Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Jumlah  Bantuan  Pemerintah  Pusat  di  Lima  Kabupaten  / Kota di Jawa Tengah

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH PUSAT DI LIMA KABUPATEN / KOTA DI JAWA TENGAH
Oleh:  Sri Nawatmi Dosen STIE Stikubank Semarang

## ABSTRACT
Otonomy  expected  to  region  empowerment  increase,  so  aid  from central  government  decrease.  Thus,  the  state  budgets  burden  can  decrease. Unfortunatly, no every region ready to otonomy. Because of that, it’s important to research about what’s the determinant of the aid from central government to regions.  The  object  is  Jawa  Tengah,  especially  Boyolali,  Klaten,  Sukoharjo, Surakarta  and  Wonogiri.  This  paper  present  research  with  data  pooling.  The model  estimated  with  GLS  (Generalized  Least  Square)  method.  The  research produced  :  The  correct  model  is  FEM  (Fixed  Effect  Model).  The  significant variable  is  PDRB  (positif),  own  source  revenue  (negative)  and  numbers  of people  (negative).  The  best  aid  accepted  by  Klaten  and  Surakarta  at  least  if value of independent variables is nol.
Keywords : Data pooling, GLS,  FEM, REM,Common model

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  daerah  pada  hakekatnya  adalah  upaya  untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tecipta suatu kemampuan yang  handal  dan  profesional  dalam  menjalankan  pemerintahan  serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah dapat dilakukan  dengan  sisten  sentralisasi  ataupun  desentralisasi  atau  istilahnya otonomi daerah.
Dengan  menurunnya  penerimaan  dari  minyak  dan  gas  bumi,  sejak tahun  1980-an,  maka  pemerintah  daerah  didorong  untuk  meningkatkan kemampuannya  dalam  mengumpulkan  pendapatan  asli  daerah  dengan  tujuan agar bantuan dari pemerintah pusat dapat dikurangi dan sekaligus mengurangi beban  APBN.  Hal  itu  dipertegas  lagi  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang Otonomi Daerah yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun  1999  tentang  pemerintah  daerah  dan  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan derah.  Dengan  otonomi  daerah  diharapkan  akan  memberi  peluang  dan kesempatan  bagi  terwujudnya  pemerintahan  yang  bersih  dan  baik  ( good
governance ) di daerah. Di samping itu juga akan memberdayakan masyarakat setempat sehingga memungkinkan masyarakat lokal untuk menikmati kualitas hidup yang lebih baik, maju, tentram dan sekaligus memperluas pilihan-pilihan yang dapat dilakukan masyarakat.
Sejalan  dengan  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  ke daerah  maka  terjadi  perubahan  pada  sumber  pendapatan  daerah  yaitu dimasukkannya  komponen  dana  perimbangan  dalam  kebijakan  atau  struktur APBD.  Kebijakan  dana  perimbangan  merupakan  konsekuensi  dari  strategi desentralisasi fiskal.
Desentralisasi  fiskal  diwujudkan  dalam  bentuk  kebijakan  dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil baik dari pajak maupun sumber daya  alam,  dana  alokasi  umum  dan  dana  alokasi  khusus.  Oleh  karena  itu, kebijakan  desentralisasi  fiskal  berpengaruh  langsung  terhadap  keuangan daerah, khususnya terhadap sumber pendapatan daerah.
Dalam  melakukan  desentralisasi  fiskal  perlu  kompromi  antara pemerintah pusat dan daerah karena menyangkut pembagian pendapatan antara pusat dan daerah. Transfer fiskal dari pusat ke daerah aadalah alternatif terbaik dari  beberapa  sistem  yang  ada.  Namun  sistem  ini  juga  tak  lepas  dari kekurangan jika dilihat dari sisi obyektifitas maupun kondisi riil setiap daerah.
Daerah  yang  sangat  miskin  sumber  daya  alam  dan  relatif  padat penduduknya dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, maka trasfer dana  ke  daerah  relatif  besar.  Sebaliknya  jika  daerah  kaya  sumber  daya  alam, jumlah  penduduknya  relatif  sedikit  dengan  infrastruktur  yang  memadai  maka daerah ini disebut daerah mandiri yang mampu melaksanakan otonomi daerah sehingga tidak membutuhkan transfer dana dari pusat.
Di masa mendatang diharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat bisa diminimalisir sehingga tidak membebani pemerintah pusat di samping itu juga  akan  menumbuhkan  kemandirian  pemerintah  daerah  dalam  pelayanan publik dan pembangunan.
Akan  tetapi  di  Jawa  Tengah  dilihat  dari  sisi  besarnya  bantuan pemerintah  pusat  ke  daerah  justru  cenderung  meningkat,  di  mana  pada  tahun 1995/1996 besarnya bantuan pusat adalah Rp 20.852.577.000 kemudian tahun 1996/1997 meningkat menjadi Rp 33.404.857.000. Tahun 1997/1998 besarnya bantuan  pusat  Rp  15.764.778.000  dan  kemudian  menurun    menjadi  Rp 15.291.335.000 pada tahun 1998/1999. Tahun 2000 terjadi penurunan bantuan pusat  yang  cukup  besar  menjadi  hanya  Rp  11.128.255.000  akan  tetapi kemudian  meningkat  tajam  pada  tahun  2001  yaitu  Rp  41.706.194.000  dan meningkat  lagi  lebih  dari  dua  kali  lipat  pada  tahun  2002  menjadi  sebesar  Rp 93.885.420.000. Dan pada tahun 2003 bantuan pusat menurun menjadi seperti tahun  2001  yaitu    sebesar  Rp  43.430.737.000  (BPS:  Statistik  Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I).
Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Jumlah  Bantuan  Pemerintah  Pusat  di  Lima  Kabupaten  / Kota di Jawa Tengah
Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya bantuan pemerintah pusat ke lima daerah di Jawa  Tengah  yaitu  di    daerah  Boyolali,  Klaten,  Sukoharjo,  Surakarta  dan Wonogiri.  Jadi  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  membuktikan  secara  empiris apakah  terdapat  hubungan  antara  variabel  bebas  yaitu  pendapatan  asli  daerah (PAD),  bagi  hasil  pajak  dan  bukan  pajak  (BHPBP),  subsidi  daerah  otonom (SDO), Produk domestik regional bruto (PDRB) dan jumlah penduduk dengan variabel terikatnya yaitu bantuan pemerintah pusat.

## II. LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN SEBELUMNYA
Menjelang berakhirnya tahun 2000 dan memasuki tahun 2001, sistem otonomi  daerah    direalisasikan.  Konsep  dasarnya  adalah  memberikan wewenang kepada daerah untuk  merencanakan dan melaksanakan pembangunan  daerahnya  masing-masing  sesuai  dengan  apa  yang  mereka kehendaki,  dan  pemerintah  pusat  akan  membantu  dan  memelihara  kegiatan- kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di daerah seperti masalah kebijakan moneter,  pembangunan  jalan  antar  kota  dan  propinsi,  maupun  pemeliharaan sistem pengairan yang melintasi berbagai wilayah.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah,  tidak  akan  lepas  dari kesiapan  masing-masing  daerah  baik  dari  segi  keuangan  maupun  kesiapan sumber daya manusianya. Dengan adanya otonomi daerah diperlukan manusia yang  mampu  mengelola  dana  yang  ada  dan  kreatif  dalam  menciptakan pelayanan  kepada  masyarakat  termasuk  sumber-sumber  dana  untuk pembiayaannya.

## 2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran  merupakan  alat  perencanaan  mengenai  pengeluaran  dan penerimaan  (pendapatan)  di  masa  yang  akan  datang,  umumnya  disusun  untuk satu tahun. Di samping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan baik pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang.
Dalam  UU  No.  22  Tahun  1999  dinyatakan  bahwa  penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban APBD sedangkan penyelenggaraan tugas pemerintah (pusat) di daerah dibiayai dari dan atas beban APBN.
Dana  APBD  diperuntukkan  bagi  pelaksanaan  tugas  pemerintah daerah,  termasuk  tugas  dan  wewenang  penyelenggaraan  pemerintahan  yang sudah  dilimpahkan  atau  didesentralisasikan  pusat  ke  daerah.  Penambahan wewenang  daerah  jelas  akan  membutuhkan  dana  tambahan  bagi  daerah. Selama  ini  pelaksanaan  pemerintahan  di  daerah  sebagian  besar  dibiayai  oleh pusat  melalui  bantuan  pusat  atau  subsidi  daerah  otonom  (SDO).  Pendapatan
asli  daerah  tidak  banyak  diharapkan.  Oleh  sebab  itu  PAD  saja,  untuk  saat inipun, tidak cukup untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
Dalam  menjalankan  tugasnya,  pemerintah  daerah  memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga perlu memahami dari mana sumber keuangan daerah itu akan diperoleh.

## 2.2. Sumber Pendapatan Daerah
Sejak  pemerintahan  orba  berakhir,  masalah  otonomi  daerah  semakin diperhatikan.  Seperti  yang  dijelaskan  di  depan  bahwa  sejak  penerimaan  dari migas menurun, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan PAD dengan maksud agar subsidi atau bantuan pemerintah pusat bisa dikurangi dan mengurangi beban APBN.
Untuk  merealisasikan  keinginan  tersebut  pada  tahu  1997  telah  lahir
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  18/1997  tentang  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  disusul  dengan  peraturan  pelaksanaannya  yaitu    Peraturan Pemerintah  No.  19/1997  tentang  pajak  daerah,  Peraturan  Pemerintah No.20/1997  tentang  retribusi  daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  21/1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Tekad  pemerintah  pusat  untuk  meningkatkan  peranan  pemerintah daerah dipertegas dengan lahirnya undang-undang otonomi daerah yang terdiri dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia  N0.  22  Tahun  1999  tentang pemerintah  daerah  dan  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  25  tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah  pusat  telah  siap  untuk  melaksanakan    sistem  pemerintahan  yang meletakkan peranan pemerintah daerah pada posisi  yang  sangat krusial dalam meningkatkan  kesejahteraan  warganya.  Peranan  pajak  dan  retribusi  sebagai sumber  pendapatan  daerah  yang  utama  di  samping  dana  perimbangan  yang diperoleh  dari  hasil  eksploitasi  sumber  daya  alam  akan  sangat  menentukan kekuatan dari APBD.
Sebelum dikeluarkannya undang-undang  otonomi daerah tahun 1999, sumber  keuangan  daerah  baik  propinsi,  kabupaten  maupun  kotamadya menurut UU No. 5 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :
1. Penerimaan Asli Daerah (PAD)
2. Bagi hasil pajak dan non pajak
3. Bantuan pusat untuk daerah tingkat I dan tingkat II
4. Pinjaman daerah
5. Sisa lebih anggaran tahun lalu
6. Lain-lain penerimaan daerah yang sah
Sesuai dengan pasal 79 UU No. 22 Tahun 1999 dan pasal 3, 4, 5 dan pasal 6 UU No. 25 Tahun 1999, sumber  pendapatan adalah :
1. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari :
Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Jumlah  Bantuan  Pemerintah  Pusat  di  Lima  Kabupaten  / Kota di Jawa Tengah
a. pajak daerah
b. retribusi daerah c. bagian pemda dari hasil keuntungan BUMD
d. hasil pengelolaan kekayaan daetrah yang dipisahkan
2. Dana perimbangan yang terdiri dari : a. dana bagi hasil b. dana alokasi umum c. dana alokasi khusus
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Salah  satu  perbedaan  yang  signifikan  antara  kedua  UU  itu  adalah mengenai  sumber-sumber  pendapatan  daerah.  Dalam  ketentuan  lama menyebutkan,  bantuan  pusat  ke  daerah  baik  propinsi,  kabupaten  maupun kotamadya  melaui  kebijakan  dana  instruksi  presiden  (inpres)  dan  subsidi daerah  otonom  (SDO)  serta  inpres  desa  tertinggal  (IDT)  (1994-1995). Sedangkan  ketentuan  dalam  UU  yang  baru,  bantuan  pusat  dihapus  dan digantikan dengan dana perimbangan yang intinya bahwa daerah otonom yang menerima dana perimbangan memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan menggunakannya.

## 2.3. Pembagian Dana Perimbangan
Berdasar  Undang-Undang  No.  22  tahun  1999  tentang  pemerintah daerah  dan  Undang-Undang  No.  25  tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  akan  dilaksanakan  dengan melihat pada sumber pendapatannya sebagai berikut :
a.Penerimaan dari pajak dan bukan pajak
Penerimaan dari pajak hanya diperoleh dari pajak bumi dan bangunan serta  bea  yang  dibayar  dalam  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan. Penerimaan tersebut seluruhnya akan dibagikan ke daerah kabupaten dan kota dalam bentuk  dana alokasi umum.
b. Dana alokasi umum
Sumber keuangan lainnya untuk pemerintah daerah berasal dari dana alokasi yang berasal dari pemerintah pusat yang dulunya disebut dana subsidi atau ganjaran. Dana ini sesungguhnya berasal dari dana yang dikumpulkan dari bagian hasil penerimaan PBB dan bea perolehan hak atas bumi dan bangunan. Dana  alokasi  ini  dibedakan  menjadi  dana  alokasi  umum  dan  dana  alokasi khusus.
Dana  alokasi  umum  yang  dibagikan  kepada  daerah  berasal  dari APBN  dengan  tujuan  untuk  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah dan  nilainya  minimum  25%  dari  anggaran  rutin  dalam  APBN.  Dana  ini dialokasikan 10% untuk propinsi dan 90% untuk kabupaten/kota.

## c. Dana alokasi khusus
Dana  alokasi  khusus  juga  berasal  dari  APBN  dan  dialokasikan  ke kabupaten/kota  untuk  membiayai  kebutuhan  tertentu  yang  sifatnya  khusus, tergantung  pada  tersedianya  dana  dalam  APBN.  Yang  dimaksud  dengan kebutuhan  khusus  adalah  kebutuhan  yang  sulit  diperkirakan  dengan  rumus alokasi  umum  dan/atau  kebutuhan  yang  merupakan  komitmen  atau  prioritas nasional.  Untuk  dana  alokasi  khusus  ini  harus  ada  dana  pendamping  yang berasal  dari  APBD  guna  menyatakan  komitmen  dan  tanggung  jawab  dari pemerintah daaerah yang bersangkutan.

## 2.4. Penelitian Sebelumnya
Pertama , Shah dan Qureshi (1994), dengan hasil penelitian sebagai berikut :
GPT = 0.010 + 2.05 Own + 1.20 share – 10.50 GRDP
(4.06)    (3.32)          (3.96)           (-3.98) dimana :
GPT   = General Purpose Transfer (Inpres Dati I, Inpres Dati II, Inpres Desa, Inpres Desa Tertinggal)
Own    = Own source revenue (pendapatan asli daerah)
Share   = Share revenue (bagi hasil pajak dan non pajak)

## GRDP = Gross Regional Domestic Product (PDRB)
Dari persamaan tersebut nampak bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh  signifikan  terhadap  bantuan  pemerintah  dimana  hubungannya adalah  searah  yaitu  jika  PAD  meningkat  maka  bantuan  pemerintah  juga  akan meningkat dan sebaliknya. Sedangkan untuk variabel bagi hasil pajak dan non pajak  ternyata  juga  signifikan    mempengaruhi  bantuan  pemerintah  dengan tanda  yang  positif  .  Artinya  jika  bagi  hasil  pajak  dan  non  pajak  meningkat maka  bantuan  pemerintah  juga  akan  meningkat  dan  sebaliknya.  Variabel PDRB  berpengaruh  juga  terhadap  bantuan  pemerintah  tetapi  hubungannya negatif    yaitu  jika  PDRB  meningkat  maka  bantuan  pemerintah  berkurang sedangkan bila PDRB menurun maka bantuan pamerintah akan meningkat.
Kedua ,  Daryanto  (1997)  : Faktor  Penentu  Subsidi  Di  Daerah Istimewa  Yogyakarta .  Model  penelitian  mengacu  pada  model  penelitian  Shah dan  Qureshi.  Data  yang  digunakan  adalah  data  pooling  ( pooled  time  series) . Periode  pengamatan  dari  tahun  anggaran  1988/1989  hingga  1994/1995. Sedangkan silang tempat mencakup seluruh Dati II (4 kabupaten dan 1 kota) di propinsi DIY, sehingga jumlah observasi dalam studi ini adalah 7 x 5 = 35.
Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Jumlah  Bantuan  Pemerintah  Pusat  di  Lima  Kabupaten  / Kota di Jawa Tengah
Dari penelitian tersebut  di atas di dapatkan hasil sebagai berikut : Bantuan = -26593378.994 – 0.670 PAD + 0.01388 BHPBP  + 1.424 SDO + 4.039 YCAP (-2.493)               (-2,177)          (0.042)                    (1.754)          (0.947) + 48563,931 POP + 4395780.667 D1 – 8260146.490 D2 – 8020043.039 D3 – (1.873)                  (2.978)                   (-1.160)                   (-1.142) 10432932.318 D4 (-1.208)
Dari persamaan di atas nampak bahwa bantuan dipengaruhi oleh PAD dengan  tingkat  signifikansi  4%  dengan  tanda  yang  negatif.  Di  samping  itu bantuan  juga  dipengaruhi  oleh    SDO  dengan  tingkat  signifikansi  9%  dan berhubungan positif. Jumlah penduduk positif mempengaruhi besarnya bantuan pusat  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar    7%.  Dan  terakhir,  dummy1 berpengaruh  positif  terhadap  bantuan  pemerintah  pusat    dengan    tingkat signifikansi  sebesar  0%.  Adapun  besarnya  R  square  adalah  0.852  dan  F  test 15.938.

## Hipotesis
a. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap bantuan pemerintah pusat.
b. Bagi hasil pajak dan bukan pajak berpengaruh terhadap bantuan pemerintah pusat.
c. Subsidi daerah otonom berpngeruh terhadap bantuan pemerintah pusat
d. Produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap bantuan pemerintah pusat.
e. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap bantuan pemerintah pusat.

## III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Jenis dan Sumber Data
Data yang dipakai adalah data sekunder, gabungan data time series dan  cross  section  atau  menggunakan data  pooling ( pooled  time  series ). Adapun  data  yang  dipakai  meliputi  bantuan  pembangunan  dari  pemerintah pusat  ke  pemerintah  daerah  (sebagai  variabel  terikat),  sedangkan  variabel bebasnya  adalah  PAD,  Bagi  hasil  pajak  dan  bukan  pajak  (BHPBP),  SDO (subsidi  daerah  otonom),  PDRB  per  kapita  berdasarkan  harga  berlaku,  dan jumlah  penduduk.  Sumber  data  berasal  dari  Biro  pusat  Statistik  dan  Bank Indonesia  berbagai  terbitan.  Untuk  data  time  series,  menggunakan  periode waktu  tahun  anggaran  1996/1997,  1997/1998,  1998/1999,  1999/2000,  2000, 2001,  2002  dan  2003  sedangkan  data  cross  section  mengambil  empat kabupaten yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri dan satu kota yaitu Kota Surakarta.

## 3.2 Definisi Operasional Variabel
Bantuan PAD BHPBP SDO PDRB
Jumlah
Penduduk : : : : : : Bantuan  pembangunan,  merupakan  total  bantuan  yang diterima     Dati II Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  tingkat  kemampuan  suatu daerah dalam membiayai pembangunan dari sumber-sumber asli daerah Bagi  hasil  pajak  dan  bukan  pajak,  merupakan  bagian  yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah yang dikelompokkan dalam PDS (pendapatan daerah sendiri) Subsidi  daerah  otonom  yaitu  subsidi  yang  dipergunakan untuk  kegiatan  belanja  rutin  (belanja  pegawai  dan  non pegawai) PDRB per kapita (berdasarkan harga berlaku) Jumlah penduduk yang ada di Dati II

## 3.3 Perumusan Model
Model penelitian yang dipakai :
Bantuan    =   bo + b1 PAD + b2 BHPBP + b3 SDO + b4 YCAP + b5 POP +  Dimana : Bantuan
PAD BHPBP
SDO YCAP POP  = = = = = =
=
Total  bantuan  pembangunan  yang  diterima
Dati II Pendapatan asli daerah Bagi hasil pajak dan bukan pajak Subsidi daerah otonom PDRB per kapita Jumlah penduduk Error term

## Tehnik Analisis
Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan pooled time  series atau  popular  disebut data  pooling .  Data  pooling  merupakan kombinasi  antara  data  runtut  waktu  yang  memiliki  observasi  temporal  biasa pada  suatu  unit  analisis,  dengan  data  silang  tempat  yang  memiliki  observasi pada suatu unit analisis pada suatu titik waktu tertentu (Sayrs, 1989: 5-7). Jadi bila sejumlah variabel untuk sejumlah silang tempat yang berbeda diobservasi selama  kurun  waktu  tertentu,  maka  akan diperoleh  data  pooling.  Dengan  data pooling maka akan meningkatkan efisiensi dari model yang diestimasi.
Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Jumlah  Bantuan  Pemerintah  Pusat  di  Lima  Kabupaten  / Kota di Jawa Tengah
Ada  dua  alasan  yang  mendasari  penggunaan  analisis  dengan  data pooling  yaitu  pertama,  penggunaan  data  pooling  akan  meningkatkan  jumlah observasi (sampel). Hal ini berarti mengatasi masalah keterbatasan jumlah data runtut  waktu  yang  umumnya  dijumpai  untuk  penelitian  bisnis,  pasar  modal, perusahaan,  akuntansi  dan  regional.  Kedua,  dengan  data  pooling  akan diperoleh  variasi  antar  unit  yang  berbeda  menurut  ruang  dan  variasi  yang muncul menurut waktu.
Tehnik yang dipakai adalah GLS ( Generalized Least Square ). Ada 2  pendekatan  yang  digunakan  dalam  menganalisis  data  pooling  yaitu pendekatan Fixed  Effect  Model (FEM)  atau least  square  dummy  variable (LSDV) yang  menganggap  slope  koefisien  adalah  konstan  tetapi  intercept berbeda  untuk  masing-masing  obyek.  Kedua,  Pendekatan  R andom  Effect Model  (REM) atau error  components  model (ECM ) yang  memperlakukan intercept sebagai variable random untuk masing-masing kelompok.

## 3.5. Uji Hipotesis
a.  Uji  t .  Uji  ini  dilakukan  untuk  melihat  signifikansi  dari  pengaruh  variabel independen  secara  individu  terhadap  variabel  dependen,  dengan menganggap  variabel  independen  lainnya  konstan.  Nilai  t  hitung  dapat dicari dengan rumus :
t hitung = koefisien regresi (bi)/ standar deviasi bi
Jika  t  hitung  >  t  tabel  pada  tingkat  kepercayaan  tertentu  maka  Ho  ditolak yang  berarti  bahwa  variabel  independen  yang  diuji  signifikan  dan sebaliknya  jika  t  hitung  <  t  tabel  maka  Ho  diterima  yang  berarti  bahwa variabel independen yang diuji tidak signifikan.
b.  Uji  F .  Uji  ini  dilakukan  untuk  melihat  pengaruh  variabel-variabel independen terhadap variabel dependent secara keseluruhan. Nilai F hitung dapat dicari dengan rumus :
F hitung =  R 2 /(k-1)  /  (1-R 2 )/(N-k) 
Jika  F  hitung  >  F  tabel  maka  Ho  ditolak,  yang  berarti  bahwa  variabel independen  secara  bersama-sama  mempengaruhi  variabel  dependen.  Dan sebaliknya  jika  F  hitung  <  F  tabel  maka  variabel  independen  secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.
c.   Menguji besaran dari R 2 yang menunjukkan besarnya koefisien determinasi. Dari    R 2 kita  bisa  mengetahui goodness  of  fit (kebaikan  suai)  dari  suatu model, karena R 2 menunjukkan prosentase dari variasi variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh model.

## IV. HASIL PENELITIAN

## 4.1. Uji Spesifikasi Model
Untuk  menentukan  model  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  REM atau FEM maka perlu dipertimbangkan (Gujarati, 2003:650) :
a. Jika T (jumlah data time series) besar dan N (jumlah data cross section) kecil, ada kemungkinan perbedaan nilai parameter yang diestimasi baik dengan  FEM  maupun  REM  kecil.  Pada  kondisi  ini  lebih  baik menggunakan FEM.
b. Ketika  N  besar  dan  T  kecil,  estimasi  yang  didapat  kedua  model berbeda.  Jika  kita  tidak  yakin  bahwa  data  cross  section  yang  diambil tidak  random  maka  penggunaan  FEM  lebih  tepat.  Tetapi  kalau  kita yakin data yang diambil random maka digunakan REM.
c. Jika individual  error  component dan  satu  atau  lebih  dari  regressor berkorelasi maka penggunaan REM menjadi bias.
d. Jika  N  besar  dan  T  kecil  dan  jika  asumsi  yang  mendasari  REM dipegang maka REM lebih efisien disbanding FEM.
Berdasar  point  pertama,  jumlah  T  besar  karena  berjumlah  sembilan dan  jumlah  N  kecil  karena  hanya  berjumlah  lima,  berarti  model  yang  tepat adalah  FEM.  Hal  ini  diperkuat  dengan  pertimbangan  kedua,  dimana pengambilan  sample  tidak  bias  dikatakan  mewakili  atau  representasi  dari kabupaten atau kota di seluruh Indonesia karena antar propinsi saja kondisinya sudah  sangat  berbeda  apalagi  antar  kabupaten  atau  kota.  Point  ketiga  juga memperkuat  pendapt  tersebut  karena  dengan  terjadinya  multikolinieritas antar variable  bebas  maka  kalau  menggunakan  REM  akan  bias.  Dan  kalua  dilihat dari  uji  R  square  ( goodness  of  fit )  maka  nilai  tertinggi  terdapat  pada  model FEM  yaitu  sebesar  63,28%  bandingkan  dengan  REM  yang  hanya  14,98% sedangkan model common 33,22%.
Berdasar alasan-alasan tersebut maka dalam penelitian ini digunakan model fixed effect (FEM).

## 4.2. Analisis Hasil Regresi
Hasil  regresi  tiga  model  (common,  random  effect  dan  fixed  effect) disajikan dalam tabel berikut :
Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Jumlah  Bantuan  Pemerintah  Pusat  di  Lima  Kabupaten  / Kota di Jawa Tengah
Tabel-1 Hasil Estimasi Model Common Fixed Effect Model (FEM) Random Effect Model (REM) Konstanta (C) - 3512983 (-0.3999) - 14082212 (1.973715)** PDRB (GDP) 1.955221 (1.5281) 5.825028 (3.8812)* 1.367636 (0.9601) PAD - 0.169665 (- 0.7468) 0.154863 (- 4.9202)* - 0.430993 (-2.1586)** BHPBP (BHP) - 0.106898 (- 0.4815) 0.154863 (0.9387) - Penduduk (PDD) 17.57514 (2.1529)** -58.54417 (- 1.8254)** - 1.488428 ( - 0.2449) SDO - 0.032525 (- 2.0988)** 0.001414 (0.1101) - R 2 0.468276 0.703554 0.110939 F test 6.869269 20.76638 - DW 1.989725 2.568467 1.266443 Keterangan : -Signifikan 1% = *, 5% = **, 10% = ***. -Angka dalam kurung adalah t statistik.
-Untuk  REM  hanya  digunakan  tiga  variabel  bebas  karena  jumlah  data  cross section  harus lebih banyak dari pada jumlah variabel bebasnya. Model REM baru bisa diolah setelah dikurangi dua variabel bebasnya.
Seperti  telah  dijelaskan  di  depan  bahwa  model  yang  tepat  adalah FEM. Dari hasil estimasi tersebut kemudian dilakukan :
a. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
Dari  hasil  uji  multikolinearitas  dengan  menggunakan  VIF,  ternyata hasilnya  ada  disekitar  10  dan  RJ2  ada  yang  disekitar  0,90  sehingga diperkirakan  terjadi  multikolinieritas.  Akan  tetapi  jika  digunakan  TOL, diperoleh  angka  di  bawah  satu,  yang  berarti  tidak  ada  multikolinieritas.  Di samping  itu  multikolinieritas  biasanya  terjadi  pada  data  time  series.  Dengan menggunakan data pooling maka masalah multikolinieritas secara teknis tidak ada.
Heteroskedastis  biasanya  muncul  pada  estimasi  yang  menggunakan data  cross  section.  Dengan  metode  GLS  yang  pada  intinya  memberikan pembobotan  pada  variasi  data  yang  digunakan  dengan  kuadrat  varians  dari model, secara teknis estimasi ini sudah terbebas dari heteroskedastis.
Untuk  uji  autokorelasi  digunakan  uji  Durbin  Watson.  Dari  hasil regresi  didapatkan  nilai  DW  hitung  sebesar  2.57,  yang  berarti  tidak  terjadi penyimpangan asumsi autokorelasi.
b. Uji t test
Dari  hasil  estimasi  Fixed  Effect  Model  (FEM)  di  dapat  persamaan  sebagai berikut :
BAN = 5.825028GDP – 1.338809PAD + 0.154863BHP - 58.54417PDD  +  0.001414SDO
Jika diuraikan per daerah kabupaten atau kota maka di dapatkan persamaan :
BAN_BOY = 61435359.08 + 5.825027508*GDP_BOY - 1.338808796*PAD_BOY + 0.1548627079*BHP_BOY - 58.54416878*PDD_BOY + 0.001414231776*SDO_BOY BAN_KLA = 76353088.27 + 5.825027508*GDP_KLA - 1.338808796*PAD_KLA + 0.1548627079*BHP_KLA - 58.54416878*PDD_KLA + 0.001414231776*SDO_KLA BAN_SKJ = 45684955.8 + 5.825027508*GDP_SKJ - 1.338808796*PAD_SKJ + 0.1548627079*BHP_SKJ - 58.54416878*PDD_SKJ + 0.001414231776*SDO_SKJ BAN_SKT = 44417315.06 + 5.825027508*GDP_SKT - 1.338808796*PAD_SKT + 0.1548627079*BHP_SKT - 58.54416878*PDD_SKT + 0.001414231776*SDO_SKT BAN_WNG = 75510141.45 + 5.825027508*GDP_WNG - 1.338808796*PAD_WNG + 0.1548627079*BHP_WNG - 58.54416878*PDD_WNG + 0.001414231776*SDO_WNG
Interpretasi  dari  model  tersebut  adalah  bahwa  PDRB  berpengaruh (tingkat signifikansi 0%) positif terhadap bantuan dari pemerintah pusat (lihat lampiran). Jika PDRB naik sebanyak Rp 1 maka akan menyebabkan kenaikan bantuan pusat sebesar Rp5.825028 dan sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  Shah  dan  Quresi,  hanya  saja  hubungannya antara keduanya negatif.
Pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  terhadap  bantuan  pemerintah pusat dengan tingkat signifikansi 0% dan hubungannya negatif. Hal ini berarti jika PAD meningkat sebesar Rp 1 maka akan menyebabkan penurunan bantuan dari  pusat  sebesar  RP  1.338809.  Penelitian  ini  didukung  oleh  hasil  penelitian dari  Daryanto  dengan  hubungan  juga  negatif  sedangkan  penelitian  Shah  dan Quresi signifikan tetapi berhubungan positif.
Variabel  bagi  hasil  pajak  dan  bukan  pajak  (BHPBP)  tidak berpengaruh terhadap bantuan pemerintah pusat karena tingkat signifikansinya rendah yaitu 35,43%. Hal ini bertentangan dengan penelitian Shah dan Qureshi yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan.
Adapun  variabel  jumlah  penduduk  berpengaruh  terhadap  bantuan pusat  dengan  tingkat  signifikansi  7,65%  dan  bertanda  negatif.  Artinya  jika jumlah  penduduk  bertambah  satu  orang  maka  akan  menyebabkan  bantuan
Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Jumlah  Bantuan  Pemerintah  Pusat  di  Lima  Kabupaten  / Kota di Jawa Tengah
menurunsebesar  Rp  58,54417.  Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  Daryanto tetapi hubungannya negative.
Variabel  terakhir  yaitu  subsidi  daerah  otonom  (SDO)  hasilnya  tidak signifikan  (91,29%).  Hal  ini  bertentangan  dengan  hasil  penelitian  Daryanto yang menunjukkan hubungan yang positif antara keduanya.
Jika pendapatan regional, pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, jumlah penduduk dan subsidi daerah otonom di daerah Boyolali, Klaten,  Sukoharjo,  Surakarta  dan  Wonogiri  tidak  ada  alias  nol  maka  bantuan pemerintah  pusat  terbesar  akan  diterima  oleh  Kabupaten  Klaten  (Rp 76.353.088,27)  diikuti  Kabupaten  Wonogiri  (Rp  75.510.141.45).  Sedangkan yang  paling  kecil  menerima  bantuan  dari  pusat  adalah  Kota  Surakarta  yaitu sebesar Rp 44.417.315,06.
Dilihat  dari  uji  F,  secara  bersama-sama  variabel-variabel  pendapatan regional,  pendapatan  asli  daerah,  bagi  hasil  pajak  dan  bukan  pajak,  jumlah penduduk  dan  subsidi  daerah  otonom  berpengaruh  terhadap  bantuan pemerintah pusat dengan tingkat signifikansi 0%.
Beberapa hal penting yang perlu diungkapkan dalam temuan empiris ini  adalah  dilihat  dari  hubungan  yang  searah  antara  pendapatan  dan  bantuan pusat.  Berarti  antara  teori  dengan  empiris  berbeda.  Secara  teori  harusnya dengan meningkatnya pendapatan akan menurunkan bantuan dari pusat  karena peningkatan  pendapatan  berarti  meningkatnya  kemandirian  daerah  dalam melakukan  pembangunan,  tetapi  yang  terjadi  di  Boyolali,  Klaten,  Sukoharjo, Surakarta  dan  Wonogiri  justru  sebaliknya.  Hal  ini  bisa  terjadi  kemungkinan karena  kesadaran  masyarakat  di  daerah  yang  kaya  semakin  tinggi  sehingga tuntutan  mereka  untuk  mendapat  bagian  yang  lebih  besar  dari  sumber  daya alam yang dimilikinya semakin besar.
Untuk  variabel  pendapatan  asli  daerah  (PAD)sudah  sesuai  dengan teori yaitu meningkatnya PAD maka kemampuan daerah dalam menyelenggarakan  pemerintahan  semakin  baik  dengan  demikian  wajar  kalau bantuan  dari  pusat  semakin  kecil.  Dengan  demikian  tujuan  dari  kebijakan otonomi  daerah  bias  tercapai  yaitu  mendorong  daerah  untuk  lebih  berperan dalam memberdayakan ekonomi dan budaya masyarakat secara tepat sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Jumlah  penduduk  seharusnya  berhubungan  positif  dengan  bantuan pusat.  Akan  tetapi  dalam  penelitian  ini  justru  berhubungan  negatif.  Harusnya semakin  banyak  jumlah  penduduk  makin  banyak  bantuan  dari  pusat  agar masyarakat lebih sejahtera hidupnya. Hal ini bisa terjadi karena kepala daerah di  daerah  yang  relatif  padat  penduduknya  dan  banyak  penduduk  miskinya cenderung  enggan  menunjukkan  bahwa  di  daerahnya  banyak  rakyatnya  yang miskin  atau  istilahnya  banyak  pejabat  yang  ABS  (asal  bapak  senang).  Hal  ini terbukti  dari  banyaknya  kepala  daerah  yang  enggan  mengakui  bahwa  ada rakyatnya  yang  mengalami  busung  lapar.  Kalau  kesadaran  kepala  daerah  itu
tinggi atau kalau kepala daerah itu menyadari bahwa jabatan itu amanah, maka mereka akan berusaha untuk memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

## V. KESIMPULAN
Dalam  penelitian  ini  yang  cocok  untuk  digunakan  sebagai  model adalah FEM ( fixed effect model). Dari hasil uji penyimpangan asumsi klasik, tidak terjadi multikolinieritas, heteroskedastisitas maupun autokorelasi.
Dari  hasil  regresi  didapat  bahwa  variabel  pendapatan  berpengaruh positif  terhadap  bantuan  pusat.  Demikian  juga  pendapatan  asli  daerah  dan jumlah  penduduk,  hanya  saja  kedua  variabel  ini  berhubungan  negatif  dengan bantuan  pusat.  Jika  semua  variabel  bebas  tersebut  nol  nilainya  maka  bantuan pusat  terbanyak  diterima  oleh  Kabupaten  Klaten  dan  terkecil  diterima  Kota Surakarta.

## REFERENSI
Badi  H.  Baltagi,  2001, Econometric  Analysis  Of  Panel  Data ,  John  Wiley  & Sons, LTD.
BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah, Berbagai Terbitan.
Daryanto,S. (1997), Kontribusi Bantuan Pembangunan Terhadap Pembiayaan Pembangunan  dan  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  di  Seluruh Daerah  Tingkat  II  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, Unpublished  S2 Tesis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Gujarati, D., 2003, Basic Econometrics, McGraw-Hill.
Juli  Panglima  Saragih,  2003, Desentralisasi  Fiskal  dan  Keuangan  Daerah Dalam Otonomi, Ghalia Indonesia.
Mudrajad  Kuncoro,  2001, Metode  Kuantitatif  –  Teori  dan  Aplikasi  Untuk Bisnis dan Ekonomi, UPP AMP YKPN.
Sritua Arief, 1993, Metodologi Penelitian Ekonomi, UI Press.
Suparmoko,  2002, Ekonomi  Publik  –  Untuk  Keuangan  dan  Pembangunan Daerah, Andi Yogyakarta.
Sayrs, L.W., 1989, Pooled Time Series Analysis, London:Sage Publications.
Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Jumlah  Bantuan  Pemerintah  Pusat  di  Lima  Kabupaten  / Kota di Jawa Tengah

## Lampiran : Fixed Effect Model
Dependent Variable: BAN? Method: GLS (Cross Section Weights) Date: 08/15/05   Time: 12:03 Sample: 1995 2003 Included observations: 9
Number of cross-sections used: 5 Total panel (balanced) observations: 45 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. GDP? 5.825028 1.500827 3.881213 0.0004 PAD? -1.338809 0.272104 -4.920213 0.0000 BHP? 0.154863 0.164975 0.938703 0.3543 PDD? -58.54417 32.07109 -1.825450 0.0765 SDO? 0.001414 0.012840 0.110140 0.9129 Fixed Effects _BOY--C 61435359 _KLA--C 76353088 _SKJ--C 45684956 _SKT--C 44417315 _WNG--C 75510141 Weighted Statistics R-squared 0.703554     Mean dependent var 12185671 Adjusted R-squared 0.627326     S.D. dependent var 7951420. S.E. of regression 4854109.     Sum squared resid 8.25E+14 Log likelihood -745.4398     F-statistic 20.76638 Durbin-Watson stat 2.568467     Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.622990     Mean dependent var 10556486 Adjusted R-squared 0.526044     S.D. dependent var 7299532. S.E. of regression 5025322.     Sum squared resid 8.84E+14 Durbin-Watson stat 2.473726