Volume 18 Number 1  June  2018 .p.247-270 https://doi.org/10.30603/au.v18i1235
Partisipasi Perempuan dalam Politik Perspektif Pendidikan Islam dan Gender

## Suriadi, Adnan, Jayadi, Susilawati, Mursidin

## Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

## Abstract
Islamic teachings essentially give great attention and honorable position to women. Politics  in  Islam  known  as  as-siyasah  are  all  human  activities  related  to  the settlement of various conflicts and creating security for society. While the leader of a person who has the skills and advantages, especially the skills or advantages in one area so he is able to influence other people to jointly perform certain activities for the achievement  of  one  or  several  purposes.  The  opening  of  a  widespread  democratic system  in  Indonesia  provides  a  good  opportunity  for  the  development  of  national politics. One of the indicators of the passage of a democratic political system and to measure the level of public participation in the political field, so the involvement of citizens becomes an absolute requirement for a nation that wants to build with the concept  of  democracy.  Citizen  involvement  here  is  interpreted  as  a  comprehensive engagement without distinction between the sexes of both men and women .

## Abstrak
Ajaran  Islam  pada  hakekatnya  memberikan  perhatian  yang  besar  dan  kedudukan terhormat  kepada  perempuan.  Politik  dalam  Islam  di  kenal  dengan  as-siyasah adalah  segala  aktifitas  manusia  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  berbagai konflik dan menciptakan keamanan bagi masyarakat. Sedangkan pemimpin seorang pribadi  yang  memiliki  kecakapan  dan  kelebihan,  khususnya  kecakapan  atau kelebihan  di  satu  bidang  sehingga  dia  mampu  mempengaruhi  orang-orang  lain untuk  bersama-sama  melakukan  aktivitas-aktivitas  tertentu  demi  pencapaian  satu atau  beberapa  tujuan.  Terbukanya  sistem  demokrasi  secara  luas  di  Indonesia memberikan kesempatan yang baik bagi perkembangan perpolitikan bangsa. Salah satu  indikator  berjalannya  suatu  sistem  politik  secara  demokratis  dan  untuk mengukur  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  bidang  politik,  sehingga keterlibatan  warga  negara  menjadi  suatu  syarat  mutlak  bagi  sebuah  bangsa yang ingin  membangun  dengan  konsep  demokrasi.  Keterlibatan  warga  negara  disini dimaknai  sebagai  keterlibatan  yang  menyeluruh  tanpa  membedakan  jenis  kelamin baik laki-laki maupun perempuan .

## Keywords: Women, Politics, Islam, Gender

## Author correspondence
Email: suriadisambas@gmail.com
Available online at http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index

## A. Pendahuluan
Era  reformasi  yang  semakin  terbuka  ditandai  dengan  hidupnya  nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat tentunya memberikan kesempatan yang luas kepada setiap  warga  negara  untuk  menikmatinya.  Menurut  Sanit  bahwa  anggota masyarakat  perlu  mengambil  bagian  atau  berpartisipasi  di  dalam  proses perumusan  dan  penentuan  kebijaksanaan  pemerintahan,  dengan  kata  lain  setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan semestinya  terlibat  dalam  proses  pembangunan  terutama  di  bidang  politik. 1 Dengan demikian, keinginan dan harapan setiap warga negara dapat terakomodasi melalui sistem politik yang terbangun.
Dalam  tatanan  kehidupan  sosial  bernegara,  setiap  warga  negara  pada dasarnya  tidak  ada  pembedaan  atas  hak  dan  kewajibannya,  semuanya  sama dihadapan  hukum  dan  pemerintahan.  Termasuk  dalam  hal  ini  adalah  hak berpolitik,  hak  untuk  memberikan  pendapat  dan  hak  untuk  melakukan  koreksi atas  pemerintahan.  Semua  hal  tersebut  tentunya  dilaksanakan  dengan  cara-cara dan  mekanisme  yang  telah  diatur  oleh  sistem  pemerintahan.  Pergantian kepemimpinan sebagai salah satu keniscayaan dalam sistem demokrasi menuntut keterlibatan warga negara di dalamnya. Adapun aturan main ( rule of game ) dalam sistem  demokrasi  nasional  salah  satunya  adalah  pemilu.  Kegiatan  pemilu  sendiri ditujukan  sebagai  sarana  untuk  memilih  wakil-wakil  rakyat  yang  akan  duduk  di lembaga  legislatif.  Undang-undang  Pemilu  No.  23  Tahun  2003  memberikan kesempatan kepada semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk turut  berpartisipasi  politik.  Pemilu  dilangsungkan  secara  serempak  di  seluruh wilayah Indonesia meskipun di beberapa daerah-daerah tertentu harus menyusul akibat keterlambatan logistik yang sampai ke daerah pemilihan.
Pemilu tahun 2004 merupakan peristiwa yang bersejarah dalam perjalanan kehidupan  berbangsa.  Pelaku-pelaku  yang  terlibat  di  dalam  pensuksesannya menarik untuk dikaji. Selama ini para peneliti dan ilmuwan seringkali mengangkat tema-tema  pemilu  sebagai  bahan  kajian  ilmiah,  namun  sebagian  besar  yang menjadi fokus adalah tentang sistem, partai politik, ataupun pemilih secara umum. Penelitian  tentang  pemilu  dilakukan  oleh  Kamarudin  dengan  judul  Partai  Politik
1 Sanit Arbi, Perwakilan Politik di Indonesia , (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), h. 203.
Islam  di  Pentas  Pemilu;  Refleksi  Pemilu  1999  untuk  Pemilu  2004.  Kamarudin mendeskripsikan  tentang  perkembangan  politik  Islam  sejak  tumbangnya kekuasaan  Presiden  Soeharto  dan  munculnya  kembali  partai-partai  politik  Islam serta  secara  gamblang  dijelaskan  melalui  angka-angka  hasil  pemilu  1999  bahwa kekuatan politik Islam tidaklah sebesar kesan yang dipancarkan. 2
Pemilu  di  tahun  2004  memiliki  banyak  sisi  yang  unik  untuk  dikaji.  Salah satunya  adalah  keterlibatan  perempuan  dalam  pemilu.  Pemilu  dan  perempuan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, karena membahas tentang pemilu kuranglah lengkap bila tanpa menyertakan perempuan di dalamnya. Dalam sejarah  perpolitikan  di  Indonesia  dan  negara  berkembang  pada  umumnya, peranan  perempuan  memang  dipandang  terlambat  dalam  keterlibatan  di  dunia politik. Stigma-stigma bahwa perempuan dalam posisi domestik dianggap sebagai salah  satu  hal  yang  mengakibatkan  perempuan  terlambat  berkiprah  dalam  dunia politik. Salah satu indikatornya adalah jumlah perempuan yang memegang jabatan publik masih sangat sedikit. Sementara itu, mengacu pada undang-undang pemilu tersebut  di  atas  bahwa  dalam  konteks  sosial  dan  lokal  pengaruh  interaksi  sosial terhadap  partisipasi  politik  masyarakat  di  Kabupaten  Sambas  pada  tahun  2011 dalam  pemilihan  kepala  daerah  telah  membuktikan  tingginya  tingkat  partisipasi kaum perempuan dalam berpolitik di masyarakat. Pengaruh tersebut berasal dari interaksi  yang  terjadi  dalam  keluarga,  tempat  bekerja,  organisasi-organisasi kemasyarakatan,  dengan  tokoh  agama  berperan  sebagai  tokoh  politik  sehingga berpengaruh  terhadap  preferensi  politik  masyarakat  dalam  pemilihan  kepala daerah.
Fenomena tersebut bukan hanya terjadi pada tingkat elit atau pusat tetapi juga berimbas pada tingkatan lokal atau daerah. Terlebih lagi bahwa posisi kaum perempuan kurang diuntungkan secara politis karena jarang sekali terlibat dalam pengambilan  keputusan,  khususnya  yang  berkenaan  dengan  permasalahan perempuan itu sendiri. Peran dan status perempuan dewasa ini lebih dipengaruhi oleh  masa  lampau,  kultur,  ideologi,  dan  praktek  hidup  sehari-hari.  Inilah  yang menjadi  kunci  mengapa  partisipasi  perempuan  dalam  kehidupan  bermasyarakat
2 Kamaruddin, Partai  Politik  Islam  di  Pentas  Reformasi;  Refleksi  Pemilu  1999  untuk  Pemilu  2004 , (Jakarta: Visi Publishing, 2003), h. 69.
dan  bernegara  mengalami  kelemahan.  Kini  gerbang  demokrasi  telah  terbuka dengan lebar dan peluang perempuan untuk turut mengaktualisasikan dirinya juga telah dijamin. Dengan adanya Undang-Undang Pemilu Tahun 2003 No. 12 Pasal 65 yang  mengatur  tentang  kuota  30%  sebagai  salah  satu  syarat  bagi  pencalonan anggota  legislatif  oleh  partai  politik  tentunya  secara  logika  mampu  mendobrak stagnasi kuantitas perempuan di wilayah publik.

## B. Konsepsi Politik
Politik  merupakan  salah  satu  kata  yang  paling  banyak  di  bicarakan  di tengah-tengah  masyarakat.  Biasanya  mereka  mengartikan  politik  sebatas  hal-hal yang  menjadi  urusan  partai  partai  politik,  masalah-masalah  yang  dihadapi  oleh tokoh  politik,  segala  hal  yang  bertalian  dengan  pemilihan  dan  pemberian  suara, dan  seterusnya.  Secara  realita  menunjukkan  bahwa  semua  itu  adalah  aktivitas politik yang termasuk dalam kandungan makna politik. Politik menurut Aristoteles (dalam  Takariawan),  adalah  segala  sesuatu  yang  sifatnya  dapat  merealisasikan kebaikan  di  tengah  masyarakat.  Ia  meliputi  semua  urusan  yang  ada  dalam masyarakat; sudut pandang ini meletakkan politik sebagai bagian dari moral atau akhlak. 3 Dalam  terminologi  Arab,  secara  umum  dipahami  bahwa  kata siyasah (politik)  berasal  dari  bahasa as  saus yang  berarti ar  riasah (kepengurusan).  Jika dikatakan saasa  al  amra berarti qaama  bihi (menangani  urusan).  Syarat  bahwa seseorang  berpolitik  dalam  konteks  ini  adalah  ia  melakukan  sesuatu  yang membawa  keuntungan  bagi  sekumpulan  orang.  Sebagian  masyarakat  Barat memahami  politik  sebagai  suatu  proses  yang  berjalan  terkait  dengan penyelenggaraan  negara  atau  sistem  pemerintahan.  Politik  didefinisikan  sebagai seni mengatur  negara, hubungan antar negara, juga hak-hak warga negara  dalam mengatur urusan kenegaraan.
Ada  juga  yang  mengaitkan  politik  sebagai  aktivitas  kelompok  dalam masyarakat,  misalnya  partai  politik. 4 Dalam  hal  ini  hakekat  dari  politik  adalah kekuasaan dan dengan begitu proses politik merupakan serentetan peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasari atas kekuasaan. Banna menyebutkan politik
3 Takariawan, Fikih Politik Kaum Perempuan , (Yogyakarta: Tiga Lentera Utama, 2002), h. 49.
4 Ibid , hlm. 47.
adalah hal memikirkan persoalan-persoalan internal maupun eksternal umat. Sisi internal adalah mengurus persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci  kewajiban  dan  hak-haknya,  melakukan  pengawasan  terhadap  para penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritisi jika mereka melakukan kekeliruan. Sedangkan sisi eksternal dalam wacana Banna adalah  memelihara  kemerdekaan  dan  kebebasan  bangsa,  menghantarkannya mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukannya di tengah-tengah bangsa lain  serta  membebaskannya  dari  penindasan  dan  intervensi  pihak  lain  dalam urusan-urusannya.  Karena  persepsi  semacam  inilah  Banna  dengan  tegas mengatakan bahwa seorang Muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika ia menjadi  politikus,  mempunyai  pandangan  jauh  ke  depan  dan  memberikan perhatian penuh kepada persoalan bangsanya. Keislaman seseorang menuntutnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsa. 5
Perbedaan-perbedaan  defenisi  di  atas  oleh  Budiardjo  dikatakan  sebagai akibat  pandangan  sarjana  dalam  meneropong  politik  dari  satu  aspek  atau  unsur dari  politik  saja.  Menurutnya  konsep-konsep  pokok  dari  politik  seperti  yang  di kemukakan  oleh  para  ahli  di  atas  sebenarnya  terdiri  dari  konsep  negara, kekuasaan,  pengambilan  keputusan,  kebijaksanaan,  dan  pembagian  atau  alokasi. 6 Dengan  demikian  dapatlah  dipahami  bahwa  cakupan  aktivitas  politik  itu  luas. Mulai  dari  aktivitas  individual  yang  memproses  perubahan,  sampai  aktivitas kolektif dalam partai politik atau dalam urusan pemerintahan.

## C. Konseptualisasi Partisipasi Politik
Dalam negara berkembang masalah partisipasi adalah masalah yang cukup rumit.  Partisipasi  menjadi  tolak  ukur  penerimaan  atas  sistem  politik  yang dibangun  oleh  sebuah  negara.  Maju  dan  berkembangnya  pembangunan  dalam suatu  negara  sangat  tergantung  dari  keterlibatan  warga  negaranya  tanpa membedakan  jenis  kelamin,  baik  itu  laki-laki  maupun  perempuan.  Memahami
5 Al Banna, Hasan, Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin , (Solo: Era Intermedia,  2000), h. 127.
6 Budiardjo , Partisipasi dan Partai Politik , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 9.
partisipasi  politik  tentu  sangatlah  luas.  Mengingat  partisipasi  politik  itu  sendiri merupakan  salah  satu  aspek  penting  demokrasi.  Asumsi  yang  mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. 7 Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh  pemerintah  menyangkut  dan  mempengaruhi  kehidupan  warga  masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Para ilmuwan  dan  pakar  politik  telah  banyak  memberi  batasan  yang  lebih  mengenai partisipasi  politiik.  Khamisi  (dalam  Ruslan)  memberikan  pengertian  yang  luas mengenai  partisipasi  politik  bahwa  partisipasi  politik  adalah  hasrat  seorang individu  untuk  mempunyai  peran  dalam  kehidupan  politik  melalui  keterlibatan administratif  untuk  menggunakan  hak  bersuara,  melibatkan  dirinya  di  berbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan  berbagai  aksi  dan  gerakan,  bergabung  dengan  partai-partai  atau organisasi-oraganisasi  independent,  ikut  serta  dalam  kampanye  penyadaran, memberikan  penyadaran,  memberikan  pelayanan  terhadap  lingkungan  dengan kemampuannya sendiri. 8
Sementara  menurut  Huntington  dan  Nelson  partisipasi  politik  adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang di maksudkan untuk  mempengaruhi  pembuatan  keputusan  pemerintah. 9 Dari  konsep  ini memang  tidak  dibedakan  secara  tegas  apakah  partisipasi  politik  itu  bersifat otonom  atau  mobilisasi.  Hal  ini  terjadi  menurut  Huntington  dan  Nelson  (dalam Kamarudin), disebabkan oleh sejumlah alasan berikut: Pertama , perbedaan antara keduanya  lebih  tajam  dalam  prinsip  daripada  di  alam  realitas. Kedua ,  dapat dikatakan  semua  sistem  politik  mencakup  suatu  campuran  keduanya. Ketiga , hubungan  keduanya  bersifat  dinamis,  artinya  bahwa  partisipasi  politik  yang bersifat  dimobilisasi  karena  faktor  internalisasi  pada  akhirnya  akan  menjadi
7 Surbakti, Memahami Ilmu Politik , (Jakarta: PT. Grasindo), 1992, h. 140.
8 Ruslan, Ustman Abdul Muiz, Pendidikan Politik  Ikhwanul Muslimin Solo : (Era Intermedia, 2000), h.
26.
9 Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan, Partisipasi Politik di Negara Berkembang , (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 9.
partisipasi yang bersifat otonom. Sebaliknya juga demikian, partisipasi politik yang bersifat  otonom  akan  berubah  menjadi  dimobilisasi. Keempat ,  kedua  bentuk partisipasi tersebut mempunyai konsekuensi penting bagi sistem politik. Baik yang dimobilisasi  atau  otonom  memberikan  peluang-peluang  kepemimpinan  dan menimbulkan  kekangan-kekangan  terhadap  pimpinan-pimpinan  politik.  Di samping  konseptualisasi  dari  partisipasi  politik  di  atas,  Lane  (dalam  Rush  dan Althoff,  menyatakan  bahwa  partisipasi  politik  juga  memiliki  empat  fungsi,  yaitu: (a).  Sebagai  sarana  untuk  mengejar  kebutuhan  ekonomis,  (b).  Sebagai  sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan penyesuaian sosial,  (c). Sebagai sarana untuk mengejar  nilai-nilai  khusus,  (d).  Sebagai  sarana  untuk  memenuhi  kebutuhan bawah sadar dan psikologis tertentu. 10

## D. Tipologi Partisipasi Politik
Surbakti 11 mengkategorikan  kegiatan  partisipasi  politik  dengan  sejumlah kriteria  “rambu-rambu”  yang  menjadi  konseptualisasi  dari  partisipasi  politik  itu sendiri. Pertama ,  partisipasi  politik  yang  dimaksudkan  berupa  kegiatan  atau perilaku  luar  individu  warga  negara  biasa  yang  dapat  diamati,  bukan  perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi  individu  tidak  selalu  termanifestasikan  dalam  perilakunya. Kedua , kegiatan  ini  diarahkan  untuk  mempengaruhi  pemerintah  selaku  pembuat  dan pelaksanaan  keputusan  politik.  Termasuk  dalam  pengertian  ini,  seperti  kegiatan mengajukan  alternatif  kebijakan  umum,  alternatif  pembuat  dan  pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang  dibuat  pemerintah. Ketiga ,  kegiatan  yang  berhasil  (efektif)  maupun  yang gagal  mempengaruhi  pemerintah  termasuk  dalam  konsep  partisipasi  politik. Keempat ,  kegiatan  yang  mempengaruhi  pemerintah  dapat  dilakukan  secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan  yang  langsung berarti individu memepengaruhi  pemerintah  tanpa  menggunakan  perantara,  sedangkan  secara tidak  langsung  berarti  mempengaruhi  pemerintah  melalui  pihak  lain  yang
10 Rush,  Michael  dan  Althoff,  Philip, Pengantar  Sosiologi  Politik ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2000), h. 181.
11 Surbakti, Ibid , hlm. 141-142.
dianggap dapat menyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategorisasi partisipasi  politik. Kelima ,  kegiatan  mempengaruhi  pemerintah  dapat  dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan dan tidak berupa kekerasan ( non violence )  seperti  ikut  memilih  dalam  pemilihan  umum,  mengajukan  petisi, melakukan  kontak  tatap  muka,  dan  menulis  surat,  maupun  dengan  cara-cara  di luar  prosedur  yang  wajar  (tak  konvensional)  dan  berupa  kekerasan  ( violence ), seperti  demonstrasi  (unjuk  rasa),  pembangkangan  halus  (seperti  lebih  memilih kotak  kosong  daripada  memilih  calon  yang  disodorkan  pemerintah),  huru-hara, mogok,  pembangkangan  sipil,  serangan  bersenjata,  dan  gerakan-gerakan  politik seperti kudeta dan revolusi.
Partisipasi  sebagai  kegiatan  dibedakan  menjadi  partisipasi  aktif  dan partisipasi  pasif.  Yang  termasuk  dalam  kategori  partisipasi  aktif  adalah mengajukan  usul  mengenai  suatu  kebijakan  umum,  mengajukan  alternatif kebijakan  umum  yang  berlainan  dengan  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah, mengajukan  ritik  dan  perbaikan  untuk  meluruskan  kebijakan,  membayar  pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori  partisipasi  pasif  berupa  kegiatan  yang  menaati  pemerintah,  menerima, dan  melaksanakan  saja  setiap  keputusan  pemerintah. 12 Dengan  kata  lain  lain, partisipasi  aktif  berarti  kegiatan  yang  berorientasi  pada  proses  input  dan  output politik,  sedangkan  partisipasi  pasif  merupakan  kegiatan  yang  berorientasi  pada proses  output.  Di  samping  itu,  terdapat  sejumlah  anggota  masyarakat  yang  tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada  telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut dengan apatis atau golongan putih (golput).  Sementara  itu,  membedakan  partisipasi  menjadi  beberapa  kategori. Pertama ,  apatis,  artinya  orang  yang  tidak  berpartisipasi  dan  menarik  diri  dari proses  politik. Kedua ,  spektator,  artinya  orang  yang  setidak-tidaknya  pernah  ikut memilih  dalam  pemilihan  umum. Ketiga ,  gladiator,  artinya  mereka  yang  secara aktif  terlibat  dalam  proses  politik,  yakni  komunikator,  spesialis  mengadakan
12 Surbakti, Ibid , h. 142.
kontak tatap muka,  aktivis partai dan  pekerja  kampanye, dan aktivis masyarakat. Keempat, pengkritik yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional. 13
Ada  atau  tidaknya  partisipasi  politik  masyarakat  menurut  Ruslan,  dapat diklasifikasikan  ke  dalam  dua  golongan  yakni  (1)  Partisipan,  atau  orang-orang yang  aktif  berpolitik.  Inilah  bentuk  konkret  partisipasi  aktif.  (2)  Non  Partisipan politik.  Inilah  bentuk  konkret  yang  tidak  berpartisipasi. 14 Mereka  tidak  berada pada satu tingkat, akan tetapi dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama,  orang-orang  yang  memang  tidak  berusaha  untuk  berpartisipasi,  seperti orang-orang yang sudah terbiasa tidak menggunakan hak suara mereka. Misalnya, ketidakpedulian  ini  semakin  besar  pada  sebagian  tokoh  agama  yang  memiliki pemahaman  sempit  akan  agamanya,  dan  sebagian  mereka  beranggapan  bahwa ketidakpedulian politik merupakan nilai, seperti  kaum  perempuan  pada sebagian masyarakat. Kelompok kedua, orang-orang yang meremehkan urusan politik.
Bentuk  konkret  sikap  ini  dapat  di  lihat  pada  tiga  fenomena  yaitu  (1) Ketidakpedulian  politik.  Yaitu  tidak  memberikan  perhatian  terhadap  segala  yang terjadi di dalam masyarakat pada umumnya, atau pada sebagiannya. Dampaknya, yang  ada  hanya  kepatuhan  kepada  segala  yang  datang  dari  penguasa.  Ini  terjadi mungkin  akibat  ketidakmampuan  individu  untuk  memikul  tanggung  jawab,  atau akibat  rasa  takut  dan  tidak  aman.  (2).  Keraguan  politik.  Yaitu  ketidakpercayaan seseorang  terhadap  sikap  dan  perkataan  para  politikus,  serta  perasaan  bahwa aktivitas polituik adalah pekerjaan buruk (3). Keterasingan politik. Yaitu perasaan asing  yang  dirasakan  oleh  individu  terhadap  pemerintah  dan  sistem  politik masyarakatnya, dan keyakinan bahwa pemerintah dan garis politiknya dijalankan oleh  orang  lain  untuk  kepentingannya  sendiri  dengan  kaidah-kaidah  yang  tidak adil,  serta  munculnya  perasaan  bahwa  kekuasaan  bukanlah  urusannya.  Ia bukanlah  apa-apa.  Karena  itu,  lenyaplah  semangat  dan  motivasinya  untuk berpartisipasi.
13 Ibid , h. 143.
14 Ruslan, Ibid , h. 105.
Menurut  Surbakti  partisipasi  dapat  dipandang  sebagai  dimensi  utama stratifikasi  sosial.  Dia  membagi  partisipasi  politik  menjadi  enam  lapisan,  yaitu pemimpin  politik,  aktivis  politik,  komunikator  (orang  yang  menerima  dan menyampaikan  ide-ide,  sikap,  dan  informasi  politik  lainnya  kepada  orang  lain), warga  negara,  marginal,  (orang  yang  sangat  sedikit  melakukan  kontak  dengan sistem  politik),  dan  orang  yang  terisolasikan  (orang  yang  jarang  melakukan partisipasi  politik). 15 Dalam  perspektif  lainnya,  Budiardjo  menguraikan  bentuk partisipasi  politik  warga  negara  berdasarkan  intensitasnya.  Intensitas  terendah adalah  sebagai  pengamat,  intensitas  menengah  yaitu  sebagai  partisipan,  dan intensitas  partisipasi  tertinggi  sebagai  aktivis. 16 Bila  di  jenjangkan,  intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga serupa dengan warga negara. Karena seperti piramida, bagian mayoritas partispasi politik warga negara terletak  di  bawah.  Ini  berarti  intensitas  partisipasi  politik  warga  negara kebanyakan  berada  pada  jenjang  pengamat.  Mereka  yang  tergolong  dalam kelompok  ini  biasanya  melakukan  kegiatan  politik  seperti:  menghadiri  rapat umum,  menjadi  anggota  partai  atau  kelompok  kepentingan,  membicarakan masalah  politik  mengikuti  perkembangan  politik  melalui  media  massa,  dan memberikan suara dalam pemilu.
Setingkat  lebih  maju  dari  kelompok  pengamat  yang  terletak  di  tengah- tengah  piramida  partisipasi  politik  ialah  kelompok  partisipan.  Pada  jenjang partisipan  ini  aktivitas  partisipasi  politik  yang  sering  dilakukan  adalah  menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif dari partai atau kelompok kepentingan, dan  aktif  dalam  proyek-proyek  sosial.  Kelompok  terakhir  yang  terletak  di  bagian paling atas dari piramida partisipasi politik adalah kelompok aktivis. Warga  yang termasuk  dalam  kategori  aktivis  sedikit  jumlahnya.  Kegiatan  politik  pada  jenjang aktivis ini adalah seperti: menjadi pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau  kelompok  kepentingan. Di samping itu, ada juga  warga yang tidak  termasuk
15 Surbakti, Ibid , h. 143.
16 Budiardjo, Ibid , h. 6.
dalam piramida ini, mereka adalah kelompok warga yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik sebut sebagai orang yang apolitis.

## E. Politik Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Islam
Dalam  perspektif  Islam  keterlibatan  perempuan  dalam  bidang  politik memiliki epistemologis bahwa pada hakikatnya perempuan mempunyai hak yang sama  dengan  laki-laki  dalam  segala  hal  persaudaraan,  kasih  sayang,  tolong menolong dalam bidang sosial dan ekonomi, serta ragam kegiatan politik. Sehingga dalam  hal  perempuan  berpolitik  tidaklah  menjadi  masalah  manakalah memperhatikan  landasan-landasan  fundamental  dalam  agama,  ijtihad  ulama kontemporer serta mencontoh dari aktivitas para sababat Rasulullah dari kalangan wanita. 17
Landasan fundamental merupakan legitimasi hukum yang tercantum dalam ayat-ayat Al Qur’an yang mengandung mission statement bagi setiap muslim secara umum.  Sedangkan  contoh  aktivitas  politik  sahabat  Rasulullah  SAW  dari  kalangan wanita dapat dijadikan sebagai bukti untuk menepis keraguan sebagian kalangan tentang  hukum  keterlibatan  perempuan  dalam  bidang  politik.  Tentang  ijtihad ulama mengenai peran politik perempuan seperti di ungkapkan oleh Ghazali dalam Ridha) bahwa perempuan sebagaimana laki-laki memiliki hak berpartisipasi dalam pemilihan umum dan hak dipilih menjadi anggota dewan, baik di pusat maupun di daerah,  juga  hak  untuk  memegang  jabatan  keanggotaan  di  majelis  itu,  juga  hak untuk  memegang  tampuk  kepemimpinan  selain imamah  kubra (khalifah)  dan derivatnya. 18
Dengan  demikian  dapat  ditarik  sebuah  perbedaan  yang  mendasar  antara kedua  perspektif  ini,  bahwa  kaum  feminis  lebih  menekankan  pada  tuntutan kesetaraan perempuan dengan laki-laki di segala bidang. Sementara dalam ajaran Islam  bahwa  perempuan  pada  dasarnya  memiliki  eksistensi  yang  tak  pernah dinomorduakan.  Kaum  perempuan  memiliki  harkat  dan  keluhuran  yang  diakui oleh  Islam.  Sehingga  perbedaan  antara  laki-laki  dengan  perempuan  dalam  Islam
17 Muhammad  Rasyid  Ridha, Perempuan  Sebagai  Kekasih;  Hakikat,  Martabat,  dan  Partisipasinya  di Ruang Publi k, (Bandung: Penerbit Hikmah, 2004), h. 26.
18 Ibid ,.
hanya terletak pada kedalaman iman dan amal shalih dari masing-masing individu. Sehingga  keterlibatan  perempuan  dalam  bidang  politik  haruslah  menghadirkan prinsip amar  ma’ruf  nahi  munkar ,  tanpa  harus  menuntut  kesetaraan  posisi  dan peran seperti yang didengungkan oleh kalangan feminis. Prinsip amar ma’ruf nahi munkar merupakan  prinsip  yang  harus  dipegang  oleh  setiap  perempuan  Islam dalam keterlibatannya di ranah politik.
Sebagai  salah  satu  instrumen  demokrasi,  pemilu  merupakan  sarana  untuk mengukur  kualitas  dan  kuantitas  partisipasi  masyarakat.  Sehingga  keterlibatan setiap elemen masyarakat menjadi syarat mutlak bagi keberlangsungan demokrasi dan  pembangunan  di  Indonesia.  Partisipasi  politik  elit  politik  perempuan  dalam pemilu  bukan  hanya  memilih  wakil-wakil  rakyat  saja  namun  elit  politik perempuan  dalam  kegiatan  pemilu  juga  di  mungkinkan  untuk  memilih  bentuk- bentuk  partisipasi  yang  lain.  Hal  ini  di  dasarkan  pada  karakter  manusia  yang memiliki  kebebasan,  kreatifitas,  serta  keyakinan  untuk  memilih,  menggunakan, dan  mengevaluasi  cara,  prosedur,  metode,  dan  perangkat  dalam  merealisasikan orientasinya  tersebut.  Disinilah  letak  hakekatnya  pendidikan  Islam  tidak  boleh dilepaskan begitu saja dari ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadits. Karena  kedua  sumber  itu  merupakan  pedoman  autentik  dalam  penggalian khazanah keilmuan apapun dalam Islam. Dengan berpijak pada kedua sumber itu diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas tentang hakekat pendidikan Islam. Berbagai ahli pendidikan mengutarakan pendapatnya diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Mushthafa al-Ghalayaini.
ء ﺎ ѧ ﺑﻤ ﻘﯿﮭﺎ ѧ ﺳ و ﺌﯿﻦ ѧ ﻟﻨﺎﺷ ا س ﻮ ѧ ﻧﻔ ﻲ ѧ ﻓ ﻠﺔ ѧ ﻟﻔﺎﺿ ا ق ﻼ ѧ ﻻﺧ ا س ﺮ ѧ ﻏ ﻲ ѧ ھ ﺔ ѧ ﻟﺘﺮﺑﯿ ا
ﺗﮭﺎ ا ﺛﻤﺮ ن
ﺗﻜﻮ ﺛﻢ ﻟﻨﻔﺲ ا ت ﻣﻠﻜﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﺘﮫ ﺗﺼﺒﺢ ﺣﺘﻲ ﻟﻨﺼﯿﺤﺔ وا د ﺷﺎ ر ﻻ ا
. ﻦ ط ﻟﻮ ا ﻟﻨﻔﻊ ﻟﻌﻤﻞ ا ﺣﺐ و ﻟﺨﯿﺮ وا ﻟﻔﻀﯿﻠﺔ ا
Pendidikan adalah menanam akhlak yang mulia pada jiwa seorang pemuda dan menyiraminya   dengan petunjuk dan nasihat   sehingga   melekat   pada jiwa tersebut dan buahnya adalah suatu keutamaan kebaikan dan kecintaan beramal untuk kemanfaatan bangsa.

## 2. Zakiyah Daradjat
Menyatakan  hakekat  pendidikan  Islam  mencakup  kehidupan  manusia seutuhnya,  pendidikan  Islam  yang  sesungguhnya  adalah  pendidikan  yang  tidak hanya memperhatikan aspek aqidah, ibadah   dab   akhlak   tetapi   lebih luas lagi yaitu  semua  dimensi  manusia  sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  ajaran  Islam. Menurutnya pendidikan Islam diibaratkan seperti pertumbuhan dan perkembangan bunga-bunga, dimana potensi-potensi tersebut berada pada benih, kemudian berkembang menjadi bunga yang mekar dan matang. Dengan gambaran tersebut, anak didik adalah ibarat benih yang mengandung  potensi-potensi dasar yang  tersembunyi  dan  tidak  kelihatan.  Sedangkan  guru  dapat  diibaratkan  seperti tukang  kebun  yang  dengan  rasa  kasih  sayang,  tanggung  jawab  dan pemeliharaannya  dengan  cermat  dapat  membuka  rahasia-rahasia  potensi        yang tersembunyi  tersebut.  Pendidikan  adalah  proses  berkebun  itu  sendiri.  Dengan demikian  dapat  diketahui  bahwa  hakekat  pendidikan  menurutnya  adalah pendidikan  yang  seimbang,  yaitu  pendidikan  yang  bertujuan  menumbuhkan keadaan  manusia  yang  seimbang  antara  jasmani  dan  rohaninya  secara  seimbang dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, yaitu kebutuhan fisik,  akal,  akhlak, iman,  kejiwaan,  estetika  dan  sosial  kemasyarakatan.        Dalam  pendidikan  Islam, psikologi  (jiwa,  rohani)  seseorang  sangat  berpengaruh  untuk  menentukan  hasil dari pendidikan tersebut.
Azyumardi  Azra,  yang  mengutip dari Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa pendidikan  Islam    adalah  pendidikan    manusia  seutuhnya,    akal    dan    hatinya, rohani   dan   jasmaninya,    akhlak dan ketrampilannya. Karena pendidikan  Islam menyiapkan  untuk  menghadapi  masyarakat  dengan  berbagai  tingkah  lakunya (perbuatan  jahat  dan  baik) Sehingga pendidikan Islam adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam  yang  diselaraskan  dengan  fungsi  manusia  untuk  beramal  di  dunia  dan memetik hasilnya di akhirat. Dari  berbagai  pendapat  para ahli pendidikan Islam, di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hakekat pendidikan Islam  meliputi  lima prinsip  pokok  bahwa  proses  transformasi  dan  proses  internalisasi,  yakni pelaksanaan  pendidikan  Islam  harus  secara  bertahap,  berjenjang  dan  kontinyu dengan  upaya  pemindahan,  penanaman,  pengarahan  dan  pembimbingan  yang dilakukan  secara  terencana,  sistematis  dan  terstuktur  dengan  menggunakan  pola
dan  system  tertentu.  Selain  itu  pula  pengetahuan  dan  nilai-nilai  yakni  sebuah upaya yang diarahkan kepada pemberian dan penghayatan serta pengamalan ilmu pengetahuan  dan  nilai-nilai.  Anak    didik    dan    pendidik,    yakni  pendidikan  itu diberikan kepada anak  didik  yang  mempunyai potensi rohani, dengan potensi ini dimungkinkan akan dapat dididik, sehingga    kelak    pada    akhirnya akan dapat menjadi  mendidik,  dan  pencapaian  keselarasan  dan  sempurnaan  hidup  dalam segala  aspeknye,  yakni  tujuan  akhir  dari  suatu  proses  pendidikan  proses pendidikan  Islam  adalah  upaya  terbentuknya  insan  kamil  manusia  yang  dapat menyelaraskan  kebutuhan  hidup  jasmani  dan  rohani,  stuktur,  kehidupan  dunia dan  akhirat,  seimbang  pelaksanaan  fungsi  manusia  sebagai  hamba  dan  khalifah Allah di muka bumi.
Menurut Mumtaz Ahmad salah satu metode yang tepat untuk menjelaskan masalah-masalah  politik  adalah  dengan  melakukan  suatu  pendekatan  yang  tepat terhadap  al-Qur’an  dan  as-Sunah,  yaitu  dengan  melihat  problem-problem  utama manusia. Diantara lain problemnya adalah (a) Bagaimana menundukan kekuasaan kepada  moralitas?  (b)  bagaimana  agar  kekuasaan  berada  ditangan  orang-orang yang bijak? (c) Bagaimana menegakan  keadilan diantara manusia? Dari beberapa problem diatas, Mumtaz mencoba mengklasifikasikan problem tesebut ke dalam 4 tema  politik,  yaitu  tentang  negara  menurut  Islam,  kepala  negara  dalam  Islam, prinsip syūrā dan peranan umat dalam Islam dan keadilan dalam Islam. 19 Munawir Syadzali  juga  mempunyai  pandangan  yang  hampir  sama  dengan  Mumtaz  bahwa kalau  kita  ingin  mengetahui  hubungan  antara  Islam  dan  tata  negara  maka  kita harus  membuka  kembali  kandungan  al-Qur’an  tentang  kedudukan  manusia  di bumi,  musyawarah/konsultasi,  ketatan  kepada  pemimpin,  keadilan  dan persamaan  dan  hubungan  antara  umat  dari  berbagai  agama. 20 Hal  sependapat dilontarkan  juga  oleh  Muhammad  Abdul  Qadir  Abu  Farisi  bahwa  salah  satu terciptanya  suatu  negara  yang  aman  dalam  Islam  adalah  haruslah  ada  konsep keadilan  dan  persamaan,  ketaatan  dan  musyawarah.  Menurut  Ibn  Abi  Rabi,  ia mengatakan  bahwa  asal  mula  dari  sebuah  negara  adalah  berawal  dari  statemen
19 Mumtaz Ahmad ( ed ), Masalah-masalah Teori Politik Islam , (Bandung: Mizan, 1993), h.
40.
20 Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara , (Jakarta: UI Press, 1993), cet. 5, h. 215.
bahwa manusia tidak mungkin hidup sendiri dan  pasti membutuhkan orang lain. Hal ini mendorong mereka untuk hidup berkumpul dalam suatu tempat, disinilah awal  mulanya  perkembangan,  muncul  kota-kota,  turunlah  peraturan-peraturan dan  kewajiban  dari  Allah  sebagai  pedoman  hidup  mereka.  Disertai  seorang pemimpin yang bertugas memelihara dan menjalankan peraturan tersebut. 21
M.  Natsir  beranggapan  bahwa  urusan  kenegaraan  pada  dasarnya merupakan  bagian  dari  integral  Islam,  yang  didalamnya  mengandung  falsafah hidup. 22 14Bahkan  menurut  Ibnu  Taimiyyah  bentuk  negara  yang  dikehendaki dalam Islam adalah suatu negara yang pemerintahannya berdasarkan pada syariat sebagai  kekuasaan  tertinggi. 23 Kepala  negara  (pemimpin)  dalam  Islam,  bisa dikatakan  juga  sebagai  seorang  khalifah  atau  imam  keduanya  mempunyai  arti yaitu  penguasa  atau  pimpinan  tertinggi  rakyat.  Bahkan  kata  imam  juga  bisa digunakan  dalam  al-Qur’an.  Karena  al-Qur’an  adalah  imam  (pedoman)  bagi  umat Islam. 24 Menurut  Abu  A’la  Al-Maududi  pengarang  sebuah  buku Al-khilafah wa Al- mulk ,  bahwasannya  Khilafah  berasal  dari  akar  kata  yang  sama  dengan  khalifah, yang berarti pemerintahan atau kepemimpinan. Khalifah sebagai turunan dari kata khalifah  adalah  teori  Islam  tentang  negara  dan  pemerintahan. 25 Menurut  Ibnu Khaldun 26 , seorang pemimpin atau kepala negara dalam Islam haruslah memenuhi beberapa  syarat.  Diantara  syarat-syaratnya  adalah  sebagai  berikut:  (1).  Berilmu, seorang pemimpin harus mempunyai kafasitas keilmuan dalam memimpin suatau negara,  (2).  Adil,  artinya  seorang  pemimpin  harus  bersikap  adil  dalam memutuskan segala sesuatu dalam permasalahan kenegaraan, (3). Mampu, artinya seorang  pemimpin  harus  mempunyai  keberanian  menegakan  hukum  dan menghadapi musuh, (4). Sehat badan dan mental.
21 J. Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah; Ajaran Sejarah dan Pemikiran , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), cet. 4, h. 218-219.
22 Asep Jaelani, “ Demokrasi dalam Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah , UIN Sunan  Kalijaga Yogyakarta. 2004.
23 Ibny Taimiyyah, Majmu’at ar- Rasail al-Kubra ,  (Cairo: Mat  ba’at  Muahammad Ahli  Subah, 1996), jilid. I, h. 54.
24 16Ali  Syariati, Imamah  dan  Khalifah  dalam  Tinjauan  Syar’I ,  terj.  Asmuni  Dolihan  Zamakhsyari (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 1.
25 Sayyid Agil Husain al-Munawar, Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki , (Jakarta: Ciputat Press, 2002), cet. 2, h. 193.
26 M. Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam Islam , terj M. Thalib (Surah: AL-Ikhlas, 1990), hlm. 72.
Mengenai tugas dari kepala negara, sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Musa  bahwa  tugas  dari  kepala  negara  adalah  sebagai  berikut:  (1).  Menegakan agama,  memberikan  pendidikan  hukum  dan  agama  kepada  seluruh  rakyat,  (2). Mengatur  segala  yang  diperlukan  negara,  dengan  mendahulukan  yang  utama sesuia  dengan  kebutuhan  negara  saat  itu.  Sehingga  membawa  kebaikan  bagi indifidu  maupun  seluruh  rakyat. 27 .  Secara  psikologi  seseorang  membutuhkan agama yang pasti. Apa pun agama yang dipeluknya, diyakininya dapat memberikan ketenangan  jiwanya  dalam  menghadapi  berbagai  permasalahan  kehidupan.  Sikap mencampuradukan  agama  atau  tidak  beragama  sama  sekali  merupakan penyangkalan terhadap naluri kejiwaannya yang asasi.
Menurut terminologi atau istilah dengan mengambil pendapat Muhammad Abdul  bahwa  agama  merupakan  peraturan-peraturan  yang  berasal  dari  tuhan untuk memimpin orang-orang yang berakal pikiran sehat yang memilih agama itu dengan  kemauannya  sendiri  tanpa  paksaan  siapapun  dengan  semata-mata kebahagiaan  duniaakhirat. 28 Pembahasan  hubungan  agama  dan  negara  dalam Islam sama sekali tidak ada pemisahan. Hal ini karena telah diberikan teladannya oleh Nabi saw sendiri setelah hijrah dari Mekah ke Madinah ( al-Madinah Kota Par Excellence ). Nama yang dipilih oleh Nabi saw bagi kota hijrahnya itu menunjukan rencana nabi dalam rangka mengemban misi sucinya dari tuhan yaitu menciptakan masyarakat  berbudaya  tinggi,  kemudian  menghasilkan  suatu  identitas  sosial politik  yaitu  sebuah  negara. 29 Negara  Madinah  yang  dipimpin  Nabi,  seperti dikatakan  oleh  Robert  Bellah,  seorang  ahli  Sosiologi  agama  terkemuka  adalah model bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Mohammad Arkoun, salah seorang pemikir Islam kontemporer terdepan menyebutkan usaha Nabi saw itu sebagai “EksperimenMadinah 30 ”. Misi suci Nabi di atas mengenai pembentukan negara  Madinah  menggambarkan  bahwa  nabi  Muhammad  berjuang  bukanlah untuk  mencapai  kekuasaan,  tetapi  yang  ditujunya  adalah  kebesaran  agama. Menurut  M.  Arkoun,  eksperimen  Madinah  itu  telah  menyajikan  kepada  umat
27 Ibid …, hlm. 149-150.
28 Siti Aisyah dkk, Studi Islam Praktis , (Yogyakarta: UCY PRESS, 1999), h. 11-12.
29 M. Din Syamsudin “ Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam ”, dalam Ulumul Qur’an No. 2, Vol. IV, 1993, h. 4.
30 M. Arkoun, Pengantar bagi Suatu Kajian Tentang Hubungan Agama Islam  dan Politik ,     berbagai pembacaan dalam al-Qur’an (Jakarta: INIS, 1997), h. 201.
manusia  contoh  tatanan  sosial  politik  yang  mengenal  pendelegasian  wewenang (artinya wewenang atau kekuasaan tidak memusat pada tangan satu orang seperti pada  sistem  diktatorial,  melainkan  kepada  orang  banyak  melalui  musyawarah) dan kehidupan berkonstitusi (artinya sumber kekuasaan tidak pada keinginan dan keputusan  lisan  pribadi  tetapi  pada  sesuatu  dokumen  tertulis  yang  prinsip- prinsipnya disepakati bersama). 31
Menurut  Nurcholis  Madjid 32 ,  Ide  pokok  eksperimen  Madinah  oleh  Nabi adalah suatu tatanan sosial yang diperintah tidak oleh kemauan pribadi melainkan secara  bersama-sama  tidak  oleh  ad  hoc  yang  dapat  berubah  sejalan  dengan kehendak  pemimpin,  melainkan  untuk  prinsip-prinsip  yang  dilembagakan  dalam dokumen  kesepakatan  semua  anggota  masyarakat,  yaitu  sebuah  konstitusi. Menurut  Al-Sayyid  Muhammad  Ma’ruf  Al-Dawalibi  dari  Universitas  Islam Internasional  Paris,  mengatakan  yang  menakjubkan  dari  semuanya  tentang konstitusi  Madinah  adalah  dokumen  itu  memuat  untuk  pertama  kalinya  dalam sejarah prinsip-prinsip dan  kaidah-kaidah  kenegaran dan  nilai-nilai  kemanusiaan yang sebelumnya tidak pernah dikenal umat manusia. 33
Dari  beberapa  definisi  yang  telah  disebutkan  di  atas  dapat  dikatakan, bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah ( govenor ) oleh  sejumlah  pejabat  dan  yang  berhasil  menuntut  dari  warga  negaranya  suatu ketaatan  pada  peraturan  dan  perundang-undangan  melalui  penguasaan  ( control ) monopolistis  dari  kekuasaan  yang  sah.  Syūrā  dalam  rujukan  bahasa  berasal  dari kata Syara yang berarti mengambil, contoh yang dikemukakan oleh kamus dalam menjelaskan arti kata ini adalah perkataan orang Arab, Syartu al-asal yang artinya aku  mengambil  madu  dari  tempatnya,  kemudian  ungkapan  Syawartu  Fulanan artinya  aku  mengemukakan  pendapatku  dan  pendapatnya. 34 Dalam  kajian  politik Islam,  masih  ada  perbedaan  pemikiran  antara    Syūrā  dan  Demokrasi  Menurut Yusup  Al-Qardowi  makna  Syūrā  adalah  hendaknya  seseorang  tidak  menyendiri
31 Syafik  Hasim,  “ Islam  dan  Politik;  Sebuah  Studi  Keterkaitan,  Telaah  Awal  Mengenai  Pemikiran  M. Arkoun”  dalam  buku,  Tradisi  Kemodernan  dan  Metamodernisme  Memperbincangkan  Pemikiran  M. Arkoun , (Yogyakarta: LKiS, 1996), h.113.
32 Nurkholis Madjid, “ Agama dan Negara dalam Islam, Telaah atas Fiqih Siyasi Sunni oleh Nurkholis Madjid ” dalam artikel Paramadina, bersumber dari http: // Paramadina.Com.
33 W.  Montgomery  Watt, Politik  Islam  dalam  Lintas  Sejarah ,  terj.  Helmi  Ali  dan  Muntaha  Azhari, (Jakarta: LP3M, 1988), h. 7-8.
34 Asep Jaelani, Demokrasi dalam Islam …, h. 101.
dalam  pendapatnya  dan  dalam  persoalan-persoalan  yang  memerlukan kebersamaan  pikiran  dengan  orang  lain  karena  pendapat  orang  2  orang  /lebih dalam jamaah itu dianggap lebih mendekati kebenaran dari pada pendapat.
Menurut M Natsir, demokrasi yang harus ditegakan adalah demokrasi yang tidak  mengambang  yang  tidak  menghasilkan  kekacauan  dan  anarki  tetapi  yang terpimpin. Bukan dalam arti sistemnya yang diawasi dan diarahkan oleh satu atau beberapa orang, melainkan pemeluk, pendukung dan pelaksana sistem demokrasi itu terpimpin oleh nilai-nilai moral dan nilai-nilai hidup yang tinggi. 35
Menurut  Fazlurrahman  Syūrā  adalah  (dewan  majlis  konsultatif)  yaitu lembaga dimana keinginan rakyat dapat dikemukakan melalui wakil-wakil mereka. Syūrā  disini  adalah  sebuah  lembaga  yang  berada  di  Arab  yaitu  suatu  lembaga demokrasi  dari  masa  sebelum  Islam  yang  kemudian  didukung  oleh  Al-Qur’an. 36 Adapun  para  ulama  Indonesia  sepakat  bahwa  Syūrā  di  Indonesiakan  menjadi musyawarah  dan  kedudukan  musyawarah  ini  merupakan  rangkaian  kesatuan sikap  seorang  mukmin,  dan  yang  lebih  penting  lagi,  kedudukan  musyawarah ditempatkan  diantara  dua  rukun  Islam  yaitu  shalat  dan  zakat.  Atas  dasar  inilah ulamamengatakan  bahwa  musyawarah  mempunyai  kedudukan  yang  sangat penting,  disamping  ciri  orang  beriman.  Adapun  pelaksanaan  musyawarah,  Rasul hanya mengumpulkan sahabat-sahabat tertentu saja, dan orang yang paling sering dimintai  pendapatnya  adalah  Abu  bakar. 37 Tema  keadilan  dalam  politik  berasal dari  kata  ‘ adl ini  sering  digunakan  dalam  al-Qur’an,  dan  telah  dimanfaaatkan secara terus menerus untuk membangun teori kenegaraan Islam. Secara harfiyah, kata‘adl  berarti  kesamarataan  ( equality ),  dan  daripadanya  terambil  arti-arti “persamaan“ ( equality ) dan “keadilan” 38 Telah kita lihat bahwa hampir pada setiap kesempatan  kata  ‘adl  telah  digunakan  dalam  al-Qur’an  secara  eksklusif  dalam artian  yang  bersipat  moral.  Bahkan  di  dalam  al-Qur’an  itu  sendiri  penekannya tidaklah  diberikan  kepada  keadilan  politik,  tetapi  pada  keadilan  sosial.  Keadilan sosial  dapat  berupa  partisipasi  otoritas  negara  dalam  mengatur  kehidupan
35 Ibid ., h. 44.
36 Fazlurahman, Tema-tema Pokok Al-Qur’an , terj. Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1983), h. 63.
37 M. Ridwan Lubis, “ Syura di Masa Dulu dan Refleksinya Kini ,” dalam Jurnal Pesantren, (Jakarta: Dar El Fikr, 1987), No. 1, Vol. IV, h. 27-30.
38 Qamaruddin Khan, Teori Poltitik Islam (Bandung: Pustaka, 1987), h. 41.
masyarakat,  tetapi  kemungkinan  atau  bahkan    mutlak  perlunya  partisipasi semacam ini tidaklah dengan sendirinya mengandung ketentuan suatu teori politik yang ditetapkan tuhan.
Menurut Ibnu Taimiyyah, prinsip keadilan dan kepercayaan (amanah) tidak dapat  dipisahkan  dalam  praktek  penyelenggaraan  negara  karena  hal  tersebut merupa-kan  implementasi  yang  sangat  mendasar  dalam  mencipatakan kemaslahatanbersama, bila amanah dilaksanakan dengan baik, maka keadilanpun akan terwujud berdasarkan Q. S  An-nisa ayat  58-59. Salah satu terciptanya suatu kesejahteraan sebuah negara tergantung dari sebuah ketaatan, baik antara seorang pemimpin  dengan  yang  dipimpin.  Ada  4  Prinsip  yang  mengatur  tentang  hal  yang berhubungan  dengan  kesejahteraan  umat  Islam,  terutama  dengan  urusan kepemerintahan.  Prinsip-prinsip  tersebut  adalah  1)  Taat  kepada  Allah sebagaimana tercantum  dalam al-Qur’an, 2) Taat  kepada  Rasulullah sebagaimana terdapat  dalam  sunahnya  yang  sahih,  3)  Taat  kepada  penguasa  selagi  mereka bagian  dari  kaum  muslimin  dan  selama  pemerintahannya  tidak  bertentangan dengan perintah  Allah dan Rasulnya,  4) Mengembalikan  kepada  Allah (al-Qur’an) dan Rasul-nya (sunnah), jika terjadi perselisihan. 39
Di  era  globalisasi  saat  ini,  banyak  sekali  negara-negara  yang  saling membutuhkan satu sama lain, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, budaya dan sebagainya.  Hal  itu  mengisyaratkan  bahwa  tidak  ada  negara  yang  bisa  hidup sejahtera  tanpa  adanya  interaksi  dengan  negara  lain.  Walaupun  ada  sebagian negara yang mampu hidup atas kemampuannya, dengan berdikari sendiri. Dalam Islam  tidak  ada  larangan  untuk  berhubungan  dengan  negara  lain,  kendatipun dengan orang kafir. Asal berada pada posisi yang kuat. Bahkan Al-Ghazali seorang pemikir  Islam  mengemukakan  di  dalam  pasal  “Moral  politik  Islam”,  bahwa  sikap saling  menghormati  terhadap  keyakinan  agama  masing-masing  inilah,  yang dijadikan sendi kedua oleh Al-Ghazali bagi moral internasional. Banyak pengarang- pengarang  Kristen  yang  tertarik  pada  cara-cara  al-Ghazali  mengutip  isi-isi  Bybel dan  ajaran-ajaran  Yesus.  Misalnya  terhadap  agama  Kristen,  Al-Ghazali menganjurkan supaya Nabi Isa dijadikan contoh teladan yang baik tingkah lakunya
39 Said Agil Husain Al-Munawar, Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki , ( ed ) Abdul Halim, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 119.
serta  moral  yang  diajarkannya. 40 Salim  Al-bahnasawi  mengatakan,  bahwa  asas perdamaian  merupakan  asas  untuk  membangun  hubungan  internasional  dengan negara  lain.  Sebagaimana  firman  Allah  dalam  QS  al-Anfal  ayat:  61  yang  berbunyi ”jika  mereka  condong  kepada  perdamaian  condonglah  kamu  kepadanya,  dan bertakwalah  kamu  kepada  Allah”.  Islam  juga  menggunakan  asas  kebaikan berdasarkan firman Allah dalam QS: al-Maidah ayat 2, yang berbunyi: “bertolong- menolonglah  kamu  dalam  kebaikan  dan  ketakwaan,  dan  janganlah  kamu  tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. 41 ”

## F. Politik Perempuan dalam Perspektif Gender
Dalam  perspektif  gender  yang  di  usung  oleh  kalangan  feminis  terdapat adagium yang menyatakan bahwa perempuan harus dilibatkan dalam kedudukan yang  sejajar  dengan  laki-laki  di  seluruh  bidang  pembangunan  termasuk  dalam bidang politik. Dengan dilibatkannya perempuan dalam bidang politik maka dalam setiap  pengambilan  kebijakan  senantiasa  menghadirkan  sensitifitas  gender. Sehingga  praktek-praktek  diskriminasi  terhadap  perempuan  baik  yang  bersifat struktural maupun kultural dapat ditiadakan. 42 Kaum feminis menganggap bahwa pembangunan  selama  ini  jauh  dari  nilai-nilai  keadilan,  perempuan  senantiasa diposisikan  secara  subordinat  sementara  laki-laki  berada  pada  posisi  dominan. Selanjutnya kalangan feminis mengambil contoh tentang rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal. Mereka menganggap bahwa selama ini kurangnya  keterlibatan  perempuan  dalam  lembaga  poltik  formal  yang  nota  bene akan  mengambil  keputusan  publik  sedikit  tidaknya  telah  berdampak  pada kebijakan yang tidak sensitif gender. Misalkan saja kebijakan mengenai kesehatan, perkawinan, pendidikan, dan kesempatan kerja dalam segala aspeknya. 43
Hal tersebut menjadi relevan ketika politik sendiri dalam perspektif feminis selalu diartikan sebagai kekuasaan dan legislasi. Pemaknaan politik yang demikian
40 Zainal Abidin Ahmad, Konsep Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali , (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Cet. 1, h. 338-340.
41 Salim Al-Bahnasawi, “ Wawasan Sistem Politik Islam ”, terj. Mustolah Manfur, (Jakarta: Pustaka Al- kautsar, 1996), Cet. 1, h. 64-65. dalam buku, Ahmad Hakim dan M. Thalhah, Politik Bermoral Agama , Tafsir Politik Hamka (Yogyakarta: UII Press, 2005), cet. 1, h. 82.
42 Verayanti, Lany et  la, Partisipasi Politik Perempuan  Minang dalam Sistem Matrilineal ,    (Padang: LP2M, 2003), h. 39.
43 Widyani Soetjipto, Ani, Politik Perempuan Bukan Gerhana , (Jakarta: Kompas, 2005), h. xxxi.
kemudian  bermuara  pada  lahirnya  ide  pemberdayaan  peran  publik  perempuan melalui  jalur  politik.    Kaum  perempuan  selalu  diarahkan  untuk  mampu menempatkan  diri  dan  berkiprah  di  elite  kekuasaan,  lembaga  legislasi,  atau minimal  berani  memperjuangkan  aspirasinya  sendiri  secara  independen  tanpa pengaruh  maupun  tekanan  pihak  apa  pun.  Maka  para  kaum  feminis,  selalu mempermasalahkan  kuantitas  perempuan  yang  duduk  dalam  lembaga  legislatif. Keterwakilan aspirasi perempuan tercermin dengan banyaknya jumlah yang dapat duduk  pada  badan-badan  tinggi  negara  yang  membuat  undang-undang.  Tahun 1990,  UNDP  ( United  Nations  Develepoment  Programme )  menambahkan  satu indikator  baru  untuk  mengukur  keberhasilan  pembangunan  suatu  negara,  jika sebelumnya  hanya  diukur  dengan  pertumbuhan  GDP  ( Growth  Domestic  Product ) kini ditambah dengan HDI ( Human Development Index ) yang salah satu ukurannya adalah  konsep  kesetaraan  gender  ( genderequality ).  Dikatakan  bahwa  faktor kesetaraan  gender  harus  selalu  diikutkan  dalam  mengevaluasi  keberhasilan pembangunan nasional. Perhitungan yang dipakai adalah GDI ( Gender Development Index ),  yaitu  kesetaraan  antara  pria  dan  wanita  dalam  usia  harapan  hidup, pendidikan,  dan  jumlah  pendapatan,  serta  GEM  ( Gender  Empowerment  Measure ), yang  mengukur  kesetaraan  dari  partisipasi  politik  ( Human  Development  Report , 1995).
Konsep  kesetaraan  gender  dalam  bidang  politik  oleh  gerakan  feminis  di Indonesia pada akhirnya mampu diimplementasikan dengan munculnya tindakan affirmatif  action  yaitu  kuota  30  %  bagi  perempuan  Indonesia  yang  terangkum dalam  Undang-Undang  Pemilu  No.  12  Pasal  65  Tahun  2003.  Perjuangan  kaum feminis  ini  sebelumnya  banyak  mendapat  respon  yang  bersikap  pro  maupun kontra  terhadap  ide  tersebut.  Bila  menelusuri  perjuangan  kaum  feminis  di Indonesia,  sebenarnya  tidak  bisa  dilepaskan  dari  sebuah  rentetan  sejarah  dan ideologis yang menyertainya. Menurut Bahsin dan Khan (dalam Muthali’in) bahwa munculnya  feminisme  merupakan  suatu  kesadaran  akan  penindasan  dan pemerasan  terhadap  perempuan  dalam  masyarakat,  di  tempat  kerja  dan  dalam
keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. 44
Gerakan  feminisme  sendiri  memiliki  sejarah  yang  cukup  panjang,  yaitu dimulai di Barat sejak abad XVII, namun mengalami pasang surut. Baru pada tahun 1960-an, khususnya di Amerika mulai marak kembali dengan skala pengkajian dan penyebaran  lebih  intens  dan  meluas. 45 Dalam  kurun  waktu  itu  dikenal  berbagai aliran  atau  sebutan  gerakan  feminisme,  seperti Socialist  feminis,  solf  feminis movement ,  radikal  feminis,  liberel  feminis,  dan womens’lib . 46 Feminisme  memiliki dasar  preposisi  sebagai  berikut:  (a)  Feminisme  muncul  sebagai  reaksi  kesadaran beroposisi  terhadap  fitnah  dan  ketidakadilan  perlakuan  terhadap  perempuan dalam bentuk oposisi dialektis terhadap praktek mysogini atau kekejaman laki-laki terhadap  perempuan;  (b)  Ada  keyakinan  dalam  masyarakat  yang  perlu  diretas, dinyatakan  bahwa  identitas  sosial  jenis  kelamin  bersifat  kultural,  bukan  berifat biologis; (c) Berkeyakinan bahwa adanya kelompok sosial perempuan merupakan penegas  eksistensi  kelompok  sosial  laki-laki,  dalam  arti  bahwa  kelemahan  atau kelebihan  kelompok  jenis  sosial  kelamin  tertentu  sekaligus  pula  menampakkan kelemahan dan kelebihan kelompok sosial jenis kelamin lainnya. Maksudnya tidak ada  jenis  kelamin  tertentu  yang  mutlak  dalam  kehidupan  sosial;  (d)  Adanya kesamaan sudut pandang dalam melihat dan memahami warisan sistem nilai yang berlaku, yang kemudian digunakan untuk menentang pembedaan dan pembatasan jenis  kelamin  yang  dikonstruksi  oleh  budaya;  (e)  Adanya  keinginan  untuk menerima  konsep  manusia  dan  prikemanusiaan  secara  lebih  hakiki.    Preposisi  di atas  memberikan  penjelasan  bahwa  setiap  manusia  memiliki  peluang  dan kesempatan yang sama menjadi yang terbaik, khususnya pada perempuan. Dengan demikian  bahwa  pandangan  para  feminisme  mengenai  keterlibatan  perempuan dalam politik merupakan suatu manifestasi gerakan untuk meraih kebebasan dan kemerdekaan perempuan dari penindasan dan ketidakadilan.

## G. Kesimpulan
44 Ibid ,.
45 Ibid,. 46 Ibid ,.
Politik  merupakan  arena  dimana  terjadinya  distribusi  dan  alokasi kekuasaan  serta  proses-proses  pengambilan  keputusan  untuk  mencapai  tujuan- tujuan tertentu dalam sebuah Negara. Politik bukanlah sebuah proses yang kotor, jelek  dan  tabu,  tetapi  mengandung  aturan-aturan manin (etika  dan  hukum)  yang harus  ditaati  oleh  aktornya  sehingga  cita-cita  bersama  dapat  dicapai.  Sayangnya dalam  keseharian  yang  terjadi  di  lembaga  eksekuti,  legislatik  dan  yudikatif menggambarkan masih rendahnya etika dan moralitas politik. Masih terjadi pratek korup, tidak  bertanggung jawab, prilaku tidak terpuji seperti mengeluarkan kata- kata  kasar,  hidonis dan lain sebagainya. Islam tidak meyakini satu jenis hak,  satu jenis kewajiban dan satu jenis hukuman bagi laki-laki maupun  perempuan dalam segala hal. Islam mengambil sikap sama, dan mengambil sikap berbeda (keadilan, kesetaraan dan kesederajatan dan santun). Menduduki jabatan itu bukan masalah jenis  kelamin,  tetapi  bagaimana  kesiapan,  akhlaq  dan  bakatnya.  Dalam kepemimpinan adalah peran politik menjadi utama. Tujuan dan kiprah pemimpin dalam etika Islam baik itu perempuan maupun laki-laki adalah “perlindungan” baik perlindungan hukum maupun perlindungan profesi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arbi,  Sanit, 1985, Perwakilan Politik di Indonesia , Jakarta: CV. Rajawali.
Kamaruddin,  2003, Partai  Politik  Islam  di  Pentas  Reformasi;  Refleksi  Pemilu  1999 untuk Pemilu 2004 , Jakarta: Visi Publishing.
Takariawan, 2002, Fikih Politik Kaum Perempuan , Yogyakarta: Tiga Lentera Utama. Hasan,  Al  Banna,  2000, Risalah  Pergerakan  Ikhwanul  Muslimin ,  Solo:  Era Intermedia.
Budiardjo , 2002, Partisipasi dan Partai Politik , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik , Jakarta: PT. Grasindo.
Ruslan, Ustman Abdul Muiz, 2000, Pendidikan Politik  Ikhwanul Muslimin Solo : Era Intermedia.
Huntington,  Samuel  P.  dan  Nelson,  Joan,  1994. Partisipasi  Politik  di  Negara Berkembang , Jakarta: Rineka Cipta.
Rush,  Michael  dan  Althoff,  Philip,  2000, Pengantar  Sosiologi  Politik ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Ridha,  Muhammad  Rasyid,  2004, Perempuan  Sebagai  Kekasih;  Hakikat,  Martabat, dan Partisipasinya di Ruang Publi k, Bandung: Penerbit Hikmah.
Ahmad, Mumtaz, ( ed ), 2003, Masalah-masalah Teori Politik Islam , Bandung: Mizan. Syadzali, Munawir, 1993, Islam dan Tata Negara , Jakarta: UI Press.
Pulungan,  J.  Suyuthi,  1999, Fiqih  Siyasah;  Ajaran  Sejarah  dan  Pemikiran ,  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Jaelani, Asep, 2004, “ Demokrasi dalam Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Taimiyyah, Ibnu, 1999, Majmu’at ar- Rasail al-Kubra , Cairo: Mat ba’at Muahammad Ahli Subah.
Syariati,  Ali,  1997, Imamah  dan  Khalifah  dalam  Tinjauan  Syar’I ,  terj.  Asmuni Dolihan Zamakhsyari Jakarta: Gema Insani Press.
Husain  al-Munawar,  Sayyid  Agil,  2002, Al-Qur’an  Membangun  Tradisi  Kesalehan Hakiki , Jakarta: Ciputat Press.
Musa,  M.  Yusuf,  1990, Politik  dan  Negara  dalam  Islam ,  terj  M.  Thalib,  Surah:  Al- Ikhlas.
Aisyah, Siti dkk, 1999, Studi Islam Praktis , Yogyakarta: UCY PRESS
M.  Din  Syamsudin,  1993,  “ Usaha  Pencarian  Konsep  Negara  dalam  Sejarah Pemikiran Politik Islam ”, dalam Ulumul Qur’an No. 2, Vol. IV.
Arkoun, M, 1997, Pengantar bagi Suatu Kajian Tentang Hubungan Agama Islam dan Politik ,   berbagai pembacaan dalam al-Qur’an, Jakarta: INIS.
Hasim,  Syafik,  1996,  “ Islam  dan  Politik;  Sebuah  Studi  Keterkaitan,  Telaah  Awal Mengenai  Pemikiran  M.  Arkoun”  dalam  buku,  Tradisi  Kemodernan  dan Metamodernisme  Memperbincangkan  Pemikiran  M.  Arkoun ,  (Yogyakarta:
LKiS.
Madjid, Nurkholis, “ Agama dan Negara dalam Islam, Telaah atas Fiqih Siyasi Sunni oleh  Nurkholis  Madjid ”  dalam  artikel  Paramadina,  bersumber  dari  http:  //
Paramadina.Com.
Watt, W. Montgomery, 1988, Politik Islam dalam Lintas Sejarah , terj. Helmi Ali dan Muntaha Azhari, Jakarta: LP3M.
Fazlurahman,  1983, Tema-tema  Pokok  Al-Qur’an ,  terj.  Anas  Mahyudin,  Bandung: Pustaka.
Lubis,  M.  Ridwan,  1987,  “ Syura  di  Masa  Dulu  dan  Refleksinya  Kini ,”  dalam  Jurnal Pesantren, Jakarta: Dar El Fikr, No. 1, Vol. IV.
Khan, Qamaruddin, 1987, Teori Poltitik Islam , Bandung: Pustaka.
Husain  Al-Munawar,  Said  Agil,  2002, Al-Qur’an  Membangun  Tradisi  Kesalehan Hakiki , ( ed ) Abdul Halim, Jakarta: Ciputat Press.
Ahmad,  Zainal  Abidin,  1975, Konsep  Negara  Bermoral  Menurut  Imam  Al-Ghazali , Jakarta: Bulan Bintang.
Al-Bahnasawi, Salim, 1996, “ Wawasan Sistem Politik Islam ”, terj. Mustolah Manfur,
Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
M.  Thalhah,  Hakim,  2005, Politik  Bermoral  Agama ,  Tafsir  Politik  Hamka Yogyakarta: UII Press.
Verayanti,  Lany  et  la,  2003, Partisipasi  Politik  Perempuan    Minang  dalam  Sistem Matrilineal ,   Padang: LP2M.
Widyani Soetjipto, Ani, 2005, Politik Perempuan Bukan Gerhana , Jakarta: Kompas.