Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 142-146|Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3073.142-146

## KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SETELAH BERLAKUNYA  PERATURAN
DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2013

## Made Ipunk Dwi Kusuma, I Nyoman Putu Budiartha, Diah Gayatri Sudibya
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia ipunkkusuma@yahoo.com, budiarthaputu59@gmailcom, diahgayatrisudibya@gmailcom

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kewenangan pengelolaan keuangan LPD  di  Kabupaten  Badung, setelah  berlakunya  Perda  Kabupaten  Badung  No  29  Tahun  2013  dan  mengetahui  arah  pemanfaatan  dana pembinaan  LPD  di  Kabupaten  Badung.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif,  dengan pendekatan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kewenangan pengelolaan keuangan LPD setelah berlakunya Perda Kabupaten Badung nomor 29 Tahun 2013. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap  tentang  aspek-aspek  tertentu  yang  terkait  dengan  masalah  yang  sedang  diteliti.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengaturan penyelenggaraan kegiatan lembaga pengkreditan desa di Kabupaten Badung masih ditangani oleh pemerintah Provinsi karena sampai sejauh ini Provinsi tidak pernah menyerahkan atau melimpahkan kewenangan tersebut kepada Kabupaten Badung, yang kedua pemanfaatan dana pembinaan lembaga  pengkreditan  desa  untuk  melakukan  pembinaan  terhadap  LPD-LPD  yang  ada  di  Bali  untuk meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya manusia pengurus LPD.
Kata Kunci : Kewenangan, Pengelolaan Keuangan, LPD

## Abstract
The purpose of this research is to explain the authority of LPD financial management in Badung Regency, after the enactment of the Badung Regency Regulation No. 29/2013 and  to find out the direction of the utilization of LPD coaching funds in Badung Regency. This research used normative legal research, with a statutory approach that  specifically  regulates  the  financial  management  authority  of  the  LPD  after  the  enactment  of  the  Badung Regency Regulation number 29 of 2013. The data sources used were primary and secondary legal materials. The data were analyzed using descriptive qualitative method, namely the presentation by describing in detail certain aspects  related  to  the  problem  being  researched.  The  results  showed  that  the  authority  to  regulate  the implementation  of  village  credit  institution  activities  in  Badung  Regency  is  still  handled  by  the  Provincial government because so far the Province has never handed over or delegated this authority to Badung Regency. Second, the utilization of village credit institution development funds is to provide guidance to LPDs in Bali and to improve the performance and quality of LPD management human resources.
Keywords: Authority, Financial Management, LPD

## I. PENDAHULUAN
Negara tidak hanya memberatkan tujuan pada keamanan untuk masyarakat tetapi lebih diarahkan pada stabilitas  perekonomian  Nasional  untuk  menjamin  kesejahteraan  masyarakat.  Menurut Insukindro, (2007) sistem  keuangan  ( financial  system) pada  umumnya  merupakan  suatu  kesatuan  sistem  yang dibentuk dari  semua  lembaga  keuangan  yang ada  dan kegiatan utamanya  dibidang keuangan  adalah menarik dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
Fungsi keberadaan sistem keuangan ini dapat melaksanakan sebagai lembaga perantara keuangan dan lembaga transmisi yang mampu menjembatani mereka yang kelebihan dana dan kekurangan dana serta memperlancar transaksi ekonomi (Wiwoho, 2014) . Salah satu lembaga keuangan selain Bank di Bali adalah lembaga pengrkreditan desa (LPD)  yang  didirikan  oleh  Prof  Dr  Ida  Bagus  Mantra  yang pada  saat  itu  menjabat sebagai Gubernur Provinsi Bali. Lembaga pengkreditan desa berbeda dengan sistem  perbankan  pada  umumnya  yang  lebih  mengutamakan  kesejahteraan  dan  kepentingan masyarakat. Lembaga pengkreditan desa  merupakan  badan  usaha  milik  desa  yang  melaksanakan
kegiatan  usaha  di lingkungan desa dan untuk krama desa sebagai salah satu bentuk pelaba baru milik desa adat yang nantinya dapat dipergunakan baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
Pembentukkan lembaga pengkreditan desa di Bali membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun untuk  merealisasikan  yang  direalisasikan  berdasarkan  fenomena  yang  dihadapi  dalam  budaya  Bali yang  pelaksanaannya  berada  di  pedesaan  serta  aktivitasnya  dilakukan  oleh  lembaga  adat  yang  ada sesuai dengan desa kala patra setempat (situasi menurut tempat waktu dan keadaan) (Surpha, 2004) . Berdasarkan  Perda  Provinsi  Bali  No  3  Tahun  2017  tentang  Lembaga  Pengkreditan  Desa  bahwa Kabupaten Badung  merupakan  salah satu dari Kabupaten yang ada  di wilayah provinsi  Bali dengan luas wilayah 41852 Km2 terdiri dari enam (6) kecamatan 16 kelurahan 46 desa dan 120 desa adat yang tersebar  di  masing-masing  kecamatan  sampai  saat  ini  telah  memiliki  118  (seratus  delapan  belas) Lembaga Pengkreditan Desa dari 120 desa Pakraman yang ada (Sudarmini et al., 2017).
Keluarnya  Perda  Kabupaten  Badung  29  Tahun  2013  sebagai  pengganti  Perda  Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Lembaga Pengkreditan Desa sesuai dengan peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 terkait dengan pengelolaan Lembaga Pengkreditan Desa khususnya terhadap  penyetoran  dana  pembinaan  sesuai  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  disetor  ke  Bank Pembangunan  Daerah  Provinsi.  Badan  Pengkredita  Desa  merupakan  salah  satu  bank  umum  milik pemerintah (Suyatno, 2007) . Dalam melakukan transaksi kredit dengan menggunakan jaminan benda tetap berupa tanah, dijaminan di LPD mengacu kepada Undang-Undang Hak Tanggungan, sedangkan transaksi  kredit  dengan  menggunakan  jaminan  benda  bergerak  pengikatannya  mengacu  kepada Undang-Undang  Jaminan  Fidusial (Jayanthi  et  al.,  2016) .  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  dari  pada cikal  bakal  terbentuknya  serta  kebersamaan  dalam  pengembangan  dan  pelestarian  Lembaga Pengkreditan Desa di Bali sebagai sebuah lembaga yang memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri. Pembentukan  perda  No  29  Tahun  2013  merupakan  untuk  mewujudkan  LPD  dalam  mendorong perekonomian  desa  adat  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Tujuan  penelitian  ini  adalah Untuk mengetahui kewenangan pengelolaan keuangan LPD  di  Kabupaten  Badung  setelah  berlakunya Perda  Kabupaten  Badung  No  29 Tahun 2013 dan mengetahui arah pemanfaatan dana pembinaan LPD di Kabupaten Badung.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif,  melalui  pendekatan  pendekatan  perundang- undangan  yang  khusus  mengatur  tentang  kewenangan  pengelolaan  keuangan  lembaga  pengkreditan desa  setelah  berlakunya  Perda  Kabupaten  Badung  Nomor  29  Tahun  2013.  Bahan  hukum  yang digunakan adalah bahan hukum primer ( authoritative records ) dan bahan hukum sekunder ( secondaire records ) (Hartono,  1994) .  Bahan  hukum  primer  adalah  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan peraturan  daerah,  sedangkan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  berisikan  informasi tentang bahan hukum primer seperti buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan skripsi ini. Dalam mengumpulkan  informasi  dan  bahan  hukum  digunakan  teknik  analisis  deskriptif  kualitatif  artinya penyajian dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkut paut dengan masalah yang kemudian dianalisis kebenarannya dengan teknik ini maka semua informasi dan bahan  hukum  yang  diperoleh  dikumpulkan  yang  selanjutnya  dilakukan  suatu  analisis  dan  dicari pemecahannya  menurut  ketentuan  hukum  yang  berlaku  sehingga  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan (Sugiyono, 2005) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Terbentuknya Perda Kabupaten Badung Nomor 29 Tahun 2013 tentang LPD
Negara Republik Indonesia terdiri dari bebrapa Kabupaten Kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang terbagi kedalam tiga wilayah yaitu Provinsi, Kabupaten atau Kota Madya serta kecamatan. Masing-maisng memilik kewenangan tersendiri yang bersifat otonom. Perda provinsi Bali dan Perda Kabupaten Badung menyatakan desa berhak memiliki sebuah lembaga keuangan desa yang disebut dengan LPD.
Ketentuan pasal di atas jelas memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Kabupaten dalam artian  pengawasan  dari  provinsi  terhadap  penyelenggaraan  kegiatan  di  Kabupaten  terkait  dengan pembentukan  peraturan  daerah  itu  sendiri  lebih  ditekankan  pada  pengawasan  yang  sifatnya  represif bukan  preventif (Sunarno,  2009) .  Dasar  ketentuan  pasal  4  tersebut  Kabupaten  Badung  membentuk
Peraturan  Daerah  Nomor  29  Tahun  2013  tentang  Lembaga  Perkreditan  Desa  tanpa  mengacu  dan menjadikan  Perda  Provinsi  sebelumnya  yaitu  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  8  Tahun  2002 tentang  Lembaga  Perkreditan  Desa  sebagai  dasar  hukum  agar  tercipta  keserasian  hubungan  antara Provinsi dengan Kabupaten
Pada sisi lain Perda Kabupaten Badung Justru bertentangan dengan Perda Provinsi terutamanya dalam hal penyetoran dana pembinaan lembaga perkreditan desa yang ada di Kabupaten Badung yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah pertahun. Disini terlihat Badung ingin mengambil alih pengaturan terhadap lembaga  perkreditan  desa.  Kewenangan  terhadap  pengaturan  kegiatan  lembaga  perkreditan desa dipegang oleh Provinsi sebagai konsekuensi cikal bakal terbentuknya lembaga perkreditan desa. Terbitnya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  sebagai  pengganti  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  mengakibatkan  posisi  Perda  Badung  justru  semakin  lemah  dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak ada ditegaskan bahwa antara Kabupaten dengan Provinsi tidak terdapat hirarki atau tingkatan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.  Dari  ketentuan  tersebut  terlihat  adanya  hubungan  wewenang  antara  Pemerintah  Kabupaten dengan  Pemerintah  Provinsi  Jika  dihubungkan  dengan  keberadaan  Perda  LPD  tersebut  maka  setiap tindakan Pemerintah berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi apalagi dalam hal pengaturan dengan  pembentukan  Perda  LPD  maka  tindakan  tersebut  harus  didasarkan  adanya  penyerahan kewenangan oleh Provinsi Kepada Kabupaten.
Lembaga perkreditan desa di Kabupaten Badung yang pada awalnya berdiri baik itu berasal dari swadaya masyarakat bantuan pemerintah atau sumber lain telah mengalami perkembangan modal asset serta  keuntungan  yang  sangat  pesat  semakin  memperkokoh  eksistensi  atau  keberadaannya. Terbentuknya Perda Kabupaten tentang LPD tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan modal maupun  jumlah  aset  LPD  di  Kabupaten  Badung  walaupun  tidak  dapat  disangkal  bahwa  ada kebingungan diantara LPD-LPD yang ada untuk mengacu pada Perda Provinsi atau Kabupaten namun hal tersebut tidak menghambat perkembangan LPD khususnya di Kabupaten Badung.
Peningkatan  jumlah  modal  asset  serta  keuntungan  LPD  tersebut  telah  menciptakan  perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa pakraman dimana hal ini terlihat bahwa jumlah tenaga kerja LPD baik itu sifatnya sebagai  pengurus maupun karyawan selalu bertambah dari tahun ketahun Tahun 2014 jumlah tenaga kerja LPD adalah sebanyak 859 orang, tahun 2015 menjadi 973 orang, tahun 2016 bertambah sebanyak 17 orang menjadi 990, tahun 2017 sebanyak 1054 orang dan terakhir tahun 2018 jumlah tenaga kerja LPD adalah sebanyak 1073 orang (wawancara dengan IB Warnaya selaku Ketua LPD Kab Badung Jumat 10 Januari 2020)
Dalam perjalanan LPD sampai saat ini proses pembenahan pemberdayaan terhadap potensi yang ada  serta  kemajuan  yang  telah  dicapai  baik  secara  sosial  kemasyarakatan  operasional  maupun keuntungan menunjukkan suatu perkembangan yang terus meningkat Dibalik kemajuan-kemajuan yang telah diraih baik secara sosial dan ekonomis dalam menjalankan roda operasional lembaga keuangan masih  banyak  kendala  yang  harus  dihadapi  terutamanya  ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang tangguh dan berkualitas baik pengurus maupun  badan  pengawas  masih  sangat  terbatas.  Berdasarkan laporan yang diperoleh dari PLPDK Kabupaten Badung sebagai tim pembina terhadap keberadaan LPD yang  ada  dimasing-masing  wilayah  binaannya masing-masing  secara  umum  teridentifikasi  beberapa permasalahan baik operasional maupun pengawasan antara lain:
1. Ketersediaan  sumber  daya  manusia  dalam  rangka  menjalankan operasional belum sesuai dengan harapan sehingga proses dan prosedur administrasi belum mengacu pada peraturan yang ada sehingga rentan terhadap permasalahan maupun proses
2. Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  terutama  pada  LPD  yang  mempunyai  aset  kecil  sehingga memberikan  dampak  terhadap  proses  pelayanan  pada  masyarakat  karena  masih  dilakukan  secara manual
3. Kurangnya pemahaman krama sebagai pemilik dan pengelola tentang eksistensi LPD serta adanya wacana yang masih berkembang bahwa keberadaan LPD yang ada sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah
4. Adanya  pergantian  baik  pengurus  maupun  pengawas  sudah  tidak  sesuai dengan mekanisme yang ada
Seiring perkembangan fungsi lembaga pengkreditan desa sehingga banyak masyarakat yang mengambil pinjaman, adapun beberapa tantangan yang dihadapi LPD saat ini yaitu:
1) Membenahi  sistem  pengelolaan  mengarah  pada  profesionalisme  menuju  pelayanan  prima sehingga mampu bertahan dan bersaing pada era globalisas
2) Memotivasi masyarakat khususnya krama Bali untuk memahami dan menyadari pentingnya LPD yang  merupakan  salah  satu  aset  yang  mempunyai  peranan  yang  sangat  strategis  dalam pengembangan dan pelestarian budaya sebagai pilar yang kokoh dalam menunjang pariwisata
3) Menarik  minat  generasi  muda  yang  potensial  yang  ada  di  pedesaan  untuk mau mengabdikan diri dalam pengembangan dan pelestarian LPD kedepan
4) Menyiapkan  sumber  daya  manusia  yang  handal  sehingga  siap  bersaing  serta  mampu menyelesaikan  permasalahan  yang  muncul  kedepannya  (wawancara  dengan  IB  Warnaya  selaku Ketua LPD Kab Badung Jumat 10 Januari 2020)

## 2. Arah Pemanfaatan Dana Pembinaan LPD di Kabupaten Badung
Perbedaan  pokok  antara  Perda  Provinsi  dengan  Perda  Kabupaten  adalah  tentang  penyetoran  dana pembinaan  serta  pemanfaatannya,  selain  itu  tentang  kewenangan  pembentukan  LPD  Kemana sebenarnya  dana  pembinaan  ini  disalurkan  dan  dimanfaatkan  sehingga  hal  ini  menimbulkan permasalahan  antara  Kabupaten  dengan  Provinsi.  Setelah  keluarnya  Perda  Kabupaten  tentang  LPD kabupaten terkesan menginginkan dana ini untuk bisa dikelola sendiri. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa besarnya dana pembinaan yang disetorkan  LPD  setiap  tahunnya  adalah  5%  dari  keuntungan bersihnya Jumlah dana 5 % dari 1 LPD mungkin tidak terlalu besar namun bisa dibayangkan apabila dana tersebut dikalikan 118 (seratus delapan belas) LPD yang ada di kabupaten Badung jumlahnya bisa mencapai ratusan juta tiap bahkan mencapai milyaran rupiah setiap tahunnya
Sesuai  ketentuan  Perda  Kabupaten  dimana  dana  tersebut  tidak  disetorkan  kepada  BPD  maka keuntungan  utama  yang  didapati  oleh  Kabupaten  Badung  adalah  dana  sebesar  10%  dari  total  dana pembinaan yang diperoleh tidak disetorkan kepada BPD melainkan dikelola sendiri oleh Kabupaten. Arah  pemanfaatan  dana  pembinaan  ini  oleh  Kabupaten  Badung  sampai  sekarang  masih  belum  jelas karena  belum  ada  Keputusan  Bupati  yang  mengatur  tentang  pemanfaatan  dana  pembinaan  tersebut sebagai tindak lanjut dari Perda Kabupaten Sampai sekarang dana pembinaan yang dipegang oleh BKS LPD Kabupaten Badung masih beku belum dimanfaatkan sama sekali sejak tahun 2013.
Lembaga  perkreditan  desa  diharapkan  menjadi  penggerak  perekonomian  di  pedesaan  serta mendukung pelestarian budaya yang diwariskan secara turun temurun sebagai pemilik Desa Pakraman mempunyai kewenangan penuh terhadap pengelolaan dan pengawasan pengoperasian kegiatan LPD. Kewenangan  tersebut  terlihat  diantaranya  dalam  hal  pengangkatan  dan  pemberhentian  pengurus, penentuan  suku  bunga  LPD  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi dalam  LPD, menjatuhkan sanksi terhadap  pengurus  yang  melakukan  penyimpangan.  Selektivitas  krama  desa  dalam  hal  pemilihan pengurus merupakan suatu yang sangat  penting  agar  kelak  LPD  dipimpin  dan  dikelola  oleh  orang- orang  yang berkualitas dan berpotensi menjadikan LPD tersebut lebih maju.
Pengurus  merupakan  pihak yang sangat penting peranannya dalam kemajuan LPD itu sendiri, dalam menjalankan fungsinya pengurus berada di bawah pengawasan Badan Pengawas yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota yang dipilih oleh krama desa dan diketuai langsung oleh Bendesa adat ketua dan anggota pengawas tidak diperbolehkan  ikut  sebagai  pengurus  demi  terciptanya  disiplin  manajemen dalam  lembaga  perkreditan  desa  pakraman  ini.  Pengawas  pengurus  dan  pegawai  LPD  harus  jelas walaupun  secara  kenyataan  di  dalam  lembaga  adat  ini  masih  ada  tumpang  tindih  terhadap manajemennya. Tumpang tindih yang dimaksud  adalah manajemen  atau  struktur  kepengurusan masih ada  pengurus  yang  merangkap  jabatan  namun  hal  tersebut  secara  perlahan diharapkan bisa teratasi dengan dilakukannya pembinaan secara intensif. Kewenangan  penentuan  suku  bunga  LPD  baik  itu suku bunga tabungan deposito maupun kredit berada di tangan desa pakraman yang ditetapkan melalui kesepakatan  pada  paruman  (rapat)  Desa  pakraman  dengan  tetap  mengacu  pada standar bunga
Tata cara pemecahan masalah yang dihadapi LPD tetap terlebih dahulu dilakukan dengan jalan musyawarah namun apabila hal tersebut tidak bisa dicarikan solusinya secara musyawarah maka barulah ditempuh  jalur  hukum  Sementara  itu  Kabupaten  sebagai  tim  pembina  LPD  disini  perannya  cukup penting  juga  dimana  kabupaten  banyak  memberikan  saran-saran  dan  masukan  terhadap  krama  desa yang  LPD-nya mengalami  permasalahan  namun  saran  dan  masukkan  yang  diberikan sifatnya hanya sebagai pertimbangan bukan serta merta harus dilaksanakan sebab yang berwenang secara penuh dalam hal ini adalah krama desa itu sendiri

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pengaturan penyelenggaraan kegiatan LPD di Kabupaten Badung  masih ada pada Provinsi karena sampai sejauh ini Provinsi tidak pernah menyerahkan  atau  melimpahkan  kewenangan  tersebut  kepada  Kabupaten,  yang  kedua  pemanfaatan dana  pembinaan  LPD  adalah  untuk  melakukan  pembinaan  terhadap  LPD-LPD  yang  ada  di  Bali untuk meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya manusia pengurus LPD

## 2. Saran
Adapun yang menjadi saran yaitu diharapkan kepada pemerintah propinsi Bali memberi kewenangan kepaada pemerintah tingkat kabupaten masing-masing untuk membuat peraturan sendiri, yang kedua untuk dana pembinaan hendaknya dapat digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap LPD-LPD yang ada di Bali sehingga kinerja dan kualitas sumber daya manusia pengurus LPD dapat ditingkatkan

## DAFTAR PUSTAKA
Hartono. (1994). Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad 20 . Alumni. Insukindro. (2007). Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Kencana Prenada Media Group.
Jayanthi, N. M. D., Wairocana, I. G. i N., & Wiryawan, I. W. (2016). Status dan Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa  (LPD)  Terkait  Pengikatan  Jaminan  dengan  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Oleh. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan , 1 (2), 201–212.
Sudarmini,  K.,  Pt.Rediatnigiri,  N.,  &  Rustini,  N.  M.  (2017).  Pegaruh  Rasio-Rasio  Cael  terhadap  Tingkat Kesehatan  LPD  di  Kecamatan  Mengwi  Kabupaten  Badung. Jurnal  Wicaksana,  Jurnal  Lingkungan  & Pembangunan , 1 (1), 23–32. Sugiyono. (2005). MemahamiPenelitian Kualitatif . Alfabeta . Sunarno. (2009). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia . Sinar Grafika. Surpha, I. W. (2004). Eksistensi Desa Adat dan Dinas di Bali . Pustaka Bali Post . Suyatno, T. (2007). Dasar-dasar Perkreditan Edisi Keempat . Gramedia Pustaka Utama. Wiwoho, J. (2014). Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. Jurnal MMH , 43 (1), 87–97 .