## Pembagian Warisan terhadap Anak Perempuan di Mandailing Natal

## Nindi Aliska Nasution
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: nindialiskaaaa@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pewarisan harta kepada anak perempuan  di Tanjung  Mompang  Panyabungan  Utara  Mandailing  Natal  dan  faktor-faktor  yang  menyebabkan masyarakat  memilih  cara  dalam  pembagian  warisan  tersebut.  Artikel  ini  menggunakan pendekatan  yuridis-empiris.    Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  distribusi  warisan  yang  dilakukan dalam  tradisi  disebabkan  kurangnya  kesadaran  publik  tentang  hukum  perdata  Islam  terutama dalam  bidang  kewarisan,  sehingga  menjadikan  salah  satu  faktor  yang  sangat  mendasar  yaitu pembagian warisan  yang  dilakukan tidak secara hukum  Islam, merupakan ketidaktahuan publik atau  masyarakat  akan  prosedur  ini,  dan  akibatnya  banyak  yang  merasa  tidak  adil,  sehingga menyebabkan  perselisihan  diantara  saudara-saudara  seiman  dalam  keluarga.  Faktor  yang menyebabkan  pemilihan  cara  dalam  pembagian  warisan  adalah  faktor  agama  dan  fakor pendidikan yang tergolong minim mengenai ilmu mawaris karena tingkat pendidikan masyarakat masih tingkat dasar.
Kata Kunci: Hukum waris Islam, hukum waris adat

## Abstract
This article aims to determine the implementation of property inheritance to daughters in Tanjung Mompang Panyabungan Utara Mandailing Natal and the factors that cause people to choose the way in the distribution of inheritance. This article uses a juridical-empirical approach. The results of  this  research  shows  that  the  distribution  of  inheritance  done  traditionally  due  to  the  lack  of public  awareness  about  Islamic  civil  law  particularly  about  inheritance.  It  becomes  the  most fundamental  factors  causing  disputes  and  injustice  among  family  members  because  the inheritance were distributed not in accordance with Islamic law. Religious and education factors are  two  common  factors  that  determine  the  distribution  of  inheritance.  Low  understanding  of Islamic law and inheritance knowledge are the cause of this case.
Keywords: Islamic inheritance law, customary inheritance law

## Sejarah Artikel
Diterima: 18 November 2019; Direview: 09 Meil 2020; Diterima: 20 Mei 2020; Diterbitkan: 26 Juni 2020; Sitasi: V.3.1 volksgeist 2020;

## Pendahuluan
Kematian akan menimbulkan  akibat hukum  lainnya  secara  otomatis,  yaitu  salah satunya  adanya  hak  para  keluarga  yang berhubungan  terhadap  ilmu  hukum  dengan melibatkan harta peninggalan secara keseluruhan serta lahirnya hak dan

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3278
kewajiban  antara  pewaris  dengan  para  ahli warisnya  dalam  kewarisan. 1 Dalam  ilmu kewarisan waris bersumber dari kata bahasa arab  yaitu wa-ra-tsa. Bentuk  jamaknya adalah mawaris, artinya  harta  peninggalan seseorang  yang  telah  wafat  (meninggal dunia)  dan  jelas  akan  dibagikan  bagiannya masing-masing  kepada  ahli  warisnya. 2
Kewarisan adalah perpindahan harta seseorang yang sudah meninggal dunia yang akan  beralih  kepada  ahli  warisnya  dan direalisasikan setelah pewaris tersebut meninggal dunia. 3 Hukum dan Konsep yang telah  dianggap  baku,  faktanya  ternyata bersifat  cair  dalam  praktiknya  sehingga menghasilkan  pemaknaan-pemaknaan  baru yang  harus  dipikirkan  ulang.  Begitu  juga dengan  pemaknaan  tentang  waris  yang beragam variasi, tidak juga dengan hukumnya  yang  beragam,  tetapi  budaya, kelas sosial yang beragam, sistem pemaknaan dan hal yang membahas tentang gender  (laki-laki  dan  perempuan)  dalam  hal kewarisan.
Perkara kematian berhubungan dengan kewarisan, status perkawinan, perceraian,  atau  hubungan  darah.  Penyele- saian  dapat  dilakukan  dengan  banyak  cara, baik  diselesaikan  ke  pengadilan  Agama (khusus  agama  Islam),  pengadilan  Negeri (khusus  untuk  umum).  Namun  cara  ini  bila dilihat  dari  perspektif  masyarakat  yang mempunyai  budaya  yang  beragam  dan
1 Suparman  Usman  and  Yusuf  Somawinta, Fiqih Mawaris (Jakarta: Gaya Media, 2002), 1.
2 Dian  Khairul  Umam, Fiqh  Mawaris (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 11.
3 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  Kewarisan Islam  Di  Indonesia  Eksistensi  Dan  Adaptabilitas (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 15.
keyakinan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan sengketa. 4
Dinamika dalam keberagaman hukum  waris  baru  bisa  dipahami  dalam konstelasi  politik,  sejarah,  budaya  dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia ternyata, hukum  waris  Islam  tidak  bisa  dipelajari terisolasi  dari  hukum  lain,  seperti  hukum Negara  dan  hukum  Adat.  Masalah  waris bukanlah  masalah  yang  dianggap  besar  di Indonesia  tetapi  selalu  menjadi  bahan perdebatan  di  kalangan  masyarakat  untuk kepentingan  politik  yang  menggunakan hukum  sebagai  bahan  acuan  perebutan kekuasaan,  terutama  yang  menyangkut dalam  hukum  Islam  juga  hukum  Adat,  atau (court judiciary) dan (adat judiciary) . Dalam  hukum  kewarisan  Islam terdapat  beberapa  macam  ahli  waris,  yaitu; zawil  furudl,  ashabah,  dan  zawil  arham. Dalam QS. an-Nisa (4) ayat 11 dan QS. an- Nisa  (4)  ayat  12 . 5 Sistem  hukum  kewarisan Islam dikenal tiga unsur yang menjadi acuan pokok  dalam  proses  peralihan  harta  yang dimiliki  seseorang  yang  sudah  meninggal dunia terlebih dahulu kepada ahli waris yang masih  dalam  keadaan  hidup  yaitu;  yang mewariskan atau pewaris, harta warisan, dan ahli  waris. 6 Dalam  kewarisan  terdapat  juga beberapa sebab-sebab yang mengikat pewaris  dengan  ahli  warisnya  dalam menerima  warisan  ada  3  (tiga)  yaitu; hubungan kekerabatan (al-qarabah), hubungan  perkawinan (al-musaharah), dan
4 Sulistyowati  Irianto, Pluralisme  Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), 1–2.
5 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Kitab Suci Al-Quran Dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Jumanatul, 2004), 78–79.
6 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2005), 174.

## Volksgeist
hubungan  sebab  memerdekakan  budak (al- wala’). 7
Fara’idh (faridhah)  adalah  bagian yang  ditentukan  oleh  syara’  kepada  ahli waris. Artinya,  bagian  yang  ditentukan secara  jelas  dari  peninggalan  si  mayit  yang mengatur  secara khusus  peralihan hak milik dari  seseorang  yang  telah  wafat  (meninggal dunia)  kepada  ahli  waris  yang  berhak menerima  warisan  secara  syara’.  Namun, pelaksanaan pembagian secara praktis dijumpai  masalah-masalah  yang  secara konkrit tidak dijelaskan dalam nash. 8
Salah  satu  etnis  budaya  Batak  yang terkenal dengan sistem patrilinealnya. Sistem patrilineal  yaitu  garis  keturunan  dilanjutkan oleh  anak  laki-lakinya.  Persoalan  sengketa yang  dihadapkan  kepada  para  ahli  waris menyangkut  harta  benda,  apabila  tidak diberikan  ketentuan  pasti  terhadap  sistem hukum  waris  tentunya  sangat  mudah  akan menimbulkan  masalah  baru  dalam  keluarga terutama  menyangkut  hak-hak  para  ahli waris. 9
Dalam hukum waris dan hukum adat mengandung  garis-garis  serta  asas  hukum tentang  harta  peninggalan  si  pemayit (pewaris)  dan  ahli  waris.  Hukum  perdata Islam  di  Indonesia  salah  satunya  hukum kewarisan dan hukum adat memuat ketentuan  dalam  hal  mengatur  tentang hubungan perorangan dan kekeluargaan serta warga  negara  Indonesia  (WNI)  yang  peme- luknya  beragama  Islam. 10 Hukum  adat  bisa diidentifikasi dari seberapa jauh hukum adat
7 Usman and Somawinta, Fiqih Mawaris , 28.
8 Zikri  Darussamin,  “Interaksi  Hukum  Islam Dan  Hukum  Adat:  Studi  Pelaksanaan  Kewarisan Masyarakat  Melayu  Di  Daerah  Siak”  (Disertasi,
Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2003), 6–7.
9 Ahmad  Azhar  Basyir, Hukum  Waris  Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001), 3.
10 Hilman  Adikusuma, Hukum  Waris  Adat (Bandung: PT. Citra Aditya, 2003), 6.
masih  diakui  melalui  putusan  hakim  dalam kasus-kasus  waris  di  Pengadilan  Agama maupun  Pengadilan  Negeri.  Salah  satunya perempuan,  jika  diposisikan  dalam  hukum waris  akan  menimbulkan  kemajemukan dalam  hukum  adat  berkaitan  dengan bagaimana  posisi  perempuan  dalam  hukum waris.  Apakah  perempuan  diakui  sebagai ahli waris, dan berapa banyak bagiannya.
Permasalahan yang belum tuntas dan masih  memerlukan  interpretasi  saat  ini adalah  menyangkut  dengan  banyaknya sebagian wilayah baik itu sekelompok orang atau  sekelompok  masyarakat  yang  kurang mengetahui atau memahami bagaimana ilmu tentang  mawaris.  Hal  ini  salah  satunya disebabkan  dari  faktor  pendidikan.  Sebab lain  yang  sulit  dilaksanakan  dalam  anggota masyarakat  adalah  ketidak  mau  tahuan masyarakat  akan  ilmu  mawaris  ini  sehingga mengakibatkan terjadi kesimpangsiuran dalam  membagi-bagi  harta  warisan  dengan cara  mereka  sendiri  dan  tidak  melaksa- nakannya  dengan  cara-cara  yang  berpijak menurut  hukum  Islam.  Sehingga  urgensitas ilmu mawaris ini sangat minim dilaksanakan oleh  masyarakat  di  Indonesia.  Misalnya, tentang  pembagian  harta  warisan  yang berhak diperoleh anak perempuan.
Dalam  hal  kedudukan  anak  laki-laki dengan  anak  perempuannya,  porsi  bagian untuk  anak  laki-laki  dan  perempuan.  Islam mengenal  adanya  perbedaan  dalam  hal membagikan  harta  warisan  yang  berhak diperoleh anak laki-laki dengan anak perem- puan dalam warisan yang diwariskan oleh si pemayit.  Hal  ini  terjadi  perbedaan  dalam praktik  pembagian  harta  waris  yang  berada di  kawasan  desa  Tanjung  Mompang Panyabungan  Utara  Mandailing  Natal, dimana  terjadi  pembedaan  bagian  yang  di dapatkan  oleh  anak  lak-laki  dengan  anak perempuan dalam pembagian harta warisan.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3278
Masyarakat  desa Tanjung Mompang melaksanakan  pembahagian  harta  warisan berdasarkan  dengan  tradisi  yang  ada  dan dilakukan  secara  turun  temurun.  “Sistem pembagian  warisan  yang  berlokasi  di  desa Tanjung  Mompang  Panyabungan  Utara Mandailing  Natal  oleh  masyarakat  lebih dominan melaksanakannya berdasarkan tradisi  yang  sudah  dianut  oleh  masyarakat desa  Tanjung  Mompang.  “Wawancara  yang telah  dilakukan  dengan  Bapak  Alim  Ulama desa  Tanjung  Mompang”,  bahwasanya beliau  mengatakan  masih  teguh  memegang kuat  sistem  hukum  adat  dan  tradisi  yang menyangkut  masalah  pembagian  harta warisan, beliau mengatakan bahwa di dalam adat  Mandailing  Natal  bahwa  adat  menjadi sangat urgen dalam masyarakat.
Adat  yang  ditekuni  oleh  masyarakat desa  Tanjung  Mompang  sangat  dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dan kebiasaan masyarakat mulai dari perkawinan, pengang- katan  anak  hingga  sampai  kepada  masalah hal  kewarisan.  Beliau  mengatakan  bahwa sistem  kekeluargaan  yang  dianut  oleh penduduk  masyarakat  mandailing  tapanuli selatan  adalah  sistem  patrilineal,  sistem patrilineal  disini  dimaksudkan  bahwa  garis keturunan  anak  laki-laki  akan  meneruskan generasi penerus dari kedua orangtuanya dan anak laki-laki wajib meneruskan marga yang dipakai dari garis lurus keturunan dari pihak ayah, misalkan saja seorang ayah mempunyai marga “nasution” tentulah anak laki-laki  harus  meneruskan  marga  tersebut dan tidak boleh memutuskan atau menghilangkan marga tersebut. Adat
Mandailing  Natal  dikenal  dengan  berbagai macam  marga  salah  satunya  marga  yang paling terkenal itu adalah marga “Nasution”.
Dalam  hal  ini  tentulah  berpegaruh terhadap  masalah  kewarisan,  bahwa  garis keturunan  laki-laki  merupakan  generasi
penerus kedua orang tuanya dan untuk anak perempuan bukan penerus marga dari kedua orang  tuanya,  karena  anak  perempuan  nanti akan  dilamar  oleh  seorang  lelaki  dan  anak perempuan  harus  mengikuti  adat-istiadat yang  dianut  oleh  suaminya.  Beliau  juga mengatakan misalnya ada tanah kosong, satu unit  perumahan,  enam  pancang  sawah,  dan tobat, kalau misalnya ahli warisnya itu hanya seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka  dalam  adat  Mandailing  Natal  itu seluruh harta yang ditinggalkan kedua orang tuanya  akan  diserahkan  kepada  anak  laki- lakinya, walaupun kedua orang tuanya masih dalam  keadaan  hidup  pasti  orang  tuanya sudah  memberitahukan  bahwa  ini  semua akan diserahkan kepadamu dan dipercayakan untuk  mengurusnya  walaupun  keduanya telah meninggal dunia.
Untuk anak perempuan akan mendapatkan harta hibah yang sering dikenal dalam adat Mandailing Natal  yaitu (“holong ni  roha  tu  ho”) yakni  pemberian  kasih sayang baik itu benda yang bergerak maupun benda  yang  tidak  bergerak,  misalnya  saja ketika  seorang  anak  perempuan  akan menikah  maka  akan  diberikan  berupa  emas sebanyak  30  gram  yang  dikasih  oleh  orang tuanya  kepadanya,  pemberian  emas  ini  juga menjadi tanggung jawab dari pihak perempuan  dalam  adat  Mandailing  Natal tepatnya di desa Tanjung Mompang, namun secara  tidak  langsung  orang  tuanya  sudah memberikan harta warisan kepadanya dengan  pemberian  emas  tersebut”.  Dalam hal ini tentunya sangat merugikan perempuan  dalam  masalah  pembagian warisan,  dalam  adat  Mandailing  Natal  ini bagian  perempuan  yaitu  1/8  sedangkan untuk  anak  laki-laki  bagiannya  7/8.  Artinya bahwa  bagian  laki-laki  sudah  diberikan sesuai  dengan  ketentuan  syari’at  Islam  dan Undang-undang  yang  berlaku,  akan  tetapi

## Volksgeist
adat  mandailing  Natal  ini  melebihkan  lagi bagian  anak  laki-laki  yang  diambil  dari bagian anak perempuan, sehingga munculnya  bagian  untuk  anak  perempuan 7/8 sedangkan untuk anak laki-laki 1/8. 11
Begitu  juga  “Wawancara  yang  telah dilakukan  dengan  Bapak  Kepala  desa Tanjung  Mompang”,  bahwasanya  beliau mengatakan,  Sejak  lahir  pembahagian  harta waris  di  desa  ini  yang  saya  ketahui  tentang pembagian  harta  warisan  dilaksanakan berdasarkan  tradisi  adat  yang  ada  dan mayoritas  masyarakat  berpatokan  dengan ketentuan adat atau tradisi dalam pembagian warisan.  Bahwasanya  Beliau  menjelaskan untuk  bagian  anak  perempuan  yaitu  1/8, sedangkan untuk anak laki-laki 7/8.
Misalnya, 1 anak laik-laki mendapatkan dua buah  rumah  dan  sebidang  tanah  ±  200m, sedangkan  untuk  2  anak  perempuan mendapatkan  6  pancang  sawah.  Dalam  adat mandailing  Natal,  2  anak  perempuan  tadi wajib  menyerahkan  2  pancang  sawah  lagi untuk anak laki-laki.
Dalam praktik pelaksanaan pembagian  harta  warisan  dalam  ranah  adat Mandailing Natal bahwa untuk anak laki-laki akan  diserahkan  harta  warisannya  lebih banyak  sementara  untuk  anak  perempuan jauh  lebih  sedikit  yang  akan  diberikan  oleh kedua  orang  tuanya,  tetapi  walaupun  anak perempuan  mendapat  bagian  sangat  sedikit dari jumlah Faraidnya, kedua orangtua tetap memperbolehkan anak perempuannya  untuk sekolah  dengan  setinggi-tingginya,  dengan cara  ini  secara  tidak  langsung  kedua orangtuanya  sudah  memberikan  sehagian
11 Sajaruddin,  Wawancara  Pribadi  Lewat Telepon  dengan  Alim  Ulama  Desa  Tanjung Mompang, Desember 2019.
harta warisannya kepada anak perempuannya”. 12
Dari  penjelasan  di  atas,  peneliti merasa  bahwa  pembahasan  tersebut  adalah sesuatu  yang  patut  dikaji  dan  diteliti  karena secara tidak langsung sudah mendiskriminasi hak-hak seorang  perempuan,  dimana derajat untuk  anak  laki-laki  sangat  dibedakan dengan  anak  perempuan  yang  terjadi  dalam masyarakat  Mandailing  Natal  tepatnya berada di desa Tanjung Mompang
Panyabungan  Utara.  Walaupun  daerah  ini penduduknya  merupakan  mayoritas  Islam namun  tidak  memprioritaskan  hukum  Islam dalam masalah kewarisannya.

## Rumusan Masalah
Masalah  kewarisan  sering  di  jumpai di banyak wilayah, baik persoalan mengenai kadar  harta  yang  akan  diterima,  persoalan tentang  siapa  saja  yang  berhak  menjadi  ahli waris.  Permasalahan  yang  dapat  dibahas berdasarkan penelitian ini adalah:
1. Mengapa  masyarakat  desa  Tanjung Mompang, Panyabungan Utara
Mandailing  Natal  menyampingkan hukum  Islam dalam membagi harta warisan dan lebih memilih menerapkan sistem hukum adat?
2. Apa saja faktor  yang menyebabkan masyarakat  desa  Tanjung  Mom- pang  Panyabungan  Utara,  Mandai- ling  Natal  dalam  melaksanakan pembagian  warisan  berdasarkan tradisi/ hukum adat yang ada?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan adalah  penelitian  kualitatif  yang  bersifat deskriptif  analitik,  yaitu  menggambarkan
12 Harahap  Subangun,  Wawancara  Pribadi Lewat Telepon dengan Bapak Kepala Desa Tanjung Mompang, Desember 2019.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3278
pembagian  harta  warisan  terhadap  anak perempuan  di  desa  Tanjung  Mompang Panyabungan  Utara  Mandailing  Natal. 13
Lokasi  penelitian  ini  bertempat  di  desa Tanjung  Mompang  Panyabungan  Utara Mandailing Natal.
Sumber data primer merupakan hasil wawancara  yang  diperoleh  dari  informasi melalui  lewat  saluran  telepon  yakni;  Alim Ulama,  Kepada  desa,  Tokoh  Adat  dan beberapa  masyarakat  di  desa  Tanjung Mompang  Panyabungan  Utara  Mandailing Natal.  Sumber  data  sekunder  yaitu,  sumber data  yang  diperoleh  dari  sumber  lain  yang tidak  langsung  diperoleh  dari  subjek penelitian. 14
Instrumen  pengumpulan  data  yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan  atau  observasi  dan  wawancara atau interview. 15

## Pembahasan
Permasalahan  yang  dapat  dibahas berdasarkan penelitian tersebut yaitu mengenai  “Pembagian  Warisan  Terhadap Anak Perempuan di desa Tanjung Mompang Panyabungan  Utara  Mandailing  Natal”. Sistem  pembagian  Harta  Warisan  terhadap Anak Perempuan di desa Tanjung Mompang Panyabungan  Utara  Mandailing  Natal, bahwa hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahui  siapa-siapa  saja  yang  berhak menjadi ahli waris  dan juga tentang bagian- bagiannya  sesuai  dengan  hukum  Islam, bahkan mereka yang dulunya pernah sekolah
13 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian  Hukum (Jakarta:  Rajawali  Pers,  2012),
35.
14 Mukti  Fajar  Nur  Dewata  and  Ahmad Yulianto, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif Dan  Empiris (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2013),
156.
15 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), 79.
di  Pesantren  atau  Madrasah  Aliyah  pun  ada juga  yang  tidak  mengetahuinya  yang  bisa saja  mungkin  disebabkan  karena  mereka lupa dan sebagainya. Namun pada umumnya dalam pembagian harta warisan, yang sering dijadikan ahli waris hanya anak laki-laki dan perempuan. Mengenai soal bagian yang akan diterima  antara  laki-laki  dan  perempuan secara adat yakni untuk perempuan berapapun  jumlah  mereka,  mereka  akan dapat  bagian  1/8  dari  harta  warisan sedangkan untuk laki-laki 7/8 dari harta. 16
Hal  yang  sama  juga  disampaikan oleh  salah  satu  Alim  Ulama  Desa  Tanjung Mompang, beliau mengatakan bahwa dalam al-Quran  memang  sudah  ada  dijelaskan secara  rinci  tentang  pembagian  harta warisan,  baik  tentang  macam-macam  ahli waris  dan  juga  bagian-bagiannya.  Lebih lanjut  Beliau  juga  mengatakan  bahwa  soal ahli  waris  yang  digariskan  dalam  al-Quran oleh  masyarakat  desa  Tanjung  Mompang sebenarnya  kurang  menjalankan,  karena pada  realitanya  masyarakat  lebih  sering menjadikan  ahli  waris  hanya  terbatas  pada anak  laki-laki  dan  perempuan  saja,  dan memang  ada  juga  sebagian  kecil  yang mengikutsertakan  orangtuanya  sebagai  ahli waris  namun  hal  itu  sangat  jarang ditemukan.
Menurut  Ripain  Harahap  salah  satu Alim Ulama desa Tanjung Mompang, bahwa pembagian  harta  warisan  juga  sering dilaksanakan  secara  pribadi-pribadi  saja tanpa  ada  kesepakatan,  bahkan  tidak  pernah mengundang ataupun memanggil tokoh adat dalam  proses  pembagian  harta  warisan tersebut.  Sejauh  ini  Pain  Harahap  belum pernah  mengetahui  adanya  suatu  keluarga yang  memang  melaksanakan  pembagian
16 Sajaruddin,  Wawancara  Pribadi  Lewat Telepon  dengan  Alim  Ulama  Desa  Tanjung Mompang.

## Volksgeist
harta  warisan  betul-betul  secara syari’at Islam. 17 Jika  dilihat  dari  segi  pengetahuan masyarakat  tentang  ahli  waris  dan  bagian- bagian  menurut  hukum  Islam  sangat  sedikit yang  mengetahuinya.  Kepala  Desa  Tanjung Mompang  juga  mengatakan  bahwa  banyak masyarakat  yang  masih  kurang  memahami dan  mengetahui  tentang  pembagian  harta warisan.  Kendatipun  demikian  masih  ada juga  masyrakat  yang  mengetahui  dan  akan menjadi  penerang  bagi  masyarakat  desa Tanjung  Mompang  yakni  mereka  yang pendidikannya  tinggi  yang  sudah  menyan- dang  gelar  seperti  Sarjana  Agama  dan  lain sebagainya.    “Seperti  inilah  tentang  pemba- gian  harta  warisan  di  Desa  ini  yang  saya ketahui sejak saya lahir”, 18 tutur kepala Desa Tanjung Mompang.
Tidak  jarang  ditemukan  adanya konflik  dalam  hal  pembagian  harta  warisan yang  dilakukan  semena-mena  dan  tanpa persetujuan  bersama  saudara  yang  ujung- ujungnya  membuat  sesama  saudara  menjadi tidak  akur  dan  akhirnya  saling  bermusuhan satu  sama  lain.  Islam  adalah rahmatan  lil ‘alamin,  rahmatan  lil  ‘alamin yang  terdiri dari  makna; pertama,  Baladan  Aminan artinya  aman  dan  damai, Kedua,  Baldatun Tayyibatun artinya  adil,  makmur  dan berwawasan  lingkungan.  Bahwa  segala hukum  yang  di  gariskan  oleh syar’i merupakan  kemaslahatan  bagi  yang  mau menjalankan  dan  mengamalkannya,  terma- suk dalam hal pembagian harta warisan yang di  gariskan  oleh syar’i adalah  merupakan suatu  kemaslahatan  menjalankannya  dalam menuju  keadilan  untuk  menghindari  adanya
17 Amirhan Tampubolon, Wawancara Pribadi Lewat  Telepon  dengan  Alim  Ulama  Desa  Tanjung Mompang, November 16, 2019.
18 Subangun,  Wawancara  Pribadi  Lewat Telepon  dengan  Bapak  Kepala  Desa  Tanjung Mompang.
konflik  dikemudian  hari  khususnya  yang berkaitan dengan harta warisan, karena salah satu  yang  paling  besar  penyebab  hadirnya konflik bahkan sesama saudara sendiri saling terpecah  belah  adalah  karena  permasalahan harta.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak  Mahadin  Lubis,  faktor  penghalang yang ditemui dalam pelaksanaan pembagian harta  warisan  di  kalangan  masyarakat  Desa Tanjung Mompang adalah kuatnya pengaruh budaya  (adat)  dan  dengan  kurangnya pemahaman  masyarakat  desa  Tanjung Mompangterhadap hukum kewarisan Islam. 19 Kuatnya  pengaruh  budaya  (adat) menyebabkan masyarakat sulit untuk melaksanakan  pembagian  harta  warisan secara  ketentuan  ilmu faraidh. Masyarakat desa Tanjung Mompang seluruhnya beragama  Islam,  tetapi  masyarakat  lebih patuh terhadap hukum adat,  terutama dalam hal pembagian harta warisan.
Anak  perempuan  merupakan  salah satu  ahli  waris  yang  bagiannya  sudah ditentukan dalam al-Quran , ada kalanya anak perempuan mendapat harta setengah, dua per tiga,  dan  bahkan  jadi ashabah jika  bersama dengan  anak  laki-laki.  Dalam  sistem kewarisan  pada  masayarakat  desa  Tanjung Mompang hal tersebut digariskan khususnya bagian  anak  perempuan  belum  dapat terlaksanakan dengan baik, karena pengaruh hukum  adat  yang  kuat  dan  rasanya  sudah merupakan  suatu  tuntunan  dan  pegangan masyarakat untuk tetap melaksanakan pembagian  harta  warisan.  Tentang  bagian yang diterima oleh anak perempuan terhadap harta  warisan,  masyarakat  menjelaskan bahwa  terhadap  anak  perempuan  mendapat harta warisan 1/8 dari harta yang
19 Mahadin Lubis, Wawancara Pribadi Lewat Telepon  Masyarakat  Desa  Tanjung  Mompang, November 17, 2019.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3278
ditinggalkan  oleh  orangtuanya  sedangkan laki-laki mendapat selebihnya yakni 7/8. 20
Begitu  juga  tegas  bapak  Mulkan Hasibuan  yang  mengatakan  bahwa  dirinya sendiri  mempunyai  harta  berupa  tanah beberapa  hektar  dan  harta  lainnya,  oleh kepada  anak-anaknya  harta  sudah  dibagi setelah  istrinya  meninggal  dunia  dan terhadap  pembagian  harta  itu  mereka menerapkan  secara  hukum  adat.  Beliau berkata  bahwa  terhadap  anak-anaknya  yang perempuan  mendapatkan  7/8  dari  hartanya dan selebihnya untuk anak laki-laki, padahal anak  perempuannya  lebih  banyak  dari  anak laki-laki. 21
Dari  hasil  wawancara  yang  sudah dilaksanakan, secara inti keseluruhan mereka mengatakan  hal  yang  sama  yakni  untuk bagian  anak  perempuan  mendapat  1/8, sedangkan  sisanya  yakni  7/8  adalah  untuk anak yang laki-laki.
1. Kasus  pembagian  harta  warisan  di desa Tanjung Mompang
Contoh kasus I Keluarga  yang terdiri dari: Suami  : Mulkan Hasibuan(Masih Hidup) Istri   : Meninggal (Pewaris) Harta   :
- Sawah : 1 Hektar
- Kebun Kelapa, Coklat : 0,6 H
- Rumah : 1 (Buah)
Ahli Waris :
- Anak Laki-Laki :
1. Pandi 2. Sulhi 3. Mardan
- Anak Perempuan: 1. Dernawati
20 Sairani  Hasibuan,  Wawancara  Pribadi Lewat  Telepon  dengan  Masyarakat  Desa  Tanjung Mompang, November 17, 2019.
21 Mulkan  Hasibuan,  Wawancara  Pribadi Lewat  Telepon  dengan  Masyarakat  Desa  Tanjung Mompang, November 17, 2019.

## 2. Maimunah
3. Emma
4. Ratna
5. Masriana
Berdasarkan  di  atas,  oleh  ahli  waris membagi harta warisan sebagai berikut:
a. 3  orang  anak  laki-laki  mendapat bagian  1,3  hektar  tanah  termasuk sawah,  kebun  kelapa  dan  kebun coklat  dan  juga  1  (buah)  rumah, dan  oleh  mereka  bertiga  membagi rata harta tersebut.
b. Sedangkan  ahli  waris  5  anak perempuan  hanya  mendapatkan bagian  0,3  hektar  tanah  yakni hanya  setengah  dari  kebun  kelapa dan  coklat  itu  saja,  dan  oleh mereka bertiga membagi rata harta yang di dapat tersebut.
c.  Untuk  suami  tidak  mendapatkan harta sama sekali.
d.  Pelakasanaan  tersebut  baru  terea- lisasikan  jikalau  si  suami  (orang tua) sudah meninggal dunia.

## Contoh Kasus II
Keluarga yang terdiri dari: Suami  : Meninggal (Pewaris) Istri :Siti (Masih Hidup)
Harta  :
- Kebun Karet : 0,7 Hektar
- Kebun Kelapa Dan Coklat : 0,6 H
- Sawah : 0,2 Hektar
- Rumah : 1 (buah)
Ahli Waris :
- Anak Laki-laki : 1. R. Dalimunthe 2. S. Dalimunthe
- Anak Perempuan :
1. AsmaDalimunthe
Berdasarkan  di  atas,  ahli  waris membagi harta warisan sebagai berikut:
a. 2  orang  anak  laki-laki  menda- patkan  bagian  harta  1,3  Hektar berupa  kebun  karet,  kebun  kelapa

## Volksgeist
dan  coklat  dan  1  (buah)  rumah, dan terhadap harta itu mereka akan membagi dua.
b. Sedangkan  untuk  ahli  waris  4 orang  anak  perempuan  mendapat- kan  bagian  harta  hanya  0,2  hektar saja berupa sawah dan itulah  yang akan  mereka  bagikan  secara  rata atau dengan kesepakatan lainnya.
c. Sama dengan contoh kasus pertama,  istri  tidak  mendapatkan harta  sama  sekali  dan  ketentuan tersebut  akan  mereka  realisasikan jikalau  istri  (orang  tua)  sudah meninggal dunia.

## Contoh kasus III
Keluarga  yang terdiri dari: Suami : Meninggal Istri   : Meninggal Harta   :
-  Hanya  Sawah  :  1,12  Hektar  yang terbagi dalam lima tempat
Ahli Waris :
- Anak Laki-Laki : 1. Irman
2. Safaruddin
3. Arisman
4. Samsul
- Anak Perempuan: 1. Marlina
2. Cahaya
Berdasarkan  di  atas,  oleh  ahli  waris membagi harta warisan sebagai berikut:
a. 4  orang  anak  laki-laki  mendapat bagian 1 hektar sawah yang tebagi dalam empat tempat sawah. Untuk 1  (satu)  orang  anak  laki-laki  men- dapat  harta  waris  sebanyak  0,25
Hektaratau 1 lungguk sawah (istilah desa).
b. Sedangkan  ahli  waris  2  anak perempuan  hanya  mendapatkan bagian  0,12  hektar  sawah  yaitu sawah  yang  ukurannya  hanya setengah lungguk (istilah desa).

## Contoh Kasus IV
Keluarga yang terdiri dari: Suami : Meninggal Istri : Meninggal Harta :
- Kebun Karet : 2 Hektar
- Kebun Kopi : 2 Hektar
- Sawah : 1 Hektar
- Kebun Coklat : 0,5 Hektar
- Rumah : 1 (buah)
Ahli Waris :
- Anak Laki-laki : 1. Romali Siregar 2. Agus siregar
3. Hengki Siregar
- Anak Perempuan :  1. Samsinar Siregar 2. Rosmaini Siregar
3. Godang Siregar
4. Rosnawan Siregar
5. Endang Siregar
6. Sahera Siregar
7. Nurdiana Siregar
Berdasarkan  di  atas,  oleh  ahli  waris membagi harta warisan sebagai berikut:
a. 3  orang  anak  laki-laki  mendapat- kan bagian harta 4,7 Hektar berupa kebun karet 2 Hektar, kebun Kopi2 Hektar,  Sawah  0,7  Hektar  terdiri dari  3  titik  tempat  sawah  dan  1 (buah)  rumah  untuk  anak  laki-laki yang  paling  kecil,  dan  terhadap harta itu mereka akan membagi 3.
b. Sedangkan  untuk  ahli  waris  7 orang  anak  perempuan  mendapat- kan  bagian  harta  hanya  0,7  hektar saja  berupa  kebun  coklat  0,45 Hektar dan 0,25 hektar sawah yang terdiri dari satu titik tempat sawah. Kebun coklat oleh mereka masing- masing dibagikan sama rata sedangkan  sawah  oleh  mereka bertujuh  saling  bergiliran  untuk memanfaatkannya.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3278

## 2. Analisis Hasil Penelitian
Hukum  kewarisan  Islam  sangatlah penting perannya dalam kehidupan masyarakat  khususnya  kehidupan  keluarga, hal  ini  dikarenakan  hukum  kewarisan  Islam mengatur pembagiannya secara adil. Karena masyarakat  tidak  akan  lepas  dari  masalah yang  namanya  kewarisan,  ketika  seseorang meninggal  dunia  maka  perlu  sebuah  aturan- aturan  yang adil untuk mengatur pembagian harta  peniggalannya.  Akan  tetapi  tidak selamanya suatu hukum selalu dipatuhi oleh masyarakat,  seperti  halnya  yang  terjadi  di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Payabungan  Utara  Kabupaten  Mandailing Natal  yang  mempunyai  kesadaran  hukum yang  minim,  walaupun  sebagian  kecil masyarakat  Desa  Tanjung  Mompang  sudah mengetahui  aturan  mengenai  pembagian harta  warisan.  Dalam  hal  seperti  ini  ada beberapa  faktor  yang  melatarbelakangi masyarakat Desa Tanjung Mompang
melakukan  pembagian  harta  warisan  diluar hukum Faraidh .  Salah  satu  faktor  yang sangat  mendasar  yaitu  pembagian  harta warisan  yang  dilakukan  tidak  secara  hukum Islam  yang  utamanya  adalah  ketidaktahuan masyarakat akan prosedur tersebut, akibatnya  banyak  yang  merasa  tidak  adil, yang  pada  akhirnya  terjadi  perselisihan sesama saudara dalam keluarga tersebut.
Berdasarkan keterangan
yang didapatkan  dari  masyarakat,  tokoh  agama, tokoh  adat,  dan  juga  alim  ulama  Desa Tanjung Mompang, peneliti dapat
menganalisa  bahwa  pelaksanaan  pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat  selama  ini  yang  oleh  mereka menganggap  sah,  itu  disebabkan  karena kuatnya pengaruh adat dan tradisi dalam hal ini sehingga tetap menjalankan dan akhirnya mengabaikan  hukum  kewarisan  Islam. Sebagian  dari  mereka  sebenarnya  sudah
terikat dengan aturan ini yang diikuti adanya unsur  paksaan  untuk  tetap  menerapkannya, dan  meski  ada  juga  diantara  mereka  yang mengikuti  aturan  adat  ini  yang  diiringi  juga kesepakatan diantara mereka para ahli waris. Jika  pembagian  harta  warisan  dilaksanakan berdasarkan  hukum  Islam  maka  dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik.
Tabel  di  bawah  ini  akan  menggam- barkan perbedaan tentang harta warisan yang akan diterima oleh para ahli waris:
No. Harta Ahli Waris Hukum Adat Hukum Islam 1 Sawah: 1 Ha Kebun: 0,6 Ha Rumah: 1 Bh Laki-laki: 3 org 1,3 Ha  1,06 Ha Perempuan: 5org 0,3 Ha 0,53 Ha 2 Sawah: 0,2 Ha Kebun: 1,3 Ha Rumah : 1 Bh Laki-laki: 2 org 1,3 Ha 1 Ha Perempuan: 4 org 0,2 Ha  0,5 Ha 3 Sawah: 0,5 Ha Kebun: 1,5 Ha Rumah: 1 Bh Laki-laki: 6 org 1,75 Ha 1,33 Ha Perempuan: 1org 0,25 Ha 0,66 Ha 4 Sawah: 0,5 Ha Laki-laki: 4 org 1 Ha 0,74 Ha Perempuan: 2 org 0,12 Ha 0,37 Ha 5 Sawah: 1 Ha Kebun: 4,5 Ha Rumah: 1 Bh Laki-laki: 3 org 4,7 Ha 3,66 Ha Perempuan: 7 org 0,45 Ha 1,83 Ha Berdasarkan perbandingan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa

## Volksgeist
pembagian  harta  warisan  secara  hukum Islam  lebih  menguntungkan  ahli  waris perempuan  dari  pada  ketetapan  secara hukum adat.
Bagian  anak  laki-laki  mendapatkan 1/8 dari keseluruhan harta, sedangkan untuk bagian  anak  perempuan  akan  mendapatkan 7/8  bagian,  berapapun  jumlah  harta  dan jumlah  anak  perempuannya  akan  tetap mendapatkan  bagian  7/8  dari  keseluruhan harta.  Akan  tetapi,  jika  dilihat  dari  tabel perbandingan  pembagian  harta  warisan antara  hukum  Islam  dengan  Hukum  Adat bagian  terhadap  anak  perempuan  jauh  lebih menguntungkan  daripada  hukum  Adat  yang banyak merugikan perempuan dalam memperoleh  hak-haknya  yang  sebagaimana mestinya.  Selain  itu, masyarakat  desa Tanjung  Mompang  cenderung  berpedoman terhadap  Hukum  Kewarisan  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  berdasarkan  Inpres Nomor.  1  Tahun  1991  yang  tertuang  dalam pasal  183  dan  lebih  memilih  melaksanakan hukum Adat yang berlaku.
Kurangnya  pemahaman  masyarakat tentang  hukum  kewarisan  Islam  sangat mempengaruhi  pola  pikir  dan  cara  pandang dalam mengambil kebijakan terhadap masalah  yang  sedang  dihadapi.  Salah  satu faktor yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat  adalah  kebiasaan  atau  budaya yang  berlaku  dilingkungan  masyarakatnya. Kebiasaan  apapun  yang  berlaku  di  suatu daerah  maka  sudah  tentu  akan  mempe- ngaruhi  kepribadian  seseorang.  Kepribadian seseorang  sangat  tergantung  pada  pola-pola kebudayaan  yang  menjadi  latarbelakang pembentukan  serta  perkembangan  kepriba- dian  tersebut,  sedikit  banyaknya  akan terpengaruh  oleh  pola  pemikiran  sehingga keadaan tersebut dapat menyebabkan pertentangan dengan apa yang di syari’atkan oleh agama.
Sementara  itu,  faktor  paling  utama yang menyebabkan Masyarakat desa Tanjung Mompang melaksanakan
pembagian  harta  warisan  disebabkan karena faktor  agama.  Penduduk  desa  Tanjung Mompang  berlatar  belakang  Islam  dan dalam  sejarahnya  tidak  pernah  sekalipun orang  yang  non  muslim  bertempat  tinggal dan  menetap  di  desa  tersebut.  Meski penduduknya  mayoritas  Islam  tapi  masya- rakat  belum  seutuhnya  memahami  tentang pembagian  harta  warisan  secara  syari’at Islam.  Inilah  dasar  yang  menjadikan masyarakat  desa  Tanjung  Mompang  tetap menggunakan  hukum  Adat  secara  terun menurun.  Faktor  lain  yaitu,  fakor    pendidi- kan  yang  tergolong  minim  mengenai  ilmu mawaris  ini  sejak  zaman  dahulu  karena tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas  SD.  Mereka  lebih  di  dominasi akan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan  tradisi  hukum  adat  yang  sudah dipegang teguh dan diterapkan oleh masyarakat  desa  Tanjung  mompang  susah diganti dengan Inpres Nomor. 1 Tahun 1991 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang tertuang  dalam  Buku  II  Tentang  Hukum Kewarisan serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk lebih menambah pengetahuan  akan  hukum  waris  Islam tersebut.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  maka  diperoleh  kesimpulan sebagai  berikut: Pertama, masyarakat  desa Tanjung  Mompang  memilih  hukum  Adat dalam  menerapkan  sistem  pembagian  harta warisan  yang  sudah  dijalankan  sejak  turun- temurun  dari  adat-tradisi  nenek  moyang mereka. Hukum waris bangsa Indonesia asli pada  prinsipnya  dikuasai  oleh  hukum  adat, seperti  Batak.  Dalam  hukum  waris  adat

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3278
bagian  seorang  pria  dan  seorang  wanita berbeda,  karena  masyakarat  desa  Tanjung Mompang  sangat  kental  dengan  sistem patrilinial  dan  sistim  pewarisan  individual serta  perseorangan,  yaitu  sistem  pewarisan dimana  setiap  waris  mendapatkan  pemba- gian  untuk  dapat  menguasai  dan  memiliki harta  warisan  menurut  bagiannya  masing- masing. Dalam hal ini mendominankan laki- laki sebagai seseorang yang sangat bertanggung  jawab  terhadap  keluarganya dan seseorang yang akan menjadi pemimpin dalam keluarga untuk selanjutnya Akibatnya sangat  merugikan  setiap  anak  perempuan yang  berada  di  desa  Tanjung  Mompang Panyabungan Utara Mandailing Natal.
Faktor  paling  utama  yang  menye- babkan Masyarakat desa Tanjung Mompang melaksanakan  pembagian  harta  warisan disebabkan karena faktor agama yaitu agama Islam.  Ini  ditunjukkan  dengan  mayoritas penduduknya  beragama  Islam.  Akan  tetapi dalam  pembagian  warisan  masyarakat  desa Tanjung  Mompang  tetap  menggunakan hukum  Adat  secara  terun  menurun.  Selain itu, fakor pendidikan karena tingkat
pendidikan  masyarakat  yang  mayoritas
Sekolah  Dasar,  serta  kurangnya  kesadaran masyarakat untuk lebih menambah pengetahuan akan hukum waris Islam.

## Daftar Pustaka
Adikusuma,  Hilman. Hukum  Waris  Adat . Bandung: PT. Citra Aditya, 2003.
Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Kewarisan Islam  Di  Indonesia  Eksistensi  Dan Adaptabilitas .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2012.
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian: Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta: Rieneka Cipta, 2010.
Basyir,  Ahmad  Azhar. Hukum  Waris Islam . Yogyakarta: UII Press, 2001. Darussamin,  Zikri.  “Interaksi  Hukum Islam  Dan  Hukum  Adat:  Studi Pelaksanaan  Kewarisan  Masyarakat Melayu  Di  Daerah  Siak.”  Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 2003.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia.
Kitab Suci Al-Quran Dan Terjemahannya . Bandung: CV
Penerbit Jumanatul, 2004. Dewata,  Mukti  Fajar  Nur,  and  Ahmad Yulianto. Dualisme Penelitian
Hukum  Normatif  Dan  Empiris .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
Hasibuan,  Mulkan.  Wawancara  Pribadi
Lewat  Telepon  dengan  Masyarakat Desa  Tanjung  Mompang,  November 17, 2019.
Hasibuan,  Sairani.  Wawancara  Pribadi Lewat  Telepon  dengan  Masyarakat Desa  Tanjung  Mompang,  November 17, 2019.
Irianto,  Sulistyowati. Pluralisme  Hukum Waris  Dan  Keadilan  Perempuan . Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 2016.
Lubis, Mahadin. Wawancara Pribadi Lewat  Telepon  Masyarakat  Desa Tanjung  Mompang,  November  17, 2019.
Sajaruddin.  Wawancara  Pribadi  Lewat Telepon  dengan  Alim  Ulama  Desa Tanjung Mompang, Desember 2019.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia .  Jakarta:  CV.  Rajawali,
1981.
Subangun,  Harahap.  Wawancara  Pribadi Lewat Telepon dengan Bapak Kepala Desa  Tanjung  Mompang,  Desember 2019.

## Volksgeist
Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Rajawali
Pers, 2012.
Syarifuddin,  Amir. Hukum  Kewarisan Islam . Jakarta: Prenada Media, 2005.
Tampubolon, Amirhan. Wawancara
Pribadi  Lewat  Telepon  dengan  Alim Ulama  Desa  Tanjung  Mompang,
November 16, 2019.
Umam,  Dian  Khairul. Fiqh  Mawaris .
Bandung: Pustaka Setia, 2006.
Usman,  Suparman,  and  Yusuf  Somawinta.
Fiqih Mawaris . Jakarta: Gaya Media,
2002.