Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 9179-9192 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Politik Uang Dalam Pemilu 2019: Sebuah Kajian Interaksionisme Simbolik Pada Masyarakat Kelurahan Dompak Tanjungpinang
Randi Rizky Kurniawan 1 1 ✉ Sri Wahyuni 2 , Nanik Rahmawati 3
Jurusan Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji
Email: randi.rizky96@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang politik  uang dalam Pemilu 2019: sebuah kajian interaksionisme simbolik pada masyarakat Kelurahan Dompak Tanjungpinang. Pemilu merupakan instrumen yang dapat menjembatani kedaulatan rakyat di negara demokrasi. Namun Pemilu di Indonesia seringkali dicederai kecurangan seperti praktik politik uang (money politic). Tindakan seperti pembelian suara (vote buying) acapkali terjadi. Di Indonesia terjadi Pergeseran istilah politik uang ke dalam istilah moral,  dimana  dalam  konteks  politik,  politik  uang  dianggap  sebagai  bantuan  di  sebagian masyarakat.  Begitu  juga  fenomena  politik  uang  di  Kelurahan  Dompak  yang  merupakan  daerah dengan  kasus  dugaan  politik  uang  tertinggi  di  Kota  Tanjungpinang,  sebagian  masyarakatnya mengkategorikan  tindakan  politik  uang  sebagai  bantuan.  Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan jenis penelitian metode kualitatif, dengan teknik penentuan infroman yaitu teknik Purposive  Sampling.  Peneliti  mengambil  sebanyak  8  orang  informan  yang  dianggap  dapat menjawab dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan lewat metode wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Interaksionisme simbolik  dari Herbert Herbert mead sebagai pisau analisis fenomena yang diteliti.  Peneliti  menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif  bersifat  induktif.  Dengan  memakai konsep  mind,  self  dan  society  yang  terdapat  dalam  teori  interaksionisme  simbolik  Mead,hHasil penelitian ini menunjukan bahwa interaksi masyarakat Kelurahan Dompak dengan bantuan yang diberikan  calon  pada  pemilu  2019  membuat  masyarakat  memaknai  bantuan  tersebut  menjadi, “bantuan  sebagai  pemberian  untuk  meminta  dukungan  suara”  sehingga  tindakan  politik  uang dianggap suatu kelaziman. jika merujuk pendapat para ahli maka tindakan pemberian bantuan dan menerima bantuan yang terjadi merupakan simbol politik uang.
Kata Kunci: Politik uang, Demokrasi, Pemilu, simbol.

## PENDAHULUAN
Beberapa negara modern di dunia mengklaim diri sebagai negara demokrasi, yang memiliki sistem  pemerintahan  yang  didasarkan  pada  kedaulatan  rakyat  (Fatiha  et  al.,  2022).  Dalam implementasinya,  demokrasi  dilaksanakan  melalui  mekanisme  perwakilan,  yang  memerlukan partai  politik  dan  pemilihan  umum  sebagai  instrumen  penghubung  antara  rakyat  dan pemerintah  (Basuki,  2020).  Pemilu  dianggap  sebagai  salah  satu  parameter  penting  dalam mengevaluasi tingkat demokrasi suatu negara (Suprianto et al., 2019). Namun, menurut Van ham  dan  Linderberg  (2015)  dalam  Muhtadi  (2020)  terdapat  masalah  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  Pemilu,  seperti  kecurangan  dan  penyelewengan  elektoral.  Praktik  politik  uang, seperti  jual  beli  suara,  juga  ditemukan  di  negara-negara  demokrasi  baru.  Hasil  survei Afrobarometer putaran 3 tahun 2005 menunjukkan adanya praktik politik uang yang masif di tujuh negara demokratis di Afrika, yaitu Ghana, Mali, Namibia, Afrika Selatan, Benin, Senegal, dan  Botswana.  Survei  Americas  Barometer  tahun  2010  yang  dilakukan  oleh  Latin  American Public Opinion Project (LAPOP) juga menunjukkan adanya praktik politik uang yang massif dan variasi yang menarik di seluruh wilayah Amerika Latin dan Karibia. Hasil survei Pulse Asia tahun 2013 di Filipina menunjukkan bahwa sekitar 22% dari total pemilih pernah ditawari politik uang

## Abstract
This research discusses money politics in the 2019 election: a study of symbolic interactionism in dompak village communities tanjungpinang. Elections are an instrument that can bridge people's sovereignty in a democratic country. However, elections in Indonesia are often marred by fraud, such as the practice of money politics. Actions such as vote buying occur. In Indonesia, there has been a shift in the term money politics into moral terms, where in the political context, money politics  is  considered  as  assistance  in  some  communities.  Likewise,  the  phenomenon  of  money politics in the Dompak Village, which is the area with the highest cases of suspected money politics in Tanjungpinang City, some people categorize money politics as aid. In this study, the researcher used a qualitative method of research, with an information retrieval technique, namely the Purposive Sampling technique. Researchers took as many as 8 informants who were considered able to answer and get the information needed by researchers. Data collection techniques in this study were carried out through interviews and documentation. This study uses the theory of symbolic interactionism from Herbert Herbert mead as a tool for analyzing the phenomenon under study. Researchers used inductive  qualitative  data  analysis  techniques.  By  using  the  concepts  of  mind,  self  and  society contained in Mead's theory of symbolic interactionism, h The results of this study indicate that the interaction of the people of the Dompak Village with the assistance provided by candidates in the 2019 election made the community interpret the assistance as, "assistance as a gift to ask for vote support" so that Money politics is considered a norm. if referring to the opinion of experts, the act of providing assistance and receiving assistance that occurs is a symbol of money politics.
Keywords: Money politics, Democratic, Elections, symbols.
selama pemilu 2013.
Menurut  Sihidi  (2019)  Politik  uang  memiliki  keterkaitan  yang  erat  dengan  tipe  pemilih mengambang  pragmatis.  Pragmatis  mengacu  pada  sifat  manusia  yang  cenderung  praktis, realistis,  dan  kaku  dalam  pengambilan  keputusan.  Dalam  konteks  pemilihan  umum,  sikap pragmatis  tercermin  dalam  pemilihan  preferensi  politik  berdasarkan  pertimbangan transaksional. Masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah lebih rentan terpengaruh oleh politik uang. Dalam pandangan masyarakat, politik uang dianggap sebagai bentuk insentif yang lebih nyata dibandingkan dengan program yang dijanjikan oleh politisi selama masa kampanye. (Hermawan, 2018).
Menurut Muhtadi (2020) Pemilu di Indonesia merupakan studi kasus yang menarik untuk menjelaskan dinamika jual beli suara dalam konteks negara pasca-otoriter. Setelah reformasi pada 1998, sistem multi-partai yang kompetitif muncul, meskipun mayoritas partai baru tidak memiliki  kredibilitas  yang  cukup.  Ideologi  partai  yang  tidak  jelas  menyebabkan  masyarakat kebingungan membedakan antar partai. Sistem Pemilu lebih menitikberatkan pada peran calon legislatif (candidate-centered) membuat calon terpaksa untuk mengumpulkan personal vote dan  melakukan  strategi  klientelistik,  yang  lebih  mengutamakan  personalitas  calon  daripada kampanye berbasis partai (party-centered). Akibatnya, calon terjebak dalam lingkaran politik uang. Oleh karena itu, politik uang menjadi fokus utama kampanye Pemilu di Indonesia, yang terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari mahar politik saat pencalonan, jual beli suara saat kampanye dan pemungutan suara, penyogokan penyelenggara Pemilu saat penghitungan dan rekapitulasi suara, hingga suap saat penyelesaian sengketa hasil Pemilu.(Sjafrina, 2019).
Beberapa penelitian menunjukan makna politik uang bagi penerima di Indonesia. Misalnya penerima  menginterpretasikannya  sebagai  pembayaran,  hadiah,  perbaikan  dosa  masa  lalu, intimidasi,  politik  Pengakuan  calon,  mengidentifikasi  kejelekan  calon,  sekaligus  ada  yang membandingkannya  sebagai  tanda  kekuatan  (Rahmi  &  Putra,  2022).  Masyarakat  umum menganggap politik uang sebagai kebiasaan, bahkan masyarakat desa dengan solidaritas yang kuat, politik uang dianggap memiliki peran penting dalam menyatukan suara masyarakat dalam kompetisi  politik.  Masyarakat  menganggap  politik  uang  sebagai  rezeki  tidak  terduga  untuk memenuhi kebutuhan. Telepas dari benar tidaknya, secara realistis masyarakat menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah dan menguntungkan (Nabilah et al., 2022).
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang dirilis oleh BPS (2021) mengukur seberapa permisif masyarakat  terhadap  politik  uang  dan  pengetahuan  mereka  tentang  anti-korupsi.  Hasilnya menunjukkan  bahwa  sebagian  masyarakat  di  Indonesia  masih  menganggap  hal  tersebut sebagai hal yang wajar. Data ini menunjukkan bahwa sebanyak 22,47% responden pada tahun 2020 dan 22,75% responden pada tahun 2022 menganggap hal tersebut sebuah kewajaran. Variabel  kedua  yaitu  tindakan  menerima  pembagian  uang/barang/fasilitas  pada Pilkades/Pilkada/Pemilu, sebanyak 32,74% responden pada tahun 2020 dan 32,44% pada tahun

## 2021 mewajarkan tindakan tersebut.
Bawaslu Kepulauan Riau pernah menangani lima perkara dugaan politik uang yang terjadi di Kota Batam dan Tanjungpinang pada tahun 2019 (Ogen, 2019). Dari data yang diperoleh dari Bawaslu Kota tanjungpinang (2022), terdapat 7 kasus dugaan pelanggaran politik uang selama Pemilu  tahun  2019,  yang  terbagi  menjadi  5  temuan  Bawaslu  dan  2  pelaporan  masyarakat. Kelurahan Dompak di Kota Tanjungpinang diidentifikasi sebagai daerah dengan kasus dugaan politik uang tertinggi yaitu 2 kasus dugaan pelanggaran politik uang.
Politik uang atau korupsi elektoral adalah tindakan curang yang terjadi dalam Pemilu, yang merupakan  bagian  dari  praktik  korupsi.  Korupsi  elektoral  dapat  mencakup  pembelian  suara dengan uang, menjanjikan posisi atau hadiah khusus, pemaksaan atau dalam bentuk lain (Satria, 2019). Politik uang tercipta melalui interaksi antara calon dan pemilih pada saat Pemilu. Menurut teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead dalam Ritzer dan Goodman (2014) Interaksi berasal  dari  ide-ide  dasar  yang  membentuk  makna  yang  berasal  dari  pikiran  manusia, hubungannya dengan interaksi sosial, dan bertujuan untuk memediasi dan menginterpretasi makna  di  tengah  masyarakat.  Interaksi  tersebut  merupakan  satu-satunya  cara  untuk membentuk  makna  dalam  hubungan  dengan  individu  lain  (Siregar,  2016).  Mead  membagi interaksionisme simbolik kedalam 3 ide dasar, antara lain:
1.  Pikiran (Mind) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang  sama,  dimana  tiap  individu  harus  mengembangkan  pikiran  mereka  melalui  interaksi dengan individu lain.
2. Diri  (Self)  adalah  kemampuan  untuk  merefleksikan  diri  tiap  individu  dari  penilaian  sudut pandang  ata u  pendapat  orang  lain  (“I”  dan  “Me”),dan  teori  interaksionisme  simbolis  adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (The-Self) dan dunia luarnya.
3. Masyarakat  (Society)  adalah  jejaring  hubungan  sosial  yang  diciptakan,  dibangun,  dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku  (tindakan)  yang  mereka  pilih  secara  aktif  dan  sukarela,  yang  pada  akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya.
Politik  uang  bagaikan  fenomena  gunung  es  yang  hanya  pucuknya  saja  yang  muncul kepermukaan.  Sebenarnya  politik  uang  sudah  menjadi  rahasia  umum  ditengah  masyarakat, paling  tidak  itu  yang  dikatakan  oleh  salah  satu  ketua  RT  di  Kelurahan  Dompak.  Beberapa masyarakat Kelurahan Dompak bahkan memaknai politik uang sebagai bantuan dari calon yang maju  saat  pemilihan.  Berangkat  dari  uraian  ini  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  simbol  politik  uang  yang  terbentuk  pada  masyarakat  Kelurahan Dompak.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dimana dalam metode ini peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2015). Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder, yang didapat dari  dokumen  resmi  seperti  laporan  masyarakat  dan  temuan  Bawaslu  Kota  Tanjungpinang tentang  dugaan  pelanggaran  pidana  politik  uang  pada  pemilu  2019.  Untuk  memperoleh pemahaman  yang  lebih  luas  dan  mendalam  tentang  situasi  sosial  yang  diteliti,    peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara rinci, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur  yaitu teknik wawancara dengan memakai pedoman  wawancara  dan  mengembangkan  pertanyaan  sesuai  dengan  informasi  yang diberikan infoman untuk menemukan masalah secara lebih terbuka dan mencari pendapat dan ide  dari  informan  yang  diwawancarai  (Sugiyono,  2015).  Dalam  wawancara  peneliti menambahkan  beberapa  pertanyaan  di  luar  pertanyaan  yang  disertakan  dalam  panduan wawancara untuk lebih memperdalam temuan.Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa masa lalu. Dokumen yang peneliti kumpulkan yaitu; Data Pemilih Tetap  (DPT)  Kelurahan  Dompak  pada  Pemilu  2019  dari  KPU  Kota  Tanjungpinang.  Data pelaporan masyarakat dan temuan Bawaslu Kota tanjungpinang tentang dugaan pelanggaran pidana politik uang pada pemilu 2019 di Kelurahan Dompak.
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu yang diinginkan oleh peneliti (Hamzah, 2017). Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan  (Sugiyono,  2015).  Informan  kunci  adalah  Ketua  Bawaslu  Tanjungpinang,  yang merupakan  penanggung  jawab  umum  aktivitas  pengawasan,  pencegahan,  dan  penindakan pelanggaran Pemilu. Informan utama  adalah mereka yang terlibat lansung  dengan  interaksi yaitu masyarakat Kelurahan Dompak yang memiliki hak pilih dan berumur diatas 17 tahun yang pernah  diberikan  bantuan  dalam  Pemilu  2019  dan  ikut  serta  dalam  memilih.  Sedangkan informan  tambahan  adalah  ketua  RT  yang  merupakan  tokoh  masyarakat  yang  memahami kondisi masyarakat secara lansung dan masyarakat Kelurahan Dompak yang sudah berumur diatas 17 tahun yang ikut serta dalam memilih pada Pemilu 2019 namun tidak pernah diberikan bantuan oleh calon.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  induktif  yang  berarti  data  yang  diperoleh dianalisis untuk mengembangkan hipotesis (Sugiyono, 2015). Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai datanya jenuh. Data yang diperoleh dari wawancara dan  dokumentasi  kemudian  direduksi  untuk  menemukan  informasi  yang  bermakna  dan memudahkan  dalam  menarik  kesimpulan.  Reduksi  data  dilakukan  dengan  cara  merangkum data,  mengkode,  menemukan  tema,  dan  menyebarluaskan  data.  Data  yang  diperoleh  dari wawancara  dan  dokumentasi  kemudian  dikelompokkan  menjadi  tema-tema  yang  telah ditentukan untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan (Rijali, 2018). Reduksi data meliputi:
merangkum  data,  mengkode,  menemukan  tema,  dan  menyebarluaskan  data.  Data  yang dianalisis  adalah  hasil  dari  wawancara  dan  dokumentasi  yang  terkait  dengan  masalah  yang diteliti. Data dikelompokkan menjadi tema-tema yang telah ditentukan, seperti interaksi dengan Pemilu  dan  bantuan  dari  calon,  interpretasi  bantuan,  serta  tindakan  terkait  bantuan.  Data dokumentasi  yang  dianalisis  adalah  data  Daftar  Pemilih  Tetap  dari  KPU  Tanjungpinang  dan dugaan kasus politik uang dari Bawaslu Tanjungpinang. Setelah data direduksi, maka peneliti akan menyajikan data dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian, peneliti akan menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis  dan  diteliti sesuai dengan masalah yang diteliti.
Menurut Rijali (2018) penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga  memberi  kemungkinan  akan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan tindakan. Penelitian ini menggabungkan data hasil wawancara dan dokumentasi lalu peneliti sajikan dalam bentuk teks naratif. Penarikan kesimpulan peneliti lakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap menjadikan tujuan dan fokus penelitian yang hendak dicapai sebagai acuan. Dalam penelitian ini peneliti terus-menerus melakukan upaya untuk menarik kesimpulan selama  di  lapangan.  Mulai  dari  pengumpulan  data,  mencari  arti  dari  objek-objek,  mencatat pola-pola  yang  teratur  (dalam  catatan  teori),  penjelasan-penjelasan,  konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini dikelola dengan longgar, terbuka, dan skeptis, tetapi sudah disiapkan. Pertama-tama tidak jelas, tetapi kemudian meningkat menjadi lebih jelas dan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian  berlangsung  dengan  cara:  1)  merenungkan  ulang  saat  menulis;  2)  tinjauan  ulang catatan  lapangan;  3)  diskusi  dan  pertukaran  pendapat  dengan  rekan  sejawat  untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif; 4) berusaha untuk menempatkan temuan yang sama dalam beberapa set data yang berbeda untuk memperoleh konteks yang lebih luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Kelurahan  Dompak  memiliki pengalaman  interaksi  dengan  segala  aktivitas  yang  terkait  dengan  Pemilu  2019.  Interaksi tersebut dapat dilihat dari jumlah DPT Kelurahan Dompak yang terdaftar di KPU yaitu sebesar 2452  pemilih  dan  pengalaman  informan  dalam  menggunakan  hak  pilihnya.  Keikutsertaan informan  dalam  pemilihan  disertai  dengan  beberapa  alasan,  seperti:  1)  Memilih  karena mengikuti orang lain; 2) Memilih karena merasa memiliki kewajiban untuk menggunakan hak suaranya;  3)  Memilih  karena  tidak  ingin  golput.  Peneliti  menemukan  bahwa  alasan  memilih karena kewajiban menjadi alasan yang paling dominan, namun dalam temuan awal ini peneliti tidak  menemukan  adanya  alasan  yang  berlandaskan  kepada  tindakan  politik  uang  seperti memilih karena diberikan bantuan. Selain itu, interaksi masyarakat Kelurahan Dompak dengan aktivitas  Pemilu  2019  juga  tergambar  dalam  pengalaman  mengikuti,  menyaksikan,  atau
mengetahui adanya kegiatan kampanye.
Tingginya kasus dugaan pelanggaran  politik uang di  Kelurahan Dompak selama Pemilu 2019, memungkinkan masyarakat juga berinteraksi dengan tindakan politik transaksional dalam Pemilu tersebut. Interaksi masyarakat Kelurahan Dompak dengan tindakan politik uang dapat dilihat  dari  banyaknya  informan  yang  memiliki  pengalaman  diberikan  bantuan  oleh  calon. Berdasarkan temuan peneliti, terdapat 3 kategori jenis bantuan yang diberikan calon pada saat Pemilu 2019. Pertama, bantuan dalam bentuk uang. Kedua, bantuan dalam bentuk sembako. Ketiga bantuan dalam bentuk materi lainnya. Pemberian dalam bentuk sembako adalah yang paling  banyak  diutarakan  informan  kepada  peneliti.  Namun  tidak  dipungkiri,  tidak  semua masyarakat  pernah  diberikan  bantuan  oleh  calon,  ada  pula  informan  yang  tidak  pernah berinteraksi dengan tindakan politik uang ketika Pemilu 2019.
Masyarakat  Kelurahan  Dompak  juga  menyadari  maksud  dan  tujuan  dari  bantuan  yang diberikan calon pada saat Pemilu 2019, yaitu sebagai upaya calon untuk meminta dukungan suara kepada mereka. Bahkan bagi mayoritas informan bantuan tersebut, bantuan merupakan pemberian  yang  memang  harus  dibalas  dengan  hak  suara.  Bantuan  dalam  wujud  uang, sembako  dan  materi  lainnya  yang  diberikan  calon  kepada  masyarakat  Kelurahan  Dompak dengan tujuan mempengaruhi suara pemilih, sejatinya merupakan simbol politik uang, karena secara garis besar politik uang adalah korupsi eklektoral dalam bentuk mobilisasi elektoral yang terdiri dari pemberian uang, hadiah atau materi lainnya kepada pemilih agar dapat mencoblos calon tertentu dalam pemilihan (Muhtadi, 2020).
Menurut Pahlevi & Amrurobbi (2020) tanpa disadari, korupsi sesungguhnya terjadi karena proses terpilihnya pemimpin melalui biaya politik yang tinggi. Biasanya dengan cara menyuap masyarakat ketika Pemilihan. Namun justru banyak dari informan  yang mengaku tidak peduli dengan efek masa depan dari bantuan yang mereka terima. Bagi sebagaian masyarakat yang terpenting adalah bantuan yang diberikan, persoalan apa yang akan dilakukan calon di masa depan  bukan  menjadi  urusan  mereka  lagi.  Pengalaman  interaksi  sepertinya  juga  ikut mempengaruhi  persepsi  masyarakat  terhadap  tindakan  yang  mengarah  pada  politik  uang. Sebagian  masyarakat  yang  belum  pernah  diberikan  bantuan  oleh  calon  mengakui  khawatir praktik tersebut akan memberikan efek jangka Panjang, yaitu korupsi nya calon tersebut di masa mendatang. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang lain yang tidak peduli.
Bantuan  sebagai  Pemberian  (Peran  Mind  dalam  Pembentukan  Simbol  Politik  Uang  pada Masyarakat Kelurahan Dompak)
Jika  di  telaah  dalam  beberapa  publikasi  dan  literatur  mengenai  bantuan  yang didistribusikan calon ketika Pemilu, makan dalam konteks penelitian ini sejatinya bantuan yang diberikan calon pada masyarakat Kelurahan Dompak merupakan tindakan politik uang. Hal ini karena perilaku politik uang dalam konteks politik sekarang, memang seringkali diatasnamakan
sebagai  bantuan  dan  lain-lain  (Suprianto  et  al.,  2019).  Menurut  Muhtadi  (2020)  secara  garis besar, politik uang adalah korupsi eklektoral dalam bentuk mobilisasi elektoral yang terdiri dari pemberian uang, hadiah atau  barang  kepada pemilih agar dapat mencoblos calon tertentu dalam  pemilihan.  Penjelasan  tersebut  jika  di  konklusikan  maka  dapat  dipahami  bahwa masyarakat  Kelurahan  Dompak  menginterpretasikan  bantuan  (uang,  sembako,  dan  materi lainnya) yang diberikan calon sebagai sebuah “pemberian” dalam pikirannya.
Penjelasan diatas sejalan pula dengan Pemikiran Mead mengenai konsep mind (pikiran). Konsep mind  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  bagaimana  bantuan  dalam  pemilu  yang diberikan  dapat  mempengaruhi  cara  pandang  dan  pandangan  masyarakat  terhadap  proses pemilihan.  Menurut  Mead  dalam  Talakua  (2018)  manusia  adalah  individu  mampu  berpikir, berperasan,  memberi  pengertian  kepada  setiap  keadaan  melahirkan  reaksi  dan  interpretasi kepada  setiap  rangsangan  terhadap  apa  yang  dihadapi.  Dalam  interaksi  sosial  orang mempelajari  makna  dan  simbol  yang  memungkinkan  mereka  menjalankan  kemampuan manusia untuk berpikir sehingga memungkinkan orang bertindak dan berinteraksi.
Menurut Mead  dalam Ritzer & Goodman (2014) pikiran ( mind) adalah fenomena sosial, pikiran  bukanlah  proses  percakapan  seseorang  dengan  dirinya  sendiri.  Pikiran  muncul  dan berkembang dalam proses sosial. Proses sosial mendahului pikiran dan proses sosial bukanlah produk  pikiran.  Kalau  demikian,  apa  peran  pikiran  bagi  individu?  Mead  mengatakan  bahwa mind  mempunyai  kemampuan  untuk  memunculkan  dalam  dirinya  sendiri  tidak  hanya  satu respon saja, tetapi juga respon komunitas secara keseluruhan. Ini berarti pikiran memberikan respon terhadap simbol tertentu. Dan, apabila individu mempunyai respon itu dalam dirinya, itulah yang dinamakan pikiran atau singkatnya proses interpretasi terhadap suatu tindakan.
Pikiran atau mind dalam konteks kajian yang peneliti tulis berusaha memahami bagaimana pikiran masyarakat Kelurahan Dompak dalam mengkategorikan bantuan yang diberikan calon pada Pemilu 2019 sebagai sebuah pemberian. Begitu juga bagi masyarakat yang tidak pernah mendapat bantuan ketika Pemilu 2019, meskipun mereka tidak pernah berinteraksi langsung dengan bantuan yang diberikan calon, namun secara imajinatif, setiap jawaban yang mereka berikan  menunjukkan  bahwa  mereka  juga  mengklasifikasikan  bantuan  sebagai  pemberian. Interpretasi  inilah  yang  disebut  oleh  Mead  sebagai mind  karena  masyarakat  berusaha mengkategorikan bantuan yang diberikan calon di dalam pikirannya. Walaupun bantuan yang diberikan bentuknya berbeda-beda namun pikiran masyarakat merujuk kepada satu interpretasi yaitu bantuan sebagai “pemberian”.
Analisis peneliti menggunakan konsep mind  dalam temuan awal ini belum menjelaskan secara  eksplisit  bagaimana  interpretasi  masyarakat  mengenai  bantuan  dari  calon  tersebut secara  menyeluruh.  apakah  masyarakat  tersebut  menyadari  pemberian  bantuan  merupakan simbol politik uang atau memang memaknainya hanya sekedar sebagai pemberian? Apakah tindakan tersebut mempengaruhi pilihan mereka dalam Pemilu? Lalu bagaimana respon mereka
terhadap tindakan politik uang tersebut. Untuk itu peneliti merasa perlu menjelaskan simbol politik uang yang terbentuk pada masyarakat Kelurahan Dompak secara komprehensif yang akan peneliti bahas pada subbab berikutnya.
Bantuan  sebagai  Pemberian  untuk  Meminta  Dukungan  Suara  (Peran  Self  dalam  Interaksi dengan Simbol Politik Uang pada Masyarakat Kelurahan Dompak)
Konsep self dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana bantuan dalam pemilu yang diberikan  sebagai  simbol  politik  uang  mempengaruhi  persepsi  diri  dan  hubungan  sosial masyarakat.  Menurut  Mead  manusia  selain  mampu  mengkategorikan  tindakan  dalam pikirannya, manusia juga mampu mampu mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam  bertindak  dan  berinteraksi  berdasarkan  tafsir  mereka  atas  suatu  keadaan  dan memunculkan  berbagai  alternatif  respon  dalam  pikirannnya.  Pikiran  mengenai  ini  muncul beriringan dengan proses self (diri). Bagi Mead dalam Ritzer & Goodman (2014) Diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai suatu obyek dan di lain pihak sebagai subyek. Dalam relasi sosial, diri sering berperan sebagai obyek dan subyek. Diri muncul dan berkembang jika terjadi komunikasi sosial atau komunikasi antarmanusia. Diri berhubungan secara dialektis dengan mind (pikiran).
Hasil penelitianmenunjukan kebanyakan masyarakat menyadari dan memahami bantuan yang diberikan calon memiliki maksud tertentu. Secara umum masyarakat memaknai bantuan sebagai pemberian untuk meminta dukungan suara. Pada fase ini mereka memposisikan diri sebagai obyek sekaligus subyek atau calon sebagai pemberi (“ I ”) dan dirinya sebagai penerima (“ Me ”)  (Ritzer  &  Goodman,  2914).  Dal am  konteks  penelitian  ini  menunjukan  masyarakat berupaya menafsirkan maksud dari bantuan yang diberikan tersebut dari sudut pandang calon dan  bagaimana  calon  tersebut  memandang  dirinya.  Sederhananya  ketika  proses  interaksi berlansung, individu akan mencoba merefleksikan dirinya sebagai pemberi sekaligus penerima dan  mempertimbangkan  berbagai  alternatif  tindakan  untuk  merespon  bantuan  tersebut. Sebagai hasilnya masyarakat memaknai bantuan sebagai pemberian untuk meminta dukungan suara, dengan kata lain “aku kasih, kamu pilih”. Inilah yang dimaksud Mead sebagai self dimana pada  akhirnya  terdapat  kesamaan  antara  masyarakat  sebagai  penerima  dan  calon  sebagai pemberi.
Begitu juga perihal tidak pedulinya sebagian masyarakat terhadap efek jangka panjang dari bantuan  yang  diberikan,  yaitu  kemungkinan  akan  korupsinya  calon  tersebut  dimasa  depan. Ketidakpedulian  ini  muncul  juga  didasarkan  atas  kemampuan  individu  merefleksikan  dirinya sebagai  calon  yang  memberikan  bantuan.  masyarakat  yang  berinteraksi  mencoba memposisikan dirinya sebagai calon yang memberikan bantuan dan membayangkan apa yang akan  dilakukan  calon  di  kemudian  hari.  Disaat  yang  hampir  bersamaan  ia  juga  berinteraksi dengan  dirinya  sendiri  tentang  apa  yang  harus  ia  lakukan  terhadap  tindakan  tersebut.  dan
hasilnya adalah ketidakpedulian itu.
Pandangan  masyarakat  terhadap  tindakan  politik  uang  memberi  pengaruh  terhadap respon  mereka  pada  tindakan  tersebut.  Karakteristik  dari  interaksionisme  simbolik  ditandai dengan hubungan antarindividu dalam masyarakat melalui komunikasi menggunakan simbol- simbol yang mereka ciptakan atau biasa disebut dengan stimulus dan respon. Dalam konteks penelitian ini dapat stimulus dapat dihubungkan dengan “bantuan”  dari tindakan “menerima” oleh masyarakat sebagai respon.
Temuan peneliti menunjukan bahwa secara sadar masyarakat memahami bantuan yang diberikan calon  dalam sebuah  interaksi sebagai sebuah stimulus, situasi atau peluang untuk bertindak, bukan sebagai paksaan. Peneliti menemukan walaupun terdapat kesamaan makna politik uang di sebagian masyarakat yang pernah diberikan bantuan, respon yang dimunculkan melalui tindakan masing-masing individu rupanya berbeda-beda. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan secara umum menjadi sebagai berikut: 1) Menerima bantuan dan memilih calon yang memberikan bantuan; 2) Menerima bantuan namun belum tentu memilih calon yang memberikan bantuan;
Dari  tiap  tindakan  inilah  peran  dari  masing-masing  individu  terlihat  yaitu  calon  yang berperan  sebagai  pemberi  bantuan,  lalu  masyarakat  yang  berperan  sebagai  penerima  yang pendukung calon dan masyarakat yang berperan sebagai penerima namun tidak mendukung calon  tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Mead,  ketika  interaksi  berlangsung,  tiap partisipan mengambil perannya sendiri-sendiri yang bersifat khusus, namun adakalanya para partisipan dalam memaknai perannya tidak konsisten sehingga mereka (aktor) memodifikasi peran untuk menghubungkan peran yang satu dengan peran lainnya (Derung, 2017).
Penjelasan Mead juga dapat menjawab temuan peneliti selanjutnya, yaitu di masyarakat yang belum pernah diberikan bantuan oleh calon atau belum pernah berinteraksi dengan politik uang, terdapat 2 kategori tindakan pula jika misalnya mereka dihadapkan dengan politik uang yaitu:    1)  menolak  bantuan  dan  belum  tentu  memilih  calon  yang  memberikan  bantuan;  2) menerima bantuan yang diberikan dan memilih calon yang memberikan tersebut.
Dari  semua  jawaban  informan  dapat  dilihat  bagaimana  masyarakat  merespon  bantuan yang  diberikan.  Beberapa  informan  menyatakan  bahwa  bantuan  tersebut  mempengaruhi pilihan mereka dalam memberikan hak suara. Namun, ada juga informan yang menyatakan bahwa bantuan tersebut tidak mempengaruhi pilihan mereka dalam memberikan hak suara. Selain itu hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa banyak informan yang menerima bantuan menjadi  lebih  tergantung  pada  pihak  yang  memberikan  bantuan  dan  mengurangi  rasa tanggung jawab atas pilihan yang diambil.
Bantuan dalam Pemilu sebagai Simbol Politik uang (Peran Society dalam Pembentukan Simbol Politik Uang di Kelurahan Dompak)
Sesungguhnya  bantuan  yang  diberikan  calon  dalam  bentuk  uang,  sembako  dan  materi lainnya kepada masyarakat Kelurahaan Dompak pada saat Pemilu 2019 adalah tindakan politik uang,  karena  tindakan  ini  sejalan  dengan  pendapat  beberapa  ahli  yang  secara  umum mengatakan  politik  uang  adalah  korupsi  eklektoral  dalam  bentuk  mobilisasi  elektoral  yang terdiri dari pemberian uang, hadiah atau materi lainnya kepada pemilih agar dapat mencoblos calon tertentu dalam pemilihan (Muhtadi, 2019).
Menurut Mead dalam Derung (2017) tindakan seseorang adalah hasil dari stimulasi internal dan eksternal atau dari bentuk sosial diri dan masyarakat. Kaitannya dalam penelitian ini yaitu, interpretasi masyarakat Kelurahan Dompak terhadap bantuan yang diberikan calon pada Pemilu 2019 sebagai pemberian untuk meminta dukungan suara melahirkan respon dengan beragam tindakan seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya.
Pemaknaan masyarakat terhadap bantuan dan setiap tindakan yang mereka ambil sebagai respon dari stimulus inilah yang di sebut Mead sebagai masyarakat ( society), yaitu kumpulan tindakan  yang  dilakukan  individu  yang  membentuk  masyarakat.  Masyarakat  ( society)  pada umumnya berarti proses sosial tanpa henti, yang mendahului pikiran dan diri.. Masyarakat juga merupakan  kumpulan  tanggapan  yang  terorganisir  yang  membentuk  individu  “me”.  Dalam berinteraksi, masing- masing diri ( self) dan masyarakat (society) sebagai aktor dan keduanya tak dapat dipisahkan, saling mempengaruhi dan menentukan (Ritzer & Goodman. 2014).
Dalam kaitannya dengan penelitian ini politik uang yang dilakukan calon menjadi stimulus dalam sebuah interaksi sosial antara calon dan masyarakat. Stimulus tersebut memicu respon dari masyarakat yang terlibat interaksi. Singkatnya dalam proses interaksi masyarakat berupaya mengkategorikan  tindakan  calon  sebagai  “bantuan”.  Selanjutnya  setiap  individu  berupaya menafsirkan makna dari bantuan dengan merefleksikan dirinya sebagai pemberi (Obyek atau “ I ”) dan dirinya sendiri sebagai penerima (Subyek atau “ Me ”) sehingga munculah sebuah tafsir dengan makna yang sama diantara keduanya yaitu “bantuan sebagai pemberian untuk meminta dukungan suara”. Selanjutnya ia akan merespon tindakan calon tersebut dengan tindakan pula. Namun  tindakan  tersebut  dapat  berbeda-beda  bisa  dalam  bentuk  menerima  bantuan  lalu memberikan  suara,  menerima  namun  tidak  memberikan  suara,  menolak  bantuan  dan  tidak memberikan suara.
Hasil  wawancara  dengan  keseluruhan  informan  menunjukan  tindakan  menerima  lalu memberikan  suara  atau  memilih  calon  yang  memberikan  bantuan  mendominasi  temuan peneliti.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  politik  uang  dapat  mempengaruhi  preferensi  pemilih sehingga menyebabkan perubahan sikap dan perilaku yang tidak sehat dalam proses pemilihan, seperti tidak mempertimbangkan kualitas calon yang akan dipilih dan hanya mengikuti pilihan pihak yang memberikan bantuan. secara tidak lansung Society dapat mempengaruhi norma yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan tindakan politik uang.
SIMPULAN
Perhelatan Pemilu 2019 memberikan ruang kepada masyarakat Kelurahan Dompak untuk berinteraksi dengan segala aktivitas yang ada didalamnya termasuk tindakan politik uang dalam bentuk pemberian bantuan oleh calon yang berkompetisi dalam kontestasi politik. Sejatinya, bantuan  yang  diberikan  calon  dalam  bentuk  uang,  sembako  dan  materi  lainnya  kepada masyarakat  Kelurahaan  Dompak  pada  saat  Pemilu  2019  adalah  simbol  politik  uang.  Hal  ini dikarenakan  tindakan  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  beberapa  ahli  secara  umum,  yaitu politik  uang  adalah  korupsi  eklektoral  dalam  bentuk  mobilisasi  elektoral  yang  terdiri  dari pemberian  uang,  hadiah  atau  materi  lainnya  kepada  pemilih  agar  dapat  mencoblos  calon tertentu  dalam  pemilihan.  Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  interpretasi  masyarakat  terhadap bantuan  tersebut,  yaitu  pemberian  calon  untuk  meminta  dukungan  suara  sehingga  sangat memenuhi unsur untuk dikategorikan sebagai simbol politik uang.
Dalam teori interaksionisme simbolik tindakan politik uang yang dilakukan calon menjadi stimulus dalam sebuah interaksi sosial antara calon dan masyarakat. Stimulus tersebut memicu respon dari masyarakat yang terlibat interaksi. Singkatnya dalam proses interaksi masyarakat berupaya  mengkategorikan  tindakan  calon  sebagai  “bantuan”  didalam  pikirannya.  lalu masyarakat  mencoba  menafsirkan  makna  dari  bantuan  itu  dengan  merefleksikan  dirinya sebagai calon sebagai si pemberi (Obyek atau “I”) dan dirinya sendiri sebagai penerima (Subyek atau “Me”). Hal ini memunculkan sebuah tafsir dengan makna yang sama diantara keduanya yaitu “bantuan sebagai pemberian untuk meminta dukungan suara”. Setelah simbol ini dimaknai oleh setiap individu di masyarakat yang terlibat dalam interaksi tersebut, maka selanjutnya ia akan merespon tindakan calon tersebut dengan tindakan pula. Tindakan ini bisa dalam bentuk menerima lalu mendukung, menerima namun tidak mendukung, bahkan menolak dan tidak mendukung si calon. Respon yang diberikan ini tergantung keadaan sehingga membuat bentuk tindakannya  dapat  berbeda-beda.  Kumpulan  dari  setiap  tindakan  inilah  yang  saling mempengaruhi satu sama lain dan membentuk masyarakat (society).
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  banyak  orang  yang  menerima  bantuan  dari  calon tertentu  ketika  Pemilu  2019,  memberikan  suaranya  atau  memilih  calon  yang  memberikan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang dapat mempengaruhi preferensi pemilih dan menyebabkan perubahan sikap dan perilaku yang tidak sehat dalam proses pemilihan, seperti tidak mempertimbangkan kualitas calon yang akan dipilih dan hanya mengikuti pilihan pihak yang memberikan bantuan. Secara tidak langsung, society dapat mempengaruhi norma yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan tindakan politik uang dimana sebagian masyarakat di Kelurahan Dompak memandang tindakan tersebut sebagai sebuah kewajaran.
DAFTAR PUSTAKA
Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum  di  Indonesia  Perspektif  Demokrasi.  Kosmik  Hukum,  20(2),  81. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321
Derung,  T.  N.  (2017).  Interaksionisme  Simbolik  Dalam  Kehidupan  Bermasyarakat.  Jurnal
Karakteristik Dan Pastoral, 2(1), 118 – 131. https://e-journal.stp- ipi.ac.id/index.php/sapa/article/view/33
Fatiha, A. S., Soeharjoto, & Santosa, W. (2022). Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi di Indoneisa.  JPDSH : Jurnal Pendidikan  Dasar Dan Sosial Humaniora, 1(3),
345 – 352.
Hermawan, J. R. (2018). Persepsi Masyarakat Desa Kurungan Nyawa Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Pesawaran 2015 Oleh : Juni Renaldu Hermawan. Fisip Unila.
Muhtadi,  B.  (2019).  Politik  Uang  dan  New  Normal  dalam  Pemilu  Paska-Orde  Baru.  Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5(1), 55 – 74. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413
Nabilah, R., Afrizal, S., & Bahrudin, F. A. (2022). Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik  Uang  dalam  Pemilihan  Umum.  Jurnal  Publisitas,  8(2),  84 – 96. https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i2.132
Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. Jurnal Antikorupsi Integritas, 6(1), 141 – 152.
Rahmi, N. A. K., & Putra, E. V. (2022). Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa. Jurnal Perspektif, 5(3), 423 – 431. https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i3.642
Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali. Jurnal Alhadharah, 17(33), 81 – 95.
Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia.
Integritas : Jurnal Anti Korupsi, 5(1), 1 – 14. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/342
Sihidi,  I.  T.,  Khanifah,  L.  N.,  &  Romadhan,  A.  A.  (2019).  Relasi  Politik  Uang  Dan  Party-Id  Di Indonesia. CosmoGov, 5(2), 204. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.23293 Siregar,  N.  S.  S.  (2016).  Kajian  Tentang  Interaksionisme  Simbolik.  Perspektif,  1(2),  100 – 110. https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.86
Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu
dan Korupsi Politik. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 05(1), 43 – 53. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/389/71
Suprianto, L. O., Arsyad, M., & Tawulo, M. A. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap politik Uang Pada  Pilkada  Serentak  (Studi  Di  Desa  Ronta  Kecamatan  Bonegunu  Kabupaten  Buton Utara). 2(1), 1 – 10.
Talakua,  Y.  (2018).  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Iklan  Rokok  di  Negeri  Passo,  Kecamatan Baguala,
Kota Ambon. Simulacra: Jurnal Sosiologi, 1(1), 65 – 78. https://doi.org/10.21107/sml.v1i1.4985 BPS. (2021). Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2021. 1.
https://www.bps.go.id/publication/2021/09/08/c3e5f87d94f30ff43e848d5c/indeks- perilaku-anti-korupsi-2021.html
Ogen. (2019). Bawaslu Kepri tangani lima dugaan politik uang. https://www.antaranews.com/berita/834261/bawaslu-kepri-tangani-lima-dugaan- politik-uang
Muhtadi, B. (2020). Buku Kuasa Uang.pdf (1st ed.). Jakarta: Gramedia.
Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2014). Teori Sosiologi (I. R. Muzir (ed.); 10th ed.). Kreasi Wacana. Sugiyono, D. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Alfabeta.
Bawaslu Kota tanjungpinang. (2022). Data Pelaporan Masyarakat dan Temuan Bawaslu Kota Tanjungpinang Tentang Dugaan Pelanggaran Pidana Politik Uang pada Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019). Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Untuk Setiap  Tps  Dalam  Pemilihan  Umum  Tahun  2019  Untuk  Provinsi  Kepulauan  Riau. https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/10_KEPRI.pdf