Pedagogik Jurnal Pendidikan, Maret 2021, Volume 16 Nomor 1, (69-82)

## ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DI KABUPATEN KATINGAN
Analysis Of The Implementation Of Regional Inspectorate Monitoring Functions In Katingan Distric
Oleh: Vivi Pancasari Kusumawardani e-mail: pancasarivivi@gmail.com

## ABSTRAK
Kantor Inspektorat di Kabupaten Katingan adalah salah satu instansi pemerintahan yang memiliki  fungsi  dalam  melakukan  pengawasan  kinerja  pemerintahan  daerah.  Dimana  salah satu  misi  yang  ingin  dicapai  adalah  dengan  mencegah    terjadinya    penyimpangan    dalam pelaksanaan  manajemen  pemerintahan  daerah.  Namun  permasalahan  yang  terjadi  bahwa pelaksanaan  fungsi  pengawasan    sejauh    ini    belum    dilakukan    secara    efektif,    alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu obeservasi,  dokumentasi,  studi  pustaka  serta  wawancara.  Dalam  penelitian  ini  analisis  yang digunakan  adalah  analisis  data  deskriptif  kualititatif.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Inspektorat Kabupaten Katingan dilihat dari pemeriksaan,  pengujian  hingga  pengusutan  masih  belum  dapat  dikatakan  maksimal,  adapun faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  penyelenggaraan  fungsi  pengawasan    terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  di  Kabupaten  Katingan  meliputi  sarana  dan  prasarana, peraturan yang berlaku, serta SDM.
Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, Inspektorat Daerah, Kabupaten Katingan

## ABSTRACT
The Inspectorate Office in Katingan Regency is one of the government agencies that has the function of supervising the performance of local governments. Where one of the missions to  be  achieved  is  to  prevent  irregularities  in  the  implementation  of  local  government management. However, the problem that occurs is that the implementation of the supervisory function so far has not been carried out  effectively, the reason is that the implementation of government performance checks has not been as planned.Data collection techniques used in this  study  are  observation,  documentation,  literature  study  and  interviews.  In  this  research, the analysis used descriptive qualitative data analysis.The results of the study concluded that the  implementation  of  the  supervisory  function,  especially  at  the  Inspectorate  of  Katingan Regency,  seen  from  the  inspection,  testing  and  investigation,  still  cannot  be  said  to  be maximal,  as  for  the  factors  that  influence  the  implementation  of  the  supervisory  function  of government  administration  in  Katingan  Regency  including  facilities  and  infrastructure, applicable regulations, and human resources.
Keyword : Supervisory Function, Regional Inspectorate, Katingan Regency.
Pedagogik Jurnal Pendidikan, Maret 2021, Volume 16 Nomor 1, (69-82)

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia,  yang  selanjutnya  disebut UUD  1945,  Pasal  18  ayat  (2)  menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi,   Daerah Kabupaten,      dan      Kota      mengatur      dan mengurus    sendiri  pemerintah  menurut  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan”.  Peraturan perundang-undangan pada dasarnya memberikan  kewenangan  kepada  daerah untuk melakukan tindakan di bidang keuangan,  maka  sudah  tentu  pemerintah  juga melakukan pengawasan pada berbagai aktivitas  daerah  yang  berhubungan  dengan anggaran daerah tersebut.
Dasar  hukum  yang  dapat  dijadikan acuan  dalam  pelaksanan  pengawasan    adalah mengacu    pada    Undang-Undang    No.    23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah yang  diperkuat  oleh  Peraturan  Pemerintahan No.    20    Tahun    2001    tentang    Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah,  Keputusan  Presiden No.  74  Tahun  2001  Tentang  Tata  Cara Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  dan  keputusan  Menteri  No.  41 Tahun 2001 tentang Pengawasan  Represif Kebijakan Daerah.
Salah    satu    fungsi  pengawasan      yang efektif      untuk      diterapkan      adalah pengawasan    fungsional,  karena  setiap  gejala penyimpangan  akan  lebih  mudah  dan  lebih cepat diketahui. Dalam melaksanakan keempat  dari  fungsi  manajemen  tersebut secara  baik,  akan  secara  otomatis  menunjang pencapaian  tugas  –  tugas  pokok  yang  sesuai dengan yang direncanakan. Lembaga pengawasan   Inspektorat   Daerah    dalam    hal ini    memiliki    peran  penting  dalam menciptakan  pengelolaan  keuangan  daerah yang akuntabel. Jadi dengan keakuntabilitasannya ini, semua kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada
Pemerintah Daerah itu sendiri dan Pemerintah Pusat.  Berdasarkan    Peraturan    Menteri Dalam    Negeri    Nomor    64    Tahun    2007 tentang  Pedoman  Teknis  dan  Tata  Kerja Inspektorat  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota (Tanggal  20  November  2007),  dalam  Pasal 2    ayat    (2)    dinyatakan    bahwa  Inspektorat Kabupaten/Kota    berkedudukan    di    bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah kabupaten/kota.
Namun permasalahan yang  terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan  sejauh ini    belum    dilakukan    secara    efektif, alasannya  karena  pelaksanaan  pemeriksaan kinerja  pemerintahan  selama ini  belum  sesuai dengan  yang  direncanakan,  dimana  dapat dilihat  pelaksanaan  pengawasan  yang  tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan  dalam  pengumpulan  data  yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan selain itu dalam pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi penyelewengan pemerintahan  daerah,  khususnya  di  Daerah Kabupaten Katingan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui   dan   menjelaskan   pelaksanaan fungsi  pengawasan  Inspektorat  Daerah  di Kabupaten  Katingan  dan  untuk      mengetahui serta      menjelaskan        faktor-faktor        yang mempengaruhi
pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah di
Kabupaten Katingan.
Pengertian   “otonomi   daerah”   dalam Kamus      Besar      Bahasa  Indonesia  (KBBI) berarti bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku1.  Hal  lain yang  tidak  berbeda  di  ataur  dalam  Pasal  1 huruf  c  UU  No.  23  Tahun  2014  yang menyatakan  bahwa  “otonomi  daerah  adalah
Pedagogik Jurnal Pendidikan, Maret 2021, Volume 16 Nomor 1, (69-82)
hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku”. Pengertian itu tidak terlepas  dari  pengertian  otonomi  yang  dalam konteks politik dan pemerintahan mengandung  makna  pemerintahan  sendiri. Kata  “otonomi”  berasal  dari  kata  “otonom” yang  mempunyai  dua  pengertian.  Pertama, berdiri  sendiri;  dengan  pemerintah  sendiri; dan  daerah  otonom.  Kedua,  kelompok  sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri. R.D.H.Koesomahatmadja  berpendapat  bahwa dengan  diberikannya  “hak  dan  kekuasaan” perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom seperti Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka  daerah  tersebut  dengan  inisiatifnya sendiri  dapat  mengurus  rumah  tangga daerahnya.
Pengertian otonomi menurut UU No. 23 Tahun  2014  dibedakan  dengan  pengertian desentralisasi. Karena pada pengertian otonomi  mengandung  unsur  “kewenangan untuk  mengatur”  atau  dengan  kata  lain terkandung  juga  pengertian  kemandirian. Mengacu  pada  definisi  normatif  dalam  UU No.  23  Tahun  2014,  maka  unsur  otonomi daerah  adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban daerah otonom.
Koordinasi  antara  pemerintah  Provinsi dan  Kabupaten/Kota,  maka  Pasal  2  ayat  (1) UU  No.  23  Tahun  2014  mengatur  bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas  daerah-daerah  Provinsi  dan  daerah Provinsi  dibagi  atas  Kabupaten  dan  Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan  daerah.”  Kata  “dibagi  atas” jelas menunjukkan antar tingkat pemerintahan itu sesungguhnya terdapat hierarki.
Penerapannya  adalah  pemerintah  Provinsi mengawasi  Kabupaten/Kota  dengan  cara mengevaluasi  peraturan  daerah  dan  lain sebagainya  (Yuswanto,  2012:34).  Salah  satu
wujud  dari  penerapan  Pemerintahaan  daerah berdasarkan  dari  tujuan  penyelenggaraannya adalah  meningkatkan  efisien  dan  efektivitas pelaksanaan  pemerintahan  daerah  itu  sendiri, sehingga  partisipasi  semua  pihak  sangat dibutuhkan  bagi  masyarakat  terlebih  dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan.  Penyelenggaran  pemerintahan yang  efektif  adalah  merupakan  kebutuhan yang  sangat  medesak  khususnya  pada  masa reformasi  sekarang  ini.  Arah  pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  dan  sebagai upaya  penyampaian  kebijakan  pemerintah pusat  dan  sekaligus  sebagai  pelaksana program  pemerintahan.  Hal  ini  ditandai  oleh adanya  tuntutan  bagi  masyarakat,  akan menunjang terciptanya aparatur pemerintahan yang  bersih  dan  berwibawa,    tertib    dan teratur    dalam    menjalankan    tugas    dan fungsi  yang  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
Tuntutan  bagi  masyarakat  itu  timbul karena  ada  sebabnya,  yaitu  adanya  praktek- praktek  yang  tidak  terpuji  yang  dilakukan oleh  aparat  pemerintah  umumnya  dan  aparat pemerintah daerah khususnya. Penyimpangan-penyimpangan  yang  terjadi dikalangan  aparat  pemerintah  daerah,  salah satunya  disebabkan  oleh  kurang  efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan  yang  ada  dalam  tubuh  pemerintah daerah  itu  sendiri  salah  satunya  adalah Inspektorat  Daerah. Dasar hukum  yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanan pengawasan  adalah  mengacu  pada  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  diperkuat  oleh Peraturan  Pemerintahan      No.      20      Tahun 2001   tentang   Pembinaan   dan Pengawasan atas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  daerah, Keputusan  Presiden  No.  74  Tahun  2001 tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  dan
Pedagogik Jurnal Pendidikan, Maret 2021, Volume 16 Nomor 1, (69-82)
Keputusan  Menteri  No.  41  Tahun  2001 tentang  Pengawasan  Represif  Kebijakan Daerah.  Penguasa  atau  pimpinan  perlu melakukan pengawasan, sebab tanpa pengawasan  akan    mengakibatkan    terjadi banyak  penyelewengan.  Oleh  karena  itulah perlu  dilakukan  pengawasan  yang  efektif, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok  pemerintahan  dan  pembangunan,  hal ini  bertujuan  untuk  menunjang  terwujudnya pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa, dan  untuk  mewujudkannya  maka  perlu diterapkan fungsi pengawasan terhadap kinerja  pemerintahan  dan  pembangunan. Prinsip otonomi daerah  yang dianut oleh UU No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  adalah  otonomi  daerah  yang  luas, nyata dan bertanggung jawab.
Pengawasan  secara  umum    diartikan sebagai  suatu  kegiatan  administrasi  yang bertujuan  mengandalkan  evaluasi  terhadap pekerjan  yang  sudah  diselesaikan  apakah sesuai dengan rencana   atau tidak. Karena itu bukanlah  dimaksudkan  untuk  mencari  siapa yang  salah  satu  yang    benar    tetapi    lebih diarahkan  kepada  upaya  untuk   melakukan koresi  terhadap  hasil  kegiatan.  Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpagan yang tidak sesuai  dengan  sasaran  yang  ingin  dicapai, maka  segera  diambil  langkah-langkah  yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga  terarah  pelaksanaanya.  Pengawas mempunyai  peranan  yang  penting  dalam manajemen  kepegawaian.  Ia  mempunyai hubungan  yang  terdekat  dengan  pegawai- pegawai  perseorangan  secara  langsung  dan baik  buruknya  pegawai  bekerja  sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektifnya ia bergaul dengan mereka. Beberapa pemaparan terkait dengan pengawasan itu sendiri yang telah dikemukakan  sebelumnya  yakni  (Fahmi Irfan, 2012:136-140)
1.  Fremont  E.  Kast  dan  James  E. Rosenzweig. Pengawasan adalah tahap proses manejerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan. 2.  G.  R.  Terry.  Pengawasan  dapat didefinisikan sebagai proses penentuan,  apa  yang  harus  dicapai yaitu  standar,  apa  yang  sedang dilakukan  yaitu  pelaksanaan,  menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga  pelaksanaan  sesuai  dengan rencana yaitu selaras dengan standar.
3.  T.  Hani  Handoko.  Pengawasan  adalah Proses  untuk  menjamin  bahwa  tujuan- tujuan  organisasi  dan  manajemen tercapai.
4.  Hadibroto. Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut
melaksanakan  fungsinya  dengan  baik dan  dapat  memenuhi  tujuannya  yang telah ditetapkan.
5.  Admosudirdjo.  Pengawasan  adalah keseluruhan  daripada  kegiatan  yang membandingkan  atau  mengukur  apa yang  sedang  atau  sudah  dilaksanakan dengan  kriteria,  norma-norma,  standar atau  rencana-  rencana  yang  telah ditetapkan sebelumnya.
Konsep          pengawasan          sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan
bagian    dari    fungsi    manajemen,    di    mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan  atau  pengontrolan  dari    pihak yang  lebih  atas  kepada  pihak di  bawahnya. Dalam    ilmu  manajemen,  pengawasan ditempatkan  sebagai  tahapan  terakhir  dari fungsi    manajemen.    Dari    segi    manajerial, pengawasan    mengandung  makna  pula sebagai  pengamatan  atas pelaksanaan seluruh
Pedagogik Jurnal Pendidikan, Maret 2021, Volume 16 Nomor 1, (69-82)
kegiatan unit organisasi  yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  dan peraturan  atau  suatu  usaha  agar  suatu pekerjaan  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan rencana  yang  telah  ditentukan,  dan  dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya    hambatan,    sedangkan    hambatan yang  telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya. Sementara itu, dari segi hukum administrasi  negara,  pengawasan  dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa  yang  dijalankan,  dilaksanakan,  atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.
Hasil  pengawasan  ini  harus  dapat menunjukkan  sampai  di  mana  terdapat kecocokan dan ketidak cocokan dan menemukan  penyebab  ketidak  cocokan  yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan  good  governance  (tata  kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan  aspek  penting  untuk  menjaga fungsi  pemerintahan  berjalan  sebagaimana mestinya.  Dalam  konteks  ini,  pengawasan menjadi  sama  pentingnya  dengan  penerapan good  governance itu  sendiri.  Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan  menjaga  legitimasi  warga  masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan  suatu  sistem  pengawasan  yang efektif,  baik  pengawasan  intern (internal control ) maupun pengawasan ekstern ( external  control ).  Di  samping  mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control ).  Sasaran  pengawasan  adalah  temuan yang  menyatakan  terjadinya  penyimpangan atas  rencana  atau  target.  Sementara  itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah a.     Mengarahkan  atau  merekomendasikan
perbaikan
b.     Menyarankan  agar  ditekan  adanya pemborosan
c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. Pada
hakikatnya, mekanisme pengawasan  keuangan,  dapat  dibedakan  atas dua  hal,    yaitu    pengawasan    intern    dan pengawasan  ekstern.  Biasanya  pengawasan intern meliputi pengawasan supervise ( built in control ), pengawasan birokrasi serta pengawasan melalui lembaga-lembaga
pengawasan intern. Pada pengawasan supervise (pengawasan atasan terhadap bawahan)  masing-masing  pimpinan  setiap unit  diwajibkan  melakukan  pengawasan keuangan negara terhadap para bawahan yang menjadi tanggung jawabnya. Adanya pengawasan yang dilakukan secara bertingkat ini, diharapkan adanya penyimpangan adanya penyimpangan  dari  kebijakan  (ketentuan) yang  telah      ditetapkan,      dapat      diketahui sedini      mungkin (carly      warning  system ). Adapun pengawasan birokrasi yaitu pengawasan  melalui  sistem    dan    prosedur administrasi.  Indonesia  masih  menggunakan sistem anggaran garis ( line budgeting system ) atau  disebut  sistem  anggaran  tradisional. Sistem  ini  hanya  menitik  beratkan  pada  segi pelaksanaan dan pengawasan anggaran Selain itu, dikenal juga sistem pengawasan/pemeriksaan berjenjang. Konsepsi
pengawasan/pemeriksaan berjenjang merupakan bagian  dari  reformasi pengawasan/pemeriksaan    keuangan    Negara yang  meghilangkan  segala  bentuk  inefisiensi dan inefektivitas dalam pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan  keuangan  Negara. Pada dasarnya, kelebihan penerapan mekanisme pengawasan / pemeriksaan berjenjang dan terpadu adalah:
1)    Memperkecil span of control ;
2)    Menjadikan pengawasan/pemeriksaan
lebih efektif dan efisien; 3)    Mengurangi tumpang tindih
Pedagogik Jurnal Pendidikan, Maret 2021, Volume 16 Nomor 1, (69-82)
pengawasan/pemeriksaan  yang  hanya membebani  secara  rutinitas  birokrasi yang diperiksanya; 4) Memperkecil luputnya
objek pengawasan/pemeriksaan;
5) Menciptakan  sistem check and recheck pengawasan  /  pemeriksaan  berdampak kehati-hatian  pengawas  /  pemeriksa pada setiap strata
dalam  mempersiapkan  hasil  laporan lebih terjamin;
6)    Menciptakantransparansi  hasil/laporan pengawasan/pemeriksaan;
7)    Meningkatkan      responsibility      dan accountability   pengawas   /pemeriksa;
8) Mempercepat          akses          informasi adanya penyimpangan pengawas/pemeriksa;
9)    Memperkecil peluang KKN;
10)  Mendeteksi korupsi lebih dini;
11)  Menciptakan  pengawasan/pemeriksaan yang lebih terfokus;
12)  Sejalan  dengan  konsep  otonomi  daerah di  mana  pengawas/pemeriksa  dapat dilakukan    oleh    aparat    daerah,    tetapi konsep  uji  ulang  pemeriksaan  tetap didelegasikan, apabila terdapat asymmetric information; 13)  Siklus dan mekanisme pengawasan/pemeriksaan berjalan secara otomatis tanpa adanya hambatan/distorsi yang disebabkan perebutan  lahan  pemeriksaan  maupun penolakan terhadap pemeriksaan;
14)  Terbentuk  integrated  control system dalam suatu Negara Kesatuan
Proses  pengawasan  memiliki  lima tahapan yaitu:
a. Penetapan standar pelaksanaan.
Tujuannya  adalah  sebagai  sasaran, kuota,  dan  target  pelaksanaan  kegiatan yang  digunakan  sebagai  patokan  dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang  umum  yaitu  standak  phisik,
standar moneter dan standar waktu. b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan  digunakan  sebagai  dasar  atas pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan secara tepat.
c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Beberapa  proses  yang  berulang-ulang dan  kontinue,  yang  berupa  atas, pengamatan laporan, metode, pengujian, dan sampel.
d.    Pembandingan    pelaksanaan    kegiatan dengan    standar    dan  penganalisaan penyimpangan-penyimpangan.
Digunakan  untuk  mengetahui  penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya  mengapa  bisa  terjadi demikian,  juga  digunakan  sebagai  alat pengambilan keputusan bagai manajer.
e. Pengambilan  tindakan  koreksi.  Bila diketahui  dalam  pelaksanaannya  terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.
Pada  dasarnya  pengawasan  bukanlah dimaksudkan  untuk  mencari  kesalahan  dan menetapkan  sanksi  atau  hukuman  tetapi pengawasan  dimaksudkan  untuk  mengetahui kenyataan  yang  sesungguhnya  mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi Sesuai dengan  Instrusksi  Presiden  Nomor  15  Tahun 1983, tindak lanjut pengawasan terdiri dari : a. Tindakan    adminstratif    sesuai    dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian termasuk  penerapan  hukum  disiplin yang dimaksudkan di dalam pemerintahan  Nomor  30  tahun  1980 tentang  pengaturan  disiplin  pegawai negeri sipil.
b.    Tindakan  tuntutan  atau  gugatan  perdata yaitu  :  Tuntutan  ganti  rugi  atau penyetoran kembali, Tuntutan perbendaharaan,  Tuntutan  pengenaan denda, ganti rugi, dll.
c. Tindakan    pengaduan    tindak    pidana
Pedagogik Jurnal Pendidikan, Maret 2021, Volume 16 Nomor 1, (69-82)
dengan menyerahkan perkaranya kepada  kepolisian  Negara  Repulik Indonesia  dalam  hal  terdapat  indikasi pidana  umum,  atau  kepala  Kejaksaan Republik  Indonesia  dalam  hal  terdapat indikasi tindakan oidana khusus
d. Tindakan    penyempurnaan    aparatur pemerintahan    di    bidang  kelembagan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
Tindak  lanjut  yang  dilakukan  dalam pengawasan  tidak      semuanya      harus berbentuk   sanksi   atau hukuman tetapi juga berupa  bimbingan  atau  pengarahan  bahkan dapat berupa pujian atau penghargaan kepada mereka yang berprestasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada    Kantor Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Katingan, Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Sumber  data dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan data  sekunder.  Data  Primer  adalah  data  yang diperoleh  dari  penelitian    lapangan  yang dilakukan  dengan  melakukan  wawancara langsung  dengan  pihak-pihak    yang    terkait sehubungan    dengan    penelitian    yang    ini yaitu kepala Inspektorat dan pegawai Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Katingan, sedangka  data  sekunder  diperoleh  dari dokumen-dokumen terkait mengenai pengawasan  inspektorat  seperti  undang- undang dan peraturan.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan cara :
a. Observasi.  Observasi  diartikan  sebagai pengamatan  dan  pencatatan  secara sistematik  terhadap  gejala  yang  tampak pada  objek  penelitian.  Menurut  Sutopo (2002: 64) “Teknik observasi digunakan untuk  menggali  data  yang  berupa peristiwa,  tempat  atau  lokasi,  dan benda, serta rekanan gambar”.
b. Dokumentasi. Menurut Sugiyono
(2010:  329),  “Dokumentasi  merupakan catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu”.
Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian    ini    adalah    informasi    yang disimpan    atau    didokumentasikan seperti  dokumen,  data  soft  file,  data otentik,  foto  dan  arsip  lainnya  yang berkaitan dengan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan.
c. Studi  Pustaka.  Teknik  pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari  buku-  buku  referensi,
laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal  dan  media  lainnya  yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
d. Wawancara.  Teknik  pengumpulan  data yang  dilakukan  kepada  narasumber secara  langsung  dengan  mengajukan beberapa  pertanyaan  yang  relevan terkait  masalah  yang  ingin  diteliti. Dalam wawancara ini, penulis menentukan informan yaitu plt. Inspektur,  Inspektur  Pembantu  I  dan Kasubbag  perencanaan,  evaluasi  & pelaporan Inspektorat Kabupaten
Katingan. Dalam  penelitian  ini  analisis  yang digunakan  adalah  analisis  data  deskriptif kualititatif.  Analisis  data  kualitatif  adalah analisis yang tidak menggunakan
perhitungan-perhitungan yang bersifat statistik.  Analisis  secara  kualitatif  dalam  hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan  dengan  data  yang  lain,  lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Terdapat tahapan-tahapan
Pedagogik Jurnal Pendidikan, Maret 2021, Volume 16 Nomor 1, (69-82)
analisis data kualitatif, yaitu :
1. Pengumpulan    data    adalah    data pertama    atau  data  mentah  yang diperoleh  atau  dikumpulkan  dalam suatu penelitian.
2. Reduksi  data  yaitu  laporan  lapang dalam    bentuk    uraian    yang    akan direduksi,  dipilih  hal-hal  yang  pokok, dan    fokus    pada    hal    yang    penting serta  membuang  yang  tidak  diperlukan. Reduksi    data    berlangsung    secara terus  menerus  selama  proses  penelitian berlangsung.
3. Penyajian data,  yaitu   kemudahan  bagi peneliti    untuk     melihat    gambaran keseluruhan   atau  bagian  tertentu  dari penelitian,    sehingga    disajikan    dalam bentuk uraian naratif.
Penarikan  kesimpulan,  yaitu  peneliti berusaha  menggambarkan    dari    data    yang dikumpulkan dan dituangkan dalam
kesimpulan. HASIL

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kabupaten  Katingan  dengan  ibu  kota Kasongan  memiliki  luas  areal  17.500  km², berasal  dari  sebagian  wilayah  Kabupaten Kotawaringin  Timur  yang  terdiri  dari  13 kecamatan. Letak geografis Kabupaten Katingan  adalah  antara  1°14'4,9"-3°11'14,72" LS  dan  112°39'59"-112°41'47"  BT.  Adapun batas-batas  wilayahnya  adalah  sebelah  utara berbatasan dengan Kabupaten Sintang, sebelah  timur  berbatasan  dengan  Kabupaten Gunung  Mas,  Kabupaten  Pulang  Pisau  dan Kota Palangka Raya, sebelah selatan berbatasan dengan laut jawa dan sebelah barat berbatasan  dengan  Kabupaten  Kotawaringin Timur.
Salah satu cara  yang  dilakukan  dalam pencapaian  kinerja pembangunan dan urusan pemerintahan  adalah  melalui  pengawasan,
dimana  fungsi  dan  peran  pengawasan merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintahan daerah telah sesuai dengan yang direncanakan,  dan  selain  itu  dilakukan tindakan  korektif  dari  hasil  pekerjaan  yang tidak  sesuai  dengan  yang  direncanakan. Pengawasan  merupakan  salah  satu  aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan karena  dengan  adanya  pengawasan,  maka tingkat      penyelewengan      dapat      ditekan serendah      mungkin  sehingga  pencapaian tujuan  suatu  organisasi  dapat  terealisasi sebagaimana  mestinya.  Sistem    organisasi akan    mengalami  ketimpangan  ketika  fungsi pengawasan  tidak  ada  atau  tidak  berjalan sebagaimana mestinya.
Inspektorat Daerah di Kabupaten Katingan merupakan instansi  yang  memiliki wewenang    dalam    melakukan  fungsi pengawasan    dan  pembinaan  terhadap pelaksanaan  urusan  pemerintahan  di  daerah Kabupaten,  Kecamatan,  Desa  dan  keluruhan yang  terdapat  di    daerah    Kabupaten Katingan. Fungsi dan peran kantor
Inspektorat  adalah  melakukan      dalam melakukan pengawasan antara lain melakukan  pemeriksaan,      pengujian      dan pengusutan      atas      kinerja  perangkat  daerah. Inspektorat  Daerah  di  Kabupaten  Katingan sebagai salah satu penggerak fungsi pengawasan internal yang bertanggung jawab langsung kepada bupati terkait penyelenggaraan  Pemerintahan  daerah.  Dasar hukum      dalam      pelaksanaan    pengawasan adalah  Peraturan  Bupati  Katingan  nomor  25 Tahun  2020  tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata Kerja  Inspektorat  Kabupaten  Katingan  yang mengacu  pada  undang-undang  No.  23  tahun 2014  tentang  pemerintahan  daerah  yang diperkuat  oleh  peraturan  pemerintahan  No.20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
Pedagogik Jurnal Pendidikan, Maret 2021, Volume 16 Nomor 1, (69-82)
pemerintah  daerah,  keputusan  presiden  No. 74  Tahun  2001  tentang  tata  cara  pengawasan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan Keputusan  Menteri  No.  41  Tahun  2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah.
Adapun  hasil  wawancara  dari  informan yang bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten  Katingan  mengenai  pelaksanaan pengawasan  di  Kantor  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Katingan  dapat  diuraikan  sebagai berikut :
Dalam  melakukan  fungsi  pengawasan, pemeriksaan dilakukan oleh kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan maka ruang lingkup dalam pemeriksaan ditekankan pada pengawasan Apratur pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, pengawasan  dalam  bidang  keuangan  serta kesejahteraan sosial. Alasan dilakukan pemeriksaan  adalah  untuk  menilai  apakah tidak  ada  penyimpangan  dalam  pelaksanaan aktivitas  dan  selain  itu  dapat  dilakukan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan khususnya di Kabupaten Katingan.
Berikut kutipan hasil wawancara penulis  dengan  informan  terkait  dengan pertanyaan  pelaksanaan  pemeriksaan  yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan:
“Pelaksanaan  pemeriksaan  sepertinya dalam  pelaksanaan  pembangunan  selama ini    belum    terkoordinasi    dengan    baik, dimana    tenaga    pemeriksaan  belum menetapkan  bidang  penyimpangan  yang paling sering terjadi  tetapi  disamping kelemahan itu, pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan  Inspektorat  Kabupaten  Katimgan sudah  transparan  karena  hasil  temuan  yang ada  dilapangan  sesuai  dengan  apa  yang dilaporkan  oleh  tim  pemeriksa.  Hal  ini diperkuat  dengan  berhasilnya  di  raih  WTP  di 2019  (wajar  tanpa  pengecualian).” (Hasil
wawancara  dengan  Plt  Inspektur  Inspektorat
Kabupaten Katingan, Bapak Eddy
Kuswanto,S.Sos tanggal 08 Maret 2021)
“Pelaksanaan  pemeriksaan  yang dilakukan  oleh  tenaga  pemeriksa  pada nyatanya sudah baik, dan sesuai dengan prosedur  yang  ada,  namun  masih seringkali  tidak  tepat  waktu.  Sehingga tidak  terlihat  fleksibel    dengan    situasi yang    dihadapi.    Kadang    pemeriksaan tersebut  sangat  lambat  dan  atau  pun terlalu  cepat  dilaksanakan,  sehingga terkadang  hasil    pemeriksaan    itu    tidak begitu    tepat    dengan  situasi  yang seharusnya.”  ( Hasil  wawancara  dengan Inspektur Pembantu II, Bapak Nantang, S.Sos, M.Si, tanggal 08 Maret 2021)
“Pelaksanaan  pemeriksaan  masih belum  terkoordinasi  dengan sangat baik karena setiap tenaga pemeriksaan (pegawai) ada saja yang belum menetapkan bidang-bidang penyimpangan  yang  terjadi,  tetapi  itu dapat  memacu  kami  untuk  bekerja dengan  lebih  baik  lagi  kedepannya.”.
(Hasil  wawancara  dengan  Kasubbag. Perencanaan,  evaluasi  &  pelaporan, Bapak  Bibino,  S.Sos,  tanggal  09  Maret 2021)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari informan,  dapat  diketahui  bahwa  fungsi pengawasan  inspektorat  dalam  melakukan pemeriksaan  dalam  bidang  pembangunan belum  terkoordinasi  dengan  baik.  Salah  satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan    yang    belum    terkoordinasi dengan baik karena setiap tenaga pemeriksaan  (pegawai)  belum  menetapkan bidang-bidang  penyimpangan  yang  paling sering  terjadi.  Bidang    penyimpangan tersebut  masih  harus  dianalisis  lebih  lanjut lagi  sehingga  dapat  ditemukan  apakah  ada terjadi  penyimpangan  atau  tidak  sesuai dengan  standar  dan  ketentuan  yang  ada
Pedagogik Jurnal Pendidikan, Maret 2021, Volume 16 Nomor 1, (69-82)
sebagai dasar acuan dari pelaksanaan
Pemerintahaan
Daerah dalah hal pembangunan  di  Kabupaten  Katingan.  Selain itu  ternyata  dalam  melakukan  pemeriksaan terhadap  penyimpangan  dalam  pelaksanaan aktivitas  oleh    pemerintah  daerah  seringkali tidak  tepat  waktu,  hal  ini  disebabkan  karena lambatnya  pengumpulan  data  yang  akan digunakan  sebagai  dasar  dalam  melakukan pemeriksaan dan dalam melakukan pengawasan  ke  daerah  yang  memiliki  jarak tempuh  yang  jauh  juga  harus  membutuhkan waktu    untuk  menjangkau  dalam  melakukan pengawasan  dengan  masing-masing  bidang aktivitas pemerintahan daerah.
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilakukan pengujian yang dijalankan  dikantor  Inspektorat  Kabupaten Katingan,  berikut  kutipan  hasil  wawancara penulis  dengan  informan  terkait  dengan pertanyaan  pelaksanaan  pengujian  yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan:
“Pelaksanaan  pengujian  yang dilakukan dapat dikatakan belum sepenuhnya  akurat,  dimana  data  dan informasi yang diperoleh ada saja yang belum  valid,  hal  tersebut  karena  masih ada  beberapa  bidang  yang  terjadi penyimpangan,  belum  di  audit  atau dilakukan pengujian.” (Hasil wawancara dengan Plt Inspektur Inspektorat  Kabupaten  Katingan,  Bapak Eddy  Kuswanto,S.Sos  tanggal  08  Maret 2021) “Menurut saya, pelaksanaan pengujian  yang  dilakukan  Inspektorat Kabupaten  Katingan  sudah  berjalan dengan  baik  dan  pastinya  sudah  sesuai dengan  prosedur  serta  berdasarkan standar pengawasan dalam hal pengujian  yang  ada  ya  walaupun memang  tidak  bisa  dipungkiri  masih saja  ada  kendala  seperti  belum  diaudit
sebagainya.”  ( Hasil  wawancara  dengan Inspektur Pembantu II, Bapak Nantang, S.Sos, M.Si, tanggal 08 Maret 2021)
“Pelaksanaan  pengujian  yang dilakukan  masih  terkadang  belum sesuai  dengan  data  yang  ada  di lapangan,      masih      diperlukan      uji keaslian   data   yang   disajikan, ya ini bisa  dikatakan  karena  SDM  masih kurang pada kantor Inspektorat Kabupaten Katingan didalam melakukan pengawasan, walapupin begitu,  Inspektorat  selalu  berusaha bekerja  secara  professional.” (Hasil wawancara dengan Kasubbag.
Perencanaan,  evaluasi  &  pelaporan, Bapak  Bibino,  S.Sos,  tanggal  09  Maret 2021)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari informan,  dapat  diketahui  bahwa  fungsi pengawasan  inspektorat  dalam  melakukan pengujian  dapat  dikatakan  sudah  berjalan cukup baik walapun belum akurat sepenuhnya  hal  ini  disebabkan  ada  kendala yang  dihadapi  dalam  melakukan  pengujian seperti  data  yang  belum  atau  tidak  akurat, dimana  data  yang  diperoleh  belum  dapat dijadikan    sebagai    pedoman    dalam melakukan    pengujian,  selain  itu  adanya ketidakakurat  informasi  yang  diperoleh  di lapangan karena keterbatasan setiap pihak di dalam  memberikan  informasi  sehingga informasi  yang  diperoleh    tidak    obyektif disebabkan  keterbatasan  sejumlah  informasi yang  ada  di  lapangan  termasuk,  kurangnya koordinasi  yang  terlibat  langsung  dalam melakukan pengawasan. Kurangnya  sumber daya  manusia  pada  kantor  Inspektorat Kabupaten  Katingan  juga  menjadi  faktor penghambat didalam melakukan pengawasan karena  didalam  pelakanaan  pengujian  ini tidak  terlepas  dari  pihak-pihak  selaku  yang akan  di  periksa  kemungkinan  masih  adanya pihak  yang  membandel    ketika    akan
Pedagogik Jurnal Pendidikan, Maret 2021, Volume 16 Nomor 1, (69-82)
diperiksa    selain    itu    jika    dilihat    dari wilayah  geografis  kabupaten  Katingan, jauhnya  jarak  tempuh  ke  daerah  terpencil mengakibatkan      kesulitan      akses transportasi      dan      akses  jaringan komunikasi.
Dalam  melakukan  pelaksanaan    fungsi pengawasan    selain    pemeriksaan  dan pengujian, juga ditunjang oleh adanya pelaksanaan  pengusutan.  berikut  kutipan  hasil wawancara  penulis  dengan  informan  terkait dengan  pertanyaan  pelaksanaan  pengujian yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  Kabupaten Katingan:
“Dalam  pengawasan,  setelah pemeriksaan  dan  pengujian  kemudian dilakukan  pengusutan.  Pengusutan  ini dilakukan  untuk  mempermudah  dalam melakukan pengawasan terhadap dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan
wewenang baik
berdasarkan  temuan  hasil  pemeriksaan maupun  pengawasan  atas  informasi dari berbagai pihak.” (Hasil wawancara
dengan Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Katingan, Bapak Eddy Kuswanto,  DDS.Sos  tanggal  08  Maret 2021) “Pelaksanaan  pengusutan  sudah berjalan
sebagaimana mestinya berdasarkan  dari  hasil  pemeriksaan dan  pengujian  yang  telah  dilaksanakan sebelumnya, namun tidak dapat
dipungkiri bahwa
pelaksanaan penyelidikan  belum  dilakukan  secara tepat  waktu  dan  ada  saja  yang  masih belum  obyektif.”  ( Hasil  wawancara dengan  Inspektur  Pembantu  II,  Bapak Nantang, S.Sos, M.Si, tanggal 08 Maret 2021).
“Sepertinya pelaksanaan penyelidikan  atau  pengusutan  masih belum  tepat  waktu.  Hal  ini  biasanya
dapat  disebabkan   karena   lambatnya informasi      yang      diterima      dalam melakukan  pemeriksaan  dan  pengujian dari  setiap  data  yang  dijadikan  obyek pengawasan.” (Hasil wawancara dengan Kasubbag.  Perencanaan,  evaluasi  & pelaporan, Bapak Bibino, S.Sos, tanggal 09 Maret 2021)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari informan,  dapat  diketahui  bahwa  fungsi pelaksanaan  inspektorat  dalam  melakukan pengusutan  sudah  cukup  baik  namun  belum tepat  waktu.  Hal  ini  disebabkan      karena lambatnya      informasi      yang      diterima dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian dari  setiap  data  yang  dijadikan  obyek pengawasan  dimana  tujuan  yang  dilakukan dalam  melakukan  pengusutan  adalah  untuk mempermudah dalam melakukan penyelidikan  atas  penyimpangangan  atau penyalahgunaan  wewenang  baik  berdasarkan temuan hasil pemeriksaaan maupun pengadaan atau informasi dari berbagai pihak. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan  tentunya  tidak  leper  dari  berbagai faktor yang ada. faktor-faktor yang mempengaruhi   sebuah   fenomena-fenomena hukum   dan   sosial dalam penerapan sebuah kaidah  hukum  dalam  kenyataan  sebagai parameter  efektif  atau  tidaknya  penegakan aturan  tersebut.  Menurut  Soerjono  Soekanto (2014:8)  Faktor  faktor  yang  mempengaruhi tersebut antara lain:
1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hokum.
3. Faktor  sarana    dan  fasilitas    yang mendukung proses penegakan hokum.
4.    Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan sosial  dimana  hukum  tersebut  berlaku atau  diterapkan,  berhubungan  dengan kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  yang
Pedagogik Jurnal Pendidikan, Maret 2021, Volume 16 Nomor 1, (69-82)
merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5.    Faktor  kebudayaan,  yakni  hasil  karya,
cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada karsa  manusia  di  dalam  pergaulan hidup.
Berikut kutipan hasil wawancara penulis  dengan  informan  terkait  dengan pertanyaan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan  fungsi  pengawasan  Inspektorat Daerah di Kabupaten Katingan yang
dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan: “Faktor yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan pengawasan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  sangat  ditunjang  oleh  adanya kompetensi  aparatur  dan  disamping  itu tersedianya  sarana  dan  prasarana dalam  melakukan  pengawasan,  serta undang-undang  dan  peraturan  yang menjadi  acuan  kami  dalam  bekerja.”
(Hasil  wawancara  dengan  Plt  Inspektur Inspektorat  Kabupaten  Katingan,  Bapak Eddy  Kuswanto,Sos  tanggal  08  Maret 2021).
“Menurut  saya  pribadi,  memang ada  beberapa  faktor  yang  menjadi pengaruh dalam melakukan pelaksanaan  fungsi  pengawasan  ini, misalnya  SDM,  kemampuan  SDM  yang kurang  dapat  menjadi  kendala  dan sebaliknya,  kemudian  dari  individu sendiri, karena apa yang kita bayangkan akan jauh berbeda keadaanya  dengan  dilapangan,  misal saat  memverifikasi  data  dilapangan, kemungkinan  ada  pihak-pihak  yang tidak  terlalu  jujur  dalam  memberikan informasi,  itupun  juga  dapat  menjadi kendala  dalam  mendapatkan  data  yang valid  dan  akurat,  apalagi  pada  saat corona begini, ada rasa takut saat turun ke  lapangan  untuk  mencari  data  tapi
namanya tugas, tetap turun ke lapangan itu  wajib.”  ( Hasil  wawancara  dengan Inspektur Pembantu II, Bapak Nantang, S.Sos, M.Si, tanggal 08 Maret 2021)
“Untuk Inspektorat sendiri, penyelenggaraan  pengawasan  sudah ditunjang  oleh  faktor  sarana  dan prasarana  yang  memadai,  seperti  : perlengkapan kantor, komputer, jaringan  Internet,  kendaraan  dan  alat lainnya  yang  mendukung  pekerjaan, kita juga punya peraturan Bapak Bupati yang memperkuat kita dalam melakukan  pengawasan,  hanya  saja memang  untuk  melakukan  pengawasan ke lapangan itu perlu waktu dan tenaga, juga  SDM  yang  memadai  dan  memiliki kemampuan yang baik dan cakap dalam bekerja.” (Hasil  wawancara  dengan Kasubbag.  Perencanaan,  evaluasi  & pelaporan, Bapak Bibino, S.Sos, tanggal 09 Maret 2021)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari informan, dapat diketahui ada beberapa faktor yang  mempengaruhi  fungsi  pelaksanaan  di Inspektorat  Kabupaten  Katingan  yaitu  (1) sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  oleh Inspektorat Kabupaten Katingan telah memadai,  (2)  adanya  peraturan  bupati  no.  25 tahun  2020  tentang  kedudukan,  susunan organisasi,  tugas  dan  fungsi  serta  tata  kerja inspektorat  Kabupaten  Katingan,  (3)  SDM dan  kemampuan  yang  dimiliki  kurang memadai sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan  yang  dilakukan  dapat  dikatakan kurang maksimal.

## KESIMPULAN
Seiring Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  mengenai  Analisis  Pelaksanaan Fungsi  Pengawasan  Inspektorat  Daerah  Di Kabupaten Katingan dapat disimpulkan
Pedagogik Jurnal Pendidikan, Maret 2021, Volume 16 Nomor 1, (69-82)
bahwa: 1. Pelaksanaan fungsi
pengawasan khususnya  pada  Inspektorat  Kabupaten Katingan  dilihat  dari  pemeriksaan, pengujian  hingga  pengusutan  masih belum dapat dikatakan maksimal hal ini disebabkan  karena  terkadang  terjadi keterlambatan  pengumpulan  data  yang akan  digunakan  sebagai  dasar  dalam melakukan  pemeriksaan,  data  yang belum  atau  tidak  akurat,  dimana  data yang  diperoleh  belum  dapat  dijadikan sebagai    pedoman    dalam    melakukan pengujian walaupun pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat dalam melakukan  pengusutan  sudah  cukup baik  namun  terkadang  masih  belum tepat waktu.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan  fungsi  pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di  Kabupaten  Katingan  meliputi  sarana dan  prasarana  yang  dimiliki  oleh Inspektorat  Kabupaten  Katingan  telah memadai,  adanya  peraturan  bupati  no. 25  tahun  2020  tentang  kedudukan, susunan  organisasi,  tugas  dan  fungsi serta  tata  kerja  inspektorat  Kabupaten Katingan,  serta  SDM  dan  kemampuan yang dimiliki kurang memadai sehingga pelaksanaan  fungsi  pengawasan  yang dilakukan  dapat dikatakan  kurang maksimal.
Adapun    saran-saran    yang    dapat penulis    berikan    sehubungan  dengan  hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Disarankan agar perlunya diterapkan        fungsi        perencanaan dalam  program  pengawasan,  hal  ini bertujuan untuk dapat menunjang kecepatan  dalam  memperoleh  data  dan selain  itu  penyajian  karena  data/ informasi  yang  akurat  selama  ini  akan menunjang pelaporan terhadap
penyimpangan  yang  terjadi  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Disarankan  perlu  adanya  penambahan SDM  jika  terjadi  kekurangan  SDM yang  berdasarkan  dari  perhitungan jumlah  kebutuhan  pegawai  dilihat  dari Analisa  beban  kerjanya  sehingga  SDM dapat  bekerja  maksimal  sesuai  tupoksi masing-masing.
3. Disarankan perlunya meningkatkan kompetensi  SDM  dengan  mengadakan pelatihan  bagi  pegawai  yang  berniat menjadi auditor.
4. Pada masa corona seperti sekarang  ini, disarankan  agar  selalu  menerapkan protokol kesehatan terlebih saat melakukan pengawasan ke lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Harry,  Muh.  2018.  Analisis  Pelaksanaan
Fungsi Inspektorat Daerah Di Kabupaten  Maros  Sulawesi  Selatan. Skripsi.  Universitas  Lampung.  Bandar Lampung.
Hidayat,  Taufiq.  2018.  Peran  Inspektorat Daerah  Sebagai Aparat Pengawas Internal  Daerah  Di  Provinsi  Lampung. Skripsi.  Universitas  Lampung.  Bandar Lampung.
Jailani,  Muhammad  dan  Elly  Warnisyah Harahap.  2019.  The  Perception  Of Stakeholders  To  The  Role  Of  Graduate Of Religious Study Harmony In Medan City. IJLRES-International  Journal  on Language,  Research  and  Education Studies , 3(2):195-208.
Juli  Panglima  Siragih,  Desentralisasi  Fiskal dan  Keuangan  Daerah  Dalam  otonomi, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
Keputusan  Menteri  No.  41  Tahun  2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah
Keputusan  Presiden  No.  74  Tahun  2001
Tentang Tata Cara Pengawasan
Pedagogik Jurnal Pendidikan, Maret 2021, Volume 16 Nomor 1, (69-82)
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan      Pemerintah            Nomor            60
Tahun      2008      tentang      Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah
Daerah.
Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor
64    Tahun    2007  tentang  Pedoman
Teknis  dan  Tata  Kerja  Inspektorat
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan  Bupati  No.  25  tahun  2020  Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Peraturan  Pemerintahan    Nomor  20    Tahun 2001    tentang    Pembinaan    dan Pengawasan
atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Permadi,  Ade  Salahudin  dan  Rahmani.  2020.
Analisis Penerapan Media Pembelajaran Google  Apps  For  Education. Suluh: Jurnal  Bimbingan  Dan  Konseling ,
5(2):48-52.
Rahardjo      Adisasita,      2011,      Pengelolaan Pendapatan      dan      Anggaran  Daerah,
Graha Ilmu, Yogyakarta.
Saputra,  A’ak.  2017.  Pelaksanaan  Tugas  dan
Fungsi  Inspektorat  Daerah  Pada  Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Soralangun. Universitas Jambi. Siradja,  Noor  Gemilang,  2015.  Analisis Pelaksanaan  Pengawasan  Inspektorat Terhadap  Kinerja  Badan  Kepegawaian Daerah Kota Baubau. Skripsi.
Universitas Hasanuddin. Makassar.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang Pemerintahan Daerah.