## Nuansa
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam
Vol. 16 No. 2 Juli – Desember 2019
Harmonisasi Pengaturan Persaingan Pasar Tradisional Dengan Toko Modern Di Kabupaten Sukoharjo
Septiana Putri Utami Universitas Muhammadiyah Surakarta septianautami1993@gmail.com

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi terhadap pengaturan persaingan pasar tradisional dengan toko  modern  di  kabupaten  Sukoharjo;  pelaksanaan  regulasi  terkait  pengaturan  persaingan  pasar  tradisional dengan toko modern di kabupaten Sukoharjo; menciptakan harmonisasi pengaturan pasar tradisional dengan toko  modern  di  kabupaten  Sukoharjo.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yurudis  sosiologis dengan populasi penelitian berupa 26 pasar tradisional di kabupaten Sukoharjo. teknik pengambilan sampel yang  digunakan  adalah  purposive  sampling  dengan  menggunakan  3  pasar  tradisional  dengan  sub  populasi yang berdekatan dengan toko modern.Hasil penelitian ini adalah pengaturan persaingan pasar tradisional dan toko modern di kabupaten Sukoharjo diatur pada Perda No. 17 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan; terdapat pelanggaran pelaksanaan regulasi yang dilakukan oleh pengusaha toko modern dalam hal manipulasi izin toko kelontong yang beroperasi dengan konsep toko modern; guna menciptakan harmonisasi pengaturan pasar tradisional dan toko modern diperlukan tindakan prefentif dan represif.
(This  study  aims  to  determine  the  regulation  of traditional  market  competition  arrangements  with  modern stores  in  Sukoharjo  district;  implementing  regulations  related  to  the  traditional  market  competition arrangements  with  modern  stores  in  Sukoharjo  district;  creating  harmonization  of  traditional  market arrangements with modern stores in Sukoharjo district. This study used a method of sociological jurudical approach with the study population of 26 traditional markets in Sukoharjo district. The sampling technique used was purposive sampling using 3 traditional markets with sub-populations adjacent to modern stores.The results of this study are traditional market competition arrangements and modern stores in Sukoharjo district regulated  in  Local  Regulation  (Perda)  No.  17  year  2017  about  structuring  and  coaching  public  markets, shopping  centers  and  convenience  stores;  there  are  violations  in  the  implementation  of  regulations  carried out  by  modern  store  entrepreneurs  in  term  of  manipulation  of  grocery  store  licenses  operating  with  the concept of a modern store; in order to create harmonization of traditional market arrangements and modern stores, it requires preventive and repressive actions.)
Kata Kunci: Harmonisasi; Pengaturan; Pasar tradisional; Toko Modern

## Septiana Putri Utami

## Pendahuluan
Pasar  tradisional  mempunyai  peran  penting  dalam  peningkatan  finansial  masyarakat.  Selain memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, pasar tradisional dijadikan tempat transaksi antara penjual yang memasarkan  dagangan dengan  pembeli  untuk memenuhi  kebutuhannya. Salah  satu  keunikan dalam  aktifitas  jual-beli  tersebut  adanya  interaksi  yang  sering  terjadi  antara  penjual  dan  pembeli melalui  sistem  tawar  menawar.  Tawar  menawar  ini  sudah  menjadi  sosial  budaya  masyarakat Indonesia dan sampai sekarang ini masih dilakukan di pasar tradisional.
Fenomena  keberadaan  pasar  tradisional  mengalami  perubahan  yang  signifikan.  Perubahan  ini dikarenakan  pemberdayaan  ekonomi  berbasis  kerakyatan  yang  tergerus  zaman.  Pasar  tradisional bergelut  pada  masalah  fasilitas  yang  kurang  memadai  yang  ditunjukkan  dengan  kios  yang  kumuh, kotor,  tidak  sehat  dan  berbau.  Selain  itu  aspek  permodalan,  mekanisme,  menejemen  yang  msih tradisional  membuat  pasar  tradisional  kian  terpuruk.  Ditambah  munculnya  toko  modern  yang menjangkau  sampai  ke  daerah-daerah  menggeser  minat  masyarakat  untuk  berbelanja  di  pasar tradisional.
Sandro Sunarto  dalam  penelitiannya  mengatakan  bahwa  konsumen  telah  mengubah  preferensi mereka ke toko-toko modern yang ulasan eceran untuk semua kategori produk yang diteliti karena ketersediaan produk dengan baik kualitas, harga dan bermacam-macam barang yang dipasarkan. Hal ini membuat jumlah pasar tradisional telah berkurang secara signifikan dalam beberapa kota. 1
Selain  memiliki  dampak  positif  bagi  perekonomian  Indonesia,  perkembangan  toko  modern mengancam keberadaan pasar tradisional. Hal ini dikarenakan keberadaan toko modern berbentuk minimarket  sudah  merambah  ke  daerah-daerah.  Keberadaan  minimarket  ini  membuat  pedagang resah karena minimarket melakukan penjualan kebutuhan sehari-hari secara eceran secara langsung kepada konsumen selama 24 jam.
Data yang  dihimpun  dari  Disperindag  Provinsi Jawa  Tengah  menunjukkan  toko  modern  yang ada  di  kabupaten/kota  se  Jawa  Tengah  tahun  2017  sebanyak  2069  perusahaan,  sedangkan  untuk pasar tradisional sampai dengan tahun 2016 sebanyak 1192. Angka ini menunjukkan populasi toko modern lebih banyak dibandingkan dengan pasar tradisional.
Di  Kabupaten  Sukoharjo  terdapat  26  pasar  tradisional  yang  tersebar  di  beberapa  kecamatan. Sebagian  besar  pasar  tradisional  tersebut  sudah  mengalami  revitalisasi  sejak  tahun  2012  guna meningkatkan  daya  jual  komoditas  di  pasar  tradisional  tersebut.  Sedangkan  untuk  jumlah  toko modern  di  kabupaten  Sukoharjo  terdapat  121  toko  modern  yang  memiliki  izin  berdiri.  Sejak diberlakukannya  Peraturan  Bupati  Nomor  6  Tahun  2016  Tentang  Penataan  Toko,  Toko  Modern yang  berada  di  wilayah  kabupaten  Sukoharjo  tidak  diberikan  perpanjangan  izin  dan  untuk  toko modern yang akan berdiri tidak mendapatkan izin. Moratorium bupati tersebut diperpanjang hingga tahun 2030, sehingga kabupaten Sukoharjo tidak akan ada penambahan jumlah toko modern.
Dengan diberlakukannya moratorium Bupati tidak memberikan efek jera kepada oknum pemilik toko modern. Pasalnya masih ada celah untuk pemilik toko modern tetap mempertahankan tokonya dengan mengganti izin toko modern dengan toko tradisional. Walau hal itu diperbolehkan, namun pemilik  tetap  mempertahankan  konsep  toko  modern  walau  telah  berganti  nama  menjadi  toko tradisional/kelontong.  Hal  ini  dikhawatirkan  membuat  keberadan  pasar  tradisional  semakin terancam karena persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pemilik toko modern.
Pemerintah kabupaten Sukoharjo mengupayakan tercapainya good governance guna mencerminkan negara kesejahteraan (welfare state). Untuk menciptakan iklim good governance diperlukan implementasi konsep  freises  ermessen.  Freies  ermessen  merupakan  konsekuensi  pemerintah  di  negara  kesejahteraan
1 Sandra  Sunanto,  Modern  Retail  Impact  on  Store  Preference  and  Traditional  Retailers  in  West  Java, Asian  Journal  of  Business Research ISSN 1178-8933 , Volume 2 , Number 2 , 2012

## Harmonisasi Pengaturan Persaingan Pasar Tradisional Dengan Toko Modern Di Kabupaten Sukoharjo
untuk  melakukan  berbagai  tindakan  hukum  dalam  rangka  melayani  kepentingan  masyarakat  dan memajukan kesejahteraan umum.
Cakupan Good Governance dalam konsep freies ermessen oleh Wiarda dibagi dalam 5 bagian, yaitu: (1) Asas  “fair  play”  (het  beginsel  van  fair  play)  atau  perlakuan  yang  adil,  menurut  asas  ini  pemerintah diharapkan  untuk  terbuka  dan  jujur.  Pemerintah  harus  memberikan  kesempatan  kepada  warga Negara  untuk  mengemukakan  pandangan  dan  pembelaan  mereka;  (2)  Asas  kecermatan (zorgvuldigheid), asas ini menuntut ketelitan dan perhatian tentang pertimbangan yang layak terhadap berabagai kepentingan; (3) Asas sasaran yang tepat (zuiverheid van oogmerk), tindakan pemerintah harus ditujukan  kepada  tujuan  yang  diberikan  oleh  pembentuk  undang-undang  pada  saat  wewenang tersebut; (4) Asas keseimbangan (ovenwichtigheid), artinya semua kepentingan yang terlibat dalam suatu keputusan  harus  dipertimbangkan  dengan  seimbang  termasuk  dalam  pengertian  ini  adalah kesewenang-wenangan,  yaitu  tidak  dipertimbangkannya  berbagai  kepentingan  atau  kurang  teliti terhadap  perkara  yang  sama.  Penyelesaiannnya  berbeda,  berarti  terjadi  ketidakseimbangan  dalm mengambil  keputusan;  dan  (5)  Asas  kepastian  hukum (rechtszekerheid),  asas  ini  mengharapkan pemerintah berpedoman pada peraturan yang dibuatnya, toleransi terhadap penyimpangan dilakukan berdasarkan keadilan khusus. 2
Melihat  disharmonis  persaingan  pasar  tradisional  dan  toko  modern  di  kabupaten  Sukoharjo, merupakan  kewenangan  pemerintah  untuk  membuat  regulasi-regulasi  yang  menciptakan  iklim harmonis  atas  keberadaan  keduanya.  Fungsi  kebebasan  bertindak  (freies  ermessen)  merupakan  tolak- ukur terciptanya keseimbangan keberadaan pasar tradisional dengan toko modern sehingga tercipta pemerintahan yang baik (good governance) guna terciptanya negara kesejahteraan (welfare state).
Freises  ermessen  muncul  karena  adanya  kehidupan  bernegara  yang  harus  dicapai  dari  paham kesejahteraan negara untuk menciptakan kesejahteraan umum. Pemerintahan yang baik dan bersih bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Artinya, pemerintahan yang bersih tidak akan bernilai apapun apabila tujuan ini tidak tercapai. Dengan demikian mekanisme yuridis maupun politis di atas  harus dibuat sedemikian  rupa sehingga benar-benar  mampu mendorong  tercapainya tujuan dan bukan menghambat pencapaian tujuan. 3
United Nations Development Programs (UNDP) menyimpulkan good dalam good governance sebagai nilai yang  menjunjung  tinggi  keinginan  rakyat,  kemandirian,  berdayaguna  dan  berhasilguna  dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai suatu tujuan, serta aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. 4
Ada  tiga  pilar  utama  yang  mendukung  kemampuan  suatu  negara  dalam  melaksanakan  good governance,  yakni:  (a)  Negara/pemerintah:  konsepsi  kepemerintahan  pada  dasarnya  adalah  kegiatan kenegaraan,  tetapi  lebih  jauh  dari  itu  melibatkan  pula  sektor  swasta  dan  kelembagaan  masyarakat beradab;  (b)  Sektor  swasta:  pelaku  sektor  swasta  mencakup  perusahaan  swasta  yang  aktif  dalam interaksi  dalam  sistem  pasar,  seperti:  industri  pengolahan  perdagangan,  perbankan  dan  koperasi, termasuk kegiatan sektor informal. (c) Masyarakat (civil society) kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan  pada  dasarnya  berada  di  antara  atau  di  tengah-tengah  antara  pemerintah  dan
2 Effendi  Paulus  Lotulung,  1994,  Himpunan  Makalah  Azas-azas  Pemerintahan  yang  Baik,  Bandung  PT.Citra  Aditya Bakti Bandung, hlm.106
3 Arfan Faiz Muhlizi, Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi, Jurnal, Vol. 1 No. 1, Januari-April 2012, hlm.
7.
4 http://www.scribd.com/doc/4606676/Good-Governance, diakses 22 Juni 2019 pukul 13.30 WIB

## Septiana Putri Utami
perseorangan,  yang  mencakup  baik  perseorangan  maupun  kelompok  masyarakat  yang  berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. 5
Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  termasuk  kerjasama  dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil,  menengah,  swadaya  masyarakat  atau  koperasi  dengan  usaha  skala  kecil,  menengah,  dengan skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. 6 Bagian kajian pustaka ditulis tidak terlalu panjang, dan diutamakan teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan.
Toko modern mempunyai pengertian yaitu toko dengan sistem pelayanan yang mandiri, menjual berbagai  jenis  barang  secara  eceran  yang  berbentuk  Minimarket,  Supermarket,  Departement  Store, Hypermarket ataupun grosir yang benbentuk perkulakan. 7
Pada tahun 2014 munculah aturan hukum pertama dengan wujud undang-undang perdagangan yang menjadi ujung tombak regulasi mengenai perdagangan termasuk toko modern dalam undang- undang.  Walaupun  dalam  undang-undang  ini  tidak  menyebutkan  secara  subtansial  kata  “toko modern”  melainkan  “toko  swalayan”.  Disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  toko  swalayan adalah  toko  dengan  sistem  pelayanan  mandiri,  menjual  berbagai  jenis  barang  secara  eceran  yang berbentuk  minimarket,  supermarket,  department  store,  hypermarket,  ataupun  grosir  yang  berbentuk perkulakan. 8
Metode Penelitian Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  Yuridis  Sosiologis.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  pengumpulan  data  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Pejabat  Dinas Perdagangan  Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kabupaten  Sukoharjo  beserta  pejabat  Satuan Polisi Pamong Praja Sukoharjo. Wawancara mendalam juga akan dilakukan kepada sejumlah pelaku pasar tradisional yang dipilih melalui purposive sampling. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah para pedagang pasar tradisional yang beradai di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dari jumlah 26 pasar yang terletak di kabupaten Sukoharjo, peneliti mengambil 3 pasar tradisional yang mempunyai tipologi heterogen.
Hasil dan Pembahasan Hasil penelitian ini secara keseluruhan ini menghasilkan 3 (tiga) bahasan yakni: regulasi terhadap pengaturan persaingan pasar tradisional dengan toko modern di kabupaten Sukoharjo; pelaksanaan regulasi  terkait  pengaturan  persaingan  pasar  tradisional  dengan  toko  modern  di  kabupaten Sukoharjo; menciptakan harmonisasi pengaturan pasar tradisional dengan toko modern di kabupaten Sukoharjo.
5 Bagir Manan, 2004, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII hal 102
6 Peraturan  Presiden  no  112  th.  2007  tentang  Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pasal 1 ayat 2
7 Perpres  Nomor  112  tahun  2007  Tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko Modern, Bab 1 Pasal 1 angka 5
8 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 12 ayat (1) huruf c

## Harmonisasi Pengaturan Persaingan Pasar Tradisional Dengan Toko Modern Di Kabupaten Sukoharjo

## Regulasi  Terhadap  Pengaturan  Persaingan  Pasar  Tradisional  dengan  Toko  Modern  di Kabupaten Sukoharjo
Pertumbuhan  ekonomi  sangat  tergantung  dengan  tingkat  investasi,  dimana  semakin  tinggi investasi  semakin  tinggi  pertumbuhan  ekonomi. 9 Kabupaten  Sukoharjo  mengalami  perkembangan sebagai  salah  satu  tujuan  investasi  yang  menarik  di  wilayah  Jawa  Tengah.  Hal  ini  ditandai  dengan pembangunan  infrastruktur  perdagangan  dan  industri  di  beberapa  tempat.  Beberapa  Pusat Perbelanjaan dan Toko modern dibangun di pusat-pusat keramaian sebagai sarana perdagangan yang didukung dengan infrastruktur modern dan dukungan kepemilikan modal yang besar.
Keberadaan  pasar  tradisional  dan  toko  modern  telah  diatur  secara  normatif  pertama  kali  di Peraturan Presiden (Pepres) No.112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dengan mengatur enam hal pokok yakni pengertian, zonasi, kemitraan, perizinan, trading  term  (syarat  perdagangan),  sanksi  dan  kelembagaan  pengawas.  pemerintah  kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  Modern.  Di  dalam kebijakan ini lebih rinci mengatur tentang zonasi, trading term (perjanjian perdagangan) dan perizinan.
Berkaitan  dengan  perizinan  tempat  usaha,  di  kabupaten  Sukoharjo  terdapat  beberapa  regulasi yang dapat dijadikan pedoman, yakni : Peraturan  Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang  Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten  Sukoharjo yang digantikan dengan Peraturan Daerah No 7 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  Swalayan;  Peraturan  Bupati  Nomor  44  tahun  2016  tentang Penataan Toko Tradisional/Kelontong di Kabupaten Sukoharjo; Peraturan Bupati  Nomor 6 Tahun 2016 terkait izin pendirian minimarket di Kabupaten Sukoharjo. 10
Pada  Peraturan  Bupati  Nomor  6  Tahun  2016  terkait  izin  pendirian  minimarket  di  Sukoharjo, Bupati  menekankan  tidak  adanya  perpanjangan  dan  pemberian  izin  baru  terhadap  toko  modern berbentuk minimarket hingga tahun 2018. Kemudian peraturan ini diperpanjang hingga tahun 2030 dengan tujuan  menghentikan  populasi  minimarket.  Hal ini  sengaja  diberlakukan  atas  dasar  bentuk perlindungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap pedagang kecil.

## Pelaksanaan  Regulasi  Terkait  Pengaturan  Persaingan  Pasar  Tradisional  dengan  Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo
Regulasi  terkait  pengaturan  persaingan  pasar  tradisional  dengan  toko  modern  di  Kabupaten Sukoharjo  sejatinya  sudah  dibuat  memenuhi  apa  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia. Tetapi pada prakteknya, masih ada ketidak-sesuaian atas regulasi yang berjalan.
Konflik  yang  muncul  sehingga  menyebabkan  ketidakharmonisan  antara  keberadaan  pasar tradisional  dengan  toko  modern  berawal  dari  diberlakukannya  moratorium  bupati  terkait pemberhentian  penerbitan  dan  perpanjangan  izin  toko  modern  berbentuk  minimarket.  Toko modern  dengan  konsep  minimarket  yang  mengalami  dampak  moratorium  kemudian  merubah bentuk menjadi toko tradisional/kelontong.
Dalam  pengajuan  perubahan  konsep  dari  minimarket  ke  toko  tradisional/kelontong berpedoman  pada  Peraturan  Bupati  Nomor  44  Tahun  2016  tentang  Penataan  Toko Tradisional/Kelontong  di  Kabupaten  Sukoharjo.  Pengajuan  tersebut  harus  memenuhi  persyaratan administrasi  seperti  izin  IMB,  surat  pernyataan  dari  pemilik  usaha  bahwa  usaha  yang  dilakukan
9 Ridwan Khairandy, Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian hukum dalam era Otonomi Daerah. Jurnal Hukum Republica, Vol.5 No.2 tahun 2006, hal 148
10 Hasil wawancara dengan bapak Haryanto Adi Sujoko Kasi Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo, 22 Maret 2019

## Septiana Putri Utami
bukan toko dengan sistem waralaba/fraichise atau mitra usaha; permohonan izin usaha kepada Camat. Camat  nantinya  melakukan  pemeriksaan  berkas  pendaftaran  izin  Usaha  Mikro  Kecil  Toko Tradisional/Kelontong  dan  selanjutnya  melakukan  pemeriksaan  ke  lokasi  kegiatan  usaha  yang dituangkan dalam suatu berita acara.
Secara  normatif,  sistem  administratif  pada  perizinan  perubahan  toko  modern  ke  toko tradisional/kelontong sudah berjalan baik. Namun pada prakteknya, ada kesenjangan yang membuat peraturan tersebut berjalan kurang mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2016 tentang  Penataan  Toko  Tradisional/Kelontong  di  Kabupaten  Sukoharjo  pasal  4  (empat)  yang ditandai dengan maraknya toko modern yang merubah izinnya menjadi toko tradisional/kelontong masih  menggunakan  sistem  fraichese  dengan  sistem  pelayanan  mandiri.  Regulasi  yang  mengatur menjelaskan  bahwa  toko  tradisional/kelontong  bukan  merupakan  toko  dengan  sistem waralaba/franchise  atau  mitra  waralaba  dan  penjualannya  dilakukan  dengan  pemberian  layanan langsung oleh penjual kepada pembeli (konsumen).
Implementasi Peraturan Bupati mengenai pergantian toko modern menjadi toko tradisional yang kurang  berjalan  baik  dikarenakan  peran  pengawasan  dari  pemerintah  tingkat  kecamatan  belum optimal,  sehingga  cenderung  bersifat  formalitas  belaka  dalam  hal  pengecekan  toko  modern  yang akan berganti konsep menjadi toko tradisional/kelontong.
Pemerintah  berkepentingan  untuk  menjalankan  kebijakan  perekonomian  serta  sektor-sektor usaha  tertentu  unutk  memperhatikan  apa  yang  dibutuhkan  masyarakat  saat  ini,  baik  pelaku  usaha maupun konsumen sehingga tercipta kegiatan ekonomi yang kondusif. 11 Hadirnya toko modern yang beralih menjadi toko kelontong dikhawatirkan akan persaingan ekonomi.
Data yang diperoleh penulis menyebutkan ada dampak kerugian atas berdirinya minimarket yang beralih  nama  menjadi  toko  tradisional/kelontong.  Salah  satu  narasumber  berpendapat  hadirnya minimarket  yang  berubah  menjadi  toko  tradisional  tetap  menurunkan  omset  dagangannya,  karena pembeli  memilih  berbelanja  di  toko  tersebut  dengan  promo-promo  yang  ditawarkan.  Kondisi  ini kian terpuruk karena toko tersebut letaknya tidak jauh dari pasar tradisional. 12
Dilihat dari peraturan yang berlaku, pemerintah bertekad menjaga eksistensi pasar tradisional. hal ini  didasari  bahwa  semakin  berkembangnya  usaha  perdagangan  eceran  dalam  skala  kecil  dan menengah,  usaha  perdagangan  modern  dalam  skala  besar,  maka  pasar  tradisional  pun  perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang harmonis, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan.
Melihat tindakan pemerintah daerah tentang moratorium pemberhentian perizinan toko modern, merupakan  wujud  implementasi  dari  asas  freises  emerssen.  Freies  ermessen  merupakan  konsekuensi pemerintah  di  negara  kesejahteraan  untuk  melakukan  berbagai  tindakan  hukum  dalam  rangka melayani kepentingan masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum.
Pelaksanaan  asas  freises  emerssen  dalam  cakupan  moratorium  yang  ditetapkan  oleh  bupati mengalami  hambatan  berupa  kurangnya  pengawasan  terhadap  perizinan  toko  modern  berbentuk minimarket yang beralih konsep menjadi toko kelontong.
Hambatan lain yang di hadapi oleh pasar tradisional adalah minat beli masyarakat yang semakin menurun untuk berbelanja di pasar tradisional. salah satu informan menyebutkan memilih berbelanja di toko modern hingga online shop untuk memenuhi kebutuhan dikarenakan banyaknya promo yang ditawarkan seperti cashback, discount dan promo gratis ongkos kirim. 13
11 Diana Halim Koentjoro. 2006. Penegakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Gloria Juris Vol 6 No 2. Jakarta
12 Wawancara dengan informan dari pedagang pasar Tawangsari yang dilakukan 22 Juni 2019
13 Hasil wawancara dengan ibu Diah, warga yang bertempat tinggal di sekitar pasar Telukan, Sukoharjo 22 Maret 2019

## Harmonisasi Pengaturan Persaingan Pasar Tradisional Dengan Toko Modern Di Kabupaten Sukoharjo

## Cara  Menciptakan  Harmonisasi  Pengaturan  Pasar  Tradisional  dengan  Toko  Modern  di kabupaten Sukoharjo.
Dengan  permasalahan  yang  sudah  didiskripsikan  di  atas,  ketidak-harmonisan  terjadi  antara aturan yang berlaku dengan implementasi di lapangan berupa kurangnya pengawasan terhadap toko modern  yang  beralih  konsep  menjadi  toko  tradisional/kelontong.  Jika  hal  ini  dibiarkan,  pedagang tradisional  akan  dirugikan  karena  konsumen  tetap  memilih  berbelanja  di  toko  modern  berbentuk minimarket di sekitar pemukiman masyarakat. Efek lain yang ditimbulkan adalah moratorium guna menekan jumlah toko modern akan berjalan sia-sia.
Dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Tradisional/Kelontong di  Kabupaten  Sukoharjo  pasal  15  (lima  belas)  menyebutkan  bahwa  pembinaan  dan  pengawasan terhadap  pengelolaan  toko  tradisional/toko  kelontong  dilakukan  oleh  perangkat  daerah  yang membidangi perdagangan, dalam hal ini  Dinas Perdagangan Koperasi Usaha  Kecil dan Menengah Kabupaten  Sukoharjo.  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan,  sebenarnya  pihaknya mengakui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pemilik toko modern. Dengan keadaan demikian Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Sukoharjo melakukan tindakan represif sesuai ketentuan yang berlaku yakni peringatan tertulis, penutupan/penyegelan dan atau pencabutan izin. 14
Pelaksanaan  moratorium  sejatinya  melindungi  pedagang  kecil  terkhusus  pedagang  pasar tradisional.  Dalam  implementasi  terkait  perubahan  izin  toko  modern  menjadi  toko tradisional/kelontong  terdapat  dampak  buruk  yang  ditimbulkan.  Jika  masyarakat  merasa  dirugikan dapat  menggugat  dengan  menggunakan  mekanisme  actio  popularis  atau  citizen  law  suite.  Pihak penggugat dalam hal ini setiap pedagang yang dirugikan akibat berdirinya toko modern yang beralih menjadi toko tradisional/kelontong.
Dalam tataran harmonisasi dan mensinergikan pasar tradisional dan toko modern, perlu adanya tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah.  Perlunya pengawasan yang lebih intensif dalam hal pemberian izin terhadap toko modern yang ingin beralih ke toko tradisional/kelontong.
Sebagai penopang  perekonomian  masyarakat  lokal,  pasal  tradisional  harus  dijaga  eksistensinya. Salah  satu  program  yang  dapat  menjaga  eksistensi  pasar  tradisional  adalah  program  kemitraan. Program  ini  sejatinya  sudah  di  atur  dalam  regulasi  berlaku  di  Kabupaten  Sukoharjo,  namun implementasinya  belum  terlaksana  penuh  di  lapangan.  Belum  adanya  pola  kemitraan  yang  baku membuat  program  ini  tidak  efektif.  Pengawasan  terhadap  toko  modern  yang  harus  di  laksanakan secara kontinu agar kerjasama antara pasar tradisional dengan toko modern berjalan baik.
Langkah  preventif  yang  dapat  pemerintah  daerah  lakukan  guna  menciptakan  iklim  persaingan yang  harmonis  pasar  tradisional  dan  toko  modern  dengan  cara  mendigitalisasi  pasar  tradisional. Program  ini  harus  melibatkan  marketplace  serta  pihak-pihak  terkait  pasar  tradisional.  Nantinya masyarakat  bisa  menikmati  kemudahan  bertransaksi  di  pasar  tradisional  dan  berkesempatan mendapatkan keuntungan yang di tawarkan dari berbagai marketplace. Guna menciptakan digitalisasi pasar tradisional diperlukan komitmen serius dari pemerintah daerah untuk menfasilitasi terciptanya sumber daya manusia yang mampu menjalankan program tersebut.
Penutup
Ketidakharmonisan  antara  pasar  tradisional  dengan  toko  modern  dikarenakan  kurangnya pengawasan  dari  pemerintah  terkait  perizinan  pergantian  toko  modern  ke  toko  tradisional/
14 Hasil wawancara dengan bapak Haryanto Adi Sujoko Kasi Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo, 22 Maret 2019

## Septiana Putri Utami
kelontong. Sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko, Toko Modern yang berada di wilayah kabupaten Sukoharjo tidak diberikan perpanjangan izin dan untuk toko modern yang akan berdiri tidak mendapatkan izin.
Guna menciptakan  keharmonisan dalam  hal persaingan  pasar tradisional  dengan toko  modern diperlukan langkah represif dan preventif. Penegakan aturan mengenai penertiban toko modern yang melanggar  aturan  harus  ditegakkan.  Lemahnya  pengawasan  menjadi  kendala  utama ketidakharmonisan persaingan pasar tradisional dengan toko modern. Di harapkan masyarakat ikut berperan aktif melaporkan pelanggaran jika terjadi hal-hal yang sifatnya merugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Khairandy,  Ridwan.  Iklim  Investasi  dan  Jaminan  Kepastian  hukum  dalam  era  Otonomi  Daerah.  Jurnal Hukum Republica, Vol.5 No.2 tahun 2006
Koentjoro, Diana Halim. Penegakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Gloria Juris Vol 6 No 2. Jakarta. 2006.
Lotulung,  Effendi  Paulus.  Himpunan  Makalah  Azas-azas  Pemerintahan  yang  Baik,  Bandung  PT.Citra Aditya Bakti Bandung. 1994.
Manan,  Bagir.  Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah,  Yogyakarta:  Penerbit  Pusat  Studi  Hukum  (PSH) Fakultas Hukum UII. 2004
Sunanto,  Sandra.  Modern  Retail  Impact  on  Store  Preference  and  Traditional  Retailers  in  West  Java,  Asian Journal of Business Research ISSN 1178-8933 , Volume 2 , Number 2 . 2012