## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Oleh: Pebri Hansen Hutasoit 1)
Tatang Sofyan 2)
Alusianto Hamonangan 3)
Rudolf Silaban 4)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3,4)
E-mail : hansenhutasoit01@gmail.com 1)
tatangsofyan1312@gmail.com 2) alusiantoh710@gmail.com 3)
missthary35@gmail.com 4)

## ABSTRACT
The  high  rate  of  narcotics  circulation  in  Indonesia  cannot  be  denied,  due  to  the  lack  of assistance or reports from the public regarding narcotics crimes around them.  Even though Narcotics  Crime,  often  occurs  around  the  community  itself.  To  reduce  the  number  of narcotics circulation that occurs in Indonesia, participation from the community is needed, to assist the performance of the Police and BNN to uncover and reduce the number of narcotics circulation.  Therefore,  the  community  must  be  given  socialization  and  education,  that everyone who knows and reports the existence of narcotics abuse, will be given protection for himself by law, through the police, BNN and LPSK. With education and socialization to the public, it is hoped that it can suppress and help the circulation of narcotics in Indonesia, so that the title of my scientific article is "Legal Protection Against Narcotics Crime Reporters" to explain in detail about the Law Regulating Legal Protection for the Community reporting drug offences.
Keywords: Protection, Law

## ABSTRAK
Tingginya angka peredaran narkotika di  Indonesia tidak bisa di pungkiri, karena minim nya bantuan  atau  laporan  dari  masyarakat  terkait  adanya  tindak  pidana  narkotika  yang  ada  di sekitar  mereka.  Padahal  Tindak  Pidana  Narkotika,  kerap  terjadi  di  sekitar  lingkungan masyarakat itu sendiri. Untuk menekan angka peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia, sangat dibutuhkan peran serta dari masyarakat, untuk membantu kinerja Kepolisian dan BNN untuk mengungkap dan menekan angka pedaran narkotika. Oleh karena itu Masyarakat harus diberikan  sosialisasi  dan  edukasi,  bahwa  setiap  orang  yang  mengetahui  dan  melaporkan adanya  penyalahgunaan  narkotika,  akan  di  beri  perlindungan  kepada  dirinya  oleh  Undang- undang, melalui Kepolisian, BNN dan LPSK. Dengan adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat,  diharapkan  dapat  menekan  dan  membantu  angka  peredaran  narkotika  di Indonesia,  Sehingga  pemilihan  Judul  Artikel  Ilmiah  saya  ini  adalah  “Perlindungan  Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika” untuk menjelaskan secara rinci tentang Undang- Undang Yang Mengatur perlindungan Hukum bagi Masyarakat  yang melapor tindak pidana narkotika.
Kata Kunci : Perlindungan,  Hukum.

## 1. PENDAHULUAN
Narkotika  adalah  obat  maupun  zat bisa  yang  bersifat  alami,  sintetis,  bahkan semi  sintetis  yang  dapat  mengakibatkan efek turunnya kesadaran, membuat halusinasi, serta meningkatkan daya rangsang. Narkotika sendiri sangat dibutuhkan, baik untuk pengobatan ataupun untuk memperluas ilmu pengetahuan, sehingga tata cara penggunaan  nya  harus  resmi,  dan  diawasi langsung  oleh  dokter  maupun  apoteker. Penyalahgunaan  Narkotika  adalah  sebuah tindak  kriminal  dan  penyelewengan  yang membahayakan  keselamatan  secara  fisik maupun  jiwa  si  pengguna  dan  juga terhadap masyarakat di lingkungan disekitar pengguna. Jika kejahatan ini tidak kita  berantas  secara  bersama  di  pastikan akan  banyak  korban  berjatuhan  ,  terutama kalangan muda. Melonjaknya penyalahgunaan    Narkotika  umumnya disebabkan 2 kemungkinan, di antara lain : 1. Pendapatan yang menjamin kemakmuran  bagi  para  bandar  terutama produsen,  sedangkan  untuk    pemakai narkotika  menjanjikan  ketenangan  hidup, dan beban pikiran terabaikan.
Narkotika  itu  juga  memberikan  janji  tidak adanya rasa takut akan tertangkap, bahkan akan menciptakan rasa keberanian. Faktanya penggunaan narkotika yang tidak terawasi  oleh  dokter,  mengakibatkan  efek yang  sangat  berbahaya  karena  dipastikan
pengguna  akan  ketergantungan  dan  akan menghalalkan segara upaya untuk mendapatkan narkotika tanpa memperdulikan  akibat  hukum,  akibat sosial.  Mengikuti  perkembangan  zaman tindak  pidana  narkotika  di  Indonesia  kian meningkat  dan  ini  menjadi  salah  satu konsentrasi masyarakat yang selalu membahas serta mempublikasikan, Pemerintah  juga  melaksanakan  kontrol pengawasan  kepada  semua  kegiatan  yang berkaitan  langsung  dengan  Narkotika. Pengamatan  itu  mencakup  :  kebutuhan narkotika  bagi  kepentingan  pelayanan kesehatan masyarakat atau untuk mengembang sains dan teknologi,  dan alat yang  kemungkinan  dapat  disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, penyalahgunaan  narkoba  dan  peredaran gelap  di  Nusantara  ini  sudah  melampaui batas.  Pecandu obat  terlarang  di  Indonesia sudah melewati angka 5juta lebih masyarakat  Indonesia  patut  memperoleh gelar  siaga  satu  obat  terlarang.  Daratan yang  luas  dan  tingginya  angka  kepadatan penduduk  yang  banyak  membuat  Negara ini  menjanjikan  untuk  suatu  perdagangan obat  terlarang  khususnya  di  daerah ASEAN.  Kejadian  ini    adalah  salah  satu bahaya serius dan bila tidak diatasi dengan segera dan di antisipasi akan menyebabkan dampak bahaya yang besar bagi bangsa ini terutama bagi anak muda generasi penerus bangsa ini. Narkoba sampai saat ini masih
terus  menghantui  kita,  terlebih  kalangan remaja  yang rentan dari pengaruh narkoba karena peredaran yang  sangat  mudah  ditemukan.  Hal tersebut lah yang menjadi salah satu faktor banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.Bagaikan dua sisi mata uang,  narkoba  dapat  memberikan  manfaat dibidang  kesehatan  untuk  pengobatan  dan sekaligus  dapat  membahayakan  apabila disalahgunakan tidak semestinya.  Dampak positif  atau  negatif  yang  ditimbulkan
narkoba, tergantung tujuan penggunaannya.              Bukti  dari  Semakin tingginya peredaran narkotika di Indonesia, bisa kita lihat  dari data  yang di sajikan  oleh  BNN  pada  acara  Hari  Anti Narkotika  Internasional,  Periode  2021 sampai  pertengahan  2022,  BNN  RI bersinergi  dengan  Polri,  TNI  dan  Bea Cukai,  berhasil  mengungkap  lima  puluh ribu lebih kasus tindak pidana narkotika.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Masalah sehubungan dengan jaminan  keselamatan  untuk  pelapor  tindak pidana  narkotika  pada  tahap  pemeriksaan adalah suatu upaya Negara dalam melaksanakan  literatur  undang-undang yang produktif dan untuk mendesain ulang organisasi  hukum  yang  dijunjung  tinggi oleh  sumber  daya  manusia  dan  kesadaran masyarakat  akan  hukum  yang  terus berkembang,  di  samping  peningkatan materi hukum yang berlaku yang terkoordinasi  dan  terus  berubah  sesuai permintaan  kebutuhan  yang  ada,  Sumber dari    segala  peraturan  di  Indonesia  adalah Pancasila,  dan  sekaligus  menjadi  premis peraturan  positif  di  Indonesia  dan  intisari pola pikir hukum positif di Indonesia yang menjadi  alasan  untuk  membicarakan  isu- isu  yang  berkaitan  dengan  keamanan pelapor tindak pidana khususnya narkotika.  Soal  jaminan  perlindungan terhadap mereka yang mengungkap
pelanggaran  narkotika  merupakan  salah satu  bentuk  perbaikan  bidang  legitimasi dalam  rangka  menjaga  keamanan  dan ketertiban,  sebagaimana  ditegaskan  dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945”
“  Segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjungjung hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan tidak ada kecualinya”. Kewenangan pemerintah yang menjalankan  jalannya  pemerintahan  terus diupayakan  agar  kepastian  hukum  di Indonesia  dibuat  dengan  tepat,  sehingga terbentuk  produk  hukum  yang  dibingkai sebagai amanat dari UUD 1945. Salah satu unsur  hukum  yang  mengatur  upaya otoritas  Pemerintah  untuk  memberikan keamanan  yang  resmi  kepada  saksi  dan korban tindak pidana narkotika di Indonesia.  Pengaturan  yang  sah  dari
pedoman ini diatur dalam Peraturan No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 100,  dan  dalam  Peraturan  Nomor  31 Tahun  2014  tentang  LPSK  dalam  Pasal  1 ayat 5.
Sesuai  dengan  pengaturan  Pasal  10 Peraturan  Nomor  31  Tahun  2014  tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang pada dasarnya  mengatur  bahwa  saksi  korban, saksi  pelaku  atau  pihak  yang  berpotensi mengungkap  tidak  dapat  didakwa  secara hukum,  baik  perdata  maupun  pidana, selama  pernyataan  atau  laporan  yang diberikan  sedang  atau  telah  diberikan. kecuali  jika  pernyataan  atau  laporan tersebut  tidak diberikan  dengan tulus. Jika ada  masyarakat  yang  perlu  melakukan langkah  hukum  Dengan  asumsi  ada individu  yang  ingin  melakukan  tindakan hukum  terhadap  Saksi,  Korban,  atau  saksi pelapor , perlindungan harus ditangguhkan sampai  pernyataan  dan  laporan  diberikan. berakhir  dan  memiliki  kekuatan  sah  dan tetap.
Masih  banyak  ditemui  masyarakat  yang melihat sesuatu peristiwa enggan melaporkan  sebab  masyarakat  takut  akan menjadi korban atau mendapatkan ancaman  kekerasan.  Semua  ini  terjadi akibat ketidakjelasan jaminan keselamatan bagi  pelapor  yang  ingin  memberikan  atau membagikan data yang dimilikinya. apalagi,  keistimewaan  yang  didapat  oleh pelapor  ,  saat  ini  belum  dijalankan.  Jelas,
keadaan sekarang ini tidak boleh dibiarkan menunggu. Masyarakat umum harus didorong  untuk  memberikan  data  tentang penyalahgunaan  narkotika  yang  mereka dengar, lihat dan alami. Karena tugas saksi dalam penegakan hukum merupakan salah satu strategi dalam memperoleh kebenaran sesungguhnya  dalam  membuktikan  suatu pelanggaran  pidana,  Didalam  UU  Nomor 31  tahun  2014  pengertian  saksi  berbeda jika  dikonversi  dengan  pemahaman  saksi yang didalam KUHAP. perbedaan tersebut adalah dalam bentuk perlindungan, dimana di  dalam  KUHP  saksi  itu  dilindungi setelah  kasus  masuk  ke  dalam  tahap penyidikan, sedangkan di dalam UU LPSK saksi  di  lindungi  mulai  dari  tahap penyelidikan,  dalam  hal  memanfaatkan pengertian  saksi    dengan  memanfaatkan pengertian  KUHP,  maka  akan  membatasi perlindungan  saksi  yang  memiliki  status pelapor atau pengadu. Hal ini karena pada umumnya  ada  individu  pelapor  bukan merupakan  individu  yang    mendengar, melihat  atau  mengalami  sendiri  kasus pelanggar hukum, bahkan dengan demikian sulit diterapkan untuk melindungi individu yang merinci. demonstrasi  kriminal.  peredaran  narkotika di Indonesia termasuk peredaran narkotika yang  tinggi,  sehingga  sangat  dibutuhkan laporan-laporan  dari  masyarakat  untuk membantu  kepolisian  dalam  mengungkap kasus-kasus narkotika. Namun demikian
UU  Nomor  31  Tahun  2014      landasan hukumnya  kurang    kuat  untuk  melindungi pelapor.  Di  Negara  kita  ini,  ada  beberapa undang-undang  yang  mengatur  tentang jaminan keselamatan pelapordi antaranya . yaitu . UU . No.35 tahun2009
Tentang . Narkotika . pasal 100 . yang . berisi:Saksi, . pelapor, . penyidik, 0 penuntut . u mum, . dan hakim yang memeriksa .. perkara ...... tindak .. pidanaNark otika .. dan . Prekursor . Narkotika beserta ........ keluarganya . wajib .. diberiPerli ndungan  oleh  negara  dari . ancaman .. yang membahayakan .. diri,jiwa dan/atau hartanya,  baik  sebelum,  selama  maupun sesudah  proses  pemeriksaan  perkara. Selain UU narkotika, pengaturan perlindungan  pelapor  juga  di  lindungi  di UU  perlindungan  saksi  dan  korban    no.31 tahun 2014.

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan Metode penelitian  normatif. Sifat      penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian adalah deskriptif yang bertujuan untuk  menggambarkan  secara  akurat  sifat suatu  individu  kondisi  gejala  atau  suatu kelompok  atau  menentukan  penyebaran gejala  menentukan  ada  hubungan  antara gejala  dengan  gejala  lainnya  di  muka umum.
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yang
bersumber  dari  studi  pustaka  ( library research ), yang  meliputi  data-data . resmi, buku-buku,hasil  dari  penelitian  yang . berwujud . laporan,  dan  lain-lain.  Oleh karenanya,  data  sekunder  yang  dipakai dalam penelitian ini terdiri dari:
1.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan- bahan  hukum  yang  mengikat,  yang berasal dari peraturan perundang- undangan  yang  terkait  dengan  penelitian ini  antara  lain:  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  ( Burgerlijk  Wetboek ), Undang  LPSK  No.  31  Tahun  2014,    UU Narkotika No. 35 Tahun 2009,
2.  Bahan .. hukum  sekunder,  bahan  hukum yang  sifatnya  menjelaskan  bahan  hukum primer,  yaitu  literatur  seperti  majalah  , informasi elektronik, dan .. artikel .. serta .. media .. cetak .... dan buku-buku, yang .. berkaitan dalam penulisan ini.
3.Bahan  hukum  tersier,    bahan  ini merupakan  yang  memberikan  petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus  besar  KBBI  ,  kamus  hukum, ensiklopedia, dan yang dal yang berhubungan dalam penelitian ini.
Data  yang  didapat  dari  penilitan kepustaan  kemudian  di  pilih-pilih  untuk mendapatkan  beberapa  pasal-pasal  yang berkaitan  dengan  permasalahan  tentang artikel  ini  dan  di  gabungkan  secara sistematis agar bertujuan untuk
mendapatkan  hasil  yang  sejalan  dengan permasalahan yang ada didalam artikel ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana

## Narkotika
Mendapatkan  teror  dan  ancaman sangat  sering  menimpa    orang-orang  yang melaporkan  suatu  tindak  pidana,  terlebih lagi jika laporan yang akan diberikan dapat memberatkan orang yang dituduh melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Pada tingkat  dasar,  keamanan  bagi  pelapor pelanggaran khusus harus diberikan kebebasan  yang  dapat  mereka  eksploitasi selama  dalam  proses  penegakan  hukum. Salah satu bentuk apresiasi terhadap orang yang  telah  memberikan  laporan  adalah pengaturan  keamanan,  dan  itu  sesuai dengan Pasal 28 huruf (g) UUD 1945 yang juga  telah  memerintahkan  pentingnya keamanan  bagi  penduduk  sebagai  berikut: :
1.  Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,  dan  harta  benda  yang  dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap . orang .. berhak . untuk .. bebas, dari .. penyiksaan . atau perlakuan . yang merendahkan ... derajat .......... martabat
manusia ... dan ... berhak ... memperoleh suaka .. dari .. negara .. lain. ....
Sebenarnya ... istilah Whistleblower tercipta dari  negara  dimana  penyidik  dan  jaksa umumnya  mengalami  kendala  dalam mengusut dan mengungkap pelaku kejahatan  terkoordinasi  seperti  narkoba yang  sangat  merugikan  negara  dan kepentingan banyak individu.
Pelaksanaan .... perlindungan hukum .. bagi .. whistleblower ..... masih menjadi  perdebatan    karena . semangat untuk . melindungi .. saksi, . korban, .. dan juga . pelapor  sangat .. . tinggi akan  tetapi peraturan yang mengatur mengenai whistleblower ini  belum  memadai  saat pelaksanaan upaya menegakan keadilan. Pengaturan  mengenai  perlindungan  bagi seorang  pelapor  tindak  pidana  tertuang dalam Pasal 99 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika,  menyebutkan bahwa  “di  sidang  pengadilan,  saksi  dan orang  lain  yang  bersangkutan  dengan perkara  tindak  pidana  narkotika  dan Prekursor  Narkotika  yang  sedang  dalam pemeriksaan,  dilarang  menyebutkan  nama dan  alamat  pelapor  atau  hal  yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor”.
Pasal ... tersebut ... memberikan  arti dimana Negara akan memberikan perlindungan .. terhadap .. keselamatan pelapor .. yang .. informasi tindak pidana .. Narkotika, . agar .. nama ... dan
alamat  pelapor ... tidak  diketahui  oleh tersangka. terdakwa, atau jaringannya pada tingkat  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan. Kemudian diatur dalam Pasal 100 UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa : 1.  Saksi,  pelapor,  penyidik,  penuntut umum, dan hakim yang .... memeriksa perkara  tindak  pidana  Narkotika  dan Prekursor  Narkotika  beserta  keluarganya wajib diberi perlindungan oleh Negara dari ancaman  yang  membahayakan  diri,  jiwa, dan/atau  hartanya,  baik  sebelum,  selama maupun  sesudah  proses  pemeriksaan perkara.
2.  Bentuk  Perlindungan Hukum  Bagi

## Pelapor Tindak Pidana Narkotika
Jenis usaha dalam mengangkat dinamika  aktif  masyarakat    daerah  yang berani    mempertimbangkan  membuka tindakan pelanggar hukum sangat penting,  untuk  memberikan  lingkungan yang  menguntungkan,  khususnya  dengan memberikan  keamanan  yang  sah  dan garansi  kesejahteraan  bagi  pelapor  yang mengetahui  suatu  tindak  pidana    dan membantu mengungkap tindakan kriminal  yang terjadi dan melaporkannya ke  kepolisian.  Jaminan  keamanan  dapat diartikan  sebagai  semua  jenis  keamanan yang  diarahkan  dan  dilihat  dari  pedoman yang sah. Jaminan perlindungan yang sah bagi  Pelapor  harus  berlaku  pada  semua tahap  pelaksana  hukum  (pelaporan, penyelidikan,       pemeriksaan, dakwaan,
dan  persidangan)  serta  setelah  interaksi hukum selesai. Pelapor atas pemberitaannya harus mendapatkan jaminan  dan  keamanan  yang  maksimal, sehingga  pelapor  lebih  yakin  dan  berani dalam beraktivitas memberikan informasi atau  laporan  yang  diketahui  nya,  harus ada  jaminan  keamanan  kepada  jiwa  nya dan  keluarganya  bahkan  harta  bendanya. Karena ini dapat mempengaruhi kenyamanan si pelapor dalam memberikan  laporan  dan  kejadian  yang dia  ketahui,  untuk  membantu  memberi titik jelas kepada penyidik atau pengadilan  dalam  memutus  suatu  tindak pidana. Dengan adanya jaminan perlindungan  dan  keamanan  tersebut diharapakan masyarakat sudah  tidak lagi memilik  rasa  ragu-ragu  bahkan    takut untuk  memberitahukan  adanya  tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak  hukum  karena  khawatir  atau takut  jiwanya  mendapat  ancaman  dari keluarga  terlapor  atau  bahkan  orang orang  yang  turut  serta  merasa  dirugikan atas laporan yang di adukan. Di Indonesia sendiri  ada  2  Undang  undang  yang mengatur  tentang  perlindungan  pelapor, di  antaranya  yaitu UU No.35 tahun 2009 Tentang  Narkotika  pasal  100  dan  UU no.31  tahun  2014  Tentang  perlindungan saksi dan korban. Berdasarkan penjelasan tersebut  diatas,  secara  umum  bentuk perlindungan hukum terhadap seorang
pelapor  tindak  pidana  narkotika  ada  3 (tiga)  diantaranya  perlindungan  terhadap fisik dan psikis, perlindungan hukum, dan penghargaan.  Berikut  penjelasan  terkait bentuk perlindungan hukum:
1.  Perlindungan  Terhadap  Fisik  dan Psikis Pelapor Menjadi  seorang  pelapor  tindak  pidana narkotika  merupakan  keputusan  yang sulit  dikarenakan  ancaman    keamanan dan  kenyaman  diri  dan  keluarganya menjadi  terganggu  dan  bahkan  bisa  jadi dalam  keadaan  bahaya.  Apalagi  jika tindak  pidana  yang  diungkapnya  adalah tindak  pidana  narkotika  besar    yang termasuk  dalam extraordinary  crime , dimana  bukan  hanya  pelaku  saja,  akan tetapi  keluarga  dan    jaringan-jaringan pelaku  yang  merasa  dirugikan  dengan adanya laporan tersebut, akan memberikan  ancaman  atau  intimidasi kepada pelapor atau keluarganya.
Pemberian perlindungan  rasa aman yang dapat  diberikan  kepada  pelapor,  dapat berupa  perlindungan  terhadap  fisik  dan psikis  mereka.    Pemberian  perlindungan fisik  .dapat  disesuaikan  dengan  UU  No. 31  Tahun  2014  yang  telah  diatur  dalam Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa Saksi dan Korban Berhak:
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta bendanya,serta  bebas  dari  ancaman  yang berkenaan  dengan  kesaksian  yang  akan,
sedang, atau telah diberikannya;
b.  Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan menentukan  bentuk  perlindungan  dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; d. Mendapat penerjemah;
e.Bebas dari pertanyaan yang menjerat:
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h.  Mendapat informasi dalam  hal terpidana dibebaskan;
i. Dirahasiakan identitasnya; j. Mendapat identitas baru;
k. Mendapat tempat kediaman sementara;
l.  Mendapat  tempat  kediaman  baru.  m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan n. Mendapat nasihat hukum;
o.  Memperoleh  bantuan  biaya  hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau p. Mendapat pendampingan.
2.       Perlindungan Status Hukum pelapor.
Seorang pelapor juga mendapatkan  perlindugan  status  hukum, dimana  jika  pelapor  di  laporkan  oleh pihak  yang  merasa  dirugikan  atau  di cemarkan  nama  baiknya,  maka  laporan terhadap saksi pelapor dihentikan terlebih dahulu,  sampai  kasus  yang  di  laporkan oleh pelapor di putus dipengadilan atau
berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi hal ini tidak berlaku jika dari hasil penyelidikan  dan  penyidikan  di  temukan keterlibatan  saksi  pelapor  ternyata  ikut terlibat  dalam  tindak  pidana  narkotika tersebut,  dengan  kata  lain,  jika  pelapor terlibat  dalam  kasus  tindak  pidana tersebut  maka  si  pelapor  hanya  akan mendapatkan  perlindungan  berupa  rasa aman selama proses pemeriksaan berjalan.  sebagaimana  yang  tertuang dalam Pasal  10 ayat  (1)  dan ayat  (2) UU No. 31 Tahun 2014. Bentuk perlindungan terhadap pelapor dalam kaitannya dengan status  hukum  atas  dirinya  adalah  saksi pelapor  tersebut  tidak  dapat  dituntut secara  hukum  baik  pidana  maupun perdata  atas  laporan,  kesaksian  yang akan,  sedang,  dan/atau  yang  telah diberikan  sepanjang  yang  bersangkutan memberikan kesaksian dan laporan dengan itikad baik. Pengaturan perlindungan terhadap status hukum yang diatur  dalam  pasal  10  ayat  (1)  dan  ayat (2)  UU  No.  31  Tahun  2014,  yang menyatakan bahwa : 1.  Saksi,  Korban,  Saksi  Pelaku,  dan/atau Pelapor  tidak  dapat  dituntut  secara hukum,  baik  pidana maupun perdata atas kesaksian  dan/atau  laporan  yang  akan, sedang,  atau  telah  diberikannya,  kecuali kesaksian atau laporan tersebut  diberikan tidak dengan itikad baik.
2.        Dalam  hal  terdapat  tuntutan  hukum
terhadap  Saksi,  Korban,  Saksi  Pelaku, dan/atau  Pelapor  atas  kesaksian  dan/atau laporan  yang  akan,  sedang,  atau  telah diberikan, tuntutan hukum  tersebut  wajib ditunda  hingga  kasus  yang  ia  laporkan atau  ia  berikan  kesaksian  telah  diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Penerapan konsep protection of cooperating person sebagaimana terdapat dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 merupakan kebijakan hukum pidana ( penal policy ) yang sudah sangat sepantasnya, mengingat ..... untuk pembuktian  suatu  tindak  pidana  yang dilakukan  dengan  modus  operandi  yang canggih,  tersistematis  dan  terorganisir. Penyidik  kepolisian  dalam  mengungkap suatu  tindak  pidana,  sering  mengalami kesulitan untuk pengumpulan data pendukung  seperti  orang  yang  melihat langsung  atau  mendengar  adanya  tindak pidana peredaran obat terlarang. Undang- undang LPSK  Pasal 10 ayat (1)  UU No. 31  Tahun  2014  telah  memberikan seutuhnya  kepada  lembaga  pengawasan saksi  dan  korban,  agar  kesaksian  dari pelapor  tidak  dapat  dituntut  secara hukum,  baik  itu  secara  pidana  maupun perdata.

## 5. SIMPULAN
Bentuk perlindungan hukum kepada orang yang  melaporkan  adanya  tindak  pidana narkotika , Sesuai tugas dan kewenangan
LPSK  yang  tertuang  dalam  dalam  Pasal  1 ayat    (5)  Nomor  31  Tahun  2014,  LPSK bertugas  dan  memiliki  wewenang  dalam memberi  kepastian  perlindungan  hukum bagi    pelapor  tidak  dapat  dilakukan penuntutan secara hukum. Sehingga diharapkan  masyarakat  sudah  tidak  perlu lagi  ragu  atau  takut,  untuk  segera melaporkan jika mengetahui ada pelanggaran  narkotika  di  sekitar  mereka, karena negara menjamin perlindungan baik jiwa  dan  raga,  bahkan  hingga  kepada keluarga  pelapor,  hal  ini  juga  dapat membantu peran penyidik dalam mengungkap    tindak  kejahatan  narkotika, sehingga  dapat  menyelamatkan  bangsa  ini terutama generasi muda, dari narkotika.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Makaro Moh.Taufik, Tindak Pidana
Narkotika , Jakarta : Ghalia
Indonesia, 2003
Moeljatno, Perbuatan Pidana dan
Pertanggungjawaban Dalam
Hukum  Pidana .  Yogyakarta  :  Bina
Aksara, 1983
Sapardjaja  Komariah  E., Ajaran  Melawan
Hukum  Materiil  dalam  Hukum Pidana  Indonesia .  Bandung  :
Alumni, 2002
Wijaya Firman, 2012, Whistle Blower dan
Justice Collaborator Dalam
Perspektif Hukum ,  Penaku, Jakarta
Mulyadi  Lilik, Perlindungan  Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, Bandung , PT ALUMNI 2015
B. Peraturan Perundang- undangan - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang tindak pidana Narkotika.
-  Undang-undang  Nomor  31  tahun  2014 tentang  perlindungan  saksi  dan korban.
C. Sumber Lain
-  Jurnal  Analisis  Hukum,Volume  2,
Nomor 1 April 2019
-  Jurnal  Konstruksi  Hukum.Vol.  1,  No.  2
Maret 2020
- Jurnal Bedah Hukum. -https://kumparan.com/ibnu- syamsu/perlindungan-hukum-bagi- whistleblower
-Kamus  Besar  Bahasa  Indoesia  (KBBI) Online,
https://kbbi.web.id/perlindungan