Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 4 No. 2 (2016), pp. 271-286, link: https://www.academia.edu/31105727 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rejuvenasi Empat Pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara Melalui Nilai-Nilai Transendental Di Era MEA *
(FOUR PILLAR REJUVENATION OF THE LIFE OF THE NATION TRANSCENDENTAL VALUES THROUGH IN THE ERA OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY)

## Supriyadi Ahmad 1
FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat Tangsel E-mail: supriyadi.ahmad@uinjkt.ac.id
Abstract: The  era  of  AEC  (Asean  Economic  Community),  which  began  in  early 2016  has  led  to  an  influx  of  foreign  workers  -of  course  also  commodities  trade- which  can  cause  problems  of  social,  political,  economic,  and  security  in  the Republic of Indonesia. In turn, the inclusion of these cultures can cause depletion of  the  understanding  and  implementation  of  the  Indonesian  people  against  the Four  Pillars  of  Life  Nation  and  State,  the  Pancasila,  the  1945  Constitution,  the Republic  of  Indonesia,  and  national  unity.  Therefore,  Indonesia  needs  to  do rejuvenasi  Four  Pillars,  not  only  with  the  understanding  that  the  value-free,  but must be accompanied by the planting of transcendental values that implicated a universal  divinity,  humanity,  and  the  reward,  which  must  be  constantly revitalized.
Keywords: Rejuvenating, Revitalization, Four Pillars, Era MEA
Abstrak: Era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang dimulai pada awal tahun 2016 telah menyebabkan masuknya tenaga kerja asing -tentu saja juga komoditas perdagangan-  yang  dapat  menimbulkan  persoalan  sosial,  politik,  ekonomi,  dan keamanan  di  Negara  Republik  Indonesia.  Pada  gilirannya,  masuknya  budaya tersebut  dapat  menyebabkan  menipis  bahkan  melunturnya  pemahaman  dan implementasi bangsa Indonesia terhadap Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,  yaitu  Pancasila,  UUD  1945,  NKRI,  dan  Bhineka  Tunggal  Ika.  Oleh karena  itu,  bangsa  Indonesia  perlu  melakukan  rejuvenasi  Empat  Pilar  tersebut, bukan  saja  dengan  pemahaman  yang  bebas  nilai,  tetapi  harus  disertai  dengan penanaman  nilai-nilai  transendental  yang  berimplikasi  pada  nilai  universal ketuhanan,  kemanusiaan, dan pahala, yang  harus  terus-menerus direvitalisasi. Kata Kunci: Rejuvenasi, Revitalisasi, Empat Pilar, Era MEA
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  02  Maret  2016,  direvisi:  11  April  2016,  disetujui untuk terbit: 19 Mei 2016.
1 Doktor  bidang  Ilmu  Ushuluddin,  dan  Dosen  tetap  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN Syarif  Hidayatullah  Jakarta.  Saat ini menjabat  sebagai  Gugus  Penjamin Mutu  (GJM)  FSH  UIN Jakarta.

## Pendahuluan
Indonesia  terancam  pecah  berkeping-keping.  Begitulah  seorang jurnalis  Harian Media  Indonesia, Nur  Aivanni,  mengawali  tulisannya  di head line koran itu. 2 Oleh karena itu, lanjut jurnalis tersebut, perlu langkah-langkah jangka  pendek  dan  panjnag  mengatasi  intoleransi.  Perlu  jurus  jitu  lawan intoleransi, karena intoleransi ini dipandang semakin menguat di awal tahun 2017 ini.
Tidak  berlebihan  kiranya  jika  dikatakan  bahwa  gegap-gempita peringatan tahun baru 2017 rupanya masih menyisakan PR (pekerjaan rumah) yang  harus  diselesaikan  oleh  bangsa  Indonesia.  Pilar-pilar  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  masih  sangat  rentan  oleh  hempasan  dan  benturan berbagai  isu  sosio-politik  dan  perkembangan  global,  seperti  gerakan radikalisme,  terorisme,  intoleransi  dan  sebagainya.  Semuanya  masih memerlukan  “tenaga  ekstra”  bagi  semua  lini  bangsa  ini  untuk menyelesaikannya secara bijak.
Harian Media  Indonesia terbitan  hari  Selasa,  03  Januari  2017 mengekspose  tulisan  yang  bertajuk  “Jangan  Biarkan  Demokrasi  Dibajak”. Dalam  Editorialnya  di  halaman  9,  koran  Ibu  Kota  ini  menyatakan  bahwa “intoleransi,  radikalisme,  terorisme,  dan  kehendak  mengganti  ideologi Negara dengan ideologi lain benar-benar mengancam masa depan demokrasi kita” 3 . Begitulah situasi politik Indonesia di penghujung tahun 2016. Sungguh mencemaskan, lanjut tulisan itu.
Pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara telah dirongrong oleh kepentingan  sekelompok  orang  yang  mempunyai  kesempatan  untuk menelikung keuangan dan perekonomian Negara. Bayangkan, seorang bupati Klaten,  di  Jawa  Tengah  (Sri  Hartini)  yang  tertangkap  tangan  di  akhir  tahun 2016  tepatnya  30  Desember  2016  telah  ditetapkan  oleh  KPK  (Komisi Pemberantasan  Korupsi)  menjadi  tersangka  karena  terbukti  menerima  suap dari  para  calon  pengisi  jabatan  di  wilayahnya.  Dari  rumah  dinas  Bupati tersebut diamankan uang sekitar Rp. 2 milyar, 5.700 dolar AS, dan 2.035 dolar
2 Nur  Aivanni,  “Perlu  Jurus  Jitu  Lawan  Intoleransi”  dalam  Harian Media  Indonesia , Terbitan Kamis, 12 Januari 2017, h. 1.
3 Harian Media  Indonesia ,  Rubrik  Editorial,  “Jangan  Biarkan  Demokrasi  Dibajak”, Terbitan Selasa, 03 Januari 2017, h. 9.
Singapura. 4 Bukan  itu  saja.  Media  Indonesia  di head  line -nya  juga mengungkapkan bahwa sebagian pemerintah daerah melakukan seleksi yang tidak  terbuka  sehingga  memunculkan  praktik  jual  beli  jabatan.  Praktik  jual beli  jabatan  seperti  itu,  masih  dalam  harian  yang  sama,  pelakunya  dapat meraup  untung  tidak kurang  dari  Rp.  37  Triliun. 5 Tentu  jumlah yang  cukup fantastis.  Jadi  tidaklah  salah  jika  Mahfudz  MD,  seorang  ahli  Hukum  Tata Negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa “elite politik  kita  seperti  serigala  semuanya,  mau  memangsa”. 6 Demikian  yang ditulis oleh wartawan Harian Media Indonesia di awal tahun 2017.
Korupsi  yang  terjadi  di  Nusantara  di  tahun  2016  dan  sangat melukai hati rakyat Indonesia tentulah membuat pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi rapuh dan goyah. Oleh karena itu, perlu rejuvenasi pilar- pilar  tersebut  agar  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  menjadi  lebih  solid dan tetap terjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Permasalahan  lebih  spesifik  yang  akan  diuraikan  dalam  makalah  ini adalah  mengapa  Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara  perlu direjuvinasi? Mengapa Empat Pilar tersebut perlu ditrandensi? Bagaimanakah cara-cara  yang  implementatif  untuk  melakukan  rejuvenasi  terhadap  Empat Pilar tersebut di Era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)?

## Rejuvenasi, Revitalisasi,  dan Nilai-Nilai Transendental
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dalam  Jaringan  (Daring), rejuvenasi  dimaknai  sebagai    peremajaan 7 .  Dalam  arti  yang  lebih  luas, rejuvenasi  adalah  mengukuhkan  kembali—dalam  hal  ini  Pancasila--dan mengembangkannya  dalam  wacana  ilmiah. 8 Demikian  menurut  Yudi  Latif, sebagaimana  dikutip  oleh  A.  Ubaedillah  ketika  membahas  tentang reaktualisasi Pancasila.
4 Fauziah  Mursi  dan  Dian  Erika  Nugraheny,    “KPP:  Awasi  Mutasi  Pejabat”,  dalam Harian Republika , Rubrik Nasional,  Terbitan Senin, 02 Januari 2017, h. 4.
5 Ardi  Teristi  Hardi,  “Jual  Beli  Jabatan  Raup  Rp.  37  T,  dalam  Harian Media  Indonesia , Terbitan Selasa, 03 Januari 2017, h. 1.
6 Indriyani  Astuti,  “Konsolidasi  Demokrasi  Macet”,  dalam  Harian Media  Indonesia , Terbitan Senin, 02 Januari 2017, h. 1.
7 http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rejuvenasi (Diunduh hari Selasa, 03 Januari 2017).
8 A.  Ubaedillah ,    Pancasila,  Demokrasi,  dan  Pencegahan  Korupsi ,  Jakarta:  Prenadamedia Group, 2015, h. 32-33.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 2 Desember 2016. ISSN: 2089-032X - 274
Masih berkaitan dengan rejuvenasi, tampaknya kata ini juga sepadan dan  sejalan  dengan  kata  revitalisasi  yang  berarti  proses,  perbuatan menghidupkan  atau  menggiatkan  kembali 9 .  Kedua  kata  ini—rejuvenasi  dan revitaslisasi—juga  senada  dengan  kata  lain  yang  lebih  umum  yaitu reaktualisasi yang berarti proses, perbuatan mengaktualisasikan kembali atau penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat 10 . Dalam kaitan wacana  dalam  makalah  ini,  reaktualisasi  lebih  difokuskan  pada  penyegaran kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat secara nyata.
Ketiga  kata  yaitu  rejuvenasi,  revitasilasi,  dan  reaktualisasi  pilar-pilar kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  akan  dikaitkan  dengan  nilai-nilai Transendental   yang berarti   menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian 11 . Dalam makalah ini, hal-hal yang bersifat kerohanian dibatasi pada perspektif kerohanian  dalam  Islam  yang  mengacu  pada  prinsip-prinsip  ajaran  Islam sebagaimana  yang  termaktub  dalam  Alquran,  Hadis,  dan  pendapat  para ulama-cendekia  yang  konsisten  dengan  implementasi  nilai-nilainya  di masyarakat secara membumi.

## Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Empat  Pilar  Kehidupan  berbangsa  dan  Bernegara  adalah  empat landasan  yang  mendasari  pelaksanaan  pembangunan  bangsa  Indonesia  baik pada  masa  sekarang  maupun  masa  yang  akan  dating.  Keempat  landasan 12 yang  juga  disebut  sebagai  Empat  Konsensus  Dasar  Indonesia  adalah Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bineka Tunggal Ika .
Empat  landasan  di  atas  berupa  nilai-nilai  dasar  yang  ada  dalam  sila- sila  Pancasila  yang  tercantum  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945.  Empat  hal  fundamental  itu  pula  yang  mampu  mempersatukan bangsa  Indonesia  dalam  menghadapi  berbagai  tantangan  dan  dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. 13
Dengan demikian, upaya
9 http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/revitalisasi (Diunduh hari Selasa, 03 Januari 2017).
10 http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/reaktualisasi
11 http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transendental  (Diunduh  hari  Selasa,  03  Januari 2017).
12 A. Ubaedillah ,  Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi , h. 36-51.
13 Sunarto, dkk. Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi . Semarang: UPT UNNES PRESS, 2012,  hl. 4-5.
menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan implementasi dalam melaksanakan  nilai-nilai “Empat  Pilar  Kehidupan  berbangsa dan  Bernegara” menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat.

## Pancasila Sebagai Pilar Filosofis
Pancasila  sebagai  pilar  pertama  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara adalah  ideologi  dasar  bagi  negara  Indonesia.  Nama  ini  terdiri  atas  dua  kata dari  Bahasa  Sanskerta,  Sanskerta: pañca berarti  lima  dan śīla berarti  prinsip atau  asas  atau  dasar.  Pancasila  juga  mengandung  arti  dasar  yang  memiliki lima unsur. Pancasila merupakan rumusan filosufis dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lima butir Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan,  dan  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.   Rumusan ini tercantum pada paragraf ke-4  Preambule  (Pembukaan)  Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Butir-butir  Pancasila  merupakan  prinsip-prinsip  yang  digali  dari perjalanan  budaya  dan  karakter  asli  bangsa  Indonesia.  Dengan  demikian, Pancasila  bukanlah  sesuatu  yang  asin  bagi  bangsa  Indonesia.  Kaelani memberikan  informasi  bahwa  Pancasila—selain  digali  dari  nilai-nilai  dasar ajaran  Islam,  juga  dijumpai  berdekatan  dengan  nilai-nilai  ajaran  agama Buddha,  juga  agama-agama  lain,  termasuk  agama  Hindu.  Ketika  agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara, maka terjadi akulturasi budaya.
Pandangan  hidup  yang  dimiliki  bangsa  Indonesia  bersumber  pada akar  budaya  dan  nilai-nilai  religius  sebagai  keyakinan  bangsa  Indonesia, maka dengan pandangan hidup yang diyakini inilah bangsa Indonesia dapat dan  mampu  memandang  dan  memecahkan  masalah  yang  dihadapi  secara tepat. Pandangan hidup bagi suatu bangsa mempunyai arti menuntun, sebab dengan  pandangan  hidup  yang  dipegang  teguh  maka  bangsa  tersebut memiliki landasan fundamental yang menjadi pegangan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.
Dengan pandangan hidup yang jelas, bangsa Indonesia akan memiliki pegangan  dan  pedoman  bagaimana  mengenal  serta  memecahkan  berbagai
masalah politik, sosial budaya, ekonomi, hukum dan persoalan lainnya dalam gerak masyarakat yang semakin maju. 14
Masih  menurut  informasi  Kaelan,  pada  era  kerajaan  Majapahit, akulturasi budaya tersebut sangat tampak. Terlebih pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, dapat dijumpai bahwa Pancasila yang  berasal  dari  India  ini  sudah  dapat  ditemukan  dalam  Kitab Negara Kertagama. 15 Jika  demikian,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  di  dalam  Falsafah Pancasila  terkandung  nilai-nilai  luhur  sejak  zaman  sebelum  Indonesia merdeka.
Ketika  Islam  datang  dengan  membawa  nilai-nilai  baru  dan  ajaran dasar,  maka  Pancasila  juga  sangat  terkena  pengaruh    aama  baru  ini.  Islam juga  memberi  pengaruh  yang  amat  besar  kepada  Pancasila  dan  memberi perubahan  nilai-nilai  transendental  kepada  Pancasila.    Dikaitkan  dengan tradisi Islam Jawa yang ditransendensi dan diakulturasi dengan budaya lain, dapat  dijumpai  bahwa  terdapat  ajaran  “ ma  lima ”  yang  berarti  lima  hal— semuanya  diawali  dengan  kata “ma”--  yang  harus  dijauhi  dalam  kehidupan sehari-hari  maupun        kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Ke  lima  hal  itu adalah larangan (1) mateni yang berarti larangan membunuh,  (2) maling yang berarti larangan mencuri , (3) madon yang berarti larangan berzina, (4) madat yang  berarti  larangan  untuk  meminum  mimunan  keras,  dan  (5) main yang berarti larangan untuk berjudi. 16
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara dapat disebut pula sebagai ideologi bangsa dan negara. Sebagai ideologi, Pancasila diangkat dari  nilai-nilai  adat  istiadat,  kebudayaan  serta  nilai  religius  yang  terdapat dalam  pandangan  hidup  masyarakat  Indonesia.  Ideologi  memiliki  arti pengetahuan tentang ide-ide. Di samping memiliki arti pengetahuan tentang ide-ide,  ideologi  juga  mencakup  arti  pengertian-pengertian  dasar,  gagasan- gagasan dan cita-cita. Di dalam perkembangannya ideologi memiliki arti yang berbeda-beda, 17 seperti  misalnya  Karl  Marx  mengartikan  ideologi  sebagai pandangan  hidup  yang  dikembangkan  berdasarkan  kepentingan  golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi.
14 Kaelan, Pendidikan Pancasila , Yogyakarta: Paradigma,  2010, h. 197.
15 A.  Ubaedillah  dan  Abdul  Rozak, Pendidikan  Kewarga{Negara)an,  Civic  Education: Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2013, h. 35.
16 Kaelan, Pendidikan Pancasila , h. 199. 17 Kaelan, Pendidikan Pancasila , h. 201.
Begitulah  Pancasila  sebagai  falsafat  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Maka  wajarlah  jika  pemerintah  dan  rakyat  Indonesia  merasa sangat  tersinggung  ketika  pada  awal  tahun  2017  seorang  oknum  militer Australia  melecehkan  Pancasila.  Hal  itu—sebagaiman  diberitakan  oleh Kompas.com    bahwa  seorang  staf  pengajar  dari  Kopassus  itu  menemukan tulisan  lain  yang  menghina  lambang  negara  Indonesia,  Pancasila,  dengan memelesetkannya menjadi "Pancagila". 18 Ini pelecehan lambing Negara.
Sebagai tindak lanjut dari pelecehan lambing Negara itu maka Menteri Pertahanan  Australia  Marise  Payne  menegaskan  akan  menangani  secara serius  temuan  materi  pelajaran  pada  fasilitas  pelatihan  bahasa  Angkatan Darat  Australia,  yang  diduga  menghina  TNI  (Tentara  Nasional  Indonesia). Selanjutnya  Kepala  Angkatan  Pertahanan  Australia,  Air  Chief  Marshal  Mark Binskin,  telah  melayangkan  surat  kepada  mitranya  dari  Indonesia,  Jenderal Gatot Nurmantyo, bahwa persoalan ini akan ditangani secara serius dan kami akan  menginvestigasi  masalah  yang  mengemuka,"  kata  Payne  dalam pernyataan  resmi  yang  diunggah  pada  laman  Kementerian  Pertahanan Australia, www.minister.defence.gov.au , Rabu (4/1/2017). Demikian
Kompas.com memberitakan.

## UUD 1945 Sebagai Asas Praksis Kehidupan Demokratis
Undang-Undang  Dasar  1945  merupakan  pilar  kedua  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia  setelah  Pancasila.  Setiap  negara mempunyai  konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar  dengan  tujuan  yang spesifik sesuai dengan harapan para pendiri Negara itu.  Konstitusi-konstitusi yang dimiliki oleh negara-negara di dunia ternyata amat beragam bentuk dan susunannya.  Ada  yang  menggunakan  Mukaddimah/Pembukaan  ada  pula yang  tidak,  ada  yang  terdiri  atas  banyak  pasal  dan  ada  pula  yang  hanya terdiri atas beberapa pasal.  Kesemuanya sangat tergantung dari maksud para pendiri negara itu dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan.
Undang-Undang  Dasar  1945,  sebagai  konstitusi  Negara  Republik Indonesia,  menurut  Bagir  Manan, 19 hakekatnya  merupakan  perwujudan
18 http://nasional.kompas.com/read/2017/01/05/18112041/ti- ga.hal.yang.diduga.jadi.awal.po-lemik.tni.dengan.militer.australia  (Diunduh  hari  Selasa,  10 Januari 2017).
19 Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR  dalam UUD 1945 Baru , Cetakan ke-1, Yogyakarta: FH UII Press, 2005, h. 47.
paham  tentang  konsitusi  dan  konstitusionalisme  yaitu  pembatasan  terhadap kekuasaan  pemerintah  di  satu  pihak,  dan  jaminan  terhdapat  hak-hak  warga Negara  maupun  setiap  penduduk  di  pihak  lain.  Oleh  karena  itu,  menurut Ubaedillah 20 ,  dengan  mengutip  pendapat  Steenbeck,  Konstitusi—termasuk UUD 1945—memuat materi pokok yang terdiri atas (1) hak asasi manusia, (2) susunan  ketatanegaraan  yang  bersifat  dasar,  serta  (3)  pembagian  dan pembatasan kekuasaan.
Menyangkut  pendapat  di  atas,  Mariam  Budiarjo  menyatakan  bahwa setiap  konstitusi  secara  umum  mempunyai  konten 21 tentang  hal-hal  berikut:
(1)  organisasi  Negara,  misalnya  tentang  pembagian  kekuasaan    antara legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif,  pembagian  kekuasaan,  prosedur penyelesaian  yuridiksi,    (2)  Hak  asasi  manusia,  (3)  Prosedur  perubahan Undang-Undang  Dasar,  (4)    Larangan  sifat-sifat  tertentu    dari  Undang- Undang Dasar.
Selain  itu,  dijumpai  pula  Undang-Undang  Dasar  yang  memuat  cita- cita  rakyat  dan  asas-asa  ideologi  negara  atau  cerminan  semangat  dan  spirit rakyat  Negara.  Namun,  di  Negara  Komunis,  masih  menurut  Mariam Budiarjo, 22 Undang-Undang  Dasar  mempunyai    fungsi  ganda.  Di  satu  sisi mencerminkan  kemenangan-kemenangan  yang  telah  dicapai  oleh  komunis dan  perjuangan  kea  rah  tercapainya  masyarakat  Komunis,  dan  di  pihak lain Undang-Undang Dasar mereka juga memberikan kerangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang mereka cita-citakan dalam perkembangan berikutnya.

## NKRI Sebagai “Rumah Tinggal” Bangsa
Menurut  C.F.  Strong  negara  kesatuan  ialah  bentuk  negara  di  mana wewenang  legislatif  tertinggi  dipusatkan  dalam  satu  badan  legislatif nasional/pusat.  Kekuasaan  terletak  pada  pemerintah  pusat  dan  tidak  pada pemerintah  daerah.  Pemerintah  pusat  mempunyai  wewenang  untuk
20 A. Ubaedillah ,  Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi , h. 110.
21 Mariam Budiarjo, Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila , Jakarta: Gramedia, 2001`, h. 101.
22 Mariam Budiarjo, Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila , 2001, hl. 99.
menyerahkan  sebagian   atau  sepenuhnya  terletak  pada  pemerin-tah  pusat. 23 Dengan  demikian  maka  kedaulatannya  tidak  terbagi.  Bentuk  Negara Kesatuan adalah ketentuan yang diambil oleh para founding fathers pada tahun 1945  berdasarkan  berbagai  pertimbangan  dan  hasil  pembahasan  yang  cukup mendalam.  Namun  dalam  perjalanan  sejarah  bangsa  Indonesia  pernah  juga menerapkan  bentuk  negara  federal  sebagai  akibat  atau  konsekuensi  hasil konferensi  meja  bundar  di  Negeri  Belanda  pada   tahun  1949.  Namun penerapan  pemerintah  federal  ini  hanya  berlangsung  sekitar  7  bulan  untuk kemudian kembali menjadi bentuk Negara kesatuan.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  berdiri  dalam  konsepsi bangsa (nation) yang  lahir  dari  suatu  kesatuan  solidaritas,  suatu  jiwa,  dan suatu  asas  spiritual.  NKRI  lahir  dan  terbentuk  karena  adanya  manusia- manusia yang  memiliki rasa  solidaritas lebih  besar  dan  toleransi yang  tinggi yang  tercipt  dari  perasaan  pengorbanan  yang  telah  diperbuat  pada  masa lampau. 24 Dari situ kemudian mereka bersepakat untuk hidup bersama secara damai di masi masa depan. Demikian konsep dasar Negara menurut Renan, sebagaimana dikupti oleh Ahmad Ubaedillah.
Secara  yuridis  formal  bentuk  Negara  Republik  Indonesia  termaktub dalam  Pasal  1  ayat  1UUD  1945.    Bunyi  lengkapnya  adalah 25 “Negara Indonesia  ialah  Negara  Kesatuan  yang  berbentuk  Republik”.  Pasal  ini menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk negara kesatuan. Jadi negara Indonesia bukan negara serikat. Walaupun pada masa awal kemerdekaannya pernah  mengalami  perubahan  menjadi  negara  serikat,  tetapi  hal  itu  tidak bertahan lama karena berubah lagi menjadi negara republik .
Selanjutnya  bunyi  pasal  1  ayat  2  UUD  1945  adalah:  “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal  ini  telah  mengalami  perubahan  karena  sebelumnya  disebutkan kedaulatan  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  melalui  perwakilan  di  MPR (Majelis  Permusyawaratan  Rakyat)  sehingga  presiden  dipilih  oleh  MPR sebagai wakil kedaulatan rakyat.
23 http://febisetiadi.blogspot.co.id/2013/12/makna-dan-isi-dari-4-pilar-kebangsaan.html (Diunduh hari Kamis, 12 Januari 2017).
24 A. Ubaedillah ,   Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi , h. 47.
25 https://solusismart.com/bunyi-pasal-1-ayat-12-dan-3-uud-1945-serta-penjelasannya / (Diunggah hari Selasa, 10 Januari 2 017).
Arti  pasal  1  ayat  2  UUD  1945  adalah  bahwa  kedaulatan  tertinggi bangsa Indonesia berada di tangan rakyat. Jadi tidak diwakilkan kepada MPR sehingga  pemilihan  Kepala  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden dilaksanakan dengan sistem pemilihan langsung.

## Bineka Tunggal Ika sebagai Simbul Pluralitas Bangsa
Bineka 26 --yang ditulis tanpa menggunakan huruf “h” setelah huruf “n” dan  tanpa  dobel  huruf  “n”  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) Dalam  Jaringan  (Daring)  berarti  beragam  atau    beraneka  ragam 27 .    Tunggal berarti utuh, atau  bulat, atau  yang menjadi satu 28 dan Ika berarti “itu”.
Bhinneka  Tunggal  Ika adalah  moto  atau  semboyan  bangsa  Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. 29 Bila diterjemahkan per kata, maka kata bhinneka berarti  "beraneka  ragam"  atau  berbeda-beda.  Kata neka dalam bahasa  Sanskerta  berarti  "macam"  dan  menjadi  pembentuk  kata  "aneka" dalam  Bahasa  Indonesia.  Kata tunggal berarti  "satu".  Selanjutanya  kata ika berarti  "itu". 30 Demikianlah  Bineka  Tunggal  Ika  yang  diadaptasi  dari  Bahasa Sanskerta.
Secara  harfiah  Bhinneka  Tunggal  Ika  diterjemahkan  "Beraneka  Satu Itu",  yang  bermakna  meskipun  berbeda-beda  tetapi  pada  hakikatnya  bangsa Indonesia  tetap  adalah  satu  kesatuan.  Semboyan  ini  digunakan  untuk menggambarkan  persatuan  dan  kesatuan  Bangsa  dan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras,  suku  bangsa,  agama  dan  kepercayaan.  Kalimat  ini  merupakan  kutipan dari  sebuah  kakawin  Jawa  Kuno  yaitu  kakawin  Sutasoma,  karangan  Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buda.
26 Dalam KBBI Daring, kata ini dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) ditulis “bineka” dan bukan  “bhinneka”  seperti  dalam  Bahasa  Jawa  Kuna  aslinya,  atau  yang  didapatkan  dalam Wikipedia.
27 http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bineka
28 http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tunggal
29 https://id.wikipedia.org/wiki/Bhinneka_Tunggal_Ika
30 http://komunitasgurupkn.blogspot.co.id/2017/01/arti-penting-memahami- keberagaman-dalam.html (Diunduh hari Senin, 09 Januari 2017).
Bila  dijelaskan  lebih  rinci, Bhinneka  Tunggal  Ika terda-pat  dalam Garuda  Pancasila sebagai  Lambang  Negara  Repu-blik  Indonesia.  Lambang negara  Indonesia adalah Garuda  Pancasila dengan  semboyan  Bhinneka Tunggal  Ika   Lambang  negara Indonesia berbentuk  burung Garuda  yang kepalanya  menoleh  ke  sebelah  kanan  (dari  sudut  pandang  Garuda),  perisai berbentuk  menyerupai  jantung  yang  digantung  dengan  rantai  pada  leher Garuda,  dan  semboyan Bhinneka  Tunggal  Ika yang  berarti  “Berbeda-beda tetapi  tetap  satu”  ditulis  di  atas  pita  yang  dicengkeram  oleh  Garuda. 31 Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disem-purnakan  oleh  Presiden Soekarno  dan  diresmikan  pemakaian-nya sebagai  lambang  negara  pertama  kali  pada  Sidang  Kabi-net Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950.
Penggunaan  lambang  negara  diatur  dalam  UUD  1945  pasal  36A  dan UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu  Kebangsaan.  (LN—Lembaran  Negara--2009  Nomor  109,  TLN— Tambahan  Lembaran  Negara--  5035).  Sebelumnya  lambang  negara  diatur dalam  Konstitusi  RIS,  UUD  Sementara  1950,  dan Peraturan  Pemerintah  No. 43/1958.
Pasal  36  A,  yaitu  Lambang  Negara  Ialah  Garuda  Pancasila  dengan semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika  dan  Pasal  36  B:  Lagu  Kebangsaaan  ialah Indonesia  Raya.  Menurut  risalah  sidang  MPR  tahun  2000,  bahwa  masuknya ketentuan mengenai lambang negara dan lagu kebangsaan kedalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang melengkapi pengaturan mengenai  bendera  negara  dan  bahasa  negara  yang  telah  ada  sebelumnya merupakan  ikhtiar  untuk  memperkukuh  kedudukan  dan  makna  atribut kenegaraan  ditengah  kehidupan  global  dan  hubungan  internasional  yang terus  berubah.Dengan  kata  lain,  kendatipun  atribut  itu  tampaknya  simbolis, hal  tersebut  tetap  penting,  karena  menunjukkan  identitas  dan  kedaulatan suatu negara dalam pergaulan internasional. Atribut kenegaraan itu menjadi simbol pemersatu seluruh bangsa Indonesia ditengah perubahan dunia yang tidak  jarang  berpotensi  mengancam  keutuhan  dan  kebersamaan  sebuah negara dan bangsa tak terkecuali bangsa dan negara Indonesia.
Kalimat  Bhinneka  Tunggal  Ika  terdapat  dalam  buku Suta-soma , karangan  Empu  Tantular  pada  masa  kerajaan  Majapahit  sekitar  abad  ke-14.
31 http://komunitasgurupkn.blogspot.co.id/2017/01/arti-penting-memahami- keberagaman-dalam.html (Diunduh hari Senin, 09 Januari 2017).
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 2 Desember 2016. ISSN: 2089-032X - 282
Dalam  buku Sutasoma  (Purudasanta) tersebut , pengertian  Bhinneka  Tunggal Ika  lebih  ditekankan  pada  perbedaan  bidang  kepercayaan  juga keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit saat itu.

## Transendensi Komitmen Bangsa Indonesia di Era MEA
Era  MEA  (Masyarakat  Ekonomi  Asean)  yang  pada  awal  tahun  2017 telah  bergulir  selama  setahun 32 telah  menyebabkan  berbaurnya  nilai-nilai kebangsaan  dengan  nilai-nilai  masyarakat  global.  Pada  gilirannya,  hal  itu tentu menyebabkan “erosi” pada nilai-nilai Empat Pilar Kehidupan Barbangsa dan Bernegara. Dengan demikian, komitmen politik di semua anggota Negara Asean harus diperkuat, direjuvenasi dengan berbagai cara, termasuk dengan memperkuat nilai-nilai transendental.
Era  MEA  telah  menyebabkan  masuknya  tenaga  kerja  dari  manca negara  (khususnya  Negara-negara  ASEAN)  dengan  bebas,  baik  yang  legal maupun  yang  illegal.  Ratusan  bahkan  ribuan  tenaga  asal  Cina  tertangkap tangan bekerja di negeri ini tanpa paspor dan izin tinggal yang sah. Menurut Yusril  Ihza  Mahendra, 33 seorang  pakar  Hukum  Tata  Negara,    “kedatangan pekerja asing yang sangat besar dapat menimbulkan persoalan sosial, politik, ekonomi,  dan  keamanan  dalam  negeri,''    Era  Masyarakat  Ekonomi  Asean telah  memasuki  ranah-ranah  afeksi  dan  aktualisasi  kehidupan  bangsa Indonesia.  Jika  tidak  dilakukan  transendensi—yang  juga  berarti  mewarnai komitmen kebangsaan dengan nilai-nilai transsendental—maka tidak tertutup kemungkinan  kehidupan  bangsa  Indonesai  akan  menjadi  bercorak sekularistik.  Tidak  hirau  terhadap  nilai-nilai  spiritual  yang  transenden  itu. Masuknya  nilai-nilai  kehidupan  bangsa  asing  yang  lebih  sekuleritik  akan membuat  erosi  pada  tradisi  sipritualitas  bangsa  Indosnesia.  Jika  demikian, bangsa  ini  mungkin  akan  sangat  hedonistik  atau  “bersifat  atau  ditandai dengan  hedonisme” 34 ,  hanya  mementingkan  kesenangan  duniawi,  tanpa disertai nilai-nilai moral spiritual.
32 Agung  P  Vazza,  “Setahun  MEA,  Tantangan  Disparitas  dan  Supranasional”,  dalam Rubrik Teraju Harian Republika , Senin, 09 Januari 2017, h. 24-25. 33 Yusril  Ihza  Mahendra,  dalam  http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum- /16/07/15/oacnyg361-tenaga-kerja-cina-marak-indonesia-terancam-masalah-sosial.
34 http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hedonistik (Diunduh hari Selasa, 10 Januari 2017).
Oleh  karena  itu,  perlu  langkah-langkah  massif  untuk  menuju kehidupan yang de-sekularisasi. Langkah yang dilakukan antara lain adalah memberikan  nuansa-nuansa  spiritual  pada  seluruh  pilar  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.    Sikap  warga  Negara  Indonesia  yang  tercermin dalam  delapan  belas  karakter  bangsa  harus  tetap  dijiwai  oleh  nilai-nilai transendental.  Salah  satu  karakter  bangsa  Indonesia,  misalnya  Religius, 35 yang  berarti  sikap  dan  perilaku  yang  patuh  dalam  melaksanakan  ajaran agama  yang  dianutnya,  toleran  terhadap  pelaksanaan  ibadah  agama  lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain adalah ajaran transenden yang harus terus direjuvenasi.
Sikap intoleransi saat ini telah dianggap menjadi wabah yang cukup meresahkan  kehidupan  bangsa  Indonesia.  Tindakan  intoleransi  terhadap kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan    seperti  perusakan  tempat  ibadah, pelanggaran  ibadah  keagamaan,  dan  intimidasi  terhadap  kelompok keagamaan masih sangat menonjol di tahun 2016 yang diterima oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). 36 Padahal sikap tolernasi telah menjadi  salah  satu  karakter  bangsa  Indonesia.  Toleransi  yang  berarti  sikap dan  tindakan  yang  menghargai  perbedaan  agama,  suku,  etnis,  pendapat, sikap,  dan  tindakan  orang  lain  yang  berbeda  dari  dirinya,  adalah  karakter bangsa ini  yang  harus  direjuvenasi  dengan  nilai  transenden  secara  kontinu. Ajaran  transenden  dalam  Alquran  dan  Hadis  Nabi  Muhammad  saw  telah lama  ditanamkan  kepada  umatnya  untuk  dilaksanakan  dalam  kehidupan nyata.
Dalam  kaitannya  dengan  Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  dan Bernegara, maka Pancasila yang menjadi pedoman filosofis bangsa ini harus diimplementasikan dengan keyakinan bahwa nilai-nilainya tidak bertentangan  dengan  nilai-nilai  transcendental  dalam  ajaran  Islam  dan agama-agama  lain.  Di  dalam  Pancasila  terdapat  nilai-nilai  ketuhanan, kemanusiaan,  kerakyatan,  persatuan,  keadilan  dan  lain  sebagainya. Semuanya didukung oleh nilai-nilai universal transenden.
Implementasi  nilai  persatuan  dalam  Pancasila,  misalnya,  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dipahami sebagai hal yang sejalan
35 Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, 18 Nilai Pendididikan Karakter Dan Budaya Bangsa, (Jakarta : Kemendiknas, 2010), hal. 1-3 dalam http://rumahinspirasi.com/18-nilai- dalam-pendidikan-karakter-bangsa.
36 Harian Media Indonesia , Rubrik Suara Daerah, Terbitan Senin, 16 Januari 2017, h. 12
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 2 Desember 2016. ISSN: 2089-032X - 284
dengan  ajaran  Islam  tentang  larangan  perpecahan  dalam  kehidupan  nyata. Hal itu tertuang dalam firman Allah Surat Ali Imran: 105 yang menegaskan bahwa  mereka  yang  berpecah-belah  dan  selalu  berselisih  paham  akan mendapatkan  siksa  yang  besar  di  akherat.  Menurut  penafsiran  Shaleh  bin Abdul  ‘Aziz  Ali  Syaikh 37 dan  sejumlah  ulama  di  Saudi  Arabia,  ayat  ini menjelaskan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh berpecah belah seperti halnya  para  Ahli  Kitab  yang  bermusuhan  dan  berpecah  belah  setelah kebenaran  menjadi  jelas.  Mereka  yang  berpecah  belah  itu  akan  disiksa dengan siksaan yang sangat pedih.
Implementasi  UUD  1945  yang  di  dalamnya  terdapat  kumpulan prinsip-prnsip  yang  mengatur  kekuasaan  pemerintahan,  hak-hak  rakyat, jaminan  dan  perlindungan  HAM,  susunan  ketatanegaraan  dan  lain sebagainya 38 harus  dipahami  sebagai  asas  untuk  menjamin  hak-hak    warga negara secara seperti yang diajarkan oleh nilai-nilai transendental. Seain itu, NKRI  juga  harus  dijaga  keutuhannya,  agar  keragaman  tidak  memicu disintegrasi  bangsa,  karena  mencintai  Negara  adalah  anjuran  Nabi Muhammad saw. Dalam Kitab Shahih Bukhari dijelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad saw datang dari bepergian, beliau menundukkan untanya. Jika untanya  sedang  tidak  berdiri,  maka  beliau  gerak-gerakkan  unta  itu.  Yang demikian  itu,  menurut  Ibnu  Hajar  al-‘Asqalani, 39 menunjukkan  keutamaan Kota Madinah dan bias dipahami sebagai perintah untuk mencintai Negara. Lebih lanjut, dapat dipahami bahwa negara harus dibela dan dipertahankan karena  di  dalam  Negara  itu  manusia  hidup  dan  mencari  penghidupan. Harus  pula  warga  Negara  bersatu  sesuai  dengan  ajaran  spiritual transendental yang harus terus-menerus dilakukan rejuvenasi.

## Penutup
Dari paparan yang disajikan dalam paragraph-paragraf di atas, dapat dimajukan beberapa kesimpulan berikut:
37 Shaleh  bin  Abdul  ‘Aziz  Ali  Syaikh ,  Al-Tafsir  al-Muyassar, Cetakan  ke-3,  Madinah: Penerbit  Al-Mushaf al-Syarif Kementerian Urusan Agama, Wakaf, dan Dakwah, 2009 M/1430 H, h. 36.
38 A. Ubaedillah ,   Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi , h. 110-111.
39 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5190  (Diunduh  hari  Senin,  16 Januari 2017).
1. Masuknya  budaya  asing  bersamaan  dengan  berlakunya  era  MEA (Masyarakat  Ekonomi  Asean)  di  Indonesia  dan  kawasan  ASEAN  dapat menimbulkan  masalah  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  di  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pada  gilirannya,  hal  tersebut  dapat melemahkan  pemahaman  dan  implementasi  Empat  Pilar  Kehibupan Berbangsa dan Bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal  Ika.  Oleh  karena  perlu  dilakukan  rejuvenasi  terhadap  Empat Pilar tersebut.
2. Untuk  membentengi  bangsa  Indonesia  dari  kikisan  budaya  asing terhadap pemahaman dan implementasi Empat Pilar tersebut, bukan saja diperlukan  rejuvenasi  (peremajaan  dan  pembaharuan),  tetapi  lebih  dari itu,  perlu  disertai  nalai-nilai  transcendental  (yang  menonjolkan  hal-hal yang  bersifat  kerohanian)  atau  nilai-nilai  spiritual  keagamaan  universal yang tepat.
3. Rejuvenasi pemahaman terhadap Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara  harus  disertai  dengan  menekankan  bahwa    nilai-nilai    di dalamnya  tidak  bertentangan—bahkan  sangat  identik--dengan  nilai transendental dari Kitab Suci dan Sabda Nabi (Hadis). Dengan demikian, semua  warga  Negara  dan  warga  bangsa  Indonesia  yang  mayoritas beragama  Islam  harus  memaknai  Empat  Pilar  tersebut  sebagai  bagian dari  pengabdian  kepada  bangsa,  masyarakat,  dan  umat  yang berimplikasi pahala. Wallahu a’lam bi al-shawab.

## Daftar Pustaka
Ali  Syaikh , Shaleh  bin  Abdul  ‘Aziz, Al-Tafsir  al-Muyassar, Cetakan  ke-3,
Madinah:  Penerbit  Al-Mushaf  al-Syarif  Kementerian  Urusan  Agama,
Wakaf, dan Dakwah Kerajaan Saudi Arabia, 2009 M/1430 H.
Astuti,  Indriyani,  “Konsolidasi  Demokrasi  Macet”,  dalam  Harian Media Indonesia , Terbitan Senin, 02 Januari 2017.
Aivanni,  Nur,  “Perlu  Jurus  Jitu  Lawan  Intoleransi”  dalam  Harian Media Indonesia , Terbitan Kamis, 12 Januari 2017
Budiarjo, Mariam, Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi
Pancasila , Jakarta: Gramedia, 2001.
Pusat  Kurikulum  Departemen  Pendidikan  Nasional, 18  Nilai  Pendididikan Karakter  Dan  Budaya  Bangsa, (Jakarta  :  Kemendiknas,  2010),  hal.  1-3 dalam http://rumah-inspirasi.com/18-nilai-dalam-pendidikan-
karakter-bangsa.
Harian Media  Indonesia ,  Rubrik  Editorial,  “Jangan  Biarkan  Demokrasi
Dibajak”, Terbitan Selasa, 03 Januari 2017.
Harian Media Indonesia , Rubrik Suara Daerah, Terbitan Senin, 16 Januari 2017
Hardi,  Ardi  Teristi,  “Jual  Beli  Jabatan  Raup  Rp.  37  T,  dalam  Harian Media Indonesia , Terbitan Selasa, 03 Januari 2017.
Kaelan, Pendidikan Pancasila , Yogyakarta: Paradigma,  2010.
Manan,    Bagir, DPR,  DPD,  dan  MPR  dalam  UUD  1945  Baru, Cetakan  ke-1,
Yogyakarta: FH UII Press, 2005
Mursi  ,  Fauziah dan  Nugraheny  ,Dian Erika,   “KPP:  Awasi  Mutasi  Pejabat”, dalam  Harian Republika , Rubrik Nasional,  Terbitan Senin, 02 Januari 2017.
Sunarto, dkk. Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi . Semarang: UPT UNNES PRESS, 2012.
Ubaedillah ,  A.      Pancasila,  Demokrasi,  dan  Pencegahan  Korupsi ,  Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
Ubaedillah,  A.    dan  Rozak,  Abdul, Pendidikan  Kewarga{Negara)an,  Civic Education:  Pancasila,  Demokrasi,  HAM,  dan  Masyarakat  Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
Vazza, Agung P,  “Setahun MEA, Tantangan Disparitas dan Supranasional”, dalam Rubrik Teraju Harian Republika , Senin, 09 Januari 2017.
Rujukan dari Website :
http://www.republika.co.id http://kbbi.kemdikbud.go.id
https://solusismart.com http://nasional.kompas.com