Community: volume 7, nomor 2, Oktober 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi di Kota Langsa
Zakia Tutdin 1 , Farahdiba Thahura 2 1,2 Universitas Sains Cut Nyak Dhien
zakiatutdin@gmail.com , farahdibatahura@gmail.com

## Abstract
Poverty is a condition when a person or group of people is unable to fulfill their basic right to maintain and develop a dignified life. Various efforts have been made by the government to alleviate poverty. Especially during in pandemic era, many people lost their jobs, the government proposed to provide direct cash assistance with the condition of the direct cash assistance Pension conditions including poor families who can not afford, those who do not receive social assistance such PKH, Baitul Mal and others. Intellectual research aims to determine the effectiveness of direct cash assistance during the Pandemic with the welfare of the people in Langsa City. Income shortage/ economic decline during the pandemic. This research was conducted in the City of Langsa. Respondent which studied was the community receiving direct cash assistance. Research Methods using Qualitative Methods Data Sources were obtained through observation, interviews, along with document studies the effectiveness of direct cash assistance during the Pandemic Period in Langsa City was not seen as being effective, this was because the distribution of direct cash assistance was inaccurate or evenly distributed because the were civil servants or rich people who received assistance. In this case, the Government is implementing a program on the issue of providing social assistance which is directly aimed at people in need, there must be shortcomings, especially when in the current Covid-19 pandemic, which of course all people without exception feel an impact. The results showed that the implementation of direct cash assistance in Langsa City was not yet effective, so there needs to be effectiveness of direct cash assistance implementation in a program which can be assessed by how far the community welfare has improved with the implementation of the assistance program.
Keywords: Effectiveness, of Direct Cash Assistance, Welfare, Pandemic, Covid

## 1. PENDAHULUAN
Saat ini persoalan covid-19 sangat meresahkan seluruh lapisan masyakat, karena virus ini menyebabkan tersumbatnya segala aktivitas manusia, hal ini menyebabkan angka kemiskinan bertambah. Pemerintah memberikan BLT untuk membantu masyarat
Community: volume 7, nomor 2, Oktober 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
agar terhindar dari virus corona dan juga karena menurunnya pendapatan ekonomi pedagang, pekerja lainnya, serta terkena PHK.
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) (2011) menerangkan bahwa perlindungan sosial ( social protection ) merupakan kebijakan, dan program yang dibuat dengan harapan mampu mengurangi angka kemiskinan, dengan cara meningkatkan dan memperbaiki kemampuan penduduk dalam melindungi diri dari berbagai ancaman.
Menurut Asian Development Bank (2018) social protection terbagi menjadi 5 (lima) elemen, yakni: (1) labor markets, (2) social insurance, (3) social assitance , (4) skema mikro dan area-based untuk perlindungan bagi komunitas setempat, dan (5) child protection . Sedangkan World Bank mendefinisikan social protection sebagai: (1) jejaring pengaman dan ‘ spring board ’; (2) investasi pada SDM; (3) upaya menanggulangi pemisahan sosial; (4) berfokus pada penyebab, bukan pada gejala; dan (5) mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya.
Tim Nasional Perceptan Penaggulangan Kemiskinan (2011), menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan program social protection , bantuan sosial berbasis keluarga, meningkatkan akses rumah tangga pada pelayanan dasar dengan dukungan ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan masyarakat yaitu keputusan masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan iklusif melalui UMKM, usaha, infrastruktur/konektivitas, pembangunan pertanian dll.
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menangani kemiskinan di masa Pandemi Covid ini, salah satunya dengan memberikan BLT kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memanfaatkan peluang tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan atau mempertahankan hidupnya dimasa pandemi, oleh karena itu diberikan bantuan secara bertahap seperti di awal tahun diberikan bantuan sembako, selanjutnya berdasarkan data yang dikutip dari kompas.com tanggal 26 Agustus 2020, bahwa telah diberikan uang sebesar Rp. 600.000 selama tiga bulan atau tiga tahap. Setelah itu, diberikan lagi uang di tahap berikutnya senilai Rp.300.000 sampai tiga tahap atau tiga bulan, yang terakhir pemerintah juga akan memberikan bantuan Prakerja bersyarat..
Pemerintah memberikan BLT tentu mempunyai tujuan yang jelas agar dapat membantu perekonomian masyarakat dimasa pandemi, dan mengurangi aktivitas di luar rumah, dan menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan pengamatan ini peneliti tertarik meneliti "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) dimasa Pandemi dengan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat BLT di Kota Langsa”.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan efektivitas BLT bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penyaluran BLT di masa Pandemi di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa.
Community: volume 7, nomor 2, Oktober 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Covid 19 di Langsa
Penyakit virus corona 2019 (corona virus disease/COVID-19) sebuah nama baru yang diberikan oleh World Health Organization (WHO) bagi pasien dengan infeksi virus novel corona 2019 yang pertama kali dilaporkan dari kota Wuhan, Cina pada akhir 2019. Virus ini tersebar ke seluruh penjuru dunia dengan cepat, sehingga menimbulkan ancaman pandemi baru. Pada tanggal 10 Januari 2020 dilaporkan bahwa penyakit ini tergolong ke dalam virus ribonucleid acid (RNA) yaitu virus corona jenis baru, betacorona virus dan satu kelompok dengan virus corona penyebab severe acute respiratory syndrome (SARS) dan middle east respiratory syndrome (MERS CoV). Diagnosis terjangkitnya penyakit virus corona-19 ini selama 14 hari yang mampu menyebar antar manusia dengan cepat, yang disertai dengan gejala infeksi saluran nafas atas atau bawah, dan bukti hasil pemeriksaan dari Laboratorium real time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Derajat penyakit dapat bervariasi dari infeksi saluran napas atas hingga ARDS. Diagnosis ditegakkan dengan RT-PCR, hingga saat ini belum ada terapi antivirus khusus tetapi telah ditemukan vaksin untuk COVID-19 (Handayani, 2020).
Gejala umum berupa demam = 38°C, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Seseorang juga bisa terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit.
Satgas Penanganan COVID-19 Nasional menetapkan empat daerah di Aceh sebagai zona merah penyebaran virus Corona. Sebanyak 19 wilayah lain disebut berisiko sedang atau zona oranye. Zona merah dan oranye merupakan zona risiko tinggi dan sedang transmisi virus Corona dan peningkatan kasus COVID-19. Menurut Saifullah, empat daerah zona merah di Aceh adalah Langsa, Aceh Besar, Banda Aceh, dan Aceh Singkil (Setyadi, 2021).
Perkembangan wabah virus corona( Covid-19) di Langsa sejak Februari sampai saat ini diolah dalam data berikut :
No
Penyebaran wabah Covid-19 di Kota Langsa Jumlah 1 Total Suspek/PDP 164 Dirawat 3 Isolasi Mandiri 8 Selesai pemantauan 153 2 Konfirmasi Positif 28 Dirawat 6 Isolasi Mandiri 22 3 Selelsai Isolasi 262
Community: volume 7, nomor 2, Oktober 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
4 Meninggal 13
Sumber data: Yanis Prianto, (Jurubicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Langsa.
(Pratama, Bustami dan Fitriani, 2021).

## 2.2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Bantuan Langsung Tunai (BLT), dalam Pasal 1 Angka 28 Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020, BLT didefinisikan sebagai bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Bantuan ini merupakan salah satu jenis perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah. Secara definisi Sofi (2021) menjelaskan “..suatu tindakan kebijakan yang dijalankan untuk memberi perlindungan dan rasa aman untuk masyarakat miskin, utamanya bagi kelompok masyarakat yang miskin sekali ( the poorest ) dan kelompok masyarakat miskin ( the poor )”.
Program BLT pertama kali diinisiasi oleh Jusuf Kalla dan diberlakukan di negara ini sejak tahun 2005, yaitu setelah SBY-JK disyahkan sebagai pemenang pada pilpres tahun 2004. Melalui Inpres Nomor 12 Tahun 2005, BLT pada Oktober 2006 sampai dengan Desember 2006 berjumlah 19,2 juta keluarga miskin. Besarnya bantuan dari program BLT saat itu sebesar Rp 300.000,- setiap periode, atau Rp100.000,- per bulan.
Keluarnya Inpres Nomor 3 Tahun 2008 menjadikan program BLT berlanjut, dimana bantuan ini diberikan sampai dengan 7 (tujuh) bulan, sehingga jumlah bantuan menjadi sebesar Rp 700.000,-. Namun penyalurannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar Rp 300.000, dan selanjutnya sebesar Rp 400.000,-. Pada tahun 2013, program BLT berubah nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Untuk program BLSM ini pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 3,8 triliun. BLSM ini diberikan kepada 18,5 juta keluarga miskin, sebesar Rp 100.000,- setiap bulan.
Pemerintah menyusun Program BLT ini sebagai jawaban atas naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menolong masyarakat miskin agar mampu mencukupi kebutuhan sehari- hari, merupakan tujuan utama dari program ini. Beberapa pihak menilai bahwa implementasinya program BLT sangat berhasil. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Herbert Siagian sebagai Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), walaupun perdebatan dan masukan dari berbagai pihak masih bermunculan (Sofi, 2021).

## 2.3. Teori Fakta Sosial
Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang tejadi dalam kehidupan masyarakat. Di era pandemi saat ini kemiskinan terjadi secara substansial atau dengan kata lain musimam, dampak dari pandemi. Seorang sosiolog Emile Durkheim mencetuskan teori tentang fakta sosial. Menurut Durkheim, fakta sosial adalah hubungan dan interaksi yang tampak, dan dapat ditangkap oleh panca indera. Selanjutnya Durkheim juga menjelaskan bahwa fakta sosial adalah semua cara bertindak, berfikir, dan merasa yang ada di luar individu yang bersifat memaksa dan umum. Karakteristik fakta sosial ada 3 (tiga) yaitu:
1. Eksternal (luar individu), maknanya bahwa keberadaan fakta sosial dimulai sejak sebelum individu itu ada dan akan selalu ada meskipun individu tersebut tiada.
Community: volume 7, nomor 2, Oktober 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
2. Determinan coercive , yaitu fakta sosial yang mengharuskan setiap individu agar selaras dengan fakta sosial.
3. General, yaitu bahwa fakta sosial tersebar sampai luar komunitas atau masyarakat, merupakan milik bersama, bukan milik individu.
Pandangan Durkheim terhadap kepentingan dan motif yang dimiliki individu tidak termasuk ke dalam fakta sosial, hal ini dikarenakan bahwa kepentingan dan motif tersebut merupakan sesuatu yang bersifat internal dari individu itu sendiri (Sanderson, 2011).
Da lam kehidupan di era pandemi saat ini, sangat berhubungan dengan fakta sosial yang dicetuskan oleh Emile Durkheim yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian. Maka dapat kita kaji. Pertama dari segi eksternal, artinya fakta sosial itu ada bahkan sebelum individu ada, kemudian akan selalu ada ketika individu itu tiada, maksudnya sebelum kita lahir di dunia ini wabah penyakit Covid-19 ini telah ada sebelumnya (di zaman dulu), akan tetapi berbeda masa maka berbeda nama dan cara pengobatannya. Jika dahulu manusia mempercayai tabib dalam pengobatan, maka saat ini karena perkembangan ilmu dan teknologi lebih mempercayai dokter dalam hal pengobatan Covid-19 ini.
Kedua, Determinan coercive dimana fakta sosial yang mengharuskan agar individu selaras dengan fakta, artinya fakta sosial saat ini manusi berinteraksi dengan jaga jarak ( social distancing ) dan memakai masker, ini merupakan anjuran dari Pemerintah. Hal ini menunjukkan sifat yang memaksa sehingga fakta yang ditemukan di lapangan bebapa orang menolak anjuran ini, selain itu juga masyarakat diwajibkan vaksin untuk mencegah Covid-19.
Ketiga, general , yaitu bahwa fakta sosial itu tersebar sampai di luar komunitas atau masyarakat dan merupakan milik bersama, bukan milik individu , maksudnya adalah jika dikaitkan dengan fakta sosial, bahwa secara umum diri kita adalah milik dari Pemerintah, sehingga masyarakat memiliki hak untuk bertahan hidup sesuai dengan Pancasila pada Sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila keempat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, bahwa setiap warga manusia memiliki hak untuk bertahan hidup, hak mendapat perlindungan dari Pemerintah terutama di masa pandemi banyak masyarakat kehilangan pekerjaan di masa pandemi, sehingga Pemerintah menyediakan Bantuan Langsung Tunai.
Penelitian Ekardo, Firdaus and Elfemi (2014) menyatakan “…efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Nagari Lagan Hilir Punggasan sudah efektif jika dilihat dari tujuan program. Namun di sisi lain penetapan sasaran penerima bantuan PKH bagi RTSM di Nagari Lagan Hilir Punggasan belum efektif dalam penentuan sasaran penerima bantuan PKH”.
Community: volume 7, nomor 2, Oktober 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## 3. METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif, dimana bertujuan untuk menjelaskan dengan sangat rinci mengenai fenomena sosial (Sugiyono, 2012). Data dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta penelitian di lapangan. Penelitian ini difokuskan pada “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Langsa saat pandemi”. Informan Peneliti adalah masyarakat penerima BLT. Lokasi penelitian berada di Kota langsa dengan mengambil sampel 5 (lima) Kecamatan, Yaitu Kecamatan Langsa Lama, Langsa Baro, Langsa Barat, Langsa Kota, Langsa Timur. Teknik Pengumpulan data melalui observasi lapangan, dan wawancara. Data juga dikumpulkan dengan mengkaji jurnal, buku, dan artikel yang berkaitan dengan BLT dimasa Pandemi Covid. Analisis data secara Kualitatif dengan menarik kesimpulan berdasarkan objek yang nyata dengan mematuhi protokol kesehatan.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Pemerintah menetapkan masa darurat bencana corona hingga terhitung mulai tanggal 29 Februari sampai 29 Mei 2020. Terkait pandemi, pemerintah telah menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi wabah ini, akan tetapi tidak semua lapisan masyarakat mengindahkan kebijakan tersebut (Nograhany Widhi Koesmawardhani, 2020). Hal ini terjadi karena banyaknya kebutuhan dan faktor ekonomi dari masing-masing orang.
Pemerintah telah memberikan solusi terhadap perekonomian masyarakat, khusunya masyarakat yang tidak mampu berupa BLT. Pemberian BLT diharapkan dapat menekan angka kemiskinan khususnya pada masa Pandemi Covid-19. Pemerintah tentu mempunyai tujuan yang jelas untuk dapat membantu perekonomian masyarakat di masa pandemi, dan mengurangi aktivitas di luar rumah.
Melalui BLT diharapkan beban hidup masyarakat berkurang, setidaknya dapat bertahan hidup di masa Pandemi. BLT diberikan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena Pandemi. Program ini dilakukan juga untuk memberikan peluang kepada masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan atau mempertahankan hidupnya, oleh karena itu bantuan diberikan secara bertahap. Sebagai contoh di awal tahun diberikan bantuan sembako, selanjutnya diberikan uang sebesar Rp. 600.000. Setelah itu, diberikan lagi uang untuk tahap berikutnya senilai Rp.300.000 sampai tiga tahap atau tiga bulan (Iping, 2020).
Kota Langsa merupakan zona Aman dari Covid-19, meskipun demikian pemerintah daerah juga memberlakukan program antisipasi, yaitu dengan melarang berkumpul, melaksanakan hajatan, tidak boleh belajar tatap muka, dan aturan lainnya. Pemerintah juga memberikan bantuan paket kuota belajar, pembebasan biaya listrik bagi yang memenuhi syarat, serta pemberian bantuan sosial. Salah satunya adalah bantuan BLT dimasa pandemi Covid-19. Bantuan ini diberikan untuk menekan aktivitas masyarakat diluar rumah, bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat.
Community: volume 7, nomor 2, Oktober 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Berdasarkan hasil wawancara dari kaur Keuangan Gampong Batee Puteh Kecamatan Langsa Lama, bahwa penyaluran BLT di Kecamatan Langsa Lama dilakukan melalui 2 cara, yaitu: pertama melalui Bank Aceh, bekerjasama dengan gampong (desa) dan BLT yang diterima sebesar Rp 600.000/KK dan diterima selama 3 bulan. Selanjutnya Rp 300.000/KK selama 3 bulan, dan yang kedua penyaluran melalui kantor pos, dimana masyarakat langsung mengambil BLT ke kantor pos sebesar Rp. 300.000/KK selama 6 bulan, tidak didampingi oleh kaur keuangan gampong.
Hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus dimana pembagian BLT kepada masyarakat belum tepat dan merata, tidak bisa dipungkiri pula bahwa dalam pelaksanaan program selalu terdapat kekurangan. Terlebih pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, dimana semua masyarakat menyatakan dirinya terdampak. Maka dari itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT di Kota Langsa belum efektif. Untuk itu dalam pelaksanaan program perlu diperhatikan keefektifannya, khususnya pelaksanaan BLT.
Pemerintah juga memberikan BLT berupa Subsidi Upah Dikti (BSU). Bantuan Subsidi Upah SBU ini diberikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) baik PNS dan Non PNS perguruan tinggi negeri maupun swasta di lingkungan kemendikbud yang berstatus aktif di PD Dikti sejak 30 Juni 2020 dengan penghasilam di bawah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) serta tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020, sebesar Rp. 1.800.000 per orang. (Jendral, 2020).
Pemerintah juga menyediakan subsidi listrik dengan cara memperpanjang pemberian stimulus pada sektor ketenagalistrikan. Subsidi yang diberikan dapat berupa pemotogan tarif listrik (diskon), dan pembebasan ketentuan rekening minimum dan biaya beban / gratis untuk rumah yang memiliki daya 2 amper, selain itu 100 persen tarif tenaga listrik untuk pelanggan rumah tangga daya 450 VA, Diskon 50% bagi golongan rumah tangga daya 900VA, pemotongan sebesar 100% bagi UMKM yang memiliki golongan bisnis kecil dengan daya 450 VA (B1/TR 450 VA), dan golongan industri yang kecil dengan daya 450VA (II/TR 450VA). Selain itu, pemerintah juga memperpanjang dalam memberi keringanan tagihan listrik sejak Januari sampai Maret 2021 untuk kategori tadi.
Pemerintah menyediakan BLT untuk UMKM melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Bantuan ini diperuntukkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau BLT UMKM. BLT UMKM disalurkan senilai Rp. 2,4 Juta. Dengan syarat (1) merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), (2) memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), (3) tidak sedang menerima kredit modal dan investasi dari perbankan, (4) bukan ASN, TNI/POLRI dan pegawai BUMN/BUMD.
Pada tahun 2021 Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), tahun 2021 besaran bantuan tidak ada perubahan dan tetap disalurkan melalui empat tahap melalui Bank HIMBARA. Total anggaran yang akan dikeluarkan adalah Rp. 28,709 triliun dengan sasaran 10 Juta Keluarga (B.S.Tlonaen, Hardianto dan Diahloka, 2014).
Community: volume 7, nomor 2, Oktober 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Selain menyalurkan PKH, Kemensos juga menyalurkan program BPNT/ Program Sembako. Program Sembako diberikan sebesar Rp. 200.000 per bulan yang diberikan kepada setiap keluarga. Total anggaran yang diberikan adalah Rp. 42,5 Triliun. Pemerintah menargetkan 18,8 juta keluarga pada tahun 2021 ini yang disalurkan dari Januari sampai Desember (Tolok dan Anggraeni, 2021).
Selain PKH dan Sembako, bantuan sosial lainnya yang diberikan adalah Program Bantuan Sosial Tunai (BST). BST merupakan program penanganan dampak dari pandemi Covid-19, dan disalurkan sejak Januari hingga April 2021. Degan total anggaran sebesar Rp 12 Triliun dan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia. Besarnya bantuan Rp. 300 ribu perbulan perkeluarga (KK).
Terakhir pemerintah menyediakan Kuota Internet belajar untuk dosen, guru dan tenaga kependidikan serta siswa dan mahasiswa, Kuota internet belajar yang diberikan oleh pemerintah dari tahun 2020-2021 saat ini masih berjalan, kuota hanya dapat dipakai untuk belajar seperti membuka Aplikasi Zoom dan juga Media sosial dan Goegle, kemudian aplikasi Belajar seperti Zenius, dan Jumlah Kuota yang diberikan sangat Vantastis mulai dari 5 GB sampai 100 GB.

## 5. PENUTUP
Efektivitas bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa Pandemi dengan penerima di Kota Langsa terlihat belum efektif. Hal ini ditunjukkan dimana masyarakat sangat antusias dalam mengikuti program yang diselenggarakan oleh pemerintah, kegembiraan itu sangat terlihat khususnya pada saat penyaluran BLT, dan tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaan bantuan tersebut masih terdapat kekurangan. Kondisi pandemi Covid-19 juga memperparah kekurangan ini, karena semua masyarakat merasa terdampak. Maka dari itu hasil peneilitian ini adalah bahwa pelaksanaan BLT di Kota Langsa belum efektif, untuk itu perlu adanya inisiatif dari desa agar Program BLT kedepannya menjadi lebih baik. Melihat hal ini, diperlukan kajian lebih mendalam lagi agar dapat diketahui sejauhmana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program BLT ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
(TNP2K), T. N. P. P. K. (2011) Panduan Penanggulangan Kemiskinan . Indonesia.
B.S.Tlonaen, Y., Hardianto, W. T. dan Diahloka, C. (2014) “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatka Kesejahteraan Masyarakat Miskin,” JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 3(1), hal. 29–38.
Ekardo, A., Firdaus, F. dan Elfemi, N. (2014) “Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir,Kab. Pesisir Selatan,” Jurnal Ilmu Sosial Mamangan , 3(1), hal. 1–9. doi: https://doi.org/10.22202/mamangan.1345.
Handayani, D. (2020) “Penyakit Virus Corona 2019,” Jurnal Respirologi Indonesia , 40(2), hal. 119–129.
Iping, B. (2020) “Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai
Community: volume 7, nomor 2, Oktober 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
(BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial,” Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial , 1(2), hal. 516–526.
Jendral, K. P. dan K. S. (2020) Tanya Jawab Seputar Bantuan Subsidi Upah (BSU) Bagi
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Di Lingkungan Kemendikbud . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jendral.
Nograhany Widhi Koesmawardhani (2020) Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Bencana Corona hingga 29 Mei 2020 , detikNews .
Pratama, R., Bustami dan Fitriani, R. (2021) “Pelaksanaan penerapan social distancing untuk Mencegah penyebaran covid-19 (Studi Penelitian Di Kota Langsa),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM , 3(1), hal. 108–118.
Sanderson, S. K. (2011) Makrososiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realita Sosiologi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Setyadi, A. (2021) “4 Daerah di Aceh Zona Merah Penyebaran Corona 19,” detikNews .
Sofi, I. (2021) “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa,” Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik , 6(3), hal. 247–262. doi: 10.33105/itrev.v6i3.280.
Sugiyono (2012) Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Tolok, A. D. dan Anggraeni, R. (2021) Seluk Beluk Bansos Tunai 2021 , Bisnis.com .