http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)

## Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  Dalam Tindak Pidana Narkotika

## Andrika Imanuel Tarigan

## Program Studi Magister Hukum Universitas Indonesia
andrikatarigan2@gmail.com
Abstrak. Tindak  Pidana  Narkotika  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  luar  biasa  yang  dapat merusak  dan  mental  dan  fisik  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berpotensi  menghambat  tindak perekonomian suatu negara. Tindak pidana narkotika ini dilakukan bukan saja oleh orang perorangan melainkan pada perkembangannya bisa oleh korporasi. Korporasi juga dapat melakuakan tindak pidana pencucian uang. Kejahatan dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh sebuah korporasi bukan  sautu  hal  yang  mudah  untuk  dilakukan  penanggulangan,  diusut  bahkan  untuk  dijerat.  Dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  untuk  menjadikan  korporasi  sebagai  suatu subjek  tindak  pidana  dalam  proses  penegakkan  hukumnya  masih  sangat  lambat.  Berkembanganya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi  sebagai suatu subjek tindak pidana, maka diperlukan adanya pandangan  yang  baru  tentang  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana, khususnya dalam penanggulangan dan penegakan tindak pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal dari tindak pidana narkotika.
Kata Kunci: Korporasi, Narkotika, Tindak Pidana Pencucian uang.
Abstract.  Narcotics  Crime  is  a  very  extraordinary  thing  that  can  damage  and  mentally  and physically in social life, has the potential to hinder the economic action of a country. Narcotics crime is committed  not  only  by  individuals  but  also  by  corporations.  Corporations  can  also  commit  money laundering crimes. Crime in the crime of money laundering committed by a corporation is not an easy thing to do to overcome, to investigate and even to be charged. In the laws and regulations in force in Indonesia, to make corporations a subject of criminal acts, the law enforcement process is still very slow. With the development of crimes committed by corporations as a subject of criminal acts, it is necessary to  have  a  new  perspective  on  the  criminal  responsibility  of  corporations  that  commit  criminal  acts, especially in the prevention and enforcement of the crime of money laundering with the original crime of narcotics crime.
Keywords: Corporations, Narcotics, Money Laundering Crime.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  yang  menjadi  perhatian penting  dalam  penegakaan  hukum  pidana  di Indonesia  saat  ini  adalah  penanggulangan kejahatana  tindak  pidana  Narkotika.  Pada masyarakat  Indonesia  maupun  masyarakat  di dunia  saat  ini  dihadapkan  pada  keadaan  yang mengkhawatirkan  akibat  semakin  maraknya pemakaian  secara  sah  berbagai  jenis  narkotika. Tindak  Pidana  Narkotika  yang  merupakan tindak  pidana  asal  dalam  tindak  pidana pencucian  uang,  hal  ini  dilihat  dari  hubungan antara  tindak  pidana  pencucian  uang  dengan
tindak  pidana  asal  tindak  penyalahgunaan narkotika pada harta kekayaan yang berasal dari suatu  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan  di wilayah  Indonesia  maupun  dilakukan  di  luar wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Tindak pidana tersebut adalah merupakan tindak pidana  pencucian  uang  apabila  terdapat kejahatan  yang  menghasilkan  uang  atau  harta kekayaan  yang  berupa  hasil  dari  suatu  tindak pidana  narkotika.  Dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan tentang Pencucian Uang di Indonesia  tidak  saja  menangkap  pelaku  yang merupakan  organized  crime,  penyalahguna
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
narkotika akan tetapi juga guna menelusuri hasil dari  kejahatan  Narkotika  dan  untuk  merampas aset para pelaku tindak pidana narkotika.
Permasalahan  penegakan  hukum  tindak pidana  pencucian  uang  pada  tindak  pidana narkotika  sebagai  tindak  pidana  asal.  Bahwa yang  menajdi  fakta  saat  ini  terjadi  para  pelaku tindak  pidana  narkotika  mengerti  bagaimana sistem finansial, bagaimana suatu bank bekerja, bentuk-bentuk investasi, sehingga memudahkan dalam melakukan atau menutupi uang dari hasil kejahatan  narkotika  yang  sangat  sulit  nantinya untuk  dilakukan  pengungkapan.  Hasil  dari kejahatan  narkotika  yang  disamarkan  atau dikaburkan  nampaknya  seolah-olah  sebagai suatu  yang  wajar/halal,  kemudian  uang  hasil kejahatan itulah yang digunakan untuk membuat usaha sehingga nanti apabila terdapat pemasukkan  uang  dari  hasil  tindak  pidana narkotika  tidak  dicurigai  sebagai  suatu  tindak pidana pencucian uang.
Pengaturan  Tindak  Pidana  Narkotika  di Indonesia  berdasarkan  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  yang  mengatur  bagaimana  tentang perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  pidana terhadap  penyalahguna,  kurir  maupun  para Bandar.  Hal  Ini  juga  dapat  dikenakan  terhadap orang maupun terhadap badan hukum
(korporasi).  Hal  ini  dilihat  sesuai  dengan penjabaran
Pasal 130
Undang-Undang Narkotika maka dapat disimpulkan pembebanan pertanggungjawaban  pidana  ditujukan  kepada orang/korporasi,  maka  dapat  dilihat  4  bentuk pertanggungjawaban  pidana  korporasi,  yaitu sebagai  berikut  pertanggungjawaban  pidana mutlak,  pertanggungjawaban  pidana  pengganti, pertanggungjawaban identifikasi, dan pertanggungjawaban  pidana  agregasi  yang merupakan  bagian  dari  pertanggungjawban pidana berdasarkan kesalahan ( liability base on fault ) atau yang pada prinsipnya menganut suatu asas kesalahan atau asas culpabilitas . Berdasarkan  penjelasan  diatas,  penulis  tertarik untuk
menulis artikel
berjudul “Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam
Tindak Pidana Narkotika Sebagai Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”.

## METODE PENELITIAN
Data  yang  telah  dikumpulkan  akan dianalisis  berdasarkan  metode  kualitatif  yaitu untuk  mendapatkan  gambaran  secara  deskrpitif – analitis yaitu yang merupakan penelitian yang dilakukan secara tertulis atau lisan sesuai dengan perilaku  nyata.  Sementara  hasil  analisa  akan disajikan  dalam  bentuk  deskriptif  -  analitis, yakni  yang  menggambarkan  suatu  peraturan perundang-undangan  yang  dikaitkan  dengan teori-teori hukum dan dengan praktek pelaksanaan hukum terkait dengan Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam Tindak Pidana Narkotika Sebagai Tindak Pidana Asal  Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Deskriptif  yaitu  adalah  suatu  penelitian  yang dilakukan dengan tujuan untuk mentis terhdapa fokus  penelitian,  dan  juga  melakukan  analitis terhdap data-data yang diperoleh.
Tipe  dalam  penulisan  artikel  ini merupakan  deskriptif  –  preskriptif,  Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gamabaran  yang  menyeluruh  dan  juga  sistem yang  menggambarkan  keadaan,  sifat  individu, gejala/kelompok tertentu, menentukan penyebaraan  suatu  gejala  atau  menentukan melihat  terdapat  atau  tidak  hubungan  antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam suatu masyarakat.  Penelitian  yang  perspektif  adalah suatu penelitian  yang mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan tentang  masalah  yang  sesuai  dengan  keadaan atau fakta yang ada.
A. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. TINDAK PIDANA NAKOTIKA
Pengertian  dari  Narkotika  dari  berasal dari  bahasa  Yunani  yaitu “narke” atau “narkum” yang  adalah  mempunyai  arti  tidak dapat  merasakan  apa-apa  atau  terbius.  dikenal dengan  sebutan  “ narcose ”  berarti  menidurkan atau  melakukan  pembiusan  dalam  bahasa Inggris,  sebagian  juga  menyebutnya  dengan istilah “narcotic” yang  mempunyai  arti  adalah sesuatu  yang  dapat  menghilangkan  rasa  nyeri
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
dan dapat menimbulkan efek (bengong), bahan- bahan pembius dan obat-obat pembius Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  mempunyai  tujuan  yaitu  mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika.
Keduanya  yang  saling  berkaitan  satu  dengan yang lain, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan  narkotika  merupakan  tindakan menutup pintu bagi “konsumen narkotika  yang tidak  sah  sehingga  arus  peredaran  gelap narkotika  terputus  dan  tidak  sampai  beredar  ke tingkat yang paling bawah, dengan memberantas peredaran  gelap  narkotika,  maka  konsumen narkotika yang tidak sah” tentu keuslitan untuk mendapatakan dan menggunakan narkotika lagi.
Tindak  pidana  narkotika  merupakan suatu  tindak  pidana  yang  berupa:  produksi, impor/ekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, pemufakatan jahat, transito narkotika, kejahatan terorganisasi.Jenis  zat  atau  obat  dalam  tindak pidana  narkotika  sendiri  terbagi  2  jenis,  yaitu yang  pertama  adalah  Narkotika  merupakan  zat atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang  dibedakan  kedalam golongan-golongan. yang kedua adalah Psikotropika  merupakan  zat  atau  obat,  baik alamiah  maupun  sintetis  bukan  narkotika,  yag berkhasiat  psikoaktif  melalui  pengaruh  selektif pada  susunan  saraf  pusat  yang  menyebabkan perubahan  khas  pada  aktivitas  mental  dan perilaku, dan yang ketiga adalah Adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan  psikis.  Pemberlakuannya  untuk obat  dan  narkotika  baik  yang  legal  maupun illegal dan secara langsung maupun secara tidak langsung.
Penyalahguna  Narkotika  tidak  hanya dapat  mengalami  kerugian  materi,  namun  juga terdapat  kerugian  psikis,  sosial,  fisik  dan kesehatan.  Dalam  hal  keugian  sosial  yang dialami  seorang  penyalahguna  narkotika  yaitu
mendapatkan suatu stigma atau pandangan yang buruk  dari  masyarakat,  terkadang  banyak  yang menyebutnya  sebagai  sampah  masyarakat. Kerugian psikis yang diakibatkan oleh pengguna narkotika  adalah  masalah  dengan  kondisi kejiwaan yang kurang stabil karena ketergantungan  dari  Narkotika Kekhawatiran Pemerintah tentang akan adanya ancaman yang menyatakan  bahwa  narkotika  bisa  merusak generasi  muda  dalam  hal  ini  belum  disertai dengan  data-data  pendukung  anak-anak  yang terpapar  oleh  narkotika.  Terdapat  beberapa aspek  perhatian  utama  untuk  memberantas narkotika  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika,  yaitu  yang pertama  adalah  Aspek  Penanggulangan,  yang kedua  Aspek  Pencegahan,  dan  yang  terakhir adalah Aspek Rehabilitasi.
Bahwa jelas Undang-Undang Nomor  35 Tahun  2009  memberikan  fasilitasi  dengan perubahan  paradigm  atau  cara  pandang  yang dahulu berorientasi pada hukuman (punishment) atau  kriminalisasi  dengan  dominasi  dari  aspek pidana  sekarang  bergeser  menjadi  aspek kemanusiaan  atau  yang  lebih  berpihak  kepada korban dalam bentuk depenalisasi atau dekriminalisasi  yang  mengedepankan  aspek rehabilitsi  medis  dan  sosial  atau  sering  dikenal dengan  istilah  rehabilitasi  yang  berkelanjutan. Pengertian  Peredaran  Gelap  Narkotika  adalah setiap  kegiataan  atau  serangkaian  kegiataan yang dilakukan secara tanoa hak atau kegiaatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.Bahwa  eksistensi  dari  para  penegak hukum  terlihat  membela  para  pelaku  kejahatan dan terkesan kurang memperhatikan korban dari tindak  pidana  narkotika  yang  mempunyai  efek ketergantungan.  Konteks  penegakan  hukum  di Indonesia  dalam  hal  pemidanaan  seharusnya dapat  merujuk  dengan  pendekatan  norma  yaitu dengan cara menghukum para penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Penegakan Hukum dalam hal narkotika haruslah memiliki persepsi yang  sama  baik  dalam  tingkat  penyidikan, penututan  dan  sampai  ke  tingakat  peradilan sesuai dengan keadilan masyarakat.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
2. PERTANGGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Terminologi dalam tindak pidana korporasi di Indonesia dimulai dengan munculnya  beberapa  Undang-Undang  di  luar KUHP  yang  bersifat  khusus  dan  dengan  tegas mengatur korporasi sebagai suatu subjek hukum dan  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  apabila melakukan  tindak  pidana,  Berdasarkan  UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan  UU  Darurat  No.  17  Tahun  1951  tentang Penimbunan  Barang-Barang,  namun  belum didefinisikan secara kongkrit mengenai korporasi.  Perkembangnya  korporasi  memiliki peran  yang  semakin  kuat  dalam  kehidupan masyarakat maka dalam perkembangan berikutnya  banyak  sekali  perundang-undangan diluar  KUHP  yang  menempatkan  korporasi sebagai  subyek  hukum.  Korporasi  merupakan entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan nasional, tapi dalam kenyataannya  korporasi  ada  kalanya  juga melakukan  berbagai  tindak  pidana  ( corporate crime )  yang  membawa  dampak  kerugian terhadap  negara  dan  masyarakat.  Korporasi menurut Kamus Hukum Fockema Andreae yaitu suatu  badan  hukum  yang  terikat  dan  memiliki tujuan  tertentu,  yang  memperlihatkan  subjek hukum  itu  sendiri.  Mengenai  hakekat  dari korporasi itu sendiri pada dasarnya dapat dilihat dari  pernyataan  klasik  Viscount  Haldane  L.C., yang  menyatakan  bahwa  “ Korporasi  adalah suatu  abstraksi.  Ia  tidak  lagi  memiliki pikirannya  sendiri  dibanding  dengan  tubuhnya sendiri; kehendak yang dijalankan dan bersifat mengarahkan  harus  secara  konsisten  dilihat pada  seseorang  yang  untuk  tujuan  tertentu mungkin  disebut  agen  atau  wakil,  tetapi  yang sebenarnya mengarahkan pikiran dan kehendak dari korporasi, yaitu ego dan pusat korporasi ”.
Sedangkan  menurut  Satjipto  Rahardjo  dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum dikemukakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan korporasi adalah “ Badan yang diciptakannya itu
terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya  hukum  memasukkan  unsur  animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian.  Oleh  karena  badan  hukum  ini merupakan  ciptaan  hukum,  maka  kecuali penciptaannya, kematiannyapun ditentukan oleh hukum”.
korporasi  dalam  pengertian  badan hukum  atau  pelaku  fungsional  dalam  hukum pidana  merupakan  perkembangan  yang  sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai Wetboek van strafrecht (KUHP) yakni “universitas  delinquere  non  potest”  atau “societas  delinquere  non  potest”  yaitu  badan hukum yang tidak dapat melakukan suatu tindak pidana.  Korporasi  bertanggungjawab  kepada tindak pidana narkotika dikarenakan, perederan narkotika tidak hanya antar individu, juga dapat dilakukan oleh  korporasi dengan individu  yang dilakukan  pleh  prekursor. Dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika,  melarang  dan  mengancam  pidana terhadap penyalahguna Narkotika, berupa orang perorangan  ataupun  badan  hukum  (korporasi), Penyalahguna  Narkotika    dapat  berupa  orang perorangan  maupun  badan  hukum  (korporasi). yang  menurut  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009 tentang Narkotika, dirumuskan pada Pasal 1 Angka 13, bahwa “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
Peredaran  Narkotika  merupakan  suatu sel  yang  terputus  sehingga  anggota-anggota tersebut tidak saling mengenal satu dengan yang lain.  Namun,  para  anggota  dalam  jaringan narkotika tetap membentuk jaringan kerja  yang saling memperngaruhi dan mengamankan bisnis yang tujuan nya untuk menghasilkan keuntungan  yang  sebesar-besarnya.  Terdapat dua jenis transaksi dalam perdagangan narkotika,  pertama  yang  dilakukan  secara terbuka  yakni  yang  merupkan  daerah  yang dikuasia oleh para preman dan pada daerah yang tingkat  rawan  kejahatan  nya  adalah  sangat luarbiasa  atau  tinggi.  Kedua,  adalah  yang
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
dilakukan  secara  tertutup  di  Indonesia  relatif penegakan  hukum  terjadi  pada model transaksi yang  kedua.  Berdasarkan  penjabaran  diatas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  perdagangan narkotika dapat dijalankan secara berorganisasi ataupun  perorangan,  seperti  yang  dijabarkan dalam pasal 130 dan Pasal 137 Undang-Undang Narkotika maka dapat disimpulkan pembebanan pertanggungjawaban  pidana  ditujukan  kepada orang/korporasi  maka  dapat  dilihat  4  (empat) bentuk  pertanggungjawaban  pidana  korporasi, yakni  pertanggungjawaban  pidana  pengganti, pertanggungjawaban pidana mutlak, pertanggungjawaban identifikasi, dan pertanggungjawaban  pidana  agregasi  yang merupakan  bagian  dari  pertanggungjawaban pidana  yang  sesuai  dengan  kesalahan  ( liability base  on  fault )  atau  yang  menganut  asas kesalahan atau asas culpabilitas .
Pertanggungjawaban  pengganti atau yang  biasa  dikenal  dengan  istilah  ( vicarious liability atau respondent  superior )  adalah sebagai salah satu dari bentuk pertanggungjawaban  korporasi  yang  paling banyak diterapkan di berbagai negara.
Pertanggungjawaban
ini, korporasi bertanggungjawab  atas  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  pegawai  atau  karyawannya, tanpa melihat status/kedudukan orang tersebut di dalam  korporasi.  Bahwa  yang  menjadi  catatan adalah bahwa pertanggungjawaban pengganti ini dapat  dikenakan  kepada  korporasi  ( corporate vicarious  liability ),  ataupun  kepada  pemimpin/ pengurus korporasi ( individual vicarious liability ).  Kemudian,  teori  petanggungjawaban identifikasi, dalam hal ini pembebanan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi bertanggungjawab dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus/ pemimpin korporasi.  Dalam  teori  Agregasi  dimungkinkan suatu  kombinasi  dalam  sauatu  perbuatan  atau actus  reus dan  kesalahan  atau mens  rea  dari sejumlah orang sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi, sehingga pertanggungjawaban  pidana  dapat  dibebankan kepada  badan  hukum  jika  perbuatan  tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi
unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain  saling  terkait  dan  bukan  berdiri  sendiri- sendiri. Dalam hal ini, maka pertanggungjawaban korporasi
bukanlah merupakan turunan dari tindak pidana seseorang, tetapi merupakan hasil dari kesalahan korporasi itu sendiri.
Penerapan  asas  pertanggungjawaban pidana mutlak didalam Pasal 111, 112 ayat (1), 117  ayat  (1),  dan  pasal  122  ayat  (1)  UU Narkotika  diterapkan  bilamana  orang  dalam perbuatannya  sudah  memenuhi  unsur  pasal maka  orang  tersebut  sudah  melakukan  tindak pidana  narkotika.  Serta  kejahatan  narkotika  ini termasuk  kedalam  kejahatan  transnasional Organized  Crime yang  persebarannya  begitu cepat dan tanpa mengenal batas wilayah dengan melihat hal tersebut maka dari itu keberlakukan asas  strict  liability  diberlakukan  didalam  UU Narkotika  tentunya  dalam  hal  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana Narkotika. Dalam proses  pembuktian  kesalahan  merupakan  hal yang  sangat  penting  didalam  hukum  pidana dimana  dengan  kesalahan  seseorang  dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  UU Narkotika  dalam  ketentuan  pidananya  tidak menjelaskan secara jelas unsur kesalahan namun dalam  pembuktian  tindak  pidana  narkotika dalam  proses  pemidanaan  dalam  persidangan unsur  kesalahan  tersebut  tetap  harus  ada  tanpa mengenyampingkan  asas geen  straf  zonder schuld ,  karena  pentingnya  kesalahan  ini  dalam proses  pembuktian.  Kewenangan  hakim  disini dalam  proses  pembuktian  sangat  penting  untuk membuktikan orang bersalah atau tidak.

## B. KESIMPULAN
1. Tindak  pidana  narkotika  merupakan tindak  pidana  yang  berupa:  produksi, impor/ekspor,  peredaran  gelap  narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika,  pemufakatan  jahat,  transito narkotika, kejahatan terorganisasi.
2. Bentuk  pertanggungjawaban  korporasi pada tindak pidana narkotika dijabarkan dalam pasal 130 Undang-Undang Narkotika  maka  dapat  disimpulkan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
pembebanan pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada orang/korporasi,  maka  dapat  dilihat  4 (empat)  bentuk  pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni
pertanggungjawaban  pidana  mutlak,
pertanggungjawaban  pidana  pengganti, pertanggungjawaban  identifikasi,  dan pertanggungjawaban  pidana  agregasi yang merupakan bagian
dari pertanggungjawban  pidana  berdasarkan kesalahan  ( liability  base  on  fault )  atau pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas culpabilitas.
C. Rekomendasi
1. Dalam  Penegakan  hukum  tindak pidana narkotika tidak hanya menerpakan pertanggungjawab subyek  pidana  hanya  kepada  orang perorangan  saja  melainkan  harus juga dapat menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana.
2. Perlunya  peningkatan  pengetahuan, pendidikan  dan  pelatihan  khusus kepada  aparat  penegak  hukum
sehingga bersinergi dalam penanganan tindak pidana narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Amiruddin dan Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Fuady.  Munir, Hukum  Perbankan  Modern, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
Hanitijo.  Ronny, Meetode  Penelitian  Hukum
dan Jurimateri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
Hari  Sasangka, Narkotika  dan  Psikotropika dalam  Hukum  Pidana, Bandung:  CV. Mandar Maju, 2003.
Kaka  Alvian  Nasuition, Himpunan  Lengkap Undang-Undang Narkotika dan
Psikotropika , Jogjakarta: Saufa, 2014.
Lydia  Harlina  Marton, Membantu  Pecandu Narkotika  Dan  Keluarga ,  Jakarta:  Balai Pusataka, 2006.
Mardani, Penyalahgunaan  Narkotika  dalam Perspektif  Hukum  Pidana  Islam  dan
Hukum Pidana Nasional, Jakarta:
RajaGrafindo, 2005.
Marton.  Lydia  Harlina, Membantu  Pecandu Narkotika  dan  keluarga, Jakarta:  Balai
Pustaka, 2006.
Nurbani.  H.  Salim  HS  dan  Erlies  Septiana,
Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tseis dan Desertasi, Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2013.
Priyatno.  Muladi  dan  Dwipa, Pertanggungan Korporasi dalam Hukum Pidana , STBH; 1991.
Rahardjo. Satjipto, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimateri ,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia.
1988. Sunarsono. Siswanto, Penegakan Hukum Psikotropika  Dalam  Kajian  Sosiologi Hukum , Jakarta: 2004, Grafindo.

## Jurnal
A. Hamzah, Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Prekursor Di Kalangan  Korporasi, Lex  Crimen  Vol. III/No. 2/April/2014. Andri G. Wibisana, Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari
Pertanggungjawaban  Korporasi  dan Pimimpin/Pengurus  Korporasi  Untuk Kejahatan  Lingkungan  Di  Indonesia, Jurnal  Hukum  &  Pembangunan  No.  46 No. 2, 2016.
Andri  Winjaya  Laksana, Tinjauan  Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015.
Anton  Sudanto, Penerapan  Hukum  Pidana Narkotika  Di  Indonesia, ADIL:  Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, hlm. 139.
Astri  Heiza  Mellisa, Money  Laundering  With Drugs  Predicate  Crime  Study  Of  Court
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Decision  No.  1243/Pid.B/2012/Pn.Mdn. Dated  08  October  2012 ,  USU  Law Journal, Vol 2 No. 3 Desember 2014. Bambang  Ali  Kusumo, Pertanggungjawaban Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana  di Indonesia , Wacana Hukum, Vol. VII No.
2, Oktober 2008.
Budi Suhariyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture  Model  Dan  Implikasinya  Bagi Kesejahteraan Masyarakat,
Jurnal
RechtsVinding, Vol. 6 No. 3, Desember 2017.
Chartika  Junike  Kiaking, Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika ,  Lex  Crimen  Vol.
VI/No. 1/Jan-Feb/2017.
Faisol, Pertanggungjawaban  Pidana  Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang , Yurispruden Volume 2, Nomor 2, Juni 2019. Henry Donald Lbn Toruan, Pertanggungjawaban  Pidana  Korupsi
Korporasi, Jurnal RechtsVInding, Vol. 3 No. 3, Desember 2014. Joni  Sastrawan  Sinuraya, Pertanggungjawaban
Pidana  Perantara  Dalam  Jual  Beli Narkotika (Studi Putusan No.
18/Pid.B/2012/PN.BT) ,  Skripsi  (Medan: Universitas  HKBP  Nommensen,  2014), hlm. 27.
Joshua Gilberth Kawinda, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi  Di  Bidang  Pengadaan  Barang
Dan    Jasa  Sektor  Konstruksi, Lex Privatum Vol. V/No. 6/Ags/2017. Mardjono Reksodiputro,
Mengantisipasi Pemberantasan  Perdagangan  Ilegal Narkotika, Jurnal  Peradilan  Indonesia Vol. 5, Agustus 2016 – Januari 2017.
Mompang L. Panggabean, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Kajian Putusan  No.  1405  K/Pid.Sus/2013,
Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum Edisi 12 - Maret 2017. Muhammad  Andika  Ramadhanta, Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang  Yang  Berasal  Dari
Hasil Tindak Pidana Narkotika, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016. Naila  Rizqi  Zakiah, Menelusuri  Perlindungan Hak  Anak  Pengguna  Narkotika, Jurnal Peradilan  Indonesia  Vol.  5,  Agustus 2016 – Januari 2017.
Nida  Mawaddah, Perdaagangan  Anak  Dalam Jaringan  Peredaran  Narkoba  Studi Kasus:Eksploitasi  Anak  Sebagai  Kurir Narkoba  di  Wilayah  Jakarta  Barat , Skripsi,  Jakarta:  Universitas  Islam Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, 2016.
Nizar  Apriansyah, Peningkatan  Kemampuan Petugas Pemasyarakatan dalam
Menangulangi  Peredaran  Narkoba  di
Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah Tahanan  Negara, Jurnal  Penelitian Hukum  De  Jure  No:740/AU/P2MI- LIPI/04/2016.
Patri  Handoyo, 40  Tahun  “Perang  Melawan Narkotika”: Pengelolaan Narkotika oleh Negara,  Perang  Bukan  Solusi, Jurnal Peradilan  Indonesia  Vol.  5,  Agustus 2016 – Januari 2017.
Peter Gillies (Penyunting: Barda Nawawi Arief),
Criminal Law , 1990. Qisthi Tamangpra, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana
Korupsi,  Publikasi  Ilmiah,  Surakarta:
Universitas  Muhammadiyah  Surakarta,
2019.
Rahmawati  Silvia  Riani, Penerapan  Pidana Terhadap  Justice  Collaborator  Tindak Pidana  Narkotika , Jurnal  Karya  Ilmiah, (Lombok: Universitas Mataram, 2018).
Ridwan Arifin, Pertanggungjawaban Korporasi dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Mercatoria, 12 (1) Juni 2019.
Sakti  Aminullah, Asas  Strict  Liability  Dalam Tindak Pidana Narkotika, Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Santo  Bari  Gultom, Disparitas  Pidana  Dalam Kasus  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Hasil  Tindak  Pidana  Narkotika ,  JOM Fakultas  Hukum  Volume  2  Nomor  2 Oktober 2015.
V.L. Sinta Herindrasti, Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan
Narkoba, Jurnal Hubungan Internasional
Vol. 7, No. 1/April - September 2018.