## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 8 Nomor 1, September 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index
APPLICATION OF CHEMICAL CASTRATION LAW FOR PEDOPHILES AS AN EFFORT TO PROVIDE A DETERRENT EFFECTS

## PENERAPAN HUKUM KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA SEBAGAI UPAYA PEMBERIAN EFEK JERA 
Dewi Ervina Suryani 1 , Sederhana Ndruru 2 , Steward Chulifier 3 , Irfan Samuel Sirait 4
Universitas Prima Indonesia
1 e-mail: dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id 2 e-mail: sederhanndruru@gmail.com 3 e-mail: stewardchuli159@gmail.com 4 e-mail: irfan.sirait122333@gmail.com *

## Abstract
Sexual violence is an immoral crime, especially if the act is committed against a child, the act is considered a violation of human rights. Including efforts to overcome the increase in cases of sexual violence against children, the government ratifies PP  Nomor. 70 with the aim of regulating procedures  for  carrying  out  chemical  castration,  installing  electronic  devices  as  detectors, providing  guidance,  to  how  to  anNomorunce  the  personal  data  of  perpetrators  of  sexual  violence against children. The goal is to deter pedophiles from their actions. In its implementation, chemical castration  is  an  act  against  human  rights,  giving  the  punishment  of  castration  including  acts  that are heiNomorus and Nomort in accordance with human rights, including contrary to our country's commitment to protect human rights. This work is a Nomorrmative juridical legal research type with a  qualitative  approach.  The  main  sources  in  this  work  are  Nomor.  70  of  2020  and  several  other literatures as support. The technique of data collection and analysis is library research. The result of this work is the imposition of sanctions on the perpetrators of chemical equilibrium according to the legal basis. Although it is felt that this law is still experiencing polemics due to the issuance of this  new  law,  the  limited  age  of  the  perpetrators,  and  group  commentators  who  still  do  Nomort support this law.
Keywords : Application; Castration Law; Chemical Castration; Pedophilia.

## Abstrak
Tindak  kekerasan  seksual  merupakan  tindak  kejahatan  tidak  bermoral  apalagi  jika perbuatan  tersebut  dilakukan  kepada  anak,  tindakan  termasuk  merupakan  pelanggaran  HAM. Termasuk  upaya  dalam  mengatasi  peningkatan  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  adalah pemerintah  mengesahkan  PP  Nomor.70  dengan  tujuan  untuk  mengatur  tata  cara  dalam melaksanakan  kebiri  kimia,  memasang  alat  elektronik  sebagai  pendeteksi,  melakukan  pembinaan, hingga pada cara mengumumkan data diri pelaku tindak kekerasan seksual pada anak. Tujuannya adalah  supaya  pelaku  pedofilian  jera  atas  perbuatannya  tersebut.  Dalam  pelaksanannya,  kebiri kimia  merupakan  tindakan  melawan  HAM,  memberikan  hukuman  kebiri  termasuk  tindakan  yang keji dan tidak sesuai dengan HAM termasuk pula bertentangan dengan komitmen negara kita untuk melindungi  HAM.  Karya  ini  dengan  jenis  penelitian  hukum  yuridis  Nomorrmatif  dengan penndekatan  kualitatif.  Sumber  utama  dalam  karya  ini  yaitu  Nomor  70  tahun  2020  dan  beberapa literatur  lain  sebagai  pendukung.  Teknik  pengumpulan  data  dan  analisis  yaitu  library  research. Hasil  karya  ini  yaitu  dengan  pemberian  sanksi  kepada  para  pelaku  kelibri  kimia  sesuai  landasan undang-undang. Walau dirasa undang-undang ini masih mengalami polemik dikarenakan terbitnya undang-undang ini yang baru, terbatasnya usia pelaku, dan para komentator kelompok yang masih kurang mendukung undang-undang ini.
 Naskah diterima: 18 Mei 2022, direvisi: 18 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022 Doi: 10.3376/jch.v8i1.522
Kata Kunci: Penerapan; Hukum Kebiri; Kebiri Kimia; Pedofilia.

## PENDAHULUAN
Anak merupakan potensi untuk meneruskan  bangsa.  Anak  mempunyai peranan yang menjadikannya dapat memberi jaminan bagi bangsa dan negara untuk  masa  yang  akan  datang.  Perlu  bagi anak untuk diberi kesempatan tumbuh dan mengalami perkembangan secara optimal, baik  fisik,  mental,  maupun  secara  rohani, agar  anak  mampu  memikul  tanggung jawab tersebut. Kewajiban bersama untuk merawat  dan  mendidik  anak    agar pertumbuhan dan perkembangannya berlangsung dengan baik dan menjadikannya  sebagai  generasi  penerus bangsa  Indonesia.  Bahkan,  UUD  1945 sebagai  Norma  hukum,  memberikan jaminan  terkait  hak  untuk  dapat  tumbuh dan melangsungkan hidupnya serta mengembangkan dirinya sehingga terlindungi  dari  diskriminiasi  maupun kekerasan  yang  berbentuk  fisik  atau mental.
Hakikatnya seorang anak akan bergantung  dengan  orang  yang  telah dewasa darinya, dikarenakan anak tergolong  sebagai  individu  yang  sangat sensitif terhadap kekerasan yang menjadikannya  selalu  berada  di  posisi makhluk  lemah  dan  tidak  memiliki  daya untuk memberikan
perlawanan.
Kelemahan anak tersebut kerap dimanfaatkan  oleh  oknum  orang  dewasa yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk dieksploitasi dengan berbagai tujuan, baik tujuan  ekonormal,  maupun  pelampiasan nafsu  seksual.  Pelampiasan  nafsu  seksual kepada  anak  oleh  orang  dewasa  disebut sebagai pedofilia.
Dalam  pedofilia  tersebut,  untuk menarik  anak-anak  para  pelaku  akan mencoba  memberi  kepercayaan  dan
meyakinkan  anak-anak  terkait  dirinya. Setelahnya, jika ia telah berhasil menguasai korban maka ia akan mengancam  anak  tersebut  agar  terus bungkam  dan  menutupi  kejahatannya,  ia juda  dapat  memberikan  iming-iming terhadap sesuatu yang tidak dimiliki anak tersebut sehingga anak-anak mau melakukan perbuatan yang mereka bahkan  sama  sekali  tidak  mengerti konsekuensi dari perbuatan tersebut.
Sering kali sewaktu anak-anak pulang dari  sekolah  ketika  berjalan  kaki  diraba oleh pelaku pedofilia di bagian yang tidak seharusnya, dan banyak anak-anak tertipu dengan  janji akan diberikan uang ataupun diiming-iming  barang  yang  disukai  oleh anak-anak.  Kebanyakan  pelaku  tindak pidana pedofilia merupakan orang terdekat  dari  pelaku,  bisa  saja  keluarga ataupun  tetangga.  Melihat  maraknya kasus pedofilia maka pemerintah mengesahkan  peraturan  yang  diharapkan dapat  memberikan  efek  jera,  karena peraturan  hukum  yang  telah  ada  seperti undang-undang  perlindungan  anak,  dan KUHP dinilai belum mampu menyelamatkan  anak  dari  para  predator anak.  PP  Nomor  70  Tahun  2020  yang masih baru merupakan satu aturan hukum khusus tentang pemberian hukuman kebiri kepada  pelaku  pedofil.  Pemberlakuan peraturan  tersebut sayangnya  masih memunculkan  pro  dan  kontra  terkait putusan tersebut.
Tujuan  dalam  karya  ini  adalah  untuk mengetahui  penerapan  kebiri  kimia  bagi pelaku  pedofilia  dan  untuk  mengetahui efektivitas  Peraturan  Pemerintah  Nomor 70 Tahun 2020 dalam pemberian efek jera untuk pelaku pedofilia. Karya ini mencoba  membedah  problematika  Kebiri
Kimia  yaitu  penerapan  hukuman  kebiri kimia  bagi  pelaku  pedofilia  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun
2020 dan faktor penghambat diterapkannya  hukuman  Kebiri  Kimia  di Indonesia. Tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan peraturannya dengan Nomormor  70  yang  menjelaskan  cara untuk melaksanakan kebiri kimia, pengumuman        identitas  bagi  yang melakukan tindak kekerasan seksual pada anak,  dan  pemasangan  alat  pendeteksi elektronik, rehabilitasi. Berdasarkan penjelasan  diatas,  peneliti  selanjutnya meneliti  judul  Penerapan  Hukum  Kebiri Kimia  bagi  Pelaku  Pedofilia  Sebagai Upaya  Pemberian  Efek  Jera  (Afqarina, 2021). Hak Asasi Manusia dapat didefenisikan  sebagai  hak  utama  yang setiap  orang  pasti  memilikinya  sebagai pokok  tertinggi  yang  diberikan  Tuhan Yang  Maha  Esa  selama  hayat  masih dikandung  badan,  melalui  hak  tersebut seseorang akan memiliki martabat.
Sebagaimana dalam Konstitusi menjelaskan bahwa terdapat larangan bagi negara  untuk  memberikan  hukuman  bagi manusia melalui perendahan hak dan nilai kemanusiaan (WiyoNomor, 2015).
Pedofilia  diartikan  sebagai  bentuk kelainan secara seksual yang menyebabkan anak menjadi objek seksual.  Sedangkan  dilihat  dari  bidang ilmu  kesehatan,  pedofilia  didefenisikan sebagai
tindakan seksual yang mengikutsertakan  anak  sebagai  objek perbuatan  tersebut,  usia  tersebut  dapat dikategorikan  pedofilia  jika  usia  anak masih  dibawah  13  tahun.  Adapun  yang menjadi subjek atau pelaku biasanya telah mencapai 16 tahun, selain itu pengkategorian  pedofilia  juga  bagi  anak
yang  pautan  usia  keduanya  mencapai  5 tahun.
Seseorang yang mengidap gangguan ini menjadikannya tertarik pada anak-anak  baik  perempuan  maupun  anak laki-laki,  dan  sangat  memungkinkan bahwa  tindakan  ini  dilakukan  pelaku secara berulang terhadap objek pemuasnya (Mohr et al., 2019), (Hernández, 2018), (Tempo,  2019), (Zam
& Ilyas, 2015) .
Kekerasan seksual didefenisikan sebagai  kejahatan seksual  yang perbuatan tersebut  dilakukan  tanpa  persetujuan pihak  satunya,  yang  berarti  ada  pihak yang  dirugikan,  biasanya  kasus  ini bersifat memaksa dan mengancam. Dimanapun  dan  kapanpun  kekerasan seksual  dapat  terjadi  sehingga  perlu  bagi masyarakat,  penegak  hukum,  lembaga yang  terkait  hingga  tokoh  agama  untuk tanggap  dalam  permasalahan  kekerasan seksual  (Sagala,  2020)(Powell  &  Henry, 2017)(Soh,  2020)(Zalewski  et  al.,  2018) (Crawford, 2017). Satjipto Raharjo, Muktie,  A.  Fadjar,  dan  Philipus  M.
Hadjon  memberikan  pendapat  bahwa perlindungan  hukum  adalah  penegakan hukum  dalam  rangka  perlindungan  hak asasi  manusia  sesuai  dengan  ketentuan hukum  (Suryawati,  2020),  (Hermanto, 2019),  (Kurniawan,  2017),  (Nggeboe, 2017).

## METODE PENELITIAN
Peneliti menggunakan jenis penelitian  hukum  yuridis  Nomorrmatif, adapun  yang  dimaksud  dengan  penelitian hukum  yuridis  formatif  yaitu  penelitian terkait  hukum-hukum  melalui  tinjauan pustaka  berupa  penggunaan  bahan-bahan pustaka  maupun  data  miNomorr  saja. Adapun tipe dari penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kualitatif.  Sumber  utama  dalam  karya  ini
yaitu Nomor 70 tahun 2020 dan beberapa literatur lain sebagai  pendukung.  Ditinjau dari teknik pengumpulan data dan analisis yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian,  maka  penelitian  ini  tergolong ke dalam  studi  pustaka ( library research ) yang dapat diterjemahkan sebagai pengumpulan  informasi  menggunakan cara yang memungkinkan sebuah masalah dapat  dijadikan  sebagai  objek  untuk meneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Hukuman  Kebiri  Kimia Bagi  Pelaku  Pedofilia  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomormor  70
Tahun 2020
Dalam catatan sejarah yang merupakan  bagian  dari  peradaban  di dunia,  praktek  kebiri  telah  dilaksanakan
sebelum sejarah dapat dituliskan, penerapan  hukuman  ini  ditujukan  untuk berbagai  hal. Victor  T  Cheney dalam bukunya A  Brief  History  of  Castration
2nd  Edition ,  2006, mengungkapkan bahwa  pelaksanaan  kebiri  telah  terjadi sejak 8000-9000 tahun lalu di Mediterania Timur.
Tujuannya adalah untuk memperbanyak  jumlah  perempuan  dan memperkecil jumlah laki-laki (Suwarnatha & Ngurah, 2018).
Tidak  ditemukan  pencatatan  yang dapat memastikan penetapan kebiri pertamakalinya  dilakukan.  Namun  di Mesir  pada  tahun  2.600  SM  telah diterapkan  hukum  kebiri  bagi  para  budak karena  anggapan  dapat  menyebabkan orang  yang  dikebiri  menjadi  lebih  rajin, setia  dan  patuh  kepada  tuannya.  Selain itu,  pada  tahun  500  SM,  Yunani menerapkan  hukum  tersebut  bagi  budak yang  mereka  miliki,  begitupula  bagi penjaga  di  kerajaan  Persia,  dan  sebagian
pejabat  kerajaan  Tiongkok  (Ratnasari, 2018).
Catatan  pertama  tentang  pengebirian dilakukan  dengan  sengaja  untuk  kasim, kasim  merupakan  istilah  untuk  menyebut pelayan  istana  yang  tugasnya  untuk menjaga  tempat  tidur  keluarga  kerajaan. Datang dari Lagash, salah satu kota tertua di  timur,  di  sebuah  kota  Sumeria,  yang terletak di tenggara Irak, berkisar di 4000 tahun  lalu.  Muncul  anggapan  bagi  para pihak kerajaan bahwa dengan diberlakukannya  kebiri  bagi  kasimnya akan  membuat  mereka  terhindar  dari tindakan  yang  menyebabkan  anggota kerajaan malu seperti menghamili anggota kerajaan,  untuk  itu  sebelum  menjadi kasim  maka  terlebih  dahulu  mereka  di hukumi kebiri.
Syarat  utama  menjadi  kasim  adalah harus  di  kebiri  terlebih  dahulu  tujuannya untuk menghilangkan nafsu untuk berbuat seksual, pihak kerajaan melakukan tindakan  kebiri  sebagai  bentuk  tugas untuk  menghindari  perzinaan  terhadap anggota kerajaan. Sejak dulu, kasim telah ada  dan  menjadi  akar  yang  tumbuh  kuat sebagai  bagian  dari  budaya  kerajaan  dan hal  tersebut  telah  bertahan  hinggan puluhan  kerajaan,  adapun  keberadaan kasim mulai hilang akibat dari diturunkannya  kaisar  terakhir  pada  tahun 1911.  Sebelum  itu, tindakan  kebiri  bukan hanya  bagian  dari  pemberian  hukuman namun  juga syarat  saat  hendak bekerja di lingkungan kerajaan (Yuriswanto, 2017).
Kasuistik kebiri kimia tersebut dibeberapa  negara  uni  eropa  telah mencantumkan  pasal  sebagai  bentuk hukuman  pidana  yang  dilangsungkan dengan  menyuntikkan  cairan  kimia  atau chemical castration yang ditujukan kepada  pelaku  tindak  kekerasan  seksual.
Nomorrwegia  adalah  negara  satu-satunya sebagai bagian dari uni eropa yang terang- terangan  menyebutkan  bahwa  kebiri merupakan  satu  dari  beberapa  jenis hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  untuk pelaku  kekerasan  seksual,  sebagaimana tercantum  dalam  hukum  mereka  di  tahun 2010.  Sedangkan,  untuk  negara  Polandia melakukan  hukum  kebiri  kimia  untuk proses penyembuhan bagi pelaku pedofilia.
Australia memasukkan hukuman pidana  bagi  pelaku  kekerasan  seksual terhadap  anak  adalah  kebiri  kimia. Adapun  Rusia  yang  sudah  menerima kebiri  kimia  sebagai  hukuman  pidana adalah  bagi  pelaku  yang  korbannya berusia  dibawah  12  tahun  dan  masih  12 tahun.  Adapun  di  Turki,  dilakukan pertimbangan  dalam  memasukkan  kebiri kimia  kedalam  UU  bagi  pemerkosaan. Taiwan  dan  India  memberikan  hukuman kebiri  khusus  kepada  pedofilia  dan residivis  pelaku  kekerasan  seksual  anak (Kinanthi et al., 2022).
Adapun  di  Asia,  Korea  Selatan merupakan negara pertama yang meresmikan  kebiri  tepatnya  di  tahun 2011.  Tepat  pada  bulan  juli  tahun  2011 undang-undang  tersebut  dilegalkan  dan memperbolehkan  hukum  kebiri  kepada pelaku  kejahatan  seksual  yang  pelakunya telah  berusia  19  tahun  keatas.  Sejak dilegalkannya  hukuman  kebiri  di  Korsel, penerapan hukuman ini hanya sebanyak 2 kali  terhadap  dua  orang  pria,  namun tindakan tersebut menimbulkan polemik.
Di  Inggris  penerapan  kebiri  telah lama  dilakukan.  Pada  tahun  2014, terdapat  25  napi  yang  secara  sukarela menerima  suntikan  kebiri.  Keputusan tersebut merupakan hasil setelah berlangsungnya perang dunia II,
anggapan  tersebut  ditujukan  kepada pelaku  homoseksual  yang  dilakukan  laki- laki, tindakan tersebut dianggap ilegal dan dinyatakan  sebagai  penyakit  mental  dan pengobatannya  hanya  dapat  dilakukan melalui pengebirian.
Di  Amerika  Serikat,  9  negara bagiannya  menerapkan  hukuman  kebiri, beberapa  negara  tersebut  adalah  Florida, Texas, dan California. Untuk menerapkan hukuman  tersebut,  muncul  tantangan diantaranya  adalah  penggunaan  DMPA yang  para  dokter  di  negara  tersebut melarang  penggunaannya  karena  memicu ketidak  bergairahnya  orang  yang  disuntik obat tersebut.
Sedangkan  di  indonesia  kasuistik kebiri  dari  hari  ke  hari  kian  meningkat. Berdasarkan  perolehan  data  dari  Komnas Perlindungan  anak  sejak  tahun  2010 hingga 2014, jumlah pelaggaran hak anak di  Indonesia  mencapai  21.869.797  kasus, belum  lagi  bagi  keluarga  yang  enggan melaporkan  kasus  pelanggaran  tersebut. Sebanyak  42-58%  kasus  merupakan lingkup  dari  kekerasan  seksual  anak. Kemudian  disusul  oleh  kekerasan  fisik dan terlantarnya anak.
Berdasarkan perhitungan, terjadi peningkatan kasus pedofilia setiap tahunnya.  Di  tahun  2010,  jumlah  kasus mencapai  2.046  kasus,  42%  dari  kasus tersebut  merupakan  tindak  kekerasan seksual. Satu tahun setelahnya yaitu 2011 terjadi  2.426  kasus,  58%  dari  kasus tersebut  adalah  tindak  kekerasan  seksual, di  tahun  berikutnya  yaitu  2012  ada  2.637 kasus, 62% kasus tersebut ialah kekerasan seksual.  Kemudian  ditahun  2013,  jumlah peningkatan  dalam  perampasan  anak berkembang pesat yang jumlahnya mencapai  3.339  kasus,  sebesar  62%  dari kasus tersebut adalah kejahatan seksual.
KPAI pada tahun 2010 telah menerima banyak laporan terkait kekerasan yang dialami anak, ada terdapat 171  kasus  pengaduan,  67,8%  dari  kasus tersebut  adalah  kekerasan  yang  diterima anak.  Sebesar  53  dari  kasus  tersebut adalah  kasus  kekerasan  seksual.  Komisi Nasional  Perlindungan  Anak  mencatat, sejak tahun 2007 jenis kejahatan tertinggi adalah  tindak  pencabulan,  biasanya  yang menjadi pelaku pencabulan adalah gurunya  baik  yang  disekolah,  tempat  les bahkan  guru  ngaji,  selain  itu  dapat  pula dilakukan oleh supir anak.
Kasus pencabulan anak tertinggi Pada tahun  2007.  Pada  tahun  itu  sebanyak 1.160 kasus atau sekitar 61,8%, merupakan  kasus  pencabulan  anak  sejak 1992  terkait  kasus  kejahatan  yang dimasukkan  dan  didatakan  di  laporan Komnas  anak  di  tahun  tersebut.  Sejak tahun  2007  hingga  akhir  Maret  tahun 2008,  terjadi  kenaikan  terhadap  kasus pencabulan  anak  yang  mencapai  50%. KPAI  telah  mengumumkan  secara  resmi gerakan  yang  tujuannya  untuk  melawan kejahatan  terhadap  anak  sebagai  upaya pencegahan  peningkatan  kekerasan  anak setiap tahunnya.
Di  tahun  2009  terdapat  1998  kasus kekerasan  terhadap  anak,  yang  ditahun berikutnya  terjadi  peningkatan  menjadi 2335 kasus terkait kekerasan yang dialami anak,  perhitungan  ini  hingga  akhir  maret 2011.  Sumber  perolehan  data  adalah catatan  KPAI  dan  tercatat  sebaganya  156 kasus  merupakan  tindakan  pencabulan yang  dialami  anak.  Pada  tahun  2019, terjadi kembali peningkatan kasus kekerasan  anak  sebanyak  11.057  yang korbannya mencapai 12.285 anak. Adapun di tahun 2020 kembali meningkat kasus kekerasan anak sehingga berjumlah
11.278  kasus  yang  jumlah  korbannya mencapai  12.425.  Sementara  pada  tahun 2021  sampai  Juli  2021  ditemukan  7.089 kasus  yang  jumlah  korbannya  mencapai 7.784  korban.  Dari  sekian  banyaknya kasus pencabulan anak menjadikan pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.
Di  indonesia  bentuk pemberian sanksi  pada  pelaku  kebiri  kimia  dengan landasan hukum. Bentuk penerapan penerapan  hukuman  kebiri  kimia  bagi pelaku  pedofilia  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2020  yaitu penilaian  klinis.  Pada  penilaian  klinis tersebut  dilaksanakan  oleh  petugas  yang telah  ahli  dibidang  medis  dan  psikiatri untuk  melakukan  penilaian  klinis,  orang yang ahli tersebut meski berasal dari hasil koordinasi  antara  menteri  kesehatan  dan kejaksaan. Tujuan dilakukannya penilaian klinis adalah untuk mewawancarai penerima  hukuman  kebiri,  memeriksa fisik  atau  hal  lain  yang  turut  menunjang kebutuhan  ahli  terhadap  pemeriksaan tersebut.  Hasil  dari  penilaian  klinis  akan menentukan  kelayakan  pelaku  seksual untuk  mendapat  kebiri  kimia.  Jika kesimpulan  menunjukan  bahwa  pelaku kekerasan  seksual  terkategori  tidak  layak untuk  dikebiri  maka  pemberian  hukuman akan ditunda paling lambat 6 bulan.
Setelah  dilakukan  penilaian  klinis pertama  maka  dilakukan  penilaian  klinis kedua  dan  untuk  menentukan  sebuah kesimpuan  perlu  dilakukan  berulang sehingga hasil kesimpulan dapat dikatakan pasti untuk menentukan kelayakan  pelaku  untuk  menerima  kebiri kimia. Jika setelah pengulangan kesimpulan  dan  hasil  tetap  menunjukan bahwa  pelaku  kekerasan  seksual  tidak layak dikebiri, maka jaksa menyampaikan
berita  tersebut  kepada  pengadilan  tingkat pertama  secara  tertulis  terkait  putusan yang  menjelaskan  pelaku  tidak  dapat dikebiri dengan melampirkan hasil penelitian  klinis  yang  telah  dilakukan berulang.
Beberapa  contoh  kasus  kelibri  kimia yang  telah  terselesaikan  dengan  landasan hukum  diantaranya  yaitu  kasus  yang terjadi di kabupaten Mojokerto,
Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Mojokerto  memberikan  hukuman  kepada Muhammad Aris,  yang telah mencabuli 9 anak,  bentuk  hukman  yang  diterima adalah  dikebiri  dan  menjalani  penjara selama 12 tahun dengandenda Rp100 juta yang padanya diberikan subsider kurungan  selama  6  bulan.  Salah  satu warga  Desa  Mengelo  Tengah  Sooko, Kabupaten  Mojokerto,  yaitu  Muhammad Aris  ditangkap  polisi  karena  telah mencabuli  anak  yang  dibawah  umur sejumlah 9 anak.
Maka untuk itu jaksa penuntut umum mendakwa  M.  Aris  dengan  dakwaan berlapis  yaitu  pasal  76  d,  pasal  81  ayat  1 subsider  76  e  pasal  81  ayat  1  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002  terkait Perlindungan Anak. Pihaknya juga sepakat  untuk  menghukuminya  sesuai dengan  tuntutan  yang  diberikan  jaksa penuntut  umum.  Mengenai  hukuman tambahan  kebiri  kimia  sesuai  UU  Nomor 17 Tahun 2016 pada pasal 81 ayat 5 dan 7 menjelaskan  bolehnya  pengkebirian  lebih dari  satu  kali  tentunya  menyesuaikan dengan  UU.  Putusan  hakim  harus  sesuai dean memberikan keadilan bagi
masyarakatnya. Di PN Mojokerto putusan ini  merupakan  putusan  terbaik  (Yakub Barzilai Yedija Tumbel, n.d.).
Setelah  keluar  Peraturan  Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2020 tidak
mempengaruhi  para  pelaku  kejahatan seksual untuk melakukan niat nya, pelaku tidak  takut  terhadap  pidana  karena  hasrat dalam  tubuh  nya  tidak  dapat  ditahannya, sehingga dia berbuat dulu lalu memikirkan pidana setelah melakukannya.  Bisa  diperhatikan  dari jumlah kasus sesudah keluarnya Peraturan Pemerintah  tersebut.  Saat  ini  kekerasan seksual  termasuk  pembincangan  yang hangat.  Setiap  harinya  media  massa menerbitkan  berita  terkait  kekerasan seksual di  Indonesia. Komnas Perempuan melihat  data  pada  tahun  2021  bahwa  ada sekitar  2.500  kasus  kekerasan  seksual dialami  oleh  perempuan,  hal  tersebut menjelaskan bahwa kasus tersebut mengalami  peningkatan  karena  di  tahun 2020  jumlah  kasusnya  adalah  2.400 kasus.
Di  sebuah  pondok  pesantren  di
Bandung baru-baru ini menciptakan kasus sodom  terhadap  santri  yang  jumlahnya mencapai  puluhan,  dan  pelakunya  adalah gurunya.  Terdakwa  yang  melakukan pelecehan seksual kepada para santriwatinya  adalah  Herry  Wirawan. Dari  tahun  2016  sampai  tahun  2021  dia melakukan  aksi  bejatnya  tersebut,  ada sebanyak  21  santriwati  yang  diketahui merupakan  korban  pelecehan  dari  Herry Wirawan.  Terdapat  12  santriwati  telah melahirkan 9 bayi yang diungkapkan oleh Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).  Putusan persidangan  menetapkan  H.  Wirawan sebagai pelaku pelecehan yang menyebabkan  ia  harus  menetap  dibalik jeruji besi.
Tersangka  Herry  Wirawan  dihukum dengan pasal 82 ayat 1, 2 dan 4 juncto 76 UU  RI  Nomor  17  tahun  2016  yang menjelaskan  tentang  perlindungan  anak,
ancaman maksimal  yang di  terima adalah 15  tahun  penjara.  Adapun,  pelaku pemerkosaan  sekaligus  pemilik  pesantren adalah herry wirawan melakukan pemerkosaan  terhadap  12  santriwati  di Bandung,  Jawa  Barat  menuntut  pelaku untuk  dihukum  mati  pada  Selasa  11 Januari 2022 (Friski, n.d.).
Tuntutan  mati  untuk  Herry  berdasar pada  Pasal  81  ayat  1,  ayat  3,  ayat  5,  jo Pasal  76D  UU  RI  Nomormor  17  Tahun 2016  terkait  ketetapan  pemerintah  untuk menggantikan  Nomor  1  tahun  2016  yang merupakan  perubahan  ke  dua  Nomormor 23 tahun 2002 yang menjelaskan Perlindungan  Anak  menjadi  Undang- undang  Jo  Pasal  65  ayat  (1)  KUHP. Tambahan  hukuman  untuk  Herry  adalah kebiri kimia.
Hukum  kebiri  seolah-olah  membawa pelaku  pencabulan  ke  masa  penjajahan yang  orientasinya  adalah  pembalasan, adapun  Indonesia  tidak  memakai  teori memberikan balasan melainkan
memberikan  pidana  dengan  tujuan  untuk memperbaiki pelaku, bukan untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan tersebut, karena tujuan pemidanaan adalah  untuk  menghukum  pelaku  bukan untuk  pembalasan.  HAM  didefenisikan sebagai  materi  yang  telah  melekat  pada kehidupan  manusia,  penelusuran  sejarah dapat  dilakukan  untuk  mengetahui  hak- hak  manusia  hingga  pada  pergaulan manusia yang telah sadar akan kehadirannya  merupakan  subjek  hukum. Tujuan  kebiri  kimia  bukanlah  membuat manusia menderita dan membuat martabatnya  menjadi  rendah.  Penerapan hukum  kebiri  didasari  pada  pencapaian tujuan tertentu berupa melindungi masyarakat dan melindungi perseorangan. Orientasi pelaksanaan kebiri kimia adalah
memberikan balasan bagi pedofil sehingga  jera  atas  perbuatan  yang dilakukan  dan  supaya  tidak  diulang kembali.

## Faktor  Penghambat  Diterapkannya Hukuman Kebiri Kimia Di Indonesia
Berbagai  polemik  dalam  penerapan hukum  kebiri  kimia  yang  melanggar HAM,  pengesahan  PP  Nomor  70  Tahun 2020 juga tentunya telah melalui serangkaian  proses  peninjauan  yang  telah dipikirkan dengan sangat baik. Yang perlu dilakukan  dalam  melaksanakan  hukum kebiri adalah ketersediaan pelaku pencabulan  untuk  hukuman  tersebut. Pelaku harus diberitahukan secara menyeluruh  atas  konsekuensi  dan  efek dari  pelaksanaan  kebiri  kimia  yang selanjutnya  membuat  kesepakatan  bahwa tidak adanya paksaan menerima hukuman tersebut  dan  sebagai  pertukarannya  maka pelaku  yang  telah  dikebiri  dapat  hidup bebas di luar penjara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  70 Tahun  2020  pada  dasarnya  dibuat  untuk meminimalisir  terjadinya  tindak  pidana seksual,  tetapi  banyak  yang  belum mengerti  mengenai  peraturan  tersebut sehingga  masyarakat  tidak  mengerti  apa yang  akan  dilakukan  jika  terjadi  tindak pidana  pedofilia,  PP  Nomor  70  Tahun 2020  dibuat  sebagai  tambahan  hukuman kepada pedofil.
Beberapa  faktor  pengambat  dalam penerapan  hukuman  kebiri  kimia  di Indonesia  ini,  penghukuman  kebiri    bagi para pelaku pedofilia menimbulkan polemik,  terdapat  beberapa  kelompok menyatakan  setuju  dengan  alasan  untuk memberi  efek  jera,  adapun  kelompok yang  tidak  setuju  beralasan  dengan kemanusiaan. Kelompok yang memberikan  persetujua  untuk  hukuman
kebiri  kimia  ini  adalah  masyarakat  biasa karena  sudah  geram  atas  kelakuan  para pelaku  pedofil,  sementara  yang  tidak setuju untuk hukuman kebiri kimia adalah HAM, IDI (Ikatan Dokter Indonesia).
Selanjutnya,  menjadi  penghambat adalah  bahwa  Kebiri  Kimia  termasuk hukum yang baru untuk Indonesia. Hal ini kerap  menimbulkan  berbagai  polemik untuk  masing-masing  pihak,  harapan diterapkannya  hukuman  kebiri  adalah memberi efek jera yang mencegah pelaku untuk  tidak  mengulangi  perbuatannya tersebut,  dan  untuk  yang  tidak  pernah melakukannya  akan  merasa  takut  dengan hukuman tersebut. Harapan juga ditujukan agar berkurangnya kasus kekerasan  seksual  bagi  anak.  Disudut pandang  yang  berbeda,  kebiri  kimia dianggap  sebagai  bentuk  melanggar HAM.  Sebagai  hukum  baru  tantangan implementasi kebiri kimia dan penegakan hukumnya  dirasa  sebagai  tantangan  baru bagi Indonesia. Sebagian besar
masyarakat  belum  mengetahui  pasal  dan landasan  hukum  tentang  kebiri  kimia tersebut.
Muncul  anggapan  mengenai  kebiri kimia  yaitu  tindak  kekerasan  yang  tidak selaras  dengan  Undang-Undang  Dasar (UUD)  padahal  dalam  UUD  dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk terhindar  dari  siksaan,  dan  bebas  dari siksaan yang merupakan bentuk perendahan  martabat  sebagai  manusia. Anggapan  lain  adalah  bahwa  kebiri termasuk bentuk memberi ganjaran bukan untuk  memperbaiki  pelaku.  Kebiri  kimia tidak  dapat  diterima  pelaku  jika  usianya belum  genap  18  tahun.  Adapun  untuk pelaku  yang  berusia  18  hingga  21  tahun maka  akan  dijatuhi  hukuman  penjara  10 tahun  sebagai  ganti  dari  hukuman  kebiri,
adapun  bagi  yang  berusia  dibawah  35 tahun  yang  hormonnya  masih  berfungsi dengan baik akan dikenakan kebiri setelah menjalani  hukuman  pooknya.  Untuk menetukan  kelayakan  menerima  hukum kebiri  maka  dilakukan  penilaian  klinis dengan  diwawancarai,  diperiksa  fisiknya, dan  diperiksa  hal  lain  yang  membantu pemeriksa menemukan sebuah kesimpulan.
Meskipun  Komnas  HAM  sangat menentang  kekerasan  seksual,  tetapi Nomorrma  dan  prinsip  HAM  harus menjadi  pegangan  bersama  di  dalam menerapkan hukum. Meskipun ada peraturan  yang  menjelaskan  kekerasa seksual  pada  anak,  tetapi  masih  banyak ditemukan  kasus  yang  sama.  Pelaku pedofilia  tidak  jera  untuk  melakukan kasus pelecehan terhadap anak dan masih banyak yang tidak menghiraukan undang- undang  tersebut  dikarenakan  adanya  pro dan kontra dengan Hak Asasi Manusia.

## SIMPULAN
Penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku  pedofilia  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  No  70  Tahun  2020  yaitu penilaian  klinis.  Pada  penilaian  klinis tersebut  dilaksanakan  oleh  petugas  yang telah  ahli  dibidang  medis  dan  psikiatri. Tujuan  dilakukannya  penilaian  klinis adalah  untuk  mewawancarai  penerima hukuman kebiri, memeriksa fisik atau hal lain yang turut menunjang kebutuhan ahli terhadap  pemeriksaan  tersebut.  Hasil  dari penilaian klinis akan menentukan kelayakan pelaku seksual untuk mendapat kebiri kimia.
Beberapa faktor penghambat diterapkannya  hukuman  kebiri  kimia  di Indonesia  yaitu  dengan  adanya  kelompok yang  tidak  setuju  beralasan  dengan kemanusiaan, hukum Kebiri Kimia adalah
hukum  baru  di  Indonesia  yang  belum banyak diketahui oleh masyarakat,
Adanya  anggapan  mengenai  kebiri  kimia yaitu  tindak  kekerasan  yang  tidak  selaras dengan Undang-Undang Dasar dan anggapan  lain  adalah  bahwa  kebiri termasuk bentuk memberi ganjaran bukan untuk memperbaiki pelaku.

## UCAPAN TRIMAKASIH
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada  seluruh  pihak  yang  tidak  bisa kami  Sebutkan  satu  persatu  hingga terselesaikannya karya ini.  Harapan besar karya  ini  sebagai  rujukan  dan  pedoman bagi  para  peneliti  selanjutnya.  Dirasa karya  ini  masih  banyak  kekurangan  di beberapa  poin,  kritik  dan  saran  selalu terbuka agar kaya ini semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Afqarina,  I.  (2021). Analisis  Yuridis
Tindakan  Kebiri  Kimia  Bagi  Pelaku Pedofilia  Dalam  Prespektif  Teori Tujuan Pemidanaan (Tinjauan Prospek Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah  Nomormor  70  Tahun 2020) .  Universitas  Muhammadiyah Malang.
Crawford,  K.  F.  (2017). Wartime  sexual violence: From silence to condemnation  of  a  weapon  of  war . Georgetown University Press.
Friski,  M.  L.  (n.d.). Putusan  Bebas  Pada Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana  Korupsi  Bantuan  Likuiditas Bank  Indonesia  (Analisis  Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomormor:  1555  K/Pid.  Sus/2019) . Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
Hermanto, B. (2019). Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan
Hak  Asasi  Manusia  Di  Indonesia
Berlandaskan  Pancasila  Dan  Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang- Undang Pengadilan Hak Asasi
Manusia. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (1), 89–106.
Hernández,  H.  S.  (2018). Hallazgos neurobiológicos  recientes  de  la pedofilia (Vol. 2). Sociedad Mexicana de CrimiNomorlogía capítulo Nuevo León.
Kinanthi,  L.  N.  A.,  Hamzani,  A.  I.,  &
Rizkianto,  K.  (2022). Pidana  Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak . Penerbit NEM.
Kurniawan,  M.  B.  (2017).  Politik  hukum Mahkamah  Konstitusi  tentang  status anak di luar nikah: Penerapan hukum progresif  sebagai  perlindungan  hak asasi  anak. Jurnal  HAM , 8 (1),  67– 78.
Mohr,  J.  W.,  Turner,  R.  E.,  &  Jerry,  M.
(2019). Pedophilia and
exhibitionism.  In Pedophilia  and Exhibitionism . University of Toronto Press.
Nggeboe,  F.  (2017).  Tinjauan  Tentang Keseimbangan Peran Penegak
Hukum  (Polisi)  Dan  Perlindungan Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Jurnal LEX SPECIALIS , 12 , 42–50.
Powell,  A.,  &  Henry,  N.  (2017). Sexual violence in a digital age . Springer.
Ratnasari,  M.  D.  (2018). Pandangan
Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap  penerapan  sanksi  pidana kebiri  kimia  pada  pelaku  pedofilia berdasarkan Undang-Undang
Nomormor  17  Tahun  tahun  2016
menurut  Hukum  Pidana  Islam .  UIN Sunan Ampel Surabaya.
Sagala,  R.  V.  (2020). Ketika  Negara Mengatur Kekerasan
Seksual . Guepedia.
Soh,  C.  S.  (2020). The  comfort  women: Sexual  violence  and  postcolonial memory  in  Korea  and  Japan . University of Chicago Press.
Suryawati,  N.  (2020). Hak  Asasi  Politik
Perempuan . Gorontalo: Ideas Publishing.
Suwarnatha,  I.,  &  Ngurah,  N.  (2018).
Tujuan Pemidanaan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual  Terhadap  Anak. Seminar Nasional  Hukum  Dan  Ilmu  Sosial Ke-2,  Denpasar:  Fakultas  Hukum Universitas Pendidikan Nasional .
Tempo.  (2019). Perkembangan  Jaringan
Pedofilia di Indonesia . Tempo Publishing.
WiyoNomor,  R.  (2015). Pengadilan  Hak Asasi Manusia di Indonesia . Jakarta:
Kencana.
Yakub  Barzilai  Yedija  Tumbel,  J.  (n.d.).
Tinjauan  Yuridis  Dalam  Tindak
Pidana  Percabulan  Terhadap  Anak (Putusan
Nomormor
84/Pid.
Sus/2016/Pn.  Blk) .  Fakultas  Hukum
Universitas Jember.
Yuriswanto,  A.  (2017). Hukuman  Kebiri Sebagai  Pidana  Tambahan  Dalam Tindak  Pidana  Kejahatan  Seksual . Untag 1945 Surabaya.
Zalewski,  M.,  Drumond,  P.,  Prügl,  E.,  & Stern,  M.  (2018). Sexual  violence against  men  in  global  politics . Routledge New York.
Zam,  &  Ilyas.  (2015). Jari  Tangan  Yang Berbicara:  Kumpulan  Esai  Santri Kelas 12 SMA dan MA Pesantren Al-
Muhajirin Purwakarta . Jakarta Barat: Taqaddum.