Riwayat Artikel: Tanggal diajukan: 2 April 2020
Tanggal diterima: 19 Mei 2020
Tanggal dipublikasi daring: 25 Juni 2020
Kata kunci: good corporate governanance; kesadaran anti- fraud; pencegahan fraud; risk based internal audit; whistle- blowing system;
Pengutipan: Prena, G. D. & Kusmawan, R. M. (2020). Faktor-faktor Pendukung Pencegahan Fraud pada Bank Perkreditan Rakyat. JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi), 5 (1), 84-105
Keywords: anti-fraud awareness; fraud prevention; good corporate governance principles; risk based internal audit; whistleblowing system
JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) • Vol. 5, No. 1, Hal: 84-105 • Juni 2020

## Faktor-faktor Pendukung Pencegahan Fraud pada Bank Perkreditan Rakyat
Gine Das Prena*, Reynaldi Mulyana Kusmawan Universitas Pendidikan Nasional, Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Kota Denpasar, Bali, Indonesia
* (ginedasfrena@undiknas.ac.id)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pemahaman risk  based  internal  audit , whistleblowing  system , kesadaran anti-fraud ,  dan  penerapan  pinsip-prinsip good corporate governance terhadap pencegahan fraud pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  di  Provinisi  Bali. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang disebar  menggunakan  kuesioner.  Populasi  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  auditor internal  dan  direksi  yang  berasal  dari  134  Bank Prekreditan  Rakyat  dan  sampel  yang  didapat  melalui metode purposive  sampling dalam  penelitian  ini adalah  auditor  dari  57  Bank  Perkreditan  Rakyat. Melalui  analisis  kuantitaif  menggunakan  SPSS analisis linier berganda t-test menunjukan risk based internal  audit,  whistleblowing system , kesadaran anti- fraud dan Good  Coorporate  Governance memiliki pengaruh positif pada pencegahan fraud .

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  whether  the understanding  of  Risk  Based  Internal  Audit, Whistleblowing System, anti-fraud awareness, and the application  of  the  principles  of  Good  Corporate Governance  affect  the  prevention  of  fraud  in  Rural Credit Banks in Bali Province. This study uses primary data  sources,  using  instruments  in  the  form  of questionnaires. The population used in this study were auditor  internal  and  bord  of  directors  from  134  Rural Credit Banks and the sample used was auditor internal from 57 Rural Credit Banks taken purposive sampling. The  analytical  method  used  is  quantitative  analysis that  is  multiple  linear  analysis  using  SPSS  test equipment. t test results show that Risk Based Internal Audit,  Whistleblowing  System,  Anti-Fraud  awareness, and the application of the principles of Good Corporate Governance  each  have  a  positive  effect  on  Fraud prevention.

## PENDAHULUAN
Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) merupakan  lembaga  keuangan  yang menerima  simpanan  yang  berbentuk tabungan,  deposito  berjangka,  dan bentuk  lainnya  yang  dipersamakan dan  usaha  utama  BPR  sebagai penyalur dana (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Dengan lokasi yang dekat dengan masyarakat yang sangat  membutuhkan  dana,  BPR memiliki  peranan  penting  dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, yaitu
peningkatan pembiayaan  usaha  bagi  para  pelaku usaha  mikro  kecil  dan  menengah, (UMKM),  karena  selama  ini  UMKM sangat  membutuhkan  dana  dari pihak  luar  (Azriani,  Harianto,  & Nuryantono,  2008).  BPR  memiliki tujuan umum yaitu untuk membantu pembangunan perekonomian nasional dalam rangka pemerataan perekonomian, stabilitas perekonomian dan pertumbuhan perekonomian  kearah  peningkatan kesejahteraan rakyat terutama masyarakat pedesaan, serta
membantu  pengelolaan  Usaha  Mikro Kecil dan menengah (UMKM).
Dewasa  ini,  banyak  BPR  di Indonesia  yang  mengalami  likuidasi. BPR  yang  izin  usahanya  dicabut disebabkan  karena Fraud hampir sebanyak  70%  (Bank  Indonesia,
2011). Selain itu menurut Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat  Indonesia  ( Perparindo),  81% dari  jumlah  BPR  melakukan  tindak fraud. Bank  Indonesia  melakukan investigasi pada tahun 2013 terhadap dugaan  tindak  pidana  Perbankan yang  terjadi  di  Bank  Umum  maupun BPR  di  Indonesia.  Dari  kasus  yang telah  di  investigasi  tersebut,  aktivitas perkreditan  atau  korupsi  dana  kredit yang  paling  mendominasi.  Sebagai lembaga  keuangan  yang  dipercaya oleh masyrakat luas, BPR seharusnya tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan  masyarakat  luas  tersebut. Namun  fakta  yang  terjadi  dilapangan banyak  BPR  yang  melakukan Fraud.
Fraud yang  terjadi  baik  pada  BPR maupun Bank Umum didominasi oleh pemberian  deposito  fiktif,  pemberian kredit fiktif, penggelapan dana angsuran  kredit,  rekayasa  pemberian kredit,  hingga  penggelapan  hasil penjualan. Perilaku seseorang ditentukan oleh intensinya.
Sementara  itu,  intensi  merupakan fungsi  dari  dua  faktor  penentu,  yaitu sifat  kepribadian  seseorang  (yang disebut  sikap)  dan  pengaruh  sosial (yang disebut norma subjektif)
(Suryono  &  Chariri,  2016).  BPR memiliki  kecendrungan  lebih  berisiko bermasalah jika dibandingkan dengan Bank  Umum  sebab  jumlah  BPR
secara kuantitas lebih banyak dengan permodalan  yang  lebih  terbatas (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2016). Beberapa  faktor  dapat  mendorong perburukan  kinerja  BPR  yang  pada beberapa kasus berujung pada pencabutan izin usaha. Beberapa BPR yang tercabut izin usaha buka hanya karena ketidak mampuan BPR tersebut menghadapi persaingan,
tetapi tidak jarang kehancuran tersebut  harus  dihadapi  BPR  karena terjadinya fraud yang beberapa diantaranya  justru  dilakukan  oleh pengurus  BPR  itu  sendiri.  Penerapan good corporate governance dan manajemen  resiko  yang  baik  tidak hanya  menghindarkan  BPR  dari potensi  kecurangan  tetapi  juga  akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan  kinerja  keuangan  BPR itu sendiri (Rudi, 2017). Penelitian tentang pengendalian  internal, whistleblowing system , dan moralitas aparat, menyatakan  variabel  bebas  tersebut berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap pencegahan fraud
(Wardana, Sujana, & Wahyuni, 2017).
Penelitian
mengenai pengaruh
pelaksanaan risk  based  internal  audit terhadap  pencegahan fraud lainnya menyatakan bahwa  pelaksanaan risk
based  internal  audit perbengaruh
positif terhadap
pencegahan kecurangan  pada  audit  internal
Kantor  Inspeksi  Bank  BRI  wilayah Bandung (Jannah, 2016).
Tindakan  fraud  dalam  penyajian laporan  keuangan  penting  menjadi fokus  perbaikan  manajemen  agar kegiatan  ini  dapat  dihilangkan  dan tidak menyebabkan kehancuran internal. Namun, pendeteksian terhadap financial  statement  fraud tidak selalu mendapatkan titik terang karena berbagai motivasi yang mendasarinya serta banyaknya metode  untuk  melakukan financial statement fraud (Alexander &
Cumming, 2020).
Berbagai  bentuk fraud apalagi jika  dilakukan  secara  bersamaan ataupun  dalam  kondisi  terorganisasi seringkali  membawa  dampak  tidak saja  bagi  orang  orang  yang  berada dalam BPR tetapi juga pihak eksternal  entitas  dalam  hal  ini masyarakat.  Tindakan fraud akan dapat tertangani hanya jika ada orang atau  pihak  tertantu  yang  berani membuka  dan  menentang  tindakan yang  dapat  menyebabkan  kerugian bagi stakeholder terutama  masya - rakat.  Pihak  atau  orang  yang  berani membongkar atau mengungkap tindakan kecurangan tersebut dikenal sebagai seorang whistleblower .
Terdapat beberapa tindakan yang diduga mampu untuk mencegah terjadinya  tindakan  kecurangan  di suatu  instansi,  sebagai  bagian  dari
penguatan good  corporate  governance yang  dilaksanakan  suatu  entitas adalah penerapan whistleblowing system (sistem  pengaduan),  selain juga  tetap  menanamkan  keberadaan prinsip-prinsip
good corporate governance . Penekanan terhadap keberadaan prinsip-prinsip good corporate governance selanjutnya
akan  menjadi  landasan  dan  pondasi yang  kuat  bagi  etika  karyawan perusahaan dengan pengetahuan akan etika dan konsep good corporate governance diharapkan  akan  menjadi landasan  kuat  bagi  keberadaan  etika dan  tata  kelola  perusahaan  yang selanjutnya akan menjadi pembentuk pola kesadaran antifraud bagi keseluruhan karyawan BPR. Kesesuaian  antara  penerapan pinsip-prinsip good corporate governance,  whistleblowing  system disertai dengan penguatan
pengetahuan  tentang risk  based internal  audit serta  penumbuhan sikap  kesadaran anti-fraud organisasi secara komprehensif diharapkan membawa  suatu  dampak  positif  bagi pencegahan fraud terutama  bagi
entitas yang memiliki akses kuat bagi masyarakat selaku stakeholder. Berdasarkan pemaparan latar
belakang diatas, pokok permasalahan dalam  penelitian  ini  adalah,  apakah pemahaman risk based internal audit, whistleblowing  system, kesadaran
anti- fraud ,  dan  penerapan  pinsip- prinsip good  corporate  governance berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud pada  Bank  Perkreditan  Rakyat di  Provinsi  Bali.  Sedangkan  tujuan dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  pengaruh  pemahaman r isk based internal audit,
whistleblowing  system ,  kesadaran anti- fraud ,  dan  penerapan  pinsip- prinsip good  corporate  governance terhadap  pencegahan  fraud  pada Bank  Perkreditan  Rakyat  di  Provinsi Bali.
TELAAH

## LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Fraud Triangle Theory
Fraud  Triangle  Theory adalah teori  yang  mebahas  terkait  dengan dorongan-dorongan yang menyebabkan orang melakukan kecurangan.  Teori  ini  digagas  oleh Donald  R.  Cressey  (1953).  Penelitian
Cressey  menarik  hipotesis  dari  200 orang yang dihukum karena
melakukan fraud berupa  penggela - pan.  Hipotesa  Cressey  inilah  yang kemudian berkembang menjadi dasar pemikiran mengapa orang melakukan fraud .  Hipotesis  Cressey  dikenal sebagia Fraud Triangle dan digunakan oleh banyak organisasi untuk menggambarkan faktor-faktor penyebab fraud .
Terdapat tiga faktor yang
menyebabkan  seseorang  melakukan kecurangan  menurut  Cressey  yaitu, tekanan,  peluang  dan  rasionalisasi. Ttekanan  akan  menyebabkan  situasi dimana  seseorang  atau  sekelompok orang  terdorong  untuk  melakukan kecurangan. Tekanan ini bisa disebabkan  karena  sifat  serakah,
kebutuhan  keluarga  yang  harus segera dipenuhi, ketidakpuasan karyawan  terhadap  dunia  kerjanya dan lain-lain). Peluang adalah kondisi dimana seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan
kecurangan.  Biasanya  peluang  ini muncul  karena  lemahnya  sistem pengendalian  internal  perusahaan. Peluang  juga  bisa  berawal  dari tekanan  atau  dorongan  dari  dalam diri  seseorang  sehingga  mencari peluang untuk melakukan kecurangan tersebut. Rasionalisasi yaitu pikiran seseorang yang membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukannya.  Pikiran  ini  biasanya muncul  karena  ia  melihat  orang  lain dalam organisasinya melakukan kecurangan  namun  mereka  tidak mendapat hukuman dari perbuatannya tersebut.

## Risk Based Internal Audit
Risk Based Internal Audit merupakan  pendekatan  manajemen
resiko yang telah mendapat persetujuan  komisaris  atau  direksi dan selanjutnya diterapkan di seluruh  jenjang  organisasi  untuk mengendalikan  resiko  sampai  batas yang  dapat  diterima  (Wardani  & Sulhani,  2017).  Dalam  konsep  audit berbasis  resiko,  semakin  tinggi  audit suatu  area,  maka  harus  semakin tinggi  pula  perhatian  dalam  audit area tersebut. Tujuan dari risk based internal  audit diantaranya  adalah untuk mengurangi risiko, mengantisipasi risiko, dan melindungi bank.

## Wishtleblowing System
Whistleblowing  System merupa -
kan suatu wadah atau aplikasi untuk melaporkan pelanggaran. Whistleblowing System yang diterapkan  pada  pemerintahan  dan diperusahaan pada umumnya
memiliki  perbedaan. Whistleblowing System pada  pemerintah  memiliki aplikasi  tersendiri  yang  bernama
WiSe, sedangkan  pada  perusahaan umumnya setiap perusahaan memiliki aplikasinya tersendiri. Wishtleblowing
system banyak memberikan  manfaat. Whistleblowing merupakan  tindakan  yang  dilakukan oleh  seseorang  atau  beberapa  orang karyawan untuk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan oleh
perusahaan  atau  atasannya  kepada pihak lain (Miller, 2017).
Whistleblowing pada  umumnya dilakukan secara rahasia
( confidential ).  Pengungkapan  harus dilakukan  dengan  itikad  baik  dan bukan  merupakan  suatu  keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk/fitnah (Komite Nasional Kebijakan
Governance, 2008).
Kesadaran Anti- Fraud
Kesadaran anti-fraud merupakan
suatu  upaya  untuk  menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya upaya  pencegahan  kecurangan  oleh semua pihak dalam organisasi Kesadaran anti-fraud yang  efektif selanjutnya akan memperkuat kontrol organisasi  hirarkis  dan  menurunkan fraud dalam  organisasi  (Zarefar  & Arfan, 2017).
Menurut Statement  on  Auditing
Standard mengungkapkan  dimensi pengukuran  yang  digunakan  dalam mendeteksi
dan mencegah kecurangan, antara lain menciptakan dan  memelihara  budaya  kejujuran dan  etika  yang  tinggi,  melaksanakan evaluasi  atas  proses anti-fraud dan pengendalian,  serta  mengembangkan proses  pengawasan  yang  memadai (Sari & Laksito, 2014).

## Good Corporate Governance
Good Corporate Governance merupakan  sebagai  tata  cara  kelola perusahaan sehat yang sudah diperkenalkan oleh emerintah
Indonesia  dan International  Monetary Fund (IMF).  Konsep  ini  diharapkan dapat  melindungi  pemegang  saham ( stakeholder )  dan  kreditur  agar  dapat memperoleh  kembali  investasinya. Indonesia  mulai  menerapkan  konsep GCG  sejak  menandatangani Letter  of
Intent (LOI)  dengan  IMF,  yang  salah satu bagian pentingnya adalah percantuman jadwal perbaikan pengelolaan  perusahaan-perusahaan di  Indonesia.  Sejalan  dengan  hal tersebut,  Komite  Nasional  Kebijakan Governance (KNKG) berpendapat bahwa  perusahaan  di  Indonesia mempunyai  tanggung  jawab  yang menerapkan  satndar  GCG  yang  telah diterapkan  standar  internasionalm (Adrian,  2011).  Jika  suatu  entitas tidak  sesuai  dengan  etika  dan  ilegal, maka penerapan system good coorporate  governance dapat  menjadi momok  yang  ditakuti,  karena  jika suatu  saat  tindakan  tidak  beretika dan  illegal  diketahui  pihak-pihak tertentu, maka akan merusak reputasi,  kepercayaan  dan  bahkan dapat  menyebabkan  kerugian  pada entitas  tersebut  (Setianto,  Utami,  & Novianti, 2016).

## Pencegahan Fraud
Pencegahan fraud merupakan suatu  upaya  yang  dilakukan  oleh semua pihakdalam mengurangi penyebab  terjadinya fraud dapat ditekan  yaitu  melalui  suatu  upaya. Adapun upaya tersebut
meminimalisir  peluang  ( opportunity ) terjadinya fraud, mengurangi tekanan ( pressure ) pada setiap struktur perusahaan  agar  mampu  memenuhi kebutuhannya, mengeliminasi munculnya
rasa rasionalisasi ( rasionalization )  yang  memunculkan alasan  pembenaran  atas  tindakan kecurangan yang dilakukan (Albrecht, Albrecht,  Albrecht,  &  Zimbelman, 2012).
Dorongan  untuk  pencegahan
fraud dan keingginan
untuk mengungkap  kecurangan  bukanlah hal  yang  mudah  untuk  dilakukan (Indriani,  Yulia,  Nadirsyah,  &  Ariska, 2019).  Karyawan  yang  peduli  dengan kode  etik  perusahaannya.  Sehingga lebih memungkinkan untuk memberikan
pengaduan terkait dengan tindakan tidak etis (Mayasari, Setiyanto, & Irawati, 2019).
Pengaruh  Pemahaman Risk  Based
Internal
Audit terhadap Pencegahan Fraud Risk Based Internal Audit
merupakan  audit  yang  dilakukan dengan  lebih  memfokuskan  dan
memberikan prioritas terhadap resiko bisnis  dan  proses  pengendalian terhadap  risiko  yang  dapat  terjadi tersebut. Penerapan risk based internal  audit yang  baik  akan mengakibatkan kenaikan pencegahan fraud (Wardani & Sulhani, 2017).
Pelaksanaan risk  based  internal audit berpengaruh  positif  terhadap pencegahan fraud (Dewi,  Rozali,  & Mohammad, 2015) dalam Studi Kasus yang  diselenggarakan  pada  Audit Internal  Kantor  Inspeksi  Bank  BRI Wilayah  Bandung.  Hal  senada  juga diungkap dalam penelitian pada Studi Kasus  Pada  PT.  Tolan  Tiga  Indonesia (Suginam,  2017).  B erdasarkan  hal tersebut,  maka  hipotesis  satu  dapat dinyatakan sebagai berikut:
H 1 :  Pemahaman risk  based  internal audit berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud
Hubungan  antara Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud Whistleblowing  System adalah bagian dari pengendalian perusahaan dalam mencegah bentuk-bentuk kecuragan,  maka  hal  ini  menjadi masalah  kepengurusan  perusahaan.
Dengan demikian kepemimpinan dalam  penyelenggaraan whistleblo- wing  system disarankan  berada  pada Direksi,  khususnya  Direktur  Utama (Tuanakotta,  2013). Whistleblowing juga  dapat  didefinisikan  sebagai
upaya anggota saat ini atau masa lalu dari suatu organisasi untuk memberikan  peringatan  kepada top management (Saud, 2016). Whistleblowing sebagai suatu pengungkapan yang dilakukan
anggota organisasi atas suatu praktik ilegal atau tanpa legitimasi hukum di bawah  kendali  pimpinan  mereka kepada  individu  atau  organisasi  yang dapat  menimbulkan  efek  tindakan perbaikan  (Sofia,  Herawati,  &  Zuhdi, 2013).
Hubungan
whistleblowing system dengan  pencegahan fraud mengacu pada penelitian Libramawan (2014)  yang  menyatakan  bahwa penerapan whistleblowing system
berpengaruh positif
signifikan terhadap  pencegahan  kecurangan. Penelitian  dengan  hasil  sejenis  yang dilakukan  pada  Dinas  Pekerjaan Umum  Kabupaten  Buleleng  juga diungkap  oleh  Wardana  et  al.  (2017). Hasil  penelitian  tersebut  menemukan bahwa ketika penerapan whistleblowing system semakin tinggi,
maka pencegahan fraud juga semakin tinggi.  Berdasarkan  uraian  tersebut, maka hipotesis dua dapat dinyatakan sebagai berikut:
H 2 : Whistleblowing  system berpe- ngaruh positif terhadap pencegahan fraud
Pengaruh  Kesadaran Anti-Fraud terhadap Pencegahan Fraud
Kesadaran anti-fraud merupakan suatu  upaya  untuk  menumbahkan kesadaran mengenai pentingnya upaya  pencegahan  kecurangan  oleh semua pihak dalam organisasi.
Dengan  kepemimpinan  yang  baik serta  memiliki  kesadaran  untuk menumbuhkan anti-fraud yang  tinggi diharapkan  dapat  menumbuhkan kepedulian  semua  pihak  dalam organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Sari  &  Laksito  (2014)  di  dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran anti-fraud berpengaruh positif terhadap
pencegahan kecurangan.  Pendapat  yang  sama juga  dinyatakan  oleh  Jannah  (2016) dengan  penelitiannya  pada  BPR  di kota  Surabaya.  Berdasarkan  uraian tersebut  maka  hipotesis  tiga  dapat dinyatakan sebagai berikut:
H 3 :  Kesadaran anti-fraud berpenga- ruh 1 positif terhadap pencegahan fraud

## Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip
Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud Good Corporate Governance
merupakan  tata  kelola  perusahaan atau organisasi yang baik. Penerapan good  corporate  governance, selain menghindarkan  BPR  dari  potensi
fraud, juga  dapat  meningkatkan
kinerja keuangan BPR. Mengacu pada penelitian Jannah (2016) yang menyatakan terdapat pengaruh positif good  corporate  governance terhadap pencegahan fraud pada  BPR  di Surabaya serta Nadia, Sukarmanto, & Purnamasari  (2018)  bahwa  terdapat pengaruh  positif Good  Corporate Governance terhadap  pencegahan Fraud pada  PT  Tondano  Jaya.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka hipotesis  empat  dapat  dinyatakan sebagai berikut:
H 4 :  Penerapan  prinsip-prinsip Good Corporate 1 Governance 1 positif terhadap pencegahan fraud METODE

## Objek Penelitian
Peneliti mencoba menguji pengaruh  Pemahaman Risk  Based
Internal Audit, Whistleblowing , System,
Kesadaran . anti-fraud serta  prinsip- prinsip Good  Coorporate  Governance terhadap  pencegahan fraud dengan mengambil  Lokasi  penelitian  pada Bank Perkreditan Rakyat yang berada di  Provinsi  Bali.  Adapun  peneliti memilih  BPR  karena  BPR  masih rawan  akan  terjadinya  kecurangan dan  BPR  lebih  cenderung  berisiko terkena  permasalahan  ( probability  of default )  bila  dibandingkan  dengan bank umum.

## Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  ini  adalah seluruh  dewan  direksi  dan  internal auditor  BPR  yang  berada  di  Provinsi Bali  yang  berjumlah  134.  Dengan menggunakan metode purposive sampling didapat  bahwa  terdapat  57 BPR  yang  memiliki  susunan  direksi sekaligus  memiliki internal  auditor sehingga total sample yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah sebanyak 57 sampel.

## Jenis Data
Data  yang  dikumpulkan  dalam penelitian  ini  ditinjau  dari  sifatnya adalah jenis data kuantitatif. Adapun data  yang  diperoleh  seperti,  jawaban responden pada kuesioner.

## Sumber Data
Berdasarkan  sumbernya,  ini menggunakan  data  primer.  Data primer  ini  didapat  dari  data  yang dikumpulkan dari kuesioner.

## Teknik Pengambilan Data
Teknik  pengumpulan  data  di penelitian ini  berupa kuesioner  (Dewi et al., 2015) tentang Pemahaman Risk Based Internal Audit, Whistleblowing , System,
Kesa- daran . anti-fraud serta  prinsip-prinsip Good  Coorporate  Governance dan pencegahan fraud .  Kuesioner  ini diukur  menggunakan  skala Likert .
Skala likert merupakan  skala  yang digunakan  untuk  mengukur  sikap, pendapat,  dan  persepsi  seseorang atau  sekelompok  orang  tentang fenomena.
Penelitian
ini menggunakan sejumlah statement 1-5 yaitu  sangat  setuju,  setuju,  ragu- ragu,  tidak , setuju  dan  sangat , tidak setuju.

## Metode Analisis Data
Perhitungan
analisa dalam penelitian  ini  menggunakan  regresi linear  berganda  dengan  bantuan software  SPSS Analisis  regresi  linear
berganda untuk mengetahui bagaimana  hubungan  antara  variabel regresi  yang  memiliki  satu  variabel terikat dua atau lebih variabel bebas. Selain  itu  untuk  mengetahui  apakah masing-masing variabel bebas
berpengaruh secara parsial terhadapa variabel terikatnya.
Responden  dari  penelitian  ini
memiliki karakteristik sebagai berikut:  jenis  kelamin  responden perempuan  lebih  banyak  dari  pada responden  laki-laki,  yaitu  sebanyak 30  orang  (52,6%)  dan  laki-laki sebanyak  27  orang  (27,4%).  Umur responden  dikelompokan  menjadi empat  yaitu  dibawah  25  tahun,  25 sampai  dengan  35  tahun,  36  sampai dengan  45  tahun,  dan  diatas  45 tahun.  Responden  paling  banyak berusia  25  sampai  35  tahun  yaitu
sebanyak  26  orang  (45,6%)  dan responden paling sedikit yaitu berumur  dibawah  25  tahun  yaitu sebanyak empat orang (7%). Kemudian umur 36-45 tahun
sebanyak  11  orang  (19,3%),    dan diatas  45  tahun  sebanyak  16  orang (28,1%).
Kemudian  dilihat  dari  latar belakang  Pendidikan  sebagian  besar responden  memiliki  latar  belakang S1, yaitu sebanyak 40 orang (70,2%), Diploma  sebanyak  10  orang  (17,5%), berpendidikan  S2  sebanyak  tujuh orang (12,3%). Ditinjau dari pengalaman  kerja,  responden  paling banyak  adalah  pengalaman  kerja kurang  dari  lima  tahun  sebanyak  19 orang  (33,3%)  dan  responden  yang paling sedikit yaitu pengalaman kerja 11 sampai 15 tahun sebayak delapan orang (14%), kemudian diatas pengalaman kerja 15 tahun sebanyak 16  orang  (28,1%)  dan  pengalaman kerja lima sampai 10 tahun sebanyak 14 orang (24,6%).
Kriteria  responden  berdasarkan latar belakang pendidikan, responden paling  banyak  adalah  latar  belakang pendidikan  akuntansi  sebanyak  33 orang  (57,9%)  dan  responden  paling sedikit adalah latar belakang pendidikan perbankan sebanyak  satu orang (1,8%), kemudian latar
belakang pendidikan manajemen
delapan  orang (14%),  latar  belakang
pendidikan sistem Informasi sebanyak  dua  orang  (3,5%),  dan  13 (22,8%)  responden  berasal  dari  latar belakang pendidikan lain-lain.
Semua  instrumen penelitian memiliki  nilai alpha  cronbach >0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwasemua variabel
tersebut reliabel. Bagi kepentingan uji validitas seluruh  instrumen  dalam  pertanyaan (kuesioner)  memiliki  nilai  nilai  r hitung  bernilai  lebih  besar  (>)  dari nilai  rtabel  =0,3  Dengan  demikian seluruh  instrumen  penelitian  yang digunakan  adalah  valid  selanjutnya instrument-instrument tersebut dapat digunakan untuk menganalisis statistik  lebih  lanjut.  Selanjutnya terdapat  4  (empat)  teknik  analisis yaitu: 1) Uji Asumsi Klasik, 2) Analisis Statistik Deskriptif, 3) Analisis Regresi Linier Berganda, dan 4) Uji Hipotesis. Seluruh  teknik  uji  ini  akan  saling berhubungan hingga nantinya mendapatkan hasil akhir dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Adapun  deskripsi  data  meliputi nilai rata-rata ( mean ), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum setiap variabel  penelitian  dapat  dilihat  pada statistik deskriptif pada Tabel 1.

## Hasil Uji Normalitas
Berikut  hasil  dari  uji  normalitas yang tercantum pada tabel 2 Deskripsi     data     meliputi     nilai Asymp. . Sig  (2-tailed)  setiap  variabel penelitian.  Berdasarkan  pada  hasil tabel  tersebut,  nilai  signifikansi Kolmogorov-Smirnov diperoleh,  nilai Asymp. Sig . ( 2-tailed ) 0,200 yang lebih besar  (>)  dari  0,05.  Hal  itu  berarti residual data berdistribusi normal.

## Hasil Uji Multikolinearitas
Adapun  deskripsi  data  meliputi nilai  VIF  ( Variance  Inflaction  Factor ) setiap variabel penelitian dapat dilihat pada hasil yang tersaji dalam Tabel 3. Berdasarkan  output  SPSS  diperoleh nilai tolerance berturut-turut  sebesar 0,591;  0,591;  0,429,  0,616,  yang kesemuanya  lebih  besar  dari  10 persen  (0,10),  dan  nilai  VIF  sebesar 1,691  ;  1,691  ;2,331;  1,623  yang kesemuanya  lebih  kecil    (<)  dari  10. Hal  ini  berarti  data  tersebut  lolos  uji multikolinearitas.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji  Heterokedastisitas  bertujuan untuk  mengetahui  ada  tidaknya ketidaksamaan  varian  dari  residual pada  model  regresi.  Indikator  untuk mengetahui ada tidaknya
heterokedastisitas  dapat  diketahui dengan  menggunakan  uji  statistik
Glejser .

## Tabel 1. Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Kinerja Keuangan (Y)  60 -0,03 0,18 0,0740 0,05059 ICP (X 1 ) 60 1,66 12,48 4,2258 2,54140 IOS (X 2 ) 60 -0,32 0,05 -0,2550 0,08523 Valid N ( listwise ) 60
Tabel 2. Hasil Uji KS One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 57 Normal Parameters a,b Mean 0,0000000 Std. Deviation 1,50373259 Most Extreme Differences Absolute 0,086 Positive 0,069 Negative -0,086 Test Statistic 0,086 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 c,d
Tabel 3. Nilai Tolerance dan VIF Coefficients
Bila  nilai  signifikansi  variabel bebas terhadap nilai absolute residual statistic di  atas  α  =  0,05  maka  tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
Hasil  pada  uji  ini  dapat , dilihat  pada Tabel  4.  Hasil  uji  Gletser  diperoleh nilai signifikansi variabel RBIA
sebesar  0,549,  variabel whistle-
blowing system sebesar 0,287,
variabel kesadaran anti- fraud sebesar 0,513,  prinsip-prinsip  GCG    sebesar 0,671,  semua  nilai  sig  pada  keempat variabel  bebas  lebih  besar  (>) dari , 0,05.  Hal  ini , berarti  model regresi  tersebut  tidak  mengandung gejala heteroskedastisitas.
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Risk Based Internal Audit 0,591 1.691 Whistleblowing System 0,591 1.691 Kesadaran Anti-Fraud 0,429 2.331 Prinsip-prinsip GCG 0,616 1.623
Tabel 4. Hasil Uji Glejser Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 0,150 2,098 0,072 0,943 Risk Based Internal Audit -0,030 0,050 -0,106 -0,603 0,549 Whistleblowing System 0,067 0,062 0,189 1,077 0,287 Kesadaran Anti-Fraud 0,037 0,056 0,136 0,658 0,513 Prinsip-prinsip GCG -0,036 0,085 -0,073 -0,427 0,671 a. Dependent Variable: ABS_Res
Tabel 5. Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 1 (Constant) -3,144 3,371 Risk Based Internal Audit 0,190 0,080 Whistleblowing System 0,382 0,100 Kesadaran Anti-Fraud 0,265 0,089 Prinsip-prinsip GCG 0,340 0,137 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Analisis ini diolah dengan software Statistical  Package  for  Social Sciences (SPSS)  versi23  pengaruh pemahaman risk basek internal audit,
whistleblowing  system, kesadaran anti- fraud ,  dan  penerapan  prinsip- prinsip good  corporate  governance terhadap pencegahan fraud pada BPR di  Provinsi  Bali,  dapat  dianalisis menggunakan  perhitungan  regresi linier  berganda.  Berdasarkan  Tabel  5
diperoleh  suatu  persamaan  regresi berganda sebagai berikut:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 = -3.144 + 0,190X1 + 0,382X2 + 0,265X3 + 0,340X4
Hasil Analisis Determinasi (R 2 ) Analisis ini bertujuan
untuk . mengetahui  besarnya  kontri- busi risk  based  internal  audit (X1), whistleblowing system (X2),
kesadaran  anti- fraud (X3),  prinsip- prinsip good   corporate   governance

## Tabel 6. Koefisien Determinasi Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,863 a 0,745 0,725 1,560
a. Predictors: (Constant), RBIA, W, System, K. Anti-fraud , Prinsip GCG
Tabel 7. Uji Simultan F ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 369.302 4 92.325 37.914 0,000 b Residual 126.628 52 2.435 Total 495.930 56 a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud b. Predictors: (Constant), RBIA, W, System, K. Anti-fraud , Prinsip GCG
(X4),  terhadap  Pencegahan Fraud (Y)
dinyatakan dalam persentase, dengan rumus  D  =  R2  x  100%.  Hasil  dari kalkulasi  koefisien  determinasi  dapat dilihat pada tabel 6.
Berdasarkan  Tabel  6  diperoleh besarnya koefisien determinasi
sebesar  0.745  atau  74,5%.  Hal  ini menunjukkan  penerapan risk  based internal
audi t (X1), kualitas whistleblowing system (X2), kesadaran anti-fraud (X3), dan implementasi  prinsip-prinsip good
corporate governance (X4)
memberikan kontribusi terhadap naik turunnya  kualitas  pencegahan Fraud (Y)  sebesar  74,5%.  Sisanya  (100%  - 74,5%  =  25,5%)  disebabkan  oleh faktor  lain  yang  tidak  dibahas  dalam penelitian ini.
Hasil Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji F)
Sebelum menguji hipotesis maka perlu  terlebih  dahulu  kelayakan model  (model  fit)  yang  dilakukan dengan  uji  F  untuk  mengetahui pengaruh  keempat  variabel  bebas secara  serempak  terhadap  variabel terikat.  Jika  hasil  dari  uji  F  adalah signifikan,  maka  artinya  keempat variabel  bebas  mempengaruhi  secara simultan  variabel  terikat  dan  model yang  digunakan  dianggap  layak  uji sehingga  pembuktian  hipotesis  dapat dilanjutkan.
Berdasarkan  Tabel  7  yaitu  uji ANOVA  atau  F-test  diperoleh  nilai  F hitung  sebesar  37,914  dengan  nilai signifikan  sebesar  0.000  <  0,05.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  seluruh variabel  bebas  yaitu  risk  based

## Tabel 8. Uji Parsial t
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) -3.144 3.371 -0,932  0,355 Risk Based Internal Audit 0,190 0,080 0,217 2.387  0,021 Whistleblowing System 0,382 0,100 0,348 3.824  0,000 Kesadaran Anti-Fraud 0,265 0,089 0,318 2.971  0,004 Prinsip-prinsip GCG 0,340 0,137 0,222 2.491  0,016
internal  audit  (X1), whistleblowing system (X2),  kesadaran anti-fraud (X3),  prinsip-prinsip  good  corporate governance  (X4),  terdapat  pengaruh secara simultan terhadap Pencegahan Fraud (Y)  pada  tingkat  signifikansi 5%.    Dengan  demikian,  maka  model dianggap  layak  uji  dan  pembuktian hipotesis dapat dilanjutkan.

## Hasil Uji Signifikansi Secara Parsial
(Uji t)
Uji ini digunakan untuk mengetahui  model  regresi  variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel
dependen (Y). Tingkat
signifikansi yang digunakan 0,05 (α =
5%) dengan kriteria pengujian apabila signifikansi  t-hitung  lebih  kecil  dari 0,05  berarti  variabel  independen  (X) berpengaruh
terhadap
variabel dependen  (Y)  dan  sebaliknya  apabila signifikansi  t  hitung  lebih  besar  dari 0,05  berarti  variabel  independen  (X) tidak  berpengaruh  terhadap  variabel dependen.
Berdasarkan  Tabel  8  yaitu  uji regresi  parsial  (uji  t)  menunjukan bahwa  variabel risk  based  internal audit, whistleblowing system, kesadaran  anti- fraud masing-masing mempengaruhi  Pencegahan Fraud secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari  nilai  probabilitas  signifikansi Risk  Based  Internal  Audit sebesar 0,021  (sig  <  0,05), Whistleblowing System sebesar  0,000  (sig  <  0,05),
Kesadaran  Anti- Fraud sebesar  0,004
(sig < 0,05), dan Prinsip-prinsip Good Corporate  Governance sebesar  0,016 (sig < 0,05).

## Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh  Pemahaman  Risk  Based Internal  Audit  terhadap  Pencegahan Fraud
Risk  based  internal  audit atau audit  internal  berbasis  resiko  adalah audit yang difokuskan dan diprioritaskan  pada  resiko  bisnis  dan proses  pengendalian  terhadap  risiko yang  dapat  terjadi.  Dalam  konsep
audit  berbasis  resiko,  semakin  tinggi suatu  area,  maka  harus  semakin tinggi  pula  perhatian  dalam  audit area tersebut. Untuk mengidentifikasi suatu  resiko  bisnis,  auditor  harus memahami  aspek  pengendalian  dan bisnis yang bersangkutan.
Pemahaman  terhadap  proses bisnis  termasuk  memahami  resiko dan  pengendalian  dari  system  dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi.  Penelitian Dewi  et  al. (2015)  yang  menyatakan  terdapat pengaruh positif Pengaruh Pelaksanaan Risk  Based  Internal
Audit ing  terhadap  Pencegahan  Fraud (Studi  Kasus  pada  Audit  Internal Kantor  Inspeksi  Bank  BRI  Wilayah Bandung).  Serta  penelitian  terdahulu yang  telah  dilakukan  oleh  yang menunjukan bahwa risk based internal auditing telah terbukti berpengaruh  terhadap  deteksi  risiko operasional audit jaringan kantor.
Berdasarkan Tabel 8, besar nilai t  hitung  variabel risk  based  internal audit dengan nilai sig 0,021< α (0,05) hal ini membuktikan bahwa hipotesis pertama yang diterima dalam penelitian ini adalah terdapat
pengaruh  positif  signifikan  secara parsial  variabel risk  based  internal audit (X1) terhadap pencegahan fraud.
Dengan  kata  lain  apabila risk  based internal  audit meningkat  sebesar
0,190  maka  pencegahan fraud juga
akan  meningkat  sebesar  0,190. Sebaliknya,  jika risk  based  internal audit menurun  sebesar  0,190  maka pencegahan fraud juga akan menurun sebesar  0,190.  Dari  hasil  penelitian ini,  dapat  diinterpretasikan  bahwa
Direksi BPR yang memiliki pemahaman risk  based  internal  audit yang  tinggi  akan  lebih  baik  dalam upaya pencegahan kecurangan dibandingkan yang memiliki pemahaman risk  based  internal  audit yang lebih rendah.
Pengaruh Whistleblowing Sytem terhadap Pencegahan Fraud Whistleblowing  system adalah bagian dari pengendalian perusahaan dalam mencegah bentuk-bentuk
kecuragan,  maka  hal  ini  menjadi masalah  kepengurusan  perusahaan.
Dengan demikian kepemimpinan dalam penyelenggaraan whistle - blowing  system disarankan  berada pada  Direksi,  khususnya  Direktur Utama. Whistleblowing system memastikan  Tersedianya  cara  pe- nyampaian  informasi  penting  dan kritis  bagi  perusahaan  kepada  pihak yang  harus  menanganinya  secara aman  sekaligus  timbulnya  keeng- ganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem
pelaporan  yang  efektif.  Hasil  ini konsisten dengan penelitian Wardana
et al. (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pengendalian Internal,
Whistleblowing  system dan  Moralitas Aparat terhdap Pencegahan Fraud.
Berdasarkan Tabel 8, besar nilai t  hitung  variabel whistleblowing system dengan  nilai  sig  0,000<  α (0,05)  hal  ini  membuktikan  bahwa hipotesis  kedua  yang  diterima  dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh  positif  signifikan  secara parsial variabel whistleblowing system
(X2)  terhadap  pencegahan  fraud.
Dengan
kata lain apabila
whistleblowing system
meningkat sebesar  0,382  maka  pencegahan fraud juga  akan  meningkat  sebesar 0,382. Sebaliknya, jika whistleblowing system menurun sebesar 0,382 maka pencegahan fraud juga akan menurun sebesar  0,382.  Dari  hasil  penelitian ini,  dapat  diinterpretasikan  bahwa BPR yang menerapkan whistleblowing system diperusahaannya  akan  lebih baik dalam
upaya pencegahan kecurangan  dibandingkan  dengan BPR
yang tidak menerapkan whistleblowing system . Pengaruh Kesadaran
Anti-Fraud terhadap Pencegahan Fraud
Kesadaran anti-fraud merupakan suatu  upaya  untuk  menumbuhkan
kesadaran mengenai pentingnya upaya  pencegahan  kecurangan  oleh semua  pihak  dalam  organisasi  (Bank Indonesia,  2011).  Menurut Statement on Auditing Standard mengungkapkan dimensi  pengukuran  yang  digunakan dalam  mendeteksi  dan  mencegah kecurangan, antara lain menciptakan dan  memelihara  budaya  kejujuran dan  etika  yang  tinggi,  melaksanakan evaluasi  atas  proses anti-fraud dan pengendalian,  serta  mengembangkan proses  pengawasan  yang  memadai (Sari & Laksito, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Nuryanto (2018)  menyatakan  bahwa  terdapat pengaruh positif pengen-dalian internal, kesadaran anti-fraud , integritas, independensi, dan profesionalisme  berpengaruh  positif terhadap pencegahan kecurangan.
Berdasarkan Tabel 8, besar nilai t hitung variabel kesadaran anti- fraud dengan  nilai  sig  0,004<  α  (0,05)  hal ini  membuktikan  hipotesis  ketiga yang  diterima  dalam  penelitian  ini adalah  terdapat  pengaruh  positif signifikan  secara  parsial  variabel kesadaran anti-fraud (X3)  terhadap pencegahan  fraud.  Dengan  kata  lain apabila kesadaran anti-fraud meningkat  sebesar  0,265  maka pencegahan fraud juga akan meningkat sebesar 0,265. Sebaliknya, jika  kesadaran anti-fraud menurun sebesar  0,265  maka  pencegahan
fraud juga  akan  menurun  sebesar
0,265. Dari hasil penelitian ini, dapat diinterpretasikan
bahwa setiap
elemen  yang  berada  di  BPR  yang memiliki  kesadaran  anti- fraud yang tingg  icenderung  akan  lebih  baik dalam upaya pencegahan kecurangan. Pengaruh  Penerapan  Prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance  terhadap Pencegahan Fraud Good Corporate Governance merupakan  sebagai  tata  cara  kelola perusahaan sehat yang sudah diperkenalkan oleh emerintah
Indonesia  dan International  Monetary Fund (IMF).  Konsep  ini  diharapkan dapat  melindungi  pemegang  saham ( stakeholder )  dan  kreditur  agar  dapat memperoleh  kembali  investasinya. Indonesia  mulai  menerapkan  konsep GCG  sejak  menandatangani Letter  of Intent (LOI)  dengan  IMF,  yang  salah
satu bagian pentingnya adalah percantuman jadwal perbaika pengelolaan  perusahaan-perusahaan di  Indonesia.  Sejalan  dengal  hal tersebut, Komenite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) berpendapat  bahwa  perusahaan  di Indonesia mempunyai tanggung jawab yang menerapkan satndar GCG
yang telah diterapkan sandar inrernasional (Adrian, 2011). Menurut Forum  for  Governance  in  Indonesia
(FCGI), Good  Corporate  Governance adalah  seperangkat  aturan  yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah,  karyawan  serta  para pemegang  kepentingan  ( stakeholders ) sehubungan  dengan  hak-hak  dan kewajiban mereka, atau dapat dikatakan sebagai suatu system yang mengarahkan  dan  mengendalikan perusahaan. penelitian yang dilakukan  oleh  Jannah  (2016)  yang menyatakan bahwa terdapat
pengaruh  positif  Good  Corporate Governance  terhadap  Pencegahan Fraud di Bank Perkreditan Rakyat.
Berdasarkan Tabel 8, besar nilai t  hitung  variabel  penerapan  prinsip- prinsip good  corporate  governance dengan  nilai  sig  0,016<  α  (0,05)  yang berarti  penolakan  H o sehingga  H 4 dapat  diterima,  sehingga  penerapan prinsip-prinsip good corporate governanace perpengaruh  positif  dan signifikan
terhadap pencegahan fraud. hal  ini  membuktikan  bahwa hipotesis  keempat  yang  diterima dalam  penelitian  ini  adalah  terdapat pengaruh  positif  signifikan  secara parsial  variabel  prinsip-prinsip good corporate  governance (X4)  terhadap pencegahan fraud .  Dengan  kata  lain apabila prinsip-prinsip good corporate governance meningkat  sebesar  0,340 maka  pencegahan fraud juga  akan meningkat sebesar 0,340. Sebaliknya,
jika  prinsip-prinsip good  corporate governance menurun  sebesar  0,340 maka  pencegahan  fraud  juga  akan menurun  sebesar  0,340.  Dari  hasil penelitian ini, dapat diinterpretasikan bahwa BPR yang menerapkan prinsip-prinsip good
corporate governance dengan  baikcenderung akan  lebih  baik  dalam  upaya pencegahan  kecurangan  dikarenakan didalam prinsip GCG terdapat elemen transparansi  sehingga  nasabah  pada BPR  dapat  mengetahui  hasil  dari kinerja BPR.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI
DAN

## KETERBATASAN PENELITIAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan  yang  telah  dipaparkan dapat disimpulkan bahwa
Pemahaman risk  based  internal  audit berpengaruh  positif  serta  signifikan terhadap  pencegahan fraud .  Hal  Ini berarti  bahwa  direksi  serta  struktur organisasi BPR yang memiliki pemahaman risk  based  internal  audit yang tinggi akan cenderung lebih baik dalam upaya pencegahan kecurangan
dibandingkan
yang
memiliki pemahaman Risk Based Internal Audit yang lebih rendah.
Selanjutnya  hasil  penelitian  ini menunjukan  keberadaan Whistleblo - wing  System adalah  bagian  dari pengendalian perusahaan dalam mencegah  bentuk-bentuk  kecuragan.
bahwasannya whistleblowing  system berpengaruh  positif  serta  signifikan terhadap  pencegahan fraud .  Hal  Ini berarti  bahwa  BPR  yang  menerapkan whistleblowing system di perusahaannya akan lebih baik dalam upaya pencegahan kecurangan
dibandingkan dengan BPR yang tidak menerapkan whistleblowing system .
Bentuk  pencegahan  kecurangan lainnya  adalah  dengan  menumbuh- kan  kesadaran Anti-Fraud. Penelitian ini  mengungkap  bahwa  kesadaran
anti  fraud berpengaruh  positif  serta signifikan terhadap pencegahan
fraud .  Hal  Ini  berarti  bahwa  setiap lingkungan  BPR  dengan  struktur organisasi  yang  memiliki  kesadaran anti - fraud yang tinggi cenderung akan lebih  baik  dalam  upaya  pencegahan kecurangan.
Faktor  kunci  lainnya  yang menjadi pondasi dalam upaya pencegahan kecurangan dan penetaan  kinerja  organisasi  adalah Penerapan Prinsip-prinsip Good
Corporate  Governance berpengaruh positif  serta  signifikan  terhadap Pencegahan Fraud .  Hal  Ini  berarti bahwa BPR yang menerapkan prinsip-prinsip good corporate
governance  dengan  baik  cenderung akan  lebih  baik  dalam  upaya pencegahan kecurangan.
Bagi perbankan khususnya BPR di  Provinsi  Bali,  agar  menerapkan
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara  berkelanjutan , serta menerapkan Whitleblowing System secara bertingkat dari manajemen  tingkat  pertama  hingga manajemen tingkat atas pada perusahaan  dan  tetap  mempertahan- kan Kesadaran Anti- Fraud dan menambah  Pemahaman Risk  Based Internal  Audit yang  saat  ini  sudah berjalan  dengan  baik  disamping  itu penelitian
selanjutnya dapat memasukan  unsur-unsur  keperila- kuan  ataupun  perlakuan  eksperimen dengan  menambahkan  unsur non
natural
seperti penambahan
pemahaman  dan  pelatihan  lainnya guna  memperluas  ruang  lingkup  dan wawasan  penelitian  yang  dapat mempengaruhi pencegahan fraud.

## REFERENSI
Adrian,  S.  (2011). Good  Corporate Governance . Jakarta: Sinar Grafika.
Albrecht,  W.  S.,  Albrecht,  C.  O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F.  (2012). Fraud  Examination . Mason,  USA:  South  Western, Cengange Learning.
Alexander, C., & Cumming, D. (2020).
Corruption and Fraud in Financial Market:  Malpractice,  Misconduct and  Manipulation .  New  Jersey,
USA: John Wiley & Sons, Inc.
Azriani,  Z.,  Harianto,  &  Nuryantono,
N. (2008). Peranan Bank
Perkreditan  Rakyat  Terhadap Kinerja  Usaha  Kecil  di  Sumatera
Barat. Forum Pascasarjana , 31 (3),
173–188.
Bank Indonesia. (2011). Surat Edaran
Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tentang  Penerapan  Strategi  Anti Fraud bagi Bank Umum.Governance,  K.  N.  K.  C. 2004. Pedoman  Good  Corporate Governance Perbankan Indonesia. , 1–17.
Cressey,  D.  R.  (1953). Other  People’s Money:  A  Study  in  the  Social Psychology of Embezzlement . New York: The Free Press.
Dewi, R., Rozali, Y., & Mohammad, J.
(2015).  Pengaruh  Pelaksanaan Risk  Based  Internal  Auditing terhadap Pencegahan Fraud (Studi  Kasus  Pada  Audit  Internal Kantor Inspeksi Bank BRI Wilayah  Bandung). JRAK  (Jurnal
Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan) ,
3 (3), 831–836.
Indriani,  M.,  Yulia,  A.,  Nadirsyah,  N.,
& Ariska, L. P. (2019). Whistleblowing Intention, Personal  Cost,  Organizational Commitment and Fraud Seriousness  Level. Journal  of Accounting and Investment , 20 (2), 129–151. https://doi.org/10.18196/jai.200 2121
Jannah,  S.  F.  (2016).  Pengaruh Good Corporate  Governance  Terhadap Pencegahan  Fraud  Di  Bank Perkreditan  Rakyat  (Studi  Pada Bank  Perkreditan  Rakyat  Di Surabaya). AKRUAL: Jurnal Akuntansi , 7 (2), 177–191. https://doi.org/10.26740/jaj.v7n 2.p178-191 Komite Nasional Kebijakan Governance.  (2008). Pedoman Sistem  Pelaporan  Pelanggaran- SPP (Whistleblowing System-
WBS) .  Jakarta:  Komite  Nasional Kebijakan Governance.
Libramawan,  I.  P.  (2014). Pengaruh
Penerapan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi  Survey  pada  PT  Coca-Cola Amatil  Indonesia  So  Bandung) . Universitas Widyatama Bandung.
Mayasari,  M.,  Setiyanto,  A.  I.,  & Irawati,  R.  (2019).  Pengaruh Faktor-faktor Individual terhadap Niat  Melakukan  Whistle-Blowing Internal  dan  Eksternal  pada Akuntan  Di  Batam  (Studi  Kasus Politeknik  Negeri  Batam). Jurnal Gama Societa , 2 (1), 48–53. https://doi.org/10.22146/jgs.40 425 Miller,  G.  P.  (2017). The  Law  of Governance, Risk Manajemen and Compliance (Second  ed.).  New York: Wolters Kluwer.
Nadia,  F.  A.,  Sukarmanto,  E.,  &
Purnamasari, P. (2018). Pengaruh Pengendalian  Internal  dan  Good Corporate  Governance  terhadap Pencegahan Fraud. Prosiding Akuntansi: SPESIA (Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba) , 4 (2), 861–868. https://doi.org/10.20885/jaai.vo l17.iss1.art5 Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2016). Badan Perkreditan Rakyat. Retrieved January 13, 2020, from https://www.ojk.go.id/id/kanal/ perbankan/Pages/Bank- Perkreditan-Rakyat.aspx Rudi. (2017). Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat dan Pengaruhnya terhadap Non Performing  Loan  (Study  Kasus BPR  di  Kota  Tangerang  Selatan). Jurnal Sekuritas: Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi) , 1 (1), 59–77.
Sari,  D.  N.,  &  Laksito,  H.  (2014). Profesionalisme  Internal  Auditor dan Intensi Melakukan Whistleblowing. Diponegoro Journal  Of  Accounting , 3 (3),  267–
274.
Saud,  I.  M.  (2016).  Pengaruh  Sikap dan  Persepsi  Kontrol  Perilaku Terhadap  Niat  Whistleblowing Internal-Eksternal dengan Persepsi  Dukungan  Organisasi Sebagai  Variabel  Pemoderasi. Jurnal  Akuntansi  Dan  Investasi ,
17 (2), 209–219. https://doi.org/10.18196/jai.201 6.0056.209-219 Setianto,  V.  Y.,  Utami,  I.,  &  Novianti, S.  (2016).  Whistleblowing  dalam Tekanan Ketaatan dan Kepercayaan pada Pimpinan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 19 (3),
485–511.
https://doi.org/10.24914/jeb.v1
9i3.607
Sofia,  A.,  Herawati,  N.,  &  Zuhdi,  R.
(2013).  Kajian  Empiris  tentang Niat Whistleblowing Pegawai Pajak. JAFFA , 1 (1), 23–38.
Suginam.  (2017).  Pengaruh  Peran Audit  Internal  dan  Pengendalian Intern TerhadapPencegahan
Fraud  (  Studi  Kasus  pada  PT. Tolan  Tiga  Indonesia). OWNER: RISET  &  JURNAL  AKUNTANSI ,
1 (1), 22–28.
Suryono,  E.,  &  Chariri,  A.  (2016). Sikap,  Norma  Subjektif,  dan Intensi  Pegawai  Negeri  Sipil untuk  Mengadukan  Pelanggaran (Whistle-Blowing). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 13 (1), 102–116.
Tuanakotta,  T.  M.  (2013). Audit Berbasis ISA (International Standards  on  Auditing) .  Jakarta:
Salemba Empat. Wardana,  I.  G.  A.  K.,  Sujana,  E.,  & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan  Fraud  Pada  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Buleleng. E-Journal S1 Akuntansi Universitas  Pendidikan  Ganesha ,
8 (2), 1–10.
Wardani,  C.  A.,  &  Sulhani.  (2017).
Analisis  Faktor  faktor  yang Mempengaruhi Penerapan Whistleblowing System di Indonesia. Jurnal Aset (Akuntansi Riset) , 9 (1), 29–44.
https://doi.org/10.17509/jaset.v
9i1.5255
Wulandari,  D.  N.,  &  Nuryanto,  M. (2018).  Pengaruh  Pengendalian
Internal,  Kesadaran  Anti-Fraud, Integritas, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Pencegahan  Kecurangan. Jurnal Riset  Akuntansi  Mercu  Buana , 4 (2),
117. https://doi.org/10.26486/jramb. v4i2.557
Zarefar,  A.,  &  Arfan,  T.  (2017).
Efektivitas Whistleblowing System Internal. Jurnal Akuntansi  Keuangan  Dan  Bisnis ,
10 (2), 25–33.