## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 19, No. 1, Juni 2019 (hlm. 1-16)

## PENYELESAIAN POLEMIK GANTI RUGI SEBAGAI OBJEK PAJAK ATAS PUTUSAN ARBITRASE UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

## COMPLETION OF COMPENSATION POLEMICS AS TAX OBJECT OF ARBITRATION AWARD FOR NATIONAL DEVELOPMENT

## Ardiansah, Yetti & Dini Onasis
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Indonesia Jl. Yos Sudarso Km. 8 Rumbai Pekanbaru, Provinsi Riau e-mail: ardiansyah2000@yahoo.com
Submitted: January 4, 2019; Reviewed: January 7, 2019; Accepted: May 21, 2019
Abstract: This paper analyzes the different perceptions of compensation as an object of tax. In the provisions of BANI and KUHPerdata there is no explanation of compensation as an object of tax. While in the provisions of the IAI and the Director General of Taxes it is explained that compensation is an object of tax. Perceptual differences can be resolved if there is an understanding. However, the interests of the state must take precedence. The Director General of Taxes needs to collaborate with BANI in order to get information about resolving business disputes. The Government needs to make special rules regarding compensation as an object of tax on the arbitration award. The aim is to provide legal certainty for the community and eliminate doubts for the tax authorities to enforce the law.
Keywords: Compensation, Tax Objects, Arbitration Awards
Abstrak: Tulisan ini menganalisis tentang perbedaan persepsi mengenai ganti rugi sebagai objek pajak. Di da- lam ketentuan BANI dan KUHPerdata tidak dijelaskan ganti rugi sebagai objek pajak. Sementara di dalam ketentuan IAI dan Dirjen Pajak dijelaskan ganti rugi sebagai objek pajak. Perbedaan persepsi bisa diselesaikan bila ada kesepahaman diantara berbagai lembaga. Bagaimanapun, kepentingan negara harus lebih diuta- makan. Dirjen Pajak perlu bekerjasama dengan BANI agar mendapatkan informasi mengenai penyelesaian sengketa bisnis. Seterusnya, Pemerintah perlu membuat aturan khusus mengenai ganti rugi sebagai objek pajak atas putusan arbitrase. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menghilangkan keragu-raguan bagi otoritas pajak untuk melakukan penegakan hukum.
Kata Kunci: Ganti Rugi, Objek Pajak, Putusan Arbitrase

## Pendahuluan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan  lembaga  yang  berwenang  untuk menyelesaikan  sengketa  bidang  perdagan- gan  (bisnis).  Pelaku  bisnis  yang  merupakan para pihak yang bersengketa memilih BANI sebagai wadah untuk mengadili sengketa bis- nis  dengan  seadil-adilnya.  Salah  satu  tujuan para  pihak  memilih  BANI  untuk  menyele- saikan  sengketanya  adalah  karena  sifat  pe- meriksaan dan putusan BANI yang tertutup, sehingga terjaga citra dan marwah para pihak dari hal-hal yang bersifat rahasia dagang. Si- fat arbitrase sangat konfidensial dan mampu menghilangkan  rasa  kawatir  para  pihak.  Se- lain itu, putusan hakim arbitrase bersifat final dan mengikat pihak yang bersengketa untuk melaksanakan  putusan  arbitrase  tersebut. 1
Sengketa  dalam  pelaksanaan  kontrak  kerja sama  adalah  kondisi  yang  tidak  terelakkan karena  potensi  perbedaan  kepentingan  yang ada. Potensi terjadinya sengketa perlu dianti- sipasi melalui mekanisme penyelesaian seng- keta yang memadai. 2
Putusan arbitrase merupakan putusan yang berisi ganti rugi yang bernilai ekonomi ting-
1  Susanto  Adi  Nugroho, Penyelesaian  sengketa Arbitrase  dan  Penerapan  Hukumnya (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 95.
2  Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryati, “Pen - aturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan”, Dinamika Sosbud , Vol. 13, No. 1, 2011. Lihat juga Domini- cus Mere, “Penyelesaian Sengketa Dalam Kon- trak Tambang Emas Melalui Arbitrase”, Jurnal Refleksi Hukum , Vol. 9,  No. 2, 2015. Hasil pe- nelitian dua artikel telah dipublikasikan dalam jurnal,  ternyata  menemukan  sengketa  dalam pelaksanaan kontrak kerja sama adalah kondisi yang tidak terelakkan karena potensi perbedaan kepentingan yang ada. Potensi terjadinya seng- keta perlu diantisipasi melalui mekanisme pe- nyelesaian sengketa yang memadai
gi. Bagi pihak yang menang dalam sengketa bisnis, akan menerima ganti rugi. Sedangkan bagi pihak yang kalah dalam sengketa bisnis, wajib membayar ganti rugi.
Efektivitas  arbitrase  dalam  penyelesa- ian  sengketa  di  Indonesia  sangat  ditentukan keahlian  para  arbiternya,  terutama  perkara yang  memerlukan  pengetahuan  teknis  yang bersifat khusus, sehingga mengetahui dengan baik teknis permasalahan yang dihadapi. 3
Beberapa pihak yang bersinggungan den- gan pihak yang menang dalam sengketa bis- nis, seperti BANI, Dirjen Pajak, Ikatan Akun- tan  Indonesia  (IAI),  dan  para  pihak  yang bersengketa  bisnis  di  BANI,  belum  memi- liki kesamaan persepsi mengenai pengakuan ganti rugi dalam laporan keuangan. Keempat pihak tersebut memiliki kepentingan menge- nai ganti rugi dalam putusan arbitrase. Dirjen pajak  memiliki  kepentingan  atas  ganti  rugi untuk  penerimaan  negara  sektor  pajak.  Ika- tan Akuntan Indonesia memiliki kepentingan terhadap pelaku bisnis dan dunia usaha yang kemudian melahirkan standar akuntansi pada setiap proses bisnis pelaku usaha. Sedangkan pelaku bisnis memiliki kepentingan terhadap ganti rugi untuk menguatkan keuangan peru- sahaan.
Dalam berjalannya penyelesaian sengketa pada  arbitrase,  beberapa  peneliti  lain  yang melakukan penelitian di bidang arbitrase juga menemukan adanya kekaburan dibidang lain dan berkesimpulan bahwa adanya kekaburan norma mengenai definisi public policy, maka putusan arbitrase internasional menjadi sangat sulit  untuk  dieksekusi  dan  akibatnya  hukum arbitrase  Indonesia  menjadi  diragukan  oleh
3  Refly Umbas, “Efektivitas Arbitrase Dalam P - nyelesaian Sengketa Penanaman Modal Di In- donesia”, Jurnal Lex et Societatis , Vol. 4, No. 7,
2016.
pihak internasional. 4
Keterkaitan keempat pihak tersebut dengan putusan arbitrase disebabkan adanya permint- aan ganti rugi dituangkan dalam tuntutan para pihak yang bersengketa di BANI. Tuntutan ini tidak terpisah satu sama lainnya dan dihitung secara menyeluruh, yakni: (1) pengembalian besarnya  jumlah  investasi  yang  telah  tertan- am, (2) lost of profit (keuntungan yang hilang) yang seharusnya diterima karena terhentinya kerjasama  bisnis,  terhitung  sejak  putusnya kerjasama  perikatan  (perjanjian)  oleh  salah satu pihak hingga berakhirnya tahun kerjasa- ma perikatan. Misalnya, perikatan kerjasama selama  20  tahun,  namun  pada  tahun  ke-10 putus kerjasama perikatannya oleh salah satu pihak,  maka  tuntutan  atas  keuntungan  yang hilang dihitung mulai dari tahun ke-10 hingga tahun  ke-20  sesuai  perikatan  kerjasama,  (3) bunga atas investasi yang telah tertanam dan bunga lost  of  profit ,  dan  (4)  denda,  jumlah denda ini sesuai dengan perhitungan otonom salah satu pihak bersengketa. Empat poin ini- lah yang disebut dengan ganti rugi.
Pemerintah  telah  menargetkan  pendapa- tan  negara  sebesar  Rp  1.750,3  triliun  dalam APBN tahun 2017. Sebesar Rp 1.498 triliun APBN berasal dari pajak. Hal ini menunjuk- kan pendapatan negara yang terbesar dari pa- jak.  Namun,  tanpa  disadari  oleh  pemerintah selama  ini,  telah  terjadi  kehilangan  kesem- patan  penerimaan  pendapatan  negara  sektor penerimaan  pajak  pada  peradilan  arbitrase dan peradilan umum yang jumlahnya sangat besar, mencapai triliunan rupiah.

## Permasalahan  timbul  ternyata  putusan
4  Anastasia  Maria  Prima  Nahak  &  I  Ketut Keneng,  “Public  Policy  Sebagai Alasan  Pem- batalan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Interna- sional Di Indonesia”, E-Journal Kertha Wicara , Vol. 4, No. 1, 2015.
yang  dibuat  oleh  hakim  arbitrase  tidak  per- nah  mengedepankan  kepentingan  pajak  se- bagai hak negara. Hal ini disebabkan hakim arbitrase hanya fokus pada materi perkara. Di luar itu, dianggap bukan kewenangan hakim. Padahal, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat Atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1983 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indo- nesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas. Pajak dikenakan atas setiap tamba- han kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya. Tambahan kemampuan ekonomis yang diter- ima atau diperoleh Wajib Pajak menunjukkan adanya  kemampuan  Wajib  Pajak  untuk  ikut memikul  biaya  yang  diperlukan  pemerintah untuk pembangunan. 5
Penelitian ini mengkaji secara intens men- genai ganti rugi sebagai objek pajak atas pu- tusan arbitrase. BANI, Dirjen Pajak, dan IAI memiliki  perbedaan  wewenangan  mengenai ganti  rugi  sebagai  objek  pajak.  Perbedaan kewenangan  ini  mengakibatkan  perbedaan persepsi  mengenai  ganti  rugi  sebagai  objek pajak  atas  putusan  arbitrase  yang  kemudian berimbas pada perbedaan pengakuan dan ke- tundukan atas objek pajak.
5  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  dan  Per - turan Pelaksanaan, Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang  Pajak  Penghasilan,  Kemente- rian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, 2013.
Penelitian yang mengkaji tentang putusan arbitrase yang di dalamnya terdapat ganti rugi sebagai objek pajak yang seharusnya terdapat penerimaan negara sektor pajak. Penelitian ini merupakan suatu yang novelti (kebaharuan). Penelitian  seperti  ini  belum  pernah  diteliti oleh para peneliti sebelumnya.
Penelitian  ini  bersifat  penelitian  hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencermati proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. 6 Penelitian  ini  berupaya  untuk mengungkap  efektivitas  berlakunya  hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifika - si hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam  masyarakat.  Sementara  metode  anali- sis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan analisa data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan uji statistik. Hal ini diten- tukan berdasarkan bentuk data yang akan di- kumpulkan berupa data kualitatif.

## Ganti  Rugi  Bukan  Sebagai  Objek  Pajak Menurut BANI
Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian  sengketa  menyatakan  bahwa Sengketa yang dapat diselesaikan melalui ar- bitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sep- enuhnya oleh pihak yang bersengketa. 7 Pasal ini  menegaskan  bahwa Arbitrase  merupakan wadah  penyelesaian  sengketa  bagi  pelaku bisnis dalam bidang perdagangan dan bisnis. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) diamanatkan sebagai lembaga yang penyele- saian  sengketa  bisnis.  Namun,  penyelesaian
6  Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 43. 7  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1.
suatu sengketa hanya dapat dilaksanakan apa- bila terdapat kesepakatan di antara para pihak untuk  menyelesaikan  sengketanya  melalui Arbitrase. 8
Dalam  pemeriksaan  sengketa  di  BANI, para pihak yang bersengketa di disebut Pemo- hon  dan  Termohon.  Sedangkan  dalam  pe- meriksaan  perkara  di  peradilan  umum,  para pihak  yang  bersengketa  disebut  Penggugat dan Tergugat. Permohonan yang berupa tun- tutan salah satu pihak dalam sengketa bisnis harus  memuat  sekurang-kurangnya  terdapat besarnya  tuntutan  kompensasi  yang  dituntut dan perinciannya. 9 Permohonan itu harus jelas berapa tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai salah satu pihak yang bersengketa.
Tuntutan  yang  selalu  digugat  oleh  pihak yang  bersengketa  tidak  terpisah  satu  sama lainnya dihitung secara komprehensif (menye- luruh) sebagai berikut: (1) Pengembalian be- sarnya jumlah investasi yang telah tertanam, (2)  Keuntungan  yang  hilang  ( lost  of  profit ) yang seharusnya diterima karena terhentinya kerjasama bisnis, terhitung sejak putusnya ker- jasama perikatan (perjanjian) oleh salah satu pihak  hingga  berakhirnya  tahun  kerjasama perikatan. Misalnya, jika perikatan kerjasama selama 20 tahun, namun pada tahun ke-10 pu- tus kerjasama perikatan oleh salah satu pihak, maka  tuntutan  atas  keuntungan  yang  hilang dihitung mulai dari tahun ke-10 hingga tahun ke-20 sesuai perikatan kerjasama, (3) Bunga atas investasi yang telah tertanam dan bunga keuntungan  yang  hilang  ( lost  of  profit ),  dan (4)  Denda,  jumlah  ini  sesuai  dengan  perhi-
8  M. Yahya Harahap, Arbitrase ditinjau dari Rv, Peraturan  Prosedur  Bani  ICSID  dll (Jakarta: Sinar Grafika 2004), 65.
9  Susanto  Adi  Nugroho, Penyelesaian  sengketa Arbitrase  dan  Penerapan  Hukumnya (Jakarta:
Prenadamedia, 2015), 180.
tungan otonom salah satu pihak bersengketa. Misalnya,  denda  keterlambatan  atas  pemba- yaran kepada pihak yang menang dalam sen- gketa Arbitrase. Para pihak yang bersengketa menyebut keempat tuntutan tersebut sebagai tuntutan  (gugatan)  ganti  kerugian  atau  ganti rugi. 10
Dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Ta- hun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  tidak  ada  satu  pasal pun maupun ayat, baik ayat perayat maupun pasal  perpasal  menjelaskan  mengenai  termi- nologi dan definisi mengenai ganti rugi, baik menjelaskan secara ketentuan umum maupun secara  definisi.  Seterusnya,  tidak  ditemukan istilah mengenai ganti rugi baik didefinisikan secara  hukum  maupun  secara  ekonomi  dan moneter, dan tidak ada penjelasan mengenai ganti rugi tersebut. 11
Memang BANI tidak memiliki aturan yang mengatur baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan mengenai ganti rugi seba- gai objek pajak. Kenyataan ini memposisikan BANI  hanya  memiliki  kewenangan  dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Sedang- kan ganti rugi sebagai objek pajak bukan ke- wenangan BANI. Oleh karena itu, wajar bila BANI tidak mengakui adanya ganti rugi seba- gai objek pajak atas putusan arbitrase.
Ganti  Rugi  Bukan  Sebagai  Objek  Pajak Menurut KUH Perdata
Dalam  persepsi  BANI  bahwa  keempat  tun- tutan di atas merupakan poin yang termasuk dalam penyelesaian sengketa para pihak. Hal ini disebabkan BANI berpegang pada hukum perdata.  Di  dalam  hukum  perdata,  kerugian
10  Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam  Perspektif  Perbandingan (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), 287-288.
11  Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
disebabkan tidak dilaksanakannya perjanjian, profit loss , denda, dan bunga.
Keempat  poin  tersebut  merupakan  tuntu- tan  yang  diselesaikan  dalam  sengketa  bisnis di BANI. 12 BANI berpegang pada ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Per- data (KUHPerdata) bahwa penggantian biaya, kerugian  dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya suatu  perikatan  mulai  diwajibkan,  bila  deb- itur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap la- lai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika se- suatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya da- lam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. 13 Selanjutnya,  Pasal  1244  KUH- Perdata menyatakan bahwa debitur harus di- hukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan tidak terlaksananya  perikatan  itu  atau  tidak  tepat- nya waktu dalam melaksanakan perikatan itu yang disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga,  yang  tidak  dapat  dipertanggungkan kepadanya,  walaupun  tidak  ada  itikat  buruk kepadanya. 14
Seterusnya,  Pasal  1246  KUHPerdata  me- nyatakan bahwa biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas keru- gian  yang  dideritanya  dan  keuntungan  yang sedianya  dapat  diperolehnya,  tanpa  mengu- rangi pengecualian dan perubahan yang dis- ebut dibawah ini. Oleh karena itu, penggugat (pemohon) dapat memasukkan dalam tuntut- annya sepanjang dalam proses pemeriksaaan
12  Jawaban  langsung  dari  Responden  Eko  Dwi Prasetiyo,  SH,  MH,  selaku  Manager  BANI Pusat Jakarta, Hartini Mochtar, SH., FCB Arb, selaku  Ketua  BANI  Surabaya,  serta  Basoeki, SH., FCB Arb, selaku Arbiter.
13  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal 1243.
14  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal 1244 .
perkara  pihak  penggugat  sepanjang  dalam proses pemeriksaan perkara pihak penggugat (pemohon) dapat membuktikan. 15
Berkenaan ganti rugi ini, Pasal 1365 KUH- Perdata  menyatakan  bahwa  Tiap  perbuatan melawan  hukum  yang  membawa  kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggan- ti kerugian tersebut. 16 Sementara Pasal 1243 sampai  Pasal  1252  KUHPerdata  mengatur tentang penggantian biaya, kerugian dan bun- ga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Ungkapan  karena  tidak  dipenuhinya  suatu perikatan mempunyai makna ganti rugi yang timbul akibat cidera janji ( wanprestasi ). 17
Penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga mengandung makna ”kerugian” yang diung- kapkan  dalam  tiga  istilah:  biaya,  kerugian dan bunga. Dalam bahasa aslinya (Belanda), konsep  ini  dikenal  sebagai kosten,  schaden en  interessen .  Subekti  menjelaskan kosten, schaden en interessen sebagai kerugian yang dapat  dimintakan  penggantian,  tidak  hanya berupa  biaya-biaya  telah  dikeluarkan  ( kos- ten ), atau kerugian yang menimpa harta ben- da si berpiutang ( schaden ), tetapi juga berupa kehilangan  keuntungan  ( interessen ),  yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berutang tidak lalai ( winstderving ). 18
Penjelasan istilah kosten , schaden dan in- teressen secara  terpisah-pisah  ke  dalam  tiga unsur dimaksudkan untuk memudahkan pema- haman. Istilah hukum, kata tersebut merupak-
15  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal 1246.
16  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal 1365.
17  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal 1243-1252.
18  Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, Jakarta.1995), 148.
an satu kesatuan, dengan makna “kerugian”. 19
Dalam penyelesaian sengketa bisnis, prin- sip  yang  digunakan  oleh  BANI  mengenai ganti rugi berpegang pada ganti kerugian se- cara  menyeluruh  tidak  terpisah  satu  dengan lainnya  yang  merupakan  satu  kesatuan  den- gan makna “kerugian”. Perhitungan ganti rugi dalam proses arbitrase atau ganti rugi dalam hubungan  kontraktual  (perikatan/perjanjian) didasarkan pada prinsip penuh yang bertujuan untuk  menempatkan  si  penggugat  pada  po- sisinya  seandainya  perjanjian  itu  terlaksana. Berdasarkan  hubungan  kontraktual,  penggu- gat  dapat  menuntut  kehilangan expectation loss (keuntungan yang diharapkan).
BANI tidak melihat adanya ganti rugi da- lam  ruang  lingkup  objek  pajak.  Dalam  pan- dangan  BANI,  ganti  rugi  karena  kerugian yang digugat oleh para pihak, maka ganti rugi dalam ruang lingkup hukum perdata khusus- nya hukum kontrak bukan sebagai ganti rugi yang  memiliki  nilai  ekonomi  dalam  objek pajak,  sesuai  dengan  kewenangannya  dalam memutuskan perkara hukum. Oleh karena itu, ganti rugi bukan sebagai objek pajak.

## Ganti Rugi Sebagai Objek Pajak Menurut Dirjen Pajak
Apabila  dikaji  secara  intens  ternyata  tidak ditemukan  terminologi  mengenai  ganti  rugi dalam berbagai peraturan perundang-undang yang berlaku. Namun, ada satu hal mengenai ganti rugi yang disebut oleh Dirjen Pajak itu- pun ditingkat peraturan, yaitu ganti rugi pem- belian lahan dan tanah atau pembebasan tanah oleh Pemerintah untuk kepentingan umum. 20
19  Theodorus M. Thuanakotta, Menghitung Ker - gian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 79. 20  Jawaban langsung dari Responden, Prof. John Hutagaol  selaku  Direktur  Perpajakan  Interna-
Terdapat aturan mengenai ganti rugi dalam Pasal  16  Peraturan  Pemerintah  Nomor  137 Tahun  2000  tentang  Tempat  dan  Tata  Cara Penyanderaan,  Rehabilitasi  Nama  Baik  Pen- anggung  Pajak,  dan  Pemberian  Ganti  Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Su- rat Paksa. Ganti rugi dalam ketentuan tersebut hanya  mengatur  ganti  rugi  bagi  wajib  pajak yang telah tersandera dan rehabilitasi naman- ya, namun tidak ada aturan lebih lanjut men- genai ganti rugi tersebut, bahkan tidak diatur apakah  ganti  rugi  tersebut  merupakan  objek pajak yang dapat dipotong pajak. 21
Setelah peraturan tersebut diperbaharui Ta- hun 2003 hingga 2018, maka terbit peraturan mengenai hal yang sama tentang Tempat dan Tata  Cara  Penyanderaan,  Rehabilitasi  Nama Baik Penanggung Pajak. Namun perihal ganti rugi tidak terdapat lagi pengaturan mengenai ganti  rugi  tersebut  hingga  saat  ini,  sehingga terdapat kesan seolah-olah ganti rugi bagi wa- jib  pajak  atas  disandera  dan  rehabilitasi  na- manya oleh Dirjen Pajak hilang begitu saja.
Tidak terdapat ketentuan dan aturan yang mengatur  mengenai  ganti  rugi  putusan  ar- bitrase  pada  undang-undang,  peraturan-per- aturan,  ketentuan-ketentuan  baik  setingkat undang-undang,  peraturan  menteri  keuangan maupun Dirjen Pajak yang mengatur menge- nai ganti rugi putusan arbitrase yang memiliki nilai ekonomi, sehingga terminologi dan defi - nisi ganti rugi pun tidak ditemui pada Undang- undang, peraturan dan ketentuan perpajakan.
Dalam hal ini, Dirjen Pajak tidak menggu- nakan  makna  ganti  rugi  sebagaimana  BANI menggunakan  makna  ganti  rugi.  Namun,
sional, Pontas Pane selaku Kepala kanwil DJP Jakarta Utara mantan Direktur Intelijen dan Pe- nyidikan, dan lainnya.
21  Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Pasal 16.
Dirjen Pajak menggunakan makna ganti rugi sebagai Objek Pajak, walaupun tidak ada pasal demi pasal, ayat demi ayat dalam undang-un- dang, dan peraturan yang mengatur mengenai ganti rugi sebagai objek pajak.
Tuntutan para pihak yang bersengketa di- namakan ganti kerugian yang terdiri dari em- pat  jenis  di  atas.  Dirjen  Pajak  secara Profe- sional Judgment menginterpretasikan makna ganti rugi sebagai Objek Pajak.

## Ganti Rugi Sebagai Objek Pajak Menurut Standar Akuntansi Keuangan
Senada  dengan  Dirjen  Pajak,  Standar Akun- tansi  Keuangan  (SAK)  melalui  Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  tidak ditemukan terminologi mengenai makna ganti rugi, tidak ada pendefinisian mengenai ganti rugi  secara  jelas,  dan  tidak  ada  pengaturan mengenai ganti rugi apalagi pengaturan ganti rugi atas putusan arbitrase. 22
SAK sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan menjadi pan- duan tahap demi tahap menyusun dan menya- jikan laporan keuangan bagi pelaku bisnis dan perusahaan. SAK merupakan pedoman dalam pengakuan  atas  setiap  transaksi  yang  terjadi dalam  setiap  proses  bisnis  dan  pengukuran atas setiap transaksi yang terjadi dalam setiap proses bisnis. Tidak diatur dan tidak ditemu- kan  pengakuan,  pengukuran  dan  penyajian atas ganti rugi dalam laporan keuangan SAK.
Sylvia Veronica Siregar berpandangan bah- wa SAK yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi In- donesia (IAI) tidak ada pengakuan ganti rugi yang merupakan pendapatan, penghasilan dan gain (keuntungan) sebagai dasar objek pajak.
22  Jawaban  langsung  dari  Responden,  beberapa Anggota Ikatan Akuntansi Indonesia, dan Ang- gota  Perumusan  Standar Akuntansi  Dr.  Sylvia Veronica Siregar.
Akibat tidak diaturnya ganti rugi dalam SAK, maka  para  akuntan  dari  IAI  sebagai  wadah Para  Akuntan  di  Indonesia  melakukan Pro- fessional  Judgment (Kebijakan  Profesional) dalam memandang dan mengakui empat jenis ganti rugi. 23
Berkenaan  dengan  itu,  Sylvia  Veronica Siregar  menjelaskan  beberapa  hal.  Pertama, pengakuan,  pengukuran,  dan  penyajian  atas pengembalian besarnya jumlah investasi yang tertanam, diinterpretasikan sebagai bukan ke- untungan,  tetapi sebagai aset investasi. Jika terdapat  ganti  rugi  atas  pengembalian  jum- lah  investasi  yang  tertanam,  maka  dapat  di- interpretasikan  pengakuan,  pengukuran  dan penyajiannya  sebagai  pengembalian  aset  in- vestasi  bukan  keuntungan  dan  bukan  keru- gian.  Kedua,  pengakuan,  pengukuran  dan penyajian atas lost of profit yang seharusnya diterima karena terhentinya kerjasama bisnis, terhitung sejak putusnya kerjasama perikatan oleh salah satu pihak hingga berakhirnya ta- hun kerjasama perikatan, maka diinterpretasi- kan sebagai keuntungan. 24
Ketiga,  pengakuan,  pengukuran  dan  pe- nyajian  atas  bunga  atas  investasi  yang  ter- tanam, diinterpretasikan sebagai keuntungan, jika dikemudian hari terdapat ganti rugi atas bunga atas investasi yang tertanam ini maka pengakuan, pengukuran dan penyajiannya di- interpretasikan sebagai keuntungan yang da- pat dijadikan sebagai objek pajak. Keempat, pengakuan,  pengukuran  dan  penyajian  atas denda, diinterpretasikan sebagai keuntungan, jika dikemudian hari terdapat ganti rugi atas bunga denda ini maka dapat dijadikan sebagai objek  pajak.  Kelima, Professional  Judgment
23  Jawaban  dari  Anggota  Perumusan  Standar Akuntansi Dr. Sylvia Veronica Siregar.
24  Jawaban  dari  Anggota  Perumusan  Standar Akuntansi Dr. Sylvia Veronica Siregar.
pakar akuntan IAI, juga mengakui ke empat hal tersebut absolut sebagai keuntungan men- jadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 25
Sebenarnya  definisi  keuntungan  dalam SAK  pada  PSAK  1  Paragrap  75  telah  men- jelaskan  bahwa  keuntungan  mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi. 26 Dengan demiki- an, keempat ganti rugi tersebut merupakan ob- jek pajak yang dapat dikenai pajak. Pada saat pihak  yang  mendapat  ganti  rugi  menerima uang ganti rugi, maka telah terjadi kenaikan manfaat ekonomi pihak tersebut yang semula tidak atau belum ada menjadi ada.
Para Akuntan Ikatan Akuntansi Indonesia sendiri mengakui keempat ganti rugi tersebut secara Professional  Judgment beragam-rag- am, masing-masing pribadi memiliki Profes- sional Judgment yang dilandasi dari sisi mana masing-masing  mereka  menginterpretasikan. Hingga kini belum ada secara baku dan ber- standar  hal  yang  mengatur  mengenai  pen- gakuan, pengukuran dan penyajian atas ganti rugi pada laporan keuangan yang harus ditaati dan  dipatuhi  oleh  pelaku  bisnis  dan  perusa- haan.
Para Akuntan yang bergabung dalam Ika- tan Akuntansi Indonesia mengakui bahwa in- terpretasi  atas  ganti  rugi  akan  berbeda  pada pelaku  bisnis,  perusahaan,  dan  para  akuntan yang bekerja pada perusahaan. Hal ini dilatar- belakangi cara interpretasi seseorang, maka ia harus mempunyai landasan ilmu dan pengala- man  yang  matang  agar  hasil  interpretasinya bisa dipertanggungjawabkan.
25  Jawaban  dari  Anggota  Perumusan  Standar Akuntansi Dr. Sylvia Veronica Siregar.
26  Ikatan  Akuntan  Indonesia, Standar  Akuntansi Keuangan (Jakarta: IAI, 2017), PSAK 1, para- grap 75.

## Polemik Ganti Rugi Sebagai Objek Pajak Dalam Sengketa Bisnis
Berdasarkan paparan tersebut, ternyata berag- am persepsi mengenai ganti rugi sebagai objek pajak. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan sudut  pandang  diantara  berbagai  lembaga. Di dalam ketentuan BANI dan KUHPerdata tidak dijelaskan ganti rugi sebagai objek pa- jak.  Sementara  di  dalam  ketentuan  IAI  dan Dirjen Pajak dijelaskan adanya ganti rugi se- bagai objek pajak. Bagaimanapun, perbedaan persepsi tersebut tidak boleh merugikan neg- ara  dan  menghilangkan  potensi  penerimaan negara sektor pajak.
Dengan  tidak  adanya  kesamaan  persepsi mengenai  ganti  rugi  dapat  membuat  potensi kesempatan  negara  atas  penerimaan  sektor pajak  menjadi  hilang  karena  tidak  adanya pengakuan  ganti  rugi  sebagai  objek  pajak. Dengan kata lain, jika dari hulu telah ditetap- kan bahwa ganti rugi merupakan objek pajak, maka BANI dapat mengingatkan pada pihak yang menang untuk mendahulukan hak neg- ara atas penerimaan sektor pajak dalam amar putusan arbiter.
Apabila dari hulu telah ditetapkan bahwa ganti rugi merupakan objek pajak, maka BANI memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk menyampaikan data dan informasi secara ru- tin dan otomatis tanpa by order kepada Dirjen Pajak mengenai para pihak yang bersengketa dan  amar  putusannya.  Dirjen  Pajak  membu- tuhkan  informasi  mengenai  sengketa  bisnis untuk  efesiensi,  efektifitas,  dan  alat  penga - wasan peningkatan penerimaan negara sektor pajak.  Dirjen  Pajak  perlu  mengetahui  siapa saja  yang  bersengketa,  apa  saja  objek  seng- keta,  berapa  besaran  sengketa  ekonomi  para pihak, dan apa saja amar putusan sengketa di BANI. Sebab, terdapat hak negara sektor pa- jak dalam sengketa bisnis di BANI.
Dirjen  Pajak  bisa  mengkalkulasi  besaran nilai pajak terhutang para pihak yang bersen- gketa dan melakukan pengawasan atas Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) para pihak yang bersengketa.  Dirjen  Pajak  bisa  membandin- gan informasi yang diperoleh dari wajib pajak dan informasi dari BANI untuk cek and bal- ance . 27
Salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh Dirjen  Pajak  ialah  mensubstitusikan  secara Professional  Judgment ganti  rugi  tersebut berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Ta- hun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa  Objek  Pajak  adalah  Setiap  tambahan kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia,  yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk me- nambah kekayaan Wajib Pajak yang bersang- kutan, dengan nama dan dalam bentuk apap- un. 28
27  Jawaban langsung dari Responden, Pakar H - kum  Arbitrase  Prof.  Eman  Suparman,  S.H., M.H., mantan Ketua Komisi Yudisial dan Pakar Perpajakan Dr. Wirawan B. Ilyas.
28  Undang-undang  ini  menganut  prinsip  pem - jakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas. Pajak dikenakan atas setiap tambahan ke- mampuan ekonomis yang diterima atau diper- oleh  Wajib  Pajak  dari  manapun  asalnya.  Pen- jelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang  Pajak  Penghasilan  menyatakan  bahwa Pengertian  penghasilan  dalam  undang-undang ini  tidak  memperhatikan  adanya  penghasilan dari  sumber  tertentu,  tetapi  pada  adanya  tam- bahan kemampuan ekonomis, penghasilan yang dikenai  pajak  tidak  tergantung  dengan  nama dan bentuk yang diterima atau diperoleh namun tergantung  hakekat  ekonomis  atas  penghasi- lan  tersebut  ( substance  over  form  principle ). Hakekat  ekonomisnya  maksudnya  telah  ada tambahan  kemampuan  ekonomis  wajib  pajak baik untuk konsumsi, berbelanja, membeli se-
Penjelasan  ini  menunjukkan  penerapan prinsip substance over form dimana pengujian atas suatu objek penghasilan didasarkan pada karakteristik dari objek tersebut, apakah dapat dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menam- bah  kekayaan  wajib  pajak  yang  bersangku- tan. Prinsip ini dipertegas dengan pernyataan “dengan nama dan dalam bentuk apapun”.
Dirjen  Pajak  terus  menerus  akan  meng- hadapi  permasalahan  terminologi  ganti  rugi setiap  kali  menghadapi  ganti  rugi,  termasuk setiap kali pemeriksaan terhadap wajib pajak. Usaha  untuk  terus  menerus  mendefinisikan terminologi  ganti  rugi  tidaklah  efektif.  Oleh karena  itu,  perlu  segera  dirumuskan  termi- nologi yang jelas mengenai ganti rugi dalam sengketa bisnis. Selain itu, Dirjen Pajak perlu melakukan pengujian dan interpretasi atas set- iap ganti rugi yang didapat wajib pajak karena hal ini merupakan peran Dirjen Pajak sebagai pengawas terhadap wajib  pajak.
Salah  satu  prinsip  yang  dapat  digunakan dalam  pengujian  adalah  prinsip  substitusi. Perlakuan perpajakan atas ganti rugi mengi- kuti perlakuan perpajakan atas hal (objek) apa yang  disubstitusikan.  Jadi  terminologi  ganti rugi yang dipergunakan harus melihat konteks dari ganti rugi yang diberikan oleh putusan ar- bitrase.
Demi  keadilan,  perlu  adanya  aturan  dan ketentuan baru untuk mengantisipasi potensi penerimaan  pajak  mengenai  ganti  rugi  atas putusan arbitrase agar tidak hilang kesempa- tan negara atas penerimaan pajak pada putu- san  arbitrase  dan  tidak  luputnya  pengenaan dan pemungutan pajak untuk ganti rugi atas putusan arbitrase tersebut.
suatu, menabung, beli tiket untuk naik pesawat, makan siang, beli kendaraan, beli sepeda, berin- vestasi pada tanah  maupun kemampuan ekono- mis untuk hal lainnya.
Pemerintah perlu membuat aturan khusus yang  mengatur  objek  pajak  atas  ganti  rugi akibat dari putusan arbitrase bagi pihak yang menerima tambahan kemampuan nilai ekon- omis    dari  ganti  rugi  tersebut.  Pengaturan khusus  dapat  memberikan  kepastian  hukum bagi masyarakat dan menghilangkan keragu- raguan  dan misleading  interpretation bagi otoritas  pajak  untuk  melakukan  penegakan hukum.
Mengingat  tidak  adanya  terminologi  dan ketentuan  mengenai  ganti  rugi  dalam  putu- san arbitrase pada SAK dari IAI, maka para Akuntan  IAI  memiliki  dan  menggunakan professional  judgment yang  beragam  dalam memaknai  ganti  rugi  atas  putusan  arbitrase, menjadikan ambiguitasnya makna ganti rugi atas putusan arbitrase tersebut. Hal ini dapat memicu timbulnya ketidakpastian dalam pen- erapan proses akuntansi, yaitu pengakuan, pen- gukuran dan pelaporan atas ganti rugi putusan arbitrase tersebut. Pada level tingkat Akuntan IAI  saja  memiliki  keberagaman  pengakuan atas ganti rugi, sehingga muncul kekhawati- ran  dari  IAI  sendiri  bahwa  pada  praktik  di lapangan pengakuan dan pencatatan ganti rugi atau pada perusahaan pengakuan ganti rugi ini akan dimaknai bias dan obscure .
Apabila keliru menentukan ganti rugi seba- gai objek pajak atas putusan arbitrase tersebut, maka  dapat  menimbulkan  hilangnya  potensi penerimaan  negara  sektor  pajak,  misalnya ganti  rugi  diakui  bukan  sebagai  gain  (keun- tungan), melainkan sebagai penggantian atas suatu  biaya,  maka  sesungguhnya  yang  akan diakui  dan  dicatat  dalam  pembukuan  adalah biaya. Apabila  ganti  rugi  tersebut  diakui  se- bagai pengembalian atas investasi yang telah ada,  maka  yang  tercatat  adalah  asset  yang bukan  merupakan  objek  pajak,  sehingga  hi- langlah  pengakuan  sebagai  gain  (keuntun-
gan)  yang  mengakibatkan  hilangnya  potensi penerimaan  negara  sektor  pajak  oleh  pelaku bisnis,  perusahaan  atau  akuntan  perusahaan. Hal ini tentu dapat saja dilakukan oleh pelaku bisnis dalam keadaan tidak memahami akun- tansi  atau  memang  ada  unsur  kesengajaan menghindari atau mengurangi pajak terutang bagi  manajemen  dan  pelaku  bisnis. Apalagi pajak memiliki sistem pemungutan pajak se- cara self assessment yang menyerahkan sep- enuhnya penghitungan pajak terutang kepada wajib pajak sendiri, yang mengakibatkan ke- sadaran dan kepatuhan membayar pajak ada pada wajib pajak sendiri.
Akuntansi menganut prinsip conservatism (kehati-hatian)  atau  istilah  sekarang prudent reaction (reaksi yang hati-hati). Conservatism sebagai pengakuan awal untuk biaya dan rugi serta  menunda  pengakuan  untuk  pendapa- tan  dan  keuntungan. Artinya,  dalam  pelapo- ran  keuangan  perusahaan  tidak  terburu-buru mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang. 29 Apa- bila ada potensi rugi meskipun belum direal- isasikan, maka sudah dapat dicatat dan disa- jikan  dalam  laporan  keuangan.  Sebaliknya, apabila  laba  atau  keuntungan  belum  direal- isasikan, meskipun ada indikasi laba atau ke- untungan  maka  belum  dapat  dicatat  sebagai laba atau keuntungan.
Dengan prinsip conservatism ini, maka akan muncul  pengakuan  dalam  laporan  keuangan perusahaan  para  pihak  yang  bersengketa  di BANI dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) adanya pengakuan kerugian yang di- akui sebagai contingent liabilities (kewajiban kontijensi),  baik  dalam  laporan  keuangan pihak yang penggugat maupun yang tergugat. Dalam  prinsip conservatism ,  satu  sisi  pihak
29  Sofyan Syafri Harahap, Teori Akuntansi (Jaka - ta: Rajagrafindo Persada, 2015), 16.
penggugat akan mengakui kerugian tidak ber- jalannya  kontrak  atas  semua  investasi  yang telah  ditanamkan,  sementara  pihak  tergugat mengakui kerugian atas tuntutan pihak peng- gugat. Dengan demikian, pembukuan dan lap- oran keuangan perusahaan tidak akan keliha- tan gain (keuntungan), justru yang kelihatan adalah  pengakuan  kerugian  dan  kewajiban. Hal ini tentu menimbulkan kehilangan potensi penerimaan negara sektor pajak.
Mencermati  hal  tersebut,  seharusnya  IAI segera  membuat  rumusan  dan  standar  akun- tansi  mengenai  ganti  rugi  atas  putusan  arbi- trase  oleh  otoritas  IAI  sebagai  wadah  yang diamanatkan  oleh  undang-undang  membuat Standar Akuntansi  Keuangan  agar  tidak  ada celah  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  pelaku bisnis dan manajemen dalam pengakuan ganti rugi untuk menghindari atau mengurangi pajak terutang, serta adanya kepastian standar untuk menghilangkan  keragu-raguan  dan mislead- ing  interpretation bagi  perusahaan.  Dengan demikian, IAI sebagai lembaga pembuat stan- dar akuntansi belum mampu mengakomodasi kepentingan negara atas sektor pajak. Sebab, standar  akuntansi  adalah  kesepakatan  antara pelaku bisnis dan lembaga standar. Lembaga standar membuat standar berangkat dari kebu- tuhan pelaku bisnis dalam menjalankan proses ekonominya. 30

## Ganti  Rugi  Sebagai  Objek  Pajak  Untuk Pembangunan Nasional
Ketiadaan aturan mengenai persepsi ganti rugi sebagai  objek  pajak  bisa  dimanfaatkan  oleh para pihak yang bersengketa untuk menghin- dari pajak. Para pihak yang bersengketa me- nyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan sesuai dengan kepentingannya dan berupaya
30  Theodorus M. Thuanakotta, Menghitung Ker - gian Keuangan ..., 94.
menghindari  pajak  yang  merupakan  sumber penerimaan negara.
Ganti rugi yang diterima oleh pihak yang menang  dalam  sengketa  bisnis  dalam  akun- tansi laporan keuangan belum tentu mengakui sebagai  keuntungan.  Pihak  yang  kalah  tidak memiliki  akses  dan  sarana  yang  diatur  oleh undang-undang perpajakan sebagai pihak pe- motong pajak. Teknis dan prosedur pelaporan- nya belum ada pengaturannya, sehingga pihak yang kalah tidak memiliki landasan aturan un- tuk memotong pajak pihak yang menang.
Sesungguhnya,  setiap  pembayaran  ganti rugi baik yang diterima oleh pihak yang me- nang dalam sengketa bisnis maupun dibayar oleh pihak yang kalah dalam sengketa bisnis dapat  saja  mendefinisikan  ganti  rugi  didefi - nisikan  yang  berbeda  dengan  yang  seharus- nya.
Asas  pemungutan  pajak self  assessment mengatur wajib pajak mengakui dan menghi- tung sendiri pajak terhutangnya. Hal ini tentu menjadikan ganti rugi yang masih belum jelas dapat digunakan oleh pihak yang bersengke- ta  sesuai  dengan  kepentingan  keuangannya. Krishna G. Palepu, Paul M. Healy, dan Erik Peek menjelaskan bahwa pengetahuan Mana- jer (Pemimpin) terhadap informasi dalam pe- rusahaan dapat menjadi sumber distorsi atau sumber peningkatan nilai data dan penurunan nilai data akuntansi, sehingga sulit bagi peng- guna  eksternal  untuk  memisahkan  informasi yang benar dengan distorsi. 31 Artinya, dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, top  manajemen  menggunakan  dan  memilih metode dan prosedur akuntansi dan dapat me- modifikasi  laporan  keuangan  sesuai  dengan
31  Krishna  G.  Palepu,  Paul  M.  Healy,  dan  Erik Peek, Analisis  dan  Valuation  Bisnis  Berbasis IFRS , Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2014),
10.
kebutuhan,  kepentingan  dan  tujuannya.  Da- lam  praktik  akuntansi,  keputusan  manusia cenderung bias dan memihak. Hal inilah yang menyebabkan penyusunan laporan keuangan menjadi tidak netral seratus persen. 32
Berkenaan dengan asas pemungutan pajak self assessment , maka tidak ada jaminan para pihak  yang  menang  akan  etikad  baik  untuk membayar  pajak  mengingat  ganti  rugi  tidak diatur dalam ketentuan BANI, Dirjen Pajak, dan Ikatan Akuntan Indonesia.
Penyusunan dan penyajian laporan keuan- gan  sepenuhnya  dilakukan  oleh  perusahaan dengan  menggunakan  Standar  Akuntansi Keuangan  Ikatan  Akuntan  Indonesia.  Peru- sahaan dapat memilih menggunakan metode, dan  prosedur  akuntansi.  Saat  ini,  akuntansi telah mengadopsi International Financial Re- porting Standard . Oleh karena itu, SAK seka- rang  merupakan  SAK  yang  juga  digunakan dan  sama  dengan  SAK  Internasional,  IFRS resmi  dan  efektif  digunakan  Januari  tahun 2012.
SAK berbasis prinsip bukan lagi berbasis rule karena  IFRS  berbasis  prinsip.  Saat  ini SAK  memberikan  acuan  yang  tidak  baku. Contohnya penerapan  terkait hubungan peru- sahaan induk dan perusahaan anak. Pada ruled based ,  suatu  perusahaan  dikatakan  sebagai perusahaan induk apabila memiliki kepemili- kan saham di atas 50% terhadap perusahaan lainnya. Artinya,  aturan  kepemilikan  di  atas 50% adalah mutlak.
Menurut principle based , suatu perusahaan dikatakan  sebagai  perusahaan  induk  apabila memiliki kontrol atas perusahaan lain. IFRS memberikan  acuan  prinsip-prinsip  kontrol
32  Dedhy  S,  Yeni,  Liza, Creative  Accounting, Mengungkapkan Manajemen Laba dan Skandal Akuntansi (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 3.
atas  suatu  perusahaan  terhadap  perusahaan lain. Perusahaan yang memiliki kepemilikan dibawah  50%,  namun  memiliki  kontrol  atas perusahaan  lain  serta  kondisi  lainnya,  maka perusahaan tersebut dapat memenuhi kriteria sebagai perusahaan induk. 33
Penyelesaian  polemik  ganti  rugi  sebagai objek  pajak  atas  putusan  arbitrase  bisa  dis- elesaikan  bila  terdapat  kesamaan  persepsi dan kesepahaman diantara berbagai lembaga mengenai ganti rugi merupakan objek pajak. Kepentingan  negara  harus  lebih  diutamakan ketimbangan kepentingan lembaga. Upaya ini bertujuan untuk menghindari kerugian negara sektor  pajak  atas  putusan  arbitrase.  Dengan adanya kesamaan persepsi dan kesepahaman, maka negara mendapatkan penerimaan sektor pajak untuk pembangunan nasional. Tegasnya, apabila Dirjen Pajak telah menetapkan ganti rugi merupakan objek pajak, maka BANI da- pat mengingatkan pihak yang menang untuk mendahulukan  hak  negara  atas  penerimaan sektor pajak dalam amar putusan arbiter.
Mengingat Putusan arbitrase adalah suatu putusan dari lembaga peradilan negara selain Pengadilan  Negeri,  tidak  bisa  putusannya dikoreksi  lagi  oleh  lembaga  peradilan  lain- nya. 34 Namun demikian, permasalahan utama mengenai putusan arbitrase adalah etikad baik pihak  yang  menang  dalam  sengketa  bisnis berkewajiban membayar pajak. Setelah adan- ya pengakuan akuntansi oleh perusahaan atas gain (keuntungan)  yang  diterima  oleh  pihak yang  menang.  Jika  tidak  mengakui  sebagai gain  (keuntungan)  dalam  pencatatan  akun- tansinya,  maka  kemungkinan  hal  tersebut
33  Ahalik, PSAK Terkini Berbasis IFRS (Jakarta: IAI, 2015), 4-5.
34  Reza A. Ngantung, “Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”, Jurnal Lex et Societatis , Vol. 5, No. 1, 2017.
tidak  menjadi  objek  pajak.  Oleh  karena  itu, Dirjen  Pajak  harus  bekerja  keras  menggali potensi penerimaan negara sektor pajak terse- but yang terdapat pada perusahaan atau pihak yang menang.
Para  pihak  sebagai  pebisnis  diharapkan memiliki norma-norma yang menyatu dalam cara  pandang  atau  tindakan  termasuk  dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, salah satu konsep filosofi yang berlandaskan pada moral dan  etikad  baik  adalah  konsep  yang  berasal dari Immanuel Kant. 35
Dalam  memodifikasi  akuntansi  terdapat kecenderungan  perilaku  manusia  untuk  me- menuhi kebutuhan atau kepentingannya send- iri. Teknik,  metode,  prosedur,  dan  kebijakan akuntansi adalah alat untuk mencapai tujuan. Motivasi dan perilaku manusialah yang men- jadi kunci, apakah modifikasi akuntansi men - jadi legal atau illegal, etis atau tidak etis, baik atau buruk.
Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut,  maka Dirjen Pajak harus membuat terobosan hukum mengenai  ganti  rugi  merupakan  objek  pajak atas putusan arbitrase. Untuk itu, Dirjen Pa- jak harus bekerjasama dan bersinergi dengan BANI. Dengan adanya kerjasama dan sinergi, maka Dirjen Pajak bisa mendapatkan berba- gai informasi secara otomatis dari BANI.
Meskipun penyelesaian sengeketa bisnis di BANI  bersifat  tertutup,  namun  Dirjen  Pajak harus berupaya terus meyakinkan BANI bah- wa  perlunya  informasi  mengenai  para  pihak yang  bersengketa  di  BANI  dipergunakan hanya untuk kepentingan negara. Seluruh in- formasi mengenai perpajakan para pihak yang bersengketa harus dijaga kerahasiaannya. Hal 35  Djunyanto  Thriyana.  “Categorical  Imperative Immanuel  Kant  Sebagai  Landasan  Filosofis Pelaksanaan Putusan Arbitrase”. Jurnal Hukum Universitas Padjadjaran , Vol. 13, No. 1, 2016.
ini dilakukan untuk melindungi citra dan mar- wah para pihak yang bersengketa di BANI.
Untuk  menjaga  kerahasiaan  para  pihak, maka  Dirjen  Pajak  dapat  menggunakan  lan- dasan  hukum  Pasal  34  ayat  (1)  dan  (2)  Un- dang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan  tata  Cara  Perpajakan. Pasal  34  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Setiap pejabat  dilarang  memberitahukan  kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan  kepadanya  oleh  Wajib  Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya un- tuk  menjalankan  ketentuan  peraturan  perun- dang-undangan  perpajakan.  Kemudian  ayat (2) menyatakan bahwa Larangan sebagaima- na  dimaksud  ayat  (1)  berlaku  juga  terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jen- deral Pajak untuk membantu dalam pelaksan- aan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dalam pada itu, Dirjen Pajak harus mener- bitkan aturan baru mengenai ganti rugi mer- upakan  objek  pajak  agar  tidak  bias.  Dengan adanya aturan baru, maka terdapat kejelasan dan kepastian hukum. Selain itu, Dirjen Pajak perlu bekerja sama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia  untuk  merumuskan  terminologi ganti  rugi  dan  standar  akuntansi  untuk  pen- gakuan, pengukuran dan pelaporan ganti rugi sebagai objek pajak.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  disimpul- kan bahwa perbedaan persepsi mengenai ganti rugi sebagai objek pajak terjadi karena perbe- daan sudut pandang diantara berbagai lemba- ga. Di dalam ketentuan BANI dan KUHPer- data tidak dijelaskan ganti rugi sebagai objek pajak. Sementara di dalam ketentuan IAI dan Dirjen Pajak dijelaskan adanya ganti rugi se- bagai objek pajak. Bagaimanapun, perbedaan
persepsi tersebut tidak boleh merugikan neg- ara  dan  menghilangkan  potensi  penerimaan negara sektor pajak.
Perbedaan persepsi mengenai ganti rugi se- bagai objek pajak atas putusan arbitrase bisa diselesaikan bila terdapat kesamaan persepsi dan  kesepahaman  diantara  berbagai  lemba- ga mengenai ganti rugi sebagai objek pajak. Kepentingan  negara  harus  lebih  diutamakan ketimbangan kepentingan lembaga. Upaya ini bertujuan untuk menghindari kerugian negara sektor  pajak  atas  putusan  arbitrase.  Dengan adanya kesamaan persepsi dan kesepahaman, maka terdapat hak negara untuk mendapatkan penerimaan sektor pajak untuk pembangunan nasional.
Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut,  maka Dirjen Pajak harus membuat terobosan hukum mengenai  ganti  rugi  merupakan  objek  pajak atas putusan arbitrase. Selain itu, Dirjen Pa- jak perlu bekerjasama dan bersinergi dengan BANI. Dengan adanya kerjasama dan sinergi, maka Dirjen Pajak bisa mendapatkan berbagai informasi dari BANI. Bagaimanapun, BANI memiliki  tanggungjawab  dan  kewajiban  un- tuk  menyampaikan  informasi  kepada  Dirjen Pajak mengenai para pihak yang bersengke- ta  dan  amar  putusannya.  Dirjen  Pajak  perlu mengetahui siapa saja yang bersengketa, apa saja objek sengketa, berapa besaran sengketa ekonomi para pihak, dan apa saja amar putu- san sengketa di BANI. Apabila Dirjen Pajak telah  menetapkan  ganti  rugi  sebagai  objek pajak, maka BANI dapat mengingatkan pihak yang menang untuk mendahulukan hak neg- ara atas penerimaan sektor pajak dalam amar putusan arbiter.
Untuk  menyelesaikan  perbedaan  persepsi mengenai  ganti  rugi  sebagai  objek  pajak, maka  Dirjen  Pajak  harus  membuat  regulasi mengenai ganti rugi sebagai objek pajak agar
tidak bias. Dengan adanya aturan baru, maka terdapat kejelasan dan kepastian hukum. Set- erusnya, Dirjen Pajak perlu bekerja sama den- gan Ikatan Akuntansi Indonesia untuk meru- muskan  terminologi  ganti  rugi  dan  standar akuntansi untuk pengakuan, pengukuran dan pelaporan ganti rugi sebagai objek pajak.
Mengingat  adanya  kekosongan  hukum, Pemerintah  perlu  membuat  aturan  khusus yang mengatur ganti rugi sebagai objek pajak atas putusan arbitrase bagi pihak yang men- erima  tambahan  kemampuan  nilai  ekonomis dari ganti rugi tersebut. Dengan adanya aturan khusus diharapkan dapat memberikan kepas- tian hukum bagi masyarakat dan menghilan- gkan keragu-raguan bagi otoritas pajak untuk melakukan penegakan hukum.

## Bibliography

## Journals
Anastasia  Maria  Prima  Nahak  dan  I  Ketut Keneng.  “Public  Policy  Sebagai Alasan Pembatalan  Pelaksanaan  Putusan  Ar- bitrase  Internasional  Di  Indonesia.” E- Journal  Kertha  Wicara ,  Vol.  4,  No.  1,
2015.
Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryati. “Pen- gaturan  dan  Mekanisme  Penyelesaian Sengketa  Nonlitigasi  di  Bidang  Perda- gangan.” USM  Fakultas  Hukum.  Dina- mika Sosbud , Vol. 13, No. 1, 2011.
Djunyanto Thriyana. “Categorical Imperative Immanuel Kant Sebagai Landasan Filo- sofis  Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase.” Jurnal Hukum Universitas Padjadjaran , Vol. 13, No. 1, 2016.
Dominicus  Mere.  “Penyelesaian  Sengketa Dalam Kontrak Tambang Emas Melalui Arbitrase.” Jurnal Refleksi Hukum , Vol.
9,  No. 2, 2015.
Refly  Umbas.  “Efektivitas  Arbitrase  Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Mod- al Di Indonesia.” Jurnal Lex et Societa- tis , Vol. 4, No. 7, 2016.
Reza A. Ngantung. “Eksekusi Putusan Arbi- trase Nasional Menurut Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999.” Jurnal  Lex  et Societatis , Vol. 5, No. 1, 2017.

## Books
Adi Nugroho, Susanto. Penyelesaian Sengke- ta Arbitrase dan Penerapan Hukumnya .
Jakarta: Prenada Media, 2015.
Ahalik. PSAK Terkini Berbasis IFRS . Jakarta: IAI, 2005.
Dedhy  S,  Yeni,  Liza. Creative  Accounting, Mengungkapkan  Manajemen  Laba  dan Skandal  Akuntansi .  Jakarta:  Salemba Empat, 2011.
Harahap,  M.  Yahya. Arbitrase  ditinjau  dari Rv, Peraturan Prosedur Bani ICSID dll .
Jakarta: Sinar Frafika, 2004.
Harahap, Sofyan Syafri. Teori Akuntansi . Ja- karta: Rajagrafindo Persada, 2015.
Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan . Jakarta: IAI, 2017.
Khairandy, Ridwan. Hukum Kontrak Indone- sia, Dalam perspektif Perbandingan , Yo- gyakarta: FH UII Press, 2015.
Palepu,  Krishna  G.  Healy,  Paul  M.  &  Peek,
Erik. Analisis dan Valuation Bisnis Ber- basis IFR . Edisi 2. Jakarta: Salemba Em- pat, 2014.
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakar- ta: Intermasa, 1995.
Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hu- kum .  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
1996.

## Laws
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ten-
tang Arbitrase dan Alternatif Penyelesa- ian Sengketa.
Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pera-
turan Pelaksanaan, Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Pajak Penghasi- lan,  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia,  Direktorat  Jenderal  Pajak, 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peraturan  Pemerintah  Nomor  137  Tahun 2000.