Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8031(online); 27221-8333 (print) Vol. 1 No. 1 (2020): 67-89
Prinsip Non-Diskriminasi dalam Penerapannya pada Peraturan Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional
Puja Dwi Ananda*; Ramlan Fakultas Hukum Universitas Jambi *Coresponding author: pujahasankari@gmail.com
Submission : 26 Desember 2019 Revision : 04 Februari 2020 Publication : 11 Februari 2020 DOI : doi.org/10.36565/up.v1i1.8434

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  arrangement  of  non- discrimination  principles  based  on  GATs  and  its  implementation  in Indonesia from the regulation on the National Payment Gateway. The research  method  used  in  this article  is a  normative  legal  research  by using  historical,  statutory  and  case  approachs.  The  research  shows that the regulation regarding the principle of non-discrimination isset in  theArticle  II  of  GATs  on  theprinciple  of  Most  Favoured  Nation  and Article  XVII  of  GATs  on  the  principle  of  national  treatment.  The  non- discrimination  principle  states  that  a  country  must  not  be  treated differently from other countries that are members of the GATs-WTO as stated  in  the  Schedules  of  Specific  Commitments.  Indonesia  issues regulations  regarding  the  National  Payment  Gateway  where  several articles in the regulation differ  from the commitments registered and restrict market access from other countries' services.
Keywords:  GATs;  Non-discrimination;  Schedules  of  Specific Commitment.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengaturan  prinsip  non  diskriminasi  berdasarkan  GATs  dan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
impelementasinya  di  Indonesia  dilihat  dari  pengaturan  mengenai National  Payment  Gateway.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  sejarah  ( historical approach ),  perundang-undangan  ( normative  approach )  dan  kasus ( case  approach ).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan mengenai prinsip non diskriminasi jelas diatur di dalam GATs, yaitu Pasal  II  mengenai  prinsip  Most  Favoured  Nation  dan  Pasal  XVII mengenai  prinsip  national  treatment.  Adapun  prinisp  non diskriminasi  menyebutkan  bahwa  suatu  negara  tidak  boleh melakukan  perlakuan  yang  berbeda  terhadap  negara  lain  yang menjadi anggota dari GATs-WTO sebagaimana yang telah dinyatakan dalam  Schedules  of  Spesific  Commitment.  Indonesia  menerbitkan peraturan  mengenai  National  Payment  Gateway  dimana  beberapa pasal  dalam  peraturan  tersebut  berbeda  dengan  komitmen  yang didaftarkan dan membatasi akses pasar dari jasa negara lain. Kata  Kunci:  GATs;  Non-diskriminasi; Schedules  of  Spesific Commitment .

## A. Pendahuluan
Artikel  ini  membahas  tentang  pemberlakuan  prinsip  non diskriminasi  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional. Salah satu  yang  dipersiapkan  oleh  negara  dalam  hal  sistem pembayaran adalah dengan menerbitkan gerbang pembayaran negaranya  masing  masing.  Seperti  China  dengan  Union  Pay, Malaysia  dengan  Malaysian  Electronic  Payment  System (MEPS),  dan  Singapura  dengan  Network  for  Electronic
Transfers (NETS). Dengan diterbitkannya
gerbang pembayaran nasional akan mengurangi biaya transaksi.
Bank  Indonesia  memulai  gerbang pembayaran  nasional pada tanggal 31 Juli 2018 yang sebelumnya sudah diterbitkan dahulu  pengaturan  mengenai  gerbang  pembayaran  nasional melalui  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/8/PBI/  2017 tentang  Gerbang  Pembayaran  Nasional  ( National  Payment Gateway )  pada  tanggal  19  Agustus  2017.Pasal  1  Ayat  (1) menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  gerbang pembayaran  Nasional  ( National  Payment  Gateway )  adalah
suatu  sistem  yang  terdiri  atas  standar, switching dan services yang  dibangun  melalui  seperangkat  aturan  dan  mekanisme ( arrangement )  untuk  mengintegrasikan  berbagai  instrumen dan  kanal  pembayaran  secara  nasional.  Berdasarkan peraturan tersebut, Indonesia menetapkan gerbang pembayarannya  sendiri  serta  persyaratan-persyaratan  yang diberlakukan bagi jasa asing.
Adapun  keterbukaan  suatu  negara  dalam  perdagangan jasa  pada  dasarnya  dapat  dilihat  dalam  pelaksanaanya Schedules of Commitment . Kenyataannya, meskipun Indonesia telah  memasukkan  semua  sektor  jasa  keuangan  dalam
Schedules of Commitment dan telah siap untuk diliberalisasikan  akan  tetapi  masih  terdapat  pembatasan dalam  pelaksanaannyapada  sektor  jasa  keuangan  yang terdapat dalam Schedules of Commitment.

## B. Prinsip  Non-Diskriminasi  Dan  Penerapannya  Dalam Gerbang Pembayaran Nasional
Prinsip  utama  yang  menjadi  dasar  GATT  adalah  prinsip  non- diskriminasi.  Prinsip  ini  dilandasi  oleh  prinsip  persamaan kedudukan  dalam  hukum  internasional  ( equality ).  Prinsip  ini melarang  negara  memberikan  perlakuan  yang  berbeda (diskriminasi) dalam melakukan aktivitas ekonomi internasionalnya. 1 Prinsip  non-diskriminasi  ini  dapat dibedakan  menjadi  dua,  yaitu Prinsip  Most  Favoured  Nation dan Prinsip National Treatment.
a. Prinsip Most Favoured Nation
Prinsip Most Favoured Nation yang selanjutnya disebut dengan prinsip MFN merupakn prinsip yang terpenting dalam hukum  ekonomi  internasional. 2 Secara  ringkas  MFN  adalah
1 Sefriani. Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional  Kontemporer. Jakarta:  PT.  Raja  GrafindoPersada,
2015. hlm.236.
2 Sefriani. Ibid.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
prinsip perdagangan internasional antar negara anggota harus dilakukan  secara  non-diskriminasi.  Prinsip  ini  mensyaratkan bagi  suatu  negara  pemerintah  untuk  tidak  memberikan perlakuan  diskriminasi  antara  jasa  dan  pemberi  jasa  dari negara-negara  lainnya.  Setiap  tindakan  yang  mendiskri- minasikan antara jasa dan pemasok jasa suatu negara dengan jasa-jasa  dan  pemasok  jasa  dari  negara  anggota  lainnya bertentangan dengan persetujuan General Agreement on Trade in Service (GATs). Konsekuensi dianutnya prinsip ini oleh GATs adalah setiap negara anggota yang menimbulkan diskriminasi terhadap  sesama  pemasok  jasa  asing,  bertentangan  dengan GATs kecuali telah diajukan pengecualian sementara terhadap penetapan prinsip Most Favoured Nation (MFN).  Pendek kata, semua  negara  harus  diperlakukan  atas  dasar  yang  sama  dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijkasanaan  perdagangan. 3 Dalam  pelaksanaannya  prinsip ini  mendapat  pengecualiannya,  khusus  dalam  menyangkut kepentingan negara sedang berkembang.
Terhadap  penerapan  prinsip  Most  Favoured Nation terdapat  pengecualiannya  yang  diatur  dalam  Pasal  II  ayat  2 General Agreement on Trade in Service (GATs) yang bunyinya “ A  member  may  maintain  a  measure  inconsistent  with paraghraph  1  provided  that  such  a  measure  is  listed  in,  and meets  the  conditions  of,  the  Annex  on  Article  II Exemptions”. 4 Berdasarkan  Pasal  II  GATs  terdapat  kewajiban dan  disiplin  yang  diperlakukan  bagi  negara  anggota,  adapun kewajiban umum dan disiplin tersebut, adalah sebagai berikut:
a. Negara  peserta,  berkenaan  dengan  setiap  kebijakan  yang diambil  berkenaan  dengan  pelaksanaan  GATs,  harus segara  dengan  dan  tanpa  syarat  memberikan  perlakuan yang  tidak  berbeda  ( no  less  favourable) kepada  jasa  dan
3 Huala Adolf . Hukum Perdagangan Internasional .  hlm. 109.
4 World  Trade  Organization.The  Legal  Text  “ The  Uruguay  of  The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation” . hlm. 286.
pemasok  jasa  dari  negara  lain  sebagaimana  perlakuan yang diberikan kepada pemasok jasa dari negara lainnya.
b. Negara  peserta  dibolehkan  menerapkan  kebijakan  yang tidak  sesuai  dengan  kebijakan  sebagaimana  dimaksud pada  para  pihak  dengan  syarat  kebijakan  tersebut dicantumkan  dan  memenuhi  persyaratan  sebagaimana dimaksud dalam Annex Pasal II: exemptions.
c. Ketentuan  dalam  perjanjian  ini  tidak  dimaksudkan  untuk melarang  suatu  negara  peserta  memberikan  kemudahan kepada negara yang berbatasan wilayah. 5
Dari  ketentuan  Pasal  II  ayat  1  GATs  yaitu  tentang Most Favoured  Nation  Clause dapat  dikatakan  bahwa  GATs memberikan  kebebasan  bagi  anggotanya  untuk  melakukan pengecualian  dari Most  Favoured  Nation  Clause. Suatu  negara anggota  dapat  memberikan  perlakuan  yang  lebih  baik  atas suatu  sektor  jasa  kepada satu  atau  beberapa  negara  anggota, akan tetapi tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan yang  lebih  buruk  dari  yang  dicantumkan  dalam Schedule  of Commitments (SoC)  kepada  satu  atau  beberapa  negara anggota.
Prinsip  MFN  menetapkan  bawa  setiap  anggota  harus dengan segera ( immedietly ) dam tanpa syarat ( unconditional) memberikan  perlakuan  yang  tidak  lebih  buruk  ( no  less favourable )  kepada  anggota  lain. 6 Sebagai  contoh  izin  yang diberikan  kepada  suatu  bank  asing  untuk  beroperasi  dalam suatu  wilayah  anggota  GATs,  maka  dengan  segera  dan  tanpa syarat izin harus diberikan pula kepada anggota GATs lainnya.
5 Ida Bagus Wyasa Putra dan Ni ketut Supasti Dharmawan. Hukum Perdagangan Internasional .  Bandung, Refika Aditama, 2017 , hlm. 91.
6 Sefriani, Peran HukumInternasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer. hlm. 237.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
Konsekuensi  dari  dianutnya  sistem  MFN  sebagaimana disebutkan diatas adalah setiap tindakan negara anggota yang menimbulkan  diskriminasi  terhadap  semua  pemasok  barang atau jasa adalah bertentangan dengan GATs.
Meskipun  prinsip  MFN  masuk  dalam  kategori kewajiban  umum,  yaitu  kewajiban  yang  diberlakukan terhadap semua sektor perdagangan barang dan jasa terhadap semua  negara  anggota,  namun  dalam  pengaturan  lebih  lanjut diberikan  kemungkinan  bagi  negara  negara  anggota  untuk melakukan penyimpangan atau pengecualian terhadap prinsip ini.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Pasal  II  GATs  anggota  dapat mempertahankan  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip MFN.  Selama  prinsip  ini  terdaftar  dalam  daftar  pengecualian dan  memenuhi  persyaratan  seperti  tersebut  dalam  lampiran tentang pengecualian terhadap Pasal II.
Sebagai  contoh  dalam  MFN exemption yang  diajukan Indonesia dalam dokumen GATS/E/43. April 1994. Indonesia telah  mengecualikan  penerapan  prinsip  MFN  dalam perdagangan jasa perbankan, jasa pekerjaan ahli madya ( semi skilled  workers )  dan  jasa  kontruksi.  Untuk  sub  sektor perbankan  misalnya,  tindakan  pengecualian  yang  berkenaan dengan  pemberian  izin  bank  patungan  yang  hanya  diberikan kepada bank asing dari negara yang menerima kebijaksanaan timbal-balik terhadap bank-bank Indonesia. 7
b. Prinsip National Treatment .
Apabila  prinsip  MFN  melarang  negara  memberikan perlakuan  berbeda  antara  negara  asing  yang  satu  dengan negara  yang  lain,  maka  Prinsip National  Treatment melarang negara  meberikan  perlakuan  berbeda  antara  perusahaan nasional  atau  produk  asing.  Prinsip  ini  terdapat  dalam  Pasal XVII  GATs.  Tujuan  dari prinsip  ini  adalah untuk  menciptakan
7 Sefriani. Ibid. hlm. 238.
harmonisasi  perdagangan  agar  tidak  terjadi  perlakuan  yang diskriminatif.  Dalam  prinsip  ini  terdapat  konsep  liberal  yang membatasi  campur  tangan  pemerintah  dalam  pasar perdagangan domestik agar semua produk yang beredar dapat bersaing dengan wajar dan bebas hambatan. 8
Prinsip National treatment mensyaratkan bahwa setiap negara  anggota  untuk  memperlakukan  jasa-jasa  dan  pemberi jasa  dari  negara-negara  anggota  lainnya  harus  sama  dengan perlakuan yang diberikan terhadap jasa atau pemberi jasa dari negaranya. Perlakuan terhadap jasa dan pemberi jasa ini wajib berlaku pada sektor-sektor yang tercantum dalam Schedule of Commitment (SoC)  beserta  persyaratan-persyaratannya. Karena  itu  setiap  negara  anggota  dapat  mendaftarkan sejumlah  persyaratan  dan  kualifikasi  terhadap  penerapan prinsip National  Treatment dan  mencantumkannya  di  dalam daftar  komitmen  nasional.  Negara  anggota  lain  hanya  dapat menuntut  perlakuan  nasional  ( National  Treatment )  dari  satu negara sesuai dengan yang tercantum dalam daftar komitmen negara tersebut.
“Setiap  negara  peserta,  berkenaan  dengan  sektor maupun  sub-sektor  yang  dinyatakan  dalam Schedule  of Commitment dan  tunduk  pada  semua  kondisi  dan  kualifikasi yang  etercantum  di  dalamnya,  harus  memberikan  perlakuan yang  tidak  berbeda  terhadap  jasa  dan  pemasok  jasa  dari negara  lain  sebagaimana  perlakuan  yang  ia  berikan  kepada jasa dan pemasok jasa domestik negara tersebut.”
9 Pemberlakuan  prinsip National  Treatment dalam GATs berbeda dengan pemberlakuan di GATT, karena di dalam ketentuan  GATs  pemberlakuan  prinsip National  Treatment hanya  terbatas  dan  tidak  berlaku  umum.  Di  dalam  GATs prinsip National Treatment hanya berlaku bagi negara-negara
8 Sefriani. Ibid. hlm. 240. 9 Ida Bagus Wyasa Putra. Ibid. hlm. 90.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
anggota World  Trade  Organization (WTO)  yang  telah mendaftarkan  komitmen  spesifik  terhadap  sektor  jasa  yang dipilihnya.Dua  kumpulan  kewajiban  yang  terdapat  dalam GATs  yakni  pertama  kumpulan  tentang  konsep,  prinsip  dan aturan yang menciptakan kewajiban yang berlaku bagi seluruh measures yang  mempengaruhi  perdagangan  jasa.  Kedua kumpulan-kumpulan tentang kewajiban khusus hasil negosiasi yang  merupakan  komitmen  yang  berlaku  untuk  sektor  jasa dan subsektor yang terdaftar dalam schedules of Commitment (SoC) negara anggota. 10

## C. Pembahasan dan Analisis
Pembahasan  dan  analisis  dalam  artikel  bertujuan  untuk menjawab  rumusan  masalah  dan  pertanyaan-pertanyaan penelitian,  menunjukkan  bagaimana  temuan-temuan  itu diperoleh, menerangkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian  dapat  memecahkan  masalah  serta  kemungkinan pengembangannya. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.
1. Implementasi prinsip non-diskriminasi dalam Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/8/PBI/2017
Tentang  Gerbang  Pembayaran  Nasional  ( National Payment Gateway )
Perkembangan hukum internasional yang cepat dewasa ini merupakan konsekuensi dari hubungan internasional yang intensif  dan  luas  antar  bangsa  telah  melahirkan  berbagai macam  norma  hukum  internasional  dalam  format  perjanjian
10 Suci  Yunita  Siregar. Penerapan  Prinsip  Non-Diskriminasi  Pada Sistem  Perdaganagn  Multirlateral  Dalam  Kerangka  WTO  (World Trade Organization) . (Medan: Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Sumatera Utara,2007). hlm. 61.
internasional. 11 Indonesia  perlu  memperhatikan  perkemba- ngan  peran  dan  status  negara  sebagai  subjek  hukum internasional  dengan  baik,  mengingat  baik  secara  langsung maupun tidak langsung, norma yang menyangkut kepentingan bersama dan diwujudkan dalam perjanjian internasional.
Walaupun  atas  nama  kedaulatan,  negara  dapat  saja menolak  berlakunya  suatu  norma  hukum  internasional, tekanan  kepentingan  internasional  agar  suatu  negara menerima  keadaan  suatu  norma  hukum  internasional  akan sulit  untuk  ditolak  khususnya  dibidang  hukum  HAM, lingkungan hidup dan perdagangan. 12 Sehingga norma hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional dapat  membayangi  kepentingan  nasional  dan  kedaulatan negara.
Pemanfaatan  norma  hukum  internasional  yang  sudah ada  dan  sedang  berkembang  sebagaimana  yang  dimaksud dapat  menjadi  salah  satu  pilihan  dalam  mengembangkan sistem  hukum  nasional  tanpa  harus  merusak  tatanan  dan identitas  apalagi  kedaulatan  hukum  nasional. 13 Nasionalisasi hukum internasional berbasis identitas nasional kiranya layak untuk  dipertimbangkan  dalam  rangka  menciptakan  suatu model law Indonesia dibidang hukum perjanjian
internasional. 14
Indonesia  pada  perundingan  Putaran  Uruguay  telah mendaftarkan  5  sektor  jasa  termasuk  salah  satunya  jasa keuangan. Adapun komitmen yang diberikan Indonesia dalam Schedule  of  Commitment Indonesia  untuk  subsektor  jasa adalah:
11 Eddy  Pratomo. Hukum  Perjanjian  Internasional  Dinamika  dan Tinjauan  Kritis  Terhadap  Politik  Hukum  Indonesia .  (Jakarta:  PT Gramedia, 2016). hlm. 407.
12 Eddy Pratomo. Ibid . hlm. 408.
13 Eddy Pratomo. Ibid. hlm. 409.
14 Eddy Pratomo. Ibid.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
Banking  Subsector:  General  Condition  on  Banking subsector
1. All  Market  access  and  National  Treatment  limitation specified in the banking subsector will be eliminated by the  year  2020  subject  to  similar  commitment  by  other member.
2. With  the  exception  of  the  existing  branchesof  foreign banks,  foreign  services  provider  shall  be  in  the  form  of joint venture bank locally incoporated in Indonesia with the following requirements:
(a) Unbound for the new license
(b) Only  bank  institutions  are  premitted  to  eblish joint venture banks.
3. The share of ownership of foreign services supplier in the joint  venture  bank  is  bound  at  prevailing  laws  and regulation.  The  conditions  of  ownership  and  the percentage  share  of  ownership  as  stipulated  in  the respective  shareholder  agreement  establishing  the existing individual joint venture bank shall be respected as  the  basis  of  ownership  of  the  foreign  services provider(s) and their Indonesian partner(s). No transfer of ownership shall take place without the connsent of all parties in the joint venture ban concerned.
4. Acquisition of local existing bank is allowed through the purchase  of  up  to  49%  of  the  shares  of  locally incorporated bank listed in the stock exchange.
5. Limitation on national treatment in terms  of difference in paid up capital requirement will be eliminated in the year 1998.
6. Foreign  bank  and  joint  ventures  bank  may  open  their offices  in  the  cities  of  Jakarta,  Surabaya,  Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Denpasar and Batam Island.
7. With  respect  to  the  presence  of  natural  persons  of economib  needs  test  will  apply.  A  non  Indonesian employed as manager or as a technical expert shall have at  least  two  indonesian  under  studies  during  his/her term.
8. In addition to the Horizontal Measures, temporary entry will  be  granted  to  technical  expert(s)/advisor(s)  of branch office of the foregin bank and joint venture bank for no longer then 3 (three) months per person for any given year.
9. Limitation  on  natoional  treatet  in  terms  of  a  taxation which is specified in Horizontal Measures is not applied on the Banking Subsector. 15 Sector or Sub-sector Limitations on Marcet Access Limitations on National Treatment Commercial Banking Business Lending of all types, including consumer
credit, mortgage, credit,
factoring, and financing  of commercial (1) None (2) None a. Bound  only  1 (one) sub- branch and 1 (one) auxiliary offices for (1) None (2) None (3) a. For foreign bank branch, only executive position can be assumed
15 World  Trade  Organization.  Indonesia  Schedule  of  Commitments Supplement 3. 1998. hlm 9.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
transaction foreign bank’s branch office. b. bound  only  1 (one) sub- branch for joint venture (3) unbound  except as  indicated  in the  Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector. by expatriates with limitation that at least one of them shall be Indonesian national b. For the joint venture bank, only for the director can be assumed by the expatriates in proportion to the ownership sharing. (4) Unbound except as indicated in the Horizontal measures and General onditions on Banking Subsector.
*Indonesia Schedules of Specific Commitment Supplement 3
(1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence
(4) Presence of Natural persons
Dari  tabel  di  atas  dapat diketahui  bahwa  pada sub  sektor commercial  banking  business dengan  jenis transaksi  semua  jenis  pinjaman,  termasuk  kredit konsumen,  hipotek,  kredit,  anjak  piutang,  dan pembiayaan  transaksi  komersial,  Indonesia  mengikat diri secara multilateral untuk hal-hal sebagai berikut:
1. Limitation on Market Access
a. Cross-border supply
Tidak  ada  larangan  bagi  bank  yang  beroperasi  di Indonesia untuk melakukan transaksi semua jenis pinjaman.
b. Consumption abroad
Tidak  ada  larangan  bagi  penduduk  Indonesia untuk melakukan pinjaman di luar negeri.
c. Commercial presence
1.  Bank asing hanya bisa membuka 1 cabang bank pembantu dan 1 kantor pembantu.
2.  Bank campuran hanya bisa membuka 1 cabang bank pembantu dan  kantor  pembantu.
d. Presence of Natural persons
Tidak  ada  komitmen,  kecuali  sebagaimana ditunjukkan  dalam  horizontal  measures  dan ketentuan umum banking subsector.
2. Limitation on National Treatment
a. Cross-border supply
Dalam hal melakukan transaksi semua layanan pembayaran  dan  pengiriman  uang,  tidak  ada perbedaan  perlakuan  antara  bank  nasional, bank campuran maupun bank asing.
b. Consumption abroad
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
Tidak  ada  perbedaan  perlakuan  bagi penduduk  indonesia  untuk  melakukan  semua jenis pinjaman di luar negeri.
c. Commercial presence
1. Untuk  bank  asing,  hanya  posisi  eksekutif yang  bisa  diambil  oleh  orang  asing dengan batasan  salah  satu  dari  mereka  haruslah Warga Negara Indonesia.
2. Untuk  bank  campuran,  orang  asing    boleh bekerja  sebagai  directur  sesuai  dengan pembagian proporsi kepemilikan
d. Presence of Natural persons
Tidak  terikat  kecuali  sebagaimana  diuraikan dalam  kebijakan  Horizontal  dan  Keputusan Umum tentang Subsektor Perbankan. Sector or Sub- sector Limitations on Marcet Access Limitations on National Treatment Commercial Banking Business All  Payment and money transmission services including credit,  charge and debit card, travellers cheques  and banker drafts (1) None (2) None (3) a.  Bound  only 1  (one)  sub- branch  and  1 (one)  auxiliary offices for foreign  bank’s branch office. (1) None (2) None (3) a. For foreign bank branch,
only executive position can be assumed by expatriates with
b.  bound  only  1
(one)  sub-branch for joint venture (4) unbound except as indicated in the  Horizontal Measures  and General Conditions  on Banking Subsector. limitation that at least one of them shall be Indonesian national b.  For the joint venture bank, only for the director can be assumed by the expatriates in proportion to the ownership sharing. (4) Unbound except as indicated in the Horizontal measures and General onditions on Banking Subsector. *Indonesia Schedules of Specific Commitment Supplement
3
(1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of Natural persons
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
Dari  tabel  di  atas  dapat diketahui  bahwa  pada sub  sektor commercial  banking  business dengan  jenis transaksi  semua  layanan  pembayaran  dan  pengiriman uang  termasuk  kartu  kredit,  tagihan  dan  debit,  cek perjalanan  dan  draf  bank,  Indonesia  mengikat  diri secara multilateral untuk hal-hal sebagai berikut:

## 1. Limitation on Market Access

## a. Cross-border supply
Tidak  ada  larangan  bagi  bank  yang  beroperasi  di Indonesia  untuk  melakukan  transaksi  semua layanan pembayaran dan pengiriman uang.
b. Consumption abroad
Tidak  ada  larangan  bagi  penduduk  Indonesia untuk  melakukan  transaksi  pembayaran  dan pengiriman uang di luar negeri
c. Commercial presence
1. Bank  asing  hanya  bisa  membuka  1  cabang bank pembantu dan 1 kantor pembantu.
2. Bank  campuran  hanya  bisa  membuka  1 cabang  bank  pembantu  dan    kantor pembantu.
d. Presence of Natural persons
Tidak  ada  komitmen,  kecuali  sebagaimana ditunjukkan  dalam  horizontal  measures  dan ketentuan umum banking subsektor.

## 2.  Limitation on National Treatment
a. Cross-border supply Dalam hal melakukan transaksi semua layanan pembayaran  dan  pengiriman  uang,  tidak  ada
perbedaan  perlakuan  antara  bank  nasional,
bank campuran maupun bank asing. b. Consumption abroad Tidak  ada  perbedaan  perlakuan  bagi penduduk indonesia untuk melakukan transaksi  semua  layanan  pembayaran  dan pengiriman uangnya di luar negeri.

## c. Commercial presence
1. Untuk  bank  asing,  hanya  posisi  eksekutif yang  bisa  diambil  oleh  orang  asing dengan batasan  salah  satu  dari  mereka  haruslah Warga Negara Indonesia.
2. Untuk  bank  campuran,  orang  asing  boleh bekerja  sebagai  directur  sesuai  dengan pembagian proporsi kepemilikan
d. Presence of Natural persons
Tidak  terikat  kecuali  sebagaimana  diuraikan dalam kebijakan.
Bank  Indonesia  dalam  penyelenggaraan  sistem pembayaran  ritel dan  mikro,  mengembangkan National Payment Gateway (NPG) yang sering kali disebut dengan istilah  lain,  seperti  sistem  pembayaran  terintegrasi, sistem  pembayaran  terpadu,  sistem  pembayaran  satu pintu, interkoneksi sistem pembayaran secara nasional, ataupun  gerbang  pembayaran  nasional.  Adapun pengertian NPG antara lain:
1. NPG  adalah  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi switching , kliring dan setelmen transaksi pembayaran  (khusunya  ritel  secara  elektronis) melalui  berbagai delivery  channel bagi  seluruh
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
industri  penyelenggara  sistem  pembayaran  di Indonesia. 16
2. NPG  adalah  suatu  institusi  penyedia  layanan switching atau routing untuk  seluruh  transaksi elektronik  pembayaran  ritel  antar  penyelenggara sistem  pembayaran  (bank  dan  nonbank)  di Indonesia. 17
3. NPG  merupakan  suatu national  switching yang dapat  memberikan  jasa  layanan switching untuk berbagai  transaksi  pembayaran  ritel  melalui berbagai front-end  delivery  channel bagi  seluruh industri  penyelenggara  sistem  pembayaran  di Indonesia. 18
4. NPG  merupakan  suatu switching nasional  untuk berbagai  transaksi  antarbank  yang  dilakukan melalui front end delivery channel , seperti ATM, EDC ( Electronic  Data  Capture ),  internet,  telepon,  dan mobile payment. 19
5. NPG  adalah  suatu  sistem  yang  terdiri  atas  standar, switching dan services yang  dibangun  melalui seperangkat  aturan  dan  mekanisme (arrangement)
16 Bank  Indonesia. Daftar  Istilah  Sistem  Pembayaran  Indonesia
Tahun 2011, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011). hlm. 88.
17 Bank  Indonesia. Laporan  Sistem  Pembayaran  dan  Pengedaran Uang  2010;  Arah  dan  Kebijakan  Sistem  Pembayaran  dalam Menyongsong  Era  Integrasi  Ekonomi  serta  Upaya  Meningkatkan Kualitas  Uang  dan  Kehandalan  Manajemen  Pengelolaan  Kas . (Jakarta: Bank Indonesia, 2011). hlm.63.
18 Bank  Indonesia. Laporan  Sistem  Pembayaran  dan  Pengedaran Uang  2009;  Peran  dan  Kinerja  Sistem  Pembayaran  dalam Mendukung Upaya Pemulihan Ekonomi . (Jakarta: Bank Indonesia, 2010), hlm.64.
19 Bank  Indonesia. Laporan  Sistem  Pembayaran  dan  Pengedaran Uang  2008;  Bank  Indonesia  Terus  Berupaya  Meningkatkan Efisiensi  dalam  Pelaksanaan  Sistem  Pembayaran  2008 .  (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), hlm. 44.
untuk  mengintegrasikan  berbagai  instrumen  dan kanal  pembayaran  secara  nasional.  Berdasarkan peraturan  tersebut  Indonesia  menetapkan  gerbang pembayarannya sendiri serta persyaratan- persyaratan yang diberlakukan bagi jasa asing. Tanggal  6  juli  2017  Indonesia  menerbitkan  salah satu  peraturan  perbankan  nya  mengenai  gerbang pembayaran nasional dengan Peraturan Bank Indonesia No.  19/8/PBI/2017  tentang  Gerbang  Pembayaran Nasional ( National Payment Gateway ). Dalam peraturan ini,  Indonesia  menetapkan  kebijakannya  terhadap gerbang pembayaran nasional.
Selanjutnya  pada  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 19/8/PBI/2017  tentang  Gerbang  Pembayaran  Nasional ( National  Payment  Gateway )  menyebutkan  pada  BAB  VI penyelenggaraan  GPN(NPG)  bagian  kedua  Pemrosesan Transaksi Pembayaran Domestik Pasal 28 bahwa:
(1) Setiap  transaksi  pembayaran  domestik  wajib diproses melalui GPN (NPG).
(2) Pemrosesan  transkasi  pembayaran  domestik dalam  penyelenggaraan  (NPG)  dilaksanakan sebagai berikut:
a. untuk kartu ATM dan/atau kartu debet tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu; dan b. untuk instrumen pembayaran selain kartu ATM dan/atau  kartu  debet  tunduk  pada  Peraturan Anggota Dewan  Gubernur yang  akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia.
Kemudian  pada  Bagian  Ketiga  mengenai  Branding Nasional Pasal 30 menyebutkan bahwa:
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
(1) Bank  Indonesia  menetapkan  logo  nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
(2) Pihak  yang  terhubung  dengan  GPN  (NPG)  wajib mencantumkan logo nasional sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  pada  setiap  instrumen pembayaran yang diterbitkan.
(3) Pihak  yang  terhubung  dengan  GPN  (NPG) sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (2) yang menyediakan kanal pembayaran berupa ATM, EDC,  agen, payment  gateway ,  dan/atau  kanal pembayaran lainnya wajib:
a. menggunakan  logo  nasional  sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. menerima  instrumen  pembayaran  yang mencantumkan logo nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## D. Simpulan
Prinsip-prinsip General Agreement on Trade in Services (Gats) diantaranya Prinsip  Most  Favoured  Nation (Pasal  II  GATs) berlaku  secara  langsung  dan  otomatis  kepada  semua  negara anggota  WTO  dan  jasa  terlepas  dari  apakah  anggota  WTO membuat  komitmen  atau  tidak.  Mengenai  kewajiban  dengan persyaratan  seperti  perlakuan  nasional  (Pasal  XVII),  prinsip ini  hanya  terbatas  pada  daftar  sektor-sektor  jasa  yang tercantum  dalam Schedules  of  Commitment .  Meskipun demikian,  perjanjian  WTO  membolehkan  suatu  negara  untuk meminta pembebasan dari penerapan kewajiban MFN ini yang mencakup  upaya-upaya  dan  syarat-syarat  tertentu.  Pada dasarnya  ketentuan  WTO  dalam  putaran  Uruguay  yang mencantumkan  prinsip  non-diskriminasi  menginginkan adanya  suatu  komitmen  dari  setiap  negara  dalam  transaksi perdagangan internasional untuk memberlakukan sistem yang
adil,  liberalisasi  perdagangan,  penghapusan  hambatan,  dan transparansi.
Impelementasi  dari  prinsip  non  diskriminasi  yang merupakan  konsekuensi  yuridis  dari  ratifikasi  GATT  oleh Republik  Indonesia,  melalui    Peraturan  Nasional  ( National Regulation ) Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017  tentang  Gerbang  Pembayaran  Nasional ( National  Payment  Gateway )  di  bidang  jasa  yang  berkaitan dengan  Banking  Subsektor  telah  diatur  dalam Schedules  of Spesific  Commitment (SoC)  GATs  tidak  sesuai  dan  sejalan dengan  ketentuan  yang  didaftarkan  Indonesia  di Schedules  of Spesific  Commitment nya.  Usaha-usaha  yang  seharusnya dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  menyelaraskan  peraturan nasional terhadap ketentuan Schedules of Spesific Commitment GATs yaitu dengan melalui penetapan kebijakan sesuai dengan yang didaftarkan Indonesia di World Trade Organization
Referensi

## Instrumen Hukum
General Agreement on Trade and Tariff (GATT) General Agreement on Trade in Services (GATS) Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/8/PBI/2017  tentang Gerbang Pembayaran Nasional.

## Buku
Adolf,  Huala. Hukum  Perdagangan  Internasional .  Jakarta: Rajawali Pers,  Cetakan 6. 2014. Hata. Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum . Bandung:  Refika Aditama, 2006.
Hata. Hukum  Ekonomi  Internasional .  Bandung:  Setara  Pers,
2016.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
Pratomo, Eddy . Hukum Perjanjian Internasional Dinamika dan Tinjauan  Kritis  Terhadap  Politik  Hukum  Indonesia . Jakarta: PT Gramedia, 2016.
Putra,  Ida  Bagus  Wyasa  dan  Ni  Ketut  Supasti  Dharmawan.
Hukum  Perdagangan  Internasional .  Bandung:  Refika Aditama, 2017. Rasjidi, Lili dan Thania Rasjidi. Dasar-Dasar Filasafat dan Teori hukum . PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. Sefriani. Peran  Hukum  Internasional  Dalam  Hubungan
Internasional  Kontemporer .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo
Persada, 2015.

## Artikel/Jurnal
Ascarya,  Sri  Mulyati  dan  Tri  Subari, Kebijakan  Sistem Pembayaran  di  Indonesia ,  Pusat  Pendidikan  Dan  Studi Kebanksentralan (Ppsk) Bank Indonesia, Jakarta, 2001. Bank Indonesia, Laporan  Sistem  Pembayaran  dan  Pengedaran Uang  2009;  Peran  dan  Kinerja  Sistem  Pembayaran dalam  Mendukung  Upaya  Pemulihan  Ekonomi ,  Jakarta, 2010. Bank Indonesia, Laporan  Sistem  Pembayaran  dan  Pengedaran Uang  2010;  Arah  dan  Kebijakan  Sistem  Pembayaran dalam Menyongsong Era Integrasi Ekonomi serta Upaya Meningkatkan  Kualitas  Uang  dan  Kehandalan Manajemen Pengelolaan Kas , Jakarta, 2011 Siregar, Suci Yunita. Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Pada Sistem  Perdaganagn  Multirlateral  Dalam  Kerangka WTO  (World  Trade  Organization) .  Skripsi  Sarjana Hukum. Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007. Tim  Inisiatif    Bank  Indonesia, Upaya  Meningkatkan Penggunaan  Alat  Pembayaran  Non  Tunai  Melalui Pengembangan E-Money , Paper Work, Bank Indonesia, Jakarta, 2006.
Laman CNBC  Indonesia,  Tak  Bergantung  Visa  &  Master,  Negara  Ini Punya GPN Sendiri.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20180726173248 -4-25568/tak-bergantung-visa-master-negara-ini-punya- gpn-sendiri