Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1226-1237                            Ninik Endang Purwati. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.339 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## OPTIMASI PEMBANGUNAN DESA: Kajian Kemampuan Manajemen Kepala Desa di Malalanda Buton Utara
Ninik Endang Purwati 1 , La Agus Said 2 , Selmieta 3

## Universitas Halu Oleo
Correspondent author : ninikendangpurwati62@gmail.com Kota Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
The purpose of this research is to evaluate the village chief's managerial skills in carrying out village development (a study in Malalanda village, Kulisusu District, North Buton Regency). A qualitative  descriptive  research  methodology  including  observation,  interview,  and documentation  was  applied  in  this  study.  The  findings  of  this  research  suggest  that  the Malalanda village head utilizes four (four) management roles to govern village development. Planning  is  the  first.  Holding  village  development  meetings  (musrembang)  with  the community  is  the first  step in  the  development  process  in  Malalanda village.  Next,  arrange. The village chief put together a special team to rebuild the community's development plans based on the outcomes of the development planning meeting with them. Finally, actuating The  Malalanda  village  chief  led  the  locals  or  village  authorities  in  putting  development initiatives  like  intercommunal  cooperation  and  community  service  into  action.  And  finally, oversight.  The  village  chief  of  Malalanda  often  makes  direct visits  to  the  sites  of  activities  in order  to  monitor  and  oversee  the  performance  of  local  authorities  as  they  execute development.

## Keywords: Development; Management; Optimization; Village head

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengevaluasi  kemampuan  manajerial  kepala  desa dalam  melaksanakan  pembangunan  desa  (studi  di  Desa  Malalanda,  Kecamatan  Kulisusu, Kabupaten  Buton  Utara).  Metodologi  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  meliputi  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Temuan  penelitian  ini menunjukkan bahwa kepala desa Malalanda menggunakan empat (4) peran manajemen untuk  mengatur  pembangunan  desa.  Perencanaan  adalah  yang  pertama.  Mengadakan musyawarah  pembangunan  desa  (musrembang)  dengan  masyarakat  merupakan  langkah awal  dalam  proses  pembangunan  di  desa  Malalanda.  Selanjutnya,  pengorganisasian. Kepala desa membentuk tim khusus untuk menyusun kembali rencana pembangunan desa berdasarkan  hasil  musrembang  bersama  masyarakat.  Terakhir,  penggerakan.  Kepala  Desa Malalanda  memimpin  warga  atau  pemerintah  desa  dalam  menjalankan  inisiatif pembangunan  seperti  kerja  sama  antarwarga  dan  kerja  bakti.  Dan  terakhir,  pengawasan. Kepala  Desa  Malalanda  sering  melakukan  kunjungan  langsung  ke  lokasi  kegiatan  untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan.

## Kata Kunci: Optimalisasi; Manajemen; Pembangunan; Kepala Desa
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1226-1237 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.339

## PENDAHULUAN
Sama  halnya  dengan  modernitas,  kata  "pembangunan"  tidak  memiliki  definisi  yang umum.  Selain  itu,  modernisasi  paradigma  atau  pola  pikir  masyarakat  adalah  tujuan  dari pembangunan.  Menurutnya,  sebuah  bangsa  harus  melalui  sebuah  proses  untuk  mencapai tujuannya,  yang  merupakan  inti  dari  apa  itu  pembangunan  (Tjokroamidjojo  dalam Listyaningsih, 2014:44).
Tujuan  dasar  dari  pembangunan  adalah  untuk  meningkatkan  standar  hidup masyarakat.  Namun,  sering  kali  inisiatif  dan  tindakan  yang  bermaksud  baik  ini  tidak menjangkau  semua  daerah,  terutama  daerah  pedesaan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta bahwa  pembangunan  di  daerah  perkotaan  lebih  terkonsentrasi  daripada  di  daerah pedesaan.
Pengarusutamaan  perdamaian  dan  keadilan  sosial  pada  dasarnya  dicapai  melalui pembangunan  desa,  yang  menjunjung  tinggi  nilai  kekeluargaan,  kebersamaan,  dan bantuan  timbal  balik.  Pengelolaan  yang  sistematis  adalah  kunci  untuk  mencapai  hasil pembangunan  yang  terbaik,  mulai  dari  tahap  perencanaan  hingga  akhir  pembangunan. Luasnya  cakupan  perencanaan  pembangunan  daerah,  yang  mencakup  masalah geografis,  sosial  budaya,  politik,  pemerintahan,  dan  fisik,  membutuhkan  pendekatan multidisiplin.  Oleh  karena  itu,  penyusunan  rencana  pembangunan  daerah  melibatkan  tim perencana  yang  memiliki  pengetahuan  tentang  berbagai  bidang  yang  relevan,  termasuk sosiologi, teknik, ekonomi, pertanian, hukum, dan pemerintahan (Sjafrizal, 2016:15).
Rencana  pembangunan  kabupaten/kota  dikutip  dalam  rencana  pembangunan desa. Sebagai satu-satunya dokumen perencanaan di desa, rencana pembangunan desa menjadi  dasar  penyusunan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa.  Struktur  kegiatan yang  terarah,  terencana  dan  terprogram  secara  mendetail,  hanya  dapat  dilaksanakan apabila  didukung  oleh  kemampuan  individu  kepala  desa  yang  bersifat  terbuka  dan transparan,  tidak  memihak bagi  kepentingan  kelompok  atau  golongan  tertentu,  sehingga pada akhirnya dapat mencapai tingkat optimal/kesuksesan dalam proses penyelenggaraan pemerintahaan dan pembangunaan.
Berlakunya  UU  No.  12  Tahun  2015  mengenai  desa,  memberikaan  kesempataan yang seluas-luasnya  terhadap  masyarakat  di  desa  untuk  berpatisipasi  aktif  dalam  kegiataan pembangunaan  dan  pemgembangan  daerah  secara  berkesinambungan  dan  terpadu dibawah  koordinasi  dan  fasilitasi  pemerintah  dari  pusat  sampai  daerah.  Dengan  demikian peran  dan  kedudukan  masyarakat  dalam  menentukan  arah  dan  kebijakaan pembangunaan menjadi lebih besar.
Selain itu, prinsip keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan biaya dan keuangan negara  oleh  pemerintah  dari  pusat  hinggah  ke  daerah  harus  dapat  dilakukaan  oleh  para
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1226-1237                            Ninik Endang Purwati. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.339 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
penentu  kebijakaan  (stake  holder)  di  daerah,  sehinggah  amanah  dan  ide  eyang terkandung  dalam  UU  No.  23  Tahun  2015  mengenai  PEMDA  dan  UU  No  34  Tahun  2015 mengenai Perimbangan Keuangan serta UU No 12 Tahun 2015 mengenai Desa, hakikatnya mampu diimplementasikan dengan optimal.
Hasil  pengamatan  di  desa  Malalanda  penelitian  menunjukkan  bahwa penyelenggaraan  kegiatan  pembangunan  dan  pemerintahan  belum  mengarah  terhadap prinsip-prinsip  manajemen  yang  baik,  masyarakat  belum  mendapatkan  peran  yang  sesuai dengan  keadaan  mereka  atau  porsi  dan  peran  masing-masing  masyarakat  dari pembangunaan  pemerintahaan.  Kemudian  partisipasi  masyarakat  dalam  melakukaan pembangunaan  mulai  dari  perencanaan,  penggerakkan  hingga  pengawasan  masih kurang. Untuk itu kemampuan manajemen kepala desa masih kurang dalam melaksanakan pembangunaan dan melibatkan partisipasi masyarakat juga masih rendah.
Pada umumnya, kegagalan atau keberhasilan kepala desa dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunaan di desa terutama disebabkan karena kepala desa belum dapat menngoptimalkan pendekatan manajerial kepemimpinan kepada setiap aktivitas kebijakaan yang dijalankannya. Tugas seorang kepala desa sangat penting karena ia  adalah  otoritas  tertinggi  di  masyarakat,  berwenang  untuk  membuat  pilihan-pilihan penting,  dan  bertanggung  jawab  untuk  memimpin,  mengakomodasi  ambisi  masyarakat, dan  mengayomi  masyarakat  agar  dapat  berkolaborasi  dalam  pembangunan.  Dengan demikian,  aspek  manajerial  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban  kepala  desa  hanya dapat  bernilai  baik  apabila  bersif  terbuka  dan  memperhatikan  seluruh  aspirasi  dan kepentingan ynag ada dalam desanya.
Kepala  desa  memainkan  peran  penting  dalam  melaksanakan  pembangunan  desa karena mereka adalah pemimpin desa dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas- tugas ini. Posisi kepala desa adalah yang tertinggi di masyarakat, dan dengan demikian, ia memiliki  wewenang  untuk  menjaga  kemampuan  masyarakat  untuk  mengambil  bagian dalam melaksanakan inisiatif pembangunan. Kemajuan suatu desa membutuhkan seorang manajer  untuk  pemerintahaan  yang  mampu  mengelola  pembangunaan  desa  dan aparatur desa. Berdasarkan informasi yang sering di dengar bahwasannya pembangunaan di  desa  malalanda  masih  kurang  dan  masih  sering  tertunda,  karena  kurangnya  lahan ynag  tersedia.  Hal  ini  dapat  di  lihat  bahwa  betapa  lemahnya  kemampuan  manajerial kepala desa untuk mengimplementasikan pembangunan desa tidak begitu optimal.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan  untuk  mengetahui  kemampuan  manajemen  Kepala  Desa  Malalanda  dalam melaksanakan  pembangunan  desa  dan  mengetahui  unsur-unsur  yang  mendukung  dan menghambat pelaksanaan pembangunan desa.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1226-1237 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.339
Ilmu  dan  seni  yang  mengkoordinasikan  proses  pemanfaatan  sumber  daya  manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu sering disebut sebagai manajemen. G.R. Terry (dalam Sukarna, 2011), yang dikenal dengan POAC,  membuat  daftar  tugas-tugas  manajerial  yang  harus  dilakukan  dalam  sebuah organisasi sebagai berikut ;
Rencana  adalah  kumpulan  tindakan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  untuk mencapai  serangkaian  tujuan.  Perencanaan  diikuti  oleh  tahap  pengorganisasian.  Oleh karena  itu,  manajer  harus  mengetahui  prinsip-prinsip  organisasi  dan  jenis-jenis  wewenang yang  dapat  dan  tidak dapat  diberikan.  Berbeda  dengan  tiga  peran  lainnya  dalam  proses manajemen,  penggerakan  merupakan  langkah  yang  sangat  penting  (perencanaan, pengorganisasian,  pengawasan).  Fungsi  manajemen  yang  terakhir,  pengawasan,  memiliki dampak  yang  besar  pada  seberapa  baik  kegiatan  manajemen  lainnya  dilakukan  karena fungsi  ini  menentukan  apakah  rencana  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak.
Elemen-elemen  dari  manajemen  terdiri dari  6M  yakni  Manusia (man) ,  Money (uang) , Methods (metode) , Material (bahan) , Machines (mesin) , dan Market (pasar) .
Penyelenggaraan  pemerintahan  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dan  badan perwakilan  desa  sesuai  dengan  peraturan  daerah  kabupaten  lamongan  nomor  34  tahun 2000  tentang  susunan  organisasi  dan  tata  kerja  pemerintah  desa.  Pemerintah  desa  dan badan  perwakilan  desa  pada  dasarnya  adalah  dua  struktur  penting  yang  mengelola pemerintahan  desa.  Kepala  desa  dan  perwakilan  lokal  disebut  sebagai  pemerintah  desa. Kepala desa adalah alat dari pemerintah desa, yang berfungsi dalam kapasitas yang sama dengan badan permusyawaratan untuk masyarakat.
Pada  intinya,  pengembangan  didefinisikan  sebagai  proses  perubahan  yang berkelanjutan  yang  mengarah  pada  keadaan  yang  lebih  baik  berdasarkan  standar  yang telah  ditentukan.  Ada  beberapa  definisi  pembangunan  yang  diberikan  oleh  para  ahli, beserta  perencanaannya.  Definisi  "pembangunan"  bervariasi  dari satu  orang  ke  orang  lain, dari  satu  wilayah  ke  wilayah  lain,  dan  dari  satu  negara  ke  negara  lain.  Namun,  ada konsensus  universal  bahwa  pembangunan  adalah  proses  mengubah  dunia  (Tjokrowinto, 2007:15). Ruang lingkup kajian penelitian meliputi q) Kemampuan manajemen Kepala desa dengan alat ukur mengkaji perencanaan, pengorganisasi, penggerakan dan pengawasan; b)  indikator  kajian  pelaksanaan  pembangunan  dengan  mengkaji  implememtasi pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1226-1237                            Ninik Endang Purwati. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.339 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## METODE
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu  (Abdullah,  2015,  hlm.  220).  Hal  ini  karena  pendekatan  kualitatif  sebagai  prosedur penelitian yang menghasilakn data deskriktif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang  dan  perilaku  yang  diamati.  Lexy  J.Melong  (2016)  Penelitian  kualitatif  adalah  suatu pendekatan  ilmiah  yang  mengungkapkan  situasi  sosial  tertentu  dengan  mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan Informan dalam penelitian. Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Malalanda,  Kecamatan  Kulisusu,  Kabupaten  Buton  Utara. informan penelitian ini adalah Kepala Desa Malalanda, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Ketua  BPD,  dan  tiga  orang  anggota masyarakat  yang  memahami  subtansi  permasalahan. Baik data primer maupun  sekunder digunakan  dalam  penelitian  ini.  Metode  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, metode lapangan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif.  Data  yang  diperoleh  selanjutnya dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus sampai  datanya  jenuh,  dimulai  dari  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data dan kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam  (Elwan  et  al.,  2022).  Kondensasi  data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk mengetahui Optimasi Pembangunan Desa melalui Kajian Kemampuan Manajemen Kepala Desa di Malalanda Buton Utara.(Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemampuan Manajemen Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Desa a. Perencanaan
Perencanaan  merupakan  tahap  awal  dalam  mencapai  suatu  tujuan  yang  telah  di tentukan.  Perencanaan  dalam  penelitian  ini  yaitu  melibatkan  bagaimana  perencanaan serta  proses  penyetujuan  usulan  program  pembangunan  desa  yang  diususlkan  oleh masyarakat  dan  pemerintah  desa  bersedia  untuk  mengelolah  atau  memeproses  usulan pembangunna tersebut.
Proses  perencanaan  pembangunan  di  Desa  Malalanda  dimulai  dengan  diadakannya musyawarah  pembangunan  desa  (MUSREMBANG)  dalam  rangka  pembahasan pembangunan  di  desa  malalanda.  Dalam  musyawarah  pembangunan  desa  aparat  desa dan  masyarakat  selalu  dilibatkan.  Musyawarah  pembangunan  desa  dilakukan  untuk mengetahui  ususlan-ususlan  pembangunan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  di  desa malalanda.  Setelah  dilaksanakannya  musyawarah  pembangunan  desa  tersebut  maka

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1226-1237 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.339
pemerintah  desa  malalanda  membentuk  sebuah  tim  yang  bertugas  untuk  menyusun Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKP  Desa)  berdasarkan  hasil  musyawarah  dan kesepakatan  bersama  masyarakat.pemerintah  desa  dalam  menyususn  perencanaan pembangunan  desa  sesuai  dengan  kewenangannnya  dengan  mengacu  pada perencanaan  pembangunan  yang  telah  di  sepakati  pada  musyawarah  pembangunan desa  (MUSREMBANG).  Tujuan  di  adakannya  tim  ini  yaitu  agar  pembangunan  yang dilaksanakan  di  desa  malalanda  lebih  terarah  dengan  tujuan  yang  telah  di  sepakati  dan guna  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  di  desa  malalanda.  RKP  Desa melibatkan  unsur-  unsur  seperti  Kepala  Desa,  kepala  urusan  perencanaan,  semua  aparat desa dan bahkan BPD dilibatkan juga.
Kalimat di atas sama seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Desa Malalanda mengatakan bahwa :
“Aparat  desa  dan  masyarakat  selalu  dilibatkan  dalam  perencanaan pembangunan. Kami melakukan musyawarah pembangunan desa
(MUSREMBANG) setiap tahunnya. Setelah kami melakukan musyawarah bersama masyarakat  dan  mendapatkan  keputusan  bersama,  kami  juga  membentuk sebuah  tim  RKP  Desa  untuk  membantu  dalam  menyususn  rencana  kerja pembangunan desa dalam rangka menyejahterakan masyarakat” (wawancara Senin, 10 Oktober 2022, Kepala Desa Malalanda).
Berdasarkan  wawancara  dan  juga  observasi  yang  dilakukan,  dapat  dikatakan  bahwa kemampuan  manajemen  kepala  desa  dalam  melaksanakan  pembangunan  desa  di  desa malalanda langkah  awal yang  dilakukan  adalah  melakukan  perencanaan  pembangunan desa  yang  dilakukan  bersama  masyarakat.  Cara  pemerintah  desa  melakukan  dengan perencanaan  pembangunna  desa  dengan  musyawarah  pembangunan  desa (MUSREMBANG), dengan hasil yang didapatkan dari musyawarah tersebut di susun kembali oleh  tim  khusus  yang  dibentuk  untuk  menyususn  kembali  keputusan  bersama  tentang perencanaan  pembangunan.  Usulan-ususlan  yang  di  sampaikan  oleh  masyarakat  tidak semuanya dijalankan oleh pemerintah desa tetapi dipilih lagi yang mana yang merupakkan usulan yang dapat diprioritaskan.

## b. Pengorganisasian
Pengorganisasian  adalah  cara  untuk  mengumpulkan  orang-orang  dan  menempatkan menurut  kemampuan  dan  keahlian  dalam  pekerjaan  yang  sudah  direncanakan. Pengorganisasian  merupakan  penentuan,  pengelompokkan,  dan  penyususnnan  macam- macam  kegiatan  yang  akan  dilakukan  atau  dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan  yang telah ditentukan atau yang telah direncanakan sebelumnya.
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1226-1237                            Ninik Endang Purwati. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.339 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Pelaksanaan program pembangunan desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa. Berhasil  atau  tidaknya  pelaksanaan  suatu  pembangunan  di  desa  tergantung  bagaimana kepala  desa  mengatur  dan  memanage  pelaksanaan  pembangunan  tersebut.  dengan demikian  kemampuan  manajemen  kepala  dalam  melaksanakan  pembangunan  desa sangat  diperlukan  guna  tercapainya  program-program  pembangunan  yang  telah ditentukan. Seperti yang yang di ungkapkanoleh kepala desa mengatakan :
“Kalau  untuk  pengorganisasian,  biasanya  dibentuk  setelah  adanya program- program pembangunan yang telah disepakati bersama masyarakat dalam rapat musyawarah  pembangunan  desa.  Tapi  memang  sebelumnya  sudah  ada  untuk struktur  organisasi  di  desa.  Dalam  melaksanakan  pembangunan  bukan  hanya tugas  saya  sebagai  kepala  desa  akan  tetapi  juga  termasuk  tugas  dari  tim pengelola  kegiatan  pembangunan,  yang  di  bawahi  langsung  oleh  pelaksana teknis  pengelola  keuangan  desa  (PTPKD)  dan  yang  di  koordinasi langsung  oleh sekretaris desa. Jadi, tugas tim pengelola tersebut menjalankan, mengawasi dan melaporkan  hasil  kegiatan  dari  program  pembangunnan  yang  terjadi dilapangan.  Setelah  mereka  menjalankan  tugas  mereka  tersebut  mereka langsung  melaporkan  hasil  dari  kegiatan  lapangan  tadi,  saya  juga  sebagai kepala  desa tidak  lupa  untuk  meninjau  langsung  kelapangan.”  (hasil wawancara Senin, 10 Oktober 2022, Kepala Desa Malalanda Bapak Samudi).
Berdasarkan  wawancara  serta  observasi  yang  dilakukan,  maka  didapatkan  bahwa kemampuan  kepala  desa  malalanda  dalam  mengorganisasikan  pelaksanaan  program pembangunan  di  desa  malalanda,  kepala  desa  melakukan  sistem  bagi  tugas  dengan membentuk  tim  pelaksana  kagiatan  untuk  melaksanakan  program kerja  dilapangan  yang terdiri  dari  pemerintah  desa  itu  sendiri.  Pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  program pembangunan  tersebut  yang  dananya  bersumber  dari  APBD  dilakukan  oleh  pelaksana teknis  pengelola  keuangan  desa  (PTPKD).  Tim  pelaksana  kegiatan  terdiri  dari  lima  sampai dengan 8 orang yang dibawahi langsung oleh PTPKD yang di koordinatoring oleh sekretaris desa.  Tugas  tim  pelaksana  kegiatan  yaitu  menjalankan,  mengawasi  dan  melaporkan  hasil program kerja pembangunan dilapangan.

## c. Penggerakkan
Penggerakkan  merupakan  suatu  usaha  atau  tindakan  dari  pimpinan  dalam  rangka menimbulkan  keinginan  atau  kemauan  dalam  melaksanakan  tugas  yang  telah  diberikan atau yang akan dilaksanakan sesuai  dengan rencana yang telah di sepakati sebelumnya. Dalam  sebuah  desa  kedudukan  tertinggi  di  pegang  oleh  kepala  desa  yang  bertugas menggerakkan atau mengarahkan masyarakat desa untuk melaksanakan tugas yang telah di rencanakan sebelumnya.
Dalam  penelitian  ini  penggerakan  merupakan  cara  kepala  desa  dalam  mengatur masyarakatnya untuk melaksanakan tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang  diinginkan.  Dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaaan  pembangunna  di  desa malalanda  kepala  desa  selalu  mengarahkan  masyarakat  dan  mengawasi  tim  pelaksana

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1226-1237 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.339
kegiatan.  Cara  kepala  desa  dalam  mengarahkan  masyarakatnya  untuk  melaksanakan pembangunan  dilakukan  seperti  melaksanakan  gotong  royong,  kerja  bakti  dan melaksanakan program jumat bersih. Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu masyarakat desa Malalanda :
“ Kami  ini  masyarakat  selalu  melakukan  gotong  royong  apabila  diberitahukan bahwa  akan  ada  gotong  royong.  Kepala  desa  juga  selalu  malaksanakan gotong royong bersama masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa “(hasil wawancara  Minggu,  16  Oktober  2022,  Masyarakat  Desa  Malalanda, Bapak Suhardin ).”
Dari  ungkapan  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa  cara  kepala  desa  dalam menggerakkan  masyarakat  dalam  melaksanakan  pembangunan  yaitu  dengan melaksanakan  gotong  royong  sebelum  dilaksanakannya  pembangunan.  Tim  Pelaksana Kegiatan  selalu  digerakkan  oleh  kepala  desa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  dalam desa.  Setiap  pelaksanaan  pembangunan  dalam  desa,  pembangunna  tersebut  dipantau langsung oleh kepala desa secara langsung.
Hasil  penelitian  di  Desa  Malalanda,  sebelum  dilaksanakannya  pembangunan  kepala  desa selaku  pimpinan  dalam  desa  menggerakkan  masyarakat  Desa  Malalanda  untuk melaksanakan  kerja  bakti,  gotong  royong  dan  lain-lain.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  dalam proses  pelaksanaan pembangunan  dapat  mempermudah  proses  pembangunan.  Bahkan bukan  hanya  masyarakat  yang  diarahkan/digerakkan  tetapi  juga  aparat  desa  khususnya tim  pelaksana  kegiatan  untuk  melaksankan  tupoksi  mereka  masing-masing.  Serta  kepala desa juga melakukan peninjauan  secara langsung dilapangan.

## d. Pengawasan
Pengawasan  yaitu  mengawasi  kinerja  aparat  apakah  sudah  berjalan  sesuai  dengan prosedur  yang  telah  direncanakan  atau  belum,  tanpa  ada  kesalahan  apapun  yang dilakukan.  Dalam  proses  pembangunan  dalam  desa  pengawasan  sering  dilakukan  untuk mengetahui  pelaksanaan  program  pembangunan  pada  saat  sedang  dikerjakan.  Fungsi manajemen  dalam  hal  ini  pengawasan  sangat  diperlukan,  fungsi  ini  dilakukan  oleh  atasan secara  benar  agar  menghindari  terjadinya  kesalahan  serta  memperbaiki  jika  terdapat kesalahan atas hasil kerja aparatnya.
Dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan  pembangunan  dalam  desa  malalanda, kemampuan  mengawasi  yang  dimiliki  oleh  kepala  desa  sangat  diperlukan  dalam pembangunan.  Cara  kepala  desa  malalanda  mengawasi  hasil  kerja  yang  dilaksanakan oleh  tim  pelaksana  kegiataan  yaitu  dengan  cara  mengawasi  secara  langsung  terhadap
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1226-1237                            Ninik Endang Purwati. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.339 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
setiap  program  pembangunna  ynag  dilaksanakan.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  ynag diungkapkan oleh sekretaris desa malalanda, berikut hasil wawancaranya :
“Dalam  pelaksanaan  pembangunan  kepala  desa  selalu  memantau sendiri dilapangan.  Pemantauan  tersebut  merupakan  bentuk  pengawasan  yang dilakukan  kepala  desa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa  (hasil wawancara Selasa 11 Oktober 2022, Sekretaris Desa Malalanda Bapak Yasmin).”
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  didapatkan,  maka  peneliti  dapat  menarik  kesimpulan bahwa kepala desa dalam melaksanakan fungsi manajemen yaitu pengawasan dalam desa malalanda  sangat  dilakukan  dengan  baik.  Kepala  desa  melakukan  pengawasan  secara langsung  kelapangan  untuk  memantau  pembangunna  yang  dikerjakan. Pengawasan  juga merupakakn  tindakan  akhir  dalam  pelaksanaan  pembangunan  untuk  mencapai  tujuan yang  diinginkan.  Dalam  hal  ini  kepala  desa  malalanda  sudah  melaksanakan  fungsi manajemen  tersebut  dengan  baik  dengan  mengawasi  secara  langsung  bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan.
Hasil  penelitian  di  Desa  Malalanda,  dalam  melaksanakan  lahkah  tekahir  dalam  prinsip manajemen yaitu pengawasan kepala  desa menggunakan teknik peninjauan langsung ke lapangan untuk mengetahui kinerja  tim  pelaksana  kegiatan yang telah diberikan dalam pelaksanaan pembangunan.

## Pelaksanaan Pembangunan Dalam Desa Malalanda
a. Pembangunan Fisik
Pembangunan  fisik  merupakan  pembangunan  yang  dirasakan  langsung  oleh  semua masyarakat.  Pembangunan  yang  dimaksud  tersebut  adalah  pembangunan  yang  telah direncanakan  sebelumnya  untuk  dilaksanakan.  Pembangunan  dalam  biding  fisik  ini merupakan realisasi dari pembangunan yang telah di hasilkan sebelumnya. Pembangunan yang  dilaksanakan  yaitu  kerja  bakti  yang  dilaksanakan  setiap  jumat  sore,  pembuatan lapangan  bola,  jalan  tani  yang  di  biayai  ADD  dan  penimbunan  talut.  Adapun  tabel pembangunan fisik di desa malalanda yaitu :
Tabel 1 . Pembangunan fisik Desa Malalanda No Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan Volume Jumlah (Rp) Sumber 1 Penimbunan Perkuburan Umum (TPU) 95 m 150.000.000 ADD 2 Penimbunan Talut 62 m 142.000.000 ADD 3 Jalan Usaha Tani 175 m 180.000.000 ADD Sumber: data diolah 2022
Tabel  diatas  merupakan  jenis  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalmaa  bidang  fisik.  Adapun kepala desa malalanda mengatakan:
“Apa  yang  direncanakan  sebelumnya,  hampir  dilaksanakan  semua. Kami memperhatikan  apa  yang  memang  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  yang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1226-1237 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.339
menjadi prioritas kami dalam melaksanakan pembangunan. Biasanaya juga ada pembangunan yang mendesak seperti penimbunan talut ( hasil wawancara 14 Oktober, kepala bidang perencanaan Bapak Laode Isman miatan,S.Pd )”.
Dari  tabel  1  dapat  diketahui  bahwa  data  tersebut  memberikan  gambaran  tentang pelaksanaan  pembangunan  fisik  yang  ada  di  desa  malalanda  merupakan  perencanaan program  pembangunan  ynag  telah  di  sepakati  sebelumnya.  Dalam  hal  ini  pelaksanaan pembangunan  sangat  ditentukan  oleh  adanya  dukungan  dari  masyarakat  dalam melaksankan kegiatan dilapangan untuk mencapai hasil yang diiginkan.
Pelaksanaan pembangunan fisik berupa penimbunan  perkuburan umum (TPU), penimbunan talut,  dan  jalan  usaha  tani.  Pelaksanaan  pembangunan  tersebut  merupakan  perwujudan dari  hasil  perencanaan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  prioritas  yang  dibutuhkan  oleh masyrakat.  Pelaksanaan  pembangunan  yang  ada  di  desa  malalanda  secara  langsung berdampak  pada  organisasi  penanggung  jawab  kegiatan  baik  dari  tugas  dan  fungsi organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

## b. Pembangunan Non Fisik
Pembangunan  non  fisik  yaitu  pembangunan  yang  dilaksanakan  dan  hasil  dari pembangunan itu tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam pembangunan non  fisik  di  desa  malalanda  masyarakat  selalu  dilibatkan  seperti  pelatihan  perikanan, sosialisasi kesehatan, peningkatan kualitas aparat mesjid. Kaitannya dengan pembangunan non fisik ini peneliti memaparkan hasil wawancara bersama kepla urusan perencanaan yaitu
“Pembangunan  non  fisik  yang  dilaksankan  di  desa  ini  yaitu  pelatihan perikanan,sosialisasi  kesehatan,  peningkatan  kualitas  aparat  mesjid.  Pelatihan perikanan  ini  sering  sekali  dilakukan  di  desa  malalanda  ini,  mungkin  karena mayoritas  penduduk  disini  mata  pencahariannya  adalah  nelayan.  Pelatihan  ini juga terkadang dilakukan di hotel-hotel yang ada di ereke itu ( hasil wawancara Selasa  11  Oktober  2022,  kepala  urusan  perencanaan,  Bapak  La  Ode  Isman Miatan,S.Pd)”.
Dari  hasil  wawancara  bersama  kepala  urusan  perencanaan  dan  masyarakat  desa malalanda  maka  dapat  diketahui  bahwa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  secara  non fisik  di  desa  malalanda  masyarakat  dilibatkan  demi  kelancaran  pembangunan  tersebut. pembangunan yang dilakukan dalam desa malalanda  yaitu  pelatihan  perikanan,  sosialisasi kesehatan,  dan  peningkatan  kualiatas  aparat  mesjid.  Pembnagunan  tersebut  memberikan gambaran bahwa pembangunan non fisik yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan sosial  budaya  mendapat  dukungan  dan  partisipasi  dari  masyarakatdalam  setiap pelaksanaan  pembangunan  tersebut.  dengan  demikian  Kemampuan  Manajemen  Kepala Desa, berhasil memberikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ynag dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan.
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1226-1237                            Ninik Endang Purwati. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.339 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan manajemen kepala desa  dalam  melaksanakan  pembangunan  desa  di  Desa  Malalanda  dimulai  dari perencanaan,  melibatkan  musrembang  untuk  mengumpulkan  usulan  masyarakat.  Proses organisasi  melibatkan  tim  khusus  dan  aparat  desa,  termasuk  tim  pelaksana  dan  tim pengelola  kegiatan.  Kemampuan  menggerakan  terlihat  dari  arahan  kepala  desa  kepada aparat desa dan masyarakat. Dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan, kepala desa melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
Faktor  pendukung  melibatkan  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  kerja  bakti  dan  peran kepala  desa  dalam  mengarahkan.  Namun,  ada  faktor  penghambat,  yaitu  pembebasan lahan.  Untuk  mencapai  sasaran  maksimal,  perlu  menjaga  hubungan  yang  baik  antara kepala  desa,  aparat  desa,  dan  masyarakat.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunan  penting,  dan  pemerintah  desa  perlu  meningkatkan  kesadaran  masyarakat terutama terkait pembebasan lahan.

## REFERENSI
Abdi,  R.  B.,  Liatyaningsih,  L.,  &  Stiawati,  T.  (2014).  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan Kabupaten/Kota  Layak  Anak  (KLA)  di  Kota  Tangerang  Selatan  (Doctoral  dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
Abdul,  K.  (2019).  pengaruh  kemampuan  manajerial  kepala  desa  terhadap  kinerja  perangkat desa pada kantor desa doro. o’ kecamatan langgudu kabupaten bima.
Awaluddin,  &  Hendra.  (2018).  Fungsi  Manajemen  Dalam  Pengadaan  Infrastruktur  Pertanian Masyarakat  Di  Desa  Watatu  Kecamatan  Banawa  Selatan  Kabupaten  Donggala.  Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Indonesia, 2(1), 1 – 12.
baharuddin, R. (2010). Keefektifan Media Belajar Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tdris,
5(1), 112-127.
Burhanuddin.  (1994).  Analisis  Administrasi,  Manajemen  dan  Kepemimpinan  Pendidikan.  Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.
Candra,  W.  (2016).  dasar-dasar  manajemen  (S.  Syarbaini  (ed.)).  kelompok  penerbit  perdana Mulya Sarana.
Dedi, M. (n.d.). Fakto-faktor Manajerial dalam pengelolaan usaha penggilingan padi. CV. MEDIA SAINS Indonesia.
Dwiyanto,  A.  (2004).  Reformasi  Tata  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah,  Pusat  Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerdi, Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Peraturan Desa, 2(1), 40 – 50.
Effendi, U. etc. (2014). Usman Effendi, Asas Manajemen, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 3. 19. Asas Manajemen, 23 – 77.
Fathoni,  M.,  Suryadi,  &  Rengu,  S.  P.  (n.d.).  Gaya  Kepemimpinan  Kepala  Desa  Dalam Pembangunan Fisik Desa. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3(1), 139 – 146.
Handoko T. Hani, 2000, manajemen personalia dan sumber daya manusia, Edisi II, Cetak Keempat Belas, Penerbit BPFE, Yogyakarta.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1226-1237 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.339
Hasibuan, S.P. Malayu, (2014), manajemen sumber daya manusia, PT bumi aksara.
Hasibuan,  S.P.  Malayu.  1995.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  cetakan  II.  Jakarta,  PT  Toko Gunung Agung.
Kristianto, S. (2013). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemebrdayaan Masyarakat Di Desa
Lidung Kemenci Kecamatan Mentarang Kabupaten   Malinau. Dalam  Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas …, 32.
https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp- content/uploads/2013/12/Jurnal IP Sony Kristianto (12-31-13-12-24-44).pdf
Muhammad  Elwan,  L.  O.,  Rahman,  R.,  &  Fitri  Cahyani,  E.  (2022).  IMPLEMENTASI  PROGRAM PENANGGULANGGAN  PRAVELANSI  STUNTING  ANAK  BALITA  PADA  DINAS  KESEHATAN KABUPATEN KONAWE. Journal Publicuho , 5 (2). https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130
MUHAMMAD,  A.  (2017).  PENGARUH  BUDAYA  KERJA,  KEMAMPUAN,  DAN  KOMITMEN  KERJA TERHADAP  KINERJA  BADAN  PENGUSAHAAN  KAWASAN  PERDAGANGAN  BERDASARKAN PELABUHAN BEBAS (BPKS). 1.
Munthe  mondang.  (n.d.).  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  kurikulum  ditinjau  dari sudut manajerial. Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 14.
PARNATA,  I.  G.  L.  T.  (2019).  Musyawarah  desa  dalam  perencanaan  pembangunan  desa  (U. Jasnety (ed.)).
R. Terry, George, 2009, dasar-dasar manajemen, PT bumi aksara.
Ramdanil, M. (2019). pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam peningkatan mutu lembaga pendidikan islam. XIII.
Tabrani, R. (2018). membangun efektivitas kinerja kepala desa (N. Syamsiah (ed.)).
Terry, GR. (2006), Asas-asas Manajemen, Alih Bahasa Oleh Winardi, PT. Alumni Bandung.
Sukaaro, W. (2017). Kemapuan Manajerial Kepala Desa Dalam Keberhasilan Pembangunan Desa Di Desa Hilibadalu Kecamatan Ulu Moro’o Kabupaten Nias Barat. Jam Pembnas, I (1), 1 – 7. https://ejournal.stiepembnas.ac.id/index.php/jampembnas/article/view/7.
Sukarna, (2011). Dasar-dasar Manajemen. CV. Mandar Maju: Bandung. UU NO 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa
UUN NO 34 Tahun 2015 tentang Perimbangan Keuangan UU NO 12 Tahun 2015 tentang Desa.
UU NO 25 Tahun 2004 tentnag Siatem Perencanaan Pembangunan Nasional UU NO 6 Tahun 2006 tentang Desa dan Peraturan Terkait.
Usep, S. (n.d.). ekonomi manajerial (Dewi puspa). Grup Penerbit CV Budi Utama. Wijayanti, I. D. S. (2014). Manajemen. Yogyakarta. Mitra Cendikia.
Winda.  (2013).  Penerapan  Fungsi  Manajemen  Dalam  Pengelolaan  Perpustakaan.  Jurnal  Ilmu Informasi Kepustakaan Dan Kearsipan, 01(9), 15 – 71.
Yusdi, M. (2010). Kemampuan Kecakapan. Jakarta: EMK.