## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )

## Pemeriksaan Keuangan Negara pada Masa Pandemi COVID-19
Glory Augusta E.M. Sianipar 1 ; Lilis Ardini 2
1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, email: gloryaugusta@gmail.com 2) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, email: lilisardini@stiesia.ac.id
ARTICLES

## INFORMATION

## ABSTRACT

## JURNAL SEKURITAS
( Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Vol.4 , No.1 , September 2020 Halaman  : 34 – 42
© LPPM & Prodi Manajemen UNVERSITAS   PAMULANG
ISSN ( online )  : 2581-2777 ISSN ( print )     : 2581-2696
Keyword : Audit; Keuangan Negara; Covid-19; Kebijakan Keuangan
JEL. classification : C33, G21, G24, N15, N25
Contact Author :

## PRODI MANAJEMEN UNPAM
JL.Surya Kencana No.1 Pamulang Tangerang Selatan – Banten Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491 Email : sekuritas@unpam.ac.id
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana strategi  dan  kebijakan  pemeriksaan  yang  akan  dilakukan  BPK RI menghadapi banyaknya relaksasi kebijakan dalam keuangan akibat  Pandemi  COVID-19.  Berbagai  macam  regulasi  telah diterbitkan  pemerintah  akibatnya  timbul  risiko-risiko  rendahnya pengawasan,  buruknya  akuntabilitas  dan  penyalahgunaan wewenang  yang  mengarah  ke  tindak  korupsi.  Penelitian  ini berdasarkan  studi  literatur.  Metode  pengumpulan  data  dengan dokumentasi. Dari pembahasan menunjukkan sejumlah strategi dan  kebijakan  yang  telah  dipersiapkan  BPK  RI  secara comprehensive dengan penilaian berbasis risiko.
This study aimed to determine how the auditing strategy and  policy  that  will  be  carried  out  by  BPK  RI  facing  many relaxation  policies  in  finance  due  to  the  COVID-19  Pandemic. Many regulations have been issued by the government caused risks such as of low supervision, poor accountability and abuse of  authority  that  leads  to  acts  of  corruption.  Data  collection method  is  documentation.  The  discussion  shows  a  number  of strategies  and  policies  that  have  been  prepared  by  BPK  RI comprehensively with risk-based assessment.

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )

## A. PENDAHULUAN
Wabah  virus  Covid  19  (SARS  CoV-2)  adalah  jenis  virus  baru  yang  menginfeksi seluruh  negara  di  dunia.  Gejala  umum  yang  dialami  orang  terinfeksi  virus  ini  yaitu demam,  pilek,  batuk  kering,  sesak,  dan  kesulitan  bernapas.  Virus  ini  berasal  dari  kota Wuhan, Cina yang diperkirakan ditularkan melalui hewan ke manusia, virusnya menyebar dengan  cepat  hingga  mencapai  Indonesia.  Status  darurat  bencana  pandemi  virus ditetapkan  mulai  tanggal  29  Februari  2020  hingga  29  Mei  2020  oleh  Pemerintah Indonesia. Virus ini telah menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia diketahui bahwa 28  Juni  2020  warga  negara  Indoneisa  yang  positif  Covid-19  berjumlah  54.010  dengan angka pasien yang meninggal dunia sebanyak 2.754 orang dan angka total kesembuhan mencapai 22.936. WHO dan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu menghentikan semua kegiatan di luar rumah seperti bekerja dan sekolah (Fajrian, 2020).
Dalam upaya menghadapi penyebaran virus di Indonesia pemerintah mengeluarkan berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Pakpahan  (2020)  menyatakan  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  jangka  pendek  dan  jangka  panjang  bagi  UMKM.  Bantuan keuangan jangka pendek yang diberikan pemerintah berupa bantuan tunai langsung atau pinjaman  lunak  dan  penggunaan  teknologi  digital  dapat  digunakan  sebagai  strategi jangka panjang. Selain itu, Hanoatubun (2020) menyatakan dalam upaya mengembangkan  perekonomian  pemerintah  Indonesia  menurunkan  Bank  Indonesia 7- day Reverse Repo Rate (BI7DRR) menjadi 4,75%, suku bunga Lending Facility menjadi 5,50% dan  suku  bunga Deposit  Facility menjadi  4,40%  sebagai  upaya  untuk  menjaga pertumbuhan ekonomi domestik dan permulihan ekonomi global di masa pandemi Covid- 19.
Pemerintah  juga  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  dalam  rangka  mempercepat penggunaan  untuk  mengelola  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengantisipasi dan mengelola efek  Covid-19  serta  pertanggungjawabannya.  Presiden  memberikan  instruksi  kepada pemerintah  daerah  yang  mengambil  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) untuk memperhatikan dampak ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan itu dan memberikan  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  yang  terkena  dampak.  Presiden menetapkan  Perppu  Nomor  1  tahun  2020  yang  mengatur  tentang  kebijakan  keuangan dan  stabilitas  sistem  keuangan  negara  dan  daerah  (Pemerintah  Republik  Indonesia, 2019).
Tidak  ada  pemerintah  pusat  maupun  daerah  yang  siap  menghadapi  peristiwa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sejumlah relaksasi kebijakan dalam  penanganan  Covid-19  dari  penganggaran,  pengadaan  barang  dan  jasa, penyaluran  dan  penggunaan  DBH,  DAU,  dan  Dana  Insentif  Daerah  serta  penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam  Rangka  Pencegahan  dan/atau  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (Dan  et al.,  2020).  Menurut  Sujai  (2012)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  percepatan realisasi  anggaran  dapat  dilakukan  dengan  menyederhanakan  mekanisme  pengadaan (procurement) dan mekanisme administrasi anggaran agar prosedurnya lebih mudah dan prosesnya lebih cepat.
Banyaknya kebijakan relaksasi dalam penganggaran, realisasi dan pertanggungjawaban  pada  Pemerintah  Daerah  menimbulkan  kekhawatiran  terkait akuntabilitas pemerintah daerah. Seperti dana bantuan sosial dapat membuka celah bagi seseorang  atau  beberapa  kelompok  untuk  melakukan  tindakan  korupsi,  karena  dalam situasi  bencana  mengakibatkan  pengawasan  dan  transparansi  menjadi  lemah  terhadap distribusi  dana  ini.  Tindakan  korupsi  yang  biasa  dilakukan  seperti  mengurangi  alokasi dana yang disalurkan, atau tidak menyalurkan dana sama sekali, atau bisa juga dengan menyalurkan dana ke penerima fiktif.
Vol.3, No.1, September 2019

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Untuk  mendukung  keberhasilan  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  sektor  publik, pengelolaan  dikelola  secara  tertib,  efisien,  efektif,  ekonomis,  transparan  dan bertanggungjawab  serta  mematuhi  hukum  dan  peraturan  dengan  tetap  memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan (Bastian, 2010).

## B. KAJIAN LITERATUR

## 1. Agency Problem
Kepentingan  yang  tidak  selaras  diantara  prinsipal  dan  agen  menyebabkan  munculnya agency  theory .  Menurut  Jensen  dan  Meckling  (1976)  setiap  individu  memiliki  kepentingan sendiri dan termotivasi untuk mencapainya sehingga menimbulkan konflik diantara prinsipal dan  agen. Agency  problem dapat  terjadi  di  sektor  privat  dan  publik.  Pada  sektor  privat, agency  problem terjadi  antara  manajemen  dengan  pemegang  saham  sedangkan  pada sektor  publik agency  problem terjadi  antara  politisi  dengan  rakyat  (Zimmerman,  1977). Transparansi penggunan anggaran negara dibutuhkan oleh rakyat untuk memastikan bahwa kesejahteraan  telah  terpenuhi  sedangkan  politisi  memiliki  kepentingan  dipilih  kembali sehingga  dapat  memanfaatkan  anggaran  negara  untuk  kepentingan  kelompok/individunya. Untuk itu, laporan keuangan perlu diaudit oleh pihak independen untuk mengurangi asimetri informasi anatara politisi dan rakyat (Setyaningrum, 2012).

## 2. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah
Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004  menjelaskan  bahwa  pemeriksaan  merupakan proses  mengidentifikasi  masalah,  menganalisis  dan  mengevaluasi  berdasarkan  standar pemeriksaan  yang  dilakukan  secara  independen,  objektif  dan  profesional  untuk  menilai kebenaran,  kecermatan,  kredibilitas  dan  keandalan  infomasi  terkait  pengelolaan  dan tanggung jawab keuangan negara (Indonesia, 2004).
Pemeriksaan  Keuangan  Negara  meliputi  pengelolaan  dan  tanggungjawab  keuangan negara  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Peraturan  tersebut merupakan  dasar  Badan  Pemeriksa  Keuangan  untuk  melaksanakan  3  (tiga)  jenis pemeriksaan  yaitu:  pemeriksaan  keuangan,  pemeriksaan kinerja  dan  pemeriksaan  dengan tujuan tertentu (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2008). Hasil pemeriksaan BPK selain memberikan opini juga memberikan catatan hasil temuan pemeriksaan. Temuan pemeriksaan  menjelaskan  kelemahan  dalam  sistem  pengendalian  internal  dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, hasil audit memberikan informasi mengenai adanya potensi kerugian negara yang diakibatkan penyalahgunaan dan inefisiensi penggunaan APBN/APBD. Hasil audit BPK tersebut dapat ditindaklanjuti menjadi audit investigasi dan kasus korupsi serta kasus pidana.
Laporan  Keuangan  Pemerintah merupakan pertanggungjawaban  pemerintah  pusat  dan daerah  atas  pelaksanaan  anggaran  belanja  negara  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.  Berdasarkan  PP  No.8  tahun  2006  tentang  pelaporan keuangan  dan kinerja  instansi    pemerintah,  pemerintah  harus  menyusun  laporan  keuangan  yang  meliputi laporan  realisasi  anggaran,  neraca,  laporan  arus  kas,  catatan  atas  laporan  keuangan (Indonesia, 2006).
Tujuan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah diaudit yaitu untuk memastikan bahwa  LK  telah  disusun  secara  wajar  dan  telah  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintahan.

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )

## 3. Kebijakan Pemerintah terkait Keuangan dalam Masa Pandemi COVID-19
Sejumlah Regulasi yang dikeluarkan terkait Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah dalam masa pandemi COVID-19 diantaranya:
1. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Ekonomi (Pemerintah Republik Indonesia, 2019);
2. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab VIII  Pengadaan  Khusus mengatur pengadaan dalam keadaan  darurat (Presiden et  al., 2020);
3. Inpres Nomor 4 Th. 2020 Tgl 20 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Presiden et al., 2020);
4. Permenkeu  Nomor  19/PMK.07/2020  tanggal  16  Maret  2020  tentang  Penyaluran  dan Penggunaan  DBH,  DAU,  dan  Dana  Insentif  Daerah  TA  2020  Dalam  Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Kementerian Keuangan RI, 2020);
5. Keputusan  Menkeu  Nomor  6/KM.7/2020  tanggal  14  Maret  2020  tentang  Penyaluran Dana  Alokasi  Khusus  Fisik  Bidang  Kesehatan  dan  Dana  Bantuan  Operasional Kesehatan  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan/atau  Penanganan  Corona  Virus  Disease 2019 (Kementerian Keuangan RI, 2020);
6. Keputusan  Bersama  Mendagri  dan  Menkeu  Nomor  119/2813/SJ  dan  Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun  2020 Dalam Rangka Penanganan  Covid-19  serta  Pengamanan  Daya  Beli  Masyarakat  dan  Perekonomian Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi  Anggaran  untuk  kegiatan  tertentu,  Perubahan  Alokasi  dan  Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kementerian Dalam Negeri RI, 2020);
8. Keputusan  Menkes  HK.01.07/MENKES/238/2020  tgl  6  Apr  2020  tentang  Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging  Tertentu Bagi  Rumah  Sakit  Yang  Menyelenggarakan  Pelayanan  Covid-19  (Kementerian Kesehatan RI, 2020);
9. SE  Menkes  Nomor  HK.02.01/MEN  KES/295/2020tgl  24  Apr  2020  tentang  Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi  Rumah Sakit  yang  Menyelenggarakan  Pelayanan  Covid-19  ( SE  No.  HK.02.01-MENKES-295- 2020 Tentang Klaim Penggantian Biaya Perawatan.Pdf , n.d.);
10. SE  KPK  No.11  Tahun  2020  tentang  Penggunaan  Data  Terpadu  Kesehatan  Sosial (DTKS) dan Non DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial Ke Masyarakat ( SE-11-2020- Tentang-Penggunaan-Kesejahteraan-Sosial-DTKS-Dan-Data-Non-DTKS-Dalam- Pemberian-Bantuan-Sosial-Ke-Masyarakat.Pdf , n.d.).

## 4. Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan oleh BPK
Dalam masa darurat Covid-19 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengambil sejumlah langkah sebagai respons atas kebijakan pencegahan penyebaran wabah virus Corona atau Covid-19. BPK memastikan proses audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tetap berjalan meskipun masih ada pandemi Covid-19.  Untuk  tetap  menjaga  kualitas  pemeriksaan  laporan  keuangan  tahun  anggaran 2019  sesuai  dengan  Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  (SPKN),  BPK  melakukan pemeriksaan dengan Panduan Pemeriksaan Keuangan pada Masa Darurat Covid-19.
Untuk  menghadapi  LK  tahun  anggaran  2020  BPK  melakukan  pemeriksaan  secara menyeluruh  ( comprehensive )  melalui  tiga  jenis  pemeriksaan  yaitu  keuangan,  kinerja  dan

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
dengan  tujuan  tertentu  sesuai  Undang-undang  No.15  tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Melalui tiga jenis pemeriksan tersebut BPK  melakukan  pemeriksaan keuangan  negara  yang memberikan  nilai  tambah,  pada saat atau pasca penanganan pandemi.
1. Pemeriksaan Keuangan
BPK memberikan perhatian pada pergeseran anggaran APBN dan APBD tahun 2020 yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19.
2. Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap program/kegiatan penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah, bertujuan untuk menilai efektivitas program.
3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu  (PDTT)  berfokus  pada  kepatuhan  dan pengendalian  internal  dalam  penggunaan keuangan  negara  untuk  menangani  Covid- 19, termasuk pemeriksaan investigasi.

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  literatur  terkait pemeriksaan  keuangan  negara  terkait  masalah-masalah  keuangan  efek  dari  pandemi Covid-19  dan  kebijakan-kebijakan  yang  diterbitkan  pemerintah  untuk  relaksasi.  Dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan  studi  literatur  dimana  peneliti  mengambil  berbagai sumber  referensi  yang mendukung  penelitian  ini. Teknik  pengambilan  data  penelitian  ini akan dilakukan dalam dua langkah. Langkah pertama yaitu melakukan studi literatur pada buku,  jurnal,  peraturan  dan  webinar  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  dan kebijakan  keuangan  negara  di  masa  pandemi  Covid-19.  Langkah  kedua  yaitu  dilakukan analisis  atas  data  sekunder  yang  diperoleh.  Terhadap  data-data  tersebut  akan dikompilasi,  dianalisis  dan  disimpulkan  sehingga  diperoleh  kesimpulan  mengenai  studi literatur.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK  merupakan  pemeriksaan  berbasis  risiko secara  menyeluruh  ( comprehensive )  melalui  tiga  jenis  pemeriksaan  yaitu  keuangan, kinerja dan dengan tujuan tertentu terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam penanganan pademi Covid-19. Ruang lingkup pemeriksaan BPK meliputi refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 serta tambahan belanja negara/daerah serta skema program permulihan ekonomi nasional (PEN).

## Table 1. Cakupan Pemeriksaan
No. Cakupan Pemeriksaan Nilai 1 APBN Refocusing Rp 190 Triliun 2 APBN Realokasi Rp 54,6 Triliun 3 APBD Penanganan COVID-19 Rp 67,21 Triliun 4 Tambahan Belanja dan PEN Rp 695,2 Triliun 5 Pelebaran Defisit 6,34% dari PDB Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (2020)

## Strategi Pemeriksaan BPK RI
Strategi pemeriksaan BPK dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam penanganan pademi Covid-19 sebagai berikut:
1. Renstra BPK
Strategi  pemeriksaan  BPK  ditetapkan  dalam  kebijakan  pemeriksaan  yang tertuang dalam rencana strategis BPK.

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
2. Prioritas
BPK  akan  melaksanakan  pemeriksaan  terhadap  program  prioritas  pemerintah dalam penanganan Covid-19.
3. Sumber Daya
Menggunakan  sumber  daya  yang  dimiliki  antara  lain  SDM,  keuangan,  sarpras, serta  standar/sistem/pedoman  pemeriksaan  yang  sudah  dikembangkan  dan ditetapkan
4. Pedoman
BPK juga menetapkan pedoman pelaksanaan pemeriksaan dalam situasi Covid- 19 atau keadaan bencana (ISSAI 5500)
5. Teknologi Informasi Pelaksanaan  pemeriksaan  BPK  dilakukan  dengan  optimalisasi  pemanfaatan teknologi  informasi  seperti Teknik Audit  Berbantuan  Komputer  (TABK), Big  Data Analytic .

## Prosedur Pemeriksaan pada Masa Darurat COVID-19
Pemeriksaan yang dilakukan BPK tetap mematuhi standar yang telah dipersyaratkan Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  (SPKN),    Standar  Profesional Akuntan  Publik (SPAP),  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP),  Panduan  Manajemen  Pemeriksaan (PMP) dan Juknis pemeriksaan keuangan berlaku.
Panduan  Pemeriksaan  termasuk  prosedur  alternatif  dalam  masa  darurat  bencana disusun untuk  melengkapi  Petunjuk  Pelaksanaan (Juklak)  dan  Petunjuk Teknis (Juknis) pemeriksaan  yang  ada  di  BPK.  Panduan  Pemeriksaan  LKPD  merupakan pengembangan atas kebijakan umum pemeriksaan LKPD dengan mengadopsi sumber- sumber  literatur  yang  relevan  dengan  kondisi  pemeriksaan  Laporan  Keuangan Pemerintah  (Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia,  2020).  Dalam  keadaan luar  biasa  masa  pandemi  Covid-19  pelaksanaan  pemeriksaan  tetap  berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan melaksanakan prosedur  alternatif dengan  mengoptimalisasi  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk menghindari terjadinya kontak fisik.

## Ruang Lingkup Audit dalam Kondisi Darurat
Berdasarkan  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah dalam masa relaksasi kebijakan euangan akibat Pandemi Covid-19. BPK melakukan mapping lingkup keuangan negara yang memiliki risiko karena adanya regulasi-regulasi  baru  yang  diterapkan  dalam  kondisi  darurat.  Mapping  yang  dilakukan BPK bertujuan untuk mempermudah penentuan objek audit dengan penilaian risiko.

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Gambar 1. Audit Mapping
Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (2020 )

## E. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  didapatkan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  adanya  kebijakan- kebijakan  terkait  keuangan  negara  dalam  masa  pandemi  COVID-19  menimbulkan kekhawatiran  terkait  akuntabilitas  pemerintah  daerah.  Risiko-risiko  dapat  menyebabkan terjadinya tindakan korupsi, karena dalam situasi bencana mengakibatkan pengawasan dan transparansi  menjadi  lemah.  Untuk  itu,  BPK melakukan mitigasi  risiko dalam  pengelolaaan keuangan  negara  dalam  penanganan  COVID-19.  Dengan  melakukan  mitigasi  risiko  dan menentukan  objek  audit  yang  tepat  BPK  dapat  menyelenggarakan  pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tepat sasaran.
Keuangan Negara APBN APBD Dana BI Dana LPS Dana BUMN Dana Masyarakat Refocusing & Realokasi Modal Awal Penghematan Belanja Kontribusi Kepesertaan Realokasi Cadangan Premi Penjaminan Penghematan TKDD Hasil Investasi Cadangan Penjaminan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Prinsip Syariah Pinjaman Likuiditas Khusus Pembelian SUN/SBSN Repo SBN LPS Repo SUN/SBSN Korporasi/ Swasta Kemdagri Inspektorat Daerah Pelaporan dan Pertanggungjawaban LKPP/LKKL/LK BUN Laporan Interim Laporan Manajemen LPKD Laporan Interim Laporan Manajemen LKT BI Laporan Interim Laporan Manajemen LK LPS Laporan Interim Laporan Manajemen LK BUMN Laporan Interim Laporan Manajemen LPJ Dana Masyarakat Laporan Interim Laporan Manajemen CSR Kerangka Regulasi dalam Kondisi Darurat Sektor Keuangan Keuangan
BUMN Masyarakat Sumber Anggaran TKDD Refocusing & Realokasi Anggaran Tahunan BI Anggaran BUMN Hibah Dalam Negeri Hibah Luar Negeri
Donasi
Refocusing & Realokasi Kesehatan
JPS Ekonomi & Keuangan (PEN) PBJ Masa Darurat
Penanganan Bencana Refocusing & Realokasi
Kesehatan JPS Ekonomi & Keuangan (PEN) Penanganan Bencana Pemangku Kebijakan (Kemenko, Kementerian Keuangan, K/L, KSSK, BI, OJK, LPS) Pelaksana Kebijakan Penerima Manfaat Perencanaan Penganggaran Implementasi Pembelian Barang
Santunan Hibah dari Donatur ke Penerima Monev dan Pengawasan BPKP Insepektorat Jenderal K/L Departemen Audit Internal Audit Internal Audit Internal BNPB Refocusing & Realokasi Kesehatan JPS Ekonomi & Keuangan (PEN) PBJ Masa Darurat Penanganan Bencana Refocusing & Realokasi Kesehatan JPS Ekonomi & Keuangan (PEN) Penanganan Bencana Penjaminan Simpanan Kelompok Nasabah

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2008). Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan . 100 .
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Webinar: Pertanggungjawaban dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Masa Relaksasi Kebijakan Keuangan akibat Pandemi Covid-19 . Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Webinar: Strategi Audit Dana Bencana dan Peran Auditor Pemerintah . Jakarta.
Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (Public Sector Accounting An Introduction). Erlangga. Jakarta.
CNN. Diakses pada Juli, 12, 2020, dari
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200628162812-20-518359/jumlah-pasien- sembuh-corona-ri-catat-rekor-tertinggi-hari-ini
Dan, P., Dana, P., Hasil, B., Umum, D. A., Dana, D. A. N., Daerah, I., Anggaran, T., & Rangka, D. (2020). www.jdih.kemenkeu.go.id .
Faradiba,  H.,  dkk.  (2020).  The  Ideal  Financial  Audit  Models  for  Private  Sector  Assistance against COVID- 19 Pandemic . International Journal of Research and Review, 7(4).
Hanoatubun,  S.  (2020).  Dampak  COVID-19 Terhadap  Perekonomian  Indonesia. Journal  of Education, Psychology and Counseling , 2(1).
Hakim, L., Sunardi, N. (2017). Determinant of leverage and it's implication on company value of  real  estate  and  property  sector  listing  in  IDX  period  of  2011-2015.  Man  in  India, 97(24), pp. 131-148
Indonesia  (2020).  Instruksi  Presiden  No.4  Tahun  2020  Tentang  Refocussing  Kegiatan, Realokasi  Anggaran,  serta  PBJ  dalam  rangka  Percepatan  Penanganan  Covid-19. Inpres No. 4 Tahun 2020.
Indonesia  (2008).  Keputusan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan. KBPK No. 4/K/I-XIII.2/5/2008.
Indonesia  (2020).  Keputusan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  Tentang Petunjuk  Teknis  Pemeriksaan  Keuangan  Pada  Masa  Darurat.  KBPK  No.  4/K/I- XIII.2/5/2020.
Indonesia  (2020).  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020  Tentang  Petunjuk  Teknis  Klaim  Penggantian  Biaya Perawatan  Pasien  Penyakit  Infeksi  Emerging  Tertentu  Bagi  Rumah  Sakit  yang Menyelenggarakan  Pelayanan  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID  19).  Kep.  Menkes No.HK.01.07/MENKES/238/2020.
Indonesia  (2020).  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  6/KM.7/2020 Tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional  Kesehatan  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan/atau  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Kep. Menkeu No. 6/KM.7/2020.

## SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Indonesia  (2020).  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.1  Tahun  2020 Tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu No. 1 Tahun 2020. LN No.87 Tahun 2020, TLN No. 6485.
Indonesia (2006). Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres No. 8 Tahun 2006.
Indonesia (2018).  Peraturan Presiden No.11 Tahun 2018 Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No. 11 Tahun 2018. LN No. 33 Tahun 2018.
Indonesia  (2004).  Undang-Undang  No.15  Tahun  2004  Tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara.  UU  No.  15  Tahun  2004.  LN  No.  66  Tahun 2004, TLN No. 4400.
Indonesia  (2020).  Surat  Edaran  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat. SE No. 11 Tahun 2020.
Indonesia  (2020).  Surat  Edaran  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.02.01/MENKES/295/2020 Tentang  Klaim  Penggantian  Biaya  Perawatan  Pasien  Penyakit  Infeksi  Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019). SE No. HK.02.01/MENKES/295/2020.
Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3 , hlm. 305-60.
Kadim, A.,  Sunardi,  N.,  &  Husain,  T.  (2020).  The  modeling  firm's  value  based  on  financial ratios, intellectual capital and dividend policy. Accounting , 6 (5), 859-870.
Sunardi, N. (2019, January). Relevansi Struktur Kepemilikan Tentang Profitabilitas Dan Nilai Perusahaan  (Studi  pada  Industri  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia Periode 2010-2017). In Proceedings (Vol. 1, No. 1).
Sunardi, N., Hamid, A. A., Lativa, A. K., & Tulus, N. (2018). Determinant Of Cost Efficiency And  It's  Implications  For  Companies  Performance  Incorporated  In  The  Lq.  45  Index Listing  In  Idx  For The  Period  of  2011-2016. International  Journal  of Applied  Business and Economic Research , 16 (1).
Sunardi,  N.,  &  Permana,  R.  D. I. (2019).  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Harga  Saham Dan  Dampaknya  Pada  Nilai  Perusahaan  (Studi  Kasus  pada  Perusahaan  Sub  Sektor Pertambangan  Minyak  dan  Gas  Bumi  yang Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia Tahun 2013-2017). JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma) , 2 (2).
Setyaningrum, Dyah. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPK- RI. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
Sujai,  M.  (2012).  Evaluasi  Percepatan  Penyerapan Anggaran  Kementerian  dan  Lembaga. Jurnal Ilmu Administrasi, 9(1).
Zimmerman,  Jerold  L.  (1977). The  Municipal  Accounting  Maze:  An  Analysis  of  Political Incentives . Journal of Accounting Research , 15(107-144).