Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 1 – Maret 2022, Hal. 11-17| Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6730.11-17
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL BERBASIS PENGOBATAN USADA DI BALI
Gede Yudi Krisnanda, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia Email: yudikrisnanda0899@gmail.com , budiarthaputu@gmail.com , puspasutariujianti@gmail.com

## ABSTRAK
Kesehatan merupakan suatau hal yang penting bagi kehidupan manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang  mengenal  mengenai  kesehatan  tradisional.  Salah  satu  tenaga  tradisonal  yang  di  kenal  di  Indonesia  lebih tepatnya  di  daerah  Bali  yakni  sering  disebut  dengan  Usada  Bali.  Namun  pengaturan  menganai  Usada  Bali dengan  metode  penyembuhan  supranatural  dengan  pendekatan  agama  belum  ditemukan  di  aturan  manapun. Sehingga  hal  tesebut  sangat  menarik  untuk  diteliti  dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  hukum  bagi  tenaga kesehatan  tradisional  berbasis  pengobatan  Usada  di  Bali.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum tenaga kesehatan tradisional berbasis pengobatan usada Bali dan bagaimanakah  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kesehatan  tradisional  berbasis  pengobatan  usada  Bali. Metode penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang- Undangan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  pengaturan  mengenai  tenaga  kesehatan  tradisional  di  Bali  telah  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  R.I.  No  103  thn  2014  Tentang  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional,  Peraturan Gubernur  Bali  Nomor  55  Tahun  2019,  dan  peraturan  lainnya  Tentang  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Bali. Bentuk  perlindungan  hukum  tenaga  kesehatan  tradisional  di  Bali  dapat  dilihat  dari  adanya  hak  dan  kewajiban yang diatur dalam peraturan-peraturan terkait dengan pelayann kesehatan tradisional.
Kata kunci : Perlindungan, Hukum, Usada.

## ABSTRACT
Health  is  something  that  is  important  for  human  life.  Indonesia  is  one  of  the  countries  that  knows  about traditional health. One of the traditional workers known in Indonesia, more precisely in the Bali area, is often called  Usada  Bali.  However,  the  regulation  regarding  Usada  Bali  with  supernatural  healing  methods  with  a religious approach has not been found in any regulations. So this is very interesting to study in relation to legal protection for traditional health workers based on Usada medicine in Bali. The problem is the problem is how is the regulation of legal protection for traditional health workers based on usada Balinese medicine? and What is the form of legal protection for traditional health workers based on usada Balinese medicine? In this study the authors used normative legal research methods with a statutory approach. Arrangements regarding traditional health workers in Bali have been regulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia. No 103 of  2014  concerning  Traditional  Health  Services,  Bali  Governor  Regulation  Number  55  of  2019,  and  other regulations concerning Balinese Traditional Health Services. The results of this study indicate that the form of legal protection for traditional health workers in Bali can be seen from the existence of rights and obligations regulated in regulations related to traditional health services.

## Keywords: Protection, Law, Usada

## I. INTRODUCTION
Kesehatan  merupakan  salah  satu  hal  yang  penting  dan  menjadi  suatu  kebutuhan  bagi  manusia. Berdasarkan  pada  Undang-Undang  Dasar  1945,  dikatakan  bahwa  kesehatan  merupakan  hak  asasi manusia, salah satu unsur kesejahterhaan dan merupakan  cita-cita bangsa  Indonesia. Walaupun pada dasarnya  kesehatan  adalah  hak  fundamental  tetapi  hak  akan  kesehatan  dapat  dianggap  sebagai  hak yang  paling  mendasar  bagi  manusia (Ari,  2010) .  Oleh  karena  itu,  hak  atas  pelayanan  kesehatan merupakan hak yang mesti dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia.
Dalam  dunia  kesehatan  seorang  filsuf    Yunani  mengawali  konsep  penyembuhan  dengan memberi  dasar  keilmiahan  pada  bidang  kesehatan  yang  sebelumnya  bertumpu  pada  kebudayaan  dan tradisi. Hal tersebut teramati oleh WHO yang mengakomodasi kepentingan kesehatan tradisional, baik yang merupakan pengembangan budaya setempat maupun dari budaya lain.
Usada  sebagai  pengetahuan  kearifan  lokal  di  Bali  menempatkan  manusia  sebagai  yang membutuhkan.  Secara terperinci pengetahuan usada Bali tersurat dalam manuskrip-manuskrip klasik yang  tersimpan  di  suatu  tempat  seperti,  griya  puri,  jero,  gedong  kertya,  Pusat  Dokumentasi  Provinsi Bali dan  tempat-tempat dimana seseorang yang menjalankan praktik usada.
Dilihat  dari  perkembangannya  masyarakat  Indonesia  masih  banyak  yang  memanfaatkan pelayanan  kesehatan  tradisional,  dapat  dilihat  dari  presentase  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat Statistik  Indonesia  (BPS),  obat  tradisional  yang  digunakan  sepanjang  tahun    2009  sebanyak  24,24 persen, tahun 2011 sebanyak 23,63 persen, dan tahun 2014 sebanyak 20,99 persen.
Pelayanan  kesehatan  tradisional  Indonseia  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  sejak  tahun 2009,  yakni  Undang-Undang  No. 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  dimana  dalam  pasal  1  memuat mengenai  pengertian  pelayanan  kesehatan  tradisional  yakni  pengobatan  dan/perawatan  dengan  cara dan  obat  yang  mengacu  pada  pengalaman  dan  ketrampilan  secara  empiris  yang  dapat  dipertanggung jawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun  pengaturan jenis pelayanan  kesehatan  tradisional  tidak  jelas  normanya  dalam  Undang-Undang  No.  39  Tahun  2009 tentang Kesehatan, dimana Undang-Undang tersebut hanya mengatur pelayanan kesehatan tradisional jenis  ramuan  saja.  Sedangkan  metode  pelayanan  kesehatan  tradisional  usada  Bali  tidak  hanya  pada bentuk keterampilan dan ramuan saja melainkan terdapat juga metode pendekatan agama dan metode suptranatural.  Tujuan  hukum  yakni  kepastian  hukum,  dimana  terdapat  ketidak  jelasan  norma  dalam Undang-Undang  No.  39  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  jika  dikaitkan  dengan  perlindungan  hukum bagi  tenaga  kesehatan  tradisional  berbasis  pengobatan  usada  di  Bali.  Maka  dari  itu  perlunya  kajian lebih lanjut terkait hal-hal tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

## 2.1 Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah
Sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan,  tipe  penelitian  yang  digunakan  yakni  penelitian  hukum normatif  dengan  pendekatan  masalah  menggunakan  pendekatan  Perundang-Undangan  dengan mengkaji  Undang-Undang  Dasar,  Peraturan  Pemerintah,  dan  berbagai  macam  peraturan  yang berhubungan dengan kesehatan tradisional (Ali, 2013) .

## 2.2 Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yakni bahan hukum primer yang diperoleh dari  penelusuran  perundang-undangan  dan  peraturan  hukum  lainnya  yang  terkait  dengan  penelitian ini,  dan  bahan  hukum  sekunder  yakni  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  hasil  kepustakaan  atau dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya.

## 2.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dengan  cara  studi  dokumentasi yang  artinya  informasi  yang  didapatkan  dari  dokumen,  yakni  peninggalan  tertulis,  arsip-arsip,  akta, ijasah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain terkait dengan topik bahasan yang diteliti (Andi, 2011) .

## 2.4 Analisa Bahan Hukum
Dalam  penelitian  ini,  pnulis  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif,  pada  penelitian  hukum normati,  pengolahan  data  dilakukan  dengan  cara  mensistematikan  terhadap  bahan-bahan  hukum tertulis.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Tradisional Berbasis Pengobatan Usada Bali
Pengobatan  tradisional  pada  awalnya  dikenal  oleh  masyarakat  Indonesia  sebagai  pengobatan  yang cenderung  mistik,  dan  kepercayaan  akan  hal-hal  gaib  ini  tidak  terlepas  dari  kepercayaan  animisme
dan dinamisme masyarakat terdahulu. Perkembangan selanjutnya dalam sistem pengobatan tradisional Indonesia  sudah  mulai  dikenal  diseluruh  wilayah,  pengobatan  tradisional  ini  lebih  banyak  diminati oleh  mayarakat  dikarenakan  biaya  pengobatannya  lebih  murah  daripada  pengobatan  komplementer maupun  integrasi  jika  dikaitkan  dengan  masyarakat  Indonesia  yang  dapat  dikatakan  tingkat ekonominya masih rendah (Hesti Mulyani, Sri Harti Widyastuti, 2016) .
Ditengah  kemapanan  sistem  medis  modern,  rupanya  pengobatan  Usada  Bali  masih  tetap  eksis dikalangan  masyarakat.  Masih  eratnya  kepercayaan  masyarakat  mengenai  penyakit  non  medis menjadi  salah  satu  alasan  pengobatan  Usada  Bali  masih  diminati.  Masyarkat  Hindu  di  Bali  percaya pada  umumnya  penyakit  dapat  disebabkan  oleh  dua  penyebab  yakni  secara  sakala  dan  niskala. Semakna  dengan  pandangan  Foster  dann  Anderson  yang  menyatakan  bahwa  menurut  masyarakat tradisional penyebab penyakit dapat dibagi  menjadi dua kelompok yakni kausa naturalistik dan kausa personalistik (Anderson, 1978) .
Pada  masyarakat  Bali,  pelaku  pengobatan  tradisional  (usada)  dikenal  dengan  sebutan  Balian. Usada  Bali  adalah  seluruh  pengetahuan  tentang  sistem  pengobatan  tradisional  Bali  untuk memecahkan  berbagai  masalah  kesehatan  masyarakat.  Balian  usada  yang  memiliki  kemampuan mengobati  biasanya  didasarkan  atas  keturuna,  terbiasa  melihat  orang  tua  maupun  kakeknya melakukan praktik-praktik pengobatan. Namun tidak semua keturunan dari seseorang yang berprofesi sebagai balian usada juga akan menjadi balian usada. Dalam buku Heilkunde und Volkstum auf Bali I Gusti  Ngurah  Nala  memaparkan  tentang  jenis-jenis  balian  yang  ada  dalam  masyarakat  Bali  yang mana sebagai praktisi Usada bali yakni antara lain: Balian Ketakson, Balian Kapica,Balian Usada dan Balian  Campuhan (Mbete,  1988) .  Menurut  Nantra,  Walian  Sakti  telah  menggolongkan  jenis pelayanan  kesehatan  tradisional  sebagai  berikut:  Taru  pramana,  Sato  Pramana,  Mustika  Pramana, Bayu Pramana dan Jiwa Pramana.
Terdapat  dua  tantangan  dalam  penggunaan  obat  tradisional  di  Indonesia.  Yang  pertama, konsumen cenderung menganggap bahwa obat tradisional itu aman, tantangan kedua yaitu mengenai izin  praktek  pelayanan  kesehatan  tradisional  dan  kualifikasi  praktisi  kesehahtan  tradisional.  Usada Bali  terkit  erat  dengan  kepercayaan  umat  Hindu  di  Bali  tentang  alam  sekala  dan  niskala.  Selama kepercayaan  ini  masih  ada  maka  balian  usada  di  bali  akan  tetap  eksis.  Namun  pelayanan  kesehatan tradisional  termasuk  usada  Bali  dengan  metode  supranatural  dengan  pendekatan  agama  dalam Undang-undang  nomor  36  tahun  2009  tentang  kesehatan,  ditemukan  tidak  adanya  kesesuaian  antara norma dengan  konsep sehat  yang dianut oleh Undang-Undang tersebut yang menganut  konsep sehat secara fisik, mental spiritual, dan sosial, yaitu tidak diresepsinya jenis pelayanan kesehatan tradisional termasuk di dalamnya usada Bali dengan metode supranatural dengan pendekatan agama.
Seharusnya  jenis  pelayanan  kesehatan  tradisional  usada  Bali  dengan  metode  supranatutral dengan  pendekatan  agama  diresepsi  dalam  bentuk  norma  undang-undang  yang  mengatur  tentang kesehatan, sebagai bentuk pendekatan koneksitensi (colective conxistnce) antara hukum negara (state law)  dengan  hukum  adat  (adat  law),    dan  hukum  agama  yang  merupakan  kemajemukan  tatanan hukum di Indonesia.
Peraturan  Mentri  Kesehatan  Nomor  61  Tahun  2016  tentang  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional Empiris juga tidak mengatur penyehat tradisional berbasis kearifan lokal termasuk usada Bali dengan metode  supranatural  dan  metode  pendekatan  agama.  Bahkan  dalam  pasal  45nya  yang  menyatakan mencabut  dan  tidak  berlakunya  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1076/Menkes/Sk/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional yang sudah jelas mengatur dan melindungi penyehat tradisional  berbasis  kearifan  lokal  yang  menggunakan  metode  supranatural  dan  metode  pendekatan agama.
Aksionlogis: akibat tidak jelasnya aturan yang mengatur penyehat tradisional berbasis kearifan lokal  usada  Bali  dengan  metode  supranatural  dan  metode  pendekatan  agama  di  dalam  Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009, maka masyarakat yang menjalankan profesi sebagai usada Bali tidak mendapatkan  kehidupan  yang  layak,  sebagai  penyehat  tradisional  berbasis  usada  Bali  menjadi  tidak dapat perlindungan hukum.
Ontologi:  negara  sudah  seharusnya  melindungi  warga  negara  yang  berprofesi  sebagai  tenaga kesehatan  nasional  berbasis  pengobatan  usada  Bali,  karena  merupakan  upaya  untuk  hidup  sejahtera dikalangan masyarakat. Hal ini sudah seharusnya dilakukan karena sesuai dengan aliea keempat UUD 1945  yang  menyatakan  bahwa  negara  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia.
Epistemologi : ketentuan hukum dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang kesehatan tidak jelas mengatur  penyehat  tradisional  berbasis  kearifan  lokal  dengan  metode  supranatural  dan  metode pendekatan  agama  melainkan  hanya  mengelompokan  kedalam  dua  kelompok  yakni  pelayanan pengobtan  tradisional  terbagi  menjadi  dua  yaitu  menggunakan  keterampilan  dan  yang  menggunakan ramuan.
Usada  Bali  memiliki  teknik  diagnosa  sendiri  yang  dapat  dijabarkan  sebagai  berikut:  pertama, mendiagnosa  apakah  sakit  karena  sekala  atau  niskala  dengan  melihat  kondisi  pasien,  menyentuh bagian  tubu  pasien  yang  dianggap  sakit,  dan  mersakan  getaran  tubuh  pasien,  dan    memperoleh petunjuk dari alam gaib. Kedua mendiagnosa penyakit apakah disebabkan secara sekala dan nisakala yang  bersumber  dari  sastra  terkait  dengan  kondisi  tubuh  pasien,  dan  menapat  petunjuk  terkait penyakit dari alam gaib. Ketiga mendiagnosa penyakit apakah bersifat sekala atau niskala berdasarkan petujuk dari alam atau pawisik,intuisi berupa cahaya niskala dan melihat dari tubuh pasien. Keempat, mendiagnosa  penyakit  pasien  apakah  berasal  dari  sekala  atau  niskala  dengan  berdasarkan  petunjuk- petunjuk  dari  alam  atau    berdasarkan  pemberitahuan  pasien,  dan  melihat  dari  bagian  tubuh  pasien seperti,  mata,  kuku,  kulit  dan  sebagainya.  Kelima,  mendiagnosa  sakit  pasien  apakah  berasal  dari sekala atau niskala menggunakan petunjuk alam selain itu bisa juga menggunakan batu wangsa untuk mendiagnosa pasien yang berobat (I Gusti Bagus Arya Putra, 2017) . Adapun Dasar Hukum yang mengatur mengenai Usada Bali yakni: Keputusan  Mentri  Kesehatan  RI  Nomor  1076/menkes/sk/vii/2003  tentang  Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional; Pengaturan Pemerintah RI No 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;  Pengaturan  Mentri  Kesehatan  RI  No  9  Tahun  2016  tentang  Upaya  Pengembangan Kesehatan  Tradisional;  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No  37  Tahun  2017  tentang  Pelayanan Kesehatan Tradisional Integritas; Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.
Berdasarkan regulasi di atas terdapat pelayanan pengobatan tradisional di Bali dibagi menjadi 3 yakni : Pengobatan Tradisional Empiris yaitu penerapan pengobatan tradisional Bali yang manfaatnya terbukti  secara  empiris;  Pengobatan  Tradisional  Komplementer  yaitu  pengobatan  tradisional  Bali yang  memanfaatkan  ilmu  biomedis  dalam  penjelasannya  dan  keamanannya  yang  dapat  dibuktikan secara  ilmiah;  Pengobatan  Tradisional  Terintegrasi  adalah  sebuah  bentuk  pelayana  kesehatan  yang mengkombinasikan  pelayanan  kesehatan  konvensional  dan  pelayanan  kesehatan  tradisional  Bali komplementer baik bersifat sebagai pelengkap maupun pengganti.

## 3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Tradisional Berbasis Pengobatan Usada Bali
Seluruh  Usada/  balian  di  Bali  harus  bekerja  berdasarkan  “Dharma  Sasana  Balian”  yakni:  Semua rahasia  orang  sakit  harus  disimpan  dan  tidak  boleh  disebar  luaskan;  Hidup  para  balian  harus  bersih dan terlepas dari sifat lobanya, sombong dan asusila; Seorang balian tidak boleh ragu, was-was, malu- malu dan  harus mantap serta penuh keyakinan terhadap apa  yang  sedang dikerjakan;  Seorang balian tidak boleh pambrih, semua pengobatan  harus dilakukan  secara tulus iklas tanpa rasa pamrih. Setiap tenaga  kesehatan  di  Bali  memiliki  hak  dan  kewajibannya  masing-masing  yang  telah  diatur  dalam peraturan  pemerintah.  Dimana  telah  disebutkan  di  atas  terdapat  3  jenis  balian/pegobatan  tradisional yang  ada  di    Bali  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  berbeda.  Megacau  pada  Peraturan Pemerintah  RI  No.  103  Tahun  2014  Tentang  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  yakni  menyebutkan sebagai  berikut:    Pasal  28  ayat  (1)  yang  menyebutkan  mengenai  hak  penyehat  tradisional  empiris yakni  :  Memperoleh  informasi  yang  lengkap  dan  jujur  dari  kliennya  Menerima  imbalan  jasa Mengikuti  pelatihan  promotif  bidang  kesehatan  Pasal  28  ayat  (2)  yang  menyebutkan  mengenai kewajiban  penyehat  tradisional  empiris  yakni:  Memberikan  pelayanan  yang  aman  dan  bermanfaat bagi  kesehatan,  dan  tidak  membahayakan  jiwa  serta  tidak  melanggar  kaidah  Tuhan  Yang  Maha  Esa Menjelaskan informasi yang jelas dan tepat kepada klien tentang perawatan dan penawaran pelayanan kesehatan tradisional, Menyimpan  rahasia klien, Membuat  catatan kesehatan klien, Pasal  29 ayat (1) yang  menyebutkan  mengenai  hak  penyehat  tradisional  komplementer  yakni:  Memperoleh perlindungan hukum sepanjang pelaksanaan tugas, Memeproleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien,  Menerima  imbalan  jasa,  Pasal  29  ayat  (2)  yang  menyebutkan  mengenai  hak  penyehat tradisional  komplementer  yakni:  Memberikan  pelayanan  kesehatan  tradisonal  komplementer  sesuai dengan  standar  profesi,  pelayanan,  prosedur  operasional,  serta  kebutuhan  klien,  Menunjuk
pasien/klien  dalam  keadaan  mengancam  jiwa  kegawatdarurat,  Merahsaiakan  segala  sesuatu  terkait pasien, Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan jaman.
Dalam  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  55  Tahun  2019  Tentang  Pelayanan  Kesehatan Tradisional  Bali  Pasal  15  dan  16  juga  disebutkan  mengenai  kewajiban  tenaga  kesehatan  tradisional empiris  yakni  sebagai  berikut  :  Pengusada  dalam  melakukan  pelayanan  wajib  memiliki  STPT. Pengusada  yang  tidak  mampu  memberikan  pelayanan  karena  tidak  sesuai  dengan  pengetahuan, kemampuan  dan  kopetensi  yang  dimilikinya  wajib  mengirim  kliennya  ke  pengusada  lainnya  yang memiliki  pengetahuan,  kemampuan,  dan  kopetensi  sesuai  dengan  kebutuhan  pelayanan  kesehatan tradisional  Klien/Pasien.  Pengusada  wajib  mengirim  Klien/Pasien  yang  membutuhkan  pelayanan kesehatan  kuratif    dan/atau  rehabilitatif  ke  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan.  Pengusada  dalam melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris wajib mentaati sesaning pangusada. Yakni wajib mentaati pedoman prilaku pangusada dalam interaksinya dengan Klien/Pasien, sesama pangusada dan masyarakat.
Perlindungan  hukum  didefiniskan  sebagai  tempat  berlindung.  Perlindungan  kemudian  dapat diartikan sebagai jaminann atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari pelindung kepada  yang  dilindungi  atas  segala  bahaya  atau  risiko  yang  mengancamnya (Muchsin,  2009) . Perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satripjo,  2016) .  Dilihat  dari  penjelasan  tersebut  maka  pengertian  perlindungan  hukum  adalah  suatu perbuatan yang mengatur dan melindungi hubungan antar subyek hukum (Putra, 2020) . Hukum telah memberikan perlindungan apabila telah memberikan pengaturan tentang hak-hak subyek hukumnya. Bentuk perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  preventif  adalah  bentuk  perlindungan  hukum  yang diberikan  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran.  Tujuannya  untuk memberikan  batasan-batasan  warga  negara  Indonesia  dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajiban. Sedangkan  perlindungan  hukum  reprensif  tujuannya  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan tradisional berbasis pengobatan usada di Bali jika di kaji dari  perlindungan  hukum    preventif  dapat  dilihat  dari  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  103  Tahun 2014  Tentang  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  pasal  28  ayat  (1)  dimana  disana  sudah  tertera mengenai  hak-hak  tenaga  kesehatan  tradisional  empiris.  Serta  pasal  29  ayat  (1)  mengenai  hak-hak tenaga  kesehatan  tradisional  komplementer.  Selain  itu  dalam  peraturan  tersebut  juga  sudah  tertera pasal-pasal  yang  mengatur  mengenai  kewajiban-kewajiban  klien  yang  harus  dilakukan  untuk memenuhi  hak-hak  tenaga  kesehatan  tradisional  (Usada)  di  Bali  ketika  menerima  pelayanan tradisional.
Bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan tradisional di Bali juga sudah tertera dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali pasal 2 yakni :
1. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan unuk :
2. Memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  kepada  Penyehat  Tradisional,  Pengusada, Tenaga Kesehatan, Klien/Pasien dan masyarakat
3. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali yang standar;
4. Perlindungan dan pengembangan Pengobatan Tradisional Bali;
5. Pembinaan  dan  pengawasan  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Bali  secara  berjenjang  oleh pemerintah daerah;
6. Penerapan, penelitian, dan pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.
Jadi,  dapat  disimpulkan  dengan  lahirnya  Peraturan  Pemerintah  dan  peraturan  pendungkung lainya  mengenai  Pelayanan  Pengobatan  Tradisional  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  baik  dari tenaga kesehatan tradisional maupun  klien  yang mendapat pelayanan tradisional, itu  sudah termasuk menjadi perlindungan hukum yang kongkrit dan tetap bagi tenaga kesehatan tradisional di Bali.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
4.1 Simpulan
1. Di Bali terdapat pengobatan penyembuhan oleh Usada dimana Usada Bali merupakan seluruh kepercayaan,  pengetahuan,  dan  praktik  kesehatan  yang  diwriskan  masyarakat  Bali  dari berbagai  refrensi,  baik  Ayurveda,  lontar-lontar  Usada  serta  kearifan  lokal.  Adapun  dasar hukum dari tenaga kesehatan tradisional yakni Peraturan Pemerintah RI No. 103, Tahun 2014 Tentang  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Peraturan  Menteri  Kesehatan  R.I.  No  9  thn  2016 Tentang  Upaya  Pengembangan    Kesehatan  Tradisional,  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  55 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali dan lain sebagainya. Pengobatan tradisional/  balian  yang  ada  di  Bali  dapat  dibagi  menjadi  3  yakni  pengobatan  tradisional empiris, pengobatan tradisional komplementer dan pengobatan tradisional terintegrasi.
2. Setiap  tenaga  kesehatan  tradisonal  di  Bali  memiliki  hak  dan    kewajibannya  masing-masing yang  telah  diatur  dalam  peraturan  pemerintah.  Dimana  telah  disebutkan  bahwa  terdapat  3 jenis Balian/pengobatan tradisonal yanng ada di Bali yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda.  Peraturan  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  tenaga  kesehatan    tradisional  yakni pasal  28  dan  29  Pemerintah  RI  Nomor  103  Tahun  2014  Tentang  Pelayanan  Kesehatan Tradisional.  Adapun  bentuk  perlindungan  hukum  tenaga  kesehatan  tradisional  Bali  dapat dilihat  dari  adanya  aturan  yang  mengatur  mengani  hak-hak  dari  tenaga  kesehatan  tradisional itu  sendiri  serta  terdapat  kewjiban-kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  klien  untuk memenuhi  hak  dari  tenaga  kesehatan  tradisional.  Serta  dapat  dilihat  juga  dari  Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali pasal 2 yakni  menyebutkan  bahwa  Peraturan  Gubernur  ini  memberikan  kepastian  dan  perlindungan hukum bagi penyehat tradisional, pengusada dan tenaga kesehatan lainnya.

## 4.2 Saran
1. Bagi pemerintah sebaiknya lebih jelas dalam mengatur sanksi yang diberikan dalam peraturan untuk menjamin perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan tradisional Bali.
2. Bagi tenaga kesehatan tradisional Bali sebaiknya tetap mengikuti aturan perundang-undangan dengan  tidak  melenceng  dari  agama  untuk  kedepannya  supaya  tenaga  kesehatan  tradisional dikenal dan dipandang baik oleh masyarkat.
3. Bagi masyarakat sebaiknya selektif dalam memilih tenaga kesehatan tradisional di Bali, agar tidak  terjadi  hal-hal  yang  buruk,  seperti  hal  yang  melenceng  dari  peraturan  perundang- undangan maupun agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2013). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Anderson, F. and. (1978). Antropologi Kesehatan . Jakarta: UI Press. Andi,  P.  (2011). Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan  Penelitian .  Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Ari, Y. (2010). Hukum Pidana Malpraktik Medik (Tinjauan dan Perspektif Medikolegal) . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Hesti  Mulyani,  Sri  Harti  Widyastuti,  V.  I.  E.  (2016).  Tumbuhan  Herbal  Sebagai  Jamu  Pengobatan Tradisional  Terhadap  Penyakit  Dalam  Serat  Primbon  Jampi  Jawi  Jilid  I. Jurnal  Penelitian Humaniora , 21 (2).
I  Gusti  Bagus  Arya  Putra,  I.  W.  S.  (2017).  Eksistensi  Balian  Usada  Dalam  Pengobatan  Pada Masyarakat Desa Tiga, Kecamatan Susut, Bangli. Himanis , 20 (1). Mbete, A. M. (1988). Proses dan Protes Budaya . Denpasar: BP. Press.
Muchsin,  A.  (2009).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pasien  Sebagai  Konsumen  Jasa  Pelayanan Kesehatan dalam Transaksi Terapiutik. Pekalongan , 7 (1).
Putra,  I.  M.  A.  M.  (2020).  Tanggungjawab  Hukum  Bank  Terhadap  Nasabah  Dalam  Hal  Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking. Jurnal Kertha Wicaksana, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali .
Satripjo, R. (2016). Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.