## PELAKSANAAN PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
Raodatul Jannah 1 , Abd. Halim Talli 2 , Hadi Daeng Mapuna 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: raodatuljannah772@gmail.com

## Abstrak
Pokok  masalah  penelitian  ini  adalah  bagaimana  implikasi  Surat  Edaran  Kementrian  Agama terhadap  pelaksanaan  pernikahan  dengan  sub  masalah  adalah  (1)  Bagaimana  pelaksanaan pernikahan pada masa pandemik covid 19 di KUA Tellulimpoe dan; (2) Bagaimana ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Surat Edaran Kementrian Agama No:P- 002/Dj.III/Hk.007/6/2020.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pernikahan berdasarkan sistem yang berlaku di Kantor Urusan Agama tidak mengalami perubahan sistem baik  pada  masa  pademi  dan  sebelum  pandemi.  Penelitian  ini  juga  menunjukkan  implikasi yang ditimbulkan dari surat edaran kementrian agama dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: (1)Implikasi  yang  mengarah  pada  publik  dan  orang-orang  yang  terlibat.  (2)Implikasi  yang mempengaruhi  keadaan  dalam  aktivitas  pelaksanaan  pernikahan  baik  sekrang  dan  mungkin akan  datang,  dan.(3)Implikasi  yang  berpengaruh  terhdap  sektor  pembiayaan  yang  harus ditanggung oleh orang yang terlibat dalam hal ini pemilik hajat.
Kata Kunci: Pernikahan, Pandemi, KUA

## Abstract
The main problem of this research is how the implications of the Circular of the Ministry of Religion  for  the  implementation  of  marriage  with  sub  problems  are  (1)  How  is  the implementation of marriage during the covid 19 pandemic at KUA Tellulimpoe and; (2) What are the provisions for the implementation of marriage in the Circular Letter of the Ministry of Religion  No:  P-002/Dj.III/Hk.007/6/2020.  The  results  of  this  study  indicate  that  the implementation of marriage based on the system that applies at the Office of Religious Affairs does not experience system changes both during the pandemic and before the pandemic. This study also shows the implications of the circular letter of the ministry of religion can be seen from several aspects, namely: (1) Implications that lead to the public and the people involved. (2) Implications that affect the situation in the implementation of marriage activities both now and  maybe  in  the  future,  and.  (3)  Implications  that  affect  the  financing  sector  that  must  be borne by the people involved in this case the owner of the intention.
Keywords: Marriage, Pandemic, KUA

## A. Pendahuluan
Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi  suami  istri. 1 Dalam  bahasa  Indonesia,  perkawinan  berasal  dari  kata  “kawin” yang  menurut  bahasa  artinya  membentuk  keluarga  dengan  lawan  janis;  melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata  nikah  yang  menurut  bahasa  artinya,  mengumpulkan,  saling  memasukkan,  dan digunakan  untuk  arti  bersetubuh  (wathi).  Kata  “nikah”  sering  dipergunakan  untuk  arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah. 2
Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama  lain,  sehingga  mencintai,  menghasilkan  keturunan  serta  hidup  dalam  kedamaian sesuai  dengan  perintah  Allah  swt.  dan  petunjuk  dari  Rasul-Nya. 3 Hal  tersebut  sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Rum/30:21.
َأ  ۡمُكِسُفنَأ  ۡنِ م مُكَل َقَلَخ  ۡنَأ ٓۦِهِتََٰياَء  ۡنِم َو
يِف َّنِإ ًۚ ةَم ۡح َر َو ٗةَّد َوَّم مُكَنۡيَب َلَعَج َو اَهۡيَلِإ ْا ٓوُنُك ۡسَتِ ل ا ٗج ََٰو ۡز

## َنو ُرَّكَفَتَي  ٖم ۡوَقِ ل  ٖتََٰيٓ َلَ  َكِلََٰذ
Terjemahan
“Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang berfikir.” 4
Islam  telah  menegaskan  pernikahan  sebagai  mitsaqan  ghalizhan  yaitu  perjanjian  yang sangat  kuat  karena  syariat  perkawinan  dalam  Islam  terkait  dengan  dimensi  teologis, filosofis  dan  sosiologis. 5 Manusia  diciptakan  untuk  mengabdikan  diri  kepada  Allah dalam  segala  aktifitas  apapun,  dan  pemenuhan  naluri  manusia  salah  satunya  yaitu
1 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia ,  Ed. 3 (Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 531-532.
2 M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 9.
3 Abdul Rahman I. Doi, Perkawinan Dalam Syariat Islam (Cet. 2; Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 1.
4 Kementerian Agama RI , Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 406
5 Hj. Asni, Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama , Jurnal Ahkam. Vol. XIV No. 1, Januari 2014, h. 105
Raodatul Jannah, Abd. Halim Talli, Hadi Daeng Mapuna
pemenuhan biologis. 6 Sampai saat ini, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis. Pengakuan berlakunya hukum Islam dalam  bentuk  peraturan  dan  perundangan  yang  berimplikasi  kepada  adanya  pranata- pranata  social,  budaya,  politik  dan  hukum.  Salah  satunya  yaitu  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. 7 Berlakunya  undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia. Sehingga telah berlaku sama  terhadap  semua  warga  negara  dan  dijadikan  sebagai  pedomaan  didalam pelaksanaan perkawinan. Maka ikatan  perkawinan seorang laki-laki dan seorang wanita dapat  dipandang  seperti  pasangan  yang  halal,  jikalau  hubungan  keduanya  dilandaskan sesuai aturan yang telah ditetapkan kemudian  perkawinan dikatakan halal. 8
Dalam  Agama  Islam  tujuan  pernikahan  adalah  untuk  memenuhi  apa  yang  menjadi perintah  Agama  dalam  rangka  untuk  membangun  rumah  tangga  yang  harmonis sejahterah. 9 Keterlibatan  KUA  dalam  menangani  persoalan  pernikahan  tersebut  tidak terlepas  dari  tujuan  untuk  melegalisasikan  pernikahan  yang  dilaksanakan  oleh  setiap pasangan  pengantin.  Sehingga  setiap  pelaksanaan  pernikahan  harus  didasari  dengan mekanisme-mekanisme  yang  telah  diatur  oleh  pemerintah  khususnya  Peraturan pemerintah  tentang  mekanisme  pernikahan  melalu  prosedur  yang  ada.  Pelaksanaan pernikahan  ini  tersebut  boleh  dilaksanakan  di  Kantor  Urusan  Agama  ataupun  di  luar Kantor Urusan Agama dengan ketentuan ketentuan tersendiri.
Pesta  pernikahan  yang  selalu  diharapkan  oleh  masyarakat  sebagai  sebuah  budaya dimasing-masing daerah khususnya di Sinjai yang mengedapankan keramaian ini, harus terputus  beberapa  waktu  lalu  setelah  adanya  penyebaran  virus  covid-19.  Proses pelaksanaan  pernikahan  yang  penuh  dengan  keramaian,  terhalangi  dengan  mekanisme tertentu  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  baik  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah
6 Halim  Talli,  “Tugas  dan  fungsi  Badan  Penasihatan  dan  pelestarian  Perkawinan  (BP4)  Di  Kabupaten Gowa”, Jurnal Al-Qadau , Vol. 6. 2, Desember 2019, h. 134.
7 Musyifikah Ilyas, Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundangan, Jurnal Diktum. Vol. 13 No. 1, Januari 2015, h. 31
8 Marilang, “ Menimbang Paradiqma Keadilan Hukum Progresif ” , Jurnal Konstitusi. Vol. 14 No. 2, Juni 2017, h. 2
9 Muhammad Jamal Jamil,” Pembuktian di Peradilan Agama “, Jurnal Al-Qadau. Vol. 4 No. 1, Juni 2017, h.26
Daerah  melalui  surat  edaran  pemerintah  tentang  protokoler  penanganan  Covid-19 membuat keramaian.
Hal ini kemudian tidak lepas dari perhatian pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Kementrian Agama (Kamaruddin Amin) menindak lanjuti perihal tersebut melalui Surat Edaran  Nomor:  P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020  Tentang  Pelayanan  Nikah  Menuju Masyarakat  Produktif  Aman  Covid.    Surat  edaran  ini  kemudian  menjadi  dasar  dalam pelaksanaan  pernikahan  disetiap  Kantor  Urusan  Agama  yang  ada  disetiap  Kecamatan termasuk di Kecamatan Tellulimpoe Kab. Sinjai.
Berdasarkan  surat  edaran  diatas,  pelaksanaan  pernikahan  kembali  dilaksanakan  oleh masyarakat,  meski  demikian  pelaksanaan  pernikahan  ini  tergolong  sedikit,  berbeda sebelum  adanya  pandemic  virus-19.  Termasuk  di  Kecamatan  Tellulimpoe,  Selain  dari jumlah  pendaftar  ditemukan  pula  alasan  di  tengah  masyarakat  yang  mengeluhkan tentang  adanya  peraturan  wajib  masker,  tidak  boleh  salaman  dan  tidak  boleh  terlalu ramai  dan  berlama-lama  ditempat  keramaian,  sehingga  baik  tamu  maupun  pelaksana nikah  sama-sama  merasakan  ketakutan  terutama  keluarga  mempelai  takut  kalau-kalau kegiatan  pernikahannya  dibubarkan  oleh  pemerintah  karena  tidak  mematuhi  aturan penanganan covid-19.

## B. Metode Penelitian
Penulis  menggunakan  Metode  penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  merupakan penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  diperoleh langsung dari responden, dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat dengan dengan  jelas  objek  yang  diteliti  yang  bertempat  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Tellulimpoe.  Dengan  menjadikan  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  sebagai  Sumber  Data Primer Penelitian dan Pegawai KUA beserta beberapa Calon Pengantin sebagai Sumber Data  Skunder  dengan  menggunakan  tekhnik  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi yang  kemudian  di  anilisis  secara  sistematis  secara  kualitatif  kemudian  disajikan  secara deskriptif.  Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini  ada  3  yaitu  pertama,  pendekatan yuridis  akan  membahas  tentang  penelitian  dengan  menggunakan  Surat  Edaran  Nomor:
Raodatul Jannah, Abd. Halim Talli, Hadi Daeng Mapuna
P-006/Dj.III/Hk.00.7/06/2020  tentang  pelayanan  nikah  menuju  masyarakat  produktif aman  covid.  Kedua,  yaitu  pendekatan  Syar’i  yaitu  pendekatan  yang  menelusuri pendekatan dengan sesuai syariat Islam seperti Al-qur’an dan Hadis yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Pernikahan di KUA Tellulimpoe Pada Masa Pandemi covid 19
Perkawinan  mempunyai  kedudukan  yang  penting,  karena  dengan  perkawinan terbentuklah ikatan secara resmi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dalam suatu ikatan suami istri dan menjadi satu keluarga. 10
Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang berada di masing-masing  distrik  atau  Kecamatan  tertentu  sangat  memperhatikan  setiap kebutuhan  masayarakat  dalam  aspek-aspek  yang  telah  menjadi  tugas  dan tanggungjawabnya  secara  profesional.  Sehingga  dalam  prosesnya  selama  bertahun tahun  KUA  sesungguhnya  telah  bekerja  secara  maksimal  dalam  melayani  setiap kebutuhan  masyarakat  terutama  dalam  pelayanan  pernikahan.  Dimana  aspek  ini dipandang  sebagai  kebutuhan  biologis  oleh  setiap  orang.  KUA  di  Kecamatan Tellulimpoe  pada  hakikatnya  telah  bekerja  secara  maksimal  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  sehingga  dapat  membangkitkan  kepercayaan masyarakat kepada Kantor Urusan Agama agar taat hukum dan menjadi warga negara yang baik. Khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan.
Kepedulian  masyarakat  terhadap  pencatatan  pernikahan  juga  pada  dasarnya  tidak dapat  dipisahkan  dari  berbagai  proses  yang  harus  dilalui  dalam  pelaksanaan pernikahannya.  Proses  pernikahan  yang  dilalui  oleh  setiap  calon  pengantin  ini  tentu berlaku untuk keseluruhan calon pengantin.
Persoalan  pelaksanaan  pernikahan  merupakan  satuan  proses  yang  dilalui  oleh  setiap pasangan  pengantin  dalam  pernikahan.  Pelaksanaan  ini  kemudian  di  telaah  secara
10 Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dibawah Umur (Dini) , Jurnal Al-Qadau. Vol. 2  No. 1, 2015, h. 15
langsung oleh penulis di lapangan terkait eksistensinya selama pandemik covid-19.
Menurut  Bapak  Abdul  Salam  selaku  Kepala  KUA  Kec.Tellulimpoe  mengemukakan bahwa  proses  pelaksanaan  pernikahan  di  era  pandemik  tidak  mengalami  perubahan secara  signifikan  dari  aspek  persayaratan  pendaftar,  dan  sistematika  atau  alur pelaksanaannya. Hal itu juga menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi hanya pada aspek pelaksanaan akad yang mana terdapat bebeapa ketentuan tersendiri. Selain dari itu,  pelaksanaan  pernikahan  juga  mengalami  penurunan  secara  drastis  dipengaruhi oleh  ketabuhan  terhadap  pengaplikasian  peraturan  yang  telah  ditetapkan11.  Hal  ini dapat  dimaklumi  sebab  masyarakat  di  Kec.  Tellulimpoe  termasuk  masyarakat  yang berada di pelosok yang umumnya terkadang tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang mereka belum lihat secara langsung (penyebaran covid).
Hal  ini  kemudian  di  perkuat  melalui  pendapat  Bapak  Tajuddin  selaku  Penghulu  di Kantor  Urusan  Agama  di  KUA  Tellulimpoe  terkait  dengan  proses  pendaftaran pernikahan dan kebutuhan perlengkapan pernikahan selama adanya pandemik corona virus-19.    Informasi  dari  bapak  Tajuddin  tersebut  diatas  menunjukkan  bahwa eksistensi pelaksanaan pernikahan yang selama ini berlaku pada masa pandemik pada dasarnya  tidak  mengalami  perubahan  dari  segi  syarat  dan  ketentuan  yang  telah  di tetapkan  sebelumnya  dimana  calon  pengantin  tetap  terlebih  dahulu  mengurus administrasi  yang  berhubungan  dengan  pemerintah  setempat  lalu  diantarkan  di Kantor  Urusan  Agama,  sehingga  pada  dasarnya  tidak  ada  bentuk  perubahan  secara signifikan terhadap sistem yang ada. Olehnya, jika sistem tidak berubah maka proses pelaksanaan  pernikahan  tetap  mengikut  prosedur  yang  berlaku,  mengurus administrasi  kelengakapan  calon  pengantin  sampai  pada  tahap  akad    pelaksanaan pernikahan yang tetap dipantau secara baik12.
Fakta lain yang didapatkan di lapangan sesuai dengan yang dikemukakan oleh bapak Tajuddin  secara  tidak  langsung  menginformasikan  persepsi  masyarakat  bahwa
11 Abdul  Salam  (51  Tahun),  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Tellulimpoe, Wawancara ,  Sinjai,  12  April 2021.
12 Tajuddin  (59  tahun),    Penghulu  Kantor  Urusan  Agama  Tellulimpoe, Wawancara ,  Sinjai,  12  April 2021.
Raodatul Jannah, Abd. Halim Talli, Hadi Daeng Mapuna
masyarakat  sampai  paad  saat  ini  masih  banyak  kurang  memahami  proses  dan sistematikan pernikahan, terkadang masyarakat menjadikan semua proses yang terjadi dalam  pernikahan  semua  berhubungan  dengan  Kantor  Urusan  Agama,  padahal  pada hakikatnya jika dilihat dari aspek tertentu lamaran dan walimah berhubungan dengan adat,  sementara  dari  aspek  agama  proses  walimah  merupakan  satu  kebiasaan  yang dianggap  sunnah  secara  hukum,  sehingga  hal  ini  boleh  jadi  menjadi  alasan  dibalik keterlepasan Kantor Urusan Agama dengan perosalan walimah.
Menurut  beberapa  calon  pengantin  dari  hasil  survei  pada  masyarakat  sekitar, mengemukankan  bahwa  pesryaratan  pelaksanaan  pernikahan  tetap  sama,  yaitu  tetap melalui  proses  pendaftaran  diamana  calon  pengantin  membawa  kelengakapan administrasi  ke  kantor  KUA.  Dengan  rincian  pertama  calon  penagntin  melapor  ke pemerintah  setempat,  lalu  kemudian  membawa  berkas  ke  KUA  lalu  mendaftarkan dirinya,  selanjutnya  setelah  terdafar  calon  pengantin  menunggu  jadwal  suscatimnya, lalu setelah itu dilanjutkan dengan proses akad pernikahan dengan waktu dan tempat yang telah di sepakati bersama oleh calon pengantin.13
Beberapa  informasi  tersebut  jika  disandingkan  dengan  penyampaian  Kepala  Kantor Urusan  Agama,  dapat  dikatakan  bahwa  hampir  semua  informasi  searah  dengan  apa yang  disampaikan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama.  Maka  dengan  itu  dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama di Kec. Tellulimpoe  selama  pandemik  corona  virus-19  dapat  disimpulkan  dalam  beberapa aspek yaitu;
1. Pelayanan Pernikahan tetap berjalan sebagaimana mestinya;
2. Mekanisme  dan  Persyaratan  pernikahan  bagi  calon  pengantin  tidak mengalami perubahan.
3. Pelaksanaan  akad  nikah  dibatasi  jumlah  pesertanya  dan  juga  harus Mengikuti Protokoler seperti pakai masker, cuci tangan, dan tidak berjabat tangan.
4. Pelaksanaan  pernikahan  pada  masa  pandemik  terjadi    penurunan  pada angka pendaftar
13 Pasangan Pengantin, Wawancara , Sinjai, 19 April 2021.
5. Proses pelayanan pelaksanaan pernikahan di Era pandemik dianggap tidak membebankan dan atau menyulitkan calon pengantin.
2. Ketentuan  Pelaksanaan  pernikahan  dalam  surat  Surat  Edaran  No:P- 006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 terhadap pelaksanaan pernikahan di Era Pandemik
Proses pelaksanaan pernikahan diatas, mengambarkan bahwa pelaksanaan pernikahan pada saat pandemik tidak mengalami perubahan terkecuali pada aspek ketentuan yang sifatnya  mengarah  kepada  keselamatan  jiwa,  dimana  ketentua  tersebut  pada hakikatnya adalah ketentuan terpisah daripada proses pelaksanaan pernikahan.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pernikahan  yang  sebenarnya  telah  menjadi  kebutuhan masyarakat  tetap  dapat  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  dan  sebagaimana sebelum  adanya  pandemik  virus  covid-19  yang  dapat  menjangkiti  secara  massal melalui  penyebaran  yang  tidak  dapat    diduga  dengan  adanya  kebijakan  baru  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  dengan  prosuder  yang  jelas,  efektif  dan  efisien  dalam pelayanan  dan  pelaksanaan  pernikahan  menuju  masayarakat  yang  produktif  aman covid.
Proses  pernikahan  yang  ada  di  tellulimpe  pada  pada  dasarnya  tidak  mengalami perubahan sedikit pun dalam hal sistem dan mekanisme. Kecenderungan masyarakat juga dalam melaksanakan pernikahan selalu identik dengan keramaian, harus terhenti dengan  adanya  persoalan  besar  yang  dialami  secara  bersamaan  di  seluruh  Negara yang ada di Dunia termasuk di Indonesia. Persoalan ini, sangat berhubungan dengan keselamatan  dan  kesehatan  manusia,  sebab  hal  ini  merupakan  satu  penyakit  yang dianggap  oleh  tim  kesehatan  dan  bahkan  pemerintah  sebagai  penyakit  yang  sangat menular  dan  mematikan.  Keberadaannya  yang  secara  menyeluruh  ini  kemudian  di istilah dengan pandemik corona virus-19.
Kepedulian terhadap persoalan kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat, boleh jadi menjadi salah satu alasan bagi pemerintah menetapkan beberapa peraturan yang erat  hubungannya  dengan  protokoler  kesahatan,  yang  pada  akhirnya  menimbulkan berbagai persepsi ditengah masyarakat baik persepsi Negatif sampai perspepsi positif.
Raodatul Jannah, Abd. Halim Talli, Hadi Daeng Mapuna
Hal  ini  juga  berlaku  dalam  kasus  pernikahan,  banyak  masyarakat  yang  menunda pernikahannya  karena  takut  melanggar  protokoler  kesehatan  yang  di  tetapkan  oleh pemerintah  yang  dalam  hal  ini  hanya  ada  penjelasan  tentang  pembatasan  keramaian pernikahan.
Pembatasan  yang  dikeluarkan  tersebut  tidak  memberikan  kejelasan,  baik  dalam jumlah  maupun  dalam  aspek-aspek  lainnya  yang  berhubungan  dengan  pernikahan. Sampai  pada  saat  dikeluarkannya  Surat  Edaran  No:P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang  Pelayanan  Nikah  Menuju  Masyarakat  Produktif  Aman  Covid  oleh pemerintah.  Keterlambatan  surat  edaran  tersebut  diklaim  kemudian  menjadi  satu permasalahan tersendiri yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sehingga beberapa masayarakat sempat menunda proses pernikahan mereka.
Informasi  awal  yang  ditemukan  dari  Bapak  Abdul  Majid  menggambarkan  bahwa pada  awal-awal  pandemik  covid19,  selain  dinilai  sangat  ganas,  menakutkan, melahirkan  kecemasan  tersendiri  bagi  masyarakat,  masyarakat  juga  sangat mempertimbangkan beberapa aspek peraturan yang di tetapkan secara dadakan, baik dari pemerintah pusat, gubernur, dan bupati dalam hal ini semua berhubungan dengan bagaimana  menjaga  keselamatan  jiwa,  agar  masyarakat  dapat  selamat  dan  tidak terpapar virus, sehingga hal ini juga menjadi alasan tersendiri bagi masyarakat untuk menunda pelaksanaan pernikahan yang telah diagendakan sebelumnya. 14
Penjaminan  keselamatan  jiwa  menuju  keluarga  yang  aman  covid,  sekaligus  harapan agar  pelayananan  pemerintah  tetap  berjalan  secara  efiisen,  menjadi  alasan  mendasar sehingga  diterbitkannya  Surat  Edaran  No:P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020  tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.
Sebagaimana  wilayah  lainnya,  Surat  edaran  tersebut  diberlakukan  pula  di  Kantor Urusan  Agama  Kec.  Tellulimpoe  untuk  menjamin  terciptanya  pelayanan  yang maksimal dan terwujudnya masyarakat yang produktif aman dari covid.
Keberadaan Surat Edaran tersebut, dianggap memiliki peran, efek, pengaruh, dampak
14 Abdul Majid (43 tahun), Penyuluh KUA Tellulimpoe, Wawancara Melalui Telpon Seluler, Sinjai, 17 Desember 2020.
atau  implikasi  yang  sangat  signifikan  terhadap  pelaksanaan  pernikahan  terutama  di Kecamatan  Tullulompoe.  Implikasi  ini  baik  termanifestasi  dalam  setiap  proses pelaksanaan pernikahan, baik dari aspek pengurusan admnistrasi yang dirasakan oleh msayarakat  secara  langsung,  aspek  pelayanan  pendaftaran  yang  dirasakan  oleh pegawai Kantor Urusan Agama, atau pada aspek pelaksanaan nikah dimana aspek ini di  rasakan langsung oleh masayarakat dan sekaligus oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaanya.
Melalui  informasi  yang  didapatkan  dari  Kepala  KUA  Kec.  Tellulimpoe  dan  pihak pegawai  KUA  maka  dapat  dikatakan  bahwa  ketentuan  ketentuan  yang  dicantumkan pada  surat  edaran  pada  hakikatnya  adalah  ketentuan  yang  memberikan  informasi sekaligus  memberikan  perintah.  Informasi  akan  terbukanya  pelayanan  nikah  dan perintah  untuk  tetap  membuka  pelayanan  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  poin nomor 1 (satu).
Hanya  saja  ditekankan  oleh  Bapak  Tajuddin  bahwa  ketentuan  ini  pada  hakikatnya sangat  singkat  menurutnya,  ketentuan  ini  hakikatnya  hanya  memuat  dua  unsur penting, yaitu: 1) Pelayanan nikah harus tetap terbuka baik online ataupun ofline; 2) pada  proses  pelaksananya  harus  memperhatikan  protokoler  kesehatan  seperti:  pakai masker, batasan jumlah peserta kegiatan (tidak berkerumunan).15
Sementara  Keberadaan  surat  edaran  kementrian  agama  tersebut,  menunjukkan beberapa ketentuan-ketentuan tersendiri dalam proses pernikahan sebagai berikut:
1. Layanan pencatatan nikah tetap dilaksanakan setiap hari kerja.
2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online dan ofline.
3. Memperhatikan protokoler kesehatan.
Poin ini berefek pada poin-poin selanjutnya yang terdapat pada nomor 7-9. Yaitu; a. Pengaturan petugas pelaksana pernikahan, calon pengantin dan tempat akad nikah (lihat nomor 7)
b. KUA di anjurkan Berkordinasi dengan aparat keamanan untuk pelaksanaan nikah diluar kantor (lihat nomor 8).
15 Tajuddin (59 tahun),  Penghulu Kantor Urusan Agama Tellulimpoe, Wawancara , Sinjai, 20 Juli 2021.
Raodatul Jannah, Abd. Halim Talli, Hadi Daeng Mapuna
4. Pelaksanaan akad nikah dapat di KUA atau di luar kantor
5. Peserta akad nikah di KUA maksimal 10 orang (konsekuensi lihat nomor 9)
6. Peserta  akad  nikah  di  Mesjid  atau  di  gedung  maksimal  20  %  dari  kapasitas  30 orang maksimal.  (konsekuensi lihat nomor 9)
Beberapa  poin  tentang  ketentuan  surat  edaran  diatas  jika  ditelaah  lebih  lanjut  maka pendapat  yang  dikatakan  oleh  Bapak  Tajuddin  dapat  sementara  waktu  di  asumsikan benar, akan tetapi ditinjau dari beberapa aspek maka seharusnya ditelaah pada aspek aspek penting. Kebijakan tersebut jika ditelaah secara mendalam berdasarkan konsep yang  ada  maka  dipahami  bahwa  kebijakan  tersebut  di  tetapkan  atas  dasar  kebijakan yang  bertujuan  untuk  menjaga  keselamatan  jiwa.  Olehnya  jika  dipetakan kedudukannya  pada  beberapa  aspek  maka  kebijakan  tersebut  dapat  dipetakan  pada beberapa aspek penting :
1.  Aspek  Teoritis,  pada  aspek  ini,  dapat  dilihat  bahwa  kebijakan  pemerintah  tidak dapat dilepaskan dari landasan teorinya yaitu keselamatan jiwa. Sehingga secaraa teoritis  kebijakan  ini  harus  dapat  diterima  karena  akibatnya  ditujukan  pada keselamatan seseorang dalam hal ini aman covid.
2. Aspek manajerial, dari segi aspek manajerialnya, surat edaran tersebut juga sudah sangat  konsistens  dan  terkoordinasi  secara  baik  dari  tingkat  atas  sampai  pada tingkat  lapisan  masyarakat  yang  dibuktikan  dengan  taat  dan  patuh  terhadap aturan-aturannya.
3. Aspek metodoligis, secara metodologi, surat edaran tersebut dapat dikatakan juga sebagai  surat  edaran  yang  sangat  metodologis  disebabkan  surat  edaran  ini,  di terapkan  setelah  melihat  kasuistik  yang  ada  sekaligus  dapat  menekan  angkat keramaian.  Kasuistik dalam hal ini, keluhan masyarakat yang terkendala terhadap pelaksanaan nikah disebabkan oleh beberapa kebijakan lain yang menghalanginya.
4.  Implikasi  kepemimpinan,    sementara  pada  aspek  kemepimpinan,    kebijakan  ini sangat  fleksibel,  dan  dianggap  sebagai  kebijakan  yang  tidak  otoritarisme. Kebijakan tersebut justru mampu mencover keinginan masyarakat meskipun pada sisi lain memiliki beberapa batasan-batasan tertentu.
5. Aspek etika, budaya dan globalisasi.
Kebijakan tentang pelaksanaan nikah menuju masyarakat aman covid, juga dapat dikatakan sebagai kebijakan yang menandung unsur etika yang sangat tinggi serta unsur  budaya  yang  mendalam,  unsur  etika  nya  adalah  saling  menghargai  antar sesama  dengan  menjaga  keselamatan  masing-masing  untuk  tidak  saling menjangkiti  penyakit,  sementara  budayanya  dapat  dilihat  dari  aspek  bugisnya yaitu  budaya  sipakainge’  ,  jadi  surat  edaran  ini  sesungguhnya  bermaksud  untuk saling  memperingati  antar  sesama.  namun  globalisasinya  adalah  dengan  adanya new era dimana setiap orang harus menggunakan masker dan memperhatikan cuci tangan sebagai budaya lain. Demikian tentang ketentuan-ketentuan Surat Edaran kementrian Agama No: no:P-002/Dj.III/Hk.007/6/2020
Ketentuan-ketentuan ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh penulis untuk melihat akibat yang  ditimbulkannya,  atau  implikasi  yang  di  timbulkan  dari  surat  edaran  tersebut secara  umum.  Hal  ini  disebabkan  penulis  tidak  dapat  menemukan  pola  untuk menggambarkan secara sistematis implikasi secara terpisah atau poin perpoin.
Perkiraan  terhadapa  adanya  implikasi  tersebut,  ditindak  lanjuti  oleh  penulis  melalui wawancara  secara  langsung  terhadapa  beberapa  informan  yang  ditemui  dilapangan, observasi serta telaah terhadap beberapa hasil dokumentasi yang ada.
Keterangan yang diberikan oleh bapak Abdul Salam menujukkan bahwa surat edaran yang  dikeluarkan  oleh  Kementrian  Agama  pada  hakikatnya  memberikan  efek tersendiri  terhadap  pelaksanaan  pernikahan,  baik  dari  apek  pelaksanaan  pernikahan yang  masih  kurang  normal  seperti  biasa,  tetapi  keraguan  masyarakat  untuk melaksanakan  pernikahan  sudah  berukurang.  Selain  dari  itu,  surat  edaran  tersebut juga  berimplikasi  terhadap  keselamatan  jiwa  masyarakat,  sehingga  dalam  proses pelaksaan  pernikahan  di  tambahkan  beberapa  ketentuan  yang  berhubungan  dengan protokoler kesahatan. 16
Pernyataan  Abdul  Salam  diatas,  jika  diasumsikan  secara  komprhensif,  ditemukan beberapa  implikasi  nyata  yang  menunjukkan  bahwa  surat  edaran  tersebut
16 Abdul  Salam  (51  Tahun),  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Tellulimpoe ,  Wawancara ,  Sinjai,  20Juli 2021.
Raodatul Jannah, Abd. Halim Talli, Hadi Daeng Mapuna
berimplikasi  secara  langsung  terhadap  meningkatnya  minat  masyarakat  untuk menikah yang sempat dihantui  dengan rasa was-was terbukti  dengan meningkatnya jumlah  pendaftar  calon  pengantin  meskipun  belum  mencapai  tahap  normal  seperti sebelum  adanya  pandemik  dan  berimplikasi  pula  terhadap  pelaksanaan  pernikahan yang dapat menjamin keselamatan jiwa.
Informasi  yang  berbeda  dari  bapak  Tajuddin  pada  hakikatnya  memberikan  asumsi bahwa  eksistensi  dari  surat  edaran  yang  diterbitkan  pemerintah  bukanlah  sebuah hambatan  atau  masalah.  Hal  ini  disebabkan  karena  surat  edaran  tersebut  bukan diterbitkan  untuk  larangan  pelaksanaan  nikah,  akan  tetapi,  perwujudannya  justru membuka  peluang  terhadap  masyarakat  untuk  tetap  melaksanakan  pernikahan meskipun dalam tahap pandemik.
Indikasi  peluang  yang  dimaksud  tergambarkan  melalui  implikasi  yang  di  timbulkan oleh  surat  edaran  itu  sendiri.  Implikasi  yang  dimaksudkan  adalah  pelaksanaan  akad nikah dengan batasan jumlah peserta. Meski demikian, surat edaran ini juga berimbas terhadap  pelaksanaan  prosesi  walimah,  dimana  ada  sebahagian  pemilik  hajat  tidak melaksanakan walimah disebabkan oleh pembatasan jumlah dan ketentuan protokoler kesahatan.  Keterangan  ini  juga  diperkuat  melalui  data  yang  ditemukan  dalam  buku catatan  pendaftaran  calon  pengantin  yang  menunjukkan  bahwa  kondisi  jumlah pendaftar  sebelum  diterbitkannya  surat  edaran  pada  masa  pandemik  covid-19, terhitung  sangat  rendah  dan  kemudian  mengalami  peningkatan  secara  bertahap setelah diterbitkannya surat edaran.
Data tersebut  menunjukkan bahwa terjadi  perkembangan signifikan terhadap jumlah pendaftar  setelah  adanya  surat  edaran  menuju  masyarakat  produktif  aman  covid dibandingkan    sebelum  diterbitkannya.  Keterangan  tentang  eksistensi  dari  implikasi tersebut  dijelaskan  pula  oleh  Suriani  selaku  operator  SIMKAH  meskipun  dengan informasi  yang  sedikit  berbeda  menunjukkan  bahwa  surat  edaran  tentang  pelayanan pernikahan  menuju  masyarakat  produktif  aman  covid  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah dapat berimplikasi secara positif dan negatif. Implikasi positifnya terlihat dengan  terciptanya  pelayanan  yang  efektif  dan  efisien  dan  pelayanan  yang
memudahkan  masyarakat  sebab  di  dukung  dengan  pelayanan  secara  online  serta terjaminnya keselamatan jiwa atau aman covid. Implikasi negatifwnya memang tidak terasa,  yaitu  tetap  menimbulkan  kewaspadaan  terhadap  penyebaran  yang  tidak disengaja  dengan  diperbolehkannya  untuk  melaksanakan  pernikahan  dengan ketentuan  protokoler  yang  ada,  selain  itu  kewaspadaan  yang  lain  yang  tidak  dapat dihindari adalah terjadinya keramaian yang besar meski telah di tetapkan pembatasan jumlah peserta. 17
Meski  demikian,  menurut  penulis  bahwa  apa  yang  dikatakan  oleh  suriani  diatas terkait  implikasi  negatif  tersebut  penulis  melihatnya  bukan  sebagai  implikasi  dari surat  edaran  tetapi  penulis  menilai  sebagai  konsekuensi  yang  harus  diterima  oleh setiap  pelaksana  kegiatan.  Olehnya  dalam  hal  ini,  setiap  pelaksana  hajat  harus meminta pendapingan protokoler dari pemerintah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan  seperti,  membeludaknya  tamu  yang  masuk  dalam  ruangan  dan  adanya yang tidak memakai masker.
Sehingga  secara  tidak  langsung  pernyataan  tersebut  dengan  sendirinya  terbantahkan dan  kemudian  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  implikasi  yang  dimaksudkan  oleh suriani  tersebut  memberikan  penguatan  terhadap  apa  yang  disampaikan  oleh  Kepala Kantor Urusan Agama. Senada pernyataan dari dari Abdul Majid diatas memberikan asumsi  bahwa  Surat  Edaran  yang  di  terbitkan  oleh  pemerintah  terkait  pelaksanaan pernikahan  tersebut  sangat  signifikan  terhadap  keselamatan  jiwa  sehingga  dapat tercipta  masyarakat  aman  covid,  selain  itu  berpengaruh  pula  terhadap  peningkatan minat  masyarakat  untuk  menikah,  dan  terjadinya  sistem  pelayanan  yang  efektif  dan efisien.
Meningkatnya  jumlah  pendaftar  sebagai  calon  pengantin  yang  tercatatat  di  Kantor KUA, mengembalikan ruh kepercyaan masyarakat yang sempat sirna karena berbagai jenis  himbaun,  aturan,  dan  lain-lainnya  dari  pemerintah.  Kepercayaan  masyarakat terhadap  pemerintah  yang  tinggi akan  memudahkan  pemerintah  dalam menyampaikan  atau  menginformasikan  setiap  himbuan-himbauan  yang  berkenaan
17 Suriani (40 tahun), Operator SIMKAH KUA Tellulimpoe, Wawancara , Sinjai, 12 April 2021.
Raodatul Jannah, Abd. Halim Talli, Hadi Daeng Mapuna
dengan  surat  edaran  tersebut  yang  tentunya  adalah  penyelamatan  jiwa.  Sebab  aspek tertinggi  yang  diharapkan  oleh  surat  edaran  tersebut  yang  diasumsikan  penulis berdasarkan  seluruh  informasi  dari  responden  diatas,  kesemuanya  mengarah  kepada pencegahan,  pengurangan  penyebaran,  perlindungan  pegawai  dan  masyarakat  dari resiko covid-19 (penyelematan jiwa).
Pernyataan  yang  masih  dilanjutkan  oleh  Abdul  Majid  tersebut  ditelaah  penulis dengan  asumsi  bahwa  Abdul  Majid  sebenarnya  ingin  mengatakan  bahwa,  Surat edaran yang dimaksudkan sebelumnya, berimplikasi terhadap kemudahan masyarakat dalam pengurusan admnistrasi pencatatan nikah. Selain itu, sesuai dengan tujuannya, berimplikasi pula terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Dirjen Bimas Islam tetap berjalan secara efektif dan efisien.
Penyampaian  yang  berbeda  dari  Sukarman  pasangan  pengantin,  meskipun  memiliki perbedaan secara sturuktur bahasa dan ditandai oleh meluap-luapnya emosi sukarman saya  lihat  saat  saya  wawancarai,  masih  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  sebetulnya sukarman  hendak  mengatakan  kalau  surat  edaran  ini  berimbas  terhadap  terbuka peluang  masyarakat  untuk  kembali  menikah  yang  jika  di  hubungan  dengan  aspek edaran yang lain tentu tidaka lagi membuat masyarakt ragu untuk melakukan resepsi atau  walimatul  ursy  yang  selama  ini  agaknya  menurut  sukarman  sulit  untuk mendapatkan perizinan dari KAPOLSEK setempat.
Beberapa  pendapat  lain  dari  beberapa  masyarakat  yang  penulis  temui  dilapangan juga,  saat  kami  tanya  tentang  implikasi  surat  edaran  ini,  beberapa  responden  yang kami  temui  tidak  memberikan  jawaban  secaa  signifikan,  sebab  rata-rata  hanya menjawab: “tidak kutau saya”. Hal ini menyulitkan penulis untuk mendapatkan data lebih  luas,  sebab  dengan  keterbatasan  waktu  dan  tenaga  yang  dimiliki  oleh  peneliti sebagai manusia biasa.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Pernikahan  yang  merupakan  sunnah  yang  harus  diikuti  oleh  ummat  Muhammad
sebagai  panutan.  Oleh  pemerintah  di  Indonesia  telah  di  tentukan  aturan-aturan  yang mengikatnya  terutama  pencatatan  pernikahan  oleh  pemerintah  di  Kantor  Urusan Agama.  Sehingga  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  pernikahan  bersentuhan langsung  dengan  Kantor  Urusan  Agama.  Akan  tetapi,  dalam  perjalanannya masyarakat  di  terpa  dengan  isu  covid  yang  sangat  ganas  mengharuskan  pemerintah menindaklanjutinya dengan surat edaran No:P-002/Dj.III/Hk.00.7/6/2020.
Keadaan  yang  tidak  biasa  yang  dihadapi  masayarakat,  memperlihatkan  dengan seksama  bahwa  pelaksaan  pernikahan  yang  selama  ini  terlaksana  tidak  mengalami perubahan  baik  dari  segi  aspek  pengadministrasian,  aspek  proses  dan  pelaksanaan dimana tetap dinikahkan. Hanya ditambahkan beberapa ketentuan yang harus pula di perhatikan  secara  seksama  menuju  masyarakat  produktif  dan  aman  covid  melalui surat edaran No:P-002/Dj.III/Hk.00.7/6/2020.
Sementara  dari  aspek  implikasi  yang  ditimbulkan  dari  surat  edaran  No:P- 002/Dj.III/Hk.00.7/6/2020 dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:
1. Implikasi yang mengarah pada publik dan orang-orang yang terlibat
2. Implikasi  yang  mempengaruhi  keadaan  dalam  aktivitas  pelaksanaan  pernikahan baik sekrang dan mungkin akan datang, dan.;
3. Implikasi  yang  berpengaruh  terhdap  sektor  pembiayaan  yang  harus  ditanggung oleh orang yang terlibat dalam hal ini pemilik hajat.
Demikian  beberapa  aspek  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  pernikahan  saat pandemik dan implikasi yang dilahirkan oleh surat edaran No:P- 002/Dj.III/Hk.00.7/6/2020  yang  dikeluarkan  pemerintah  dalam  hal  ini  Menteri Agama  tentang  Pelaksanaan  Pelayanan  Pernikahan  Menuju  Masyarakat  Amana Covid.

## 2. Saran
Penelitian  ini  berimpilikasi  terhadap  pemahaman  masyarakat  terhadap  pelaksanaan pernikahan dengan model baru di era pandemik dan kemampuan Kepala KUA untuk mensosialisasikan secara baik meluas kepada masyarakat.
Raodatul Jannah, Abd. Halim Talli, Hadi Daeng Mapuna

## DaftarPustaka
Al-Quran
Kemetrian Agama RI , Al-Qur’an dan Terjemahannya.

## Buku
Amiur,  dan  Tarigan,  Azhari  Akmal. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia  “Studi  Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih , UU No. 1/1974Sampai KHI”, Edisi Pertama. Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2014.
Ghozali, Abdul Rahman . Fiqh Munakahat . Jakarta: Kencana, 2013.
Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat , Ed. 1; Cet. 7; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
Maloko,  M.  Tahir. Dinamika  Hukum  Dalam  Perkawinan .  Cet.  1;  Makassar:  Alauddin University Press, 2012.
Maloko,  M.  Tahir. Dinamika  Hukum  Dalam  Perkawinan .  Cet.  1;  Makassar:  Alauddin University Press, 2012.
Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia . Edisi Pertama. Cet. 1; Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
Muslim  Kitab Riyadhu Shalihin Bab Tentang Nikah .
Rahman, Abdul. I. Doi, Perkawinan Dalam Syariat Islam . Cet. 2; Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
Rahman, Abdul. Perkawinan Dalam Syariat Islam, Cet. 2; Jakarta: Rineka Cipta, 1966.
Soimin, Soedharyo. Hukum Orang dan Keluarga . Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
Tihami  dan  Sohari  Sahrani. Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap ,  Ed.  1  Cet.  4; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Utomo, St. Laksanto. Hukum Adat, Ed. 1 Cet. 2; Depok: Rajawali Pers, 2017.
WJS.  Poerwadarminta. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,    Ed.  3  Cet.  1;    Jakarta:  Balai Pustaka, 2003.

## Jurnal
Asni, A. (2014).” Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”. Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah , 17 (1).
Ilyas,  M.  (2015).  “Faktor  Sosial  Budaya  dan  Aturan  Perundangan”. Diktum:  Jurnal  Syariah dan Hukum , 13 (1).
Jamil, Jamal. (2017). “Peradilan Agama”. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam , 4 (1).
Marilang,  M.  (2017).  “Menimbang  Paradigma  Keadilan  Hukum”  Progresif. Jurnal Konstitusi , 14 (2).
Ridwan,  M.  S.  (2015).  “Perkawinan  Di  Bawah  Umur  (Dini)”. Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan dan Hukum Keluarga Islam , 2 (1).
Talli, Halim. (2019). “Tugas dan fungsi Badan Penasihatan dan pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa”, Jurnal Al-Qadau , Vol. 6. 2, Desember 2019.

## Narasumber
Abdul  Majid  (43  tahun),  Penyuluh  KUA  Tellulimpoe, Wawancara  Melalui  Telpon  Seluler,
Sinjai, 17 Desember 2020.
Abdul Salam (51 Tahun), Kepala Kantor Urusan Agama Tellulimpoe, Wawancara , Sinjai, 12 April 2021.
Pasangan Pengantin, Wawancara , Sinjai, 19 April 2021.
Suriani (40 tahun), Operator SIMKAH KUA Tellulimpoe, Wawancara , Sinjai, 12 April 2021.
Tajuddin  (59  tahun),    Penghulu  Kantor  Urusan  Agama  Tellulimpoe, Wawancara ,  Sinjai,  20 Juli 2021.