## PENDAHULUAN
Polemik  pernikahan  akhir-akhir  ini  menjadi fenomena  yang  sangat  menarik  dan  menyita perhatian  banyak  pihak.  Hal  ini  berawal  dari keputusan  Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat yang  membolehkan  pernikahan  sesama  jenis  di seluruh  wilayah  Amereka  Serikat  yang  meliputi 50 negara bagian, padahal  sebelumnya hanya 37
negara  bagian  saja  yang  telah  mengesahkan pernikahan  sesama  jenis  (Republika  on  Line,  26 Juni 2015).
Sebagai  akibat  keputusan  itu,  beberapa figur  publik  di  indonesia  yang  menjadi  aktifis  dari fenomena  ini,  mendukung  dan  bergembira  atas putusan  Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat tersebut.  Mereka  seakan menanti  aturan  tersebut

## PERKAWINAN SEJENIS MENURUT HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
( The Homosex Marriage According to the Human Rights in Islamic Law Perspective )

## SANAWIAH
Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Jl. RTA Milono Km.1,5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
e-mail : sanaw10@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Purpose of this study is to analyze that the homosex marriage in accordance with human rights which is just and civilized, and to determine the homosex marriage according to the marriage act and the perspective of Islamic law.
The method used is a method normative considering that this study emphasizes that the secondary data that is studying  and  reviewing  principles,  materials  and  positive  legal  principles  that  of  the  materials  libraries  that  exist  in legislation marriage law and human rights law in Indonesia.
Results from this study showed that the homosex marriage in the name of human rights it violates human rights itself.  Because  the  rights  that should  be  fought  is  right  according  to  the  nature  of  natural and  ordained  by  god,  since man was created in pairs regarding marriages recognized by the state is only marriages between men and women can also be seen in Article 34 paragraph (1) of the Act Number 23 Year 2006 concerning population administration.
Keywords: marriage, the homosex marriage.

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah menganalisa apakah  perkawinan sejenis sesuai dengan hak asasi manusia (HAM) yang adil dan beradab, dan untuk mengetahui perkawinan sejenis menurut Undang-Undang Perkawinan dan perspektif hukum Islam.
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif  mengingat  bahwa  penelitian  ini  menekankan  bahwa pada  data  sekunder  yakni  mempelajari  dan  mengkaji  azas-azas,  bahan-bahan  dan  kaidah-kaidah  hukum  positifnya yang  dari bahan-bahan kepustakaan  yang ada dalam  perundang-undangan  Hukum  Perkawinan  dan  Undang-Undang HAM Indonesia.
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pernikahan  sejenis  atas  nama  hak  asasi  manusia  (HAM)  justru melanggar  HAM  itu  sendiri.  Pasalnya,  HAM  yang  seharusnya  diperjuangkan  adalah  hak  yang  sesuai  dengan  kodrat alam  dan  digariskan  tuhan,  mengingat  manusia  telah  diciptakan  berpasang-pasangan.  Mengenai  perkawinan  yang diakui oleh negara hanyalah perkawinan antara pria dan wanita juga dapat kita lihat dalam Pasal 34 ayat (1)  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Kata kunci : perkawinan, perkawinan sejenis
juga diberlakukan di Indonesia.  Walaupun sebagian  besar  juga  menolak  dan  anti  terhadap pernikahan sesama jenis ini.
Ade  Armando  seorang  aktifis  dan  pakar komunikasi Universitas Indonesia dan  Universitas Paramadina Jakarta, adalah salah satu
pendukung  yang  cukup  kontroversial  dalam pernikahan
sesama jenis ini.
Dia
mempertanyakan  status  haram  dalam  Islam terkait  kelompok lesbian,  gay,  bisektual,  dan transgender (LGBT). Dalam pandangannya perilaku  LGBT  dan  pernikahan  sejenis  tidak diharamkan dalam ajaran agama Islam.
Perspektif itu kemudian menjadi
permasalahan yang pelik ketika harus disandingkan  dengan  aturan  tentang  perkawinan pada  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974.  Dalam  aturan  tersebut  jelas  dan  dengan tegas  mengatakan  bahwa  perkawinan  adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang wanita wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa.
Terbentuknya keluarga yang bahagia dalam  pernikahan  menjadi  harapan  dan  tujuan luhur dalam hal ini. Harapan ini kemudian menjadi permasalahan  yang  muncul  kemudian  dengan maraknya pemberitaan di media tentang pernikahan sejenis dan membuat banyak masyarakat  Islam  Indonesia  gerah.    Kegelisahan ini  terus  berlanjut  karena  fenomena  ini  juga pernah  muncul  di  zaman  Nabi  Luth  AS.  Hal  ini sebagaimana  tertuang  Al-Qur ’an  Surah  Al  A’raf ayat 80 –84.
Kajian  tentang  pernikahan  sesama  jenis dan  perlindungan  terhadap  mereka  dalam  Hak
Asasi Manusia (HAM) menjadi penting mendapatkan  perhatian  dalam  perspektif  Islam sehingga  dapat  didudukkan  dengan  bijaksana dari  sudut  pandang  agama  dan  kepentingan pihak-pihak  tertentu.  Dalam  kajian  ini  ada beberapa  poin  tujuan  penelitian  antara  lain; 1). mengetahui apakah perkawinan sejenis sesuai dengan  hak  asasi  manusia  yang  adil  dan beradab,  dan  2).  mengetahui  perkawinan  sejenis menurut Undang-Undang Perkawinan dan perspektif hukum Islam.

## KAJIAN PUSTAKA
Pengertian  Perkawinan  menurut  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dalam  Pasal  1, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut : ”perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Amanat  Perkawinan  menurut  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dengan  tegas dipahami bahwa ikatan itu terjadi antara dua jenis kelamin  yang  berbeda  antara  laki-laki  dan perempuan.  Penegasan  ini  menjadi  penting karena dalam amanat tersebut jelas UU Perkawinan  ini  hanya  membenarkan  perkawinan yang  bukan  sesama  jenis.  Mengingkari  Undang- Undang  ini  bermakna  mengingkari  hukum  yang berlaku di Indonesia.
Adapun  penikahan  sesama  sejenis  yang sedang  marak  menjadi  perbincangan  dikenal sebangai  pernikahan gay ,  yang  dalam  kajian  ini lebih  mengambil  pengertian  tentang  pernikahan antara  dua  orang  yang  memiliki  jenis  kelamin dan/atau  identitas  gender.  Pengakuan  hukum
pernikahan  sejenis  atau  kemungkinan  untuk melakukan pernikahan sesama jenis atau kemungkinan untuk melakukan pernikahan sesama  jenis  kadang-kadang  disebut  sebagai kesetaraan  perkawinan  atau  pernikahan  setara, terutama oleh para pendukungnya.

## METODOLOGI
Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode yuridis normatif.
Penggunaan  ini  dilakukan  karena  alasan  bahwa fokus  penelitian  ini  menekankan  pada  data sekunder  dengan  mempelajari  dan  mengkaji azas-azas, bahan-bahan dan kaidah-kaidah hukum positifnya berdasarkan bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam perundang- undangan  Hukum  Perkawinan  dan  Undang- Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perspektif Perkawinan Sejenis dalam Konteks  HAM yang Adil dan Beradab
Eksistensi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  ada sejak  manusia  tercipta.  Hal  ini  karena  HAM berasal  dari  status  seseorang  sebagai  manusia yang  secara  hakiki  mendapat  perlindungan dengan  sebaik-baiknya.  Perjuangan  menegakkan HAM  menjadi  perhatian  yang  sangat  besar  dari berbagai  pihak  di  dunia  karena  ini  berkaitan dengan eksistensi manusia itu sendiri. Atas dasar inilah  kemudian  muncul  banyak  pihak  yang berkepentingan  menuntut  hak  tersebut  walaupun kemudian  tuntutan  itu  bertentangan  dengan fitrahnya  sebagai  manusia.  Salah  satunya  adalah Kampanye  legalitas  pernikahan  sejenis  selalu
menggunakan  dalih  hak  asasi  manusia  (HAM) sebagai upaya meresmikan hubungan mereka.
Upaya pihak-pihak tertentu yang
menginginkan legalitas pernikahan sejenis tersebut bukan  berarti  juga melengggang  dengan mulus  tanpa  adanya  penolakkan  walaupun menggunakan  bahasa  hak  asasi  manusia  (HAM) agar mendapatkan haknya. Penentangan beberapa  pihak  yang  tidak  setuju  antara  lain datang dari Maneger Nasution sebagai Komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM  yang mengaku.
“ Jika  suatu  saat  muncul  usulan  tersebut, dirinya  akan  dengan  tegas  menolak  aturan pernikahan  sejenis.  Manager  Nasution mengatakan  lembaganya  tidak  pernah membicarakan persoalan legalitas hubungan  sesama  jenis.  Apalagi  perilaku ini  memang  sudah  bertentangan  dengan landasan  hukum  di  Indonesia.  "Komnas HAM  tidak  pernah  membicarakan  legalitas pernikahan  sejenis.  Kalau  ada  yang mengusulkan,  maka  saya  akan  dengan tegas  menolak," ( Republik  on  Line ,  3  juli 2015).
Upaya  Komnas  HAM  dalam  konteks  ini justru  bukan  tertuju  pada  legalitas  perkawinan  itu sendiri  tetapi  lebih  mengarah  pada  upaya penyembuhan  jika  pelaku  hubungan  sejenis terkena penyakit. Tidak ada pembahasan mengenai  usulan  pernikahan  sejenis  karena memang  di  Indonesia  tidak  akan  pernah  terbuka peluang  memberikannya.  Hingga  saat  ini  tidak ada  rencana  pembahasan  legalitas  pernikahan sejenis.  Walaupun  tidak  menutup  kemungkinan usulan itu bisa muncul.
Undang-undang  perkawinan  di  indonesia merupakan perwujudan dan bentuk komitmen dari segenap bangsa Indonesia dalam rangka membangun Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagaimana  dimuat dalam konstitusi Indonesia.
Pihak lain yang juga menentang perkawinan  sesama  jenis  datang  dari  Ketua Komisi  VIII  DPR  RI  Saleh  Partaonan  Daulay. Dalam  pandangannya  pernikahan  sesama  jenis tidak  boleh  dilakukan  di  Indonesia.  Selain menyalahi  berbagai  norma,  pernikahan  sesama jenis  juga  bertentangan  dengan  aturan  undang- undang.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  Undang- Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  yang mengamanatkan  bahwa  perkawinan  mestinya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Tidak ada aturan yang memperbolehkan pernikahan sesama jenis,  baik  norma  hukum,  norma  agama  maupun norma  sosial  masyarakat  Indonesia.  Selain  itu, pandagannya juga menegaskan bahwa pernikahan  sesama  jenis  mengganggu  tatanan kehidupan  sosial, keyakinan  dan  nilai-nilai spiritual  masyarakat.  Sebab,  belum  ada  satu agama  pun  yang  memberikan  legalisasi  terhadap pernikahan  sesama  jenis  (Republika  on  Line, Jumat (3/6/2015).
Pandangan  tentang  perkawinan  sesama jenis  bahkan  juga  datang  dari  Menteri  Agama Republik  Indonesia,  Lukman  Hakim  Saifuddin. Pernikahan  sesama  jenis  dalam  pandaagannya tidak  dapat  diterima  di  Indonesia.  Sebab, masyarakat  Indonesia  merupakan  warga  negara yang  religius. Pernikahan  adalah  bagian  dari ibadah.  Karenanya,  nilai-nilai  agama  tidak  bisa dipisahkan dari sebuah pernikahan.
Selain  itu,  paradigma  perkawinan  sesama jenis  akhirnya  juga  keluar  dari  Ketua  Komisi Fatwa  MUI  KH.  Ma'ruf  Amin  yang  dengan  tegas menyatakan  bahwa  pernikahan  sejenis  adalah
haram.  Hal  ini  sebagaimana  yang  disampaikan beliau  dengan  pernikahan  tersebut  sebagai berikut; “Laki-laki  sama  laki-laki  atau  perempuan sama  perempuan  itu  kan  kaumnya  Nabi  Luth. Perbuatan ini jelas lebih buruk daripada zina. ”
Polemik  perkawinan  sejenis  yang  menjadi ramai dalam pergulatan pemikiran dan perbincangan  di  kalangan  akademisi  selain berangkat  dari  fenomena  di  Amerika  juga  pegiat Hak  Asasi  Manusia  Ade  Armando  yang  konon terinspirasi dari pemikiran-pemikiran Musda Mulia tentang  kebebasan  manusia  dan  hak  asasi  yang perlu  mendapat  porsinya  untuk  diperjuangkan. Walaupun  tidak  mulus  dan  mendapat  kecaman keras  berbagai  pihak,  pemikiran  ini  terus  menjadi diskursus yang panjang di Indonesia. Kecaman itu datang antara lain dari pakar kedokteran jiwa dari Fakultas  Kedokteran  Universitas  Indonesia  (FK- UI)  Prof.  Dr.  dr.  H.  Dadang  Hawari  yang mengangggap  bahwa  perilaku  LGBT  itu  bukan fitrah  atau  gen,  tapi  penyakit.  LGBT  itu penyimpangan  atau  kelainan,  bisa  dikoreksi (disembuhkan)  karena  bukan  dari  gen,  tapi pengaruh lingkungan, yang penting yang bersangkutan  menyadari  bahwa  apa  yang  dia lakukan  tidak  sesuai  dengan  fitrah.  Dalam pandangannya, menghalalkan perkawinan ( homoseksual dan lesbian )  sebenarnya  lebih bersumber  dari  jiwa  yang  sakit,  emosi  yang  tidak stabil dan nalar yang sakit. Penyakit homoseksual dan lesbian bisa diobati, kasus homoseksual tidak terjadi  dengan  sendirinya,  melainkan  melalui proses  perkembangan psikoseksual seseorang, terutama faktor pendidikan keluarga di rumah dan pergaulan sosial.
Anggota  Majlis  Tarjih  PP  Muhammadiyah, Marifat  Iman  menyampaikan  bahwa  pernikahan sejenis  atas  nama  hak  asasi  manusia  (HAM) justru melanggar HAM itu sendiri. Pasalnya, HAM yang  seharusnya  diperjuangkan  adalah  hak  yang sesuai dengan kodrat alam dan digariskan tuhan. Hal  ini  mengingat  manusia  telah  diciptakan berpasang-pasangan.
Indonesia  memang  bukan  negara  agama, tetapi menganut asas Ketuhanan Yang Maha Esa dimana nilai-nilai keagamaan harus dikedepankan,  disamping  itu  budaya  timur  kita juga  menjunjung  tinggi  etika  dan  moralitas bangsa, oleh karenanya sudah sejatinya Indonesia  melarang  pernikahan  sesama  jenis, bukan saja tidak sesuai dengan HAM di Indonesia yaitu  HAM  yang  adil  dan  beradab,  tetapi  juga melampaui keadaban kita sebagai bangsa.

## Perkawinan Sejenis Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Perspektif Hukum Islam
a.  Perkawinan Sejenis Menurut Undang- Undang Perkawinan di Indonesia
Hakim  Agung  Kennedy  sebagaimana  yang dikutip harian New York Times mengatakan “They ask  for  equal  dignity  in  the  eyes  of  the  law,  the constitution  grants  them  that  rights”. Di  detik pembacaan  keputusan  tersebut,  ribuan  warga LGBT  di  seluruh  negara  bagian  Amerika  Serikat bergembira,  bahkan  Presiden  Barack  Obama mengatakan  bahwa  keputusan  ini  mengafirmasi adanya  kepercayaan  masyarakat Amerika  bahwa mereka  diperlakukan  secara  sama  di  mata hukum. “They ask for equal dignity in the eyes of the law, the constitution grants them that rights” - Anthony  Kennedy.  Keputusan  ini  tentu  sangat bersejarah  mengingat  Amerika  Serikat  adalah
negara  barat  terakhir  selain  Australia  yang mengesahkan  pernikahan  sesama  jenis  dan berlaku penuh di seluruh negara bagian.
Indonesia  memiliki  Undang-undang  sendiri yaitu  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan dikatakan  juga  bahwa  perkawinan  adalah  sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya.  Ini  berarti  selain negara  hanya  mengenal  perkawinan  antara wanita dan  pria,  negara juga mengembalikan lagi hal  tersebut  kepada  agama  masing-masing. Mengenai  perkawinan  yang  diakui  oleh  negara hanyalah  perkawinan antara pria dan  wanita juga dapat  kita  lihat  dalam  Pasal  34  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan  (sering  disebut  UU  Adminduk) beserta  penjelasannya  dan  Pasal  45  ayat  (1) Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  No.  2 Tahun  2011  tentang  Pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan  Sipil  (Perda  DKI  Jakarta  No.  2/2011 beserta penjelasannya).
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang
Administrasi  Kependudukan  bahwa  perkawinan yang  sah  berdasarkan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk  kepada  instansi  pelaksana  di  tempat terjadinya  perkawinan  paling  lambat  60  (enam puluh)  hari  sejak  tanggal  perkawinan.  Penjelasan Pasal  34  ayat  (1)  Undang-Undang  Administrasi Kependudukan  bahwa  yang  dimaksud  dengan "perkawinan"  adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan  (Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).
b.  Perkawinan Sejenis dalam Perspektif Hukum Islam
Sejarah dan buruknya pernikahan sejenis di zaman  Nabi  Luth  a.s.  dalam  Al-Quran  sudah memberikan gambaran jelas bagaima terkutuknya kaum Nabi Luth adalah karena perilaku hoseksua di  antara  mereka.  Hal    sebagaimana  Al-Q ur’an Surah Al A’raf ayat 80–84, menjelaskan:
“Dan  (kami  juga  telah  mengutus)  Luth (kepada  kaumnya).  (ingatlah)  tatkala  Dia berkata  kepada  mereka:  "Mengapa  kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum  pernah  dikerjakan  oleh  seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"
Sesungguhnya  kamu  mendatangi  lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka),  bukan  kepada  wanita,  malah kamu  ini  adalah  kaum  yang  melampaui bata s. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan:  "Usirlah  mereka  (Luth  dan pengikut-pengikutnya)  dari  kotamu  ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri."
Kemudian  Kami  selamatkan  Dia  dan pengikut-pengikutnya  kecuali  isterinya;  Dia Termasuk  orang-orang  yang  tertinggal (dibinasakan) .
Dan  Kami  turunkan  kepada  mereka  hujan (batu);  Maka  perhatikanlah  bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu .
Al- Qur’an  melarang  segala  hubungan  seks kecuali  di  dalam  ikatan  perkawinan  antara seorang pria dan seorang wanita. Sebagian besar penikmat homosexsualitas mengklaim  bahwa mereka  terlahir  dengan  kecenderungan  seks sesama  jenis  itu.  Mereka  mengatakan  bahwa mereka  tidak  mempunyai  pilihan, ”sudah  dari sananya”.  Meskipun  asumsi  ini  masih  bisa diperdebatkan  di  dunia  medis,  bahkan  kalaupun asumsi  ini  memang  benar,  Al- Qur’an  dengan tegas menolak menjadikannya sebagai pembenaran  bagi  pecinta  sesama  jenis.  Menurut Amir  Syarifuddin,  pengurus  MUI,  menyatakan
bahwa  praktik homoseksual adalah  dosa.  Kami umat  Islam  tidak  akan  meganggap  kaum homoseksualitas sebagai  musuh  namun  kami ingin  membuat  mereka  sadar  bahwa  apa  yang mereka lakukan adalah salah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pernikahan  sejenis  atas  nama  hak  asasi manusia (HAM) justru melanggar HAM itu sendiri. Pasalnya,  HAM  yang  seharusnya  diperjuangkan adalah  hak  yang  sesuai  dengan  kodrat  alam  dan digariskan  tuhan  yaitu  manusia  telah  diciptakan berpasang-pasangan  dan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  perkawinan sesama  jenis  tidak  dapat  dilakukan  karena menurut  hukum  perkawinan  adalah  dilakukan antara seorang  pria dan seorang  wanita. Sisi  lain menegaskan  bahwa  hukum  agama  Islam  secara tegas melarang perkawinan sesama jenis.
Komnas  HAM  Indonesia  tidak  pernah membicarakan persoalan legalitas hukum hubungan sesama jenis, karena perilaku pernikahan  sesama  jenis  bertentangan  dengan landasan hukum di Indonesia.
Saran Komnas HAM Indonesia sebaiknya mensosialisasikan di media sosial berupa larangan  masyarakat  yang  menyukai  sesama jenis  apalagi  mengarah  kepada  perkawinan,  dan menyampaikan  larangan  baik  secara  hukum positif  di  Indonesia  maupun  hukum  agama  dan menyampaikan  bahaya  terhadap  kesehatan  bagi yang melakukannya hubungan sesama jenis.
Kepada  masyarakat  dihimbau  melaporkan kepada  yang berwajib ketika mengetahui  perilaku warga  yang  melakukan  hubungan  sesama  jenis ( homoseksual dan lesbian ),  agar  warga  yang memiliki  kelainan  perilaku  dapat  segera  dibina dan diobati, karena orang yang menyukai sesama jenis dianggap menderita sakit secara mental.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Qur’an Terjemahan Kementerian Agama R.I.
Artikel, Fact  Check , Apa  Yang  Mendasari Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis, Akun Selasar.com yang mengecek data-fakta isu, diakses 4 Desember  2011.
Dadang  Hawari, Pendekakan  Psikoreligi  pada Homoseksual .
Departemen  Agama  R.I., Bahan  Penyuluhan Hukum, Tahun 2004.
Majalah  Tabligh, Allah  Tak  Haramkan  LGBT , Fatwa Sesat Ade Armando.
Nasution, Manager. Majalah Tabligh , edisi Special Muktamar Ke- 47.
Pernikahan  Sejenis,  dari  Wikipedia  Bahasa Indonesia,  Ensiklopedia  Bebas,  Artikel diakses 21 Desember 2015.
Republika.co.id, Jakarta
Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.
Zainal  Abidin  Abubakar, Kumpulan  Peraturan Perundang-undangan  Dalam  Lingkungan Peradilan  Agama ,  Yayasan  Al-Hikmah 1992.