Anton Robiansyah; Pratana Puspa Midiastuty; Eddy Suranta dan Suparsiyem….Pengaruh Persepsi Wajib Pajak
PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, AKUNTABILTAS PEMERINTAH, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Anton Robiansyah 1) , Pratana Puspa Midiastuty 2) , Eddy Suranta 3) , Suparsiyem 4)
1) Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, Tangerang Email 1 anton.robiansyah@ecampus.ut.ac.id
2,3,4) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, Bengkulu
Email 2) ppmidiastuty@unib.ac.id Email 3) eddy.suranta@unib.ac.id

## Abstract
This study aims to provide empirical evidence that understanding tax regulations, government accountability,  awareness  of  taxpayers  and  tax  penalties  have  a  positive  effect  on  taxpayer compliance.  the  data  used  in  this  study  is  primary  data.  Primary  data  was  obtained  from questionnaires  distributed  to  MSMEs'  Individual  Taxpayers  in  Bengkulu  City.  The  number  of questionnaires distributed was 130 questionnaires, but only 102 questionnaires were processed. Data  were  analyzed  using  multiple  linear  regression  analysis  using  the  SPSS  program.  The results  of  testing  hypotheses  show  understanding  of  taxation  regulations  and  government accountability does not affect taxpayer compliance, while taxpayer awareness and tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance. The results of the study show that the lower the taxpayer's  understanding  of  taxation  regulations,  and  the  lower  the  accountability  of  the government will make taxpayers increasingly disobedient in carrying out their tax obligations. Whereas, the higher the awareness of taxpayers and the more assertive the sanctions applied by the Director - General of taxation, the more obedient Individual Taxpayers who have businesses in Bengkulu City will carry out their tax obligations.
Keywords: Taxpayer Compliance, Understanding Tax Regulations, Government
Accountability, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  usaha  untuk  mewujudkan  kemandirian  suatu  bangsa  atau  negara  dalam pembiayaan  pembangunan  adalah  menggali  sumber  dana  yang  berasal  dari  dalam  negeri berupa  pajak.  Pajak  digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  yang  berguna  bagi kepentingan  bersama.  Pajak  merupakan  pendapatan  negara  yang  berasal  dari  masyarakat dan  pajak  juga  dapat  dikatakan  sebagai  pendapatan  negara  yang  sangat  potensial,  karena manfaat  pajak  bagi  pembangunan  negara  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  besar,  oleh sebab itu pajak memiliki peran yang sangat penting dan ditunjukkan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun akan mengalami perubahan sedemikian rupa tergantung dari tinggi maupun rendahnya kepatuhan wajib pajak, oleh sebab itu perlu adanya  kesadaran  dari  masyarakat  untuk  taat  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya (Astina dan Setiawan, 2018).
Anton Robiansyah; Pratana Puspa Midiastuty; Eddy Suranta dan Suparsiyem….Pengaruh Persepsi Wajib Pajak
Terdapat  isu  mengenai  rasio  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Provinsi  Bengkulu  pada tahun  2017  mengalami  peningkatan.  Dengan  jumlah  Wajib  Pajak  terdaftar  sebanyak 236.987  Wajib  Pajak,  maka  harapan  untuk  mencapai  rasio  kepatuhan  yang  optimal  dapat diwujudkan.  Rasio  kepatuhan  penyampaian  SPT  tahunan  PPh  tahun  2017  untuk  Wajib Pajak Orang Pribadi sudah cukup optimal, akan tetapi untuk SPT PPh OP Non Karyawan dan  Badan yang  ditargetkan  sebesar  45  persen  dan  Wajib  Pajak  terdaftar  Wajib  SPT  baru dapat  direalisasikan  43,24  persen  sehingga  masih  perlu  ditingkatkan  lagi  kepatuhan penyampaian  SPT  Tahunan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Non  Karyawan  dan  Badan  di wilayah Provinsi Bengkulu (www.garudadaily.com).
Wajib  pajak  orang  pribadi  non  karyawan  khususnya  wajib  pajak  yang  memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mematuhi peraturan perpajakannya kemungkinan  dikarenakan  wajib  pajak  tersebut  menganggap  terlalu  tinggi  atau  tidak  adil penerapan  pajak  penghasilan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah.  Penerapan  peraturan pemerintah  nomor  46  tahun  2013  memberlakukan  pajak  1%  untuk  pengusaha  UMKM dengan omset (peredaran bruto) mulai 1 hingga maksimal hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Dan pajak dipungut 1% (satu persen) tiap bulan berdasarkan omset penjualan di bulan itu. Namun penerapan PPH final 1 persen dianggap terlalu besar, sehingga dalam perjalanannya banyak  yang  protes  atau  tidak  setuju  terhadap  peraturan  tersebut  (www.liputan6.com). Maka  dari  itu  pemerintah  mengeluarkan  peraturan  terbaru  mengenai  penurunan    Pph final yang tercantum di peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang memberlakukan pajak  0,5%  untuk  pengusaha  UMKM  dengan  omset  (peredaran  bruto)  mulai  1  hingga maksimal  Rp.  4,8  miliar  per  tahun.  Peraturan  tersebut  mulai  diberlakukan  pada  tanggal  1 juli 2018.
Adanya  penurunan  pengenaan  tarif  pajak  dari  1  persen  menjadi  0,5  persen diharapkan  dapat  mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam  kegiatan  ekonomi  formal. Sehingga  ke  depan  akan  memberikan  keadilan  dan  kemudahan  dalam  melaksanakan kewajiban  pajak  bagi  UMKM.  Dengan  begitu,  diharapkan  akan  mampu  mendorong penerimaan  pajak  lebih  besar  (www.liputan6.com).  Meskipun  telah  diberlakukan  penurun tarif  pajak,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  wajib  pajak  melanggar  peraturan perpajakan,  maka  dari  itu  pemerintah  harus  memberikan  berbagai  keringanan  dan kemudahan bagi UMKM, termasuk keringanan dan kemudahan UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Keringanan beban pajak perlu diberikan mengingat kemampuan Keuangan  UMKM  yang  relatif  masih  sangat  rendah  dan  keterbatasan  jumlah  maupun kualitas  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  UMKM,  maka  UMKM  perlu  diberikan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Harus dibuat sistem perpajakan yang sangat sederhana bagi UMKM Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Lim dan Indrawati, 2013).
Upaya  tersebut  dilakukan  guna  memberikan  dorongan  kepada  wajib  pajak  untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Kepatuhan perpajakan itu sendiri adalah seorang wajib pajak  yang  mempunyai  kemampuan  dan  keinginan  untuk  patuh    atau  mengikuti  hukum- hukum pajak yang berlaku yang ditentukan oleh etika, lingkungan hukum, dan faktor-faktor situasional  lainnya  pada  waktu  dan  tempat  secara  bersamaan  (Latifah,  2013),  atau  dengan kata  lain kepatuhan  wajib  pajak  itu  pada  dasarnya  adalah  wajib  pajak  secara  suka  rela mendaftarkan  diri,  menyetorkan  kembali  surat  pemberitahuan  (SPT),  menghitung  dan membayar pajak terhutang serta patuh dalam membayar tunggakan perpajakannya. Adanya isu mengenai kepatuhan menjadi hal yang penting karena ketidak patuhan secara bersamaan akan  menimbulkan  upaya  menghindari  pajak  (Yusril  dkk,  2015).  Isu  mengenai  kepatuhan
Anton Robiansyah; Pratana Puspa Midiastuty; Eddy Suranta dan Suparsiyem….Pengaruh Persepsi Wajib Pajak
wajib pajak itu sendiri telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, yaitu berdasarkan hasil temuan  dari  Razak  dan  Adafula  (2013),  Dahruji  (2011),  Hardiningsih  dan  Yulianawati (2011),  Saputra  (2015), Cahyadi  dan  Jati  (2016),  Imaniati  (2016),  Khasanah  (2016),  Astina dan  Setiawan  (2018)  yang  menemukan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor  yaitu  pemahaman  peraturan  perpajakan,  akuntabilitas  pemerintah, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.
Beberapa  penelitian  tersebut  menggunakan  teori  TPB  ( Theory  of  Planned  Behavior) untuk  menjelaskan  perilaku  wajib  pajak  dalam  mematuhi  peraturan  perpajakannya.  TPB menjelaskan  bahwa  perilaku  seseorang  dipengaruhi  oleh  minat  berperilaku,  dimana  minat berperilaku  dipengaruhi  variabel  sikap,  norma  subyektif  dan  kontrol  perilaku  yang dipersepsikan.  Dalam  penelitian  ini  TPB  dijadikan  dasar  untuk  menilai  apakah  kepatuhan WP  dapat  dipengaruhi  oleh  adanya  pemahaman  perpajakan,  persepsi  atas  akuntabilitas, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bengkulu.
Kesadaran  wajib  pajak  berkaitan  dengan  variabel  sikap  yaitu  keyakinan  akan  hasil dari membayar pajak, yakin bahwa hasil yang akan diterima setelah patuh membayar pajak akan  memberikan  kontribusi  nyata  bagi  pembangunan  dan  pembiayaan  negara.  Selain  itu akuntabilitas  pemerintah  berkaitan  dengan  norma  subjektif  yaitu  keyakinan  individu  yang dipengaruhi  oleh  orang  lain  atau  lingkungan  mengenai  harapan  akan  hasil  dari  tindakan yang nantinya akan mendorong individu untuk berperilaku, yakni adanya transparansi dan akuntabilitas  dari  Direktorat  Jendral  Pajak  akan  memberikan  keyakinan  bahwa  pajak  yang dibayarkan  dikelola  dengan  baik  dan  digunakan  untuk  kepentingan  bersama  sehingga memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Sedangkan sanksi  pajak  berkaitan  dengan  kontrol  perilaku  yang  dipersepsikan  yang  menjelaskan mengenai  dukungan  atau  hambatan  untuk  berperilaku,  yakni  dengan  adanya  sanksi  yang tegas  oleh  direktorat  jendral  pajak  akan  memberikan  hambatan  wajib  pajak  untuk berperilaku, hal tersebut akan memberikan efek jera apabila wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak. Kontrol perilaku juga berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan  perpajakan  yaitu  adanya  pemahaman  yang  luas  mengenai  tatacara  dan  UU peraturan  perpajakan  maka  hal  tersebut  dapat  memberikan  kemudahan/  dukungan  bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.
Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan WP berperilaku tidak patuh dalam melaporkan  kewajiban  perpajakannya,  yaitu  mengenai  pemahaman  peraturan  perpajakan. Pemahaman  peraturan  perpajakan  merupakan  suatu  cara  wajib  pajak  dalam  memahami peraturan  perpajakan  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah.  Pemahaman  tersebut bertujuan untuk memahami dan mengetahui mengenai peraturan dan undang-undang serta tata  cara  perpajakan  dan  menerapkannya  untuk  melakukan  kegiatan  perpajakan  seperti, membayar  pajak,  melaporkan  SPT,  dan  sebagainya.  Wajib  pajak  yang  tidak  memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa  semakin  paham  wajib  pajak  terhadap  peraturan  perpajakan,  maka  semakin  paham pula  wajib  pajak  terhadap  sanksi  yang  akan  diterima  bila  melalaikan  kewajiban  perpajakan mereka (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).
Dalam  hubungannya  dengan  persepsi  atas  akuntabilitas  pemerintah,  untuk mencapai  kepatuhan  wajib  pajak  tidak  hanya  cukup  dengan  pemahaman  peraturan perpajakan  saja,  pada  kenyataannya  dibutuhkan  kepercayaan  wajib  pajak  akan penyelenggara atau pemerintah. Maraknya kasus penggelapan pajak menimbulkan dampak
Anton Robiansyah; Pratana Puspa Midiastuty; Eddy Suranta dan Suparsiyem….Pengaruh Persepsi Wajib Pajak
menurunnya  keyakinan  wajib  pajak  akan  petugas  pajak.  Masyarakat  merasa  bahwa penerimaan  pajak  banyak  dipergunakan  untuk    kepentingan    pribadi,  bukan  untuk pembangunan negara. Hal ini berdampak secara tidak langsung pada kepatuhan wajib pajak. Pemerintah  dituntut  untuk  transparan  dan  menunjukkan  akuntabilitasnya.  Transparansi yang  diharapkan  adalah  adanya  keterbukaan  pemerintah  akan  alokasi  atau  penggunaan penerimaan  pajak  pada  pembangunan.  Direktorat  Jenderal  Pajak  diharapkan  untuk memberikan  informasi  yang  lebih  jelas  akan  alokasi  penerimaan  pajak  yang  tepat  pada sasaran  dan  masyarakat  dapat  merasakan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  timbal balik  dari  alokasi  penerimaan  pajak  dalam  pembangunan.  Hal  ini  akan  berdampak  pada meningkatnya  keyakinan  masayarakat  sehingga  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  untuk membayar pajak tinggi (Dartini dan Jati, 2016).
Selain  adanya  pemahaman  dari  wajib  pajak  dan  persepsi  atas  akuntabilitas pemerintah  juga  diperlukan  adanya  kesadaran  wajib  pajak.  Kesadaran  wajib  pajak  atas fungsi  perpajakan  sebagai  pembiayaan  negara  sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Kesadaran  wajib  pajak  dalam  perpajakan  maksudnya  adalah  suatu rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibanya untuk membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya kesadaran dilihat dari sejauh  mana  ketepatan  waktu  pembayaran  wajib  pajak,  sejauh  mana  kesadaranya  dalam membayar pajak apakah mereka benar-benar sadar dari dalam dirinya sendiri atau sekedar membayar  karena  takut  kena  denda  (Dahruji,  2011).  Maka  dari  itu  adanya  kesadaran  dari wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Hal  lain  yang  dapat  menjadikan  wajib  pajak  patuh  terhadap  peraturan  perpajakan adalah  sanksi  perpajakan.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  sanksi  merupakan tanggungan  untuk  memaksa  orang  menepati  perjanjian  atau  menepati  ketentuan  undang- undang.  Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan    bahwa  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  akan  dipatuhi  dengan  baik,  atau  bisa  dengan  kata  lain  sanksi perpajakan  merupakan  alat  pencegah    agar    wajib    pajak    tidak    melanggar      norma perpajakan. Oleh karena itu sanksi yang tegas dan efektif diharapkan akan membuat wajib pajak patuh dalam hal perpajakan (Latifah, 2013).
Penelitian  ini  meneliti  kembali  penelitian  dari  Razak  dan  Adafula  (2013)  dimana Razak  dan  Adafula  (2013)  menemukan  bukti  bahwa  pemahaman  wajib  pajak  tidak  secara signifikan mempengaruhi sikap wajib pajak dan tidak berkorelasi positif dengan keputusan kepatuhan  pajak.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  karena  sebagian  besar  pendidikan  wajib pajak  adalah  rendah,  maka  ini  akan  menimbulkan  kurangnya  pengetahuan  tentang peraturan  pajak,  sehingga  pemahaman  tentang  peraturan  pajak  pun  juga  sangat  kurang. Oleh  karena  itu  wajib  pajak  juga  tidak  akan  sadar  tentang  kemauan  membayar  pajak.  dan persepsi atas akuntabilitas tidak secara signifikan mempengaruhi sikap wajib pajak dan tidak berkorelasi  positif  dengan  keputusan  kepatuhan  pajak,  hal  tersebut  disimpulkan  bahwa sebagian  orang  meragukan  manfaat  sebenarnya  dari  membayar  pajak.  Pendidikan  pajak sangat  penting  karena  tingkat  transparansi  dalam  penggunaan  pendapatan  pemerintah mempengaruhi  kepatuhan  pajak.  Hasil  temuan  ini  berbeda  dengan  penelitian  terdahulu yang  dilakukan  oleh  Dahruji  (2011),  Khasanah  (2016),  Astina  dan  Setiawan  (2018)  yang mengatakan  bahwa  pemahaman  wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  Imaniati  (2016)  membuktikan  bahwa  pemahaman perpajakan  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di Kota Yogyakarta, dan mengindikasikan bahwa Pemahaman Perpajakan yang semakin baik maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin baik pula. Beberapa penelitian terdahulu yang
Anton Robiansyah; Pratana Puspa Midiastuty; Eddy Suranta dan Suparsiyem….Pengaruh Persepsi Wajib Pajak
menguji kualitas pelayanan telah dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011), dan Saputra (2015) mengatakan  bahwa kualitas layanan signifikan berpengaruh positif terhadap kemauan  membayar  pajak.  Penelitian  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  Cahyadi  dan  Jati (2016)  menemukan  bukti  bahwa  akuntabilitas  pelayanan  publik  berpengaruh  positif  pada kepatuhan  wajib  pajak,  ini  dikarenakan  apabila  petugas  pajak  bisa  memberikan  pelayanan publik  secara  transparan  dan  terbuka,  hal  tersebut  dapat  mempengaruhi  sumber  potensi penerimaannya.
Atas  dasar  ketidakkonsistenan  hasil  temuan  beberapa  peneliti  sebelumnya,  maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali penelitian yang dilakukan oleh Razak dan Adafula (2013)  dimana  variabel  yang  ditelitinya  adalah  pemahaman  perpajakan  dan  persepsi  atas akuntabilitas. Peneliti menambahkan dua variabel yang digunakan oleh Saputra (2015) dan Cahyadi dan Jati (2016) yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

## LITERATURE REVIEW DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Theory Of Planned Behavior (TPB)
Teori  perilaku  terencana  atau  TPB (Theory  of  Planned  Behavior) merupakan pengembangan  lebih  lanjut  dari  teori  perilaku  beralasan (Theory  of  Reasoned  Action) (Ajzen, 1991 ). Penekanan  utama  pada  TRA  didasarkan  pada  perilaku  sukarela.  Namun  perilaku tersebut  nampak  tidak  sukarela  dan  terkendali.  Hal  ini  menyebabkan  dimasukkannya kontrol perilaku yang dirasakan. Inklusi semacam  itu  menyebabkan  adanya  TPB  (Ameyaw et  al ,  2016).  TPB  merupakan  kerangka  berpikir  konseptual  yang  bertujuan  untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu (Ajzen, 1991 ) . TPB memprediksi bahwa perilaku bisa  disengaja  dan  direncanakan,  serta  menegaskan  bahwa  niat  individu  untuk  keluar dengan  perilaku  adalah  prediktor  terbaik  mengenai  apakah  perilaku  semacam  itu  benar- benar  dilakukan  atau  tidak.  Prediktor  perilaku  terbaik  adalah  perilaku  yang  ditunjukkan seseorang (Ameyaw et al, 2016).
Faktor utama dalam teori TPB ( Theory of Planned Behavior) ini adalah niat seseorang individu  untuk  melaksanakan  perilaku  dimana  niat  diindikasikan  dengan  seberapa  kuat keinginan  seseorang  untuk  mencoba  atau  seberapa  besar  usaha  yang  dilakukan  untuk melaksanakan perilaku tersebut (Kurniawati dan Toly, 2014). Umumnya, semakin besar niat seseorang  untuk  berperilaku,  semakin  besar  pula  kemungkinan  perilaku  tersebut  dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991). Seseorang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap  suatu  perilaku,  namun  ketika  dihadapkan  pada  suatu  kejadian  tertentu,  hanya sedikit    dari  keyakinan  tersebut  yang  timbul  untuk  mempengaruhi  perilaku.  Sedikit keyakinan  inilah  yang  menonjol  dalam  mempengaruhi  perilaku  individu  (Ajzen  1991). Keyakinan yang menonjol ini dijelaskan oleh Kurniawati dan Toly (2014) mengenai Theory of  Planned  Behavior yang  terbagi  menjadi  tiga  macam  alasan  dan  dapat  mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh individu yaitu:
1. Behavioral  Belief ,  adalah  keyakinan  akan  hasil  dari  suatu  perilaku  dan  evaluasi  atau penilaian  terhadap  hasil  perilaku  tersebut.  Keyakinan  dan  evaluasi  atau  penilaian terhadap  hasil  dari  suatu  perilaku  tersebut  kemudian  akan  membentuk  variabel  sikap ( attitude) .
2. Normative  Belief, yaitu  keyakinan  individu  terhadap  harapan  normatif  individu  atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (subjectif norm ).
3. Control  Belief ,  yaitu  keyakinan  individu  yang  didasarkan  pada  pengalaman  masa  lalu
Anton Robiansyah; Pratana Puspa Midiastuty; Eddy Suranta dan Suparsiyem….Pengaruh Persepsi Wajib Pajak
dengan  perilaku,  serta  faktor  atau  hal-hal  yang  mendukung  atau  menghambat persepsinya  atas  perilaku.  Keyakinan  ini  membentuk  variabel  kontrol  perilaku  yang dipersepsikan  atas  perilaku.  Keyakinan  ini  membentuk  variabel  kontrol  yang dipersepsikan ( perceived behavioral control).

## Hipotesis

## Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak
Theory  Of  Planned  Behavior menjelaskan  bahwa  niat  merupakan  faktor  motivasi  dari dalam  diri  seseorang  yang  dapat  mempengaruhi  perilaku  untuk  melakukan  suatu  tindakan tertentu.  Salah  satu  komponen  yang  dapat  mempengaruhi  niat  seseorang  adalah  kontrol prilaku  yang  dipersepsikan  menjelaskan  mengenai  adanya  dukungan  dan  rintangan  untuk menentukan  suatu  perilaku  individu.  Berdasarkan  pandangan  tersebut  memunculkan sebuah  pemikiran  bahwa  WP  yang  paham  mengenai  peraturan  perpajakan  maka  akan memudahkan atau menjadi hal pendukung bagi WP untuk mematuhi peraturan perpajakan.
Pemahaman  wajib  pajak  mengenai  peraturan  perpajakan  dapat  mempengaruhi kepatuhan wajib  pajak  melalui adanya  perilaku  wajib  pajak yaitu apabila  Wajib  Pajak yang tidak  memahami  peraturan  perpajakan  secara  jelas  cenderung  akan  menjadi  wajib  pajak yang  tidak  taat.  Hal  tersebut  dikarenakan  kurangnya  pemahaman  mengenai  peraturan perpajakan,  maka  wajib  pajak  tidak  mengetahui  mengenai  sanksi  yang  akan  diterima  bila melalaikan  kewajiban  perpajakan  mereka  dimana  wajib  pajak  yang  benar-benar  paham, mereka  akan  tahu  sanksi  adminstrasi  dan  sanksi  pidana  sehubungan  dengan  SPT  dan NPWP  (Hardiningsih  dan  Yulianawati,  2011).  Beberapa  penelitian  terdahulu  (Dahruji, 2011;  Imaniati,  2016;  dan  Astina  dan  Setiawan,  2018)  telah  memberikan  kesimpulan  hasil penelitian  yang  sama  dimana  pemahaman  peraturan  perpajakan  yang  dimiliki  oleh  wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H 1 :   Pemahaman  peraturan  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak

## Akuntabilitas Pemerintah dan Kepatuhan Wajib Pajak
Akuntabilitas pemerintah didasari oleh Theory of Planned Behavior . Teori ini menjelaskan beberapa  komponen  yang  mempengaruhi  perilaku  individu,  salah  satunya  adalah  norma subjektif.  Hal  tersebut  berpandangan  bahwa  ketika  individu  secara  sukarela  mematuhi kewajiban pajak mereka, mereka mengharapkan kontribusi atau hasil dari pajak yang telah mereka  bayar.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  memunculkan  sebuah  pemikiran  bahwa adanya  transparansi  dan  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  mengelola  dana  publik serta  adanya feedback dari  membayar  pajak,  maka  wajib  pajak  yakin  pajak  yang  dibayarkan dikelola dengan jelas serta manfaat yang didapatkan dari dana publik akan menjadikan wajib pajak termotivasi untuk membayar pajak.
Hal  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pejabat  pemerintah  tidak  hanya bertanggungjawab  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi  dalam  rantai  komando  institusional, tetapi  juga  bertanggungjawab  kepada  masyarakat  umum,  lembaga  swadaya  masyarakat, media  masa,  dan  banyak stakeholder lain.  Oleh  karena  itu  pelaporan  belanja  pajak  pada APBN  harus  mudah  dipahami,  terbuka,  dan  akuntabel.  Dengan  demikian  masyarakat umum  bisa  memperoleh  informasi  yang  cukup  tentang  alokasi  belanja  dari  sumber penerimaan  pajak.  Dengan  akuntabilitas  pemerintah  yang  bagus  diharapkan  akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Latifah, 2013). Beberapa penelitian terdahulu
Anton Robiansyah; Pratana Puspa Midiastuty; Eddy Suranta dan Suparsiyem….Pengaruh Persepsi Wajib Pajak
telah  memberikan  hasil  penelitian  yang  konsisten  dimana  Hardiningsih  dan  Yulianawati (2011); Saputra, (2015), dan Cahyadi dan Jati (2016) menyimpulkan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP sehingga hipotesis kedua yang diajukan adalah:
H 2 : Akuntabilitas pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
Behavorial belief menjadi faktor penentu niat yang dijelaskan di dalam Theory of Planned Behavior. Behavorial belief menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak didasari adanya keyakinan mengenai  hasil  yang  akan  diperoleh  dari  tindakan  individu  tersebut.  Keyakinan  individu berkaitan  dengan  kesadaran  wajib  pajak.  Berdasarkan  pandangan  tersebut  memunculkan sebuah pemikiran bahwa WP mempunyai keyakinan mengenai pajak yang dibayarkan akan memberikan  kontribusi  nyata  bagi  dirinya  sehingga  wajib  pajak  termotivasi  untuk  patuh terhadap peraturan perpajakan.
Kesadaran  wajib  pajak  memiliki  arti  bahwa  adanya  keyakinan  yang  timbul  dari dalam diri wajib pajak untuk membayar pajaknya secara sukarela dan tidak adanya pengaruh dari  pihak  manapun  dalam  menentukan  keputusannya.  Hal  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  semakin  tinggi  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  maka  wajib  pajak  mempunyai pemahaman dan tingkat kesadaran untuk melaksanakan kewajibanya semakin baik sehingga wajib  pajak  secara  sukarelauntuk  mematuhi  peraturan  perpajakan.  Maka  dari  itu  adanya tingkat kesadaran yang tinggi dari wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  telah  dilakukan  dinataranya  adalah Hardiningsih  dan  Yulianawati  (2011);  Dahruji  (2011);  Saputra  (2015);  Cahyadi  dan  Jati (2016) dan Astina dan Setiawan (2018)menemukan bukti bahwa kesadaran membayar pajak signifikan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak sehingga hipotesis ketiga yang diajukan adalah:
H 3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

## Pengaruh Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
Salah satu komponen yang terdapat di dalam Theory of Planned Behavior yaitu  Persepsi kontrol    keperilakuan    yang  menjelaskan    bahwa    persepsi individu  mengacu  pada  adanya kemudahan  atau  kesulian  dalam  melakukan  suatu  tindakan  serta  diasumsikan  untuk mencerminkan  pengalaman  masalalu  serta  antisipasi  terhadap  hambatan  dan  rintangan. Adanya  penjelasan  tersebut  memunculkan  sebuah  pemikiran  bahwa  adanya  pemberian sanksi yang tegas dari Direktorat Jendral Pajak akan menjadikan hambatan untuk melanggar aturan  perpajakan  sehingga  memicu  timbulnya  motivasi  dari  wajib  pajak  untuk  mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar  pajak  agar  tidak  meremehkan  peraturan  perpajakan.  Pemerintah  diharapkan memberikan  sanksi yang tegas  bagi  wajib  pajak  yang  melanggar  peraturan  perpajakan.  Hal tersebut bertujuan untuk  memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar, sehingga wajib pajak dapat termotivasi untuk menaati aturan perpajakan.
Beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya penelitian Saputra  ( 2015); Cahyadi dan  Jati  (2016);  Khasanah  (2016)  menemukan  bukti  empiris  sanksi  pajak  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  yang  berarti  semakin  tinggi  sanksi  pajak  yang  diberikan  maka akan membuat wajib pajak semakin patuh. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, hipotesis yang keempat yang diajukan adalah :
H 4 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
Anton Robiansyah; Pratana Puspa Midiastuty; Eddy Suranta dan Suparsiyem….Pengaruh Persepsi Wajib Pajak

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penlitian  kuantitatif dengan metode survey. Penelitian kuantitatif dengan metode survey adalah penelitian yang dilakukan  pada  populasi  besar  ataupun  kecil  data  yang  dipelajari  adalah  data  dari  sampel yang  diambil  dari  populasi  tersebut  (Sugiyono,  2019).  Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebar daftar pertanyaan (kuisoner).

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  telah  memenuhi semua kewajiban perpajakannya, atau suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya  tepat  waktu  serta  patuh  terhadap  peraturan  dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Pratama, 2012).
Indikator variabel kepatuhan wajib pajak dirujuk pada hasil penelitian Mutia (2014) dan  dikembangkan  oleh  Siahaan  (2019)  yaitu,  mendaftarkan  diri  secara  sukarela  untuk mendapatkan  NPWP,  mengisi  dan  melaporkan  SPT  dengan  benar,  lengkap,  jelas  sesuai dengan ketentuan berlaku, dan tepat waktu, serta melaporkan kewajiban perpajakan dalam bentuk  SPT,  kemudian  dikembangkan  menjadi  8  (delapan)  item  pernyataan  dan  diukur menggunakan  skala  likert  1  sampai  dengan  5  serta  menggunakan  kriteria  tertentu  dalam penilaiannya.  Dimana  dalam  setiap  item  pernyataan  itu  jika  responden  memberikan  nilai satu maka kepatuhan wajib pajak rendah, sedangkan jika responden memberikan nilai lima maka kepatuhan wajib pajak tinggi.

## Variabel Independen Pemahaman Peraturan Perpajakan
Indikator variabel pemahaman peraraturan perpajakan dirujuk pada hasil penelitian Razak  dan  Adafula  (2013)  yaitu  pemahaman  wajib  pajak  mengenai  peraturan  perpajakan, dan  hukum  pajak  penghasilan  ditulis  menggunakan  bahasa  yang  sulit  dimengerti,  dan kemudian    dikembangkan  menjadi  tiga  item  pernyataan  dan  diukur  menggunakan  skala likert  1  (pemahaman  wajib  pajak  mengenai  peraturan  perpajakan  sangat  rendah  )  sampai dengan 5 (pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan sangat bagus).

## Akuntabilitas Pemerintah
Indikator variabel persepsi atas akuntabilitas dirujuk pada hasil penelitian Razak dan Adafula  (2013)  yaitu,  persepsi  wajib  pajak  mengenai  transparansi  dan  akuntabilitas  dari Direktorat  Jendral  Pajak  terhadap  penggunaan  dana  publik  yang  dikelola,  tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pihak pajak dan manfaat yang didapatkan dari membayar pajak,  kemudian  dikembangkan  menjadi  10  (sepuluh)  item  pernyataan  dan  dinilai menggunakaan  skala  likert  1  (jika  responden  memberikan  nilai  satu  maka  persepsi  wajib pajak  atas  akuntabilitas  pemerintah  rendah  )  sampai  dengan  5  (persepsi  wajib  pajak  atas akuntabilitas pemerintah tinggi).

## Kesadaran Wajib Pajak
Indikator variabel kesadaran wajib pajak dirujuk pada hasil penelitian Mutia (2014)
Anton Robiansyah; Pratana Puspa Midiastuty; Eddy Suranta dan Suparsiyem….Pengaruh Persepsi Wajib Pajak
dan  dikembangkan  oleh  Siahaan  (2019)  yaitu,  menghitung  pajak  terhutang,  mengisi  dan melaporkan  SPT  dengan  jujur,  paham  akan  adanya  aturan-aturan  perpajakan  atau kosekuensi  pelanggaran  serta  paham  akan  pentingnya  membayar  pajak dan  melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan. Kemudian dikembangkan menjadi delapan item pernyataan dan  dinilai  menggunakan  skala  likert  1  (kesadaran  wajib  pajak  rendah)  sampai  dengan  5 (kesadaran wajib pajak tinggi).

## Sanksi Pajak
Indikator  variabel  sanksi  dirujuk  pada  hasil  penelitian  Mutia  (2014)  dan dikembangkan oleh Siahaan (2019) yaitu, penerapan sanksi yang tegas, sanksi diatur dalam UU ketentuan dan tata cara perpajakan, penerapan sanksi menurut tingkat pelanggarannya dan  penerapan  sanksi  pidana  menurut  jenis  pelanggarannya,  kemudian  dikembangkan menjadi 8 item pernyataan dan dinilai menggunakan skala likert 1 (wajib pajak sangat sering mendapatkan sanksi) sampai dengan 5 (wajib pajak tidak pernah mendapatkan sanksi).

## Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  keseluruhan  kelompok  orang,  kejadian  atau  hal  mana  yang  ingin peneliti investigasi. Sedangkan sampel (sample ) adalah subkelompok atau sebagian dari suatu populasi (Sekaran dan Bougie, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Bengkulu. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive  sampling yaitu  salah  satu  teknik  sampling non  random  sampling dimana  peneliti menentukan  pengambilan  sampel  dengan  cara  menetapkan  kriteria  khusus  yang  sesuai dengan  tujuan  penelitian.  Kriteria  populasi  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  perorangan yang  memiliki  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  yang  bergerak  dibidang  perdagangan, industri dan aneka jasa yang usahanya berada di wilayah Kota Bengkulu, dan lama memiliki usahanya minimal satu tahun.
Tabel 1

## Jumlah Populasi Penelitian
Jenis usaha Perdagangan Industri Aneka jasa Total WP WP OP 2.866 508 508 3.882
Sumber : Diolah oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu tahun 2019
Penjumlahan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  Slovin  (Setiawan, 2013)  sehingga  jumlah  responden  yang  representatif  adalah  100  responden  wajib  pajak orang pribadi.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survey melalui kuisoner. Metode survey merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pernyataan lisan dan tertulis, sedangkan kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data dengan  menyebarkan  daftar  pernyataan  kepada  responden  dengan harapan  mereka  akan memberikan respon terhadap daftar pernyataan tersebut.
Kuesioner  dalam  penelitian  ini  dibagikan  secara  personal  ( personality  administered quenstionnarires). Penyebaran  kuesioner  dilakukan  dengan  mendatangi  satu  persatu  calon responden,  mengecek  apakah  calon  memenuhi  persyaratan  sebagai  calon  responden,  lalu menyatakan  kesediaan  untuk  mengisi  kuesioner  dan  menunggu  responden  untuk  mengisi kuesioner.  Kuesioner  dalam  penelilitian  ini  disusun  berdasarkan  variabel  yang  akan  diuji,
Anton Robiansyah; Pratana Puspa Midiastuty; Eddy Suranta dan Suparsiyem….Pengaruh Persepsi Wajib Pajak
yaitu,  pemahaman  perpajakan,  akuntabilitas  pemerintah,  kesadaran  wajib  pajak,  sanksi pajak, serta kepatuhan wajib pajak.

## Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  dalam  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  proses  transformasi dalam  bentuk  tabulasi  sehingga  mudah  untuk  dipahami  dan  diinterprestasikan.  Analisis statistik  deskriptif  dalam  penelitian  ini  meliputi  rata-  rata  (mean),  standar  deviasi,  nilai minimum dan nilai maksimum.
Uji Kualitas Data

## Uji Validitas
Uji  validitas  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  CFA (Confirmatory  Factor Analysis) .  Untuk  pengujian  CFA, Kaiser  Mayer  Olkin (KMO)  dan  barlett’s  untuk  korelasi antara variabel yang diinginkan adalah diatas 0,05 dan tingkat signifikansi penelitian adalah dibawah 0,05 (Ghozali, 2013).

## Uji Reabilitas
Pengukuran reabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Croncbach Alpha (α) > 0,70 (Ghozali, 2013).

## Uji Hipotesis
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Tujuannya  untuk  mengetahui  pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan,  akuntabilitas pemerintah,  kesadaran  wajib  pajak  dan  sanksi  pajak  terhadap  kepatuahan  wajib  pajak. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :
Y =  α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + ε
Keterangan :
Y = kepatuhan wajib pajak α = konstanta
β 1 , β 2 , β 3 ,  β 4
= koefesiensi regresi
X 1 = pemahaman peraturan perpajakan
X 2 = Akuntabilitas pemerintah
X 3
= kesadaran wajib pajak X 4 = sanksi pajak ε = faktor pengganggu ( disturbance error).

## HASIL PENELITIAN Deskripsi Data
Data  dalam  penelitian  ini  didapatkan  dari  Kantor  Dinas  Koperasi  UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu yang memiliki jumlah sebanyak 3882 wajib pajak orang pribadi yang memiliki jenis usaha perdagangan, industri dan jasa. Dari jumlah tersebut  dilakukan  penghitungan  menggunakan  rumus  slovin  untuk  menentukan  jumlah sampel  yang  ditargetkan,  dan  hasil  yang  didapatkan  sebanyak  98  wajib  pajak  atau responden.  Dari  penghitungan  slovin  yang  didapatkan  dilakukan  penambahan  sampel dalam penyebaran kuisoner yaitu sebanyak 32 kuisoner yang bertujuan untuk mengantsipasi tidak  kembalinya  kuisoner  atau  tidak  lengkapnya  pengisian  kuisoner  yang  menyebabkan tidak  tercapainya  jumlah  sampel  yang  ditargetkan.  selanjutnya  dilakukan  penyebaran
Anton Robiansyah; Pratana Puspa Midiastuty; Eddy Suranta dan Suparsiyem….Pengaruh Persepsi Wajib Pajak
kuisoner  secara  acak  dan  langsung  kepada  130  responden  yang  memiliki  usaha  di  Kota Bengkulu.  Secara  lebih  rinci  tingkat  pengembalian  kuesioner  dapat  dilihat  pada  tabel  1 berikut:
Tabel 2 Tingkat Pengambilan Kuisoner
No  Keterangan Jumlah Persentase 1 Kuisoner yang disebar 130 kuisoner 100% 2 Kuisoner yang tidak dikembalikan (20 kuisoner) 15,3% 3 Kuisoner yang dikembalikan 110 kuisoner 84,7% 4 Kuisoner yang tidak dapat digunakan (8 kuisoner) 6,1% 5 Kuisoner yang dapat digunakan 102 kuisoner 78,4%
Sumber: Data Primer, diolah 2020
Statistik Deskriptif Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel N Kisaran Teoritis Rata- rata Teoriitis Kisaran Aktual Rata- rata Aktual Standar Deviasi Min Maks Min Maks Kepatuhan Wajib Pajak 102 8 40 24 25 40 33,862 3,920 Pemahaman Perpajakan 102 3 15 9 3 11 5,441 1,799 Akuntabilitas 102 10 50 30 10 40 29,568 5,254 Kesadaran Wajib Pajak 102 8 40 24 20 40 33,421 3,792 Sanksi Pajak 102 8 40 24 23 40 35,049 3,395
Sumber: Data Primer, diolah 2020
Variabel  kepatuhan  wajib  pajak  memiliki nilai  rata-rata  teoritis  sebesar  24, sedangkan  untuk  kisaran  aktualnya  sebesar  33,862.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa mayoritas responden menjawab pada skala 4 (setuju) dan menganggap bahwa mendaftaran diri secara sukarela untuk mendapatkan NPWP, membayar pajak terutang dan melaporkan SPTnya  sesuai  dengan  aturan  perpajakan  yang  berlaku  itu  adalah  suatu  bentuk  kewajiban bagi setiap masyarakat.
Variabel  pemahaman  peraturan  perpajakan  mempunyai  nilai  rata-rata  teoritis sebesar 9 sedangkan nilai rata-rata aktualnya sebesar 5,441. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menjawab pada skala 2 (rendah/setuju) yang berarti bahwa responden memiliki  pemahaman  peraturan  perpajakan  masih  rendah  dikarenakan  responden menganggap  penulisan  undang-  undang  pajak  penghasilan  sulit  untuk  dipahami,  sehingga menjadikan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  memiliki  usaha  di  Kota  Bengkulu  memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan masih rendah.
Variabel akuntabilitas pemerintah mempunyai nilai rata-rata teoritis 30 dan rata-rata aktualnya  sebesar  29,658.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  mayoritas  responden  menjawab pada  skala  3  (sedang/kadang-kadang)  yang  berarti  bahwa  responden  menilai  tingkat tranparasi  dan  akuntabilitas  pemerintah  masih  kurang  dan  responden  memiliki  tingkat kepercayaan  yang  sedang  (tidak  terlalu  tinggi  dan  juga  tidak  terlalu  rendah)  dikarenakan
Anton Robiansyah; Pratana Puspa Midiastuty; Eddy Suranta dan Suparsiyem….Pengaruh Persepsi Wajib Pajak
manfaat yang didapatkan dirasanya masih kurang. Maka dari itu Wajib Pajak Orang Pribadi yang  memiliki  usaha  di  Kota  Bengkulu  menilai  bahwa  akuntabilitas  pemerintah  masih rendah.
Variabel  kesadaran  wajib  pajak  mempunyai  nilai  rata-rata  teoritis  24,  sedangkan rata-rata pada kisaran aktualnya sebesar 33,421. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menjawab pada skala 4 (setuju) yang berarti bahwa responden telah membayar pajaknya dengan jujur, tepat waktu dan sesuai peraturan perpajakan yang telah ditentukan.
Variabel sanksi pajak mempunyai nilai rata-rata teoritis 24, sedangkan rata-rata pada kisaran  aktualnya  sebesar  35,409.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  mayoritas  responden menjawab  di  skala  5  (tidak  pernah)  yang  berarti  bahwa  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang memiliki usaha di Kota Bengkulu tidak pernah mendapatkan sanksi atau denda dari pihak pajak.
Hasil Uji Kualitas Data Uji Validitas Tabel 4
Hasil Uji Validitas No Variabel KMO Sig Keterangan 1 Pemahaman peraturan perpajakan 0,667 0,000 Valid 2 Akuntabilitas pemerintah 0,698 0,000 Valid 3 Kesadaran wajib pajak 0,808 0,000 Valid 4 Sanksi pajak 0,726 0,000 Valid 5 Kepatuhan wajib pajak 0,793 0,000 Valid
Sumber: Data Primer, diolah 2020
Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukan bahwa hasil pengujian validitas pada semua variabel tersebut lebih dari 0,05 dan memiliki nilai sig sebesar 0,000 yaitu kurang dari 0,05, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  variabel  dalam  penelitian  ini  sudah  valid  dan dapat dilanjutkan untuk digunakan pada pengujian selanjutnya.

## Hasil Uji Reabilitas
Tabel 5
Uji Reabilitas No  Variabel Croncbach Alpha (α) Keterangan 2 Pemahanaman peraturan perpajakan 0,711 Reliabel 3 Akuntabilitas pemerintah 0,743 Reliabel 4 Kesadaran wajib pajak 0,869 Reliabel 5 Sanksi pajak 0,791 Reliabel 6 Kepatuhan wajib pajak 0,756 Reliabel
Sumber: Data Primer, diolah 2020
Berdasarkan  hasil  pengujian  reabilitas  pada  tabel  4  diatas,  nilai Croncbach  Alpha (α) untuk  semua  variabel  memiliki  nilai Croncbach  Alpha (α)  lebih  dari  0,70,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa pernyataan untuk masing-masing variabel dapat dikatakan reliabel atau handal.
Anton Robiansyah; Pratana Puspa Midiastuty; Eddy Suranta dan Suparsiyem….Pengaruh Persepsi Wajib Pajak

## Hasil Pengujian Hipotesis
Tabel 6 Hasil Pengujian Hipotesis
Variabel Coefficients t hitung Sig Keteranga n Pemahaman peraturan perpajakan 0,134 1,445 0,152 Ditolak Akuntabilitas pemerintah 0,020 0,217 0,829 Ditolak Kesadaran wajib pajak 0,220 2,379 0,019 Diterima Sanksi pajak 0,300 3,229 0,002 Diterima R Square 0,178 Adjusted R 2 0,144 F 5,257 Sig 0,001
Sumber : Data Primer, diolah, 2020
Berdasarkan  hasil  regresi  pada  tabel  di  atas,  menunjukan  bahwa  nilai  F  hitung sebesar  5,257  dengan  menggunakan  batas  signifikansi  0,001,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  model  dalam  penelitian  ini  fit  atau  layak  untuk  digunakan  dikarenakan  nilai signifikansi dalam penelitian ini lebih kecil dari 0,05. Kemudian dilihat dari nilai Adjusted R 2 sebesar 0,144 yang menunjukan bahwa sebesar 14,4 % variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan  oleh  variabel  pemahaman  peraturan  perpajakan,  akuntabilitas  pemerintah, kesadaran wajib pajak serta sanksi pajak sedangkan sisanya 85,6 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

## Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  hipotesis  pertama  diketahui  bahwa  variabel pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini  berarti  pemahaman  peraturan  perpajakan    tidak    menjadi  faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  1  yang  menyatakan  bahwa  pemahaman  perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, “ ditolak” .
Variabel pemahaman peraturan perpajakan dapat dihubungkan menggunakan TPB (Theory  Of  Planned  Behavioural )  yaitu  ( control  belief) yang  menjelaskan  bahwa  perilaku  wajib pajak dipengaruhi adanya hambatan atau dukungan untuk memahami peraturan perpajakan yang  dirasanya  sulit  atau  mudah  untuk  dimengerti,  sehingga  akan  membentuk  perilaku wajib  pajak  dalam  menentukan  keputusannya.  Dalam  penelitian  ini,  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  yang  memiliki  usaha  di  Kota  Bengkulu  mempunyai  pemahaman  mengenai peraturan    perpajakan  yang  masih  rendah  dikarenakan  wajib  pajak  memiliki  anggapan bahwa penulisan hukum pajak penghasilan menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami, sehingga  menjadikan  hambatan  bagi  wajib  pajak  untuk  memahami  peraturan  perpajakan dengan baik. Adanya hambatan tersebut menjadikan pemahaman wajib pajak yang rendah sehingga menjadikan wajib pajak tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Penelitian ini tidak  mampu  menjelaskan Theory  Of  Planned  Behavioural dalam  menjelaskan  variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitan dari Dahruji (2011),  Razak dan  Adafula  (2013),  Imaniati  (2016),  Khasanah  (2016),  Astina  dan  Setiawan  (2018)  yang
Anton Robiansyah; Pratana Puspa Midiastuty; Eddy Suranta dan Suparsiyem….Pengaruh Persepsi Wajib Pajak
mengatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Akuntabilitas Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  hipotesis  kedua  diketahui  bahwa  persepsi  wajib pajak atas akuntabilitas pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini  berarti  akuntabilitas  pemerintah  tidak  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.    Dengan  demikian  hipotesis  2  yang menyatakan bahwa akuntabilitas pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak “ ditolak” .
Variabel  akuntabilitas  pemerintah  dapat  dihubungkan  dengan Theory  Of  Planned Behavioural yaitu  ( normatif  belief) yang  menjelaskan  bahwa  perilaku  wajib  pajak  dapat dipengaruhi oleh pertanggungjawaban dan keterbukaan pihak pajak dalam mengelola dana publik  serta  memberikan feedback dari  dana  publik  tersebut,  sehingga  akan  memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  memiliki  usaha  di  Kota  Bengkulu  mempunyai  tingkat kepercayaan  yang  rendah  terhadap  pemerintah.  Hal  tersebut  dikarenakan  wajib  pajak beranggapan  bahwa  pemerintah  kurang  bertanggungjawab  dan  tidak  adanya  keterbukaan mengenai dana publik yang dikelola, sehingga wajib pajak kurang mempercayai pihak pajak atas  penggunaan  dana  publik.  Tingkat  kepercayaan  yang  rendah  menjadikan  wajib  pajak ragu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini tidak mampu membuktikan Theory Of Planned Behavioural dalam menjelaskan variabel akuntabilitas pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini tidak sejalan penelitian Saputra  (2015), Cahyadi dan Jati (2016), Khasanah  (2016),  Astina  dan  Setiawan  (2018)  yang  menyimpulkana  pelayanan  publik/ akuntabilitas pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajb pajak.

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil Pengujian hipotesis ketiga diketahui bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  berarti  semakin  tinggi kesadaran  wajib  pajak  terhadap  peraturan  perpajakan  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  3  yang menyatakan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak “ dapat diterima ”.
Variabel  kesadaran  wajib  pajak  dapat  dihubungkan  dengan Theory  Of  Planned Behavioural yaitu sikap yang menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak berasal dari keyakinan wajib  pajak  akan  hasil  yang  diperoleh  dari  membayar  pajak,  sehingga  akan  membentuk perilaku wajib pajak untuk menentukan keputusan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.  Dalam  penelitian  ini  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  memiliki  usaha  di Kota  Bengkulu  memiliki  kesadaran  bahwa  pajak  yang  dibayarkan  akan  mendapat konstribusi dari pemerintah yang digunakan untuk pembagunan negara. Adanya kesadaran wajib  pajak atas  manfaat yang  didapatkan  setelah membayar  pajak akan  menjadikan wajib pajak  termotivasi  untuk  memenuhi  kewajibannya  dalam  membayar  pajak.  Penelitian  ini mendukung Theory  Of  Planned  Behavioural dalam  menjelaskan  menjelaskan  pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Dahruji  (2011),  Saputra  (2015), Cahyadi  dan  Jati  (2016),  dan  Astina  dan  Setiawan  (2018),  yang  menemukan  bahwa
Anton Robiansyah; Pratana Puspa Midiastuty; Eddy Suranta dan Suparsiyem….Pengaruh Persepsi Wajib Pajak
kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa    kesadaran  dari  wajib    pajak  menjadikan  faktor  penentu  untuk  menentukan  wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  keempat  diketahui  bahwa  variabel  sanksi pajak  terbukti  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  menunjukan bahwa semakin tegas pemberian sanksi yang diterapkan maka akan menjadikan wajib pajak semakin  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa semakin berat sanksi yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak maka akan menjadikan wajib  pajak  semakin  patuh  terhadap  peraturan  perpajakan.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  4 yang  menyatakan  bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan wajib pajak “ dapat diterima”.
Variabel sanksi pajak dapat dihubungkan menggunakan Theory Of Planned Behavioural yaitu  ( control  belief) yang  menjelaskan  bahwa  perilaku  wajib  pajak  dipengaruhi  adanya hambatan berupa sanksi dan denda yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sehingga menjadikan  wajib  pajak  merasa  takut  untuk  melanggarnya.  Dalam  penelitian  ini  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  memiliki  usaha  di  Kota  Bengkulu  hampir  tidak  pernah mendapatkan  sanksi  dari  pihak  pajak,  hal  tersebut  dikarenakan  wajib  pajak  mempunyai anggapan  bahwa  sanksi  yang  diterapkan  oleh  Dirjen  Pajak  menjadikan  beban/hambatan yang  dapat  merugikan  dirinya  sendiri,  sehingga  penerapan  sanksi  yang  berat  untuk  wajib pajak  dapat  menjadikan  wajib  pajak  patuh  terhadap  peraturan  perpajakan.  Penelitian  ini, mendukung Theory Of Planned Behavioural dalam menjelaskan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Saputra  (2015),  Cahyadi  dan  Jati (2016),  Imaniati  (2016),  dan  Khasanah  (2016)  yang  mengatakan  bahwa  sanksi  pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Wajib  pajak  akan  semakin  patuh jika sanksi yang diberlakukan semakin berat. Hal tersebut menandakan bahwa Wajib Pajak Orang  Pribadi  yang  memiliki  usaha  di  Kota  Bengkulu  merasa  jera  atas  penerapan  sanksi yang  diberlakukan,  sehingga  menjadikan  wajib  pajak  patuh  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakanya.

## KESIMPULAN Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  bukti  empiris  tentang  persepsi  wajib pajak  atas  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  yang memiliki  usaha  di  Kota  Bengkulu.  Berdasarkan  hasil  analisis  data  penelitian,  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil  penelitian  membuktikan  pemahaman  peraturan  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.
2. Hasil  penelitian  membuktikan  akuntabilitas  pemerintah  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  berarti  bahwa  akuntabilitas  pemerintah  tidak  menjadi faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Hasil  penelitian  membuktikan  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Hal  ini  berarti  bahwa  semakin  tinggi  kesadaran  wajib  pajak  maka  akan
Anton Robiansyah; Pratana Puspa Midiastuty; Eddy Suranta dan Suparsiyem….Pengaruh Persepsi Wajib Pajak
menjadikan wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Hasil penelitian membuktikan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin berat sanksi yang diterapkan oleh Dirjen Pajak maka akan menjadikan wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## Implikasi Penelitian
1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan theory of planned behavior (TPB) bahwa perilaku individu dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai  pemahaman  peraturan  perpajakan,  akuntabilitas  pemerintah,  kesadaran  wajib pajak  serta  sanksi  pajak  untuk  menilai  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  perilaku  wajib pajak  didasari  adanya  persepsi  atas  manfaat  yang  didapatkan,  keyakinan  dalam  diri  dan hambatan  atau  dukungan  untuk  menjadi  faktor  pendorong  terjadinya  perilaku  wajib pajak sehingga wajib pajak dapat menentukan keputusannya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi instansi perpajakan yaitu KPP Pratama Kota Bengkulu bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan akuntabilitas pemerintah,  dapat  menjadikansalah  satu  faktor  penyebab  ketidakpatuhan  wajib  pajak, dan yang menjadi faktor penentu wajib pajak mau mematuhi perpajakan adalah dengan adanya kesadaran wajib pajak dan sanksi yang tegas dari pihak pajak. KPP Pratama Kota Bengkulu  diharapkan  mampu  meyakinkan  wajib  pajak    untuk  memenuhi  kewajiban membayar pajaknya.

## Keterbatasan
1. Penelitian  ini  belum  mampu  membuktikan  pemahaman  peraturan  perpajakan  dan akuntabilitas pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Nilai Adjusted R square yang  cukup  rendah  sehingga  diduga  ada  variabel  lain  yang  lebih mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
[1]. Ghozali,  I.  (2013). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  19 (5th  ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
[2]. Sekaran, U. S., & Bougie, R. J. (2016). Research Methods For Business : A Skill Building Approach
(7th Edition). New York, United States: John Wiley & Sons Inc
[3]. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (1st ed.). Bandung: Alfabeta.

## B. JURNAL
[4]. Ajzen,  I.  (1991).  The  theory  of  planned  behavior. Organizational  Behavior  And  Human  Decision Processes , 50 , 179–211. https://doi.org/10.4135/9781446249215.n22
[5]. Ameyaw,  B.,  Oppong,  A.,  Aba  Abruquah,  L.,  &  Ashalley,  E.  (2016).  Informal  Sector  Tax Compliance  Issues  and  the  Causality  Nexus  between  Taxation  and  Economic  Growth:
Empirical Evidence from Ghana. Modern Economy , 07 (12), 1478–1497. https://doi.org/10.4236/me.2016.712134
[6]. Astina, I. P. S., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan  Fiskus  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  WPOP. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 23 , 1–30. https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i01.p01
Anton Robiansyah; Pratana Puspa Midiastuty; Eddy Suranta dan Suparsiyem….Pengaruh Persepsi Wajib Pajak
[7]. Cahyadi,  I.  M.  W.,  &  2,  I.  K.  J.  (2016).  Pengaruh  Kesadaran,  Sosialisasi,  Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 16 (3), 2342–2373.
[8]. Dahruji.  (2011).  Pengaruh  Perilaku  Wajib  Pajak  Mengenai  Tingkat  Pemahaman  Wajib  Pajak Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Memenuhi Kewajiban Perpajakannya. Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal , 14 (7),
75–91.
[9]. Dartini,  G.  A.  A.  S.,  &  Jati,  I.  K.  (2016).  Pemahaman  Akuntansi,  Transparasi,  Dan Akuntabilitas  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana , 17 (3), 2447–2473.
[10]. Hardiningsih,  P.,  &  Yulianawati,  N.  (2011).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan Membayar  Pajak. Dinamika  Keuangan  Dan  Perbankan , 3 (1),  126–142.  https://doi.org/ISSN: 1979-4878.
[11]. Imaniati, Z. Z., & Isroah. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Di  Kota  Yogyakarta. Nominal,  Barometer  Riset Akuntansi Dan Manajemen , 5 (2), 123–135. https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11730 [12]. Kurniawati,  M.,  &  Toly,  A.  A.  (2014).  Analisis  Keadilan  Pajak,  Biaya  Kepatuhan,  dan  Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. Tax & Accounting Review , 4 (2), 1–12.
[13]. Latifah. (2013). Pengaruh Kualitas Sistem Perpajakan, Resiko Audit, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Maksipreneur , 3 (1), 1–20.
[14]. Lim,  S.  A.,  &  Indrawati,  L.  (2014).  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Untuk  Usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Jurnal Bisnis Perspektif , 6 (1), 1–23.
[15]. Razak,  A.  A.,  &  Adafula,  C.  J.  (2013).  Evaluating  taxpayers  attitude  and  its  influence  on  tax compliance  decisions  in  Tamale,  Ghana. Journal  of  Accounting  and  Taxation , 5 (3),  48–57. https://doi.org/10.5897/jat2013.0120
[16]. Siahaan,  S.,  &  Halimatusyadiah.  (2019).  Pengaruh  Kesadaran  Perpajakan,  Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi , 8 (1), 1–14. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14 [17]. Yusril,  M.,  Handayani,  S.  R.,  &  Nuzula,  N.  F.  (2015).  Pengaruh  Administrasi  Perpajakan, Kualitas  Layanan  Fiskus,  Terhadap  Perilaku  Wajib  Pajak  Dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Malang Selatan). Profit (Jurnal Administrasi Bisnis) , 9 (1), 35–50. https://doi.org/10.21776/ub.profit.2015.009.02.4

## C.  SEMINAR PROCEEDING/CONFERENCE
[18]. Hutasoit,  G.  (2017).  Pengaruh  Tax  Amnesty  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  Kota Palembang.  In Prosiding  Ekonomi  &  Bisnis.  Developing  Social  Society  for  Better  Future (pp.  38–43). Palembang: STMIK PalCom Tech.

## D. SKRIPSI, THESIS, DISERTASI
[19]. Khasanah, L. N. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak: Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Pada Wajib  Pajak  PP  46  Tahun  2013  yang  Terdaftar  di  KPP  Pratama  Surakarta  dan  Boyolali) . Skripsi . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
[20]. Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  (Studi  Empiris  pada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang) . Skripsi . Universitas Negeri Padang.
[21]. Saputra,  R.  (2015). Pengaruh  Sanksi,  Kesadaran  Perpajakan,  Dan  Kualitas  Pelayanan  Wajib  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Kabupaten Pasaman) . Universitas Negeri Padang.
Anton Robiansyah; Pratana Puspa Midiastuty; Eddy Suranta dan Suparsiyem….Pengaruh Persepsi Wajib Pajak

## E. WEBSITE
[22]. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3581018/ini-alasan-pemerintah-turunkan- pajak- umkm-jadi-05-persen. ini alasan pemerintah turunkan pajak UMKM jadi 0,5 %. Diakses pada tanggal 24 Februari 2020. 12 : 17.
[23]. http://www.garudadaily.com/choice-news/sampaikan-spt-tahunan-pph-op-melalui-e-filing- plt-gubernur-ingatkan-wajib-pajak-untuk-taat/.  Sampaikan  SPT  tahunan  PPh  OP  melalui  E- Filing,  PLT  Gubernur  ingatkan  Wajib  Pajak  Untuk  Taat.  Diakses  pada  tanggal  24  Februari 2020. 14 : 46.
[24]. https://www.online-pajak.com/ptkp-terbaru-pph-2.  PPH  pasal  21  :  PTKP  terbaru  (PTKP 20160/PTKP 2018). Diakses pada tanggal 24 Februari 2020, 13.05.
[25]. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  46  tahun  2013  tentang  Pajak  Penghasilan atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  yang  memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 2018. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
[26]. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  23  tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  yang  memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 2018. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
[27]. Pratama,  M.  R.  (2012). Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kesadaran  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Terhadap  Kepatuhan  Kewajiban  Perpajakan  di  Kota  Tangerang  Selatan .  Universitas  Bina Nusantara. Jakarta.
.