## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## PILKADA SERENTAK DAN GELIAT DINAMIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN LOKAL INDONESIA

## Idil Akbar
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)Universitas Padjadjaran
Email : idil.akbar @ unpad.ac.id

## ABSTRAK
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak menjadi arena baru bagi rakyat Indonesia. Bukan hanya pada persoalan berbeda waktu pelaksanaan, sistem pelaksanaan, prosedur dan mekanisme pemilihannya, tetapi juga tetapi juga soal, yang oleh Brian C. Smith dan Robert Dahl katakan adalah untuk menciptakan local accountability, political equity dan local responsiveness. Pilkada serentak karenanya berupaya membangun demokratisasi di tingkat lokal agar terimplementasikan dengan baik, tak hanya terkait pada tingkat partisipasi, tetapi juga relasi kuasa yang dibangun, yang bersumber dari pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik.
Penelitian yang di lakukan ini menggunakan metode penelitian dengan metode kualitatif refleksif, yaitu ingin merefleksikan tentang pilkada serentak dan kaitannya terhadap upaya membangun geliat demokrasi dalam pemerintahan dan politik lokal serta menjamin hadirnya kemaslahatan bersama dalam masyarakat. Data diperoleh melalui studi literatur melalui kepustakaan, dokumen dan pemberitaandi media massa.
Diperoleh hasil bahwa mengimplementasikan demokrasi dalam politik lokal tidaklah mudah. Sebab, konteks demokratisasi tidak hanya berhenti pada tahapan prosedural semata. Jauh lebih dari itu adalah bagaimana membumikan demokrasi dalam aras yang substansial. Membangun partisipasi rakyat misalnya, membutuhkan komitmen kuat agar bisa menjamin setiap warga negara bisa berpatisipasi secara baik. Selain itu, jika demokrasi dinilai sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan bersama secara lebih luas, maka pilkada sebagai perwujudan dari demokrasi prosedural berperan penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan lokal, memberikan garansi terhadap keberlanjutan pemerintahan yang nantinya dijalankan serta secara kontekstual mampu membangun sinergitas korelasional antara

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Hal ini dikarenakan pilkada pada dasarnya berorientasi untuk memberi nilai atas pilkada terhadap kemaslahatan dan kepentingan rakyat.
Kata Kunci: Pilkada Serentak, Demokrasi dan Demokratisasi, Partisipasi, Politik dan Pemerintahan Lokal

## ABSTRACT
The simoultan election of district head nowadays has become a new arena for all Indonesian people. It is not only about the difference of time, system, procedures and mechanism in its activity but also about, which said by Brian C. Smith and Robert Dahl are for implement local accountability, political equity and local responsiveness. Hence, it is trying to develop local democratization for that it can be implemented well, not only in participation level but also in power relation, which resulted from implementation of the principle of people sovereignty. Besides that, the result of the election of district head must able to delivering the peoples to social, political and economic situation much better.
This research did by qualitative reflective method, that is try to reflection about the simoultan election of district head and its relation to developing stretching democracy in government and local politics, and to guaranteeing the presence of the common good in society. The data got by literature study.
The result shown to implementation of democracy in government and local politics are not easy. Because, democratization not only stag in procedure step, more than that but also how to unearth democracy in a state of substantial. Developing of people participation, for example, need the strong commitment in order to guarantee all citizens could be participated well. Besides that, if democracy rated as the path for reach the common wealth, so the election of district head has important role to guard quality of local leadership, to guarantee the ruling govern and to develop synergy among the leader and their peoples. It is because the election of district head has orientation to bring values for common good in society and for society interest.
Keywords: The simoultan election of district head, democracy and democratization, participation, government and local politics.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## PENDAHULUAN
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak telah usai dilaksanakan 9 Desember 2015 lalu. Tak kurang dari 264 daerah, yang terdiri dari 9 provinsi, 34 kota dan 224 kabupaten 62 minus Provinsi Kaliman- tan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kota Pemantangsiantar, Kabupaten Sima- lungun, dan Kota Manado karena mengalami penundaan hingga 2017, telah menyelenggarakan pilkada secara serentak. Era baru dalam sistem pemilihan, yang tentu bukan hanya soal waktu pelaksanaan, tetapi juga soal, yang oleh Brian C. Smith dan Robert Dahl, adalah untuk men- ciptakan local accountability, political equity dan local  respon siveness (Suara KPU, edisi II-2015: 4) , khususnya untuk melihat sejauh mana rakyat di daerah bisa menentukan sendiri nasib, pemimpin dan pemerintahannya.
Dalam konteks demokrasi, dina- mika politik dan pemerintahan lokal seperti ini akan menentukan bagai- mana wajah demokrasi Indonesia secara nasional. Karena itu, pilkada serentak juga merupakan akses bagi masyarakat untuk berpatisipasi lebih luas, menghimpun banyak kepercayaan terhadap calon kandidat.
Dengan kata lain, penekanan kadar demokrasi pada suatu pemilihan juga ditentukan oleh seberapa besar peranan masyarakat dalam menen- tukan siapa diantara mereka yang dipercaya dan layak untuk memimpin. Karena itu sebagai cerminan, maka tak salah jika Robert Dahl mengatakan, demokratisasi di tingkat nasional hanya terbangun jika demokrasi ber- langsung pada tingkat lokal 63 (Gill, 1995: 6-7).
Partisipasi rakyat menjadi indi- kator cukup penting untuk menggam- barkan bagaimana kesuksesan penye- lenggaraan sebuah pemilihan. Meski, tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pemilihan tak selalu berkorelasi secara linier dengan kualitas pemilihan itu sendiri. Kualitas yang lebih menyan darkan pada upaya untuk mem beri pemahaman tentang pemi- lihan melalui pendidikan politik, sosialisasi dan komunikasi serta arti- kulasi dan agregasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemi- lihan yang berkualitas.
Jika pun banyak ilmuwan politik menganggap penting tingginya partisipasi masyarakat dalam sebuah pemilihan itu dilandaskan pada keberhargaan ( value ) suara rakyat bagi negara dan pemerintahan.
62. Diakses  dari  http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4101/810-Pasangan-Calon- telah-Terdaftar-dalam-Pilkada-Serentak-2015, tanggal 1 Februari 2016, pukul 21.10 WIB.
63.  Guy S. Good-Gill, Pemilu Jurdil: Pengalaman dan Standar Internasional, PIRAC & The Asia Foundation, Jakarta, 1995 , hal.6-7.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
Korelasi dari tingkat partisipasi rakyat adalah dalam kerangka memberi pengaruh terhadap legitimasi. Banyak kalangan menilai, semakin tinggi tingkat  partisipasi akan memberi pengaruh positif terhadap tingkat legitimasi pemerintahan yang dijalankan. Karenanya, partisipasi dianggap sebagai bagian dari legitimasi  pemerintahan disebabkan dari suara yang disampaikan oleh setiap warga negara dalam pemilihan.
Dalam konteks partisipasi, ke- ikut sertaan masyarakat dalam pilkada serentak tak cukup menggembirakan. Artinya, masih banyak daerah yang tingkat partisipasi politik masyarakat masih tergolong rendah. Tercatat, partisipasi politik masyarakat ter- tinggi terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah (92,17 persen), sementara terendah terjadi di Kota Medan (26,88 persen). Dengan demikian, tingkat partisipasi pemilih secara umum hanya sekitar 64,23 persen atau lebih rendah daripada target yang dipatok oleh KPU, yakni sekitar 75,5 persen 64 . Tetapi tetap saja rendahnya tingkat partisipasi tidak menentukan hasil pilkada.
Pilkada mencerminkan adanya pelibatan masyarakat dalam sebuah
proses politik di daerah. Cerminan terhadap pelibatan tersebut menya- ratkan penyelenggaraan pilkada yang demokratis sebagai syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan dalam sebuah daerah. Sebab, pilkada adalah proses yang menjadi bagian dari legitimasi kekuasaan. Menurut V. O Key, pemilih akan menetapkan pilihannya dengan cara memberi penilaian terhadap kinerja kandidat. Pemilih akan menilai apakah calon memiliki kapasitas, kapabilitas dan kinerja yang baik atau belum bagi dirinya sendiri ataupun bagi daerah. Pemilih juga akan menilai kapabilitas sosok calon tersebut apabila ia dibandingkan dengan sosok pemimpin dari  pemerintahan-pemerintahan se- be lumnya 65 .
Dengan logika ini maka, penting melibatkan masyarakat secara luas dalam  pilkada dengan tetap terus meningkatkan kualitas penyeleng- garaan  pilkada itu sendiri. Pilkada juga menjadi refleksi didalam melihat bagaimana geliat dinamika politik dan pemerintahan lokal. Sebab melalui pilkada, masyarakat akan memiliki kepala daerah definitif yang dalam kapasitas dan kewenangannya akan menentukan masa depan daerah tersebut dalam lima tahun mendatang.
64. Diakses  dari  http://www.bawaslu-dki.go.id/14/12/2015/menyoal-partisipasi-pemilih- pilkada/, tanggal 1 Februari 2016, pukul 21.20 WIB.
65. Ibid

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Menilai bagaimana dinamika politik dan pemerintahan lokal berjalan dalam pilkada serentak dapat dilihat dari dua aspek, pertama, sejauhmana demokratisasi di tingkat lokal terimplementasikan dengan baik, tak hanya terkait pada tingkat partisipasi, tetapi juga relasi kuasa yang dibangun, yang bersumber dari pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Kedua, sejauhmana hasil pilkada nantinya mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Contoh sederhana dari konteks ini adalah apakah nanti para kepala daerah terpilih mampu merealisasikan janji politik yang telah disampaikan dan mampu membuka ruang/akses bagi masyarakat untuk menyampaikan tuntutan.
Kedua hal ini yang nantinya akan dibahas secara komprehensif untuk mengetahui korelasi antara pilkada serentak dengan upaya menjaga dinamika politik dan pemerintahan lokal. Diharapkan, analisis ini akan menjadi refleksi penting di dalam mengkonstruksikan pandangan yang integratif tentang usaha melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih mendasar atas pelaksanaan pilkada serentak.

## LITERATUR RIVIEw

## Pilkada
Sejak tahun 2005 di Indonesia dikondisikan sebuah prosedur demok- ratis yang baru untuk mengganti dan mengisi jabatan Kepala Daerah, yang secara konseptual disebut “Pilkada”. Dalam skenarionya dibayang kan bahwa warga masyarakat membu- tuhkan  Pilkada. Melalui Pilkada itu penduduk di suatu daerah dapat dengan bebas merdeka mendukung seseorang untuk menjadi Kepala Daerah, sesuai dengan aspirasinya yang beragam, dan mestinya dengan rasionalitasnya masing-masing. Da- lam kaitan itu setiap aktor yang menjadi  kandidat dituntut harus membuat komitmen politik, sebagai tafsir lain dari pentingnya ‘kontrak sosial’, untuk memperjuangkan aspi- rasi rakyat, yang isu pokoknya biasanya tidak jauh dari persoalan kesejahteraan rakyat dan rasa keadilan sosial 66 .
Pilkada sebagai perhelatan politik, sejatinya merupakan sebuah panggung yang mempertunjukkan se- buah dramaturgi. Masalahnya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan politik demokratis tidaklah membutuhkan
66.   Mukhtar Sarman, Pilkada Serentak: Quo Vadis Kedaulatan Rakyat, Program Magister Sains Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2015, hal.14.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
dramaturgi yang memposisikan mereka hanya sekadar sebagai penon- ton pasif. Pilkada itu diidealkan harus adil, dan asas keadilan dimaksud bukan hanya dalam kerangka tidak ada pilih kasih dari pihak penye- lenggara, tetapi juga harus adil dalam memperlakukan rakyat sebagai peme- gang kedaulatan 67 .
Pilkada sejatinya adalah menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat dan daerahnya. Harapannya melalui pilkada akan lahir pemimpin daerah yang mampu memenuhi ekspektasi rakyat secara mayoritas, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kedaulatan rakyat secara bermartabat. Ekspetasi rakyat ini juga menuntut perubahan besar yang terwujud dalam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

## Demokrasi Lokal
Dalam kamus politik, demokratisasi secara harfiah berarti the process of becoming democratic 68 .
Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa demokratisasi merupakan perubahan dari suatu kondisi yang sebelumnya tidak demokratis menjadi demokratis. Konteks ini, demokratisasi merupakan sebuah proses substansi dan terpenting dari politik etnis yang tengah mengalami transisi menuju substansi pemilu yang demokratis.
Konsep demokrasi bersifat evolutif dan dinamis, bukan konsep yang statis. Dengan begitu, konsep demokrasi selalu mengalami perubah- an, baik bentuk-bentuknya maupun substansialnya sesuai dengan konteks dan dinamika sosio historis dimana konsep  demokrasi lahir dan berkem- bang 69 . Dahlan Thaib mengatakan bahwa asas kedaulatan rakyat atau paham  demokrasi mengandung dua arti: Pertama ,  demokrasi partisipatif terkait sistem pemerintahan atau lebih melihat pada bagaimana proses penyertaan rakyat dalam penye- lenggaraan  pemerintahan, dan yang kedua ,  demokrasi sebagai asas yang dipengaruhi keadaan kultural, historis satu bangsa sehingga muncul istilah demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat dan demokrasi Pancasila 70 .
67. Ibid. Hal.8
78.  Mc. Lean Iain, The Concise Dictionary of Politic, Axford University Press, New York, 1996, hal.133.
69.  Muhammad Zulfan Hakim, Demokrasi dalam Pilkada Indonesia, artikel Jurnal, diakses dari http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4068/DEMOKRASI%20
DALAM%20PILKADA%20DI%20INDONESIA%20%28Jurnal%20Humanis%20 UNM%29.pdf?sequence=1, tanggal 8 Februari 2015, pukul 20.10 WIB.
70.  Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi , Liberty, Yogyakarta, 1999. Ibid.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Demokrasi, menurut Dahl (1999), harus dilihat sebagai proses politik yang membuka peluang bagi partisipasi politik rakyat untuk secara efektif melakukan pengawasan ter- hadap agenda dan keputusan politik. Pendapat serupa juga dike mukakan Holden (1975:8), di dalam demokrasi rakyat diberikan hak membuat keputusan (dalam bentuk kebijakan publik) menyangkut masalah-masalah penting. Pendapat Dahl dan Holden sangat relevan dalam konteks demokratisasi di Indonesia baik pada tingkat nasional maupun lokal, yang memberikan peluang peranan atau partisipasi politik rakyat untuk mengawal agenda reformasi, karena, seperti dikemukakan Almond dan Nelson (1982), partisipasi politik rakyat merupakan salah satu tolok ukur penting untuk menilai apakah suatu sistem politik itu demokratik, otoriter, atau bentuk sistem politik lainnya 71 .
Joseph Schumpeter yang tertuang dalam bukunya Capitalism, Socialism and Democracy (1942) 72 , mendes- kripsikan  demokrasi sebagai tatanan institusional, sebuah mekanisme
dalam politik untuk mengisi jabatan politik melalui kompetisi dalam merebut dukungan rakyat. Demokrasi dalam konteks Pemilu dan Pilkada, menurut Schumpeter, menjelaskan bahwa rakyat memiliki peluang untuk menerima atau menolak orang-orang yang mencalonkan diri untuk memimpin mereka 73 .
Namun, dalam pandangan Schum peter juga memberi kritik tentang  demokrasi sebagai “peme- rintahan oleh rakyat” ( government by the people ) sebagai istilah yang kurang tepat. Baginya, demokrasi lebih dipandang sebagai “pemerintahan yang disetujui oleh rakyat” ( govern- ment approved by the people ) 74 . Hal ini menjelaskan bahwa pada dasarnya pilkada hanyalah sarana bagi rakyat untuk menyetujui sebuah pemerin- tahan dijalankan oleh mereka yang dipilih dalam pemilihan.
Hanya, penekanan kadar demok- rasi pada suatu pemilihan juga ditentukan oleh seberapa besar peran- an masyarakat dalam menentukan siapa diantara mereka yang dipercaya dan layak untuk memimpin. Pemilihan langsung karenanya dinilai berkorelasi
71.  TB. Massa Djafar, Demokratisasi, DPRD dan Penguatan Politik Lokal, Jurnal Poelitik, Vol. 1, No.1 Tahun 2008, hal. 2 72.  Andrey Heywood, Politics ( 4th edition ), Palgrave Macmillan, London, 2013, dialihbahasakan oleh Ahmad Lintang Lazuardi, Politik (edisi ke-4), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal.357. 73.  Andrey Heywood, ibid. 74.  Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy , (Allenand Unwin, London), 1943, hal. 246.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
terhadap nilai dari demokrasi itu sendiri. Keterpilihan seorang politisi untuk tingkat nasional tentunya tak lepas dari bagaimana partisipasi masyarakat di daerah memilih secara langsung  kandidat tersebut. Penting diingat pula bahwa dalam konsep demokrasi lokal, Stocker menjelaskan bahwa bangunan demokrasi di tingkat lokal akan menopang kuatnya demokrasi di tingkat nasional. Sebab, demokrasi lokal merupakan bagian penting bagi demokrasi nasional 75 .

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang di lakukan ini menggunakan metode penelitian dengan metode kualitatif refleksif. Penelitian refleksif digunakan oleh peneliti sosial untuk menjelaskan bagaimana fakta atau realitas sosial dikonstruksikan – bukan direpresen- tasikan. Penelitian refleksif bersumber dari pandangan Ulrich Beck dalam Risk Society (1992). Beck membahas mengenai modernitas refleksif. Refleksif adalah konfrontasi diri ( self confrontation ). Ketika ada suatu fenomena sosial, manusia harus
menghadapinya dan harus berpikir mengenai hal itu. Dengan konfrontasi diri, manusia dapat mengikuti dengan baik dinamika sosial yang terjadi. Sebab, dinamika sosial ini tidak hanya terjadi secara manifes, tetapi juga laten alias tidak tampak dan tidak terduga. Dengan berpikir refleksif, masyarakat modern dapat memahami hal-hal yang terkadang tidak dapat dipahami dengan logika pemikiran dan pengetahuan modern.
Dalam penelitian refleksif, menurut Woolgar, para ilmuwan sosial didorong untuk merefleksikan situasi sosial dalam pengetahuan mereka. Refleksivitas adalah sesuatu yang timbul atau merupakan hasil reaksi dari ilmu sosial yang sering mere- latifkan semua kecenderungan. Menu- rut Mats Alvesson dan Kaj Skoldberg, refleksivitas adalah penaksiran total antara “pengetahuan” dan “bagaimana pengetahuan bekerja”. Konsep reflek- sif ini mengeksplorasi lebih mendalam aspek-aspek linguistik, sosial, politik dan elemen teoritis. Semua aspek- aspek ini dijalin bersama dan dilihat bagaimana ini semua dikonstruksikan, diinterpretasikandan ditulis 76 .
75.  Gerry Stoker, The Politics of Local Government (2 nd edition), London, Mcmillan, 1991, hal.303 76.  Mats, Skoldberg dan Kaj Alvesson, Reflexive Methodology, Thousand Oaks, London, Sage Publication, New Delhi, 2000, hal.5

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Dengan kata lain, penelitian ini ingin merefleksikan tentang pilkada serentak dan kaitannya terhadap upaya membangun geliat demokrasi dalam pemerintahan dan politik lokal serta menjamin hadirnya kemaslahatan bersama dalam masyarakat. Sementara data diperoleh melalui studi literatur melalui kepustakaan, dokumen dan pemberitaandi media massa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Demokrasi dalam Politik Lokal
Sejauhmana demokratisasi di tingkat lokal terimplementasikan dengan baik, tak hanya terkait pada tingkat  partisipasi, tetapi juga relasi kuasa yang dibangun, yang bersumber dari pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Jika menilik secara kontek- stual, sudahkah pilkada secara nyata menjalankan prinsip dari kedaulatan tersebut? Jika kedaulatan rakyat dinilai sebagai proses dari pelimpahan kekuasaan untuk menjalankan kewe- nangan, maka pilkada wajib melibat- kan rakyat secara langsung.
Dalam konsep demokrasi minimalis ( Polyarchy ) Robert A. Dahl, setidaknya pilkada mencakup dua dimensi utama, yakni kontestasi dan  partisipasi. Kontestasi berarti mengukur seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang memungkin. Sedangkan partisi- pasi mengukur seberapa banyak warga negara bisa memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu 77 .
Lebih jauh, Dahl menyampaikan tujuh indikator dari sistem yang demokratis, yaitu 78 :
1. Kontrol pada pembuat kebijakan dilakukan oleh pejabat  publik yang terpilih 2. Pemilihan pejabat publik diselenggarakan melalui pemilu yang teratur, fair dan bebas.
3. Setiap warga negara mempunyai persamaan hak memitih dalam pemilu
4. Setiap warga negera mempunyai persamaan hak untuk dipilih dalam pemilu
5. Jaminan kebebasan dasar dan politik;
6. Adanya saluran informasi alternatif yang tidak dimonopoli
77.  Robert A. Dahl, Polyarchy: Opposition and Participation , Yale University Press, New Haven and London. 1971. Hal. 228-230.
78.  http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/32057/1eca8113b2304776be65f882f93e9009, diakses tanggal 8 April 2016, pukul 21.10 WIB.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
pemerintah atau kelompok tertentu.
7. Adanya jaminan untuk memben- tuk dan bergabung pada organi- sasi, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan.
Diamond, Linz dan Lipset termasuk yang merumuskan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok, yakni 79 : 1. Kompetisi yang sungguh-sung- guh dan meluas diantara individu- individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan efek tif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa;
2. Partisipasi politik yang melibat- kan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak me la lui pemilihan umum yang dislenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok yang  dike cualikan.
3. Kebebasan sipil dan politik; kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk mem- bentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang cukup menjamin
integritas kompetisi dan parti- sipasi politik.
Pengamatan terhadap demok- ratisasi di tingkat lokal sebetulnya lebih mengarah pada bagaimana setiap orang menjalankan prinsip-prinsip berdemokrasi secara baik dalam setiap proses politik yang dilakukan. Arahan utamanya adalah menjadikan rakyat sebagai subjek politik yang sejatinya merupakan pemilik tertinggi dari kekuasaan. Penerapan nilai-nilai demok rasi di tingkat lokal akan men- jadikan rakyat lokal belajar mengenal keinginan dan harapannya. Itulah mengapa, demokratisasi menjadi lang kah penting di dalam membentuk karak teristik keadaban dan kemar- tabatan. Setidaknya meyakini lebih dahulu bahwa nilai-nilai demokratis perlu ditanamkan dalam diri masya- rakat lokal.
Demokratisasi karenanya harus dipandang sebagai transformasi nilai- nilai  demokratis dan bukan hanya perkara perlembagaan atau perun- dangan yang bersifat statik. Ini berarti demokrasi dipahami sebagai nilai- nilai yang diperjuangkan oleh kelom- pok masyarakat untuk mengatur arah penyelenggaraan  pemerintahan yang demokratik bahwa demokrasi akan membangkitkan potensi masyarakat
79. Ibid.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
lokal. Riswandha (2002:46) berpen- dapat bahwa demokratisasi juga membawa pengaruh pada penguatan dan pengembangan masyarakat lokal, terutama dalam aspek pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan politik, peningkatan rasa tanggung- jawab, mempengaruhi kebijakan, dan meningkatkan kemampuan peme- rintah melayani keinginan rakyat 80 .
Mengimplementasikan  demok- rasi dalam politik lokal tidaklah mudah. Sebab, konteks demokratisasi tidak hanya berhenti pada tahapan prosedural semata. Jauh lebih dari itu adalah bagaimana membumikan demok rasi dalam aras yang substansial. Jika pemilu dan juga pilkada disebuat sebagai perwujudan demokrasi prose- dural, yang mana setiap warga negara berhak memilih dan/atau dipilih, maka perwujudan  demokrasi substansial adalah bagaimana membawa setiap warga negara memahami haknya dengan baik dan benar.
Pertanyaannya, bagaimana rak- yat sebagai subjek kekuasaan mampu mengimplementasikan demokrasi subs tansial dengan benar, adakah peluang untuk itu dan secara sadar bisa dilakukan? Sudahkah para pihak yang berkepentingan terhadap rakyat menjalankan fungsi politik secara
komprehensif dan terintegratif, se- hingga rakyat memahami sepenuh nya tentang nilai-nilai demokrasi itu sendiri?
Salah satu bentuk utama dalam demokrasi adalah adanya partisipasi politik. Partisipasi politik adalah cara bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam proses politik negara. Miriam Budiardjo (1994) menyatakan bahwa partisipasi merupakan kegiatan individu atau kelompok secara aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan negara dan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Hal ini juga berarti memberi penegasan penting bahwa partisipasi adalah akses bagi rakyat untuk menentukan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri melalui jalan demokrasi.
Partisipasi politik juga mengarah- kan pergerakan penting rakyat terhadap dinamika politik yang terjadi. Sebuah pergerakan yang tidak hanya dalam kapasitas memberi pengaruh pada kebijakan publik, tetapi juga menjalankan fungsi-fungsi lain seperti pengawasan (kontrol) politik, sebagaimana Dahl memandang demokrasi harus dilihat sebagai proses politik yang membuka peluang bagi partisipasi politik rakyat untuk secara efektif melakukan pengawasan ter-
80.   TB. Massa Djafar, op.cit, hal.6-7
Jurnal Ilmu Pemerintahan
hadap agenda dan keputusan politik 81 . Pendapat serupa juga dikemukakan Holden (1975:8) yang menyatakan bah wa di dalam demokrasi rakyat dibe rikan hak membuat keputusan (dalam bentuk kebijakan publik) menyang kut masalah-masalah pen- ting 82 .
Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Menurut Huntington dan Nelson,  partisipasi adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh  Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif 83 .
Konsepsi  partisipasi politik ini dalam pandangan Huntington dan Nelson mencakup lima hal penting 84 . Pertama, partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Dalam hal ini, mereka tidak memasukkan komponen- komponen subjektif seperti pengeta- huan tentang politik, keefektifan
politik, tetapi yang lebih ditekankan adalah bagaimana berbagai sikap dan perasaan tersebut berkaitan dengan bentuk tindakan politik. Kedua, yang dimaksud dengan parti sipasi  politik adalah warga negara biasa, bukan pejabat-pejabat  peme rintah. Hal ini didasarkan pada peja bat-pejabat yang mempunyai peker jaan profesional di bidang itu, padahal justru kajian ini pada warga negara biasa.
Ketiga, kegiatan politik adalah kegiatan yang dimaksud untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Kegiatan yang dimaksudkan misalnya membujuk atau menekan pejabat pemerintah untuk bertindak dengan cara-cara tertentu untuk menggagalkan keputusan, bahkan dengan cara mengubah aspek-aspek sistem politik. Dengan itu protes-protes, demonstrasi, kekerasan bahkan bentuk kekerasan pemberontak untuk mempengaruhi kebijakan  pemerintah dapat disebut sebagai  partisipasi politik. Keempat , partisipasi juga mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi peme- rintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal. Kelima, partisipasi politik dilakukan langsung atau tidak langsung, artinya langsung
81.  Robert Dahl, Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat , Yayasan Obor, Jakarta, 1999.
82.  TB. Massa Djafar, op.cit, hal.2
83.  Samuel P Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang , Rineka Cipta, Jakarta, 1994. Hal. 4
84. Ibid.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
oleh pelakunya sendiri tanpa meng- gunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang- orang yang dianggap dapat menya- lurkan ke pemerintah.
Hanya, dalam implementasi demok rasi di tingkat lokal, pada umumnya partisipasi politik seringkali hanya dianggap sebagai pelengkap perhelatan.  Partisipasi rakyat hanya menjadi tolak ukur di dalam menjaga kontinyuitas  pemerintahan sekaligus penanda berhasil tidaknya penyeleng- garaan pemilihan. Kiranya partisipasi politik belum sampai pada upaya mengidentifikasi pelaksanaan ke- daulatan.
Partisipasi juga kerapkali identik dengan mobilisasi dan “pesta politik”. Orientasi partisipasi khususnya dalam pandangan partai politik dan calon kepala daerah hanyalah berupa per- olehan dukungan sebanyak mungkin. Relasi kuasa yang dibangun pun lebih menitikberatkan pada usaha memen angkan  pilkada dengan perolehan suara terbesar. Karenanya, problem demokratisasi di tingkat lokal bukan lah terletak pada ketidaktahuan akan isu-isu  demokrasi, alih-alih menjadi jalan bagi upaya peningkatan kese- jahteraan bersama. Tetapi, upaya pembiaran oleh stakeholders juga memberi andil besar demokratisasi berjalan stagnan.

## Pilkada dan Kemaslahatan Bagi Rakyat
Tujuan utama pilkada adalah rakyat daerah bisa menentukan sendiri orang tertentu yang dianggap atau dinilai mampu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat di daerah tersebut. Fokus penting yang terbangun adalah kesadaran politik rakyat daerah untuk bisa menentukan masa depan daerah- nya sendiri melalui pemilihan kepala daerah yang tepat untuk memimpin daerah. Tentu saja, rasionalisasi sangat berperan penting agar antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan  kandidat yang nantinya dipercaya bisa bersinergi untuk mem- bangun daerahnya lebih baik.
Jika  demokrasi dinilai sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan bersama secara lebih luas, maka pil- kada sebagai perwujudan dari demok- rasi prosedural berperan penting untuk menjaga kualitas kepemim pinan lokal, memberikan garansi terhadap keber- lanjutan pemerintahan yang nantinya dijalankan serta secara kontekstual mampu membangun sinergitas korela- sional antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Mengapa ini semua perlu dipahami lebih dulu? Sebab, pilkada bagaimanapun orientasi dasar- nya adalah harus memberi nilai atas pelaksanaannya dan hasilnya terhadap kemaslahatan dan kepen tingan rakyat.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
Soal kemaslahatan rakyat ini se- per tinya memang lebih mudah diucapkan tapi sukar untuk diwu- judkan. Kecenderungan yang ada sering membawa rakyat pada realitas dilematis, yaitu kenyataan bahwa pemimpin yang dipercaya harus dirasa berubah sikap setelah mendapatkan posisi politik di pemerintahan. Hal ini disebabkan pilkada hanya (cenderung dinilai) sebatas formalitas – seremo- nial semata. Tatkala kebutuhan akan dukungan rakyat dalam pilkada se- dang berjalan, dramatisasi peran po- litik mulai dimainkan. Rerata kandidat mereposisi diri dari kalangan eksklusif menjadi inklusif atau bermula jauh dari pandangan dan kedekatan terha- dap konstituen menjadi seolah-olah tak berjarak.
Dilema realitas ini kerap diper- tun jukkan  paska  pilkada dilaksanakan. Upaya menagih komitmen politik juga terasa sulit sebab terbentur dengan prosedur yang harus dilalui, termasuk jamak dilakukan adalah berselimut dibalik ketentuan kons- titusi. Kemaslahatan yang digaungkan menjadi cerita klasik yangg hampir selalu dan selalu terjadi. Meski ntah siapa yang salah, tetapi dalam sisi pemimpin terpilih dalam pilkada penting untuk lebih mempertunjukkan keberpihakan secara penuh kepada masyarakat.
Idealnya, para pemimpin baik secara politik maupun konstitusional memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat bersama dan merealisasikan kesejah- teraan yang didengungkan. Kemas- lahatan yang dilandasi oleh sikap untuk menunjukkan diri pada realitas politik, sosial dan ekonomi yang ada, dan bukan berpura-pura untuk sekedar membangun relasi kepercayaan dan kepentingan dengan masyarakat. Kebutuhan penting rakyat adalah bagaimana seluruh janji politik bisa menjadi landasan utama di dalam melakukan gerak langkah politik dan strategis pemimpin daerah.
Celakanya, dalam karakter politik dominan, rakyat jamak diper- daya dengan sekelebat janji kesejah- teraan. Ketika sebelum menjadi pemimpin, suara-suara kritis berdaya transformatif terhadap sekelumit kejang galan dalam tubuh bangsa menjadi suara yang idanh disampaian kepada rakyat. Rakyat selalu diiming- iming dengan sejumlah janji dan paparan program yang begitu men- tereng dan populis. Namun, ketika sudah berhasil merengkuh dayung kekuasaan, gema nyaring suara pro- fetik-transformatif itu semakin hambar dan tak kedengaran lagi 85 .
Pilkada sebagai perhelatan po- litik, sejatinya merupakan sebuah
85.   Joan Udu, Pilkada dan Harapan akan Lahirnya Pemimpin Ideal , Flores Post, 2015.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
panggung yang mempertunjukkan sebuah dramaturgi. Masalahnya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan politik  demokratis tidaklah mem- butuhkan dramaturgi yang mempo- sisikan mereka hanya sekadar sebagai penonton pasif. Pilkada itu diidealkan harus adil, dan asas keadilan dimaksud bukan hanya dalam kerangka tidak ada pilih kasih dari pihak penyeleng- gara, tetapi juga harus adil dalam memperlakukan rakyat sebagai peme- gang kedaulatan 86 .
Karena itu, pilkada tak hanya dipandang sebagai implementasi dari demokratisasi dan pengejawantahan hak konstitusional warga negara, tetapi bagaimana juga menjamin keberlakuan atas asas kedaulatan yang secara dominan menuntut kepala daerah untuk bisa memenuhi segala harapan dan kepercayaan rakyat. Dinamika politik dan pemerintahan lokal akan membentuk geliatnya sendiri ketika seluruh proses politik dalam  pilkada bisa menghasilkan kepala daerah yang bertanggung jawab, kompeten berkapasitas dan berintegritas.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Momentum pilkada adalah sarana rakyat untuk secara bebas dan aktif menyeleksi siapapun yang dipercaya dan diyakini mampu memimpin
daerah dengan segala konsekuensi politik yang mungkin akan terjadi. Dalam  implementasi kedaulatan, rakyat berperan besar di dalam mewu- judkan geliat dinamika politik dan pemerintahan lokal. Sebab, penentu tertinggi memang berada di tangan rakyat. Pada konteks itu pula, partisi- pasi rakyat menjadi instrumen penting guna menambatkan legitimasi secara layak bagi kepala daerah yang terpilih.
Meski secara kualitas demokrasi pilkada serentak perlu pembenahan, tapi upaya untuk memberi ruang partisipasi politik bagi rakyat tetap perlu diapresiasi. Ke depan, pembe- nahan paling krusial untuk dilakukan adalah membangun partisipasi aktif rakyat yang bukan hanya sekedar memilih, tetapi juga menghimpun kesa daran bersama akan pentingnya pemilihan bagi rakyat dan bagi masa depan daerah. Penekanan kepada partai politik juga harus lebih dituntut agar secara aktif dan berkesinambungan menjalankan fungsi-fungsi kepartaian, sehingga rakyat memahami secara komprehensif tentang pilihan politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Dahl, Robert A., 1971. Polyarchy: Opposition and Participation. New Haven and London. Yale University Press.
86.  Mukhtar Sarman, op.cit, hal.8
Jurnal Ilmu Pemerintahan
Dahl, Robert. 1999. Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat. Jakarta. Yayasan Obor.
Djafar, TB. Massa. 2008. Demokratisasi, DPRD dan Penguatan Politik Lokal, Jurnal Poelitik, Vol. 1, No.1.
Gill, Guy S. Good. 1995. Pemilu Jurdil: Pengalaman dan Standar Internasional, PIRAC & The Asia Foundation, Jakarta.
Hakim, Muhammad Zulfan Demokrasi dalam Pilkada Indonesia, artikel Jurnal, diakses dari Heywood, Andrey. 2014. Politics ( 4th edition ). London. Palgrave Macmillan dan dialihbahasakan oleh Ahmad Lintang Lazuardi. Politik (edisi ke-4). Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang . Jakarta.
Rineka Cipta.
Iain, Mc. Lean. 1996. The Concise Dictionary of Politic. New York.
Axford University Press.
Mats, Skoldberg dan Kaj Alvesson. 2000. Reflexive  Methodology.
London. Thousand Oaks,Sage
Publication, New Delhi.
Sarman, Mukhtar. 2015. Pilkada Serentak: Quo Vadis Kedaulatan Rakyat. Program Magister Sains Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin.
Schumpeter, Joseph A. 19943. Capitalism, Socialism and Democracy . London. Allenand Unwin.
Stoker, Gerry. 1991. The Politics of Local Government (2 nd edition),
London, Mcmillan.
Thaib, Dahlan. 1999. Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi. Yogyakarta. Liberty.
Udu, Joan. 2015. Pilkada dan Harapan akan Lahirnya Pemimpin Ideal , Flores Post. http://www.kpu.go.id/index.php/post/ read/2015/4101/810-Pasangan- Calon-telah-Terdaftar-dalam- Pilkada-Serentak-2015, diakses tanggal 1 Februari 2016, pukul 21.10 WIB.
h t t p : / / w w w. b a w a s l u - d k i . g o .
i d / 1 4 / 1 2 / 2 0 1 5 / m e n y o a l - partisipasi-pemilih-pilkada/, diakses tanggal 1 Februari 2016, pukul 21.20 WIB.
h t t p : / / r e p o s i t o r y. u n h a s . a c . i d /
b i t s t r e a m / h a n d l e / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 4 0 6 8 / DEMOKRASI%20DALAM%20 P I L K A D A % 2 0 D I % 2 0 INDONESIA%20%28Jurnal%20 H u m a n i s % 2 0 U N M % 2 9 . pdf?sequence=1, tanggal 8 Februari 2015, pukul 20.10 WIB. http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/do wnload/32057/1eca8113b230477 6be65f882f93e9009, diakses tanggal 8 April 2016, pukul 21.10 WIB.