## Implementasi Perijinan Minimarket di Kota Denpasar
Ni Made Puspasutari Ujianti, A A Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, Anak Agung Alit Ista Damayanti, Made Sadhu Arta Kori
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa puspa.niwapong@gmail.com
Published: 07/01/2024
How to Cite: Ujianti, N.M.P, Laksmi Dewi, A.S., Suryani, L.P, Damayanti, A.A.I. (2024). Implementasi Perijinan Minimarket di Kota Denpasar KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 18 (1)

## Abstract
Changes  in  lifestyle  and  consumption  patterns  of  city  residents  who  are  shifting  towards  wanting  convenience  and practicality have led to the increasingly widespread growth of minimarkets in big cities, especially Denpasar City. To anticipate this, the Denpasar City Government has created a Mayor Regulation policy which was established in 2009 which is expected to overcome the problem of structuring and developing traditional markets, shopping centers and modern  shops  in  Denpasar  City.  Implementation  of  the  Arrangement  and  Development  of  Traditional  Markets, Shopping Centers and Modern Shops in Denpasar City based on Denpasar Mayor Regulation Number 9 of 2009 must refer to the Regional Spatial Plan, and Detailed Spatial Plan including Zoning Regulations, fulfilling administrative requirements before a minimarket permit is issued. The procedure for issuing permits for minimarkets in Denpasar City is carried out by cross-agency agencies, namely the Licensing Service, the Industry and Trade Service, and the Public Works Service. After the permit is issued, the Technical Team carries out supervision to ensure that the permit issued has been implemented in accordance with its intended purpose. In the implementation of Mayor Regulation Number 9 of 2009 concerning the Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores, it cannot be said to be running well, this can be seen from the large number of minimarkets whose conditions do not comply  with  the  Denpasar  City  Regional  Spatial  Plan.  This  is  because  there  are  still  interests  that  influence  the implementation of this minimarket structuring policy. Interests that influence policy (interest affected) relate to various interests that influence the implementation of a policy.
Keywords: Implementation, Arrangement, coaching, minimarket

## Abstrak
Perubahan gaya hidup dan pola konsumtif masyarakat kota yang bergeser menginginkan kemudahan dan serba praktis menyebabkan  semakin  maraknya  pertumbuhan  minimarket  di  kota  besar  khsusunya  Kota  Denpasar.  Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kota Denpasar telah membuat kebijakan Peraturan Walikota yang ditetapkan pada  tahun  2009  yang  diharapkan  dapat  mengatasi  masalah  penataan  dan  pembinaan  pasar  tradisional,  pusat perbelanjaan,  dan  toko  modern  di  Kota  Denpasar.  Pelaksanaan  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat Perbelanjaan,  dan  Toko  Modern  di  Kota  Denpasar  berdasarkan  Peraturan  Walikota  Denpasar  Nomor  9 Tahun  2009 wajib  mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk Peraturan Zonasinya, pemenuhan  syarat  administrasi  sebelum  izin  minimarket  diterbitkan.  Prosedur    dalam  menerbitkan  izin  untuk minimarket  di  Kota  Denpasar  dilakukan  oleh  lintas  instansi  yakni  Dinas  Perijinan,  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan,  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum.  Setelah  izin  diterbitkan  Tim  Teknis  melakukan  pengawasan  untuk memastikan  bahwa  izin  yang  diterbitkan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  peruntukannya.  Dalam  pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ini belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, hal ini dapat di lihat dari masih banyaknya minimarket yang  berdisi  tidak  sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Denpasar.  Hal  ini  dikarenakan  masih  adanya kepentingan  yang  mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penataan  minimarket  ini.  Kepentingan  yang  mempengaruhi kebijakan (interest affected) berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.

## E-ISSN: 2621-3737

## Implementasi Perijinan Minimarket di Kota Denpasar
Kata Kunci : Implementasi, Penataan, Pembinaan, Minimarket

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  pasar  modern  (retail)  pada saat  ini  membuat  konsumen  memiliki  banyak pilihan untuk menentukan produk mana yang akan dibelinya,  tempat  mana  yang  akan  dijadikan sebagai  tujuan  berbelanja,  serta  produk  ditempat belanja mana yang sekiranya memiliki kualitas dan harga  yang  sesuai  dengan  keinginan  konsumen. Banyaknya pilihan retail saat ini menjadikan para pengusaha  untuk  lebih  memperhatikan  sudut pandang konsumen agar retail yang akan atau yang telah  dibangunnya  menjadi  retail  pilihan  banyak konsumen sehingga dapat mendatangkan keuntungan  bagi  bisnisnya.  Melakukan  kegiatan usaha  adalah  salah  satu  upaya  melakukan pembangunan  dalam  suatu  tatanan  masyarakat. Menurut  Otto  Soemarwoto,  pembangunan  akan selalu membawa perubahan, yang mana perubahan diharapkan  adalah  perubahan  yang  baik  menurut ukuran  manusia  Otto  Soemarwoto,  (2003). Dengan kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan, tentu saja usaha pasar modern menarik perhatian  masyarakat.  Dengan  gaya  hidup  yang serba  mudah  masyarakat  akan  memilih  untuk berbelanja  ke  toko  modern,  selain  karena  semua yang dibutuhkan masyarakat ada di toko modern, jarak  toko  modern  rata-rata  mudah  dijangkau masyarakat. Dalam perkembangannya, minimarket  menjadi  salah  satu  bentuk  pasar modern  dengan  jumlah  yang  sangat  besar  dan tersebar di hampir seluruh plosok di tanah air. Kini minimarket  masuk  ke  desa-desa  dan  kelurahan bahkan  sampai  masuk  ke  perumahan  atau pemukiman  penduduk.  Hal  itu  dilakukan  karena sasaran utama minimarket adalah konsumen akhir yaitu  masyarakat  yang  bermukim.  Kenyataan tersebut  menyudutkan  pedagang  tradisional  baik berupa  pasar,  kios,  warung  maupun  toko. Keterbatasan  modal,  sumber  daya  manusia  dan lemahnya ketrampilan manajemen usaha membuat daya saing mereka semakin terpuruk dan tertekan oleh  industri  minimarket.  Saat  ini  konsep desentralisasi  dan  otonomi  daerah  diartikulasikan oleh  daerah  hanya  untuk  terfokus  pada  usaha menata  dan  mempercepat  pembangunan  di wilayahnya  masing-masing.  Dalam  hal  ini Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan,  dan  Toko
Modern.  Selain  itu  untuk  menegaskan  peraturan tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung  yaitu  Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan  Menteri  Perdagangan  ini  mengatur mengenai  pendirian  pasar  tradisional,  pusat perbelanjaan  dan  toko  modern,  mencakup  zonasi, perizinan  terhadap  pusat  perbelanjaan  dan  toko modern, serta pedoman pengelolaan dan manajemen  pasar  tradisional.  Pemerintah  Kota Denpasar  telah  membuat  kebijakan  Peraturan Walikota  yang  ditetapkan  pada  tahun  2009  yang diharapkan dapat mengatasi masalah penataan dan pembinaan  pasar  tradisional,  pusat  perbelanjaan, dan toko modern di Kota Denpasar.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam  perumusan  penelitian  ini  dituangkan  dalam rumusan masalah yaitu sebagai berikut :
1.  Bagaimana implementasi perizinan Minimarket  di  Kota  Denpasar  berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 ?
2.  Apakah  kendala  dalam  pelaksanaan  izin Minimarket  di  Kota  Denpasar  berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor  Tahun 2009?

## II. METODE
Tipe  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah merupakan  penelitian  empiris  dengan  ditunjang penelitian  normatif.    Dikatakan  sebagai  penelitian empiris  karena  terdapat  kesenjangan  antara  das solen  dengan  das  sein,  yaitu  kesenjangan  antara keadaan  teoritis  dengan  fakta  hukum.  Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  sosiologis  dan  pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologis adalah mengidentifikasi  dan  mengkonsepsikan  hukum sebagai  institusi  sosial  yang  riil  dan  fungsional dalam sistem kehidupan nyata. (Soerjono Soekanto, 1986;51) Pendekatan sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan  hukum  secara  empiris  dengan  jalan terjun  langsung  ke  obyeknya  yaitu  mengetahui perkembangan  toko  ritel  modern  yang  berada  di daerah Denpasar. Pendekatan perundang-undangan (statute  approach)  dilakukan  dengan  menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi
yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang sedang  ditangani.  Teknik  pengumpulan  data dengan wawancara dan observasi. Dari data yang berhasil  dikumpulkan,  baik  data  primer  maupun data  sekunder,  kemudian  diolah  dan  dianalisis dengan mempergunakan teknik analisis deskriptif kualitatif,  yaitu  dengan  menguraikan  semua  data menurut  mutu,  sifat  gejala,  dan  peristiwa hukumnya  dengan  mempertautkan  antara  data primer  dengan  data  sekunder.  Setelah  itu,  data tersebut disajikan secara deskriptif analisis dengan menguraikannya secara sistematis dan komprehensif, sehingga mampu menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  perizinan  Minimarket  di  Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009
Perkembangan  industri  ritel  modern  di  Kota Denpasar  telah  berubah  menjadi  tidak  hanya sekedar  tempat  belanja  tetapi  juga  dimanfaatkan sebagai  tempat  bertemu  dan  berkumpul  bersama teman dan kerabat, khususnya bagi konsumen yang berusia  muda.  Salah  satu  ritel  modern  yang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di Kota Denpasar  adalah  ritel  modern  jenis  minimarket dengan  konsep  waralaba  atau  yang  disebut  juga dengan  franchise.(  Kusuma,  A.A,  Ayu,  D,  dan Bagus,  H  S  ;  2010).  Berdasarkan  data  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Denpasar, jumlah ritel modern tahun 2014 berjumlah 295 unit dengan  rincian:  118  memiliki  jaringan,  71  milik perorangan, 2 unit hypermarket, 3 unit supermarket.
Pengertian toko modern menurut Pasal 1 angka 5  Perpres  Nomor  112  Tahun  2007  adalah  :“toko dengan  sistem  pelayanan  mandiri,  menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket  ataupun  grosir  yang  berbentuk perkulakan”.  Untuk  membedakan  toko  modern tersebut, dari ketentuan sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam toko modern  yang  tercantum  pada  Pasal  7  Permendag Nomor  70/  M-DAG/  PER/  12/  2013,  yaitu; Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual  secara  eceran  berbagai  jenis  barang konsumsi  terutama  produk  makanan  dan/  atau produk  rumah  tangga  lainnya  yang  dapat  berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik.
Minimarket dalam pendiriannya haruslah memiliki izin. Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan  Walikota  Nomor  9  Tahun  2009  tentang Penataan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern pada Pasal 18 ayat (1).  Untuk  itu  sebelum  berdirinya  harus  ada prosedur  dan  prasyarat  yang  mengatur  dalam perizinannya. Adapun persyaratan Ijin Usaha Toko Modern  (IUTM)  berdasarkan  Pasal  12  dan  13 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 jo Pasal 12  Permendag  Nomor  53  Tahun  2011.  Untuk  di Kota  Denpasar  Persyaratan  untuk  memohon  Ijin Usaha  Toko  Modern  (IUTM)  Mini  Market ditentukan  pada  Pasal  22  ayat  (4)  Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009.
Pendirian sebuah pasar baik pasar tradisional maupun  toko  modern  dalam  penelitian  ini  lebih mengacu  pada  minimarket,  harus  memeperhatikan rencana  tata  ruang  yang  ada.  Perkembangan minimarket    yang  semakin  tumbuh  pesat  di  Kota Denpasar wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar sesuai yang tertuang dalam Peraturan  Daerah  Nomor  27  Tahun  2011  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031.  Pengaturan  Toko  modern  skala kawasan yaitu Swalayan dan Store skala lebih kecil di  pusat-pusat  permukiman  diatur  pada  paragraf  3 Kawasan  Peruntukan  Perdagangan  dan  Jasa  Pasal 45.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bentuk pengendalian penyelenggaraan  penataan  ruang  pada  dasarnya meliputi  empat  jenis,  yaitu  peraturan  zonasi, perizinan,  pemberian  insentif  dan  disinsentif,  serta pengenaan sanksi.
Dalam  upaya  pengendalian  pemanfataan ruang perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan zona (zoning  regulation).  Ketentuan  Zonasi  sebagai bagian  upaya  pemerintahan  Kota  Denpasar  dalam penataan, pengendalian ruang terutama menyangkut ketentuan  zonasi  diatur  dalam  Peraturan  Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031.
Di  Kota Denpasar dalam pelaksanaannya tentu terdapat  kendala  dan  permasalahan  yakni  tercatat dari  tahun  2011  jumlah  minimarket  yang  telah terdaftar  dan  beroperasi  berjumlah  295  (dua  ratus Sembilan  puluh  lima)  unit  dengan  ijin  yang diterbitkan  dari  tahun  2009-2017  sebanyak  125 (seratus dua puluh lima) ijin minimarket. Sementara dari  tahun  2010  –  2017  sebanyak  28  (duapuluh delapan) ijin ditolak dan tahun 2010-2012 sebanyak
4 (empat) ijin minimarket ditangguhkan.
Dari 295 (dua ratus Sembilan puluh lima) unit minimarket yang beroperasi, 118 (seratus delapan belas)  unit  di  antaranya  merupakan  minimarket berjaringan,  sedangkan  177  (serratus  tujuh  puluh tujuh)  unit  sisanya  milik  pribadi  (Perorangan). Dengan  rincian,  minimarket  yang  berjaringan yakni Circle K ada 48 (empat puluh delapan) unit, Indomart  29  (dua  puluh  Sembilan)  unit,  Alfamart 18  (delapan  belas)  unit,  Alfa  Midi  ada  6  (enam) unit, Alfa Expres ada 2 (dua) unit, Lotus Mart ada 9 (Sembilan) unit  dan Mini Mart ada 6 (enam) unit.
3.2 Kendala  dalam  pelaksanaan  Penataan  dan Pembinaan Pasar  Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan  Toko  Modern  di  Kota  Denpasar  berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009
Implementasi  kebijakan  penataan  minimarket di  Kota  Denpasar  ini  terdapat  2  (dua)  aktor kebijakan  utama  yakni  pemerintah  dan  investor. Pemerintah  disini  diartikan  sebagai  badan-badan atau  lembaga  yang  telah  ditunjuk  di  dalam kebijakan  publik.  Sedangkan  investor  adalah  para penanam modal yang menginvestasikan modalnya di wilayah Kota Denpasar dengan cara membangun minimarket.  Implementasi  kebijakan  penataan minimarket di Kota Denpasar merupakan serangkaian kegiatan tindak lanjut yang dilakukan pemerintah  untuk  menjalankan  kebijakan  dan keputusan  yang  telah  dibuat,  dengan  cara melaksanakan kebijakan penataan tersebut. Hal ini bertujuan  agar  minimarket  di  Kota  Denpasar tumbuh dan berkembang sesuai dengan peraturan.
Adapun kendala yang mempengaruhi penataan minimarket di Kota Denpasar yaitu :
1)  Intern a.  Sumber daya yang ada belum maksimal jika dibandingkan dengan beban kerja dalam
pengurusan
izin, maupun pengawasan pertumbuhan minimarket.
b.   Informasi  informasi  juga  didapat  melalui website  SIPON  (Sistem  Informasi  Perijinan Online), dengan telah diluncurkannya OSS (Online Single Submission) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka izin-izin berikut ini bisa didaftarkan melalui OSS  dengan  alamat  www.oss.go.id.  Tetapi keberadaan  sistem  ini  masih  belum  sempurna masih banyak kekurangan dan banyak masyarakat khususnya  pemohon  ijin  yang  belum  begitu
mengetahui keberadaan sistem ini.
c.     Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan.  Setiap  implementasi  kebijakan  publik dapat  berhasil  mencapai  tujunnya  bila  mendapat dukungan  dari  kelompok-kelompok  kepentingan yang  ada  dalam  masyarakat,  khususnya  yang berkaitan langsung dengan kebijakan tersebut.
2)  Faktor Ekstern
a)  Dibukanya peluang untuk berusaha. Kehadiran  minimarket  tentu  diizinkan  tumbuh dan  berkembang  di  suatu  daerah.  Di  satu  sisi, kehadiran minimarket sangat membantu masyarakat memenuhi  kebutuhannya  dengan  mudah  dan  tidak menyita  waktu  karena  sebagian  besar  kebutuhan masyarakat tersedia di minimarket tersebut.
b)  Eksistensi  minimarket  tidak  lepas  dari meningkatnya perkembangan pemukiman, kepadatan  lalulintas  yang  terus  meningkat  di  Kota Denpasar dari tahun ketahun.
c)  Konsumen  lebih  senang  berbelanja  di minimarket,  jika  dibandingkan  dengan  belanja  di warung  atau  di  toko  kelontong,  dimana  tempatnya yang  tataan  barangnnya  tidak  beraturan,  barang- barang  yang  kadang  berdebu  karena  jarang  di bersihkan (tetapi belum kadaluarsa).
d.  Harga  yang  lebih  murah  tentu  salah  satu alasan mengapa konsumen lebih memilih berbelanja di  minimarket  dibandingkan  harus  berbelanja  di UMKM  (Toko/warung  kelontong),  serta  alasan kenyamanan dan tempat yang bersih juga.
e)  Konsumen  yang  seakan  dimanjakan  oleh kemewahan yang mereka dapatkan, mereka seakan dimanjakan  oleh  kemewahan  tersebut  namun dengan  harga  yang  jauh  lebih  terjangkau  jika dibandingkan  ketika  mereka  berbelanja  di  Warung Kelontong.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  pada  pembahasan  maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut ini :
1.  Implementasi  perizinan  Minimarket  di  Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 adalah belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, hal ini dapat di lihat dari masih banyaknya  minimarket  yang  berdisi  tidak  sesuai dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Denpasar.  Hal  ini  dikarenakan  masih  adanya kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan  penataan  minimarket  ini.  Kepentingan yang  mempengaruhi  kebijakan  (interest  affected) berkaitan  dengan  berbagai  kepentingan  yang
mempengaruhi  suatu  implementasi  kebijakan. Selain   kepentingan  yang mempengaruhi kebijakan ternyata  dalam  proses  observasi  juga  ditemukan yang  juga  mempengaruhi  implementasi  kebijakan penataan minimarket di Kota Denpasar ini. 2.  Kendala  dalam  pelaksanaan  izin  Minimarket  di Kota  Denpasar  berdasarkan  Peraturan  Walikota Denpasar Nomor  Tahun 2009 adalah kendala intern yang  berasal  dari  pemerintahan  yang  antara  lain adalah  sumber  daya,  struktur  birokrasi,  dan kepentingan yang mempengaruhi kebijakan. Kendala  ekstern  adalah  kendala  yang  ditimbulkan dari  pihak  pemohon  dan  konsumen  yakni  adanya peluang  untuk  berusaha  sesuai  permintaan  pasar, perkembangan  penduduk  di  Denpasar  yang  sangat pesat baik karena  kelahiran maupun  urbanisasi dan disebabkan  adanya  perubahan  gaya  hidup  manusia modern yang menginginkan serba praktis.

## SARAN
1. Agar pemerintah Kota Denpasar segera mencari  solusi  melalui  instrument kebijakan  untuk  menata  lebih  baik pertumbuhan minimarket sehingga meminimalisir  tumbuhnya  minimarket yang  tidak  berizin  dan  menjaga  tetap menjaga eksistensi pasar tradisional dan toko  kelontong  yang  dimiliki  oleh pelaku usaha yang bermodal kecil tetap bisa  eksis  dan  bersaing  secara  sehat dengan  pelaku  usaha  minimarket  yang memiliki modal besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Pangestu,  M.T.  &  Aulia,  N.  (2017).  Hukum Perseroan  Terbatas  dan  Perkembangannya  di Indonesia,  Business  Law  Review  Volume
Three, 23
Muhammad,  A.  (2010).  Hukum  Perusahaan
Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Sjahdeini,  S.  R.  (2016).  Sejarah,  Asas,  dan  Teori Hukum  Kepailitan.  Jakarta:  Prenada  Media Group. Aprita, Serlika. (2019). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi  :  Upaya  Mewujudkan  Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor  Pailit  dalam  Penyelesaian  Sengketa Kepailitan. Jember : CV. Pustaka Abadi.
Nugroho,  S.A.  (2018)  Hukum  Kepailitan  di Indonesia  dalam  Teori  dan  Praktik  Serta Penerapan  Hukumnya.  Jakarta  :  Prenadamedia Group.
Sumadi,  GA.  (2016).  Pengaturan  Rekapitalisasi Perseroan  Terbatas.  Jurnal  Magister  Hukum Udayana Vol 5, No. 2, 221
Irianto,  C.  (2015).  Penerapan  Asas  Kelangsungan Usaha  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU). Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 4 Nomor 3, 414
Manalu, P.J.H. (2021) Syarat Mendirikan Perseroan Terbatas  dan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS)  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lex Privatum Vol. IX/No.2/Mar/EK/2021, 63 Tampemawa,  S.G.  (2019)  Prosedur  dan  Tatacara Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU)  Menurut  Undang-Undang  No.  37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Lex  Privatum Vol. VII/No.6/Jul-Sep/2019, 10