ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 2 Nomor 1 Februari 2021 Halaman 51-62

## PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA JAMBI
Yolanda Claresa
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi yolandaclaresa3110@gmail.com
M. Andika
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi muhddika65@gmail.com
Elita Rahmi
Dosen Program Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi elitarahmi72@gmail.com

## Abstract
This research aims to uncover, analyze and comprehend the policy of the Spatial Plan in terms of the normative  aspect,  especially  to  analyze  the  legal  protection  of  community  rights  and  participation. The  research  will  be  conducted  to  analyze  the  normative  policies  and  strategies  of  the  patterns  of spatial use in Jambi base on the Local Regulation Number 10  of  2013 on RTRW, as well as to analyze the  legl  protection  and  alignment  to  people’s  rights  as  one  of  the  stakeholders.  This  research  is normative research, so the main approach method employed is normative approach which consist of the legislation approach (statute approach), conceptual approach, analytical approach, and historical approach. Having been analyzed as normative and qualitative, the results of research shows that the rights  of    individuals  and  communities  have  conceptually  regulated  and  protected  by  the  State Constitution,  the  1945  Constitution  and  many  other  legislations,  particularly  those  regulation  of Spatial  Planning  (Act  Number  26  of    2007,  Government  Regulation  Number  15  of    2010  and Government  Regulation  Number  68  of    2010).  In  addition,  The  Acts  Number  12  of    2011  on  the Establishment  of    Legislation  stated  that  in  proposing  every  legislation  the  community  should  be involved. As mentioned in the Local Regulation of  Spatial Plan Number 10 of  2013 it is clearly stated that  the  law  has  regulated  and  protected  the  rights  and  obligations  of  the  community,  but  the community  involvement  in  making  RTRW  is  limited  to  only  public  consultation.  The  Acts  and Government  Regulations  actually  mentioned  that  public  participation  means  not  only  a  public consultation  but  the  participation  in  preparing  and  planning  the  space  regulation.    Therefore,  the Government  of    Jambi  in  order  to  provide  the  legal  protection  of    community  rights  as  one  of    the stakeholders. The Government should conduct a review, and prioritize the public participation.
Keyword : Policy, People Right, Special Planning.
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap,  mengkaji,  dan  memahami  kebijakan  Rencana  Tata Ruang Wilayah ditinjau dari aspek normatif, lebih khusus mengkaji tentang perlindungan hukum hak-hak dan peran serta masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara normatif kebijakan  dan  strategis  pola  pemanfaatan  ruang  wilayah  Kota  Jambi  berdasarkan  Perda  RTRW Nomor 10 Tahun 2013, dan untuk menganalisis perlindungan hukum dan keberpihakan terhadap hak-hak  masyarakat  sebagai  salah  satu  pemangku  kepentingan.  Metode  Pendekatan  yang digunakan  adalah  metode  pendekatan  normatif.Jenis  pendekatan  yang  dipergunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan (statute  approach), pendekatan  konsep (conceptual  approach), pendekatan  analitis (analytical  approach), dan  pendekatan  historis (historical  approach). Hasil penelitian setelah dianalisis secara normatif dan kualitatif, menunjukkan bahwa secara konseptual hak-hak  individu  dan  masyarakat  telah  diatur  dan  dilindungi  oleh  Konstitusi  Negara,  yaitu  UUD 1945  maupun  oleh  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  terutama  yang  mengatur  tentang Penataan Ruang (Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010). Selain itu juga Undang-undang Nomor 12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  bahwa  setiap  pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan masyarakat. Demikian pula halnya dengan Perda RTRW  Nomor  10  Tahun  2013  telah  mengatur  dan  melindungi  secara  jelas  hak  dan  kewajiban masyarakat,  akan  tetapi  keterlibatan  masyarakat  dalam  penyusunan  RTRW    hanya  sebatas konsultasi  publik  saja.  Padahal  bentuk  partisipasi  masyarakat  menurut  Undang-undang  dan Peraturan  Pemerintah  bukan  hanya  sebatas  konsultasi  publik  akan  tetapi  peran  serta    dalam menyusun  dan  merencanakan  penataan  ruang  tersebut.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Kota  Jambi dalam rangka memberikan perlindungan hukum hak-hak masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan  dengan  baik,  maka  perlunya  melakukan  peninjauan  kembali,  dan  keikutsertaan masyarakat harus diutamakan.
Kata Kunci : Kebijakan, Hak Masyarakat, Tata Ruang.

## A. PENDAHULUAN
Secara  Konstitusional  Undang-undang
Dasar  1945,  Pasal  33  ayat  (3)  yang menyatakan  bahwa “Bumi  dan  air  serta kekayaan  alam  yang  terkandungdidalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”. Atas dasar  ketentuan  tersebut,  maka  Pemerintah membentuk  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria  yang  dikenal  dengan  UUPA.  UUPA memberikan kekuasaan kepada Negara untuk mengatur  persediaan,  peruntukkan,  dan penggunaan  bumi,  air,  ruang  angkasa  dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya,
untuk  itu  maka  di  dalam  Pasal  14  ayat  (1) UUPA menugaskan kepada Pemerintah dalam rangka  Sosialisme Indonesia, untuk membuat suatu  rencana  umum  mengenai  persediaan, peruntukkan,  dan  penggunaan  bumi,  air, ruang  angkasa  dan  kekayaan  alam  yang terkandung didalamnya:
1. Untuk keperluan Negara;
2. Untuk  keperluan  peribadatan  dan keperluan-keperluan  suci  lain,  sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Untuk  keperluan  pusat-pusat  kehidupan masyarakat,  sosial,  kebudayaan,  dan lain-lain kesejahteraan;
4. Untuk  keperluan  memperkemba-ngkan produksi  pertanian,  peternakan  dan perikanan serta sejalan dengan itu; dan
5. Untuk  keperluan  memperkemba-ngkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
Pelaksanaan  rencana  umum  yang dimaksud  didalam  Pasal  14  ayat  (1) dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk mengatur  persediaan  dan  peruntukkan  dan penggunaan  bumi,  air  serta  ruang  angkasa untuk  daerahnya  masing-masing  Pemerintah Daerah  wajib  membuat  Peraturan  Daerah rencana tata ruang wilayahnya.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  14  UUPA tersebut  maka,  Pemerintah  membentuk Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1992 tentang  Penataan  Ruang  yang  selanjutnya dirubah  dan  diganti  dengan  Undang-undang Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang.  Penyelenggara-an  penataan  ruang bertujuan  untuk  mewujudkan  ruang  wilayah nasional  yang  aman,  nyaman,  produktif,  dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan : 1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan  sumber  daya  alam  dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; 3. Terwujudnya  perlindungan  fungsi  ruang dalam  pencegahan  dampak  negatif
terhadap  lingkungan  akibat  pemanfaatan ruang .
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 Pasal 60 menentukan dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
1. Mengetahui rencana tata ruang;
2. Menikmati  pertambahan  nilai  ruang sebagai akibat penataan ruang;
3. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan  pembangunan  yang  sesuai dengan rencana tata ruang;
4. Mengajukan  keberatan  kepada  pejabat berwenang  terhadap  pembangunanyang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; dan
5. Mengajukan tuntutan: 1) pembatalan  izin  dan  penghentian pembangunan yang tidak sesuaidengan  rencana  tata  ruang kepada pejabat berwenang; dan 2) mengajukan  gugatan  ganti  kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang  izin  apabila  kegiatan pembangunan  yang  tidak  sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Sebagai  pelaksanaan  lebih  lanjut ketentuan UUPR tersebut pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  UUPR,  dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang  Bentuk  Peran  Masyarakat  dalam
Penataan  Ruang.  Panataan  ruang  sebagai suatu  sistem  perencanaan  tata  ruang, pemanfaatan  ruang,  dan  pengendalian manfaat  ruang  merupakan  satu  kesatuan yang  tidak  terpisahkan antara  satu  dan yang lain  dan  harus  dilakukan  sesuai  dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan :
(i) Dapat  mewujudkan  pemanfaa-tan  ruang yang  berhasil  guna  dan  berdaya  guna serta  mampu  mendukung  pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
(ii) Tidak  terjadi  pemborosan  pemanfaatan ruang; dan
(iii) Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Atas  dasar  ketentuan  Undang-Undang
Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang,  maka  Pemerintah  Kota  Jambi membentuk  Perda  RTRW  Nomor  10  Tahun 2013 berlaku Tahun 2013-2033. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin memfokuskan penelitian ini pada
Perlindungan  hak-hak  masyarakat  dalam rencana  tata  ruang  wilayah  kota  jambi berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2013.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif.  Ilmu  hukum  normatif  dipahami sebagai  ilmu  tentang  kaidah  (norma), merupakan  ilmu  yang  menelaah  hukum sebagai  kaidah  atau  sistem  kaidah-kaidah, dengan  dogmatik  hukum  atau  sistematik
hukum.  Penelitian  hukum  normatif  menurut Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad “ adalah penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma”. 1
Jenis pendekatan normatif yang dipergunakan adalah pendekatan perundang- undangan  (statute  approach),  pendekatan konsep  (conceptual  approach),  pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan analitis  (analiytical  approach)  Penelitian  ini dilakukan  melalui  penelitian  kepustakaan (liberary  reseach).  Penelitian  kepustakaan dilakukan  untuk  mengkaji  bahan-bahan hukum  primer  berupa  Undang-Undang, Peraturan-Peraturan  Pemerintah,  Peraturan Presiden,  Peraturan  Daerah,  dan  lainnya, bahan-bahan  hukum  sekunder  berupa: konsep-konsep teori  dan  pendapat  para  ahli, dan  dokumendokumen  resmi,  hasil-hasil penelitian, serta bahan hukum tertier berupa kamus-kamus bahasa dan kamus hukum.
Pengumpulan  bahan  hukum  (bahan kepustakaan) dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan (mengkaji  Undang-undang  dan  peraturan- peraturan,  serta  buku-buku  literatur).Selain itu  juga  mengkaji  dokumendokumen  resmi negara,  mengkaji  pendapat-pendapat  para ahli  hukum,  hasil-hasil  penelitian  hukum sebelumnya,  kamus  hukum  dan  ensiklopedia hukum.Untuk  mengkaji  hukum  dari  aspek
1 Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris , Pustaka Pelajar, Cet. I,  Yogyakarta, 2010, hlm. 34.
normatif  ( law  in  book ),  maka  metode normatif  analitislah  yang  dijadikan  acuan. Dalam  mengkaji  dan  menganalis  sesuatu permasalahan. Analisis bahan hukum dengan cara  menggunakan  penafsiran-  penafsiran hukum,  baik  penafsiran  otentik,  penafsiran gramatikal,  penafsiran  historical,  maupun penafsiran secara ekstensif. 2

## C. Konsepsi dan Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Dalam Rencangan Tata Ruang
Hak  dan  kewajiban  warga  negara menurut  para  ahli  dimulai  dari  Notonegoro, beliau  mengungkap-kan  bahwa  hak  adalah sebuah  kuasa  untuk  menerima  atau melakukan  suatu  hal  yang  memang semestinya  diterima  atau  dilakukan.  Dalam hal  ini,  tidak  bisa  dilakukan  atau  diterima oleh  pihak  yang  lain.  Notogeoro  menyatakan kewajiban sebagai sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya  diberikan  oleh  pihak  tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak yang  lain  dan  sifatnya  bisa  dituntut  secara paksa  jika  tidak  dipenuhi.  Kewajiban  juga diartikan  sebagai  suatu  hal  yang  harus dilakukan. 3
2 S.Nasution, Metode Penelitian Naturalistik , Transito, Bandung, 1982, hlm. 129.
3 https://www.daftarpustaka.org/hakdanke wajibanwarganegara/#:~:text=Pengertian%20ha k%20dan%20kewajiban%20warga%20negara%2 0menurut%20para%20ahli%20dimulai,memang %20semestinya%20diterima%20atau%20dilakuk
Dalam  kamus  hukum  hak  adalah kebebasan  untuk  berbuat  sesuatu  menurut hukum 4 .  Dalam  kepustakaan  ilmu  hukum, dikenal  dua  teori  atau  ajaran  untuk menjelaskan  keberadaan  hak,  yaitu  sebagai berikut:
1. Belangen Theorie (Teori Kepentingan) Menyatakan  Bahwa  Hak  Adalah Kepentingan Yang Terlindungi. Sedangkan Kewajiban dalam
pemamfaatan  tata  ruang,  setiap  orang  wajib; menaati  rencana  tata  ruang  sesuai  dengan izin pemamfaatan ruang dari penjababat yang berwenang,  mematuhi  ketentuan  yang  di tetapkan dalam persyaratan izin pemamamfaatan  ruang  dan  memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan  perundang-undangandinyatakan sebagai pemlik umum. 5
Terhadap  Perencanaan  terhadap  tata ruang  yang  merupakan  salah  satu  sebuah produk  hukum  dimana  darisebuah  hal  dari kebijakan  Negara  atau  dari  pemerintah  yang sesuai  dengan  wewenangnya.  Maka  itu  dari suatu  dari  sebuah  produk  hukum  yang memiliki sebuah tujuan yang untuk mengatur dan melindungi terhadap sebuah hak-hak dan
an.&text=Kewajiban%20juga%20diartikan%20se bagai%20suatu%20hal%20yang%20harus%20dil akukan.
4 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum , Edisi Lengkap  Bahasa  Belanda,  Bahasa  Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm 410.
5 https://simtaru.seragkota.go.id/index.php /hak-kewajiban-dan-peran-masarakat.
kewajiban  terhadap  pihak  yang  dalam penyediaan,  peruntukan,  penggunaan  dan kemamfaatan  terhadap  tata  ruang  dan  juga terhadap sumber daya alam.
Dalam  peran  dan  fungsi  RW  di dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2013  yang  mana  menjelaskan  bahwa “RTRW  Provinsi  berperan  sebagai  alat operasional  dari  RTRW  Nasional  yang berisi  strategi  pengembangan  wilayah provinsi,  melalui  optimalisasi  pemanfa- atan sumber daya, sinkronisasi pengembangan  sektor,  koordinasi  lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian  peran  dan  fungsi  kabupaten/ kota  di  dalam  pengembangan  wilayah secara keseluruhan.
Dalam hak dan kewajiban masarakat dalam  tata  ruang  wilayah,  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2013 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi Jambi, Sesuai pasal di bawah  ini di sebutkan:
Pasal 84
Dalam  penataan  ruang  wilayah,  setiap masyarakat berhak:
a. Mengetahui  rencana  tata  ruang  wilayah dan rencana rinci;
b. Menikmati  pertambahan  nilai  ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;
d. mengajukan  keberatan  kepada  pejabat yang  berwenang  terhadap  pembangunan yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan  tuntutan  pembatalan  izin dan  penghentian  pembangunan  yang tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang kepada pejabat berwenang;
f. mengajukan  gugatan  ganti  kerugian kepada  pemerintah  dan/atau  pemegang izin  apabila  kegiatan  pembangunan  yang tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang serta menimbulkan kerugian; dan
g. hak memperoleh fasilitasi/mediasi terhadap penyelesaian konflik pemanfaatan  ruang  oleh  Pemerintah
Provinsi.
Pasal 85
Dalam  pemanfaatan  ruang  wilayah,  setiap orang wajib:
a. menaati RTRW Provinsi dan
penjabarannya yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan  ruang  sesuai  dengan  izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
c. mematuhi  ketentuan  yang  ditetapkan dalam  persyaratan  izin  pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan  akses  terhadap  kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan  dinyatakan  sebagai milik umum.
Hal  itu  juga  masarakat  memiliki  peran dalam  penataan  tata  ruang  wilayah  yaitu berdasar kan pasal 87 yaitu
1) Peran  masyarakat  dalam  penataan  ruang meliputi:
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaa-tan ruang; dan c. partisipasi dalam pengenda-lian pemanfaatan ruang. 2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimanayang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. masukan mengenai: persiapan penyusunan rencana tata ruang; 1. penentuan  arah  pengembangan wilayah atau kawasan;
2. pengidentifikasian  potensi  dan masalah  pembangunan  wilayah atau kawasan;
3. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
4. penetapan rencana tata ruang.
b. kerjasama  pemerintah,  pemerintah daerah  dan/atau  sesama  unsur masyarakat  dalam  perencanaan  tata
ruang. 3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
huruf b meliputi:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan  pemanfaatan  ruang  yang sesuai  dengan  kearifan  lokal  dan rencana  tata  ruang  yang  telah ditetapkan;
d. peningkatan  efisiensi,  efektivitas, dan keserasian  dalam  pemanfaatan  ruang darat,  ruang  laut,  ruang  udara,  dan ruang  di  dalam  bumi  dengan memperhatikan  kearifanlokal  serta sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan  dan  keamanan  serta memelihara dan meningkatkan
kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf c dapat meliputi: a. masukan  terkait  arahan  dan/atau peraturan zonasi, perizinan,
pemberian  insentif  dan  disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan  dalam  memantau  dan mengawasi  pelaksanaan  rencana  tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan  terhadap  instansi  dan/atau pejabat  yang  berwenang  dalam  hal menentukan  dugaan  penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang  yang  melanggar  rencana  tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap
keputusan  pejabat  yang  berwenang terhadap  pembangunan  yang  dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Perlindungan  hak-hak  dan  peranserta masyarakat  dalam  merencanakan  penataan ruang  diatur  lebih  khusus  lagi  dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun2010 Tentang  Bentuk  dan  Tata  Cara  Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Partisipasi  masyarakat  dilakukan  secara pertemuan  langsung  dengan  pemerintah dengan  adanya  Focus  Group  Discussion (FGD),  konsultasi  publik,  dan  dialog  terbuka. Pada saat penyusunan belum terdapat media elektronik  untuk  berpartisipasi  seperti melalui  media  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi (TIK/ICT). 6
6 https://media.neliti.com/media/publicatio ns/228667-peran-serta-masyarakat-dalam- penyusunan-05547353.pdf
2. Perlindungan  Hukum  Hak-Hak Masyarakat  Dalam  Rencana  Tata Ruang Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2013  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Provinsi Jambi
Setelah  membaca,  mencermati,  dan mengkaji Perda Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013, maka dapat digambarkan keberpihakannya  terhadap  hak-hak  dan peranserta masyarakat dianalisa dari beberapa ketentuan berikut ini dalam Pasal 6 menentekun  tersebut:  Penataan  ruang wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan  ruang  wilayah  yang  harmonis dan  merata  berbasis  pengelolaan  sumber daya  alam  dan  infrastruktur  secara  optimal dan berkelanjutan.
Penataan ruang Kota jambi mengangkat kearifan  lokal  di  karena  masyarakat  Kota jambi  berasal  dari  berbagai  suku  dengan kultur  yang  sanggat  berbeda.  Perbedaan kultur  ini  akan  memperkaya  aspirasi pembangunan dalam sebuah rangka berbentuk  sebuah  dukungan  program pengembangan  prasarana  dan  sarana  di wilayah perkotaan. Hak  masyarakat  tersebut  mewajibkan terhadap kepada pemerintah dalam pelaksanaan penantaan ruang untuk mewujudkannya  terhadap  hak  masrakat.
Dengan diaturnya hak masyarakat tersebut di dalam  Perda  koto  jambi  menunjukan  bahwa hak-hak  masyarakat  dilindugi  oleh  hukum,
sehingga nanti pemerintah dalam melaksanakan  pembangunan  sesuai  dengan tata  ruang,  akan  tetapi  ketika  melanggar terhadap hak-hak masyarakat, maka masyarakat  berhak  untuk  mengajukan keberatan  dengan  hal  itu    dalam  hal  itu bahkan  tuntutan  ganti  kerugian  jika  karena diabaikan atau dilanggar maka menimbulkan kerugian.
Masyarakat  wajib  mentaati  terhadap aturan penataan ruang yang sudah ditentukan  tersebut,  maka  dalam  hal  itu masyarakat  wajib  memanfaatkan  Ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, wajib
mentaati ketentuan dan persyaratan perizinan,  dan  wajib  memberikan.  Secara umum  adanya  pengaturan  yang  kewajiban tersebut  bertujuan  agar  masyarakat  tidak hanya  membanyangkan  atau  menuntut  hak saja,  akan  tetapi  masyarakat  wajib  untuk mentaati aturanaturan yaitu hukum berkaitan  perencanaan  dan  pelaksanaan  tata ruang, serta pengendaliannya.
Terhadap  Penyusunan  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  memiliki  dasardasar hukum  yang  tertulis  dalam  Undang-undang Nomor  10  tahun  2013.Terhadap  peraturan tersebut  menjelaskan  mengenai  adanya terhadap  hak-hak  dan  kewajiban  dari masyarakat  untuk  berperan  serta  dalam penyusunan  RTRW  serta  hak-hak  dan kewajiban  masarakat  dari  pemerintah  untuk melakukan  terhadap  transparansi  dalam
penyusunan  RTRW  dan  menampung  opini serta mendengar aspirasi terhadap masyarakat.
Dalam  hak  dan  kewajiban  masarakat memiliki  peran  terhadap  perncanaan  tata ruang yaitu berupa :
a. Masukan mengenai:
1. Persiapan penyusunan rencana tataruang 2. Penentuan arah pergembangan wilayah atau kawasan 3. Mengindentifikasi potensi danmasalah  pembangunan  wilayah atau kawasan 4. Perumusan  konsepsi  rencana  tata ruang
5. Penantaan rencana tata ruang
b. Kerja sama dengan pemerintahan daerah, dan/atau sesama unsur masarakat dalam perancanaan tata ruang. 7
Terhadap  peraturan  mengenai  hak-hak dan kewajiban masarakat dalam perancanaan pelaksanaan tata ruang kota jambi berdasarkan  ketentuan  Undang  Undang Nomor  10  Tahun  2013  dalam  pasal  berikut ini:
Pasal 84
Dalam  penataan  ruang  wilayah,  setiap masyarakat berhak:
a. mengetahui  rencana  tata  ruang  wilayah dan rencana rinci;
7 https://www.slideshere.net/mobile/deki8 8/bab-8-hak-kewajiban-dan-peran-masarakat
b. menikmati  pertambahan  nilai  ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;
d. mengajukan  keberatan  kepada  pejabat yang  berwenang  terhadap  pembangunan yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan  tuntutan  pembatalan  izin dan  penghentian  pembangunan  yang tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang kepada pejabat berwenang;
f. mengajukan  gugatan  ganti  kerugian kepada  pemerintah  dan/atau  pemegang izin  apabila  kegiatan  pembangunan  yang tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang serta menimbulkan kerugian; dan
g. hak memperoleh fasilitasi/mediasi terhadap penyelesaian konflik pemanfaatan  ruang  oleh  Pemerintah Provinsi. Pasal 85 Dalam  pemanfaatan  ruang  wilayah,  setiap orang wajib: a. menaati RTRW Provinsi dan penjabarannya yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan  ruang  sesuai  dengan  izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
c. mematuhi  ketentuan  yang  ditetapkan dalam  persyaratan  izin  pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan  akses  terhadap  kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan  dinyatakan  sebagai milik umum.
Terhadap hal ini adanya sebuah aturan yang  dengan  tujuan  agar  masyarakattidak hanya  melihatkanatau  menuntut  hak  saja, tetapi masyarakat juga wajib untuk mentaati terhadap  sebuah  aturan  aturanhukum  yang berkaitan  dengan  sebuah  perencanaan  dan pelaksanaan  tata  ruang  dan  juga  serta pengendaliannya.  Maka  dari  itu  masyarakat juga  wajib  mentaati  aturanpenataan  ruang yang  sudah  ditentukan  tersebut,  masyarakat wajib  memanfaatkan  ruang  yang  sesuai dengan  mentaati  ketentuan  dan  persyaratan perizinan,  dan  wajib  memberikan  sebuah akses  kepada  pemerintah  jika  haknya dibutuhkan terhadap kepentingan umum.

## D. KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak Individu dan masyarakat di dalam Konstitusi dan  peraturan  perundang-undangan  Negara Indonesia  sudah  diatur  sedemikian  rupa. Terhadap  Perencanaan  terhadap  tata  ruang yang  merupakan  salah  satu  sebuah  produk hukum dimana dari sebuah hal dari kebijakan Negara  atau  dari  pemerintah  yang  sesuai dengan  wewenangnya.Maka  itu  dari  suatu dari  sebuah  produk  hukum  yang  memiliki sebuah  tujuan  yang  untuk  mengatur  dan melindungi  terhadap  sebuah  hak-hak  dan kewajiban  terhadap  pihak  yang  dalam penyediaan,  peruntukan,  penggunaan  dan
kemamfaatan  terhadap  tata  ruang  dan  juga terhadap sumber daya alam.
Terhadap  Penyusunan  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  memiliki  dasardasar hukum  yang  tertulis  dalam  Undang-undang Nomor  10  tahun  2013.  Terhadap  peraturan tersebut  menjelaskan  mengenai  adanya terhadap  hak-hak  dan  kewajiban  dari masyarakat  untuk  berperan  serta  dalam penyusunan  RTRW  serta  hak-hak  dan kewajiban  masarakat  dari  pemerintah  untuk melakukan  terhadap  transparansi  dalam penyusunan  RTRW  dan  menampung  opini serta mendengar aspirasi
terhadap masyarakat.

## E. SARAN
Mengingat  pengaturan  perlindungan hukum  terhadap  hakhak  individu  dan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun  2013,  maka  hendaknya  pemerintah Kota  harus  berbesar  hati  untuk  melakukan peninjaun kembali Perda tersebut guna lebih memberikan  perlindungan  hukum  terhadap hak-hak individudan masyarakat, dan mengimplemen-tasikannya denganbaik

## DAFTAR PUSTAKAAN
Artikel/Buku Marwan  Mas.  2003. Pengantar  Ilmu  Hukum.
Graha Indonesia. Jakarta.
Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad.  2010.
Dualisme  Penelitian  Hukum,  Normatif
dan  Empiris .  Cet.  I.  Pustaka  Pelajar.
Yogyakarta. S.Nasution. 1982. Metode Penelitian Naturalistik . Transito. Bandung.
Yan  Pramadya  Puspa. Kamus  Hukum .  Edisi Lengkap  Bahasa  Belanda,  Bahasa Indonesia, Inggris.. Aneka Ilmu.
Semarang.

## Peraturan Hukum
Undang-undang Dasar Tahun 1945
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960
tTentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2007 Tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2013 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi Jambi
Internet
http://tesishukum.com/pengertian perlindungan-hukum .
https://www.daftarpustaka.org/hakdankewa jibanwarganegara/#:~:text=Pengertian %20hak%20dan%20kewajiban%20wa rga%20negara%20menurut%20para% 20ahli%20dimulai,memang%20semesti nya%20diterima%20atau%20dilakuka n.&text=Kewajiban%20juga%20diartik an%20sebagai%20suatu%20hal%20ya ng%20harus%20dilakukan.
https://simtaru.seragkota.go.id/index.php/h ak-kewajiban-dan-peran-masarakat. https://media.neliti.com/media/publications /228667-peran-serta-masyarakat- dalam-penyusunan-05547353.pdf https://www.slideshere.net/mobile/deki88/ bab-8-hak-kewajiban-dan-peran- masarakat