## Article

## Eksklusi Sosial dan Tantangan Penyandang Disabilitas Penglihatan Terhadap Akses Pekerjaan
Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society, 2019, Vol. 01 (01), 51-66 © The Journal, 2019 www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS
Journal
Article History Received  : May, 6 th 2019 Revised : May, 21 st 2019
Accepted  : May 22 nd , 2019

## Yani Fathur Rohman
Depertemen Sosiologi, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia yanifathur2.yf@gmail.com

## ABSTRACT
Studies  of  disability, including  people  with  visual  impairments  has  shifted  towards  the interaction  of  individuals  with  obstacles  in  the  environment.  This  systematic  review  of  the literatures  aims  to  increase the understanding  of  social  exclusion  as  a  multidimensional aspect.  Based  on  the  substantive  mapping,  various  collected  literature  can  be  grouped  into cultural  exclusion  and  structural  exclusion  includes;  1) stigma  as  a  paradox  explores  the impact  of  stigma  for  people  with  visual  impairment  related  to  work;  2)  career  mobility,  job satisfaction, and social exclusion discuss the lack of job satisfaction and career promotion for people  with  visual  impairments;  3)  the  limitation  of  work  accommodations  explain  about physical  environment  constraints;  and  4)  education  and  skill  as  a structural  problem discususs  about  the  relationship  between  individual  and  minimal  services  from  state.  This study found that social exclusion at the structural level is the impact of the existence of social exclusion at the cultural level, which is then perpetuated by structure through various policies both government and workplaces.
Keywords: social  exclusion; cultural  exclusion; structural  exclusion; people  with  visual impairments.

## ABSTRAK
Studi tentang disabilitas, termasuk orang dengan gangguan penglihatan telah bergeser ke arah  interaksi  individu  dengan  hambatan lingkungan.  Tinjauan  sistematis  literatur  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  tentang  pengucilan  sosial (eksklusi sosial) sebagai  aspek  multidimensi.  Berdasarkan  pemetaan  substantif,  berbagai  literatur  yang dikumpulkan, eksklusi sosial dapat dikelompokkan ke dalam eksklusi budaya dan eksklusi struktural yang meliputi;  1)  stigma  sebagai  sebuah  paradoks  mengeksplorasi dampak stigma  bagi  orang-orang  tunanetra  yang  terkait  dengan  pekerjaan;  2)  mobilitas  karir, kepuasan  kerja,  dan  pengucilan  sosial  mendiskusikan  kurangnya  kepuasan  kerja  dan promosi karir untuk orang-orang dengan gangguan penglihatan; 3) keterbatasan akomodasi kerja  menjelaskan  tentang  kendala  lingkungan  fisik;  dan  4)  pendidikan  dan  keterampilan sebagai  masalah  struktural  membahas  tentang  hubungan  antara  layanan  individu  dan minimal  dari  negara.  Studi  ini  menemukan  bahwa  eksklusi  sosial  pada  level  struktural adalah  dampak  dari  eksklusi  sosial  pada  level  budaya,  yang  kemudian  diabadikan  oleh struktur melalui berbagai kebijakan baik pemerintah maupun tempat kerja.
Kata Kunci: eksklusi sosial; eksklusi budaya; eksklusi struktural; orang dengan gangguan penglihatan

## 1. Pendahuluan
Tuntutan  global  terkait  inklusifitas  pembangunan  berkelanjutan  tertuang  dalam  agenda Sustainable Development Goals (SDGs).  Meskipun  disabilitas  tidak  disinggung  secara langsung,  dari  tujuh  belas  persoalan  yang  diangkat  setidaknya  empat  diantaranya  erat kaitannya  dengan  penyandang  disabilitas  yakni  persoalan  kemiskinan,  kesetaraan, ekonomi,  dan  infrastruktur  yang  inklusif.  Salah  satu  jenis  disabilitas  dengan  jumlah terbesar  di  asia  tenggara  adalah  disabilitas  penglihatan.  Data  dari  World  Health Organization  (2010)  menyatakan  jumlah  penyandang  disabilitas  penglihatan  di  dunia mencapai  285  juta  atau  4,24% dari  total  populasi.  Sedangkan  di  wilayah  Asia  Tenggara, penyandang  disabilitas  penglihatan  diperkirakan  mencapai 27.913.000.  Parahnya, Indonesia  menempati  peringkat  ke  tiga  tertinggi  di  dunia  dengan  angka  900.000  orang sedangkan low vision sebanyak lebih dari 2 juta orang (InfoDatin, 2013).
ILO  (2013)  menjelaskan  bahwa  penyandang  disabilitas  berhak  mendapatkan  pekerjaan yang layak, aksesibilitas dalam mendapatkan pekerjaan, perlindungan ditempat kerja, dan berbagai  jaminan  serta  perlakuan  yang  sama  di  tempat  kerja (Arthur,  2013).  Pentingnya hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas dalam Convetion on the rigth of people with disability (CRPD)  kemudian  dikonversi  oleh  PBB  dan  mengajak  pemerintah  serta  lembaga internasional  untuk  mengikutsertakan  penyandang  disabilitas  dalam  pembangunan ekonomi (Irwanto,  Kasim,  Lusli,  &  Siradj,  2010). Pekerjaan  bagi  penyandang  disabilitas penglihatan  menjadi  semakin  krusial  seiring  data  ILO  (2017)  yang  mencatat  bahwa  lebih dari 70% penyandang disabilitas merupakan penduduk usia kerja (LPEM FEB UI, 2017).
Pekerjaan  bagi  penyandang  disabilitas  penglihatan  bukan  hanya untuk  menyibukkan diri,  tetapi  juga  sarana  interaksi  sosial,  berkontribusi,  dan  membentuk  inklusifitas  kerja yang lebih baik (Butler, Crudden, & Sansing, 2005). Para peneliti sepakat bahwa presentase kerja penyandang disabilitas penglihatan secara global masih sangat rendah (Grow, 2004; Lee  &  Park,  2008;  Pavey,  Douglas,  &  Corcoran,  2008).    Di  Selandia  Baru,  tercatat  39,3% orang  dengan  disabilitas  penglihatan  bekerja (Grow,  2004). Penelitian  terkait  tingkat partisipasi kerja  penyandang  disabilitas  juga  pernah  di  lakukan  di  Korea  Selatan.  Lee  & Park (2008) mencatat hanya sekitar 33% dari total penyandang disabilitas penglihatan yang mendapat pekerjaan. Penelitian yang sama juga dilakukan di Inggris dengan hasil tingkat partisipasi  kerja  penyandang  disabilitas  penglihatan  sebesar  41%  (Pavey,  Douglas,  & Corcoran, 2008).
Pemenuhan  hak  atas  pekerjaan  bagi  penyandang  disabilitas  penglihatan  menjadi  hal yang  krusial  dengan  adanya  keterkaitan  erat  antara  disabilitas  dan  kemiskinan (Arthur, 2013). Penyandang disabilitas penglihatan tidak hanya mengalami kesulitan mendapatkan kerja,  tetapi  juga  mempertahankannya (Goertz,  van  Lierop,  Houkes,  &  Nijhuis,  2019). Tercatat  82%  penyandang  disabilitas  di  negara  berkembang  hidup  di  bawah  garis kemiskinan  serta  mereka  menjadi  kelompok yang  paling  rentan  terpinggirkan (Arthur, 2013). Ekslusi sosial pada aspek ekonomi berpotensi besar membawa pada bentuk ekslusi sosial  yang  lain (Sen,  2000).  Keterbatasan  kondisi  ekonomi  penyandang  disabilitas membuatnya kesulitan baik dalam mengakses berbagai fasilitas maupun mengikuti budaya arus utama.
Berbagai hambatan penyandang  disabilitas  penglihatan  terkait  pekerjaan  tidak  bisa diabaikan begitu saja. Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang juga ditandatangani oleh Indonesia tanggal 30 Maret 2007 butir E dengan jelas menyatakan:
“Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction  between  persons  with  impairments  and  attitudinal  and  environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others”
Pernyataan  tersebut  menunjukkan  konsep  yang  menjelaskan  bahwa  disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungan yang tidak mendukung.
Dari  pernyataan  ini,  secara  tidak  langsung  menyiratkan  bahwa  hak  atas  pekerjaan penyandang disabilitas seharusnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah.
Di  beberapa  Negara,  regulasi  mengenai  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas termasuk  penglihatan  sebenarnya  sudah  di  atur  dalam  perundang-undangan. Malaysia mewajibkan  perusahaan  mempekerjakan  penyandang  disabilitas  minimal  5%,  Singapura sebanyak  7%,  dan  China  serta  Negara-negara  maju  lainnya  mencapai  10%.  Di  Indonesia, pemerintah  telah  mengesahkan  UU  terbaru  No.  8  Tahun  2016  pasal  6  terkait  pekerjaan tanpa  diskriminasi,  berhak  mendapat  jenjang  karir,  dan  segala  hak  normatif  lainnya. Sedangkan  pasal  23  mengatur  tentang  kuota  penyandang  disabilitas  sebanyak  2%  di perusahaan atau instansi pemerintah dan 1% di perusahaan swasta. Selain tertinggal dari Negara  tetangga, Indonesia  juga  dinilai  masih  lemah  dalam  implementasi  undang-undang terkait  disabilitas  termasuk  disabilitas  penglihatan (Anggorowati,  2017;  Isneningtyas, 2016).
Minimnya  kesempatan  dan  perlindungan  terhadap  penyandang  disabilitas  penglihatan merupakan urgensi penelitian  ini.  Studi  ini  menggunakan kajian  kepustakaan dengan melihat  berbagai  bentuk  ekslusi  sosial  yang  dialami  disabilitas  penglihatan  dalam mendapatkan  hak  atas pekerjaan. Kajian ini  bersifat  umum tanpa melihat  konteks lokasi penelitian.  Dalam  relasi  sosialnya,  penyandang  disabilitas  penglihatan  mengalami stigmatisasi  dari  masyarakat.  Stigma  kemudian  menjadi  hambatan  utama  penyandang disabilitas penglihatan  dalam  berpartisipasi  secara  aktif  di  masyarakat.  Oliver  menyebut stigma  yang  melekat  pada  penyandang  disabilitas  sebagai  kreasi  sosial  atau  kontruksi sosial (Oliver,  1996).  Keterbatasan  fisik  penyandang  disabilitas  penglihatan  seringkali dikaitkan  dengan  tingkat  intelektualitas  yang  dimiliki.  Konsekuensinya,  penyandang disabilitas  dianggap  tidak  mampu  untuk  melakukan  berbagai  aktivitas  karena ketidaklengkapan  organ  tubuh  yang  dimiliki,  meskipun  hal  tersebut  tersebut  tidak berhubungan dengan jenis pekerjaan yang ditawarkan (Kaye, Jans, & Jones, 2011).
Faktanya,  penyandang  disabilitas  penglihatan  tidak  hanya  mengalami  ekslusi  secara sosial tetapi juga mengalami ekslusi dari arah struktural yang membuatnya kesulitan tidak hanya  mendapatkan  pekerjaan,  tetapi  juga  mempertahankannya.  Milband  menyebut kompleksitas ekslusi yang  disebabkan  tidak  hanya  pada  aspek  sosial  tetapi  juga  secara struktural  dalam  istilah ‘’Deep  exclusion’’ (Levitas,  2007) . Ketika  mendapat  pekerjaan, penyandang disabilitas penglihatan juga berpotensi untuk mengalami ekslusi dari struktur lingkungan  kerja  atau  perusahaan,  misalnya  terkait  kesempatan  promosi  karir  dan akomodasi  kerja yang tidak memadai. Studi  literatur  ini  akan melihat keterkaitan ekslusi sosial di level kultural dan level struktural. Ekslusi sosial di level kultural pada masyarakat yang melekatkan stigma pada disabilitas penglihatan mendorong terjadinya ekslusi sosial di level  struktural.  Stigma  di  level struktural  baik  (pemerintah  maupun  perusahaan) kemudian  secara  tidak  langsung  turut  melanggengkan  ekslusi  sosial  penyandang disabilitas penglihatan dalam mengakses pekerjaan.

## 2. Tinjauan Teoritis
Ekslusi  sosial  merupakan  proses  yang  kompleks  meliputi  keterbatasan  dalam  mengakses sumberdaya,  hak,  pelayanan  publik,  serta  ketidakmampuan  untuk  berpartisipasi  dalam aktivitas dan hubungan sosial yang normal (Levitas, 2005). Berbagai akses hanya tersedia bagi  mayoritas  kelompok  baik  dalam  ranah  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  politik  yang kemudian  mempengaruhi  kualitas  hidup,  kesetaraan,  dan  kohesi  masyarakat  secara keseluruhan (Levitas,  2007).  Melalui social  closure ,  kelompok  dominan  yang  berada  pada posisi  struktural  masyarakat  tidak  hanya  membatasi  akses  bahkan  mencabut  dan menghilangkan hak dari kelompok minoritas. Ekslusi sosial menjadi bagian dari kebijakan Negara  yang  tidak  mampu  mengakomodir  hak-hak  kelompok  minoritas  sebagai  warga Negara. Ekslusi sosial bagi levitas menjadi persoalan struktural terkait akses, sumber daya, dan  kegagalan  dalam  integrasi  pada  masyarakat  arus  utama.  Ekslusi sosial dapat digambarkan sebagai  partisipasi sosial  yang  tidak  memadai,  kurangnya  integrasi  dan kurangnya power . Konsep ekslusi sosial dapat menjelaskan sejauh mana  hak-hak  ditolak
dan membuat kelompok menjadi terekslusikan. Di tempat kerja, ekslusi sosial dapat terus terjadi  seiring  tidak  adanya  intervensi  baik  berupa  aturan  formal  maupun  informal  yang mendukung penyandang disabilitas untuk memaksimalkan potensinya (Naraine & Lindsay, 2011).  Secara  historis,  penyandang  disabilitas  penglihatan menghadapi  hambatan baik struktural maupun sosial yang mengekslusikan mereka dari berbagai akses public (Tobias, 2017).
Dari aspek kultur, penyandang disabilitas dianggap sebagai sifat fisik atau mental yang melekat dari seseorang daripada status dan kapabilitasnya (Goffman, 1963; Oliver, 1996). Stigma menjadi hambatan kultural yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan.  Stigma  yang  ada  di  masyarakat  terus  direproduksi  dan  menjadi  landasan institusi dalam mengambil keputusan. Hal ini kemudian disebut sebagai stigma struktural (Stevens,  Parsons,  Read,  &  Nixon,  2017).  Stigma  struktural  merupakan  stigma  yang dipengaruhi oleh institusi sosial dimana tempat individu tinggal.  Institusi sosial, hukum, dan  kebijakan  bukan  hanya  untuk  menanamkan  kepatuhan,  tetapi  juga  mampu mereproduksi  dan  melegitimasi  diskriminasi,  stereotip,  dan  sikap  negatif.  Di  lingkungan kerja,  hambatan  sosial  yang  dialami  penyandang  disabilitas  penglihatan  tidak  diakui sebagai  keterbatasan  perusahaan  dalam  membentuk  lingkungan  yang  inklusif (Naraine  & Lindsay,  2011).  Melalui  konsep  ini,  penelitian  ini  dapat  melihat  keterkaitan  ekslusi sosial yang ada di level kultural dan level struktural sekaligus mekanismenya.

## 3. Metode
Artikel ini ditulis dengan menggunakan kajian kepustakaan sistematis untuk mencari dan memilah  artikel  yang  sesuai  dengan  topik  penelitian. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah memahami,  mengevaluasi,  dan  merangkum kajian  pustaka secara  sistematis (Creswell, 2002).  Melalui  studi  ini,  temuan-temuan  penelitian  terkait  ekslusi  sosial  penyandang disabilitas penglihatan dalam mendapatkan hak atas pekerjaan akan dilihat keterkaitannya melalui  subtansi  yakni  ekslusi  di  level  kultur  dan  struktur.  Pertama,  peneliti  fokus  pada bentuk-bentuk  ekslusi  sosial  yang  bersumber  dari  kultur.  Kultur  ini  berkaitan  dengan stigma,  stereotip,  prejudice  dan  kontruksi  sosial  masyarakat  secara  umum  mengenai disabilitas  penglihatan.  Kedua  melihat  bentuk-bentuk  ekslusi  sosial  yang  bersumber  dari struktur  lingkungan  kerja  berupa  kebijakan  perusahaan  mengenai  akomodasi  kerja, peluang karir, dan kesempatan untuk mencoba bidang-bidang baru.
Penelitian  menggunakan  mesin  pencarian online seperti American  Foundation  of  The Blind, Google  Schoolar,  Jstore,  ProQuest,  dan  Sage. Peneliti  menemukan fakta tentang kendala  penyandang  disabilitas  penglihatan baik  dalam  mengakses,  adaptasi,  maupun mempertahankan pekerjaan. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian antara lain labor participation,  barrier  to  employment,  workplaces  discrimination,  factor  related  employment, maintain  work or job,  work  challenges yang  semua  dikaitkan  dengan visual  impairment, blindness,  visual  loss .  Dari  berbagai bacaan,  peneliti  menyaring  judul  dan  abstrak  yang ditemukan. Bacaan yang  berkaitan  hambatan  peyandang  disabilitas  penglihatan  dalam mengakses  maupun  mempertahankan  pekerjaan  dimasukkan  dalam  daftar tinjauan. Adapun  batasan  tahun  yang  dimuat  yakni  jurnal  mulai tahun 1990-2017  dan  memuat studi  empiris.  Kriteria  konten  yang  dipilih  adalah  jurnal  yang  memuat  disabilitas penglihatan bukan jenis disabilitas secara umum dan memuat informasi terkait hambatan penyandang  disabilitas  penglihatan  dalam  mengakses  dan  mempertahankan  pekerjaan. Dari  berbagai  sumber  jurnal,  16  jurnal  ditemukan  berkaitan  dengan  topik  penelitian. Sebanyak 8 studi kuantitatif, 4 jurnal kualitatif, 2 metode campuran dan 2 data tinjauan.

## 4. Ekslusi Kultural: Stigma sebagai Paradox
Stigma menjadi hambatan utama penyandang disabilitas penglihatan dalam mendapatkan berbagai haknya, termasuk ekonomi (O’Day, 1999). Stigma merupakan proses pembedaan yang sebenarnya tidak diinginkan karena mendefinisikan seseorang dengan tendensi yang negatif  dan  membuat  mayoritas  orang  menghindari  serta  tidak  memperoleh  penerimaan sosial  sepenuhnya (Goffman,  1963).  Diantara  banyak  pendapat  mengenai  persepsi
masyarakat tentang  orang  dengan  disabilitas  diwarnai  oleh  ketakutan  psikologis  yang mengakar mengenai hal yang tidak diketahui, ganjil dan abnormal. Penyandang disabilitas menjadi kelompok yang rentan terhadap stigma karena ketakutan tersebut (Brown & Lerita M.  Coleman,  2006).  Kondisi  ini  dapat  dilihat  mulai  tahap  perekrutan  yang  masih menggunakan  cara  pandang  medis  bahwa  penyandang  disabilitas  sulit  dipekerjakan (Donnell, 2014).
Implikasinya,  penyandang  disabilitas  penglihatan  tetap  tidak  memiliki  kesempatan terbuka yang sama untuk mengakses, meskipun sebenarnya cukup banyak jenis pekerjaan yang  bisa  diisi (Wolffe  &  Candela,  2002). Penyandang  disabilitas  dianggap  tidak  mampu untuk  melakukan  beberapa  hal  karena  ketidaklengkapan  organ  tubuh  yang  dimiliki, meskipun kecacatan tersebut tidak ada hubungannya dengan jenis kerja yang ditawarkan (Kaye et al., 2011). Ujaran diskriminatif secara langsung pada disabilitas penglihatan dapat dilihat  sejak wawancara dengan  pemberi  kerja.  Pertanyaan-pertanyaan  yang  disampaikan mengindikasikan  ketakutan  akan  disabilitas  dan  keengganan  untuk  mengakomodasi dengan  berbagai  alasan  termasuk  perusahaan  belum  menyediakan  anggaran  untuk  alat- alat  tambahan  yang  dibutuhkan.  Alih-alih  bernegosiasi,  pelamar  dengan  disabilitas  yang diwawancarai tidak pernah dipanggil untuk tindak lanjut (Donnell, 2014). Stigma mengenai penyandang  disabilitas  penglihatan  menggambarkan  bahwa  kontruksi  sosial  yang dialaminya  telah  mengakar  kuat  pada  masyarakat.  Sehingga  paradigma  baru  disabilitas berdasarkan Right based masih begitu sulit untuk diimplementasikan.
Rendahnya  tingkat  rekrutmen  kerja  penyandang  disabilitas  penglihatan  tidak  terlepas dari  keterbatasan  pengetahuan  pihak  industri  terkait  disabilitas.  Dalam  penelitian  Robin leonard  (2002) mengungkapkan  bahwa,  pegetahuan  pengusaha  yang  selama  ini terkontruksikan  jika  penyandang  disabilitas  penglihatan  tidak  mampu  melakukan pekerjaan  menjadi  tantangan  terbesar  dalam  meningkatkan  partisipasi  kerja. Ketidaktahuan dalam memperlakukan dan berinteraksi dengan penyandang  disabilitas semakin  mengukuhkan  stereotip  negatif  pengusaha  terhadap  penyandang  disabilitas penglihatan (Douglas,  2013).  Hal  ini  dikonfirmasi  oleh  Wolffe  &  Candela,  (2002)  dalam penelitiannya  yang  berjudul  ‘’ Expanding the  labor  pool:  Recruiting,  hiring,  and retainingworkers  with  visual  impairments’’. Ia  memaparkan  jika  sikap  negatif perusahaan telah  terbukti  menjadi  salah  satu  hambatan  paling  menonjol  dalam  mempekerjakan penyandang  disabilitas  penglihatan.  Seperlima  (20%)  pengusaha  yang  disurvei  mengakui jika salah satu hambatan terbesar untuk mempekerjakan penyandang disabilitas termasuk penglihatan hanya karena keengganan industri untuk  mempekerjakannya.  Sikap  negatif terhadap penyandang disabilitas penglihatan terkait akses (Wolffe & Candela, 2002).
Persepsi tentang pekerjaan  semakin  diperparah  dengan pekerja rehabilitasi  yang pesimistis  dengan  peluang  kerja penyandang  disabilitas serta  menunjukkan  komunikasi yang buruk dengan penyedia lapangan kerja. Selain keterbatasan pengetahuan pengusaha, stigma juga berdampak pada kultur lingkungan kerja. Kultur yang mengeksklusikan rekan- rekan kerja menjadi kendala penyandang disabilitas untuk bisa beradaptasi dan bertahan di satu pekerjaan. Hal ini dikarenakan rekan kerja yang kurang bisa memahami kebutuhan penyandang disabilitas penglihatan (Donnell,  2014).  Crudden  (2005) dalam  penelitiannya yang  berjudul  ‘ ’Employment  after  vision  loss’’ menemukan  bahwa  mayoritas  penyandang disabilitas  penglihatan  memiliki  pengalaman buruk. Penyandang disabilitas mendapat sikap negatif dari rekan kerja dalam bentuk kritik, enggan memberikan bantuan, komentar negatif, juga  candaan  yang  menyinggung. Lebih  jauh,  sikap  negatif  dari  rekan  kerja ditunjukkan dengan lebih tertutup dalam memberikan informasi, juga menghindari untuk berinteraksi lebih lama (Douglas, 2013), dan bahkan meremehkan kapabilitasnya (Cimarolli &  Wang,  2006). Sehingga,  disabilitas  penglihatan  dianggap  sebagai  karyawan  yang  tidak memiliki profesionalisme (Mahdia, 2014).
Stigma  pada  penyandang  disabilitas  penglihatan  semakin  terlihat  sebagai  sebuah paradox ketika beberapa penelitian menemukan bahwa selain disabilitasnya, pertimbangan mempekerjakan  seorang  penyandang  disabilitas  juga  berkaitan  dengan  gender,  ras,  dan usia. Artinya,  penyandang  disabilitas  penglihatan  juga  mengalami double  exclusion dalam
memperjuangkan hak atas pekerjaannya. Dalam penelitian McNail (2015) yang dilakukan di Amerika  menemukan  bahwa  ras  Asia,  Afrika  Amerika,  dan  beberapa  ras  lain  cenderung mengalami  deskriminasi  ditempat  kerja.  Ditemukan  perbedaan  perekrutan, penerimaan kerja didominasi  oleh  kulit  putih.  Diskriminasi  ditemukan  pada  penerimaan  kerja, meskipun  tidak  ada  hubungannya  dengan  kepuasan  kerja.  Selain  persoalan  ras, deskriminasi gender juga ditemukan.
Perempuan  dengan  disabilitas  penglihatan  memiliki  kemungkinan  lebih  kecil  untuk dipekerjakan dan dipertahankan ditempat kerja dibanding  laki-laki. Sehingga, perempuan merasa  pekerjaan  yang  dilakukan  harus  lebih  memuaskan  daripada  laki-laki  agar  tetap dipertahankan  di  tempat  kerja (Mcneil,  2015).  Dari  subtansi  ini,  dapat  dilihat  bagaimana stigma  bekerja  di  masyarakat.  Sebelum  menjadi  karyawan,  penyandang  disabilitas penglihatan  terstigmatisasi  karena  kondisi  fisiknya  yang  berujung  pada  cara  pandang negatif,  menjadi  kelompok  yang  ditakuti  dan  dihindari  untuk  dipekerjakan.  Ketika  di tempat  kerja,  stigma  tersebut  menjadi  kultur  di  lingkungan  kerja  yang  membawa  pada kebijakan-kebijakan  deskriminatif  dari  perusahaan  terhadap  penyandang  disabilitas penglihatan. Perusahaan dengan lingkungan organisasionalnya membiarkan ekslusi sosial terus  berjalan,  dan  secara  tidak  langsung  turut  melanggengkan  stigma  pada  disabilitas penglihatan dan menjadi struktural stigma (Stevens et al., 2017)

## 5. Ekslusi Struktural

## 5.1. Mobilitas Karir, Kepuasan Kerja, dan Ekslusi Sosial
Penelitian  secara  konsisten  menunjukkan  bahwa  stigma  terhadap  penyandang  disablitas penglihatan  tidak  hanya  mengarah  pada  ekslusi  dalam  perekrutan,  tetapi  juga menyebabkan  penurunan  kesempatan  untuk  promosi  karir.  Selain  itu  juga  berdampak pada  penempatan posisi,  peluang  pelatihan  terbatas,  pembatasan  jam  kerja,  gaji  lebih rendah,  dan  pelecehan (Donnell,  2014). Di  Amerika,  Penelitian  Mcneil  (2015)  menemukan adanya  peningkatan  deskriminasi  sosial  di  tempat  kerja  pada  katagori job  satisfaction dengan  presentase  3,6%.  Peningkatan  ini  diukur  dengan  membandingkan  diskriminasi yang  terjadi  selama  periode  penetapan The  Americans  with  Disabilities  Act  (ADA) 1990- 1998, dan penetapan The Americans with Disabilities Act Amendments Act (ADAAA) sejak 1998 yang diberlakukan di Amerika hingga saat ini. Deskriminasi yang dialami diantaranya berupa  penugasan,  penurunan  pangkat,  pelecehan,  intimidasi,  dan  klasifikasi  pekerjaan. Peningkatan  jumlah  penyandang  disabilitas  penglihatan  di  tempat  kerja  kemudian merubah arah perhatian dari perolehan karir menjadi pengembangan karir (Mcneil, 2015).
Penelitian ini juga mencatat adanya peningkatan deskriminasi terkait job retention. Job retention yang  dimaksud  antara  lain  terkait  pemecatan  sepihak,  disiplin, insentif  pensiun dini,  pensiun  sukarel,  pesangon,  suspensi,  dan  masa  kerja.  Kekhawatiran  yang  paling sering tidak lain kurangnya kesadaran tentang bagaimana menangani kebutuhan karyawan dengan  disabilitas,  ketakutan  bahwa  karyawan  penyandang  disabilitas  akan  menjadi tanggung jawab keuangan atau hukum, dan biaya akomodasi. Ini menggambarkan bahwa mengawal  dan  melibatkan  penyandang  disabilitas  penglihatan  untuk  mendapatkan pekerjaan saja tidak cukup  untuk  mereduksi ekslusi sosial. Ekslusi sosial  dapat ditandai dengan sulitnya integrasi sosial ke dalam budaya arus utama (J.Pierson, 2009), dalam hal ini adalah pekerja non disabilitas.
Ekslusi  di  tempat  kerja  juga  semakin  tampak  ketika  mayoritas  perusahaan  menaruh disabilitas  penglihatan  pada  pekerjaan level  rendah,  bahkan  tidak  diberi  tugas.  Sehingga mereka  memiliki  peran  yang  minim  ketika  bekerja (Bengisu,  Izbırak,  &  Mackieh,  2008). Perusahaan  belum  berkomitmen  penuh  dalam  memberikan  kesempatan  untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya (Coffey, Coufopoulos, & Kinghorn, 2014). Stigmatisasi berkosekuensi  pada  pembatasan  mobilitas  baik  fisik  maupun  sosial  dan  akses  terhadap kesempatan  yang  memungkinkan  seseorang  untuk  membangun  potensinya.  Perusahaan telah  mampu  menerima  perbedaan,  tetapi  masih  belum  mengakui  kesalahan  terkait  cara pandang terhadap disabilitas (Oliver, 1996).
Minimnya  peran  penyandang  disabilitas  penglihatan  juga  disinggung  dalam  penelitian O’Donnell  (2014). Penelian  tersebut menemukan  bahwa  penyandang  disabilitas  minim terlibat  dalam  pengambilan  keputusan.  Peyandang  disabilitas  penglihatan tidak  hanya dipekerjakan  pada  tingkat  yang  lebih  rendah, tetapi lebih  sering  merasa  setengah menganggur. Peyandang  disabilitas  penglihatan lebih  kecil  kemungkinannya  untuk dipekerjakan  pada  tingkat  yang  sepadan  denganpendidikan  dan  keterampilan  mereka. Dalam  penelitian  Bengisu,  et.al,  (2008)  yang  berjudul ‘’Work  Related  Challenges  of  people with visually impairment’’ , ia menemukan sebagian besar (38%) dari penyandang disabilitas yang  dipekerjakan  bekerja  sebagai  operator  telepon,  dan  29%  dari  mereka  memiliki  gelar sarjana  atau  universitas.  Alasan  utama  untuk  setengah  pengangguran  ini  bisa  menjadi prasangka umum di masyarakat mengenai jenis pekerjaan yang cocok untuk penyandang disabilitas  penglihatan.  Terbatasanya  pilihan  pekerjaan  bagi  penyandang  disabilitas penglihatan bukan hanya persoalan level pendidikan. Mereka terpaksa menerima pekerjaan itu karena tidak ada jenis pekerjaan lain yang tersedia. Beberapa informan dan perusahaan percaya  bahwa  pekerjaan  ini  adalah  solusi  terbaik  bagi  mereka (Bengisu  et  al.,  2008). Pekerjaan bagi penyandang disabilitas penglihatan bukan hanya menjadi tantangan terkait intelektualitas mereka, tetapi juga tantangan dari aspek sosial.
Lebih  jauh,  terdapat  indikasi  sikap  sengaja  mencegah  karyawan  dengan  disabilitas penglihatan  untuk  bisa  berhasil  atau  sukses  berkarir (Donnell,  2014).  Hal  itu  bisa dilakukan  dengan  tetap  menahan  pekerja  dengan  disabilitas  penglihatan  di  pekerjaan tingkat  bawah  atau  dipaksa  untuk  keluar  dari  pekerjaannya  saat  itu. Hal  tersebut ditemukan  pada informan  yang  bekerja  di  perusahaan  asuransi.  Pada  tahun  1998, perusahaan  dibawah  menejemen  yang baru  memutuskan  untuk  membuat  persyaratan kerja lebih ketat. Ini dilakukan dengan menyaratkan para pekerjaya untuk bisa mengemudi juga memiliki lisensi pengemudi, sedangkan tidak ada akomodasi tambahan untuk pekerja disabilitas  penglihatan.  Sehingga,  disabilitas  penglihatan  sering  menderita  karena mendapat ulasan yang buruk dan peringkat kinerja yang lebih rendah. Dalam subtansi ini, tidak adanya jenjang karir menjadi bentuk keterbatasan akses dan jaringan sebagai bentuk ekslusi sosial pada level struktural. Melalui social closure , kelompok dominan yang berada pada  posisi  struktural  masyarakat  tidak  hanya  membatasi  akses  bahkan  mencabut  dan menghilangkan  hak  dari  kelompok  minoritas  (Levitas,  2007).  Selain  itu,  minimnya  peran dalam  pengambilan  keputusan  menandakan  lemahnya  integrasi  pada  masyarakat  arus utama  di  lingkungan  kerja.  Tidak  adanya  jenjang  karir  dan  minimnya  pelibatan penyandang  disabilitas  penglihatan  dalam  agenda  rapat  merupakan  dampak  dari  stigma yang dilanggengkan oleh perusahaan.

## 5.2. Keterbatasan Akomodasi Kerja
The Wold Blind Union’s (WBU) menyelenggarakan survey dengan pertanyaan semi terbuka dan menemukan sebanyak 35% responden terhambat karena kebutuhan teknologi adaptif baik  untuk  mencari  pekerjaan  maupun  fasilitas  untuk  memaksimalkan potensinya  di tempat kerja. Penyandang disabilitas penglihatan memiliki kendala terkait mobilitas karena tidak  adanya  dukungan  trasportasi  yang  memadai,  terutama  di rural  area (Butler  et  al., 2005).  Temuan  ini  dikonfirmasi  oleh  Yang-Handy  (2013),  ia  menemukan  faktor  mobilitas berupa  infrastruktur dan  desain  bangunan yang tidak dapat diakses (banyak yang  masih belum  memiliki  landai,  papan  tanda  Braille,  atau lift ),  dan  bahaya  umum  mengambil angkutan  umum  di  jalan-jalan (Yang-Handy,  2013).  Temuan  ini  didukung  oleh  penelitian Bengisu (2008) yang mencatat sebagian besar partisipan penelitianya mengalami hambatan terkait akses fisik di tempat kerja. Hambatan fisik yang dialami diantaranya terkait desain baik interiror maupun exterior. Desain interior meliputi  pintu  berputar  yang  berbahaya, tangga  tinggi  yang  tidak  standar,  barang-barang  yang  menganggu  mobilitas  di  koridor kantor. Sedangkan exterior meliputi kendaraan yang diparkir ditempat pejalan kaki, rambu- rambu penunjuk arah, tiang, dan pohon di lokasi yang tidak sesuai.
Selain akomodasi terkait mobilitas kerja, berbagai bentuk peralatan dan akomodasi fisik yang mahal dan memerlukan keterampilan lanjutan dinilai menambah beban perusahaan
dalam  mempekerjakan  disabilitas,  terlebih  teknologi  adaptif  juga  memerlukan  biaya perawatan yang tidak sedikit (Douglas, 2013).  Di tempat  kerja, buruknya akses informasi tidak  hanya terbatas pada pekerjaan yang membatasi aktivitas mereka, tetapi  juga  dalam kegiatan  sosial. Kadang-kadang  mereka  merasa  terekslusikan  dari  agenda-agenda  sosial yang diselenggarakan perusahaan ketika media yang ditampilkan dalam format yang tidak dapat mereka akses. Kegiatan-kegiatan tambahan kerap tidak inklusif (Coffey et al., 2014).
Teknologi  adaptif  diakui  menjadi  faktor  dominan  yang  sangat  membantu  penyandang disabilitas penglihatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Di sisi lain, teknologi juga menjadi salah satu faktor dominan penyebab stress. Penyandang disabilitas penglihatan juga dapat mengalami  stress  ketika  keterlambatan  dalam  pengadaan  peralatan dan juga  belum terkoneksinya  teknologi  adaptif  dengan  sistem  secara  keseluruhan  termasuk  printer  yang belum dimodifikasi (Crudden, 2002). Aksesibilitas yang inklusif di tempat kerja dalam hal ini  kemudian  perlu  ditinjau  ulang.  Peralatan  yang  dibutuhkan  penyandang  disabilitas penglihatan ketika bekerja seringkali hanya dilihat sebagai single technology , bukan sebagai unit  kesatuan  sebagi  penunjang  efektifitas.  Temuan  ini  dikonfirmasi  oleh  Coffey  et  al., (2014)  yang    menemukan  bahwa  perubahan  kecil  seringkali membuat  perbedaan  yang besar.  Bahkan  perusahaan  yang  sudah  terbiasa  dengan  cara  pandang  disipliner, perubahan  kecil  menjadi  sangat  sulit  dilakukan.    Perubahan  seperti  halnya  memodifikasi alat  menjadi  sesuatu  yang  rumit  karena  harus  melalui  prosedur  yang  panjang.  Kemauan perusahaan  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  inklusif  dengan  sarana-prasarana  yang memadai mencerminkan komitmen perusahaan yang belum optimal.
Selain  alat,  hambatan  lain  dilingkungan  kerja  diantaranya  tidak  dapat  diaksesnya informasi  bagi  disabilitas  penglihatan.  Pekerja  non  disabilitas  dapat  membaca  semua peraturan  kerja  secara  detail,  sedangkan  mereka  tidak  tahu  proses  dan  ketentuan  untuk bekerja.  Banyak  pekerja  dengan  disabilitas  penglihatan  tidak  mengetahui  informasi  dan aturan  kerja yang  tersedia.  Bentuk  deskriminasi  lain  terkait  akomodasi  adalah  pekerja dengan  disabilitas  menyediakan  akomodasi  kerjanya  sendiri  seperti  perangkat  lunak  dan perangkat  lain  yang mendukung  pekerjaan  mereka. Penyandang  disabilitas  penglihatan mengajukan  proposal  untuk  kelengkapan  alat  kerjanya  untuk  dapat  melakukan  berbagai fungsi penting dari pekerjaan, jika disetujui maka akan dibiayai namun jika tidak mereka bisa  membawa  peralatan  sendiri. Namun, pihak  perusahaan  menolak  dan  menginginkan agar  mengikuti  prosedur  yang  sudah  berlaku (Donnell,  2014).  Hambatan  terkait aksesibilitas  menjadi  bagian  dari  ekslusi  sosial  di  level  struktural.  Seperti  halnya  jenjang karir,  tidak  adanya  teknologi  adaptif  dan  aksesibilitas  bangunan  yang  tidak  ramah disabilitas  menjadi  wujud  dari  penolakan  atas  hak serta  membuat  kelompok  menjadi terekslusikan (Levitasm 2007). Hal ini kemudian melanggengkan stigma bahwa disabilitas penglihatan  tidak  memiliki  profesionalitas  dalam  bekerja.  Di  sisi  lain,  profesionalitas tersebut  dapat  dibangun  ketika  penyandang  disabilitas  diberikan  fasilitas  dan  akomodasi yang memadai.

## 5.3. Pendidikan dan Keterampilan sebagai Persoalan Struktural
Mayoritas  penyandang  disabilitas  penglihatan  mengakui  bahwa  mereka  akan  kesulitan atau  tidak  mungkin  menemukan  pekerjaan  yang  bisa  dilakukan  dengan  hambatan penglihatan. Tetapi berpandangan bahwa diri mereka penuh dengan keterbatasan informasi akan pekerjaan daripada berfikir tentang disabilitas itu sendiri merupakan masalah utama dalam  mendapatkan  hak  ekonominya (O’Day,  1999).  Penelitian  lain  juga  menemukan bahwa  penyandang  disabilitas  penglihatan  merasa  nyaman  berada  di  lingkungan  mereka sendiri, di sisi lain mereka mengakui bahwa dunia di luar mereka (keluarga & teman dekat) dapat  menghadirkan  tantangan  baru (Kirchner,  Gerber,  &  Smith,  2008).  Lingkungan disekelilingnya di satu sisi berguna untuk meningkatkan kapasitas, namun satu sisi justru semakin  membuat  penyandang  disabilitas  bergantung  ketika  tidak  berusaha  untuk menemukan tantangan baru.
Pada  umumya,  orang-orang  terdekat  seperti  keluarga  menjadi  pihak  pertama  yang mendukung dalam berkarir. Tetapi kenyataanya berbeda dengan yang dialami penyandang
disabilitas penglihatan. Studi yang dilakukan Cimarolli & Wang (2006) menemukan bahwa penyandang  disabilitas  penglihatan  yang  tidak  bekerja  mendapat  dukungan  sosial  yang sangat  rendah  dibanding  penyandang  disabilitas  yang  bekerja.  Di  sisi  lain,  mereka  yang tidak  bekerja  memiliki  korelasi  kuat  dengan  perlakuan overprotection dari  orang-orang terdekat.  Penyandang  disabilitas  yang  tidak  bekerja  justru  mendapat overprotection yang sangat  tinggi (Cimarolli  &  Wang,  2006).  Meskipun  disabilitas  penglihatan  ditempat  kerja merasa kurang terlindungi,  namun setidaknya  sudah satu  level diatas  mereka yang tidak bekerja dalam isu partisipasi.
Minimnya  motivasi kerja karena  kondisi penyandang  disabilitas  penglihatan terutama dengan  usia  yang  lebih  tua  serta  pengalaman  kerja  yang  minim  cenderung  membuat penyandang  disabilitas  penglihatan  pesimistis  dengan  masa  depan  karir  mereka.  Hal  ini diperparah  dengan  turunnya  motivasi  untuk  terus  mencari  pekerjaan  setelah  berbagai pegalaman  akan  kegagalan  dalam  mencari  pekerjaan  dan  lama  waktu  menganggur  yang panjang (Donnell,  2014).  Deskriminasi  memang  menjadi kendala  utama  yang  banyak dialami penyandang disabilitas ketika memasuki pasar kerja. Namun di sisi lain, terdapat ketakutan dan ketidakpercayaan diri  bahwa  mereka  bisa melakukan  dengan cara  mereka sendiri  sebelum  menjadi  pekerja (O’Day,  1999).  Perjuangan  mendapatkan  pekerjaan  dan rasa  tidak  mampu  bersaing  di  tempat  kerja  berkorelasi  positif  dengan  kepercayaan  diri penyandang  disabilitas, kemudian  berdampak  negatif pada motivasi mereka (Coffey et al., 2014).  Ekspektasi  tentang  pekerjaan  yang  minim  semakin  diperparah  dengan  cara pengasuhan dari keluarga yang belum beranjak dari prespektif medis (Donnell, 2014).
Yang-Handy  (2013)  dalam  penelitiannya  mencatat  bahwa  23%  hambatan  penyandang disabilitas  penglihatan  ketika  memasuki  usia  kerja  adalah  keterbatasan  pengetahuan terkait  dunia  kerja  dan  keterampilannya  yang  kurang  memadai.  Tingkat  pendidikan berkorelasi positif dengan kesempatan mencari kerja selain tingkat kebutaan yang dimiliki (Shaw,  Gold,  &  Wolffe,  2007).  Hal  ini  dikonfirmasi  oleh  Yang-Handy  (2013)  yang menemukan  bahwa  keterbatasan kemampuan dan  keterampilan  kerja  membuat penyandang  disabilitas  penglihatan  cenderung  ditempatkan  pada  posisi  yang  konsisten. Minimnya keterampilan juga berpengaruh pada mobilitas karir ketika di tempat kerja. Level pendidikan  yang  lebih  tinggi  dan  penguasaan  braile  yang  komprehensif  dapat  membuka kesempatan  kerja  yang  lebih  baik (Bengisu  et  al.,  2008).  Tidak  hanya  kesempatan  kerja, penyandang  disabilitas  penglihatan  yang  sebelumya  memperoleh  pelatihan  teknologi  juga berpotensi besar mendapat level  karir yang lebih tinggi (Coffey et al., 2014).
Di  sisi  lain,  pendekatan right  based membutuhkan affirmative  action oleh  negara. Penyandang  disabilitas  penglihatan  bukan  lagi  menjadi  persoalan  individu  tetapi  menjadi tanggung jawab masyarakat umum serta pemerintah. Temuan menarik didapat oleh Negle (2001) dengan meninjau data 21st Annual Report to Congress and the National Longitudinal Transition  Study  related  to  youths  with  visual  impairments. Negle menyimpulkan  bahwa tidak  hanya  fasilitas  publik  secara  umum,  tetapi  juga  pelayanan  program  transisi  untuk anak muda dengan disabilitas penglihatan yang diberikan oleh Negara sudah tidak sesuai, karena program dan fasilitas yang diberikan masih sangat konvensional. Berbagai program pemberdayaan untuk penyandang disabilitas penglihatan belum mencerminkan perluasan kesempatan dan perlindungan terhadap disabilitas (Nagle, 2001). Sehingga, pendidikan dan keterampilan bukan hanya persoalan individu terkait motivasi, tetapi harus dipahami juga sebagai  persoalan  struktural  akibat  berbagai  program  pemberdayaan  dan  perlindungan pemerintah  terhadap  penyandang  disabilitas  penglihatan  yang  belum  maksimal. Pendidikan  dan  keterampilan  menjadi  persoalan  ketidakmerataan  sumber  daya  (Levitas, 2007). Ketidakmampuan penyandang disabilitas mengenyam keterampilan dan pendidikan tinggi  memiliki  keterkaitan  dengan  dukungan  pemerintah  terhadap  program-program disabilitas yang belum maksimal.

## 6. Tantangan Penyandang Disabilitas Terhadap Akses Pekerjaan
Studi  ini  mencoba  untuk  memahami  berbagai  proses  deskriminasi  yang  dialami penyandang  disabilitas  penglihatan  dalam  mendapatkan  hak  atas  pekerjaan.  Pemetaan
temuan  dari studi memperlihatkan  bahwa  penyandang  disabilitas  penglihatan  kesulitaan mendapatkan  hak  atas  pekerjaan  mereka  karena  stigma  yang  masih  melihat  penyandang disabilitas  penuh  ketidakmampuan.  Menariknya,  beberapa  studi  mengatakan  bahwa penyandang disabilitas penglihatan juga mengalami diskriminasi ganda antara lain terkait dengan ras dan gender. Terdapat kecenderungan penerimaan penyandang disabilitas pada ras  tertentu.  Ditemukan  juga  bahwa  perempuan  lebih  kecil  kemungkinannya  untuk dipekerjakan dari pada laki-laki. Penyandang disabilitas penglihatan menjadi dua kali lebih rentan  untuk  terekslusikan  daripada  kelompok-kelompok  minoritas  yang  lain.  Kasus  ini menjadi  menarik  sekaligus  menunjukkan  adanya  level  ekslusi  sosial.  Perbedaan  level ekslusi kemudian berimplikasi pada perbedaan penangan dalam upaya keluar dari kondisi tersebut. Jadi, aspek  ekslusi  yang  multi  dimensi (J.Pierson,  2009;  Levitas,  2005) masih minim  dalam  memberikan  penjelasan  pada  kelompok-kelompok  yang  yang  memiliki ketidakberuntungan ganda.
Selanjutnya,  peneliti  mencatat  bahwa  stigma  kemudian  semakin  luas  bukan  hanya persoalan culture ,  tetapi  menjadi  persoalan structure. Dari  studi kepustakaan ini,  penulis mencatat  bahwa  stigma  menjadi  persolan  utama  misalnya  terkait  penerimaan  kerja, perlakuan di tempat kerja bahkan promosi karir. Peneliti melihat bahwa persoalan stigma yang menyebabkan kesulitan terbesar penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak atas pekerjaan  adalah structural  stigma (Bos,  Pryor,  Reeder,  &  Stutterheim,  2013).  Terdapat proses structuring culture dimana stigma dilanggengkan oleh struktur di lingkungan kerja. Setiap bentuk  stigma  memiliki  implikasi  yang  berbeda.  Ketika  stigma  dilanggengkan  oleh struktur  perusahaan,  hal  tersebut  berimplikasi  pada  ekslusi  sosial  yang  lebih  bersifat normatif.  Berbagai  pembatasan  terhadap  disabilitas  penglihatan  dalam  mendapatkan  hak atas pekerjaannya semakin tampak jelas.
Pemetaan temuan studi  ini  juga  memperlihatkan  aksesibilitas  fisik  sebagai  persoalan penyandang  disabilitas  dalam  mendapatkan  hak atas  pekerjaannya.  Disatu  sisi, aksesibilitas  di  ruang  publik  seperti  trotoar  masih  belum sepenuhnya  ramah  terhadap disabilitas penglihatan. Di sisi lain, keberadaan mereka di tempat kerja dianggap menjadi beban  perusahaan  karena  banyaknya  akomodasi  khusus  yang  harus  disiapkan.  Namun, penulis  mencatat  bahwa  aksesibilitas  bukan  hanya  bersifat  materil.  Aksesibilitas  dapat berupa non-materil seperti halnya kemampuan membangun relasional dengan rekan kerja dan  atasan.  Ekslusi  sosial  terjadi  sebagai  akumulasi  dari  berbagai  keterbatasan  sumber daya (material-non material) (Levitas, 2005). Minimnya sumberdaya penyandang disabilitas penglihatan bukan berarti hanya minimya akomodasi, dan berbagai alat bantu yang dapat menunjang efektitas kerja. Tetapi juga mereka memiliki keterbatasan dalam berjejaring dan mendapatkan  berbagai  manfaat dari  berbagai  fasilitas  yang  disediakan  secara  kolektif. Tidak  adanya  promosi  karir  menjadi  salah  satu  bukti  minimnya  sumberdaya  disabilitas penglihatan di tempat kerja.
Di  sisi  lain,  penelitian-penelitian  dalam  kajian kepustakaan ini  belum  melihat  posisi perusahaan  sebagai  pihak  yang  memiliki  seperangkat  aturan  formal  yang  sulit  dirubah. Perusahaan  selalu  dalam  tekanan  dalam  meminimalisir  transaksi  biaya (Nee,  2003). Struktur  organisasi  perusahaan  memiliki  karakter  yang  berlainan  satu  sama  lain.  Di samping  itu,  mempekerjakan  disabilitas  dapat  berkaitan  dengan  kapasitas perusahaan. Semakin  besar  perusahaan, semakin  sulit  menjalankan  norma-norma  sosial (Achwan, 2014).  Oleh  sebab  itu,  penelitian-penelitian  selanjutnya  dapat  mengkaji  terkait  tarik  ulur antara penyandang disabilitas penglihatan dengan perusahaan sebagai organisasi ekonomi, serta selalu dalam kondisi tekanan untuk melaksanakan Undang-Undang.
Terkait pendidikan dan  keterampilan,  temuan  belum  banyak  mengaitkan  pendidikan dengan  struktur  yang  lebih  luas.  Hanya  satu  penelitian  yang  menyinggung  faktor pendidikan  dan  keterampilan  berkaitan  dengan  ketidaksesuaiannya  program  pelatihan yang diberikan pemerintah. Sehingga, beberapa peneilitian tampak meliht pendidikan dan keterampilan sebagai persoalan pada level individual. Motivasi individu disatu sisi menjadi faktor internal, namun di sisi lain menjadi faktor eksternal ketika turunnya motivasi dalam mengakses pekerjaan tersebut disebabkan hasil internalisasi dari berbagai pengalamannya
mendapat  diskriminasi (Stevens  et  al.,  2017).  Hal  ini  terjadi  ketika  seseorang menginternalisasi  sikap  negatif  orang  lain  dalam  lingkungan  sosial  mereka  dan menggabungkan  persepsi  negatif  tersebut  dalam  pandangan  tentang  nilai  mereka  sendiri. Sehingga  mengganggap  pandangan  orang  lain  tentang  dirinya  adalah  valid  dan  benar. Turunnya motivasi dapat dipahami secara lebih komprehensif sebagai proses yang panjang hasil  interaksi  sehari-hari  dengan  masyarakat.  Faktor  pendidikan  dan  keterampilan tampak menjadi persoalan di level individu hanya jika tidak mengkaitkan dengan tanggung jawab  pemerintah  dan  masyarakat.  Berbagai  program  dalam  rangka  meningkatkan kemampuan  vokasional  menjadi  domain  persoalan  ketimbang  hanya  melihat  level pendidikan dan minimnya keterampilan penyandang disabilitas penglihatan. Urgensi yang dibutuhkan  kemudian  bukan  hanya  memperbaiki  kualitas  penyandang  disabilitas penglihatan sebagai unit individu, tetapi memperbaiki struktur yang masih belum mampu menyiapakan disabilitas penglihatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar kerja.

## 7. Kesimpulan
Tantangan bagi penyandang disabilitas penglihatan dalam mengakses pekerjaan berasal dari  dua  arah  yakni  kultural  dan  struktural. Level  struktural  merupakan  dampak  dari adanya  ekslusi  sosial  di  level  kultur,  kemudian  dilanggengkan  oleh  struktur  melalui berbagai kebijakan-kebijakan baik pemerintah maupun dunia kerja. Oleh sebab itu, kurang tepat  jika  kebijakan-kebijakan  terkait  disabilitas  penglihatan  hanya  dilakukan  secara top- down ,  tanpa  pemberian  pemahaman  cara  pandang  berupa  sosialisasi  yang  masif  kepada pihak-pihak terkait. Studi  ini  dapat  membantu  memberikan  pemahaman  para profesional yang  bekerja  dengan  penyandang  disabilitas  penglihatan  untuk  menemukan  serta menempatkan  pekerjaan  yang  lebih  layak.  Hasil  dari  studi  ini  juga  dapat  membantu pengusaha memahami lebih jauh mengenai berbagai tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas  penglihatan  dalam  mendapatkan  hak  atas  pekerjaan.  Bagi  pembuat  kebijakan, studi  ini  dapat  menjadi  pertimbangan  membuat afirmative  actions untuk  meningkatkan partisipasi kerja sekaligus perlindungan kerja bagi penyandang disabilitas penglihatan.
Daftar Pustaka Achwan, R. (2014). Sosiologi Ekonomi di Indonesia . Jakarta: Universitas Indonesia. Anggorowati,  N.  (2017). Perspektif  Disabilitas  Pembuat  Kebijakan  dalam  Mendorong  Perda Perlindungan Hak-Hak Disabilitas di Kabupaten Sleman . Universitas Gajah Mada. Arthur,  O.  (2013).  Penyandang  Disabilitas.  In Vulnerable  Group:  Kajian  dan  Mekanisme Perlindungannya . Jakarta. Bengisu, M., Izbırak, G., & Mackieh, A. (2008). Work-Related Challenges for Individuals who are  Visually  Impaired  in  Turkey. Journal  of  Visual  Impairment  &  Blindness , 102 (5), 284–294. https://doi.org/10.1177/0145482x0810200504 Bos, A. E. R., Pryor, J. B., Reeder, G. D., & Stutterheim, S. E. (2013). Stigma: Advances in
Theory  and  Research. Basic  and  Applied  Social  Psychology , 35 (1),  1–9. https://doi.org/10.1080/01973533.2012.746147 Brown & Lerita M. Coleman. (2006). The Disability studies . New York: Routletge. Butler,  S.,  Crudden,  A.,  &  Sansing,  W.  (2005).  Overcoming  barriers  to  employment: Strategies  of  rehabilitation  providers. Journal  of  Visual  Impairment  &  Blindness  (  … , 99 (6), 1–20. Retrieved from http://www.afb.org/jvib/JVIB990602.asp Cimarolli,  V.  R.,  &  Wang,  S.  (2006).  Differences  in  social  support  among  employed  and unemployed  adults  who  are  visually  impaired.
Journal  of  Visual  Impairment  & Blindness (JVIB) , 100 (9), 545–556. Retrieved from http://www.afb.org/jvib/jvib000905.asp
Coffey,  M.,  Coufopoulos,  A.,  &  Kinghorn,  K.  (2014).  Barriers  to  employment  for  visually impaired  women. International  Journal  of  Workplace  Health  Management , 7 (3),  171– 185. https://doi.org/10.1108/IJWHM-06-2013-0022 Creswell.  (2002). Reseach  Design:  Qualitative,  quantitative,  and  mixt  method  approach (second edi). Lodon.
Crudden. (2002). Employment after Vision Loss. Journal of Visual  Impairment & Blindness (JVIB) , 96 (9), 615–621. Donnell, W. O. (2014). An Analysis of Employment Barriers Facing Blind People . 5 (21).
Douglas, S. (2013). Walden University DIssertation (Walden University). https://doi.org/10.1111/j.1467-8616.2008.00521.x Malik, Goertz, Y. H. H., van Lierop, B. A. G., Houkes, I., & Nijhuis, F. J. N. (2019). Factors Related to  the  Employment  of  Visually  Impaired  Persons:  A  Systematic  Literature  Review. Journal of Visual Impairment & Blindness , 104 (7), 404–418. https://doi.org/10.1177/0145482x1010400704 Goffman, E. (1963). Stigma:Note of the Management of spoiled identity
. Grow, S. J. La. (2004). Factors that Affect the Employment Status of Working-Age Adults with Visual Impairments in New Zealand . 98 (9), 1–29. InfoDatin. (2013). Gangguan Penglihatan dan Kebutaan Republik Indonesia. In Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI . Retrieved from file:///C:/Users/tes/Downloads/infodatin-penglihatan (1).pdf Irwanto, Kasim, E. R., Lusli, M., & Siradj, O. (2010). Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review . Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo- jakarta/documents/publication/wcms_160340.pdf Isneningtyas. (2016). Dangkalnya kewarganegaraan inklusif. universitas gajah mada.
J.Pierson. (2009). tackling Social Exclusion. In Taylor & Francis Group (second). London & New York: Routledge.
Kaye, H. S., Jans, L. H., & Jones, E. C. (2011). Why don’t employers hire and retain workers with  disabilities? Journal  of  Occupational  Rehabilitation , 21 (4),  526–536. https://doi.org/10.1007/s10926-011-9302-8
Kirchner, C. E., Gerber, E. G., & Smith, B. C. (2008). Designed to Deter. American Journal of Preventive Medicine , 34 (4), 349–352. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2008.01.005 Lee, I. S., & Park, S. K. (2008). Employment Status and Predictors Among People with Visual Impairments in Sout ... 102 (3), 147. Levitas.  (2005).  The  inclusive  society.  In
Liberty,  equality,  fraternity (Second  edi). https://doi.org/10.2307/j.ctt9qgkg5.11 Levitas,    et.  a.  (2007).
The  Multidimensional  analysis  of  social  exclusion . https://doi.org/10.1016/0003-2697(74)90161-4
LPEM  FEB  UI.  (2017). Memetakan  Penyandang  Disabilitas  (Pd)  Di  Pasar  Tenaga  Kerja Indonesia . Retrieved from www.ifrro.org Mcneil, J. C. (2015). Workplace Discrimination and Visual Impairment: an Analysis of Eeoc Charges and Resolutions.
Nagle,  K.  M.  (2001).  Transition  to  employment  and  community  life  for  youths  with  visual impairments:  Current  status  and  future  directions. Journal  of  Visual  Impairment  & Blindness , 95 (12), 725–738.
Naraine, M. D., & Lindsay, P. H. (2011). Social inclusion of employees who are blind or low vision.
Disability and Society , 26 (4), 389–403. https://doi.org/10.1080/09687599.2011.567790 Nee. (2003). New institutionalism, economic and sociological . O’Day, B. (1999). Employment barriers for people with visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness , 93 (10), 627–642.
Oliver, M. (1996). Understanding Disability. From Theory to Practice (Book). The Journal of Sociology  and  Social  Welfare , 23 (3),  118–119.  https://doi.org/10.1111/1467- 9566.ep10934325 Pavey,  S.,  Douglas,  G.,  &  Corcoran,  C.  (2008).  Transition  into  adulthood  and  work — findings from Network 1000. The British Journal of Visual Impairment , 26 (2), 202–216. https://doi.org/10.1177/0264619607088283 Sen,  A.  (2000).  The  Task  of  Evaluation  and  Assessment. In The  Social  Exclusion:  Concept, Application, And Scrutiny . Shaw, A., Gold, D., & Wolffe, K. (2007). Employment-related Experiences of Youths who are Visually  Impaired:  How  are  these  Youths  Faring? Journal  of  Visual  Impairment  & Blindness , 101 (1), 7–21. https://doi.org/10.1177/0145482x0710100103 Stevens, M. E., Parsons, J. A., Read, S. E., & Nixon, S. A. (2017). The conceptualization of stigma  within  a  rehabilitation  framework  using  HIV  as  an  example. Disability  and Rehabilitation , 41 (2), 235–243. https://doi.org/10.1080/09638288.2017.1385099
Tobias, E. I. (2017). Disability and Social Exclusion : Experiences of Individuals with Visual Impairments  in  the  Oshikoto  and  Oshana  Regions  of  Namibia.
Deoartement  If Psycology , 29 (1), 22–43. https://doi.org/10.1177/0971333616689203
Wolffe, K., & Candela, T. (2002). Expanding the labor pool: Recruiting, hiring, and retaining workers  with  visual  impairments. Employment  Relations  Today , 29 (3),  59–68. https://doi.org/10.1002/ert.10050
Yang-Handy. (2013). Preparing Visually Impaired People in The Ohilippines for Mainstreaming Employment:  Perception  of  The  Impact  of  ICT  Accessibility .  University  of
Massachussetts.