J J A A M M I I N N A A N N M M U U T T U U P P E E N N D D I I D D I I K K A A N N G G U U R R U U ( ( Q Q u u a a l l i i t t y y A A s s s s u u r r a a n n c c e e i i n n T T e e a a c c h h e e r r E E d d u u c c a a t t i i o o n n ) )

## Subardi
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung subardi75@gmail.com
Abstract
The face of the world of education in the country still faces various problems, such as the low level of equity in getting education, the low quality and relevance of education, the weak  management  of  education,  and  the  lack  of  budget  allocations  in  education. Associated with the low quality of education is closely related to the still low competence and  professionalism  of  teachers.  To  improve  the  quality  of teachers,  there  is  a  need  for policies  to  improve  the  quality  of  teacher  education,  including  increasing  the  level  of education  S1  /  S2  /  S3  and  the  equalization  program.  In  addition,  there  is  a  need  for certification  to  improve  teacher  professionalism,  for  example  PKG  (Teacher  Activity Center),  and  KKG  (Teacher  Working  Group),  Educational  Workforce  Training  Institute (LPTK)  and  Teachers  Association  of  the  Republic  of  Indonesia  (PGRI).  Increasing  the quality of teacher competence will in turn improve the quality of education itself.
Keywords : Quality of Education, Certification and Teacher Competence

## Abstrak
Wajah  dunia  pendidikan  di  tanah  air  masih  menghadapi  berbagai  permasalahan, seperti  rendahnya pemerataan memperoleh  pendidikan,  rendahnya  kualitas  dan relevansi  pendidikan,  lemahnya  manajemen  pendidikan,  dan  minimnya  alokasi anggaran bidang pendidikan. Berkaitan dengan rendahnya kualitas pendidikan sangat terkait  dengan  masih  rendahnya  kompetensi  dan  profesionalitas  guru.  Untuk meningkatkan  mutu  guru  perlu  adanya  kebijakan  meningkatkan  mutu  pendidikan guru,  di  antaranya  meningkatkan  jenjang  pendidikan  S1/S2/S3  dan  program penyetaraan. Selain itu, perlu adanya sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme guru, misalnya PKG (Pusat Kegiatan Guru), dan KKG (Kelompok Kerja Guru), Lembaga Pelatihan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Meningkatnya  kualitas  kompetensi  guru  pada  gilirannya  akan  meningkatkan  kualitas pendidikan itu sendiri.
Kata Kunci : Mutu Pendidikan, Sertifikasi dan Kompetensi Guru

## I. Pendahuluan
Sejak  2003  Indonesia  telah  resmi  menjadi  salah  satu  anggota Asean  Free Trade Are a (AFTA). Masuknya Indonesia menjadi salah satu anggota AFTA berarti bangsa Indonesia telah memasuki kancah persaingan global. Di tengah persaingan global  ini,  kata  Azra  (1999),  ada  kesepakatan  umum  bahwa  hanya  negara  yang
Vol. 2 No. 2   Desember  2019, hal 198 - 211
memiliki “keunggulan-keunggulan khusus” saja yang bisa bertahan ( survive ) dalam persaingan  global  tersebut.  Di  antara  keunggulan  yang  harus  dimiliki  oleh  suatu bangsa  dan  negara,  terutama  Indonesia  adalah  penguasaan  sains-teknologi  dan keunggulan  sumber  daya  manusia  (SDM).  Karena  itu,  dunia  pendidikan  menjadi pusat  perhatian  sekaligus  harapan  seluruh  warga  dunia,  termasuk  masyarakat Indonesia.  Bahkan  Christoper  J.  Lucas  (1976)  sangat  yakin  bahwa  pendidikan menyimpan  kekuatan  besar  untuk  menciptakan  keseluruhan  aspek  lingkungan hidup dan dapat memberikan informasi yang paling berharga mengenai pegangan hidup di masa depan serta membantu manusia dalam mempersiapkan kebutuhan hidup yang esensial demi menghapai perubahan (Fadjar, 1998).
Di sinilah tampaknya  dunia pendidikan di Indonesia mengalami dilematis. Di  satu  sisi,  pendidikan  menjadi  tumpuan  untuk  mampu  meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia  Indonesia  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun di sisi lain,  pendidikan  di  tanah  air  tengah  menghadapi  permasalahan  bersifat multidimensi.  Menurut  Ahmad  Sanoesi  Tambunan  ( Republika /17/7/2004) permasalahan  pendidikan  di  tanah  air  sangat  kompleks,  mulai  dari  rendahnya pemerataan  memperoleh  pendidikan,  rendahnya  kualitas  dan  relevansi pendidikan, lemahnya manajemen pendidikan, minimnya alokasi anggaran bidang pendidikan  sampai  dengan  kurikulum  dan  pola  pengajaran  yang  kurang  sesuai dengan  tuntutan  zaman  serta  tingginya  biaya  pendidikan  sehingga  menimbulkan ketimpangan antara si kaya dan si miskin.
Dari sekian banyak permasalahan pendidikan yang paling krusial persoalan rendahnya kualitas pendidikan. Sebab itu, tidak aneh ketika UNDP dalam “ Human Development Report 2003 ” Indonesia menempati rangking ke-112 (0,682) dari 175 negara. Sebagai perbandingan Singapura sudah mencapai peringkat ke-28 (0,888), Brunei Darussalam ke-31 (0,872), Malaysia ke-58 (0,790), Thailand ke-74 (0,768) dan  Filipina  ke-85  (0,751)  (Ki  Supriyoko  dalam Republika /10/7/2004).  Laporan UNDP  ini  menunjukkan  bahwa  kualitas  manusia  Indonesia  memang  masih  jauh dari memadai untuk bersaing dengan masyarakat internasional. Bangsa Indonesia
Vol. 2 No. 2   Desember  2019, hal 198 - 211
ternyata kalah berkualitas bila dibandingkan dengan negara-negera “ jiron ”, seperti Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam.
Indikator  lain  yang  menunjukkan  rendahnya  kualitas  pendidikan  di  tanah air dapat dilihat dari masih rendahnya mutu guru pada semua jenjang pendidikan, meskipun rasio guru-murid termasuk yang rendah di ASEAN (Tilaar, 2003: 150). Menurut  Amich  Alhumami,  hingga  saat  ini  diperkirakan  jumlah  guru  sekitar  2.4 juta orang. Dari jumlah ini sebagian besar berlatar belakang pendidikan SLTA dan Diploma Tiga (D3) untuk jenjang TK-SD-SMP dan sebagian kecil tamatan S1 untuk jenjang  Sekolah  Menengah.  Kondisi  ini  tentu  saja  sangat  berpengaruh  pada kemampuan  mengajar  yang  diukur  dengan  penguasaan  materi  pelajaran  dan metodologi pengajaran. (www.kompas.com/kompas- cetak/040/02/opini/1111851.htm, diakses 6 Juli 2006).
Selanjutnya,  Amich  Alhumami  mengatakan  tidak  sedikit  ditemukan  guru yang  mengajar  di  luar  bidang  keahliannya,  yang  secara  teknis  disebut mismatch. Sebagai contoh, guru sejarah mengajar matematika dan IPA yang terutama banyak dijumpai  di  madrasah  (MI,  M.Ts,  dan  MA).  Guru mismatch ini  jelas  tidak mempunyai  kompetensi  untuk  mengajar  mata  pelajaran  yang  bukan  bidang keahliannya,  sehingga  dapat  menurunkan  mutu  aktivitas  pembelajaran (www.kompas.com/kompas-cetak/040/02/opini/1111851.htm, diakses 6 Juli 2006).
Melihat realitas rendahnya mutu guru yang ada di hampir semua jenis dan jenjang  pendidikan  di  tanah  air.  Makalah  ini  mencoba  membahas  bagaimana kompetensi  dan  profesionalitas  guru  serta  bagaimana  upaya  peningkatan  mutu pendidikan guru di Indonesia.

## II. PEMBAHASAN
A. Kompetensi dan Profesionalitas Guru: Antara Harapan dan Kenyataan
Istilah  kompetensi  berasal  dari  bahasa  Inggris,  yakni  “ competence means  fitness  or  ability” yang  berarti  kemampan  atau  kecakapan  (Widoyoko, 2005: 370). Di sini kompetensi menunjuk kepada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan. Dalam hubungannya dengan  tenaga  profesional  kependidikan,  kompetensi  menunjuk  kepada

## Jurnal Ilmiah Sustainable
perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam melaksanakan  tugas-tugas  kependidikan.  Lebih  jauh,  Mc.  Clayland mengatakan time  consiousness (kesadaran  pentingnya  waktu)  sebagai kompetensi  yang  mutlak  harus  dimiliki  oleh  setiap  guru  yang  efektif.  Jika kompetensi waktu ini dimiliki oleh setiap guru dalam interaksi dengan anak- anak  didiknya,  maka  akan  meningkatkan  dan  akan  terjamin  keberhasilan proses pembelajaran (Sutadupara, 1986:10).
Sedangkan  W.Robert  mengatakan  bahwa  kompetensi  sebagai  suatu tugas  yang  memakai  atau  pemilikan  pengetahuan,  keterampilan  dan kemampuan  yang  dituntut  oleh  jabatan  seseorang.  Dalam  pengertian  ini kompetensi  lebih  dititikberatkan  pada  tugas  guru  dalam  mengajar (Roestiyah,1982: 4). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mc. Ashan bahwa kompetensi  merupakan  pengetahuan,  keterampilan  dan  kemampuan  yang dikuasai  oleh  seseorang  yang  telah  menjadi    bagian  dari  dirinya,  sehingga  ia dapat  melakukan  prilaku-prilaku  kognitif,  afektif    dan  psikomotorik  dengan sebaik-baiknya (Mulyasa, 2003: 38).
Namun  demikian  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu  dipahami  ketika melakukan  proses  pembelajaran  untuk  menuju  penguasaan  kompetensi. Pertama ,  kegiatan  pembelajaran  harus  menerapkan  konsep student  centered yakni proses itu berpusat pada siswa, artinya kegiatan belajar-mengajar perlu memperhatikan  minat,  bakat,  kemampuan,  cara  dan  strategi  belajar,  dan motivasi  belajar  dan  latar  belakang  sosial  siswa. Kedua ,  proses  belajar mengajar  harus  mempertimbangkan  konsep  “ learning  to do” sehingga kegiatan  belajar  memberikan  pengalaman  nyata  dalam  hidup  sehari-hari. Ketiga ,  proses  pembelajaran  perlu  mengembangkan  keingintahuan  siswa semangat imajinasi dan semangat bertuhan serta proses pembelajaran harus mengembangkan  daya  kreatifitas  siswa. Keempat ,  proses  pembelajaran  di sekolah harus mampu menimbulkan kesadaran untuk belajar sepanjang hayat dan  sekaligus  harus  mengembangkan  kemampuan  menggunakan  ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Jurnal Ilmiah Sustainable
Dengan  demikian,  kompetensi  merupakan  kemampuan  dan kewenangan  guru  dalam  melaksanakan  profesi  keguruannya.  Kompetensi mengacu  pada  kemampuan  melaksanakan  sesuatu  yang  diperoleh  melalui pendidikan,  kompetensi  merujuk  kepada  performance  dan  perbuatan  yang rasional  untuk  memenuhi  versifikasi  tertentu  di  dalam  pelaksanaan  tugas- tugas  kependidikan.  Kompetensi  guru  sebagai  kemampuan  guru  dalam melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab, menurut Cece Wijaya (1994:  30),  kemampuan  profesional  guru  dalam  proses  pembelajaran setidaknya memiliki tiga (3) kemampuan, yakni; (1). Kemampuan menguasai bahan  bidang  studi,  (2).  Kemampuan  merencanakan  program  pembelajaran, dan (3). Kemampuan melaksanakan program pembelajaran.
Sebagai  tenaga  pendidik  kompetensi  ini  mutlak  harus  dimiliki  oleh seorang,  sehingga  ia  mampu  melaksanakan  tanggung  jawabnya  untuk mencerdaskan  dan  membentuk  tingkah  yang  luhur  anak  didiknya.  Menurut Bahri terdapat beberapa jenis kompetensi guru, di antaranya;
1. Kepribadian ;  Kepribadian  adalah  keseluruhan  dari  individu  yang  terdiri dari unsur psikis dan fisik. Seorang guru harus menampilkan kepribadian yang  baik,  tidak  saja  ketika  melaksanakan  tugasnya  di  sekolah  tetapi  di luar  sekolah  pun  guru  harus  menampilkan  kepribadian  yang  baik (Djamarah, 1994: 59).
2. Menguasai  Bahan ;  Guru  harus  menguasai  bahan  media  bidang  studi, dengan penguasaan bahan, maka guru akan dapat menyampaikan nmateri pelajaran secara dinamis.
3. Mengelola program belajar mengajar
4. Kompetensi belajar mengajar terdiri atas :
 Merumuskan tujuan intruksional
 Melaksanakan program belajar mengajar
 Mengenal kemampuan anak didik

## Jurnal Ilmiah Sustainable
 Merencanakan  dan  melaksanakan  prograsm  remedial  (Sardiman, 2001:162-165).
5. Mengelola  kelas;  Tindakan  pengelolaan  kelas  merupakan  tindakan  yang harus  dilakukan  oleh  guru  dalam  rangka  menyediakan  kondisi  yang optimal agar proses belajar mengajar (Rohani, 1995: 119).
Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa seorang guru yang berkompetensi  harus  memiliki  kemampuan  baik  dari  aspek  pengetahuan tentang belajar mengajar dan tingkah laku manusia juga harus memiliki sikap yang tetap tentang diri sendiri, teman sekolah, teman sejawat dan bidang studi yang  lain,  dan  tak  lupa  harus  mempunyai  keterampilan  teknik  mengajar. Kompetensi kognitif adalah kompetensi yang harus benar-benar di kuasai oleh seorang guru karena kompetensi ini sangat menyentuh sifat dan tingkah laku peserta didik, baik itu mengenai aspek cara belajar, sifat dan karakteristik dan cara  daya  tangkap  peserta  didik  tersebut.  Seorang  guru  harus  dapat  benar- benar  menjaga  tingkah  laku  dan performance -nya  di  dalam  kelas,  artinya seorang  guru  harus  dapat  menguasai  cara  bergaul  yang  baik  atau  cara berkomunikasi  yang  baik  kepada  peserta  didik  dan  tak  lupa  keterampilan menumbuhkan semangat belajar para siswa.
Selain  memiliki  kompetensi,  seorang  guru  juga  harus  memenuhi standar  kualitas  professional  yang  baik.  Memperhatikan  kualitas  guru  di Indonesia  memang  jauh  berbeda  dengan  dengan  guru-guru  yang  ada  di Amerika  Serikat  atau  Inggris.  Di  Amerika  Serikat  pengembangan  profesional guru  harus  memenuhi  standar  sebagaimana  yang  dikemukakan  Stiles  dan Horsley  (1998)  dan  NRC  (1996)  bahwa  ada  empat  standar  standar pengembangan profesi guru yaitu;
1) Standar  pengembangan  profesi  A adalah  pengembangan  profesi  untuk para  guru  sains  memerlukan  pembelajaran  isi  sains  yang  diperlukan melalui  perspektif-perspektif  dan  metode-metode  inquiri.  Para  guru dalam  sketsa  ini  melalui  sebuah  proses  observasi  fenomena  alam,
membuat  penjelasan-penjelasan  dan  menguji  penjelasan-penjelasan tersebut berdasarkan fenomena alam;
2) Standar  pengembangan  profesi  B adalah  pengembangan  profesi  untuk guru sains memerlukan pengintegrasian pengetahuan sains, pembelajaran,  pendidikan,  dan  siswa,  juga  menerapkan  pengetahuan tersebut  ke  pengajaran  sains.  Pada  guru  yang  efektif  tidak  hanya  tahu sains  namun  mereka  juga  tahu  bagaimana  mengajarkannya.  Guru  yang efektif  dapat  memahami  bagaimana  siswa  mempelajari  konsep-konsep yang  penting,  konsep-konsep  apa  yang  mampu  dipahami  siswa  pada tahap-tahap  pengembangan,  profesi  yang  berbeda,  dan  pengalaman, contoh dan representasi apa yang bisa membantu siswa belajar;
3) Standar  pengembangan  profesi  C adalah  pengembangan  profesi  untuk para guru sains memerlukan pembentukan pemahaman dan kemampuan untuk  pembelajaran  sepanjang  masa.  Guru  yang  baik  biasanya  tahu bahwa  dengan  memilih  profesi  guru,  mereka  telah  berkomitmen  untuk belajar  sepanjang  masa.  Pengetahuan  baru  selalu  dihasilkan  sehingga guru berkesempatan terus untuk belajar;
4) Standar pengembangan profesi D adalah program-program profesi untuk guru  sains  harus  koheren  (berkaitan)  dan  terpadu.  Standar  ini dimaksudkan untuk menangkal kecenderungan kesempatan-kesempatan pengembangan profesi terfragmentasi dan tidak berkelanjutan.
Apabila  guru  di  Indonesia  telah  memenuhi  standar  profesional  guru sebagaimana  yang  berlaku  di  Amerika  Serikat  maka  kualitas  sumber  daya manusia  Indonesia  semakin  baik.  Selain  memiliki  standar  profesional  guru sebagaimana uraian di atas, di Amerika Serikat sebagaimana diuraikan dalam Jurnal Educational  Leadership  1993 (dalam  Supriadi  1998)  dijelaskan  bahwa untuk  menjadi  profesional  seorang  guru  dituntut  untuk  memiliki  lima  hal. Pertama ,  Guru  mempunyai  komitmen  pada  siswa  dan  proses  belajarnya. Kedua ,  Guru  menguasai  secara  mendalam  bahan/mata  pelajaran  yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa. Ketiga , Guru bertanggung
Vol. 2 No. 2   Desember  2019, hal 198 - 211
jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi. Keempat , Guru  mampu  berfikir  sistematis  tentang  apa  yang  dilakukannya  dan  belajar dari  pengalamannya. Kelima ,  Guru  seyogyanya  merupakan  bagian  dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.
Sementara  itu,  Arifin  (2000)  mengemukakan  guru  Indonesia  yang profesional  dipersyaratkan  mempunyai;  (1)  dasar  ilmu  yang  kuat  sebagai pengejawantahan  terhadap  masyarakat  teknologi  dan  masyarakat  ilmu pengetahuan; (2) penguasaan  kiat-kiat  profesi  berdasarkan  riset  dan  praksis pendidikan  yaitu  ilmu  pendidikan  sebagai  ilmu  praksis  bukan  hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan merupakan proses yang terjadi di  lapangan  dan  bersifat  ilmiah,  serta  riset  pendidikan  hendaknya  diarahkan pada  praksis  pendidikan  masyarakat  Indonesia;  (3)  pengembangan kemampuan  profesional  berkesinambungan,  profesi  guru  merupakan  profesi yang berkembang terus menerus dan berkesinambungan antara LPTK dengan praktek pendidikan. Kekerdilan profesi guru dan ilmu pendidikan disebabkan terputusnya  program  pre-service  dan  in-service  karena  pertimbangan birokratis yang kaku atau manajemen pendidikan yang lemah.
Dengan  adanya  persyaratan  profesionalisme  guru  ini,  perlu  adanya paradigma  baru  untuk  melahirkan  profil  guru  Indonesia  yang  professional, yaitu; (1) memiliki kepribadian yang matang dan berkembang; (2) penguasaan ilmu yang kuat; (3) keterampilan untuk membangkitkan peserta didik kepada sains dan teknologi; dan (4) pengembangan profesi secara berkesinambungan. Keempat  aspek  tersebut  merupakan  satu  kesatuan  utuh  yang  tidak  dapat dipisahkan  dan  ditambah  dengan  usaha  lain  yang  ikut  mempengaruhi perkembangan profesi guru yang profesional.
Apabila  syarat-syarat  profesionalisme  guru  ini  terpenuhi  akan mengubah  peran  guru  yang  tadinya  pasif  menjadi  guru  yang  kreatif  dan dinamis.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Semiawan  (1991)  bahwa pemenuhan  persyaratan  guru  profesional  akan  mengubah  peran  guru  yang semula  sebagai  orator  yang  verbalistis  menjadi  berkekuatan  dinamis  dalam menciptakan  suatu  suasana  dan  lingkungan  belajar  yang invitation  learning
environment .  Dalam  rangka  peningkatan  mutu  pendidikan,  guru  memiliki multi  fungsi  yaitu  sebagai  fasilitator,  motivator,  informator,  komunikator, transformator, change agent, inovator, konselor, evaluator, dan administrator (Soewondo, 1972 dalam Arifin 2000).
Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya  melakukan transformasi ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  melainkan  juga  membentuk  sikap  dan  jiwa yang  mampu  bertahan  dalam  era  hiperkompetisi.  Tugas  guru  adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan  kehidupan  serta  desakan  yang  berkembang  dalam  dirinya. Pemberdayaan  peserta  didik  ini  meliputi  aspek-aspek  kepribadian  terutama aspek  intelektual,  sosial,  emosional,  dan  keterampilan.  Tugas  mulia  itu menjadi  berat  karena  bukan  saja  guru  harus  mempersiapkan  generasi  muda memasuki abad pengetahuan, melainkan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis, baik sebagai individu maupun sebagai profesional.
Kondisi  pendidikan  nasional  kita  memang  tidak  secerah  di  negara- negara maju, baik institusi maupun isinya masih memerlukan perhatian ekstra pemerintah  maupun  masyarakat.  Dalam  pendidikan  formal,  selain  ada kemajemukan  peserta,  institusi  yang  cukup  mapan,  dan  kepercayaan masyarakat yang kuat, juga merupakan tempat bertemunya bibit-bibit unggul yang sedang tumbuh dan perlu penyemaian yang baik. Pekerjaan penyemaian yang baik itu adalah pekerjaan seorang guru. Jadi guru memiliki peran utama dalam sistem pendidikan nasional khususnya dan kehidupan kita umumnya.
Guru  sangat  mungkin  dalam  menjalankan  profesinya  bertentangan dengan  hati  nuraninya,  karena  ia  paham  bagaimana  harus  menjalankan profesinya  namun  karena  tidak  sesuai  dengan  kehendak  pemberi  petunjuk atau  komando  maka  cara-cara  para  guru  tidak  dapat  diwujudkan  dalam tindakan  nyata.  Guru  mengalami  intervensi,  sehingga  menyebabkan kehilangan  otonomi  yang  berdampak  pada  “pemandulan”  profesi  guru  dari sebagai  pendidik  menjadi  pemberi  instruksi  atau  penatar.  Bahkan  sebagai penatarpun guru tidak memiliki otonomi sama sekali.

## B. Peningkatan Mutu Pendidikan Guru
Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru tidak dapat dilepaskan  dari  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  guru.  Sebab  salah  satu permasalahan  mendasar  dunia  pendidikan  saat  ini  adalah  persoalan  mutu guru yang hingga sekarang dinilai masih memprihatinkan.  Berdasarkan  Data Pusat  Informasi  Data  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Departemen Pendidika Nasional pada tahun 2001 menunjukkan jumlah guru SD negeri dan swasta  yang  dinilai  layak  mengajar  hanya  38  persen  dari    2.4  juta  guru  di Indonesia.  Karenanya  tidak  berlebihan  apabila  mantan  Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  Fuad  Hassan  mengatakan  sebaik  apapun  kurikulum  dan system  pendidikan  yang  ada,  tanpa  didukung  mutu  guru  yang  memenuhi syarat  maka  semuanya  akan  sia-sia.  Sebaliknya,  dengan  guru  yang  bermutu maka  kurikulum  dan  system  pendidikan  yang  tidak  baik  akan  tertopang ( www.kompas.com/kompas-cetak/0404/15/humaniora/9/ 1362.htm, diakses 6 Juli 2006).
Sementara  itu,  Akadum  (1999)  menyatakan  dunia  guru  yang  saat  ini masih  menghadapi  banyak  permasalahan  memerlukan  kearifan  dari  para pengambil  kebijakan,  di  antaranya;  (1)  profesi  keguruan  kurang  menjamin kesejahteraan  karena  rendah  gajinya.  Rendahnya  gaji  berimplikasi  pada kinerjanya; (2) profesionalisme guru masih rendah.  Selain itu, ada faktor lain yang  menyebabkan  rendahnya  profesionalisme  guru  disebabkan  oleh  antara lain; (1) masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini  disebabkan  oleh  banyak  guru  yang  bekerja  di  luar  jam  kerjanya  untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga waktu untuk membaca dan menulis  untuk  meningkatkan  diri  tidak  ada;  (2)  belum  adanya  standar profesional  guru  sebagaimana  tuntutan  di  negara-negara  maju;  (3) kemungkinan  disebabkan  oleh  adanya  perguruan  tinggi  swasta  sebagai pencetak  guru  yang  lulusannya  asal  jadi  tanpa  mempehitungkan  outputnya kelak  di  lapangan  sehingga  menyebabkan  banyak  guru  yang  tidak  patuh terhadap  etika  profesi  keguruan;  (4)  kurangnya  motivasi  guru  dalam

## Jurnal Ilmiah Sustainable
meningkatkan  kualitas  diri  karena  guru  tidak  dituntut  untuk  meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi.
Selanjutnya,  Akadum  (1999)  juga  mengemukakan  bahwa  ada  lima penyebab rendahnya profesionalisme guru; (1) masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara total, (2) rentan dan rendahnya kepatuhan guru terhadap  norma  dan  etika  profesi  keguruan,  (3)  pengakuan  terhadap  ilmu pendidikan  dan  keguruan  masih  setengah  hati  dari  pengambilan  kebijakan dan  pihak-pihak  terlibat.  Hal  ini  terbukti  dari  masih  belum  mantapnya kelembagaan  pencetak  tenaga  keguruan  dan  kependidikan,  (4)  masih  belum smooth -nya perbedaan pendapat tentang proporsi materi ajar yang diberikan kepada calon guru, (5) masih belum berfungsi PGRI sebagai organisasi profesi yang  berupaya  secara  makssimal  meningkatkan  profesionalisme  anggotanya. Kecenderungan PGRI bersifat politis memang tidak bisa disalahkan, terutama untuk  menjadi  pressure  group  agar  dapat  meningkatkan  kesejahteraan anggotanya.  Namun  demikian  di  masa  mendatang  PGRI  sepantasnya  mulai mengupayakan  profesionalisme  para  anggotanya.  Dengan  melihat  adanya faktor-fak  tor  yang  menyebabkan  rendahnya  profesionalisme  guru, pemerintah  berupaya  untuk  mencari  alternatif  untuk  meningkatkan  profesi guru.
Untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  guru  tidak  terlepas  dari  upaya pembinaan  profesi  keguruan.  Pola  pembinaan  profesi  guru  dapat  dilakukan peningkatan bentuk rekrutmen calon guru; program penataran yang dikaitkan dengan  praktik  lapangan;  meningkatkan  mutu  pendidikan  calon  pendidik; pelaksanaan  supervisi;  peningkatan  mutu  manajemen  pendidikan berdasarkan  Total  Quality  Management  (TQM);  melibatkan  peran  serta masyarakat berdasarkan konsep link and match ; pemberdayaan buku teks dan alat-alat pendidikan penunjang; pengakuan masyarakat terhadap profesi guru; perlunya  pengukuhan  program  Akta  Mengajar  melalui  peraturan perundangan;  dan  kompetisi  profesional  yang  positif  dengan  pemberian kesejahteraan yang layak.

## Jurnal Ilmiah Sustainable
Vol. 2 No. 2   Desember  2019, hal 198 - 211
Selain  itu,  dalam  rangka  pengendalian  mutu  guru  sangat  penting menerapkan  kebijakan  sertifikasi  sebagai  pintu  masuk  ( entry  point ).  Hanya saja  pengendalian  mutu  guru  melalui  sertifikasi  itu  tampaknya  tidak  akan berhasil  apabila  kebijakan  ini  tidak  dikaitkan  dengan  kebijakan  pengelolaan ketenagaan  guru  (I  Raka  Joni  dalam www.kompas.com/kompas-cetak /0502/03/opini/15386/9.htm ,  diakses  6  Juli  2006).  Dengan  demikian, kebijakan  sertifikasi  perlu  melibatkan  serta  memperoleh  dukungan  otoritas dari  semua  pihak  yang  terkait  di  dalamnya.  Untuk  mendukung  kebijakan sertifikasi  ini  juga  tidak  boleh  dilupakan  perlunya  kebijakan  melakukan pembenahan  mendasar  dalam  pengelolaan  sumber  daya,  baik  instruktur maupun  sumber  daya  manusia  kependidikan  di  perguruan  tinggi.  Kebijakan lain  yang  musti  diperhatikan  untuk  meningkatkan  kualitas  kompetensi  dan profesionalitas  guru  melalui  peningkatan  mutu  akademik  guru,  baik  melalui dengan  melanjutkan  jenjang  pendidikan  ke  strata  dua  (S2)  atau  strata  tiga (S3),  penataran  kurikulum  berbasis  kompetensi  (KBK)  atau  penataran kurikulum berbasis manajemen sekolah   (KBMS) dan sejenisnya.
Memang  harus  diakui  bahwa  pemerintah  telah  berupaya  untuk meningkatkan  profesionalisme  guru  di  antaranya  meningkatkan  kualifikasi dan  persyaratan  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi  bagi  tenaga  pengajar mulai  tingkat  persekolahan  sampai  perguruan  tinggi.  Program  penyetaaan Diploma  II  bagi  guru-guru  SD,  Diploma  III  bagi  guru-guru  SLTP  dan  Strata  I (sarjana)  bagi  guru-guru  SLTA.  Meskipun  demikian  penyetaraan  ini  tidak bermakna  banyak,  kalau  guru  tersebut  secara entropi kurang  memiliki  daya untuk  melakukan  perubahan.  Selain  diadakannya  penyetaraan  guru-guru, upaya  lain  yang  dilakukan  pemerintah  adalah  program  sertifikasi.  Program sertifikasi  telah  dilakukan  oleh  Direktorat  Pembinaan  Perguruan  Tinggi Agama Islam (Dit Binrua) melalui proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar (ADB  Loan  1442-INO)  yang  telah  melatih  805  guru  MI  dan  2.646  guru  MTs dari 15 Kabupaten dalam 6 wilayah propinsi yaitu Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan Kalimantan Selatan (Pantiwati, 2001).
Selain  sertifikasi  upaya  lain  yang  telah  dilakukan  di  Indonesia  untuk meningkatkan profesionalisme guru, misalnya PKG (Pusat Kegiatan Guru, dan KKG  (Kelompok  Kerja  Guru)  yang  memungkinkan  para  guru  untuk  berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan  mengajarnya  (Supriadi,  1998).  Profesionalisasi  harus  dipandang sebagai proses yang terus menerus. Dalam proses ini, pendidikan prajabatan, pendidikan  dalam  jabatan  termasuk  penataran,  pembinaan  dari  organisasi profesi dan tempat kerja, penghargaan masyarakat terhadap profesi keguruan, penegakan  kode  etik  profesi,  sertifikasi,  peningkatan  kualitas  calon  guru, imbalan, dll secara bersama-sama menentukan pengembangan profesionalisme seseorang termasuk guru.
Dengan  demikian  usaha  meningkatkan  profesionalisme  guru merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara  LPTK  sebagai  penghasil  guru, instansi yang membina guru (dalam hal ini Depdiknas atau yayasan  swasta), PGRI dan masyarakat. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah di  atas,  faktor  yang  paling  penting  agar  guru-guru  dapat  meningkatkan kualifikasi  dirinya  yaitu  dengan  menyetarakan  banyaknya  jam  kerja  dengan gaji  guru.  Program  apapun  yang  akan  diterapkan  pemerintah  tetapi  jika  gaji guru  rendah,  jelaslah  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  guru  akan mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhannya.

## III. KESIMPULAN
Dari  keseluruhan  uraian  di  muka  dapat  disimpulkan  bahwa  dunia pendidikan  di  tanah  air  masih  menghadapi  berbagai  permasalahan,  seperti rendahnya  pemerataan  memperoleh  pendidikan,  rendahnya  kualitas  dan relevansi  pendidikan,  lemahnya  manajemen  pendidikan  dan  minimnya  alokasi anggaran  bidang  pendidikan.  Rendahnya  kualitas  pendidikan  sangat  terkait dengan  masih  rendahnya  kompetensi  dan  profesionalitas  guru.  Untuk meningkatkan  mutu  guru  perlu  adanya  kebijakan  meningkatkan  mutu pendidikan  guru,  di  antaranya  meningkatkan  jenjang  pendidikan  S1/S2/S3  dan program  penyetaraan.  Selain  itu,  perlu  adanya  sertifikasi  untuk  meningkatkan
profesionalisme  guru, misalnya  PKG  (Pusat  Kegiatan  Guru,  dan  KKG  (Kelompok Kerja  Guru),  Lembaga  Pelatihan  Tenaga  Kependidikan  (LPTK)  dan  Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

## Daftar Pustaka
Ahmad  Sanoesi  Tambunan,  2004,  “Pendidikan  Anak  Masa  Depan  Bangsa”,  dalam Republika, Sabtu /17 Juli 2004, hlm. 5
Alhumani,  Mich.  “Tiga  Isu  Kritis  Pendidikan”,  dalam  www.kompas.com/kompas- cetak/040/02/opini/1111851.htm, diakses 6 Juli 2006
Azra,  Azyumardi.  1999. Pendidikan  Islam  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju  Millenium Baru , Jakarta, Logos
Djamarah,  Syaiful    Bahri,  1994. Prestasi  Belajar  dan  Kompetensi  Guru, Surabaya: Usaha Nasional
I.  Raka  Joni.  “UN,  Membina  Mutu  Pendidikan?,  www.kompas.com/kompas- cetak/0502/03/opini/15386/9htm,
Ki Supriyoko, 2004, “Membenahi Pendidikan Nasional” dalam Republika, Sabtu, 10 Juli 2004, hlm. 5
Lucas. Christopher J. 1976. Chalange and Choise in Contemporary Education Six Major Ideological Perspektive , New York, Macmillan Publishing Co.Inc
Mulyasa. E, 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi, Bandung: Remaja Rosdakarya Roestiyah NK., Dra., Masalah-masalah Ilmu Keguruan, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
Rohani, Ahmad, dkk., Pengelolaan Pengajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
Sardiman, Intraksi dan Motivasi Belajar Siswa, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Sutadupura,  Baldandi, Kompetensi  Guru  dan  Kesehatan  Mental, Bandung:  Angkasa, 1986.
Tilaar, H.A.R. 2003. Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan , Remaja Rosdakarya, Bandung
Widoyoko, S. Eko Putro. 2005 “Kompetensi Mengajar Guru Ekonomi SMA Kabupaten Purworejo”.  Dalam Jurnal  Cakrawala  Pendidikan ,  Nomor  3  Tahun  XXIV, Novermber.  Lembaga  Pengabdian  Kepada  Masyarakat,  Universitas  Negeri Yogyakarta, hal. 371
Wijaya,  Cece,  1991. Kemampuan  Guru  Dalam  Proses  Belajar  Mengajar ,  Bandung: Remaja Rosdakarya
www.kompas.com/kompas-cetak/0404115/humaniora/9/1362/htm.  diakses  6  Juli 2006