Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Kompleksitas Pemerintahan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website

## Sophi Dezalinda, Mayar Afriyenti*
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia
* Alamat e-mail corresponding author: sophidezalinda@gmail.com

## I N F O   A R T I K E L
Histori Artikel Tanggal Submit 16 Maret 2023 Tanggal revisi 26 Maret 2023 Tanggal Accepted 26 Maret 2023
Key words: Regional Expenditure, Government Complexity, Regional Original Revenue, Transparency

## DOI:
10.36805/akuntansi.v8i1.4757
Open access under Creative Common Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA)

## A B S T R A C T
This study aims to provide empirical evidence of the effect of regional original income, regional spending and government complexity on the transparency of regional financial information via websites in Indonesia. This study examines the transparency of financial information  on  the  websites  of  84  provincial  governments  in  Indonesia  based  on  the availability and accessibility of this information. This study was tested using 2 methods, namely the regression method for availability and the multiple regression method for the accessibility of financial information on the provincial government website. According to the findings of this study, regional own-source revenues have a beneficial and sizeable impact  on  financial  transparency.  Meanwhile,  regional  spending  and  government complexity have no effect on the transparency of the regional financial data website. The findings of this study reinforce the agency theory, namely that high local revenue indicates the government's success in carrying out its duties and responsibilities to the community. This research can help the government by providing quantitative empirical evidence about the effect of local original income on the transparency of regional financial information through websites, thereby enabling the government to be more open with other financial information .

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  bukti  secara  empiris  pengaruh pendapatan asli daerah, belanja daerah dan kompleksitas pemerintahan terhadap transparansi informasi keuangan daerah via website di Indonesia. Penelitian ini mengkaji transparansi informasi keuangan pada website 84 pemerintah provinsi di  Indonesia  berdasarkan  ketersediaan  dan  aksesibilitas  informasi  tersebut. Penelitian ini diuji dengan menggunakan 2 metode yaitu metode regresi untuk ketersediaan  dan  metode  regresi  berganda  untuk  aksesibilitas  informasi keuangan  pada website  pemprov.  Menurut temuan  penelitian ini,  pendapatan asli daerah memiliki dampak yang menguntungkan dan cukup besar terhadap transparansi  keuangan.  Sedangkan  belanja  daerah  dan  kompleksitas pemerintahan tidak berpengaruh terhadap transparans website data keuangan daerah.  Temuan  penelitian  ini  menguatkan  teori  keagenan,  yaitu  bahwa pendapatan  asli  daerah  yang  tinggi  menunjukkan  keberhasilan  pemerintah dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  kepada  masyarakat. Penelitian  ini  dapat  membantu pemerintah  dengan  memberikan  bukti  empiris kuantitatif  tentang  pengaruh  pendapatan  asli  daerah  terhadap  transparansi informasi  keuangan  daerah  melalui  website,  sehingga  memungkinkan pemerintah untuk lebih terbuka dengan informasi keuangan lainnya.

## 1. Pendahuluan
Isu  kunci  dalam  pemerintahan  yang  demokratis  adalah  transparansi.  Akuntabilitas kepada publik diperlukan untuk pemerintahan yang demokratis guna mendorong keterbukaan dalam pengungkapan data anggaran dan keuangan yang lebih banyak. Publisitas transparansi
sangat  penting  dalam  rangka  fungsi  pengawasan,  pencegahan  tindakan  korupsi  dan penyalahgunaan sumber daya publik yang dapat menimbulkan hambatan dalam menjalankan pemerintahan. Berkurangnya minat dalam urusan kehidupan politik dan administrasi berakar pada warga di Portugis yang merasa jauh dan sering dikucilkan dari proses, dengan pembuatan kebijakan dikompromikan oleh kabut transparansi yang rendah, maladministrasi atau korupsi. Hal  ini  menimbulkan  ketidakpercayaan  warga  terhadap  lembaga  pemerintah,  menjadi  tidak mau menerima tindakan yang dilakukan jika tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan nyata masyarakat (Da Cru et al, 2015). Hal serupa juga ditekankan oleh Albalate de sol (2013), dengan  alasan  bahwa  warga  sering  mengaitkan  masalah  politik  dan  administrasi  dengan kerahasiaan  dan  ketidakjelasan.  Ini  yang  menyebabkan  pentingnya  transparansi  pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses jalannya pemerintahan.
Demi  kepentingan  transparansi  di  Indonesia,  pemerintah  mengeluarkan  Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14 Tahun 2008, yang mewajibkan seluruh badan publik, termasuk pemerintah daerah, untuk mempublikasikan informasi publik tentang segala kegiatan secara berkesinambungan kepada khalayak yang lebih luas. secara teratur dan akurat, baik melalui media elektronik maupun non elektronik. Undang-undang juga mengatur bahwa  pemerintah  berkewajiban  untuk  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  dalam bentuk yang mudah diakses dan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Sejauh ini masing-masing pemerintah provinsi di Indonesia telah memiliki laman resmi. Namun, pemerintah  belum  memanfaatkannya  secara  maksimal.  Hal  ini  terlihat  dari  data  survei  yang diperoleh pada laman layanan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  tahun  2020  tentang  penggunaan  portal  website  yang  dimanfaatkan  oleh  seluruh pemerintahan di Indonesia sebagai perwujudan e-government . Indonesia menempati peringkat ke-88  dari  193  negara  dalam  hal  penggunaan  portal  resmi  pemerintah,  dan  ke-57  dalam  hal partisipasi publik dalam permintaan informasi publik.
Pemerintah  daerah  di  Indonesia  saat  ini  sangat  bervariasi  dalam  jumlah  informasi keuangan  yang  mereka  publikasikan  secara  online,  dari  yang  paling  sederhana  hingga  yang paling detail. Beberapa penelitian, termasuk penelitian tahun 2018 oleh Annisa, Rifka, dan Henny Murtin,  menunjukkan  bahwa  sektor  publik  memiliki  sejumlah  faktor  yang  mempengaruhi pengungkapan  sukarela.  Persaingan  politik  dan  opini  audit  berpengaruh  positif  terhadap ketersediaan  IKD  pada  model  penelitian  pertama,  dan  terkait  dengan  hasil  model  penelitian kedua, persaingan politik dan kompleksitas pemerintahan berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah.
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  penelitian  ini  secara khusus  mengkaji  pembagian  transparansi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  ketersediaan  dan aksesibilitas  informasi  keuangan  dan  analisis  sejauh  mana  transparansi  provinsi  terhadap informasi  yang  dipublikasikan  di  website.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  bagaimana  pengaruh  pendapatan  daerah,  belanja  daerah  dan  kompleksitas pemerintahan  terhadap  ketersediaan  dan  aksesibilitas  informasi  keuangan  daerah  melalui website (Studi Empiris Pemerintah Provinsi Indonesia Tahun 2019-2021).
Studi  ini  penting  karena  pengungkapan  informasi  keuangan  merupakan  salah  satu komponen tata pemerintahan demokratis yang baik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemerintahan berjalan dengan baik dan tidak ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kebaruan penelitian adalah transparansi yang dikaji dalam penelitian ini terutama berdasarkan ketersediaan dan keterjangkauan, dan sampel yang digunakan adalah pemerintah provinsi  dengan  pengamatan  selama  3  tahun  dengan  kriteria  sampel  yang  ditentukan  oleh peneliti.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah, Belanja  Daerah  dan  Kompleksitas  Pemerintahan  terhadap  Transparansi  Informasi  Keuangan Daerah  via  Website.  Penelitian  ini  diharapkan  berkontribusi  untuk  membantu  pemerintah
dengan memberikan bukti secara empiris kuantitatif tentang pengaruh pendapatan asli daerah, belanja  daerah  dan  kompleksitas  pemerintahan  terhadap  transparansi  informasi  keuangan daerah  via  website  serta  membantu  pemerintah  untuk  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam menerapkan transparansi laporan keuangan yang disajikan di laman resmi daerah.

## 2. Tinjauan Pustaka

## Teori Keagenan (Agency Theory)
Menurut  Scott  (2015),  teori  keagenan  merupakan  pengembangan  dari  teori  yang mempelajari suatu metode kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak yang menyepakati suatu kontrak  kerjasama.  Dalam  perjanjian  ini,  prinsipal  (investor)  memberikan  wewenang  dan tanggung jawab kepada agen (manajemen) yang mengelola perusahaan. Dengan kata lain, teori keagenan merupakan pengembangan dari suatu teori untuk mengambil keputusan atas nama pemilik perusahaan. Menurut R.A. Supriyono (2018:63), prinsipal dan agen memiliki hubungan kontraktual berdasarkan teori keagenan. Kewenangan manajemen untuk mengambil keputusan yang  terbaik  bagi  investor  dengan  tetap  mengutamakan  kepentingan  prinsipal  dalam memaksimalkan keuntungan perusahaan guna mengurangi beban, termasuk beban membayar pajak, dengan menghindari perpajakan.
Dalam  mengurangi  konflik  yang  terjadi  maka  yang  dibutuhkan  monitoring  oleh  pihak prinsipal  terhadap  kinerja  yang  dilakukan  pihak  agen.  Salah  satu  bentuk  monitoring  untuk mengurangi  biaya  agensi  adalah  transparansi  informasi  keuangan  kepada  publik.  Untuk mewujudkan  transparansi  informasi  keuangan  kepada  publik  maka  pemerintah  dapat menyajikan informasi keuangan via internet yakni website pemerintah yang bisa dijadikan alat sebagai pengurang konflik keagenan.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Transparansi  Informasi  Keuangan  Daerah  via Website
Dalam  teori  keagenan,  dijelaskan  bahwa  pemerintah  bertanggungjawab  terhadap masyarakat. Menerbitkan laporan keuangan ialah salah satu wujud dari pertanggungjawaban yang  diberikan  pemerintah  pada  publik.  Di  dalam  laporan  keuangan  terdapat  informasi keuangan  yang  penting  salah  satunya  yakni  informasi  mengenai  pendapatan  asli  daerah. Pendapatan  asli  daerah  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  menghasilkan pendapatan  sendiri  dan  menggunakannya  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  memberi  gambaran  mengenai  bagaimana  kinerja  pemerintah  daerah  dalam menjalankan  programnya  dalam  periode  tertentu.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  informasi  yang dapat  meningkatkan  transparansi  informasi  keuangan  daerah  via  website,  baik  daeri  segi ketersediaan maupun aksesibilitasnya.
Pola  kemandirian  daerah  dapat  dilihat  dari  pendapatan  asli  daerah.  Hal  ini  dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan mekanisme APBD data Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus tersedia secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Agar pemerintah dapat berbicara secara terbuka. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jeckly dan Eka (2014) dan Munoz et al (2016). Hipotesis berikut didasarkan pada hal di atas:
H1 a : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah via website H1 b : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via website

## Pengaruh Belanja Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah via Website
Berdasarkan teori keagenan, pemerintah bertanggungjawab terhadap masyarakat. Selain pendapatan  asli  daerah  dalam  laporan  keuangan  yang  disajikan  pemerintah  terdapat  pula belanja daerah. Belanja daerah termasuk informasi penting yang harus disajikan karena belanja daerah  memberikan  gambaran  terhadap  pengeluaran  yang  dilakukan  pemerintah  untuk memenuhi kebutuhan daerah.
Belanja  daerah  digunakan  untuk  menjaga  dan  meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat. Semakin tinggi belanja daerah maka semakin tinggi pula tingkat pelayanan publik yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Semakin  tinggi  tingkat  pelayanan,  semakin  besar  tanggung jawab pemerintah untuk menyampaikan informasi tentang pelayanan sosial kepada masyarakat secara  tidak  langsung  melalui  website  dan  sarana  lainnya.  Efisiensi  otoritas  yang  tinggi merupakan tanda pemerintahan yang baik (Christian dalam Ningsih RF, 2018) .Penelitian yang dilakukan oleh Kadek, dkk (2015) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis berikut didasarkan pada hal di atas:
H2 a : Belanja daerah berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah via website H2 b : Belanja daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via website

## Pengaruh  Kompleksitas  Pemerintahan  terhadap  Transparansi  Informasi  Keuangan  Daerah via Website
Komplesitas pemerintahan dihitung menggunakan jumlah penduduk. Sebagai bagian dari kompleksitas pemerintahan, pemda merupakan lembaga publik yang memiliki tanggungjawab kepada masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk pada suatu daerah maka semakin tinggi pula tanggung jawab pemerintah untuk menyajikan informasi kepada masyarakat secara lebih terbuka agar masyarakat tidak mengalami ketidakpercayaan terhadap proses pemerintahan. Hal ini penting untuk mendorong transparansi lebih baik lagi.
Sesuai  dengan  teori agency ,  informasi  yang  disediakan  oleh  pemerintah  harus  selaras dengan fakta yang sebenarnya terjadi agar terjalin hubungan yang baik dengan para stakeholder . Menurut penelitian Kadek, dkk ( 2015) menyatakan bahwa tingkat kompleksitas pemerintahan yang tinggi mendorong terjadinya asimetri informasi. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Hendriyani (2015). Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H3 a :  Kompleksitas  pemerintahan  berpengaruh  positif  terhadap  ketersediaan  informasi keuangan daerah via website H3 b :  Kompleksitas  pemerintahan  berpengaruh  positif  terhadap  aksesibilitas  informasi keuangan daerah via website

## 3. Metode Penelitian

## Jenis dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  yang digunakan berupa laporan keuangan pemerintah daerah provinsi pada tahun 2019-2021 yang telah diaudit oleh BPK. Laporan keuangan pemerintah daerah provinsi diperoleh dari situs resmi provinsi, statistik BPS, dan LHP BPK.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian ini  menggunakan  metode dokumentasi  dan literature  review. Meode  dokumentasi  dilakukan  melalui  pengumpulan  laporan  keuangan pemerintah provinsi yang telah diaudit oleh BPK tahun 2019-2021. Sedangkan literature review
dilakukan  dengan  cara  pengumpulan  penelitian  terdahulu  yang  teoritis  melalui website , dokumen, artikel, buku sumber tertulis dan lainnya tentang topik penelitian.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia pada  tahun  2019-2021.  Metode  pengambilan  sampel  dilakukan  dengan purposive  sampling. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel adalah:
1. Laporan  keuangan  pemerintah  provinsi  di  Indonesia  yang  telah  diaudit  oleh  BPK  RI pada tahun 2019-2021.
2. Pemerintah daerah provinsi yang memiliki laman resmi di internet.
3. Tersajinya informasi  berupa Neraca dan LRA pada laporan yang dipublikasikan oleh DJPK Kementerian Keuangan.
4. Data yang terindentifikasi sebagai outlier
Berdasarkan kriteia sampel yang ditetapkan, dari 34 provinsi dengan periode pengamatan 3 (tiga) tahun pengamatan secara berturut-turut dari tahun 2019-2021 sehingga total pengamatan sebanyak 84 data pengamatan.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian Variabel Dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah transparansi informasi keuangan daerah via website.  Dalam  penelitian  ini  transparansi  dilihat  berdasarkan  ketersediaan  dan  aksesibilitas. Ketersediaan informasi keuangan diukur dengan menggunakan variabel dummy , dimana untuk pemerintah daerah yang menyediakan IKD mendapatkan skor 1, dan yang tidak menyediakan IKD diberi skor 0.  Sedangkan untuk pengukuran aksesibilitas dilakukan menggunakan indeks aksesibilitas  yang  dikembangkan  oleh  Styles  &  Tennyson  (2007)  dengan  sejumlah  modifikasi yang disesuaikan . Dalam penelitian ini indeks aksesibilitas berjumlah 12 poin.

## Variabel Independen
Variabel independen dalam penelitian ada 3, yaitu pendapatan asli daerah, belanja daerah dan  kompleksitas  pemerintahan.  Pengukuran  pendapatan  asli  daerah  merupakan perbandingkan jumlah pendapatan asli daerah yang dipungut dengan realisasi anggaran yang diterima  secara  keseluruhan.  Untuk  variabel  belanja  daerah  diukur  dengan  menggunakan logaritma  realisasi  belanja  daerah,  sedangkan  untuk  pengukuran  kompleksitas  pemerintahan diukur dengan logaritma populasi penduduk (Ningsih RF, 2018).

## Metode Analisis Data Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data output dengan menggunakan rata- rata  ( mean) ,  standar  deviasi,  varian,  maksimum,  minimum,  sum,  range,  kurtois  dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018).

## Analisis Induktif
Temuan ini terdiri dari dua model penelitian yaitu analisis regresi logistik dan analisis regresi berganda. Model penelitian pertama adalah regresi logistik digunakan karena variabel terikat berupa variabel dummy . Ini untuk menguji ketersediaan informasi keuangan daerah via website. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut:
Model I:
IKD= α + β 1 . PAD + β 2 . BD + β 3 . KP + e...................(1)
Model  kedua  penelitian  menggunakan  analisis  regresi  berganda.  Ini  untuk  menguji faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas informasi keuangan via website. Persamaannya adalah sebagai berikut:
Model II:
IKDakses= α + β 1 . PAD + β 2 . BD + β 3 . KP + e...................(2)

## 4. Hasil dan Pembahasan

## Model 1 Analisis Regresi Logistik
Pada model I ini memiliki tiga langkah yaitu, uji kelayakan model, menilai akurasi dan dan model regresi yang dihasilkan.
Uji Kelayakan Model a. Menilai -2 log likelihood
Semua  percobaan  yang  dilakukan  untuk  menilai  apakah  model  universal  kegagalan  data elektronik tersedia (cocok). Model ini memberikan nilai sig sebesar 0,000 yang menunjukkan model yang dibentuk cocok dengan data secara signifikan.
b. Koefisien Determinasi (Negelkerke R Square)
Koefisien  determinasi  digunakan  untuk  menentukan  seberapa  besar  variansi  variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai tersebut dapat dilihat dari nilai Nagelkerke  R  Square  sebesar  0,526  yang  berarti  variabel  dependen  yang  dapat  dijelaskan sebesar 52,6% oleh variabel independen, sisanya 47,4% dapat dijelaskan oleh variasi variabel lain diluar model penelitian ini.
c. Uji Hosmer and Lemeshow Test
Hosmer  and  Lemeshow  Test digunakan  untuk  mengevaluasi  kelayakan  model  regresi  secara keseluruhan. Nilai Chi-square adalah 5,090 dan nilai Sig sebesar 0,748, Sig lebih besar dari nilai alpha, yang berarti tidak ada perbedaan nyata antara peringkat yang diprediksi dan yang diamati. Ini berarti bahwa model regresi logistik sesuai dengan data yang diamati dan karena itu dianggap dapat diterima.
Menilai Akurasi Model (Classification Table)
Menilai akuasi model digunakan untuk melihat seberapa baik prediksi model penelitian yang diperoleh.  Menurut  prediksi,  model  yang  sempurna overall  percentage akan  memiliki  nilai 100%.  Dalam  temuan  memprediksi  model  dengan  benar  memiliki  nilai  cukup  baik  yaitu sebesar 86,9%.
Model Regresi yang Dihasilkan (Variables in the Equation) Variables  in  the  Equation digunakan  untuk  mewakili  uji  koefisien  regresi  logistik  model penelitian. Nilai B menunjukkan koefisien untuk setiap variabel independen yang diuji. Di sisi lain, nilai  Exp(B) menunjukkan  probabilitas  memperoleh informasi  keuangan untuk  setiap pemerintah.

## Tabel 1
Hasil Analisis Koefisien Regresi Logit
95% C.I.for EXP(B) B S.E. Wald  Df  Sig. Exp(B) Lower  Upper Step 1a (X1) PAD 19,499 5,318 13,442 1  ,000  293859404,197  8735,035  98858617 06194,85 0 (X2) BD -3,074 2,779 1,224 1  ,269 ,046 ,000 10,716 (X3) KP -,518 1,891 ,075 1  ,784 ,596 ,015 24,252 Constant 37,183  27,057 1,889 1  ,169  140706555030 87498,000
Sumber: data diolah, Output SPSS

## Model II Analisis Regresi Berganda Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  dalam  penelitian  ini  menggunakan  tiga  uji  yaitu,  uji  normalitas,  uji multikolinearitas  dan  uji  heteroskedastisitas. Uji  normalitas  menentukan  apakah  variabel dalam model regresi memiliki distribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai Kolmogrov-Smirnov variabel aksesibilitas adalah 0,092 dengan Sig sebesar 0,073. Data yang  digunakan  dalam  investigasi  ini  terdistribusi  secara  normal,  seperti  yang  dapat dinyatakan.
Uji  multikolinearitas  dirancang  untuk  menentukan  apakah  model  regresi menemukan hubungan antara variabel independen. Tidak ada hubungan antara variabel independen  dalam  model  regresi  yang  baik.  Nilai  VIF  masing-masing  variabel independen  kurang  dari  10,  dan  nilai  tolerance  lebih  dari  0,10.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  tidak  ada  hubungan  antara  variabel  independen  dalam  model  regresi,  yang menyiratkan  bahwa  tidak  ada  perhatian  dengan  multikolinearitas  antara  variabel independen.
Uji  heteroskedastisitas  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat ketidaksamaan varians antara residual satu pengamatan dengan residual pengamatan lainnya dalam model regresi. Nilai Sig variabel PAD sebesar 0,966, BD sebesar 0,801, dan KP sebesar 0,855. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Sig masing-masing variabel bebas lebih  besar  dari  0,05.  Dengan  kata  lain,  model  regresi  dalam  penelitian  ini  tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

## Evaluasi Hasil Regresi
a. Uji F (Uji Signifikansi Serentak)
Uji  F digunakan untuk menentukan  apakah variabel bebas  mempengaruhi  variabel terikat secara bersama-sama.
Tabel 2 Hasil uji F Model Sum of Squares  DF  Mean Square F Sig 1            Regression 426,435  3 142,145 25,779 ,000 b Residual 441,125  80 5,514 Total 867,560  83

## Sumber: data diolah, Output SPSS
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai F adalah 25,779 dan nilai Sig 0,000. Dilihat dari nilai  Sig  0,000  <  0,05,  maka  sesuai  dengan  acuan  pengambilan  keputusan  dalam  uji  F  dapat disimpulkan bahwa model penelitian diterima.
b. Uji R 2 (Koefisien Determinasi)
Koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa besar variasi dari variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas dalam temuan ini.
Tabel 3 Hasil Uji R 2 Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,701 a ,492 ,472 2,348

## Sumber: data diolah, Output SPSS
Merujuk pada tabel diatas membuktikan nilai Adjusted R Square adalah 0,472 artinya variasi variabel  dependen  sebesar  47,2%  yang  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  variabel  independen, sisanya  52,8%  dijelaskan  oleh  variasi  variabel  diluar  model  penelitian  ini.  Atau  secara
keseluruhan variabel PAD, BD dan KP dapat menerangkan prediksi aksesibilitas informasi keuangan daerah via website sebesar 47,2%.
Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Berganda Model Undestandardized Coefficients B Std. Error Standardized Coefficients Beta T Sig 1       (Constant) 27,761 12,789 2,171 ,033 PAD 18,076 2,566 ,830  7,043 ,000 BD -2,206 1,294 -,238  -1,705 ,092 KP ,138 1,079 ,019 ,128 ,898

## Sumber: data diolah, Output SPSS

## Pembahasan
Berdasarkan  penelitian  yang  dianalisis  secara  statistik  dengan  menggunakan  metode analisis  regresi  logistik  dan  analisis  regresi  berganda,  terdapat  beberpa  hal  yang  perlu diperhatikan  mengenai  pengaruh  pendapatan  asli  daerah,  belanja  daerah  dan  kompleksitas pemerintahan  terhadap  transparansi  informasi  keuangan  daerah  via  website.  Berikut pembahasan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen:
Berdasarkan temuan variabel yang telah diolah pada persamaan statistik yang menyatakan bahwa variabel PAD memiliki koefisien regresi sebesar 19,499 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 maka hipotesis 1a diterima. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi variabel PAD lebih kecil dari 0,05  yang  menunjukkan  bahwa  PAD  berpengaruh  besar  terhadap  variabel  ketersediaan informasi keuangan melalui website. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Jeckly dan Eka  (2014),  Wau  dan  Ratmono  (2015),  dan  Munoz  et  al  (2016),  yang  berpendapat  bahwa pendapatan daerah berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah di website. Namun temuan penelitian ini  berbeda dengan temuan Ningsih RF (2018) yang menunjukkan bahwa  PAD  tidak  berpengaruh  besar  terhadap  ketersediaan  informasi  keuangan  daerah. Perbedaan  hasil  dapat  dikaitkan  dengan  perbedaan  subjek  penelitian  ini  dengan  Ningsih  RF (2018).
PAD  berpengaruh  cukup  besar  terhadap  aksesibilitas  informasi  keuangan  daerah  karena nilai  signya  kurang  dari  0,05  yaitu  0,000. Hasilnya,  hipotesis  1b  diterima  untuk  model  kajian aksesibilitas  informasi  keuangan  daerah.  Temuan  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya oleh Boli'var et al (2013), Verawaty (2017), dan Fawziah (2020) yang menemukan bahwa rasio PAD berdampak besar terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah melalui website.
Belanja daerah memiliki koefisien regresi sebesar -3,074 dan nilai signifikan sebesar 0,269, menurut Variabel  in  the  equation Akibatnya,  variabel  belanja  daerah  tidak  berpengaruh  besar terhadap  variabel  ketersediaan  informasi  keuangan  daerah.  Akibatnya,  hipotesis  2a  ditolak. Temuan  penelitian  ini  sejalan  dengan  temuan  Agus  Tubels  dan  Dyah  Purwanti  (2016)  dan Ningsih RF (2018) yang menetapkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh besar terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Penjelasan mengenai hal ini dapat disimpulkan dari masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mengetahui ketersediaan informasi keuangan daerah.
Hipotesis 2b untuk model aksesibilitas informasi keuangan daerah ditolak berdasarkan hasil regresi berganda. Hal ini ditunjukkan dengan nilai sig belanja daerah sebesar 0,092 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel belanja daerah tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan  temuan  Agus  Tubels  (2016)  dan  Ningsih  RF  (2018)  yang  menetapkan  bahwa  belanja
daerah tidak berpengaruh besar terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Penjelasan untuk hal ini dapat disimpulkan dari kenyataan bahwa banyak pemerintah provinsi masih tidak peduli dengan ketersediaan informasi keuangan di website resmi pemerintah provinsi.
Berdasarkan hasil pengujian Tabel Variable in the Equation , kompleksitas tata kelola memiliki koefisien  regresi  sebesar  -0,518  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,784.  Akibatnya,  variabel kompleksitas pemerintahan tidak berpengaruh besar terhadap variabel ketersediaan informasi keuangan daerah. Akibatnya, hipotesis 3a ditolak. Temuan penelitian ini tidak sesuai  dengan penelitian oleh Hendriyani & Afrizal (2015) yang menyimpulkan bahwa aksesibilitas informasi keuangan  daerah  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh  kompleksitas  pemerintahan.  Temuan penelitian  ini  konsisten  dengan  studi  oleh  Naopal  et  al.  (2017)  dan  Ningsih  RF  (2018)  yang menyimpulkan  bahwa  ketersediaan  informasi  keuangan  daerah  tidak  dipengaruhi  secara signifikan oleh kompleksitas struktur pemerintahan.
Berdasarkan temuan analisis regresi berganda, hipotesis 3b dikesampingkan karena nilai sig kompleksitas pemerintahan lebih tinggi dari 0,05, atau 0,898. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa variabel kompleksitas pemerintahan tidak ada hubungannya dengan ketersediaan data keuangan daerah. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Dewi dan Priyo (2019) dan Lestari dan Shiddiq (2019) (2020).

## 5. Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  pendapatan  asli  daerah, belanja  daerah  dan  kompleksitas  pemerintahan  terhadap  transparansi  informasi  keuangan daerah  via  website  (Studi  empiris  pada  pemerintah  provinsi  di  Indonesia  tahun  2019-2021). Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
Temuan  pengujian  model  satu  menggunakan  regresi  logistik  menunjukkan  bahwa  PAD memiliki pengaruh positif yang cukup besar terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah melalui website, sedangkan variabel BD dan KP tidak berpengaruh.
Hasil  perbandingan  model  kedua  dengan  menggunakan  regresi  berganda  menunjukkan bahwa PAD memiliki dampak positif yang cukup besar terhadap kemampuan website dalam menyediakan akses data keuangan daerah, namun BD dan KP tidak berdampak.

## Daftar Pustaka
Annisa,  Rifka  dan  Murtini,  Henny.  2018. The  Determinant  of  Regional  Financial  Information Transparency. Accounting Analysis Journal, 7(1) (2018) 43-51. Boli’var,  Manuel.,  Munoz,  L.A.,  &  Hernandez,  Antonio.  2013. Determinants  of  Financial Transparency in Government . International Public Management Journal, 16:4, 557-602. Da cruz, N.F., Tavares, A.F., Marques, R.C., Jorge, S., & Sousa, L. 2015. Measuring Local Government Transparency . Public Management Review. Dewi, Viona dan Adi, Priyo. 2019. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk dan Opini Audit terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. International Journal of Social Science and Business, Vol. 3, No. 4, Hal. 358-366.
Fawziah,  Intan  Nurbaiti.  2020. Pengaruh  Pendapatan  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus  dan  Rasio  Pembiayaan  Utang  Terhadap  Transparansi  Informasi  Keuangan  Daerah  Via Website . Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 2, No. 1, Seri B, Hal. 2200-2213. Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Guillamon, Maria-Dolores., Bastida, Francisco., & Benito, Bernardino. 2011. The Determinants of Local Governments Financial Transparency . Local Government Studies, 37: 4, Hal. 391-406.
Hehanussa,  Salomi  J.  2015. Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  dan  Aksesibilitas  Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. 2nd Cbam Vol. 2, No. 1, Hal. 82-91. Hendriyani,  Ririn.,  dan  Tahar,  Afrizal.  2015. Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Hal. 25-33.
Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN Pasal 3 Ayat 3.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Ayat 18
Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.
Ingram, R. W. 1984. Economics Incentives and The Choice of State Government Accounting Practices. Journal of Accounting Research. Volume 22 (1), Pages 126-144.
Jaya, Jeckly Darma dan Eka Ardhani. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah Melalui Situs Resmi  Pemerintah  Provinsi .  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana.  Bali:  Universitas Udayana, Hal. 162-179.
Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. 2005. Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. Journal of Accounting and Public Policy. Lestari, Ekrak Puji dan Rahardjo, Shiddiq Nur. Determinan Transparansi Informasi Keuangan Pada Laman Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2018 . Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 9 (3), Hal. 1-13.
Munoz, L.A., Boli’var, Manuel., and Hernandez, Antonio. 2016. Transparency in Governments: A Meta-Analytic Review of Incentives for Digital Versus Hard-Copy Public Financial Disclosures . American Review of Public Administration, Hal. 1-34.
Nainggolan,  Agus  Tubels  dan  Dyah  Purwanti.  2016. Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website . Simposium Nasional Akuntansi  XIX Lampung.
Naopal, Fikrinah., Rahayu, Sri., dan Yudowati, S.P. 2017. Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Pendduk, Temuan Audit dan Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Assets, Vol. 7, No, 1: 56-68.
Ningsih,  Resti  Febriya.  2018. Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Transparansi  Informasi Keuangan Daerah via Website (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2015). Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang. Sumatera Barat.
Pratama,  Kadek  Aris  Dwi.,  Desak  Nyoman  Sri  Werastuti  &  Edy  Sujana.  2015. Pengaruh Kompleksitas  Pemerintah  Daerah,  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Kekayaan  Daerah  dan  Belanja Daerah  terhadap  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  E-Journal  S1  Ak  Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3, No. 1 Tahun 2015.
Styles, A. & Tennyson, M. 2007. The accessibility of financial reporting of US municipalities on the internet . Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, Vol. 19 No. 1, pp.56-92.
Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi cetakan ke 26. Bandung. Alfabeta.
Verawaty.  2017. Determinan  Transparansi  Informasi  Keuangan  Daerah  Melalui  E- GovernmentPemerintah Daerah di Sumatera Selatan . Akuisisi Journal of Accounting & Finance, Vol. 13 (2), P 92-107.
Wau,  Ikhlas  dan  Ratmono.  2015. Analisis  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketersediaan  dan keteraksesan  internet  financial  reporting  oleh  pemerintah  daerah .  Diponegoro  Journal  of Accounting, Vol. 4, No. 4, Hal. 1-12.
Yao  Krah,  Dornudo  &  Gerard  Mertens.  2020. Transparency  in  Local  Governments:  Patterns  and Practics of Twenty-first Century . State and Local Government Review, Vol. 52 (3) 200-213.