M. Adha P. dan Al Qodar P.S., Perlindungan Hukum …

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK OLI PALSU PADA E-COMMERCE
M.Adha Purwadiputra 1 , Al Qodar Purwo Sulistyo 2 1 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Email: m.adhapurwadiputra@gmail.com , alqodar@fh.um-surabaya.ac.id

## Abstract
The development of information and communication technology that is so fast with the existence of the internet, it has brought changes in the trading process which was originally carried out in the conventional way by meeting sellers and buyers (face to face) has changed with the existence of E-Commerce, namely buying and selling goods online using the internet as the main medium in business transactions. In E-Commerce, these business actors take advantage of the condition of consumers who can’t see, prove or even not understand if there is non-original or mixed vehicle oil. The purpose of this study is to determine the legal protection of consumers who buy counterfeit oil through E-Commerce and the responsibility of business actors for selling fake oil. This study uses a normative legal method with a statute approach. The results of this study, legal protection for  consumers  who  buy  counterfeit  oil  through  E-Commerce  is  regulated  in  Article  4  in conjunction with Article 7 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Next, the responsibility of business actors who sell counterfeit oil through E-Commerce is regulated in Article 1365 of the Civil Code in conjunction with Article 19 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection
Keywords: Legal Protection, Responsibility, E-Commerce
Vol. 6 No. 2 (2022)
M. Adha P. dan Al Qodar P.S., Perlindungan Hukum …

## Abstrak
Seiring  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  begitu  cepat dengan  adanya  internet  membawa  perubahan  dalam  proses  perdagangan  yang awalnya dilakukan dengan cara konvensional yakni dengan bertemunya penjual dan pembeli (face to face) telah berubah dengan adanya E-Commerce , yaitu jual beli barang secara online dengan menggunakan internet sebagai media utama dalam transaksi bisnis. Melalui E-Commerce tesebut pelaku usaha memanfaatkan keadaan konsumen yang tidak bisa melihat, membuktikan atau bahkan tidak mengerti jika terdapat oli kendaraan yang tidak asli atau campuran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen yang membeli oli palsu melalui E- Commerce dan pertanggungjawaban pelaku usaha atas penjualan oli palsu melalui E-Commerce .  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif  dengan pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach).  Hasil  penelitianini  adalah pertama, bahwa perlindungan hukum konsumen yang membeli oli palsu melalui E-Commerce diatur dalam Pasal 4 jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual oli palsu melalui E-Commerce diatur di Pasal 1365 KUHPerdata jo Pasal 19  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen
Kata Kunci  : Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab, E-Commerce
M. Adha P. dan Al Qodar P.S., Perlindungan Hukum …

## A. Pendahuluan
Seiring  dengan  perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi yang  begitu  cepat  dengan  adanya internet  membawa  perubahan  dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan yang  begitu  signifikan  tentu  akan membantu  dalam  meningkatkan fleksibilitas  dan  efisiensi  kehidupan manusia.  Salah  satu  perkembangan teknologi  yang  signifikan  dalam penggunaan  media  internet  yaitu dalam  aspek  perdagangan.  Proses perdagangan  yang  awalnya  dilakukan dengan  cara  konvensional  yakni dengan  bertemunya  penjual  dan pembeli  (face  to  face)  kini  berubah dengan  adanya E-Commerce ,  yaitu  jual beli  barang  secara  online  oleh konsumen  dengan  menggunakan internet  sebagai  media  utama  dalam transaksi bisnis.
Jual  beli  barang  secara  online yaitu  pelaku  usaha  memasarkan produknya  melalui  website  atau aplikasi E-Commerce yang menciptakan pasar elektronik atau disebut marketplace.  Dalam  marketplace, setiap  penjual  dapat  menampilkan produk ataupun jasa yang dimilikinya untuk  dijual. 1 Para  pembeli  dapat mengakses  secara  mandiri  kemudian barang  tersebut  akan  dikirimkan  ke alamat si pembeli. Kehadiran marketplace  sangat  menguntungkan bagi  para  pelaku  usaha  maupun konsumen  dalam  hal  efisiensi  dan fleksibilitas,  sehingga  pelaku  usaha
1 Rini  Yustiani  and  Rio  Yunanto,  “Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi,” Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika 6, no. 2 (2017): 43–
tidak  memerlukan  modal  untuk membuka toko secara offline.
Perkembangan  yang  ada  pada saat  ini  yakni  konsumen  cukup membeli melalui website atau aplikasi dengan menggunakan jaringan internet.  Banyaknya  situs  penjualan online  yang  mewadahi  masyarakat dalam  memperdagangkan  barang tertentu.  Situs  yang  banyak  diminati dikalangan masyarakat dalam jual beli online  seperti  instagram,  facebook, twitter, dan beberapa aplikasi belanja online  seperti  tokopedia,  lazada, shopee, dan lainnya. Penjualan online memang  dapat  dijangkau  dengan mudah dan memiliki keuntungan yang banyak,  namun  di  sisi  lain  terdapat permasalahan  seperti  pencurian  data pribadi konsumen, penipuan, pemalsuan  dan  adanya  penjualan barang ilegal. Semakin meningkatnya perdagangan yang serba online, salah satu  barang  yang  diperdagangkan melalui E-Commerce yaitu  pelumas pada  mesin  kendaraan  bermotor. Banyaknya  kepemilikan  kendaraan tentu  permintaan  pelumas  juga semakin  meningkat.  Hal  tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dalam  mencari  keuntungan  dengan menjual  berbagai  macam  pelumas salah  satunya  yang  paling  banyak dijual  melalui E-Commerce yaitu  oli kendaraan bermotor. Pelaku usaha terkadang memanfaatkan  keadaan  dengan  hal 48,https://doi.org/10.34010/komputa.v6i2.
2476.
M. Adha P. dan Al Qodar P.S., Perlindungan Hukum …
negatif  dikarenakan  konsumen  yang tidak bisa melihat , membuktikan atau bahkan  tidak  mengerti  bahwa  pelaku usaha  telah  memperjual  belikan  oli palsu.  Hal  itu  didukung  dengan lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan  pelaku  usaha  yang  relatif lebih kuat dalam banyak hal.
Adapun contoh yang terdapat di ulasan  konsumen  dalam  salah  satu marketplace  yang  membeli  oli  mesin kendaraan motor dengan merek AHM MPX 2, menanyakan tentang keaslian produk oli kepada pelaku usaha, tetapi tidak ada respon pertanyaan tersebut. Setelah  produk  oli  tersebut  diterima oleh  konsumen  diduga  bahwa  oli tersebut palsu yang dibuktikan dengan botol  oli  yang  rembes,  barcode  pada botol oli tidak bisa di scan serta isi oli yang sedikit bau hangus. 2
Dalam  penjelasan  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  diperlukan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  atau  UUPK.  Dengan adanya  UUPK  tersebut  diharapkan dapat  menjamin  serta  memberikan konsumen dalam bentuk perlindungan hukum ketika bertransaksi  melalui E-Commerce . 3
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen  terkait    produk  oli  palsu yang tidak berstandar mutu SNI pada E-Commerce serta  terkait  tanggung
2 “Ulasan  Produk  AHM  OIL  MPX2,” Tokopedia, 2020.
3 Wiwik  Afidah  and  Anang  Dony  Irawan, “Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk  Impor  Tanpa  Label  Halal  Di
jawab pelaku usaha terhadap konsumen  terkait  oli  palsu  pada barang yang dijualnya. Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan  yang  dilakukan dengan  cara  mencari  bahan-bahan primer  dan  sekunder  sebagai  bahan dasar untuk menyelesaikan permasalahan  yang  akan  dibahas. Bahan  hukum  primer  meliputi Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  dan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Bahan  hukum  sekunder  lainnya  juga digunakan seperti dokumen- dokumen,  buku-buku,  jurnal  dan hasil-hasil penelitian.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  perlindungan  hukum konsumen yang membeli oli palsu melalui E-Commerce ? 2. Bagaimana  pertanggungjawaban penjual  oli  palsu  melalui E-
Commerce ?

## C. Hasil dan Pembahasan
Perlindungan  Hukum  Konsumen Yang  Membeli  Produk  Oli  Palsu Melalui E-Commerce
Perlindungan  hukum  konsumen merupakan  bagian  dari  hak  setiap warga  negara,  oleh  karena  itu  negara
Indonesia,” ERA  Hukum,  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Hukum Vol. 19, no. 2 (2021): 267.
M. Adha P. dan Al Qodar P.S., Perlindungan Hukum …
wajib  memberikan  perlindungan hukum  kepada  warga  negaranya. 4 Dalam  KBBI,  konsumen  dapat diartikan sebagai pemakai barang hasil produksi.  Ketentuan  yang  diatur dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (UUPK), menjelaskan “Konsumen adalah suatu orang yang menggunakan barang/jasa yang  tersedia  dalam  masyarakat  baik bagi  kepentingan  sendiri,  keluarga, oranglain,  maupun  makhluk  hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Perlindungan  konsumen  dapat dijadikan  sebagai  sebuah  jaminan pemberian  kepastian  hukum  dimana memiliki  sebuah  regulasi  yang  telah dijelaskan  pada  UUPK  pada  Pasal  2, mendefinisikan terkait suatu perlindungan  yang  akan  diberikan kepada  konsumen  dimana  terdapat asas  manfaat,  asas  keadilan,  asas keseimbangan,  asas  keamanan,  asas keselamatan  dan  asas  kepastian hukum. 5 Asas-asas ini ditujukan untuk rasa kepercayaan, rasa aman, serta juga kesamaan terhadap penegakan hukum baik  itu  konsumen  maupun  pemilik barang. 6
4 Muhammad Rustan A. Rahmi Ainun Kirana, Ilham  Abbas,  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Terkait  Penjualan Barang  Bermerek  Palsu  Melalui  Transaksi Online  Ditinjau  Berdasarkan  Hukum Perdata,” Qawanin  Jurnal  Ilmu  Hukum Vol  2 No 1 (2021).
5 Maya Novira Purwanti and Achmad Hariri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelangkaan  Minyak  Goreng  Ditinjau  Dari
Pengaturan  yang terdapat dalam perlindungan konsumen terkait penjualan barang pelumas mesin pada jual  beli  online  yang  beredar dimasyarakat  terdapat  sembilan  hak konsumen  yang  harus  dipenuhi  oleh pelaku  usaha,  Pasal  4  UUPK  telah mengatur  beberapa  hak  yang  dapat diperoleh konsumen, yaitu:
1. Konsumen  berhak  untuk  rasa aman,  nyaman,  serta  tentram dalam hal membeli dan menggunakan barang ataupun jasa 2. Konsumen berhak memilih produk  dan  jasa  dengan  harga yang  disepakati  dan  dibawah kondisi  dan  jaminan  yang ditentukan,  terlepas  dari  berapa banyak uang yang dipertukarkan.
3. Konsumen berhak atas informasi yang benar, tidak ambigu dan jujur terkait  kondisi  dan  keadaan pembeli produk dan layanan.
4. Untuk mendapatkan suara mereka didengar  tentang  produk  atau layanan yang mereka gunakan. 5. Hak-hak dasar mecakup kemampuan untuk mengadvokasikan dan melindungi kepentingan  konsumen,  serta upaya penyelesaian masalah
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen,” Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum 2, no. 1 (2022): 1, https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.15055. 6 Nanda  Pramudya  Pangestu  et  al.,
“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dan Konsumen Terhadap Barang Tiruan Di
E-Commerce,” Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial 1, no. 2 (2022): 71–84,
https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.727.
M. Adha P. dan Al Qodar P.S., Perlindungan Hukum …
perlindungan  konsumen  yang cepat dan adil.
6. Hak  mendapatkan  nasehat  dan Pendidikan dari para ahli.
7. Konsumen  memiliki  hak  dilayani atau diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminatif. 8. Hak  konsumen  atas  pergantian, kompensasi, dan/atau penggantian  produk  atau  layanan yang  diperoleh  tidak  memenuhi persyaratan perjanjian. 9. Hak  yang  diatur  oleh  peraturan perundang-undangan lainnya
Hak-hak  konsumen  yang  telah dijelaskan  di  atas  bahwa  dalam perlindungan  konsumen  terkait  rasa aman,  nyaman,  dan  keselamatan konsumen  adalah  hal  yang  paling utama.  Perlindungan  yang  didapat konsumen  yakni  berhak  memilih barang dan jasa yang telah disepakati berdasarkan  informasi  yang  benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan  barang  ataupun  jasa  dengan tidak membahayakan konsumen. Jika terdapat pelanggaran yang menimbulkan  kerugian,  konsumen berhak  untuk  didengar,  memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil serta kompensasi ganti kerugian. Di sisi lain, pelaku usaha memiliki kewajiban  yang  diatur  dalam  Pasal  7 UUPK  yaitu  dengan  memberikan informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.  Di  pasal  ini  juga menjelaskan  bahwa  pelaku  usaha diwajibkan untuk memberi kompensasi, ganti rugi akibat
pemakaian  atau  penggunaan  barang yang dijualnya.
Pengaturan  di  UUPK  dalam melindungi  konsumen  dalam  Pasal  8 UUPK lebih dipertegas bahwa pelaku usaha  usaha  dilarang  memperjual belikan  barang  atau  jasa  yang  tidak sesuai  dengan  janji  yang  terdapat dalam  label  maupun  keterangan barang yang dijualnya.  Ketika barang yang  diterima  tidak  sesuai  dengan spesifikasi  informasi  barang  tersebut maka  hal  itu  dapat  dikatakan  sebagai bentuk pelanggaran bagi pelaku usaha dalam jual beli.
Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b  UUPK  menjelaskan  bahwa  pelaku usaha  dilarang  menawarkan  barang, menayangkan iklan, serta mempromosikan  suatu  barang  atau jasa  secara  tidak  benar  yang  seolah- olah  barang  tersebut  dalam  keadaan baik.  Pelaku  usaha  diharuskan memberi  informasi  secara  jujur kepada  konsumen,  apabila  pelaku usaha  memberikan  informasi  yang tidak sesuai dengan apa yang terdapat pada  iklan  maka  konsumen  akan dirugikan  dan  tentunya  melanggar hak-hak  konsumen  yang  terdapat dalam Pasal 4 huruf a dan b UUPK. Oleh karena itu dalam perlindungan konsumen ketika konsumen  menerima  barang  yang tidak  sesuai  dalam  hal  ini  oli  palsu maka ia berhak memperoleh gantirugi dan/atau  pergantian  yang  sesuai dengan Pasal 4 huruf h UUPK. Seiring berjalannya waktu, semakin  berkembangnya  teknologi informasi  kini  masyarakat  semua kalangan  melakukan  jual  beli  barang
M. Adha P. dan Al Qodar P.S., Perlindungan Hukum …
dengan  bertransaksi  online.  Kegiatan transaksi jual beli barang secara online pada  Pasal  9  UU  ITE  adalah  pelaku usaha yang memperdagangkan sebuah barang  melalui  sistem  elektronik dengan  memberikan  informasi  yang lengkap serta akurat mengenai subjek dan objek transaksi.
Dalam  melakukan  transaksi  ini harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku. Berdasarkan Undang- Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (UU ITE) Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap pemanfaatan teknologi informasi harus didasarkan pada asas kepastian  hukum,  manfaat,  kehati- hatian,  itikad  baik,  dan  netral teknologi. Adanya UU ITE merupakan landasan hukum dalam hal jual beli secara online serta sangatlah penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan media elektronik, diantaranya yaitu : a) Pengakuan  transaksi,  informasi, dokumen  dan  tanda  tangan elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin. b) Diklasifikasikannya tindakan- tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi  disertai  dengan  sanksi pidananya. Transaksi elektronik yang dituangkan  dalam  kontrak  elektronik mengikat para pihak, maka perjanjian elektronik mempunyai kekuatan hukum  yang  sama  dengan  kekuatan hukum  konvensional  seperti  yang terdapat pada UU ITE pada Pasal 18 ayat (1). Pembahasan pada penelitian ini  terkait  dengan  konsumen  yang membeli  produk  oli  palsu  pada E- Commerce dapat  mendapatkan  bentuk perlindungan  hukum  yang  diberikan diantaranya adanya pertanggung jawaban  atas  kerugian  dan  segala konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat  adanya  pelanggaran  kewajiban dalam  transaksi  elektronik  yang dijamin  dalam  Pasal  28  UU  ITE. E- Commerce di sini juga harus memastikan bahwa konsumen terlindungi  dari  praktik  penipuan, produk  palsu,  penjualan  ilegal  serta produk  yang  tidak  sesuai  standar mutu.  Mereka  harus  memiliki kebijakan pengembalian yang jelas dan efektif,  serta  sistem  penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Upaya pemerintah dalam meminimalisir  peredaran  pelumas mesin  palsu  dalam  menjaga  kualitas mutu  serta  keamanan  pelumas  salah satunya oli mesin dengan menetapkan Standarisasi dengan Standar Nasional
Indonesia (SNI) merupakan hal yang wajib  untuk  produk  pelumas  dan harus telah diterapkan oleh pemerintah,  untuk menjamin kualitas bagi  konsumen  sekaligus  menekan peredaran  pelumas  mesin  palsu. Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan
Menteri  Perindustrian  (Permenperin) No.  25  Tahun  2018  tentang Pemberlakuan  SNI  Pelumas  secara wajib  diterbitkan  dalam  rangka meningkatkan daya saing dan utilisasi
M. Adha P. dan Al Qodar P.S., Perlindungan Hukum …
industri  pelumas  dalam  negeri sehingga  dapat  memenuhi  standar kualitas kebutuhan pelumas, khususnya  bagi  industri  otomotif nasional.  Adanya  regulasi  tersebut juga  dalam  rangka  memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap  dampak  negatif  potensi beredarnya  produk  pelumas  palsu yang  bermutu  rendah  serta  dalam rangka mewujudkan persaingan usaha yang  sehat  antara  pelaku  usaha industri pelumas.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 34  Tahun  2018  tentang  Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian  Nasional  (PP  34/2018) jenis-jenis SNI terbagi menjadi 2 (dua) yaitu 1. SNI Wajib diatur dalam Pasal 20 ayat  4  PP  34/2018  bahwa,  “SNI diberlakukan  secara  wajib  untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan  oleh  menteri  atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian.” Artinya, apabila ada  penegasan  bahwa  suatu produk harus lolos tahap sertifikasi  SNI  maka  wajib dilakukan  sertifikasi,  jika  tidak maka produk tersebut tidak boleh diedarkan  atau  diperjualbelikan. Pasal 27 PP 34/2018 menegaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi,  menghasilkan  dan mengimpor  barang  yang  telah wajib SNI untuk mencamtumkan tanda  SNI  pada  kemasan  yang akan diperdagangkan atau diedarkan di Indonesia. 2. SNI  Sukarela  pada  dasarnya adalah  sertifikasi  SNI  yang merupakan  sukarela  sehingga tidak  wajib  selama  tidak  ada penegasan ada kewajiban melakukan sertifikasi. Pelumas mesin kendaraan bernotor  dalam  Pasal  4  ayat  (1) Peraturan  Menteri  Perindustrian (Permenperin)  No.  25  Tahun  2018 tentang Pemberlakuan SNI menjelaskan  bahwa  “Pemberlakuan SNI Pelumas secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku  terhadap  Pelumas  hasil produksi  dalam  negeri  dan/atau  asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Artinya  pelumas  yaitu  oli  mesin kendaraan  bermotor  dan  segala macam pelumas kendaraan bermotor wajib  mendaftarkan  SNI  ke  Badan Standarisasi Nasional (BSN). Pemberian Sertifikat Produk Penggunaan  Tanda  SNI  (SPPT  SNI) atau  label  SNI  berdasarkan  hasil evaluasi produk yang telah memenuhi segala  aspek  seperti  kelengkapan administrasi  sebagai  aspek  legalitas, ketentuan SNI, proses produksi serta sistem  manajemen  mutu  yang  bisa digunakan  untuk  menjamin  mutu produk.
Namun  dengan  diwajibkannya label SNI masih ada kekurangan yaitu pelaku  usaha  yang  menjual  pelumas mesin  palsu  mengakali  label  tersebut dengan label SNI palsu. Perlindungan bagi  konsumen  yang  dirugikan  atas perbuatan pelaku usaha yang menjual pelumas mesin palsu dengan label SNI palsu  dapat  melakukan  pelaporan pengaduan  melalui  bsn.lapor.go.id
M. Adha P. dan Al Qodar P.S., Perlindungan Hukum …
dengan  melampirkan  bukti  bisa berupa foto dari produk tersebut.
Indonesia  sebagai  negara hukum, berhak  memberikan  perlindungan bagi  setiap  warga  negaranya  dengan cara  menyediakan  lembaga  yang mampu  memberikan  keadilan  dalam bentuk  peradilan  yang  bebas  dan netral.    "Keadilan  Sosial"  berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil  maupun  spiritual. 7 Upaya penyelesaian  hukum  yang  dapat ditempuh  oleh  konsumen  apabila yang dirugikan karena tidak terpenuhi haknya,  maka  konsumen  dapat menggugat  pelaku  usaha  melalui proses  litigasi  (pengadilan)  maupun non  litigasi  (diluar  pengadilan)  sesuai ketentuan Pasal 39 UU ITE. 8 Konsumen  dapat  mengajukan gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum yang  diatur  dalam  Pasal  1365  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Perdata dengan  unsur  pelanggaran  yang menimbulkan kerugian. Dalam penyelesaian  sengketa  konsumen
Pasal  45  ayat  (2)  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  terdapat  2
(dua) pilihan, yaitu :
a) Melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum atau
7 Anang Dony Irawan and Al Qodar Purwo Sulistyo, “Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan  Ketimpangan  Sosial  Ekonomi Antara  Pejabat  Negara  Dan  Masyarakat,”
Jurnal Citizenship Virtues 2, no. 1 (2022): 251– 62, https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184. 8 Anang Dony Rahadian Irhamil, “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Jual Beli Online Atas Barang Tidak Sesuai,” Jurnal Education and Development 10, no. 3 (2022): 264.
b) Di luar pengadilan yang ditempuh berdasarkan pilihan secara sukarela oleh para pihak, lembaga yang  bertugas  menyelesaikan sengketa  antara  konsumen  dan pelaku usaha yaitu Badan Perlidungan  Sengketa  Konsume
(BPSK). 9
Pertanggungjawaban Penjual Oli Palsu Melalui E-Commerce
E-Commerce di  Indonesia  sangat banyak,  yaitu  Shopee,  Tokopedia,
Lazada,  Blibli.com,  OLX  dan  lain sebagainya. E-Commerce sebagai penyedia  layanan  digital  memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam ekosistem  perdagangan  elektronik. Era digital yang terus berkembang ini, E-Commerce telah  menjadi  platform utama untuk transaksi jual beli antara penjual  dan  konsumen.  Pentingnya dalam mempertimbangkan E- Commerce mana yang dapat memberikan  kepastian  hukum  dalam berbagai aspek yang berperan sebagai penyedia layanan digital. 10
E-Commerce memiliki  tanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur dan platform yang aman, andal,  dan  mudah  digunakan  bagi pengguna  yang  mencakup  aspek
9 R  J  Puspitasari  and  A  Q  P  Sulistyo, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016,”
Eksaminasi: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2022): 1–8. 10 Ahmad  Firmansyah,  “Kajian  Kendala Implementasi  E-Commerce  Di  Indonesia,” Masyarakat  Telematika  Dan  Informasi :  Jurnal
Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi 8, no. 2 (2018): 127, https://doi.org/10.17933/mti.v8i2.107.
M. Adha P. dan Al Qodar P.S., Perlindungan Hukum …
teknis  seperti  halnya  pada  keamanan data dan transaksi, serta  ketersediaan dan  stabilitas  platform.  Selain  itu, E- Commerce juga  memiliki  tanggung jawab  untuk  menjaga  integritas transaksi  yang  terjadi  di  platform mereka.  Mereka  harus  memastikan bahwa  informasi  produk  yang ditampilkan akurat dan jelas, termasuk harga  dan  deskripsi. E-Commerce juga harus memastikan bahwa penjual yang melanggar aturan atau menjual barang tidak sesuai akan dikenakan sanksi. Perantara penjual ataupun pembeli  sehingga  terjadinya  kegiatan transaksi  jual  beli  secara  online  yang lebih  mudah  dengan  menggunakan perangkat  elektronik  dan  internet dapat  diakses  melalui  salah  satu marketplace  terkenal  di  kalangan masyarakat yakni Tokopedia. Marketplace tersebut bertindak sebagai  penyedia  tempat  antara konsumen  dan  penjual  melakukan transaksinya, kemudian akan mengawasi  setiap  kegiatan  transaksi yang  dilakukan  oleh  penjual  dan pembeli,  dan  pengawasan  transaksi tersebut  menjadi  tanggungjawab platform tersebut.
Dalam jual beli online apabila para pihak  yang  mengalami  sengketa,
marketplace bertanggungjawab dalam penyelesaian sengketa tersebut dengan menyediakan  fitur  “Pusat  Resolusi” yang berguna sebagai sarana konsumen untuk melakukan tuntutan kepada Penjual akan barang yang tidak sesuai.  Marketplace  akan  berperan
11 “Pusat Edukasi Seller,” Tokopedia, n.d.
12 Muhammad  Qasim  Shabbir,  Ansar  Ali Khan,  and  Saba  Rasheed  Khan,  “Brand
sebagai fasilitator melalui memberikan solusi  serta  pengambilan  keputusan.
Pihak penjual dan pembeli diharuskan untuk mengirimkan bukti-bukti transaksi berupa nota pembelian, foto barang, slip resi pengiriman dan bukti- bukti  pendukung  lainnya  yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak. Marketplace  kemudian  memiliki tanggung  jawab  untuk  menjadi penengah akan permasalahan tersebut.  Sanksi  yang  diberikan  oleh marketplace  bagi  penjual  yang melanggar  syarat  &  ketentuan  dapat berupa penalti toko seperti pengurangan  nilai  performa  toko akibat  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  Penjual  dalam  kurun  waktu tertentu 11 .  Dilansir  oleh  Tokopedia yaitu dengan memberi waktu 30 - 40 hari  bagi  penjual  untuk  menghapus produk  tersebut.  Apabila  belum dihapus  hingga  batas  waktu  yang ditentukan,  produk  akan  diarsipkan oleh  sistem  secara  otomatis.  Namun upaya  sanksi  yang  diberikan  oleh marketplace  belum  cukup  dalam mencegah  dan  membuat  jera  pelaku usaha.
Pada penelitian ini yang mengangkat tentang penjual oli palsu, memang banyak terjadi di marketplace. Perusahaan yang mempunyai citra merek kuat dipasaran  akan  memberikan  sebuah keistimewaan  dan  nilai  tambah  yang lebih  dari  perusahaan  lain. 12 Di  sisi lain,  peredaran  pelumas  mesin  palsu
Loyalty Brand Image and Brand Equity: The Mediating  Role  of  Brand  Awareness,”
M. Adha P. dan Al Qodar P.S., Perlindungan Hukum …
sering terjadi banyaknya pelaku usaha yang  memanfaatkan  merek  dari perusahaan  terkenal.  Pelaku  usaha memakai  botol  asli  bekas  tersebut yang  diberi  label  atau  stiker  sama persis  dengan  merek  aslinya,  namun untuk  kualitas  pelumas  yang  tidak sesuai standar mutu SNI dengan yang asli. Dalam hal tersebut, pelaku usaha telah melakukan pelanggaran terhadap apa  yang  sudah  disepakati  dalam syarat dan ketentuan marketplace. Adapun upaya platform marketplace  dalam  meminimalisir penjualan  barang  yang  tidak  sesuai mutu yaitu:
1. Menyediakan  sarana  penerimaan laporan  atau  aduan  masyarakat terhadap  keberadaan  konten informasi  elektronik  ilegal  diatur dalam Pasal 23 huruf b PP PMSE 2. Melakukan evaluasi dan monitoring  secara  berkala  terkait penjualan  barang-barang  palsu oleh  para  pedagang  diatur  dalam
Romawi V huruf C angka 1 huruf e  SE  Kemenkominfo  No.  5 Tahun 2016 3. Melakukan Identifikasi pelanggaran dan validasi kehadiran  produk  tersebut  di Indonesia. Tidak hanya E-Commerce melainkan  pelaku  usaha  juga  diminta untuk  dapat  bertanggung  jawab  atas perbuatannya. Pelaku usaha yang telah memperjualbelikan  pelumas  mesin palsu merupakan perbuatan melawan hukum  baik  itu  perdata  maupun pidana. Pelaku usaha yang melanggar
International  Journal  of  Innovation  and  Applied Studies 19, no. 2 (2017): 416–23.
hal  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi pidana, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK  yang  menjelaskan  bahwa “Pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan sebagaimana maksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  atau  dipidana  denda paling banyak Rp. 2 Milliar (dua milliar rupiah).
Peraturan yang mengatur tentang perdagangan terdapat dalam Undang- Undang  No.  7  tahun  2014.  Pasal  65 ayat  (1)  menyatakan  setiap  pelaku usaha  memperdagangkan  barang ataupun  jasa  yang  menggunakan sistem  elektronik  wajib  menyediakan informasi dengan benar dan lengkap. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan pelaku usaha tidak diperbolehkan jika memperdagangkan  dengan  informasi yang  tidak  benar.  Pelaku  usaha  juga dapat  menerima  sanksi  administrasi berupa pencabutan izin usaha Pasal 65 Ayat  (6)  Undang-Undang  No.  7 Tahun  2014  tentang  Perdagangan. Pelaku usaha yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik  dalam  menjual  barang pelumas mesin palsu dan tidak sesuai dengan apa yang didalam iklan terkait informasi,  penjelasan,  mutu  barang dan jaminan barang yang diperdagangkan  dapat  dikenakan sanksi  pidana  atas  pelanggaran  yang dilakukan sebagaimana maksud Pasal
M. Adha P. dan Al Qodar P.S., Perlindungan Hukum …
28 ayat (1) UU ITE diatur dalam Pasal
45a  ayat  (1)  dengan  ancaman  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun atau  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pertanggungjawaban pelaku usaha bagi konsumen melalui hukum perdata  bahwa  pelaku  usaha  yang menjual pelumas mesin palsu kepada konsumen  dapat  merupakan  unsur perbuatan  melawan  hukum  sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang menjelaskan  bahwa  “Tiap  perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian  akibat  kesalahannya  untuk menggantikan  kerugian  tersebut.” Untuk  dapat  dikatakan  sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan  pasal  ini,  maka  harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Unsur adanya perbuatan melawan hukum
b. Adanya unsur kesalahan c. Adanya kerugian
d. Adanya  hubungan  sebab  akibat yang  menunjukan  bahwa  adanya kerugian disebabkan oleh kesalahan seseorang. Akibat  adanya  kesalahan  yang menimbulkan kerugian bagi konsumen  sehingga  memunculkan tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki kewajiban yang diatur dalam  Pasal  7  UU  Perlindungan Konsumen sebagai berikut:
a. Pelaku  usaha  dalam  melakukan kegiatan usahanya wajib beritikad baik b. Dalam melakukan kegiatan usahanya maka pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar,  jelas  dan  jujur  terkait kondisi dan jaminan barang serta penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
c. Pelaku usaha melayani konsumen secara  benar  dan  jujur  dan  tidak diskriminatif.
d. Memberikan  jaminan  terhadap mutu  barang  dan  jasa  yang diproduksi  berdasarkan  standar mutu  barang  dan  jasa  yang berlaku.
e. Konsumen  memiliki  kesempatan untuk  menguji  dan  mencoba barang  dan  jasa  serta  memberi jaminan  atau  garansi  atas  barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. f. Pelaku usaha memberikan kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian kerugian akibat penggunaan,  pemakaian  dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan. g. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau  penggantian  apabila barang  dan  jasa  yang  diterima tidak sesuai dengan perjanjian.
Berdasarkan  Pasal  7  huruf  (b) menjelaskan  sebagai  Pelaku  usaha harus  menjamin  serta  memberikan informasi yang jelas dan tidak ambigu terhadap  konsumennya.  Huruf  (f) Yang  dimaksud  yaitu  pelaku  usaha wajib memberikan kompensasi berupa  ganti  rugi  atau  penggantian barang  apabila  barang  yang  diterima konsumen  mengakibatkan  kerugian
M. Adha P. dan Al Qodar P.S., Perlindungan Hukum …
dengan  rusaknya  mesin  kendaraan akibat pemakaian oli palsu.
Konsumen  yang  mengalami kerugian  akibat  penggunaan  pelumas mesin palsu yang diperdagangkan oleh pelaku usaha menurut Pasal 19 UUPK bahwa ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha dapat berupa pengembalian  uang  atau  penggantian barang  yang  sejenis  atau  setara.  Hak atas ganti kerugian artinya mengembalikan  keadaan  yang  telah menjadi  rusak,  akibat  penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Pelaku usaha yang memperdagangkan    pelumas  mesin palsu  atau  campuran  dan  tidak bestandarisasi  SNI  barang  tersebut tidak layak diperdagangkan dan tanpa melalui  serangkaian  proses  atau tahapan  yang  diperlukan  untuk menguji keamanan, mutu bahan atau komposisi dan uji kemanfaatan sesuai dengan standar SPPT untuk memperoleh izin edar yang diterbitkan  oleh  Peraturan  Menteri Perindustrian  (Permenperin).  Pelaku usaha yang memperdagangkan pelumas mesin palsu serta menggunakan label SNI yang tidak asli telah  melalaikan  tanggung  jawabnya sebagai pelaku usaha dengan mengabaikan hak-hak dari konsumen untuk  memberikan  informasi  secara jelas dan jujur atas kondisi dan klaim jaminan dari penjualan pelumas mesin palsu  yang  tidak  bertanda  SNI maupun berlabel SNI namun tidak asli tersebut.
Apabila  pelaku  usaha  tidak beritikad  baik  dan  tidak  beranggung jawab dan/atau tidak memenuhi ganti rugi  atas  tuntutan  konsumen,  maka pelaku  usaha  tersebut  dapat  digugat.
Sengketa yang terjadi antar konsumen dan  pelaku  usaha  setidaknya  dapat dilakukan dengan dua cara penyelesaian  yakni  secara  damai  atau melalui intansi yang berwenang.

## D. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  pembahasan  yang telah  penulis  paparkan  di  atas  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  kemajuan teknologi online banyak dimanfaatkan oleh  masyarakat.  Namun,  terdapat beberapa masyarakat yang menggunakan  kesempatan  ini  dalam hal negatif. Salah satunya yakni banyak pelaku usaha yang memperjualbelikan oli  palsu.  Oleh  karenanya,  ketika bertransaksi online konsumen memiliki  hak-hak  yang  diperoleh berdasarkan  pada  Pasal  4  Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen. Hak  dalam  perlindungan  konsumen yang  paling  utama  yakni  terkait  rasa aman,  nyaman,  dan  keselamatan konsumen. Pertanggungjawaban yang diberikan  oleh E-Commerce yaitu marketplace sebagai penyedia layanan digital,  dengan  ikut  serta  membantu menyelesaikan  permasalahan  yang terjadi  antara  konsumen  dengan pelaku usaha maka telah menciptakan kepastian hukum dengan diberikannya fitur  Pusat  Revolusi  yang  dapat diakses oleh konsumen. Pertanggungjawaban  pelaku  usaha yang  menjual  pelumas  mesin  palsu
M. Adha P. dan Al Qodar P.S., Perlindungan Hukum …
dan tidak berstandar mutu SNI diatur dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  jo Pasal  19  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen yang berupa pengembalian  uang  atau  penggantian barang yang sejenis atau setara. Dalam hal ini, perlunya pengawasan  yang  melekat  oleh E- Commerce dan  masyarakat  selaku pengguna  jasa E-Commerce terhadap peredaran  pelumas  mesin  palsu kendaraan  bermotor  yang  tidak bersertifikasi  SNI.  Konsumen  juga perlu  berhati  hati  dan  teliti  dalam membeli  produk  pelumas  mesin kendaraan bermotor dan memastikan spesifikasi  serta  keaslian  dari  produk pelumas tersebut.

## Daftar Pustaka
A. Rahmi Ainun Kirana, Ilham Abbas, Muhammad Rustan. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen  Terkait  Penjualan Barang  Bermerek  Palsu  Melalui Transaksi Online Ditinjau Berdasarkan  Hukum  Perdata.” Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2021). Afidah,  Wiwik,  and  Anang  Dony Irawan. “Perlindungan Konsumen  Terkait  Peredaran Produk  Impor  Tanpa  Label Halal  Di  Indonesia.” ERA Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Vol. 19, no. 2 (2021): 267. Firmansyah, Ahmad. “Kajian Kendala
Implementasi E-Commerce Di Indonesia.” Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian  Teknologi  Informasi  Dan
Komunikasi 8, no. 2 (2018): 127.
Irawan,  Anang  Dony,  and  Al  Qodar Purwo  Sulistyo.  “Pengaruh
Pandemi  Dalam  Menciptakan Ketimpangan  Sosial  Ekonomi
Antara  Pejabat  Negara  Dan Masyarakat.” Jurnal  Citizenship Virtues 2, no. 1 (2022): 251–62. Nanda  Pramudya  Pangestu,  Bimo
Satrio  Wibowo,  Muhammad Arrullah  Safriawan,  Muhammad Asmar  Aqilah,  and  Noviyanto Noviyanto. “Perlindungan Hukum  Terhadap  Hak  Merek Dan Konsumen Terhadap Barang  Tiruan  Di E-Commerce .”
Jurnal  Hukum,  Politik  Dan  Ilmu Sosial 1, no. 2 (2022): 71–84. Purwanti, Maya Novira, and Achmad Hariri.  “Perlindungan  Hukum Bagi Konsumen Atas Kelangkaan  Minyak  Goreng Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen.” Sultan  Jurisprudence:  Jurnal  Riset Ilmu Hukum 2, no. 1 (2022): 1..
Puspitasari, R J, and A Q P Sulistyo. “Perlindungan  Hukum  Bagi Korban  Penipuan  Online  Shop Dengan Merujuk Pada Undang- Undang  Nomor  19  Tahun 2016.” Eksaminasi: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2022): 1–8. Rahadian  Irhamil,  Anang  Dony. “Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen Jual Beli Online Atas Barang  Tidak  Sesuai.” Jurnal Education and Development 10, no. 3 (2022): 264. Shabbir,  Muhammad  Qasim,  Ansar
M. Adha P. dan Al Qodar P.S., Perlindungan Hukum …
Ali  Khan,  and  Saba  Rasheed Khan.  “Brand  Loyalty  Brand Image  and  Brand  Equity:  The Mediating  Role  of  Brand Awareness.” International  Journal of Innovation and Applied Studies 19, no. 2 (2017): 416–23. Tokopedia.  “Pusat  Edukasi  Seller,” n.d. Tokopedia.  “Ulasan  Produk  AHM OIL MPX2,” 2020. Yustiani,  Rini,  and  Rio  Yunanto. “Peran  Marketplace  Sebagai
Alternatif Bisnis Di Era Teknologi  Informasi.” Komputa : Jurnal  Ilmiah  Komputer  Dan Informatika 6,  no.  2  (2017):  43– 48.