## Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos)

## (Studi di SMA Negeri 1 Halmahera Utara)

## Deiby Christiana Tinggogoy
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Halmahera
Email: christianadeiby@gmail.com

## Abstraksi
Proses  penyaluran  dana  BOS  dinilai  belum  terimplementasi  dengan  baik  sehingga  muncullah keluhan dari sekolah-sekolah. SMA Negeri 1 Halut misalnya menjelaskan berbagai dampak yang muncul  akibat  keterlambatan  pencairan.  Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2019  tentang  Petunjuk  Teknis  Bantuan Operasional  Sekolah  Reguler,  bahwa  penyaluran  dana  BOS  Reguler  di  awal  triwulan  I  (untuk penyaluran  triwulanan)  dan  semester  I  (untuk  penyaluran  semesteran),  namun  kenyataannya selalu  mengalami  keterlambatan  setiap  tahunnya.  Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis:  1). Faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  keterlambatan  proses  pencairan  dana  BOS;  dan  2). Seperti apakah dampak yang muncul karena keterlambatan dana yang masuk di SMA Negeri 1 Halmahera  Utara.  Ada beberapa  variabel penting yang harus diperhatikan agar kebijakan  dapat terimplemtasi dengan baik.
Kata kunci: Penyaluran dana BOS, implementasi kebijakan, kelompok sasaran

## Latar belakang
Dalam Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan
Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional  Sekolah  Reguler  pada  pasal  1  ayat (11)  dijelaskan  bahwa  Bantuan  Operasional Sekolah  Reguler  yang  selanjutnya  disingkat  BOS Reguler  adalah  program  Pemerintah  Pusat  untuk penyediaan  pendanaan  biaya  operasi  personalia dan  nonpersonalia  bagi  Sekolah  yang  bersumber dari  dana  alokasi  khusus  nonfisik.  Selanjutnya, pada  pasal  3  dijelaskan  juga  bahwa  BOS  Reguler bertujuan  untuk  membantu  biaya  operasional penyelenggaraan  pendidikan  di  Sekolah.  Dengan demikian,  BOS  Reguler  dialokasikan  untuk penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.
Penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu prioritas  pembangunan  nasional,  untuk itu pemerintah  pusat  memberikan  bantuan  dana sehingga hal tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah  daerah  dalam  menyelenggarakan pendidikan  bagi  masyarakat.  Dengan  masyarakat memperoleh  pendidikan  yang  baik,  tentu  akan mengurangi  pengangguran  di  Negara  ini  sehingga membantu Negara berkembang ke arah yang lebih baik  dalam  semua  aspek  kehidupan.  Hal  ini  jika terus  diperhatikan  oleh  pemerintah,  maka  bukan tidak  mungkin  Negara  ini  kedepanya  akan  dapat bersaing dengan Negara maju.
Sesuai  dengan  kebijakan  pemerintah  yang diatur  dalam  Peraturan Menteri  di  atas,  dijelaskan juga  bahwa  tim  bantuan  operasional  sekolah regular  terdiri  dari  tim  BOS  regular  Pusat, Provinsi,  dan  Kabupaten/kota.  Selanjutnya,  tim BOS  reguler  Kabupaten/kota  bertanggung  jawab terhadap  proses  pendataan  pada  SD  dan  SMP. Sementara  itu,  tim  BOS  reguler  Provinsi bertanggung  jawab  terhadap  proses  pendataan pada  SMA  dan  SMK.  Selain  itu,  dalam  proses pencairan  dijelaskan  bahwa  penetapan  alokasi BOS  Reguler  tiap  Sekolah  didasarkan  pada  data hasil  batas  waktu  akhir  pendataan  ( cut  off) Dapodik berikut: 1) cut off tanggal 31 Januari; dan 2) cut off tanggal 31 Oktober. Pada tiap tanggal cut off ,  tim  BOS  Reguler  provinsi  mengunduh  data Sekolah  seluruh  jenjang  sebagai  dasar  penyaluran dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan cut off melalui  laman  yang  disediakan  Kementerian. Selanjutnya,  alokasi  BOS  Reguler  untuk  Sekolah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut yaitu pada  Triwulan  I  dan  semester  I:  a)  alokasi sementara tiap Sekolah untuk penyaluran triwulan I  (untuk  penyaluran  triwulanan)  dan  semester  I (untuk  penyaluran  semesteran)  didasarkan  pada hasil cut  off tanggal  31  Oktober  tahun  anggaran sebelumnya;  b)  Berdasarkan  data cut  off tanggal 31  Oktober  ini,  provinsi  menyalurkan  dana  BOS Reguler ke tiap Sekolah di awal triwulan I (untuk
penyaluran  triwulanan)  dan  semester  I  (untuk penyaluran  semesteran)  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan;  c)  Alokasi  final tiap  Sekolah  untuk  triwulan  I  dan  semester  I didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Januari; d) Berdasarkan  data cut  off tanggal  31  Januari  ini, provinsi menghitung lebih kurang penyaluran dana BOS Reguler di awal triwulan I (untuk penyaluran triwulanan)  dan  semester  I  (untuk  penyaluran semesteran) untuk dikompensasikan dalam penyaluran  dana  BOS  Reguler  triwulan  II  dan semester  II  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Maluku Utara adalah salah satu Provinsi yang ada di Indonesia dan terdiri dari 10
Kabupaten/kota.  Halmahera  Utara  adalah  salah satu  Kabupaten  yang  ada  di  Provinsi  Maluku Utara,    yang  memiliki  SMA/SMK    55  Sekolah negeri  maupun  swasta  dan  salah  satunya  adalah SMA  Negeri  1  Halmahera  Utara  yang  berada  di kecamatan  Tobelo.  SMA  Negeri  1  Halmahera Utara  adalah  salah  satu  sekolah  yang  mengeluh terkait  proses  pencairan  dana  BOS,  hal  ini  karena proses  pencairan  dinilai  tidak  sesuai  dengan prosedur  yang  ada.  Hal  ini  berdampak  pada keuangan  sekolah  yang  tidak  stabil  sehingga tentunya adanya keterlambatan pembayaran honor guru honorer dan tentunya untuk biaya operasional sekolah.  Para  staf  dan  pengajar  yang  ada menegeluhkan  kenapa  kebijakan  yang  ada  tidak dapat terimplementasi dengan baik. Keterlambatan proses pencairan dana BOS menjadi permasalahan
yang  krusial  karena  sudah  terjadi  bertahun-tahun. Pada  tahun  2017  misalnya  dana  yang  diterima masuk  pada  bulan  juli  padahal  seharusnya  sudah cair  pada  bulan  februari  yaitu  sesuai  dengan peraturan yang ada. Dimana, pencairan dana untuk triwulan  1  harus  berdasarkan  pada  hasil cut  off tanggal  31  Januari,  yang  artinya  seharusnya  dana cair  pada  bulan  februari  tetapi  kenyataannya  dana masuk  pada  bulan  juli,  tentu  saja  hal  ini  tidak sesuai  dengan  kebijakan  yang  ada  sehingga berdampak  tidak  baik  karena  kebutuhan  yang  ada tidak terpenuhi.
Kebijakan  publik  menurut  Carl  Friedrich merupakan  suatu  tindakan  yang  mengarah  pada tujuan  yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok atau  pemerintah  dalam  lingkungan  tertentu sehubungan  dengan  adanya  hambatan-hambatan tertentu  seraya  mencari  peluang-peluang  untuk mencapai  tujuan  tertentu  (Indiahono,  2009:  18). Selanjutnya,  Indiahono  juga  menjelaskan  bahwa kebijakan  publik  adalah  segala  aktivitas  yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  memecahkan masalah  publik  yang  dihadapi.  Dengan  membawa kebijakan publik dalam ranah upaya  memecahkan masalah  publik  maka  warna  administrasi  publik akan  lebih  terasa  kental.  Dengan  demikian, kebijakan  publik  diarahkan  untuk  memecahkan masalah  publik  untuk  memenuhi  kepentingan  dan penyelenggaraan  urusan-urusan  publik.  kebijakan publik yang telah dibuat dan kemudian ditetapkan, hendaknya diimplementasikan dengan baik sehingga kebijakan yang telah ditetapkan
dinyatakan berhasil. Implementasi menurut Gordon berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan  pada  realisasi  program  (Keban,  2014: 76).  Selanjutnya,  Keban  menjelaskan  bahwa dalam  hal  ini  administrator  mengatur  cara  untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan  kebijakan  yang  telah  diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumberdaya, unit- unit  dan  metode-metode  untuk  melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah program  kedalam  rencana-rencana  dan  petunjuk- petunjuk yang dapat diterima. Menerapkan berarti menggunakan  instrument-instrumen,  mengerjakan atau  memberikan  pelayanan  rutin,  melakukan pembayaran-pembayaran. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap merealisasi tujuan- tujuan  program.  Dengan  demikian,  sangat  perlu memperhatikan  persiapan  implementasi  yaitu memikirkan  dan  menghitung  secara  matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan,  termasuk  hambatan  atau  peluang- peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas untuk melaksanakan program.
Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,  merupakan  harapan  masyarakat  agar dapat terimplementasi dengan baik sehingga dapat berdampak  baik  bagi  kehidupan  masyarakat. Kebijakan yang tidak terimplementasi dengan baik tentu akan menimbulkan masalah karena apa yang menjadi  harapan  masyarakat  tidak  terpenuhi. Permasalahan  yang  perlu  untuk  dikaji  yaitu:  1).
Faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi keterlambatan  proses  pencairan  dana  BOS?;  dan 2).  Seperti  apakah  dampak  yang  muncul  karena keterlambatan dana yang masuk di SMA Negeri 1 Halmahera  Utara?.  Dengan  demikian,  penelitian ini  dilakukan  untuk  mengkaji  dan  memberikan rekomendasi  pada  pihak  terkait  sehingga  dapat menemukan  solusi  terbaik.  Melihat  permasalahan ini sehingga penelitian menarik untuk dilakukan.

## Tinjauan Pustaka

## Implementasi Kebijakan
Kebijakan  oleh  Graycar  dapat  dipandang  dari perspektif  filosofis,  produk,  proses,  dan  kerangka kerja  (Keban,  2014:  59).  Sebagai  suatu  konsep “filosofis”, kebijakan dipandang sebagai serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai  suatu  “produk”,  kebijakan  diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai  suatu  “proses”,  kebijakan  menunjuk  pada cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat  mengetahui  apa  yang  diharapkan  darinya yaitu  program  dan  mekanisme  dalam  mencapai produknya;  dan  sebagai  suatu  “  kerangka  kerja”, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan  negosiasi  untuk  merumuskan  isu-isu  dan metode  implementasinya.  Selanjutnya,  Hogwood dan  Gunn,  juga  menjelaskan  bahwa  terdapat serangkaian  pengertian  tentang  kebijakan  yang menunjukkan makna yang berbeda-beda. Kebijakan  dapat  diartikan  sebagai  “label  bagi suatu bidang kegiatan” seperti kebijakan ekonomi,
kebijakan  industri,  kebijakan  ketertiban  dan hukum;  dapat  juga  diartikan  sebagai  suatu “ekspresi  tentang  tujuan  umum  atau  kondisi  yang diinginkan”,  seperti  menciptakan  pekerjaan sebanyak  mungkin,  mempromosi  demokratisasi melalui  desentralisasi,  atau  membasmi  akar kemiskinan;  kebijakan  juga  dapat  diartikan sebagai  usulan  atau  proposal  khusus  seperti melakukan  devaluasi  nilai  uang  sebesar  10%  atau memberikan  pendidikan  dasar  secara  gratis; kebijakan  juga  bisa  dilihat  sebagai  keputusan pemerintah seperti keputusan presiden; juga dapat dilihat  sebagai  otorisasi  formal  seperti  ketetapan parlemen (Keban, 2014: 60).
Menurut Dunn bahwa dalam rangka memecahkan  masalah  ada  beberapa  tahap  penting antara  lain  yaitu  penetapan  agenda  kebijakan ( agenda  setting), formulasi  kebijakan (policy formulation), adopsi  kebijakan (policy  adoption), implementasi  kebijakan (policy  implementation), dan penilaian kebijakan (policy assessment). Pada tahap penetapan agenda kebijakan, ditentukan apa yang  menjadi  masalah  publik  yang  perlu dipecahkan.  Hakekat  permasalahan  ditentukan melalui  suatu  prosedur  yang  seringkali  dikenal dengan  nama problem  structuring. Pada  tahap formulasi kebijakan, para analisis mengidentifikasi kemungkinan  kebijakan  yang  dapat  digunakan dalam memecahkan masalah. Untuk itu, diperlukan sutu prosedur yang disebut forecasting , dimana konsekuensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan dapat diungkapkan.
Adopsi  kebijakan  merupakan  tahap  berikutnya, dimana  ditentukan  pilihan  kebijakan  melalui dukungan  para  administrator  dan  legislatif.  Tahap ini  ditentukan  setelah  melalui  suatu  proses rekomendasi.  Implementasi  kebijakan  merupakan suatu  tahap dimana  kebijakan  yang telah  diadopsi tersebut  dilaksanakan  oleh  unit-unit  administratif tertentu dengan memobilisasi dana dan sumberdaya  yang  ada.  pada  tahap  ini  proses monitoring  dilakukan.  Dan  tahap  terakhir  adalah tahap  penilaian  kebijakan  dimana  berbagai  unit yang telah ditentukan melakukan penilaian tentang apakah  semua  proses  implementasi  telah  sesuai dengan  apa  yang  telah  ditentukan  atau  tidak. Dalam  tahap  tersebut  proses  evaluasi  diterapkan (Keban, 2014:67).
Implementasi  kebijakan  adalah  merealisasi apa yang menjadi tujuan-tujuan program. Menurut George  C.  Edward  III  bahwa  ada  empat  variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan  implementasi  (Indiahono:  2009:  31) yaitu:
1). Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan  akan  dapat  dilaksanakan  dengan baik  jika  terjadi  komunikasi  efektif  antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok  sasaran  (target  group).  Tujuan dan  sasaran  dari  program/kebijakandapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.
2).  Sumberdaya,  yaitu  menunjuk  setiap kebijakan harus didukung oleh submerdaya yang  memadai,  baik  sumber  daya  manusia maupun sumber daya finansial. Sumberdaya  manusia  adalah  kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh  kelompok  sasaran.  Sumberdaya finansial adalah kecukupan modal investasi atas  sebuah  program/kebijakan.  Keduanya harus  diperhatikan  dalam  implementasi program/kebijakan pemerintah.
3).  Disposisi,  menunjuk  pada  karakteristik yang  menempel  erat  kepada  implementor kebijakan/program.  Karakter  yang  penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran,  komitmen,  dan  demokratis. Implementor  yang  memiliki  komitmen tinggi  dan  jujur  akan  senantiasa  bertahan diantara  hambatan  yang  ditemui  dalam program/kebijakan.
4).  Struktur  birokrasi,  menunjuk  bahwa struktur  birokrasi  menjadi  penting  dalam implementasi  kebijakan.  Aspek  struktur birokrasi  ini  mencakup  dua  hal  yaitu penting  yaitu  pertama  adalah  mekanisme, dan  sturuktur  organisasi  pelaksana  sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya  sudah  ditetapkan  melalui  standar operating procedur (SOP) yang dicantumkan  dalam  kebijakan.  SOP  yang
baik  mencantumkan  kerangka  kerja  yang jelas,  sistematis,  tidak  berbelit  dan  mudah dipahami  oleh  siapapun  karena  akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Selanjutnya, struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian  luar  biasa  dalam  program  secara cepat.

## Pemerintah Daerah
Istilah government (pemerintah), secara epistemology  berasal  dari  kata  “ governor” yang diambil dari Bahasa Yunani dengan padanana kata steering-steersman (yang mengarahkan) sehinggga menurut  Wiener  secara  umum  pemerintah  adalah merupakan  istilah  yang  dipakai  untuk  menunjuk Lembaga yang mengarahkan kehidupan masyarakat  (Setiyono,  2014:  11).  Selanjutnya, dijelaskan  pula  bahwa  secara  konsepsional, pemerintah  adalah  Lembaga  yang  dibentuk  untuk mewujudkan  cita-cita  masyarakat  suatu  bangsa, membuat  dan  melaksanakan  keputusan  bersama untuk mencapai cita-cita itu. Pemerintah mendapatkan  mandat  yang  otoritatif  untuk mendayagunakan  sumber-sumber  daya  yang  ada pada masyarakat untuk melaksanakan tugas itu. Di Indonesia  menggunakan  sistem  otonomi  daerah yang  artinya  adanya  hak  daerah  dan  masyarakat untuk  memperoleh  keleluasaan  bergerak  dan kesempatan  untuk  menggunakan  prakarsa  sendiri, atas  segala  macama  nilai  dan  potensi  yang
dikuasai untuk mengurus kepentingan publik, baik yang  menyangkut  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat  melalui  pemberian  fasilitas  dan bimbingan  terhadap  masyarakat,  maupun  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan pembangunan. Otonomi daerah kemudian, melahirkan desentralisasi yang merupakan  suatu  kepercayaan  pemerintah  pusat dengan menyerahkan urusan kepada daerah dalam bentuk  hak,  kewajiban,  wewenang,  mengatur, mengurus  dan  menyelenggarakan  urusan  atau kegiatan  pmerintahan  tersebut.  Pemerintah  daerah adalah penyelenggara pemerintahan. Pemerintahan daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 diartikan sebagai  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD  menurut  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun1945 (Arenawati, 2014: 9). Hal ini berarti pemerintah dengan kewenangan yang diberikan sudah seharusnya dapat melaksankan tugasnya dengan baik sehingga dapat memberikan  kesejahteraan  kepada  masyarakat. Kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah pusat sudah seharusnya diimplementasikan dengan baik  oleh  pemerintah  daerah  sehingga  kebijakan dapat berjalan dengan baik. Itu artinya kebijkan/program  harus  benar-benar  tetap  sasaran sehingga dapat membangun kepercayaan
kelompok  sasaran  terhadap  kebijakan  yang  telah ditetapkan.

## Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (juknis) pada pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa Bantuan Operasional Sekolah  Reguler  yang  selanjutnya  disingkat  BOS Reguler  adalah  program  Pemerintah  Pusat  untuk penyediaan  pendanaan  biaya  operasi  personalia dan  nonpersonalia  bagi  Sekolah  yang  bersumber dari  dana  alokasi  khusus  nonfisik.  Selanjutnya, pada  pasal  3  dijelaskan  juga  bahwa  BOS  Reguler bertujuan  untuk  membantu  biaya  operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah. Selanjutnya,  dijelaskan  bahwa  menjadi  tujuan umum  pemberian  dana  BOS  yaitu:  1).  Membantu pendanaan  biaya  operasi  dan  personalia  sekolah; 2) meringankan  beban  biaya  operasi  sekolah  bagi peserta  didik  pada  sekolah  yang  diselenggarakan oleh masyarakat; 3). Meningkatkan kualitas proses pembelajaran  di  sekolah.  Sementara  itu,  yang menajadi tujuan khusus yaitu: 1). BOS Reguler SD dan SMP bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu pada  SD  dan  SMP  yang  diselenggarakan  oleh masyarakat; 2). BOS Reguler pada SMA dan SMK bertujuan  untuk  membebaskan  pungutan  dan/atau membantu  tagihan  biaya  di  SMA  dan  SMK  bagi
peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu dalam  rangka  memperoleh  layanan  pendidikan yang  terjangkau  dan  bermutu;  3).  BOS  Reguler pada  SDLB,  SMPLB,  SMALB,  dan  SLB bertujuan  untuk:  a.  meningkatkan  aksesibilitas belajar  bagi  peserta  didik  penyadang  disabilitas pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB dan atau, b. memberikan  kesempatan  yang  setara  bagi peserta  didik  penyandang  disabilitas  yang  orang tua/walinya  tidak  mampu  untuk  mendapatkan layanan  pendidikan  yang  terjangkau  dan  bermutu pada SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB baik yang diselenggarakan masyarakat mamupun pemerintah.  Adapun  yang  menjadi  sasaran  yaitu sekolah  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah daerah maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam dapodik. Bagi sekolah  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat telah memiliki izin operasional. Waktu penyaluran dilakukan  tiap  triwulan.  Bagi  wilayah  dengan geografis  yang  sulit  dijangkau  penyaluran  dana BOS reguler dilakukan tiap semester.
Sesuai  dengan  kebijakan  pemerintah  yang diatur  dalam  Peraturan  Menteri di  atas,  dijelaskan juga  bahwa  tim  bantuan  operasional  sekolah regular  terdiri  dari  tim  BOS  regular  Pusat, Provinsi,  dan  Kabupaten/kota.  Selanjutnya,  tim BOS  reguler  Kabupaten/kota  bertanggung  jawab terhadap  proses  pendataan  pada  SD  dan  SMP. Sementara  itu,  tim  BOS  reguler  Provinsi bertanggung  jawab  terhadap  proses  pendataan pada  SMA  dan  SMK.  Selain  itu,  dalam  proses
pencairan  dijelaskan  bahwa  penetapan  alokasi BOS  Reguler  tiap  Sekolah  didasarkan  pada  data hasil  batas  waktu  akhir  pendataan  ( cut  off) Dapodik berikut: 1) cut off tanggal 31 Januari; dan 2) cut off tanggal 31 Oktober. Pada tiap tanggal cut off ,  tim  BOS  Reguler  provinsi  mengunduh  data Sekolah  seluruh  jenjang  sebagai  dasar  penyaluran dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan cut off melalui  laman  yang  disediakan  Kementerian. Selanjutnya,  alokasi  BOS  Reguler  untuk  Sekolah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut yaitu pada  Triwulan  I  dan  semester  I:  a)  alokasi sementara tiap Sekolah untuk penyaluran triwulan I  (untuk  penyaluran  triwulanan)  dan  semester  I (untuk  penyaluran  semesteran)  didasarkan  pada hasil cut  off tanggal  31  Oktober  tahun  anggaran sebelumnya;  b)  Berdasarkan  data cut  off tanggal 31  Oktober  ini,  provinsi  menyalurkan  dana  BOS Reguler ke tiap Sekolah di awal triwulan I (untuk penyaluran  triwulanan)  dan  semester  I  (untuk penyaluran  semesteran)  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan;  c)  Alokasi  final tiap  Sekolah  untuk  triwulan  I  dan  semester  I didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Januari; d) Berdasarkan  data cut  off tanggal  31  Januari  ini, provinsi menghitung lebih kurang penyaluran dana BOS Reguler di awal triwulan I (untuk penyaluran triwulanan)  dan  semester  I  (untuk  penyaluran semesteran) untuk dikompensasikan dalam penyaluran  dana  BOS  Reguler  triwulan  II  dan semester  II  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan

## Pendidikan
Meningkatkan  akses  dan  mutu  pendidikan adalah salah satu prioritas pembangunan nasional. Dalam  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003 tentang  sistem  pendidikan  nasional  pada  pasal  1 ayat  (1)  dijelaskan  pendidikan  adalah  usaha  sadar dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasaan, akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya,  masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Ayat  (2) menjelaskan pendidikan nasional adalah pendidikan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun  1945  yang  beraakar  pada  nilai-nilai  agama, kebudayaan  nasional  indonesia,  dan  tanggap terhadap  tuntutan  perubahan  zaman.  Pada  pasal  3 dijelaskan  bahwa  Pendidikan  nasional  berfungsi mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif, mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis  serta  bertanggung  jawab.  Selain  itu, secara tegas juga nyatakan pada pasal 5 bahwa (1) Setiap  warga  negara  mempunyai  hak  yang  sama untuk  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu,  (2)
Warga  negara  yang  memiliki  kelainan  fisik, emosional,  mental,  intelektual,  dan/atau  sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, (3) Warga negara  di  daerah  terpencil  atau  terbelakang  serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh  pendidikan  layanan  khusus,  (4) Warga  negara  yang  memiliki  potensi  kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan  khusus,  (5)  Setiap  warga  negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan  sepanjang  hayat.  Selain,  itu  dalam undang-undang  ini  juga  dijelaskan  tugas  utama pemerintah  yaitu  pada  pasal  11  bahwa  (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan  layanan  dan  kemudahan,  serta menjamin  terselenggaranya  pendidikan  yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi,  (2)  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah  wajib  menjamin  tersedianya  dana  guna terselenggaranya  pendidikan  bagi  setiap  warga negara  yang  berusia  tujuh  sampai  dengan  lima belas tahun.

## Metode
Jenis penelitian yang diapakai yaitu kualitatif, metode  ini  mencoba  mengerti  makna  suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba bereinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena  tersebut  (Yusuf,  2014:328). Teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum sekolah
Maluku Utara adalah salah satu Provinsi yang ada di Indonesia dan terdiri dari 10
Kabupaten/kota.  Halmahera  Utara  adalah  salah satu  Kabupaten  yang  ada  di  Provinsi  Maluku
Utara,    yang  memiliki  SMA/SMK    55  Sekolah negeri  maupun  swasta  dan  salah  satunya  adalah SMA  Negeri  1  Halmahera  Utara  yang  berada  di kecamatan  Tobelo.  Dengan  posisi  geografis 1,7254  lintang  dan  128,0073  Bujur.  Dengan rekapitulasi data sebagai berikut:

## 1. Data PTK dan PD
No. Uraian Guru Tendik PTK PD 1. Laki-laki 19 4 23 475 2. perempuan 23 3 26 588 Total 42 7 49 1063
Keterangan:
- Perhitungan jumlah PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar
- Singkatan:
1. PTK = Guru ditambah tendik
2. PD = Peserta Didik

## 2. Data sarpras
No. Uraian Jumlah 1. Ruang kelas 20 2. Ruang Lab 4 3. Ruang perpus 1 Total 25

## 3. Data rombongan belajar
No. Uraian Detail Jumlah Total 1. Kelas 10 L 144 350 P 206 2. Kelas 11 L 176 363 P 187 3. Kelas 12 L 155 350 P 195
Faktor yang mempengaruhi keterlambatan proses pencairan dana BOS
Dalam Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional  Sekolah  Reguler pada  pasal  1  ayat (11)  dijelaskan  bahwa  Bantuan  Operasional Sekolah  Reguler  yang  selanjutnya  disingkat  BOS Reguler  adalah  program  Pemerintah  Pusat  untuk penyediaan  pendanaan  biaya  operasi  personalia dan  nonpersonalia  bagi  Sekolah  yang  bersumber dari  dana  alokasi  khusus  nonfisik.  Selanjutnya, dijelaskan juga bahwa tujuan Umum BOS Reguler adalah:  1).  Membantu  pendanaan  biaya  operasi dan  nonpersonalia  Sekolah;  2).  Meringankan beban  biaya  operasi  Sekolah  bagi  peserta  didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan 3). Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah. Selain itu, yang menjadi tujuan  khusus  dari  pemberian  dana  BOS  Reguler pada SMA dan SMK bertujuan untuk membebaskan  pungutan  dan/atau  membantu tagihan biaya di SMA dan SMK bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dalam rangka memperoleh  layanan  pendidikan  yang  terjangkau dan  bermutu.  Selanjutnya,  untuk  penyaluran  dana BOS Reguler dilakukan tiap triwulan.
Dalam  proses  pencairan  dijelaskan  bahwa penetapan  alokasi  BOS  Reguler  tiap  Sekolah didasarkan  pada  data  hasil  batas  waktu  akhir pendataan  ( cut  off) Dapodik  berikut:  1) cut  off tanggal  31  Januari;  dan  2) cut  off tanggal  31 Oktober.  Pada  tiap  tanggal cut  off ,  tim  BOS Reguler provinsi mengunduh data Sekolah seluruh
jenjang  sebagai  dasar  penyaluran  dana  BOS Reguler  sesuai  dengan  ketentuan cut  off melalui laman  yang  disediakan  Kementerian.  Selanjutnya, alokasi  BOS  Reguler  untuk  Sekolah  ditetapkan dengan  ketentuan  sebagai  berikut  yaitu  pada Triwulan  I  dan  semester  I:  a)  alokasi  sementara tiap  Sekolah  untuk  penyaluran  triwulan  I  (untuk penyaluran  triwulanan)  dan  semester  I  (untuk penyaluran  semesteran)  didasarkan  pada  hasil cut off tanggal 31 Oktober tahun anggaran sebelumnya;  b)  Berdasarkan  data cut  off tanggal 31  Oktober  ini,  provinsi  menyalurkan  dana  BOS Reguler ke tiap Sekolah di awal triwulan I (untuk penyaluran  triwulanan)  dan  semester  I  (untuk penyaluran  semesteran)  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan;  c)  Alokasi  final tiap  Sekolah  untuk  triwulan  I  dan  semester  I didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Januari; d) Berdasarkan  data cut  off tanggal  31  Januari  ini, provinsi menghitung lebih kurang penyaluran dana BOS Reguler di awal triwulan I (untuk penyaluran triwulanan)  dan  semester  I  (untuk  penyaluran semesteran) untuk dikompensasikan dalam penyaluran  dana  BOS  Reguler  triwulan  II  dan semester  II  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Kebijakan  oleh  Graycar  dapat  dipandang  dari perspektif  filosofis,  produk,  proses,  dan  kerangka kerja  (Keban,  2014:  59).  Sebagai  suatu  konsep “filosofis”, kebijakan dipandang sebagai serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai  suatu  “produk”,  kebijakan  diartikan
sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai  suatu  “proses”,  kebijakan  menunjuk  pada cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat  mengetahui  apa  yang  diharapkan  darinya yaitu  program  dan  mekanisme  dalam  mencapai produknya;  dan  sebagai  suatu  “  kerangka  kerja”, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan  negosiasi  untuk  merumuskan  isu-isu  dan metode implementasinya. Menurut Gordon bahwa Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang  diarahkan  pada  realisasi  program  (Keban, 2014:  76).  Selanjutnya,  keban  menambahkan bahwa  dalam  hal  ini  administrator  mengatur  cara untuk  mengorganisir,  menginterpretasikan  dan menerapkan  kebijakan  yang  telah  diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumberdaya, unit- unit,  dan  metode-metode  untuk  melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah program  kedalam  rencana-rencana  dan  petunjuk- petunjuk yang dapat diterima. Menerapkan berarti menggunakan  instrument-instrumen,  mengerjakan atau  memberikan  pelayanan  rutin,  melakukan pembayaran-pembayaran  atau  dengan  kata  lain, implementasi merupakan tahap merealisasi tujuan- tujuan program. Ada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan
implementasi yaitu: 1). komunikasi, 2). sumberdaya,  3).  Disposisi,  4).  Struktur  birokrasi. Jika,  dilihat  dari  keempat  variabel  ini  maka, kebijakan  terkait  penyaluran  dana  BOS  belum terimplementasi  dengan  baik,  hal  ini  terlihat
dengan  adanya  keluhan-keluhan  dari  sekolah- sekolah  di  Kabupaten  Halmahera  Utara,  salah satunya sekolah SMA Negeri 1 Halmahera Utara.
Kebijakan  penyaluran  dana  BOS  dinilai belum  terimplementasi  dengan  baik  karena  jika dianalisis  berdasarkan  empat  variabel  penting dalam  implementasi  maka  dapat  diketahui  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  keterlambatan  proses penyaluran dana yaitu dari segi:
1).  Komunikasi:  menunjuk  bahwa  setiap kebijakan  akan  dapat  dilaksanakan  dengan baik  jika  terjadi  komunikasi  efektif  antara pelaksana  program  dengan  para  kelompok sasaran. Dari hasil yang didapatkan bahwa komunikasi  terjadi  kurang  efektif  karena ketika  ada  keluhan  dari  sekolah-sekolah terkait keterlambatan penyaluran dana yang berdampak  buruk  bagi  sekolah,  tetapi keluhan  tersebut  tidak  ditindaklanjuti sehingga  permasalahan  ini  terus  terjadi. Paling  parah  pada  tahun  2017,  dana  yang diterima  masuk  pada  bulan  juli  padahal seharusnya  sudah  cair  pada  bulan  februari yaitu  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada. Dimana,  pencairan  dana  untuk  triwulan  1 harus berdasarkan pada hasil cut off tanggal 31  Januari,  yang  artinya  seharusnya  dana cair pada bulan februari tetapi kenyataannya  dana  masuk  pada  bulan  juli. Keluhan  ini  sudah  disampaikan  oleh  pihak sekolah  saat  dilaksanakan  diklat  oleh
Provinsi tetapi dari pihak Provinsi menyampaikan  bahwa  banyak  sekolah yang terlambat memasukkan laporan sehingga  terjadi  keterlambatan  pencairan. Namun,  dari  pihak  sekolah  menyatakan bahwa  laporan  tidak  akan  mungkin terlambat  jika  dana  sudah  masuk  lebih awal.
2).  Sumberdaya:  menunjuk  bahwa  tanpa didukung sumberdaya yang memadai, baik itu  manusia  maupun  finansial  maka kebijakan yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan  efektif.  Dibutuhkan  kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh  kelompok  sasaran.  Maupun  dalam finansial  yaitu  kecukupan  modal  investasi atas  sebuah  program/kebijakan.  Oleh karena itu, dibutuhkan seorang implementor yang dengan cepat
menindaklanjuti setiap keluhan yang masuk  sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan program  dalam  berjalan  dengan  efektif. Namun,  hal  tersebut  tidak  terjadi  sehingga keluhan yang masuk tidak cepat
ditanggapi.
3). Disposisi: menunjuk pada sikap demokratis seorang implementor kebijakan/program  sehingga  meningkatkan
kesan  baik  implementor  dan  kebijakan dihadapan  anggota  kelompok  sasaran.
Sikap seperti ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok  sasaran  terhadap  implementor dan  program/kebijakan.  Dengan  adanya keluhan-keluhan yang ada jika ditindaklanjuti  dengan  baik,  maka  tentu saja  hal  ini  akan  menimbulkan  kepedulian kelompok  sasaran  kepada  program  yang telah ditetapkan sehingga kelompok sasaran  akan  semangat  dalam  menaati peraturan yang telah ditetapkan.
4).Struktur birokrasi: menunjuk bahwa
struktur  birokrasi  menjadi  penting  dalam implementasi kebijakan. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian  luar  biasa  dalam  program  secara cepat.  Dengan  menindaklanjuti  keluhan secara  cepat  akan  berdampak  baik  bagi program  implementor  kebijakan/program, program tersebut, dan juga kepada kelompok sasaran.

## Dampak
Ketika suatu kebijakan diimplementasi, sudah pasti  akan  memberikan  dampak  bagi  kelompok sasaran  dari  kebijakan  tersebut.  Dampak  yang diharapkan tentu adalah dampak positif yang dapat membangun kelompok sasaran ke arah yang lebih baik  tetapi  tidak  dapat  dipungkiri  terkadang dampak  yang  dirasakan  oleh  kelompok  sasaran
adalah  sebaliknya.  Dampak  yang  dirasakan  oleh pihak sekolah di Halmahera Utara, terlebih khusus di SMA Negeri 1 Halmahera Utara adalah dengan keterlambatan  penyaluran  dana  ke  sekolah membuat  berbagai  permasalahan  terjadi  yaitu antara  lain  terganggunya  pencapaian  apa  yang menjadi tujuan dari pemberian dana BOS tersebut. Kenyataannya  yang  terjadi:  1).  pihak  sekolah harus  hutang  dulu  untuk  membayar  apa  yang menjadi kebutuhan sekolah, 2). terlambat membayar honor guru honorer sebanyak 11 orang, dimana  terhitung  5  orang  yang  sudah  menikah sehingga  tentu  saja  mereka  sangat  membutuhkan honor  tersebut  untuk  membantu  perekonomian keluarga, 3). Keterlambatan pengiriman pelaporan sehingga  dapat  berdampak  bagi  keterlambatan pada pencairan berikutnya. Begitu banyak masalah yang  terjadi  sehingga  dibutuhkan  penanganan yang  tepat,  agar  masalah  ini  tidak  terus  terjadi setiap tahun nya.

## Kesimpulan

## Faktor yang mempengaruhi
Faktor  yang  mempengaruhi  keterlambatan proses pencairan adalah: 1). Komunikasi yang ada tidak  berjalan  efektif,  pengeluhan  yang  masuk tidak  ditindaklanjuti  dengan  cepat  dan  tepat sehingga  berdampak  terjadi  penggulangan  setiap tahunnya,  2).  sumberdaya  yang  ada  tidak dipergunakan  dengan  efektif,  3).  Disposisi  tidak telalu  Nampak  dalam  menindaklanjuti  keluhan-
keluhan  yang  ada,  4).  Struktur  birokrasi  yang kompleks.

## Dampak
Berbagai  dampak  yang  terjadi  membuktikan bahwa  tidak  maksimalnya  Pemerintah  Daerah dalam  menjalankan  tugasnya  sehingga  kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tidak berjalan dengan maksimal. Berbagai keluhan yang ada menyatakan bahwa kebijakan belum terimplementasi  dengan  baik  sehingga  tujuan  dari pemberian  dana  BOS  ke  sekolah-sekolah  belum seutuhnya tercapai karena permasalahan ini masih terjadi setiap tahunnya.

## Saran

## Faktor yang mempengaruhi
1. Komunikasi  antara  Pemerintah  Pusat,
Pemerintah  Daerah,  pihak  sekolah  harus lebih  ditingkatkan  lagi  agar  tidak  terjadi kesalahpahaman.  Dengan  adanya  keluhan, maka  Pemerintah  Daerah  harus  cepat menindaklanjuti  hal  tersebut  agar  tidak terjadi  pengulangan  setiap  tahunnya  dan menurunkan  semangat  dari  pihak  sekolah dalam  menjalankan  kebijakan  yang  telah ditetapkan.
2. Sumberdaya  yang  ada  harus  diberdayakan dengan tepat agar apa yang menjadi tujuan penyaluran dana BOS dapat tercapai.
3. Disposisi haruslah dimiliki sang implementor sehingga dapat meningkatkan
rasa  percaya  dan  kepedulian  kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan. Hal ini tentu berdampak  baik  karena  kelompok  sasaran akan mendukung bahkan ikut berpartisipasi dalam  kebijakan-kebijakan  baru  yang nantinya dikeluarkan oleh Pemerintah.
4. Struktur birokrasi hendaklah tidak berbelit-
belit,  Panjang,  dan  kompleks.  Dengan begitu,  apa  yang  menjadi  tujuan  kebijakan akan  tercapai,  kelompok  sasaran  akan semakin  “ trust” kepada  Pemerintah  dan program-programnya,  kebijakan-kebijakan akan tepat sasaran dalam rangka pengembangan  Negara  ini  agar  lebih  baik setiap tahunnya.

## Dampak
Dengan  berbagai  dampak  yang  ada,  maka Pemerintah  harus  cepat  menindaklanjuti  setiap keluhan  sehingga  memperoleh  solusi  yang  tepat. Pihak sekolah harus terus  menyatakan hal-hal apa saja  yang  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah  lewat
setiap  kesempatan  yang  ada  dan  menawarkan solusi  terbaik  bagi  pengembangan  kebijakan terkait  pemberikan  dana  BOS  sehingga  dapat meminimalisir permasalahan yang muncul. Dengan  demikian,  diharapkan  lebih  baik  lagi dalam implementasinya kedepan

## Daftar pustaka
Arenawati.  2014. Administrasi  Pemerintahan  Daerah: sejarah,  konsep,  dan  penatalaksanaan  di  Indonesia. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
Indiahono,  Dwiyanto.  2009. Kebijakan  Publik: berbasis dynamic policy analysis.
Yogyakarta: Gava Media.
Keban,  Yeremias.  2014. Enam  Dimensi  Strategis Administrasi  Publik : konsep,  teori,  dan  isu .
Yogyakarta: GAVA MEDIA.
Setiyono,  Budi.  2014. Pemerintahan  dan  Manajemen Sektor Publik: prinsip-prinsip manajemen pengelolaan negara terkini. Jakarta: BUKU SERU Yusuf, Muri. 2014. METODE PENELITIAN: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2019 tentang jugnis