DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i3.434 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 3, Juli 2024
Etika Pegawai dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala
Meldi Amijaya, Askar Mayusa, Khairil Rifdi Ilham, Moh. Fikri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Indonesia Email: meldiamijaya89@gmail.com
Article Information Submitted: 20  Juli 2024 Accepted: 29  Juli
2024 Online  Publish: 29 Juli 2024

## Abstrak
Etika Pegawai merupakan wujud kontrol dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan  kewenangan  sehingga  pegawai  harus  menjadikan  etika  pegawai  sebagai Pedoman  dalam  menjalankan  tugasnya,  sehingga  dapat  mewujudkan  pelayanan publik  yang  baik  kepada  masyarakatnya,  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  25  tahun  2009  tentang  pelayanan  publik  yaitu  kegiatan  atau rangkaian  kegiatan  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan  Perundang-Undangan  bagi  setiap  warga  Negara  dan  penduduk  atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan  Publik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis etika  pegawai  dalam  pelayanan  publik  di  Kantor  Kecamatan  Balaesang  Tanjung Kabupaten  Donggala.  Indikator  penilaian  etika  pegawai  yang  dipergunakan meliputi  Persaman  ( equality ),  Keadilan  ( equity ),  Kesetiaan  ( loyality ),  dan Tanggungjawab (responsibility )  yang  diberikan  penyelenggara  pelayanan  publik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian  fenomenologi,  analisis  data  yang  digunakan  meliputi  reduksi  data, penyajian  data,  serta  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  data.  Subyek  dalam penelitian ini terdiri dari Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan Umum, Staff Kantor Kecamatan  dan  Masyarakat  di  Kantor  Kecamatan  Balaesang  Tanjung  Kabupaten Donggala.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara  mendalam,  observasi langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika pegawai dalam  pelayanan  publik  telah  berjalan  dari  empat  aspek  yaitu  Persamaan ( equality ),  nilai  persamaan  yang  dijalankan  sudah  baik,  Keadilan  ( equity )  yang diterapkan  sudah  maksimal,  Kesetiaan  ( loyality )  pegawai  yang  bertugas  sudah setia,  Tanggungjawab  ( Responsibility )  dalam  menjalankan  pelayanan  sudah bertanggungjawab  namun  dalam  segi  kedisiplinan  terutama  disiplin  waktu  masih banyak  pegawai  yang  tidak  hadir  tepat  waktu  dan  membuat  Pegawai  yang  ingin melakukan pelayanan menunggu
Kata  Kunci : Etika,  Pegawai,  Pelayanan  Publik,  Kecamatan, Balaesang Tanjung

## Abstract
Employee  Ethics  is  a  form  of  control  in  carrying  out  basic  duties,  functions  and authority  so  that  employees  must  use  employee  ethics  as  a  guideline  in  carrying out  their  duties,  so  that  they  can  provide  good  public  services  to  the  community, based  on  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  No.  25  of  2009  concerning  public services, namely activities or series of activities in order to fulfill service needs in accordance  with  statutory  regulations  for  every  citizen  and  resident  regarding goods,  services  and/or  administrative  services  provided  by  Public  Service Providers. This research aims to determine and analyze employee ethics in public services  at  the  Balaesang  Tanjung  District  Office,  Donggala  Regency.  The employee  ethics  assessment  indicators  used  include  equality,  equity,  loyalty  and responsibility  given  by  public  service  providers.  The  type  of  research  used  is descriptive  qualitative  research  with  phenomenological  research  type,  data
analysis  used  includes  data  reduction,  data  presentation,  as  well  as  drawing conclusions and verifying data. The subjects in this research consisted of Head of Government  Section,  Head  of  Public  Services,  District  Office  Staff  and  the community  at  the  Balaesang  Tanjung  District  Office,  Donggala  Regency.  Data collection  techniques  using  in-depth  interviews,  direct  observation  and documentation.  The  results  of  this  research  show  that  employee  ethics  in  public service  has  been  implemented  from  four  aspects,  namely  equality,  the  value  of equality  implemented  has  been  good,  justice  (equity)  implemented  has  been maximal,  loyalty  (loyalty)  of  employees  on  duty  is  loyal,  responsibility (responsibility).  )  in  carrying  out  services,  they  are  responsible,  but  in  terms  of discipline,  especially  time  discipline,  there  are  still  many  employees  who  do  not show up on time and make employees who want to carry out services wait.
Keywords: Ethics, Employees, Public Services, Balaesang Tanjung, District .

## Pendahuluan
Etika  sangatlah  penting  dalam  setiap  lini  kehidupan  baik  itu  dalam  kehidupan masyarakat  maupun  dalam  lingkungan  pemerintahan.  Dalam  perkembangannya  etika  sering digambarkan sebagai pola tingkah laku yang baik dalam masyarakat yang sesuai dengan adat kebiasaan dan norma yang mengajarkan tentang kebaikan. Pada saat ini pembahasan tentang etika  mengalami  perkembangan  ini  dibuktikan  dengan  banyaknya  buku  yang  membahas masalah  etika  dan  masuk  kedalam  setiap  disiplin  ilmu  termaksud  ilmu  administrasi  negara (Suwardani, 2020).
Pentingnya kajian etika dalam ilmu administrasi negara yaitu terletak pada lingkungan pelayanan  dimana  kelencaraan  penyelenggaraan  tugas  umum  pemerintah  dan  pembangunan nasional  dipengaruhi  oleh  pengabdian  dan  kesetiaan  aparatur  sipil  negara.  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  adalah  salah  satu  unsur  negara  yang  bertugas  memberikan  untuk  pelayanan yang  terbaik,  adil  serta  merata  kepada  masyarakat  (Arlisa  et  al.,  2022).  Dalam  pemberian pelayanan  dibutuhkan  pemahaman  mendalam  mengenai  etika  pelayanan  publik  Seorang Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  memiliki  tugas  untuk  melakukan  pelayanan  yang  baik dituntuk untuk memiliki etika yang baik serta menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan  cermat  dan  disiplin  wajar  jika  banyak  masyarakat  yang  mengharapkan  pelayanan yang memuaskan dari pemberi pelayanan ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pada pasal 4 dan 5 tentang Aparatur Sipil Negara diantaranya menyebutkan bahwa para aparatur  sipil  negara  harus  menegakkan  dan  menjunjung  tinggi  standar  etika  yang  luhur (Sedarmayanti, 2012).
Kemudian  berdasarkan  undang-undang  tersebut  juga  mengatakan  bahwa  para  pejabat publik  harus  mematuhi  kode  etik  dan  kode  perilaku  pegawai,  yaitu:  menjalankan  tugas  dan tanggunjawab  dengan  cermat  dan  disiplin,  melayani  dengan  sikap  hormat,  sopan, dan  tanpa tekanan,  menjaga  kerahasiaan  yang  menyangkut  kebijakan  negara.  Sikap  seorang  pegawai dalam pemberian pelayanan yang baik diperlukan etika yang baik. Untuk mencapai pelayanan yang  sesuai  dengan  kebutuhan  setiap  warga  masyarakat  seharusnya  dibutuhkan  pemahaman mendalam mengenai etika pelayanan. Menyadari pentingnya etika yang harus dimiliki PNS, pemerintah berusaha menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan etika PNS, antara lain adalah menetapkan dan mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil (Arsyad, 2021).
Belum maksimalnya kinerja dari aparatur pelayanan publik tidak hanya disebabkan oleh lemahnya  atau  kurangnya  kemampuan  pengetahuan  dan  keterampilan  kerja  yang  dimilik, tetapi juga dapat bersumber dari sikap dan prilaku yang kurang atau tidak baik dari aparatur itu  sendiri  seperti:  tidak  memiliki  Sikap  disiplin  tinggi,  tidak  bertanggungjawab,  kurang semangat,  kurangnya  rasa  kepekaan  dalam  bekerja  dan  lain  sebagainya.  Sikap  atau  prilaku yang kurang baik yang masih ditemui dikalangan aparatur sipil negara (ASN) biasanya dapat
disebabkan antara lain kuranya pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai etika pegawai.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  administrasi  publik,  etika  PNS  atau  yang sering  disebut  dengan  kode  etik  PNS  adalah  merupakan  ketentuan-ketentuan  atau  standar- standar yang mengatur prilaku moral para PNS. Etika PNS berisi tentang ajaran-ajaran moral serta  asas-asas  kelakuan  yang  baik  bagi  aparatur  negara  dalam  menunaikan  tugas  dan tanggunjawab  serta  melakukan  tindakan  jabatan.  Pelaksanaan  pelayanan  yang  berkualitas harus  ditunjang  dengan  etika  yang  baik  demi  peningkapan  pelayanan  kepada  penerima pelayanan,  untuk  itu  menurut  Mertins  dalam  (Maani,  2010)  ada  empat  hal  yang  dijadikan pedoman  dalam  pemberian  pelayanan  yang  etis,  pertama equality atau  persamaan  yaitu perlakuan  yang  sama  atas  pelayanan  yang  diberikan.  Kedua, equity ,  yaitu  perlakuan  yang sama  kepada  masyarakat  tidaklah  cukup,  namun  harus  disertai  perlakuan  yang  adil.  Ketiga, loyality ,  yaitu  kesetiaan  yang  harus  diberikan  kepada  konstitusi,  hukum,  pimpinan  instansi, bawahan  serta  rekan  kerja.  Keempat, responsibility ,  yaitu  melaksanakan  tugasnya  dengan penuh tanggungjawab dan dengan segenap kemampuan yang ada.
Kenyataan yang terjadi di Kantor Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala berkaitan dengan Etika Pegawai dalam Pelayanan Publik masih belum dapat dikatakan ideal. Banyak masalah yang terjadi dalam pemberian pelayanan terutama masalah etika, dari hasil obervasi  awal  banyak  ditemukan  masalah-masalah  yang  terjadi  diantaranya  adalah  adanya pegawai yang datang terlambat, adanya sikap pilih kasih dalam pelayanan, pegawai pemberi pelayanan  cenderung  bersikap  ramah  kepada  orang  yang  dikenalnya  dibandingkan  orang yang  tidak  dikenal.  Masalah  lainnya  adalah  adanya  waktu  penyelesaian  dokumen  dimana pemberian  pelayanan  yang  sama  tetapi  waktu  penyelesaiannya  tidak  sama.  Masalah  lain adalah  adanya  sikap  diskriminatif  dalam  pemberian  pelayanan  dimana  adanya  perilaku membeda-bedakan  antara  pejabat  fungsional  dan  pejabat  struktural  yang  ingin  melakukan pengurusan berkas di kantor. Kemudian masalah selanjutnya adalah pegawai tersebut kurang cermat dalam menata dokumen atau surat yang digunakan dalam proses pelayanan. Sehingga ketika  dokumen  atau  surat  tersebut  diperlukan  pegawai  yang  bersangkutan  sibuk  mencari dokumen  dengan  mendatangi  setiap  bidang  yang  ada  sehingga  pelayanan  tertunda  dan terkesan tidak praktis dan menghambat proses pelayanan. Hal tersebut tentunya tidak sesuai pula  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2011  tentang  Penilaian  Prestasi  Kerja Pegawai  yang  menyatakan  bahwa  pegawai  pemerintah  sudah  seharusnya  memiliki  rasa tanggungjawab  yang  tinggi  serta  memiliki  ketelitian  dalam  melakukan  pelayanan  yang dibebankan  pada  institusi  tempat  dimana  ia  bekerja.  Berdasarkan  berbagai  uraian  masalah tentang  penerapan  etika  pegawai  dalam  pelayanan  publik  di  atas.  Penulis  kemudian  tertarik untuk  mengadakan  penelitian  secara  mendalam  mengenai  Bagaimana  Etika  Pegawai  dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.

## Tinjauan Pustaka

## Teori Administrasi Publik
Menurut  (Chandler  &  Plano,  1988)  administrasi  publik  merupakan  proses  koordinasi dan pengorganisasian personal dan sumber daya manusia untuk melaksanakan, merumuskan, dan  mengatur  putusan  kebijakan  publik  (Natalia,  2014).  Yang  dimaksud  dalam  hal  tersebut adalah administrasi negara ialah keterampilan serta wawasan yang terbukti mengolah "urusan publik"  dan  melaksanakan  berbagai  macam  tugas  yang  diberikan  padanya.  Administrasi adalah  disiplin  ilmu  yang  ditujukan  untuk  memecahkan  masalah  publik  melalui  perbaikan, terutama  di  bidang  sumber  daya  manusia,  keuangan  dan  organisasi.  Administrasi  dianggap sebagai koordinator dalam mengarahkan sumber daya manusia dan material untuk menggapai tujuannya. Administrasi diartikan sebagai seluruh proses kolaborasi antara dua orang ataupun
lebih berdasarkan objektivitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun beberapa unsur dalam manajemen, diantaranya (Antonio & Safriadi, 2012):
1. Lebih dari dua orang tampil.
2. Memiliki tujuan.
3. Ada tugas yang harus diselesaikan.
4. Memiliki alat dan perlengkapan

## Teori Pelayanan Publik
Pelayanan  masyarakat  atau  publik  mengacu  pada  kegiatan  yang  dijalankan  oleh pemerintah  kepada  warga  negara  secara  kelompok  atau  unit  dan  memberikan  kepuasan. Beberapa jenis bentuk pelayanan publik, yaitu:
1. Pelayanan  administrasi  yang  menghasilkan  pelayanan  yang  diberikan  dalam  bentuk berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat, seperti kewarganegaraan dan kepemilikan barang atau transfer.
2. Jasa  komoditas,  yang  menghasilkan  jasa  yang  digunakan  oleh  masyarakat  dalam berbagai bentuk atau jenis komoditas, seperti listrik dan air.
3. Pelayanan,  yang  hasilnya  berupa  pelayanan  berupa  berbagai  pelayanan  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat,  seperti  penyelenggaraan  transportasi,  pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan fasilitas umum.

## Teori Etika Adminstrasi Publik
Misalnya,  etika  dalam  menerapkan  persamaan  dan  kebebasan  harus  dipahami  dengan seksama  dan  dipraktikkan  secara  adil  sesuai  dengan  nilai-nilai  universal.  Salah  satu  teori moral adalah deontology , yang berarti “kewajiban” atau “kebutuhan”. Perwakilan deontologi adalah Kant (1724-1804). Dalam teori ini, dasar perilaku baik atau buruk adalah kewajiban. Perilaku itu baik, jadi kita harus. Sedangkan perilakunya buruk, itu haram bagi kita. Teori ini menekankan  bahwa  baik  buruknya  suatu  perbuatan  tidak  dinilai  dari  segi  dampak  yang ditimbulkannya,  melainkan  dari  segi  kewajibannya  (Maiwan,  2018)  dalam  (Sania  et  al., 2022).  Etika  kepengurusan  administrasi  publik  adalah  bidang  pengetahuan  yang  berkaitan dengan prinsip-prinsip perilaku yang baik dan ajaran moral bagi penyelenggara pemerintahan dalam  pelaksanaan  tugas  pekerjaan  dan  pelaksanaan  tugas  publik.  Bidang  ilmu  ini menjanjikan untuk memberikan standar, prinsip etika, kode etik, yang dapat dipraktikkan oleh setiap  pejabat  untuk  menerapkan  pemerintahan  yang  bersih  untuk  kepentingan  semua komponen  negara.  Artinya  etika  tersebut  berusaha  untuk  menjelaskan  norma  terkait  dengan apa  yang  menjadi  kewajiban  setiap  pejabat  dalam  menjalankan  fungsi,  weweanang  serta jabatannya. Dalam hal ini penelitian berfokus pada penerapan etika dalam pelayanan publik di  Kantor  Kecamatan  Balaesang  Tanjung  Kabupaten  Donggala.  Dimana  nilai  guideline digunakan sebagai indikator berdasarkan pemikiran Mertins Jr. pada Maani (2010) terdapat 4 poin penting yang menjadi patokan dalam perawatan etika, yaitu:
1. Equality , yaitu perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan
2. Equity ,  yaitu  perlakuan  yang  sama  tidak  cukup  tetapi  harus  ada  nilai-nilai  keadilan yang  diterapkan  sehingga  dapat  dijadikan  acuan  tidak  memberikan pelayanan  yang berbeda kepada setiap orang.
3. Loyality , adalah kesetiaan yang diberikan kepada hukum, konstitusi, pimpinan, rekan kerja  dan  bawahan.  Berbagai  kesetian  tersebut  terkait  satu  sama  lain  dan  tidak  ada kesetian yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu yang mengabaikan yang lain
Responsibility , yaitu setiap menerima tanggung jawab atas apapun ia kerjakan dan harus menghindarkan diri dari sindrom “saya sekedar melaksanakan perintah dari atasan”.

## Metode Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  yaitu  tipe  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  berusaha menggambarkan  suatu  gejala  sosial.  Dimana  penelitian  ini  berusaha  untuk  menuturkan  dan menafsirkan  data  yang  ada.  Dasar  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif metode  penelitian  kualitatif  menekankan  pada  metode  penelitian  observasi  di  lapangan  dan datanya di analisa dengan cara non statistik meskipun tidak selalu harus menggunakan angka penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi objek  yang  alamiah.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  sebagai  cerminan  dasar  perancangan penelitian dalam rangka mendapatkan data adalah jenis penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017). Tipe penelitian deskriptif (penggambaran) adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang  terjadi  pada  saat  ini.  Di  dalamnya  terdapat  upaya  mendeskripsikan,  mencatat, menganalisa  dan  menginterpretasikan  kondisi-  kondisi  yang  ada  sekarang.  Sumber  data dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kasi Pemerintahan, Kasi  Pelayanan  Umum,  Staff  Kantor  Kecamatan  dan  masyarakat  di  Kantor  Kecamatan Balaesang  Tanjung  Kabupaten  Donggala.  Dan  sumber  data  sekunder  yaitu  melalui penelusuran pustaka dan dokumen-dokumen dari berbagai sumber resmi lai, surat keputusan, peraturan  perundang-undanga,  laporan  penelitian,  data  statistik,  data  kelembagaan (pemerintah  dan  lembaga  lainnya.  Adapun  Teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi ( observation ), wawancara (interview ), dokumentasi ( documentation ).

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum Kecamatan Balaesang Tanjung
Balaesang Tanjung adalah sebuah Kecaman di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 150 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Donggala ke arah utara melalui Kota Palu. Kecamatan Balaesang Tanjung merupakan hasil pemekaran wilayah  Kecamatan  Balaesang.  Pusat  pemerintahannya  berada  di  Desa  Malei.  Pada  zaman kekuasaan maradika-maradika (Kerajaan) sebelum Indonesia merdeka, Kecamatan Balaesang Tanjung  merupakan  bagian  dari  wilayah  kekuasaan  Kerajaan  Balaesang  Tanjung.  Desa pertama  yang  ada  di  Balaesang  Tanjung  adalah  Desa  Rano  yang  merupakan  Desa  leluhur Balaesang  Tanjung.  Dengan  pesatnya  perkembangan  jumlah  penduduk  dan  tuntutan  ingin mengembangkan  kehidupan,  maka  menyebarlah  sebagaian  penduduk  dari  Desa  Rano  ke daerah pesisir, sebagian ke Desa Ketong dan Desa Malei. Sedangkan penduduk yang ada di Desa  Malei  mencapai jumlah  yang  cukup  banyak  dan akhirnya  menyebar  ke  arah barat  dan membetuk  sebuah  desa  baru  yaitu  Desa  Kamonji.  Demikianlah  awal  mulanya  wilayah kekuasaan  Kerajaan  Balaesang  di  Balaesang  Tanjung.  Perkembangan  penduduk  yang semakin  pesat  mendorong  masyarakat  untuk  membentuk  desa  baru  sehingga  akhirnya terbentuk 8 desa Semangat otonomi daerah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong masyarakat di daerah Belaesang Tanjung bersatu untuk membentuk pemerintahan kecamatan  sendiri.  Keinginan  tersebut  disahuti  pemerintah  kabupaten  dan  mendapat persetujuan dari DPRD Donggala Perda No.5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Balaesang Tanjung.
Sebagaimana  dengan  daerah-daerah  lain  di  Indonesia,  Kecamatan  Balaesang  Tanjung juga memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Musim panas terjadi antara Bulan April – September, sedangkan musim hujan terjadi pada Bulan Oktober-Maret. Curah hujan  tertinggi  tahun  2020  terjadi  pada  bulan  September  dengan  curah  hujan  sebesar  356,5 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 94 mm. Adapun untuk
hari hujan, terbanyak sebanyak 24 hari pada bulan Juli, sedangkan hari hujan terendah terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 6 hari.
Luas Wilayah Menurut Desa di Kec Balaesang Tanjung, Walandano 21.53Km 2 , Malei 18.84  Km 2 ,  Kamonji  20.4  Km 2 ,  Ketong  23.92  Km 2 ,  Manimbaya  14.36  Km 2 ,  Rano  B  26.62 Km 2 , Pomolulu 27.97 Km 2 , Palau 7.98 Km 2 Jarak Antara Ibu Kota Kecamatan dengan Desa di Kecamatan Balaesang Tanjung, dengan transportasi mobil yaitu Walandano 7 Km 2 , Malei 0 Km 2 , Kamonji 3 Km 2 , Ketong 15 Km 2 , Manimbaya 21 Km 2 , Rano 13 Km 2 , Pomolulu 27 Km 2 , Palau 31 Km 2 .  Keadaan Tanah Menurut Persentase Bentuk Permukaan Tanah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Balaesang Tanjung. Walandano Dataran 15% Perbukitan 35% Pegunungan  50%  ketinggian  dari  permukaan  laut  11  Meter,  Malei  Dataran  15%  Perbukitan 35%  Pegunungan  50  %  ketinggian  dari  permukaan  laut  7  Meter,  Kamonji  Dataran  25% Perbukitan 25% Pegunungan 50% ketinggian dari permukaan laut 11%, Ketong Dataran 15% Perbukitan  35%  Pegunungan  50%  ketinggian  dari  permukaan  laut  6  Meter,  Manimbaya Dataran 15% Perbukitan 35 Pegunungan 50 % ketinggian dari permukaan laut 4 Meter, Rano Dataran 15% Perbukitan 25% Pegunungan ketinggian 60% dari permukaan laut 86, Pomolulu Dataran  15%  Perbukitan  35%  Pegunungan  50%  ketinggian  dari  permukaan  laut  8  Meter, Palau  Dataran  15%  Perbukitan  35%  Pegunungan  50%  ketinggian  dari  permukaan  laut  7 Meter, data dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Balaesang Tanjung.
Secara  administratif,  Kecamatan  Balaesang  Tanjung  terdiri  dari  8  desa  dan  35  dusun. Desa yang memiliki dusun terbanyak adalah Desa Malei dan Ketong masing-masing 6 dusun, sedangkan  desa  dengan  dusun  paling  sedikit  adalah  Desa  Walandano  dan  Kamonji  masing- masing sebanyak 3 dusun. Berdasarkan klasifikasi desa menurut kemandiriannya, jenis desa terbagi  menjadi  3,  yaitu  swadaya,  swakarsa,  dan  swasembada.  Berdasarkan  klasifikasi tersebut,  seluruh  desa  di  kecamatan  ini  berstatus  Swasembada.  Keberhasilan  pembangunan suatu  desa  sangat  ditentukan  oleh  tingkat  partisipasi  masyarakat  dan  kecakapan  pemimpin desa.  Kecakapan  bersifat  relatif,  namun  salah  satu  parameternya  dapat  dilihat  dari  tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan kepala desa di kecamatan Balaesang Tanjung bervariasi dari SMU dan Sarjana. Setiap desa di kecamatan ini masing-masing memiliki satu lembaga desa, yaitu BPD, LPMD dan PKK. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masing–masing desa, kecamatan  ini  memiliki  aparat  pengamanan  hansip  sebanyak  32  personil  jumlahnya  masih sama dengan tahun sebelumnya.
Nama  Kepala  Desa  Menurut  Pendidikan  Tertinggi  yang  ditamatkan  dan  statusnya  di Kecamatan  Balaesang  Tanjung  1).  Kepala  Desa  Walandano  Bambang  Raharjo  Pendidikan terakhir SMU 2). Pj. Kepala Desa Malei Djamal Pendidikan terakhir SMU, 3). Kepala Desa Kamonji  Darwis  Pendidikan  terakhir  SMU,  4).  Kepala  Desa  Ketong  Kaharudin,  S.Pd. Pendidikan terakhir S1, 5). Kepala Desa Manimbaya Asmadi Asan Pendidikan terakhir SMU, 6).  Kepala  Desa  Rano  B  Samin  Pendidikan  terakhir  SMU,  7)  Kepala  Desa  Pomolulu  Moh. Sabil  Pendidikan  terakhir  SMU,  8)  Kepala  Desa  Palau  Moh.  Sanapati  Pendidikan  terakhir SMU. Sumber data Kasi Pemerintahan Kecamatan Balaesang Tanjung.

## Visi dan Misi
Visi  Kecamatan  Balaesang  Tanjung  Terwujudnya  masyarakat  Kecamatan  Balaesang Tanjung  yang  sejahtera  dalam  meningkatkan  pelayanan  masyarakat  dan  Misi  Kecamatan Balaesang  Tanjung  Sejalan  dan  untuk  menunjang  Visi  Kecamatan  Balaesang  Tanjung  Misi Kecamatan Balaesang Tanjung adalah sebagai berikut:
(a). Melaksanakan Pembinaan Kelurahan,
(b). Melaksanakan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat,
(c). Melaksankan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum,
(d). Melaksanakan Pembinaan Kesejahteraan Sosial,
(e). Melaksanakan Pelayanan Umum Pemerintahan.

## Etika Pegawai dalam Pelayanan Publik
Etika pegawai dalam pelayanan publik i dapat diartikan sebagai pola tingkah laku yang ditunjukkan  oleh  pegawai  dalam  memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku di dalam suatu instansi. Dalam penelitian ini Etika pegawai dalam Kantor Kecamatan Balaesang  Tanjung  Kabupaten  Donggala  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek  yaitu:  (1) Persamaan (Equality ), dapat dipahami bahwa suatu oraganisasi harus memberikan pelayanan yang konsisten kepada setiap pihak yang membutuhkan pelayananan serta tidak memandang status  dari  setiap  masyarakat  dalam  hal  ini  Aparatur  Sipil  Negara  yang  melakukan pengurusan;  (2)  Keadilan  ( Equity ),  yaitu  memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  kebutuhan tanpa membeda-bedakan, tanpa memihak kepada golongan tertentu.; (3) Kesetiaan ( Loyaity ) yaitu  ketaatan  dan  kesanggupan  dlam  melaksanakan  aturan  yang  berlaku  serta mendedikasikan  diri  dalam  pemberian  pelayanan  dengan  adanya  prinsip  tanpa  pamri.;  (4) Tanggungjawab  ( Responsibility ),  yaitu  sikap  tanggungjawab  terhadap  pelaksaan  tugas  yang dilaksanakan dalam suatu instansi.;

## Persamaan (Equality)
Persamaan  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  kesanggupan  pegawai Kecamatan  Balaesang  Tanjung  Kabupaten  Donggala  dalam  memberikan  pelayanan  publik sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  konsisten  kepada  semua  pihak  tanpa  membeda-bedakan status dan jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Ada dua hal yang menjadi indikator dari nilai persamaan yaitu:

## 1 Memberikan Pelayanan Sesuai Aturan
Pelayanan publik dalam hal ini harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan sehingga  masyarakat  atau  dalam  hal  ini  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan  pengurusan menerima  pelayanan  yang maksimal.  Hasil  penelitian  yang  dilihat  dilapangan  menunjukkan bahwa  pelayanan  publik  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  dimana  ketika  penelitian  ini berlangsung,  dalam  pemberian  pelayanan  pegawai  pada  Kecamatan  Balaesang  Tanjung Kabupaten  Donggala  mengikuti  aturan  yang  ada  dan  mengarahkan  peneliti  dalam memperoleh  data  dan  informasi  ke  setiap  bidang  yang  ada.  Berdasarkan  penjelasan  oleh informan  dan  penelitian  yang  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pemberian pelayanan publik di Kantor Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala dilihat dari segi  persamaan  yaitu  memberikan  pelayanan  sesuai  aturan  terlaksana  dengan  baik,  pegawai yang  memberikan  pelayanan  administrasi  di  Kantor  Kecamatan  Balaesang  Tanjung Kabupaten  Donggala  melakukan  pelayanan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dan  sesuai dengan  Standar  Oprasional  Prosedur  yang  dilaksanakan  di  Kantor  Kecamatan  Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.

## 2 Tidak Ada Perbedaan dalam Pelayanan
Dalam  pelayanan  publik  dalam  hal  tidak Membedakan  dalam  pelayanan  artinya  setiap pegawai  yang  melakukan  pengurusan  mendapatkan  pelayanan  sama  sesuai  dengan kepentingan  masing-masing  tanpa  adanya  perbedaan.  Berdasarkan  beberapa  pendapat  yang didapatkan  dari  hasil  wawancara  beberapa  informan  dan  pengamatan  langsung  yang  telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Balaesang Tanjung  Kabupaten  Donggala  terkait  masalah  Etika  Pelayanan  Publik  dalam  hal  ini
menggunakan nilai persamaan yaitu tidak ada perbedaan dalam pelayanan terpenuhi dengan baik ini dikarenakan setiap pegawai memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya masing-masing  dan  memiliki  kesadaran  dalam  menjalankan  tugas  sehingga  nilai  persamaan dalam  pelayanan  dapat  tercapai  dengan  baik  sesuai  dengan  pendapat  tersebut  dilihat  dari pelayanan  yang  diberikan  selama  melakukan  penelitian  hasil  pengamatan  peneliti  sesuai dengan hasil wawancara dari informan.

## Keadilan (Equity)
Keadilan  yang  dimaksud  dalam  pelayanan  publik  adalah  memberikan  layanan  tanpa membeda-bedakan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aturan  yang  berlaku  dan  tanpa  adanya diskriminasi. Keadilan dalam penelitian ini untuk melihat etika pegawai di Kantor Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala adalah dapat diukur dengan melihat:

## 1) Hilangnya Sikap Diskriminasi dalam Pelayanan Publik
Hilangnya  sikap  diskriminasi  diartikan  sebagai  membeda-bedakan  sikap  dalam pelayanan  sehingga  dapat  menyebabkan  kecemburuan  sosial  dalam  pelayanan.  Berdasarkan hasil  wawancara  dari  beberapa  informan  dan  pengamatan  langsung  yang  didapatkan  dapat disimpulkan  bahwa  etika  pelayananan  publik  di  Kantor  Kecamatan  Balaesang  Tanjung Kabupaten  Donggala  terkait  keadilan  yaitu  hilangnya  sikap  diskriminasi  telah  diterapkan secara  maksimal  dan  dapat  dikatakan  bahwa  pelayanan  yang  diberikan  dalam  dapat memberikan  kepuasan  kepada  setiap  pegawai  yang  memiliki  kepentingan  pelayanan  publik Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.

## Kesetiaan (Loyality)
Kesetiaan  (loyality)  adalah  kesanggupan  untuk  menaati  dan  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawab yang diberikan dengan penuh kesadaran sehingga mampu menunjang kinerja dari  pegawai  dalam  pelayanan.  Kesetiaan  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dapat  dilihat menggunakan beberapa indikator yaitu:

## 1) Taat Terhadap Aturan
Menjalankan  segala  tugas  dan  tanggung  jawab  dalam  melayani  di  Kantor  Kecamatan Balaesang  Tanjung  Kabupaten  Donggala,  pegawai  yang  bertugas  harus  memiliki  jiwa  yang setia salah satunya adalah taat terhadap aturan. Hasil penelitian dan wawancara di atas dapat disimpulkan  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bertugas  di  Kantor  Kecamatan  Balaesang Tanjung  Kabupaten  Donggala  menjujung  nilai  kesetiaan  karena  taat  dengan  aturan  dan memiliki mekanisme dan tahapan dalam pemberian pelayanan dan harus sesuai dengan kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga mengikuti Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan.

## 2) Mementingkan Kepentingan Dinas
Menjalankan  pelayanan  publik  seorang  pegawai  dituntut  untuk  mementingkan kepentingan  dinas  diatas  kepentingan  pribadi,  berikut  adalah  wawancara  dengan  beberapa pegawai terkait mementingkan kepentingan dinas. Berdasarkan hasil penelitian dan informasi dari  informan  dapat  disimpulkan  bahwa  etika  pelayanan  publik  pada  Kantor  Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala dari segi kesetiaan yaitu mementingkan kepentingan dinas berjalan sesuai aturan dan dapat dikatakan bahwa pegawai setia dalam pelayanan publik yang diberikan.

## Pertanggungjawaban (Responsibility)
Pertanggungjawaban  dalam  penelitian  ini  adalah  melihat  bagaimana  kesanggupan pegawai  Kantor  Kecamatan  Balaesang  Tanjung  Kabupaten  Donggala  dalam  menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pelayanan publik yang diamanatkan kepada pegawai dengan  sebaik  mungkin  tanpa  adanya  paksaan  dan  dorongan  dari  orang  lain,  ada  beberapa indikator dalam menilai pertanggungjawaban yaitu:

## 1) Melaksanakan Tugas dan Tanggungjawab dengan Baik
Seorang pegawai dapat dikatakan memiliki etika ketika dalam pelaksanaan tugas yang diberikan pegawai tersebut mampu menjalankan tanpa ada paksaan dan sadar akan tugas yang diberikan  begitu  pula  dengan  pegawai  yang  bekerja  pada  Kantor  Kecamatan  Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. Hasil wawancara beberapa informan dapat disimpulkan bahwa etika  pegawai  dalam  pelayanan  publik  di  Kantor  Kecamatan  Balaesang  Tanjung Kabupaten Donggala  tekait  dengan  pertanggunjawaban  yaitu  melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawab jawab  dengan  baik  dapat  dikatakan  memenuhi  karena  setiap  pegawai  bertanggungjawab berdasarkan  Sasaran  Kerja  Pegawai  (SKP)  dan  menjalankan  dengan  baik  tugas  pokok  dan fungsi dari masing- masing bidang.

## 2) Tidak Menunda-Nunda Pekerjaan
Pertanggungjawaban  dari  pelayanan  yang  diberikan  oleh  setiap  pegawai  dapat  dilihat dari  terpenuhinya  sasaran  kerja  dengan  tidak  menunda-nunda  pekerjaan  sehingga pelayanan yang  diberikan  kepada  pegawai  ASN  yang  memiliki  kepentingan  pelayanan  administrasi. Adapun  etika  pelayanan  publik  pada  Kantor  Kecamatan  Balaesang  Tanjung  Kabupaten Donggala  terkait  pertanggungjawaban  yaitu  tidak  menunda-nunda  pekerjaan.  Hasil pengamatan  langsung  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dapat  dilihat  bahwa  tidak  ada  penunda- nundaan  pekerjaan  dalam  pelayanan  publik  di  Kantor  Kecamatan  Balaesang  Tanjung Kabupaten  Donggala  karena  masyarakat  dalam  hal  ini  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang melakukan pengurusan langsung menyerahkan data kepada pegawai yang bertugas dan ketika data  yang  dimiliki  tidak  lengkap,  pegawai  yang  bertugas  dalam  pelayanan  menghubungi langsung PNS yang terkait sehingga mempercepat pengelolaan berkas yang ada. Berdasarkan hasil  penelitian  dan  wawancara  dengan  beberapa  informan  dapat  diketahui  bahwa,  etika pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala dalam hal pertanggung  jawaban  yaitu  tidak  menunda-nunda  pekerjaan  dapat  memenuhi  dan  dapat dikatakan bahwa pegawai yang bertugas memiliki pertanggungjawaban yang baik dalam hal tidak menunda-nunda pekerjaan.

## 3) Tidak Melemparkan Kesalahan Kepada Orang Lain
Dalam menjalankan tugas pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten  Donggala,  masing-masing  pegawai  diberikan  tanggungjawab  masing-masing sehingga  setiap  pegawai  jelas  tugas.  Adapun  untuk  mengetahui  etika  pelayanan  publik  di Kantor  Kecamatan  Balaesang  Tanjung  Kabupaten  Donggala  terkait  petanggungjawaban, tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain. Hasil wawancara beberapa informan di atas dan  penelitian  langsung  yang  dilakukan  dapat  diketahui  bahwa  etika  pegawai  dalam pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala dari segi pertanggungjawaban  yaitu  tidak  melemparkan  kesalahan  pada  orang  lain  dapat  dikatakan memenuhi  karena  setiap  bidang  yang  ada  memiliki  tugas  dan  tanggungjawabnya  masing- masing, jika ada kesalahan yang dilakukan oleh pegawai akan jelas sumber dari masalah yang
terjadi.

## 4) Hadir Tepat Waktu
Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memiliki jiwa yang disiplin yaitu hadir tepat waktu  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawab  yang  dimiliki  sehingga  dapat menyelenggarakan  pelayanan  dengan  maksimal  dan  sesuai  denga  etika  pelayanan  yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dilihat bahwa kehadiran pegawai dalam  kantor  tidak  memenuhi  syarat  dimana  masih  banyak  pegawai  yang  datang  terlambat ketika  jam  kantor  sehingga membuat  masyarakat  dalam  hal ini  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) yang  ingin  mendapatkan  pelayanan  harus  menunggu  dan  pada  saat  jam  istirahat  banyak pegawai yang bertugas terlambat datang ke kantor sehingga membuat pelayanan terhambat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Kantor  Kecamatan  Balaesang  Tanjung Kabupaten  Donggala  mengenai  Etika  Pegawai  dalam  Pelayanan  Publik,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  pegawai  yang  bertugas  dalam  pemberian  pelayanan  publik  di  Kantor Kecamatan Balaesang Tanjung sudah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sesuai etika yang berlaku sesuai beberapa aspek yaitu:
Persamaan  ( equality ),  nilai  persamaan  yang  dijalankan  oleh  pegawai  Kecamatan Balaesang Tanjung dalam pelayanan publik sudah baik karena petugas yang bekerja tidak lagi membeda-bedakan  pemberian  pelayanan  kepada  setiap  PNS  yang  mengurus  kecuali  ketika berkas  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  dalam  hal  ini  PNS  tidak  lengkap  maka  akan  di beritahukan melalui telepon atau bimbingan langsung.
Keadilan  ( equity )  yang  diterapkan  sudah  maksimal  ini  dilihat  karena  hilangnya  sikap diskriminasi  dalam  pelayanan  ini  dilihat  dari  pemberian  pelayanan  yang  didasarkan  pada Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  sehingga  pemberian  pelayanan  publik  tidak  lagi memihak kepada golongan pegawai tertentu.
Kesetiaan  ( loyality ),  kesetiaan  pegawai  yang  ditunjukkan  langsung  dengan  melihat kinerja  yang  ditunjukkan  melalui  ketaatan  terhadap  aturan  yang  ada  dan  mementingkan kepentingan dinas dibanding kepentingan pribadi.
Tanggungjawab  ( Responsibility )  yang  ditunjukkan  melalui  sikap  melaksanakan  tugas dan  tanggungjawab  dengan  baik  serta  tidak  menunda-nunda  pekerjaan  namun  dalam  segi kedisiplinan  yaitu  hadir  tepat  waktu  masih  bnyak  pegawai  yang  tidak  mengikuti  aturan dengan  baik  dan  membuat  pelayanan  yang  diberikan  tidak  maksimal  dan  membuat masyarakat dalam hal ini PNS yang akan melakukan pelayanan menunggu. Berdasarkan hasil penelitian keempat aspek tersebut sudah memenuhi syarat sehingga pegawai di kantor dapat dikatakan memiliki etika yang baik dalam pelayanan publik.

## BIBLIOGRAFI
Antonio,  H.,  &  Safriadi,  N.  (2012).  Rancang  Bangun  Sistem  Informasi  Administrasi Informatika (SI-ADIF). Jurnal Elkha , 4 (2).
Arlisa, A., Hakim, L., & Setiawati, B. (2022). ETIKA PEGAWAI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  DAYA  MANUSIA  KABUPATEN  BONE. Kajian  Ilmiah  Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) , 3 (5), 1424–1436.
Arsyad,  D.  H.  (2021).  Etika  Administrasi  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Pada Kantor Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten ToliToli. Jurnal Inovasi Penelitian , 1 (12), 2783–2790.
Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). The public administration dictionary. (No Title) . Maani, K. D. (2010). Etika pelayanan publik. Jurnal Demokrasi , 9 (1). Natalia, B. M. (2014). Implementasi program zona air minum prima (zamp) untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat (studi pada pdam kota malang) . Brawijaya University. Sania,  Y.  A.,  Hartono,  S.,  &  Rahmadanik,  D.  (2022).  ETIKA  PELAYANAN ADMINISTRASI  DI  KANTOR  DINAS  KEPENDUDUKAN  DAN  PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA. PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) , 2 (04), 159–171.
Sedarmayanti,  S.  H.  (2012).  Strategi  penguatan  etika  dan  integritas  birokrasi  dalam  rangka pencegahan  korupsi  guna  meningkatkan  kualitas  pelayanan. Jurnal  Ilmu  Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi , 9 (3), 5.
Sugiyono,  P.  D.  (2017).  Metode  penelitian  bisnis:  pendekatan  kuantitatif,  kualitatif, kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung , 225 . Suwardani,  N.  P.  (2020). �QUO  VADIS�  PENDIDIKAN  KARAKTER:  dalam  Merajut Harapan Bangsa yang Bermartabat . Unhi Press.

## Copyright holder:
Meldi Amijaya, Askar Mayusa, Khairil Rifdi Ilham, Moh. Fikri (2024)
First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)