## UPAYA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA PERBANKAN

## Suherman
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: suherman.sh02@gmail.com

## Abstrak
Di  banyak  negara  penggunaan  mediasi  sebagai  metode  penyelesaian  sengketa  pada mulanya  bersifat  sukarela  ( voluntary ).  Dalam  sengketa  perbankan  yang  berawal  dari keluhan  nasabah  terhadap  pelayanan  suatu  bank  yang  apabila  tidak  ditanggapi  akan menimbulkan sengketa. Sengketa perbankan juga bisa terjadi karena hubungan kontrak antara  bank  dengan  debitur.  Ada  beberapa  langkah  yang  dapat  dilakukan  oleh  debitur dalam melakukan mediasi perbankan yaitu debitur melakukan pertemuan dengan pihak bank  untuk  meminta  penjelasan  untuk  melakukan  mediasi  apabila  telah  paham  dan mengerti maka debitur dapat mengajukan proses mediasi ke pelaksanaan fungsi mediasi perbankan, debitur mengikuti proses mediasi dengan baik dan menuangkan dalam suatu kesepakatan.  Dalam  hal  ini  juga  penulis  menjabarkan  tentang  keuntungan  dan kelemahan dengan mediasi perbankan.
Kata kunci: Mediasi, Sengketa, Perbankan

## Abstract
In many countries the use of mediation as a method of dispute settlement was initially voluntary.  The  banking  dispute  that  begins  with  a costumer’s  complaint  against  the services of a bank which is not responded, will cause a dispute. The banking dispute can also  occur  due  to  contractual  relationship  between  bank  and  debtor.  There  is  several action  that  can  be  done  by  debtor  for  doing  banking  mediation,  namely  debtor  has meeting  with  bank  party  to  ask  explanation  for  mediation,  if  acknowledge  and understand so debtor can propose a mediation process to the implementation of banking mediation  function,  the  debtor  follows  the  mediation  process  and  put  it  into  an agreement.  In  this  case,  author  also  describe  the  benefits  and  weakness  about  banking mediation.
Keywords : Mediation, Dispute, Banking

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Bank  adalah  sebagai  lembaga  yang  menghimpun  dana  masyarakat dalam  bentuk  kredit  atau  pembiayaan  lainnya.  Perbankan  mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Perbankan juga sebagai lembaga  keuangan  yang  berperan  sangat  penting  dalam  aktivitas pembangunan  nasional  serta  perdagangan  internasional.  Bank  adalah lembaga  keuangan  yang  menjadi  tempat  bagi  perseorangan,  badan-badan usaha  swasta  bahkan,  lembaga-lembaga  pemerintahan  menyimpan  dana- dana  yang  dimilikinya.  Di  Indonesia  masalah  yang  terkait  dengan  bank diatur  dalam  Undang-Undang  Perbankan  No.  7  Tahun  1992  dan  No.  10 Tahun  1998,  berkaitan  dengan  pengertian  bank,  dalam  Pasal  1  butir  2  UU Perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun
dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. 1
Dalam  dunia  perbankan,  nasabah  merupakan  konsumen  yang  harus mendapatkan  pelayanan  dengan  baik  dan  mempunyai  peran  yang  sangat penting dari hidup matinya dari suatu bank. Dalam interaksi antara bank dan nasabah  mungkin  sering  terjadi  kesalahpahaman  atau  gesekan  antara  bank dan  nasabah.yang  apabila  tidak  segera  diselesaikan  maka  akan menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank. Berbagai keluhan dari nasabah  bisa  menimbulkan  sengketa  yang  disebabkan  oleh  kesalahan  dari bank  yang menjalankan  usahanya. Meskipun sebenarnya telah ada regulasi yang  mencoba  melindungi  nasabah  bank,  akan  tetapi  tidak  menutup kemungkinan juga terjadinya sengketa  yang berujung pada sengketa  antara nasabah  dan  bank,  terutama  terkait  dengan  permasalahan  kredit  macet  dan lain sebagainya. Sengketa tersebut juga tidak jarang berujung pada gugatan di  Pengadilan  oleh  salah  satu  pihak  yang  tentunya  akan  merugikan  kedua belah pihak itu sendiri baik dari segi waktu, energi, dan tentunya biaya.
Berdasarkan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  yang  di  dalamnya  memberikan  berbagai alternatif  dalam  menyelesaikan  sengketa  di  luar  Pengadilan  secara  cepat, murah  dan  sederhana.  Model  penyelesaian  sengketa  dimaksud  dalam Undang-undang  tersebut  adalah  model  arbitrase,  konsultasi,  mediasi  dan konsiliasi  atau  penilaian  ahli.  Dengan  model-model  tersebut  diharapkan berbagai  sengketa  yang  terjadi  bisa  diselesaikan  dengan win-win  solution , termasuk dalam sengketa perbankan. 2
Dalam  dunia  perbankan  sendiri  telah  ada  Peraturan  Bank  Indonesia
(PBI) No.8/5/PBI/2006 yang kemudian dirubah dengan PBI
No.10/1/PBI/2008  tentang  Mediasi  Perbankan.  PBI  ini  memberikan alternatif dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank memalui proses  mediasi  pada  apa  yang  dinamakan  Lembaga  Mediasi  Perbankan (LMP). Tulisan ini akan berusaha memberikan deskripsi bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh debitur dalam melakukan mediasi perbankan dan keuntungan dan kelemahan dengan mediasi perbankan.

## 2. Rumusan Masalah
Berangkat  dari  uraian  diatas,  maka  penulis  dapat  merumuskan masalah  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan  ini  yakni  bagaimanakah  langkah yang dapat dilakukan oleh debitur dalam melakukan mediasi perbankan dan apa keuntungan serta kelemahan dengan mediasi perbankan.
1 Munir Fuady, 1999, Hukum Perbankan Modern ,  Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 5
2 Priyatna  Abdurrasyid,  2011, Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,    Jakarta:  PT. Fikahati Aneska,  hlm. 16

## B. PEMBAHASAN
1. Langkah-Langkah  yang  Dapat  Dilakukan  Oleh  Debitur  Dalam Melakukan Mediasi Perbankan
Mediasi merupakan suatu proses perdamaian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan dibantu penyelesaiannya oleh seorang mediator demi  tercapainya  hasil  akhir  yang  adil  atau win-win  solution ,  tanpa membuang  biaya  yang  terlalu  besar,  akan  tetapi  tetap  efektif  dan  diterima sepenuhnya  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  secara  sukarela.  Di dalam  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  1999  tidak  memberikan  definisi apapun  tentang  apa  itu  mediasi  dan  lain  sebagainya.  Akan  tetapi  definisi ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Dalam angka 5 PBI tersebut disebutkan bahwa Mediasi adalah  proses  penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan  mediator  untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk  kesepakatan  sukarela  terhadap  sebagian  atau  seluruh  permasalahan yang disengketakan.
Menurut  J.  Folberg  and  A.  Taylor  mediasi  adalah The  process  by which  the  participants,  together  with  the  assistance  of  aneutral  person  or persons,  systematically  isolate  disputed  issues  in  order  to  develop  options, consider  alternatives,  and  reach  a  consensual  settlement  that  will accommodate  their  needs . 3 Sedangkan  menurut    Priyatna  Abdurrasyid, mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan  penyelesaiannya  kepada  seorang  mediator  untuk  mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya  yang terlalu besar, akan tetapi efektif  dan  diterima  sepenuhnya  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  secara sukarela. 4
Tidak  sebagaimana  halnya  seorang  hakim  atau  arbiter,  seorang mediator tidak dalam posisi (tidak mempunyai kewenangan) untuk memutus sengketa para pihak. Tugas dan kewenangan mediator hanya membantu dan memfasilitasi  pihak-pihak  yang  bersengketa  dapat  mencapai  suatu  keadaan untuk dapat mengadakan kesepakatan tentang hal-hal yang disengketakan.
Mediasi  merupakan  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa perbankan.  Sedangkan  Philip  D.  Bostwick  mengatakan  bahwa  Alternatif Dispute Resolution adalah a set of practices and legal techniques that aim to  permit  legal  disputes  to  resolved  outside  the  court  for  the  benefit  of  all disputants,  to  reduce  the  cost  of  conventional  litigation  and  the  delay  to which  it  is  ordinarily  subjected  and  to  prevent  legal  dispute  that  would otherwise likely be brought to the courts . 5 Alternatif penyelesaian sengketa adalah  sebuah  perangkat  pengalaman  dan  teknik  hukum  yang  bertujuan menyelesaikan  sengketa  hukum  diluar  pengadilan  demi  keuntungan  para pihak, mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang
3 J  Folberg  and  A  Taylor,  1984, Mediation  :  A  Comprehensive  Guide  to  Resolving  Conflict Without Litigation , Australia: Butterwortis, hlm. 4
4 Priyatna Abdurrasyid , Arbitrase dan Alternatif..... Op.,Cit. , hlm. 17
5 Ibid.
biasa  terjadi  dan  mencegah  terjadinya  sengketa  hukum  yang  biasanya diajukan ke pengadilan.
Alternatif  penyelesaian  sengketa  termasuk  arbitrase  dapat  diberi batasan  sebagai  sekumpulan  prosedur  atau  mekanisme  yang  berfungsi memberi  alternatif  atau  pilihan  atau  suatu  tatacara  penyelesaian  sengketa melalui bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Semua tata cara penyelesaian  sengketa  berdasarkan  itikad  baik  dimana  para  pihak  yang bersengketa  menyampaikan  pokok  persoalannya  melalui  jalurnya  sendiri dengan  cara  bagaimana  sengketa  akan  diselesaikan  melalui  jalur  mediasi atau jalur yang lain.
Apabila jalur mediasi yang dipilih oleh para pihak maka ada beberapa unsur  dalam  mediasi  yaitu  adanya  sengketa  antara  dua  pihak  atau  lebih, adanya kemauan menyelesaiakn sengketa melalui mediasi, adanya mediator. Akan  tetapi  dalam  hal  ini  tugas  mediator  hanya  memberikan  saran-saran atau tidak sebagaimana halnya seorang hakim atau arbiter, seorang mediator tidak dalam posisi (tidak mempunyai kewenangan) untuk memutus sengketa para  pihak.  Tugas  dan  kewenangan  mediator  hanya  membantu  dan memfasilitasi  pihak-pihak  yang  bersengketa  dapat  mencapai  suatu  keadaan untuk dapat mengadakan kesepakatan tentang hal-hal yang disengketakan.
Salah satu jiwa hukum adalah keadilan. Tidak kelebihan jika dibilang produk  hukum  adalah  salah  satu  sarana  untuk  menciptakan  dan mendapatkan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat.  Oleh  karena  itu  hukum  yang baik  harus  mempunyai  nilai-nilai  keadilan  dan  kemanfaatan.  Sehingga peraturan  mediasi  perbankan  dibuat  dalam  rangka  menciptakan  rasa keadilan bagi masyarakat terutama adalah nasabah. 6
Ruang  lingkup    Mediasi  hanya  dapat  dilaksanakan  dan  dipergunakan sebagai  cara  penyelesaian  sengketa  diluar  jalur  pengadilan  ( Out-of  court Settlement )  untuk  sengketa  perdata  yang  timbul  diantara  para  pihak,  dan bukan  perkara  pidana  maupun  Tata  Usaha  Negara.  Sehingga,    setiap sengketa  perdata  dibidang  perbankan  (termasuk  yang  diatur  dalam  PBI No.8/5/PBI/2006)  dapat  diajukan  dan  untuk  diselesaikan  melalui  Lembaga Medasi  Perbankan.  Akan  tetapi  untuk  perkara  pidana  dan  mungkin  juga sengketa  Tata  Usaha  Negara    seringkali  dalam  praktek    dipergunakan dengan  jalan  musyawarah  mufakat  (melelui  mediasi),  akan  dituangkan dalam  suatu  perjanjian  perdamaian,  dan  dipahami  juga  bahwa  walau  para pihak  tidak  dapat  dibenarkan  membuat  perjanjian  perdamaian  bagi  perkara pidana  mereka  dapat  menggunakan  perjanjian  perdamaian  atas  sengketa perdata  mereka  sebagai  dasar  untuk  dengan  itikad  baik  sepakat  tidak melanjutkan perkara pidana yang timbul diantara mereka dan/atau mencabut laporan perkara pidana tertentu, sebagaimana dimungkinkan. 7
6 Susanti  Adi  Nugroho,  2009, Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,  Jakarta:  PT. Telaga Ilmu Indonesia, hlm. 212
7 Felix  Oentoeng  Soebagjo, “ Mediasi  sebagai  alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Bidang Perbankan ” ,    http://www.bakti-arb.org/pdf/PelaksanaanMediasi_FelixSoebagjo.pdf,  diakses  tanggal  1 November 2016
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi  Perbankan  perubahan  atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 8/5/PBI/2006  tersebut  penyelesaian  sengketa  dapat  dilaksanakan  oleh Mediasi Perbankan yang sedianya akan dilaksanakan oleh Lembaga Mediasi Independen. Namun  mengingat  Lembaga Mediasi  Independen belum dapat dibentuk  oleh  Asosiasi  Perbankan,  maka  fungsi  Mediasi  Perbankan  untuk sementara  dilaksanakan  oleh  Bank  Indonesia.  Proses  mediasi  perbankan merupakan kelanjutan dari pengaduan nasabah apabila nasabah merasa tidak puas  atas  penanganan  dan  penyelesaian  yang  diberikan  bank.  Fungsi mediasi  yang  dilaksanakan  oleh  Bank  Indonesia  terbatas  pada  upaya membantu  nasabah  dan  bank  untuk  mengkaji  ulang  permasalahan  atau sengketa yang timbul di antara mereka untuk memperoleh kesepakatan.
Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Mediasi Perbankan mengatur bahwa  sebelum  dibawa  ke  lembaga  mediasi  perbankan,  setiap  sengketa antara  nasabah  dengan  bank  harus  diselesaikan  lebih  dulu  secara  internal oleh bank yang bersangkutan. Jika penyelesaian tersebut tidak memperoleh kata sepakat, nasabah dapat membawa masalah tersebut ke lembaga mediasi perbankan Bank Indonesia.
Beberapa  langkah  bagi  pihak  nasabah  dan  bank  untuk  melakukan mediasi perbankan yaitu sebagai berikut: 8 a. Langkah pertama :
1) Minta penjelesan kepada bank mengenai  penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan;
2) Pahami  surat  hasil  penyelesaian  pengaduan  dari  bank  sebagai tanggapan terhadap permasalahan yang nasabah adukan;
3) Terhadap  surat  bank  tersebut,  nasabah  dapat  menerima  atau menolak keputusan yang diberikan bank;
4) Apabila  nasabah  tidak  sepakat  dengan  bank,  maka  nasabah mempunyai  beberapa  pilihan  untuk  menyelesaikan  sengketa dengan  bank,  yaitu  dengan  mediasi  perbankan,  arbitrase, alternative penyelesaian sengketa lainnya atau jalur pengadilan; 5) Apabila  nasabah  memilih  menggunakan  mediasi  perbankan sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  dapatkan  informasi mengenai  prosedur  dan  tatacara  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi perbankan tersebut dari bank; dan 6) Pengajuan  penyelesaian  sengketa  melalui  Mediasi  Perbankan dapat dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah. 7) Pastikan  sengketanya    dapat  di  mediasi  sesuai  ketentuan  Bank Indonesia,  sengketa  dapat  diselesaikan  melalui  mediasi perbankan apabila : a) Diajukan secara tertulis disertai dokumen pendukung yang memadai;
8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan yang kemudian dirubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan
b) Pernah diupayakan penyelesaian oleh bank; c) Sengketa  yang  diajukan  tidak  sedang  dalam  proses  atau belum  pernah    diputus  oleh  lembaga  arbitrase  atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan; d) Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan;
e) Sengketa  yang  diajukan  belum  pernah  di  proses  dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; f) Pengajuan  penyelesaian  sengketa  tidak  melebihi  60  hari kerja  sejak  tanggal  surat  hasil  penyelesaian  pengaduan yang disampaikan bank pada nasabah; g) Nilai  tuntutan  financial  yang  diajukan  paling  banyak sebesar Rp. 500.000.000 setiap kasus sengketa; dan
h) Nasabah  tidak  mengajukan  tuntutan  financial  yang diakibatkan oleh kerugian immateril. b. Langkah Kedua :
Ajukan  permohonan  penyelesaian  sengketa  kepada  pelaksana fungsi mediasi perbankan.
1) Sampaikan permohonan penyelesaian sengketa kepada pelaksana  fungsi  mediasi  perbankan  secara  tertulis  sesuai dengan  format  yang  telah  ditetapkan  dan  sertakan  dokumen pendukung; 2) Sesuai  ketentuan  Bank  Indonesia,  dukumen  pendukung  yang harus dilampirkan adalah :
1).   Salinan surat hasil penyelesaian pengaduan yang diberikan bank pada nasabah; dan 2).     Salinan Identitas Diri yg masih berlaku; 3) Surat pernyataan yang ditandatangani diatas matarei yang cukup bahwa  sengketa  yg  diajukan  tidak  sedang  diproses  atau  telah mendapatkan  keputusan  dari  lembaga  arbitrase,  peradilan,  atau lambaga  mediasi  lainnya  dan  belum  pernah  diproses  melalui mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia;
4) Salinan dokumen pendukung yang terkait dengan sengketa yang diajukan;
5) Salinan  surat  kuasa  khusus  tanpa  hak  substitusi  dalam  hal pengajuan penyelesaian sengketa diwakilkan/ dikuasakan; dan
6) Berikan penjelasan yang selengkap-lengkapnya kepada pelaksana  fungsi  mediasi  perbankan  mengenai  permasalahan yang  diajukan  dan  upaya-upaya  penyelesaian  yang  telah dilakukan oleh Bank. c. Langkah ketiga : Ikuti  proses  Mediasi.  Dalam  membantu  penyelesaian  sengketa,
pelaksana  fungsi  mediasi  perbankan  akan  melakukan  beberapa kegiatan yang memerlukan partisipasi bank dan nasabah :
1) Penandatanganan perjanjian mediasi.
Penuhi  panggilan  pelaksana  fungsi  mediasi  perbankan  untuk mendapatkan  penjelasan  tentang  tata  cara  proses  mediasi  dan perjanjian mediasi yang memuat : a) Kesepakatan  untuk  memilih  mediasi  sebagai  alternativ penyelesaian sengketa; dan
b) Persetujuan  untuk  patuh  dan  tunduk  pada  peraturan mediasi  yang  ditetapkan  oleh  pelaksana  fungsi  mediasi perbankan.
Apabila nasabah dan bank telah memahami proses mediasi  dan sepakat  terhadap  isi  perjanjian  mediasi  maka  nasabah  dan  bank melakukan  penandatanganan  perjanjian  mediasi.  Jadi  Proses  Mediasi Perbankan dilaksanakan setelah nasabah atau perwakilan nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi ( agreement to mediate ) atau perjanjian. 2) Pertemuan dalam rangka pelaksanaan proses mediasi. Ikuti  pertemuan  dengan  bank  yang  difasilitasi  oleh  mediator dalam  rangka  mencapai  penyelesaian  terhadap  masalah  yang disengketakan.  Dalam  rangka  pelaksanaan  proses  mediasi tersebut.  Mediator  bersifat  netral  dan  tidak  memberikan rekomendasi dan keputusan. 3) Penandatangan Akte Kesepakatan Anda harus menandatangani akta kesepakatan dengan bank yang dihasilkan dari proses mediasi. Akta kesepakatan dapat memuat kesepakatan  penuh  atau  kesepakatan  sebagian  atas  hal  yang dipersengketakan, atau pernyataan tidak dicapainya kesepakatan dalam proses mediasi.
d. Langkah keempat : Laksanakan akta kesepakatan
1) Lakukan  seluruh  hal-hal  yang  disepakati  dalam  akta kesepakatan; 2) Laporkan  kepada  pelaksana  fungsi  mediasi  realisasi  akta kesepakatan; dan
3) Apabila  nasabah  dan  bank  tidak  mencapai  kesepakatan  dalam proses  mediasi  perbankan,  anda  dapat  melanjutkan  upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur peradilan. Berdasarkan  tersebut  diatas,  maka  analisa  penulis  adalah
seharusnya  nilai  tuntutan  financial  atau  nilai  sengketa  tidak  dibatasi hanya  sebatas  maximal  sebesar  Rp.  500,000,000,-  .  Akan  tetapi seharusnya nilai  sengketa  yang lebih dari Rp 500.000.000 juga dapat diselesaikan melalui mediasi perbankan. Karena tujuan utama mediasi adalah  membantu  mencarikan  jalan  keluar/alternative  penyelesaian atas  sengketa  yang  timbul  diantara  para  pihak  yang  disepakati  dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa dan dengan demikian proses  negosiasi  adalah  proses  yang forward  looking dan  bukan backward looking . Yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran
dan/atau  dasar  hukum  yang  diterapkan  namun  lebih  kepada penyelesaian masalah (“The goal is not truth finding or law imposing, but  problem  s olving”) . 9 Jadi  nilai  sengketa  diatas  Rp.  500.000.000,- seharusnya  juga  dapat  diselesaikan  melalui  mediasi  perbankan tersebut.
Terhadap  mediasi  perbankan  ini  juga  seharusnya  tuntutan financial  karena  adanya  kerugian  immateril  oleh  nasanah  bisa dilakukan  oleh  nasabah.  Karena  dalam  mediasi  ini  ruang  lingkupnya hanya  untuk  sengketa-sengketa  yang  berkaitan  dengan  sengketa perdata  sehingga  ruang  lingkupnya  seharusnya  tidak  dibatasi,  akan tetapi tergantung dari para pihak.
Apabila  nasabah  akan  diwakilkan  oleh  wakilnya  untuk melakukan  mediasi  perbankan  melalui  surat  kuasa  khusus.  Akan tetapi,  surat  kuasa  khusus  tersebut  tanpa  hak  substitusi.  Maka  hal  ini akan  membatasi  wakilnya  atau  kuasa  hukumnya  dalam  melakukan tugasnya  dalam  arti  bahwa  wakilnya  harus  siap  setiap  saat  dengan jadwal  mediasi  yang  telah  ditentukan.  Sehingga  jalan  keluarnya adalah  wakil  atau  kuasa  hukumnya  harus  memasukkan  nama-nama dari  kuasa  hukumnya  tidak  hanya  satu  saja,  akan  tetapi  sebaiknya lebih dari satu atau lebih banyak lebih baik. Karena apabila salah satu tidak bisa hadir maka masih ada yang lainnya.
Perumusan  sengketa  didalam  Pasal    1  angka  4  memberikan devinisi  tentang  sengketa  adalah  permasalahan  yang  diajukan  oleh Nasabah  atau  Perwakilan  Nasabah  kepada  penyelenggara  mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Bank sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  tentang Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah.  Berdasarkan  devinisi  tersebut mengapa  hanya  Nasabah  yang  didefinisikan  sebagai  pihak  dalam Sengketa dan apakah bank merasa tidak perlu untuk ikut serta sebagai pihak  dalam  suatu  sengketa  serta  sebagai  pihak  yang  mengajukan klaim.  Hal  ini  menimbulkan  mengkhawatirkan,  jika  pihak  yang mengajukan  permasalahan  hanyalah  nasabah,  dan  pihak  bank  merasa tidak mempunyai sengketa, tidak bersedia menandatangani Agreement to  Mediate ,  maka  tujuan  pembentukan  lembaga  mediasi  perbankan akan sangat sulit dicapai.
9 Peter Lovenheim, How to Mediate Your Dispute , Nolo-Press: Berkeley, 1996
GAMBAR 1
4 (empat) Langkah Mediasi Perbankan
2. Keuntungan dan K elemahan dari M ediasi P erbankan
a. Keuntungan dari mediasi perbankan.
Pada  umumnya  sengketa  perbankan  diselesaikan  melalui  proses pengadilan.  Dalam  kondisi  ini  nasabah  biasanya  akan  dihadapi  oleh beberapa hal yaitu : 10 1) Biaya  yang  diperlukan  terkadang  cukup  besar,  sedangkan  tidak jarang nilai sengketa tidak terlalu besar; 2) Waktu  yang  diperlukan  relatif  lebih  lama  dan  proses  yang panjang, apabila jika pihak lawan tidak memenuhi jadwal sidang yang  telah  ditentukan  sehingga  sidang  harus  ditunda  untuk waktu  yang  lama  seperti  seminggu  atau  dua  minggu  untuk penundaan sidang; 3) Proses  pemeriksaan  yang  terbuka  untuk  umum,  mempengaruhi kredibilitas nasabah dan bank;
4) Sengketa  antara  nasabah  dengan  bank  biasanya  menempatkan posisi  nasabah  pada  posisi  dibawah  bank.  Apalagi  kurang baiknya citra peradilan ditengah masyarakat;
5) Hakim  akan  memutus  ada  yang  kalah  dan  yang  menang sehingga kurang kondusif  bagi  kelanjutan hubungan para pihak yang bersengketa; dan
6) Rasa keadilan dan kepastian terhadap putusan hakim.
Sedangkan  bagi  pihak  bank  sendiri  proses  pengadilan  ini  juga bisa menimbulkan hal-hal yang kurang menguntungkan antara lain: 11 1) Waktu  dan  proses  yang  relatif  lama  dapat  menganggu operasional lain dari bank; 2) Sidang  yang  terbuka  untuk  umum,  dapat  menimbulkan  citra yang kurang baik terhadap bank; dan
10 Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai........ Op., Cit., hlm. 212-213
11 Ibid .
Langkah  1  :  Minta    penjelasan  kepada  bank  mengenai  penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan.
Langkah 2 : Permohonan penyelesaian sengketa kepada pelaksana fungsi mediasi bank
Langkah 3 :   Ikuti proses mediasi
Langkah 4 : Laksanakan akta kesepakatan
3) Banyaknya  kasus  yang  belum  terselesaikan,  akibat  waktu  yang panjang, dapat menimbulkan rasa ketidak kepercayaan terhadap bank. Melalui  proses  mediasi  diharapkan  dapat  dicapai  terjalinnya komunikasi  yang  lebih  baik  diantara  para  pihak  yang  bersengketa. Menjadikan  para  pihak  yang  bersengketa  dapat  mendengar, memahami alasan/ penjelasan/ aurgumentasi yang menjadi dasar/pertimbangan  pihak  yang  lain.  Dengan  adanya  pertemuan  tatap muka,  diharapkan  dapat  mengurangi  rasa  marah/bermusuhan  antara pihak yang satu dengan yang lain. Memahami kekurangan / kelebihan / kekuatan masing-masing, dan ha  ini diharapkan dapat  mendekatkan cara  pandangdari  pihak-pihak  yang  bersengketa,  menuju  suatu kompromi yang dapat diterima para pihak.
Mediasi perbankan berusaha untuk memecahkan kelemahan dari proses  pengadilan  tersebut  dan  berupaya  memberikan  keadilan terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Upaya penyelesaian sengketa antara  nasabah  dan  bank  memang  dapat  dilakukan  melalui  negosiasi, konsiliasi,  mediasi,  arbitrase,  atau  lewat  jalur  peradilan.  Namun demikian,  upaya  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  atau  jalur peradilan tidak mudah dilakukan bagi nasabah kecil dan usaha mikro dan  kecil  mengingat  hal  tersebut  memerlukan  waktu  dan  biaya  yang tidak  sedikit.  Sengketa  antara  nasabah  kecil  dan  usha  mikro  dengan bank  akan  realtif  lebih  mudah  diselesaikan  melalui  cara  mediasi Sehingga  mediasi  mempunyai  keunggulan  dalam  proses  mediasi perbankan yaitu sebagai berikut: 12
1) Proses  mediasi  didasarkan  pada  prinsip  acara  yang  sederhana sehingga  waktu yang diperlukan relatif lebih cepat; 2) Dalam proses mediasi para pihak ditempatkan pada posisi  yang setara dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara langsung;
3) Mediator  yang  menegahi  sengketa  para  pihak  ditunjuk  sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak;
4) Mediator  yang  ditunjuk  adalah  orang  yang  memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidangnya;
5) Penyelesaian  atas  sengketa  diputuskan  sendiri  oleh  para  pihak yang bersengketa.
6) Pelaksanaan  hasil  kesepakatan  mediasi  oleh  para  pihak dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan salah satu pihak;
7) Tidak dipungut biaya; 8) Jangka  waktu  proses  mediasi  paling  lambat  60  (enam  puluh)
hari; dan
9) Proses mediasi dilakukan secara informal/fleksibel
12 Ibid ., hlm. 213
Bank akan dikenakan sanksi administrative sesuai Pasal 52 UU
No.7  tahun  1992  yang  diubah  dengan  UU  No.10  tahun  1998,  berupa teguran  tertulis  dan  dapat  diperhitungkan  dalam  komponen  penilaian tingkat kesehatan bank, apabila:
1) Bank tidak memenuhi panggilan BI dalam hal nasabah/perwakilan nasabah mengajukan penyelesaian sengketa kepada Bank Indonesia; 2) Bank  tidak  mengikuti  dan  mentaati  perjanjian  mediasi  yang telah ditandatangani oleh nasabah/perwakilan nasabah dan bank;
3) Bank  tidak  melaksanakan  hasil  penyelesaian  sengketa perbankan  antara  nasabah  dengan  bank  yang  telah  disepakati dan dituangkan dalam akta kesepakatan; dan Bank  tidak  mempublikasikan  kepada  nasabah  adanya  sarana alternative  penyelesaian  sengketa  di  bidang  perbankan  dengan cara mediasi. b. Kelemahan dari mediasi perbankan Kelemahan Regulasi Mediasi Perbankan adalah PBI No.8/5/PBI/2006 yang  kemudian  dirubah  dengan  PBI  No.10/1/PBI/2008  tentang Mediasi  Perbankan  dalam  prakteknya  ternyata  memiliki  beberapa kelemahan yakni: 1) Pembentukan  Lembaga  Mediasi  Perbankan  yang  diserahkan oleh  asosiasi  perbankan,  pada  prakteknya  ternyata  waktu  yang ditenggatkan  oleh  PBI  No.8/5/PBI/2006  yakni  tanggal  31 Desember 2007 tidak juga terbentuk  hingga sekarang, sehingga melalui  PBI  No.10/1/PBI/2008  tenggat  waktu  tersebut dihilangkan.  Hal  ini  disebabkan; pertama, tidak  terpenuhinya target  pemenuhan  modal  minimum  bank  umum  pada  tahun 2007.  Karena  pembentukan  LMP  mensyaratkan  bank  untuk menyalurkan  dananya  di  LMP. Kedua ,  masalah  teknis pelaksanaan,  mulai  masalah  badan  hokum,  mediator  hingga teknis  di  lapangan. Ketiga, tidak  tercapainya  kesepakatan mengenai biaya yang dikeluarkan untuk operasional LMP. 2) Terlaksananya Mediasi Perbankan tergantung pada bank, karena yang  mengajukan  permohonan  ke  mediasi  perbankan  adalah nasabah  atau  perwakilan  nasabah,  namun  sebenarnya  dapat tidaknya  penyelesaian  sengketa  perbankan  melalui  mediasi perbankan sangat  bergantuang pada iktikad baik  bank.  Banklah yang  menentukan  apakah  sutau  sengketa  dapat  diselesaikan melalui mediasi perbankan ataukah dengan cara lain. 3) Efektifitas  Akta  kesepakatan  Mediasi,  yang  bergantung  pada iktikad  baik  bank  untuk  mentaati  hasil  kesepakatan  tersebut, karena  memang  tidak  ada  satu  klausula  pun  yang  mengikat tentang  pelaksanaan  akta  kesepakatan  mediasi.  Inilah  yang kemudian tidak memiliki konsekuensi hokum apabila salah satu
pihak melakukan wan prestasi atas akta kesepakatan mediasi. Di sini  juga  regulasi  yang  ada  tidak  mengatur  tentang  bagaimana mekanisme  apabila  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi prestasinya,  apakah  bisa  dilanjutkan  ke  jalur  arbitrase  atau peradilan. 4) Penyelenggaraan  lembaga  mediasi  perbankan  diatur  oleh Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  8/5/PBI/2006  yang kemudian  dirubah  dengan  PBI  No.10/1/PBI/2008  tentang Mediasi  Perbankan.  Banyak  kalangan  yang  meragukan keabsahan  PBI  sebagai  dasar  pengaturan  mediasi  perbankan, mengingat  baik  dalam  UU  Perbankan  maupun  UU  Bank Indonesia  tidak  ditemukan  adanya  perintah  langsung  yang secara  tegas  dan  jelas  memerintahkan  pengaturan  lebih  lanjut mediasi perbankan, melalui peraturan Bank Indonesia.
Ada beberapa masalah hukum yang terkait dengan pembentukan lembaga mediasi perbankan sebagai berikut : 13 1) Menyangkut formalitas pembentukan.
Karena  belum  ada  landasan  hukum  positif  di  Indonesia  yang dapat  dijadikan  landasan  yuridis  formal  dan  yuridis  material sebagai  landasan  pembentukan  lembaga  mediasi  perbankan ini. 14
Masalah  lain  adalah  siapa  yang  akan  membentuk  lembaga tersebut apakah Bank Indonesia, asosiasi usaha perbankan, atau yang  lainnya.  Oleh    karenanya  perlu  diperhatikan  landasan yuridis formalnya. 2) Menyangkut substansi peraturan. Segi  substansi  dari  produk  hukum  yang  menjadi  dasar pembentukan  lembaga  mediasi  perbankan  independen  pada pokoknya  meliputi  permasalahan  terkait  dengan  pelaksanaan mediasi  perbankan,  seperti  lingkup  sengketa  yang  bisa dimediasikan,  batasan  sengketa,  dan  teknik  prosedural  acara mediasi yang akan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan. Ada  pendapat  dari  Bismar  Nasution 15 yang  menyatakan  bahwa Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  memiliki  dasar  yang  kuat  dalam pengaturan  mediasi  perbankan.  Walaupun  didalam  Undang-Undang tidak  ada  perintah  langsung  untuk  menerbitkan  PBI  tentang  mediasi perbankan.  Akan  tetapi  apabila  dilihat  dari  Pasal  8  dan  pasal  24  UU No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  yang  menyatakan, “ Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :
1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
13 Ibid., hlm. 217
14 Zulkarnaian Sitompul, Problematika Perbankan , Bandung: Book Terrace & Library, 2005, hlm. 218
15 Susanti Adi Nugroho, Loc.,Cit.
2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3) mengatur dan mengawasi Bank”. 16
Pasal  24  berbunyi, “ Dalam  rangka  melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  huruf  c,  Bank  Indonesia menetapkan  peraturan,  memberikan  dan  mencabut  izin  atas kelembagaan  dan  kegiatan  usaha  tertentu  dari  Bank,  melaksanakan pengawasan  Bank,  dan  mengenakan  sanksi  terhadap  Bank  sesuai dengan ketentuan perundang- undangan”. 17
Berdasarkan pasal diatas menugaskan kepada BI untuk mengatur dan mengawasi  Bank,  Hal  ini  merupakan  dasar  yang  kuat  bagi  BI  untuk menerbitkan aturan tersebut. BI juga dapat mengeluarkan peraturan tentang mediasi sebagai bagian tugas mengatur yang diberikan oleh Undang-undang kepadanya.

## C. SIMPULAN
Mediasi  perbankan  berusaha  untuk  memecahkan  kelemahan  dari  proses pengadilan    dan  berupaya  memberikan  keadilan  terhadap  pihak-pihak  yang bersengketa  karena  dengan  mediasi  perbankan  para  pihak  akan  lebih  banyak mendapat  keuntungan  dari  pada  melalui  proses  pengadilan.  Ada  empat  langkah dalam  mediasi  perbankan  yaitu  minta  kejelasan  kepada  bank  mengenai penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  perbankan,  permohonan  penyelesaian sengketa  kepada  pelaksana  fungsi  mediasi  bank,  ikut  proses  mediasi  dan laksanakan  akta  kesepakatan.  Akan  tetapi,  ada  hal  yang  harus  diperhatikan  yaitu nilai  tuntutan  financial  atau  nilai  sengketa  tidak  dibatasi  hanya  sebatas  maximal sebesar Rp. 500,000,000,- .Akan tetapi seharusnya nilai sengketa yang lebih dari Rp 500.000.000 juga dapat diselesaikan melalui mediasi perbankan, nasabah akan diwakilkan  oleh  wakilnya  untuk  melakukan  mediasi  perbankan  melalui  surat kuasa khusus. Akan tetapi, surat kuasa khusus tersebut tanpa hak substitusi. Maka hal  ini  akan  membatasi  wakilnya  atau  kuasa  hukumnya  dalam  melakukan tugasnya dalam arti bahwa wakilnya harus siap setiap saat dengan jadwal mediasi yang  telah  ditentukan  dan  menimbulkan  anggapan  dari  devinisi  sengketa  dalam Pasal  1 angka 4 PBI bahwa  jika pihak  yang mengajukan permasalahan hanyalah nasabah,  dan  pihak  bank  merasa  tidak  mempunyai  sengketa,  tidak  bersedia menandatangani Agreement  to  Mediate ,  maka  tujuan  pembentukan  lembaga mediasi perbankan akan sangat sulit dicapai.
Ada  beberapa  masalah  hukum  yang  terkait  dengan  pembentukan  lembaga mediasi  perbankan  yaitu  Karena  belum  ada  landasan  hukum  positif  di  Indonesia yang  dapat  dijadikan  landasan  yuridis  formal  dan  yuridis  material  sebagai landasan  pembentukan  lembaga  mediasi  perbankan  ini  dan  Segi  substansi  dari produk  hukum  yang  menjadi  dasar  pembentukan  lembaga  mediasi  perbankan independen  pada  pokoknya  meliputi  permasalahan  terkait  dengan  pelaksanaan mediasi  perbankan,  seperti  lingkup  sengketa  yang  bisa  dimediasikan,  batasan
16 Undang-Undang  No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
17 Ibid.
sengketa, dan teknik prosedural acara mediasi yang akan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Abdurrasyid,  Priyatna.  2011. Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,  Jakarta: PT. Fikahati Aneska
Adi  Nugroho,    Susanti.  2009. Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia
Folberg,  Jay,  dan  Allison  Taylor.  1984. Mediation  :  A  Comprehensive  Guide  to Resolving Conflict Without Litigation , Australia: Butterwortis
Fuady,  Munir. 1999. Hukum Perbankan Modern ,  Bandung: Citra Aditya Bhakti
Lovenheim, Peter. 1996. How to Mediate Your Dispute , Berkeley: Nolo-Press
Sitompul, Zulkarnaian.  2005. Problematika Perbankan , Bandung: Book Terrace & Library
Internet : Felix Oentoeng Soebagjo, “ Mediasi sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan”, http://www.bakti-arb.org/pdf/PelaksanaanMediasiFelixSoebagjo.Pd f, di akses tanggal 1 November 2016
Peraturan Undang- u ndang an :
Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  8/5/PBI/2006  tentang  Mediasi  Perbankan  yang kemudian dirubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan.