## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 5 Nomor 1, Desember 2021 e-ISSN : 2597-5234
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI DESA MALURUWU KECAMATAN PALUE KABUPATEN SIKKA DITINJAU DARI ASPEK KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN, SANKSI, TINGKAT PENGETAHUAN

## DAN KUALITAS PELAYANAN
TAXPAYER COMPLIANCE IN MALURUWU VILLAGE, PALUE DISTRICT, SIKKA REGENCY FROM THE ASPECTS OF TAXPAYER AWARENESS, INCOME LEVEL, SANCTIONS, KNOWLEDGE LEVEL

## AND SERVICE QUALITY
Maria Nona Dince 1 , Yoseph Darius Purnama Rangga 2
Universitas Nusa Nipa Maumere, Flores 1,2 jo.darius1206@@gmail.com 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak,  tingkat penghasilan  wajib  pajak,  sanksi  wajib  pajak,  tingkat  pengetahuan  wajib  pajak  dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib. Metode penelitian yang digunakan adalah metode  kuantitatif  dan  pendekatan  survey.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang terdaftar di  Desa  Maluriwu  Kecamatan  Palue  Kabupaten  Sikka.  Sampel  yang  digunakan memiliki  batas  pengambilan  sampel  yang  berjumlah  90  responden.  Hasil  penelitian menunjukkan, Hasil uji F diketahui nilai signifikan (0,249) lebih besar 0,05 atau diatas 5%.    Hasil  uji  T  diketahui  bahwa,  a)  nilai  signifikansi  dari  kesadaran  wajib  pajak sebesar 0,850 > 0,05; b) nilai signifikansi dari tingkat penghasilan wajib pajak sebesar 0,-91 > 0,05; c) nilai signifikansi dari sanksi sebesar 0,164 > 0,05; d) nilai signifikansi dari  pengetahuan  wajib  pajak  sebesar  0,878  >  0,05;  e)  nilai  signifikansi  dari  kualitas pelayanan sebesar 0,594 > 0,05. Simpulan, secara parsial maupun simultan menunjukan bahwa  kesadaran  wajib  pajak,  tingkat  penghasilan,  sanksi,  tingkat  pengetahuan  dan kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Kata  Kunci: Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan, Sanksi Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pengetahuan

## ABSTRACT
This study aimed to determine the effect of taxpayer awareness, taxpayer income level, taxpayer  sanctions,  taxpayer  knowledge  level  and  service  quality  on  mandatory compliance. The research method used is a quantitative method and a survey approach. The data used in this study is primary data in the form of a questionnaire distributed to taxpayers  registered  in  Maluriwu  Village,  Palue  District,  Sikka  Regency.  The  sample used has a sampling limit of 90 respondents. The results showed that the F test results were known to be significant (0.249) greater than 0.05 or above 5%. The results of the T test are known that, a) the significance value of taxpayer awareness is 0.850 > 0.05; b)  the  significance  value  of  the  income  level  of  the  taxpayer  is  0,-91  >  0.05;  c)  the significance value of the sanction is 0.164 > 0.05; d) the significance value of taxpayer knowledge is 0.878 > 0.05; e) the significance value of service quality is 0.594 > 0.05. The  conclusion,  partially  or  simultaneously,  shows  that  taxpayer  awareness,  income level, sanctions, knowledge level and service quality do not affect taxpayer compliance.
Keywords :  Taxpayer  Compliance,  Taxpayer  Awareness,  Service  Quality,  Taxpayer Sanctions, Income Level, Knowledge Level

## PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia dalam
melaksanakan  kegiatan  pembangunan tentunya  memerlukan  dana  dimana  dana yang  diperlukan  untuk  pembiayaan pembangunan  salah  satunya  bersumber dari  pungutan  berupa  pajak  karena  pajak diyakini sebagai tulang punggung pembangunan.  Untuk  itu,  dalam  rangka ikut  menunjang  pembiayaan  dibutuhkan peran  serta  aktif  dari  masyarakat  sebagai wajib  pajak  (WP)  untuk  ikut  memberikan iuran  kepada  negara  dalam  bentuk  pajak, sehingga  segala  aktivitas  pembangunan dapat  berjalan  lancar.  Adapun  salah  satu jenis  pajak  yang  wajib  dibayar  oleh masyarakat  sebagai  wajib  pajak  adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (BKAD, 2021).
Negara Kesatuan Republik
Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan  pada  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945,  yang  bertujuan  untuk mewujudkan  tata  kehidupan  bangsa  yang aman,  tertib,  sejahtera,  dan  berkeadilan. Salah  satu  upaya  dalam  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  adalah  dengan melaksanakan  pembangunan  yang  merata di  berbagai  bidang  dan  otonomi  daerah. Adanya otonomi daerah pemerintah daerah berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  pemerintah  menurut  asas  otonomi dan tugas pembantuan. Dengan memberikan  otonomi  luas  pada  daerah, diharapkan  untuk  dapat  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Fauzi, 2019). Sebagai daerah otonom,
penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan  tersebut  dilakukan  berdasarkan prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  bersih. Seiring dengan prinsip
itu penyelenggaraan  otonomi  daerah  harus selalu beriorientasi pada peningkatan
kesejahteraan  masyarakat,  dengan  selalu memperhatikan  kepentingan  dan  aspirasi yang  tumbuh  dalam  masyarakat.  Pada dasarnya  warga  Indonesia  berhak  untuk mendapatkan  kesejahteraan  dan  dapat mengatur  kepentingan  rakyat,  maka pemerintahan harus berjalan lancar. Untuk itu,  dibutuhkan  biaya  yang  berasal  dari pajak,  salah  satunya  pajak  bumi  dan bangunan (Priyatno, 2021).
Pajak  adalah  iuran  masyarakat kepada  Negara  yang  terutang  oleh  yang wajib  membayarnya  menurut  peraturan- peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak  mendapat  prestasi  kembali  yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran  umum  berhubung  tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.  Pajak  adalah  iuran  rakyat kepada  kas  Negara  berdasarkan  undang- undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan tidak  mendapat  jasa  timbal  (kota  prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan  untuk  membayar  pengeluaran umum (Sumarsan, 2010).
Sebagian  besar  penerimaan  negara saat  ini  bersumber  dari  pajak.  Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan  satu  hal  yang  sangat  wajar, terlebih  ketika  sumber  daya  alam, khususnya minyak bumi dan gas tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan pajak dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  ekonomi suatu  negara,  karena  jika  pertumbuhan ekonomi  meningkat  maka  pendapatan masyarakat juga akan meningkat, sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara  finansial  untuk  membayar  pajak. Selain  itu  besarnya  pungutan  pajak  dan optimalisasi  penggalian  sumber  pajak melalui  objek  pajak  juga  berperan  dalam meningkatkan penerimaan pajak.
Kepatuhan  yang  tinggi  dari  wajib pajak  dibutuhkan  untuk  kelancaran penarikan  pajak.  Begitu  pula  dalam pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan
juga  dibutuhkan  kepatuhan  yang  tinggi dari  WP  PBB.  Kepatuhan  wajib  pajak adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan dan  melaksanakan  hak  perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan  memungut  pajak  yang  salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  Menurut  Menteri  Keuangan  Sri Mulyani  Indrawati  (Kemenkeu,  2018) kendala di dalam menerapkan optimalisasi perpajakan adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dan  kepercayaan masyarakat  kepada  administrasi  pengelola pajak. Untuk menjadikan masyarakat yang patuh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak perlu  diadakan  pembinaan  terhadap  wajib pajak,  banyak  wajib  pajak  yang  belum mengerti.  Bahwa  pembayaran  pajak  yang mereka lakukan bukanlah merupakan salah satu  mengeluarkan  uang  secara  cuma- cuma, akan tetapi mereka harus menyadari bahwa  pembayaran  pajak  yang  mereka lakukan adalah sebagaian digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas lainnya yang mereka nikmati setiap hari.
Kepatuhan  perpajakan  merupakan ketaatan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat  memenuhi  kewajiban  perpajakan sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Kondisi  perpajakan  yang menuntut  keikutsertaan  aktif  wajib  pajak dalam  menyelenggarakan  perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi,  yaitu  kepatuhan  dalam  pemenuhan kewajiban  perpajakan  yang  sesuai  dengan kebenarannya  (Ardwianto et  al. ,  2017). Sementara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, pemerintah juga tetap menjalankan  pengawasan  serta  senantiasa berupaya meningkatkan kepatuhan pajak.
Kepatuhan  membayar  pajak  adalah masalah  pola  pikir  yang  mempengaruhi kemauan  si  pembayar  pajak  untuk memenuhi  dan  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.  Beberapa  factor  yang mempengaruhi kapatuhan membayar pajak sebagai  berikut,  menurut  Pravasanti
(2020),  sosialisasi,  pemahaman  prosedur, kesadaran, sanksi, dan motivasi mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Sedangkan menurut Setiaji & Nisak (2017),  fskyor  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  adalah  Kepuasan, Pelayanan  Siskus,  SPPT.  Pengetahuan juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak (Sari  &  Fidiana,  2017).  Serta  tingkat pendapatan  mempengaruhi  hal  tersebut (Ezer & Ghozali, 2017).
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) adalah  salah  satu  jenis  pajak  yang  ada  di Indonesia.  PBB  merupakan  pajak  yang dikenakan  terhadap  obyek  berupa  tanah atau  bangunan  dari  Wajib  Pajak  yang memiliki,  memanfaatkan,  atau  menguasai tanah  dan  bangunan  (Undang-Undang Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  Nomor 12 tahun 1985 Pasal 1), sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  12 tahun 1994. Pertimbangan yang mendasari pengenaan  Pajak  terhadap  Bumi  dan Bangunan  yaitu  Bumi  dan  Bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi  orang  atau  badan  yang  mempunyai suatu  hak  atau  memperoleh  manfaat  dari Bumi  dan  Bangunan.  Oleh  karena  itu, wajar jika mereka diwajibkan memberikan sebagian  manfaat  atau  kenikmatan  yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak dalam  hal  ini  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB),  yang  pengenaannya  diatur  dengan undang-undang dan dikelola oleh pemerintah pusat. Fenomena permasalahan-
permasalahan  yang  dihadapi  pemerintah dalam  pengelolaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  adalah  masih  banyaknya tunggakan  dari  tingkat  kelurahan  sampai tingkat  kecamatan,  sehingga  sulit  untuk mencapai realisasi yang ada karena terlalu banyak  tunggakan  PBB  yang  belum dibayar  oleh  wajib  pajak  serta  adanya permasalahan  dalam  penyampaian  Surat Tagihan  Pajak  yang  tidak  bisa  diberikan kepada wajib pajak. Sehingga menimbulkan  tunggakan  pajak  PBB  yang
jumlah cukup besar. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penarikan PBB masih banyak mengalami  kendala,  salah  satunya  masih kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam membayar PBB. Seperti yang terjadi pada wajib  pajak  di  wilayah  Kecamatan  Palue Kabupaten  Sikka,  khususnya  di  Desa Maluriwu  dimana  Desa  ini  memiliki tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  paling rendah  yaitu  sekitar  69%.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  realisasi  PBB  yang  diterima pada  setiap  tahunnya  tidak  mencapai target.

## Tabel 1. Jumlah Penerimaan PBB Desa Maluriwu Tahun 2016-2020
Tahun Jumlah Penerimaan PBB Presentasi 2016 1.918.569 89,13% 2017 1.473.556 86,72% 2018 1.261.912 69% 2019 1.999.417 91.79% 2020 1.364.809 75%
Dari  data  tabel  1  diatas  jumlah Penerimaan  PBB  dari  tahun  ke  tahun berfluktuasi,  tetapi  naik  turunnya  tidak begitu drastis Pada tahun 2018 Penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  mengalami penurunan  sebesar  69  %  dan  pada  tahun- tahun berikutnya terus mengalami kenaikan  dan  penurunan.  Namun  pada tahun  2020  mengalami  kenaikan,  sebesar 75  %.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajibannya demi meningkatkan penerimaan bagi daerah. Terdapat beberapa
penelitian mengenai  Kepatuhan  Wajib  Pajak  seperti penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahman (2018)  dengan  judul  penelitian  Pengaruh Kesadaran
Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan,  dan  Pendapatan  terhadap
Kepatuhan  Membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  Padang.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Variabel  kesadaran wajib  pajak  dan  pendapatan  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  membayar
PBB. Sedangkan variabel tingkat
pendidikan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan membayar PBB.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Ronia  (2011)  dengan  judul  penelitian
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Membayar Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kecamatan Pekalongan  Utara  Kabupaten  Pekalongan. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Pelayanan,  pendapatan  wajib  pajak,  surat pemberitahuan pajak terutang, dan penyuluhan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar PBB.  Sedangkan  sanksi  pajak  tidak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut maka  dilakukan  kajian  untuk  mengetahui pengaruh  kesadaran  wajib  pajak,  tingkat penghasilan  wajib  pajak,  sanksi  wajib pajak, tingkat pengetahuan wajib pajak dan kualitas  pelayanan  terhadap  kepatuhan wajib.

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kuantitatif  dengan pendekatan  survey.  Dalam  penelitian survey,  informasi  dikumpulkan  dari responden  wajib  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  yang  terdaftar  di  Desa Maluriwu  Kecamatan  Palue  Kabupaten Sikka  dengan  menggunakan  kusioner. Penelitian  asosiatif  adalah  penelitian  yang bersifat  menanyakan  hubungan  antara  dua variabel  atau  lebih.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  Jumlah  populasi berdasarkan  data  dari  Desa  Maluriwu Kecamatan  Palue  menyebutkan  bahwa jumlah wajib pajak PBB (WP) pada tahun 2020  berjumlah  950  orang.  maka  batas minimal  pengambilan  sampel  berdasarkan rumus  diatas  ditunjukkan  pada  Gambar  1 berikut:
𝑛 = 950 1 + 950(0,10) ! 𝑛 = 950 1 + 9,5 𝑛 = 90
Berdasarkan  Gambar  1,  maka sampel  adalah  90  responden.  Semua anggota  wajib  pajak  punya  kesempatan yang  sama  untuk  dijadikan  sampel. Adapun teknik analis data yang diperlukan dalam  penelitian  ini  adalah,  1)  uji validitas;  2)  uji  reliabilitas;  3)  uji normalitas;    4)  analisis  regresi  linear berganda; 4) uji hipotesis.

## HASIl DAN PEMBAHASAN Uji Validitas
Hasil analisis uji validitas menunjukkan  bahwa  pada  seluruh  item pertanyaan untuk variabel Kepatuhan wajib pajak  (Y),  kesadaran  wajib  pajak  (X 1 ), tingkat  penghasilan  (X 2 ),  sanksi  (X 3 ), pengetahuan wajib pajak (X 4 ) dan kualitas pelayanan (X 5 ), mempunyai nilai koefisien korelasi  lebih  besar  dari  0,3  sehingga dinyatakan  valid.  Dengan  demikian  maka pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam  kuesioner  penelitian  ini  dapat digunakan  untuk  mengukur  variabel penelitian.

## Uji Reliabilitas
Rangkuman hasil uji reliabel untuk masing-masing  variabel  menggunakan program IBM  SPSS  Statistics  26 dapat dilihat pada Tabel 2. di bawah ini:
Tabel 2. Ringkasan hasil uji reliabilitas
No Variabel Cronbach Alpha 1 Kepatuhan wajib pajak 0,736 2 Kesadaran Wajib Pajak 0,846 3 Tingkat Penghasilan 0,715 4 Sanksi 0,741 5 Pengetahuan Wajib Pajak 0,847 6 Kualitas Layanan Pajak 0,717 Sumber: Data Primer, Diolah 2021
Berdasarkan  Tabel  2.  hasil  ujian
reliabilitas  di  atas,  diketahui  angka Cronbach  Alpha untuk  masing-masing variabel  lebih  besar  dari  nilai  minimal Cronbach  Alpha 0,60.  Oleh  karena  itu dapat  disimpulkan  bahwa  instrumen penelitian yang digunakan untuk
mengukur keenam variabel dalam penelitian  dapat  dikatakan  reliabel  atau handal.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  berguna  untuk menentukan  data  yang  telah  dikumpulkan berdistribusi  normal  atau  diambil  dari populasi  normal.  Uji  normalitas  data dengan  menggunakan  uji  Kolmogorov Smirnov.  Apabila  Kolmogorov  Smirnov lebih  besar  dari  0,05,  maka  data terdistribusi normal.
Hasil  pengujian  statistic  deskriptif menggunakan  aplikasi  pengolahan  data yaitu IBM  SPSS  Statistics  26, secara lengkap  dapat  dilihat  pada  Tabel  3.  di bawah ini:

## Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
Unstandardized Residual N 90 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.06446274 Most Extreme Differences Absolute .114 Positive .075 Negative -.114 Test Statistic .114 Asymp. Sig. (2-tailed) .166 c
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction. Sumber: Data Primer, Diolah 2021
Berdasarkan  Tabel  3.  nilai Asymp. Sig.  (2-tailed) sebesar  0,166.  Nilai signifikansi  tersebut  lebih  besar  dari  0,05. Data  penelitian  ini  berdistribusi  normal karena  nilai  signifikansi  lebih  besar  dari

## 0,05.

## Uji Regresi Linear Berganda
Hasil analisis regresi linear berganda yang  dilakukan  menggunakan  aplikasi pengolahan  data  yaitu IBM  SPSS  statistic 26, secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4. di bawah ini:
Tabel 4. Hasil uji regresi linear berganda
Model Unstand Coeff Stand. Coef. T Sig. B Std. Error  Beta 1 (Constant) 13.922  2.334 5.965  .000 Kesadaran Wajib Pajak .014  .072  .022 .190 .850 Tingkat Penghasilan Wajib Pajak .113  .066  .192 1.708  .091 Sanski .125  .089  .164 1.404  .164 Pengetahuan Wajib Pajak -.008  .054  -.017 -.153  .878 Kualitas Pelayanan -.053  .100  -.059 -.536  .594
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Sumber: Data Primer, Diolah 2021
Dari  tabel  hasil  uji  regresi  linear berganda  di  atas  dapat  diketahui  bahwa model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan:
Y = 13,922 + 0,014 X 1 + 0,113 X 2 + 0,125 X 3 - 0,008 X 4 - 0,053 X 5 Dari  persamaan  regresi  di  atas, dapat  dijelaskan  bahwa,  a)  koefisien konstanta  berdasarkan  hasil  regresi  adalah sebesar  13,922,  artinya  apabila  variabel bebas  dianggap  konstan,  maka  kepatuhan wajib pajak sebesar 13,922%; b) koefisien regresi  kesadaran  wajib  pajak  dari persamaan  regresi  adalah  sebesar  0,014, artinya  apabila  kesadaran  wajib  pajak mengalami kenaikan sebesar 1%
sedangkan  variabel  bebas  lain  yang  ada dalam  penelitian  ini  dianggap  konstan, maka  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  akan
meningkat  sebesar  0,014%;  c)  koefisien regresi  tingkat  penghasilan  wajib  pajak dari  persamaan  regresi  adalah  sebesar 0,113,  artinya  apabila  tingkat  penghasilan wajib  pajak  mengalami  kenaikan  sebesar 1%  sedangkan  variabel  bebas  lain  yang ada dalam penelitian ini dianggap konstan, maka  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  akan meningkat  sebesar  0,113%;  d)  koefisien regresi  sanksi  terhadap  wajib  pajak  dari persamaan  regresi  adalah  sebesar  0,125, artinya apabila sanksi terhadap wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 1%
sedangkan  variabel  bebas  lain  yang  ada dalam  penelitian  ini  dianggap  konstan, maka  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  akan meningkat  sebesar  0,125%;  d)  koefisien regresi  pengetahuan  wajib  pajak  dari persamaan  regresi  adalah  sebesar  -0,008, artinya  apabila  pengetahuan  wajib  pajak mengalami kenaikan sebesar 1%
sedangkan  variabel  bebas  lain  yang  ada dalam  penelitian  ini  dianggap  konstan, maka  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  akan menurun  sebesar  -0,008%;  e)  koefisien regresi  kualitas  pelayan  wajib  pajak  dari persamaan  regresi  adalah  sebesar  -0,053, artinya  apabila  kualitas  pelayan  wajib pajak  mengalami  kenaikan  sebesar  1% sedangkan  variabel  bebas  lain  yang  ada dalam  penelitian  ini  dianggap  konstan, maka  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  akan menurun sebesar -0,053%.

## Koefisien Determinasi Hipotesis
Hasil
pengujian koefisien determinasi  secara  lengkap  dapat  dilihat pada Tabel 5. di bawah ini:
Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model  R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1  .273 a .075 .020 1.096 1.736 Sumber: Data Primer, Diolah 2021
Berdasarkan  Tabel  5.  di  atas, diketahui  nilai  Adjusted  R  Square  sebesar
0,020  Nilai Adjusted  R  Square tersebut menjelaskan  bahwa  sebesar  2%  variabel kepatuhan  wajib  pajak  dijelaskan  oleh variabel  independen  dalam  penelitian  ini (kualitas  pelayanan,  tingkat  penghasilan wajib  pajak,  sanski,  pengetahuan  wajib pajak,  kesadaran  wajib  pajak.  Sisanya sebesar  98%  variabel  kepatuhan  wajib pajak.

## Uji F
Hasil  uji  F  yang  dilakukan menggunakan  aplikasi  pengolahan  data yaitu IBM SPSS Statistics 26, dapat dilihat pada Tabel 6. di bawah ini:
Tabel 6. Hasil Uji F
Model Df Square F Sig F1 Regression  8.145 1,35  0,249 Residual 100.844 Total 108.989
Sumber: Data Primer, Diolah 2021
Berdasarkan  Tabel  6.  diketahui  nilai signifikan  (0,249)  lebih  besar  0,05  atau diatas 5%.  Jika P-value > 0,05  sehingga kesimpulan  adalah  variabel  kualitas pelayanan,  tingkat  penghasilan  wajib pajak,  sanski,  pengetahuan  wajib  pajak, kesadaran  wajib  pajak secara  bersama- sama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Maluriwu.
Uji T Hasil analisis hipotesis t
menggunakan  aplikasi  pengolahan  data yaitu IBM  SPSS  Statistics  26, secara lengkap  dapat  dilihat  pada  tabel  7  di bawah ini,

## Tabel 7. Hasil Uji T
Model T  Sig. 1 (Constant) 5.965  .000 Kesadaran Wajib Pajak .190  .850 Tingkat Penghasilan Wajib Pajak  1.708  .091 Sanski 1.404  .164 Pengetahuan Wajib Pajak -.153  .878 Kualitas Pelayanan -.536  .594 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data Primer, Diolah 2021
Dari  kelima  variabel  independen yang dimasukkan dalam regresi, diketahui bahwa,  a)  hasil  penelitian  ini  menunjukan nilai  signifikansi  dari  kesadaran  wajib pajak  sebesar  0,850  >  0,05  dengan demikian  disimpulkan  bahwa  kesadaran wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak;  b)  hasil  penelitian ini  menunjukan  nilai  signifikansi  dari tingkat penghasilan wajib pajak sebesar 0,- 91  >  0,05  dengan  demikian  disimpulkan bahwa  tingkat  penghasilan  wajib  pajak tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak;  c)  hasil  penelitian  ini menunjukan  nilai  signifikansi  dari  sanksi sebesar  0,164  >  0,05  dengan  demikian disimpulkan bahwa sanksi tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak;  d)  hasil  penelitian  ini  menunjukan nilai  signifikansi  dari  pengetahuan  wajib pajak  sebesar  0,878  >  0,05  dengan demikian disimpulkan bahwa pengetahuan wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak;  e)  hasil  penelitian ini  menunjukan  nilai  signifikansi  dari kualitas  pelayanan  sebesar  0,594  >  0,05 dengan  demikian  disimpulkan  bahwa kualitas  pelayanan  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  penelitian  ini  menunjukan nilai  signifikansi  dari  kesadaran  wajib pajak  sebesar  0,850  >  0,05  dengan demikian  disimpulkan  bahwa  kesadaran wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  hasil penelitian  diketahui  bahwa  kesadaran
wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitain ini sejalan  dengan  penelitian  Asriyani  &
Susena  (2016)  bahwa  kesadaran  wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa  masyarakat  Desa Maluriwu  belum  menyadari  pentingnya dalam Pengaruh Tingkat Penghasilan

## Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  penelitian  ini  menunjukan nilai  signifikansi  dari  tingkat  penghasilan wajib  pajak  sebesar  0,91  >  0,05  dengan demikian  disimpulkan  bahwa  tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil penelitain  ini  sejalan  dengan  penelitian Asriyani  &  Susena  (2016)  bahwa  tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa penghasilan  masyarakat  Desa  Maluriwu belum  mencukupi  dalam  membayar  pajak bumi dan bangunan.

## Pengaruh  Sanksi  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  penelitian  ini  menunjukan nilai signifikansi dari sanksi sebesar 0,164 >  0,05  dengan  demikian  disimpulkan bahwa  sanksi  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak karena pemerintah desa memberikan sanksi  kurang  tegas  diberikan  kepada wajib pajak. pemerintah desa memberikan sanksi tegas agar masyarat lebih mematuhi membayar  pajak  bumi  dan  bangunan dimana  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian Ronia (2011) bahwa masyarakat sanksi  wajib  pajak  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat  Desa  Maluriwu  belum  patuh terhadap sanksi ditetapkan oleh pemerintah, sehingga menyebabkan keterlambatan  dalam  pembayaran  pajak bumi dan bangunan. Pengaruh Tingkat Pengetahuan

## Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  penelitian  ini  menunjukan nilai  signifikansi  dari  pengetahuan  wajib pajak  sebesar  0,878  >  0,05  dengan demikian disimpulkan bahwa pengetahuan wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  artinya  H4  ditolak dimana  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Mahfud  &  Abdullah  (2017) bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  masyarakat  Desa  Maluriwu  belum memahami  hak,  kewajiban  serta  tanggung jawab  mereka  dalam  membayar  pajak bumi dan bangunan.

## Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  penelitian  ini  menunjukan nilai  signifikansi  dari  kualitas  pelayanan sebesar  0,594  >  0,05  dengan  demikian disimpulkan  bahwa  kualitas  pelayanan tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Dimana  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  Ernawati  (2014) bahwa  kualitas  pelayanan  wajib  pajak tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa  kualitas  pelayanan pajak  pada  Desa  Maluriwu  belum memenuhi  harapan  atau  kebutuhan  wajib pajak  untuk  melaksanakan  pembayaran pajak bumi dan bangunan.
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Tingkat  Penghasilan  Wajib  Pajak,
Sanksi  Wajib  Pajak,  Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Wajib PajakTerhadap Kepatuhan Wajib

## Pajak
Hasil  penelitian  ini  menunjukan nilai  signifikansi  dari  kesadaran  wajib pajak  sebesar  0,850  >  0,05  dengan demikian  disimpulkan  bahwa  kesadaran wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  artinya  H1  ditolak dimana  hasil  penelitain  ini  sejalan  dengan penelitian  Asriyani  &  Susena  (2016) bahwa  kesadaran  wajib  pajak  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  masyarakat  Desa  Maluriwu  belum menyadari  pentingnya  dalam  membayar pajak bumi dan bangunan.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  diuraikan,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  di  Desa  Maluriwu.  Masyarakat belum  menyadari  dalam  membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Tingkat  penghasilan  wajib  pajak  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  di  Desa  Maluriwu  dikarenakan tingkat  penghasilan  masyarakat  belum mencukupi  dalam  membayar  pajak bumi dan bangunan.
3. Sanksi  wajib  pajak  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Maluriwu dikarenakan masyarakat belum  patuh  dalam  pembayaran  pajak bumi dan bangunan.
4. Tingkat  pengetahuan  wajib  pajak  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib
pajak  di  Desa  Maluriwu  dikarenakan masyarakat  belum  memahami  hak, kewajiban  dan  tanggung  jawab  dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
5. Kualitas  pelayanan  wajib  pajak  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  di  Desa  Maluriwu  dikarenakan pelayanan  belum  memenuhi  kebutuhan dan  harapan  dalam  membayar  pajak bumi dan bangunan.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan,  maka  penulis  mengharapkan kepada pemerintah Desa Maluriwu sebagai berikut:
1. Bagi  Pemerintah  Desa  Maluriwu sebagai berikut: a. Perlu adanya peningkatan pengetahuan perpajakan masyarakat  melalui  sosialisasi  dan memberikan  penyuluhuan  kepada wajib  pajak,  agar  pengetahuan meningkat dan makin sadar melaksanakan hak dan kewajibannya  dalam  membayar pajak dan bangunan. b. Pemerintah Desa Maluriwu memberikan  sanksi  yang  tegas dalam  membayar  pajak  bumi  dan bangunan  kepada  masyarakat  agar lebih  patuh  supaya  tidak  terhalang dalam  pengurusan  administrasi
Desa.
c. Pemerintah Desa Maluriwu meningkatkan  pelayanan  yang lebih  lagi  kepada  wajib  pajak  agar dapat  sadar  dan  patuh  dalam membayar kewajiban pajaknya.
2. Bagi  wajib  pajak  diharapkan  untuk meningkatkan  tingkat  penghasilan seperti  menjual  hasil  perkebunan  dan mencari usaha lainnya sebagai penghasilan  tambahan  agar  dapat
membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Bagi  penelitian  lainnya  diharapkan memperluas  dan  menambah  variabel- variabel  lain  diluar  variabel  ini sehingga dapat memperoleh hasil yang
variative  dan  memperluas  cakupan penelitian tentang persepsi wajib pajak dalam menjelaskan dan menggambarkan  hal-hal  yang  dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak dalam membayar pajak dan bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardwianto,  A.  (2017). Tentang  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan  Bangunan  Di  Kecamatan Ngimbang. Jakarta: Balai Pustaka
Asriyani,  Y.,  &  Susena,  K.  C.  (2016).
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Di
Kecamatan  Teluk  Segara  Kota Bengkulu. EKOMBIS  REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis ,
4 (2), 136-145
BKAD  Bantul.  (2021). Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB) – BKAD . https://bkad.bantulkab.go.id/hal/paj ak-bumi-dan-bangunan-pbb
Ernawati,  E.  (2014).  Pengaruh  tingkat pendidikan, pendapatan, dan kualitas  pelayanan  fiskus  terhadap kepatuhan  wajib  pajak. Skripsi . Universitas  Hasanuddin  Makasar.
Makasar
Ezer,  E.,  &  Ghozali,  I.  (2017).  Pengaruh
Tingkat  Pendapatan,  Tarif  Pajak, Denda  Pajak,  dan  Probabilitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Diponegoro Journal  of  Accounting,  6 (3),  407- 419 Fauzi,  A.  (2019).  Otonomi  Daerah  dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  yang  Baik. Spektrum Hukum , 16 (1), 119-139 Kemenkeu.  (2018). Menkeu:  Kepatuhan Membayar  Pajak  Masih  Rendah . https://www.kemenkeu.go.id/publi kasi/berita/menkeu-kepatuhan- membayar-pajak-masih-rendah/ Mahfud,  A.  M.,  &  Abdullah,  S.  (2017).
Pengaruh  Pemahaman  Peraturan Perpajakan,  Kesadaran  Membayar Pajak  dan  Kualitas  Pelayanan Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Badan  (Studi  Empiris pada  Koperasi  di  Kota  Banda Aceh). Jurnal Administrasi Akuntansi , 6 (2), 32–40
Pravasanti,  Y.  A.  (2020).  Analisis  Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar  Pajak  Bumi  Dan Bangunan. Jurnal  Akuntansi  dan Pajak , 21 (01), 142–151. https://doi.org/10.29040/JAP.V21I 1.1165
Presiden  RI.  (1984).  Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  12  Tahun 1994  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1985  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan. https://peraturan.bpk.go.id/Home/D etails/46237/uu-no-12-tahun-1994 Priyatno,  P.  M.  (2021). Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI . https://www.kemhan.go.id/pothan/ 2019/04/26/bela-negara-dalam- persektif-wajib-pajak.html
Rahman,  A.  (2018).  Pengaruh  Kesadaran Wajib  Pajak,  Tingkat  Pendidikan, dan Pendapatan terhadap
Kepatuhan  Membayar  Pajak  Bumi dan  Bangunan. Jurnal  Akuntansi Universitas  Negeri  Padang , 6 (1), 1–20
Ronia,  K.  (2011).  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak  Dalam  Membayar  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (Studi  Kasus Pada Kecamatan Pekalongan Utara
Kabupaten  Pekalongan). Skripsi.
Universitas  Dian  Nuswantoro. Semarang Sari,  V.  A.,  dan  Fidiana.  2017.  Pengaruh
Tax
Amnesty , Pengetahuan Perpajakan,  dan  Pelayanan  Fiskus terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi, 6(2), 744-759 Setiaji,  K.,  &  Nisak,  A.  (2017).  Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan  Membayar  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Pedesaan  dan Perkotaan. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi , 5 (2), 11–24
Sumarsan,
T. (2010). Perpajakan
Indonesia:  Pedoman  Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang- Undang Terbaru . Jakarta: Indeks