Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.6 (No. 2 ): 187 - 206 Th. 2020 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423 Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian

## PERSPEKTIF HERMENEUTIKA RICOEUR MENYUSURI AGENDA TOLERANSI DI ORGANISASI ISLAM NAHDLATUL ULAMA

## The Perspective of The Ricoeur Hermeneutics in Search of Tolerance Agenda at The Islamic Organization of Nahdlatul Ulama
1)* Said Romadlan, Ibnu Hamad, Effendi Gazali
1) Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta, Indonesia
2) Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
3) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia
1) Jalan Limau II Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia.
2) Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kampus UI, Depok 16424, Indonesia.
3) Kampus I: Jl. Hang Lekir I/8 Gelora Jakarta, 10270, Indonesia.
Diterima 29 Januari 2020 / Disetujui 24 Agustus 2020

## ABSTRACT
The  Perspective  of  the  Ricoeur  hermeneutics  about  tolerance  at  the  Islamic  organization  Nahdlatul Ulama  (NU)  focuses  on  the  interpretation  process  of  NU  as  an  influential  Islamic  organization  concerning tolerance  to  non-Muslims.  The  understanding  of  current  tolerance  is  crucial  amid  strengthening  the  action  of intolerances and discrimination in various forms of intimidation and assault on minority groups. In addition, the interpretation of the meaning of tolerance can be considered to be one of the triggers of radical action, especially when associated with issues of political leadership, the establishment of a place of worship, and so on. Therefore, the purpose of this article is to understand how the process of interpretation done by NU about tolerance toward non-Muslims.  The  Method  in  this  study  was  the  hermeneutics  method  of  Paul  Ricoeur,  that  emphasizing  the interpretation of the text with the distanciation process between text and the reader. The results show that the interpretation  process  of  tolerance  is  based  on  the  language  (verses)  of  the  Qur'an  surat  al-Hujurat  verse  13 "Lita'arafu", which means to know each other. In the process of language distancing into discourse, the verse is understood by NU tolerances as Ukhuwah Wathaniyah, the Brotherhood of country and nation. The practice of discourse  shows  that  the  interpretation  of  NU  is  motivated  by  the  reality  that  the  plurality  of  religion  as Sunnatullah, and  its  practice  in  the  context  of  muamalah, and  to  realize  the  treatise  of  Islam  as  a  religion  of rahmatan lil-aalamin.  The contextual interpretation of NU is based on the importance of maintaining the integrity of the Indonesia.  The Interpretation of this tolerance to non-Muslims can be used as a counter-discourse of the interpretations of radical Islamist groups that considers non-Muslims to be enemies so that they must be affected even.
Keywords: Hermeneutics, NU, Tolerance, Ukhuwah Wathaniyah

## ABSTRAK
Perspektif  hermeneutika  Ricoeur  tentang  toleransi  di  organisasi  Islam  Nahdlatul  Ulama  (NU) memfokuskan pada proses penafsiran NU sebagai organisasi Islam berpengaruh mengenai toleransi terhadap non- muslim.  Pemahaman  atas  toleransi  saat  ini  sangat  penting  di  tengah  menguatkan  tindakan  intoleran  dan diskriminasi dalam berbagai bentuk intimidasi dan penyerangan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Selain itu, penafsiran mengenai makna toleransi ini dapat dianggap menjadi salah satu pemicu tindakan radikal, terutama bila dikaitkan dengan isu-isu kepemimpinan politik, pendirian tempat ibadah, dan sejenisnya. Studi ini bertujuan untuk mendalami proses penafsiran mengenai toleransi terhadap non-muslim oleh organisasi Islam NU. Studi ini menggunakan perspektif dan metode hermeneutika Ricoeur yang menfokuskan pada otonomi teks dalam proses penafsiran dan distansiasi makna antara pembuat teks dan pembaca. Kajian ini menghasilkan temuan bahwa dalam proses  penafsiran  tentang  toleransi  terhadap  non-muslim  NU  merujuk  pada  kata “lita’arafu” dalam  surat  al- Hujurat: 13, yang berarti supaya saling mengenal. Melalui distansiasi dari bahasa ke diskursus, kata “lita’arafu”
Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.6 (No. 2 ): 188 - 206 Th. 2020 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
dipahami NU dalam bentuk ukhuwah wathaniyah, yakni persaudaraan sebangsa dan senegara. Praktik diskursus menunjukkan  bahwa  penafsiran  NU  tersebut  dilatarbelakangi  realitas  bahwa  pluralitas  agama  sebagai sunnatullah, dan  praktiknya  dalam  konteks  muamalah,  serta  untuk  mewujudkan  risalah  Islam  sebagai  agama rahmatan  lil-aalamin .  Secara  kontekstual  penafsiran  NU  dilandasi  kepentingan  menjaga  keutuhan  NKRI. Penafsiran  tentang  toleransi  terhadap  non-muslim  NU  ini  dapat  dijadikan  sebagai  wacana  tandingan  atas penafsiran  kelompok-kelompok  Islam  radikal  yang  menganggap  non-muslim  sebagai  musuh  sehingga  harus dimusuhi bahkan diperangi.
Kata Kunci: Hermeneutika, NU, Toleransi, Ukhuwah Wathaniyah
________________________ *Korespondensi penulis: Email: saidromadlan@uhamka.ac.id

## PENDAHULUAN
Permasalahan toleransi antarumat beragama, baik  dalam  konteks  global  maupun lokal  Indonesia  akan  terus  muncul.  Hal  ini karena  adanya  realitas  bahwa  dunia  ini  dihuni bukan hanya beragam agama dan kepercayaan tapi  juga  beragam  suku,  ras,  dan  golongan. Toleransi  ini  menjadi  kunci  keberlangsungan kehidupan sosial antar-unsur yang berbeda agar tetap berlangsung secara harmonis, dan damai. Maka, masalah toleransi menjadi penting untuk dikaji dari berbagai perspektif untuk dijadikan acuan  dan  bahan  pemecahan  masalah  yang berkaitan  dengan  relasi  antarumat  beragama, khususnya di Indonesia sebagai bangsa dengan beragam agama.
Toleransi  secara  terminologis  dapat diartikan  sebagai  sikap  membebaskan  orang atau kelompok lain untuk bertindak seperti yang diinginkan.  Dalam  konteks  masyarakat  sipil, toleransi  diartikan  sebagai  kemampuan  untuk hidup  dalam  perbedaan  (Mouritsen,  2003). Sedangkan  dalam  konteks  toleransi  antar pengikut  agama,  toleransi  adalah  saling membebaskan  dan  menghargai  antar-pengikut agama dan memelihara situasi dan kondisi yang kondusif  bagi  pengikut  agama  lain  untuk melakukan peribadatan dan perintah agamanya tanpa  dirintangi  oleh  pengikut  agama  lain  (B. Arifin, 2016; Jamrah, 2015).
Pada  realitasnya,  toleransi  ini  tidak serta  merta  berjalan  mulus  tanpa  konflik. Kasus-kasus  seperti  pelarangan  beribadah, penyerangan dan perusakan tempat ibadah masih sering terjadi di daerah-daerah misalnya di  Sampang,  Madura  dan  di  Ciukesik,  Bogor. Bahkan  konflik  berdarah  antaragama  pernah terjadi di Ambon Maluku,
Poso,  dan  Kalimantan  Barat  (Al  Qurtuby, 2013).
Faktor-faktor yang memengaruhi masalah toleransi beragama justru banyak dari eksternal  non-agama  seperti  politisasi  agama untuk kepentingan kekuasaan. Faktor lain yang memengaruhi toleransi adalah faktor ekonomi, seperti yang terjadi di Ambon dan Poso. Faktor globalisasi  juga  dapat  menjadi  pemicu  sikap intoleransi agama, di mana globalisasi menggerus  nilai-nilai  tradisional,  termasuk agama,  yang  kemudian  memicu  perlawanan dalam bentuk tindakan radikal untuk mempertahankan tradisi (Mu’ti, 2016).
Masalah  toleransi  beragama  semakin menyeruak pasca tumbangnya kekuasaan Orde Baru  pimpinan  Soeharto  pada  1998.    Hal  ini ditandai dengan bangkitnya kembali kelompok- kelompok yang mengatasnamakan agama yang dianggap tidak toleran, temasuk Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  (Hefner,  2013).  Selain  itu, pasca Orde Baru kekerasan dalam bentuk anti- minoritas  dan  anti-Kristen  meningkat  tajam, termasuk  konflik  antaragama  di  Ambon, pelarangan  dan  penyerangan  pendirian  Gereja di Bogor, dan penyerangan terhadap Ahmadiyah, bahkan penolakan terhadap ideologi  Pancasila  yang  dilakukan  kelompok Islam radikal (Hefner, 2017).
Ancaman  terhadap  toleransi  beragama di  Indonesia  semakin  nyata  dengan  adanya penyerangan pendukung Ahmadiyah di Monas pada  Juni  2008,  dan  penyerangan  terhadap perkampungan Ahmadiyah di Ciampea, Bogor, Jawa Barat pada Januari 2011, karena dianggap menyimpang  dari  Islam  oleh  kelompok  Islam ortodok (Crouch, 2011). Fenomena
menguatkan  tindakan  intoleransi  beragama  ini merupakan bagian dari conservative turn , titik
Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.6 (No. 2 ): 189 - 206 Th. 2020 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423
balik  kebangkitan  kelompok-kelompok  Islam radikal pasca Orde Baru (Assyaukanie, 2013).
Meskipun  kekerasan  atas  nama  agama tersebut  dilakukan  oleh  kelompok-kelompok yang  menyebut  dirinya  Islam,  namun  pada prinsipnya  Islam  sebagai  agama  mayoritas  di Indonesia  secara  teologis  merupakan  agama yang  penuh  dengan  nilai-nilai  toleransi  dan kerukunan antar pengikut agama. Terdapat 114 sampai 140 ayat-ayat al-Qur’an yang mengandung  nilai  toleransi  (Safrodin,  2019). Islam  memandang sama antar pengikut agama langit (samawi) dan agama bumi (non-samawi), mereka  diposisikan  setara  sebagai  umat manusia yang terikat dengan ikatan persaudaraan universal sebagai ciptaan Tuhan. Dalam hidup dan berinteraksi dengan pengikut agama lain, toleransi dalam  Islam ditunjukkan dengan  memberi  kebebasan  pengikut  agama lain  melaksanakan  ibadah  dan  perintah agamanya  dengan  aman  dan  tenang  sepanjang sesuai dengan ketentuan dan tidak menyebabkan kekacauan dan menjaga kepentingan  umum  (Bakar,  2015;  Mursyid, 2016).
Permasalahan  toleransi  beragama  ini juga  dapat  muncul  dari  penafsiran  ayat-ayat toleransi  tersebut.  Hal  ini  karena  perbedaan pemahaman  mengenai  toleransi,  terutama terhadap  non-muslim  karena  setiap  orang  dan kelompok  memiliki  subyektifitas  masing- masing yang didasarkan pada kepentingan yang ada.  Misalnya  pemahaman  tentang  toleransi terhadap  non-muslim  yang  berbeda  dalam pandangan  tokoh  Islam  seperti  Hamka  dan Nurcholis  Madjid  tentang  selamat  Hari  Natal (Gunawan, 2015; Manan, 2016).
Salah  satu  organisasi  Islam  yang dikenal moderat dan toleran di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU), selain juga Muhammadiyah.  Menurut  Greg  Barton,  NU adalah gerakan sosial progresif, di mana mereka berada  di  lingkungan  yang  plural,  dan  tetap optimis  bahwa  Islam  dapat  sejalan  dengan masyarakat  modern  (Barton,  2014).  Tradisi moderat  dan  toleran  NU  ini  sudah  tertanam lama,  dan  inilah  yang  menyebabkan  NU sebagai  organisasi  tidak  bisa  disusupi  oleh ekspansi  kelompok-kelompok  Islam  radikal seperti  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI),  Partai
Keadilan Sejahtera (PKS), dan lain-lain (Wahid & Taylor, 2008).
Moderatisme  NU  dikenal  melalui doktrin  ajaran ahlussunnah  wal  jamaah (Aswaja) yang digagas oleh salah seorang tokoh NU  yakni  KH.  Ahmad  Siddiq,  di  mana karakteristik Islam Sunni diwujudkan oleh NU dengan sikap moderat (tawasuth) , adil (i’itidal), seimbang (tawazzun), dan  toleran (tasamuh) , serta  tolong  menolong (ta’awun) (Burhani,
2012).  Menurut  Hannese,  pandangan  NU sebagai organisasi Islam toleran, moderat, dan egaliter  serta  nasionalis  inilah  yang  mampu mengatasi dan meredam konflik antaragama di berbagai daerah di Indonesia (Hannase, 2017). Termasuk berperan dalam menjaga toleransi di Papua, di mana NU memerankan peran penting menjaga  harmoni  antaragama  di  sana  setelah peristiwa  Tolikara  dan  Kowe  Barat  (Ridwan, 2020).
Maka dalam konteks memahami toleransi  beragama  ini,  terutama  memahami penafsiran  terhadap  ayat-ayat  al-Qur’an  yang berkaitan  dengan  toleransi  menjadi  penting.
Untuk  itu,  kajian  ini  menggunakan  perspektif hermeneutika,  yakni  kajian  filsafat  mengenai penafsiran  makna .  Menurut  Jenet Wolff, hermeneutika secara sederhana berarti penafsiran (interpretation) ,  atau  penafsiran pemahaman.  Sebagai  tradisi,  hermeneutika menaruh  perhatian  pada  penafsiran  terhadap teks,  obyek  budaya,  periode  sejarah,  dan pandangan dunia (Wolff, 1975).
Dalam  kajian  ini, penafsiran  dan pemahaman  atas  teks  secara  lebih  kontekstual mengenai  toleransi  terhadap  non-muslim dilakukan  oleh  NU  sebagai  salah  organisasi Islam  moderat  di  Indonesia.  Berkaitan  dengan penafsiran untuk pemahaman mengenai toleransi terhadap non-muslim ini, maka kajian ini  menggunakan  Teori  Interpretasi  Paul Ricoeur dan Teori Hermeneutika.
Fokus  utama  Teori  Interpretasi  Paul Ricoeur adalah teks yang mempunyai kebebasan  (otonomi  teks).  Artinya,  makna sebuah teks tidak lagi tergantung pada maksud pembuat  teks,  tapi  pada  pembaca  teks.  Maka dari  itu,  teori  interpretasi  dalam  membahas
Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.6 (No. 2 ): 190 - 206 Th. 2020 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423
mengenai  otonomi  teks  ini  menggabungkan secara bersamaan antara pemahaman (understanding) dan  penjelasan (explanation) dalam  satu  proses  penafsiran.  Interpretasi  ini menjadi  persoalan  utama  dalam  hermeneutika (Ricoeur, 2006). Melalui interpretasi dunia teks bertemu dengan dunia pembaca untuk membentuk  makna  baru.  Menurut  Tan,  dkk, dalam  pandangan  Ricoeur,  hubungan  antara menjelaskan (explanation) dan  memahami (understanding) dan sebaliknya antara memahami dan menjelaskan merupakan sebuah lingkaran  hermeneutika (hermeneutics  circle) (Tan et al., 2009) .
Gagasan  utama  Teori  Interpretasi adalah  mengenai  teks  sebagai  sebuah  karya yang otonom, di mana makna sebuah teks tidak lagi  tergantung  pada  maksud  pembuatnya (otonomi  teks).  Untuk  memahami  sebuah  teks tidak  diperlukan  lagi  memahami  maksud pengarangnya, tetapi lebih dengan menafsirkan sendiri  makna  teks  tersebut.  Otonomi  teks  ini menyebabkan  substansi  teks  terlepas  dari cakrawala  pembuatnya.  Melalui  distansiasi, dunia  teks  dapat  meluas  melampaui  dunia pembuatnya.  Proses  pemisahan  antara  teks dengan  maksud  pengarang  ini  dalam  teori Interpretasi  Ricoeur  disebut  distansiasi  atau penjarakan (Ricoeur, 2006).
Distansiasi (distanctiation) terjadi ketika individu secara aktif menafsirkan sendiri tekstual  dan  nontekstual  dari  sistem  simbolik (bahasa).  Distansiasi  merupakan  konsep  baru dalam  dunia  tekstualitas,  yang  menunjukkan hubungan  antara  pemahaman  diri  sendiri dengan  dunia  teks  yang  terhampar  (Petrovici, 2013). Dalam praktiknya, distansiasi ini terjadi dalam  proses  penafsiran  melalui  dua  tahap, yakni ketika bahasa berubah menjadi diskursus, yang  disebut  sebagai  distansiasi  pertama,  dan ketika diskursus berubah menjadi teks (tekstualitas),  yang  merupakan  distansiasi kedua (Magnis-Suseno, 2016).
Ricoeur  dalam  teori  Interpretasi  paling serius dalam memperhatikan polemik mengenai dikotomi  antara  penjelasan (explanation) dan pemahaman (understanding). Ricoeur mencoba mempertemukan  dikotomi  tersebut  dengan memposisikan keduanya secara berbeda berbeda  namun  saling  melengkapi  dalam  hal fungsinya. Dalam pandangan Dilthey, ‘penjelasan’ mengacu kepada model eksplanasi ilmu alam dan diterapkan pada disiplin historis oleh mazhab positivis. Di sisi lain, ‘penafsiran’
merupakan  bentuk  derivasi  dari  pemahaman yang  dipandang  oleh  Dilthey  sebagai  sikap fundamental dalam disiplin ilmu-ilmu kemanusiaan (Ricoeur, 2006; Tan et al., 2009).
Hermeneutika  merupakan  konsep  yang diambil  dari  kata  Yunani  yakni hermeneuein dan hermenia yang memilik arti “menafsirkan”.
Tujuan  hermeneutika  sebagai  memahami adalah  kesepahaman.  Menurut  Richard  E. Palmer,  dalam  penggunaan  aslinya  kata hermeneuein dan hermenia mempunyai    arti yang dapat disepadankan dengan kata “penafsiran” (to  interpret) (Palmer,  2005) . Menurut Elizabeth Anne Kinsella,
hermeneutika adalah seni menafsirkan. Pendekatan  hermeneutika  memiliki  beberapa karakteristik,  yaitu:  mencari  pemahaman daripada  penjelasan,  pengetahuan  ditentukan pada  lokasi  penafsiran,  mengenalkan  peran bahasa  dan  historisitas  dalam  penafsiran, memandang pengukuran sebagai pembicaraan, dan  nyaman  dengan  ambiguitas  (Kinsella, 2006).
Studi-studi yang terkait dengan studi ini yang  pernah  dilakukan  antara  lain  pertama, mengkaji  mengenai  hermeneutika  kerukunan Farid  Esack  yang  mengedepankan  pluralisme dan inklusivisme beragama (Muhtarom, 2017). Kedua, mengkaji mengenai interaksi Muhammadiyah  dengan  masalah  pluralisme agama  (Mu’ti,  2016).  Ketiga,  mengkaji  fatwa ulama  tentang  mengikuti  perayaan  Natal. Sebagian ulama melarang umat Islam merayakan  Natal,  tapi  sebagian  ulama  lain memperbolehkan  (Manan,  2016).  Keempat, mengenai persepsi santri dan kiai Muhammadiyah  dan  NU  terhadap  pluralisme, di  mana  mereka  menerima  secara  sosiologis, tapi  menolak  secara  teologis  (Z.  Arifin  & Yu’timaalahuyatazaka, 2017). Kelima, mengenai  diskursus  ayat-ayat  yang  berkaitan dengan toleransi dan ayat-ayat yang berhubungan  dengan  perang  dalam  al-Qur’an. Ditemukan 114 ayat-ayat toleransi dan 22 ayat perintah  perang  (Safrodin,  2019).  Keenam, studi  tentang  penafsiran  aktivis  muda  NU mengenai  toleransi  di  Malang  Jawa  Timur,  di mana  hasil  kajiannya  menunjukkan  aktivis muda NU lebih toleran (Maksum et al., 2019).
Kebaruan (novelty) dari  studi  ini dibanding dengan beberapa studi di atas terletak
pada teks yang diinterpretasikan, dan tentu saja fokus  kajiannya.  Pada  studi  ini  teks  yang ditafsirkan  adalah  dalam  bentuk  bahasa  (ayat) al-Qur’an,  yang  melalui  proses  distansiasi membuat  maknanya  menjadi  otonom  pada tingkat  diskursus  dan  tekstualitas.  Dengan penafsiran  yang  menggunakan  distansiasi, dapat  melahirkan  pemahaman-pemahaman baru yang lebih kontekstual dari bahasa (ayat) al-Qur’an,  dan  lebih  selaras  dengan  nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam yakni agama yang membawa kerahmatan bagi sekalian alam . Kajian ini memfokuskan pada penafsiran  mengenai  toleransi  terhadap  non- muslim  oleh  NU  sebagai salah  satu organisasi Islam moderat di Indonesia yang berpengaruh. Identifikasi  masalah  dalam  kajian  ini  adalah bagaimana  penafsiran  NU  sebagai  organisasi Islam  moderat  mengenai  toleransi  terhadap non-muslim dalam perspektif hermeneutika.
Tujuan  kajian  ini  adalah  untuk memahami  penafsiran  NU  sebagai  organisasi Islam mengenai toleransi terhadap non-muslim. Adapun  manfaat  kajian  ini  secara  akademik dapat berkontribusi pada pengembangan Teori Interpretasi,  terutama  mengenai  distansiasi dalam penafsiran. Selain itu secara sosial dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual  kepada  masyarakat  mengenai toleransi  terhadap  non-muslim,  sekaligus menjadikan  hasil  penafsiran  NU  sebagai organisasi  Islam  ini  sebagai  kontra-diskursus atas  pemahaman  mengenai  hubungan  dengan non-muslim.  Selama  ini  penafsiran  tentang toleransi  cenderung  dipahami  secara  tekstual sehingga seringkali memicu tindakan-tindakan intoleran  dalam  bentuk  diskriminasi  dan penyerangan  secara  fisik,  terutama  oleh kelompok-kelompok Islam radikal.

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif yang menekankan pada subyektifitas peneliti dalam menafsirkan data (teks). Metode yang  digunakan  adalah  metode  hermeneutika fenomenologi  Ricoeur.  Dalam  hermeneutika untuk  menelaah  suatu  teks,  maka  makna  teks tersebut mesti diletakkan di luar dari perspektif pembuatnya (Bryman, 2012). Teks dalam studi ini  mengacu  kepada  ayat-ayat  al-Qur’an  yang dirujuk  kalangan  NU  untuk  memahami
toleransi.  Pada  kajian  ilmu  komunikasi hermeneutika merupakan paradigma baru yang menjadi pilihan lain dari paradigma sebelumnya,  yaitu  paradigma  transmisi  yang selama  ini  dianggap  mendominasi  dalam kajian-kajian ilmu komunikasi (Radford, 2005). Hermeneutika  Ricoeur  sangat  menekankan pada  otonomi  teks  atau  distansiasi  dengan penjelasan  dan  pemahaman  dalam  penafsiran atas teks (Tan et al., 2009) .
Subyek kajian ini adalah organisasi Islam Indonesia,  yakni  NU  yang  dipandang  sebagai organisasi Islam moderat dan merupakan salah satu kekuatan yang mewarnai corak ke-Islaman Indonesia. Sebagai organisasi, NU berdiri pada tahun  1926  oleh  KH.  Hasyim  As’ary  di Surabaya,  Jawa  Timur,  dan  memiliki  basis pesantren dan pedesaan (Azra, 2005). NU telah lama dikenal sebagai organisasi Islam moderat dan  toleran  di  Indonesia.  Bersama-sama Muhammadiyah, NU telah mampu menunjukkan  landscape  Islam  Indonesia  yang menjadi  formula  Islam  di  masa  depan (Arifianto, 2017; Hilmy, 2013).
Metode  pengumpulan  data  dilakukan melalui  studi  kepustakaan  dan  wawancara secara mendalam (indepth interview).
Dokumen  yang  dianalisis  adalah  dokumen- dokumen  resmi  organisasi  yang  meliputi keputusan hasil muktamar, musyawarah nasional,  keputusan  Lembaga  Bathsul  Masail PBNU,  dan  beberapa  tulisan  di  media  resmi organisasi.  Sedangkan  wawancara  mendalam dilakukan  terhadap  lima  pengurus/aktivis  NU, yaitu Helmy Faishal Zaini (Sekretaris Jenderal Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama),  Sarmidi (Sekretaris  Lembaga  Bahtsul  Masail  PBNU), Khamami  Zada  (Wakil  Ketua  LAKPESDAM PBNU),  Alissa  Wahid  (Sekretaris  Lembaga Kemaslahatan Keluarga PBNU), dan Syafiq Ali (Redaktur  NU  Online).  Mereka  dipilih  karena posisi  dan  pengetahuan  mereka  dianggap  bisa mewakili organisasi untuk memahami konteks penafsiran NU sebagai organisasi Islam tentang toleransi terhadap non-muslim.
Adapun  analisis  data  dilakukan  dengan analisis  teks  yang  menggunakan  analisis hermeneutika  fenomenologi  Ricoeur  yang menekankan  pada  proses  penafsiran  yang didasarkan  atas  pengalaman,  yang  meliputi analisis  teks  (semantik),  analisis  refleksi,  dan analisis  konteks  untuk  memahami  konteks penafsiran  dan  faktor-faktor  yang  menentukan penafsiran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Hermeneutika
Penafsiran NU tentang toleransi terhadap  non-muslim  merujuk  pada  al-Qur’an surat  al-Hujurat  ayat  13  yang  menganjurkan untuk  saling  mengenal,  dan  surat  al- Mumtahanah ayat 8 yang memerintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada siapapun. Penafsiran NU tentang toleransi terhadap non- muslim dilakukan dengan menggunakan analisis  semantik  (teks)  dan  interpretasi mendalam sebagai berikut:
1. Penjelasan (Explanation): menganalisis teks menggunakan
semantik-mendalam (indepth-semantic), yang meliputi:
a. Latar: bagian teks untuk memahami latar belakang teks dibuat.
Latar  belakang  NU  menafsirkan toleransi  terhadap  non-muslim  adalah karena  adanya  sebuah  kenyataan  bahwa manusia dalam beragama dan berkeyakinan secara beragam dan berbeda-beda  adalah  ketentuan  Allah Swt. (sunnatullah), yang  tidak  dapat dihindari. Latar belakang penafsiran NU ini  tercantum  dalam  Wawasan  NU tentang  Pluralitas  Bangsa  sebagaimana diputuskan  pada  Muktamar  NU  ke-29 tahun 1994 di Cipasung Tasikmalaya.
Dalam keputusan tersebut dinyatakan  bahwa  NU  secara  penuh memahami realitas kemajemukan (pluralitas) bangsa Indonesia dan mempercayainya sebagai ketentuan
Allah  Swt.  Kemajemukan  masyarakat yang  meliputi  kemajemukan  agama, suku,  kultur  dan  lain  sebagainya merupakan sebuah kenyataan dan menjadi  rahmat  dalam  sejarah  Islam sejak zaman Nabi Muhammad Saw.
b. Detil:  bagian  teks  yang  menunjukkan pentingnya teks dengan menyajikan teks yang  menguntungkan  pembuat  teks secara lebih mendetail.
Dalam  pandangan  NU  toleransi terhadap  non-muslim  dapat  dipahami sebagai ukhuwah insaniyah
(persaudaraan  atas  dasar  kemanusiaan) yang masing-masing harus saling memelihara hak-haknya,
saling menolong, berlaku adil, dan tidak berbuat
dzalim  kepada  yang  lain.  Secara mendetail,  pandangan  NU  tersebut ditegaskan  melalui  keputusan  Komisi Bahtsul  Masail  pada  Konferensi  NU Wilayah Jawa Timur di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, tahun 2018. Dalam keputusan
tersebut dinyatakan  latar  belakang  agama  yang berbeda  tidak  boleh  digunakan  sebagai alasan  untuk  berbuat  tidak  baik,  saling memusuhi  dan  memerangi  pengikut agama  lain.  Maka  dari  itu,  dasar  relasi antara  umat  muslim  dan  non-muslim dalam pandangan NU bukan peperangan dan  pertikaian,  tetapi  hubungan  yang dilandasi  dengan  perdamaian  dan  hidup bersama dengan saling menghormati.
Selain  itu,  toleransi  dengan  non- muslim dipahami NU lebih pada konteks kebangsaan  atau  ke-Indonesiaan  yakni ukhuwah  wathaniyah dalam  wujud persaudaraan  kebangsaan  yang  tidak memandang pada latar belakang keagamaan  dan  kepercayaannya,  serta tidak  melihat  latar  belakang  sektarian lainnya.  Pemahaman  NU  ini  ditegaskan secara  mendetil  pada  keputusan  Komisi Bahtsul  Masail  pada  Konferensi  NU Wilayah Jawa Timur di Pondok
Pesantren Lirboyo Kediri tahun 2018. c. Maksud: bagian teks yang menunjukkan maksud pembuat teks dengan menyajikan teks secara lebih nyata. Pemahaman NU
mengenai toleransi  terhadap  non-muslim  sebagai wujud ukhuwah  wathaniyah atau  tata hubungan  sesama  berkaitan  dengan persaudaraan se-bangsa dan se-tanah air. Tata  hubungan  ini  mencakup  masalah- masalah yang berkaitan dengan muamalah  (sosial,  politik,  budaya). Dalam  konteks  muamalah  ini  setiap warga  negara  mempunyai  derajat  dan tanggung  jawab  yang  sama  dalam mengusahakan kesejahteraan hidup secara bersama-sama.
Maksud  pemahaman  NU  tesebut diputuskan  pada  Muktamar  NU  ke-29 tahun  1994  di  Cipasung  Tasikmalaya bahwa  wawasan  NU  tentang  Pluralitas Bangsa  merupakan  sikap  toleransi  yang berkaitan  dengan ukhuwah  wathaniyah meliputi:
a. Sikap  akomodatif:  bersedia mengakomodasi berbagai
kepentingan,  pandangan  dan  aspirasi dari berbagai kalangan;
b. Sikap selektif: cerdas dan kritis dalam menentukan kepentingan yang terbaik dan  yang  penuh  kedamaian (ashlah) dan  bermanfaat (anfa’) dari  pilihan- pilihan yang tersedia;
c. Sikap integratif: bersedia menyesuaikan,  menyerasikan  dan menyetarakan kepentingan-
kepentingan dan aspirasi secara tepat, adil, dan seimbang;
d. Sikap  Kooperatif:  bersedia  untuk hidup  berdampingan  dan  bekerja bersama  dengan  siapapun  dalam konteks  muamalah  dan  bukan  pada konteks ibadah.
d. Praanggapan: bagian teks yang menunjukkan makna teks dengan menyajikan  pernyataan  yang  sudah dianggap benar adanya.
NU  juga  memiliki  praanggapan bahwa batas-batas toleransi dan menjaga kerukunan dengan pengikut umat beragama  lain  yang  dalam  praktiknya dilarang  melewati  batas-batas  yang ditentukan. Praanggapan NU ini dicetuskan  pada  Keputusan  Komisi Bahtsul  Masail  pada  Konferensi  NU Wilayah Jawa Timur di Pondok Pesantren  Lirboyo  Kediri  tahun  2018, sebagai berikut: a. Tidak melanggar batas keimanan (akidah) sehingga terperosok  dalam  kekafiran  seperti mengikuti  ritual  agama  lain  yang bertujuan mensyiarkan kekafiran;
b. Tidak melanggar batas Syariah Islam sehingga  terperosok  dalam  hal  yang diharamkan,  seperti  menggunakan simbol-simbol  yang  serupa  dengan agama lain yang bertujuan menyemarakkan hari raya agama lain.
2.  Pemahaman (Understanding) :  memahami teks-teks  melalui  interpretasi-mendalam
(indepth interpretation):
a. Distansiasi/penjarakan: terlepasnya substansi/makna teks dari maksud pembuatnya.
NU menafsirkan toleransi terhadap  non-muslim  adalah  karena adanya sebuah kenyataan bahwa manusia dalam  beragama  dan  berkeyakinan secara beragam dan berbeda-beda adalah ketentuan Allah Swt. (sunnatullah), yang tidak  dapat  dihindari.  Penafsiran  NU tersebut merujuk kepada al-Qur’an surat al-Hujurat  ayat  13  yang  artinya  yang  di dalamnya  mengandung  seruan  untuk saling  mengenal  antarmanusia  yang memiliki latar belakang yang berbeda.
Dalam distansiasi atau penjarakan, proses pemahaman NU tentang toleransi dengan  non-muslim  dapat  dijelaskan melalui proses penjarakan berikut ini:
Distansiasi pertama: proses distansiasi dari bahasa menjadi diskursus.  Bahasa “lita’arafu” yang artinya  “supaya  saling  mengenal” sebagaimana  tercantum  dalam  Surat  al- Hujurat ayat 13 tersebut, dalam diskursus dipahami  sebagai sunnatullah. Artinya, toleransi terhadap non-muslim merupakan  keharusan  karena  adanya realitas  perbedaan  dalam  beragama  dan keyakinan  sebagai  sebuah  keniscayaan yang tidak akan bisa dihapuskan.
Distansiasi kedua: diskursus menjadi teks (tekstualitas). Dalam distansiasi ini, diskursus tentang ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan) ditafsirkan sebagai ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan).  Toleransi  dengan  non- muslim sebagai wujud ukhuwah wathaniyah atau  tata  hubungan  sesama berkaitan  dengan  persaudaraan  se- bangsa  dan  se-tanah  air.  Tata  hubungan ini  mencakup  masalah-masalah  yang berkaitan  dengan  muamalah  (sosial, politik, budaya). Dalam konteks muamalah  ini  setiap  warga  negara mempunyai  derajat dan tanggung  jawab yang sama dalam mengusahakan kesejahteraan  hidup  secara  bersama- sama  (Muktamar  NU  ke-29  tahun  1994 di Cipasung Tasikmalaya).
Proses distansiasi penafsiran tentang toleransi terhadap non-muslim NU secara lebih jelas pada gambar 1. b. Rujukan/substansi teks: makna teks tidak lagi berada di balik teks tetapi terhampar dan dibentangkan di depan dunia teks.
Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.6 (No. 2 ): 194 - 206 Th. 2020 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423
NU  dalam  menafsirkan  toleransi terhadap  non-muslim  merujuk  kepada surat al-Hujurat ayat 13, khususnya pada teks  (bahasa) litaarafuu (agar  saling mengenal).  Dalam  menafsirkan  teks tersebut  NU  tidak  membatasi  hanya dalam  konteks  saling  mengenal  antara laki  dan  perempuan,  atau antarsuku  dan bangsa, namun NU memahaminya secara lebih substantif dan dalam konteks yang lebih  luas.  NU  menafsirkan lita’arafu sebagai  teks  yang  dibentangkan  sebagai persaudaraan kemanusian (ukhuwah insaniyah) yang universal dan
persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah). Persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah  insaniyah) sebagai  bentuk penafsiran  substantif  NU  mengenai toleransi terhadap non-muslim memposisikan  NU  sebagai  pihak  yang harus saling memahami hak-hak dengan kelompok lain, saling menolong, bertindak  adil  dan  tidak  melakukan kedzaliman  terhadap  pihak  lain.  Dalam keputusan  Komisi  Bahtsul  Masail  pada Konferensi  NU  Wilayah  Jawa  Timur  di Pondok  Pesantren  Lirboyo  Kediri  tahun 2018,  dinyatakan  bahwa  Islam  sebagai agama  yang  mengajarkan  keselamatan dalam  menjalin  relasi  dan  berinteraksi secara  sosial  dengan  siapapun,  baik dengan  sesama  muslim  ataupun  dengan non-muslim.  Dalam  pandangan  NU, setiap  muslim  harus  menampilkan dirinya dengan akhlak yang baik (akhlaq al  karimah), perkataan  yang  lemah
lembut,  dan  sikap  sopan  santun,  serta penuh kasih sayang (rahmah).
Selain  itu,  NU  juga  menafsirkan teks  (bahasa) lita’arafu sebagai  rujukan pemahaman mengenai toleransi terhadap non-muslim  secara  substantif  dalam ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan) yang  tidak  terikat  pada agama  dan  kepercayaan  yang  berbeda dan batas-batas sektarian. Penafsiran NU ini  merujuk  kepada  keputusan  Komisi Bahtsul  Masail  pada  Konferensi  NU Wilayah Jawa Timur di Pondok
Pesantren  Lirboyo  Kediri  tahun  2018, bahwa Indonesia sebagai bangsa dipersatukan karena keinginan, cita-cita, serta  tekad  yang  sangat  kuat  untuk membangun  masa  depan  dan  kehidupan bersama-sama  sebagai  sesama  warga negara dalam naungan Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).  Setiap elemen dari bangsa Indonesia dipersatukan dan meleburkan diri dalam sebuah persaudaraan kebangsaan (ukhuwah  wathaniyah), yang  terbebas dari latar belakang agama dan primordial lainnya yang berbeda.
c. Subyektifitas:  dalam  proses  memahami dilakukan  dengan    membukakan  diri (refleksi) melalui pendakuan dunia yang disodorkan  dan  yang  dibentangkan  oleh penafsiran.
Pada  level  subyektifitas  ini,  NU sudah  menetap  hasil  penafsirannya tentang  toleransi  terhadap  non-muslim yang  merujuk  kepada  Surat  al-Hujurat ayat  13,  dalam  bentuk  persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah) Gambar 1.
Distansiasi Penafsiran NU mengenai toleransi terhadap non-muslim.
(Sumber: Diolah Penulis)
Bahasa: lita'arafu (al- Hujurat: 13) Diskursus: realitas keberagaman sebagai sunnahtullah Tekstualitas: ikatan kebangsaan dan kenegaraan (ukhuwah wathaniyah)
sebagai  bagian  yang  melekat dalam  NU dan  menjadi  identitas  NU  sebagai organisasi Islam . Subyektifitas penafsiran  NU  ini  adalah  hasil  refleksi yang kemudian dijadikan sebagai
pendakuan  (eksistensi  diri)  NU  dalam konteks interaksi NU dalam bertoleransi dengan  non-muslim.  Tujuan  pendakuan NU  tersebut  adalah  untuk  memajukan bangsa dan menjaga keutuhan NKRI. Secara lebih jelas analisis hermeneutika
(penjelasan dan pemahaman)  tentang  toleransi  dengan non-muslim  dalam  pandangan  NU dideskripsikan pada gambar 2 mengenai model Hermeneutika Ricoeur.

## Analisis Refleksi
Pemahaman  NU  mengenai  toleransi terhadap  non-muslim  dalam  bentuk ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan)
dihasilkan melalui proses refleksi kalangan NU.
Terdapat  tiga  faktor  yang  melatarbelakangi penafsiran  NU  mengenai  toleransi  terhadap
non-mulsim,  pertama,  untuk  membangun persaudaraan  atas  dasar  kemanusiaan.  Kedua, toleransi  dilakukan  dalam  konteks  muamalah. Ketiga,  untuk  mewujudkan  risalah  Islam sebagai agama rahmatan lil-aalamin
(kedamaian bagi semesta alam) .
Dalam  pandangan  Khamami  Zada, Wakil  Ketua  LAKPESDAM  PBNU,  toleransi kepada  non-muslim  adalah  kewajiban  agama. Umat  muslim  dilarang  untuk  memusuhi  non-
Muslim  karena  perbedaan  agamanya.  Umat muslim  harus  bersama-sama  menghargai, menghormati, dan bahkan bekerjasama dengan non-muslim  (Wawancara  dengan  Peneliti,  17
Gambar 2.
Analisis Hermeneutika Ricoeur mengenai Toleransi terhadap non-Muslim menurut NU (Sumber: Diolah Penulis)
PENAFSIRAN:

## DISTANSIASI
PENJELASAN (Explanation):
a. Latar: toleransi terhadap non-muslim sebagai keniscayaan (sunnatullah).
b. Detil: toleransi dengan non-muslim dalam wujud ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan) yang dilandasi asas perdamaian dan hidup harmonis.
c. Maksud: toleransi terhadap non- muslim dipahami dalam hubungan sesama dengan persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah).
d. Praanggapan: toleransi dengan non- muslim penerapannya tidak boleh melampau batas-batas dan prinsip- prinsip ajaran Islam.
PEMAHAMAN (Understanding): a. Distansiasi:
- Bahasa: lita’arafu (saling mengenal).
- Diskursus: toleransi dengan non- muslim sebagai sebuah keniscayaan (sunnatullah).
- Tekstualitas: toleransi dengan non- muslim dengan wujud ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan) . b. Rujukan/substansi teks: memahami teks lita’arafu sebagai ukhuwah wathaniyah.
c. Subyektifitas (penafsiran): toleransi
terhadap non-muslim sebagai ukhuwah insaniyah dan ukhuwah watahniyah untuk membangun masa depan Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI.
Maret  2020).  Sedangkan  menurut Helmy Faishal  Zaini,  Sekretaris  Jenderal  Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menghormati orang  non-muslim  itu  adalah  sama  dengan menghormati  sesama  umat  Islam  (Wawancara dengan Peneliti, 29 Januari 2019).
Di  kalangan  NU  itu  dikenal  dan dikembangkan  tiga  bentuk ukhuwah ,  yaitu  (1) ukhuwah islamiyah , yakni persaudaraan antara umat  muslim,  (2) ukhuwah  wathaniyah ,  yakni persaudaraan  kebangsaan,  berbeda  agama  tapi satu  bangsa,  dan  (3) ukhuwah  insaniyah atau ukhuwah  basyariyah, yaitu  persaudaraan kemanusiaan.  Dalam  perkembangannya  saat ini,  ditambah  dua  bentuk ukhuwah lagi,  yakni ukhuwah  Nahdliyah, persaudaraan  sesama warga NU, dan ukhuwah terhadap alam semesta sebagai respon atas perubahan iklim.
Bentuk-bentuk ukhuwah sebagai dasar pemahaman atas toleransi di kalangan NU dijelaskan  oleh  Sarmidi,  Sekretaris  Lembaga Bahtsul Masail PBNU, sebagai berikut:
“Ukhuwah
Islamiyah itu persaudaraan  antarmuslim,  sesama  muslim harus bersaudara, tidak boleh saling menghujat, dan  tidak  boleh  saling  mencaci.  Ternyata toleransi  berdasarkan  ukhuwah  Islamiyah  saja tidak  bisa  karena  di  Indonesia  ada  yang  tidak Islam  atau  Muslim,  maka  toleransi  atau ukhuwahnya  itu  pakai ukhuwah  insaniyah , yakni sama-sama sebagai makhluk Allah, harus saling  menghargai  dan  saling  menjaga.  Rasul sendiri  pernah  mengatakan  barang  siapa menyakiti dhimmi ,  yakni  orang  kafir  yang dilindungi,  maka  itu  sama  dengan  menyakiti Rasul. Itu bentuk dari ukhuwah insaniyah atau basyariyah .  Kemudian ukhuwah  wathaniyah yaitu  sama-sama  sebagai  satu  negara,  satu bangsa  maka  harus  bersaudara”  (Wawancara dengan Peneliti, 17 Desember 2018).
Dalam  konteks  toleransi  terhadap non-muslim,  bentuk  ukhuwah  yang  relevan adalah ukhuwah  wathaniyah dan ukhuwah insaniyah. Menurut  Alissa  Wahid, Sekretaris Lembaga  Kemaslahatan  Keluarga  PBNU, toleransi  terhadap  non-muslim  itu  termasuk dalam  kategori ukhuwah  wathaniyah dan
ukhuwah  basyariyah .  Di  Indonesia  berarti konteksnya  adalah ukhuwah  wathaniyah .
Misalnya,  mengapa  Gus  Dur  memerintahkan Banser menjaga gereja pada misa Natal, hal itu karena bagian dari ukhuwah wathaniyah. Bagi NU itu jihad. Dari kelima ukhuwah di atas yang paling  dipentingkan  oleh  NU  adalah ukhuwah wathaniyah karena  NU  tidak  ada  masalah dengan ukhuwah Islamiyah . “HTI itu kan tidak ditolak  keIslamannya,  tapi  ditolak  agenda mengubah Indonesianya”, jelas Alissa
(Wawancara dengan Peneliti, 17 Maret 2020).
Meskipun  NU  dikenal  memiliki tradisi  toleransi  yang  sangat  kuat,  NU  juga menekankan  batas-batas  toleransi  terhadap non-muslim dengan sangat jelas. Pada hubungan yang sifatnya muamalah dengan non- muslim NU mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi,  yang  hidup  berdampingan  dengan  umat Yahudi  dan  umat  Nasrani  secara  biasa. Bermuamalah dengan Yahudi dan Nasrani juga biasa.  “Rasulullah  kan  juga  begitu,  pernah bermuamalah terkait keuangan dengan Yahudi. Lakum  dinukum  waliyadin saja.  Bahkan mengenai  Natal  NU  tidak  pernah  membahas soal mengucapkan natal. Bagi kiai-kiai NU itu tidak  penting.  Kiai  Said  (Said  Aqiel  Siroj, Ketua Umum PBNU—pen) bilang, saya yakin saya  mengucapkan  selamat  natal  kepada  non- muslim akidah saya masih kuat,” jelas Sarmidi (Wawancara  dengan  Peneliti,  17  Desember 2018).
Berkaitan  dengan  peran  NU  Online sebagai  media  resmi  NU  dalam  memberikan pemahaman  mengenai  toleransi  terhadap  non- muslim  di  kalangan  warga  NU  adalah  dengan mereproduksi  argumen-argumen  yang  pernah dikemukakan  oleh  para  pendahulu  NU. Mengajukan  juga  argumen-argumen  baru sesuai  zaman,  misalnya  kenapa  tidak  perlu khilafah  Islamiyah  hari  ini?  Karena  memang Islam  tidak  memandatkan  sistem  negara  yang baku.  Sistem  negara  itu  bagian  dari  urusan bersama  yang  bisa  dipecahkan  lewat  jalur musyawarah.  Secara  lebih  khusus,  Syafiq  Ali, Redaktur  NU  Online  menjelaskan  mengenai toleransi terhadap non-muslim berikut:
Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.6 (No. 2 ): 197 - 206 Th. 2020 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423
“Saya  kira  dalam  30  tahun  terakhir pandangan  NU  terhadap  orang  nonmuslim sudah jauh bergeser. Kalau dulu banyak sekali orang  Islam,  orang  NU  itu  punya  prasangka gelap  terhadap  non-muslim  karena  mereka tidak kenal,  mereka hidup di masyarakat yang homogen,  sekampung  NU  semua,  muslim semua.  Gara-gara  Gus  Dur  mereka  kan  jadi kenal pastur, kenal biksu, dan mereka ini orang- orang baik semua. Kemudian dengan mobilitasnya menyebabkan NU banyak bergaul dengan  lintas  kelompok  yang  melahirkan generasi-generasi  yang  jauh  lebih  inklusif, termasuk dalam konteks pergaulan antaragama dibanding dengan 30 tahun yang lalu. Saya kira ini  membantu.  Pengalaman-pengalaman  ini yang ditulis. Perspektifnya sangat kuat dengan tulisan-tulisan  anak-anak  muda  di  NU” (Wawancara dengan Peneliti, 29 Januari 2019).
NU memang dikenal sebagai organisasi  Islam  yang  moderat  dan  toleran terhadap kelompok-kelompok minoritas, termasuk  kalangan  Kristen  semenjak  NU dipimpin oleh K.H. Abdurrahman Wahid, yang lebih  akrab  disapa  Gus  Dur.  Sikap  yang  lebih toleran dan terbuka ditunjukkan oleh tokoh NU Gus Dur, dengan berbagai kontroversinya.
Gus Dur pernah membuat kaget para kiai  NU  dengan  menerima  sebagai  Ketua Dewan  Kesenian  Jakarta  (DKJ)  dan  menjadi juri  Festival  Film  Indonesia  (FFI),  yang menurut  para  kiai  tidak  ada  relevansinya dengan  masalah  keagamaan.  Gus  Dur  juga pernah  melontarkan  ide  untuk  mengganti ucapan assalamualaikum dalam  bahasa  Arab menjadi selamat pagi atau siang, dalam bahasa Indonesia.
Ketika  terjadi  polemik  perkawinan antaragama  pada  tahun  1991,  Gus  Dur  tidak ragu-ragu melawan arus kelompok konservatif dengan  menyatakan  larangan  perkawinan campur  agama  sama  saja  dengan  mengingkari kenyataan  yang  ada  dalam  masyarakat (Feillard, 2017).

## Analisis Konteks
Dalam  konteks  sejarah  mengenai hubungan  NU  dengan  non-muslim  (Nasrani)
pada  awalnya  sebenarnya  sangat  problematik juga, terutama ketika NU masih menjadi partai politik  dan  terlibat  dalam  politik  praktis. Sebagai  pemegang  Departemen  Agama,  tokoh NU  yang  menjadi  Menteri  Agama  harus bersikap  netral  terhadap  berbagai  persoalan toleransi antaragama. Sebagai organisasi Islam, NU  pada  saat  itu  sebenarnya  anti-Kristenisasi juga.  Ketika  sebuah  majalah  Sastra  pimpinan HB.  Jassin  melecehkan  agama  Islam  dengan menampilkan Allah Swt. sebagai manusia biasa dalam sebuah cerita pendek, terjadi demonstrasi besar  yang  diorganisir  oleh  Gerakan  Pemuda Ansor pada 24 Oktober 1968. Menteri Agama bahkan  mengajukan  tuntutan  terhadap  HB. Jassin dihukum (Feillard, 2017).
NU  menjadi  lebih  moderat  setelah kembali  ke  Khittah  1926,  berkat  pandangan- pandangan KH. Ahmad Shiddiq, dan tentu saja Abdurrahman  Wahid.  Pada  Muktamar  NU  di Situbondo  tahun  1984,  KH.  Ahmad  Shiddiq menjelaskan sikap yang patut diteladani, yaitu toleransi (tasamuh), menghargai  sikap  dan pandangan  yang  berbeda  berkaitan  dengan permasalahan sosial maupun kultural. Menurut KH.  Shiddiq,  Islam  tidak  membenarkan  sikap ekstrim dan sikap berlebih-lebihan.
Pemahaman  NU  mengenai  toleransi terhadap  non-muslim  memang  bisa  dipahami dalam konteks sebagai bentuk dari persaudaraan
kemanusiaan (ukhuwah insaniyah/ukhuwah basyariyah) dan persaudaraan kebangsaan (ukhuwah
wathaniyah). Dalam ukhuwah insaniyah konteksnya  sangat  luas  tidak  hanya  dalam wilayah  NKRI  saja  tetapi  juga  seluruh  dunia NU  tetap  menjaga  toleransi  dengan  pemeluk agama  lain.  Dalam  pandangan  NU, ukhuwah insaniyah/ukhuwah  basyariyah (persaudaraan kemanusiaan)  sebagai  bentuk  pemahaman mengenai toleransi terhadap non-muslim dapat diwujudkan  dengan  saling  menghargai  hak setiap  manusia,  saling  membantu,  bertindak adil  dan  tidak  berbuat  dzalim  kepada  manusia lain.
Pemahaman  toleransi  terhadap  non- muslim  sebagai ukhuwah  insaniyah tersebut dicetuskan  dalam  keputusan  Komisi  Bahtsul
Masail  pada  Konferensi  NU  Wilayah  Jawa Timur tahun 2018 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.  Dalam  keputusan  tersebut  dinyatakan latar belakang agama yang berbeda tidak boleh digunakan  sebagai  alasan  untuk  berbuat  tidak baik, saling memusuhi dan memerangi pengikut agama  lain.  Maka  dari  itu,  dasar  relasi  antara umat muslim dan non-muslim, bukan peperangan  dan  pertikaian,  tetapi  hubungan yang  dilandasi  dengan  perdamaian  dan  hidup bersama dengan saling menghormati.
Pemahaman  NU  mengenai  toleransi terhadap  non-muslim  sebagai  wujud ukhuwah wathaniyah atau  tata  hubungan  sesama berkaitan  dengan  persaudaraan  se-bangsa  dan se-tanah  air.  Tata  hubungan  ini  mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah  (sosial,  politik,  budaya).  Dalam konteks  muamalah  ini  setiap  warga  negara mempunyai  derajat  dan  tanggung  jawab  yang sama dalam mengusahakan kesejahteraan hidup secara  bersama-sama.  Dalam  Muktamar  NU ke-29  di  Cipasung  Tasikmalaya,  4  Desember 1994, diputuskan bahwa wawasan NU tentang Pluralitas  Bangsa  disebutkan  bahwa  sikap toleransi  yang  berkaitan  dengan ukhuwah wathaniyah meliputi:
a. Sikap akomodatif: bersedia mengakomodasi berbagai  kepentingan,  pandangan  dan aspirasi dari berbagai kalangan.
b. Sikap  selektif:  cerdas  dan  kritis  dalam menentukan  kepentingan  yang  terbaik  dan yang  bermanfaat (ashlah) dan  bermanfaat (anfa’) dari pilihan-pilihan yang tersedia.
c. Sikap  integratif:  bersedia  menyesuaikan, menyerasikan dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan dan aspirasi secara tepat, adil, dan seimbang.
d. Sikap  Kooperatif:  bersedia  untuk  hidup berdampingan dan bekerja bersama dengan siapapun  dalam  konteks  muamalah  dan bukan pada konteks ibadah.
Meskipun demikian, NU juga menentukan batas-batas toleransi dan menjaga kerukunan dengan pengikut umat beragama lain yang dalam praktiknya dilarang melewati batas- batas yang ditentukan, yaitu:
a. Tidak  melanggar  batas  akidah  sehingga terperosok dalam kekufuran seperti mengikuti ritual agama lain yang bertujuan mensyiarkan kekufuran.
b. Tidak  melanggar  batas  syariat  sehingga terperosok  dalam  hal  yang  diharamkan, seperti  menggunakan  simbol-simbol  yang serupa  dengan  agama  lain  yang  bertujuan menyemarakkan hari raya agama lain.
Secara  kontekstual,  pemahaman  NU mengenai  toleransi  terhadap  non-muslim sebagai ukhuwah  wathaniyah tidak  bisa dilepaskan  dari  keinginan  NU  untuk  menjaga keutuhan  NKRI  dan  membangun  masa  depan bangsa Indonesia secara maju dan adil.  Dalam keputusan  Komisi  Bahtsul  Masail  Konferensi NU Wilayah Jawa Timur, di Pondok Pesantren Lirboyo  Kediri,  2018  dinyatakan  bahwa Indonesia  sebagai  bangsa  dipersatukan  karena keinginan,  cita-cita,  serta  tekad  yang  sangat kuat  untuk  membangun  masa  depan  dan kehidupan  bersama-sama  sebagai  sesama warga negara dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setiap elemen dari bangsa Indonesia dipersatukan dan meleburkan diri  dalam  sebuah  ikatan  kebangsaan  atau persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah), yang terbebas dari latar belakang agama dan primordial lainnya yang berbeda. Faktor  yang  menentukan  penafsiran NU  tentang  toleransi  terhadap  non-muslim adalah kepentingan kesatuan bangsa agar tetap utuh.  Untuk  itu  bagi  NU  menjaga  kerukunan antarpengikut beragama dalam konteks berbangsa  dan  bernegara  sangat  dibutuhkan untuk  mencapai  cita-cita  bersama  yaitu kesatuan  nasional  dan  integritas  NKRI. Meskipun  demikian,  NU  juga  memberikan batasan-batasan  bagi  umat  Islam  dalam bertoleransi terhadap non-muslim. Umat Islam tidak  diperbolehkan  melanggar  batas-batas akidah  dan  syariat,  agar  keimanan  dan keislamannya dapat dijaga, dan tidak tercampur dengan kekufuran.
Dalam pandangan pengurus dan aktivis NU seperti Khamami  Zada dan Alissa Wahid, kepentingan  utama  NU  adalah  kepentingan kebangsaan. Toleransi adalah persoalan bangsa menyangkut hidup bersama antar agama, etnik, dan  golongan.  Jika  tidak  ada  toleransi kebangsaan,  maka  bangsa  kita  akan  terpecah- pecah. Kalaupun ada kepentingan politik, lebih pada  politik  kebangsaan,  karena  politik kebangsaan  NU  itu  adalah  kembali  ke mu’ahadah wathaniyah (kesepakatan kebangsaan), dalam bentuk penerimaan Pancasila  sebagai  ideologi  bersama  yang disepakati seluruh elemen bangsa Indonesia.
Menurut  Alissa  Wahid,  NU  sangat merasa  bahwa  NU  adalah  investor  terbesar pendirian  bangsa  Indonesia.  Negara  Indonesia yang  diwariskan  oleh  para masyayikh (para ulama  terdahulu)  itulah  yang  kemudian dipegang  benar  oleh  NU  sampai  sekarang. “ Value nya  orang  NU  itu  kan  setia  kepada kiainya.  Justru  itu  yang  lebih  kuat.  Misalnya banyak  Banser  (Barisan  Serbaguna  Pemuda Ansor)  tidak  begitu  paham  mengapa  harus menjaga  gereja.  Oke  kalau  harus  rukun,  tapi kan…  masih  ada  tapinya.  Tapi  karena  ini warisan  dari  Gus  Dur  mereka  akan  lakukan” (Wawancara dengan Peneliti, 17 Maret 2020).

## Proses Distansiasi dalam Penafsiran
Penafsiran  atau  interpretasi,  yang menjadi fokus kajian hermeneutika, dalam Ilmu Komunikasi  menjadi  salah  satu  syarat  suatu tindakan  disebut  sebagai  komunikasi,  selain penciptaan  pesan.  Hermeneutika  dalam  ranah komunikasi tergolong dalam perspektif interpretif bersama dengan tradisi fenomenologi (Littlejohn, 2002).
Sebagai  sebuah  tradisi  pemikiran, hermeneutika  mengkaji  mengenai  proses pemahaman  untuk  menafsirkan  pesan-pesan komunikasi  dalam  bentuk  teks.  Gagasan pokoknya adalah mewujudkan diskursus dalam bentuk  teks.  Maka  dari  itu,  dalam  komunikasi hermeneutika tempatnya adalah bahasa, khususnya  bahasa  tulis.  Sebuah  karya  tulis menjadikan  teks  otonom  dan  terlepas  dari cakrawala  maksud  pembuat  atau  pengirimnya. Dengan  demikian  maksud  dari  teks  tidak  lagi sesuai  dengan  apa  yang  dimaksud  oleh pembuatnya (Ricoeur, 2006).
Dalam otonomi teks, terdapat kemungkinan  makna  teks  yang  disampaikan dapat  terlepas  dari  maksud  pembuatnya. Dengan demikian ia membukakan dirinya pada sejumlah pembacaan yang lebih luas dan tidak terbatas,  yang  mana  pembacaan  itu  berada dalam konteks sosial budaya yang tidak sama. Jadi,  sebuah  teks  mesti  dapat  ‘membebaskan’ dirinya  dari  konteks  sehingga  ia  bisa ‘dikontekstualisasikan’  dalam  situasi  dan kondisi  yang  berbeda.  Pada  proses  inilah kemudian terjadi apa yang disebut distansiasi.
Distansiasi  adalah  pemisahan  dari dunia  dikursus  dari  konteks  dan  intensi pembicara  struktur  kata  tertulis  dan  dari pembaca  (Tan  et  al.,  2009).  Distansiasi (distanctiation) terjadi  ketika  individu  secara
aktif menafsirkan sendiri tekstual dan nontekstual  dari  sistem  simbolik  (bahasa) (Petrovici, 2013). Dalam praktiknya, distansiasi terjadi  dalam  proses  penafsiran,  ketika  bahasa berubah  menjadi  diskursus,  yang  disebut sebagai  distansiasi  pertama,  dan  ketika diskursus  berubah  menjadi  teks  (tekstualitas), yang  merupakan  distansiasi  kedua  (Hardiman, 2018).
Hasil kajian ini menunjukkan adanya praktik distansiasi sebagaimana yang dikemukakan  oleh  Ricoeur,  Tan,  dkk,  dan Petrovoci dalam proses penafsiran terhadap isu toleransi terhadap non-muslim yang dilakukan oleh NU. Sebagai organisasi Islam  moderat di Indonesia,  NU  menafsirkan  dan  memahami toleransi terhadap non-muslim dengan menjadikan teks secara otonom dan bebas, serta melakukan  distansiasi  teks  dengan  penafsiran yang  mereka  lakukan.  Praktik  distansiasi melalui  proses  di  mana  NU  menafsirkan toleransi terhadap non-muslim dengan merujuk kepada bahasa (ayat) atau pesan dalam bentuk bahasa lita’arafu (supaya  saling  mengenal) dalam surat al-Hujurat ayat 15. NU menafsirkannya  bahasa lita’arafu tersebut dengan ukhuwah wathaniyyah (sebagai bentuk persaudaraan sebangsa dan setanah air).
Dalam proses penafsiran yang melahirkan  pemahaman  atas  sebuah  teks  atau tindakan, berdasarkan teori interpretasi Ricoeur,  maka  prosesnya  tidak  berhenti  pada hasil  dari  penafsiran  itu  sendiri.  Tetapi menjadikan  hasil  penafsiran  itu  kemudian diambil  dan  dijadikan  sebagai  identitas  diri (pendakuan),  karena  pada  dasarnya  penafsiran itu  dilakukan  dengan  refleksi  yang  mendalam berdasarkan pengalaman dan dialektika dengan penafsiran  kelompok-kelompok  lain, termasuk dengan kekuasaan.
NU sebagai organisasi Islam moderat di Indonesia melakukan dua tindakan penafsiran (double hermeneutics) . Pertama, NU melakukan  penafsiran  dengan  melakukan refleksi  atas  makna-makna  yang  berkaitan dengan toleransi terhadap non-muslim. Kedua, NU  menjadikan  hasil  penafsiran  reflektif tersebut  sebagai  pendakuan  yang  merupakan ujung  dari  proses  penafsiran  itu  sendiri (hermeneutical arch) (Tan et al., 2009). Melalui pendakuan  ini,  hasil  penafsiran  yang  mereka lakukan  dijadikan  rujukan  untuk  melakukan tindakan atau dikontestasikan dengan pemahaman  kelompok-kelompok  lain  yang
Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.6 (No. 2 ): 200 - 206 Th. 2020 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423
memiliki pemahaman yang berbeda di berbagai bentuk ranah publik (public sphere) .
Salah  satu  bentuk  pendakuan  NU berkaitan dengan ukhuwah wathaniyah sebagai hasil  penafsiran  mengenai  toleransi  terhadap non-muslim  pada  konteks  kekinian  adalah keinginan NU untuk mempertahankan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  dan  membangun  masa  depan  bangsa Indonesia secara maju dan adil. Keutuhan dan masa  depan  NKRI  yang  lebih  baik  bagi  NU menjadi pertimbangan utama di tengah wacana bubarnya  NKRI  pada  tahun  2030,  yang diwacanakan  oleh  salah  satu  kandidat  calon presiden pada Pemilu 2019 (Haryono, 2019).
Sebagai organisasi Islam yang berpengaruh  di  Indonesia,  NU  memandang toleransi  terhadap  non-muslim  merupakan  hal yang  alamiah (sunnatullah) dalam  kehidupan. NU tidak memusuhi, alih-alih memerangi non- muslim,  meskipun  umat  Islam  di  Indonesia mayoritas.  Hal  ini  berbeda  dengan  kelompok- kelompok  radikal  lain  seperti  HTI,  Laskar Jihad,  dan  FPI  yang  menganggap  non-muslim adalah  kaum  kafir  yang  mesti  dimusuhi,  atau bahkan diperangi.
NU  sangat  toleran  terhadap  non- muslim,  sebagaimana  pemahaman  mereka mengenai  toleransi  terhadap  non-muslim,  NU lebih  memahami  toleransi  dalam  konteks  ke- Indonesia-an, yakni sebagai ukhuwah wathaniyah (persaudaraan  kebangsaan).  NU sangat  mengutamakan  kesatuan  dan  kemajuan bangsa  dan  negara  Indonesia.  Sikap  teguh menjaga  persatuan  bangsa  secara  historis ditunjukkan  oleh  KH.  Wahid  Hasyim,  putera KH.  Hasyim  Asy’ari,  pendiri  NU,  saat menentukan dasar Negara Indonesia pada awal kemerdekaan.  Menurut  Feillard,  pada  situasi yang  kritis  ini  NU  sebagai  organisasi  Islam berusaha  menemukan  solusi  bersama  agama lainnya  untuk  mempertahankan  persatuan bangsa (Feillard, 2017).
Dalam  pandangan  NU  toleransi adalah sunnatullah sebagai  keniscayaan  atas pluralitas bangsa Indonesia yang beragam. NU ingin  menjadikan  Islam  sebagai  agama  yang memberikan  kerahmatan  bagi  alam  semesta (rahmatan  lil-‘alamin) .  Sikap  toleran  NU ditunjukkan  oleh  tokoh-tokoh  NU  seperti Abdurrahman Wahid, Hasyim Muzadi,
Mustofa Bisri, dan Said Aqiel Siraj, serta tokoh- tokoh  NU  lainnya.  Pemahaman  NU  yang moderat  dan  toleran  terhadap  non-muslim  ini
juga  relevan  dengan  gagasan  Islam  Nusantara yang  memang  bercirikan  moderat  dan  toleran sebagai  warisan  para  Walisongo  (Sembilan Wali yang menyebarkan Islam di Jawa). Selaras juga dengan ajaran Aswaja, sebagai manifestasi Islam asli Indonesia (Murtaufiq, 2018).
Implikasi  teoritik  dari  penggunaan konsep  distansiasi  dari  Teori  Interpretasi Ricoeur adalah menunjukkan adanya keberlakuan  konsep  distansiasi  tersebut  dalam proses  penafsiran  mengenai  toleransi  terhadap non-muslim  yang  merujuk  pada  bahasa litaarafu . Distansiasi atau penjarakan merupakan  upaya  memahami  teks  dengan menjadikan  teks  otonom,  yakni  adanya ketidaktergantungan  makna  teks  dari  maksud pengarangnya. Temuan penelitian ini menunjukkan  adanya  proses  distansiasi  dalam proses komunikasi mengenai toleransi terhadap non-muslim yang dilakukan NU.

## Hermeneutika sebagai Kritik
Hermeneutika sebagai kritik
(ideologi)  berarti  menjadikan  hermeneutika tidak sebatas pada penafsiran atau pemahaman atas  teks  atau  bahasa  semata.  Tapi  lebih  jauh dengan menjadikan hasil penafsiran itu sebagai kritik  atas  pemahaman  teks  yang  dianggap terdistorsi,  atau  pemahaman  dominan  yang selama ini dianggap benar (taken for granted).
Hermeneutika sebagai kritik ideologi ini  digagas  oleh  Ricoeur  untuk  menyatukan perbedaan  pandangan  hermeneutika  filosofis yang  dipelopori  Gadamer  dengan  kritik ideologi yang digagas oleh Habermas mengenai tradisi yang melingkupi pemahaman. Gadamer tidak  sependapat  dengan  Habermas  soal emasipatori  dan  kritik  ideologi  (Gadamer, 1975).  Sebaliknya,  Habermas  juga  menyoal tradisi yang tidak dianggap sebagai kepentingan dalam  proses  penafsiran  (Ricoeur,  2006). Dalam pandangan Ricoeur, keduanya sebenarnya  bisa  saling  mengakui  klaim universalitasnya  dengan  cara  menentukan tempat pihak yang satu di dalam struktur pihak yang  lain.  Oleh  karena  itu  Ricoeur  dalam upayanya  mencari  titik  antara  keduanya mengajukan  gagasannya  untuk  menjadikan hermeneutika sebagai kritik ideologi.
Hermeneutika atau penafsiran sebagai kritik  ideologi  dapat  dilakukan  dengan menjadikan  tradisi  hermeneutika  untuk  Teori Kritis.  Hermeneutika  sebagai  kritik  ideologi
adalah  dengan  menggunakan  hermeneutika sebagai  tradisi  untuk  berkomunikasi  dan memahami subyek dengan lingkaran hermeneutika verstehen (memahami)  (Wolff, 1975).  Dalam  konteks  yang  lain,  memahami hermeneutika  sebagai  kritik  ideologi  berarti menjadikan hermeneutika indoktrinasi, sebagai analogi  dari  konteks  naratif,  yang  merupakan lawan  dari  hermeneutika  edukasi  (Lammi, 1997).
Dalam praktiknya, hermeneutika sebagai  kritik  ideologi  dapat  merujuk  pada gagasan hermeneutika otoritatif dari Khaled M. Abou  el-Fadl  sebagai  kritik  atas  penafsiran otoritatif terhadap pemikiran Islam. Penafsiran otoritatif  adalah  penafsiran  atas  nama  Tuhan yang  dianggap  mutlak  kebenarannya  dengan mengabaikan  aspek-aspek  lainnya  seperti keadilan  dan  kemanusiaan  (Nasrullah,  2008). Hermeneutika sebagai kritik ideologi juga dapat digunakan sebagai sebagai acuan kritik ideologi sejarah Orde Baru, berkaitan dengan penafsiran sejarah  transisi  pemerintahan  dari  kekuasaan Orde Lama beralih ke Orde Baru yang memiliki berbagai versi (Seran, 2015).
Kajian  ini  menemukan  bahwa  NU memahami  toleransi  terhadap  non-muslim sebagai ukhuwah  wathaniyah tersebut  dapat dijadikan  sebagai  kritik  atas  pandangan  dunia (world  view) dari  kelompok-kelompok  Islam radikal  mengenai  toleransi  terhadap  non- muslim.  Pandangan-pandangan  mereka  yang intoleran,  yang  tidak  menghargai  perbedaan agama,  dan  bahkan  memusuhi  agama  dan kelompok-kelompok  kepercayaan  lain.  Dasar kritik NU adalah karena toleransi terhadap non- muslim  dipahami  NU  lebih  dalam  konteks kebangsaan atau ke-Indonesiaan yakni ukhuwah wathaniyah dalam wujud persaudaraan kebangsaan, yang tidak memandang  pada  latar  belakang  keagamaan dan  kepercayaannya,  serta  tidak  melihat  latar belakang sektarian lainnya.
NU  memandang  bahwa  kelompok- kelompok  dengan  ideologi  radikal  yang intoleran  terhadap  non-muslim  sama  halnya mereka  tidak  mendukung  terjaganya  NKRI. Pandangan  sekaligus  kritik  ideologi  NU  ini sebagaimana  ditegaskan  dalam  keputusan Komisi  Bahtsul  Masail  pada  Konferensi  NU Wilayah  Jawa  Timur  di  Pondok  Pesantren Lirboyo Kediri,  tahun 2018.  Dalam  keputusan tersebut dinyatakan latar belakang agama yang berbeda  tidak  boleh  digunakan  sebagai  alasan
untuk berbuat tidak baik, saling memusuhi dan memerangi pengikut agama lain. Maka dari itu, dasar  relasi  antara  umat  muslim  dan  non- muslim,  bukan  peperangan  dan  pertikaian, tetapi  hubungan  yang  dilandasi  dengan perdamaian  dan  hidup  bersama  dengan  saling menghormati.
Penafsiran  pemahaman  NU  tentang toleransi terhadap non-muslim sebagai ukhuwah wathaniyah pada prinsipnya merupakan upaya NU sebagai Organisasi Islam moderat  untuk  menghapus  pandangan  bahwa Islam  itu  anti-toleransi.  Dengan  pemahaman tersebut NU, sebagai organisasi Islam moderat di Indonesia secara internal memiliki kesadaran untuk  bersama-sama  membangun  Indonesia. Sekaligus  secara  eksternal  menjadikannya sebagai  kritik  dan  kontra-diskursus  atas pemahaman dan pandangan kelompok- kelompok Islam radikal bahwa non-muslim itu harus dijauhi, dimusuhi, bahkan diperangi.
Dalam  pemahaman  NU,  non-muslim adalah  saudara  sesama  manusia  dan  saudara sesama  bangsa.  Pemahaman  NU  bahwa  non- muslim  adalah  setara  karena  sebagai  saudara sebangsa  selaras  dengan  perjuangan  etnis Tionghoa,  etnis  yang  selalu  dibela  oleh  Gus Dur, melalui Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI)  yang  berusaha  membangun  relasi  dan kesamaan hak dan solidaritas untuk memperoleh  pengakuan  dari  individu-individu kelompok  lain  sebagai  sesama  warga  negara Indonesia (Marta, 2018).
Secara historis, NU menjadi organisasi  yang  lebih  moderat  dan  toleran setelah kembali ke Khittah 1926, yang ditandai keluarnya NU dari Partai Persatuan Pembangunan  (PPP).  Pandangan  NU  yang lebih  moderat  dan  toleran  ini  berkat  gagasan- gagasan dari KH. Ahmad Siddiq, dan tentu saja Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang keduanya  dipilih  menjadi  ketua  Syuriah  dan Tanfidziyah  NU  pada  Muktamar  NU  tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur.
KH.  Ahmad  Shiddiq  menjelaskan sikap  yang  patut  diteladani,  yaitu  toleransi (tasamuh) menghargai  sikap  dan  pandangan yang  berbeda  berkaitan  dengan  permasalahan sosial  maupun  kultural.  Menurut  KH.  Ahmad Shiddiq,  Islam  tidak  membenarkan  sikap ekstrim  dan  sikap  berlebih-lebihan. Menurut Martin  van  Bruinessen,  Kiai  Shiddiq  dan  Gus Dur  membawa  ide-ide  yang  berbeda  dengan para pemimpin-pemimpin NU terdahulu
tentang apa yang mesti diperjuangkan NU (Van Bruinessen,  2008).  Ketika  terjadi  polemik perkawinan antaragama pada tahun 1991, Gus Dur  tidak  ragu-ragu  melawan  arus  kelompok konservatif  dengan  menyatakan  larangan perkawinan  campur  agama  sama  saja  dengan mengingkari  kenyataan  yang  ada  dalam masyarakat (Feillard, 2017).
NU  sebagai  organisasi  Islam  dengan toleransi  terhadap  non-muslim  yang  kuat semakin menonjol saat dipimpin oleh Gus Dur. Semasa memimpin NU Gus Dur dikenal sangat dekat dengan tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka agama non-Islam. Bahkan dikenal pula sebagai pembela  kelompok-kelompok  minoritas,  baik secara etnis maupun agama.
Meskipun demikian, dalam perkembangannya  saat  ini,  moderatisme  dan toleransi NU terhadap kelompok lain juga mulai dipertanyakan,  sekaligus  mendapat  tantangan baik  secara  internal  maupun  ekternal.  Secara eksternal  mulai  muncul  otoritas  Islam  baru  di luar  tokoh-tokoh mainstream NU  maupun Muhammadiyah,  melalui  tokoh-tokoh  seperti Abdullah  Gymnastiar  (Aa’  Gym),  Yusuf Mansyur, Bakhtiar Nasir, dan Felix Siauw, serta beberapa  tokoh  lainnya  seperti  Habib  Rizieq Shihab.  Di  samping  itu  secara  internal  dari kalangan  NU  sendiri  juga  muncul  kiai-kiai popular tetapi memiliki pandangan konservatif yang  menolak  gagasan-gagasan  Gus  Dur mengenai  toleransi,  moderat,  dan  inklusi, seperti  Idrus  Ramli,  Buya  Yahya,  dan  Abdul Somad (Arifianto, 2018).
Bahkan keterlibatan tokoh-tokoh NU lokal  dalam  penyerangan  terhadap  kelompok Ahmadiyah  yang  dianggap  sektarian  karena Syiah  juga  dipertanyakan.  Keterlibatan  tokoh- tokoh  lokal  itu  tentu  dapat  mendelegitimasi tokoh-tokoh  NU  yang  dikenal  sebagai  tokoh yang  pluralis  (Kayane,  2020).  Fenomena  ini menunjukkan satu sisi dalam tubuh NU sendiri banyak  faksi  dan  kepentingan,  di  sisi  lainnya hal  itu  juga  menunjukkan  bahwa  tantangan terhadap  upaya-upaya  menumbuhkan civil Islam di Indonesia melalui organisasi- organisasi  Islam  moderat  seperti  NU  dan Muhammadiyah  masih  kuat  dan  tidak  pernah surut (Hefner, 2016).
Implikasi  teoritik  kajian  ini  adalah hermeneutika, seperti diinginkan Ricoeur tidak sekadar dan berhenti pada penafsiran tapi dapat dijadikan  sebagai  kritik  ideologi  yang  di dalamnya  mengandung  kesadaran  palsu (false
consciousness) .  Melalui  penafsiran  atas  teks- teks  (bahasa)  yang  berhubungan  dengan toleransi terhadap non-muslim, hasilnya dijadikan  sebagai  kritik  ideologi  terhadap ideologi Islam radikal yang memiliki pandangan  dan  pemahaman  radikal  yang cenderung intoleran.
Di  sisi  lain,  temuan  kajian  ini memperkuat pandangan mengenai NU sebagai organisasi  Islam  moderat  dan  toleran  yang mengikuti  ajaran  Aswaja.  Penafsiran  NU mengenai  toleransi  terhadap  non-muslim sebagai ukhuwah  wathaniyah (persaudaraan kebangsaan),  di  mana  dalam  pandangan  NU non-muslim  merupakan  saudara  sebangsa membuktikan  NU  adalah  organisasi  Islam moderat.  Hal  ini  relevan  dengan  kajian-kajian sebelumnya tentang moderatisme NU (Burhani, 2012; Hannase, 2017; Hilmy, 2013; Murtaufiq, 2018).

## SIMPULAN
Perspektif hermeneutika Ricoeur mengenai  toleransi  terhadap  non-muslim  di kalangan  NU  menunjukkan  bahwa  NU menafsirkan  toleransi  terhadap  non-muslim sebagai persaudaraan sebangsa dan setanah air (ukhuwah  wathaniyah). Pemahaman  NU  ini dalam  proses  distansiasi (penjarakan)  merujuk pada  al-Qur’an  surat  al-Hujurat  ayat  13, khususnya  pada  teks  atau  bahasa lita’arafu. Secara tekstual wawasan NU tentang Pluralitas Bangsa ini, yang di dalamnya memuat sikap NU tentang toleransi, diputuskan dalam Keputusan Muktamar  NU  ke-29  tahun  1994  di  Cipasung Tasikmalaya.
Dalam praktik penafsirannya, pemahaman  NU  mengenai  toleransi  terhadap non-muslim sebagai persaudaraan sebangsa dan setanah air (ukhuwah wathaniyah) dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pertama, untuk  membangun  persaudaraan  atas  dasar kemanusiaan. Kedua, toleransi dilakukan dalam konteks muamalah. Ketiga, untuk mewujudkan risalah  Islam  sebagai  agama rahmatan  lil- aalamin (kedamaian bagi semesta alam) . Secara  kontekstual  pemahaman  NU didasarkan  persaudaraan  se-bangsa  dan  se- tanah  air.  Tata  hubungan  ini  mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah  (sosial,  politik,  budaya).  Dalam konteks  muamalah  ini  setiap  warga  negara
mempunyai  derajat  dan  tanggung  jawab  yang sama dalam mengusahakan kesejahteraan hidup secara bersama-sama.
Penafsiran  NU  mengenai  toleransi terhadap  non-muslim  sebagai  persaudaraan sebangsa dan setanah air (ukhuwah wathaniyah), merupakan  subyektifitas  NU dalam menafsirkan toleransi. Sekaligus kemudian  menjadi  pemahaman  (pendakuan) NU  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  keinginan NU  untuk  menjaga  keutuhan  NKRI  dan membangun  masa  depan  bangsa  Indonesia secara maju dan adil. Selain itu, penafsiran ini juga  dapat  dijadikan  kritik  atas  pemahaman kelompok-kelompok  Islam  radikal  mengenai toleransi terhadap non-muslim yang cenderung eksklusif. Bagi NU, non-muslim adalah saudara yang  diikat  atas  kesadaran  kebangsaan  dan kenegaraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Qurtuby,  S.  (2013).  Peacebuilding  in Indonesia: Christian–Muslim Alliances in Ambon  Island. Islam  and  Christian– Muslim Relations , 24 (3), 349–367.
https://doi.org/10.1080/09596410.2013.7 85091 Arifianto,  A.  R.  (2017).  Practicing  What  It Preaches? Understanding the Contradictions between Pluralist Theology  and  Religious  Intolerance within  Indonesia’s  Nahdlatul  Ulama. Al- Jami’ah:  Journal  of  Islamic  Studies , 55 (2), 241–264. https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.24
1-264
Arifianto, A. R. (2018). Quo Vadis Civil Islam?
Explaining  Rising  Islamism  in  Post Reformasi  Indonesia. Kyoto  Review  of Southeast Asia , 24 .
https://kyotoreview.org/issue-24/rising- islamism-in-post-reformasi-indonesia/
Arifin,  B.  (2016).  Implikasi  Prinsip  Tasamuh
(Toleransi)  dalam  Interaksi  Antarumat Beragama. Fikri , volume 1, 391–420. Arifin, Z., & Yu’timaalahuyatazaka, Y. (2017).
Persepsi  Santri  dan  Kiai  terhadap Pluralisme  Agama  di  Pendidikan  Ulama Tarjih  Muhammadiyah  (PUTM)  dan Aswaja Nusantara Yogyakarta. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam , 17 (1), 179–203. https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i1.72
2 Assyaukanie, L. (2013). Contemporary Developments  in  Indonesian  Islam: Explaining  the  ‘Conservative  Turn.’
Bulletin of Indonesian Economic Studies , 49 (3), 394–395. https://doi.org/10.1080/00074918.2013.8 50644
Azra,  A.  (2005).  1.  Islamic  Thought:  Theory, Concepts, and Doctrines in the Context of Southeast Asian Islam. In K. S. Nathan & M.  Hashim  Kamali  (Eds.), Islam  in
Southeast Asia (pp. 3–21). ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapore. https://doi.org/10.1355/9789812306241- 003
Bakar,  A.  (2015).  Konsep  Toleransi  Dan Kebebasan  Beragama. Toleransi , 7 (2),
123–131. https://doi.org/10.24014/trs.v7i2.1426 Barton,  G.  (2014).  The  Gülen  Movement, Muhammadiyah  and  Nahdlatul  Ulama: Progressive  Islamic  Thought,  Religious Philanthropy and Civil Society in Turkey and  Indonesia. Islam  and  Christian– Muslim Relations , 25 (3), 287–301. https://doi.org/10.1080/09596410.2014.9
16124
Bryman,  A.  (2012).  Social  research  methods Bryman. OXFORD  University  Press . https://doi.org/10.1017/CBO9781107415 324.004
Burhani,  A.  N.  (2012).  Al-Tawassut  wa-l I’tidāl:  The  NU  and  moderatism  in Indonesian Islam. Asian Journal of Social Science , 40 (5–6), 564–581. https://doi.org/10.1163/15685314-
12341262
Crouch, M. (2011). Asia-Pacific:Ahmadiyah in Indonesia: A history of religious tolerance under  threat? Alternative  Law  Journal ,
36 (1),
56–57. https://doi.org/10.1177/1037969X110360 0115
Feillard,  A.  (2017). NU  vis  a  vis  Negara: Pencarian  Isi,  Bentuk,  dan  Makna .
Yogyakarta: IRCiSoD dan LKiS.
Gadamer,  H.  G.  (1975).  Hermeneutics  and social  science. Philosophy  &  Social
Criticism , 2 (4), 307–316. https://doi.org/10.1177/01914537750020 0402
Gunawan,  H.  (2015). Toleransi  beragama menurut pandangan hamka dan nurcholis
madjid . Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hannase,  M.  (2017).  Explaining  Doctrines  of Indonesia’s  Islamic  Organization  of Nahdlatul Ulama (NU) from the
Perspective  of  Islamic  Radical  Groups. Istiqro’ , 15 (02), 475–496.
Hardiman,  F.  B.  (2018). Seni  Memahami
Hermeneutika dari Schleiermacher sampai  Derrida (4th  ed.).  Yogyakarta: Kanisius.
Haryono, C. G. (2019). Genealogi Wacana Pada Pesan Agitatif Pidato Prabowo Subiyanto
Tentang  Nkri  Bubar  Tahun  2030. Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi , 5 (1), 31–48.
Hefner,  R.  W.  (2013).  the  Study  of  Religious Freedom  in  Indonesia. Review  of  Faith and  International  Affairs , 11 (2),  18–27. https://doi.org/10.1080/15570274.2013.8 08038
Hefner,  R.  W.  (2016).  Public  Islam  and  the Problem of Democratization. In R. Blaug &  J.  Schwarzmantel  (Eds.), Democracy (pp.  516–521).  Columbia  University Press.  https://doi.org/10.7312/blau17412-
107 Hefner, R. W. (2017). Christians, Conflict, and Citizenship in Muslim-Majority
Indonesia. The  Review  of  Faith  & International  Affairs , 15 (1),  91–101. https://doi.org/10.1080/15570274.2017.1 284403
Hilmy, M. (2013). Whiter Indonesia’s Islamic

## Moderatism?  A  Reexamination  on  the Moderate  Vision  of  Muhammadiyah  and NU. JOURNAL OF INDONESIAN
ISLAM , 7 (1), 24. https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.24 -48 Jamrah,  S.  A.  (2015).  Toleransi  Antarumat
Beragama:  Perspektif  Islam. Jurnal Ushuluddin , 23 (2), 185–200.
Kayane, Y. (2020). Understanding Sunni-Shi’a sectarianism  in  contemporary  Indonesia: A  different  voice  from  Nahdlatul  Ulama under  pluralist  leadership. Indonesia  and the  Malay  World , 48 (140),  78–96. https://doi.org/10.1080/13639811.2020.1 675277
Kinsella,  E.  A.  (2006).  Hermeneutics  and critical hermeneutics: Exploring
possibilities within the art of interpretation.
Forum Qualitative
Sozialforschung , 7 (3).
Lammi,  W.  (1997).  The  hermeneutics  of ideological  indoctrination. Perspectives on  Political  Science , 26 (1),  10–14. https://doi.org/10.1080/10457099709600 658 Littlejohn,  S.  .  (2002). Theories  of  Human Communication (7th  ed.).  Belmont,  CA: Wadsworth-Thomson Learning.
Magnis-Suseno,  F.  (2016).  F.  Budi  Hardiman,
Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida. DISKURSUS  -  Jurnal  Filsafat  Dan
Teologi  STF  Driyarkara , 15 (1),  95–97. https://doi.org/10.26551/diskursus.v15i1. 51 Maksum,  A.,  Febrianto,  P.  T.,  &  Wahyuni,  E. N.  (2019).  Interpretation  of  democracy, pluralism and tolerance among the young activists of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama. Masyarakat, Kebudayaan  Dan  Politik , 32 (3),  275. https://doi.org/10.20473/mkp.v32i32019.
275-289
Manan,  A.  (2016).  Diskursus  Fatwa  Ulama tentang  Perayaan  Natal. MIQOT:  Jurnal Ilmu-Ilmu  Keislaman , 40 (1),  25–43. https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.213
Marta, R. F. (2018).
Perjuangan
Multikulturalisme Perhimpunan
Indonesia  Tionghoa  Dalam  Perspektif Rekognisi  Axel  Honneth. Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi , 4 (01), 23–31. https://doi.org/10.30813/bricolage.v4i01.
1065
Mouritsen, P. (2003). What’s the Civil in Civil Society?  Robert  Putnam,  Italy  and  the Republican  Tradition. Political  Studies ,
51 (4),
650–668. https://doi.org/10.1111/j.0032-
3217.2003.00451.x
Mu’ti,  A.  (2016).  Akar  Pluralisme  dalam pendidikan  Muhammadiyah. Afkaruna ,
12 (1), 1–42. https://doi.org/10.18196/aiijis.2016.0053. 1-42 Muhtarom,  M.  (2017).  Mempertimbangkan
Gagasan Hermeneutika Farid Esack untuk Membangun  Kerukunan  Hidup  Umat Beragama. At-Taqaddum , 7(2) ,  191–209. https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1202
Mursyid,  S.  (2016).  Konsep  Toleransi  (Al-
Samahah) Antar Umat Beragama
Perspektif Islam. Jurnal AQLAM, Journal of Islam and Plurality , 2(1) , 35–51.
Murtaufiq,  S.  (2018).  Promoting  Islam Nusantara:  A  Lesson  from  Nahdlatul Ulama  (NU). Al-Insyiroh:  Jurnal  Studi
Keislaman , 2 (2), 1–29. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v2i2.3 319
Nasrullah,  N.  (2008).  Hermeneutika  Otoritatif Khaled  M.  Abou  El  Fadl:  Metode  Kritik
Atas  Penafsiran  Otoritarianisme  Dalam Pemikiran  Islam. HUNAFA:  Jurnal Studia Islamika , 5 (2), 137. https://doi.org/10.24239/jsi.v5i2.160.137- 150 Palmer, R. E. (2005). Hermeneutika Teori Baru Mengenai  Interpretasi  (Masnur  Hery  & Damanhuri Muhammad) (II). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Petrovici, I. (2013). Philosophy as
Hermeneutics.  The  World  of  the  Text
Concept in Paul Ricoeur’s hermeneutics. Procedia  -  Social  and  Behavioral Sciences , 71 , 21–27. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.01. 004
Radford,  G.  P.  (2005). On  The  Philosophy  of Communication .  California:  Thomson Wadsworth. Ricoeur,  P.  (2006). Hermeneutika  Ilmu  Sosial (Muhammad Syukri) . Yogyakarta: Kreasi
Wacana.
Ridwan,  R.  (2020).  The  Role  of  Nahdlatul Ulama  (NU)  in  Maintaining  Religious
Tolerance  in  Papua:  Some  Observations.
Journal of Nahdlatul Ulama Studies , 1(1) , 17–33. https://doi.org/10.35672/jnus.v1i1.2 Safrodin,  S.  (2019).  Diskursus  Naskh  Ayat-
Ayat  Toleransi  Oleh  Ayat-Ayat  Perang Dalam  Al-Qur’an. Jurnal  THEOLOGIA ,
30 (1),
51.
https://doi.org/10.21580/teo.2019.30.1.32 06 Seran, A. (2015). Hermeneutika sebagai Acuan Kritik  Ideologi  Sejarah  Orde  Baru. Respon , 20 (02), 145–185.
Tan,  H.,  Wilson,  A.,  &  Olver,  I.  (2009). Ricoeur’s  Theory  of  Interpretation:  An Instrument  for  Data  Interpretation  in
Hermeneutic Phenomenology. International  Journal  of  Qualitative Methods , 8 (4), 1–15.
https://doi.org/10.1177/16094069090080
0401
Van  Bruinessen,  M.  (2008). NU:  Tradisi, Relasi-relasi  Kuasa,  Pencarian  Wacana Baru . Yogyakarta: LKiS.
Wahid, A., & Taylor, H. (2008). A Tradition of Tolerance  in  Indonesia  Offers  Hope. Foreign Service Journal , April , 35–40. Wolff, J. (1975). Hermeneutics and the Critique of  Ideology. The  Sociological  Review ,
23 (4),
811–828. https://doi.org/10.1111/j.1467-
954X.1975.tb00541.x

## Wawancara:
Ali,  Syafiq.  (29  Januari  2019).  Wawancara Pribadi.
Sarmidi.  (17  Desember  2018).  Wawancara Pribadi.
Wahid,  Alissa  Qotrunnada  Munawaroh.  (17 Maret 2020). Wawancara Pribadi.
Zada, Khamami. (17 Maret 2020). Wawancara Pribadi melalui e-mail.
Zaini,  Helmy  Faishal.  (29  Januari  2019).
Wawancara Pribadi.
Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.6 (No. 2 ): 206 - 206 Th. 2020 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian