## UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH HUKUM DIREKTORAT POLISI PERAIRAN POLDA JAMBI

## Nys. Arfa
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi Kampus Pinang Masak Mendalo Indaj Jambi 36361 Email: Nys_arfa@yahoo.co.id
Maraknya  terjadi  tindak  pidana  menimbulkan  kekhawatiran  dan  kecemasan  dalam masyarakat,  salah  satu  tindak  pidana  tersebut  adalah  tindak  pidana  perikanan.  Perikanan merupakan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya ikan.  Banyak  masyarakat  menyalahgunakan  kegiatan  perikanan  menjadi  suatu  keuntungan bagi  diri  mereka  sendiri  tanpa  memikirkan  ekosistem  laut,  misalnya  dengan  menggunakan alat  penangkap  ikan  yang  dilarang  yang  mengakibatkan  kerusakan  ekosistem  laut.  Tindak pidana  perikanan  diatur  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang  Perikanan  salah  satunya yang diatur dalam Pasal 85 tersebut tidak bisa dibiarkan karena akan meresahkan masyarakat dan mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan khususnya di wilayah hukum Direktorat  Polisi  Perairan  Polda  Jambi,  melihat  banyaknya  tindak  pidana  yang  melanggar Pasal  85  tersebut.  Permasalahan  mendasar  yang  tampak  adalah  dalam  hal  upaya penanggulangan  terhadap  tindak  pidana  penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  alat  yang mengganggu  dan  merusak  keberlanjutan  sumber  daya  ikan  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  menunjukkan  belum  terlaksana  secara  maksimal  karena  tindak  pidana  ini masih  terus  terjadi.  Oleh  karena  itu  pentingnya  mengetahui  pelaksanaan  upaya penanggulangan yang sudah dilakukan.

## Kata  Kunci:    Penanggulangan  Tindak  Pidana,  Keberlanjutan  Sumber  Daya    Ikan, Direktorat Polisi Perairan Jambi

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang dan Permasalahan
Maraknya  tindak  pidana  yang  terjadi  akhir-akhir  ini  menimbulkan  kekhawatiran  pada masyarakat.  Salah  satu  tindak  pidana  yang  dimaksud  diantaranya  adalah  tindak  pidana perikanan.  Perikanan  adalah:“kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  dan pemanfaatan sumber daya ikan”.
H. Joko Tribawono mengemukakan bahwa:
Perikanan  adalah  semua  kegiatan  yang  berkaitan  erat  dengan  pengelolaan  dan  pemanfaatan sumber daya ikan. Sumber daya ikan itu sendiri  meliputi berbagai jenis ikan termasuk biota perairan yang lain, yaitu:
1. Pisces (ikan bersirip)
2. Crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebagainya)
3. Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebagainya)
4. Coelenterata (ubur-ubur dan sebagainya)
5. Echinodermata (teripang, bulu babi dan sebangsanya)
6. Amphibia (kodok dan sebagainya)
7. Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya)
8. Mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebagainya)
9. Algae (rumput laut dan sebagainya)
10. Biota  perairan  lainnya  yang  ada  kaitannya  dengan  kesembilan  jenis  tersebut.  Ramlan mengemukakan bahwa:
Pasal  25  ayat  (1)  UUP  2009  menentukan  bahwa  usaha  perikanan  dilaksanakan  dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. Pasal 25 menjelaskan bahwa pengelolaan usaha perikanan dilaksanakan dalan sistem bisnis perikanan, namun  UUP  sendiri  tidak  memberikan  pengertian  tentang  sistem  tersebut  untuk  dapat dipedomani.  Adapun  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2002 memberikan  pengertian  usaha  perikann  adalah  semua  usaha  perorangan  atau  badan  hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri  mereka  sendiri  tanpa  memikirkan  ekosistem  laut,  misalnya  dengan  menggunakan  alat penangkap  ikan  yang  dilarang  yang  mengakibatkan  kerusakan  ekosistem  laut.  Kini  tindak pidana  perikanan  menjadi  sorotan  masyarakat  akibat  maraknya  tindak  pidana  mengenai perikanan.  Contoh  tindak  pidana  perikanan  adalah  penangkapan  ikan  dengan  alat  alat  yang dilarang,  pengeboman  ikan,  bisnis  perikanan  ilegal  serta  masih  banyak  lagi  kasus  yang lainnya.
Tindak  pidana  perikanan  mengacu  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang  Perikanan  telah  dicantumkan  beberapa  pasal  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana (delik)  dibidang  perikanan.  Ada  2  (dua)  kategori  mengenai  tindak  pidana  perikanan  yaitu kategori pelanggran dan kategori kajahatan. Hakim yag akan mengadili pelanggaran dibidang perikanan  juga  khusus.  Pemeriksaan  pengadilan  dapat  dilakukan  secara In  absentia .  Begitu pula penahanan diatur secara khusus.
Tindak pidana perikanan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang  Perikanan  yang menentukan:

## Pasal 85
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memiliki,  menguasai,  membawa,  dan/atau menggunakan  alat  penangkap  ikan  dan/atau  alat  bantu  penangkapan  ikan  yang menggangu  dan  merusak  keberlanjutan  sumber  daya  ikan  di  kapal  penangkap  ikan  di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal  9  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milayar rupiah).
Pasal 9
(1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan  sumber  daya  ikan  di  kapal  penangkap  ikan  di  wilayah  pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
(2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Tindak  pidana  Pasal  85  Undang-Undang  Nomor  45  tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang  Perikanan  dalam  beberapa  keadaan meresahkan  masyarakat  dan  mengganggu  dan  merusak  keberlanjutan  sumber  daya  ikan diwilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Kasus yang pernah terungkap ke media mengenai kegiatan illegal fishing dapat dikemukakan sebagai berikut:
Kepolisian daerah Jambi menangkap 4 (empat) kapal pencuri ikan yang beroperasi dengan menggunakan  jaring  pukat  harimau.  Empat  kapal  pencuri  ikan  ditangkap  disekitar  perairan Ambang Laut Timur Sumatera. Keempat kapal adalah kapal nelayan lokal. Mereka ditangkap karena tidak memiliki izin berlayar dan menggunakan alat tangkap ikan perusak lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat  ketentuan  larangan  terhadap  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan yang  dapat  diancam  dengan  hukuman  atas  pelanggaran  larangan  tersebut,  dan  mengatur pertanggungjawaban  terhadap  hukum  pidana/siapa  yang  dapat  dihukum  serta  menetukan hukuman  apa  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang bertentangan dengan undang-undang.
Merujuk dari kegiatan penangkapan ikan, Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi  yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan laut, sungai dan danau. Dalam 4 (empat) tahun terakhir  diwilayah  hukum  Polda  Jambi,  tindak  pidana  Pasal  85  Undang-Undang  Nomor  45 Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang Perikanan masih sering terjadi sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang ditangani oleh Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi Tahun 2014 s/d 2017

## Sumber: Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi
Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam 4 (empat) tahun belakang ini jumlah kasus tindak  pidana  Pasal  85Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang  Perikanan  ke  kepolisian  Perairan  Polda Jambi  adalah  sebanyak  13  (tiga  belas)  kasus,  dengan  rincian  4  (empat)  kasus  tahun  2014,  4 (empat)  kasus  tahun  2015,3  (tiga)  kasus  2016  dan  2  (dua)  kasus  tahun  2017.  Tindak  pidana perikanan  penyelesaiannya  dilimpahkan  kepada  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi Jambi.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, menentukan bahwa: Pasal 202
No Tahun Jumlah Kasus 1 2014 4 2 2015 4 3 2016 3 4 2017 2
(1) Ditpolair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda.
(2) Ditpolair  bertugas  menyelenggarakan  fungsi  kepolisian  perairan  yang  mencakup patroli,  TPTKP  di  perairan,  SAR  di  wilayah  perairan,  dan  Binmas  pantai  atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.
(3) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  Ditpolair menyelenggarakan fungsi:
a. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal dilingkungan Polda;
b. Pelaksanaan  patroli,  pengawalan  penegakan  hukum  di  wilayah  perairan,  dan binmas pantai di daerah hukum Polda;
c. Pemberian bantuan SAR di laut/perairan;
d. Pelaksanaan transportasi kepolisian perairan;
e. Pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan; dan
f. Pengumpulan  dan  pengelolaan  data  serta  penyajian  informasi  dan  dokumentasi program kegiatan Ditpolair.
Yang  dimaksud  dengan  TPTKP  di  perairan  yaitu  Tindakan  Pertama  di  Tempat  Kejadian Perkara.
Pasal 203
(1) Ditpolair dipimpin oleh Dirpolair yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
(2) Ditpolair  dalam  melaksanakan  tugasnya  dibantu  oleh  Wadirpolair  yang bertanggungjawab kepada Dirpolair.
Pasal 204
Ditpolair terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
c. Subdirektorat Penegak Hukum (Subditgakkum);
d. Satuan Patroli Daerah (Satrolda);
e. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan); dan
f. Kapal
Pasal 207
(1) Subditgakkum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  204  huruf  c  bertugas menyelenggarakan  pembinaan  teknis  kepolisian  perairan  di  bidang  penyidikan kecelakaan  dan  penindakan  pelanggaran  di  perairan  termasuk  patroli  dan pengawalan.
(2) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  Subditgakkum menyelenggarakan fungsi:
a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda; dan
b. Perawatan tahanan dan barang bukti, serta pelaksanaan patroli dan pengawalan;
(3) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Subditgakkum dibantu oleh:
a. Seksi  Penyelidikan  (Silidik),  yang  bertugas  melaksanakan  pennyelidikan  tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda; dan
b. Seksi tindak (Sitindak), yang bertugas melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda.
Terus terjadinya tindak pidana Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan di provinsi Jambi bukanlah  menandakan  bahwa  tidak  ada  suatu  usaha  atau  upaya  penanggulangan  yang dilakukan  guna  mengatasi  dan  memberantas  tindak  pidana  perikanan  tersebut  melainkan masih ditemui adanya suatu permasalahan atau kendala dalam pelaksanaannya.
Beranjak dari keadaan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan  Alat Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Hukum Direktorat  Polisi  Perairan  Polda  Jambi agar  nantinya  diperoleh  suatu  gambaran  tentang upaya penanggulangan dan kendala penanggulangan tindak pidnaa penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah hukum  direktorat  polisi perairan  polda  jambi.  Dan  untuk  membatasi  kajian  penelitian,  maka permasalahan dibatasi pada persoalan yang dianggap sangat mendasar yaitu:
1. Bagaimanakah bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi?
2. Apa  saja  kendala  yang  dihadapi  oleh  Direktorat  Polisi  Perairan  Polda  Jambi  dalam melakukan  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  penangkapan  ikan  dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu  memaparkan  fakta  yang  ditemukan  dilapangan  yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai suatu penelitian yuridis empiris maka sumber data penelitian yang dipergunakan adalah sumber data sekunder dan data lapangan.
Sumber  data  sekunder  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan  terhadap  bahan-bahan hukum  primer,  yaitu  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  masalah yang  diteliti,  bahan-bahan  hukum  sekunder,  yaitu  berupa  buku-buku,  makalah,  bahan-bahan tertulis  lainnya  yang  ada  kaitannya  dengan  masalah  yang  diteliti,  dan  bahan  hukum  tersier, yaitu berupa kamus hukum maupun kamus umum. Sumber data lapangan diperoleh di instansi terkait dengan masalah yang diteliti yaitu di wilayah hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi. Sementara alat pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap pejabat terkait dengan masalah dan studi dokumen.
Terhadap data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan data dengan melakukan editing. Selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif,  yang  akan  dipaparkan  dalam  bentuk  uraian  atau pernyataan. Kemudian dari analisis nanti akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat  Yang  Mengganggu  Dan  Merusak  Keberlanjutan  Sumber  Daya  Ikan  Di Wilayah Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi.
Dalam  upaya  penanggulangan  terhadap  tindak  pidana  penangkapan  ikan  dengan menggunakan  alat  yang  mengganggu  dan  merusak  keberlanjutan  sumber  daya  ikan  dituntut adanya kerjasama  antara seluruh lembaga  yang terkait dan peran serta masyarakat.  , hal ini merupakan  penanggulangan  secara  preventif,  sedangkan  usaha  yang  menunjukkan  adanya pemberantasan terhadap perbuatan pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu  dan  merusak  keberlanjutan  sumber  daya  ikan  yang  sedang  terjadi  adalah merupakan penanggulangan secara represif..
Adapun  Upaya  penanggulangan  yang  ditempuh  guna  mengatasi  tindak  pidana penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  alat  yang  mengganggu  dan  merusak  keberlanjutan sumber daya ikan adalah:
1. Menghimbau kepada masyarakat  agar tidak melakukan perbuatan  yang melanggar ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan terkhusus  Pasal  85  tentang  perbuatan  pidana  penangkapan  ikan  dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan
2. Melakukan  pengungkapan  kasus  tindak  pidana  penangkapan  ikan  dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dengan langsung turun kelapangan.
3. Melakukan penindakan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan undang-undang perikanan.
Upaya pemprosesan sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun dengan berbagai alasan yang  melatar  belakangi  si  pelaku  tersebut  melakukan  tindak  pidana  tersebut,  begitu  ada laporan atau pengaduan, pihak aparat terkait harus cepat memprosesnya.
Upaya  penanggulangan  yang  ditempuh  untuk  mengatasi  terjadinya  tindak  pidana penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  alat  yang  mengganggu  dan  merusak  keberlanjutan sumber daya ikan oleh Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi dengan upaya penanggulangan secara preventif dan represif.
Adapun secara preventif dilakukan dengan:
1. Melakukan Sosialisasi Undang-Undang Perikanan dan Penyuluhan hukum
Melihat kesadaran hukum dari masyarakat yang sangat rendah, sehingga pentingnya untuk menanamkan  kepada  masyarakat  suatu  sikap  dan  perasaan  yang  taat  terhadap  peraturan- peraturan  yang  ada  agar  setiap  orang  menyadari  dan  menghargai  hak  serta  kewajibannya sebagai  individu  maupun  sebagai  anggota  masyarakat.  Salah  satu  cara  dari  berbagai  upaya yang  dilakukan  untuk  meningktkan  kesadaran  hukum  masyarakat  dengan  cara  melakukan sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum.  Dari  sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum  yang  dilakukan dapat  memberikan  informasi  dan  arahan  atau  pengetahuan  kepada  masyarakat  tentang kesadaran  hukum,  sehingga  diharapkan  dapat  mengurangi  kejahatan  atau  tindak  pidana khususnya  di  bidng  perikanan  terkhusus  lagi  terhadap  tindak  pidana  penangkapan  ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
Penyuluhan  hukum  guna  menanamkan  ataupun  menimbulkan  kesadaran  hukum  bagi masyarakat dalam hal terjadinya tindak pidana perikanan merupakan tanggungjawab bersama, sehingga jika terjadi suatu tindak pidana khususnya tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan  alat  yang  mengganggu  dan  merusak  keberlanjutan  sumber  daya  ikan diharapkan  masyarakat  melaporkan  kepada  yang  berwajib  dan  mencegah  masyarakat  untuk melakukan  penangkapan  ikan  dengan  cara  yang  dilarang  yang  dapat  merusak  keberlanjutan sumber daya ikan itu sendiri. Melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum ini juga diharapkan masyarakat  akan  lebih  memperolah  pamahaman  akan  pentingnya  kelestarian  lingkungan. Sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum  ini  dilakukan  di  desa-desa  yang  masyarakatnya  banyak melakukan aktifitas penangkapan ikan.
2. Melakukan Patroli
Patroli  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Polisi  Perairan  Polda  Jambi  merupakan  langkah yang  ditempuh  guna  menemukan  aktifitas  atau  kegiatan  penangkapan  ikan  dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus menangkap pelakunya. Pelaksanaan patroli ini sendiri oleh Direktorat Polisis Perairan Polda Jambi  di  lakukan  di  daerah  yang  diduga  rawan  akan  terjadinya  penangkapan  ikan  degan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan tersebut. Kemudian  upaya  penanggulangan  secara  Represif  sebagai  upaya  penindakan  dalam penegakan kebijakan hukum pidana.
Tabel  2.  Jumlah  Tindak  Pidana  Penangkapan  Ikan  Dengan  Menggunakan  Alat  Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan  yang ditangani oleh Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi Tahun 2014 s/d 2017
Sumber: Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi
No  Tahun Jumlah Kasus Proses Penyelesaian 1 2014 4 Dilimpahkan Ke Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jambi Pelaku Diberikan teguran dan menandatangani  surat  pernyataan  tidak mengulangi  perbuatan  tindak  pidana tersebut 2 2015 4 Dilimpahkan Ke Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jambi Pelaku Diberikan teguran dan menandatangani  surat  pernyataan  tidak mengulangi  perbuatan  tindak  pidana tersebut 3 2016 3 Dilimpahkan Ke Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jambi Pelaku Diberikan teguran dan menandatangani  surat  pernyataan  tidak mengulangi  perbuatan  tindak  pidana tersebut 4 2017 2 Dilimpahkan Ke Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jambi Pelaku Diberikan teguran dan menandatangani  surat  pernyataan  tidak mengulangi  perbuatan  tindak  pidana
tersebut
Dalam  kasus  tindak  pidana  penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  alat  yang mengganggu  dan  merusak  keberlanjutan  sumber  daya  ikan  dalam  tabel  diatas  semuanya hanya diberikan sanksi peringatan dan menandatangani surat pernyataan  yang diberi materai yang  isinya  tidak  mengulangi  lagi  tindak  pidana  tersebut  karena  dapat  mengganggu  dan merusak sumber daya ikan.
Tindak  pidana  penangkapan  ikan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  tertangkap  oleh Direktorat  Polisi  Perairan  Polda  Jambi  merupakan  tindak  pidana  yang  tergolong  ringan  dan alasan  cuma  dilakukan  tindakan  berupa  membuat  surat  pernyataan  untuk  tidak  mengulangi lagi perbuatan tersebut di dasarkan pada hal berikut:
1. Karena  kapal  yang  digunakan  oleh  masyarakat  atau  nelayan  yang  tertangkap bermesin di bawah 30 GT
2. Masyarakat  atau  nelayan  yang  tertangkap  tersebut  baru  pertama  kali  melakukan perbuatan penangkapan ikan tersebut.
3. Alat penangkap ikan tergolong dalam alat penangkap ikan  golongan ringan karena daya tangkap dan ukuran alat yang tidak begitu besar.
4. Hasil  tangkapan  ikan  hanya  dipergunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  makan sehari-hari bukan untuk diperjual belikan.
Dalam  hal  terjadinya  tindak  pidana  penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  alat  yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan proses yang tergolong berat yang dilakukan  Subditgakkum  Direktorat  Polisi  Perairan  Polda  Jambi  yaitu  melakukan penyelidikan  perbuatan  penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  alat  yang  mengganggu  dan merusak  keberlanjutan  sumber  daya  ikan,  dan  apabila  hasil  penyelidikan  memenuhi  unsur tindak pidana, maka perkara dilimpahkan kepenyidik PNS Dinas Kelautan Dan Perikanan. Selanjutnya setelah sampai ke penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kalutan dan Perikanan tindak pidana tersebut dibawa ke Forum Koordinasi Dinas Kalautan dan Perikanan untuk dikaji apakah perbuatan pelaku digolongkan sebagai tindak pidna perikanan khususnya terhadap  penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  alat  yang  mengganggu  dan  merusak keberlanjutan  sumber  daya  ikan,  apabila  kesalahan  pelaku  dan  alat  bukti  yang  mendukung maka  kasus  akan  dilanjutkan  ke  Kejaksaan  dan  Pengadilan  (untuk  tindak  pidana  perikannan yang  tergolong  tindak  pidana  perikanan  dalam  skala  berat)  atau  hanya  diberi  sanksi  teguran dan  menandatangani  surat  pernyataan  tidak  melakukan  lagi  kejahatan  tersebut  (untuk  tindak pidana  perikanan  yang  tergolong  tindak  pidana  perikanan  dalam  skala  ringan),  hasil  kajian dari forum tersebut dilaporkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Hal  ini  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  73  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun 2009  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan, Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan Nomor  PER.  13/MEN/2009  tentang  Forum  Koordinasi  penangnan  tindak  pidana  di  bidang Perikanan  Nomor  PER  11/MEN/2010  Tentang  Perubahan  Peraturan  Menteri  Kelautan  Dan Perikanan  Nomor  PER.  13/MEN  Tentang  Forum  Koordinasi  Penanganan  Tindak  Pidana  Di Bidang Perikanan.
Walaupun telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan, tetapi perbuatan penangkapan ikan  dengan  menggunakan  alat  yang  mengganggu  dan  merusak  keberlanjutan  sumber  daya ikan  selalu  saja  terjadi.  Hal  ini  terjadi  karena  belum  sempurnanya  upaya  penanggulangan yang dilakukan. Keadaan ini disebabkan masih ada kendala yang dihadapi.
B. Kendala  yang  dihadapi  Oleh  Direktorat  Polisi  Perairan  Polda  Jambi  Dalam Melakukan  Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Penangkapan  Ikan  Dengan Menggunakan  Alat  Yang  Mengganggu  Dan Merusak  Keberlanjutan  Sumber  Daya Ikan.
kendala  yang  dihadapi  oleh  Direktorat  Polisi  Perairan  Polda  Jambi  dalam  melakukan upaya  penanggulangan  tindak  pidana  penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  alat  yang mengganggu  dan  merusak  keberlanjutan  sumber  daya  ikandapat  dikemukakan  sebagai berikut:

## 1)  Kurangnya dana operasional
Dana  operasional  yang  dimiliki  Direktorat  Polisi  Perairan  Polda  Jambi  adalah  untuk biaya  sarana  prasarana  kendaraan,  pengejaran  pelaku,  konsumsi  tahanan  seluruh  tindak pidana  dan  penyelesaian  seluruh  perkara  yang  masuk  ke  Direktorat  Polisi  Perairan  Polda Jambi.  Dengan  keadaan  demikian  apabila  jumlah  tindak  pidana  yang  ditargetkan berdasarkan  berdasarkan  tahun  anggaran  lalu  agak  kecil,  maka  dana  operasional  yang  ada tidak akan mencukupi. Dengan tidak cukupnya dana operasional ini jelas akan berpengaruh besar  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  secara  menyeluruh  terhadap  tindak  pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan khususnya.
2) Kurangnya peralatan
Peralatan  yang  dimaksud  yaitu  sarana  transportasi,  alat-alat  untuk  kepentingan penyidikan  seperti  media  yang  bias  menampilkan  potret  dari  pelaku  secara  cepat. Kekurangan peralatan ini dapat menyebabkan kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana  penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  alat  yang  mengganggu  dan  merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang tidak terlacak dan pelakunya tidak tertangkap.
3) Kurangnya Personil
Personil  yang  ada  di  Direktorat  Polisi  Perairan  Polda  Jambi    masih  sangat  sedikit dibandingkan  dengan  luas  wilayah  dan  berbagai  macam  tindak  pidana  yang  terjadi  di wilayah hokum provinsi Jambi, sehingga masing-masing personil (Penyidik) bertanggungjawab  dengan  tugasnya  masing-masing.  Apabila  terjadi  suatu  kasus penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber  daya  ikan  tidak  ada  personil  yang  menangani  hal  tersebut  di  kantor,  maka  harus menggangu  personil  tersebut  untuk  mengambil  perbuatan  pengejaran.  Keadaan  ini  sudah barang tentu pelaku telah jauh melarikan diri  yang sulit dikejar dalam waktu  yang singkat, apalagi  tidak  ada  keperdulian  warga  masyarakat  akan  perbuatan  penangkapan  ikan  dengan menggunakan  alat  yang  mengganggu  dan  merusak  keberlanjutan  sumber  daya  ikan  di Wilayah hukum Provinsi Jambi tersebut.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  penangkapan  ikan  dengan menggunakan  alat  yang  mengganggu  dan  merusak  keberlanjutan  sumber  daya  ikan  oleh Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi dilakukan dengan:
a. Upaya  preventif,  dengan  melakukan  penyuluhan  hukum  dan  sosialisasi  undang- undang Perikanan dan melakukan patroli.
b. Upaya  represif,  dengan  melakukan  penyelidikan,  memperoses  dan  memberikan teguran  kepada  pelaku  dengan  membuat  pernyataan  oleh  pelaku  untuk  tidak mengulangi perbuatannya.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  Direktorat  Polisi  Perairan  Polda  Jambi  dalam  melakukan upaya  penanggulangan  tindak  pidana  penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  alat  yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yaitu:
a. Kurangnya sarana dan prasarana.
b. Kurangnya personil.
c. Kurangnya dana operasional.
Menyikapi  pentingnya  mengatasi  masalah  penanggulangan  terhadaptindak  pidana penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  alat  yang  mengganggu  dan  merusak  keberlanjutan sumber daya ikan hendaknya dalam menanggulangi dan meminimalisir hal-hal yang menjadi permasalahan dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan  alat  yang  mengganggu  dan  merusak  keberlanjutan  sumber  daya  ikan  aparat penegak  hukum  harus  bertindak  secara  proaktif  .  Penyidik  Direktorat  Polisi  Perairan  Polda dengan  aparat  penegak  hukum  lainnya  secara  konsisten  melakukan  koordinasi  agar  upaya penanggulangan  terhadap  tindak  pidana  penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  alat  yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dapat diwujudkan secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz A Maulana,2011, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Ketua Sekolah Tinggi ilmu Hukum Sunan Giri Malang, Artikel.
Barda  Nawawi,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, 2010.
Bambang Purnomo, 1985, Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta. Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta. Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung. Ramlan, 2015, Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan, Setara Press, Malang. Supriadi dan Alimuddin, 2011, Hukum Perikanan Indonesia, Sinar Grafika Offset.
Siswanto  Sunarso,  Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  Dan  Strategi  Penyelesaian  Sengketa,
Rineka Cipta, Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor 45  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004 Tentang Perikanan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.