## MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DI UNIT LAYANAN TERPADU LPMP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Rusmiana*, Slamet Winaryo, Dagai L. Limin Universitas Palangka Raya, Palangka Raya
Info Artikel Abstrak Riwayat Artikel: Diterima: 11 Juli 2021 Direvisi: 1 Agustus 2021
Disetujui: 4 Agustus 2021

## Kata Kunci:
Manajemen,
Pelayanan Publik, Unit Layanan Terpadu, LPMP Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  tentang  Manajemen  Pelayanan
Publik  di  Unit  Layanan  Terpadu  (ULT)  Lembaga  Penjaminan  Mutu  Pendidikan (LPMP)  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  deskriptif.  Sumberdata  ditetapkan  dengan  tenik purposive  sampling , meliputi:  Penanggung  jawab  ULT,  Koordinator  ULT,  dan  Pegawai  ULT.  Teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data melalui  tahapan:  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.  Pengabsahan  data  menggunakan  teknik  triangulasi  dan member check .  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Manajemen  Pelayanan  Publik  di ULT  LPMP  Provinsi  Kalimantan  Tengah  terlaksana  dengan  baik.  Berdasarkan hasil  survei  kepuasan  pelanggan  bulan  januari-maret  2020,  tingkat  kepuasan masyarakat berada pada kategori baik dengan rerata 3,63 yang menandakan bahwa pelayanan sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Korespondensi: Abstract Rusmiana* Universitas Palangka Raya E-mail: rusmiana06@gmail.com This  study  aims  to  describe  the  Public  Service  Management  in  the  Integrated Service  Unit  (ULT)  of  the  Education  Quality  Assurance  Institute  (LPMP)  of Central  Kalimantan  Province. This  study  uses  a  descriptive  qualitative  approach. Data  sources  were  determined  by  purposive  sampling  technique, including:  ULT
Person  in  Charge,  ULT  Coordinator,  and  ULT  Employee.  Data  collection techniques  through:  observation,  interviews,  and  documentation.  Data  analysis through  stages:  data  collection,  data  reduction,  data  presentation,  and  drawing conclusions. Validation of data using triangulation and member check techniques. The results of this study indicate that Public Service Management at ULT LPMP Central  Kalimantan  Province  is  well  implemented.  Based  on  the  results  of  the customer  satisfaction  survey  in  January-March  2020,  the  level  of  community satisfaction  is  in  the  good  category  with  an  average  of  3.63  which  indicates  that the service is in accordance with community expectations.

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  merupakan  suatu  kegiatan  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  pemerintah untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Kegiatan  tersebut  adalah  salah  satu  bentuk  tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  menyatakan  bahwa:  “Negara  memiliki kewajiban  untuk  melayani  warga  negaranya  untuk  memenuhi  hak  dan  kebutuhan  masyarakat agar masyarakat lebih sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945”.  Dalam  Pasal  1  perundangan  tersebut  dijelaskan  bahwa:  “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas

## Equity in Education Journal (EEJ)
EEJ 2021 Open Access
Volume 3, Nomor 2, 81-88
Online Available: https://e-journal.upr.ac.id/index.php/eej
ISSN: 2686-0031 (Print ) 2723-5904 (Online) EQUITY IN EDUCATION JOURNAL EEJ Vol.2 No.1 Halaman Palangka Raya Maret 2020 P-ISSN: 2686-0031 Diterbitkan Oleh: Program Studi Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Palangka Raya
barang,  jasa,  dan  layanan  administratif  yang  diselenggarakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik”.  Pelayanan  publik  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  membantu berbagai  kepentingan  masyarakat,  dimana  pelaksanaannya  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang telah  ditetapkan.  Semakin  banyak  kebutuhan  masyarakat  yang  harus  di  penuhi,  maka  semakin tinggi pula tuntutan agar pemerintah menyediakan pelayanan yang maksimal.
Pemerintah  atau  instansi  sebagai  penyedia  layanan  berkewajiban  memberikan  pelayanan yang prima ( excellent service ) kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  (Kepmenpan)  Nomor  63  Tahun  2003  dinyatakan pelaksanaan  pelayanan  publik  yang  bekualitas  merupakan  ciri  dari  kepemerintahan  yang  baik. Pemerintahan  yang baik akan terlihat dari  bagaimana pelayanan kepada  masyarakatnya, karena kesejahteraan  masyarakat  merupakan  hal  utama  yang  perlu  negara  perhatikan.  Dalam  rangka menyediakan karakteristik pelayanan yang prima ( excellent service ) yang berarti pelayanan yang sangat  baik  atau  pelayanan  terbaik,  maka  dalam  pelaksanaan  pelayanan  perlu  memperhatikan prinsip-prinsip  pelayanan  publik  yang  terdapat  dalam  Kepmenpan  Nomor  63  Tahun  2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik,  yaitu:  “Kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi  keamanan,  tanggung  jawab,  kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  kemudahan  akses, kedisiplinan, keramahan, kesopanan, dan kenyamanan”.
Tjiptono (dalam  Putranusa,  2019)  menjelaskan  pelayanan publik  yang  baik pada umunya dilihat dari respon masyarakat terhadap pelayanan yang mereka terima, jika masyarakat merasa puas  terhadap  pelayanan  yang  mereka  terima,  maka  pelayanan  tersebut  sudah  dapat  dikatakan baik.  Sedangkan  jika  masyarakat  tidak  puas  dan  memiliki  banyak  keluhan  terhadap  pelayanan tersebut,  maka  pelayanan  dapat  dikatakan  tidak  baik.  Karena  kualitas  pelayanan  dapat  dilihat dari  kesesuaian  antara  harapan  masyarakat  terhadap  pelayanan,  dengan  fakta  pelayanan  yang mereka  terima.  Pemberian  pelayanan  yang  berkualitas  merupakan  tuntutan  dari  masyakat. Seiring  berjalannya  waktu  kebutuhan  masyarakat  terus  meningkat,  sehingga  semakin  tinggi tuntutan  dari  masyarakat  agar  pemerintah  memberikan  pelayanan  yang  baik  sesuai  dengan harapan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  terus  berusaha  untuk  meningkatkan  pelayanan publik  agar  dapat  memberikan  kepuasan  kepada  masyarakat.  Kualitas  pelayanan  public  dapat dilihat  dari  tingkat  kepuasan  masyarakat  sebagai  pengguna  layanan  terhadap  pelayanan  yang telah  diberikan.  Nugraheni  (2015)  menjelaskan  bahwa  tingkat  kepuasan  masyarakat  dapat  di ukur  melalui  survei  kepuasan  masyarakat,  dimana  survei  tersebut  juga  bertujuan  sebagai evaluasi  terhadap  pelayanan  publik.  Sejalan  dengan  pendapat  tersebut  Saputra  (2016) mengemukakan  bahwa  tolak  ukur  untuk  menilai  tingkat  kualitas  pelayanan  yaitu  dengan dilakukannya  survei  kepuasan  masyarakat,  hal  tersebut  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik  dibidang  jasa  layanan  umum.  Pelayanan  publik  yang  berkualitas  dapat terwujud melalui pengelolaan unit pelayanan publik yang baik. Pengelolaan  sering disebut juga dengan manajmen. Tamimi (2015) menyatakan manajemen pelayanan publik mengacu pada seni mengatur  proses  dan  kerjasama  untuk  mengarahkan  dan  melayani  masyarakat.  Manajemen merupakan  kegiatan  yang  sangat  penting  untuk  di  perhatikan,  karena  melalui  kegiatan manajemen yang baik maka pelaksanaan pelayanan publik dapat terkontrol dan berjalan dengan baik.
Salah  satu  usaha  pemerintah  untuk  mewujudkan  pelayanan  yang  berkualitas  kepada masyarakat  serta  memperpendek  proses  pelayanan  agar  terwujudnya  pelayanan  yang  cepat, mudah,  murah,  transparan,  pasti,  dan  terjangkau,  maka  pelayanan  publik  dapat  dilaksanakan secara  terpadu  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  97  Tahun  2014  tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  dimana  semua  jenis  layanan  dikelola  secara terpadu agar mempermudah proses pelayanan. Sesuai dengan arahan untuk melaksanakan sistem pelayanan  terpadu  maka  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud) melaksanakan  sistem  pelayanan  terpadu  dinamakan  Unit  Layanan  Terpadu  (ULT)  yang melaksanakan  pelayanan  khusus  dibidang  pendidikan.  Untuk  mempermudah  pelayanan  maka Kemendikbud  mengarahkan  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  pusat  di  daerah  untuk  menerapkan
sistem pelayanan terpadu. UPT pusat di daerah  Kalimantan Tengah  yang  melaksanakan  sistem pelayanan terpadu adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Tengah, yang melaksanakan pelayanan dalam bidang penjaminan mutu pendidikan.
Secara  umum  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  Manajemen  Pelayanan Publik  Di  Unit  Layanan  Terpadu  Lembaga  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Kalimantan  Tengah, dilihat dari aspek: (1) perencanaan pelayanan publik, (2) pengorganisasian pelayanan publik, (3) pelaksanaan pelayanan publik, dan (4) pengawasan pelayanan publik.

## METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Bogdan & Biklen (dalam Rahmat, 2009) menyatakan  penelitian kualitatif adalah salah satu prosesdur penelitian  yang  menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penetapan sumber data dalam peneliian ini dilakukan dengan tenik purposive sampling , sehingga ditetapkan sumber data  dalam  penelitian  ini  yaitu:  Kepala  Subbagian  Umum  selaku  penanggung  jawab  ULT, Koordinator  ULT,  dan  Pegawai  pada  ULT  LPMP  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  yaitu  teknik observasi,  teknik  wawancara,  dan  teknik  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan cara  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  menarik kesimpulan.  Pengabsahan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  triangulasi  dan member  check . Menurut  Sidiq  &  Choiri  (2019)  triangulasi  dalam  pengujian  kreadibilitas  ini  diartikan  sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai waktu. Pengecekan keabsahan data  menggunakan  triangulasi  dengan  cara  dilakukan  membandingkan  semua  data  yang diperoleh  baik  melalui  observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara  dengan  informan  sehingga terlihat  kebenaran  data tersebut. Member  check merupakan  cara  pengecekan  data  yang  peneliti dapatkan kepada informan atau orang yang memberi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perencanaan Pelayanan Publik
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  diketahui  bahwa  perencanaan  pelayanan  publik  di ULT LPMP Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan melalui: (a) Pendirian ULT LPMP Provinsi Kalimantan Tengah sesuai arahan Kemendikbud dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sehingga memudahkan pemangku kepentingan pendidikan dalam mendapatkan pelayanan. Hasil tersebut sesuai dengan  Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  97 Tahun 2014  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  Bagian  Menimbang  huruf  (a) menyebutkan  bahwa:  “dalam  rangka  mendekatkan  dan  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat  serta  memperpendek  proses  pelayanan  guna  mewujudkan  pelayanan  yang  cepat, mudah,  murah,  transparan,  pasti,  dan  terjangkau  dilaksanakan  suatu  pelayanan  terpadu  satu pintu”; (b)  Dalam kegiatan penyusunan standar pelayanan di  ULT LPMP Provinsi  Kalimantan Tengah terdapat beberapa tahap, yaitu: tahap yang pertama yaitu tahap riview standar pelayanan dan  prosedur  operasional  standar  (POS)  yang  lama,  serta  pembahasan  mengenai  penyusunan standar pelayanan yang baru. Pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu koordinator ULT, dengan  kepala  Subbagian  Umum,  Kepala  LPMP,  dan  bagian  Tatalaksana,  dan  pegawai  ULT. Pelaksanaan penyusunan standar pelayanan di Unit Layanan Terpadu (ULT) LPMP Kalimantan Tengah  sudah  dilakukan  melalui  diskusi  dengan  pihak-pihak  pelaksana  pelayanan,  dan penyusunan  isi  standar  pelayanan  meliputi  dasar  hukum,  persyaratan,  sistem,  mekanisme  dan prosedur,  jangka  waktu  penyelesaian,  biaya/tarif,  produk  layanan,  sarana  dan  prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan saran dan masukan, jumlah pelaksana,  jaminan  pelayanan  untuk  memberikan  kepastian  pelayanan  dilaksanakan  sesuai dengan  standar  pelayanan,  jaminan  keamanan  dan  keselamatan  pelayanan,  evaluasi  kinerja pelaksana. Hasil penelitian diatas sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25  Tahun  2009  Pasal  21,  disebutkan  bahwa  isi  standar  pelayanan  meliputi:  dasar  hukum,
persyaratan,  sistem,  mekanisme,  dan  prosedur,  jangka  waktu  penyelesaian,  biaya/tarif,  produk pelalayanan,  sarana,  prasarana,  dan  fasilitas,  kompetensi  pelaksana,  pengawas  internal, penanganan  pengaduan,  saran,  dan  masukan,  jumlah  pelaksana,  jaminan  pelayanan  yang memberikan  kepastian  pelayanan  dilaksanakan  sesuai  dengan  standar  pelayanan,  jaminan keamanan,  dan  evaluasi  kinerja  pelaksana;  (c)  Penetapan  pelaksana  pelayanan  di  ULT  LPMP Provinsi Kalimantan Tengah yaitu melalui rapat antara kepala LPMP, dengan koordinator ULT, dan  bagian  kepegawaian.  Penetapan  pelaksana  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  jabatan kedinasan, masa kerja, pendidikan formal, diklat yang pernah diikuti, dan sertifikat yang dimiliki oleh pegawai. Penetapan pelaksana pelayanan di ULT LPMP Provinsi Kalimantan Tengah sudah berjalan  dengan  baik,  sebagaimana  dinyatakan  Yuningsih  (2016)  bahwa  kompetensi  petugas pemberi  pelayanan  harus  ditetapkan  dengan  tepat  berdasarkan  pengetahuan,  keahlian, keterampilan,  sikap,  dan  perilaku  yang  dibutuhkan;  dan  (d)  Kegiatan  analisis  sarana  dan prasarana  dilakukan  oleh bagian kerumahtanggaan, dengan  mendata  jumlah  sarana dan prasana tersedia  dan yang belum tersedia,  serta mendata jumlah anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan  sarana  dan  prasarana  pada  semua  produk  layanan  di  ULT.  Kegiatan  analisis  sarana dan prasarana di ULT LPMP Provinsi Kalimantan Tengah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  Pasal  25  yang  menjelaskan  atas  laporan kebutuhan  dan  kondisi  sarana  dan  prasarana  tersebut  maka  penyelenggara  melakukan  analisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana, atau fasilitas pelayanan publik.

## Pengorganisasian Pelayanan Publik
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  diketahui  bahwa  pengorganisasian  pelayanan  publik di  ULT  LPMP  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  yaitu  dilajukan  dengan:  (a)  Pembahasan  standar pelayanan  yang  telah  disusun  oleh  Kepala  LPMP  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  Kepala Subbagian  Umum,  Koordinator  ULT,  bagian  Tatalaksana,  staf  LPMP  Provinsi  Kalimantan Tengah,  Kepala  Sekolah,  Guru,  dan  Pemerhati  pendidikan.  Kegiatan  pembahasan  standar pelayanan yang baru tersebut bertujuan untuk menyelaraskan standar pelayanan dengan harapan masyarakat  pengguna  layanan,  serta  melalui  kegiatan  tersebut  pengguna  layanan  dapat memberikan  pendapat  dan  masukan  terhadap  standar  pelayanan  yang  baru,  selanjutnya dilakukan  penetapan  standar  pelayanan  oleh  Kepala  LPMP  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Kegiatan pembahasan  standar pelayanan di ULT  LPMP  Kalteng sudah sesuai dengan  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Pasal  20,  menyebutkan  bahwa  dalam  penyusunan  penetapan standar  pelayanan  publik  wajib  dilakukan  dengan  mengikut  sertakan  masyarakat  dan  pihak- pihak  terkait;  (b)  Penetapan  tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab  pelaksana  di  ULT  LPMP Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui rapat yang diadakan oleh Kepala LPMP Provinsi Kalimantan  Tengah  dengan  koordinator  ULT,  dan  urusan  kepegawaian.  Kegiatan  penetapan tersebut  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  jabatan  kedinasan,  masa  kerja,  pendidikan formal, diklat yang pernah diikuti, dan sertifikat yang dimiliki pegawai, serta memperhitungkan kompetensi  bidang  tugasnya  masing-masing  untuk  mewakili  setiap  bagian/urusan  kerjanya masing-masing.  Penetapan  tugas  dan  wewenang  pegawai  di  ULT  LPMP  Provinsi  Kalimantan Tengah  sudah  sesuai  dengan  pendapat  Simamora  (dalam  Cindrawasih,  2019)  dengan  adanya pembagian  kerja  yang  terdefinisi  dengan  jelas  dan  akurat  akan  memudahkan  para  pekerja memahami  tugas  dan  tanggungjawabnya;  (c)  Pengadaan  sarana  dan  prasarana  pelayanan dilakukan  sesuai  dengan  hasil  analisis  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  di  ULT  yang  sudah  di setujui oleh  Kepala LPMP dan  Kepala Subbagian Umum, dengan mempertimbangkan efesiensi sarana  dan  prasarana  tersebut  terhadap  proses  pelayanan.Pengadaan  sarana  dan  prasarana  di ULT  LPMP  Kalteng  sudah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik  Pasal  25,  dikatakan  bahwa  atas  analisis  kebutuhan  yang  dilakukan  maka penyelenggara  melakukan  pengadaan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dengan mempertimbangkan  prinsif-prinsif  efektivitas,  efesiensi,  stransparansi,  akuntabilitas,  dan berkesinambungan.

## Pelaksanaan Pelayanan Publik
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  diketahui  bahwa  pelaksanaan  pelayanan  publik  di ULT  LPMP  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  yaitu:  (a)  Pada  proses  penerapan  standar  terdapat beberapa  kegiatan  yaitu  kegiatan  internalisasi  dan  sosialisasi  standar  pelayanan,  dan  kegiatan penyusunan  dan  penetapan  maklumat  pelayanan.  Kegiatan  internalisasi  yaitu  pemberian pemahaman  dan  arahan  kepada  seluruh  pelaksana  pelayanan  di  ULT  agar  dapat  menjalankan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kegiatan sosialisasi mengenai standar  pelayanan  yang  ditujukan  kepada  seluruh  pegawai  di  LPMP  dan  kepada  pengguna layanan  yaitu  kepala  sekolah,  guru,  pengamat  pendidikan,  sosialisasi  tersebut  bertujuan  agar memberikan  pemahaman  tentang  standar  pelayanan  yang  baru.  Pada  penerapan  standar pelayanan juga terdapat kegiatan penyusunan dan penetapan prosedur operasional standar ULT, yang  merupakan  pedoman  atau  acuan  bagi  palaksana  untuk  melaksanakan  tugas.  Pihak-pihak yang  terlibat  dalam  kegiatan  pembahasan  penyusunan  prosedur  operasional  standar  ULT  yaitu Kepala  LPMP,  Kepala  Subbagian  Umum,  Koordinator  ULT,  bagian  tatalaksana  dan  pegawai ULT. Penerapan standar pelayanan di ULT LPMP Provinsi Kalimantan Tengah sudah dilakukan sesuai  dengan  Permenpan  Nomor  15  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Standar  Pelayanan, dijelaskan  bahwa:  “proses  penerapan  standar  pelayanan  ini  dilakukan  dengan  internalisasi  dan sosialisasi  kepada  pihak-pihak  terkait.  Internalisasi  diperlukan  untuk  memberikan  pemahaman kepada  seluruh  jajaran  organisasi  penyelenggara  pelayanan.  Sedangkan,  sosialisasi  perlu dilakukan  untuk  membangun  pemahaman  dan  persamaan  persepsi  di  lingkungan  unit/satker penyelenggara  pelayanan”  Menurut  Gabriele  (2018)  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan, perusahaan  memberikan  suatu  rancangan  berupa  SOP  yang  akan  menjadi  pedoman  karyawan dalam  melakukan tugasnya dan untuk meminimalisasi kesalahan saat melakukan tugas masing- masing  karyawan;  (b)  Waktu  pelaksanaan  pelayanan  di  ULT  sesuai  dengan  jam  kerja  kantor LPMP Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dari hari Senin sampai hari Kamis dimulai jam 09.00- 15.00  WIB,  dan  hari  Jum’at  dimulai  dari  jam  09.00-15.30  WIB.  Untuk  pelaksanaan  pelayanan dilaksanakan dengan sistem rolling petugas setiap tiga hari, dikarenakan belum ada petugas yang ditempatkan khusus untuk bertugas di ULT dan jadwal tugas pelaksana pelayanan di susun oleh koordinator ULT. Dalam pelaksanaan pelayanan ULT LPMP tersedia pelayanan secara langsung yaitu  datang  langsung  ke  ULT  LPMP  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dan  secara online melalui SMS,  email,  web,  dan  telpon.  Sesuai  dengan  pendapat  Alberto (2016)  bahwa  salah  satu  aspek penting  dalam  sebuah  organisasi  adalah  memiliki  penjadwalan  kerja  karyawan  yang  baik  agar pelaksanaan  pekerjaan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  lancer;  (c)  Pelatihan  bagi  pelaksana pelayanan di ULT LPMP Kalteng  diberikan melalui program magang di ULT Kemendikbud di Jakarta,  dan  juga  lembaga  melaksanakan In  House  Traning (IHT)  untuk  para  pegawai  ULT dengan materi diantaranya terkait pelayanan publik, yang dilaksanakan sekali dalam satu tahun. Pemberian  pelatihan  atau  pembinaan  kepada  pegawai  di  ULT  LPMP  Provinsi  Kalimantan Tengah  sudah  berjalan  dengan  baik,  sudah  mampu  meningkatkan  kemampuan  pegawai  dalam melaksanakan  pelayanan  publik.  Notoatmodjo  (dalam  Mulianto,  2017)  menjelaskan  bahwa pendidikan dan pelatihan harus dilakukan karena untuk meningkatkan kualitas kemampuan yang menyangkut kemampuan kerja, berpikir, dan keterampilan pegawai; (d) Pemberian motivasi dan arahan  dari  atasan  kepada  pegawai  ULT  LPMP  Provinsi  Kalimantan  Tengah  yaitu  melalui briefing sebelum  pelaksanaan  tugas  sehari-hari  di  ULT,  dan  melalui  rapat  koordinasi  internal pegawai yang bertugas di ULT bersama pimpinan lembaga yang dilakukan beberapa kali dalam satu  tahun,  melalui  acara  makan  bersama  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  dan  semua  pelaksana pelayanan  di  ULT  untuk  menjalin  silaturahmi,  kekompakan,  dan  keakraban,  serta  melalui kegiatan  evaluasi  dan  review  prosedur  operasional  standar  (POS)  ULT  yang  dilakukan  sekali dalam  satu  tahun.  Pemberian  motivasi  dan  arahan  dari  atasan  kepada  pelaksana  pelayanan  di ULT  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  Pemberian  motivasi  dan  arahan  dari  atasan  kepada pelaksana  pelayanan  di  ULT  sudah  dilaksanakan  dengan  baik,  sesuai  dengan  pendapat  Talle
(2016) untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pegawai pihak manajemen harus senantiasa  memperhatikan  faktor-faktor  yang  mendorong  pegawai  bekerja  dengan  produktif, salah satunya yaitu memperhatikan motivasi kerja pegawai.

## Pengawasan Pelayanan Publik
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  diketahui  bahwa  pengawasan  pelayanan  publik  di ULT  LPMP  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  yaitu:  (a)  Pengawasan  pelayanan  di  ULT  LPMP Kalimantan  Tengah  dilakukan  melalui  pengawasan  internal  dan  pengawasan  eksternal. Pengawasan  internal  ULT  LPMP  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dilakukan  oleh  ULT Kemendikbud,  Kepala  LPMP  Provinsi  Kalimantan  Tengah  selaku  pengarah  ULT,  Kepala Subbagian  Umum  selaku  penanggung  jawab  ULT,  dan  Koordinator  ULT.  Pengawasan  oleh ULT Kemendikbud  melalui survey RBI, Desk evaluation , observasi  lapangan,  dan wawancara. Pengawasan  oleh  Koordinator  ULT,  Kasubbag  Umum,  Kepala  LPMP  dilakukan  secara berjenjang.  Pengawasan  dilakukan  melalui  hasil  review  survei  kepuasan  pelanggan  dan  aduan masyarakat.  Pengawasan  eksternal  pelayanan  di  ULT  LPMP  Provinsi  Kalimantan  Tengah dilakukan  juga  oleh  masyarakat  dan  Ombudsman.  Pengawasan  oleh  masyarakat  yaitu  melalui pengaduan; sedangkan pengawasan oleh Ombudsman dilakukan sekali dalam satu tahun melalui survei  kepatuhan  standar  pelayanan,  persepsi  maladministrasi,  dan  survey  kompetensi penyelenggara.  Pelaksanaan pengawasan pelayanan publik di  ULT LPMP Provinsi  Kalimantan Tengah sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik  Pasal  35,  dijelaskan  bahwa  pengawasan  pelayanan  publik  dilakukan oleh  pengawas  internal  dan  pengawas  eksternal.  Pengawas  internal  dilakukan  oleh  atasan langsung  atau  dilakukan  oleh  pengawas  fungsional.  Sedangkan  pengawasan  eksternal penyelenggaraan  pelayanan  publik  dilakukan  oleh  masyarakat  berupa  laporan  atau  pengaduan masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  public;  (b)  Penilaian  kinerja  dan  moralitas pegawai di ULT LPMP Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan melihat keaktifan dalam memenuhi jadwal piket yang telah disusun, dengan melihat cara pegawai melakukan pelayanan di  ULT,  dan  melalui  hasil  survei  kepuasan  pelanggan.  Pada  penilaian  tersebut  akan  dilihat pegawai  yang  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  dengan  baik  akan  diberikan penghargaan  berupa  hadiah  atau  insentif,  sedangkan  pegawai  yang  melakukan  kesalahan  atau penyimpangan  akan  diberikan  sangsi.  ULT  LPMP  Provinsi  Kalimantan  Tengah  sudah melaksanakan  kegiatan  penilaian  kinerja  dan  moralitas  pegawai  dengan  baik,  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 10 yang menyebutkan “penyelenggara berkewajiban  melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di  lingkungan organisasi  secara  berkala  dan  berkelanjutan.  Evaluasi  terhadap  kinerja  pelaksana  dilakukan dengan  indikator  yang  jelas  dan  terukur  dengan  memperhatikan  perbaikan  prosedur  dan penyempurnaan  organisasi  sesuai  dengan  asas  pelayanan  publik  dan  peraturan  perundang- undangan”; (c) Survei kepuasan pelanggan dibuat oleh koordinator ULT dan bagian tatalaksana berdasarkan  indikator  standar  pelayanan,  dan  survei  tersebut  diisi  oleh  setiap  pelanggan  yang telah  melakukan  pengurusan  di  ULT.  Hasil  survey  kepuasan  masyarakat  akan  dihitung  dalam tiga bulan sekali dan diriview oleh  Koordinator ULT, Kasubbag umum, dan  Kepala LPMP dan hasil survey tersebut akan dibahas oleh  Kepala LPMP, Kasubbag umum, dan  Koordinator ULT pada pertemuan  bersama seluruh pegawai  yang  bertugas di ULT. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat  di  ULT  LPMP  Kalimantan  Tengah  sudah  dilakukan  dengan  baik  sesuai  dengan arahan  didalam  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  14  Tahun  2017 tentang  Pedoman  Penyusunan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Unit  Penyelenggara  Pelayanan Publik,  bahwa  unsur-unsur    survei  kepuasan  masyarakat  yaitu  meliputi  persyaratan,  sistem, mekanisme,  dan  prosedur,  waktu  penyelesaian,  biaya/tarif,  produk  spesifikasi  jenis  layanan, kompetensi  pelaksana,  perilaku  pelaksana,  penanganan  pengaduan,  saran  dan  masukan,  sarana dan prasarana;  (d)  Berdasarkan hasil survei pelanggan pada bulan  Januari sampai  Maret  Tahun 2020, pelaksanaan pelayanan di ULT LPMP Provinsi Kalimantan Tengah sudah dapat dikatakan
baik, karena pada semua aspek penilaian sudah mencapai skor rata-rata 3,63 artinya pelaksanaan pelayanan sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Sesuai  Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  menyebutkan  bahwa:  “Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan  memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan”.

## SIMPULAN
Manajemen pelayanan publik di  ULT LPMP Provinsi  Kalimantan Tengah sudah  berjalan dengan  baik,  sehingga  proses  pelaksanaan  pelayanan  di  ULT  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai dengan  harapan  masyarakat.  Dalam  dalam  manajemen  pelayanan  publik  terdapat  kegiatan perencanaan  pelayanan  publik  yang  di  dalamnya  terdapat  kegiatan  penyusunan  standar pelayanan,  kegiatan  penetapan  pelaksana  pelayanan  ULT,  kegiatan  analisis  kebutuhan sarana/prasarana,  dan  pendataan  anggara  biaya  yang  dibutuhkan.  Dalam  pengorganisasian pelayanan  publik  terdapat  kegiatan  penetapan  standar  pelayanan,  penetapan  wewenang  dan tanggung jawab pegawai di ULT, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan pelayanan publik terdapat kegiatan  penerapan standar pelayanan,  waktu pelaksanaan pelayanan dari  jam  09.00-15.00  WIB,  pemberian  motivasi  dan  arahan  kepada  pegawai  di  ULT.  Dalam pengawasan pelayanan publik terdapat pengawasan internal dan pengawasan eksternal, penilaian kinerja dan moralitas pegawai. Berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan bulan januari-maret 2020, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ULT LPMP Provinsi Kalimantan Tengah berada pada kategori  baik dengan rata-rata 3,63 hal tersebut  menunjukkan  bahwa pelayanan di ULT LPMP Provinsi Kalimantan Tengah sudah baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih  penulis  sampaikan  kepada  pihak  Lembaga  Penjaminan  Mutu Pendidikan  (LPMP)  Provinsi  Kalimantan  Tengah  yang  telah  memberikan  izin  penelitian  dan membantu  memudahkan  proses  kegiatan  penelitian.  Penulis  juga  mengucapkan  terimakasih kepada Redaksi  Equity  in  Education  Journal (EEJ)  yang  telah  memberikan  kesempatan  artikel penulis dapat dimuat dalam jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Cindrawasih,  Y.  (2019). Pengaruh  Kompetensi,  Kompensasi  dan  Kepuasan  Kerja  terhadap Kinerja  Karyawan  pada  PT.  SKV  Sejahtera  Surabaya. Diterima  dari: http://eprints.ubhara.ac.id/502/1/SKRIPSI%20YULIKA%20CINDRAWASIH.pdf. Gabriele,  G.  (2018). Analisis  Penerapan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  di  Departemen Marketing dan HRD PT. Cahaya Indo Persada . Jurnal Agora , 6 (1), 1-10. Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  14  Tahun  2017  tentang  Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor:63/Kep/M.Pan/7/2003  tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Nugraheni, Z. (2015) Analisis Kepuasan Masyarakat  Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks  Kepuasan  Masyarakat  di  Kantor  Kecamatan  Mungkid  Kabupaten  Magelang. Diterima dari https://eprints.uny.ac.id/28393/1/SKRIPSI.pdf.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  15  Tahun  2014  tentang  Pedoman Standar Pelayanan.
Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu.
Putranusa.  (2019).  Pengaruh  Harga,  Promosi,  Dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepuasan Konsumen. Diterima dari http://eprintslib.ummgl.ac.id/961/1/15.0101.0105_ BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf.
Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. Equilibrium , 5(9).
Saputra, T.  (2016). Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jurnal Perspektif  Pembiayaan  dan  Pembangunan  Daerah ,  4(2):  86-  95.  Doi: https://doi.org/10.22437/ppd.v4i2.3584.
Sidiq, U.,  & Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif  di  Bidang  Pendidikan. Ponorogo: Nata Karya.
Talle, A. (2016). Pengaruh Motivasi terhadap Kualitas Pelayanan pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mamuju Utara . Ejurnal Katalogis, 4(4).
Tamimi,  Z.  (2015).  Inovasi  Manajemen  Pelayanan  Publik  Tim  Emergency  Service  Kabupaten Bantaeng. Jurnal Ilmu Politik , 6 (1).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Yuningsih,  R.  (2016).  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Kantor  Perwakilan  Pemerintah  Daerah
Kabupaten Tolitoli di Kota Palu. Jurnal Katalogis , 4(8).