MENGEMBALIKAN IDE DASAR KESEIMBANGAN TUJUAN PEMIDANAAN :

## KOREKSI ATAS WACANA PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

## Fina Rosalina
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Kab. Jember, Jawa Timur.
Correspondent email : finarosalina@unmuhjember.ac.id
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved : : : :
30 April 2022
21 Oktober 2022
7 November 2022 11 November 2022

## Abstract
Corruption  has  a  systemic  impact,  giving  birth  to  a  paradigm  of  case  settlement  using  the Comprehensive  Extraordinary  Measures  method  which  is  repressive.  However,  in  its development,  the mechanism  is  considered ineffective to  apply. Restorative justice was born as  a  substitute  discourse  for  repressive  mechanisms.  However,  in  the  development  of  the concept of restorative justice, it is described as the abolition of sanctions for perpetrators of criminal acts of corruption by prioritizing the return of state financial losses. The normative juridical method is the method chosen to answer the formulation of the problem in the form of whether the discourse on the application of restorative justice for eradicating corruption has been  in  accordance  with  the  basic  idea  of  balancing  the  goals  of  punishment  in  Indonesia. The  results  of  the  study  found  that,  theoretically,  the  application  of  restorative  justice  has been  in  accordance  with  the  direction  of  the  goal  of  punishment  which  is  mono  dualistic  in nature  (daad  en  dader  strafrecht).  The  concept  of  restorative  justice  does  not  abolish  the imposition of sanctions for perpetrators of corruption, either in the form of criminal or non- criminal  sanctions.  Theoretically,  the  imposition  of  sanctions  is  an  effort  to  consider  the balance  between  the  interests  of  the  community  and  the  interests  of  individuals  (daad  en dader strafrecht).
Keywords: Corruption Crime; Restorative Justice; Purpose of Sentencing.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 161-180 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Wacana  untuk  menerapkan  konsep Restoratif  Justice atas  penanganan  perkara tindak pidana korupsi mulai hangat diperbincangkan kembali. Alexander Marwata, Wakil Ketua  KPK,  mengawali    dengan  pernyataan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  dengan kerugian kecil yang dilakukan oleh kepala desa, cukup mengembalikan keuangan negara dan/atau  dengan  sanksi  pemecatan  saja,  tanpa  harus  dikenakan  sanksi  penjara. 1 Selanjutnya  himbauan  telah  disampaikan  oleh  Jaksa  Agung  ST  Burhanuddin  kepada jajarannya  bahwa  tindak  pidana  korupsi  dibawah  Rp.  50.000.000,00.,  (lima  puluh  juta rupiah)  cukup  dengan  mengembalikan  kerugian  negara  saja. 2 Dasar  argumentasi  yang digunakan Jaksa Agung dalam pemilihan restorative justice guna pemberantasan korupsi dengan kerugian yang dominan kecil yaitu terdapat ketidak seimbangan antara biaya yang harus  dikeluarkan  dalam  proses  pemeriksaan  dan  penuntutan  pelaku  korupsi  dengan akibat timbulnya kerugian. 3
Bilamana  merujuk  pada  argumen  tersebut,  maka  diketahui  bahwa  penggunaan penyelesaian  tindak  pidana  korupsi  dengan  menggunakan restorative  justice, hanya difungsikan  sebagai  alat  untuk  mengoptimalkan  penyelamatan  keuangan  negara.    Guna memperkuat  wacana  tersebut,  Jaksa  Agung  menggunakan  dasar  hukum United Convention  Against  Corruption yang  telah  diratifikasi  melalui  Undang-Undang  No  7 Tahun  2006  (selanjutnya  disebut  UNCAC).  UNCAC  membuka  peluang  untuk menerapkan  konsep restorative  justice untuk  membasmi  korupsi  secara  efisien  dan efektif.
Namun  demikian,  adanya  wacana  tersebut,  sebenarnya  bersifat  kontradiktif terhadap konsep pemidanaan yang termuat dalam Undang-Undang No 31  Tahun 1999 jo Undang-Undang  No  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  PTPK).  Pasal  4  Undang-Undang  PTPK menyebutkan  kerugian  negara  yang  dikembalikan  tidak  menjadi  dasar  penghapusan sanksi pidana. Bahkan bilamana tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, maka  Undang-Undang  PTPK  dapat  menerapkan  sanksi  maksimal  yaitu  hukuman  mati terhadap  koruptor.  Walaupun  dalam  kenyataanya  sanksi  pidana  mati  belum  pernah diterapkan  dalam  penanganan  kasus  korupsi,  namun  demikian,  pemberlakuan  sanksi
1 Azhar  Bagas  Ramadhan,  “KPK  Sebut  Kepala  Desa  Bisa  kembalikan  Uang  Korupsi  Tanpa  Dipenjara,” Detik News , t.t., https://news.detik.com/berita/d-5836051/kpk-sebut-kepala-desa-bisa-kembalikan-uang-korupsi- tanpa-dipenjara.
2 Firda Cynthia Anggrainy, Jaksa Agung Sebut Koruptor di Bawah Rp  50.000.000, 00 Cukup Balikin Kerugian Negara, t.t.,  https://news.detik.com/berita/d-5916956/jaksa-agung-sebut-koruptor-di-bawah-rp-50-juta-cukup- balikin-kerugian-negara.
3 Ahmad  Muchlis,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  kerugian  Negara  yang  Kecil dalam  Mewujudkan  Keadilan,” Fiat  Justicia 10,  no.  2  (Juni  2016):  hlm  352,  kisaran b iaya  yang  harus dikeluarkan untuk menangani perkara adalah berkisar Rp. 83,9 Juta. per kasus: https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/652.
terberat  dalam  sistem  hukum  pidana  harus  dipandang  sebagai  politik  kriminal (criminal law policy) pemberantasan korupsi yang dilakukan secara luar biasa ( ultimum remedium ).
Tentu  saja, penerapan criminal law policy tersebut  tidak terlepas dari sifat  jahat korupsi yang  sistemik  berdampak  luas,  menghancurkan  sistem  keuangan  negara/perekonomian negara  serta  melanggar  hak  sosial  ekonomi,  maka  diperlukan  upaya  yang  bersifat comprehensive extra ordinary measures. 4
Hal  lain, comprehensive  extra  ordinary measures yang bersifat  represif terhadap pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  hendaknya  telah  bersesuaian  dengan keadaan  faktual  serta  keberlakuan  sistem  pemidanaan  yang  berlaku  di  Indonesia. Begitupula  wacana  penerapan restorative  justice dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi, harus  dipandang  secara  komprehensif  dengan  meninjau  kembali  cita  ide  dasar keseimbangan tujuan pemidanaan sebagaimana amanah dari Pancasila sebagai rechtsidee (pedoman)  tujuan  pemidanaan.  Wacana  penerapan restorative  justice, harus  telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi melalui sistem hukum  yang ada sehingga tujuan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi adanya wacana penerapan restorative justice sekaligus  mengembalikan  ide  dasar  keseimbangan  tujuan  pemidanaan  yang diberlakukan  dan  dicita-citakan  di  Indonesia (ius  constituendum) ,  yang  selanjutnya menjadi  gambaran  apa  yang  menjadi  tujuan  pemidanaan  dalam  pemberantasan  tindak pidana  korupsi.  Adapun  perumusan  masalah  yang  hendak  diteliti  berkaitan  dengan wacana  penerapan restorative  justice atas  pemberantasan  korupsi  telah  bersesuaian dengan ide dasar keseimbangan tujuan pemidanaan di indonesia.
Terhadap penelusuran literatur yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian berbentuk jurnal dengan tema “ restorative justice pemberantasan tindak pidana korupsi”. Penelitian tersebut diantaranya  yaitu: Pertama, “Implementasi Restorative Justice dalam Pemidanaan  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi”  oleh  Yusona  Piadi.  Tujuan  pemberantasan korupsi  menurut  Yusona  Piadi  adalah  kembalinya  kerugian  keuangan  negara,  maka diperlukan  penguatan  norma  pengembalian  kerugian  negara  untuk  dijadikan  pidana pokok,  bukan  lagi  pidana  tambahan. 5 Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  yang dilakukan  penulis  adalah,  penelitian  Yusona  Piadi    hanya  berorientasi  secara  sempit kepada tujuan pengembalian keuangan negara saja, sedangkan penulis menggunakan ide dasar  keseimbangan  tujuan  pemidanaan  sebagaimana  cita  hukum  indonesia  yang tergambar  dalam  sistem  lembaga  pemasyarakatan  dan ius  constituendum dalam Rancangan  Undang  Undang  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  Tahun  2019 (Selanjutnya disebut RUU KUHP Tahun 2019).
4 Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa,” Al’Adl Volume IX No 3 (t.t.): hlm 321.
5 Yusona Piadi dan Rida Ista Sitepu, “Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal  Rechten :  Riset  Hukum  dan  Ham  Asasi  Manusia Vol  1  (2019):  hlm  1, https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/7/1/.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 161-180 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Kedua “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka  Penyelamatan  Keuangan  Negara”  oleh  Murpraptono  Adhi  S.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Murpraptono  Adhi  S,  dengan  menggunakan  teori  pendekatan  ekonomi terhadap  perilaku  manusia  dalam  melakukan  kejahatan,  ditemukan  bahwa  Paradigma keadilan  restoratif  tidak  efektif  untuk  diterapkan  pada  perkara  korupsi,  dan  akan berpotensi  melahirkan  perkara  korupsi  yang  baru. 6 Hal  yang  membedakan  penelitian Murpraptono  Adhi    dengan  penelitian  penulis  adalah  yaitu  penggunaan  pisau  analisa. Yuridis  normatif  merupakan  metode  penelitian  yang  digunakan  peneliti  dengan melakukan  koreksi  wacana  menggunakan  pisau  analisis  peraturan  perundang-undangan dan  konseptual/teori  hukum. Ketiga , “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan  dengan  Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara”  oleh  Herwan  Buad,  dkk.
Terhadap  penelitian  tersebut  Herwan  Buad,  dkk.  menyebutkan  bahwa  Penerapan penyelesaian masalah dengan metode restorative justice hanya dapat digunakan bilamana korbannya  perorangan  maupun  sekelompok  masyarakat,  bukan  negara  sebagai  korban. Restorative  justice terkendala  untuk  diterapkan  atas  dasar  keberlakuan  Pasal  4  UU PTPK. 7 Penelitian yang dilakukan oleh Herwan Buad menitik beratkan ketidakmungkinan  penggunaan restorative  justice dari  sudut  pandang  korban  tindak pidana  korupsi,  sedangkan  Penulis  mengembangkan  sudut  pandang restorative  justice melalui  dua  sudut  pandang  yaitu  sudut  pandang  korban  dan  sudut  pandang  pelaku kejahatan.
Keempat, “ Restorative  Justice  As  An  Alternative  For  The  Settlement  Of Corruption  Crimes That Adverse State Finances In The Perspective Of  The Purpose Of Conviction ”    Oleh  Sahuri  Lasmadi.  Terhadap  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sahuri Lasmadi  disimpulkan  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  mengutamakan  retributif pendekatan  keadilan  tidak  dapat  mengoptimalkan  tujuan  dan  sasaran  utama pemberantasan korupsi  yaitu kembalinya kerugian negara.  Peradilan pidana memangkas waktu  yang  begitu  lama  dalam  prosesnya,  selain  itu  membutuhkan  biaya  yang  relatif tinggi  dalam  penyelesaiannya,  dan  hal  tersebut  bukanlah  jaminan  mencerminkan  rasa keadilan. 8 Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sahuri  Lasmadi  melakukan  kritik  atas keberlakuan  Undang-Undang  PTPK,  berbeda  dengan  hal  tersebut,  Penulis  mencoba mengkonstruksikan ulang tujuan pemidanaan yang termuat dalam Undang-Undang PTPK dengan  mensinkronkan  tujuan  pemidanaan  tersebut  melalui ius  constituendum yang dicitakan  atas  tujuan  pemidanaan  di  Indonesia.  Maka,  Berdasarkan  penelusuran  literasi
6 Murpraptono  Adhi  S.,  “Penerapan  Prinsip  Keadilan  Restoratif  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Rangka Penyelamatan Keuangan Negara,” Dharmasisya Volume 1 NOMOR 2 (Juni 2021): hlm 923.
7 Herwan  Buad,  dkk,  “Restorative  Justice  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Dikaitkan  dengan  Pengembalian Kerugian Keuangan Negara,” Jurnal Justitia Omnibus Vol 1 no 1 (2019): hlm 13.
8 Sahuri  Lasmadi,  “Restorative  Justice  As  An  Alternative  For  The  Settlement  Of  Corruption  Crimes  That Adverse  State  Finances In The  Perspective  Of The  Purpose  Of  Conviction,” Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  dan Keadilan Volume 9, Issue 2 (Juni 2021): hlm 296.
yang  telah  dilakukan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  judul  penelitian: “Mengembalikan  Ide  Dasar  Keseimbangan  Tujuan  Pemidanaan:Koreksi  atas  Wacana Penerapan Restorative  Justice Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi ” merupakan  penelitian yang orisinil.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yuridis  normatif  merupakan  metode  yang  dipilih  guna  menyelesaikan rumusan permasalahan yang diteliti. Adapun studi kepustakaan ( library research ) berupa buku,  jurnal,  peraturan  perundang-undangan,  serta  sumber  bahan  hukum  lainnya digunakan  sebagai  media  penelusuran  dalam  penelitian  ini.  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah statute  approach dan conceptual  approach .  Beberapa Undang-Undang  yang  digunakan  adalah  KUHP,  Undang-Undang  No  12  Tahun  1995 Tentang  Pemasyarakatan  (selanjutnya  Undang-Undang  Pemasyarakatan),  Undang- Undang  PTPK,  dan  RUU  KUHP  Tahun  2019,  Naskah  Akademik  Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan, serta beberapa peraturan pelaksana tentang restorative justice ; Sedangkan  pendekatan  konseptual  dilakukan  melalui  menggali  makna  atas  konsep restorative  justice. Sebagaimana  karakter  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  menemukan apa  yang  seharusnya  ( preskriptif ),  penelitian  ini  melakukan  sistematisasi  aturan  hukum serta  menggali  doktrin  guna  menjawab  isu  hukum, 9 yaitu  wacana  penyelesaian  perkara korupsi dengan mekanisme keadilan restoratif ( restorative justice).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sudut Pandang Yuridis Normative
Keadilan  restoratif (restorative  justice )  secara  konseptual  dapat  diartikan sebagai  sebuah  mekanisme  penyelesaian  perkara  melalui  pendekatan  keadilan restoratif. 10 Restoratif atau restorasi  memiliki makna pengembalian kepada keadaan semula. 11 Maka restorative justice dapat pula secara sempit diartikan sistem hukum yang  hendak  mencapai  keadilan  dengan  cara  mengembalikan  kepada  keadaan semula.  Keadaan  yang  dimaksud  adalah  keadaan  yang  tertata  dalam  sebuah  norma mengikat yang mengatur setiap masyarakat untuk bertindak serta berinteraksi dengan makhluk  sosial  lainnya. 12 Keadaan  yang  diikat  oleh  sebuah  norma  merupakan keadaan  yang  dicita-citakan,  namun  dirusak  oleh  pelaku  tindak  pidana. Restorative
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2005) hlm. 35.
10 Fajar Ari Sudewo, Pendekatan Restoratif Justice (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021) ,hlm 25.
11 Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahsa Departemen Pendidikan Indonesia, 2018), hlm 1300.
12 Sudaryono  dan  Natangsa  Surbakti, Hukum  Pidana  (Dasar  Dasar  Hukum  Pidana  Berdasarkan  KUHP  dan RUU KUHP) (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 11.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 161-180 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
justice berperan  untuk  menyelesaikan  perkara  dengan  cara  mengembalikan  kepada keadaan semula sebagaimana yang dicitakan tersebut.
Masahiro  Suzuki  menyebutkan  bahwa  “ The  first  overarching  theme  lends support  to  the  suggestion  in  the  literature  that  the  key  feature  of  RJ  (restorative justice) is communication between individuals who committed a crime and victim”. 13 Selanjutnya  disebutkan  bahwa  “ Restorative  justice  is  an  approach  to  problem solving  that,  in  its  various  forms,  involves  the  victim,  the  offender,  their  social networks, justice agencies and the community” 14 Titik tumpu penyelesaian masalah menurut  definisi restoratif justice adalah dilakukan melalui keterlibatan korban dan pelaku  kejahatan  serta  jaringan  sosial,  masyarakat  dan  lembaga  peradilan. Komunikasi  antara  korban,  pihak  terkait  dan  pelaku  kejahatan  merupakan  upaya untuk  memanusiakan  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  permasalahan  tersebut. 15 Kata kunci  yang  digunakan  dalam  mekanisme restorati ve justice ini  adalah  adanya komunikasi  pengungkapan  rasa  bersalah  yang  disertai  pertanggungjawaban  oleh pelaku  kejahatan  dan  tanggapan  korban  yang  telah  ikhlas  memaafkan  perbuatan pelaku kejahatan tersebut.
Konsep  keadilan restorati ve justice yang  mengedepankan  keseimbangan antara  kepentingan  korban  dan  pelaku  kejahatan  jelas  memiliki  perbedaan  dengan keadilan retributif yang hanya menitikberatkan konsep pembalasan guna melahirkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Konsep keadilan retributif masih diakui dalam Kita b Undang Undang Hukum Pidana di  Indonesia. Hal  mana  Konsep keadilan retributif, dalam  beberapa  hal,  dirasa  sudah  tidak  lagi  mampu  mencapai  tujuan  pemidanaan yang dicitakan, konsep r estorati ve justice hadir sebagai wacana penyelesaian perkara pidana yang ada di Indonesia.
Sistem peradilan di Indonesia telah mengakui keberlakuan konsep restorative justice dalam  beberapa  instrumen  hukum,  diantaranya  penyelesaian  tindak  pidana ringan dalam KUHP, atau tindak pidana khusus seperti yang termuat dalam Undang- Undang Peradilan Tindak Pidana Anak. Restorative justice juga diatur secara parsial oleh  beberapa  institusi  penegak  hukum  guna  panduan  dalam  menangani  perkara dengan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice . Beberapa institusi yang mengatur  secara  tersendiri  penggunaan restorative  justice diantaranya  Kepolisian, Kejaksaan hingga pada Mahkamah Agung.
13 Masahiro  Suzuki  dan  Xiaoyu  Yuan,  “How  Does  RestoRative  Justice  Work?  (a  Qualitative  Metasynthesis),” Criminal Justice And Behabior Vol. 48, No. 10 (2021): p 1360.
14 United  Nations  Office  On  Drugs  and  Crime, Handbook  on  Restorative  justice  programmes (United  Nations New York, 2006), p 5.
15 Masahiro Suzuki dan Xiaoyu Yuan, “How Does RestoRative Justice Work? (a Qualitative Metasynthesis),”  p 1348.
Peraturan  Polri  No.  8  Tahun  2020  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  (selanjutnya  disebut  Peraturan  Polri  No.  8  Tahun 2020).  Pasal  1  (3)  Peraturan  Polri  No.  8  Tahun  2020  menjelaskan  yang  dimaksud dengan restorative  justice adalah    “ penyelesaian  tindak  pidana  dengan  melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh  adat  atau  pemangku  kepentingan  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian yang  adil  melalui  perdamaian  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada keadaan  semula ”.  Selanjutnya  terdapat  syarat  untuk  dapat  menerapkan restorative justice yang terbagi dalam 2 bagian yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Syarat  umum  terdiri  atas  syarat  umum  materiil  dan  syarat  umum  formil.  Adapun syarat umum materiil terdiri atas:
1. Tidak ada penolakan dari masyarakat dan/atau tidak menimbulkan keresahan;
2. Tidak menimbulkan chaos /konflik sosial;
3. Tidak bersifat sparatis dan radikal;
4. tidak ada potensi memecah belah bangsa;
5. bukan residivis; dan
6. bukan  merupakan  kejahatan  berupa:  tindak  pidana  atas  keamanan  negara, terorisme, kejahatan terhadap nyawa, dan kejahatan korupsi.
Sedangkan Syarat Formil terdiri dari:
1. Perdamaian  kedua  belah  pihak  yang  ditandai  dengan  tanda  tangan  nota kesepakatan damai, kecuali tindak pidana obat-obatan terlarang
2. Pemenuhan  hak  korban  dan  tanggung  jawab  pelaku  berupa  ganti  rugi  dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan atas kerusakan yang ditimbulkan pelaku. Hal  tersebut  dibuktikan  melalui  nota  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang dibubuhkan tanda tangan korban, kecuali tindak pidana obat-obatan terlarang. Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  mekanisme restorative  justice tidak dapat digunakan  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dalam  tataran pemeriksaan  di  kepolisian.  Hal  tersebut  dikarenakan  tindak  pidana  korupsi  telah dikecualikan  berdasarkan  syarat-syarat  materiil  yang  telah  ditetapkan.  Selain peraturan  yang  dibuat  oleh  Polri  tersebut,  ditemukan  pula  pengaturan restorative justice melalui  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Muda  No.  B-113./F/Fd./05/2010  yang mengamanatkan  untuk  memprioritaskan  perkara  korupsi  dengan  skala  besar  dan menerapkan retorative  justice terhadap  proses  perkara  korupsi  bilamana  telah terdapat  kesadaran  dari  masyarakat  untuk  mengembalikan  kerugian  negara.  Selain hal  tersebut  Kejaksaan  melalui  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  No.  15 Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif (selanjutnya  PerJa  No.  15  Tahun  2020)  juga  menyebutkan,  bahwa  terdapat

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 161-180 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
mekanisme  penerapan restorative  justice, terdapat  beberapa  hal  yang  harus dipertimbangkan yaitu:
1. Subjek, objek dan kategori tindak pidana, serta ancaman tindak pidana;
2. Latar belakang tindak pidana;
3. Tingkat ketercelaan;
4. Kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. Cost and benefit penanganan perkara;
6. Terdapat perdamaian korban dan tersangka.
Adapun  syarat  dari Restorative  Justice dalam  Peraturan  Kejaksaan  No.  15
Tahun 2020 adalah:
1. Bukan residivis;
2. Pidana hanya denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun;
3. Maksimal kerugian Rp. 2.500.000,00. Berbeda  dengan  pedoman  penerapan restorative  justice yang  dikeluarkan oleh  Kepolisian  yang  secara  jelas  menolak  penerapan restorative  justice dalam perkara  korupsi,  pedoman  penerapan restorative  justice yang  dikeluarkan  oleh Kejaksaan  melalui  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Muda  No.  B-113./F/Fd./05/2010, seakan  memberikan  kesempatan  untuk  dapat  diterapkan  mekanisme restorative justice dalam  perkara  korupsi. Cost  and  benefit dijadikan  dasar  pertimbangan  oleh Kejaksaan  untuk  dapat  diterapkan  mekanisme restorative  justice. Walaupun demikian,  penulis  berpendapat,  bahwa  Jaksa  Agung  melupakan  pertimbangan  latar belakang  dan  tingkat  ketercelaan  dari  tindak  pidana  korupsi.  Tidak  pidana  korupsi dimasukan  dalam  kriteria extra  ordinary  crime dengan  pelaku  kejahatan  yang memiliki  intelektual  yang  cukup  tinggi.  Konsep  perlindungan  masyarakat  melalui pembinaan  pelaku  kejahatan  berusaha  dihilangkan  dengan  hanya  memfokuskan  diri terhadap  pengembalian  keuangan  negara.  Hal  mana  perlindungan  masyarakat  dari pelaku  kejahatan  ( social  defence) menjadi  tujuan  pemidanaan  dari  Undang-Undang PTPK maka konsep perbaikan pelaku kejahatan harus pula dijadikan pertimbangan.
Selanjutnya,  Mahkamah  Agung  melalui  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 menyebutkan bahwa salah satu tujuan adanya restorative justice adalah mewujudkan asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta keadilan  yang seimbang. Adapun syarat dapat dilakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice adalah diberlakukan bagi tindak  pidana  ringan  dengan  sanksi  pidana  paling  lama  3  (tiga)  bulan.  mekanisme yang  dapat  diberlakukan  terhadap  perkara  dengan  penyelesaian restorative  justice adalah perkara  diperiksa  dengan  acara  pemeriksaan  cepat  yaitu  pemeriksaan  pada tingkat  pertama  dengan  hakim  tunggal,  bilamana  upaya  mendamaikan  gagal  maka proses  pemeriksaan  akan  dilanjutkan  dengan  tetap  mengupayakan  proses
perdamaian.  Ketentuan  dalam  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan Umum  No.  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tersebut  juga  akan  sulit  untuk  dapat diterapkan  dalam  permasalahan  tindak  pidana  korupsi.  Hal  tersebut  dikarenakan tindak  pidana  korupsi  tidak  dapat  digolongkan  kedalam  tindak  pidana  ringan  yang sanksi pidana berkisar  3 (tiga) bulan.
Beralih  kepada  pengaturan  secara  khusus  terkait restorative  justice dalam tindak pidana korupsi. Secara khusus pengaturan restorative justice ditemukan dalam article  26  No.  4  UNCAC  yaitu tentang liability  of  legal  person .  Melalui  ketentuan tersebut,  UNCAC  membuka  peluang  untuk  dapat  diterapkannya  sanksi  pidana maupun non pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. 16 Kata “ atau ” dalam pemilihan sanksi pidana dan non pidana bermakna, sanksi pidana dipilih sebagai ultimum remedium dalam sanksi non pidana masih dapat diterapkan.
Pemilihan  sanksi  pidana  atau  non  pidana  yang  diterapkan  kepada  pelaku  tindak pidana  korupsi  disesuaikan  dengan  sanksi  pidana  mana  yang  dirasa  lebih  efektif untuk diterapkan.
Namun demikian, terdapat kelemahan yang dimiliki oleh UNCAC. Meskipun UNCAC telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 namun belum terdapat  penyesuaian  pengaturan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  kedalam hukum nasional. Hal tersebut menyebabkan terdapat beberapa perbedaan pengaturan yang  termuat  dalam  UNCAC  dan  Undang-Undang  PTPK.  Termasuk  didalamnya, yaitu terkait perbedaan konsep pemidanaan.

## 2. Perkembangan Arah Tujuan Pemidanaan di Indonesia
Tujuan pemidanaan merupakan arah yang hendak dicapai dari diterapkannya pemidanaan. 17 Secara garis besar tujuan pemidanaan dikenal melalui dua teori besar yaitu: Pertama, teori pembalasan ( retribution /absolut) atau dikenal pula dengan teori ajaran klasik melalui ajaran lex talionis (kitab perjanjian lama: eyes of  eyes, life for life ).  Teori  ini  mengajarkan  pembalasan  atas  derita  yang  dialami  yang  disebabkan oleh  kejahatan.  Teori  ini  tidak  memperdulikan  apa  dampak  dari  penjatuhan  pidana tersebut,  bahkan  bilamana  pemidanaan  tersebut  dapat  merugikan  masyarakat. 18
Kedua, teori deterrence atau teori tujuan hukum yang menyebutkan bahwa terdapat tujuan  bermanfaat  yang  hendak  dicapai  oleh  pemidanaan. 19 Pidana  tidak dijatuhkan
16 Yusona Piadi dan Rida Ista Sitepu, “Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” 5.
17 Sudaryono  dan  Natangsa  Surbakti, Hukum  Pidana  (Dasar  Dasar  Hukum  Pidana  Berdasarkan  KUHP  dan RUU KUHP) , hlm 267.
18 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana (Makassar: Pustaka Pena, 2016), hlm 85.
19 Andi Sofyan dan Nur Azisa, hlm 85.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 161-180 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
atas  dasar quia  peccatum  est (orang  berbuat  jahat)  melainkan ne  peccatum (supaya orang tidak berbuat jahat). 20
Secara  umum  tujuan  pemidanaan  yang  berlaku  di  Indonesia  dapat  dilihat melalui  beberapa  sudut  pandang. Pertama, melalui Wetboek  van  Strafrecht  (WvS) atau  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHP).  KUHP tidak  mencantumkan  di  dalamnya  secara  jelas  terkait  tujuan  pemidanaan  ataupun pedoman  pemidanaan (Straftoemetingsleiddraad). KUHP  hanya  mencantumkan asas-asas  yang  harus  digunakan  sebagai  petunjuk  bagi  seorang  hakim  dalam menjatuhkan  pidana (Straftoemetingsregels). 21 Namun,  bilamana  menggunakan pendapat  yang dikemukakan oleh Simon, diketahui bahwa penjatuhan pidana dalam KUHP  dilakukan  guna  kepentingan  masyarakat  dan  melindungi  tertib  hukum,  hal tersebut  yang  kemudian  dikenal  dengan  sebutan  teori  tujuan  dengan  kategori prevensi umum. 22
Kedua, tujuan  pemidanaan  di  Indonesia  dapat  ditemukan  dalam  ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan). Muladi merupakan tokoh yang pertama  kali  menyampaikan  bahwa  fungsi  hukum  adalah  menjaga  keseimbangan antara  kepentingan  korban  dan  pelaku  kejahatan 23 Hal  tersebut  yang  kemudian melahirkan  pergeseran  dari  fungsi  pemidanaan  dalam  KUHP  yaitu  melindungi masyarakat  dengan  melahirkan  efek  jera  bagi  pelaku  kejahatan  menjadi  konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial mantan pelaku kejahatan kepada masyarakat. Titik tumpu  konsep  lembaga  pemasyarakatan  adalah  pembinaan.  Hal  mana  kemudian pelaku kejahatan dipanggil dengan sebutan warga binaan.  Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan  menyebutkan  bahwa,  fungsi  pemidanaan  adalah  melahirkan penyesalan  dalam  diri  narapidana  dan  selanjutnya  mengintegrasikan- nya kepada masyarakat dalam keadaan telah memahami dan akan menaati aturan serta nilai-nilai yang  termuat  dalam  hukum,  norma  sosial  dan  agama  sehingga  masyarakat  yang tertib damai dapat diwujudkan.
Selanjutnya, dapat pula diketahui arah tujuan pemidanaan dimasa  yang akan datang, yaitu melalui disebut RUU KUHP Tahun 2019. Sebagaimana termuat dalam ketentuan  Pasal  52  RUU  KUHP  Tahun  2019,  terdapat  empat  tujuan  pemidanaan yang dijelaskan sebagai berikut :
20 Andi Sofyan dan Nur Azisa, hlm 86.
21 Noveria  Devy  Irmawanti  dan  Barda  Nawawi  Arief,  “Urgensi  Tujuan  Dan  Pedoman  Pemidanaan  Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 2, no. 2021 (t.t.): hlm 220.
22 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-UndangTentang Pemasyarakatan,” Pub. L. No. 2017 (t.t.), hlm 12.
23 Sudaryono  dan  Natangsa  Surbakti, Hukum  Pidana  (Dasar  Dasar  Hukum  Pidana  Berdasarkan  KUHP  dan RUU KUHP) , hlm 267.
a. Perlindungan  dan  pengayoman  masyarakat  yang  diciptakan  melalui  tertib norma dan mencegah terjadinya tindak pidana
b. menciptakan manusia yang lebih baik dengan cara melakukan pembimbingan dan pembinaan
c. penyelesaian konflik melalui metode keseimbangan, memunculkan rasa aman damai dalam masyarakat;
d. menghadirkan  rasa  penyesalan  terpidana  sekaligus  melepaskan  rasa  bersalah bagi terpidana
Sudarto  menjelaskan  keempat  tujuan  pemidanaan  sebagaimana  disebutkan dalam  Pasal  52  RUU  KUHP  Tahun  2019  memiliki  masing-masing  keberfungsian tersendiri.  Tujuan  pemidanaan  pertama  mengandung  konsep  perlindungan masyarakat  ( sosial  defence )  dan  perlindungan  umum  ( general  prevention ).  Tujuan pemidanaan  kedua  memiliki  tujuan  konsep  rehabilitasi  dan  reasosiasi.  Tujuan pemidanaan  ketiga  mengangkat  konsep  hukum  adat  yang  berusaha  mengembalikan keseimbangan kosmos  yang telah dirusak akibat kejahatan. Tujuan keempat bersifat spiritual  yang  bersesuaian  dengan  sila  pertama  Pancasila,  yaitu  Ketuhanan  Yang Maha  Esa. 24 berdasarkan  keempat  tujuan  tersebut,  diketahui  bahwa  RUU  KUHP Tahun  2019  menganut  tujuan  pemidanaan  dengan  konsep  keseimbangan  tujuan pemidanaan  atau  keseimbangan  monodualistik  ( daad  en  dader  straftrecht ).  Politik hukum  yang  diangkat  dalam  konsep  RUU  KUHP  Tahun  2019  telah  menjadikan Pancasila sebagai rechtsidee (rujukan setiap langkah hukum). 25
Cita  hukum  ( rechtsidee) pancasila  diwujudkan  dalam  sebuah    gagasan  yang berfungsi sebagai leitstren (bintang pemandu) yang mengarahkan kepada tujuan yang diyakini  dan  diinginkan 26 Barda  Nawawi  Arief  menggambarkan  dan  menyebutkan Ide dasar keseimbangan dalam hukum pidana mencangkup beberapa hal diantaranya : 27
1. Konsep  keseimbangan  monodualistik  yaitu  menyembangkan  kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
2. Konsep keseimbangan social welfare dan social defence;
3. Konsep  keseimbangan  individualisasi  pidana  dengan  orientasi  pelaku kejahatan ( offender orientasi )  dan korban kejahatan ( victim orientasi );
4. Konsep  keseimbangan  antara  kepastian  hukum,  fleksibilitas  dan  nilai keadilan;
24 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia,  “Draft  Naskah akademik Rancangan Undang-UndangTentang Kitab Undang-UndangHukum Pidana (KUHP)” (t.t.), hlm 42.
25 Faisal  dan  Muhammad  Rustamaji,  “Pembaruan  Pilar  Hukum  Pidana  Dalam  RUU  KUHP,” Jurnal  Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol. 10 No. 2 (Juli 2021): hlm 296,
26 Sholehuddin dalam Faisal dan Muhammad Rustamaji, “Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP,” hlm 296.
27 Faisal dan Muhammad Rustamaji, hlm 298.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 161-180 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
5. Konsepkeseimbangan gagasan formil dan materiil dalam hukum pidana; dan
6. Keseimbangan  nilai  yang  dianut  dalam  hukum  nasional  dan  hukum internasional.
Ide  dasar  keseimbangan  dalam  hukum  pidana  lahir  sebagai  pemenuhan amanat dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 28 Ius constituendum tujuan  pemidanaan  tersebut  harus  dipandang  bahwa  keinginan  pembenahan  tujuan pemidanaan dalam seluruh aspek tindak pidana  yang  ada. Unsur pembalasan dalam pemidanaan  harus  dihapuskan.  Begitu  pula  unsur  pembinaan  dan  reintegrasi  pelaku kejahatan  merupakan  kewajiban  negara  yang  wajib  untuk  dilaksanakan  sesuai amanat  pancasila  dan  konstitusi.  Berdasarkan  perkembangan  tujuan  pemidanaan sebagaimana  dijelaskan  diatas,  maka  diketahui  terdapat  pergeseran  tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pergeseran tersebut  berupa tujuan pemidanaan prefensi  umum  berupa perlindungan  masyarakat dengan melahirkan efek jera kepada pelaku kejahatan bergeser kepada konsep tujuan pemidanaan  pemasyarakatan  warga  binaan  hingga  yang  terakhir  adalah  konsep pemidanaan dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan antara pelaku kejahatan dan  korban  atau  dapat  disebut  pula  dengan  tujuan  pemidanaan  keseimbangan monodualistik ( daad en dader straftrecht ). 29
Salah  satu  ciri  konsep  keseimbangan  monodualistik  ( daad  en  dader straftrecht )  yang  dianut  dalam  ketentuan  RUU  KUHP  Tahun  2019  adalah  dengan ditemukannya  konsep  meminimalisir  sanksi  pemidanaan.  Pasal  70  RUU  KUHP Tahun  2019  menyebutkan  bahwa  pidana  penjara  sedapat  mungkin  untuk  tidak dikenakan jika ditemukan keadaan sebagai berikut :
a. Terdakwa adalah Anak;
b. Usia terdakwa diatas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
c. Terdakwa baru melakukan tindak pidana;
d. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
e. Telah dibayarkan ganti rugi oleh terdakwa kepada korban;
f. Terdakwa tidak menyadari kerugian besar yang telah dilakukan;
g. tindak pidana terjadi karena hasutan kuat dari orang lain;
h. Kejahatan terjadi disebabkan dorongan dari korban;
i. Tindak  pidana  itu  merupakan  tindak  pidana  yang  tidak  mungkin  terulang kembali;
j. Kepribadian  dan  perilaku  terdakwa  yang  memungkinkan  terdakwa  untuk melakukan tindak pidana yang lain;
28 Noveria  Devy  Irmawanti  dan  Barda  Nawawi  Arief,  “Urgensi  Tujuan  Dan  Pedoman  Pemidanaan  Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” hlm 223.
29 Faisal dan Muhammad Rustamaji, “Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP,” hlm 304.
k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi terdakwa dan keluarganya;
l. pembinaan  di  luar  lembaga  pemasyarakatan  diperkiraan  akan  lebih  berhasil bagi terdakwa;
m. Penjatuhan  pidana  lebih  ringan  akan  mengurangi  sifat  berat  tindak  pidana yang dilakukan;
n. tindak pidana di kalangan keluarga; dan/atau
o. tindak pidana terjadi karena kealpaan.
Terdapat  pengecualian  atas  minimalisasi  sanksi  pidana  penjara  sebagaimana ketentuan  Pasal  70  ayat  (2)  yang  menyebutkan  bahwa  penghilangan  sanksi  pidana penjara  tidak  dapat  diberlakukan  terhadap  beberapa  kriteria  diantaranya  :  (1). Ancaman  pidana  penjara  5  (lima)  tahun  atau  lebih;  (2).  Terhadap  tindak  pidana dengan ancaman pidana minimum; (3). Tindak pidana tertentu dan membahayakan/merugikan masyarakat atau merugikan keuangan dan  perekonomian negara.  Ketentuan  Pasal  70  RUU  KUHP  Tahun  2019  memberikan  peluang  kepada tindak  pidana  korupsi  untuk  dapat  tidak  dikenakan  sanksi  pemidanaan.  Salah  satu jenis  tindak  pidana  dalam  Undang-Undang  PTPK  memberikan  sanksi  pemidanaan penjara 5 (lima) tahun yaitu terhadap tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp  5.000.000,00  (lima  juta  rupiah). 30 Hal  tersebut  membuktikan  bahwa,  dalam perkembangannya  dimungkinkan  terjadi  pergeseran  kebijakan  politik  hukum  dalam penerapan  sanksi  pemidanaan.  Beberapa  alasan  yang  mendorong  bergesernya  arah politik  hukum  pidana  penanganan  kasus  korupsi  di  Indonesia  beberapa  diantaranya adalah Pertama  Over  capacity Lembaga  Pemasyarakatan,  sehingga  tujuan pembinaan  dalam  sanksi  pidana  tidak  dapat  tercapai. Kedua, ketidak  seimbangan antara  biaya  yang  harus  dikeluarkan  dalam  proses  pemeriksaan  dan  penuntutan pelaku korupsi dengan akibat timbulnya kerugian. 31 Hal mana pula, telah dijelaskan sebelumnya,  Bahwa  UNCAC  telah  mengarahkan  untuk  dapat  diterapkan  sanksi pidana  maupun  non  pidana  untuk  menyelesaikan  tindak  pidana  korupsi  yang disesuaikan dengan ke-efektif-an penanganan kasus.
30 Pasal 12 A Undang Undang PTPK menyebutkan bahwa terhadap tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
31 Ahmad  Muchlis,  “Penegakan  Hukum  Terhadap Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  kerugian  Negara  yang  Kecil dalam  Mewujudkan  Keadilan,” Fiat  Justicia 10,  no.  2  (Juni  2016):  hlm  352,  kisaran b iaya  yang  harus dikeluarkan untuk menangani perkara adalah berkisar Rp. 83,9 Juta. per kasus: https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/652.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 161-180 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
3. Koreksi Penyelesaian Perkara Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Korupsi  atau corruption diartikan  sebagai  busuk  atau  buruk  atau  diartikan pula  sebagai  suka  menerima  uang  sogok. 32 Black’s  Law  Dictionary memberikan definisi corruption sebagai “ the act of doing something with an intent to give some of advantage inconsistent with official duty and the right of others ”. 33 Namun demikian, dalam  perkembangannya  definisi  korupsi  tidak  hanya  meliputi  memberikan keuntungan  diluar  tugas  resminya  saja,  namun  melalui  Undang-Undang  PTPK definisi korupsi diperluas dalam 30 tindakan  yang kemudian diklasifikasikan secara sempit dalam 7 jenis tindakan korupsi.
Perluasan definisi dari tindak pidana korupsi tersebut selanjutnya dibersamai pula dengan penambahan jenis sanksi pidana diluar ketentuan umum dalam pasal 10 KUHP,  selain  itu  diberlakukan  pula  hukum  acara  serta  pembentukan  instansi penegak hukum yg dibentuk secara khusus guna menjalankan fungsi pemberantasan korupsi.  Adanya  perlakuan  istimewa  dalam  pemberantasan  korupsi  adalah  dampak dari akibat yang ditimbulkan atas kejahatan korupsi yang bersifat sistemik merugikan keuangan  negara/perekonomian  negara  serta  melanggar  hak  sosial  dan  ekonomi warga  negara.  Sebagai  kejahatan  transnasional,  korupsi  menjadi  kendala  dalam pemenuhan  kesejahteraan  masyarakat  yang  aman  dan  berdaulat  hukum. 34 Maka wajar bilamana tindak pidana korupsi ditetapkan sebagai extraordinary crime dengan metode penyelesaian yang bersifat Comprehensive extra ordinary measures.
Konsep Comprehensive  extra  ordinary  measures dalam  ketentuan  Undang-
Undang  PTPK  salah  satunya  dapat  ditemukan  dalam  ketentuan  Pasal  4  yang menyebutkan  bahwa  pengembalian  keuangan  negara  tidak  menghapuskan  sanksi pemidanaan.  Hal  lain  Undang-Undang  PTPK  juga  melaksanakan  fungsi  protektif yaitu melindungi masyarakat dari kemiskinan, maka unsur kerugian keuangan negara harus  dapat  dikembalikan. 35 Sebenarnya  konsep  yang  diangkat  oleh  tujuan pemidanaan  dalam  Undang-Undang  PTPK  ini,  memiliki  makna  bahwa  terdapat tujuan  akhir  dari  hukum  pidana  adalah social  welfare dan social  defence. 36 Kedua konsep  tersebut, social  welfare dan social  defence, merupakan  salah  satu  tujuan pemidanaan yang dicitakan yang termuat dalam ketentuan RUU KUHP Tahun 2019
32 Wicipto  Setiadi,  “Korupsi  di  Indonesia  (Penyebab,  Bahaya,  Hambatan  dan  Upaya  Pemberantasan,  Serta Regulasi),” Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.3 (2018): hlm 250.
33 Bryan Garner, Black’s Law Dictionary (United State of America: West GroupSt.Paul Minn, 1999), p 348.
34 Andreas  N  Marbun,  “Konsep  Pemidanaan  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi,”  t.t.,  hlm  8, http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Konsep-Pemidanaan-dalam-Perkara-Tindak-Pidana- Korupsi.pdf.
35 Andreas N Marbun, “Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,”hlm 8.
36 Noveria  Devy  Irmawanti  dan  Barda  Nawawi  Arief,  “Urgensi  Tujuan  Dan  Pedoman  Pemidanaan  Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,”hlm  222.
Namun  demikian  secara  keseluruhan  Undang-Undang  PTPK  tidak  menganut keseimbangan  monodualistik  ( daad  en  dader  straftrecht )  sebagai  arah  tujuan pemidanaan yang dicitakan.
Berbeda dengan konsep pemidanaan dalam Undang-Undang PTPK, UNCAC memiliki karakter yang berbeda dengan konsep yang termuat dalam Undang-Undang PTPK.  UNCAC  memiliki  paradigma  keadilan  korektif,  rehabilitasi  dan  restoratif. Selanjutnya  Eddy  O.S  Hiariej  menjelaskan  keadilan  korektif  mengarahkan  pada konsep  penjeraan  kepada  pelaku  pidana  korupsi.  Keadilan  rehabilitasi  dengan  cara memperbaiki  pelaku  kejahatan  korupsi,  sedang  keadilan  restoratif  berkaitan  dengan aset  negara  yang  dikorupsi. 37 UNCAC  mengedepankan  ke-efektif-an  pengembalian kerugian negara dengan memberikan pilihan sanksi pidana maupun non pidana. Eddy O.S  Hiariej  menyatakan  bahwa  tidak  disertakan  sanksi  pemidanaan  dalam  UNCAC merupakan  mekanisme  perluasan  kewenangan  bagi  seorang  hakim  dalam memberikan putusan dengan dasar due process of law. 38
Wacana  penerapan restorative  justice untuk  menggeser  konsep  retributif dalam  melakukan  penyelesaian  perkara  korupsi,  pada  dasarnya  lahir  atas ketidakpuasan  pencapaian  pemberantasan  korupsi  yang  dirasa  belum  optimal. Merujuk  kepada  Indeks  Persepsi  Korupsi (IPK)  di  Indonesia  pada tahun  2021  yang hanya  meningkat  satu  poin  dari  periode  sebelumnya,  yaitu  di  posisi  37,  dari  posisi sebelumnya. 39 Hal lain hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa kerugian yang dialami oleh negara sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 9,29 Triliun dan pengembalian kerugian tersebut hanya 8,7% atau sekitar Rp 805 Miliar dan sekitar USD 3 Juta. 40 Hal tersebut yang kemudian melahirkan anggapan bahwa  tujuan  pemidanaan  untuk  mengembalikan  keuangan  negara  dengan  metode represif senyatanya telah gagal diterapkan. Perlu adanya evaluasi terkait arah tujuan pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga penerapan sanksi pemidanaan dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.  Telah digaungkan pula bahwa  konsep  pidana  penjara  dirasa  tidak  lagi  dapat  dijadikan  jalan  keluar  untuk mengurangi  laju  dari  tindak  pidana, in  case, tindak  pidana  korupsi . Hal  tersebut terkait overcapacity total penghuni rumah tahanan (rutan). Per tanggal 17 april 2022
37 Eddy  O.S  Hiariej,  “Menyoal  Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi,” Masalah  Masalah  Hukum  Jurnal Jilid 42 No 1 (2013): hlm 57.
38 Eddy O.S Hiariej, “United Nation Convebtion Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia,” Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 1 (2019): hlm 119.
39 Indonesia Corruption Watch, “Menyoal IPK Indonesia 2021: Paradoks Realita Pemberantasan Korupsi,” t.t.
40 Murpraptono  Adhi  S.,  “Penerapan  Prinsip  Keadilan  Restoratif  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Rangka Penyelamatan Keuangan Negara,” hlm 916.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 161-180 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
diketahui  total  penghuni  rutan  sebesar  228.204  orang  atau  setidaknya  sebesar  77% overcapacity . 41
Restorative  justice dirasa  mampu  untuk  menjadi  jalan  keluar  dengan mengedepankan  keseimbangan  kepentingan  antara  korban  dan  pelaku  kejahatan. Barda  Nawawi  Arief  menyebutkan  bahwa  karakteristik  masyarakat  indonesia  yang bersifat  monodualistik  pluralistik  seharusnya  lebih  mengedepankan  penyelesaian masalah  yang  bersumber  pada  nilai  hukum  adat  dan  agama. 42 Pemberian  maaf merupakan  alternatif  yang  mengakomodir  kepentingan  pelaku  dan  korban/keluarga korban. 43
Namun demikian, konsep restorative justice seharusnya tidak dijadikan jalan pintas  semata  mata  untuk  pengembalian  keuangan  negara.  Terlebih  lagi,  terhadap anggapan  bahwa restorative  justice dilakukan  dengan  penghapusan  sanksi  sebagai reward atas  dikembalikannya  keuangan  negara.  Hal  tersebut  jelas  bertentangan dengan konsep restorative justice yang secara teoritik berperan untuk menyelesaikan perkara  dengan  cara  mengembalikan  kepada  keadaan  semula.  Keadaan  yang dimaksud adalah keadaan yang tertata dalam sebuah norma mengikat yang mengatur setiap  masyarakat  untuk  bertindak  serta  berinteraksi  dengan  makhluk  sosial lainnya. 44 Atas  dasar  konsep  teoritik  tersebut,  Negara  memiliki  kewajiban  untuk memastikan keadaan sosial masyarakat tetap tertata setelah pelaku kejahatan tersebut diintegrasikan kembali kepada lingkungan awalnya.
Terdapat  beberapa  hal  yang  harus  dipertimbangkan  atas  penerapan restorative  justice terhadap  tindak  pidana  korupsi.  Bilamana  merujuk  dalam ketentuan article 26  no.  4,  UNCAC  yang  membuka  peluang  untuk  dapat diterapkannya  sanksi  pidana  maupun  non  pidana.  Maka  ketentuan  tersebut  tidak menjadikan restorative  justice sebagai  media  untuk  menghapuskan  sanksi.  Sanksi harus dipandang sebagai proses untuk merehabilitasi pelaku kejahatan untuk menjadi lebih baik sehingga terhadap dirinya telah siap untuk diintegrasikan kembali kepada masyarakat.  Mempersiapkan  pelaku  kejahatan  untuk  dapat  dikembalikan  kepada masyarakat merupakan kewajiban Negara. Beberapa contoh sanksi non pidana yang bisa  diterapkan  sebagai  metode  pembinaan  bagi  pelaku  kejahatan  tindak  pidana korupsi adalah kerja sosial atau pencabutan hak hak tertentu.
41 Direktorat Jendral Pemasyarakatan, “Data Total Penghuni dan Kapasitas,” t.t., https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas.
42 Noveria  Devy  Irmawanti  dan  Barda  Nawawi  Arief,  “Urgensi  Tujuan  Dan  Pedoman  Pemidanaan  Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” 218.
43 Hasuri, “Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam,” Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (Juni 2018): 64.
44 Sudaryono  dan  Natangsa  Surbakti, Hukum  Pidana  (Dasar  Dasar  Hukum  Pidana  Berdasarkan  KUHP  dan RUU KUHP) (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 11.
Terlepas  mekanisme  atas  pelaku  kejahatan  korupsi  melakukan  permohonan maaf  kepada  korbannya  yang  bersifat random  victim (korban  yang  menyebar), namun  demikian  konsep  memaafkan  korban  dan  masyarakat  terhadap  pelaku kejahatan  tidak  dapat  secara  serta  merta  dimaknakan  pelaku  kejahatan  telah  siap untuk  diintegrasikan  kepada  masyarakat.  Penerapan restorative  justice harus dilakukan  secara  ketat  dengan  memperhatikan  beberapa  hal,  beberapa  diantaranya adalah  kerugian  yang  telah  diciptakan,  unsur  kesalahan  yang  telah  dilakukan  dan adanya  sebuah  keyakinan  bahwa  terdakwa  telah  benar  bertaubat  dan  tidak  akan mengulangi  kesalahannya  kembali.  Implementasi  atas  penerapan  konsep  restoratif yang diterapkan secara ketat  dan terukur dapat  menciptakan  pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

## D. KESIMPULAN
Konsep  penyelesaian  perkara  dengan  mekanisme restorative  justice dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah bersesuaian dengan cita keseimbangan tujuan pemidanaan  atau  keseimbangan  monodualistik  ( daad  en  dader  straftrecht )  yang menitikberatkan  pada  keseimbangan  kepentingan  masyarakat  dan  individu.  Namun demikian  konsep restorative  justice tidak  boleh  dipandang  sebagai  penghapusan  sanksi. Sanksi terhadap pelaku  kejahatan korupsi dapat  diberikan dalam bentuk  pidana  maupun non pidana yang disesuaikan dengan ke-efektifitas-an penyelesaian permasalahan. Sanksi harus  dipandang  sebagai  perbaikan  pelaku  kejahatan  dan  perlindungan  kepada  korban yang disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Andi Sofyan dan Nur Azisa. Hukum Pidana . Makassar: Pustaka Pena, 2016.
Bryan  Garner. Black’s Law Dictionary .  United  State  of  America:  West  GroupSt.Paul  Minn, 1999.
Fajar  Ari  Sudewo. Pendekatan  Restoratif  Justice .  Pekalongan:  PT.  Nasya  Expanding Management, 2021.
Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta: Pusat Bahsa Departemen Pendidikan Indonesia, 2018.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005.
Sudaryono dan Natangsa Surbakti. Hukum Pidana (Dasar Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP) . Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
United  Nations  Office  On  Drugs  and  Crime. Handbook  on  Restorative  justice  programmes .
United Nations New York, 2006.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 161-180 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Jurnal :
Ahmad  Muchlis.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  kerugian Negara yang Kecil dalam Mewujudkan Keadilan.” Fiat Justicia 10, no. 2 (Juni 2016). Eddy O.S Hiariej. “Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.” Masalah Masalah Hukum Jurnal Jilid 42 No 1 (2013).
———.  “United  Nation  Convebtion  Against  Corruption  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia.” Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 1 (2019).
Faisal  dan  Muhammad  Rustamaji.  “Pembaruan  Pilar  Hukum  Pidana  Dalam  RUU  KUHP.” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal) Vol.  10  No.  2  (Juli 2021). https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/70324.
Hasuri, “Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam,” Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (Juni 2018)
Herwan  Buad,  dkk.  “Restorative  Justice  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Dikaitkan  dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.” Jurnal Justitia Omnibus Vol 1 no 1 (2019). Ifrani. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa.” Al’Adl Volume IX No 3 (t.t.):
Desember 2017.
Masahiro  Suzuki  dan  Xiaoyu  Yuan.  “How  Does  RestoRative  Justice  Work?  (a  Qualitative Metasynthesis).” Criminal Justice And Behabior Vol. 48, No. 10 (2021).
Murpraptono  Adhi  S.  “Penerapan  Prinsip  Keadilan  Restoratif  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi dalam  Rangka  Penyelamatan  Keuangan  Negara.” Dharmasisya Volume  1  NOMOR  2 (Juni 2021).
Noveria  Devy  Irmawanti  dan  Barda  Nawawi  Arief.  “Urgensi  Tujuan  Dan  Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 2, no. 2021 (t.t.).
Rokilah  dan  Sulasno,  “Penerapan  Asas  Hukum  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
Undangan,” Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 2 (Desember 2021) Sahuri  Lasmadi.  “Restorative  Justice  As  An  Alternative  For  The  Settlement  Of  Corruption Crimes  That  Adverse  State  Finances  In  The  Perspective  Of  The  Purpose  Of Conviction.” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 9, Issue 2 (Juni 2021).
Wicipto  Setiadi.  “Korupsi  di  Indonesia  (Penyebab,  Bahaya,  Hambatan  dan  Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi).” Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.3 (2018).
Yusona  Piadi  dan  Rida  Ista  Sitepu.  “Implementasi  Restoratif  Justice  dalam  Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Ham Asasi Manusia
Vol 1 (2019). https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/7/1/
Dokumen/Skripsi/Tesis/Disertasi :
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia.
Draft  Naskah  akademik  Rancangan  Undang-UndangTentang  Kitab  Undang- UndangHukum Pidana (KUHP) (t.t.).
———. Naskah Akademik Rancangan Undang-UndangTentang Pemasyarakatan, Pub. L. No. 2017 (t.t.).
Peraturan Perundang-Undangan : Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-UndangNo 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan
Undang-Undangno  31  Tahun  1999  jo  Undang-UndangNo  20  Tahun  2001  Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Surat Keputusan Drektur Jenderal Badan Peradilan Umum  No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Surat Edara Jaksa Agung Muda No. B-113./F/Fd./05/2010 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Peraturan Polri No 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Surat Kabar :
Azhar  Bagas  Ramadhan.  “KPK  Sebut  Kepala  Desa  Bisa  kembalikan  Uang  Korupsi  Tanpa Dipenjara.” Detik  News ,  t.t.  https://news.detik.com/berita/d-5836051/kpk-sebut-kepala- desa-bisa-kembalikan-uang-korupsi-tanpa-dipenjara
Firda Cynthia Anggrainy - detikNews, Baca artikel detiknews, “Jaksa Agung Sebut Koruptor di  Bawah  Rp  50  juta  Cukup  Balikin  Kerugian  Negara” Detik  News ,  t.t. https://news.detik.com/berita/d-5916956/jaksa-agung-sebut-koruptor-di-bawah-rp-50- juta-cukup-balikin-kerugian-negara.
Website :
Andreas  N  Marbun.  “Konsep  Pemidanaan  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi,”  t.t.
http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Konsep-Pemidanaan-dalam-Perkara- Tindak-Pidana-Korupsi.pdf.
Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan.  “Data  Total  Penghuni  dan  Kapasitas,”  t.t. https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas.
Indonesia Corruption Watch. “Menyoal IPK Indonesia 2021: Paradoks Realita Pemberantasan Korupsi,” t.t.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 161-180 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Mengembalikan Ide Dasar Keseimbangan Tujuan Pemidanaan : Koreksi atas Wacana Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi