## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SELAKU KONSUMEN KESEHATAN TERHADAP TINDAKANMALAPRAKTIK OLEH TENAGA MEDIS
Muhammad Arief Dwi Ramadhan Universitas Muhammadiyah Malang muh.arief2411@gmail.com
Rahayu Hartini Universitas Muhammadiyah Malang hartini@umm.ac.id

## Abstrak
Artikel  Penelitian  ini  dilatarbelakangi  tentang  perlindungan  hukum  bagi  pasien selaku  konsumen  jasa  pelayanan  Kesehatan.  Bahwa  dalam  kehidupan ini,kesehatan merupakan suatu hal yang sanagat mutlak bagi seluruh masyarakat dan  tenaga  medis  atau  dokter  wajib  untuk  memberikan  pelayanan  nya  sebagai orang yang professional dalam dunia medis. Tenaga medis merupakan orang yang dianggap  memiliki  kemampuan  dalam  menangani  seluruh  permasalahan  mengenai penyakit yang di idap oleh seluruh konsumen Kesehatan. Maka dari itu penelitian ini dibuat untuk membuktikan bahwa  keabsahan dari undang-undang mengenai perlindungan terhadap konsumen Kesehatan sudah bisa melindungi atau belum. Karena  dalam  Undang-undang  perlindungan  konsumen  dan  undang-undang kesehatanpun masih secara umum dalam mengatur Tindakan malapraktik , belum mengatur secara spesifik dan khusus mengenai Tindakan malapraktik. Dan yang menjadi legal issue atau konflik permasalahan dalam artikel ini adalah : bagaimana perlindungan hukum bagi pasien selaku konsumen Kesehatan terhadap Tindakan malapratkik  berdasarkan  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  dan  Undang- undang Kesehatan? Kemudian Bagaimana pertanggungjawaban serta mekanisme penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  jasa  usaha  yaitu  tenaga  medis apabila  melakukan  Tindakan  malapraktik  dan  kemudian  bagaimana  penerapan peraturan  perundang-undangan  mengenai  Tindakan    malapratik  di  Indonesia  saat ini.  Mengenai  artikel  ini  menggunakan  metode  yuridis  normative  dengan menggunakan metode pendekeaan perundang-undangan yakni : UU Perlindungan Konsumen,UU Kesehatan,UU Tenaga Kesehatan. Selain itu juga perlu diberlakukan UU yang harus menjadi dasar hukum sebagai aturan undang-undang perlindungan

## Gorontalo

## Law Review Volume 6 - NO. 1 – April 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
bagi konsumen kesehatan untuk kedepannya agar dapat menghadapi dan menjadi solusi terhadap tindakan malapraktik di dunia medis.
Kata  Kunci : Perlindungan  Hukum,Tanggung  Jawab.Tenaga  Medis, Malapraktik

## Abstract:
This research article is motivated by legal protection for patients as consumers of health services.  That  in  life  health  is  something  that  is  absolutely  essential  for  all  people  and medical personnel or doctors are obliged to provide their services as professionals in the medical world. Medical personnel are people who are considered to have the ability to deal with  all  problems  regarding  diseases  suffered  by  all  health  consumers.  Therefore  this research  was  made  to  prove  that  the  legitimacy  of  the  law  regarding  the  protection  of health  consumers  has  been  able  to protect  or  not.  Because  even the  consumer  protection laws and health laws still generally regulate malpractice actions, they have not specifically and  specifically  regulated  malpractice  actions.  And  the  legal  issue  or  conflict  in  this article  is:  how is the legal protection for patients as health consumers against malpractice under the Consumer Protection Act and the Health Law? Then what is the accountability and settlement mechanism carried out by business service actors, namely medical staff if they commit malpractice actions and then how is the application of laws and regulations regarding  malpractice  actions  in  Indonesia  at  this  time.  Regarding  this  article,  it  uses  a normative  juridical  method using a statutory approach, namely: the Consumer Protection Law, the Health Law, the Health Worker Law. Apart from that, it is also necessary to enact a  law  which  must  become  the  legal  basis  as  a  rule  of  law  for  the  protection  of  health consumers  in  the  future  so  that  they  can  face and  become  a  solution  to  malpractice  in the medical world.
Keywords : Legal Protection, Responsibility. Medical Personnel, Malpractice

## 1. PENDAHULUAN
Kesehatan meupakan bentuk kewajiban hak yang dimiliki oleh manusia dan hak yang  mutlak  wajib  dimiliki  oleh  seluruh  elemen  masyarakat,oleh  karena  itu,ini  adalah salah  satu  bentuk  dalam  kesberlangsungan  hidup  sesuai  dengan  tujuan  serta  cita-cita bangsa. Sesuai dengan yang diatur dalam dasar negara yakni Pancasila serta UUD1945 yang  sebagaimana  tertuang  dalam  pasal    28  huruf  (h)  butir  1  berbunyi  “setiap  orang hidup  secara  sejahtera  lahir  maupun  batin,  bertempat  tinggal  dan  juga  mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan juga sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan”.  Akan  tetapi  ironisnya  dan  sangat  memprihatinkan,  Pengetahuan  yang dimiliki  oleh  setiap  elemen  masyarakat  dalam  dunia  kesehatan  merupakan  salah  satu ruang  lingkup  yang  sangat  jarang  dan  awam  bagi  mereka,  sehingga  tenaga  medis dengan  segala  profesional  serta  keahliannya  seakan-akan  menjadi  ilmu  yang  langka serta  eksklusif  ketika  terjun  ke  dunia  tersebut.  Oleh  sebab  itu,    kondisi    yang    terjadi dalam  masyarakat  sangat  memprihatinka  sekali  bahkan  ketika  mereka  harus berhadapan  dengan  keadaan  yang  memiliki  hubungan  dengan  nyawa  keselamatan dirinya  sendiri.  Jika  dilihat  dari  pemenuhan  hak    konsumen    untuk    memberikan  jasa pelayanan  kesehatan  maka  hal  yang  pertama  yang  harus  dilakukan  ialah  hal  yang berhubungan  dengan  perlakuan  yang  akan  diberikan  baik  itu  dari  segi  pelayanan maupun  obat  apa  yang  akan  di  konsumsi  oleh  seorsang  pasien  .  sebab  dalam  hal tersebut akan berhubungan dengan efek samping yang akan dirasakan ,
serta  akan  berdampak  untuk  kedepannya  dari  mengkonsumsi  obat  tersebut.  Oleh sebab  itu  beberapa  tahun  terakhir  sering  disorot  oleh  media  massa  adanya hubungan  yang  tidak  baikantara  seorang  tenaga  medis  dengan  masyarakat  ,hal  ini disebabkan  banyak  kejahatan  tenaga  medis  yaitu  kasus  malapraktik  sangat  sering terjadi dan ditemukan baik itu dari dokter  maupun  pelayanan  kesehatan  yang lain.
Oleh  sebab  itu  perlu  adanya  penerapan  untuk  menemukan  sebuah  cara  dan segala bentuk upaya memberikan dasar  pengetahuan  kepada  masyarakat terutama dalam  hal  pengetahuan  mengenai  pentingnya    kesehatan    bagi    mereka  dan  bagi konsumen sendiri lebih sadar bahwa ada peraturan dan  penerapan undang undang untuk menjadi payung perlindungan  hukum  bagi  konsumen ketika ada pelayanan jasa  kesehatan  oleh  tenaga  medis  di  rumah  sakit.Perlindungan  ini  merupakan sebuah perlindungan untuk memberi naungan atas hak yang dimiliki seluruh elemen masyarakat yang dirugikan. Dan juga memberikan rasa aman kepada konsumen jasa pelayanan  kesehatan  yaitu  melalui  bentuk  pemberian  pelayanan  medis  yang baik,kompensasi  atas  ganti  kerugian  ,  restitusi  dan  juga  yang  tidak  kalah  penting adalah  pemberian  restitusi  yang  mana  ini  menjadi  bentuk  perlindungan  hukum selaku konsumen kesehatan apabila menghadapi tindakan malapraktik yang terjadi dalam  dunia  kesehatan.  Dalam  pemabahasan  ini  diatur  dalam  peraturan  yang tercantum  dalam  undang  undang  yang  terkait  kewajiban  rumah  sakit  dijelaskan dalam  Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit,  bahwa dijelaskan  dalam  Pasal  29  huruf  b  yang  berbunyi  ”bahwa  setiap  Rumah  Sakit memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  kesehatan  kepada  pasien  secara  aman, bermutu,  anti  diskriminasi  dan  efektif  dengan  mengutamakan  kepentingan  seluruh pasien sesuai dengan standar pelayanan di rumah sakit”,
Dalam  hal  ini,  penting  peran  rumah  sakit  untuk  mengimpelmentasikan perlindungan  baik  itu  dari  segi  sarana  maupun  pelayanan  terhadap  pasien  yang sangat diperlukan, sehingga ketika semakin zaman  berkembang,  maka  dunia medis memiliki peranan atas maju  atau  mundurnya  sebuah  rumah  sakit. Sehingga  dapat ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa  yang  menentukan  rumah  sakit itu  baik  yakni berdasarkan ditinjau dari kelengkapan sarana dan prasarana dan para tenaga medis yang  bekerja  di  tempat  tersebut.  Jika  apabila  ditinjau  dari  segi  sosial  terkait hubungan antara tenaga medis dengan konsumen kesehatan maka cenderung lebih dominan  kepada  tenaga  medis  sedangkan  seorang  konsumen  kesehatan  hanyalah dapat menuruti dengan sifat yang pasif untuk menunggu keputusan  tanpa melawan dari hak yang dimiliki oleh seorang konsumen.
Apabila  terindikasi  munculnya  sebuah  kasus-kasus  maupun  gugatan  dari pihak  konumen  kesehatan  maka  dari  pihak  ini  memiliki  peningkatan  akan  hal pengetahuan  hukum  bagi  masyarakat.  Karena  apabila  masyarakat  akan  tahu persoalan tentang hukum kesehatan, maka akan  semakin  mengerti  dan  sadar akan hak  seorang  konsumen  jasa  pelayanan  kesehatan  dan  juga  memperluas  kesadaran hukum  serta  memberikan  tuntutan  terhadap    tindakan    malapraktik  yang  terjadi dalam sitem hukum di bidang kesehatan..Sebagai seorang konsumen yang menerima pelayanan  kesehatan  diharapkan  mengetahui  serta  diberi  pengetahuan  oleh  para tenaga  medis  terlebih  dahulu  agar  nantinya  apabila  terjadi  tindakan  malapraktik seorang  konsumen  langsung  meminta  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  dari  para tenaga medis ataupun langsung kepada  pihak rumah sakit berdasarkakn ketentuan yang  diatur  dalam  undang-undang  No  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.
Oleh sebab itu seringkali terjadi sebuah tuntutan namun juga kandas ditengah jalan  terhadap  tindakan  malapraktik  ini,  maka  perlu  adanya  kajian
secara khusus untuk menemukan solusi guna mendapatkan rumusan atau solusi yang tepat  dalam  rangka  menanggulangi  kasus  ini  agar  memberikan  perlindungan  bagi konsumen  jasa  pelayanan  kesehatan  agar  tidak  menciptakan  korban  malapraktik kedepannya.  Serta  dampak  lainnya  bagi  tenaga  medis  yaitu  sulitnya  pembuktian dalam  hal  ini  dan  mempertahankan  hak-haknya  sesuai  dengan pertanggungjawaban tindakan  yang  dilakukan.  Dan  persoalan  masalahnya  adalah  belum  adanya  kajian hukum yang khusus tentang malapraktik yang dijadikan sebagai sebuah dasar untuk melindungi  para  konsumen  pelayanan    kesehatan  untuk  menanggulangi  adanya malapraktik yang dilakukan oleh tenaga medis di seluruh Indonesia.
Sehingga  dengan  demikian,  agar  mengetahui  cara  apabila  tenaga  medis melakukan tindakan malapraktik atau tidak bisa dipandang melalui  standar mereka dalam  berprofesi  di  dunia  kedokteran.  apabila  memiliki  sebuah  kemampuan  yang beradasarkan  atas  ilmu  pengetahuan,memiliki  sikap  yang  profesionalitas  dan  yang paling penting adalah keterampilan skill dan ketelitian, maka itu menjadi dasar yang wajib  dimiliki  para  tenaga  medis  untuk  mempraktekkan  dan  mengabdikan  profesi tersebut  kepada  masyarakat  secara  mandiri.  Dan  mengenai  klasifikasi  dalam  dasar hukum terkait profesi juga sudah tercantum dalam uu yang mengatur yaitu Undang- undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang  kesehatan  .  sebab  dalam  tujuan  yang  diatur ketika  melakukan  tindakan  secara  medis  perlu  adanya  persetujan  dari  pihak konsumen dan penyedia jasa pelayanan kesehatan untuk melakukan perawatan serta pengobatan.  Sehingga  upaya  penting  apabila melihat  dari  taraf  hidup  di masyarakat dalam  bidang  kesehatan  agar  tidak  memandang  status  sosial  konsumen  kesehatan yang satu dengan yang lain karena mereka saling membutuhkan pelayanan tersebut guna meningkatkan kesehatan di lingkungan masyarakat baik secara  fisik  serta  non fisik.
Dan  sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  dalam  latar  belakang  diats  maka penulis  tertarik  untuk  mengkaji  dan  meneliti  lebih  lanjut  mengenai  payung  hukum bagi konsumen kesehatan apabila  menghadapi  tindakan  malapraktik, sebagaimana rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  yakni  ; Bagaimana  Penerapan  Perlindungan Hukum  Bagi  pasien  Yang  menjadi  korban  Malapraktik  Sesuai  UU  No  8  Tahun  1999  & UU No 36 Tahun 2009 ?, Mengkaji  mekanisme penyelesaian dan pertanggungjawaban oleh Tenaga medis dan pelayanan kesehatan yang diterapkan apabila suatu saat terjadi Tindakan  Malapraktik.  Dan  Pengimplementasian  Aturan  dalam  perundang-undangan terhadap  Tindakan    malapraktik  di  Indonesia. Dalam  hal  ini  penulis  bertujuan  untuk memberikan  upaya  agar  konsumen  kesehatan  mampu  untuk  menuntut  hak-haknya dan  tenaga  medis  mampu  untuk  mempertanggungjawabkan  atas  tindakan  yang diperbuat.

## 2. METODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  secara  yuridis normatif yaitu mengkaji permasalahan yang timbul dalam  bidang konsumen pelayanan kesehatan  dan  menelaah  serta  mengkaji  terhadap  berbagai  referensi  jurnal,  Dan  dasar dasar  hukum  yang  menjadi  aturan  berdasarkan  undang-undang  yang  saling  berkaitan dengan obyek penelitian ini. Sehingga memandang bahwa hukum menjadi kaidah dasar yang  memiliki  sifat  yuridis  normatif.  Adapun  pengumpulan  data  dalam  menggunakan metode  yuridis  normatif adalah  mengkaji  data-data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan hukum  sekunder  dengan  menelaah dan  mengkaji  mengenai  aturan   dalam    perundang- undangan  yang  berlaku  dan  terkait  serta  memahami  data  data  yang  diperoleh  dari literatur- literaur yang dibaca.

## 3. PEMBAHASAN

## A.  Perlindungan  Hukum  Dan  Hak  Bagi  Korban  Malapraktik    Sesuai    Dengan UU Perlindungan  Konsumen & UU Kesehatan.
Tindakan  Malapraktik  yang  memiliki  kata  asal  dari  kata  yakni  “mala”  yang memiliki arti tidak seharusnya atau tidak  sepantasnya,  sedangkan  makna  kata dari praktik  merupakan  sebuah  bentu  penanganan  terhadap  konsumen  jasa  pelayanan kesehatandari para tenaga medis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan ditentukan  oleh  kelompok  profesional  dari  tenaga  medis.  Di  dalam  dunia  kesehatan bentuk  tindakan  malpraktik  ini  merupakan  sebuah  kesalahan  terhadap  suatu penanganan  kepada  pasien  atau  menyebabkan  masalah  baru  bagi  pasien  sehingga menyebabkan  konsumen  ini  memiliki  dampak  yang  buruk  bagi  tubuhnya.  Dan  bagi tenaga  medis  ,tindakan  malapraktik  ini  biasanya  diakibatkan  karena  kelalaian  atau kesalahan  dalam  profesional  bekerja  terhadap  penanganan  kasus  terhadap konsumen, sehingga dari sudut pandang sebagai konsumen kesehatan  menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun secara materiil.
Sehingga  timbul  suatu  perlindungan  sebagai  dasar  hukum  konsumen  yang diberikan  kepada  subjek  hukum  dalam  bentuk  perangkat  secara  tertulis  yaitu undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen ataupun secara tidak tertulis,serta  perangkat  hukum  yang  bersifat  represif  maupun  preventif. Perlindungan  ini  menjadi  suatu  bentuk  gambaranyang  memiliki  fungsi  yaitu  dapat meemberikan sebuah ketertiban,kepastian dan juga kemanfaatan bagi keberlangsungan  kehidupan  masyarakat  yang  selaku  konsumen  Kesehatan  itu sendiri.Perlindungan hukum bagi  konsumen penerima jasa pelayanan kesehatan ini memiliki keterkaitan dengan beberapa hal yakni hubungan keterikatan antara tenaga medis dengan konsumen kesehatan ,serta hak dan kewajiban kedua belah pihak dan memiliki aspek tanggung jawab dalam penegakan hukumnya. Karena dalam faktanya bahwa  dokter  dan  konsumen  Kesehatan  atau  pasien  merupakan  dua  subjek  yang berhubungan  di  dalam    hukum    kesehatan,    sehinggal    selain  adanya  ikatan  secara medik keduanya pun memiliki ikatan  secara hukum. dalam hal ini kedua hubungan ikatan  tersebut  menjadi  sebuah  objek  pemeliharaan  serta  pelayanan  pada  bidang kesehatan baik umum maupun khusus.
Seorang ahli mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tindakan malapraktik dalam  dunia  medis  merupakan  bentuk  segala    pertanggungjawaban  dan  sikap tindakan  yang  dilakukan  sesuai  dengan  lingkup  profesional  dalam  memberikan  jasa pelayanan  kesehatan  atau  sebuah  kesalahan  dan  juga  kelalaian  yang  dilakukan  oleh para  tenaga  medis  atau  dokter  dalam  menggunakan  tingkat  kepandaian  dan  Ilmu pengetahuan  yang  dimilikinya  ketika  mengobati  pasien,  karena  atas  tindakan tersebut menimbulkan masalah yang baru dan terkadang tidak mencipatakan keadaan yang  berbeda  terhadap  keadaan  pasien.  Karena  apabila  kita  membahas  tentang  hak dan  kewajiban  antara  konsumen  dengan  penyedia  jasa  maka  ketika  memberi pelayanan    barang    dan/atau    jasa    maka  sebagai  objek  yang  menjadi  pelaku penyediajasa atau lebih tepatnya disini yaitu tenaga medis wajib untuk memberikan penjelasan  dan  jaminan  terhadap  masalah  yang  akan  muncul  akibat  kelalaian  yang dilakukannya suatu saat sehingga konsumen penerima jasa pelayanan kesehatan akan merasa  tidak  dirugikan  dan  merasa  aman.  Bagaimana  jika  kita  meilihat  kasus  di rumah  sakit  apabila  seseorang  selaku  pasien  mengalami  malapraktik  oleh  tenaga medis yang diakibatkan oleh tenaga medis yang bekerja menyediakan jasa  pelayanan kesehatan  dirumah  sakit  tersebut  sehingga  konsumen  menjadi  cacat  seumur
hidup dan tidak dapat melanjutkan kehidupan normal  seperti  biasanya.  Oleh sebab itu  hak  seorang  konsumen  pelayanan  kesehatan  harus    mendapatka  ganti  rugi apabila  ia  tidak  menerima  jasa    tersebut    sebagaimana    mestinya,sehingga  pihak rumah  sakit  harus  sesuai  untuk  menyediakan  sebuah  jasa  dan  mempersiapkan sarana  dan  prasarana  yang  lengkap  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditentukan untuk para konsumen kesehatan. Apabila  sesuai  dengan  aturan  yang  tertuan  dalam  pasal  4  undang-undang perlindungan konsumen maka ada 6 hak yang harus didapatkan oleh konsumen , yang  apabila  dihubungkan  dengan  tindakan  malapraktik  yang  diakibatkan  oleh para  tenaga  medis  sehingga  menyebabkan  cacat  bahkan  kematian,  maka  ada beberapa  macam  mengenai  hak  dari  seorang  konsumen  penerima  jasa  pelayanan kesehatan  apabila  terjadi  pelanggaran tindakan  malapraktik  di  rumah  sakit,yaitu antara lain :
Pertama  yakni  adalah  hak  atas  keselamatan  dirinya,keamanan  dan  juga kenyamanan  bagi  pasien  dalam  berobat  serta  mendapatkan  hak  keselamatan mengenai konsumsi suatu barang yaitu obat sesuai dengan standar operasioanl yang berlaku  sehingga  semua  tindakan  tersebut  atau  barang  tersebut  sama  sekali  tidak menimbulkan efek samping bagi pasien selama masa pengobatannya. Sehingga kasus ini  apabila  ada  seorang  konsumen    mengalami    sebuah    kerugian  atas  tindakan kesalahan  yang  timbul  dari  tenaga  medis  yaitu  berupa  kerusakan  bagian  penting dari  tubuh  sehingga  mengalami  cacat  seumur  hidup  dan  tidak  bisa  menjalani kehidupan normal sebagaimana mestinya.
Kedua  yakni  hak  mengenai  informasi  yang  jelas,jujur  dan  juga  keterangan yang  dianggap  benar  untuk  pasien  mengenai  kondisi  serta  jaminan  yang  diberikan atas  obat  yang  dikonsumsi  oleh  seorang  konsumen  kesehatan  atas  perintah  dari tenaga  medis,  sehingga  maksud  dari  informasi  itu  diberikan  secara  benar  supaya tidak ada kesalahpahaman dan memberikan  pengertian  kepada konsumensehingga terhindar  dari  kerugian  yang  akan  muncul  suatu  saat.  Sehingga  apabila  seorang tenaga  medis  tidak  memberitahu  informasi  mengenai baik  itu  dari  segi  tindakan maupun barang yang diberikan  secara  jujur  dan lengkap maka bisa disebut dengan tindakan malapraktik.
Ketiga yakni hak untuk dapat  didengar  keluhannya  berupa  barang dan/atau jasa  yang  digunakan.  Sehingga  dalam  penjelasannya  apabila  seseorang  konsumen telah  menyampaikan  keluhannya  dan  tenaga  medis  berhak  untuk  mendapatkan sebuah  persetujuan  apabila  ingin  melakukan  tindakan  selanjutnya ,karena  jika  tenaga  medis  melakukan  suatu    perbuatan    tanpa    persetujuan    dan  tidak mendengar  keluhan  terlebih  dahulu dari  seorang  konsumen  kesehatan  maka  bisa  saja kondisi  yang  dialami  oleh  pasie  akan  semakin  parah  dan  bahkan  bisa  menyebabkan komplikasi  penyakit  atau  juga  kematian.  Dan  yang  keempat  yaitu  hak  untuk mendapatkan  perlindungan  hukum  berupa  advokasi,  sebuah  perlindungan  pembelaan hukum  dan  upaya  untuk  menyelesaikan  secara  hukum  apabila  terjadi  suatu permasalahan perlindungan konsumen secara sepatutunya.
Kelima  yaitu  hak  seseorang  untuk  dilayani  secara  jujur  dan  perlakuan  yang benar  dan  tidak dilakukan diskriminatif sehingga tidak  memandang  status sosial seperti  agama,suku,ras,budaya,miskin,dan  status  sosial  lainnya,  sehingga  dalam suatu kasus semua konsumen Kesehatan wajib mendapatkan perlakuan yang adil dan  tidak  diskriminatif  sehingga  pelayanan  medis  menjadi  sangat  tidak manusiawi  apabila  jika  dilihat  dari  kondisi  fisik  yang  sudah  fatal  dikarenakan kelalaian  para  tenaga  medis  yang  memandang  status  sosial  seseorang.  Dan kemudian  yang  yang  keenam  adalah  hak  untuk  memperoleh  kompensasi  yaitu bentuk  ganti  rugi  yang  dapat  diterima  oleh  konsumen  sebagamana  mestinya. Karenaa  hak  atas  ganti  rugi  ini  dimaksudkan  agar  memulihkan  dan
menyembuhkan  keadaan  seorang  konsumen  kesehatan  akibat  perbuatan malapraktik.
Mengenai  hak  konsumen  yang  menerima  jasa  pelayanan  daripara  pelaku  usaha jasa  kesehatanyaitu  dilakukan  oleh  tenaga  medis,  maka  pihak  tenaga  medis  yang melakukan  tindakan  malapraktik  wajib  untuk  mengganti  seluruh  ganti  rugi  atas kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen  atau  diberikan  kepada  konsumen  kesehatan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor    8    Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Adapun  hak  tambahan  yang  didapatkan  oleh  seorang konsumen  penerima  jasa  pelayanan  kesehatan  yaitu  pengobatan  dan  juga  perawatan medis  yang  diberikan  tim  medis  sesuai  dengan  kemampuannya  dalam mengimpelementasikan  ilmu  dan  teknologi  sarana  dan  prasarana  serta  hak  sebagai umat manusia dalam menentukan sebuah nasib .
Adapun bentuk- bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dapat berupa:
a) Adanya  perjanjian  kedua  belah  pihak  mengenai  pertanggungjawaban  profesi medis yang diatur dalam KUHPerdata
b) Adannya  aturan  yang  mengatur  dalam  undang  undang  mengenai  hak  serta kewajiban  seorang  konsumen  kesehatan,tenaga  medis  dan  juga  rumah  sakit. Dan berdasarkan pasal 98 diatur mengenai perlindungan hukm bagi pasien
c) Adanya peraturan yang mengatur  mengenai ganti kerugian kepada konsumen baik  itu  secara  materril  maupun  formil  dari  pihak  tenaga    medis    maupun rumah sakit
Sedangkan  bentuk  beradarkan  yang  tercantum  sesuai  dengan  aturan  pasal 53  undang-undang  kesehatan  ,bahwa  dijelaskan  mengenai  pelayanan  kesehatan untuk  setiap  orang  ditujukan  untuk  memulihkan  kondisi  kesehatan  keluarga maupun  perorangan.  Akan  tetapi  jika  dalam  penyembuhan  tersebut  terjadi  suatu kesalahan  dan  kelalaian  yang  dilakukan  pihak  tenaga  medis  maka  akan menimbulkan kerugian yang sudah diatur juga ketentuannya dalam  pasal  58  , yang dijelaskan  bahwa  setiap  konsumen  dapat  menuntut  ganti    atas    kerugian  akibat kelalaian  paa  petugas  kesehaan  .  kemudian  adapun  jenis    mengenai    ganti rugi contohnya  seperti  uang,obat  obatan  ataupun  perawatan    kesehatan    yang  sesuai dengan  aturan  perunandang-undangan  sebagaimana  mestinya.  Serta  batas  waktu ganti rugi tersebut harus diberi dalam waktu 7 (Tujuh) hari sejak tanggal transaksi dimulai antara konsumen kesehatan dengan pihak petugas kesehatan maupun pihak rumah sakit
Dan apabila berbicara mengenai hak asasi  setiap  konsumen  kesehatan maka dijelaskan  wajib  untuk  memberikan  sebuah  perlindungan  hukum  dan pengayoman,supaya seluruh konsumen dapat merasakan  hak  yang  diperoleh maka hukum akan memberikan perlindungan tersebut yang dibantu oleh aparat penegak hukum  itu  sendiri  guna  menciptakan  suasana  yang  aman    dan    juga  tentram  dari segala  ancamana  apapun.  Sehingga  tidak  hanya  perlindungan  hukum  terhadap konsumen ini bukan semata-mata melindungi hak konsumen kesehatan saja, namun disini juga pihak tenaga kesehatan berhak mendapat perlindungan juga atas profesi perkerjaannya  apakah  seoraang  tenaga  medis  ini  sudah  melakukan  profesionalitas dalam  bekerja  atau  tidak.  Maksudnya  adalah  memastikan  bahwa  tenaga  medis benar-benar  menjalankan  tugasnya  sudah sesuai dengan profesinya tersebut.
Dan  disini  peran  dari  pemerintahan  sangat  penting  karena  ikut  andil  dalam mempunyai  tanggung  jawab  untuk  memberikan  jaminan  kepada  setiap masyarakatnya  agar  dapat  memperoleh  jasa  pelayanan  kesehatan  yang  baik  serta berkualitas sesuai dengan kebutuhan  masing  masing.  Karena  ini  merupakan suatu kebutuhan  pokok,  dan  setiap  perorangan  wajib bertanggung  jawab  atas  kebutuhan pokok  tersebut,  sehingga  pada  penjelasannya  untuk  memenuhi  suatu
kebutuhan  pokok  dalam  aspek  kesehatan.Maka,  ini  merupakan  tanggung  jawab secara individual Dan kemudian pemerintah harus  menyediakan  dan berkewajiban memberikan  hak  setiap  warga  negara  nya  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok hidupnya  dalam  aspek  kesehatan  agar  tidak  meiliki  halangan  apapun.  Oleh  karena itu dalam upaya untuk  melindungi  hak  tersebut  maka adanya perlindungan secara hukum yang diciptakan khusus untuk konsumen kesehatan.
Jadi  apabila  dilihat  dari  sudut  pandang  aturan  yang  mengatur  tertuang  di dalam undang-undang perlindungan konsumen maka sebagai tanggung  jawab dasar pihak rumah sakit sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan , pihak ini benar benar harus  menjadi  pihak  yang  bertanggung  jawab    apabila    suatu    saat  pihak  tenaga medis  melakukan  kesalahan  dalam  bekerja  dan  telah    memenuhi  unsur  yakni perbuatan  tersebut  sudah  secara  jelas  melawan  hukum  ,  kemudian  timbul  adanya hubungan  kausalitas  antara  perbuatan  tersebut  dengan  kesalahan  yang  sudah tertuang  dalam  pasal  ini.  Akan  tetapi  di  dalam  kasus  belakangan  terakhir  ,pihak tenaga medis maupun rumah sakit  seringkali  acuh  akan  hal  ini dan seakan-akan tidak  ingin  melaksanakan  kewajibannya  untuk  mengganti  kerugian  kepada konsumen  akibat  tindakan  malapraktik.lain  hal  jika  rumah  sakit  mampu  untuk membuktikan  secara  hukum  bahwasanya    konsumen    kesehatan  yang  telah melakukan  kesalahan  maka  resiko    yang    akan    ditanggung    bukanlah  dari  pihak tenaga  medis.  Sehingga  dalam  hal  ini  lepasnya  tanggung  jawab  tersebut  dari  pihak tenaga kesehatan untuk menyelesaikan pertanggungjawabannya.
Kemudian  dalam  peraturan  lainnya  yaitu  perlindungan  secara  hukum  bagi konsumen  penerima  jasa  pelayanan  kesehatan  yang  diakibatkan  oleh  tindakan malapraktik sudah diatur dan tertuang dalam KUHP serta undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 menjelaskan disini mengenai praktik kedokteran.
Sehingga dalam hal demikian, selama tenaga medis  dan  pelayanan kesehatan tersebut  tidak  mampu  untuk  memberikan  bukti  bahwa  kesalahan  tersebut  bukan berasal dari pihaknya maka secara hukum pelaku tersebut yaitu tenaga  medis yang melakukan  kesalahan  wajib  untuk  bertanggung  jawab  atas  semua  kerugian  yang diderita  oleh  konsumen  tersebut  baik  itu  dalam  penanganan  medis  yang berkelanjutan  maupun  dari  segi  materiil,  sehingga  antar  hak  pasien  dengan kewajiban  dari  tenaga  medis  saling  terpenuhi  satu  sama  lain.  Agar  media  tidak menyoroti  bahwa  seorang  kosumen  Kesehatan  atau  pasien  yang  malah  menjadi korban  karena  tidak  dapat  melawan  ketika  berada  di  posisi  tersebut  dan  Undang- undang  No.8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  diharapkan  mampu menjadi  dasar  hukum  bagi  seluruh  elemen  masyarakat  dalam  mendapatkan  hak Kesehatan diri mereka.
Perkara tindakan malapraktik yang dilakukan oleh tenaga  medis  tidak begitu saja, sebab adanya sebuah rentetan peristiwa terjadi sebelumnya . Sehingga biasanya peristiwa  atau  kejadian  yang  awal  merupakan  titik  tolak  tenaga  kesehatan  atau rumah sakit merupakan suatu sebab negatif dari penyedia jasa pelayanan kesehatan yang  dilakukan.  Sehingga  bentuk  dalam  penyelesaian  sengketa  yang  timbul disebabkan  adanya  bentuk  tindakan  dugaan    malapraktik  pada  dunia  medis.  Dan berikut  ini  beberapa  mekanisme  sebuah  penyeleseaian  malapraktik  dari  berbagai model penylesaian mulai dari penyelesaian  secara litigasi untuk melindungi hak dari konsumen  kesehatan  maupun  kode  etik  yang  diawasi  oleh  majelis  kedisipilinan kedokteran di indonesia, yaitu sebagai berikut :
A. Penyelesaian perkara malapraktik melalui jalur litigasi Dalam  model  ini  dijelaskan  bahwa  penyelesaian  sengketa  itu  dapat diselesaikan seara litigasi atau melalui lembaga peradilan hukum  atau  biasa dikenal dengan dalam bahasa inggris dengan istilah in court settlement. Dan
penyelesaian  ini  memiliki  sifat  yakni  memutus  suatu  perkara  .  akan  tetapi  dalam menyelesaikan  kasus  dugaan  tindakan  malapraktik  ini  bisa  dilakukan  mekanisme penyelesaian  secara  peradilan  perdata  yakni  urusan  antara  individu  satu  dengan yang lain dan bisa juga di usut melalui  aspek  tindak  pidana  . karena  menurut para ahli metode atau mekanisme penyelesaian ini sebenernya memiliki nuansa yang adil dan  benar  bnar  betanggung  jawab  atas  kesalahannya.  Dan  aturan  yang  mengatur mengenai  dugaan  tindakan  malapraktik  apabila  didasarkan  sesuai  dengan  hukum perdata  maka  tertuang  dalam  pasal  1365  BW  yang  mengatur  tentang  perbuatan melawan hukum
Sebab  dalam  pasal ini  dijelaskan  bahwa,  setiap  perbuatan  tersebut  melawan hukum  maka  akan  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain  sehingga  dalam  hal  lain maka  seseorang  diwajibkan  untuk  menerbitkan  atau  menganti  kerugian  tersebut karena  kesalahan  malapraktik  yang  telah  dilakukannya,  sehingga  apabila  kasus tersebut  dilakukan  secara  litigasi  maka  dalam  pengadilan  dibebankan  kepada penuntut umum untuk melakukan pembuktian. Dan pembuktian ini didasarkan pada alat  bukti  yang  sudah  dikumpulkan  dan  juga  alat  bukti  lain  yang  ditemuka.  Akan tetapi  dokter  atau  tenaga  medis  perlu  adanaya  perlindungan  secara  hukum,  dan apabila tenaga kesehatan tidak mampu untuk diberikan perlindungan secara hukum maka  seorang  tenaga  medis  biasnya  melakukan  atau  menciptakan  sistem perlindungan  sendiri  .  biasanya  istilah  dalam  dunia  kesehatan  yakni  segala  usaha untuk  melindungi  diri  dari  segala  tuntutan  hukum  yaitu  dilakukan  melalui  cara diterapkannya sistem defensive medicine
B. penyelesaian kasus malapraktik melalui majelis kehormatan disiplin kedokteran Majelis kehormatan disiplin kedokteran Indoensia atau biasa disingkat MKDKI meruapakan  suatu  organisasi  atau  kelembagaan  yang  memiliki  nanungan di bawah konsil kedokteran Indonesia, lembaga ini memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden  sehingga  kelembagaan  ini  memupunyai  andil  sangat  penting  dalam menerapkan ekdisiplinan dan mengawasi seluruh tenaga  medis yang ada di Indonsia .  kelembagaan  ini  dibentuk  beradasarkan  aturan    yang  tertuang  dalam  ketentuan pasal 55 ayat 1 Undang-undang praktik  kedokteran. Serta kelembagaan ini dibentuk untuk  menegakkan  kedisiplinan  terhadap  penyelenggaraan  praktik  yang  dilakukan oleh  para  tenaga  medis.  Dan  pihak  konsumen berhak atas pengaduan dan laporan  , karena  aturan  yang  terkait  dalam  pasal  64  poin  a  dijelaskan  bahwa  tugas  dan kewajiban  dari  lembaga  ini  adalah  untuk  menerima  pengaduan  dari  konsumen kesehatan, memerika kasus malapraktik yang dilakukan oleh oknum tenag medis dan juga  memutuskan  tindakan  yang  diambil  apabila  melakukan  tindakan  pelanggaran terkait  kedisiplinan.  Sehingga  dalam  penyelesaian  ini  konsumen  kesehatan  bisa melaporkan kepada MKDKI mengenai tindakan malapraktik C. Penyelesaian Perkara Malpraktik  melalu  jalur alternatif  (ADR)
ADR  merupakan  singkatan  yang  berarti  alternative  dispute  resolution  atau dalam  terjemahan  bahasa  indonesia  nya  adalah  disebut  dengan  penyelesaian sengaketa dengan cara alternatif. Metodde ini mengacu pada model atau mekanisme penyelesaian secara non litigasi atau di luar pengadilan . biasanya ada beberapa  caa model    untuk    menyelesaikan    sengketa    melalui    jalur    alternatif    ini  ,yaitu bernegoisasi  antara  kedua  belah  pihak  ,mediasi,konsiliasi  dan  juga  dengan  cara arbitrase.  Dan  apabila  terkait  dengan  tindakan  malapraktik  biasanya  metode penyelesaian  secara  alternatif  digunakaan  dengan  dua  cara  antara  konsumen kesehatan dengan penyedia jasa kesehatan yaitu mediasi dan negoisasi antara kedua belah  pihak.  Dan  mekanisme  ini  memiliki  penguatan  sesuai  dengan  aturan  undang undang kesehatan yang melindungi model penyelesaian seara alternatif ini
,  dan  juga  beradasarkan  pasal  29  menjelaskan  karena  setiap  kasus  sengketa  atas dugaaan  malapraktik  yang  menimbulkan  suatu  kerugian  yang  diakibatkan  atas kesalahan  maupun  kelalaian  oleh  tenaga  medis  wajib  untuk  diselesaikan  dan menemukan titik terang.

## D. Penyelesaian Perkara Malapraktik melalui BPSK
Badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  atau  biasa  juga  disingkat  dengan BPSK  merupak  suatu  kelembagaan  yang  memiliki  naungan  dibawah  kementerian perdagangan,  kelembagaan  ini  dibentuk  beradarkan  aturan  yang  tertuang  dalam Undang-undang  yang  membahas  tentang  perlindungan  konsumen.  Apabila  sesuai dengan  istilahnya  yaitu  badan  kelembagaan  ini  memiliki  fungsi  untuk  membantu menyelesaikan  sengketa  atas  pengaduan  konsumen,  yang  timbul  karena  adanya konflik  atau  kasus  antara  pihak  produsen  sebagai  penyedia  jasa  dan  juga konsumen  sebagai  penerima  jasa.  Berdasarkan  ketentuan  yang  tertuang  dalam pasal  52  Undang-undang  perlindungan  konsumen  ,  kelembagaan  ini  menylesaikan suatu  kasus  atau  sengketa  dengan  cara  mediasi  dan  juga  arbitrase.  Meskipun BPSK lebih domain terhadap kasus  sengketa  konsumen yang  timbul dalam aspek perdagangan  ,  namun  apabila  dikaitkan  dengan  sengketa  antara  pasien  dengan tenaga  medis  bisa  juga  dibawa  ke  dalam  laporan  pengaduan  BPSK.  Akan  tetapi ada  pendapat  lain  yang  menjelaskan  bahwa  BPSK  masih  belum  mampu sebenernya  sesuai  dengan  kewenangan  kelembagaan  untuk  menyelesaikan masalah  Tindakan  malapraktik  dan  belum  ada  penyelesaian  secara  khususnya mengenai akan hal itu. Sebab konsumen juga butuh akan badan yang memberikan perlindungan  ,karena  didasarkan  asumsi  jika  sengketa  yang  dilakukaan  oleh tenaga  medis  merupakan  kualifikasi  dalam  sengketa  konsumen  yang  berkaitan dengan aturan di dalam  Undang-undang tentang Perlindungan  Konsumen hal ini didasarkan  melalui  anggapan  bahwa  pihak  konsumen kesehatan  telah  merasa dirugikan  akibat  yang  timbul  dari  kesalahaan  pihak  tenaga  medis  ,  apabila terbukti  maka  kelembagaan  ini  bisa  menjatuhkan  hukuman  berupa  sanksi administratif dan ganti kerugian paling banyak sekitar 200  juta  rupiah  yang  harus  diberikan  dari  pihak  tenaga  medis  kepada  pihak konsumen,
Sehingga  dalam  hal  ini  dari  berbagai  penelitian  dan  juga  kajian  yang  telah dilakukan  bahwasanya  menemukan  cara  untuk  menanggapi  tindakan  malapraktik ini adalah dengan cara mediasi. Cara ini termasuk  kedalam  mekanisme  yang sangat ideal untuk menyelesaikan permasalahan antara perlindungan konsumen kesehatan dengan  para  tenaga  medis  yang  melakukan  tindakan  malapraktik  di  indonesia. Sehingga  pernyataan  ini  juga  didasarkan  oleh  berbagai  pertimbangn,yaitu  sebagai berikut :
1) Mekanisme  dalam  bentuk  mediasi  merupakan  tumpuan  pola  yang beradasarkan  hasil  musyawarah  mufakat  sesuai  dengan  adat  budaya bangsa ini
2) Sebagai  salah  satu  bentuk  untuk  menyelesaikan  permasalahan  di  luar pengadilan  ,  sehingga  bentuk  penyelesaian  dengan  cara  ini  terbebas  dari berbagai  bentuk  kelemahan  secara  instrinsik  yang  terdapat  pada mekanisme pengadilan contohnya seperti prosedurnya harus kompleks dan lengkap, membutuhkan waktu yang lama dan juga biayanya mahal
3) Mekanisme penyelesaian  dengan  cara  mediasi  ini  menggunakan penyelesaian yang bersifat memenangkan solusi terbaik
4) Mekanisme  Penyelesaian  ini  juga  memberikan  ruang  diskusi  antara  kedua belah  piak  untuk  menemukan  solusi  yang  tepat    untuk    permasalahannya; dan
5) Mekanisme  penyelesaian  ini  juga  harus  memiliki  mediator  sebagai  bentuk subjek  yang  mencairkan  komunikasi  anatara  kedua  belah  pihak  yang bermasalah
Dan diharapkan dari proses mediasi ini adanya keadilan bagi pihak konsumen Kesehatan yang merasa dirinya telah dirugikan sesuai UU No 8 Tahun1999 Tentang perlindungan konsumen dan tenaga medis yang  juga mendapat perlindungan hukum atas  profesi  yang  dilakukan  sebagaiamana standar operasional profesi kedokteran.
Sedangkan  pengaturan  untuk  tanggung  jawab  sebagai  pihak  produsen pemberi  jasa  yaitu  tenaga  medis  harus  mengganti  kerugian  atas  semua  kesalahan atau kelalaiannya yang diperbuat sehingga mengakibatkan pasien tersebut cacat atau cedera  bahkan  meninggal  dunia.  Yang  mana  bentuk  dari  ganti  kerugian  itu bermanfaat  untuk  pihak  konsumen  penerima  jasa  kesehatan  disini  tidak  hanya dokter yang bertanggung jawab untuk melakukan ganti keruugian karena masih ada tenaga medis lain yang melakukan kesalahan dan juga kelalaian ,sehingga dalam hal ini perawat juga ikut andil dalam hal dugaan  malapraktik  yang dilakukan .sehingga dalam  hal  ini  tanggung  jawa  secara  individual  dan  dapat  pula  dipindah  alihkan kepada pihak lain berdasarkan prinsip vicarious liability. Jadi dengan prinsip ini pihak rumah  sakit  mampu  secara  materiil  untuk  mempertanggungjawabkan  kesalahan yang dilakukan para tenaga kesehatan yang bekerja , asalakan disertai dengan bukti bahwa tindakan tersebut dengan  rangka melaksanakan  kewajiban  dan  tugas  pokok dari rumah sakit.
Akan tetapi di sisi lain juga pasien diharuskan untuk memiliki bukti bahwa ada kewajiban  dari  dokter  dan  pelayanan  yang  lain  tidak  terpenuhi  sehingga menyebabkan  dan  muncul  tindakan  malapraktik.  Mengenai  kerugian  yang menyangkut kerugian materil antara konsumen dengan pelayanan  kesehatan diatur juga dalam hukum perdata sesuai dengan pasal 1365 BW. Dan mengenai konsekuensi terhadap kode etik profesi tenaga medi apabila mereka terbukti melakukan tindakan kejahatan  malapraktik  maka  tindakan  tersebut  akan  diputuskan  melalui  Majelis Kehormatan  Etik  Kedokteran  atau  biasa  disingkat  dengan  MKEK  yaitu  hukuman berupa  surat  peringatan  baik  tertulis  ataupun  lisan,  kemudian  peneguran  secara langsung,  dan  penyelesaian  secara  administratif  berupa  surat  penagngguhan  surat izin  praktrik  dan  surat  tanda  regoistrasi  dan cara yang terakhir alah secara hukum melalui jalur litigasi atau pengadilan.
Sesuai  dengan  pendapat  ahli  yaitu  menjelaskan  baha  dengan  ukuran  tinggi dalam aspek kemanusiaan adalah menjalankan seorang profesi sebagai tenaga medis yaitu  memperlakukan  pasien  selaku  konsumen    kesehatan    beradasarkan  nilai kemanusian  dan  nilai  luhur  seorang  manusia  ,  sehingga  akan  menhadapi  seorang pasien  sebagai  manusia  yang  utuh  dan  tidak  memandang    status    sosial  yang dianggap memiliki hak asasi,perasaan dan juga harga diri. Pendapat ini memberikan penjelasan  bahwa  sebuah  Tindakan  yang  dilakukan  oleh  seorang  tenaga  medis adalah  suatu  Tindakan  yang  mulia  bagi  elemen masyarakat  dan  sangat dibutuhkan oleh  karena  itu  sebagai  tenaga  medis  dan  pelayanan  Kesehatan  harus memaksimalkan  profesinya  untuk  bersungguh  sungguh  dan  cepat  tanggap  dalam membantu seorang konsumen Kesehatan dan tidak pandang status sosial kelompok masyarakat.
Akan tetapi diantara proses penyelesaian dan  tanggung  jawab  masih banyak kendala yang cukup memprihatinkan   , karena  masih  banyak  pendapat dari para kedua  belah  pihak  yaitu  dari  pihak  konsumen  maupun    tenaga    medis  yang berpendapat bahwasanya pasien ketika dalam pelayanan medis selalu berada dalam posisi  yang  tidak  berdaya  atau  menuruti  segala  perintah  jika  apabila  dibandingkan dengan  tenaga  medis  ,  sehingga  timbul  dan  muncul  adanaya
ketidakpuasan  dari  pihak  konsumen  yang  dirinya  merasa  dirugikan.  Hal  ini disebabkan  karena  kurangnya  pengetahuan  yang  sangat  awam.  Sehingga  dalam realitanya  apabila  pasien  menunutut  tenaga  medis  maupun  rumah  sakit  itu membutuhkan  bukti  bukti  yang  kuat  dan  juga  harus  sabar  karena  pasti  waktunya tidak  sebentar  .  sehingga  apabila  diajukan  melalui  pengadilan,  tidak  mudah  bagi pasien untuk melaksanakanya apabila seorang konsumen  kesehatan  tidak memiliki informasi  yang  cukup  mengenai  informasi  dan  pengumpulan  bukti  tersebut mengenai tindakan-tindakan apa yang menjadi kewajiban antara pihak tenaga medis dan  rumah  sakit  dalam  ikatan  kontrak.  Karena  dalam  faktanya  perikatan  antara kedua belah pihak ini dan juga seorang pasien selaku konsumen kesehatan bersifat terttutup  dan  rahasia  dan  hal  ini  lah  yang  menyulitkan  konsumen  untuk membuktikan tindakan tersebut.
Dalam mekanisme untuk menyelesaikan kasus malapraktik yang  dialami oleh para  konsumen  kesehatan  ditemukan  adanya  kendala-kendala  khusus,  seperti contohnya  pihak  konsumen  tidak  dapat  menuntut  hak  dan   kewajiban  rumah sakit yang  didasarkan  perbuatan  lalai  .  dan  kemudian  ada  kendala  kendala  secara umum,yakni dari pihak rumah sakit  ,  bahwasanya  pihak  rumah  sakit masih sangat kurang  memiliki  kesadaran  akan  hukum.  kemudian    pihak    rumah  sakit  juga mengabaikan dan tidak bertanggung jawab atas kelalaian sehingga terjadinyatindakan  malapraktik.  Contohnya  seperti  seorang  pasien  yang  terluka namun pihak tenaga medis dan rumah sakit tidak kunjung tanggap untuk melakukan operasi maka pasien tersebut semakin parah kondisinya, dan setelah operasi kondisi yang  dialami  semakin  parah  diakibatkan  sarana  dan    prasarana yang  belum  cukup baik. Kemudian kendala selanjutnya apabila  seorang  sama sekali tidak melakukan gugatan  atau  teguran  kepada  para    tenaga    medis    maka  akan  semakin  tidak memenuhi  kewajibannya  dalam  memberi  jasa  pelayanan  kesehatan.  Kendala  yang terakhir  mungkin  mengenai  standar  profesi  medik  sehingga  standar  ini  menjadi dasar  untuk  tenaga  medis  bisa  menyelesaikan  sebanyak  100  kasus  penyakit, sehingga  berdampak  pada  kesulitan  untuk  membedakan  mana  kecelakaan  medis atau Tindakan  malapraktik  yang diakibatkan kelalaian.
Hal  ini  juga  menjadi  kelemahan  dalam  aspek  hukum  kesehatan  dan ketangakerjaan  kesehatan  yang  ada  di  Indonesia  .  akan  tetapi  tidak  semua  kasus tindakan malapraktik lolos begitu saja ,tergantung dalam ukuran yang sesuai dengan teori  tero  dalam  ilmu  kesehatan  atau  dengan  penilaian  tenaga  medis  lain  dan  juga memperhatikan  berdasarkan  ketentuan  Undang-undang  perlindungan  konsumen dan Undang-undang Kesehatan. Kemudian kendala lain yaitu kurang memiliki peran sebagai  saksi  ahli  karena  dalam  lingkungan  para  tenaga  medis  belaku  hukum perlindungan  korps,  apalagi  di  negara  kita  ,profesi  dokter  dianggap  profesi  yang mulia. Apabila ada tenaga medis yang  membeberkan  kesalahan tenaga  medis lain maka dengan begitu dianggap menurunkan derajat profesinya. Jadi pada umumnya para tenaga medis saling melindungi dan tidak mau memberikan pendapat tentang kasus  malapraktik  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis  lain  karena  mereka  merasa bahwa  itu  adalah  teman  sejawat  yang  harus  menutupi  segala  kelemahan  dan kekurangan. Ataupun kalau ada dokter yang memiliki pemikiran secara idealis maka seorang tenaga medis itu harus siap untuk dikucilkan.
Kemudian  untuk  kendala  selanjutnya  dari  pihak  pasien,  bahwa  pihak  dari pasien kurang memahami hak hak yang akan diperoleh ketika menghadapi tindakan malapraktik, sebuah contoh apabila seorang pasien tidak sama sekali menuntut atau eminta  ganti  kerugian  padahal  sudah  jelas  pasien  tesebut  mengalami  kerugian secara  materil  dan  kesehatannya,  sikap  tersebut  disebabkan
karena  kurangnya  kesiapan  mental  bahwa  adanya  perlindungan  hukum  yang menjadi  payung  hukum  sebagai  korban  dan  keluarganya.namun  aapabila  seorang pasien yang ragu ragu untuk memperjuangkan ganti kerugian dan tuntutannya maka bisa saja tuntutan tersebut hanya rencana belaka dan tidak akan berjalan, sehingga kesulitan yang muncul didepan mata akan malah menyulitkan dirinya. Karena pada beberapa  kasus  seorang  korban  malapraktik  dan  keluarga  korban patah  semangat untuk memperjuangkan kerugian akibat tindakan malapraktik yyang dilakukan oleh tenaga  medis.  Dan  kemudian  masalah  yang  kedua  adalah,masalah  mengenai kurangnya kritis pemikiran sehingga menerima begitu saja tindakan yang dilakukan oleh  para  penyedia    jasa    pelayanan    kesehatan.  Sampai  bentuk  sikap  menerima seorang konsumen dianggap sebagai kodrat yang harus diterima.
Selanjutnya dari pihak masyarakat harus lebih terbuka terhadap pengetahuan dan wawasan mengenai permasalahan tindakan  malapraktik sehingga apabila suatu saat  terjadi  tindakan  malapraktik  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis  di  tengah masyarakat  mampu  untuk  memberikan  partisipasinya  kepada  para  pasien  untuk mengajukan  gugatan  kepada  tenaga  medis  dan  rumah  sakit  yang  melakukan perbuatan  itu.  Apabila  keseluruhan  kendala  kendala  diatas  yang  sudah  dijabarkan dan  dijelaskan  dapat  di  selesaikan  dan  ditanggulangi  maka  akan  hilang  kasus malapraktik yang terjadi di negeri ini , dan kemudian para konsumen penerima jasa pelayanan kesehatan yang memiliki  eknomi  yangg rendah berani untuk menuntut hak-haknya ketika mengalami sebuah  kerugian. Dan kemudia perlu adanya advokasi oleh lembaga bantuan hukum untuk mempermudah dan membantu para konsumen kesehatan  yang  mengalami  kesusahan  dalam  hal  mengajukan  gugatan  serta  perlu adanya  dukungan  masyarakat  sehingga  penuntutan  atas  hak  tersebut  dapat tttercapai
Kemudian penjelasan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban  dari rumah sakit  yang  menjadi  tempat  adanya  jasa  pelayanan  kesehatan  telah  tertuang  dalam aturan perundang-undangan yakni UU No.36  Tahun  2009  tentang kesehatan yang terdiri  dari  pasal  pasal  yang  mengatur  mengenai  peran  danjuga  upaya  pemerintah dalam memperhatikan fungsi sosial pelayanan rumah sakit agar tetap berjalan baik dan juga profesionalitas tetap terjamin serta sarana dan prasarana serta akomodasi yang  lain  wajib  dipenuhi  ole  pihak  rumah  sakit.  Dan  kemudian  penjelasan  dalam kode etik rumah sakit Indonesia  pada  tahun  2001 juga telah ditegaskan bahwa yang dimaskud  dalam  seluruh  pertanggungjawaban  rumah  sakit  yaitu  harus  senantiasa menyesuaikan  kebijakan  pelayanannya  pada  masyarakat  setempat  dan mencerminkan  sebuah  strategi  perencanaan  untuk  jangka  pendek  maupun  jangka panjang.
Sehingga dalam hemat penulis menjelaskan bahwa perlu adanya  one solution agar  masyarakat  memiliki  dasar  hukum  untuk  mendapatkan  hak  kesehatannya supaya  diperlakukan  layaknya  sebagai  manusia.  Dalam    hal    ini  rumah  sakit  yang dalam  golongannya  termasuk  menjadi  bagian  ke  dalam  badan  hukum  sehingga timbul  pertanggungjawaban  yang  harus  dipenuhi  ,  dan  berikut ini beberapa ganti kerugian  yang  wajib  diberikan  oleh  pihak  rumah  sakit  apabila  terjadi  tindakan malapraktik  yang  dilakukan  oleh  pihak  tenaga  medis  yakni  meliputi  biaya rehabilitasi  ,  biaya  pengobatan  tambahan,  biaya  kehilangan  pendapatan  dan  biaya kehilangan masa depan.
Hal  ini  ditinjau  dari  tingkat  keparahan  seorang  konsumen  kesehatan  atau keluarga konsumen mengalami kerugian akibat  tindakan  malapraktik tersebut. Dan yang  menjadi  salah  solusi  dalam  implementasi  dasar  hukum  agar  konsumen kesehatan terpenuhi atas hak-haknya sebagaimana tertuang  dalam pasal  43  ayat  1 UU No.44 Tahun 2009 yang didalam pasal tersebut menjelaskan
tentang  rumah  sakit  selain  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  ,  wajib  untuk menerapkan  standar  keselamatan  seorang  pasien.  Selain  itu  juga  tanggung  jawab rumah  sakit  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  nya  ,bertanggung  jawab dalam  beberapa  aspek  yaitu  aspek  hukum  administrasi,  aspek  etika  profesi  ,  aspek hukum  perdata  dan  juga  aspek  hukum  pidana  dan  solusi  terkait  pengaduan  itu ,semua  bisa  di  laporkan  melalui  Lembaga  penyelesaian  sengketa  medik  yang mengupayakan untuk menyelesaiakan dan memecahkan masalah sengketa  terkhusus mengenai  tindakan  malapraktik,  karena  dunia  medis  saat  ini  masih  dinilai  kurang memuaskan baik dari sudut pandang masyarakat bilamana kasus tersebut dibawa ke depan  pengadilan  karena  dengan  alibi  bahwa  seorang  tenaga  medis  sulit  untuk dihukum  dan  selalu memiliki konspirassi dengan IDI demi melindung teman sejawat. Sehingga bagi mereka para tenaga medis juga menjadi hal yang menakutkan karena disamping mekanisme penyelesaian atau prosedur yang berlarut larut , adanya resiko yang  harus  ditanggung  untuk  memberikan  ganti  rugi  yang  terkadang  tidak    sesuai dengan honor atau gaji  yang diterimanya , dan bahkan dapat merusak reputasi yang dibinanya selama ini.
Berikut ini beberapa aturanundang-undang  dan  peraturan  yang dibuat oleh pemerintah tentang malpraktik
dunia medis, meskipun beberapa dari  undang-undang  tersebut  tidak  memiliki  pengakuan  secara  hukum  dan  solusi untuk memecahkan masalah yang dikenal sebagai malpraktik. Ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain :
1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
3. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedoteran
4. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan.
5. Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
6.  KUHP dan KUHPerdata
Sejak  kemerdekaan  sampai  saat  ini,  Indonesia  telah  mengalami  tiga  kali pemberlakuan Undang-Undang tentang Kesehatan yakni terdiri dari Undang- Undang No.9  Tahun  1960,  Undang-Undang  No.23  Tahun  1992,  dan    Undang-  Undang  No.36 Tahun 2009. Ketentuan terkait malpraktek medik dalam UU No.36 tahun 2009 diatur dalam Pasal 29 dan Pasal  58. Ketentuan Pasal  29 UU No.36 tahun 2009 menentukan:
“Dalam hal tenaga kesehatan diduga  melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya,  kelalaian  tersebut  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui  mediasi”. Bahwa digantinya perundang-undangan memberikan sebuah gambaran bahwa dunia medis  dan  para  tenaga  medis  tidak  selalu  lancar  dalam  menjalankan  tugasnya  dan tidak sesuai yang diharapkan oleh para pasien dengan klasifikasi yan maksimal untuk memperoleh  kesembuhan  dari  penyakit  yang  diderita.  Sehingga  ini  menjadi  sebuah pedoman  bagi    penerapan  dasar  seorang  tenaga  medis  sebagai  penyedia  jasa pelayanan  kesehatan  jika  terjadi  sengketa  masalah  antara  konsumen  kesehatan dengan  tenaga  medis  yakni  sebagai  penyedia  jasa  kesehatan  maka  aakan  berlanjut permasalahannya  hingga  ranah  peradilan  berdasarkan  undang  undang  hukum perdata  maupun  pidan  terggantung  klasifikasi  kesalahannya,  apabila  terjadi  dilaur pengadilan maka akan menunjuk sebuah mediator yang disepakat  oleh  kedua belah pihak.  sehingga  dalam  penyelesaian  ini  kedua  belah  pihak  mampu  menyelesaikan permasalahannya  melalui  mediasi  yang  menempuh  jalan  damai  dengan  keputusan yang tidak merugikan para pihak.
Adapun  keuntungan  yang  akan  diperoleh  oleh  para  tenaga  medis  dengan klasifikasi  penyeesaian  apabila  secara  mediasi  maka  permasalahan  tersebut  tidak
akan tersebar luas ke lingkungan masyarakat sehingga tidak akan menurunkan pamor tenaga  medis  .  Demikian  pula  keuntungan  bagi  pasien  yang  menyelesaikan  sengketa melalui mediasi, tidak akan banyak menyita waktu dan  biaya sebagaimana terjadi jika diselesaikan  melalui  pengadilan.  Namun  dalam  sebagian  kasus  yang  mengatur mengenai  tuntutan  ganti  kerugian    tidak    dapat    dilakukan  oleh  tenaga  medis sebagaimana  yang  telah  diatur  berdasarkkan  Pasal  58  ayat  (2)  yang  berbunyi: “Tuntutan ganti rugi sebagaimanaa tertuang dalam pasal (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan  penyelamatan  nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
Sedangkan  penerapan  mengenai  undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang perlindungan  konsumen  mengenai  kedudukan  pasien  sebagai  konsumen  jasa pelayananan kesehatan dan dokter sebagai pelaku usaha dalam  bidang jasa pelayanan kesehatan  sendiri  masih  sering  menjadi  perdebatan.  Pihak  yang  berpendapat  bahwa kedudukan  pasien  merupakan  konsumen  jasa  pelayanan  kesehatan  memiliki  alasan bahwa setiap hak perlindungan hukum seorang pasien yaitu berpedoman pada Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demikian bahwa sudah jelas mengenai kedudukan klasifikasi perlindungan konsumen kesehatan sebagai pasien dan tenaga medis maupun rumah sakit yang diatur juga dalam Undang-undang  Nomor 8  Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan hal yang tepat dan konkrit.
Sementara  pihak  yang  kontra  akan  hal  ini  dan  tidak  sepakat  dengan penerapan sebagaimana yang diatu dalam undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan  konsumen,menurut  argumentasi  mereka  bahwa  apabila  terjadi  suatu permasalahan  antara  pasien  dengan  dokter  maupun  rumah  sakit  adalah  adanya hubungan terapuetik yang memiliki hubungan ikatan secara khusus. Oleh sebab itu apabila  terjadi  sengkete  permasalahan  antara  konsumen  kesehatan  dengan penyedia  jasa  pelayanan  kesehatan  maka  kedua  belah  pihak  yang  mengikat  harus tunduk  pada  konsep  dasar  hukum  yang  mengaturnya  .  sehingga  dalam  hal  ini argumentasi  mengenai  seoramg  tenaga  medis  yang  tidak  diwajibakan  untuk memberikan  suatu  hasil  yang  diinginkan  oleh  pasien,  karena dalam transaksi dunia medis  masih  banyak  hal  lain  diluar  jangkauan  kemampuan sebagai  tenaga  medis. Contoh  nya  seperti  :  Usia,daya  tahan  psien  dan  fasilitas  pelayanan  atau  sarana prasaranan yang kurang memadai.
Dengan  begitu  ancaman  tindakan  malapraktik  adalah  bentuk  tindakan kriminalisasi  benar  benar  memperoleh  legimitasi.  Dan  secara  yuridis  tidak  keliru  dan salah  membuat  undang  undang  dan  rumusan  rumusan  delik  seperti  itu  .  masalah baru  yang  akan  timbul  sebenarnya  dalam  tingkat  penerapan  undang-  undang  dan juga  penegakannya.  Karena  bagi  legislator  tidaklah  mudah  untuk  memastikan terpenuhinya  delik-delik  yang  diatur  dalam  pasal  84  Undang-undang  kesehatan. Contohnya seperti membuktikan konsumen terjadi luka akibat komplikasi  atau  pun kematian  itu  sangat  mudah  karena  buktinya  sudah  nyata,  namun  apabila membuktikan  bahwa  seorang  tenaga  medis  melakukan  tindakan  malapraktik  akan tetapi  harus  membuktikan  kesalahan  tersebut  dengan  memenuhi  bahwa  unsur kelalalaian  yang  dilakukan  tenaga  medis  berdasarkan  unsur  hubungan  sebab  akibat. Sebab hakim pun tidak dapat menilai dan menentukan putusan semata-mata mengenai penilaian berdasarkan penilaian Yuridis.
Karena  dalam  penerapannya  setiap  perundang  undangan  yang  megatur mengenai tindakan malapraktik ini , maka seseorang tenaga medis harus berpegang pada tiga ukuran umum , antara lain :

## 1)
Kewenangan.
Maksud  dari  ukuran  memiliki  kewenangan  merupakan  kewenangan perlindungan hukum bagi tenaga medis untuk melakukan profesi dan pekerjaannya. Di Indonesia ,kewenangan untuk menjalankan profesi dalam bekerrja di dunia medis diproleh  dan  disahkan oleh  departemen  kesehatan . akan tetap sejak  diciptakan  dan berlakunya  undang-undang  yang  mengatur  tentang  praktik  kedokteran  yaitu  ter tanggal  6  Oktober  2005  maka  kewenangan  dokter  untuk  bisa  mendapatkan  profesi praktik  kedokteran  di  indonesia  beradasarkan  konsil  kedokteran  Indonesia  yang tertuang dalam pasal 29 ayat 2 Undang-undang praktik ke

## 2) Kemampuan Rata-rata.
Dalam  menentukan  sebuah  kemampuan  dari  setiap  tenaga  medis  ,  maka banyak  klasifikasi  dan  pertimbangan  yang  harus  dijadikan  sebagai  sebuah  dasar. Terutama  faktor  paling  penting  adalah  pengalaman  tenaga  kesehatan  yag  akan memiliki  keterikatan  dengan  konsumen  kesehatan  dan  berhadapan  dengan masyarakat.  Kemudian  faktor  eskternal  seperti  fasilitas  yang  diberikan  serta cakupan sarana prasarana yang terpenuhi akan mempengauhi sikap seorang tenaga medis dalam melakukan pekerjaannya, dalam kualifikasi ukuran ini sangat sulit untuk menentukan standar kemampuan rata rata yang dimiliki setiap tenaga medis

## 3) Ketelitian yang umum.
Mengenai  klasifikasi  terkait  keteletian  umum  yang  dimiliki  dan  akan dilakukan oleh tenaga medis dalam suatu profesionalitas terhadap konsumen nya adalah hal yang sama . karena dalam suatu hal yang menjadi penialian apabila sekelompok tenaga medis akan  melakukan  sebuah  ketelitian  yang  sama  dalam  situasi  serta  kondisi  yang  sama juga  ,maka  itulah  yang  akan  diambil.  Dan  standar  untuk  penentuan  profesi  tenaga kesehatan  mengenai  klasifikasi  ketelitian    ini  sangat  sulit,  oleh  karena  itu  hakim  juga susah    untuk  menilai    ketelitian    umum para  tenaga  medis  apabila  dinilai  secara obyektif
Dan  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  adalah  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktek  Dokter.  Bahwa  undang-undang  ini mengatur  apabila  seorang  tenaga  medis  diketahui  melakukan  perbuatan  tindakan malapraktik.  Kemudian  mereka  dapat  dikenakan  sanksi  sebagai  berikut:Sanksi Administratif  Dalam  UU  Kedokteran  No.  29  Tahun  2004,  istilah  MDTK  mengacu  pada Majelis  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  yang  menerima  pengaduan  dan berwenang  memeriksa  dan  memutuskan  apakah  seorang  dokter  telah  melanggar permohonan  kedokteran.  Disiplin  dan  pengenaan  sanksi.  Kemudian  diajukan  gugatan perdata yang dapat berupa gugatan kelalaian berdasarkan tanggung jawab kontraktual dan/atau  wanprestasi  .  Menurut  doktrin  yang  diuraikan  di  atas,  bila  seorang  dokter bekerja  untuk  perorangan,  maka  ia  sendiri  yang  dituntut  dan  juga  bertanggung  jawab atas perbuatan tenaga medis menurut perintahnya. Dalam kerja sama tim, akuntabilitas didasarkan pada seberapa besar tanggung jawab yang dimiliki tim.
Dan  yang  terakhir  adalah  penegakan  hukum  secara  sudut  pandang  hukum pidana,  yaitu  ketentuan  pasal-pasal  tentang  kesengajaan  atau  kelalaian  yang mengakibatkan  kematian,  sakit  atau  luka  pada  orang  lain.  Misalnya,  dokter dihadapkan  pada  dilema  antara  menyelamatkan  nyawa  bayi  atau  nyawa  ibu, sehingga  menyelamatkan  nyawa  (aborsi  provocatus  medicalis)  lebih  penting. Namun  larangan  baru  diberlakukan  pada  aborsi  provocatus  crimeis,  yaitu penghilangan  jiwa  tanpa  alasan  medis.  Aplikasi  yang  tertunda  Selain  perbedaan pendapat  antara  pasien  dan  penyedia  layanan  tentang  aturan  yang  harus  diikuti, cara/mekanisme  untuk  menyelesaikan  perselisihan  juga  sama  pentingnya.  Pada dasarnya  penyelesaian  konflik  antara  pasien  dan  tenaga  kesehatan  dapat
dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  litigasi  (melalui  proses  hukum)  dan  non  litigasi (di luar proses hukum).

## 4. KESIMPULAN
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk  perlindungan konsumen  yang  harus  diberikan  kepada  konsumen  pelayanan  kesehatan  seperti pasien  meliputi  hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan  perlindungan  dalam mengkonsumsi  atau  menggunakan  barang  dan/atau  jasa.  Selain  itu,  perlindungan hukum konsumen di bidang kesehatan  diatur  dalam  Undang-Undang Perlindungan Konsumen  No.  8  Tahun  1999.  Bahwa  konsumen  kesehatan  berhak  mendapatkan pelayanan  kesehatan  sesuai  prosedur  yang  wajar.  Dan  mereka  juga  berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur.
Dan  keberadaan  hukum  kesehatan  dimasyarakat  saat  ini  bertujuan  untuk memberikan  dan  menjamin  kepastian  hukum  bagi  konsumen  jasa  kesehatan  dan professional media. Agar kesehatan memiliki dasar hukum dalam hal ini, tenaga medis menjalankan  profesinya  dengan  tekun  dan  penerima  medis  berperilaku  sopan. Namun  sampai  saat  ini  belum  ada  undang-undang  yang  secara  khusus  mengatur tentang  malapraktik  medik,  dan  konsumen  kesehatan  mengandalkan  undang- undang  perlindungan  konsumen  yang  dianggap  terlalu  lemah  sebagai  dasar  untuk menggugat petugas kesehatan yang melakukan malpraktik. Dalam hal hak konsumen medis atas kompensasi, mereka sering menghadapi kendala besar terkait pelecehan. Merujuk  pada  ketentuan  berbagai  peraturan  perundang-  undangan  yang  ada, tuntutan  malpraktek  kedokteran  dapat  diselesaikan  melalui  proses  peradilan maupun non peradilan, dan mediasi merupakan cara yang ideal untuk menyele saikan kasus kedokteran, dan mekanisme arbitrase mediasi ini secara khusus di lembagakan oleh  UU  No.  36  tahun  2014  pegawai  dibidang  kesehatan.  Disisi  lain,  proses  mediasi tidak dapat membawa kabar baik bagi konsumen layanan kesehatan, karena dibatasi oleh perbedaan status sosial.  Dan  masih  belum  adanya  keputusan  hakim  yang  bisa memutuskan dan membuktikan bahwa   seorang dokter apabila melakukan  tindakan  malapraktik  karena  belum  adanya  klasifikasi  pembahasan dalam mekanisme penyelesaian secara umum maupun khusus.
Dengan  adanya  bentuk  perlindungan  hukum  yang  mengatur  perlindungan baik itu dari sisi pasien selaku konsumen kesehatan dan juga para tenaga medis maka harus  menaati  sesuai  dengan  apa  yang  sudat  diatur  dalam  undang-undang  guna mewujudkan peraturan yang baik dan membantu untuk menjalankan tugas hak dan kewajiban  antar  pelayanan  medis  dan  pasien  sehingga  dapat  memperkuat  adanya sistem hukum di Indonesia. Kemudian perlu diperhatikan juga mulai dari saran dan prasarana dalam rumah sakit untuk menunjang tenaga medis dalam bekerja sehingga agar  kecil  kemungkinan  terjadinya  tindakan  malapraktik  tersebut.  Sehingga  disini tenaga medis dapat melakukan profesinya dan mengembakan pengetahuan dan skill nya  dalam  bidang  kesehatan  agar  memberikan  yang  terbaik  bagi  seluruh  elemen masyarakat.
Dan  apabila  dengan  sengaja  para  tenaga  medis  yang  melakukan  tindakan malapraktik maka harus diberikan hukuman berupa sanksi,dicabut izin praktik  dan apabila  bukti  yang jelas jelas memperlihatkan bahwa itu tindakan malapraktik maka tenaga  medis  ini  perlu  adanya  hukuman  secara  pidana.  Dan  undang-undang  perlu untuk  memperbahaui  klasifikasi  dan  mengkaji  terlebih  lagi  mengenai  solusi  dan parturan  yang  tegas  terhadap  tindakan  malapraktik  dan  menentukan  unsur  dasar apabila  seorang  tenaga  medis  tersebut  melakukan  perbuatan  jahat  ini.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku :
Soerjono  Soekanto,  (1984),  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  UI  Press,  hlm 133.
Soerjono  Soekanto,  Aspek  Hukum  Kesehatan  (Suatu  Kumpulan  Catetan),  Ind-Hill- Corp, Jakarta, 1989,
Komar Kantaatmadja, Tanggung Jawab profesional, Arr-ruzz Media, Jakarta, 1996, Zahir Rusyad, Hukum Perlindungan Pasien, Setara Press, Malang, 2018

## Jurnal :
Heriani,  I.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Kesehatan  dalam  Hal Terjadi Malapraktik. Al-Adl: Jurnal Hukum , 10 (2), 191-204.
Ferdinand  Benhard,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Malpraktek Menurut UU No.  36  Tahun 2009,”  Jurnal  Lex  Administratum 5, no. 1 (2017): 14
Simamora,  T.  P.,  Batubara,  S.  A.,  Napitupulu,  I.  E.,  &  Sitorus,  R.  T.  (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum. Al-Adl: Jurnal Hukum , 12 (2), 270-279.
Handayani,  T.  (2020).  PERTANGGUNGJAWABAN  DOKTER  DAN  MODEL PENYELESAIAN  PERKARA  MALPRAKTIK  MEDIK  DI  INDONESIA. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (1), 74-78.
KUSUMA,  R.  (2014).  Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien  dalam  Transaksi Terapiutik. dalam GaneÇ Swara , 8 (2).
Nuryaasiinta,  C.  M.  W.  (2019).  Perlindungan  Konsumen  Bagi  Pasien  Selaku Pemanfaat Pelayanan Medis. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 21 (1), 77-92. Hidayat,  A.  (2021).  PERTANGGUNGJAWABAN  HUKUM  RUMAH  SAKIT  TERHADAP PASIEN  DALAM  KASUS  MALPRAKTIK  DIHUBUNGKAN  UNDANG-UNDANG NOMOR  8  TAHUN  1999  TENTANG  PERLINDUNGAN  KONSUMEN. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum , 20 (3), 25-33.
Siregar,  S., & Ahmad, A. H. B. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Tindakan Mal Praktek Dokter. Legalitas: Jurnal Hukum , 9 (2), 198-205. Azzahra,  N.,  &  Haflisyah,  T.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Akibat Malpraktik  Medis  Ditinjau  Dari  Peraturan  Perundang-Undangan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan , 3 (3), 585-597. Muchsin,  A.  (2009).  Perlindungan  Hukum  Terhadap    Pasien    Sebagai    Konsumen Jasa  Pelayanan  Kesehatan  Dalam  Transaksi  Terapeutik. Jurnal    Hukum Islam . Ajo,  F.  L.  E.  T.  (2022).  Penegakan  Hukum  Kesehatan  Terhadap  Kegiatan Malpraktek Di Indonesia. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan , 1 (7), 1157-1168.
Eleanora,  F.  N.  (2016).  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PASIEN  SEBAGAI KONSUMEN  KESEHATAN  DITINJAU  DARI  HUKUM  PERDATA,  PIDANA DAN    ADMINISTRASI. Jurnal      Ilmiah      Hukum      Dan      Dinamika Masyarakat , 10 (2).
Lajar,  J.  R.,  Dewi,  A.  A.  S.  L.,  &  Widyantara,  I.  M.  M.  (2020).  Akibat  Hukum Malpraktik  Yang  Dilakukan  Oleh  Tenaga  Medis. Jurnal  Interpretasi Hukum , 1 (1), 7-12.
Fatimah, I. S. S. S. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Malpraktik Oleh Tenaga Medis Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Gema , 27 (50), 62192.
Wahyu  Wiriadinata,  “Dokter,  Pasien,  dan  Malpraktik”,  Mimbar  Hukum  Volume  23 Nomor 1 Februari (2014),
Salim,  F.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Normatif  Atas  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien Sebagai  Konsumen   Dalam   Malpraktek   Di   Rumah   Sakit. Lex Renaissance ,
5 (2), 390-402. Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Undang-Undang  No.44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit. Undang-Undang  No.29  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran Undang-Undang  No.36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga  kesehatan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-undang Hukum Pidana