## KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH
Adam Sani,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar Adam_beutong87@yahoo.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  authority  given  by  the  central  government through the Regional Autonomy Law to the Government of Aceh and the extent of the authority of the Aceh government in the implementation of regional autonomy. This type of research uses normative  juridical  method,  the  main  data  source  in  this  study  consists  of  primary  legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection was carried out through literature study,  namely the  search  of  library  materials,  which included  primary legal material in the form of provisions mentioned in the legislation, secondary legal materials in the form of literature books relating to the problem under study. Analysis of primary and secondary  data  obtained  from  analytical  descriptive  research  with  a  normative  juridical approach  is  carried  out  qualitatively.  The  results  of  the  study,  namely  the  birth  of  a  special autonomy status for the Aceh region, have eroded some of the authority that is the authority of the central  government.  The  central  government  is  only  fully  authorized  on  several  matters, namely  defense  and  security,  religion,  fiscal,  education  and  foreign  policy.  Apart  from  this authority, the local government can do this. The implementation of the special autonomy law for the Aceh region with the birth of Law Number 11 of 2006 indicates that the implementation of autonomy is fully held by the region. All matters that become government affairs are further regulated  in  the  Aceh  Government  law.  It  is  suggested  to  the  government  in  terms  of determining  the  policy  of  making  the  laws  of  the  next  regional  government  so  that  more attention to all aspects of the affairs of the regional government and the nature of the regulation must be absolute decentralization. It is also advisable to the government to pay special attention to regions with special autonomy status such as Aceh, and it is expected that all implementing regulations which have been obstacles for Aceh in carrying out Aceh's authority can be realized properly.
Keywords : Authority, Aceh government, regional autonomy.

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintahan  Pusat  adalah  pembela  utama  kepentingan  nasional.  Pemerintahan  Pusat bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan  dan  pembangunan pada tingkat nasional. Sebaliknya, pihak daerah lebih menekankan pada kepentingan daerah. Misal, dalam pandangan Daerah, sumber-sumber kekayaan yang ada di daerahnya sering kali dianggap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah dan rakyat disana.
Pengaturan terhadap hubungan pelaksanaan otonomi daerah dalam pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa aturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan  Daerah,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah,  Perpu  Nomor  3 Tahun  2005  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Khusus untuk Provinsi Aceh penyerahan otonomi khusus dan penggantian nama Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh  menjadi  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Lahirnya Undang-undang ini dilatarbelakangi setidak- tidaknya  oleh  dua  fenomena,  satu  terdapat  di  Aceh  dan  satu  lagi  ditingkat  nasional.  Yang pertama, berkaitan dengan konflik Aceh yang timbul akibat adanya Gerakan Aceh Merdeka sejak  tahun  1976.  Sedang  yang  kedua  berkaitan  dengan  reformasi  yang  menuntut  perubahan disegala  bidang  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  termasuk  mengubah  pola  hubungan antara pusat dan daerah.
Pemberian  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi Aceh melahirkan  harapan  dan  membuka peluang  untuk  tumbuhnya  kreatifitas,  diskresi  dan  kebebasan  bagi  Pemerintah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk menemukan kembali identitas diri dan  membangun  wilayahnya.  Peluang  ini  telah  ditanggapi  secara  positif  oleh  komponen masyarakat, baik legislatif maupun eksekutif bahkan oleh organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. Tanggapan yang positif ini memang diperlukan untuk mencegah timbulnya  kemungkinan  bahwa  pelaksanaan  system  pemerintahan  akan  kembali  ke  arah sentralisasi.

## 2. KAJIAN LITERTUR
2.1. Konsep Dasar Otonomi Daerah Berdasarkan  Kamus bahasa  Indonesia,  otonomi  adalah  pola  pemerintahan  sendiri, sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1 Prinsip  otonomi  daerah  menggunakan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya dalam  arti  daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk  memberi pelayanan,  peningkatan  peran  serta,  prakarsa  dan  pemberdayaan  masyarakat
1 Departemen  Pendidikan  Indonesia, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta,  Balai  Pustaka, 2008, hlm. 992
yang  bertujuan  pada  peningkatan  kesejahteraan  rakyat. 2 Sedangkan  tujuan  otonomi  daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah yang pada dasarnya mengandung tiga misi utama yaitu :
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat b. Menciptakan efesiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. 3
Otonomi  pada  dasarnya  adalah  sebuah  konsep  politik. 4 Dari  berbagai  pengertian mengenai  istilah  ini,  pada  intinya  apa yang  dapat  disimpulkan  bahwa  otonomi  itu  selalu dikaitkan  atau  disepadankan  dengan  pengertian  kebebasan  dan  kemandirian.  Sesuatu  akan dianggap  otonom  jika  sesuatu  itu  dapat  menentukan  dirinya  sendiri,  membuat  hukum  sendiri dengan  maksud  mengatur diri  sendiri,  dan  berjalan  berdasarkan  kewenangan,  kekuasaan,  dan prakarsa  sendiri.  Muatan  politis  yang  terkandung  dalam  istilah  ini,  adalah  bahwa  dengan kebebasan  dan  kemandirian  tersebut,  suatu  daerah  dianggap  otonom  kalau  memiliki kewenangan ( authority ) atau kekuasaan ( power ) dalam penyelenggaran pemerintahan terutama untuk menentukan kepentingan daerah maupun masyarakatnya sendiri.
Harris  menjelaskan  bahwa  Pemerintahan  Daerah  ( local  self  government )  adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan  mengambil  kebijakan),  dan  tanggung  jawab  tanpa  dikontrol  oleh kekuasaan  yang lebih tinggi. 5
Unsur-unsur Pemerintahan Daerah yaitu : 6 a. Pemerintahan Daerah adalah subdivisi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara; b. Pemerintahan Daerah diatur oleh hukum;
c. Pemerintahan Daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat; d. Pemerintahan Daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan;
e. Pemerintahan Daerah memberikan pelayanan dalam wilayah jurisdiksinya.
Dengan  merujuk  pada  uraian  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  otonomi  daerah berhubungan  dengan  Pemerintahan  Daerah  otonom  ( Self  Local  Government ).  Pemerintahan Daerah  otonom  adalah  Pemerintahan  Daerah  yang  badan  pemerintahannya  dipilih  penduduk setempat  dan  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusannya  sendiri berdasarkan peraturan perundangan dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional.

## 2.2. Asas Pelaksana Otonomi Daerah
Landasan  asas  pelaksanaan  Pemerintahan  Daerah,  akan  dijumpai  tiga  asas  pokok  yag selama  ini sering  digunakan  banyak  negara  yakni  asas  desentralisasi,  dekonsentrasi,  dan  asas tugas pembantuan ( medebewind ). a. Asas Desentralisasi
2 HAW.  Widjaja, Penyelenggaraan  Otonomi  di Indonesia dalam  rangka  Sosialisasi  UU  No.  32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 133
3 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah , Yogyakarta, ANDI, 2002, hlm. 46
4 DRH  Koesoemahatmadja. Pengantar  Ke  Arah  Sistem  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia, Jakarta, Bina Cipta, 1979, hlm. 13
5 Nurcholis Hanif, Teori  Dan  Praktik  Pemerintahan  Dan  Otonomi  Daerah , Jakarta, Grasindo,2007, hlm. 11
6 Ibid. hlm. 12
Pemaknaan asas desentralisasi mejadi perdebatan dikalangan para pakar, dari pemaknaan para  pakar  tersebut  Agus  Salim  Andi  Gadjong  mengklasifikasikan  desentralisasi  sebagai berikut: 7
1. Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah
2. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan
3. Desentralisasi  sebagai  pembagian,  penyebaran,  pemencaran,  dan  pemberian  kekuasan dan kewenangan
4. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Sementara  itu,  Logemen  membagi  desentralisasi  menjadi  dua  macam  yakni  pertama dekonsentrasi  atau  desentralisasi  jabatan  ( ambelitjke  decentralisatie )  yaitu  pelimpahan kekuasaan dari tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan  tugas  pemerintahan.  Kedua  desentralisasi  ketatanegaraan  (staatkundige decentralisatie)  yaitu  pelimpahan  kekuasaan  perundangan  dan  pemerintahan  kepada  daerah- daerah otonom di dalam lingkungannya, dari desentralisasi ini dapat dibagi dalam dua macam yakni  desentralisasi  teritorial  dan  desentralisasi  fungsional.  Desentralisasi  teritorial  adalah penyerahan  kekuasaan untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  (otonom)  dan batas  pengaturan  termaksud  adalah  daerah;  sedangkan  desentralisasi  fungsional  adalah penyerahan  kekuasaan  untuk  mengatur  dan  mengurus  fungsi  tertentu  dan  batas  pengaturan termaksud adalah jenis fungsi itu sendiri. 8
b. Asas Dekonsentrasi Dekonsentrasi  adalah  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintahan  kepada  daerah  otonom sebagai wakil pemerintah  dan/atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. 9
Dekonsentrasi  merupakan  salah  satu  jenis  desentralisasi,  dekonsentrasi  sudah  pasti desentralisasi, tetapi desentralisasi tidak selalu berarti dekonsentrasi. Stronk berpendapat bahwa dekonsentrasi  merupakan  perintah  kepada  para  pejabat  pemerintah  atau  dinas-dinas  yang bekerja  dalam  hierarchi  dengan  suatu  badan  pemerintahan  untuk  mengindahkan  tugas-tugas tertentu  dibarengi  dengan  pemberian  hak  mengatur  dan  memutuskan  bebetapa  hal  tetentu dengan tanggung jawab terakhir tetap berada pada badan pemerintahan sendiri. 10
Menurut  Laica  Marzuki  dekonsentrasi  merupakan  ambtelijke  decentralisastie  atau delegative van bevoegdheid, yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan Negara di pusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Pemerintahan  Pusat  tidak  kehilangan  kewenangannya  karena  instansi  bawahan melaksanakan tugas atas nama Pemerintahan Pusat. 11 c. Asas Medbewind (Tugas Pembantuan)
Tugas  pembantuan  (medebewind)  adalah  keikutsertaan  pemerintah  daerah  untuk melaksanakan  urusan  pemerintah  yang  kewenangannya  lebih  luas  dan  lebih  tinggi  di  daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak
7 Ibid. hlm. 79 8 Ateng Syafrudin, Pasang Surut Otonomi Daerah , Bandung, Bina Cipta,1985, hlm. 44 9 Ibid. hlm.45 10 Nurcholis Hanif , Op., Cit., hlm. 22
11 Laica Marzuki, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Jilid I, Jakarta, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI,2006, hlm. 54
membentuk  badan  sendiri  untuk  itu,  yang  tersusun  secara  vertikal. 12 Jadi  medebewind merupakan  kewajibankewajiban  untuk  melaksanakan  peraturan-peraturan  yang  ruang  lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal yaitu:
1. Materi  yang  dilaksanakan  tidak  termasuk  rumah  tangga  daerah-daerah  otonom  untuk melaksanakannya.
2. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkinan untuk itu,
3. Yang  dapat  diserahi  urusan  medebewind  hanya  daerahdaerah  otonom  saja, tidak mungkin alat-alat pemerintahan lain yang tersusun secara vertikal.
Walaupun sifat tugas pembantuan hanya bersifat “membantu” dan tidak dalam konteks hubungan  “atasan-bawahan”,  tetapi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah  tidak mempunyai hak untuk menolak. Hubungan ini timbul oleh atau berdasarkan ketentuan hukum atau  peraturan  perundang-undangan.  Pada  dasarnya,  tugas  pembantuan  adalah  tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Daerah terikat melaksanakan peraturan  perundangan-undangan,  termasuk  yang  diperintah  atau  diminta  dalam  rangka  tugas pembantuan.
2.3. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah di Provinsi Aceh Otonomi  khusus untuk  Aceh didasarkan kepada  Undang-Undang  Nomor 18 Tahun  2001.  Lahirnya  Undang-undang  ini  dilatarbelakangi  setidak-tidaknya  oleh  dua hal,  pertama  terdapat  di  Aceh  dan  yang  kedua ditingkat  nasional.  Yang  pertama, berkaitan  dengan konflik  Aceh  yang  timbul  akibat adanya  Gerakan  Aceh  Merdeka sejak  tahun  1976.  Sedang  yang  kedua  berkaitan  dengan  reformasi  yang  menuntut perubahan disegala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara termasuk mengubah pola hubungan antara pusat dan daerah.
Reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa telah “memaksa” pemerintah untuk membuat beberapa  kebijakan,  diantaranya  kebijakan  tentang  desentralisasi  dengan  diterbitkannya Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Sedang  konflik  Aceh yang berlangsung berlarut-larut telah “mendorong” sebagian anggota DPR untuk  mengajukan usul  inisiatif  yang  lantas  melahirkan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Melalui Undang-Undang ini, keistimewaan yang selalu disebut-sebut sebagai ciri utama dan telah menjadi “identitas” Aceh sejak tahun 1959 itu diharapkan akan menjadi lebih menyeluruh di tengah masyarakat. Undang- Undang ini hanya mengatur hal-hal pokok, dan setelah itu memberi kebebasan kepada Daerah untuk  mengatur  pelaksanaannya  melalui  peraturan  daerah  dan keterlibatan  ulama  dalam pembuatan  kebijakan  daerah,  agar  kebijakan  daerah  lebih  akomodatif  terhadap  aspirasi masyarakat Aceh.
Karena  Undang-Undang  ini  dirasakan  belum  cukup  mengakomondir  tuntutan  daerah, Sidang  Umum  MPR  tahun  1999  melalui  Ketetapan  MPR  Nomor  IV/MPR/1999, mengamanatkan  antara  lain  pemberian  otonomi  khusus  kepada  Daerah  Istimewa  Aceh. Selanjutnya Sidang Tahunan MPR tahun 2000 melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 kembali  merekomendasikan  agar  Undang-Undang  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Daerah Istimewa Aceh dapat dikeluarkan selambat-lambatnya bulan Mei 2001. Lebih dari itu perubahan kedua atas Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan MPR pada sidang tahunan tahun 2000,
12 Kaho, Josef, Riwu,. Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan RI , Jakarta, Rajawali Press, 1991, hlm. 29
dalam Pasal 18 B ayat (1) mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang akan diatur dengan undang-undang. Atas dasar perubahan yang relatif drastis ini, sebagian anggota DPR kembali mengajukan usul inisiatif mengenai Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang pada akhirnya disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus  Bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam, yang disahkan pada tanggal 19 Juli 2001 dan diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2001. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  Pasal  31  (1)  dinyatakan  bahwa  “ Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan  Pemerintah, ” sedang  pada  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa “ Ketentuan  pelaksanaan Undang-Undang  ini  yang  menyangkut  kewenangan  Pemerintah  Provinsi Nanggroe  Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.” Ketentuan  ini  terlihat  bahwa  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  adalah peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus dalam hal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian walaupun dari satu segi qanun adalah peraturan daerah, tetapi dari segi  lain  qanun  tidak  tunduk  kepada  peraturan  pemerintah  karena  qanun  berada  langsung  di bawah undang-undang.
Pada  tahun  2005,  konflik  di  Aceh  berakhir  secara  resmi  dengan  ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Salah satu isi kesepakatan antara Pemerintah RI dan GAM adalah akan adanya undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan sendiri di Aceh yang diberlakukan paling lambat tanggal 31 Maret 2006. Dalam perjalanannya, pembahasan  tentang  draf  RUU-PA  mengalami  banyak  kendala,  baik  pembahasan  di  tingkat Pemerintah Pusat maupun saat pembahasan di DPR-RI. Dari perdebatan mengenai batas waktu pembahasan  sampai  dengan  perdebatan  penafsiran  pasal  demi  pasal  RUU-nya.  Bahkan  ada fraksi yang masih mempermasalahkan bahkan menolak hasil perundingan di Helsinki, seperti yang  disampaikan  oleh  F-PDIP.  Proses  politik  di  tingkat  legislatif  tidak  semudah  tahapan sebelumnya. Ada sejumlah persoalan sensitif yang ketika itu bisa memicu konflik berlanjut. 13 Pada sidang  paripurna,  Selasa tanggal 11  bulan  juli  tahun  2006,  secara  bulat,  seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyetujui Rancangan Undang- Undang  tentang  Pemerintah  Aceh  menjadi  undang-undang.  Dengan  persetujuan  tersebut, ”berakhir”  pula  segala  macam  tarik-menarik  perumusan  substansi  undang-undang  yang mengatur Aceh sebagai salah satu satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Kemudian,  sesuai  dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pada 1 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemerintah Aceh menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Kurun  waktu  konflik  tiga  dekade  di  Aceh  dimana  sebuah  perjanjian  perdamaian  atau penghentian pertempuran telah tercapai. Beberapa perjanjian sebelumnya telah berupaya untuk menghentikan kekerasan di Aceh, namun setelah sekian lama, tidak berhasil. Sehingga menjadi amat penting untuk terus memantau dan mengevaluasi upaya membangun perdamaian di Aceh untuk  menjamin  bahwa  perdamaian  dapat  berkelanjutan.  Walaupun  telah  banyak  pencapaian, peningkatan  ketegangan  antar  berbagai  pihak  telah  menggarisbawahi  kebutuhan  untuk mengevaluasi proses perdamaian dari perspektif keadilan transisi. 14
13 Undang-Undang Pemerintahan Aceh Rentan Mandek”, Kompas, 3 Oktober 2005.
14 Clarke Ross dkk, Memperhatikan Korban: Proses Perdamaian di Aceh dari Perspektif Keadilan Transisi, Jakarta, International Center for Transitional Justice (ICTJ) , 2008, hlm.1
Kehadiran  Undang Undang Nomor 11  tahun  2006  akan  menjadi  babak  baru  praktik otonomi  daerah  di  Indonesia.  Pendapat  seperti  itu  tentu  akan  ada  benarnya  kalau  kehadiran Undang-Undang Nomor 11  tahun  2006  mampu  membangun  kehidupan  politik  dan  ekonomi yang lebih baik guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Keraguan  bahwa Aceh  sebagai  daerah  yang  bersifat  istimewa  dan  diberi  kewenangan khusus  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  akan  dapat  terlaksana dengan baik karena ada penilaian bahwa kewenangan Aceh tidak ditentukan dengan tegas dalam UU No 11 tahun 2006. Apalagi, dalam ketidaktegasan itu, Pasal 11 Ayat (1) UU No 11 tahun 2006  menyatakan: “pemerintah  (pusat)  menetapkan  norma,  standar,  dan  prosedur  serta melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  urusan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Aceh, kabupaten, dan kota”.

## 3. METODE PENELITIAN
3.1.Metode pendekatan
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  yuridis  normatif,  yaitu  kajian  berupa  perundang- undangan, asas hukum, norma, dan lain-lain. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. 15 Dalam pembahasan ini metode yang digunakan adalah deskriptif normatif, yakni menggambarkan dan menganalisis data. 3.2.Sumber Data
Sumber  data  utama  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  antara  lain terdiri dari aturan hukum, bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  ataupun  yang  berkaitan  dengan bahan  hukum  primer,  meliputi  literatur-literatur  yang  berupa  buku,  makalah,  jurnal  dll  dan bahan  hukum  tersier,  antara  lain  berupa  bahan-bahan  yang  bersifat  menunjang  bahan  hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.
3.3.Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  melalui  penelusuran  bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3.4.Analisis Data
Analisis  data  merupakan  proses  mengorganisasikan  dan  meng-urutkan  data  ke  dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis  kerja  seperti  yang  disarankan  data. 16 Analisa  data  sekunder  dan  data  primer  yang diperoleh  dari  penelitian  yang  sifatnya  deskriptif  analitis  dengan pendekatan  yuridis  normatif dilakukan  secara  kualitatif  melalui  metode  analisis  dan  preskriptis.  Kesimpulan  yang  ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif deskriptif yang bersifat kualitatif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
15 Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Surabaya,  Bayu  Media Publishing, 2005, hlm. 46.
16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hlm.41.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut, setidaknya terdapat lima alasan pemberlakuan undang-undang ini, yaitu;
a. sistem  pemerintahan  NKRI  menurut  UUD  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan Undang-Undang;
b. berdasarkan  perjalanan  ketatanegaraan Republik  Indonesia,  Aceh  merupakan  satuan pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  istimewa  terkait  dengan  salah  satu karakter  khas  sejarah  perjuangan  masyarakat  Aceh  yang  memiliki  ketahanan  dan  daya juang tinggi;
c. ketahanan  dan  daya  juang  tinggi  tersebut  bersumber  dari  pandangan  hidup  yang berlandaskan  syari’at  Islam  yang  melahirkan  budaya  Islam  yang  kuat  sehingga  Aceh menjadi  daerah  modal  bagi  perjuangan  dalam  merebut  dan  mempertahankan kemerdekaan NKRI;
d. penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  di  Aceh  belum  dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan pelindungan  hak  asasi  manusia  sehingga  Pemerintahan  Aceh  perlu  dikembangkan  dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik; dan
e. bencana  alam  gempa  bumi  dan  tsunami  yang  terjadi  di  Aceh  telah  menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka NKRI.
Pada bagian Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ditegaskan, Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi  kewenangan  khusus  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dalam  sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Sementara Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Aceh  sesuai  dengan  fungsi  dan  kewenangan masing-masing.
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  Aceh  adalah  dengan  prinsip  otonomi.  Hal  ini terdapat pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yaitu: “Hal demikian mendorong lahirnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh dengan prinsip  otonomi  seluas-luasnya .  Pemberian  otonomi  seluasluasnya  di  bidang  politik kepada masyarakat Aceh dan mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip good governance yaitu  transparan,  akuntabel,  profesional,  efisien,  dan  efektif  dimaksudkan untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran masyarakat  di  Aceh.  Dalam  menyelenggarakan otonomi  yang  seluas-luasnya  itu,  masyarakat  Aceh  memiliki  peran  serta,  baik  dalam merumuskan,  menetapkan,  melaksanakan  maupun  dalam  mengevaluasi  kebijakan pemerintahan daerah.”
Otonomi yang seluas-luasnya tersebut dipertegas lagi sebagai kewajiban konstitusional, dengan  tetap  menekankan  posisi  Pemerintahan  Aceh  sebagai  bagian  tidak  terpisahkan  dari NKRI. Penegasan ini dapat dibaca dalam penjelasan UUPA sebagai berikut:
Undang-undang  ini  mengatur  dengan  tegas  bahwa Pemerintahan  Aceh  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  NKRI  dan  tatanan  otonomi  seluas-luasnya  yang diterapkan di Aceh berdasarkan Undang-Undang ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada dasarnya
bukanlah  sekadar  hak,  tetapi  lebih  dari  itu  yaitu  merupakan  kewajiban  konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  beberapa  undang-undang  yang  diuaraikan  pada  bagian terdahulu, pembagian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 juga dibangun dalam prinsip residu power . Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan:
a. Pemerintahan  Aceh  dan  kabupaten/kota  berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  dalam  semua  sektor publik  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Pemerintah.
b. Kewenangan  Pemerintah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.
Menyangkut  pembagian kewenangan,  UU  Nomor 11  tahun  2006  juga  potensial terperangkap rebutan kewenangan dengan pemerintah pusat. Potensi itu muncul karena adanya frasa  “urusan  pemerintahan  yang  bersifat  nasional”. Berkenaan  dengan  frasa  itu,  Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan:
Urusan  pemerintahan  yang  bersifat  nasional  yang  dimaksudkan  dalam  ketentuan  ini termasuk kebijakan di bidang perencanaan nasional, kebijakan di bidang pengendalian pembangunan  nasional,  perimbangan  keuangan,  administrasi  negara,  lembaga perekonomian  negara,  pembinaan  dan  pemberdayaan  sumber daya  manusia, teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional.
Penjelasan frasa “urusan pemerintahan yang bersifat nasional” sekali lagi membuktikan bahwa  pembagian  kewenangan  antara  pusat  dan  daerah  sengaja  dirumuskan  sedemikian  rupa sehingga sulit dirumuskan dan diimplementasikan. Apalagi, hampir tidak urusan daerah yang terkait  dengan  urusan  pemerintahan  yang  bersifat  nasional.  Jadi,  prinsip  residu  power dielemininasi  sedemikian  rupa  sehingga  pemerintah  pusat  dapat  melakukan  intervensi  untuk semua  urusan  yang  sudah  diserahkan  kepada  daerah.  Posisi  pemerintah  pusat  akan  semakin dominan karena menurut Pasal 249 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 menentukan bahwa pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaran  Pemerintahan  Aceh  dan  pemerintahan kabupaten/kota  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku.
Selain  pembagian  kewenangan  dengan  pusat,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 juga  menentukan  masalah  pembagian  urusan  antara  Pemerintahan  Aceh  dengan  Pemeintahan Kabupaten/Kota.  Kalau  dibaca  pembagian  “urusan  wajib”  dan  “urusan  wajib  lainnya”  yang terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 potensi terjadinya perhimpitan urusan  cukup  besar.  Dengan  kondisi  tersebut,  maka  akan terjadi  tumpang-tindih  antara Pemerintah  Aceh  dengan  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Bukan  tidak  mungkin,  urusan-urusan yang bersifat pembiayaan juga akan terjadi kevakuman.
Titik  rawan  lain  dalam  pembagian  urusan  muncul  karena  adanya Pasal  11  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2006  yang  menyatakan, pemerintah  menetapkan  norma, standar,  dan  prosedur  serta  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  urusan  yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, kabupaten, dan kota . Kemudian dalam Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) dinyatakan:
“ Yang  dimaksud  dengan: Norma adalah  aturan  atau  ketentuan  yang  dipakai  sebagai tatanan untuk pelaksanaan otonomi daerah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah. Prosedur adalah  metode  atau  tata  cara untuk melaksanakan otonomi daerah ” Sekalipun  ditentukan  bahwa  “norma”,  “standar”,  dan  “prosedur”  tidak  mengurangi kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Pemerintahan  Aceh  dan  Pemerintahan  Kabupaten/Kota,
kehadiran  Pasal  11  Ayat  (1)  potensial  mengurangi  kemandirian  dalam  melaksanakan  urusan. Tidak  hanya  itu,  Pasal  Ayat  (1)  dan  pejelesannya  tidak  menentukan  secara  eksplisit  bantuk hukum  penetapan  norma,  standar,  dan  prosedur  dimaksud.  Bisa jadi,  akan  muncul  penetapan norma,  standar,  dan  prosedur  dalam  berbagai  bentuk  hukum  mulai  dari  peraturan  pemerintah sampai dengan peraturan gubernur.

## 5. SIMPULAN
5.1. Simpulan
Lahirnya  status  otonomi  khusus  bagi  daerah  Aceh, juga  telah  mengikis  beberapa kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat hanya berwenang penuh pada beberapa hal yaitu pertahanan dan keamanan, agama, fiskal, pendidikan, dan Politik luar  negeri.  Selain  dari  kewenangan  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah. Pelaksanaan  undang-undang  otonomi  khusus  bagi  daerah  Aceh  dengan  lahirnya  Undang- Undang Nomor  11  Tahun  2006  mengindikasikan  bahwa  pelaksanaan  otonomi  sepenuhnya dipegang oleh daerah. Segala hal yang menjadi urusan pemerintahan diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersebut.
5.2. Saran Disarankan  kepada  pemerintah  dalam  hal  menentukan  kebijakan  membuat  undang-undang pemerintah  daerah  selanjutnya  agar  lebih  memperhatikan  segala  aspek  yang  menjadi  urusan pemerintahan daerah dan sifat dari regulasi tersebut haruslah desentralisasi mutlak. Disarankan juga  kepada  pemerintah  agar  memberikan  perhatian  khusus  terhadap  daerah  yang  berstatus otonomi khsusus seperti Aceh, dan diharapkan segala aturan pelaksana yang menjadi kendala selama ini bagi Aceh dalam melaksanakan kewenangan Aceh dapat direalisasikan dengan baik.

## 6. REFERENSI Buku
Ateng Syafrudin, Pasang Surut Otonomi Daerah , Bandung, Bina Cipta,1985 Clarke  Ross  dkk, Memperhatikan  Korban:  Proses  Perdamaian  di  Aceh  dari  Perspektif Keadilan Transisi , Jakarta, International Center for Transitional Justice (ICTJ), 2008 Departemen  Pendidikan  Indonesia, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta,  Balai  Pustaka,
2008 DRH.  Koesoemahatmadja. Pengantar  Ke  Arah  Sistem  Pemerintahan  Daerah  di Indonesia ,
Jakarta, Bina Cipta,1979 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007
Isra dan Saldi , Pergeseran Fungsi legislasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010
Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Surabaya,  Bayu  Media
Publishing, 2005
Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah , Yogyakarta, ANDI, 2002 Nurcholis  Hanif, Teori  Dan  Praktik  Pemerintahan  Dan Otonomi  Daerah , Jakarta,
Grasindo,2007 Kaho, Josef, Riwu, Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan RI , Jakarta, Rajawali Press,
1991
Laica Marzuki, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Jilid I, Jakarta, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI,2006 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,
Jakarta, Rajawali Press, 1990

## Peraturan Perundang-undangan
UUD 1945 UU  No.  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan Provinsi Daerah  Istimewa Aceh
Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2001 Tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh