INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 5161-5171 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Degradasi Demokrasi Lokal: Studi Kasus Politik Dinasti Kota Batu
Alfan Huda 1 ✉ , Dzulkarnain Jamil 2
Pascasarjana Ilmu Sosial Universitas Brawijaya Email: alfanhuda085@student.ub.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Politik  dinasti  menciptakan  ketidaksetaraan  dalam  akses  dan  distribusi  sumber  daya.  Risiko ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat meningkat karena memanfaatkan keuntungan untuk pribadi dan  keluarga.  Kesempatan  menjadi  timpang  terhadap  warga  negara.  Hal  ini  dapat  menghambat perkembangan sistem politik yang demokratis dan adil. Kajian Degradasi Demokrasi Lokal: Studi Kasus Politik Dinasti Kota Batu merupakan kajian yang penting untuk diketengahkan. Pengarusutamaan kajian melihat  peran  aktor  dalam  membangun  dinasti  kekuasaan.  Berperan  penting  bagi  pengetahuan  di bidang kajian politik pemerintahan, dan Ilmu sosial untuk melihat dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat praktik politik dinasti bagi demokrasi lokal. Menegaskan Perbedaan dari penelitian sebelumnya. Yang  luput  dalam  melihat  bagaimana  aktor  bermain  dalam  mengamankan  kekuasaan.Penelitian  ini menggunakan  Metode  penelitian  literatur  review  yang  bersandar pada  data  Sekunder  dikumpulkan secara  bertahap  melalui  beberapa  platform  seperti  berita,  artikel,  Sciendirect,  Google  Schloar,  dll. Dengan demikian, penelitian ini menjadi dasar bagi masyarakat, akademisi, politisi, dan ketua partai untuk mengkaji ulang dalam membina kader serta memberikan dukungan kepada calon kepada daerah. Kata Kunci: Politik Dinasti, Demokrasi, Kekuasaan

## Abstract
Dynastic  politics  creates  inequality  in  access  to  and  distribution  of resources.  The  risk  of  social  and economic  inequality  can  increase  as  individuals  exploit  advantages  for  personal  and  family  gain. Opportunities become skewed for citizens, hindering the development of a democratic and fair political system. The study of Local Democracy Degradation: A Case Study of Dynastic Politics in Batu City is crucial to highlight. The study emphasizes the mainstreaming of the roles of actors in building dynastic power. It plays a significant role in enhancing knowledge in the field of political governance studies and social sciences to understand the damage caused by dynastic political practices to local democracy. This research asserts differences from previous studies by addressing how actors engage in securing power. The research utilizes a literature review method grounded in secondary data collected gradually through various platforms such as news, articles, Sciendirect, Google Scholar, etc. Consequently, this study serves as a foundation for the community, academics, politicians, and party leaders to reassess in nurturing cadres and providing support to candidates in the region.
Keywords: Dynastic Politics, Democracy, Power

## PENDAHULUAN
Politik  dinasti  telah  mereduksi  demokrasi.  Kehadiran  politik  dinasti  menunjukkan tingkat  kesuburan  oligarki.  Proses  kandidasi  pencalonan  akan  cenderung  berdasarkan keinginan elit politik. Perputaran sirkulasi kekuasaan akan terhambat dan terpusat pada individu/kelompok  tertentu.  Berdasarkan  riset  yang  dilakukan  oleh  Yoes  C.  Kenawas menunjukkan  politik  dinasti  yang  ada  di  Indonesia  mengalami  kenaikan  signifikan  dari tahun  2015  sampai  tahun  2020.  Jumlah  kenaikan  tersebut  tiga  kali  lipat,  yaitu  sebesar 300%. Dari 158 calon yang berpartisipasi di pilkada sebanyak 67 berpotensi memenangi pilkada. Yoes C. Kenawas selaku peneliti Amerika Serikat menyebutkan kenaikan jumlah politik  dinasti  tentu  sangat  mengkhawatirkan  bagi  demokrasi  Indonesia.  Hal  ini menunjukkan  buruknya  jalur  penjaringan  untuk  jadi  pemimpin  di  Indonesia.  Proses kandisasi yang tidak transparan  dan terbatas untuk orang-orang tertentu yang memiliki pertalian darah dengan elite. Berpotensi terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan . Begitupun dengan Marcus Mietzner, bahwa kecenderungan politik dinasti yang terjadi di Indonesia cukup menguat dalam politik kontemporer. Praktik ini menjadi tidak  sehat  bagi  demokrasi,  antara  lain  karena  kontrol  terhadap  pemerintah  menjadi lemah.
Sejauh ini studi tentang Politik Dinasti cenderung melihat tiga isu utama. Pertama, relasi politik dinasti dan demokrasi.  Kedua, rekrutmen politik dan pembentukan politik dinasti. Ketiga, Dampak/implikasi yuridis politik dinasti.  Pertama, jurnal yang ditulis oleh Agus Dedi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan maraknya  praktik politik dinasti
menandakan bahwa pendidikan politik di tanah air  tidak  berjalan  dengan  baik.  Politik dinasti  menjadi  sebuah      masalah    dalam    membangun    demokrasi.    Idealnya,    setiap individu  di  dalam  negara  yang demokratis seharusnya  memiliki  kesempatan yang sama dan  berkeadilan  untuk    menjadi    pemimpin.  Kedua,  oleh  Fitriyah.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Penelitian    ini    berusaha    menjelaskan    bagaimana    partai  politik melaksanakan  proses  rekrutmen yang  turut  menyuburkan  politik  dinasti, partai politik terindikasi    masalah    dalam    melaksanakan  fungsi    rekrutmen    politik  dengan menggunakan pertimbangan pragmatis. Ketiga, kajian oleh Anies Prima Dewi dkk. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  implikasi  yuridis  politik  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 telah membuka ruang  bagi terciptanya  politik  dinasti, Undang  - undang tersebut bertentangan dengan kehendak rakyat yang tidak menginginkan adanya politik dinasti. Fakta dilapangan menunjukan semenjak lahirnya Undang-undang tersebut telah menyuburkan politik dinasti pada pilkada. Dari ketiga kecenderungan penelitian di atas tampak bahwa, kajian mengenai politik dinasti luput dalam melihat  bagaima cara seorang  politisi  membangun  dan  mempertahankan  dinasti  kekuasaan  terhadap keluarga/orang  terdekat.    Padahal,  sudah  seharusnya  kita  memperhatikan  figur  sentral yang  menciptakan  politik  dinasti,  melalui  cara  itu  kita  bisa  mengetahui  akar  dari permasalahan yang sedang terjadi.
Tulisan  ini  bertujuan  melengkapi  keterbatasan  dari  studi  yang  ada,  yang  luput melihat  cara  politisi  mebangun  dan  mempertahankan  kekuasaan  dinastinya.  Hal  ini menjadi  penting  untuk  mengetahui  akar  masalah  dan  mencegah  terjadinya  degradasi demokrasi  akibat  politik  dinasti.  Sejalan  dengan  itu,  tulisan  ini  bertujuan  untuk menganalisis dan  mendeskripsikan cara politisi membangun dan mempertahankan dinasti kekuasaannya. Hasil penelitian menunjukkan alasan dibalik terjadinya politik dinasti di Kota Batu  yang  pertama  disebabkan  oleh  Gurita  bisnis  Eddy  Rumpoko  yang  berhasil membentuk kuasa politik. Kedekatan dengan pengusaha menjadi kunci bagi dirinya untuk memperluas  dan  mempertahankan  kuasanya.  Jawaban  atas  pertanyaan  tersebut memungkinkan  diperoleh  suatu  pengetahuan  yang  mendalam  tentang  alasan  dibalik terjadinya politik dinasti di Kota Batu, Malang. Pengetahuan ini dapat menjadi perluasan pandangan bagi masyarakat sipil , politisi, mahasiswa, akademisi maupun khalayak umum dalam mengkaji politik dinasti.
Politik  dinasti  yang  terjadi  di  Kota  Batu  tidak  bisa  dilepaskan  dari  figur  Eddy Rumpoko.  Sebagai  seorang  politisi  sekaligus  pengusaha  tentu  dengan  mudah  untuk mempertahankan  kekuasaan  didalam  lingkaran  keluarga  mereka.  Dengan  kemampuan finasisal, jejaring bisnis, dan kepopuleran yang dimiliki memainkan peran penting dalam
mengokohkan  kedudukan  keluarga  Eddy  Rumpoko  untuk  berkuasa.  Dengan  demikian, penelitian  ini  menjadi  penting  untuk  menjawab  bagaimana  Eddy  Rumpoko mempertahankan kekuasaan yang dimiliki untuk membangun politik dinasti di Kota Batu?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan Metode penelitian literatur review yang bersandar pada data  Sekunder  dikumpulkan  secara  bertahap  melalui  beberapa  platform  seperti  berita, artikel,  Sciendirect,  Google  Schloar,  dll.  Dalam  upaya  menganalisis  dan  memecahkan permasalahan  yang  dirumuskan  dalam  latar  belakang.  Karya  tulis  ini  nantinya menghasilkan  output  analisis  deskriptif.  Metode  literatur  review  dipilih  karena  dalam mengumpulkan  dan  memadukan  penelitian  sebelumnya  melalui  cara  yang  sistematis. Tinjauan literatur merupakan  cara  terbaik  untuk  mensintesis  temuan  penelitian  untuk menunjukkan  bukti dan mengungkap  area  di  mana  diperlukan  lebih  banyak penelitian, yang  merupakan  komponen  penting  untuk  menciptakan  kerangka  kerja  teoretis  dan membangun  model  konseptual. Dengan mengintegrasikan  temuan  dan  perspektif  dari banyak  temuan  empiris,  tinjauan  literatur  dapat  menjawab  pertanyaan  penelitian dengan  kekuatan  yang  tidak  dimiliki  oleh  satu  studi  pun. Untuk jenis studi literatur yang digunakan peneliti mengggunakan studi literatur sistematis. Studi literatur sistematis dapat dipahami  sebagai  metode  dan  proses  penelitian  untuk  mengidentifikasi  dan menilai    secara    kritis    penelitian    yang    relevan,    serta    untuk    mengumpulkan    dan menganalisis  data  dari  penelitian  tersebut. Tujuan dari studi literatur sistematis untuk mengidentifikasi  semua  bukti  empiris  yang  sesuai dengan  kriteria  inklusi  yang  telah ditentukan  sebelumnya  untuk  menjawab  pertanyaan  atau  hipotesis  penelitian  tertentu. Dengan menggunakan  metode eksplisit  dan  sistematis  saat  meninjau  artikel  dan semua  bukti  yang  tersedia,  bias  dapat  diminimalkan,  sehingga  memberikan  temuan yang  andal  dari  mana  kesimpulan  dapat ditarik  dan  keputusan  dibuat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Memaknai Politik Dinasti
Politik dinasti merupakan pelibatan keluarga untuk mendapatkan jabatan politik di pemerintahan.  Suatu  tindakan  dapat  dikatakan  politik  dinasti  apabila  suatu  keluarga mampu  memperluas  dan  mempertahankan  kekuasaanya  ketika  pendiri  dinasti  telah berakhir masa jabatannya. Maraknya politik dinasti telah menjadi diskursus kritis publik. Menunjukkan sebagai gejala fenomena kelemahan demokrasi. Kemunculan politik dinasti
ditingkat  lokal  ditandai  dengan  adanya  pembagian  kekuasaan  dari  pusat  ke  daerah. Sehingga berimplikasi terhadap kemunculan orang kuat lokal. Hadiz dan Winters melihat politik  dinasti  merupakan  keadaan  dari  sistem  politik  yang  ditandai  dengan  hilangnya gerakan berbasis kelas yang membatasi kemunculan politik dinasti. Hal itu tergantikan oleh satu  kelompok/klan  tertentu  yang  menghasilkan  kekuasaan  yang  mendominasi. Fenomena  tersebut merupakan konsekuensi logis yang harus diterima. Seorang politisi secara natural akan berupaya untuk memperkokoh orang-orang terdekat mereka dalam mempertahankan kekuasaan politiknya melalui celah yang bisa dimanfaatkan, terutama dalam  sistem  politik  yang  mendukung  iklim  tersebut.  Politisi      akan    berusaha membesarkan    keluarga    mereka    jika    diberi    kesempatan,  mengandalkan    jaringan keluarga  dan  membangun  dinasti  menjadi  strategi  politik  yang  efektif  di  antara strategi  alternatif  yang  tersedia  bagi  aktor  politik  lokal demi melanggengkan kuasanya. Berikut gambaran terjadinya politik dinasti yang terjadi di daerah Indonesia.
Tabel 1 Jumlah Politik Dinasti Nama Jabatan Jumlah Calon Bupati 57 Calon Wakil Bupati 30 Calon Wali Kota 20 Calon Wakil Walikota  8 Calon Gubernur 5
Calon Wakil Gubernur   4 Sumber: Republika,2020.
Politik dinasti telah berimplikasi terhadap meningkatkan pragmatisme politik dengan mendorong keluarga atau kerabat penguasa  menjadi pejabat. Hal ini  telah menghalangi partisipasi masyarakat karena status sosial atau hak mereka jauh berbeda dengan keluarga dinasti. Dinamika politik yang sedang terjadi semakin menunjukkan  akar feodalisme, dan tradisi monarki belum sepenuhnya berubah dan terus menggerogoti makna demokrasi yang  sebenarnya.  Penguasaan  politik  yang  terfokus  pada  satu  kelompok  membuka peluang terjadinya praktik korupsi. Jika akar feodalisme masih tertanam kuat di negeri ini, tampaknya  memberantas  politik  dinasti  tidak  akan  mudah  dan  menunjukkan  sistem demokrasi kita  belum mapan. Pada ujungnya kita akan mengalami pesimis berharap ada perubahan besar dari proses politik saat ini, selama sistem feodalisme masih mengakar kuat di negri kita.

## Normalisasi Politik Dinasti
Kehadiran politik dinasti telah berlangsung sejak lama yang menimbulkan kecemasan mengenai  timpangnya  dalam  distribusi  kekuatan  politik  mencerminkan  lemahnya perwakilan demokratis dalam politik.  Maraknya politik dinasti yang melibatkan perebutan kekuasaan  di  daerah    membuat  kita  sukar  memahami  hakikat  demokrasi  itu  sendiri. Suburnya  politik  dinasti  khususnya  di  daerah,  tidak  lepas  dari  peran  partai  politik  dan ketentuan terkait Pilkada Partai politik membuat mekanisme pencalonan dan pencalonan tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Padahal  Partai  politik  merupakan  penyangga demokrasi  dalam  bernegara.  Peran  fungsi  partai  politik  bisa  menentukan  arah  gerak negara.  Baik  buruk  demokrasi,  bergantung  terhadap  cara  kerja  partai  politik. Keberadaannya vital sebagai sarana penyalur kepentingan masyarakat.  Sampai saat ini partai  politik  dalam  proses  kandidasi  mengajukan  sesuai  dengan  keinginan  elit  politik bukan  melalui  mekanisme  yang  terbuka,  adil,  jujur,  berlandaskan  kemampuan  calon. Menguatnya jaringan  politik yang  dibangun oleh  politik  dinasti  berdasarkan kedekatan politik kekeluargaan menyebabkan rekrutmen politik menjadi terhambat dan orang-orang yang berada diluar dinasti mengalami kesulitan. Kita bisa melihat bagaimana partai politik turut memainkan peranan penting dalam mengusung calon politik dinasti dalam bagan ini.
Tabel 2 Partai Politik Pengusung Politik Dinasti. Nama Partai  Persentase PDIP 12.4% Golkar 12.9% Gerindra 9.7% Nasdem 10.1% Demokrat 8.5% PAN 8.1% PKB 6.0% PKS 7.1% PPP 7.1% Hanura 6.5% Perindo 3.7% PSI 1.8% PBB 2.3% Berkarya 2.3% PKPI 1.4%

## Sumber: Republika, 2020.
Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwasanya hampir seluruh partai politik terlibat  dalam  proses  pendukungan  politik  dinasti.  Hal  ini  tentu  menjadi  ironi,  suatu lembaga  yang  merupakan  pilar  demokrasi  justru  menjadi  salah  satu  sumber  dalam mereduksi  demokrasi  itu  sendiri.  Seharusnya  partai  politik  menjadi  filter  dan  garda terdepan dalam mengurangi terjadinya praktik politik dinasti. Penulis melihat berdasarkan kajian  literature  yang  telah  dilakukan  setidaknya  ada  beberapa  alasan  mengapa  politik dinasti  bisa  terjadi.  Yang    pertama    adalah    bahwa    pembangunan    dinasti    mungkin merupakan   strategi    pertahanan.   Mengingat   bahwa   kunci   keberhasilan    politik   di daerah  Indonesia  seringkali  terletak  pada  pencapaian  dan  distribusi  sumber  daya patronase, tidak  mengherankan  jika  pemegang  jabatan  politik  akan mencari  cara untuk  membangun  kekuasaan  yang  juga  melindungi  diri  dari  penyelidikan  atau penuntutan  hukum. Kita bisa melihat hal ini ketika para kepala daerah ketika sudah tidak lagi  menjabat  kerap  kali  ditangkap  oleh  KPK.  Memasang    anggota    keluarga    dalam kekuasaan  mungkin merupakan  salah  satu  cara  untuk  menjadi tameng bagi dirinya. Dengan  demikian  'membangun    dinasti  merupakan    strategi    perlindungan  untuk melindungi diri  mereka  sendiri  dan  'orang  terdekat  mereka  dari ancaman hukuman. Jika  pemegang  kekuasaan  masih  berasal  dari  kerabat  maka  bisa    diandalkan    untuk menutupi  bukti  kesalahan para  pendahulunya. Pendekatan  kedua  yaitu  memandang keluarga  sebagai  sumber  daya  jaringan.  Seperti  yang telah disinggung di  atas,  keluarga politik  yang  anggotanya  menduduki  pos-pos  kunci  pemerintahan  di  suatu  daerah tertentu  dapat  tertanam  dalam  struktur  klan  yang  lebih  luas,  yang  dapat  digunakan sebagai  jaringan  mobilisasi  politik,  baik  pada  masa  kampanye  pemilu  maupun  pada momen-momen  tertentu.  Dalam  hal  ini,  struktur  keluarga  dan  klan  merupakan salah satu  dari  beberapa  jaringan  potensial  yang  dapat  diandalkan  oleh  politisi  untuk memobilisasi  dukungan ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Pendekatan  ketiga  dan  terkait memandang  keluarga  sebagai  sumber  identitas.  Dimungkinkan  untuk  memperlakukan keluarga  atau  klan  sebagai  kategori  identitas  sama  seperti  yang  lain  (etnis,  wilayah, agama,  dll.) Dengan  adanya identitas  politik  keluarga  yang  dipandang  sebagai  warisan dinilai  dapat  menguntungkan  secara  politik.  Begitupun,  keanggotaan  keluarga  itu sendiri  dapat  dilihat  sebagai  alat  pemberi sinyal,  misalnya  sebagai  tanda  bahwa individu  yang  bersangkutan merupakan bagian dari kelompok tersebut.

## Dibawah Kuasa Eddy Rumpoko
Kota  Batu  selain  selain  terkenal  sebagai  kota  wisata  juga  terkenal  karena  politik dinasti yang terjadi di daerah tersebut. Di  Kota Batu,  peran keluarga memainkan peranan
penting  dalam  kondisi  perpolitikan  yang  terjadi  di  Kota  Batu.  Dimana  seorang  Eddy Rumpoko memandang  jaringan  kekerabatan  menjadi sumber  daya  politik  inti untuk mempertahankan dan melebarkan kuasanya.  Mereka menunjukkan bahwasanya  kerabat dekat  adalah  pendukung politik  mereka  yang  paling  dapat  diandalkan. Kita bisa melihat hal  ini  pada  daerah-daerah  indonesia  seperti  Kabupaten  Probolinggo  kandidat    politik biasanya  memperoleh  suara  tertinggi  mereka  di  desa  asal  dan  daerah  sekitarnya  di mana terdapat ikatan  keluarga  dari calon politik yang  paling  kuat. Kemenangan Dewanti Rumpoko melawan Rudi – Sujono, Hairuddin-Hendra Angga Sonatha dan Abdul Majid- Kasmuri. Semakin menegaskan kuasa dinasti dari keluarga Eddy Rumpoko di Kota Batu.
Pemberiaan  kekuasaan  kepada  daerah  telah  melahirkan  orang  kuat  lokal  melalui praktik  dinasti  politik  di  daerah.  Hal  ini  disadari  oleh  Eddy  Rumpoko  dengan memanfaatkan  keluarganya mengisi ruang perpolitikan lokal dengan menata keluarganya untuk    memperkuat  basis  sosial,  ekonomi,  maupun  politik  demi  mempertahankan kekuasaannya. Praktik dinasti politik semacam ini cenderung memunculkan sentimen dan reaksi negatif dari publik  karena menyangkut etika dan moral seorang penguasa yang hidup di negara demokrasi. politik dinasti adalah hal negatif dari pemberlakuan otonomi daerah yang mengarah pada pembajakan demokrasi. Melalui penyebaran hubungan inti antargenerasi  berdasarkan  hubungan  kekeluargaan  atau  hubungan  ekstragenerasi dengan keuntungan kekuatan keluarga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kerabat Eddy Rumpoko  naik  kelas  menjadi  elite  pemerintah  daerah  dan  mendapat  banyak  akses. Sebagai pejabat  Eddy Rumpoko tidak  hanya berprofesi  sebagai elit politik tetapi   juga berprofesi sebagai pengusaha dan menggunakan kekuasaannya untuk mempertahankan kekayaannya.  Eddy  Rumpoko  menggunakan  dinasti  politik  sebagai  strategi mempertahankan  kekayaannya.  Dengan  kuasa  yang  melekat  pada  dirinya  digunakan dalam  menguasai  atau  mengelola  sumber  kekayaan.  Hubungan  istimewa  antara  Eddy Rumpoko  dan  pengusaha  Kota  Batu  Paul  Sastro  adalah  sebuah  kesaksian.  Hal  ini menunjukkan  adanya  hubungan  antara  pemerintah  dengan    pengusaha.  Dengan kekayaannya yang dimiliki, Paul Sastro mampu ikut campur ke dalam perpolitikan Kota Batu,  hal  ini  terlihat  ketika  Paul  Sastro  merupakan  satu-satunya  pengusaha  dengan kekayaan  yang  tidak  ada  tandingannya  yang  turut  membiayai  para  calon  dalam berkompetisi untuk mengamankan bisnisnya.
Potret  politik  dinasti    Eddy  Rumpoko  menunjukkan    akar  tradisi  feodalisme  dan monarki di Indonesia yang tidak banyak berubah. Saat ini, politik dinasti tengah marak di berbagai  daerah  di  Indonesia.  Praktik  seperti  itu  harus  segera  dihentikan,  tidak  hanya Berlawanan dengan semangat demokrasi yang sebenarnya, praktik politik dinasti dapat
menutup  peluang  masyarakat  untuk  menjadi  pemimpin.  Meskipun  politik  dinasti  tidak melanggar  aturan  demokrasi,  namun  dinasti  politik  praktis  membatasi  mobilisasi  sosial karena kekuasaan hanya terikat pada kelompok masyarakat tertentu. Keterlibatan keluarga dalam politik menunjukkan adanya ketergantungan berlebihan pada ikatan kekeluargaan, yang menimbulkan kebiasaan menempatkan ikatan kekeluargaan dan  kekerabatan pada jabatan publik. Dinasti adalah bentuk kartel kekuatan lokal dan kekuatan lokal yang secara individual menciptakan hubungan patrimonial dalam masyarakat dan negara. Kartelisasi merupakan  istilah  yang  diambil  dari  ilmu  ekonomi  yang  memiliki  arti  sebuah  kegiatan kerjasama  dari  beberapa  perusahaan  untuk  menetapkan  harga,  menguasai  produksi maupun  penjualan,  serta  kegiatan  monopoli  lainnya.  Hal  ini  kemudian  mengalami transmutasi istilah dari konsep ekonomi ke konsep politik. Yang dimaksud kartelisasi politik merupakan kegiatan persekongkolan suatu kelompok untuk mengurangi persaingan yang ada dengan tujuan merebut kekuasaan maupun sumberdaya pada negara dan meraup keuntungan untuk pribadi maupun kelompok. Apa yang mengidentifikasi mereka sebagai kartel  hanyalah  tindakan  mereka  yang  secara  bersama-sama  untuk  mendominasi  dan mereka sepakat untuk tidak  bersaing  satu sama lain. Alasan dari adanya sebuah kartel biasanya meminimalisir adanya resiko.  Hal ini menunjukkan, dengan menciptakan politik dinasti Eddy Rumpoko telah berhasil membentuk kartel politiknya, sehingga meski tidak berkuasa lagi dia mampu untuk mengontrol dan mengendalikan kondisi sosial politik yang ada  di Kota Batu. Dengan  keberhasilan istrinya  sebagai penerus menjadi bukti  dimana kuasa  ekonomi  dan  kuasa  politik  yang  dimiliki  telah  berhasil  mempertahankan  dan melebarkan kuasanya.

## SIMPULAN
Politik Dinasti telah mengancam kemapanan praktik demokrasi lokal yang sedang berjalan di Kota Batu. Proses kandidasi pencalonan menunjukan mengalami kemacetan dan  terpusat  pada  individu/kelompok  tertentu.  Hal  ini  menunjukkan  buruknya  jalur penjaringan untuk jadi pemimpin di Indonesia. Proses kandisasi yang tidak transparan  dan terbatas  untuk  orang-orang  tertentu  yang  memiliki  pertalian  darah  dengan  elite. Berpotensi terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Politik dinasti merupakan pelibatan keluarga untuk mendapatkan jabatan politik di pemerintahan. Suatu tindakan dapat dikatakan politik dinasti apabila suatu keluarga mampu memperluas dan mempertahankan  kekuasaanya  ketika  pendiri  dinasti  telah  berakhir  masa  jabatannya. Seorang politisi secara natural akan berupaya untuk memperkokoh orang-orang terdekat mereka  dalam  mempertahankan  kekuasaan  politiknya  melalui  celah  yang  bisa
dimanfaatkan, terutama dalam sistem politik yang mendukung iklim tersebut. Politisi   akan berusaha  membesarkan    keluarga    mereka    jika    diberi    kesempatan,  mengandalkan jaringan  keluarga  dan  membangun  dinasti  menjadi  strategi  politik  yang  efektif. Selain untuk mempertahankan dan memperluas kuasanya, Eddy Rumpoko'membangun  dinasti untuk perlindungan bagi dirinya sendiri  dan  'orang  terdekat  mereka  dari ancaman hukuman.   Jika pemegang kekuasaan masih berasal dari kerabat maka bisa  diandalkan untuk    menutupi    bukti    kesalahan  para    pendahulunya.  Eddy  Rumpoko  meyakini bahwasanya  kerabat  dekat  adalah  pendukung politik  mereka  yang  paling  dapat diandalkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al, Mhd, Fahjri Sukri, and Jurnal Ilmu. “Dinasti Politik Di Banten : Familisme , Strategi Politik Dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. ” Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 10, no. 02 (2020).
Aspinal, Edward, and Muhammad Uhaib. “Memahami Politik Keluarga : Keberhasilan Dan Kegagalan Dinasti Politik Di Daerah Indonesia.” South East Asia Research, 2016, 1 – 16. https://doi.org/10.1177/0967828X16659571.
Baumeister, Roy F, and Mark R Leary. “Writing Narrative Literature Reviews.” Review of General Psychology 1, no. 3 (1997): 311 – 20.
Chiquita, Maria. “Struktur Oligarki Di Kota Batu (Relasi Pengusaha Dan Pemerintah Di Kota Batu) Skripsi,” 2018.
Cnn  Indonesia.  “Dinasti  Politik  Di  Pilkada  2020  Disebut  Meningkat,  67  Menang.”  Cnn
Indonesia. Accessed April 26, 2023.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201216200833-32-583132/dinasti- politik-di-pilkada-2020-disebut-meningkat-67-menang.
Effend, Winda Roselina. “Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten.” Trias Politika 2, no. 2 (2018): 233 – 47.
Ekawati, Esty, and Mouliza K Donna Sweinstani. “Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru.” JWP (Jurnal Wacana Politik) 5, no. 2 (2020): 111. https://doi.org/10.24198/jwp.v5i2.28850.
ERNESTO DAL BÓ, PEDRO DAL BÓJASON SNYDER. “Dinasti Politik.” Review Of Economic Studies, 2009, 115 – 42.
Gunanto, Djoni. “Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia.” Administrasi Negara 8 (2020): 177 – 91.
Hidayati, Nur. “Dinasti Politik Dan Demokrasi Indonesia” 10, no. 1 (2014): 18– 21.
Katz, R S, and P Mair. Democracy and the Cartelization of Political PartiesKatz, R. S., & Mair, P.  (2018).  Democracy  and  the  Cartelization  of  Political  Parties.  OUP  Oxford. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=gdZjDwAAQBAJ. Comparative Politics. United Kingdom: OUP Oxford, 2018. https://books.google.co.id/books?id=gdZjDwAAQBAJ.
Koho, Intan Rachmina. “Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia.” Lensa 4, no. 50 (2021): 60 – 74.
Lestari, Yeni Sri. “Kartel Politik Dan Korupsi Politik Di Indonesia.” Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu  Hukum  (Research  Law  Journal)  12,  no.  1  (2017):  67 – 75.  https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v12i1.7820.
Liberati,  Alessandro,  Douglas  G  Altman,  Jennifer  Tetzlaff,  Cynthia  Mulrow,  Peter  C Gøtzsche, John P A Ioannidis, Mike Clarke, Philip J Devereaux, Jos Kleijnen, and David Moher.  “The  PRISMA  Statement  for  Reporting  Systema tic  Reviews  and  Meta- Analyses  of  Studies  That  Evaluate  Health  Care  Interventions:  Explanation  and Elaboration.” Journal  of  Clinical  Epidemiology  62,  no.  10  (2009):  e1 – 34. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2009.06.006.
Mair, Richard S. Katz And Peter. Democracy and the Cartelization. United Kingdom: Oxford University Press, 2018.
Mietzner, Marcus. “Indonesia’s 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System.” Lowy Institute for International Policy, 2009.
Moher,  David,  Alessandro  Liberati,  Jennifer  Tetzlaff,  Douglas  G  Altman,  and  PRISMA Group*. “Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta -Analyses: The PRISMA  Statement.” Annals  of  Internal  Medicine  151,  no.  4  (2009):  264 – 69. https://doi.org/https://doi.org/10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135.
Samuel, Bob. “Ketika Oligarki Menyandera Partai Politik: Studi Kasus Musyawarah Nasional Luar  Biasa  Partai  Golongan  Karya  (Golkar)  Tahun  2016.” Journal  of  Politic  and Government Studies 8, no. 04 (2019): 331 – 40.
Snyder,  Hannah.  “Literature  Review  as  a  Research  Methodology:  An  Overview  and Guidelines.” Journal  of  Business  Research  104,  no.  March  (2019):  333 – 39. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039.
Susanti, Martien Herna. “Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia.” Journal of Government and Civil Society 1, no. 2 (2017): 111 – 19.
Tranfield,  David,  David  Denyer,  and  Palminder  Smart.  “Towards  a  Methodology  for Developing Evidence ‐ informed Management Knowledge by Means of Systematic
Review.” British Journal of Management 14, no. 3 (2003): 207 – 22.