Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2016

## E-WALLET: SISTEM PEMBAYARANDENGAN PRINSIP HIFZUL MAAL
Rohmatun Ni‟mah 1 *, Indah Yuliana 2
1 Universitas Islam Negeri Maliki, Email: rohmatunimah2595@gmail.com 2 Universitas Islam Negeri Malang, Email: indahoty@manajemen.uin-malang.ac.id

## ABSTRACT
Millennials,  the  development  of  technology  and  information  have  an  impact  on  various systems  are  no  exception  to  the  payment  system.  Especially  in  the  payment  system, technological  advances  are  able  to  shift  the  role  of  cash  and  electronics  wallet  (e-wallet) emerged  as  a  payment  instrument  capable  of  making  payment  processes  faster,  easier, efficient, and safer. Although it has many benefits and advantages, the suitability of e-wallet with maqashid syariah in hifzul maal still needs to be discussed. Conformity with the sharia maqashid  is  very  important  to  determine  whether  the  e-wallet  is  in  accordance  with  hifzul maal  or  not.  The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  method  with  the  type  of  library research. From the results of the study, it was generally obtained e-wallet was in accordance with  maqashid  syariah.  This  suitability  is  obtained  by  fulfilling  the  principle  of  preserving wealth  and  benefit.  However,  e-wallet  is  considered  not  in  accordance  with  hifzul  maal because this e-wallet is still prone to technological crime, and waste can occur because one person can have more than one e-wallet account.

## Keywords : E-Wallet, Payment Systems, Hifzul Maal

## ABSTRAK
Milenium,  perkembangan  teknologi  dan  informasi  berdampak  pada  berbagai  sistem  tidak terkecuali pada sistem pembayaran. Khususnya  pada sistem pembayaran,  pesatnya teknologi mampu  menggeser  peran  uang  tunai  dengan  uang  elektronik.  Dompet  elektronik  ( e-wallet ) muncul  sebagai  instrumen  pembayaran  yang  mampu  membuat  proses  pembayaran  lebih cepat,  lebih  mudah,  efisien,  dan  lebih  aman.  Meskipun  memiliki  banyak  manfaat  dan kelebihan, kesesuaian e-wallet dengan maqashid syariah di hifzul maal masih perlu dibahas. Peneitian  ini  meninjau  kesesuaian e-wallet dengan maqashid  syariah sangat  penting  untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan prinsip hifzul maal atau tidak. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian, umumnya didapat e-wallet sesuai dengan maqashid syariah. Kesesuaian ini diperoleh dengan memenuhi prinsip menjaga kekayaan dan manfaat. Namun, e-wallet dianggap tidak sesuai dengan hifzul maal karena e-wallet ini  masih  rentan  terhadap  kejahatan  teknologi,  dan  pemborosan  dapat terjadi karena satu individu dapat memiliki lebih dari satu akun e-wallet .
Kata kunci : E-Wallet, Sistem Pembayaran, Hifzul Maal
1 *Penulis korenpondensi, email: rohmatunimah2595@gmail.com
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2016

## PENDAHULUAN
Isu  sentral  mengenai  sistem  pembayaran  saat  ini  adalah  inovasi  pembayaran  via teknologi.  Abad  millennium,  perkembangan  teknologi  dan  informasi  berdampak  pada berbagai sistem tidak terkecuali pada sistem pembayaran. Terkhusus pada sistem pembayaran, kemajuan  teknologi  mampu  mengalihkan  peranan  uang  tunai    ( cuurency )  ke  transaksi  non tunai (cashless) sebagai sistem pembayaran karena dianggap bahwa pembayaran dengan non tunai  lebih  mutakhir  dan  ekonomis  (Abdulfatah  &  Kurniawan,  2018).  Kehadiran  sistem transaksi  non    tunai  seperti e-money berpotensi  untuk  menaikan  tingkat  konsumsi,  hal  ini mendorong  peningkatan  uang  yang  beredar  (Abidin,  2015).  Dalam  masyarakat  telah berkembang  beberapa  sistem  pembayaran  non-tunai  selain  yang  banyak  diketahui  seperti kartu  ATM,  kartu  kredit,  kartu  pra-bayar,  e-Banking,  dan  beberapa  media  lagi  yang  dikenal dengan sebutan electronic-money (e-money).
Uang  elektronik  di  Indonesia  mengembangkan  eksistensi  setelah  ditetapkannya Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  18/40/PBI/2016  tentang  Penyelenggaraan Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran,  pada  bagian  tiga  yang  mengkhususkan  tentang  dompet elektronik.  Media  pembayaran  yang  pada  umumnya  masih  berbsasis  kartu  atau  dengan rekening  nasabah  bank  yang  menggunakannya.  Artinya  ketika  seseorang  konsumen  ingin menggunakan  e-money,  terlebih  dahulu  harus  mendatangi  bank  untuk  administrasinya.  Saat ini, dari mobile phone sesorang dapat menggunakan e- money tanpa harus membuka  rekening khusus,  atau  bias  disebut  dengan e-wallet. Laporan  statistika  Bank  Indonesia  pada perkembangan uang elektronik berbasis android pada tahun 2016 meningkat 66% dari tahun sebelumnya,  pada  2017  menga  lami  penurunan  sebasar  4%  dari  tahun  sebelumnya,  dan kenaikan besar-besaran pada tahun 2018 pada tahap 86% kenaikannya dari tahun sebelumnya. Artinya, e-wallet dapat diterima masyarakat sebagai system pembayaran sebagaimanan uang cash.
E-wallet adalah fitur aplikasi media pembayaran elektronik yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan aktivitas transaksi. Dari aplikasi e-wallet pengguna dapat  langsung  bertransaksi  dengan merchat terkait  yang  terdaftar  dalam  pelayanan  dengan pihak pengembang e- wallet. Di indonesia tren e-wallet mulai terasa ditandai dengan pesatnya perusahaan  start-up  yang  mengembangkan  bisnis  online  dalam  transaksinya.  Pengguna e-
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2016
wallet dapat menikmati fasilitas yang ditawarkan oleh pihak pengembang, mulai dari promo, diskon, cashback , dan gratifikasi daril e- wallet.
Semakin  intensnya  frekuensi  praktik  pembayaran  dengan e-wallet memunculkan  pro dan  kontra  dari  kalangan  praktisi  dan  peneliti.  Diperlukan  adanya  pengetahuan  yang mendalam tentang pro  dan kontra dari  sistem elektronik yang  tersedia saat ini  (Masihuddin, Khan,  Mattoo,  &  Olanrewaju,  2017).  Masih  dirasakan  oleh  konsumen  dan merchandise bahwa adanya resiko  pada  system  pembayaran  elektronik (Cheng, Hamid, & Cheng, 2012). Transaksi  non  tunai  dari  system  pembayaran  ini,  melibatkan  teknologi  sebagai  medianya sehingga  beberapa  problema  dalam  teknologi  akan  ikut  menyertainya,  contohnya  masalah keamanan  jaringan.  Beberapa  dari  pembayaran  elektronik  memiliki  keamanan  yang sempurna, sedangkan masih banyak uang elektronik dengan keamanan yang rendah (rachna & singh, 2013).
Perkembangan  uang  elektronik  mendapatkan  tanggapan  oleh  para  ulama‟  dengan dikeluarkannya  fatwa  No.  116/DSN-  MUI/IX/2017  tentang  uang  elektronik  syariah.  Dalam fatwa  MUI    ditentukan  bahwa  dalam  pengadaan  dan  pemanfaatan  uang  elektronik  dihidari dari segala transaksi riba , tadlis, gharar , dan risywah . Adanya e-wallet sebagai inovasi sistem pembayaran  terbaru  perlu  memperhatikan  kesesuaian  dan  ketentuang  syariah  (zulkefli, Rusmadi, & Aziz, 2019). Pada sistem uang elektronik Unregistered belum sinambung dengan maqhasid syariah, alangkah baiknya dihindari karena menimbulkan kemadharatan walaupun telah terpenuhi syarat dan ketentuannya (Muammar & Alparisi, 2017).
E-wallet yang  saat  ini  menjamur  di  indonesia  menarik  bagi  peneliti  untuk  mengkaji tentng  kesesuaian  sistem e-wallet dengan  pendeatan  maqashid  syariah  pada  prinsip  menjaga harta.  Ruang  lingkup  dalam  kajian  ini  adalah  sistem  transaksi  dalam e-wallet dan  kajian tentang prinsip hifzul maal.

## LITERATUR REVIEW
E-wallet
E-wallet jenis  aplikasi  dimana  pengguna  dapat  melakukan  transaksi  secara  online. Dapat  diartikan  sebagai  dompet  digital  atau  bisa  dikatakan  sebagai  uang  elektronik  untuk memudahkan  bertraksaksi  dalam  pembayaran  non  tunai. E-wallet memiliki  dua  komponen utama, yaitu perangkat lunak dan informasi. Pada perangkat lunak memuat informasi pribadi
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2016
dan fasilitas keamanan serta enkripsi data. Ini memberikan cara yang mudah dan aman untuk membeli  (atau)  menerima  pembayaran  perincian  yang  diberikan  oleh  pelanggan  yang mencakup nama, alamat pengiriman, metode pembayaran, jumlah yang harus dibayar, rincian kartu  kredit  atau  debit,  dll.  Beberapa  perusahaan  yang  layanan  perdagangan  dan telekomunikasi telah memperkenalkan e-wallet untuk mendorong mode transaksi tunai digital (Kanimozhi & Kamatchi, 2017). Keputusam utama seseorang membuka akun e-wallet adalah karena  manfaat,  praktis,  dan  dapat  diterima  secara  umum  (Hutami  &  Septyarini,  2018). Dengan e-wallet tidak perlu menyiapkan banyak uang tunai saat bertransaksi. Sedangkan bagi pedagang  ( merchant ),  tidak  perlu  susah  menyediakan  kembalian  karena  pembayaran  pasti disesuaikandengan nominal yang tersimpan dalam akun e-wallet.
E-Wallet ini  hadir  dengan  perangkat  sistem  yang  sudah  tersambung  dengan  internet sehingga sangat memudahkan para konsumen untuk mengoperasikannya. Dompet elektronik atau  biasa  di  sebut electronic  wallet sama  fungsinya  seperti  dompet  fisik  pada  umumnya, sebagai  tempat  penyimpan  sejumlah  informasi  semisal  nomor  digit, e-money  card ,  identitas prtibadi,  catatan  kontak,  riwayat  pengiriman  atau  informasi  penagihan  sekaligus  situs pelanggan  dan  perihal  lain  yang  digunakan  ketika checkou t  di  situs e-commerce .  Dengan menggunakan E-wallet , pengguna cukup masukkan data diawal dan menjangkau di berbagai situs  mana  pun  untuk  bertransaksi. E-wallet akan  meningkatkan  efisiensi  di  toko  dengan kemudahan yang ditawarkan.
Pihak  Penerbit  Uang  Elektronik  yang  tercantum  dalam  daftar  izin  resmi  dari  Bank Indonesia per-24 Oktober 2019:
Tabel 1: Daftar E-Money di Indonesia Nomor Penerbit Produk server Based Produk Chip Based 1. PT. Artajasa Pembayaran Elektronis MYNT E-Money - 2. PT Visonet Internasional OVO Cash - 3. PT. Telekomunikasi Indonesia Flexy Cash iVas Card 4. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk T Bank Brizzi 5. PT. Dompet Anak Bangsa (d/h PT MV Commerce Indonesia) Gopay - 6. PT. Airy International Indonesia SHOPEE Pay - 7 PT. Fintek Karya Nusantara LinkAja - Sumber: Bank Indonesia (bi.go.id)
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2016
Pada  tabel  1  daftar  e-money  yang  memperoleh  perizinana  dari  Bank  Indonesia merupakan  tujuh  diantara  tiga  pu;uh  sembilan  e-money  yang  mengantongi  izin  resmi  Bank Indonesia per 24 Oktober 2019.

## Sistem Transaksi E-Wallet
Ada  biaya  untuk  penggunaan  dompet  seluler  yang  mencakup  biaya  pendaftaran  dan biaya  pemuatan  tunai.  Biaya  ini  terkadang  lebih  tinggi  daripada  internet  banking.  Namun, keuntungan  utama  dengan  e-wallet  adalah  saat  berbelanja  online,  pengguna  mendapat konsesi/penawaran dari perusahaan pembayaran dalam bentuk cash back dll.

## Gambar 1: Langkah-langkah yang Terlibat dalam Pemuatan Uang Digital
Seseorang harus  memilih jumlah  yang diperlukan  di dompet  dan mengikuti  instruksi untuk memuat uang melalui rekening bank tabungan atau melalui kartu kredit. Setelah uang dimuat, dapat digunakan untuk membayar sejumlah transaksi seperti tagihan ponsel, isi ulang, tagihan  listrik,  titik  penjualan  online  dll.,  Satu-satunya  syarat  adalah  bahwa  vendor  yang kepadanya pembayaran dilakukan harus menerima mode pembayaran.
Sumber: www.disctio.id Gambar 2: Rangkaian Sistem dalam E-wallet
Mengirim uang ke akun secara online kapada mercant yang bekerjasama dengan produk e-wallet.
Ketika membeli sesuatu dari situs menggunakan dompet e sebanyak uang tunai yang tersimpan dalam e-wallet Membuat akun e-wallet Memilih aplikasi dompet elektronik atau e-wallet yang dibutuhkan Memiliki e-mail f atau nomor handphone yang masih aktif
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2016

## Maqashid Syariah
Dari  sudut  etimologi, maqaashid  syariah terangkai  dari  dua  kata,  yakni maqaashid dan syariah . Maqaashid dari kata maqshud yang berarti bertujuan, atau sengaja. Dan  syariah diartikan  dengan  arus  mata  air  sumber  penghidupan.  Kemudian  secara  terminologi, maqaashid syariah dimaknai sebagai beberapa tujuan tuntunan islam atau dapat juga artikan sebagai  hikmah  yang  kuasa  (Allah)  atas  diciptakannya  syariat  yang  mendasari  ajaran  Islam (Rahmawati, 2013). Pada dasarnya, tujuan utama syariah adalah mengatur kehidupan manusia dan  melindungi  kepentingan  dan  manfaat  ( maslah}ah )  orang-orang.  Dalam  konteks  dan perspektif Islam, maslahah berarti  apa  yang  baik  bermanfaat  di  mata  syariah (Isra, 2015).

## Pembagian Maqasid Syariah
Menurut  etimologi Maslahah berarti  sesuatu  kebaikan,  kelezatan,  dampaknya  akan menimbulkan  kebahagiaan  dan  kenyamanan  serta  dapat  diterima  oleh  logika  yang  sehat. Syarifuddin menjelaskan sebagaimana tertulis dalam bukunya Ushul  Fiqh bahwa  Allah swt. Memiliki tujuan  dalam penetapan hukum, yaitu kemaslahatan kepada seluruh umat manusia untuk  menempuh  kehidupannya  di  dunia,  maupun  dalam  persiapannya  untuk  menghadapi kehidupan abadi di alam akherat.  Oleh  karena  itu,  beliau  menyatakan  bahwa Maqashid Syariah adalah maslahah itu  sendiri. (Syarifuddin, 2008).
Dari sisi u ruang lingkup atau sasaran yang dipelihara dalam penetapan hukum, maka maslahah i t u   s e n d i r i   dibagi  menjadi  lima,  apabila  tercapai  kelima  unsur  pokok  dapat tercapailah kemaslahatan umat. Adapun kelima unsur pokok yang harus dipelihara yakni: 1) agama atau keagamaan, 2) jiwa atau kehidupan, 3) akal, 4) keturunan, dan 5) harta.
Dalam    buku Understanding Islamic Finance , Muhammad    Ayub,  menerangkan bahwa  secara  menyeluruh tujuan   syariat   yang  ditetapkan  Allah   swt.   Supaya ditujukan untuk kedamaian dan  kemakmuran  umat  di  dunia  dan  akherat,  serta segala sesuatu yang membawa ketentraman dan mencukupi kepentingan  pokok  dari  umat  manusia  terangkum dalam prinsip-prinsip tujuan syariah  ( maqashid syariah ) (Ayub, 2009).
Prinsip-prinsip tersebut dapat dikelompokan dalam dua bagian, yaitu:
1. Tujuan  primer;  sebagai  perlindungan  dan  penguatan  atas  urusan  agama,  kehidupan, keturunan, akal, harta, pengetahuan dan status sosial.
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2016
2. Tujuan  sekunder;  penegakan  dan  pemeliharan  dan  peningkatan  keadilan,  keamanan, kerjasama.

## Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam
Para  ekonom  bukan saja  dituntut  untuk  dapat memahami sumberdaya  ekonomi  yang strategis  a k a n   tetapi  juga  memanfaatkan  semaksimal  mungkin  untuk  keberlangsungan umat  dengan  mengacu  pada  kemaslahatan  primer,  sekunder,  maupun  tersier.  Dengan demikian,  pada fokus  ekonomi  Islam, maqashid  syari‘ah merupakan usaha  konkrit  yang penting untuk  diimplementasikan  sebagai  konsekuensi dari kepahaman  teori ekonomi yang berkeseimbangan di satu sisi dan berkebutuhan di sisi lainnya.
Sebagai khalifah di bumi manusia  sekaligus sebagai pelaku ekonomi tugasnya  diberi aturan  dan  nikmat  dari  Allah  SWT.    Dianugerahi  nikmat  sebagai    maksud  tercapainya kemaslahatan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  selama  kehidupan  di  dunia  saat  ini  baik  yang mencakup  kemaslahatan  dalam  beragama,  jiwa,  akal,  keturunan  maupun  harta  benda. Sedangkan,  peraturan  atau  syariah  ditetapkan  agar  menyeimbangkan  segala  sarana  dan prasarana  tata  kehidupan.  Peran  maqasid  iqtisadiyah  bertitik  temu  dengan  maqasid  syarī‟ah dalam tingkat-tingkat kebutuhan manusia (Rahmawati, 2013).
Beberapa  indikator  pembangunan  ekonomi  yang  d i l a n d a s i     pada m a q a a s hid syari’ah menurut  „Abdul  Mun„im:
1. Menjaga  agama;  hal-hal  yang  mesti  diperlukan  baik  materil  maupun  non  materil  untuk kelangkapan dalam beribadah dapat tersedia dan terealisasi.
2. Penjagaan jiwa dan akal; merupakan hak pokok kebutuhan setiap manusia. Membangun ekonomi suatu negara perlu memposisikan pemenuhan kebutuhan pokok setiap  individu untuk menjaga serta menjalankan peran utamanya sebagai pengelola ( Khalifah ) di muka bumi.
3. Memelihara keturunan dan harta; mesti d ilaksanakan pembaharuan secara terprogram dan berkeberlangsungan  untuk  rekonstruksi  kualitas  generasi  masa  depan.  Strategi  untuk mencetak  karakter  dan  keperibadian  generasi  adalah  dengan  mengajarkan  nilai  akhlak baik  ( khuluq  hasan )  dengan  proses tarbiyah dalam  lingkup  keluarga  maupun  lembaga pendidikan  formal  maupun  non  formal.  Selanjutnya  tentang   harta merupakan anugerah dari Allah swt. kepada umat manusia untuk peran utamanya sebagai pemimpin ( khalîfah )
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2016
di  muka  bumi.  Harta  adalah  titipan  yang  dikelola  secara  terencana  dengan  harapan menekan kemiskinan, mencukupi kebutuhan primer setiap individu, sehingga kehidupan terasan  aman  dan  mendongkrak  terwujudnya  p e r s e b a r a n   pendapatan      y a n g m e r a t a dan kekayaan yang menyeluruh.
Eksistensi  harta  benda  masuk  sebagai  prinsip-prinsip  dalan  maqasid  syarī‟ah  pada proses  pengelolaan  harta  agar  tercapai  inti  kemaslahatan  dianugerahinya  harta.  Sehingga dalam  hal  ini,  untuk  mengetahui  adaptasi  kesesuaian  e-wallet  dengan  maqashid  syariah, menganalisis uang elektronik merupakan hal yang perlu diperhatikan.
Ahmad  Al-Mursi  Husain  Jauhar  berpendapat,  terdapat  tiga  syarat  penting  dalam memelihara  atau  menjaga  harta  (hifzul  maal)  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  pertama, mensyaratkan  kehalalan  harta,  bahwa  harta  yang  dikumpulkan  adalah  harta  yang  halal jenisnya  dan  cara  memperolehnya,  artinya  sumber  pendapatan  harta  tidak  dengan  cara  yang bathil  dan  diharamkan.  Kedua,  harta  ditasarufkan  pada  aspek-aspek  yang  halal.  Dan  ketiga, memenuhi kewajibannya dari harta yang didapatkan, seperti membayar zakat. Apabila ketiga syarat  tersebut  dipenuhi  barulah  seseorang  dapat  merasakan  nikmat  harta  yang  diberikan Allah, tanpa adanya pemborosan. Sikap boros berbanding terbalik dengan prinsip hifzul maal dalam mengelola harta. (Jauhar, 2009)

## METODE
Adapun penelitian  ini adalah jenis penelitian studi pustaka. Penelitian ini merupakan sebuah  penelitian  yang  hasil  penemuanya  didapatkan  dengan  mengumpulkan  data  dari berbagai  literatur  dan  referensi  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  yang  dituju.  Paradigma penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  paradigma  kualitatif,  dimaksud  sebagai penelitian  yang  temuan-temuannya  tidak  diperoleh  melalui  prosedur  statistika  atau  bentuk bilangan  angka (Gunawan, 2015). Pendekatan pada penelitian yang dilakukan  menggunakan pendekatan  normatif  kualitatif,  merupakan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian bidang hukum yang dikerjakan dengan cara meneliti  rujukan pustaka yang ada  (Soekanto & Mamudji, 2009).
Rujukan  data  yang  dignakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diambil  dari  Peraturan  Bank  Indonesia  pasal  1  angka  7    Nomor  18/40/PBI/2016  tentang penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran  dan  buku  atau  kitab  tentang  maqashid
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2016
syariah dan tentang e-wallet.  Selanjutnya,  data sekunder yang digunakan di sini yaitu,  buku, jurnal, dan website yang bertautan dengan maqashid syariah, serta terkait pembahasan tentang uang elektronik.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  merupakan  unsur  yang  paling  berperan  strategis dalam  rangkaian  penelitian,  karena  tujuan  utama  dari  penelitian  adalah  mendapatkan  data (Sugiyono,  2013).  Peneliti  melakukan  teknik  pengumpulan  data  dengan  dengan  melakukan penelitian  terhadap  berbagai  literatur  yang  dilakukan  untuk  mencari  konsep  yang  ada relevansinya  dengan  topik  pembahasan  melalui  pengkajian  sejumlah  buku,  jurnal,  majalah, serta  dari  pendapat  para  ahli  secara  tidak  langsung.  Dalam  hal  ini  literatur  yang  digunakan merujuk  kepada  hukum  ekonomi  syariah, maqashid  syariah ,  dan  Peraturan  Bank  Indonesia tentang uang elektronik.
Keseluruhan literatur yang ada akan dikomparasikan satu sama lain dengan  beberapa pendapat  yang  sesuai  dengan maqashid  syariah ,  yang  kemudian  akan  dianalisis  secara mendalam.  Penelitian  ini  menggunakan  teknis  analisis  deskriptif.  Analisis  deskriptif  yakni analisis dengan cara memaparkan data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan tentang uang elektronik telah tertera secara spesifik dalam Peraturan Bank Indonesia  Nomor  16/8/PBI/2016  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/12PBI/2009 tentang uang elektronik, mekanisme dan alur transaksi uang  elektronik. Tiga kategori  uang  elektronik  yakni  Multi  Issuer  Multi  Operator,  Multi  Issuer  Single  Operator, single Issuer Multi,  Operator, dan Single Issuer. Uang elektronik Multi Issuer Multi Operator hampir sama dengan menggunakan lebih dari satu Issuer  yang menerbitkan uang elektronik, adapun komparasi nya pada jumlah sistem operator yang digunakan.
Hal intinya, sistem transaksi dalam e-wallet sama dengan sistem pada uang elektronik, yaitu terlebih dahulu pengguna bertransaksi dengan menukarkan uang tunai dalam pengisian saldo  uang  elektronik  kapada  pihak  penerbit.  Selanjutnya  pihak  penerbit  memberikan sejumlah  uang  elektronik  kepada  pemegang  sesuai  dengan  nominal  uang  tunai  yang disetorkan  oleh  pemegang.  Pengguna  dapat  mengggunakan  akun e-wallet tersebut  kepada pedagang  Setelah  mendapatkan  uang  elektronik  dalam  akun  miliknya,  besar  nilai  uang elektronik pengguna akan berkurang sesuai dengan transaksi pembayaran dilanjutkan dengan
transaksi  oleh  pemegang.  Selanjutnya,  pedagang  ( Merchant )  dapat  mencairkan  uang elektronik dengan uang tunai kepada penerbit ( Issuer ).

## E-Wallet Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah
Prinsip Menjaga Harta ( hifzul maal )
Membahas  tentang e-wallet (dompet  elektronik)  sangat  erat  kaitanya  dengan  harta. Harta  menjadi  hal  pokok  kebutuhan  manusia.  Dalam  QS.  Al-Kahf  (18):  46  Alloh  berfirman yang artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang  kekal  lagi  saleh  adalah  lebih  baik  pahalanya  di  sisi  Tuhanmu  serta  lebih  baik  untuk menjadi harapan”.
Dalam  maqasid  syari‟ah  menjaga  harta  menjadi  salah  satu  unsur  utama  yang  sangat erat hubunganya dengan kemaslahatan harta. Maka dari itu, untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian e-wallet dengan  prinsip-prinsip  maqashid  syariah,  maka  diperlukan    adanya analisis  melalui  prinsip hifzul  maal. Dalam  memelihara  atau  menjaga  harta  ( hifzul  maal ) Ahmad  Al-Mursi  menyaratkan  adanya  tiga  syarat  penting  yang  harus  diperhatikan,  yakni: harta yang di dapatkan harus menggunakan  jalan yang halal, artinya tidak diperoleh dengan cara-cara yang bathil. 2) Harta  di tasaruf kan pada aspek-aspek yang  halal; 3) dan dari  harta ini  manunaikan  kewajiban-kewajibannya,  seperti  membayar  zakat.  Terpenuhi  ketiga  syarat tersebut,  seseorang  akan  dapat  merasakan  nikmat  harta  yang  diamanahkan,  dengan  tidak berlebih-lebihan  dan  boros.  Sikap  boros  berbanding  terbalik  dengan  prinsip hifzul  maal (Jauhar, 2009).
Kesesuaian e-wallet dengan prinsip menjaga harta ( hifzul maal ) dalam konsep maqasid syari‟ah  dapat  dilihat  dari  uraian  berikut  ini:  Pertama,  dalam e-wallet uang  elektronik keamananya terjamin,  hal ini  didukung  dengan sistem  keamanan  pada uang  elektronik  yang baik.  sebagaimana,  uang  elektronik registered memiliki  sistem  keamanan  berupa  PIN  atau password yang  akan  menjaga  akun e-wallet dari  segala  bentuk  kriminal.  Hanya  saja,  sistem pada  uang  elektronik unregistered beberapa  belum  dilindungi  dengan  sistem  PIN  atau fingerprint (Muammar & Alparisi, 2017).
Kedua, e-wallet terjamin kehalalannya. Hal ini nampak bahwa e-wallet terhindar dari perkara yang dilarang oleh syara , seperti ribawi (transaksi dalam e-wallet hakikatnya serupa dengan transaksi jual beli atau tukar menukar suatu barang), yaitu tukar menukar uang tunai
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2016
dengan  uang  elektronik.  Tukar  menukar  uang  tunai  dengan  uang  elektronik  harus  sama nominalnya,  jikalau  tidak  sama,  maka  transaksi  tersebut  dikategorikan  riba al-fadl .  Agar e- wallet tidak  mengandung  riba.  Nilai  uang  tunai  yang  disetorkan  nilainya  sama  ketks mendapatkan uang elektronik, dan pembayarannya tidak ditunda, hal ini sejalan dengan fatwa No. 116/DSN- MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.
Uang elektronik bukan tergolong  suatu komoditas, meskipun jenis uang itu diperoleh dengan  cara  menukarkan  uang  lain  atau  dengan  cara  pendebitan  rekening  (Abdulfatah  & Kurniawan, 2018). Konsep e-wallet sebagaimana  uang dalam konsep  islam, uang  elektronik juga  terdapat  nominal  sebagai  standar  ukuran  harga,  dan  sebagai  media  pertukaran  (alat pembayaran).  Pada  praktiknya,  apabila  digunakan  untuk  transaksi  nominal  uang  elektronik dalam  akun e-wallet semakin  berkurang  nilai  tersebut,  artinya  satuan  ukuran  harga  suatu produk dapat diketahui dengan standar pengurangan nominal uang elektronik dalam e-wallet. Ketiga,  terhindar  pada  pembelanjaan  yang  berlebihan  karena    diberlakukannya  batas maksimal nilai uang dalam e-wallet . Pada uang elektronik registered ditetapkan limit nominal saldo e-wallet paling  banyak  sebesar  lima  juta  rupiah.  Sedangkan,  pada  uang  elektronik unregistered ditentukan limit sebesar satu juta rupiah. Perihal ini dijelaskan dalam Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  16/8/PBI/2016  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  11/12PBI/2009  tentang  uang  elektronik,  mekanisme  dan  alur  transaksi  uang elektronik.
Adanya pemberlakuan limit pada nominal yang dapat disimpan dalam e-wallet relatif kecil tersebut menghindarkan masyarakat sebagai pengguna e-wallet untuk hidup konsumtif. Hal  ini  bertentangan  dengan  penelitian  oleh  Abidin,  bahwa  maraknya  uang  elektronik mendorog konsumsi masyarakat akibat bertambahnya uang beredar (Abidin, 2015). Didukung oleh  penelitian  Hutami  dan  Septyarini,  bahwa  menggunakan e-wallet lebih  disukai  karana manfaat, praktis, dan efisien (Hutami & Septyarini, 2018).
Sebagaima  ditemukan  dalam  tinjauan  pustaka,  bahwa  transaksi e-wallet akan  dapat berjalan  jika  antara  pengguna  dan  pedagang  sepakat  menggunakan e-wallet. terbatasnya mercant yang bekerjasama dengan satu aplikasi e-wallet dapat mendorong pengguna memiliki lebih dari  satu  aplikasi e-wallet. Ketika e-wallet tidak  aktif  digunakan  hal  ini  menyebabkan adanya harta yang tidak didistribusikan oleh pemilik akibat terhenti dalam aplikasi e-wallet.
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2016

## Kemaslahatan dalam Uang Elektronik
Pendapat  Al-Syatibi  bahwa  “tujuan  sesungguhnya  syariat  itu  mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”. Al-Syatibi juga mengungkapkan “disyariatkan hukum-hukum untuk ke maslahatan hamba (Zaki & Cahya, 2015). Dari pernyataan Al-Syatibi tersebut,  dapat  garis  bawahi  bahwa  inti maqâshid  syarī’ah atau  tujuan  hukum  guna mewujudkan kemaslahatan bagi ummat manusia. Dalam pandangan Al-Syatibi, hukum Allah selalu  memiliki  hikmah  dari  ketentuannya.  Pernyataan  ini  menegaskan  bahwa  tujuan  atau hasil yang diraih oleh maqasid syarī’ah adalah pencapaian  kemaslahatan .
Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016. Adapun kemaslahatan dalam dompet  elektronik  ( e-wallet )  nampak  dari  beberapa  hal  berikut  ini:  Pertama,  tukar  menukar via e-wallet lebih mudah daripada transaksi dengan sistem pembayarn tunai. Adanya layanan integrasi agen, kartu, aplikasi dan website dapat menjangkau luas,  cepat dan tepat sehingga lebih menghemat baik waktu dan tenaga.
Kedua,  fleksibel  pemegang e-wallet cukup  membawa phone sehingga  tidak  perlu membawa  uang  tunai  dalam  jumlah  yang  banyak.  Para  pedagang  tidak  repot  menyediakan uang  pas  atau  receh  untuk  suatu  transaksi  tertentu.  Transaksi  dengan e-wallet akan  terasa lebih  cepat  dan  tepat  karena  pemegang  tidak  perlu  menyimpan  uang  receh  (pengembalian). Selain  daripada  itu,  dengan  menggunakan  uang  elektronik  dirasa  lebih  efisien  (Hutami  & Septyarini, 2018) .
Ketiga,  uang  dalam  bentuk  elektronik  dapat  menimalisir  tindak  kriminal  penyebaran uang  palsu.  Hal  ini  sisebabkan,  uang  elektronik  tidak  memiliki  bentuk  fisik  atau  abstrak sehingga  sulit  untuk  pemalsuannya,  berbeda  dengan  uang  giral  yang  mudah  membuat  tiruan bentuk serupa dengan uang giral atau disebut uang palsu.
Dengan  pernyataan  di  atas,  menunjukkan  bahwa  adanya e-wallet dapat  mencapai kemaslahatan  karena  bertransaksi  dengan e-wallet waktru  yang  digunakan  dirasa  cepat sehingga kemadharatan seperti panjangmya antrian yang biasanya terjadi di mesin ATM atau di tempat perbelanjaan dapat diminimalisir, dengan uang elektronik transaksi akan terasa lebih ringan,  dan  dengan  uang  elektronik  kita  tidak  perlu  bersusah  payah  menyiapkan  uang  tunai yang pas atau menyiapkan uang receh dalam transaksi barang dan jasa.
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2016

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan:  Pertama,  sistem transaksi dengan e-wallet terkandung dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 sebagai  perubahan  atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/12PBI/2009  tentang  uang elektronik. Transalsi dalam e-wallet akan dapat dilaksanakan dengan garis bawah kedua belah pihak  sepakat  untuk  melakukan  transaksi  secara  elektronik  dengan e-wallet .  Kedua,  pada dasarnya inovasi e-wallet sesuai dengan maqasid syarī’ah prinsip hifzul maal karena e-wallet dilengkapi  dengan  keamanan  dan  perlindungan  yang  baik  seperti  adanya  PIN  untuk melindungi  akun  pengguna e-wallet dari  penyalahgunaan  apabila  dicuri  atau  hilang, dikarenakan  dalam  bentuk  aplikasi  harus  lebih  berhati-hati  pada  kejahatan  teknologi  ( cyber crime ).
Selain  itu, e-wallet menghindarkan  pengeluaran  yang  berlebihan,  dan  kehalalan e- wallet terlindungi,  kesesuaian e-wallet selaras  dengan  konsep  uang  dalam  islam,  dengan demikian  prinsip hifzul  maal telah  terjaga  dengan  baik.  Akan  tetapi,  penggunaan  atau memiliki  aplikasi e-wallet yang  berlebihan  dapat  mencodongkan  pada  pemborosan,  dan terhentinya harta yang didistribusikan akibat terhenti dalam aplikasi e-wallet yang tidak aktif digunakan.  Kemudian,  kecepatan  dalam  transaksi  via e-wallet mengandung  kemaslahatan seperti,  kemudahan  akses,  serta  fleksibilitas  dalam  penggunaan  uang  elektronik.  Media  ini, dapat  menunjang  aktifitas  manusia  lebih  luas,  lebih  cepat,  dan  lebih  tepat.  Tentu  saja  haus didasari  dengan  etika  dalam  jual  dan  beli,  walaupun  transaksi  dilakukan  secara  online  atau tidak bertemu secara langsung, tetap dilandasi sikap yang jujur dalam bermuamalah.

## REFERENSI
Abdulfatah,  M.  R.,  &  Kurniawan,  R.  R.  (2018).  Uang  Elektronik  Dalam  Perspektif  Islam.
Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 6 nomor 1 , 84-100.
Abidin, M.  S.  (2015). dampak  kebijakan  e-money sebagai  sistem  pembayaran Baru  . Jurnal Akuntansi AKUNESA , 1-21.
Ayub, M. (2009). Dalam Understanding Islamic FInance (hal. 34). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2016
Cheng,  A.  Y.,  Hamid,  N.  R.,  &  Cheng,  E.  H.  (2012).  Risk  Perception  of  the  e-payment System: A Young Adult Perspective. Knowledge Engineering and Data Bases  ISBN: 978-960-474-273-8 , 121-127.
Gunawan, I. (2015). Dalam Metode Penelitian Kualitatif (hal. 80). Jakarta: Bumi Aksara.
Hutami,  L.  T.,  &  Septyarini,  E.  (2018).  Intensi  Penggunaan  Electronic  Wallet  Generasi Millenial  pada  tiga  tiga  Start-up  Indonesia  Berdasarkan  Modifikasi  TAM. Jurnal Manajemen, Vol 8, No 2 , 136-145.
Isra.  (2015).  Dalam Sistem  Keuangan  Islam:  Prinsip  dan  Operasi (hal.  200).  Jakarta: Rajawali Press.
Jauhar, A. a.-M. (2009). Dalam Maqashid Syariah (hal. 167). Jakarta: AMZAH.
Kanimozhi,  G.,  &  Kamatchi,  K.  (2017).  Security  Aspect  of  Mobile  based  E  Wallet. Interbational  Journal  on  Recent  and  Innovation  Trends  in  Computing  and Communication Vol. 5 Issue 6 , 1223-1228.
Masihuddin, M.,  Khan, B.  U., Mattoo,  M. M.,  &  Olanrewaju, R.  F. (2017).  A Survey  on  E- Payment  Systems:  Elements,  Adoption,  Architecture,  Challenges,  and  Security Concept. Indian Journal of scinece and Technology Vol. 10 Issues 20 , 1-19.
Muammar,  A.,  &  Alparisi,  A.  S.  (2017).  Electronic  money  (e-money)  dalam  Perspektif Maqashid Syariah. Journal of Islamic Economics Lariba vol. 3, issue 2 , 75-84.
rachna,  &  singh,  p.  (2013).  issues  and  challenges  of  electronics  payment  systems. international journal for research in management and pharmacy Vol. 2 issues 9 , 25- 31.
Rahmawati.  (2013).  Maqashid  al-syariah  dalam  Ekonomi  Islam  (Muammalah)  . MUAMMALAH: Jurnal Ekonomi Vol. 3 No. 2 , 92-105.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). Dalam Suatu Kajian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (hal. 13). Jakarta: Rajawali Press.
Sugiyono.  (2013).  Dalam Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D (hal.  224). Bandung: Alfabeta.
Syarifuddin, A. (2008). Dalam Ushul Fiqh (hal. 232). Jakarta: Prenada.
Zaki,  M.,  &  Cahya,  B.  (2015).  Aplikasi  Maqhasid  asy-syari'ah  pada  Sistem  Keuangan Syari'ah. BISNIS Vol 3 No 2 , 312-328.
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2016
zulkefli, a., Rusmadi, H., & Aziz, A. H. (2019). apllication of e-wallet: A preliminary analysis from the shariah perspective. International Journal of Fiqh and Ushul a-Fiqh Studies Vol 3 issue 2 , 98-105.