## Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Terhadap Siaran Ulang di Website Youtube Secara Ilegal Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

## Alfrizki Buddhi Pramana, Ngadino, Novira Maharani Sukma
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : alfrizki.pramana@gmail.com

## Abstract
Nowadays,  YouTube users not  only individual but  also  television station.  Almost  all of television have YouTube account  to  rebroadcast  their program.  The YouTube users can obtain earning from their  videos.  The  income  should  obtained  by  the  authentic  content  created  by  the  user.  However, people re-record the television content and they upload it in their YouTube account. This behaviour is clearly against UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. The research approach method used in this study is empirical juridical. The research specification is descriptive analytical research. The data source in this study uses primary data as the main data. The data in this study consist of literature studies and field research. The method used in analyzing and processing the collected data is qualitative analysis. The result of the study concluded that rebroadcast the television program on YouTube without permission is illegal and identified as copyright infringement. Illegal reuploading can cause disadvantage that will affect the television stasions especially regarding to their moral and economic  rights.  The  government  has  provided  legal  protection. The  settlement  dispute  towards copyright  infringement  has  been  regulated  in  legislation  with  an  alternative  dispute  resolution, arbitration, or settlement through court and based on YouTube determination.
Keywords : youtube; copyright; broadcast; television

## Abstrak
Sekarang  ini  pemakai  YouTube  bukan  perorangan  saja  namun  juga  stasiun  TV.  Pemilik  akun YouTube bisa menerima pendapatan. Semestinya, penghasilan itu diperoleh dari terdapatnya konten yang  orisinil  yang  dibuat  oleh  pemilik  akunnya.  Realitanya  banyak  yang  merekam  siaran  ulang yang  ada  dalam  televisi  untuk  diunggah  di  akun  YouTubenya.  Hal  tersebut  bertentangan  dengan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  mengenai  Hak  Cipta.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  melihat  apakah  siaran  ulang  dalam  Youtube  pada  tayangan  televisi  termasuk  ilegal berdasarkan  Undang-Undang  dan  melihat  penyelesaian  sengketa  jika  ada  pelanggaran  hak  cipta. Metode  penelitiannya  menggunakan  yuridis  empiris.  Spesifikasi  penelitiannya  bersifat  deskriptif analisis.  Sumber  datanya  adalah  data  primer  yang  sebagai  data  utama.  Dalam  mengumpulkan datanya menggunakan studi pustaka dan penelitian lapangan. Untuk analisis data dan olah datanya menggunakaan  analisis  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  memperlihatkan  jika  mengunggah  konten siaran ulang televisi di  YouTube  yang tidak memperoleh izin  dari stasiun TV termasuk perbuatan ilegal dan melanggar hak cipta. Kerugian yang dialami oleh pihak stasiun TV behubungan dengan Hak moral dan Hak Ekonomi. Pemerintah memberikan fasilitas perlindungan hukum dengan adanya Undang-undang.  Penyelesaian  sengketa  tertuang  pada  Undang-undang  dengan    penyelesaian sengketa, arbitrase ataupun pengadilan dan berdasar pada ketentuan YouTube.
Kata kunci : youtube; hak cipta; siaran; televisi

## A. Pendahuluan
Era  globalisasi  sudah  sangat  terasa  sekarang  ini.  Kontribusi  teknologi  komunikasi dirasa penting karena terdorong oleh keperluan kegiatan dunia digitalisasi yang semuanya membutuhkan  serba  cepat  dan  tuntutan  zaman  yang  universal,  yang  mana  membutuhkan teknologi  komunikasi  yang  efisien  serta  bisa  diterima  diseluruh  wilayah  tanpa  terhambat oleh  batas  negara.  Salah  satu  teknologi  yang  dipublikasikan  oleh  APJII  di  tahun  2018, banyaknya  pemakai  internet  di  Indonesia  sekitar  171,17  juta.  Angka  tersebut  mengalami peningkatan  daripada  tahun  yang  sebelumnya,  yaitu  di  tahun  2017  dengan  jumlah  sekitar 143,26  juta  pemakai  ataupun  sekitar  54.68%  dari  keseluruhan  jumlah  masyarakat Indonesia.  Data  banyaknya  pemakai  internet  di  tahun  2018  meliputi  64,8%  dari keseluruhan  populasi  Indonesia  yang  totalnya  264,16  juta  (Asosiasi  Penyelenggara  Jasa Internet Indonesia, 2019).
Teknologi komunikasi saat ini tidak hanya dalam bentuk teks, suara, melainkan juga dalam bentuk video. Salah satu konten berbagi video yang terkenal dan terbanyak diakses yaitu YouTube. Youtube ialah suatu konten yang membagi dan menyimpan video baik itu video  dokumetasi  ataupun  pribadi.  Ketenaran  yang  tinggi  itu  dilatar  belakangi  oleh bertambahnya  nilai  guna  platform  video  sharing  tersebut  pada  pemakai  internet.  Pemakai internet  mengakses  youtube  tidak  seluruhnya  untuk  mencari  hiburan  semata,  namun  juga untuk belajar ataupun pencarian sebuah informasi. Riset yang dilakukan oleh Kantor TNS yang  diumumkan  di  tanggal  9  mei  2018,  Google  menyatakan  jika  57%  pemakai  youtube mayoritas  mengakses  konten  hiburan,  dan  86%  juga  mengatakan  sering  mengakses  situs youtube  untuk  mencari  informasi  yang  update  (Fathiyyah  &  Rina,  2019).  Dengan penggguna  YouTube  yang  jumlahnya  tidak  sedikit  dan  kebanyakan  video  yang  berada  di Youtube  memiliki hak cipta,  hal  tersebut  dapat  memunculkan suatu  permasalahan hukum yaitu terkait hak kekayaan intelektual, terutama hak cipta.
Sampai  saat  ini  sebagian  masyarakat  masih  belum  sadar  jika  mayoritas  video  yang terdapat  dalam  youtube  mempunyai  hak  cipta,  termasuk  video  siaran  ulang  televisi  yang oleh pengguna YouTube kerap kali disalah gunakan, apalagi untuk tujuan komersial tanpa seizin stasiun televisi yang bersangkutan. Tujuan komersial yang dimaksud adalah adanya monetisasi dari konten yang diunggah pada website YouTube. Penayangan ulang tersebut jelas  melanggar  UU  Hak  Cipta  karena  tidak  meminta  ijin  dari  pihak  pengelola  stasiun televisi untuk  ditayangkan kembali  dan disebarluaskan.   Terlebih  lagi  sekarang mayoritas
stasiun televisi juga sudah menggunakan media YouTube untuk mengunggah siaran ulang yang ditampilkan di televisi.
Atas dasar hal tersebut, maka pihak stasiun televisi harus mendapatkan perlindungan UU Hak Cipta agar tidak dirugikan oleh penggandaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Tujuan  dari  kerangka  teori  adalah  untuk  menampilkan  langkah-langkah bagaimanakah  mengolah  hasil  penelitian  dan  mengaitkannya  dengan  hal-hal  terdahulu (Ashofa,  1998).  Kerangka  teori  dijelaskan  dengan  berbagai  konsep  ataupun  definisi  yang akan  dimanfaatkan  menjadi  landasan  penelitian  hukum  (Soekanto  &  Mamudji,  2003). Teori  berfungsi  untuk  mengarahkan,  menunjukkan,  memprediksi  ataupun  menerangkan fenomena  yang diobservasi  (Meleong, 1993).  Teori merupakan kerangka intelektual  yang penciptaannya bertujuan suoaya dapat menerima serta menerangkan objek yang dipelajari secara seksama.
Fitzgerald  dalam  Salmond  menyatakan  jika  teori  pelindugan  hukum  tujuannya adalah  menyatukan  dan  menyelaraskan  beragam  kepentingan  dalam  masyarakat  sebab pada  suatu  lalu  lintas  kepentingan  perlindungan  pada  kepentingan  tertentu  bisa dilaksanakan  melalui  melakukan  pembatasan  beragam  kepentingan  di  lain  pihak. Kepentingan hukum merupakan mengatur hak serta kebutuhan manusia, dengan begitu hukum  mempunyai  kewenangan  yang  besar  utuk  mengatur  kebutuhan  manusia  yang harus  diatur  serta  harus  terlindungi.  Perlindungan  hukum  harus  memperhatikan mekanisme  yaitu  perlindungan  hukum  lahir  dari  sebuah  ketetapan  hukum  dan  semua aturan  hukum  yang  diserahkan  oleh  masyarakat  umumnya  adalah  persetujuan masyarakatnya  untuk  menata  hubungan  tingkah  laku  diantara  semua  komponen masyarakat  dan  individu  dengan  pemerintah  yang  dipandang  mewakili  kebutuhan masyarakat (Rahardjo, 2000).
Hukum  hadir  dalam  masyarakat  ialah  guna  menyatukan  dan  menyelaraskan berbagai  kepentingan  yang  dapat  bertabrakan  satu  dengan  yang  lainnya.  Penyelarasan berbagai  kepentingan  tersebut  dilaksanakan  melalui  pembatasan  dan  perlindungan beragam kepentingannya. Hukum memberikan perlindungan akan kepentingan individu melalui  pemberian  kewenangan  untuk  bertingkah  laku  dalam  mencukupi  kepentingan individu.
Pendapat  dari  Djumhana  menyatakan  jika  berbagai  doktrin  yang  ada  dalam perlindungan  Hak  Cipta,  yakni;  1) Right  of  Publicity ,  2) Making  Available  Right  and Merchandising Right , 3) Fair usel Fair Dealing , 4) The work made for hire Doctrine , 5)
pelindungan Hak, 6) Traditional Knowlegde dalam lingkup Hak Cipta, 7) Cakupan baru dalam perlindungan Hak Cipta, software free, copyleft, open source (Paserangi, 2011).
Perlindugan  hukum  mempunyai  makna  sebagai  usaha  ataupun  perlakuan  yang diberikan  oleh  hukum  dengan  artian  Undang-Undang  untuk  memberikan  perlindungan subjek  hukum  karena  pada  suatu  hubungan  hukum  terdapat  pelanggaran  atas  hak  dan kewajiban para pihak. Perlindungan hukum berhubungan dengan bagaimanakah hukum memberikan  keadilan  yakni  pemberian  ataupun  pengaturan  hak  pada  subjek  hukum, disamping  itu  juga  berhubungan  dengan  bagaimanakah  hukum  memberikan  keadilan pada subjek hukum yang ditentang haknya untuk menjaga haknya (Putri, 2013).
Salah  satu  wujud  perlindungan  hukum  pada  hak  cipta  ialah  melalui  memberikan sanksi pidana pada individu yang melakukan pelanggaran terkait hak cipta dengan sikap melawan hukum. UU Hak Cipta Indonesia memposisikan hak cipta tersebut dalam delik biasa  dengan  maksug  memberikan  jaminan  perlindungan  yang  makin  baik  dari  yang telah  ada  sebelumnya,  yang  mana  sebelumnya  tindak  pidana  hak  cipta  masuk  dalam kategori  delik  aduan.  Berubahnya  sifat  delik  tersebut  ialah  sebagai  persetujuan masyarakat yang mengakibatkan sebuah pelanggaran dapat diperkarakan ke pengadilan dengan  cepat  dan  tidak  harus  menunggu  adanya  pengaduan  dari  yang  mempunyai  hak cipta (Saidin, 2003).
Soerjono  Soekanto  menyatakan  jika  penegakan  hukum  ialah  aktivitas menyelaraskan  hubungan  nilai-nilai  yang  teruraikan  dalam  kaidah  nilai  yang  mantap serta  mengejawantah  dan  sikap  tindakan  merupakan  runtutan  penjabaran  nilai  yang terakhir,  untuk  membangun,  memelihara  dan  menjaga  kedamaian  dalam  kehidupan. Pada  dasarnya,  seperti  yang  dinyatakan  oleh  Soerjono  Soekanto,  terdapat  lima  faktor yang  memberikan  pengaruh  pada  penegakan  hukum,  yakni  faktor  hukumnya,  penegak hukum, fasilitas, masyarakat, serta kultural. Semua faktornya saling berhubungan kuat, sebab  sebagai  subtansi  dari  penegakan  hukum,  juga  sebagai  acuan  dari  efektivitas penegakan hukum (Soekanto, 2010).
Pendapat  dari  Sudikno  menyatakan  jika  terdapat  tiga  unsur  yang  harus dipertimbangkan dalam penegakan hukum yakni; (Mertokusumo, 2003)
1) Kepastian hukum
Merupakan  perlindungan  pada  perilaku  yang  sewenang-wenang,  dengan  artian  jika seorang  individu  akan  bisa  mendapatkan  suatu  hal  yang  diinginkan  pada  sebuah kondisi  tertentu.  Masyarakat  menginginkan  ada  sebuah  kepastian  hukum,  sebab apabila kepastian hukumnya terjamin makan masyarakatnya pun akan semakin tertib.
2) Kemanfaatan
Yang mana terdapat manusia disitu pasti ada hukum, jadi sebelum hukum diciptakan untuk  manusia  maka  mekanisme  penegakan  hukum  seharusnya  berpihak  ataupun berguna  untuk  manusia,  supaya  terhindar  dari  penegakan  hukumnya  justru  malah meresahkan masyarakatnya.
3) Keadilan
Tak  ada  hukum  tanpa  keadilan,  sebab  pada  hakikatnya  adalah  mewujudkan  hukum yang  berkeadilan  untuk  seluruh  masyarakat.  Sifat  hukum  adalah  komprehensif, mengikat setiap individu, dan mengaburkan. Kebalikannya sifat dari keadilan adalah subjektif,  individualis,  dan  tidak  mengaburkan.  Terdapat  pula  pendapat  yang menyatakan jika hukum tanpa keadilan ialah sebuah kekerasan yang dilegalkan.
Umumnya pelanggaran Hak Cipta bisa dipisahkan jadi dua dimensi,  yaitu  dilihat dari  aspek  keperdataan  dan  dari  unsur  pidananya.  Pelanggaran  hak  cipta  dari  unsur pidana  mempunyai  makna  adanya  sebuah  pelanggaran  hukum  yang  bisa  berpengaruh pada kepentingannya bangsa, sedangkan pelanggaran Hak Cipta dari unsur keperdataan mempunyai  makna  terdapatnya  sebuah  pelanggaran  hukum  yang  mengakibatkan kerugian kepada pemegang Hak Cipta (Soelistyo, 2011).
Dalam  melakukan  analisis  dan  pemecahan  masalah  dalam  kasus  tersebut,  maka dalam  penelitiannya  ini  diperjelas  dengan,  “Apakah  siaran  ulang  di  Website  Youtube terhadap  tayangan  televisi  termasuk  ilegal  menurut  Undang-Undang  dan  bagaimana menyelesaikan  sengketa  terhadap  siaran  ulang  di  website  YouTube  apabila  terjadi pelanggaran Hak Cipta berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.
Guna  menguatkan  hasil  penelitiannya  ini,  maka  dibutuhkan  kajian  pada  penelitian terdahulu  yang  diharapkan  dapat  mengoptimalkan  penelitiannya  ini,  selanjutnya  dipakai juga pembedaan faktor dari yang dipakai dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu yang jadi acuan dalam penelitian ini.
Berikut  ini  merupakan  penelitian  terdahulu  yang  dijadikan  acuan  oleh  penulis: Pertama ,  Edwita  Ristyan,  “Perlindungan  Hukum  Hak  Terkait  Terhadap  Karya  Siaran Skysports  yang  Dipublikasikan  Melalui  Situs  Internet”.  Jurnal  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta,  September,  2017.  Jurnal  ini  membahas  mengenai  perlindungan  hukum terhadap  hak  berkaitan  dengan  publikasi  melalui  streaming  pada  jaringan  internet  dan apakah  mungkin  pemerintah  menjalankan  penegakan  hukum  atas  pelanggaran  (Ristyan, 2017). Kedua, Made Ari Yudha, “Tanggung Jawab Pihak Youtube Terhadap Pelanggaran Video  Tanpa  Izin  Pencipta”,  Jurnal  Universitas  Udayana,  November,  2019.  Jurnal  ini
membahas  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  hak  katya  cipta  video  sinematografi dan  bagaimana  tanggung  jawab  pihak  YouTube  terkait  pelanggaran  video  tanpa  izin pencipta. (Krisna, 2019)
Apabila menilisik pada berbagai problemaika dalam penelitian terdahulu, maka yang membedakannya  adalah  penelitian  ini  memaparkan  mengenai  apakah  siaran  ulang  di Website Youtube terhadap tayangan televisi termasuk ilegal menurut Undang-Undang dan bagaimana  menyelesaikan  sengketa  terhadap  siaran  ulang  di  website  YouTube  apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta berdasarkan UU RI No, 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris,  dan disajikan  secara  deskriptif  analitis.  Mencakup  data-data  primer  dan  sekunder  yaitu  suatu penelitian  yang  secara  deduktif  dimulai  analisa  terhadap  pasal-pasal  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  terhadap  permasalahan  di  atas  dengan  dilengkapi pengambilan data dengan cara wawancara atau observasi terhadap narasumber terkait.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Siaran  Ulang  Ilegal  di  Website  YouTube  terhadap  Tayangan  Televisi  menurut Perundang-Undangan
a. Siaran Ulang Ilegal yang Menimbulkan Kerugian Akibat Adanya Pengunggahan Konten Kehadiran stasiun televisi di website  YouTube diterima baik oleh masyarakat. Hal ini  dibuktikan  dengan  adanya  beberapa  akun  stasiun  televisi  yang  telah  mempunyai banyak subscribers ,  contohnya  adalah  akun  stasiun  televisi  Indosiar  yang  sampai  saat ini telah memiliki subscribers sebanyak 5.298.410 serta akun stasiun televisi Trans TV yang  sudah  mencapai  4.070.403 subscribers .  Monetisasi  di  website  YouTube  tidak hanya  dapat  dilakukan  oleh  akun    stasiun  televisi    yang  telah  terverifikasi  tetapi  juga akun  perseorangan.  Dengan  Program  Partner  YouTube,  kreator  yang  memenuhi  syarat dapat memonetisasi kontennya di YouTube. Kreator dapat memperoleh uang dari iklan yang  disiarkan  di  videonya,  dari subscriber YouTube  Premium  yang  menyaksikan kontennya,  serta  dalam  beberapa  permasalahan,  melalui  item  yang  dibeli  penonton seperti Super  Chat , Merchandise ,  serta membership channel .    Apabila  sudah  dibuat akun AdSense , yang bertujuan supaya dapat memonetisasi channel YouTube-nya, maka untuk  menerima  pembayaran,  hanya  perlu log-in ke  akun AdSense serta  memastikan
sudah  menuntaskan  seluruh  pembayaran  yang  tertahan.  Setelah  seluruh  penangguhan teratasi,  pemilik  akun  akan  dibayar  apabila  pemasukan  mencapai  nilai  minimum pembayaran  lokal.  Dengan  begitu,  monetisasi  sangat  menguntungkan  bagi  pihak  yang mendaftarkan  karena  mampu  memperoleh  penghasilan  dengan  cara  yang  mudah  dan praktis.
Keberadaan  jaringan  internet  sendiri  sesungguhnya  memberikan  keuntungan tertentu pula untuk pencipta ataupun pemegang hak cipta untuk megumumkan ataupun perbanyak  ciptaannya  guna  mendapatkan  manfaat  dari  ciptaannya  tersebut.  Tetapi permasalahan  bisa  muncul  apabila  pihak  yang  mengumumkan  ataupun  perbanyak ciptaan  tersebut  ialah  pihak  yang  sama  sekali  tidak  berkepentingan  yang  secara langsung  ataupun  tidak  langsung  bisa  merugikan  Pencipta.  Pada  umumnya  akun YouTube yang dimiliki perseorangan akan menciptakan kontennya sendiri. Seperti yang kita ketahui mendapatkan ide untuk sebuah konten tidaklah mudah. Hal ini mendorong akun-akun  milik  perseorangan  mencari  jalan  pintas  dengan  cara  mengunggah  siaran ulang televisi demi mendapatkan penghasilan. Tanpa disadari, perbuatan yang dilakukan oleh  beberapa  pihak  tersebut  menimbulkan  kerugian  bagi  stasiun  televisi.  Kerugian yang  dirasakan  oleh  pihak  stasiun  televisi  sebagai  pemegang  hak  cipta  yang  timbul akibat siaran ilegal pihak yang tidak bertanggung jawab berupa kerugian hak moral dan hak  ekonomi.  Hak  moral  dan  hak  ekonomi  pemegang  hak  cipta  dijelaskan  dalam  UU Hak Cipta.
Hak  moral  merupakan  pengakuan  bahwa  suatu  ciptaan  merupakan  pengembangan kepribadian  si  Pencipta  dan  bahwa  keterkaitan  antara  Pencipta  dan  Ciptaannya  harus dihargai  (Jened,  2014).  Hak  moral  yang  dimaksud  dalam  Pasal  5  UU  Hak  Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
1) Tetap  menuliskan  atau  tidak  menuliskan  namanya  pada  salinan  sehubungan  dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2) Memakai nama alias atau samaran;
3) Dalam masyarakan dalam melakukan perubahan Ciptaannya harus sesuai;
4) Mengganti judul dan anak judul Ciptaan;
5) Menjaga haknya ketika terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau sesuatu yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Dengan  demikian,  maka  hak  moral  berkaitan  dengan  perlindungan  terhadap reputasi Pencipta.
TVKU  selaku  lembaga  penyiaran  swasta  di  Kota  Semarang  mengaku  bahwa pihaknya tidak merasa keberatan apabila program siarannya diunggah ulang oleh pihak yang  tidak  bertanggung  jawab  di  media  YouTube  selama  logo  perusahaan  penyiar, dalam  hal  ini  logo  TVKU,  tetap  dicantumkan  (Manager  Marketing  Televisi  Kampus Universitas  Dian  Nuswantoro  (TVKU)  Semarang,  2018).  Pernyataan  tersebut membuktikan  bahwa  sebenarnya  sudah  ada  kesadaran  akan  hak  moral  yang  dimiliki oleh TVKU, hanya saja sejauh ini TVKU masih belum pernah melakukan pemblokiran terhadap akun-akun tidak bertanggung jawab tersebut.
Kompas TV Jawa Tengah menganggap tindakan memotong dan menyunting siaran secara serampangan dari pelaku pengunggahan siaran ulang ilegal di  YouTube sebagai hal yang sangat merugikan. Tindakan tersebut bukan hanya merugikan pada hak moral Kompas  TV  sebagai  pemegang  Hak  Cipta,  tetapi  juga  berdampak  pada  kerugian ekonominya.(Kepala Stasiun Kompas TV Jawa Tengah, 2019)
Hak  Ekonomi  dibagi  menjadi  2,  yaitu  Hak  Ekonomi  Pencipta  dan  Hak  Ekonomi Lembaga  Penyiaran.  Kerugian  pada  Hak  Moral  berkaitan  dengan  kerugian  pada  Hak Ekonomi  karena  tidak  menutup  kemungkinan  apabila  ada  pihak  yang  melakukan penyuntingan siaran dan mengunggahnya secara ilegal dapat mengakibatkan munculnya salah tafsir. Salah tafsir ini sendiri, akan berakibat pada turunnya reputasi sebuah stasiun televisi.  Turunnya  reputasi  sebuah  lembaga  penyiaran  akan  berdampak  pada berkurangnya  pemirsa  pada channel televisi  maupun  YouTubenya.  Hal  ini  tentu  saja akan menurunkan pemasukan dan minat pemasangan iklan. Sehingga, berdampak pada pembayaran royalti bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
b. Bentuk Perlindungan bagi Stasiun Televisi atas Adanya Konten yang Diunggah melalui YouTube secara Ilegal
Bentuk perlindungan utama yang diberikan bagi stasiun televisi diakomodir oleh  2 (dua) perundang-undangan, yaitu:
1) UU RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Perlindungan  pada  UU  Hak  Cipta  atas  kerugian  yang  dirasakan  oleh  pihak  stasiun televisi  terdapat  pada  Pasal  5  yang  mengatur  mengenai  Hak  Moral,  Pasal  9  yang mengatur mengenai Hak Ekonomi Pencipta, Pasal 25 yang mengatur mengenai Hak Ekonomi  Lembaga  Penyiaran,  Pasal  40  ayat  (1)  huruf  m  mengenai  perlindungan terhadap  karya  sinematografi,  Pasal  54  mengenai  kewenangan  pemerintah  guna mencegah  pelanggaran  Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait  melalui  sarana  teknologi
informasi,  dan  Pasal  63  ayat  (2)  mengenai  pembatasan  jangka  waktu  hak  ekonomi bagi Lembaga Penyiaran.
2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Perlindungan pada UU ITE atas kerugian  yang dirasakan oleh pihak stasiun televisi terdapat  pada  Pasal  2  yang  mengatur  mengenai  para  pihak,  Pasal  25  mengatur mengenai  perlindungan  HKI,  dan  Pasal  32  mengenai  perlindungan  Hak  Cipta. Penyelesaian Sengketa terhadap Siaran Ulang di  Website  YouTube Apabila Terjadi Pelanggaran Hak Cipta berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta c. Bentuk  Pelanggaran  yang  Dihadapi  oleh  Stasiun  Televisi  Selaku  Pencipta  dan Pemegang Lisensi Hak Siar
Pada  dasarnya  melakukan  tindakan  pengumuman  atau  penggandaan  siaran  sudah melanggar  ketentuan  hak  cipta,  terlebih  lagi  apabila  sampai  menghilangkan  logo  dari stasiun  televisi  yang  bersangkutan.  Faktor-faktor  yang  pengaruhi  warga  masyarakat untuk melanggar HKI yang dinyatakan oleh Parlugutan Lubis antara lain: (Chandrika & Dewanta, 2019)
1) Pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual  digunakan  sebagai  jalur  alternatif  dalam memperoleh profit yang cukup besar,
2) Tidak  adanya  upaya  yang  cukup  tegas  dalam  penangangan  pelanggaran  HKI  baik secara  preventif  maupun  represif  sehingga  para  pelanggar  beranggapan  bahwa hukuman terlalu ringan,
3) Sebelum masyarakat sadar mengenai hak kekayaan intelektual, beberapa masyarakat sebagai pencipta bangga apabila hasil ciptaannya digunakan atau diplagiat oleh orang lain,
4) Tidak perlu membayar pajak terhadap pemerintah dikarenakan produk hasil tersebut merupakan suatu tindakan ilegal,
5) Masyarakat lebih mementingan harga yang murah dibanding dengan originalitas dari suatu produk tersebut dikarenakan faktor ekonomi.
Sejauh ini faktor utama yang menyebabkan orang melanggar HKI, dalam kasus ini khususnya  Hak  Cipta,  adalah  untuk  mengambil  jalan  pintas  guna  mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam hal penggandaan ulang siaran secara ilegal di YouTube,  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  tersebut  tidak  perlu  bersusah  payah membuat  sebuah  konten  untuk  mendapatkan  penghasilan.  Para  pihak  yang  tidak
bertanggung jawab ini berani melakukan perbuatan melanggar hak cipta tersebut karena mereka menganggap masih kurang tegasnya sanksi yang dijatuhkan.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Pihak  TVRI  Jawa  Tengah mengatakan  bahwa  selama  ini  bentuk  pelanggaran  yang  sering  mereka  hadapi  adalah pada permasalahan penggandaan siaran secara ilegal oleh pihak yang tidak mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25 UU Hak Cipta.  Pelanggaran akan pasal ini  tentu  saja  menimbulkan  kerugian  pada  bidang  ekonomi  bagi  TVRI  Jawa  Tengah selaku  pemegang  lisensi  hak  siar  bagi  beberapa  acara.  Pihak  TVRI  bahkan  sempat menunjukkan  beberapa  contoh  kasus  pelanggaran  yang  mereka  hadapi,  di  antaranya merupakan kasus pengunggahan siaran keroncong dan demo memasak secara ilegal oleh pihak tidak bertanggung jawab di website YouTube.
Pada  umumnya,  pelanggaran  yang  sering  dihadapi  oleh  Stasiun  Televisi  selaku Pencipta  dan  Pemegang  Lisensi  Hak  Siar  adalah  pelanggaran  terkait  Hak  Moral  pada Pasal  5  UU  Hak  Cipta,  pelanggaran  terhadap  hak  ekonomi  pencipta  pada  Pasal  9  ayat (1) UU Hak Cipta, dan pelanggaran terhadap hak ekonomi stasiun televisi sebagai salah satu lembaga penyiaran seperti yang dijelaskan pada pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta.
d. Penyelesaian Sengketa terhadap Siaran Ulang di Website YouTube berdasarkan UU RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
WIPO  menjelaskan  bahwa  penegakan  hukum  antara  Hak  Terkait  adalah  sama dengan Hak Cipta:(WIPO, 2016)
“In terms of enforcement, remedies for infringement or violation of related rights are in  general  similar  to those available to  copyright owners  as described above, namely: conservatory or provisional measures; civil remedies; criminal sanctions; border measures; and measures, remedies and sanctions against abuses in respect of technical devices and rights management information.”
Dalam  hal  penegakan  hukum  dan  upaya  pemulihan  melawan  tindak  pelanggaran sesuai dalam Hak Cipta meliputi:
1) Penetapan sementara ( provisional measures ).
Di  Indonesia,  penetapan  sementara  terkait  hak  cipta  diatur  dalam  Pasal  106  sampai Pasal  109  UU  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.  Tujuan  dari  penetapan sementara  adalah  untuk  pencegahan  masuknya  barang  yang  berkaitan  dengan pelanggaran  hak  cipta,  dan  untuk  penyimpanan  alat  bukti  yang  berkaitan  dengan pelanggaran hak cipta tersebut.
2) Upaya pemulihan keperdataan ( civil remedies ).
Civil remedies yaitu guna mengubah kerugian ekonomi dari si pemilik hak, lazimnya kerugian atas kerugian materiil  yang  dialami si pemilik hak serta guna  menciptakan efek  jera  untuk  pelanggar  berikutnya,  termasuk  upaya  penghancuran  barang  yang diprediksi  hasil  pelanggaran  termasuk  alat-alat  yang  digunakan  untuk  memproduksi barang tersebut.
3) Sanksi pidana ( criminal sancstions ) sarana pencegahan di perbatasan oleh bea cukai ( measures to be take nat the border ).
Sarana penegakan hukum ini memperbolehkan pemegang hak untuk meminta kepada bea  cukai  menahan  pelepasan  dalam  sirkulasi  barang-barang  yang  diduga  hasil pelanggaran HKI, termasuk Hak Cipta.
4) Sarana pencegahan terkait dengan sarana teknologi dan informasi pengelolaan digital ( technical devices and rights management information ).
Sarana  teknologi  secara  luas  didefinisikan  sebagai  tiap  teknologi  alat,  komponen yang  sebab  operasionalnya  dirancang  guna  mencegah  ataupun  untuk  membatasi tindakan  yang  secara  tanpa  izin  dari  pemegang  hak  cipta  atau  hak  terkait  atau  hak khusus  yang  lain  dalam  kaitannya  dengan  karya  cipta  ataupun  karya  terkait  dengan hak-hak cipta yang lain.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dalam  hal  ini  lebih  difokuskan  pada  upaya pemulihan  keperdataan  dan  sarana  teknologi,  karena  penetapan  sementara  dan  sarana oleh bea cukai lebih menekankan pada pelanggaran hak cipta dalam bentuk barang.
Selain upaya pemulihan keperdataan dan sarana  teknologi, dapat juga diselesaikan dengan sanksi pidana, alternatif penyelesaian sengketa, dan juga arbitrase.
e. Penyelesaian  Sengketa  terhadap  Siaran  Ulang  di  Website  YouTube  berdasarkan Ketentuan YouTube
YouTube  aktif  bekerja  sama  dengan  pembuat  kebijakan  pemerintah,  perwakilan industri,  dan  pembuat  konten  untuk  melindungi  ekspresi  individu  dan  kekayaan intelektual.  YouTube  juga  berinvestasi  cukup  besar  dalam  menyediakan  teknologi seperti Content  ID untuk  mendukung  pengelolaan  hak  di  platform  ini.  Sejak diluncurkan, Content  ID telah  menghasilkan  lebih  dari  $2  miliar  bagi  pemegang  hak cipta. Content  ID adalah  teknologi  hak  cipta  yang  terdepan  dalam  industri,  yang memberikan  cara  baru  bagi  pemegang  hak  cipta  untuk  mengelola  dan  memonetisasi kontennya  di  YouTube.  Diluncurkan  pada  tahun  2007, Content  ID membandingkan video yang diunggah ke situs dengan file referensi yang disediakan oleh pemegang hak
cipta.  Apabila  video  cocok  dengan  sumber  video  akan  diklaim  dan  pemilik  hak  cipta dapat memilih untuk menghasilkan uang dari video tersebut; membiarkan dan melacak statistik  penayangannya;  atau  memblokirnya  dari  YouTube.  Sebagian  besar  partner memonetisasi  klaimnya,  tetapi  jika  pemegang  hak  cipta  memilih  untuk  memblokir, maka  pihak  YouTube  akan  segera  memblokir  video  tersebut  agar  tidak  dapat  ditonton dan memberi tahu uploader.
YouTube memiliki mekanisme kepada pemilik konten untuk memantau kontennya dengan Content  ID Match .  YouTube  akan  membaca  ketika  ada  channel  lain  yang mengambil  konten,  yang  selanjutnya  akan  mengirimkan  notifikasi  ke  pemilik  konten dan  terlihat  berapa  presentase  persamaannya.  Pemilik  konten  dapat  memutuskan tindakan apa yang akan diambil, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan:
a. Take  down ,  yang  maksudnya  adalah  dengan  mengambil  videonya  yang  kemudian video tersebut tidak akan tayang kembali, tanpa mempengaruhi channel tersebut.
b. Monetize ,  artinya  secara  konten  tetap  berada  di  channel  yang  mengunggah,  tetapi ketika  video  tersebut  mendapakan  penonton  yang  cukup  besar  dan  dengan  iklan, maka pada sitasi tersebut pemilik konten akan menerima income dari iklan.
c. Strike , artinya video tersebut akan hilang dan memberikan peringatan kepada channel yang bersangkutan dan memungkinkan channel tersebut akan hilang apabila teguran tiga kali sudah diperoleh.
Adanya  kejelasan  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  ditawarkan  oleh  pihak YouTube  sangat  membantu  bagi  Pencipta.  Hal  ini  dikarenakan  Pencipta  dapat  terlebih dahulu  menyelesaikan  sengketa  dengan  bantuan  YouTube  tanpa  perlu  membawa perkara  ini  ke  muka  pengadilan.  Penyelesaian  yang  ditawarkan  oleh  pihak  YouTube cukup  efektif  dan  efisien.  Pencipta  tidak  perlu  mengeluarkan  banyak  biaya  untuk menuntut  haknya  sebagai  pemilik  hak  cipta  dan  di  sisi  lain,  pihak  pemilik  akun  yang tidak  bertanggung  jawab  juga  mendapatkan  peringatan  serta  sanksi  yang  cukup  tegas. Saksi tersebut berupa penghapusan video hingga penutupan akun.

## D. Simpulan
Berdasarkan  perudang-undangan,  siaran  ulang  di  website  YouTube  terhadap  tayangan televisi  termasuk  ilegal.  Dikatakan  ilegal  apabila  yang  mengunggah  konten  siaran  ulang bukan dari official account YouTube dari stasiun televisi yang bersangkutan. Adanya konten siaran  yang diunggah secara ilegal  oleh pihak tidak bertanggung jawab pada akunnya bukan hanya  merugikan  pihak  lembaga  penyiaran  sebagai  pemegang  lisensi  tetapi  juga  merugikan
Pencipta.  Kerugian  yang  dialami  oleh  pemegang  lisensi  hak  siar,  dalam  hal  ini  Lembaga Penyiaran adalah berkurangnya penonton, baik penonton televisi maupun penonton pada akun official YouTube-nya  sehingga  keuntungan  yang  didapat  menurun.  Oleh  karenanya  akan berakibat pada pembayaran royalti dari pemegang lisensi hak siar kepada Pencipta. Kemudian juga kerugian atas pengeluaran yang harus dikeluarkan guna melindungi haknya. Sedangkan, pelanggaran  terhadap  hak  moral  dapat  berdampak  pada  hilangnya  reputasi  di  pasaran  yang nantinya juga akan berakibat pada kerugian materiil (hak ekonomi). Bentuk perlindungan bagi stasiun televisi atas adanya konten yang diunggah melalui YouTube secara ilegal ialah dengan dikeluarkannya  UU  RI  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  dan  UU  RI  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pemerintah.
Pelanggaran  hak  cipta  timbul  karena  adanya  pihak  lain  atau  pihak  yang  tidak bertanggung  jawab  secara  sengaja  melakukan  tindakan  yang  menjadi  bagian  dari  hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta tanpa izin. Berdasarkan riset yang dilakukan terhadap  beberapa  stasiun  televisi,  dapat  disimpulkan  bahwa  akun-akun  perseorangan  yang tidak  bertanggung  jawab  melanggar  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  diantaranya melanggar  Pasal  5  UU  Hak  Cipta  mengenai  hak  moral  pencipta,  Pasal  9  ayat  (1)  UU  Hak Cipta  mengenai  hak  ekonomi  pencipta,  dan  Pasal  25  ayat  (2)  UU  Hak  Cipta  mengenai  hak ekonomi  lembaga  penyiaran.  Penyelesaian  sengketa  terhadap  siaran  ulang  di  website YouTube  berdasarkan  UU  RI  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  dapat  dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Penegakan hukum antara Hak  Terkait  adalah  sama  dengan  Hak  Cipta.  Sengketa  juga  dapat  diselesaikan  berdasarkan ketentuan YouTube dengan penghapusan video yang dianggap melanggar hak cipta. YouTube juga memberikan peringatan mengenai pelanggaran kepada pemilik akun. Apabila suatu akun sudah mendapatkan 3 (tiga) kali teguran maka akun tersebut akan dihentikan sehingga semua video yang diunggah akan terhapus serta tidak dapat membuat channel baru kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ashofa, B. (1998). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Jened, R. (2014). Hukum Hak Cipta (Copyright’s Law) . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Meleong, L. J. (1993). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Mertokusumo, S. (2003). Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberti.
Putri,  A.  (2013). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  yang  Telah  Dilikuidasi
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  1998 .  Pekanbaru:  Skripsi  Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Riau.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Saidin,  H.  O.  (2003). Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Soekanto,  S.  (2010). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta: Rajawali Pers.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tujuan  Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soelistyo, H. (2011). Hak Cipta Tanpa Hak Moral . Jakarta: Rajawali Pers.
Soemitro, R. H. (1990). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia.
WIPO.  (2016). Understanding  Copyright  and  Related  Right .  Swiss:  World  Intellectual Property Organization.

## Artikel Jurnal:
Chandrika, R. S., & Dewanta, R. E. (2019). Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. RechtIdee , 14/1 , 136.
Fathiyyah,  R.  N.,  &  Rina,  N.  (2019).  Pengaruh  Kredibilitas  Youtuber  Terhadap  Sikap Penonton Pada Channel Youtube Atta Halilintar. Acta Diurna , Vol 15/2 , 99.
Krisna, M. A. Y. (2019). Tanggung Jawab Pihak Youtube Terhadap Pelanggaran Video Tanpa Izin Pencipta. Jurnal Universitas Udayana , Vol 7/10 .
Paserangi,  H.  (2011).  Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Software  Program  Komputer  di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , Vol 18 , 24.
Ristyan, E. (2017). Perlindungan Hukum Hak Terkait Terhadap Karya Siaran Skysports yang Dipublikasikan Melalui Situs Internet. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta .

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
Wawancara:
Manager  Marketing  Televisi  Kampus  Universitas  Dian  Nuswantoro  (TVKU)  Semarang.
(2018). Wawancara . Semarang.
Kepala Stasiun Kompas TV Jawa Tengah. (2019). Wawancara . Semarang.

## Sumber Online:
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2019). Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia. Diambil 3 September 2020, dari https://apjii.or.id/survei