## POLITISASI PESANTREN DAN PERGESERAN FUNGSI PESANTREN DI MADURA

## Merlia Indah Prastiwi
Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang, Bangkalan, Madura, Jawa Timur 69162 e-mail: merlia_842003@yahoo.com
Abstrak:
Di Madura, pesantren dan kiai menjadi urat nadi masyarakat Madura. Menjadi kiai  di  Madura    memiliki  citra  tersendiri.  Tak  pelak,  akhirnya  kiai  di  Madura mempunyai banyak massa dan pengikut, yang pada akhirnya ranah kepercayaan terhadap kiai beralih fungsi dari hal yang bersifat agamis menjadi politis. Tulisan ini  mengkaji  bagaimana  pesantren  sebagai  pusat  kajian  keagamaan  mengalami pergeseran  fungsi,  dari  peran  yang  bersifat  agamis  menjadi  bernuansa  politis. Dengan  menjadikan  pesantren  di  Madura,  tepatnya  di  tiga  kabupaten (Bangkalan,  Pamekasan,  dan  Sumenep)  sebagai  sampel,  peneliti  menemukan respons  yang  beragam  dari  pergeseran  fungsi  ini.  Secara  umum,  respons masyarakat mendukung keterlibatan kiai dalam politik, meskipun ada sebagian yang menyoal keterlibatan kiai dalam ranah politik. Kenyataan ini bisa dipahami lantaran masyarakat Madura masih memosisikan kiai sebagai figur dan teladan utama,  sehingga  keterlibatan  kiai  dalam  politik  diharapkan  dapat  mengubah citra buruk politik.
Abstract:
In Madura, pesantren and kiai become the lifeblood of the Madurese. Being a kiai has its own image in Madura. Inevitably, in Madura they have a lot of mass and followers,  which  in  turn  the  realms  of  belief  in kiai switch  from  that  of  the religious to political nuances in nature. This paper examines how the function of pesantren as a center for religious studies has shifted, from the role of pesantren which is religious nuances to that of more political nuances. From the sample of pesantren in  Madura,  precisely  in  three  districts  (Bangkalan,  Pamekasan,  and Sumenep) the study found various responses of the function shift of pesantren . In general, although there are some who question kiai involvement in the political sphere,  the  vast  majority  of  the  community  supports kiai ‟s  involvement  in politics.This  fact  can  be  understood  because  Madurese  still  position kiai as  a major  figure  and  model,  thus  the  involvement  of kiai in  politics  is  expected  to change the negative image of politics.
Kata-kata Kunci: Pesantren, kiai, politik, dakwah, Madura

## Pendahuluan
Masyarakat  Madura  pada  umum- nya  menjadikan  pesantren  sebagai  pili- han utama tempat pendidikan putra-put-
rinya  di  samping  sebagai  tempat  berta- nya, berkonsultasi, serta meminta nasihat dan doa  guna mengatasi problem hidup. Ketaatan  dan  kehormatan  masyarakat
Madura  terhadap  pimpinan  pesantren sangat  tinggi.  Ini  sejalan  dengan  falsafah hidup masyarakat Madura yang memosi- sikan  guru,  ulama,  kiai,  atau  pimpinan pesantren  dalam  urutan  kedua  setelah penghorma-tan terhadap kedua orang tua mereka.  Falsafah  hidup  masyarakat  Ma- dura  yang  dimaksud  adalah,  “ bhappa' , bhabhu’ , ghuru , rato ” (ayah, ibu, guru, dan raja).
Pesantren adalah  sebuah  lembaga pendidikan  tradisional  yang  para  santri- nya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan  kiai  dan  mempunyai asra- ma sebagai tempat menginap santri. San- tri  tersebut  berada  dalam  komplek  yang juga  menyediakan  masjid  untuk  beriba- dah,  ruang  untuk  belajar,  dan  kegiatan keagamaan  lainnya.  Komplek  ini  biasa- nya  dikelilingi  tembok  untuk  dapat  me- ngawasi  keluar  masuknya  para  santri sesuai dengan peraturan yang berlaku. 1
Belajar tentang  Madura, sama hal- nya  belajar  tentang  pesantren.  Kehidu- pan  yang  sarat  akan  sendi-sendi  Islam sangat  lekat  pada  masyarakat  pulau  ga- ram  ini.  Bahkan,  sebagian  masyarakat- nya  mewajibkan  kepada  seluruh  ketu- runan  dan  sanak  saudaranya  untuk  me- nuntut  ilmu  di  pesantren  ketimbang  di „sekolah  umum‟.  Pesantren  dianggap  le- bih  sesuai  untuk  mendidik  anak-anak sebagai  generasi  penerus  bangsa  yang shalih dan shalihah. Tidak heran bila jum- lah  pesantren  di  Madura  menunjukkan jumlah  yang  semakin  meningkat  tiap  ta- hunnya.  Banyak  santri-santri  lulusan  pe- santren yang lulus dan menjadi pemuda- pemudi  yang  dibanggakan  oleh  kedua orang tuanya.
1 Zamakhsyari  Dhofier, Tradisi  Pesantren  Studi tentang  Pandangan  Hidup  Kyai, (Jakarta:  LP3S, 1983), hlm. 18.
Falsafah  hidup  masyarakat  Madu- ra ini kemudian berimplikasi pada peran pesantren,  khususnya  kiai  dalam  kese- luruhan  aspek  kehidupan  masyarakat Madura. Kiai merupakan guru, orang tua, dan juga ulama yang wajib dihormati dan disegani  karena  mereka  memberikan  il- mu,  pembelajaran,  dan  nasihat.  Dalam kehidupan  di  Madura,  kiai  memegang peranan  sangat  penting  karena  meru- pakan  tokoh  yang  menjadi  panutan.  He- gemoni kiai yang luar biasa terhadap san- tri  dan  masyarakat  sekitar  terkadang memberikan implikasi non logis bagi ma- syarakat.  Apa  pun  perkataan  kiai  selalu dianggap benar; apa pun yang diperintah kiai  selalu  dianggap  bertujuan  untuk  ke- baikan dunia akhirat; apa pun yang dila- kukan kiai jauh dari unsur salah.
Kiai  merupakan  elemen  yang  pa- ling  esensial  dari  suatu  pesantren.  Se- ringkali  ia  adalah  pendiri  pesantren  itu sendiri.  Sudah  sewajarnya  bahwa  per- tumbuhan  suatu  pesantren  semata-mata bergantung  kepada  kemampuan  priba- dinya.  Istilah  kiai  di  Indonesia  tidak hanya  mengandung  muatan  makna  ahli agama,  tetapi  juga  memiliki  muatan  so- siologis-antropologis. Ketokohan kiai me- rupakan  ciri  khas  dalam  masyarakat  pe- santren,  ini  terjadi  karena  kultur  masya- rakat  Indonesia  yang  paternalistik  tapi individu  kiai  sendiri  merupakan  gelar yang tercipta melalui proses teologis. 2 Posisi  kiai  tidak  lagi  semata  seba- gai  pemimpin  formal  pesantren  melain- kan  pemimpin  informal  ( informal  leaders ) yang bertugas memberdayakan masyara- kat  Madura.  Kiai  juga  berfungsi  sebagai
2 Hamdan  Farhan  dan  Syarifudin, Titik  Tengkar Pesantren:  Resolusi  Konflik  Masyarakat  Pesantren (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), hlm. 65.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015:208-220 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.719 210 |
moral  force yang  turut  memberikan  kesa- daran normatif kepada masyarakatnya.
Adapun  ulama  atau  kiai  juga  me- miliki tempat yang spesifik dalam masya- rakat Madura, tidak hanya karena proses historis,  tetapi  juga  didukung  oleh  kon- disi-kondisi  ekologi  (tegal)  dan  struktur pemukiman  penduduk  yang  ada.  Hu- bungan  antara  kiai  dan  umatnya  sangat dekat,  dan  kiai  memiliki  peran  dominan dalam  kehidupan  umatnya.  Apa  yang dikatakan  oleh  kiai  niscaya  akan  diikuti oleh  umatnya  bahkan  kadang-kadang tanpa  memperhitungkan  apakah  hal  itu baik  atau  tidak.  Dalam  masyarakat Madura,  kiai  paling  dihormati  diban- dingkan golongan sosial yang lain.
Pesantren  yang  dulunya  lekat  de- ngan berbagai bentuk pengajaran norma, sekarang  mulai  berubah  menjadi  ajang kampanye. Hampir mayoritas kiai dalam pesantren  menjadi  bagian  dalam  partai politik  dan  mengusung  mereka  sebagai calon kuat dalam Pemilihan Kepala Dae- rah  (Pilkada).  Fenomena  yang  seperti  ini sempat  menunjukkan  perbedaan  persep- si  dalam  masyarakat  yang  menunjukkan pro dan kotra.
Ada  dua  pandangan  yang  terus mengalami  perdebatan  tentang  di  wila- yah  mana  kiai  seharusnya  memainkan peran hegemoninya dalam hubungannya dengan  politik  praktis.  Pandangan  per- tama  menganggap  peranan  itu  harus dimainkan  di  luar  pagar  politik  praktis, yaitu  peran high  politics .  Alasannya,  ter- kait  dengan  posisi  kiai  yang  semestinya mentransendensikan  dirinya  di  atas  se- mua  kelompok,  di  samping  wajah  dunia politik  negeri  ini  yang  lebih  banyak  me- nampilkan  borok  busuk.  Kiai  sebagai  to- koh  panutan  seharusnya  berdiri  di  atas semua  kekuatan  politik,  tidak  memihak
pada satu kekuatan politik tertentu. Peran ini  akan  sirna  manakala  kiai  sudah  ber- pihak  pada  kubu-kubu  tertentu  dalam kekuatan politik.
Pandangan yang kedua berada pa- da  posisi  sebaliknya.  Menurut  pengikut pandangan  ini,  justru  karena  dunia  poli- tik  praktis  yang  selama  ini  dianggap  ko- tor  maka  ia  perlu  dibenahi  dan  dilu- ruskan.  Kiai  sebagai  sosok  yang  bersih, berilmu,  dan  bermoral  berkewajiban  un- tuk  memperbaikinya,  yaitu  dengan  cara masuk ke dalamnya. Bukan hanya berdiri di luar pagar dan memberikan wejangan, namun memberikan contoh langsung ba- gaimana  menjadi  seorang  politisi  yang menjunjung  nilai-nilai  moral  dan  kebai- kan.  Kewajiban  ini  juga  tidak  dapat  di- lepaskan dari status kiai sebagai pewaris Nabi.
Dalam  banyak  kasus,  godaan  po- litik  di  zaman  sekarang  sungguh  besar akibat desentralisasi sistem pemerintahan yang  memberikan  peluang  kepada  orga- nisasi  keagamaan  untuk  ikut  bermain dalam  arena  pemilihan  kepala  daerah (Pilkada). Keterlibatan kiai dalam bidang politik  ditandai  dengan  partisipasi  mere- ka.  Michael  Rush  dan  Philip  Althof  me- nyebutkan  bahwa  partisipasi  dalam  bi- dang politik terdiri dari bentuk pasif dan aktif  yang  tersusun  mulai  dari  mendu- duki  jabatan  dalam  organisasi  politik hingga kepada memberi dukungan finan- sial dengan jalan membayar iuran keang- gotaan. 3 Partisipasi  aktif  para  kiai  dalam
3 Michael Rush & Philip Althof, Pengantar Sosiologi Politik ,  terj.  Kartini  Kartono  (Jakarta:  Rajawali Press,  1990),  hlm.  128;  lihat  juga  Khamami  Zada, “NU,  Politik,  dan  Khidmat  Umat”  dalam Nah- dlatul  Ulama:  Dinamika  Ideologi  dan  Politik  Kene- garaan, ed. Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzili (Jakarta: Kompas, 2010), hlm 63.
politik  tentunya  akan  melahirkan  impli- kasi  tersendiri,  baik  kepada  kiai,  pesan- tren,  santri,  maupun  masyarakat.  Impli- kasi  ini  merupakan  konsekwensi  logis dari  hukum  sebab  akibat.  Berdasarkan uraian  di  atas,  pengaruh  kiai  terhadap masyarakat,  khususnya  masyarakat  Ma- dura,  sangatlah  kuat.  Bahkan  ada  istilah yang berkembang di masyarakat Madura, seperti ma’ polé bhendher , sala bhei pagghun étoro’  mon  paréntana  kéyaé (jangankan  be- nar,  salah  pun  akan  diikuti  kalau  itu  pe- rintah dari kiai). Hal ini mengindikasikan bahwa  kiai  berada  pada  posisi  sentral dalam  relasi  struktur  sosial  di  masya- rakat.
Menurut  Acep, 4 fenomena  kiai menjadi  bagian  dari  politik  sebenarnya tidak  hanya  di  Madura.  Sebut  saja  Zai- nuddin  MZ,  M  Amien  Rais,  dan  A.M Fatwa  lebih  banyak  mengisi  dan  meng- hiasi dunia politik. Latar fenomena sosial politik  saat  ini  sangat  tepat  untuk menawarkan  konsep  dan  praktik  politik yang  sarat  dengan  nilai-nilai  adiluhung manusia  atau ethic  politic (politik  adilu- hung). 5
Antara  dakwah  dan  politik  terda- pat daerah yang saling bersinggungan, di samping  banyak  perbedaan.  Aktifitas dakwah  sering  berbau  politik,  demikian pula  sebaliknya.  Jika  kurang  jeli,  sulit membedakannya.  Politik  oleh  sebagian kalangan  diartikan  sebagai  kemahiran untuk  menghimpun  kekuatan,  mening- katkan kualitas dan kuantitasnya, menga- wasi dan mengendalikan, dan mengguna-
4 Acep  Aripudin, Sosiologi  Dakwah (Bandung,  Re- maja Rosdakarya, 2013), hlm. 3.
5 M.  Amien  Rais, Membangun  Politik  Adiluhung Membumikan  Tauhid  Sosial  Menegakkan  Amar  Ma’- ruf Nahi  Mungkar (Bandung: Zaman Wacana Mu- lia, 2001), hlm. 146.
kannya  untuk  mencapai  tujuan  kekua- saan dalam negara dan lembaga-lembaga lainnya.  Dari  pengertian  di  atas  tampak jelas  bahwa  orientasi  politik  adalah  ke- kuasaan. Adapun  dakwah  adalah  seruan kepada  segenap  manusia  untuk  mengi- kuti  jalan  Allah  lewat al-amr  bi  al-ma'rûf wa al-nahy ‘an al-munkar .
Kekuasaan  bisa  saja  menjadi  alat- nya,  tapi  sekali-kali,  kekuasaan  bukan merupakan tujuan dakwah. Istilah politik dan  dakwah  terasa  oleh  sebagian  orang adalah  dua  hal  yang  sangat  kontras. Dakwah  adalah  gerakan  yang  bernafas- kan Islam yang mengajak manusia untuk al-amr  bi  al-ma'rûf  wa  al-nahy  ‘an  al- munkar ,  sedangkan  politik  dari  sebagian orang berpendapat tentang kekuasaan.
Di Madura, keterlibatan kiai dalam politik  praktis  menjadi  gejala  umum,  di mana  banyak  kiai  masuk  dalam  jajaran strategis  di  berbagai  partai  politik,  baik PKB,  PPP,  PKS,  PAN,  dan  partai  politik yang lain. Hampir setiap perebutan kursi kekuasaan Pilkada di empat kabupaten di Madura  selalu  ada  kiai  yang  mencalon- kan  diri.  Misalnya,  Kiai  Busyro  Karim yang  terpilih  menjadi  Bupati  Sumenep pada Pilkada Sumenep tahun 2010, meng- gantikan Kiai Ramdlan Siradj. Kiai Busy- ro Karim merupakan pengasuh Pesantren Al-Karimiyah,  Gapura,  Sumenep.  Ia  me- ngenyam pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum IAIN (kini UIN) Sunan Kali- jaga Yogyakarta. Selain menjadi pemang- ku agama, ia juga menjabat sebagai salah satu  pengurus  cabang  NU  di  Kabupaten Sumenep. Sedangkan pada Pilkada Kabu- paten  Pamekasan  tahun  2012,  dua  kan- didat  calon  sama-sama  dari  kelompok kiai,  yaitu  Kiai  Kholilurrahman  dan  Kiai Achmad Syafii. Sedangkan Pilkada Kabu- paten Sampang tahun 2012 dimenangkan
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015:208-220 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.719 212 |
oleh  pasangan  K.  H.  Fannan  Hasib  dan Fadhilah  Budiono,  dan  di  Kabupaten Bangkalan,  Pilkada  tahun  2012  dime- nangkan  oleh  Kiai  Makmun  Ibnu  Fuad yang merupakan putra dari Bupati Bang- kalan sebelumnya, yaitu Kiai Fuad Amin Imron.
Perilaku  politik  kiai  tersebut  me- miliki  beberapa  karakter.  Di  antaranya, sebagaimana  diuraikan  Muchlis  Soli- chin, 6 pertama ,  menjadikan  santri  sebagai agennya dengan  kiai tertentu sebagai fi- gur  sentralnya.  Upaya  ini  sangat  efektif dilakukan  mengingat  para  santri  adalah pemuka-pemuka  agama  di  masyarakat pada tingkat kampung, dusun, dan desa, sehingga  pesan-pesannya  dapat  disam- paikan  dengan  bahasa  yang  lugas  dan dapat diterima oleh masyarakat awam. Di lain  pihak,  di  kalangan  santri  terdapat keyakinan  yang  kental  bahwa  seorang santri  tidak  boleh  berseberangan  dengan kiainya  dalam  semua  aspek  kehidupan, termasuk dalam pilihan politik.
Kedua ,  mengusahakan  dukungan dari  para  kerabat  kiai  yang  umumnya merupakan  tokoh  ulama  dan  memiliki pengaruh  yang  luas  di  masyarakat.  Para kerabat kiai yang mendukung itu umum- nya  memiliki  visi  dan  pandangan  yang sama  atau  pernah  berguru  di  pesantren yang sama. Ketiga , dukungan dari kelom- pok kiai lain yang tidak termasuk kelom- pok  lawan  dan  memiliki  visi  dan  pan- dangan yang  sama, yang  bersumber dari kesamaan  almamater  dan  lain-lain.  Kiai- kiai  inilah  yang  mempunyai  andil  besar dalam  membesarkan  kelompok  tersebut
6 Mohammad Muchlis Sholichin, “Perilaku Politik Kiai di Pamekasan,” Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman , Vol. XV No. 1, (April 2009), hlm. 38.
mengingat  mereka  juga  mempunyai  pe- ngaruh yang luas di masyarakat.
Gambaran  di  atas  mendesakkan penulis  untuk  melihat  bagaimana  pesan- tren  di  bawah  asuhan  kiai  telah  beralih fungsi  menjadi  ajang  kampanye.  Bagai- mana  pergeseran  fungsi  pesantren  di Madura  itu  terjadi,  dan  bagaimana  per- sepsi  masyarakat  terhadap  politisasi  pe- santren di Madura? Beberapa pertanyaan inilah  yang  hendak  diurai  dalam  tulisan ini.
Penelitian  ini  menggunakan  pen- dekatan  kuantitatif  dengan  melibatkan 100  responden  yang  berasal  dari  3  kabu- paten,  yaitu  Bangkalan,  Pamekasan,  dan Sumenep.  Pemilihan  responden  meng- gunakan  metode purposive  sample. Data dikumpulkan dengan menggunakan kue- sioner  dengan  teknik  pertanyaan  ter- tutup,  yang  selanjutnya  akan  di- coding dan dianalisis. Untuk menambah kedala- man data yang diperoleh, peneliti mewa- wancarai  beberapa  pelaku  sentral  yang menjadi subjek penelitian, yaitu kiai.
Agama  dan  Politik:  Memosisikan  Kiai sebagai Sentral
Tipe relasi sosial antara kiai di Ma- dura bagian barat (Bangkalan) dan kiai di Madura  bagian  timur  (Pamekasan  dan Sumenep)  agak  berbeda.  Seluruh  kiai  di Bangkalan  masih  terikat  dalam  jaringan kekerabatan  yang  luas  dengan  ulama kharismatik  di  Jawa  dan  Madura,  yakni Syaykhona  Kholil.  Ia  adalah  pendiri Pesantren  Syaykhona  Kholil  di  Bang- kalan.
Sedangkan  di  Madura  bagian  ti- mur,  secara  umum  hubungan  sosial  an- tarkiai  tidak  diikat  oleh  jaringan  ke- kerabatan yang luas seperti di Bangkalan. Hubungan antara kiai tidak bersifat hirar-
kis.  Masing-masing  kiai  memiliki  otono- mi,  khususnya  dalam  hubungannya  de- ngan  jamaahnya  dan  dengan  lembaga sosial  lainnya,  seperti  birokrat  dan  ang- gota legislatif. Dalam struktur sosial, kiai memiliki  pola  hubungan  yang  dominan dengan umatnya.
Relasi  antara  santri  dan  kiai  yang begitu dalam menyebabkan kiai di Madu- ra  berubah  fungsi  dalam  mekanisme  pe- milihan  calon  pemimpin.  Banyak  tokoh pesantren yang memutuskan untuk men- calonkan  diri  dan  berkompetisi  di  ranah politik dalam Pilkada. Tak pelak, hampir 90% dari hasil Pilkada dimenangkan oleh kiai.
Pemimpin  keagamaan  di  Madura terdiri  dari  tiga  kelompok,  yaitu;  kiai, santri,  dan  haji.  Murid  yang  menuntut ilmu  disebut  santri;  guru  agama  yang mengajari santri disebut kiai; dan mereka yang  kembali  dari  menunaikan  ibadah haji  disebut  haji.  Ketiga  kelompok  ter- sebut berperan sebagai pemimpin keaga- maan  di  masjid,  acara  ritual  keagamaan dan  acara  seremonial  lain,  di  mana mereka  berperan  sebagai  pemimpinnya. Di  antara  ketiganya,  kiai  merupakan tokoh yang paling berpengaruh, sehingga oleh  Kuntowijoyo,  kiai  Madura  disebut dengan elit desa. Pengetahuan yang men- dalam  tentang  Islam  menjadikan  mereka paling terdidik di desa. Beberapa kiai se- lain  tetap  menyampaikan  keahliannya soal-soal  agama,  juga  dapat  meramalkan nasib,  menyembuhkan  orang  sakit,  dan mengajar  olah  kanuragan.  Kiai  Madura dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  jenis: guru  ngaji ,  yang  mengajarkan  Al-Qur- ‟an, guru  ngaji  kitab yang  mengajarkan berbagai  jenis  ilmu  agama,  dan guru tarekat yang  disebut juga pemimpin tare- kat.
Secara politik, sah-sah saja seorang kiai menjabat sebagai bupati. Namun da- lam perspektif Madura, munculnya bupa- ti  kiai  seakan  menyimpang  dari  koridor filosofi  orang  Madura.  Sampai  saat  ini orang  Madura  tidak  bisa  melupakan ungkapan bhuppa’-  bhabhu’-  ghuru  –  rato yang menjadi panutan utama. Tugas dan peran  kiai  sebenarnya  adalah  sebagai penjaga  moral  masyarakat.  Oleh  karena itu,  tugas  dan  kewajibannya  lebih  ber- orientasi  pada  kehidupan ukhrawi .  Se- dangkan figur rato dalam tataran prak-sis bermakna sebagai pemimpin formal yang tugas  dan  kewajibannya  lebih  bero- rientasi  pada  kehidupan  duniawi.  Mun- culnya  bupati  kiai  akan  dipandang  seba- gai  penyimpangan  dari  koridor  filosofi kehidupan orang Madura, oleh karena se- cara  kultural  telah  tegas  ditentukan  an- tara  bidang  kehidupan  yang  menjadi ranah otoritas kiai.

## Identitas Responden
No Identitas Responden Persentase 1 2 3 Kiai Santri Masyarakat 20% 40% 40% Jumlah 100%
Responden  yang  diwawancarai, berasal  dari  3  elemen:  santri,  kiai,  dan masyarakat  umum.  Perbandingan  yang sama diberlakukan untuk santri dan ma- syarakat  agar  data  yang  diterima  berim- bang. Masyarakat yang tidak terpengaruh dengan  kehidupan  pesantren  maupun yang  terpengaruh  pesantren  di  sekitar daerah  pesantren  mempunyai  proporsi yang  sama  dengan  santri  yang  langsung di  bawah  bimbingan  kiai  dalam  pen- didikan  di  pesantren.  Kiai  sebagai  tokoh sentral dalam penelitian ini hanya sebesar
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015:208-220 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.719 214 |
20%  saja  untuk  menghindari  data  yang normatif.
Lokasi Penelitian No Lokasi Penelitian Persentase 1 2 3 2
Bangkalan Sumenep Pamekasan 40% 30% 30% Jumlah 100%
Lokasi  penelitian  yang  dilakukan adalah  di  Bangkalan,  Pamekasan,  dan Sumenep.  Dengan  menggunakan  100 responden  yang  tersebar  di  3  kabupaten tersebut,  Bangkalan  merupakan  daerah dengan jumlah responden terbanyak. Hal ini memang menjadi tujuan awal peneliti melihat cikal bakal perpolitikan pesantren di  Bangkalan  yang  menuai  banyak  soro- tan dari publik nasional.

## Peran Kiai dalam Pesantren
Peran Kiai dalam
Pesantren 1. Membangun moral Santri 2. Mengajarkan Al-Quran
3. Dakwah 4. Pembentukan Karakter 25% 30% 35% 10% Figur Kiai 1. Kharismatik 2. Sabar
3. Sakti
4. Pintar 5. Berakhlak Mulia 15% 25% 15% 30%
15%
Kiai  menjadi  figur  yang  sangat dihormati oleh santri dan masyarakat se- kitar pesantren. Figur kiai selalu menjadi sosok yang dimuliakan karena kiai diang- gap  mempunyai  potensi  yang  lebih  di- bandingkan  dengan  masyarakat  awam. Dengan  dasar  pada  keturunan/trah  kiai, kiai  kemudian  dididik  dengan  pendi- dikan khas kiai sehingga masyarakat dan santri yakin bahwa kiai memiliki banyak
kelebihan dalam hal perilaku dan penge- tahuan serta magic . Sebanyak 30% respon- den  menyatakan  kiai  memiliki  kepin- taran.  Sebanyak  15%  responden  menga- takan bahwa kiai itu sakti. Bahkan kesak- tian  ini  yang  dipercaya  memberikan  he- gemoni yang luar biasa pada masyarakat dan santri. Ada pemikiran ketika melang- gar  perintah  kiai,  maka  hidup  kita  akan celaka.  Kemampuan  kiai  untuk  memu- puk  kepercayaan  yang  non  rasional  ini tumbuh subur di daerah Madura, sehing- ga  kiai  beserta  trahnya  menjadi  tokoh utama di Madura.
Kampanye Politik Kiai Politik dalam Pesantren 1. Kampanye Politik 2. Dakwah 3. Pendekatan Birokrasi 4. Pendekatan Masyarakat 25% 30% 35% 10% Kiai berpolitik 1. Ya 2. Tidak 80% 20%
Dalam  kehidupan  pesantren,  kiai yang  memiliki  kharisma  dan  potensi  di- untungkan ketika harus terjun dalam are- na pemenangan suara dalam Pilkada. Ke- percayaan  masyarakat  dan  santri  ter- hadap  sosok  kiai  tidak  dapat  dipungkiri, dalam  hal  ini  sangat  mendukung  peme- nangan  suara  dalam  Pilkada.  Sebanyak 80%  kiai  memutuskan  untuk  berpolitik. Berpolitik  untuk  para  kiai  yang  sudah memiliki  kepercayaan  mutlak  dari  ma- syarakat  dan  santri  di  Madura  membuat politisasi  kiai  sangat  berpeluang  untuk menang. Kedekatan kiai dengan berbagai kalangan  saat  melakukan  dakwah  disi- nyalir  mampu  mengokohkan  posisi  kiai di  area  pemenangan  suara.  Hegemoni dan  citra  kiai  yang  sangat  sakral  pada masyarakat Madura terkadang tidak bisa melihat  secara  rasional  jika  melihat  kiai
adalah  manusia  biasa.  Kiai  adalah  sama seperti  kita  yang  penuh  dengan  keku- rangan.  Sedangkan  sisanya  20%  kiai  me- mutuskan  untuk  tidak  mengikuti  ajang perpolitikan karena menganggap menga- suh santri di pesantren menjadi tanggung jawab utama.
Dakwah  yang  dilakukan  oleh  kiai dipermudah  melalui  kedekatan  kiai  de- ngan  berbagai  elemen  yang  ada  di  ma- syarakat. Intensitas pertemuan yang dila- kukan  oleh  kiai  dengan  berbagai  kala- ngan  menjadikan  dakwah  sebagai  salah satu  cara  dalam  pendekatan  pemilih.  Pe- nguatan  citra  dan  kepercayaan  kiai  dila- kukan  bersamaan  dengan  dakwah  yang hampir  setiap  hari  dilakukan.  Sebanyak 35%  responden  mengatakan  bahwa  pen- dekatan  birokrasi  dilakukan  oleh  kiai dalam  perpolitikan.  Istilah  kenalan  dan rekanan  menjadi  hal  yang  mutlak  perlu dalam  kehidupan  perpolitikan  dan  pe- nyebaran pengaruh.

## Hasil Pilkada
Hasil  Pemenang Pilkada 1. Kiai 2. Tokoh Masyarakat 3. Masyarakat 75% 10% 5% Jenis Pemilihan 1. Terbuka 2. Tertutup 25% 75%
Dari  tabel  di  atas  sangat  jelas  ter- lihat  mayoritas  hasil  pemenang  Pilkada adalah  yang  mengusung  nama  kiai  atau dalam hal ini warga pesantren. Tidak di- pungkiri,  bagi  masyarakat  Madura,  reli- giusitas dan kharisma seorang kiai mele- bihi  segalanya.  Daya  magis  yang  luar biasa mampu mengalahkan pemikiran lo- gis  masyarakat  akan  sosok  kiai  yang begitu dipuja. Dengan berdasarkan ketu- runan  dan  trah,  seorang  kiai  mampu mendapatkan kepercayaan dari masyara- kat secara turun temurun.  Sebanyak 75%
pemenangan Pilkada berasal dari kiai dan trah kiai. Kepercayaan masyarakat Madu- ra  terhadap  sosok  selain  kiai  dalam  me- mimpin masyarakat masih belum terlihat. Sosok  kiai  yang  sudah  semestinya  men- jadi pemimpin menjadi kepercayaan yang amat kuat di hati masyarakat.
Pemilihan  yang  dilakukan  di  Ma- dura  mayoritas  adalah  pemilihan  secara tertutup.  Hal  ini  tidak  mengurangi  jum- lah  suara  yang  sudah  diprediksikan  se- belumnya  bakal  mengusung  nama  dari golongan kiai dan trah kiai. Kepercayaan masyarakat akan tetap mengakar kuat ke- pada  kiainya  meskipun  tanpa  adanya suap, money politic .
Dampak  keterlibatan  kiai  dalam politik  adalah  konflik  yang  mengakar  ke bawah. Artinya, jika  antar sesama kiai a- da  konflik  atau  perselisihan,  terkadang konflik  itu  menurun  atau  berimbas  ke basis  massa  ( jama’ah )  yang  memihak  ter- hadap kiai tersebut. Sebagai contoh, kon- flik  yang  berujung  kekerasan  pada  Pil- kada  di  Kabupaten  Bangkalan  pada  12 Desember 2012. Konflik ini dipicu karena pasangan  Kiai  Imam  Bukhori  Kholil  dan Zainal  Alim  tidak  diloloskan  oleh  KPUD Bangkalan sebagai calon Bupati  dan Wa- kil  Bupati  pada  pelaksanaan  Pilkada  ter- sebut.  Akhirnya,  massa  pendukung  Kiai Imam  Bukhori  melakukan  protes  dan menduduki KPUD Bangkalan hingga be- rujung  kekerasan  antara  warga  dengan pihak  kepolisian.  Bahkan  sampai  pelak- sanaan  Pilkada  berakhir,  buntut  konflik tersebut  masih  diwarnai  ketegangan,  ya- itu  dibakarnya  gedung  perpustakaan Pesantren  Ibnu  Cholil,  yang  merupakan pesantren  Kiai  Imam  Bukhori.  Secara umum,  perselisihan  atau  sengketa  Pilka- da di Madura menjadikan kiai-kiai terpe- cah  menjadi  beberapa  kelompok.  Ada
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015:208-220 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.719 216 |
yang  terlibat  secara  langsung,  ada  pula yang menentang konflik yang menyebab- kan  perpecahan  di  kalangan  masyarakat, dan  ada  pula  kiai  yang  memilih  untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Resis- tensi  terhadap  kiai/ulama  ini  membuk- tikan  bahwa  pengaruh  kiai  di  sebagian masyarakat  telah  mengalami  kemeroso- tan.  Fakta  di  atas  menunjukkan  bahwa terjadi  pola  hubungan  patron-klien  yang feodalistik antara kiai dan masyarakat.

## Respons Masyarakat
No Respons Masyarakat Persentase 1 2 3 2
Setuju Tidak Setuju Biasa Saja 60% 10% 30%
Menjadi pemimpin pesantren yang berpolitik adalah sesuatu yang wajar bagi beberapa  kalangan,  namun  ada  juga  ele- men  masyarakat  yang  mengatakan  tidak setuju jika kiai menjadi tokoh politik. Se- banyak 60% masyarakat mengatakan kiai dan  ulama  itu  wajib  menjadi  pemimpin dalam  arena  politik.  Hal  ini  karena  seo- rang kiai mempunyai massa besar dan lo- yal. Selain itu, ketika memilih kiai sebagai pemimpin,  responden  percaya  akan membawa Madura ke arah yang lebih ba- ik. Kiai yang notabene adalah tokoh aga- ma  dinilai  bersikap  jujur,  sehingga  jauh dari tindakan korupsi. Selain itu, kiai juga dipercaya mempunyai akhlak yang mulia sehingga  mampu  memimpin  dengan  bi- jak.
Berbeda  dengan  pendapat  respon- den kebanyakan, ada 10% responden me- ngatakan bahwa menjadi kiai tidak boleh berpolitik.  Fungsi  kiai  adalah  pengasuh pesantren dan pemuka agama. Ketika kiai sudah  terlibat  dalam  ranah  politik  yang sarat  dengan  pergulatan  kepentingan,
uang, dan kedudukan, maka kiai tersebut sudah tidak lagi menjadi kiai yang murni diidamkan oleh masyarakat. Kiai tersebut sudah  berada  dalam  kotak-kotak  kepen- tingan  politis  yang  menginduk  pada partai-partai.

## Analisis Kharismatik Kiai
Konsep  kharismatik  Weber  tidak lepas  dari  pembacaan  terhadap  fenome- na-fenomena  masyarakat  yang  gandrung akan pemimpin yang dapat menciptakan suatu  perubahan  di  saat  terjadi  suatu kondisi  krisis.  Persoalan  yang  dikha-wa- tirkan  terhadap  konsep  tersebut,  yakni apakah  konsep  kepemimpinan  kharis- matik  yang  melekat  dapat  diturunkan atau  diwariskan?  Serta  sejauh  mana  pe- ranan  kepemimpinan  kharismatik  dalam melakukan  perubahan  dalam  masyara- kat?  Dan  pada  saat  apa  seorang  pemim- pin kharismatik itu hadir? Apakah dapat dibentuk secara mekanik atau murni ( pu- re )?  Oleh  karena  itu,  secara  implisit  We- ber melihat suatu perubahan interaksi so- sial  masyarakat  terdapat  faktor  ekternal di  dalamnya  yang  mendorong  tindakan masyarakat untuk melakukan suatu peru- bahan  dengan  bertumpu  pada  instruksi dari orang yang dipercayai dan dihormati akan  menimbulkan  serta  melahirkan  pe- rubahan  yang  inovatif-dinamis  serta  ra- dikal.
Ada  kecenderungan  khusus  yang perlu  diteliti  lebih  mendalam  kaitannya dengan persoalan-persoalan sosial di ma- syarakat, baik itu menyangkut dunia po- litik, ekonomi, maupun agama. Salah satu hal penting yang patut diulas lebih men- dalam  lagi  yakni   persoalan  kepemimpi- nan  kharismatik  ( charismatic  leadership ). Hal  ini  penting  mengingat  peran  dunia politik  merupakan  suatu  aturan  perma-
inan  yang  bermain  dalam  ranah  kekua- saan, dan hal itu cukup menjadi hal yang kompetitif  dalam  masyarakat  ketika  me- nyangkut  persoalan  kekuasaan.  Kepe- mimpinan kharismatik menjadi salah satu faktor  khusus  yang  perlu  dipertimbang- kan  dalam  memetakan  seorang  pemim- pin  yang  nantinya  akan  memiliki  lega- litas-otoritas untuk menentukan suatu ke- bijakan.
Teori  kepemimpinan  kharismatik saat  ini  sangatlah  dipengaruhi  oleh  ide- ide ahli sosial yang bernama Max Weber. Kharisma  adalah  kata  dalam  bahasa  Yu- nani  yang  berarti  “berkat  yang  terinspi- rasi secara agung atau dengan bahasa lain yakni anugerah” , atau dalam bahasa Kris- ten  yakni  rahmat  ( grace ),  seperti  kemam- puan  untuk  melakukan  keajaiban  atau memprediksikan  peristiwa  masa  depan, sehingga  melahirkan  suatu  perubahan yang  radikal. 7 Konsep  kharismatik  ( cha- rismatic )  atau  kharisma  ( charisma )  menu- rut  Weber  lebih  ditekankan  kepada  ke- mampuan  pemimpin  yang  memiliki  ke- kuatan  luar  biasa  dan  mistis.  Menu- rutnya,  ada  lima  faktor  yang  muncul bersamaan  dengan  kekuasaan  yang  kha- rismatik, yaitu: adanya seorang yang me- miliki  bakat  yang  luar  biasa,  adanya  kri- sis  sosial,  adanya  sejumlah  ide  yang  ra- dikal  untuk  memecahkan  krisis  tersebut, adanya  sejumlah  pengikut  yang  percaya bahwa  seseorang  itu  memiliki  kemam-
7 Konsep  kharismatik  tersebut  sebenarnya  memi- liki cakupan makna yang cukup luas. Max Weber mendefinisikan  konsep  kharismatiknya  sebagai suatu  pengklasifikasian  terhadap  pola  atau  tipe otoritas.  Tiga  macam  otoritas  tersebut  yang  dija- dikannya sebagai postulat atau dalil  wujud ideal antara lain tipe kharismatik, tradisional, dan legal- rasional. Lihat, Betti R. Scharf, Kajian Sosiologi Aga- ma, terj.  Machnun  Husein  (Yogyakarta:  Tiara Wacana, 1995), hlm. 206.
puan  luar  biasa  yang  bersifat  transen- dental  dan  supranatural,  serta  adanya bukti yang berulang bahwa apa yang di- lakukan itu mengalami kesuksesan.
Melihat  definisi  di  atas,  Weber menggunakan  istilah  itu  untuk  menje- laskan sebuah bentuk pengaruh yang bu- kan didasarkan pada tradisi atau otoritas formal tetapi lebih atas persepsi pengikut bahwa  pemimpin  diberkati  dengan  kua- litas yang luar biasa. Sebab Menurut We- ber, kharisma terjadi saat terdapat sebuah krisis  sosial,  seorang  pemimpin  muncul dengan  sebuah  visi  radikal  yang  mena- warkan  sebuah  solusi  untuk  krisis  itu. Pemimpin menarik pengikut yang perca- ya  pada  visi  itu,  mereka  mengalami  be- berapa  keberhasilan  yang  membuat  visi itu  terlihat  dapat  dicapai,  dan  para  pe- ngikut  dapat  memercayai  bahwa  pe- mimpin itu sebagai orang yang luar biasa.
Seorang  yang  memiliki  kharisma merupakan orang yang menciptakan sua- tu  perubahan  eksistensial.  Namun  terka- dang,  hal  itu  dianggap  sebagai  suatu pembaharuan  terhadap  adat,  atau  mela- hirkan  perpecahan  dunia.  Asumsi  lain tentang  pemimpin  kharismatik  adalah  o- rang  yang  dianggap  dan  dipersepsikan negatif,  karena  mengadakan  keretakan yang dilatarbelakangi oleh sikapnya yang memperlihatkan  suatu  bentuk  kemerde- kaan yang baru dan mau tidak mau akan menuntut  sebuah  ketaatan  yang  baru, antara  seorang  pemimpin  dengan  pengi- kut. 8
8 Dalam  pemetaan  tiga  tipe  dominasi  kekuasaan atau  otoritas  tersebut  terjadi  karena  faktor  sosio- logi  politik  yang  menyangkut  pada  keabsahan kekuatan  dan  kekuasaan.  Sebab  bagi  Weber,  tak ada kekuasan yang stabil, apalagi kalau kekuasa- an  tersebut  didasarkan  pada  intimidasi  fisik  dan kelicikan. Orang-orang akan mempercayai kekua-
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015:208-220 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.719 218 |
Tipe kharismatik merupakan salah satu  dari  tiga  tipe  yang  dikemukakan  o- leh  Weber  sebagai  postulat  ideal  dalam memandang  peranan  pemimpin-pemim- pin  keagamaan  terhadap  pola  sosial  di masyarakat.  Apakah  mereka  juga  masuk dalam tipe yang dirumuskan oleh Weber dalam  konsep  kharismatik,  atau  malah tidak. Sebenarnya Weber menjadikan tipe otoritas  atau  sistem  kepercayaan  yang mengabsahkan  hubungan-hubungan  da- lam masyarakat menjadi tiga, yaitu domi- nasi  hukum  ( legal-rasional ),  tradisional ( established ), dan kharismatik (pemimpin). Kekuasaan  tradisional  atas  dasar  suatu kepercayaan  yang  telah  ada  pada  kesu- cian  tradisi  kuno.  Kekuasaan  yang  rasio- nal  atau  berdasarkan  hukum  (legal)  ada- lah  kekuasaan  yang  didasarkan  atas  ke- percayaan  terhadap  legalitas  peraturan- peraturan dan hak bagi mereka yang me- megang  kedudukan,  yang  berkuasa  ber- dasarkan  peraturan-peraturan  untuk  me- ngeluarkan  perintah. Kekuasaan  tradi- sional atas dasar suatu kepercayaan yang telah ada pada kesucian tradisi kuno. De- ngan kata lain yakni bentuk kepercayaan terhadap  legalitas  praktik-praktik  yang telah  disucikan  dan  dibakukan.  Sedang- kan  kekuasaan  kharismatik  merupakan dominasi  atau  otoritas   yang  didapatkan atas  pengabdian  diri  atas  kesucian,  sifat kepahlawanan atau yang patut diteladani dan dari ketertiban atas kekuasaannya.
Perbedaan  mendasar  antara  tipe tradisional  dan  hukum  dengan  kharisma yaitu  terletak  pada  sifatnya.  Tradisional dan  hukum  merupakan  bentuk  relasi
san  (menaati)  tersebut  kalau  memiliki  alasan- alasan  yang  legal  atas  kekuasaantersebut.  lihat, Bryan  S.Turner, Sosiologi  Islam;  Suatu  Telaah  Ana- listis  atas  Tesa  Sosiologi  Weber, terj.  G.  A.  Ticoalu (Jakarta: CV. Rajawali, 1974), hlm. 36-37.
yang  stabil  dan  terus  menerus  ( continue ), sedangkan  kharisma  murni  berusia  pen- dek.  Meskipun  demikian,  seorang  pe- mimpin yang berkharisma itu juga dapat dan  bisa  mewarisi  kekharismaannya  ke- pada  orang  lain  atau  istilah  Weber  ru- tinisasi kharisma.

## Rutinisasi Kharismatik
Seorang  pemimpin  yang  kharis- matik sudah memiliki kemampuan untuk mengakomodasi rakyat, karena ia dicintai oleh rakyat. Kehadirannya sudah menda- pat  restu  dari  rakyat.  Kemudian  bagai- mana  membawa  rakyat  yang  fanatik  ter- sebut  ke  arah  yang  lebih  baik.  Mencoba memperbaiki  diri  sendiri  dan  juga  me- ngamalkan  apa  yang  disebutkan  nenek moyang  dahulu  dengan  konsep  tri  dhar- manya,  yakni rumongso  melu  handarbe- ni (merasa  ikut  memiliki), rumongso  melu hangrukebi (merasa  ikut  bertanggung  ja- wab  terhadap  kehidupan  bangsa),  dan mulat  sariro  hangrosowani (bersedia  untuk selalu mawas diri demi perbaikan di ma- sa datang) .
Konsep  tri  dharma  nenek  moyang Jawa  tersebut  signifikan  sekali  dengan idealitas  masyarakat  terhadap  seorang pemimpin  yang  diidamkan.  Gambaran lain  dari  konsep  pemimpin  yang  memi- liki  otoritas  dan  dianggap  kharismatik adalah  seorang  Nabi  atau  Paulus. Dalam hal  ini,  Weber  mencoba  untuk  memeta- kan  yang  namanya  konsep  otoritas,  se- perti  halnya  yang  dipegang  oleh  Paulus. Dalam  tesisnya,  Weber  menyatakan  bah- wa yang namanya kekuasan, seperti Pau- lus,  yakni  memaksakan  kehendak  atau hasrat personal terhadap orang lain mes- kipun  hal  demikian  mendapat  perla- wanan. Ketika teori otoritas tersebut yang dicontohkan  terhadap  otoritas  Paulus,
dan  diterapkan  dalam  ranah  agama, ternyata  hal  itu  cukup  memiliki  dampak yang  signifikan  terhadap  pola  pikir  pe- nganut  Agama  Kristen.  Baik  itu  ber- dampak  positif  maupun  negatif.  Sebab, diantara mainstreem dalam  agama  terse- but  terdapat  yang  menerapkan  apa  yang dikatakan Weber "otoritas". 9
Kembali  kepada  sub  awal  yakni mengenai  rutinisasi  kharismatik,  hal  itu dapat  terjadi  mengingat  sifat-sifat  yang dimiliki  oleh  pemimpin  kharismatik  da- pat  ditransformasikan.  Semua  itu  biasa dilakukan  dengan  cara  memindahkan kharisma  kepada  seorang  penerus  yang ditunjuk  melalui  tata  cara  dan  upacara tertentu,  sesuai  kesepakatan  awal  dari masyarakat  atau  organisasi  terkait.  Na- mun,  kemungkinan  jarang  menemukan seorang penerus bagi pemimpin yang lu- ar  biasa.  Selanjutnya,  banyak  alasan  me- ngapa  seorang  pemimpin  kharismatik bisa  segan  untuk  cukup  dini  mengiden- tifikasikan  seorang  penerus  yang  kuat untuk  memastikan  transisi  yang  mulus. Alasan  yang  mungkin  meliputi  meka- nisme  pertahanan  (misalnya,  pemimpin menghindari  memikirkan  kematian  atau pensiun),  terlalu  asyik  dengan  misi,  dan ketakutan akan rival yang potensial.
Menurut  Weber,  akan  muncul  ke- percayaan  di  kalangan  para  anggotanya terhadap  adanya  kharisma  warisan  atau adanya  kharisma  jabatan.  Konsepsi  me- ngenai  sifat-sifat  pribadi  itu  di  sini  me- rupakan transformasi yang berubah men- jadi  konsepsi  yang  bisa  disalurkan,  me-
9 Zulkarnain, Rasionalisasi  dan  Orientasi  Aga- ma (Menguraikan  Signifikansi  Agama  terhadap  Pola Hidup  Manusia) ,  makalah  dipresentasikan  dalam Materi  Kuliah  Sosiologi  pada  Jur.  Perbandingan Agama,  Fak.  Ushuluddin  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009, hlm. 3-4.
lalui  kekuatan  immaterial-supranatural yang  bisa  menerangi  orang  biasa  dan memberikan  otoritas  kepadanya.  Contoh kharisma warisan adalah pemilihan bebe- rapa orang khalifah pertama dalam Islam dari  kalangan  keturunan  Nabi  Muham- mad, sedangkan contoh kharisma jabatan adalah  pengemban  jabatan  kepausan  da- lam agama Kristen di Barat.
Dalam rutinisasi kharisma ini, pan- dangan Weber bisa terbilang pesimis, ke- tika  menilai  bahwa  sifat  kharismatik hanya  terdapat  pada  proses  permulaan- nya  dan  nanti  ketika  pemimpin  tersebut meninggal, maka kharisma tersebut akan beralih  menjadi  persolan.  Bagi  Weber, tanda-tanda nyata otoritas bukanlah seba- gian  bentuk  dari  kharisma  murni  atau tulen, tapi yang dikatakan Weber sebagai kharisma  murni  adalah  pengabdian  ke- pada  orang  dan  bukan  dari  peluang- peluang  kemukjizatan  atau  magikal  o- rangnya.  Oleh  karena  itu,  bisa  dikatakan bahwa  terdapat  disharmonis  antara  kha- risma  buatan  dan  murni.  Kharisma  bua- tan  didasarkan  pada  kepentingan  atas pekerjaan,  sedangkan  kharisma  murni lebih  menitikberatkan  kepada  pengab- dian pada seseorang.

## Penutup
Fenomena  maraknya  kebebasan berpolitik ini ditandai dengan munculnya elite-elite baru dan naiknya kiai di pentas politik  bukanlah  hal  yang  baru,  akan tetapi situasi tersebut semakin marak pas- ca  lengsernya  rezim  Soeharto  di  Pulau Madura.  Oleh  karena  itu,  dari  pasca  re- formasi  ini  dapat  dikatakan  bahwa keterlibatan  kiai-kiai  di  Madura  dalam politik  praktis  mengalami  peningkatan yang signifikan
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015:208-220 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.719 220 |
Respons  masyarakat  terhadap  po- litisasi  pesantren  memang  terlihat  masih mendukung  sepenuhnya  bagi  kiai  untuk berpolitik.  Dengan  kondisi  Madura  yang menjadikan  kiai  menjadi  sentral  kehidu- pan  religiusitas,  menjadi  hal  yang  wajar hal tersebut terjadi. Namun sebagian ma- syarakat  yang  mempertanyakan  kemur- nian  visi  misi  kiai  menjadi  duta  politik patut untuk dipertimbangkan, mengingat kiai  menjadi  aktor  utama  yang  mempu- nyai nama besar di Madura. Rasionalitas dalam  sendi-sendi  keidupan  sosial  dan politik akan semakin berkembang seiring dengan  perkembangan  zaman  dan  tek- nologi. Masyarakat akan semakin banyak belajar dan berpikir rasional tentang figur seorang  pemimpin  di  Madura.  Citra  pe- mimpin  yang  berasal  dari  kelompok kiai dan  pesantren  harus  selalu  dijaga  agar tidak  kehilangan  kepercayaan  oleh  kha- layak  yang  menjadi  modal  utama  dalam perolehan  suara.  Normatif  menjadi  hal yang  akan  dikaji  ulang  oleh  masyarakat Madura untuk ke depannya. Menjadi kiai yang  mampu  mengajarkan  ilmu  agama dan  berdakwah  melalui  politik  bukan politik  dakwah  untuk  kepentingan  kroni dan  rekanan  adalah  hal  yang  paling  di- idamkan oleh masyarakat.[]

## Daftar Pustaka
Aripudin,  Acep. Sosiologi  Dakwah. Ban- dung: Remaja Rosdakarya, 2013.
Dhofier,  Zamakhsyari. Tradisi  Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kiai . Jakarta: LP3S, 1983.
Farhan,  Hamdan  dan  Syarifudin. Titik Tengkar  Pesantren:  Resolusi  Konflik Masyarakat  Pesantren .  Yogyakarta:
Pilar Religia, 2005.
Hasbullah. Sejarah  Pendidikan  Islam .  Ban- dung: PT Rosdakarya, 1999.
Madjid, Nurcholis. Bilik-bilik Pesantren Se- buah  Potret  Perjalanan .  Jakarta:  Pa- ramadina, 1997.
Prasodjo, Sudjono. Profil Pesantren . Jakar- ta: LP3S, 1982 Rais, M. Amien. Membangun Politik Adilu- hung  Membumikan  Tauhid  Sosial Menegakkan  Amar  Ma’ruf  Nahi Mungkar .  Bandung:  Zaman  Waca- na Mulia, 2001.
Rush, Michael & Althof, Philip. Pengantar Sosiologi  Politik ,  terj.  Kartini Kartono.  Jakarta:  Rajawali  Press, 1990.
Scharf, Betti R. Kajian Sosiologi Agama, terj. Machnun  Husein. Yogyakarta: Ti- ara Wacana, 1995.
Sholichin, Mohammad Muchlis. “Perilaku Politik  Kiai  di  Pamekasan,” Karsa Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Keislaman, Vol. XV No. 1, April, 2009. Turner, Bryan S. Sosiologi Islam: Suatu Te- laah  Analistis  atas  Tesa  Sosiologi Weber, terj.  G.  A.  Ticoalu. Jakarta: CV. Rajawali, 1974.
Zada,  Khamami.  “NU,  Politik,  dan Khidmat  Umat”  dalam Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kene-garaan, ed.  Khamami  Zada dan  A.  Fawaid  Sjadzili.  Jakarta: Kompas, 2010.
Zulkarnain. Rasionalisasi  dan  Orientasi Agama : Menguraikan Signifikansi A- gama  terhadap  Pola  Hidup  Manusia . Makalah  dipresentasikan  dalam Materi  Kuliah  Sosiologi  pada  Jur. Perbandingan  Agama,  Fak.  Ushu- luddin UIN Sunan Kalijaga Yogya- karta, 2006.
