## EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA TOMOHON
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.802-810                                    Citta Nadya Celine Wurara. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.436 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA TOMOHON
Citta Nadya Celine Wurara 1 , Stefanus Sampe 2 , Donald K. Monintja 3 , Michael Mamentu 4 ,
Fanley N. Pangemanan 5 , Steeva G. Rondonuwu 6 1,2,3 ,4,5,6
Universitas Sam Ratulangi
Correspondet author : cittawurara27@gmail.com Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

## Abstract
This research aims to analyze and determine the effectiveness of implementing the Regional Government  Information  System  (SIPD)  in  development  planning  in  Tomohon  City.  This research  adopted  a  qualitative  descriptive  research  method  and  was  conducted  at  the Bappelitbangda office in Tomohon City, North Sulawesi. The data used in this research comes from  primary  and  secondary  data.  The  data  analysis  technique  used  interactive  data analysis. The research results show the effectiveness of the Regional Government Information System  (SIPD)  application  in  development  planning  in  Tomohon  City,  this  application  is considered innovative and able to increase the efficiency of planning preparation because it is electronic-based and integrated with the centre and regions. However, there are several obstacles that need to be taken into account, such as effectiveness indicators not yet being met due to frequently changing legal bases, lack of regular outreach and training for human resources,  and  limited  infrastructure.  Although  this  application  is  very  helpful  compared  to manual methods, it still requires better adjustments and support in order to achieve optimal effectiveness according to Duncan's theory in Steers (2012).

## Keywords:  Effectiveness;  Development  Planning;  Implementation;  Regional  Government Information System (SIPD)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengetahui  Efektivitas  Penerapan  Sistem Informasi  Pemerintahan  Daerah  (SIPD)  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  di  Kota Tomohon.  Penelitian  ini  mengadopsi  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  dan  dilakukan  di pada Kantor BAPPELITBANGDA Kota Tomohon Sulawesi Utara. Data yang digunakan dalam penelitian  ini  bersumber  dari  data  primer  dan  sekunder.  Teknik  analisis  data  digunakan analisis  data  interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  E fektivitas  aplikasi  Sistem Informasi  Pemerintahan  Daerah  (SIPD)  dalam  perencanaan  pembangunan  di  Kota Tomohon,  aplikasi  ini  dinilai  inovatif  dan  mampu  meningkatkan  efisiensi  penyusunan perencanaan karena berbasis elektronik dan terintegrasi dengan pusat dan daerah. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti belum terpenuhinya indikator- indikator  efektivitas  akibat  dasar  hukum  yang  sering  berubah,  kurangnya  sosialisasi  dan pelatihan rutin bagi sumber daya manusia, serta keterbatasan sarana prasarana. Aplikasi ini meskipun  sangat  membantu  dibandingkan  metode  manual,  masih  membutuhkan penyesuaian dan dukungan yang lebih baik agar dapat mencapai efektivitas optimal sesuai teori Duncan dalam Steers (2012).
Kata  Kunci:  Efektivitas;  Pelaksanaan;  Perencanaan  Pembangunan;  Sistem  Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.802-810 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.436

## PENDAHULUAN
Memotret  perkembangan  zaman  saat  ini  yang  semakin  maju  khususnya  dalam bidang  teknologi  berbagai  aktivitas  dilakukan  bisa  dimana  saja  dan  kapan  saja,  hal  ini tentunya bisa di katakan sangat memudahkan dalam bidang pemerintahan, kemajuan ini dapat di gunakan sebagai alat pemerintah untuk berkoordinasi antara pusat dan daerah dalam  menyampaikan  informasi,  kemudian  pemanfaatan  yang  di  lakukan  pemerintah yakni di adakannya E- government yaitu penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi  dan  pelayanan  pemerintah,  manfaat  dari  E-government  yaitu  pertama mengurangi  biaya,  alasannya  karena  melalui  sistem  online,  maka  biaya  administrasi  dan sebagainya  akan  berkurang.  Kedua,  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  karena masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengakses  dan  melihat  sejauh  mana  kegiatan pemerintah sudah dilakukan (lestari at al, 2021).
Peluncuran  aplikasi  yang      kementerian  dalam  negeri  yaitu  sistem  informasi pemerintahan  daerah  (SIPD)  yang  dimuat  dalam  Permendagri  No  70  Tahun  2019  dapat dikatakan  sebagai  salah  satu  penjabaran  dari  tujuan  perencanaan  pembangunan nasional  yaitu  untuk  mendukung  koordinasi  antar  pelaku  pembangunan,  menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar  ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi  antara  perencanaan,  penganggaran  pelaksanaan,  dan  pengawasan,  juga mengoptimalkan  partisipasi  masyarakat  dan  menjamin  tercapainya  penggunaan  sumber daya  secara  efisien,  efektif,  berkeadilan dan  berkelanjutan  menurut  UU  No  25  tahun  2004 tentang Pembangunan Nasional.
Sistem  informasi  pemerintahan  daerah  selanjutnya  di  singkat  SIPD  adalah  sistem pengelolaan  informasi  pembangunan  daerah,  informasi  keuangan  daerah,  dan  informasi pemerintahan  daerah  lainnya  yang  saling    terhubung  untuk  dimanfaatkan  dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai system pendokumentasian,  pengelolaan  dan  pengolahan  data  perencanaan  daerah  menjadi informasi  yang  disajikan  kepada  publik  dan  sebagai  dokumen  pengambilan  keputusan dalam  rangka  perencanaan,pelaksanaan  dan  evaluasi  kinerja  pemerintah  daerah. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan data dan informasi pembangunan daerah dengan sebaik-baiknya yang langsung diwadahi oleh  Bappelitbangda yang merupakan badan yang ada di tingkatan wilayah kota, kemudian untuk link aksesnya atau situs dapat diakses dalam https://sipd.kemendagri.go.id/landing dengan  tampilan  yang  baru  di  update  oleh kementerian.  Bappelitbangda  sebagai  salah  satu  instansi  pemerintah  yang  dituntut  untuk mewujudkan  tata  kelola  pemerintah  yang  baik  yaitu  dengan  cara  mempertanggung

## EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA TOMOHON
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.802-810                                    Citta Nadya Celine Wurara. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.436 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
jawabkan tugas dan fungsinya. Membantu walikota melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan  dibidang  perencanaan,pembangunan,  penelitian  dan  pengembangan daerah. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik Bappelitbangda Kota Tomohon  selaku  unit  perencanaan  di  haruskan  menyusun  Rencana  pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.
Maka dari itu, untuk membangun satu data Indonesia telah diawali pemerintah pusat dengan memberlakukan SIPD. di awali dari tingkat Provinsi Sulawesi utara ke Kota Tomohon, kemudian  dari  Pemerintah  Kota  berlanjut  kepada  tiap-tiap  satuan  kerja  perangkat  daerah (SKPD)  di  perintahkan  untuk  segera  menata  dan  menyesuaikan  dengan  Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD tersebut. Pemerintah Kota Tomohon mulai menerapkan SIPD  pada  tahun  2021  untuk  merumuskan  perencanaan  pembangunan  2022,  dengan diterapkan  SIPD  ini  maka  pemerintah  diharapkan  dapat  memberikan  data  yang  akurat dan  akuntabel  yang  diperlukan  dalam  perencanaan  pembangunan  serta  dapat digunakan stakeholder tingkat pusat, masyarakat umum serta dunia usaha.
Sebelum  penggunaan  SIPD,  Bappelitbang  mengalami  kesulitan  Dalam  proses penyusunan  data  perencanaan  yang    menggunakan excel atau Microsoft  acces yang datanya  di input secara  manual  sehingga  datanya  tidak  terpantau  secara  langsung. Pemerintah  Kota  Tomohon  sempat  menggunakan  aplikasi  perencanaan  bernama SIAndaLTOM  di  tahun  2017  hingga  2018,  kemudian    Kementerian  meluncurkan  aplikasi berbasis website yaitu SIPD maka pemerintah Kota Tomohon beralih dari Aplikasi yang ada di  daerahnya  yaitu  SiAndalTom  ke  aplikasi  dari  Kemendagri  yang  dengan  tujuannya  yaitu suatu  sistem  yang  mendokumentasikan,  mengadministrasikan,  serta  mengolah  data pembangunan  daerah  menjadi  informasi  yang  disajikan  kepada  masyarakat  dan  sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah.  Peluncuran  SIPD  di  tahun  2020  sebagai  perbaikan  dari  metode  penyusunan perencanaan pembangunan sebelumnya nyatanya masih memerlukan perhatian khusus seperti kemudahan  akses  pelatihan  pengoperasian  bagi  pegawai  instansi  terkait  sebagai  penyesuaian transisi  pengolahan  data  dari  manual  ke  aplikasi  berbasis website agar  meminimalisir  kesalahan dikemudian  waktu.  Adapun  beberapa  masalah  yang    ada  yakni  :  Dalam  penggunaan  fitur helpdesk sebagai  sarana  pengajuan  pertanyaan  sering  tidak  direspon  cepat  sehingga memperlambat  dalam  penyusunan  perencanaan,  terdapat  masalah  juga  dalam  server yang  ada  di  bagian  Indonesia  tengah  dimana  kelancaran  aplikasi  ada  pada  jam-jam tertentu server mulai down, selain itu pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia  perlu  diadakan  rutin  karna  dibutuhkan  keahlian  yang  cukup  dalam mengoperasikan  aplikasi  SIPD  karena  penginputan  harus  berdasarkan  klasifikasi,  kodefikasi dan nomenklatur.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.802-810 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.436
Mengingat  belum  adanya  penelitian  yang  membahas  terkait  Sistem  Informasi Pemerintahan  Daerah  khususnya  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Penelitian  dan Pengembangan  Daerah    Kota  Tomohon.  Bebeapa  alasan  lain  adalah  dengan  melihat terobosan  baru  yang  ditawarkan  oleh  Kemendagri  dalam  hal  membuat  aplikasi  bernama SIPD  sejak  tahun  2019  bertujuan  untuk  memuat  data  informasi  pembangunan,  informasi keuangan  dan  informasi  lainnya  yang  terintegrasi  di  setiap  daerah,  kemajuan  teknologi  di era  revolusi  industry  4.0  pemerintah  harus  dengan  sigap  untuk  menyesuaikan  diri,  dengan adanya  inovasi  kegiatan  pemerintahan  berbasis  teknologi  yang  disebut  E-government, aktivitas pemerintah dilakukan lewat platform digital.
Salah  satu  inovasi  dalam  meningkatkan  perencanaan  pembangunan  yaitu dibuatnya  SIPD  atau  sistem  informasi  pemerintahan  daerah  melihat  terobosan  baru  yang keluarkan  pemerintah  tentunya  harus  dilihat  juga  keefektivan  dari  penerapan  aplikasi  ini, untuk  melihat  keefektivan  penerapan  aplikasi  SIPD  indikator  pencapaian  tujuan  sangatlah penting  karena  dengan  program  yang  telah  dibuat  tentunya  mempunyai  tujuan  yang membawa  kepada  hal  baik  dengan  memperhatikan  waktu  pencapaian  yang  ditentukan, pencapaian  sasaran  sebagai  target  kongkrit  dan  dasar  hukum,  program  yang  di  rancang demi kelancaran perencanaan pembangunan dibutuhkan  pengenalan akan program dan kerjasama  disetiap  SKPD  dalam  memperdalam  pengetahuan  atau  penggunaan  dari  SIPD, kemudian  adaptasi,  adaptasi    ini  pun  penting  yaitu  mencakup  peningkatan  kemampuan atau sumberdaya manusianya dalam pengoprasian SIPD dan sarana pra sarana penunjang keberhasilan perencanaan pembangunan melalui aplikasi berbasis website ini.
Atas  dasar  tersebut,  penulis  yakin  untuk  melakukan  kajian  dengan  menggunakan teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam steers (2012:53) dalam meneropong bagaimana  Efektivitas  Penerapan  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  Dalam Perencanaan  Pembangunan  di  Kota  Tomohon  Sulawesi  Utara  melalui  aspek/indikastor pencapaian tujuan, integrase, dan adaptasi.

## METODE
Dalam  tulisan  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  menjelaskan data sesuai dengan hasil penelitian yang dijabarkan melalui tulisan atau gambar dan bukan angka-angka  sesuai  dengan  temuan  peneliti.  Menurut  Moleong  (2017:6).  Lokasi  penelitian dilakukan  Kantor  BAPPELITBANGDA  Kota  Tomohon  Sulawesi  Utara  dengan  tujuan  untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Tomohon. Sedangkan waktu penelitian kurang lebih 3 bulan,  dimulai  pada  awal  maret  2024  sd  awal  mei  2024,  yang  diawali  dengan  proses observasi  atau  pengenalan  awal  pada  lokasi  penelitian.  Informan  dalam  penelitian  ini

## EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA TOMOHON
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.802-810                                    Citta Nadya Celine Wurara. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.436 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
adalah  Kepala  Badan  Bappelitbangda  Kota  Tomohon,  Kepala  Bidang  Monitoring  dan Evaluasi,  dan  Operator  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  Kota  Tomohon.  Data  primer yang  diperoleh  dari hasil  wawancara,    dan  data  sekunder  penelitian  bersumber dari buku, jurnal-jurnal,  dan  sumber  lain  serta  beberapa  data  yang  sudah  tersedia  di  Kantor BAPPELITBANGDA  Kota  Tomohon.  Data  dari  penelitian  ini  dievaluasi  menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pemanfaatan teknik observasi, interaksi wawancara, serta pengumpulan dokumen.
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  datanya  jenuh,  dimulai  dari  pengumpulan data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014) dalam (Elwan et al., 2022). yaitu data dianalisis menggunakan tiga langkah, yaitu kondensasi data,  penyajian  data  (data  display),  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Efektivitas  Penerapan  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Perencanaan Pembangunan di Kota Tomohon
Untuk menjawab permasalahan penelitian, penulis tetap berpedoman pada kerangka pikir penelitian  sebagai  ruang  lingkup  atau  batasan  penelitian  dengan  menggunakan  teori Efektivitas  yang  dikemukakan  oleh  Duncan  dalam  steers  (2012:53)  dalam  meneropong bagaimana  Efektivitas  Penerapan  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  Dalam Perencanaan  Pembangunan  di  Kota  Tomohon  Sulawesi  Utara  melalui  aspek/indikastor pencapaian tujuan, integrase, dan adaptasi.
Data  temuan  penelitian  yang  bersumber  dari  hasil  wawancara,  observasi  dan  keseuaian dengan  teori  yang  digunakan  merupakan  satu  kesatuan  yang  saling  melengkapi  sebagai hasil penelitian ini. Olehnya itu, pada data-data hasil penelitian yang peneliti temukan yang bersumber  dari  data  primer  dan  sekunder,  kemudian  dibahas  secara  detil  dan  dapat mewakili  seluruh  temuan  peneltian  berdasarkan  indikator/  aspek  Efektivitas  yang dikemukakan oleh Duncan dalam steers (2012:53).

## 1. Pencapaian Tujuan
Pencapaian  tujuan  menurut  steers  adalah  keseluruhan  upaya  pencapaian  tujuan harus  dipandang  sebagai  suatu  proses.  Oleh  karena  itu,  agar  pencapaian  tujuan  akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian- bagiannya  maupun  pentahapan  dalam  arti  periodisasinya.  Pencapaian  tujuan  terdiri  dari indicator,  yaitu  kurun  waktu  pencapaian  ditentukan,  pencapaian  sasaran  target  kongkrit dan dasar hukum.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.802-810 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.436
Berkaitan  dengan  efektivitas  penerapan  aplikasi  sistem  informasi  pemerintahan daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan kota Tomohon, berdasarkan pernyataan dari  3  pegawai  Bappelitbangda  bahwa  setelah  adanya  aplikasi  SIPD  mereka  sangat terbantu  dalam  tahapan  perencanaan  pembangunan  di  kota  Tomohon,  dalam pencapaian  tujuan  yaitu  untuk  kurun  waktu  yang  ditentukan  oleh  SIPD  tidak  menjadi masalah  karena  mereka  memiliki  strategi  dalam  mencegah  server  down  adalah  dengan membuat batasan waktu penginputan kepada perangkat daerah 1 minggu sebelum batas waktu yang ditentukan oleh SIPD, namun ada indicator ke 2 yang masih dirasa kurang baik untuk  menunjang  proses  perencanaan  yaitu  dasar  hukumnya  yang  mengatur  Kodefikasi, klasifikasi  dan  nomenklatur  berubah-ubah  secara  cepat  sehingga  dari  pihak Bappelitbangda khususnya bagian Monev (monitoring dan evaluasi) dan operator sulit untuk menyesuaikan  dikatakan  karena  aturan  hukum  yang  sebelum  yang  mengatur  satuannya dalam sub kegiatan berubah setelah ada perubahan aturan dan sampai saat ini sudah ada 3  kali  turunan  aturan  Kepmen  (keputusan  menteri)  yaitu  Kepmen  050-  3708  tahun  2020 tentang  hasil  verifikasi  dan  validasi  pemutakhiran  klasifikasi,  kodefikasi,  dan  nomenklatur perencanaan  pembangunan  dan  keuangan  daerah,  Kepmendagri  050-  5889  tahun  2021 tentang  hasil  verifikasi,  validasi  dan  inventarisasi  pemutakhiran  klasifikasi,  kodefikasi  dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Kepmendagri 900.1.15.5- 1317  tahun  2023  tentang  perubahan  atas  Keputusan  dalam  negeri  nomor  050-5889  tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
Keterbatasan akses komunikasi dari pusat dan daerah membuat terhambatnya penyusunan perencanaan  dalam  SIPD  ada  tools helpdesk yang  bertugas  sebagai  media  tanya  jawab antar  operator  pusat  dan  daerah  namun  keluhan  terjadi  karena  kurang  cepatnya  respon dalam menjawab keluhan dari daerah.
Pencapaian  tujuan  di  katakan  berhasil  apabila  dalam  proses  tahapannya mendukung  untuk  tercapaianya  tujuan,  salah  satu  indicator  yang  tidak  berjalan  dengan baik  dapat  menghambat  keberhasilan  dari  suatu  tujuan.  SIPD  adalah  aplikasi  yang  dibuat oleh kementerian dalam negeri tergolong masih baru perlu adanya persiapan yang matang dan perlu adanya konsistensi dalam menentukan satuan dalam sub kegiatan karena melihat sudah ada 3 kali turunan dengan waktu yang cepat, membuat daerah kebingungan dalam tahapan  perencanaan  karena  bisa  dibayangkan  saja  dari  daerah  baru  mau  belajar mengenai  penggunaan  aplikasi  SIPD  dan  setelah  sudah  cukup  mahir  namun  setelah  itu dirubah,  hal  ini  memang  harus  juga  di  barengi  dengan  kemampuan  dari  Bappelitbang dalam penyesuaian dengan perubahan yang terjadi.

## EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA TOMOHON
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.802-810                                    Citta Nadya Celine Wurara. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.436 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Hal  tersebut  akan  selalu  menghambat  pencapaian  tujuan  karena  adanya  perubahan kemendagri  yang  begitu  cepat  yang  berkaitan  dengan  dasar  hukum  sebagai  salah  satu indikator tercapainya tujuan.

## 2. Integrasi
Integrasi,  yaitu  pengukuran  terhadap  tingkat  kemampuan  suatu  organisasi  untuk melakukan  kegiatan  dari  program  kerja  yang  telah  disepakati  dan  mengadakan  sosialisasi dangan pihak   lain. Integrasi terdiri dari indikator, yaitu prosedur dan proses sosialisasi.
Prosedur  yang  menjadi  salah  satu  indikator  dari  integrasi  dijalankan  berdasarkan permendagri  no  86  tahun  2017  yang  menjadi  acuan  dari  Bappelitbang,  saat  ini Bappelitbang berada pada perencanaan penyusunan RPJPD (rencana pemerintah jangka panjang daerah) dan RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) yang bolanya saat ini sudah ada  pada  TAPD  (tim  anggaran  pemerintah  daerah)  dari  tahapan  yang  dilakukan  yaitu musrenbang  kelurahan,  kemudian  masuk  ke  kecamatan  untuk  dipilah  usulan  mana  yang akan di teruskan tahapan selanjutnya usulan yang sudah di  tentukan akan masuk otomatis ke  perangkat  daerah  atau  dinas  yang  dituju,  secara  prosedural  sudah  dilakukan  dengan tahapan  yang  benar  namun  didapati  ketidaksesuaian  dimana  ada  dinas  yang  telah menerima  usulan  dari  musrenbang  kelurahan  dan  pokir  namun  dibuat  nol  atau  tidak dianggarkan,  hal  ini  tentunya  perlu  koordinasi  antar  Bappelitbang  dan  dinas  terkait  agar tetap  mengawal  usulan  dari  kelurahan  dan  pokir  yang  sudah  di  pilih  sebagai  rencana pembangunan, jangan sampai  mengecewakan masyarakat yang sudah mengusulkan dan berharap usulannya sudah diakomodir.
Dalam  proses  sosialisasi  menjadi  aspek  penunjang  untuk  mengenal  sistem  informasi pemerintahan daerah (SIPD) lebih dalam dan dapat membuat  perencanaan lebih matang, dengan  adanya  aplikasi  berbasis  website  ini  membuat  SKPD  harus  mahir  dalam mengoperasikan    komputer,  ada  perubahan  yang  dikenal  dengan  SIPD  merah  kemudian SIPD  biru,  yang  dengan  kata  lain  sistem  informasi  pemerintahan  daerah  ini  terus  update mengikuti perkembangannya, dan untuk penyesuaiannya Bappelitbang harus dengan sigap mensosialisasikan  perubahan  yang  ada,  berdasarkan  wawancara  penyelenggaraan sosialisasi saat ini telah dilakukan tapi tidak rutin, dilihat dari waktu penggunaan SIPD  baru 4 tahun proses sosialisasi sangat di butuhkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan perencanaan,  dengan  contoh  kasus  yang  dialami  oleh  salah  satu  dinas  memperlihatkan harus  adanya  sosialisasi  yang  rutin  dan  koordinasi  yang  baik  antar  perangkat  daerah dengan Bappelitbang sebagai wali data.

## 3. Adaptasi
Adaptasi  erat  kaitannya  dengan  penyesuaian  terhadap hal- hal  yang  baru,  bentuk penyesuaian  yang  harus  diperhatikan  pemerintah  kota  Tomohon  adalah  terobosan pemerintah pusat dalam hal upaya pengembangan pelayanan bidang teknologi atau yang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.802-810 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.436
dikenal  e  government  atau  pemerintah digital yang  menjadi  salah  satu  upaya  pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahanan yang berbasis elektronik, dengan adanya aplikasi ini dapat membuat tugas dari pemerintah kota Tomohon akan lebih efesien.
Penunjang  keberhasilan  dari  perencanaan  pembangunan  dilihat  dari  indikator adaptasi  yaitu  yang  pertama  mengenai  kemampuan  sumber  daya  manusia  dalam penguasaan  sistem  informasi  pemerintahan  daerah  (SIPD),  semenjak  beberapa  tahun berjalan  Bappelitbang  sudah  mulai  bisa  menyesuaikan  dan  paham  mengoperasikan  SIPD dengan  mengikuti  panduan  dari  permendagri  dan  Kepmendagri,  yang  harus  terus dipertahankan  dari  adaptasi  aplikasi  ini  yaitu  pegawai-  pegawai  yang  sudah  di  beri tugasnya  dalam  membuat  program  harus  berlatih  terus  dalam  mengoperasikan  SIPD  dan dalam  hal  penyusunan  perencanaan  harus  detail  dan  akurat,  karena  dalam penyesuaiannya  aplikasi  ini  dianggap  sangat  kompleks  sehingga  kemampuan  atau  ahli komputer  tidaklah  cukup  harus  memiliki  kemampuan  analisa  dalam  perencanaan pembangunan  agar  pengadministrasian  dalam  SIPD  menghasilkan  produk  yang  benar- benar berkualitas.
Pengadaptasian  yang  kedua  yaitu  berbicara    mengenai  sarana  dan  pra  sarana, keunggulan  dari  E-  government  atau  elektronik  government  adalah  teknologi  berbasis elektronik  yang  dapat  mengakses  data  dimana  saja  dan  dengan  jangkauan  yang  jauh bermodalkan  alat  elektronik  laptop  dan  tap  ditambah  dengan  akses  jaringan  wifi/  data yang  kuat  sehingga  untuk  memonitoring  mengevaluasi  bahkan  mengontrol  bisa  dilakukan secara  fleksibel,  namun  berdasarkan  pengamat  dari  peneliti  untuk  pendukung  dalam pengoperasian SIPD berupa laptop yang digunakan oleh operator tidak lagi layak dan perlu diganti  dengan  yang  lebih  update,  penganggaran  untuk  pengadaan  alat  elektronik pendukung pun harus di sediakan oleh BAPPELITBANG Kota Tomohon Sulawesi Utara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  efektivitas  aplikasi  Sistem  Informasi  Pemerintahan Daerah  (SIPD)  dalam  perencanaan  pembangunan  di  Kota  Tomohon,  aplikasi  ini  dinilai inovatif  dan  mampu  meningkatkan  efisiensi  penyusunan  perencanaan  karena  berbasis elektronik dan terintegrasi dengan pusat dan daerah. Namun, terdapat beberapa kendala yang  perlu  diperhatikan,  seperti  belum  terpenuhinya  indikator-indikator  efektivitas  akibat dasar  hukum  yang  sering  berubah,  kurangnya  sosialisasi  dan  pelatihan  rutin  bagi  sumber daya  manusia,  serta  keterbatasan  sarana  prasarana.  Aplikasi  ini  meskipun  sangat membantu  dibandingkan  metode  manual,  masih  membutuhkan  penyesuaian  dan dukungan  yang  lebih  baik  agar  dapat  mencapai  efektivitas  optimal  sesuai  teori  Duncan dalam Steers (2012).

## EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA TOMOHON
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.802-810                                    Citta Nadya Celine Wurara. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.436 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## DAFTAR PUSTAKA
BN. 2019. Peraturan menteri dalam negeri. https://peraturan.bpk.go.id/Details/127924/permendagri-no-70-tahun-2019 (25/9/2019)
Deseverians,  R  dan  Wulandari,  S.  2020. Efektivitas  system  informasi  pemerintahan  daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah dikota Pontianak provinsi Kalimantan Barat. Administrasi pemerintahan daerah: 13-30. Donelly, G. I. 1985. Organisasi.Jilid I. Erlangga . Jakarta.34 hal. Dunn, William. 2003. Analisis Kebijakan  Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada  University Pers Edward  III  and  George  C,1980. Implementing  Public  Policy .  Congressional  Quarterly  Press. Washington USA. Ekaputra,  N.  D.  2021. Efektivitas  Penerapan  aplikasi  Sistem  informasi  pemerintahan  daerah (SIPD)  dalam  penyusunan  dokumen  RKPD  DI  Kabupaten  Nganjuk.Universitas  Islam Kadiri . Magister Manajemen, program Pascasarjanana.62-79. Kumorotomo,  W.  2005. Akuntabilitas  Birokrasi  Publik .  MAP  UGM  dan  Pustaka  Pelajar. Yogyakarta.362 hal.
Kurniawan, Agung. 2005. Tranformasi Pelayanan Publik . Yogyakarta: Pembaharuan La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18 Lubis, S.M & Husein Martani. 1987. Teori  Organisasi: Suatu Pendekatan Makro . Jakarta: Pusat Antar Unoversitas Ilmu- Ilmu Sosial
Moleong,  L.  J.  2017. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Edisi  36.  Remaja  Rosdakarya  Offset.
Bandung.6 hal.
Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor  Publik . Yogyakarta:UPP AMP YKPN Pasolong, H. 2010. Teori Administrasi Publik . Alfabeta. Bandung.4 hal. Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta
Peraturan  Menteri  No  86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  Dan Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Dan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Peraturan menteri no 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah Setiawan,  G.  2004. Implementasi  Dalam  Birokrasi  Pembangunan .  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta. Soehardi, S. 2003 . Perilaku Organisasi . BPFE UST. Yogyakarta.2 hal. Soewarno, Handayaningrat. 2006. Pengantar  Studi Administrasi . Jakarta: Gunung Agung Steers, Richard M.2012. Efektivitas Organisasi . Jakarta. Erlangga. Sudianing,  N.  K  dan  Seputra,  K.  A.  2019. Peran  system  informasi  pemerintahan  daerah dalam  menunjang  peningkatan  kualitas  perencanaan  pembangunan  daerah .  Locus majalah ilmiah FISIP.112-133.
Sugiyono, 2013, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . (Bandung: ALFABETA). Usman, N. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum . Raja Gravindo Persada. Jakarta. Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Undang-undang no 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional