Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 3, Desember 2023, hlm. (296-308) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif

## Asnawi
Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Jl. Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B Kota Serang E-mail: srgasnawi@gmail.com

## Asih Gaduh Andriani
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan E-mail: asihgaduhandriani@gmail.com

## Ayang Fristia Maulana
Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Jl. Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B Kota Serang E-mail: fristia.maulana@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i3.21939
Info Artikel |Submitted : 9 September 2023 |Revised : 30 November 2023 |Accepted : 3 Desember 2023
How  to  cite: Asnawi,  Asih  Gaduh  Andriani,  dan  Ayang  Fristia  Maulana, “ Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif ” , Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 3, Desember, 2023 ”, hlm . 296-308

## ABSTRACT:
Elections are the embodiment of a democratic state to elect leaders democratically. The inclusion of material is structurally, systematically and massively violated in statutory regulations, the authority to resolve which is given to the General Election Supervisory Agancy, is a new breakthrough. Identification of problems in this study, namely: first, how is the law enforcement system; second, how effective it is in handling law enforcement against general election violations. The research conducted is normative juridical law research with a legal approach,  based  on  literature  which  uses  library  materials  as  basic  data.  This  study  uses  additional  data supported by main data in the form of structured interviews. The additional data used consists of main legal sources, secondary legal sources and tertiary legal sources. The approach in this study uses a statutory research approach and a case approach, concepts that are directed at analyzing a hierarchical regulation, concept, theory and doctrine in it. Whereas the research results obtained: first, the law enforcement of TSM violations uses the election  administration  law  enforcement  system.  With  severe  formal  and  material  requirements  and  the resulting decision is not final; second, that TSM violation law enforcement is not effective in being able to reach the violations that have occurred. Of the 4 (four) reports of suspected TSM violations that were received, 1 (one) report was not registered and 3 (three) other reports were not received at the preliminary hearing.
Keywords: General Election, Violation, TSM, Law Enforcement

## ABSTRAK:
Pemilu  merupakan  perwujudan  negara  yang  demokratis  untuk  memilih  pimpinan  secara demokratis.  Masuknya  materi  pelanggaran  terstrukur,  sistematis  dan  masif  di  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  kewenangan  penyelesaiannya  diberikan  kepada  badan  pengawas pemilu  merupakan  suatu  terobosan  baru.  Identifikasi  masalah  didalam  penelitian  ini,  yaitu: pertama, bagaimana system penegakan hukum; kedua, bagaimana efektivitas dalam penanganan penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  Pemilihan  umum.  penelitian  yang  dilakukan  adalah penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  hukum,  berbasis  kepustakan  yang menjadikan  bahan  pustaka  sebagai  data  dasar.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  mengunakan pendekatan penelitian undang-undang dan pendekatan kasus, kosep yang diarahkan menganalisis suatu peraturan-peraturan secara hierarki, konsep, teori dan doktrin di dalamnya.Bahwa dari hasil penelitian  diperoleh:  yang  pertama,  penegakan  hukum  pelanggaran  TSM  menggunakan  system penegakan  hokum  administrasi  pemilu.Dengan  persyaratan  formil  dan  materil  yang  berat  dan putusan yang dihasilkan tidak bersifat final; kedua, bahwa penegakan hukum pelanggaran TSM tidak  efektif  untuk  bisa  menjangkau  pelanggaran  yangterjadi.  Dari  4  (empat)  laporan  dugaan pelanggaran TSM yang masuk, 1 (satu) laporan tidak diregistrasi dan3 (tiga) laporan lainnya tidak diterima pada siding pendahuluan.
Kata Kunci : Pemilihan Umum, Pelanggaran, TSM, Penegakan Hukum

## PENDAHULUAN
Pada negara demokrasi pengertian pemimpin secara berkala atau rotasi  kekuasaan  mutlak  diperlukam  di dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.  Pemilu  sebagai  pilar  utama kedaulatan  demokrasi.
1 ,  Pelaksanaan rotasi kekuasaan tersebut harus menggunakan mekanisme yang demokratis. 2
Setiap  orang  memiliki  kebebasan dan  kesetaraan  yang  sama,  termasuk  di dalam  memilih  pemimpin  yang  akan memimpinnya.  Untuk  mendapatkan kesempatan terbaik bagi rakyat menyalurkan aspirasi politiknya memilih wakil-wakil terbaiknya secara damai. 3 Rakyat bebas menentukan pilihannya  tanpa  ada  intimidasi  dan manipulasi dari pihak manapun.
Sehingga harus dipastikan, bahwa suara yang  diberikan  oleh  rakyat  melalui pemilihan  umum  merupakan  suatu kehendak  rakyat  yang  benar-benar terwujud sesuai kehendaknya.
4 Pemilihan Umum 2019 merupakan  Pemilu  yang  istimewa dikarenakan pertama kalinya
dilaksanakan  secara  bersamaan  dalam Pemilu anggota DPR, DPD legislative dan Pemilihan  Presiden  dan  Wakilnya Eksekutif  yang  laksanakan  secara bersamaan  atau  yang  disebut  dengan pemilu  Serentak.  Pada  penyelenggaraan pemilu  sebelumnya  pemilihan  presiden
1 Khairul  Fahmi, Sistem  Keadilan Pemilu  Dalam  Penanganan  Pelanggaran  dan Sengketa Proses pemilu Serentak 2019 di sumatra barat .  Jurnal  Konstitusi,  Volume  17  No.  1
maret 2020. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/ jk/article/view/1711 2 Veri Junaidi, “Pelanggaran Sistematis,  Terstruktur  Dan  Masif:  Suatu Sebab  Pembatalan  Kehendak  Rakyat  Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010,” Jurnal Konstitusi 7, no. 5 (2010): 41 – 72.
3 Muhammad  Reza  Winata, Judicial Restraint  Dan  Constitusional  Interprretation
dan  legislatif  dilakukan  secara  terpisah. Pemilihan  legislatif  diselenggarakan lebih  dahulu  lalu  disusul  dengan pemilihan  presiden  beberapa  bulan setelahnya. Pada pelaksanaan penyelengaraan pemilu 2019 mengunakan  dasar  hukumnya  adalah undang-undang  Tahun  2017  nomor  7 Tetang Pemilu. Penyatuan peraturan-peratuan hukum  pemilu  dimaksudkan  untuk Penyederhanaan dan penyelarasan Pemilu  dalam  satu  Undang-Undang Pemilu.  Terpisahnya  aturan  mengenai Pemilu  pada  beberapa  Undang-Undang tidak  jarang  menimbulkan  kontra bertolak belakang antara undang-undang satu dengan yang lainnya sehingga perlu adanya  penyatuan dan penyederhanaan.
Peraturan hukum menjadi UU No 7  Tahun  2017  diharapkan  oleh  Banyak partai  politik  berkomitmen  untuk memastikan konsistensi peraturan,
meminimalkan  konflik  antar  norma, mencegah duplikasi peraturan, dan pada akhirnya mengutamakan kepastian hukum  dan  memastikan  partai  politik dan  kelompok  kepentingan  terpilih dalam pemilu. Anda dapat membaca dan memahami isi peraturan tersebut. 5 Banyak partai politik berkomitmen untuk memastikan konsistensi  peraturan,  meminimalkan konflik antar norma, mencegah duplikasi peraturan, dan pada akhirnya mengutamakan  kepastian  hukum  dan
Terhadap  Kompetensi  Mengadili  Pelanggaran Pemilihan  Umum  Terstruktur,  Sistematis,  Dan Massif,  Jurnal  Legislasi  Indonesia  Vol.  17  No.4. Desember
2022. Hal. 424. https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/6 63.
4 Tomas  meyer, Democracy:  An Introduction  For  Democratic  Practice (Jakarta:
Friedrich-Ebert-  Stiftung  (FES)  Indonesia Office, 2002).
5 Topo  Santoso  and  Ida  Budhiati, Pemilu  Di  Indonesia:  Kelembagaan,  Pelaksanaan Dan Pengawasan (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
memastikan partai politik dan kelompok kepentingan terpilih dalam pemilu.
Pemilu  harus  dilakukan  sesuai dengan prinsip-prinsip langsung, umum, kebebasan,  kerahasiaan,  dilaksanakan secara jujur dan adil 6 . Dengan demikian, segala  bentuk  kecurangan,  pelanggaran, dan kekeliruan selama pemilu menggerogoti sendi-sendi demokrasi. Penyelenggaraan pemilu merupakan bagian dari demokrasi dalam upaya  membentuk  pemerintahan  yang dapat  melindungi  HAM,  supremasi hukum,  dan  pembentukan  lembaga demokratis. 7 Diperlukan  penegakan hukum  pemilu  di  dalam  setiap  tahapan pemilu,  supaya  dapat  terlaksananya pemilu yang demokratis untuk memperoleh  pemimpin  yang  sesuai dengan kehendak rakyat. Salah  satu  pelanggaran  yang sangat  merusak  sendi  demokrasi  adalah pelanggaran yang terjadi secara
terstruktuktur di sebut pelanggaran TSM. Pelangaran  TSM  suatu  tindakan  dan perbuatan melanggar aturan mekanisme atau  prosedur,  tata  cara  dapat  berkaitan dengan  melnggar  administrasi  pemilu, bagi memberikan uang atau menjanjikan sesuatu  atau  materi  lainnya  untuk mempengaruhi  sesorang  atau  kelompok masyarakat  dalam  penyelenggaraan pemilu yang terjadi  secara tersetruktur, sistematis serta masif.
8 Istilah pelanggaran TSM
disebutkan  dua  kali  pada  peraturan pemilu  yakni  pasal  286  dan  pasal  463. Yang  di  maksud  dalam  undang-undang “Pelanggaran  Terstuktur”  merupakan
6 Yasir Arafa, “Wewenang
Penyelesaian  Dan  Bentuk  Pelanggaran Adminstrasi Pemilu 1” 3, no. 1 (2022): 1– 13.
7 A  Minan,  “Refleksi  Sistem  Dan Praktek  Penegakan  Hukum  Pemilu  Di Indonesia,”  in Perihal  Penegakan  Hukum Pemilu , 2019.
8 Pasal  1  angka  29  Peraturan  Bawaslu
Nomor  8  Tahun  2018  Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
secara  bersama-sama  antara  pejabat pemerintah  dan  penyelenggara  pemilu melakukan kecurangan dalam menyelenggarakan pemilu secara kolektif. Sedangkan “ Pelanggaran sistematis ” merupakan suatu
pelanggaran  yang  terencana  tersusun secara  matang,  dan  rapih.  “Pelanggaran Masif”  ialah Pelanggaran  dapat  meluas memiliki  implikasi  dapak  pengaruhnya sangat  besar  dari  hasil  pemilu.  Ketiga unsur  tersebut  harus  dipenuhi  secara kumulatif  untuk  dapat  menyebutkan pelanggaran TSM.
Pelanggaran  Pemilu  TSM  adalah norma  yang  diciptakan  bukan  oleh pembuat  Undang-Undang,  melainkan norma  ini  hadir  melalui  suatu  putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  ingin menegakan  keadilan  substansial,  bukan hanya  keadilan  prosedural  semata. Demokrasi  substantive  yang  berkualitas memiliki beberapa variabel. 9
Persyaratan  pembuktian  yang ketat. Artinya, sekurang-kurangnya harus ada 2. Alat bukti yang dilampirkan, berdasarkan  ketentuan  pelanggaran pemilu dan terjadi paling sedikit di 50% daerah  pemilihan.  Pelanggaran  TSM harus dibuktikan secara kumulatif. harus membuktikan  bahwa  tiga  hal  terpenuhi: terstruktur,  terorganisir,  dan  masif. Pelanggaran  berat  pemilu  TSM  akan dibawa ke pengadilan untuk dipriksa dan diadili oleh majelis hakim. 10 Pada  Pemilu  2019  Bawaslu menangani empat perkara kasus dugaan kecurangan  pemilu  TSM,  namun  di praperadilan  bawaslu  tidak  menerima
9 R Siti Zuhro, “Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019,” Jurnal Penelitian Politik 16, no. 1 (2019): 69, https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782. 10 Jaya Hasiholan Limbong,
‘penindakan pelanggaran terstruktur,
sistematis dan masif pada pilkada 2020.
menimbulkan  norma  baru’, Jurnal  Adhyasta Pemilu , 4.2 (2021), 36 – 51
<https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.51>.
laporan dugaan kecurangan pemilu TSM karena  kurangnya  alat  bukti.
11 Bila terbukti  melakukan  pelanggaran  TSM akan dapat dikenakan sanksi
Administratif  pebatalan  calon  Anggota Legislatif dan calon Eksekutif (Pasangan calon Presiden dan wakilnya). 12 Bila terbukti melakukan
pelanggaran  Pemilu  TSM  maka  sanksi yang  akan  di  berikan  memang  sangat berat,  yaitu  berupa  Pembatan  sebagai Peserta  Pemilu.  Karena  melanggar peraturan hukum yaitu undang – undang pemilu  yang  sangat  mencederai  nilai- nilai  demokrasi.  Dan  juga  Melanggar prinsip pemilu langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Memberikan  sesuatu  Barang, uang  atau  materi  lainnya  yang  sering disebut  dengan  politik  uang/Money Politik  ini  dapat  berakibat  dapat mempengaruh hasil akhir pemilu itu. dan pada  hakekatnya  menentukan  kualitas dan  integritas  hasil  pemilu  itu  sendiri. Jika kebijakan money politik dilanjutkan, dipastikan  masyarakat  akan  terkena dampak  buruk  dalam  sistem  Demokrasi di negara kita.
13 Aturan  mengengai  pelanggaran Pemilu TSM merupakan upaya penegakan  hukum  Pemilu  supaya  tidak ada lagi kecurangan, manipulasi dan Jual beli suara TSM dalam pelaksanan pemilu, Namun  syarat yang begitu sangat  berat, menyebabkan  banyak  kasus  yang  tidak terjangkau. Terutama syarat minimal 50% pelanggaran terjadi di Daerah Pemilihan Calon anggota, penindakan pelanggaran
11 Official Website Bawaslu, Persyaratan  Yang  Harus  Dipenuhi  Dalam Pelanggaran TSM, via: www.bawaslu.go.id/id/berita/persyaratan- yang-harus-dipenuhi-dalam-pelanggaran- tsm diakses hari senin 14 oktober 2019 12 Pasal 463 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
13 N Ifah, “Upaya Pencegahan Politik Uang  Demi  Mewujudkan  Pemilu  Yang Berintegritas,” Pemiluberintegritas 3,  no.  3 (2017).
administrasi  TSM  sejak  di  berikannya kewenangan di Bawaslu Provinsi sangat sulit untuk dibuktikan. Di lain pihak, adanya
permasalahan  turunan  dari  adanya putusan  Bawaslu  Provinsi  bila  terjadai adanya  pelanggaran  administrasi  TSM terbukti,  maka  salah  satunya  yaitu dilakukannya  upaya  hukum  lain  oleh pasangan  calon  yang  dibatalkan,  dapat diajukan ke Makamah Agung. 14
Berdasarkan bahasan uraian tersebut, maka peneliti menarik kesimpulan  untuk  membatisi  masalah dan  merumuskan  masalah  sebagai berikut:  Bagaimana  sistem  penegakan hukum  terhadap  Pelanggaran  pemilu secara  struktural,  sistematik  dan  masif serta  bagaimana  penyelesaian  hukum Pelanggaran pemilu TSM.

## METODE
Dalam  melakukan  Penelitian  ini mengunakan  tipe  penelitian  normatif yuridis  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan 15 ,  pendekatan kasus dan pendekatan histori. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data pendukung  yaitu  data  perimer  berupa wawancara  terstruktur,  data  sekunder yang  digunakan  terdiri  dari  sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier.
14 Aditia Arief Firmanto, Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dan Masa Depan Demokrasi Lokal di Indonesia, Junal Empati Kadar  kum  Volume  1.  No.1  maret  2022. https://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/ empatikadarkum/article/view/7427
15 Munandar  Nugraha, Bawaslu  Dan Penegakan  Hukum  Pemilu ,  Al  Wasath    Junal Ilmu  Hukum,  Volume  1  No.  2.  Hal.  120. http://journal.unusia.ac.id/index.php/alwa sath/article/view/61/41

## PEMBAHASAN
1. Penegakan  Hukum  Pelanggaran Pemilihan  Umum  Yang  Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif
Istilah  Pelanggaran  yang  bersifat TSM di sebutkan pada Pasal 286 dan 463. Berdasarkan Pasal 286 adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran yang  bersifat  TSM  adalah  apabila  calon memberikan  barang  atau  uang  serta menjanjikan sesuatu berupa barang, atau janji-janji  lainnya  untuk  mempengaruhi pemilih atau penyelenggara Pemiliu agar dapat memilih dirinya . Perbuatan  tersebut,  sebenarnya merupakan  tindak  pidana  Pemilu  yang biasa kita sebut money politik atau politik uang. Pengaturan tentang tindak pidana pemilu,  terutama  pada  politik  uang  ini sudah  diatur  dalam  peraturan  dasar hukum.  Namun,  pelanggaran  ini  sering terus terjadi bahkan telah menjadi rahasia umum di dalam masyarakat.
Potensial  terajdi  pelanggaran Pemilu terajdi pelanggaran Pemilu Politik uang  terjadi  di  hampir  setiap  tahap pelaksanaan  Pemilu,  mulai  dari  tahap kampanye, masa tenang, dan mendekati saat-saat  pelaksanaan  hari  pemilihan. Ancaman  pidana  yang  ada,  tidak membuat pihak yang sedang berkontestasi  atau  tim  suksesnya  tidak merasa  takut  ataupun  jera  untuk
16 Meri  Carolina  Siregar  and  Tabah
Maryanah,  “Fenomena  Money  Politics  Dan Pembuktian  Terstruktur  Sistematis  Masif (Tsm)  Pada  Pemilihan  Walikota  Dan  Wakil Walikota Bandar Lampung 2020,” Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja 48, no. 2 (2022): 141 – 58, https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.1461.
17 Minan,  “Refleksi  Sistem  Dan Praktek  Penegakan  Hukum  Pemilu  Di Indonesia.”
18 Ibid 19 Ahmad Jukari, Pelanggaran Administrasi  Yang  Terstruktur  Masif  dan Sistematis dalam Pemilihan Kepala
melakukan  politik  uang. 16 Didalam Pelaksanaan  evaluasi  pemilu  sertntak Tahun  2019  yang  diterbitkan  oleh Bawaslu,  disebutkan  bahwa  Pidana Ancaman hukuman ringan dan hukuman badan  sebagai  pengganti  denda,  serta hukuman  masa  percobaan  tidak  dapat memberikan efek jera yang efektif. ). 17 Efektivitas  penghukuman  dalam konteks  menimbulkan  efek  jera  pada konstestasi
Pemilu, pendekatan penghukuman secara administrasi dinilai lebih  pengaruhnya.  Hal  yang  paling ditakutkan  oleh  kontestan  di  dalam Pemilu adalah pembatalan satus kepersertaan di dalam Pemilu. 18 Dasar dalam penanganan pelanggaran  TSM  di  sesuaikan  dengan pelaksanaan  pemungutan  suara  akan berdampak  negative  pada  penegakan hukum  di  bidang  pencegahan  politik uang 19 .  Money  politic selain  masuk  ke dalam  tindak  pidana  Pemilu  dengan ancaman  sanksi  pidana, Money  politics bukan
sekadar penyimpangan, melainkan kebangkitan  peradaban kotor budaya politik Indonesia. 20 Juga termasuk ke dalam pelanggaran administrasi
dengan ancaman  hukuman  administrasi  berupa pembatan.  sebagai  calon  atau  pasangan calon.  Sanksi  administrasi  ini  diberikan apa bila mereka melakukan politik uang secara  TSM  berdasarkan  ketentuan peraturan Undang-Undang Pemilu.
bagaimana
Prosedur Penangan dan Kontruksi Hukumnya, Al-Burhan Volume 12 Nomor  1  tahun  2022.  Hal.  32-44. file:///C:/Users/USER/Downloads/5-17-1- PB-2.pdf
20 Muhammad  Reza  Winata,  Judicial Restraint  Dan  Constitusional  Interprretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran  Pemilihan  Umum  Terstruktur,
Sistematis,  Dan  Massif.  Jurnal  Legislasi Indonesia Vol. 17 No.4. Desember 2022. Hal.
424. https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article
/view/663.
Sedangkan berdasarkan
ketentuan  Pasal  463  menjelaskan  bahwa selain  adanya  pelanggaran  administrasi pemilu,  terdapat  juga  pelanggaran  yang besifat TSM. yang sudah disebutkan dan jelaskan  pada  Pasal  460.  Pelanggaran Administratif    merupakan  pelnggaran yang    bersifat  pelenggaraan  prosedur, mekanisme atau tata cara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
Pelanggaran administratif diancam dengan sanksi berupa perbaikan administratif  terhadap  prosedur  atau mekanisme, Peringatan tertulis. Sedangkan, sanksi pelanggaran
administrasi  TSM,  berupa  pembatan status kepersertaan Pemilu.
Berdasarkan  2  (dua)  pasal  yang telah disebutkan diatas beserta penjelasan yang  telah  diberikan,  Pelanggaran  TSM mempengaruhi  perolehan  suara  secara signifikan  didalam  Pemilu  maupun Pilkada.  Sehingga  hadirnya  aturan mengenai TSM merupakan upaya untuk menegakan sendi-sendi demokrasi.
2. Penyelesaian  Hukum  Pelanggaran Pemilu  Terstruktur,  Sistematis  dan Masif

## Figure 1
Diagram Tahapan Penyelesaian Pelanggaran

## Pemilu TSM
21 Sinta  Apriyani  and  Andhika
Purbakala  Rona,  “Strategi  Manajemen Konflik  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Pemilihan  Kepala  Daerah  Kota  Bandar Lampung,” Jurnal  Administrasi  Politik  Dan Sosial
4, no. 2 (2023): 91 – 100,
https://doi.org/10.46730/japs.v4i2.106.
22 Jaya Hasiholan Limbong, “Penindakan Pelanggaran
Terstruktur, Sistematis  Dan  Masif  Pada  Pilkada  2020,
Temuan  dugaan  pelanggaran TSM  merupakan  hasil  keja  pengawasan panitia  Pengawas  Pemilu  atas  temuan pelanggaran pemilu yang demokratis P 21 . Berdasarkan  hasil  temuan  tersebut pengawas  pemilu  mengadakan  rapat pleno  dari  hasil  putusan  rapat  tersebut, bawaslu kota/kabupaten harus diteruskan    ke  badan  pengawas pemilihan umum provinsi secara bertahap,  dan  hasil  bawaslu  provinsi akan  dikirim  ke  bawaslu  Republik Indonesia untuk dilakukan penyelesaian pemeriksaan secara terbuka.
Penyampaian hasil tersebut sekurang-kurangnya  memuat  identitas pelapor,  yaitu  tempat  dan  waktu kejadian, bukti dan saksi, uraian tentang kejadian,  serta  diminta  harus  adanya putuskan 22 .
Selain terpenuhinya syarat formil dan  materiil,  pengaduan  pelanggaran TSM  harus  disertai  bukti  sekurang- kurangnya  dua  bentuk  bukti  yang  di sebut  alat  bukti,  yaitu  bukti  surat  atau tulisan, petunjuk, dan dokumen
eloktronik  seperti  video,  foto  kejadian dan  lain-lainnya.  Alat  bukti  tersebut dengan  ketentuan  terjadinya  diminimal 50% wilayah dapil pemilihan. 23
Alat  bukti  dengan  ketentuannya tersebut,  merupakan  suatu  penafsiran Bawaslu dari salah satu sifat TSM, yakni sifat  Masif.  Disebutkan  pada  pasal  286 ayat  3.  Masif,  berarti  Pelanggaran  yang berdamak  sangat  meluas  pengaruhnya pada hasil pemilu.
Dan  Bawaslu  menafsirkan  sifat massif  yang  ada  pada  TSM  dengan memberlakukan syarat
terjadinya
Menimbulkan  Norma  Baru  (Studi  Kasus: Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020) Enforcement  of  Structured,  Systematic  and Massive Violations in the 2020 Regional Head Elections, Leads to New Norms (Case Study: Bandar Lampung Mayor Election 2020)” 4, no.
2 (2021): 36 – 51.
23 Peraturan  Bawaslu  nomor  8  tahun 2018 Pasal 25. Ayat 8.
pelanggaran  di  50%  wilayah  didaerah pemilihan.  Bisa  dikatakan  syarat  bukti yang diberlakukan Bawaslu cukup berat, mengingat  MK  sendiri  yang  merupakan lembaga  pembuat  norma  TSM  tidak memberikan batasan bahwa harus terjadi di wilayah 50% wilayah dapil. Meskipun di  dalam  wawancara  dengan  salah  satu staf ahli Bawaslu. 24 Disebutkan  bahwa  50%  wilayah dapil  yang  dimaksud  bukan  berarti harusdi  seluruh  50%wilayah  dapil  itu harus  terjadi  pelanggaran  TSM.  50% wilayah dapil disini dimaksudkan bahwa apa  bila  disatu  kecamatan  terjadi pelanggaran TSM dan diwilayah kecamatan  lain  juga  terjadi  satu pelanggaran TSM, hingga akumulasinya terjadi  paling  sedikit  di  50%  kecamatan pada  1  kabupaten/kota  dalam  daerah pemilihan. 25
Maksud  dari  pasal  25  ayat  (8) huruf  (f),  adalah  apa  bila  pelanggaran administrasi  TSM  ini  terjadi  di  wilayah yang  persebaran penduduk  yang memilikihak  pilih  di  dalam  dapil  tidak merata. Di dalam dapil tersebut, terdapat wilayah  yang  penduduk  yang  memiliki hak pilih hampir 50% menetap di wilayah yang sama. Misalnya di dalam dapil DPR terdiri  dari  4  kabupaten/kota,  namun 50%  yang  memiliki  hak  pilih  terdapat dikota  A,  maka  ketentuan  TSM  yang mengharuskan  50%  dapil  menjadi  tidak berlaku.  Karena  pemilik  hak  pilih  50% terdapat  di  Kota  A,  jadi  apabila pelanggaran TSM terjadi di Kota A sudah cukup  signifikan  dapat  mempengaruhi hasil  pemilu  dan  memperoleh  suara terbanyak.
Alat  bukti  dengan  ketentuannya yang disebutkan di atas, harus memenuhi ketiga  kriteria  dan  ruang  lingkup perbuatan  yang  bersifat  TSM  Sesuai penjelasan undang-undang pemilu Pasal
24 Wawancara  dilakukan  Dengan StafAhli bawaslu Bapak Tantowi Jauhari, SH., MH. Di sekrtariat Bawaslu RI, Pada tanggal 26 Desember 2019
286  Ayat  3  Ruang  lingkup  perbuatan aparatur  sipil  negara  atau  aparat pemerintah serta penyelenggara pemilihan  umum.  Lingkup  perbuatan yang sistematis, dibatasi adanya perbuatan  yang  direncanakan  secara matang oleh subyek yang dilaporkan.
Dan  lingkup  perbuatan  yang masif,  dibatasi  adanya  perbuatan  yang meluas dan mempengaruhi hasil Pemilu. Ketiga criteria dengan ruang lingkupnya tersebut,  menjadi  syarat  yang  wajib secara  kumulatif  diuraikan  dalam laporan dan  bukti yang dimasukan oleh pelapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu. Efektivitas
Penegakan  Hukum  Pelanggaran  TSM dalam Pemilu 2019. Bawaslu lembaga yang menerima, meriksa,  Meninjau  dan  mengadili laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM dalam Pemilihan  Umum  2019,  menerima  4 laporan dugaan pelanggaran TSM. Dari 4 laporan  itu,  1  laporan  berasal  dari pemilihan legislatif, yaitu dengan nomor surat (PL) dan 3 laporan lainnya berasal dari  pemilihan  pasangan  calon  Presiden dan wakilnya.
Dari  keempat  laporan  yang masuk, satu diantaranya tidak diregistrasi, yaitu nomor laporan 03/LP/PP/ADMTSM/RI/00.00/V/2019 Tidak  diregistrasinya  laporan  tersebut karena laporan tidak lengkap dan dalam jangka  waktu  perbaikan  yaitu  selama  3 hari,  pelapor  tidak  melengkapi  laporan tersebut.  Tidak  diregistrasinya  laporan tersebut  menyebabkan  tidak  bisanya laporan tersebut untuk diperiksa didalam Pemeriksaan Pendahuluan.
Untuk  tiga  laporan  lainnya, tersebut  tidak  diterima  pada  sidang pendahuluan.  Dikarenakan  berdasarkan bukti  laporan  yang  dimasukan  oleh
25 Contoh Perhitungan Persentase 50% wilayah dapil bagi Pemilihan DPR.
pelapor  yang  menunjukan  adanya perbuatan  TSM,  berdasarkan  peraturan bawaslu  tidak  dapat  memenuhi  kriteria bukti  yang  sesuai  ketentuan  peraturan. Dan  juga  adanya  salah  satu  unsur  dari terstruktur,  sistematis  dan  masif  yang tidak  terdapat  bukti  yang  dicantumkan oleh  pelapor,  sehingga  tidak  memenuhi criteria persyaratan laporan.
Bawaslu  memberikan  aturan seperti  itu  dengan  tujuan  untuk menghindari  para  calon  dan  pasangan calon,  gampang  melakukan  tuduhan antar  peserta  Pemilu  bahwa  telah melakukan  pelanggaran  administrasi Pemilu  TSM,  karena  sanksinya  dapat menghapuskan status pencalonan kontestan Pemilu. Hadirnya aturan TSM adalah  untuk  memberikan  kesempatan, kesetaraan dan keadilan yang sama bagi peserta Pemilu.
Tidak boleh ada yang menggunakan kekuasaan dengan menggunakan aparat struktural pemerintahan  maupun  penyelenggara
Pemilu untuk kepentingan dalam Pemilu. Karena setiap kontestan politik memiliki kedudukan yang sama dan setara, Prinsip Pemilu  yang  luber  dan  judil  harus ditegakkan.  Jangan  biarkan  perbuatan- perbuatan  yang  sangat  merusak  sendi- sendi  demokrasi  dibiarkan  begitu  saja, karena ketidak mampuan peraturan yang ada untuk dapat menjangkaunya.
Syarat  laporan  pada  Peraturan Bawaslu merupakan ganjalan besar bagi para  pencari  keadilan.  Syarat  laporan yang harus memenuhi unsur terstruktur, sitematis  dan  massif  dengan  minimal  2 alat  bukti  yang  terjadi  paling  sedikitdi 50% wilayah derah pemilihan dan harus terpenuhi  dalam  jangka  waktu  7  hari sejak  diketahuinya  peristiwa,  dengan tambahan  waktu  selama  3  hari  untuk perbaikan laporan.
Ketiga unsur terstruktur,
sitematis  dan  masif  tersebut  harus terpenuhi  secara  kumulatif.  Artinya bahwa,  ketiga  unsur  tersebut  harus terdapat  di  dalam  laporan  beserta
buktinya. Apabila salah satu unsur tidak terdapat,  maka  tidak  memenuhi  syarat laporan pelanggaran administrasi TSM.
Keterpenuhan  unsur  TSM  dalam Pelanggaran hukum Pemilu yang bersifat TSM  tidak  hanya  dimaknai  dalam pembuktian persidangan melainkan pula menjadi  syarat  dalam  proses  awal penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu  yang  bersifat  TSM.  Pemeriksa Majelis  sudah  menilai  ada  tidaknya perbuatan  yang  TSM  dan  memenuhi tidaknya  pelanggaran  minimal  50% wilayah-wilayah  dapil  tanpa  melalui proses pembuktian terlebih dahulu.
Syarat  terjadinya  pelanggaran TSM  diminimal  50%  daerah  pemilihan merupakan penafsiran dari Bawaslu atas unsur  massif.  Dampak  yang  meluas berbeda dengan dampak yang menyeluruh. Menyeluruh berarti pelanggaran  itu  terjadi  disetiap  tempat diseluruh  wilayah  pemilihan  tanpa terkecuali,  sedangkan  meluas  memiliki arti  bahwa  pelanggaran  tidak  harus terjadi  di  semua  tempat.  Bisa  diartikan pelanggaran masif.
Dampak  yang  ditimbulkan  dari pelanggaran  terjadi  dalam  pemilu  yang meluas  dari  hasil  pemilu  tentulah berbeda.  Namun  indicator  yang  dibuat oleh Bawaslu melalui Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 adalah sama, yaitu minimal 50%  dari  daerah  pemilihan.  Pasangan calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden, dikatakan  telah  melanggar  TSM  apabila pelanggaran TSM tersebut telah terjadi di 50% provinsi di Indonesia.
Namun untuk dapat
memenangkan Pemilihan, calon presiden tersebut  tidak  perlu  harus  melanggar TSM tersebut di 50% provinsi Indonesia. Karena,  persebaran  penduduk  tidak merata,  otomatis  persebaran  DPT  juga tidak merata.
Dapat  di  lihat  Distribusi  Daftar Pemilih  Tetap  (DPT)  untuk  setiap
provinsi  di  Indonesia. 26 1).  Aceh 3.523.774;  2).  Sum  Utara  9.785.753;  3). Sumbar  3.718.003:  4).  Riau  3.863.197;  5). Jambi  2.475.655;  6).  Sumatera  Selatan 5.877.575;  7).  Bengkulu  1.399.108;  8). Lampung  6.074.137;  9).  Kep.  Bangka- Belitung  932.569;  10).  Riau  Kepulan 1.229.424, 11). DKI Jakarta 7.761.598;  12).
Jawa  Barat  33.270.845;  13).  Jawa  tengah 27.896.902; 14). Daerah Istimewa Yogyakarta 2.731.874; 15). Jawa timur 309 12994;  16).  Banten  8.112.  447;  17).  Bali 3.130.288; 18). NTB 3. 667. 253; 19). NTT
3.391.616;  20).  Kalbar  3.687.159.  21). Kalteng. 1.753. 224; 22). Kalsel 2. 869.166; 23). Kaltim 2.480.741; 24). Kal. Utara 450 108; 25). Sul. Utara 1. 907.841; 26). Sulteng 1.952.810; 27). Sul. Selatan 6.159. 375; 28). 1.723.539;  29).  Gorontalo  812.801;  30). Sulbar 865.244; 31). Maluku 1.266.034; 32). Maluku  Utara  803.983  33).  Papua 3.541.017;  34).  Papua  Barat  742.245;  35).
Luar  Negeri  2.058.191.  Jumlah  total 190.770.329. Berdasarkan data di atas, Pasangan calon Presiden dapat
memperoleh  lebih  dari  50%  suara,  jika bisa menguasai suara secara keseluruhan daerah  kepulauan  jawa,  yaitu  Banten, DKI  Jakarta,  Jawa  barat,  Jawa  Tengah, Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  dan  Jawa Timur.  Hanya  dengan  menguasai keenam  daerah  tersebut  calon  pasangan Presiden  sudah  memperoleh  suara sebanyak 58%.
Kemudian
pertanyaannya, apabila  terjadi  pelanggaran  TSM  di  6 daerah  (18%  dari  jumlah  provinsi  di Indonesia)  tersebut  apakah  memenuhi syarat  laopran  pelanggaran  administrasi Pemilu  yang  terdapat  pada  Perbawaslu no. 8 Tahun 2018? Karena syarat laporan pelanggaran TSM yang terdapat didalam Perbawaslu  Nomor  8  Tahun  2018, minimal  sebesar  50%  jumlah  provinsi diIndonesia.  Padahal  jumlah  tersebut
26 Hasil  Pemuntahiran  data  pemilih tetap  (DPT)  oleh  KPU  Perbaikan  kedua  15 desember 2018.
sangat  signifikan  terhadap  perolehan suara pasangan Calon.
Sesuai ketentuan pasal 25 ayat (8) huruf  (f)  Perbawaslu  disebutkan  bahwa didalam Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 memberikan  kesempatan  kemungkinan pada keadaan yang diluar dari ketentuan minimal  50%  dapil.  Namun,  Bawaslu tidak menjelaskan lebih lanjut terkaitkeadaan  yang  terjadi  diluar ketentuan  yang  ada  dan  mempengaruhi hasil  Pemillu  dan  perolehan  hasil  suara terbanyak itu seperti apa.
Begitupun  didalam  pemilihan legislatif,  tidak  perlu  harus  sampai melakukan  pelanggaran  TSM  di  50% wilayah  dapil  untuk  bisa  menang  di dalam Pemilihan. Misalnya pada pemilihan calon anggota DPRD provinsi dapil  Banten  1,  jumlah  kursi  yang diperebutkan  sebanyak  5  kursi,  dengan wilayah dapil Kota Serang. Kota Serang memiliki 6
kecamatan, Penduduk yang tidak merata penyebarannya,  hal  ini  tentu  membuat persebaran DPT tidak merata pula. Total DPT  di  Kota  Serang  sebanyak  431.553, yang  tersebar  di  Kecamatan  Serang sebanyak  143.692,  Kecamatan  Kasemen sebanyak  68.349,  Kecamatan  Walantaka sebanyak  60.922,  Kecamatan  Taktakan sebanyak  60.355,  Kecamatan  Cipocok Jaya  sebanyak  59.120  dan  Kecamatan Curug sebanyak 39.115.
Artinya bahwa untuk
memperoleh salah satu kursi dari 5 kursi tersebut,  calon  anggota  DPRD  provinsi dapil Banten 1 harus memperoleh kurang lebih  86.311  suara.  Untuk  memperoleh suara  dengan  jumlah  tersebut,  calon anggota  DPRD  provinsi  tidak  perlu melakukan  pelanggaran  di  50%  wilayah dapil,  dalam  hal  ini  3  kecamatan.  Dia hanya  perlu  memperoleh  suara  di kecamatan yang memiliki DPT terbanyak secara  keseluruhan.  Dan  itu  tidak
termasuk  pelanggaran  TSM,  karena syarat  laporan  sebanyak  50%  terjadi diwilayah dapil tidak terpenuhi.
Syarat  laporan  pelanggaran  TSM harus  memenuhi  50%  daerah  pemilihan sebagai penafsiran dari pelanggaran yang massif bukan merupakan suatu ketepatan. Selain membuat sulit laporan untuk bisa lolos
pemeriksaan pendahuluan,  karena  merupakan  syarat dalam  proses  awal  juga  bias  dijadikan pelindung  bagi  pelanggar.  namun  calon tidak  melakukan  di  50%  daerah pemilihan.
Dengan  dijadikannya  ketentuan pelanggaran  TSM  minimal  50%  pada daerah  pemilihansebagai  syarat  dalam proses awal penerimaan laporan membuat  Majelis  Pemeriksa  memutus keterpenuhan  syarat  pelanggaran  TSM minimal  50%  pada  daerah  pemilihan tanpa kesempatan pembuktian dari para pihak.  Alangkah  lebih  baiknya  apabila hal  tersebut  dihapuskan  sebagai  syarat awal penerimaan laporan TSM, sehingga masuk  ke  dalam  pokok  laporan  dan diputus  didalam  siding  pemeriksaan setelah adanya proses pembuktian.
Bawaslu  membebankan  semua proses pembuktian yang begitu sulit pada pelapor,  padahal  berdasarkan  ketentuan pasal 23. Perbawaslu menyatakan bahwa pelanggaran  administrasi  berasal  dari temuan atau laporan pelanggaran terjadi di lapangan. Seharusnya ketika masuknya laporan pelanggaran administrasi Pemilu TSM, Bawaslu secara aktif  ikut melakukan penyidikan terkait kebenaran laporan yang masuk tersebut.
Bawaslu  bisa  memerintahkan kepada bawaslu yang ada di daerah baik provinsi maupun dikabupaten atau kota tempat
terjadinya pelanggaran administrasi  Pemilu  tersebut.  Karena Bawaslu  juga  harus  aktif  dalam menangani pelanggaran Pemilu TSM.
Syarat laporan pelanggaran administrasi  Pemilu  TSM  dibuat  begitu sulit  karena,  selain  untuk  menghindari kontestan  Pemilu  saling  tuduh  dan
serang bahwa diantara mereka melakukan  pelanggaran  Pemilu  TSM, juga  dikarenakan  sanksi  bagi  pelaku pelanggaran  administrasi  Pemilu  TSM sangatlah berat, yaitu berupa pembatalan status  kepesertaan  di  dalam  Pemilu sebagai  calon.  Namun,  sanksi  yang beratapa  artinya  apabila  peraturan  itu tidak  bias  menjangkau  terhadap  pelaku pelanggaran.  Lebih  baik  sanksi  dibuat bervariasi  seperti  MK  dalam  memutus pelanggaran TSM pada Pemilukada.
Sanksinya  berupa  pembatalan hasil  Pemilukada  dan  disertai  perintah untuk  melakukan  perhitungan  atau pemungutan  suara  ulang.  Pemberian sanksi  pembatalan  hasil  pemilihan  yang disertai  pemungutan  suara  ulang, merupakan  sanksi  yang  lebihringan dibandingkan dengan pembatalan status kepersertaan di dalam Pemilu.
Pembatalan hasil pemilihan yang disertai  pemilihan  suara  ulang  masih memberikan  harapan  yang  sama  bagi semua pihak dan memberikan kesempatan  kedua  untuk  menjalankan pemilihan  umum  yang  demokratis. Sedangkan  dengan  penjatuhan  sanksi pembatalan  status  kepesertaan  didalam Pemilu, menghilangkan dan menghancurkan  harapan  dari  peserta Pemilu  tersebut.  Meskipun  hal  tersebut adalah sanksi akibat perbuatannya yang telah mencederai dan merusak nilai-nilai demokrasi didalam Pemilihan Umum.
Dengan persyaratan laporan yang begitu  sulit  dan  berat,  harus  mencari bukti yang menunjukan terdapat persitiwa kecurangan pemilu yang terjadi secara  terstruktur,  sistimatis  serta  masif secara  kumulatif  serta  harus  terjadi  di minimal  50%  wilayah  dapil.  Dengan harus  melalui  sidang  pendahuluan, sidang  pemeriksaan  sampai  akhirnya putusan di Bawaslu.
Ternyata  putusan  tersebut  tidak final dan mengikat karena masih terdapat upaya hukum lanjutan. Meskipun hanya diberikan  waktu  selama  3  hari  untuk menyiapkan upaya hukum lanjutan, pasti
akan  melakukannya,  sebagai  bentuk usaha demi mendapatkan status kepesertaannya kembali didalam Pemilu. Upaya  hukum  lanjutan  ini merupakan  hak  dari  semua  calan  atau pasangan  calon  telah  dibatalkan  status kepesertaannya  oleh  KPU  berdasarkan rekomendasi  putusan  Bawaslu  untuk melakukan  upaya  hukum  lanjutan. Namun  disatus  isi  juga  membuat penegakan  hukum  administrasi  Pemilu TSM  menjadi  tidak  efektif,  karena persyaratan  laporan  yang  dibuat  rumit hingga  sulit  untuk  bisa  menjangkau pelanggaran  TSM  itu  sendiri  dan ditambah  dengan  dapat  dilakukannya upaya hukum lanjutan.

## PENUTUP

## Sistem penegakan hukum terhadap
Pelanggaran  yang  bersifat  TSM  dalam pemilu  menggunakan  sistem  penegakan hukum  administrasi  dengan  sanksi berupa  pembatalan  status  kepesertaan didalam  Pemilu.  Proses  penegakan hukum  pelanggaran  Pemilu  TSM  yang panjang  dengan  persyaratan  formil  dan materil  laporan  yang  berat,  yaitu  harus adanya  keterpenuhan  unsure  TSM minimal  50%  pada  wilayah  Dapil  yang diperiksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan. Jika terpenuhi, maka akan dilanjutkan  dengan  siding  pemeriksaan dan  akan  diakhiri  dengan  putusan  oleh Bawaslu yang menyatakan terbukti atau tidaknya kecurangan administrasi Pemilu TSM. Hasil putusan Bawaslu akan ditindak  lanjuti  oleh  KPU  dengan diterbitkannya  Keputusan  KPU  tentang pembatalan status kepesertaan para calon atau  pasangan  calon.  Putusan  yang dikeluarkan  Bawaslu  tersebut  tidaklah bersifat final melainkan dapat dilakukan dengan  Uaya  Hukum  lanjutan  ke Mahkamah  Agung,  dan  putusan  MA yang bersifat final dan mengikat.
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran  Pemilu  yang  bersifat  TSM oleh Bawaslu dalam menjangkau pelanggaran  yang  terjadi  kurang  efektif. Selama  Pemilu  Tahun  2019  yang  terdiri atas  Pemilihan  calon  anggota  legislatif dan  pemilihan  pasangan  calon  Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu menerima 4
Laporan Dugaan kecurangan Administrasi Pemilu yang secara terstruktur,  Sistematis,  Massif.  Dengan nomor laporan 01 /LP /PL/ ADM. TSM /RI /00.00 /IV /2019, 01 /LP /PP /ADM. TSM  /RI  /00.00  /V  /2019,  02  /LP  /PP /ADM.  TSM  /RI  /00.00  /V/  2019,  03 /LP/  PP/  ADM.  TSM  /RI  /00.00/  V/ 2019.  Salah  satu  dari  ketiga  laporan tersebut tidak diregistrasi yaitu Laporan no. 03 /LP /PP /ADM. TSM /RI /00.00 /V /2019. Sedangkan, 3 laporan lainnya tidak diterima pada sidang pendahuluan, karena  berdasarkan  bukti  laporan  yang dimasukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriyani,  Sinta,  and Andhika Purbakala
Rona. “Strategi Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah  Kota  Bandar  Lampung.” Jurnal  Administrasi  Politik  Dan
Sosial 4,  no.  2  (2023):  91 – 100. https://doi.org/10.46730/japs.v4 i2.106.
Hasiholan  Limbong, Jaya,  Jl  Ir  Sumantri Brojonegoro  Gedong  Meneng, and  Kota  Bandar  Lampung.
“Penindakan
Pelanggaran
Terstruktur, Sistematis Dan Masif Pada Pilkada 2020, Menimbulkan Norma  Baru  (Studi  Kasus: Pemilihan  Wali  Kota  Bandar Lampung  2020)  Enforcement  of Structured,
Systematic and Massive  Violations  in  the  2020 Regional Head Elections, Leads to New Norms (Case Study: Bandar Lampung  Mayor  Election  2020)” 4, no. 2 (2021): 36 – 51.
Ifah, N. “Upaya Pencegahan Politik Uang Demi  Mewujudkan  Pemilu  Yang
Berintegritas.” Pemiluberintegritas 3, no. 3 (2017).
Junaidi,  Veri.  “Pelanggaran  Sistematis, Terstruktur  Dan  Masif:  Suatu Sebab  Pembatalan  Kehendak Rakyat  Dalam  Pemilihan  Kepala Daerah  Tahun  2010.” Jurnal Konstitusi 7, no. 5 (2010): 41 – 72. Limbong,  Jaya  Hasiholan.  “Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis  Dan  Masif  Pada Pilkada 2020, Menimbulkan Norma  Baru.” Jurnal  Adhyasta
Pemilu 4,  no.  2  (2021):  36 – 51. https://doi.org/10.55108/jap.v4i 2.51.
Meyer, Tomas. Democracy: An Introduction For  Democratic  Practice .  Jakarta: Friedrich-Ebert-  Stiftung  (FES) Indonesia Office, 2002.
Minan,  A.  “Refleksi  Sistem  Dan  Praktek Penegakan  Hukum  Pemilu  Di Indonesia.”  In Perihal  Penegakan Hukum Pemilu , 2019.
Santoso,  Topo,  and  Ida  Budhiati. Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan . Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Siregar,  Meri  Carolina,  and  Tabah Maryanah.  “Fenomena  Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (Tsm)  Pada  Pemilihan  Walikota Dan  Wakil  Walikota  Bandar Lampung  2020.” Jurnal  Ilmu Pemerintahan Widya Praja 48, no. 2 (2022): 141 – 58. https://doi.org/10.33701/jipwp. v48i2.1461. Yasir  Arafa.  “Wewenang  Penyelesaian Dan Bentuk Pelanggaran Adminstrasi  Pemilu  1”  3,  no.  1 (2022): 1 – 13.
Zuhro,  R  Siti.  “Demokrasi  Dan  Pemilu Presiden  2019.” Jurnal  Penelitian Politik 16,  no.  1  (2019):  69. https://doi.org/10.14203/jpp.v1 6i1.782.