IDJ , Volume 3, Issue 2 (2022), pp. 130-142 doi: 10.19184/idj.v3i2.34553 © University of Jember, 2022 Published online November 2022
Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls  dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

## Alifa Cikal Yuanita
Universitas Gadjah Mada, Indonesia

## Abstrak
Setiap orang termasuk para pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri tentunya ingin menjalani kehidupan yang adil. Indonesia menghasilkan banyak devisa dari pengiriman pekerja migran ke luar negeri, tidak mengherankan jika pekerja migran Indonesia dijuluki sebagai pahlawan devisa negara. Masalah umum yang sering dihadapi oleh pekerja migran indonesia adalah kasus PHK sepihak, yang  secara  hukum  mempengaruhi  hak-hak  yang  melekat  pada  pekerja  migran,  misalnya  tidak diberikannya hak atas upah, uang pesangon, biaya pemulangan, dan sebagainya. Menurut John Rawls, nilai dari suatu keadilan tidak boleh ditawar, akan tetapi harus diwujudkan dalam masyarakat tanpa mengorbankan  kepentingan  individu  atau  masyarakat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah yuridis normatif yaitu untuk menentukan bagaimana menerapkan teori pada situasi yang ada dalam suatu  masyarakat  dan  menggunakan  analisis  data  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengaturan  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  dalam  kaitannya  dengan  PHK  sepihak  yang dialami oleh pekerja migran Indonesia sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh John Rawls mengenai  keadilan  distributif,  yang  mencakup  prinsip  kebebasan  dalam  arti  persamaan  hak  dan prinsip perbedaan proporsional dalam hubungan antara pekerja migran dan majikan.

## Kata Kunci: Keadilan; John Rawls, Perlindungan, Pekerja Migran, PHK

## Abstract
Everyone, including Indonesian migrant workers who are working abroad, certainly wants to live a fair life. Indonesia generates a lot of foreign exchange from sending migrant workers abroad, it is not surprising that Indonesian migrant workers are dubbed as the country's foreign exchange heroes. A common problem often faced by Indonesian migrant workers is the case of unilateral layoffs, which legally affect the inherent rights of migrant workers, for example the non- granting of the right to wages, severance pay, repatriation fees, and so on. According to John Rawls, the value of a justice should not be negotiable, but must be realized in society without compromising the interests of the individual or society. The research method used is normative juridical, which is to determine how to apply theory to existing situations in a society and use qualitative data analysis. The results showed that the regulation of the protection of Indonesian migrant workers in relation to unilateral layoffs experienced by Indonesian migrant workers is very relevant to the theory put forward by John Rawls regarding distributive justice, which includes the principle of freedom in the sense of equal rights and the principle of proportional differences in the relationship between migrant workers and employers.
Keywords: Justice, John Rawls, Protection, Migrant Workers, Layoffs

## I. PENDAHULUAN
Harapan  untuk  menegakkan  keadilan  di  Indonesia  begitu  besar  sehingga  masih diperjuangkan.  Di  Indonesia,  konsep  mengenai  keadilan  diabadikan  dalam  sila  Pancasila kelima,  yaitu  "keadilan  sosial  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia."  Terwujudnya  keadilan sosial  merupakan  harapan  seluruh  masyarakat  Indonesia  yang  tertuang  dalam  sila  kelima pancasila. Berkenaan dengan keadilan, John Rawls seorang tokoh terkemuka pada abad ke-20
melalui  mahakaryanya  tentang  teori  keadilan  “ Justice  of  fairness ",    yang  bertujuan  untuk memperjuangkan teori keadilan yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menegakkan keadilan. 1 1
Justice as fairness yang diusulkan John Rawls lebih mengacu pada teori kontrak sosial, di mana  prinsip-prinsip  keadilan  dibawa  oleh  kesepakatan  tentang  struktur  dasar masyarakat. 2 2 Dalam  keadilan  adalah fairness melekat  prinsip-prinsip  kesepakatan  dan keadilan yang menetapkan hak dan kewajiban serta menjadikan pembagian keuntungan sosial sebagai posisi asali. 3 3 Hipotesis yang mengarah pada konsep keadilan disebut sebagai posisi asali. 4 4 Rawls mengembangkan teori keadilan sebagai kesetaraan berdasarkan teori kontrak sosial  yang  sebelumnya  dikemukakan  oleh  Locke,  Rousseau,  dan  Immanuel  Kant,  yang membawa  prinsip-prinsip  keadilan  ke  dalam  jalinan  masyarakat  melalui  konsensus  atau kesepakatan.
Penulis mengutip pendapat Bahdar Johann Nasution, yang menyatakan bahwa keadilan adalah  fiktif,  baik  dalam  teori  maupun  dalam  praktik.  Supremasi  hukum  harus  berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan setiap individu, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang  menginginkan  keadilan. 5 5 Keadilan  sebagai fairness dalam  suatu  struktur  masyarakat mengacu pada adanya kebebasan dan kesetaraan, di mana hak dan kewajiban harus dipenuhi secara  adil.  Karya  John  Rawls  telah  berdampak  signifikan  pada  berbagai  disiplin  ilmu, termasuk ekonomi, hukum, masalah sosial, dan bahkan teologi. Merujuk pada teori keadilan yang  dikemukakan  oleh  John  Rawls,  penulis  menggambarkannya  sebagai  sebuah  metode untuk  menegakkan  keadilan  terhadap  pemutusan  hubungan  kerja  sepihak  pekerja  migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. 6
Dalam konstitusi kita, setidaknya mencakup satu ketentuan yang membahas hak untuk bekerja.  Pasal  27  ayat  (2)  UUD  1945  menyatakan,  "Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan".  Hak untuk bekerja adalah hak asasi manusia  yang  mendasar  dan  harus  dilindungi,  ditegakkan,  dan  dipenuhi  sebagai  tanggung jawab  pemerintah. 6 Karena  tingkat  pertumbuhan  penduduk  Indonesia  yang  relatif  tinggi,
1 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hlm. 246-247, 2015)
2 John Rawls, Teori Keadilan, terjemahan, Uzair Fauzan & Heru Prastyo , (Yogyakarta. Pustaka Pelajar, hlm. 25, 2019).
3 Ibid, hlm. 13.
4 Ibid.
5 Bahder Johan Nasution “ Kajian Filosofis Tentang Konsep keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern ” (2014) 3:2 Jurnal Yustisia 120.
6 Ibid
peluang kerja tidak sejalan dengan angkatan kerja, yang mengakibatkan banyak orang yang membutuhkan pekerjaan dan adanya kesenjangan antara peluang kerja yang tersedia. 7 Tingkat pengangguran  yang  tinggi  dan  kesempatan  kerja  yang  terbatas  adalah  masalah  pelik  yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia, dan merupakan masalah yang belum terselesaikan.
Pekerja  Indonesia  lebih  banyak  memilih  untuk  bekerja  di  luar  negeri  dikarenakan kurangnya  kesempatan  kerja  dalam  negeri,  dan  upah  yang  lebih  tinggi  membuat  pekerja Indonesia  lebih  tertarik  untuk  bekerja  di  luar  negeri.  Persentase    pekerja  Indonesia  yang memilih untuk bekerja di luar negeri meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebakan karena ketidakseimbangan  antara  kesempatan  kerja  dengan  angkatan  kerja,  keterampilan  yang rendah, produktivitas tenaga kerja, distribusi angkatan kerja yang tidak merata baik di tingkat regional  maupun  sektoral. 8 Dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia, dalam Bab 5 Pasal 39 menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan, mendidik, pengaturan, dan melaksanakan perlindungan pada saat penempatan pekerja migran di luar wilayah NKRI. Menurut peraturan tersebut, pemerintah harus meningkatkan upaya untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang  bekerja  di  luar  wilayah  Indonesia.  Sudah  seharusnya  hal  tersebut  menjadi  tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan upaya perlindungan pekerja migran Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia.
Meskipun setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja di luar negeri, hal ini tidak membebaskan  kewajiban  pemerintah  untuk  terus  melindungi  dan  memenuhi  hak-hak pekerja.  Pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  sejumlah  upaya  untuk  menekan  angka pengangguran,  salah  satun  langkah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  hal tersebut  dengan  mengisi  kesempatan  kerja  di  luar  negeri.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa Indonesia  adalah  negara  penyumbang  pekerja  migran  terbesar.  Mengirim  pekerja  migran Indonesia  ke  luar  negeri  menghasilkan  devisa  yang  tidak  sedikit,  sehingga  tidak mengherankan jika pekerja migran disebut sebagai pahlawan devisa di negara ini. 9 Terlepas
7 Sulaiman, Abdullah “ Systematic Reformulation of Labour Arrangements Between Demand and Pressure Concerning Income towards Welfare in Indonesia ” (2020) 1:16 Jurnal Cita Hukum, 305.
8 Sudibyo Aji N.B dan Mario Septian A.P “ Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT X di Kota Malang ” (2015) 9:2 Jurnal Studi Manajemen, 202.
9 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I., “ Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ” 10 Bareta, Rizky Dian dan Budi Spriyarso , “ Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja ” (2018) 20:1 Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 163
11 Arpanggi , “ Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Neger ” (2016) 3:1 Jurnal Pembaharauan Hukum, 149-156
dari kenyataan bahwa pekerja migran memberi banyak devisa bagi negara dan daerah serta membantu  menyelesaikan  permasalahan  tenaga  kerja  domestik,  pekerja  migran  masih menerima perlindungan yang sangat terbatas di luar negeri. Salah satu masalah yang sering kali dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak (PHK).
Posisi kasus PHK sepihak berada di urutan teratas daftar permaslahan yang dihadapi pekerja  migran  Indonesia  di  luar  negeri. 10 Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  adalah berakhirnya hubungan kerja antara pemberi kerja/majikan dengan pekerja, yang dilakukan oleh  salah  satu  pihak  atau  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  yaitu  pemberi kerja/majikan dan/atau pekerja. Pekerja migran Indonesia di luar negeri sering menjadi sasaran PHK sepihak atas keinginan majikannya, menyebabkan timbulnya berbagai masalah, mulai dari hak-hak pekerja hingga upah yang tidak dibayar hingga hak-hak pekerja atas kesehatan dan sekarang tidak lagi  menjamin keselamatan kerja. Berbagai kasus pelanggaran  terhadap hak-hak  pekerja  migran  Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri  setiap  tahun  menunjukkan kegagalan pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimal. 11
Dari pemaparan latar belakang diatas, jika dikaitkan dengan teori keadilan yang digagasi oleh  John  Rawls,  bahwa  peraturan  ketenagakerjaan  dibuat  untuk  mewujudkan  keadilan dalam  hubungan  kerja,  sehingga  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  bagaimana  konsep  teori keadilan  menurut  John  Rawls  dan  keadilan  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Pekerja Migran  Indonesia,  kedua  adalah  bagaimana  konsep  teori  keadilan  John  Rawls  dalam  hal pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  dan  dikhususkan  pada  sistematika hukum yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana menerapkan teori terhadap situasi dan kondisi hukum yang ada dalam suatu masyarakat. Data diperoleh dari bahan-bahan hukum yang  mengikat  seperti  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  jurnal  yang  berkaitan dengan  keadilan  dalam  hal  pemutusan  hubungan  kerja  secara  sepihak  terhadap  pekerja migran Indonesia di luar negeri. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif.
12 Sumiyati “ Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak For The Legal Protection of Indonesia Migrant Workers Abroad Due To Unilateral Termination ” (2013) 5:1 Sigma-Mu 51.

## III. PEMBAHASAN

## A. Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Keadilan dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
John Borden (Bordley) Rawls, lebih dikenal sebagai John Rawls, adalah seorang filsuf abad kedua puluh yang terkenal karena karyanya tentang teori keadilan. Pada tahun 1939 Rawls memasuki Universitas Princeton, jurusan filsafat. Rawls melanjutkan karirnya setelah lulus dari  Universitas  Princeton  dengan  mendaftar  di  militer  dan  ditugaskan  di  Pasifik,  New Guinea, Filipina, dan Jepang. 12 Pada tahun 1957, Rawls menerbitkan sebuah artikel berjudul " Justice as fairness " di mana ia menuangkan pemikirannya tentang konsep keadilan, kemudian pada tahun 1960, ia mempresentasikan karyanya mengenai keadilan di hadapan masyarakat umum dan ilmuwan dan kemudian pada tahun 1971, teori keadilan yang digagas oleh Rawls dibukukan. 13
John Rawls berpendapat bahwa keadilan  dalam institusi sosial adalah kebajikan dan kebenaran  tertinggi  dalam  sistem  pemikiran.  Kalimat  ini  menekankan  aturan  yang  lebih sederhana dan elegan. Artinya jika tidak sesuai dan tidak selaras dengan keadilan, maka harus diubah  maupun  ditolak,  karena  hukum  atau  lembaga  adalah  bagian  yang  mengatur  untuk mencapai  keadilan.  Hukum  yang  menyimpang  dari  keadilan  akan  mengarah  pada kesewenang-wenangan  dan  penindasan  secara  terstruktur Keadilan  tidak  dapat dinegosiasikan atau ditawar sesuai dengan prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls, karena keadilan  itu  mutlak  dan  tak  tergantikan.  Karena  teori  keadilan  Rawls  diselingi  dengan kritiknya  terhadap  kegagalan  teori  yang  berkembang  sebelumnya,  membuat  teori  keadilan yang dikemukakan rawls menjadi yang paling banyak diperdebatkan oleh para ahli. 14
Dengan  membangun  teori  keadilan  berbasis  kontrak,  berangkat  dari  kegagalan  teori keadilan  sebelumnya  dalam  konteks  masalah  keadilan,  John  Rawls  menyajikannya  dalam bentuk  konsensus. 15 Teori  keadilan  menurut  Rawls,  harus  dibentuk  melalui  pendekatan kontraktual,  di  mana  prinsip-prinsip  keadilan  yang  dipilih  secara  umum  adalah  hasil  dari persetujuan  bersama  dari  semua  orang  yang  bebas,  rasional,  dan  setara.  Teori  keadilan memerlukan penggunaan pendekatan kontraktual untuk memastikan setiap orang menikmati
13 Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi : Telaah Filsafat Politik John Rawls (Yogyakarta: Kanisiusblac 2005).
14 Ibid
15 Ibid , hlm. 21 16 Andre Ata Ujan, Op.,Cit, hlm. 71
hak dan distribusi kewajiban yang adil. Menurut John Rawls, konsep yang baik harus bersifat kontraktual.  Dalam teorinya, Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness , yang  ditandai dengan  adanya  prinsip-prinsip  rasionalitas,  kebebasan,  dan  kesetaraan.  Oleh  karena  itu, Rawls mensyaratkan prinsip keadilan yang mengutamakan hak daripada kepentingan. 16 Oleh karena  itu,  Rawls  mensyaratkan  prinsip  keadilan  yang  mengutamakan  hak  daripada kepentingan.
Keadilan sebagai fairness menyiratkan bahwa mereka yang memiliki keterampilan dan bakat yang lebih unggul harus berhak atas manfaat yang lebih besar, dan manfaat tersebut juga harus  memberikan  peluang  untuk  prospek  kehidupan  yang  lebih  baik  bagi  mereka  yang kehilangan manfaat tersebut. Menurut Rawls, kesamaan harus dipahami sebagai "kesetaraan status dan hak," daripada "kesamaan hasil" yang mampu dicapai setiap orang. Bagi John Rawls, hasil  tidak  membenarkan  prosedur. 17 John  Rawls  mengembangkan  dua  prinsip  mengenai keadilan distributif. Yang pertama adalah prinsip kesetaraan maksimum, ini adalah prinsip paling mendasar yang harus diikuti setiap orang tanpa terkecuali, yang berarti bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan yang paling mendasar seluas mungkin.
Keadilan  itu  akan  tercapai  jika  setiap  orang  dijamin  memiliki  kebebasan  yang  sama. Ketimpangan ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga prinsip The different principle dan prinsip The Principle of pair equality of opportunity dapat diterapkan. The Principle of pair equality of opportunity berarti bahwa prinsip ini diharapkan paling bermanfaat bagi orang yang kurang  beruntung,  juga  menyatakan  bahwa  semua  posisi  dan  jabatan  harus  terbuka  bagi semua  orang  dalam  kondisi  dan  peluang  yang  sama.. 18 Keadilan  sebagai fairness tidak mengharuskan setiap orang yang terlibat dan menjalani prosedur yang sama untuk mencapai hasil yang sama, melainkan bahwa hasil dari prosedur yang adil diterima sebagai sesuatu yang adil, begitu pula ketika tidak semua orang mendapatkan hasil yang sama. Konsep keadilan yang muncul dari suatu prosedur yang diterima oleh semua pihak juga harus diterima sebagai konsep  yang  layak  diterapkan  kepada  masyarakat  umum. 19 Keadilan  tidak  selalu  diartikan bahwa setiap orang harus mendapatkan sesuatu yang sama dalam jumlah yang sama tanpa melihat secara objektif perbedaan yang ada pada masing-masing individu.
Peraturan mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar wilayah Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
17 Ibid
18 Uzair Fauzan dan Heru Prastyo , Op.,Cit, hlm. 13
19 Ibid hlm 16
20 Andre Ata Ujan, Op.,Cit, hlm. 45

## 136 | Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls  dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri
Migran Indonesia. Tindakan ini dimaksudkan oleh pemerintah untuk menjadi penilaian atas kekurangan  peraturan  perundang-undangan  sebelumnya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2017 yang memberikan kategori perlindungan bagi pekerja migran Indonesia sebelum penempatan, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pasal 1 ayat 6 mengatur perlindungan bagi pekerja migran sebelum penempatan, yang mencakup semua kegiatan mulai dari pendaftaran hingga keberangkatan. 20 Sementara itu, perlindungan pekerja migran selama bekerja, diatur dalam pasal 1 ayat 7, yang mencakup semua kegiatan yang diatur untuk melindungi pekerja migran  beserta  anggota  keluarganya  saat  bekerja  di  luar  negeri.  Dan  perlindungan  setelah bekerja diatur dalam Pasal 1 ayat 8, yang menjamin perlindungan sejak pekerja migran dan keluarganya  Ketika  tiba  di  Indonesia  hingga  mereka  kembali  ke  daerah  masing-masing, termasuk pelatihan kewirausahaan sebagai tindak lanjut dari tanggung jawab pemerintah.
Dalam Undang-Undang  tentang  Perlindungan Pekerja Migran, jika dikaitkan dengan pendapat John Rawls yang mengatakan bahwa kehidupan dengan ekonomi yang lemah akan mempengaruhi kebebasan. Misalnya, baik yang kaya maupun yang miskin memiliki hak untuk bekerja secara bebas dan mengungkapkan pendapat mereka sesuai dengan prinsip kesetaraan ( equality ). 21 Hal ini memungkinkan orang-orang dengan keterbatasan ekonomi untuk mencari pekerjaan di luar negeri melalui program yang diadakan pemerintah. Namun, akses pasar bagi pekerja  migran  lebih  dibatasi  daripada  pergerakan  jasa  dan  barang.  Dari  pemaparan sebelumnya, jelas bahwa prinsip-prinsip keadilan dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisis perlindungan hukum pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam kaitannya  dengan  pemutusan  hubungan  kerja  secara  sepihak  yang  mereka  alami.  Dalam kerangka  pengaturan perlindungan pekerja migran Indonesia terkait pemutusan hubungan kerja sepihak yang dialami sejalan dengan teori keadilan distributif John Rawls, yang meliputi prinsip  kebebasan  dalam  arti  persamaan  hak,  dan  prinsip  perbedaan  proporsional  dalam hubungan antara pekerja migran dengan majikan.

## B. Konsep Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri
Tingginya angka partisipasi tenaga kerja yang bekerja di luar negeri memiliki sisi positif untuk mengatasi sebagian permasalahan terkait pengangguran, namun di sisi lain juga menimbulkan
21 Rusinin , “ Pengawasan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Melalui Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Aceh ” (2011) 21:2 Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Band Aceh
22 H.R. Abdussalam & Adri Desasfuryanto, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) , (PTIK, Jakarta, Cet V, 2016)
dampak  negatif  berupa  resiko  kemungkinan  terjadinya  perlakuan  yang  tidak  manusiawi terhadap pekerja migran di luar negeri. Seperti pemaparan di atas, John Rawls menyatakan keadilan sebagai kebajikan tertinggi dalam lembaga-lembaga sosial, mengakui bahwa segala sesuatu yang terkandung dalam masyarakat adalah tugas hukum dan bahwa hukum mengatur semua aspek kehidupan manusia atau untuk membangun tatanan sosial tanpa terlepas dari tujuan dalam hal hukum yaitu keadilan. 22
Perlindungan  pekerja  migran  di  luar  negeri  diperoleh  mulai  dari  tahap  penempatan melalui  perjanjian  kerja,  perjanjian  kerja  sama  penempatan,  dan  perjanjian  penempatan, namun  hal  ini  tidak  mencegah  timbulnya  masalah  pada  pekerja  migran.  Kasus  pemutusan hubungan kerja sepihak yang melanggar hukum adalah masalah paling umum yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri, menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat sejak tahap  penempatan  tidak  cukup  untuk  melindungi  pekerja  migran  kita. Hak-hak  pekerja migran  yang  terdampak  PHK  seringkali  dilanggar,  padahal  proses  peradilan  di  bidang ketenagakerjaan  dapat  ditempuh  oleh  pekerja  migran  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. 23
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran di Luar Negeri  yang  masih  memiliki  banyak  kekurangan,  sehingga  masih  banyak  persoalan  dalam kasus-kasus  pekerja  migran  Indonesia di  luar  negeri  yang  kini  belum  terselesaikan  dengan baik. Dengan banyaknya kasus PHK yang menimpa pekerja migran Indonesia di luar negeri, maka  sudah  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  pemerintah  Indonesia  untuk  memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri yang terdampak PHK. 24
Menurut  ketentuan  pasal  1  pasal  1  angka  5  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017 tentang perlindungan pekerja migran yang menyatakan bahwa "Perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran indonesia dan  atau  pekerja  migran  indonesia  dan  keluarganya  dalam  mewujudkan  terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan juga sosial. Perselisihan mengenai ketenagakerjaan
23 Rosalina, Henny Natasha, dan Lazarus Tri Setyawanta, “ Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat ” (2020) 2:2 Jurnal Pengembangunan Hukum Indonesia 175.
24 Edy Sutrisno Sidabutar, Pedoman Penyelesaian PHK, (Elpress Tangerang, hlm. 1, 2007).
25 Rahayu, Devi, dkk “Menakar Peran dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia” (2020 ) 15:2 Sebuah Studi di Kabupaten Bangkalan Madura, Rechtidee 251.
138 | Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls  dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri
dalam Black's Law Dictionary didefinisikan sebagai berikut: 25 “ Any controversy between employers and employees concerning terms, tenure, hours, wages, fringe benefits or condition of employment or concerning the association or representation of persons in negotiating, fixing, maintaining, changing, or seeking to arrange terms and conditions or employment."
Hubungan kerja antara pekerja migran di luar negeri dan majikannya, seperti hubungan kerja  pada  umumnya,  yaitu  bertujuan  untuk  mendapatkan  penghasilan  yang  layak  demi menghidupi keluarganya. 26 Hubungan kerja kemudian dinyatakan dalam bentuk perjanjian kerja, yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan kerja dapat ditentukan, termasuk hak dan kewajiban pekerja serta hak dan kewajiban majikan. Namun, tidak  semua  hubungan  kerja  antara  karyawan  dan  majikannya  saling  menguntungkan. Akibatnya, muncul  perselisihan  ketenagakerjaan  sebagai  akibat  dari  hubungan  kerja,  yang harus diselesaikan sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja.
Apabila  hubungan  kerja  yang  subyeknya  berasal  dari  warga  negara  yang  sama  dalam suatu negara dan berdomisili di wilayah negara dimana mereka menjadi warga negara, maka hubungan kerja antara pekerja dan majikan sebagai subjek hukum  didasarkan pada aturan hukum hubungan kerja yang sama. berbeda ketika hubungan kerja itu subyek hukumnya dari berbagai negara yang berbeda seperti misalnya pekerja migran Indonesia di luar negeri dan majikan mereka di negara tempat mereka ditempatkan, tentu saja akan tunduk pada hukum negara  tempat  pekerja  migran  ditempatkan.  Kecuali  ada  kerja  sama  bilateral  antara pemerintah  Indonesia  dan  negara  penempatan  pekerja  migran  yang  sepenuhnya  mengatur hubungan kerja tersebut. 27
Pemutusan hubungan kerja sepihak yang menimpa pekerja mihgran indonesia, seperti yang  terjadi  di  Hong  Kong,  mengikuti  pedoman  mengenai  PHK  bagi  pekerja  migran  yang dikeluarkan  oleh  otoritas  Hong  Kong  dalam  berbagai  pedoman  hukum  yang  tidak  lagi membedakannya dari pedoman yang berlaku untuk masyarakat lokal di sana, ketentuan yang diberlakukan  mengacu  pada  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  ( Emploment  Ordinance )  yang isinya menyatakan bahwa "sebagai akibat dari PHK sepihak, baik yang dilakukan oleh pekerja atau  pengusaha  tanpa  pemberitahuan,  mengakibatkan  kewajiban  untuk  membayar kompensasi  sebesar  satu  bulan  gaji."  Pekerja  juga  mendapatkan  geji  sepenuhnya  serta
26 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Fifth Edition, USA: ST Paul Minn, West Publishing Co., hlm, 605. Bandingkan dengan National Labor Relations Act, Pasal 2 ayat (9) yang mengatur bahwa tidak semua kegiatan serikat pekerja dan setiap sengketa yang terkait termasuk dalam sengketa hubungan kerja (labor dispute )
27 Sumiyati, Op.,Cit , hlm. 51
pendapatan  dalam  jumlah  lain  yang  terkandung  dalam  jangka  waktu  tujuh  hari  sejak selesainya perjanjian atau tanggal perjanjian pemutusan hubungan kerjanya.
Jika melihat dari isi pengaturan mengenai PHK bagi pekerja di Hong Kong tidak hanya berlaku bagi penduduk lokal saja, tetapi berlaku juga bagi setiap pekerja asing/buruh migran, hal  ini  menunjukkan  bahwa  Hong  Kong  menganut  asas  persamaan  hak  dan  kewajiban (nondiskriminasi)  bagi  semua  pekerja,  sehingga  perlindungan  yang  diberikan  bagi  para pekerja  migran  Indonesia  di  Hong  Kong  jika  terjadi  PHK  sepihak  sudah  memadai  dan terlindungi.  Dengan  demikian,  prinsip  keadilan  yang  dikemukakan  oleh  John  Rawls,  yang menyatakan bahwa  nilai keadilan tidak boleh ditawar-tawar  dan harus  diwujudkan dalam suatu masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya, dapat terwujud. 28
Apabila pemutusan hubungan kerja secara sepihak terjadi, maka sangat penting untuk mengetahui  pendistribusian  uang  pesangon.  Pesangon  berperan  penting  untuk  menjamin kelanjutan  biaya  hidup  dari  pekerja  selama  ia  belum  mendapatkan  pekerjaan  kembali,  Ini adalah  tindakan  perlindungan  pekerja  yang  memerlukan  kesepakatan  sebelumnya  antara kedua  belah  pihak  baik  pekerja  maupun  majikan  sebagai  pihak  pemberi  kerja  mengenai pengupahan,  asuransi,  uang  pesangon,  perlakuan  yang  adil,  dan  tidak  adanya  kegiatan eksploitasi dari pengusaha. 29 Kemudian, menurut John Rawls, tidak etis mengorbankan hak- hak satu atau lebih orang hanya untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat  secara  keseluruhan.  Ini  bertentangan  dengan  keadilan  sebagai fainess ,  yang didasarkan  pada  prinsip  kebebasan  yang  sama  yang  mendukung  peraturan  kesejahteraan sosial. 30 Akibatnya,  prinsip  kebebasan  hak  yang  sama  untuk  setiap  orang  tidak  boleh bertentangan dengan pertimbangan ekonomi.
Dengan  kata  lain,  agar  semua  orang  dapat  menikmati  keadilan  sebagai  suatu  maka kesetaraan,  keputusan  sosial  yang  mempengaruhi  semua  anggota  masyarakat  harus didasarkan  pada  kesamaan  hak  ( right  based  weight )  daripada  manfaat  ( good  based  weight ). Meskipun Rawls tidak menggunakan istilah "kesejahteraan" dalam kaitannya dengan keadilan distributif,  ia  percaya  bahwa social  choice atau  pilihan  sosial  jauh  lebih  baik  walaupun implikasinya masih terlalu terbatas, karena doktrin ekonomi politik harus mencakup definisi kebaikan  publik  berdasarkan  konsep  keadilan.  Rawls  selalu  memperhatikan  apa  yang memajukan manfaat setiap individu sebagai suatu keseluruhan dan memunculkan sejumlah
29 Ibid, hlm. 52
30 Prof. Dr. Thamrin SH., M.Hum, “ Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia ” (2019) Alaf Riau Pekanbaru, 36).
31 Uzair Fauzan dan Heru Prastyo , Op.,Cit, hlm. 15
140 | Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls  dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri
kriteria bagi pembagian yang adil atas keuntungan-keuntungan sosial, hal ini akan menuntun masyrakat  ketika  mereka  mempertimbangkan  pertanyaan-pertanyaan  mengenai  kebijakan ekonomi dan sosial yang dihadapi.

## IV. KESIMPULAN
Keadilan  sebagai fairness yang  dikemukakakn  John  Rawls  berarti  bahwa  tidak  hanya mereka yang memiliki kemampuan dan bakat yang lebih baik saja yang berhak atas manfaat sosial yang lebih banyak, tetapi juga harus memberikan kesempatan yang sama bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya. Hal ini sangat relevan dengan teori  john  rawls  tentang  keadilan  distributif,  yang  meliputi  prinsip  kebebasan  dalam  arti persamaan hak, dan prinsip perbedaan proporsional dalam hubungan antara pekerja migran dengan  majikan/majikan,  dalam  rangka  mengatur  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia terkait  dengan  pemutusan  hubungan  kerja  sepihak  yang  dialami  oleh  pekerja  migran Indonesia yang bekerja di luar negeri
Dalam  Bab  5  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017,  tentang  perlindungan pekerja  migran  Indonesia,  disebutkan  bahwa  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk mengawasi,  mendidik,  mengatur,  dan  melakukan  pelaksanaan  saat  penempatan  dan perlindungan pekerja migran yang sedang tidak berada di wilayah NKRI. Jika melihat dari isi peraturan mengenai PHK terhadap pekerja migran di Hong Kong, tidak hanya berlaku untuk penduduk lokal, tetapi juga untuk setiap pekerja asing/pekerja migran, menunjukkan bahwa Hong Kong menganut prinsip persamaan hak dan kewajiban (nondiskriminasi) untuk semua pekerja. sehingga perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran dalam hal PHK sepihak bagi pekerja migran Indonesia di Hong Kong sudah cukup terlindungi dan memadai

## V. DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abdussalam, dan Adri Desasfuryanto: Hukum Ketenagakerjaan , (Jakarta: PTIK, 2016)
Ata Ujan, Andre. Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls , (Yogyakarta: Kanisus, 2005).
Black, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary , Fifth Edition, St. Paul Minn. (West Publishing Co. 1979).
Rawls, John. Teori Keadilan. Terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo . (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019).
Rhiti, Hyronimus. Filsafat Hukum edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme) , Cetakan Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015).
Sidabutar, Edy Sutrisno. Pedoman Penyelesaian PHK ,  (Tangerang: Elpress, 2007).
Thamrin. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia , (Alaf Riau Pekanbaru, 2019).

## Artikel Jurnal
Arpanggi. “ Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ” (2016) 3:1 Jurnal Pembaharuan Hukum
Bareta, Rizky D & Budi I. “ Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja ” (2018) 20:1 Kanun Jurnal Ilmu Hukum.
Nasution, Bahder J. “ Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern ” (2014) 3:2, Yustisia.
Rahayu, Devi, Susilah Ningwahyu, Nunuk Nuswardani, & Boedi Mustiko. “ Menakar Peran dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia, Sebuah Studi Di Kabupaten Bangkalan Madura ” (2020) 15:2 Rechtidee Rosalina,  Henny  N,  &  Lazarus  T. “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Migran  Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat ” (2020) 2:2,  Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Rusinin. “ Pengawsan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Melalui Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia  Di  Provinsi  Aceh ”  ( 2011)  21: 2 Jurnal  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Syiah Kuala
Sulaiman,  A. “ Systemic  Reformulation  of  Labour  Arrangements  Between  Demand  and Pressure  Concerning  Income  towards  Welfare  in  Indonesia ”  ( 2020)  1:16  Jurnal  Cita Hukum
Sumiyati. (2013). For The Legal Protection Of Indonesian Migrant Workers Abroad Due To Unilateral Termination. Sigma-Mu , 5(1), 165-188

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)
142 | Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls  dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja Migran  Indonesia  (Lemabaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 6141)