Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2010 tentang  Grand  Design Reformasi  Birokrasi 2010-2025 telah mengamanatkan pencapaian visi  reformasi  birokrasi  Indonesia  yakni “ Terwujudnya  pemerintahan  kelas  dunia ”, maka  dalam  rangka  pencapaian  visi  tersebut diperlukan  peran  ASN  dalam  mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan  pelayanan  prima  kepada masyarakat  dan  manajemen  pemerintahan yang  demokratis  agar  mampu  menghadapi tantangan  global.  Peran  ASN  ini  sangat penting  mengingat  untuk  mencapai  birokrasi berkelas  dunia  diperlukan  ASN  berkelas dunia  yang  mampu  memberikan  pelayanan publik kelas satu.
Akan  tetapi  dengan  memperhatikan  kondisi ASN  saat  ini,  kita  akan  dihadapkan  dengan fakta  bahwa  sebagian  besar  budaya  ASN  di Indonesia masih jauh dari budaya ASN yang berkelas  dunia.  Budaya  ASN  berkelas  dunia yang  dicirikan  dengan  ASN  peduli,  inovatif,
kolaboratif, dan transparan ternyata berbeda dengan  budaya  ASN  saat  ini  yang cenderung careless,  business  as  usual,  silo mentality, dan tidak transparan.
Kondisi  ini  kemudian  direspons oleh  pemerintah  dengan  mengesahkan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan mengamanatkan  kepada  setiap  instansi pemerintah wajib menyusun pengembangan kompetensi  ASN  dalam  rangka  perubahan budaya  ASN  menjadi  ASN  berkelas  dunia. Dalam melakukan pengembangan kompetensi  ASN  dapat  dilakukan  dengan beberapa cara yakni dengan Pendidikan dan Pelatihan  (Diklat)  maupun  non  Diklat, dimana selama ini Diklat dipandang sebagai alat  untuk  meningkatkan  kompetensi  ASN dan  merupakan  bagian  integral  bagi pengembangan ASN itu sendiri.
Untuk mewujudkan idealisme nasional dimaksud berbagai upaya dilakukan  oleh  Badan  Diklat  Provinsi

## Pelaksanaan Diklat Teknis Berbasis E-Learning dalam rangka Pengembangan Kompetensi ASN pada Badan Diklat Provinsi Gorontalo

## IRFAN IBRAHIM
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo Jln. HB. Jassin Kompleks MAN Insan Cendekia Gorontalo E-mail : irfanibrgorontalo@gmail.com
Abstract : There is a need for the Gorontalo Provincial Government for professional apparatus resources, encouraging the implementation of comprehensive ASN competency development. If this need is not met, it will have an impact on ineffective and inefficient local government administration so that it has implications for the low quality of service to the community. The development of ASN competencies to meet 20 JP (Lesson Hours) for each ASN is estimated to  cost  a  budget  of  Rp.  38,142,000,000.  This  number  comes  from  the  number  of  ASN Gorontalo  Provincial  Government  as  many  as  5,868  people  multiplied  by  the  technical education  and  training  index  (average  estimate  of  Rp.  6,500,000  per  participant  for  20  JP). Not  including  the  obligation  for  structural  training  of  Rp.  23,880,000,000  for  796  structural officials  (the  average  education  and  training  index  is  Rp.  30,000,000  per  participant). However,  the  budget  availability  for  ASN  competency  development  at  the  Gorontalo Provincial  Education  and  Training  Agency  in  2019  is  only  Rp.  4,606,239,035,  even  for  the 2020 budget, there was a decrease of only Rp. 1,335,768,521. Inequality in the availability of this budget will cause the implementation of ASN competency development at the Gorontalo Provincial Education and Training Agency will not be achieved as expected. Therefore, based on  this  problem,  the  Gorontalo  Provincial  Education  and  Training  Agency  is  looking  for  a solution  by  developing  low-cost  education  and  training  so  that  it  will  reduce  budget dependence.  The  results  of  the  implementation  of  e-learning-based  technical  training  have succeeded in reducing the budget needs of the Education and Training Agency by more than 50%.
Keywords: Competency Development, e-Learning Training, Budget Efficiency
Gorontalo,  antara  lain  dengan  perencanaan pengembangan  komptetensi  aparatur  yang dituangkan  melalui  Rencana  Strategis  Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo berisi  tentang  arah  masa  depan  organisasi disertai  dengan  strategi  dan  kebijakan, program,  serta  kegiatan  pokok,  yang  akan menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana pengembangan kompetensi  ASN  Provinsi  Gorontalo  setiap tahunnya,  sekaligus  menjadi  tolok  ukur capaian  kinerja  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan Provinsi Gorontalo.
Sesuai  dengan  Peraturan  Daerah Provinsi  Gorontalo  Nomor  11  Tahun  2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo sebagaimana  tugas  dan  fungsi  yang  melekat didalamnya adalah menyelenggarakan sebagian  urusan  pemerintah  provinsi  di bidang  Pendidikan  dan  Pelatihan  SDM Aparatur.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo  Nomor  78  Tahun  2016  Pasal  3 disebutkan  bahwa  Badan  Pendidikan  dan
Pelatihan  Provinsi  Gorontalo  mempunyai tugas membantu
Gubernur
dalam menyelenggarakan sebagian urusan
Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  di  bidang pendidikan dan pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undagan.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan (Diklat)  Provinsi  Gorontalo  yang  baru dibentuk  pada  tahun  2016  dihadapkan  oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:
 Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  pengelolaannya belum  terpusat  di  Badan  Diklat  Provinsi Gorontalo.  Masing-masing  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki anggaran  pengembangan  SDM  aparatur sendiri.  Di  tahun  2019  yang  sedang berjalan  ini,  terdata  sejumlah  Rp.  36,053 Milyar anggaran pengembangan kompetensi ASN di seluruh OPD, hal ini sangat  berbeda  dibandingkan  dengan pagu  anggaran  pada  Badan  Diklat
Provinsi
Gorontalo yang hanya mencapai  Rp.  4,6  milyar  di  tahun  yang sama.
 Selain  dilihat  dari  alokasi  anggaran, pengembangan  kompetensi  ASN  oleh Badan  Diklat  Provinsi  Gorontalo  hanya terfokus pada diklat-diklat kepemimpinan  dan  diklat  prajabatan, serta  cenderung  mengabaikan  Diklat Teknis dan Fungsional.
Berdasarkan  kondisi-kondisi  yang dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan  permasalahan  yang  menjadi tanggung  jawab  Badan  Diklat  Provinsi Gorontalo, antara lain sebagai berikut:
 Kurangnya  anggaran  pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Gorontalo.
 Kurangnya  jumlah  pelaksanaan  diklat teknis.
Permasalahan-permasalahan yang diuraikan  di  atas  jika  tidak  segera diselesaikan  maka  akan  berdampak  pada kinerja  Badan  Diklat  Provinsi  Gorontalo terutama  kinerjanya  dalam  pengembangan kompetensi  ASN  antara  lain  dampaknya adalah:
1. Tidak  terpenuhinya  pemenuhan  hak PNS  untuk  pengembangan  kompetensi sebesar 20 Jam Pembelajaran (JP)
2. Semakin  rendahnya  kualitas  ASN, terutama  menghadapi  tantangan  Era Revolusi 4.0
3. Profesionalitas ASN dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  menjadi terganggu.
Memperhatikan bahwa dampak yang  ditimbulkan  oleh  permasalahan  di atas,  maka  diperlukan  sebuah  solusi maupun strategi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah dengan  menerapkan  strategi  pelaksanaan diklat  teknis  berbasis  e-learning  bagi  ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kondisi yang diharapkan dengan penerapan strategi ini antara lain:
 Tercapainya pengembangan kompetensi ASN  melalui  pelaksanaan  diklat  teknis berbasis e-learning.
124
 Terpenuhinya pengembangan kompetensi SDM
Aparatur, terutama untuk memenuhi hak ASN 20
JP pengembangan kompetensi.
Oleh  karena  itu,  guna  pencapaian kondisi  yang  diharapkan  di  atas,  terutama untuk memenuhi kewajiban 20 JP pengembangan  kompetensi  ASN  Provinsi Gorontalo,  maka  strategi  yang  diangkat adalah  “Pelaksanaan  Diklat  Teknis  Berbasis e-learning  dalam  rangka  Pengembangan Kompetensi  ASN  pada  Badan  Diklat Provinsi  Gorontalo”  sebagai  judul  dari tulisan ini.

## METODE
Metode
pada penulisan ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan menggunakan tipe deskriptif kualitatif.
Pendekatan  ini  dipilih  untuk  mengungkap dan  memahami  fenomena  yang  terjadi,  yang pada akhirnya memberikan pemahaman yang lebih  jelas  mengenai  permasalahan  yang terjadi  serta  serta  solusi  yang  dilaksanakan oleh  Badan  Diklat  Provinsi  Gorontalo. Adapun untuk metode yang digunakan dalam pelaksanaan  Diklat  Teknis  Berbasis  e- Learning ini terdiri dari lima tahap, yaitu:
1. Perancangan sistem e-learning. Pada  tahap  ini,  kegiatan  yang  dilakukan adalah:  Menentukan  diklat  teknis  yang akan  dilaksanakan  secara  e-learning;
Membentuk tim perancang sistem;
Mengumpulkan  bahan  dan  data;  dan Membuat desain awal/prototype sistem.
2. Pembuatan aplikasi sistem e-learning. Pada  tahap  ini,  kegiatan  yang  dilakukan adalah: Membentuk Tim kerja; Melakukan  koordinasi  dengan  Kepala Bidang  Diklat  Teknis  dan  Fungsional; Pembuatan sistem pembelajaran e- learning;  dan  Validasi  sistem  e-learning oleh Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo.
3. Ujicoba  aplikasi  sistem  diklat  teknis berbasis e-learning.
Pada tahap ini, kegiatan yang dilaksanakan  adalah:  Membentuk  panitia penyelenggara; Melakukan sosialisai tentang rencana pelaksanaan diklat berbasis
e-learning; Melaksanakan
ujicoba; Memperbaiki sistem e- learning;  Validasi  ulang  sistem  e- learning  oleh  Dinas  Kominfo  Provinsi Gorontalo;  dan  Membuat  pedoman teknis diklat.
4. Implementasi  diklat  teknis  berbasis  e- learning.
Pada tahap ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Melaksanakan rapat  kesiapan  pelaksanaan;  Mengirim surat  pemanggilan  peserta  mengikuti diklat;  dan  Melaksanakan  diklat  teknis berbasis e-learning.
5. Monitoring dan evaluasi.
Pada tahap ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Melakukan evaluasi
penyelenggaraan; dan Membuat laporan kegiatan.

## HASIL
Hasil  pelaksanaan  Diklat  Teknis berbasis e-learning ini berbentuk pelaksanaan pilot project yang diimplementasikan  pada  Diklat  Teknis Keprotokolan.  Diklat  Teknis  Keprotokolan Berbasis  e-Learning  dilaksanakan  pada tanggal  18  sd  25  Februari  2020  dengan jumlah  peserta  sebanyak  41  peserta  berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Adapun output diklat teknis keprotokolan berbasis e-learning ini, dirinci sebagai berikut:
1) Peserta  yang  lulus  sebanyak  16  orang dan  diberikan  Sertifikat  Kelulusan Pelatihan.  Peserta  yang  lulus  ini diwajibkan  melaksanakan  implementasi materi  keprotokolan  pada  kegiatan- kegiatan  keprotokolan  di  lingkungan instansinya dan diberikan waktu selama 6  bulan  untuk  proses  implementasi tersebut.  Tambahan  kewajiban  bagi peserta  ini  dilaksanakan  mengingat pelaksanaan  diklat  dilakukan  secara daring,  sehingga  perlu  dilaksanakan evaluasi  pasca  diklat  yang  bertujuan memantau implementasi praktek mandiri dari setiap peserta.
125
2) Peserta  yang  tidak  lulus  sebanyak  25 orang  dan  diberikan  sertifikat  mengikuti pelatihan  Diklat  Teknis  Keprotokolan Berbasis  e-Learning.  Peserta  yang  tidak lulus  ini,  tidak  melaksanakan  praktek mandiri  seperti  pada  poin  (1)  di  atas, namun  masih  diberikan  kesempatan mengikuti kembali diklat yang sama.

## PEMBAHASAN

## Kondisi  Lingkungan  Strategis  di  Era
Global.
Kondisi  lingkungan  strategis  ini diidentifikasi  melalui  isu-isu  aktual  dan strategis di era global berkaitan dengan tugas dan  tanggung  jawab  Badan  Diklat  Provinsi Gorontalo  antara  lain  diidentifikasi  sebagai berikut:
1) Rendahnya  Kemampuan  Daya  Saing Bangsa. Konteks kondisi kekinian menggambarkan  kemampuan  bangsa- bangsa  dalam  menghadapi  tantangan dalam  berbagai  dimensi  kehidupan. Semakin  tinggi  kemampuan  daya  saing suatu  bangsa,  semakin  unggul  bangsa tersebut  dalam  menghadapi  persaingan dengan bangsa lain di era global. Saat ini data  daya  saing  pemerintah  Indonesia menempati  urutan  36  dari  sebelumnya urutan  41,  berdasarkan  data The  Global Competitiveness  Report 2017-2018  dari World Economic Forum . Hal ini menjadi
tantangan  bagi  Badan  Diklat  Provinsi Gorontalo untuk berkontribusi meningkatkan  kemampuan  daya  saing bangsa melalui pengembangan kompetensi  SDM  ASN  di  Provinsi Gorontalo.
2) Rendahnya  Kualitas  Pelayanan  Publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat  luas.  Dalam  kehidupan  bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan  berbagai  pelayanan  publik yang  diperlukan  oleh  masyarakat,  mulai dari  pelayanan  dalam  bentuk  pengaturan ataupun  pelayanan-pelayanan  lain  dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Rendahnya  kualitas  SDM  dari  ASN  saat ini berkontribusi terhadap kualitas
pelayanan  publik  yang  diberikannya. Pelayanan  publik  di  Indonesia  baik pusat  maupun  daerah  termasuk  di Provinsi  Gorontalo  saat  ini  masih  jauh dari  ekspektasi  masyarakat.  Hal  ini tentunya  menjadi tantangan  bagi  Badan Diklat Provinsi Gorontalo dalam peningkatan  kompetensi  ASN  guna peningkatan pelayanan publik.
3) Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi telah menjadi agenda pemerintah dalam mengakselerasi ketercapaian visi pembangunan nasional. Visi reformasi birokrasi  yakni terwujudnya  pemerintahan  kelas  dunia, menuntut ASN yang profesional, responsif, adaptif, dan mengubah paradigma  sebagai  pelayan  publik  dan agen  perubahan.  Akan  tetapi  budaya ASN  di  Indonesia  masih  jauh  dari budaya  ASN  berkelas  dunia  yang cenderung  careless,  business  as  usual, silo  mentality,  dan  tidak  transparan. Kondisi  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan kondisi  ASN  di  Provinsi  Gorontalo dimana  hal  ini  merupakan  tantangan bagi  Badan  Diklat  Provinsi  Gorontalo dalam  melakukan  upaya  sistematis untuk  mewujudkan  aparatur  negara yang profesional, bersih, kompeten, dan melayani.

## Kondisi  Pengembangan  Kompetensi  di Pemerintah Provinsi Gorontalo.
1) Pengembangan  kompetensi  ASN untuk memenuhi 20 JP diperkirakan akan menghabiskan anggaran
sebesar Rp. 38.142.000.000. Jumlah ini  berasal  dari  jumlah  ASN
Pemerintah Provinsi Gorontalo sebanyak  5.868  orang  dikalikan dengan indeks diklat teknis (Perkiraan  rata-rata  Rp.  6.500.000 perpeserta  untuk  20  JP).    Belum termasuk kewajiban diklat struktural sebesar  Rp.  23.880.000.000  untuk 796 Pejabat struktural (indeks diklatpim  rata-rata  Rp.  30.000.000 per perserta)
2) Anggaran untuk pengembangan
126
kompetensi  ASN  di  Badan  Diklat Provinsi  Gorontalo  Tahun  2018 hanya  sebesar  Rp.  4.606.239.035, bahkan  untuk  anggaran  tahun  2019 malah  terjadi  penurunan  tinggal sebesar Rp. 1.335.768.521.
3) Pola pengembangan kompetensi masih  terkotak-kotak  pada  masing- masing  instansi  (OPD)  sehingga berpengaruh  terhadap  pola  pikir egosektoral.  Hal  ini  terlihat  dari masing-masing  OPD  menyiapkan sendiri  anggaran  diklat  teknis  yang total  dari  seluruh  OPD  mencapai  Rp. 36.053.000.000.

## Identifikasi Analisis Situasi
Hasil  identifikasi  analisis  situasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Adanya  Kebutuhan  Pemerintah  Provinsi Gorontalo  akan  SDM  Aparat  yang profesional  dan  berkelas  dunia  guna tercapainya tujuan tata kelola pemerintahan  yang  baik  dan  bersih.  Jika kebutuhan  ini  tidak  dipenuhi  maka  akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  tidak  efektif dan  tidak  efisien  sehingga  misi  yang lebih  baik  dan  melayani  tidak  akan tercapai.
2. Sumber  Daya  Kediklatan  yang  terbatas berimplikasi  pada  rendahnya  kualitas pelayanan kediklatan.
3. Diklat  belum  bisa  memberikan  jaminan terhadap  pengembangan  karir  lulusan diklat  sehingga  diklat  kurang  diminati oleh PNS. Hal ini selain disebabkan oleh keterkaitan  yang  kurang  jelas  antara diklat dengan sistem dan pola karier PNS, juga  disebabkan  oleh  upaya  peningkatan SDM  Aparatur  yang  dilakukan  Badan Diklat  baru  sampai  pada  membekali kompetensi  aparatur  tanpa  jaminan  atas profesionalismenya.
4. Diklat belum dipandang sebagai kebutuhan  yang  dapat  membekali  PNS dalam  menjawab  berbagai  dinamika permasalahan  masyarakat,  Perubahan Regulasi, perkembangan TIK dan tuntutan  global.  Sehingga,  Program-
program yang terkait dengan pengembangan SDM aparatur pemerintah melalui diklat belum masuk sebagai program prioritas, hanya sebatas sebagai program penunjang.
5. Telah terjadi perubahan-perubahan
kebijakan dalam pengembangan kompetensi ASN seperti adanya kewajiban pemenuhan hak pengembangan  ASN  sebesar  20  JP perorang  pertahun,  kebijakan  sertifikasi kompetensi,  dan  kebijakan  Diklatpim Pola  Baru  membutuhkan  dukungan dana  yang  sangat  besar,  sementara anggaran  pemerintah  daerah  masih terbatas.

## Rekomendasi Penyelesaian
Berdasarkan  hasil  analisis  SWOT, maka  ditetapkan  rencana  strategis  adalah dengan meningkatkan penyelenggaraan diklat-diklat non klasikal (non tatap muka). Agar rencana strategi ini dapat diimplementasikan,  maka  perlu  dilakukan penjabaran strategi kedalam program peningkatan jumlah penyelenggaraan diklat-diklat  non  klasikal,  yang  bermuara pada kegiatan-kegiatan penting  untuk dilakukan mengingat dalam rangka pemenuhan 20 JP pengembangan
kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  saat  ini dihadapkan oleh masalah kurangnya anggaran pengembangan kompetensi ASN. Oleh karena itu, penyelenggaraan diklat non klasikal  dapat  ditempuh  dengan  3  (tiga) alternatif  kegiatan  yakni:  melaksanakan diklat teknis secara e-learning, melaksanakan coaching dan mentoring, dan melaksanakan program magang.
Berdasarkan metode rangking USG ( Urgensi, Seriousness, Growth ) maka dapat ditentukan  satu  kegiatan  terpilih  dalam rangka  mengatasi  persoalan  keterbatasan anggaran  pengembangan  kompetensi  ASN yakni  dengan  melaksanakan  diklat  teknis secara e-learning.

## SIMPULAN
Simpulan yang diperoleh dari diselenggarakannya Pelaksanaan
Diklat Teknis  Berbasis  e-Learning  adalah  sebagai berikut:
1. Keterbatasan  anggaran  pengembangan kompetensi  ASN  di  Pemerintah  Provinsi Gorontalo  mendorong  upaya  kreatifitas dan  inovasi  dalam  penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi ASN dalam  bentuk  diklat  yang  berbiaya rendah.  Untuk  mewujudkan  inovasi dalam  penyelenggaraan  diklat  berbiaya rendah maka kegiatan Pelaksanaan Diklat Teknis Berbasis e-Learning dapat menjadi  pilihan  bagi  Badan  Diklat Provinsi Gorontalo dalam rangka pengembangan  kompetensi  ASN  di
Provinsi Gorontalo.
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS mensyaratkan kewajiban pemerintah dalam  pemenuhan  hak  pengembangan kompetensi  sebesar  20  JP  per  PNS  per tahun.  Untuk  mewujudkan  pencapaian pemenuhan  hak  20  JP  pengembangan kompetensi  ASN  di  Pemerintah  Provinsi Gorontalo  maka  kegiatan  Pelaksanaan Diklat  Teknis  Berbasis  e-Learning  dapat diimplementasikan  sebagai  alternative bagi pengembangan kompetensi ASN.
3. Strategi yang dapat ditempuh oleh Badan Diklat  Provinsi  Gorontalo  dalam  rangka pemenuhan  hak  20  JP  pengembangan kompetensi  ASN  di  Provinsi  Gorontalo adalah dengan meningkatkan
penyelenggaraan diklat-diklat
non klasikal. Untuk itu Badan Diklat Provinsi Gorontalo dapat mempertimbangkan kegiatan  pelaksanaan  Diklat  Teknis berbasis e-Learning dalam rangka implementasi strategi dari pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Gorontalo

## DAFTAR RUJUKAN
Dewi, Sarinah. Dkk, Pengembangan Kompetensi  ASN .  2018,  Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara.
Purwastuti,
Teknik Perkonsultansian
Pelatihan , 2016, Jakarta,  Lembaga
Administrasi Negara. Ratna,  Sri., Perancangan  Sistem  Diklat , 2016, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara. Winarty, Army. Dan Faihah, Iih. Kebijakan Pembinaan Widyaiswara dan Angka  Kreditnya ,  2016,  Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

## Internet:
Data  ASN  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo,
https://simpeg.gorontaloprov.go.id/
rekap
Daya Saing Negara, https://www.weforum.org/reports/t he-global-competitiveness-report- 2017-2018
Analisis situasi, https://fakhrurrojihasan.wordpress. com/2015/06/12/analisa-situasi- dalam-pemecahan-masalah-dan- pengambilan-keputusan/

## Peraturan/Kebijakan:
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun 2017 tentang manajemen PNS.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun 2011  tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sekretariat Negara. Peraturan  Kepala  LAN  No.2  Tahun  2016 tentang Rincian Biaya
Penyelenggaraan Diklatpim tingkat I,  Tingkat  II,  Tingkat  III,  Tingkat IV,  Prajabatan  CPNS  Golongan III,  Golongan  I  dan  II,  serta Prajabatan  CPNS  yang  diangkat
128
dari  tenaga  Honorer  Kategori  1  dan Kategori 2.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Gorontalo  Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo.
Peraturan  Gubernur  Gorontalo  Nomor  78 Tahun  2016  tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  Dan Fungsi,  Serta  Tata  Kerja  Badan Pendidikan  Dan  Pelatihan  Provinsi Gorontalo
Rencana  Strategis  Badan  Diklat  Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022.