## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUMAH SAKIT DALAM PEMBATASAN PENGAMBILAN FOTO DAN ATAU VIDEO DI RSUD KABUPATEN BULELENG
Oleh : Nyoman Kajeng Dharma Yasa¹ dan Gede Sandiasa 2 .

## Abstraksi
Perkembangan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  yang  sangat berkembang  pesat  dan  canggih  serta  amanat  dari  undang-undang  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik,  undang-undang  tentang  Rumah  Sakit,  undang- undang tentang Rahasia Kedokteran, dan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, peneliti merumuskan masalah : 1) Bagaimana implementasi kebijakan rumah sakit dalam pengambilan foto dan atau video di RSUD Kab.Buleleng ? 2) Bagaimana dampak kebijakan rumah sakit dalam pengambilan foto dan atau video di RSUD Kab.Buleleng ?
Untuk  mengkaji  masalah  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan dan mengolah data hasil wawancara dengan hasil observasi dan hasil dokumentasi serta menjelaskan dengan mendeskripsikan hasil pengolahan data tersebut sehingga mudah dipahami. Analisis data menggunakan analisis  kualitatif.  Analisis  ini  dilakukan  sepanjang  berlangsungnya  penelitian dan dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian.
Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  :  1)  Implementasi  kebijakan rumah  sakit  dalam  pembatasan  pengambilan  foto  dan  atau  video  di  RSUD Kab.Buleleng sudah berjalan baik dan jelas dikaji dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi, 2) Dampak kebijakan rumah sakit dalam pembatasan  pengambilan  foto  dan  atau  video  di  RSUD  Kabupaten  Buleleng memberikan dampak positif untuk petugas layanan kesehatan dan juga pengguna layanan  di  RSUD  Kab.Buleleng.  Rekomendasi  yang  dihasilkan  penelitian  ini yaitu:  1)  Agar  RSUD  Kabupaten  Buleleng  membuat  SOP  secara  tertulis  dalam menangani  pelanggaran  kebijakan  rumah  sakit  dalam  pembatasan  pengambilan foto  dan  atau  video  di  RSUD  Kabupaten  Buleleng,  2)  Agar  RSUD  Kabupaten Buleleng  lebih  sering  lagi  mengadakan  penyuluhan  dan  edukasi  secara  rutin terhadap    pegawai  dan  petugas  pelaksana  layanan  kesehatan  maupun  pengguna layanan.
Kata  kunci  :  Implementasi  kebijakan,  pengambilan  foto  video,  RSUD Kab.Buleleng .
¹ Staf RSUD Kabupaten Buleleng Email : kajengdharmayasa@gmail.com ²Staf Pengajar Universitas Panji Sakti email: sandiasagede1970@gmail.com

## 1. Pendahuluan
Perkembangan teknologi di Indonesia semakin canggih. Telepon genggam menjadi  alat  telekomunikasi  yang  paling  banyak  digunakan  oleh  masyarakat indonesia.  Dengan  kecanggihanya  saat  ini,  telepon  genggam  dapat  mengambil
gambar atau foto, merekam suara bahkan merekam video.Gambar dan video yang dihasilkan  kamera  serta  rekaman  suara  telepon  genggam  menjadi  salah  satu informasi  yang disebarkan oleh masyarakat.Internet juga menjadi salah satu fitur yang ada pada telepon genggam sebagai alat terpenting untuk menyebarkan berita. Layanan  media  sosial  berbasis web atau  jejaring  sosial  seperti Facebook, Instagram,  Whats  app ,  dan  masih  banyak  lagi.  Media  sosial  pada  internet  yang merupakan  sasaran  untuk  menyebarkan  berita  yang  mereka  dapat  dan  kemudian mereka  sebarkan,  sehingga  masyarakat  dapat  menyebarkan  informasi  dalam  satu genggaman.Dengan begitu banyaknya informasi yang ada di media sosial, banyak berita  yang  tidak  sesuai  dengan  fakta  yang  diperoleh  bahkan  cenderung  bohong ( hoaks ).Terlebih  lagi  apabila  pemberitaan  bohong  ( hoaks )  tersebut  menyangkut seseorang  atau  suatu  perusahaan.Oleh  sebab  itu  menurut  Gede  Sandiasa, “dibutuhkan peningkatan kemampuan literasi dibidang digital dan edukasi secara terus  menerus  kepada  masyarakat,  untuk  dapat  meningkatkan  pengetahuan  dan terhindar dari berita HOAKS”  (Sandiasa, 2020: 50).
Maraknya pemberitaan bocornya data pasien Covid-19 dibeberapa media, seperti  data  pasien  covid-19  bocor,  bukti  lemahnya  perlindungan  data  pribadi dimuat pada SINDOnews.com pada minggu 21 juni 2020 pukul 19.13 WIB. Data yang bocor terkait pasien Covid-19, informasi dan pemberitaan ini dapat diakses di smart  phone semua  orang  melalui  aplikasi  internet  dan  media  sosial  yang dimilikinya.  Hal  ini  membuat  masyarakat  resah  dan  ditakutkan  akan  terjadi diskriminasi  dan  stigmatisasi  terhadap  pasien  dan  keluarga  pasien  terkonfirmasi covid-19.  Disisi  lain  data  tersebut  dapat  disalahgunakan  untuk  tindak  kejahatan seperti penipuan dan pemanfaatan demi kepentingan kelompok tertentu.
Maraknya  kasus  pengambilan  paksa  jenasah  yang  diduga  Covid-19  di rumah  sakit  terjadi  di  beberapa  daerah.  Beberapa  dari  kejadian  tersebut  direkam dan  kemudian  tersebar  di  media  sosial  seperti  di  rumah  sakit  Dadi  Makassar Sulawesi Selatan, Viral video keluarga ambil paksa jenasah PDP dari RS, datang 100 orang dan bawa senjata tajam pada hari rabu, 3 Juni 2020 yang dimuat pada media  kompas.com.  pada  4  juni  2020  pukul  15.42  WIB.  Kasus  pengambilan jenasah  ini  membuat  petugas  pelayanan  menjadi  was-was  dalam  melaksanakan
tugasnya.  Jaminan  privasi  dan  jaminan  keamanan  bagi  petugas  pelayanan kesehatan  terganggu.Masyarakat  dinilai  telah  mengabaikan  aturan  dan  kebijakan yang  berlaku  di  rumah  sakit.Salah  satunya  adalah  aturan  dan  kebijakan  rumah sakit yang diabaikan yaitu terkait pembatasan pengambilan foto dan atau video di rumah sakit.
Tidak  semua  informasi  dan  dokumentasi  di  rumah  sakit  dapat  dibuka  ke publik.Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36  Tahun  2012  tentang  Rahasia  Kedokteran.Rahasia  kedokteran  adalah  data  dan informasi  tentang  kesehatan  seseorang  yang  diperoleh  tenaga  kesehatan  pada waktu  menjalankan  pekerjaan  atau  profesinya.Pasal  4  tentang  kewajiban menyimpan rahasia kedokteran, ayat 3 menyatakan kewajiban menyimpan rahasia kedokteran berlaku selamanya, walaupun pasien telah meninggal dunia.
Salah  satu  upaya  mewujudkan  amanat  undang-undang  tentang  informasi yang  dikecualikan  tersebut,  dipandang  perlu  untuk  membuat  kebijakan  yang mengatur pembatasan pengambilan foto atau video di RSUD Kabupaten Buleleng yang mengacu pada pertimbangan : 1) Kenyamanan lingkungan dan privasi pasien sangat  membantu  proses  pemulihan  kesehatan  pasien,2)  Privasi  dan  identitas pasien  merupakan  informasi  yang  dirahasiakan  menurut  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  nomor  36  Tahun  2012tentang  Rahasia Kedokteran,3) Dalam memberikan pelayanan, dokter atau petugas lain dilindungi oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  44  tahun  2009  tentang  Rumah Sakit.
Berhasil  tidaknya  pembangunan  di  suatu  daerah  atau  negara  sangat tergantung  pada  kebijakan  yang  dikeluarkan  dan  dilaksanakan  oleh pemerintah.Kebijakan  pemerintah  inilah  yang  nantinya  diharapkan  dapat memecahkan  segala  persoalan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  dan  masyarakat secara umum.  Seperti yang disampaikan oleh Indiahono (2009 : 18 - 19), bahwa kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh  pemerintah  untuk  memecahkan  masalah  publik  yang  dihadapi.  Kebijakan publik sejauh mungkin diupayakan berada dalam rel kebijakan yang berasas pada sebesar-besarnya kepentingan publik.
Menurut  Masmanian  dan  Sabatier  (dalam  Wahab,  2008  :  51)  bahwa implementasi  dapat  dikatakan  sebagai  sesuatu  untuk  memahami  apa  yang senyatanya  terjadi  sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan, yakni  kejadian-kejadian  dan  kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah  disahkannya pedoman-pedoman  kebijakan  negara,  yang  mencakup  baik  usaha-usaha  untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  peneliti  melakukan  penelitian  untuk mengetahui:1)  Implementasi  kebijakan  rumah  sakit  dalam  pembatasan pengambilan  foto  dan  atau  video  di  RSUD  Kab.Buleleng,  2)Dampak implementasi kebijakan rumah sakit dalam pembatasan pengambilan foto dan atau video di RSUD Kab.Buleleng
2. Kajian Pustaka
2.1 Pengertian Kebijakan
Menurut  Sandiasa  (2016  :  5),  mengemukakan  kebijakan  sebagai  suatu taktik  dan  strategi  yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan.  Oleh  karena  itu  suatu kebijakan  memuat  tiga  elemen  yaitu  :1)  Identifikasi  dari  tujuan  yang  ingin dicapai,2) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan  yang diinginkan, 3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan nyata dari taktik atau strategi.

## 2.2    Pengertian Kebijakan Publik
Menurut  Nugroho  (2009)  kebijakan  publik  adalah  kebijakan  yang mendorong  setiap  warga  msyarakat  untuk  membangun  daya  saingnya  masing- masing dan bukan semakin menjerumuskan kedalam pola ketergantungan.Dimana  kebijakan  publik  hadir  dengan  tujuan  tertentu  yaitu untuk  mengatur  kehidupan  bersama  untuk  mencapai  tujuan,  visi  dan  misi bersama  yang  telah  disepakati.  Dengan  kata  lain,  kebijakan  publik  adalah  jalan mencapai  tujuan  bersama  yang  dicita-citakan.  Kebijakan  publik  merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan publik  merupakan  suatu  proses  yang  mencakup  pula  tahapan  implementasi  dan
evaluasi,  sehingga  definisi  kebijakan  publik  diatas  yang  menekankan  pada  apa diusulkan atau yang dilakukan menjadi kurang memadai atau kurang cepat.

## 2.3 Pengertian Implementasi
Implementasi  menurut  Wahab (dalam  Tahir ,  2015), mengatakan bahwa : Implementasi  adalah  pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya  dalam bentuk  Undang-Undang,  namun  dapat  pula  berbentuk  perintah-perintah  atau keputusan  eksekutif  yang  penting  atau  keputusan  badan  peradilan  lazimnya, keputusan  tersebut  mengidentifikasikan  masalah  yang  diatasi,  menyebutkan secara  tegas  tujuan/sasaran  yang  ingin  dicapai,  dan  berbagai  cara  untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

## 2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.
Edwards  III  (dalam  Tahir,  2015  :  61)  mengemukakan  bahwa  dalam pendekatan  implementasi  kebijakan  pertanyaan  abstraknya  dimulai  dari bagaimana  pra  kondisi  untuk  suksesnya  kebijakan  publik  dan  apa  hambatan utama  dari  kesuksesan  kebijakan  publik.  Untuk  menjawab  pertanyaan  penting itu.Maka Edwards III mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan  kebijakan  publik  yaitu  :1)  Komunikasi;  2)  Sumberdaya; 3) Disposisi; dan 4) Struktur birokrasi.

## 2.5 Dampak Implementasi Kebijakan
Subarsono  (2013:  122),  mengemukakan  tentang  dampak  sebagai  berikut, impact (dampak)  adalah  akibat  lebih  jauh  daripada  masyarakat  sebagai konsekuensi  adanya  kebijakan  yang  diimplementasikan.  Dampak  positif dimaksudkan  sebagai  dampak  yang  memang  diharapkan  terjadi  akibat  sebuah kebijakan  dan  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat.Dampak  negatif  adalah akibat yang tidak memberikan manfaat masyarakat dan tidak diharapkan terjadi.

## 2.6 Keterbukaan Informasi Publik
Suharno,dkk.  (2006  :  16-18)  menyatakan  makna  terbuka  atau  transparan memiliki  arti  jernih,  jelas,  nyata  dan  mudah  dipahami.  Keterbukaan  menunjukan
pada  tindakan  berbagai  kebijakan  dalam  suatu  persoalan  dengan  tujuan memberikan informasi faktual. Sikap keterbukaan akan memberikan jaminan  jika dilakukan  dengan  secara  konsisten  dan  utuh.  Jika  segala  aspek  penyelenggaraan pelayanan,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  antara pemberi/penyelenggara  layanan  dengan  pengguna  layanan  dapat  diakses  dengan mudah dan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah dipahami oleh publik, maka  praktek  penyelenggaraan  tersebut  memiliki  tingkat  keterbukaan  tinggi, seperti  :  persyaratan,  waktu,  biaya,  alur  pelayanan,  mekanisme  pengaduan,  dan sebagaiannya.  Sebaliknya  manakala  semua  atau  sebagian  dari  aspek  pelayanan tidak terbuka dan sulit diakses oleh para pengguna layanan maupun stakeholders , maka  penyelenggaraan  pelayanan  tersebut  memiliki  tingkat  keterbukaan  yang rendah atau dengan kata lain tidak memenuhi kaidah keterbukaan.

## 2.7 Foto dan Video
Foto  dapat  berfungsi  sebagai  bukti  ilmiah,  bernilai  berita,  dokumen, karya seni dan arsip kehidupan. Foto juga merupakan alat visual  yang kongkret karena dapat memvisualisasikan sesuatu yang direkam dengan lebih realistis dan akurat. Karya foto merupakan rekaman visual atas benda, hal, kejadian/peristiwa melalui  teknik  fotografi.  Karya  foto  selain  memberi  informasi  yang  cermat, otentik, juga memiliki nilai dokumenter yang tinggi (Wibowo, 2015.137-138).
Arsyad (2011 : 49) menyatakan bahwa video merupakan gambar-gambar dalam frame ,  dimana frame demi frame diproyeksikan  melalui  lensa  proyektor secara  mekanis  sehingga  pada  layar  terlihat  gambar  hidup.  Video  menyajikan informasi,  memaparkan  proses,  menjelaskan  konsep  yang  rumit,  mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu dan mempengaruhi sikap.
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  11  tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  pada  pasal  1  menyebutkan  bahwa foto dan video merupakan informasi elektronik dan dokumen elektronik.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  yaitu sebuah  cara/upaya  lebih  untuk  menekankan  pada  aspek  pemahaman  secara
mendalam  pada  suatu  permasalahan , masalah  penelitian  ini  dikaji  menggunakan metode  deskriptif  kualitatif  yaitu  mengumpulkan  dan  mengolah  data  hasil wawancara  dengan  hasil  observasi  dan  hasil  dokumentasi  serta  menjelaskan dengan  mendeskripsikan  hasil  pengolahan  data  tersebut  sehingga  mudah dipahami.  Analisis  data  menggunakan  analisis  kualitatif.  Analisis  ini  dilakukan sepanjang  berlangsungnya  penelitian  dan  dilakukan  secara  terus  menerus  dari awal sampai akhir penelitian.
Dalam  penelitian  ini  untuk  penentuan  informan  menggunakan  metode purposive  sampling.  Peneliti  memilih  informan  menurut  kriteria  tertentu  yang sesuai  dengan  topik  penelitian.  Informan  dalam  penelitian  ini  terutama  adalah Direktur  RSUD  Kabupaten  Buleleng,  Wadir  SDM,  Wadir  Pelayanan,  Kepala Bagian  Pelaporan  dan  Informasi,  Kasubag  Informasi  dan  Humas,  Kasubag Pelaporan  dan  Evaluasi  dan  juga  staf  terkait.  Pengambilan  data  dari  informan disesuaikan dengan tingkat kejenuhan data, dalam artian pengembangan informan akan  dihentikan  jika  data  yang  terkumpul  telah  mampu  memecahkan  atau menjawab penelitian secara tuntas.
Adapun  fokus  penelitian  penelitian  ini  adalah  mengenai  bagaimana implementasi  kebijakan  rumah  sakit  dan  dampak  dari  kebijakan  rumah  sakit tersebut,  analisis  telah  dimulai  sejak  merumuskan  dan  menjelaskan  masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai selesai hasil penelitian. Analisis data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat  peneliti mengumpulkan data  dengan  cara  memilah  mana  data  yang  sesungguhnya  penting  atau  tidak. Ukuran penting atau tidaknya mengacu pada kontribusi data tersebut pada upaya menjawab fokus penelitian. Setelah data disajikan maka akan dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi, untuk itu diusahakan mencari pola, model, hubungan, persamaan, hal-hal  yang sering muncul. Jadi, dari data tersebut berusaha diambil keputusan,  verifikasi  dapat  dilakukan  dengan  keputusan  didasarkan  pada  reduksi data  dan  penyajian  data  yang  merupakan  jawaban  atas  masalah  yang  diangkat dalam penelitian melalui analisis Miles & Huberman (Sugiyono, 2014).

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Implementasi Kebijakan Rumah Sakit
Peneliti  menggunakan  teori  Edward  III  dalam  meneliti  implementasi kebijakan  rumah  sakit  dalam  pembatasan  pengambilan  foto  dan  atau  video  di RSUD Kab.Buleleng ini. Edward III (dalam Tahir, 2015 : 61) menjelaskan bahwa ada  empat  variabel  yang  menjadi  indikator  keberhasilan  pengimplementasian suatu  kebijakan  publik  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur birokrasi.
a) Komunikasi
Dari  hasil  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  dapat  diketahui  :  1) Kebijakan  pembatasan  pengambilan  foto  dan  atau  video  di  RSUD  dikeluarkan untuk  mengakomodir aturan  yang sudah ada terkait undang-undang Keterbukaan Informasi  Publik,  undang-undang  tentang  Rumah  Sakit,  undang-undang  tentang Rahasia  Kedokteran,  dan  undang-undang  ITE  juga  mengakomodir  pihak  yang berkepentingan  dengan  pengambilan  foto  atu  video  dan  informasi  publik,  2) Pengambilan  foto  dan  atau  video  tidak  sepenuhnya  dilarang  tapi  diadakan pembatasan  untuk  menjaga  privasi  dan  kenyamanan  pasien  dan  petugas  dalam pelayanan  kesehatan  dan  mencegah  hal-hal/kejadian  yang  tidak  kita  inginkan.  3) Formulir permintaan informasi publik yang harus diisi terlebih dahulu bagi pihak yang  berkepentingan  untuk  mengambil  foto  dan  atau  video  di  RSUD  dan selanjutnya  dalam  proses  pengambilan  foto  atau  video  yang  dimaksud  akan didampingi  oleh  petugas  bagian  Informasi  dan  Humas  RSUD.  Informasi  yang diberikan  informan  sesuai  dengan  hasil  dokumentasi  dan  hasil  observasi  yang telah  ditemukan,  sesuai  dengan  teori  Edward  III  (dalam  Tahir,  2015)  bahwa komunikasi  menunjuk  bahwa  setiap  kebijakan  akan  dapat  dilaksanakan  dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara para pelaksana kebijakan dengan para  kelompok  sasaran,  indikator  yang  digunakan  adalah  :  1)  Transmisi,  yaitu penyaluran  komunikasi  yang  baik  akan  dapat  menghasilkan  suatu  implementasi yang baik; 2) Kejelasan, yaitu komunikasi harus jelas dan tidak membingungkan; 3) Konsistensi,  yaitu perintah yang diberikan dalam implementasi tidak berubah- ubah atau konsisten.

## b) Sumber Daya
Dari  hasil  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  dapat  diketahui:  1) SDM  yang  dimiliki  RSUD  saat  ini  bisa  dikatakan  cukup  dan  tentunya  kedepan akan  terus  ditingkatkan  baik  dari  segi  kwalitas  maupun  kwantitas  pegawai,  2) Tiap  tahun  diadakan  perencanaan  anggaran  untuk  biaya  pembuatan  informasi yang akan dipasang diberbagai tempat di areal RSUD yang dianggap perlu untuk mensosialisaikan  kebijakan,  3)  Fasilitas  sarana Customer  Service  Officer (CSO) juga sangat membantu dalam mensosialisasikan dan pemberian informasi kepada masyarakat.  Informasi  yang diberikan informan sesuai dengan hasil dokumentasi dan observasi yang telah dilakukan, sesuai dengan teori Edward III (dalam Tahir, 2015)  bahwa  Sumber  daya  menyangkut  staf,  informasi,  wewenang,  dan  fasilitas pendukung.Staf  yang  harus  memadai,  kompeten  dan  mencukupi  secara jumlahnya.  Informasi  menyangkut  cara  melaksanakan  kebijakan  dan  mengenai kepatuhan  dari  para  pelaksana.  Wewenang  merupakan  otoritas  atau  legitimasi bagi  para  pelaksana  dalam  melaksanakan  kebijakan  yang  ditetapkan  secara politik.Fasilitas  pendukung  merupakan  merupakan  sarana  dan  prasarana  dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
c) Disposisi
Dari  hasil  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  dapat  diketahui:  1) Setiap  pegawai  RSUD  wajib  tahu  dan  melaksanakan  kebijakan  yang  telah dikeluarkan. Setiap petugas sudah paham akan maksud dan tujuan dari kebijakan yang  telah  dikeluarkan  tersebut,  sehingga  diharapkan  bisa  dijalankan  dengan efektif,  Setiap  pegawai  juga  mendapatkan  insentif  sebanding  dengan  posisi  dan kinerja  yang  telah  dilakukan  dengan  perhitungan  dalam  pemberian  insentif  jasa pelayanan  di  RSUD,  2)  Sikap  para  pelaksana  dari  kebijakan  pembatasan pengambilan  foto  dan  atau  video  di  RSUD  Kab.Buleleng  sudah  diupayakan selaras  dengan  kebijakan  yang  ada.  Setiap  petugas  diupayakan  untuk mengedepankan  sikap  yang  ramah,  sopan  dan  komunikasi  yang  baik  dalam memberikan  pelayanan  kesehatan,  pelayanan  informasi  dan  juga  dalam penyampaian  kebijakan  yang  sudah  dikeluarkan  oleh  Direktur  RSUD  kepada pasien  dan  keluarga  pasien,  3)  Penyuluhan  dan  edukasi  sudah  dilakukan  secara
rutin  dan  berkala  di  areal  RSUD  dan  melibatkan  berbagai  bagian  di  RSUD. Informasi  yang  diberikan  informan  sesuai  dengan  dokumentasi  dan  observasi yang  ditemukan,  sesuai  dengan  teori  Edward  III  (dalam  Tahir,  2015)  bahwa disposisi  menunjuk  pada  karakteristik  yang  menempel  pada implementor kebijakan, meliputi  dua hal  yaitu :  1) Pengangkatan birokrat,  yaitu staf birokrat yang  ditunjuk  harus  memiliki  dedikasi  pada  kebijakan  yang  telah  ditetapkan, disposisi  atau  sikap  para  pelaksana  kebijakan  akan  menyukseskan  atau  malah menghambat implementasi kebijakan, 2) Insentif, yaitu pemberian insentif secara tepat akan mempengaruhi cara kerja para pelaksana kebijakan.

## d) Struktur Birokrasi
Dari  hasil  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  dapat  diketahui:  1) Mekanisme  kebijakan  pembatasan  pengambilan  foto  dan  atau  video  di  RSUD Kab.Buleleng  sudah  diatur  dalam  SOP  ( Standar  Operasional  Prosedur )  yang telah  ditetapkan,  2)  Pihak  yang  berkepentingan  untuk  mengambil  foto  dan  atau video tentunya harus mengikuti  kebijakan dan peraturan  yang berlaku di  RSUD, 3)  RSUD  menyiapkan  beberapa  formulir  yang  mendukung  SOP  tersebut  dan mendukung pengimplementasian kebijakan yang telah dikeluarkan, pengimplementasian  kebijakan  juga  dilakukan  dengan  bekerjasama  dengan beberapa  unit  terkait  yang  ada  di  RSUD  seperti  bagian  Instalasi  PKRS,  Satpam, Instalasi  Gizi,  Komite  PMKP.  Informasi  yang  diberikan  informan  sesuai  dengan dokumentasi  dan  observasi  yang  ditemukan,  sesuai  dengan  teori  Edward  III (dalam  Tahir,  2015)  bahwa  karakteristik  yang  dapat  mendorong  kinerja  struktur birokrasi yang lebih baik yaitu : 1) Standard Operatting Prosedures (SOP) adalah suatu kegiatan rutin  yang memungkinkan para pegawai  atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah  ditetapkan,  2)  Fragmentasi  adalah  upaya  penyebaran  tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit.

## 4.2 Dampak Implementasi Kebijakan Rumah Sakit
a) Tujuan Kebijakan
Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat diketahui: Tujuan kebijakanpembatasan  pengambilan  foto  dan  atau  video  di  RSUD  Kab.Buleleng yaitu  menciptakan  kenyamanan  lingkungan,  menjaga  kerahasiaan  identitas  dan riwayat kesehatan pasien untuk membantu proses pemulihan kesehatan pasien dan memberikan  perlindungan  kepada  petugas  yang  sedang  melakukan  pelayanan kesehatan.Sesuai  dengan  teori  dimensi  dampak  kebijakan  publik  yang dikemukakan  oleh  Anderson  (dalam  Islamy,  2010),  Dampak  kebijakan  yang diharapkan  ( intented  consequences )  atau  tidak  diharapkan  ( unintended consequences )  baik  pada  problemnya  maupun  pada  masyarakat.Sasaran/tujuan kebijakan perlu ditentukan terlebih dahulu.
b) Sasaran Kebijakan
Dari  hasil  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  dapat  diketahui  : Sasaran  kebijakanpembatasan  pengambilan  foto  dan  atau  video  di  RSUD Kab.Buleleng  yaitupetugas  pelayanan  kesehatan  seperti  dokter,  perawat,  bidan dan petugas lainnya yang bekerja di RSUD, juga pengguna layanan seperti pasien, keluarga  pasien,  pengunjung  atau  masyarakat  yang  datang  ke  RSUD,  dan  para pihak  yang  berkepentingan  dalam  pengambilan  foto  dan  atau  video  di  RSUD Kab.Buleleng  seperti  wartawan,  peneliti,  mahasiswa  maupun  penegak hukum.Sesuai dengan teori dimensi dampak kebijakan publik  yang dikemukakan oleh  Anderson  (dalam  Islamy,  2010),  Dampak  kebijakan  yang  diharapkan ( intented  consequences )  atau  tidak  diharapkan  ( unintended  consequences )  baik pada  problemnya  maupun  pada  masyarakat.  Sasaran/tujuan  kebijakan  perlu ditentukan terlebih dahulu.
c) Dampak Positif
Dari  hasil  observasi  danwawancaradapat  diketahui  :  Dampak  positif  atau dampak yang diharapkan : 1)Terciptanya suasana nyaman dan aman bagi pasien, keluarga  pasien  juga  petugas  pelayanan  kesehatan,  upaya  untuk  pemulihan kesehatan pasien bisa efektif dan optimal, tidak ada diskriminasi dan stigmatisasi yang  bisa  mengganggu  psikis  dari  pasien,  2)Pembatasan  dilakukan  untuk
menghindari  penyebaran  informasi  yang  belum  tentu  valid  kebenarannya,  3) Terjaganya  privasi  pasien  dan  juga  privasi  petugas  pelaksana  layanan  kesehatan, 4)  Data  dan  informasi  kesehatan  pasien  dapat  terjaga  dengan  baik  yang merupakan  privasi  pasien.  Sesuai  dengan  teori  dampak  kebijakan,  Subarsono (2013:  122),  mengemukakan  tentang  dampak  sebagai  berikut, impact (dampak) adalah  akibat  lebih  jauh  daripada  masyarakat  sebagai  konsekuensi  adanya kebijakan yang diimplementasikan. Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang  memang  diharapkan  terjadi  akibat  sebuah  kebijakan  dan  memberikan manfaat bagi masyarakat.

## b) Dampak Negatif
Dari hasil observasi dan wawancaradapat diketahui : Dampak negatif atau dampak yang tidak diharapkan yaitu : 1) Adanya ketidakpatuhan pegawai RSUD dari  kebijakan  pembatasan  pengambilan  foto  dan  atau  video  di  RSUD Kab.Buleleng,  2)  Adanya  pengambilan  foto  dan  atau  video  tanpa  ijin,  apalagi dilakukan pada areal  yang memang dilarang atau menyangkut privasi pasien dan privasi petugas, 3) Jangan sampai membatasi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran akan pelayanan kesehatan atau pelayanan publik yang diberikan. Sesuai dengan  teori  dampak  kebijakan,  Subarsono  (2013:  122),  mengemukakan  tentang dampak  sebagai  berikut, impact (dampak)  adalah  akibat  lebih  jauh  daripada masyarakat  sebagai  konsekuensi  adanya  kebijakan  yang  diimplementasikan. Dampak  negatif  adalah  akibat  yang  tidak  memberikan  manfaat  masyarakat  dan tidak diharapkan terjadi.

## 5. Kesimpulan

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  di  RSUD  Kabupaten  Buleleng  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.  Implementasi  kebijakan  rumah  sakit  dalam  pembatasan  pengambilan  foto  dan atau  video  di  RSUD  Kab.Buleleng  terdiri  dari  4  faktor  yaitu  komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi :
a) Faktor  komunikasi,  bahwa  komunikasi  pengimplementasian  kebijakan rumah  sakit  dalam  pembatasan  pengambilan  foto  dan  atau  video  di RSUD Kab.Buleleng sudah berjalan baik, jelas dan konsisten.
b) Faktor  sumber  daya,  bahwa  pengimplementasian  kebijakan  rumah  sakit dalam  pembatasan  pengambilan  foto  dan  atau  video  di  RSUD Kab.Buleleng didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai dan juga didukung oleh anggaran dalam pengadaan sarana informasi.
c) Faktor disposisi (sikappelaksana) sudah mendukung pengimplementasian kebijakan  rumah  sakit  dalam  pembatasan  pengambilan  foto  dan  atau video  di  RSUD  Kab.Buleleng,  perilaku  pegawai  pelaksana  yang  positif dan  sudah  sesuai  dengan  prosedur  dalam  mengimplementasikan kebijakan  tersebut,  adanya  upaya  pemberian  insentif  pegawai  sesuai posisi dan kinerjanya.
d) Faktor struktur birokrasi, bahwa sudah adanya SOP (Standar Operasioanl Prosedur) terkait kebijakan dalam pembatasan pengambilan foto dan atau video di RSUD Kab.Buleleng, dan dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa unit terkait di RSUD.
2.  Dampak  Implementasi  Kebijakan  Rumah  Sakit  dalam  Pembatasan Pengambilan  Foto  dan  atau  Video  di  RSUD  Kabupaten  Buleleng  sebagai berikut :
a) Tujuan  kebijakan  yaitu  menciptakan  kenyamanan  lingkungan,  menjaga kerahasiaan  identitas  dan  riwayat  kesehatan  pasien  untuk  membantu proses  pemulihan  kesehatan  pasien  dan  memberikan  perlindungan kepada petugas yang sedang melakukan pelayanan kesehatan.
b) Sasaran  kebijakan  yaitu  petugas  pelayanan  kesehatan  seperti  dokter, perawat,  bidan  dan  petugas  lainnya  yang  bekerja  di  RSUD,  juga pengguna  layanan  seperti  pasien,  keluarga  pasien,  pengunjung  atau masyarakat  yang datang ke RSUD, dan para pihak yang berkepentingan dalam  pengambilan  foto  dan  atau  video  di  RSUD  Kab.Buleleng  seperti wartawan, peneliti, mahasiswa maupun penegak hukum.
c) Dampak  Positif  atau  dampak  yang  diharapkan  yaitu  dalam pengimplementasian  kebijakan  rumah  sakit  dalam  pembatasan pengambilan foto dan atau video di RSUD Kab.Buleleng yaitu terjaganya privasi  pasien  dan  petugas  pelaksana  layanan  kesehatan,  tidak  adanya diskriminasi  dan  stigmatisasi  dalam  pelayanan  kesehatan.  Juga  dapat dijaganya data dan informasi publik ke masyarakat valid, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
d) Dampak  Negatif  atau  dampak  yang  tidak  diharapkan  dalam pengimplementasiankebijakan rumah sakit dalam pembatasan pengambilan  foto  dan  atau  video  di  RSUD  Kab.Buleleng  adalah ketidakpatuhan  pegawai  dan  masyarakat  akan  kebijakan  yang  telah dikeluarkan.  Juga  ketidakpuasan  pengguna  layanan  kesehatan  untuk memberikan kritik dan saran maupun kontrol masyarakat akan pelayanan kesehatan atau pelayanan publik yang diberikan.

## 5.2 Saran
RSUD  Kabupaten  Buleleng    agar  membuat  SOP  ( Standar  Operasional Prosedur )  secara  tertulis  untuk  menangani  pelanggaran  kebijakan  yang  bisa timbul  akibat  adanya  petugas  maupun  penguna  layanan  (pasien,  keluarga  pasien dan  masyarakat)  yang  tidak  mengindahkan  kebijakan  rumah  sakit  tentang pembatasaan pengambilan foto dan atau video di  RSUD Kab.Buleleng, misalkan saja  saat  terjadi  keadaan  darurat,  bencana,  kejadian  luar  biasa  (KLB),  pandemi, sehingga ada mekanisme jelas, konsisten dan terukur.
RSUD  Kabupaten  Buleleng  agar  lebih  banyak  lagi  mengadakan penyuluhan  dan  edukasi  baik  kepada  pegawai  RSUD  maupun  pengguna  layanan (pasien, keluarga pasien dan masyarakat) supaya kebijakan yang telah dikeluarkan lebih dipahami dan bisa lebih meminimalkan tingkat ketidakpuasan atas kebijakan yang  telah  diberlakukan  di  RSUD  Kab.Buleleng,  selain  itu  untuk  meningkatkan kepatuhan pegawai akan kebijakan yang telah dikeluarkan.

## Daftar Pustaka
Arsyad,  Azhar. 2011. Media Pembelajaran .  PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik, Berbasis Dynamic Policy Analysis.
Gava Media, Yogyakarta.
Nugroho, D. Riant. 2009. Public Policy. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
Sandiasa,  Gede.  2016. Kebijakan  Publik. Program  Studi  Ilmu  administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Panji Sakti Singaraja.
Sandiasa,  Gede,  2020.  “In-efisiensi  Manajemen  Informasi  dan  Komunikasi Administrasi Publik Akibat Berita HOAK”. Dalam Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol  12 No.1 – Pebruari 2020P.50-59
Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi) .Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Suharno, Djazuli.H.M Tri , 2006 . Keterbukaan dan keadilan. PT.Ghalia, Indonesia.
Tahir,  Arifin.  2015. Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Alfabeta,  Bandung.
Undang-Undang  RI  No.  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja.
Undang-Undang  RI  No.  14  tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik. RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja.
Undang-Undang  RI  No.  44  tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit.  RSUD  Kabupaten Buleleng, Singaraja.
Undang-Undang  RI  No.  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan.  RSUD  Kabupaten Buleleng, Singaraja.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2008. Analisis  kebijaksanaan,  dari  formulasi  ke implementasi kebijakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.
Wibowo,  Arif  Ardy.  2015.  Fotografi  tak  lagi  sekedar  alat  dokumentasi. Mahasiswa  Pascasarjana  Penciptaan  dan  Pengkajian  Seni.  Institut  Seni Indonesia . Vol. IX No. 2 - Juli 2015, Yogyakarta.