## ALAT BUKTI DAN METODE PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA
Oleh: Al Yasa’ Abubakar  & Iqbal Maulana

## ABSTRAK
Dualisme  hukum  pidana  merupakan  sebuah  realita  di  Aceh, Aceh  sebagai daerah istimewa diberikan wewenang oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan Syariat  Islam  seluas-luasnya  termasuk  dalam  ranah  pelaksanaan  hukum  jinayat (Hukum Pidana Islam). Oleh karena itu pelaksanaan hukum pidana di Aceh lahir dua sistem hukum  yang berbeda  yaitu Hukum Jinayat dan Hukum Positif (KUHP), jika dilihat  dari  beberapa  segi  dalam  kasus  zina,  kedua  sistem  ini  memiliki  perbedaan yang  bertolak  belakang.    Ada  dua  persoalan  pokok dalam  penelitian  ini  pertama  ; Apa  perbedaan  konsep  zina  dan  bentuk  sanksi  dalam  Qanun  Jinayat  dan  Hukum Positif, Kedua ; Apa perbedaan alat dan metode pembuktian terhadap perbuatan zina dilihat  dari  Qanun  Jinayat  dan  KUHP. Penelitian  ini  merupakan  penelitian kepustakaan (Library  Research),  yang  menggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melihat bagaimana defenisi, sanksi dan alat bukti  zina  baik  itu  dalam  hukum  positif  maupun  Hukum  Jinayat yang  kemudian dijelaskan  secara sistematis  mengenai  data-data  yang  diperoleh  dalam  penelitian berdasarkan  tinjauan  dari  rumusan  masalah  yang  ada.  Dari  penelitian  ini  dapat disimpulkan  bahwa kedua  sistem  hukum  tersebut  memiliki  perbedaan  pandangan dalam  menanggapi  kasus  pidana  zina.  Dalam KUHP  menyebutkan perbuatan  zina merupakan  perbuatan  yang  mengkhianati  ikatan  perkawinan  yang  suci. Sedangkan dalam Qanun  Jinayat,  tidak  mengkategorikan  zina  sebagai  perbuatan  yang mengkhianati  ikatan  perkawinan  saja  melainkan  turut  mengkategorikan  sebagai perbuatan  yang  tercela  yang  merusak  moral  dan garis keturunan  seorang  manusia. Oleh  karena  itu  yang  dikenakan  hukuman  adalah  bagi  pelaku  yang  telah  terikat dengan ikatan perkawinan, sedangkan dalam pandangan Qanun Jinayat pelaku yang telah  menikah  maupun belum  tetap  sama-sama  di  hukum,  bedanya  yang  menikah lebih berat hukumannya  dari pada  yang belum menikah, hal ini dikarenakan pelaku yang sudah menikah sudah pernah melakukan jima’ yang sah. Penelitian ini sebagai suatu  catatan  penting  dalam  pelaksanaan  sistem  hukum  yang  berlaku  di  Aceh. Pemahaman dan  pembagian  ranah  penyelesaian  hukum  serta  penegakannya  harus dijelaskan  secara  tegas  oleh  pemerintah  setempat  kepada  aparatur  penegak  hukum demi terciptanya tatanan hukum yang lebih baik.
Kata Kunci: Zina, Dualisme-Sanksi-Alat Bukti-Pembuktian

## A. Pendahuluan
Pembuktian  merupakan  penyajian  alat-alat  bukti  yang  sah  menurut  hukum oleh  hakim  yang  memeriksa  suatu  perkara  guna  memberikan  kepastian tentang kebenaran  peristiwa  yang  dikemukakan.  Di  dalam  hukum  acara  pidana  pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui  tahapan  pembuktian  inilah  terjadi  suatu  proses,  cara  dan  perbuatan membuktikan untuk  menunjukkan  benar  salahnya  terdakwa  terhadap  suatu  perkara pidana di dalam sidang pengadilan. 1
Pembuktian    sangat    penting    untuk    mengetahui    benar    atau    tidaknya terdakwa  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan.  Untuk  mengetahui  ada  atau tidaknya  tindak  pidana  maka  harus  dilakukan  pembuktian  sebagaimana  yang  diatur dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian merupakan sebuah ketentuan   yang  berisi  penggarisan  dan  pedoman tentang  cara-cara    yang    dibenarkan    oleh    Undang-undang    dan    yang    boleh dipergunakan  hakim  dalam  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada terdakwa.” 2
Apabila  hasil  pembuktian dengan  alat-alat  bukti  yang  ditentukan  undang- undang  “tidak  cukup”  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang isinya:
(1) Jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
1 http://repository.unpas.ac.id/5159/5/9.%20BAB%20II.pdf diakses tgl.21/10/2017
2 Yahya   Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP (Pemariksaan Sidang    Pengadilan,    Banding,    Kasasi,    dan    Peninjauan    Kembali) Edisi    Kedua, (Jakarta,  Sinar Grafika, 2009), hlm. 273.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  pembuktian  adalah  sebuah metode  atau  penyajian  alat-alat  bukti  yang  dilakukan  di depan  persidangan  untuk membuktikan dan meyakinkan hakim terhadap kebenaran perbuatan pidana seorang terdakwa agar dapat dijatuhi hukuman terhadapnya.
Pembuktian  di  Indonesia  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  pada  bagian  ke-empat,  pada  bab  ini  menjelaskan  bahwa  seorang hakim  tidak  dapat  memutuskan  suatu  perkara  tanpa  sekurang-kurangnya  dua  alat bukti  ditambah  satu  keyakinan  hakim,  hal  ini  untuk  meyakini  bahwa  suatu  tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 3
Untuk  menunjang  keyakinan  hakim  tersebut  sebagaimana  yang  dijelaskan diatas maka diperlukan alat-alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan, hal ini  penting  selain  karena  syarat  untuk  memutuskan sebuah  perkara  tidak  terpenuhi, juga  menghindari  kesalahan  hakim  untuk  memutuskan  terdakwa.  Beberapa  bentuk- bentuk  alat  bukti  yang  dihadirkan  dalam persidangan  juga  telah  diatur  dalam KUHAP pada Pasal 184 ayat (1) yaitu :
(1) Alat bukti yang sah ialah ;
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli
c. Surat;
d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa;
Pada  metode  pembuktian  dan  pengajuan  alat  bukti  pidana  ini  berlaku  untuk seluruh  bentuk  dan  jenis  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  pelaku  pidana, demikian  juga  seperti  misalnya  dalam  tindak  pidana  zina (Overspel) tidak  terdapat
3 Lihat Pasal 183 KUHAP
perbedaan  di  dalam  metode  pembuktian  dan  pengajuan  alat  bukti  dalam  perkara pidana menurut hukum positif di Indonesia.
Akan  tetapi  dalam  pembuktian  perkara  zina (Overspel),  seseorang  dapat dibuktikan  perbuatannya  serta  dijatuhi  hukuman  apabila  terdapat  pihak  yang melakukan  pengaduan  dan  merasa  dirugikan,  apabila  tidak  dilakukan  pengaduan maka dalam hukum positif perbuatan zina tersebut tidak termasuk kategori perbuatan pidana dan tidak dapat dilakukan pembuktian terhadap perbuatannya.
Dalam hal ini dapat kita ambil contoh, apabila A dan B berzina pihak C yang merupakan suami/istri A melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, maka A sebagai  pelaku  dianggap  telah  melakukan  perbuatan overspel yang  dilarang  dalam KUHP.  Sedangkan  kedudukan  yang  berlaku  bagi  pihak  B  (lawan  main  A)  adalah sebagai saksi, demikian pula bagi B, apabila pihak D yang merupakan istri/suami B merasa dirugikan ikatan perkawinannya dan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang, maka B akan dibuktikan perbuatannya dan dijatuhi hukumannya dengan menjadikan A sebagai saksi atas perbuatan B. 4

## B. Bentuk-Bentuk Alat Bukti dan Pembuktian Pidana Jarimah Zina dalam Fiqh dan Qanun Jinayat
Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "al-bayyinah" yang artinya  suatu  yang  menjelaskan. Bayyinah dalam  istilah fuqaha, sama  dengan syahadah /  kesaksian,  tetapi  Ibnu  Al  Qayyim  memaknai Bayyinah dengan  segala
4 Lihat  Putusan  tingkat  Kasasi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor.  1558 K/Pid/2012
yang  dapat  menjelaskan  perkara. 5 Dalam  arti  luas  pembuktian  adalah  memperkuat kesimpulan  dengan  syarat-syarat bukti  yang  sah,  sedangkan secara arti  terbatas pembuktian  itu  hanya  diperlukan  apabila  yang  dikemukakan  oleh  penggugat  itu dibantah oleh tergugat. 6
Lebih lanjut, Hasbie Ash-Shidqie menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan membuktikan  sesuatu  ialah  memberikan  keterangan  dan  dalil  hingga  dapat meyakinkan  dan  yang  dimaksud  dengan  yakin  adalah  sesuatu  yang  diakui  adanya, berdasarkan  kepada  penyelidikan  atau dalil dan  sesuatu  yang  sudah  diyakinkan adanya serta tidak bisa lenyap, kecuali dengan datangnya keyakinan lain. 7
Dalam  Hukum Islam,  keyakinan  hakim  memiliki  beberapa  tingkatan.
Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:
1. Yaqiin.
Yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%).
2. Zhaan.
Sangkaan  yang  kuat,  yaitu  lebih  condong  untuk  membenarkan  adanya pembuktian (terbukti 75-99%).
3. Syubhat
Ragu-ragu (terbukti 50%).
4. Waham :
Tidak yakin, (terbukti < 50%), pembuktiannya lemah. 8
5 Teungku M. Hasbie Ash-Shiddieqie, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta; Bulan Bintang, 1970), hlm.129
6 http://digilib.uinsby.ac.id/10733/5/bab%202.pdf diakses tgl.21/10/2017
7 Teungku M. Hasbie Ash-Shiddieqie, Peradilan dan Hukum Acara Islam… hlm.129
8 Ibid., hlm.133
Suatu  pembuktian  diharapkan  dapat  memberikan  keyakinan  hakim  pada tingkat  yang  meyakinkan  (terbukti  100%)  dan  dihindarkan  pemberian  putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau  yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan  keputusan  berdasarkan kondisi  syubhat, dapat  memungkinkan  adanya penyelewengan.
Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa. Seperti halnya tiga tingkatan kebutuhan yang  harus  dilindungi  dalam  penegakan  syariat Islam untuk  kemaslahatan  umat manusia. 9
Dalam proses pembuktian suatu perkara jinayat, diperlukan adanya alat bukti yang  dijadikan  sebagai  pendukung  untuk  mengungkapkan  dan  meyakinkan  hakim dalam memutuskan suatu perkara, dalam hal ini Hasbi Ash-Shiddieqie menyebutkan ada enam macam alat bukti dalam hukum Islam diantaranya; 10
1. Iqrar (Pengakuan)
2. Syahadah (Kesaksian)
3. Qasamah (Sumpah)
Qasamah tidak  diberlakukan  dalam  kasus  pidana  selain  pembunuhan  mulai dari mutilasi organ tubuh dan perusakan harta benda.
4. Nukul (Menolak Sumpah)
5. Keyakinan Hakim
9 Ibid, hlm.130
Adapun  menurut  Sayyid  Sabiq  dalam  kitabnya  Fiqih  Sunnah  menerangkan bahwa  dasar-dasar  penetapan  hukuman had zina  dapat  dibuktikan  dengan  beberapa alat bukti yaitu :
1. Pengakuan (Iqrar)
2. Persaksian, dan
3. Kehamilan,  dalam  hal  ini  hukuman  tidak  dapat  dijatuhkan  berdasarkan kehamilan  semata-mata  melainkan  adanya  pengakuan  atau  bukti  nyata lainnya  yang  mampu  menjadi  penguat  bahwa  kehamilan  tersebut  terjadi diluar  pernikahan  yang  sah. 11 Apabila  kehamilan  terjadi  diluar  pernikahan yang  sah  namun  seorang  wanita  tersebut  berada  dalam  paksaan  untuk melakukan perbuatan zina, sebagaimana yang disebutkan Imam Malik dalam kitab Al- Muwaththa’ dari hadist Umar r.a. maka ia tidak dikenakan hukuman hudud. 12
Mengenai kehamilan ini, berdasarkan pasal 44 Qanun Nomor 06 Tahun 2014 ayat  (1)  dan  (2) Tentang  Jinayat  menjelaskan  bahwa,  pemohon  yang  mengakui perbuatannya  dalam  keadaan hamil  dapat  membuktikan  kehamilannya  melalui  tes DNA  (Deoxyribo  Nucleic  Acid)  untuk  membuktikan  kebenaran siapa pasangan zinanya  dimuka  persidangan  sebagai  syarat  menggantikan  kewajiban  pemohon dalam menghadirkan empat orang saksi.
Dari  sisi  lain,  berdasarkan  Qanun  Nomor  07  Tahun  2013  Tentang  Acara Jinayat  terdapat  beberapa  perbedaan  pada  macam-macam  alat  bukti yang  diajukan,
11 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah... hlm.110-120
12 Imam Malik bin Anas, Al- Muwaththa’, Jakarta, Pustaka Azzam: 2010, Cet.II, hlm.370
hal  ini  dapat  dilihat pada  Pasal  181 ayat  1  Qanun  Acara  Jinayat  tentang  macam- macam alat bukti yang dapat dihadirkan di muka persidangan yaitu:
1. Keterangan Saksi;
Pada  Qanun Nomor  07  Tahun  2013  Tentang Acara  Jinayat,  bila  ditinjau secara keseluruhan syarat menjadi seorang saksi haruslah dari laki-laki tidak disebutkan sebagaimana  yang dijelaskan dalam konsep fiqih jinayat, dengan demikian perempuan diperbolehkan menjadi saksi zina selama kesaksiannya itu dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
2. Keterangan Ahli;
3. Barang Bukti;
4. Surat;
5. Bukti Elektronik;
6. Pengakuan Terdakwa; dan
7. Keterangan Terdakwa;
Pada  pembahasan ini,  Qanun  Jinayat juga membolehkan pengajuan  barang bukti  berupa Bukti  Elektronik dan  Keterangan  Para  Ahli  untuk  melihat  dan memastikan  serta  menunjang  keyakinan  hakim  akan  kebenaran  sebuah  perbuatan jarimah  itu  dan  terdakwa  dapat  dijatuhi  hukuman  yang  sesuai. Adapun  pada  ranah pengambilan  keputusan pemberian  hukuman  dalam  Qanun  Nomor  06  Tahun  2014 Tentang Jinayat bila ditinjau berdasarkan Pasal 180;
(180) seorang hakim dilarang menjatuhkan ‘Uquba t kepada terdakwa kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah,  bahwa  suatu  jarimah  benar-benar  telah  terjadi  dan  terdakwalah  yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.
Secara  keseluruhan,  metode pengambilan  keputusan  untuk  menjatuhi hukuman bagi terdakwa pada Qanun Jinayat sama dengan apa yang menjadi konsep dalam  Hukum  Positif  (KUHAP)  yaitu  adanya  keyakinan  hakim  serta  ditambah dengan  2  alat  bukti  yang  sah  yang  dihadirkan  di  hadapan  persidangan.  Akan  tetapi pengecualian dalam Qanun Jinayat di khususkan terhadap perkara zina yang harus di buktikan  dengan  adanya  empat  orang  saksi  yang  melihat  langsung  proses  yang menunjukkan  telah  terjadi  perbuatan  zina  pada  waktu,  tempat  serta  orang  yang sama. 13
Berbeda  halnya  dengan  hukum  positif  Indonesia  (KUHP),  pembuktian terhadap  seseorang  yang  diduga  telah  melakukan  perbuatan  zina  dalam  Islam  tidak mendasari atas pelaporan pihak yang merugikan baik dalam hal ini suami atau isteri maupun orang lain. Maka dari itu, zina dapat diproses atau dilakukan pembuktiannya apabila  terdapat  laporan  dari  seseorang  yang  melihat  perbuatan  tersebut  dengan dihadiri  empat  orang  saksi  yang  memenuhi  syarat  melihat  secara  langsung  proses perbuatan  zina  tersebut  tanpa  adanya  perantara  atau  adanya  pengakuan  dari  pelaku bahwa dia telah melakukan perbuatan zina tersebut. 14
Perkara  zina  merupakan jarimah yang  memiliki  konsekuensi  yang  berat, sehingga  syariat Islam juga  memberikan  persyaratan  yang  berat  pula  dalam pembuktiannya.  Tujuan  persyaratan  ini untuk  menutup  jalan  bagi  siapa  saja  yang dhalim dengan cara menuduh orang baik-baik dengan semena-mena telah melakukan perbuatan zina.
13 Lihat Qanun Acara Jinayat Pasal 182 ayat (5)
14 Al-Faqih  Abul  Wahid  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Muhammad  Ibnu  Rusyd, Bidayatul Mujathid wa Nihayatul Muqtashid,... hlm. 621
Adapun  tatacara  pembuktian  terhadap  perkara jarimah zina  dalam Islam menurut sistem pembuktian dalam fiqh adalah ;
1. Pengakuan dari pelaku (Iqrar)
Semua  ulama  hukum mengatakan  ikrar  merupakan  dalil  atau  dasar  utama bagi penetapan hukuman. Rasulullah SAW, sendiri telah mendasarkan hukuman atas pengakuan langsung dari Ma’iz (pelaku) dan pengakuan seorang tertuduh dari suku Ghamidiyah  dalam  kasus  perzinaan  mereka.  Kekuatan  pengakuan  sebagai  dasar pengambilan  keputusan  hukum,  memang  tidak  diperselisihkan  lagi,  kecuali  tentang jumlah pengakuan yang diucapkan tertuduh. 15
Tentang  bilangan  pengakuan  yang  mengharuskan  dijatuhkannya  hukuman, menurut  Imam  Malik  dan  Syafi’ie,  satu  kali  pengakuan  sudah  cukup  untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Dawud, Abu T. Sawur, Ath-Thabari,  dan  golongan para fuqaha.  Abu  hanifah  beserta  para  pengikutnya  dan Ibnu  Abi  Laila  berpendapat  bahwa  hukuman  baru  dapat  dijatuhkan  dengan pengakuan  empat  kali  yang  dikemukakan  satu  persatu.  Pendapat  ini  juga dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq. Abu Hanifah dan para pengikutnya menambah, pengakuan empat kali itu diucapkan di tempat yang berbeda-beda. 16
Sementara  pengakuan  yang  bagi  orang  bisu,  pemberian  isyarat yang dilakukan oleh  orang  (bisu)  tersebut berkenaan  dengan  zina  dianggap  mencukupi dalam pengambilan keputusan had zina. 17

## 2. Kesaksian
15 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah... hlm.110
16 Op,Cit. Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujathid wa Nihayatul Muqtashid,... hlm. 617
17 Wahbah Zuhaili Fiqh Imam Syafi’I/ Al -Fiqhu Asy- Syafi’I Al -Muyassar, (Beirut, Darul Fikr; 2008 Cet.I) hlm.275
Menuduh orang lain berzina merupakan perbuatan yang efeknya buruk sekali bagi  kejatuhan  martabat  seseorang,  kehilangan  kehormatan  merupakan  suatu ketercelaan  baik  untuk  diri  sendiri,  keluarga  dan  keturunannya.  Oleh  karena  sebab itulah Islam menetapkan  syarat-syarat  yang  ketat  untuk  diterima  atau  tidaknya tuduhan  berzina  ini  sehingga  tidak  mudah  melakukannya  (menuduh  sembarangan orang yang belum tentu melakukannya). 18
Adapun syarat-syarat sahnya kesaksian dalam perkara zina adalah; 19

## 1. Empat orang saksi
Orang-orang  yang  menyaksikan  perbuatan  zina  haruslah  berjumlah  empat orang,  apabila  hanya  seseorang  saja  yang  memberikan  kesaksian  atau  tidak mencukupi  jumlah  kesaksian,  maka  kesaksiannya  tidak  dapat  diterima.  Hal  ini berdasarkan firman Allah dalam Al- Qur’an surah An -Nisa ayat 15;
ْﻢُﻜْﻨِﻣ ًﺔَﻌَـﺑْرَأ ﱠﻦِﻬْﻴَﻠَﻋ اوُﺪِﻬْﺸَﺘْﺳﺎَﻓ ْﻢُﻜِﺋﺎَﺴِﻧ ْﻦِﻣ َﺔَﺸِﺣﺎَﻔْﻟا َﻦﻴِﺗْﺄَﻳ ﻲِﺗ ﱠﻼﻟاَو
ۖ◌ ﻲِﻓ ﱠﻦُﻫﻮُﻜِﺴْﻣَﺄَﻓ اوُﺪِﻬَﺷ ْنِﺈَﻓ ٰﻰﱠﺘَﺣ  ِتﻮُﻴُـﺒْﻟا ﱠﻦُﻬَﻟ ُﻪﱠﻠﻟا َﻞَﻌْﺠَﻳ ْوَأ ُتْﻮَﻤْﻟا ﱠﻦُﻫﺎﱠﻓَﻮَـﺘَـﻳ ًﻼﻴِﺒَﺳ
Artinya;  “ Dan  terhadap  wanita  yang  mengerjakan  perbuatan  keji,  datangkanlah empat orang diantara kamu untuk menjadi saksi. Kemudian apabila mereka telah  memberikan  kesaksian,  maka  kurunglah  wanita-wanita  itu  dalam rumah  hingga  mereka  menemui  ajalnya,  atau  hingga  Allah  memberikan jalan lain kepadanya.” (Q.S An -Nisa; 15)
Dan surah An-Nur ayat 4-5;
ْﻘَـﺗ  َﻻَو ًةَﺪْﻠَﺟ َﻦﻴِﻧﺎَﻤَﺛ ْﻢُﻫوُﺪِﻠْﺟﺎَﻓ َءاَﺪَﻬُﺷ ِﺔَﻌَـﺑْرَﺄِﺑ اﻮُﺗْﺄَﻳ ْﻢَﻟ ﱠﻢُﺛ  ِتﺎَﻨَﺼْﺤُﻤْﻟا َنﻮُﻣْﺮَـﻳ َﻦﻳِﺬﱠﻟاَو
َٰﻟوُأَو اًﺪَﺑَأ ًةَدﺎَﻬَﺷ ْﻢُﻬَﻟ اﻮُﻠَـﺒ َﻚِﺌ َنﻮُﻘِﺳﺎَﻔْﻟا ُﻢُﻫ َٰذ ِﺪْﻌَـﺑ ْﻦِﻣ اﻮُﺑﺎَﺗ َﻦﻳِﺬﱠﻟا  ﱠﻻ إ  ِ◌ ٌﻢﻴِﺣَر ٌرﻮُﻔَﻏ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِﺈَﻓ اﻮُﺤَﻠْﺻَأَو  َﻚِﻟ
18 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah... hlm.113
19 Ibid., hlm.113-117
Artinya;  “ Dan  orang-orang  yang  menuduh  wanita-wanita  yang  baik-baik  (berbuat zina)  kemudian  mereka  tidak  mampu  mendatangkan  empat  orang  saksi, maka  deralah  mereka  (yang  menuduh  itu)  delapan  puluh  kali  dera  dan janganlah  kamu  terima  kesaksian  mereka  untuk  selamanya.  Dan  mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya)...” (Q.S An -Nur; 4-5)
Keharusan  mendatangkan  empat  orang  saksi  dan  konsekuensinya  jika tidak mampu  menghadirkan,  juga  dibebankan  kepada  seorang  istri  yang  menuduh suaminya  melakukan  zina. Tetapi  tidak  sebalikanya  kalau  suami  yang  menuduh istrinya. 20
Adapun bagi seorang suami  yang menuduh istrinya telah berbuat zina tetapi ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka ia terhindar dari sanksi Qadzaf, dengan cara mengganti empat orang saksi itu dengan empat kali sumpah Demi Allah bahwa dia benar dalam tuduhannya ditambah dengan satu pernyataan bahwa dia akan menerima  laknat  Allah  apabila  dia  berdusta.  Namun  sumpah  suami  itu  tidak  bisa menyebabkan  istri  dikenai  hukuman,  kalau  istri  itu  juga  mengucapkan  empat  kali sumpah  bahwa  dia  akan  menanggung  murka  Allah  kalau  suaminya  benar,  dengan demikian keduanya tidak dapat dikenakan hukuman hudud. 21
2. Saksi haruslah orang-orang yang sudah baligh/cukup umur.
3. Seorang saksi haruslah berakal/sehat akal dan tidak gila.
4. Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah orang yang adil.
5. Yang menjadi saksi haruslah orang Islam.
6. Orang  yang  menjadi  saksi  hendaknya  mengetahui  secara  jelas  dan  detail, bahkan ia dapat melihat jelas perbuatan zina tersebut.
20 Ibid., hlm.380
21 Abuddin Nata, Masail Al-Fiqhiyah, (Jakarta, Kencana: 2006, Cet.II), hlm. 87
7. Dalam memberikan kesaksian, para saksi harus menggunakan kata-kata yang jelas alias tidak berbelit-belit dan bukan dengan kata-kata sindiran.
8. Dalam memberikan kesaksian, para saksi haruslah berada dalam satu majelis, bukan  dalam  keadaan  yang  terpisah  baik  terpisah  tempat  maupun  waktu antara satu saksi dengan saksi lainnya.
9. Yang bertindak sebagai saksi harus laki-laki, bukan perempuan.
10. Peristiwa  perzinaan  yang  disaksikan  oleh  para  saksi  merupakan  peristiwa yang  masih  baru,  bukan  peristiwa  yang  lama. Hal  ini  didasarkan  atas perkataan Umar bin Khattab: “Siapa saja yang bersaksi atas suatu pengadilan, tetapi  perkaranya  sudah kadaluwarsa,  maka  kesaksian  tersebut  hanya merupakan dendam. Dengan demikian, maka kesaksiannya tidak diterima”.
Untuk  melaksanakan  hukuman  atas  pezina, Islam juga  telah  menentukan syarat-syarat  yang  berat  bagi  terlaksananya  penjatuhan  hukuman  tersebut  antara lain; 22
1. Hukuman  dapat  dibatalkan  bila  masih  terdapat  keraguan  terhadap  peristiwa perbuatan  zina  itu.  Hukuman  tidak  dapat  dijalankan  melainkan  setelah  benar- benar diyakini terjadinya perzinaan.
2. Untuk  meyakini  perihal  terjadinya  perzinaan  tersebut,  haruslah  ada  empat  orang saksi  laki-laki  yang  adil.  Kesaksian  empat  orang  wanita  tidak  cukup  untuk dijadikan bukti, hal ini sama dengan bersaksinya empat orang laki-laki yang fasiq.
3. Kesaksian  empat  orang  laki-laki  yang  adil  sebagaimana  yang  disebutkan  diatas masih  memerlukan  syarat,  yaitu  bahwa  masing-masing  mereka  melihat  persis
22 Ibid., hlm.88-89
proses  perzinahan  itu,  seperti  ketika  masuknya  kemaluan  laki-laki  ke  liang kemaluan si wanita tersebut. Persyaratan ini sepertinya agak sulit terpenuhi.
4. Andaikata  seorang  dari  keempat  saksi  mata  tersebut  menyatakan  kesaksian  yang berbeda dari kesaksian tiga orang saksi lainnya, atau salah seorang saksi mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka (saksi) semuanya dijatuhi hukuman Qadzaf yakni menuduh orang lain berzina dengan dera/jilid sebanyak 80 kali.
5. Menurut wahbah zuhaili dalam kitab Fiqh Imam Syafi’I mengatakan bahwa para saksi dalam menyampaikan kesaksiannya haruslah mengawali ucapannya dengan kalimat ashadul  ‘ala  annahu  zana  bi ha (aku  bersaksi  bahwa  dia  telah  berzina dengan perempuan itu), dengan menyebutkan tempat perzinaan dilakukan. 23
Sebagaimana  telah  dijelaskan  diatas,  bahwa  persyaratan  untuk  menjatuhkan had atau  hukuman  zina  ini  sangat  sulit  terpenuhi.  Dan  inilah  sebabnya  hukuman tersebut  lebih  ditekankan  sebagai  upaya  pencegahan (preventive) dari  pada pembalasan. 24
Pada  pembahasan  ini  dapat  dilihat  bahwa pada  tahap  persaksian  zina  dalam KUHP, apabila A dan B berzina pihak C  yang merupakan suami/istri A melakukan pelaporan  kepada  pihak  yang  berwajib,  maka  A  sebagai  pelaku  dianggap  telah melakukan  perbuatan overspel yang  dilarang  dalam  KUHP  sedangkan  kedudukan yang  berlaku  bagi  pihak  B  (lawan  main  A)  adalah  sebagai  saksi.  Dalam  hal  ini  1 (satu) alat bukti perzinaan telah terpenuhi dan hakim hanya memerlukan 1 (satu) alat bukti  lagi  untuk  meyakinkan  hakim  dalam  memutuskan  perkara.  Berbeda  halnya dalam  Qanun  Jinayat,  meskipun  C  menuduh  A  benar  melakukan  zina,  apabila  C
23 Op.Cit, Wahbah Zuhaili
24 Op.Cit, Sayyid Sabiq, hlm.88-89
tidak mampu menghadirkan empat orang saksi selain dirinya, maka tuduhan C tidak dapat  diterima,  dan  B  sebagai  lawan  main  A  kedudukannya  tidak  dapat  dijadikan sebagai saksi karena dalam hal ini B juga dituduh telah melakukan perbuatan zina.
Pembuktian  perzinaan  dalam  Fiqih  lebih  sukar  dari  pada  pembuktian  dalam KUHP,  tuduhan  zina  dalam  KUHP  lebih  mudah  diterima  dari  pada  tuduhan  zina yang terdapat dalam penjelasan Fiqih dan Qanun Jinayat. dengan menjadikan lawan main tertuduh zina sebagai saksi, maka dalam KUHP satu alat bukti telah terpenuhi. Sedangkan  dalam  Fiqih  dan  Qanun  Jinayat  tidak  dapat  menjadikan  lawan  main tertuduh sebagai saksi, karena keduanya di kategorikan sebagai pelaku.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abuddin Nata, Masail Al-Fiqhiyah, Jakarta, Kencana: 2006, Cet.II. Ahmad Hanafi “Asas - asas Hukum Pidana Islam”, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
Al-Faqih  Abul  Wahid  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Muhammad  Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujathid  wa  Nihayatul  Muqtashid, Beirut,  Dar  Al-Jiil  :  1409  H/ 1989 M Cet.I
Amir Syarifuddin Garis-Garis Besar Fiqh, Prenada Media, Jakarta; 2005. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996.
Ensiklopedi Islam Jilid IV, PT.Kharisma Ilmu, Bogor. Imam Malik bin Anas, Al- Muwaththa’, Jakarta, Pustaka Azzam: 2010, Cet.II Irfan,  H.M.Nurul  dan  Masyrofah, Fiqh  Jinayat Ed.1,  Cet.1.  Jakarta:  AMZAH Imprint Bumi Aksara, 2013.
Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta; 2016 Cet.2)
Lamintang, Delik-delik  Khusus:  Tindak  Pidana-tindak  pidana  yang  Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, (Mandar Maju, Bandung: 1990).
Marzuki, Peter  Mahmud, dalam  Artikel Karakteristik  Ilmu  Hukum diakses  melalui http://download.portalgaruda.org/article.php?article=18635&val=1156
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.
Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bagian II),Alumni, Bandung;
1982.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta; Rineka Cipta,2002. Muhammad Syahrial, Ilmu Penologi Modern Sebagai Alat Bukti Zina dalam Hukum Pidana  Islam  (Sebuah  Tinjauan  terhadap  Pemikiran  Abdullah  Ahmed  Al- Naim) dalam  jurnal Perundang-Undangan  dan  Hukum  Pidana  Islam,  IAIN Langsa; Volume I. No. 01. Januari – Juni 2016M/1437 H. Mustofa  Hasan  dan  Baeni  Ahmad  Saebani, Hukum  Pidana  Islam  (Fiqh  Jinayah), Bandung: Pustaka Setia, 2013.
Putra, Natas  Setiabudhi  Daryono  dan  Asmodjo  Jono  Irianto Dualisme  Modular dalam  Jurnal  Institut  Teknologi  Bandung: J.  Vis.  Art  &  Des.,  Vol  9,  No.  2, 2017, 87-103.
R.Soesiloe, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  serta  komentarnya  lengkap dengan Pasal, Bogor : POLITEIA, 1995.
R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum Ed.1 cet.14., Jakarta; Sinar Grafika. 2014.
Sahetapy  dan  B.  Mardjono  Reksodiputro, Paradoks  dalam  Kriminologi, (Jakarta : Rajawali, 1989)
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Bandung: PT Al-Maarif, 1996
Syamsul  Huda, Zina  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana (dalam  jurnal  STAIN  Kediri; Vol.  12,  No.  2,  Desember 2015).
Sudarto, Hukum  Pidana, (Purwokerto: Fakultas  Hukum  Universitas  Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991).
Sudarto, Hukum  Pidana  I, (Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro:  Semarang, 1990)
Teungku M. Hasbie Ash-Shiddieqie, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta; Bulan Bintang, 1970).
Wahyudi, Trubus, Urgensi Sistem Hukum Indonesia dalam Perspektif Pembentukan
Hukum Nasional yang Berfalsafah Pancasila. Diakses melalui http://www.pta-banten.go.id/makalah/urgensi-sistem-hukum-indonesia.pdf Wahyuni, Penambahan Jarimah Ta’ zir Bagi Lelaki Pezina dalam (LAS/Skripsi yang tidak  dipublikasikan)  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UIN  Ar -Raniry  Banda Aceh.
Wiryono  Prodjodikoro, Tindak-tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia, (Bandung,
Eresco: 1986), Yahya    Harahap, Pembahasan    Permasalahan dan    Penerapan    KUHAP (Pemariksaan    Sidang    Pengadilan,    Banding,    Kasasi,    dan    Peninjauan Kembali) Edisi  Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009),