p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Jurnal Sains Riset |  Volume 14 Nomor 1, April 2024 392

## TERORISME DALAM KACAMATA HUMANIORA: MENGKAJI AKAR PERMASALAHAN, DAMPAK DAN SIKAP PENANGGULANGANNYA

## Filshella Goldwen, Christine Octavia S
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta filshella.205210225@stu.untar.ac.id , christine.205210316@stu.untar.ac.id
DOI: https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2327

## ABSTRACT
The  increasing  level  of  terrorism  threat  has  brought about an urgent need to understand and address its various root causes. This study highlights various factors that serve as the root causes of  terrorism  in  the  context  of  humanities,  including  exclusivism,  social  injustice,  economic disparity, dark history of conflict, psychological and emotional conditions, as well as the  impacts of  globalization  and  social  media.  The  damaging  impact  of  terrorism-related crimes, both physically  and psychologically, imposes serious pressure on individuals, society, and  the nation as  a  whole.  Additionally,  its  economic,  social,  and  political  impacts  are  equally  significant, encompassing  infrastructure  damage,  disruptions  to  economic activities, political polarization, and  threats  to  national  stability.  Firm  and  fair  law  enforcement,  as  outlined  in  Government Regulation  in  Lieu  of  Law  (Perppu)  No.  1/2002  and  Law  No.  5/2018,  are necessary to address terrorist crimes. However, counterterrorism efforts are not solely a legal issue  but  also involve social, cultural, and economic aspects related to national resilience. Holistic  prevention, protection,  and  enforcement  efforts  need  to  be  coordinated  among  the government, relevant agencies, and the community.
Keywords: Terrorism, Impact, Prevention, Counterterrorism.

## ABSTRAK
Tingkat  ancaman  terorisme  yang  terus  meningkat  memunculkan  kebutuhan  mendesak  untuk memahami  dan  mengatasi  berbagai  akar  permasalahannya.  Penelitian  ini  menyoroti  berbagai faktor  yang  menjadi  akar  permasalahan  terorisme  dalam  konteks  humaniora,  termasuk eksklusivisme,   ketidakadilan   sosial,   ketimpangan  ekonomi,  sejarah   konflik  yang  kelam, kondisi psikologis dan emosional, serta dampak globalisasi dan media sosial. Dampak kriminalitas terorisme   yang  merusak,  baik   secara  fisik  maupun   psikologis,  memberikan tekanan  yang serius  bagi  individu,  masyarakat,  dan  negara  secara  keseluruhan.  Selain  itu, dampak ekonomi, sosial,  dan  politiknya  juga  tak  kalah  signifikan,  mencakup  kerusakan  infrastruktur,  gangguan terhadap  kegiatan  ekonomi,  polarisasi  politik,  dan  ancaman  terhadap  stabilitas    nasional. Penegakan  hukum  yang  tegas  dan  adil,  seperti  yang  tercantum  dalam Perppu 1/2002 dan UU 5/2018, diperlukan untuk menangani tindak pidana terorisme. Namun, penanggulangan terorisme bukanlah semata-mata masalah hukum, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang  berkaitan  dengan  ketahanan  nasional.  Upaya  pencegahan,  perlindungan,  dan  penindakan yang  holistik  perlu  dilakukan  secara  terkoordinasi  antara  pemerintah,  lembaga  terkait,  dan masyarakat.
Kata Kunci: Terorisme, Dampak, Pencegahan, Penanggulangan.
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR

## A. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Kejahatan merupakan suatu tindakan yang  melanggar  hukum  yang  oleh  karena perbuatannya  dapat  dikenai  sanksi  atau hukuman.  Sebagai  contohnya,  seperti pencemaran  nama  baik,  pelecehan seksual, perundungan,  korupsi,  pembunuhan  hingga terorisme.  Secara  umum,  terorisme  dapat dikatakan  sebagai  suatu  tindakan  yang dilakukan  baik  oleh  individu  maupun kelompok  dengan  menggunakan  ancaman kekerasan ataupun kekerasan untuk mencapai  tujuannya.  Dalam  hukum  positif Indonesia,    terorisme    didefinisikan  dalam Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2008  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang    Nomor    1 Tahun  2002 tentang    Pemberantasan  Tindak    Pidana Terorisme    menjadi  Undang-Undang (Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018) menyatakan  bahwa  “ Terorisme  adalah perbuatan  yang  menggunakan  kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana  teror  atau  rasa  takut  secara meluas,  yang  dapat  menimbulkan  korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau      kehancuran      terhadap objek      vital pengertian    terorisme  juga diberikan  oleh  Adjie  dalam  bukunya  yang berjudul “Terorisme” (2005:11), menurutnya terorisme  merupakan  “mazhab  atau  aliran kepercayaan  melalui  pemaksaan  kehendak guna  menyuarakan  pesan,  asas  dengan cara melakukan tindakan ilegal yang menjurus ke arah kekerasan, kebrutalan bahkan pembunuhan”. 2 Maka,  dapat  disimpulkan dari  beberapa  pendefinisian  terorisme tersebut  bahwa terorisme merupakan  tindak kejahatan  luar  biasa  yang  oleh  karena
perbuatannya  dapat  merugikan,  merusak, dan membahayakan banyak orang, sehingga dapat  dikatakan  kasus  terorisme  menyakut pada kasus humaniora.
Humaniora  merupakan  ilmu  yang mempelajari  serta  mengkaji  manusia  dan persoalan-persoalan manusia  dengan ruang lingkup  filsafat,  hukum,  sejarah,  bahasa, seni  yang  hanya  bertumpu  pada manusia dan  sosial  budaya  sekitarnya,  bertujuan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik. 3 Terorisme semakin menimbulkan ancaman  yang  serius  bagi  kehidupan masyarakat.  Sifat,  pelaku,  tujuan  strategis, motivasi, hasil yang diharapkan, serta target dan metode yang digunakan dalam tindakan terorisme  semakin  beragam  dan kompleks. Hal  ini  menunjukkan  bahwa yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas         publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan ”. Menurut seorang ahli terorisme  dari  Amerika  Serikat bernama  Brian  Jenkins  mendefinisikan terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman  kekerasan  yang  bertujuan  untuk membawa  perubahan  politik. 1 Sedangkan terorisme  bukan  hanya  kekerasan  biasa, melainkan    merupakan    ancaman  terhadap perdamaian  dan  keamanan  seluruh  umat manusia. 4 Secara garis besar faktor penyebab terjadinya kejahatan terorisme adalah karena kurangnya  pemahaman  agama,    kondisi kemiskinan,  perilaku sosial yang tidak tepat, tingkat  pengangguran  yang  tinggi,  dan ketidakstabilan politik. 5
Karena  berbagai  faktor  tersebut,  terorisme tidak hanya menjadi ancaman yang semakin nyata,  tetapi  juga  menimbulkan  dampak yang  meluas  dan  serius  terhadap  berbagai aspek  kehidupan  masyarakat  dan  stabilitas suatu  negara.  Dampak    terorisme    sangat merugikan dalam berbagai aspek kehidupan
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Jurnal Sains Riset |  Volume 14 Nomor 1, April 2024 394
masyarakat.    Selain    menimbulkan  korban jiwa  dan  luka-luka,  terorisme  juga  dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, menimbulkan  ketakutan  dan  kecemasan dalam  masyarakat,  serta  mengganggu stabilitas  ekonomi  suatu  negara.  Selain itu, serangan  terorisme  juga  dapat  memicu polarisasi dan konflik antar kelompok dalam masyarakat,  serta  mengganggu  hubungan antar  negara  dan  kerjasama  internasional. Selain kerugian langsung, dampak psikologis    dari    serangan  terorisme      juga dapat      bertahan      dalam  jangka  panjang, mempengaruhi kesejahteraan    mental    dan emosional  individu  dan  kelompok  yang terkena dampak. 6
Kasus-kasus  serangan  terorisme  yang semakin meningkat menimbulkan kekhawatiran besar di seluruh dunia. Sebagai contoh, peristiwa pengeboman yang menargetkan  gereja  Katolik  di  Sulawesi Selatan  pada  Minggu,  28  Maret  2021, merupakan  bukti  nyata  dari  dampak mengerikan  yang  ditimbulkan  oleh  aksi terorisme.    Dalam  kasus  tersebut  ledakan terjadi  setelah  ibadah  misa  kedua,  ketika jemaat  bergerak  masuk  dan  keluar  untuk mengikuti  misa  berikutnya.  Dua  pelaku pengeboman  yang  mencurigakan  ditahan oleh  sekuriti  di  pintu  masuk  sebelum akhirnya meledakkan diri. Serangan tersebut menewaskan  kedua  pelaku dan melukai  20 orang  lainnya. 7 Contoh  kasus  terorisme lainnya yaitu Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Sarinah  yang  terjadi  di  pusat  perbelanjaan Sarinah   Jakarta,   pada   15 Januari 2016, dan masih banyak lagi.
Berdasarkan    penjabaran    latar  belakang tersebut,  diketahui  bahwa  penanganan terorisme  menjadi  sangat  penting  untuk menjaga  keamanan  dan  stabilitas  baik  di tingkat  nasional  maupun  global.      Oleh
karena      itu      para    penulis  tertarik  untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan  yang  berkaitan  dengan kejahatan  terorisme  dan  menarik  judul penelitian  “Terorisme  Dalam  Kacamata Humaniora:  Mengkaji  Akar  Permasalahan, Dampak          dan          Sikap Penanggulangannya”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, memahami  dan  memberikan  pemahaman kepada masyarakat tentang akar permasalahan  kejahatan  terorisme,  dampak sosial yang  timbul  dari  kejahatan  terorisme dan  bagaimana  sikap  yang  tepat  untuk mencegah  dan  menanggulangi  kejahatan terorisme. Dengan adanya latar belakang ini, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Bagaimana akar permasalahan Kejahatan Terorisme dalam kacamata Humaniora? 2) Bagaimana  dampak  yang  timbul dari Kejahatan Terorisme?
3) Bagaimana  sikap  penanggulangan Kejahatan Terorisme?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  yuridis normatif yang berfokus mengkaji penerapan hukum  atau  kaidah-kaidah  dalam  hukum positif  Indonesia.  Pendekatan dalam penelitian
ini menggunakan
pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ) dengan  mengkaji peraturan yang ada didalamnya   yang   sesuai   dengan   tema yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan  sumber  data  dari  bahan hukum  primer  dengan  mengkaji  dari perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang   Nomor   15   Tahun 2008 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Jurnal Sains Riset |  Volume 14 Nomor 1, April 2024 395
2002 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018),  bahan  hukum  sekunder  dengan menggunakan  bahan  dari  jurnal,  artikel ataupun sejenisnya yang sesuai dengan tema dalam  penelitian  ini  sebagai  bahan tambahan  dalam  penelitian  ini,  dan  bahan hukum  tersier dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## C.  PEMBAHASAN Akar Permasalahan Kejahatan Terorisme Dalam  Kacamata Humaniora
Dalam konteks humaniora, terjadinya suatu tindak kejahatan terorisme dapat
dikarenakan  oleh  beberapa  faktor. Pertama, adanya  sikap  eksklusivisme,  sikap  ini merupakan  sikap  yang  memandang  bahwa kelompok  dan  pandangannya  saja  yang benar  dan  diluar  dari  itu  dianggap  salah. Sikap ini dipandang sebagai salah satu faktor yang  melahirkan      kelompok      atau pemikiran yang  negatif atau buruk sehingga dapat  memicu  suatu  konflik  kejahatan. 8 Menurut  El  Rais  (2012)  eksklusivisme adalah  serangkaian  pemahaman  yang berkecenderungan  untuk  memisahkan  diri dari  masyarakat.  Kedua,  faktor  sosial  dan ekonomi,  adanya  ketimpangan  sosial  dan ekonomi   yang  terjadi  dalam  masyarakat, seperti  orang  yang  berpendidikan  tinggi lebih  banyak  mendapatkan  pekerjaan daripada  orang  yang  hanya  lulusan  SMA, orang  yang  memiliki  status  sosial  dan ekonomi  yang  tinggi  mendapat  perlakuan dan  pelayanan  baik  daripada  orang dengan status sosial dan ekonomi rendah. 9
Pada akhirnya, karena adanya ketidakadilan tersebut  memicu  perasaan  tidak  puas terhadap  ketimpangan  yang  ada  dan menimbulkan    kebencian    yang  dapat mengarah  pada  tindakan  terorisme. Ketiga,
latar  belakang  atau  sejarah  yang  kelam, maksud  dari  faktor  ini  adalah  terjadinya konflik  yang  berkaitan  dengan  agama, politik    maupun  etnis  yang  mana  suatu kelompok  merasa  tidak  puas  dengan penyelesaian konflik pada masa itu akhirnya menimbulkan   perasaan   benci dan dendam untuk menyatakan ketidakpuasannya, hal ini juga  menjadi  pemicu  terjadinya  kejahatan terorisme.  Keempat,  faktor  psikologis emosional dan lingkungan sekitar, seseorang yang  memiliki  gangguan  dalam  emosional rentan        terpengaruh        oleh kelompok- kelompok  terorisme  dengan  menggunakan berbagai  macam  cara supaya orang tersebut berhasil dihasut untuk terlibat aksi terorisme, oleh  karena  itu lingkungan sangat mempengaruhi seseorang. Kelima, pengaruh globalisasi  dan  media  sosial,  pesatnya pergerakan  globalisasi  menjadi  ancaman untuk  terjadinya  penyebaran  ideologi terorisme,  dalam  hal  jaringan  komunikasi atau  media  sosial  menjadi  sarana  paling banyak penyebaran paham radikal. Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  terdapat 3 (tiga) yang dapat mendefinisikan radikalisme, yaitu: 10
1. Paham  atau  aliran  yang  radikal dalam politik.
2. Paham
atau aliran yang menginginkan  perubahan      atau pembaharuan      sosial  dan  politik dengan cara kekerasan atau drastis.
3. Sikap ekstrem dalam aliran politik.
Dunia  maya  merupakan  sarana  bagi kelompok-kelompok
teroris untuk menyebarkan informasi tentang kegiatannya dalam hal ingin mempropagandakan banyak orang untuk mendukung perekrutan anggota kelompoknya secara langsung maupun tidak langsung  yang  dapat  digunakan  di media sosial  ataupun  melalui  website. 11
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Jurnal Sains Riset |  Volume 14 Nomor 1, April 2024 396
Generasi  muda  merupakan  kalangan yang  rentan  untuk    terpengaruh  karena mereka sedang berada di fase pencarian jati diri  dan  cenderung  belum  matang  dalam emosionalnya  sehingga  seringkali kalangan generasi  muda  menjadikan  dunia  maya sebagai    sumber    mereka    menjadi  hal-hal yang mereka ingin ketahui, maka karena hal itulah  kalangan  ini  menjadi  target  rawan untuk  menarik  atau  mengajak  mereka menjadi  bagian  dari  kelompok  teroris. Terakhir, kurangnya pendekatan humaniora, dalam  menangani  atau  membantu  dalam penyelesaian  masalah  dalam  beberapa bidang,  seperti  ekonomi,  sosial,  budaya, politik,dll  pendekatan  humaniora    dapat menjadi    tindakan  represif  dalam  tetap menciptakan  lingkungan  masyarakat  yang positif  dan  suportif,  sehingga  dapat meminimalisir  terbentuknya  kelompok- kelompok teroris. Dengan  mengetahui  dan memahami akar permasalahan terbentuknya kejahatan
terorisme      dalam      kacamata      humaniora dapat  membantu  kita  dalam  melakukan pencegahan  dan  penanggulangan kejahatan terorisme    dan    dengan  pendekatan humaniora  diharapkan  dapat  menjadi tindakan    represif    untuk  membantu  dalam memperbaiki akar permasalahan tersebut.

## Dampak    Sosial    yang    Timbul    dari Kejahatan Terorisme
Dampak  yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan terorisme  adalah  sangat  luas  dan seringkali merusak  bagi  individu,  masyarakat,    dan negara  secara keseluruhan. Secara langsung, kejahatan  terorisme  dapat  menyebabkan kerugian jiwa  dan  cedera  fisik  yang  serius pada korban yang menjadi sasaran serangan. Kejadian  seperti  ledakan  bom,  serangan bersenjata,  atau  serangan  lainnya  dapat mengakibatkan  kematian  serta  luka-luka
yang  parah,  meninggalkan  trauma  yang mendalam  bagi  para  korban  dan  keluarga mereka.  Dampak  psikologis  yang traumatis dari  kejahatan  terorisme  juga  dapat dirasakan  secara  luas,  menciptakan  rasa takut,   cemas,   dan   ketidakamanan yang berkepanjangan  dalam  masyarakat.  Bahkan bagi  mereka  yang  tidak  langsung  terkena dampak   fisik   serangan, kejadian-kejadian terorisme  ini  dapat  meninggalkan  bekas psikologis  yang  sulit  diatasi,  mengganggu kesejahteraan mental dan emosional mereka. 12
Selain  dampak  langsung  pada  korban, kejahatan terorisme juga memiliki konsekuensi yang signifikan secara
ekonomi.
Kerugian materiil yang ditimbulkan  oleh  serangan  terorisme  dapat mencakup kerusakan infrastruktur,
kehilangan   aset,   serta   penurunan   dalam sektor  bisnis  dan  investasi.  Serangan terorisme sering kali menyebabkan gangguan  serius terhadap kegiatan ekonomi dan  perdagangan,  terutama  di  daerah  yang menjadi  target  utama.  Selain  itu,  dampak jangka panjang dari serangan terorisme juga dapat  menciptakan  ketidakpastian  dan keraguan  dalam  pasar  keuangan  dan investasi,  yang  mengakibatkan  penurunan pertumbuhan ekonomi dan  stabilitas finansial. 13
Tidak hanya berdampak pada tingkat individu  dan  ekonomi,  kejahatan terorisme juga  membawa  dampak  sosial  dan  politik yang  besar.  Serangan  terorisme  sering  kali menyebabkan  ketegangan  antarbangsa  dan memperdalam  konflik  sosial  serta  politik. Dampak  ini  dapat  mencakup  peningkatan polarisasi politik, munculnya sentimen anti- imigran, serta peningkatan ketegangan antar kelompok  etnis  atau  agama.  Serangan terorisme  juga  dapat  mengancam  stabilitas politik suatu negara, menciptakan
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Jurnal Sains Riset |  Volume 14 Nomor 1, April 2024 397
ketidakpercayaan  terhadap  pemerintah  dan lembaga  keamanan,  serta  memicu  respons represif  yang  dapat  mengancam  hak  asasi manusia dan kebebasan sipil. 14
Dengan  begitu  banyaknya  dampak  yang ditimbulkan  dari  tindak  pidana  terorisme, mengartikan  bahwa  pentingnya  ketentuan hukum yang menetapkan sanksi bagi pelaku kejahatan  terorisme.  Penegakan  hukum terhadap tindak pidana terorisme   dilakukan dengan   ketentuan yang  tegas  dan  berlaku adil.  Berdasarkan  Peraturan      Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Terorisme  (“Perppu  1/2002”)  yang telah    ditetapkan    sebagai    undang-undang dalam   Undang-Undang   Nomor  5  Tahun 2018    tentang    Perubahan    Atas Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003  (“UU 5/2018”)  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Terorisme  (“UU  5/2018”),  pelaku terorisme  dapat  dikenai  hukuman  pidana yang  berat,  bahkan  hingga hukuman  mati bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana terorisme yang merugikan kehidupan berbangsa  dan  bernegara,    seperti    dalam Pasal  6  Perppu 1/2002 jo. UU 5/2018 diatur mengenai  hukuman  bagi  pelaku  tindak pidana  terorisme,    termasuk    penggunaan kekerasan  yang  menimbulkan  teror massal, merampas  kemerdekaan,  dan  menyebabkan kerusakan  objek  vital  atau  fasilitas    publik yaitu   penjara   lima  tahun hingga    pidana mati.      Kemudian      dalam  Pasal  9  Perppu 1/2002  diatur  hukuman  bagi  pelaku pembawa senjata dan bahan berbahaya untuk terorisme, yaitu 3-20 tahun  penjara,  pidana mati,  atau  seumur hidup.
Teroris  jarang  beroperasi  sendiri,  mereka sering  mendapat  dukungan,  bantuan,  atau kontribusi  dari  sesama  anggota.  Menurut undang-undang,  mereka  yang  memberi dukungan  kepada  gerakan  terorisme  juga
dapat  dihukum  secara  pidana, 15 misalnya dalam  Pasal  12  Perpu1/2002  mengatur hukuman  bagi  yang  menyediakan  atau mengumpulkan  harta  kekayan untuk terorisme,  yaitu  3-15  tahun  penjara.  Pasal 12A  ayat  (1)  Perpu  1/2002  jo.  UU  5/2018 memberikan sanksi bagi yang merencanakan atau mengorganisir terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri,  yaitu hukuman 3-12 tahun penjara. Pasal 12A ayat (2) UU 5/2018 mengatur  hukuman  bagi  yang  menjadi anggota  atau  merekrut  anggota  organisasi terorisme, yaitu  2-7  tahun  penjara.  Pasal 12A  ayat  (3)    UU    5/2018    memberikan sanksi bagi  pendiri,  pemimpin,  atau pengendali organisasi  terorisme,  yaitu  3-12 tahun  penjara.  Sementara  itu,  berdasarkan Pasal  13    Perpu  1/2002  bagi  yang memberikan bantuan atau menyembunyikan informasi  tentang    teroris    akan mendapatkan hukuman  3-15  tahun  penjara. Pasal  13A  UU  5/2018  mengatur  hukuman bagi  yang  menghasut  kelompok  untuk melakukan kekerasan teroris, yaitu maksimal 5 tahun penjara.
Penanggulangan    terorisme    tidak  hanya merupakan  masalah  keamanan,  tetapi  juga merupakan  tantangan  multidimensi  yang melibatkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik. Upaya-upaya pencegahan, perlindungan,  dan  penindakan  terhadap kejahatan  terorisme  perlu  dilakukan  secara holistik  dan  terkoordinasi  untuk  mengatasi dampak-dampak  yang  merusak  ini  dan memastikan  keamanan  serta  kesejahteraan masyarakat secara luas.
Sikap Penanggulangan Kejahatan Terorisme Masyarakat Indonesia merupakan
masyarakat  yang  beraneka  ragam  etnik, tersebar  di  ratusan  ribu  pulau  di  seluruh wilayah  nusantara,  beberapa  di  antaranya
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Jurnal Sains Riset |  Volume 14 Nomor 1, April 2024 398
berbatasan    langsung  dengan  negara  lain. Dengan keragaman tersebut, seluruh elemen bangsa Indonesia bertanggung jawab  untuk menjaga  dan  meningkatkan  kewaspadaan terhadap  segala bentuk  kejahatan, termasuk tindak  pidana  terorisme,          yang          dapat mengganggu  kehidupan      berbangsa      dan bernegara. 16
Pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  di Indonesia  tidak  hanya  soal  hukum  dan penegakan  hukum,  tetapi  juga  masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang berkaitan dengan  ketahanan  bangsa.  Oleh  karena  itu, langkah-langkah pencegahan dan
pemberantasan  terorisme  bertujuan  untuk menjaga  keseimbangan  dan  melindungi kedaulatan negara serta hak asasi  manusia. 17 Penyelesaian  akar  masalah  terorisme  tidak hanya terbatas pada  penahanan, penuntutan, dan  penjara  bagi  pelakunya.  Terpenting adalah menerapkan langkah-langkah pencegahan  yang    proaktif.    Selain    itu, masalah  terorisme  harus  ditangani  dengan tindakan pencegahan yang bersifat
antisipatif,  dan  tetap  menegakkan  hukum kepada  para  pelaku  sesuai  dengan  tindak pidana yang dilakukan. 18
Penanggulangan  terorisme  di  Indonesia bertumpu  pada  tiga  prinsip  utama  yaitu melindungi  NKRI  dari  serangan  teroris, menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa, dan  menjaga  keselamatan  korban  serta infrastruktur  publik                  dari                 aksi terorisme. 19
Penanggulangan  terorisme  yang  dilakukan oleh Pemerintah diimplementasikan melalui upaya  preventif,  preemtif, represif. 1.   Upaya Preemtif Upaya  pencegahan  yang  dilakukan  sejak awal, melibatkan kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk mempengaruhi faktor-faktor yang  mendorong  terjadinya  kejahatan.  Hal
ini        bertujuan        untuk        menciptakan kesadaran  yang  kuat  serta  mendorong terbentuknya  perilaku  dan  norma  hidup yang   bebas   dari   kejahatan. 20
Upaya    preemtif    yang    dilakukan  adalah sebagai berikut:
 Menghapuskan     ekstremisme     dan radikalisme  dengan menggunakan  pemahaman  agama terhadap  kelompok  fundamentalis garis keras.
 Memberikan konsesi  politik  kepada kelompok  yang beroperasi di bawah tanah  sehingga mereka menjadi  bagian  dari  gerakan  yang sah secara konstitusional.
 Menindak  tegas  organisasi  teroris dan  terkaitnya  sebagai  organisasi yang dilarang.
 Program   sosial-ekonomi,   termasuk pengurangan kemiskinan, Pembangunan  yang                  merata, penciptaan lapangan
kerja, pengembangan ketenagakerjaan, dan pengendalian  kurikulum  pendidikan untuk  mencegah  infiltrasi  ideologi ekstrim-radikal.
 Menerapkan    hukuman    mati    bagi pelaku terorisme.
2.   Upaya Preventif
Upaya  preventif  adalah  tindak  lanjut  dari upaya preemtif yang menekankan pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan. Fokusnya  adalah  menghilangkan  peluang terjadinya  kejahatan  melalui  perencanaan, pengorganisasian,  dan  pelaksanaan  upaya pencegahan  yang  melibatkan  partisipasi aktif       masyarakat       dalam      menjaga ketertiban dan keamanan. 21 Upaya preventif yang  dilakukan  adalah  sebagai berikut:
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
 Meningkatkan      pengamanan      dan pengawasan terhadap  peredaran senjata api.  Meningkatkan     pengamanan     pada sistem keamanan infrastruktur publik, pusat  komunikasi,  fasilitas diplomatik, dan kepentingan asing.
 Meningkatkan                kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris.
 Memperketat
pengawasan
terhadap  bahan  peledak  dan  bahan kimia yang dapat digunakan untuk    membuat bom.
 Memperketat         pengawasan        di perbatasan  dan  titik  masuk  dengan memperketat pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa, dll.).
 Peningkatan    pengawasan    terhadap kartu identitas            penduduk dan administrasikependudukan yang terkait.
 Melakukan    kampanye    anti- terorisme  melalui  media  massa dengan:
1. Meningkatkan                        kesadaran masyarakat
terhadap ancaman teroris. 2. Mensosialisasikan                      bahaya terorisme dan dampak negatifnya. 3. Menggunakan   bekas   pelaku teroris yang telah bertaubat untuk
mengkampanyekan
4. anti-terorisme dan mendorong solidaritas masyarakat dalam melawan terorisme. 5. Menerbitkan    daftar    pencarian ( wanted poster ) dan mempublikasikannya. 22
Pemerintah mengeluarkan 5 (lima) instruksi untuk  aparat  maupun  masyarakat  dalam
menyikapi aksi terorisme. Instruksi tersebut disampaikan    oleh    Susilo  Bambang Yudhoyono  selaku  Menteri  Koordinator (Menko)  Politik  dan  Keamanan    (Polkam) pada  saat  itu. Instruksi tersebut adalah: 23
1. Diperlukan    peningkatan   keamanan pada  instalasi     negara,     termasuk fasilitas  publik,  dengan  sistem  yang sesuai  dan  dikelola  oleh  petugas yang profesional. Tempat- tempat          yang  memerlukan peningkatan  keamanan  antara  lain bandara,  pelabuhan,  dan  objek  vital lainnya.  Pengawasan  dan  kontrol yang  lebih  ketat  terhadap  senjata, amunisi,    dan  bahan  peledak  juga perlu            ditingkatkan            oleh pemerintah.
2. Pihak         berwenang,         termasuk kepolisian,    intelijen,   imigrasi,   bea cukai dan      pemerintah      daerah, diinstruksikan   untuk  meningkatkan Upaya pemberantasan      kejahatan terorisme.    Prioritasnya       adalah melakukan tindakan pencegahan dan penangkalan. Pemerintah memandang penting untuk memberikan perhatian khusus
kepada  wilayah  Jawa  Tengah  dan Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek), mengingat penangkapan sembilan  anggota Jemaah Islamiyah (JI)  di    kedua    wilayah    tersebut baru-baru  ini, yang    menunjukkan potensi ancaman teror.
3. Pemerintah   menginstruksikan    bea cukai,  imigrasi,  dan  intelijen  untuk meningkatkan kerjasama       dengan negara-negara tetangga dan lembaga  internasional.  Kerja  sama utama akan difokuskan pada
Singapura, Filipina, dan Malaysia.
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
4. Desk    Anti    Teror diminta    untuk mengkoordinasikan semua upaya  dalam  menangkal  terorisme dengan efektif.
5. sMasyarakat   diminta   untuk   tetap tenang dan meningkatkan  kewaspadaan,  serta melaporkan segala tanda-tanda mencurigakan atau kejanggalan yang dapat berhubungan dengan terorisme kepada     pihak kepolisian.
3.   Upaya Represif
Upaya             Represif             adalah langkah- langkah  yang  diambil  setelah  terjadinya kejahatan, termasuk penegakan  hukum  dan tindakan  hukum    yaitu    melibatkan penyelidikan,  penangkapan,  penyidikan, dan    proses    peradilan yang dijalankan oleh hakim.  Dalam  melakukan  penanggulangan tindak pidana terorisme, upaya represif yang dilakukan Pemerintah adalah: 24
1.  Pembentukan                                        Badan Penanggulangan  Tindak  Pidana  Terorisme serta    pembentukan  unit  khusus  sebagai upaya dalam memerangi kejahatan
terorisme.
2.  Penindakan        terhadap      lokasi persembunyian pelaku terorisme.
3.   Penerapan   sanksi   pidana   yang tegas terhadap pelaku terorisme yang terbukti
bersalah berdasarkan bukti yang ada. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme,  Pemerintah  didukung  oleh berbagai  lembaga  seperti  Badan  Intelijen Negara  (BIN),  Tentara  Nasional  Indonesia (TNI),      Kepolisian      Republik  Indonesia (POLRI)  dan  Badan  Nasional
Penanggulangan     Terorisme     (BNPT). 25 BIN  memegang  peran  penting  dalam penanggulangan  tindak  pidana  terorisme,
melibatkan  upaya  preemtif,  preventif,  dan represif.  Langkah  preventif  BIN  termasuk pencerahan  agama  oleh  pemuka  agama setempat  untuk  mengurangi  ekstremisme, kerjasama  dengan  tokoh  masyarakat,  dan pendirian  pusat  kajian  radikalisme.  Dalam tindakan  preventif,  BIN  menggunakan teknologi  canggih,  mengembangkan sistem deteksi  dini,  serta  membangun  database terorisme. 26
Dalam  kerangka  kerjasama  internasional, BIN bekerja sama dengan lembaga   serupa di    negara    lain,    seperti  yang  ditunjukkan dalam penandatanganan Nota  Kesepahaman antara    Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia dan Executive  Director  Anti-Money Laundering Council (AMLC)  Filipina  dalam  upaya memberantas pendanaan terorisme. Langkah represif  BIN  melibatkan  penyusupan  ke organisasi teroris, serta memberikan bantuan dalam  penangkapan  dan  identifikasi  pelaku serta  penanganan  korban  setelah  terjadinya aksi  teror.  Dengan  fokus  pada  pencegahan dan  penindakan,  BIN  menjalankan  peran krusial  dalam mengatasi ancaman terorisme dengan kerjasama domestik dan internasional,  serta  penggunaan  teknologi dan intelijen yang canggih. 27
Dalam   Undang-Undang   Nomor   34 Tahun 2004  tentang  TNI,  TNI  diberi  wewenang untuk  membantu          aspek  non-perang, termasuk penanganan terorisme  yang  dapat membahayakan keselamatan   Negara.   TNI menjalankan upaya preemtif dengan bekerjasama  dengan    tokoh    masyarakat untuk membantu dalam memerangi terorisme  serta  mengeliminir  radikalisasi ideologi yang berbasis ekstrimisme keagamaan.  Langkah  preventif  lainnya meliputi
peningkatan kesiapsiagaan menghadapi  serangan  teroris,  pengawasan terhadap  aktivitas  masyarakat  yang  dapat mengarah pada           aksi           teror,          dan
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
kampanye  anti-terorisme  melalui  media massa. 28
Upaya  represif  TNI  mencakup  serangan terhadap markas teroris untuk penangkapan, pembebasan sandera, pengamanan  VIP  dan instalasi  vital,  serta  penyediaan  pasukan khusus  anti-teroris  seperti  Detasemen  81 dari  Komando  Pasukan  Khusus  TNI  AD, Detasemen  Jala  Mengkara    dari    Korps Marinir  TNI  AL, dan Detasemen Bravo dari Korps  Pasukan  Khas  TNI  AU. 29 Lembaga kepolisian turut serta dalam penanggulangan tindak  pidana  terorisme.  Polri  melakukan langkah preventif dengan menghentikan lalu lintas  keluar-masuk  teroris,  mencegah rencana teroris  sejak dini, menangkal upaya teroris  untuk  menjadikan  wilayah  sebagai tempat  persembunyian,  serta  membekukan jalur  finansial  dan  aset  teroris.  Kepolisian berhasil  mengungkap  beberapa  kasus peledakan  bom  di  berbagai  wilayah Indonesia,  berhasil  menangkap  beberapa jaringan  pelakunya termasuk perencana dan koordinator lapangan, bukan hanya eksekutor. 30 Pihak  Kepolisian  mengambil langkah represif dalam upaya penanggulangan  tindak  pidana  terorisme dengan  mengintensifkan  pencarian  dan pengejaran teroris secara terpadu, menangani    aksi    teror    secara    terpadu dalam     krisis     manajemen,     melakukan investigasi  hingga  proses  peradilan,  serta menjalankan  operasi  intel  terpadu  dengan BIN,  Badan  Intelijen  dan  Keamanan,  dan Badan Intelijen Strategis untuk mengungkap jaringan  teroris  dan  mencegah  rencana teroris.  Selain  itu,  kerjasama  internasional dalam  bidang  kepolisian,  investigasi, intelijen,  dan  bantuan  hukum  juga dilakukan. 31
Selanjutnya BNPT. BNPT didirikan sebagai tindak  lanjut  dari  Rapat  Kerja  Komisi  I Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  dengan  Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tanggal 12 Juni 2006 dan 31 Agustus 2009. Rapat tersebut merekomendasikan  kepada  Pemerintah untuk  membentuk  badan  yang  berwenang dalam    penanggulangan    terorisme.  BNPT memiliki fungsi dalam penyusunan kebijakan,  strategi, dan program nasional di bidang  penanggulangan  terorisme,  serta melakukan monitoring, analisis, dan evaluasi terhadap  upaya  tersebut.  Selain  itu,  BNPT juga bertugas dalam koordinasi pencegahan, penindakan,  deradikalisasi,  perlindungan obyek  yang  potensial  menjadi  target serangan, dan kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme. 32 Dalam keadaan terjadi  tindak  pidana  terorisme,  BNPT berperan sebagai Pusat Pengendalian Krisis, yang  berfungsi  sebagai  fasilitas  bagi Presiden untuk menetapkan             kebijakan dan  langkah-langkah  penanganan  krisis, termasuk  pengerahan  sumber  daya  dalam penanggulangan  terorisme.  BNPT,  dalam menjalankan tugasnya, diawasi oleh Menteri Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum,    dan Keamanan. 33 Penting  untuk  dipahami bahwa     penangkapan     atau pembunuhan terhadap  tersangka  pelaku  terorisme  tidak menjamin kebebasan dari ancaman terorisme,  sehingga  penting  untuk    selalu meningkatkan  kewaspadaan dan  kerjasama guna  menciptakan stabilitas  dan  keamanan dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat, bangsa, dan negara.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
1. Terorisme  bukanlah  hal  yang  asing ditelinga pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks humaniora, akar permasalahan terorisme  dapat  meliputi  adanya sikap  eksklusivisme,  adanya  faktor
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Jurnal Sains Riset |  Volume 14 Nomor 1, April 2024 402
sosial  dan  ekonomi,  adanya  latar belakang atau sejarah yang   kelam yang  dirasa  penyelesaiannya  tidak memuaskan, faktor psikologis emosional     dan lingkungan sekitar, pengaruh  globalisasi  dan  media sosial. Dari luasnya akar permasalahan  munculnya  perilaku teroris ini, maka diperlukan pengkajian  lebih  dalam  tentang permasalahan  ini  untuk  lebih memahami dan  dapat  meminimalisir lahirnya terorisme baru.
2. Kriminalitas    terorisme    memiliki dampak yang merusak bagi individu, masyarakat,  dan          negara  secara keseluruhan,  termasuk  kerugian jiwa,  cedera  fisik,    dan    dampak psikologis yang traumatis.   Dampak ekonomi yang signifikan juga terjadi, termasuk  kerusakan  infrastruktur, kehilangan  aset,  dan  gangguan terhadap  kegiatan  ekonomi  dan perdagangan.  Dampak  sosial  dan politik  juga  tidak  kalah  besar, mencakup  ketegangan  antarbangsa, polarisasi  politik,  dan  ancaman terhadap    stabilitas    politik  dan keamanan.  Untuk  mengatasi  hal ini, penerapan  ketentuan  hukum  yang tegas    dan    adil    sangat    penting.
Undang-undang seperti Perpu 1/2002 dan  UU  5/2018 memberikan sanksi  berat,  termasuk    hukuman mati,  bagi  pelaku  terorisme  dan pendukungnya.
Penanggulangan terorisme  bukan  hanya  masalah keamanan,  tetapi  juga  multidimensi yang  melibatkan upaya pencegahan,
perlindungan,  dan  penindakan  yang terkoordinasi  secara  holistik  untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Penanggulangan       terorisme       di Indonesia  menunjukkan  bahwa  hal tersebut bukan hanya masalah hukum dan penegakan hukum semata, tetapi juga  melibatkan  aspek  sosial, budaya, dan ekonomi yang berkaitan dengan ketahanan
nasional.
Langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan  terorisme  bertujuan untuk  menjaga  keseimbangan  dan melindungi  kedaulatan  negara  serta hak asasi manusia. Penyelesaian akar masalah  terorisme  tidak  hanya terbatas  pada  penindakan  terhadap pelakunya,  tetapi  juga  pada  upaya pencegahan yang proaktif      dan antisipatif.  Pemerintah,  bersama dengan lembaga terkait dan masyarakat, melakukan Upaya
prefentif,     preventif,     dan represif dalam       penanggulangan terorisme, termasuk        pembentukan  badan khusus,  peningkatan  pengamanan, kampanye  anti-terorisme,  kerjasama internasional,    dan penegakan hukum yang  tegas.
Dengan demikian, keselamatan dan kesejahteraan  masyarakat  Indonesia  dapat terjamin  melalui  Upaya  Bersama  dalam menghadapi ancaman terorisme.

## Saran
Adapun  beberapa  saran  para  penulis  yang dapat digunakan untuk membantu permasalahan  tentang  terorisme,  sebagai berikut:
1. Diperlukan  kerjasama  aparat negara dalam  mengambil  tindakan      tegas terhadap  seseorang  atau  kelompok teroris yang secara tindakan memenuhi kriteria    teroris    dengan penegakkan hukum anti teroris.
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
2. Pemerintah perlu membuat sosialisasi Pendidikan kepada masyarakat tentang kesadaran, pemahaman  dan  toleransi  terhadap perbedaan, sehingga  dapat
meminimalisir munculnya stigma negatif   yang merusak pemikiran dan munculnya  perasaan  benci  terhadap perbedaan.
3. Masyarakat   harus    memiliki   sikap kritis dalam menerima informasi dan dalam  menggunakan  media  sosial. Mengingat banyaknya     perekrutan teroris dan    penyebaran    informasi ataupun video        yang        dapat mengundang perasaan benci terhadap  suatu  golongan,  maka sebagai  pengguna  media            sosial perlu  menghindari  sikap  menelan informasi  secara  mentah-mentah tanpa mengkritisi
informasi tersebut. Masyarakat harus menelaah terlebih dahulu suatu informasi untuk mencari  tahu  kebenarannya,  tidak hanya  dengan  melihat  satu  persepsi saja.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Firmansyah,   Hery   dan   Satria   Adi   Putra. 2022. Aspek  Hukum  Tindak  Pidana
Terorisme ,   Yogyakarta:   CV   Genta Fisa Utama.

## Jurnal
Adesta,  Fayez  Ghazi  Mutasim  dkk.  2022. Hak  Asasi  Manusia  Tersangka Tindak  Pidana    Terorisme:    Studi Perbandingan  Antara  Indonesia Dan Malaysia, Journal of Terrorism Studies , Vol.4, No.1 : 2, DOI: 10.7454/jts.v4i1.1046 , diakses pada  Rabu,  6  Maret  2024  18.05 WIB.
Armawi,  Armaidy,  dkk.  2010.  Terorisme dan  Intelijen, Jurnal  Ketahanan
Nasional,  Vol.15,  No.3 :  2-3, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/ 22656-43154-1-SM.pdf ,      diakses pada  Rabu,  6  Maret  2024  18.30 WIB.
Kusumah,   Mulyana   W.   2002.   Terorisme dalam  Perspektif  Politik  dan Hukum, Jurnal    Kriminologi Indonesia  FISIP  UI , Vol.2, No.3 ,              :                22, https://media.neliti.com/media/publ ic ations/4223-ID-terorisme-dalam- pers  pektif-politik-dan-hukum.pdf , diakses  pada  Rabu  6  Maret  2024 21.00 WIB.
Wicaksono,        Bondan,        dkk.        2021. Penanggulangan            Tindak Pidana  Korupsi                  Dalam Pengelolaan Keuangan  Dana Desa. Journal  of  Lex  Generalis    (JLS), Vol.2,    No.2 :546, https://pasca- umi.ac.id/index.php/jlg/ article/download/348/400/1471 , diakses    pada  Selasa,  12  Maret 2024 23.23 WIB.
Widajatun,   Vincentia   Wahju,   dkk.   2019. Dampak        Kejadian        Aksi Teroris  2000-2016  Di  Indonesia, MANNERS:  Management      and Entrepreneurship Journal,      Vol.2,
No.1 : 62-68, https://jurnal.unnur.ac.id/index.php /m
anners/article/download/268/255 ,
diakses    pada    Rabu,    6    Maret 2024 22.04 WIB. Sukoco, Agung.      2021.     dkk,     Media, Globalisasi Dan Ancaman Terorisme, Journal    of    Terrorism Studies , Vol.3, No.2 : 2-3, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/view co ntent.cgi?article=1047&context=jts
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Jurnal Sains Riset |  Volume 14 Nomor 1, April 2024 404
,  diakses    pada    10    Maret    2024
14.40 WIB.
Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang      Nomor      1 Tahun 2002  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme. Indonesia. Undang-Undang       Republik Indonesia Nomor      5      Tahun      2018 tentang Perubahan                      Atas  Undang- Undang   Nomor   15   Tahun 2003  tentang
Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme. Artikel Online Basmatulhana, Hanindita. 20222. Pengertian Ilmu  Humaniora dan            Ruang  Lingkupnya , https://www.detik.com/edu/detik pedia/d-6249504/pengertian- ilmu-humanio ra-dan-ruang- lingkupnya ,  diakses pada Rabu, 6 Maret 2024 19.44 WIB. Lintang,  Indira.  2023. 9  Kasus  Terorisme Terbesar        di        Indonesia sejak 2000-2021 , https://www.inilah.com/terorism e-ter besar-di-indonesia , diakses       pada Rabu,  6 Maret 2024 22.22 WIB. Rosari, Nimas      Ayu.      2023. 15 Contoh Ketimpangan Sosial         Beserta
Pengertian  dan Penyebabnya . https://www.detik.com/edu/detik pedia /d-6987213/15-contoh-ketimpangan-s  osial- beserta-pengertian-dan-penyeba bnya ,  diakses  pada  Minggu, 10
Maret 2024 13.50 WIB.
Saniyyah.  2023. Pengertian  Radikalisme dan Cirinya,  Apa               Saja? . https://news.detik.com/berita/d- 6959592/pengertian- radikalisme-dan-cirinya-apa-
saja ,  diakses  pada  Minggu,  10 Maret 2024 14.07 WIB. Sarira, Iron.          2019. Toleransi Dalam Perspektif   Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme terhadap Kajian Penyelesaian                Konflik . https://business- law.binus.ac.id/2019/04/04/toler ansi-dalam-perspektif-inkl usivisme-pluralisme-dan- multikultura
lisme-terhadap- kajian-penyelesaian-k onflik/ , diakses      pada      Minggu,      10 Maret 2024 13.42 WIB. Tim  Hukumonline.  2023. Jerat  Hukum dan Contoh  Terorisme        di Indonesia . https://www.hukumonline.com/ berita/ a/contoh-terorisme-di- indonesia-lt650 3c9f20d050?page=3# ,   diakses   pada Senin, 11 Maret 2024 16.16 WIB. Tim      Hukumonline.      2023. Terorisme:
Pengertian,   Faktor   Penyebab
dan Jenis-Jenisnya , https://www.hukumonline.com/ berita/ a/terorisme-adalah- lt6183b09848f15/
?page=al ,  diakses  pada  Rabu 6  Maret 2024
21.17 WIB.