## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 6 Nomor 1, Oktober 2021
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 TERAKREDITASI SINTA-4 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Kajian Yuridis Perlindungan Penyu
Wihelmus Jemarut 1 , Kornelia Webliana B 2 Diah Permata Sari 3 1 Prodi Ilmu Hukum IAHN Gde Pudja Mataram - NTB
2, 3 Prodi Kehutanan Universitas Mataram - NTB E-mail: yohaneshandit@gmail.com
Abstract: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), 1973, designated the turtle as an animal in the Appendix I category, which means that the turtle is one of the endangered animals and must be protected. The problem is that the commercialization of turtles in Indonesia is still rampant. This article wants to answer the question; what is the legal basis for protecting turtles in Indonesia. This study describes the legal basis for turtle protection in Indonesia as a juridical basis  for  turtle  protection  efforts.  The  research  method  used  is  a  normative  research  method  with  a statutory approach. The results show that the Indonesian people have signed CITES (1973) and ratified it by  Presidential  Decree  No.  43/1978.  Protection  of  turtles  is  further  regulated  in  Law  no.  5  of  1990 concerning  Conservation  of  Biological  Resources  and  Their  Ecosystems  with  the  implementing regulations, namely Government Regulation No. 7 of 1999. In addition, turtles are also protected by Law no. 31 of 2004 as amended by Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries.
Keywords: Turtle; Legal Protection; Turtle Regulation.
Abstrak: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), 1973,  menetapkan  Penyu  sebagai  satwa  dalam  kategori  Appendix  I,  yang  bermakna  bahwa  Penyu merupakan  salah  satu  satwa  yang  terancam  punah  dan  harus  dilindungi.  Persoalannya  adalah komersialisasi  penyu  di  Indonesia  masih  marak  terjadi.  Artikel  ini  hendak  menjawab  pertanyaan;  apa dasar hukum  perlindungan penyu  di  Indonesia. Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  dasar hukum  perlindungan  Penyu  di  Indonesia  sebagai  landasan  yuridis  upaya-upaya  perlindungan  penyu. Metode  penelitian  yang  digunakan  yakni  metode  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan  (statute  approach).Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Bangsa  Indonesia  ikut menandatangani  CITES  (1973)  dan  telah  diratifikasi  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  43  Tahun 1978.  Perlindungan  terhadap  penyu,  selanjutnya  diatur  dalam  UU  No.  5  Tahun  1990  tentang Konservasi  Sumber  Daya  Hayati  dan  Ekosistemnya  dengan  peraturan  pelaksananya  yakni  Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  1999.  Selain  itu,  penyu  juga  dilindungi  oleh  UU  No.  31  Tahun  2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
Kata Kunci: Penyu; Perlindungan Hukum; Regulasi Penyu.

## A. Pendahuluan
Ekosistem Penyu kian terancam dan sudah lama mendapat perhatian internasional. CITES  (Convention  on  International  Trade  in  Endangered  Speciesof  Wild  Fauna  and Flora/ Konvensi  Internasional  yang  Mengatur  Perdagangan  Satwa  dan  Tumbuhan  Liar Terancam  Punah ) yang  ditandatangani  3  Maret  1973 , menetapkan  satwa  penyu  dalam kategori  Appendix  I 1 ,  yang  bermakna  bahwa  Penyu  merupakan  salah  satusatwa  yang terancam  punah.    Dengan  penetapan  Penyu  dalam  kategori  Appendix  I,  CITES melarang  perdagangan  satwa  Penyu  baik  dalam  negara  maupun  antarnegara.  Yang mendasari  perhatian  internasional  terhadap  penyu  adalah  populasinya  yang  semakin berkurang  dan  dikuatirkan  akan  punah.  Sebab,  sekitar  300 tahun  belakangan  ini,  telah banyak species yang punah dari bumi. 2
Indonesia termasuk negara yang ikut menandatangani konvensi internasional yang dimaksud  dan  telah  meratifikasi  hasil  konvensi  tersebut  melalui  Keputusan  Presiden Nomor  43  Tahun  1978  tentang  Pengesahan Convention  on International Trade  in Endangered  Speciesof  Wild  Fauna  and  Flora (CITES).  Hal  ini  berarti,  bangsa Indonesia  juga  melindungi  eksistensi  Penyu 3 dan  melarang  adanya  komersialisasi penyu.  Dengan  demikian,  ada  perlindungan  hukum  terhadap  eksistensi  penyudi  di Indonesia.
Namun  demikian,  menurut  data  yang  ditampilkan  Direktorat  Konservasi  dan Keanekaragam  Hayati  Laut,  permasalahan  dalam  konservasi  penyu,  selain  disebabkan oleh  (1)  perubahan  iklim  global  ( global  climate  change ),  juga  disebabkan  oleh  (2) perdagangan  dan  penyelundupan  telur  penyu,  (3)  penangkapan  penyu  untuk diperdagangkan,  dan  (4)  penyu  ditangkap by-catch pada  aktivitas  penangkapan  ikan. 4 Tingginya angka penangkapan Penyu mengancam populasi Penyu di Indonesia. Hal ini, juga  karena  tingginya  harga  jual  Penyu,  mendorong  berbagai  pihak  untuk  menangkap serta memperdagangkan Penyu dan bagian-bagiannya di berbagai daerah. 5
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  pada  tahun  2019  di  Kawasan  Ekosistem Esensial  (KEE)  Koridor  Penyu  Pantai  Kuranji,  Lombok  Barat,  menunjukkan  bahwa perlindungan  terhadap  Penyu  baik  pada  tahap  preemtif  (sosialisasi),  preventif (pengawasan), dan represif (penegakkan) masih berada pada kategori rendah. Salah satu poin  yang  ditemukan  adalah  sebagian  masyarakat  belum  mengetahui  adanya  larangan terhadap  perdagangan  penyu  dan  bagian-bagiannya. 6 Meskipun locus penelitian  ini hanya  di  satu  kawasan  konservasi,  namun  dapat  menjadi  gambaran  umum  bahwa sebagian masyarakat belum mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap penyu.
Tidak  terkecuali  tentang  penyu,  persoalan-persoalan  yang  ada  dalam  masyarakat cukup  banyak  dipengaruhi  oleh  minimnya  pengetahuan  masyarakat  terkait  ketentuan
1 CITES Appendices I, II, and III. 2021 . Available online from: https://cites.org/eng/app/appendices.php. [Accessed November 20, 2021]
2 Yasminingrum Yasminingrum, 2016, Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konteks Good Governance , Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 1, No. 1, Oktober 2016, Hal. 105-112
3 Maiser Syaputra et al, 2020, ‘ Sharing Data’ Selamatkan Penyu Di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Koridor Penyu  Desa  Kuranji  Dalang  Kabupaten  Lombok  Barat ,  Jurnal  Pendidikan  Dan  Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 4, 2020, Hal. 254–262.
4 Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, Rencana  Aksi ( RAN)  Konservasi  Penyu ,  Direktorat  Konservasi dan Keanekaragaman Laut, 2016, Hal 1-71
5 RI,  D.  K.  dan  P, Pedoman  Teknis:  Pengelolaan  Konservasi  Penyu, Direktorat  Konservasi  dan  Taman Nasional Laut , Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2009, Hal 1-120
6 Wihelmus Jemarut, Kornelia Webliana B, and Diah Permata Sari, 2021, Upaya Perlindungan Penyu Di Kawasan  Ekosistem  Esensial  Koridor  Penyu  Pantai  Kuranji,  Lombok  Barat ,  Jurnal  Hutan  Dan Masyarakat, Vol. 13, No. 1, Juli 2021, Hal. 64–73.
hukum. Misalnya pelanggaran terhadap hak pekerja perempuan di sektor industrial, juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang haknya yang dilindungi hukum, 7 pelanggaran  dalam  perjanjian  terapeutik  Dokter  dan  pasien  juga  karena ketidaktahuan  hukum  masyarakat, 8 dan  persoalan-persoalan  hukum  lainnya. Perlindungan hukum  harus dimulai dari kesadaran atau pengetahuan tentang apa dasar hukum perlindungan terhadap sesuatu, baik subyek hukum maupun obyek tertentu yang perlu dilindungi. 9

## B. Permasalahan
Berdasarkan  kondisi  yang  diuraikan  pada  latar  belakang,  penulis  merasa  penting untuk  melakukan  kajian  yuridis  perlindungan  penyu  di  Indonesia.  Artikel  ini  hendak menjawab permasalahan; apa dasar hukum perlindungan penyu di Indonesia.Berdasarkan  hasil  penelusuran  peneliti  dengan  menggunakan  aplikasi “Publish  or  Perish”,  dengan  menggunakan  kata  kunci  “perlindungan  penyu”,  dalam sepuluh  tahun  terakhir,  tidak  ada  penelitian  yang  membahas  khusus  tentang  kajian yuridis  perlindungan  hukum  di  Indonesia.  Kajian-kajian  tentang  perlindungan  Penyu berlkisar  pada  studi  empirik,  yang  mempertanyakan  efektivitas  perlindungan  Penyu  di tempat-tempat tertentu. 10 Selain itu, Budi Prasetyo, hanya membahas implementasi tugas penyidik  perlindungan  Penyu. 11 Masalah  ini  dikemukan  karena  melihat  persoalan penangkapan  dan  komersialisasi  penyu  di  Indonesia,  dan  pada  sisi  lain,  dunia internasional  menyatakan  penyu  sebagai  satwa  yang  harus  dilindungi.  Dengan  adanya kajian  ini,  diharapkan  dapat  menunjang  upaya  prefentif  dalam  upaya  melindungi eksistensi penyu di Indonesia.

## C. Metode Penelitian
Peter Mahmud Marzuki, ada  lima (5) pendekatan dalam penelitian hukum,  yakni pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case approach ),  pendekatan  historis  ( historical  approach ),pendekatan  perbandingan ( comparative approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). 12
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  menjawab  persoalan;  apa  dasar  yuridis perlindungan  penyu  di  Indonesia.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yakni  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ).  Penelitian  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  adalah  penelitian  yang  menggunakan legislasi  dan  regulasi  yang  dibentuk  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  negara  sebagai sumber  data.  Dengan  demikian,  sumber  data  yang  digunakan  adalah  peraturan perundang-undangan.  Peneliti  mengumpulkan  dan  memformulasikan  ketentuan-
7 Amira  Velda  Narindra, 2018, Perlindungan Atas  Hak  Pekerja  Perempuan  Di  Sektor  Industrial  (Studi Terhadap Negara-Negara Berkembang) , Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 3, No. 1, Oktober 2018, Hal. 70–94.
8 Anggraeni  Endah  Kusumaningrum,  2017, Analisis  Transaksi  Terapeutik Sarana  Perlindungan  Hukum Bagi Pasien , Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 1, No. 1, Oktober 2016, Hal 1-17
9 Muhammad  Zainuddin  &  Sitti  Nur  Umariyah  Febriyanti,  2021, Perlindungan  Hukum  Terhadap Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 , Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 5, No. 2, April 2021, Hal. 134– 142.
10 M  Masyumi,  MA  Nasution,  M  Gazali,  S  Zuraidah,  2016, Efektifitas  Perlindungan  Penyu  Laut  Dan Habitat Pesisir Pasie Panga Melalui Qanun Mukim Panga, Jurnal La'ot , Vol 02, Nomor 02,  2020, Hal. 105-118
11 Budi  Prasetyo,  2014. Implementasi  Tugas  Dan  Wewenang  Penyidik  Terhadap  Perlindungan  Penyu Hijau , Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 3, No. 3, DEsember 2014, Hal. 475-485.
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Media Grup, Jakarta, 2011. Hal. 93.
ketentuan  dalam  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  perlindungan  penyu  di Indonesia.
D. Pembahasan

## 1. Eksistensi Penyu di Indonesia
Negara  Indonesia  adalah  negara  kepulauan  yang  terdiri  dari  banyak  pulau, terbentang  dari  Sabang  sampai  Merauke.  Kenyataan  ini  dipertegas  melalui Deklarasi  Juanda  13  Desember  1957,  yang  menetapkan  Indonesia  sebagai  negara kepulauan. 13 Sebagai  negara  kepulauan,  kurang  lebih  setengah  dari  wilayah Indonesia  adalah  perairan  atau  laut.  Kondisi  wilayah  lautnya  yang  luasdan didukung  dengan  letaknya  di  daerah  tropis,  memungkinkan  wilayah  Indonesia menjadi tempat beredarnya satwa-satwa laut, termasuk penyu.
Dari  tujuh  (7)  jenis  penyu  yang  masih  tersisa  di  bumi,  ada  enam  (6)  jenisnya ada  di  Indonesia. 14 Jenis  Penyu  yang  tidak  ada  di  Indonesia  hanya  Penyu Kempi/ kemp  ridley ( Lepidochelys  cempy )  yang  persebarannya  hanya  di  perairan Amerika Latin. Jenis Penyu Hijau dan Penyu Sisik  ( Erectmochelys imbricate ) ada dalam  jumlah  yang  paling  banyak  di  perairan  Indonesia.  Sekitar  35.000  Penyu Hijau  dan  28.000  Penyu  Sisik  bertelur  di  lebih  dari  150  pantai  peneluran  yang diidentifikasikan  di  Indonesia.  Penyu  Sisik  Semu/Penyu  Ridel/Penyu  Abu-Abu ( Lepidocelys  Olivacea ),  Penyu  Tempayan  ( Caretta  caretta ),  dan  Penyu  Pipih ( Natator  Depressus )  relatif  lebih  sedikit  jumlahnya.  Demikian  juga,  Penyu Belimbing ( Dermochelys coriacea ) ditemukan dalam jumlah yang paling sedikit di Indonesia. 15 Banyaknya  tempat  peneluran  Penyu  di  Indonesia  karena  letaknya  di perairan tropis. Perariran tropis merupakan tempat kediaman Penyu. 16
Secara  umum,  sebaran  Penyu  di  perairan  Indonesia  dapat  dilihat  dalam  tabel berikut.
Tabel 1. Persebaran Penyu di Indonesia No. Jenis Penyu Sebaran 1 Penyu Hijau Sebarannya di Seluruh Perairan Indonesia: Perairan Barat Indonesia (Aceh, Sumatera Barat, Kep. Riau, Bangka Belitung), Perairan Tengah (Kep. Seribu, Jawa Barat, Karimun Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Kawasan Timur (Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Maluku, Papua) 2 Penyu Pipih Perairan Nusa Tenggara Timur/Maluku yang berbatasan dengan perairan Utara Australia 3 Penyu Lekang Ditemukan di perairan pantai di Jawa Timur, Perairan Bali, Nusa Tenggara Timur dan Papua
13 Habibie  Rahmatullah,  2020,  K ebijakan  Pemerintah  Dalam  Pengawasan  Sistem  Perikanan  Tidak Ramah Lingkungan , Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019, Hal. 70–94,
14 Eterna  Firliansyah,  Mirza  Dikari  Kusrini,  dan  Arzyana  Sunkar,  2017, Pemanfaatan  Dan  Efektivitas Kegiatan  Penangkaran  Penyu  Di  Bali  Bagi  Konservasi  Penyu ,  Journal  of  Tropical  Biodiversity  and Biotechnology, Vol. 2, No. 1, 2017, Hal. 21-27
15 I.B  Windia  Adnyana  and  Creusa  Hitipeuw, Panduan  Melakukan  Pemantauan  Populasi  Penyu  Di Pantai Peneluran Di Indonesia , WWF Indonesia, 2009. Hal 1-31.
16 Maiser Syaputra et al., 2019, Penetasan Tukik Secara Intensif Menggunakan Media Buatan (Inkubator) Di Desa Kuranji  Kabupaten  Lombok  Barat ,  Prosiding  Pepadu  Seminar  Nasional  Pengabdian  Kepada Masyarakat LPPM Universitas Mataram Vol. 1, September 2019, Hal. 223–232.
4 Penyu Sisik Di seluruh perairan Indonesia, terutama pada pantai-pantai/daerah terumbu karang di pulau-pulau kecilseperti di Laut Jawa, Kepulauan Riau, Laut Flores, Selat Makasar, Selat karimata, Bali dan kawasan Terumbu karang lainnya 5 Penyu Belimbing Perairan Samudera Hindia ( Barat Sumatera, Selatan Jawa), Perairan Laut Cina Selatan, Perairan Samudera Pasifik (Kawasan Kepala Burung papua), Perairan Maluku 6 Penyu Tempayan Perairan TN Komodo, Perairan Taka Bonerate, Kep. Banggai dan
Perairan NTB
Sumber: Dit KKBLH-Kemenhut 2012 17

## 2. Perlindungan Penyu dalam Peraturan Perundang-Undangan
Secara  kronologis,  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  penyu  di  Indonesia dimuali  dengan  adanya  ratifikasi  CITES (1973) melalui  Keputusan  Presiden  pada tahun  1978.Selanjutnya,  perlindungan  hukum  terhadap  penyu  di  Indonesia  diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksananya.
1) Keputusan  Presiden  Nomor  43  Tahun  1978  tentang  Pengesahan
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Deklarasi  perlindungan  terhadap  Penyu  dimulai  pada Convention  on International  Trade  in  Endangered  Species  of  Wild  Fauna  and  Flora yang diselenggarakan tanggal 13 Maret 1973 di Washington. CITES bertujuan untuk melindungi fauna dan flora dari komersialisasi dan menjamin eksitensinya pada masa  yang  akan  datang. 18 Bangsa  Indonesia  ikut  menandatangani konvensitersebut.  Pada  tanggal  15  Desember  1978,  Presiden  Soeharto mengeluarkan  Keputusan  Presiden  No.  43  tahun  1978  untuk  meratifikasi konvensi  yang  dimaksud.  Dengan  diratifikasinya  hasil  konvensi  tersebut, perlindungan terhadap penyu menjadi kewajiban hukum di Indonesia.
Namun  demikian,  dari  tahun  1973  sampai  1990,  pemerintah  belum mengeluarkan  peraturan-peraturan  operasional  atau  dasar  hukum  yang  kuat terkait  upaya  perlindungan  terhadap  penyu  di  Indonesia.  Ada  kesan  bahwa Presiden  Soeharto  meratifikasi  CITES  tahun  1973  sebagai  bentuk  politik internasional  dan  belum  didukung  dengan  komitmen  lanjutan  untuk  menjaga eksistensi penyu di perairan Indonesia.
2) UU  No.  5  Tahun  1990tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Hayati  dan Ekosistemnya dan Peraturan Pelaksana
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 20 Ayat (2), menegaskan bahwa tumbuhan dan satwa  yang  dalam  bahaya  kepunahan  dan  yang  populasinya  jarang,  dilindungi undang-undang.  Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  tumbuhan  dan  satwa  yang dilindungi  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  1999  tentang
17 Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Pedoman Teknis: Pengelolaan Konservasi Penyu , Direktorat Konservasi Dan Taman Nasional Laut , Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2019. Hal 1-120.
18 Convention on international trade in endangered species of wild Fauna and Flora (CITES) . Available online from: https://cites.org/eng/disc/text.php. [Accessed November 20, 2021]
Pengawetan  Jenis  Tumbuhan  dan  Satwa.  Dalam  Lampiran  Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  1999  ditetapkan  bahwa  Penyu  merupakan  salah satu  satwa  yang  dilindungi.  Perlindungan  terhadap  penyu  didasarkan  pada kenyataan bahwa populasi penyu terancam punah.
Pasal  21  ayat  (2)  UU  No.  5  Tahun  1990  menyatakan  bahwa  setiap  orang dilarang:
a. menangkap,  melukai,  membunuh,  menyimpan,  memiliki,  memelihara, mengangkut,  dan  memperniagakan  satwa  yang  dilindungi  dalam  keadaan hidup;
b. menyimpan,  memiliki,  memelihara,  mengangkut,  dan  memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. mengeluarkan  satwa  yang  dilindungi  dari  suatu  tempat  di  Indonesia  ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
d. memperniagakan,  menyimpan  atau  memiliki  kulit,  tubuh,  atau  bagian- bagian  lain  satwa  yang  dilindungi  atau  barang-barang  yang  dibuat  dari bagian-bagian  tersebut  atau  mengeluarkannya  dari  suatu  tempat  di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
e. mengambil,  merusak,  memusnahkan,  memperniagakan,  menyimpan  atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.
Ketentuan  pidana  terhadap  Pasal  21  ayat  2  UU  No.  5  Tahun  1990diatur dalam Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990dipidana penjara paling lama 5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta rupiah).
Kewenangan  pengawasan  dan  penindakan  pemanfaatan  satwa  dilindungi (penyu)  berdasarkan  pasal  39  ayat  (1)  UU  No.  5  Tahun  1990  merupakan kewenangan  penyidik  Kepolisian  dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) yang  di  lingkup  Departemen  Kehutanan.  Selain  Kepolisian,  PPNS berkewenangan  untuk  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan  penyu.  Ketentuan  kewenangan  PPNS  di  lingkup  Departemen Kehutanan diatur dalam Pasal 77 UU No. 41 Tahun 1999.
3) UU  No.  45  Tahun  2009    tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Selain  UU  No.  5  Tahun  1990  dan  peraturan  pelaksanaannya,  penyu  juga dilindungi  oleh  UU  No.  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Pasal  7  ayat  (5)  UU  No.  31  Tahun  2004  dan  Pasal  7  ayat  (6)  Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009  berbunyi, “Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan  perairan  yang  masing-masing  dilindungi,  termasuk  taman  nasional laut,  untuk  kepentingan  ilmu  pengetahuan,  kebudayaan,  pariwisata,  dan/atau kelestarian  sumber  daya  ikan  dan/atau  lingkungannya”.  Dalam  penjelasan kedua  pasal  tersebut,  yang  dimaksud  dengan  “jenis  ikan”  yang  dilindungi adalah:
a. pisces (ikan bersirip);
b. crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya);
c. mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);
d. coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya);
e. echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya);
f. amphibia (kodok dan sebangsanya);
g. reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya);
h. mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya);
i. algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air); dan
j. biota  perairan  lainnya  yang  ada  kaitannya  dengan  jenis-jenis  tersebut  di atas.
Ketentuan  pidana  terhadap  penyalahgunaan  penyu  diatur  dalam  Pasal  100 UU  No.  31  Tahun  2004.  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  pasal  7  ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 7 ayat (2), menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha atau melakukan pengelolahan ikan wajib mematuhi ketentuan mengenai jenis ikan yang dilindungi. Merujuk pada penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU No. 31 Tahun 2004 dan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, penyu merupakan salah satu jenis ikan yang dilindungi. Pasal  100  C  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan  membuat ketentuan pengecualian apabila pelanggaran terhadap jenis ikan yang dimaksud dilakukan  oleh  nelayan  kecil  dan  atau  pembudi  daya  ikan  kecil.  Dikatakan bahwa dalam hal pelanggaran terhadap jenis ikan yang dilindungi sebagaimana diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009, dilakukan oleh nelayan kecil dan atau pembudi daya ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah).
Pengawasan  terhadap  kegiatan  perikanan  dilaksanakan  oleh  Pengawas
Perikanan  (Pasal  66  UU  No.  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan).  Pengawas Perikanan  yang dimaksud adalah Pegawai Negeri  Sipil  yang bekerja di bidang perikanan  yang  diangkat  oleh  Menteri  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  (Pasal  66A UU  No.  45  Tahun  2009  tentang  Perubagan  atas  UU  Nomor  31  Tahun  2004 tentang Perikanan).
4) Surat  Edaran  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  RI  Nomor  526/MEN- KP/VIII/2015
Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  RI  melalui  Surat  Edaran  Nomor 526/MEN-KP/VIII/2015,  mendekripsikan  jenis  penyu  yang  dilidungi  di Indonesia.  Ada  enam  (6)  jenis  penyu  yang  ada  diperairan  Indonesia  dan semuanya dilindungi oleh undang-undang.
Gambar 1. Jenis Penyu Hijau  ( Chelonia mydas ) Gambar 2.
JenisPenyu Sisik  ( Eretmochelys imbricata )
Gambar 3.
JenisPenyu Tempayan  ( Caretta caretta ) Gambar 4.
JenisPenyu Belimbing  ( Dermochelys coriacea )
Gambar 5.
Jenis Penyu Ridel/Abu-abu ( Lepidochelys olivacea )
Gambar 6.
Jenis Penyu Pipih ( Natator depressa )
Melalui  Surat  Edaran  ini,  Menteri  Kelautan  Republik  Indonesia  meminta kepada  para  Gubernur,  Bupati/Wali  Kota,  para  Kepala  Dinas  propinsi  dan kabupaten/kota  yang  membidangi  kelautan  dan  perikanan,  dan  para  Kepala Unit  Pelaksana  Teknis  lingkup  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan menyampaikan beberapa hal berikut.
1. Melakukan  sosialisasi  peraturan  perundang-undang  yang    terkait  dengan perlindungan  penyu,  guna  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang perlindungan hukum terhadap penyu di Indonesia.
2. Melakukan  koordinasi  dalam  rangka  mencegah,  melakukan  pengawasan, dan  penegakkan  hukum  untuk  melindungi  penyu  dan  telur  penyu  dari penyalahgunaan di masyarakat.
3. Melakukan upaya perlidungan habitat peneluran penyu.
4. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program perlindungan penyu.
E. Penutup
1. Kesimpulan
Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  penyu  di  Indonesia  dimulai  dengan adanya ratifikasi CITES tahun 1973, melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978.  Selain  itu,  perlindungan  hukum  terhadap  penyu  di  Indonesia  diatur  dalam UU No. 5 Tahun 1990 dan UU No. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004.  Perlindungan  terhadap  penyu  sudah dilengkapi  dengan  peraturan  pelaksana  sebagai  aturan  operasional  perlindungan terhadap  satwa  yang  perlu  dilindungi.  Melalui  Surat  Edaran  Nomor  526  tahun 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan mendeskripsikan enam (6) jenis penyu yang dilindungi di Indonesia.
2. Saran
Penelitian  ini  perlu  ditindaklanjuti  dengan  studi  lapangan  yang  lebih  luas. Apakah  perlindungan  hukum  terhadappenyudi  Indonesia  berjalan  baik  atau tidak? Apakah  perangkat-perangkat  penegakkan  hukum  menjalankan  tugasnya  dengan baik  atau  tidak?  Penelitian  empiris  perlindungan  hukum  terhadap  penyu  harus sampai pada menemukan sebab-sebab lemahnya perlindungan terhadap penyu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Adnyana,  I.  W.,  &  Hitipeuw,  C,  2009, Panduan  Melakukan  Pemantauan  Populasi Penyu di Pantai Peneluran di Indonesia , Jakarta, WWF-Indonesia
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  2016,  Rencana  Aksi  ( RAN)  Konservasi  Penyu Periode 2016-2020, Jakarta, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Laut. Marzuki, P. M, 2011, Penelitian Hukum , Jakarta,  Kencana Media Grup.
RI, D. K. dan P, 2009, Pedoman Teknis: Pengelolaan Konservasi Penyu. In Direktorat Konservasi  dan  Taman  Nasional  Laut ,  Jakarta,  Departemen  Kelautan  dan Perikanan RI.

## Jurnal:
Firliansyah,  E.,  Kusrini,  M.  D.,  &  Sunkar,  A,  2017,  Pemanfaatan  dan  Efektivitas
Kegiatan Penangkaran Penyu di Bali bagi Konservasi Penyu, Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology , 2 (1), 21-27
Jemarut,  W.,  B,  K.  W.,  &  Sari,  D.  P,  2021,  Upaya  Perlindungan  Penyu  Di  Kawasan Ekosistem  Esensial  Koridor  Penyu  Pantai  Kuranji,  Lombok  Barat, Jurnal  Hutan Dan Masyaraka , 13 (1), 64–73.
Kusumaningrum,  A.  E,  2017,  Analisis  Transaksi  Terapeutik  Sarana  Perlindungan
Hukum Bagi Pasien, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 1 (1), 1-17
Maiser  Syaputra,  Andi  Chairil  Ichsan,  Anwar,  H.,  Webliana,  K.,  &  Sari,  D.  P,  2020. “Sharing Data” Selamatkan Penyu di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Koridor Penyu  Desa  Kuranji  Dalang  Kabupaten  Lombok  Barat. Jurnal  Pendidikan  Dan Pengabdian Masyarakat , 3 (4), 254–262.
Narindra, A. V,  2018,  Perlindungan Atas Hak Pekerja  Perempuan Di Sektor Industrial (Studi Terhadap Negara-Negara Berkembang), Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 3 (1), 70–94.
M  Masyumi,  MA  Nasution,  M  Gazali,  S  Zuraidah,  2016, Efektifitas  Perlindungan Penyu  Laut  dan  Habitat  Pesisir  Pasie  Panga  Melalui  Qanun  Mukim  Panga Nomor 1 Tahun 2016 . Jurnal La’ot, 2, (2),105-118.
Prasetyo,  B,  2014,  Implementasi  Tugas  Dan  Wewenang  Penyidik  Terhadap Perlindungan  Penyu  Hijau, Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master Law Journal) , 3 (3), 475-485.
Rahmatullah,  H,  2019,  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Pengawasan  Sistem  Perikanan
Tidak Ramah Lingkungan. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 4 (01), 70–94.
Syaputra,  M., Ichsan,  A.  C.,  Webliana,  K.,  Permatasari,  D.,  &  Wulandari,  F.  T,  2019, Penetasan Tukik Secara Intensif Menggunakan Media Buatan (Inkubator) Di Desa Kuranji  Kabupaten  Lombok  Barat, Prosiding  Pepadu  Seminar  Nasional Pengabdian  Kepada  Masyarakat  LPPM  Universitas  Mataram ,  1 (September),
223–232.
Yasminingrum,  Y,  2016,  Kebijakan  Lingkungan  Hidup  Dalam  Konteks  Good Governance. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 1 (1), 105-112
Zainuddin, M., & Febriyanti, S. N. U. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 5 (02), 134–142.

## Website :
Convention  on  international  trade  in  endangered  species  of  wild  Fauna  and  Flora (CITES).  Available  online  from: https://cites.org/eng/disc/text.php .  [Accessed November 20, 2021]
CITES Appendices I, II, and III. 2021. Available online from: https://cites.org/eng/app/appendices.php . [Accessed November 20, 2021]