## AKTUALISASI  NILAI-NILAI PANCASILA  DALAM MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA INDONESIA GUNA MENANGGULANGI RADIKALISME

## Indrati Rini

## Abstrak
Dalam  lingkup  Negara    Kesatuan  Republik  Indonesia    sebagian  rakyat      melakukan  tindakan-tindakan yang   menyimpang  dari    nilai-nilai  Pancasila  sebagai   kepribadian  bangsa   yang  telah   menjadi filsafat   dan  pandangan  hidup   dari  bangsa   Indonesia. Tindakan-tindakan yang menyimpang  tersebut seperti menghujat, menteror,  memfitnah, menjarah, membunuh,  dan  lain-lain tindakan  yang   bersifat radikal.  Perilaku    menyimpang,    bahkan    bersifat    radikal    nampak    mudah      sekali  dilakukan  oleh sebagian  anggota  masyarakat  di  tengah-tengah    norma  yang  berlaku,  bahwa  bangsa  Indonesia  adalah bangsa    yang  dikenal  agamis,  ramah,  sopan    dan      beradab.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  adalah Bagaimanakah  Aktualisasi    Nilai-Nilai  Pancasila    Dalam  Membangun  Jati  Diri  Bangsa  Indonesia  Guna Menanggulangi  Radikalisme?  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Normatif  dengan  studi literatur  yaitu  mengkaji  teori  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  Pancasila dengan penanggulangan Radikalisme di Indionesia. Jati   diri    bangsa  Indonesia   yaitu   sifat-sifat khas yang melekat pada insan Indonesia   berupa   nilai-nilai   spiritual,   materiil   dan  vital    Pancasila yang dijiwai, dipahami, dibangun dan diaktualisasikan   sebagai  sikap dan perilaku dalam hidup berbangsa dan bernegara  di  wilayah  NKRI.  Metoda      dalam      menanggulangi  radikalisme    yaitu      cara-cara  yang dilakukan  berupa  aktualisasi,  sosialisasi,  kordinasi  dan  penegakan  hukum  untuk  mengatasi  pergerakan kaum radikal di Indonesia.
Kata Kunci : Nilai-Nilai Pancasila,  Jati Diri Bangsa Indonesia, Radikalisme

## Abstract
In the scope of the Unitary State of the Republic of Indonesia, some people carry out actions that deviate from the values of Pancasila as the personality of the nation which has become the philosophy and life view of the Indonesian nation. Such deviant actions include blasphemy, terrorizing, slandering, looting, killing, and other acts of a radical nature. Deviant behavior, even radical in nature, seems easy to do by some  members  of  society  in  the  midst  of  the  prevailing  norms,  that  the  Indonesian  nation  is  a  nation known for being religious, friendly, polite and civilized. The formulation of the problem in the research is How  Actualization  of  Pancasila  Values  in  Building  the  Identity  of  the  Indonesian  Nation  To  Overcome Radicalism? This study uses the Normative research method with a literature study which examines the theories  and  legislation  relating  to  Pancasila  with  the  prevention  of  Radicalism  in  Indionesia.  The national  identity  of  Indonesia,  namely  the  distinctive  traits  inherent  in  Indonesian  human  beings  in  the form  of  spiritual  values,  material  and  vital  Pancasila  imbued,  understood,  built  and  actualized  as attitudes  and  behaviors  in  the  life  of  nation  and  state  in  the  NKRI  region.  The  method  of  dealing  with radicalism  is  the  methods  taken  in  the  form  of  actualization,  socialization,  coordination  and  law enforcement to overcome radical movements in Indonesia.
Keywords: Pancasila Values, Indonesian Nationality, Radicalism

## I.  PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
Sebagai  hamba  yang    berketuhanan  Yang  Maha    Esa,    kita  menyadari    sepenuhnya bahwa   kita   harus    berupaya melaksanakan tugas-tugas   kemanusiaan      sekaligus     tugas ketuhanan,   termasuk  memikirkan fenomena  kehidupan   umat yang  sedang  digiring ke arah anomi, baik  secara personal,  sosial,   maupun institusional.  “ Anomi adalah suatu keadaan  di mana      manusia    sudah        tidak      lagi  berstandar  tingkah      laku    yang    harus  diterapkan  dalam hidup bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara    atau lazim disebut state of normlessness ” . 1 Kondisi  ini    harus    kita  cermati  dan    waspadai.Pada  tataran  personal,  seseorang    manusia gampang  mencurigai  manusia  lain.  Mereka   juga   begitu   mudahnya   berperilaku    sendiri, seolah-olah    tidak    ada    lagi  aturan-aturan yang dijadikan  pedoman hidup   dan pedoman kebenaran. “Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cita hukum (rechts idee) adalah sila-sila    Pancasila  yang  secara  eksplisit  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945”. 2 Norma    Pancasila  menunjukkan  bahwa  kita    dalam    bertingkah    laku,    baik    yang    berposisi sebagai    rakyat  maupun    pemerintah  haruslah  berlandaskan  pada  norma  hukum (legal  norm) tersebut.  Dalam  lingkup  Negara    Kesatuan  Republik  Indonesia    sebagian  rakyat      melakukan tindakan-tindakan      yang      menyimpang    dari        nilai-nilai    Pancasila    sebagai      kepribadian bangsa   yang  telah   menjadi   filsafat   dan  pandangan  hidup   dari  bangsa   Indonesia.
Tindakan-tindakan yang menyimpang  tersebut seperti menghujat, menteror,  memfitnah, menjarah, membunuh,  dan  lain-lain tindakan   yang    bersifat  radikal. Perilaku  menyimpang, bahkan  bersifat  radikal  nampak  mudah   sekali dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat di tengah-tengah    norma  yang  berlaku,  bahwa  bangsa  Indonesia  adalah  bangsa    yang  dikenal agamis, ramah, sopan  dan   beradab.  Setiap saat ancaman dan   gangguan  kelompok-kelompok radikal   dapat   muncul,  yang   berupaya memaksakan    kehendaknya   kepada   pihak-pihak lain    dengan    cara-cara  yang    kejam,  sehingga    berpotensi  meruntuhkan  sendi-sendi  hidup berbangsa dan bernegara.
Fenomena      aktual  saat  ini  adalah    munculnya    kaum    radikalis    yang  menghendaki berdirinya      Negara      Islam (Islamic  State). Dengan      tersebarnya  video  yang  diunggah  ke Youtube berjudul Join  the  Rank dengan  tayangan  yang  mengajak  warga  Indonesia  untuk bergabung  dengan  kelompok Islamic  State (IS)  atau Islamic  State  of  Iraq  and  Syria (ISIS). Anggota  masyarakat  yang  lemah  dan  rapuh  dalam  memahami  dan    mengaktualisasi  nilai-nilai Pancasila, maka dengan   mudah   dapat   terseret   dan  terprovokasi   untuk  hanyut mengikuti aliran  radikal  tersebut.  Seorang      bernama      Cecep      Hermawan      warga        Cianjur    yang
1 Wahyono, “Transformasi  Nilai-Nilai Pancasila  Dalam  Penegakan  Hukum  POLRI,” Pidato Pengukuhan Guru Besar (Surabaya: UBHARA, 2005), hlm. 4.
2 Substansi empat  alinea  Pembukaan UUD 1945  berlaku  sebagai   sumber   tertib  hukum (rechts orde) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
mengklaim  dirinya  sebagai  Presiden  IS  atau  ISIS  Indonesia  telah  ditangkap  jajaran    POLRES Cilacap,  namun  akhirnya  dilepas,  tidak  bisa  dijerat  dengan  UU  Terorisme  ataupun      Kitab Undang-Undang Hukum   Pidana.  Presiden IS   Indonesia   dan   pengikutnya  memang terbukti membawa atribut   atau  simbol-simbol  ISIS seperti bendera, topi, kaus, namun belum terbukti telah melakukan tindakan yang nyata-nyata meresahkan masyarakat.
Pemerintah telah  melarang  gerakan IS di Indonesia karena  bertentangan dengan ajaran Islam,      dan      mengancam  Pancasila,  UUD  1945,  Bhinneka  Tunggal  Ika,  serta  NKRI. Berdasarkan kondisi tersebut, masalah    yang muncul  yaitu   “Bagaimana  dan  metoda apa  yang tepat    untuk  mengatualisasikan    nilai-nilai    Pancasila    dalam      membangun        jati  diri  bangsa Indonesia guna menanggulangi radikalisme ?”

## B. Rumusan Masalah
Bagaimanakah Aktualisasi  Nilai-Nilai Pancasila  Dalam Membangun Jati Diri Bangsa Indonesia Guna Menanggulangi Radikalisme?

## C. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui aktualiasasi nilai-nilai  Pancasila  dalam   membangun    jati diri bangsa Indonesia guna menanggulangi radikalisme

## D. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Normatif  dengan  studi  literatur  yaitu  mengkaji teori  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  Pancasila  dengan penanggulangan Radikalisme di Indionesia.

## II. PEMBAHASAN PANCASILA  SEBAGAI  JATI  DIRI  BANGSA
Selanjutnya  pada  tataran    sosial,  nampaknya  bangsa  ini  sedang  mengembangkan  dan menerapkan blind  communal  homogenous  society ,  yakni  suatu  kehidupan  homogen  komunal yang    membabi    buta.    Sentimen    personal  dianggap  sebagai          sentimen    suatu  kelompok. Ketersinggungan   personal disamakan dengan  ketersinggungan  kelompok. Akibatnya   dengan berdalih    ketersinggungan  tersebut,    suatu  konflik        antar    kelompok  atau  konflik    dalam kelompok   akan  mudah  terjadi,     terutama     yang   dimotori   oleh kaum radikal. Pada   tataran institusional,  ada   ketidakmampuan hukum (law) dan   penegak hukum (legal enforcer) untuk mencegah      atau      menanggulangi      kondisi anomic    trend tersebut.  Dalam  hal  ini  nampak kurang  berfungsinya  baik  lembaga  yang  secara  langsung  berfungsi  menegakkan  hukum,  yaitu kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan,  juga  lembaga  yang      tidak    secara    langsung      berfungsi menegakkan hukum  seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan lain-lain. Mereka    semua  nampak tidak berdaya  untuk   melaksanakan  fungsi-fungsi    penegakan hukum (legal  enforcement) .    Sebenarnya  lembaga-lembaga  penegak  hukum    di  Indonesia        haruslah
mampu     menciptakan  tidak hanya formal  justice ,  tetapi   juga substantial  justice, utamanya melalui pembangunan jati diri  bangsa  Indonesia  yaitu upaya menjiwai dan mengaktualisasikan nilai Pancasila.
Berbicara  tentang  nilai-nilai  berarti  bicara  tentang  aspek  filosofis,  yang  bersifat  idealis. Kita  telah  mengetahui  dan  memahami    bahwa      sejarah    perjalanan    panjang  bangsa  Indonesia dalam  menggapai  dan  menemukan  jati  dirinya,  yang  nampak    dalam    ciri    khas,  sifat  dan karakternya yang berbeda dengan bangsa yang lain.  Para  pendiri bangsa telah merumuskannya dalam  lima  prinsip  atau  lima sila,   yang dinamakan  Pancasila,   yang berisi  nilai-nilai yang harus  dimengerti,  difahami    dan  diaktualisasikan  dalam    kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Pada  dasarnya  nilai-ilai (values) ,  yaitu  sifat-sifat  atau      kualitas    yang  melekat  pada  obyek. Hakikatnya,    nilai-nilai      yang  terkandung      dalam  Pancasila    melekat      pada  setiap  person (inhaerent) berupa  pribadi  masing-masing  manusia  Indonesia,  yang  berlandaskan  filsafat kemanusiaan,  selanjutnya      filsafat    Pancasila.     “Terdapat      tiga    nilai  yang  saling  terkait    dan tidak    dapat    dipisahkan    dalam  Pancasila  yang   merupakan margin  of  appreciation ”. 3 Nilai-nilai  yang  dikandung Pancasila yang saling terkait tersebut yaitu :
1. Nilai spiritual  Pancasila  sebagai  nilai  yang melekat  pada  diri manusia  Indonesia dalam dimensi  pemikiran idealis    yang  dijadikan  sebagai  nilai   dasar Pancasila,  yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, Alinea Keempat.
2. Nilai materiil Pancasila sebagai konkritisasi dari nilai-nilai spiritual   Pancasila   berupa nilai instrumental  pada  dimensi  pemikiran   fleksibilitas  yang   dirumuskan  ke dalam berbagai norma atau peraturan hukum perundang-undangan.
3. Nilai  vital  Pancasila  sebagai  ketaatan  atau  kepatuhan    terhadap    norma  hukum,    berupa nilai praksis dalam dimensi pemikiran realitas   yang  tercermin  dalam  perbuatan  atau perilaku (etika dan moral).
Kita      harus    mengakui    bahwa      dalam    urusan      penegakan      hukum    saat    ini  lebih banyak    bekutat  untuk  menciptakan formal    justice ketimbang    yang substantial    justice. Akibatnya      norma      hukum      hanya        berurusan          dengan        hal-hal    yang  teknis      semata. Sentuhan          nilai  spiritual          dan            moral  serta    nilai-nilai  keadilan  dan      kebenaran    demi kemanusiaan nyaris nampak hilang. Artinya   nilai-nilai  Pancasila   sebagai  dasar negara  yang merupakan    instrumen   yang     bersifat     mengatur,   mengawasi    dan   bahkan  menindak, tidak  lagi  dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Seharusnya          nilai-  nilai          Pancasila    diaktualisasikan      melalui        keteladaan      dan perilaku sehari-hari, baik  oleh  pemerintah   maupun masyarakat,   yang   lama-kelamaan akan menjadi  kebiasaan (custom) yang    berlanjut      menjadi    budaya.  “Nilai-nilai  Pancasila  adalah komponen-komponen    ajaran    sebagai    ideologi      nasional,    hukum    sebagai  dasar  bernegara,
3 “Materi Dasar Bidang Studi Pancasila dan UUD 1945” (Jakarta: Lemhannas RI, 2012).
budaya  sebagai  pandangan   hidup  bangsa “. 4 Komponen-komponen   ini bekerja dan saling terkait    dalam  aktualisasinya,    baik      dalam      kehidupan    pemerintahan  maupun    kehidupan masyarakat        sehari-hari,    dahulu    yang      butir-butirnya  dari  36  butir    menjadi  45  butir,  yang dipertegas  denganTap.  MPR.  RI.No.  II/MPR/1978  Tentang  Pedoman  Penghayatan  dan Pengamalan Pancasila yang kini telah dinyatakan tidak berlaku lagi.  Dalam situasi   masyarakat yang      berada      dalam    suatu      kondisi anomic    trend, seperti    gerakan  kaum  radikal      telah demikian    menyebar  dan    meluas,  serta  meresahkan  masyarakat  dan    merongrong  NKRI,    jika hukum  tidak  berdaya  menanggulanginya,  maka  dapat      berdampak    terancamnya        keamanan nasional (national   security), yang  pada gilirannya    akan mengganggu  tercapainya tujuan negara.    Tujuan    negara    yang    intinya  berupa      Pancasila      menentukan    bahwa      “Negara Indonesia    yang      melindungi  segenap    bangsa    Indonesia    dan        seluruh        tumpah  darah Indonesia    dan    untuk   memajukan   kesejahteraan   umum,   mencerdaskan  kehidupan bangsa ,  dan  ikut  serta  melaksanakan      ketertiban      dunia      yang  berdasarkan        kemerdekaan, perdamaian   abadi   dan   keadilan sosial  “. 5 Berdasarkan  konsep   tujuan   negara   tersebut, dapat   dilihat     bahwa       tidak hanya    kepentingan   nasional     saja    yang   menjadi   sasaran, tetapi  juga    kepentingan intenasional, khususnya dalam   bidang  keamanan. Keamanan    nasional  berkaitan  dengan  TNI  dan  pertahanan  negara,  yang  visinya  yaitu terwujudnya      keamanan    nasional    untuk    dapat    mempertahankan  keutuhan  dari    Negara Kesatuan        Republik        Indonesia    (NKRI).      “Tujuan      pertahanan      negara        adalah      untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan   keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan  gangguan    terhadap    keutuhan    bangsa   dan    negara,  berupa segala upaya pertahanan  bersifat  semesta  yang  penyelenggaraannya  didasarkan pada kesadaran  atas  hak, kewajiban  warga  negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri”. 6
Upaya    pertahanan      bersifat    semesta    berarti    melibatkan    seluruh    warga    negara, wilayah,  sumber  daya  nasional  lain      dan  dipersiapkan    secara  dini  oleh  pemerintah,  yang diselenggarakan    secara    total,  terpadu,  terarah        untuk  menegakkan    kedaulatan  negara, keutuhan      wilayah,      dan    keselamatan      segenap    bangsa      dari      segala  ancaman.    Dalam penyelenggaraan      pertahanan    negara,    maka    setiap    warga    negara  mempunyai  hak  dan kewajiban    untuk    ikut    serta      dalam    upaya    pembelaan      negara      sebagai        pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga  negara  untuk  hidup  secara  adil, aman, damai, makmur dan sejahtera.
Dengan    memperhatikan        hakikat      pertahanan      negara      yang      bersifat      semesta, menunjukkan  bahwa  dalam  aktualisasinya    keterlibatan    segenap      komponen  bangsa  harus dapat      mengambil      bagian,  agar    upaya  pencapaian    tujuan  nasional  yakni  pertahanan  negara
4 Notonegoro, Filsafat Pancasila (Surabaya: Erlangga, 1985), hlm. 9.
5 Ketentuan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai roh bangsa Indonesia yang tidak dapat diubah oleh siapapun.
6 UU  No. 2/2002  Tentang POLRI jo.UU    No. 34/2004  Tentang  TNI   jo.     UU  No. 3/ 2002 Tentang Pertahanan Negara, TNI-POLRI bertugas menjaga keamanan dan keutuhan NKRI.
dapat  diwujudkan.  Untuk  kepentingan    tersebut  diperlukan    pembangunan  jati  diri  bangsa melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala sektor kehidupan, baik dalam tataran lokal, nasional, regional maupun global.
Dalam  upaya  kita  membangun  jati  diri  bangsa  Indonesia,  maka  juga  haruslah berlandaskan    pada  paradigma  nasional (national  paradigm) yaitu  prinsip-prinsip  dasar  yang terdiri  dari    Pancasila  sebagai  landasan  idiil,  UUD  1945  sebagai  landasan  konstitusional, wawasan  nusantara  sebagai  landasan  visional,  dan  ketahanan  nasional  sebagai  landasan konsepsional.  Paradigma  nasional  ini  penting  kita  aktualisasikan  dalam  rangka  tetap  tegak  dan kokohnya NKRI, khususnya dalam menanggulangi radikalisme.
“Pancasila sebagai landasan idiil merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia”. 7 Segala  peraturan  hukum  yang  ditetapkan  dan  berlaku  di  Indonesia (positief  recht, positive law) haruslah bersumber pada Pancasila, termasuk UUD 1945 dan peraturan perundang- undangan  yang  secara  hierarkhis  berada  di  bawahnya,  yaitu  Tap  MPR,  UU/Perpu,  Peraturan Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Perda  Provinsi  dan  Perda  Kabupaten/Kota.  Nilai-nilai keselarasan,  keserasian,  keseimbangan,  persatuan,  kesatuan,  kerakyatan,  kekeluargaan  dan kebersamaan  haruslah  dijadikan  sumber  bagi  segala  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
UUD  1945  sebagai  landasan  konstitusional  berlaku  sebagai  landasan  yuridis,  hukum dasar  bagi  segala  peraturan  hukum,  sebagai  landasan  dan  arah  bagi  pemerintah  dalam menjalankan pemerintahannya, dari pusat sampai daerah-daerah di seluruh wilayah NKRI.
Bhinneka  Tunggal  Ika  sebagai  landasan  dasar  atas  keragaman  dan  integrasi  untuk mempersatukan  bangsa  Indonesia,  sesuai  dengan    geopolitik  dan  geostrategi  yang  cinta  damai namun lebih cinta kedaulatan dan keutuhan NKRI.
Wawasan  Nusantara  adalalah  landasan  visional  berupa  cara  pandang  bangsa  Indonesia tentang  diri  dan  lingkungannya  sebagai  satu  kesatuan  yang  utuh.  Dalam  hal  ini  Wawasan Nusantara merupakan wawasan pembangunan yang mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan.
Ketahanan  nasional  sebagai  geostrategi  Indonesia  berupa  implementasi  dari  konsep geopolitik Wawasan Nusantara, dalam upaya mewujudkan daya tangkal nasional, mempengauhi ketahanan regional, dan supra regional. Substansinya berupa keuletan bangsa dan negara dalam menghadapi  setiap  ancaman  dengan  memberdayakan  faktor-faktor  ideologi,  militer,  ekonomi, sosial-budaya, agama, informasi dan teknologi, yang terus dibangun untuk menghasilkan kondisi dinamis dan kondusif.
Dalam   menjaga   keutuhan  negara untuk   menghadapi  krisis jati  diri bangsa, di dunia ini  terdapat negara-negara  yang   berusia  lebih   atau  kurang dari 100     tahun. Berbagai  faktor
7 Pancasila sebagai norma dasar, norma pangkal (grund norm) , UU No. 12/ 2011
yang  menjadi  penentu  menghadapi  kirisis  tersebut,  dan  untuk  menentukan  jati  diri  bangsa  di antaranya  aspek  integrasi. Integration  Theory dari      Rudolf  Smend  Dalam  Putu  Sastra menyatakan “bahwa faktor-faktor yang memantapkan proses integrasi  bangsa    adalah   pejabat- pejabat  negara, para penyelenggara negara dan pemimpin masyarakat yang  menekankan peran memori  kebersamaan sejarah,  ancaman dari luar, kesepakatan pemimpin,  homogenitas     sosial- budaya-agama,  paksaan  negara  atau  pusat,  dan  saling  ketergantungan  politik  dan  ekonomi”. 8 Dengan  demikian  integrasi  bangsa  Indonesia  bisa  kokoh,  jika  seluruh  komponen  bangsa bermodalkan jati diri  yang tangguh dapat menepis segala ancaman disintegrasi bangsa. Jati diri bangsa  Indonesia  yang  bercirikan  Pancasila,  jika  diaktualisasikan  oleh  segenap  komponen bangsa secara integratif dan berkesinambungan dapat menghalau gerakan-gerakan ekstrim kaum radikalis.

## PENANGGULANGAN  GERAKAN  RADIKALISME
Komponen-komponen  bangsa  dan  negara  secara  bersama-sama  saling  mendukung program-program  kamtibmas  dan  program  pembangunan  lainnya,  termasuk  komponen perguruan  tinggi  sebagai  wadah  masyarakat  ilmiah (scientific  society) yang  menyelenggarakan pendidikan  tinggi.“Pendidikan  tinggi  berdasarkan  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika”. 9 Keempat  komponen  inilah  berlaku  sebagai  landasan  pokok  dari  pembangunan  jati  diri  bangsa Indonesia.
Dalam kondisi bangsa Indonesia yang sedang belajar demokrasi yang benar, maka segala acaman (threat) haruslah  kita  waspadai  berupa  segala  tindakan  dan  potensi,  baik  alamiah  atau hasil rekayasa, berbentuk fisik dan non fisik, berasal dari dalam dan luar negeri, secara langsung dan  tidak  langsung,  diperkirakan  atau  diduga  atau  yang  sudah  nyata  dapat  membahayakan tatanan  serta  kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara  dalam  rangka  pencapaian  tujuan nasionalnya.  Hakikat  dari  ancaman  ini  sebenarnya  telah  mencakup  makna  ancaman,  gangguan, hambatan dan tantangan.
Segalam  ancaman  bagi  bangsa  dan  negara  dapat  berasal  dari  dalam  maupun  dari  luar negeri, yang saling mempengaruhi dan terkait, yang sulit dipisahkan.Bentuk ancaman tradisional dari  luar  negeri  berupa  invasi  atau  agresi  kecil  kemungkinannya.  Yang  lebih  besar  prakiraan terjadi  yaitu  ancaman  non-tradisional (non  traditional  threat) berupa  aksi  yang  mengancam kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah,  serta  keselamatan  bangsa  dan  negara,  seperti  intervensi asing dalam gerakan separatisme yang dimotori oleh radikalisme yang bersifat transnasional.
Dalam  upaya  menanggulangi  kelompok  radikal  juga  penting  metode  aktualisasi  atas Kewaspadaan Nasional.  Pada dasarnya Kewaspadaan Nasional  yaitu sikap dalam hubungannya
8 Putu Sastra, Kewaspadaan   Nasional   dan Implementasinya  Dalam  Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah (Jakarta: Lemhannas RI, 2012).
9 Empat pilar  nasional  sebagai  landasan  pendidikan tinggi  di  Indonesia, UU No. 12/2012, Pasal 2,  dan sebagai dasar pendidikan tinggi dalam melakukan pembangunan jati diri bangsa.
dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab seorang  warga negara terhadap  kelangsungan  kehidupan  bermasyarakat,berbangsa  dan  bernegara  terhadap  suatu ancaman.  “Kewaspadaan  Nasional  juga  menunjukkan  suatu  kualitas  kesiapsiagaan,  kepedulian dan  rasa  tangung  jawab  yang  harus  dimiliki  bangsa  Indonesia  terhadap  keselamatan  dan keutuhan bangsa dan NKRI”. 10 Metode ini jika didukung dan diwujudkan baik oleh pemerintah pusat dan dan daerah bersama-sama seluruh komponen masyarakat didukung pula oleh metode- metode sosialisasi dan koordinasi  antar komponen, maka gerakan radikalisme dapat punah.
Peradaban  bangsa  Indonesia  keberadaannya  yang  heterogen  tercrmin  dari  peradaban Bhinneka Tunggal  Ika  menunjukkan posisinya  yang strategis  dalam dimensi global.”Peradaban dunia terbagi menjadi lima yaitu peradaban Kristen Barat, Kristen Timur, Hindu, Konfusian, dan Islam”. 11 Peradaban  ini  berdampak  timbulnya  blok  atau  kutub  dengan  ideologinya  masing- masing.  Sejumlah  negara  di  Timur  Tengah  yang  mengaku  non-blok  yang  mayoritas penduduknya  Muslim,  nyatanya  menunjukkan  kapitalis  liberalisnya,  di  samping  merebaknya gerakan radikal di Iraq dan Syria.
Berbagai upaya penanggulangan radikalisme berkembang di Indonesia dapat terlihat dari fakta-fakta  riil.    Kementerian  Agama,    Kabupaten  Pemalang  memberikan  sosialisasi  tentang bahaya  faham  IS  yang  bertentangan  dengan  NKRI  dan  ajaran  keislaman  yang  benar  dan  baik sesuai dengan  tuntunan dari Al-Qur’an dan Hadist.
Polres  Kota  Tegal  telah  berupaya  mencegah  masuknya  ideologi  atau  faham  IS,  yang didukung  oleh  TNI  dan  Linmas  dalam  Forum  Komunikasi  Daerah  yang  menolak  faham  IS, walau tidak mudah sebab gerakannya  dilakukan  dengan  sembunyi-sembunyi.
Selanjutnya  Legium  Veteran  Republik  Indonesia  juga  menolak  faham  IS  karena  tidak  sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan faham radikal bertentangan dengan cita-cita para pendiri NKRI bukan atas dasar golongan, suku, agama ataupun ras tertentu.
Potensi berkembangnya faham radikal yang berbahaya bagi semua daerah tentu ada, yang harus  dicegah  dan  ditangkal  sedini  mungkin,  sebab  mereka  tak  segan  melakukan  tindakan- tindakan  radikal  pada  orang  lain  yang  tidak  sefaham  dengannya.  Di  wilayah  pantai  utara  ada dalam  kategori  rawan  masuknya  faham  radikal.  Pemkab  Tegal  dan  elemen  masyarakat  Slawi telah  menggelar  deklarasi  yang  didukung  oleh  Forkominda,  Majelis  Ulama  Indonesia,  Forum Kerukunan Umat  Beragama, kepala SKPD, camat, kades, tokoh agama dan elemen masyarakat lainnya,  yang dengan tegas  menolak faham  IS dan faham  lainnya  yang  meresahkan mayarakat. Pemkot Tegal juga telah melarang PNS di lingkungannya terlibat  gerakan radikal IS. Untuk itu sikap  pro  aktif  masyarakat  penting  agar  segera  melaporkan  ke  aparat  untuk  menangkap  kaum radikalis.
10 Sub Bidang Gatra Kewaspadaan Nasional, Lemhannas RI, Jakarta, 2012.
11 Sammuel Huntingon, Kaian International and Regional,Weatherhead Center of National  Affairs, Dalam Materi Bidang Kewaspadaan Nasional , Lemhannas RI, Jakarta, 2011
Elemen-elemen  masyarakat  dan  pemerintah  dapat  merajut  kebersamaan  dalam menangkal  gerakan  radikal  berdasar  ukhuwah  Islamiyah,  ukhuwah  wathaniyah  dan  ukhuwah insyaniyah  dalam  menjaga  keutuhan  NKRI.  Faham  radikal  biasanya  menarik  pengikutnya dengan  menjanjikan  masuk  surga,  padahal  surga  hanyalah  bagi  orang-orang  yang  beriman  dan bertaqwa pada Allah SWT. Sebaliknya anggota masyarakat  jangan mudah terprovokasi  ajakan- ajakan tak bertanggung jawab dari kaum radikal. Aparat keamanan dan peradilan harus didorong untuk  melakukan  langkah  penegakan  hukum (legal  enforcement) sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Masih  seputar  bahaya  yang  ditimbulkan  oleh  gerakan  radikal  yang  ekstrim  bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pengaruh faham atau ideologi radikal yang menyimpang, seperti IS amat mengakhawatirkan dan kejam, di antaranya yaitu pilihannya hanya ikut kami atau dibunuh penggal  lehernya.  Selanjutnya  Sayyed  Hassan  Nasrallah,  pemimpin  Hizbullah  menyatakan bahwa gerakan radikal IS yang kini telah menguasai sejumlah wilayah di Irak dan Syria sebagai monster, yang bisa mengancam Yordania, Arab Saudi, Kuwait, dan negara-negara teluk lainnya. Di wilayah mana ada pengikut IS maka di situ ada markasnya, sehingga mereka mudah merekrut simpatisan  di  kawasan  lain  yang  memiliki  ideologi  garis  keras.  Masyarakat  Ekonomi  Eropa (European  Economic  Society) telah  menggelar  pertemuan  dalam  menghadapi  krisis  dan perkembangan mutakhir di Iraq dan Syria.
Fenomena  yang  tak  kalah  serunya  yaitu  beberapa  saat  yang  lalu  jet  tempur  F/A-18 Amerika Serikat melancarkan serangan udara dan menjatuhkan bom-bom terhadap artileri  yang digunakan  IS  untuk  melawan  pasukan  Kurdi  di  kota  Arbil,  Irak,  yang  dekat  dengan  lokasi konsulat Amerika Serikat. Serangan ini dengan dalih untuk melindungi warga sipil dan pasukan Amerika  Serikat  di  Irak,  di  samping  itu  bantuan  kemanusiaan  berupa  suplai  makanan  dan  air juga dilakukan untuk warga sipil Iraq yang dikepung kaum militan.
Marilah kita kembali ke Indonesia, aksi terror melalui facebook bernama We Are Islamic State oleh  simpatisan  pengikut  IS  yang  mengancam  akan  meledakkan  Candi  Borobudur  yang masuk  dalam Worlds’ Heritage. Intinya  metode-metode  aktualisasi,  sosialisasi,  koordinasi,  dan penegakan  hukum  haruslah  dilakukan  bersama-sama  oleh  semua  elemen  bangsa  untuk menanggulangi  radikalisme,  demi  tetap  utuh  dan  tegaknya  NKRI    dalam  meggapai  masyarakat adil makmur, aman dan sejahtera.

## PENUTUP

## A. Simpulan
1. Jati   diri    bangsa  Indonesia   yaitu   sifat-sifat khas yang melekat pada insan Indonesia   berupa   nilai-nilai   spiritual,   materiil   dan  vital    Pancasila yang dijiwai, dipahami, dibangun dan diaktualisasikan   sebagai  sikap dan perilaku dalam hidup berbangsa dan bernegara di wilayah NKRI.
2. Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Nusantara,  Keamanan Nasional, Ketahanan Nasional dan Kewaspadaan  Nasional berlaku     sebagai landasan dasar dan rakyat untuk menanggulangi segala ancaman, baik dalam lingkungan  nasional,  regional   maupun global dalam menangulangi gerakan radikal demi tetap tegaknya NKRI.
3. Metoda   dalam   menanggulangi radikalisme  yaitu   cara-cara yang dilakukan berupa  aktualisasi,  sosialisasi,  kordinasi  dan  penegakan  hukum  untuk  mengatasi pergerakan kaum radikal di Indonesia.

## B.   Saran
1. Untuk   mengaktualisasikan    jati  diri  bangsa    berupa  nilai-nilai   Pancasila diperlukan suatu model pembangunan jati diri bangsa Indonesia.
2. Untuk menangkal  gerakan    radikalis agar dibuat   suatu    bentuk  komitmen bersama antar elemen-elemen masyarakat dan pemerintah berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk    mencegah  berkembangnya  radikalisme      tidak        cukup  hanya        melalui pendekatan  hukum      semata,  namun  harus  pula  dengan  pendekatan  ekonomi,  sosial, budaya, dan hankamnas.

## DAFTAR  PUSTAKA
Lembaga Ketahanan Nasional, Materi Bidang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ,  PPSA 18, Jakarta, 2012.
________ , Materi Bidang Wawasan Nusantara ,  PPSA 18, Jakarta, 2012.
________ , Materi Bidang  Ketahanan Nasional , PPSA 18, Jakarta, 2012.
Putu Sastra, Kewaspadaan   Nasional   dan  Implementasinya  Dalam   Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah , Lemhannas RI, 2012.
Sammuel Huntingon, Kaian    International and   Regional  Weatherhead Center of National  Affairs, Dalam Materi Bidang Kewaspadaan Nasional ,  Lemhannas RI, Jakarta, 2011.
Sekjen MPR. RI., Panduan Pemasyarakatan   Pancasila, UUD   RI.  1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta, 2011.
Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Keempat.
Tap. MPR RI Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
Tap. MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Tap MPR Nomor II/MPR/1998 Tentang P4.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
https://id-id.facebookcom/notes/kh-maimun-zubair , Islam  Radikal  Antara Pro dan Kontra, Diunduh 25 Agustus 2014, Pk. 06.35 WIB.