## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.166

## Problem Penambangan Emas Tanpa Ijin Ditinjau Dari Aspek Pidana Lingkungan Hidup dan Etika

## Dedy Syaputra
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351 Correspondence email: dedysyaputra83@gmail.com
Abstrak. Terdapat  beberapa  kasus  lingkungan  di  Provinsi  Jambi  diantaranya:  kabut  asap,  kebakaran  hutan,  banjir,  PETI (Penambangan  Emas  tanpa  Ijin),  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  selalu  terjadi  pengulangan  dari  tahun  ke  tahun  seolah-olah  tidak memiliki  solusi  yang  permanen.  Dugaan  penulis  dalam  hal  ini  disebabkan  beberapa  kemungkinan,  yaitu:  masyarakat  tidak mengerti atau memahami apakah tindakannya (dalam konteks perusakan lingkungan) itu termasuk melanggar hukum pidana atau tidak?  Dan  atas  dasar  ketidatahuan  masyarkat  itu,  sehingga  ada  anggapan  bahwa  apa  yang  mereka  lakukan  tidak  bertentangan dengan  hukum.  Berdasarkan  hipotesa  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  menguraikan  apa  sebenarnya  problemPETI  ini  dari perspektif  hukum  pidana  dan  etika.  Sehingga  diharapkan  mampu  mengedukasi  masyarakat  bahwa  perbuatan  tersebut  ternyata sudah  dapat  dikatakan  melanggar/tidak  melanggar  hukum  pidana.  Lalu,  penulis  mencoba  menawarkan  solusi  preventif  dari perspektif  etis;  yaitu  apa  yang  dapat  ditawarkan  oleh  filsafat  moral  agar  kasus-kasus  lingkungan  dalam  konteks  hukum  pidana tersebut  dapat  diatasi  (dicegah)  dengan  semaksimal  mungkin.  Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik analisis datanya menggunakan teknik konten analisis. Dengan pendekatan ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal adalah pidana penjara dan denda. Selain itu ada pidana tambahan atau tindakan tata  tertib  terhadap  badan  usaha  Pasal  119  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Mengenai  beberapa  faktor  yang  menghambat  dalam  penegakan  hukum  yaitu  sarana  hukum,  aparat  penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, sistem AMDAL, kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. (2) Dalam pandangan Al-Ghazali  manusia  mempunyai  fungsi,  tugas  dan tanggung  jawab  yang  sangat  berat  yaitu   sebagai  pemelihara  segala  SDA (Sumber  Daya  Alam)  yang  ada  di  bumi  ini.  Ketika  manusia  memahami  fungsinya  di  dunia  ini  adalah  untuk  memelihara lingkungan,  maka  secara  otomatis,  konsep  moral  ini  akan  menjadi  langkah  preventif  atas  kegiatan  PETI  yang  nyata-nyata  telah menyebabkan kerusakan lingkungan oleh manusia.
Keywords: Pidana Lingkungan, PETI, Etika
Abstract. There are several cases of environment in Jambi province including haze, forest fires, floods, PETI (gold mining without permits), and so forth. This is always the case of repetition from year to year as if it did not have a permanent solution. Alleged authors  in  this  regard  are  some  possibilities,  namely:  society  does  not  understand  or  understand  whether  its  actions  (in  the context of environmental destruction) that include violating criminal law or not? And on the basis of the community, so there is a notion that what they do is not contrary to the law. Based on the hypothesis above, the authors are interested in describing what exactly this Problembox is from the perspective of criminal law and ethics. So hopefully able to educate the community that the deed  can  be  said  to  violate/not  violate  criminal  law.  Then,  the  author  tries  to  offer  a  preventive  solution  from  an  ethical perspective; That is what the moral philosophy can offer so that the environmental cases in the context of the criminal law can be addressed to the fullest extent possible. This paper uses a qualitative approach with its data analysis techniques using analytical content techniques. With this approach, the following conclusions are obtained: (1) The criminal threat as stated in the articles is imprisonment  and  fines.  In  addition  there  is  additional  criminal  or  order  action  against  the  business  entity  Article  119  Act Number  32  year  2009  on  environmental  protection  and  management.  Regarding  some  factors  that  are  hindering  in  law enforcement,  namely  legal  means,  law  enforcement  officers,  facilities  and  means,  licensing,  AMDAL  system,  Public  law awareness  of  the  environment.  (2)  In  the  view  of  Al-Ghazali  man  has  a  very  heavy  function,  duty  and  responsibility  as  the maintainer  of  all  the  SDA  (natural  resources)  that  exist  on  this  earth.  When  people  understand  the  function  in  this  world  is  to maintain the environment, then automatically, this moral concept will be a preventative step over the real-life CHEST activities that have caused human environmental damage.

## Keywords: Criminal Environment, CRATE, ethics

## PENDAHULUAN
Segala yang telah diciptakan oleh Tuhan YME adalah seimbang. Kesembangan alam semesta tersebut terjadi apabila  terjadi  keselarasan  diantara  makhluk-makhluk  ciptaan-Nya.Hal  ini  dalam  istilah  ilmu  pengetahuan  disebut sebagai “hukum alam.” Sedangkan dalam konteks agama Islam, dikenal dengan istilah sunnatullah (hukum Allah) . Ketidakseimbangan  antara  makhluk-makhluk  Tuhan  YME  tersebut  tentu  saja  akan  memicu  kerusakan  alam (bencana)  seperti  banjir,  longsor,  polusi,  dan  lain  sebagainya.  Adapun  pihak  yang  paling  bertanggung  jawab  atas kerusakan alam adalah manusia. Karena manusia memiliki kebebasan yang sangat luas dalam mengelola alam. Hal ini sebenarnya telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT sebagai berikut:
َنوُع ِجْرَ ي ْمُه َّلَعَل اوُلِمَع يِذَّلا َضْعَ ب ْمُهَقيِذُيِل  ِسا َّنلا يِدْيَأ  ْتَبَسَك اَِبِ ِرْحَبْلاَو ِّرَ بْلا  ِف ُداَسَفْلا َرَهَظ Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Al-Ruum: 41). 1
Berdasarkan  keterangan  ayat  di  atas, terdapat  penegasan  bahwa  kerusakan  lingkungan  disebabkan  oleh  ulah manusia. Dalam konteks hukum positif, maka Negara mengatur sedemikian rupa agar kebebasan manusia itu dibatasi untuk mencegah kerusakan alam di semesta ini.
Persoalan  lingkungan  sudah  menjadi  isu  dunia.  Khususnya  di  Indonesia,  ada  banyak  sekali  persoalan lingkungan  yang  disoroti  oleh  hukum  pidana.  Beberapa  kasusnya  seperti:  (1)  Persoalan  sampah.  Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada tahun 2016; (2) Persoalan banjir. Kasus tentang banjir ini malah sedang viral di DKI Jakarta yang bahkan merenggut korban jiwa; (3) Pencemaran sungai. Ada puluhan sungai yang tercemar di Indonesia yang salah satunya disebabkan oleh limbah industri; (4) Pemanasan global; (5) Polusi udara. Per tanggal 3 Januari 2017, di Indonesia tercatat102.328.629 kendaraan yang tentu saja mengeluarkan polusi melalui knalpotnya; (6) Rusaknya ekosistem laut: menurut hasil riset Oseanografi LIPI, sekitar 35,15% terumbu karang di Indonesia dalam kondisi tidak baik; (7) Sulitnya air bersih; (8) Kerusakan hutan: sejak 2010-2015, Indonesia telah kehilangan hutannya hingga 684.000 Ha; (9) Abrasi; dan (10) Pencemaran tanah. 2
Jika ditilik secara lokal, khususnya di Provinsi Jambi, terdapat beberapa kasus lingkungan diantaranya: kabut asap,  kebakaran  hutan,  banjir,  PETI  (PenambanganEmas  tanpa  Ijin),  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  selalu  terjadi pengulangan dari tahun ke tahun seolah-olah tidak memiliki solusi yang permanen.
Hipotesis  penulis  dalam  hal  ini  adalah  ada  kemungkinan,  yaitu:  masyarakat  tidak  mengerti  atau  memahami apakah  tindakannya  (dalam  konteks  perusakan  lingkungan)  itu  termasuk  melanggar  hukum  pidana  atau  tidak?  Dan atas  dasar  ketidatahuan  masyarkat  itu,  sehingga  ada  anggapan  bahwa  apa  yang  mereka  lakukan  tidak  bertentangan dengan hukum.
Berdasarkan  hipotesa  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  menguraikan  apa  sebenarnya  problematika lingkungan ini dari perspektif hukum pidana. Sehingga diharapkan mampu mengedukasi masyarakat bahwa perbuatan tertentu  (perusakan  lingkungan)  ternyata  sudah  dapat  dikatakan  melanggar/tidak  melanggar  hukum  pidana.Lalu, penulis mencoba menawarkan solusi preventif secara moral. Yaitu apa yang dapat ditawarkan oleh filsafat moral agar kasus-kasus lingkungan dalam konteks hukum pidana tersebut dapat diatasi (dicegah) dengan semaksimal mungkin.

## METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  diterapkan  dalam  tulisan  ini  yaitu  pendekatan  kualitatif,  yang  secara  spesifik bercorak yuridis-empiris.Pendekatan kualitatif adalah cara menghampiri permasalahan penelitian dengan kajian secara komprehensif  dan holistic yang  mana  kemudian  hasil  kajian  itu  dituangkan  dalam  bentuk  narasi  deskriptif  secara objektif  dengan  tambahan  analisis  pribadi  dalam  perspektif  yuridis  atas  persoalan  PETI  yang  telah  terjadi  secara empris. 3

## Batasan Penelitian
Tulisan  ini  difokuskan  untuk  menjawab  dua  hal  utama,  yaitu:  (a)  Bagaimana  perspektif  hukum  pidana terhadap persoalan lingkungan hidup seperti dalam kasus PETI?(b) Bagaimana solusi atas problem lingkungan hidup (PETI) dari perspektif filsafat moral sebagai upaya preventif?

## Sumber dan Jenis Data
Sumber data untuk tulisan ini berasal dari literatur tertulis (buku, jurnal, artikel, dan sebagainya).Adapun jenis datanya dibagi dua jenis, yaitu primer dan sekunder.Jenis data primer adalah data terkait yang berhasil dihimpun oleh penulis secara pribadi. 4 Sumber-sumber datanya diambil dari beberapa literature yang relevan.
Jenis  data  dibagi  kepada  dua  bagian,  yaitu:  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari  objek  penelitian. 5 Yang  menjadi  data  primer  penelitian  ini  adalah  sejumlah literature yang terkait langsung dengan pemaparan tentang lingkungan menurut hukum pidana.
1 Tim Penerjemah Depag RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 114
2 http://www.sindonews.com diakses pada 08 Januari 2020
3 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 1
4 Rosady Ruslan, Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 23-24
5 Rosady Ruslan, Metode Penelitian: Publik Relation dan Komunikasi, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 23-24
Kemudian,  data  sekunder  adalah  data  yang  ada  dalam  pustaka  atau  data  dari  tangan  kedua  atau  data  yang bukan  diusahakan  sendiri  pengumpulanya  oleh  peneliti. 6 Data  sekunder  penelitian  ini  adalah  literature  yang  tidak langsung  berkenaan  dengan  isu-isu  lingkungan  menurut  hukum  pidana  dan  filsafat  moral,  akan  tetapi  bersifat menunjang untuk digunakan sebagai informasi tambahan.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data tulisan ini yaitu dokumentasi.Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui tulisan,  seperti  arsip-arsip  dan  termasuk  juga  buku-buku  tentang  pendapat,  teori,  atau  hukum-hukum  dan  lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 7

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  dipakai  dalam  tulisan  ini  adalah content  analysis: yaitu  pembahasan  mendalam terhadap  isi  suatu  permasalahan. 8 Jadi  dalam  tulisan  ini,  dilakukan  pemabahasan  yang  mendalam  dan  cermat  dari setiap literature yang  membahas tentang isu lingkungan dalam  konteks  hukum pidana dan filsafat moral.Kemudian, hasil pencermatan tersebut disusun secara sistematis dalam tulisan jurnal ini.

## Definisi Operasional Penelitian
Definisi  operasional  dalam  tulisan  ini  disusun  agar  tidak  menimbulkan  makna  konotatif  dari  setiap  variable judul  tulisan  ini.Sehingga  antara  penulis  dan  pembaca  terdapat  persamaan lingua  franca. Adapun  definisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

## Makna dari Problematika
Problematika  menurut  Oka  adalah  persoalan  dengan  berbagai  kemungkinan  cara  pemecahan  yang  mungkin diterapkan tanpa mengevaluasi manakah yang lebih baik dari bentuk-bentuk yang ada itu. 9 Sedangkan menurut Dandy, adalah masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan satu masalah yang harus dipecahkan. 10 Dari penjelasan di atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  problematika  persoalan-persoalan  yang  muncul  dari  berbagai  macam  faktor  yang menimbulkan ganjalan bagi masa depan dan harus segera dicarikan solusi atau penyelesaiannya.

## Hakikat Hukum Lingkungan
Siti Sundari Rangkuti menjelaskan bahwa lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa  mendatang serta dapat disebut “hukum yang  mengatur tatanan lingkungan hidup” Hukum ini mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. 11

## Hakikat Hukum Pidana
Hukum  pidana  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  pelanggaran  dan  kejahatan  terhadap  kepentingan umum.Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang  merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

## Konsepsi tentang Filsafat Moral (Etika)
Etika  merupakan  salah  satu  pembicaraan  inti  dalam  kajian  kefilsafatan.Sehingga  tidak  mengherankan  jika banyak  ahli  yang  merumuskan  gagasanya  mengenai  etika  tersebut.Agar  konsep  etika  tersebut  menjadi  jelas,  maka dirasakan perlu untuk merumuskan sekaligus membedakan kata etika itu sendiri dengan berbagai kata yang relevean denganya.Penjelasan mengenai hal tersebut sebagaimana terdapat dalam paragraf di bawah ini.
Etika  secara  etimologi  memiliki  arti  “Ilmu  tentang  apa  yang  baik  dan  apa  yang  buruk  dan tentang  hak  dan kewajiban  moral  (akhlak).” 12 Etika  dan  moral  sama  artinya.  Tetapi  dalam  pemakaian  sehari-hari  ada  sedikit perbedaan.Kata  moral  dipakai  dipakai  untuk  perbuatan  yang  sedang  dinilai.Sedangkan  kata  etika  digunakan  untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Dalam hal ini, Zubair mengatakan sebagai berikut:
6 Ibid., hlm. 29
7 Suharsimi  Arikunto, Manajemen  Penelitian (Jakarta:  P21PTK,  1993),  hal.  202  lihat  pula  Sanafiah  Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi (Malang: Yayasan Asih Asuh, 1990), hlm. 46
8 http:www.researchgate.net
9 I Gusti Ngurah Oka, Problematika Bahasa dan Pengajaran Bahasa Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1974), hlm. 15
10 Dandy, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1103
11 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Naional, (Surabaya: Universiti Press, 2000), hlm. 2 12 Dandy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2014), hlm. 383
Etika  secara  etimologik  berasal  dari  kata ethos yang  berarti  watak  kesusilaan  atau  adat.  Identik  dengan perkataan moral yang berasal dari kata Latin yaitu mos yang dalam bentuk jamaknya adalah mores artinya adat atau cara hidup. 13
Kata  moral  selalu  mengacu  pada  baik  buruknya  manusia sebagai  manusia.Jadi, bukan  baik-buruknya  begitu saja;  misalnya  sebagai  dosen,  tukang  masak,  pemain  bulu  tangkis,  atau  penceramah,  melainkan  sebagai manusia.Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikanya sebagai manusia.“Norma-norma moral adalah tolok ukur untuk menentukan betul salahnya tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.” 14
Berdasarkan  analisa  Suseno  di  atas,  dapat  diketahui  bahwasanya  kata  moral  cenderung  untuk  memberikan penilaian  apakah  suatu  hal  itu  dapat  dianggap  baik  atau  tidak  baik.Sedangkan  kata  etika  lebih  menitikberatkan perhatianya kepada analisa atas nilai-nilai moral yang terkandung di dalam sesuatu hal.
Kata etika memiliki berbagai makna yang mirip dengan kata-kata lainya yang semakna.Oleh sebab itu, dirasa perlu  bagi  peneliti  untuk  menguraikan  kata-kata  tersebut  untuk  memperoleh  ketegasan  makna  dari  kata  etika  itu sendiri.  Adapun  hasil  penelusuran  literatur  mengenai  kata-kata  yang  dimaksud  telah  peneliti  sajikan  dalam  bentuk tabel di bawah ini:

## Tabel 1. Kata-kata yang Berdekatan dengan Etika
No Kata Makna 1 Etik Kumpulan  asas  atau  nilai  yang  berkenaan  dengan  akhlak;  Nilai  mengenai  benar  dan  salah  yang  dianut suatu golongan atau masyarakat. 15
2 Etiket Tata cara adat sopan santun dan sebagainya, dalam masyarakat beradab dalam memilihara hubungan baik antara sesama manusia. 16
3
Etis
Berhubungan atau sesuai dengan etika; Sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum. 17
4 Moral Ajaran tentang baik buruk  yang diterima umum  mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak  budi  pekerti,  susila;  Kondisi  mental  yang  membuat  orang  tetap  berani,  bersemangat,  bergairah, berdisiplin, dan sebagainya; Isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan. 18 5 Moralisme Filsafat  yang  menitikberatkan  pada  moral  dan  menganggap  nilai  kesusilaan  sebagai  nilai  yang  paling luhur  sehingga  kewajiban  manusia  terutama  adalah  menyelenggarakan  nilai  kesusilaan  itu,  sedangkan ilmu pengetahuan dan sebagainya menjadi tidak penting. 19

## HASIL DAN PEMBAHASAN Aktivitas PETI di Jambi
Berdasarkan  penelusuran  peneliti  terhadap  berbagai  literature  ilmiah,  dapat  dipetakan  bahwa  peningkatan aktivitas PETI dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.Hal ini dapat diukur melalui semakin bertambahnya penyitaan unit mesin PETI yang berhasil diringkus oleh pihak kepolisian.Data menunjukkan bahwa aktivitas PETI di Jambi melonjak sejak tahun 2000. Hasilnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
13 Ahmad Charis Zubair, Kuliah Etika, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 13
14 Frans Magnis Suseno, Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral (Yogyakarta: Kanisisus, 2005), hlm. 18
15 Dandy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2014), hlm. 383
16 Ibid
17 Ibid
18 Ibid. , hlm. 929
19 Ibid. , hlm. 329
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2011 2012 Aktifitas PETI di Jambi Unit Mesin PETI
Berdasarkan  data  di  atas, maka  diketahui  bahwasanya  unit  mesin  PETI  yang  berhasil  diamankan  petugas di tahun  2011  adalah  sebanyak  760  unit,  sedangkan  di  tahun  berikutnya,  hanya  berselang  1  tahun,  yaitu  pada  2012 melonjak  tajam  diangka  1.250  unit  mesin  PETI.  Ini  menunjukkan  bahwa  kegiatan  PETI  di  Provinsi  Jambi  memang sangat  banyak  jumlahnya.Peta  persebaran  kasus  PETI  di  Provinsi  Jambi  terjadi  secara  spesifik  di  lima  kabupaten, yaitu dijelaskan dalam tabel di bawah ini:
No Lokasi 1 Batanghari 2 Bungo 3 Merangin 4 Tebo 5 Sarolangun
Sumber: Olahan data primer
PETI  disisi  para  pelakunya,  boleh  jadi  memberikan  manfaat  ekonomi-praktis,  akan  tetapi  pada  saat  yang sama,  PETI  juga  membawa  dampak  negative  bagi  lingkungan,  berupa:  terjadinya  kerusakan  ekosistem  sungai.Oleh sebab  itu,  penting  untuk  menekan  aktivitas  illegal  ini  agar  tidak  terjadi  kerusakan  yang  lebih  parah  di  kemudian hari.Lalu, perspektif hokum yuridis-empiris dirasakan amat perlu untuk melihat persoalan ini.

## Masalah PETI dalam Perspektif Hukum Pidana
Sanksi  pidana  adalah  jalan  yang  terakhir  yang  dapat  ditempuh  ketika  tidak  mendapatkan  solusi  lain  dalam kasus-kasus lingkungan. Sanksi pidana ini dijatuhkan kepada siapa saja yang telah melanggar hukum lingkungan yang telah  disusun  sedemikian  rupa.Tujuannya  yaitu  untuk  mendidik  atau  mengedukasi  atau  membuat  jera  para  pelaku hukum  (perusahaan).Selain  itu  fungsinyajuga  untuk  mencegah  atau  menghalangipelaku  pontensial  agar  tidak melakukanperilaku  yang  tidak  bertanggung  jawabterhadap  lingkungan  hidup,  seperti  kasus  PETI.Untuk bisamenjatuhkan  pidana untuk  kasuslingkungan  pada perusahaan  maka jugaberlaku  peraturan-peraturan  sepertikasus pidana  lainnya  yaitu  asas  legalitas;maksudnya  harus  berdasarkan  hukum  yang  ada  pada  saat  perbuatan  itudilakukan dan harus terbuktikesalahannya. 20
Ketika terbukti sebuah tindakan tersebut masuk sebagai pelanggaran pidana terkait lingkungan,  maka sanksi atas  tindakan  tersebut  telah  di  atur  dalam  ketentan  pidana  yaitu  dalam  Pasal  97  sampai  dengan  Pasal120  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:
a. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  dilampauinya  baku  mutu  udara, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3 ( tiga ) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
b. Apabila  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  orang  luka  dan/atau  bahaya  kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
c. Apabila  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)mengakibatkan  orang  luka  berat  ataumati,  dipidana dengan  pidanapenjara  paling  singkat  5  (lima)  tahundan  paling  lama  15  (lima  belas)tahun  dan  denda  paling sedikitRp.  5.000.000.000,00  (lima  miliarrupiah)  dan  paling  banyakRp.  15.000.000.000,00  (lima  belasmiliar rupiah).
Apabila  tindak  pidana  lingkunganhidup  dilakukan  oleh  atas  nama  badanusaha  atau  perusahaan  maka tuntutanpidana  dan  sanksi  pidana  dijatuhkankepada  badan  usaha  atau  orang  yangmemberi  perintah  untuk melakukantindak  pidana  tersebut  atau  orang  yangbertindak  sebagai  pemimpin  kegiatandalam  tindak  pidana  tersebut (Pasal 116ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup).Berdasarkan  keterangan  ini,  maka  dapat  diketahui  bahwasanya  apabila  kasus  pidana  lingkungan  dilakukan oleh perusahaan, maka yang bertanggung jawab adalah pimpinan perusahaan karena ia adalah orang yang bertanggung jawab dan pengambil keputusan/kebijakan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahan tersebut.
Ancaman  pidana  sebagaimanatercantum  dalam  pasal-pasal  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentangPerlindungan  dan  PengelolaanLingkungan  Hidup  adalah  pidanapenjara  dan  denda.  Selain  itu  adapidana tambahan atau tindakan tatatertib terhadap badan usaha dalam Pasal 119 berupa:
a. Perampasan keuntungan yangdiperoleh dari tindak pidana.
20 Nina  Herlina, Permasalahan  Lingkungan  Hidup  dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan  di  Indonesia, (t.tt:  Universitas Galuh Press, t.th), hlm. 10
b. Penutupan seluruh atau sebagiantempat usaha dan/atau kegiatan.
c. Perbaikan akibat tindak pidana.
d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
e. Penempatan Perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam penegakan hukumlingkungan hidup terdapat berbagaihambatan yang mengakibatkan tidakefektivitasnya faktor pendukung dalampenegakan hukum lingkungan PETI ini. Banyakperaturan-peraturan yang telahdikeluarkan  oleh  pemerintah,  namunpelaksanaanya  dilapangan  masihhambatan  yang  ditemui  yaitu  sebagai berikut: 21

## Hambatan dari Segi Sarana Hukum
Sarana  hukum  merupakanfaktor  kendala  dan  hambatan  dalampenegakan  hukum  lingkungan.Berbagai kebijakan operasional yangdikeluarkan seringkali tidak konsistendengan prinsip-prinsip perlindungandan pengelolaan lingkungan  hidup.Didalam  Undang-Undang  Nomor  32Tahun  2009  maupun  Undang-undang  yang  berkaitan denganpengelolaan  lingkungan  hiduplainnya.  Bahwa  dalam  upayapenegakan  hukum  lingkungan,  faktormanusia sebagai  pelaksanannyaakan  lebih  banyak  membentuk  keberhasilan  penegakan  hukum  dibandingkan  dengan  faktor hukum itu sendiri.

## Hambatan dari SegiAparat Penegak Hukum
Banyak kasus-kasuslingkungan terkendala dikarenakanjumlah aparat penegak hukumprofesional yang mampu menanganikasus-kasus lingkungan masihsangat terbatas.Disamping ituadalah mustahil kiranya kitamengharapkan para penegak hukumitu dapat menguasai berbagai aspeklingkungan.Karena lingkungan hidupmencakup aspek yang sangat luasdan  kompleks  yang  berkenaandengan  berbagai  disiplin  ilmu.Keterbatasan  pengetahuan  danpemahaman  aspek- aspeklingkungan  oleh  penegak  hukummenjadi  faktor  kendala  yang  sangatdominan  dalam  upaya  untukmenciptakan kesamaan  presepsipenanganan  perkara  lingkungan.Artinya  di  sini,  ada  beberapa  kasus  terjadi,  dimana  pihak  yang berwenang  (oknum)  dalam  menangani  kasus  lingkungan  terkadang  tidak  memiliki  wawasan  yang  cukup  tentang lingkungan.Sehingga  ketika  dihadapkan  pada  satu  kasus,  seringkali  penangan  kasus  tersebut  tidak  optimal  dalam penindakannya, atau bahkan adanya kasus immoral dimana aparat penegak hokum justeru ikut bermain peran dengan para pelaku PETI demi kepentingan pribadi.

## Hambatan dari Segi Fasilitas dan Sarana
Fasilitas  dan  sarana  adalahalat  untuk  mencapai  tujuanpenegakan  hukum  lingkungan.Ketiadaan  atau keterbatasan fasilitasdan sarana penunjang (termasuk dana), akan sangatmempengaruhi keberhasilanpenegakan hukum lingkungan.bahwa  kenyataan  menunjukandalam  penanganan  kasus-kasuslingkungan  akan  melibatkan  berbagai perangkat  berteknologi  canggih  (peralatan  laboratorium),  yang  untuk  kepentingan  operasionalisasinya  memerlukan tenaga ahli dan biaya cukup mahal.

## Hambatan dari Segi Perizinan
Perizinan  mememang  menjadisalah  satu  masalah  yang  lebihbanyak  memberi  peluang  bagi  berkembangnya masalah  lingkungan  ketimbang  membatasinya.SebabPasal  36  Undang-Undang  Nomor  32Tahun  2009  masih  bisa dilewatibegitu  saja  oleh  pengusaha.Dalam  hal  ini,  kadangkala  perusahaan  tidak  taat  asas  perundang-undangan  yang berlaku. Berbelit-belitnya proses perijinan, membuat perusahaan mengambil jalan pintas dan langsung saja beroperasi tanpa pengecekan dan asesmen terlebih dahulu.

## Hambatan dari Segi Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Dalam  prakteknya,  AMDAL  lebih  mengarah  pada  penonjolanpemenuhan  ketentuan  administrative  daripada subtantifnya.  Artinyapesatnya  permintaan  akan  AMDAL  merupakan  mata  rantai  kewajibandalam  urusan  perizinan dalam  suatuusaha  atau  dipandang  sebagai  performa  untuk  mendapatkan  akadkredit  atau  izin  investasi. Prosestransparansi  dan  mekanismeketerbukaan  dokumen  AMDAL  bagi  masyarakat  tidak  berjalan  sesuai  harapan, bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti adanya suatu aktifitas kegiatan.

## Hambatan dari SegiKesadaran Hukum Masyarakat
Terhadap  Lingkungan  Kepatutan  dan  ketaatan  kepada  ketentuan  hokum  (lingkungan),  merupakan  indicator kesadaran  hukum  masyarakat.  Peran  serta  masyarakat,  menurut  undang-undang  pengelolaan  lingkungan  hidup merupakan komponen utama, disamping keberadaan penegak hukum, untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum, dengancara melakukan penegakan hokum lingkungan hidup. Masih terbatasnya kesadaran hukum
masyarakat terhadap lingkungan disebabkan keawaman masyarakat terhadap aspek lingkungan dan tidak mengetahui akibat  yang  akan  timbul  bila  melakukan  pencemaran  danperusakan  lingkungan.  Untuk  itu  diperlukan  usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, teladan danketerlibatan masyarakat dalam penanggulangan masalah lingkungan.Untuk itu, peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif-persuasif dan preventif perlu ditingkatkan lagi.
Kondisi ini juga ikut diperparah dengan adanya sikap masyarakat yang cenderung apatis terhadap lingkungan hidup.  Pelaku  PETI  tidak  memiliki  orientasi  jangka  panjang  terhadap  apa  yang  mereka  lakukan.  Mereka  cenderung abai  dan  hanya  mementingkan  keuntungan  ekonomis  yang  praktis  yang  dapat  mereka  peroleh  dengan  sebesar- besarnya  tanpa  sedikitpun  memikirkan  kelangsungan  hidup  lingkungan  sungai  yang  mereka  rusak  dengan  adanya aktivitas PETI tersebut.

## Solusi Masalah PETI dalam Tinjauan Etis
Dari  hasil  pembahasan  pada  poin  satu  di  atas,  dikatakan  bahwa  kerusakan  lingkungan  yang  ditimbulkan dengan  adanya  kasus  PETI  dari  aspek  preventif  masih  perlu  untuk  ditingkatkan  kembali.Artinya  tidak  dapat  hanya dengan mengambil langkah kuratif dengan hukum pidana lingkungan semata-mata. Oleh sebab itu, dalam pembahasan ini,  penulis  akan  memaparkan  solusi  preventif  atas  kerusakan  lingkungan  akibat  PETI  tersebut  dari  perspektif  etis yang  dikemukakan  oleh  Al-Ghazali.  Untuk  mencegah  kerusakan  lingkugan  alam,  termasuk  pada  kasus-kasus kerusakan alam akibat adanya kegiatan PETI ini, menurut Al-Ghazali secara etika, maka ada beberapa hal yang harus dipahami oleh manusia, yaitu sebagai berikut:

## Manusia Harus Mengerti Fungsinya Dibumi
Fungsi  penciptaan  manusia  oleh  Allah  SWT  adalah  agar  ada  makhluk-Nya  yang  mampu  untuk  memikirkan tentang  segala  penciptaan,  baik  yang  ada  di  bumi  maupun  langit  ataupun  diantara  keduanya  dengan  tujuan pengetahuan  akan  penciptaan  itu  semua  berujung  kepada  pengetahuan  akan  pengenalan  adanya  Sang  Pencipta  yaitu Allah SWT. 22
Ketika manusia mengerti fungsinya di dunia ini adalah untuk mengenal alam, mengenal makhluk Allah SWT, maka akan terwujud keharmonisan alam. Manusia akan menjaga keseimbangan alam dan tidak terjadi eksploitasi alam secara berlebihan dan mengakibatkan kerusakan. Manusia yang serakah dengan jalan melakukan penambangan emas ilegal,  pada  akhirnya  hanya  akan  merusak  lingkungan.  Kalau  manusia  mengerti  bahwa  dirinya  adalah  yang bertanggung jawab untuk memelihara atau menjaga alam, maka tidak akan mungkin ada niat manusia tersebut untuk sembarangan menggali emas, seperti yang terjadi dalam kasus PETI ini.

## Manusia Bertanggung Jawab Mengatur Alam
Manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat yaitu “Abdul Allah “ (hamba Allah) satu sisi dan sekaligus sebagai “Kholifah fil Ardli ” (wakil Allah atau pemelihara alam di muka bumi). 23 Manusia diciptakan setelah sebelumnya direncanakan untuk mengemban satu tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Ia dibekali Tuhan dengan potensi dan kekuatan positif lewat akalnya untuk menjagaalam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:
اَهيِف ُد ِسْفُ ي ْنَم اَهيِف ُلَعَْتََأ اوُلاَق ۖ ًةَفيِلَخ  ِضْرَْلْا  ِف ٌلِعاَج  ِّنِِّإ ِةَكِئ َلََمْلِل َكُّبَر  َلاَق ْذِإَو َنوُمَلْعَ ت  َلَ اَم ُمَلْعَأ  ِّنِِّإ  َلاَق ۖ َكَل ُسِّدَقُ نَو  َكِدْمَِبِ ُحِّبَسُن ُنَْنََو َءاَمِّدلا ُكِفْسَيَو Artinya:  “Ingatlah  ketika  Tuhanmu  berfirman  kepada  Para  Malaikat:  ‘Sesungguhnya  aku  hendak  menjadikan seorang  khalifah  di  muka  bumi."  mereka  berkata:  ‘Mengapa  Engkau  hendak  menjadikan  (khalifah)  di bumi  itu  orang  yang  akan  membuat  kerusakan  padanya  dan  menumpahkan  darah,  Padahal  Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?’ Tuhan berfirman: ‘Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.’ (QS. Al-Baqarah: 30). 24
Ayat  di  atas  memberikan  penegasan  akan  penugasan Allah  SWT  kepada  manusia  sebagai mandataris  Allah dan  pada  hakekatmnya  eksistensi  manusia  dalam  kehidupan  ini  adalah  membangun  dan  mengelola  dunia  tempat hidupnya ini sesuai dengan kehendak penciptanya. Tugas kekhalifahan tersebut memang sangat berat.
22 Imam  Al-Ghazali, terj. Abu Jafar al_Qalami, Ringkasan Ihya Ulum al-Din, (Surabaya:  Gita Media Press, 2003), hlm. 183
23 M.  Quraisy  Shihab, Membumikan  al-Qur’an,” Fungsi  Dan  Peran  Wahyu  Dalam  Kehidupan  Masyarakat”,  (Bandung, Mizan, 2003), hlm. 158
24 Tim Penerjemah Depag RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: DIponegoro, 2008), hlm. 34

## SIMPULAN
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan hal penting sebagai berikut:
1. Ancaman pidana pelaku PETI sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal adalah pidana penjara dan denda. Selain itu  ada  pidana  tambahan  atau  tindakan  tata  tertib  terhadap  badan  usaha  Pasal  119  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Mengenai  beberapa  faktor  yang menghambat  dalam  penegakan  hukumpada  kasus  PETI,  yaitu:  hambatan-hambatan  dari  segi  sarana  hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, sistem Amdal, serta kesadaran hukum masyarakat (pelaku PETI) yang dangkal terhadap lingkungan.
2. Dalam  pandangan  Al-Ghazali  manusia  mempunyai  fungsi,  tugas  dan tanggung  jawab  yang  sangat  berat  yaitu sebagai  hamba  Allah  dan  sebagai  khalifah  di  bumi.Sebagai  khalifah  artinya  manusia  itu  sebagai  pemimpin, pemakmur  bumi  dan  pemelihara  alam.  Ketika  manusia  memahami  fungsinya  di  dunia  ini  adalah  untuk memelihara lingkungan, maka secara otomatis, konsep moral ini akan menjadi langkah preventif atas kerusakan lingkungan alam oleh manusia itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Anonim. al-Quran dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro, 2008 Al-Ghazali.terj. Abu Jafar al_Qalami, Ringkasan Ihya Ulum al-Din, Surabaya: Gita Media Press, 2003 Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian Jakarta: P21PTK, 1993 Faisal,Sanafiah Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi. Malang: Yayasan Asih Asuh, 1990 Herlina,  Nina Permasalahan  Lingkungan  Hidup  dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan  di  Indonesia. t.tt:  Universitas Galuh Press, t.th Marbun, B.N. Kamus Politik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996 Mulkhan,Abdul Munir Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebebasan: Sebuah Esai Pemikiran Imam Al-Ghazali. Jakarta: Bumi Aksara. 2001 Oka, I Gusti Ngurah. Problematika Bahasa dan Pengajaran Bahasa Indonesia, Jakarta: UI Press, 1974 Rangkuti, Siti Sundari. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Naional. Surabaya: Universiti Press, 2000 Ruslan, Rosady. Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi. Jakarta: Grafindo Persada, 2003 Satoto,  Sukamto. Pengaturan  Eksistensi  dan  Fungsi  Badan  Kepegawaian  Negara, Yogyakarta:  Hanggar  Korektor, t.th.
Shihab,  M.  Quraisy. Membumikan  al-Qur’an,” Fungsi  Dan  Peran  Wahyu  Dalam  Kehidupan  Masyarakat.”Bandung, Mizan, 2003 Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2014 Sugono, Dandy Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2014 Suseno, Frans Magnis. Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral Yogyakarta: Kanisisus, 2005 Zubair,Ahmad Charis. Kuliah Etika. Jakarta: Rajawali. 1987
Internet http://www.sindonews.com diakses pada 08 Januari 2020 http:www.researchgate.net