Widyadari                                                                     DOI: 10.5281/zenodo.5575992 Vol. 22 No. 2 (Oktober 2021) e-ISSN : 2613-9308   p-ISSN : 1907-3232 Hlm. 661 - 676

## PERAN DESENTRALISASI, AKUNTABILITAS, DAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

## Ni Nyoman Padmawati
Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Email: padmawatipadma78@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  decentralization,  accountability  and  government management  control  systems  on  performance.  The  performance  analyzed  is  the  managerial performance of the leaders of local government organizations. This research was conducted at the  regional  organization  of  Buleleng  Regency,  Bali  Province.  By  taking  a  sample  of  30 organizational  leaders.  Which  is  then  analyzed  using  multiple  linear  regression  quantitative methods  with  the  help  of  statistical  tools.  The  sampling  technique  was  done  by  random sampling. The results of the study indicate that the variables of decentralization, accountability and  management  control  systems  have  a  significant  positive  effect  on  the  managerial performance of local government organizations. The higher the intensity of the implementation of fiscal  decentralization, the  higher the  performance  of  Regional  Apparatus  Organizations  in Buleleng  Regency.  This  is  because  fiscal  decentralization  will  determine  a  successful implementation  of  regional  autonomy  considering  that  fiscal  decentralization  will  increase economic  efficiency,  improve  accountability  and  increase  fund  mobilization.  Accountability  is one  of  the  important  elements  in  the  realization  of  good  governance  relating  to  a  person  or organizational work unit to be responsible for the management and control of resources and the implementation of policies entrusted to him in the context of achieving the goals that have been set through the  media  of periodic  accountability.  The  management  control system  variable  on the  performance  of  the  Regional  Apparatus  Organization  shows  that  the  management  control system  has  a  positive  and  significant  effect  on  the  performance  of  the  Regional  Apparatus Organization.
Keywords: decentralization, accountability, management control system, performance

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh desentralisasi, akuntabilitas dan sistem pengendalian manajemen  pemerintahan  terhadap  kinerja.  Kinerja  yang  dianalisis  adalah  kinerja  manajerial pimpinan organisasi pemerintah daerah. penelitian ini dilakukan di organisasi perangkat daerah Kabupaten  Buleleng  Provinsi  Bali.  Dengan  mengambil  sampel  sebanyak  30  pimpinan organisasi.  Yang  selanjutnya  di  analisis  dengan  metode  kuantitatif  regresi  linier  berganda dengan  bantuan  alat  statistik.  Teknik  pengambilan  sampel  dilakukan  secara  random  sampling. Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  variabel  desentralisasi,  akuntabilitas  dan  sistem pengendalian manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial organisasi pemerintah  daerah.  Semakin  tinggi  intensitas  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal,  maka  semakin meningkatnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Buleleng. Hal ini dikarenakan desentralisasi  fiskal  sangat  menentukan  suatu  keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah mengingat  dengan  adanya  desentralisasi  fiskal  akan  dapat  meningkatkan  efisiensi  ekonomi, perbaikan  akuntabilitas  dan  peningkatan  mobilisasi  dana.  Akuntabilitas  merupakan  salah  satu elemen penting dalam perwujudan good governance berkaitan dengan seseorang atau unit kerja organisasi  untuk  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dan  pengendalian  sumber  daya  dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalan rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan  melalui  media  pertanggungjawaban  secara  periodik.  variabel  sistem  pengendalian manajemen  terhadap  kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah  menunjukkan  bahwa  sistem pengendalian  manajemen  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  Organisasi Perangkat Daerah.
Kata kunci : desentralisasi, akuntabilitas, sistem pengendalian manajemen, kinerja

## PENDAHULUAN
Pada dasawarsa terakhir,
perubahan  lingkungan  strategis  baik internal  maupun  eksternal  sangat  cepat dan besar pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah baik fiskal maupun moneter. Sementara itu perubahan lingkungan strategis domestik yang sangat besar mempengaruhi kebijakan perekonomian adalah desentralisasi fiskal dan otonomi daerah.  Perubahan  lingkungan  strategis tersebut  berdampak  pada  perubahan kebijakan  yang  diambil  pemerintah serta  pada  penerimaan  dan  belanja pemerintah
(Istiqomah,
2018;
Sukoharsono, 2006).
Secara  garis  besar,  fiskal  dalam keuangan  daerah  dapat  dibagi  menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan  daerah  dan  manajemen pengeluaran  daerah.  Kedua  komponen tersebut  sangat  menentukan  kedudukan suatu pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan
otonomi
(Kuncoro,  2004;  Mardiasmo,  2002).
Tujuan  adanya  pemberian  otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan dan  peran  serta  masyarakat  (Saputra et al .,  2021).  Disamping  itu,  melalui otonomi  daerah  diharapkan  mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman  daerah  (Atmadja  & Saputra,  2018b;  Ekayani et  al .,  2020;
Juniariani  &  Saputra,  2020;  Saputra,
2015).
Dalam  otonomi  daerah, good governance menjadi  hal  yang  sangat penting untuk diterapkan dalam pemerintahan  terutama  pada  aspek akuntabilitas  publik  yang  merupakan elemen  terpenting  dan  merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan pegawai negeri (Ekayani et  al .,  2020;  Saputra  dkk.,
2019; Sujana et al ., 2020). Akuntabilitas
juga  sangat  sangat  terkait  dengan  sikap dan semangat pertanggungjawaban seseorang.  Akuntabilitas  secara  filosofi timbul  karena  adanya  kekuasaan  yang berupa  mandat  atau  amanah  yang diberikan  kepada  seseorang  atau  pihak tertentu  untuk  menjalankan  tugasnya dalam  rangka  mencapai  suatu  tujuan tertentu  dengan  menggunakan  sarana pendukung  yang  ada  (Saputra  dkk., 2018; Saputra dkk., 2019).
Sari  dkk  (2015)  berpendapat bahwa  sistem  pengendalian  manajemen dapat timbul jika para anggota organisasi diarahkan secara terus menerus  dan  menguntungkan  bagi setiap  anggota.  Sistem  pengendalian manajemen  sebagai  suatu  proses  di mana para manajer memengaruhi anggota organisasi lainnya untuk
mengimplementasikan strategi
organisasi. Sistem
pengendalian manajemen  sangat  berperan  dalam kinerja  organisasi  (Atmadja  &  Saputra, 2018b). Tiga komponen penting pengendalian berdasarkan kinerja adalah proses penetapan standar (misalnya  :  anggaran,  tujuan,  target), keketatan  standar  (misalnya  :  bonus untuk masing-masing unit perkembangan  kinerja  dinilai  sebagai
hasil kinerja). Tiga komponen ini saling berkaitan (Atmadja & Saputra, 2018a).
Randall (1999) mengemukakan ada  3  jenis  kinerja  yang  diperlukan dan  dapat  diketahui  pada  kinerja pemerintah  daerah. Pertama, kirteria berdasarkan pusat. Kriteria ini memusatkan  diri  pada  karakteristik pribadi  seorang  karyawan  loyalitas, keandalan,
kemampuan berkomunikasi dan keterampilan memimpin  merupakan  sifat-sifat  yang sering  dinilai.  Jenis  kriteria  ini memusatkan  diri  pada  bagaimana seseorang,  bukan  pada  apa  yang dicapai  atau  tidak  dicapai  seseorang dalam  pekerjaan. Kedua, kriteria  ini berdasarkan pada bagaimana
pekerjaan dilaksanakan. Kriteria semacam  ini  penting  sekali  bagi pekerjaan yang membutuhkan hubungan antar personal karena organisasi berjuang menciptakan suatu budaya  dimana  keragaman  dihargai dan  dihormati. Ketiga, dengan  makin ditekankan produktivitas, kriteria berdasarkan  hasil  semakin  popular. Kriteria  ini  berfokus  pada  apa  saja yang  lebih  berhasil  dicapai  atau dihasilkan.  Aspek  ini  juga  lebih kepada  aspek-aspek  kritis  pekerjaan yang  penting  seperti  kualitas  yang
mungkin  sulit  dikuantifikasi  (Mailoor dkk., 2003; Ulum, 2008; Wiratno dkk.,
2017). Dalam kinerja suatu pemerintah pusat atau daerah diperlukan  suatu  pengukuran  kinerja yang  dimaksudkan  untuk  membantu memperbaiki kinerja pemerintah memperbaiki  pengalokasian  sumber daya  dan  pembuatan  keputusan  serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas  publik  (Murti  dkk., 2018).  Konsep  pengukuran  kinerja yang hanya mengandalkan pada aspek finansial saja, saat ini mulai ditinggalkan,  karena  dianggap  hanya mengejar tujuan kemampulabaan ( profatibility )  jangka  pendek  semata (Darwis, 2017). Terlebih jika pengukuran  kinerja  dilakukan  bagi organisasi  pemerintah  yang  tidak berorientasi profit, maka sangat diperlukan  ukuran-ukuran  yang  lebih komprehensif. Kinerja pemerintah tidak  hanya  diukur  melalui  perspektif finansial saja tetapi juga dari perspektif non finansial seperti masalah  pegawai  yang  dihubungkan dengan  prestasi  kinerja  dan  kualitas pelayanan publik (Merawati & Mahaputra, 2017).
Pemerintah  Indonesia  selama beberapa  dekade  lebih  terfokus  pada pengukuran input dan output, belum pada outcome/benefit/impact . Pengukuran  yang  demikian  hanya berfokus  pada  penjelasan  bagaimana sibuknya  pemerintah    namun  kurang menjelaskan  mengenai  dampak  nyata aktivitas pemerintah terhadap masyarakat.  Padahal  bagi  masyarakat dimana  sebagai  pelanggan (costumer) dari pemerintah yang terpenting adalah  hasil.  Hal  ini  tidak  berarti pengukuran input atau output tidak penting  bagi  pemerintah  (Prafitri et al .,  2018;  Wijayanti  &  Hanafi,  2018). Namun,  demikian  apabila  pengukuran kinerja hanya berfokus pada input/output saja, bukan kepada outcome/benefit dan impac t  terhadap masyarakat,  maka  akibatnya  instansi pemerintah  tidak  mampu  melihat keberadaannya sendiri bahwa pemerintah ada untuk melayani masyarakat (Ulum, 2008).
Rasul (2009) menyatakan bahwa  orang-orang  di  pemerintahan selalu menghitung sesuatu atau mengeluarkan laporan-laporan statistik yang cukup banyak jumlahnya.
Namun  kebanyakan  hitungan  tersebut berfokus  pada input dan output saja,
masih  sedikit  berfokus  pada outcome atau hasil yang telah dicapai. Memang mengukur  hasil  di pemerintahan sangat  sulit  dan  hal  itu  membutuhkan waktu  untuk  mengembangkan  ukuran yang memadai. Selama ini pengukuran paling  jauh  hanya  sampai  pengukuran output , bukan outcome (Wiratno  dkk., 2017).  Menurut  Istiqomah  (2018) secara konseptual,
kebijakan pemerintah di bidang hubungan keuangan  pusat  dan  daerah  akan mengacu pada beberapa konsep pembaharuan untuk mewujudkan clean  and good  governance .  Salah satunya  akan  dapat  dikembangkan konsep balance  scorecard .  Konsep balanced  scorecard yang  meskipun tidak  mencapai  100%,  tapi  secara filosofi  dapat  dianologkan  seperti halnya  dengan  perencanaan  strategi yang  telah  menjadi  acuan  dalam perencanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah
(Journeault, 2016; R. Kaplan, 1998). Penelitian ini mencoba
mengembangkan penelitian yang dilakukan  oleh  Purbadharmaja  (2011) mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap  kinerja  Organisasi  Perangkat Daerah dengan suatu pengukuran melalui
balance
scorecard ;
dikemukakan adanya pengaruh desentralisasi fiskal terhadap
pertumbuhan  ekonomi  pada  40  negara, baik  negara  maju  maupun  negara  yang masih terbelakang. Penelitian ini dilakukan  pada  kinerja  Organisasi Perangkat  Daerah  Kabupaten  Buleleng. Dilihat  dari  rencana  strategi  Kabupaten Buleleng  Serta  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Kabupaten  Buleleng adanya suatu kegiatan agenda Kabupaten Buleleng yang belum tercapai.  Beberapa  perencanaan  masih belum mencapai target dalam penyerapan  anggaran  belum  dapat tercapai.  Selain  itu,  beberapa  instansi satuan kerja perangkat daerah
Kabupaten Buleleng belum dapat menghasilkan suatu keberhasilan
kinerjanya  baik  dari  aspek  finansial serta tingkat pelayanan kepada masyarakat yang mana belum memenuhi  suatu  standar  kelayakan kepada  publik  tersebut  sesuai  dengan UU  No.  25  Tahun  2009  serta  UU  No. 14  Tahun  2008  tentang  Keterbukan Informasi  Publik  (Murti  dkk.,  2018; Rachmawati, 2016). Hal ini menunjukkan  bahwa  setiap  pegawai pemerintahan terutama
Organisasi Perangkat  Daerah  perlu  memperhatikan dan  meningkatkan  kinerja  didalam
instansi  atau  Organisasi  Perangkat Daerah  untuk  memberikan  pelayanan dan menunjukkan tata kelola yang baik. Begitu  pentingnya  kinerja  Organisasi
Perangkat
Daerah bagi suatu
pemerintahan,  maka  hal  ini  menjadi sangat  penting  untuk  diteliti  kembali (Saputra et al. , 2021). Dengan demikian,  dalam  penelitian  ini,  peneliti ingin  melakukan  penelitian  mengenai kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah yang  bertujuan  untuk  mengetahui  bukti empiris mengenai
pengaruh desentralisasi  fiskal,  akuntabilitas,  dan sistem pengendalian manajemen terhadap  kinerja  Organisasi  Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.

## KAJIAN TEORITIS
Kinerja Organisasi Perangkat

## Daerah
Kinerja  Organisasi  Perangkat Daerah  pemerintah  adalah  gambaran mengenai  tingkat  pencapaian  sasaran, ataupun  tujuan  di  Organisasi  Perangkat Daerah  pemerintah  sebagai  penjabaran dari  visi,  misi  dan  strategi  kinerja pemerintah yang mengindikasikan tingkat  keberhasilan  dan  kegagalan pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  sesuai dengan  program  dan  kebijakan  yang ditetapkan  (Mailoor et  al .,  2003).
Pencapaian kinerja yang tinggi merupakan  suatu  prestasi  bagi  setiap organisasi  dan  bagian  (unit)  organisasi yang  oleh  karenanya  setiap  organisasi dituntut untuk dapat selalu meningkatkan  kinerjanya  (Sarwono, 2018). Semakin tinggi kinerja organisasi, semakin tinggi tingkat pencapaian  tujuan  organisasi.  Dalam mengetahui  sejauh  mana  kinerja  dari Organisasi  Perangkat  Daerah,  maka diperlukan  suatu  pengukuran  kinerja (Slringoringo, 2017). Pengukuran kinerja  dalam  pemerintahan  bukanlah suatu aktivitas yang baru (Wiratno dkk., 2017).  Setiap  departemen,  satuan  kerja, dan  unit  pelaksanaan  tugas  telah diprogram untuk mengumpulkan informasi  beruapa  laporan  (triwulan, semester dan tahunan) atas pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsi.  Indikator- inikator  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur  kinerja  dikategorikan  dalam kelompok:  (a)  masukan (inputs); (b) keluaran (outputs) ; (c) hasil (outcomes); (d)  manfaat (benefits); (e) dampak (impacts) .  Pengukuran  kinerja terutama  bagi  Organisasi  Perangkat Daerah juga dapat menggunakan Balance  Scorecard.  Balance  Scorecard merupakan  sekelompok  tolok  ukur kinerja  yang  terintegrasi  dan  berasal
dari  strategi  dalam  mendukung  suatu organisasi  (Journeault,  2016;  Wiig, 1997). Balanced Scorecard dapat
dipergunakan dalam organisasi pemerintahan, yang mana dengan menggunakan balanced scorecard
pimpinan pemerintahan dapat mengetahui apa harapan rakyat dan apa kebutuhan  pegawai  pemerintah  untuk memenuhi  harapan  rakyat  (Chen et  al .,
2011;  R.  S.  Kaplan  &  Norton,  2001). ada beberapa keuntungan bagi pemerintahan  apabila  menggunakan balanced  scorecard ,  diantaranya:  (1) balanced scorecard menempatkan seluruh organisasi dalam proses pembelajaran; (2) keputusan
penganggaran  yang  lebih  rasional;  (3) memfasilitasi  perbaikan  kinerja;  (4) memperbaiki komunikasi kepada stakeholder;  dan  (5)  memberikan  data acuan.
Desentralisasi
Secara umum, desentralisasi dapat  didefinisikan  sebagai  pengalihan wewenang  dan  tangung  jawab  dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah tingkat  yang  lebih  rendah  atau  untuk lembaga  pemerintahan  yang  berkuasa secara  indepeden  seperti  perusahaan milik negara atau sektor swasta
(Saragih,  2003).  Kemudian,  Cheema
dan Rondinelli (2007) membagi desentralisasi  menjadi  empat  bentuk umum  yang  meliputi  administrasi, fiskal,  politik  dan  ekonomi. Ini  akan berguna untuk mengenali mereka secara rinci agar menjadi sadar akan keberadaan mereka dalam situasi tertentu (Purbadharmaja, 2011; Saragih, 2003; Sidik, 2002).

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  sebagai  salah  satu prinsip good  governance berkaitan dengan  pertanggungjawaban  pimpinan atas  keputusan  dan  hasil  yang  dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggungjawab  mengelola  organisasi (Larasati dkk., 2017). Prinsip
akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris (Saputra,  Pradnyanitasari,  dkk.,  2019). Prinsip  akuntabilitas  menuntut  dua  hal antara  lain  kemampuan  menjawab  dan konsekuensi  (Paranoan  &  Totanan, 2018). Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa  tipe  meliputi  akuntabilitas internal, akuntabilitas eksternal,
akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas
kebijakan, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas  manfaat,  dan  akuntabilitas prosedural  (Merawati  &  Mahaputra, 2017).

## Sistem Pengendalian Manajemen
Sistem Pengendalian
Manajemen  adalah  suatu  konsep  yang terdiri  dari  beberapa  unsur  yang digunakan  untuk  mencapai  beberapa tujuan  tertentu  (Atmadja  &  Saputra, 2018b). Sistem pengedalian manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan oleh  para  manajer  untuk  mengarahkan anggota  organisasi  agar  melaksanakan kegiatan  secara  efektif  dan  efisien sesuai  strategi  pokok  yang  telah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran. Proses sistem pengendalian manajemen  meliputi  tahap  perencanaan strategi, penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja
(Akbar  dkk.,  2019;  Ardiyanti  & Supriadi, 2018). Adanya sistem
pengendalian manajemen mampu menyediakan  informasi  dalam  struktur komunikasi  yang  memadai,  sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan  keputusan.  Pengambilan keputusan yang ditunjang oleh informasi-informasi yang akurat menjadikan  pimpinan  pemerintah  dan instansi  terkait  mampu  mengambil
langkah  antisipasi  dan  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  operasionalnya sehingga  kinerja  instansi  akan  lebih baik (Sari dkk., 2015).

## METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan
menggunakan  pola  eksplanasi  ( level  of explanation ).  Desain  penelitian  ini merupakan  suatu  rancangan  penelitian yang  dilakukan  untuk  menguji  dengan cermat  dan teliti  yang berkaitan dengan objek  penelitian  sesuai  dengan  kondisi lapangan  atau  pernyataan  tertentu  oleh responden.  Objek  yang  menjadi  kajian dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal, akuntabilitas, sistem  pengendalian  manajemen,  dan kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah  di Kabupaten Buleleng.

## Metode Pengumpulan Data
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  30  Organisasi  Perangkat  Daerah pada  Kabupaten  Buleleng.  Teknik pengambilan  sampel  dalam  penelitian ini  adalah  dengan  menggunakan  teknik nonprobability  sampling dengan  teknik sampel  jenuh  atau  sensus.  Metode sampel  jenuh  atau  sensus  adalah penentuan  sampel  bila  semua  anggota
populasi  digunakan  sebagai  sampel. Oleh  karena  itu,  sampel  penelitian  ini sebanyak  30  Organisasi  Perangkat Daerah  pada  Kabupaten  Buleleng. Metode pengumpulan data dalam penelitian  ini  menggunakan  metode survei dengan teknik pengumpulan data dengan  menggunakan  angket  atau kuesioner. Angket atau kuesioner disebarkan  kepada  kepala  Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Buleleng.  Kuesioner  ini  berisi  daftar pernyataan  terstruktur  yang  ditujukan kepada responden dengan maksud untuk memperoleh  informasi  tertulis  yang berkaitan  dengan  desentralisasi  fiskal, akuntabilitas  dan  sistem  pengendalian manajemen  terhadap  kinerja  satuan kerja  perangkat  daerah  di  Kabupaten Buleleng.  Jawaban  responden  akan diukur  dengan  menggunakan  skala Likert 5 poin.
Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini,  teknik analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis regresi linier berganda. Analisis data ini menggunakan bantuan program Partial  Least  Square (PLS).  Sebelum dilakukan pengujian regresi linier berganda,  terlebih  dahulu  dilakukan penilaian outer  model dengan  uji validitas  dan  reliabilitas.  Uji  validitas
menggunakan convergent  validity dan discriminant  validity .  Sedangkan  dalam uji reliabilitas menggunakan dua metode  yaitu cronbach  alpha dan composite  reliability ,  sehingga  variabel dikatakan reliabel apabila telah memenuhi  nilai cronbach  alpha dan composite  reliability >  0,70.  Kemudian dlanjutkan  dengan  menilai inner  model atau  model  struktural.  hipotesis  yang diajukan  diterima,  sebaliknya  apabila nilai  t-statistik  <  t-tabel  (nilai  p), hipotesis penelitian ditolak. Nilai koefesien path atau inner  model menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian  hipotesis.  Skor  koefesien koefesien path atau inner yang ditunjukkan oleh nilai t-statistik harus di atas 1, 960 untuk hipotesis dua sisi ( two tailed )  dan  1,640  untuk  hipotesis  satu sisi  ( one  tailed )  untuk  pengujian hipotesis pada alpa 5%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini,
pengumpulan data menggunakan kuesioner  yang  disebarkan  kepada  30 responden  di  30  Organisasi  Perangkat Daerah  pada  Kabupaten  Buleleng. Kuesioner  yang  dikembalikan  sebanyak 30  kueisoner  (100%)  dan  yang  dapat dianalisis  lebih  lanjut  sebanyak  30
kuesioner.  Pengujian  diawali  dengan menilai outer  model atau  model pengukuran  yang  menggunakan  tiga kriteria untuk menilai outer model , yaitu convergent validity , discriminant validity ,  dan composite  reliability . Dalam convergent validity menunjukkan  bahwa  semua  indikator yang  digunakan  pada  penelitian  ini memiliki loading factor lebih besar dari 0,5  dan  signifikan  (t  hitung  >  t  tabel), sehingga  tidak  ada  indikator  yang dibuang. Kemudian, discriminant validity yang  dinilai  dari  cross  loading dan  nilai average  variance  extracted (AVE)  menunjukkan  bahwa cross
loading variabel  desentralisasi  fiskal,
akuntabilitas, sistem pengendalian manajemen,  dan  kinerja  Organisasi Perangkat  Daerah  dengan  masing- masing indikatornya lebih tinggi dibandingan  dengan  korelasi  indikator yang lain, sehingga hal ini menunjukkan variabel  laten  memprediksi  indikator pada  bloknya  lebih  baik  dibandingkan dengan  indikator  di  blok  lainnya. Sedangkan,  nilai  AVE  menunjukkan bahwa nilai AVE masing-masing variabel  lebih  besar  dari  0,5  sehingga dapat  kita  simpulkan  bahwa  variabel yang  kita  gunakan  pada  penelitian  ini valid.  Pengujian outer  model yang
terakhir  adalah  dengan  menggunakan composite realibility yang menunjukkan bahwa  semua  variabel  yang  digunakan pada  penelitian  ini  memiliki composite reliability dan Cronbachs  Alpha lebih besar  dari  0,7,  sehingga  semua  variabel pada  penelitian  ini  memiliki  reliabilitas yang baik.
Kemudian  dilanjutkan  dengan melakukan  pengujian  dengan  menilai inner  model  atau  model  struktural  yang dilakukan  dengan  melihat  nilai  R- square. Hasil  nilai  R- square untuk konstruk  dependen  yang  diperoleh  dari pengolahan PLS ditampilkan pada tabel berikut ini.
Tabel 1 Nilai R-Square Variabel R Square Kinerja ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
0,7418
Berdasarkan  Tabel  diatas  dapat diketahui R- square pada variabel kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah sebesar  0.7418  menunjukkan  bahwa variabel  desentralisasi  fiskal  (X 1 ), akuntabilitas (X 2 ), dan sistem pengendalian manajemen (X 3 ) memberikan kontribusi terhadap variabel  kinerja  Organisasi  Perangkat
Daerah  (Y)  sebesar  74.18%,  sedangkan sisanya yaitu 26.32% merupakan kontribusi  dari  variabel  lain  yang  tidak diteliti.
Hasil  pengujian  hipotesis  path coefficinets  dan  uji  statistik  t  (parsial) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

## Tabel 2
Hasil Pengujian Hipotesis Path Coefficients dan Hasil Uji t Hip Hub. Variabel Koef t-Stat Kesim pulan H 1 D.Fiskal -> Kinerja 0,331  2,521 positif Signifik an H 2 Akuntabi litas -> Kinerja 0,314  2,431 positif dan Signifik an H 3 SPM -> Kinerja 0,326  2,412 positif dan Signifik an
Berdasarkan hasil pengujian diatas,  menunjukkan  bahwa  variabel desentralisasi  fiskal memiliki  nilai path coefficients sebesar  0.331  dan  nilai  t- statistik  sebesar  2,521>2,03,  sehingga desentralisasi  fiskal berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kinerja Organisasi  Perangkat  Daerah . Variabel akuntabilitas memiliki nilai path coefficients sebesar  0.313  dan  nilai  t- statistik  sebesar  2,431>2,03,  sehingga akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan
signifikan  terhadap  kinerja  Organisasi Perangkat  Daerah.  Variabel  sistem pengendalian manajemen memiliki nilai path coefficients sebesar 0.326 dan nilai t-statistik  sebesar  2,412>2,03,  sehingga sistem pengendalian manajemen berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kinerja  Organisasi  Perangkat Daerah. Semakin tinggi intensitas pelaksanaan  desentralisasi  fiskal,  maka semakin meningkatnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah di
Kabupaten  Buleleng  (Purbadharmaja,
2011). Hal ini
dikarenakan desentralisasi  fiskal  sangat  menentukan suatu keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah mengingat dengan adanya desentralisasi fiskal akan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi,
perbaikan akuntabilitas dan peningkatan mobilisasi  dana  (Prafitri et  al .,  2018).
Dalam hal ini pelaksanaan desentralisasi fiskal  di  Kabupaten  Buleleng  sudah relatif  sangat  baik  (Atmadja et  al ., 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  adanya  pengaruh  desentralisasi fiskal terhadap kinerja Organisasi Perangkat  Daerah  melalui  pengukuran balance  scorecard yang  dilihat  dari indikatornya seperti perspektif pelanggan/pelayanan, perspektif
finansial,  perspektif  bisnis  internal  dan
perspektif pertumbuhan dan pembelajaran  sudah  terpenuhi  dengan baik  (Chen et  al .,  2011;  Hoque  & James,  2000).  Sementara  itu,  dalam perspektif  finansial  masih  sangat  cukup dan perlu adanya peningkatan pendapatan  asli  daerah  serta  efisiensi dalam  penggunaan  sumber  dana  publik dan pada perspektif
pelanggan/pelayanan sudah relatif sangat  baik  dalam  memberikan  kualitas pelayanan,  kepuasan  pelanggan  serta jaminan  mutu  pelayanan  kepada  publik (Ulum,  2008).  Selain  itu,  Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Buleleng tentu berfokus pada desentralisasi fiskal yang akan mempengaruhi  indikator  pengeluaran menjadi lebih baik dalam meningkatkan suatu  pencapaian  kinerja  Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Buleleng (Saragih, 2003). Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis variabel sistem pengendalian
manajemen  terhadap  kinerja  Organisasi Perangkat  Daerah  menunjukkan  bahwa sistem pengendalian manajemen berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kinerja  Organisasi  Perangkat Daerah  (Atmadja  &  Saputra,  2018b) .
Penerapan sistem pengendalian
manajemen  pada  Organisasi  Perangkat Daerah  Kabupaten  Buleleng  sudah diterapkan  dengan  sangat  baik  (Akbar dkk.,  2019).  Hal  ini  terlihat  dengan adanya  penerapan  struktur  dan  proses sistem  pengendalian  manajemen  yang dimaksud (Ardiyanti & Supriadi, 2018). Struktur  pengendalian  manajemen  yang telah  diterapkan  dilihat  dari  adanya pusat-pusat  pertanggungjawaban  yang cukup jelas (Megawati, 2018). Penentuan pusat-pusat pertanggungjawaban  dapat  dipengaruhi dari struktur organisasinya dalam meningkatkan  kinerja  pada  Organisasi Perangkat  Daerah  Kabupaten  Buleleng (Sudibyo,  2016).  Adapun  struktur organisasi  yang  menggambarkan  secara jelas mengenai pembagian tugas, wewenang  dan  tanggung  jawab  untuk setiap fungsi yang ada dalam organisasi pemerintahan  di  Kabupaten  Buleleng, merupakan  salah  satu  syarat  dari akuntansi  pertanggungjawaban  dalam suatu proses sistem pengendalian manajemen yang merupakan bagian dari perencanaan strategis, penyusunan anggaran,  pelaksanaan  serta  evaluasi kinerja  dalam  meningkatkan  suatu kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah Kabupaten Buleleng (Hidayati &
Widiastuti, 2018; Merawati &
Mahaputra, 2017; Sari dkk., 2015).

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis yang  telah  dilakukan,  maka  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kinerja  Organisasi  Perangkat Daerah.  Artinya  bahwa  semakin  tinggi intensitas  pelaksanaan  desentralisasi fiskal,  maka  semakin  meningkatnya kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah  di Kabupaten Buleleng.
Begitupula,
akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  Organisasi Perangkat Daerah . Artinya bahwa akuntabilitas  yang  merupakan  bagian dari  penerapan good  governance sangat diperlukan  dalam  meningkatkan  kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu, sistem pengendalian manajemen berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kinerja  Organisasi  Perangkat Daerah . Adanya  pelaksanaan  sistem pengendalian  manajemen  yang  baik akan  dapat  menunjukkan  hasil  yang efektif  dan  efisien  dalam  melaksanakan suatu peningkatan kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah di
Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  kepada  pihak- pihak yang terkait. Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan  penelitian  lanjutan dengan lebih mengembangkan indikator-indikator selain yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya
dapat menambahkan  staf  bawahan  maupun kepala  bagian  di  setiap  Organisasi Perangkat  Daerah  sebagai  responden penelitian,  sehingga  hasil  penelitian dapat lebih  maksimal dan  dapat digeneralisasi.  Mengingat  penelitian tentang desentralisasi fiskal, akuntabilitas  dan  sistem  pengendalian manajemen  relative  baru  di  kalangan organisasi  pemerintah,  maka  perlunya suatu  konsep  dan  aplikasinya  pada tataran praktis sehingga instrument yang dikembangkan  dari  konsep  ini  akan lebih sesuai dengan karakteristik organisasi.

## DAFTAR RUJUKAN
Akbar,  A.  G.,  Rosidi,  &  Andayani,  W.
(2019). Pengaruh  Implementasi
E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Dengan Budaya Etis Organisasi Sebagai  Pemoderasi .  Brawijaya
University. Ardiyanti, A., & Supriadi, Y. N. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap  Implementasi  Good Governance  Serta  Impikasinya Pada  Pencegahan  Fraud  Dalam
Pengelolaan  Keuangan  Desa  Di Kabupaten  Tangerang. Jurnal Manajemen Bisnis , 8 (1), 1–15. Atmadja,  A.  T.,  &  Saputra,  K.  A.  K. (2018).  Kegagalan  Akuntansi Dalam  Menanggulangi  Fraud (Perspektif  Postmodern). Jurnal Aplikasi Akuntansi , 3 (1), 1–21.
Atmadja,  A.  T.,  Saputra,  K.  A.  K.,
Tama,  G.  M.,  &  Paranoan,  S. (2021).  Influence  of  Human
Resources,  Financial  Attitudes, and Coordination on Cooperative Financial Management. Journal  of  Asian Finance, Economics and Business , 8 (2), 563–570. https://doi.org/10.13106/jafeb.20 21.vol8.no2.0563 Chen, F. H., Hsu, T. S., & Tzeng, G. H. (2011).  A  balanced  scorecard approach to establish a
performance evaluation and relationship model for hot spring hotels based on a hybrid MCDM model  combining  DEMATEL
and  ANP. International  Journal
of Hospitality Management .
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.20
11.02.001
Darwis,  H.  (2017).  Ukuran  Perusahaan, Profitabilitas, Dan Financial Leverage Terhadap Pengungkapan  Tanggung  Jawab Sosial  Perusahaan  High  Profile Di  Bei. Jurnal  Keuangan  Dan
Perbankan , 13 (1), 52–61.
Ekayani,  N.  N.  S.,  Sara,  I.  M.,  Sariani,
N.  K.,  Jayawarsa,  A.  A.  K.,  & Saputra,  K.  A.  K.  (2020).
Implementation of good corporate governance and regulation of the performance of micro  financial  institutions  in village. Journal  of  Advanced Research  in  Dynamical  and Control  Systems , 12 (7),  1–7. https://doi.org/10.5373/JARDCS
/V12I7/20201977
Hidayati,  F.  K.,  &  Widiastuti,  H.
(2018).  Pengaruh  Pengendalian Internal  Dan  Good  Government Governance  Terhadap  Tindak Pencegahan Kecurangan. Seminar  Nasional  Syariah , 6 , 571–584.
Hoque,  Z.,  &  James,  W.  (2000).
Linking Balanced Scorecard Measures  to  Size  and  Market Factors: Impact on Organizational Performance. Journal of Management Accounting Research . https://doi.org/10.2308/jmar.200 0.12.1.1 Istiqomah, N. (2018). Analisis Implementasi Government Finance  Statistics  di  Indonesia: Pendekatan  Teori  Institusional. Indonesian  Treasury  Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan  Publik , 3 (2),  69–90. https://doi.org/10.33105/itrev.v3 i2.66
Journeault,  M.  (2016).  The  Integrated
Scorecard in support of corporate sustainability strategies. Journal of Environmental Management . https://doi.org/10.1016/j.jenvma
n.2016.07.074
Juniariani,  N.  M.  R.,  &  Saputra,  K.  A.
K.  (2020).  Internal  Locus  of Control  dan  Efek  Computer Anxiety pada Kinerja Karyawan Keuangan. Jurnal Ilmiah Akuntansi , 5 (1), 45.
https://doi.org/10.23887/jia.v5i1 .22668 Kaplan,  R.  (1998).  Innovation  Action Research: Creating New Management Theory and Practice. Journal of Management Accounting Research , 10 , 89–118.
Larasati, Y. S., Sadeli, D., & Surtikanti.
(2017).  Analisis  Faktor-Faktor Yang  Berpengaruh  Terhadap
Pencegahan  Fraud  Di  Dalam
Proses  Pengadaan  Barang  Dan
Jasa. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi
Fakultas Ekonomi , 3 (2), 43–60. Megawati,  M.  H.  (2018). Pengaruh Pengendalian  Internal,  Budaya
Etis  Organisasi  Dan  Gaya
Kepemimpinan  Terhadap  Fraud
Pada  Universitas  Swasta  Di Bandar Lampung . Merawati, L. K., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). Moralitas, Pengendalian Internal Dan Gender  Dalam  Kecenderungan Terjadinya Fraud. Jurnal Akuntansi , 21 (1), 35. https://doi.org/10.24912/ja.v21i1 .132 Murti,  A.  K.,  Trisnadewi,  A.  A.  E.,
Citraresmi, L. D., & Saputra, K.
A.  K.  (2018).  SAK  ETAP, Kualitas  Laporan  Keuangan  dan Jumlah  Kredit  yang  diterima UMKM. Ekuitas: Jurnal Pendidikan  Ekonomi , 6 (2),  52–
61. https://doi.org/10.23887/ekuitas. v6i2.16300
Paranoan,  N.,  &  Totanan,  C.  (2018).
Akuntabilitas  Berbasis  Karma. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan Bisnis , 13 (2), 161–172. https://doi.org/10.24843/JIAB.2
018.v13.i02.p09
Prafitri, N., Setyoko, P. I., & Puspita, D.
R. (2018). The business management  of  the  village
government in managing Village Owned  Enterprise. Masyarakat Kebudayaan  Dan  Politik , 31 (3),
328–338.
Purbadharmaja, I. B. P. (2011).
Implikasi  Desentralisasi  Fiskal
Dan  Good  Governance  Di
Bidang  Tata  Kelola  Anggaran
Terhadap  Kapasitas  Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat . Rachmawati, R. (2016). Sistem Informasi  Dilihat  dari  Aspek Kualitas  Informasi  Akuntansi Manajemen. Jurnal Riset Akuntansi  &  Keuangan , 4 (2),
985–992.
Saputra,  K.  A.  K.,  Anggiriawan,  P.  B.,
& Sutapa, I. N. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif  Budaya  Tri  Hita Karana. Jurnal  Riset  Akuntansi Dan  Bisnis  Airlangga , 3 (1),
306–321.
Saputra,  K.  A.  K.,  Pradnyanitasari,  P. D.,  Priliandani,  N.  M.  I.,  & Putra,  I.  G.  B.  N.  P.  (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud  Dalam  Pengelolaan  Dana Desa. Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi , 10 (2), 168–176.
Saputra, K. A. K., Subroto, B., Rahman,
A.  F.,  &  Saraswati,  E.  (2021). Financial Management Information  System  ,  Human Resource Competency and Financial Statement Accountability : A Case Study in Indonesia. Journal  of  Asian Finance, Economics and Business , 8 (5), 277–285. https://doi.org/10.13106/jafeb.20 21.vol8.no5.0277 Saputra, K. A. K., Trisnadewi, A. A. A.
E.,  Anggiriawan,  P.  B.,  &
Kawisana,  P.  G.  W.  P.  (2019). Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Berdasarkan  Analisis  Berbagai Faktor. Jurnal Ilmiah Akuntansi , 4 (1), 1–23. https://doi.org/10.23887/jia.v4i1 .17250 Sari,  N.  L.  P.  P.,  Yuniarta,  G.  A.,  & Adiputra,  I.  M.  P.  (2015). Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian  Internal,  Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian  Kompensasi  Dan Implementasi  Good  Governance Terhadap  Kecenderungan  Fraud
(Studi  Empiris  Pada  SKPD  di Kabupaten  Tabanan). E-Journal S1  Ak  Universitas  Pendidikan
Ganesha Jurusan , 3 (1). Sarwono, E. (2018). Pengaruh
Pencegahan Fraud Terhadap Good  Governance  (Studi  Kasus pada Itwasda Polda Metro Jaya).
Jurnal  Kajian  Akuntansi , 19 (1), 61–71. Slringoringo, A. (2017). Mengembangkan  Tata  Kelola BLU (Issue April).
Sudibyo,  T.  D.  (2016). Pengaruh  Gaya
Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas
Sistem  Pengendalian  Internal
Dalam Mendeteksi Risiko Fraud
Di Pt. Kaltim Industrial Estate . Sujana,  E.,  Saputra,  K.  A.  K.,  &
Manurung,  D.  T.  H.  (2020).
Internal  control  systems  and good  village  governance  to achieve  quality  village  financial reports. International Journal of Innovation, Creativity and
Change , 12 (9), 98–108. Wiig,  K.  M.  (1997).  Integrating intellectual capital and knowledge  management. Long Range  Planning , 30 (3),  399– 405.
https://doi.org/10.1016/s0024- 6301(97)90256-9 Wijayanti,  P.,  &  Hanafi,  R.  (2018). Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 9 (2), 331–345.
Wiratno,  A.,  Ningsih,  W.,  &  Putri,  N.
K.  (2017).  Partisipasi  Anggaran Terhadap  Kinerja  Manajerial Dengan  Komitmen  Organisasi, Motivasi Dan Struktur Desentralisasi  Sebagai  Variabel Pemoderasi. Jurnal  Akuntansi , 20 (1),
150. https://doi.org/10.24912/ja.v20i1 .81