## IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT ( BLSM ) DI DESA BUBUSAN KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Ahmad Yani Kosali, SE., SH., MM. 1 *
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang, Jl. Sukorejo, Sukatani, Kenten, Perumnas, Palembang.
* Email : yanikosali@gmail.com
Abstrak: Program  Bantuan  Langsung  Sementara  Masyarakat  (BLSM)  sebagai  kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bukan merupakan solusi jangka panjang untuk mengurangi  kemiskinan  tetapi  merupakan  solusi  jangka  pendek  untuk  menghindari masyarakat  miskin  agar  tidak  menjual  asset,  berhenti  sekolah,  dan  mengurangi  konsumsi makanan  yang  bergizi.  Sasaran  program  ini  adalah  rumah  tangga  dengan  tingkat  sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam basis data terpadu Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2014.
Pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program BLSM tersebut, khususnya  di  Desa  Bubusan  Kecamatan  Jejawi  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir,  yang menggambarkan  fakta-fakta  yang  terjadi  sebagaimana  adanya,  serta  menganalisa kebenarannya  berdasarkan  data  yang  diperoleh.  Adapun  hasil  pengabdian  masyarakat  ini, ditemukan  bahwa  Program  BLSM  belum  berjalan  dengan  baik.  Salah  satu  penyebabnya adalah masih belum mampunya Sumber Daya Manusia / Petugas Pelaksana Program tersebut dalam menjalankan tugasnya, mulai dari sisi pendataan hingga penyaluran bantuan tersebut.
Kata Kunci : Asset, Solusi, Program, dan Fleksibel.

## 1. PENDAHULUAN
Terhitung tanggal 22 Juni 2013 pemerintah telah mengambil keputusan pengurangan subsidi Bahan  Bakar  Minyak  (  BBM  ).  Terkait    dengan    kebijakan    tersebut,    untuk    membantu masyarakat miskin telah disiapkan program-program khusus, antara lain Program Bantuan Langsung  Sementara  Masyarakat (BLSM).
Program BLSM sebagai  kompensasi  kenaikan  harga BBM  bukan merupakan solusi jangka  panjang  untuk  mengurangi  kemiskinan  tetapi  merupakan  solusi  jangka    pendek untuk    menghindari  masyarakat  miskin  agar  tidak  menjual  aset,  berhenti  sekolah  dan mengurangi konsumsi makanan yang bergizi. Sasaran program BLSM adalah rumah tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah yang  terdapat  dalam  basis data terpadu  Pendataan Program  Perlindungan Sosial  (PPLS) 2014 dari  Tim Nasional Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan  (TNP2K). Berdasarkan  data  tersebut Rumah  Tangga  Sasaran  (RTS )  diberi Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
Kenaikan harga BBM terjadi sebagai dampak dari pengurangan subsidi BBM. Karena sampai saat ini, kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013 masih tetap
memberikan alokasi  yang cukup besar   terhadap  subsidi  BBM. Sekitar Rp. 193,8 Triliun atau 11,5% dialokasikan untuk subsidi BBM tersebut. Konsumsi BBM bersubsidi di dalam negeri  tahun  ini  diperkirakan  akan  naik  lagi  menjadi  hampir  50  miliar  liter.  Akibatnya subsidi  untuk  solar dan premium  sepanjang  2013  akan  melonjak dari Rp. 193,8 triliun menjadi Rp. 251,6 triliun (sumber:www.news.okezone.com).
Jika harga minyak dunia tetap tinggi dan konsumsi dalam negeri  terus naik seperti ini, subsidi akan menggelembung di luar kemampuan anggaran negara untuk memikulnya. Jadi, sudah tepat keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM, meskipun kebijakan ini berdampak pada kenaikan harga BBM  yang dirasakan  pahit  bagi  mereka yang selama ini terlena oleh  nikmatnya  subsidi  BBM. Sudah barang tentu kebijakan pengurangan subsidi BBM, dalam jangka pendek ini akan diikuti oleh peningkatan harga yang akan  menekan daya    beli  masyarakat,  terutama  rumah  tangga  miskin  dan  rentan  atau 'near  poor' .  Oleh karena itu, diperlukan inisiatif kebijakan jangka pendek yang dapat  mempertahankan daya beli kelompok rumah tangga miskin dan rentan.
Program  jangka pendek  yang  dilaksanakan  pemerintah  adalah  Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Melalui program ini, pemerintah memberikan  dana  tunai secara langsung kepada rumah tangga miskin dan rentan. BLSM  diberikan dalam jangka waktu empat bulan dengan besaran bantuan senilai Rp. 150.000,- / bulan. Sasaran program BLSM  adalah  15,5  juta  rumah  tangga,  atau  25  %  rumah    tangga  dengan  tingkat  sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil PPLS Tahun 2011 (sumber:www.transparansi.or.id).
Setelah dikucurkan BLSM bulan Juli 2013 yang  lalu, berbagai reaksi mulai  muncul di media massa, terutama terkait dengan adanya data yang dianggap salah  sasaran. Ada  yang merasa  harus  menerima, tapi tidak terdaftar dan ada juga yang penerimanya dianggap tidak layak karena dianggap bukan kelompok miskin.
Menanggapi  masalah  data  penerima  BLSM,  Kepala  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) menyatakan  sebenarnya  dari  15,5  juta  Rumah  Tangga  Sasaran  (RTS)  penerima  BLSM, hanya  36,7%  atau  5,7  juta  RTS    yang  masuk  kategori  miskin  sesuai  garis  kemiskinan nasional ( Majalah Tempo, Juli 2013).  Sisanya dikelompokkan  sebagai  masyarakat hampir miskin ( near poor ) atau rentan miskin, di mana mereka ini rentan menjadi miskin apabila terjadi  guncangan  ekonomi  seperti  adanya    kenaikan  harga  barang.  Dengan  demikian cakupan BLSM  sebenarnya sudah cukup luas, tidak  hanya  kepada masyarakat yang betul- betul  miskin,  tapi  juga  masyarakat  yang  rentan  menjadi  miskin  akibat  kenaikan  harga barang.
Masalahnya kini  terletak  pada validitas  datanya,  mengingat  pemerintah menggunakan data berdasarkan  hasil survei BPS terakhir Tahun 2011 sebagai acuan penerima data BLSM. Sebelumnya BPS juga telah melakukan dua kali survei, yaitu pada Tahun 2005 dan Tahun 2008. Hal ini dapat diperbaiki dengan menggunakan mekanisme yang diatur dalam instruksi Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)    Nomor  :  541/3150/SJ  tanggal  17  Juni  2013  tentang Pelaksanaan    Pembagian    Kartu    Perlindungan  Sosial  (KPS)  dan  penanganan  pengaduan masyarakat.  Dalam  instruksi  ini,  jelas  sekali  penggantian  kepada  penerima  BLSM  yang salah  sasaran  dapat  segera  diganti  apabila  Kepala  Desa  atau  Lurahnya  aktif  mendata warganya. (sumber:http://www.depsos.go.id) .
Beberapa  masalah yang terjadi pada masyarakat, seperti : sosialisasi program  kurang optimal, pelaksanaan program BLSM Tahun 2013 menggunakan data BPS Tahun 2011 dan penerima BLT Tahun 2005 dan Tahun 2008 sehingga pembayarannya tidak tepat sasaran.
Pelaksanaan BLSM Tahun 2013 memberikan bantuan Rp 150.000,-  per bulan kepada RTS dirasa  masih  sangat  kurang  dan  lokasi  pembayaran  BLSM  hanya  terpusat  di  Ibu  Kota Provinsi.
Program  jangka pendek  yang  dilaksanakan  pemerintah  adalah  Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Melalui program ini, pemerintah memberikan  dana  tunai secara langsung kepada rumah tangga miskin dan rentan. BLSM  diberikan dalam jangka waktu empat bulan dengan besaran bantuan senilai Rp. 150.000,- / bulan. Sasaran program BLSM  adalah  15,5  juta  rumah  tangga,  atau  25  %  rumah    tangga  dengan  tingkat  sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil PPLS Tahun 2014.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  pengabdian  masyarakat    ini  adalah  metode pelaksanaan  yang  dilaksanakan  pada  tahun  2014  untuk  menggambarkan  fakta-fakta  dan menjelaskan keadaan dari berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya.
Desa Bubusan saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.785 orang dengan jumlah 465 KK yang tersebar di II Dusun yang ada yaitu: Dusun I  dan Dusun II.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Komunikasi
Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan  ( Policy  maker )  kepada  pelaksana  kebijakan (Policy  Implementor ) (Widodo,2011:97).  Komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan  mempunyai  beberapa dimensi  yaitu : Pertama , Transformasi informasi ( Transmisi), Dimensi ini menghendaki agar  informasi  tidak  hanya  disampaikan  kepada  pelaksana  kebijakan  tetapi  juga  kepada kelompok  sasaran  dan  pihak  yang  terkait. Kedua, Dimensi  kejelasan  informasi (Clarity), dimensi  ini  menghendaki  agar  informasi  yang  ada  jelas  dan  mudah  dipahami, sehingga  bisa  menghindari  kesalahan  interpretasi  dari  pelaksana  kebijakan,  kelompok sasaran  maupun  pihak  yang  terkait  dalam  implementasi  kebijakan. Ketiga, dimensi konsistensi informasi (Consistency ), menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten  sehingga  tidak  menimbulkan  kebingungan  pelaksana  kebijakan,  kelompok sasaran maupun pihak terkait.
Selanjutnya,  komunikasi  yang  dimaksud  dalam  pengabdian  masyarakat    ini  yaitu  : Sosialisasi  tentang  Program  Kompensasi  pemerintah  dalam  bentuk  Bantuan  Langsung Sementara  Masyarakat  (BLSM)  oleh  Implementor  kebijakan  (Pemerintah  Desa)  kepada Masyarakat (Kelompok sasaran). Pada pembahasan, setelah dilakukan pengabdian di Desa Bubusan dan menelaah berbagai sumber dan referensi melalui hasil komunikasi diperoleh informasi bahwa sosialisasi Program Bantuan Langsung Sementara di Desa Bubusan tidak pernah dilakukan secara langsung oleh pihak pemerintah (Implementor).

## 2. Sumber daya
Dalam implementasi kebijakan sumber daya yang mempunyai peran yang sangat penting, Edward  III  dalam  Widodo  (2011  :98)  mengemukakan  :  bagaimanapun  jelas  dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimana pelaksana kebijakan yang  bertanggung  jawab    untuk  melaksanakan      kebijakan  kurang  mempunyai  sumber- sumber daya untuk  melaksanakan kebijakan secara  efektif, maka implementasi  kebijakan tersebut  tidak akan  efektif. Sumber daya di  sini  sangat   berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sumber daya
tersebut  di  antaranya  :  Sumber    daya  manusia (  Staff), Anggaran (  Budgeting), Fasilitas (Facility), Informasi  dan  kewenangan (Information  and  Authority), Selanjutnya,  setelah dilakukan pengkajian ternyata dalam proses pencapaiannya masih sangat kurang maksimal di  mana  berdasarkan  hasil  wawancara  di  lapangan  diperoleh  data  bahwa  ternyata kemampuan perorangan  sumber daya  manusia  para implementor kebijakan kurang cakap dan mumpuni.  Selain itu juga terdapat  faktor  yang sangat mempengaruhi  yaitu :  fasilitas dan sarana prasarana penunjang yang belum tersedia.

## 3. Disposisi
Disposisi  merupakan  perilaku  atau  karakteristik  yang  menempel  pada  implementor kebijakan. Perilaku atau karakteristik yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah sikap  jujur,  berkomitmen  dan  demokratis.  Berdasarkan  hasil  pengabdian  di  lapangan menunjukkan  bahwa  proses  implementasi  program  BLSM  masih  sering  terjadi ketidaksesuaian. Alasannya adalah   bahwa pada saat validasi data RTS sering dan kerap kali  terjadi  penyimpangan  artinya  fakta  di  lapangan  membuktikan  bahwa  mestinya  ada warga  masyarakat  yang  tidak  seharusnya  masuk  sebagai  penerima  BLSM  namun  karena memiliki  kedekatan  emosional,  maka  warga  tersebut  pun  menerima  apa  yang  mestinya bukan menjadi haknya. Selanjutnya, dalam konteks konsistensi waktu pelaksanaan sering dan kerap kali terjadi  pengunduran atau  penundaan pencairan tanpa ada kejelasan informasi dan alasan yang pasti. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BLSM dalam konteks implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik.

## 4. Struktur Birokrasi atau Organisasi
Struktur organisasi mempunyai peran yang sangat penting di mana struktur organisasi ini mempunyai dua aspek yaitu : pertama adalah mekanisme, di mana implementasi kebijakan biasanya  sudah  dibuat Standard  Operational  Procedure ( SOP), SOP  ini  merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan agar tidak  melenceng  dari  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  yang  ada,  dan  kedua  adalah  struktur birokrasi, dengan tersusunnya struktur birokrasi yang terlalu banyak sehingga pengawasan sudah tidak lagi baik  dan aktivitas organisasinya sudah tidak fleksibel. Berdasarkan hasil pengabdian  yang  dilakukan  dengan  berbagai  pendekatan  dengan  warga  masyarakat penerima  BLSM  bahwa  implementasi  program  BLSM  masih  belum  berjalan  sesuai  yang diamanatkan, hal ini dikarenakan faktor struktur  birokrasi yang rumit dan kurang fleksibel sehingga sulit diterjemahkan oleh implementor sehingga memperlambat dan mempersulit untuk melakukan koordinasi terkait dengan mekanisme kerja yang harus dilakukan.

## 4. UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  kesempatan  ini,  peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada  yang  terhormat  Bapak Muhammad  Tolip  selaku    Kepala  Desa  Bubusan  Kecamatan  Jejawi  Kabupaten  Ogan Komering Ilir beserta masyarakat yang telah membantu peneliti dalam memberikan ruang dan  waktu  untuk  melakukan  kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  di  lokasi.  Selanjutnya, peneliti juga berterima kasih kepada Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang yang telah memberikan bantuan pendanaan kepada peneliti untuk melaksanakan kegiatan ini.

## 5. KESIMPULAN
Secara  umum implementasi program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang ada di Desa Bubusan belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
1.   Sumber  Daya Manusia Aparat/Petugas pelaksana  program BLSM yang masih belum mumpuni  melaksanakan  tugas  dengan  penuh  tanggung  jawab,  serta  mampu  untuk memahami  petunjuk  pelaksanaan  yang  telah  ditetapkan  dalam  melaksanakan  tugas  yang dimulai dari pendataan, administrasi dan penyaluran dana BLSM.
2.  Fasilitas  pendukung  dalam  pelaksanaan  program  BLSM  yang  belum  memadai,  alat- alat  yang  dibutuhkan  petugas  dalam  pencatatan  dan  pendataan,  petunjuk  tertulis,  sampai dengan  transportasi  petugas  yang  belum  dapat  langsung  diterima,  sehingga  petugas pelaksana harus menggunakan biaya sendiri terlebih dahulu, walaupun nantinya akan ada penggantian, hal ini cukup menghambat pelaksanaan program di lapangan.
3.   Struktur   birokrasi  pembagian  kerja  petugas   yang  masih  terlalu  gemuk,  tidak memungkinkan  pelaksanaan  program  BLSM  di  lapangan  dapat  dikoordinasikan  dengan cepat  dan efisien, karena harus menunggu petunjuk dari pelaksana di tingkat kecamatan, terkadang petunjuk itu tidak langsung diberikan kepada petugas lapangan pada saat itu juga, sehingga penyelesaian masalah di lapangan dinilai kurang efektif dan efisien.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Edisi Revisi V. Jakarta : Rineka Cipta.
Dye, Thomas R. 1992. Understanding Public Policy . Seventh edition. New Jersey: Prentice Hall.
Muhidin, Syarif. 1992. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: STKS-Press.
Ripley,  Randall.  B,  Grace.  A.  Franklin.  1986. Policy  Implementation  and  Bureaucracy . Chicago: Dorsey Press.
Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan  Kebijakan Sosial . Cetakan Kedua. Edisi Revisi. Bandung : Alfabeta.
Suryabrata, S. 2002. Metodologi Penelitian , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2001. Analisa  Kebijakan  Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
----------------------------,  2004. Analisis  Kebijakan–Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
Widodo. 2011. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik . Malang : Bayu Media.
Buku Pegangan. Sosialisasi  dan Implementasi  Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak. 2013.
Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  No. 541/3150/SJ tanggal 17 Juni 2013.
Kementerian  Koordinator  Kesejahteraan  Rakyat.2003 .  Keputusan  Menteri  Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat No.18 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan GN-RHL.
http://www.News.okezone.com dikunjungi pada tanggal 3 Juli 2013.
http: // transparansi.Or.id dikunjungi pada tanggal 12 Juli 2013.
http://www.depsos.Go.id dikunjungi pada 9 Agustus 2013.
http://www. Kata ilmu. com dikunjungi pada 4 September 2013.
Majalah Tempo, Juli 2013.