Supardi (2021) Prediksi Harga Mobil Bekas dengan Machine Learning. Syntax Literate. 6 (5). http://dx.doi.org/ 10.36418/syntax-literate.v6i5.2724 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 6, No. 5, Mei 2021 MENGUKUR KEKUATAN

## ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

## Supardi
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Indonesia Email: supardi@upnvj.ac.id

## Abstract
One of the negative impacts of the advancement of digital technology is the growth of various crimes using electronic means or other means based on computerization, no  exception  to  corruption.  The  situation  requires  law  enforcement  officials  in proving the crime of corruption not only rely on conventional evidence, but combine electronic digital technology methods so as to give birth to electronic evidence.  The fundamental  issues  related  to  this  in  Indonesia  are:  (1)  How  is  the  regulation  of electronic evidence in Indonesian law (2) How is the position of electronic evidence in  the  law  of  proof  of  corruption.  (3)  How  to  maintain  the  validity  of  electronic evidence  for  the  purposes  of  proof?  Research  method  used  is  normative  juridical approach,  which  is  research  based  on  secondary  data,  while  the  research specification  used  is  descriptive  analytical.  The  data  source  used  consists  of primary legal materials and secondary legal materials. The results concluded that: (1)  Indonesia  does  not  yet  have  a  law  governing  electronic  evidence  that  is generally applicable to all criminal acts. (2) The placement of electronic data as a means of evidence of instruction in the case of corruption is a form of dissertation and  evidently  has  a  weak  position.  (3)  The  validity  of  electronic  evidence  is determined  through  a  forensic  digital  process  with  stages:  maintained  data integrity,  the  presence  of  competent  persons,  the  preservation  of  chain  of  custody and compliance with regulations.

## Keywords:  electronic evidence; instructions; proof; corruption

## Abstrak
Salah  satu  dampak  negatif  kemajuan  teknologi  digital  adalah  tumbuh  kembangnya berbagai  kejahatan  dengan  menggunakan  sarana  elektronik  atau  sarana  lain  yang berbasis  pada  komputerisasi,  tidak  terkecuali  tindak  pidana  korupsi.  Keadaan tersebut menuntut aparat penegak hukum dalam membuktikan perkara tindak pidana korupsi tidak hanya mengandalkan bukti-bukti konvensional, namun menggabungan metode  teknologi  digital  elektronik  sehingga  melahirkan  alat  bukti  elektronik. Persoalan  mendasar  terkait  dengan  hal  ini  di  Indonesia  yaitu:  (1)  Bagaimana pengaturan  alat  bukti  elektronik  di  dalam  hukum  Indonesia  (2)  Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik di dalam hukum pembuktian tindak pidana korupsi. (3)  Bagaimana  menjaga  validitas  alat  bukti  elektronik  untuk  kepentingan pembuktian? Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu  penelitian  yang  didasarkan  pada  data  sekunder,  sedangkan  spesifikasi penelitian  yang  digunakan  berupa  deskriptif  analitis.  Sumber  data  yang  digunakan
terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Hasil  penelitian berkesimpulan bahwa: (1) Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur alat bukti elektronik yang berlaku umum untuk semua tindak pidana. (2) Penempatan data  elektronik  sebagai  alat  bukti  petunjuk  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi merupakan  bentuk  diskrimansi  dan  secara  pembuktian  memiliki  kedudukan  yang lemah.  (3)  Validitas  alat  bukti  elektronik  ditentukan  melalui  proses  digital  forensik dengan  tahapan:  terpeliharanya  integritas  data,  adanya  orang  yang  kompeten, terpeliharanya chain of custody dan kepatuhan terhadap peraturan.
Kata Kunci: alat bukti elektronik; petunjuk; pembuktian; korupsi

## Pendahuluan
Seiring  dengan  kemajuan  dan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dalam  masyarakat,  berlaku  pula  bagi  perkembangan  kejahatan.  Kejahatan  dilakukan memanfaatkan  dan  menggunakan  peluang  yang  disediakan  oleh  kemudahan  instrumen teknologi canggih, tidak lagi dengan cara-cara tradisional. Kejahatan yang demikian itu merupakan  kejahatan  berdimensi  baru.  Istilah  ini  untuk  menunjukkan  suatu  kejahatan yang  berhubungan  perkembangan  masyarakat  di  bidang  perekonomian  dalam masyarakat industri, yang pelakunya terdiri dari golongan mampu, intelek, terorganisasi (termasuk  dalam white collar  crime ). Mobilitas kejahatan tinggi  dilakukan tidak hanya di  suatu  wilayah,  melainkan  antar  wilayah,  bahkan  menerobos  batas  regional, transnasional  modus-operandinya  menggunakan  peralatan  canggih,  memanfaatkan peluang kelemahan sistem hukum, sistem manajemen (Kunarto, 1991).
Meningkatnya  tingkat  kejahatan  yang  beririsan  dengan  pengembangan pengetahuan  dan  teknologi,  dengan  sendirinya  membawa  dampak  kompleksitas  modus operandi yang digunakan oleh para pelaku kejahatan termasuk kejahatan/ tindak pidana korupsi. Dampaknya, penindakan terhadap tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan hanya  dengan  cara-cara  konvensional.  Aparat  penegak  hukum  harus  memahami  dan memanfaatkan  jejak-jejak  digital  dan  elektronik  dalam  pengungkapan  dan  pembuktian tindak  pidana  korupsi  dengan  sarana  teknologi  digital  elektronik.  Terminologi  jejak- jejak digital elektronik tersebut dikenal dengan sebutan “alat bukti elektronik atau sering disebut bukti elektronik”.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  tidak  mengenal  alat bukti  elektronik.  Alat  bukti  yang  dikenal  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk. Jejak digital yang  diangkat  menjadi  formulasi  alat  bukti  dimulai  dengan  diundangkannya  Undang- Undang  (UU)  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor  31  Tahun  1999  (selanjutnya  disebut  UUTPK).  Pasal  26A  UUTPK  mengangkat jejak digital elektronik menjadi alat bukti “petunjuk”, dengan rumusan sebagai berikut:
“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:
a. alat  bukti  lain  yang  berupa  informasi  yang  diucapkan,  dikirim,  diterima,  atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
b. dokumen,  yakni  setiap  rekaman  data  atau  informasi  yang  dapat  dilihat,  dibaca,  dan atau  didengar  yang  dapat  dikeluarkan  dengan  atau  tanpa  bantuan  suatu  sarana,  baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara  elektronik,  yang  berupa  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (selanjutnya  disebut  UUTPPU),  dalam  Pasal  73 menempatkan alat bukti digital elektronik yang disebut sebagai “alat bukti lain” selain yang  diatur  di  dalam  KUHAP  berupa  informasi  yang  diucapkan,  dikirimkan,  diterima, atau  disimpan  secara  elektronik  dengan  alat  optik  atau  alat  yang  serupa  optik  dan dokumen.  Artinya  UUTPPU  menempatkan  bukti  digital  sebagai  alat  bukti  mandiri, bukan  dilekatkan  sebagai  “alat  bukti  petunjuk”  seperti  dalam  UUTPK.  Redaksi  yang hampir  sama  dengan  UUTPPU  yang  menempatkan  alat  bukti  elektronik  sebagai  alat bukti  mandiri,  ada  di  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (selanjutnya  disebut  UUITE)  dan  beberapa  undang-undang  lain  seperti  UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 86), UU Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Pasal  20)  dan  UU  Nomor  9  Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 38).
Bukti elektronik pada dasarnya adalah informasi atau dokumen, atau dapat disebut secara umum “data”, bukan alat. Data ini sifatnya “ mirroring ” atau copy dari perangkat. Data  inilah  yang  digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam  pengungkapan  dan  pembuktian perkara pidana sejak penyidikan hingga di persidangan. KUHAP menentukan jenis alat bukti  secara  secara  limitatif,  sedangkan  undang-undang  khusus  lainnya  menambahkan “data” sebagai jenis alat bukti tambahan yang ada di KUHAP. Namun anehnya di antara undang-undang  khusus  tersebut  tidak  terdapat  kata  sepakat  dalam      menempatkan  data sebagai  alat  bukti,  ada  yang  menjadikan  sebagai  alat  bukti  petunjuk  dan  ada  yang sebagai alat bukti tersendiri (mandiri).
Tidak  adanya  perlakuan  yang  sama  terhadap  data  dan  tidak  adanya  kesatuan pengaturan  mengenai  alat  bukti  elektronik  ini  menimbulkan  problematik  hukum  baik dalam  tataran  normatif  maupun  praktis,  mengingat  alat  bukti  petunjuk  sebenarnya memiliki  gradasi  terendah  dalam  fungsinya  sebagai  alat  pembuktian.  Bahkan  secara gamblang  van  Bemelen (Hamzah,  2008) mengatakan  bahwa  petunjuk  itu  sebenarnya bukanlah  alat  bukti.  Untuk  itu  relevan  sekali  dilakukan  penelitian  dan  pengkajian mengenai persoalan pengaturan dan kekuatan alat bukti elektronik.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan  ini adalah pendekatan yuridis normatif  dengan  spesifikasi  penelitian  bersifat deskriptif  analisis, yaitu  metode penelitian  dengan  cara  mengumpulkan  data-data  sesuai  dengan  data  yang  sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran
mengenai  masalah  yang  ada (Dr,  2008). Data-data  sekunder  yang  diperoleh  akan disajikan  dalam  bentuk  uraian  yang  disusun  secara  sistematis  sebagai  suatu  rangkaian yang utuh sehingga metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode kualitatif.  Artinya  data  yang  diperoleh  disusun  secara  sistematis  dalam  bentuk  uraian atau penjelasan untuk menggambarkan hasil penelitian (Soekanto, 1986).

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Pengaturan bukti elektronik
Proses  pidana  menurut  KUHAP  umumnya  dimulai  dengan  penemuan peristiwa  pidana  oleh  penyelidik  melalui  proses  yang  disebut  penyelidikan, walaupun  menurut  ketentuan  Pasal  104  KUHAP  tingkatan  penyelidikan  bukan merupakan keharusan ( not obligation for the criminal process). Peristiwa tersebut kemudian  akan  diuji  di  tingkat  penyidikan  melalui  bukti-bukti  yang  diperoleh penyidik.
Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya.  Tidak  terdapat  penjelasan  yang  memadai  terkait  ukuran  keadaan yang  bagaimana  sehingga  penyidik  dikatakan  telah  berhasil  membuat  terang tindak pidana dan menemukan tersangka. Merujuk ketentuan Pasal 183 KUHAP, syarat yang harus dipenuhi oleh hakim setidak-tidaknya didukung dengan dua alat bukti  sah  ditambah  adanya  keyakinan.  Alat  bukti  sah  ditentukan  secara  limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang terdiri: 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4 petunjuk dan 5) keterangan terdakwa.  Sistem pembuktian seperti ini  disebut  pembuktian  negatif  ( negative  wettelijk )  atau  pembuktian  menurut undang-undang secara negatif.
Negative wettelijk mirip dengan sistem pembuktian convicition in raisone. Hakim  di  dalam  mengambil  keputusan  tentang  salah  atau  tidaknya  seorang terdakwa  terikat  oleh  alat  bukti  yang  ditentukan  dalam  undang-undang  dan keyakinan  hakim  sendiri,  sehingga  dalam  sistem  negatif  ada    dua    syarat  untuk membutikan  kesalahan  terdakwa,  yaitu wettelijk berdasarkan  alat  bukti    yang ditentukan  undang-undang  dan  negative  sesuai  keyakinan  hakim (Sasangka  & Rosita,  2003). Prinsip  pembuktian  tersebut  harus  dipedomani  oleh  penyidik  dan jaksa  dalam  proses  pengumpulan  alat  bukti  di  penyidikan  dan  penentuan kelengkapan  berkas  perkara-perkara,  sehingga  ketika  berkas  perkara  pidana dinyatakan  lengkap  telah  memenuhi  kriteria  mininal  dua  alat  bukti    yang  cukup dan keyakinan terbukti di persidangan nantinya.
Pengertian  penyidikan  dalam  Pasal  1  angka  2  tidak  mengenal  istilah  alat bukti  tetapi  “bukti”,  sementara  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  jo  Pasal  183  KUHAP memakai  istilah  alat  bukti.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  memberikan pengertian  bukti  adalah  sesuatu  yang  menyatakan  kebenaran  suatu  peristiwa,
kebenarannya,  saksi,  tanda  hal  yang  menjadi  tanda  perbuatan  jahat (Indonesia, 2008).
Menurut  M.  Yahya  Harahap,  secara  yuridis  pembuktian  adalah  ketentuan- ketentuan  yang  berisi  penggarisan  dan  pedoman  tentang  cara-cara  yang dibenarkan  undang-undang  untuk  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang  dibenarkan  undang-undang  dan  mengatur  mengenai  alat  bukti  yang  boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa (Harahap, 2012).
Subekti  dan  R.  Tjitrosoedibjo  mengartikan  bukti  sebagai  sesuatu  untuk meyakinkan  akan  kebenaran  suatu  dalil  atau  pendirian.  Alat  bukti,  alat pembuktian,  upaya  pembuktian, bewisje  middle adalah  alat  yang  dipergunakan untuk  membuktikan  dalil-dalil  suatu  pihak  dimuka  pengadilan (Hamzah,  1986). Andi  Hamzah  mendefinisikan  tentang  bukti  dan  alat  bukti,  yaitu  sesuatu  untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian dan dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian  melalui  alai-alat  yang  diperkenankan  untuk  dipakai  membuktikan dalil-dalil  atau  dalam  perkara  pidana  dakwaan  disidang  pengadilan,  misalnya keterangan  terdakwa,  kesaksian,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan  termasuk persangkaan dan sumpah (Hamzah, 1986).
Pegertian bukti dan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 184 KUHAP sering dipersamakan dalam menyebut “data” sebagai out put suatu  proses  digital  forensik  atas  benda  sitaan  elektronik  (perangkat elektronik) yang lazim disebut sebagai barang bukti (elektronik) dan turunannya. Barang  bukti  elektronik  adalah  perangkat  elektronik  diperoleh  melalui  proses penyitaan  yang  dalam  bahasa  Pasal  44  KUHAP  disebut  sebagai  benda  sitaan. Sedangkan data elektronik sifatnya “ mirroring ” atau copy dari perangkat dan data inilah  yang  digunakan  sebagai  alat  bukti  elektronik  yang  tampil  dalam  bentuk informasi elektronik ataupun dokumen elektronik.
Barang  bukti  bukan  alat  bukti  tetapi  barang  bukti  bisa  menjadi  alat  bukti petunjuk apabila bersesuaian dengan alat bukti lain. Dalam sistem Common Law seperti di Amerika Serikat, pengaturan alat bukti elektronik berbeda dengan sistem di  Indonesia.  Alat  bukti  yang  disebut  sebagai forms  of  evidence dalam  US Criminal Procedure Law ialah real evidence, documentary evidence, testimonial evidence dan judicial  notice .  Dalam system ini real  evidence (barang  bukti) merupakan  alat  bukti  yang  paling  bernilai,  sementara  itu real  evidence di Indonesia bukanlah alat bukti, sehingga alat bukti elektronik jelas berbeda dengan barang bukti elektronik.
Dengan  demikian  pengertian  bukti  dalam  Pasal  1  angka  2  KUHAP  terdiri dari  alat  bukti  dan  barang  bukti,  sehingga  relevan  untuk  tidak  mencampur adukkan pengertian bukti elektronik dan alat bukti elektronik.  Pembedaan istilah ini penting, setidaknya didukung dengan tiga alasan: pertama KUHAP mengenal istilah    bukti,  alat  bukti  dan  barang  bukti  (benda  sitaan)  dalam  fungsi  yang
berbeda-beda, kedua berpijak  dari  pengertian  penyidikan  (mencari  dan mengumpulkan  bukti),  hasil  pekerjaan    penyidik  berupa  berkas  perkara  berisi kumpulan fakta   dengan dukungan  dua hal yaitu  alat bukti  dan barang  bukti. Ketiga pernyataan  Penuntut  Umum  menyatakan  kelengkapan  formil/materiil berkas  perkara  dari  penyidik,  alat  ukurnya  minimum  pembuktian,  yaitu  unsur- unsur  pasal  yang  disangkakan  setidaknya  didukung  dengan  dua  alat  bukti  sah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  183  jo  184  ayat  (1)  KUHAP  dan  adanya barang  bukti  yang  mendukung  hal  tersebut.  Oleh  karena  itu  penyebutan  istilah bukti elektronik harus dibedakan dengan alat bukti elektronik.
Alat  bukti  elektronik  berisi  data  elektronik  yang  terdiri  dari  informasi elektronik  ataupun  dokumen  elektronik.  Informasi  elektronik  adalah  satu  atau sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara, gambar,  peta,  rancangan,  foto, Electronic  Data  Interchange (EDI),  surat elektronik  ( electronic  mail ),  telegram,  teleks, telecopy atau  sejenisnya,  huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu  memahaminya.  Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima,  atau  disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal, atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode  akses, simbol  atau  perforasi  yang  memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh orang yang mampu memahaminya.
Secara  khusus  undang-undang  yang  berkaitan  langsung  dengan  obyek  data elektronik atau “data” yang lahir dari transaksi elektronik, diatur di dalam UUITE.
Undang-undang  ini  mengatur  setiap  perbuatan  yang  berhubungan  dengan transaksi  elektronik,  yaitu  setiap  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
UUITE  dimaksudkan  untuk  merespon  perilaku  masyarakat  maupun peradaban  manusia  secara  global  akibat  perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  telah  pula  menyebabkan  hubungan  dunia  menjadi  tanpa  batas (borderless )  dan  menyebabkan  perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  secara signifikan berlangsung demikian cepat.  Situasi ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law , secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Demikian  pula,  hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika.
Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum  teknologi  informasi ( law of information  technology ),  hukum  dunia  maya  ( virtual  world  law ),  dan  hukum mayantara.  Istilah-istilah  tersebut  lahir  mengingat  kegiatan  yang  dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal
maupun  global  (internet)  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  berbasis sistem  komputer  yang  merupakan  sistem  elektronik  yang  dapat  dilihat  secara virtual.
Permasalahan  hukum  yang  seringkali  dihadapi  adalah  penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian  dan  hal  yang  terkait  dengan  perbuatan  hukum  yang  dilaksanakan melalui  sistem  elektronik.  Perbuatan  hukum  tersebut  acapkali  mengganggu keseimbangan  hak  pribadi  orang  lain  atau  dengan  kewajiban  hukum  pelaku sehingga dikriminalisi menjadi delik yang diatur di dalam Pasal 27 s/d 37 Jis Pasal 45 s/d 42 UUITE.
Namun  demikian  UUITE  hanya  berlaku  bagi  dirinya  sendiri.  UUITE  tidak menyatukan  pemahaman  fungsi  alat  bukti  elektronik  yang  tersebar  di  undang- undang lainnya, yang masing-masing memberikan porsi atau kedudukan berbeda- beda.  Alat  bukti  elektronik  yang  dimaksud  dalam  UUITE  hanya  berlaku  untuk pembuktian  perbuatan  hukum  dalam  arti  tindak  pidana  yang  diatur  di  dalam UUITE.  Pasal  2  UUITE  menegaskan  bahwa  undang-undang  tersebut  hanya berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam  UUITE  sehingga  segala  ketentuan  tentang  alat  bukti  elektronik  tidak berlaku bagi undang-undang lain termasuk UUTPK.
Perbuatan  hukum  ini  harus  dimaknai  semua  bentuk  transaksi  elektronik yang berdimensi hukum baik dalam   arti negatif (tindak pidana) maupun positif. Transaksi  elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan menggunakan  komputer,  jaringan  komputer,  dan/atau  media  elektronik  lainnya. UUITE  bertujuan  agar  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  (TI)  dan  transaksi elektronik  dilaksanakan  berdasarkan  asas  kepastian  hukum,  manfaat,  kehati- hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Untuk itu  perlu  diatur  sisi  keamanan,  kepastian  hukum  dalam  pemanfaatan  teknologi informasi,  media  dan  komunikasi  agar  dapat  berkembang  secara  optimal.  Setiap perbuatan  yang  memanfaatkan  dan  menggunakan  sarana  TI  harus  memenuhi kriteria dan ketentuan UUITE, dengan konsekuensi pelanggaran   dikenai pidana dan berlaku alat bukti elektronik menurut UUITE.
Alat  bukti  elektronik  mandiri  menurut  UUITE  tidak  berlaku  untuk  tindak pidana  lain  di  luar  UUITE  meskipun  kejahatan  dilakukan  dengan  sarana elektronik.  Menjadi  problem  besar  ketika  dihubungkan  dengan  kejahatan  umum yang  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  tidak mengenal alat bukti elektronik.
Perdebatan  di  pengadilan  dalam  pengajuan  alat  bukti  elektronik  sangat mungkin  terjadi,  terlebih  dalam  perkara  tindak  pidana  umum.  Penasehat  Hukum menganggap  alat  bukti  yang  diajukan  Penuntut  Umum  ilegal  atau  tidak  sah. Ketidakseragaman  perlakuan  perundang-undangan  terhadap  data  elektronik sebagai  alat  bukti  semestinya  bisa  diakhiri  apabila  setiap  undang-undang
menempatkan  status  dan  kualitas  yang  sama  terhadap  alat  bukti  elektronik  di dalam pembuktian perkara pidana yang menggunakan data elektronik.
Solusi paling ideal melalui legislatif (DPR) dengan melakukan revisi Pasal 184 ayat  (1) KUHAP, menambahkan data elektronik  sebagai alat bukti sah yang dan  mandiri  sehingga  alat  bukti  elektronik  menjadi  milik  semua  tindak  pidana tanpa  kecuali.  Terlebih,  perkembangan  kejahatan  yang  menggunakan  sarana digital elektronik dan kompleksitas kejahatan termasuk delik-delik yang diatur di dalam KUHP menuntut pengungkapan dan pembuktian yang mendasarkan   pada alat  bukti  elektronik.  Jalan  keluar  kedua  memberikan  perlakuan  yang  sama  di setiap  undang-undang  atas  data  elektronik,  dengan  cara  revisi  undang-undang yang memberikan perlakuan berbeda seperti UUTPK.
Perbedaan  perlakuan  alat  bukti  elektronik  sangat  mempengaruhi  cara  kerja aparat  penegak  hukum,  baik  dari  sudut  pembuktian  perkara  pidana  maupun perlindungan  hak  asasi  terdakwa.  Sudarto  mengemukakan  bahwa  keseluruhan fungsi penegak hukum termasuk cara kerja pengadilan merupakan bagian dari arti kebijakan kriminal dalam arti luas (Barda Nawawi Arief, 2016). Menurut G. Peter Hoefnagels  sebagaimana  dikutip  Barda  Nawawi  Arief,  kebijakan  kriminal as  a science policy is par of longer policy, the law enforcement policy. The legislative and enforcement policy is turn part of social policy. Jadi cara kerja aparat penegak hukum  dalam  membuktikan  perkara,  kerja  legislatif  merupakan  bagian  integral kebijakan sosial menuju kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat.
Cara  kerja  dalam  penegakan  hukum  merupakan  bagian  kebijakan  sosial dalam melindungi masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum tidak terlepas dari hasil  kerja  legislatif.  Upaya  penegakan  hukum  yang  baik  akan  lebih  mudah apabila  didasari  pada  undang-undang  yang  baik,  inilah  yang  dinamakan implementasi  kebijakan  kriminal  yang  baik.  Ketika  tedapat  ketidaksempurnaan undang-undang  sudah  semestinya  dilakukan  perbaikan  melalui  revisi,  perubahan atau penggantian.
2. Mengukur  kekuatan  data  elektronik  sebagai  alat  bukti  petunjuk  dalam perkara tindak pidana korupsi.
Menurut  ketentuan  Pasal  188  ayat  (1)  KUHAP  petunjuk  adalah  perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidananya itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Perbuatan, kejadian dan keadaan yang  saling  bersesuaian  itu  sesuai  Pasal  188  ayat  (2)  KUHAP  hanya  dapat diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Ini  artinya  alat bukti petunjuk  sebenarnya bukan sebagai  alat bukti yang  mandiri karena keberadaannya harus digantungkan pada alat bukti lain.
Pasal  188  KUHAP  memiliki  kemiripan  dengan  ketentuan  Pasal  310,  Pasal 311  dan  Pasal  312  HIR  dengan  sedikit  perbedaan.  Petunjuk  menurut    Pasal  311 HIR  selain  diperoleh  dari  keterangan  saksi,  surat  dan  keterangan  terdakwa  juga dapat  diperoleh  dari  pemeriksaan  dan  penglihatan  hakim  sendiri,  sehingga
pembuktian  yang  didasarkan  petunjuk  di  berbagai  alat  bukti  tidak  mungkin diperoleh  oleh  hakim  tanpa  menggunakan redenering atau  suatu  pemikiran tentang  adanya  persesuaian  antara  kenyataan  satu  dengan  kenyataan  lain  atau dengan  tindak  pidananya  sendiri (Lamintang,  1984). Jadi  sifat  petunjuk  sebagai alat  bukti  tidak  mandiri  dan  sangat  bergantung  pada  pemikiran  hakim.  Oleh karena  itu  Andi  Hamzah  berpendapat  petunjuk  lebih  pantas  disebut  sebagai  alat bukti  pengamatan  hakim  seperti  hanya  UU  Nomor  1  Tahun  1950  yang  telah menghapus  alat bukti petunjuk atau sama dengan Nederland  Strafvordering yang baru.
Lebih  lanjut  Andi  Hamzah  dengan  menyetir  pendapat  A.  Minkenhof dikatakan:  “Di  sini  tercermin  bahwa  pada  akhirnya  persoalannya  diserahkan kepada  hakim.  Dengan  demikian,  menjadi  sama  dengan  pengamatan  hakim sebagai  alat bukti. Apa  yang disebut pengamatan oleh hakim (eigen waarneming van  de  rechter)  harus  dilakukan  selama  sidang,  apa  yang  telah  dialami  atau diketahui  oleh hakim sebelumya tidak dapat  dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau  perbuatan  atau  peristiwa  itu  telah  diketahui  oleh  umum”. (Hamzah,  2005) Hal  ini  berbanding  lurus  dengan  praktek  penyidikan  yang  menampilkan  produk berkas  perkara,  dimana  alat  bukti  yang  tersusun  di  dalam  berkas  perkara  tidak satupun menyebutkan alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat  (1)  KUHAP  karena  alat  bukti  petunjuk  pada  prinsipnya  didasarkan pengamatan pada saat pembuktian.
Oleh  karena  itu  sangat  beralasan  apabila  dikatakan  alat  bukti  petunjuk memiliki  gradasi  terendah  dibandingkan  dengan  alat  bukti  lain.  Bahkan  van Bemelen  megatakan  “tetapi  kesalahan  utama  ialah  petunjuk  dipandang  sebagai suatu  alat  bukti  padahal  pada  hakekatnya  tidak  ada” (Hamzah,  2015). Artinya, menurut van Bemelen petunjuk sebenarnya bukan merupakan alat bukti.
Hal tersebut di atas relevan dengan bunyi Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang memberikan  catatan  khusus  bahwa  penilaian  atas  kekuatan  alat  bukti  petunjuk dalam  setiap  keadaan  tertentu  dilakukan  oleh  hakim  dengan  arif  dan  bijaksana, setelah  ia  mengadakan  pemeriksaan  dengan  penuh  kecermatan  dan  keseksamaan berdasarkan  hati  nuraninya.  Ketentuan  ini  seolah  memberikan  pesan,  sebaik- baiknya  pembuktian  adalah  dengan  menggunakan  alat  bukti  yang  secara  nalar obyektif tidak memerlukan pemikiran khusus  untuk  menganggapnya sebagai  alat bukti  (alat  bukti  mandiri).  Intinya  penggunaan  alat  bukti  petunjuk  sedapat mungkin  diminimalisir  dengan  menggunakan  alat  bukti  lain  yang  ukuran obyektifnya  lebih  jelas,  seperti  alat  bukti  keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa, surat dan keterangan ahli.
Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  UUITE  mengatakan  bahwa  data  yang  berupa informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik  berikut  hasil  cetakannya merupakan “alat bukti hukum yang sah” sebagai perluasan alat bukti yang diatur di  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP.  UUITE  menempatkan  data  yang  berisi informasi  dan  dokumen  elektronik  merupakan  alat  bukti  mandiri  yang  tidak
digantungkan  pada  alat  bukti  lain.  Redaksi  “alat  bukti  sah”  sama  dengan penyebutan  yang  diatur  di  dalam  undang-undang  lain  di  luar  KUHAP  seperti tindak  pidana  pencucian  uang,  narkotika,  terorisme  dan  lain-lain  yang menempatkan  data  elektronik  sebagai  alat  bukti  mandiri  dan  sempurna  sebagai tambahan  jenis  alat  bukti  yang  diatur  di  dalam  Pasal  188  KUHAP.  Hal  berbeda dengan ketentuan Pasal 26A UUTPK yang menempatkan data elektronik sebagai sumber untuk mendapatkan petunjuk (sebagai alat bukti petunjuk).
Mengingat  kedudukan,  sifat  dan  kharakter  alat  petunjuk  tersebut,  maka penempatan  alat  bukti  elektronik  sebagai  petunjuk  dalam  pembuktian  perkara tindak  pidana  korupsi  harus  mengikuti  sifat  dan  kharakter  alat  bukti  petunjuk sebagaimana  dimaksud  di  dalam  KUHAP.  Penggunaan  alat  bukti  petunjuk  di dalam  khasanah  pembuktian  harus  mengikuti  tata  cara  yang  sama  layaknya  alat bukti petunjuk, yaitu berdasarkan penilaian dan pengamatan di dalam sidang oleh hakim.
Tren  yang  berkembang  dalam  pembuktian  perkara  sulit  terutama  tindak pidana  korupsi,  alat  bukti  elektronik  merupakan  “pembunuh”  (baca:  alat  bukti) handal  untuk  membuktikan  perbuatan  dan  kesalahan  terdakwa  karena  alat  bukti elektronik  mampu  merekam  kejadian ante  factum seperti  “apa  adanya”.  Sebagai alat  bukti  handal,  dengan  mudah  alat  bukti  elektronik  mampu  membentuk keyakinan terbuktinya perbuatan dan kesalahan terdakwa.
Alat bukti elektronik relatif sebagai alat bukti yang sulit dibantah baik oleh saksi maupun terdakwa. Bantahan yang sifatnya  kebohongan secara gestur tubuh dan  ketidaklogisan  bantahan  mudah  diketahui  sehingga  tidak  sulit      melahirkan keyakinan  mengenai  kebenaran  alat  bukti  elektronik.  Terlebih  lagi  alat  bukti elektronik dapat melahirkan alat bukti lain yaitu ahli, seperti ahli digital forensik yang  membenarkan  suara  dan  gambar  saksi  maupun  terdakwa  yang  terekam  di dalam  alat  bukti  elektronik,  seperti  nampak  dalam  persidangan  perkara  tindak pidana  korupsi  (suap)  dengan  terdakwa  Eddy  Sindoro  di  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat.  Terdakwa  membantah  alat  bukti  rekaman  suara  hasil  penyadapan yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  bahwa  suara  di  dalam  rekaman  bukan suaranya.  Ahli  digital  forensik  Dhany  Arifianto  dari  Institut  Teknologi  Surabaya (ITS)  menerangkan  suara  di  dalam  rekaman  tersebut  identik  dengan  suara  milik Eddy Sindoro.
Alat  bukti  elektronik  merupakan  alat  bukti “ apa  adanya”  ( as  it  is) , ditampilkan di dalam sidang dan sebagai informasi apa adanya, layaknya seorang saksi  yang  merekam  dan  menceriterakan  kembali  apa  yang  pernah  dilihat, diketahui dan didengar sendiri. Ketika isi yang terurai dalam alat bukti elektronik tersebut   bersesuaian dengan alat bukti lain (seperti saksi), maka semestinya alat bukti  elektronik  secara  mandiri  telah  berfungsi  sebagai  alat  bukti  mandiri  dan memenuhi  kualifikasi  dua  alat  bukti  cukup,  tidak  lagi  menjadi  sumber  alat  bukti petunjuk yang harus diproses melalui pengamatan hakim. Merujuk pada Pasal 185
ayat  (6)  KUHAP,  maka  alat  bukti  keterangan  saksi  dapat  dikatakan  telah bersesuaian dengan alat bukti elektronik, misalnya hasil sadapan.
Dengan  demikian  secara  normatif  dan  teknis,  penempatan  alat  bukti elektronik  lebih  tepat  apabila  diletakkan  sebagai  alat  bukti  lain  yang  sah  di  luar ketentuan  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP,  artinya  alat  bukti  elektronik  tidak disposisikan  sebagai  alat  bukti  petunjuk  sebagaimana  dalam  UUTPK.  Alih-alih sebagai  mesin  pembunuh,  justeru  alat  bukti  elektronik  di  UUTPK  tidak  menjadi alat bukti yang mandiri tetapi harus dilekatkan sebagai alat bukti petunjuk.
Ironisnya,  secara  teknis  alat  bukti  elektronik  sebagai  petunjuk  maupun sebagai  alat  bukti  mandiri,  tidak  terdapat  perbedaan  substansial  baik  dalam “memperoleh  maupuan  menampilkan”  di  persidangan.  Misalnya  hasil intercept melalui  media  sosial  atau  sarana  yang  digunakan  oleh  orang  untuk  berinteraksi satu  sama  lain  dengan  cara  menciptakan,  berbagi,  serta  bertukar  informasi  dan gagasan  dalam  sebuah  jaringan  dan  komunitas  virtual.  Penuntut  Umum  akan menunjukkan  visualisasi  percakapan,  gambar  atau  tulisan  tersebut  di  depan persidangan. Tidak ada perbedaan perlakuan di tataran teknis sehingga pembedaan dalam  undang-undang  menjadi  sesuatu  yang  aneh,  menyimpang  dari  konsep  alat bukti petunjuk dan lebih jauh tentunya merugikan kepentingan terdakwa.
Selain  itu  alat  bukti  elektronik  juga  dapat  diperoleh  melalui  proses pengolahan  digital  forensik  atas  benda  sitaan  elektronik  (perangkat  elektronik) sehingga  diperoleh  data  elektronik  atas  benda  sitaan/barang  bukti  elektronik, termasuk  proses cloning atas data-data  yang  telah  terhapus.  Mekanisme penampilan keduanya dalam pembuktian di pengadilan tidak memiliki perbedaan, sehingga  menempatkan  keduanya  dalam  kualitas  yang  berbeda  menjadi  sesuatu yang tidak tepat.
Oleh karena itu penempatan kualitas berbeda terhadap alat bukti elektronik di  dalam  UUTPK  menandakan  sebagai  kebijakan  kriminal  yang  diskriminatif dibandingkan  dengan  undang-undang  di  luar  KUHP  lainnya.  Karena  itu penempatan  kualifikasi  data  elektronik  sebagai  alat  bukti  petunjuk  di  dalam UUTPK perlu ditinjau ulang.
3. Validitas alat bukti elektronik.
Di  Indonesia  belum  terdapat  peraturan  khusus  terkait  alat  bukti  elektronik yang  berlaku  umum  (untuk  semua  tindak  pidana).  UUITE  merupakan  ketentuan khusus yang mengatur aktifitas bidang elektronik yang di dalamnya juga mengatur alat bukti elektronik, tetapi terbatas berlaku pada perbuatan hukum yang diatur di dalam  UUITE.  Menurut  Pasal  5  ayat  (3)  jo  Pasal  6  UUITE  Informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  dinyatakan  sah  apabila  menggunakan  sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara  utuh  sesuai  dengan  masa  retensi  yang  ditetapkan  dengan  peraturan perundang-undangan;
b. dapat  melindungi  ketersediaan,  keutuhan,  keotentikan,  kerahasiaan,  dan keteraksesan  informasi  elektronik  dalam  penyelenggaraan  sistem  elektronik tersebut;
c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
d. dilengkapi  dengan  prosedur  atau  petunjuk  yang  diumumkan  dengan  bahasa, informasi,  atau  simbol  yang  dapat  dipahami  oleh  pihak  yang  bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
e. memiliki  mekanisme  yang  berkelanjutan  untuk  menjaga  kebaruan,  kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
Suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti  yang  sah  di  persidangan  harus  harus  didasarkan  sertifikasi,  baik  mengenai subyek  maupun  sistemnya.  Syarat-syarat  mengenai  penyelenggara  sertifikasi  dan penyelenggaraan sistem elektronik diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 UUITE.  Proses  dan  pengelolaan  ( processing  and  treatment) atas  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga menjadi alat bukti memerlukan ilmu keahlian khusus yang disebut sebagai digital forensik (digital forensic) .
Menurut Prayudi, dkk digital forensik  adalah  penggunaan ilmu dan metode untuk menemukan,
mengumpulkan, mengamankan, menganalisis, menginterpretasi  dan  mempresentasikan  barang  bukti  digital  dalam  rangka kepentingan  rekontruksi  kejadian  serta  memastikan  keabsahan  pada  proses peradilan (Prayudi & Ashari, 2015). Kebande, dkk.  menambahkan:
“ digital forensic     can be used to  obtain digital evidence for  use in  a  court  of law  during  criminal  or  civil  proceedings.  This  involves  using    scientifically proven  methods  to  acquire,  examine,  identify,  analyse  and  present  digital evidence  from  digital  sources  that  may  have  reliable  information  to  prove  or disprove  a  hypothesis  about  a  security  incident” (Kebande,  Karie,  &  Venter, 2016) .
Demikian  juga  Digital Forensic  Research  Workshop  (DFRWS) yang berpusat di  Utica, NY menyatakan bahwa:
“ digital  forensic  sciensce  as  “the  use  of  scientifically  derived  and  proven methods toward the preservation, collection, validation, identification, analysis, interpretation, documentation and presentation of digital evidence derived from digital sources for the purpose of facilitating or furthering the reconstruction of events  found  to  be  criminal,  or  helping  to  anticipate  unauthorized  actions shown to be disruptive to planned operations” (Kebande et al., 2016). Dalam digital forensic terdapat tiga entitas yang memiliki peran yang sangat penting,  yaitu  manusia  sebagai  aktor  yang  melakukan  aktivitas,  digital evidence sebagai  objek  dan  aset  vital,  dan process sebagai  pedoman  yang  harus  diikuti sepanjang  proses  investigasi  digital forensic berlangsung.    Pedoman  dalam pelaksanaan  investigasi  tersebut  menggunakan  metode  ilmiah,  artinya  dalam setiap tahapan atau langkah yang dilakukan oleh tim investigasi ataupun lembaga
hukum harus menjunjung tinggi kaidah metode ilmiah. Dengan berpedoman pada karakteristik  metode  ilmiah,  maka  proses  dalam  bidang  digital forensic harus mengacu  pada  langkah-langkah  prosedural  dan  terstruktur.  Dalam  prosesnya dikenal  dengan  digital  forensic  investigation.  Digital  forensic  investigation diterapkan  setiap  penyelidikan  terhadap  barang  bukti  digital  sebagai  hasil  dari suatu kejadian, untuk menentukan kejadian itu termasuk sebagai kegiatan kriminal atau bukan (Sudirman, 2019).
Perolehan dan pengelolaan data elektronik penting dalam rangka menjamin obyektifitas  dan  validitas  alat  bukti  elektronik.  Secara  khusus  Indonesia  belum memiliki aturan yang khusus dan berlaku umum mengenai hal ini. Praktek selama ini  disandarkan  pada  standar  ilmiah  yang  berlaku  secara  internasional.  Secara internasional,  prinsip  pokok  dalam  penanganan  alat  bukti  elektronik  meliputi: terpeliharanya integritas data, adanya orang yang kompeten, terpeliharanya chain of custody dan kepatuhan terhadap peraturan.
Prinsip  pokok  tersebut  dapat  diterjemahkan  ke  dalam  empat  prinsip  dasar digital  forensik  sebagaimana  ditetapkan  oleh  Asosiasi  Pimpinan  Kepolisian Negara Inggris ( Association of Chief Police Officers /ACPO), yaitu:
1. No  action  taken  by  law  enforcement  agencies  or  their  agents  should  change data  held  on  a  computer  or  storage  media  which  may  subsequently  be  relied upon  in  court .  Sebuah  lembaga  penegak  hukum  dan/atau  petugasnya  dilarang mengubah  data  digital  yang  tersimpan  dalam  suatu  media  penyimpanan elektronik  yang  selanjutnya  akan  dibawa  dan  dipertanggungjawabkan  di pengadilan.
2. In  exceptional  circumstances,  where  a  person  finds  it  necessary  to  access original  data  held  on  a  computer  or  on  storage  media,  that  person  must  be competent to do so and be able to give evidence explaining the relevance and the  implications  of  their  actions. Untuk  seseorang  yang  merasa  perlu  untuk mengakses  data-data  digital  yang  tersimpan  di  media  penyimpanan  barang bukti,  maka  orang  tersebut  harus  benar-benar  jelas  kompetensinya  dan  dapat menjelaskan  relevansi  dan  implikasi  dari  tindakan-tindakan  yang  ia  lakukan selama pemeriksaan dan analisis barang bukti tersebut.
3. An  audit  trail  or  other  record  of  all  processes  applied  to  computer  based electronic  evidence  should  be  created  and  preserved.  An  independent  third party should be able to examine those processes and achieve the same result.
Seharusnya  ada  catatan  teknis  dan  praktis  terhadap  langkah-langkah  yang diterapkan terhadap media penyimpanan barang bukti selama pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika barang bukti tersebut diperiksa oleh pihak ketiga  maka  seharusnya  pihak  ketiga  tersebut  akan  mendapatkan  hasil  yang sama  dengan  hasil  yang  telah  dilakukan  oleh  investigator/analis  forensik sebelumnya.
4. The  person  in  charge  of  the  investigation  (the  case  officer)  has  overall responsibility  for  ensuring  that  the  law  and  these  principles  are  adhered  to.
Seseorang  yang  bertanggung  jawab  terhadap  investigasi  kasus  maupun pemeriksaan  dan  analisis  barang  bukti  elektronik  harus  dapat  memastikan bahwa  proses  yang  berlangsung  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan prinsip-prinsip  dasar  sebelumnya  (prinsip  1,2,  dan  3)  dapat  diaplikasikan dengan baik.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  barang  bukti  elektronik  ataupun  data elektronik untuk dapat menjadi suatu alat bukti elektronik harus melalui rangkaian proses  berstandar  ilmiah.  Hal  ini  bertujuan  agar  terjaga  proses  hukum  yang  fair dan tidak melanggar hak asasi baik tersangka/terdakwa maupun sumber darimana data elektronik diperoleh dalam kerangka pembuktian perkara pidana (due process of law).

## Kesimpulan
Alat  bukti  elektronik  pada  prinsipnya copying atau mirroring isi  dari  benda elektronik.  Indonesia  belum  memiliki  undang-undang  yang  mengatur  kedudukan  dan kualitas  alat  bukti  elektronik  yang  berlaku  secara  umum  (semua  jenis  tindak  pidana), namun  tersebar  di  berbagai  undang-undang  dengan  menempatkan  kualitas  dan kedudukan yang berbeda-beda.
Alat  bukti  petunjuk  memiliki  gradasi  kualitas  terendah  sebagai  alat  bukti. Penempatan  data  elektronik  sebagai  alat  bukti  petunjuk  dalam  perkara  tindak  pidana korupsi atau UUTPK merupakan bentuk diskrimansi yang tidak mencerminkan bentuk kebijakan kriminal yang baik.
Alat  bukti  elektronik  harus  memiliki  validitas  pembuktian.  Validitas  alat  bukti elektronik  ditentukan  melalui  proses  digital  forensik  dengan  tahapan:  terpeliharanya integritas  data,  adanya  orang  yang  kompeten,  terpeliharanya chain  of  custody dan kepatuhan terhadap peraturan.

## BIBLIOGRAFI
Barda  Nawawi  Arief,  S.  H.  (2016). Bunga  rampai  kebijakan  hukum  pidana .  Prenada Media. Google Scholar
Dr,  P.  (2008). Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  CV. Alfabeta, Bandung. Google Scholar
Hamzah, Andi. (1986). Kamus Hukum (p. 99). p. 99. Jakarta, Ghalia Indonesia. Google Scholar
Hamzah,  Andi.  (2005). Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia (pp.  254–255). pp. 254–255. Sinar Grafika, Jakarta. Google Scholar
Hamzah, Andi. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika . Jakarta. Google Scholar
Hamzah, Andi. (2015). Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP . Sinar Grafika. Google Scholar
Harahap,  M.  Yahya.  (2012). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. Google Scholar
Indonesia, Kamus Besar Bahasa. (2008). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (p.
133). p. 133. Jakarta: Balai Pustaka.
Kebande,  Victor  R.,  Karie,  Nickson  M.,  &  Venter,  H.  S.  (2016).  A  generic  Digital Forensic Readiness model for BYOD using honeypot technology. 2016 IST-Africa Week Conference , 1–12. IEEE. Google Scholar Kunarto. (1991). Gelagat Perkembangan Kejahatandan Kebijakan Penanggulangannya,  Makalah  Seminar  KRIMINOLOGI  VIII .  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Google Scholar
Lamintang,  P.  A.  F.  (1984). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  dengan pembahasan secara  yuridis  menurut yurisprudensi  dan ilmlu pengetahuan  hukum pidana . Sinar Baru. Google Scholar
Prayudi,  Yudi,  &  Ashari,  Ahmad.  (2015).  A  Study  on  Secure  Communication  for Digital  Forensics  Environment. Int.  J.  Sci.  Eng.  Res , 6 (1),  1036–1043. Google Scholar
Sasangka,  Hari,  &  Rosita,  Lily.  (2003). Hukum  pembuktian  dalam  perkara  pidana: untuk mahasiswa dan praktisi . Mandar Maju. Google Scholar
Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia .
Sudirman,  Asep.  (2019). Kerangka  Kerja  Digital  Forensic  Readiness  pada  Sebuah Organisasi  (Studi  Kasus:  PT  Waditra  Reka  Cipta  Bandung) .  Universitas  Islam Indonesia. Google Scholar
Copyright holder : Supardi (2021)
First publication right : Journal Syntax Literate
This article is licensed under: