## Analisis Konflik pada Munas Golkar 2014
Yulion Zalpha Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia Email: yulion.zalpa@mail.ugm.ac.id

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  tentang  konflik  internal  yang  terjadi  pada  Partai  Golkar tahun  2014.  Konflik  ini  bermula  karena  kekuasaan  Pemerintah  bersama Golkarnya  yang  mengarah  pada  totaliterisme,  menghadirkan  kekecewaan  dalam masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pada  tanggal  9-11  Juli  1998  Golkar menyelenggarakan  musyawarah  nasional  luar  biasa  (munaslub)  sebagai  usaha membenahi  kelembagaan  Golkar,  yang  kemudian  dinamai  ‘Partai  Golkar’. Dalam  munaslub  tersebut,  terpilih  Akbar  Tandjung  sebagai  ketua  umum  Partai Golkar.    Dengan  demikian,  eksistensi  Partai  Golkar  tetap  berlanjut,  meskipun terdapat  beberapa  perubahan  dasar  seperti  dalam  visi  dan  misinya,  yaitu: terbuka, mandiri, demokratis, moderat, mengakar, dan responsif. Bila dikaji dari segi  tipologi,  kelembagaan,  atau  pun  analisis  konflik  yang  terjadi  pada  Partai Golkar. Maka hal itu mencerminkan pragmatisme partai politik di Indonesia.

## Abstract
This  article  examines  the  internal  conflicts  that  occurred  in  the  Golkar  Party  in 2014. This conflict started because the power of the  Government and the Golkar which  led  to  totalitarianism,  bring  disappointment  in society.  Therefore,  on  9-11 July 1998 Golkar held a outstanding national conference (munaslub) as efforts to reform  the  institutional  Golkar,  which  was  then  called  'the  Golkar  Party'.  In  the munaslub,  was  elected  Akbar  Tandjung  as  chairman  of  Golkar  party.  Thus,  the existence of the Golkar Party still continues, although some basic changes such as in  the  vision  and  mission,  that  is:  an  open,  independent,  democratic,  moderate, deep-rooted, and responsive. When examined in terms of typology, institutional, or analysis  of  the  conflict  in  the  Golkar  Party.  Then  it  reflects  the  pragmatism  of political parties in Indonesia.
Keywords: Conflict, Party, Golkar
Tulisan ini  mengkaji  lebih jauh  konflik  internal yang terjadi  dalam tubuh partai  beringin  (Golkar)  pasca  pilpres  2014.  Sebelumnya  dua  partai  lain,  yaitu partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  dan  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP) menyajikan konflik internal di tubuh partai masing-masing dan mencuat ke publik. Sebagai  sebuah  organisasi,  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  setiap  partai  mempunyai dinamika  dan permasalahan internal. Partai yang  mempunyai  dimensi  kesisteman dan  pelembagaan  yang  kuat  akan  lebih  “matang”  dalam  mengatasi  konflik  yang terjadi di internal.
Konflik  yang  terjadi  di  internal  partai  GOLKAR  antara  kubu  Aburizal Bakrie  dan  kubu  Agung  Laksono  yang  terjadi  belakangan  ini  merupakan  sebuah fenomena  yang  menarik  untuk  dikaji.  Bagaimana  tidak,  sebagai  salah  satu  partai lama yang telah banyak mengalami pasang-surut dalam panggung politik nasional dianggap lebih matang dibanding partai-partai lain, akan tetapi yang terjadi konflik internal  tersebut  semakin  memanas  dan  tidak  bisa  diredam  sehingga  muncul  ke permukaan  dan  menjadi  “santapan”  publik.  Pada  dasarnya  konflik  internal  di partai  Golkar  bukanlah  sesuatu  yang  baru,  akan  tetapi  selama  ini  konflik  yang terjadi  masih  mampu  dikelola  secara  manis  dan  dewasa,  Golkar  mampu menyembunyikan konflik dan mengelolanya secara matang.
Apa yang terjadi  di internal partai Golkar menimbulkan pertanyaan besar mengapa  sebagai  partai  yang  besar  dan  “matang”  Golkar  tidak  mampu menyelasaikan  konflik  internal  secara  dewasa  dan  elegan,  bahkan  harus  terjadi kekerasan  fisik  dalam  konflik  tersebut,  hal  ini  jelas-jelas  sebagai  sebuah “penyimpangan”  dan  kejadian  yang  tidak  lazim  dalam  budaya  politik  Golkar. Tulisan  ini  akan  melihat  konflik  internal  Golkar  dengan  melihat  beberapa  aspek diantaranya tipologi partai, pelambagaan partai, dan analisa konflik.

## Tipologi (Golkar dari Masa ke Masa)
Partai  Golkar  berdiri  sejak  tahun  1962  yang  pada  awalnya  merupakan sebuah  perkumpulan  yang  terdiri  dari  gerakan  pelajar,  cendekiawan,  militer,  dan puluhan  organisasi  kekaryaaan  yang  bersatu  atas  nama  Sekber  Golkar  akibat disahkannya Perpru Nomor 193/1964 yang mengharuskan organisasi-organisasi di bawah  naungan  Front  Nasional  harus  bergabung  dan  berafiliasi  menjadi  partai politik. 1 Sekber  Golkar  pada  awalnya  bertujuan  untuk  mengimbangi  kekuatan Partai  Komunis  Indonesia  (PKI)  dan  mendesak  kekuasaan  presiden  Soekarno untuk  lengser  dengan  dalih  pemberian  akses  bagi  militer  memasuki  panggung politik  tidak  ada.  Usaha  Golkar  berhasil  mengambil  alih  pemerintahan  dan  juga
menjadi  partai  politik  pemerintah  itu  sendiri  yang  mana  militer  merupakan kekuatan  yang  dominan  di  dalamnya.  Dengan  kata lain, Golkar pada  masa Orde Baru menjadi alat pemerintah sekaligus memiliki keluasaan mengatur perpolitikan di Indonesia dalam arti pengimplementasian demokrasi ‘Pancasila’ (katanya). 2
Kekuasaan  Pemerintah  bersama  Golkarnya  yang  mengarah  pada totaliterisme  menghadirkan  kekecewaan  dalam  masyarakat  sehingga  melahirkan babak  baru  perpolitikan  di  Indonesia  dengan  nama  ‘reformasi’.  Akibatnya, kekuasaan  Soeharto  ‘mau  tidak  mau’  harus  dilengserkan  dan  salah  satu  tuntutan masyarakat  adalah  adili  Soeharto  dan  kroni-kroninya. 3 Dengan  kata  lain,  Golkar yang  menjadi  salah  satu  bagian  yang  melanggengkan  kekuasaan  Soeharto nasibnya di ujung tanduk.  Artinya, Golkar juga mendapat tekanan yang kuat dari masyarakat,  misalnya;  pelarangan  Golkar  dalam  Pemilihan  Umum  1998,  bahkan menyeruhkan  Golkar  untuk  dibubarkan.    Oleh  karena  itu,  pada  tanggal  9-11  Juli 1998  Golkar  menyelenggarakan  musyawarah  nasional  luar  biasa  (munaslub) sebagai  usaha  membenahi  kelembagaan  Golkar  yang  kemudian  dinamai  ‘Partai Golkar’.  Dalam munaslub tersebut, terpilih Akbar Tandjung sebagai ketua umum Partai  Golkar  mengalahkan  Edi  Sudrajad  –yang  kemudian  mendirikan  Partai Keadilan  dan  Persatuan  (PKP)  sebelum  diselenggarakannya  pemilu  tahun  2004. Dengan  demikian,  eksistensi  Partai  Golkar  tetap  berlanjut  meskipun  terdapat beberapa  perubahan  dasar  seperti  dalam  visi  dan  misinya,yaitu:  terbuka,  mandiri, demokratis,  moderat,  mengakar,  dan  responsif. 4 Alhasil,  perolehan  suara  Partai Golkar yang digadang-gadang menurun justru dengan konsisten menduduki posisi tiga  besar  dalam  empat  pemilu  yang  digelar  pascareformasi,  yaitu:  tahun  1999, 2004, 2009, dan tahun 2014. 5
Hasil yang diperoleh oleh Partai Golkar secara awam cukup mengejutkan karena  prediksi  miring  yang  meramalkan  bahwa  Partai  Golkar  akan  karam sepenuhnya tidak terbukti.  Kemungkinan besar yang menyebabkan Partai Golkar tidak  ‘ collapse ’  adalah  model  pengorganisasian  Partai  Golkar  itu  sendiri  yang dapat  dikatakan  kuat  dan  stabil.    Oleh  karena  itu,  muncul  pertanyaan  berkaitan tentang  Partai  Golkar  ini,  yaitu:  sebenarnya  masuk  dalam  kategori  apakah  Partai Golkar tersebut?  Dalam hal ini, beberapa teori dapat dihubungkan dengan dengan Partai  Golkar.  Adapun  teori  tentang  pengkategorian  partai  yang  dapat  dilihat melalui  basis  Partai  Golkar  itu  sendiri. Pertama ,  komposisi  dan  fungsi keanggotaan.  Partai  Golkar  jika  dikategorikan  sebagai  partai  dikatatorial  atau totaliter  boleh  jadi  sepenuhnya  dapat  dibenarkan. 6 Hal  ini  dikarenakan  di  dalam Partai Golkar memiliki ideologi  yang kuat, yaitu ideologi yang ‘seolah-olah’ atau
mengatasnamakan  nasionalisme.    Ciri  utama  yang  dapat  diperlihatkan  adalah bahwa pemimpin tertinggi atau ketua partai memiliki wewenang untuk mengontrol anggotanya,  dan  rekrutmen  anggotanya  bersifat  selektif  dengan  pengujian kesetiaan dan komitmennya terhadap partai.  Oleh karena itu, setiap anggota partai dituntut pengabdian total terhadap Partai Golkar.  Untuk konteks ke kinian model totaliter  agaknya  tidak  sepenuhnya  relevan  atau  sangat  relevan  pada  saat  Partai Golkar  era  Orde  Baru  dengan  Soeharto  dan  deretan  jenderal  yang  mengorganisir partai,  sehingga  untuk  menghubungkan  ke  kinian  Partai  Golkar  berada  di  posisi medium antara partai massa dengan partai kader, atau disebut sebagai partai catch- all .
Partai catch-all menurut  Otto  Kirchhimer  adalah  partai  yang  bertujuan untuk  memenangkan  pemilu  dengan  cara  menawarkan  program-program  dan keuntungan  bagi  anggotanya  sebagai  ganti  terhadap  ideologi  yang  kaku. 7 Pengertian tersebut dapat disederhanaan dengan mengatakan bahwa Partai Golkar tidak  sepenuhnya  meninggalkan  usaha  pengkaderan  massa  secara  intelektual  dan moral,  juga  tidak  sepenuhnya  menggerakkan  atau  memobilisasi  massa  sebagai kekuatan  politisnya  berdasarkan  keunggulan  jumlah  anggota.    Sebab,  di  satu  sisi organisasi  sayap  dari  Partai  Golkar  tetap  eksis  menggembleng  setiap  anggota- anggotanya  baik  dalam  organisasi  maupun  setiap  kegiatannya  yang  bertujuan untuk  menjaga  kemurnian  doktrin  politik  yang  dianut.    Misalnya,  dengan  jalan mengadakan  penyaringan  terhadap  calon  anggota  dan  bahkan  memecat  anggota yang  menyeleweng  dari  garis-garis  ketentuan  partai  Golkar.    Sementara  itu, pengkaderan di  dalam Partai Golkar sendiri  melalui  organisasi Gerakan Keadilan dan  Persatuan  Bangsa  (GKPB),  Barisan  Nasional  (Barnas),  Komite  Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), dan lain-lainnya  yang  menjaring  anggota  baik  kalangan  intelektual,  pengusaha, cendekiawan, dan sebagainya. 8
Di  sisi  lain,  Partai  Golkar  juga  tidak  luput  menghadirkan  dukungan  dari massa  pemilih  sebanyak  mungkin  sebagai  tolok  ukur  kesuksesan  atau  kegagalan sebuah partai tidak terkecuali untuk Partai Golkar. Hal ini dikarenakan, keyakinan yang dipercayai bahwa semakin banyak massa yang datang di setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai Golkar, maka secara otomatis baik elit partai, anggota, simpatisan,  maupun  masyarakat  secara  umum  dibuat  yakin  bahwa  Partai  Golkar memiliki  prospek  untuk  memenangkan  pemilu.    Selain  itu,  Partai  Golkar  juga memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai partai massa karena anggota, simpatisan, dan  lainnya  berasal  dari  masyarakat  kalangan  menengah  ke  bawah  yang  tingkat
pendidikannya  minim  dan  ekonominya  tidak  stabil.    Partai  Golkar  dapat  tumbuh dan  berkembang  dalam  situasi  masyarakat  yang  demikian  entah  kebetulan  atau tidak  masyarakat  Indonesia  ‘seolah-olah’  masih  merindukan  sosok  Soeharto sebagai  pemimpin  karismatik.    Dengan  kata  lain,  segmen  massa  pemilih  kelas menengah  ke  bawah  Partai  Golkar  masih  dipengaruhi  oleh  sosok  pemimpin karismatik atau sebagai ‘ratu adil’. 9
Untuk menyentuh segmen pemilih semua kelas masyarakat, Partai Golkar yang sekarang memanfaatkan media sebagai sarana sosialisasi politiknya.  Hal ini dikarenakan,  Partai  Golkar  nampaknya  berusaha  mengurangi  kemungkinan munculnya kembali pemimpin otoriter yang berlindung di balik karisma masa lalu sehingga  Partai  Golkar  mengonstruksikan  diri  sebagai  partai  media  yang menemukan  kebenaran  atau  lebih  tepatnya  kehendak  pemilih  melalui  riset lapangan.    Oleh  karena  itu,  apa  yang  disampaikan  oleh  Partai  Golkar  di  media ‘seolah-olah’ dan ‘memang benar’ berasal dari rakyat –sekadar mengingatkan pula jargon  Partai  Golkar  kini,  yaitu:  “suara  Golkar  suara  rakyat.”    Alhasil,  Partai Golkar kemudian tidak akan pernah kehilangan sumber inspirasi dan kreasi karena berasal langsung dari pikiran dan hati masyarakat.
Konsepsi  partai  media  itu  sendiri  menurut  Wolfgang  C.  Mueller melibatkan kerja sama antara partai politik, konsultan  kampanye (biro iklan), dan media  massa  itu  sendiri. 10 Konsep  tersebut  sedikit  demi  sedikit  merubah  Partai Golkar dari partai massa model lama yang mengutamakan sisi output (penampilan Partai  Golkar  di  depan  umum).  Oleh  karena  itu,  konsep  partai  media  dari  sisi input nya  (masukan)  berupa  persepsi  dan  harapan  pemilih  terhadap  Partai  Golkar digali dan dijaring untuk memperbaiki sisi output nya.  Dalam arti ini, penampilan Partai  Golkar  menjadi  lebih  tajam  dan  berakar  ditinjau  dari  hati  dan  pikiran pemilih  sehingga  Partai  Golkar  untuk  menggiring  massa  tidak  harus  bersusah payah  mencari  dan  menambah  anggota  partai  dikarenakan  pertunjukkan  politik hadir  di  rumah  melalui  media  cetak  maupun  media  elektronik  sehingga masyarakat ‘seolah-olah’ datang sendiri ke Partai Golkar.
Partai Golkar di masa Orde Baru sangat diuntungkan sebagai partai resmi pemerintah  yang  memperoleh  akses  tak  terbatas  terhadap  media  tetapi  berbeda pascareformasi yang mana Partai Golkar tidak diuntungkan. Permasalahan tersebut bukan  lagi  menjadi  persoalan  ketika  di  tahun  2007  Aburizal  Bakrie  (ARB)  yang kala  itu  menjabat  sebagai  menteri  kordinator  kesejahteraan  rakyat  (menko  kesra) yang juga kader Partai Golkar membeli stasiun televisi TV One dan ANTV (serta
kepemilikan atas Vivanews). Hal tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi Partai Golkar dan ARB khususnya dalam perjalanan Partai Golkar sebagai partai media.
Pergeseran pola Partai Golkar yang tidak sepenuhnya sebagai partai kader dan juga partai massa atau yang sebelumnya disebut sebagai partai catch-all dapat diamini. Namun demikian, tujuan sempit dari partai catch-all yang hanya berusaha memenangkan  pemilu  jika  dikontekskan  dengan  Partai  Golkar  sekarang  agaknya hanya  menakut-nakuti  pelbagai  segmen  masyarakat  yang  sebenarnya  berpotensi menjadi  pengikut  dan  pendukung  partai.  Oleh  karena  itu,  terdapat  tambahan  lain terkait pengategorian catch-all , yaitu keberadaan atau eksistensi dari Partai Golkar sebagai partai besar sebelum dan sesudah reformasi menjadi syarat menjadi partai catch-all .  Umumnya,  partai  besar  tidak  memiliki  keterbatasan  pengaruh  dalam menjangkau  masyarakat  bahkan  di  wilayah  terpencil  sekalipun.  Kemungkinan besar  Partai  Golkar  dapat  bertahan  adalah  tidak  mengesampingkan  dampak  yang luas bukan dalam analogi ‘apabila tugas telah usai, maka usai pula tanggungjawab yang  diemban  oleh  partai’  sehingga  Partai  Golkar  tetap  bertahan  dan  berumur panjang.
Keberadaan  Partai  Golkar  juga  merupakan  sebuah  usaha  untuk menyesuaikan  diri  terhadap  tuntutan  publik  yang  menghendaki  perubahan  yang lebih  demokratis.    Dengan  kata  lain,  Partai  Golkar  cenderung  menyesuaikan  diri dengan  pesaingnya  karena  mengharapkan  keuntungan  atau  takut  kalah  dalam pemilihan dengan dukungan massa dan media untuk mengatrolnya.  Partai Golkar dalam  hal  ini  tidak  melupakan  fungsinya  sebagai  sarana  komunikasi  politik, rekrutmen  politik,  sosialisasi  politik,  dan  sarana  pembuatan  kebijakan  publik. 11
Oleh  karena  itu,  Partai  Golkar  ‘seolah-olah’  memperlihatkan  bahwa  terjadi penguatan  kelompok-kelompok  elit  yang  keberhasilan  dan  kegagalannya  kini dinilai  dari  sumbangannya  terhadap  keseluruhan  sistem  sosial,  bukan  lagi ketaatannya  terhadap  tujuan-tujuan  organisasi  –lihat  elit  Partai  Golkar  yang menduduki  posisi  penting  di  pemerintahan,  baik  yang  duduk  di  kursi  eksekutif maupun legislatifnya yang tentunya bukan hitungan jari lagi.
Partai Golkar juga menunjukkan indikasi bahwa telah terjadi pengurangan anggota  partai  yang  dimaksudkan  untuk  anggota  yang  dianggap  tidak  loyal terhadap  partai  atau  bersinggungan  dengan  kehendak  partai.  Kemudian,  Partai Golkar  menyentuh  pada  kelas  sosial  tertentu  atau  pengikut  agama  tertentu  yang digunakan sebagai basis partai dalam merekrut pemilih dalam masyarakat.  Untuk mendukung  hal  tersebut,  Partai  Golkar  juga  melakukan  pembinaan  akses  ke pelbagai  kelompok  kepentingan  yang  digunakan  sebagai  modal  pengorganisasian
Partai  Golkar  dan  akses  lainnya,  seperti  ‘proyek’,  atau  sebagainya.  Dengan demikian,  pengertian  Partai  Golkar  sebagai  partai catch-all dengan  kombinasi sejumlah faktor  hasilnya tetap  mengarah  kepada upaya perolehan suara sebanyak mungkin  dalam  pemilu  sehingga  keberadaan  Partai  Golkar  tetap  memiliki pengaruh baik di masyarakat maupun di kursi panas parlemen.
Kedua,  klasifikasi  Partai  Golkar  dapat  dilihat  dari  segi  sifat  dan  orientasi partai.  Jika mengontekskan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh partai catch- all, Partai Golkar dapat dikategorikan sebagai partai idiologi atau partai azas jika pilihan  yang  disodorkan  selain  menjadi  partai  lindungan  atau  partai patronage . Menurut  Miriam  Budiardjo,  partai  idiologi  mempunyai  pandangan  hidup  yang digariskan  dalam  kebijakan  partai  bersifat  mengikat  sehingga  seperti  telah dijelaskan  sebelumnya  bahwa  perekrutan  anggota  juga  harus  melalui  tahapan tertentu. 12 Namun,  partai  idiologi  yang  Partai  Golkar  perlihatkan  bukan  idiologi yang  benar-benar  ‘nasionalis’  sepenuhnya.  Artinya,  idiologi  ‘nasionalis’  atau beridiologi  ‘Pancasila’  seperti  dalam  Pasal  5  AD  Partai  Golkar  sesungguhnya adalah cara pandang sisa Orde Baru yang  menganggap bahwa Pancasila dsebagai sebagai  sesuatu  yang  sakral,  tetapi  pada  kenyataannya  segala  kebijakan  dan tindakan  Partai  Golkar  sama  sekali  tidak  menunjukkan  apilkasi  dari  idiologi ‘Pancasila’ tersebut sehingga dalam  hal  ini  layak apabila  menyebut Partai Golkar sebagai ‘ psedo - ideology party’. Alhasil, yang  nampak kini adalah aktivitas Partai Golkar  mengarah  pada  kecenderungan  politik  pragmatis  seperti  halnya  dalam perebutan  pengaruh  dan  kursi  kepemimpinan  di  Partai  Golkar  yang  kini  sudah menelurkan  beberapa  partai  baru  seperti  Partai  Keadilan  dan  Persatuan  yang  kini bernama  Partai  Keadilan  dan  Persatuan  Indonesia  (Edi  Sudrajad),  Partai  Karya Peduli  Bangsa  (R.  Hartono),  Partai  Hanura  (Wiranto),  Partai  Gerindra  (Prabowo Subianto), dan Partai Nasional Demokrat (Surya Paloh).
Tidak  mengherankan  apabila  muncul  partai-partai  baru  yang  lahir  dari tubuh  Golkar  karena  politik  pasif  yang  dimainkannya.  Partai  Golkar  seperti diketahui  memiliki  banyak  faksi-faksi  karena  Partai  Golkar  tidak  memiliki  tokoh sentral  yang  kuat  sehingga  usaha  merebut  kursi  kepemimpinan  dijadikan  sebagai arena politik pragmatis  yang pertama dilakukan.  Dengan  kata lain, Partai Golkar belum  menghilangkan  sepenuhnya  citra  sebagai  partai  penguasa  Orde  Baru  yang hanya  digunakan  sebagai  kendaraan  politik  semata  apabila  masyarakat  jeli melihatnya.  Dengan demikian, ideologi sebenarnya digunakan oleh Partai Golkar adalah idiologi liberal.

## Kelembagaan Partai Golkar
Partai Golkar ketika Orde Baru menunjukkan ketergantungannya terhadap pemerintah,  begitu  juga  sebaliknya.    Hal  ini  dikarenakan,  semua  stasiun  televisi baik  pemerintah  dan  swasta  menayangkan  program-program  politik  pemerintah sehingga  menghindari  pemberitaan  bernuansa  oposisi.  Oleh  karena  itu,  partai politik  yang  lainnya  tidak  memiliki  akses  berhubungan  dengan  masyarakatnya. Dengan  kata  lain,  terlihat  bagaimana  Partai  Golkar  pada  saat  itu  tidak  memiliki kemandirian karena sosok Soeharto ‘seolah-olah’ menjadi pemeran utama sebagai pengikat  pelbagai  faksi  di  tubuh  Golkar.    Fenomena  yang  muncul  adalah  Partai Golkar tidak  mampu  mempertahankan  keutuhan  organisasinya. Dengan  kata lain, Partai  Golkar  belum  memiliki  persiapan  ketika  suatu  saat  ditinggalkan  tokoh- tokoh seniornya seperti Sarwono Kusuma Atmadja, Tri Sutrisno, dan lainnya.
Fenomena ditinggalkan oleh panutan partai ‘seolah-olah’ mengindikasikan bahwa Partai Golkar hanya menjadi kendaraan politik semata. Partai Golkar telah memberi  naungan,  ganjaran,  dan  kemewahan  hidup  bagi  tokoh-tokoh  tersebut nyatanya  tidak  memiliki  pengaruh  apa-apa.  Sebab,  Partai  Golkar  tidak  lagi dipandang  bermanfaat  sehingga  dapat  ditinggalkan  begitu  saja.    Oleh  karena  itu, Partai  Golkar  apabila  terus  membiarkan  kecenderungan  itu  terus  berlanjut  bukan mustahil  akan  membawa  kehancuran  bagi  Partai  Golkar  sendiri.  Menurut Huntington,  setiap  organisasi  apabila  tidak  mampu  menyesuaikan  diri  terhadap lingkungannya  maka  organisasi  tersebut  akan  berhenti  berkembang. 13 Alhasil,
Partai Golkar melakukan usaha sistemik untuk menghentikannya.
Usaha  Partai  Golkar  selain  mengadakan  munaslub  adalah  menjadikan Partai  Golkar  sebagai  partai  tengah.  Hal  ini  dikarenakan,  aturan electoral threshold dan parliamentary threshold dalam sistem pemilihan umum di Indonesia memaksakan partai-partai harus berkoalisi dalam merebut mayoritas suara.  Dalam situasi  tersebut  Partai  Golkar  menempatkan  diri  pada  spektrum  ideologis  yang memungkinkan  dapat bekerjasama dengan semua partai baik  kiri  (nasionalis)  dan partai kanan (agamis).  Dengan menempatkan diri pada posisi partai tengah, maka Partai  Golkar  dapat  menghindari  tekanan  kehancuran.    Seperti  contoh,  dalam pemilu  1999  Partai  Golkar  berkoalisi  dengan  PDI  Perjuangan,  di  Pemilu  2004 Partai  Golkar  berkoalisi  dengan  PKB,  di  tahun  2009  Partai  Golkar  berkoalisi dengan Partai Hanura, dan di pemilu 2014 berkoalisi dengan KMP bersama Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, PD, dan PBB.
Langkah  yang  ditempuh  oleh  Partai  Golkar  tersebut  jika  dikontekskan dengan teori pelembagaan partai politik Vicky Randall dan Lars Svasand menjadi
sangat relevan.  Sebab, kelembagaan suatu partai dalam hal ini Partai Golkar dapat dilacak  melalui  dinamika  internal  partai,  dan  keberagaman  kepentingan  aktor  di dalam  organisasi  partai  sebagai  tempat  analisa  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa pelembagaan  partai  politik  ini  menjadi  cerminan  bagaimana  partai  politik bertindak  dalam  upaya  menyentuh  persoalan-persoalan  dalam  organisasi  partai. Oleh  karena  itu,  dapat  diperolah  asumsi  bahwa  pelbagai  permasalahan  dapat diketahui  langsung  menuju  pada  sumbernya. 14 Kemudian,  jika  melihat  tingkatan pengorganisasian  partai  politik  juga  sejajar  sebagai  akibat  keberagaman  konteks yang dihadapi oleh partai.
Adapun  proses  pelembagaan  partai  politik  menurut  Randall  dan  Svasand melalui empat tahapan. Pertama , derajad kesisteman. Dalam hal ini Partai Golkar meskipun telah lolos ET memiliki derajad kesisteman yang rendah. Sebab, struktur organisasi  Partai  Golkar  sangat  sentralistik  –yaitu  anak  cabang  ditentukan  oleh cabang,  cabang  ditentukan  oleh  daerah/wilayah,  dan  daerah/wilayah  ditentukan oleh pusat/DPP. 15 Kemudian, anggota Partai Golkar yang duduk dikursi parlemen juga tidak dapat menolak keputusan partai sehingga kiprah parlemen menjadi tidak otonom  –parlemen  sekarang  yang  menempatkan  Partai  Golkar  sebagai  bagian KMP menjadikan setiap anggota fraksi Golkar mau tidak mau harus menjalankan keputusan DPP Golkar misalnya dalam pengesahan RUU Pilkada Tidak Langsung di mana suara dari fraksi Paratai Golkar menyetujuinya.
Dalam mengukur derajad kesisteman Partai Golkar juga dapat dilihat dari kepemimpinan  partai  yang  bersifat  oligarki  karena  keputusan  politik  yang  dibuat lebih  dominan  ditentukan  oleh  pemimpin  partai  yang  seharusnya  dibuat  secara kolektif oleh para petinggi partai/DPP.  Dengan kata lain, struktur organisasi  dari Partai  Golkar  masih  bersifat  hierarkis  sehingga  akan  berdampak  buruk  apabila DPP hanya digunakan untuk melegitimasi kepentingan pengurus partai khususnya bagi  pemimpin  yang  menggunakan  citranya  untuk  melanggengkan  dominasinya atas  Partai  Golkar  –lihat  Aburizal  Bakrie  yang  secara  aklamasi  menjadi  ketua umum  Partai  Golkar  dalam  munas  Bali  yang  nampak  ‘seolah-olah’  didukung penuh  oleh  seluruh  DPC  dan  DPW.    Namun  demikian,  model  hierarkis  ini  juga dapat  berdampak  positif  bagi  Partai  Golkar  apabila  DPP  lebih  berperan  sebagai penegak  konstitusi  partai  akan  tetapi  DPP  Golkar  tidak  menunjukkan  sikap demikian.  Oleh  karena  itu,  Partai  Golkar  belum  dapat  dikatakan  terlembaga dengan  baik  karena  belum  mampu  menunjukkan  suatu  contoh  pengaplikasian AD/ART yang demokratis.
Kedua , identitas nilai. 16 Ketiga , derajat otonomi.  Dalam derajat otonomi ini  yaitu  dalam  hal  pembuatan  keputusan  berkaitan  dengan  hubungan  partai dengan  dengan  aktor  luar  partai  baik  dengan  sumber  otoritas  tertentu  (penguasa, pemerintah),  dengan  sumber  dana  (pengusaha,  pemerintah,  negara  atau  lembaga luar),  maupun  dengan  sumber  dukungan  massa  (masyarakat)  sehingga  dapat membentuk  relasi  ketergantungan,  saling  tergantung,  maupun  jaringan.    Oleh karena itu, partai politik  dapat dikatakan sudah  melembaga apabila keputusannya tidak dipengaruhi oleh pihak luar partai baik sekadar konsultasi dengan mitra atau jaringan  pendukung  partai.  Sementara  itu,  hubungan  Partai  Golkar  dengan penguasa pada masa Orde Baru adalah hubungan ketergantungan, yaitu keputusan Golkar  ditentukan  oleh  presiden  untuk  tingkat  nasional,  gubernur  untuk  tingkat provinsi, dan bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota. Sedangkan, hubungan Golkar  dengan  unsur  ABRI  (jalur  A),  birokrasi  (jalur  B),  dan  Golkar  non-ABRI dan  non-Birokrasi  (Jalur  C)  merupakan  hubungan  saling  tergantung.    Hubungan Golkar dengan organisasi sayapnya seperti AMPI adalah hubungan jaringan. 17
Relasi Partai Golkar yang sekarang ini memiliki sedikit perbedaan dengan Golkar  sebelumnya,  yaitu  berhubungan  dengan  pengusaha  sebagai  penyandang dana partai baik sebagai pendukung mobilitas dan juga informasi untuk–lihat para pengusaha  yang  memiliki  jabatan  strategis  di  dalam  Partai  Golkar  juga  di pemerintahan.    Selain  itu  juga  Partai  Golkar  mendapat  sokongan  dananya  dari APBN  dan  APBD  melalui  jalur  resmi.    Namun  demikian,  tidak  menutup kemungkinan terdapat sokongan  dana APBN  dan  APBD tidak resmi  karena tidak sedikit  anggota  Partai  Golkar  yang  tersandung  masalah  korupsi. 18 Sedangkan, hubungan  partai  Golkar  dengan  organisasi  sayapnya  tetap  idem,  yaitu  hubungan jaringan yang memberikan dukungan. Dengan kata lain, hubungan ketergantungan yang  dibangun  dulu  dengan  ABRI  kini  ‘seolah-olah’  berganti  dengan  pengusaha, dan  hubungan  saling  tergantung  ditunjukkan  oleh  kader-kader  partai  yang menduduki posisi strategis di pemerintahan dengan Partai Golkar itu sendiri. Oleh karena  itu,  hubungan  yang  dimaksudkan  dalam  mengukur  derajat  otonomi  suatu partai  ditunjukkan  Partai  Golkar  dengan  menciptakan  relasi  yang  tidak  hanya pendanaan  semata,  tetapi  juga  jaringan  perkaderan  dan  informasi  sebagai penggerak mesin partai.
Keempat , citra publik.  Citra publik partai politik merupakan dimensi yang menghubungkan  pemilih  dan  partai  politik.  Identifikasi  diri  dengan  partai ( partyID ) dapat dikatakan sebagai perasaan seorang manusia bahwa partai tertentu adalah  identitas  politiknya,  Dengan  kata  lain,  seseorang  tersebut  mengidentikkan
diri  sebagai  orang  partai  tertentu,  atau  bahwa  seseorang  merasa  dekat  dengan partai  politik  tertentu.    Misalnya:  Saya  orang  Golkar,  saya  merasa  dekat  dengan Partai Golkar, dan seterusnya.  PartyID ini merupakan komponen psikologis yang memberikan  sumbangan  bagi  stabilitas  dukungan  terhadap  partai  dan  sistem kepartaian, dan pada akhirnya memperkuat demokrasi itu sendiri.
Citra  publik  juga  dapat  dilihat  dari  intermediasi  partai  atau  evaluasi kelompok pemilih sejauh mana partai politik dirasakan berfungsi menghubungkan kepentingan  kelompok  pemilih  dengan  keputusan-keputusan  publik  yang  bakal dibuat  dalam  regulasi  di  parlemen  ataupun  keputusan  pemerintah.    Bila  evaluasi ini  sebagian  besar  negatif,  maka  fungsi  intermediasi  itu  lemah,  dan  sebaliknya fungsi  tersebut  kuat.  Menurut  Biorcio  dan  Mannheimer  citra  publik  ini termanivestasi  ke  dalam  empat  wujud,  yaitu:  sekutu,  terasing,  loyal,  dan paragmatis. 19
Keempat  wujud  dalam  teori  citra  publik  Biorcio  dan  Mannheimer  jika dikontekskan  dengan  Partai  Golkar  agaknya  memenuhi  setiap  aspeknya.    Hal  ini dikarenakan,  kondisi  perpolitikan  di  Indonesia  menunjukkan  perilaku  elit  politik partai  tak  terkecuali  di  tubuh  Partai  Golkar  dalam  keseluruhan  proses  pemilu legislatif,  pemilu  presiden,  pemilu  pilkada  seharusnya  menjadi  acuan  penting dalam pembentukan perilaku politik warga negara.  Sebab, referensi politik warga negara dapat terlihat dari situasi politik yang nyata.  Perilaku politik elit partai dan keseluruhan proses politik di partai seringkali tidak demokratis yaitu, dalam proses rekrutmen  politik  dan  penggantian  pengurus  justru  ditandai  oleh  adanya  konflik, persengkokolan politik, dan lebih buruk lagi politik uang.  Padahal, pemilu secara signifikan  akan  membentuk  citra  partai  politik,  birokrasi,  politisi,  dan  badan perwakilan. Oleh  karena itu, menjadi sebuah kritik bahan pembelajaran juga buat Partai  Golkar  dalam  proses  politiknya  dengan  lebih  objektif  dan  transparan sehingga  membentuk  sikap-sikap  dan  kepercayaan  politikyang  relevan  bagi masyarakat.
Partai  Golkar  dikatakan  memenuhi  kempat  aspek  teori  citra  publik  ini karena,  pertama:  sekutu.  Hubungan  antara  Partai  Golkar  dan  kelompok  pemilih memenuhi  dua dimensi (emosional dan rasionalitas).  Hubungan antara dua belah pihak  sangat  kuat  dan  positif.    Implikasinya,  pemilih  menjadi  optimis  dan  partai politik  menjadi  berakar  dan  karena  itu  menjadi  kuat  yang  mana  diketahuibahwa Partai  Golkar  juga  merupakan  partai  lama  dan  besar. Kedua ,  dalam  hubungan loyal  antara  partai  dan  kelompok  pemilih  hanya  bersandar  pada  hubungan emosional.  Dimensi  rasionalitas  atau  intermediasinya  lemah  atau  tidak  ada.
Kemungkinan  besar  membantu  stabilitas  dukungan  pada  partai  meskipun  partai tidak  berfungsi  bagi  kepentingan  pemilih.    Dalam  tipe  ini,  elit  partai  mempunyai pengaruh  sangat  kuat  tanpa  kontrol  berarti  dari  pemilih  yang  dapat  dilihat  dari banyaknya tokoh Partai Golkar yang berasal dari pelbagai kalangan dan memiliki pengaruh dan dukungan yang kuat di daerahnya masing-masing. Ketiga , hubungan terasing di mana emosional maupun rasional antara pemilih dan partai lemah atau bahkan  tidak  ada.  Partai  adalah  sesuatu  yang  asing  bagi  kelompok  pemilih,  dan partai tidak dirasakan gunanya oleh mereka. Tipe hubungan ini paling buruk bagi partai,  bagi  sistem  kepartaian,  dan  bagi  demokrasi  perwakilan.  Oleh  karena  itu, tidak sedikit masyarakat yang masih menjadi golongan putih (golput), atau disebut juga  sebagai  massa  mengambang.    Bila  tipe  ini  merupakan  kekuatan  mayoritas, menjadi ancaman nyata bagi partai, sistem kepartaian, dan demokrasi perwakilan.
Keempat ,  hubungan  pragmatis  antara  kelompok  pemilih  dan  partai  yang ditandai  oleh  hadir  atau  kuatnya  fungsi  intermediasi  partai.  Di  tingkat  pemilih partai  dirasakan  menjadi  penghubung  kepentingan  mereka  dengan  keputusan- kepusan  politik  yang  dibuat  di  parlemen  ataupun  eksekutif.    Namun  demikian, hubungan  tersebut  tidak  disertai  loyalitas  terhadap  partai  politik.  Mereka mendukung  partai  sejauh  partai  tersebut  berfungsi  untuk  menjembatani kepentingan  mereka.  Bila  kepentingan  tersebut  tak  dimediasi  maka  pemilih meninggalkan  partai  tersebut.  Karena  dalam  prakteknya  tidak  mudah  peran intermediasi  ini  dimainkan  oleh  partai,  dan  tidak  mudah  semua  kepentingan pemilih  diakomodasi,  maka  pola  hubungan  pragmatis  ini  cenderung  cair,  mudah berubah, dan karena itu tidak mudah bagi stabilnya dukungan terhadap partai, bagi stabilitas  sistem  kepartaian,  dan  bagi  stabilitas  demokrasi  itu  sendiri.    Sebagai contoh  Partai  Golkar  yang  sekarang  masih  dipimpin  oleh  ARB  dan  masih tersandung  kasus  lumpur  Lapindo  bahkan  tidak  memiliki  nilai  jual  untuk dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden pada pemilu 2014 silam.  Padahal Partai  Golkar  menjadi  pemenang  kedua  setelah  PDI  Perjuangan.  Hal  ini dikarenakan  sosok  ARB  yang  sebelumnya  menjadi  menko  kesra  dan  juga  Partai Golkar  itu  sendiri  tidak  berusaha  mengagregasikan  kepentingan  masyarakat  di Sidoarjo,  meskipun  pemerintah  pusat  pada  akhirnya  menjembatani  pelunasan ganti-rugi kepada masyarakat.

## Analisis Konflik yang Terjadi pada Munas Golkar
Partai  Golkar  di  penghujung  tahun  2014  menampilkan  drama  menarik, yaitu: diselenggrakannya dua munas ke-9.  Munas pertama diselenggarakan di Bali
pada  tanggal  30  Nopember-3  Desember  yang  menghasilkan  keputusan  bahwa Aburizal  Bakrie  kembali  ditunjuk  menjadi  ketua  umum  secara  aklamasi. Sedangkan,  munas  kedua  diselenggarakan  di  Jakarta  pada  tanggal  5-7  Desember dengan  keputusan  menolak  hasil  munas  di  Bali  karena  dinilai  tidak  sesuai AD/ART Partai Golkar di mana pemilihan ketua umum dipilih secara demokratis. Perselisihan  tersebut  juga  memunculkan  dua  kubu  yang  berseteru,  yaitu:  kubu munas  Bali  yang  diketuai  oleh  ARB  itu  sendiri,  sementara  kubu  munas  Jakarta diketuai oleh Agung Laksono.
Adanya  perselisihan  ditubuh  Partai  Golkar  ini  jika  dikontekskan  dengan teorinya Timothy J. Power sangat relevan.  Hal ini dikarenakan, pertumbuhan dan perkembangan  sistem  multipartai  melalui  dua  tahapan  utama,  dan  Partai  Golkar telah  melewati tahap pertama sebagai tahap permulaan  yang  mana dihitung sejak reformasi  yang  rentang  waktunya  sudah  melewati  5-10  tahun  sehingga  Partai Golkar  menempati  tahapan  kedua,  yaitu:  pelibatan  pelembagaan  partai  dalam memperkuat  partai  itu  sendiri. 20 Oleh  karena  itu,  adanya  konflik  atau  perbedaan pendapat di tubuh Partai Golkar merupakan salah satu dinamikanya.
Partai Golkar yang kini berkonflik juga sebenarnya sedang dituntut untuk menyelesaikan  permasalahan  internalnya  sendiri  dan  juga  sedang  diuji  apakah mampu  melaksanakan  fungsinya  sebagai  pelembagaan  konflik.  Artinya, pelembagaan  konflik  yang  dimaksudkan  adalah  partai  politik  tidak  terkecuali Partai  Golkar  merupakan  wadah  konflik,  peserta  konflik,  dan  bertugas menyelesaikan  konflik.    Oleh  karena  itu,  Partai  Golkar  dalam  hal  ini  seharusnya mampu  mengatur  dan  menyelesaikan  konflik  di  dalam  tubuhnya  sendiri,  baru kemudian  bersaing  dengan  partai  lain  sebagai  peserta  konflik  dengan fair ,  dan berusaha menyelesaikan konflik dalam masyarakat. 21
Kekisruhan  dalam Partai Golkar diawali  oleh adanya perbedaan pendapat masing-masing  elit  Partai  Golkar  yang  nampaknya  ‘seolah-olah’  membuat  Partai Golkar  goyah  dan  menjurus  kepada  perpecahan.    Terjadinya  konflik  tidak  jauh berbeda dengan urusan kepengurusan atau jabatan tertinggi  di Partai Golkar yang diperebutkan  sebagai  arena  konflik.    Namun  demikian,  kesadaran  bahwa  Partai Golkar  juga  merupakan  lembaga  konflik  inilah  yang  belum  muncul  sehingga menghadirkan  munas  ganda  dengan  klaimnya  masing-masing.    Oleh  karena  itu, Partai Golkar belum  menemukan titik temu ataupun konsensus di antara pelbagai kelompok/golongan yang memperjuangkan kepentingan yang berbeda.  Dalam hal ini  konflik  internal  yang  terjadi  juga  akibat  dari  aturan  yang  ditetapkan  oleh AD/ART  Partai  Golkar  itu  sendiri  belum  terlmebaga  dengan  sempurna.    Dengan
kata  lain,  spekulasi  yang  kemudian  berkembang  adalah  bagaimana  suatu  partai politik  belum  dapat  menyelesaikan  konflik  internalnya  hendak  mengurusi permasalahan/konflik  di  masyarakat  yang  begitu  luas,  baik  konflik  vertikal maupun konflik horizontal?
Setidaknya kedua kubu yang berkonflik sudah memiliki iktikat baik untuk sesegera  mungkin  menyelesaikan  konflik  dengan  mengadakan  pertemuan  pada tanggal 23 Desember 2014.  Di pihak ARB diwakili oleh M.S. Hidayat dan Sharif Cicip  Sutardjo,  sementara  di  kubu  Agung  Laksono  diwakili  oleh  Priyo  Budi Santoso,  Yorrys  Raweyai,  Andi  Matalatta,  Agun  Gunandjar  Sudarsa,  dan  Ibnu Munzir.    Dalam  kesempatan  tersebut  dibahas  tentang  upaya  rekonsiliasi  yang dinilai sesuai  visi  dan  misi Partai Golkar.  Oleh  karena itu apabila upaya initerus berlanjut  bukan  mustahil  kedua  kubu  yang  berbeda  pendapat  ini  akan  berdamai. Namun  demikian,  dalam  pertemuan  kedua  yang  akan  diselenggarakan  pada tanggal 8 Januari 2015 akan dibahas topik  menarik terkait posisi Partai Golkar di KMP juga permasalahan RUU Pilkada yang sudah disahkan.  Hal ini dikarenakan, kubu Agung Laksono disamping mengritik pemilihan ARB yang tidak demokratis juga  permasalahan  posisi  Golkar  itu  sendiri  sehingga  Partai  Golkar  ‘seolah-olah’ hendak  meninggalkan  KMP  dengan  alasan  bahwa  posisi  Partai  Golkar pascareformasi selalu berada di posisi koalisi dengan pemerintah.
Posisi  Partai  Golkar  dalam  koalisi  ini  dapat  dikategorikan  sebagai “ minimal  winning  coalition ”  yang  mana  prinsip  dasar  dari  koalisi  ini  adalah maksimalisasi  kekuasaan  atau  sebanyak  mungkin  memperoleh  kursi  di  parlemen dan  mengabaikan  partai  yang  tidak  perlu.    Oleh  karena  itu,  koalisi  Partai  Golkar dalam KMP adalah dibentuk tanpa memperdulikan posisi partai dan idiologi yang dianutnya.    Dengan  kata  lain,  koalisi  tersebut  adalah  wujud  bagaimana  partai politik  hanya  berkutat  pada  rebut  kekuasaan  dan  apabila  kalah  jegal  kekuasaan. Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  apabila  kinerja  di  parlemen  justru  sedikit menghambat  kinerja  pemerintahan  sekarang  hingga  waktunya  reses  masih  juga belum  memberikan  sumbangsi  apa-apa  sehingga  kubu  Agung  merasa  tidak nyaman dengan situasi semacam itu.
Permasalahan  koalisi  ini  jika  dipahami  dengan  baik  tidak  hanya  melulu berkutat  pada  rebut, raih,  dan  jegal  kekuasaan  semata.    Namun  demikian,  koalisi itu  pada  hakikatnya  merupakan  cermin  langsung  dari  keberagaman  masyarakat Indonesia  yang  memang  masih  terbela  dengan  nilai  primordialnya.    Oleh  karena itu,  koalisi  itu  hadir  untuk  menjembataninya.    Menurut  Arend  Lipjhart,  adanya koalisi  ini  akan  diperoleh  konsensus  atau  musyawarah  yang  mencerminkan
kebutuhan  masyarakat  dalam  mengembangkan  sistem  demokrasi. 22 Dengan  kata lain,  dengan  membangun  koalisi  bersama  KMP  ini  seharusnya  Partai  Golkar mampu  mengembangkan  naluri  kerjasama  yang  juga  harus  didasari  oleh pertimbangan  strategis  berupa  nilai-nilai  yang  diperjuangkan  partai  untuk konstituennya.

## Kesimpulan
Konflik  internal  yang  tengah  terjadi  ditubuh  Partai  Golkar  adalah  upaya pendewasaan  partai  sehingga  permasalahan  yang  ada  bukanlah  untuk  mencari kubu  siapa  yang  paling  benar  apabila  Partai  Golkar  meminta  bantuan  dari  luar untuk  menjembatani permasalahan tersebut yang  dalam  hal  ini adalah  kementrian hukum  dan HAM. Atau, penyelesaian konflik yang  ditempuh adalah upaya untuk menyongsong  pilkada  tidak  langsung  yang  diselenggarakan  serentak  beberapa bulan  yang  akan  datang.    Dengan  kata  lain,  Partai  Golkar  yang  dilihat  dari  segi tipologi,  kelembagaan,  atau  pun  analisis  konfliknya  mencerminkan  pragmatisme partai politik di Indonesia.
Perilaku politik  elit partai Golkar dan keseluruhan proses politik di partai ini  seringkali  tidak  demokratis  yaitu,  dalam  proses  rekrutmen  politik  dan penggantian pengurus justru ditandai oleh adanya konflik, persengkokolan politik, dan politik uang.  Padahal, pemilu secara signifikan akan  membentuk citra partai politik, birokrasi, politisi, dan badan perwakilan. Oleh karena itu, menjadi sebuah kritik bahan pembelajaran juga buat Partai Golkar dalam proses politiknya dengan lebih  objektif  dan  transparan.  Sehingga  membentuk  sikap-sikap  dan  kepercayaan politik yang relevan bagi masyarakat.

## Endnote
1 Leo  Suryadinata, Golkar  dan  Militer : Studi  tentang  Budaya  Politik ,  (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 13-14 2 Akbar Tandjung, The Golkar Way : Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Tansisi , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 39-40
3 Sebetulnya terdapat 6 tuntutan reformasi, yaitu: 1) penegakan supremasi hokum; 2) pemberantasan KKN; 3) mengadili Soeharto dan krooni-kroninya; 4) amandemen UUD 1945; 5) pencabutan dwifungsi ABRI; 6) pemberian otonomi daerah seluas-luasnya.
4 Aulia Rachman, Citra Khalayak tentang Golkar: Peta Permasalahan Menjelang Kemenangan Pemilu 2004 , (Jakarta: PSAP, 2006), hlm. 2-3. 5 Perolehan  suara  Partai  Golkar  pada  pemilu  1999,  yaitu  23.741.758  suara  atau sekitar  22,44%.  Sedangkan,  dalam  pemilu  2004  suara  Partai  Golkar,  yaitu:  24.480.757 (21,58%).  Pada pemilu 2009 suara Partai Golkar mencapai 5.037.757 (14,45%), dan pada pemilu 2014 suaranya 14,30%. Yudho Rahardjo, Perolehan Suara Golkar di Tiga Pemilu, Vivanews, April 11, 2014, http://politik.news.viva.co.id/news/read/496072.
6 Ichlasul  Amal  (editor), Teori-Teori  Mutakhir  Partai  Politik ,  (Yogyakarta:  Tiara Wacana, 1988), hlm. xv
7 Ibid ., hlm. xvii
8 Andreas  Pandiagan, Menggugat  Kemandirian  Golkar ,  (Yogyakarta:  PT  Bayu Indra Grafika, 1996), hlm. 205-209 9 Tidak  mengherankan  apabila  dikomparasikan  dengan  massa  pemilih  dari  PDI Perjuangan  dengan  sosok  Megawati  Soekarnoputri  yang  identik  dengan  sosok  presiden Soekarno.  Bambang Cipto, Partai Kekuasaan dan Militer , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 4.
10 Wolfgang C. Mueller, “Inside the Black Box: A Confrontation of Party Behavior and  Theories  of  Party  Organizational  Change,” Jurnal  Party  Politics  Vol.  3  Nomor  3 (1997), hlm. 307-308 11 Rusadi  Kantaprawira, Sistem  Politik  Indonesia:  Suatu  Model  Pengantar,
(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1977), hlm. 55-58
12 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 166-167
13 Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, (New Haven: Yale University Press, 1968), hlm. 98
14 Vicky  Randall  dan  Lars  Svasand,  “Party  Institutionalization  in  New Democracies,” Jurnal Party Politics Vol. 8 Nomor 1 (2002), hlm. 5-29 15 Afan  Gaffar, Politik  Indonesia:  Transisi  Menuju  Demokrasi, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 110-111 16 Identitas  nilai  berkaitan  dengan  ideologi  Partai  Golkar  yang  dapat  dikatakan liberal
17 Andy  Ramses  dan  La  Bakry  (editor), Politik  dan  Pemerintahan  Indonesia, (Jakarta: MIPI, 2009), hlm. 147
18 Adapun kader Partai Golkar yang tersandung kasus korupsi ialah Jonaidi Syahri (Wakil  Ketua  DPRD  Kabupaten  Seluma  Periode  2009-2014),  Rusli  Zainal  (Gubernur Riau), M. Akil Mochtar (Ketua MK), Chairun Nisa (Anggota DPR 2009-2014), M. Faisal
Aswan (anggota DPRD Provinsi Riau), TB Aat Syafaat (Walikota Cilegon Periode 2005- 2010),  Amran  Batalipu  (Bupati  Buol),  Jefferson  SM  Rumajar  (Walikota  Tomohon), Syamsul  Arifin  (Gubernur  Sumatera  Utara),  dan  lain  sebagainya.  Zulhidayat  Siregar, Berikut  Nama-Nama  Kader  Golkar,  PDIP  dan  PD  yang  Korup,  Rmol,  Maret  10,  2014, http://www.rmol.co/read/2014/03/10/146796/.
19 R.  Biorcio  dan  R.  Mannheimer,  “ Relationship  Between  Citizens  and  Political Parties ”  dalam  H.  D  Klingemann  dan  D.  Fuchs, Citizens  and  State (Oxford:  Oxford University Press, 1995), hlm. 206-226 20 Timothy  J.  Power,  “Parties,  Puppets, and  Paradoxs:  Chancing  Attitudes  Toward Party Institutionalization in Post-Authoritarian Brazil,” Jurnal Party Politics Vol.3 (1997), hlm. 207-208 21 Andy  Ramses  dan  La  Bakry  (editor), Politik  dan  Pemerintahan  Indonesia (Jakarta: MIPI, 2009), hlm. 140-141.
22 Arend  Lijphart, Democracies : Patterns  of  Majoritarian  and  Concensus Government  in  Twenty-One  Countries ,  (New  Haven  dan  London:  Yale  University  Press, 1984), hlm. 48-49

## Daftar Pustaka
Amal, Ichlasul (editor). (1988). Teori-Teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta:
Tiara Wacana. Budiardjo, Miriam. (1997). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Cipto,  Bambang.  (2000). Partai  Kekuasaan  dan  Militer. Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar.
Fuchs,  H.  D.  Klingemann  dan  D.  (1995). Citizens  and  State. Oxford:  Oxford
University Press.
Gaffar, Afan. (1999). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Huntington, Samuel P. (1968). Political Order in Changing Societies. New Haven:
Yale University Press.
Kantaprawira, Rusadi.  (1977). Sistem  Politik  Indonesia:  Suatu  Model  Pengantar.
Bandung: Sinar Baru Algensindo. La  Bakry,  Andy  Ramses.  (editor).  (2009). Politik  dan  Pemerintahan  Indonesia.
Jakarta: MIPI. Lijphart,  Arend.  (1984). Democracies:  Patterns  of  Majoritarian  and  Concensus Government  in  Twenty-One  Countries. New  Haven  dan  London:  Yale University Press.
Mueller,  Wolfgang  C.  (1997).  "Inside  the  Black  Box:  A  Confrontation  of  Party Behavior  and  Theories  of  Party  Organizational  Change." Jurnal  Party Politics Vol. 3 Nomor 3 . Pandiagan,  Andreas.  (1996). Menggugat  Kemandirian  Golkar. Yogyakarta:  PT Bayu Indra Grafika.
Power,  Timothy  J.  (1997).  "Parties,  Puppets,  and  Paradoxs:  Chancing  Attitudes Toward  Party  Institutionalization  in  Post-Authoritarian  Brazi." Jurnal Party Politics Vol.3.
Rachman,  Aulia.  (2006). Citra  Khalayak  tentang  Golkar:  Peta  Permasalahan Menjelang Kemenangan Pemilu 2004. Jakarta: PSAP.
Rahardjo,  Yudho. Perolehan  Suara  Golkar  di  Tiga  Pemilu. April  11,  2014. http://politik.news.viva.co.id/news/read/496072  (accessed  Desember  29, 2014).
Siregar,  Zulhidayat. Berikut  Nama-Nama  Kader  Golkar,  PDIP  dan  PD  yang Korup. Maret  10,  2014.  http://www.rmol.co/read/2014/03/10/146796/
(accessed Desember 29, 2014).
Suryadinata,  Leo.  (1992). Golkar  dan  Militer:  Studi  tentang  Budaya  Politik.
Jakarta: LP3ES.
Svasand,  Vicky  Randall  dan  Lars.  (2002).  "Party  Institutionalization  in  New Democracies." Jurnal Party Politics Vol. 8 Nomor 1 .
Tandjung,  Akbar.  (2007). The  Golkar  Way:  Survival  Partai  Golkar  di  Tengah Turbulensi Politik Era Tansisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.