Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 3 No. 1 (2015), pp. 99-124, link: https://www.academia.edu/20372031 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam *

## (ENDOWMENTS STOCK IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE)

## Siti Hanna
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 CIputat Tangsel Email: hannaghifar@yahoo.co.id
Abstract: Al-Quran and Sunnah did not explain the law of endowments clearly. Thus,  it  mostly  decided  through  Ijtihad  and  based  on  the  recent  times.  At  the first, endowments is always static objects. However, it goes to many other objects today, such as endowments of profession, endowments of services, endowments of  knowledge  and  the  recent  is  endowments  of  stock.  Those  need  intensive discussion to find the Islamic law perspektiv about it and the goal of the wakaf legitimation in Islam.
Keywords : Ijtihad, Endowments, Stock, Islamic Law, Schools
Abstrak: Nash  Alquran  dan  Sunnah  tidak  secara  tegas  membicarakan  hukum wakaf,  dan  memang  kebanyakan  hukum  wakaf  dihasilkan lewat  ijtihad  dan  ini membuat  hukum  wakaf  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Bila pada awalnya wakaf hanya berbentuk benda-benda yang tidak bergerak, namun seiring  zaman,  obyek  wakaf  mengalami  perubahan,  tidak  hanya  terbatas  pada benda tidak bergerak, melainkan lebih luas merambah ranah yang lain. Muncul istilah  wakaf  profesi,  wakaf  jasa,  wakaf  ilmu  dan  yang  terbaru  wakaf  saham. Semuanya  ini  memerlukan  kajian  khusus  untuk  mencari  legitimasi syariah  dan ketepatan tujuan pentasyrian wakaf dalam Islam.
Kata Kunci : Ijtihad, Wakaf, Saham, Hukum Islam, Madzhab
* Diterima tanggal naskah diterima: 13 Mei 2015, direvisi: 24 Mei 2015, disetujui  untuk terbit: 22 Juni 2015.

## Pendahuluan
Pemberdayaan ekonomi umat Islam merupakan agenda penting yang kerap dibicarakan.  Bentuk-bentuk transaksi muamalah dimaksimalkan dalam rangka  peningkatan  kesejahteraan  umat  Islam.  Bahkan  ibadah maliyah atau harta  dioptimalkan  sebagai  sarana  pemberdayaan  ekonomi  yang  pada akhirnya  akan  mengangkat  kesejahteraan  umat  Islam.  Zakat,  hibah,  infak, sedekah  dan  wakaf  merupakan  bagian  dari  ibadah maliyah yang  dapat dijadikan potensi peningkatan kesejahteraan.
Wakaf  dalam  bentuk  konvensional  hanya  terbatas  pada  benda  yang tidak bergerak, namun berdasarkan asas manfaat yang ingin disebarkan lewat wakaf ini, banyak obyek-obyek wakaf yang baru seperti halnya wakaf saham, dan ini tidak bertentangan dengan dasar-dasar hukum wakaf.
Spirit utama dalam wakaf adalah bagaimana memaksimalkan manfaat yang  akan  dirasakan  oleh  para  penerimanya,  sehingga  tujuan  wakaf  untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dapat terwujud.

## Pengertian Wakaf
Wakaf    secara  bahasa  berarti  menahan  dari  kepindahan  kepemilikan. Berasal  dari  kata waqafa  –  yaqifu  –  waqfan. Sinonim  dengan at-tahbis dan at- tasbil .  Sedangkan  secara  istilah  syara’  ada  tiga  definisi  yang  berlainan  yang diungkapkan oleh beberapa madzhab (Wahbah az-Zuhaily : 1409 H / 1989M), yaitu :
1. Definisi waqaf menurut Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang  menurut  hukum  tetap  milik  si  pemberi  wakaf,  dalam  rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan (Ibnu ‘Abidin : 1415 H/1995 M). Berdasarkan definisi ini kepemilikan benda tidak hilang dengan adanya akad wakaf, akan tetapi tetap menjadi milik pemberi wakaf dan dia boleh menarik akad wakafnya itu, bahkan ia boleh menjualnya. Karena pendapat yang lebih kuat  menurut  Abu  Hanifah  adalah  wakaf  itu  hukumnya  boleh  dan  tidak mengikat  seperti  hukum  pinjam  memimjam,  maka  tidak  berimplikasi mengikat kecuali dengan salahsatu sebab berikut:
Pertama,  Keputusan  mengikat  datang  dari  hakim,  misalnya wakif (pemberi wakaf) berselisih dengan nadzir (pengurus wakaf) karena wakif ingin menarik  kembali  wakafnya  dengan  alasan  tidak  ada  hukum  mengikat,  lalu

## Siti Hanna
hakim  memutuskan  bahwa  wakaf  yang  terjadi  bersifat  mengikat,  maka hukum wakafnya menjadi mengikat, karena itu perkara yang diijtihadkan dan keputusan hakim dapat mengangkat perselisihan.
Kedua,  Hakim  menggantungkan  keputusan  mengikat  sebuah  wakaf dengan kematian pemberi wakaf, misalnya pemberi wakaf berkata : “Jika aku mati, maka aku wakafkan rumahku” misalnya, maka wakaf tersebut menjadi mengikat  dengan  adanya  kematian  seperti  halnya  wasiat  dengan  sepertiga peninggalan harta.
Ketiga, berwakaf untuk masjid, misalnya pemberi wakaf memisahkan sebagian  dari  tanah  miliknya  dan  mengizinkan  untuk  dipakai  shalat,  maka jika seseorang shalat di tempat itu, hilanglah kepemilikan pemberi wakaf atas tempat itu menurut Abu Hanifah.
Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya dengan dua dalil berikut :
Pertama, Hadis Rasulullah SAW. :
ِالل  ِضِئاار اف  ْناع  اسْباح  الَ
“Tidak ada penahanan dari ketentuan-ketentuan Allah”.
Wajh  ad-dalalah nya  adalah  bila  wakaf  bermakna  mengeluarkan  harta yang  diwakafkan  dari  kepemilikan  wakif,  maka  itu  berarti  menahan  dari ketentuan  Allah,  karena  telah  menghalangi  ahli  waris  dari  bagian  warisan yang ditentukan untuknya.
Wahbah mengomentari bahwa hadis ini tidak sejalan dengan maksud Imam  Abu  Hanifah,  karena  yang  dimaksud  adalah  membatalkan  kebiasaan jahiliyyah  yang  mengkhususkan  warisan  hanya  untuk  laki-laki,  sementara wanita dan anak-anak tidak mendapat bagian (Wahbah az-Zuhaily : 1409 H / 1989M).
Kedua, Riwayat dari Qadhi Syuraih, ia berkata : Rasulullah SAW. telah menjual al-habs (barang-barang  yang  ditahan) . Jika  Rasulullah  SAW  telah melakukan itu, maka tidak boleh bagi kita membuat bentuk al-habs yang lain, karena wakaf bermakna tahbis al-al’ain, dan ini tidak disyariatkan.
Menurut  Wahbah  perkataan  diatas  tidak  sejalan  dengan  maksud Imam Abu Hanifah, karena wakaf yang dilarang adalah wakaf benda sebagai persembahan  kepada  berhala.  Rasulullah  SAW  telah  menjual  dan membatalkan penahanan ini sebagai bentuk penghapusan atas penyembahan
berhala.  Sementara  wakaf  bentuk  yang  murni  islami  (Wahbah  az-Zuhaily  : 1409 H / 1989M).
Definisi  wakaf  menurut  Jumhur  adalah  menahan  harta  yang  dapat dimanfaatkan  tetapi  bendanya  tidak  berkurang  dengan  mentransaksikan manfaat  tersebut  kepada  bentuk  transaksi  yang  dibolehkan  atau  kepada bentuk  kebaikan  dan  derma  demi  mendekat  kepada  Allah  Ta’ala.  Dengan transaksi  ini  benda  tresebut  telah  dikelurkan  dari  kepemilikan wakif dan menjadi  benda  wakaf  yang  dijadikan  milik  Allah  Ta’ala. Wakif terlarang mentransaksikan benda yang diwakafkan dan harus mendermakannya.
Mereka berdalil dengan dalil berikut :
Pertama,  Hadis Ibnu Umar  :  bahwa Umar  mendapat  bagian  tanah di Khaibar, lalu ia bertanya :  “Ya Rasulullah saya mendapat tanah di Khaibar, dan saya sama sekali belum pernah memiliki harta sebaik itu, maka apa yang engkau  perintahkan  untukku?”,  Rasulullah  menjawab  :  “Jika  engkau  mau mau  engkau  tahan  asalnya  (bendanya)  dan  engkau  sedekahkan  manfaat darinya”,  maka  Umar  mensedekahkan  manfaat  tanah  tersebut  dengan  tidak dijual,  dihibahkan  dan  diwariskan.  Manfaatnya  diberikan  kepada  fuqara, kerabat, budak, tamu, dan ibnu sabil. Pengelola wakaf diperbolehkan makan bagian darinya dengan cara yang baik atau  makan dengan tanpa bermaksud memperkaya diri”. (Asy-Syaukani :  t.t.)
Hadis  ini  menunjukkan  larangan  transaksi  atas  benda  yang diwakafkan,  karena al-habsu maknanya  melarang,  yakni  melarang  sebuah benda  menjadi  hak  milik  dan  menjadi  obyek  transaksi  kepemilikan.  Akan tetapi  dapat  diperhatikan  disini  bahwa  hadis  ini  tidak  menunjukkan keluarnya  harta  yang  diwakafkan  dari  kepemilikan wakif. (Wahbah  az- Zuhaily : 1409 H / 1989M)
Kedua,  Umat  Islam  sejak  kedatangan  Islam  sampai  sekarang  selalu melakukan  wakaf  dengan  tujuan  kebaikan  dan  melarang wakif dan  lainnya mentransaksikannnya.( Wahbah az-Zuhaily : 1409 H / 1989M)
Definisi madzhab Malikiyyah bahwa wakaf adalah perbuatan pemilik harta  memberikan  manfaat  hartanya  kepada  pihak  yang  berhak  menerima dengan  sebuah  shighat  yang  mengandung  masa  tertentu.  (Ad-Dasuki  :  1417 H/1996 M)

## Siti Hanna
Pemilik  benda  menahan  benda  tersebut  dari  transaksi  kepemilikan dan  mendermakannya  untuk  kebaikan  tetapi  benda  tersebut  tetap  menjadi milik wakif.
Wakaf  menurut  Malikiyyah  tidak  memutuskan  hak  kepemilikan  atas benda  yang  diwakafkan,  tetapi  yang  diputuskan  adalah  hak  bertransaksi atasnya.  Mereka  berdalil  dengan  hadis  Umar  diatas,  ketika  Rasulullah  SAW bersabda  :  “Jika  kamu  mau  maka  tahanlah  pokok  benda  tersebut  dan sedekahlah  dengan  manfaatnya”.  Hadis  ini  mengandung  isyarat  untuk bersedekah  dengan  manfaat  sedangkan  kepemilikan  atas  benda  yang diwakafkan  tetap  dalam  tanggungan wakif, dan  melarang  pihak  lain melakukan  transaksi  kepemilikan  atasnya,  sebagaimana  perkataan  Umar  : “Jangan dijual, dihibahkan dan diwariskan”. (Wahbah az-Zuhaily :  1409 H / 1989M)

## Sejarah Perkembangan Wakaf
Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan  kehidupan  bermasyarakat  di  muka  bumi.  Setiap  masyarakat menyediakan  pelayanan  umum  yang  dibutuhkan  oleh  manusia  secara keseluruhan  atau  kebanyakan  anggota  masyarakat.  Tempat  peribadatan adalah salahsatu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian  juga  mata  air,  jalan-jalan,  dan  tempat-tempat  yang  sering digunakan masyarakat seperti tanah dan bangunan yang sering dipergunakan masyarakat,  namum  kepemilikannya  bukan  atas  nama  pribadi.  Karena  itu, tidak  ada  seorangpun  yang  mempunyai  hak  penuh  untuk  mengatur  tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk pengelolaannya seperti para pemuka agama dan juru kunci. (Mundzir Qahaf : 2007)
Kebanyakan wakaf seperti yang telah disebutkan di atas dibangun oleh  para  raja  dan  orang-orang  kaya  pada  zamannya,  dengan  memberikan hartanya  untuk  kepentingan  seperti  yang  diinginkan wakif dan  menunjuk orang-orang yang dipercayainya untuk mengelola dan mengawasinya. Wakaf tersebut  biasanya  berupa  tanah,  bangunan  atau  tempat  yang  sengaja disediakan  untuk  ibadah,  praktik  ritual  keagamaan  dan  kegiatan  agama lainnya  yang  bertujuan  mendekatkan  diri  kepada  Allah  Ta’ala.  (Mundzir Qahaf : 2007 )
Pengertian  wakaf  telah  berkembang  di  kalangan  sebagian masyarakat.  Pada  masa  Fir’aun,  masyarakat  telah  mengenal  bentuk  baru wakaf yang tidak ada sebelumnya.  Bentuk wakaf ini berupa tanah pertanian yang diwakafkan oleh sebagian penguasa dan orang-orang kaya untuk tujuan bercocok  tanam  dan  hasilnya  diberikan  kepada  para  tokoh  spiritual  yang pada  saat  itu  dikenal  sebagai  dukun,  baik  dipergunakan  untuk  kepentingan pribadi  mereka,  mendanai  tempat  peribadatan  yang  berada  di  bawah pengawasannya  atau  diberikan  kepada  fakir  miskin.  Ini  merupakan  wakaf untuk  kepentingan  agama,  karena  penyalurannya  dilakukan  oleh  para pemuka agama. (Mundzir Qahaf : 2007)
Ensiklopedia Grolyier internasional  menyebutkan  bahwa  masyarakat Yunani  telah  mengenal  bentuk  wakaf    seperti  ini  sebagaimana  juga masyarakat  Romawi.  Demikian  juga  dinyatakan  dalam  Ensiklopedia Amerika, bahwa kebanyakan wakaf masyarakat Yunani dan Romawi adalah berupa  perpustakaan  umum,  lembaga  pendidikan  dan  tempat  hiburan, disamping wakaf untuk kepentingan agama.

## 1. Masa Islam
Al-Quran  menyebutkan  bahwa  ka’bah  adalah  tempat  ibadah  yang pertama bagi manusia, sebagaimana firman Allah Ta’ala :
                                                                      
“Sesungguhnya  rumah  yang  mula-mula  dibangun  untuk  (tempat  beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia " . ( QS. Ali Imran : 96 )
Menurut  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  ka’bah  dibangun  oleh Nabi Adam alaihissalam, dan kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, serta  dilestarikan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW,  maka  dengan demikian  ka’bah  merupakan  wakaf pertama  yang  dikenal oleh  manusia  dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan  bahwa  Nabi  Ibrahim  yang  membangun  ka’bah,  maka  ka’bah merupakan wakaf pertama kali dalam Islam, yaitu agama Nabi Ibrahim yang benar,  atau  wakaf  pertama  untuk  kepentingan  agama  dan  menegakkan tauhid. (Mundzir Qahaf : 2007)
Dalam  sejarah  Islam,  wakaf  dikenal  sejak  masa  Rasulullah  SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah

## Siti Hanna
pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut pendapat  sebagian  ulama  bahwa  yang  pertama  kali  melaksanakan  wakaf adalah  Rasulullah  SAW,  ketika  ia  mewakafkan  tanahnya  untuk  dibangun masjid.  Pendapat  ini  berdasarkan  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Umar  bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata :
ىلص الله لوسر ةقدص راصنلأا لاق و ،رمع ةقدص نورجاهلما لاقف ملاسلإا فى سبح لوأ نع انلأس

## .ملس و هيلع الله
“Kami  bertanya  tentang  awal  mula  wakaf  dalam  Islam,  maka  orang-orang muhajirin  menjawab  wakafnya  Umar,  sedangkan  orang-orang  anshor menjawab wakafnya Rasulullah SAW.” (Asy-Syaukani : t.t.)
Wakaf sebagai sebuah hukum fikih memang disyariatkan pada tahun kedua  Hijriyah,  namun  aplikasi  wakaf  sudah  ada  sejak  awal  hijrahnya  Nabi Muhammad  SAW  ke  Madinah  yang  ditandai  dengan  pembangunan  Masjid Quba.  Peristiwa  ini  terjadi  setelah  Nabi  hijrah  ke  Madinah  dan  sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan  pembangunan  masjid  Nabawi  yang  dibangun  di  atas  tanah    anak yatim  Bani  Najjar setelah  dibeli oleh  Rasulullah SAW  dengan  harga  delapan ratus  dirham. Dengan  demikian,  Rasulullah  SAW  telah  mewakafkan  tanah untuk pembangunan masjid. Para sahabat juga telah membantu beliau dalam menyelesaikan  pembangunan  ini,  termasuk  pembuatan  kamar-kamar  bagi para istri beliau.
Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun  kurma  di  Madinah,  diantaranya  ialah  kebun  A’raf,  Shafiyah,  Dalal, Barqah  dan  kebun  lainnya.  (Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  Depag  RI  : 2006)  Perkebunan  ini  disebut  tujuh  perkebunan  milik  Mukhairik  yang beragama Yahudi dan terbunuh dalam perang Uhud sebagai hasil perjanjian yang disepakati oleh umat Yahudi dan kaum muslimin untuk bersama-sama mempertahankan  kota  Madinah.  Mukhairik  menyuruh  umat  Yahudi  untuk menepati  janji,  namun  ternyata  mereka  mengingkarinya.  Maka  ia mengeluarkan  ultimatum,  bahwa  jika  dirinya  terbunuh,  perkebunannnya yang  berjumlah  tujuh  menjadi  milik  Nabi  Muhammad  SAW  dan dipergunakan  sesuai  kemaslahatannya.  Nabi  Muhammad  SAW  mengambil perkebunan  itu  setelah  perang  usai  dan  terbunuhnya  Mukhairik.  Beliau menyisihkan  sebagian  keuntungan  dari  perkebunan  itu  untuk  memberi
nafkah  keluarganya  selama  satu  tahun,  sedangkan  sisanya  untuk  membeli kuda  perang,  senjata  dan  untuk  kepentingan  kaum  muslimin.  (Mundzir Qahaf : 2007)
Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali  melaksanakan  syariat  wakaf  adalah  Umar  bin  Khaththab,  berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar seperti tersebut sebelumnya. Kemudian syariat  wakaf  yang  telah  dilakukan  Umar  bin  Khaththab  disusul  oleh  Abu Thalhah  yang  mewakafkan  kebun  kesayangannya,  kebun  “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi Muhammad SAW lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya  di  Khaibar.  Ali  bin  Abi  Thalib  mewakafkan  tanahnya  yang  subur. Mu’adz  bin  Jabal  mewakafkan  rumahnya  yang populer  dengan  sebutan Dar al-Anshar.  Kemudian  pelaksanaan  wakaf  disusul  oleh  Anas  bin  Malik, Abdullah  bin  Umar,  Zubair  bin  Awwam  dan  Aisyah  istri  Rasulullah  SAW. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf : 2006)
Peristiwa  sejarah  yang  sangat  penting  dan  mungkin  bisa  dianggap sebagai  peristiwa  wakaf  terbesar  dalam  sejarah  manusia,  baik  dari  sisi pelaksanaan  maupun  perluasan  pemahaman  tentang  wakaf  adalah  wakaf tanah  yang  dibebaskan  oleh  Umar  bin  Khaththab  ra.  di  beberapa  negara, seperti Syam, Mesir dan Iraq. Hal ini dilakukan Umar setelah bermusyawarah dengan  para  sahabat,  yang  hasilnya  adalah  tidak  boleh  memberikan  tanah pertanian  kepada  para  tentara  dan  mujahid  yang  ikut  dalam  pembebasan tersebut. Sebab yang paling pertama berhak adalah umat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran, yang artinya :
“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta  benda)  yang  berasal  dari  penduduk  kota-kota,  maka  adalah  untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  amat  keras  hukumannya. (Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan- Nya  dan mereka menolong Allah  dan  RasulNya. mereka  Itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman  (Anshor)  sebelum  (kedatangan)  mereka  (Muhajirin),  mereka (Anshor)  mencintai  orang  yang  berhijrah  kepada  mereka  (Muhajirin),  dan

## Siti Hanna
mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa- apa  yang  diberikan  kepada  mereka  (Muhajirin)  dan  mereka  mengutamakan (orang-orang  muhajirin)  atas  diri  mereka  sendiri,  sekalipun  mereka  dalam kesusahan  Dan  siapa  yang  dipelihara  dari  kekikiran  dirinya,  mereka  itulah orang orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan  saudara-saudara  Kami  yang  telah  beriman  lebih  dulu  dari  Kami,  dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang- orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Hasyr : 7-10)
Dengan mengambil dalil pada ayat ini, Umar memutuskan agar tanah- tanah tersebut dijadikan wakaf bagi umat Islam dan generasi Islam yang akan datang.  Bagi  para  petani  pengguna  tanah-tanah  wakaf  ini  dikenakan  pajak yang dalam istilah ekonomi Islam disebut pajak bumi. (Mundzir Qahaf : 2007)

## 2. Masa Dinasti-dinasti Islam
Praktek  wakaf  menjadi  lebih  luas  pada  masa  dinasti  Umayyah  dan dinasti Abbasiyyah. Semua orang berduyun-duyun melaksanakan wakaf. Saat itu wakaf tidak hanya terbatas untuk orang fakir miskin saja, melainkan juga untuk  mendanai  lembaga  pendidikan,  membangun  perpustakaan  dan membayar  gaji  para  stafnya,  gaji  para  guru  dan  beasiswa  untuk  murid  dan mahasiswa.  Antusiasme  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  wakaf  telah menarik perhatian negara untuk mengatur  pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk  membangun  solidaritas  sosial  dan  ekonomi  masyarakat.  (Direktorat Pemberdayaan Wakaf : 2006)
Pada  masa  dinasti  Umayyah  yang  menjadi  hakim  Mesir  adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd al-Malik. Ia  sangat  perhatian  dan  tertarik  dengan  pengembangan  wakaf  sehingga terbentuk  lembaga  wakaf  tersendiri  sebagaimana  lembaga  lainnya  di  bawah pengawasan  hakim.  Lembaga  wakaf  inilah  yang  pertama  kali  dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu  juga  Hakim  Taubah  mendirikan  lembaga  wakaf  di  Basrah.  Sejak  itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan  baik  dan  hasilnya  disalurkan  kepada  yang  berhak  dan  yang membutuhkan.
Pada  masa  dinasti  Abbasiyyah  terdapat lembaga  wakaf  yang  disebut dengan  “ Shadr  al-Wuquuf” yang  mengurus  administrasi  dan  memilih  staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti
Umayyah  dan  Abbasiyyah  yang  manfaatnya  dapat  dirasakan  oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.
Pada masa dinasti Ayyubiyyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf    dan  semuanya  dikelola  oleh  negara  dan menjadi  milik  negara (baitul mal) .  Ketika  Shalahuddin  al-Ayyuby  memerintah  Mesir,  maka  ia  bermaksud mewakafkan  tanah-tanah  milik  negara  diserahkan  kepada  yayasan keagamaan  dan  yayasan  sosial  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  dinasti Fathimiyyah  sebelumnya,  meskipun  secara  fikih  hukum  mewakafkan  tanah milik negara (baitul mal) kepada yayasan keagamaan dan sosial adalah Raja Nuruddin  asy-Syahid  dengan  ketegasan  fatwa  yang  dikeluarkan  seorang ulama  saat  itu  yaitu  Ibnu  ‘Ishrun  dan  didukung  oleh  para  ulama  lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh, dengan argumentasi memelihara  dan  menjaga  kekayaan  negara.  Sebab  harta  yang  menjadi  milik negara  pada  dasarnya  tidak  boleh  diwakafkan.  (Direktorat  Pemberdayaan Wakaf : 2006)
Shalahuddin  al-Ayyuby  banyak  mewakafkan  lahan  milik  negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa ( qaryah ) untuk pengembangan madrasah madzhab asy-Syafi’i, madrasah madzhab al-Maliki dan  madrasah  madzhab  al-Hanafi  dengan  dana  melalui  model  mewakafkan kebun  dan  lahan  pertanian,  seperti  pembangunan  madrasah  madzhab  asy- Syafi’i disamping kuburan Imam asy-Syafi’i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf : 2006)
Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi madzhab sunni,  Shalahuddin  al-Ayyubi  menetapkan  kebijakan  (572  H/1178  M)  bahwa bagi  orang  Kristen  yang  datang  dari  Iskandaria  untuk  berdagang  wajib membayar  bea  cukai.  Hasilnya  dikumpulkan  dan  diwakafkan  kepada  para fuqaha  dan  keturunannya.  Wakaf  telah  menjadi  sarana  bagi  dinasti  al- Ayyubiyyah  untuk  kepentingan  politiknya  dan  misi  alirannya,  madzhab sunni  dan  mempertahankan  kekuasaannya.  Harta  milik  negara  menjadi modal  untuk  diwakafkan  demi  pengembangan  madzhab  sunni  dan menggusur  madzhab  syi’ah  yang  dibawa  oleh  dinasti  sebelumnya,  yaitu dinasti Fathimiyyah. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf : 2006 )
Perkembangan  wakaf  pada  masa  dinasti  Mamluk  sangat  pesat  dan beraneka  ragam,  sehingga  apapun  yang  dapat  diambil  manfaatnya  dapat

## Siti Hanna
diwakafkan.  Akan  tetapi  yang  paling  banyak  diwakafkan  pada  masa  itu adalah  tanah  pertanian  dan  bangunan,  seperti  gedung  perkantoran, penginapan  dan  tempat  belajar.  Pada  masa  Mamluk  terdapat  wakaf  hamba sahaya  yang  diwakafkan  untuk  merawat  lembaga-lembaga  agama.  Hal  ini dilakukan  pertama  kali  oleh  penguasa  dinasti  Utsmani  ketika  menaklukkan Mesir,  Sulaiman  Basya  yang  mewakafkan  budaknya  untuk  merawat  masjid. Yang lebih  membawa  syiar Islam  adalah  wakaf untuk  sarana  di  Haramain  ; Mekkah  dan  Madinah,  seperti  kain  penutup  Ka’bah  ( kiswah  al-Ka’bah ). Sebagaimana  yang  dilakukan  Raja  Shaleh  bin  al-Nasir  yang  membeli  desa Bisus  lalu  diwakafkan  untuk  membiayai kiswah  ka’bah setiap  tahunnya  dan mengganti kain kuburan Nabi Muhammad SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf : 2006 )
Perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dhahir  Bibers  al-Bandaq,  nama  lengkapnya  Beibers  al-‘Alai  al-Bandaqdari as-Shalihi, lahir Qizaq tahun 625 H/1228 M, menjadi Raja di Mesir dan Syam pada tahun 658 H dengan gelar Raja Dhahir. Wafat di Damaskus pada tahun 676  H/1277  M  dan  dimakamkan  disana.  (  Az-Zerekli  :  1998  M).  Dengan undang-undang  tersebut  beliau  memilih  hakim  dari  masing-masing  empat madzhab  Sunni.  Pada  masanya  perwakafan  dapat  dibagi  menjadi  tiga katagori :
1. Pendapatan  negara  dari  hasil  wakaf  yang  diberikan  oleh  penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa;
2. Wakaf untuk membantu Haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah);
3. Wakaf  untuk  kepentingan umum.  (Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf : 2006)
Kerajaan  Turki  Utsmani  juga  mengeluarkan  peraturan  tentang perwakafan  berupa  undang-undang  pada  tanggal  19  Jumadil  Akhir  tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf. Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan  tanah-tanah  produktif  yang  berstatus  wakaf.  (Direktorat  Pemberdayaan Wakaf : 2006)

## 3. Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia
Di Indonesia,  wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia.  Pada tahun 1922 telah terdapat wakaf di  seluruh  Nusantara,  mulai  dari  Aceh,  Gayo,  Tapanuli,  Jambi,  Palembang, Bengkulu, Minahasa, Gorontalo, Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.  Nama  dan  benda  yang  diwakafkan  berbeda-beda.  Di  Aceh  disebut Wakeuh, di  Gayo  disebut Wokos, di  Payakumbuh  disebut Ibah. Benda  yang diwakafkan  ada  yang  berbentuk  benda  tidak  bergerak  seperti  sawah,  tanah kering,  masjid,  langgar,  rumah,  kebun  karet,  kebun  kelapa  dan  benda bergerak seperti Al-Quran, sajadah dan batu bata. ( Imam Suhadi : 2002)
Asset wakaf di Indonesia lebih banyak berbentuk tanah dan biasanya dipakai  untuk  kuburan,  masjid  dan  madrasah,  dan  sedikit  sekali  yang didayagunakan secara produktif.
Pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami masa yang cukup panjang. Terdapat  tiga  periode  besar  pengelolaan  wakaf  di  Indonesia  :  ( Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Bunga Rampai Perwakafan, 2006)
Pertama, periode tradisional : wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni  yang  dimasukkan  dalam  kategori  ibadah mahdhah dimana  hampir semua benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik,  seperti  masjid,  mushalla,  pesantren,  kuburan,  yayasan  dan sebagainya. Sehingga  keberadaan  wakaf  pada  periode  ini  belum  memberikan  kontribusi sosial  yang  lebih  luas  karena  hanya  untuk  kepentingan  yang  bersifat konsumtif.
Kedua, periode semi profesional : pengelolaan wakaf yang kondisinya relatif  sama  dengan  periode  tradisional,  namun  pada  masa  ini  sudah  mulai dikembangkan  pola pemberdayaan  wakaf secara  produktif  meskipun  belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan dan acara lainnya seperti masjid Sunda Kelapa dan Pondok Indah di Jakarta.
Ketiga, Periode  profesional  : potensi  wakaf  sudah  mulai  dilirik  untuk diberdayakan  secara  profesional-produktif.  Profesionalisme  yang  dilakukan meliputi  aspek  manajemen,  SDM  kenazhiran,  pola  kemitraan  usaha,  bentuk benda  wakaf  bergerak  seperti  uang,  saham  dan  surat  berharga  lainnya, dukungan  political  will pemerintah  secara penuh, salahsatunya lahirnya  UU

## Siti Hanna
Wakaf  No.  41  Tahun  2004  tentang  wakaf  dan  fatwa  Majlis  Ulama  Indonesia tahun 2002 tentang legalitas kebolehan wakaf uang.
Bahkan,  saat  ini  masyarakat  miskin  Indonesia  telah  merasakan manfaat  wakaf    dengan  memanfaatkan  layanan  kesehatan  cuma-cuma  yang dibangun  2002  melalui  dana  wakaf  yang  dihimpun  oleh  lembaga  tabung wakaf  Indonesia.  Wakaf  tunai  pun  telah  memberikan  kesempatan  bagi masyarakat miskin untuk belajar dan bekerja melalui investasi wakaf.

## Dasar Hukum Wakaf
Wakaf  menurut  Jumhur  Ulama  kecuali  Hanafiyah  hukumnya  adalah sunnah dan termasuk perbuatan derma yang dianjurkan. Sementara menurut Hanafiyah  hukumnya  adalah  mubah  berdasarkan  dalil  sahnya  wakaf  dari orang kafir. Akan tetapi bila seorang muslim bernadzar akan berwakaf maka hukumnya menjadi wajib. (Ibnu ‘Abidin : t.t.)
Secara  khusus  tidak  ditemukan  nash  al-Quran  dan  hadis  yang  secara tegas menyebutkan dasar hukum wakaf. Kebanyakan hukum wakaf memang dihasilkan  lewat  ijtihad.  Tetapi  secara  umum  banyak  ditemukan  ayat  al- Quran dan hadis yang menganjurkan agar orang yang beriman menyisihkan sebagian hartanya untuk didermakan di jalan kebaikan.

## 1. Dasar Hukum dari Al-Quran
Ayat-ayat  al-Quran  tidak  secara  eksplisit  dan  tegas menyebutkan perintah wakaf, tetapi perintah berwakaf tersebut tersirat lewat ayat-ayatnya  yang  memerintahkan  kaum  mukmin  untuk  berbuat  baik  dan ganjaran  bagi  orang  yang  menyisihkan  sebagian  hartanya  di  jalan  Allah. Diantara  ayat-ayat  al-Quran  yang  dapat  dijadikan  sumber  legitimasi  wakaf adalah :
                                                                                                          
         
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  ruku'lah  kamu,  sujudlah  kamu,  sembahlah Tuhanmu  dan  perbuatlah  kebajikan,  supaya  kamu  mendapat  kemenangan.” (QS. Al-Hajj : 77)
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 1 Juni 2015. ISSN: 2089-032X - 112
                                                                                               
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu  menafkahkan  sehahagian  harta  yang  kamu  cintai.  dan  apa  saja  yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran : 92)
                                                                                            
                                                                        
“Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan  oleh)  orang-orang  yang menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah  adalah  serupa  dengan  sebutir  benih yang  menumbuhkan  tujuh  bulir,  pada  tiap-tiap  bulir  seratus  biji.  Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 261)
Ayat-ayat  diatas  menganjurkan  kepada  orang  mukmin  untuk menyisihkan  sebagian  rezeki  yang  Allah  berikan  untuk  diberikan  kepada pihak-pihak  yang  berhak  dan  wakaf  termasuk  salahsatu  cara  menginfakkan harta di jalan Allah.

## 2. Dasar Hukum dari Hadis
: ثلاث نم لاا هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذا : لاق ملس و هيلع الله ىلص الله لوسر نأ ةريره بيأ نع

## )ملسم هاور( .هل وعدي لحاص دلو وأ ،هب عفتني ملع وأ ،ةيراج ةقدص
“Jika  seorang  manusia  meninggal  maka  terputuslah  segala  amalnya  kecuali tiga  hal  :  shadaqah  jariyah,  ilmu  yang  bermanfaat,  atau  anak  saleh  yang mendoakannya”. Ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf.
Ada  hadis  Nabi  yang  lebih  tegas  menganjurkan  wakaf,  yaitu perintah Nabi terhadap Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :
نع
رمأتسي ملس و هيلع الله ىلص بينلا تيأف بريبخ اضرأ رمع باصأ : لاق امهنع الله يضر رمع نبا نيرمتأ امف هنم يدنع سفنأ وه طق لاام بصأ لم بريبخ اضرأ تبصأ نيإ الله لوسر يا" : لاقف اهيف تف ،"ابه تقدصت و اهلصأ تسبح تئش نإ" : ملس و هيلع الله ىلص الله لوسر هل لاقف ،"هب قدص

## Siti Hanna
و باقرلا فى و بىرقلا في و ءارقفلا فى ابه قدصت و لاق .ثروت لا و بهوت لا و عابت لا انهأ رمع ابه يرغ معطي و فورعلمبا اهنم لكيأ نأ اهيلو نم ىلع حانج لا .فيضلا و ليبسلا نبا و الله ليبس في

## ) ملسم هاور ( لومتم
“Dari  Ibnu  Umar  ra  berkata,  bahwa  sahabat  Umar  ra  memperoleh  sebidang tanah  di  Khaibar,  kemudian  menghadap  Rasulullah  untuk  memohon petunjuk. Umar berkata : “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di  Khaibar,  saya  belum  pernah  mendapatkan  harta  sebaik  itu,  maka  apakah yang  engkau  perintahkan  kepadaku?”,  Rasulullah  menjawab  :  “Bila  kamu mau,  kamu  tahan  (pokoknya)  tanah  itu,  dan  kamu  sedekahkan  (hasilnya).” Kemudian  Umar  mensedekahkannya  :  tidak  dijual,  tidak  dihibahkan  dan tidak  diwariskan.  Berkata  Ibnu  Umar  :  “Umar  menyedekahkannya  kepada orang-orang  fakir,  kaum  kerabat,  budak  belian,  sabilillah,  ibnu  sabil  dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengurusnya untuk makan dari hasilnya dengan  cara  yang  baik  (sepantasnya)  atau  makan  dengan  tidak  bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim)
Sedikit  sekali  memang  ayat  al-Quran  dan  as-Sunnah  yang menyinggung  wakaf.  Karenanya  sedikit  sekali  hukum-hukum  yang  terkait wakaf  ditetapkan  dengan  dua  sumber  tersebut.  Akan  tetapi  sumber  hukum yang  ada  ini  tetap  menjadi  pedoman  para  ulama  ketika  mengembangkan hukum  wakaf  dengan  cara  ijtihad.  Kebanyakan  hukum  wakaf  memang dihasilkan dengan cara ijtihad.

## Macam-macam Wakaf
Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya dan penggunaan barangnya.
1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga :
a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat ( khairi ); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum;
b. Wakaf  keluarga  ( dzurri );  yaitu  apabila  tujuan  wakaf  untuk memberi  manfaat  kepada wakif, keluarganya,  keturunannya, dan  orang-orang  tertentu,  tanpa  melihat  apakah  kaya  atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.
c. Wakaf  gabungan  ( musytarak );  yaitu  apabila  tujuan  wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
2. Sedangkan  berdasarkan  batasan  waktunya,  wakaf  terbagi menjadi dua macam:
a. Wakaf  abadi;  yaitu  apabila  wakafnya  berbentuk  barang  yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau  barang  bergerak  yang  ditentukan  oleh wakif sebagai wakaf  abadi  dan  produktif,  dimana sebagian  hasilnya  untuk disalurkan  sesuai  tujuan  wakaf,  sedangkan  sisanya  untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
b. Wakaf  sementara;  yaitu  apabila  barang  yang  diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi  syarat  untuk  mengganti  bagian  yang  rusak.  Wakaf sementara  juga  bisa  dikarenakan  oleh  keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
3. Berdasarkan  penggunaannya,  wakaf  juga  dibagi  menjadi  dua macam:
a. Wakaf  langsung;  yaitu  wakaf  yang  pokok  barangnya digunakan  untuk  mencapai  tujuannya,  seperti  masjid  untuk shalat,  sekolah  untuk  kegiatan  belajar  mengajar, rumah  sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
b. Wakaf  produktif;  yaitu  wakaf    yang  pokok  barangnya digunakan  untuk  kegiatan  produksi  dan  hasilnya  diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

## Rukun dan Syarat Wakaf
Dalam  konsep  fikih  rukun  adalah  sesuatu  yang  menentukan kesahihan  sebuah  perbuatan.  Sejauhmana  rukun  itu  terpenuhi  maka kesahihan  perbuatan  akan  terwujud.  Begitupun  dalam  perwakafan, ditentukan  rukun-rukun  yang  menjadi  pilar  ibadah  ini  dan  setiap  rukun tersebut  juga  memiliki  syarat-syarat  tertentu.  Adapun  rukun-rukun  wakaf adalah: (Asy-Syarbini : t.t.):  1). Wakif (orang yang mewakafkan);  2). Mauquf Bih (barang atau harta yang diwakafkan); 3). Mauquf ‘Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan  wakaf);  4). Shighat (pernyataan  atau  ikrar  wakif  sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

## Siti Hanna
Setiap  rukun  diatas  mempunyai  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi sehingga rukunnya dapat dianggap sempurna:
Pertama, Syarat-syarat wakif : (Wahbah az-Zuhaily : 1409 H / 1989 M): a).  Seorang  yang  merdeka  dan  merupakan  pemilik  barang;  b).  Berakal;  c). Baligh; d). Cerdas ; berarti memahami apa yang dilakukan, bukan orang yang berada dibawah pengampuan;
Kedua, Syarat-syarat Mauquf : (Wahbah az-Zuhaily : 1409 H / 1989 M): a).  Benda  yang  diwakafkan  adalah  benda  yang  bernilai    dan  barang  tidak bergerak;  b).  Benda  yang  diwakafkan  diketahui  kadar  wakafnya,  seperti ukuran  luasnya  tanah  yang  akan  diwakafkan;  c).  Benda  yang  diwakafkan merupakan  milik wakif dengan  kepemilikan yang  sempurna,  maka  tidak  sah wakaf  dengan  barang  yang  masih  dalam  masa khiyar; d).  Benda  yang diwakafkan merupakan benda yang terpisah dari yang lain, tidak tercampur kepemilikannya dengan orang lain.
Ketiga,  Syarat-syarat mauquf  ‘alaih:  Mauquf  ‘Alaih ada  dua  macam  : tertentu  dan  tidak  tertentu.  Yang  dimaksud  dengan  tertentu  adalah  pihak yang  menerima  wakaf  adalah  orang-orang  tertentu  seperti  satu  orang,  dua atau  tiga  yang  sudah  disebutkan  secara  definitif.  Sedangkan  yang  tidak tertentu adalah pihak penerima bersifat umum tidak definitif menyebut satu orang,  seperti  kaum  fakir,  ulama,  para  qari,  mujahidin,  masjid-masjid, sekolah-sekolah dan lain-lain yang masih bersifat umum.
Ulama  sepakat  bagi  penerima  wakaf  yang  tertentu  harus  memiliki kelaikan untuk  memiliki.  Sedangkan syarat  bagi penerima  wakaf yang  tidak tertentu  adalah  pihak  umum  yang  menerima  diketahui  identitasnya  dan merupakan  tempat  kebaikan.  Wakaf  kepadanya  diniatkan  untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karenanya tidak boleh wakaf untuk tempat- tempat  maksiat  atau  dipakai  untuk  kemaksiatan.  (Wahbah  az-Zuhaily :  1409 H / 1989 M )
Keempat,  Syarat-syarat  yang  harus  ada  dalam shighat/lafadz  wakaf : (Wahbah az-Zuhaily : 1409 H / 1989 M):
1. Tidak  sah  wakaf  dengan  shighat  yang  menunjukkan  pembatasan waktu,  karena  wakaf  merupakan  pengeluaran  harta  dengan  tujuan mendekatkan  diri  kepada  Allah,  maka  tidak  terbatas  dengan  masa, bahkan  harus  mengandung  makna  kelanggengan;  wakaf  untuk selama-lamanya;
2. Shighatnya  mengandung  makna tanjiz (langsung  berlaku),  wakafnya langsung terjadi saat pengucapan, tidak tergantung dengan syarat atau masa yang akan datang, karena wakaf merupakan akad yang berakibat pengalihan  hak  kepemilikan  secara  langsung,  maka  tidak  boleh tergantung dengan syarat;
3. Mengandung  makna ilzam (langsung  berakibat  hukum),  tidak  sah menggantungkan wakaf dengan khiyar;
4. Tidak bersambung dengan syarat yang batil;

## 5. Mengandung kejelasan kepada pihak mana wakaf akan diserahkan

## Wakaf Saham
Berbicara  tentang  wakaf  saham,  penting  untuk  terlebih  dahulu membicarakan  jenis-jenis  harta/benda  yang  dapat  diwakafkan.  Terjadi perubahan  dan perkembangan  hukum  terhadap jenis  harta  wakaf.  Bila  fikih klasik  kerap  membicarakan  wakaf  dalam  benda  yang  tidak  bergerak,  - walaupun  ada  juga  yang  membicarakan  wakaf manfaat-,  maka perkembangan  wakaf  kontemporer  tidak  lagi  membatasi  hanya  pada  benda tidak  bergerak,  melainkan  banyak  bermunculan  jenis  harta  yang  dapat diwakafkan.
Berikut  ini  jenis  harta  wakaf  yang  disebutkan  dalam  undang- undang di Indonesia. Jenis harta benda wakaf dalam Undang-undang Nomor 41  Tahun  2004  tentang  wakaf  terdiri  dari  :  benda  tidak  bergerak  dan  benda bergerak. (UU No. 14/2004 tentang Wakaf, Pasal 16, ayat 1)
Benda  tidak  bergerak  yang  dimaksud  dalam  Undang-undang  wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Hak  atas  tanah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
2. Bangunan  atau  bagian  bangunan  yang  berdiri  di  atas  tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
4. Hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

## Siti Hanna
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan  perundang-undangan.  (UU  No.  14/2004  tentang  Wakaf, Pasal 16, ayat 2)
Sedangkan hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari :
1. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
2. Hak  atas  tanah  bersama  dari  satuan  rumah  susun  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Hak  guna  bangunan,  hak  guna  usaha  atau  hak pakai  yang  berada  di atas tanah negara;
4. Hak  guna  bangunan  atau  hak  pakai  yang  berada  di  atas  tanah  hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari  pemegang  hak  pengelolaan  atau  hak  milik.  (Direktorat Pemberdayaan Wakaf : 2006)
Benda  bergerak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  adalah benda  yang  tidak  bisa  habis  karena  dikonsumsi,  meliputi:  Uang;  Logam mulia; Surat berharga; Kendaraan; Hak atas kekayaan intelektual; Hak sewa; dan  Benda  bergerak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU No. 14/2004 tentang Wakaf, Pasal 16, ayat 3)
Benda bergerak selain uang dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Benda  digolongkan  sebagai  benda  bergerak  karena  sifatnya  yang dapat  berpindah  atau  dipindahkan  atau  karena  ketetapan  undang- undang;
2. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian;
3. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air  dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan;
4. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan  dengan  memperhatikan  ketentuan  prinsip  syariah. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf : 2006)
Ayat  diatas  dapat  dijabarkan  dalam  berbagai  klasifikasi  benda bergerak; benda bergerak karena sifatnya, benda bergerak selain uang, benda
bergerak berupa hak. Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi: Kapal; Pesawat terbang; Kendaraan bermotor; Mesin atau peralatan industri  yang  tidak  tertancap  pada  bangunan;  Logam  dan  batu  mulia, dan/atau  Benda  lainnya  yang  tergolong  sebagai  benda  bergerak  karena sifatnya  dan  memiliki  manfaat  jangka  panjang.  (Direktorat  Pemberdayaan Wakaf : 2006)
Benda  bergerak  selain  uang  karena  peraturan  perundang-undangan dapat  diwakafkan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah sebagai  berikut:  1).  Surat  berharga  yang  berupa: Saham;  Surat utang  negara; Obligasi pada umumnya; dan/atau Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. 2). Hak atas kekayaan intelektual yang berupa: Hak cipta; Hak merk;  Hak  paten;  Hak  desain  industri;  Hak  rahasia  dagang;  Hak  sirkuit terpadu;  Hak  perlindungan  varietas  tanaman;  dan/atau  hak  lainnya. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf : 2006). 3).  Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau  Perikatan,  tuntutan  atas  jumlah  uang  yang  dapat  ditagih  atas  benda bergerak. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf : 2006)
Melihat perundang-undangan diatas maka saham termasuk jenis harta yang diwakafkan, mengingat nilai dan manfaatnya yang tidak kecil.

## Pengertian dan Macam-macam Saham
Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial  yang  mengacu  pada  bagian  kepemilikan  sebuah  perusahaan. (Tjiptono Darmadji dan M. Fakhruddin Hendy : 2001).
Adapun macam-macam saham sebagai berikut : (Situs wikipedia.org : Saham, diakses pada tanggal 8 November 2011).
Pertama,  Saham  Biasa  ( common  stock ),  dengan  karakteristik  sebagai berikut : Hak suara pemegang saham, dapat memilih dewan komisaris; Hak didahulukan,  bila  organisasi  penerbit  menerbitkan  saham  baru;  Tanggung jawab terbatas, pada jumlah yang diberikan saja.
Kedua, Saham Preferen ( preferred stock ), dengan karakteristik sebagai berikut  :  Memiliki  berbagai  tingkat,  dapat  diterbitkan  dengan  karakteristik berbeda;  Tagihan  terhadap  aktiva  dan  pendapatan,  memiliki  prioritas  lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen; Dividen kumulatif, bila

## Siti Hanna
belum  dibayarkan  dari  periode  sebelumnya  maka  dapat  dibayarkan  pada periode  berjalan  dan  lebih  dahulu  dari  saham  biasa;  Konvertibilitas,  dapat ditukar  menjadi saham  biasa,  bila  kesepakatan  antara  pemegang  saham  dan organisasi penerbit terbentuk.
Bila ditinjau dari kinerja perdagangan, saham dapat dikelompokkan menjadi  :  1). Blue  chip  stocks, saham  biasa  yang  memiliki  reputasi  tinggi, sebagai  pemimpin  dalam  industrinya,  memiliki  pendapatan  yang  stabil  dan konsisten  dalam  membayar  dividen;  2). Income  stocks, saham  suatu  emiten dengan kemampuan membayarkan dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang  dibayarkan pada  tahun sebelumnya;  3). Growth  stocks, terdiri  dari well- known dan lesser-known ;  4). Speculative  stocks, saham  secara  konsisten memperoleh  penghasilan  dari  tahun  ke  tahun,  mempunyai  kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, namun belum pasti; 5). Counter cyclical  stocks, saham  yang  tidak  terpengaruh  oleh  kondisi  ekonomi  makro maupun situasi bisnis secara umum.
Undang-undang  nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal  53  ayat  3  dan  4  mengklasifikasikan  saham  sebagai  berikut:  1).  Saham biasa; diberikan kepada setiap orang yang memberikan pemasukan sejumlah uang kepada perseroan; 2). Saham dengan tanpa hak suara;  pemilik saham ini tidak berhak mengikuti RUPS Perseroan, karena tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan pengurusan Perseroan; 3). Saham  dengan  hak  khusus  untuk  mencalonkan  anggota  direksi  dan/atau anggota  komisaris;  4).  Saham  yang  dapat  ditarik  kembali;  saham  ini  ditarik kembali  atau  ditukar  dengan  klasifikasi  yang  lain;  5).  Saham  yang memberikan  hak  dividen  lebih  dahulu;  6).  Saham  utama  menerima  lebih dahulu  pembagian  sisa  kekayaan  perseroan  dalam  likuidasi.  (M.  Yahya Harahap : 2009).

## Masyru’iyyah Wakaf  Saham
Wakaf saham termasuk wakaf produktif. Saham sebagai barang yang bergerak  dipandang  mampu  menstimulus  hasil−hasil yang  dapat  digunakan untuk kepentingan umat. Bahkan, dengan modal yang besar, saham mampu memberikan  konstribusi  yang  cukup  besar  di  banding  jenis  komoditas perdagangan yang lain.
Dalam sebuah perusahaan, seorang pengusaha dapat mengkhususkan peruntukan  sebagian  sahamnya  sebagai  harta  wakaf  yang  hasil/devidennya dialirkan  untuk  kemaslahatan  umat.  Wakaf  saham  boleh  juga  diambil  dari keuntungan  seluruh  saham  yang  dimiliki  sang  pemilik.  Semua  tergantung pada  keinginan  dan  kehendak  sang  pemilik  saham.  Sebab,  yang  penting bukanlah  nominal  besar−kecilnya  hasil  saham,  melainkan  lebih  pada komitmen keberpihakan para wakif terhadap kesejahteraan umat Islam.
International  Islamic  Fiqh  Academy  dalam  konferensi  ke  19  yang bertempat  di  Uni  Emirat  pada  tanggal  1-5  Jumadil  Ula  1430  H/  bertepatan dengan 26-30 April 2009 M mengeluarkan keputusan tentang wakaf saham.
Konferensi  ini  mengeluarkan  keputusan  yang  berisi  kebolehan melakukan  wakaf  saham  dengan  pertimbangan  bahwa  wakaf  merupakan salahsatu pembahasan fikih yang terbuka lebar menerima ijtihad. Ia termasuk ibadah yang dapat dinalar ( ma’qul al-ma’na ) yang terikat dengan tujuan syara’, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan wakaf bagi wakif dan mauquf ‘alaih. (Keputusan Ijtihad International Islamic Fiqh Academy No. 181 (7/19) tentang Wakaf Saham, Cek, Hak-hak Ma’nawi dan Manfa’at, Pasal 1 )
Nash-nash syara’ yang terkait dengan wakaf berbentuk mutlak, masuk didalamnya wakaf yang bersifat abadi dan sementara, wakaf benda, manfaat dan  uang,  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak,  karena  wakaf  termasuk perbuatan  derma,  dan  itu  sangat  luas  dan  dianjurkan.  (Keputusan  Ijtihad International Islamic Fiqh Academy No. 181 (7/19) tentang Wakaf Saham, Cek, Hak-hak Ma’nawi dan Manfa’at, Pasal 2 ayat 1)
Saham  juga  dapat  diwakafkan  dengan  syarat  saham  tersebut  mubah dimiliki  secara  syara’,  karena  saham  dianggap  sebagai  harta  yang  berharga secara syara’. Wakaf saham memiliki beberapa konsekwensi hukum, yaitu :
Pertama, Asal saham yang diwakafkan bersifat tetap, yang diwakafkan adalah keuntungan dari saham dan tidak diperjualbelikan di bursa efek, maka seorang nadzir tidak  boleh  mentransaksikannya  kecuali  untuk  kemaslahatan atau sesuai dengan syarat yang diajukan wakif . Ia tunduk di bawah hukum- hukum syara’ yang dikenal dalam tatacara pergantian kepemilikan;
Kedua,  Seandainya perusahaan  melunasi  atau  membayar  harga surat berharganya,  maka  boleh  menggantinya  dengan  pokok  wakaf  yang  lain seperti  bangunan,  saham  dan  surat  berharga  yang  lain  dengan  syarat  yang

## Siti Hanna
diberikan wakif atau  berdasarkan  kemaslahatan  yang  kembali  kepada perwakafan;
Ketiga,  Jika  wakafnya  bersifat  temporer  berdasarkan  keinginan wakif maka ditunaikan sesuai syaratnya;
Keempat,  Jika  uang  yang  diwakafkan  diinvestasikan  untuk  membeli saham atau surat berharga atau yang lainnya, maka saham dan surat berharga tersebut bukan menjadi harta wakaf menempati tempatnya uang selama wakif tidak  mengatakan  seperti  itu,  dan  boleh  dijual  untuk  investasi  yang  lebih banyak  keuntungannya  demi  kemaslahatan  wakaf,  dan  asal  jumlah  uang itulah  yang  menjadi  harta  wakaf  yang  ditahan.  (Keputusan  Ijtihad International Islamic Fiqh Academy No. 181 (7/19) tentang Wakaf Saham, Cek, Hak-hak Ma’nawi dan Manfa’at, Pasal 2 ayat 3, point 1-4)
Bila  kita  kembali  pada  pendapat  ulama-ulama  fikih  terdahulu, pembahasan tentang wakaf saham ini dapat masuk ke dalam wakaf manfaat. Wakaf  manfaat  adalah  apabila  yang  diwakafkan  berupa  manfaat  yang dimiliki oleh selain pemilik barang, seperti dalam penyewaan. Ulama berbeda pendapat tentang wakaf manfaat ini.
Madzhab  Hanafi  dan  Hambali  berpendapat  :  seorang  penyewa tidak  dapat  mewakafkan  manfaat  dari  barang  yang  diwakafkan,  karena mereka mensyaratkan keabadian kepemilikan dalam perwakafan, sedangkan penyewaan bersifat sementara dan tidak selamanya. (Al-Buhuti : t.t.)
Madzhab Syafi’i berpendapat : pemilik manfaat selain budak seperti orang  yang  menyewa  dan  orang  yang  diwasiatkan  menerima  manfaat  tidak sah  berwakaf  dengan  manfaat    tersebut,  akan  tetapi  kalau  penyewa mewakafkan  bangunan  yang  dibangun  atau  pohon  yang  ditanam  di  atas tanah  yang  disewa,  maka  sah  wakafnya,  dan  terus  berlangsung  wakafnya sampai  pemilik  tanah  merubuhkan  bangunan  atau  mencabut  pohon  yang diwakafkan karena telah berakhir masa sewanya. (Ibnu ‘Abidin : t.t.)
Madzhab Maliki berpendapat: penyewa boleh mewakafkan manfaat dari  barang  yang  disewa  selama  masa  persewaan  yang  disepakati,  karena tidak  disyaratkan  kelanggengan  atau  keabadian  perwakafan    menurut mereka.  Bahkan  sah  wakaf  untuk  kurun  waktu  tertentu.  Tetapi  yang menyewakan barang justru tidak boleh mewakafkan barang yang disewakan karena pada saat disewakan barang tersebut bukana menjadi miliknya. (Asy- Syarbini : t.t.)
Akan  tetapi  menurut  madzhab  Hanafi  dan  Hambali  pemilik  barang yang  disewakn  boleh  mewakafkan  barang  yang  disewa,  karena  itu  wakaf yang  dimiliki,  sedangkan  penyewa  cukup  memanfaatkan  manfaat  barang yang disewa sampai habis masa persewaannya.
Kesimpulannya  :  menurut  Jumhur  sah  wakafnya  pemilik  barang atas barang yang disewakan tetapi menurut madzhab Maliki tidak sah, sebaliknya menurut madzhab Maliki sah wakafnya penyewa barang atas manfaat barang yang disewa tetapi tidak sah menurut jumhur.
Menurut  penulis,  wakaf  saham  yang  dinisbahkan  ke  dalam  wakaf manfaat  merupakan  hal  yang  diperbolehkan,  mengingat  saham  juga merupakan  harta  berharga  dan  manfaat  yang  diberikan  dari  wakaf  saham sangat  berarti  bagi  pemberdayaan  umat.  Apalagi  mengingat  tujuan  wakaf adalah menyalurkan manfaat ke jalan kebaikan.
Wakaf    manfaat  yang  dilakukan  dalam  batas  waktu  tertentu  dari pemilik  barang  adalah  menyerupai  wakaf  sementara  bagi  para  ulama  yang mengakui adanya wakaf sementara, sebagaimana yang mereka perdebatkan. Demikian juga manfaat barang tidak selamanya dimiliki oleh pemilik barang. Apabila  seseorang  memiliki  manfaat  suatu  barang  dalam  jangka  waktu tertentu,  baik  melalui  sewa  atau  karena  diberikan  manfaatnya  oleh  pemilik barangnya, maka ia boleh mewakafkan manfaat barang tersebut selama masa untuk menggunakannya masih ada.
Contoh  ini  sama  dengan  orang  yang  menyewa  bangunan  selama  10 tahun,  kemudian  bangunan  tersebut  dijadikan  masjid  untuk  shalat,  atau memiliki  manfaat  atas  binatang  kemudian  diwakafkan  untuk  angkutan jamaah  haji,  atau  memiliki  manfaat  rumah  selama  setahun  kemudian dijadikan  untuk  tempat  penginapan  orang  yang  sedang  dalam  perjalanan, dan lain sebagainya.
`Bahkan bila kembali kepada sejarah awal perwakafan, maka tindakan Umar  bin  Khaththab  mewakafkan  kebunnya  di  Khaibar  dapat  dikatakan sebagai  bibit  wakaf  saham,  karena  kepemilikan  kebun  tetap  ditangannya tetapi  hasil  kebun  tersebut  diwakafkan  kepada  orang-orang  yang  berhak menerimanya.
Hal  lain  yang  harus  diperhatikan  dalam  wakaf  saham  adalah  bahwa saham  yang  diwakafkan  haruslah  saham  untuk  perusahaan  yang  bergerak pada  bidang  yang  diperbolehkan  agama.  Perusahaannya  tidak  bergerak

## Siti Hanna
dalam  hal-hal  kemaksiatan.  Maka  tidak  boleh  berwakaf  dengan  saham perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman keras misalnya.

## Penutup
Pertama, Nash al-Quran dan Sunnah tidak secara tegas membicarakan hukum  wakaf,  dan  memang  kebanyakan  hukum  wakaf  dihasilkan  lewat ijtihad  dan  ini  membuat  hukum  wakaf  berkembang  sesuai  dengan perkembangan zaman.
Kedua, Wakaf dalam bentuk konvensional hanya terbatas pada benda yang tidak bergerak, namun berdasarkan asas manfaat yang ingin disebarkan lewat wakaf ini, banyak obyek-obyek wakaf yang baru seperti halnya wakaf saham,  wakaf  jasa,  wakaf  ilmu    dan  ini  tidak  bertentangan  dengan  dasar- dasar  hukum  wakaf.  Berkembangnya  wakaf  dapat  dijadikan  stimulus tumbuhkembangnya perekonomian kaum muslim.
Ketiga,  Wakaf  saham  merupakan  terobosan  baru  dalam  perwakafan dan  manfaat  yang  dihasilkan  dari  wakaf  ini  juga  sangat  besar.  Karenanya wakaf dengan saham merupakan hal yang diperbolehkan.

## Pustaka Acuan
Ad-Dasuki, Hasyiyah ad-Dasuki, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417 H/1996 M
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Bunga  Rampai  Perwakafan, Jakarta  : Departemen Agama, 2006
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Jakarta : Depag RI, 2006
Ibnu  ‘Abidin, Hasyiyah  Radd  al- Muhtar  ‘ala  al -Durr  al-Mukhtar, Beirut  : Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M
Imam  Suhadi, Wakaf  untuk  Kesejahteraan  Umat, Yogyakarta  :  PT.  Dana Bhakti Prima Yasa, 2002
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf  Produktif, penterjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta :  Khalifa, 2007
Asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, Kairo : Mushtafa Halabi, t.t.
Asy-Syaukani, Nail al-Authar, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
Tjiptono  Darmadji  dan  M.  Fakhruddin  Hendy, Pasar  Modal  di  Indonesia, Jakarta : Salemba Empat, 2001
Az-Zerekli, al- A’lam, Beirut : Dar al-Ilmi lil Malayin, 1998 M
Wahbah  az-Zuhaily, al-Fiqh  al-Islamy  wa  Adillatuhu, Damaskus  :  Dar  al- Fikr, 1409 H / 1989 M