## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 363-379 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA GENTUNGAN KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA
DISTRIBUTION OF INHERITANCE BEFORE HEIR DIED IN ISLAMIC LAW VIEW (CASE STUDY IN GENTUNGAN VILLAGE, BAJENG BARAT DISTRICT, GOWA REGENCY)
Hendra Wijaya Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: abumuslimhwj@gmail.com
Sa’adal Jannah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: saadaljannah@stiba.ac.id

## Farida Aprianti
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: farida_aprianti@stiba.ac.id

## Hasmira
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: hasmirahasyim@gmail.com Keywords : ABSTRACT Heir, Inheritance, Islamic Law This study examines the distribution on inheritance before the heir dies in the Gantungan community. The perpose of this research is to find out; implementation of the distribution on inheritance before the heir dies, as well as the distribution of inheritance before the heir dies in a review of Islamic law. This research uses qualitative research throught normative theological approach and inductive approach. The results show that the implications  of  the  distribution  of  inheritance  process  by  giving inheritance to the heirs before the oewner of the property dies, but some of them divide the inheritance after the heir dies. People in general do not understand the timing of the distribution of inheritance, the type of inherited  property  and  the  process  of  dividing  the  inheritance.  As  for when viewed from Islamic law, then this a grant because in Islamic law inheritance occurs because of the principle of death. Kata kunci : ABSTRAK Ahli Waris, Harta Warisan, Hukum Islam Penelitian ini menelaah pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia  pada  masyarakat  Gentungan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui;  Implementasi  pembagian  harta  warisan  sebelum  pewaris meninggal  dunia,  serta  pembagian  harta  warisan  sebelum  pewaris meninggal  dunia  dalam  tinjauan  hukum  Islam.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  melalui  pendekatan  teologi normatif dan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi  pembagian  harta  warisan  pada  masyarakat  Gentungan  pada umumnya melakukan proses pewarisan dengan cara memberikan harta

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 363-379 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
warisan kepada ahli waris sebelum pemilik harta meninggal dunia, tapi beberapa  di  antaranya  membagi  harta  warisan  setelah  pewaris meninggal.  Masyarakat  pada  umunya  belum  memahami  waktu pembagian  harta  warisan,  jenis  harta  yang  diwariskan  dan  proses pembagian harta warisan. Adapun jika ditinjau dari hukum Islam, maka ini merupakan pemberian hibah karena dalam  hukum  Islam kewarisan terjadi karena adanya asas kematian.
Diterima :  2  September  2021; Direvisi :  21  September  2021; Disetujui :  7  Oktober  2021; Tersedia online : 3 Desember 2021
How  to  cite: Hendra  Wijaya,  Sa’adal  Jannah,  Farida  Aprianti,  Hasmira,  “Pembagian  Harta  Warisan Sebelum  Pewaris  Meninggal  Dunia  dalam  Tinjauan  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  di  Desa  Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 2, No. 3 (2021): 363-379. doi: 10.36701/bustanul.v2i3.403.

## PENDAHULUAN
Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt. yang telah dikodratkan sebagai khalifah di atas muka bumi, di mana Allah swt. telah menyatakan di depan para malaikat tentang ide penciptaan manusia. Malaikat pun menanggapi dengan kekhawatiran bahwa manusia hanya akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah di atas muka bumi. Namun, Allah swt.  tentunya  telah  menetapkan  seperangkat  sistem  pengaturan  untuk  mengatur kehidupan manusia di atas muka bumi. Hal tersebut tidak lain untuk mengantisipasi dan memperkecil  kemungkinan  terjadinya  ihwal  apa  yang  dirisaukan  oleh  para  malaikat. Semua aturan itu sejatinya bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Adapun aturan Allah swt. tentang tingkah laku manusia secara sederhana disebut syari’ah atau hukum syara’ yang saat ini disebut dengan hukum Islam.
Hukum  Islam  merupakan  hukum  Allah  swt.  dan  sebagai  hukum  Allah  swt.,  ia menuntut  kepatuhan  dari  umat  Islam  untuk  melaksanakannya  sebagai  kelanjutan  dari keimanannya  kepada  Allah  swt.  Hukum Islam  sendiri meliputi  seluruh  segi  kehidupan manusia  di  dunia  dan  akhirat  kelak.  Di  antara  hukum  tersebut  ada  yang  mengandung sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Sebahagian yang lain justru tidak mengandung sanksi, yang ada hanya tuntutan untuk patuh.
Dari  segi  kehidupan  manusia  yang  diatur  oleh  Allah  swt.  dapat  dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah swt. Aturan tentang hal ini disebut ḥukm ‘ibādāt . Tujuannya untuk menjaga hubungan atau tali antara Allah swt. dengan hamba-Nya yang disebut juga ḥamblu min Allāh . Kedua,  berkaitan  dengan  hubungan  antar  manusia  dan  alam  sekitarnya.  Aturan tentang hal ini disebut ḥukm al-mu’āmalāt . Tujuannya menjaga hubungan antara manusia dan  alamnya  atau  yang  disebut ḥablun  min  al  nās 1 . Kedua  hubungan  itu  harus  tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan kemarahan Allah swt. yang dinyatakan dalam Qs. Ali Imran/3:112,
1 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 3.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 363-379 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
َنِم ٍبَضَغِب اوُءَبََو ِساَّنلا َنِم ٍلْبَحَو َِّللَّا َنِم ٍلْبَِبِ  َّلَِّإ اوُفِقُث اَم َنْيَأ ُةَّلِ ذلا ُمِهْيَلَع ْتَبِرُض
ُمِهْيَلَع ْتَبِرُضَو َِّللَّا
ُةَنَكْسَمْلا ۚ َكِلََٰذ ْمَُّنََِّبِ اوُناَك َنوُرُفْكَي ِتَيَِبِ َِّللَّا ٍ قَح ِْيَْغِب َءاَيِبْنَْلْا َنوُلُ تْقَ يَو ۚ ََٰذ َكِل اَِبِ اْوَصَع اوُناَكَو َنوُدَتْعَ ي
Terjemahnya:
Mereka  diliputi  kehinaan  di  mana  saja  mereka  berada,  kecuali  jika  mereka (berpegang)  pada  tali  (agama)  Allah  swt.  dan  tali  (perjanjian)  dengan  manusia. Mereka mendapat murka dari Allah swt. dan (selalu) diliputi kesengsaraan. Yang demikian  itu  karena  mereka  mengingkari  ayat-ayat  Allah  swt.  dan  membunuh para  nabi,  tanpa  hak  (alasan)  yang  benar.  Yang  demikian  itu  karena  mereka durhaka dan melampaui batas 2 .
Di antara aturan yang mengatur hubungan antara manusia yaitu harta warisan. Harta warisan merupakan harta dan kepemilikan yang timbul dari akibat suatu kematian. Aturan tentang  warisan  tersebut  disebutkan  jelas  dan  terperinci  di  dalam  al-Qur’an  dan  hadis Rasulullah saw.
Hukum waris sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat  yang  ada.  Masyarakat  jahiliah,  dengan  pola  masyarakatnya  yang  bercorak kesukuan ( tribalisme ), memiliki kebiasaan berpindah-pindah ( nomaden ), suka berperang dan merampas jarahan. Sebagian lagi dari mereka bermata pencaharian sebagai pedagang. Ciri-ciri tersebut tampaknya sudah menjadi kultur atau budaya yang mapan. Oleh karena itu,  budaya  tersebut  ikut  membentuk  nilai-nilai,  sistem  hukum  dan  sistem  sosial  yang berlaku. Kekuatan fisik lalu menjadi ukuran baku di dalam sistem hukum warisan yang diberlakukan 3 . Akan tetapi, sejak kedatangan ajaran Islam, aturan warisan menjamin hak seluruh ahli waris, menjaga kehormatan dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Di antara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya  hubungan  pernikahan  dan  kekerabatan  antara  keduanya 4 .  Adanya  hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran 5 .
Hukum  waris  di  Indonesia  merupakan  satu  hukum  perdata  secara  keseluruhan  dan merupakan  sebagian  kecil  dari  hukum  kekeluargaan.  Hukum  waris  terkait  erat  dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian  seseorang,  di  antaranya  adalah  masalah  bagaimana  kelanjutan  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan
2 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, al-Qur’an  dan  Terjemahnya (Cet. I;  Jakarta:  Sahifa, 2014), h. 64.
3 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris (Cet. IV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 8.
4 Shālih  bin  Fauzān  bin  Abdullah  al-Fauzān, Al-Tahqīqātu  al-Marḍiyyah  fī  al-Mabāhiṡ  al- Farḍiyyah (Cet. IV; Riyaḍ: Maktabah Ma’ārif, 1419 H/1999 M), h. 38.
5 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 175.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 363-379 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kewajiban  sebagai  akibat  meninggalnya  seseorang  tersebut  diatur  oleh  hukum  waris 6 . Bagi  umat  Islam  Indonesia, aturan  Allah  swt.  tentang  kewarisan  telah  menjadi  hukum positif  yang  dipergunakan  dalam  Pengadilan  Agama  dalam  memutuskan  kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut 7 .
Dalam  Islam  hukum  kewarisan  mendapatkan  perhatian  besar,  hal  ini  dikarenakan pembagian  warisan  seringkali  menimbulkan  akibat-akibat  yang  tidak  menguntungkan atau bahkan mendatangkan perselisihan bagi para ahli waris. Ketidakpuasan akan harta benda  sudah  menjadi  naluri  manusia  untuk  mempunyai  sebanyak  mungkin  sehingga memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai macam cara untuk menguasainya, termasuk di dalamnya yaitu harta peninggalan pewarisnya sendiri. Realitas ini telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang, hal ini dibuktikan dengan terjadinya kasus- kasus  gugat  waris  yang  diajukan  ke  pengadilan,  baik  di  pengadilan  agama  maupun pengadilan negeri 8 .
Pemberian  harta  warisan  pada  umumnya  diberikan  sesudah  pewaris  meninggal. Namun,  pemberian  harta  warisan  sebelum  pewaris  meninggal  dunia  (semasa  hidup) adalah  hal  yang  tidak  biasa  dalam  hukum  waris.  Pewaris membagikan  sebahagian hartanya  atau  barang-barang  kepada  ahli  waris  sebelum  pewaris  meninggal  sebagai langkah  awal  permulaan  pewarisan.  Realitas  ini  terjadi  pada  proses  pembagian  harta warisan  masyarakat  Gentungang,  Kecamatan  Bajeng  Barat,  Kabupaten  Gowa  di  mana pembagian  warisan  mulai  diberlakukan  ketika  seorang  anak  sudah  dewasa  atau  sudah menikah. Hal ini dilakukan karena pada prinsipnya cara itu merupakan cara perdamaian yang pembagiannya dilakukan sebelum pewaris meninggal. Sehingga, nantinya tidak ada lagi pembagian warisan setelah pewaris meninggal.
Setiap anak mendapatkan warisan yang sama, tanpa harus melihat sistem kewarisan dalam Islam, yang pembagiannya sudah jelas di dalam al-Qur’an dan al-Ḥadiṡ . Di antara permasalahan  yang  biasa  muncul  adalah  ahli  waris  menjual  harta  warisan  sebelum pewarisnya meninggal dunia dengan alasan kebutuhan ekonomi 9 . Keadaan ini membuat pewaris tidak rida warisannya dijual sebelum meninggal dunia.
Berkenaan  dengan  fenomena  dan  uraian  narasi  di  atas,  maka  pokok  permasalahan dalam  penelitian  ini  adalah, “Pembagian  Harta  Warisan  Sebelum Pewaris  Meninggal Dunia Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat,  Kabupaten  Gowa). Dari  pokok  permasalahan  tersebut,  penulis  merumuskan beberapa  sub  masalah  yang  akan  dijadikan  acuan  dan  dikembangkan  dalam pengkajiannya,  antara  lain  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  pembagian  warisan  dalam perspektif hukum Islam?; 2) Bagaimana implementasi pembagian harta warisan sebelum pewaris  meninggal  dunia  di  Desa  Gentungang  dan  pandangan  syariat  terhadapnya?. Dengan demikian, tujuan penelitian ini tidak lain: 1) Untuk mengetahui pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Gentungan, kecamatan Bajeng Barat,
6 Ellyne Dwi Poespasari, Hukum Waris Adat Di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h.1.
7 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 4.
8 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia h. 355.
9 Rukiah dan Herman, “Penyelesaian Sengketa dalam Kewarisan Adat dalam Perpsektif Hukum Islam” Junrnal Hukum Diktum IX, no 2. (Juli 2011), h. 21.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 363-379 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kabupaten  Gowa;  dan  2)  Untuk  mengetahui  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  proses pembagian  harta  warisan  sebelum  pewaris  meninggal  yang  dilaksanakan  di  tempat tersebut.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan pendekatan teologi normatif dan pendekatan induktif. Adapun untuk menunjang kebaruan pada penelitian ini, maka perlu untuk dicantumkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengannya, di antaranya;
1) Penelitian yang berjudul, “ Pembagian Harta Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia pada  Masyarakat  Adat  Bulukumba  Ditinjau  dari  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba) ”. Hasil penelitian ditemukan bahwa alasan orang tua semasa hidupnya mengalihkan hartanya kepada anak-anaknya  karena  merupakan  bentuk  kasih  sayang  orang  tua  dan  merupakan bekal  untuk  kehidupan  anak-anaknya  di  masa  depan.  Adapun  status  kepemilikan harta yang diberikan pewaris semasa hidupnya sudah menjadi milik mutlak ahli waris dan tidak dapat dikembalikan lagi kepada pewaris 10 .
2) Penelitian yang berjudul, “ Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh  Pewaris  kepada  Ahli  Waris  Sebelum  Pewaris  Meninggal  pada  Masyarakat Bima ”. Hasil penelitian mengungkap bahwa pembagian warisan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dapat dilihat dari dua segi yaitu ditinjau dari hukum  Islam  bahwa  cara  tersebut  dinamakan  hibah,  namun  sebagian  masyarakat Bima menamakan sebagai harta warisan. Sehingga, terdapat ketidaksesuaian antara adat  dengan  hukum  kewarisan  Islam.  Sementara  ditinjau  dari  aspek  kemaslahatan terhadap praktik pembagian warisan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia diharapkan anak sebagai ahli waris yang menerima harta tersebut bisa membangun ekonomi sendiri dan mengelola dengan mandiri terhadap harta yang dibagikan  pewaris  tanpa  menunggu  pewaris  meninggal  dunia  serta  untuk menghindari konflik dalam keluarga 11 .
3) Penelitian  yang  berjudul,  “ Sistem  Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Warisan  Pada Masyarakat Islam di Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar  Sulawesi  Barat .”  Hasil  pengkajiannya  mengemukakan  bahwa  pembagian warisan  di  Desa  Parappe  Kecamatan  Campalagian  dilakukan  setelah  orang  tua (pewaris)  wafat,  namun  ada  juga  masyarakat  mau  memberikan  sebagian  hartanya kepada anaknya yang telah dinikahkannya (menikah), kondisi ini termasuk ke dalam pengkategorian  hibah,  namun  tetap  pada  dasarnya  masyarakat  setempat menganggapnya sebagai pembagian warisan 12 .
10 Nurjannah,  “Pembagian  Harta  Sebelum  Orang  Tua  Meninggal  Dunia  pada  Masyarakat  Adat Bulukumba Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba” Skripsi, Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2012.
11 Jainuddin, “Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris kepada Ahli Waris sebelum Pewaris Meninggal pada Masyarakat Bima” Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, IV, no. 2, (Maret, 2020).
12 Megawati, Megawati. Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat . Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 363-379 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Berdasarkan  studi  pendahuluan  di  atas,  tampak  bahwa  secara  umum  masyarakat menilai  bahwa  pembagian  warisan  sebelum  pewaris  meninggal  dunia  masih  dianggap sebagai suatu warisan, padahal dalam tinjauan Islam masih perlu ditelusuri secara cermat melalui  pengkajian  terhadap  nas-nas  dan  pendapat  para  ulama.  Dengan  demikian, penelitian ini berusaha mengkaji praktik pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

## PEMBAHASAN Konsep Dasar Hukum Kewarisan Islam
Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Dalam literatur hukum Islam, hukum kewarisan Islam disebut dengan berbagai nama seperti: Farāid, Fiqh al-Mawārīṣ dan Hukm al-Wāris . Kata yang lazim  dipakai  adalah Farāid .  Adapun  literatur  hukum  di  Indonesia,  digunakan  pula beberapa  istilah  seperti  waris,  warisan,  pusaka  dan  hukum  kewarisan.  Dalam  istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asal ‘waris’ dengan tambahan  awal  ‘ke’  dan  akhiran  ‘an’.  Kata  waris  dapat  berarti  orang  yang  berhak menerima  harta  pusaka  dari  orang  yang  telah meninggal 13 .  Makna  lain  dari  kata  waris adalah peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup, yang berarti berfokus pada prosesnya. Arti yang terakhir ini yang digunakan dalam istilah hukum 14 .
Penggunaan  kata  ‘hukum’  diawalnya  mengandung  arti  seperangkat  aturan  yang mengikat dan penggunaan kata ‘Islam’ di belakang mengandung arti ‘dasar yang menjadi rujukan.  Dengan  demikian,  definisi  Hukum  Kewarisan  Islam  yaitu  peraturan  tertulis berdasarkan  al-Qur’an  dan  hadis  tentang peralihan  harta  atau  berupa  barang  dari  yang telah  mati  kepada  yang  masih  hidup,  yang  diakui  dan  diyakini  berlaku  dan  mengikat untuk  semua  yang  beragama  Islam 15 .  Adapun  definisi  hukum  kewarisan  Islam  yang tertuang  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa  hukum  kewarisan  adalah hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan  ( tarikah ) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing 16 .

## Sumber Hukum Kewarisan Islam
1) Al-Qur’an
Ayat-ayat  yang  berkaitan  dengan  masalah  kewarisan  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung di dalam al-Qur’an dapat dijumpai dalam beberapa surat dan ayat, yaitu sebagai berikut:
a) Menyangkut  tanggung  jawab  orang  tua  dan  anak  ditemui  dalam  Qs.  Al- Baqarah/2:233,
13 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/waris, diakses tanggal 30 September 2021
14 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , h. 5-6.
15 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , h. 6.
16 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasin Hukum Islam , h. 50.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 363-379 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ِْيَْلِماَك ِْيَْلْوَح َّنُهَد َلَّْوَأ َنْعِضْرُ ي ُتاَدِلاَوْلاَو ۚ ْنَمِل َداَرَأ ْنَأ َّمِتُي َةَعاَضَّرلا ۚ ىَلَعَو ِدوُلْوَمْلا ُهَل َّنُهُ قْزِر َّنُُتَُوْسِكَو ِفوُرْعَمْلِبَ ۚ َلَّ ُفَّلَكُت سْفَ ن َّلَِّإ اَهَعْسُو ۚ َلَّ َّراَضُت ةَدِلاَو اَهِدَلَوِب َلََّو دوُلْوَم ُهَل ِهِدَلَوِب ۚ ىَلَعَو ِراَوْلا ِث َكِلََٰذ ُلْثِم ۚ
Terjemahnya:
Dan  ibu-ibu  hendaklah  menyusui  anak-anaknya  selama  dua  tahun  penuh,  yaitu bagi  yang  ingin  menyusui  secara  sempurna.  Dan  kewajiban  ayah  menanggung nafkah  dan  pakaian  kepada  para  ibu  dengan  cara  yang  patut.  Seseorang  tidak dibebani  lebih  dari  kesanggupannya.  Janganlah  seorang  ibu  menderita  karena anaknya  dan  seorang  ayah  (menderita)  karena  anaknya,  dan  warispun (berkewajiban) seperti itu pula… 17
Ayat  ini  menyatakan  bahwa  diwajibkan kepada  seorang  ayah  memberi  biaya  hidup kepada ibu bayi, memberi hak-haknya, dan tidak memudaratkannya. Begitupun dengan anak sebagai ahli waris memberikan hak-hak terhadap orang tuanya 18 .
b) Menyangkut harta warisan dan pewarisnya ditemui dalam Qs. An-Nisa/4:33,
َنوُبَرْ قَْلْاَو ِناَدِلاَوْلا َكَرَ ت اَِّمِ َِلِاَوَم اَنْلَعَج ٍ لُكِلَو ۚ َنيِذَّلاَو ْتَدَقَع ْمُكُناَْيَْأ ْمُهوُتآَف ْمُهَ بيِصَن ۚ َّنِإ ََّللَّا َناَك َٰىَلَع ِ لُك ٍءْيَش ديِهَش ا
Terjemahnya:
Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat,  Kami  jadikan  pewaris-pewarisnya.  Dan  (jika  ada)  orang-orang  yang kamu  telah  bersumpah  setia  dengan  mereka,  maka  berilah  kepada  mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah swt. menyaksikan segala sesuatu 19 .
c) Ayat  yang  memberi  penjelasan  tambahan  mengenai  kewarisan  (berisi  pengertian pembantu),  misalnya  yang  berkaitan  dengan ẑul  al-arhām (yang  mempunyai hubungan atau pertalian darah) dalam Qs. An-Nisā/4:1,
َمُهْ نِم َّثَبَو اَهَجْوَز اَهْ نِم َقَلَخَو ٍةَدِحاَو ٍسْفَ ن ْنِم ْمُكَقَلَخ يِذَّلا ُمُكَّبَر اوُقَّ تا ُساَّنلا اَهُّ يَأ َيَ
ءاَسِنَو ا يِْثَك   لَّاَجِر ا ۚ اوُقَّ تاَو ََّللَّا يِذَّلا َنوُلَءاَسَت ِهِب َماَحْرَْلْاَو ۚ َّنِإ ََّللَّا َناَك ْمُكْيَلَع بيِقَر ا
Terjemahnya:
Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah  kepada  Tuhan-mu  yang  telah  menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah swt. menciptakan isterinya; dan dari
17 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 37.
18 Ismā’il bin Khatīb Abī Hafsh ‘Umar bin Kaṡīr, Tafsīru al-Qur’an al-‘Aẓīm, Juz I, h. 249.
19 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 83.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 363-379 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
pada keduanya Allah swt. memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah swt. yang dengan (mempergunakan) nama- Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah swt. selalu menjaga dan mengawasi kamu 20 .
Ayat ini menegaskan suatu perintah kepada umat manusia untuk menjaga hubungan kekeluargaan  atau  pertalian  darah,  dan  keluarga  yang  mempunyai  hubungan kekeluargaan  tersebut  haruslah  diberikan  kasih  sayang  dan  juga  harus  diberikan santunan. 21
d) Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan secara definitif tentang ketentuan bagian ahli waris yang disebut dengan al-furūd al-muqaddarah atau bagian yang telah ditentukan, dan bagian sisa ( ‘aṣabah ), serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris, disebutkan dalam Qs. An-Nisā/4:11,
ِصوُي ْمُكِد َلَّْوَأ  ِفِ َُّللَّا ُمُكي ۚ ِرَكَّذلِل ُلْثِم ِ ظَح ِْيَْيَ ثْ نُْلْا ۚ ْنِإَف َّنُك ءاَسِن َقْوَ ف ِْيَْتَ نْ ثا َّنُهَلَ ف اَثُلُ ث اَم َكَرَ ت ۚ ْنِإَو ْتَناَك ةَدِحاَو اَهَلَ ف ُفْصِ نلا ۚ ِهْيَوَ بَِلَْو ِ لُكِل ٍدِحاَو اَمُهْ نِم ُسُدُّسلا اَِّمِ َكَرَ ت ْنِإ َناَك َل دَلَو ُه ۚ ْنِإَف َْل ْنُكَي ُهَل دَلَو ُهَثِرَوَو ُهاَوَ بَأ ِهِ مُِلَِف ُثُلُّ ثلا ۚ ْنِإَف َناَك ُهَل ةَوْخِإ ِهِ مُِلَِف ُسُدُّسلا ۚ ْنِم ِدْعَ ب ٍةَّيِصَو يِصوُي اَِبِ ْوَأ ٍنْيَد ۚ ْمُكُؤَبَآ ْمُكُؤاَنْ بَأَو َلَّ َنوُرْدَت ْمُهُّ يَأ ُبَرْ قَأ ْمُكَل َ ن ا عْف ۚ ةَضيِرَف َنِم َِّللَّا ۚ َّنِإ ََّللَّا َناَك ا ميِلَع ميِكَح ا
Terjemahnya:
Allah  mensyariatkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak-anakmu. Yaitu:  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bahagian  dua  orang  anak perempuan;  dan  jika  anak  itu  semuanya  perempuan  lebih  dari  dua,  maka  bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,  maka  ia  memperoleh  separo  harta.  Dan  untuk  dua  orang  ibu-bapak,  bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang  meninggal  tidak mempunyai anak  dan  ia diwarisi  oleh  ibu-bapaknya  (saja),  maka  ibunya  mendapat  sepertiga;  jika  yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana 22 .
2) Sunah
Dasar  hukum  kewarisan  yang  kedua,  yaitu  dasar  hukum  yang  terdapat  dalam  hadis Nabi Muhammad saw. Dari sekian banyak hadis Nabi saw. yang menjadi landasan hukum kewarisan Islam, di antaranya sebagai berikut:
20 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 81.
21 Suhrawardi  K  Lubis  dan  Komis  Simanjuntak, Hukum  Waris  Islam ,  (Cet  III:  Jakarta:  Sinar Grafika , 2001)h. 28.
22 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet. I, Jakarta: Sahifa, 2014), h. 78.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 363-379 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
a) Menyangkut pembagian harta warisan kepada ahli waris berdasarkan bagian-bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam syariat. Sebagaimana dalam riwayat dari Ibnu ‘Abbas  ra.  dari  Nabi  saw.  bersabda :  Berikanlah  faraid  (bagian  bagian  yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan  laki-laki  yang  dekat. (HR.  al-Bukhārī) 23 .  Dengan  demikian,  penjelasan dari  hadis  tersebut  yaitu  maka  berikanlah  warisan  sesuai  ketentuan  yang  telah ditetapkan  oleh  Allah  swt.  jika  berlebih  maka  berikanlah  untuk  laki-laki  dari keturunan laki-laki yang dekat.
b) Hadis tentang pembagian harta warisan kepada anak laki-laki dan suami serta ahli waris  lainnya.  Sebagaimana  dalam  riwayat  dari  Abu  Hurairah  ra.  bahwasanya  ia mengatakan, Rasulullah  saw.  menetapkan  tentang  janin  wanita  dari  Bani  Lahyan yang keguguran dengan ghurrah (pembayaran diyat dengan satu budak atau budak perempuan), kemudian wanita yang beliau putuskan membayar ghurrah meninggal, maka Rasulullah saw memutuskan bahwa warisannya untuk anak laki-lakinya dan suaminya, sedang diyatnya bagi ‘aṣabahnya. (HR. al- Bukhārī) 24 .
3) Al-Ijmā’ Al-Ijmā’ yaitu  kesepakatan  kaum  muslimin  menerima  ketentuan  hukum-hukum warisan yang terdapat di dalam al-Qur’an dan sunah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sehingga, tidak ada alasan  untuk  menolaknya  karena  ketentuan  tersebut  telah  diterima  secara  mufakat. Adapun yang dimaksud Ijma’ dalam hukum kewarisan adalah kesepakatan para ulama atau  sahabat  setelah  Rasulullah  saw.  meninggal  mengenai  ketentuan  warisan  yang terdapat  dalam  al-Qur’an  dan  sunah.  Sebagai  contoh  dari Ijma’ adalah  kata Ummahāt (para ibu) dalam Qs. Al-Nisā/4:23, mencakup ibu kandung dan nenek, sedangkan kata Banāt (anak-anak wanita) mencakup cucu perempuan dan anak perempuan 25 . 4) Al- Ijtihād
Ijtihad  yaitu  pemikiran  para  sahabat  atau  ulama  yang  memiliki  cukup  syarat  dan kriteria  sebagai  mujtahid  untuk  menjawab  persoalan-persoalan  yang  mengemuka, termasuk di dalamnya tentang pembagian harta warisan yang belum atau tidak disepakati. Adapun yang dimaksud adalah ijtihad dalam menerapkan hukum, bukan untuk mengubah pamahaman  atau  ketentuan  yang  ada 26 .  Penggunaan  akal  dalam  berijtihad  dalam menemukan  dan  merumuskan  suatu  hukum  Allah  swt.  tidak  akan  menghasilkan kebenaran yang mutlak, karena kebenaran yang mutlak ditemukan secara langsung pasti dan dijelaskan oleh Allah swt.
Rukun dan Syarat Kewarisan Islam
1) Rukun Kewarisan Islam
23 Muḥammad bin  Ismā’īl bin Ibrahīm bin Al-Mugīrah bin  Al-Bardiżbah Al-Bukhārī, Ṡaḥīḥ Al- Bukhārī, Juz 8 , h. 269. Hadis no. 6238. (Cet I:t,p: Beirut)
24 Muḥammad bin  Ismā’īl bin Ibrahīm bin Al-Mugīrah bin  Al-Bardiżbah Al-Bukhārī, Ṡaḥīḥ Al- Bukhārī, Juz 8 , h. 272. Hadis no. 6243
25 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, h.27.
26 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, h. 27.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 363-379 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Rukun  dalam  kewarisan  merupakan  bagian  dari  sesuatu  yang  tidak  dapat  dibagi kecuali adanya rukun tersebut. Seperti halnya rukuk dalam salat merupakan bagian rukun salat,  bila  tidak  rukuk,  maka  salatnya  batal 27 .  Di  dalam  hukum  kewarisan  terdapat beberapa rukun yang bisa menyebabkan terjadinya pembagian harta warisan antara lain sebagai berikut:
a) Al-Muwarriṣ /Pewaris
Muwarriṣ adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan 28 . Di dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  disebut  dengan  “Pewaris”,  sedangkan dalam  kitab  fikih  disebut  dengan muwarriṣ. Bagi muwarriṣ berlaku  ketentuan  bahwa harta  yang  ditinggalkan  olehnya  secara  sempurna,  dan  ia  benar-benar  telah  meninggal dunia  baik  menurut  kenyataan  maupun  menurut  hukum.  Kematian  para muwarris menurut para ulama fikih dibedakan menjadi tiga macam, yakni 29 :
(1) Mati haqīqī yakni  kematian  seseorang  yang  semula  nyawa  itu  sudah  berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan tanpa harus dibuktikan dengan alat pembuktian.
(2) Mati hukmi adalah  kematian  seseorang  yang  secara  hukum  ditetapkan  melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Salah satu kematian yang terjadi oleh  sebab  adanya  hakim,  baik  pada  hakikatnya  seseorang  benar-benar  hidup maupun atau kemungkinan antara hidup dan mati.
(3) Mati taqdīri ,  yaitu  perkiraan  bahwa  seorang  telah  meninggal  dunia.  Misalnya seseorang  yang  diketahui  ikut  berperang  ke  medan  perang  atau  tujuan  lain  yang secara  lahiriah  diduga  dapat  mengancam  keselamatan  dirinya.  Setelah  beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya dan diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.
b) Wāriṣ /ahli waris
Wāriṣ adalah  seseorang  yang  masih  hidup  setelah  kematian  pewaris  yang  akan mewarisi harta peninggalan muwarriṣ 30 . Pengertian ahli waris di sini adalah orang yang mendapat harta waris karena haknya yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik  karena  hubungan  darah  atau  hubungan  sebab  perkawinan.  Demikian  pula  yang berhak menerima harta waris yang mungkin saja di luar ahli waris. Adapun ahli waris itu ada  yang  ditetapkan  secara  khusus  dan  langsung  oleh  Allah  swt.  dalam  al-Qur’an  dan oleh  Nabi  saw.  dalam  hadisnya,  adapula  yang  ditemukan  melalui  ijtihad  denagn meluaskan  lafaz  yang  terdapat  dalam  nas  hukum  dan  adapula  yang  dipahami  dari petunjuk umum dari al-Qur’an atau hadis Nabi Muhammad saw 31 .
c) Tarikah ( Harta Peninggalan)
27 Ṣālih  bin  Fauzān  bin  ‘Abdullah  al-Fauzān, Al-Tahqīqātu  al-Marḍiyyah  fī  al-Mabāhiṡ  al- Farḍiyyah , h. 30-31. 28 Ṣālih  bin  Fauzān  bin  ‘Abdullah  al-Fauzān, Al-Tahqīqātu  al-Marḍiyyah  fī  al-Mabāhiṡ  al- Farḍiyyah, h.31.
29 Ṣālih  bin  Fauzān  bin  ‘Abdullah  al-Fauzān, Al-Tahqīqātu  al-Marḍiyyah  fī  al-Mabāhiṡ  al- Farḍiyyah , h. 36.
30 Ṣālih  bin  Fauzān  bin  ‘Abdullah  al-Fauzān, Al-Tahqīqātu  al-Marḍiyyah  fī  al-Mabāhiṡ  al- Farḍiyyah , h. 31.
31 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Cet.I; Bogor: Prenada Media, 2003), h. 155.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 363-379 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Harta  peninggalan  atau  haknya  ahli  waris  yaitu  ditinggalkan  oleh  si  mati. Harta peninggalan  dalam  kitab  fikih  biasa  juga  disebut  dengan tarikah, yaitu  apa-apa  yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik berupa harta secara mutlak. Jumhur Fuqahā’ berpendapat bahwa tarikah adalah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang, baik harta benda atau hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh si ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Pengertian harta peninggalan terdapat dalam KHI pasal 171 huruf D yang menyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya 32 .
2) Syarat Kewarisan Islam
Syarat merupakan ketentuan yang mengharuskan ketiadaannya maka dianggap tidak ada dan ketentuan yang mengharuskan ada, maka dianggap ada atau terpenuhi dan tidak meniadakan yang sudah jelas ketetapannya 33 . Syarat-syarat waris dalam kewarisan itu ada tiga, yaitu 34 :
a) Meninggalnya pewaris, baik secara haqīqī maupun secara hukmi ditetapkan bahwa pewaris  benar-benar  meninggal  dunia.  Sebagai  contoh,  orang  yang  hilang  yang keberadaanya tidak diketahui di mana dan bagaimana keadaanya. Setelah melakukan berbagai macam upaya, melalui putusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia, maka putusan hakim bersifat tetap dan mengikat.
b) Adanya ahli waris yang hidup , secara haqīqī pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara  syariat  yang  benar-benar  masih  hidup,  sebab  orang  yang  sudah  mati  tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya wāriṣ (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seorang  ahli  waris  hanya  akan  mewarisi  jika  dia  masih  hidup  ketika  pewaris meninggal dunia. Masalah yang biasanya muncul berkaitan dengan hal ini antara lain mafqūd, anak dalam kandungan, dan mati berbarengan.
c) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam  hal  ini,  posisi  para  ahli  waris  hendaklah  diketahui  secara  pasti,  misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya. Sehingga, pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris, perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima, karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara si pewaris. Akan tetapi, harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu.

## Sebab-Sebab Mendapat Warisan dan Penghalangnya
1) Sebab-sebab Mendapat Kewarisan
Kesepakatan  para  ulama  ada  3  (tiga)  sebab  seseorang  bisa  mendapatkan  bagian warisan  dari  seorang  yang  telah  meninggal.  Ketiga  sebab  itu  adalah  pernikahan  yang
32 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam , h. 50.
33 Ṣālih  bin  Fauzān  bin  ‘Abdullah  al-Fauzān, Al-Tahqīqātu  al-Marḍiyyah  fī  al-Mabāhiṡ  al- Farḍiyyah , h. 35.
34 Ṣālih  bin  Fauzān  bin  ‘Abdullah  al-Fauzān, Al-Tahqīqātu  al-Marḍiyyah  fī  al-Mabāhiṡ  al- Farḍiyyah , h. 35.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 363-379 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
sah, wala’ (kekerabatan  karena  memerdekakan  budak),  dan  hubungan  nasab  sebagai berikut 35 :
a) Pernikahan yang terjadi dengan akad yang sah. Meskipun belum terjadi persetubuhan di  antara  pasangan  suami  istri  namun  dengan  adanya  ikatan  perkawinan  yang  sah maka keduanya bisa saling mewarisi satu sama lain. Bila suami meninggal, istri bisa mewarisi harta yang ditinggalkannya, dan bila istri yang meninggal maka suami bisa mewarisi  harta  peninggalannya.  Termasuk  bisa  saling  mewarisi  karena  hubungan pernikahan  adalah  bila  pasangan  suami  istri  bercerai  dengan  talak raj’i kemudian salah satunya meninggal dunia maka pasangannya bisa mewarisi selama masih dalam masa idah talak raj’i tersebut. Sedangkan pasangan suami istri yang menikah dengan pernikahan yang fasid (rusak), seperti pernikahan tanpa adanya wali atau dua orang saksi, keduanya tidak bisa saling mewarisi. Demikian pula pasangan suami istri yang menikah dengan nikah mut’ah .
b) Al-Wala’ adalah  hubungan  kewarisan  akibat  seseorang  memerdekakan  hamba sahaya,  atau  melalui  perjanjian  tolong  menolong 36 .  Adapun  bagian  orang  yang memerdekakan  hamba  sahaya  adalah  seperenam  dari  harta  peninggalan.  Jika kemudian  ada  pertanyaan,  apakah  sekarang  masih  ada  hamba  sahaya,  maka jawabannya  adalah  bahwa  terhapusnya  perbudakan  merupakan  salah  satu keberhasilan misi Islam.
c) Nasab atau kekerabatan. Orang yang bisa mendapatkan warisan dengan sebab nasab atau kekerabatan adalah kedua orang tua dan orang-orang yang merupakan turunan keduanya seperti saudara laki-laki atau perempuan serta anak-anak dari para saudara tersebut baik sekandung maupun seayah. Termasuk juga anak-anak dan orang-orang turunannya, seperti anak laki-laki dan perempuan serta anak dari anak laki-laki (cucu dari anak laki-laki) baik laki-laki maupun perempuan.

## 2) Penghalang Kewarisan
Di  dalam  hukum  Islam  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  penghalang  bagi  seseorang untuk  menerima  warisan.  Dengan  adanya  penghalang  tersebut  maka  seseorang  yang semestinya bisa menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh kerabatnya menjadi tidak bisa menerimanya. Para ulama menetapkan ada 3 (tiga) hal yang menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Ketiga hal tersebut yaitu:
a) Status  budak.  Orang  yang  berstatus  budak,  apa  pun  jenisnya  tidak  bisa  menerima harta warisan karena bila seorang budak menerima warisan maka harta warisan yang ia terima itu menjadi milik tuannya, padahal sang tuan adalah bukan siapa-siapanya ( ajnabī )  orang  yang  meninggal  yang  diwarisi  hartanya.  Seorang  budak  juga  tidak bisa diwarisi hartanya karena sesungguhnya ia tidak memiliki apa-apa. Bagi seorang budak, diri dan apapun yang ada bersamanya adalah milik tuannya. Mayoritas ulama sepakat  seorang  budak  terhalang  untuk  menerima  warisan  karena  tidak  cakap melakukan perbuatan hukum.
35 Ṣālih  bin  Fauzān  bin  ‘Abdullah  al-Fauzān, Al-Tahqīqātu  al-Marḍiyyah  fī  al-Mabāhiṡ  al- Farḍiyyah, h. 38.
36 Ṣālih  bin  Fauzān  bin  ‘Abdullah  al-Fauzān, Al-Tahqīqātu  al-Marḍiyyah  fī  al-Mabāhiṡ  al- Farḍiyyah, h. 42.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 363-379 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
b) Membunuh.  Orang  yang  membunuh  tidak  bisa  mewarisi  harta  peninggalan  dari orang  yang  dibunuhnya,  baik  ia  membunuhnya  secara  sengaja  atau  karena  suatu kesalahan.  Hal  ini  dikarenakan  membunuh  sama  saja  dengan  memutus  hubungan kekerabatan,  sedangkan  hubungan  kekerabatan  merupakan  salah  satu  sebab seseorang  bisa  menerima  warisan.  Imam  Abu  Dawud  meriwayatkan  sebuah  hadis dari kakeknya Amr bin Syu’aib, bahwa Rasulullah  saw. bersabda, yang berbunyi: “ Pembunuh tidak mendapatkan apa-apa, jika ia tidak mempunyai ahli waris, maka warisannya jatuh kepada orang yang paling dekat dengannya, dan bagi pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikitpun. ” (HR. Abū Dāud) 37
c) Perbedaan agama antara Islam dan kufur. Orang yang beragama non-Islam tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal beragama Islam. Juga sebaliknya  seorang  muslim  tidak  bisa  menerima  warisan  dari  harta  peninggalan keluarganya yang meninggal beragama non-Islam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari yang menyatakan, Dari Zaid ra. Sesungguhnya Nabi saw. bersabda:
“ Seorang  Muslim  tidak  bisa  mewarisi  seorang  kafir,  dan  seorang  kafir  tidak  bisa mewarisi seorang Muslim. ” (HR. al-Bukhārī) 38 .

## Pembagian  Warisan  Sebelum  Pewaris  Meninggal  Dunia  dalam  Tinjauan  Hukum Islam
Allah swt. telah menjelaskan di dalam al-Qur’an ihwal pokok-pokok kewarisan dan hak-hak ahli waris menurut bagian yang tertentu, walaupun ungkapan dan gaya bahasa yang digunakan untuk menjelaskan hukumnya adalah dalam bentuk berita, jika ditinjau dari segi ketentuan yang bersifat normatif, maka keharusan ahli waris atau orang yang ikut  menyelesaikan  pembagian  warisan  untuk  mengikuti  norma  yang  telah  ditetapkan Allah swt.
Sebelum  langsung  membagikan  harta  warisan  kepada  ahli  waris,  maka  masih  ada suatu tindakan sukarela dari pihak yang memiliki penuh harta tersebut, yaitu memberi ala kadarnya kepada pihak-pihak yang tidak berhak atas harta itu secara kewarisan, apabila masih ada harta warisan yang tersisa. Tindakan yang bersifat sukarela itu dijelaskan Allah swt. Dalam Qs. An-Nisa/4:8,
ْعَم لَّْوَ ق ْمَُلَ اوُلوُقَو ُهْنِم ْمُهوُقُزْراَف ُيِْكاَسَمْلاَو ىَماَتَ يْلاَو  َبَْرُقْلا وُلوُأ َةَمْسِقْلا َرَضَح اَذِإَو ا فوُر
Terjemahnya:
Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik 39 .
Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa yang akan menerima pemberian harta sukarela adalah  kerabat,  anak  yatim  dan  orang  miskin.  Namun,  tentang  jumlahnya  tidak
37 Sulaiman bin al-Asy’at al-Azdī Abū Dāud, Sunan Abī Dāūd, Juz 6 (Cet. I; Beirūt:Dār al-risālah al-‘ālamiyyah, 2009 M/1430 H) h. 621. Hadis no. 4564.
38 Muḥammad bin  Ismā’īl bin Ibrahīm bin Al-Mugīrah bin  Al-Bardiżbah Al-Bukhārī, Ṡaḥīḥ Al- Bukhārī, Juz 8 , h. 279. Hadis no. 6267.
39 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 78.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 363-379 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
disebutkan. Tentunya, hal tersebut didasarkan kepada ukuran kepatutan yang tidak akan merugikan ahli waris. Bila diperhatikan maksud dari Qs. al-Nisā/4:8, maka sangat jelas terlihat kebijaksanaan yang diberikan Allah swt. dalam sistem kewarisan Islam.
Ada beberapa pendapat tentang pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, yaitu: menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia membagikan harta warisan sebelum pewaris meninggal dilaksanakan setelah menunaikan seluruh kewajiban ahli waris dan sangat penting untuk memperhatikan keadilan. Betapa pun juga ketentuan warisan di dalam al-Qur’an tetap menjadi rujukan yang utama. Hal ini dikarenakan baik bagi  pewaris  yang  akan  menghadap  kepada  Sang  Khaliq  juga  tidak  terbebani  karena persoalan kebendaan, dan ahli warisnya juga dapat menerima kenyataan dari bagian yang seharusnya diterima dengan penuh keikhlasan 40 .
Pendapat pertama yaitu dari Muḥammad bin Ṣālih al-Uṡaimin, mengemukakan bahwa:
“ Sikap yang terbaik adalah  dengan membiarkan harta  tidak dibagikan sebelum pewaris meninggal karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu, jangan catatkan harta Anda untuk siapapun, sebab jika Allah swt. menakdirkan Anda meninggal, maka para ahli waris Anda akan mewarisi harta Anda sesuai dengan ketentuan Allah  swt.  Lalu,  bagaimana  mungkin  Anda  mencatatkan  atas  nama  mereka,  sementara mereka  itu  para  ahli  waris  Anda,  dan  Anda  pun  tentu  tidak  tahu,  boleh  jadi  mereka meninggal sebelum Anda, sehingga malah Anda yang mewarisi harta mereka. Yang jelas, kami  sarankan  agar  Anda  tetap  memegang  harta  Anda,  tidak  mencatatkannya  untuk seseorang. Biarkan ditangan anda, dan anda pergunakan sesuka anda dalam batas-batas yang  dibolehkan  syari’at.  Jika  salah  seorang  dari  anda  meninggal,  maka  yang  lainnya otomatis  akan  mewarisinya  sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan  Allah  swt.  Dan  rasul- Ny a.” 41
Pendapat kedua dari Ibnu Hajar al-Haitami, mengemukakan bahwa: “Sebelum membagikan hartanya kepada ahli warisnya, ada dua kemungkinan skema yang berlaku  yaitu  hibah  atau  warisan.  Jika  yang  dimaksudkan  adalah  hibah  maka  tidak mengapa, namun jika itu adalah harta warisan, maka harus mengikuti aturan pembagian warisan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Jika orang tua membagikan hartanya kepada anaknya dalam bentuk anak tidak memiliki hak milik secara syar’i (menunggu orang tua meninggal) maka pembagian warisan sebelum pewaris meninggal adalah batal. Sehingga ketika orang tua meninggal dunia, maka semua yang dimiliki orang tua menjadi warisan bagi anak-anaknya dimana anak laki-laki mendapat jatah dua kali anak perempuan.” 42
Jadi,  dari  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pembagian  warisan dalam  Islam  harus  sesuai  dengan  aturan yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  swt.  Hal  ini dikarenakan dengan sistem kewarisan Islam maka semua sistem kewarisan di luar Islam dapat diakomodasi dan disesuaikan ke dalam sistem Islam. Terhadap waktu pembagian warisan  menurut  al-Qur’an  tidak  diatur  secara  jelas,  namun  secara  tersirat  Islam mengajarkan untuk menyegerakan dalam melakukan kebaikan
Ketentuan waris Islam menganjurkan pembagian warisan harus menyegerakan untuk dilaksanakan karena dikhawatirkan akan terjadi konflik internal dalam keluarga atau harta warisan yang nilai atau jumlahnya tidak akan sama bila tidak diselesaikan segera. Karena
40 Ahmad Rafiq, Fiqh Mawaris, h. 201-202.
41 Khalid  al-Juraisi, al-fatāwā  al-Syar’iyyah  fī  al-Masāil  al-‘ashriyyah  min  fatāwā  ‘Ulamā’  al- Balad al-Harām, Juz 3 (Cet. I; Riyaḍ: Mu’asasah al-Juraisi, 1999 M /1420 H) h. 541.
42 Aḥmad Bin ‘Abd al-Ḥalīm Bin ‘Abd al-Salām Ibnu Taimiyyah, Al-fatāwa al-Kubrā , juz 4 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1987 M/1408 H), h. 400.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 363-379 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
harta peninggalan biasanya tidak hanya berupa uang namun bisa berupa bangunan, tanah atau  bangunan  yang  memiliki  nilai.  Hukum  waris  Islam  memandang  bahwa  terjadinya pembagian warisan hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain, harta warisan seseorang tidak beralih seandainya dia masih hidup.

## Analisis  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pembagian  Warisan  Sebelum  Pewaris Meniggal Dunia pada Kasus yang Terjadi di Masyarakat Desa Gentungang
Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa informan di Desa Gentungang,  terungkap  bahwa  pembagian  warisan  sebelum  pewaris  meninggal  dunia yang dilakukan oleh masyarakat Gentungang tersebut bukan termasuk warisan melainkan sebagai  hibah  dari  orang  tua  sebagai  pewaris  kepada  anak-anaknya.  Pembagian  dan peralihan harta dalam hukum kewarisan Islam hanya dapat dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Peralihan harta yang terjadi sebelum seseorang meninggal dunia tidak dikatakan  sebagai  harta  warisan.  Pemberian  harta  yang  dilakukan  ketika  masih  hidup dapat  disebut  sebagai  hadiah,  wasiat,  atau  hibah.  Sebab  banyak  hal  yang  harus diselesaikan ketika pewaris meninggal dunia, seperti utang pewaris, wasiat dan lain-lain. Sehingga, apabila pembagian harta warisan dilakukan ketika pewaris masih hidup akan dikhawatirkan justru menimbulkan perselisihan atau bahkan permusuhan di antara ahli waris setelah pewaris meninggal. Hal ini dikarenakan beberapa masalah yang mungkin ditinggalkan oleh si pewaris setelah meninggalnya, misalnya dalam hal pelunasan utang- piutang.  Dalam  hukum  Islam,  kewarisan  terjadi  apabila  adanya  kematian,  sedangkan dalam penerapan sebagian masyarakat Gentungang, terlihat tidak sesuai dengan proses kewarisan menurut hukum Islam meskipun mereka sudah mengetahui proses tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat adanya percampuran hukum kewarisan yang dilakukan, yaitu memadukan kebiasaan masyarakat Gentungang yang membagikan harta warisan  sebelum  pewaris  meninggal  dunia  dengan  hukum  waris  Islam,  termasuk  di antaranya mengenai porsi yang diterima oleh ahli waris, sedangkan waktu pelaksanaan penyelesaian pembagian ketika pewaris (orang tua) masih hidup bukanlah digolongkan pembagian  kewarisan  dalam  Islam.  Pandangan  hukum  Islam  bahwa  pembagian  harta warisan dapat dilaksanakan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris, apabila ada kekhawatiran  akan  terjadi  cekcok  dan  atau  perselisihan  di  antara  para  ahli  waris  yang akan menimbulkan kemudaratan.
Praktik pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan, di antaranya adalah tidak terciptanya keadilan yang merata disebabkan tidak mengambil ketentuan pembagian harta warisan berdasarkan al-Qur’an dan  hadis.  Selain  itu,  persengketaan  dalam  keluarga  kerapkali  terjadi  karena  masalah warisan yang tidak dapat terhindarkan. Sehingga, dapat menimbulkan fitnah, karena salah satu timbulnya fitnah disebabkan oleh pembagian harta warisan yang tidak benar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pengkajian  analisis  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  praktik  pembagian warisan  sebelum  pewaris  meninggal  dunia  yang  terjadi  pada  masyarakat  Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, maka dapat di simpulkan bahwa:

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 363-379 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
1. Implementasi  pembagian  harta  warisan  sebelum  pewaris  meninggal  dunia  kepada ahli waris yang dilakukan oleh masyarakat Gentungang adalah berdasarkan waktu pembagian harta warisan, dasar hukum pembagian harta warisan, alasan pemberian harta  warisan  sebelum  pewaris  meninggal  dunia,  jenis  harta  yang  dibagi,  proses pelaksanaan pembagian harta warisan, dan tanggapan ahli waris terhadap pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia.
2. Tinjauan  hukum  Islam  terhadap  pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  yang dilakukan  sebelum  pewaris  meninggal  dunia  pada  masyarakat  Gentungang  adalah hibah.  Status  kepemilikan  harta  yang  diberikan  pewaris  semasa  hidupnya  sudah menjadi milik mutlak ahli waris dan tidak dapat dikembalikan lagi kepada pewaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Dāud, Sulaiman bin al-Asy’at al-Azdī. Sunan Abī Dāūd. Juz 4. Cet. I; Beirūt:Dār al- risālah al-‘ālamiyyah, 2009 M/1430 H.
Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrahīm bin Al-Mugīrah bin Al-Bardiżbah. Ṡaḥīḥ Al-Bukhārī. Juz 8 Cet. I; t.p.: Beirūt.
Al-Fauzān, Shālih bin Fauzān bin Abdullah. Al-Tahqīqātu al-Marḍiyyah fī al-Mabāhiṡ al-Farḍiyyah . Cet. IV; Riyadh: Maktabah Ma’arif, 1419 H/1999 M. Al-Juraisi,  Khālid. al-fatāwā  al-Syar’iyyah  fī  al-Masāil  al-‘ashriyyah  min  fatāwā ‘Ulamā’  al-Balad  al-Harām. Juz  3.  Cet.  I;  Riyaḍ:  Mu’asasah  al-Juraisi,  1999 M/1420 H.
Aulia, Nuansa. Kompilasi Hukum Islam Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017. Ibn Katsir, Ismail bin Khatīb Abī Hafsh Umar. Tafsīru al-Qur’an al-‘Azīm. Juz I Cet. I; Bairūt: Dār al-Mufīd, 1983 M/1403 H.
Ibnu Taimiyyah, Aḥmad Bin ‘Abd al-Ḥalīm Bin ‘Abd al-Salām. Al-fatāwa al-Kubrā . juz 4. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1987 M/1408 H.
Jainuddin,  Jainuddin.  "Pembagian  Harta  Warisan;  Telaah  Pembagian  Warisan  oleh Pewaris  Kepada  Ahli  Waris  Sebelum  Pewaris  Meninggal  pada  Masyarakat Bima." SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 4.2 (2020): 298-313. KBBI  Daring.  “ Waris .” https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/waris,  diakses  tanggal  30 September 2021.
K Lubis, Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. Hukum Waris Islam. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya . Cet. I; Jakarta: Sahifa, 2014.
Megawati.  “Sistem  Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Warisan  Pada  Masyarakat  Islam  di Desa  Parappe  Kecamatan  Campalagian  Kabupaten  Polewali  Mandar  Sulawesi Barat”. Skripsi . Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2016.
Nurjannah. “Pembagian Harta Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Pada Masyarakat Adat  Bulukumba  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Di  Kelurahan  Caile Kecamatan  Ujung  Bulu  Kabupaten  Bulukumba”. Skripsi. Makassar:  Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2012.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 363-379 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Poespasari, Ellyne Dwi. Hukum Waris Adat Di Indonesia. Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
Rofiq, Ahmad. Fiqh Mawaris . Cet. IV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
Rukiah, Rukiah, and Herman Herman. "Penyelesaian Sengketa dalam Kewarisan Adat dalam  Perspektif  Hukum  Islam." DIKTUM:  Jurnal  Syariah  dan  Hukum 9.2 (2011): 113-131.
Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003. Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2004.