Wawasan Al- Qur’an tentang Musyawarah (Suatu Kajian Tematik)
Wisnu Satria Bharata 1 , Abu Bakar 2 , Muhammad Sadik Sabry 3 , Syamsul Fajrin 4 , Rizal 5 1,2,3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia 4,5 Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia
Corresponding Author :       wisnu.satria881@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history:
Received March 27, 2023 Revised July 17, 2023 Accepted July 28, 2023

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  verses  in  the  Qur'an  about  deliberation.  The type  of  research  used  is  library  research  using  a  normative  theological approach. The data collection method is carried out by searching reference books  in  the  form  of  books,  tafsir,  fiqh,  journals  and  other  references relevant  to  the  object  of  study.  The  results  of  this  study  show  that deliberation in the Qur'an is only expressed in three forms of vocabulary, namely  shura,  shawir  and  tasyawur  which  in  essence  is  a  human association  to        discuss  a  matter  so  that  each  of  them  expresses  their opinions and then the best opinion is taken to be mutually agreed, as well as removing honey from beehives to produce sweet honey with the aim of building  life  Social  is  calm,  peaceful,  and  imbued  with  a  spirit  of  unity and unity. The Qur'an considers it important for community involvement in the problems faced in reality. Details of patterns and methods are left to each community because one society can be different from another society according to the context faced.
Keywords : Al- Qur’an, Deliberation, Discussion Insights of the Qur'an
Journal Homepage https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  petunjuk  al- Qur’an  yang  rinci  lebih banyak  tertuju  terhadap  persoalan-persoalan  yang  tidak  terjangkau  nalar  serta  tak mengalami  perkembangan  atau  perubahan.  Dari  sini  dipahami  kenapa  uraian  al- Qur’an  mengenai  metafisika,  seperti  surga  dan  neraka,  amat  rinc i  karena  ini merupakan  soal  yang  tidak  terjangkau  nalar.  Demikian  juga  soal  mahram  (yang terlarang dikawini), karena ia tidak mengalami perkembangan. Seorang anak, selama jiwanya normal, tidak mungkin memiliki birahi terhadap orang tuanya, saudara, atau keluarga dekat tertentu, demikian seterusnya.
Term  musyawarah  menjadi  wacana  publik  di  kalangan  intelektual  muslim pada  abad-abad  terakhir  ini,  terutama  abad  ke-21.  Hal  tersebut  disebabkan  adanya pengaruh  kalau,  tidak  dikatakan  sebagai  infiltrasi  budaya  dan  teori  politik  barat terhadap dunia Islam, khususnya dalam wacana demokrasi. Sebenarnya jauh sebelum barat  mendengungkan  ide  tentang  demokrasi,  dalam  Islam  telah  lahir  konsepsi  dan aplikasi  dan  musyawarah.  Hal  itu  dapat  dilihat  pada  masa  Nabi  memimpin  negara Madinah dan menjadikan musyawarah sebagai salah satu prinsip kenegaraan. Tradisi seperti ini dipraktekkan pula oleh para sahabat, khususnya para khulafa’ al -Rasyidun pada masa kepemimpinan mereka.

## Attractive : Innovative Education Journal
Musyawarah  memiliki  posisi  mendalam  dalam  kehidupan  masyarakat  Islam. Bukan  sekadar  sistem  politik  pemerintahan,  tapi  juga  merupakan  karakter  dasar seluruh  masyarakat.  Seluruh  persoalan  didasarkan  atas  musyawarah,  lalu  dari masyarakat, prinsip ini merembes ke pemerintahan. Dalam Islam, musyawarah telah menjadi  wacana  yang  sangat  menarik.  Hal  itu  terjadi  karena  istilah  ini  disebutkan dalam  al- Qur’an  dan  hadis,  sehingga  musyawarah  secara  tekstual  merupakan  fakta wahyu yang tersurat dan bisa menjadi ajaran normatif dalam Islam. Bahkan menjadi sesuatu  yang  sangat  mendasar  dalam  kehidupan  umat  manusia,  yang  dalam  setiap detik  perkembangan  umat  manusia,  musyawarah  senantiasa  menjadi  bagian  yang tidak terpisahkan di tengah perkembangan kehidupan umat manusia.
Musyawarah  yang  diajarkan  oleh  al- Qur’an  bisa  dianggap  sebagai tawaran konsep utuh yang selalu relevan dengan setiap perkembangan politik umat manusia. Bagaimanapun  bentuk  konsep  politik  yang  terjadi,  musyawarah  tetap  memiliki relevensi  yang  tidak  terbantahkan,  karena  musyawarah  merupakan  ajaran  yang bersumber langsung dari Tuhan.
Rasulullah  adalah  orang  yang  suka  bermusyawarah  dengan  para  sahabatnya, bahkan Rasulullah adalah orang yang paling banyak bermusyawarah dengan sahabat. Rasulullah  bermusyawarah  dengan  mereka  di  perang  badar,  perang  uhud,  perang khandak  dan  lainnya.  Terkadang  Rasulullah  mengalah  dan  mengambil  pendapat mereka  untuk  membiasakan  mereka  bermusyawarah  dan  berani  menyampaikan pendapat  dengan  bebas  sebagaimana  di  perang  uhud.  Di  Hudaibiyah  Rasulullah bermusyawarah  dengan  Ummu  Salamah  ketika  para  sahabatnya  enggan  bertahallul dari ihram.
Rasulullah telah merumuskan musyawarah dalam masyarakat muslim dengan perkataan  dan  perbuatan,  dan  para  sahabat  dan  tabiin  para  pendahulu  umat  Islam mengikuti petunjuk beliau, sehingga musyawarah sudah menjadi salah satu ciri khas dalam masyarakat muslim dalam setiap masa dan tempat.

## METODE
Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan atau kebutuhan tertentu Sugiyono (2015). Pada dasarnya digunakan dalam melakukan penelitian yaitu agar hasil dan jawaban penelitian dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan  secara  ilmiah,  akurat.  Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  yaitu  bersifat penemuan,  membuktikan,  serta  mengembangkan.  Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  metode  penelitian library  research. Metode  penelitian  ini  digunakan untuk menganalisis data kepustakaan berupa referensi atau buku dan juga kitab yang kemudian  peneliti  melakukan  interpretasi  tehadap  data-data  tersebut.    Kitab  yang dijadikan  rujukan  utama  adalah Al- Jami’  Li  Ahkam  Al - Qur’an,  al -Ma'ani  fi  Tafsir  al- Qur'an al-Azhim wa al-Sab' al- Matsani, Mu’jam Al -Mufahras , Tafsir Al-Manar, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir Al-Misbah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Musyawarah
Secara etimologis, term musyawarah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu syura yang berakar kata sy, w, r, mengandung makna mengeluarkan madu dari sarang  lebah  Mukram  (1990).  Kata  tersebut  selanjutnya  mengalami  perkembangan sehingga  mencakup  segala  sesuatu  yang  dapat  diambil  atau  dikeluarkan  dari  yang lain,  termasuk  mengeluarkan  pendapat  Shibab  (1986).  Juga  berarti  perkara  yang
dimusyawarahkan al-Asfahaniy (1992). Musyawarah dalam konteks terminologisnya, terjadi perbedaan pandangan dalam mendefinisikannya.
Pengertian  musyawarah  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah pembahasan bersama dengan maksud memperoleh keputusan atas penyelesaian suatu masalah Poerwadarminta (2012). Asal kata musyawarah berasal dari kata ( ر – و - ش ) yang pada mulanya berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. (Al-Mishri, tt, hal. 434). Sedangkan kata ( ةرواشم ) yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja رواشي - رواش berarti meminta pendapat, meminta nasihat atau petunjuk al-Mahalli & al-Suyuthi (tt,). Sedangkan al-Mahally mengartikan mengeluarkan pendapat Ibrahim (1979) . Kata  musyawarah  tersebut  berasal  dari  bahasa  Arab,  yakni  musyawarah.  Ia adalah bentuk  mashdar dari  kata  kerja رواش - - رواشي - ةرواشم yang  terdiri  dari  atas  tiga huruf,  syin,  waw  dan  ra’.  Struktur  akar  kata  tersebut  memiliki  makna  pokok  yaitu “
م  لسعلا  ج    يرخت
لحنلا  ةيلخ  ن ”  (mengeluarkan  madu  dari  sarang  lebah).  Makna  ini, kemudian  berkembang,  sesuai  dengan  pola  tashrif-nya,  misalnya;  syawir  (meminta pendapat), musytasyir (meminta pandangan orang lain), isyarah (isyarat atau tanda), al-masyurah  (nasehat  atau  saran),  tasyawur  (perundingan)  al-Mahalli  &  al-Suyuthi (1992). Kata syawir yang pertama disebutkan pengertiannya merujuk pada ungkapan رملأا ى ف  انلاف ترواش (aku meminta pendapat sifulan mengenai suatu urusan). Sedangkan kata  al-Masyurah  dan  al-tasyawur  yang  keduanya  terakhir  disebutkan,  memiliki makna  yang  lebih  luas,  yakni:  menyimpulkan  pendapat-pendapat  berdasarkan pandangan antar kelompok.
Louis mengatakan syura adalah majlis yang dibentuk untuk memperdengarkan saran  dan  ide  sebagaimana  mestinya  dan  terorganisir  dalam  aturan  (al-Asfahaniy, 1990,  hal.  408).  Ungkapan  lain  mengatakan,  pembahasan  bersama  dengan  maksud mencapai penyelesaian masalah bersama Dahlan (1996) Pandangan yang senada juga terdapat  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  yakni  pembahasan  bersama  dengan maksud  mencapai  keputusan  atas  penyelesaian  masalah  Anis  (1972).  Atau mengeluarkan  pendapat  atau  pikiran  dalam  majlis.8  Menurut  hemat  penulis,  kalau istilah  syura  sendiri  ditransfer  begitu  saja  ke  dalam  bahasa  Indonesia,  akan mengandung  makna  sebagai  sebuah  institusi  yang  disebut  majelis  syura.  Dengan demikian, majelis syura berarti Majelis Permusyawaratan Rakyat atau badan legislatif. Namun  bila  term  syura  diartikan  sebagai  musyawarah  dalam  konteks  bahasa Indonesia  mengandung  makna  mengemukakan  pendapat  untuk  menyelesaikan masalah secara bersama-sama, tidak saja yang berkaitan dengan masalah kenegaraan, tetapi juga masalah lainnya seperti rumah tangga, keluarga dan lainnya.

## Kedudukan Musyawarah dalam Islam
Walaupun  musyawarah  mendapat  posisi  yang  sangat  strategis  dalam pandangan  ajaran  Islam,  tidak  berartai  bahwa  semua  persoalan  menjadi  cakupan musyawarah.  Obyek  musyawarah  menurut  kesepakatan  ulama  hanya  dapat menyelesaikan persoalan yang tidak ada nashnya dalam Al- Qur’an dan sunnah Rasul, atau  masalah  yang  ada  nash  mengatumya  hanya  saja  bersifat ghairu  qath’i alalah ( dalalahnya tidak tegas). Termasuk dalam konteks ini, tidak saja menyangkut persoalan keduniaan  tapi  juga  masalah  keakhiratan  (eskatologis)  Ismail  (1981).  Hal  ini didasarkan  pada  musyawarah  Walaupun  musyawarah  mendapat  posisi  yang  sangat strategis  dalam  pandangan  ajaran  Islam,  tidak  berartai  bahwa  semua  persoalan menjadi  cakupan  musyawarah.  Obyek  musyawarah  menurut  kesepakatan  ulama hanya dapat menyelesaikan persoalan yang tidak ada nashnya dalam Al- Qur’an dan sunnah  Rasul,  atau  masalah  yang  ada  nash  mengatumya  hanya  saja  bersifat  ghairu
qath’i  al -dalalah  (dalalahnya  tidak  tegas).  Termasuk  dalam  konteks  ini,  tidak  saja menyangkut persoalan keduniaan tapi juga masalah keakhiratan (eskatologis) Qutub (tt).
Menurut  pandangan  Sayyid  Qutub  bahwa  musyawarah  dilaksanakan  dalam semua aspek kehidupan manusia tidak hanya dalam bidang pemerintahan saja. Hal ini tidak  hanya  mencakup  masalah  keduniaan  saja  tetapi  juga  termasuk  masalah keagamaan  yang  belum  ada  ketentuan  hukum  yang  pasti  dari  Allah  dan  sunnah.18 Sebaiknya, ajaran-ajaran Islam pokok yang merupakan dasar-dasar agama tidak perlu lagi  dipermasalahkan  atau  dimusyawarahkan  Khaliq  (1975).  Dengan  kata  lain, memusyawarahkan ajaran-ajaran Islam yang sudah dianggap valid, justru dipandang sebagai tindakan kufur dan bahkan bid’ah Jindan (1999).
Islam  menempatkan  musyawarah  sebagai  salah  satu  pedoman  bagi  umatnya dalam  kehidupan  berkeluarga  dan  bermasyarakat,  namun  disadari  bahwa  ayat-ayat yang menyangkut musyawarah sangat minim jumlahnya dalam Al- Qur’an. Demikian juga, ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang proses permusyawaratan yang  harus  diikuti.  Al- Qur’an  hanya  menjelaskan  prinsip -prinsip  dasar  dalam musyawarah  yaitu  berupa  keharusan  atau  kewajiban  bagi  umat  Islam  untuk melakukan musyawarah terhadap persoalan umum yang dihadapi tidak menjelaskan tata cara atau mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah Ismail (1981) Dalam  konteks  mekanisme  dan  proses  musyawarah,  Rasulullah  memberikan kebebasan  kepada  umat  Islam  untuk  melakukannya  sesuai  dengan  tradisi  dan pemahaman yang berkembang dalam suatu masyarakat. Nabi bersabda: “Kamu lebih tahu tentnag urusan duniamu” tradisi dan pemahaman yang berkembang dalam suatu masyarakat.  Nabi  bersa bda:  “Kamu  lebih  tahu  tentang  urusan  duniamu”  Menurut penulis, keterangan Nabi tersebut merupakan rahmat dari Allah swt kepada umat-Nya agar  mereka  dapat  lebih  kreatif  dan  dinamis  dalam  mengatur  dan  menata kehidupannya sendiri, tidak pasif dan apatis dalam kehidupannya.

## Prinsip-Prinsip dalam Musyawarah
Sebagian pakar tafsir membatasi masalah permusyawaratan hanya untuk yang berkaitan  dengan  urusan  dunia,  bukan  persoalan  agama  Shihab  (2001).  Al-Qurthubi berpendapat bahwa musyawarah mempunyai peran dalam agama maupun soal-soal duniawi,  lebih  lanjut  dia  menambahkan  bahwa  pelaku  musyawarah  dalam  masalah agama  harus  menguasai  ilmu  agama.  Demikain  pula,  urusan  dunia  dimana dibutuhkan  suatu  nasehat,  pemberi  nasehat  harus  bijaksana  dan  cakap  agar  dapat memberi nasehat yang masuk akal. Oleh karenanya ruang lingkup musyawarah dapat mencakup  persoalan-persoalan  agama  yang  tidak  ada  petunjuknya  dan  persoalan- persoalan duniawi yang petunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan dan perkembangan. al-Qurthubi (1967).
Terdapat  tiga  ayat  dalam  al- Qur’ an  yang  membicarakan  mengenai syûrâ (musyawarah).  Ayat  yang  berbicara  mengenai  syûrâ  amat  singkat  dan  hanya mengandung prinsip-prinsip umum saja. Namun tidaklah dapat disimpulkan bahwa al- Qur’an  tidak  memberikan  perhatian  yang  cukup  mengenai syûrâ Salah  satu  ayat yang berbicara mengenai syûrâ diungkap dalam bentuk pujian terhadap kaum beriman disebabkan  ketaatan  mereka  diiringi  dengan  menyelesaikan  masalah-masalah kemasyarakatan berdasarkan syûrâ sebagaimana firman Allâh SWT.
a. QS. As-Syura / 42 : 38 :
ِ ذَّلٱ َو َِني ِ اوُباَجَت ۡسٱ ِۡم ه  ب َر ل ِ اوُماَقَأ َو َِة ٰوَلَّصلٱ ِۡمُه ُر ۡمَأ َو ِٰى َروُش ِۡمُهَنۡيَب اَّم م َو ِۡمُهَٰنۡق َز َر َِنوُق فنُي
Terjemahnya :
Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan  Tuhannya  dan mendirikan  shalat,  sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan  musyawarat antara  mereka;  dan  mereka  menafkahkan  sebagian  dari  rezeki  yang  Kami berikan kepada mereka.
Ayat  ini  turun  berkaitan  dengan  golongan  Anshâr  tatkala  diajak oleh  Rasulullah  untuk  beriman,  mereka  menyambut  dengan  baik  ajakan Rasulullah  saw.  dan  bagi  mereka  dijanjikan  ganjaran  yang  lebih  baik dan  kekal  di  sisi  Allah.  Orang-orang  mukmin  tersebut  memiliki  sifat- sifat  antara  lain  “urusan  mereka  diselesaikan  dengan  musyawarah”. Dalam  ayat  ini,  syura  berjalan  bersisian  dengan  ketiga  pilar  keimanan (ketaatan  kepada  perintah  Allâh,  mendirikan  shalât  dan  menunaikan zakat). Syura merupakan  kewajiban  dengan  dasar  perintah  yang  sama. Ayat  ini  merupakan  ayat  Makkiyah  yang  turun  sebelum  keberadaan Islam telah menjadi agama yang kuat.
Tatkala  Islam  telah  mapan  di  Madînah,  syûrâ  disampaikan  dalam  bentuk perintah  yang  dapat  dijadikan  landasan  tekstual  syûrâ  sebagai  suatu  prinsip bermasyarakat dalam Islam Kamali (1996)
b. QS. Al – Imran / 3:159 :
اَم بَف ِ ةَم ۡح َر َِن   م ِ َّللّٱ َِتن ل ِ ۡمُهَل ِۡوَل َو َِتنُك اًّظَف َِظي لَغ ِ بۡلَقۡلٱ ِ اوُّضَفنَلَ ِۡن  م ِ َك ل ۡوَح ُِف ۡعٱَف ِۡمُهۡنَع ِۡر فۡغَت ۡسٱ َو ِۡمُهَل ِۡمُه ۡر واَش َو ي ف ِ  ر ۡمَ ۡلۡٱ اَذ إَف َِت ۡم َزَع ِۡلَّك َوَتَف ىَلَع ِه َّللّٱ َِّن إ ََِّللّٱ ُِّب  حُي َِني ل  ك َوَتُمۡلٱ
Terjemahnya :
Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  berlaku  lemah  lembut  terhadap mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah  mereka menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  Karena  itu  maafkanlah  mereka, mohonkanlah  ampun  bagi  mereka,  dan  bermusyawaratlah  dengan  mereka dalam  urusan  itu.  Kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan  tekad,  maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
Ayat  ini  secara  redaksional  ditujukan  kepada  Nabî  Muhammad saw.  untuk  melakukan  musyawarah.  Ayat  ini  berkaitan  erat  dengan dengan  petaka  yang  terjadi  pada  perang  Uhud  yang  sudah  didahului oleh  musyawarah,  yang  disetujui  oleh  mayoritas.  Kendati  demikian, hasilnya, sebagaimana diketahui, adalah kegagalan. Hasil ini boleh jadi mengantar seseorang untuk
berkesimpulan bahwa musyawarah tidak  perlu  diadakan,  apalagi  bagi  Rasulullah  saw.  Pesan  penting  dari ayat  ini,  bahwa  kesalahan  yang  dilakukan  setelah  musyawarah  tidak sebesar  kesalahan  yang  dilakukan  tanpa  musyawarah,  dan  kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama  Shihab (2000).
Perintah  agar  memusyawarahkan  masalah-masalah  duniawi  yang  tidak  ada wahyu  tentangnya  juga  merupakan  petunjuk  kepada  setiap  Muslim,  khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya. Ketentuan untuk  melakukan syûrâ musyawarah)  berlaku  dalam  seluruh  masalah  baik  yang menyangkut  persoalan  khusus  maupun  umum  seperti  pengangkatan  khilâfah,  tata pemerintahan,  pengumuman  perang,  pengangkatan  pemimpin,  hakim,  dan  lain sebagainya. Namun demikian, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa meskipun ayat di atas tidak bermakna tegas ( jazm ), materi yang dimusyawarahkan adalah hal-hal
yang sudah tegas dalam hukum syara’ . Ini terlihat dari kalimat wa syâwirhum fi al-amr , yang mengacu pada suatu urusan tertentu dan bukan semua urusan.
c. Qs. Al-Baqarah/ 2:233 ُِتَٰد ل َٰوۡلٱ َو َِن ۡع  ض ۡرُي َِّنُهَدَٰل ۡوَأ ِ نۡيَل ۡوَح ِ  نۡيَل ماَك ِۡنَم ل َِدا َرَأ نَأ َِّم تُي ِهَةَعاَض َّرلٱ ىَلَع َو ِ دوُل ۡوَمۡلٱ ِۥُهَل َِّنُهُق ۡز  ر َِّنُهُت َو ۡس ك َو ِه فو ُرۡعَمۡلٱ ب َِل ُِفَّلَكُت ِ سۡفَن َِّل إ ِهاَهَع ۡس ُو َِل َِّرٓاَضُت ِ ُةَد ل َٰو اَه دَل َو ب َِل َو ِ دوُل ۡوَم ِۥُهَّل ِهۦ ه دَل َو ب ىَلَع َو ِ ث  را َوۡلٱ ُِلۡث  م ِ َك لَٰذ ِۡن إَف اَدا َرَأ ًِلاَص ف نَع ِ  ضا َرَت اَمُهۡن  م ِ ر ُواَشَت َو َِلَف َِحاَنُج ِ اَم هۡيَلَع ِۡن إ َو ِۡمُّتد َرَأ نَأ ِ ا ٓوُع  ض ۡرَت ۡسَت ِۡمُكَدَٰل ۡوَأ َِلَف َِحاَنُج ِۡمُكۡيَلَع اَذ إ مُت ۡمَّلَس ِٓاَّم مُتۡيَتاَء ِ  فو ُرۡعَمۡلٱ ب ِ اوُقَّتٱ َو ََِّللّٱ ِ ا ٓوُمَل ۡعٱ َو َِّنَأ ََِّللّٱ اَم ب َِنوُلَمۡعَت ِ ري  صَب
Terjemahnya :
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi  yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan.  Dan  kewajiban  ayah  memberi makan  dan  pakaian  kepada  para  ibu  dengan  cara  ma'ruf.  Seseorang  tidak dibebani  melainkan  menurut  kadar  kesanggupannya.  Janganlah  seorang  ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun  berkewajiban  demikian.  Apabila  keduanya  ingin  menyapih  (sebelum dua  tahun)  dengan  kerelaan  keduanya  dan  permusyawaratan,  maka  tidak  ada dosa  atas  keduanya.  Dan  jika  kamu  ingin  anakmu  disusukan  oleh  orang  lain, maka  tidak  ada  dosa  bagimu  apabila  kamu  memberikan  pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
Sedikitnya ayat yang menjelaskan tentang syûrâ, dikomentari oleh  Muhammad  rasy ȋ d  ridlâ  bahwa  «Allah  telah  menganugerahkan kepada  kita  kemerdekaan  penuh  dan  kebebasan  yang  sempurna  dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat, dengan jalan memberi petunjuk  untuk  melakukan  musyawarah,  yakni  yang  dilakukan  oleh orang-orang  cakap  dan  terpandang  yang  kita  percayai,  guna  menetapkan bagi  masyarakat  pada  setiap  periode  hal-hal  yang  bermanfaat  dan membahagiakan masyarakat.
Dalam konteks musyawarah dan persoalan-persoalan masyarakat, praktis yang diperlihatkan  oleh  Nabi  saw.  dan  Khulafâ  al-Râsyid ȋ n  cukup  beragam,  terkadang beliau  memilih  orang-orang  tertentu  yang  dianggap  cakap  untuk  bidang  yang dimusyawarahkan,  terkadang  juga  melibatkan  pemuka-pemuka  masyarakat,  bahkan menanyakan  kepada  semua  yang  terlibat  di  dalam  masalah  yang  dihadapi. Syûrâ sebagai prinsip dasar negara dan masyarakat muslim menempatkan peran serta rakyat dalam  mencapai  keputusan-keputusan.  Prinsip  itulah  yang  dipakai  dalam  traktat imâmah atau bay’ah pada masa lampau Ahmad (1996). Peran serta rakyat yang demikian acapkali dianggap sebagai teori  demokrasi, sehingga demokrasi dipahami sebagai wujud penjabaran sistem syûrâ yang ada dalam Kitab Allâh. Akibatnya kehadirannya diterima oleh kaum muslimin tanpa prasangka. Padahal dalam sejarahnya, demokrasi adalah kelanjutan dari humanisme seperti yang dirintis  dan  dipahami  oleh  kalangan  pemikir  Yunani  kuno.  Perkataan  demokrasi, manurut pandangan orang-orang Barat, juga berasal dari pemikir Yunani al-Nawawi, (1998).

## Asbab al-Nuzul dan Munasabah Ayat
QS al-Syura/42: 38, yang dikutip di atas, sudah turun dalam periode Mekkah. Dalam hal ini, Ibn Katsir menyatakan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan peristiwa
permusuhan yang sedang memuncak di Mekkah, sehingga sebagian sahabat terpaksa harus  berhijrah  ke  Habsyah  Ibu  Katsir  (tt).  Tidak  ditemukan  keterangan  lebih  lanjut mengenai  permasalahan  apa  yang  dimaksud  oleh  Ibn  Katsir  tersebut,  namun  dapat diprediksi  bahwa  peristiwa  tersebut  terjadi  pada  tahun  kelima  kerasulannya,  karena pada  tahun  itu,  Nabi  saw.  menetapkan  Habsyah  (Ethiopia)  sebagai  tempat pengungsian.
Masih  terkait  dengan  kronologi  turunnya  QS  al-Syura/42:38  tersebut,  M. Quraish Shihab menyatakan bahwa “ayat ini turun pada periode di mana belu m lagi terbentuk masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan politik” Shihab (2002). Dengan demikian,  dapat  dipahami  bahwa  turunnya  ayat  yang  menguraikan  syura  pada periode  Makkah,  menunjukkan  adanya  perintah  untuk  bermusyawarah  adalah anjuran al- Qur’an dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan petunjuk  Allah  swt.  di  dalamnya.  Ini  berarti  bahwa  Nabi  saw.  dan  para  sahabatnya seringkali melakukan musyawarah, jauh sebalum melakukan hijrah ke Madinah Di  Makkah  (sebelum  periode  Madinah),  memang  telah  ada  lembaga musyawarah,  misalnya  yang  diselenggarakan  di  rumah  Qushay  ibn  Kilab,  yang disebut  Dar  al- Nadwah,  beraggotakan  para  pemuka  kabilah  yang  disebut  Mala’. Kegiatan  tasyawur  ini  biasa  juga  dilakukan  di  antara  orang-orang  kaya  dan  yang dipandang cendekia atau bijak Raharjo (1996). Dari keterangan ini, diperoleh informasi yang  akurat  bahwa  al- Qur’an  telah  melegitimasi permusyawaratan  sejak  awal kedatangan Islam.
Ayat  sebelumnya,  yakni  ayat  37  dalam  surah  yang  sama,  Allah  swt. menjelaskan tentang prilaku baik orang-orang yang sering yang memberi maaf. Lalu pada  ayat  ke-38  ini,  Allah  swt.  menjelaskan  tentang  prilaku  baik  orang-orang  yang memenuhi  seruan-Nya,  yakni  mereka  yang  melaksanakan  salat  dan  segala  urusan mereka dimusywarahkan. Pada ayat selanjutnya, yakni ayat 39 Allah swt. menjelaskan orang-orang  diperlakukan  tentang  pahala  orang  yang  selalu  memberi  maaf.  Dengan mencermati  kandungan  QS  al-Syura  tersebut,  khususnya  munasabah  al-ayat  antara ayat 37 sampai dengan ayat 40, maka dapat dirumuskan bahwa masalah musyawarah memiliki keterkaitan dengan masalah pemaafan.
Fakta di lapangan membuktikan dalam forum musyawarah seringkali muncul sifat-sifat  egoistis,  dan  mereka  yang  terlibat  dalam  musyawarah  tersebut,  saling mampertahankan pendapatnya, sehingga muncul ketegangan di antara mereka. Dalam keadaan  seperti  ini,  maka  diperlukan  sikap  lapang  dada  dan  kepada  mereka diharapkan untuk menjauhi sikap marah sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat 37. Sikap  marah  tersebut  akan  hilang  bilamana  mereka  saling  memaafkan,  dan  sikap saling memaafkan adalah sesuatu yang terpuji bahkan pada ayat 40 dijelaskan bahwa Allah swt. memberi pahala kepada orang-orang yang selalu memaafkan sesamanya.
Ayat 139 sampai ayat 165 dalam QS Ali ‘Imran, berbicara tentang perang Uhud. Karena itu, Ibn Katsir menjelaskan bahwa sebab- sebab turunnya QS Ali ‘Imran/3: 159, secara khusus berkaitan dengan perang Uhud. Ayat ini, ditambahkan oleh al-Wahidi berdasarkan riwayat dari al- Kalabi, ia berkata bahwa ayat tersebut turun ketika para tentara  Islam  berlomba-lomba  menuntut  rampasan  perang  (al-Naisaburi,  tt,  hal.  84). Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi saw. berkali-kali mengutus pasukan ke medan jihad. Pada suatu waktu, ada pasukan yang kembali dan di antaranya ada yang mengambil  ghanimah  sebelum  dibagikan  menurut  haknya,  maka  turunlah  ayat tersebut  sebagai  larangan  mengambil  rampasan  perang  sebelum  dibagikan  oleh  al- amir (pimpinan)
Berdasar  pada  sabab  al-nuzul  ayat  tersebut  di  atas,  maka  dipahami  ketika terjadi perang Uhud, Nabi saw. kecewa atas tindakan tidak disiplin sebagian sahabat dalam  pertempuran  yang  mengakibatkan  kekalahan  di  pihak  Nabi.  Melalui  QS  Ali ‘Imran/3:159  Allah  swt.  mengingatkan  Nabi  saw.  bahwa  dalam  posisinya  sebagai pemimpin umat, harus bersikap lemah lembut terhadap para sahabatnya, memaafkan kekeliruan mereka dan bermusyawarah dengan mereka.
M.  Quraish  Shihab  menjelaskan  bahwa  cukup  banyak  hal  dalam  peristiwa perang  Uhud  yang  dapat  mengundang  emosi  manusia  untuk  marah.  Namun demikian,  cukup  banyak  pula  bukti  yang  menunujukkan  kelemah-lembutan  Nabi saw.,  dalam  bermusyawarah  dengan  mereka  sebelum  memutuskan  berperang,  dan menerima usul mayoritas mereka, walau nabi saw. sendiri kurang bekenan. Nabi saw. tidak memaki dan tidak mempersalahkan sahabat yang meninggalkan markas mereka, tetapi  hanya  menegur  mereka  dengan  halus.  Inilah  perangai  yang  dicontohkan  oleh Nabi  saw.,  berlemah  lembut  dan  tidak  berhati  kasar,  selalu  memaafkan  sahabatnya dan bersedia mendengar serta menerima saran dari sahabat yang ikut bermusyawarah Shihab (2002).
Mencermati sabab al- nuzul dan intisari QS Ali ‘Imran/3: 159 tersebut, kelihatan bahwa ayat ini masih memilki munasabah yang erat dengan QS al-Syura/42:38 yang telah  diuraikan  dalam  bemusyawarah,  yakni  sikap  pemaaf  dan  menghindari  sikap kasar. Terkait dengan ini,  Mahmud Hijazi  menyatakan bahwa  munasabah ayat yang diperoleh dalam QS Ali ‘Imran/3: 159 pada aspek nikmat -nikmat dan keutamaan dari Allah  swt.  dan  rahmat-Nya,  sehingga  pada  diri  Nabi  selalu  tampil  dengan  sikap memaafkan, dan menyepakati hal-hal yang baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.
Mahmud Hijazi menjelaskan ayat-ayat yang mendahului QS al- Baqarah/2: 233 tersebut  berbicara  tentang  masalah  thalaq,  kemudia  ayat  233  ini  berbicara  tentang masalah penyapihan. Menurutnya, bahwa kedua masalah ini terkait (ber-munasabah) dengan masalah keluarga.33 Masih terkait dengan aspek munasabah-nya, M. Quraish Shihab  juga  menjelaskan  bahwa  QS  al-Baqarah/2:  233  masih  merupakan  rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang pasangan suami isteri, maka pembicaraan pada ayat ini adalah tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri itu.  Di  sisi  lain,  masih  berbicara  tentang  wanita-wanita  yang  dicerai,  yakni  mereka yang  memiliki  bayi.  Dengan  menggunakan  redaksi  berita,  ayat  ini  memerintahkan dengan  sangat  kukuh  kepad  para  ibu  agar  menyusui  anak-  anaknya,  dan  persoalan rumahtangganya dimusyawarahkan antara suami isteri.

## Analisis Penjelasan Ayat-Ayat Musyawarah

## 1. Ruang Lingkup Musyawarah
Musyawarah merupakan persoalan yang dapat mengalami perkembangan dan perubahan, oleh karenanya al- Qur’an menjelaskan  petunjuknya dalam bentuk global (prinsip-prinsip  umum),  agar  petunjuk  itu  dapat  menampung  segala  perubahan  dan perkembangan  sosial  budaya  manusia. Persoalan  yang  perlu  dimusyawarahkan  ada dua  pendapat,  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  al-Qadhi,  yaitu: Pendapat  pertama: yang  dimusyawarahkan  adalah  urusan  dunia,  dan  pendapat  kedua:  yang  di musyawarahkan  adalah  urusan  dunia  dan  akhirat  (keagamaan)  dan  yang  ini  adalah lebih kuat dari pada yang pertama . Menurut hemat penulis pendapat yang kedua lebih baik  dari  pendapat  pertama.  Namun  demikian tidak  semua  persoalan dalam  urusan agama dimusyawarahkan. Persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Allah secara  qath’i,  baik  langsung  maup un  melalui  Nabi-Nya,  tidak  dapat
dimusyawarahkan.  Musyawarah  hanya  dilakukan  pada  hal-hal  yang  belum ditentukan petunjuknya secara pasti dalam urusan agama.
Ruang  lingkup  musyawarah  dapat  dilihat  dalam  QS  al-Syura/42:  38,  dan secara  global,  ayat  tersebut  mengandung  konteks  pembicaraan  mengenai  cirri-ciri orang beriman, yakni;
a. Taat dan patuh kepada Allah
b. Menunaikan shalat
c. Menghidupkan musyawarah
d. Berjiwa dermawan
Kata مهرمأو (urusan mereka) dalam ayat ini, menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan  adalah  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  urusan  mereka,  serta  yang berada dalam wewenang mereka. Ini berarti yang dimusyawarahkan adalah persoalan yang khusus berkaitan dengan masyarakat sebagai satu unit. Mengenai kata-kata مهنيب ىروش (musyawarah  antara  mereka)  terkandung  konotasi  berasal  dari  suatu  pihak tertentu.  Tetapi  rangkaian  kalimatnya  itu  mengisyaratkan  makna  “saling bermusyawarah  di  antara  mereka“.  Dengan  demikian,  ayat  ini  mengandung interpretasi tentang lapangan musyawarah dan pentingnya lambaga syura. Dikatakan demikian,  karena  M.  Quraish  Shihab  mengidentikkan  term  syura  dalam  ayat  ini dengan  demokrasi.  Untuk  mewujudkan  kehidupan  ber-demokrasi,  maka  lapangan bermusyawarah  harus  terbuka  secara  bebas,  dan  lembaga  syura  harus  menganut sistem demokrasi sebagai antitesa dari pola-pola diktator dan egoisme.
Jadi,  musyawarah  yang  merupakan  ciri  khas  demokrasi  yang  ditawarkan dalam Islam mempunyai dasar yang kuat. Para Mufasir memahaminya sebagai ajaran bermusyawarah  untuk  kepentingan  pemerintahan  dan  negara.  Di  samping  itu, ditemukan  riwayat  bahwa  Nabi  saw.  dalam  bermusyawarah  melibatkan  banyak orang.  Riwayat  tersebut  bersumber  dari  Abu  Hurairah  sebagaimana  yang  terdapat dalam  Sunan  al- Turmudzi  yang  artinya  :  “Tidak  pernahkan  aku  melihat  seseorang yang lebih banyak bermusyawarah bersama sahabat- sahabat dari pada Rasulullah” Riwayat  di  atas  mengindikasikan  bahwa  Nabi  saw.  Dalam  ber  musyawarah senantiasa melibatkan banyak orang, ini berarti bahwa musyawarah yang dicontohkan oleh Nabi saw. merupakan ciri khas demokrasi, karena di dalamnya banyak hal yang berpartisipasi.  Jika  kembali  diperhatikan  ayat  dan  hadis  yang  telah  dikutip  di  atas, ternyata  tidak  ditemukan  petunjuk  khusus  mengenai  sistem  dan  teknik  pelaksanaan musyawarah itu sendiri. Paling tidak, yang dapat disimpulkan dari teks-teks al- Qur’an hanyalah  keterlibatan  masyarakat  di  dalam  urusan  yang  berkaitan  dengan  mereka. Perincian  keterlibatan,  pola  dan  caranya  diserahkan  kepada  masing-masing masyarakat, karena satu masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat lain.
Sikap al- Qur’an seperti ini memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk menyesuaikan sistem syura-nya dengan kepribadian, kebudayaan dan kondisi sosialnya.  Oleh  karena  itu,  sistem  dan  teknik  musyawarah  diserahkan  kepada  umat. Hal tersebut dapat dibuktikan pada pemilihan khalifah pengganti Rasulullah saw. Abu Bakar  menggunakan  sistem  pemilihan  terbatas  yang  dilakukan  oleh  sekelompok muhajirin  dan  anshar  yang  hadir  di  gedung  Bani  Sa‘adah.  ‘Umar  ibn  al -Khaththab dengan  sistem  penunjukkan  dari  kh alifah  Abu  Bakar.  ‘Utsman  ibn  ‘Affan  dengan mekanisme musyawarah terbatas dari 6 tokoh. ‘Ali ibn Abi Thalib dengan mekanisme bait dari pamannya al- ‘Abbas yang kemudian disetejui oleh hadirin.
Lembaga  musyawarah  itu  sendiri  memang  telah  ada  pada  zaman  Nabi  saw., tetapi  bentuknya  sangat  sederhana.  Lembaga  syura  pada  zaman  Nabi  saw.  berbeda
dengan  zaman  kini.  Ketika  Nabi  saw.  masih  hidup,  ia  tidak  dipilih  oleh  masyarakat untuk menjadi pemimpin melainkan Allah swt. yang memilihnya. Masa kini, lembaga syura  itu  sebagai  parlemen  yang  dipilih  oleh  rakyat,  sehingga  perlu  ada  pemilihan umum.  Demikian  pula,  ahl  al-syura  bukanlah  sembarang  orang,  asal  dipilih  oleh rakyat,  melainkan  terdiri  dari  mereka  yang  memiliki  kualifikasi  tertentu.  Karena  itu, esensi lembaga syura adalah pemberian kesempatan kepada anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kepatusan yang mengikat, baik dalam bentuk aturan-aturan hukum ataupun kebijakan politik.
Bardasarkan  uraian  di  atas,  bahwa  musyawarah  amat  penting  dalam kehidupan  bersama  dan  hal  ini  telah  ditegaskan  dalam  al- Qur’an    pada  awal kedatangan  Islam.  Agar  musyawarah  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik,  maka diperlukan  lembaga  syura  sebagai  tempat  bermusyawarah.  Dengan  adanya  lembaga syura  ini,  sangat  memugkinkan  terwujudnya  demokrasi.  Inilah  di  antara  yang membedakan  antara  Musyawarah  dalam  Islam  dengan  demokrasi  sekuler.  Dalam demokrasi  sekular  persoalan  apa  pun  dapat  dibahas  dan  diputuskan.  Tetapi musyawarah yang diajarkan Islam, tidak dibenarkan untuk memusyawarahkan segala sesuatu yang telah ada ketetapannya dari Tuhan secara tegas dan pasti, dan tidak pula dibenarkan menetapkan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Ilahi.
Adapun metode pengambilan keputusan dalam musyawarah Pertama, dalam masalah hukum agama yang tidak qath‘i (pasti) , maka yang menentukan keputusan dalam hal ini adalah faktor kekuatan dalil; bergantung pada yang paling baik (ahsan). Allah berfirman dalam Q.S Al umar ayat 18 :
َِني ذَّلٱ
َِنوُع مَت ۡسَي ِۡوَق ۡلٱ َِل َِنوُع بَّتَيَف ِهٓۥُهَنَس ۡحَأ َِك ئَٰٓل  وُأ َِني ذَّلٱ ُِمُهٰىَدَه ِ َُّللّٱ َِك ئَٰٓل  وُأ َو ِۡمُه ِ اوُل  وُأ ِ بَٰبۡلَ ۡلۡٱ
Terjemahnya :
Orang  -  orang  yang  mendengarkan  perkataan  lalu  mengikuti  apa  yang  paling baik di antaranya. Mereka itulah  orang-orang yang telah diberi  Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. 1
Kedua,  dalam  perkara  yang  menjelaskan  pelaksanaan  suatu  aktivitas.  Dalam masalah ini, keputusan dikembalikan pada pendapat mayoritas atau dapat dilakukan dengan cara voting. Hal ini sesuai dengan praktik Rasulullah dalam musyawarah saat perang  Uhud.Voting  memang  bukan  jalan  satu-satunya  dalam  musyawarah.  Boleh dibilang  voting  itu  hanya  jalan  keluar  (terakhir)  dari  sebuah  deadlock  musyawarah. Sebelum voting  diambil,  seharusnya  ada  brainstorming.  Dari  sana  akan dibahas  dan diperhitungkan  secara  eksak  faktor  keuntungan  dan  kerugiannya.  Tentu  dengan mengaitkan dengan semua faktor yang ada.

## 2. Sikap dalam Muusyawarah
Sesunguhnya  musyawarah  adalah  di  antara  bentuk  ibadah-ibadah  untuk mendekatkan  pada  Allah.  Oleh  karena  itu,  agar  musyawarah  mendapatkan  suatu keputusan  yang  baik  dan  diridhai  Allah,  hendaknya  anggota  musyawarah  memiliki sikap-sikap  dalam  bermusyawarah  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  surat  Ali Imran: 159 di atas, yaitu:
a. Lemah  lembut,  baik  dalam  sikap,  ucapan  maupun  perbuatan,  bukan  dengan sikap  emosiaonal  dan  kata-kata  yang  kasar,  karena  hal  itu  hanya  akan menyebabkan orang-orang meninggalkan majelis musyawarah.
1 Departemen Agaa RI, Al-Qur’an dan Terjemanahannya, 2020
b. Memberi  maaf  atas  hal-hal  buruk  yang  pernah  dilakukan  oleh  anggota musyawarah  sebelumnya.  Juga  dalam  bermusyawarah  harus  menyiapkan mental pemaaf terhadap orang lain karena bisa jadi dalam proses musyawarah itu  akan  terjadi  hal-hal  kurang  menyenangkan  atas  sikap,  perkataan  atau tindak-tanduk  orang  lain.  Manakala  sikap  pemaaf  ini  tidak  dimiliki  dalam bermusyawarah,  hal  itu  akan  berkembang  menjadi  pertengkaran  secara emosional dan berujung pada perpecahan yang melemahnya kekuatan jamaah
c. Memohon  ampun  pada  Allah.  Karena  dalam  bermusyawarah,  merupakan suatu kemungkinan berbuat kesalahan yang tidak disadari, baik pada sesama anggota  musyawarah  ataupun    pada  Allah.  Oleh  karena  itu  Rasulullah mengajarkan doa kaffaratul majlis.
d. Membulatkan  tekad.  Seharusnya  dalam  suatu  musyawarah  membulatkan tekad  dalam  mengambil  suatu  keputusan  yang  disepakati  bersama  bukan saling  ingin  menang  sendiri  tanpa  ada  keputusan.  Kemudian  keputusan- keputusan yang telah diambil harus dijalankan
e. Bertawakkal  kepada  Allah.  Setelah  bermusyawarah,  seharusnya  keputusan yang  telah  diambil  diserahkan  pada  Allah,  karena  Dialah  yang  menentukan segala sesuatu. Jika selesai bermusyawarah dan telah membulatkan keputusan, maka  bertawakkallah  pada  Allah.  Begitu  juga  di  kemudian  hari  jika  hasilnya tidak  sesuai  dengan  harapan,  bertawakkal  pada  Allah  sangat  diperlukan, bukan malah saling salah-menyalahkan. Yang demikian itu telah dicontohkan Rasulullah  seusai  perang  Uhud  yang  memperoleh  kegagalan,  namun  tidak saling salah-menyalahkan.
Menurut  M.Quraish  Shihab,  bahwa  petunjuk  ayat  tersebut  tetap  dapat dipahami  berlaku untuk semua orang. Walaupun redaksinya ditujukan kepada Nabi saw.  Dalam  hal  ini  Nabi  saw.  berperan  sebagai  pemimpin  umat  yang  berkewajiban menyampaikan  kandungan  ayat  kepada  seluruh  umat,  sehingga  sejak  itulah kandungan-nya  telah  ditujukan  kepada  mereka  semua.  Mencermati  ayat  yang  dikaji ini,  nampak  bahwa  ayat  tersebut  masih  memiliki  kandungan  lain,  yakni  berkenaan dengan  moral  kepemimpinan  yang  diperlukan  untuk  mendapat  dukungan  dan partisipasi umat dan tokoh-tokohnya. Sifat-sifat yang dimaksud adalah lemat lembut dan tidak menyakiti hati orang lain, baik dengan perkataan ataupun perbuatan, serta memberi kemudahan dan ketentraman kepada masyarakat. Sifat-sifat ini, merupakan faktor  subyektif  yang  dimiliki  seorang  pemimipin  yang  dapat  merangsang  dan mendorong  orang  lain  untuk  berpartisipasi  dalam  musyawarah.  Sebaliknya,  jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat-sifat tersebut, niscaya orang akan menjauh dan tidak memberi dukungan.
Menurut Muhammad Rasyid Ridha bahwa sifat-sifat terpuji yang terinci dalam ayat  tersebut  harus  dimiliki  oleh  seorang  pemimpin  dalam  upaya  menciptakan pemerintahan  yang  demokratis.  Dalam  sistem  pemerintahan  yang  demokratis,  maka rakyat akan terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan  mempraktekkannya. Di sisi lain,  Ibn  Katsir  menegaskan  bahwa  mewujudkan  pemerintahan  yang  demokratis merupakan  pengahargaan  kepada  tokoh-tokoh  dan  pemimpin  masyarakat,  sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan dan kepentingan bersama. Bahkan dalam pandangan penulis bahwa pelaksanaan musyawarah merupakan penghargaan kepada  hak  kebebasan  mengemukakan  pendapat,  hak  persamaan  dan  hak memperoleh keadilan setiap individu Ridha (1970).
Dalam  memusyawarahkan  persoalan-persoalan  masyarakat,  praktek  yang dilakukan Nabi saw. cukup beragam. Terkadang beliau memilih orang tertentu yang dianggap  cakap  untuk  bidang  yang  dimusyawarahkan,  terkadang  juga  beliau melibatkan  pemuka  masyarakat  bahkan  menanyakan  kepada  semua  yang  terlibat  di dalam  masalah  yang  dihadapi.  Dapat  dipahami  bahwa  praktek  musyawarah  seperti ini, sangat patut untuk ditiru dan diikuti.
Bermusyawarah  hendaknya  memilih  dan  melihat  siapa-siapa  yang  berhak untuk  diikutkan  dalam  bermusyawarah,  sehingga  keputusan  yang  diambil  menjadi akurat dan bermanfaat.

## 3. Musyawarah dalam Rumah Tangga
Hak-hak yang harus diperoleh oleh setiap individu tersebut, bukan saja harus diperoleh  dan  diupayakan  oleh  pemimpin  negara,  tetapi  setiap  individu  harus  pula memperoleh  hak-haknya  dilingkungan  keluarganya,  sehingga  pemimpin  rumah tangga dalam hal ini suami isteri harus mengupayakan penciptaan sistem demokrasi di  lingkungan  rumahtangganya  melalui  asas  musyawarah,  sebagaimana  yang ditegaskan dalam QS al-Baqarah/2:233
Secara  global,  QS  al-Baqarah/2:  233  mengandung  konteks  pembicaraan mengenai  sikap  yang  diperintahkan  kepada  orang  tua  sebagai  pemimpin  rumah tangga yakni:
a. Ibu bertugas menyusui anaknya\
b. Ayah bertugas mencarikan rezki\
c. Keduanya (Ibu dan Ayah) bermusyawarah
Kata رواشتو (permusyawaratan)  mengandung  ajaran  bahwa  orang  tua berkwajiban  mengadakan  musyawarah  dalam  rangka  mengupa  yakan kelangsungan hidup  anak-anak  mereka  secara  baik.  Muhammad  Rasyid  Ridha  menjelaskan  hanya kedua orangtualah yang berhak menentukan prihal bayi. Adapun jika salah satu pihak yang  berbuat  sesuatu  yang  membahayakan  bayi,  misalnya,  Ibunya  enggan menyusukan atau Ayah tidak mau lagi mengeluarkan biaya sebelum masa yang telah disepakati habis, maka di sini, peranan ibu sangatlah penting, sebab secara naluriah, seorang ibu akan lebih sayang terhadap bayinya. Di sinilah pentingnya musyawarah bagi  kedua  orang  tua  sebelum  melaksanakan  suatu  pekerjaan,  betapapun  kecilnya masalah,  seperti  dalam  masalah  pendidikan  anak,  tidak  dibenarkan  mengambil keputusan  secara  sepihak  tanpa  menghiraukan  pihak  lain.  Selanjutnya  Wahbah Zuhaili  menjelaskan  bahwa  ayat  tersebut  merupakan  petunjuk  al- Qur’an  untuk mengadakan musyawarah, mulai dari hal-hal yang terkecil untuk mendidik anak dan sangat dituntut karena faidahnya lebih besar.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  dalam  bermusyawarah mengandung nilai pendidikan, yakni Allah swt. Bermaksud menanamkan suatu pola interaksi dengan keluarga yang harmonis yang tercermin dari sikap keduanya dalam mengambil  keputusan.  Karena  itu,  kebiasaan  bermusyawarah  yang  dimulai  dari keluarga  sebagai  unit  sosial  terkecil  dari  masyarakat  akan  menjadi  landasan  bagi terbinanya  kebiasaan  bermusyawarah  dalam  unit  sosial  yang  lebih  besar  dan  rumit, yaitu negara.
Kalangan  pendukung  konsep  musyawarah,  di  dalam  menegakkan pandangannya  sangat  bersandar  kepada  ayat-ayat  al-Qur'an  yang  telah  discbutkan pada  awal  pembahasan.  Jika  mengkaji  ayat-ayat  di  atas  niscaya  akan  jelas  bahwa konsep musyawarah Islam tergambar dalam dua bentuk :
a. Tema musyawarah yang hendak dimusyawarahkan adalah suatu urusan yang bersifat  parsial,  di  dalam  konteks  yang  sempit  dan  terbatas,  seperti  tema penyapihan  anak  yang  masih  menyusu,  sebagaimana  yang  diisyaratkan  oleh ayat, "Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan..." Jenis musyawarah ini tidak menjadi bahan pertengkaran, sehingga jenis ini hanya internal keluarga yang menyelesaikan.
b. Tema  musyawarah  yang  hendak  dimusyawarahkan  adalah  suatu  perkara umum  yang  menjadi  perhatian  seluruh  kaum  Muslimin,  Seperti mengumumkan  perang  terhadap  musuh  atau  memilih  khalifah  kaum Muslimin.
Masalah  tema  yang  kedua  ini  kaum  Muslimin  harus  merujuk  kepada Rasulullah  saw.  Karena  tidak  lah  logis  sebuah  musyawarah  terlaksana  dengan  tidak ada  pendapat  Rasulullah  saw.  di  dalamnya.  Bahkan,  termasuk  buruk  dalam pandangan  umum  dan  pembangkangan  menurut  syariat  jika  sebuah  musyawarah dilakukan dengan tanpa merujuk kepada Rasulullah saw. atau orang yang menempati kedudukannya,  yaitu  wali  amri.  Allah  swt.  berfirman,  "Dan  kalau  mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri dari mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)." (QS. an-Nisa: 83).
Jenis  musyawarah  ini  berdasarkan  ayat  "Dan  bermusyawarahlah  dengan mereka  dalam  urusan  itu.  Kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan  tekad,  maka bertawakallah kepada Allah..." mempunyai tiga rukun:
a. Adanya orang-orang yang bermusyawarah, sehingga musyawarah terlaksana. Dan  ini  ditunjukkan  oleh  kata  ganti  hum  (mereka)  di  dalam  kata  "wa syawirhum".
b. Adanya  materi  dan  tema  yang  dimusyawarahkan,  sehingga  dengan  itu musyawarah terlaksana
c. Adanya  pemimpin  yang  mengatur  musyawarah,  dan  putusan  terakhir bergantung  kepada  pandangannya.  Ini  ditunjuk kan  oleh  kata  ganti  ta’ mukhat{ab  (orang  kedua)  pada  kalimat  "faidza  'azamta  fatawakkal  'alallah..." Tidak diragukan, jika yang menjadi tema adalah urusan umum yang berkaitan dengan  seluruh  kaum  Muslimin  maka  yang  mempunyai  hak  memutuskan ialah wali amril Muslimin.
Tidak  mungkin  musyawarah  yang  sah  dalam  bentuknya  yang  islami  dapat terlaksana dengan tidak adanya salah satu di antara ketiga rukun di atas. Bisa saja wali amri ada, orang yang bermusyawarah ada, namun tema musyawarah tidak ada, maka di  sini  musyawarah  tidak  terselenggara  sama  sekali.  Oleh  karena  tidak  ada permasalahan  yang  dapat  mereka  diskusikan  dan  musyawarahkan.  Atau,  bisa  juga wali  amri  ada,  tema  musyawarah  ada,  namun  kumpulan  manusia  yang  akan bermusyawarah tidak ada, maka di sini berubah status dari musyawarah kepada nas atau perintah.
Atau  juga,  kumpulan  manusia  yang  bermusyawarah  ada,  tema  musyawarah ada, namun wali amri tidak ada, maka di sini musyawarah tidak berlangsung dengan bentuknya yang sah sebagaimana yang telah Allah swt. tetapkan di dalam Kitab-Nya, ketika  Dia  mewajibkan  adanya  pengawas  atas  musyawarah,  yang  menjadi  tempat kembalinya urusan, Ketika masing-masing dari mereka mengeluarkan pandangannya, maka dia (wali amri) harus menjadi rujukan seluruh pandangan.
Musyawarah yang tidak sah ini tidak mungkin bisa mengeluarkan keputusan- keputusan  yang sah  dan  mengikat  seluruh  kaum  Muslimin. Karena  musyawarah ini bertentangan  dengan  apa  yang  telah  ditekankan  oleh  ayat  bahwa  pada  akhirnya urusan  bergantung  kepada  wali  amri,  "Kemudian  apabila  kamu  telah  berketetapan hati, maka bertawakallah kepada Allah."

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian penjelasan dan analisi di atas, maka pada bagia ini peneliti menyimpulkan  bahwa  al- Qur’an  menyebutkan  term  musyawarah  dalam  tiga  bentuk yaitu  yakni,  syura,  syawir  dan  tasyawur.  Syura  dalam  ayat  QS  al-Syura/42:  38, bercerita tentang lapangan musyawarah, syawir bermakna sebagai orang-orang yang diminta  bermusyawarah  sebagaimana  dalam  QS  Ali  ‘Imran/3:  159,  sedangkan  term tasyawur  menunjukkan  makna  dalam  pentingnya  musyawarah  dalam  setiap persoalan  samapai  urusan  keluarga  QS  al-Baqarah/2:  233.  Musyawarah  adalah berkumpulnya  manusia  untuk  membicarakan  suatu  perkara  agar  masing-masing mengeluarkan  pendapatnya  kemudian  diambil  pendapat  yang  terbaik  untuk disepakati  bersama,  sebagaimana  mengeluarkan  madu  dari  sarang  lebah  untuk menghasilkan madu yang manis .

## REFERENSI
Abd Khaliq, Abd Rahman. (1975). al-Syura fi Zilli at-Nizam al-Hukm al-Islamiy. al-Dar al-Salafiyah.
Al-Qurthubi. (1967). Al-Jâmi Li Ahkâm al- Qur’ân, Juz IV . Kairo: Dâr al-Kutub. Ahmad Mumtaz. (1996). Negara Politik dan Islam , terj. Hadi. Bandung: Mizan. Al-Nawawi, Adnan Ali Ridha. (1985). Al-Syûrâ la Dimuqratiya. T.Tp: Dâr al- Syabah.
Lihat  pula  Nurcholis  Madjid.  (1995).  Islam  Agama  Kemanusiaan.  Jakarta: Paramadina.
Al-Naisaburi, Abu al- Hasan ‘Ali ibn Ahmad al -Wahidi. (t.th).  Asbab al-Nuzul. Jakarta: Dinamika Utama.
Al-Raghib  al-Asfahaniy.  (1992).  Mufradat  Alfaz  al- Qur’an .  Cet.  I;  Beirut  al-Dar  al- Syamiyyah.
Dahlan,  AbduI  Aziz  dkk.  (1996).  Ensiklopedi  Hukum  Isla.  Cet.  I;  Jakarta:  PT.  Ichtiar Baru Van Hoeve.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (1995).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Edisi Kedua. Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka.
Ibrahim Anis dkk. (1972). M u’jam al -Wasid. Cet. III; Beirut: Dar al- Ma’arif . Ismail Abd Hamid. (1981). al-Syura wa Asaruha fi al-Dimograthiyah. Kairo: Maktabah al-Salafiyah.
Ibn  Katsir,  Abu  al- Fida’  Muhammad  Isma’il .  (tt).  Tafsir  al- Qur’an  al -Karim,  Juz.  IV. Semarang: Toha Putra.
Jamaluddin  Muhammad  Ibn  Mukram  Ibn  al-Manzur  al-Afriqiy  al-Mishriy.  (1990). Lisan al’Arab . Beirut: Dar al-Fikr. Jindan,  Khalid  Ibrahim.  (1999).  The  Islamic  Theory  of  Government  According  to  Ibn Taimiyah diterjemahkan oleh Masrohin dengan judul: Teori  Polirik  Islam; Telah Kritis  Ibn  Taimiyah  Tentang  Pemerintahan  Islam.  Cet.  III;  Surabaya:  Risalah Gusti.
Kamali,  Mohammad.(1996).  Hasyim  Kebebasan  Berpendapat  dalam  Islam.  Bandung: Mizan.
Ma’louf Louis . (1986). al-Munjid fi al-Lughah wa al- ’Alam . Beirut: Dar al-Masyriq.
Shihab, M. Quraish. (2001). Wawasan al-Quran. Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001. Shihab, M. Quraish. (2000). Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur ’ an, vol. 2. Ciputat: Lentera Hati.
Shihab, M. Quraish. (2002). Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur’an . Juz. XII. Cet. II; Jakarta: Lentera Hati.
Rahardjo,  M.  Dawam.  (1996).    Ensiklopedi  al- Qur’an:  Tafsir  Sosial  Berdasarkan Konsep- Konsep Kunci. Cet. I; Jakarta: Paramadina.
Ridha, Muhammad Rasyid. (1970). Tafsir al-Manar. Juz. IV. Mesir: Maktabah al-Qahirah. Qutub Sayyid. (tt). Fi Zilal al- Qur’an, Juz IV . Beirut: Dar al- ’Arabiyah .
Copyright Holder : © Wisnu Satria Bharata et al.,  (2023).
First Publication Right : © Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: