## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah
Taufiq Yuli Purnama 1 , Sarjiyati 2 , Yuni Purwati 3 , Yusril Abdul Aziz 4
1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun Jl. Serayu No. 79 Madiun 63133, Provinsi Jawa Timur Email : sarjiyati@unmer-madiun.ac.id E-mail:taufiqyp@unmer-madiun.ac.id E-mail:yuni@unmer-madiun.ac.id E-mail: Azrilfhaigter@gmail.com
Abstract-The  Purpose  of  this  study  find  out  the  implementation  of  the  Madiun  Regency  regional  regulation  on  Waste Management, waste management related to the environment is a shared responsibility between the local government and the community, the active role of the community is needed in the implementation of this policy. The method that the author uses in this research is empirical legal research using primary data sources, namely the results of direct interviews with staff of the Madiun Regency  Environmental Service and secondary data in this study are laws and regulations. The results of the research and discussion show that the implementation of this regional regulation has been carried out. The Madiun District Environmental Service actively conducts socialisation, training and direction related to waste management, the waste bank program in collaboration with Pegadaian is one of the collaborations that support management and economic improvement. Supporting  the  implementation  of  this  regional  regulation  is  community  participation  in  assisting  the  implementation  of government  policies,  especially  in  the  field  of  waste  management,  which  has  an  impact  on  the  environment,  especially Madiun district.
Keywords: Implementation, Regional Regulation, Waste Management

## I. PENDAHULUAN
Sampah  merupakan  sisa  barang  atau  benda  yang  dibuang  karena  dianggap  tidak  diperlukan  lagi.  Sampah  telah  menjadi permasalahan  umat  manusia  saat  ini.  Pertambahan  penduduk  dan  perubahan  pola  konsumsi  masyarakat  telah  menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Permasalahan sampah yang saat ini marak terjadi tentu  memerlukan  penanganan  khusus  baik  dari  pemerintah  maupun  masyarakat.  Apabila  pengelolaan  sampah  tidak  sesuai dengan  metode  dan  teknik  pengelolaan  sampah  yang  berwawasan  lingkungan,  dikhawatirkan  akan  mendapatkan  dampak negatif  seperti  penurunan  kualitas  lingkungan  hidup  yang  juga  akan  berdampak  bagi  kesehatan  masyarakat.  Sampah  telah menjadi  permasalahan  nasional  sehingga  pengelolaannya  perlu  dilakukan  secara  terpadu  dan  konferhensif  mulai  dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah. Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat. 1
Salah satu bentuk kebijakan daerah  yaitu dengan dibentuknya sebuah  Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelengga- raan otonomi  daerah Provinsi , Kabupaten Kota dan Tugas Pemban- tuan. Perkembangan  hukum diikuti dengan  perkembangan  kebutuhan  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutu-  han  hidupnya  yang  menimbulkan  perbuatan- perbuatantertentu.  Perbuatan  -  perbuatan  tersebut  menimbulkan  nestapa  bagi  masyarakat  dan  juga  bagi  negara,  sehingga diperlukan pengaturan atau tindakan nyata dalam penegakan hukum agar tidak terjadi nestapa baru yang  malah  menimbulkan dampak  yang  lebih  menyengsarakan  masyarakat.  Dapat  dipahami  bahwa  hal  ini  karena  dalam    hidup  bemasyarakat  untuk menjalankan  kebutuhan  kodrati,  manusia  beraksi  dan  berinteraksi,  dalam  hubungan  tersebut  perbenturan  kepentingan  antara satu  orang  dengan  yang  lainnya  tak  dapat  dihindari,  suatu  saat  dapa  kehidupan  sehari-hari.  Sebagai  produk  bagi  masyarakat dibuat didalam masyarakat dan juga digunakan demi kepentingan masyarakat.
Kabupaten Madiun sebagai suatu daerah juga memiliki kebijakannya sendiri yang tertuang dalam Perda Kabupaten Madiun. Dalam pelaksa- naannya hal ini mengacu pada pemikiran dasar dari suatu peraturan adalah untuk menciptakan ketertiban bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pembentukan Perda perlu untuk memerhatikan asas-asas umum hukum. Kabupaten Madiun memiliki jumlah penduduk sebanyak 765.135 jiwa menurut data Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur. Angka ini tentu  saja  bukan  merupakan  jumlah  yang  kecil.  Hal  ini  tentu  saja  tidak  akan  luput  dari  pola  hidup  masyarakat  yang  tentunya akan menimbulkan sampah. Mengutip dari Jawa Pos Radar Madiun (2023) produksi sampah yang dihasilkant terjadi. Hukum, dimanapun dan  kapanpun tidak  menghilangkan salah satu karakter- nya, ia dibuat dan dilaksanakan dalam oleh  warga sehari- hari sudah mencapai angka 300-360 ton. 2
1 Balilatfo. 2019. BUMDes Pengelolaan Sampah di Desa Paksebali Klungkung. Jakarta: Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Hlm 6
2 Produksi Sampah Di Madiun https://radarmadiun.jawapos.com/kab-madiu n/8035608 58produksi-sampah-di-madiun- diprediksi-melonjak-saat-nataru- pengelola-tpa-kaliabu-deg-degan Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2023, Pukul 15.29 WIB

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  ditarik  pernyataan  bahwa  sampah  merupakan  permasalahan  sosial  yang  berkaitan  erat dengan  perilaku  warga  atau  masyarakat.  Maka  dari  itu  penting  untuk  menumbuhkan  kesadaran  dan  kepedulian  masyarakat mengenai  pengelolaan  sampah.  Hal  ini  dapat  didukung  dengan  adanya  relasi  yang  kuat  antara  Pemerintah  Daerah  dengan seluruh warga masyarakatnya untuk bersama menanggulangi permasalahan sampah ini.
Kebijakan  mengenai  pengelolaan  sampah  tersebut  telah  diwu-  judkan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Madiun  dalam peraturan  daerah  Kabupaten  Madiun  Nomor  4  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2012 Tentang  Pengelolaan  Sampah  (Selanjutnya  disebut  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun  Tentang  Pengelolaan  Sampah). Pemerintah Kabupaten Madiun membuat suatu kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Madiun  Tentang  Pengelolaan  Sampah  yang  bertujuan  untuk  menanggapi  masalah  lingkungan  dan  pengelolaan  sampah. Penjelasan  selanjutnya  yaitu  dengan  adanya  pertambahan  penduduk  dan  pola  konsumsi  masyarakat  menim-  bulkan bertambahnya  volume,  jenis  dan  karakteristik  sampah  yang  beragam.  Pengelolaan  sampah  menjadi  tanggung  jawab  bersama antara  pemerintah  daerah  dan  masyarakat,  untuk  itu  perlu  dilakukan  secara  komprehensif  dan  terpadu.  Selanjutnya,  dalam pengelolaan  sampah  juga  diperlukan  kepastian  hukum,  kejelasan  tanggung  jawab  dan  kewenangan  pemerintah  daerah,  serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan seeara efektif, dan efisien.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  serta  diuraikan  dengan  jelas  di  atas,  maka  penulis  merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah ?

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  empiris  yaitu  penelitian  hukum  yang memperoleh  datanya  dari  data  primer  atau  data  yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat.  Penelitian  empiris  didasarkan  pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Penelitian hukum empiris atau socio-legal (socio legal research) yang merupakan  pendekatan  dalam  meneliti  hukum  sebagai  obyek  penelitiannya  tidak  hanya  dipandang  sebagai  disiplin  yang preskriptif  dan  terapan  belaka,  tetapi  juga  empirical  atau  kenyataan  hukum.  Oleh  karena  itu,  penelitian  hukum  empiris dimaksudkan  untuk  mengajak  para  penelitinya  tidak  hanya  memikirkan  masalah-masalah  hukum  yang  bersifat  normatif  . 3 Sumber  Data  Primer  adalah  data  yang  peneliti  peroleh  langsung  dari  sumber  utama  melalui  wawancara  secara  langsung terhadap  subjek  yang  telah  peneliti  tentukan  dalam  penelitian  ini.  Data  primer  ini  bersumber  dari  pihak  Dinas  Lingkungan Hidup  Kabupaten  Madiun  yang  terlibat  dalam  penelitian  dan  juga  lokasi  penelitian. 4 .  bahan  hukum  sekunder  yang  berupa perundang  -  undangan,  yang  memiliki  otoritas  tertinggi  adalah  Undang-  Undang  Dasar  dan  peraturan  di  bawahnya  yang berkaitan dengan pengelolaan sampah . Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau lapangan terdapat tiga teknik yang digunakan, baik digunakan secara sendiri sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah observasi, wawancara, dokumentasi. 5

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
Permasalahan  lingkungan  dapat  dikatakan  juga  sebagai  masalah  sosial  yang  perlu  diatur  karena  mempengaruhi  kehidupan masyarakat luas sebagaimana dikatakan bahwa lingkungan merupakan factor pendukung kehidupan manusia. Salah satu upaya untuk dapat  menyelesaikan permasalahan  sampah adalah dengan  melakukan pengelolaan sampah  yang bisa dilakukan  dengan prinsip  3R  (reduce,  reuse,  dan  recycle).  3R  adalah  prinsip  utama  mengelola  sampah  mulai  dari  sumbernya,  melalui  berbagai langkah yang mampu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Langkah utama adalah penilihan  sejak  dari  sumber.  Keberhasilan  program  kebersihan  dan  pengelolaan  sampah  terletak  pada  pemilihan.  Tanpa pemilihan pengolahan sampah menjadi sulit, mahal dan beresiko tinggi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Pemilihan adalah memisahkan antara jenis sampah yang satu dengan jenis yang lainnya. Minimal pemilihan menjadi dua jenis. Sampah organik, yaitu sampah yang tidak dapat di daur ulangyang dapat dirubah menjadi kompos yang bernilai seperti sayur, buah-buahan,  dan  sebagainya.  Sampah  non-organik,  yaitu  sampah  yang  dapat  di  daur  ulang  menjadi  benda/barang  lain  yang dapat bermanfaat kembali seperti plastik, kaca, logam, dan sebagainya
Sampah  harus  dikelola  secara  baik  sampai  sekecil  mungkin  agar  tidak  menganggu  dan  mengancam  kesehatan  masyarakat. Pengelolaan sampah yang baik, bukan untuk kepentingan kesehatan saja, tetapi juga untuk keindahan lingkungan. Pengelolaan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Cara pengelolaan sampah antara lain: a. Pengumpulan dan pengangkutan sampah Pengumpulan sampah adalah menjadi tanggung
3 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm154
4 Ali Zainudin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm 23
5 Djualeka, Devi Rahayu, 2019, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm  90

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Jawab  dari  masing-masing  rumah  tangga  atau  industri  yang  menghasilkan  sampah.  Oleh  karena  itu,  mereka  harus membangun  atau  mengadakan  tempat  khusus  kemudian  dari  masing-masing  tempat  pengumpulan  sampah  tersebut  harus diangkut ke tempat penampungan sampah (TPS) dan selanjutnya ke tempat penampungan akhir (TPA). Mekanisme sistem atau cara pengangkutan untuk di derah perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah  daerah  setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat produksi sampah, khususnya dalam hal pendanaan. Sedangkan  untuk  daerah  pedesaan  pada umumnya dapat dikelola oleh  masing-masing  keluarga,  tanpa  memerluka  TPS  maupun  TPA.  Sampah  rumah  tangga daerah  pedesaan  umumnya  didaur  ulang  menjadi  pupuk.Pemusnahan  dan  pengelolaan  sampah  Pemusnahan  dan  atau pengelolaan sampah padat ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:
1.  Ditanam  (landfill),  yaitu  pemusnahan  sampah  dengan  membuat  ladang  di  tanah  kemudian  sampah  dimasukkan  dan ditimbun dengan tanah.
2.  Dibakar (inceneration), yaitu memusnahkan sampah dengan jalan membakar di dalam tungku pembakaran (incenerator).
3.  Dijadikan  pupuk  (composting),  yaitu  pengolahan  sampah  menjadi  pupuk  (kompos)  khususnya  untuk  sampah  organik daun-daunan, sisa makanan, dan sampah lain yang dapat membusuk. Di daerah pedesaan hal ini sudah biasa, sedangkan di  daerah  perkotaan  hal  ini  perlu  dibudayakan.  Apabila  setiap  rumah  tangga  dibiasakan  untuk  memisahkan  sampah organik dengan an-organik, kemudian sampah organik diolah menjadi pupuk tanaman dapat dijual atau dipakai sendiri. Sedangkan  sampah  an-organik  dibuang  dan  akan  segera  dipungut  oleh  pemulung.  Dengan  demikian  maka  masalah sampah akan berkurang.
4.  Penghancuran  (pulverization)  Beberapa  kota  besar  di  Indonesia  telah  memiliki  mobil  pengumpul  sampah  yang dilengkapi  alat  pelumat  sampah.  Sampah  yang  berasal  dari  bak-bak  penampungan  langsung  dihancurkan  menjadi potongan- potongan kecil sehingga lebih ringkas. Sampah  yang telah dilumatkan dapat dimanfaatkan untuk  menimpun permukaan tanah yang rendah. Selain itu juga bisa dibuang ke laut tanpa menimbulkan pencemaran.
5.  Makanan  ternak  (hogfeeding)  Sampah  organik  seperti  sayuran,  ampas  tapioka,  dan  ampas  tahu  dapat  dimanfaatkan sebagai makanan ternak.
6.  Pemanfaatan  ulang  (recycling)  Sampah-sampah  yang  sekiranya  masih  bisa  diolah,  dipungut,  dan  dikumpulkan. Contohnya  adalah  kertas,  pecahan  kasa,  botol  bekas,  logam,  dan  plastik.  Sampah-sampah  semacam  ini  dapat  dibuat kembali menjadi karton, kardus pembungkus, alat-alat perangkat rumah tangga dari plastik dan kaca. Tetapi perlu diingat jangan  sampai  sampah  demikian  dimanfaatkan  atau  termanfaatkan  lagi.  Misalnya,  kertas-kertas  dari  tempat  sampah dimanfaatkan begitu saja untuk membungkus kudapan atau makanan. Hal ini membahayakan bagi kesehatan.
Peran  Pemerintah  sangat  di  butuhkan  dalam  kegiatan  menetapkan  kebijakan,  melaksanakan  pengelolaan  sampah  yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama dalam pengelolaan sampah, pembinaan, dan  pengawasan  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  sampah;  dan  menetapkan  kebijakan  penyelesaian  perselisihan antar  daerah  dalam  pengelolaan  sampah,memberikan  insentif/penghargaan  kepada  lembaga  maupun  perseorangan  yang melakukan  inovasi  serta  memberi  contoh  dan  teladan  dalam  penanganan  sampah.  Selain  peran  diatas,  pemerintah  juga diharapkan  untuk  aktif  mengedukasi  masyarakat  untuk  lebih  peduli  terhadap  kesehatan  lingkungan  serta  lebih  disiplin  dalam membuang  sampah. Pemerintah  terutama  ditingkat  daerah  sangat  perlu  untuk  mensosialisikan  tentang  dampak  negatif  dari membuang  sampah  sembarangan.  Sangat  penting  juga  untuk  mengedukasi  masyarakat  tentang  bagaimana  mengelola  sampah, dari memisahkan antara sampah organik dan anorganik, meminimalisasir produksi sampah serta pengelolaan sampah yang tepat. Pemerintah juga memiliki wewenang untuk membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sampah.
Beberapa daerah sudah sangat  maju dalam  membuat Perda. Namun, banyak  sekali Perda  yang telah dibuat di suatu daerah hanya  menjadi  dokumen  hukum  tanpa  atau  minim  implementasi.  Sebagai  contoh,  sebuah  kabupaten  memiliki  Perda  terkait perempuan  dan  anak  yang  sangat  lengkap,  namun  masih  sedikit  implementasi.  Hal  serupa  terjadi  di  sebuah  kota,  dimana pemerintah  dan  DPRD  telah  mengesahkan  sejumlah  Perda  mengenai  hak  dan  perlindungan  perempuan  dan  anak,  namun pelaksanaan  perda  tersebut  belum  terlihat.  Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah  penataan  dan  pengarsipan  dokumen  Perda agar mudah ditelusuri dan diakses oleh pihak yang membutuhkan.
Beberapa faktor yang menjadi penyebab lemahnya implementasi Perda yang telah disahkan, antara lain:
1. Masih terbatasnya kemampuan dalam membuat Perda. Dalam beberapa kasus, banyak Perda yang meniru Perda di daerah lain, tanpa menyesuaikan dengan situasi lokal di daerah tersebut. Hal ini berdampak pada sulitnya pelaksanaan suatu Perda karena ketidaksesuaian situasi dan kondisi setiap daerah.
2. Ketidaksesuaian  Perda  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  daerah.  Hal  ini  berdampak  pada  timbulnya  Perda  yang diskriminatif  SARA.  Dalam  beberapa  kasus  lain,  pembuatan  Perda  tidak  sesuai  rencana  dan  tidak  disepakati  dalam Properda (Program Peraturan Daerah) atau Prolega (Program Legislasi Daerah).
3. Kurangnya pemahaman substansi dan konteks Perda oleh pembuat kebijakan, baik pemerintah daerah, DPRD maupun tim yang  ditunjuk.  Hal  ini  terlihat  dari  jumlah  Perda  yang  dibatalkan  sepanjang  tahun  2010-2014,  yaitu  1.501  Perda  oleh pemerintah pusat.
Dalam hal ini perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pengimplementasian Peraturan Daerah .Partisipasi itu berproses dan untuk  membedakan  prosesnya  dibuatlah  tangga/tingkatan  partisipasi.  Tingkat  partisipasi  ini  digunakan  sebagai  dasar  untuk

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
melakukan  pembobotan  terhadap  tolok  ukur  tingkat  partisipasi  masyarakat.  Konsep  tingkat  partisipasi  dari  berbagai  teori  dan pengalaman  dalam  bidang  perencanaan  partisipatif.  Tingkatan  Partisipasi  yaitu.  Melihat  dari  pengalaman  praktis  dari perencanaan partisipatif di beberapa kawasan Indonesia, partisipasi masyarakar menjadi 3 bagian yaitu:
1.  Tinggi Inisiatif datang dari  masyarakat dan dilakukan secara  mandiri  mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan  hingga pemeliharaan  hasil  pembangunan.  Masyarakat  tidak  hanya  ikut  merumuskan  program,  akan  tetapi  juga  menentukan program-program yang akan dilaksanakan
2.  Sedang  Masyarakat  sudah  ikut  berpartisipasi,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  masih  didominasi  golongan  tertentu Masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya, akan tetapi masih terbatas pada masalah keseharian
3.  Rendah  Masyarakat  hanya  menyaksikan  kegiatan  proyek  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Masyarakat  dapat  memberikan masukan baik secara langsung atau  melalui  media  massa, akan tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan saja. Masyarakat masih  sangat  bergantung  kepada  dana  dari  pihak  lain  sehingga  apabila  dana  berhenti  maka  kegiatan  secara  stimulan  akan terhenti juga.
Dalam  membahas  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  maka  yang  dimaksud  adalah  keadaan  yang  berlaku  pada  waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertingkatan (hierarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman, sebagai hukum  yang  berlaku  disini  dan  kini.  Sedangkan  tafsiran  klasik  hukum  positif,  ialah  hukum  yang  dibuat  atau  ditetapkan  oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya. Dari pengertian hukum positif secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui lembaga negara atau  pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk  menetapkan  hukum  yang  mana  yang  perlu  di  ganti,  atau  yang  perlu  dirubah,  atau hukum  yang  mana perlu dipertahankan, atau hukum  yang  mana  yang perlu diatur atau  dikeluarkan agar dengan  kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan terwujud. 6
Beberapa daerah sudah sangat  maju dalam  membuat Perda. Namun, banyak  sekali Perda  yang telah dibuat di suatu daerah hanya  menjadi  dokumen  hukum  tanpa  atau  minim  implementasi.  Sebagai  contoh,  sebuah  kabupaten  memiliki  Perda  terkait perempuan  dan  anak  yang  sangat  lengkap,  namun  masih  sedikit  implementasi.  Hal  serupa  terjadi  di  sebuah  kota,  dimana pemerintah  dan  DPRD  telah  mengesahkan  sejumlah  Perda  mengenai  hak  dan  perlindungan  perempuan  dan  anak,  namun pelaksanaan  perda  tersebut  belum  terlihat.  Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah  penataan  dan  pengarsipan  dokumen  Perda agar mudah ditelusuri dan diakses oleh pihak yang membutuhkan.
Beberapa faktor yang menjadi penyebab lemahnya implementasi Perda yang telah disahkan, antara lain:
1.  Masih terbatasnya  kemampuan dalam  membuat Perda. Dalam beberapa kasus, banyak Perda yang  meniru Perda di daerah lain, tanpa menyesuaikan dengan situasi lokal di daerah tersebut. Hal ini berdampak pada sulitnya pelaksanaan suatu Perda karena ketidaksesuaian situasi dan kondisi setiap daerah.
2.  Ketidaksesuaian  Perda  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  daerah.  Hal  ini  berdampak  pada  timbulnya  Perda  yang diskriminatif SARA. Dalam beberapa kasus lain, pembuatan Perda tidak sesuai rencana dan tidak disepakati dalam Properda (Program Peraturan Daerah) atau Prolega (Program Legislasi Daerah).
3.  Kurangnya pemahaman substansi dan konteks Perda oleh pembuat kebijakan, baik pemerintah daerah, DPRD maupun tim yang  ditunjuk.  Hal  ini  terlihat  dari  jumlah  Perda  yang  dibatalkan  sepanjang  tahun  2010-2014,  yaitu  1.501  Perda  oleh pemerintah pusat.
Implementasi  merupakan  hal  yang  berat  dalam  proses  kebijakan  karena  di  tahap  ini  masalah-masalah  yang  kadang  tidak dijumpai  dalam  konsep  dapat  muncul  di  lapangan  Impelementasi  kebijakan.Peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun  Nomor  3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2012  Tentang  pengelolaan  (  Selanjutnya  disebut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tantang Pengelolaan Sampah) merupakan kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh pihak terkait  khususnya  oleh  pembuat  keputusan  dan  masyarakat.  Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  dirumuskan  untuk mengetahui bagaimana impelementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah maka dijelaskan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

## Kepentingan Kelompok Sasaran
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  partisipasi  masyarakat  terhadap  implementasi  kebijakan  peraturan  Daerah  Kabupaten Madiun Tentang  Pengelolaan Sampah sangat mendukung. Kegiatan partisipasi masyarakat dalam penge- lolaan sampah mulai dari pengurangan, pemanfaatan kembali dan daur ulang yang dilakukan masyarakat dapat membantu petugas pengelola sampah, yang sebenarnya sudah di jelaskan di dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  dalam  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan  sampah  sejenis  sampah  rumah  tangga
6 Mawardi. “Presidential Treshold UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu” dalam Skripsi Sarjana Hukum (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia) hlm 12

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”. 7 Selain itu, partisipasi masyarakat juga terwujud dalam program bank sampah yang berada di Kabupaten Madiun. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Bank Sampah yang  berada  di  kabupaten  Madiun  berjumlah  219  kelompok  bank  sampah  dan  yang  aktif  dalam  setiap  bulan  nya  147  bank sampah.

## Pelaksanaan Kebijakan
Hasil penelitian  mene-  mukan bahwa  Dinas sebagai implementator kebijakan pengelolaan sampah  yaitu Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun sudah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan yang ada serta mengkomunikasikan dan menerapakan di masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah. 8 Di  dalam  pasal  8  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun  Tentang  Pengelolaan  Sampah  tekait  Hak  yang  dimiliki  masyarakat disebutkan sebagai berikut :
1)  Mendapatkan  pelayanan  dalam  pengelolaan  sampah  secara  baik  dan  berwawasan  lingkungan  dari  pemerintah  daerah  dan atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
2)  Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
3)  Memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4)  Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sam- pah dan;
5)  Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanak- an pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan luas.
Partisipasi  masyarakat  juga  dijaring  dengan  baik  dalam  pengelolaan  sampah  mulai  dari  pemerintah  terendah  dan  terdekat yaitu  pemeritah  desa  sudah  dijalanka  dan  disosialisasikan  dengan  bank  sampah  yang  di  dalam  program  kerja  bank  sampah terdapat  banyak  sekali  program  yang  mendukung  untuk  pengurangan,  peman-  faatan  dan  pengelolaan  sampah.Peningkatan jumlah  sampah  yang  dihasilkan  juga  akan  sebanding  linier  dengan  peningkatan  jumlah  penduduk,  hal  ini  karena  adanya pertumbuhan  ekonomi,  dimana  akan  meningkatkan  sisa  dari  aktivitas  ekonomi,  baik  produksi,  konsumsi,  maupun  sisa  proses alam  yang  tidak  digunakan.  Selama  ini  sebagian  besar  masyarakat  masih  memandang  sampah  sebagai  barang  sisa  yang  tidak berguna,  bukan  sebagai  sumber  daya  yang  perlu  dimanfaatkan.  Persepsi  ini  kurang  tepat  karena  sampah  berpotensi  sebagai sumber  daya  yang  dapat  dimanfaatkan. Paradigma  baru  memandang  sampah  sebagai  sumber  daya  yang  mempunyai  nilai ekonomi  dan  dapat  dimanfaatkan,  misalnya,  untuk  energi,  kompos,  pupuk  maupun  untuk  bahan  baku  industri.  Dalam pengelolaan sampah ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu:
a.  Mengurangi
Artinya meminimalisasi barang atau material yang dipergunakan karena semakin banyak menggunakan material, maka akan semakin banyak sampah yang dihasilkan.
b. Menggunakan kembali
Yaitu memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali dan menghindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai, atau sekali buang.
c.  Mendaur ulang
Yaitu  barang-barang  yang  sudah  tidak  berguna  didaur  ulang  lagi.  Meskipun  tidak  semua  barang  bisa  didaur  ulang,  tetapi saat ini sudah banyak industri tidak resmi (informal) dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah sebagai bahan dasar.
d. Mengganti
Teliti  barang  yang  dipakai  sehari-hari  dengan  mengganti  barang-  barang  yang  hanya  bisa  dipakai  sekali  dengan  barang yang lebih tahan lama.
Masyarakat pada umumnya mengelola sampah bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Meskipun ada beberapa usaha yang telah berlangsung di TPA untuk  mengurangi volume sampah, seperti telah dilakukan pemilihan oleh pemulung untuk sampah  yang dapat didaur ulang. 9
Terhadap sampah  yang  mudah busuk telah dilakukan usaha pengomposan. Namun usaha-usaha tersebut  masih  menyisakan sampah  yang  hraus  dikelola  dengan  biaya  cukup  tinggi  dan  ahan  yang  luas.  Penanganan  sisa  sampah  di  TPA  sampai  saat  ini masih  dengan  cara  pembakaran  baik  dengan  insenerator  atau  pembakaran  ditempat  terbuka  dan  open  dumping  dengan pembusukan  secara  alami.  Hal  ini  menimbulkan  permasalahan  baru  bagi  lingkungan,  yaitu  pencemaran  tanah,  air,  dan  udara. Disamping  itu,  pengelolaan  sampah  yang  tidak  sesuai  dengan  metode  dan  teknik  pengelolaan  sampah  yang  berwawasan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
7 Dunn, William N. 2001, Analisis Kebijaksanaan Publik, Disunting dan di Indonesiakan oleh Dr. Muhajir Darwin, Hanindita Graha Widia Yogyakarta hlm 4
8 Kartika Dwijayanti, Lukman Arif, “Implementasi Pengelolaan Sampah Pada Pemrosesan Akhir”, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 14, No.4, 2023.hlm 9
9 Mahyudin, R. P. Kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Jukung Jurnal Teknik Lingkungan,2017, 3(1). hlm 2

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, masyarakat berperan penting  dalam  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Madiun  .  Pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  merupakan  pengelolaan sampah  yang  melibatkan  seluruh  lapisan  masyarakat.  Masyarakat  dilibatkan  pada  pengelolaan  sampah  dengan  tujuan  agar mayarakat  menyadari  bahwa  permasalahan  sampah  merupakan  tanggung  jawab  seluruh  lapisan  masyarakat.Peran  serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dimaksud adalah dengan tindakan masyarakat, langsung atau tidak langsung yang membantu mengurangi tugas pengelola kebersihan dalam pengelolaan persampahan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah  di  Kabupaten  Madiun  dibagi  dalam  dua  bentuk  yaitu  peran  serta  pada  pembiayaan  dan  peran  serta  pada  teknis operasional pengelolaan.
Peran  serta  masyarakat  didalam  pengelolaan  persampahan  sangat  diperlukan  yang  meliputi  partisipasi  masyarakat  dalam pemeliharaan  lingkungan,  membayar  retribusi  kebersihan  serta  pengadaan  secara  swadaya  berupa  tempat  sampah  dan  becak sampah  atau  gerobak  sampah.  Peran  serta  masyarakat  dalam  penataan  ruang  kawasan  perkotaan  merupakan  keharusan  agar berbagai ide dan aspirasi pemerintah dapat terlaksana secara adil dan seimbang, termasuk bagi masyarakat perkotaan.
Dalam Pasal 20-22 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah mengatur : 10 Peran masyarakat dalam
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a.  pemberian usul, pertimbangan, dan saran  kepada Pemerintah Daerah;
b.  perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan/atau
c.  pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi :
a.  menjaga kebersihan lingkungan;
b.  aktif dalam kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah.
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan cara :
a.  menyampaikan informasi, laporan, saran dan/atau kritik berkaitan dengan pengelolaan sampah;
b.  menumbuh kembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  Dinas  sebagai  implementator  kebijakan  pengelolaan  sampah  yaitu  Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun sudah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan yang ada serta mengkomunikasikan dan  menerapakan  di  masyarakat  sesuai  dengan peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun  Tentang  Penge- lolaan  Sampah.  dinas terkait sudah melakukan tugas nya dengan baik, memberikan pelayanan terkait dengan pengelolaan sampah, pelati- han dalam pengelolaan sam- pah, edukasi dan sosialiasi pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat juga dijaring dengan baik dalam pe- ngelolaan  sampah  mulai  dari  pemerintah  terendah  dan  terdekat  yaitu  pemeritah  desa  sudah  dijalanka  dan  disosialisasikan dengan  bank  sampah  yang  di  dalam  program  kerja  bank  sampah  terdapat  banyak  sekali  program  yang  mendukung  untuk pengurangan,  pemanfaatan  dan  pengelolaan  sampah.  Dalam  hal  ini  peran  masyarakat  sangat  penting  dalam  implementasi Peraturan  Daerah  ini  khususnya  dalam  implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun  Nomor  3  Tahun  2012  tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Madiun. 11

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## KESIMPULAN
Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun  Nomor  3  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Sampah  adalah  mengubah paradigma  pengelolaan  sampah  yang  awalnya  bertumpu  pada  pendekatan  akhir  diganti  dengan  paradigma  baru  pengeloaan sampah  yang  memandang  sampah  sebagai  sumber  daya  yang  mempunyai  nilai  ekonomi  dan  dapat  dimanfaatkan. Merealisasikan  pemenuhan  hak  dasar  masyarakat  untuk  mendapat  lingkungan  hidup  yang  sehat.  Hal  ini  perlu  diatur pelaksanaannya  agar  tercipta  pengelolaan  sampah  yang  dapat  meningkatkan  kesehatan  masyarakat  dan  kualitas  lingkungan. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah  Peran Serta Masyarakat dalam pembuangan sampah  di  Kabupaten  Madiun  bergantung  pada  regulasi  yang  mengatur  tentang  sampah  di  daerah  tersebut.  Selain  itu,  peran serta  masyarakat  juga  dapat  didasarkan  pada  keinginan  pribadi  untuk  menjaga  lingkungan,  dan  atau  ingin  memelihara lingkungan  tersebut.  peran  masyarakat  dalam  pengolahan  sampah  sangat  membantu  meminimalisir  sampah-sampah  yang berada  disekitar  lingkungan  Kabupaten  Madiun.  Peran  yang  dimaksud  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun  Nomor  3 Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Sampah  adalah  peran  aktif  dimana  masyarakat  sangat  aktif  dalam  berpartisipasi  terhadap sampah menjaga kebersihan lingkungan, aktif dalam kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah. Selain memungutnya masyarakat pentadu juga aktif dalam pemilahan sampah. selain peran aktif terdapat juga peran partisipasif dimana  masyarakat  pentadu  melakukan  pengolahan  hanya  dalam  keadaan  tertentu  atau  hanya  berdasarkan  kebutuahan,
10 Pasal 20-22 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
11 Hasil Wawancara Dengan Ibu Siyam Staff Dinas Lingkungan Hidup Kab Madiun, Tanggal 15 Januari 2024 Pukul 08.56 WIB

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
pengolahan  yang dimaksud dalam peran ini  yaitu  mengolah sampah  menjadi suatu  keterampilan, beberapa keterampilan  yang dihasilkan dari pengolahan sampah oleh merupakan salah satu cara mengurangi sampah di Kabupaten Madiun.

## SARAN
Hendaknya Implementasi kebijakan pengelolaan sampah membutuhkan kolaborasi dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Pastinya untuk melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dan meningkatkan beberapa hal mulai dari edukasi dan kesadaran masyarakat.

## DAFTAR  PUSTAKA

## A. Buku
Ali Zainudin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika Offset, Jakarta,
Balilatfo.  2019.  BUMDes  Pengelolaan  Sampah  di  Desa  Paksebali  Klungkung.  Jakarta:  Kementerian  Desa  PDT  dan Transmigrasi.
Djualeka, Devi Rahayu, 2019, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya,
Dunn, William N. 2001, Analisis Kebijaksanaan Publik , Disunting dan di Indonesiakan oleh Dr. Muhajir Darwin, Hanindita Graha Widia Yogyakarta
Mawardi. 2018 “Presidential Treshold UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu” Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia .
Soejono dan H.Abdurahman,2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta .

## B. Jurnal
Mahyudin, R. P. Kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Jukung Jurnal Teknik Lingkungan,2017, 3(1).
Kartika Dwijayanti, Lukman Arif, “Implementasi Pengelolaan Sampah Pada Pemrosesan Akhir”, Jurnal Kebijakan Publik, 2023, Vol. 14, No.4, .
Suryani, A. S. Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang). Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial , 2014 5 (1), 71-84.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peratiran  Daerah  Nomor  3  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan  Sampah  Sebagaimana  Telah  Dirubah  Dengan  Peraturan  Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

## D. Wawancara
Hasil Wawancara Dengan Ibu Siyam Staff Dinas Lingkungan Hidup Kab Madiun, Tanggal 15 Januari 2024 Pukul 08.56 WIB