## Partisipasi  Akademisi  dalam  Pencegahan  Sengketa Proses Pemilihan Umum di Kabupaten Pelalawan
Muhammad Zulhidayat 1 * Erdiansyah Erdiansyah 2
Dessy Artina 3
Rika Lestari 4
Zainul Akmal 5

## Abstrak:
Salah  satu  permasalahan  utama  dalam  pemilu  adalah  terkait  dengan  daftar  pemilih  tetap  yang  tidak akurat, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam hak pilih warga. Logistik yang tidak akurat, baik  dari  segi  jenis  maupun  jumlah,  dapat  menyebabkan  hambatan  dalam  pelaksanaan  pemilu  dan merugikan  proses  demokrasi.  Distribusi  logistik  yang  terlambat  dan  salah  sasaran  menjadi  hambatan serius  yang  dapat  mengganggu  kelancaran  pemungutan  suara  dan  penghitungan  hasil.  Permasalahan teknis lainnya melibatkan akurasi sistem informasi, kecukupan anggaran, prosedur pencairan anggaran, dan  ketidakmampuan  badan  ad  hoc  dalam  mengelola  proses  pemilu  secara  efektif.  Di  samping permasalahan teknis, terdapat masalah non-teknis seperti partisipasi pemilih yang rendah, politik uang, intimidasi,  kekerasan,  kriminalisasi  penyelenggara  pemilu,  dan  rendahnya  kepercayaan  publik,  yang semuanya  memerlukan  perhatian  serius  untuk  menjaga  integritas  pemilu.  Untuk  mengantisifasi  dan penanganan konflik tersebut perlu dijelaskan oleh akademisi dalam peningkatan pemahaman pencegahan sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Pelalawan. Kata kunci : Pemilihan Umum; Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU); Sengketa
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau,  Indonesia Correspondence E-mail: zulhidayat@lecturer.unri.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau,  Indonesia
3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau,  Indonesia
4 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau,  Indonesia
5 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau,  Indonesia

## Academics'  Participation  in  Dispute  Prevention  in  the General Election Process in Pelalawan Regency

## Abstract:
One of the main problems in elections is inaccurate permanent voter lists, which can lead to inequality in citizens' voting rights. Inaccurate logistics, in terms of type and quantity, can cause election obstacles and harm the democratic process. Late and misdirected logistics distribution is a serious obstacle that can disrupt the smooth conduct of voting and counting results. Other technical issues involve the accuracy of information systems, budget adequacy, budget disbursement procedures, and the inability of ad hoc bodies to manage the electoral process effectively. In addition to technical issues, there are non-technical problems such as low voter turnout, money politics, intimidation, violence, criminalization  of  election  officials,  and  low  public  trust,  all  of  which  require  serious  attention  to  maintain  the integrity  of  elections.  To  anticipate  and  handle  these  conflicts,  academics  must  increase  their  understanding  of preventing election process disputes in the Pelalawan Regency.
Keywords : Election; General Election Supervisory Board; Dispute
How to cite ( Chicago Style):
Zulhidayat., Muhammad., Erdiansyah Erdiansyah., Dessy Artina., Rika Lestari., Zainul Akmal. 2024. "Partisipasi Akademisi Dalam Peningkatan  Pemahaman  Pencegahan  Sengketa  Proses  Pemilu  Di  Bawaslu  Kabupaten  Pelalawan". DAS  SEIN:  Jurnal  Pengabdian Hukum & Humaniora 4 (1): 34-44
©  2024  – Zulhidayat.,  Muhammad.,  Erdiansyah., Dessy  Artina.,  Rika  Lestari.,  Zainul  Akmal. Under the license CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan
Pemilihan  serentak  pada  hari  Rabu  tanggal  14  Februari  2024  menandai pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024. Itu terdengar sebagai suatu peristiwa politik  penting.  Pemilihan  umum  seperti  ini  memiliki  dampak  besar  pada  arah  dan kepemimpinan  suatu  negara  atau  daerah.  Pada  tanggal  14  Februari  2024,  warga Indonesia akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pemilihan umum adalah saat di mana rakyat memiliki kesempatan untuk secara demokratis menentukan siapa yang akan mewakili dan memimpin mereka di tingkat nasional maupun daerah. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk partai politik, kandidat, dan tentu saja, pemilih.
Penting untuk mengikuti berita dan informasi terkini terkait kampanye, platform politik, dan isu-isu utama yang mungkin menjadi perhatian selama pemilihan tersebut. Pemilihan umum sering kali mencerminkan aspirasi dan harapan masyarakat terhadap
pemerintahan mereka, dan partisipasi aktif dari warga negara sangatlah penting dalam menjaga integritas dan validitas proses demokratis tersebut.
Sementara itu Pemilihan umum pada tanggal 27 November 2024 yang mencakup pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil  wali  kota  akan  menjadi  peristiwa  politik  yang  sangat  signifikan  di  Indonesia. Pemilihan ini merupakan bagian dari sistem demokrasi Indonesia yang memberikan hak suara  kepada  rakyat  untuk  memilih  pemimpin  di  tingkat  daerah  (Zulhidayat  and Separen, n.d.).
Pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota memiliki dampak langsung pada pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya di tingkat lokal. Kepala daerah  yang  terpilih  akan  bertanggung  jawab  atas  kebijakan  dan  pembangunan  di daerah mereka masing-masing.
Penting  bagi  warga  Indonesia  untuk  memahami  platform  dan  program  kerja calon-calon tersebut, serta berpartisipasi aktif dalam pemilihan untuk memilih pemimpin yang  dianggap  paling  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  harapan  masyarakat  setempat. Selama  periode  kampanye  dan  pemilihan,  akan  ada  berbagai  diskusi,  debat,  dan penyampaian  visi-misi  dari  para  kandidat.  Memahami  secara  seksama  isu-isu  yang diangkat dan program kerja calon akan membantu pemilih membuat keputusan yang lebih  informasional  dan  cerdas.  Pemilihan  umum  tingkat  daerah  yang  besar  ini  juga dapat mencerminkan dinamika politik dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.
Karena  sebelum  ini,  pemilu  (  Pilpres  dan  Pileg  )  serta  pilkada  belum  pernah diadakan di tahun yang sama(Indrawan et al. 2023). Selanjutnya, proses pemilihan umum juga  harus  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  amanat  dalam  pasal  22  E  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  (UUD)  tahun  1945  yang  menjelaskan  bahwa  pemilu  haru dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  atau  disngkat Luberjurdil (Zulhidayat, Suganda, and Razif 2022).
Tujuan dari pemilu dan pemilihan umum yang harus dilakukan secara bersamaan di 2024 adalah untuk membentuk pemerintahan pusat dan daerah. Melakukan pemilu akan mengisi jabatan pemerintahan nasional, yang terdiri dari presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, serta jabatan pemerintah daerah, yang terdiri dari kepala daerah dan anggota DPRD. Penilaian menunjukkan bahwa mengadakan pemilu dan pilkada pada
tahun yang sama akan menghasilkan pemerintahan yang stabil (Syawaluddin Hanafi et al. 2023).
Pemilihan dan pilkada adalah serangkaian langkah-langkah yang panjang, bukan hanya  hari  pemungutan  suara.  Karena  keterbatasan  waktu,  pada  akhirnya  akan  ada tahapan  pemilu  dan  pilkada  yang  berlangsung  bersamaan.  Ada  dua  cara  untuk melakukan pemilihan: melalui partai politik atau melalui calon perseorangan, yang juga disebut  sebagai  calon  independen.  Untuk  jalur  partai,  partai  politik  harus  memiliki minimal 20 persen kursi di Dewan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan 25 persen suara di masing-masing daerah (Defretes and Kleden 2023).
Selain  itu,  tidak  henti-hentinya  masalah  muncul  di  setiap  tahapan  pemilihan meskipun penyelenggara telah mengambil berbagai tindakan pencegahan. Permasalahan teknis seperti daftar pemilih tetap yang akurat, jenis dan jumlah logistik yang akurat, distribusi logistik yang terlambat dan salah sasaran, akurasi hasil pemungutan suara dan penghitungan suara, akurasi sistem informasi, kecukupan anggaran, prosedur pencairan anggaran,  dan  ketidakmampuan  badan  ad  hoc  (Zulhidayat  and  Simbolon  2023). Sedangkan  terkait  masalah  non-teknis  yang  berkaitan  dengan  pemilu  termasuk partisipasi pemilih yang rendah, politik uang, intimidasi dan kekerasan, kriminalisasi penyelenggara pemilu, bentrokan antara pendukung dan pendukung selama kampaye, kampanye hitam parpol dan kandidat, saling serang di media massa dan media sosial, penggunaan  fasilitas  negara  oleh  parpol  tertentu  untuk  kampaye,  dan  rendahnya kepercayaan publik (Alhadar, Sahi, and Katili 2024).
Dampak  pemilu  serentak  seperti  itu  akan  memberikan  dampak  ekonomi  yang signifikan.  Pada  umumnya,  pengeluaran  terkait  pemilu  mencakup  berbagai  aspek, seperti persiapan, pelaksanaan, pengawasan, serta belanja kampanye (Zulhidayat 2019). Meskipun  pemilu  serentak  dapat  membawa  dampak  positif  pada  beberapa  sektor ekonomi, juga mungkin ada dampak negatif yang perlu diperhatikan:

## 1. Ketidakstabilan Ekonomi:
Pemilu sering kali diikuti oleh tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi, terutama jika ada ketidakpastian politik atau jika hasil pemilu dipandang sebagai tidak stabil. Tingkat ketidakpastian ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan merugikan investasi.
2. Pertumbuhan Ekonomi yang Tertunda:
Fokus dan perhatian pemerintah serta calon-calon politik pada kampanye dan pemilu mungkin mengakibatkan keterlambatan dalam implementasi kebijakan ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang.
3. Gangguan Aktivitas Bisnis:
Periode  kampanye  dapat  mengganggu  aktivitas  bisnis  sehari-hari  karena banyaknya perhatian yang diarahkan pada kampanye politik. Bisnis mungkin lebih  berhati-hati  dalam  membuat  keputusan  investasi  atau  perlu  mengatasi gangguan operasional.
4. Ketidakpastian Kebijakan:
Pergantian  pemerintahan  atau  perubahan  kebijakan  yang  mungkin  terjadi setelah  pemilu  dapat  menciptakan  ketidakpastian  di  antara  pelaku  bisnis  dan investor, yang mungkin menunda keputusan investasi.
5. Potensi Konflik Sosial:
Pemilu  yang  sengit  dan  kontroversial  dapat  memicu  ketegangan  dan  konflik sosial.  Ini  dapat  memiliki  dampak  negatif  pada  iklim  investasi,  kepercayaan bisnis, dan stabilitas ekonomi.
6. Pengeluaran Berlebihan dalam Kampanye:
Jika  tidak  diatur  dengan  baik,  belanja  kampanye  yang  berlebihan  dapat mengakibatkan  peningkatan  utang  calon  dan  partai  politik.  Ini  dapat menciptakan  masalah  fiskal  dan  berdampak  pada  stabilitas  ekonomi  jangka panjang.
Penting  untuk  diingat  bahwa  dampak  negatif  tersebut  tidak  selalu  terjadi  dan dapat diatasi melalui perencanaan yang baik, tata kelola pemilu yang transparan, dan kebijakan ekonomi yang bijaksana. Selain itu, konteks politik dan ekonomi setiap negara juga dapat mempengaruhi sejauh mana dampak positif atau negatif dari pemilu serentak (Zulhidayat and Risfani, n.d.).
Untuk  mengantisifasi  dan  penanganan  konflik  tersebut  perlu  dijelaskan  oleh akademisi  dalam  peningkatan  pemahaman  pencegahan  sengketa  proses  Pemilu  di Bawaslu  Kabupaten  Pelalawan.    Oleh  karena  itu  perlu  melakukan  hal-hal  untuk mencegah  hal-hal  seperti  ini,  kami  melaksanakan  metode  pendidikan,  sosialisasi,  dan pengawasan partisipatif, melakukan pengawasan terhadap kampanye. Serta kami
mendorong pelaporan dan pengaduan, melakukan penyelidikan dan penegakan hukum hingga kami memberikan sanksi dan hukuman.

## Luaran
1) Memberikan  penjelasan  terkait  berbagai  macam  metode  pencegahan  sengketa Pemilu
2) Meningkatkan pemahaman tentang proses penyelesaian sengketa Pemilu kepada Masyarakat Kabupaten Pelalawan serta anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan

## Metode Pelaksanaan
Pengabdian  kepada  masyarakat  yang  berupa  sosialisasi  dan  pemahaman  di Bawaslu  Kabupaten  Pelalawan  telah  dilaksanakan  pada  tanggal  9  Agustus  2023. Kegiatan  ini  dilakukan  berupa  penyuluhan/sosialisasi  kepada  Masyarakat  Kabupaten Pelalawan serta anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan terkait dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa Pemilu 2024.
Tahapan-tahapan  ini  merupakan  wujud  keseriusan  untuk  mendukung  membumikan dan  membantu  peningkatan  pemahaman  hukum  bagi  masyarakat.  Sumbangsih pemikiran serta peningkatan pemahaman melalui Langkah memberikan materi langsung oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau yakni Muhammad Zulhidayat,S.H.,M.H dan Erdiansyah,S.H.,.M.H. Diskusi awal antara tim penyuluh memetakan tantangan dan manfaat bagi masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Sehingga diharapkan informasi ini tersampaikan kepada seluruh warga Masyarakat Kabuapaten Pelalawan.
Tahapan-tahapan  yang  Anda  sebutkan  menunjukkan  komitmen  yang  serius  untuk membumikan dan meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan proses pemilihan umum dan partisipasi dalam pengawasan partisipatif. Berikut beberapa poin yang dapat diperhatikan dari uraian tersebut:
1. Dukungan Pendidikan Hukum: Keterlibatan Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau,  seperti  Muhammad  Zulhidayat,S.H.,M.H  dan  Erdiansyah,  S.H.M.H, menunjukkan keinginan untuk memberikan kontribusi dalam pendidikan hukum masyarakat.  Mereka  memberikan  materi  langsung,  yang  dapat  membantu meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran hukum di kalangan warga.
2. Partisipasi  Tim  Penyuluh:  Diskusi  awal  antara  tim  penyuluh  mencerminkan keseriusan dalam memahami tantangan dan manfaat partisipasi masyarakat dalam  pengawasan  partisipatif.  Ini  dapat  membantu  merumuskan  pendekatan yang sesuai untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat.
3. Pemetaan  Tantangan  dan  Manfaat:  Memetakan  tantangan  dan  manfaat  bagi masyarakat  dalam  pengawasan  partisipatif  adalah  langkah  yang  strategis.  Ini membantu  menyesuaikan  pesan  dan  pendekatan  agar  lebih  sesuai  dengan kebutuhan dan realitas masyarakat setempat.
4. Tujuan  Sosialisasi:  Informasi  yang  disampaikan  diharapkan  dapat  mencapai seluruh  warga  Masyarakat  Kabupaten  Pelalawan.  Hal  ini  menunjukkan  tujuan sosialisasi  yang  luas  untuk  memastikan  bahwa  pemahaman  hukum  dan partisipasi masyarakat mencakup sebanyak mungkin orang.
Dengan  demikian,  upaya  ini  dapat  berkontribusi  pada  peningkatan  kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam proses demokratis, terutama dalam konteks pemilihan  umum.  Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi  yang  melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

## Hasil dan Pembahasan
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, juga mendapat  legitimasi  yang  kuat  dan  amanah.  Pemilu  pun  menjadi  tonggak  tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan (Zulhidayat 2021). Pelaksanaan fungsi pencegahan dan penindakan yang diperankan oleh Bawaslu adalah bagian dari ikhtiar untuk menjamin terwujudnya keadilan pemilu dalam suatu proses pemilu.  Hal  ini  sejalan  dengan  nilai  perjuangan  Bawaslu  dalam  pemilu  (Kusuma, Permatasari, and Suntara 2022).
Di  setiap  perubahan  undang-undang  pemilihan  di  Indonesia,  Bawaslu meningkatkan dan memperkuat otoritasnya dalam desain penegakan hukum pemilihan. Misalnya, dalam hal kewenangan, pelanggaran administrasi pemilu menjadi salah satu yang  telah  diubah  dalam  strukturnya.  Perubahan  ini  juga  memperkuat  kedudukan Bawaslu sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilu 2024 (Sutisna
2023). Selain itu, Bawaslu juga harus memberikan pemahaman kepada Masyarakat dan anggotanya agar Pemilu Luberjurdil dapat terlaksana. Sementara itu, Kerjasama  Antara Bawaslu  dan  Fakultas  Hukum  Universitas  Riau  juga  menjadi  salah  satu  titik  tolak mewujudkan  Pendidikan  politik  bagi  Masyarakat,  utamanya  Masyarakat  Kabupeten Pelalawan.
Hal  ini  mendorong  para  akademisi  Fakultas  Hukum  untuk  memberikan pemahaman  dalam  Pencegahan  Sengketa  Proses  Pemilu  Di  Bawaslu  Kabupaten Pelalawan. Kegiatan dilaksanakan dikantor Bawaslu Kabupaten Pelalawan.
Gambar 1. Kegiatan dibuka oleh Ketua Bawaslu
Gambar 2. Kegiatan diikuti dengan antusias oleh Masyarakat Kabupaten Pelalawan serta anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan.
Selain  itu,  waktu  pemilu  ini  dapat  digunakan  untuk  mengajarkan  masyarakat pendidikan politik. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki kekuasaan tertinggi, jadi  menyelenggarakan  pendidikan  politik  ini  tentulah  sangat  penting.  Untuk memaksimalkan  peran  mereka  dalam  sistem  politik  negara,  masyarakat  harus  lebih memahami politik. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu jelas merupakan tugas yang sulit bagi kpu karena, selain menyelenggarakan pemilu yang adil, Bawaslu juga perlu melakukan sosialisasi untuk mendorong pemilih lokal untuk menjadi pemilih yang lebih baru (Khasanofa and Zulhidayat 2020).
Apalagi  pada  saat  memasuki  masa  Pemilu,  para  politisi  berusaha  mendapatkan simpati masyarakat dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan politik uang.  Politik  uang  memiliki  potensi  untuk  merugikan  negara  karena  kecenderungan akan  ada  upaya  untuk  mengembalikan  modal  yang  dikeluarkan  sebelumnya  jika kemenangan telah didapat (Maulida and Wijayanto 2023). Hal ini dapat menyebabkan korupsi. Dalam sistem demokrasi Indonesia, politik uang sangat merugikan kemajuan bangsa.  Hal  ini  tentu  menjadi  catatan  buruk  bagi  perpolitikan  di  Indonesia,  perlunya Pendidikan  politik  bagi  Masyarakat  Indonesia  adalah  hal  mutlak  yang  wajib dilaksanakan.  Selain  mengurangi  gesekan  politik,  hal  ini  juga  dapat  memberikan pemahaman bahwa perbedaan politik bukanlah masalah besar dan setiap orang harus saling menghargai pilihan politik yang lainnya (Zulhidayat et al. 2023).
Untuk  menjalankan  pemilu  yang  bersih,  masyarakat  harus  memahami  bahaya politik  uang  karena  mereka  memiliki  peran  penting  dalam  menentukan  masa  depan negara  mereka.  Namun,  masyarakat  tidak  boleh  golput  karena  hal  itu  hanya  akan menguntungkan calon yang tidak dapat diandalkan. Karena golput biasanya dilakukan oleh orang kritis yang percaya bahwa tidak ada calon yang kredibel, padahal golput akan memberikan peluang kepada orang yang kurang kompeten untuk menang.(Noak 2024) Baik golput maupun penolakan politik uang sama berbahayanya. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus memilih kandidat terbaik yang mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat. Kita tidak boleh memilih kandidat yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga tidak ingat janji-janji yang dibuat selama kampanye. Sebagai  pemilih,  kita  harus  memberikan  suara  kita  kepada  calon  yang  tepat.  karena pemimpin adalah representasi dari warganya (Artina 2016).

## Kesimpulan
Adapun Kesimpulan dalam pengabdian antara lain dengan adanya Pendidikan politik menjadi hal yang sangat penting dalam mendorong suksesnya pemilu 2024, hal ini disebabkan Pendidikan politik adalah metode paling ampuh dalam menyelesaikan isu SARA yang selalu ada disetiap perhelatan pemilu. Selanjutnya hasil dari pengabdian ini  adalah  peningkatan  Pemahaman  Masyarakat  Kabupaten  Pelalawan  serta  anggota Bawaslu  Kabupaten  Pelalawan  yang  pada  mulanya  belum  baik  terhadap  sengketa- sengketa  Pemilu  menjadi  lebih  baik  dan  meningkat  dengan  adanya  sosialisasi  ini, sehingga sosialisasi ini harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan.

## Referensi
Alhadar, Sofyan, Yayan Sahi, and Putri Patrisia Katili. 2024. “PENGUATAN DEMOKRASI DAN PEMILU BAGI PEMILIH PEMULA MENJELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024: (STUDI  PENGABDIAN  PADA  MAHASISWA  UNIVERSITAS  NAHDLATUL  ULAMA GORONTALO).” Community  Development  Journal :  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat 5  (1): 1115–23. https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25097.
Artina,  Dessy.  2016.  “Keterwakilan  Politik  Perempuan  Dalam  Pemilu  Legislatif  Provinsi  Riau Periode 2014-2019.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 23 (1): 123–41.
Defretes,  Dwi  Astrianti,  and  Kristoforus  Laga  Kleden.  2023.  “Efektivitas  Pemilihan  Umum
Serentak Tahun 2024.” Jhp17 8 (2): 49–58.
Indrawan,  Jerry,  Restu  Rahmawati,  Anwar  Ilmar,  and  Putrawan  Yuliandri.  2023.  “Ancaman Politik Identitas Bagi Pemilihan Umum Tahun 2024.” Al-Qisthas 14 (1): 31–55.
Khasanofa, Auliya, and Muhammad Zulhidayat. 2020. “Indonesian Democracy: Folk Party or Humanitarian Tragedy?” In International Conference on Law Reform (INCLAR 2019) , 117–20. Atlantis Press.
Kusuma,  Winanda,  Bunga  Permatasari,  and  Reza  Adriantika  Suntara.  2022.  “Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun  2024  Melalui  Penyuluhan  Hukum.” DAS  SEIN:  Jurnal  Pengabdian  Hukum  Dan Humaniora 2 (2): 93–104. https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256.
Maulida, Fachryzal, and Hendra Wijayanto. 2023. “Efektivitas Strategi Bawaslu Untuk Mencegah Suara Golput Pada Pemilu 2024.” JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6 (10): 7795–99.
Noak, Piers Andreas. 2024. “Politik Hukum , Demokrasi Digital , Dan Kekuasaan Partai Politik Menyongsong  Pemilu  2024  Di  Indonesia.” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana Master Law Journal) 12 (3): 596–612. https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i0.
Sutisna,  Agus.  2023.  “ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR  NON-ELEKTORAL  POTENSI  PEMICU KONFLIK PEMILU TAHUN 2024.” Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 5 (1): 94–112. https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.964.
Syawaluddin Hanafi, Yusuf Djabbar, Marjana Fahri, Surya Pebriyani Jasmin, and Muhammad Zulhidayat. 2023. “Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi DKI Jakarta.” Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2 (6): 509–16. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.446.
Zulhidayat,  Muhammad.  2019.  “Perbandingan  Konstitusional :  Pengaturan  Impeachment  Di Indonesia Dan Italia.” Jurnal Hukum Replik 7 (1): 1–18.
———.  2021.  “Constitutional  Comparison  Between  Indonesia  and  Switzerland  Constitutions Regarding The Mechanism Of Constitutional Amendment.” Activa Yuris 1 (August): 1–9.
Zulhidayat, Muhammad, Rosi Mirnawati, Amina Intes, Uwe Barroso, and Elladdadi Mark. 2023.
“Legal Politics of Holding the 2024 Elections the Absolute and Ideal and Constitutional.” Rechtsnormen Journal of Law 1 (1): 28–34.
Zulhidayat, Muhammad, and Melly Risfani. n.d. “POLITIK HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN  PRESIDEN  PERSPEKTIF  KONSTITUSI  DAN  IMPLIKASI  TERHADAP PEMILU 2024.” Riau Law Journal 7 (2): 188–200.
Zulhidayat, Muhammad, and Separen. 2022. “Anomaly of The Authority of The District Court In Examining And Resolving Football Sports Disputes In Indonesia.” Melayunesia Law 6 (2): 167–76.
Zulhidayat, Muhammad, and Separen Separen. n.d. “ANOMALY OF THE AUTHORITY OF THE DISTRICT COURT IN EXAMINING AND RESOLVING FOOTBALL SPORTS DISPUTES IN INDONESIA.” Melayunesia Law 6 (2): 167–76.
Zulhidayat, Muhammad, and Batara Simbolon. 2023. “Analisis Status Kewarganegaraan Anak Di Kalangan  Artis  Yang  Lahir  Di  Luar  Negeri  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  No.  12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum 2 (02): 72–78.
Zulhidayat, Muhammad, Atma Suganda, and Imran Bukhari Razif. 2022. “Political Law of The Government in A Special Naturalization of Indonesian Football Players Based on Walfare State Theory.” Eduvest-Journal Of Universal Studies 2 (4): 622–29.