Telaah Potensi Reunifikasi Tiongkok Terhadap Taiwan: Tinjauan Teori Attitudinal Factor
Kristoforus Bagas Romualdi & Saefur Rochmat Universitas Negeri Yogyakarta Email: kristoforusbagas@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mencoba  untuk  mengkaji  potensi  reunifikasi  Tiongkok  terhadap  Taiwan  yang  terus diperjuangkan hingga era pemerintahan Xi Jinping. Pihak Tiongkok telah  melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan  reunifikasi,  salah  satunya  dengan  menawarkan  model  “Satu  Negara  Dua  Sistem"  yang  akan menjadikan Taiwan sebagai bagian provinsi Tiongkok yang mempunyai status otonomi tinggi. Namun, Taiwan masih  menolak  ajakan  reunifikasi  dari  Tiongkok.  Menggunakan  pendekatan  teori  faktor  integrasi,  yakni Attitudinal  Factor  dari  Michael  Haas,  peneliti  menemukan  bahwa  potensi  reunifikasi  akan  sulit  terwujud dalam  waktu  dekat  dikarenakan  perbedaan  ideologi,  kecurigaan  Taiwan  terhadap  komitmen  Tiongkok, menguatnya  identitas  Taiwan,  dan  adanya  campur  tangan  Amerika  Serikat.  Tiongkok  perlu  mengubah pendekatan  jika  ingin  merealisasikan  reunifikasi  dengan  menghindari  metode  ancaman  militer  dan berkomitmen  tinggi  menghormati  otonomi  daerah-daerah  reunifikasi  sehingga  mendapatkan  kepercayaan penuh dari Taiwan.

## Kata kunci: Reunifikasi, Tiongkok, Taiwan

## ABSTRACT
This study attempts to examine the potential of China's reunification of Taiwan, which has been fought for up until the time of Xi Jinping. The Chinese side has made various efforts to achieve unification, one of which is proposing  the  "one  country,  two  systems"  model  that  would  make  Taiwan  part  of  a  Chinese  province with the high  autonomy.  However,  Taiwan  still  refused  the  invitation  to  reunify  China.  Using  an  approach from integrative factor theory, specifically Michael Haas's attitudinal factor, the researchers found that the potential  for  reunification  will  be  difficult  to  materialize  in  the  near  future  due  to  differences  in  ideology, Taiwan's distrust of China's involvement, Taiwan's strengthening of identity, and US intervention. China must change its approach if it is to achieve reunification by avoiding methods of military intimidation and strongly committed to respecting the autonomy of the reunified regions to gain complete trust all of Taiwan.
Keywords: Reunification, Chinese, Taiwan

## PENDAHULUAN
Tiongkok dan Taiwan merupakan dua negara yang sebenarnya mempunyai kedekatan secara etnis, historis dan geografis. Namun, kedekatan tiga unsur tersebut tidak berbanding lurus dengan relasi politik antar dua negara yang terjalin (Mubah, 2014). Tiongkok dan Taiwan selama puluhan tahun telah terlibat dalam ketegangan diplomatik politik yang belum juga selesai hingga saat ini. Konflik yang sudah berlangsung lama tersebut diawali dari jatuhnya pemerintahan  berbasis  republik  di  daratan  China  (1912–  1949)  akibat  kejadian  perang saudara yang merepresentasikan perpecahan ideologi antara Republik China yang berhaluan
nasionalis dengan Partai Komunis Tiongkok. Pertempuran dalam skala penuh yang sempat terhenti  pada  tahun  1937,  berlanjut  kembali  pada  tahun  1946  atau  setahun  setelah  dua kelompok tersebut bersatu menghadapi pendudukan Jepang. Tiga tahun kemudian atau tahun 1949 terjadi gencatan pertempuran militer besar. Sejak saat itu, Republik Rakyat Tiongkok yang berideologi komunis mengendalikan Tiongkok daratan (termasuk Hainan) sementara kelompok nasionalis dari Republik China pergi dan menetap di daerah yang saat ini dikenal sebagai Taiwan (Li, 2012).
Taiwan  dalam  perjalanannya  tumbuh  menjadi  wilayah  mandiri  yang  mengklaim dirinya  terpisah  dengan  Tiongkok  meskipun  mayoritas  masyarakat  mereka  sebenarnya berasal dari satu etnis besar yang sama. Namun, klaim Taiwan terkait kedudukannya sebagai negara yang berbeda dengan Tiongkok terus dipertanyakan oleh banyak pihak. Hingga saat ini,  banyak  negara  yang  belum  memberikan  pengakuan  terhadap  Taiwan  sebagai  sebuah negara  yang  berdaulat.  Bahkan,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  sebagai  badan organisasi internasional yang mewadahi  kurang lebih 193 negara di dunia tidak mengakui keberadaan  Taiwan  sebagai  anggotanya.  Status  Taiwan  yang  demikian  membuat  banyak negara  hanya  melakukan  hubungan  kerja  sama  dalam  bidang  perekonomian  dan ketenagakerjaan  dengan  Taiwan,  namun  tidak  di  bidang  diplomatik,  termasuk  Indonesia (Leprilian, 2016).
Kesulitan  Taiwan  untuk  mendapatkan  pengakuan  kedaulatan  dari  negara  lain disebabkan oleh Tiongkok yang selalu menggunakan prinsip “ One China Policy ”. Prinsip “ One  China  Policy ’’  atau  prinsip  satu  China  ini  menjadi  landasan  bagi  Tiongkok  untuk menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian dari provinsinya yang tak terpisahkan seperti Hongkong atau Makau. Negara-negara di dunia yang menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintahan Tiongkok diwajibkan untuk menerima konsep dalam One China Policy dan mengakui  kedaulatan  Tiongkok  atas  wilayah  Taiwan  serta  menyatakan  Tiongkok  sebagai wakil dari pemerintahan China yang sah di kancah internasional. Dengan kata lain, dalam One China Policy ini, negara lain harus menghormati dan mengakui kebijakan tersebut dan hanya memilih satu pemerintahan saja apabila ingin tetap bekerja sama dengan Tiongkok. Kondisi  ini  tentu  saja  membuat  Taiwan  semakin  terkucilkan  dalam  pergaulan  dunia internasional, khususnya dalam upaya untuk membangun hubungan diplomatik dan mencari pengakuan internasional (Mahardika & Darmawan, 2020).
Taiwan yang mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat pada dasarnya tidak setuju  dengan  prinsip One  China  Policy karena  dianggap  ambigu  serta  membingungkan.
Taiwan  sangat  ingin  diakui  sebagai  suatu  wilayah  berdaulat  yang  mempunyai  etnitas tersendiri yang berbeda sama sekali dengan Tiongkok. Di samping itu, Taiwan juga berharap bisa  mendapatkan  kebebasan  dalam  menjalankan  kebijakan  ekonomi  dan  politik  serta mendapat pengakuan dari masyarakat internasional sehingga dapat menjadi anggota penuh PBB.  Perbedaan  ideologis  juga  menjadi  pertimbangan  Taiwan  di  mana  dalam  beberapa tahun  belakangan,  Taiwan  merasa  sudah  mencapai  sistem  pemerintahan  yang  lebih demokratis. Mayoritas penduduk Taiwan juga tidak menginginkan masuk ke dalam sistem ideologi komunis Tiongkok yang dinilai represif dan diktator.
Reaksi penolakan yang ditunjukkan oleh Taiwan tak membuat Tiongkok bergeming. Kebijakan One China Policy masih terus dipertahankan sampai pada masa pemerintahan Xi Jinping (Ahzani, 2021). Xi Jinping pun menegaskan soal One China Policy tersebut dengan menyuarakan reunifikasi. Pada pidatonya di hari Peringatan Revolusi 1911 tahun 2021, ia berjanji akan mewujudkan reunifikasi dengan Taiwan secara damai dan tidak menggunakan kekuatan atau kekerasan (Merdeka.com, 2021). Merespon pidato tersebut, Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen menegaskan akan terus mempertahankan sistem demokrasinya dan wilayah yang ia pimpin tidak akan tunduk pada tekanan (Okezone.com, 2021).
Sejak dilantik menjadi presiden, Tsai Ing-Wen memang mempunyai tekad kuat untuk memerdekakan  Taiwan  dari  Tiongkok.  Merespon  sikap  Taiwan,  Xi  Jinping  kemudian meningkatkan pengawasan dan tekanan dengan tujuan membatasi kemampuan Tsai dalam menjalankan roda pemerintahan (Dewi & Karina, 2019). Melihat dinamika tersebut, maka tulisan ini bermaksud untuk menelaah potensi reunifikasi Tiongkok terhadap Taiwan dengan meninjau Attitudinal Factor dua wilayah tersebut.

## KERANGKA ANALISIS
Reunifikasi  merupakan  salah  satu  bentuk  integrasi  berupa  penyatuan  kembali  dua  negara atau  lebih  menjadi  satu  negara  induk  yang  sebelumnya  terpecah  karena  peristiwa  sejarah (Wikipedia.com).  Sebelum  isu  dengan  Taiwan  memanas,  Tiongkok  telah  berhasil melakukan  reunifikasi  dengan  Hongkong  dan  Makau.  Reunifikasi  tersebut  dapat  terjadi dengan  Tiongkok  memberikan  fasilitas  berupa  otonomi  khusus  terhadap  Hongkong  dan Makau sehingga dua daerah tersebut berkedudukan sebagai daerah istimewa dalam wadah Special Administrative Regions (Syahbuddin, 2019). Dalam konteks upaya integrasi Taiwan oleh Tiongkok, ditawarkan juga sistem yang sama. Pada bunyi salah satu dari sembilan poin program Inisiatif Beijing tahun 1981, disebutkan jika Taiwan berhasil diintegrasikan, maka
Tiongkok  akan  memberikan  otonomi  tinggi  kepada  Taiwan  sebagai  daerah  administrasi khusus  dan  dapat  membentuk  angkatan  bersenjata.  Selain  itu,  Tiongkok  juga  tidak  akan melakukan intervensi terhadap urusan lokal Taiwan (Haryadi, 2008).
Berkaitan  dengan  potensi  keberhasilan  integrasi,  peneliti  merujuk  pada  teori  dari Michael  Haas  yang  menjelaskan  bahwa  ada  dua  faktor  yang  memengaruhi  keberhasilan penyatuan masyarakat atau negara yang berbeda menjadi satu, yaitu attitudinal factor dan material  conditions . Attitudinal  Factor adalah  faktor  sikap  yang  berarti  proses  penyatuan dapat direalisasikan apabila elit politik dan masyarakat dari dua atau lebih wilayah memiliki opini atau sikap yang sama untuk mendukung terwujudnya integrasi. Sedangkan Material Conditions ,  berarti  integrasi  baru  akan  terjadi  saat  kedua  pihak  atau  lebih  terlibat  kontak langsung  antar  satu  sama  lain,  misalnya  melalui  hubungan  kerja  sama  pada  bidang perdagangan, dan lain sebagainya (Haas, 1984).
Pada  konteks Attitudinal  Factor ,  baik  elit  politik  maupun  publik  Tiongkok  setuju dengan upaya penyatuan wilayah Taiwan sebagai bagian dari provinsi yang mempunyai sifat otonom. Namun, Taiwan tidak memiliki opini atau sikap yang sama dengan Tiongkok terkait integrasi tersebut. Baik elit politik dan publik Taiwan tidak menginginkan adanya penyatuan dengan Tiongkok dikarenakan perbedaan ideologi politik, yaitu Tiongkok menganut paham komunis dan Taiwan menganut demokrasi. Bagi  Taiwan, ideologi demokrasi yang dianut tidak  dapat  berdiri  di  bawah  pemerintah  Komunis  yang  dianggap  otoriter  (Wong,  2019). Sementara  secara Material  Conditions ,  Tiongkok  dan  Taiwan  hingga  saat  ini  menjalin komunikasi melalui kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan studi literatur. Penelitian deskriptif adalah sistem penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran terkait fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini, termasuk yang sudah terjadi di masa lalu (Sukmadinata, 2007). Menurut John W. Best, penelitian deskriptif dilaksanakan tanpa  menciptakan  manipulasi  atau  memberikan  perlakuan-perlakuan  tertentu  terhadap variabel.  Semua  kegiatan  dan  keadaan  dibiarkan  berjalan  sesuai  apa  adanya.  Fokus  dari keseluruhan  penelitian  deskriptif  adalah  untuk  menemukan  makna  (Sukmadinata,  2007). Sementara  studi  literatur  adalah  aktivitas  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan mengolah berbagai macam literasi
yang  relevan  dengan  topik  penelitian,  mulai  dari  berita,  buku,  hingga  jurnal  sehingga mendapatkan  gambaran  atas  fenomena  yang  terjadi  antara  Tiongkok  dan  Taiwan  serta menganalisis fenomena tersebut.

## PEMBAHASAN Upaya Reunifikasi Tiongkok Terhadap Taiwan
Perang  saudara  China  antara  pihak  Komunis  Tiongkok  (Gongchandang)  dengan  pihak Nasionalis  (Kuomintang)  pada  tahun  1945-1949  berakhir  dengan  kemenangan  pihak komunis.  Sementara  Partai  Kuomintang  yang  menderita  kekalahan,  di  bawah  pimpinan Chiang  Kai-Shek  yang  beraliran  nasionalis  membentuk  negara  sendiri  di  wilayah  yang sekarang  disebut  Taiwan  (Dewi  &  Karina,  2019).  Akibatnya  muncul  dua  pemerintahan China yang menguasai wilayah yang berbeda, yaitu Republik China di Taiwan, dan Republik Rakyat China atau sekarang dikenal juga dengan nama Tiongkok di China daratan.
Tiongkok dan Taiwan kemudian terlibat dalam pusaran konflik politik di mana dua negara  tersebut  saling  mengklaim  kedaulatannya  masing  masing  sebagai  satu-satunya pemerintah yang layak dan legal untuk mewakili masyarakat China. Bahkan, di masa lalu, sebelum  tahun  1971,  pemerintah  Taiwan  yang  sempat  mewakili  China  dalam  urusan internasional juga menganut kebijakan satu China dan mengklaim kedaulatan atas seluruh China, atau China dan Taiwan, dengan mengatakan bahwa pemerintahan Tiongkok ilegal dan tidak sah (Copper, 2009).
Tiongkok  berusaha  untuk  mendapatkan  legitimasi  dukungan  internasional  dengan tujuan  menggugurkan  posisi  Taiwan  di  komunitas  internasional.  Pasca  memudarnya persoalan Perang Korea, Tiongkok mulai menjalin relasi diplomatik dengan negara-negara non komunis sehingga membuat Taiwan secara bertahap kehilangan dukungan untuk terus mewakili masyarakat China di mata internasional (Copper, 2009, p. 219). Usaha Tiongkok dalam membangun hubungan diplomatik dengan banyak negara mulai membuahkan hasil. Pada tahun 1971, Tiongkok secara bertahap mulai mendapatkan kedaulatan untuk mewakili China di kancah internasional. Hal tersebut diawali dengan munculnya Resolusi PBB dengan nomor  2758  tanggal  25  Oktober  1971  yang  isinya  menyetujui  pengembalian  semua  hak Tiongkok dan pengakuan bahwa Tiongkok merupakan satu-satunya wakil China yang sah di PBB. Resolusi tersebut juga menyebabkan perwakilan Taiwan dikeluarkan dari kursinya di PBB (Wonoadi, 2013).
Taiwan menolak hasil dari Resolusi PBB Nomor 2758 tahun 1971 dan terus terlibat dalam  hubungan  yang  panas  dengan  Tiongkok.  Sementara  Tiongkok,  di  samping  terus mempromosikan  One  China  Policy,  juga  semakin  gencar  untuk  merealisasikan  upaya reunifikasi dengan Taiwan yang sebenarnya sudah disuarakan sejak masa Mao Zedong. Pada tahun  1981,  Tiongkok  menunjukkan  keseriusan  yang  lebih  besar  untuk  mewujudkan reunifikasi dengan Taiwan. Ye Yiajin yang merupakan Ketua dari China’s National People Congress  (NPC)  memperkenalkan  sembilan  poin  sistem  reunifikasi  secara  damai.  Garis besar dari sembilan poin yang dikenal dengan Inisiatif Beijing tersebut adalah Taiwan akan mendapatkan  otonomi  tinggi  sebagai  daerah  administrasi  khusus  dan  Taiwan  dapat membentuk angkatan bersenjatanya.
Tiongkok  juga  menjamin  sistem  sosial,  ekonomi,  cara  hidup  masyarakat  dan hubungan ekonomi dan budaya kawasan Taiwan dengan negara-negara asing juga tidak akan berubah. Harta milik pribadi, rumah, tanah, kepemilikan perusahaan, hak waris yang sah dan penanaman modal asing tidak akan dilanggar (Haryadi, 2008). Agar dapat mengakomodasi poin reunifikasi terkait pemberian otonomi tinggi, pada bulan Desember 1982, sesi kelima Kongres  Rakyat  Nasional  mengesahkan  Konstitusi  Republik  Rakyat  China.  Di  dalamnya ada pasal 31 yang menetapkan bahwa negara dapat membentuk wilayah administrasi khusus jika  perlu  dan  sistem  yang  diadopsi  di  wilayah  ini  dapat  diputuskan.  Diksi  "mendirikan daerah  administrasi  khusus"  dalam  pasal  ini  sebenarnya  mengacu  pada  pelaksanaan kebijakan "Satu negara, dua sistem" (Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 2006).
Tawaran satu negara dengan memberi otonomi tinggi oleh Tiongkok tersebut ditolak oleh Taiwan. Taiwan tetap dengan pendiriannya  untuk  berdiri  sebagai  negara merdeka di luar  bayang-bayang  Tiongkok.  Hal  tersebut  menyebabkan  hubungan  politik  Taiwan  dan Tiongkok terus mengalami ketegangan, meskipun dalam beberapa kesempatan kedua negara tersebut  saling  bekerja  sama  dalam  bidang  perekonomian.  Dalam  rangka  menyelesaikan sengketa,  upaya  damai  antara  Tiongkok  dan  Taiwan  kemudian  dilaksanakan  dan  dimulai pada tahun 1992 di Hongkong yang kemudian memunculkan Konsensus 1992.
Dalam perundingan kala itu, Tiongkok diwakili oleh Straits Exchange Foundation (SEF) dan Taiwan yang diwakili oleh Association for Relations Across the Taiwan Straits (ARATS). Perundingan pun menghasilkan kesepakatan tentang konsep One China , namun Tiongkok  maupun  Taiwan  pasca  pertemuan  memiliki  penafsiran  yang  justru  saling bertentangan terkait konsep tersebut (Lin & Wen-chen, 2016).
Taiwan menganggap bahwa arti dari One China dalam Konsensus 1992 adalah ‘ One China,  Two  Government ’,  yakni  satu  China  yang  mempunyai  dua  pemerintahan  yang berbeda serta benar-benar terpisah. Sedangkan Tiongkok menganggap kebalikannya, bahwa Taiwan  adalah  wilayah  yang  tak  terpisahkan  dari  Tiongkok  serta  hanya  ada  satu pemerintahan yang berhak mewakili China di dunia, yaitu Tiongkok itu sendiri. Tiongkok juga  mengklaim  bukti  sejarah,  realitas,  serta  hukum  Taiwan  Affairs  Office  of  the  State Council PRC 2001 menegaskan bahwa konsep One China berarti tidak ada negara China lain  selain  Republik  Rakyat  Tiongkok  (Momma,  2013).  Tiongkok  kemudian  menjadikan Konsensus  1992  sesuai  penafsirannya  sebagai  landasan  membangun  relasi  politik  dengan negara-negara  lain.  Setiap  negara  yang  hendak  menjalin  kerja  sama  diplomatik  dengan Tiongkok diwajibkan untuk tidak mengakui Taiwan sebagai negara independen.
Konsensus 1992 bisa dikatakan tidak berhasil menyelesaikan persoalan disintegrasi antara  Tiongkok  dan  Taiwan.  Dampaknya  justru  membuat  dua  negara  semakin  terlibat dalam  hubungan  politik  yang  saling  curiga  antar  satu  dan  yang  lain,  ditambah  dengan keberadaan Amerika Serikat di belakang Taiwan. Memasuki tahun 2000-an, sikap Taiwan terhadap  Tiongkok  masih  sama,  yakni  menolak  reunifikasi  meskipun  dalam  sektor perekonomian  terjadi  peningkatan  kerja  sama  yang  saling  menguntungkan  ( Material Conditions ). Tahun 2020 misalnya, Tiongkok menerima sekitar 44% dari total ekspor yang dilakukan oleh Taiwan.
Angka ini meningkat kurang lebih 12% dari tahun sebelumnya. Sebuah angka yang cukup mengejutkan, karena hampir setengah dari total ekspor Taiwan, pembelinya adalah Tiongkok (Hidriyah, 2021). Namun, hal tersebut nyatanya tidak dapat dijadikan tolak ukur potensi keberhasilan reunifikasi. Faktanya, hubungan politik antara Tiongkok dan Taiwan sampai  memasuki  tahun  2022  justru  semakin  memanas.  Bahkan  ketegangan  yang  terjadi pada tahun 2021 disebut-sebut sebagai yang terburuk selama 40 tahun terakhir  (Hidriyah, 2021).

## Attitudinal Factor: Perbedaan Sikap terhadap Potensi Reunifikasi
Usaha  Tiongkok  untuk  melakukan  reunifikasi  terhadap  Taiwan  sebenarnya  sudah berlangsung selama puluhan tahun. Akan tetapi, usaha tersebut hingga memasuki tahun 2022 belum dapat terealisasi dan dua negara tersebut justru terjebak pada hubungan politik yang semakin  memanas.  Apa  yang  menyebabkan  proses  reunifikasi  menjadi  terhambat? Mencermati teori Haas soal Attitudinal Factor pada bagian kerangka analisis tentang cara
mencapai  integrasi,  maka  proses  reunifikasi  dapat  terwujud  apabila  elit  politik  dan masyarakat  sipil  mempunyai  opini  yang  sama  untuk  mendukung  integrasi.  Namun,  elit politik dan masyarakat sipil yang dimaksud berasal dari kedua belah pihak yang statusnya sedang  terpisah.  Apabila  salah  satu  pihak  menolak,  maka  dengan  sendirinya  proses reunifikasi  tersebut  menjadi  terhambat.  Pada  kasus  ini,  baik  elit  politik  dan  masyarakat Tiongkok  mendukung  proses  reunifikasi.  Sementara  Taiwan  menentang  reunifikasi  dan tetap pada pendiriannya untuk menjadi wilayah otonom karena  perbedaan ideologi politik.
Xi Jinping selaku presiden Tiongkok saat ini menegaskan bahwa perbedaan ideologi antara  Tiongkok  dan  Taiwan  bukan  permasalahan  besar  yang  dapat  menghambat  proses reunifikasi. Perbedaan ideologi menurut Tiongkok dapat diatasi dengan mekanisme “Satu China Dua Sistem”, yakni menjadikan Taiwan sebagai daerah administrasi yang mempunyai otonomi  tinggi.  Jika  merujuk  kembali  pada  Inisiatif  Beijing,  apabila  Taiwan  menerima usulan reunifikasi maka mereka dapat menjalankan manifestasi ideologi politiknya secara bebas tanpa intervensi, namun di satu sisi Taiwan harus kehilangan kedaulatannya sebagai negara yang merdeka dan otonom. Urusan politik luar negeri akan dan harus dikelola oleh pemerintahan Tiongkok.
Taiwan bukan hanya keberatan dengan hilangnya kedaulatan, namun  mereka juga tidak  percaya  jika  Tiongkok  akan  sungguh-sungguh  memberikan  kebebasan  untuk menjalankan  manifestasi  ideologi  politik  Taiwan.  Presiden  Taiwan,  Tsa  Ing-Wen,  pada tahun 2019 memperlihatkan indikasi keraguannya terhadap komitmen Tiongkok. Saat debat kampanye Pemilu tahun 2019, ia membacakan surat dari seorang pemuda di Hongkong yang isinya  meminta  masyarakat  Taiwan  untuk  tidak  mempercayai  komunis  Tiongkok (Tempo.co,  2019).  Hal  yang  menunjukkan  ketidakpercayaan  masyarakat  Hongkong terhadap  Tiongkok  dapat  dilihat  ketika  muncul  isu  RUU  Ekstradisi  yang  memungkinkan warga Hongkong dihukum di pengadilan Tiongkok.
Masyarakat  di  sana  kemudian  bereaksi  melakukan  demo  besar-besaran  karena menilai RUU tersebut dapat mengancam kedaulatan dan menempatkan mereka pada posisi yang  tidak  menyenangkan  di  bawah  sistem  peradilan  Tiongkok  (Hartati,  2019).  Taiwan berkaca dari persoalan masyarakat Hongkong yang merasakan penurunan kondisi demokrasi dan  hak  asasi  manusia  yang  disertai  dengan  meningkatnya  campur  tangan  pemerintah Tiongkok  dalam  urusan  lokal  (Wangke,  2019).  Presiden  Tsa  Ing-Wen  pun  menjadikan Hongkong  sebagai  patokan  atau  contoh  yang  menggambarkan  kondisi  Taiwan  apabila menerima iming-iming integrasi dari Tiongkok.
Sikap Tsa Ing-Wen sejatinya juga mencerminkan sikap dari masyarakat Taiwan yang semakin tegas menolak reunifikasi. Jauh sebelumnya, masih ada kelompok masyarakat di sana  yang  mendukung  agar  Taiwan  berintegrasi  dengan  Tiongkok  karena  latar  ras  yang mayoritas  sama.  Namun,  dukungan  sebagian  rakyat  Taiwan  untuk  reunifikasi  secara bertahap mengalami penurunan yang ditandai dengan semakin banyaknya rakyat pada tahun 2009  yang  mengidentifikasi  dirinya  sebagai  orang  Taiwan,  berbeda  dengan  China  atau Tiongkok (Blazevic, 2010). Jajak pendapat yang beberapa kali berlangsung di Taiwan juga menunjukkan bahwa mayoritas orang Taiwan menolak mekanisme Satu China Dua Sistem yang diusung oleh Tiongkok (Wong, 2019).
Kaum muda di Taiwan pun menunjukkan sikapnya menolak integrasi yang salah satu penyebabnya akibat intimidasi yang dilakukan oleh Tiongkok. Masyarakat Taiwan sangat mendukung  diadopsinya  sistem  demokrasi  karena  masyarakat  dapat  bebas  menyuarakan pendapatnya  dan  bebas  dari  tekanan  pemerintah.  Sehingga,  mereka  sulit  untuk  menerima sistem  otoriter  seperti  di  Tiongkok,  terutama  terkait  dengan  kebijakan  yang  sifatnya mengintimidasi  dan  menekan  (Dewi  &  Karina,  2019).  Taiwan  tidak  melihat  ada  jaminan bagi demokrasinya tetap dapat berdiri tegak dengan otonom jika bersatu dengan Tiongkok mengingat  negara  berhaluan  komunis  tersebut  justru  semakin    otoriter  di  bawah kepemimpinan Xi Jinping.
Taiwan  mempunyai  keyakinan  dan  posisi  cukup  kuat  mempertahankan attitudinal factor ideologinya  karena  mereka  juga  didukung  oleh  Amerika  Serikat  yang  sudah  jelas berhaluan  demokratis.  Bahkan,  hubungan  Amerika  Serikat  dan  Taiwan  sendiri  terbentuk karena kepentingan ideologi,  yakni  mencegah ekspansi  paham  komunis menyebar luas di kawasan Asia Pasifik pada masa Perang Dingin  (Huang, 2010). Secara tertulis, hubungan antara AS dan Taiwan dalam rangka menanggulangi masalah ancaman Tiongkok terbentuk pertama  kali  melalui  perjanjian  Mutual  Defence  Treaty  tahun  1954.  Melalui  perjanjian tersebut, AS mulai banyak memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Taiwan demi pertahanan dan keamanan dan masa depan pembangunan Taiwan.
Bahkan, setelah Taiwan pada tahun 1955 mampu mandiri secara ekonomi, AS tetap memberikan bantuan militer terhadap Taiwan (Andhika, 2015). Meskipun dalam perjalanan berikutnya, Amerika Serikat secara diplomatik mengakui Tiongkok sebagai pemerintahan yang  mewakili  masyarakat  China  dan  Taiwan  sebagai  bagian  dari  Tiongkok  (Taniputera, 2008). Namun, AS di satu sisi tetap berusaha menjalin kerja sama dengan Taiwan. AS hingga
saat ini juga mengambil peran ganda, yakni menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan di satu sisi berdiri sebagai pelindung Taiwan dari upaya reunifikasi.
Indikasi  sikap  AS  untuk  menolak  reunifikasi  Tiongkok  dapat  dilihat  dari  bantuan militer yang diberikan kepada Taiwan. AS dan Taiwan tercatat beberapa kali terlibat dalam kerjasama  jual  beli  persenjataan  militer.  Pada  tahun  2020  misalnya,  ketika  AS  masih dipimpin  oleh  Presiden  Donald  Trump,  mereka  menyetujui  proyek  penjualan  senjata  ke Taiwan  dengan  nilai  USD  5,1  miliar,  atau  sekitar  RP  76,5  triliun.  Sementara  pada  masa pemerintahan Joe Biden, AS secara diam-diam mengirim beberapa pasukan militernya ke Taiwan  untuk  berlatih  bersama,  yang  mencakup  personel  Angkatan  Laut  dan  Pasukan Operasi  Khusus  AS  (Hidriyah,  2021).  Hubungan  tersebut  memperlihatkan  komitmen kerjasama antara AS dan Taiwan yang kuat. Meskipun AS juga mempunyai motif ekonomi atas  relasinya  dengan  Taiwan,  ada  hal  yang  juga  tidak  bisa  diabaikan  bahwa  hubungan kerjasama tersebut dapat terbentuk juga karena ikatan dan kepentingan ideologi.
Keberadaan AS di belakang Taiwan membuat Tiongkok harus sangat berhati-hati, apalagi sampai melakukan invasi militer untuk kepentingan reunifikasi. Hal itu dikarenakan AS melalui Presiden Joe Biden juga sudah menunjukkan komitmennya untuk melindungi sekutunya termasuk Taiwan di wilayah Asia Pasifik. Apabila Tiongkok melakukan invasi militer, maka AS dapat ikut terlibat sehingga akan terdampak pula terhadap perekonomian Tiongkok itu sendiri. Berkaca dari kasus Rusia dan Ukraina, di mana AS dan sekutu banyak menjatuhkan  hukuman  ekonomi  terhadap  Rusia,  hal  serupa  juga  bisa  terjadi  kepada Tiongkok. Hal tersebut tentu saja akan menjadi salah satu pertimbangan pemerintahan Xi Jinping yang juga mempunyai ambisi untuk mendominasi perekonomian global.
Kondisi-kondisi  yang  sudah  diuraikan  di  atas  memperlihatkan  potensi  reunifikasi Tiongkok  atas  Taiwan  masih  sulit  untuk  diwujudkan  dalam  waktu  dekat.  Tiongkok  dan Taiwan belum mempunyai Attitudinal Factor yang seirama untuk mewujudkan terjadinya integrasi.  Meskipun  secara Material  Factor Taiwan  dan  Tiongkok  mempunyai  hubungan kerjasama  ekonomi  yang  saling  menguntungkan,  akan  tetapi  hal  tersebut  tidak  memberi pengaruh  karena  pada  dasarnya  kerjasama  bilateral  dapat  dilaksanakan  tanpa  harus reunifikasi. Hal yang perlu digarisbawahi adalah perbedaan ideologi dan penguatan identitas atau jati diri membuat warga Taiwan tidak setuju untuk melakukan reunifikasi. Selain itu, ketidakpercayaan Taiwan terhadap Tiongkok dengan komitmen Satu China Dua Sistem serta campur tangan AS juga menjadi batu sandungan besar terhadap upaya reunifikasi. Apalagi Taiwan dan Tiongkok mempunyai catatan historis yang panjang dalam urusan konflik ini.
Tiongkok mempunyai pekerjaan rumah yang besar apabila memang ingin melakukan reunifikasi  terhadap  Taiwan.  Pemerintah  Xi  Jinping  harus  menunjukkan  komitmen  yang nyata untuk menjamin demokratisasi dan nilai kebebasan yang sudah mengakar di Taiwan. Dua poin tersebut tentunya berseberangan dengan Tiongkok yang komunis serta cenderung membatasi  kebebasan  warganya.  Tindakan  provokasi  militer  seperti  awal  bulan  Oktober 2021,  di  mana  sejumlah  pesawat  tempur  Tiongkok  memasuki  wilayah  udara  Taiwan (Hidriyah, 2021) juga hanya akan membuat warga Taiwan semakin yakin bahwa demokrasi dan komunisme memang tidak dapat dipertemukan dalam satu negara.

## KESIMPULAN
Selama puluhan tahun, Tiongkok sudah menyuarakan dan mengusahakan agar reunifikasi dengan  Taiwan  dapat  terwujud.  Tiongkok  yang  saat  ini  dipimpin  oleh  Xi  Jinping  pun menunjukkan keinginan kuatnya agar Taiwan dapat segera benar-benar terintegrasi dengan Tiongkok.  Potensi  reunifikasi  dilihat  oleh  Xi  Jinping  sebagai  hal  yang  mungkin  terjadi meskipun  Tiongkok  menganut  komunisme  dan  Taiwan  menganut  demokrasi.  Potensi reunifikasi  ini  dapat  dikaji  dengan  menggunakan  teori  dari  Michael  Haas  soal  faktor pendukung integrasi, yakni Attitudinal Factor dan Material Factor . Secara Material Factor , Tiongkok  dan  Taiwan  mempunyai  hubungan  kerja  sama  ekonomi  yang  saling menguntungkan. Namun, secara Attitudinal Factor , kedua negara tersebut mempunyai sikap yang saling bertolak belakang.
Tiongkok  dalam  hal  ini  para  elit  dan  masyarakatnya  setuju  terhadap  upaya reunifikasi. Sementara elit dan masyarakat Taiwan menolak gagasan tersebut. Penolakan itu disebabkan oleh perbedaan ideologi yang sangat mendasar, yakni Tiongkok yang komunis dan cenderung represif sedangkan Taiwan menganut demokrasi dan cenderung terbuka. Ada kekhawatiran  bagi  masyarakat  Taiwan  apabila  reunifikasi  terjadi,  Tiongkok  tidak  akan memegang  komitmennya  terhadap  tawaran  Satu  China  Dua  Sistem  seperti  apa  yang menimpa Hongkong. Selain itu, sudah banyak warga Taiwan yang merasa identitas dirinya tidak lagi sama dengan China khas Tiongkok.
Upaya reunifikasi yang dilakukan oleh Tiongkok juga semakin sulit karena Taiwan mendapat dukungan dari negara adidaya Amerika Serikat. Maka, Tiongkok perlu mengubah pendekatan jika benar-benar ingin merealisasikan reunifikasi Taiwan dengan menunjukkan komitmen  nyata  terhadap  jaminan  kebebasan  di  sana.  Apabila  Tiongkok  lebih  memilih
melakukan  provokasi  dan  tekanan  ancaman  militer,  hal  tersebut  justru  membuat  potensi reunifikasi menjadi semakin jauh dari harapan.

## DAFTAR PUSTAKA
Copper, J. F. 2009. Taiwan: Nation-State or Province? (1 ed.). USA: Westview Press. Li, Xiaobing. (Penyunt.). 2012. China at War: An Encyclopedia.
Sukmadinata, N. S. 2007. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. Taniputera, I. 2008. History of China. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group. Zed, M. 2003. Metode Penelitiaan Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Ahzani,  W.  F.  2021.  "Upaya  Pemerintahan  Tsai  Ing-Wen  Melawan  Tekanan  One-China Principle Pada Era Xi Jinping", Jurnal Syntax Transformation, 2 (4), 552-564. Andhika,  S.  R.  2015.  "Kepentingan  AS  Bekerjasama  dengan  Taiwan  dalam  Bidang Perdagangan  Persenjataan  di  Era  George  Walker  Bush  (2001-2009)", Jurnal  JOM FISIP, 2 (1), 1-14.
Asiana, L. 2017. "Hukum dan Kebijakan Ekonomi: Studi Kasus One China Policy", Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 17 (1), 20-27. Blazevic, J. J. 2010. "The Taiwan Dilemma: China, Japan, and the Strait Dynamic", Journal of Current Chinese Affairs, 39 (4), 143-173.
Dewi, I. F., & Dewi, K. U. 2019. "Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok", Jurnal Hubungan Internasional, 7 (2), 161-168.
Haas, M. 1984. "Paradigms of Political Integration and Unification: Applications to Korea",
SAGE: Journal of Peace Research, 21 (1), 47-60.
Haryadi,  P.  2008.  "Diplomasi  China  dalam  Menerapkan  Program  Reunifikasi  Taiwan", Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 4 (2), 183.
Hidriyah,  S.  2021.  "Konflik  China-Taiwan  dan  Respons  Amerika", Jurnal  Info  Singkat, 13 (20), 7-12.
Leprilian,  Y.  2016.  "Implikasi  Kebijakan  One  China  Policy  terhadap  Keamanan  Tenaga Kerja  Indonesia  di  Taiwan  Periode  Tahun  2010-2014", Journal  of  International Relations, 3 (2), 75-83.
Lin,  C.-y.,  &  Lin,  W.-c.  2016.  "Democracy,  Divided  National  Identity,  and  Taiwan’s", Taiwan Journal Of Democracy, 1 (2), 69-87.
Mahardika, M. T., & Darmawan, A. 2020. "Implikasi Kebijakan One China Policy dalam Kegagalan  Kerjasama  Sister  City  antara  Bogor  dan  Tainan  di  Taiwan", JIIP:  Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5 (2), 217-237.
Mubah, A. S. 2014. "Kajian Historis atas Kompleksitas Isu Taiwan dalam Hubungan China dan Amerika Serikat", Jurnal Global dan Strategis, 8 (2), 321-337.
Syahbuddin.  2019.  "Eksistensi  Kepentingan  Global  Amerika  Serikat  dalam  Konflik Tiongkok-Taiwan", Jurnal Pendidikan IPS, 9 (2), 70-81. Wangke, H. 2019. "Demonstrasi di Hongkong dan Implikasi Internasionalnya", Jurnal Info Singkat, 11 (18), 7-12.
Wong, Y. c. 2019. "Independence or Reunification? The Evolving PRC–Taiwan Relations", Baltic Journal of European Studies, 9 (2), 98-122.
Hartati,  A.  Y.  2019.  “Demonstrasi  Politik  Di  Hongkong  Tahun  2019”, Prosiding  Senas POLHI (hal. 245-254). Semarang: Unhawas.
Huang, A. C. 2010. “The United States and Taiwan’s Defense Transformation”, Brookings, 16 Februari [Daring]. Tersedia dalam https://www.brookings.edu/opinions /the-united- states-and-taiwans-defense-transformation/ [Diakses (15 Mei 2022)].
Kementerian Luar Negeri Tiongkok. 2006. “Ye Jianying's Nine Principles for the Peaceful Reunification with Taiwan (1981)”, 8  Mei  [Daring].  Tersedia  dalam https://www.mfa.gov.cn/ce/celv//eng/ zt/twwt/t251057.htm  [Diakses (9 Juni 2022)]. Momma, R. 2013. “Briefing Memo: The Direction of China-Taiwan Relations under the Xi Jinping and Ma Ying-jeou Administrations”, The National Institute for Defense Studies News, Maret [Daring]. Tersedia dalam http://www.nids.go.jp/english/publication/briefing /pdf/2013/briefing_e174.pdf
[Diakses (9 Juni 2022)].
Nathania,  V.  2021.  “Presiden  Taiwan  Tidak  Akan  Tunduk  pada  Tekanan  China:  Tolak Upaya  Reunifikasi”, Okezone.com ,  11  Oktober  [Daring].  Tersedia  dalam  https:// news.okezone.com/read/2021/10/11/18/2484398/presiden-taiwan-tidak-akan-tunduk- pada-tekanan-china-tolak-upaya-reunifikasi [Diakses (12 Mei 2022)].
Tempo.co. 2019. “Presiden Taiwan Bacakan Surat dari Hongkong, Pesan Anti China”, 30 Desember  [Daring].  Tersedia  dalam https://dunia.tempo.co/read/1289197/  presiden- taiwan-bacakan-surat-dari-hong-kong-pesan-anti-china/full&view=ok [Diakses  (10 Juni 2022)].
Wijaya, P. 2021. ”Xi Jinping Serukan Reunifikasi dengan Taiwan pada Pidato Peringatan Revolusi”,  Merdeka.com,  10  Oktober  [Daring].  Tersedia  dalam https://www. merdeka.com/dunia/xi-jinping-serukan-reunifikasi-dengan-taiwan-pada-pidato- peringatan -revolusi.html [Diakses (12 Mei 2022)].
Wikipedia.com.  (t.thn.).  “Pengertian  Reunifikasi”,  [Daring].  Tersedia  dalam https://id. wikipedia.org/wiki/Reunifikasi#:~:text=Reunifikasi%20adalah%20proses%20penyatu an%20kembali,dengan%20damai%20maupun%20dengan%20peperangan [Diakses (13 Mei 2022].
Wonoadi, G. L. 2013. “Menelisik Kedaulatan Taiwan’, Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah  Yogyakarta,  14  Maret  [Daring].  Tersedia  dalam  dari https:// hi.umy.ac.id/menelisik-kedaulatan-taiwan/ [Diakses (9 Juni 2022)].