## PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
(Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi)
Oleh: Rispalman & Leny Oktaviyanti

## Abstrak
Pasal  5  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  perlindungan  saksi  dan  korban mengatur  hak-hak  saksi  dan  korban  dan  penulis  lebih  memfokuskan  kepada  hak-hak  saksi dalam tindak pidana korupsi, dalam permasalahan hak-hak saksi dan akan berkaitan dengan implementasi  dari  pasal  5  mengenai  ada  atau  tidak  perlindungan  saksi  yang  di  terapkan  di Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  karena  keberhasilan  suatu  proses  peradilan  pidana  itu tergantung  pada  alat  bukti  yang  berhasil  diungkapkan  di  pengadilan  terutama  keterangan saksi merupakan faktor yang penting sehingga perlu adanya perlindungan saksi sebagaimana telah  diatur  di  dalam  Undang-undang.  Dan  salah  satu  faktor  tidak  adanya  penerapan perlindungan  saksi  yaitu  adanya  perbedaan  keterangan  saksi  tindak  pidana  korupsi  di  BAP dengan di persidangan. Dari permasalahan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasi pasal 5 undang-undang nomor 31 tahun 2014 terhadap saksi tindak pidana  korupsi  di  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh,  dan  apa  faktor  penyebab  terjadinya perbedaan  keterangan  saksi  tindak  pidana  korupsi  di  BAP  (Berita  Acara  Pemeriksaan) dengan  di  persidangan  berdasarkan  pengamatan  hakim.  Metode  penelitian  yang  digunakan yaitu  yuridis  empiris  dengan  melakukan  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Hasil penelitian  dan  kesimpulan  penelitian  menunjukkan  bahwa  perlindungan  dari  hak-hak  saksi yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  belum  diterapkan  sebagaimana termaktub dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dikarenakan banyak kendala yang dihadapi yaitu mulai dari lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan  korban  (LPSK),  anggaran  atau  dana,  dan  dari  pemerintah.  Dan  adanya  perbedaan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan dengan di Persidangan berdasarkan penelitian bersama  hakim  yaitu  ada  tiga  faktor,  adanya  pengaruh  dari  pihak  penyidikan,  adanya pengaruh dari pihak terdakwa, dan adanya rasa takut dari saksi .
Kata Kunci: Implementasi-Hak Saksi-PN Banda Aceh

## A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Banda Aceh

## 1. Profil dan Sejarah Pengadilan Negeri Banda Aceh
Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di ibukota provinsi Aceh tepatnya di Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh yang batas-batasnya adalah sebagai berikut: 1
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan. Cut Meutia panjangnya 43.25 m;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah penduduk panjangnya 42.25 m;
- Sebelah utara berbatasan dengan kantor Polresta Banda Aceh panjangnya 99 m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kantor kejari panjangnya 108 m.
Pengadilan  ini  sudah  berusia  lebih  dari  seratus  tahun  didirikan  sejak  zaman pemerintahan kolonial Belanda. Gedung ini dulunya merupakan bekas kantor Asisten Residen Aceh  Besar  dan  Gedung  Landraad  Kuta  Raja.  Sebagian  dari  gedung  ini  juga  dipergunakan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh.
Ketua  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  adalah  bapak  Suwono,  S.E.,  S.H.,  M.Hum. Dengan  mempunyai  visi  yaitu  terwujudnya  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  yang  agung  dan misi  menjaga  kemandirian  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh,  memberikan  pelayanan  hukum yang  berkeadilan  kepada  pencari  keadilan,  meningkatkan  kualitas  kepemimpinan  di Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh,  meningkatkan  kredibilitas  dan  transparansi  di  Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Tanggal  26  Desember  2004  terjadi  peristiwa  bencana  alam  dahsyat  gempa  bumi  dan tsunami sehingga bangunan, perlengkapan mebele, dan perlengkapan kantor lainnya termasuk berkas  perkara  mengalami  kerusakan.  Pasca  tsunami  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  pernah berkantor  menempati  satu  ruangan  di  Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh  karena  kondisi  yang
1 http://pn-bandaaceh.go.id/?p=160. Diakses pada tanggal 12 November 2018 , Jam 14.20 WIB.
tidak  memungkinkan  untuk  melaksanakan  aktifitas.  Kemudian  setelah  suasana  kembali kondusif  pihak  pengadilan  berusaha  kembali  dengan  menata  dan  memperbaiki  kantor  agar dapat difungsikan.
Disamping  bangunan  khusus  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  juga  terdapat  bangunan lainnya yang dapat di jelaskan sebagai berikut: 2

## 1. Pengadilan Hubungan Industrial
Dalam  perkembangan  Era  industrealisasi,  masalah  perselisihan  hubungan  industrial menjadi  semakin  meningkat  dan  komplek,  sehingga  diperlukan  institusi  dan  mekanisme penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  (PPHI)  yang  cepat,  adil  dan  murah.  Namun, sebelumnya terbentuknya dan lahir Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) aturan hukum yang mengatur  tentang  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  masih  berdasarkan  pada ketentuan UU No. 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan dan UU No. 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan swasta.
Bahwa berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial  pasal  59  ayat  (1)  untuk  pertama  kali  dengan  undang-undang  tersebut  dibentuklah pengadilan hubungan industrial pada setiap pengadilan negeri kabupaten/kota yang berada di setiap ibukota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan.
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 pasal 59 ayat  (1)  berdirilah  salah  satu  institusi  pengadilan  hubungan  industrial  di  provinsi  Aceh  yang berada  pada  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Banda  Aceh  beralamat  Jalan.  Cut  Meutia  No.  23 Banda Aceh No.Telp/Fax 0651-635083.
2 http://pn-bandaaceh.go.id/?p=160. Diakses pada tanggal 12 November 2018 , Jam 14.20 WIB.
Bahwa  dengan  terbitnya  keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No.31/M  Tahun  2006 tentang pengangkatan Hakim Ad-Hoc pengadilan hubungan industrial dan hakim ad-hoc pada Mahkamah  Agung  dan  salinan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Peradilan  Umum  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  No.01/SK/Dirjen-X/DI/HK.PHI/03/2006  tentang  pengangkatan hakim ad-hoc pada pengadilan hubungan industrial maka diangkat dan ditempatkan 4 (empat) personil hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri kelas IA Banda Aceh Provinsi Aceh atas nama:
1) Zaini S.H
2) Ir. Tharmizi
3) Firmansyah S.H

## 4) Suheri Salman S.H
Telah  dilantik  oleh  ketua  Pengadilan  Negeri/Pengadilan  Hubungan  Industrial  Banda Aceh  Bapak  H.  Mas  Hushendar,  SH.MH,  pada  hari  Rabu  tanggal  29  Maret  2006  di  ruang sidang utama.

## 2. Ruang Sidang dan Ruang Tunggu Anak
Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki ruang sidang anak dan ruang tunggu anak yang merupakan  bantuan  dari  UNICEF  sebagai  realisasi  dari  surat  ketua  pengadilan  negeri  Banda Aceh  Nomor  :  W1.00UM.10-2005  tanggal  30  Maret  2005  kepada  direktur  UNICEF  tentang kerjasama pembuatan ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

## 3. Pengadilan Tindak Pidana Korupi (TIPIKOR)
Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  (TIPIKOR)  Banda  Aceh  adalah  pengadilan  khusus yang  merupakan  mata  rantai  dalam  penegakan  hukum  dan  harapan  masyarakat  sebagai tumpuan terakhir dalam penanganan perkara korupsi. Gedung pengadilan tipikor Banda Aceh
ini pada awalnya bersidang di gedung Pengadilan Negeri Banda Aceh yang beralamat di Jalan Cut  Meutia  No.23  Banda  Aceh,  mengingat  keterbatasan  ruang  sidang  dan  kecenderungan meningkatnya kasus korupsi yang diadili sejak pertama kali beroperasi. Oleh karena itu pada tahun  2014  gedung  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Banda  Aceh  pindah  ke  gedung  baru yang terletak di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim. Merduati Banda Aceh.
Pengadilan  Tipikor  Banda  Aceh  berada  di  satu  atap  dengan  Pengadilan  Negeri  Banda Aceh, sehingga mempunyai struktur organisasi yang menjadi satu kesatuan. Sedangkan terkait dengan  yurisdiksi  Pengadilan  Tipikor  Banda  Aceh  adalah  wilayah  hukum  mencakup  seluruh wilayah  provinsi  Aceh  sesuai  dengan  peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2010 tentang  struktur  organisasi  kepaniteraan  dan  susunan  Majelis  Hakim  serta  keterbukaan  pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi
Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum dalam pasal 55 sampai  dengan  pasal  67  dan  berdasarkan  PERMA  No.07  Tahun  2015  bagian  kelima kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A  dan  bagian  kelima  kesekretariatan  Pengadilan Negeri Kelas I A sebagai berikut:
1) Ketua
Tugas Pokok :
a. Ketua  selaku  Hakim  Pengadilan  adalah  pejabat  yang  melakukan  tugas  kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama
b. Ketua  Pengadilan  mengadakan  pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas  dan  tingkah  laku hakim,  panitera,  panitera  pengganti,  dan  jurusita  serta  pejabat  struktur  di  daerah hukumnya
Fungsi:
a. Ketua pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya  yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan
b. Ketua pengadilan negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi  apabila  terdapat  perkara  tertentu  yang  karena  menyangkut  kepentingan  umum harus segera diadili, maka perkara itu harus didahulukan
2) Wakil Ketua
Tugas Pokok:
Wakil  ketua  selaku  hakim  pengadilan adalah  pejabat  yang  melakukan tugas  kekuasaan kehakiman  untuk  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  pidana  dan  perkara perdata di tingkat pertama
Fungsi :
Wakil  ketua  pengadilan  negeri  berfungsi  sebagai  koordinator  pengawasan  di  daerah hukumnya
3) Hakim
Tugas Pokok:
Hakim  pengadilan  negeri  adalah  pejabat  yang  melakukan  tugas  kekuasaan  kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

## Fungsi:
Melakukan tugas-tugas pengawasan sebagai pengawas bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat strkctural maupun fungsional
4) Panitera
Tugas Pokok:
Melaksanakan  pemberian  dukungan  di  bidang  teknis  dan  administrasi  perkara  serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara
Fungsi:
a. Pelaksaaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
e. Pelaksanaan  pengelolaan  administrasi  perkara  perdata,  penyajian  data  perkara,  dan transparasi perkara;
f. Pelaksaan  administrasi  keuangan  dan  program  teknis  dan  keuangan  perkara  yang ditetapkan  berdasarkan  peraturan  dan  perundang-undangan,  minutasi,  evaluasi,  dan administrasi kepaniteraan;
g. Pelaksaan mediasi;
h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri.
5) Sekretaris
Tugas Pokok:
Melaksanakan  pemberian  dukungan  di  bidang  administrasi,  organisasi,  keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri kelas I A
Fungsi:
a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. Pelaksanaan urusan keuangan;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
e. Pelaksanaan pengelola teknologi informasi dan statistik;
f. Pelaksanaan  urusan  surat  menyurat,  arsip,  perlengkapan  rumah  tangga,  keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri kelas I A. 3

## B. Implementasi pasal 5 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh
Menyadari arti penting keberadaan saksi yang sangat menentukan keberhasilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melakukan perlindungan terhadap saksi adalah dukungan  dari  aparat  penegak  hukum  (Kepolisian,  Kejaksaan,  Mahkamah  Agung,  serta Advokat). Eratnya korelasi antara kinerja LPSK sebagai lembaga penyelenggara hak-hak saksi dalam  peradilan  pidana  dengan  dukungan  aparat  penegak  hukum  menuntut  suatu  pola hubungan yang erat serta mampu bersinergi. Hal ini tampak disadari LPSK, sama pentingnya
3 http://pn-bandaaceh.go.id/?p=160. Diakses pada tanggal 12 November 2018 , Jam 14.20 WIB.
dengan  pembangunan  kelembagaan  menjalin  pola  hubungan  kerja  sama  yang  ideal  dengan aparat penegak hukum. 4
Maka  dari  itu  hal  kerjasama  LPSK  dengan  beberapa  institusi  telah  menjadi  kesadaran bersama  pentingnya  koordinasi  terhadap  perlindungan  saksi  sebagai  bagian  dari  penegakan sistem  peradilan  pidana,  namun  sangat  penting  dengan  dilandasi  komitmen  yang  kuat,  maka sinergi perlindungan saksi dalam skala nasional maupun internasional akan berdampak positif.
Dalam  hal  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  tidak  berada  di  Banda Aceh  maka  instansi  dan  aparat  penegak  hukum  yang  berwenang  dapat  melaksanakan  dan mendukung  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  penerapan  hak-hak  saksi  dan  korban  berdasarkan pasal  5  Undang  Undang  Nomor  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2006  tentang  perlindungan  saksi  dan  korban  di  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh, berdasarkan hasil penelitian bahwasanya: 5
a. Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta  bendanya,  serta bebas  dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksian  yang  akan,  sedang,  atau  telah diberikannya. Belum ada penerapan terkait hal tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh belum  bisa  memberikan  jaminan  karena  pihak  lembaga  yang  berwenang  sendiri  yaitu lembaga  saksi  dan  korban  (LPSK)  tidak  memberikan  jaminan  perlindungan  dari keamanan  pribadi,  keluarga,  sampai  harta  bendanya  dikarenakan  tidak  ada  lembaga perlindungan  saksi  yang  terletak  di  Banda  Aceh  sehingga  jangkauan  dalam  hal perlindungan belum maksimal terpenuhi dengan baik.
4 Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam sistem peradilan pidana , cetakan pertama, (Jakarta,  Sinar Grafika, 2012), hlm. 265.
5 Syaiful Has’ari, Pengadministrasi Hukum Sub Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh , Wawancara 3 Desember 2018 .
b. Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan  dukungan keamanan.  Belum  ada  penerapan  terkait  hal  tersebut,  pasal  5  huruf  a  belum  terpenuhi dan  belum  dilaksanakan  sebagaimana  termaktub  dalam  Undang  Undang  Nomor  31 tahun  2014  terlebih  lagi  terhadap  pasal  5  huruf  b  yang  dimana  saksi  dapat  memilih bentuk  perlindungan  yang  akan  dijalankan  tetapi  hal  tersebut  masih  jauh  dalam penerapannya  di  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  dikarenakan  lembaga  perlindungan saksi  dan  korban  belum  bisa  memberikan  jangkauan  lebih  akan  hal  saksi  bisa menentukan bentuk perlindungan apa yang di inginkan,
c. Memberikan  keterangan  tanpa  tekanan.  Di  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  telah menerapkan  hal  tersebut  yang  dimana  berdasarkan  pasal  117  ayat  (1)  KUHAP menyebutkan  bahwa  saksi  berhak  memberikan  keterangan  tanpa  tekanan  dari  siapapun atau  dalam  bentuk  apapun,  memang  diwajibkan  agar  saksi  memberikan  keterangan dengan  bebas  dan  senyaman  mungkin  tanpa  rasa  takut  dalam  memberikan  keterangan yang sebenar-benarnya.
d. Mendapat  penerjemah.  Berdasarkan  penelitian  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  sangat memperhatikan  apabila  saksi  tidak  bisa  menguasai  Bahasa  Indonesia  maka  pihak Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  memberikan  penerjemah  kepada  saksi  untuk memberikan  keterangan  tanpa  adanya  salah  paham  karena  keterbatasan  bahasa  dan dengan  halnya  disebutkan  dalam  pasal  177  ayat  (1)  KUHAP  menyatakan  bahwa  saksi berhak  atas  juru  bahasa  jika  saksi  tidak  paham  bahasa  Indonesia.  Dan  dalam  hal mendapat  penerjemah  ada  kalanya  saksi  yang  dihadirkan  itu  mengalami  keterbatasan seperti  bisu  atau  tuli  diberikan  juga  penerjemah  sebagaimana  dalam  pasal  178  ayat  (1)
KUHAP  yang  menyatakan  bahwa  saksi  berhak  atas  seorang  penerjemah  jika  saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis.
e. Bebas  dari  pertanyaan  yang  menjerat.  Dalam  hal  bebas  dari  pertanyaan  yang  menjerat aparat penegak hukum baik itu Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim sangat diwajibkan untuk  tidak  memberikan  pertanyaan-pertanyaan  yang  sulit  dimengerti  oleh  saksi, pertanyaan-pertanyaan  yang  kurang  jelas  dan  menjerat  sebagaimana  terdapat  dalam pasal  166  KUHAP  menyatakan  bahwa  saksi  berhak  untuk  tidak  diajukan  pertanyaan yang menjerat.
f. Mendapat  informasi  mengenai  perkembangan  kasus.  Mengenai  hal  ini  Pengadilan Negeri Banda Aceh memberikan informasi mengenai perkembangan kasus apabila saksi meminta untuk diberitahukan perkembangan kasus yang saksi berikan keterangan.
g. Mendapat  informasi  mengenai  putusan  pengadilan.  Sama  halnya  seperti  informasi mengenai  perkembangan  kasus  Pengadilan  Negeri  juga  memberikan  informasi  apabila saksi  meminta  untuk  diberitahukan  mengenai  putusan  hakim  di  pengadilan  terhadap kasus yang saksi berikan keterangannya.
h. Mendapat  informasi  dalam  hal  terpidana  dibebaskan.  Mengenai  kasus  tindak  pidana korupsi  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  memberikan  informasi  kepada  saksi  bahwa terpidana telah dibebaskan dan itu atas dasar permintaan dari saksi sendiri.
i. Dirahasiakan  identitasnya.  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  atas  kasus  tindak  pidana korupsi  memang  merahasiakan  identitas saksi  guna  untuk  memberikan  ketenangan  dan rasa nyaman bagi saksi dalam memberikan keterangan dalam persidangan.
j. Mendapat  identitas  baru.  Dalam  hal  mendapatkan  identitas  baru  Pengadilan  Negeri Banda  Aceh  belum  menerapkan  hal tersebut  dikarenakan  banyaknya  kendala  tersendiri bagi pihak lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
k. Mendapat kediaman sementara. Mengenai hal ini sama halnya di poin j bahwa terdapat kendala  tersendiri  bagi  pihak  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yang  sulit terjangkau dan dana yang kurang memadai untuk melaksanakan hal tersebut.
l. Mendapat  kediaman  baru.  Mendapat  kediaman  sementara  saja  pihak  yang  berwenang yaitu  Lembaga  Saksi  dan  Korban  belum  menjamin  akal  hal  tersebut  apalagi  dengan kediaman  baru  yang  benar-benar  tidak  dapat  diterapkan  dalam  lingkup  Pengadilan Negeri Banda Aceh.
m. Memperoleh  penggantian  biaya  transportasi  sesuai  dengan  kebutuhan.  Mengenai  biaya transportasi  yang  diberikan  kepada  saksi  itu  belum  dapat  diterapkan  di  Pengadilan Negeri  Banda  Aceh  karena  tidak  adanya  dana  yang  memadai  untuk  menjamin  biaya saksi-saksi  untuk  memberikan  keterangan  di  sidang  pengadilan,  dan  itu  merupakan kewenangan  Jaksa  Penuntut  Umum  sebagai  pihak  yang  menghadirkan  saksi,  jika Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  tidak  bisa  menjangkau  maka  saksi  diberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan biaya transportasi kepada saksi yang dihadirkan di sidang pengadilan.
n. Mendapat nasihat hukum. Mengenai saksi mendapat nasihat hukum itu tidak ada dalam praktek  peradilan  dikarenakan  yang  kita  ketahui  bahwa  tersangka  mendapatkan  hak untuk  mendapatkan  nasihat  hukum  dengan  mendatangkan  penasehat  hukum  yang  akan mendampingi  terdakwa  dalam  proses  sidang  di  Pengadilan  berlangsung  tapi  mengenai
saksi  belum  ada  penerapan  akan  hal  tersebut,  bisa  dikatakan  saksi  hanya  memberikan keterangan tanpa didampingi dan diberikan nasihat hukum kepadanya.
o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Mengenai  hal  biaya  memang  sangat  kurang  memadai  dikarenakan  tidak  tersedianya dana yang diberikan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak kepada saksi.
p. Mendapat  pendampingan.  Saksi  yang  memberikan  keterangan  di  sidang  pengadilan hanya  didampingi  oleh  aparat  penegak  hukum  yaitu  pihak  kepolisian  dan  kejaksaan tetapi  tidak  ada  pendampingan  khusus  yang  dikerahkan  oleh  lembaga  yang  berwenang yaitu Lembaga Saksi dan Korban.
Dari  hasil  penelitian  di  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  terhadap  kasus  tindak  pidana korupsi mengenai pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan  korban,  dari  seberapa  banyak  hak-hak  terhadap  saksi  yang  termaktub  di  dalam  pasal  5 tersebut tidak semua diterapkan dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan ada  beberapa  hak-hak  yang  telah  diterapkan  dalam  praktik  peradilan  terhadap  kasus  tindak pidana  korupsi,  berdasarkan  pasal-pasal yang  terdapat  dalam  Kuhap  mengenai  hak-hak  saksi yaitu pasal 112 ayat (1), pasal 113, pasal 117 ayat (1), pasal 118, pasal 166, pasal 177 ayat (1), dan  pasal  178  ayat  (1)  KUHAP.  Terdapat  beberapa  kendala  mengenai  penerapan  dalam  hal perlindungan saksi dalam praktik peradilan pidana yaitu: 6
1. Lembaga perlindungan saksi yang belum ada di Banda Aceh.
2. Saksi tidak mengajukan permohonan kepada pihak LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang merupakan syarat diberikannya perlindungan.
3. Dana yang disediakan dalam hal pemenuhan perlindungan saksi dalam praktik peradilan.
6 Syaiful  Has’ari, Pengadministrasi  Hukum  Sub  Kepaniteraan  Hukum  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh , Wawancara 3 Desember 2018
4. Pemerintah  belum  tegas  terhadap  hal  hal  yang  mengenai  perlindungan  saksi  terutama pemenuhan hak-hak saksi yang sudah ada aturan yang menjamin.
C. Faktor  penyebab terjadinya  keterangan saksi yang  berbeda antara  keterangan saksi tindak  pidana  korupsi  di  Berita  Acara  Pemeriksaan  dengan  di  Persidangan Berdasarkan Pengamatan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh
Bagi  seorang  saksi  yang  telah  memberikan  keterangan  dalam  pemeriksaan  penyidikan, harus  mempertahankan  keterangan  tersebut.  Keterangan  yang  diberikannya  di  sidang pengadilan sedapat mungkin sejalan dengan isi keterangan  yang telah diberikan dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik, sehingga di antara kedua keterangan tersebut tidak terdapat perbedaan  yang  pokok  dan  mendasar,  akan  tetapi  tidak  ada  ketentuan  dalam  KUHAP  yang menjelaskan tentang hal tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  dapat diketahui  bahwa  faktor  dari  penyebab  adanya  perbedaan  saksi  di  berita  acara  pemeriksaan dengan di persidangan yaitu: 7

## 1. Adanya tekanan dari pemeriksaan di penyidikan
Dalam  praktik  peradilan,  sering  terjadi  perbedaan  keterangan  yang  sangat  mencolok antara keterangan yang diberikan saksi di sidang pengadilan dengan yang diberikan di depan penyidik.  Kalau  ditanya  kenapa  saksi  memberikan  keterangan  yang  berbeda,  jawaban  dan alasan  yang  umum  karena  proses  penyidikan  belum  dipandu  secara  mutlak  normatif  oleh aturan  penyidikan  yang  benar  dan  adil.  Dalam  praktik  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan, seringkali terdakwa menarik kembali keterangannya  yang diberikan pada waktu pemeriksaan pendahuluan,  dengan  alasan  keterangannya  itu  diberikannya  demikian  karena  keadaan terpaksa,  takut  dipukuli  dan  disiksa.  Aspek  perikemanusiaan  yang  dikedepankan  dalam
7 Syaiful  Has’ari, Pengadministrasi  Hukum  Sub  Kepaniteraan  Hukum  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh , Wawancara 3 Desember 2018
penyidikan  merupakan  suatu  ujian  bagi  penyidik,  baik  dari  aspek  moral,  humanisme,  sosial, juridis, dan profesionalisme kerja. Sudah bisa dipastikan bahwa dalam tahap penyidikan pihak penyidik  akan  dihadapkan  dengan  kendala-kendala  yang  tidak  ringan,  terutama  ketika mengumpulkan  dan  mempertajam  alat  bukti  dengan  merelevansikan  kepada  saksi,  misalnya saksi  yang  berbelit-belit  dalam  memberikan  keterangan  sudah  merupakan  suatu  kesulitan untuk mematangkan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 8
Berdasarkan  uraian  mengenai  kewajiban  dan  kompetensi  penyidik  dalam  penyidikan menunjukkan  bahwa  tanggung  jawab  yang  harus  dilaksanakan  dan  ditegaskan  oleh  penyidik cukup berat. Kejelian, ketelitian, ketepatan, dan keakurasian dalam menangani perkara harus dikedepankan, di samping tidak meninggalkan aspek pemerhatian terhadap kepentingan nilai- nilai kemanusiaan. 9

## 2. Adanya tekanan dari pihak terdakwa
Pada  prinsipnya  saksi  dapat  mendapatkan  tekanan  dan  ancaman  di  luar  persidangan sehingga  saksi  dalam  memberikan  keterangan  di  persidangan  saksi  merasa  takut  dan  merasa tidak  bebas  dalam  memberikan  dan  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  kepada saksi.

## 3. Takut dalam memberikan keterangan di persidangan
Pada  prinsipnya  keterangan  yang  harus  diberikan  saksi  di  sidang  pengadilan  sedapat mungkin  sama  atau  sejalan  dengan  keterangan  yang  telah  diberikannya  pada  berita  acara pemeriksaan.  Akan  tetapi,  prinsip  ini  mengurangi  kebebasan  saksi  untuk  memberikan keterangan  yang  berbeda  di  sidang  pengadilan  dengan  keterangan  yang  diberikan  pada
8 Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam sistem peradilan pidana , cetakan pertama, (Jakarta,  Sinar Grafika, 2012), hlm. 199.
9 Ibid , hlm. 203.
pemeriksaan  di  penyidikan.  Namun  kebebasan  itu  tidak  dimaksudkan  memberi  keleluasan kepada  saksi  untuk  mengarang  kebohongan  serta  mengingkari  serta  keseluruhan  keterangan yang  telah  diberikannya  dalam  berita  acara  pemeriksaan  penyidikan.  Kebebasan  memberi keterangan  di  sidang  pengadilan  bagi  saksi  tidak  dimaksudkan  mengurangi  arti  keterangan yang  telah  diberikannya  pada  berita  acara  pemeriksaan  penyidikan.  Apalagi  jika keterangannya  di  sidang  bertentangan  dan  berbeda  dengan  diterangkan  dalam  berita  acara penyidikan, hakim wajar meminta penjelasan dan alasan kepada saksi tentang hal tersebut.
Mengenai  saksi  yang  memberikan  keterangan  berbeda  dengan  yang  ada  di  berita acara pemeriksaan  di  penyidikan  telah  diatur  dalam  pasal  163  KUHAP,  yang  memberi  pedoman kepada  ketua  sidang  tentang  tata  cara  penertiban  masalah  perbedaan  keterangan.  Jika  dalam pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  seorang  saksi  memberi  keterangan  yang  berbeda  dengan yang  telah  diberikan  dalam  berita  acara  pemeriksaan  di  penyidikan,  tata  cara  yang  dapat ditempuh hakim yaitu:
1) Mengingatkan saksi akan perbedaan tersebut; hakim tidak dibenarkan berdiam diri jika dalam  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  seorang  saksi  memberikan  keterangan  yang berbeda dengan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan, ketua sidang harus memperingatkan saksi akan perbedaan tersebut.
2) Kalau  ketua  sidang  telah  memperingatkan  saksi,  tetapi  pada  keterangan  yang diberikannya  di  persidangan,  hakim  meminta  keterangan  mengenai  perbedaan  antar kedua keterangan yang dimaksud.
3) Kemudian  keterangan  dan  alasan  yang  diberikan  saksi  dicatat  dalam  berita  acara pemeriksaan sidang.
Mengenai  alasan  dan  keterangan  yang  diberikan  saksi  dapat  mendukung  atau  tidak, perbedaan  keterangan  kesaksian  yang  diberikannya  tergantung  pada  penilaian  hakim. Seandainya perbedaan keterangan itu benar-benar sejalan dengan alasan yang diberikan saksi, dan  alasan  itu  dapat  diterima  hakim,  keterangan  yang  diberikan  saksi  di  sidang  pengadilan yang dipergunakan hakim menyusun pertimbangan. Akan tetapi, kalau perbedaan keterangan tanpa  alasan  yang  masuk  akal,  hakim  dapat  menganggap  keterangan  yang  terdapat  dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan yang dipergunakan hakim menyusun pertimbangan.
Dari  uraian  tersebut  dapat  dilihat  bagaimanapun  jauhnya  perbedaan  keterangan  yang diberikan  seorang  saksi,  ketua  sidang  bebas  menilainya,  namun  kebebasan  tersebut  harus didasarkan pada alasan yang diberikan saksi. kalau perbedaan keterangan itu didasarkan saksi atas alasan yang objektif dan logis, perbedaan keterangan itu sudah sewajarnya dibenarkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Solihin  Wahab, Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  Ke  Implementasi  Kebijaksaan Negara , Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
Adami  Chazawi, Hukum  Pidana  Materil  dan  Formil  Korupsi  di  Indonesia ,  Malang:  Bayumedia Publishing, 2005.
Agus Takariawan, Perlindungan Saksi dan Korban , Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016.
Andi  Hamzah, Korupsi  di  Indonesia  Masalah  dan  Pemecahannya, Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 1984.
____________, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional , Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005.
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban , Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Darwan  Prinst, Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, Cetakan  I,  Bandung:  Penerbit Alumni, 2002.
Ermansyah  Djaja, Memberantas  Korupsi  Bersama  KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi) , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Indriyanto Seno Adji , KUHAP Dalam Prospektif , Jakarta: Diadit Media, 2011.
J.C.T  Simorangkir.  Edwin  Rudy  dan  Prasetyo  JT, Kamus  Hukum ,  Jakarta:  Penerbit  Aksara Abru, 1980.
Leden  Marpaung, Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  (Penyelidikan  dan  Penyidikan) . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Marwan  Effendi, Sistem  Peradilan  Pidana  (Tinjauan  Terhadap  Beberapa  Perkembangan Hukum Pidana) , Jakarta: Penerbit Referensi, 2012.
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Badan Penerbit Undip, 1995.
R.  Wiyono, Pembahasan  Undang  Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Syaiful  Bakhri, Beban  Pembuktian  Dalam  Beberapa  Praktik  Peradilan ,  Jakarta:  Gramata Publishing, 2012.
Siswanto  Sunarso, Viktimologi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Cetakan  Pertama,  Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Yahya  Harahap , Pembahasan  permasalahan  dan  penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.