Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 371-376| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3340.371-376
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KARYA SENI MUSIK GAMELAN BALI
Anak Agung Ayu Gayatri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia gungayugayatril7@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusurvani099@gmail.com

## Abstrak
Indonesia memiliki beragam seni tradisional salah satunya karya seni musik gamelan Bali, seiring berkembangnya jaman begitu juga teknologi dan internet maka sebuah karya seni musik gamelan Bali mudah untuk dinikmati oleh masyarakat tetapi rentan terjadi pelanggaran hak cipta. Gamelan Bali adalah alat musik tradisional khas Bali yang memiliki  bunyi  yang  unik  lalu  dikembangkan  dan  dilestarikan  oleh  para  seniman  Bali  demi  mengantisipasi terjadinya  sengkera,  dan  mendapatkan  kepastian  hukum  bagi  pencipta  karya  seni  musik  gamelan  Bali  dalam berkarya. Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui pengaturan hukum terhadap hak kekayaan intelektual karya seni  musik  gamelan Bali dan  mengetahui  perlindungan hukum atas hak kekayaan  intelektual karya seni  musik gamelan Bali. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hak Kekayaan lntelektual terdiri dari hak cipta yang  diatur  dalarn  Undang-Undang  no.28  tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  yang  mengatur  tentang  ciptaan  yang dilindungi, ekspresi budaya tradisional, serta upaya penegakan hukum melalui gugatan perdata, tuntutan pidana, arbitrase dan upaya hukum dan sanksi pidana. Sebaiknya Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai karya seni musik tradisional dengan lebih rinci dan dikembangkan dengan menelaah pelanggaran hukum yang terjadi melalui kecanggihan teknologi baik dalam negeri maupun luar negeri.
Kata Kunci: Hak Cipta, Gamelan Bali, Karya Seni Musik, Perlindungan Hukum.

## Abstrak
Indonesia has a variety of traditional arts, one of which is Balinese gamelan music, along with the development of times as well as technology and the internet, a Balinese gamelan music art is easy for the public to enjoy but is prone to copyright infringement. The Balinese gamelan is a traditional Balinese musical instrument that has a unique  sound  which  is  then  developed  and  preserved  by  Balinese  artists  in  anticipation  of  the  occurrence  of sengkera, and to obtain legal certainty for creators of Balinese gamelan music in their work. The purpose of this study is to determine the legal arrangements for the intellectual property rights of Balinese gamelan music and to  know  the  legal  protection  of  intellectual  property  rights  of  Balinese  gamelan  music.  By  using  normative research methods. Intellectual Property Rights consist of copyrights regulated in Law No.28 of 2014 concerning Copyright which regulates protected works, traditional cultural expressions, and law enforcement efforts through civil suits, criminal charges, arbitration and legal remedies and criminal sanctions. It is better if the Copyright Law regulates traditional music works of art in more detail and is developed by examining legal violations that occur through technological sophistication both domestically and abroad.
Keywords: Copyright, Balinese Gamelan Music Artwork, Legal Protection.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki beragam seni dan budaya tradisional di setiap daerahnya, salah satunya karya seni musik tradisional yang berasal dari Bali yaitu karya seni musik gamelan Bali yang memiliki bunyi khas dan  unik.  Di  setiap  daerahnya  merniliki  ragam  seni  dan  budaya  yang  berbeda-beda  maka  tak  heran walau  kini  adalah  era  globalisasi  yang  serba  modern  lndonesia  tetap  terasa  kental  akan  budayanya. Namun  menyadari  seiring  kemajuan  zaman  dan  teknologi  masyarakat  yang  sadar  bahwa  kekayaan budaya  tradisional  ini  adalah  aset  yang  berharga  dari  segi  ekonomi  bagi  bangsa  maka  dari  itu masyarakat harus tahu tentang pengetahuan tradisional atau yang dikenal dengan Traditional knowledge dan Ekspresi Budaya Tradisional.
Perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM) yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo; 2000; 69). Sedangkan menurut Philipus M.Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif
dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan  tindakan  pemerintah  bersikap  hati  -  hati  dalam  pengambilan  keputusan  berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa melalui lembaga peradilan  (Satjipto  Rahardjo;  2000;  54).  Menurut  Rasjidi  dan  I.B  Wyasa  Putra  bahwa  hukum  dapat difungsikan  untuk  mewujudkan  perlindungan  yang  sifatnya  tidak  sekedar  adaptif  dan  fleksibel melainkanpredektif dan antipatif ( Lili Rasjidi, dan I.B Wyasa Putra; 1993; 118 ).
Hak Kekayaan Intelektual biasanya disingkat seperti HKI, yaitu dalam bahasa inggris disebut dengan  Intellectual  PropertyRights  ,  yaitu  hak  yang  timbul  bagi  hasil  olah  pikir  yang  menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Yang pada dasarnya HKI itu hak yang berguna secara ekonomis hasil dari sebuah kreativitas, gagasan intelektual. Objek yang diatur dalam HKI yaitu sebuah  karya  -  karya  yang  nyata  dan  timbul  atau  lahir  akibat  kemampuan  intelektual  manusia. Perlindungan Hukum pada HKI merupakan hak yang diperoleh oleh undang-undang, dan barang siapa yang  melanggamya  maka  bisa  diberikan  sanksi.  Perlindungan  hukum  tersebut  berguna  untuk  upaya penegakan yang diatur oleh undang-undang untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran HKI termasuk juga Hak Cipta oleh orang lain.
Kekayaan  Intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreatifitas manusia tersebut dapat terjadi pada bidang–bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, tekhnologi, bisnis. Pada akhirnya diperlukan pengakuan dan juga penghargaan (reward) terhadap hasil kreatifitas seseorang dengan tatanan hukum yang disebut rejim hukum hak kekayaan intelektual. Rejim hukum ini memberikan perlindungan terhadap hasil karya penemu (inventor) atau  pencipta  dari  pihak  lain  yang  secara  tidak  sah  menggunakan  ataupun memanfaatkan hasil karyannya ( Amalia Resti Faozi 2018 ).
Mengenai  Hukum  pada  HKI  merupakan  hak  ekonomis  yang  berguna  untuk  pencipta  yang diberikan oleh hukum atau peraturan karena suatu karya hasil dari kemampuan intelektual seseorang. Karya seni musik gamelan Bali merupakan karya cipta tradisional dari hasil ide, kreatifitas yang berasal dari  intelektual  seseorang  dikembangkan  atau  dilestarikan  seiring  perkembangan  zarnan  oleh  para senirnan dan musisi Bali. Dengan kemajuan teknologi, informasi melalui internet maka semakin mudah untuk  dinikmati  oleh  rnasyarakat  mengingat  bahwa  karya  seni  musik  gamelan  Bali  kini  banyak dikagumi masyarakat dan wisatawan mancanegara. Karya seni ini masuk dalam rezim Hak cipta yang diarur dalam Undang - undang Hak Cipta NO. 28 tahun 2014. Menyadari kini semakin mudah terjadi pelanggaran Hak Cipta, sengketa dan perselisihan maka diperlukannya perlindungan hukum atas suatu karya seni musik gamelan Bali.
Beberapa  penelitian  serupa  yang  dijadikan  penulis  sebagai  acuan  penyusunan  penulisan penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Masyuni Sujayanthi dan Agus Ngurah Arya  Putraka  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Alat  Musik  Tradisional  Bali”.  Kholis  Roisah “Perlindungan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  Dalam  Sistem  Hukum  Kekayaan  Intelektual”. Amalia Resti Faozi “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional di Bidang Seni Tari” Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  terhadap  Hak  Kekayaan Intelektual  karya  seni  musik  gamelan  Bali  dan  untuk  merlindungan  hukum  atas  Hak  Kekayaan Intelektual Karya seni musik gamelan Bali.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Mengenai  sumber  bahan hukum  yang  digunakan  terbagi  atas  bahan  hukum  utama  yang  merupakan  bahan  hukum  utama  dan menjadi dasar penelitian tesis ini. Bahan Hukum sekunder adalah adalah bahan hukum yang digunakan untuk  menunjang  atau  membantu  dalam  memberikan  pemahaman-pemahaman  dan  gambaran- gambaran  serta  teori-teori  hukum  yang  digunakan  untuk  mengulas  dan  memecahkan  persoalan- persoalan yang akan di teliti di dalam penelitian penulisan proposal skripsi. Untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, maka teknik penghitungan atau penelusuran bahan hukum dalam daftar  tersebut  dikelompokkan,  dan  digunakan  metode  kualitatif  mencatat,  rnencatat,  mengutip, meringkas, dan meninjau sesuai kebutuhan. Setelah mengumpulkan bahan hukum tingkat pertama dan kedua, maka akan menggunakan rnetode pengolahan bahan hukum yang sistematis untuk pengolahan dan analisisnya.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Karya Seni Musik Gamelan Bali
Secara  normatif,  Hak  Kekayaan  Intelektual  yaitu  product  of  mind  atau  World  IntellectualProperty Organisation  (WIPO),  creation  of  mind  yang  artinya  suatu  buah  karya  manusia  yang  lahir  melalui curahan  pikiran,  tenaga,  rasa  dan  karsa,  cipta,  waktu,  dan  biaya  ( Adrian  Sutedi,  2009  38 ).  Dengan melihat pengertian dari HKI sudah menjadi sesuatu yang wajar jika para penikmat atau pengguna hasil kreativitas seseorang memberikan penghargaan kepada orang yang memiliki kreativitas tersebut ( Dian Purnamasari, 2013 150 ).
Dasar hukum yang mencakup Karya seni musik gamelan Bali masuk dalam rezim Hak Cipta yaitu  UUHC  No.28  Tahun  2014  dalam  pasal  I  ayat  (I)  mengenai  pengertian  Hak  Cipta,  Hak  Cipta merupakan cakupan dari sekelompok hak yang disebut dengan (HKI) atau Hak Kekayaan lnrelekrual yang aturannya daiam ilmu hukum disebut juga sebagai  hukum HK.I, tentunya begitu yang meliputi hak-hak  yuridis  dan  karya  cipta  atau  hasil  ciptaan  dari  pemikiran  manusia  yang  berkesinambungan dengan kepentingan yang berupa ekonomi dan moral.
Pada UUHC juga mengatur tentang Hak Moral karya cipta pada pasal 5 UUHC dan pasal 8 dan 9 UUHC mengenai Hak Ekonorni pencipta.  Mengenai Ekspresi Budaya  Tradisional yang mencakup Ciptaan yang apa saja yang dilindungi diatur dalarn pasal 40 UUHC. Dan yang disebut dengan ekspresi budaya tradisional tergolong salah satu atau gabungan dan kombinasi wujud ekspresi sebagai berikut pada  kejelasan  pasal  38  (1). Ciptaan  memiliki  wujud  yang  khas  serta  menunjukkan  keaslian  sebagai dasar kemampuan kreativitas pribadi karena ciptaan adalah ego tertinggi atau alter ego ( Damian, Eddy, 2003 123 ).
Dengan dernikian seni musik gamelan Bali tidak pemah mati dan turut berkembang terutama pada kreativitas penerus generasi muda di Bali yang merniliki banyak ide untuk mengembangkan seni musik  gamelan  Bali  seperti  karya  seni  musik  gamelan  Bali  kontemporer  yang  tentunya  banyak dikagumi  masyarakat  lokal  maupun  wisatawan  mancanegara.  Seperti  musisi  asal  Bali  yang  bemama Agus Teja sentosa atau yang dikenal dengan  Gus Teja seorang maestro alat musik tradisional suling dengan karya seni musiknya yang berjudul Hero banyak dikagumi oleh masyarakat dan mancanegara yang sudah dikenal melalui konsemya keluar negeri.
Dalam UUHC mengatur mengenai pencatatan Hak cipta, tata cara pencatatan yang disesuaikan dengan pasal 66 UUHC No. 28 tahun 2014. Tujuan dari pencatatan suatu ciptaan terutama karya seni musik gamelan Bali adalah untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan, sengketa dan kepastian hukum bagi  suatu  karya  seni  musik  gamelan  Bali  dan  kenyamanan  para  seniman  dan  musisi  Bali  dalarn mengembangkan karya seni musik gamelan Bali. Seni gamelan Bali teren hidup ditengah masyarakat, menjadi bagian tak terpisahkan di rnasyarakat Bali ( I Made Bandem, 2013 21 ).
Hal ini dikarenakan sifat gamelan Bali yang terbuka terhadap pembaruan sama halnya dengan masyarakat  Bali  yang  terbuka  pada  masyarakat  luar,  dengan  begiru  karya  seni  musik  gamelan  Bali sangat dikenal dan dikagumi oleh masyarakat lokal maupun wisatawan luar, tidak hanya dikenal dan dikagumi tetapi warga asing yang berasal dari luar negerijuga ingin belajar cara memainkannya. Maka beberapa  seniman  Bali  mengembangkan  gamelan  Bali  dengan  ranah  yang  semakin  inovatif kontemporer atau modern.

## 2. Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Karya Seni Musik Gamelan Bali
Pelanggaran Hak Cipta menurut UUHC No.28 tahun 2014 mengenai Hak Cipta pada umumnya ada dua yaitu  pelanggaram  terhadap  hak  moral  dan  hak  ekonomi  pencipta.  Pelanggaran  terhadap  hak  moral diarur pada pasal 98, dan bisa ditandakan dengan gugatan perdata serta ganti rugi melalui pengadilan niaga.  Lembaga  yang  dibolehkan  berwenang  atas  menyelesaikan  suaru  perkara  perdata  pelanggaran terhadap  hak  ekonomi  yaitu  pengadilan  niaga  pelanggaran  atas  hak  ekonorni  diatur  dalam  pasal  96 UUHC.
Dalam pelanggaran karya seni musik gamelan Bali rentan diambil atau diakui oleh masyarakat lokal, baik luar Bali maupun mancanegara, dan dipergunakan tanpa seizin pencipta baik dari segi moral tanpa  mencantumkan  judul  dan  nama  pencipta  dan  merugikan  dalam  segi  ekonomi  untuk  keperluan komersial individu atau pihak luar Bali bahkan mancanegara tanpa bayar royalti atau keuntungan yang seharusnya diterima oleh pemegang hak cipra. Begitulah penyebab jika suatu karya cipta seni musik gamelan  Bali  perlu  dilindungi  dalam  payung  hukum,  karena  musik  gamelan  Bali  rnerupakan  seni komersial bagi penciptanya selain itu Bali adalah pulau yang sangat dikenal oleh masyarakat luar negeri
adat istiadat, budaya tradisionalnya, selain tarian juga salah satunya gamelan Bali yang sangat dikagumi oleh mereka para masyarakat lokal, indonesia dan luar negeri.
Dalam perlindungan hukum represif dengan berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2014 mengenai Hak cipta dalam upaya penegakan  hukum atas suatu sengketa yang diatur dalam pasal 95. Suatu tindakan bisa dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut mengarah pada pelanggaran  hak  eksklusif  yang  dimiliki  oleh  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta.  Dalam  peraturan UUHC  pelanggaran  Hak  Cipta  bisa  diselesaikan  melalui  tiga  cara  dengan  sebagai  berikut,  melalui pengadilan  atau  litigasi,  arbitrase,  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Pengadilan  yang  atau diperbolehkan berwenang untuk mengadili atau menyelesaikan sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga.
Apabila  ada  pihak  yang  hendak  melakukan  penuntutan  secara  pidana  harus  ditempuh  upaya penyelesaian  melalui  jalur  mediasi  terlebih  dahulu  pasal  95  ayat  (4).  Penyelesaian  kasus  melalui alternatif  dalam  model  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi.  Tahap  Gugatan  juga  diatur  dalam  pasal  100 UUHC  No.  28  tahun  2014.  Mediasi  yaitu  upaya  hukum  untuk  penyelesaian  kasus  atau  perselisihan dengan keterlibatan para pihak ketiga netral, dan tidak mempunyai kewenangan unruk menyimpulkan suatu keputusan guna membantu para pihak yang memiliki perselisihan dengan mencapai hasil akhir yang diterima oleh para pihak. Dengan Berdasarkan hak cipta 96 ayat (1) yang berhak mendapatkan ganti rugi.
Secara teoritis, kata ganti rugi merujuk pada suatu peristiwa atau kejadian yang menunjukkan ada pihak  yang menderita kerugian, da nada  pihak yang diberikan  kewajiban  untuk mengganti suatu kerugian yang dialami oleh pihak lain karena perbuatannya. Pembaca putusan itu diharuskan diucapkan pada  sidang  terbuka  untuk  umum  sesuai  dengan  aturan  dalam  UU  kekuasaan  keHKIman.  Putusan pengadilan niaga sehabis dibacakan pada sidang terbuka secara umum, harus disampaikan oleh juru sita kepada  para  pihak  paling  lambat  empat  belas  hari  terhitung  sejak  putusan  dibacakan  ( Harjono,  dkk. 2019:75 )
Menyadari  hak  moral  dari  pencipta  karya  seni  musik  gamelan  Bali  sangat  pentingjuga  bagi pencipta  karena  salah  satu  seniman  Bali  yang  bernama  Gus  Teja  mengalami  kerugian  dalam  hak moralnya sebagai pencipta  yaitu  karya musiknya kedapatan dipergunakan oleh brand atau  merek tas ternama di dunia tanpa seizin Gus Teja dan tanpa mencantumkan nama penciptanya dalam pemakaian musiknya  tersebut  yang  berjudul  Hero.  Di  negara  hukurn  seperti  Indonesia  menyadari  hasil  ciptaan umumnya mulai dijual ke pasar dalam negeri dan mancanegara agar mendapatkan keuntungan secara ekonomis  untuk  semua  pencipta  dan  yang  berhak  atas  suatu  ciptaan  untuk  dapat  dinikmati  bagi masyarakat luas. Mengingat bahwa banyak terjadi pelanggaran Hak cipta dalam suaru karya cipta salah satunya karya seni musik yang merugikan para pencipta baik dalam hak moral dan hak ekonomi yang dimilikinya, terutama dalam karya seni musik dari alat musik tradisional khususnya gamelan Bali yang kini banyak dikembangkan oleh para seniman Bali baik dari generasi muda yang bisa dinikmati melalui situs  internet  tidak  hanya  masyarakat  lokal  Bali,  seluruh  Indonesia  dan  mancanegara  dapat menikrnatinya.
Maka dalam hal ini pihak yang dirugikan adlah pencipta, yang berwenang atas suatu ciptaan, sedangkan  pihak  yang  dibebankan  kewajiban  adalah  pelanggar  hak  cipta.  Peraturan  pada  pasal  96 UUHC,  Dalam  pasal  96  ayat  (2)  dan  (3)  telah  ditetapkan  bahwa  ganti  rugi  diberi  dan  dicantumkan sekaligus  dalam  bentuk  putusan  pengadilan  mengenai  perkara  pidana  hak  cipta  atau  hak  terkait. Menanggung  ganti  rugi  tersebut  kepada  pencipta,  pemegang  hak  cipta  dan  pemilik  hak  terkait dibayarkan  paling  lama  yaitu  6  bulan  sehabis  putusan  itu  dengan  kekuatan  hukum  tetap.  Pengalihan pada  hak  cipta  terhadap  semua  ciptaan  dengan  orang  lain  tidak  menghilangkan  hak  pencipta  untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa haknya dengan tanpa persetujuan pencipta yang melakukan pelaanggaran hak moral pencipta. Hak moral pencipta adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta yang sudah dijelaskan melalu peraturan UUHC pasal 5 ayat (1).
Menyadari hal itu, arti penting suaru karya cipta seni musik gamelan Bali untuk dilindungi dari para  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  maka  para  seniman  atau  musisi  Bali  untuk  segera mendaftarkan karya cipta seni musik gamelan Bali agar dapat mendapatkan perlindungan hukum baik dalam  hak  ekonomi  dan  hak  moral  yang  dimiliki  oleh  pencipta.  Bagaimanapun  pencipta  karya  seni musik gamelan Bali telah mewujudkan dalam bentuk nyata pemikiran, ide, kreatifitasnya. Mengingat bahwa  gamelan  Bali  merupakan  alat  musik  tradisional  yang  sepatutnya  dijaga,  dilindungi  serta
dilestarikan oleh para seniman generasi berikutnya. Karena gamelan Bali memiliki suara yang khas dan seni yang banyak dikagumi masyarakat lokal maupun intemasional.
Pelanggaran karya seni musik gamelan Bali yang merugikan pencipta dalam penggunaannya secara komersial merupakan tindak pidana yang dapat diruntut melalui jalur hukum pidana, peraturan dan sanksi terhadap pelanggar dapat dilihat dalam pasal 113-120 UUHC mengenai ketentuan pidana sesuai putusan penyelesaian dari pengadilan niaga. Dengan berdasarkan UUHC no 28 tahun 2014 dapat diketahui mengenai penegakan hukum dalam penyelesaian pelanggaran Hak cipta.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari paparan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Aturan Hukum mengenai Hak Kekayaan lntelektual Karya Seni Musik Gamelan Bali diatur dalam Undang-Undang  nomor  28th  2014  mengenai  Hak  Cipta.  Dalam  peraturan  tersebut  mengarur mengenai Hak Eksklusif pencipta dari karya  seni musik gamelan Bali, serta Hak Moral juga Hak Ekonomi pencipta pada pasal 5 dan pasal 8 Undang Undang Hak Cipta. Serta peraruran mengenai tata cara pencatatan Hak Cipta dengan pasal  66 UUHC NO. 28 tahun 2014 yang berfungsi unruk mengantisipasi  terjadinya  perselisihan  atau  sengketa  dan  kepastian  Hukum  atas  suaru  karya  seni musik gamelan Bali dan penciptanya.
2.  Perlindungan  Hukum  atas  Hak  Kekayaan  lntelektual  Karya  Seni  Musik  Gamelan  Bali,  dalam perlindungan  represif  dalam  penegakan  hukum  terhadap  suatu  pelanggaran  Hak  cipta  dalam penyelesaian  sengketa  yang  diatur  dalam  pasal  95  UUHC  bisa  melalui  gugatan  perdata,  tuntutan pidana pada pasal 112-118 UUHC dengan upaya hukum dengan berlakunya sesuai Undang - Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dengan langkah gugatan yang ada dalam pasal 100 UUHC.

## 2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:
1.  Sebaiknya  peraturan  perundang-undangan  mengenai  hak  cipta  dikembangkan  dengan  menelaah pelanggaran  hak  cipta  karya  seni  musik  tradisional  Bali  yang  telah  terjadi  pada  perkembangan teknologi, informasi melalui internet yang kini rentan untuk diklaim, disalahgunakan tanpa seizin pencipta  dengan  memberikan  upaya  penyelesaian  suatu  kasus  apabila  suatu  karya  cipta  tersebut dilanggar oleh masyarakat lokal maupun mancanegara.
2. Para penegak hukum melakukan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta atas karya seni musik gamelan  Bali  lebih  giat  agar  dapat  mengurangi  kejahatan  melalui  internet  sesuai  dengan perkembangan zaman saat ini. Dan memberikan tindakan yang nyata dalam perlindungan karya seni musik  baik  dalam  perlindungan  preventif  dan  represif  dengan  tetap  rnenjatuhkan  hukuman  yang sesuai dengan peraturan UUHC no. 28 tahun 2014.
3.  Diharapkan  kepada  musisi  atau  seniman  Bali  untuk  tetap  melestarikan  seni  musik  gamelan  Bali dengan  cara  berperan  aktif  dalam  melindungi  karya  ciptaannya  dengan  mendaftarkan  hasil  karya seni  musik  gamelan  yang  telah  ada  sejak  dulu  unruk  dipertahankan  agar  memperoleh  kepastian hukum dan mengantisipasi terjadinya suatu pelanggaran Hak Cipta.

## DAFTAR PUSTAKA
Bandem, I. M. (2013). Gamelan Bali di atas Panggung Sejarah . BP Stikom Bali. Denpasar. Damian, & Eddy. (2013). Hukum Hak Cipta . Alumni Bandung. Faozi, A. R. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang Seni Tari . Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018. Harjono, & Dkk. (2019). Hukum Acara Penyelesaian Kekayaan lntelektual . Setara Press. Malang.
Kholis Roisah. (2014). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual. Masalah-Masalah Hukum , Vol 43 (3).
Ni Wayan Masyuni Sujayanthi, & Putraka, A. N. A. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Alat Musik Tradisional Bali. Kalangwan , Vol 4 (2). Purnamasari, D., & Dkk. (2010). Hukum Dagang Edisi Revisi . Skripsi. Universitas Trisakti. Jakarta.
Rasjidi, Lili, & Putra, I. W. (1993). Hukum Sebagai Suatu Sistem. Remaja Rusdakarya. Bandung Sutedi, A. (2009). Hak Alas Kekayaan Intelektual . Sinar Grafika. Jakarta.
Sajipto, R. (2000). Ilmu Hukum . PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.