## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5130/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Hak Reproduksi Pada Penderita Hiv/Aids Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Dan Agama
Aris Prio Agus Santoso 1* , Muhamad Habib 2 , Kresna Agung Yudhianto 3 , Tri Indah Lestari 123 Program Studi S1 Hukum ,Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Setiap  orang  selain  mempunyai  hak  atas  kesehatan,  juga  mempunyai  kewajiban  dalam mewujudkan,  menjaga,  mempertahankan,  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat baik dirinya maupun orang lain   yang   menjadi   tanggung jawabnya serta adanya tanggung jawab  Pemerintah  dalam    penyelenggaraan    kesehatan    masyarakat    sebagaimana  tertuang
Article Info
Abstract Article history: Received : 05 May 2023 Publish : 04 July 2023 Everyone really wants to be able to reproduce well, by having healthy offspring both physically, mentally and socially. The constitution provides freedom that every person is entitled and has the same opportunity to have everything related to reproductive health. This is very contrary to the MUI Fatwa No. 18 of 1996 which  actually  prohibits  people  living  with  HIV/AIDS  from  getting  married.  The  formulation  of  the problem in this study is to find out how the reproductive rights of HIV/AIDS sufferers are viewed from a legal and religious perspective and to find out how the Indonesian Government's program in HIV/AIDS Control  is.  This  research  method was  carried  out  using  a  normative  juridical  approach  by collecting secondary data from the literature. The results of further research were analyzed qualitatively. Based on the results of the research, it shows that the reproductive rights of people with HIV/AIDS have basically been  put  forward  in  the  International  Conference  on  Population  and  Development,  the  International Planned  Parenthood  Federation  and  are  regulated  in  the  Universal  Declaration  of  Human  Rights, although  they  are  made  in  general  but  can  be  integrated  in  the  context  of  people  with  HIV/AIDS. HIV/AIDS sufferers also have the right to marry and have children because it is a right inherent in them since  birth.  HIV/AIDS  sufferers  are  regulated  in  Article  28B Paragraph  (1)  of  the  1945 Constitution, Article  10  Paragraph  (2)  of  Law  no.  39/1999  concerning  Human  Rights  and  Article  72  of  Law  no. 36/2009 concerning Health. Based on Islamic law, people with HIV/AIDS are allowed to marry and have children and this can lead to the goal of marriage desired by Allah SWT. The government has a National Action Plan for HIV and AIDS Control in the Health Sector. This action plan contains control efforts which are described in the form of strategies, activities, indicators and targets up to a funding framework that aims to stop the AIDS epidemic in Indonesia by 2030.
Keywords: Reproductive Rights, People with HIV/AIDS, Law, Religion. Info Artikel
Abstrak Article history: Diterima : 05 Mei 2023 Publis : 04 Juli 2023 Setiap orang ingin sekali dapat bereproduksi dengan baik, dengan memiliki keturunan yang sehat baik secara fisik, mental dan sosialnya. Konstitusi memberikan kebebasan bahwa setiap orang itu berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki semua yang berkenaan dengan kesehatan reproduksi. Hal ini sangatlah  bertolak  belakang  dengan  Fatwa  MUI  No.  18  Tahun  1996  yang  justru  melarang Penderita HIV/AIDS untuk menikah. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak reproduksi pada Penderita HIV/AIDS ditinjau dari Sudut Pandang Hukum dan agama serta  mengetahui  bagaimana  program  Pemerintah  Indonesia  dalam  Pengendalian  HIV/AIDS.  Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder dari kepustakaan.  Hasil  penelitian  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Hak  Reproduksi  Penderita  HIV/AIDS  pada  dasarnya  telah  dikemukakan  dalam International  Conference  on  Population  and  Development,  International  Planned  Parenthood Federation serta diatur dalam Universal Declaration of Human Rights meskipun itu dibuat secara umum namun dapat diintegrasikan dalam konteks Penderita HIV/AIDS. Penderita HIV/AIDS juga memiliki hak untuk  menikah  dan  memiliki  keturunan  karena  itu  adalah  hak  yang  melekat  pada  dirinya sejak  lahir. Penderita HIV/AIDS yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 Ayat (2) UU No. 39/1999 tentang HAM dan Pasal 72 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan syariat islam, Penderita HIV/AIDS diperbolehkan untuk menikah dan memiliki keturunan dan hal tersebut bisa mengantarkan pada tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Pemerintah memiliki Rencana Aksi Nasional Pengendalian  HIV  dan  AIDS  Bidang  Kesehatan.  Rencana  aksi  ini  berisi  upaya  pengendalian  yang dijabarkan dalam bentuk strategi, kegiatan, indikator dan target sampai dengan kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghentikan epidemi AIDS di Indonesia pada tahun 2030.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Aris Prio Agus Santoso Universitas Duta Bangsa Surakarta Email : arisprio_santoso@udb.ac.id
pada Undang-Undang  No. 36/2009 tentang  Kesehatan. Berbagai  upaya  kesehatan  dilakukan dalam  rangka menjamin   terpenuhinya   hak   kesehatan   seseorang   melalui   pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efektif, adil, serta terjangkau.
Penyakit  menular  masih  menjadi  masalah  kesehatan  masyarakat  yang  menimbulkan kesakitan, kematian dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan, pengendalian  dan  pemberantasan  yang  efektif  dan  efisien,  secara  komperehensif berkesinambungan.
Pemerintah  telah  melaksanakan  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  Bidang  Kesehatan, menuju  terwujudnya  jaminan  kesehatan  semesta  atau Universal  Health  Coverage (UHC) sehingga  seluruh  penduduk  Indonesia,  termasuk  orang  dengan  HIV/AIDS  mampu memperolehi  jaminan  kesehatan.  Masyarakat  diharapkan  dapat  mengakses  pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu,  pelayanan publik yang bebas dari diskriminasi dan sigmatisasi tanpa memandang asal-usul, budaya, agama atau tingkat sosial ekonominya berdasarkan hukum yang berlaku.
Secara  fungsional,  hukum  diharapkan  dapat  berfungsi  melakukan  pengawasan  sosial (social control) dan sebagai alat untuk merekayasa kehidupan sosial (law as a tool for social engineering). Hukum  sebagai  sarana  pengawasan  sosial  diharapkan  dapat  memberikan perlindungan hak Penderita HIV/AIDS, dengan nilai non diskriminasi, toleransi dan empati. Namun demikian, pada saat ini masih terjadi kesenjangan antara das sein dengan das sollen dalam  perlindungan  hak  Penderita  HIV/AIDS.  Kelemahan  dalam  memberi  perlindungan Penderita HIV/AIDS, memberikan dampak terhadap peningkatan Penderita HIV/AIDS. Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan  hanya  kondisi  yang  bebas  dari  penyakit  dan  kecacatan.  Kesehatan  Reproduksi dijelaskan  dalam  Pasal  71  UU  No.  36/2009  Tentang  Kesehatan,  diuraikan  “kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata- mata  bebas  dari  penyakit  atau  kecacatan  yang  berkaitan  dengan  sistem,  fungsi  dan  proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.
Perkembangan  virus  HIV/AIDS  begitu  cepat  dan  cara  menularnya  pun  begitu  mudah, terutama  penularan  terhadap  pasangan  dan  bayi  seorang  Ibu  pengidap  HIV/AIDS.  Sangat disayangkan sekali apabila seorang bayi tertular virus tersebut, karena menderita sejak kecil dan  kehidupannya  akan  terancam. Infeksi  HIV  merupakan  salah  satu  masalah  kesehatan utama dan salah satu penyakit  menular  yang  dapat  mempengaruhi  kematian  ibu  dan  anak. Selain  itu,  dalam  pelayanan  kesehatan  reproduksi,  isu  penting  yang  menjadi  perhatian terutama  kesehatan   reproduksi   pada  wanita  diantaranya kesehatan  ibu,  dan infertilitas. Indonesia  saat ini menghadapi epidemi HIV  dan AIDS  berkembang  cepat  dan  sebagian besar menyerang kelompok usia muda. Epidemi HIV/AIDS muncul dan menyebar melalui perilaku, menyimpang seks bebas homoseks atau heteroseks dengan pasangan berganti dan penyalah-gunaan  narkoba  suntik.  Proporsi  Penderita  AIDS  perempuan  di  Indonesia meningkat sangat pesat kebanyakan ibu rumah tangga dan penularan terbesar terjadi melalui hubungan seksual.
Data  kasus  HIV AIDS  di  Indonesia  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Seperti  pada gambar  di  bawah  ini,  terlihat  bahwa  selama  sebelas  tahun  terakhir  jumlah  kasus  HIV  di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2019, yaitu sebanyak 50.282 kasus. Berdasarkan data WHO tahun 2019, terdapat 78% infeksi HIV baru di regional Asia Pasifik. Untuk kasus AIDS tertinggi selama sebelas tahun terakhir pada tahun 2013, yaitu 12.214 kasus.
Sumber: Ditjen P2P (Sistem Informasi HIV/AIDS dan IMS (SIHA), Laporan Tahun 2019
Jumlah kumulatif ODHIV ditemukan (kasus HIV) yang dilaporkan sampai dengan Maret 2022  sebanyak  329.581  orang,  sedangkan  jumlah  kumulatif  kasus AIDS  yang  dilaporkan sampai dengan Maret 2022 sebanyak 137.397. Distribusi temuan Kasus HIV per tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini:
HIV  merupakan  krisis  global  dan  tantangan  yang  terbesar  bagi  kemajuan  sosial  dan pembangunan. Proporsi terbesar orang yang terinfeksi HIV adalah orang dewasa dalam usia kerja  dan  hampir  setengahnya  adalah  wanita,  yang  belakangan  ini  menjadi  lebih  rentan daripada pria. Karena telah menyebar ke semua sektor ekonomi dan semua bidang kehidupan sosial, HIV telah menjadi ancaman bagi pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang. Hal ini  mengundang  sikap  yang  diskriminatif  yang  dianggap  sebagai  pelanggaran  HAM  di Indonesia dan memerlukan ketegasan hukum.
Pasal  49  ayat  (3)  UU  No.  39/1999  tentang  HAM  menjelaskan  bahwa  wanita  dalam Undang-Undang  tersebut  diberikan  hak  atas  reproduksinya.  Bahkan  hak  tersebut  wajib dijamin dan dilindungi oleh hukum. Maknanya bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam mengatur mengenai hak reproduksi seperti menjamin atas hak dasar setiap pasangan suami istri  untuk  mengatur  secara  bebas  dan  tanggungjawab  dalam  menentukan  jarak,  jumlah
maupun  waktu  dalam  hal  mempunyai  anak  terutama  bagi  wanita  yang  memiliki  riwayat penyakit HIV/AIDS.
Hak-hak reproduksi sebagaimana yang dimaksudkan, berbeda halnya jika diterapkan pada orang  yang  positif  terinfeksi  HIV/AIDS  karena  penyakit  tersebut  menjadi  bayang-bayang yang  menakutkan  bagi  pasangan  suami  istri  untuk  menularkan  penyakit  pada  anaknya. Meskipun menurut beberapa penelitian menyatakan bahwa prosentase tertular tidak  terlalu besar  dengan  beberapa treatment namun  hal  tersebut  masih  belum  bisa  meyakinkan  dan menguatkan para pasangan pengidap HIV/AIDS untuk memiliki keturunan.
Kekhawatiran lain bisa berasal dari tekanan verbal yang dilontarkan oleh anggota keluarga karena  keluarga  merupakan  orang  yang  sering  berinteraksi  dengan  pasangan  pengidap HIV/AIDS. Selain keluarga, lingkungan juga memberikan pengaruh yang cukup besar karena masyarakat  yang  belum  paham  mengenai  HIV/AIDS  cenderung  menjauhi  pengidap HIV/AIDS dan bisa memberikan stigma yang buruk pada mereka.
Sulit  bagi  masyarakat  untuk  bisa  menerima  dan  hidup  bersama  dengan  Penderita HIV/AIDS.  Masyarakat  dihantui  dengan  ketakutan  menyebarnya  penyakit  tersebut  dan berbagai  stigma  negatif  muncul  diikuti  dengan  tindakan  diskriminasi  yang  menyebabkan korban menghadapi pembatasan dalam mengakses pendidikan dan layanan medis.
Setiap orang ingin sekali dapat bereproduksi dengan baik, dengan memiliki keturunan yang sehat  baik  secara  fisik,  mental  dan  sosialnya,  sehingga  ia  dapat  menjadi  orang  tua  yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan merawat anak-anaknya, namun ketika orang tersebut tidak memiliki reproduksi yang baik, cita-citanya pun akan hilang dalam angan-angan saja. Kemudian  konstitusi  memberikan  kebebasan  bahwa  setiap  orang  itu  berhak  dan  memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki semua yang berkenaan dengan kesehatan reproduksi. Tidak ada pengecualian yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan reproduksi yang baik. Hal ini sangatlah bertolak belakang dengan Fatwa MUI No. 18 Tahun 1996 yang justru  melarang  Penderita  HIV/AIDS  untuk  menikah.  Tinjauan  Hukum  perkawinan  orang dengan HIV/AIDS dalam Muzakarah MUI No. 18 Tahun 1996, Pada dasarnya diwajibkan untuk melarang Penderita HIV/AIDS untuk menikah, karena hubungan suami istri menjadi sarana paling mudah dalam penyebaran penyakit ini. Hal tersebut sesuai dengan kaidah yang terdapat  dalam  Fatwa  tersebut  yang  artinya  menghilangkan  mafsadat  lebih  didahulukan daripada  mengambil  manfaat  dalam  hal  tersebut  manfaat  yang  diambil  adalah  seperti keinginan  untuk  membina  suatu  rumah  tangga,  keinginan  untuk  memiliki  anak,  keinginan untuk menyalurkan hasrat seksualnya, dan lain sebagainya. itu sebagai jalan untuk mencapai kebahagian tersebut.
Pemerintah  telah  melakukan  pengendalian  HIV,  upaya  pencegahan  meliputi  beberapa aspek yaitu penyebaran informasi, promosi penggunaankondom, skrining darah pada darah donor,  pengendalian  IMS  yang  adekuat,  penemuan  kasus  HIV  dan  pemberian ARV  sedini mungkin, pencegahan penularan  dari ibu ke anak, pengurangan dampak buruk, sirkumsisi, pencegahan  danpengendalian  infeksi  di  Faskes  dan  profilaksis  pasca  pajananuntuk  kasus pemerkosaan dan kecelakaan kerja.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dinarasikan  di  atas,  adapun  perumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimana  Hak  Reproduksi  Pada  Penderita  HIV/AIDS  Ditinjau  dari  Sudut  Pandang Hukum.
b. Bagaimana  Hak  Reproduksi  Pada  Penderita  HIV/AIDS  Ditinjau  dari  Sudut  Pandang Agama (Islam)
c. Bagaimana Program Pemerintah Indonesia dalam Pengendalian HIV/AIDS.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  dilakukan berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas
hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  pengumpulan  data  dari  data sekunder.  Data  sekunder  ini  dikenal  pula  dengan  pendekatan  kepustakaan,  yakni  dengan mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini prescriptif design adalah yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan  untuk  mengatasi  masalah-masalah  tertentu.  Dalam  penelitian  ini  adalah  mengetahui pemenuhan  hak  reproduksi  pada  Penderita  HIV/AIDS  ditinjau  dari  sudut  pandang  hukum  dan agama.  Hasil  penelitian  ini  selanjutnya  dianalisis  secara  kualtitatif.  Penelitian  kualitatif  tidak terlepas  dari  kritik  sehingga  data-data  yang  diperoleh melalui metode  kualitatif  tidak  memiliki standar yang baku dalam hal perhitungan. Pendekatan penelitian kualitatif ialah untuk memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam. Peneliti lebih tertarik dengan analisis data kualitatif karena menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian. Selain itu juga keterbatasan waktu, dan biaya yang mempengaruhi peneliti lebih tertarik mengambil conceptual approach dalam pendekatan normatif ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hak Reproduksi Pada Penderita HIV/AIDS Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Indonesia meenjadi salah satu negara peserta International Conference on Population and Development (ICPD).  Dalam  Deklarasi  Konferensi  Internasional  Kependudukan  dan Pembangunan, diakui ada 4 hak reproduksi perempuan, yaitu:
1. Kesehatan  reproduksi  sebagai  bagian  dari  kesehatan masyarakat  sepanjang  siklus hidup baik untuk pria maupun wanita.
2. Hak dalam membuat sebuah keputusan yang berhubungan dengan melahirkan anak, pilihan sukarela dalam pernikahan, pembentukan keluarga, menentukan jumlah anak, waktu serta jarak  kelahiran,  dan  hak  untuk  mengakses  informasi  serta  alat  yang  diperlukan  untuk melaksanakan pilihan.
3. Perempuan dan laki-laki harus mendapat kesetaraan dan keadilan supaya setiap orang dapat membuat  pilihan  yang  bebas  dan  terimformasi  di  semua  aspek,  baik  bebas  dalam diskriminasi gender.
4. Setiap  individu  memiliki  hak  akan  keamanan  seksual  dan  reproduksinya,  dimana didalamnya  terbabas  dari  segala  bentuk  kekerasandan  paksaan  seksual,  dan  hak  atas privasinya.
Sebagaimana terdapat 12 (dua belas) hak-hak yang dirumuskan oleh International Planned Parenthood Federation (IPPF) pada tahun 1996 adalah:
1. Hak  untuk  hidup  Setiap  perempuan  mempunyai  hak  untuk  bebas  dari  risiko  kematian karena kehamilan.
2. Hak  atas  kemerdekaan  dan  keamanan  Setiap  individu  berhak  untuk  menikmati  dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya dan tak seorang pun dapat dipaksa untuk hamil, menjalani sterilisasi dan aborsi.
3. Hak  atas  kesetaraan  dan  bebas  dari  segala  bentuk  diskriminasi  Setiap  individu mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk kehidupan seksual dan reproduksinya.
4. Hak-Hak atas kerahasiaan pribadi Setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan menghormati kerahasiaan pribadi. Setiap perempuan mempunyai hak untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya.
5. Hak  atas  kebebasan  berpikir  Setiap individu  bebas  dari  penafsiran  ajaran agama  yang sempit,  kepercayaan,  loso  dan  tradisi  yang  membatasi  kemerdekaan  berpikir  tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.
6. Hak  mendapatkan  informasi  dan  pendidikan  Setiap  individu  mempunyai  hak  atas informasi  dan  pendidikan  yang  berkaitan  dengan  kesehatan  reproduksi  dan  seksual termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarga.
7. Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga.
8. Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak.
9. Hak  atas  pelayanan  dan  perlindungan  kesehatan  Setiap  individu  mempunyai  hak  atas informasi,  keterjangkauan,  pilihan,  keamanan,  kerahasiaan,  kepercayaan,  harga  diri, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan.
10. Hak  untuk  mendapatkan  manfaat  dari  kemajuan  ilmu  pengetahuan  Setiap  individu mempunyai  hak  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  reproduksi  dengan  teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima.
11. Hak  atas  kebebasan  berkumpul  dan  berpartisipasi  dalam  politik  Setiap  individu mempunyai  hak  untuk  mendesak  pemerintah  agar  memprioritaskan  kebijakan  yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi.
12. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk Termasuk hak-hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual. Setiap individu mempunyai hak untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual.
Dalam DUHAM juga telah dijelaskan bahwa setiap manusia semuanya memiliki martabat dan hak yang sama. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 DUHAM. Maka dapat dipahami bahwa DUHAM mendukung setiap hak ada pada diri semua orang dengan tidak memandang gender  setiap  orang.  Pria  maupun  wanita  mempunyai  hak  dan  martabat  yang  sebanding. Dalam  DUHAM  juga  telah  dijelaskan  bahwa  semua  laki-laki  dan  perempuan  yang  sudah memasuki umur dewasa maka memiliki hak untuk menikah dan membentuk suatu keluarga. Oleh  karena  itu,  Penderita  HIV/AIDS  juga  memiliki  hak  untuk  menikah  dan  memiliki keturunan karena itu adalah hak yang melekat pada dirinya sejak lahir.
Pasal  28B  Ayat  (1)  UUD  1945  menyebutkan  bahwa Setiap  orang  berhak  membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Berdasarkan ketentuan ini sudah jelas bahwa setiap orang berhak menikah dan memiliki keturunan yang sah, sehingga jika pasal ini dikaitkan dengan Penderita HIV/AIDS maka mereka termasuk juga golongan orang yang berhak memperoleh hak yang sama meskipun menjadi golongan orang minoritas. Pasal 10 Ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM menyebutkan bahwa Setiap orang berhak membentuk  suatu  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah. Kemudian  pada  Ayat  (2)  disebutkan  juga  bahwa  Perkawinan  yang  sah  hanya  dapat berlangsung  atas  kehendak  bebas  calon  suami  dan  calon  istri  yang  bersangkutan,  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ayat (2) ini dapat dimaknai bahwa  Pasangan  Penderita  HIV/AIDS  yang  mengetahui  kondisi  calonya,  dan  siap menerimanya atas kehendaknya sendiri merupakan kebebasan hak yang patut dihargai bahkan oleh Pemerintah sekalipun. Sehingga atas dasar ini maka Penderita HIV/AIDS diperbolehkan menikah  asal  telah  menceritakan  kondisinya  kepada  pasanganya  dan  siap  menerimanya sebagai suami ataupun juga istri.
Hak reproduksi pada wanita yang dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (3) Pada UU No. 39/1999 tentang  HAM  telah  dijelaskan  mengenai  dan  hak  reproduksi  tersebut  telah  dijamin  dan dilindungi oleh hukum. Wanita yang terinfeksi HIV/AIDS seharusnya juga memiliki hak dan haknya juga harus dijamin dan dilindungi.
Pasal 72 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Setiap orang berhak:
1. Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
2. Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan  yang  menghormati  nilai-nilai  luhur yang  tidak  merendahkan  martabat manusia sesuai dengan norma agama.
3. Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
4. Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dari  ketentuan  pasal  tersebut  dapat  dimaknai  bahwa  setiap  perempuan  memiliki  hak menentukan kehidupan reproduksinya, sehingga apabila seorang perempuan siap menerima calon suami yang berstatus Penderita HIV/AIDS dan telah siap menerima segala risiko dan konsekuensinya maka hal pernikahan keduanya tidak boleh ditentang atau dilarang, sebab jika itu  terjadi  maka  hanyalah  akan  menimbulkan  pertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang melindungi kebebasan individu.
3.2. Hak  Reproduksi  Pada  Penderita  HIV/AIDS  Ditinjau  dari  Sudut  Pandang  Agama (Islam)
Pernikahan  merupakan  suatu  cara  yang  dipilih Allah  sebagai  jalan  bagi  manusia  untuk beranak, berkembangbiak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.
Allah SWT menciptakan mahluk hidup berpasang-pasangan, Allah SWT memerintahkan agar  umatnya  melakukan  perkawinan  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan. Perkawinan atau pernikahan adalah sunnatullah artinya perintah Allah dan Rasulnya. Tidak semata-mata  keinginan  manusia  atau  hawa  nafsunya  saja  karenanya  seseorang  yang  telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) Agama Islam. Islam  adalah  agama  yang  memandang  semua  manusia  adalah  sama.  Hal  yang  menjadi pembeda  antara  setiap  orang  yaitu  dari  segi  ketaqwaannya.  Pria  maupun  wanita  dianggap memiliki  hak  maupun  kewajiban  yang  sama.  Meskipun  hidup  dalam  perbedaan  suku  dan budaya tetap dianggap sama di sisi Allah karena Allah adalah yang Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.
Persamaan  dalam  ajaran  Islam  merupakan  hal  yang  pokok.  Menurut  pandangan  dari Muhammad  Sayyid  Thantawi  dalam  hal  persamaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  yaitu: pertama , memiliki persamaan dalam hal hal penciptaan dan Thantawi dalam memahami asal penciptaan  manusia  yaitu  dilihat  secara  tekstualis  sehingga  dipahami  bahwa  laki-laki  dan perempuan  diciptakan  dari  jenis  yang  sama  dan  memiliki  hak  yang  sama. Kedua ,  hak  dan kewajiban  dalam  belajar  karena  laki-laki  dan  perempuan  samasama  dapat  berpikir, mempelajari  dan  selanjutnya  bisa  mengaplikasikan  hal-hal  yang  dikehatahui  dari  alam semesta ini. Ketiga, hak dalam pembagian warisan. Menurut Thantawi bahwa pada zaman Jahiliyah perempuan tidak mendapatkan hak warisnya, dan seiring berjalannya waktu hingga Islam datang membawa perubahan dan perempuan mendapatkan hak warisnya.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  Penderita  HIV/AIDS  adalah  manusia  yang  juga dianggap sama di sisi Allah, karena semuanya tergantung ketaqwaan setiap hamba pada Allah. Penderita HIV/AIDS juga memiliki hak terkait dengan reproduksinya. Penderita HIV/AIDS berhak  untuk  memilih  pasangan,  menikah  dan  mempunyai  anak.  Manusia  diciptakan berpasang-pasangan, sehingga Penderita HIV/AIDS juga berhak untuk menikah. Salah satu tujuan  menikah  adalah  memiliki  keturunan,  maka  Penderita  HIV/AIDS  juga  berhak  untuk mempunyai anak. Memang ada aturan khusus bagi Penderita HIV/AIDS untuk menikah dan memiliki  anak,  namun  hak  yang  terkait  dengan  hal  tersebut  tetap  harus  diberikan  kepada Penderita HIV/AIDS tanpa diskriminasi. Penderita HIV/AIDS memiliki hak untuk memilih pasangannya dan boleh melakukan seleksi terhadap calon suami atau calon istrinya karena hal tersebut  bisa  mengantarkan  pada  tujuan  perkawinan  yang  dikehendaki  oleh  Allah  SWT. Kriteria  setiap  orang  mengenai  pasangan  memang  berbeda-beda,  namun  untuk  Penderita HIV/AIDS  sendiri  bisa  dipastikan  salah  satu  kriterianya  yaitu  yang  bisa  menerima  status dirinya yang telah terinfeksi HIV.
Dalam ajaran Islam telah dijelaskan bahwa laki-laki berhak untuk memilih calon istrinya dan  perempuan  juga  berhak  untuk  memilih  calon  suaminya.  Islam  juga  telah  memberikan kriteria  yang  harusnya  dipertimbangkan  oleh  setiap  orang  yaitu  dalam  memilih  pasangan harus  melihar  dari  aspek  kekayaannya,  status  sosial  atau  ketaqwaannya,  kecantikan  atau ketampanan  dan  yang  terakhir  yaitu  meilihat  dari  aspek  agamanya.  Hal  yang  paling
ditekankan oleh Islam yaitu melihat dari aspek agamanya karena agama yang akan menjadi pondasi dalam hal kehidupan rumah tangga.
Madzhab Syafi’i menyatakan bahwa hak untuk menentukan keturunan ada pada ketentuan suami.  Pendapat  tersebut  disandarkan  pada Al-Qur’an  Surah Al-Baqarah  ayat  233,  bahwa seorang  ayah  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  nafkah  pada  keluarga  terutama  anak karena anak adalah keturunan dari ayah. Ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah berupa pakaian dan memberikan makanan.
Berdasarkan  pendapat  dari  Madzhab  Syafi’i  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hak reproduksi  pada  Penderita  HIV/AIDS  ditentukan  oleh  seorang  suami. Apabila  suami  dari Penderita  HIV/AIDS  atau  suami  yang  terinfeksi  HIV/AIDS  menginginkan  memiliki keturunan maka bisa dilaksanakan program kehamilan dengan tetap berkonsultasi pada dokter dan diawasi secara langsung oleh dokter. Pendapat kedua yaitu dari Madzhab Hanafiyah yang berpendapat bahwa hak memiliki keturunan ada pada kehendak suami dan istri. Hal tersebut didasarkan pada logika bahwa untuk memiliki ketunan adalah partisipasi dari suami dan istri. Berdasarkan pendapat tersebut membuka peluang bagi suami maupun istri dengan HIV/AIDS untuk menentukan memiliki keturunan atau tidak, waktu memiliki keturunan dan jarak untuk memiliki keturunan.
Pendapat ketiga dari Ulama Hanbali dan sebagian dari Ulama Salafiyah yang menyatakan bahwa yang memiliki kehendak untuk memiliki keturunan adalah pada suami dan istri, selain itu juga diperlukan partisipasi keputusan dari umat atau masyarakat yang lebih ditekankan pada  kedua  orang  tua.  Berdasarkan  pendapat  tersebut  maka  dapat  dipahami  bahwa  hak reproduksi  pada  Penderita  HIV/AIDS  terletak  pada  diskusi  antara  suami  dan  istri  serta keluarga.  Keluarga  memiliki  hak  berbicara  dan  berpendapat  terkait  dengan  kehidupan reproduksi pada Penderita HIV/AIDS. Hal positif dengan adanya intervensi keluarga dalam hal  itu  memang  membuat  Penderita  HIV/AIDS  memiliki  semangat  yang  lebih  dan  selalu memiliki motivasi ke depan untuk menjalani rumah tangga, namun juga terdapat hal negatif terkait adanya intervensi dari keluarga yaitu suami istri dengan HIV/AIDS akan susah untuk menentukan masa depan pernikahannya.
Pendapat keempat yaitu dari golongan ahli hadits yang berpendapat sama dengan pendapat ketiga  namun  lebih  ditekankan  pada  kemaslahatan  umat  atau  masyarakat.  Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa intervensi pada Penderita HIV/AIDS lebih meluas  lagi  yaitu  lebih  menjalar  pada  rana  kemaslahatan  umat.  Maksudnya  bahwa  ketika pasangan  Penderita  HIV/AIDS  menentukan  untuk  memiliki  anak  juga  harus  memikirkan mengenai keputusan tersebut dapat memberikan maslahat pada umat atau tidak. Jika mengacu pada pendapat keempat tersebut maka Penderita HIV/AIDS semakin memiliki ruang gerak yang sempit untuk menikah bahkan hak memiliki anak.
Apabila dilihat berdasarkan kaca mata hifzh al-nasl, maka dapat dipahami bahwa:
1. Penderita HIV/AIDS berhak untuk mendapatkan kebutuhan primernya atau disebut sebagai kebutuhan ad-dharuriyah. Maka dalam hal ini Penderita HIV/AIDS memiliki hak untuk memilih  pasangan  hidupnya,  kemudian  Penderita  HIV/AIDS  juga  memiliki  hak  untuk menikah  dan  selanjutnya  memiliki  keturunan.  Dalam  hal  memiliki  keturunan  memang memiliki  syarat  khusus  bagi  Penderita  HIV/AIDS  seperti  menjalankan  pola  hidup  yang sehat,  melahirkan  secara  caecar,  dan  tidak  memberikan ASI  eksklusif  pada  bayi  karena diketahui bahwa ASI mengandung virus HIV yang besar;
2. Penderita  HIV/AIDS  berhak  untuk  mendapatkan  kebutuhan  sekundernya  atau  disebut sebagai  kebutuhan al-hajiyyah .  Contohnya  yaitu  Penderita  HIV/AIDS  juga  berhak diberikan  mahar  yang  pantas  karena  Penderita  HIV/AIDS  bukan  orang  yang  berbeda, Penderita HIV/AIDS sama saja dengan orang yang sehat, sehingga jika dilihat berdasarkan kaca mata pernikahan maka Penderita HIV/AIDS juga memiliki hak mahar tersebut;
3. Penderita HIV/AIDS berhak untuk mendapatkan kebutuhan tersiernya atau disebut sebagai kebutuhan al-tahsiniyyah . Contoh dari penerapan kebutuhan tersier tersebut pada Penderita HIV/AIDS yaitu Penderita HIV/AIDS juga memiliki hak untuk melangsungkan pernikahan
yang  sah  secara  agama  dan  negara  serta  Penderita  HIV/AIDS  memiliki  hak  untuk mengadakan  walimah  pernikahan.  Pada  dasarnya  stigma  yang  beredar  yaitu  apabila menyentuh Penderita HIV/AIDS maka langsung tertular HIV, padahal penularan HIV tidak semudah seperti itu, oleh karena itu Penderita HIV/AIDS juga berhak untuk mengadakan pesta dan orang sekitar tidak perlu takut untuk datang.
Sebaimana  uraian  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  berdasarkan  syariat  islam,
Penderita  HIV/AIDS  diperbolehkan  untuk  menikah  dan  memiliki  keturunan.  Manusia diciptakan berpasang-pasangan, sehingga Penderita HIV/AIDS juga berhak untuk menikah. Salah satu tujuan menikah adalah memiliki keturunan, maka Penderita HIV/AIDS juga berhak untuk mempunyai anak. Memang ada aturan khusus bagi Penderita HIV/AIDS untuk menikah dan memiliki anak, namun hak yang terkait dengan hal tersebut tetap harus diberikan kepada Penderita HIV/AIDS tanpa diskriminasi. Penderita HIV/AIDS memiliki hak untuk memilih pasangannya dan boleh melakukan seleksi terhadap calon suami atau calon istrinya karena hal tersebut  bisa  mengantarkan  pada  tujuan  perkawinan  yang  dikehendaki  oleh  Allah  SWT. Kriteria  setiap  orang  mengenai  pasangan  memang  berbeda-beda,  namun  untuk  Penderita HIV/AIDS  sendiri  bisa  dipastikan  salah  satu  kriterianya  yaitu  yang  bisa  menerima  status dirinya yang telah terinfeksi HIV. Penderita HIV/AIDS mempunyai hak untuk menikah dan berkeluarga,  dan  untuk  menghormati  hak  tersebut  maka  penyuluhan  dan  konseling  harus tersedia untuk Penderita HIV/AIDS dan pasangannya.
3.3. Program Pemerintah Indonesia dalam Pengendalian HIV/AIDS
Pemerintah memiliki Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV dan AIDS Bidang Kesehatan 2015-2019  merupakan  penjabaran  dari  Rencana  Strategis  Kementerian  Kesehatan  2015  – 2019  dan  merupakan  kelanjutan  dari  rencana  pengendalian  penyakit  HIV  dan  AIDS sebelumnya yang telah berakhir pada tahun 2014. Rencana aksi ini berisi upaya pengendalian yang dijabarkan dalam bentuk strategi, kegiatan, indikator dan target sampai dengan kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghentikan epidemi AIDS di Indonesia pada tahun 2030 sesuai  dengan  situasi  epidemi  di  setiap  wilayah  serta  kondisi  sumber  daya  yang  tersedia. Rencana aksi ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan program pengendalian HIV dan AIDS untuk digunakan sebagai acuan seluruh pemangku kepentingan jajaran kesehatan baik di Pusat maupun  Daerah  termasuk  dukungan  lintas  sektor  pemerintah  maupun  swasta  serta  dunia usaha:
a. Meningkatkan cakupan layanan HIV-AIDS dan IMS melalui LKB:
1) Peningkatan Konseling dan Tes HIV,
2) Peningkatan Cakupan dan Retensi Pengobatan ARV,
3) Pengendalian Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Kesehatan Reproduksi (Kespro),
4) Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA),
5) Kolaborasi TB-HIV,
6) Pengembangan Laboratorium HIV dan IMS,
7) Program Pengurangan Dampak Buruk Napza (PDBN),
8) Kewaspadaan Standar,
9) Peningkatan Promosi Pencegahan HIV dan IMS,
10) Meningkatkan Pengamanan Darah Donor dan Produk Darah Lain.
b. Penguatan  Sistem  Kesehatan  Nasional  dalam  pelaksanaan  Layanan  Komprehensif Berkesinambungan (LKB) HIV-AIDS dan IMS:
1) Memperkuat Sistem Pembiayaan Program
2) Penguatan Manajemen Program
3) Pengembangan Sumber Daya Manusia
4) Penguatan Sistem Informasi Strategis dan Monitoring dan Evaluasi
5) Penguatan Tata Kelola Logistik program HIV-AIDS dan IMS
6) Memperkuat Jejaring Kerja dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Strategi Pemerintah dalam Program Pengendalian HIV-AIDS dan PIMS dijabarkan sebagaimana berikut:
a. Meningkatkan penemuan kasus HIV secara dini:
1) Daerah dengan epidemi meluas seperti Papua dan Papua Barat, penawaran tes HIV perlu  dilakukan  kepada  semua  pasien  yangdatang  ke  layanan  kesehatan  baik  rawat jalan atau rawat inap serta semua populasi kunci setiap 6 bulan sekali.
2) Daerah dengan epidemi terkonsentrasi maka penawaran tes HIV rutin dilakukan pada ibu hamil, pasien TB, pasien hepatitis, warga binaan pemasyarakatan (WBP), pasien IMS, pasangan tetapataupun tidak tetap PENDERITA HIV/AIDS dan populasi kunci seperti WPS, waria, LSL dan penasun.
3) Kabupaten/kota  dapatmenetapkan  situasi  epidemi  di  daerahnyadan  melakukan intervensi  sesuai  penetapan  tersebut,  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  serta surveilans berkala.
4) Memperluas akses layanan KTHIV dengan cara menjadikan tesHIV sebagai standar pelayanan di seluruh fasilitas Kesehatan (FASKES) pemerintah sesuai status epidemi dari tiapkabupaten/kota.
5) Dalam hal tidak ada tenaga medis dan/atau teknisi laboratoriumyang terlatih, maka bidan atau perawat terlatih dapat melakukantes HIV.
6) Memperluas dan melakukan layanan KTHIV sampai ketingkat Puskemas.
7) Bekerja  sama  dengan  populasi  kunci,  komunitas  dan  masyarakat  umum  untuk meningkatkan  kegiatan  penjangkauan  danmemberikan  edukasi  tentang  manfaat  tes HIV dan terapi ARV.
8) Bekerja  sama  dengan  komunitas  untuk  meningkatkan  upayapencegahan  melalui layanan PIMS dan PTRM.
b. Meningkatkan cakupan pemberian dan retensi terapi ARV, serta perawatan kronis:
1) Menggunakan  rejimen  pengobatan  ARV  kombinasi  dosis  tetap  (KDT- Fixed  Dose Combination -FDC), di dalam satu tablet mengandung tiga obat. Satu tablet setiap hari pada jam yangsama, hal ini mempermudah pasien supaya patuh dan tidak lupamenelan obat.
2) Inisiasi ARV pada fasyankes seperti puskesmas.
3) Memulai  pengobatan  ARV  sesegera  mungkin  berapapun  jumlah  CD4  dan  apapun stadium klinisnya pada:
a) Kelompok populasi kunci, yaitu : pekerja seks, lelaki seks lelaki, pengguna napza suntik, dan waria, dengan atau tanpa IMS lain.
b) Populasi  khusus,  seperti:  wanita  hamil  dengan  HIV,  pasien  koinfeksi  TB-HIV, pasien ko-infeksi Hepatitis-HIV (Hepatitis B dan C), PENDERITA HIV/AIDS yang pasangannya HIV negatif (pasangan sero-diskor), dan bayi/anak dengan HIV (usia < 5 tahun).
c) Semua orang yang terinfeksi HIV di daerah dengan epidemi meluas.
4) Mempertahankan  kepatuhan  pengobatan  ARV  dan  pemakaiankondom  konsisten melalui kondom sebagai bagian dari paket pengobatan.
e. Memberikan konseling kepatuhan minum obat ARV.
c. Memperluas akses pemeriksaan CD4 dan viral load (VL) termasuk early infant diagnosis (EID),  hingga  ke  layanan  sekunder  terdekat  untuk  meningkatkan  jumlah  Penderita HIV/AIDS  yang  masuk  dan  tetap  dalam  perawatan  dan  pengobatan  ARV  sesegera mungkin, melalui sistem rujukan pasien ataupun rujukan spesimen pemeriksaan.
d. Peningkatan  kualitas  layanan  fasyankes  dengan  melakukan  mentoring  klinis  yang dilakukan oleh rumah sakit atau FKTP.
e. Mengadvokasi  pemerintah  lokal  untuk  mengurangi  beban  biaya  terkait  layanan  tes  dan pengobatan HIV-AIDS.
Pasal 5 Permenkes No. 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS menjelaskan tentang  Strategi  yang  dipergunakan  dalam  melakukan  kegiatan  Penanggulangan  HIV  dan AIDS meliputi:
a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS melalui kerjasama  nasional,  regional,  dan  global  dalam  aspek  legal,  organisasi,  pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia;
b. Memprioritaskan komitmen nasional dan internasional;
c. Meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan mengembangkan kapasitas;
d. Meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang merata, terjangkau, bermutu, dan  berkeadilan  serta  berbasis  bukti,  dengan  mengutamakan  pada  upaya  preventif  dan promotif;
e. Meningkatkan  jangkauan  pelayanan  pada  kelompok  masyarakat  berisiko  tinggi,  daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan serta bermasalah kesehatan;
f. Meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS;
g. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang merata dan bermutu dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
h. Meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjang HIV dan AIDS serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan obat dan bahan/alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS; dan
i. Meningkatkan  manajemen  penanggulangan  HIV  dan AIDS  yang  akuntabel,  transparan, berdayaguna dan berhasil guna.
Penerapan  Permenkes  No.  21 tahun  2013  tentang  Penanggulangan  HIV  dan AIDS  sebagai bagian dari program Pemerintah Indonesia dalam pengendalian HIV/AIDS:
a. Penerapan KTHIV di seluruh FASKES.
b. Tes HIV masuk dalam Standar Pelayanan Medis (SPM) seperti teslaboratorium lainnya, sesuai  Permenkes  No  37  tahun  2012  tentang  Penyelenggaran  Laboratorium  Pusat Kesehatan Masyarakat beserta lampirannya.
c. Pada daerah dengan tingkat epidemi meluas tes HIV ditawarkan pada semua pasien yang berkunjung ke FASKES sebagai bagian dari standar pelayanan.
d. Pada daerah dengan tingkat  epidemi terkonsentrasi tes HIVditawarkan pada semua ibu hamil, Penderita TB, Penderita hepatitis, Penderita IMS, pasangan Penderita HIV/AIDS dan populasi kunci.
e. Persetujuan tes dari pasien cukup dilakukan secara lisan (tidakperlu tertulis).
f. Pasien diperkenankan menolak tes HIV. Jika pasien menolak, maka pasien diminta untuk menandatangani surat penolakan tes secara tertulis.
Di daerah epidemi HIV meluas dan terkonsentrasi, tes HIV wajib ditawarkan kepada semua ibu  hamil  secara  inklusif  pada  pemeriksaan  laboratorium  rutin  lainnya  saat  pemeriksaan antenatal  atau  menjelang  persalinan.  Di  daerah  epidemi  HIV  rendah,  penawaran  tes  HIV diprioritaskan pada ibu hamil dengan IMS dan TB.
Program-program  di  atas  diperkuat  oleh  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  Ngadnan yang  mana  dalam  penelitianya  memaparkan  peran  pemerintah  dalam  program penanggulangan HIV dan AIDS pertama, pelayanan publik (service), kedua, pemberdayaan (empowering) dan  ketiga  pembangunan  (developmet).  Peran  pemerintah  pertama  dalam bidang kesehatan adalah sebagai pemberi dana (financing), peran pemerintah kedua dalam bidang kesehatan adalah sebagai pelaksana kegiatan (delivery), dan peran pemerintah ketiga dalam bidang kesehatan adalah sebagai regulasi (Regulation)
Melalui  Kemenppa  RI,  Pemerintah  telah  berupaya  memenuhi  hak  reproduksi  bagi Penderita HIV/AIDS dengan cara:
1. Memberikan  perlindungan  hak-hak  dan  kebutuhan  kesehatan  seksual  dan  reproduksi remaja.
2. Memberi informasi dan pendidikan kepada remaja, masyarakat, pemimpin, dan orang tua tentang hak kesehatan reproduksi remaja.
3. Melibatkan remaja pada saat mengembangkan kebijakan bagi remaja, maupun pada saat penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program.
4. Menyediakan  pelayanan  kesehatan  seksual  dan  reproduksi  yang  ramah  dan  terbuka terhadap remaja, sesuai dengan kebutuhan dan berbagai masalah remaja, serta menjunjung kerahasiaan dan tidak menghakimi.
5. Menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang memadai  untuk  mendukung  kebebasan  remaja mengekspresikan diri.

## 4. PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Hak  Reproduksi  Penderita  HIV/AIDS  pada  dasarnya  telah  dikemukakan  dalam International  Conference  on  Population  and  Development,  International  Planned Parenthood  Federation serta  diatur  dalam Universal  Declaration  of  Human  Rights meskipun  itu  dibuat  secara  umum  namun  dapat  diintegrasikan  dalam  konteks  Penderita HIV/AIDS.  Penderita  HIV/AIDS  juga  memiliki  hak  untuk  menikah  dan  memiliki keturunan  karena  itu  adalah  hak  yang  melekat  pada  dirinya  sejak  lahir.  Penderita HIV/AIDS  sebagaimana  yang  jelaskan  Pasal  28B  Ayat  (1)  UUD  1945  maka  mereka termasuk juga golongan orang yang berhak memperoleh hak yang sama meskipun menjadi golongan orang minoritas. Pasal 10 Ayat (2) UU No. 39/1999 tentang HAM melonggarkan bagi  Pasangan  Penderita  HIV/AIDS  yang  mengetahui  kondisi  calonya,  dan  siap menerimanya  atas  kehendaknya  sendiri  merupakan  kebebasan  hak  yang  patut  dihargai bahkan  oleh  Pemerintah  sekalipun.  Sehingga  atas  dasar  ini  maka  Penderita  HIV/AIDS diperbolehkan menikah asal telah menceritakan kondisinya kepada pasanganya dan siap menerimanya  sebagai  suami  ataupun  juga  istri.  Ini  diperkuat  dengan  Pasal  72  UU  No. 36/2009  tentang  Kesehatanyang  memberikan  hak  setiap  perempuan  untuk  menentukan kehidupan reproduksinya, sehingga apabila seorang perempuan siap menerima calon suami yang  berstatus  Penderita  HIV/AIDS  dan  telah  siap  menerima  segala  risiko  dan konsekuensinya maka hal pernikahan keduanya tidak boleh ditentang atau dilarang, sebab jika  itu  terjadi  maka  hanyalah  akan  menimbulkan  pertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang melindungi kebebasan individu.
2. Berdasarkan  syariat  islam,  Penderita  HIV/AIDS  diperbolehkan  untuk  menikah  dan memiliki  keturunan.  Manusia  diciptakan  berpasang-pasangan,  sehingga  Penderita HIV/AIDS  juga  berhak  untuk  menikah.  Salah  satu  tujuan  menikah  adalah  memiliki keturunan, maka Penderita HIV/AIDS juga berhak untuk mempunyai anak. Memang ada aturan khusus bagi Penderita HIV/AIDS untuk menikah dan memiliki anak, namun hak yang terkait dengan hal tersebut tetap harus diberikan kepada Penderita HIV/AIDS tanpa diskriminasi. Penderita HIV/AIDS memiliki hak untuk memilih pasangannya dan boleh melakukan  seleksi  terhadap  calon  suami  atau  calon  istrinya  karena  hal  tersebut  bisa mengantarkan pada tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kriteria setiap orang  mengenai  pasangan  memang  berbeda-beda,  namun  untuk  Penderita  HIV/AIDS sendiri bisa dipastikan salah satu kriterianya yaitu yang bisa menerima status dirinya yang telah terinfeksi HIV.
3. Pemerintah  memiliki Rencana  Aksi  Nasional  Pengendalian  HIV  dan  AIDS  Bidang Kesehatan.  Rencana  aksi  ini  berisi  upaya  pengendalian  yang  dijabarkan  dalam  bentuk strategi, kegiatan, indikator dan target sampai dengan kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghentikan epidemi AIDS di Indonesia pada tahun 2030 sesuai dengan situasi epidemi di setiap wilayah serta kondisi sumber daya yang tersedia. Rencana aksi tersebut meliputi; meningkatkan cakupan layanan HIV-AIDS dan IMS melalui LKB, dan penguatan Sistem Kesehatan Nasional dalam pelaksanaan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB)  HIV-AIDS  dan  IMS.  Selain  itu  juga  ada  Strategi  Pemerintah  dalam  Program Pengendalian  HIV-AIDS  dan  PIMS,  antara  lain;  meningkatkan  penemuan  kasus  HIV secara  dini,  meningkatkan  cakupan  pemberian  dan  retensi  terapi ARV,  serta  perawatan kronis,  memperluas  akses  pemeriksaan  CD4  dan viral  load (VL)  termasuk early  infant
diagnosis (EID),  hingga  ke  layanan  sekunder  terdekat  untuk  meningkatkan  jumlah Penderita HIV/AIDS yang masuk dan tetap dalamperawatan dan pengobatan ARV sesegera mungkin,  melalui  sistem  rujukan  pasien  ataupun  rujukan  spesimen  pemeriksaan, peningkatan  kualitas  layanan  fasyankes  dengan  melakukan  mentoring  klinis  yang dilakukan oleh rumah sakit atau FKTP, dan terakhir mengadvokasi pemerintah lokal untuk mengurangi beban biayaterkait layanan tes dan pengobatan HIV-AIDS.

## 4.2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dipaparkan,  adapun  sedikit  saran  yang  bisa direkomendasikan oleh peneliti antara lain:
1. Adanya kepastian hukum yang dituangkan melalui peraturan perundang-undangan terkait pernikahan  bagi  Penderita  HIV/AIDS.  Hal  ini  ditujukan  agar  tidak  ada  tumpang  tindih terkait boleh dan tidaknya seseorang menikah dengan Penderita HIV/AIDS.
2. Adanya Pedoman Khusus  untuk memperbolehkan Penderita HIV/AIDS untuk menikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama di bawah kendali Kementerian Agama.
3. Monitoring  dan  Evaluasi  Rencana Aksi  Nasional  Pengendalian  HIV  dan AIDS  Bidang Kesehatan oleh Pemerintah dan Stakeholder terkait yang dimaksimalkan agar tidak terjadi kekendoran dalam implementasinya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Rijali, “ Analisis Data Kualitatif ”, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, 2018. Aris  Prio Agus  Santoso,  2021, Hukum  Kesehatan  (Pengantar Program  Studi  Sarjana  Hukum),
Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
----------, 2021, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Trans Info Media.
----------,  2021, Hukum  Keperawatan  (Sebuah  Paradigma  Kebebasan  yang  Berbasis  pada Keadilan), Jakarta: Trans Info Media.
----------,  dkk, “Analisis  Yuridis  Tindakan  Invasif  Oleh  Perawat  Pada  Praktik  Keperawatan Mandiri”, Jurnal Delima Harapan, Vol. 9, No. 1, 2022.
----------, dkk, " Relasi Filsafat Ilmu, Hukum, Agama Dan Teknologi ”, JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol. 7, No.1, 2023.
----------,  dan  Erna  Chotidjah  Suhatmi,  “ Employment  Termination  in  the  Middle  of  Covid-19 Pandemic: Labor Law Point of View ”, UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, No. 1, 2021.
Ari Rahmat Elsad, dan Gunawan Widjaja, " Hak Penderita HIV dalam Perspektif HAM ", Cross- Border, Vol. 5, No.1, 2022.
Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers.
Frieda Farchiyah, Rifqy Fikri Sukmawan, Tiar Septika Kurniawati Purba, Anisa Bela, dan Imtinan,
" Kesehatan Reproduksi Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Gender ", Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2022, Vol. 2, No. 1, 2021.
Gerardus  Gegen,  Aris  Prio  Agus  Santoso,  2019, Etika  Profesi  Keperawatan  dan  Hukum Kesehatan, Jakarta: Trans Info Media.
Gunawan Widjaja, dan Andina Rahmayani, " HIV/AIDS, Kesehatan Reproduksi Dan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Masyarakat ”, Cross-Border, Vol. 2, No. 2, 2019.
Ilham Junaid, “ Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata ”, Jurnal Kepariwisataan, Vol. 10, No. 01, 2016.
Lum’atul Khoiroh, Tesis: Hak Reproduksi Pasangan Orang Dengan HIV/AIDS Perspektif Teori Keadilan  John  Rawls  (Studi  Di  Yayasan  Sadar  Hati  Malang), Malang:  Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
----------,  Umi  Sumbulah,  dan  Zaenul  Mahmudi,  " Hak  Reproduksi  Pasangan  Orang  Dengan HIV/AIDS Perspektif Fiqh dan Hak Asasi Manusia “, Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 6, No.1, 2021.
Kemenkes RI, 2010, INFODATIN Tahun 2020, Jakarta: Kemenkes RI.
----------,  2012, ODHA  berhak  mendapatkan  Jaminan  Kesehatan, diakses  pada: https://www.kemkes.go.id/article/print/2142/odha-berhak-mendapatkan-jaminan- kesehatan.html (Tanggal 3 Mei 2022).
----------,  2015, Rencana Aksi  Nasional  Pengendalian  HIV  dan AIDS  Bidang  Kesehatan  2015- 2019 , Jakarta: Kemenkes RI.
----------, 2015, Pedoman Manajemen Program Pencegahan Penularan HIV dan Sifilis dari Ibu ke Anak, Jakarta: Kemenkes RI.
----------,  2017, Program  Pengendalian  HIV  AIDS  dan  PIMS  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat Pertama , Jakarta: Kemenkes RI.
----------,  2022, Laporan  Eksekutif  Perkembangan  HIV/AIDS  dan  Penyakit  Infeksi  Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2022, Jakarta: Kemenkes RI.
Kemenppa  RI,  2018, Perlindungan  Anak  Terpadu  Berbasis  Masyarakat(PATBM)  Kerja  Sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Rutgers WPF Indonesia , Jakarta: Kemenppa RI.
Maria Ulfa Anshor, 2005, Kesehatan Reproduksi Bagi Komunitas Islam , Jakarta: Pucuk Pimpinan Fatayat NU.
Nasrin Kodim, dan Desy Hiryani, " Program HIV/AIDS untuk Rakyat”, Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal) , Vol. 5, No.4, 2011. Ngadnan, " Peran Pemerintah dalam Penanggulangan HIV dan AIDS ", Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 7, No.1, 2016.
Nita Azhari,  2020 ,  Skripsi: Analisis  Pernikahan  dengan  Seorang  Pengidap  HIV/AIDS  Ditinjau Dari  Maslahah, Curup:  Prodi  Hukum  Keluarga  Islam  (Ahwal  Alsyakhsyiyah) Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri.
Nuril  Habibi, “ Persamaan  Hak Antara  Laki-Laki  dan Perempuan  Menurut  Muhammad  Sayyid Thantawi  (Kajian  tentang  Penciptaan  Manusia,  Menuntut  Ilmu  dan  Pembagian Waris ”, Al- ‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol, 2. No, 2, 2017.
Marmi, 2013, Kesehatan Reproduksi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Muhadi,  “ Analisis  Hukum  Perkawinan  Antara  Orang  Pengidap  HIV/AIDS  Dalam  Muzakarah MUI No. 18 Tahun 1996 (Studi Kasus Di Kds Soloplus)”, Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, Vol. 1, No.2, 2019.
Ratna  Suraiya, “Memilih  Calon  Pasangan  Suami-Istri  dalam  Perkawinan  Islam  (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam), Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam), Vol, 4. No, 2, 2019.
Rif’atul  Hidayat,  2016, Perlindungan  Hukum  Penderita  HIV/AIDS  (ODHA)  dalam  Pelayanan Medis ,  Yogyakarta:  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia.
Sidi Nazar Bakry, 1993, Kunci Keutuhan Rumah Tangga , Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. Sirajuddin Saleh, 2017, Analsisi Data Kualitatif, Bandung: Pustaka Ramadhan. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia. Yulia Emma Sigalingging, dan Aris Prio Agus Santoso, “ Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19 ”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 3, 2021.