Pengaruh Implementasi  Hukum Pidana Tehadap Peningkatan Keamanan dan
Ketertiban  Masyarakat
Yohan Wibisono 1* , Fadjrin Wira Perdana 2 , Irwan 3 , Doharmam LumbanTungkup 4 , Miran 5
Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia 1, 2, 3, 4, 5
Email:  yohanwibisono@gmail.com 1* , fadjrinwira@gmail.com 2 , irwanpasang07@gmail.com 3 , doharman29021980@gmail.com 4 , mrnbp2ip@yahoo.com 5

## Artikel info

## Artikel history
Diterima : 04-06-2022 Direvisi : 14-06-2022 Disetujui : 25-06-2022
Kata Kunci: hukum pida na ; kea ma nan; ketertiba n ma sya rakat
Keywords : criminal law; security; public order

## Abstrak
Nega ra  memiliki  kewa jiba n untuk mencipta kan lingkunga n ya ng a man dan tertib  ba gi  setia p  wa rga nega ra nya.  Ketertiba n  da n  kea ma nan  dapat membentuk  ma sya rakat  ya ng  berka ra kter,  seha t  menta l  da n  sia p  untuk bersa ing  di  ra na h Interna siona l. Ha l  ini  dika rena ka n, lingkunga n  memiliki penga ruh  ya ng  kua t  untuk  mentra nsfer  ka ra kter  kepa da  setia p  individu. Kea da a n  demikia n  da pa t  terwujud  a pa bila   hukum  pida na   di  Indonesia ditega kka n denga n baik. Sa ya ngnya, penega kan hukum terka dang mengalami fluktua tif sehingga   ma sya rakat resa h da n pa ra  pela ku tinda k pida na  tetap mela ksa nakan a ksinya. Untuk itu  penelitia n ini  dila kuka n guna  mnegetahui penga ruh impelmenta si hukum pida na  terha dap peningka tan  keamanan dan ketertiba n ma sya ra kat. Metode penelitia n  ya ng  diguna ka n ia la h penelitia n kua lita tif deskriptif  denga n metode  wa wa nca ra  observa si  da n penyebaran a ngket  mela lui  gform.  Ha sil  penelitia n  ini  diketa hui  ba hwa  implementasi hukum pida na memiliki penga ruh positif terha da p peningkatan keamanan dan ketertiba n ma sya rakat.

## Abstract
The state has an obligation to create a safe and orderly environment for every citizen. Order  and security can form a society with character, mental health and  ready  to  compete  in  the  international realm.  This  is  because  the environment  has  a  strong  influence  on  transferring  character  to  each individual. This situation can be realized if the criminal law in Indonesia is enforced properly. Unfortunately, law enforcement sometimes  fluctuates so that people are restless and criminals continue to carry out thei r actions. For this  reason,  this  research  was  conducted  to  determine  the  effect  of  the implementation of criminal law on increasing public security and order. The research  method  used  is  descriptive qualitative research  with  observation interviews and questionnaires distributed through gform. The results of this study indicate that the implementation of criminal law has a positive effect on increasing public security and order.
Koresponden  author: Yohan Wibisono Ema il: yoha nwibisono@gma il.com Artikel  denga n a kses terbuka  di ba wa h lisensi CC BY SA

## Pendahuluan
Suatu  wilayah  disebut  sebagai  negara  apabila  memenuhi  persyaratan  untuk menjadi sebuah negara. Negara dibentuk untuk memberikan beragam kebaikan kepada masyarakat yang terdapat di dalamnya seperti melindungi hak dan kewajiban warga negara  ( Namang , 2020). Penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah hal yang harus diupayakan oleh pemerintah  sebagai  pejabat pengelola negara  sehingga  masyarakat merasa  nyaman  dan aman tinggal dan melangsungkan kehidupan di negara tersebut ( Wawointana , 2019).
Seiring  dengan  perjalanan  zaman  dan  terbukanya  arus  globalisasi  ( Kartono ,  2019), perihal  keamanan  dan ketertiban  tidak dapat dianggap sepele,  karena  beragam  perilaku  yang merusak rasa nyaman dapat berasal dari berbagai sumber, baik dunia nyata atau dunia maya.
Salah  satu  fenomena  yang  sering  terjadi  dan  merusak  keamanan  juga  ketertiban masyarakat  adalah  pelanggaran  kasus  pidana,  seperti  terjadinya  pemerkosaan,  pencurian, penggunaan  narkoba yang  merajalela  ( Parwitasari  et al ., 2021)  dan lain  sebagainya.  Sebagai masyarakat  tentu  merasa  khawatir  dengan  beragam  tindak  pidana  yang  terjadi  karena berdampak  pada kebiasana  lingkungannya  juga  pada generasi  bangsa.  Jika  lingkungan  telah rusak, maka bukan hal mustahil jika generasi  bangsa ikut rusak.
Padahal, lingkungan  merupakan  tempat untuk hidup manusia  dan memiliki  pengaruh cukup besar pada pembentukan karakter masyarakat ( Rinawati , 2018) Keadaan demikian tentu menghilangkan  rasa  nyaman  dan aman  bagi  mereka  yang  ingin  hidup  dalam  kedamaiana. Negara  yang  mulanya  dijadikan  sebagai  tempat  berlindung  dan  kembali  ternayata  malah memberikan  luka  mendalam  dan menyisakan  memori  trauma  yang  mengerikan.  Akibatnya, para  orang  tua menjadi  khawatir  saat anaknya keluar  rumah  bahkan pergi  ke  sekolah,  kerja, mengunjungi  saudara  ataupun  berteman  dengan  banyak  orang  kerena  pelaku  tindak  pidana terus melaksanakan  aksinya  tanpa merasa  berbuat dosa. Tindak  pidana yang terus dilakukan dapat menggerogoti  perekenomian  negara karena  masyarakat akan treus melakukan  beragam cara  supaya  keinginannya  dapat terkabul.  Seperti halnya  kasus  sakau  karena  narkotika  yang mampu  merusak  dan mempengaruhi  kesadaran. Orang yang sudah sakau, ia akan melakukan berbagai  cara  supaya  mampu  membeli  narkotika  yang  harganya  mahal.  Misalnya,  dengan menjual  beragam benda yang dimiliki,  bahkan menyakiti dirinya sendiri.
Apabila  hal demikian  terus dibicarakan,  maka masyarakat  akan hidup di bawah garis kemiskinan  bahkan tidak msutahil  menjadi seorang  gelandangan  yang tidak memiliki  rumah bahkan  uang  sepeserpun,  karena  apa  yang  dimiliki  sebelumnya  telah  dihabiskan  untuk menuruti  nafsu  yang  tidak dibenarkan.  Pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan  memiliki kewajiban  untuk  menciptakan  keamanan  dan ketertiban  masyarakat.  Selain  itu,  pemerintah juga  memiliki  fungsi  untuk  melayani,  melakukan  pemberdayaan  dan  pembangunan  untuk menghasilkan  rasa nyaman dan aman bagi warga negaranya  ( Rahmadanita , 2019).
Konsep negara hukum terbagi menjadi dua yaitu konsep eropa kontinental dan konsep anglo saxon .  Perbedaan kedua konsep ini  yaitu, jika  konsep eropa kontinental lebih  terfokus kepada negara hukum, sedangkan konsep anglo saxon lebih fokus pada peran hukum atau rule of the law . Indonesia saat ini menggunakan konsep eropa kontinental yang dibuktikan dengan adanya  peraturan  perundang-undangan  ( Akbar ,  2021).  Indonesia  sebagai  negara  hukum dimulai dari ditetapkannya UUD 1945 sebagai konstitusinya. Dengan ini, maka terbentuk pula norma  hukum  di  Indonesia yang  dijadikan sebagai  payung  bagi  masyarakat  pada dasarnya, negara  dengan  hukum  kesejahteraan  bukan  hanya  bertangung  jawab  pada  ketertiban  dan ketenteraman, namun juga atas kesejahteraan masyarakat  ( Purnomo , 2019).
Saat  ini,  kesejahteraan  masyarakat  masih  menjadi  polemik,  terbukti  dengan  adanya kasus pencurian di Surakarta yang menjadi tindak pidana tertinggi dengan nilai 27-28% selama periode 106-2017 ( Virgatama et al ., 2019).
Kebanyakan pelaku tindak pidana tidak merasa  jera atas perilaku yang telah dilakukan karena terdapat penegak hukum yang tidak tegas. Padahal, seharusnya aparat negara bertindak tegas dan mau mengimplementasikan  hukum pidana dengan baik melalui  proses  yang sesuai dengan  aturan  ( Septiana ,  2021).  Melalui  ketegasan  penerapan  pidana  diharapkan  mampu menicptakan  lingkungan  masyarakat  yang  terib,  tenteram  dan  aman,  baik  di  dunia  nyata ataupun duni maya salah staunya dengan adanya penegakan karena UU ITE, dan hukum pidana lainnya.
Kendati  demikian,  peneliti  meyakini  bahwa  tidak  semua  penegak  hukum  memilkii mental buruk demi kepentingannya sendiri, namun masih ada para penegahk hukum yang jujur
dan peduli dengan masyarakat ( Setiadi , 2018). Penegak hukum merupakan orang yang memliki kewenangan  untuk  menegakkan  hukum  atau  keadilan  di  Indonesia  seperi  hakim,  jaksa, advokat, polisi, KPPU dan beragam lembaga lainnya  ( Fadhilah , 2019). Maka, sebagai seorang penegak hukum harus memperhatikan  kaidah-kaidah hukum yang berlaku  untuk menegakkan keadilan ( Isnantiana , 2019).
Berdasarkan  beberapa  hal  di  atas,  peneliti  ingin  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai “Pengaruh  Implementasi  Hukum  Pidana  tehadap  peningkatan  Keamanan  dan  Ketertiban Masyarakat”.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  implementasi hukum  pidana,  yakni  apakah  implementasi  hukum  pidana  berpengaruh  positif  atau  justru negatif terhadap keamanan dan ketertiban masyrakat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  untuk mengetahui  dan memahami beragam  fenomena  yang  terjadi  di  lapangan  baik  berupa  sikap,  perilaku,  ekspresi  ataupun tindakan yang kemudian akan dideskripsikan menggunakan kalimat  supaya dapat dimengerti oleh banyak pihak ( Salim ,  2019).
Analisis  yang  digunakan  menggunakan  analisis  deksriptif.  Pemilihan  responden melalui purpose sampling yang disesuaikan dengan arah yang akan dituju pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh implementasi hukum pidana tehadap peningkatan keamanan dan  ketertiban  masyarakat.  Responden  pada  penelitian  ini  berjumlah  20  yang  tersebar  di beberapa wilayah Indonesia.
Perolehan  data primer  melalui  wawancara dan observasi  sedangkan untuk penguatan data dilakukan  melalui  penyebaran  angket ( g-form ).  Setelah  itu data akan dianalisis  melalui reduksi  data,  penyajian  dan  penarikan  kesimpulan.  Secara  lebih  jelas  langkah-langkah penelitian ini ialah sebagai berikut ( Salim ,  2019):
Gambar 1. Alur pelaksanaan metode kualitatif deskriptif

## Hasil  dan Pembahasan
Berdasarkan pasal  1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia merupakan  negara  hukum. Artinya selama  negara melaksanakan  beragam  kegiatan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.
Hukum  yang  telah  disusun  harus  dilaksanakan  dengan  baik  dan tegas  sehingga  penegakan hukum dapat diaplikasikan secara efektif dan efisien  ( Utari & Prasetya , 2019).
Hukum  sendiri  berarti  aturan  atau  ketentuan  yang  berlaku  dan  dijadikan  sebagai pedoman  dalam  melaksanakan  kinerja.  Apabila  melanggar  hukum,  maka  akan  memperoleh konsekuensi  sebagaimana  yang telah disebutkan dalam hukum  tersebut. Hal ini  sebagaimana hukum  pidana yang  mengatur  beragam  masalah  pidana,  seperti  tindakan kriminal,  korupsi, perampokan, dan lain sebagainya.
Hukum pidana ialah hukum yang mengatur delik pidana. Hukum pidana yang dimaksud ialah hukum pidana positif atau disebut sebagai jus poenale ( Wahyuni , 2017). Jika membahas hukum pidana, erat kaitannya dengan tindak pidana. Tindak pidana merupakan perilaku  yang dapat dikenakan  (hukuman)  pidana. Berdasarkan  sumbernya,  tindak pidana  terbagi  menjadi dua, yaitu ( Hattu , 2020) :
1. Tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana yang hanya bisa  diselesaikan  oleh orang-orang tertentu. Misalnya, pencucian uang, korupsi,  terorisme, narkotika, dan pornografi.
2. Tindak pidana umum,  yaitu tindak pidana yang sering ditemui pada kehidupan sehari-hari dan  lebih  bersifat  umum,  seperti  penganiayaan,  pencurian,  perampokan,  perjudian, perselingkuhan,  dan lain sebagainya.
Tindak pidana cukup sering  ditemukan dalam kehidupan sehari-hari  melalui  berita  di televisi, penuturan orang lain atau bahkan melihat sendiri kejadian tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa tidak sed ikit responden yang pernah menjadi korban tindak pidana seperti pencurian. Selain itu mereka juga mengaku pernah memperoleh  berbagai informasi terjadinya tindak pidana, sebagaimana  hasil penelitian berikut ini:
Tabel 1. Informasi kasus tindak pidana yang sering dijumpai No. Tindak Pidana Persentase 1 Pencucian uang 25% 2 Korupsi 75% 3 Terorisme 55% 4 Narkotika 65% 5 Penganiayaan 45% 6 Pemerkosaan 40% 7 Pencurian 80% 8 Perampokan 50% 9 Perjudian 56% 10 persleingkuhan 88% Sumber: Hasil Pengolahan Data
Hasil  penelitian  menyatakan bahwa banyak sekali  tindak pidana yang kerap dijumpai di kehidupansehari-hari,  mulai  dari tindak pidana umum  ataupun tindak pidana khusus. Pada kasus  pencucian  uang,  memperoleh  persentase  25%,  pada  kasus  korupsi  75%  Pda  kasus korupsi, kebanyaka responden mengaku sering mendengar kasus tersebut melalui berita televisi atau media sosial, dimana kasus ini sering dilakukan oleh para pejabat baik tingkat desa sampai pemerintah  pusat.  Sedangkan  pada  kasus  terorisme  memperoleh  persentase  sebesar  55%, narkotika 65%, penganiayaan seperti KDRT 45%, pemerkosaan 40% bahkan tidak sedikit yang responden yang berbiacara  mengenai  pemerkosaan  ynag dilakukan  oleh oknum  saudara atau orang  tua kepada anaknya. Tidak  berhenti  sampai  disini,  pada kasus  pencurian  memperoleh persentase 80%, perjudian 56% dan perselingkuhan  88%.
Dengan ini diketahui bahwa tindak pidana sering dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan ini  tentu menimbukan  kekhawatiran dan rasa  tidak nyaman  karena  banyak  pelaku  kejahatan
atau tindak pidana di lingkungan tempat tinggalnya.
Para  responden  dengan  persentase  88%  menyatakan  kurang  nyaman  apabia  tinggal dilingkungan  dimana  terdapat  salah  satu  warga  yang  dekat  dengan  tempat  tinggalnya merupakan pelaku tindak pidana aktif.
Dengan  demikian,  maka  implementasi  hukum  pidana  perlu  ditegakkan  dengan konsisten supaya masyrakat  dapat hidup tenteram dan merasa aman karena masyarakat  tertib dan mau patuh terhadap hukum.
Hukum dibuat untuk mengontrol kegiatan masyarakat  supaya tidak berbuat seenaknya seperti  perilaku  yang  merugikan  orang  lain,  ketidaktertiban, mengganggu  ketenteraman  dan bahkan menimbulkan  kerugian baik bagi diri senidiri, orang lain bahkan negara.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  diketahui  beberapa  hal  yang  dapat dilakukan untuk mengimpelementasikan  hukum pidana yaitu:

## Gambar 2. Implementasi  hukum pidana
Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  alur  pertama  untuk  menegakkan  hukum  pidana yaitu  sosialisasi  dengan  memperkenalkan  pengetahuan  mengenai  hukum  pidana  dan tindak pidana sehingga  masyarakat  dapat memiliki  pemahaman  yang utuh mengenai hukum  pidana. Dengan  pemahaman  ini  diharapkan  masyarakat  dapat memiliki  kesadaran  hukum  sehingga dapat  menjadi  kontrol  perilaku  masyarakat  d an  para  penegak  hukum.  Dengan  demikian, diharapkan pengakan hukum pidana dapat dilaksanakan dan masyarakat menjadi nyaman dan aman.
Mengenai  Pengaruh  implementasi  hukum pidana tehadap peningkatan keamanan  dan ketertiban masyarakat, diperoleh data sebagai berikut:

## Gambar 3. Data Pengaruh Implementasi  Hukum Pidana tehadap Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Grafik tersebut  membuktikan  bahwa  implementasi  hukum  pidana memiliki  pengaruh positif terhadap peningkatan keamanan  dan ketertiban masyarakat.  Dengan masyarakat  yang
0 5 10 15 20 25 Ketertiban Keamanan Penegakan hukum pidana
damai maka  akan terwujud generasi  bangsa  yang berkualitas,  berakarter  dan siap bersaing  di ranah Internasional. Terlebih,  keamanan dan ketertiban dapat memulihkan mental yang tadinya takut menjadi berani,  yang tadinya tidak percaya  diri menjadi percaya diri, karena lingkungan membentuk mental yang kuat.

## Kesimpulan
Keamanan dan ketertiban merupakan impian  bagi setiap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.  Dengan karakteristik masyarakat yang tertib maka lingkungan akan menjadi aman dan masyarakat pun akan tinggal dengan tenteram.
Untuk  membentuk  suasana  tersebut,  maka  diperlukan  implementasi  hukum  pidana dengan  ketat.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  implementasi  hukum  pidana memiliki  pengaruh  positif  tehadap  peningkatan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat. Sebangaimana  data  yang  diperoleh  antara  kenaikan  penegakan  hukum,  ketertiban  dan keamanan dapat bersama-sama  naik sehingga  korelasi  diantara ketiganya memiliki  hubungan yang positif. Dengan demikian, maka  ketertiban, rasa  aman, ketenteraman serta tidak adanya rasa dirugikan karena pihak tertentu dapat dirasakan oleh masyarakat.

## Bibliografi
Akbar, A. M. M. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3. Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan , 10 (3), 158– 163. https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58953
Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. Jurnal Wawasan Yuridika , 3 (1), 55–72. https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217
Hattu,  J.  (2020).  Pertanggungjawaban  pidana  pengambilan  jenasah  covid -19  secara  paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Jurnal Belo , 6 (1), 11–31.
Isnantiana,  N.  I.  (2019).  Hukum  dan  Sistem  Hukum  sebagai  Pilar  Negara. Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah , 2 (1), 19–35. https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470
Kartono,  K.  (2019).  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perzinahan. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , 10 (1), 123–134. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3181
Namang,  R.  B.  (2020).  Negara  dan  Warga  Negara  Perspektif  Aristoteles. Jurnal  Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (2), 247–266. https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449
Parwitasari, T. A., Budyatmojo, W., Setiyanto, B., & Slamet, S. (2021). Peran Hukum Pidana dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Narkotika. Jurnal  Hukum  Pidana  Dan
Penanggulangan Kejahatan , 10 (3), 234–241.
https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58968
Purnomo,  A.  (2019).  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2016  Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Mengatasi Tindakan Perusakan Terhadap  Fasilitas  Umum  di  Kota  Watampone. Jurnal  Al-Dustur , 2 (1). https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.355
Rahmadanita,  A.  (2019).  Pembinaan  Ketentraman  Dan  Ketertiban  Umum:(Studi  Kasus Gelandangan dan
Pengemis).
Jurnal Tatapamong , 95–104. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154
Rinawati, M. (2018). Pembinaan  Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat. JOM FISIP , 5 .
Salim, H. (2019). Penelitian Pendidikan:  Metode, Pendekatan, dan Jenis . Kencana.
Septiana, E. A. (2021). Hambatan Pelaksanakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak  Pidana  Pencabulan  di  Polres  Karanganyar. Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Penanggulangan
Kejahatan , 10 (3), 183–192. https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58958
Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia. Majalah  Hukum  Nasional , 48 (2),  1–22.
https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99
Utari,  A.,  &  Prasetya,  T.  B.  (2019).  Problem  Kelembagaan  dalam  Penegakan  Perda  Kab. SlemanNo 9 tahun 2007 tentang Pemondokan. Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik , 2 (1).
Virgatama, R., Suprayogi, A., & Firdaus, H. S. (2019). Identifikasi Pengaruh Sistem Keamanan Lingkungan Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Kota Surakarta dengan Metode Sistem Informasi Geogrfais. Jurnal Geodesi Undip , 8 (1), 398–407.
Wahyuni, F. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. PT Nusantara Utama Persada, Jakarta .
Wawointana, T. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Jurnal  Kajian  Kebijakan  Dan  Ilmu  Administrasi  Negara  (Jurnal Administro) , 1 (1). https://doi.org/10.36412/jan.v1i1.996