## Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Hartono hartonoachien@gmail.com Alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman

## ABSTRAK
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka  anak  yang  ditempatkan  dalam  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  juga  berhak mendapatkan  pendidikan  tanpa  dibeda-bedakan  dan  pemerintah  bertanggung  jawab  atas penyelenggaraan  pendidikan  tersebut.  Ketika  negara  tidak  mampu  melaksanakan  amanat undang-undang  ini  maka  negara  seharusnya  menghindarkan  anak-anak  pelaku  tindak  pidana dari  penerapan  pidana  penjara.  Sistem  peradilan  pidana  anak  lebih  ditekankan  pada  aspek pembinaan anak melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi dan tetap harus melalui pendekatan keadilan restoratif.  Minimnya kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial juga menjadi kendala tersendiri.  Di  Indonesia  ada  banyak  institusi  yang  memiliki  minat  dengan  anak,  baik  lembaga pemerintah  seperti  Kementerian  Sosial,  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak,  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  Yayasan,  Lembaga  Swadaya Masyarakat  dan  lembaga  sosial  lainnya.  Dengan  banyaknya  lembaga  yang  terkait  seharusnya bisa  dijadikan  peluang  dan  tantangan  bagaimana  bisa  mewujudkan  kerjasama  baik  dalam bentuk  MoU,  kemitraan  dan  kerjasama  lainnya  untuk  bersama-sama  membangun  anak  yang sedang  menjalani  pidana  penjara  melalui  pembinaan  khususnya  di  bidang  pendidikan.  Untuk memujudkan hal tersebut di atas maka perlu dibangun kerjasama antar instansi misalnya untuk penyelenggaraan  pendidikan  formal  dan  informal  menjadi  tanggung  jawab  kementerian pendidikan,  termasuk  untuk  mengeluarkan  sertifikat  bahwa  anak  telah  memiliki  kemampuan tertentu  tanpa  memberikan  stigma  negatif  terhadap  anak  dan  termasuk  penyelenggaraan pelaksanaan dan standar pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Setiap anak berhak untuk  memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam  rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, tanpa adanya diskriminasi yang merupakan hak untuk  tumbuh  kembang  seperti  yang  termuat  di  dalam  konvensi  hak  anak  bagian  daripada pemenuhan hak asasi manusia.
Kata Kunci:  Hak, Asasi, Anak, Lembaga

## ABSTRACT
Based  on  Law  Number  20  Year  2003  regarding  National  Education  System,  the  children placed  in  the  Child  Development  Institution  are  also  entitled  to  receive  education  without discrimination and the government is responsible for the implementation of the education. When a country is unable to carry out the mandate of this law, the state should avoid the children of the  offender  from  imprisonment.  Child  criminal  justice  system  is  more  emphasized  on  child development  aspect  through  education,  rehabilitation,  re-integration  and  still  have  to  go through restorative justice approach. The lack of cooperation with social institutions is also an obstacle.  In  Indonesia  there  are  many  institutions  that  have  interests  with  children,  including government  agencies  such  as  the  Ministry  of  Social  Affairs,  the  Ministry  of  Women Empowerment  and  Child  Protection,  the  Indonesian  Child  Protection  Commission,  the Foundation,  Non-Governmental  Organization  and  other  social  institutions.  With  so  many related  institutions  should  be  an  opportunity  and  challenge  how  to  realize  cooperation  in  the form  of  MoU,  partnership  and  other  cooperation  to  jointly  build  a  child  who  is  undergoing imprisonment  through  coaching,  especially  in  the  field  of  education.  In  order  to  realize  the above,  it  is  necessary  to  establish  cooperation  among  institutions  such  as  for  the implementation  of  formal  and  informal  education  into  the  responsibility  of  the  ministry  of education,  including  to  issue  a  certificate  that  the  child  has  a  certain  ability  without  giving negative stigma to the child and including the implementation of implementation and education standards  at  the  Institute  Special  Child  Coaching.  Every  child  shall  have  the  right  to  receive education and instruction in the framework of his personal development in accordance with his interests,  talents  and  intelligence  level,  without  any  discrimination  which  is  the  right  to  grow and  develop  as  contained  in  the  Convention  on  the  Rights  of  the  Child  rather  than  the fulfillment of human rights.
Keywords: Rights, Association, Children, Institution

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Negara  Republik  Indonesia  adalah Negara  Hukum  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Pada  Pasal  1  ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyebutkan  bahwa  Negara  Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri negara hukum  adalah  mengakui  dan  menjunjung tinggi  Hak  Asasi  Manusia.  Hak  Asasi Manusia bukan hanya diperoleh oleh orang dewasa  namun  anak-anak  juga  berhak untuk memperolehnya.
Anak  merupakan  salah  satu  aset pembangunan nasional, patut
dipertimbangkan  dan  diperhitungkan  dari segi  kualitas  dan  masa  depannya.  Tanpa kualitas  yang  handal  dan  masa  depan  yang jelas  bagi  anak,  pembangunan  nasional akan  sulit  dilaksanakan  dan  nasib  bangsa akan  sulit  dibayangkan. 1 Anak  merupakan generasi  penerus  bangsa,  sehingga  negara memiliki  kewajiban  untuk  memberikan perhatian  dan  perlindungan  terhadap  hak- hak  anak,  tak  terkecuali  anak  yang
1 Bunadi Hidayat, 2010, Pemidanaan Anak di Bawah Umur , Alumni, Bandung, hal.01
berkonflik  dengan  hukum.  Tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  seorang  anak  tidak menghalanginya  untuk  memperoleh  hak- haknya,  terutama  hak  atas  pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang berupaya  memberikan  jaminan  bagi  setiap warga negaranya untuk memperoleh haknya  atas  pendidikan.  Kemudian  pada ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  setiap  warga negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Hal  ini  sejalan  dengan  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM) yang  ditanda  tangani  oleh  negara-negara Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada tanggal  10  Desember  1948,  Pasal  26  ayat (1)  yang  menyebutkan  setiap  anak  berhak memperoleh  pendidikan.  Pendidikan  harus dengan  cuma-cuma,  setidaknya  untuk tingkatan  sekolah  rendah  dan  pendidikan dasar.  Kemudian  pada  Pasal  26  ayat  (2) menyebutkan  pendidikan  harus  ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas- luasnya serta untuk mempertebal penghargaan  terhadap  hak  asasi  manusia dan  kebebasan-kebebasan dasar.  Kemudian didalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  pada Pasal  60  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka pengembangan  pribadinya  sesuai  dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.
Kondisi  anak  yang  sedang  mengalami
masa pidananya di lembaga pemasyarakatan anak tidak membuat mereka kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang menyebutkan bahwa:
1) Setiap  warga  negara  mempunyai  hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; 2) Warga  negara  yang  memiliki  kelainan fisik,  emosional,  mental,  intelektual, dan/atau  sosial  berhak  memperoleh pendidikan khusus.
Selanjutnya  Pasal  6  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang:
1) Setiap  warga  negara  yang  berusia  7
(tujuh)  sampai  dengan  15  (lima  belas) tahun  wajib  mengikuti  pendidikan dasar; 2) Setiap  warga  negara  bertanggung jawab terhadap keberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor
20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan
Nasional  maka  anak  yang  ditempatkan dalam  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak
(LPKA) juga berhak mendapatkan pendidikan  tanpa  dibeda-bedakan  dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Ketika  negara  tidak  mampu  melaksanakan amanat  undang-undang  ini  maka  negara seharusnya menghindarkan anak-anak pelaku tindak pidana dari penerapan pidana penjara.
Telah  dijelaskan  pada  Pasal  81  ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak bahwa  pidana  penjara terhadap  anak  hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Sehingga apabila  anak  dijatuhi  pidana  penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA)  maka  berhak memperoleh  pembinaan,  pembimbingan, pengawasan,  pendampingan,  pendidik-  an dan  pelatihan,  serta  hak  lain  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait ketentuan mengenai pembinaan  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  masih  mengacu  pada  Pasal  2  ayat (2)  Peraturan  Pemerintah Nomor  31  Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan menjelaskan bahwa program  pembinaan  diperuntukkan  bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Baik Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan  maupun  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  belum  mengatur secara khusus terkait mekanisme pembinaan terhadap anak khususnya
pemenuhan  hak  tumbuh  kembang  anak berupa  segala  bentuk  pendidikan  baik formal  maupun  nonformal  agar  tercapai standar hidup yang layak bagi anak.
Pada pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) banyak  mengalami  hambatan,  seperti  yang dapat  kita  lihat  pada  tesis  Mukhamad  Tri
Setyobudi dalam penelitiannya pada lembaga  pemasyarakatan  anak  di  kota Tangerang,  Provinsi  Banten  menemukan  4 (empat)  hal  yang  menghambat  dalam pelaksanaan  pembinaan  anak  pidana  di lembaga  pemasyarakatan  anak  wanita Tangerang, yaitu: 2
1) Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  dalam rangka  pelaksanaan  pembinaan  anak
pidana  tersebut  diperlukan  pegawai- pegawai yang memiliki keahlian khusus  dalam  menangani  kebutuhan anak, namun dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan atau ketidakadaan pegawai  dengan  keahlian  khusus,
misalnya  pegawai  yang  memiliki keahlian  psikolog.  Psikolog  sangat diperlukan untuk membantu perkembangan kejiwaan terhadap anak pidana di dalam lapas dan sebagainya.
2) Sarana  dan  prasarana,  hal  ini  sangat dibutuhkan dalam mempermudah
2 Mukhamad Tri Setyobudi, 2012, Pembinaan Anak  Pidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak Tanggerang ,  Tesis,  Program  Magister  Ilmu  Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.116
proses pembinaan terhadap anak pidana dan anak didik pemasyarakatan lainnya  di  dalam  lapas,  namun  dalam pelaksanaan  masih  terdapat  hambatan khususnya ketidaktersediaan
pendidikan formal bagi anak pidana di dalam  lapas.  Hal  ini  disebabkan karena: a) Kurikulum  yang  tersedia  belum memenuhi standar yang ditentukan  Pendidikan  Nasional (DIKNAS);
b) Jumlah  guru  yang  tersedia  masih kurang; dan c) Sarana prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar  tingkat  SLTA  belum tersedia  secara  lengkap,  seperti perpustakaan, kegiatan extrakurikuler,  laboratorium  dan lain-lain.
3) Keadaan  penghuni  lapas  yang  tidak dihuni  oleh  anak  pidana  saja  tetapi juga  bergabung  dengan  narapidana wanita dewasa, sehingga tidak menutup kemungkinan akan memberikan  pengaruh  yang  buruk terhadap  penghuni  anak  di  dalam lapas.
4) Kultur,  untuk  mewujudkan  tujuan pembinaan terhadap anak pidana perlu peran  serta  dari  pihak  lain  untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pembinaan diharapkan dapat membantu  anak  pidana  untuk  kembali seperti sedia kala, namun sebagian dari masyarakat  masih  memberikan  stigma buruk  terhadap  narapidana  dalam  hal ini  anak  pidana  dalam  lapas,  sehingga pembinaan  yang  dilakukan  terhadap anak  selama  di  dalam  lapas  menjadi sia-sia  dan  bukan  tidak  mungkin mereka akan mengulangi perbuatannya yaitu  melakukan  pelanggaran  terhadap hukum.
Hal  yang  sama  disampaikan  pula oleh  Alden  Juniedy  Simanjuntak  dalam jurnalnya  mengenai  perlindungan  hukum terhadap  anak  yang  menjalani  pemidanaan di lembaga pemasyarakatan anak Kelas II B Pontianak dalam
kesimpulannya menjelaskan terkait pembinaan anak pidana mengalami  kendala  terkait  kurangnya tenaga  ahli  yang  berkompeten  dalam menangani  masalah  anak,  sehingga  anak- anak  yang  menjalani  pidana  tidak  bisa dibina  dan  dididik  secara  serius.  Dan  yang lebih  penting  lagi  belum  tersedianya peraturan  khusus  yang  mengatur  tentang perlindungan terhadap anak yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan,
terutama bagi mereka yang tidak ditempatkan  di  lembaga  pemasyarakatan anak. 3 Demikian  pula  disampaikan  oleh Asri  Rima  Jiwantari  dalam  jurnalnya mengenai  manajemen  pembinaan  anak didik  pemasyarakatan  studi  kasus  LPKA Kelas  II  Jakarta  dalam  hasil  penelitiannya menyimpulkan  bahwa  dalam  kegiatan pembinaaan bagi anak didik pemasyarakatan masih bekerja sama dengan  pihak  yayasan  dan  LSM,  belum tersedianya anggaran
menyebabkan pelaksanaan  program  pembinaan  belum dapat  dilakukan  secara  maksimal  sesuai rencana  kerja. 4 Anak  yang  berkonflik dengan  hukum  memiliki  hak-hak  yang sama  dengan  anak  pada  umumnya  diluar
Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA).  Mereka  juga  merupakan  generasi penerus  bangsa  yang  harus  dilindungi  dari perilaku  nondiskriminasi.  Termasuk  dalam hal  pemenuhan  hak  anak  atas  pendidikan
3 Alden Juniedy Simanjuntak, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga
Pemasyarakatan  Anak  Kelas  IIB  Pontianak ,  Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol.2, No.2 Tahun 2013.
4 Asri  Rima  Jiwantari,  2017, Manajemen Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Studi Kasus LPKA  Kelas  II  Jakarta ,  Jurnal  Ilmiah  untuk peningkatan  mutu  manajemen  pendidikan,  Vol.4, No.1 tahun 2017.
sebagaimana  merupakan  tanggungjawab daripada  negara  dan  masyarakat  selama berada  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak  (LPKA).  Hal  ini  sangatlah  penting untuk dilaksanakan mengingat untuk kepentingan kelangsungan hidup anak yang diharapkan  pada  saat  keluar  dari  penjara, mereka  dapat  diterima  kembali  oleh masyarakat sehingga  mencegah anak untuk yang  melindungi  hak  asasi  anak  yang mengulangi kembali perbuatan pidana.
Maka perlu adanya konsep pembinaan berkonflik dengan hukum ditempatkan  pada  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA)  dalam  sebuah regulasi  atau  aturan  khusus  yang  mengatur pemenuhan  hak  atas  pendidikan  dan pelatihan  ketrampilan  termasuk  sarana prasarana  dalam  rangka  pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat  kecerdasannya.  Sehingga  terwujud prinsip dasar dari hak asasi anak antara lain non  diskriminasi  dan  kepentingan  yang terbaik bagi anak.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah
disampaikan maka adapun rumusan masalah  yang  ingin  disampaikan  adalah sebagai berikut:
1) Bagaimana  konsep  pembinaan  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  dalam Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA)  ditinjau  dari  perspektif  Hak Asasi Manusia ?
2) Bagaimana  mewujudkan  pemenuhan hak  anak  atas  pendidikan  selama  di dalam  Lembaga  Pembinaan  Khusus
Anak (LPKA) ?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan perumusan  masalah  sebagaimana  diuraikan diatas,  tujuan  penelitian  diarahkan  untuk menjawab 2 (dua) hal yakni:
1) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis konsep pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dalam Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA)  ditinjau  dari  perspektif  Hak
Asasi Manusia; dan
2) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis cara  mewujudkan  pemenuhan  hak anak  atas  pendidikan  selama  di  dalam Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA).

## D. Manfaat Penelitian
Penelitian  yang  berjudul  “Konsep Pembinaan  anak  Yang  Berkonflik  Dengan Hukum Dalam Lembaga Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA)  Ditinjau  Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” diharapkan bermanfaat  baik  secara  tertulis  maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut: 1) Secara teoritis, penelitian ini
diharapkan  dapat  menambah  bahan- bahan  ilmiah  dalam  melihat  kasus- kasus  mengenai  pembinaan  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  khususnya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia;
2) Secara  praktis,  dari  hasil  penelitian kelak  diharapkan  dapat  memberikan sumbangan pikiran dalam pembentukan  regulasi  dan  konsep yang  ideal  bagi  anak  yang  berada  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak
(LPKA).

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Hak Asasi Manusia
Hak  Asasi  Manusia  adalah  hak-hak yang  diberikan  langsung  oleh  Tuhan  Yang
Maha  Pencipta  (hak-hak  yang  bersifat kodrati).  Oleh  karena  itu,  tidak  ada kekuasaan  apapun  di  dunia  yang  dapat mencabutnya.  Meskipun  demikian  bukan berarti  manusia  dengan  hak-haknya  itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila  seseorang  melakukan  sesuatu  yang dapat  dikategorikan  melanggar  hak  asasi orang lain,
maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas  2  (dua)  hak  dasar  yang  paling fundamental,  yaitu  hak  persamaan  dan  hak kebebasan.  Dari  kedua  hak  dasar  inilah lahir Hak Asasi Manusia yang lainnya atau tanpa  kedua  hak  dasar  ini  Hak  Asasi Manusia lainnya sulit akan ditegakkan. 5
Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat  HAM)  merupakan  hak-hak  yang melekat  pada  manusia  yang  mencerminkan martabatnya,  yang  harus  memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila  hak-hak  itu  merupakan  bagian  dari hukum,  yang  memuat  prosedur  hukum untuk  melindungi  hak-hak  tersebut.  hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM,  sehingga  hukum  itu  mengandung keadilan  atau  tidak,  ditentukan  oleh  HAM yang  dikandung  dan  diatur  atau  dijamin oleh  hukum  itu.  Hukum  tidak  lagi  dilihat sebagai  refleksi  kekuasaan  semata-mata, tetapi juga harus memancarkan
perlindungan  terhadap  hak-hak  warga negara. 6
HAM  mempunyai  ruang  lingkup  yang luas dan mencakup berbagai aspek
5 Baharuddin  Lopa,  1996, Alquran  dan  Hak- Hak  Asasi  Manusia ,  Dana  Bhakti  Prima  Yasa, Yogyakarta, hal.2
6 Muladi,  1995, Kapita  Selekta  Sistem Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang, hal.45
kehidupan.  Hal  ini  diungkapkan  sebagai berikut: 7
1) Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat dan hak miliknya;
2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan  hukum  sebagai  manusia  pribadi di mana saja ia berada;
3) Setiap  orang  berhak  atas  rasa  aman dan tentram serta perlindungan terhadap  ancaman  ketakutan  untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
4) Setiap  orang  tidak  boleh  diganggu yang  merupakan  hak  yang  berkaitan dengan  kehidupan  pribadi  di  dalam tempat kediamannya;
5) Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan
komunikasi  melalui  sarana  elektronik, tidak  boleh  diganggu,  kecuali  atas perintah  hakim  atau  kekuasan  lain yang  sah  sesuai  dengan  undang- undang;
6) Setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi,  penghilangan  paksa,  dan penghilangan nyawa;
7) Setiap  orang  tidak  boleh  ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang; dan
8) Setiap  orang  berhak  hidup  dalam tatanan  masyarakat  dan  kenegaraan yang  damai,  aman  dan  tenteram,  yang menghormati, melindungi dan melaksanakan  sepenuhnya  hak  asasi manusia  dan  kewajiban  dasar  manusia sebagaimana  diatur  dalam  undang-
undang.
Di Indonesia, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan pandangan
7 Zainuddin Ali, 2006, Filsafat Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, hal.147
filosofis bangsa Indonesia yang terkandung dalam  Pancasila,  bahwa  hakekat  manusia adalah monopluralis. Susunan kodrat manusia  adalah  jasmani  dan  rohani  yang sifat  dan  kodratnya  manusia  adalah makhluk  individu  dan  makhluk  sosial  serta berkedudukan  kodrat  sebagai  makhluk pribadi  yang  berdiri  sendiri  dan  sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan  tujuan  negara  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan  bahwa  negara  Indonesia menjamin  dan  melindungi  hak-hak  asasi manusia para warganya, terutama berkaitan dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah  maupun  rohaniah,  antara  lain berkaitan  dengan  hak-hak  asasi  bidang sosial,  politik,  ekonomi  dan  kebudayaan, pendidikan  dan  agama,  yang  rinciannya dimuat  dalam  Bab  XA  tentang  Hak  Asasi Manusia. 8
Dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 39 Tahun 199 tentang Hak- Hak  Asasi  Manusia,  maka  jaminan  hak asasi  manusia  yang  terkandung  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  semakin  efektif. Pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan martabat manusia. 9
8 Abintoro  Prakoso,  2016, Pembaharuan Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Edisi  Revisi ,  Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hal.10
9 Abintoro  Prakoso,  2010, Diskresi  Pada Tahap  Penyidikan  Dalam  Rangka  Mewujudkan Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Nakal ,  Disertasi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal.88
Keberadaan HAM di Indonesia berlaku mutlak bagi setiap warga negaradan harus  dilindungi,  namun  demikian  di samping  HAM  terdapat  pula  kewajiban dasar  manusia,  yang  dimaksud  kewajiban dasar manusia adalah seperangkat
kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak  memungkinkan  terlaksananya  dan tegaknya  HAM,  sehingga  ada  timbal  balik antara  hak  dan  kewajiban  yang  saling memengaruhi, di mana apabila kewajibannya  tidak  dilaksanakan  dapat dipastikan  tidak  akan  tercapai  pelaksanaan HAM. Sehingga kewajiban dasar itu sangat mempengaruhi tegaknya Hak Asasi
Manusia.

## 2. Konvensi Hak Anak
Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang disepakati  dalam  sidang  Majelis  Umum ( General  Assembly )  PBB  ke-44,  yang selanjutnya  dituangkan  dalam  Resolusi PBB  Nomor  44/25  tanggal  5  Desember 1989,  Konvensi  Hak  Anak  ini  merupakan hukum  internasional  yang  mengikat  negara peserta  (state  parties),  termasuk  Indonesia. Berdasarkan  materi  hukum  yang  tercakup di  dalam  Konvensi  Hak  Anak  dapat dikualifikasikan  beberapa  isi  konvesi, yaitu: 10
1) Penegasan hak-hak anak;
2) Perlindungan anak oleh negara; dan
3) Peran serta berbagai pihak (pemerintah,  masyarakat  dan  swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.
Konvensi  Hak  Anak  terdiri  atas  54 (lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materi  hukumnya  mengatur  mengenai  hak- hak anak dan mekanisme implementasi hak anak  oleh  negara  peserta  yang  meratifikasi Konvensi  Hak  Anak.  Materi  hukum mengenai  hak-hak  anak  dalam  konvensi
10 Muhammad  Joni,  Zulchaina  Z.Tanamas,
Op. Cit , hal.33
hak  anak  tersebut,  dapat  dikelompokkan dalam  4  (empat)  kategori  hak-hak  anak, yaitu: 11
1) Hak  terhadap  kelangsungan  hidup ( Survival  Rights ),  Yaitu  hak-hak  anak dalam  Konvensi  Hak  Anak  yang meliputi  hak-hak  untuk  melestarikan dan mempertahankan hidup ( the rights of  life )  dan  hak  untuk  memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan  yang  sebaik-baiknya  ( the rights  to  the  highest  standar  of  health and  medical  care  attainable ).  Terkait dengan itu hak anak akan kelangsungan hidup meliputi pula: a) Hak  anak  untuk  mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan; b) Hak untuk memperoleh perlindungan  dan  memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga);
c) Hak anak untuk hidup bersama;
d) Hak  anak  untuk  memperoleh perlindungan  dari  segala  bentuk salah  perlakuan  yang  dilakukan oleh  orang  tua  atau  orang  lain yang  bertanggung  jawab  atas pengasuhan; e) Hak untuk memperoleh perlindungan  khusus  bagi  anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan  institusional  yang sesuai dengan mempertimbangkan  latar  budaya anak; f) Adopsi  anak  hanya  dibolehkan dan  dilakukan  demi  kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan  yang  disahkan  oleh pejabat yang berwenang;
11 Ibid , hal.35
g) Hak-hak  anak  penyandang  cacat ( disabled ) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan pelatihan  khusus  yang  dirancang untuk  membantu  mereka  demi mencapai  tingkat  kepercayaan  diri yang tinggi; dan h) Hak anak menikmati standar kehidupan  yang  memadai  dan  hak atas pendidikan. 2) Hak terhadap Perlindungan ( Protection  Rights ),  Yaitu  hak-hak
anak  dalam  Konvensi  Hak  Anak yang  meliputi  hak  perlindungan  dari diskriminasi,  tindak  kekerasan  dan keterlantaran  bagi  anak  yang  tidak mempunyai  keluarga  bagi  anak-anak pengungsi.  Hak  perlindungan  dari diskriminasi,  termasuk  perlindungan
anak penyandang cacat untuk
memperoleh  pendidikan,  perawatan,
dan  pelatihan  khusus,  serta  hak  anak dari  kelompok  masyarakat  minoritas dan  penduduk  asli  dalam  kehidupan masyarakat negara. Perlindungan dari eksploitasi meliputi: a) Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi; b) Perlindungan  dari  keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan,  dan  perkembangan anak; c) Perlindungan dari penyalahgunaan  obat  bius  dan narkotika; d) Perlindungan dari upaya penganiayaan  seksual,  prostitusi dan pornografi; e) Perlindungan dari upaya penjualan,  penyeludupan  dan penculikan anak; dan f) Perlindungan dari proses hukum bagi  anak  yang  didakwa  atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum. 3) Hak untuk Tumbuh Kembang ( Development Rights ), Yaitu hak-hak anak  dalam  Konvensi  Hak  Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan  (formal  dan  nonformal) dan  hak  untuk  mencapai  standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik,  mental,  spiritual,  moral  dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan  diatur  dalam  Pasal  28 Konvensi Hak-Hak Anak yang menyebutkan bahwa: a) Negara  menjamin  kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma- cuma; b) Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak; c) Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak; d) Mengambil langkah-langkah untuk  mendorong  kehadirannya secara  teratur  di  sekolah  dan pengurangan angka putus sekolah; e) Hak untuk memperoleh informasi;
f) Hak untuk bermain dan rekreasi;
g) Hak  untuk  berpartisipasi  dalam kegiatan budaya;
h) Hak  untuk  kebebasan  berpikir dan beragama;
i) Hak untuk mengembangkan
kepribadian; j) Hak untuk memperoleh identitas; k) Hak untuk didengar pendapatnya; dan l) Hak untuk memperoleh pengembangan  kesehatan  dan fisik.
4) Hak untuk Berpartisipasi ( Participation  Rights ),  Yaitu  hak- hak  anak  dalam  Konvensi  Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan  pendapat  dalam  segala hal  yang  mempengaruhi  anak  ( the rights  of  a  child  to  express  her/his views  in  all  metters  affecting  that child ). Hak yang terkait dengan ini,
meliputi:
a) Hak  untuk  berpendapat  dan memperoleh  pertimbangan  atas pendapatnya; b) Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekpresikan;
c) Hak  untuk  berserikat  menjalin hubungan untuk bergabung; dan d) Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung  dari  informassi  yang tidak sehat. 3. Teori Pemidanaan Relatif (Pemidanaan dilihat dari tujuannya)
Teori relatif (tujuan) bertitik pangkal pada  dasar  pidana  adalah  alat  untuk menegakkan  tata  tertib  (hukum)  dalam masyarakat.  Teori  ini  berbeda  dengan  teori absolut,  dasar  pemikiran  suatu  kejahatan dapat  dijatuhi  hukuman  artinya  penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu,
misalnya  memperbaiki  sikap  mental  atau membuat  pelakunya  tidak  berbahaya  lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.
Teori relatif juga disebut teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman.  Teori  relatif  memandang  bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas si  pelaku,  tetapi  sebagai  sarana  mencapai tujuan  yang  bermanfaat  untuk  melindungi masyarakat
menuju
kesejahteraan masyarakat.  Menurut  Leonard  Orland dalam  Solehuddin  mengatakan  bahwa  teori relatif bertujuan mencegah dan mengurangi
kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain  berpotensi  atau  cenderung  melakukan kejahatan. 12 Menurut  Muladi  tentang  teori relatif  mengatakan  pemidanaan  bukan sebagai  pembalasan  atas  kesalahan  pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat  untuk  melindungi  masyarakat menuju  kesejahteraan  masyarakat.  Sanksi ditekankan  pada  tujuannya,  yakni  untuk mencegah  agar  orang  tidak  melakukan kejahatan,  maka  bukan  bertujuan  untuk pemuasan  absolut  atas  keadilan. 13 Menurut Karl O. Christianse mengatakan bahwa ada beberapa  ciri  pokok  dari  teori  relatif, yaitu: 14
1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
2) Pencegahan  bukan  tujuan  akhir  tetapi hanya  sebagai  sarana  untuk  mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu
kesejahteraan masyarakat;
3) Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan  kepada  si  pelaku  saja, misalnya  kesengajaan  atau  kelalaian yang  memenuhi  syarat  untuk  adanya
pidana;
4) Pidana  harus  ditetapkan  berdasarkan tujuannya  sebagai  alat  pencegahan kejahatan; dan
5) Pidana  melihat  ke  depan  atau  bersifat prospektif,  ia  mengandung  unsur pencelaan  tetapi  baik  unsur  pencelaan maupun  unsur  pembalasan  tidak  dapat diterima  bisa  tak  dapat  membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat. Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan  sebagai  sarana  pencegahan,
baik pencegahan khusus ( speciale preventie )  yang  ditujukan  kepada  pelaku
12 Ibid , hal.92
13 Zainal  Abidin  Farid,  2007, Hukum  Pidana I , Sinar Grafika, Jakarta, hal.11
14 La  Sina,  2016, Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia , Kreasi Total Media, Yogyakarta, hal.92
maupun pencegahan umum ( general preventie )  yang  ditujukan  ke  masyarakat.
Teori relatif ini berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, detterence, dan reformatif . Tujuan preventif ( prevention )  untuk  melindungi  masyarakat dengan  menempatkan  pelaku  kejahatan terpisah  dari  masyarakat.  Tujuan  menakuti ( detterence )  untuk  menimbulkan  rasa  takut melakukan  kejahatan,  baik  bagi  individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya,  maupun  bagi  publik  sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan  ( reformation )  untuk  mengubah sifat  jahat  si  pelaku  dengan  dilakukannya pembinaan  dan  pengawasan,  sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan  hidupnya  sehari-hari  sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.
4. Teori Pembinaan ( Rehabilitation
Theory )
Pembinaan  / rehabilitation sebagai pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan
kepada  pelaku  kejahatan,  bukan  pada perbuatannya.  Namun  pemidanaan  yang dimaksudkan  oleh  teori  pembinaan  ini untuk memberi tindakan perawatan
( treatment )  dan  perbaikan  ( rehabilitation ) kepada  pelaku  kejahatan  sebagai  pengganti dari  penghukuman.  Argumen  aliran  teori pembinaan  ini  dilandaskan  pada  alasan bahwa  pelaku  kejahatan  adalah  orang  yang sakit  sehingga  membutuhkan  tindakan perawatan ( treatment ) dan perbaikan ( rehabilitation ). 15 Menurut Herbert L.Packer,  tujuan  pemidanaan  adalah  untuk mengubah tingkah
laku/kepribadian narapidana agar ia meninggalkan kebiasaan buruk  yang  bertentangan  dengan  norma-
15 C.Ray  Jeffery,  1977, Crime  Prevention Through  Environmental  Design ,  Sage  Publication, Bevery Hills London, hal.18
norma  hukum  serta  norma-norma  lainnya dan  agar  ia  lebih  cenderung  untuk mematuhi  norma-norma  yang  berlaku. Teori  pembinaan  lebih  diarahkan  pada perbaikan  narapidana,  bukan  pada  tindak pidana  yang  telah  terjadi.  Sehingga  pelaku tindak  pidana  tidak  mengulangi  lagi perbuatannya  dan  dapat  diterima  di masyarakat. 16 Menurut  Gerber  dan  Mc Anany menyatakan bahwa munculnya teori pembinaan  dalam  ilmu  pemidanaan  sejalan dengan  gerakan  reformasi  penjara.  Melalui pendekatan  kemanusiaan,  maka  paham  ini melihat  bahwa  sistem  pemidanaan  pada masa  lampau  menyebabkan  tidak  adanya kepastian  nasib  seseorang.  Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran pembinaan atau rehabilitasi berusaha membuat  jelas  dan  melahirkan  suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengenyampingkan  semua  tujuan  lain  dari pemidanaan. 17 Menurut  Jackson  Toby bahwa perbaikan terhadap pelaku kejahatan merupakan  gelombang  besar  dari  gerakan konformis  yang  dipengaruhi  oleh  tuntutan humanisme  dan  menggunakan  pendekatan keilmuan  dalam  ilmu  pemidanaan  yang lebih  konstruktif  dari  pada  penghukuman. Sebagian  besar  dari  argumen  paham pembinaan ini adalah penentangan terhadap pemenjaraan  dan  bentuk-bentuk  lain  dari pemidanaan  dalam  kepustakaan  penjara singkat yang dinyatakan secara tegas bahwa pemidanaan ( punishment ) bertentangan dengan perbaikan ( rehabilitation ). 18
16 Herbert  L.Packer,  1988, The  limit  of  the criminal  sanction ,  Standford  University  Press, California, hal.53
17 Gerber,  Patrick  D.Mc  Anany,  1970, Philosophy of Punishment , John Wiley & Sons, New York, hal.352
18 Jackson  Toby,  1970, The  Sociology  of punishment  and  correction ,  Wiley  &  Sons,  New York, hal.366

## 5. Model-Model Pembinaan Anak
Gordon  Bazemore  memperkenalkan
3  (tiga)  corak  atau  model  peradilan  anak, yaitu: 19
1) Model  Pembinaan  Pelaku  Perorangan ( individual treatment model )
Model  pembinaan  pelaku  perorangan dalam  praktek  menggunakan  pendekatan terapeutik yakni anak diperlakukan sebagai orang yang sakit kemudian harus
didiagnosis  sakitnya  terlebih  dahulu.  Atas dasar  temuan  penyebab  penyakitnya  maka ditentukan  terapi  yang  sesuai  untuk mengobatinya. Terapi ini bersifat perorangan.  Corak  atau  model  pembinaan pelaku perorangan ini dirasakan kelemahannya  terutama  tidak  terjamin timbulnya stigmatisasi, paternalistic ,
mahal, tidak memadai dan jaminan hukumnya lemah serta diragukan intensitasnya.  Model  ini  dilihat  masih belum  berhasil  mengarahkan  secara  formal kebutuhan  untuk  meningkatkan  efektivitas sanksi  terhadap  anak  pelaku delinkuen dan gagal memainkan peran dari peradilan anak dalam kerangka kepentingan publik.
2) Model Retributif ( retributive model )
Model  retributif  memiliki  tujuan pemberian  ganjaran  atau punishment. Hal ini  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk merasionalisasikan
ketidakpastian pembuatan  keputusan  dalam  persidangan anak,  dan  untuk  menegaskan  kembali pentingnya  fungsi  sanksi.  Konsekuensi yang  muncul  kemudian  adalah  tuntutan akan perlunya mengadopsi pedoman pemberian  pidana  yang  pasti,  undang- undang tentang anak tidak lagi menekankan rehabilitasi dan membuang kerangka acuan berorientasi pada keperluan pelaku.
19 Paulus  Hadisuprapto,  2006, Peradilan Restoratif:  Model  Peradilan  Anak  Indonesia  Masa
Datang , Universitas Diponegoro, Semarang, hal.6
3) Model Restoratif ( restorative model )
Model  peradilan  anak  restoratif berangkat  dari  asumsi  bahwa tanggapan  atau  reaksi  terhadap perilaku delinkuen si  anak,  tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama  dan  keterlibatan  dari korban,  pelaku  dan  masyarakat.
Prinsip  yang  menjadi  dasar  pada model  peradilan  restoratif  ini bahwa keadilan paling baik terlayani,  apabila  setiap  pihak menerima  perhatian  secara  adil dan  seimbang,  aktif  dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh  keuntungan  secara memadai  dari  interaksi  mereka dengan  sistem  peradilan  anak. Model peradilan
restoratif
berkehendak  untuk  memperbaiki kesejahteraan  masyarakat  melalui cara-cara  menghadapkan  pelaku anak  pada  pertanggungjawaban
atas perilakunya.
6. Program-Program Pembinaan Anak Model  pembinaan  bagi  narapidana dewasa dan anak dilaksanakan berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.  Pembinaan  yang  berbasis pendidikan  layak  anak,  sejalan  dengan  arti pendidikan  sendiri  yaitu  pembinaan  yang berusaha menciptakan anak didik pemasyarakatan  yang  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia, serta keterampilan yang diperlukaan dirinya,  yang  akan  berdampak  baik  bagi masyarakat, bangsa dan negara. Anak yang ditempatkan  dalam  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berhak mendapatkan pendidikan berupa pendidikan formal, non-
formal  maupun  informal  yang  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Pendidikan Formal, Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  (Sisdiknas) menyebutkan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar,  pendidikan  menengah  dan pendidikan tinggi. 2) Pendidikan Non-formal,
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  (Sisdiknas) menyebutkan pendidikan  non-formal  adalah  jalur pendidikan  di  luar  pendidikan  formal yang  dapat  dilaksanakan  terstruktur dan berjenjang. Pada Pasal 26 Undang- Undang Sisdiknas menyebutkan pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan  perempuan,  pendidikan keaksaraan,  pendidikan  keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan,  serta  pendidikan  lain  yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan  peserta  didik.  Contoh pendidikan non-formal yaitu pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C), pendidikan keterampilan dan lain-lain. 3) Pendidikan Informal,
Pendidikan yang dilakukan oleh keluarga  dan  lingkungan  berbentuk kegiatan  belajar  secara  mandiri.  Hasil pendidikan diakui sama dengan
pendidikan  formal  dan  non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  hukum  normatif ini menggunakan beberapa penelitian hukum, yaitu penelitian terhadap teori-teori hukum  yang  relevan  dalam  menjawab permasalahan  yang  diangkat,  konseptual penelitian  yang  merujuk  pada  prinsip- prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan  para  sarjana  hukum ataupun  doktrin-doktrin  hukum  dan  juga peraturan perundang-undangan yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang diketengahkan.

## PEMBAHASAN
A. Konsep  Pembinaan  Yang  Ideal
Bagi  Anak  Berkonflik  Dengan Hukum di Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam pelaksanaan program- program pembinaan di Lembaga
Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  masih belum  seragam  di  tiap-tiap  daerah.  hal  ini karena  masih  disesuaikan  dengan  kondisi dan  kemampuan  LAPAS  di  daerah-daerah. peningkatan  kemampuan  dan  kualitas aparat  sangat  penting  dilakukan  untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
program  pembinaan  terhadap  anak  selain sarana dan prasarana yang menunjang juga sangat diperlukan. Sehingga dalam
mewujudkan proses pembinaan yang memadai bagi anak di Lembaga Pembinaan
Khusus  Anak  tentu  terkait  erat  dengan beban  biaya  yang  perlu  dikeluarkan  oleh lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pendidikan  bagi  anak  yang  berada  di lembaga  pemasyarakatan  belum  memiliki standar  yang  sesuai  dengan  kebutuhan pendidikan  anak.  Sementara  pada  Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)  menegaskan  bahwa  setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai
dengan  15  (lima  belas)  tahun  wajib mengikuti  pendidikan  dasar,  dan  setiap warga  negara  bertanggung  jawab  terhadap keberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  anak  yang  berada  di  lembaga pemasyarakatan  juga  berhak  mendapatkan pendidikan  tanpa  dibeda-bedakan  dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Anak berhak  mendapatkan  pendidikan  berupa pendidikan  formal,  non-formal  maupun informal.  Dalam  mencari  solusi  terhadap kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan yang ideal di Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  yang  telah dijelaskan  di  atas,  penulis  mencoba melakukan  perbandingan  dengan  negara seperti  Thailand,  Filipina  dan  Malaysia. Dimana negara-negara tersebut dapat dijadikan  konsep  pembinaan  anak  yang berada  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak  (LPKA),  sehingga  diharapkan  dapat terbentuknya  regulasi  atau  aturan  terkait standar  penyelenggaraan  pendidikan  bagi anak  yang  berada  di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Seperti di Thailand terdapat lembaga pemasyarakatan  khusus  untuk  anak  yang dinamakan Ban Kanchanapisek . Jika konotasi LAPAS untuk anak yang biasanya dipenuhi  dengan  stigma  negatif  sebagai penjara  bagi  para  anak-anak  nakal,  maka berbeda dengan Thailand. Konsep dari Ban Kanchanapisek lebih  kepada  rumah  yang tidak  memiliki  pagar,  ruang  tahanan maupun  seragam  penjara.  Kondisi  LAPAS lebih cocok disebut sebagai rumahnya anak yang bermasalah. di sini anak yang sedang menjalani  masa  hukumannya  dilatih  dan dididik  dengan  berbagai  kegiatan-kegiatan positif dan pelatihan untuk bekal mereka di kemudian  hari.  Bahkan,  terdapat  kegiatan nonton bersama pada hari tertentu di setiap minggunya, pelatihan ketrampilan
membuat  makanan,  melukis,  keterampilan
salon, dan tersedianya kelas-kelas bagi para anak-anak  untuk  belajar.  Meskipun  dana yang  diluncurkan  pemerintah  ke  lembaga ini  sangat  minim,  tidak  menjadi  halangan bagi  lembaga  untuk  menyelenggarakan program  pembinaan  ini.  Jalan  yang ditempuh  dalam  rangka  melaksanakan program  pembinaan  anak  adalah  dengan mendirikan  yayasan  untuk  membiayai kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh lembaga ini, yaitu dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan  bazar  guna  pemasukan dana kegiatan operasional mereka. 20 Hal ini dapat  dicontoh  oleh  Indonesia  sehingga kendala  klasik  seperti  minimnya  anggaran seharusnya  tidak  menjadikan  hal  itu sebagai  hambatan,  tetapi  peluang  dan tantangan  untuk  mendapatkan  ide-ide  dan gagasan  dengan  memaksimalkan  anggaran yang  ada  dan  juga  melakukan  berbagai inovasi untuk menghasilkan dana pemasukan sebagai biaya operasional.
Bangunan LAPAS berpengaruh pada psikologis anak, apalagi anak yang terpaksa berada  di  LAPAS  dewasa  di  mana  kesan pemidanaannya  lebih  terasa.  Sebab  konsep utama  LAPAS  umumnya  berorientasi  pada kebutuhan  keamanan,  mencegah  agar  anak di  dalam  LAPAS  tidak  melarikan  diri. Jeruji,  layout  ruangan  yang  kurang  tepat, kawat  berduri,  tembok  tinggi,  warna dinding  yang  suram  berpengaruh  besar pada  daya  minat  anak  untuk  mengikuti pembinaan  khususnya  pendidikan.  Untuk itu  Indonesia  dapat  mencontoh  dengan negara Thailand dalam hal ini.
Permasalahan  sumber  daya  manusia (SDM)  di  Indonesia  dapat  mencontoh  dari negara  Malaysia  dimana  untuk  pendidikan formal  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  dilakukan  oleh  guru-guru  yang berkualitas yang ditunjuk oleh kementerian pendidikan  dan  mengikuti  kurikulum  yang sama  seperti  pada  sekolah  negeri.  Anak-
20 Nurini Aprilianda, Op. Cit, hal.96
anak  tersebut  juga  mengikuti  ujian  akhir yang sama dengan anak-anak di masyarakat luar  dengan  status  yang  sama,  sehingga untuk  dokumen  pendidikan  berupa  ijasah tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka bersekolah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak  (LPKA).  Untuk  itu  Kementerian pendidikan  dapat  mengeluarkan  kebijakan agar  institusi  pendidikan  dapat  bekerja sama  dengan  Lembaga  Pembinaan  Khusus
Anak (LPKA) dalam memberikan pendidikan  sebab  pendidikan  merupakan hak  dasar  setiap  warga  dan  negara bertanggung jawab terhadap warga negaranya  tanpa  kecuali  sesuai  amanat Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Untuk  program pendidikan  nonformal  maupun  informal perlunya  dikembangkan  bentuk  kerjasama antar  kementerian  seperti  kementerian Koperasi  dan  UKM  untuk  memberikan pelatihan  dan  pendidikan  keterampilan, kementerian  industri  dan  perdagangan untuk  memberikan  pelatihan,  pendidikan ketrampilan,  dan  juga  perlu  ditingkatkan kerjasama  dengan  Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati anak, Komisi
Perlindungan Anak Indonesia yang bertanggung  jawab  sebagai  pengawasan lapas  anak,  dan  sebagainya.  Sistem pembinaan  bagi  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  selama  dalam  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  dapat dilakukan  dengan  pemberian reward  and punishment (hadiah  dan  hukuman).  Seperti yang  dilakukan  di  negara  Malaysia  yaitu dengan adanya sistem ranking. Yang  mana apabila anak berperilaku baik maka mereka akan  mendapatkan  hadiah  berupa  cuti bersama  keluarga  diluar  lembaga,  namun apabila mereka berperilaku tidak baik maka akan  mendapatkan  hukuman  seperti  baris berbaris,  ditempatkan  di  ruang  isolasi  dan sebagainya. pemberian reward and punishment dapat  pula  digunakan  untuk menumbuhkan  minat  anak  yang  berkonflik
dengan  hukum  dalam  mengikuti  program pendidikan,  keterampilan  dan  keahlian yang diberikan oleh
lembaga pemasyarakatan.
Pemenuhan  hak  pendidikan  terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)  memberikan  kebebasan  penuh kepada  anak  untuk  berkembang,  dengan diarahkan  melalui  pengajaran  yang  sesuai dengan  kurikulum  yang  berlaku  sebagai acuan  dasar  di  dalam  pendidikan.  Maka dengan  memberikan  pendidikan  yang sesuai dengan kebutuhan bagi anak sebagai narapidana  hal  ini  akan  mempengaruhi tingkat  kematangan  anak  dalam  hal  cara berpikir  sehingga  diharapkan  anak  setelah menjalani masa hukumannya dapat diterima kembali pada lingkungan keluarga, teman dan masyarakat sekitarnya.
sehingga  dapat  tercapai  tujuan  pidana  bagi anak  bukan  pada  penghukuman,  tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan
perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakannya dengan pendekatan keadilan restoratif. B. Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak  Atas  Pendidikan  Selama  Di Dalam Lembaga Pembinaan

## Khusus Anak (LPKA)
Masyarakat  merupakan  komponen yang  sangat  penting  dalam  membantu proses pembinaan narapidana dalam rangka terwujudnya  tujuan  pemasyarakatan.  Peran masyarakat sangat diperlukan dalam proses pengembalian  narapidana  ke  masyarakat. Di  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,  yang  menegaskan  dalam rangka  penyelenggaraan  pembinaan  dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menteri dapat mengadakan  kerjasama  dengan  instansi pemerintah terkait, badan-badan
kemasyarakatan  lainnya  atau  perorangan
yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Partisipasi  masyarakat  juga  diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa dalam  rangka  penyelenggaraan  pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, menteri dapat mengadakan  kerjasama  dengan  instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan  lainnya,  atau  perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
Terkait dengan Anak yang berkonflik dengan  hukum  pada  Pasal  93  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa  masyarakat  dapat  berperan  serta dalam  perlindungan  anak  mulai  dari pencegahan  sampai  dengan  reintegrasi sosial anak dengan cara:
1) Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran  hak  anak  kepada  pihak yang berwenang; 2) Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;
3) Melakukan  penelitian  dan  pendidikan mengenai anak;
4) Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara  anak  melalui  diversi  dan pendekatan keadilan restoratif;
5) Berkontribusi  dalam  rehabilitasi  dan reintergrasi  sosial  anak,  anak  korban dan/atau  anak  saksi  melalui  organisasi kemasyarakatan;
6) Melakukan pemantauan terhadap kinerja  aparat  penegak  hukum  dalam penanganan perkara anak; atau
7) Melakukan  sosialisasi  mengenai  hak anak serta peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan anak.
Namun  stigma  negatif terhadap  anak yang  pernah  menjalani  hukuman  di Lembaga  Pemasyarakatan  masih  sering diberikan  oleh  masyarakat.  Sehingga  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  tersebut kemungkinan  besar  dapat  mengulangi perbuatannya  tersebut.  sehingga  konsep reintegrasi  sosial  dengan  masyarakat  perlu dilakukan  terhadap  anak  baik  pada  saat  di dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  ataupun pada masa menjelang bebas.
Sayangnya  di  Indonesia,  lembaga- lembaga  non  pemerintahan  khususnya  di daerah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan Sosial, Komisi Perlindungan Anak Daerah, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  Kota,  dan  lainnya, belum  sama  sekali  menjangkau  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  yang  berada  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sebagaimana kita ketahui asas perlindungan anak adalah nondiskriminasi. Sudah sepatutnya mereka sama seperti anak diluar Lembaga  Pemasyarakatan  mendapatkan hak-hak  sesuai  yang  diamanatkan  pada undang-undang. Pada saat pemerintah tidak mampu memenuhi hak-hak tersebut khususnya  hak  atas  pendidikan,  sudah sepantasnya  anak  yang  berkonflik  dengan hukum tidak dipenjara. Karena seperti yang diamanatkan  pada  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  bahwa  hukuman  pidana penjara adalah merupakan hukuman terakhir yang diberikan kepada anak.
Dalam  hal  ini  peneliti  melihat  perlu ada  pula  pemanfaatan  program  bantuan hukum melalui kerjasama dengan Lembaga Bantuan  Hukum  (LBH)  atau  Lembaga Konsultasi  Bantuan  Hukum  (LKBH)  yang berada di bawah naungan suatu universitas, dan pemanfaatan program Corporate Social
Responsibility (CSR) dari beberapa perusahaan  untuk  mendukung  pendidikan di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak
(LPKA). Dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dengan
pemanfaatan  program  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  tentu  dapat  dilihat dari  potensi  masing-masing  daerah  sesuai dengan  karakteristiknya  sebagai  upaya untuk  mewujudkan  pemenuhan  hak  atas pendidikan  bagi  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Sebagaimana  sudah  dimandatkan dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti negara,  dalam  hal  ini  penyelenggara negara/pemerintah,  harus  mengambil  peran besar  dalam  penyelenggaraan  pendidikan nasional,  dan  pada  dasarnya  pendidikan merupakan  suatu  penaggulangan  dalam menciptakan  sumber  daya  manusia  yang maksimal.  Hal  ini  dikarenakan  pendidikan adalah aspek dasar dalam pencapaian sektor pembangunan  baik  pada  sektor  ekonomi, sektor  politik,  sektor  hukum,  sektor  sosial budaya,  dan  perangkat  sektor  lainnya  yang berkaitan dengan pembangunan kerakyataan dalam pelaksanaan pemerintahan kenegaraan.
Hak  atas  pendidikan  merupakan bagian  dari  hak  asasi  manusia  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  28C  ayat  (1)
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan bahwa setiap orang berhak
mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan kebutuhan  dasarnya,  berhak  memperoleh manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi kesejahteraan  umat  manusia.  Pemenuhan hak  tersebut  dimaksudkan  bahwa  seluruh warga  negara  Indonesia  dapat  mengemban pendidikan yang layak untuk meningkatkan taraf kehidupannya.
Pemenuhan  hak  warga  negara  atas pendidikan  juga  tertuang  dalam  ketentuan Pasal  31  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang  merumuskan  bahwa  setiap  warga negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar,
sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) menegaskan bahwa pemerintah memiliki  kewajiban  untuk  mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya  20  (dua  puluh)  persen dari  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendaapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka dapat disimpulkan  bahwa  negara  bertanggung jawab  atas  pemenuhan  hak  warga  negara atas  pendidikan.  Yang  dimaksud  negara dalam  hal  ini  bukan  saja  pemerintah  pusat, melainkan pemerintah daerah juga memiliki peran  besar  atas  pendidikan  bagi  setiap warga negara dengan tujuan untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang merupakan  salah  satu  tujuan  dari  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pemerintah disini  juga  termasuk  dengan  keterlibatan semua lembaga yang ada di Indonesia yang sekiranya dapat dilakukan guna pemenuhan hak  anak  atas  pendidikan  khususnya  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  pada
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),  seperti  yang  dapat  kita  lihat  di negara  Filipina  dimana  sistem  peradilan pidana  anak  dilaksanakan  oleh  Dewan Keadilan  dan  Kesejahteraan  bagi  anak ( Juvenile Justice and Welfare Council yang disingkat  JJWC).  Adapun  anggota  dari
JJWC  adalah  Departemen  Kesejahteraan Sosial  dan  Pembangunan,  Departemen Hukum, Departemen Pendidikan, Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan  Lokal,  Komisi  Hak  Asasi
Manusia,  Komisi  Pemuda  Nasional,  dan Lembaga Non Pemerintahan lainnya.
Didalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  hanya  mencantumkan  bahwa anak  yang  dijatuhi  pidana  penjara  yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA)  berhak  memperoleh pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan, pendampingan,  pendidikan  dan  pelatihan, serta  hak-hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Namun undang-undang  ini  tidak  secara  eksplisit menentukan  hak  anak  yang  ada  didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
untuk
tetap dapat melaksanakan pendidikannya.  Sehingga  dalam  hal  ini perlu dibuat sebuah regulasi yang melindungi pemenuhan hak atas pendidikan terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum selama menjalani masa hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam regulasi tersebut dapat memuat  pelaksanaan  program  di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  melalui kerjasama  dengan  instansi-instansi  terkait seperti  Kementerian  Pendidikan  Dasar  dan Menengah,  Kementerian  Pendidikan  dapat mengeluarkan  kebijakan  agar  institusi pendidikan  tidak  diperbolehkan  menolak anak  untuk  mendapatkan  pendidikan  di institusinya  sebab  pendidikan  merupakan hak  dasar  setiap  warga  dan  negara bertanggung jawab terhadap warga negaranya  kecuali  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Kerjasama  lainnya dengan  Kementerian  Koperasi  dan  UKM
untuk memberikan pelatihan dan pendidikan ketrampilan, Kementerian Industri  dan  Perdagangan  juga  dapat memberikan pelatihan, pendidikan ketrampilan,  Kementerian  Sosial  pada  saat asimilasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak,  Kementerian  Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Koordinator  Pembangunan  Manusia  dan kebudayaan,  dan  masih  banyak  lagi instansi-instansi terkait yang dapat memberikan sumbang asih terhadap pemenuhan  hak  atas  pendidikan  terhadap anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA).  Hal  ini  bisa  terwujud  apabila setiap  instansi  terkait  memahami  bahwa asas  perlindungan  terhadap  anak  adalah salah satunya untuk mengutamakan
kepentingan terbaik untuk anak.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari analisis yang termuat  di  dalam  pembahasan,  maka  dapat disimpulkan bahwa:
1) Mengenai  pemahaman  bahwa  negara menjamin  hak  setiap  anak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang termasuk didalamnya yaitu  hak  anak  untuk  menikmati standar  kehidupan  yang  memadai  dan hak  atas  pendidikan.  Pasal  60  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia menyebutkan bahwa setiap anak berhak  untuk  memperoleh  pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan  minat,  bakat  dan  tingkat kecerdasannya. Di dalam Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dijelaskan bahwa  pembinaan  anak  di  dalam lembaga pemasyarakatan mengedepankan pendidikan yang layak.  Dan  lembaga  pemasyarakatan khusus  anak  atau  dikenal  dengan Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA) wajib menyelenggarakan pendidikan,  pelatihan  keterampilan, pembinaan,  dan  pemenuhan  hak  lain
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
2) Adapun  konsep  pembinaan  anak  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA)  dapat  mengadopsi  pembinaan yang  dilakukan  di  beberapa  negara seperti Malaysia, Thailand dan Filipina.  Misalnya  seperti  di  Thailand bangunan  lembaga  pembinaan  anak tidak  seperti  bangunan  penjara  seperti biasanya  yang  mana  dapat  membuat kondisi rentan secara psikologis terhadap  anak.  Penjara  di  lembaga pemasyarakatan  berpengaruh  besar pada daya minat anak untuk mengikuti
pembinaan khususnya pendidikan.
Dalam  hal  sarana  prasarana  yang menyangkut  sumber  daya  manusia
(SDM) maka dapat mengadopsi negara Malaysia yang dimana lembaga pembinaan  anak  bekerjasama  dengan Departemen Pendidikan dalam memberikan  pendidikan  kepada  anak didalam lembaga pemasyarakatan. 3) Untuk pelaksanaan di Indonesia, peran masyarakat dan negara sangat dibutuhkan  untuk  dapat  terlaksananya program  di  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA),  hal  tersebut dapat melalui kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti Kementerian  Pendidikan  Dasar  dan Menengah,  Kementerian  Pendidikan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat,  Yayasan  Sosial,  dan lembaga non pemerintah lainnya tanpa kecuali sesuai amanat Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga kementerian pendidikan dapat membuat standar kurikulum bagi anak yang  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak. Pemanfaatan program bantuan hukum melalui kerjasama dengan Lembaga
Bantuan  Hukum  (LBH)  atau  Lembaga Konsultasi  Bantuan  Hukum  (LKBH)  yang berada di bawah naungan suatu universitas, dan pemanfaatan program Corporate Social
Responsibility (CSR) dari beberapa perusahaan  untuk  mendukung  pendidikan di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA). Dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan - perusahaan dengan pemanfaatan  program  Corporate  Social
Responsibility  (CSR)  tentu  dapat  dilihat dari  potensi  masing-masing  daerah  sesuai dengan karakteristiknya.

## B. Saran
Adapun saran yang dapat disampaikan adalah: 1) Agar dapat terwujud konsep pembinaan  anak  di  dalam  Lembaga
Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA) yang  sesuai  dengan  pemenuhan  hak- hak  anak  perlu  perubahan  pola  pikir atau mindset tujuan  pemidanaan  anak, pergeseran pemikiran dari penghukuman menjadi pembinaan bagi anak,  tidak  terlepas  dari  koordinasi antara  lembaga,  baik  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,
Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak, Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan lembaga-lembaga lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan anak sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana
Anak.
2) Dalam  mewujudkan  pemenuhan  hak anak  atas  pendidikan  di  Lembaga
Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)
yang  terkendala  dengan  sumber  daya manusia,  sarana  prasarana  dan  biaya
operasional, tidak terlepas dari
keterlibatan masyarakat, misalnya
melalui  program  Corporate  Sosial Responsibility  (CSR),  program  orang tua  asuh,  beasiswa  pendidikan  dari swasta  dan  lain  sebagainya.  Selain  itu pula perlu dibuat sebuah regulasi yang jelas  terkait  pemenuhan  hak-hak  anak atas pendidikan, mekanisme
pembelajaran, peranan masyarakat dan negara,  sampai  pada  sanksi  baik pidana  maupun  denda  kepada  mereka yang  melanggar  pemenuhan  hak  anak selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
A.Gunawan Setiardja, 1993, Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila , Kanisius, Yogyakarta; Abintoro  Prakoso,  2010, Diskresi  Pada
Tahap  Penyidikan  Dalam  Rangka Mewujudkan  Perlindungan  Hukum Bagi  Anak  Nakal ,  Disertasi  pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang; ______________, 2016, Pembaharuan Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Edisi Revisi , Aswaja Pressindo, Yogyakarta;
Anthony  M.Platt,  1977, The  Child  Savers: The  Invention  of  Delinquency ,  The University of Chicago Press, Chicago; Apong Herlina, 2004, Perlindungan Terhadap  Anak  yang  Berkonflik dengan Hukum Manual Pelatihan
untuk POLISI , Polri dan UNICEF, Jakarta;
Arif  Gosita,  1989, Masalah  Perlindungan Anak , Akademi Pressindo, Jakarta;
Bambang  Poernomo,  1982, Pandangan Terhadap  Asas-Asas  Umum  Hukum Acara Pidana , Liberty, Yogyakarta;
Bunadi  Hidayat,  2010, Pemidanaan  Anak di Bawah Umur , Alumni, Bandung;
C.Ray  Jeffery,  1977, Crime  Prevention Through Environmental Design , Sage Publication, Bevery Hills London; Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta;
Djoko  Prakoso,  1988, Surat  Dakwaan, Tuntutan  Pidana  dan  Eksaminasi Perkara  di  Dalam  Proses  Pidana , Liberty, Yogyakarta;
Eddy,  O.S  Hiariej,  2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta;
Gerber,  Patrick  D.Mc  Anany,  1970,
Philosophy  of  Punishment ,  John Wiley & Sons, New York;
H.Salim,  Erlies  Septiana  Nurbani,  2016,
Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian  Disertasi  dan  Tesis  Buku Ketiga , RajaGrafindo Persada, Jakarta; Herbert  L.Packer,  1988, The  limit  of  the criminal sanction , Standford University Press, California;
Hilman  Hadikusuma,  1993, Hukum  Adat
Dalam  Yurisprudensi ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung;
Irma  Setyowati  Sumitro,  1990, Aspek
Hukum  Perlindungan  Anak ,  Bumi
Aksara, Jakarta; Jan  Rammelink,  2003, Hukum  Pidana Komentar atas pasal-pasal terpenting  dari  KUHP  Belanda  dan padanannya dalam KUHP Indonesia ,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
Jackson  Toby,  1970, The  Sociology  of punishment and correction , Wiley &
Sons, New York;
Kartini  Kartono,  2010, Patologi  Sosial  2  :
Kenakalan  Remaja,  RajaGrafindo
Persada , Jakarta;
____________,  1992, Patoloigi  sosial
Kenakalan  Remaja ,  Rajawali  Press, Jakarta; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1997, Hak Asasi Manusia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
La  Sina,  2016, Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia , Kreasi Total Media, Yogyakarta; Lamintang,  1988, Hukum  Penitensier Indonesia , Armico, Bandung; Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ,
Refika Aditama, Bandung;
Marlina,  2009, Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia,  Pengembangan  Konsep
Diversi  dan  Restorative  Justice , Refika Aditama, Bandung; Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta;
Muhammad  Joni,  Zulchaina  Z.Tanamas,
1999 ,  Aspek  Hukum  Perlindungan
Anak  Dalam  Perspektif  Konvensi
Hak  Anak ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung;
Muladi,  1995, Kapita  Selekta  Sistem
Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang;
_____, 2003, Lembaga Pengawasan: Sistem  Peradilan  Terpadu ,  MAPPI FHUI, Jakarta;
Nasir  Djamil,  2013, Anak  Bukan  Untuk  Di
hukum , Sinar Grafika, Jakarta; Robert  C.Trajanowicz,  Marry  Morash, 1992, juvenile Delinquency: Concepts and Control , Prentice Hall, New Jersey;
Roeslan  Saleh,  1983, Perbuatan  Pidana dan  Pertanggungjawaban  Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana , Aksara Baru, Jakarta; Romli Atmasasmita, 1984, Problem Kenakalan Anak dan Remaja , Armico, Bandung; _______________,  1996, Sistem  Peradilan
Pidana,  Perspektif  Eksistensialisme dan  Abosilisionisme ,  Bina  Cipta,
Bandung;
Rotiq  Ahmad,  1997, Hukum  Islam  di
Indonesia ,  RajaGrafindo  Persada,
Jakarta;
Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak  di  Indonesia ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung;
Setya  Wahyudi,  2011, Implementasi  Ide
Diversi  Dalam  Pembaruan  Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ,
Genta Publishing, Yogyakarta;
Soedjono  Dirdjosisworo,  1984, Ruang Lingkup Kriminologi , Remadja Karya, Bandung; ____________________, 1983, Penanggulangan Kejahatan , Alumni, Bandung; ____________________, 1982, Pemeriksaan  Pendahuluan  Menurut KUHAP , Alumni, Bandung;
Sudarsono,  1991, Kenakalan  Remaja ,
Rineka Cipta, Bandung;
Umi Chulsum, 2006, Kamus  Besar Bahasa
Indonesia , Kashiko, Surabaya;
Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Acara Pidana di Indonesia , Sumur, Bandung; _________________, 1981, Hukum Perkawinan  di  Indonesia ,  Sumur, Bandung; Yahya Harahap, 1993, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP , Pustaka Kartini, Jakarta;
Zainal  Abidin  Farid,  2007, Hukum  Pidana I , Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia
(DUHAM),  Resolusi  Nomor  217A
(III) tanggal 10 Desember 1948
Peraturan  Minimum  Standar  Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi  Peradilan  bagi  Anak ( The Beijing Rules ), Resolusi Nomor 40/33 Tahun 1985 Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam  Rangka  Pencegahan  Tindak
Pidana  Remaja  ( Riyadh  Guidelines ),
Resolusi Nomor 45/112 Tahun 1990
Konvensi  Hak-Hak  Anak,  Resolusi  Nomor 109 Tahun 1990
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945
Republik Indonesia, Undang-undang nomor 39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia
Republik Indonesia, Undang-undang nomor
11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak
Republik Indonesia, Undang-undang nomor
35  tahun  2014  tentang  Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Republik  Indonesia,  Keputusan  Presiden Nomor  36  Tahun  1990  tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak  ( Convention  on  the  Rights  of the Child ) C. Tesis
Mukhamad Tri Setyobudi, 2012, Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanggerang , Tesis, Program Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Indonesia, Jakarta; Novie,  Amalia  Nugraheni,  2009,  Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Semarang. D. Jurnal Alden Juniedy Simanjuntak, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang  Menjalani  Pidana  Penjara  Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas  IIB  Pontianak ,  Jurnal  Nestor Magister Hukum, Vol.2, No.2 Tahun 2013; Asri  Rima  Jiwantari,  2017, Manajemen Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan  Studi  Kasus  LPKA Kelas II Jakarta , Jurnal Ilmiah untuk peningkatan mutu manajemen pendidikan, Vol.4, No.1 tahun 2017; Badan Koordinasi Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan  Narkotika  Sumatera Utara,  1979, Pola  Penanggulangan Kenakalan Remaja , Makalah, Medan; Marzuki  Darusman,  1999, Hak-Hak  Asasi Manusia  dan  Supremasi  Hukum , Dalam  Majalah  Hukum  Projustitia Tahun XVII Nomor 4 bulan Oktober 1999,  Fakultas  Universitas  Katolik Parahyangan, Bandung;
Purnianti,  1993, Garis  Besar  Analisa Situasi  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  di  Indonesia ,  Seminar  sehari peradilan anak mengembangkan
Diversi dan Restorative  Justice , Hotel Interontinental M.Plaza, Jakarta;