## ANALISIS MUATAN NILAI KEADILAN: UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Indah Febriani a , Theta Murty a
a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: indahfebriani280279@gmail.com
Naskah diterima: 13 Juli 2019; revisi: 4 November 2019; disetujui: 06 April 2020 DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1577

## Abstrak:
Hukum yang multi dimensi pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan  masyarakat. Masyarakat  merupakan  organisasi  manusia  yang  memiliki  tujuan.  Tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh masyarakat  tersebut  ada  yang  merupakan  tujuan  individu  dan  ada juga  tujuan  yang  bersifat  kolektif (umum). Tujuan kolektif merupakan tujuan yang pada prinsipnya ingin dicapai oleh semua individu. Perwujudan tujuan kolektif (tujuan umum) selanjutnya diambil alih oleh negara dengan konsep tujuan masyarakat.  Dalam  konteks  Indonesia,  tujuan  masyarakat  tersebut  dapat  dilihat  pada  pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) alinea ke empat dimana salah satu tujuannya adalah keadilan. Oleh karena itu, negara sebagai salah  satu  instrument  yang  digunakan  masyarakat  untuk  mencapai  tujuannya,  wajib  untuk mewujudkan  tujuan  tersebut.  Selain  negara,  dalam  pencapaian  tujuannya,  masyarakat  juga menciptakan  sarana  atau  instrument  lain,  salah  satunya  adalah  hukum.  Sehingga  hukum  sebagai instrumen  yang  digunakan  masyarakat  dalam  mencapai  tujuannya,  harus  diarahkan  kepada pencapaian  tujuan  tersebut.  Konsep  hukum  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan  masyarakat  inilah yang  kemudian  melahirkan  relasi  hukum  dan  keadilan,  karena  hukum  di  satu  pihak  adalah  alat masyarakat untuk mencapai tujuannya, sedangkan keadilan di lain pihak merupakan salah satu tujuan yang  hendak  dicapai  oleh  masyarakat.  Dalam  tulisan  ini  akan  dikemukakan  mengenai  relasi  dua variable  ini.  Keadilan  sebagai  variable  bebas  (sebab)  sedangkan  hukum  sebagai  variable  terikatnya (akibat).  Sehingga  permasalahan  yang  ingin  dijawab  adalah  bagaimanakah  hukum  dapat  mencapai tujuan keadilan di dalam masyarakat.
Kata kunci : Hukum; Keadilan; Tujuan Negara
Abstract :
Multi-dimensional  law  basically  has  a  very  close  relationship  with  society.  Society  is  a  human organization that has a purpose.  Some of the goals to be achieved by the community are individual goals and some are collective (general) goals. Collective goals are goals that all individuals want to achieve in principle. The realization of collective goals (general goals) is then taken over by the state with the concept of community goals. In the context of Indonesia, the purpose of the community can be seen in the preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia  in the fourth paragraph where one of the objectives is justice. Therefore, the state as one of the instruments used by society to achieve its goals, is obliged to realize these goals. In addition to the state, in achieving its goals, the community  also  creates  other  means  or  instruments,  one  of  which  is  law.  So  that  the  law  as  an instrument used by society in achieving its goals, must be directed to the achievement of these goals. The concept of law as a tool to achieve the goals of society is what then give rise to the relationship of law and justice, because law on the one hand is a tool of society to achieve its goals, while justice on the other hand is one of the goals to be achieved by the community. In this paper, we will describe the relationship between these two variables. Justice as the independent variable (cause) while the law as
the dependent variable (effect). So the problem to be answered is how the law can achieve the goal of justice in society.
Keywords : Law; Justice; State Goals

## LATAR BELAKANG
Mengutip  pendapat  Immanuel  Kant  yang  mengatakan  bahwa  dari  dulu  sampai  sekarang orang masih mencari-cari definisi hukum . Ini bermakna bahwa sampai dengan sekarang para ahli belum menemukan definisi hukum yang lengkap. Kesulitan menemukan definisi hukum disebabkan oleh dua latar belakang  yaitu (1) hukum  memiliki ruang lingkup  yang luas, dan (2) hukum itu memiliki banyak aspek.
Ruang lingkup hukum yang luas itu terlihat dari posisinya yaitu ia berada pada setiap bidang kehidupan. Bidang kehidupan itu mencakup (1) bidang kehidupan politik, (2) bidang kehidupan ekonomi, dan (3) bidang kehidupan sosial. Setiap bidang kehidupan memerlukan pengaturan  hukum  untuk  menjamin  kepastian  dan    kesebandingan,  perkembangan  dan pembatasan,  ketertiban  dan  kebebasan,  dalam  setiap  bidang  kehidupan  itu.  Bidang  politik memerlukan pengaturan hukum dan hukumnya dinamakan Hukum Tata Negara, begitu juga bidang  ekonomi  juga  memerlukan  pengaturan  hukum  ,  hukumnya  dinamakan  hukum ekonomi atau hukum perdata dan hukum dagang. Bidang sosial juga memerlukan pengaturan hukum, hukumnya dinamakan hukum sosial. Deskripsi menggambarkan  bahwa  hukum ada  pada  setiap  bidang  kehidupan  dan  karena  itu  tidak  dapat  disebut  sebagai  sistem, melainkan hanya dapat disebut sebagai subsistem.
Hukum yang multi dimensi tersebut, pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sanagat erat  dengan  masyarakat.  Masyarakat  meupakan  organisasi  manusia  yang  memiliki  tujuan. Tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  masyarakat  tersebut  ada  yang  merupakan  tujuan  individu dan  ada  juga  tujuan  yang  bersifat  kolektif  (umum).  Tujuan  kolektif  merupakan  tujuan  yang pada  prinsipnya  ingin  dicapai  oleh  semua  individu.  Perwujudan  tujuan  kolektif  (tujuan umum) selanjutnya diambil alih oleh negara dengan konsep tujuan masyarakat.
Dalam  konteks  Indonesia,  tujuan  masyarakat  tersebut  dapat  dilihat  pada  bagian pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (selanjutnya  disebut  UUD  1945)  alinea  ke  empat,  yakni  kesejahteraan,  kecerdasan  bangsa, perdamaian,  dan  keadilan  sosial.  Berdasarkan  bunyi  dari  alinea  ke  empat  pembukaan  UUD 1945  tersebut,  maka  dapat  dilihat  bahwa  keadilan  adalah  salah  satu  tujuan  yang  hendak dicapai  oleh  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  negara  sebagai  salah  satu  instrument  yang digunakan masyarakat untuk mencapai tujuannya, wajib untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain  negara,  dalam  pencapaian  tujuannya,  masyarakat  juga  menciptakan  sarana  atau instrument  lain,  salah  satunya  adalah  hukum.  Sehingga  hukum  sebagai  intrumen  yang digunakan masyarakat dalam mencapai tujuannya, harus diarahkan kepada pencapaian tujuan tersebut. Termasuk dalam hal mencapai tujuan keadilan.
Dalam kaitan antara hukum sebagai alat untuk mencapai  keadilan ini pada dasarnya telah  ditelaah  oleh  para  pemikir  sejak  zaman  dahulu,  mulai  dari  Cicero  sampai  pada  para pemikir  ada  abad  pertengahan.  Menurut  mereka  adalah  tidak  mungkin  jika  memungkiri karakter hukum sebagai hukum yang tidak adil, namun di sisi lain adalah mustahil pula untuk mengidentikkan  hukum  dengan  keadilan,  melainkan  keadilan  hanya  bisa  dipahami  jia  ia diposisikan  sebagai  keadaan  yang  hendak  diwujudkan  oleh  hukum,  dan  upaya  mewujudkan keadilan  ini  merupakan  upaya  yang  berproses  secara  dinamis  dan  memakan  waktu  serta didominasi  oleh  kekuatan-kekuatan  yang  bertarung  dalam  kerangka  umum  tatanan  politi untuk mengaktualisasikannya .
Konsep hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat inilah yang kemudian melahirkan  relasi  hukum  dan  keadilan,  karena  hukum  di  satu  pihak  adalah  alat  masyarakat untuk  mencapai  tujuannya,  sedangkan  ke  adilan  di  lain  pihak  merupakan  salah  satu  tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Dalam tulisan ini akan dikemukakan mengenai relasi dua variable ini. Keadilan sebagai variable bebas (sebab) sedangkan hukum sebagai variable terikatnya (akibat). Sehingga permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimanakah hukum dapat mencapai tujuan keadilan di dalam masyarakat.

## ANALISIS DAN DISKUSI Beberapa Konsep Keadilan
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang artinya tidak memihak,sepatutna, tidak sewenang-wenang, sehingga keadilan diartikan sebagai sikap atau  perbuatan  yang  adil.  Keadilan  juga  memiliki  bagiu  banyak  arti.  Salah  satu  pengertian yang  diberikan  keepada  keadilan  adalah  apa  yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut  sebagai “justice’ yang  berasal  dari  kata  “jus”  yang  berarti  hak  atau  hukum,  sehingga  istilah justice pun  diberi  pengertian  salah  satunya  sebagai  hukum,  sehingga  dengan  demiian,  keadilan sering juga diartikan sebagai hukum. 1
Perkembangan  makna  keadilan  sebagai justice menghasilkan  istilah justice sebagai “lawfullness”  yakni  keabsahan  menurut  hukum,  selain  itu,  istilah  yang  lebih  luas  tentang keadilan adalah keadilan sebagai suatu fairnaess, yang sepadan dengan kata layak atau patut. Dalam  konteks  ini,  misalnya  Arostoteles  menyebut  keadilan  sebagai  “ fairness in  human action”, atau dalam terjemahan bebasnya diartikan bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakana manusia. 2
Dalam Encyclopedia Americana dinyatakan bahwa istilah keadilan bermakna : a. “ the  constant  and  perpetual  disposition  to  render  every  man  his due”
b. “the end of civil society”
c. “the right to obtaine the herringand desicion by a courtwich is free of prejudice and improper influence”
d. “all recognized equitable rights as well as technical legal right”
e. “the  dictate  of  right  according  to  the  concert  of  mankind generally”
f. “conformity  with  the  principle  of  integrity,  retitude  and  just dealing”
Neihbuhr  mengasumsikan  keadilan  sebagai  istilah  yang  multi  aspek  yang  memiliki karakter paradoks,  sehingga dia menggunakan istilah ini dengan beragam  makna untuk  bisa menyatukan  bermacam  fungsinya. 3 Berbagai  pengertian  tentang  keadilan  tersebut  pada dasarnya  memiliki  memiliki  kesamaan  dan  merupakan  upaya  dalam  mendapatkan  definisi keadilan yang komprehensif. Dan dari pengertian tersebut, kiranya dapat ditarik suatu ciri-ciri suatu gejala yang memberi identitas atau tanda tentang keadilan.
1 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 1st ed. (Bandung: Mandar Maju, 2011).
2 Ibid.
3 Yudi Santoso, TitleTeori-Teori Keadilan Analisis Kritis Terhadap Pemikiran John Stuart Mill, John Rawls, Robert Nozick. Reinhold Neibuhr, Jose Profirio Miranda , 2nd ed. (Bandung: Nusa Media, 2011).
Dalam  membicarakan  keadilan,  banyak  sekali  terdapat  konsep-konsep  yang dikemukakan.  Konsep    bahkan    sudah  muncul    sejak  zaman  Yunani  Kuno.  Pada  masa  itu, konsep  keadilan  berasal  dari  pemikiran  tentang  sikap  atau  perilaku  manusia  terhadap sesamanya  dan  terhadap  alam  lingkungannya.  Hasil  pemikiran  tersebut  kemudian  dikenal dengan  istilah  filsafat,  yang  inti  pemikirannya  adalah  berbagai  objek  yang  dapat dikategorikan kedalam dua golongan yaitu objek materiel, dan objek formal. Yang dimaksud dengan  objek  materiel  adalah  segala  sesuatu  yang  ada  atau  segala  sesuatu  yang  akan  ada, termasuk di sisni nilai-nilai yang bastrak, dan objek formal maksudnya adalah sudut pandang atau  tujuan  dari  pemikiran  dan  penyelidikan  akan  objek  materiel,  sampai  kepada  penemuan hakikat dari objek materiel tersebut. 4
Salah satu pencetus konsep keadilan adalah Plato 5 . Plato menekankan keadilan pada harmoni  atau  keselarasan.  Dia  mendefinisikan  keadilan sebagai  “the  supreme  virtue  of  the good state” dan orang yang adil adalah “ the self dicipline man whose passions are controlle by  reason”. Plato  tidak  langsung  menghubungkan  keadilan  dengan  hukum,  karena menurutnya,  hukum  dan  keadilan  sama-sama  merupakan  substansi  dari  masyarakat.  Plato mengenalkan  konsep  keadilannya  sebagai  keadilan  individula  dan  keadilan  negara. Menurutnya keadilan timbul karena penyeseuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian  yang  membentuk  suatu  masyarakat.  Jadi  keadilan  terwujud  dalam  suatu masyarakat  bilaman  setiap  anggota  melakukan  secara  baik  menurut  kemampuannya,  fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya. 6
Jadi menurut Plato, dalam suatu masyarakat, penguasa berfungsi untuk membagi-bagi fungsi  kepada  anggota  masyarakat  sesuai  dengan  asas  keserasian,  atau  berdasarkan  bakat, keahlian, dan keterampilan setiap orang. Bagi  Plato, menempatkan seseorang sesuai dengan bakat,  keahlian,  dan  keterampilan  tersebut  itulah  yang  disebut  sebagai  keadilan.  Konsepsi keadilan  menurut  Plato  tersebut  dirumuskannya  dalam  kalimat  yang  sangat  terkenal  yaitu “giving  each  man  his  due”,  yaitu  meemberikan  kepada  setiap  orang  apa  yang  menjadi haknya.  Untuk  dapat  mencapai  kondisi  seperti  di  atas,  maka  hukum  perlu  ditegakan  dan undang-undang perlu dibuat. Dan setiap masalah yang memerlukan pengaturan oleh undang- undang , maka undang-undangnya harus mencerminkan rasa keadilan.
Murid  dari  Plato  yang  juga  mengemukakan  konsep  keadilan  adalah  Aristoteles. Aristoteles  menggantungkan  pendapat  keadilannya  kepada  konsep  kebijaksanaan.  Dengan perkataan  lain,  adil  itu  berkorelasi  dengan  kebijaksanaan.  Jika  kebijaksanaan  itu  ada  maka dengan  sendirinya  keadilan  juga  ada.  Keadilan  merupakan  pendapat  yang  memiliki  banyak pandangan.  Dalam  pandangan  Aristoteles,  keutamaan  moral  itu  adalah  keadilan. 7 Hukum sebagai  produk  manusia  haruslah  memuat  keadilan.  Hukum  dibedakan  menjadi  (1)  hukum alam,  (2)  hukum  positif.  Hukum  alam  adalah  hukum  yang  berlaku  selalu  ada  dimana-mana
4 Ibid.
5 Merupakan salah satu filsuf yang dihormati sepanjang zaman. Lahir pada tahun 427 Sebelum Masehi, empat tahun  setelah  mulainya  peranga  Peloponesia.  Pada  masa  mudanya  Plato  tertarik  pada  dunia  politik  aktif, sehingga ia pernah menulis bahwa “ dimasa muda saya memiliki ide yang sama sebagaimana orang lain, saya beranggapan bahwa begitu mencapai kematangan, saya akan ambil bagian dalam berbagai urusan negara saya”. Dia menarik diri dari dunia politik setelah karena perbuatan penguasa di masa nya yang tidak adil. Pada tahun 388  ia  mendirikan  akademi  filsafat  yang  terkenal.  Pemikiran  filsafat  Plato  banyak  dipengaruhi  oleh  Socrates terutama dalam pengantar teori politiknya.  Lihat Henry J. Schmandt.  A History of Political Philosophy. USA; The Bruce Publishing Company, 1960. Dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi dalam Filsafat Politik. Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Hingga Zaman Modern. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Hal. 51-52.
6 Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia .
7 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah (Jakarta: Kanisius, 1982).
dan sifatnya permanen. Hukum positif adalah aturan yang dibuat oleh badan yang berwenang, yang isinya berupa penjabaran lebih lanjut dari hukum alam.
Keadilan merupakan keutamaan umum yaitu ketaatan kepada hukum alam dan hukum positif.  Di  samping  ada  juga  terdapat  keutamaan  moral  khusus  yang  menentukan  sikap manusia  pada  bidang  tertentu,  sebagai  keutamaan  khusus,  keadilan    ditandai  sifat-sifat sebagai berikut: 8
(1) Keadilan menentukan bagaimana hubungan yang baik antara orang yang satu dengan orang lain;
(2) Keadilan  berada  di  tengah  dua  sistem  yaitu  diusahakan  supaya  dalam  mengejar keuntungan terciptalah keseimbangan antara dua pihak; jangan hanya mengutamakan pihak dirinya sendiri dan jangan juga mengutamakan pihak lain;
(3) Untuk  menentukan  dimanakah  letak  keseimbangan  yang  tepat  antara  orang-orang  , diperlukan ukuran kesamaan; kesamaan dihitung secara aritmatik dan geometris.
Disamping itu Airistoteles mengemukakan bahwa keadilan bersama manusia terdapat dalam beberapa bidang seperti (1) dalam pembagian jabatan, (2) dalam transaksi jual beli, (3) dalam hukum pidana, (4) dalam hukum kontrak dan hukum privat, dan (5) dalam penafsiran hukum.
Dalam  pandangannya,  Aristoteles  membedakan  keadilan  menjadi  dua  yaitu  keadilan distributif  dan  keadilan  komutatif.  Hal  ini  terkait  dengan  pandangannya  tentang  keadilan yang  harus  bersifat  proporsional  atau  berimbang.  Keadilan  distributif  adalah  keadilan  yang menuntut  bahwa  setiap  orang  mendapat  apa  yang  menjadi  haknya,  sehingga  dalam  hal  ini keadilannya  bersifat  proporsional,  jika  dikaitkan  dengan  negara,  maka  konsep  keadilan  ini menekankan  pada  negara  untuk  menentukan  pemberian    hak  yang  adil  kepada  warganya 9 . Sedang  keadilan  komutatif  adalah  keadilan  yang  menyangkut  masalah  penentuan  hak  yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara.
Dalam  era  pemikiran  modern,  konsep  keadilan  juga  mengalami  perkembangan.  Di antara  yang  menonjol  dalam  konsep  keadilan  pada  era  ini  adalah  berkaitan  dengan perkembangan  pemikiran  tentang  kebebasan,  yang  ditandai  dengan  munculnya  liberalisme yang  mendasarkan  diri  pada  nilai-nilai  yang  diajarkan  oleh  kaum  Stoa,  yakni  nilai individualisme,  sanksi  moral,  dan  penggunaan  akal.  Bagi  kaum  liberalis,  keadilan  adalah ketertiban  dan  kebeasan,  atau  bahkan  keadilan  adalah  realisasi  dari  kebebasan  itu  sendiri. Teori keadilan kaum liberalis ini dibangun diatas dua keyakinan, yaitu, manusia menurut sifat dasarnya  adalah  makhluk  moral,  dan  ada  aturan-aturan  yang  berdiri  sendiri  yang  harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral. Berdasarkan hal ini, maka keadilan  dipahami  sebagai  suatu  ketertiban  rasional  yang  di  dalamnya  terdapat  pentaatan terhadap  hukum  alamiah  dan  perwujudan  sifat  dasar  manusia.  Dilain  pihak,  konsep  para kaum  liberalis  ini  ditentang  oleh  kaum  utilitarian,  yang  menolak  digunakannya  ide  hukum alam dan suara akal  manusia dalam konsep keadilan. Konsep keadilan pada aliran ini lebih ditekankan  pada  asas  kemanfaatn  dan  kepentingan  manusia,  sehingga  menurut  aliran  ini, keadilan  memiliki  ciri  sebagai  suatu  kebajikan  yang  sepenuhnya  ditentukan  oleh kemanfaatannya,  yaitu  kemampuan  nya  menghasilkan  kesenangan  terbesar  bagi  orang banyak. 10 Perbedaan  pendapat  dari  dua  aliran  tersebutmerupakan  hal  yang  niscaya.  Karena
8 Ibid.
9 Basuki Ismail. Negara Hukum Demokrasi Toleransi . Jakarta: Intermedia, 1993. Hal 129.
10 Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia .
setiap konsep keadilan memang selalu didasarkan pada aliran pemikiran atau kondisi tertentu dimana pemikiran tersebut dikemukakan.
Pendapat sarjana  lain yang memberi pengertian atau konsep tentang keadilan adalah John Rawls 11 . Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Rawls adalah suatu konsep keadilan yang  mengenaralisir  dan  mengangkat  teori  kontrak  sosial 12 yang  diungkapkan  oleh  Locke, Kant, Rosseau, menuju tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Rawls menganggap bahwa prinsip keadilan merupakan suatu tujuan dan kesepakatan dalam suatu masyarakat,  ini menandakan bahwa  konsep  keadilan  itu  bersifat  sangat  relatif.  Dalam  memahami  keadilan,  Rawls mengartikannya  sebagai fairness ,  di  mana  dalam  keadilan  ini  suatu  posisi  kesetaraan  yang asali  sangat  berkaitan  dengan  kondisi  alam  sebagaimana  dalam  teori  tradisioanal  kontrak sosial. pihak-pihak dalam posisi asali diasumsikannya tidak mengetahui  posisi, status sosial, ataupun kekayaannya, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan dipilih dalam keadaan tanpa pengetahuan  ,  oleh  karena  itu,  prinsip  keadilan  dianggap  sebagai  hasil  dari  persetujuan  dan tawar  menawar  yang fair . 13 Dalam  memaknai  kesetaraan,  Rawls  menerima  perbedaan  dari dua  konsep  dari  kesetaraan  tersebut,  sebagaimana  dikutif  oleh  Dworkin,  bahwa  Rawls mengemukakan 14 :
“some writers have distinguished between equality as it is invoked in connetion with the distribution of certain goods, some of wich will almost certainly give higher status or prestige to those who are more favore, and equalityas it applies to the respet which is  owed  to  person  irrespective  of  their  social  position.  Equality  of  the  first  kind  is defined  by  the  second  principle  of  justice...but  equality  of  the  second  kind  is fundamental”
Selain  itu,  dalam  konsep  keadilan  sebagai fairness ini  salah  satu  bentuknya  adalah memandang  berbagai  pihak  dalam  situasi  awal  sebagai  rasional  dan  sama-sama  netral. Keadilan  sebagai fairness bukan  merupakan  kemurahan  hati  dari  keinginan  yang  ada, melainkan  ia  membuat  semacam  titik  tolak  untuk  menilai  sistem  sosial  tanpa  menimbulkan pertimbangan-pertimbangan apriori.
11 Dilahirkan  di  Baltimore  ada  tahun  1921.  Rawls  memulai  pendidikannya  di  sebuah  sekolah  persiapan  di Connecticut  dan  mandapat  gelar  sarjana  muda  di  bidang  filsafat  di  universitas  Princeton.  Ia  pertama  kali menggagas  teori  keadilan  nya  pada  tahun  1949.  Pada  tahun  1950  ia  mengajar  di  Oxford,  kemudian  ia  juga amengawali karier mengajar di Cornell University , dan di Harvard University pada tahun 1960 an. Dia adalah penerima penghargaan The National Endowment for Humanities Medal pada tahun 1999. Buku pertama  Rawls yang merupakan karya monumentalnya adalah The Theory of Justice dimana ia mengetengahkan teori keadilan sebagai fairness nya, buku keduanya yang tidak kalah penting adalah Political Liberalism , dimana dalam buku ini  Rawls  menggeser  fokusna  dari  prinsip  keadilan  yang  menimbulkan  perdebatan  ke  pembahasan  mengenai bagaiaman  masyarakat  menangani  ketidaksepakatan  –ketidaksepakatan  menyangkut  keadilan  dan  moralitas. Lihat Joseph Losco dan Leonard William. Political Theory Classic and Contemporary Readings. Diterjemahkan ke  dalam  Bahasa  Indonesia  oleh  Haris  Munandar  dalam Political  Theory.  Kajian  Klasik  dan  Kontemporer . Volume II. Jakarta: Raja grafindo Persada, 205. Hal. 991.
12 Dalam  pandangan  Rousseau,  kontrak  sosial  bukan  kontrak  antara  individu-individu  dan  seorang  pribadi, melainkan antara individu dan kolektivitas dimana dia menjadi anggotanya. Lihat bagian pengantar buku karya Jean Jack Rousseau. Du Contract Social . Dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ida Sundari Husen dan  Rahayu  Hidayat  dalam Kontrak  Sosial  atau  Prinsip-Prinsip  Hukum  Politik .  Cet.  1.  Jakarta:  Dian  Rakyat, 1989. Hal. XIV.
13 John  Rawls.  A  Theory  of Justice .  Dialihbahsakan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia  Oleh  Uzair  Fauzan  dan  Heru Prasetyo. Dalam Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara . Cet. 1. Yohyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Hal. 12.
14 Ronald Dworkin. Taking Rights Seriously. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1978. Hal. 180.
Dalam  rumusan  tentang  keadilan  ini,  secara  utuh  Rawls  mengungkapkan  beberapa asas,  yakni 15 asas  pertama,  bahwa  setiap  orang  harus  memiliki  hak  yang  sama  atas  sistem total  paling  luas  tentang  kebebasan-kebebasan  dasar  yang  sama  dan  sejalan  dengan  sebuah sistem  kebebasan  serupa  abagi  semua  orang.  Asas  kedua  menyatakan  harus  ada  penataan sedemikian rupa berkaitan dengan ketimpangan sosial dan ekonomi, sehingga menghasilkan nilai-nilai  terbesar  bagi  mereka  yang  paling  tidak  beruntung,konsisten  dengan  asas penghematan  yang  adil,  dan  melekat  pada  jabatan  dan  kedudukan  yang  terbuka  bagi  semua orang menurut syarat kesamaan peluang yang adil.
Menururt Rawls dalam aturan keadilan prioritas yang pertama (dalam hal ini prioritas kebebasan),  prinsip-prinsip  keadilan  tidak  diperingkatkan  menurut  urut-urutan  leksikal,  dan oleh  karena  itu  kebebasan  hanya  bisa  dibatasi  demi  kebebasan  itu  sendiri,  oleh  karena berkaitan  dengan  hal  ini  maka  kebebasan  yang  tidak  ekstensifharus  memperkuat  sistem kebebasan yang dinikamti semua orang, dn kebebasan yang kurang setara harus bisa diterima oleh mereka yang mempunyai lebih sedikit kebebasan.
Aturan  prioritas  kedua,  meletakan  keadilan  di  atas  efisiensi  kesejahteran.  Prinsip aturan yang kedua ini secara leksikal mendahului prinsip efisiensi dan prinsip maksimalisasi jumlah  keuntungan  total,  dan  prinsi  peluang  yang  adil  mendahului  prinsip  perebedaan. Sehingga  dalam  hal  ini  ketimpangan  peluang  pasti  meningkatkan  peluang  mereka  yang memiliki  peluang  yang  lebih  kecil,  dan  tingkat  tabungan  yang  berlebihan  harus  secara seimbang mengurangi beban mereka yang menanggung kesulitan.
Berdasarkan  beberapa  prinsip  dan  prioritas  keadilan  tersebut,  maka  Rawls mengemukakan  suatu  konsepsi  yang  umum  tentang  keadilan  yakni  semua  nilai-nilai  sosial, pendapatan  dan  kekayaan,  dan  dasar-dasar  bagi  harga  diri,  harus  didistribusikan  sama  rata kecuali distribusi  yang tidak sama atas beberapa atau semua maslahat itu dimaksudkan agar mendukung mereka yang paling tidak beruntung.
Konsep  lain  mengenai  keadilan  adalah  suatu  konsep  keadilan  menurut  Pancasila. Konsep  keadilan  ini  adalah  konsep  keadilan  bagi  bangsa  Indonesia.  Konsep  ini  muncul karena  konsep  keadilan  yang  dianut  oleh  berbagai  aliran  pemikiran  filsafat  barat  seperti idealisme,  realisme,  liberalisme,  utilitarianisme,  maupun  yang  mendasarkan  diri  pada  aliran filsafat  lainnya  seperti  filsafat  Marx,  filsafat  Engel,  dan  filsafat  Bakunin  tidak  serta  merta sesuai  dengan  konsep  filsafat  bagi  bangsa  Indonesia.  Dalam  pandangan  Pancasila,  konsep keadilan  nya  mengarah  kepada  konsep  keadilan  sosial,  yaitu  keadilan  yang  lebih  banyak memberikan perhatian dan bobot kepada kesejahteraan masyarakat, yang merupakan inti dari upaya perlindungan hukum.
Notohamidjojo mengatakan bahwa keadilan sosial  menuntut  adanya kehidupan  yang layak bagi manusia dalam kehidupannya di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut,  manusia  masing-masing  harus  diberikan  kesempatan  menurut menselijke waardigheid (kepatutan  manusia).  Oleh  karena  itu  setiap  hukum,  maupun  segala  kegiatan yang  berkiatan  dengan  pembangunan  tidak  hanya  perlu  mengandaikan  keadilan,  melainkan juga harus mewujudkan kepatutan. 16
Oleh  karena  itu,  dalam  konsep  keadilan  sosial  ini,  keadilan  begitu  erat  kaitannya dengan hak 17 , hanya saja dalam konteks Indonesia, hak tidak pernah dapat dipisahkan dengan
15 John Rawls., Op., Cit. Hal. 72
16 Darji  Darmodiharjo  dan  Sidharta. Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum .  Apa  dan  Bagaimana  Filsafat  Hukum Indonesia. Edisi Revisi. Cet. 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. Hal. 165.
17 Hak merupakan suatau terminologi yang multi tafsir, oleh karena itu, dalam memahami hakikat dari hak ada baiknya  jika  dimulai  dengan  melihat  unsur-unsur  dari  hak  tersebut.  Unsur  yang  dimaksud  adalah  (1)  masing-
pasangan  antinomi  nya  yaitu  kewajiban 18 .  Cerminan  pasangan  hak  dan  kewajiban  dapat dilihat diantaranya pada bunyi sila kedua kedua Pancasila  yaitu Kemanusiaan  yang adil dan beradab. Dimana dalam sila ini terkandung makna bahwa untuk tegaknya keadilan harus ada masyarakat  yang  beradab  terlebih  dahulu,  atau  dengan  kata  lain,  hanya  masyarakat  yang beradab lah yang dapat menghargai keadilan.
Konsep  keadilan  Pancasila  bersifat  regulatif  dan  substantif.  Bersifat  regulatif  karena di dalam tiap butir masing-masing sila terlihat nilai operatifnya dan regulatif, karena masing- masing  sila  sebagai  satu  kesatuan  sistem  yang  berinteraksi  dan  bekerjasama,  dan  juga memberikan  pengaturan  yang  dapat  menjadi  pedoman  kehidupan  manusia  Indonesia  secara langsung,  sedangkan  bersifat  substantif  mempunyai  arti  bahwa  Pancasila  merupakan  faham atau  pandangan  hidup  yang  fundamental  dan  merupakan  norma  dasar  ( Grundnorm ) 19 dan menjadi landasan dari norma-norma lainnya 20

## Relativitas Pandangan Tentang Hukum Yang Adil
Pada  bagian  terdahulu  telah  dikemukakan  bahwa  hukum  merupakan  salah  satu  alat  yang digunakan  oleh  manusia  untuk  mencapai  keadilan.  Dalam  mencapai  suatu  tujuan,  memang harus  didukung  oleh  sarana/instrumen/  alat.  Sehingga  hubungan  tujuan  dengan  alat  adalah hubungan  yang  bersifat continuum yang  bermakna  bahwa  dua  hal  tersebut  tidak  dapat dipisahkan. Dalam mencapai  tujuan, alat haruslah diarahkan kepada tujuan, sehingga tujuan dapat  tercapai.  Karena  kendatipun  tujuan  dan  alat  telah  ditentukan,  tetapi  jika  alat  tidak diarahkan kepada tujuan, maka mustahil tujuan akan tercapai. Demikian juga dengan hukum dan keadilan. Jika hukum adalah alat bagi masyarakat dalam mencapai keadailan, maka tentu saja  hukum  harus  diarahkan  kepada  tujuan  tersebut,  dan  ini  berarti  hukum  harus  berisi  atau mencerminkan  atau  berdasarkan  kepada  nilai-nilai  tertentu  yang  pada  akhirnya  dapat mewujudkan keadilan.
Keadilan  pada  dasarnya  bukanlah  satu-satunya  tujuan  yang  hendak  dicapai,  artinya hukum  tidak  hanya  harus  adil  melainkan  lebih  jauh  harus  bisa  bermanfaat  dan  dapat memberikan  kepastian.  Oleh  karena  itu,  idealnya  hukum  harus  mengakomodasi  ketiga  nilai tersebut,  yaitu  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian 21 .  Namun  dari  ketiga  tujuan  tersebut, keadilan  merupakan  tujuan  yang  dianggap  paling  penting,  bahkan  ada  yang  berpendapat, bahwa keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya. Banyak pandangan yang menyatakan tentang hukum yang adil. Relativitas pandangan tentang hukum yang adil sebenarnya berasal dari  relativitas  pandangan  tentang  keadilan  itu  sendiri.    Ada  misalnya  yang  mengatakan
masing  haka  menegindentifikasi  suatu  pihak  sebagai  pemilik  atau  pemegangnya,  (2)hak  adalah  untuk  suatu kebebasan atau suatu keuntungan, dan (3) suatu hak  yang  ditetapkan secara lengkap akan  mengidentifikasikan pihak  atau  pihak-pihak  yang  harus  yang  harus  berperan  dalam  mengusahakan  tersedianya  kebebasan  atau keuntungan  yang  diidentifikasikan  oleh  ruang  lingkup  hak  tersebut.  Lihat  James  W.  Nickel.  Making  Sense  of Human Rights. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh  Titis Eddy Arini. Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. Hal. 19-21.
18 Merupakan  konsep  khusus dari bidang  moral dan  menunjuk pada norma  moral dalam  hubungannya dengan individu yang terhadapnya tindakan tertentu diharuskan atau dilarang oleh norma tersebut. Lihat Hans Kelsen. General  Theory  of  Law  and  State.  New  York:  Russel  and  Russel,  1971.  Dialihbahasakan  ke  dalam  Bahasa Indonesia oleh Raisul Muttaqien. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara .  Cet. VII. Bandung: Nusa media, 2011. Hal. 85.
19 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan , 8th ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2011).
20 Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia .
21 Darji  Darmodiharjo  dan  Sidharta. Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum.  Apa  dan  Bagaimana  Filsafat  Hukum Indonesia. Edisi Revisi. Cet. 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. Hal. 153.
bahwa  hukum  yang  adil  artinya  hukum  tersebut  mengandung  nilai  kesamaan 22 ,  ini  berarti dalam substansi hukum tersebut, haruslah mencerminkan perlindungan, penghormatan, serta pemenuhan terhadap nilai kesamaan ini. tetapi dilain pihak, jika hukum hanya mengutamakan nilai  kesamaan,  maka  boleh  jadi  hukum  justeru  menjadi  tidak  adil.  Karena  tidak  semua anggota  masyarakat  memiliki  kebutuhan  dalam  jumlah  yang  sama,  demikian  juga  tidak semua  perbuatan  melanggar  hukum  memiliki  derajat  kesalahan  yang  sama,  sehingga  jika hukum mutlak berisi nilai kesamaan tanpa dimbangi nilai lainnya, maka bukan keadilan yang tercapai tetapi justeru ketidak adilan  yang terwujud. Selain itu, dengan nilai kesamaan  yang bersifat  absolut  ini,  maka  dapat  berakibat  terhadap  gagalnya  mekanisme  penegakan  hukum dan menjadikan sanksi (hukuman) sebagai salah satu instrumen pemaksa dari hukum menjadi tidak efektif.
Lain  lagi  dengan  pandangan  kaum  positivis  yang  memandang  hukum  yang  adil sebagai  hukum  yang  mengandung  kepastian.  Bentuk  kepastian  tersebut  dilegalkan  dalam bentuk  hukum  tertulis.  Tetapi  keadilan  dengan  mengutamakan  nilai  kepatian  ini  pun  pada kenyataannya dapat  berakibat menimbulkan ketidakadilan. Karena hukum  yang terlalu  pasti terkadang  penerapan  nya  sangat  kaku.  Bahkan  sebagai  salah  satu  ciri  positivisme  hukum yaitu  memisahkan  hukum  dari  moral.  Moral  pada  prinsipnya  merupakan  nilai  baik  atau buruk. Sedangkan keadilan memiliki hubungan erat dengan moral 23 , oleh karena itu, hukum yang  terlalu  mengutamakan  kepastian  boleh  jadi  tidak  melihat  kepantasan  atau  kepatutan terhadap  moral  yang  ada  di  masyarakat,  sehingga  cenderung    untuk  menjadi  hukum  yang tidak  adil.  Tetapi  sebaliknya,  jika  hukum  sama  sekali  tidak  mengandung  nilai  kepastian, maka  hukum  tersebut  pun  akan  menjadi  hukum  yang  tidak  adil.  Sehingga  kepastian  boleh jadi dijadikan sebagai ciri hukum yang adil, tetapi kepastian juga harus disandingkan dengan nilai  yang  lain,  sehingga  dapat  mewujudkan  tujuan  keadilan.  Selain  itu,  hal  lain  yang  perlu dicatatberkaitan  dengan  moral  ini  adalah  apa  yang  disebut  sebagai  moral  hukum.  moral hukum dapat dibedakan menjadi moral hukum internal yang terdiri atas syarat-syarat formal yang  harus  dipenuhi  agar  layak  disebut  hukum,  dan  moral  hukum  eksternal  yang  berkaitan dengan  tuntutan-tuntutan  (syarat-syarat)  substansial  yang  harus  diajukan  pada  hukum  jika hukum ingin berfingsi baik dan disebut adil 24 .
Selain  itu,  dalam  pandangan  positivisme  hukum  ,  hukum  tidak  boleh  bertentangan dengan raison  et  concience (budi  dan  hati  nurani).  Ini  bermakna  bahwa  kendati  hukum merupakan  kehendak  penguasa  (dalam  pandangan  Austin  dengan  analithical  jurisprudence nya) , tetaplah hukum mutlak berisi keadilan, karena sebagaimana dikatakan oleh Jean Bodin yang  dikutip  oleh  Paul  Scholten  dalam Six  Lives  de  La  Republique bahwa  hukum  tanpa keadilan  adalah  seperti  badan  tanpa  jiwa 25 .  Positivisme  itu  sendiri  merupakan  istilah  yang diperkenalkan  oleh  Auguste  Comte  dalam  prakata Cours  de  Philosophie  Positive .  Positif diartikan Comte sebagai teori yang bertujuan untuk menyusun fakta-fakta yang teramati, atau dengan kata lain “positif” sama dengan “faktual” atau apa yang berdasrkan fakta 26 .
22 Salah Satu Materi Kuliah Hukum dan Ekonomi oleh Dr. M.Syaifuddin, S.H., M.Hum
23 Kata “moral’ berasal dari bahasa Latin Mores. Mores berasal dari kata “mos” yang berarti kesusilaan, tabiat, atau  kelakuan.  Moral  dengan  demikian  dapat  diartikan  sebagai  ajaran  tentang  kesusilaan.  Lihat  Burhanuddin Salam. Etika Individual . Pola Dasar Filsafat Moral . Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Hal. 2.
24 J.J.  H.  Bruggink.  Rechtsreflectie.  Diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia  oleh  Bernard  Arief  Sidharta dalam Refleksi  Hukum.  Pengertian-Pengertian  Dasar  Dalam  Teori  Hukum .  Cet.  3.  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2011. Hal. 261.
25 Darji Darmodihardjo dan Sidharta., Op., Cit ., Hal. 157.
26 F.  Budi  Hardiman. Pemikiran-Pemikiran  Yang  Membentuk  Dunia  Modern  (Dari  Machaivelli  sampai Nietzsche). Cet. 1. Jakarta:Erlanga, 2011. Hal. 176.
Pandangan  kaum  utilitarian 27 lebih  memfokuskan  hukum  yang  adil  sebagai  hukum yang  mengandung  kemanfaatan.  Hukum  bertujuan  untuk  memenuhi  kemanfaatan  terbesar bagi  seluruh  masyarakat.  Oleh  karena  itu  hukum  yang  adil  dianggap  telah  tercapai  jika hukum memiliki kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang (the greats happiness  for  the  greatest  number  of  people) .  Salah  seorang  pemikir  utilitarian  yang memberikan definisi tentang kemanfaatan adalah John Stuart Mill. Ia mengatakan bahwa 28 : “kemanfaatan”  atau  “prinsip  kebahagiaan  terbesar”  menyatakan  bahwa  tindakan tertentu  benar  jika  cenderung  memperbesar  kebahagiaan,  keliru  jika  cenderung menghasilkan  berkurangnya  kebahagiaan.  Yang  dimaksudkan  dengan  kebahagiaan adalah kesenangan dan tidak adanya rasa sakit...”
Berdasarkan  pernyataan  Mill  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  dua asumsi  krusial  yang  melandasi  seluruh  diskusi  tentang  keadilan  menurut  konsep  utilitarian. Asumsi  pertama  yaitu  kebahagiaan  merupakan  suatu  tujuan  hidup.  Pendapat  ini  merupakan pendapat  yang  bisa  dikatakan  baku  bagi  penganut  utilitarian,  baik  Mill  maupun  Bentham 29 pendahulunyaberpendapat  seperti  ini.  Asumsi    kedua  adalah  dasar  pembenaran  dari  suatu tindakan  ditentukan  oleh  kontribusinya  bagi  kebahagiaan.  Asumsi  ini  selanjutnya  dijadikan semacam  teologi  bagi  kaum  utilitarian,  dimana  “tujuan”  menentukan  apa  yang  benar,  dan “yang  benar”  ditentuksn  dengsn  mengkslkulasikan  jumlah  kebaikan  yang  dihasilkan.  Yang baik  mendahului  yang  benar  dan  yang  benar  bergantung  ada  yang  baik.  Senada  dengan pendapat  Mill  bahwa  benar  tidaknya  suatu  tindakan  tergantung  dengan  proporsi  tindakan tersebut  dalam meningkatkan kebahagiaan. Jika proporsi tindakan cenderung mendatangkan kebahagiaan, maka tindakan tersebut dianggap benar 30 .
Jadi jika hal di atas dikaitkan dengan hukum  yang adil, maka jika keadilan dianggap sebagai  suatu  yang baik, maka dia akan dicari dan dianggap benar. Oleh  karena itu, hukum sebagai salah satu alat mencapai tujuan juga harus mengarah kepada keadilan, dan salah satu wujud  hukum  yang  adil  adalah  hukum  yang  mendatangkan  kebahagiaan  sebanyak- sebanyaknya, dan menghilangkan ketidak bahagiaan sampai sekecil-kecilnya.
Berdasarkan  beberapa  pandangan  di  atas,  jelas  terdapat  kesulitan  untuk  memahami apa dan bagaimana sebetulnya hukum  yang dapat mencapai keadilan itu. Kesulitan ini sama halnya dengan kesulitan mendefinisikan keadilan itu sendiri. Tetapi jika ditarik suatu benang merah, maka hukum  yang adil pada dasarnya tidaklah dapat diletakan hanya pada satu nilai tertentu  saja,  melainkan  haruslah  dipasangkan  dengan  nilai  lainnya.  Karena  jika  hanya menonjolkan  salah  satu  nilai  tanpa  memperhatikan  nilai  yang  lain,  maka  hukum  akan
27 Berasal  dari  kata  Latin utilis ,  yang  berarti  berguna,  bermanfaat,  berfaedah,  atau  menguntungkan.  Istilah  ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar ( the greatest happiness theory ).  Utilitarianisme sebagai teori sistematis pertama kali dipaparkan oleh  Jeremy Bentham dan muridnya, John Stuart Mill. Utilitarianisme merupakan  suatu  paham  etis  yang  berpendapat  bahwa  yang  baik  adalah  yang  berguna,  berfaedah,  dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan. Karena itu, baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan atau tidak. Dari prinsip ini, tersusunlah teori tujuan perbuatan. Utilitarianisme. http://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme. Diakses tanggal 20 Mei 2012.
28 Karen Lebacqz. , Op., Cit . Hal. 14.
29 Filsuf  pendiri  utilitarianisme  asal  Inggris.  Ia  dilahirkan  di  London,  menempuh  pendidikan  di  Oxford,  dan kemudian  mendapatkan  kualifikasi  sebagai  seorang  barrister  (advokat)  di  London.  Bentham  merupakan  salah seorang filsuf empirisme dalam bidang moral dan politik.
Jeremy Bentham . http://id.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham . Diakses tanggal 20 Mei 2012.
30 Karen Lebacqz., Op., Cit. Hal. 14-15.
cenderung  tidak  adil.  Maka  dalam  konteks  ini,  penulis  berasumsi  bahwa  suatu  hukum  yang adil adalah hukum yang mengandung keserasian (harmonis) antara berbagai nilai.
Berbagai  nilai  yang  dimaksud  oleh  penulis  adalah  bersifat  antinomi.  Artinya  di  satu sisi  nilai  tersebut  berpasangan,  tetapi  di  sisi  lain  nilai  yang  dimaksud  bersifat  tari  menarik (bertegangan). Mengambil pendapat dari Purnadi Purbacaraka, maka dalam hukum yang adil haruslah  mengandung  nilai  kepastian  di  satu  pihak  dan  nilai  kesebandingan  di  pihak  lain dalam  posisi  yang  serasi.  Artinya  hukum  harus  mencerminkan  kepastian  yang  terkandung dalam  berbagai  ketentuan  pasal-pasal  dalam  substansi  perundang-undangan  tetapi  juga mencerminkan  nilai  kesebandingan  yang  juga  dapat  terlihat  dari  berbagai  ketentuan  pasal- pasal perundang-undangan.
Salah  satu  contoh,  misalnya  jika  ada  seseorang  mencuri,  maka  berdasarkan  nilai kepastian  yang  dijabarkan  dalam  pasal-pasal  KUHP  orang  tersebut  pasti  dihukum.  Tetapi hukuman  yang  diberikan  kepada  si  pencuri  tersebut  haruslah  sebanding  dengan  perbuatan. Karena jika hukuman tidak sebanding dengan perbuatan maka hukuman tersebut tidak dapat mencapai tujuan, ini berarti hukuman tersebut tidak bermanfaat, yang berarti hukum nya pun merupakan hukum  yang tidak adil. Oleh karena itu pemberian hukuman haruslah sebanding sehingga hukuman menjadi efektif.
Kemanfaatan dari hukuman ini merupakan salah satu  unsur penting dalam mencapai hukum yang adil. Oleh karena itu, Jeremy Bentham seorang pemikir utilitarian menguraikan beberapa  kriteria  yang  dianggap  hukuman  yang  tidak  bermanfaat  sehingga  tidak  boleh diberlakukan. Hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut 31 :
a. Hukuman  yang  disalahgunakan,  adalah  hukuman  yang  diberikan  tanpa  didasari  oleh kesalahan  yang  sebenarnya,  tidak  ada  kejahatan  tingkat  pertama  ataupun  kejahatan tingkat ke dua, atau apabila kejahatannya lebih besar dari yang digantirugikan dengan kebaikan yang mengikutinya. Ini sangat berkaitan dengan pemberian hukuman kepada yang memang layak menerimanya.
b. Hukuman  yang  tidak  efektif,  artinya  hukuman  yang  tidak  sanggup  mempengaruhi kemauan.  Hukuman  semancam  ini  berakibat  tidak  memiliki  daya  untuk  melakukan pencegahan terhadap tindakan yang serupa. Ini berkitan dengan hukuman yang tidak memiliki  efek  jera  dan  efek  menakut-nakuti.  Salah  satu  penyebab  hukuman  menjadi tidak  efektif  adalah  jika  hukuman  diberikan  kepada  individu  yang  tidak  mengerti hukum,  berbuat  tanpa  rencana,  melakukan  kejahatan  tanpa  sengaja,  terpengaruh anggapan  yang  salah,  atau  pemaksaan  yang  tidak  bisa  di  lawan.  Selain  itu,  jika seseorang hendak bertindak karena didorong oleh rasa takut yang lebih besar daripada ketakutannya terhadap kekuatan hukum legal  yang paling berat, atau karena harapan memperoleh manfaat  yang besar, maka hukum pun tidak akan berpengaruh terhadap dirinya.  Misalnya  orang  melanggar  hukum  karena  ingin  mempertahankan  harga  diri dan tidak mau dipermalukan.
c. Hukuman  yang  berlebih-lebihan,  terjadi  dalam  kasus-kasus  ketika  tujuan  yang  sama dapat  dicapai  dengan  cara  yang  lebih  halus,  misalnya  dengan  instruksi,  teladan, undangan,  penundaan,  penghargaan,  dan  lain-lain.  Hukuman  yang  berlebihan cebderung tidak bermanfaat dan diberikan tidak pada tempatnya.
31 Jeremy Bentham.  The Theory of Legislation. Bombay: N.M. Tripathi Private Limited, 1979. Diterjemahkan oleh Nurhadi, M.A. dalam Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana . Cet. 1. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2010. Hal. 360-362.
d. Hukuman yang terlalu merugikan, terjadi misalnya jika kejahatan hukuman melebihi kejahatan  pelanggran  ,  legislator  akan  akan  menimbulkan  penderitaan  lebih  besar daripada penderitaan yang bisa dicegahnya.
Sejalan dengan Bentham, Cesare Becaria mensyaratkan adanya proposi antara kejahatan dan hukuman. Dalam salah satu karyanya Becaria mengatakan 32 :
“bukan hanya karena kepentingana umum dari umat manusia bahwa kejahatan tidak bileh  dilakukan,  tetpai  bahwa  kejahatan  jenis  apapun  harus  berkurang,  sebanding dengan  keburukan  yang  dihasilkannya  abagi  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  perangkat yang  dipergunakan  oleh  badan  pembuat  undang-undang  untuk  mencegah  kejahatan harus lebih kuat dalam proporsinya, sebab kejahatan bersifat merusak keamanan dan kebahagiaan  publik  dan  karena  godaan  untuk  melakukannya  semakin  besar.  Oleh karena itu, seharusnya ada proporsi yang tetap antara kejahatan dan hukuman”
Selain itu, Montesquieu juga berpendapat yang kurang lebih sama sebagaimana Bentham dan Becaria. Dalam buku Spirit of Law yang ditulisnya, Montesquieu menyatakan bahwa 33 : “penting untuk diperhatikan bahwa harus ada kadar tertentu yang bersifat pasti dalam hukuman, karena suatu kejahatan besar harus lebih dihindari daripada kejahatan kecil, dan  yang  lebih  merugikan  masyarakat  daripada  kejahatan  yang  tidak  terlalu merugikan.  Kesalahan  besar  apabila  kita  menimpakan  hukuman  yang  sama  kepada seseorang  yang  cuma  merampok    di  tengah  jalan  dengan  seseorang  lainnya  yang merampok  dan  juga  membunuh  korbannya.  Jelas  bahwa  demi  ketentraman  yang umum  harus  ditetapkan  hukuman  yang  berbeda.....kalaupun  tidak  ada  perbesaan dalam hukuman, semestinya ada perbedaan dalam permohonan ampunan....”
Berdasarkan pendapat ketiga pemikir besar di atas, jelaslah bahwa dalam memberikan hukuman,  hukum  harus  mengatur  dua  segi  yang  berpasanagan  yakni  segi  kepastian hukumnya dan segi kesebandingan hukum nya. Oleh karena itu, jika ditinjau dari pandangan falsafati,  maka  hukum  yang  adil  salah  satunya  adalah  hukum  yang  terkandung  di  dalamnya nilai  kepastian  dan  nilai  kesebandingan.  Adanya  pasangan  nilai  yang  terjabar  dalam  norma hukum merupakan konseksuensi dari penjabaran nilai yang bersifat antinomi.
Hukum  memiliki  jenjang  yang  berlapis-lapis,  dimana  lapisan  tersusun  dalam “stufenbau hukum 34 ”  masing-masing  berurutan  dari  nilai,  asas,  norma  ,  dan  sikap  tindak. Sikap  tindak  atau  prilaku  haruslah  berlandaskan  pada  norma,  sedangkan  norma  haruslah berlandaskan pada asas (principle, beginsel , sila, sendi) dan asas haruslah  berlandaskan pada nilai  sebagai  dasar  yang  paling  abstrak.  Hubungan  keempat  lapisan  nilai,  asas,  norma,  dan sikap tindak dapat divisualisasi sebagai berikut 35 :
32 Cesare  Becaria.  Dei  Deliti  e  Delle  Pene.  An  Essay  on  Crimes  and  Punishment  (eng).  Edisi  2.  Philadelpia: Philip H. Nicklin, A Walker Printer. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Oleh  Wahmuji  dalam Perihal Kejahatan Dan Hukuman . Cet. 1. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. Hal. 17.
33 Montesquieu.  The  Spirit  of  Law.  University  of  California  Press,  1977.  Diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa Indonesia oleh M. Khoiril Anam dalam The Spirit of Law: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik . Cet. 4. Bandung: Nusa Media, 2011. Hal. 148-149.
34 Mengambil konsep Stufenbau Theory dari Hans Kelsen.
35 Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Seokanto, Ikhtisar  Antinomi  Aliran  Filsafat  Sebagai  Landasan  Filsafat Hukum , Jakarta: Rajawali Press, 1991. Hal. 5.

## Gambar 1. Visualisasi Hubungan
Sumber: Penulis
Dari  uraian  tersebut,  maka  jelaslah  bahwa  nilai  merupakan  lapisan  terdalam  dari hukum,  dan  setiap  norma  hukum  harus  mencerminkan  nilai-nilai  tertentu,  sehingga  hukum dapat  mencapai  tujuan  nya.  Karena  hukum  merupakan  penjabaran  dari  nilai-nilai,  maka hukum juga sering disebut sebagai suatu sistem jalinan nilai.
Jalinan  nilai  dapat  diartikan  sebagai  jaringan  berbagai  atau  segala  sesuatu  yang diinginkan  (dalam  arti  yang  positif)  serta  segala  yang  tidak  diinginkan    (dalam  arti  yang negatif)  dalam  gabungan  atau  masing-masing  tersendiri.  Sistem  jalinan  nilai  dalam  hukum akan  kelihatan  sebagai  pasangan-pasangan  tertentu  yang  dalam  masing-masing  pasangan nilai  tersebut  terdapat  nilai  yang saling bertegangan satu  sama lain.  Yang dimaksud dengan nilai  yang bertegangan satu sama lain adalah suatu keadaan yang menunjukan bahwa dalam suatu  pasangan  tertentu,  nilai  yang  satu  pada  hakikatnya  mendesak  nilai  yang  lain,  namun keduanya tidak boleh saling meniadakan 36 .   Jalinan nilai sebagaimana dimaksud  terdiri dari pasangan  nilai  (1)  kebebasan  dan  ketertiban,  (2)  kepentingan  pribadi  dan  kepentingan  antar pribadi, (3) proteksi hukum dan restriksi hukum, (4) keluwesan hukum dan keketatan hukum, (5) kesebandingan hukum dan kepastian hukum,  dan (6)  dan sebagainya.
Dalam  bagian  dari  jalinan  nilai  tersebut,  terdapat  pasangan  nilai  yang  jika diharmoniskan  atau  diserasikan  akan  menghasilkan  hukum  yang  bermanfaat  dan  dapat mencapai  tujuan. 37 Keserasian  nilai  kebebasan  dan  ketertiban  akan  menghasilkan  nilai kedamaian,  keserasian  nilai  kepentingan  pribadi  dan  kepentingan  antar  pribadi  akan menghasilkan  nilai  kesedapan  hidup  bersama,  keserasian  nilai  proteksi  hukum  dan  restriksi hukum  akan  meghasilkan  nilai  kemajuan,  keserasian  nilai  keluwesan  hukum  dan  keketatan hukum  akan  menghasilkan  nilai  kemantapan,  keserasian  nilai  kesebandingan  dan  kepastian hukum akan menghasilkan nilai keadilan.
Berdasarkan uraian di atas, jelaslah kiranya keadilan merupakan hasil dari keserasian antara  nilai  kepastian  hukum  dan  nilai  kesebandingan  hukum.  kepastian  hukum  bermakna bahwa suatu hukum diterapkan dan berlaku sama bagi siapapun, dan inilah yang merupakan
36 Ibid. , Hal. 46.
37 Rizka Nurliyantika, Neisa Angrum Adisti, and Taslim, “Public Transparency of Court in Indonesia as a Contempt of Court Prevention,” International Conference on Law and Justice (2019).
Nilai Asas Norma Sikap Tindak Ketertiban - Kebebasan Facta Sunt Servanda 1320 jo 1338 KUHPdt Jual-beli
segi  keadilan  bagi  pergaulan  hidup.    Sedangkan  kesebandingan  hukum (bilijkeheid) merupakan nilai yang berfungsi menentukan kesetaraan atau kesetimpalan yang memiliki arti penting  dalam  mewujudkan  segi  keadilan  bagi  pribadi  tertentu 38 .  Jadi  dapat    disimpulkan bahwa untuk dapat mencapai tujuan keadilan, maka dalam hukum harus terdapat keserasian pasangan nilai kepastian dan kesebandingan, dengan tetap memperhatikan segi kemanfaaatan dari  hukuum.  Jika  hukum  mengandung  nilai-nilai  tersebut,  maka  hukum  dapat  menjadi  alat bagi pencapaian tujuan masyarakat, salah satunya adalah tujuan keadilan.

## Nilai  Keadilan  Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Yidak Sehat
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Yang  Tidak  Sehat  (selanjutnya  disebut  UU  anti  monopoli)  merupakan  salah  satu undang-undang  dibidang ekonomi yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk menciptakan patokan  bagi  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  bisnisnya  secara  fair  atau  terbuka. Perekonomian  yang  diharapkan  dengan  lahirnya  undang-undang  ini  adalah  perekonomian yang  berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan  tetap  memperhatikan  keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuan utama dari pembentukan undang- undang  ini    adalah  untuk    menciptakan  iklim  usaha  yang  kondusif  sehingga  menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usaha besar, menengah dan pelaku usaha kecil. Disamping itu juga  undang-undang  ini  dimaksudkan  untuk  menciptakan  efiesiensi  dalam  proses  kegiatan usaha 39 .
Jika  undang-undang  anti  monopoli  ini  dikaitkan  dengan  pembahasan  tentang  relasi hukum dan keadilan, maka substansi undang-undang ini akan dianalisis untuk melihat apakah undang-undang  anti  monopoli  ini  berisi  nilai  keadilan  yang  merupakan  salah  satu  syarat undang-undang  yang  baik.  Keadilan  sebagaimana  yang  telah  diterangkan  pada  bagian terdahulu  merupakan  hal  yang  bersifat  relatif,  sehingga  hukum  yang  adil  pun  konsepnya sangat  relatif.  Tetapi  dalam  analisis  ini  keadilan  akan  dibatasi  pada  pengertian  kesamaan, kepastian,  kesebandingan  (proporsional  atau  memberikan  sesuatu  sesuai  dengan  porsinya), dan kemanfaatan. Sehingga dalam tulisan ini akan dianalisis pasal demi pasal dalam undang- undang  anti  monopoli  ini  apakah  mengandung  nilai  kesamaan,    kepastian,  kesebandingan, dan  kemanfaatan.  Jika  undang-undang  ini  mengandung  salah  satu,  sebagaian,  atau keseluruhan  dari  nilai-nilai  tersebut,  maka  undang-undang  anti  monopoli  ini  cenderung merupakan hukum yang adil, demikian sebaliknya.
Analisis  akan  dimulai  pada  bagian  konsideran  menimbang  undang-undang  ini.  Pada konsideran menimbang huruf a sampai huru c dinyatakan :
a. bahwa  pembangunan  bidang  ekonomi  harus  diarahkan  kepada  terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa  demokrasi  dalam  bidang  ekonomi  menghendaki  adanya  kesempatan  yang sama  bagi  setiap  warga  negara  untuk  berpartisipasi  di  dalam  proses  produksi  dan pemasaran  barang  dan  atau  jasa,  dalam  iklim  usaha  yang  sehat,  efektif,  dan  efisien sehingga  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  bekerjanya  ekonomi  pasar yang wajar;
38 Ibid ., Hal. 48-49.
39 Mardiharto Tjokrowasito. Perundang-Undangan Di Bidang Ekonomi Dan Perdagangan. http://sansinto.wordpress.com/2009/10/08/peraturan-perundang-undangan-bidang-ekonomi-dan-perdagangan/. Diakses tanggal 25 Mei 2012.
c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang  sehat  dan  wajar,  sehingga  tidak  menimbulkan  adanya  pemusatan  kekuatan ekonomi  pada  pelaku  usaha  tertentu,  dengan  tidak  terlepas  dari  kesepakatan  yang telah  dilaksanakan  oleh  negara  Republik  Indonesia  terhadap  perjanjian-perjanjian internasional;
Ketentuan  pada  bagian  ini  menunjukan  adanya  komitmen  pemerintah  dalam mewujudkan  demokrasi  ekonomi  yang  bertujuan  untuk  mencapai  kesejahteraan  rakyat, dengan  membuka  suatu  iklim  usaha  yang  kondusif  tanpa  persaingan  yang  tidak  sehat.  Ini bermakna,  bahwa  dalam  tujuan  umum  pembentukan  undang-undang  anti  monopoli  ini mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat yaitu kesejahteraan, dan untuk mencapai  kesejahteraan  itu  dibentuk  hukum  yang  mengandung-nilai-nilai  keadilan  yang tercermin  dari  tujuan  terbentuknya  demokrasi  ekonomi.  Demokrasi  ekonomi  bermakna bahwa dalam kegiatan ekonomi, semua warga berhak dan berkedudukan yang sama, sehingga dalam  pelaksanaanya  tidak  boleh  ada  yang  dibedakan,  kecuali  karena  kondisi  tertentu. 40 Demokrasi  ekonomi  merupakan  salah  satu  perwujudan  sifat  asli  orang  Indonesia sebagaimana dikatakan oleh Hatta, bahwa orang Indonesia pada dasarnya memiliki dua sifat mendasar  yang  apabila  keduanya  digabungkan  maka  akan  dapat  menghasilkan  kedaulatan rakyat.  Kedua  sifat  tersebut  yakni  (1)  mengambil  keputusan  secara  mufakat  dengan musyawarah, sifat ini merupakan dasar dari demokrasi politik, dan (2) tolong menolong dan gotong  royong  yang  merupakan  sendi  yang  baik  bagi  terwujudnya  demokrasi  ekonomi. 41 Dalam demokrasi ekonomi, semua orang ditempatkan setara dengan tidak membedakan satu sama  lainnya.  Ini  berarti  dalam  konsideran  menimbang  undang-undang  anti  monopoli tercermin nilai kesamaan, yang merupakan salah satu komponen hukum yang adil. Selain itu perlu  dicatat,  bahwa  pelaksanaan  demokrasi  merupakan  bentuk  dari  upaya  negara  dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan merupakan upaya pembebasan rakyat dari segala ketertindasan  dan  ketidak  adilan,  oleh  karena  itu  demokrasi  tidak  melulu  berbicara  tentang demokrasi politik, melainkan harus juga dibarengi dengan demokrasi ekonomi, karena kedua bentuk  demokrasui  inilah  yang  merupakan  demokrasi  sosial  yang  menjadi  dambaan  semua rakyat 42 .
Nilai  kesamaan  dan  demokrasi  ekonomi  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  bagian konsideran  menimbang  di  atas,  selanjutnya  ditegaskan  kembali  pada  ketentuan  pasal  2 undang-undang anti monopoli yang berbunyi “ Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan  usahanya  berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan  memperhatikan  keseimbangan antara  kepentingan  pelaku  usaha  dan  kepentingan  umum”.  Ketentuan  pasal  ini  jelas mengandung  nilai  kesamaan  dan  juga  mencerminkan  nilai  keseimbangan  atau  proporsional, terutama  kesimbangan  antara  kepentingan  para  pelaku  usaha  sebagai  individu  dengan kepentingan umum sebagai cerminan kepentingan masyarakat.
Proporsi  kepentingan  individu  dengan  dengan  kepentingan  umum  merupakan  salah satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  mewujudkan  keadilan.  Selain  itu  dengan  penegasan
40 Tabrani Diansyah, Mada A Zuhir, and Iza Rumesten RS, “IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DISEKTOR PERTAMBANGAN,” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 8, no. 1 (2019): 16–35, doi:http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.309.
41 Mohammad Hatta, Demokrasi Kita: Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi Dan Kedaulatan Rakyat , 2nd ed. (Bandung: Sega Arsy, 2009).
42 Bursah  Zarnubi,  dalam  Prolog  Membaca  Titik  Balik  Demokrasi  Sebuah  Penghampiran,  dalam  buku  karya Pangi  Syarwi. Titik  Balik  Demokrasi.  Petunjuk  Bagi  Para  Pejuang  Demokrasi. Cet.  1.  Jakarta:Pustaka Intelengensia, 2012. Hal. Xviii.
adanya  demokrasi  ekonomi,  berarti  negara  secara  tidak  langsung  telah  melakukan pembatasan  terhadap  kekuasaannya  di  bidang  ekonomi.  Pembatasan  kekuasaan  negara  ini merupakan elemen penting dalam suatu demokrasi. Pentingnya pembatasan kekuasaan negara dikarenakan 43 (1)  negara  adalah  alat  yang  dibentuk  oleh  rakyat,  dan  sebagai  alat, kekuasaannya tidak boleh tidak terbatas, (2) agar rakyat dapat mengendalikan negara, karena sesuatu dapat dikendalikan jika kekuasaannya terbatas, (3) negara dibentuk untuk membantu masyarakat  dalam  menjalankan  fungsi-fungsi  tertentu,  dan  (4)  agar  pemenuhan  hak  dan kebebasan warga masyarakat tidak terhambat.
Ketentuan pasal 3 tentang tujuan dari perundang-undangan, juga kembali menegaskan dan  merinci  tujuan  sebagaimana  dikemukakan  pada  bagian  konsideran  menimbang  undang- undang ini. pasal 3 menentukan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk :
a. menjaga  kepentingan  umum  dan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional  sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. mewujudkan  iklim  usaha  yang  kondusif  melalui  pengaturan  persaingan  usaha  yang sehat  sehingga  menjamin  adanya  kepastian  kesempatan  berusaha  yang  sama  bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Rumusan pasal 3 di atas, jelas mengaskan  dan sekaligus merinci tujuan yang hendak dicapai. Ketentuan pasal tersebut menurut hemat penulis mengandung beberapa nilai penting bagi  keadilan.  Yang  pertama  adalah  nilai  kesamaan  dalam  wujud  demokrasi  yang  tujuan akhirnya  adalah  kesejahteraan  rakyat.  Demokrasi  dan  kesejahteraan  rakyat  merupakan  dua hal  yang  saling  berhubungan  erat,  karena  demokrasi  sebagaimana  dikatakan  oleh  Rousseau mensyaratkan  adanya  kehendak  umum  ( general  will ) 44 ,  dan  salah  satu  kehendak  umum tersebut adalah mencapai kesejahteraan, jadi kesejahteraan merupakan salah satu tujuan dari demokrasi.  Selain  itu,  nilai  kesamaan  juga  tersirat  dalam  ketentuan  yang  menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi setiap jenis pelaku usaha, baik besar, sedang, maupun pelaku  usaha  skala  besar.  Adanya  jaminan  perlakuan  bagi  semua  jemis  pelaku  usaha merupakan cerminan nilai keadilan.
Nilai  yang  kedua  yang  tercermin  dari  ketentuan  pasal  3  tersebut  adalah  nilai kepastian.  Ini  dikemukakan  secara  jelas  dan  tersurat  dalam  bunyi  pasal  3  huruf  b,  yang menatakan  bahwa  pengaturan  tentang  persaingan  usaha  ini  dibentuk  dengan  tujuan menciptakan  iklim  usaha  dan  kondusif  yang  menjamin  kepastian  bagi  setiap  pelaku  usaha. Adanya  kata  “kepastian”  yang  tersurat  dalam  ketentuan  pasal  3  ini  merupakan  salah  satu bentuk  pengakuan  yang  tegas  terhadap  nilai  kepastian  hukum  yang  merupakan  salah  satu syarat bagi hukum yang adil.
Nilai  ketiga  yang  tercermin  dalam  ketentuan  pasal  ini  adalah  nilai  kemanfaatan. Kendati kata “kemanfaatan” tidak ditentukan secara tersurat, tetapi nilai kemnfaatan ini jelas tersirat dan menjadi ruh dari ketentuan pasal ini. karena dari ke empat butir ketentuan pasal 3 tersebut, jika ditarik suatu benag merah merupakan perwujudan dari nilai kemanfaatan, yakni jika  suatu  ilkim  usaha  yang  kondusif  tercipta,  maka  akan  sangat  bermanfaat  bagi  pelaku usaha  dalam  meningkatkan  kegiatan  usahanya,  selain  itu  itu,  jaminan  terhadap  kesamaan
43 Merphin Panjaitan, Logika Demokrasi. Rakyat Mengendalikan Negara , 1st ed. (Jakarta: Permata Aksara, 2011).
44 Victor Silaen. Prospek Demokrasi Di Negara Pancasila . Cet. 1 Jakarta: Permata Aksara, 2012. Hal. 3
perlakukan  bagi  setiap  pelaku  usaha  jelas  juga  mengandung  manfaat,  demikian  juga  jika efektifitas  dan  efisiensi  kegiatan  usaha  dapat  terwujud,  maka  akan  bermanfaat  dalam pemajuan  berbagai  bidang  usaha  dalam  semua  skala,  yang  pada  akhirnya  dapat  bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Nilai  kesamaan,  kepastian,dan  kemanfaatan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,    selain tercermin  dalam  beberapa  pasal  yang  telah  dikemukakan  tersebut,  pada  dasarnya  juga tercermin  dalam  ketentuan  pasal-pasal  lain  dalam  undang-undang  anti  monopoli  ini.  Nilai kesamaan misalnya, juga tercermin dalam pasal 4 tentang larangan bagi semua pelaku usaha untuk  melakukan  praktek  monopli  dalam  penguasaan  produksi  dan  pemasaran  barang  dan jasa.  Tidak  ada  pengecualian  bagi  setiap  pelaku  usaha  merupakan  cerminan  nilai  kesamaan dalam  pasal  ini.  ketentuan  pasal  6  tentang  larangan  penetapan  harga  yang  berbeda,  juga merupakan cerminan nilai kesamaan, artinya setiap warga berhak atas harga yang sama untuk jenis barang dan jasa yang sama, sehingga tidak terjadi kerugian baik dari pihak pelaku usaha maupun bagi para anggota masyarakat.
Cerminan nilai kesamaan juga tersirat pada ketentuan tentang larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam undang-undang ini. Walaupun perihal larangan ini nantinya akan dibahas juga  dalam  nilai  lain  yaitu  kepastian,  tetapi  yang  patut  juga  digaris  bawahi  di  sini  adalah bahwa  larangan  bagi  para  pelaku  usaha  sebagaimana  ditentukan  mulai  dari  bab  3  tentang perjanjian  yang  dilarang  yang  meliputi  pasal  4  sampai  dengan  pasal  16,  bab  4  tentang kegiatan  yang  dilarang  mulai  dari  pasal  17  sampai  dengan  pasal  24,  bab  4  tentang  posisi dominan mulai dari pasal 25 sampai dengan pasal 29 merupakan larangan bagi semua pelaku usaha,  baik  skala  kecil,  sedang,  maupun  besar.  Jadi  undang-undang  ini  tidak  membedakan perlakukan terhadap para pelaku usaha. Tidak adanya pembedaan di antara para pelaku usaha ini selain mencerminkan nilai kesamaan pada prinsipnya juga merupakan wujud dari doktrin netralitas  negara.  Doktrin  tentang  netralitas  negara  merupakan  konsekwensi  ideologis terhadap  pengaggungan  rasionalitas,  kemandirian,  kesetaraan  individu  terhadap  pengakuan akan kapasitas nya masing-masing. 45 Sehingga doktrin ini sangat cocok jika diterapkan dalam konteks analisis nilai keadilan dalam undang-undang anti monopoli ini.
Nilai kepastian, selain tercermin dalam bagian konsiderans menimbang serta pasal 3, juga  tercermin  dalam  pasal-pasal  lainnya.  Adanya  kepastian  tentang  hal-hal  yang  dilarang sebagaimana  telah  dikemukan  di  atas  pada  dasarnya  merupakan  bentuk  kepastian  dari undang-undang  ini.  Larangan  merupakan  salah  satu  isi  kaedah  hukum,  yang  berarti  adanya kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Dalam larangan, terdapat makna kepastian bahwa sesuatu itu di larang. Sehingga larangan terhadap kegiatan usaha yang berupa monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya, merupakan salah satu cerminan nilai kepastian, dengan penekanan  bahwa  setiapkegiatan  yang  dilarang  dilakukan  maka  ada  kepastian  akan  adanya sanksi.
Perihal  sanksi  dalam  undang-undang  inu  diatur  dalam  bab  8  mulai  dari  pasal  47 sampai pasal 49. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administartif dan sanksi pidana. Sanksi merupakan  wujud  penyataan  norma  hukum  sekunder.  Adanya  sanksi  merupakan  salah  satu bentu  paksaan  dan  semacam  pemberitahuan  bahwa  jika  ketentuan  dilanggar  maka  akan  ada akibatnya.  Sanksi  yang  dinyatakan  secara  tertulis  dalam  suatu  udang-undang  merupakan bentuk  kepastian  dari  hukum.  Dengan  demikian,  undang-undang  anti  monopoli  ini  juga mencerminkan nilai kepastian.
45 Budiarto Danujaya, Demokrasi Disensus. Politik Dalam Paradoks , 1st ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).
Nilai  lain  yang  juga  tercermin  dalam  undang-undang  anti  monopoli  adalah  nilai kemanfaatan.  Jika  melihat  ketentuan  yaang  diatur  selain  pada  konsiderans  menimbang  dan pasal  3  sebagaimana  telah  dibahas  terdahulu,  maka  ketentuan  pasal  –pasal  tentang  larangan dan  sanksi  pada  prinsipnya  juga  mengandung  nilai  kemanfaatan.  Nilai  kemanfaatan  di  sini berarti  undang-undang  anti  monopoli  memiliki  manfaat  bagi  anggota  masyarakat,  terutama para  pelaku  usaha,  agar  terhindar  dari  monopoli  pelaku  usaha  lain  dan  terhindar  dari perbuatan  curang  lainnya.  Selain  itu,  undang-undang  anti  monopoli  juga  bermanfaat  bagi masyarakat  terutama  dalam  hal  larangan  penentuan  harga  sepihak  pleh  para  pelaku  usaha, dan  juga  merupakan  bentuk  perlindungan  terhadap  prilaku  curang  para  pelaku  usaha. Perlindungan  seperti  ini pada  dasarnya  juga  merupakan  perlindungan  terhadap  hak  manusia yang fundamental yang didasarkan kepada hubungan yang unik antara tindakan yang dituntut untuk  dilakukan  oleh  seorang  individu  dan  suatu  tindakan  yang  wajib  dilakukan  oleh  pihak lain 46 .
Sanksi  (diartikan  sebagai  hukuman)  haruslah  juga  mendatangkan  manfaat,  sebab sanksi yang tidak bermanfaat adalah sanksi yang sia-sia. Selain itu, ketentuan tentang sanksi harus pula mengandung nilai proporsional. Artinya hukuman yang diberikan harus sebanding dengan  perbuatan.  Kesebandingan  sanksi  yang  diberikan  dalam  undang-undang  ini  dapat dilihat  dari  ketentuan  pasal  47  sampai  49  yang  merumuskan  sanksi  secara  beragam  sesuai dengan  besar  kecilnya  kesalahan.  Sehingga  undang-undang  ini  pun  menurut  hemat  penulis juga mencerminkan nilai kesebandingan.
Berkaitan dengan sanksi yang sebanding dengan perbuatan, maka sanksi disyaratkan untuk 47 (1)  harus  maudah  dikurangi  atau  ditambah,  atau  harus  bisa  dibagi-bagi  agar  bisa menyesuaikan  dengan  berat  ringannya  pelanggaran,  (2)  sanksi  harus  disesuaikan  dengan tingkat  pemahaman  masing-masing  warga  masyarakat,  oleh  karena  itu  dalam  penerapan sanksi,  harus  memperhatikan  usia,  jenis  kelamin,  kondisi,  besarnya  kekayaan,  kebiasaan individu,  dan  juga  kondisi-kondisi  sosial  lainnya.  Sebab  jika  tidak,  maka  bisa  jadi  suatau hukuman  oleh  sebagian  orang  dianggap  terlalu  berat,  sementara  bagi  sebagain  lainnya hukumannya dianggap terlau ringan, (3) bisa diukur, pengukuran suatu sanksi bisa dilakukan melalui dua  cara  yakni  menambahkan kuantitas  hukuman  yang sama pada hukuman tetentu dan  menambahkan  hukuman  yang  berbeda  jenisnya,  (4)  analog  dengan  pelanggaran,  (5) menjadi  contoh,  karena  sanksi  dapat  menjadi  alat  untuk  menakut-nakuti  agar  masyarakat tidak melakukan perbuatan di larang yang sama, (6) tepat guna, dalam hal ini hukuman hanya memiliki derajat kekerasan  yang benar-benar diperlukan untuk mencapai  maksud hukuman, dan (7) bisa diampuni atau dibatalkan.
Nilai  kesebandingan  juga  terlihat  pada  ketentuan  lain  di  bab  10  undang-undang  ini, dalam  bab  tersebut  ketentuan  pasal  50  dan  51  merupakan  pasal-pasal  yang  berisi pebgecualian.  Artinya  ada  beberapa  kegiatan  yang  dikecualikan  dari  ketentuan  undang- undang  ini.  adanya  pengecualian  ini  bukanlah  bermaksud  untuk  melakukan  suatu diskriminasi, melainkan lebih kepada tujuan memberikan penghormatan kepada hak-hak dan kepentingan  umum  yang  bermanfaat.  Sehingga  jika  tidak  ada  ketentuan  ini,  maka  undang- undang  ini  cenderung  bersifat  memaksa  dengan  nilai  kepastian  nya  yang  menonjol.  Tetapi dengan adanya ketentuan pasal 50 dan 51 maka nilai kepastian tersebut kemudian diimbangi dengan nilai kesebandingannya.
46 Thomas E. Davitt. Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum . diterjemahkan oleh Yudi Santoso. Cet. 1. Yogyakarta: Pallmal, 2012. Hal. 29.
47 Jeremy Bentham., Op., Cit ., Hal. 375-377.
Dari  uraian    dan  analisis  diatas  sekaligus  dapat  disimpulkan  bahwa  undang-undang anti monopoli telah memenuhi atau mencerminkan nilai kesamaan, kepastian, kesebandingan, dan kemanfaatan. Sehingga jika dikaitkan dengan hukum yang adil, undang-undang ini pada prinsipnya sudah dapat dikatakan sebagai hukum yang mencerminkan nilai keadilan.

## KESIMPULAN
Hukum  dan keadilan adalah dua konsep yang bersifat continuum, artinya dua konsep ini baru bermakna  apabila  keduanya  ada.  Keadilan  adalah  salah  satu  tujuan  yang  hendak  dixapai masyarakat,  dan  untuk  mencapai  tujuan  keadilan  itu,  masyarakat  menciptakan  alat  atau sarana.  Salah  satu  alat  atau  sarana  yang  digunakan  masyarakat  dalam  mencapai  tujuan keadilan itu adalah hukum. Alat atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut haruslah diarahkan kepada tujuan agar bisa efektif atau tercapai tujuan, oleh karena itu agar hukum  dapat  mencapai  tujuan  keadilan,  maka  hukum  harus  diarahkan  kepada  tujuan keadilan. Dengan kata lain, agar dapat mencapai keadilan, maka hukum harus mencerminkan nilai keadilan terasebut.
Dalam  memahami  nilai  keadilan,  banyak  sekali  konsep  yang  dikenal,  demikian  juga pada saat membahas tentang hukum  yang adil konsepnya pun sangat beragam. Tetapi untuk memberikan  semacam  pegangan,  maka  dapatlah  kiranya  hukum  yang  adil  atau mencerminkan  nilai  keadilan  itu  adalah  hukum  yang  di  dalamnya  mencerminkan  beberapa nilai pokok dalam keadilan itu sendiri. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai kesamaan, nilai kepastian, nilai kesebandingan, dan nilai kemanfaatan. Jika hukum mencerminkan nilai-nilai tersebut  maka  hukum  tersebut  cenderung  untuk  menjadi  hukum  yang  adil,  begitu  juga sebaliknya.
Dalam konteks hukum yang adil ini, jika dikaitkan dengan salah satu hukum di bidang ekonomi  yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang  Larangan Praktik Monopoli Dan persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  maka  setelah  dilakukan  analisis  terhadap  ketentuan  pasal- pasalnya,  maka  penulis  berkesimpulan  bahwa  pada  dasarnya  undang-undang  ini  telah mencerminkan  nilai-nilai  yang  menjadi  syarat  bagi  hukum  yang  adil,  yaitu  nilai  kesamaan, kepastian,  kesebandingan,  dan  kemanfaatan.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  undang- undang  anti  monopoli  ini  merupakan  undang-undang  yang  adil  atau  terkategori  sebagai hukum yang adil atau mencerminkan nilai-nilai keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Danujaya, Budiarto. Demokrasi Disensus. Politik Dalam Paradoks . 1st ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
Diansyah,  Tabrani,  Mada  A  Zuhir,  and  Iza  Rumesten  RS.  “IMPLIKASI  HUKUM PERUBAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN TERHADAP KEWENANGAN  PEMERINTAH  DAERAH  DISEKTOR  PERTAMBANGAN.” Repertorium:  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan 8,  no.  1  (2019):  16–35. doi:http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.309.
Hatta,  Mohammad. Demokrasi  Kita:  Pikiran-Pikiran  Tentang  Demokrasi  Dan  Kedaulatan Rakyat . 2nd ed. Bandung: Sega Arsy, 2009.
Huijbers, Theo. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah . Jakarta: Kanisius, 1982.
Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan . 8th ed. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
Nasution, Bahder Johan. Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia . 1st ed. Bandung: Mandar
Maju, 2011.
Nurliyantika,  Rizka,  Neisa  Angrum  Adisti,  and  Taslim.  “Public  Transparency  of  Court  in Indonesia  as  a  Contempt  of  Court  Prevention.” International  Conference  on  Law  and Justice (2019).
Panjaitan,  Merphin. Logika  Demokrasi.  Rakyat  Mengendalikan  Negara .  1st  ed.  Jakarta: Permata Aksara, 2011.
Santoso,  Yudi. TitleTeori-Teori  Keadilan  Analisis  Kritis  Terhadap  Pemikiran  John  Stuart Mill,  John  Rawls,  Robert  Nozick.  Reinhold  Neibuhr,  Jose  Profirio  Miranda .  2nd  ed. Bandung: Nusa Media, 2011.
Basuki Ismail. Negara Hukum Demokrasi Toleransi, 1993.Jakarta: Intermedia.
Burhanuddin  Salam.  Etika  Individual  .  Pola  Dasar  Filsafat  Moral,  2000.Cet.  1.  Jakarta:
Rineka Cipta.
Carl  Joachim  Freiderich,    2008.The  Philosophy  of  Law  in  Historical  Perspective:  The University of Chicago Press. 1969. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dalam Filsafat Hukum Perspektif Historis. Cet. 2. Bandung: Nusamedia.
Cesare  Becaria  2011,  Dei  Deliti  e  Delle  Pene.  An  Essay  on  Crimes  and  Punishment  (eng). Edisi  2.  Philadelpia:  Philip  H.  Nicklin,  A  Walker  Printer.  Diterjemahkan  ke  dalam bahasa  Indonesia  Oleh    Wahmuji    dalam    Perihal  Kejahatan  Dan  Hukuman.  Cet.  1. Yogyakarta: Genta Publishing.
Dr. M.Syaifuddin, S.H., M.Hum.  Materi Kuliah Hukum dan Ekonomi Pada PDIH Fakultas Hukum Universitas Sriwjaya.
Darji Darmodiharjo  dan  Sidharta. 1996, Pokok-Pokok Filsafat  Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Edisi Revisi. Cet. 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Hans  Kelsen.  1971,  General  Theory  of  Law  and  State.  New  York:  Russel  and  Russel, Dialihbahasakan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia  oleh  Raisul  Muttaqien.  Teori  Umum Tentang Hukum Dan Negara.  2011, Cet. VII. Bandung: Nusa media.
Henry  J.  Schmandt.  1960,  A  History  of  Political  Philosophy.  USA;  The  Bruce  Publishing Company. Dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi,  2009,  dalam  Filsafat  Politik.  Kajian  Historis  Dari  Zaman  Yunani  Kuno Hingga Zaman Modern. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
J.J.  H.  Bruggink.  Rechtsreflectie.  Diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia  oleh  Bernard Arief  Sidharta  2011,dalam  Refleksi  Hukum.  Pengertian-Pengertian  Dasar  Dalam  Teori Hukum.  Cet.  3.  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  2011.  F.  Budi  Hardiman.  Pemikiran- Pemikiran Yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machaivelli sampai Nietzsche). Cet. 1. Jakarta:Erlanga.
James  W.  Nickel.  Making  Sense  of  Human  Rights.  Diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa Indonesia  oleh    Titis  Eddy  Arini.  1996.  Hak  Asasi  Manusia  Refleksi  Filosofis  atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Jean  Jack  Rousseau.  Du  Contract  Social.  Dialihbahasakan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia  oleh Ida  Sundari  Husen  dan  Rahayu  Hidayat,  1989,  dalam  Kontrak  Sosial  atau  Prinsip- Prinsip Hukum Politik. Cet. 1. Jakarta: Dian Rakyat.
Jeremy Bentham.  The Theory of Legislation. Bombay: N.M. Tripathi Private Limited, 1979. Diterjemahkan  oleh  Nurhadi,  M.A.  2010,  dalam  Teori  Perundang-Undangan:  Prinsip- Prinsip, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Cet. 1. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
Jeremy  Bentham.  http://id.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham.  Diakses  tanggal  20  Mei 2012.
John  Rawls.  A  Theory  of  Justice.  Dialihbahsakan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia  Oleh  Uzair Fauzan  dan  Heru  Prasetyo,  2006,  dalam  Teori  Keadilan  Dasar-Dasar  Filsafat  Politik Untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  Dalam  Negara.  Cet.  1.  Yohyakarta:  Pustaka Pelajar.
Joseph  Losco  dan  Leonard  William.  Political  Theory  Classic  and  Contemporary  Readings. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Haris Munanda, 2005, .dalam Political Theory. Kajian Klasik dan Kontemporer. Volume II. Jakarta: Raja grafindo Persada.
Karen  Lebacqz.  Six  Theories  of  Justice.  Indianapolis:  Augsbung  Publishing  House,  1986. Diterjemahkan  oleh  Yudi  Santoso,  2011,  dalam  Teori-Teori  Keadilan  Analisis  Kritis Terhadap  Pemikiran  John  Stuart  Mill,  John  Rawls,  Robert  Nozick.  Reinhold  Neibuhr, Jose Profirio Miranda. Cet. 2. Bandung: Nusa Media.
Mardiharto  Tjokrowasito.  Perundang-Undangan  Di  Bidang  Ekonomi  Dan  Perdagangan. http://sansinto.wordpress.com/2009/10/08/peraturan-perundang-undangan-bidang- ekonomi-dan-perdagangan/. Diakses tanggal 25 Mei 2012.
Maria Farida Indrati, 2011. Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Cet. 8. Yogyakarta:Kanisius.
Merphin Panjaitan,  2011. Logika Demokrasi. Rakyat Mengendalikan Negara. Cet. 1. Jakarta: Permata Aksara,.
Mohammad  Hatta,  2009.  Demokrasi  Kita.  Pikiran-Pikiran  Tentang  Demokrasi  dan Kedaulatan Rakyat. Cet. 2. Bandung: Sega Arsy.
Montesquieu.  The  Spirit  of  Law.  University  of  California  Press,  1977.  Diterjemahkan  ke dalam Bahasa Indonesia oleh M. Khoiril Anam 2011, dalam The Spirit of Law: Dasar- Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik. Cet. 4. Bandung: Nusa Media.
Pangi Syarwi. 2012. Titik Balik Demokrasi. Petunjuk Bagi Para Pejuang Demokrasi. Cet. 1. Jakarta:Pustaka Intelengensia.
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Seokanto, 1991. Ikhtisar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Jakarta: Rajawali Press.
Ronald  Dworkin,    1978.  Taking  Rights  Seriously.  Cambridge,  Massachusetts:  Harvard University Press.
Theo Huijbers, 1982. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Jakarta, Kanisius.
Thomas  E.  Davitt.  Nilai-Nilai  Dasar  Di  Dalam  Hukum.  diterjemahkan  oleh  Yudi  Santoso.
2012. Cet. 1. Yogyakarta: Pallmal.
Utilitarianisme. http://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme. Diakses tanggal 20 Mei 2012. Van  Apeldoorn,  Inleiding  tot  de  Studie  Van  Nederlandse  Recht,  diterjemahkan  ke  dalam Bahasa  Indonesia  oleh  Oetarid  Sadino  dengan  judul  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Pradnya Paramita, Bandung.
Victor Silaen. 2012.Prospek Demokrasi Di Negara Pancasila. Cet. 1 Jakarta: Permata Aksara.