## POLA AKSES PETANI PENGGARAP LAHAN DI KAWASAN PERLUASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO JAWA BARAT
(Access Pattern of Local Community in Expansion Area of Gunung Gede Pangrango National Park West Java)
A RIEF S UDHARTONO 1 , S AMBAS B ASUNI 2 , B AHRUNI 3 DAN D IDIK S UHARJITO 3
1 Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus Darmaga Bogor 16680, Indonesia
2 Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia
3 Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus Dramaga, Bogor 16680 Indonesia

## Diterima 10 November 2011/Disetujui 28 November 2011

## ABSTRACT
Nature resource utilization by local peoples around the resource have been part of Indonesian culture, occuring at many places, for instance in expansion area of Gunung Gede Pangrango National Park (TNGGP). Research was directed to describe the access pattern (way of getting access and  access  utilization  forms)  in  frame  on  formulating  model  and  strategy  of  restoration  activities  implementation.  Research  result  shown  that community  access  interrelated    with  history  of  this  area  management  and  dependency  of  land  user  to  forest  resources  that  is  influenced  by  land property factor, agronomic culture, and local institution; also shown that there are 2 (two) types of community  access goals i.e. non woody forest product harvesting and forest land using as agronomic activity that can be differenced  into 5 sub-types utilization forms base on kind of commodities (main  food,  horticulture,  trees,  Multi  Purpose  Tree  specieses,  and  medicinal  crop);  3  sub-tipes  base  on    time  scale  of  commodities  production (seasonal,  annual,  perenial);  and  4  sub-tipes  based  on  agronomic  pattern  (agronomic  system  base),  i.e:  vegetable  base,  rice-horticulture  base, casava-banana base, and agroforestry. Finding 5 kind of access patterns of community to gain access on forest land i.e:  land distribution pattern, self-community inisiative pattern, inheritance pattern, compensation cost pattern, and pawning/rental pattern. Necessarily to formulate institution for ensuring restoration object and community access.
Keywords:  access, conflict,Gede Pangrango National Park ,forest resource,restoration.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  luas  kawasan  hutan  konservasi  di Indonesia sangat signifikan. Tahun 2003 terdapat mutasi hutan  produksi  terbatas  menjadi  kawasan  konservasi seluas 40.156,75 Ha disusul tahun 2004 seluas 50.299,81 Ha  (Departemen  Kehutanan  2009).  Tujuan  penetapan kawasan  pelestarian  alam  atau  kawasan  konservasi adalah  untuk  perlindungan  dan  pengawetan  sumberdaya alam  (SDA)  guna  menjamin  kelestarian  pemanfaatan SDA  hayati  dan  keseimbangan  ekosistemnya  untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan  mutu  kehidupan  manusia  (Pasal  3  UU  Nomor  5 tahun  1990).  Dengan  SK  Menteri  Kehutanan  No. 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 terjadi  perluasan kawasan  Taman  Nasional  Gunung  Gede  Pangrango (TNGGP) 7.081,76 ha  berasal  dari  eks  kawasan  Hutan Produksi  Tetap  dan  Hutan  Produksi  Terbatas  Perum Perhutani  yang  perlu  direstorasi  sebagai  konsekuensi penetapan  kawasan  konservasi  untuk  memulihkan fungsinya (Basuni  2003, Balai TNGGP 2004). Perluasan kawasan  TNGGP  tersebut  berakibat  pada  perubahan status fungsi kawasan dan pemanfaatan lahan yang lebih ketat, serta pilihan tindakan manajemen yang tidak seluas pada  manajemen  sumberdaya  hutan  (SDH)  saat  dikelola Perum Perhutani. Munculnya SK Menteri Kehutanan  No
174/2003  tersebut  menyebabkan  masyarakat  (khususnya petani  penggarap  lahan  eks  program  PHBM 4 -  Perum Perhutani) kehilangan akses atas pemanfaatan sumberdaya  lahan  (SDL)  yang  selama  ini  menjadi gantungan penghidupan mereka.
Berdasarkan  UU  No  5  tahun  1990  dalam  kawasan konservasi  dilarang  adanya  kegiatan  pertanian  dan kegiatan pemungutan hasil  hutan (khususnya  hasil  hutan kayu).  Hal  ini  memunculkan  konflik  kepentingan  atas SDL  di  dalam  kawasan  perluasan  TNGGP  antara masyarakat  (petani  penggarap  lahan)  dengan  pemerintah yakni  Balai  Besar  TNGGP  (BBTNGGP)  akibat perbedaan  persepsi  atas  SDA  kawasan  perluasan TNGGP. Masyarakat mengklaim karena merasa mempunyai  hak  atas  lahan  kawasan  perluasan  dan tanaman  yang  ada  di  atasnya.  Sementara  itu  BBTNGGP memandang  SDH  dan  lahan  dari  aspek property  rights dimana  lahan  hutan  kawasan  perluasan  TNGGP  adalah milik  negara  ( state  property ).  Fakta  semakin  banyaknya jumlah  petani  penggarap  yang  ada  di  dalam  kawasan perluasan  TNGGP  meskipun  diketahui  bahwa  status fungsi  kawasan  telah  berubah  menunjukkan  adanya sistem  akses  dan  usaha  masyarakat  mempertahankan akses  atas  SDL  didalam  kawasan  perluasan  TNGGP  di tengah  konflik  yang  ada.  Dari  pembelajaran  restorasi
yang  dilakukan  BBTNGGP  dapat  dikemukakan  bahwa salah  satu  akar  masalah  penting  terkait  dengan  restorasi kawasan  perluasan  TNGGP  adalah  masalah  tercabutnya hak akses masyarakat atas kawasan.
Berdasarkan pokok pemikiran di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan pokok   untuk mendeskripsikan pola  akses  masyarakat  petani  penggarap  lahan  yang menggambarkan  cara  masyarakat  mendapatkan  akses lahan  dan  bentuk  penggunaan  akses  tersebut  dalam rangka  penyusunan  pendekatan  dan  strategi  pelaksanaan kegiatan  restorasi.    Sedangkan  tujuan  khusus  penelitian ini  mencakup  pendeskripsian:  1)  akses  sebelum  dan sesudah  penetapan  perluasan  kawasan  TNGGP,  2) penguasaan  lahan  usaha  pertanian  dan  ketergantungan masyarakat  atas  lahan  garapan  di  dalam  kawasan  hutan, 3)  jenis  pekerjaan  masyarakat  penggarap,  4)  tipe  akses masyarakat,  dan  5)  pola  akses  masyarakat  atas  lahan garapan di dalam kawasan TNGGP.

## METODE PENELITIAN
Teori  utama  yang  dijadikan  landasan  untuk menganalisis  dan  menjelaskan  fenomena  penggarapan lahan  dan  pemanfaatan  SDA  di  kawasan  perluasan TNGGP adalah teori akses dari Ribot dan Peluso (2003). Teori  akses  menjelaskan  bagaimana  masyarakat  dapat mengakses  kawasan,  tipe-tipe  akses,  dan  kapasitas  yang dimiliki  oleh  masyarakat  sehingga  mereka  memperoleh akses. Dapat juga dikatakan bahwa teori akses membahas tentang  bagaimana  cara  masyarakat  berinteraksi  dengan SDA  yang  ada  di  sekitarnya  dalam  rangka  mendapatkan benefit  dari  SDA  tersebut  dengan  menekankan  peranan kekuasaan  tanpa  memperhatikan property  rights , sebagaimana Ribot dan Peluso (2003) menyatakan bahwa access  as  the  ability  to  derive  benefits  from  things, including  material  objects,  persons,  institutions,  and symbols. Penggarapan lahan dan pemungutan hasil hutan oleh  masyarakat  di  sekitar  kawasan  perluasan  TNGGP merupakan bentuk akses.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  yaitu penelitian yang bersifat paparan kualitatif dan kuantitatif untuk  menggambarkan  hal-hal  yang  ditanyakan  dalam penelitian.  Penelitian  deskriptif  mempelajari  masalah- masalah  dan  tata  cara  yang  berlaku  dalam  masyarakat, termasuk  tentang  hubungan,  kegiatan,  sikap,  pandangan, serta  proses-proses  yang  sedang  berlangsung  dan pengaruh-pengaruh  dari  suatu  fenomena  (Umar  2002; Hasan 2002).
Penelitian  dilaksanakan  di  kawasan  perluasan TNGGP, yang secara administratif (Balai Besar TNGGP 2009)  mencakup  tiga  wilayah  Kabupaten  (Bogor, Cianjur,  Sukabumi)  Provinsi  Jawa  Barat.  Penelitian dilaksanakan selama enam bulan tahun 2010/2011.
Penentuan  wilayah  sampel  (sebanyak  enam  Resort PTN 5 )  dilakukan  dengan  metode cluster  sampling dimana  populasi  (kawasan  perluasan  TNGGP)  dibagi menjadi  beberapa cluster. Pembagian cluster didasarkan pada      bidang  PTN,  jenis  lahan  garapan,  komoditas
pertanian,  dan  jenis  tegakan  hutan/tutupan  lahan  hutan. Responden petani penggarap diambil dari 6 (enam) desa lokasi  kawasan  perluasan  sebanyak  10  orang  per  desa (berasal  dari  satu  blok  lokasi  kegiatan  restorasi/ rehabilitasi  yang  ada  di  tiap  desa,  total  60  responden) dilakukan  dengan  metode purposive  sampling ber- dasarkan  pertimbangan  jumlah  petani  penggarap  dan jenis  lahan  garapan  (Lampiran  1).  Intensitas  sampling terhitung  rata-rata  16%  dengan  kisaran  9-29%. (Lampiran 2)
Data  primer  langsung  diperoleh  di  lapangan menggunakan teknik observasi dan wawancara/kuesioner (Singarimbun dan Effendi 1995). Data yang dikumpulkan  meliputi  data  kondisi  ekologi,  ekonomi, sosial  budaya,  dan  kelembagaan  masyarakat.  Data sekunder  diperoleh  dari  kajian  terhadap  laporan  hasil penelitian  dan  kegiatan  di  lokasi  penelitian,  publikasi ilmiah,  peraturan  perundangan  dan  turunannya,  instansi terkait  (pemerintah,  swasta,  LSM)  yang  digunakan sebagai  pelengkap/penguat  data  primer  dalam  analisis. Kajian  terhadap  peraturan  perundangan  dan  fakta lapangan  digunakan  untuk  menjelaskan  bagaimana  cara akses masyarakat atas lahan kawasan perluasan TNGGP, alasan  akses  dan  bagaimana  sikap  dan  perilaku masyarakat dalam usaha mempertahankan aksesnya.
Wawancara dilakukan  terhadap  informan  yang didapatkan  melalui  metode  bola  salju  ( snowball), terdiri atas  petani  penggarap,  tokoh  masyarakat,  pegawai,  dan petugas  BBTNGGP.  Pelaksanaan  wawancara  kepada petani  penggarap  digunakan  pembantu  peneliti  (ber- pendidikan  SLA/sederajat  dan/atau  tokoh  masyarakat) yang berfungsi untuk mengatasi hambatan psikologis dan untuk  menerjemahkan  isi  wawancara  kedalam  bahasa Sunda  sehingga  informasi  yang  diharapkan  dari  tujuan wawancara benar-benar dipahami oleh petani penggarap.
Analisis  data menggunakan  metode  analisis deskriptif (kualitatif dan kuantitatif) dan metode skorring dan  kategorisasi  yang  diolah  dengan  menggunakan program Microsoft Excell 2007. Asumsi dan standar skor serta penentuan kelas kategori yang digunakan bervariasi menurut  variabel  dan  komponen  yang  terkait  dengan akses atas lahan hutan.
Variabel akses yang dianalisis mencakup:
Luasan  penguasaan  lahan  usaha  tani  di  luar kawasan  hutan meliputi  penguasaan  lahan  sawah  dan atau  tegal.  Penguasaan  lahan  mencerminkan  keterkaitan hubungannya  dengan  akses  petani  penggarap  ke  dalam kawasan  hutan  karena  luas  atau  sempitnya  penguasaan lahan  menunjukkan  kecukupan  luasan  lahan  yang dipunyai  oleh  petani  penggarap  guna  memenuhi kebutuhan  hidupnya  yang  berkorelasi  dengan  tingkat ketergantungan petani penggarap atas lahan hutan.
Standar  penguasaan  lahan  sawah  petani  di  pulau Jawa  untuk  memenuhi  kebutuhannya  adalah  0,7  Ha/KK petani,  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Gaol  (2011)  di daerah Deli Serdang Sumatera Utara sebesar 0,66 Ha.
Pembobotan  jenis  lahan  (sawah  dan  tegal)  perlu dilakukan  untuk  menentukan  standar  skor  kecukupan penguasaan  lahan.  Dengan  asumsi  bahwa  produktivitas lahan  sawah  hampir  1,5  kali  lipat  dibandingkan produktivitas  lahan  tegal  maka  diperoleh  angka kecukupan luas lahan tegal adalah 1 (satu) Ha/KK petani. Skoring menggunakan skala Likert (1-5). Standar skoring dan kategori kecukupan penguasaan lahan tertuang dalam Lampiran 3.
Tingkat  ketergantungan  petani  penggarap  terhadap lahan hutan menurut luas penguasaan lahan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu kategori Sangat  Tergantung (Tinggi)  jika  nilai  skor  >  2,  kategori Cukup  Tergantung (Sedang)  jika  nilai  skor  =  2,    dan kategori Kurang Tergantung (Rendah) jika nilai skor < 2. Jenis  pekerjaan (mencakup  pekerjaan  pokok  dan sampingan) merupakan variabel akses karena mencerminkan  keterkaitan  hubungannya  dengan  akses petani  penggarap  ke  dalam  kawasan  hutan.  Jenis pekerjaan  menunjukkan  keeratan  keterkaitan  dengan kebutuhan  lahan  dan  menunjukkan  tinggi  rendahnya tingkat  ketergantungan  petani  penggarap  terhadap  lahan hutan.  Skoring  menggunakan  skala  Likert  (1-5) sebagaimana  tertuang  dalam  Lampiran  4.  Tingkat ketergantungan jenis pekerjaan terhadap lahan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu kategori Sangat  Tergantung  pada  lahan jika  nilai  skor  >  3; kategori Cukup Tergantung pada lahan jika  nilai skor = 3    dan  kategori Tidak  Tergantung  pada  lahan jika  nilai skor < 3.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akses  sebelum  dan  sesudah  penetapan  perluasan kawasan taman nasional
Konflik  kepentingan  atas  SDA/SDH  sering  diawali oleh  persepsi,  yang  kemudian  diikuti  oleh  pemanfaatan dan tekanan atas SDA/SDH tersebut. Persepsi masyarakat  akan  potensi  SDA  termasuk  SDH  dan  lahan yang  terdapat  di  dalam  dan  di  sekitar  kawasan  TNGGP saat  ini  masih  berorientasi  pada  nilai  ekonomis  seperti dalam  bentuk  pemanfaatan  lahan  hutan  dan  pemungutan hasil  hutan  untuk  mendapatkan  sumber  pendapatan. Tujuan  pengelolaan  SDA  sebagaimana  amanah  UUD 1945  Pasal  33  dan  juga  tujuan  konservasi  SDA  hayati dan ekosistemnya sebagaimana tertuang dalam UU No 5 tahun  1990  pasal  3  adalah  untuk  mendukung  usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan  manusia.  Hal  ini  disadari  oleh  Perum Perhutani  selaku  pengelola  kawasan  sebelumnya  dan merangkul masyarakat untuk ikut terlibat sebagai pemain dalam  pengelolaan  SDA  ke  dalam  bentuk  program ‘PHBM-Perum  Perhutani’  guna  mencapai  tujuan pengelolaan  kawasan.  Melalui  program  ini  masyarakat mendapatkan  lahan  garapan  di  dalam  kawasan  hutan dengan  kewajiban  mentaati  aturan  yang  ditetapkan  oleh pengelola.  Penggarapan  lahan  di  dalam    kawasan
perluasan  TNGGP  oleh  masyarakat    merupakan  bentuk akses  masyarakat  ke  dalam  SDA  yang  secara  normatif kepemilikan  SDA  tesebut  dimiliki  oleh  negara  ( state property ).
Pemanfaatan  lahan  hutan  oleh  masyarakat  tidak didukung dengan landasan  hak kepemilikan lahan   ( land rights) yang kuat. Hak kepemilikan lahan masih dikuasai negara sehingga landasan masyarakat dalam pemanfaatan lahan  di  dalam  kawasan  hutan  lebih  bertumpu  pada kapasitas  akses.  Dengan  demikian  ragam  kebebasan petani  penggarap  dalam  pemanfaatan  SDL  dibatasi  oleh pemegang  hak  ( property  rights )  yaitu  Perum  Perhutani atas nama negara selaku pemegang hak.
Kebijakan  perluasan  TNGGP  (SK  Menhut  no 174/2003  pada  tahun  2003)  menyebabkan  masyarakat khususnya  petani  penggarap  eks  program  PHBM-Perum Perhutani  kehilangan  akses  atas  pemanfaatan  SDL  yang selama ini menjadi tempat bergantung untuk mendukung kebutuhan  hidupnya.  Kebijakan  perluasan  tersebut berimplikasi  pada  perubahan  fungsi  kawasan  hutan  dan pemanfaatan  lahan  yang  lebih  ketat,  serta  pilihan tindakan  manajemen  yang  tidak  seluas  pada  manajemen SDH  yang dikelola Perum Perhutani. Dengan perubahan status  lahan  menjadi  kawasan  konservasi  (taman nasional),  maka    menurut  peraturan  perundangan  yang berlaku  menegaskan  larangan  keberadaan  kegiatan  yang dapat  mengancam  keutuhan  kawasan  dan  larangan  atas kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan  fungsi  zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, termasuk kegiatan pertanian.
Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  jumlah penggarap  meningkat  2-3  kali  lipat  dibandingkan  data yang  terekam  tahun  2009.  Pertambahan  jumlah penggarap  ini  tidak  tercatat  secara  resmi  oleh  petugas TNGGP.  Terkait  dengan  tingkat  kesiapan  petani  untuk meninggalkan  garapan  menunjukkan  bahwa  32% masyarakat menyatakan Belum Siap meninggalkan lahan garapan  dan  25% Menolak untuk  keluar  dari  lahan garapan  dan  ingin  tetap  menggarap  lahan  garapan selamanya.  Hasil  wawancara  juga  menunjukkan  bahwa dari  mereka  yang bersedia  keluar dalam  waktu  dekat (sebanyak 25%) dan yang sudah menyatakan diri Keluar dari  lahan  garapan  (sebanyak  18%)  ternyata  sebagian besar  masih  mempertahankan  akses  lahan  garapan dengan  mengubah  pola  pertanian  mereka  melalui perubahan  jenis  tanaman  yang  diusahakan  yaitu  berupa tanaman  MPTs  ( Multi  Purpuse  Tree  species )  dan tanaman  obat.  Petani  bersedia  keluar  dengan  berat  hati karena  takut  dengan  aturan  perundangan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  masyarakat  berusaha  memper- tahankan  akses  lahan  garapan  karena  desakan  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Terkait  dengan  akses,  hasil  observasi  lapangan ternyata masih ditemukan adanya usaha terselubung dari petani  penggarap  dalam  mempertahankan  akses  lahan garapan.  Bentuk  usaha  terselubung  tersebut  berupa gangguan  diam-diam  terhadap  kelangsungan  hidup tanaman  restorasi  dan  rehabilitasi  yang  ada  di  lahan
garapan mereka antara lain berbentuk kegiatan menanam tanaman  pertanian  pada  jarak  ke  tanaman  pokok  yang lebih  pendek  dari  jarak  yang  ditetapkan  oleh  pengelola, kegiatan  panen  hasil  pertanian  (singkong)  pada  malam hari  sehingga  berpeluang  untuk  terjadinya  kerusakan pada tanaman pokok, kegiatan pruning terhadap tanaman kehutanan  yang  ada  di  dalam  dan  di  sekitar  lokasi garapan sehingga tajuk pohon berbentuk silindris jarang dan  secara  keseluruhan  tidak  dapat  terbentuk  kesatuan tajuk tegakan.
Mengingat  di  satu  sisi  kawasan  perluasan memerlukan  restorasi, sementara  pada sisi  lain masyarakat  juga  ingin  mempertahankan  aksesnya terhadap kawasan perluasan tersebut,  maka  implikasinya diperlukan    bentuk  pendekatan  dan  strategi  pelaksanaan kegiatan  restorasi  yang  tepat  agar  kedua  kepentingan tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik.  Terkait  dengan  hal itu,  manajemen  BBTNGGP  telah  melakukan  beberapa model  pendekatan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  restorasi antara  lain  melalui  program  RHL/Gerhan,  RHL Partisipatif,  dan  Adopsi  Pohon  (BBTNGGP  2009), ternyata  hasilnya    belum  memuaskan.  Pendekatan terakhir  yang  juga  dilakukan    adalah  RHL  Konservasi (mulai  tahun  2011)  namun  hasilnya  juga  belum  dapat dilihat.  Dari  pembelajaran  pendekatan  restorasi  tersebut diketahui  bahwa  salah  satu  akar  masalah  penting  terkait dengan  restorasi  kawasan  perluasan  TNGGP  adalah masalah  tercabutnya  hak  akses  masyarakat  atas  SDL    di dalam kawasan hutan.

## Penguasaan  lahan  usaha  tani  dan  ketergantungan masyarakat terhadap lahan hutan
Penguasaan lahan usaha tani oleh masyarakat petani penggarap  meliputi kepemilikan lahan pertanian ataupun penguasaan  lahan  melalui  sewa  lahan  dan  sejenisnya  di luar  kawasan  hutan  dan  penguasaan  lahan  garapan  di dalam  kawasan  hutan.  Kondisi  luas  penguasaan  lahan usaha  tani  oleh  masyarakat  petani  penggarap  bervariasi mulai dari yang tidak punya lahan milik atau tidak punya penguasaan  lahan  ( landless )  sampai  dengan  yang mempunyai  lahan  milik  atau  menguasai  lahan  lebih  dari cukup.  Akses  lahan  berupa  luas  lahan  garapan  di  dalam kawasan  hutan  juga  bervariasi,  dari  petani  penggarap yang  mempunyai  lahan  garapan  sangat  luas  sampai sangat  sempit  bahkan  ada    masyarakat  petani  penggarap yang  pada  dasarnya  tidak  mempunyai  lahan  garapan namun  punya  akses  ke  lahan  garapan  atas  dasar  sewa atau  gadai lahan dari  petani penggarap lain.  Komponen penguasaan lahan ini dipengaruhi oleh faktor jenis lahan (sawah,  tegal,  atau  kebun)  dan  faktor  luas  penguasaan lahan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa luas penguasaan lahan  usaha  tani  di  luar  kawasan  hutan  (berupa  sawah dan tegal)  didominasi oleh petani penggarap dengan luas penguasaan  lahan  sempit  dan  sangat  sempit  bahkan landless (93%)  dengan  rincian  kategori landless sebesar 50%,  kategori  sangat  sempit  sebesar  hampir  23%,  dan
kategori sempit sebesar 20%. Kategori cukup luas hampir 7%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar masyarakat  petani  penggarap  lahan  sangat  tergantung pada  lahan  garapan  di  dalam  kawasan  hutan.  Luas penguasaan  lahan  garapan  di  dalam  kawasan  hutan (berupa  sawah  dan  kebun)  berperanan  penting  dalam menambah  kecukupan  luas  lahan  usaha  pertanian masyarakat  guna  mendapatkan  tambahan  pendapatan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.
Jika  luas  lahan  garapan  di  dalam  kawasan  hutan diperhitungkan secara total sebagai luas lahan usaha tani yang dikuasai masyarakat, maka ditemukan bahwa 67 % petani  penggarap  mempunyai  luas  penguasaan  lahan usaha  tani  dengan  luas  penguasaan  sempit  dan  sangat sempit,  dan  kategori landless hanya  2%  karena penguasaan  lahan  garapan  melalui  sewa  lahan  garapan pada  petani  penggarap  lainnya.  Perhitungan  dengan memasukkan  luas  garapan  hutan  sebagai  bagian  luas penguasaan  lahan  usaha  tani  yang  dimiliki  petani penggarap ternyata  menaikkan sebaran persentase petani penggarap dengan kategori penguasaan lahan ‘ cukup luas sampai  luas ’  sebesar  32%.  Dengan  demikian  luas penguasaan  lahan  usaha  tani  di  luar  maupun  di  dalam kawasan  hutan  masih  didominasi  oleh  para  petani penggarap  dengan  kategori  dan  penguasaan  lahan ‘sempit,  sangat  sempit,  dan  bahkan landles s’.  Fakta penguasaan  lahan  ini  menunjukkan  tingginya  keter- gantungan  petani  penggarap  terhadap  lahan  di  dalam kawasan  hutan.  Sebaran  persentase  responden  menurut kategori  luas  penguasaan  lahan  di  luar  kawasan    hutan tertuang  dalam  Lampiran  5  dan  sebaran  persentase responden  menurut  kategori  total  luas  penguasaan  lahan yang  dimiliki  petani  penggarap  di  luar  dan  di  dalam kawasan hutan  tertuang dalam Lampiran 6.
Sifat hubungan penguasaan lahan dengan ketergantungan  terhadap  lahan  garapan  hutan  adalah berbanding  terbalik.  Semakin  sempit  atau  tidak  punya penguasaan  lahan  di  luar  kawasan  ( landless )  maka semakin  tergantung  dengan  lahan  hutan  dan  sebaliknya. Demikian  pula  sifat  penguasaan  lahan  garapan  di  dalam kawasan  hutan,  menunjukkan  bahwa    semakin  sempit lahan  garapan  dan  atau  penggarap  tidak  punya  lahan garapan  tetap  (sebagai  buruh  tani,  penyewa  atau penggadai)  sementara  tidak  juga  memiliki  lahan  di  luar kawasan,  maka  tingkat  ketergantungan  terhadap  lahan garapan  di  dalam  kawasan  hutan  adalah  semakin  tinggi. Selain itu tingkat ketergantungan terhadap lahan garapan di  dalam  kawasan  hutan  juga  dipengaruhi  oleh  jenis lahan  yaitu  sawah  atau  tegal.  Dengan  demikian  lahan  di dalam  kawasan  hutan  sangat  penting  dan  sangat  berarti bagi  pemenuhan  kebutuhan  hidup  petani  penggarap. Konsekuensinya,  mereka  akan  berusaha  untuk  tetap mempertahankan  aksesnya  atas  lahan  hutan.  Hal  ini diperkuat oleh penolakan dan rendahnya tingkat kesiapan mereka  untuk  meninggalkan  lokasi  garapan;  dan  di  lain pihak  menggambarkan  tingkat  beban  atau  tingkat gangguan terhadap pihak BBTNGGP.

## Sumber Nafkah Petani Penggarap
Sumber  nafkah  atau  jenis  pekerjaan  petani penggarap  mencakup pekerjaan  pokok dan pekerjaan sampingan .  Pekerjaan  pokok  sebagai  petani  sawah  atau peladang,  dan  pekerjaan  sampingan  bervariasi  sesuai kapasitas  petani  penggarap.  Sebagai  petani  yang pekerjaan  pokoknya  adalah petani yang  sudah  pasti tergantung  pada  lahan  usaha  taninya.  Jenis  pekerjaan sampingan  merupakan  variabel  penguat  atau  pelemah tingkat  ketergantungan  masyarakat  petani  penggarap terhadap  lahan.  Hal  ini  terkait  dengan  nilai  tambah penghasilan  yang  diperoleh  dari  pekerjaan  sampingan tersebut.  Semakin  besar  tambahan  penghasilan  yang diperoleh  dari  jenis  pekerjaan  sampingan,  maka  akan semakin  mengurangi  tingkat  ketergantungan  petani terhadap  lahan  garapan  di  dalam  kawasan  hutan. Digunakan asumsi bahwa jika jenis pekerjaan sampingan mempunyai tingkat nilai skor lebih tingggi daripada skor pekerjaan  pokok,  maka  nilai  skor  sumber  nafkah sampingan  adalah  rata-rata  skor  kedua  jenis  pekerjaan dimaksud. Namun jika pekerjaan sampingan mempunyai nilai  skor  lebih  rendah  daripada  pekerjaan  pokok  atau sebagai  buruh  maka  nilai  skor  sumber  nafkah  adalah mengikuti  nilai  skor  buruh,  karena  sesungguhnya pekerjaan  pokok  petani  penggarap  tersebut  adalah sebagai buruh tani.
Sebaran persentase responden menurut skor sumber nafkah  keluarga  tertuang  dalam  Lampiran  7.  Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  pada  komponen  sumber nafkah  mengelompok  ke  dalam  2  (dua)  kategori  saja yaitu:  kategori Sangat  Tergantung  lahan (83,33%),  dan kategori Cukup  Tergantung  lahan (16,67%).  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  100  %  jenis  pekerjaan  yang merupakan  sumber  nafkah  tambahan  bagi  petani penggarap  lahan  masih  bergantung  pada  lahan  di  dalam kawasan hutan dengan didominasi oleh petani penggarap yang  masuk  dalam  kategori Sangat  Tergantung  lahan . Meskipun  ditemukan  adanya  jenis  pekerjaan  sampingan yang  tidak  tergantung  pada  lahan,  namun  pekerjaan sampingan  tersebut  hanya  sebagai  variabel  pelemah ketergantungan  petani  penggarap  terhadap  lahan, sedangkan  pekerjaan  pokok  masyarakat  adalah  sebagai petani/peladang  yang  tergantung  pada  lahan  garapan  di dalam kawasan hutan.
Pekerjaan  sampingan  merupakan  sumber  tambahan penghasilan petani penggarap untuk mencukupi kebutuhan  hidup  keluarga.  Variasi  jenis  sumber  nafkah sampingan  menunjukkan  besar  kecilnya  nilai  tambahan pendapatan.  Oleh  karena  itu  variasi  jenis  sumber  nafkah sampingan  akan  mempengaruhi  sifat  ketergantungan masyarakat  terhadap  lahan  garapan.  Semakin  besar  nilai tambahan  penghasilan  yang  diperoleh  masyarakat  dari suatu  jenis  pekerjaan  sampingan  tersebut  maka  akan berpengaruh pada semakin mengecilnya tingkat ketergantungan  masyarakat  atas  lahan  garapan  di  dalam kawasan  hutan  yang  menjadi  sumber  penghidupannya. Tingginya  tingkat  ketergantungan  jenis  pekerjaan  ini
berimplikasi  pada  semakin  kuatnya  dorongan  untuk melakukan  akses  atas  lahan  kawasan  hutan  baik  secara legal maupun illegal dan  mempengaruhi tingkat tuntutan dan  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  untuk mempertahankan  atau  menjamin  keamanan  aksesnya; dan  di  lain  pihak  menggambarkan  tingkat  beban  atau tingkat gangguan terhadap pihak BBTNGGP.
Berbagai jenis pekerjaan sampingan yang dilakukan petani  penggarap  dapat  mencerminkan  keterkaitan hubungan  ketergantungan  pada  lahan  garapan.  Semakin dekat keterkaitan jenis-jenis pekerjaan sampingan dengan bidang  pertanian  yang  mampu  dilakukan  oleh  petani penggarap  akan  berdampak  pada  semakin  tingginya tingkat  ketergantungan  jenis  pekerjaan  tersebut  pada lahan  garapan  di  dalam  kawasan  hutan.  Keterkaitan hubungan  antara  sumber  nafkah  yang  merupakan gabungan  pekerjaan  pokok  dan  sampingan  dengan ketergantungannya  terhadap  lahan  hutan  dapat  dilihat dari besarnya persentase untuk masing-masing kategori.
Pekerjaan buruh serabutan dan pekerjaan sampingan lainnya seperti sebagai tenaga kerja di proyek pembangunan  atau  sebagai  tukang  ojek  dan  lain-lain memberikan  nilai  tambah  penghasilan  yang  kecil,  dan didominasi  oleh  petani  penggarap  yang  pada  dasarnya adalah buruh tani. Sedangkan jenis pekerjaan sampingan seperti  pedagang  sembako  dan  pedagang  sayur memberikan  nilai  tambah  penghasilan  yang  lebih  besar. Jenis  sumber  nafkah  sampingan  merupakan  variabel ketergantungan  masyarakat  terhadap  lahan  garapan karena  mencerminkan  keeratan  keterkaitannya  dengan kebutuhan  lahan  garapan  di  dalam  kawasan  hutan  dan atau  mempengaruhi  tinggi  rendahnya  tingkat  keter- gantungan  petani  penggarap  terhadap  lahan  garapan  di dalam  kawasan  hutan.  Tingkat  ketergantungan  sumber nafkah  terhadap  lahan  garapan  di  dalam  kawasan  hutan diklasifikasikan  kedalam  3  (tiga)  kategori  yaitu  kategori ‘Sangat  Tergantung  pada  lahan’,  kategori  ‘Tergantung pada lahan’ dan kategori ‘Cukup Tergantung pada lahan’ adalah  ditujukan  untuk  memberikan  apresiasi  terhadap petani  penggarap  dalam  usaha  memenuhi  kebutuhan hidupnya dan untuk memberikan koreksi terhadap tingkat kuat  lemahnya  variabel  sumber  nafkah  terhadap ketergantungannya  pada  lahan  garapan  di  dalam  hutan. Dengan  demikian  rata-rata  skor  pekerjaan  pokok  dan sampingan dapat dijadikan sebagai landasan analisis.

## Tipe akses masyarakat dan pemanfaatan SDL
Berbeda  dengan  Prabowo  (2010)  yang  membagi akses  masyarakat  kedalam  3  (tiga)  tipe  untuk  kasus  di TN  Gunung  Halimun  Salak,  yaitu  tipe  penggarapan lahan,  tipe  pemukiman,  dan  tipe  gabungan  penggarapan dan  pemukiman,  maka  tujuan  akses  masyarakat  di kawasan perluasan TNGGP hanya ada 2 (dua) tipe,  yaitu tipe akses yang berupa penggarapan lahan kawasan hutan dan  tipe  akses  pemanenan  hasil  hutan.  Tipe  akses penggarapan  lahan  ini  masih  dapat  dikelompokkan  lagi ke  dalam  sub-tipe  berdasarkan  pola  pemanfaatan  lahan
garapan  atau  pola  usaha  tani  ataupun base  sistem agronomi . Sub-tipe ini juga dapat  mencerminkan  variasi tingkat  ketergantungannya  terhadap  lahan  kawasan hutan.
Perbedaan  pola  usaha  tani  memberikan  perbedaan nilai  ekonomi  usaha  pertanian  dan  panjang  pendeknya jangka  waktu  harapan  untuk  memetik  hasil  panen tanaman  yang  berdampak  pada  tingkat  kesejahteraan masyarakat.  Artinya  pola  usaha  tani  ini  mempengaruhi besar  kecilnya  derajat  dorongan  untuk  melakukan  akses atas lahan hutan, yang selanjutnya mempengaruhi tingkat tuntutan  dan  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh masyarakat  untuk  mempertahankan  atau  menjamin keamanan  aksesnya.  Pada  sisi  lain  pola  usaha  tani  ini juga  menggambarkan  tingkat  beban  atau  tingkat gangguan terhadap pihak BBTNGGP.
Hasil observasi lapangan dan wawancara menunjukkan  keberagaman  jenis  komoditas  tanaman yang  dihasilkan  dari  pola  usaha  tani  masyarakat.  Paling tidak ada 5 (lima) pengelompokkan jenis tanaman, yaitu: pangan  pokok  (padi,  jagung,  singkong),  hortikultur (sayuran,  pisang,  kopi,  palawija),  pohon  kayu  untuk bangunan  (jeunjing,  afrika,  mindi,  tarikangin,  mahoni, bambu), tanaman MPTs 7 (nangka, alpukat, pete, jengkol, pala,  cengkeh,  durian)    dan  tanaman  obat  (kapol,  jahe, honje,  kumis-kucing,  serai-wangi).  Jenis  tanaman tersebut  juga  dapat  dikelompokkan  lebih  lanjut berdasarkan  jangka  waktu  produksi  komoditas  tanaman, yaitu:  tanaman  semusim  (sayuran,  palawija,  tanaman pangan pokok), tanaman tahunan (pisang, kopi, tanaman obat),  dan  tanaman  perenial  (tanaman  kayu-kayuan, tanaman MPTs, bambu).
Berdasarkan  base  sistem  agronomi  maka  pola pertanian  petani  penggarap  dapat  dikelompokkan kedalam  4  (empat)  macam,  yaitu:  base  sistem  sayuran, base  sistem  padi  dan  kebun,  base  sistem  singkong  dan pisang,  dan  base  sistem agroforestry .  Hasil  observasi lapangan menunjukkan bahwa sistem pertanian penggarap  di  kawasan  hutan  wilayah  Bidang  PTN Cianjur    didominasi  oleh  komoditas  sayuran,  dan  sistem pertanian  penggarap  di  kawasan  hutan  wilayah  Bidang PTN  Selabintana  menunjukkan  base  sistem  agronomi campuran  yaitu  sistem  agronomi  yang  didominasi  oleh komoditas  padi  dan  kebun  dengan  singkong  dan  pisang. Adapun      sistem pertanian penggarap di kawasan  hutan wilayah  Bidang  PTN  Bogor  menunjukkan  base  sistem agronomi  campuran  yaitu  sistem  agronomi  yang didominasi oleh komoditas padi dan kebun, singkong dan pisang,  dan  base  sistem agroforestry (tanaman  kayu- kayuan dan MPTs, dan tanaman obat).
Pengelompokan  jenis  tanaman  yang  diintegrasikan dengan  tipologi  masyarakat  akan  berguna  dalam perumusan  model  restorasi  dan  strategi  pelaksanaan kegiatan  restorasi,  antara  lain  terkait  dengan  aspek pilihan  jenis  tanaman,  aspek  pemanfaatan  tanaman restorasi,  dan  pengaturan  sistem  pertanaman  pada  lokasi pelaksanaan kegiatan restorasi.

## Pola akses masyarakat penggarap atas lahan hutan
Pandangan masyarakat yang merasa punya hak atas lahan  garapan  dan  hak  atas  hasil  tanaman  mereka  yang ada  di  kawasan  perluasan  TNGGP  baik  kayu  maupun non kayu mendorong masyarakat untuk tetap mengupayakan  dan  mempertahankan  akses  atas  lahan garapan  yang  ada  di  dalam  kawasan  hutan.  Setidaknya ada  dua  alasan  utama  yang  mendasari  pemikiran masyarakat  tersebut,  yakni  :  (a)  bahwa  mereka  sudah puluhan  tahun  menggarap  lahan  dengan  memenuhi peraturan  perundangan  yang  ada,  dan  (b)  karena kepentingannya  untuk  mendapatkan sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
Selain  itu  rendahnya  luas  penguasaan  lahan  yang dimiliki  oleh  petani  penggarap  bahkan  sebagian  besar dari  mereka  tergolong  kedalam  kategori  petani landless (petani  yang tidak  memiliki lahan)  merupakan penyebab utama  yang  melatar  belakangi  akses  masyarakat  atas lahan hutan.
Hasil observasi menunjukkan bahwa pola usaha tani masyarakat  yang  tercermin  dari  pilihan  jenis  tanaman yang dikembangkan juga dipengaruhi oleh latar belakang tingkat  perekonomian  dan  pandangan  yang  dimiliki. Petani penggarap yang berlatar belakang ekonomi cukup dan  atau  pandangan  yang  lebih  jauh  ke  depan, kebanyakan  memilih  jenis  tanaman  kayu-kayuan  dan tanaman  MPTs  untuk  dikembangkan.  Sedangkan  petani miskin kebanyakan  memilih jenis tanaman semusim dan atau tanaman pokok untuk dikembangkan. Hal ini terkait dengan  pemenuhan  kebutuhan  jangka  pendek  untuk menjamin  ketersediaan  pangan  mereka  (pertanian subsisten).
Secara  normatif  perubahan  fungsi  kawasan  hutan dapat  berarti  adanya  pembatasan  bahkan  penghilangan akses  masyarakat  atas  SDA  sehingga  dapat  memicu munculnya konflik. Dengan munculnya konflik kepentingan  atas  lahan  garapan  dan  ketidakpastian jaminan  hukum  untuk  ketetapan  menggarap  lahan  maka sebagian  dari  petani  penggarap  sudah  mulai  beralih  ke dalam perubahan pilihan jenis tanaman yang dikembangkan dalam usaha mempertahankan akses lahan garapan  yaitu  pengembangan  jenis  tanaman  MPTs  dan tanaman  obat.  Hal  ini  perlu  mendapat  perhatian  dalam rangka  penyusunan  model  dan  strategi  pelaksanaan kegiatan restorasi mengingat pilihan jenis tersebut dalam batas  tertentu  masih  bisa  ditolerir  dalam  rangka rehabilitasi. Hal yang perlu dicermati disini adalah terkait dengan        status  zone  kawasan  konservasi  yang  menjadi tempat lokasi akses mereka.
Dalam  situasi  konflik,  masyarakat  melakukan upaya-upaya untuk tetap memperoleh akses atas SDH di kawasan  perluasan  TNGGP,  dan  disisi  lain  petugas BBTNGGP  masih  memberikan  toleransi  pada  petani penggarap  lahan  hutan.  Didalam  mengatasi  situasi tersebut, petugas BBTNGGP selain melakukan pendekatan  penegakan  hukum,    juga  perlu  diperhatikan pendekatan  persuasif    mengingat    keberadaan  petani
penggarap  di  dalam  kawasan  hutan  tadinya  memang legal  (eks  PHBM)  disamping  karena  petani  penggarap tersebut juga masih menggantungkan sumber penghidupannya dari lahan garapan hutan.
Dilihat dari pola mendapatkan akses terhadap lahan, hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh  akses  terhadap  lahan  melalui  hubungan- hubungan  sosial  dengan  petugas  pengelola  kawasan, dalam  bentuk  pembagian  lahan  atau  alokasi  lahan garapan  baik  saat  kawasan  masih  dikelola  oleh  Perum Perhutani  maupun  dalam  realisasi  model  pelaksanaan kegiatan  restorasi  (aspek  yuridis  formal).  Selain  itu  juga melalui  inisiatif  petani  penggarap  dalam    bentuk pemanfaatan  lahan  kosong    pada  waktu  belum  ada program  formal  dari  pengelola  kawasan  saat  kawasan masih dikelola oleh Perum Perhutani.
Dari  pola  akses  lahan  tersebut,  fakta  lapang menunjukkan  membengkaknya  jumlah  petani  penggarap lahan dan munculnya petani penggarap baru menggantikan  penggarap  lama.  Kondisi  ini  dilatar belakangi  oleh  adanya  kelembagaan  lokal  yang berkembang  di  dalam  masyarakat  khususnya  berupa aturan  main  dalam  hal  memperoleh  akses  lahan  garapan (aspek bundle of power dalam tinjauan teori akses), yakni petani penggarap lahan yang membuka kesempatan akses bagi  penggarap  baru  untuk  menggantikan  penggarap lama.  Dalam  prakteknya  masyarakat  mendapatkan  hak akses  tersebut  antara  lain  melalui:  (1)    mekanisme pembagian  pewarisan  hak  penggarapan  lahan  kepada anak atau, (2)    mekanisme memulangkan garapan . atau (3)  mekanisme atas  nama dimana  3  atau  4  orang penggarap  baru  mengaku  sebagai  buruh  tani  yang sekedar bekerja untuk seorang penggarap lama meskipun sebenarnya mereka menyewa atau membayar gadai lahan garapan.  Tidak  ada  istilah  membeli  lahan  garapan  bagi masyarakat penggarap, yang ada adalah istilah memulangkan  garapan yaitu  bahwa  seseorang  dapat mengerjakan lahan garapan petani lain dengan memberikan sejumlah uang kompensasi sesuai kesepakatan  sebagai  pengganti  beaya  pembukaan  dan pengolahan  lahan  dari  hutan  menjadi  lahan  pertanian. Kesepakatan  jumlah  nilai  uang  pengganti  atau uang pulangkan garapan tergantung kepada letak lokasi lahan garapan  dan  kondisi  lahan  (kesuburan,  jenis  tutupan lahan,  tingkat  kemudahan  usaha  tani/pengolahan  lahan), keamanan  tanaman  (frekuensi  dan  kualitas  gangguan binatang liar/hama/manusia/peluang bencana alam).
Mekanisme  bagaimana  petani  penggarap  mendapa- tkan  lahan  garapan  seperti  disebutkan  di  atas menunjukkan pola akses masyarakat atas lahan di dalam kawasan  hutan.  Pola  akses  ini  mempengaruhi  tingkat tuntutan  dan  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh masyarakat  untuk  mempertahankan  atau  menjamin keamanan  aksesnya,  disamping  juga  menggambarkan tingkat beban atau tingkat gangguan terhadap pihak Balai TNGGP.

## KESIMPULAN
1. Dampak kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan adalah  penghilangan  hak  akses  masyarakat  atas pemanfaatan SDL atas kawasan perluasan TNGGP. Kebijakan  pemerintah  tersebut  tidak  berdasarkan pada  realitas  sosial  di  tingkat  lapangan,  sehingga memicu munculnya  konflik pemanfaatan SDL atas kawasan perluasan TNGGP. Masyarakat menempuh jalur  hubungan-hubungan  sosial  dengan  petugas untuk tetap menjamin akses atas SDH yang menjadi gantungan hidup mereka.
2. Berdasarkan  tujuan  akses  masyarakat  di  kawasan perluasan TNGGP  terdapat  2 (dua) tipe  akses  yaitu tipe  akses  penggarapan  lahan  kawasan  hutan  dan tipe  akses  pemanenan  hasil  hutan.  Tipe  akses penggarapan  lahan,  dapat  dikelompokkan  lagi  ke dalam  sub-tipe  bentuk  pemanfaatan  lahan  garapan berdasarkan jenis komoditas, jangka waktu produksi komoditas, dan pola pertanian ( base sistem agronomi ).  Sub  tipe  tersebut  juga  sekaligus mencerminkan variasi  tingkat  ketergantungan masyarakat terhadap lahan kawasan hutan.
3. Terdapat  5  macam  pola    akses  masyarakat  untuk mendapatkan  akses  lahan  garapan,  meliputi:  pola pembagian  lahan,  pola  inisiatif  masyarakat  secara sepihak,  pola  pewarisan,  pola  pemulangan  lahan garapan, dan pola gadai/sewa.
4. Tipe  akses,  pola  akses  dan  tingkat  ketergantungan masyarakat  terhadap  lahan  (akibat  ketiadaan  dan atau  tidak  cukupnya  luasan  penguasaan  lahan  dan jenis pekerjaan) mempengaruhi tingkat tuntutan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan atau menjamin keamanan aksesnya,  sekaligus  juga  menggambarkan  tingkat beban  atau  tingkat  gangguan  terhadap  pihak BBTNGGP.
5. BBTNGGP  menyelenggarakan  program-program pemberdayaan  masyarakat  melalui  adopsi  pohon dan  alokasi  zona  pemanfaatan  tradisional  dan merintis  program  model  kampung  konservasi (MKK)  sebagai  upaya  penyelesaian  konflik,  dan melakukan penegakan hukum secara bertahap mulai dari  preventif,  persuasip  sampai  dengan  langkah penindakan secara represif.
6. Masyarakat  perlu  dilibatkan  sebagai  bagian  dari pelaku  (subyek)  pengelolaan  SDA  di  kawasan perluasan  dengan  diberikan  tanggung  jawab  lebih melalui alternatif pola manajemen kawasan konservasi  ataupun  model  pelaksanaan  restorasi dalam    bentuk  manajemen  kolaboratif.    Untuk  itu perlu  diatur  kelembagaan  yang  dapat  meng- akomodasi  pelibatan  masyarakat  dalam  kegiatan restorasi  atau  pengelolaan  kawasan  konservasi sekaligus  sebagai  solusi  atas  permasalahan  akses masyarakat  atas  SDA  di  kawasan  perluasan TNGGP.

## DAFTAR PUSTAKA
Balai TNGGP. 2004. Pengkajian Zonasi TNGGP. Proyek Pemantapan Pengelolaan. BBTNGGP. Cianjur.
Balai  Besar  TNGGP.  2009.  Statistik  Balai  Besar  Taman Nasional  Gunung  Gede  Pangrango  Tahun  2009. Kantor BBTNGGP. Cianjur, Jawa Barat.
Basuni  S.  2003.  Inovasi  Institusi  untuk  Meningkatkan Kinerja  Daerah  Penyangga  Kawasan  Konservasi.: Studi  Kasus  di  Taman  Nasional  Gunung  Gede Pangrango, Jawa Barat. Disertasi. Program Pascasarjana IPB. Bogor.
Basuni  S.  2003.  Kinerja  Perlindungan  Taman  nasional Gunung  Gede  Pangrango.  Jurnal  Ilmiah  Bidang
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Lingkungan.  Vol.VIII/Nomor  3,  Desember  2003. Jurusan  Konservasi  Sumberdaya  Hutan  Fakultas Kehutanan IPB.
Departemen  Kehutanan.    2009.  Statistik  Kehutanan Indonesia  2008. Ed .:    Sub  Direktorat  Statistik  dan Jaringan  Komunikasi  Data  Kehutanan-  Direktorat Perencanaan  Kawasan  Hutan-Direktorat  Jenderal Planologi  Kehutanan.  Departemen  Kehutanan-RI. Jakarta.
DITJEN  PHKA.  2007.  UU  nomor  5  tahun  1990  tentang
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Peraturan PerUndang- Undangan Bidang Perlindungan Hutan dan
Konservasi  Alam.  DITJEN  PHKA-KEMENHI=UT RI. Jakarta.
Gaol  LL.  2011.  Analisis  Luas  Lahan  Minimum  Untuk Peningkatan  Kesejahteraan  Petani  Padi  Sawah. Studi  Kasus  Desa  Cinta  Damai,  Kecamatan  Percut Sei  Tuan,  Kabupaten  Deli  Serdang.  [SKRIPSI]. Departemen agribisnis, Faperta,USU. Medan.
Hasan  I.  2002.  Pokok-pokok  Materi  Metodologi
Penelitian dan Aplikasinya.Ghalia Indonesia. Jakarta.
Prabowo SA, S. Basuni, dan D. Suharjito. 2010.  Konflik Tanpa  Henti:  Permukiman  dalam  Kawasan  Taman Nasional  Halimun  Salak.  JMHT  Vol.  XVI,  (3): 137–142, Desember 2010.
Ribot  JC.  and  NL  Peluso.  2003.  A  Theory  of  Access. Rural Sociology 68 (2), pp.153-181.
Singarimbun  M.  and  S  Effendi.  [Editor].1995.  Metode Penelitian  Survai.  2nd  Ed.  PT  Pustaka  LP3ES. Jakarta.
Surat Keputusan Menteri Kehutanan  Republik Indonesia No. 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukan  dan  Perubahan  Fungsi  Kawasan  Cagar alam,  Hutan  Produksi  tetap,  Hutan  Produksi Terbatas  pada  Kelompok  Hutan  Gunung  Gede Pangrango  Seluas  21.975  (Dua  Puluh  Satu  ribu Sembilan  Ratus  Tujuh    Puluh  Lima)  Hektar  di Provinsi  Jawa  BaratMenjadi  Taman  Gunung  Gede Pangrango.
Umar  H.  2002.  Metode  Riset  Bisnis.  PT.  Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN:
Lampiran 1. Sebaran wilayah sampel, pertimbangan klasterisasi, dan jumlah responden  petani penggarap
NO.  RESORT DESA JENIS LHN GRP LUA S (Ha) JUMLAH PETANI (KK) KOMODIT AS TEGAKAN  JUMLA H BLOK JUMLAH RESPONDE N PTN WILAYAH I CIANJUR 1 GUNUN G PUTRI Sukatani Tegal 120.8 1 353 Sayuran dataran tggi Alang-alang 4 10 2 SARONG- GE Ciputri Kebu n 104.0 2 271 Sayuran dataran tggi Eukaliptus 3 10 PTN WILAYAH II SELABINTANA 3 PASIR- HANTAP Ginanjar Kebun ,sawah 143.0 1 289 singkong, pisang, jagung, buncis, padi Damar, rasamala, alang-alang, kaliandra 14 10 4 NAGRA K Cihanjawa r Kebun ,sawah 229.0 8 674 Singkong, padi, buncis Damar, kaya, songka 10 10 PTN WIL III BOGOR 5 BODO- GOL Nangge- rang Tegal 23.5 50 Jagung, singkong, kacang Damar, alang-alang 4 10 6 TAPOS Bojong- murni Tegal 10,95 37 Kapol, padi, palawija, sayuran Damar,jeun jing, alang- alang 4 10 Sumber: BBTNGGP 2009 (diiolah) Lampiran 2. Intensitas Sampling
NO. RESORT BLOK SAMPEL JUMLAH KK PENGGARAP JUMLAH RESPONDEN INTENSITAS SAMPEL (%) 1 GUNUNGPUTRI Lanbouw 70 10 14,29 2 SARONGGE Pasir sarongge Girang 106 10 9,43 3 PASIRHANTAP Lembur Pasir 35 10 28,57 4 NAGRAK Sordog 88 10 11,36 5 BODOGOL Bojong Lengit, Seuseupan 50 10 20,00 6 TAPOS Pasir Benying 37 10 27,03 JUMLAH 386 60 15,54 RATA-RATA Intensitas sampling 16% Kisaran intensitas Sampling 9-29 %

## Lampiran 3. Kategori dan Skor kecukupan luas penguasaan lahan usaha tani
KISARAN LUAS PENGUASAAN LAHAN JENIS LAHAN SKOR KATEGORI TEGAL (di luar kawasan hutan) KEBUN HUTAN (di dalam kawasan hutan) (m 2 ) (m 2 ) 0 0. 0. 5 LANDLESS < 25% < 2500 < 3750 4 Sangat Smpit 25-75% 2500-7499 3750-11249 3 Sempit 75-125 % 7500-12500 11250-18750 2 CUKUP > 125% >12500 > 18750 1 Luas
Keterangan: LANDLESS adalah petani penggarap yang tidak memiliki penguasaan lahan baik lahan milik atau sewa.
Lampiran 4. Kategori dan Skor ketergantungan jenis pekerjaan sampingan terhadap lahan hutan
JENIS PEKERJAAN SAMPINGAN SKOR KATEGORI KETERANGAN Buruh Tani* 5 Sangat Tergantung *termasuk berbagai macam jenis pekerjaan buruh dengan nilai tambahan penghasilan yang kecil Petani/Peladang 4 Tergantung Pedagang Musiman 3 Cukup Tergantung Pedagang Warung Sembako 2 Agak Tergantung Pedagang Hasil Bumi/ Tengkulak Sayur 1 Tidak Tergantung Lampiran 5. Sebaran persentase responden menurut kategori luas penguasaan lahan di luar kawasan per desa sampel Persentase Responden (%) Desa Skor luas penguasaan lahan usaha tani Total 1 2 3 4 5 Sukatani 1,67 8,33 6,67 16,67 Ciputri 5,00 11,67 16,67 Ginanjar 5,00 3,33 1,67 6,67 16,67 Cihanjawar 1,67 13,33 1,67 16,67 Nanggerang 16,67 16,67 Bojongmurni 1,67 6,67 8,33 16,67 Jumlah 6,67 20,00 23,33 50,00 100,00
Keterangan : 1 = Luas; 2= Cukup Luas; 3= Sempit; 4= Sangat Sempit; 5= Landless
Lampiran 6. Sebaran    persentase  responden  berdasarkan  kategori  luas  penguasaan  lahan  usaha  tani  di  luar  dan  di dalam kawasan hutan per desa sampel
Persentase Responden (%) Total Desa Skor luas penguasaan lahan usaha tani 1 2 3 4 5 Sukatani 1,67 5,00 10,00 16,67 Ciputri 8,33 8,33 16,67 Ginanjar 1,67 8,33 5,00 1,67 16,67 Cihanjawar 5,00 11,67 16,67 Nanggerang 16,67 16,67 Bojongmurni 3,33 3,33 8,33 1,67* 16,6a7 Jumlah 6,67 25,00 21,67 45,00 1,67 100,00
Keterangan : 1 = Luas; 2= Cukup Luas; 3= Sempit; 4= Sangat Sempit; 5= Landless * penguasaan lahan melalui sewa lahan garapan.
Lampiran 7. Sebaran persentase responden menurut skor sumber nafkah keluarga per lokasi blok desa sampel
Persentase Responden (%) Desa Skor Sumber Nafkah Total 1 2 3 4 5 Sukatani 8,33 3,33 5,00 16,67 Ciputri 1,67 15,00 16,67 Ginanjar 8,33 8,33 16,67 Cihanjawar 16,67 16,67 Nanggerang 16,67 16,67 Bojongmurni 6,67 10,00 16,67 16,67 28,34 55,00 100,01 Keterangan: 5  Sangat tergantung lahan
4  Tergantung lahan
3  Cukup Tergantung lahan
2  Agak Tergantung Lahan
1  Tidak Tergantung Lahan