Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 (31-43) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi Covid-19
Kurnia Sulistiani 1 , Kaslam 2
Program Studi Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang 1
Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2 e-mail: kurniaalkhanzha@gmail.com 1 , etos.kaslam@uin-alauddin.ac.id 2

## Abstrak
Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19)  yang  sedang  terjadi  saat  ini merupakan  permasalahan  dunia.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  ditetapkannya Covid-19 sebagai Pandemi Global oleh WHO. Tujuan penelitian ini adalah mendekripsikan dan menganalisis kebijakan Gubernur Jawa Tengah dalam pencegahan  dan  penanganan  Covid-19.  Metode  penelitian  ini  adalah kualitatif  deskriptif.  Pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  studi pustaka  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  pemerintah Jawa  Tengah  telah  menguarkan  kebijakan  Jogo  Tonggo  dalam  menangani wabah  Covid-19,  namun  faktanya  hingga  saat  ini  permasalahan  belum terselesaikan  dengan  baik.  Salah  satu  faktor  penyebabnya  adalah kurangnya  kesadaran  masyarakat  terhadab  bahaya  wabah  Covid-19, sehingga  dibutuhkan  beberapa  tindakan  seperti  peningkatan  kualitas anggota Jogo Tonggo, adanya evaluasi dan pemilihan media sosial.
Kata Kunci :
Covid-19, Jogo Tongo, Kebijakan Pemerintah, Jawa Tengah

## PENDAHULUAN
Coronavirus merupakan sejenis virus yang sangat  berbahaya  berasal  dari subfamily Orthocronavirinae pada keluarga Corona- viridae dengan Ordo  Nidovirales .  Pada virus  ini  dapat  mengakibatkan  terserang- nya  penyakit  pada  burung  dan  mamalia, termasuk  manusia.  Bagi  manusia,  corona- virus  ini  dapat  menyebabkan  infeksi  pada saluran  pernapasan  mulai  dari  gejala ringan,  misalnya  flu,  demam,  hilangnya rasa  pengecapan  hingga  badan  menjadi lemas.  Infeksi  akan  terus  menjalar  hingga
membentuk  penyakit–penyakit  mematikan seperti  SARS,  MERS  hingga  Covid-19 yang  saat  ini  sedang  melanda  penduduk dunia.
Pada  kondisi  sekarang  ini,  Covid-19 adalah  suatu  wabah  yang  tidak  bisa dianggap  sepele  begitu  saja.  Jika  kita melihat  gejala–gejala  yang  ada,  masyara- kat  umum  akan  menganggapnya  hanya sebatas  penyakit  influenza  dan  demam biasa.  Akan  tetapi  bagi  dunia  kedokteran, virus  ini  sangat  berbahaya  dan  bahkan dapat  mematikan  dalam  kurung  waktu
Kebijakan Jogo Tonggo... | 32
yang  singkat  serta  jika  penderita  yang sembuh  pun  akan  mengalami  kerusakan organ pernafasan permanen dan fungsinya tidak normal lagi seperti semula.
Perkembangan  penularan  virus  ini  sangat signifikan  dan  massif  karena  penyebaran- nya  sudah  mendunia  dan  menyebar keseluruh  benua  sehingga  ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization  (WHO) pada  tanggal  13 Maret  2020 . Penyakit  Covid-19  menjadi permasalahan  dunia  dan  perlu  adanya kerjasama antarnegara dalam penyelesaian bencana sosial ini.
Kasus  pertama  Covid-19  ini  berawal  dari kasus pneumonia di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, yang terjadi pada tanggal 31 Desember  2019.  Berdasarkan  laporan  dari WHO  China  Country  Office ,  penyakit  ini mirip dengan kasus pneumonia yang tidak diketahui  asal  muasalnya.  Penyebaran penyakit  Covid-19  ini  dari  hari  ke  hari semakin  meningkat,  jumlah  orang  yang terinfeksi  mencapai  puluhan  hingga  ratus- an  setiap  harinya,  tergantung  jumlah  tes yang dilakukan oleh setiap negara.
Di  Indonesia,  kasus  Covid-19  baru terdeteksi  pada  tanggal  17  Maret  2020 yang awalnya terkonfirmasi ada dua orang yang  terinfeksi  karena  memiliki  riwayat perjalanan  dari  negara  terjangkit.  Kedua orang  tersebut  dinyatakan  sebagai  Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Hari demi hari kemudian  jumlah  kasus  Covid-19  di Indonesia  terus  mengalami  peningkatan yang cukup tajam, hingga sekarang per 31 mei  2020  penambahan  kasus  Covid-19 perhari  bisa  mencapai  557  kasus  yang
terinfeksi  Covid-19.  Jumlah  kasus  Covid- 19 di  Indonesia per 30  Mei positif 25.773 orang,  sembuh  7.015  orang  dan  yang meninggal 1.573 orang. 1
Penambahan  kasus  Covid-19  yang  sudah tersebar  di  34  provinsi  yang  ada  di Indonesia ini, termasuk pula Provinsi Jawa Tengah  yang  menempati  posisi  ke-5 dengan jumlah kasus Covid-19 per 30 Mei 2020  mencapai  1.434  kasus,  759  orang sembuh dan 97 orang meninggal. Sedangan jumlah Orang Dalam Pemantau- an (ODP) terkait Covid-19 di Jawa Tengah mencapai  35.450.  Hampir  semua  kabupa- ten  di  Provinsi  Jawa  Tengah  tengah terpapar  Covid-19  diantaranya  adalah Kota  Semarang    63  kasus,  Magelang  77 kasus,  Purworejo  37  kasus,  Wonosobo  19 kasus, Banyumas 19 kasus, Purbalingga 25 kasus,  Temanggung  26  kasus,  Cilacap  20 kasus,  Demak  18  kasus,  Banjarnegara  24 kasus,  Sukoharjo  12  kasus,  Salatiga  24 kasus,  Surakarta  8  kasus,  Kudus  3  kasus, Brebes  26  kasus,  Sragen  20  kasus, Karanganyar  6  kasus,  Pemalang  5  kasus, Kebumen  6  kasus,  Batang  19  kasus, Kabupaten Semarang 9 kasus, Boyolali 11 kasus,  Blora  21  kasus,  Kota  Magelang  7 kasus,  Pati  1  kasus  positif  dan  ODP  73, Klaten  positif  7  kasus  dan  153  ODP, Grobogan 5 kasus, Tegal 2 kasus, Jepara 9 kasus, Pekalongan 5 kasus, Kota Pekalongan  4  kasus,  Wonogiri  0  positif dan  ODP  61  orang,  Kendal  2  kasus, Rembang  2  kasus,  Kota    Tegal  0  positif dan  ODP  10  oang.  Dari  semua  kabupaten
1 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19.  “Data  Sebaran”  dalam  https://covid19.go.id/ diakses 31 Mei 2020.
Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 (31-43) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
di  Provinsi  Jawa  Tengah  Kabupaten Magelang  menempati  posisi  pertama kabupaten  yang  terpapar  Covid-19  ter- banyak. 2
Dengan  mengamati  perkembangan  kasus Covid-19  di  setiap  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jawa Tengah setiap harinya  yang selalu  mengalami  peningkatan,  maka  dari itu  perlu  upaya  untuk  mengatasinya. Dalam  hal  ini,  kebijakan–kebijakan  apa saja  yang telah dikeluarkan oleh Pemerin- tah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi wabah  Covid-19  ini.  Salah  satu  kebijakan Pemerintah Jawa Tengah dalam mengatasi Covid-19  yaitu Jogo  Tonggo .  Peneliti bermaksud  mendeskripsikan  dan  meng- analisis kebijakan tersebut. Seberapa efek- tifkah  dalam  upayanya  mencegah  pening- katan  kasus  Covid-19  di  Provinsi  Jawa Tengah.

## KAJIAN PUSTAKA
Lebih lanjut mengenai kebijakan Pemerintah  Provinsi  Jawah  Tengah  dalam menangani wabah Covid-19 dengan program Jogo  Tonggo, berikut  beberapa kajian  Pustaka  yang  dapat  membantu dalam  memetakan  kebijakan-kebijakan apa  saja  yang  telah  dan  belum  dijelaskan oleh penelitian–penelitian terdahulu.
Nur  Rohim  Yunus  dan  Annisa  Rezki dalam  artikelnya  yang  dimuat  di  Jurnal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar‟i
2 Provinsi Jawa Tengah, “Sebaran Kasus COVID-19 Di Jawa Tengah” dalam https://corona.jatengprov.go.id/  diakses  30  Mei 2020.
Fakultas  Syariah  dan  Hukum,  UIN  Syarif Hidayatullah  Jakarta,  berjudul Kebijakan Pemberlakuan  Lockdown  sebagai  Anti- sipasi  dalam  Penyebaran  Corona  Virus Covid-19 mengatakan  bahwa  Indonesia sudah  mengalami  situsi  dan  kondisi dimana kekhawatiran masyarakat terhadap Covid-19  sangat  besar,  oleh  karena  itu diperlukan  kebijakan  pemerintah  untuk melakukan lockdown ,  sebagai  upaya dalam  memutus  rantai  penyebaran  virus corona  Covid-19. 3 Di  dalam  artikel tersebut,  dipaparkan  perkembangan  kasus Covid-19 di Indonesia yang terus mening- kat tajam, kemudian mengarah pada upaya pemerintah  dalam  mengatasinya  dengan cara  mengeluarkan  kebijakan  tentang lockdown selama 14 hari. Selama
lockdown ,  tentunya  masyakarat  diper- hadapkan  oleh  berbagai  masalah,  dalam artikel  ini  dijelaskan  pula  dampak  negatif dan  positif  diberlakukannya  kebijakan lockdown tersebut.

## Luki  Sandra  Amalia  dalam  artikelnya
Menanti  Kebijakan  Ketahanan  Pangan  di Tengah  Pandemi  Covid-19 mengatakan bahwa kebijakan ketahanan pangan merupakan  kunci  dalam  menghadapi pandemi  Covid-19.  Negara  harus  hadir dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya.  Jika  pemerintah  lamban  dalam mengambil  keputusan  di  situasi  darurat pandemic  Covid-19,  maka  masyarakat akan  menjadi  korban . Dalam  Menyusun
3 Nur  Rohim  Yunus  &  Annisa  Rezki, “Kebijakan  Pemberlakuan  Lockdown  sebagai Antisipasi dalam Penyebaran Corona Virus  Covid- 19”, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. Vol. 7 No. 3 (2020), h. 227-238.
Kebijakan Jogo Tonggo... | 34
kebijakan  tentang  ketahanan  pangan, pemerintah  harus  melihat  empat  aspek, yaitu  ketersediaan  pangan,  akses  yang terjangkau,  pemanfaatan  makanan  dan stabilitas pasokan. 4
Abdullah  Ramdhani  dan  Muhammad  Ali Ramdhani dalam artikel jurnalnya mengatakan  bahwa  implementasi  kebija- kan publik sangat dipengaruhi oleh faktor- faktor, seperti aspek kewenangan, sumberdaya,  komunikasi,  dan  disposisi. 5
Dimensi-  dimensi  yang  bisa  dipergunakan untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  kebija- kan-kebijakan  pemerintah  yaitu  konsis- tensi,  transparansi,  akuntabilitas,  keadilan, efektivitas,  dan  efisiensi.  Sementara  itu evaluasi pelaksanaan kebijakan juga sangat  perlu  dilakukan  secara  kompre- hensif  dan  menyeluruh,  seperti  evaluasi ex-ante,  on-going, dan ex-post atas pelaksanaan  kebijakan  publik.  Dalam melakukan  inovasi  dan  kreativitas  dalam pelayanan  kebutuhan  publik,  dapat  dila- kukan dengan diskresi pelaksanaan kebija- kan  publik  sepanjang  tidak  bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
Dari beberapa kajian literatur di atas, yang menjadi  pembeda  dengan  penelitian  kami yaitu  bahwa  kebijakan  publik  yang  kami angkat yaitu Joko Tonggo di Jawa Tengah
4 Luki  Sandra  Amalia,  “Menanti  Kebijakan Ketahanan  Pangan  di  Tengah  Pandemi  Covid- 19”dalam http://www.politik.lipi.go.id/kolom/ kolom-2/politik-nasional/1397-menanti-kebijakan- ketahanan-pangan-di-tengah-pandemi-Covid-19 di- akses 30 Mei 2020.
5 Abdullah  Ramdhani  &  Muhammad  Ali Ramdhani,  “Konsep  Umum  dalam  Pelaksanaan Kebijakan Publik”, Jurnal Publik , Vol. 11, No. 01 (2017), h. 1-12.
merupakan kebijakan yang lebih mengeru- cut  pada  suatu  wilayah.  Kami  lebih  fokus dalam  mengkaji  sejauh  mana  keefektifan kebijakan  pemerintah  Jawah  Tengah dalam menerapkan program Joko Tonggo.

## TINJAUAN TEORETIS

## Kebijakan Publik
Dalam  mengatasi  permasalahan  serius yang  terjadi  pada  suatu  daerah,  seperti bencana,  musibah  atau  wabah,  khususnya dalam pencegahan dan penanganan Covid- 19 maka diperlukan sebuah kebijakan dari pemerintah  setempat.  Kebijakan  adalah suatu  keputusan  politis  yang  diambil  dan dijalankan oleh pemerintah sebagai bagian dari  sikap  pemerintah  untuk  memecahkan sebuah  persoalan  publik.  Keputusan  yang diambil tersebut harus mempertimbangkan semua  aspek  dan  menghitung  resiko  yang ditimbulkan.  Sebuah  kebijakan  tidak  akan terlepas  dari  keterlibatan  seluruh stake- holder yang  ada,  baik  masyarakat  sebagai bagian  yang terikat dalam  hasil keputusan kebijakan  hingga  sampai  pada  tahap pemerintah sebagai badan pembuat kebijakan tersebut.
Menurut Rian Nugroho  “kebijakan adalah setiap keputusan yang dibuat dan dirancang  oleh  negara,  sebagai  strategi dalam  merealisasikan  tujuan  dari  negara. Kebijakan  publik  merupakan  strategi dalam  mengantarkan  masyarakat  pada masa  permulaan,  memasuki  masyarakat pada  masa  transisi,  hingga  menuju
Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 (31-43) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
masyarakat  yang  dicita-citakan.” 6 Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat oleh Negara merupakan salah satu kunci untuk menjadikan masyarakat  yang makmur dan sejahtera sesuai tujuan negara.
Thomas  R.  Dye  mendefinisikan  bahwa kebijakan  publik  sebagai “is  whatever government  choose  to  do  or  not  to  do” (kebijakan merupakan pilihan-pilihan apapun  oleh  pemerintah,  baik  untuk melakukan  sesuatu  maupun  untuk  tidak melakukan  sesuatu). 7 Sedangkan  pada yang  berbeda  Thomas  R.  Dye  juga mengatakan  bahwa  kebijakan  publik adalah  segala  sesuatu  yang  dikerjakan pemerintah,  mengapa  mereka  melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama  tampil  berbeda. 8 Dalam  hal  ini, pemerintah perlu hati-hati dalam menentu- kan  suatu  pilihan  yang  dianggap  benar dalam  menangani  suatu  permasalahan dalam  masyarakat.  Di  satu  sisi  juga, pemerintah  memiliki  wewenang  meng- ambil keputusan untuk membiarkan sebuah  permasalahan.  Namun  dalam  per- kembangannya,  definisi–definisi  tentang kebijakan  publik  mengalami  pembaruan oleh ilmuan ilmuan di bidang yang sama.

## Analisis Kebijakan
William N. Dunn mengatakan bahwa yang dimaksud dengan analisis kebijakan adalah  aktivitas  intelektual  dan  praktis yang  ditujukan  untuk  menciptakan,  secara
6 Riant  Nugroho, Public  Policy (Jakarta:  PT Elex Media Komputindo, 2009).
7 Budi  Winarno, Kebijakan  Publik:  Teori  dan Proses (Jakarta: Media Pressindo, 2007).
8 Riant Nugroho, 2009, h. 93-101.
kritis  menilai,  dan  mengkomunikasikan pengetahuan  tentang  dan  dalam  proses kebijakan.  Analisis  kebijakan  merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multilevel dalam konteks argumentasi dan debat  politik  untuk  menciptakan  dan secara kritis menilai dan mengkomunikasi- kan  pengetahuan  yang  relevan  dengan kebijakan  publik.  Analisis  kebijakan adalah aktivitas intelektual yang dilakukan dalam  proses  politik.  Analisis  kebijakan tidak  dimaksudkan  menggantikan  politik dan membangun elite teknokratis. Analisis kebijakan  diletakkan  pada  konteks  sistem kebijakan. 9
Pandangan lain juga disampaikan oleh E.S Quade,  yang  dikutip  oleh  William  N. Dunn,  analisis  kebijakan  adalah  suatu bentuk  analisis  yang  menghasilkan  dan menyajikan  informasi  sedemikian  rupa sehingga  dapat  memberikan  landasan  dari para  membuat  kebijakan  dalam  membuat keputusan. 10 Dengan demikian, informasi - informasi  yang  terkumpul  dari  pihak stakeholder  akan  menjadi  bahan  dalam membuat  kebijakan,  kemudian  informasi tersebut  disajikan  dalam  bentuk  yang terperinci sebagai landasan dalam memilih alternatif  yang  ada  sebagai  sebuah  sebuah keputusan untuk diterapkan dalam masyarakat.
Dari  beberapa  definisi  diatas,  dapat dikatakan bahwa Analisis kebijakan
9 Riant Nugroho, 2009, h. 269-270.
10 William N. Dunn, Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h. 95-96.
Kebijakan Jogo Tonggo... | 36
adalah  aktivitas  intelektual  dan  praktis yang  ditujukan  untuk  menciptakan,  secara kritis  menilai,  dan  mengkomunikasikan pengetahuan  tentang  dan  dalam  proses kebijakan  publik  baik  secara  formal maupun  informal  yang  menghasilkan  dan menyajikan  informasi  sedemikian  rupa sehingga dapat memberikan landasan bagi para  pembuat  kebijakan  dalam  membuat keputusan.
Analisis  kebijakan  itu  dapat  dilakukan sebelum  atau  setelah  kebijakan  diim- plementasikan,  menurut  William  N.  Dunn berpendapat bahwa prediksi secara khusus digunakan sebelum suatu tindakan diadopsi  ( ex  ante ),  sedangkan  deskripsi dan  evaluasi  lazimnya  dilakukan  setelah suatu  tindakan  berlangsung  ( ex  post ). Prediksi  dan  preskripsi  berhubungan dengan  masa  depan,  sementara  deskripsi dan  evaluasi  berhubungan  dengan  masa lalu. 11
Penelitian  yang  kami  lakukan  mengacu pada  Analisis retrospektif atau ex  post , yaitu Analisis  yang dilakukan setelah aksi kebijakan  pemerintah  dilaksanakan  oleh pemerintah. Dalam hal ini, kebijakan jogo tonggo yang  diterapkan  oleh  Pemerintah Jawah  Tengah  dalam  menangani  kasus Covid-19 di wilayahnya. Analisis kebijak- an  yang  akan  diambil  berasal  berbagai macam  disiplin  ilmu  dengan  harapan bahwa  dapat  memberikan  info-rmasi  yang bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif .
11 William N. Dunn, 2003, h. 100-101.
Analisis  kebijakan  menjawab  tiga  macam pertanyaan,  yaitu: Pertama, nilai  yang pencapaiannya  merupakan  tolak  ukur utama untuk menilai apakah suatu masalah sudah  teratasi?; Kedua, fakta  yang keberadaanya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai; Ketiga , tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.
Untuk  menjawab  analisis  kebijakan  dapat menggunakan  salah  satu  atau  kombinasi dari  ketiga  pendekatan  analisis empiris , evaluatif dan normatif. Pendekatan tersebut  dipaparkan  dalam  tabel  sebagai berikut.
Tabel 1 Pendekatan Analisis Kebijakan Pendekatan  Pertanyaan Utama Tipe Informasi Empiris Adakah dan akankah ada (fakta) Deskriptif dan Prediktif Normatif Apa manfaatnya (nilai) Evaluatif Evaluatif Apakah yang harus diperbuat
(aksi) Perspektif
Sumber : William N. Dunn, 2008 : 98.
Tabel  di  atas  menjelaskan  bahwa  pen- dekatan  empiris  akan  berbicara  mengenai realitas-realitas kebijakan yang terjadi atau
Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 (31-43) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
menerangkan    dan  menunjukkan  fakta- fakta  yang  terjadi  baik  pada  tahap implementasi  dan atau evaluasi  kebijakan. Realitas-realitas  ini  berupa  fakta  yang akan  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif atau prediktif.

## Coronavirus Disease 2019
Pada akhir Desember 2019, kita dikejutkan  dengan  adanya  penemuan kasus pneumonia misterius pertama kali di Kota  Wuhan,  Provinsi  Hubei,  Republik Tiongkok.  Menurut  sumber  terpercaya, mengatakan  bahwa  sumber  penularan kasus  ini  belum  diketahui  pasti,  tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di  Kota  Wuhan.  Pada  rentang  18  –  29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan gejala gangguan prnafasan akut  atau Acute  Respiratory  Distress Syndrome  (ARDS) .  Kemudian,  kasus  ini terus  mengalami  peningkatan  yang  cukup signifikan,  ditandai  dengan  dilaporkannya sebanyak  44  kasus.  Penulran  yang  sangat cepat,  penyakit  ini  akhirnya  ditemukan pula  di  berbagai  provinsi  lain  di  Republik Tiongkok,  Thailand,  Jepang,  dan  Korea Selatan.
Para ahli kemudian meneliti sampel pasien dan  menemukan  etiologi  atau  ciri-ciri virus corona jenis  baru.  Pada  awalnya kasus  ini  diberi  nama 2019  novel coronavirus (2019-nCoV), kemudian pada 11 Februari 2020, diperbaharui oleh WHO dengan  mengumumkan  bahwa  nama  baru dari  penyakit  ini  yakni Coronavirus
Disease (Covid-19)  yang  disebabkan  oleh virus Severe  Acute  Respiratory  Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) .
Virus  ini  dapat  ditularkan  antar  manusia dan  telah  menyebar  secara  luas  di  negar Tiongkok  dan  lebih  dari  190  negara  dan wilayah  lainnya.  Pada  12  Maret  2020, WHO  mengumumkan  Covid-19  sebagai penyakit pandemik. Update dari media per 30 Mei 2020, terdapat 5.819.962 kasus dan 362.786 jumlah kematian di seluruh dunia. Sementara  di  Indonesia  sudah  25.773  di tetapkan kasus dengan positi Covid-19 dan 1.573 kasus kematian.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan metode  penelitian  deskriptif  kualitatif. Penelitian ini berangkat dari permasalahan sosial, permasalahan yang ada di masyarakat dan berkembang setiap waktunya. Dengan metode kulatitaif maka penelitian  ini  akan  bersifat fleksibel atau dapat  beradaptasi  dengan  perubahan- perubahan yang ada. 12
Pengumpulan  data  penelitian  ini  meng- gunakan  studi  pustaka  dan  dokumentasi. Studi  pustaka  merupakan  pengumpulan data  yang  bersumber  pada  buku-buku, literatur  serta  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  memiliki  relevasi  dengan topik  tersebut.  Sedangkan  dokumentasi adalah  pengambilan  data  yang  diperoleh melalui dokumen-dokumen tertentu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, misalnya  catatan  harian,  sejarah  kehidup- an,  cerita,  biografi,  peraturan  serta
12 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian: Suatu  Pendekatan  Praktik (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2010), h. 3.
Kebijakan Jogo Tonggo... | 38
kebijakan  yang  sesuai  dan  berkaitan dengan penelitian ini. 13

## PEMBAHASAN

## Kebijakan Jogo Tonggo
Salah  satu  kebijakan  Pemerintah  Provinsi Jawa  Tengah  adalah  kebijakan “Jogo
Tonggo” . Kebijakan Jogo Tonggo
merupakan  kebijakan  percepatan  pena- nganan Covid-19 yang berbasis masyarak- at  di  tingkat  Rumah  Warga  (RW),  karena warga  merupakan  garda  terdepan  untuk melawan Covid-19. Pemerintah dan warga memiliki tanggung jawab dalam penanganan  wabah  Covid-19  ini.  Maka, perlu  adanya  kerjasama  antar  pemerintah dengan  warga.  Sehingga  wabah  ini  cepat teratasi.
Kebijakan  Jogo  Tonggo,  memiliki  10 bidang struktur anggota diantaranya:
1. Karang Taruna
2. Dasa Wisma
3. Posyandu
4. Pendamping PKH
5. PPL (Pertanian)
6. Pendamping Desa
7. Organisasi  Lainnya
8. Warga
9. Bidan Desa
10. Linmas
Dari  sepuluh  bidang  anggota  tersebut, merekalah yang akan membantu pemerintah  dalam  penanganan  Covid-19. Selain  itu,  Kebijakan  Jogo  Tonggo  juga memiliki prinsip kerja, yaitu:
13 Sugiono, Metode  Penelitian  Kualitatif
(Bandung: Alfabeta, 2007), h. 138-140.
1. Kemanusiaan
2. Non Permanen, saat kondisi
darurat
3. Gotong Royong
4. Transparan
5. Melibatkan semua pihak
Kebijakan Jogo Tonggo memiliki Sturktu Organisai, sebagai berikut:
Gambar 1

## Struktur Organisasi Satgas Jogo Tonggo

## Sumber: Humas Jawa Tengah
Kebijakan Jogo Tonggo memiliki bidang tugas sebagai berikut:
1. Bidang Kesehatan
a. Mendata  setiap  orang  yang  keluar masuk desa.
b. Mencegah penyebaran dan penularan Covd-19 dengan membawa  orang  yang  teriden- tifikasi  PDP  ke  rumah  sakit rujukan.
c. Memastikan  dan  update  data  siaa saja yang berstatus OTG, ODP dan PDP.
d. Mengupayakan  ODP  dan  OTG karantina mandiri 14 hari.
Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 (31-43) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
e. Memastikan lokasi
strategis
tersedia cuci tangan, penyemprotan disinfektan secararutin, warga tertib keluar rumah memakai masker,  jaga  jarak  antara  warga 1,5-2 meter.
f. Memberikan  pelayanan  kesehatan: pemeriksaan suhu badan, pengecekan gejala Covid-19,
pengecekan tempat cuci tangan.
g. Mendorong  praktek  hidup  bersih dan sehat, makan minum seimbang,  olahraga,  mandi  teratur, istirahat cukup, lingkungan bersih.
h. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan  desa  untuk  pemeriksaan lanjut jika ada kondisi darurat.
2. Bidang Ekonomi
a. Mendata kebutuhan dasar masyarakat.
b. Mendata warga yang tidak mampu, menyediakan kebutuhan dasar.
c. Mengupayakan  secara  maksimal agar warga  bisa dibantu.
d. Memastikan bantuan tepat sasaran
e. Memastikan kegiatan bertani, berkebun  dan  berdagang    tetap berjalan  dengan  memperhatikan protokol kesehatan.
f. Melayani kebutuhan makan sehari- hari warga yang karantina mandiri
g. Mendorong terbangunnya lumbung pangan.
3. Bidang Sosial & Keamanan
a. Bersama  tim  kesehatan  melakukan pencatatan orang masuk dan keluar di lingkungan RW.
b. Membuat jadwal giliran ronda.
c. Menghindari kerumunan.
d. Memastikan  yang  berstatus  ODP dan  OTG  untuk  tidak  keluar rumah.
e. Menyiapkandata  pilah  penerima bantuan agar seluruh bantuan  tepat sasaran dan tepat guna.
f. Memastikan  kelompok    lansia, difabel,  ibu  hamil  serta  anak-anak mendapatkan perlindungan.
g. Memastikan seluruh kegiatan sosial dilakukan secara gotong royong.
h. Meredam dan menyelesaikan konflik  sosial  secara  rembungan/ musyawarah.
i. Memastikan  kesepakatan  warga terkait  dengan  jam  berkunjung/ bertamu.
j. Memastikan setiap rumah memiliki alat komunikasi umum manual.
k. Memberikan  pemahaman  bahwa jenazah  tidak  menularkan  Covid- 19.
l. Pengamanan  warung  -  warung sembako.
4. Bidang Hiburan
Untuk mengurangi kejenuhan, warga dapat melaksanakan  hiburan mandiri, sesuai kearifan lokal masing-masing.
Kebijakan Jogo  Tonggo juga  memberikan laporan  secara  rutin  setiap  hari  kepada desa/kelurahan, seperti: warga yang dirawat  di  rumah  sakit,  warga  yang sembuh dari perawatan, warga yang sudah dan  belum  mendapatkan  bantuan,  wraga yang melakukan karantina mandiri 14 hari, ketersediaan  sembilan  bahan  pokok,  jam
Kebijakan Jogo Tonggo... | 40
kunjung  warga/tamu,  jadwal  patrol  ronda, informasi penting lainnya.

## Analisis Kebijakan Jogo Tonggo
Pemerintah Jawa Tengah telah mengeluar- kan  salah  satu  kebijakan  untuk  penangan- an Covid-19 yaitu kebijakan Jogo Tonggo . Istilah Jogo  Tonggo diambil  dari  bahasa jawa.  „ Jogo ‟  artinya    menjaga,  sedangkan „ Tonggo ‟ artinya tetangga. Kebijakan Jogo Tonggo ini  mulai  diberlakukan  pada tanggal  25  April  2020.  Sejak  pembentuk- annya  hingga  saat  ini  wabah  Covid-19 masih  terus  mengalami  angka  kenaikan. Pemerintah    perlu  mendapatkan  informasi terkait  gambaran  dan  evaluasi  terkait kebijakan yang telah dikeluarkan. Gambaran  dan  evaluasi  yang  dilakukan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbang- an untuk memilih tindakan  atau alternatif kebijakan  yang  dapat  dilakukan  untuk mengatasi masalah wabah Covid-19 ini.
Analisis  kebijakan  dilakukan  sebagai proses dalam memproduksi dan mentrasn- formasi  pengetahuan  dan  informasi  yang relevan dengan kebijakan pemerintah yang sudah  ada.  Melalui    analisis  kebijakan, seorang analis dapat menghasilkan informasi dan argumentasi terhadap kebijakan  tersebut.  Dengan  menganalisis kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  oleh Pemerintah Jawa Tengah dalam penangan- an  Covid-19,  maka  seorang  analis  akan mendapatkan  jawaban  atas  tiga  pertanya- an. Pertanyaan yang dapat dijawab melalui analisis  kebijakan  menurut  Dunn  adalah dengan  melihat  fakta,  nilai  dan  tindakan dari kebijakan penanganan Covid-19  yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Adapun  fakta,
nilai  dan  tindakan  tentang  kebijakan Jogo Tonggo dalam  penanganan  wabah  Covid- 19 adalah sebagai berikut.

## Fakta Kebijakan Jogo Tonggo
Fakta  merupakan  realitas  atau  empiris untuk  menjelaskan  sebab  dan  akibat  dari suatu  kebijakan.  Fakta  yang  menjelaskan kenyataan  yang  terjadi  dilapangan,  baik yang  keberadaannya  dapat  meningktakan atau  membatasi  pencapaian  tujuan  dari sebuah  kebijakan.  Fakta  yang  terjadi  di lapangan  dapat  dijadikan  sebagai  dasar untuk menilai apakah kebijakan yang telah dikeluarkan telah berhasil atau tidak.
Pemerintah  telah  mengeluarkan  salah  satu kebijakan  yaitu  Jogo  Tonggo  untuk menangani  wabah  Covid-19  yang  ada  di Jawa  Tengah.  Kebijakan  ini  melibatkan banyak elemen seperti lembaga, organisasi dan  masyarakat  itu  sendiri.  Keterlibatan masyarakat  dalam  penanganan  wabah Covid-19  sangat  baik,  selain  untuk mengedukasi  masyarakat    juga  mengajak masyarakat untuk berperan aktif.
Kebijakan yang berjalan lebih dari sebulan ini,  belum  membuahkan  hasil  yang  baik. Penambahan  kasus  positif  Covid-19  di Jawa  Tengah  masih  terus  bertambah  dan menduduki  urutan  ke-5  dari  34  provinsi. Kebijakan
Jogo Tonggo
belum sepenuhnya  berjalan  baik  di  lapangan.
Edukasi yang telah disosialisasikan pemerintah  kepada  masyarakat  masih banyak yang menghiraukan, seperti berkerumun, tidak memakai masker ketika keluar  rumah  dan  sebagainya.  Ketika mendekati  hari  lebaran,  masih  banyak
Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 (31-43) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
masyarakat  keluar  rumah  untuk  belanja kebutuhan  lebaran.  Masih  banyaknya masyarkat  yang kurang sadar akan bahaya dari  wabah  Covid-19  ini,  menandakan bahwa masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
Tidak  semua  daerah  memiliki  anggota Joko Tonggo yang lengkap. Salah satunya karang  taruna,  beberapa  daerah  di  Jawa Tengah tidak memiliki karang taruna, baik itu  karena  kurang  aktif  atau  bahkan  pasif. Sehingga akan menghambat keaktifan dari kebijakan Jogo Tonggo itu sendiri.

## Nilai  yang  Dicapai  dari  Kebijakan  Jogo Tonggo
Setelah  mendapatkan  gambaran  atau deskripsi  fakta  di  lapangan  tentang Kebijakan Joko  Tonggo sebagai  penang- gulangan Covid-19 di Jawa Tengah, maka langkah  selanjutnya  adalah  menilai  pen- capaian fakta  tersebut. Nilai atau evaluasi yang  dilakukan,  menunjuk  pada  hasil  dari kebijakan  atau  program  yang  telah dilakukan  pemerintah  dalam  penanganan Covid-19  ini.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa  evaluasi  adalah  proses  untuk melihat  apakah  kebijakan  yang  dikeluar- kan  dapat  mengatasi  permasalahan  atau tidak.
Pencegahan  memiliki  tujuan  mencegah segala  bentuk  wabah  Covid-19  untuk menyebar lebih luas di  masyarakat. Upaya pencegahan yang dilakukan melalui media sosial.  Dalam  hal  ini  pemerintah  sebagai lembaga yang memiliki wewenang seharusnya  mampu  untuk  memberikan pemahaman  yang  sama  baik  kepada
masyarakat maupun kepada sesama anggota Jogo  Tonggo dalam  upaya penanganan  wabah  Covid-19.  Karena hingga  saat  ini  masih  banyak  masyarakat yang belum sadar betu akan wabah Covid- 19 ini.

## Tindakan dalam Kebijakan Jogo Tonggo
Pemerintah  belum  berhasil  untuk  mela- kukan  penanganan  wabah  Covid-19.  Hal ini  dikarenakan  kelemahan  pelaksana kebijakan  dalam  mengimplementasi  kebi- jakan tersebut, hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pencapaian nilai/tujuan tersebut adalah:

## 1. Kualitas Sumber Daya Pelaksana
Pemerintah  harus  memberikan  pemaham- an  yang  merata  kepada  seluruh  jajaran pelaksana  kebijakan  yang  dalam  hal  ini adalah anggota Jogo Tonggo . Pemahaman yang diberikan terkait dengan penanganan wabah  Covid-19,  selain  itu  pemahaman terhadap hak, kewajiban, tugas, dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing anggota Jogo Tonggo . Sehingga diharapkan anggota Jogo  Tonggo mengetahui  apa yang  dapat  dilakukan  untuk  menangani wabah Covid-19 di Jawa Tengah.

## 2. Adanya Evaluasi
Perlu  dipahami  bahwa  evaluasi  bukan hanya  sekedar  pemberian  laporan  rutin terkait  jumlah  korban,  namun  substansi dari  evaluasi  adalah  setiap  bidang  terkait mampu  mengkomunikasikan  kekurangan atau  kelebihan  terhadap  kinerjanya  dan kinerja bidang yang  lain.
Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 (31-43) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## 3. Pemilihan Media Sosialisasi
Sosialisasi  belum  dilaksanakan  secara massif,  oleh  karenanya  pemerintah  dapat menggunakan  media  cetak  atau  elektronik untuk  membantu  dalam  mensosialissikan kepada  masyarakat,  terutama  masyarakat yang  berada  di  pelosok  daerah  yang  jauh dari jangkauan.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian,  pembahasan dan  analisis  terhadap  kebijakan Jogo Tonggo dalam  penanganan  wabah  Covid- 19  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  maka  kami mengambil  kesimpulan  bahwa pertama, fakta  dilapangan  menunjukkan  bahwa pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan sebagai  sikap  untuk  penanganan  wabah Covid-19  di  Jawa  Tengah.    Seperti kebijakan Jogo  Tonggo ,  yang  melibatkan banyak elemen lembaga, organisasi, instansi, dan masyarkat itu sendiri. Kedua, pelaksanaan kebijakan Jogo Tonggo belum  maksimal.  Terlihat,  masih  banyak masyarakat yang kurang sadar akan bahwa Covid-19,  masih  banyak  yang  menghirau- kan  himbauan  pemerintah,  seperti stay  at home .
Ketiga, pemerintah belum
bisa
meminimalisir  angka  kenaikan  kasus Covid-19.  Selain,  permasalahan  yang hubungannya dengan sasaran utama kebijakan (masyarakat), permasalahan juga  timbul  pada  tingkat  pelaksana kebijakan. Keempat, apa  yang  seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk kebijakan Jogo  Tonggo dalam  menangani wabah  Covid-19  adalah  dengan  anggota
Jogo  Tonggo mengetahui  apa  yang menjadi  hak,  kewajiban,  tugas  dan  fungsi yang dimiliki. Sehingga mereka mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan. Kelima, adanya  evaluasi  dan  pemilihan media  sosial,  menjadi  alat  bantu  untuk melengkapi  kekuarangan  kebijakan  Jogo Tonggo saat ini.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  Ramdhani  &  Muhammad  Ali Ramdhani,  “Konsep  Umum  dalam Pelaksanaan  Kebijakan  Publik”, Jurnal  Publik ,  Vol.  11,  No.  01
(2017), h. 1-12.
Budi  Winarno, Kebijakan  Publik:  Teori dan Proses (Jakarta: Media Pressindo, 2007). Nur  Rohim  Yunus  &  Annisa  Rezki, “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown sebagai Antisipasi dalam  Penyebaran  Corona  Virus Covid-19”, Salam:  Jurnal  Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. Vol. 7 No.
3 (2020), h. 227-238.
Riant Nugroho, Public Policy (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009).
Sugiono, Metode  Penelitian  Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2007).
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
William  N.  Dunn, Analisis  Kebijakan Publik (Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press, 2003).
Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 (31-43) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Website
Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Covid-19.  “Data  Sebaran”  dalam https://covid19.go.id/  diakses  31 Mei 2020.
Luki  Sandra  Amalia,  “Menanti  Kebijakan
Ketahanan  Pangan  di  Tengah Pandemi Covid-19” dalam http://www.politik.lipi.go.id/kolom / kolom-2/politik-nasional/1397- menanti-kebijakan-ketahanan- pangan-di-tengah-pandemi-Covid- 19 di-akses 30 Mei 2020.
Provinsi Jawa Tengah, “Sebaran Kasus COVID-19 Di Jawa Tengah”  dalam  https://corona. jatengprov.go.id/  diakses  30  Mei
2020.