## Analisis Problematika Pengelolaan …

## ANALISIS PROBLEMATIKA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)
T. Fitrawan Mondale 1 , Aliamin 2 , Heru Fahlevi 2 1 Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
2 Prodi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala E-mail: 1 mondaleteuku@yahoo.com

## Abstract
This  research  comparatively  analyses  the  financial  management  in  the  two  villages  as well as their inhibiting and supporting factors in the financial management of the village covering  from  the  stages  of  planning,  implementation,  administration,  reporting  and accountability. This research was conducted in the villages of Blang Kolak I and II, Sub District of Bebesen, Central Aceh District. The study uses a qualitative approach in the form  of  case  studies  with  comparative  analysis.  To  gather  the  data,  this  study  uses observations,  interview  and  documentation.  The  results  showed  that  there  were differences  and  similarities  in  financial  management  in  both  villages  starting  from  the planning  stage  to  reporting  and  accountability.  There  are  also  factors  supporting  and inhibiting the process of financial management,including the competence and quality of human  resources,  public  participation  and  oversight  by  the  BPD( Supervisory  board village) .The  third  factor  being  stalwart  financial  management  village  in  blang  kolak  II village  and  became  an  impediment  to  financial  management  at  village  blang  kolak  I village.
Keywords: Competence Of Personnel, Financial Management, Supervision.

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisisperbandingan  pengelolaan  keuangan  di  dua  desa  serta membandingkan faktor penghambat serta pendukung dalam pengelolaan keuangan desa dari  mulai  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  sampai  dengan  pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan di Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunaan pendekatan kualitatif berupa studi kasus dengan analisis komparatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian  ini  menggunakan  pengamatan  atau  observasi  lapangan,  wawancara  dan dokumentasi.Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  terdapat  perbedaan  dan  kesamaan dalam  pengelolaan  keuangan  di  dua  desa  ini  yang  dimulai  dari  tahapan  perencanaan sampai  dengan  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Terdapat  juga  faktor-faktor  yang menjadi  pendukung  serta  penghambat  dalam  proses  pengelolaan  keuangan  ini.  Faktor- faktor  tersebut  antara  lain  kompetensi  dan  kualitas  SDM,  partisipasi  masyarakat  dan pengawasan  oleh  Badan  Pengawas  Desa  (BPD).Ketiga  faktor  tersebut  menjadi penghambat  pengelolaan  keuangan  desa  pada  Desa  Blang  Kolak  I  dan  menjadi pendukung pengelolaan keuangan desa pada Desa Blang Kolak II.
Kata Kunci: Kompetensi, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengawasan.

## Analisis Problematika Pengelolaan …

## PENDAHULUAN
Konsekuensi  logis  dari  lahirnya  konsep  otonomi  daerah  adalah  hadirnya desentralisasi  fiskal.  Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  di  era  reformasi  secara  resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-undang (UU)  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  serta  UU  Nomor  25  Tahun 1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  serta  UU  Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Kemandirian masyarakat desa dalam perumusan program–program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa menjadi ruang urgensi dari  pengelolaan  keuangan  desa  (Diansari,  2013),  karena  secara  substansial,  melalui dukungan  dana  yang    begitu  besar  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah  Kabupaten/Kota,  maka  desa  di  tuntut  untuk  dapat  menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan baik dan benar.
Selanjutnya,  meningkatnya  tuntutan  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik (good  governance), telah  mendorong  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  untuk  menerapkan  akuntabilitas  publik(Putra,  2011).  Akuntabilitas dapat  diartikan  sebagai  bentuk  kewajiban  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan  sebelumnya,  melalui  suatu  media  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan secara periodik (Yuliarta, 2013).
Pertanggungjawaban  yang  dimaksud  diantaranya  adalah  pertanggungjawaban dalam  pengelolaan  anggaran  desa.  Untuk  saat  ini  kendala  umum  yang  dirasakan  oleh sebagian besar desa adalah terkait pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Seringkali tahapan  perencanaan,pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban tidak  sesuai  dengan  kenyataan  dilapangan.  Apa  yang  sudah  dimusyawarahkan  dan disepakati bersama, tidak di ikuti pada saat pelaksanaannya.
Selanjutnya, penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa masih menjadi  fokus  banyak  peneliti.Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  dalam  pengelolaan keuangan  desa  masih  banyak  terdapat  kesalahan-kesalahan  baik  dalam  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan  maupun  pada  tahap  pelaporan  dan pertanggungjawaban.Seperti  halnya  Ramadhan  (2014)  yang  meneliti  tentang  analisis perbandingan  pengelolaan  keuangan  Desa  Bangsri  Kecamatan  Plandaan  Kabupaten Jombang  dengan  pengelolaan  keuangan  Desa  menurut  Permendagri  37  Tahun 2007menyimpulkanbahwa terdapat  perbedaan dalam pengelolaan keungan Desa Bangsri danPengelolaan  Keuangan  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negri  (Permendagri)  37 Tahun  2007.  Perbedaan  tersebut  terdapat  pada  penyusunan  Rancangan  Anggaran

## Analisis Problematika Pengelolaan …
Pendapatan  Belanja  Desa  (RAPBDes)  pada  bagian  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa  (RPJMDes)  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa(RKPDes)  dan  pada bagian  Penetapan  RAPBDes  yang  mana  untuk  penyusunan  RKPDes  dan  penyampaian Rancangan  APBDes  tidak  sesuai  dengan  batas  waktu  yang  telah  ditetapkan  dalam Permendagri 37 Tahun 2007. Dan juga terdapat perbedaan dalam format dokumen yang digunakan  dalam  penatausahaan  Pengelolaan  Keungan  Desa  Bangsri  dan  menurut Permendagri 37 Tahun 2007.
Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menggali  berbagai  permasalahan dalam  pengelolaan  keuangan  desa  mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan  sampai  dengan  tahap  pelaporan  danpertanggungjawaban.Penelitian  ini termasuk  dalam  penelitian  studi  kasus  dengan  analisis  komparatif    karena  penelitian komparatif  dapat  menemukan  persamaan-persamaan  dan  perbedaan-perbedaan  tentang benda-benda,  tentang  orang,  prosedur  kerja,  ide-ide,  kritik  terhadap  orang,  kelompok, terhadap  suatu  ide  atau  prosedur  kerja  dan  penelitian  komparatif  juga  dapat membandingkan kesamaan pandangan serta perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide (Suharsimi, 1998).
Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengelolaan keuangan  desa  antara  Desa  Blang  Kolak  I  dan  Desa  Blang  Kolak  II  pada  Kabupaten Aceh Tengah, ditinjau dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek penatausahaan dan  aspek  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  dengan  mengacu  pada  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Tengah  khususnya  Pemerintah  Desa  di  lingkup  Kabupaten  Aceh  Tengah  dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## KAJIAN KEPUSTAKAAN
Menurut  Widjaja  (2003),  Desa  adalah  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai  susunan  asli  berdasarkan  hak  asal-usul  yang  bersifat  istimewa.  Landasan pemikiran  dalam  mengenai  pemerintahan  desa  adalah  keanekaragaman,partisipasi, otonomi  asli,  demokratisasi  dan  pemberdayaan  masyarakat.Karakteristik  wilayah perdesaan  sangat  berbeda  tipologinya  baik  karakteristik  sosial  budaya,  keadaan infrastruktur yang ada, keadaan di wilayah perdesaan, tingkat kesehatan dan gizi sampai dengan  karakteristik  kondisi  kemiskinannya.  Kerumitan  tipologi  dan  karakteristik  ini tidak  mungkin  digeneralisasikan  dalam  proses  pembangunan.  Oleh  sebab  itu, desentralisasi  menjadi  prinsip  utama  dalam  proses  pembangunan  agar  pembangunan lebih cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat perdesaan (Susetiawan, 2010).

## Analisis Problematika Pengelolaan …
Selain  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  undang-undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  dalam  Pasal  48,  perangkat  desa  terdiri  atas sekretariat  desa,  pelaksana  kewilayahan  dan  pelaksana  teknis.Pemerintah  desa  juga berkewajiban  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan  sesuai  dengan  kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan  desa  meliputi  kewenangan  dibidang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  desa,  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul,  dan  adat  istiadat desa.Untuk  melaksanakan  tugas-tugas  ini  diperlukan  susunan  organisasi  dan  perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik.
Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah  dimana  Kepala  Desa  merupakan  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan desa.Pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  desa  harus  ditetapkan  dalam  APBDes  yang ditetapkan  dalam  Peraturan  Desa  oleh  Kepala  Desa  bersama  BPD.Pertanggungjawaban terhadap  penggunaan  dan  pengelolaan  keuangan  desa  ini  merupakan  tanggungjawab Kepala  Desa  untuk  disampaikan  kepada  Bupati/Walikota  pada  setiap  akhir  tahun anggaran  yang  disampaikan  melalui  Camat,  Badan  Permusyawaratan  Desa  pada  setiap akhir tahun anggaran, dan masyarakat dalam musyawarah desa.
Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.Sementara  itu pengelolaan  keuangan  desa  adalah  seluruh  rangkaian  kegiatan  yang  dimulai  dari  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  hingga  pertanggungjawaban  yang dilaksanakan  dalam  satu  tahun  anggaran,  terhitung  mulai  1  Januari  sampai  dengan  31 Desember.
Untuk tercapainya sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus  lebih  dulu  membuat  dan  merancang  tahapan-tahapan  pengelolaan  keuangan  desa yang  baik  dan  benar.Tahapan  pengelolaan  keuangan  Desa  menurut  Badan  Pendidikan dan  Pelatihan  Keuangan  Kementerian  Keuangan  (2015)  meliputi:  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## Perencanaan
Secara  umum,  perencanaan  keuangan  adalah  kegiatan  untuk  memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan dating (Sumarna, 2015). Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJMDes dan RKPDes yang  menjadi  dasar  untuk  menyusun  APBDes  yang  merupakan  hasil  dari  perencanaan keuangan  desa.Perencanaan  pembangunan  desa  disusun  berdasarkan  hasil  kesepakatan

## Analisis Problematika Pengelolaan …
dalam  musyawarah  desa.Musyawarah  desa  paling  lambat  dilaksanakan  pada  bulan  Juni tahun anggaran berjalan.
Perencanaan  pembangunan  desa  menjadi  pedoman  bagi  Pemerintah  desa  dalam menyusun RPJMDes, RKPDes, dan daftar usulan RKPDes.Dalam menyusun RPJMDes dan  RKPDes,  Pemerintah  desa  wajib  menyelenggarakan  musyawarah  perencanaan pembangunan  Desa  secara  partisipatif.Musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa diikuti  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  unsur  masyarakat  Desa.Rancangan RPJMDes  dan  rancangan  RKPDes  dibahas  dalam  musyawarah  perencanaan pembangunan Desa.

## Pelaksanaan
Pelaksanaan  keuangan  desa  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  berkaitan dengan  pengeluaran  uang  dan  kegiatan  di  lapangan(Sumarna,  2015).Kegiatan  yang dilakukan  sesuai  kewenangan  desa  yang  diolah  melalui  rekening  desa.Artinya,  semua penerimaan  dan  pengeluaran  desa  harus  dikelola  melalui  rekening  desa  yang  didukung dengan  bukti  yang  lengkap  dan  sah.Sehingga  harus  benar-benar  dilakukan  pencatatan transaksi  secara  tertib  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.Rangkaian  kegiatan  untuk melaksanakan  APBDes  dalam  satu  tahun  anggaran  dimulai  dari  1  Januari  hingga  31 Desember.  Atas  dasar  APBDes  dimaksud,  disusunlah  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB) untuk  setiap  kegiatan  yang  menjadi  dasar  pengajuan  Surat  Permintaan  Pembayaran (SPP).
Pengeluaran  desa  yang  mengakibatkan  beban  APBDes  tidak  dapat  dilakukan sebelum  rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDes  ditetapkan  menjadi  peraturan  desa. Pengecualian untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

## Penatausahaan
Penatausahaan  Keuangan  Desa  adalah  kegiatan  pencatatan  yang  khususnya dilakukan  oleh  Bendahara  Desa . Penatausahaan  keuangan  desa  yang  dilakukan  oleh Bendahara  Desa  dilakukan  dengan  cara  sederhana,  yaitu  berupa  pembukuan  belum menggunakan jurnal akuntansi. Pengelola Keuangan Desa, khususnya Bendahara, wajib memahami  beberapa  hal  yang  menjadi  ketentuan  pokok  dalam  Penatausahaan,  agar kegiatan  Penatausahaan  berlangsung  secara  benar  dan  tertib.  Adapun  tugas, tanggungjawab  serta  prosedur  penatausahaan  yaitu  yang  pertama  bendahara  desa  wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran, yang kedua yaitu  bendahara  desa  wajib  mempertanggungjawabkan  penerimaan  uang  yang  menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling  lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya,  kemudian  Kepala  Seksi  selaku Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab  terhadap  tindakan  pengeluaran  yang  menyebabkan  atas

## Analisis Problematika Pengelolaan …
201
beban  anggaran  belanja  kegiatan  dengan  mempergunakan  buku  pembantu  kas  kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
Penyetoran langsung melalui Bendahara Desa oleh pihak ketiga, dilakukan sesuai prosedur yaitu pihak ketiga/penyetor mengisi Surat Tanda Setoran (STS)/tanda bukti lain, kemudian bendahara desa menerima uang dan mencocokan dengan STS dan tanda bukti lainya,  bendahara  desa  mencatat  semua  penerimaan,  bendahara  desa  menyetor penerimaan ke rekening kas desa, dan yang terakhir bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib.Untuk itu bendahara desa dilarang untuk membuka rekening atas nama pribadi di bank dengan tujuan pelaksanaan APBDes serta menyimpan uang,  cek  atau  surat  berharga,  kecuali  telah  diatur  melalui  peraturan  perundang- undangan.
Selain  berupa  Buku  Kas  Umum,  Buku  Bank  dan  Buku  Kas  Pembantu,  bukti transaksi juga merupakan bagian dari penatausahaan dalam pengelolaan keuangan.Tanpa bukti  transaksi,  transaksi  bisa  dianggap  tidak  sah.Bukti  transaksi  adalah  dokumen pendukung  yang  berisi  data  transaksi  yang  dibuat  setelah  melakukan  transaksi  untuk kebutuhan  pencatatan  keuangan.Di  dalam  suatu  bukti  transaksi  minimal  memuat  data pihak-pihak yang mengeluarkan atau yang membuat.Bukti transaksi yang baik adalah di dalamnya tertulis pihak yang membuat, yang memverifikasi, yang menyetujui dan yang menerima.
Buku  Kas  (Umum,  Pajak,  Pembantu  Kegiatan,  dan  Bank),  dan  bukti-bukti transakasi adalah dokumen resmi milik Pemerintah Desa. Dokumen dimaksud berfungsi sebagai  sumber  data  untuk  keperluan  pemeriksaan/audit,  dan  juga  sebagai  barang  bukti apabila  diperlukan  dalam  proses  hukum,  dalam  hal  terjadi  dugaan  penyelewengan keuangan,  atau  tindak  pidana  lain  terkait  keuangan  desa.  Dengan  demikian,  tindakan secara  sengaja  menghilangkan,  merusak,  mengubah,  seluruh  atau  sebagaian  dokumen dimaksud adalah tindakan melawan hukum.

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pelaporan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menyampaikan  hal-hal  yang berhubungan  dengan  hasil  pekerjaan  yang  telah  dilakukan  selama  satu  periode  tertentu sebagai  bentuk  pelaksanaan  pertanggungjawaban  atas  tugas  dan  wewenang  yang diberikan  (Sumarna,  2015).Laporan  merupakan  suatu  bentuk  penyajian  data  dan informasi  mengenai  sesuatu  kegiatan  ataupun  keadaan  yang  berkenaan  dengan  adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan.
Pada  tahap  ini,  Pemerintah  Desa  menyusun  laporan  realisasi  pelaksanaan APBDesa  setiap  semester  yang  disampaikan  kepada  Bupati/walikota.Tahapan  kegiatan yang  harus  Kepala  Desa  laksanakan  yaitu  menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan APBDesa  kepada  Bupati/Walikota  berupa  laporan  semester  pertama,  dan  laporan semester  akhir  tahun.Laporan  semester  pertama  berupa  laporan  realisasi

## Analisis Problematika Pengelolaan …
APBDes.Laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDes  disampaikan  paling  lambat  pada  akhir bulan Juli tahun berjalan.Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan  setiap  akhir  tahun anggaran  yang  disampaikan  kepada  Bupati/Walikota  dan  di  dalam  Forum  Musyawarah Desa.  Adapun  laporan  tersebut  berupa  laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Peraturan Desa, laporan Kekayaan Milik Desa, serta Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Kepala Desa wajib menyertakan  format  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa Tahun Anggaran berkenaan didalam laporannya, kemudian format Laporan Kekayaan Milik  Desa  per  31  Desember  Tahun  Anggaran  berkenaan  serta  format  Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa  merupakan bagian  tidak  terpisahkan  dari  laporan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.Laporan realisasi  dan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa diinformasikan  kepada  masyarakat  secara  tertulis  dan  dengan  media  informasi  yang mudah  diakses  oleh  masyarakat.  Media  informasi  antara  lain  papan  pengumuman, radio  komunitas,  dan  media  informasi  lainnya.  Laporan  realisasi  dan  laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota  melalui  camat  atau  sebutan  lain.  Laporan  pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan  APBDesa,  disampaikan  paling  lambat  1  (satu)  bulan  setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  studi  kasus  dengan  analisis  komparatif karena  peneliti  yang  ingin  membandingkan  problematika  pengelolaan  keuangan  desa antara  desa  Blang  kolak  I  dan  desa  Blang  kolak  II  pada  Kabupaten  Aceh  Tengah dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Adapun  teknik  pengumpulan  datayang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  tigateknik,  yaitupengamatan  atau  observasi  lapangan,  wawancara  dan dokumentasi. Data yang bersumber dari kantor desa Blang kolak I dan Desa Blang kolak II  dijadikan  sebagai  objek  penelitian.  Data  yang  dikumpulkan  berupa  data  primer  yang bersumber langsung dari nara sumber dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan  dan  wawancara  pada  nara  sumber  penelitian  ini.  Selain  data  primer,  peneliti juga mengumpulkan data skunder yang bersumber dari literatur dan dokumen.

## Analisis Problematika Pengelolaan …

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  Blang  Kolak  I  dan  Blang  Kolak  II  merupakan  desa  yang  berada  diwilayah perkotaan  Kabupaten  Aceh  Tengah    yang  sebagian  penduduknya  hampir  rata-rata mempunyai  jenjang  pendidikan  minimal  SMU  sederajat.Berdasarkan  hasil  wawancara penelitian,  secara  garis  besar  terdapat  persamaan  dan  perbedaan  antara  pengelolaan keuangan  Desa  Blang  Kolak  I  dan  Blang  Kolak  II.Persamaannya  terdapat  pada  aspek pelaksanaan  dan  penatausahaan  saja,  sedangkan  perbedaannya  terlihat  pada  aspek perencanaan serta aspek pelaporan dan pertanggungjawaban.

## Aspek Perencanaan
Untuk  Desa  Blang  Kolak  I,  dokumen  RPJM    dan  RKP  untuk  Tahun  Anggaran 2015  tidak  dibuat.Dokumen  ini  juga  penting  karena  mendasari  segala  pengelolaan keuangan  desa  selama  satu  tahun  anggaran.Akibat  dari  kosongnya  posisi Reje (Kepala Desa)  pada  Tahun  2014  dan  baru  diisi  pada  tahun  2015,  mengakibatkan  terganggunya jadwal musyawarah dalam Perencanaan pembangunan desa sebagaimana tersebut disusun secara  berjangka  meliputi:  RPJMDes  untuk  jangka  waktu  6  (enam)  tahun  dan  Rencana Pembangunan  Tahunan  Desa  atau  yang  disebut  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa, merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMDes dan RKPDes ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Tidak  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rosalinda  (2014)  di  Desa Segoderejo  dan  Desa  Ploso  Kerep  kecamatan  Sumobito  Kabupaten  Jombang  yang menyatakan  bahwa  mekanisme  perencanaan  pada  ke  dua  desa  tersebut  belum memperlihatkan  sebagai  bentuk  perencanaan  yang  efektif  karena  waktu  perencanaan yang  sempit,  kurang  berjalannya  fungsi  lembaga  desa,  partisipasi  masyarakat  rendah karena  dominasi  kepala  desa  dan  adanya  pos-pos  anggaran  dalam  pemanfaatan  ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.
Berbeda dengan Desa Blang Kolak I, proses pengelolaan di Desa Blang Kolak II relatif lebih baik. Jika mengacu pada konsep perencanaan desa berdasarkan permendagri 114  tahun  2014,  maka  proses  penyusunan  dokumen  rencana  pembangunan  desa-desa yang  ada  di  Indonesia    sudah  baik  dan  sederhana,  karena  penyusunan  rencana pembangunan  hanya  didasarkan  pada  konsensus  atau  musyawarah  mufakat  sehingga dimungkinkan  peran  tokoh  masyarakat,  perangkat  desa  dan  kepala  desa  cukup  besar dalam merencanakan kegiatan di desa.
Senada  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Artana  (2013)  di  Desa  Sumerta Kaja Kecamatan Denpasar Timur yang menyatakan bahwa dengan adanya partisipasi dari masyarakat  dalam  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  maka pemerintah desa dapat lebih mudah mengatur dan mengelola APBDes tersebut. Terlebih lagi masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana proses penyusunan APBDes tersebut serta ikut di dalamnya.

## Analisis Problematika Pengelolaan …
Hal tersebut sesuai dengan Desa Blang Kolak II, dibuktikan dengan lengkapnya dokumen RPJM dan RKPK yang dimiliki oleh Desa Blang Kolak II.Keselarasan dalam perencanaan  RPJM  dan  RKPK  dengan  program  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Tengah telah sesuai.Desa Blang Kolak II juga sama seperti desa-desa yang lain, dimana aparatur desa ini pada awalnya juga tidak paham akan peraturan pengelolaan dana desa yang baru. Namun    RGM  (BPD)  beserta  aparatur  Desa  Blang  Kolak  II  sangat  pro  aktif  dengan bertanya kepada instansi-instansi terkait tentang tata laksana pengelolaan dana desa ini.
Akibat  ketiadaan  dokumen  RPJMDes  dan  RKPDes  pada  Desa  Blang  Kolak  I, maka Reje yang  baru  dilantik  pada  tanggal  28  Februari  2015  mengambil  inisiatif  untuk musyawarah  dengan  RGM  dan  tokoh  masyarakat  Blang  Kolak  I  untuk  merampungkan RAPBDes. Hasil musyawarah ini disetujui dan disepakati bersama dan dijadikan Qanun Kampung  (peraturan  desa)  tentang  APBDes  yang  menjadi  dasar  diterbitkannya Rancangan Anggaran Biaya (RAB)Desa Blang Kolak I selama satu tahun.

## Aspek Pelaksanaan
Secara umum untuk aspek pelaksanaan, Desa Blang Kolak I dan Blang Kolak II sudah  sepenuhnya  didasari  oleh  peraturan  yang  ada,  dimana  Rencana  Anggaran  Biaya, pengajuan SPP, serta dilaksanakannya pencatatan pada buku kas pembantu kegiatan telah dilaksanakan  dengan  wajar  dan  benar.  Untuk  pelaksanaan  aspek  Barang/Asset  Desa Blang  Kolak  I  dan  Desa  Blang  Kolak  II  Kecamatan  Bebesen  Kabupaten  Aceh  Tengah sudah benar dengan dikerjakannya buku data inventaris Desa. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2006  Tanggal  10  Oktober  2006  Tentang Pedoman  Administrasi  Desa  dan  Permendagri  Nomor  4  Tahun  2007  tanggal  3  Januari 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
Semua  barang  inventaris  pengadaan  tahun  2015  telah  dicatat  dalam  buku inventaris  Desa  oleh  kaur  umum.  Item-item  barang  tersebut  telah  dilakukan pengkodefikasian barang/aset sehingga barang inventaris tersebut dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.

## Aspek Penatausahaan
Berdasarkan  Undang-undang  No  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  dijelaskan  bahwa dalam  penatausahaan  Keuangan  Desa,  kegiatan  pencatatan  yang  khususnya  dilakukan oleh  Bendahara  Desa  wajib  melakukan  pencatatan  terhadap  seluruh  transaksi  yang  ada berupa  penerimaan  dan  pengeluaran.  Bendahara  Desa  melakukan  pencatatan  secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan  desa  yang  dilakukan  oleh  Bendahara  Desa  dilakukan  dengan  cara  sederhana, yaitu berupa pembukuan yang belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan  kas  maupun  pengeluaran  kas,  Bendahara  Desa  menggunakan  Buku  Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.

## Analisis Problematika Pengelolaan …
Dalam menatausahakan keuangan desa, Desa Blang Kolak I dan Blang Kolak II rutin  melakukan  pencatatan    dari  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran  serta  melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, yang berarti bendahara Desa Blang Kolak I dan  Blang  Kolak  II  dalam  melaksanakan  tugasnya  sudah  melakukan  sistem  pencatatan yang menghasilkan penatausahaan yang benar, lengkap dan akurat. Mencatat penerimaan dan  pengeluaran  dengan  menggunakan  buku  kas  umum,  dimana  buku  ini  dijadikan sebagai buku dari sumber dokumen transaksi.
Melalui buku ini juga bendahara Desa Blang Kolak I dan Blang Kolak II mencatat berbagai kegiatan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit,  digunakan  juga  untuk  mencatat  mutasi  perbankan  atau  kesalahan  dalam pembukuan,  kemudian  buku  kas  pembantu  pajak  digunakan  untuk  membantu  buku  kas umum.Pada  buku  ini  bendahara  Desa  mencatat  setiap  kas  hasil  pemotongan  pajak  dan penyetoran kas tersebut ke kas Negara. Yang terakhir  adalah buku bank, yang digunakan untuk membantu buku kas umum yang berhubungan dengan uang bank atau digunakan untuk mencatat mutasi penyetoran ke rekening kas Desa dan penarikan dari rekening kas Desa pada bank.

## Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Adapun rincian laporan menurut Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 adalah sebagai  berikut:  (1)  Laporan  kepada  Bupati/Walikota  (melalui  camat),  (2)  Laporan Semesteran  Realiasasi  Pelaksanaan  APB  Desa,  (3)  Laporan  Pertanggungjawaban Realisasi  Pelaksanaan  APB  Desa  kepada  Bupati/Walikota  setiap  akhir  tahun  anggaran dan  (4)  Laporan  Realisasi  Penggunaan  Dana  Desa.Laporan  kepada  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  berupa  laporan  keterangan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
Dari  segi  aspek  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pada    Desa  Blang  Kolak  I belum  sepenuhnya  mentaatinya,  dimana  laporan  pertanggungjawaban    akhir  realisasi penggunaan  dana  desa  kepada  Bupati  dan  laporan  akhir    pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  APBDestidak  dilakukan.  Seharusnya  laporan  Pertanggungjawaban ini  pada dasarnya  adalah  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDes  yang  disampaikan  oleh Reje kepada Bupati setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun.Laporan pertanggungjawaban  ini  harus  dilakukan  oleh Reje paling  lambat  pada  akhir  bulan Januari tahun berikutnya.
Masalah  utama  yang  menyebabkan  kesalahan  ini  adalah  ketidaklengkapan aparatur  Desa.  Posisi Banta (Sekretaris  Desa)  yang  kosong  baru  di  isi  pada  Tahun Anggaran  2015  bulan  Oktober  2015,  sehingga  kontrol  dari Banta yang  sebagai  atasan langsung    Bendahara  tidak  ada.  Ketiadaan  bendahara  pada  akhir-akhir  tahun  2015 semakin memperparah keadaan di Desaini dimana pendelegasian pekerjaan tidak berjalan

## Analisis Problematika Pengelolaan …
JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM Volume 3 Nomor 2, September 2017 ISSN. 2502-6976
sebagaimana  mestinya  sehingga  banyak  dokumen-dokumen  yang  tidak  diarsip  dengan benar.
Kehilangan  dua  pilar  yaitu Banta dan  bendahara  dalam  pengelolaan  keuangan desa  di  DesaBlang  Kolak  I  berakibat  fatal  terhadap  sistim  pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Tidak dipatuhinya prosedur pemindahan pekerjaan  dengan  baik  dari  bendahara  ke  aparatur  yang  bertanggungjawab  terhadap proses keuangan desa sertaketidaklengkapan berkas dan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan lainnya mengakibatkan terganggunya proses pelaporan dan pertanggungjawaban pada desaini.
Reje pada  saat  itu  memberikan  semua  pekerjaan  keuangan  kepada  bendahara tanpa  pengawasan. Reje tidak  mengetahui  bagaimana  bendahara  melakukan  pengarsipan dokumen  SPJ.  Pihak  RGM  sendiri  tidak  memantau  langsung  bagaimana  tata  kelola administrasi  keuangan  di  kantor  desa  tersebut.  Akibatnya,  banyak  dokumen  keuangan yang tidak ada.
Hal  ini  membuktikan  bahwa  bendahara  tidak  melakukan  pencatatan  dan pengarsipan    yang  baik  dan  benar.  Bendahara  kampung  Blang  Kolak  I  seharusnya menjalankan Peraturan Bupati No 16 Tahun 2015 pasal 7 dimana bendahara sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  yaitu  menerima,  menyimpan,  menyetorkan/membayar, menatausahakan  dan  mempertanggungjawabkan  penerimaan  pendapatan  desadan pengeluaran pendapatan desadalam rangka pelaksanaan APBDes, melakukan pencatatan setiap  penerimaan  dan  pengeluaran  serta  melakukan  tutup  buku  setiap  akhir  bulannya serta mendokumenkan semua file yang berhubungan dengan pekerjaannya.
Menurut  pengamat  kebijakan  publik  Sukabumi,  Asep  Deni  menyatakan  bahwa celah terjadinya tindak penyelewengan anggaran itu lantaran dana desa dikelola dengan bebas (www.radarsukabumi.com/2016/10/06, diakses pada 8 April 2017). Artinya, dalam realisasi anggaran, Reje kurang mempedomani aturan penggunaan yang tercantum dalam juklak  dan  juknisnya.“Itu  terjadi  karena  SDM  di  desa  masih  relatif  rendah.Padahal, pelaksanaan program dan juga anggaran itu sudah ada aturan yang mengatur”.
Selain hal itu, peluang lain terjadinya penyelewengan anggaran di desa lantaran lemahnya pengawasan  dari  semua  pihak.  Baik  itu  masyarakat,  pemerintah  maupun  penegak hukum.“Supaya  tidak  menambah  momok  yang  memprihatinkan  ini,  pemerintah  daerah wajib  meningkatkan  SDM  aparatur  desa,  intensif  melakukan  pembinaan  dan pengawasan.Karena  jika  dari  ketiga  aspek  ini  lemah,  maka  menjadi  celah  utama terjadinya penyelewengan anggaran,” singkatnya.
Menurut  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  yang  dikutip  dari    beritasatu.com dan  diakses  pada  tanggal  6  April  2017  mencatat  selama  tahun  2016  terdapat  62  kasus korupsi  yang  terjadi  di  pemerintahan  desa  dengan  nilai  kerugian  negara  sebesar  Rp  18 miliar.  Koordinator  ICW,  Adnan  Topan  Husodo  mengungkapkan  meskipun  masih  di

## Analisis Problematika Pengelolaan …
JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM Volume 3 Nomor 2, September 2017 ISSN. 2502-6976
bawah  kasus  korupsi  di  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota,  tetapi  termasuk  tinggi angkanya.
Lemahnya  kemampuan  pemerintah  Desadalam  mengurusi  administrasi pemerintahan  dan  tidak  adanya  sanksi  serta  belum  optimalnya  lembaga  pengawas menjadi  penyebab  kegagalan  pengelolaan  keuangan  yang  baik  di  DesaBlang  Kolak  I. Oleh  karena  itu,  pemerintah  pusat  dan  daerah  harus  memberikan  pengembangan kapasitas  dan  pendampingan  kepada  perangkat  pemerintahan  desa  untuk  dapat mewujudkan  pengelolaan  keuangan  yang  baik.  Selain  itu,  partisipasi  aktif  masyarakat dalam memantau dan terus mengawasi perkembangan pemerintahan desa dapat menjadi sumber masukan untuk perbaikan pemerintahan desa.
Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDes  pada  Desa  Blang Kolak I merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  Laporan  realisasi  dan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDessudah  semestinya  selalu  diinformasikan  kepada  masyarakat  secara  tertulis  dan dengan  media  informasi  yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat  seperti  papan pengumuman dan media informasi lainnya.
Sementara  itu  pada  Desa  Blang  Kolak  II,  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  APBDes  selalu  tepat  waktu  yaitu  pada  setiap  akhir  tahun  anggaran.Hal  ini ditandai  dengan  lengkapnya  administrasi  pelaporan  seperti  realisasi  biaya  disertai lampiran bukti-bukti pembayaran yang sah.Foto-foto kegiatan infrastruktur desa kondisi 0%, 40%, 80% sampai dengan 100% selalu ada dalam format pelaporan mereka. Hal ini akan menjadi sebuah poin penting dalam hal pelaporan.
Foto-foto  terkait  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  pembangunan  desa  serta adanya gambar/ As Build Drawing yang terpasang pada dinding informasi di kantor desa makin  menambah  kepercayaan  masyarakat  akan  pengelolaan  keuangan  desa  mereka. Berdasarkan  dari  laporan  pelaksanaan  kegiatan  ini, Reje menyusun  laporan penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  yang  akan  dibawa  pada  saat  musyawarah  desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.
Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDes  Blang  Kolak  II dilampiri  dengan  laporan  kekayaan  milik  kampung  per  31  Desember  Tahun  Anggaran berkenaan  dan  Laporan  Program  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  yang  masuk  ke desa.
Adapun  mekanisme  dalam  penyampaian  laporan  akhir  pelaksanaan  kegiatan  di Desa  Blang  Kolak  II  dimulai  dari  laporan  akhir  pelaksanaan  kegiatan  dari  pelaksana kegiatan kepada Reje yang disaksikan oleh RGM dan unsur masyarakat desa.Kemudian Reje menyampaikan  laporan  pelaksanaan  pembangunan  desa  kepada  RGM.Disini masyarakat diberikan kesempatan untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa tersebut.Tim Pelaksana Kegiatan dan masyarakat DesaBlang Kolak II bersama-sama membahas  dan  menyepakati  tanggapan  dan  masukan  masyarakat  desa  dimana  hasil

## Analisis Problematika Pengelolaan …
kesepakatan  dituangkan  dalam  berita  acara.  Untuk  hal-hal  yang  menyangkut  masalah yang  terjadi  selama  pelaksanaan  anggaran,  masyarakat  DesaBlang  Kolak  II  bersama- sama  memusyawarahkan  masalah  tersebut  agar  ada  perbaikan  pelaksanaan  ditahun berikutnya.

## Pengawasan
Fungsi  RGM  yang  sejatinya  merupakan  perwakilan  dari  masyarakat  Desa  yang berfungsi  juga  sebagai  pengawasan  diharapkan  bisa  menjalankan  perannya  secara sungguh-sungguh  terutama  dalam  hal  penggunaan  anggaran,  pada  Desa  Blang  Kolak  I tidak begitu nyata perannya.
RGM  Desa  Blang  Kolak  I  belum  memberikan  tindakan  koreksi  terhadap Reje yang  belum  melaporkan  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahannya  kepada masyarakat.Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  RGM  dalam  menjalankan  fungsi pengawasannya belum berperan dengan baik karena belum mampu memperbaiki kinerja pemerintah Desa Blang Kolak I yang belum transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.
Sementara  itu  Desa  Blang  Kolak  II  dalam  hal  ini  aparatur  Desa  beserta  RGM Blang  Kolak  II  sangat-sangat  proaktif  bertanya  kepada  instansi  atau  lembaga pemerintahan  terkait  hal-hal  yang  mereka  anggap  perlu  untuk  mereka  ketahui.Tentu hasilnya  sangat  dirasakan  oleh  aparatur  dan  masyarakat  desa  itu  sendiri.Rancunya peraturan diawal tahun tidak begitu berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan Desa Blang Kolak II.
RGM Desa Blang Kolak II yang salah satu fungsinya adalah pengawasan ternyata perannya  nyata  dan  berhasil  terutama  dalam  hal  pengawasan  penggunaan anggaran.Undang-undang  dan  Peraturan  Pemerintah  sudah  memberikan  payung  hukum yang  jelas  sehingga  RGM  tidak  perlu  ragu  dalam  menjalankan  fungsinya  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja Reje .  Adanya  mekanisme ‘check  and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa Blang Kolak II.
Dalam hal pengawasan, masyarakat juga dilibatkan meninjau ulang kegiatan yang telah  dilaksanakan  karena  Pemerintah  Desa  Blang  Kolak  II  bersikap  transparan  dan akuntabel dalam mengimplementasikan pengelolaan dana desa ini. Reje Blang Kolak II juga mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat Desa Blang Kolak II telah mengelola dengan  baik  segala  aktifitas  keuangan  kampung.Kegiatan  yang  ada  baik  fisik  maupun non  fisik  tak  bisa  dilepaskan  dari  peran  serta  masyarakat,  semua  masyarakat  tumbuh kesadaran  dan  tanggung  jawabnya  untuk  memelihara  wilayahnya  sendiri  tanpa  adanya unsur paksaan dari siapapun.

## Analisis Problematika Pengelolaan …

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan diantaranya adalah:
1. Terdapat perbedaan pada kualitas pengelolaan keuangan antara dua Kampung yang diteliti.  Pengelolaan  keuangan  desa  di  Kampung  Blang  Kolak  II  sudah  di  kelola dengan baik dimana pengelolaan keuangan desa pada kampung Blang Kolak II sudah memenuhi  syarat  dan  peraturan  yang  ada  dimana  pengelolaan  anggaran  dan pembangunannya  secara  bertahap  telah  melaksanakan  prinsip Good  Governance yang  dibuktikan  dengan  penerapan  prinsip  partisipatif,  responsif,  transparansi. Akuntabilitasnya dilihat sejak awal dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pengawasan. Tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban  keuangan  secara  teknis  maupun  administrasi  sudah  dijalankan sesuai  ketentuan.  Laporan  realisasi  penggunaan  dana  desa  hingga  menjadi  Qanun pertanggungjawaban  telah  disampaikan  secara  tepat  waktu  baik  itu  kepada Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Tengah  maupun  kepada  masyarakat  Blang  Kolak  II. Asas-asas pengelolaan keuangan desa berhasil mereka terapkan sehingga masyarakat dapat  melihat  hasil  dari  pengelolaan  keuangan  tersebut  dengan  puas.  Namun  pada Kampung Blang Kolak I pengelolaan keuangan desa ini tidak dikelola dengan baik. Tahapan perencanaan yang seharusnya menjadi tonggak pengelolaan keuangan desa tidak  terlaksana  dan  berakibat  fatal  terhadap  pengelolaan  keuangan  secara keseluruhan. Kegiatan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak benar-benar diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada. Pada  sisi  administrasi  masih  belum  sepenuhnya  dilakukan  dengan  sempurna. Pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia, serta lemahnya  pengawasan  dari  pihak-pihak  yang  terkait,  merupakan  beberapa  kendala yang  terjadi  sehingga  masih  memerlukan  arahan  dan  bimbingan  dari  pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Berdasarkan hasil identifikasi pengelolaan keuangan di Desa Blang Kolak I, terdapat tiga faktor kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan yaitu kompetensi  (kualitas  SDM),  partisipasi  masyarakat  dan  pengawasan.  Sementara  itu pada  pengelolaan  keuangan  di  Desa  Blang  Kolak  II,  kompetensi  (kualitas  SDM), partisipasi  masyarakat  dan  pengawasan  menjadi  faktor  pendukung  keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar.

## REFERENSI
Arikunto,  Suharsimi.  1998.  Prosedur  Penelitian  : Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta  :
Rineka Cipta.

## Analisis Problematika Pengelolaan …
Artana, 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyuusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa  (APBDes)  di  Desa  Sumerta  Kaja,  Kecamatan  Denpasar  Timur. Jurnal Administrasi Negara Universitas Udayana
Asep  Deni. http://radarsukabumi.com/2016/10/06/lemahnya-sdm-dan-pengawasan-jadi- celah-korupsi/
Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan  Kementerian  Keuangan,  2015.  Pengelolaan keuangan desa: Sistem dan prosedur pertanggungjawaban keuangan desa .
Diansari, Rani Eka, 2015. Analisa implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) kasus seluruh desa  di  Kecamatan  Kledung  Kabupaten  Temanggung  Tahun  2013. Seminar

## Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015
Putra,  Hikmawan  S,  2011.  Pelaksanaan  Prinsip-prinsip Good  Governance dan Reinventing  Government dalam  Pelayanan  Publik. Governmental  Science,
Knowladge and Islamic
Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Ramadhan,  Riza  2014.  Analisis  perbandingan  pengelolaan  keuangan  Desa  Bangsri dengan  pengelolaan keuangan Desa menurut Permendagri 37 Tahun 2007. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember .
Rosalinda,  Okta  (2014).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam  Menunjang Pembangunan  Pedesaan. Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Brawijaya Malang.
Susetiawan,  2010. Pembangunan  Pedesaan  dalam  Rangka  Peningkatan  Kesejahteraan Masayarakat . IPB Press, Bogor.
Sumarna,  Ayi  2015.  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Jurnal  Pengelolaan Keuangan Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Yuliarta,  2013.Pengaruh  kompetensi  penatausahaan  keuangan,  sistem  pengendalian intern  pemerintah  dan  pengawasan  keuangan  daerah  terhadap  nilai  informasi laporan  keuangan  pemerintah  daerah  kota  Padang. Skripsi  Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Padang.

## Analisis Problematika Pengelolaan …
JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM Volume 3 Nomor 2, September 2017 ISSN. 2502-6976

## Tabel
Komponen Aspek Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Kampung Blang Kolak I dan Blang Kolak II Tahun 2015
Komponen Perencanaan Kampung Blang Kolak I Kampung Blang Kolak II Ada Tidak ada Ada Tidak ada Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa  untuk  jangka waktu 6 (enam) tahun √ √ Rencana Kerja Pemerintah Desa √ √ Peraturan Desa (Qanun Kampung) √ √ Penyusunan  Rencana    Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa √ √ Evaluasi Rancangan APB Desa √ √ Komponen Pelaksanaan Kampung Blang Kolak I Kampung Blang Kolak II Ada Tidak ada Ada Tidak ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) √ √ Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) √ √ Buku Kas pembantu kegiatan √ √ Pengadaan Barang dan Jasa √ √ Perubahan APBDesa √ √ Komponen Penatausahaan Kampung Blang Kolak I Kampung Blang Kolak II Ada Tidak ada Ada Tidak ada Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dengan menggunakan  Buku  Kas  Umum, Buku  Kas  Pembantu  Pajak,  dan Buku Bank. √ √ Komponen Pelaporan dan Kampung Kampung

## Analisis Problematika Pengelolaan …
JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM Volume 3 Nomor 2, September 2017 ISSN. 2502-6976
212
pertanggungjawaban Blang Kolak I Blang Kolak II Ada Tidak ada Ada Tidak ada Laporan  Realisasi  Pelaksanaan APB  Kampung  kepada  Bupati (melalui camat) semester I √ √ Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kampung  kepada  Bupati  (melalui camat) semester I √ √ Laporan akhir Realisasi Penggunaan  Dana  Desa  kepada Bupati/Walikota (melalui camat) √ √ Laporan akhir Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa √ √ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  APB  Desa  terdiri dari  Pendapatan,  Belanja,  dan Pembiayaan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) √ √ Sumber : Data diolah