## PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TIAKUR IBUKOTA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA PROVINSI MALUKU (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR 1835 K/PDT/2019)
Samuel Porsiana Lewier 1 , M. Syahrul Borman 2 , Subekti 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Email: samuelporsiana2@gmail.com

## ABSTRAK
Tanah, sebagai salah satu aspek vital bagi keberlangsungan manusia, mempunyai peran yang sangat penting.  Kehadiran  tanah memberikan  potensi  besar  dalam menghasilkan  sumber  daya  alam  yang memberikan  manfaat  signifikan  bagi  banyak  orang.  Namun,  pentingnya  tanah  juga  berarti  bahwa jumlahnya terbatas, dan oleh karena itu, perlu ada pengaturan dari pemerintah. Perselisihan terkait kepemilikan  dan  pemanfaatan  tanah  sering  kali  muncul  dalam  masyarakat,  dan  permasalahan  ini semakin meruncing dari tahun ke tahun, menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk baik  di  perkotaan  maupun  di  pedesaan.  Salah satu  contoh  yang menggambarkan  kondisi  ini  dapat ditemukan di masyarakat Tiakur, Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, seperti yang dicontohkan  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1835  K/Pdt/2019.  Peneliti  rumuskan pertanyaan berdasarkan latar belakang tersebut  (1) Apa pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa  tanah  Tiakur  Ibukota  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  Provinsi  Maluku?  (2)  Bagaimana penyelesaian sengketa tanah Tiakur Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku? Metode yang  digunakan  adalah  penelititan  Normatif  dengan  pendekatan  Perundang-Undangan  dan pendekatan  kasus,  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif,  hasil  penelitian  Menunjukan,  bahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Frits Hosea Gaspar Pooroe, tersebut harus ditolak. 2. Tanah Tiakur Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku merupakan petuanan bekas Negeri Toinaman seluas ± 4000 Ha (Hecto Are), yang terletak di Moa Barat, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang telah diberikan/dilepaskan haknya oleh para tergugat kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Sengketa Tanah ; Putusan Verstek

## ABSTRACT
Soil, as one of the vital aspects for human survival, has a very important role. The presence of land provides  great  potential  in  producing  natural  resources  that  provide  significant  benefits  to  many people. However, the importance of land also means that the amount is limited, and therefore, there needs  to  be  regulation  from  the  government.  Disputes  over  land  ownership  and  use  often  arise  in communities, and this problem is tapering from year to year, spreading in almost all parts of Indonesia, including both urban and rural areas. One example that illustrates this condition can be found in the community of Tiakur, the capital of Southwest Maluku Regency, Maluku Province, as exemplified in Supreme Court Decision Number 1835 K / Pdt / 2019. The researcher formulates questions based on this background: (1) What is the judge's consideration for the settlement of the land dispute in Tiakur, the  capital  of  Southwest  Maluku  Regency, Maluku Province? (2)  How  is  the  settlement  of  the  land dispute  in Tiakur, the capital of Southwest Maluku Regency, Maluku Province? The method used is Normative  research  with  a  statutory  approach  and  a  case  approach,  using  descriptive  analysis techniques, the results of the study show, that the judex facti decision / Ambon High Court in this case is  not  contrary  to  the  law and  /  or  the  law,  then  the  cassation  application  submitted  by  Cassation Applicant Frits Hosea Gaspar Pooroe, must be rejected. 2. Tiakur Land The capital of Southwest Maluku Regency of Maluku Province is a former Toinaman State lordship covering an area of ± 4000 Ha (Hecto
Are), located in West Moa, Moa District, Southwest Maluku Regency, which has been granted/released by the defendants to the Southwest Maluku Regency Government.
Keywords: Law Enforcement; Land Disputes ; Verstek Verdict

## PENDAHULUAN
Tanah  sebagai  salah  satu  sumber  kehidupan  bagai  manusia,  mengingat  begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak dan jumlah yang tetap (terbatas) sehingga perlu diatur oleh pemerintah (Arba 2019). Kehidupan masyarakat dengan tanah merupakan suatu hubungan antara tanah dan penguasaannya, dalam hal ini adalah masyarakat hukum adat, dalam kehidupan sehari-hari menjalankan  aktifivas  mereka  berdasarkan  aturan  dan  norma  yang  berbeda-beda  sesuai dengan  adat  tradisi  yang  dianut  oleh  masing-masing  masyarakat  hukum  adat  yang  ada  di Indonesia (Tahali 2018). Tanah merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber kesejahteraan,  kemakmuran  dan  kehidupan  bagi  manusia,  karenanya  tanah  sebagai  satu- satunya kebutuhan manusia untuk tinggal. Tanah juga merupakan faktor terpenting bukan saja  disaat  manusia  masih  hidup,  tetapi  disaat  manusia  meninggal  dunia,  membutuhkan tanah  sebagai  tempat  peristirahatan  yang  terakhir.  Pentingnya  arti  tanah  bagi  kehidupan manusia  adalah  bahwa  kehidupan  manusia  sama  sekali  tidak  bisa  dipisahkan  dari  tanah. Mereka hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayakan tanah (Jayadinata 1986).
Tanah akan menunjukan tingkat status sosial seseorang yang tercermin dari besarnya pengolahan  tanah.  Semakin  banyak  tanah  yang  dimiliki  atau  dikelolah  seseorang,  semakin tinggi  status  sosialnya.  Ini  dapat  digunakan  sebagai  ukuran  kinerja  sosial  seseorang  dan sebagai simbol sosial budaya masyarakat. Bagi negara Indonesia yang disebut negara agraris atau negara kepulauan, tanah menempati posisi yang sangat penting dalam kaitannya dengan terwujudnya kehidupan dan kehidupan manusia. Tanah adat adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat tertentu di daerah yang tersebar diseluruh Indonesia. PMNA No.5 di tahun 1999 menyatakan bahwa tanah adat adalah tanah hak ulayat yang dari hukum adat tertentu. Dari  ketentuan-ketentuan  hukum  ini  akan  timbul  hak  dan  kewajiban  yang  berkaitan  erat dengan hak-hak yang ada diatas tanah dan penguasaan atas tanah.
Hak  tersebut  adalah  hak  ulayat,  yang  merupakan  istilah  yang  diperkenalkan  dalam kepustakaan hukum adat dengan sebutan dan/atau nama yang berbeda dalam setiap wilayah hukum adat, dan merupakan penguasaan tertinggi dalam suatu wilayah hukum adat sebab merupakan tanah bersama warga masyarakat adat tertentu (Kartasapoetra 1998).
Pengertian  hak ulayat  menurut  G.  Kertasapoetra  dan  kawan-kawan dalam  bukunya Hukum Tanah, Jaminan UUPA menyatakan, bahwa “Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa dan/atau suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan dan/atau penyalagunaan tanah (Santoso, 2017). Hak ulayat adalah hak  yang  dimiliki  oleh  suatu  persekutuan  hukum  (desa  dan/atau  suku),  yang  dimana  para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang  pelaksanaannya  diatur  oleh  ketua  persekutuan  (kepala  suku/kepala  desa  yang bersangkutan (Samosir 2013).
Hak  ulayat  merupakan  serangkaian  wewenang  dan  kewajiban  suatu  masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, seperti  yang  telah  diuraikan  diatas.  Sedangkan,  konsepsi  hak  ulayat  menurut  hukum  adat terdapat nilai-nilai komunalistik-religius magis yang memberikan peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Shingga dapat dikatakan bahwa hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan (Samosir 2013).
Dengan  demikian,  sengketa  tanah  dalam  masyarakat  sering  terjadi  dimana  setiap tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di wilayah Indonesia baik di daerah perkotaan maupun di pendesaan. Seperti yang terjadi di masyarakat Tiakur Ibukota Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  Provinsi  Maluku  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 1835 K/Pdt/2019, yang dimana terjadi sengketa hak ulayat antar Frits Hosea Gaspar Pooroe sebagai Penggugat melawan Dominggus Izak A. Lico dan para turut Tergugat lainnya.
Yang  mana  Penggugat  menggugat  para  Tergugat  atas  pelepasan  hak  tanah  ulayat sesuai  dengan  Surat  Pelepasan  Hak  Atas  Tanah  Nomor  02/OL/KML/VIII/2004  kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan objek sengketa seluas 350 Ha (tiga ratus lima  puluh  hector  are),  dan  penguasaan  serta  penggunaan  Para  Tergugat  terhadap  objek sengketa sejak tahun 2008 sampai dengan 2017 yang terletak di Moa Barat, Kecamatan Moa,
Kabupaten  Maluku  Barat  Daya,  karena  objek  tersebut  adalah  pewarisan  dari  moyang Penggugat yang bernama Lewanruprupdeli Wewarlaiwewewar, yang adalah Marna/bangsawan  dari  Moa  Barat,  yang  disebut  dengan  nama  Msawna,  yang  merupakan pemilik dari tanah petuanan Moa Barat.
Dengan  demikian,  atas  perbuatan  Para  Tergugat  tersebut  merupakan  perbuatan melawan  hukum  karena  melakukan  pelepasan  hak  atas  tanah  tanpa  musyawarah  dengan Penggugat  yang  dalam  kasus  ini  adalah  pewaris  tanah  ulayat  tersebut.  Oleh  karena  itu, Penggugat menggugat Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Saumlaki bahwa terhadap gugatan tersebut  menjatuhkan  Putusan  Nomor  29/Pdt.G/2017/PN  Sml.  Tanggal  17  Mei  2018,  yang amarnya menyatakan, menolak Eksepsi Para Tergugat, bahwa Penggugat adalah pemilik sah objek sengketa dan menyatakan perbuatan Para Tergugat berupa pemberian/pelepasan hak atas tanah tanpa hak dan penguasaan serta penggunaan terhadap objek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
Kemudian,  putusan  tersebut  dibatalkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Ambon  dengan Putusan  Nomor  38/Pdt/2018/PT  AMB.  Tanggal  22  Oktober  2018  yang  dalam  amarnya menerima permohonan banding dari pembanding yang semula adalah Para Tergugat, yang menyatakan  membatalkan  putusan    Pengadilan  Negeri  Samulaki  yang  dimohonkan  dalam tingkat banding.
Berdasarkan  putusan  banding  tersebut,  terbanding  yang  semula  adalah  Penggugat mengajukan  kasasi  terhadap  banding  tersebut  ke  Mahkamah  Agung,  yang  dalam  amar putusan kasasi tersebut menyatakan permohonan kasasi ditolak dan menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara sebesar Rp.500.000,00.
Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan di atas, maka untuk mengatuhi proses pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  dan  implikasi  yuridis  dalam pelaksanaan putusan maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: “ Penyelesaian Sengketa Tanah Tiakur Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku”.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelititan Normatif. Penelitian hukum normatif  merupakan  penelitian  yang  mengkaji  studi  dokumen,  yakni  menggunakan
berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana (Ali, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Putusan  No.  1835  K/Pdt/2019  merupakan  putusan  tingkat  Kasasi  dengan  perkara pengambilalihan hak milik tanah ulayat menjadi milik pribadi. Pihak yang bersangkutan pada perkara ini yaitu:
a. Frits Hosea Gaspar Pooroe selaku Penggugat
b. Dominggus Izak A. Lico selaku Tergugat I
c. Kundrat F. Wirtha selaku Tergugat II
d. Johanis Lico selaku Tergugat III
e. Metusael Tanody selaku Tergugat IV
f. Fileks Kwuwulay selaku Tergugat V
g. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq.  Gubernur  Maluku  di  Ambon,  Cq.  Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  di Saumlaki, selaku Tergugat VI
h. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Cq. Gubernur Maluku di Ambon, Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur- Moa selaku Tergugat VII
Duduk perkara pada kasus ini yaitu Bahwa Penggugat adalah keturunan atau ahli waris yang sah dari Almarhum Moyang LEWANRUPRUPDELI WEWARLAIWEWEWAR, yang semasa hidupnya, adalah Marna/Bangsawan dari Moa Barat, yang disebut dengan nama MSAWNA, yang merupakan pemilik dari tanah petuanan Moa Barat, yang didalamnya terdapat tanah petuanan bekas Negeri Toinaman seluas ± 4000 Ha (Hecto Are) yang terletak di Moa Barat, Kecamatan  Moa,  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Bahwa  oleh  karena  Penggugat  adalah keturunan  atau  ahliwaris  yang  sah  dari  Almarhum  Moyang  Lewanruprupdeli Wewarlaiwewewar, yang adalah pemilik dari tanah petuanan Moa Barat, yang didalamnya terdapat tanah petuanan bekas Negeri Toinaman seluas ± 4000 Ha (Hecto Are), maka secara hukum Penggugat adalah merupakan Pemilik yang sah terhadap tanah petuanan bekas Negeri Toinaman seluas ± 4000 Ha (Empat Ribu Hecto Are), yang terletak di Moa Barat, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya.
Bahwa dari tanah petuanan bekas Negeri Toinaman seluas ± 4000 Ha (Hecto Are), yang terletak  di  Moa  Barat,  Kecamatan  Moa,  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya,  milik  Penggugat, sebahagianya, dengan luas ± 350 Ha ( Tiga Ratus Lima Puluh Hecto Are), (2000 X 1750 M2 ), yang  terletak  di  Moa  Barat,  Kecamatan  Moa,  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya,  telah diberikan/dilepaskan  haknya  oleh  Tergugat  I,  Tergugat  II,  Tergugat  III,  Tergugat  IV  dan Tergugat  V  kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  (Tergugat  VI), sesuai  Surat  Pernyataan  Pelepasan  Hak  Atas  Tanah,  Nomor  :  02/OL/KML/VIII/2004,  untuk kepentingan  pemekaran  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  Bahwa  tanah  milik  Penggugat, dengan luas ± 350 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Hecto Are), (2000 X 1750 M2 ), yang terletak di Moa Barat, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang adalah merupakan bagian dari tanah petuanan bekas Negeri Toinaman seluas ± 4000 Ha (Hecto Are), milik Penggugat, yang telah diberikan/dilepaskan haknya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Tergugat VI).
Perkara  ini telah  menempuh  sidang tingkat  pertama  di Pengadilan  Negeri  Saumlaki dengan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
- Menolak  eksepsi  dari  Tergugat  I,  Tergugat  II,  Tergugat  III,  Tergugat  IV,  Tergugat  V  dan Tergugat VII;
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan  Penggugat  dan  Tergugat  I  sebagai  pemilik  yang  sah  atas  objek  sengketa berupa tanah dengan luas 350 Ha (tiga ratus lima puluh hektar), yang terletak di Moa Barat, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Menyatakan  perbuatan Tergugat  I,  Tergugat  II, Tergugat  III,  Tergugat  IV  dan  Tergugat  V kepada Tergugat VI, berupa pemberian/pelepasan hak, secara tanpa hak terhadap objek sengketa  sesuai  Surat  Pelepasan  Hak  Atas  Tanah  Nomor  02/OL/KML/VIII/2004  dan penguasaan  serta  penggunaan  Tergugat  VII  terhadap  objek  sengketa  dari  tahun  2008 sampai  dengan  tahun  2017,  adalah  merupakan  perbuatan  melawan  hukum (onrechtmatige daad);
- Menyatakan  batal  demi  hukum  Surat  Pelepasan  Hak  Atas  Tanah  Nomor 02/OL/KML/VIII/2004, yang di buat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan Tergugat VI;
- Menghukum  Tergugat  VI  untuk  membayar  ganti  rugi  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  I sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) melalui Penggugat;
Dalam Rekonvensi:
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak  gugatan  Para  Penggugat  Rekonvensi  untuk  seluruhnya;  Dalam  Konvensi  dan Rekonvensi:
- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan  sejumlah  Rp64.268.800,00  (enam  puluh  empat  juta  dua  ratus  enam  puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
Pada pengadilan tingkat pertama para tergugat tidak terima akan putusan yang telah ditetapkan  sehingga  para  tergugat  mengajukan  banding  di  Pengadilan  Tinggi  Ambon  dan Majelis Hakim memutuskan dalam Putusan Nomor 38/PDT/2018/PT AMB. Hasil putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 38/PDT/2018/PT AMB., tanggal 22 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:
- Menerima  permohonan  banding  dari  Pembanding  I/semula  Tergugat  II,  III,  IV  dan  V, Pembanding II/semula Tergugat VI, Pembanding III/semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Saumlaki  Nomor  29/Pdt.G/2017/PN  Sml., tanggal 17 Mei 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding
Mengadili Sendiri:
Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
- Menolak  eksepsi  mengenai  kewenangan  mengadili  dari  Tergugat  I/Terbanding  III/Turut Terbanding II;
- Menyatakan  Pengadilan  Negeri  Saumlaki  berwenang  untuk  memeriksa  dan  mengadili perkara a quo;
- Menerima  eksepsi  lainnya  dari  Tergugat  I/Terbanding  III/Turut  Terbanding  II,  Tergugat II/Pembanding  I/Terbanding  III,  Tergugat  III/Pembanding  I/Terbanding  III,  Tergugat IV/Pembanding  I/Terbanding  III,  Tergugat  V/Pembanding  I/Terbanding  III  dan  Tergugat VII/Terbanding II/Turut Terbanding II;
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding III/Terbanding I/Terbanding II tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
Dalam Rekonvensi:
Dalam Eksepsi:
- Menerima eksepsi dari Tergugat Rekonvensi;
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, III, IV dan V dalam Konvensi/Pembanding I tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum  Penggugat/Pembanding  III/Terbanding  I/Terbanding  II  untuk  membayar biaya  perkara  dalam  kedua  tingkat  peradilan  yang  dalam  tingkat  banding  ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan  Tinggi  Ambon  telah  menerima  permohonan  Banding  dan  membatalkan Putusan  Pengadilan  Negeri  Saumlaki,  sehingga  penggugat  (Frits  Hosea  Gaspar  Pooroe) keberatan atau tidak terima akan putusan Banding dan mengajukan permohonan kasasi yang menghasilkan putusan nomor 1835 K/Pdt/2019 dengan amar putusan yang berbunyi a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Frits Hosea Gaspar Pooroe, tersebut; b. Menghukum  Pemohon  Kasasi  untuk  membayar  biaya  perkara  dalam  tingkat  kasasi  ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
Putusan yang telah ditetapkan pastinya memiliki beberapa pertimbangan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung, berikut beberapa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan Pengadilan Tinggi  Ambon  yang  telah  membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Saumlaki  tidak  salah menerapkan hukum, pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung ialah sebagai berikut: a. Bahwa gugatan tidak jelas karena berdasarkan pemeriksaan setempat terdapat perbedaan batas-batas  objek  sengketa,  dibandingkan  dengan  surat  gugatan,  lebih-lebih  objek sengketa menyangkut luas dengan besar ± 350 Ha (tiga ratus lima puluh hecto are);
b. Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  ternyata  bahwa  putusan  judex facti/Pengadilan  Tinggi  Ambon  dalam  perkara  ini  tidak  bertentangan  dengan  hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Frits Hosea Gaspar Pooroe, tersebut harus ditolak;
c. Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  ditolak  dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;
d. Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang Undang  Nomor  3  Tahun  2009  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang bersangkutan.
Penyelesaian Sengketa Tanah Tiakur Ibu Kota Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku  sudah  mencapai  titik  akhir,  dimana  proses  hukum  yang  berjalan  sudah  sampai ditahap Kasasi. Beberapa pertimbangan hakim yang telah diputuskan dari proses pada saat di Pengadilan Negeri hingga di Mahkamah Agung.
Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 29/Pdt.G/2017 /PN Sml, diucapkan dalam sidang  yang  terbuka  untuk  umum  pada  tanggal 17  Mei 2018  dan dihadiri  oleh  Kuasa  para pihak  kemudian  berdasarkan  risalah  Akta  Permohonan  Banding  yang  dibuat  oleh  Arthur Larwuy Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki masing-masing :
- Pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 telah datang menghadap Yafet L. Sahupala, SH. selaku kuasa  Pembanding  I  /  semula  Tergugat  II,  III,  IV  dan  V  mengajukan  permohonan  agar perkara Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml tanggal 17 Mei 2018 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.
- Pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 telah datang menghadap Brampi Moriolkusu, SH. selaku kuasa Pembanding II / semula Tergugat VI mengajukan permohonan agar perkara Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml tanggal 17 Mei 2018 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding
- Pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 telah datang menghadap Jopie Stenly Nasarani, SH. dan  Risart  Ririhena,  SH.  selaku  kuasa  Pembanding  III  /  semula  Penggugat,  mengajukan
permohonan  agar  perkara  Pengadilan  Negeri  Saumlaki  Nomor  29/Pdt.G/2017/PN  Sml tanggal 17 Mei 2018 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.
Putusan majelis hakim tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan unsur-unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam putusan mengenai hubungan antara unsur kesalahan dengan kewajiban untuk membayar ganti kerugian. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang Perbuatan Melanggar Hukum disebutkan  bahwa  “setiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian tersebut ”. Disatu pihak dalam putusan hakim tingkat pertama menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, namun dipihak lain yang  dihukum  untuk  membayar  ganti  kerugian  hanya  Tergugat  VI  dengan  tanpa mempertimbangkan  sebab  apa  Tergugat  I,  II,  III,  IV  dan  V  dibebaskan  dari  kewajiban membayar  ganti  kerugian.  Seharusnya  apabila  dinyatakan  terbukti  melakukan  perbuatan melawan hukum mestinya dihukum juga untuk membayar ganti rugi, putusan hakim tingkat pertama  yang  tidak  mempertimbangkan  alasan  membebaskan  Tergugat-Tergugat  lainnya dari kewajiban membayar ganti rugi dapat dikwalifikasi sebagai putusan yang kurang dalam pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd);
Majelis  Hakim  tingkat  banding  berpendapat  bahwa  putusan  majelis  hakim  tingkat pertama Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml tanggal 17 Mei 2018 tidak sesuai dengan tata tertib beracara yang benar, telah memutus perkara tidak sesuai dengan dasar gugatan, dan kurang pertimbangan hukum. Karenanya menurut pendapat majelis hakim tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 29/Pdt.G/2017 /PN Sml tanggal 17 Mei 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Putusan hakim tingkat pertama dibatalkan, maka majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;
Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili bahwa Pengadilan Negeri Saumlaki tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan alasan sebagai  berikut  :  a).  Bahwa  karena  yang  digugat  juga,  adalah  perbuatan  Tergugat  VI  dan Tergugat  Vll,  sebagai  badan  hukum  public,  maka  Pengadilan  Negeri  Saumlaki  tidak berkompeten atau tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Sml.  Hal  ini  sejalan  dengan  Yurisprudensi  Putusan  PT.  Bandung
No.69/1970/Perd./PTB,  tanggal  15-5- 1970,  bahwa  “perselisihan  mengenai  perbuatan pemerintahan  (bestuursdaad)  adalah  tidak  termasuk  wewenang  Pengadilan  untuk mengadilinya’’.  Oleh  karena  Pengadilan  Negeri  Saumlaki  tidak  berwenang  mengadili perbuatan Tergugat VI dan Tergugat VII, maka Tergugat I menolak tegas gugatan untuk diadili di  Pengadilan  Negeri  Saumlaki;  b).  Oleh  sebab  itu,  sebelum  Majelis  Hakim  Yang  Mulia memeriksa pokok perkara Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Sml., tersebut, maka Tergugat I mohon perkenaan  Yang  Mulia  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Saumlaki  dikesempatan  pertama, memeriksa dan memutus lebih dulu kompetensi Pengadilan Negeri Saumlaki dalam perkara tersebut,  sekaligus  menyatakan  Pengadilan  Negeri  Saumlaki  tidak  berwenang  mengadili perkara  perdata  Nomor  29/Pdt.G/2017/PN.Sml.  Alasan  Tergugat  I  ini  sejalan  dengan  pasal 136  HIR  dan  162  R.Bg  Menimbang,  bahwa  terhadap  eksepsi  kewenangan  mengadili  dari Tergugat  I  tersebut,  majelis  hakim  tingkat  banding  berpendapat  bahwa  tidak  semua perbuatan pemerintah (bestuursdaad) tidak dapat diajukan dan diperiksa di peradilan umum;
Apabila mengacu pada Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada dasarnya yang tidak dapat diadili oleh peradilan umum adalah apabila menyangkut perbuatan pemerintah yang berbentuk keputusan tata usaha negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh  Pejabat  Tatausaha  Negara  yang  berisi  tindakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.
Perkara a quo tidak mempersoalkan mengenai surat keputusan yang bersifat kongkrit, individual dan final yang dibuat Tergugat VI dan Tergugat VII, akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI dan VII, yang masuk kedalam lingkup hubungan hukum keperdataan.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  maka  eksepsi  mengenai kewenangan  mengadili  dari  Tergugat  I  tidak  cukup  beralasan  karenanya  harus  ditolak  dan Pengadilan  Negeri  Saumlaki  harus  dinyatakan  berwenang  untuk  memeriksa  dan  mengadili perkara a quo;
Atas  gugatan  Penggugat  tersebut,  selain  eksepsi  mengenai  kewenangan  mengadili, Tergugat  I/Turut  Terbanding  I/Turut  Terbanding  II/Terbanding  III,  dalam  jawabannya  juga mengajukan  6  poin  eksepsi  diantaranya  yang  relevan  untuk  dipertimbangkan  dalam hubungannya dengan persyaratan formal gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:
1) Dalam eksepsinya Tergugat I menilai bahwa gugatan Penggugat kabur ( abscuure liabele ) dalam  angka  4  huruf  a.  Bahwa  Penggugat  dalam  posita  gugatannya,  tidak  menjelaskan hubungan  hukum  ( rechtsver  houding )  antara  moyang  Penggugat  Lewanruprupdeli Wewarlaiwewewar, dengan asal usul tanah petuanan Moa Barat seluas ± 4.000 Ha (empat ribu  hektar)  (posita  gugatan  angka  1)  yang  diklaim  sebagai  petuanan  bekas  Negeri Toinaman yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam angka (2) gugatan, yang di dalamnya terdapat objek sengketa + 350 Ha (tiga ratus limapuluh hektar). Posita gugatan yang tidak menguraikan secara rinci asal-usul obyek sengketa, riwayat perolehan sehingga moyang  Penggugat  Lewanruprupdeli  Wewarlaiwewewar  bisa  memiliki  tanah  obyek sengketa  dapat  dikwalifisir  sebagai  gugatan  yang  tidak  jelas/kabur  ( abscuure  liabele ); Selanjutnya dalam angka 4 huruf b. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan pula hubungan hukum  antara  Moyang  Penggugat  tersebut  dengan  Negeri  Toinaman  atau  sebaliknya, sebab  apa  dan  bagaimana  faktanya  sehingga  petuanan  bekas  Negeri  Toinaman  sebagai beschikingsrecht  meminjam  istilah  Prof.Mr.Dr.Van  Vollenhoven  yang  kemudian  menjadi inlands bezitrecht (meminjam terminology Ter Har) lalu dapat diwariskan turun temurun kepada Penggugat? Dalam Hukum Adat, beschikingsrecht tidak bisa dengan serta merta dikuasai  dan  atau  dimiliki  oleh  seseorang  yang  mempunyai  kedudukan  adat  tertinggi sekalipun  (primus  interpares)  dalam  komunitas  masyarakat  hukum  adat  misalnya  Raja, sebagaimana  dalam  masyarakat  Negeri  Toinaman,  melainkan  menjadi  hak  anggota komunal tersebut juga, yang kini masih menyisakan anak-anak adat turunan yang berasal dari  bekas  Negeri  Toinaman,  yang  mengaku  berhak  atas  bagian  petuanan  bekas  Negeri Toinaman.
2) Dalam eksepsinya Tergugat I juga menilai bahwa gugatan Penggugat antara posita gugatan dengan petitum, tidak sesuai karena:
a) Penggugat  yang  mengklaim  Moyangnya  Lewanruprupdeli  Wewarlaiwewewar  sebagai pemilik tanah petuanan bekas Negeri Toinaman di Kecamatan Moa Barat seluas ± 4.000 Ha (empat ribu hektar) dan pemilik objek sengketa seluas ± 350 Ha (tiga ratus limapuluh hektar) ternyata pada bagian posita gugatannya, tidak meminta dalam petitum supaya pengadilan  menetapkan  Lewanruprupdeli  Wewarlaiwewewar  Moyang  Penggugat sebagai pemilik sah tanah petuanan bekas Negeri Toinaman di Kecamatan Moa Barat
seluas ± 4.000 Ha (empat ribu hektar) dan pemilik objek sengketa seluas ± 350 Ha (tiga ratus limapuluh hektar) di dalamnya;
b) Penggugat  yang  mengklaim  Moyangnya  Lewanruprupdeli  Wewarlaiwewewar  sebagai pemilik tanah petuanan bekas Negeri Toinaman di Kecamatan Moa Barat seluas ± 4.000 Ha (empat ribu hektar) dan pemilik objek sengketa seluas ± 350 Ha (tiga ratus limapuluh hektar) ternyata pada bagian fundamentum petendi gugatannya, tidak meminta dalam petitum supaya pengadilan menetapkan Lewanruprupdeli Wewarlaiwewewar Moyang Penggugat sebagai pewaris sah atas objek tersebut;
c) Penggugat yang mengklaim dirinya sebagai ahli waris dalam posita gugatan, ternyata tidak menuntut dalam petitum supaya pengadilan menetapkan Penggugat sebagai ahli waris  dari  Moyangnya  Lewanruprupdeli  Wewarlaiwewewar  atas  objek  sengketa. Karena itu, permintaan sebagai pemilik objek sengketa dalam petitum angka (2) adalah tidak logis dan gugatan kabur, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima atau ditolak tegas.
3) Dalam eksepsinya  Tergugat  II  s/d  V  dan  Tergugat  VII  menilai bahwa  gugatan  Penggugat kurang  pihak  (Plurium  Litis  Consortium)  sebagaimana  eksepsinya  angka  1.  Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 4 memohon agar “menyatakan batal demi hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 02/OL/KML/VIII/2004, yang di buat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan Tergugat VI”. Akan tetapi  tidak  semua  yang  menandatangani  Surat  Pelepasan  Hak  Atas  Tanah,  Nomor  : 02/OL/KML/VIII/2004, tersebut ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo. Sebagaimana eksepsi yang disampaikan Tergugat II s/d Tergugat V “……………telah melibatkan bukan saja para  ahli  waris  namun  juga  para  kepala  desa,  dan  atau  pemilik  petuanan,  Pimpinan Latupatti serta camat Moa Lakor, oleh sebab itu maka Kepala desa Werwaru, Kepala desa Patti,  Kepala  Desa  Wakarlely,  Kepala  desa  Klis,  Kepala  desa  Kaiwatu,  Kepala  desa Tounmawan, Ketua Latupatti serta Camat Moa Lakor telah memiliki urgensi untuk turut membuktikan  juga  proses  Pelepasan  Hak  tersebut,  oleh  sebab  Penggugat  hanya mencantumkan Tergugat I, III, dan Tergugat IV selaku mantan kepala desa padahal pada saat  itu  Tergugat  I,  Tergugat  III  dan  Tergugat  IV  serta  Kepala  desa  Kaiwatu  Bpk  Salmon Mehdila  dan  Bpk  Charles  R.  Lico  selaku  kepala  Desa  Tounmawan  melakukan  Perbuatan Hukum dengan menandatangi Surat Pernyataan Pelepasan Bersama No.
02/0L/KMLA/III/2004  tertanggal  8  Agustus  2004  adalah  dalam  kapasitas  atau  jabatan mereka  selaku  Kepala  Desa,  dan  oleh  sebab  itu  dengan  tidak  ditariknya  Kepala  Desa Werwaru,  Kepala  Desa  Patti,  Kepala  Desa  Wakarlely,  Kepala  Desa  Klis,  Kepala  Desa Kaiwatu, Kepala Desa Tounmawan, Ketua Latupatti serta camat Moa Lakor, selaku pihak dalam perkara ini maka faktanya Penggugat tidak mengikut sertakan keseluruhan pihak yang  terkait  dengan  surat  tersebut.  Dengan  demikian  maka  gugatan  Penggugat  dapat dikwalifisir sebagai kurang pihak (Plurium Litis Consortium);
4) Bahwa dalam dalil gugatannya disebutkan bahwa Penggugat adalah keturunan atau ahli waris  yang  sah  dari  Moyang  Lewanruprupdeli  Wewarlaiwewewar  namun  tidak menjelaskan  hubungan  hukum  antara  Lewanruprupdeli  Wewarlaiwewewar  sebagai pewaris  dengan  Penggugat  sebagai  ahli  waris.  Kalau  menyebutkan  keturunan  dari seseorang  mestinya  dijelaskan  keturunan  garis  keberapa  dan  bagaimana  silsilah keluarganya,  siapa  saudaranya dan  lain  sebagainya.  Jika  hanya  menyebutkan  keturunan atau ahli waris saja sebagaimana dalam gugatan a quo dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscuuri libeli);
Eksepsi  dari  Tergugat  I,  II,  III,  IV,  V,  dan  VII  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas, menurut  pendapat  majelis  hakim  tingkat  banding  cukup  beralasan  menurut  hukum karenanya eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII tersebut dapat diterima dan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (obscuuri libeli) dan kurang pihak (Plurium Litis Consortium)  karenanya  tidak  memenuhi  syarat  formal  untuk  dijadikan  sebagai  dasar pemeriksaan perkara a quo;
Karena eksepsi diterima dan surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal maka  gugatan  Penggugat  harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  (Niet  Ontvantkelijke Verklaard), dan majelis hakim tingkat banding tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara;
Gugatan  Penggugat  Rekonvensi/Tergugat  II  s/d  V  Dalam  Konvensi,  Tergugat Rekonvensi  mengajukan  eksepsi  salah  satu  diantaranya  agar  menyatakan  bahwa  gugatan rekonvensi yang diajukan para Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal gugatan rekonvensi.  Tergugat  II,  III,  IV  dan  V  Dalam  Konvensi/para  Penggugat  dalam  Rekonvensi, setelah  mencermati  posita  angka  1  sampai  angka  7  gugatan  Rekonvensinya  nampak  tidak jelas kepada siapa gugatan rekonvensi tersebut ditujukan. Akan tetapi bila membaca posita angka 8 dan dihubungkan dengan petitum angka 4 dan 5 baru jelas bahwa para Penggugat
dalam  Rekonvensi  menggugat  agar  Tergugat  VII  Dalam  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Tergugat II, III, IV dan V Dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi.
Pada  azasnya  gugatan  rekonvensi  dimaksudkan  untuk  memberikan  hak  kepada Tergugat untuk menantang gugatan Penggugat, maka dengan demikian subyek yang dapat ditarik  sebagai  Tergugat  Rekonvensi  adalah  Penggugat  Konvensi.  Sebagaimana  diketahui bahwa  Tergugat  VII mempunyai  kedudukan  yang  sama dengan  Tergugat  II  s/d  Tergugat  V, yaitu sama-sama kedudukannya sebagai Tergugat Konvensi, oleh karena itu dilarang dan tidak dibenarkan untuk menarik sesama Tergugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi. (Putusan MA  No.  636/K/Pdt/1984  tanggal 17 Desember 1985  IV, Putusan  MA  No.  1501/K/Pdt/1983 tanggal 6 Desember 1984 dan Putusan MA No. 3227/K/Pdt/1987 tanggal 29 Januari 1989);
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka gugatan rekonvensi tersebut telah melanggar tertib hukum acara dan karenanya eksepsi tergugat rekonvensi / penggugat konvensi beralasan hukum dan dapat diterima;
Pada  tingkat  Kasasi  Mahkamah  Agung  melakukan  beberapa  pertimbangan  yaitu Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti/Pengadilan Tinggi Ambon  yang  membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Saumlaki  tidak  salah  menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa  gugatan  tidak  jelas  karena  berdasarkan  pemeriksaan  setempat  terdapat perbedaan batas-batas objek sengketa, dibandingkan dengan surat gugatan, lebih-lebih objek sengketa  menyangkut  luas  dengan  besar  ±  350  Ha  (tiga  ratus  lima  puluh  hecto  are); Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  ternyata  bahwa  putusan  judex facti/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FRITS HOSEA GASPAR  POOROE,  tersebut  harus  ditolak;  Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  ditolak  dan  Pemohon  Kasasi  ada  di  pihak  yang  kalah,  maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;
Hukum  tanah  yang berlaku  bagi  masyarakat  Indonesia  secara  umum adalah hukum tanah yang masih berpedoman pada hukum adat masing-masing suku yang berdiam diseluruh wilayah nusantara, yang lasim disebut dengan istilah hak ulayat. Hak ulayat merupakan istilah yang  diperkenalkan  dalam  kepustakaan  hukum  adat  dengan  sebutan  dan  atau  nama  yang
berbeda dalam setiap wilayah hukum adat, dan merupakan hak penguasaan tertinggi dalam suatu wilayah hukum adat sebab merupakan tanah bersama warga masyarakat adat tertentu.
Pengertian hak ulayat sendiri tidak ditemukan dalam UUPA, bahkan kata hak ulayat hanya di kemukakan dalam pasal 3 dinyatakan;
“ Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya  masih  ada,  harus  sedemikian  rupa  sehingga  sesuai  dengan  kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang peraturan lain yang lebih tinggi. ”
Pengakuan akan Hak Ulayat oleh Undang-Undang Pokok Agraria harus disertai syarat, yaitu sebagai berikut:
1) Masih terdapat dalam masyarakat (masih merupakan kenyataan yang hidup) artinya hak ulayat  itu  masih  berfungsi  dalam  masyarakat  dan  masih  dipatuhi  dalam  masyarakat sebagai suatu lembaga dari masyarakat.
2) Hak  Ulayat  harus  disusuaikan  dengan  kepentingan  Nasional,  artinya  ada  prinsip nasionalitas,
3) Hak ulayat harus disesuaikan dengan kepentingan negara,
4) Hak ulayat harus berdasarkan pada kesatuan bangsa.
5) Hak  ulayat  haruslah  Unterorgened  (tunduk  pada  UU,  mapun  peraturan  lainnya  yang diterbitkan Pemerintah Indonesia.)
Hak Ulayat dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi. Hak-hak perorangan atas sebagian tanah bersama tersebut  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  bersumber  padanya,  yaitu  (Maiyestati, 2022)
1) Pemegang Haknya
2) Objek Hak Ulayat
3) Kekuatan Hak Ulayat Berlakunya Ke Dalam
4) Kekuatan Hak Ulayat Berlaku Ke Luar
Berdasarkan  Pasal  33  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  menyatakan  “bumi  dan  air  kekayaan  alam  yang  terkandung di  dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesarbesar  kemakmuran  rakyat”.  UUPA
merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat (3) UU 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu atas dasar ketentuan dalam pasal 33 Pasal Ayat (3) undang-undang dasar  dan  hal-hal  sebagai  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1,  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
Tanah  Tiakur  Ibukota  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  Provinsi  Maluku  merupakan petuanan bekas Negeri Toinaman seluas ± 4000 Ha (Hecto Are), yang terletak di Moa Barat, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang telah diberikan/dilepaskan haknya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Tergugat VI), sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah,  Nomor  :  02/OL/KML/VIII/2004,  untuk  kepentingan  pemekaran  Kabupaten  Maluku Barat Daya.
Penggugat  mendalilkan  bahwa  moyang  Penggugat  yang  bernama  Lewanruprupdeli Wewarlaiwewewar semasa hidupnya adalah marna/bangsawan dari Moa Barat yang disebut dengan nama MSAWNA, padahal Moyang Penggugat ini bukanlah seorang Bangsawan atau Marna di Moa Barat apalagi memiliki Petuanan, karena Moyang Penggugat pada saat masuk dan berdiam di Moa Barat, Pulau Moa sudah dibagi habis oleh 3 Orang Moyang yaitu : Moa Timur (desa Moain), dimiliki oleh moyang yang bernama Reimaha Lewna, Moa Tengah (desa Klis/ SOA Lekubun) dengan moyang bernama Mayaha Lewna, dan Moa barat (Desa Patti/SOA Rokseli,  SOA  Patti  dan  Soa  Gerwelsa)  dimiliki  oleh  Moyang  Talupipi  Lewna,  jadi  moyang Penggugat tidaklah turut membagi Pulau Moa, lagipula Moyang Penggugat selama hidupnya bahkan sampai dengan keturunannya (anak cucu) sekarang termasuk Penggugat tidak pernah menjadi seorang Raja atau Kepala Desa pada desa-desa di Moa Barat, sebab untuk menjadi Raja atau Kepala Desa di Pulau Moa haruslah dari Keturunan bangsawan atau Mama.
Penggugat  melakukan  gugatan  untuk  mempertahankan  hak  miliknya  berupa  tanah petuanan  Moa  Barat,  yang  didalamnya  terdapat  tanah  petuanan  bekas  Negeri  Toinaman seluas  ±  4000  Ha  (Hecto  Are).  Akan  tetapi  pada  tahap  banding  penggugat  tidak  dapat membuktikan  bahwa  penggugat  merupakan  keturunan  langsung  dari  Almarhum  Moyang LEWANRUPRUPDELI WEWARLAIWEWEWAR, dan hal ini dibantah oleh para tergugat bahwa Moyang penggugat bukanlah keturunan bangsawan atau Mama. Sedangkan, para tergugat
memiliki  bukti  yang  sah  tentang  kepemilikan  atas  tanah  ulayat  tersebut  yaitu  Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 02/OL/KML/VIII/2004.
Surat Pelepasan Hak Nomor: 02/OL/KML/VIII/2004 dikuatkan dengan:
1) Pernyatan sikap atas hasil rapat kordinasi dengan Tim Kordinasi Awal Pembangunan Kota Tiakur  yang  terdiri  dari  Bastian  Y.A.  Petrusz,  S.Pd  dkk,  yang  dilakukan  pada  tanggal  27 Oktober 2011 bertempat di desa Wakarleli;
2) Pernyataan  beberapa  pihak  yang  termasuk  pemilk  lahan  350  Ha  yang  merupakan  Kota Tiakur untuk melepaskan hak atas tanah dimaksud dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi A DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 9 November 2013;
3) Bahwa didalam Surat Pernyataan tersebut terdapat nama Penggugat sebagai salah satu pihak  yang  secara jelas menyatakan  secara jujur  dan  penuh  keikhlasan melepaskan  hak Atas Tanah seluas 350 Ha (2000 x 1750 M2) kepada Pemerintah Maluku Barat Daya dan mendukung  segala  aktifitas  pembangunan  yang  dilaksanakn  Pemerintah  diatas  tanah petuanan tersebut. Bahkan didalam Pernyataan tersebut secara tegas Penggugat sebagai salah satu pihak menyatakan bahwa apabila dikemudian hari terdapat gugatan dari pihak tertentu maka segala resiko menjadi beban para pihak termasuk Penggugat;
4) Surat Pernyataan bersama oleh pemilik tanah, pemerintah Desa Pati, Desa Wakarleli, Desa Kaiwatu,  Tokoh-tokoh  masyarakat,  Tokoh-tokoh  adat  termasuk  Toinaman  yang  pada intinya  memperkuat  Surat  Pelepasan  Tanah  Nomor  :  02/OL/KML/VIII/2004  dan menyatakan  Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  diberikan  hak  bebas  untuk menentukan batas-batas tanah sesusai peruntukan bagi lahan Kota Tiakur seluas 350 Ha serta tidak lagi mempersoalkan status tanah dimaksud;
Majelis Hakim pada sidang tingkat pertama telah salah dan keliru dalam Pertimbangan Hukumnya,  sehingga  telah  membatalkan  Surat  Pelepasan  Hak  Atas  Tanah  Nomor 02/OL/KML/VIII/2004, padahal Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut ditandatangani oleh semua kepala desa di Pulau Moa yaitu Kepala Desa Wakarleli, Kepala Desa Pati, Kepala Desa Kaiwatu,  Kepala  Desa  Werwaru,  Kepala  Desa  Tounwawan,  Kepala  Desa  Klis,  Ketua  dan Sekertaris  Latupaty  Pulau  Moa  dan  disahkan  oleh  Camat  Moa  Lakor,  guna  dan  untuk memenuhi salah satu persyaratan pemekaran daerah otonom baru yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku  Barat  Daya  Pasal  7  yang  Menyatakan  ”Ibukota  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya
berkedudukan di Tiakur Kecamatan Moa Lakor. ” Dengan membatalkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 02/OL/KML/VIII/2004 maka telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008.
Berdasarkan  Surat  Pelepasan  Hak  Atas  Tanah  Nomor  02/OL/KML/VIII/2004  maka kepemilikan tanah tersebut merupakan tanah ulayat dan penggugat tidak memiliki hak atas tanah  tersebut.  Pengakuan  akan  Hak  Ulayat  oleh  Undang-Undang  Pokok  Agraria  harus disertai syarat, yaitu sebagai berikut:
1) Masih terdapat dalam masyarakat (masih merupakan kenyataan yang hidup) artinya hak ulayat  itu  masih  berfungsi  dalam  masyarakat  dan  masih  dipatuhi  dalam  masyarakat sebagai suatu lembaga dari masyarakat. Pada kasus ini tanah tersebut masih digunakan oleh Masyarakat Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya.
2) Hak  Ulayat  harus  disusuaikan  dengan  kepentingan  Nasional,  artinya  ada  prinsip nasionalitas.
3) Hak ulayat harus disesuaikan dengan kepentingan negara,
4) Hak ulayat harus berdasarkan pada kesatuan bangsa.
5) Hak  ulayat  haruslah  Unterorgened  (tunduk  pada  UU,  mapun  peraturan  lainnya  yang diterbitkan Pemerintah Indonesia.)
Tanah  ulayat  digunakan  untuk  kepentingan  nasional  yaitu  peluasan  Kabupaten Maluku  Barat  Daya  yang  mengacu  pada  Pasal  7  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya yang menyatakan “ Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya berkedudukan di Tiakur Kecamatan Moa Lakor. ”

## KESIMPULAN
a. Pada  tingkat  Kasasi  Mahkamah  Agung  melakukan  beberapa  pertimbangan  yaitu  Bahwa alasan-alasan  kasasi  tidak  dapat  dibenarkan  oleh  karena  judex  facti/Pengadilan  Tinggi Ambon yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tidak salah menerapkan hukum,  dengan  pertimbangan  sebagai  berikut;  bahwa  gugatan  tidak  jelas  karena berdasarkan  pemeriksaan  setempat  terdapat  perbedaan  batas-batas  objek  sengketa, dibandingkan dengan surat gugatan, lebih-lebih objek sengketa menyangkut luas dengan besar  ±  350  Ha  (tiga  ratus  lima  puluh  hecto  are);  Menimbang,  bahwa  putusan  judex facti/Pengadilan  Tinggi  Ambon  dalam  perkara  ini  tidak  bertentangan  dengan  hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Frits Hosea Gaspar Pooroe, tersebut harus ditolak.
b. Tanah Tiakur Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku merupakan petuanan bekas  Negeri  Toinaman  seluas  ±  4000  Ha  (Hecto  Are),  yang  terletak  di  Moa  Barat, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang telah diberikan/dilepaskan haknya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Pemerintah Daerah  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  (Tergugat  VI),  sesuai  Surat  Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 02/OL/KML/VIII/2004, untuk kepentingan pemekaran Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Berdasarkan  Surat  tersebut  maka  kepemilikan  tanah merupakan  tanah  ulayat  yang  diakui  keberadaannya  serta  masih  dimanfaatkan  oleh Masyarakat dan Pemerintah sehingga penggugat tidak memiliki hak atas tanah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriani,  Bela.  2018.  “Penyelesaian  sengketa  tumpang  tindih  hak  antara  sertipikat  hak  milik (SHM) dengan surat keterangan tanah (SKT) di kota Pangkalpinang.”
Ali, Zainuddin. 2021. Metode penelitian hukum . Sinar Grafika.
Amriani,  Nurnaningsih.  2012.  “Mediasi:  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di Pengadilan.”
Arba, H. M. 2019. “Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta.” Cet. Ke. IV . Arba, Muhammad. 2021. Hukum Agraria Indonesia . Sinar Grafika.
Azam, Syaiful. 2003. “Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria.” Dewanto, Bisma Aryo. 2021. “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara PT.
SDIC  Papua  Cement  Indonesia  dengan  Masyarakat  Marga  Mansim  (Studi  Kasus  di Maruni Kabupaten Manokwari).”
Gustio, Andrian. 2022. “Penyelesaian Sengketa Pemberian Hak Milik Di Atas Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya.”
Harahap, M. Yahya. 2017. Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan . Sinar Grafika.
Tahali,  Ahmad.  2018.  “Hukum  Adat  Di  Nusantara  Indonesia.” Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 5(1):27 – 46.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  (UUPA) KUHPerdata ( Burgerlijk Wetbook )
Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Perubahan kedua Undang Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Mahkama Agung.