Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 418-431 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## NOTARIS SEBAGAI PELAPOR DALAM PEMBERATASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN KEWAJIBAN HAK INGKAR
Devinda Irvana Yunianda, Mohamad Fajri Mekka Putra.
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 E-mail : Irvanadevinda@gmail.com, fajriputra@yahoo.com.
Naskah diterima : 17/02/2022, revisi : 28/02/2022, disetujui 18/03/2022

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini  ialah  untuk  menjelaskan  bahwa  Seiring  dengan  maraknya praktek pencucian uang, diperlukan komitmen dari seluruh pihak demi mencegah dan memberantas  tindak  pidana  pencucian  uang.  Berdasarkan  pasal  3  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pelaporan  Transaksi  Keuangan Mencurigakan, Notaris memiliki kewajiban untuk membuat pelaporan apabila terdapat indikasi transaksi mencurigakan. Di sisi lain, Notaris memiliki Hak Ingkar, Hak Ingkar adalah hak untuk tidak memberikan kesaksian atau mundur dari suatu kesaksian yang diharuskan oleh Pasal 1909 BW. Selanjutnya, menurut pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan  Notaris,  Notaris  wajib  merahasiakan  isi  akta  dan  segala  keterangan  yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang- undang menentukan lain. Metode penelitian dalam penyusunan tesis adalah penelitian hukum  normatif  dengan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  memberi jawaban  bahwa  tujuan  dari  rahasia  jabatan  Notaris  adalah  untuk  melindungi kepentingan  umum,  tetapi  ada  kewajiban  untuk  menolak  dan  juga  kewajiban  untuk memberikan suatu kewajiban berdasarkan perintah undang-undang, sehingga terdapat pengecualian. Dapat disimpulkan, apabila terdapat perintah dari undang-undang lain yang sudah melibatkan kepentingan umum bahkan kepentingan negara seperti undang- undang  tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  pengaturan  pelaporan  transaksi keuangan  mencurigakan,  maka  Notaris  berkewajiban  untuk  melaporkan  indikasi transaksi pencucian uang ke pihak terkait.
Kata kunci: Notaris, Pencucian Uang, Hak Ingkar.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  explain  that  along  with  the  rampant  practice  of money  laundering,  commitment  from  all  parties  is  needed  to  prevent  and  eradicate money  laundering.  Based  on  article  3  of  Government  Regulation  Number  43  of  2015 concerning Reporting of Suspicious Financial Transactions, Notaries have an obligation to make reports if there are indications of suspicious transactions. On the other hand, a Notary has the Right to Deny, the Right to Deny is the right not to give testimony or to withdraw  from  a  testimony  required  by  Article  1909  BW.  Furthermore,  according  to Article 16 Paragraph (1) of the Law on Notary Positions, the Notary is obliged to keep the contents of the deed and all information obtained in the making of the deed confidential in accordance with the oath/promise of office, unless the law provides otherwise. The
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 418-431 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
research  method  in  the  preparation  of  the  thesis  is  normative  legal  research  with qualitative descriptive analysis. The results of the study give an answer that the purpose of the secret of the position of a Notary is to protect the public interest, but there is an obligation to refuse and also an obligation to provide an obligation based on statutory orders, so there are exceptions. It can be concluded, if there are orders from other laws that already involve the public interest and even the interests of the state, such as the law on money laundering crimes with the regulation of reporting suspicious financial transactions,  the  Notary  is  obliged  to  report  indications  of  money  laundering transactions to related parties.
Keywords: Notary, Money Laundering, Right of Denial.

## A. Latar Belakang
Di  jaman  modern  ini,  perkembangan  ekonomi  berdampak  pada  pertumbuhan berbagai  macam  transaksi  keuangan.  Transaksi  keuangan  menyebabkan  timbulnya hubungan  hukum  antara  dua  pihak  atau  lebih. 1 Demi  memperlancar  arus  transaksi keuangan  diaharuskan  membuat  alat  bukti  dalam  bidang  keperdataan,  maka  dari  itu dibutuhkan  peran  serta  Notaris  sebagai  sebagai  pejabat  umum  yang  memiliki  tugas membuat  akta  autentik.  Akta  dimaksud,  adalah  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. 2 Dalam pembuatan  akta autentik tidak  jarang Notaris bertemu dengan  pihak-pihak yang merupakan  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  tujuan  mendapatkan perlindungan dibalik ketentuan kerahasiaan profesi Notaris.
Berbagai  macam  transaksi  keuangan  membutuhkan  alat  bukti  berupa  akta auntentik  sehingga  Notaris  berperan  penting  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pasal pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang menjelaskan  tindak  pidana  pencucian  uang  adalah  segala  perbuatan  yang  memenuhi unsur-unsur  tindak  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-  Undang  ini. 3 Selanjutnya,  definisi  tindak  pidana  pencucian  uang  dapat  ditafsirkan  dalam  beberapa tindakan dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang
1 Indonesia, Peraturan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencanaan Keuangan. Ps.1 ayat (7).
2 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 5491. Ps. 1 ayat (7).
3 Indonesia, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan tindak pidana pencucian, Ps. 1 ayat (1).
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 418-431 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan, membelanjakan,  membayarkan,  menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri, mengubah bentuk, menukarkan  dengan mata  uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas hasil tindak pidana. 4
Pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  memiliki  tujuan  untuk  menyamarkan  asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak kejahatan sehinga sulit untuk ditelusuri oleh penegak hukum. Berdasarkan pasal pasal 1 Angka 11 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, menentukan pihak pelapor adalah setiap  orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan  laporan  kepada  PPATK. 5 Selanjutnya  diatur  pula  mengenai  dua  macam kategori  pihak  pelapor  yaitu  penyedia  jasa  keuangan,  yang  dapat  berupa  bank  maupun non-bank, dan penyedia barang dan/atau jasa lainnya. Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.43  Tahun  2015  tentang  Pihak  Pelapor  dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berdasarkan pasal 3 menentukan pihak pelapor mencakup: 6
a. Advokat;
b. Notaris;
c. Pejabat Pembuat Akta Tanah;
d. Akuntan;
e. Akuntan Publik;
f. Perencana Keuangan.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Notaris merupakan pihak pelapor  yang  wajib  melaporkan  transaksi  keuangan  mencurigakan.  Di  sisi  lain,  dalam melaksanakan  jabatannya  Notaris  wajib  berpedoman  pada  Undang-Undang  Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf (f) Undang Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris,  ditegaskan  bahwa  Notaris  berkewajiban  merahasiakan  segala sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan  yang  diperoleh  dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan
4 Ibid , Ps.3
5 Ibid , Ps. 1 ayat (11)
6 Dr. Go Lisnawati, S.H., M.Hum. Njoto Benarkah, S.T., M.Sc., Hukum Money Laundering Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan, (Jakarta: Setara Press), Hlm. 44
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 418-431 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
lain. 7 Selanjutnya, Notaris juga memilik Hak Ingkar,  hak ingkar adalah suatu  hak untuk menarik diri atau mundur dari suatu kewajiban menurut undang-undang, sehingga Notaris memiliki hak untuk tidak memberikan kesaksian atau mundur dari suatu kesaksian yang diharuskan  oleh  Pasal  1909  BW.  Selain  merupakan  hak,  hak  ingkar  juga  merupakan kewajiban yang berarti Notaris wajib menolak untuk memberikan kesaksian. 8
Pelanggaran  terhadap  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dapat  menimbulkan dampak  yang  serius  bagi  pemangku  jabatan  Notaris,  baik  pertanggungjawaban  secara administrasi  maupun  pertanggungjawaban  secara  pidana. 9 Sebagaimana  diatur  dalam Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang ataupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. 10
Permasalahan tersebut mendorong penulis untuk membuat penelitian mengenai kewajiban  Notaris  untuk  melaporkan  transaksi  keuangan  mencurigakan  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pelaporan  Transaksi  Keuangan Mencurigakan dikaitkan dengan kewajiban hak ingkar.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengetahui atau mengenal  apakah  dan  bagaimanakah  hukum  positif  mengenai  masalah  tertentu. 11 Selanjutnya,  tipologi  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipologi  deskriptif  yang  bersifat pemaparan  dan  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  (deskripsi)  lengkap  tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

## C. Pembahasan
a. Tindak Pidana Pencucian Uang
7 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris. Ps. 16 ayat (1).
8 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , cet. ke-4, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm.122.
9 M. Luthfan Hadi Daurus, Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris , (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2017), hlm. 49.
10 Anissa Nurina Putri, “Kewenangan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia”, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan E-Issn : 2655-7789 Volume 2 Nomor 2 Agustus 2018, Hlm. 248
11 Sri Mamudji, et.al., Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum , cet.1, (Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hlm. 11
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 418-431 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Setiap  negara  memiliki  pengaturan  berbeda-beda  mengenai  tindak  pidana pencucian  uang.  Di  Indonesia  pengaturan  mengenai  tindak  pidana  pencucian  uang diatur  dalam  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Melalui  pasal  1  angka  1  yang menyatakan  bahwa  tindak  pidana  pencucian  uang  adalah  segala  perbuatan  yang memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang- Undang ini. Selanjutnya pada Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering dalam Basle Committee pada tahun 1988 menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah:
“Criminal  and  their  associates  use  the  financials  system  to  make  payment  and transfers of funds from one account to another, and to provide to storage for bank note through  a  safe-deposit  facility  these  activities  are  commonly  referred  to  as  money laundering.” 12
Terdapat  beberapa  karakteristik  dari  tindak  pidana  pencucian  uang, diantaranya adalah pencucian uang berasal dari tindak pidana, pencucian uang bersifat transborder/transnasional, pencucian uang menggunakan berbagai macam transaksi, melibatkan banyak pihak dan menggunakan penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank  maupun  non-bank.  Selanjutnya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membagi pelaku tindak pidana pencucian uang kedalam 3 jenis:
a. Pelaku  aktif  yaitu  setiap  orang  yang  menempatkan,  mentransfer, mengalihkan,  membelanjakan,  membayarkan,  menghibahkan,  menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana; 13
b. Pelaku pasif yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,  pembayaran, hibah, sumbangan,  penitipan, penukaran,  atau menggunakan harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana; 14
12 Joseph J. Norto , Banks: Fraud and Crimes Second Edition , (New York: Informa Law form Routledge, 2013), Hlm.405
13 Indonesia, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010, Ps. 3.
14 Ibid , Ps. 5.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 418-431 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
c. Pelaku yang menyamarkan yaitu setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan  asal  usul,  sumber,  lokasi,  peruntukan,  pengalihan  hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya bersumber dari tindak pidana. 15
Teknik  yang  digunakan  oleh  pelaku  pencucian  uang  juga  semakin  beragam, namun pada umumnya modus tindak pidana pencucian uang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yang pertama adalah penempatan atau  placement yaitu penempatan hasil kekayaan yang  bersumber  dari  tindak  pidana  kedalam  sistem  keuangan  sehingga  asal-usul kekayaan tersebut berubah bentuk, selanjutnya peralihan tempat atau layering yaitu proses  pemindahan,  penyebaran  dan  penyamaran  dari  uang  hasil  tindak  pidana dengan tujuan menyembunyikan sumber harta tersebut. Proses yang terakhir adalah penggunaan harta kekayaan atau intregation. 16
Pihak pelapor tindak pidana pencucian uang memiliki peran yang penting bagi keberhasilan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Pihak  Pelapor  adalah setiap  orang  yang  memiliki  kewajiban  untuk  membuat  laporan  kepada  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Berdasarkan pasal 17 Undang- Undang Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  terdapat  dua  macam  pihak  pelapor  yaitu  yaitu  penyedia  jasa keuangan, yang dapat berupa bank maupun non-bank, dan penyedia barang dan/atau jasa  lainnya.  Lebih  lanjut  pihak  pelapor  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.43 Tahun  2015  tentang  Pihak  Pelapor  dalam  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  yang  menentukan  pihak  pelapor  mencakup  pula  Advokat, Notaris,  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  Akuntan,  Akuntan  Publik  dan  Perencana Keuangan. 17

## b. Notaris Dengan Kewajiban Hak Ingkar
Peran  Notaris  sebagai  pejabat  umum  dan  organ  negara  adalah  untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  umum  di  bidang  keperdataan  dengan membuat alat bukti dalam bentuk akta autentik. 18 Dalam melaksanakan jabatannya,
15 Ibid , Ps. 4.
16 Mohd Yazid bin Zul Kepli, “Money Laundering: Analysis on The Placement Methods Money”, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 11, Issue 5, December, (2016), Hlm. 33-34.
17 Indonesia, Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Ps. 3
18 Agus Pandoman. Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas . (PT. Raja Utama Kreasi: Jakarta, 2017), Hlm.93
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 418-431 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Notaris harus berpegang teguh kepada prinsip moral dan etika jabatan yang tertuang dalam kode etik notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada prinsipnya Notaris merupakan  jabatan  kepercayaan. 19 Suatu  jabatan  kepercayaan  diamanatkan  oleh Undang-Undang  dan  masyarakat  yang  diberikan  kepada  Notaris  agar  selalu menjunjung tinggi etika serta moral dalam jabatannya.
Demi  melindungi  kepercayaan  yang  sudah  diamanatkan  oleh  masyarakat kepada  Notaris,  Notaris  diwajibkan  untuk  merahasiakan  segala  informasi  ataupun keterangan yang diperoleh dari para penghadap. Kerahasiaan tersebut termasuk pula isi  dari  akta  autentik  yang  wajib  dirahasikan  kepada  pihak  manapun  termasuk keluarga  dari  Notaris sendiri. Pengaturan mengenai rahasia jabatan tertuang dalam Pasal  4  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang  mana  sumpah  jabatan  Notaris  wajib diucapkan Notaris sebelum melaksanakan jabatannya. Selanjutnya diatur pula dalam pasal  16  Ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang  menyatakan  bahwa Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
Berdasarkan  pasal  54  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  Notaris  hanya  dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahu isi akta kepedan pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan akta, seperti penghadap, ahli waris atau orang- orang yang memang  memiliki hak atas akta tersebut. 20 Sehingga dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki Hak Ingkar. Verschoningrechts atau yang biasa dikenal sebagai Hak  Ingkar  merupakan  suatu  hak  untuk  menarik  diri  atau  mundur  dari  suatu kewajiban  menurut  Pasal  1909  butir  3  BW.  Dengan  adanya  hak  terkandung  pula sebuah kewajiban, kewajiban ingkar atau Verschoningsplicht ada pada tugas jabatan Notaris sehingga wajib dilakukan oleh Notaris karena telah tertuang dalam  pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. 21
Menurut  Van  Bemmelen  terdapat  tiga  dasar  yang  membuat  seseorang menggunakan  hak  ingkar  untuk  mundur  dari  kesaksian,  yaitu  disaat  memberikan kesaksian  kepada  seseorang  yang  memiliki  hubungan  keluarga,  selanjutnya  apabila
19 Harlien Budiono. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan . (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2015), Hlm.143.
20 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris. Ps. 54.
21 GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , Hlm. 122.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 418-431 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
tidak menggunakan hak ingkar maka terdapat kemungkinan terkena hukuman pidana, dan  yang  terakhir  karena  profesi  tersebut  memegang  rahasia  jabatan. 22 Apabila dikaitkan dengan Notaris,  dasar  yang  mewajibkan Notaris untuk menggunakan  hak ingkar  adalah  rahasia  jabatan,  sehingga  pada  dasarnya  wajib  bagi  Notaris  untuk menolak  atau  mengundurkan  diri  saat  memberikan  kesaksian  dengan  menyatakan dengan tegas bahwa Notaris tersebut mempergunakan Hak Ingkar yang dimilikinya.

## c. Kewajiban  Notaris  Untuk  Melaporkan  Pencucian  Uang  dengan  Kewajiban Hak Ingkar
Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh menteri, wajar untuk dikatakan bahwa  Notaris  merupakan  perpanjangan  tangan  negara  untuk  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  di  bidang  hukum  perdata.  Sejalan  dengan  tugas tersebut, dalam menjalankan profesinya Notaris wajib mengutamakan pelayanan dibanding imbalan atau pendapatan yang membuat Notaris harus memiliki nilai moral yang kuat. Selain mengacu kepada ketentuan perundang-undangan, Notaris juga harus berpegang teguh dan berpedoman pada moral dan etika yang ada pada masyarakat.
Setiap anggota organisasi mempunyai kewajiban yang dimuat dalam kode etik,  Notaris  sendiri  mempunyai  kode  etik  yang  dijadikan  pedoman  dalam menjalankan  jabatannya.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  2  Kode  Etik Notaris, kode etik notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan  Notaris  Indonesia  berdasarkan  keputusan  kongres  Perkumpulan  Ikatan Notaris  Indonesia  dan/atau  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas  jabatan  sebagai  Notaris,  termasuk  di  dalamnya  para  Pejabat  Sementara Notaris, Notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan. 23
Kode  Etik  Notaris  memuat  kewajiban  Notaris  dalam  melaksanakan jabatannya,  menurut  Pasal  1  angka  10  Kode  Etik  Notaris,  menyatakan  bahwa kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib
22 Ibid , Hlm.217
23 Ikatan Notaris Indonesia, Kongkres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Perubahan Kode Etik Notaris, Ps. 1 ayat (2)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 418-431 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dilakukan  oleh  anggota  perkumpulan  maupun  orang  lain  yang  memangku  dan menjalankan jabatan sebagai Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta membawa lembaga kenotariatan  dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. 24
Hak  Ingkar  yang  dimiliki  Notaris  bukan  hanya  merupakan  hak  atau kewenangan yang bisa Notaris pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan, namun merupakan kewajiban. Sebagaimana dikatakan oleh Dr. Habib Adjie yang tertuang dalam  bukunya  yang  berjudul  Sekilas  Dunia  Notaris  dan  PPAT  Indonesia, menyatakan bahwa Hak Ingkar merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris  disaat  dimintakan  kesaksian  dalam  persidangan. 25 Pernyataan  tersebut didasari  oleh  pengaturan  mengenai  rahasia  jabatan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  16  ayat  (1)  huruf  F  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  sehingga  hak  ingkar dapat disebut sebagai kewajiban ingkar yang ada pada jabatan Notaris.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, rahasia jabatan wajib dijaga kerahasiaannya kecuali kepada pihak yang berkepentingan dengan akta. Apabila Notaris membuka rahasia jabatannya maka dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas, sanksi yang dapat diberikan oleh  Majelis  Pengawas  Wilayah  dan  Majelis  Pengawas  Pusat  adalah  sanksi administrative,  yaitu  berupa  teguran  lisan,  tertulis,  pemberhentian  sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. 26
Selanjutnya  diatur  pula  dalam  Pasal  322  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang ataupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda  paling banyak sembilan ribu rupiah. 27 Dapat disimpulkan bahwa Notaris tidak  hanya  diwajibkan  merahasiakan  isi  akta  namun  Notaris  juga  wajib merahasiakan keterangan atau hal-hal yang diberitahukan oleh penghadap yang
24 Ibid , Ps. 1 ayat (10).
25 Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia , (Mandar Maju : Bandung, 2009), Hlm. 37.
26 Wawan Setiawan, Kedudukan Dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional , (Jakarta: Pengurus Pusat Pejabat Akta Tanah, 2001), Hlm. 10.
27 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps. 322
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 418-431 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
tidak  tertuang  kedalam  isi  akta.  Di  sisi  lain,  Notaris  merupakan  pihak  pelapor apabila  terdapat  indikasi  tranksaksi  mencurigakan,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  No.43  Tahun  2015  tentang  Pihak  Pelapor  Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Terjadilah konflik antara kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor dalam tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  rahasia  jabatan  yang  wajib  ditaati  oleh Notaris. Kewajiban Notaris untuk merahasiakan jabatan banyak disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana. Sejalan dengan pengaturan dalam pasal  16  Ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  Hak  Ingkar  wajib digunakan  selama  tidak  ada  peraturan  perundang-undangan  lain  yang mewajibkan  Notaris  untuk  membocorkan  isi  akta.  Dengan  adanya  Peraturan Pemerintah  No.43  Tahun  2015  yang  mewajibkan  Notaris  untuk  melaporkan transaksi  keuangan  yang  terindikasi  sebagai  pencucian  uang,  maka  wajib hukumnya  bagi  Notaris  untuk  bersikap  kooperatif  dengan  cara  memberikan kesaksian  mengenai  apa  yang  diketahui  Notaris  mengenai  transaksi  keuangan mencurigakan  tersebut.  Di  sisi  lain,  Notaris  tidak  perlu  takut  untuk  melakukan pelaporan terkait pencucian uang, hal ini dikarenakan Notaris tidak dapat digugat oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  atas  pelaporan  transaksi  keuangan  yang terindikasi sebagai pencucian uang.
Sebagai pejabat umum, Notaris harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Tujuan daripada rahasia jabatan dari Notaris adalah untuk  perlindungan  kepentingan  umum  sehingga  Notaris  memiliki  kewajiban untuk melindungi kepentingan umum. Tindak pidana pencucian uang merupakan Transnational  Organized  Crime  yang  berarti  pencucian  uang  merupakan perbuatan  kelompok  yang  melibatkan  dua  negara  atau  lebih  yang  perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, setidak-tidaknya menurut salah satu negara. 28 Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tindak  pidana  pencucian  uang  tidak  hanya mencakup kepentingan umum bahkan kepentingan negara.
28 Harkrisnowo, Harkristuti "Transnational Organized Crime: dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi," Indonesian Journal of International Law: Vol. 1 : No. 2 , Article 6. DOI: 10.17304/ijil.vol1.2.408, (2021), Hlm. 327
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 418-431 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Dengan adanya kewajiban Notaris untuk melindungi kepentingan umum, terdapat pula kewajiban untuk menolak dan juga kewajiban untuk memberikan suatu kewajiban berdasarkan perintah undang-undang. Dengan adanya Peraturan Pemerintah  No.43  Tahun  2015  tentang  Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan Notaris untuk melakukan  pelaporan  terhadap  indikasi  pencucian  uang  maka  wajib  hukumnya bagi Notaris untuk melakukan pelaporan dan mengesampingkan hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris. Sehingga ada pengecualian dari kewajiban ingkar tersebut yang  dimuat  dalam  peranturan  perundang-undangan  yang  diharuskan  untuk dibuka.
Sejatinya,  penentuan  untuk  melakukan  pelaporan  dan  menjaga  rahasia jabatan ada pada diri Notaris itu sendiri. Seorang Notaris yang mengemban jabatan kepercayaan  harus  bisa  menimbang  sejauh  mana  kepentingan  negara  itu terlanggar  apabila  dibandingkan  dengan  kepentingan  individu.  Maka  dari  itu seorang  Notaris  dituntut  untuk  memiliki  nilai  moral  yang  kuat  karena  dalam menjalankan  tugasnya  Notaris  tidak  hanya  mengacu  kepada  Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun peraturan perundang-undangan lainnya melainkan juga kepada moral dan etika yang tumbuh di masayarakat.

## D. Kesimpulan dan Saran
Notaris  memiliki  hak  untuk  tidak  memberikan  kesasksian  guna  merahasiakan  isi akta,  hak  tersebut  dinamakan  Hak  Ingkar.  Hak  Ingkar  merupakan  hak  untuk  tidak memberikan kesaksian atau mundur dari suatu kesaksian yang diharuskan oleh Pasal 1909 BW. Rahasia Jabatan Notaris diatur dalam pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Ingkar bukan hanya sekedar hak yang dapat atau tidak dapat Notaris lakukan namun juga merupakan kewajiban.
Dalam pembuatan akta autentik tidak jarang Notaris bertemu dengan pihak-pihak yang merupakan pelaku tindak pidana pencucian,  maka dari itu dibutuhkan peran serta Notaris sebagai sebagai pejabat umum yang memiliki tugas membuat akta autentik untuk melakukan  pelaporan  mengenai  transaksi  yang  terindikasi  sebagai  tindak  pidana pencucian uang. Pihak pelapor merupakan pihak yang penting dalam memberantas tindak pidana  pencucian  uang,  Notaris  merupakan  pihak  yang  diwajibkan  untuk  melaporkan
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 418-431 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
tindak pindana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam  Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menentukan pihak pelapor mencakup pula Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan.
Rahasia  jabatan  yang  dimiliki  Notaris  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan umum,  tindak  pidana  pencucian  uang  merupakan  tindak  pidana  yang  hanya  mencakup kepentingan umum, bahkan sudah mencakup kepentingan negara maka wajib hukumnya bagi Notaris untuk melakukan pelaporan dan mengesampingkan hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris. Sehingga ada pengecualian dari kewajiban ingkar tersebut yang dimuat dalam peranturan perundang-undangan yang diharuskan untuk dibuka.
Adapun saran yang dapat Penulis berikan  terkait permasalahan hukum tersebut adalah diperlukan perubahan pengaturan mengenai pihak pelapor dalam tindak  pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang yang  hanya  mengatur  kewajiban  Pelapor  bagi  Penyedia  Jasa  Keuangan  dan  Penyedia Barang dan Jasa, menjadi meliputi peran profesi. Karena berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  kewajiban  untuk  merahasiakan  isi  akta  hanya  berlaku Ketika undang-undang menentukan lain sedangkan kewajiban Notaris untuk melaporkan tindak pidana pencucian uang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## E. Biodata Singkat Penulis
Devinda  Irvana  Yunianda,  S.H.  merupakan  Sarjana  Hukum  dari  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia yang lulus pada tahun 2020 dengan peminatan Hukum Perbankan. Sejak  tahun  2021  ia  melanjutkan  studi  Magister  Kenotariatan  di  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia.
Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn, menamatkan pendidikan Sarjana Hukum dari Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  pada  tahun  2003.  Kemudian  melanjutkan pendidikan pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2006. Saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  Universitas  Brawijaya.  Sehari-hari  merupakan  Notaris  &  Pejabat  Pembuat  Akta
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 418-431 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Tanah (PPAT) Jakarta Selatan dan Pengajar pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## F. Ucapan Terima Kasih
Ucapan Terima Kasih penulis haturkan kepada Bapak  Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn yang telah memberikan bimbingan serta bantuan dalam proses penulisan Artikel ini. Tidak lupa  penulis haturkan terima kasih kepada suami, orang tua  dan saudara penulis yang selalu memberikan dukungan selama proses penulisan artikel ini.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 418-431 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, Habib, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, Mandar Maju : Bandung, 2009.
Budiono, Harlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2015.
Daurus, M. Luthfan Hadi, Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2017.
Lisnawati,  Go,  Njoto  Benarkah.  Hukum  Money  Laundering  Pencucian  Uang  Dalam  Dimensi Kepatuhan. Jakarta: Setara Press. 2018.
Mamudji,  Sri,  et.al.,  Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Hukum,  cet.1.  Jakarta:  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Norto,  Joseph  J.,  Banks:  Fraud  and  Crimes  Second  Edition.  New  York:  Informa  Law  form Routledge, 2013.
Pandoman, Agus. Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas. PT. Raja Utama Kreasi: Jakarta, 2017.
Setiawan, Wawan, Kedudukan Dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  Menurut  Sistem  Hukum  Nasional.  Jakarta: Pengurus Pusat Pejabat Akta Tanah, 2001.
Tobing, G.H.S Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, cet. ke-4. Jakarta: Erlangga, 1996.
Anissa Nurina Putri, “Kewenangan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia”, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan E-Issn : 2655-7789 Volume 2 Nomor 2. Agustus 2018.
Mohd Yazid bin Zul Kepli, “Money Laundering: Analysis on The Placement Methods Money”,
International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 11, Issue 5. Desember 2016.
Harkrisnowo,  Harkristuti  "Transnational  Organized  Crime:  dalam  Perspektif  Hukum  Pidana dan Kriminologi," Indonesian Journal of International Law: Vol. 1 : No. 2 , Article 6. DOI: 10.17304/ijil.vol1.2.408. 2021.
Indonesia, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan tindak pidana pencucian.
Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 5491.
Indonesia, Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 418-431 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Indonesia,  Peraturan  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  Nomor  06  Tahun  2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencanaan Keuangan.
Ikatan Notaris Indonesia, Kongkres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Perubahan Kode Etik Notaris.