Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)

## Implementasi Kerukunan Masyarakat dalam upaya Meminimalisir potensi terjadinya Konflik internal di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima
Suherman
Email: suherman.mh.mdjafar@gmail.com

## Abstrak
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  (1)  Untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan kondisi  kerukunan  di  daerah  sasaran;  (2)  Untuk  mengetahui    dan  menjelaskan  bagaimanakah  bentuk kerukunan  masyarakat  dapat  mencegah  terjadinya  konflik  Internal  di  Kecamatan  Donggo  Kabupaten Bima  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dan  analisis  deskriptif.  Selain  itu,  penelitian  ini merupakan  bagian  dari  kegiatan Partisipatory  Action  Researche (PAR)  Pembentukan  Wadah Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat Lokal. Sasaran penelitian ini adalah masyarakat/umat beragama di wilayah Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi NTB. Pemilihan wilayah ini sebagai sasaran penelitian dikarenakan beberapa faktor. Pertama, wilayah Kecamatan Donggo terpencil di pegunungan dan terpisah oleh teluk dengan Kota Bima; Kedua, menurut Koentjaraningrat sebagaimana dikutip oleh Rahman, etnis Donggo termasuk tipe masyarakat pedesaan dan tidak mengalami gelombang pengaruh kebudayaan  luar.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  Kerukunan  di  wilayah  Kecamatan  Donggo cukup  baik.  Meski  di  wilayah  ini  terdapat  tiga  kelompok  penganut  agama  tetapi  mereka  dapat  hidup berdampingan  secara  damai.  Konflik  yang  pernah  terjadi  berupa:  konflik  vertical,  horizontal  dan  dan potensi konflik pun dapat terminimalisir beerkat upaya dan kiat serta peran serta seluruh element yang ada di Kecamatan Donggo.
Kata Kunci: Pelaksanaan Kerukunan, Potensi Konflik, Kecamatan Donggo

## Abstract
The objectives of this research are: (1) To find out and describe the condition of harmony in the target  area;  (2)  To  find  out  and  explain  how  the  form  of  community  harmony  can  prevent  internal conflicts  in  Donggo  District,  Bima  Regency.  This  study  uses  qualitative  methods  and  descriptive analysis. In addition, this research is part of the activities of the Participatory Action Research (PAR) Formation of Local Community Harmony and Resilience. The target of this research is the community / religious community in the Donggo District area, Bima Regency, NTB Province. The selection of this region  as  a  research  target  is  due  to  several  factors.  First,  the  Donggo  District  area  is  remote  in  the mountains and separated by the bay from the City of Bima; Secondly, according to Koentjaraningrat as quoted by Rahman, the Donggo ethnic group is a type of rural community and does not experience a wave  of  outside  cultural  influences.  The  conclusion  of  this  research  is  that  harmony  in  the  Donggo District area is quite good. Although in this area there are three groups of religious adherents, but they can  live  side  by  side  peacefully.  Conflicts  that  have  occurred  in  the  form  of:  vertical,  horizontal  and potential conflicts can also be minimized thanks to the efforts and tips as well as the participation of all elements in Donggo District
Keywords: Implementation of Harmony, Potential Conflicts, Donggo District

## PENDAHULUAN
Tatanan-tatanan  hukum  telah  ada  di Indonesia  jauh  sebelum  masyarakat  mengenal
hukum  modern.  Masyarakat  Indonesia  telah hidup  dengan  aturan  dan  kebiasaan  yang bersumber  dari  masyarakat  ini  selama  beratus-
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
ratus  tahun  yang  lalu.  Walaupun  aturan-aturan hukum  tidak  berbentuk  perundang-undangan yang  kita  kenal  sekarang  dengan  segala ketentuan dan sanksi yang jelas dan tegas, tetapi tatanan  hukum  tersebut  telah  dapat  memelihara keteraturan dan melindungi kepentingan masyarakat.  Setiap  kejahatan  yang  timbul  dalam masyarakat  dapat  mengganggu  keseimbangan tatanan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  perlu diupayakan agar setiap kejahatan dapat diselesaikan agar keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan. (Sudarto, 1997).
Suku  Donggo  tinggal  di  Kecamatan Donggo,  Kabupaten  Bima,  Propinsi  Nusa Tenggara  Bara  (NTB).  Nama  Donggo  atau lengkapnya Dou Donggo berarti " Orang Gunung ."  berdasarkan  lokasinya  suku  Donggo dibedakan  atas  Donggo Ipa (Donggo  bagian utara)  menempati  wilayah  Desa  Kala,  O’o, Mbawa,  Padende,  Kananta,  Doridungga,  dan Rora,  sedangkan  Donggo Ele (Donggo  bagian timur)  menempati  wilayah  Desa  Taralawi,  Kuta, Sambori,  Teta,  Kalodu.  Daerah  Donggo Ipa terletak disebelah Timur teluk Bima. Donggo Ele terletak disebelah Barat teluk Bima. Perkampungan  mereka  mengelompok  dipinggir jalan  atau  sungai.  Bahasa  yang  mereka  gunakan adalah  bahasa  Bima  Donggo.  Dalam  bahasa  ini ada bahasa halus dan kasar .
Masyarakat  Donggo  dikenal  memiliki kearifan lokal dalam berbagai bidang kehidupan, dalam  pembangunan  rumah.  Kearifan  lokal tersebut  kini  banyak  yang  hilang,  seperti Uma Leme (rumah  runcing)  yang  banyak  dikenal  di Mbawa dan Padende, yang ukurannya segi empat sama  sisi  dan  bentuknya  runcing  mirip  pucuk gunung  yang  berbentuk  limas  atapnya  terbuat dari  alang-alang  yang  dirajut  tebal,  rumah  ini merupakan  rumah  pertama  yang  dibangun  oleh masyarakat  Donggo.  Dengan  hilangnya uma leme ini  munculah  rumah  kedua  yang  disebut uma  jompa (rumah  jompa)  yaitu  rumah  yang bentuknya  segi  empat  sama  sisi  yang  pucuknya tidak  runcing  seperti uma  leme tetapi  bentuk atapnya  seperti  rumah panggung biasa.  Yang terakhir  rumah panggung yang  hingga  sampai sekarang  masih  terlihat  di  Donggo.  Sedangkan
sosial  budaya  dalam  bertani  masyarakat Donggo mengenal  kegiatan  gotong  royong  (Hamzah, 2004).  Kehidupan  masyarakat  Donggo  memiliki beragam  ciri  khas  baik  dibidang,  sosial kemasyarakatan, budaya, pertanian dan pernikahan. Salah satu ciri khas kehidupan sosial masyarakat  Donggo  dalam  bidang  pernikahan yaitu  peristiwa sodi  angi dan cepe  kanefe (bertunangan  dan  tukar  seperangkat  pakaian bayi) bagi masyarakat Donggo bukanlah hal yang baru melainkan telah mentradisi dan mengakar di masyarakat  Donggo  yang  menjadi ciri  khas  pola kehidupan  sosial  manyarakat  Donggo  dalam bidang  pernikahan. Cepe  kanefe biasanya dilakukan  antara wae dengan wae (antara  kedua orang  tua  pria  dan  wanita)  yang  sebelumnya diawali  dengan kataki  angi (menjodohkan)  yang kemudian dituangkan dengan sodi angi (bertunangan).  Dari  peristiwa cepe  kanefe tadi melahirkan konsensus hubungan baik antara wae dengan wae dan  keluarganya  untuk  menjalin ikatan lahir sampai kapan putra-putri dijodohkan tadi akan dinikahkannya (Ama la nora, 2008).
Setiap kelompok masyarakat yang menempati  wilayah  tertentu  sebelum  adanya ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dibuat oleh Negara, sudah mempunyai cara tersendiri  untuk  mengatur  agar  kehidupan individu-individu  di  dalam  kelompok  tersebut berjalan  tertib  dan  teratur.  Cara-cara  tersebut muncul dari nilai-nilai pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan  yang  sering  dikenal  dengan adat  istiadat.  Hukum  adat  berurat  dan  berakar pada  kebudayaan  tradisional  yang  hidup  dari perwujudan  perasaan  hukum  yang  nyata  dari masyarakat  dan  terus  menerus  dalam  keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri Sudah  lebih  dari  satu  dasawarsa  kondisi bangsa  Indonesia  tidak  pernah  berhenti  dilanda konflik.  Jika  kita flashback ke  belakang,  bangsa Indonesia sudah relatif lama berupaya menciptakan kerukunan antarumat beragama dan telah  mengalami  proses  panjang.  Sejak  tahun 1966 telah dirintis pertemuan antar tokoh agama paska  berbagai  kerusuhan  yang  bernuansa SARA,  terutama  berkaitan  dengan  perusakan rumah  ibadat  di  berbagai  tempat  di  Indonesia.
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama  tokoh  lintas  agama  mengolah  berbagai kebijakan  pemerintah  dan  dibantu  datanya  oleh Badan  Litbang  Agama.  Kemudian  muncul berbagai  peraturan  Menteri  Agama,  peraturan bersama dan seterusnya sebagai wujud kebersamaan dari pemerintah dengan Pengembangan Wadah Kerukunan
dan Ketahanan  Masyarakat  Lokal  di  Kecamatan Donggo.
Para  tokoh  lintas  agama  untuk  bersama- sama  mewujudkan  kerukunan  beragama  yang menjamin  perdamaian.  Pada  tanggal  30  Juni 1980,  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri Agama  Nomor  35  tahun  1980  dibentuk  Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB). Wadah tersebut berfungsi sebagai:
1) Forum  untuk  membicarakan  tanggung  jawab bersama  dan  kerja  sama  antarwarga  negara yang menganut berbagai agama;
2) Forum  untuk  Membicarakan  kerja  sama dengan  pemerintah.  Dalam  konsideran  Surat Keputusan  Menteri  Agama  itu  dijelaskan tujuan dari WMAUB adalah: Untuk meningkatkan pembinaan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama demi terciptanya  kesatuan  dan  persatuan  bangsa (Tim Peneliti
Puslitbang
Kehidupan
Keagamaan, 2007: 1-2). Pada era reformasi, dalam upaya mengantisipasi/mencegah  meluasnya  konflik,  di berbagai  daerah  terutama  di  zona-zona  damai, secara bottom-up telah  dibentuk  berbagai  wadah (forum)  kerukunan  antar  umat  beragama.  Di Sumatera  Utara  dibentuk  FKAPA  atau  Forum Komunikasi  Antar  Pemuka  Agama  (Kustini, 2007:  49-50),  di  Sulawesi  Utara  terdapat  Badan Kerja  Sama  Antar  Umat  Beragama  (BKSAUA), dan  di  kecamatan-kecamatan  di  berbagai  daerah dibentuk Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKAUB) antara lain, di Buleleng Bali (Ibid),  Pahandut  Kalimantan  Tengah  (Ahmad, 2007:  131),  Mandonga  Sulawesi  Tenggara (Hakim,  2007:  428)  dan  lain-lain.  Setelah lahirnya  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan Menteri  Dalam  Negeri  (PBM)  Nomor  9  dan  8
Tahun 2006, FKUB atau forum-forum kerukunan sejenis  yang  sudah  dibentuk  di  provinsi  dan kabupaten/kota  disesuaikan  paling  lambat  satu tahun  sejak  PBM  ditetapkan  21  Maret  2006 (Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama RI, 2010: 6; Lihat PBM Nomor 9 dan 8 Bab IX, Pasal 27 Ayat 2). Belakangan ini, meskipun pada umumnya forum-forum tersebut telah menyesuaikan dengan FKUB, namun di beberapa daerah,  forum-forum  kerukunan  yang  sudah dibentuk  lebih  dulu  termasuk  forum-forum kerukunan  di  tingkat  kecamatan masih  ada  yang dipertahankan  kelangsungannya. Keberadaan FKUB  maupun  forum  sejenis  di  tingkat kecamatan  tidak  bertentangan  dengan  PBM, karena  FKUB  dapat  dibentuk  di  tingkat kecamatan dan kelurahan/desa untuk kepentingan dinamisasi kerukunan, tetapi tidak memiliki  tugas  formal  sebagaimana  FKUB tingkat  provinsi  dan  kabupaten/  kota  (Tanya Jawab PBM Bab III, Poin 3). Keberadaan FKUB atau  forum  sejenis  di  tingkat  kecamatan  di beberapa  daerah  sangat  diharapkan  oleh  para tokoh  agama,  dengan  alasan  karena  pada umumnya  kasus/persoalan  terjadi  di  tingkat kelurahan/kecamatan,  sementara  FKUB  berada di tingkat kabupaten/kota (Ahmad, 2012: 207).

## Rumusan Permasalahan
Dari  latar  belakang  masalah  di  atas  dapat dirumuskan  permasalahan  penelitian  sebagai berikut:
(1) Bagaimana    kondisi  kerukunan  di  daerah sasaran;
(2) Bagaimana  masyarakat  menyadari  adanya potensi  konflik  di  wilayahnya  dan  berupaya untuk mengatasinya;
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari  penelitian  ini adalah:
(1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan  kondisi  kerukunan  di  daerah sasaran; (2)
Untuk mengetahui dan mendeskripsikan  potensi  konflik  dan  upaya untuk  mengatasinya;  (3)  Untuk  mengetahui  dan mendeskripsikan bagaimana masyarakat menggunakan  kearifan  local  (pengembangan wadah  kerukunan  dan    ketahanan  masyarakat local) sebagai upaya mempertahankan kerukunan, mengantisipasi dan mengatasi
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
konflik.  Hasil  penelitian  diharapkan  dapat bermanfaat, Pertama sebagai  bahan  masukan bagi  para  pengambil  kebijakan  dalam  upaya pemeliharaan kerukunan;
Kedua
bagi peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan  kerukunan  melalui  revitalisasi kearifan lokal.

## METODE
Penelitian  ini  bersifat  studi  kasus  dengan menggunakan  metode  kualitatif  dan  analisis deskriptif.  Selain  itu,  penelitian  ini  merupakan bagian  dari  kegiatan Partisipatory  Action Researche (PAR) Pembentukan Wadah Kerukunan  dan  Ketahanan  Masyarakat  Lokal. Sasaran  penelitian  ini  adalah  masyarakat/umat beragama  di  wilayah  Kecamatan  Donggo, Kabupaten  Bima,  Provinsi  NTB.  Pemilihan wilayah ini sebagai sasaran penelitian dikarenakan  beberapa  faktor. Pertama, wilayah Kecamatan Donggo terpencil  di  pegunungan  dan  terpisah  oleh  teluk dengan
Kota
Bima; Kedua, menurut Koentjaraningrat  sebagaimana  dikutip  oleh Rahman, etnis Donggo termasuk tipe masyarakat pedesaan  dan  tidak  mengalami  gelombang pengaruh kebudayaan luar (Rahman dan Nurmukminah, 2011: 38-39). Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah: wawancara,
pengamatan, studi dokumentasi/kepustakaan dan focus group discussion (FGD).  Yang  disebut  terakhir  ini, selain  sebagai  teknik  pengumpulan  data  juga difungsikan  sebagai  upaya check  and  recheck untuk validasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Asal Usul Masyarakat Donggo
Kecamatan Donggo merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten  Bima  Provinsi  NTB  yang  terletak  di dataran  tinggi  Gunung  Lambitu.  Wilayah Kecamatan  Donggo  dibatasi  oleh  Kecamatan Soromandi di sebelah utara dan timur; Kecamatan  Dompu  di  sebelah  barat;  dan Kecamatan Madapangga dan Kecamatan Bolo di sebelah  selatan.  Kecamatan  Donggo  terdiri  dari
sembilan  desa,  yaitu:  Desa  Oo,  Kala,  Dori Dungga,  Mpili,  Mbawa,  Palama,  Bumi  Pajo, Rora, dan Ndano Nae.
Secara  historis  orang  Bima  atau Dou Mbojo dibagi  dalam  dua  kelompok,  yaitu kelompok  penduduk  asli  yang  disebut Dou Donggo yang  menghuni  kawasan  bagian  barat teluk, tersebar di gunung dan lembah. Sedangkan Kelompok kedua yang lazim disebut orang Bima atau Dou  Mbojo menghuni  kawasan  pesisir pantai dan merupakan suatu ras bangsa campuran dengan orang Bugis-Makasar dengan ciri rambut lurus  sebagai  orang  Melayu  di  pesisir  pantai (Humas Dompu, 2015).
Dari  penelitian  Zollinger  (1847)  berpendapat bahwa Dou  Donggo ( Donggo  di )  dan  penduduk Bima  di  sebelah  Timur  laut  teluk  Bima  ( Dou Donggo  ele )  menunjukkan  karakteristik  yang jelas  sebagai  ras  bangsa  yang  lebih  rendah, kecuali  beberapa  corak  yang  menunjukkan kesamaan  dengan  orang-orang  Bima  di  sebelah Timur Teluk Bima.
Sedangkan  penelitian  Elber  Johannes  (1909- 1910) menyimpulkan pada dasarnya orang  Bima yang  tinggal  disekitar  ibukota  ada  ras  bangsa yang  lebih  tinggi,  hidup  pula  ras  bangsa campuran yang bertalian dengan orang Bugis dan Makasar  yaitu  ras  bangsa  Melayu  muda. Penelitian  terhadap  anggota  masyarakat  Bima yang lebih tua menunjukkan suatu kecenderungan  persamaan  dengan  orang  sasak Bayan  di  Lombok.  Orang  Donggo  dan  Sasak Bayan  memiliki  kesamaan  ciri  yaitu  berambut pendek  bergelombang,  keriting,  dan  warna  kulit agak gelap.
Ras  bangsa  dan  bahasa  menurut  sejarah perkembangannya,  bahasa  Bima  dibagi  dalam dua kelompok yaitu.
1. Kelompok  bahasa  Bima  lama,  meliputi: Bahasa Donggo, dipergunakan oleh masyarakat Donggo Ipa yang bermukim di pegunungan  sebelah  barat  teluk  meliputi Desa  Kala,  Mbawa,  Padende,  Kananta, Doridungga  Bahasa Tarlawi dipergunakan oleh masyarakat Donggo ele yang bermukim  di  pergunungan  Wawo  Tengah, meliputi  Desa  Tarlawi,  Kuta,  Sambori,
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Teta,  Kalodu.  Bahasa  Kolo  dipergunakan oleh  masyarakat  yang  bermukim  di  desa Kolo di sebelah timur Asa kota.
2. Kelompok bahasa Bima baru, lazim disebut nggahi  Mbojo .  Bahasa  Bima  baru  atau
nggahi
Mbojo dipergunakan oleh masyarakat  umum  di  Bima  dan  berfungsi sebagai bahasa ibu. Bagi masyarakat Bima lama,  bahasa  Bima  berfungsi sebagai bahasa pengantar guna berkomunikasi dengan orang lain diluar kalangan mereka.
Jumlah  Penduduk  Kecamatan  Donggo dilihat dari setiap desa dapat dibaca pada tabel 1 berikut:
Tabel:  1. Jumlah  Penduduk  Setiap  Desa  di Kecamatan Donggo
No Nama Desa Jumlah Penduduk 1 O’o 3.480 2 Kala 1.391 3 Dori Dungga 2.929 4 Mpili 1.724 5 Mbawa 4.616 6 Palama 1.517 7 Bumi Pajo 1.798 8 Rora 2.937 (sebelum pemekaran) 9 Ndano Nae Jumlah 20.392
Penduduk  Kecamatan  Donggo  sebagaian besar adalah  penduduk asli, yakni etnis Donggo (Rahman  2011:  11).  Etnis  lain  yang  ada  di wilayah  ini  jumlahnya  sangat  kecil.  Mereka adalah  para  pendatang  yang  bertugas  sebagai pegawai  negeri  dan  para  misionaris/zending. Sangat kecilnya jumlah etnis lain ini dikarenakan wilayah Kecamatan Donggo terpencil  di  pegunungan  dan  terpisahkan  oleh teluk  Bima  dengan  Kota  Bima.  Etnis  Donggo mendiami  lereng  Gunung  Wawo  dan  Lambitu yang disebut sebagai Dou Donggo Ele. Sebagian yang lain mendiami lereng Gunung Soromandi – setelah  pemekaran  masuk  wilayah  Kecamatan Soromandi  yang  dikenal  dengan  sebutan  Dou Donggo  Ipa  (Rahman  dan  Nurmukminah,  2011:
38).  Dalam  keagamaan,  etnis  Donggo  sangat patuh,  tetapi  karena  mereka  tinggal  di  wilayah yang terpencil di daerah pegunungan menyebabkan mereka sering mencampur- adukkan  ajaran  Islam  dengan  ajaran  pra  Islam (Ibid: 39). Jumlah penganut agama di Kecamatan Donggo  per  desa  dapat  dilihat  pada  tabel  2 berikut:
Tabel:  2. Jumlah  Penganut  Agama  di  Setiap Desa Di Kecamatan Donggo
No Nama Desa Agama Islam Katolik  Kristen 1 O’o 3.480 2 Kala 1.391 3 Dori Dungga 2.929 4 Mpili 1.724 5 Mbawa 3.571 934 111 6 Palama 1.279 110 128 7 Bumi Pajo 1.798 8 Rora 20.392 9 Ndano Nae Jumlah 19.109 1044 188
Jumlah rumah ibadat dan rasionya dengan jumlah    engnut  di  Kecamatan  Donggo  per  desa dapat disimak pada tabel 3 berikut:
Tabel  3. Jumlah  Rumah  Ibadah  dan  Rasionya dengan  Jumlah  Penganut  Dilihat Perdesa di Kecamatan Donggo
No Nama Desa Masjid Mushala Gereja Katolik Gereja Kristen 1 O’o 3 (3/2.690) 5 2 Kala 3 4 3 Dori Dungga 3 7 4 Mpili 3 2 5 Mbawa 3 5 2 (1/874) 1 (1/82) 6 Palama 2 1 1 (1/80) 7 Bumi Pajo 2 2 8 Rora 2/1 (1/646) 3/1 Jumlah 22 (1/756) 30 3 (1/318) 1 (1/82)
Jumlah rumah ibadah tersebut, bagi umat Islam  dengan  asumsi  umat  Muslim  melakukan shalat  Jumat  hanya  di  masjid,  dan  jumlah  lelaki dewasa  1/3  dari  jumlah  penduduk  maka  jumlah
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
rumah  ibadah  tersebut  secara  umum  dapat dikatakan  cukup  memadai.  Hanya  Desa  Oo, dengan  rasio  1  masjid  untuk  1.690  umat  atau  1 masjid  untuk  563  penduduk  lelaki  Muslim dewasa,  yang  perlu  perluasan  masjid  atau penambahan  jumlah  masjid.  Karena  untuk ukuran  masjid  di  desa  dengan  kapasitas  di  atas 500  orang  memang  sangat  langka.  Meski  umat Muslim  bisa  melakukan  shalat  Jumat  di  masjid yang  kapasitasnya  kurang  memadai,  karena jamaah bisa melakukan shalat di halaman masjid bahkan  sampai  luber  ke  jalanan.  Sedangkan untuk  umat  Kristen  dengan  rasio  1  gereja  untuk 82  umat  dapat  dikatakan  cukup  memadai. Sedangkan  untuk  umat  Katolik  khususnya  di Desa  Mbawa  dengan  rasio  1  gereja  untuk  874 umat dapat dikatakan kurang memadai. Sehingga perlu  perluasan  bangunan  atau  penambahan jumlah  gereja.  Meski  peribadatan  umat  Katolik dapat  dilakukan  dengan  cara  sif.  Jumlah penyuluh  agama  Islam  di  Kecamatan  Donggo sebanyak 9 orang penyuluh honorer yang berada di  setiap  desa  dan  penyuluh  PNS  satu  orang. Jumlah  lembaga  pendidikan  Islam,  MIN  2, MTsN 2, sedangkan jumlah sekolah umum, SDN 21,  SMP  9,  SMA  1  dan  SMK  2.  Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan baik umum maupun agama ini cukup memberikan perubahan yang  signifikan  bagi  kemajuan  generasi  muda Donggo.  Dahulu  taraf  kehidupan  masyarakat Donggo masih terbilang rendah jika dibandingkan  dengan  etnis-etnis  lain.  Dalam pendidikan masih belum maju, banyak anak-anak yang  belum  mengenyam  pendidikan.  Kehidupan mereka jarang tersentuh pengaruh luar, sehingga lambat  untuk  menerima  perubahan  (Ibid:  38). Menurut  oentjaraningrat  sebagaimana  dikutip oleh  Rahman,  etnis  Donggo  termasuk  tipe masyarakat  pedesaan  dan  tidak  mengalami gelombang  pengaruh  kebudayaan  luar  (Ibid:  38- 39).  Namun  saat  ini  masyarakat  Donggo  sudah jauh  lebih  maju,  terutama  dalam  pendidikan. Meski  mereka  masih  banyak  yang  tinggal  di rumah  panggung  dengan  ukuran  yang  relatif kecil,  tetapi  hampir  setiap  keluarga  memiliki anggota  keluarga  yang  telah  menyandang  titel sarjana.  Mata  pencaharain  penduduk  Kecamatan
Donggo  mayoritas  (sekitar  95%)  sebagai  petani dan  sekaligus  sebagai  peternak.  Hanya  sebagian kecil di antara mereka yang menjadi guru (PNS) atau  sebagai  pedagang.  Petani  di  Donggo  hanya mengandalkan  curah  hujan  (petani  tadah  hujan), karena  irigasi  di  kecamatan  ini  belum  tertata dengan  baik  di  samping  karena  langkanya sumber  air.  Oleh  karena  itu  mereka  hanya  bisa menanam  padi  atau  palawija  sekali  setahun. Untuk  penanaman  padi,  mereka  sering  kali mengalami  gagal  panen  (puso)  karena  pada waktu tanaman padi mulai berbunga sudah tidak turun  hujan  dan  mengalami  kekeringan.  Selain menanam  padi,  petani  di  Kecamatan  Donggo juga  menanam  jagung,  kedelai,  dan  tanaman keras  seperti  jambu  mede,  kemiri,  cengkeh, coklat  dan  kopi.  Selain  Tanaman  tersebut terdapat  tanaman  keras  untuk  bahan  bangunan, seperti jati dan tanaman bahan  angunan lainnya. Sebagai usaha sampingan, mereka juga berternak sapi, kerbau, kambing, dan kuda. Dilihat dari sisi ekonomi, penduduk Kecamatan Donggo
tergolong miskin. Untuk meningkatkan penghasilan  atau  perbaikan  nasib,  sebagian pemuda  Donggo  mengadu  nasib  ke  negeri  Jiran untuk mengais ringgit. Hal ini bias diketahui dari hasil  wawancara  dengan  Bapak  Nurdin  dari Sangari (Mbawa).

## Potensi Ekonomi
Kerukunan  keagamaan  adalah  sebuah kondisi  yang  dinamis,  selalu on  going  process dan  selalu  berubah  di  setiap  saat.  Kondisi kerukunan  tergantung  bagaimana  lingkungan strategis  di  sekitarnya.  Di  antara  lingkungan strategis  yang secara teoritik sangat berpengaruh adalah  lingkungan  social  keagamaan,  ekonomi, politik,  dan  keamanan  (Tholhah,  2013:  xiii-xiv). Tidak  jarang  akar  permasalah  konflik  SARA yang terjadi di negeri ini bersumber dari masalah kemiskinan dan perebutan sumber daya ekonomi. Oleh  karena  itu,  potensi  ekonomi  perlu dikemukakan  untuk  melihat  potensi  konflik secara  sistemik.  Kecamatan  Donggo  memiliki potensi ekonomi yang prospektif, antara lain:
1) Susu kuda liar, yang merupakan produk khas Kabupaten Bima yang cukup terkenal hingga tingkat  nasional  sebagai  obat  penyakit
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
leukemia (kanker darah). Namun kuda perah di  Donggo  belum  dibudidayakan  secara maksimal,  sehingga  produk  susunya  masih sangat terbatas.
2) Lebah  madu,  juga  merupakan  produk andalan  dari  Kabupaten  Bima.  Madu  lebah dari  Bima  dahulu  terkenal  kualitasnya. Namun masyarakat Donggo belum ada yang membudidayakan lebah madu. Produk madu masih mengandalkan perburuan sarang lebah di  hutan.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  pasar akhirnya  pedagang  madu  memproduksi madu  buatan  atau  mengoplos  madu  dengan air gula.
3) Perikanan  yakni  bandeng  dan  kerang mutiara.
4) Pertambangan  berupa  emas,  pasir  besi  dan batu bara
5) Hasil Hutan yaitu kayu jati dan cendana/gaharu  (Wawancara  dengan  Bapak Mahyudin,  S.Pd.Ek,  Kepala  Sekolah  SDN Palama, Donggo, 19 Agustus 2019).
6) Pariwisata, antara lain:
a. Pacuan  kuda  yang  merupakan  atraksi rutin di Kabupaten Bima.
b. Peninggalan  purbakala  batu  tulis  dan peninggalan dari jaman Megalitikum, ada yang menyebut sebagai peninggalan Patih Gajah  Mada  yang  situsnya  terdapat  di Desa  Bumi  Pajo  (Wawancara  dengan
Makarau,  S.Pd.,M.Si  tertanggal,  28  Juli 2019,
c. Uma  leme `rumah  adat`  (Wawancara dengan  Arifin  J.  Anat,  SH.,  Ketua Lembaga  adat  dan  Syariah  donggo  (L ASDO),  bertempat  di  Desa  O’o)  Pada
Tanggal 29 Juli 2019.
Kehidupan masyarakat yang masih natural  yang  merupakan  potensi  yang  belum banyak  diketahui.  Beberapa  informan  kami mengatakan bahwa banyak wisatawan asing yang dating ke wilayah Kecamatan Donggo, meskipun menurut  beberapa  informan  kami  di  Kecamatan Donggo  tidak  ada  obyek  wisata  yang  menarik, sehingga  mereka  mencurigai  kehadiran  para wisatawan  tersebut.  Sisi  pandang  dari  para Narasumber  berbeda  dengan  sisi  pandang  para
wisatawan asing. Bagi wisatawan asing kehidupan masyarat yang masih natural merupakan  daya  tarik  tersendiri.    Sehingga kehidupan masyarakatDonggo yang masih natural  ini  merupakan  potensi  wisata  yang memiliki  nilai  jual  yang  dapat  dijadikan  sebagai sumber  daya  peningkatan  ekonomi  rakyat, apalagi  jika  didukung  dengan  penataan land scape sekitar teluk Bima. Donggo selain menarik bagi  wisatawan  juga  menarik  bagi  ilmuwan asing,  hal  ini  terbukti  dengan  adanya  seorang ilmuwan,  Peter  Just  (2001)  yang  menulis disertasi  dengan  judul:  Dou  Donggo:  Conflict and Morality in an Indonesian Society. Bagi para mengambil  kebijakan  di  Donggo  khususnya  dan di Kabupaten Bima umumnya kurang menyadari akan  potensi ekonomi yang sekaligus merupakan competitive advantage yang dimiliki untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran rakyat. Terutama  pengembangan  industri  pariwisata, padahal  industri  pariwisata  merupakan  jenis industri yang paling handal dan memiliki banyak keunggulan dibandingkan industri-industri apapun.  Produk  industri  pariwisata  tidak  pernah “habis  dijual”,  bersifat  “ quick  yielding” juga sebagai “the smokless industry (Yoeti, 1990: 3). Ketiga potensi ekonomi di atas dapat dikembangkan secara terpadu,

## Konflik yang Pernah Terjadi

## 1. Konflik Vertikal
Masyarakat  Donggo  pernah  melakukan demonstrasi  besar-besaran  pada  tahun  1972  di era Bupati Suharmaji. Para demonstran melakukan  demonstrasi  di  depan  Kantor  Bupati untuk  menuntut  pemerataan  pembangunan. Namun,  karena  banyak  demonstran  yang membawa  senjata  tajam,  sebelum  sampai  ke Kantor Bupati, rombongan demonstran dihadang oleh  petugas  keamanan  di  Kecamatan  Woha. Kemudian  kepada  para  demontran  Pemerintah Daerah menjanjikan akan melakukan pengaspalan  jalan  menuju  Kecamatan  Donggo. Namun janji tersebut tidak pernah direalisasikan. Pengaspalan jalan ke Donggo baru direalisasikan pada  tahun  1989  pada  waktu  H.  Hariyanto menjabat  sebagai  Bupati  Bima.  Akibat  aksi
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
tersebut beberapa tokoh Donggo ditahan, mereka adalah:  H.  Kaho,  H.  Abdul  Majid  Bakri,  H.  M. Ali Tamrin, H.  Abbas Oya.  BA, dan Jamaluddin Yasin  (Wawancara  dengan  Bapak  Makarau, S.Pd.,M.Si dan Bapak Arifin J. Anat, SH., 29 Juli 2019).
2. Konflik Horisontal
Pada  tahun  1972,  Gereja  Gema  Injil  di Kampung  engari dibakar massa. Kemudian umat Kristen  membangun  rumah  tinggal  di  Jango  di lingkungan    umat  Islam  dan  digunakan  sebagai tempat  kebaktian.  Pada  tahun  2000  sebagai imbas  dari  konflik  nasional  yang  hampir  merata di  seluruh  wilayah  Indonesia,  di  wilayah Kecamatan Donggo juga terjadi konflik horizontal.  Gereja  Gema  Injil  di  Jango  kembali dibakar  massa  (Wawancara  dengan  Bapak Makarau,  S.Pd.,M.Si  dan  Bapak  Arifin  J.  Anat, SH.,  29  Juli  2019).  Kemudian,  gereja  tersebut dibangun  kembali  atas  bantuan  Sony  Keraff  dan tidak pernah dipermasalahkan hingga sekarang.

## Potensi Konflik
1. Pemanfaatan  rumah  tinggal  sebagai  tempat ibadah.  Sebagai  mana  keberadaan  rumah tinggal di Jembatan Ndano, yang dimanfaatkan  sebagai  tempat  kebaktian  dan sebagai tempat transit truk ekspidisi sembako trans Jawa-Timor. Sebagaian tokoh dan  masyarakat  Muslim  mengacu  kepada pengalaman menghawatirkan
ditempat tersebut  lama  kelamaan  akan  dibangun tempat  ibadat  yang  permanen  dan  megah,  ( Wawancara dengan Bapak Makarau, S.Pd.,M.Si  dan  Bapak  Arifin  J.  Anat,  SH., 29 Juli 2019).
2. Tempat  penjualan  miras.  Di  tempat  transit truk ekpidisi  tersebut disinyalir juga digunakan  sebagai  tempat  penjualan  miras. Keberadaan  tempat  penjualan    miras dilingkungan  warga  Muslim  ini  sangat meresahkan.  Ada  kekhawatiran  para  orang tua  di  Donggo  terhadap  anak-anak  mereka kalau sampai terjerumus ke dalam kebiasaan Pihak  yang  berwajib  hendaknya  belajar  dari konflik  Poso  yang  antara  lain  dipicu  karena keberadaan tempat penjualan miras (Syahadat, 2007: 2).
3. Kawin  campur  (berbeda  agama),  karena berakibat terjadinya konversi agama. Perkawinan  berbeda  agama  ini  tidak dikehendaki  oleh  undangundang,  maka  jika ada  calon  pengantin  yang  berbeda  agama sebelum  melaksanakan  perkawinan  salah satu  calon  melakukan  konversi  agama. Sementara  perpindahan  agama  tidak  disukai oleh  masyarakat  Meski  sebagian  penganut agama mengatakan masalah cinta merupakan urusan pribadi seseorang. Sedangkan kelompok  agama  yang  lain  dan  berdasarkan adat  yang  berlaku  di  Donggo  “keluar  dari agama” sama dengan “keluar dari keluarga” (Wawancara  dengan  tokoh  3  kelompok agama  ditempat  yang  berbeda,  16,  17.  18 November 2012).

## Kearifan Lokal dan Kerukunan
a. Masyarakat  Donggo  sebagai  masyarakat patronase  masih  sangat  menghargai  petuah orang-orang  tua.  Penghormatan  terhadap orang  tua  dan  orang  yang  dituakan  masih tinggi. Petuah tokoh-tokoh agama dipandang sebagai penyejuk hati masyarakat (Wawancara  dengan  Bapak  Arifin  J.  Anat, SH.  Ketua  Lembaga  adat  LASDO,  30  Juli 2019).  Meski  belakangan  ini  ketaatan  anak- anak  muda  terhadap  orang-orang  tua  dan yang dituakan mulai luntur.
b. Maja  labo  dahu `  merasa  malu  dan  takut pada  perbuatan  yang  salah  merupakan kearifan lokal yang dijadikan motto Kabupaten  Bima.  Anggota  masyarakat  di wilayah  Donggo  dan  umumnya  Kabupaten Bima  memiliki  rasa  malu  untuk  melakukan perbuatan  yang  salah (deviant), sehingga masyarakat  di  wilayah  ini  cenderung berperilaku baik sesuai dengan norma-norma dan  tatanan  adat  setempat  (Wawancara dengan  Arifin  J.  Anat,  Anat,  SH.  Ketua Lembaga adat LASDO, 30 Juli 2019).
c. Mbolo  weki (musyawarah  bersama),  Jika ada masalah dibicarakan bersama.
d. Tekara  nee (sumbang  sih),  hal  ini  biasanya dilakukan  dalam  upacara  siklus  hidup, hajatan  naik  haji  dan  doa  syukuran  sehabis
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
panen atau anak tamat sekolah, semua warga tidak pandang agama berdatangan Revitalisasi  Kearifan  Lokal  Pengembangan Wadah Kerukunan dan Ketahanan
Masyarakat  Lokal  di  Kecamatan  dan membawa  sumbangan,  baik  berupa  uang atau bahan makanan.
e. Masih  kuatnya  adat,  yakni  keberadaan Lembaga Adat dan Syariat Dongo (LASDO) yang  menangani:  (1)  konflik  tanah;  (2) perselingkuhan/  perzinahan;  (3)  perkelahian pemuda antar kampung (Wawancara dengan Arifin  J.  Anat,  Anat,  SH.  Ketua  Lembaga adat  LASDO,  30  Juli  2019),  Jika  terjadi pelanggaran  adat  segera  diselesaikan  secara adat  dan  konflik  pun  dapat  dihindarkan.
Bahkan untuk penyelesaian kasus perselingkuhan  (perzinaan)  hukum  adat masih  kuat.  Jika  ada    kasus  perselingkuhan, pelakunya dicambuk dan diarak (dibaja) dari Desa Mpili sampai Dori Dungga.  Sepanjang jalan  pelaku  meneriakkan  kata-kata  “jangan berbuat  seperti  saya,  inilah  akibatnya”. Setelah  selesai  pelaksanaan  hukuman,  jika pelaku perempuan sudah bersuami, suaminya diminta untuk menceraikan. Selanjutnya pelaku
perselingkuhan dikawinkan.  Jika  pelaku  perempuan  dalam keadaan hamil, ditunggu sampai melahirkan, baru  kemudian  dikawinkan.  Pelaksanaan hukum  adat  ini  didukung  oleh  pemerintah setempat. Kalau adat yang melakukan sangsi terhadap  pelaku  tindak  kejahatan  hingga mengakibatkan  kematian  tidak  ada  yang menuntut.  Jika  ada  yang  menuntut,    ang bersangkutan  malah  bisa  kena  sangsi (Wawancara  dengan  Arifin  J.  Anat,  Anat, SH.  Ketua  Lembaga  adat  LASDO,  30  Juli 2019).
Respon  Tokoh  Agama/Adat  terhadap  Wadah Kerukunan.
Di  Kecamatan  Donggo  sudah  didirikan Forum    kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB) tingkat  kecamatan  pada  tahun  2007,  dengan susunan  pengurus:  Ketua:  H.  Salman,  SMHk, Camat  Donggo  (Muslim);  Wakil  Ketua:  Johanes Jafar  (Kristen);  Sekretaris  Samsuddin  (Islam);
Wakil  Sekretaris:  Andreas  Usman  (Katolik). Namun  kepengurusan  FKUB  tersebut  belum diresmikan  (belum  ada  SK-nya).  Latar  belakang dibentuknya  FKUB  tingkat  kecamatan  tersebut karena adanya kawin campur, yang menimbulkan keresahan  masyarakat  (Wawancara  dengan Arifin  J.  Anat,  Anat,  SH.  Ketua  Lembaga  adat LASDO, 30 Juli 2019). Respon tokoh agama/adat  terhadap  wadah  kerukunan  sebelum diadakan  FGD,  secara  umum  sepakat  atas keberadaan wadah kerukunan di Donggo, mereka memandang keberadaan wadah kerukunan sangat perlu, agar antarumat beragama dapat bersilaturrahmi, sehingga keakraban dapat terpelihara  dengan  baik  dan  konflik  antarumat dapat  dihindarkan  (Wawancara  dengan  Ignais Ismail,  Kategis  Gereja  Katolik    Kecamatan Donggo,  Kepala  KUA  Kecamatan  Donggo,  11 Agustus  2019).  Keberadaan  wadah  kerukunan menjadi  sangat  penting,  terutama  jika  para pengurus  wadah  tersebut  adalah  tokoh-tokoh agama  yang  disegani  oleh  masyarakat  dan penganut  agama  masing-masing.  Keberadaan wadah  kerukunan  akan  semakin  menambah eratnya  kerukunan  umat  beragama.  Disamping itu,  keberadaan  wadah  kerukunan  di  tingkat kecamatan  dapat  memperlancar  arus  informasi (deteksi  dini)  dari  munculnya  gejala-gejala konflik (Wawancara dengan tokoh adatKecamatan  Donggo).  Sebelum  diadakan FGD  yang  dipandang  sebagai  wadah  kerukunan oleh  para  responden  adalah  FKUB  tingkat kecamatan.  Respon  tokoh  agama/adat  terhadap wadah  kerukunan  pada  waktu  diselenggarakan FGD menegaskan pentingnya keberadaan wadah kerukunan,  meski  sebagian  besar  peserta  FGD tidak  setuju  jika  wadah  kerukunan  yang dimaksud  adalah  FKUB  tingkat  kecamatan. Mereka  justru  lebih  memilih  LASDO  sebagai wadah  kerukunan  dengan  catatan  dengan revitalisasi  dan  menjadikan  LASDO  semakin lebih representatif bagi wadah kerukunan seluruh umat  yang  ada  di  Kecamatan  Donggo.  Dengan demikian diharapkan LASDO juga dapat difungsikan sebagai ketahanan masyarakat lokal Donggo.
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)

## KESIMPULAN
1. Kerukunan  di  wilayah  Kecamatan  Donggo cukup  baik.  Meski  di  wilayah  ini  terdapat tiga  kelompok  penganut  agama  tetapi mereka  dapat  hidup  berdampingan  secara damai.  Konflik  yang  pernah  terjadi  berupa: a)  konflik  vertikal  antara  rakyat  dan pemerintah  pada  tahun  1972,  masyarakat Donggo  menuntut  keadilan  (pemerataan pembangunan) dengan
melakukan demonstrasi  besar-besaran;  b)  Pada  tahun 1972 terjadi pembakaran rumah ibadah yang didirikan  di  lingkungan  umat  lain;  pada tahun  2000,  yakni  konflik  antar  umat beragama  sebagai  imbas  dari  konflik  yang terjadi di tingkat nasional. Di Donggo terjadi pembakaran  terhadap  rumah  ibadah  yang pernah dibakar pada tahun 1972.
2. Potensi  konflik  yang  ada  di  wilayah Kecamatan Donggo yang dapat diidentifikasi antara lain: a) Keberadaan rumah tinggal dan transit  truk  ekspedisi  sebagai  tempat kebaktian  dan  tempat  penjualan  miras;  b) Kawin  campur  (berbeda  agama),  karena berakibat terjadinya konversi agama.
3. Kearifan lokal sebagai upaya
mempertahankan  kerukunan  yang  dimiliki oleh  masyarakat  Donggo,  antara  lain:  a) Masyarakat  Donggo  sebagai  masyarakat patronase  masih  sangat  menghargai  petuah orangorang tua; b) Maja Labo Dahu , merasa malu dan takut pada perbuatan yang salah; c) Mbolo weki (musyawarah bersama), Jika ada masalah  dibicarakan  bersama;  d) Tekar  nee (sumbang  sih) ; e)  Masih  kuatnya  adat (keberadaan LASDO) jika terjadi
pelanggaran  adat  segera  diselesaikan  secara adat dan konflik pun dapat dihindarkan.
4. FKUB  tingkat  kecamatan  pernah  dibentuk namun  belum  diresmikan.  Para  tokoh agama/masyarakat  (setempat)  memberikan respon  positif  terhadap  pengembangan wadah  kerukunan.  Namun  kemudian  yang direvitalisasi  sebagai  wadah  kerukunan  dan ketahanan  local  adalah  lembaga  adat LASDO.

## SARAN
1. Potensi konflik sebagaimana telah teridentifikasi  hendaknya  dapat  diantisipasi, sehingga  kondisi  kerukunan  di  Kecamatan Donggo dapat dipelihara dengan baik.
2. Kearifan lokal yang berfungsi sebagai sarana kerukunan  dan  dapat  difungsikan  ketahanan masyarakat untuk mengatasi konflik hendaknya  dapat  terus  dijaga  kelestariannya baik oleh masyarakat sendiri maupun aparat. 3. Keberadaan  LASDO  setelah  direvitalisasi hendaknya dapat dijadikan sebagai stimulator bagi pengembangan wadah kerukunan beragama  dan  ketahanan  lokal.  Untuk mewujudkan  kerukunan  dapat  dilakukan dengan  mengalihkan  perhatian  masyarakat misalnya,  pada  kegiatan  gotong-royong Revitalisasi  Kearifan  Lokal  Pengembangan Wadah Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat Lokal di Kecamatan.
pengembangan bidang ekonomi dan pelestarian alam, penghijaun secara terpadu – di  pedesaan  dengan  pohon  buah-buahan  di perkotaan  (sepanjang  pantai  teluk  Bima dengan  bunga  flamboyan  –  dengan  semakin hijaunya  wilayah  Donggo  diharapan  dapat meningkatkan  produk  lebah  madu  dan  susu kuda  liar.  Demikian  pula  dengan  semakin indahnya teluk Bima dengan bunga flamboyant akan dapat meningkatkan kecintaan warga Donggo terhadap daerahnya dan  meningkatkan  pengembangan  industri pariwisata  yang  akhirnya  akan  bermuara kepada  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan mengalihkan  perhatian  masyarakat  pada kengembangan ekonomi diharapkan ketegangan  hubungan  antarumat  beragama akan  terlupakan  sehingga  tidak  akan  pernah terjadi lagi konflik-konflik seperti dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Khamenei,  I.A.  (2005). Perang  kebudayaan . Jakarta. Cahaya.
Kustini,  “Kajian  Tentang  Revitalisasi  Wadah erukunan  Umat  Beragama  di  Provinsi
Bali, Studi Perkembangan FKUB Kecamatan Buleleng, Kabupaten
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Buleleng”, dalam Tim Peneliti
Puslitbang Kehidupan Keagamaan,
Marzali,  Amri, Kearifan  Budaya  Lokal  dan
Kerukunan  Bearagama, (makalah  t.t.). Jakarta: 25 Agustus 2005. Meleong  L.J.  (2004). Metodologi  Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta Orient. (1999). Kerajaan Bima Jakarta: Yayasaan
Obor Indonesia ecole francaise
d’Extreme
Rahman,  M.  Fachrir,  Drs.  H.  MA.,  dan  Nur ukminah, Nika Mbojo Antara Islam dan Tradisi.  Mataram :  Alam  Tara  Learning Institute, 2011.
Rahman,  M.  Fachrir,  Drs.  H.  MA., Islam  di
Bima:  Kajian  Historis  Islamisasi  Era Kesultanan. Mataram: Alam
Tara
Learning Institute, 2011.
Sugiyono.  (2005). Metode  Penelitian  Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta .
Syahadat,  A.  Malik,  Drs. ,  Poso  Kemarin,  Hari Ini dan Esok, (makalah t.t.). Poso: 2007. Wadah  Kerukunan  Antar  Umat  Beragama  di Berbagai  Daerah. Jakarta:  Departemen Agama  RI  Badan  Litbang  dan  Diklat, 2007. Yoeti,  Oka  A., Pengantar  Ilmu  Pariwisata. Bandung: Angkasa, 1990.