. Prinsip ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Jawa.
Di  masyarakat  Jawa,  perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  semakin jelas  saat  melakukan  pembagian  warisan  dengan  metode  sepikul- segendongan,  di  mana  laki-laki  mendapat  sepikul  dan perempuan mendapat segendongan.  Dari  sistem  pembagian  warisan  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa masyarakat  Jawa  yang  menerapkannya  cenderung  menganggap  bahwa  laki- laki  lebih  diutamakan  daripada  perempuan.  Laki-laki dianggap lebih unggul, kuat,  dan  istimewa  dibandingkan  perempuan.  Sebagai  akibatnya,  laki-laki memiliki  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  dalam  menafkahi  keluarga,  istri, dan anak-anak, serta dianggap sebagai kepala keluarga. Lebih lanjut, laki-laki juga diharapkan untuk mematuhi lima A: angayani (memberi nafkah lahir dan batin),  angomahi  (membangun  rumah  sebagai  tempat  tinggal),  angayomi (sebagai  pelindung  dan  pembimbing  keluarga),  angayemi  (menjaga ketentraman keluarga), dan angamatjani (mampu melanjutkan keturunan). Ini menunjukkan  bahwa  masyarakat  Jawa  masih  mempertahankan  pola  pikir patriarki yang memperkuat peran gender yang kaku dan stereotipikal.

## 2. Cara dum dum kupat atau sigar semangka
Pembagian  warisan  di  masyarakat  Jawa  sebagian  besar mengikuti  prinsip sigar semangka,  yang  memberikan  hak yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan.  Keduanya  diasumsikan  akan  membangun  keluarga  yang membutuhkan  modal  yang  sama  besar.  Prinsip  ini  dianggap  adil  karena mengakui  kontribusi  ekonomi  baik  dari  suami  maupun  istri  dalam keluarga, sehingga istri tidak hanya bergantung pada suami tetapi juga dapat membantu membangun  ekonomi  keluarganya  sendiri.  Ini  mencerminkan  penghargaan terhadap  kesetaraan  gender  dan  kerjasama  antara  suami  dan  istri  dalam membangun keluarga.
Dalam prakteknya, prinsip sigar semangka diadopsi sebagai dasar kebijakan pembagian  warisan  dalam  keluarga  Jawa,  terutama  jika  anak-anak  masih belum  mandiri  secara  ekonomi.  Tujuannya  ialah  untuk  memastikan kesinambungan  keturunan  dan  keberlanjutan  keluarga.  Pembagian  warisan dilakukan  melalui  musyawarah  keluarga  untuk  mencapai  kesepakatan  yang adil di antara ahli waris.
Pembagian tanah biasanya menjadi topik utama dalam musyawarah karena tanah  dianggap  sebagai  harta  warisan  paling  berharga.  Para  ahli  waris berharap  untuk  mendapatkan bagian yang sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun  orang  tua  memiliki  peran  penting  dalam menentukan  letak  tanah yang  akan  diberikan  kepada  ahli  waris,  keputusan  tersebut  haruslah  hasil musyawarah keluarga dan tidak boleh pilih kasih.
Namun,  terdapat  perbedaan  perlakuan  khusus  bagi  anak  ragil  dalam hukum  waris  adat  Jawa.  Mereka  mendapatkan  tambahan  yang  signifikan serta hak atas rumah dan isinya, tidak bergantung pada jenis kelamin mereka. Ini  menunjukkan  betapa  pentingnya  memahami  prinsip-prinsip  dan  praktik hukum  waris  adat  Jawa,  yang  sangat  mengutamakan  hubungan  darah  dan prinsip saling menutup di antara ahli waris.

## 3. Saat Pembagian Harta W aris
Hukum  waris  memiliki  dua  sifat  utama,  yaitu  regelend  recht  atau aanvullend  recht  (ketentuan  hukum  opsional)  yang  dapat  dipilih,  serta dwingen  recht  (ketentuan  hukum  yang  memaksa).  Berbeda  dengan kepercayaan  umum,  proses  pewarisan  tidak  terbatas  pada  waktu  setelah seseorang  meninggal  dunia.  Penerusan  dan  transfer  harta  warisan  dapat terjadi  kapan  saja,  bahkan  saat  pewaris  masih  hidup.  Dalam  hukum  adat Jawa,  pewarisan  bisa  terjadi  dalam  masa  kehidupan  pewaris.  Ini menunjukkan  bahwa  hukum  waris  adat  Jawa  memiliki  fleksibilitas  tinggi, tetapi tetap mengikat.
Umransyah  Alie  juga  memperjelas  bahwa  dalam  hukum  waris  adat  Jawa, pembagian  harta  warisan  kepada  ahli  waris  dapat  dilakukan  saat  pewaris masih  hidup,  berbeda  dengan  hukum  waris  Islam  yang  mengatur  bahwa pembagian harta hanya setelah pewaris meninggal. Tidak ada ketentuan pasti dalam  masyarakat  adat  Jawa  mengenai  kapan  harus  dilakukan  pembagian warisan.  Pembagian  dapat  dilakukan  setelah  kematian  pewaris,  setelah mengurangi  biaya  pemakaman,  hutang,  dan  biaya  selamatan  hingga  se ribu hari  setelah  kematian  pewaris.  Di  beberapa  daerah,  pembagian  warisan mungkin  ditentukan  berdasarkan  berapa  lama  pewaris  telah  meninggal. Contohnya,  di  beberapa  wilayah  seperti  Kabupaten  Bandung,  Ciamis, Cikoneng, Kawali, Banjar, Indramayu, Kerawang, dan Pandeglang, pembagian warisan  biasanya  dilakukan  pada  hari  ke-40  atau  ke-100  setelah  kematian pewaris.  Umumnya,  pembagian  harta  warisan  dilakukan  setelah  upacara selamatan seribu hari selesai.

## 4. Ahli W aris Pengganti
Ahli waris ialah individu yang memiliki hak untuk menerima harta warisan dari  seseorang  yang  telah  meninggal  dunia,  tergantung  pada  hubungan keluarga  atau  pernikahan  dengan  pewaris.  Anak  kandung  dianggap  sebagai ahli  waris  utama  dalam  hukum  waris  adat,  tetapi  jika  tidak  ada  anak kandung,  harta  warisan  dapat  diberikan  kepada  ahli  waris  lain seperti orang tua, saudara,  pasangan,  anak  angkat,  atau  anak  tiri,  dengan mempertimbangkan prioritas dan musyawarah keluarga. Di masyarakat Jawa, terdapat konsep ahli waris pengganti yang akan mengambil tempat ahli waris utama  jika  ia  meninggal  sebelum  pembagian  warisan  dilakukan.  Konsep  ini umum  di  hampir  seluruh  daerah  di  Jawa  dan  biasanya  terkait  dengan  ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada pewaris.

## 5. Bagian Ahli W aris
Dalam  hukum  waris  adat,  tidak  terdapat  cara  pembagian  yang menggunakan perhitungan matematika. Setiap sistem pewarisan memiliki cara pembagian  yang  berbeda-beda.  Pada  masyarakat  adat  Jawa,  asas  individual dan  keseimbangan  menjadi  dasar  pembagian  warisan.  Anak  laki-laki  dan perempuan memperoleh hak yang sama dan bagian yang seimbang. Meskipun demikian, pembagian warisan tidak selalu sama di antara ahli waris. Ada yang membagi  warisan dengan cara segendong sepikul, yaitu bagian anak laki-laki dua  kali  lipat  bagian  anak  perempuan,  atau  dengan  cara  dum-dum  kupat, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Terkadang, pewaris  memberikan  bagian  yang  lebih  kepada anak bungsu atau anak yang merawat  pewaris  di  masa  tuanya.  Hal ini menjadi pertimbangan bagi pewaris dalam memberikan bagian warisan.

## SIM PULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
Pembagian  harta  warisan  menurut  hukum  waris  adat  Jawa  memiliki  ciri khas  yang  unik  karena  dipengaruhi  oleh  sistem  kekerabatan  Parental  atau Bilateral,  di  mana  baik  anak  laki-laki  maupun  perempuan  memiliki  hak sebagai  ahli  waris  terhadap  harta  peninggalan  orang  tua mereka. Pembagian harta  warisan  ini  didasarkan  pada  prinsip  individual  dan  prinsip keseimbangan.  Beberapa  daerah  menerapkan  prinsip  Sepikul  segendongan
atau  satanggungan  saaisan,  yang  mengartikan  bahwa  anak  laki-laki mendapatkan  dua  bagian  sedangkan  anak  perempuan  hanya  mendapatkan satu  bagian  (2:1),  hampir  serupa  dengan  pembagian  warisan  dalam Hukum Islam.  Praktik  kewarisan  di  masyarakat  Jawa  masih  menekankan  pada kerukunan  dalam  pembagian  harta  warisan.  Pewarisan  dapat  dilakukan sebelum  kematian  mutlak  pewaris,  dengan  menggunakan  berbagai  metode seperti Lintiran (Pengalihan), Acungan (Penunjukkan), atau Weling atau Wekas (mewasiatkan  atau  berpesan).  Penerusan  harta  kekayaan  dari  orang  tua kepada  keturunannya  bisa  dilakukan  selama  pewaris  masih  hidup,  dan nantinya  akan  diakui  sebagai  bagian  dari  ahli  waris  setelah  pewaris  wafat. Jika  ahli  waris  meninggal  sebelum pembagian  harta  warisan,  anaknya  (cucu pewaris)  dapat  menggantikannya.  Pembagian  harta  warisan  dapat  dilakukan secara  merata  antara  laki-laki  dan  perempuan  atau  disesuaikan  dengan kesepakatan  keluarga.  Beberapa  juga  mungkin  menerapkan  pembagian dengan  perbandingan  2:1  atau  memberikan  bagian  lebih  besar  kepada  ahli waris tertentu.

## B. Saran
1. Pengembangan  Kesadaran  Hukum:  Disarankan  untuk  meningkatkan kesadaran  hukum masyarakat  terkait dengan prinsip-prinsip pembagian harta  warisan  menurut  hukum  waris  adat  Jawa.  Peningkatan pemahaman  ini  dapat  dilakukan  melalui  sosialisasi,  seminar,  atau workshop  yang  melibatkan  tokoh  masyarakat  dan  pemangku kepentingan.
2. Penelitian  Lebih  Lanjut:  Sebaiknya  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut untuk  memahami  dampak  dan  efektivitas  berbagai  asas  pembagian, seperti  Asas  Sepikul  Segendongan  atau  Asas  Satanggungan  Saaisan. Penelitian  ini  dapat  membantu  merumuskan  panduan  lebih  spesifik untuk pengaturan waris adat di masyarakat Jawa.
3. Promosi  Kesetaraan  Gender:  Diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan kesetaraan  gender  dalam  konteks  pewarisan  harta.  Meskipun  beberapa daerah  menerapkan  pembagian  2:1,  langkah-langkah  dapat  diambil untuk  memastikan bahwa hak dan tanggung jawab antara anak laki-laki dan perempuan setara.
4. Peningkatan  Partisipasi  Keluarga:  Mendorong  partisipasi  aktif  keluarga dalam  proses  pewarisan  dapat  memperkuat  sihat  kerukunan  dalam pembagian  harta  warisan.  Keterlibatan  semua  pihak  dapat  membantu menghindari  potensi  konflik  dan  memastikan  bahwa  keputusan  bersifat inklusif.
5. Pemberdayaan  Masyarakat:  Program  pemberdayaan  masyarakat  dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anggota masyarakat terkait  hak  dan  kewajiban  dalam konteks  pembagian  harta warisan. Hal ini  dapat  membantu  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  adil  dan harmonis.
6. Pertimbangkan  Nilai-Nilai  Lokal:  Dalam  merancang  panduan  atau regulasi  terkait  pembagian  warisan,  perlu mempertimbangkan nilai-nilai lokal  dan  kearifan  lokal  yang  dapat  mendukung  keselarasan  antara norma-norma adat dan perkembangan sosial yang lebih luas.
7. Konsultasi  dan  Dialog  Terbuka:  Mendorong  dialog  terbuka  antara pemangku  kepentingan,  tokoh  masyarakat,  dan  ahli  hukum  dapat membantu  mencapai  kesepakatan  yang  adil  dan  dapat  diterima  oleh berbagai pihak terkait pembagian harta warisan.
Saran-saran  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  positif  terhadap pengembangan dan pemahaman lebih lanjut tentang sistem pembagian harta warisan  adat  Jawa  serta  mempromosikan  nilai-nilai  keadilan  dan  kesetaraan dalam konteks tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi,  A.  (1986).  Hukum  Waris  Hukum  Keluarga  Hukum  Pembuktian Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Jakarta, Bina Aksara
Astutik,  S.  (2019).  Karakteristik  Pembagian  Waris  Adat  Jawa.  Jurnal  Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana  Universitas Ngurah Rai, 4(2) Hadikusuma, H. (1990). Hukum Waris Adat, Cet. 4. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990
Hadikusumo, H. (1993). Hukum Waris Adat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Hamid, Abdul. 2023. “Bab 3 Sistem Hukum Adat.” Hukum Adat 32. Felicia,  Felicia,  N  S  Jeane,  Anisa  Puspitasari,  and  Muhammad  Dito  Efendi. 2023. “Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan.” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(18): 290–98.
Jaya, D, P. (2020). Hukum Kewarisan Indonesia. Bengkulu: Zara Abadi R.Otje  Salman.  (2007).  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap  Hukum Waris. Bandung: PT Alumni
Ritonga,  S,  H,  N.  (2018).  Pembagian  Harta  Warisan  Pada  Masyarakat  Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam. At-Tafahum:  Journal Of Islamic Law, 2(2)
Soejono & H. Abdurahman. (2003). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta
Soemitro,  R.H.  (1990).  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri.  Cet.  IV.
Jakarta: Ghalia Indonesia
Sudaryanto,  A.  (2010).  Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa, Mimbar Hukum, 22(3)
Sudiyat, I. (1981). Hukum Adat: Sketsa Asas , Cet. 2. Yogyakarta : Liberty Suparman, E. (1995). Intisari Hukum Waris Indonesi. cetakan ke 3. Bandung:
Mandar Maju
Triwulan,  T.  (2008).  Hukum Perdata  dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana
Vela, A. (2015). Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya, As-Salam, 4(2)