## ANALISA YURIDIS PENGGELAPAN DANA PADA BANK PERMATA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NO. 568/PID.B/2021/PN.KDI)
Zaki Ismu Prasetya 1 , Waluyo 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: waluyoawal7@gmail.com

## Abstract
The Abdi Rahman case is a clear example of the problem of embezzlement of funds that often occurs in  Indonesia.  Abdi  Rahman,  an  employee  of  PT.  Permata  Finance  Indonesia,  was  proven  to  have embezzled company funds amounting to Rp. 61,599,000,-. Abdi Rahman's actions violated Article 374 of the Criminal Code concerning the crime of embezzlement in office. This research aims to analyze the case of embezzlement of Abdi Rahman's funds from the perspective of Indonesian criminal law. This research  uses  normative  legal  research  methods  with  a  conceptual  approach.  Research  data  was obtained from literature studies, court decisions, and relevant laws and regulations. The results of the research show that Abdi Rahman was legally and convincingly proven to have committed the crime of embezzlement  in  office  as  regulated  in  Article  374  of  the  Criminal  Code.  The  judge  sentenced  Abdi Rahman to 6 (six) months in prison as a form of accountability for his actions. This research also shows that criminal liability in cases of embezzlement of funds is determined by several factors, namely: the fulfillment  of  the  elements  of  the  crime  of  embezzlement  of  funds,  evidence  of  the  defendant's malicious intent, and the losses incurred.
Keywords: Embezzlement, Embezzlement in Office, Criminal Liability,

## Abstrak
Kasus Abdi Rahman merupakan contoh nyata dari permasalahan penggelapan dana yang sering terjadi di  Indonesia.  Abdi  Rahman,  seorang  karyawan  PT.  Permata  Finance  Indonesia,  terbukti  melakukan penggelapan dana perusahaan sebesar Rp. 61.599.000,-. Perbuatan Abdi Rahman melanggar Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus  penggelapan  dana  Abdi  Rahman  dari  perspektif  hukum  pidana  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  konseptual.  Data  penelitian diperoleh dari studi literatur, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abdi Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  374  KUHP.  Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada Abdi Rahman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus penggelapan dana ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan dana, bukti niat jahat terdakwa, dan kerugian yang ditimbulkan.
Kata Kunci : Penggelapan, Penggelapan Dalam Jabatan,Pertanggungjawaban Pidana,

## PENDAHULUAN
Kejahatan  dapat  terjadi  dimanapun,  tidak  menutup  kemungkinan  modus perilaku tindak pidana atau kejahatan semakin canggih. Hukum pidana adalah hukum publik  yang  merupakan  bagian  daripada  keseluruhan  hukum  yang  berlaku  di  suatu negara,  yang  mengadakan  dasardasar  dan  aturan  untuk  menentukan  perbuatan- perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut,  menentukan  kapan  dan  dalam  halhal  apa  kepada  mereka  yang  telah melanggar  larangan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana  sebagaimana  telah diancamkan,  dan  menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Dari penjelasan  diatas  Penulis  menyimpulkan  bahwa  suatu  perbuatan  dikatakan  sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu mengandung unsur melawan hukum, dalam arti melanggar larangan yang oleh aturan hukum perbuatan itu dilarang dan  atas  pelanggaran  itu  dikenakan  sanksi.  Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran.
Dari  pembagian  kejahatan  komersial  tersebut,  menunjukkan  bahwa  pada dasarnya  antara  bentuk  penyimpangan  yang  satu.  dengan  yang  lainnya  mempunyai hubungan  yang  erat.  Keberadaan  perusahaan  sebagai  pilar  pembangunan,  tentu berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam mensukseskan tujuan pendirian perusahaan. Pasal  1  ayat  (6)  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan mendefinisikan Perusahaan adalah:
a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. Usaha-usaha  sosial  dan  usahausaha  lain  yang  mempuyai  pengurus  dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pasal ini memberikan rumusan adanya hubungan sinergi antara perusahaan dan
tenaga  kerja.  Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  UndangUndang  No.  13  Tahun  2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum,  selama,  dan  sesudah  masa  kerja.  Selanjutnya  Pasal  1  ayat  (2)  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003,  menyatakan  Tenaga  Kerja  adalah  setiap  orang  yang mampu  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan  atau  jasa  baik  untuk memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk  masyarakat.  Rumusan  kedua  pasal tersebut  sangat  jelas  menyampaikan  pesan  bahwa  keberadaan  perusahaan  tidak terlepas  dari  keberadaan  tenaga  kerja  yang  turut  sukses  menjalankan  dan mengembangkan  perusahaan  tersebut.  Hubungan  antara  perusahaan  dan  tenaga kerja menuntut adanya kebutuhan peningkatan finance yang cukup besar, hal ini akan menyebabkan  semakin  besar  pula  kemungkinan  peluang  timbulnya  bentuk-bentuk kejahatan di bidang finansial  dan administrasi  perusahaan yang  pada  akhirnya  akan merugikan pihak-pihak terkait khususnya perusahaan (pengusaha). Kerugian finansial yang  terjadi  berupa  pengusaha  atau  pemilik  perusahaan  mengalami  kerugian keuangan salah satunya penggelapan uang perusahaan oleh karyawan.
Sedangkan Penggelapan  menurut  Kitab  Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  adalah sebagai tindak pidana yang dapat di tuntut di muka pengadilan. Penjelasan Pasal 372 KUHP  mengatakan  Penggelapan  adalah  kejahatan  yang  hampir  sama  dengan pencurian  bedanya  adalah  pada  pencurian  barang  yang  dimiliki  itu  masih  belum berada  ditangan  pencuri  dan  masih  harus  diambilnya  sedangkan  pada  penggelapan waktu  dimilikinya  barang  itu  sudah  ada  ditangan  sipembuat,  tidak  dengan  jalan kejahatan  Bila  dikaitkan  dengan  pidana  sebagai  bentuk  khusus  dari  pelaku  tindak pidana  penggelapan.  Sebagaimana  Pasal  374  KUHP  yang  mengatakan:  Penggelapan yang  dilakukan  oleh  orang  yang  memegang  barang  itu  berhubung  dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Penggelapan uang perusahaan dapat dilakukan seseorang dengan menggunakan kekuasaan jabatan, dimana seseorang yang memegang barang itu  berhubungan  langsung  dengan  pekerjaanya  sehingga  apabila  ia  akan  melakukan segala  macam  perbuatan  terhadap  benda  itu  ia  dapat  segera  melakukannya  secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain.
Atas dasar pemikiran itulah maka Penulis menganggap bahwa perlunya Penulis memilih judul skripsi ini. Dalam skripsi yang dibahas, Penulis mengangkat sebuah judul yaitu  : “  Analisa  Yuridis  Penggelapan  Dana  Pada  Bank  Permata  (Studi  Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 568/Pid.B/2021/PN.KDI”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Tinjauan  Hukum  Penggelapan  Dana  Menurut  Undang-Undang  Yang  Berlaku  Di Indonesia
Pasal 374 KUHP mengatur tentang penggelapan dana dilakukan oleh seseorang dalam  jabataannya.  Penggelapan  dalam  Pasal  374  KUHP  memiliki  unsur  yang  sama dengan  Pasal  372  KUHP,  namun  terdapat  tambahan  unsur  berupa  melakukan perbuatan tersebut dalam  jabatannya.  Hal  ini  sebagaimana  pendapat Marbun  yang menyatakan berkaitan dengan ketentuan penggelapan dalam Pasal 374 KUHP, selain mengacu  kepada  Pasal  374  KUHP,  juga  mengacu  kepada  Pasal  372  KUHP  sebagai bentuk pidana pokok dari tindak pidana penggelapan.
Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 568/PID.B/2021/PN.KDI,  perbuatan  Abdi  Rahman  dalam  kasus  penggelapan  dana milik  PT.  Permata  Finance  Indonesia  memang  berpotensi  dikategorikan  sebagai penggelapan  yang  diperberat  dalam  Pasal  374  KUHP.  Dalam  uraian  diatas,  telah dijabarkan mengenai Pasal 374 KUHP mengatur tentang penggelapan dalam jabatan yang  berati  tindak  pidana  penggelapan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  karena jabatannya memiliki kesempatan untuk menguasai barang tersebut. Dalam kasus Abdi Rahman,  sebagai  karyawan  PT.  Permata  Finance  Indonesia,  Abdi  Rahman  memiliki akses dan kewenangan untuk mengelola dana perusahaan.
Perbuatan Abdi Rahman berdasar pada unsur-unsur penggelapan akan dijabarkan sebagai berikut:
1. Memiliki
Perbuatan  memiliki  termasuk  kedalam  unsur  objektif  penggelapan.  Dalam kasus  Abdi  Rahman  yang  menguasai  dana  perusahaan  seolah-olah  dia  adalah pemiliknya,  lalu  menggunakan  dana  tersebut  untuk  kepentingan  pribadi  tanpa
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
persetujuan dari PT. Permata Finance Indonesia sejalan dengan definisi perbuatan memiliki yang berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda  itu.  Lebih  lanjut  lagi,  Abdi  Rahman  memiliki  kehendak  untuk  menguasai dana  perusahaan  secara  permanen  dan  tidak  berniat  mengembalikan  dana tersebut kepada PT. Permara Finance Indonesia. Perbuatan Abdi Rahman dalam menguasai  dana  perusahaan  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  memiliki dalam usnur objektif penggelapan.
2. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
Dana  perusahaan  adalah  milik  PT.  Permata  Finance  Indonesia  dan dipercayakan  kepada  Abdi  Rahman  untuk  penarikannya  pada  konsumen  PT. Permata Finance Indonesia. Abdi Rahman memiliki akses dan kewenangan untuk menguasai dana tersebut secara sah karena jabatannya sebagai karyawan. Dana perusahaan  tersebut  seharusnya  dikuasai  oleh  Abdi  Rahman  untuk  keperluan perusahaan  dengan  cara  melakukan  penyetoran  kepada  PT.  Permata  Finance Indonesia,  tetapi  Abdi  Rahman  tidak  memiliki  hak  untuk  memilikinya.  Abdi Rahman  menyalahgunakan  haknya  untuk  menguasai  dana  tersebut  dengan menggunakannya  untuk  kepentingan  pribadi.  Unsur  objektif  ”sebagian  atau seluruhnya  milik  orang  lain” dalam  kasus penggelapan  dana  oleh Abdi  Rahman terpenuhi. Dana perusahaan yang digelapkan oleh Abdi Rahman secara sah milik PT.  Permata  Finance  Indonesia,  dan  Abdi  Rahman  hanya  memiliki  hak  untuk menguasai, bukan memilikinya.
3. Dengan sengaja
Abdi Rahman mengetahui bahwa dana perusahaan yang dikuasainya adalah milik PT. Permata Finance Indonesia. Abdi Rahman tidak berniat mengembalikan dana tersebut dan menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Oleh karena, Abdi  Rahman  mengkehendaki  untuk  menguasai  dana  perusahaan  dan mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kerugian bagi PT. Permata Finance Indonesia. Terdapat kesadaran akan perbuatannya melawan hukum dan melawan  kehendak  PT.  Permata  Finance.  Selain  itu,  Abdi  Rahman  sadar  akan konsekuensi hukum dari perbuatannya. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
disimpulkan bahwa unsur subjektif ”dengan sengaja” dalam kasus penggelapan dana  oleh  Abdi  Rahman  terpenuhi.  Abdi  Rahman  mengetahui  dan  menyadari bahwa dia menguasai dana orang lain dalam hal ini PT. Permata Finance Indonesia secara melawan hukum dan untuk kepentingan pribadi.
4. Melawan hukum
Penyalagunaan  kepercayaan  yang  diberikan  oleh  PT.  Permata  Finance Indonesia  oleh  Abdi  Rahman  dengan  menggunakan  dana  perusahaan  untuk kepentingan pribadi. Abdi Rahman tiidak memiliki persetujuan dari PT. Permata Finace  Indonesia  untuk  menggunakan  dana  tersebut.  Dana  yang  ditarik  dari konsumen  oleh  Abdi  Rahman  lalu  tidak  melakukan  penyetoran  kepada  PT. Permata Finance Indonesia merupakan tindakan nyata menguasai dana tersebut secara  melawan  hukum.  Bahwa  unsur  melawan  hukum  dalam  unsur  subjektif penggelapan  pada  kasus  penggelapan  dana  ileh  Abdi  Rahman  telah  terpenuhi. Abdi  Rahman mengetahui  dan  menyadari  bahwa  dia  menguasai  dana  rang  lain secara melawan hukum dan tanpa persetujuan pemiliknya.
5. Penggelapan dalam jabatan
Akses  dan  kewenangan  yang  dimili  Abdi  Rahman  dalam  mengelola  dana perusahaan  dikarenakan  terdapat  hubungan  kerja  pribadi  dengan  PT.  Permata Finance  Indonesia  seagai  karyawan  atau  karena  jabatan  itulah  Abdi  Rahman memiliki  kesempatan  untuk  melakukan  penarikan  dana  perusahaan  pada konsumen. Penyalahgunaan yang dilakukan Abdi Rahman dengan menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pasal 374 KUHP mengatur tentang penggelapan  dalam  jabatan  yang  berati  tindak  pidana  penggelapan  dilakukan oleh  orang  yang  karena  jabatannya  memiliki  kesempatan  untuk  menguasai barang tersebut. Maka unsur khusus penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP terpenuhi dalam kasus Abdi Rahman dikarenakan terdapat hubungan kerja pribadi dengan PT. Permata Finance Indonesia dan melakukan penggelapan dna perusahaan karena jabatannya.
Dalam kasus Abdi Rahman terdapat hubungan antara Abdi Rahman dengan PT. Permata  Finance  Indonesia.  dimana  Abdi  Rahman  dipercaya  utnuk  mengelola  dana
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
perusahaan  dengan  cara  mengambil  dari  konsumen  dan  melakukan  penyetoran kepada  perusahaan.  Namun,  Abdi  Rahman  menyalah  gunakan  hubungan  tersebut dengan menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi.
Berdasarkan  analisis  unsur-unsur  objektif  dan  subjektif,  serta  unsur  khusus penggelapan  dalam  jabatan  pada  Pasal  374  KUHP,  dapat  disimpulkan  bahwa  Abdi Rahman terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Terpenuhinya unsur  objektif  terbukti  pada  perbuatan  Abdi  Rahman  dalam  penggelapan  dana perusahaan milik PT. Permata Finace Indonesia, dimana akseh dan kewenangan untuk menguasai  tersebit  karena  jabatannya.  Pada  unsur  subjektif,  Abdi  Rahman mengetahui dan menyadari bahwa dia menguasau dana orang lain secara melawan hukum  dan  untuk  kepentingan  pribadi,  perbuatan  Abdi  Rahman  menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh PT. Permata Finance Indonesia merupakan bukti niat Abdi  Rahman  dalam  mengusai  dana  perusahaan.  Selanjutnya  unsur  khusus penggelapan dalan jabatan juga telah terpenuhi berlandaskan hubungan Abdi Rahman dengan  PT.  Permata  Finance  Indonesia  merupakan  hubunga  kerja  pribadi  dan perbuatan  penggelapan  dana  perusahaan  oleh  Abdi  Rahman  dilakukan  karena jabatannya.

## b. PERTANGGUNG  JAWABAN  TERKAIT  TINDAK  PIDANA  PENGGELAPAN  DANA BERDASARKAN  ANALISIS  PUTUSAN  PADA  PENGADILAN  NEGERI  KENDARI  STUDI PUTUSAN NOMOR 568/PID.B/2021/PN.KDI
Pertanggungjawaban pidana meruppakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana.  Konsep  ini  menjelaskan  alasan  mengapa  seseorang  dapat  dihukum  atas perbuatannya.  Huda  menjelaskan  jika  aturan  megenai  pertanggungjawaban  pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dujatuhi pidana. Aturan pertangungjawaban pidana tercantum dalam KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya. Aturan-aturan ini menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dihukum atas perbuatannya.
Pada  penggelapan  dana,  teori  ini  penting  untuk  menentukan  siapa  yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.  Pertanggungjawaban pidana ini terbagi menjadi dua jenis:

## 1. Pertanggungjawaban pidana pelaku
Pelaku  penggelapan dana  dapat  dihukum dengan  pidana penjara  dan/atau denda  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  KUHP.  Pidana  yang  dijatuhkan  kepada pelaku harus sesuati dengan tingkat kesalahannya dan kerugian yang ditimbulkan.
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi
Dalam  beberapa  kasus,  perusahaan  yang  mempekerjakan  pelaku penggelapan dana juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini dapat terjadi jika  perusahaan  terbukti  lalai  dalam  mengawasi  dan  mengendalikan karyawannya, sehingga memungkinkan terjadinya penggelapan dana.
Putusan  Nomor  568/Pid.B/2021/PN.Kdi  yang  mengadili  terdakwa  Abdi  Rahman yang  didakwa  melakukan  tindak  pidana  penggelapan  dana  perusahaan  sebesar  Rp. 61.599.000,-.  Terdakwa  Abdi  Rahman  bekerja  sebagai  surveyoer  di  PT.  Permata Fincance Indonesia dengan pekerjaan mengambil dana perusaahaan pada konsumen sehingga  memiliki  akses  pada  dana  perusahaan  karena  Abdi  Rahman  dengan jabatannya sebagai surveyoer bertugas untuk menagih dan uang angsuran konsumen.
Penggelapan dana oleh Abdi Rahman terungkap ketika terdapat konsumen Abdi Rahman  yang  datang  ke  kantor  PT.  Permata  Finance  Indonesia  untuk  melakukan pembayaran  angsuran,  kemudian  kasir  pada  kantor  PT.  Permata  Finance  Indonesia melakukan  pengecekan  pada  sistem,  dan  ternyata  konsumen  tersebut  sudah beberapa  bulan  tidak  melakukan  pembayaran  sehingga  saat  itu  pihak  kantor  PT. Permata Finance Indonesia langsung melakukan konfirmasi kepada konsumen namun konsumen  tersebut  menyampaikan  kepada  kantor  PT.  Permata  Finance  Indonesia bahwa konsumen tersebut tidak pernah menunggak dan konsumen tersebut sering melakukan pembayaran langsung kepada Abdi Rahman.
Pengecekan  lebih  lanjut  dilakukan  oleh  PT.  Permata  Finance  Indonesia  dan menemukan  ada  beberapa  konsumen  Abdi  Rahman  yang  sudah  melakukan pembayaran  namun  Abdi  Rahman  tidak  menyetorkan  uang  pembayaran  konsumen kepada  kantor  PT.  Permata  Finance  Indonesia.  Abdi  Rahman  menggunakan  dana tersebut  untuk  kepentingan  pribadi  tanpa  sepengetahuan  dan  persetujuan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
perusahaan dan menimbulkan kerugian bagi PT. Permata Finance Indonesia sebesar Rp. 61.599.000,-.
Berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum memberikan dakwaan pada terdakwa Abdi  rahman  dengan  Pasal  374  KUHP  tentang  penggelapan  dalam  jabatan.  Dengan pengajuan bukti-bukti berupa bukti tranfer uang dari konsumen kepada Abdi Rahman, catatan  keuangan  PT.  Permata  Finance  Indonesia  yang  menunjukan  bahwa  Abdi Rahman  tidak  menyetorkan  uang  angsuran  konsumen,  dan  keterangan  saksi-saksi, termasuk  konsumen  yang  membayar  angsuran  kepada  Abdi  Rahman.  Ketika persidangan berjalan, terdakwa Abdi Rahman mengakui perbuatannya dan menyesal akan perbuatannya karena telah menggelapkan dana perusahaan.
Hakim  dalam  putusannya  menyatakan  bahwa  terdakwa  Abdi  Rahman  terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana  penggelapan  dana  dalam  jabatan  sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Hakim mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:
1. Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.
2. Terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP, maka Terdakwa Abdi Rahman harus dinyatakan bersalah.
3. Terdakwa telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya.
4. Keadaan memberatkan bagi terdakwa Abdi Rahman karena telah mengakibatkan kerugian  materiil  sebesar  Rp.  61.599.000,-  dan  telah  menikmati  hasil perbuatannya.
5. Keadaan meringankan bagi terdakwa Abdi Rahman karena sikap sopan, mengakui perbuatannnya  dipersidangan,  menyesali  perbuatannya,  berjanji  tidak  akan mengulanginya, dan belum pernah dihukum.
Berdasar  atas  pertimbangan  tersebut,  hakim  memutus  perkara  dengan  amar putusan :
1. Menyatakan  terdakwa  Abdi  Rahman  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “penggelapan  dalam  jabatan”  sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar rekapan sementara penggelapan dana nasabah PT.  Permata Finance Indonesia berjumlah Rp. 61.599.000,-.
- 1 (satu) lembar kartu piutang atas nama kontrak Slamet dan 2 (dua) lembar tanda bukti pembayaran ke PT. Permata Finance Indonesia angsuran 6 (enam) dan 8 (delapan) yang Abdi Rahman serahkan.
- 1 (satu) lembar fotocopy slip tanda bukti pembayaran ke PT. Permata Finance Indonesia yang ditndatangani oleh Abdi Rahman.
Dikembalikan kepada kantor PT. Permata Finance Indonesia.
6. Membebankan  kepada  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
Asmarawati berpendapat, hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting  dalam  penegakan  hukum  di  Negara  Indonesia.  Sebagaimana  telah  disebut dimukan  dalam  UUD  1945  dalam  Pasal  27  secara  khusus  ditegaskan  kekuasaan kehakiman  Pasal  24  dan  Pasal  25.  Dijelaskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah kekuasaan  yang  merdeka  terlepas  dari  pengaruh  luar.  Hakim  dalam  putusannya menyatakan  bahwa  terdakwa  Abdi  Rahman  terbukti  bersalah  melakukan  tidnak pidana  penggelapan  dana  dalam  jabatan  sebagaimana  didakwakan  oleh  penuntut umum  dengan  pertimbangannya  merupakan  bentuk  pentingnya  kedudukan  dan perananan hakim dalam penegakan hukum karena telah mempertumbangkan semua fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.
Hakim ditempatkan sebagai terminal terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan.  Para  pencari  keadilan  akan  kecewa  apabila  putusan  hakim  tidak mencerminkan rasa keadilan serta kepastian hukum. Melalui keputusan hakum harus mempertanggung-jawabkan  kepada  semua  para  pihak  yang  bersangkutan,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu pengetahuan hukum, dan yang paling utama  kepada  Tuhan  yang  Maha  Esa.  Lembaga  peradilan  merupakan  lembaga pemutus perkara yang dilimpahkan oleh kejaksaan. Pada lembaga peradilan, terdakwa diperiksa, diadili, dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri.
Hakim  menjatuhkan  hukuman  kepada  terdakwa  Abdi  Rahman  dengan  pidana penjara  selama  6  (enam)  bulan  dengan  mempertimbangkan  alasan  pemberat  dan meringankan  Abdi  Rahman  pada  persidangan.  Mardani  menyatakan  peraturan tentang  pemberatan  tidak  ada  suatu  pedoman  yang  pasti,  kadang  putusan  hakim dalam  keadaan-keadaan  serupa  dirasakan  tidak  wajar  ataupun  tidak  memuaskan. Hukum tidak dapat disamakan dengan teori-teori ilmu pasti, yang dapat ditetapkan sampai  pada  konsekuensi-konsekuensi  yang  tidak  terbatas.  Aturan-aturan  hukum diadakan  untuk  memenuhi  segala  macam  kebutuhan  dalam  masyarakat,  dan penerapannya secara konsekuen mungkin menimbulkan hal-hal yang tidak wajar.
Hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan  keadaan  meringankan bagi terdakwa  Abdi Rahman  lalu  menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Abdi Rahman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Telah dilakukan pertimbangan atas berbagai faktor dalam menjatuhkan hukuman, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Abdi Rahman tidak terlalu berat atau tidak terlalu ringan dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan tujuan pemidanaan. Hal ini karena tidak ada pedoman yang pasti dalam menentukan hukuman pidana.
Pertanggungjawaban pidana  hanya  dapat dibebankan  kepada orang  yang  telah melakukan  perbuatan  pidana,  sebagaimana  asas  legalitas  dalam  hukum  pidana. Terdapat teori dalam menelaskan dasar hukum mengapa seseorang dapat dihukum atas  perbuatannya  yang  melanggar  hukum.  Berdasarkan  teori  schuld  atau  teori kesalahan jika merujuk pada kasus Abdi Rahman, hakim telah membuktikan bahwa Abdi Rahman telah melakukan perbuatan pidana penggelapan dalam jabatan. Selain itu,  hakim  juga  telah  membuktikan  bahwa  Abdi  rahman  memiliki  niat  jahat  untuk melakukan  perbuatan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  Abdi  Rahman  dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.
Selain  meninjau  pertanggungjawaban  pidana  Abdi  Rahman  menggunakan  teori schuld,  pertanggungjawaban  pidana  Abdi  Rahman  juga  dapat  ditinjau  dari  teori kausalitas  yang  merupakan  salah  satu  teori  penting  dalam  pertanggungjawaban pidana  dan  bertujuan  menilai  apakah  perbuatan  pelaku  yang  menggelapkan  dana menyebabkan  kerugian  bagi  perusahaan.  Merujuk  pada  kasus  Abdi  Rahman,  hakim telah  membuktikan  bahwa  Abdi  Rahman  telah  melakukan  perbuatan  penggelapan dana  dan  membuktikan  bahwa  perbuatan  Abdi  Rahman  secara  langsung menyebabkan kerugian bagi PT. Permata Finance Indonesia sebesar Rp.61.599.000,-. Maka  berdasarkan  teori  kausalitas,  Abdi  Rahman  dapat  dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya. Kerugian PT. Permata Finance Indonesia merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan Abdi Rahman.
Penerapan  tentang  penghukum  menjadi  wewenang  hakim  yang  disertai  dasar memiliki  perasaan  yang  peka,  karena  harus  mampu  menilai  dengan  objektif  sesuai dengan  keadilan  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Dalam  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  No.  05/1973,  meminta  perhatian  hakim  agar  dalam  menjatuhkan  hukuman harus  sesuai  dengan  berat  ringannya  kejahatan  dan  jangan  sampai  penjatuhan hukuman  menyinggung  perasaan  yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Penjatuhan hukuman  merupakan  kewenangan  hakim  yang  harus  dilakukan  dengan mempertimbangkan  berbagai  faktor,  termasuk  rasa  keadilan  masyarakat.  Perlu adanya perasaan yang peka dan penilaian yang objektif sebagaimana hakim pemutus perkara mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan hukuman bagi Abdi Rahman.
Asmarawati berpendapat, dalam mengadili sesuatu perkara menurut hukum ada tiga langkah yang harus dilakukan:
a. Menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan diantara banyak kaidah didalam sistem hukum atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, mencapai satu kaidah untuk perkara itu (yang mungkin atau tidak mungkin dipakai sebagai satu  kaidah  untuk  perkara  lain  sesudahnya)  cara  yang  ditunjukan  oleh  sistem hukum.
b. Menafsirkan  kaidah  yang  dipilh  atau  ditetapkan  secara  demikian,  yaiutu menentukan  maknanya  sebagaimana  ketika  kaidah  itu  dibentuk  dan  berkenaan dengan keluasannnya yang dimaksud.
c. Menerapkan  kepada  perkara  yang  sedang  dihadapi  kaidah  yang  ditemukan  dan ditafsirkan demikian.
Pada proses mengadili suatu perkara, hakim telah mengadili sebagaimana dalam pendapat  Asmarawati.  Hakim  pemutus  perkara  pada  langkah  pertama  melakukan penemuan  hukum  dengan  menemukan  hukum  yang  berlaku  untuk  kasus  Abdi Rahman  yaitu  Pasal  374  KUHP  tentang  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan. Langkah  selanjutnya,  hakim  pemutus perkara melakukan penafsiran hukum  melalui penafsiran  unsur-unsur  Pasal  374  KUHP  untuk  memastikan  apakah  Abdi  Rahman memenuhi semua unsur tersebut. Lalu, langkah terakhir adalah menerapkan hukum yang  telah  ditafsirkan  kepada  kasus  Abdi  Rahman  yaitu  membuktikan  bahwa  Abdi Rahman telah memenuhi semua unsur Pasal 374 KUHP dan menjatuhkan hukuman sesuatu  dengan  hukum  tersebut.  Berdasarkan  ketiga  langkah  tersebut,  hakim pemutus perkara telah menemukan hukum yang berlaku untuk kasus Abdi Rahman, menafsirkan hukum tersebut dengan benar dan membuktikan bahwa Abdi Rahman telah  memenuhi  semua  unsur  Pasal  374  KUHP  dan  menerapkan  hukum  tersebut dengan tepat dan menjatuhkan hukuman pidana selama 6 (enam) bulan kepada Andi Rahman.
Hakim  pemutus  perkara  dalam  kasus  penggelapan  Abdi  Rahman  telah menjalankan perannya sebagaimana penegakan hukum. hakim pemutus perkara telah mempertimbangkan  fakta-fakta  dan  bukti-bukti  yang  diajukan  di  persidangan, menerapakan  hukum  yang  berlaku,  dan  menjatuhkan  hukuman  yang  adil.  Putusan hakim dalam kasus penggelapan Abdi Rahman hanya memutus pertanggungjawaban pidana  Abdi  Rahman.  Hal  ini  berati  bahwa  Abdi  Rahman  hanya  dihukum  dengan hukuman  penjara  sebagaimana  amar  putusan  mengukum  Abdi  Rahman  dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Putusan Nomor 568/Pid.B/2021/PN.Kdi hanya memutus  pertanggungjawaban  pidana  Abdi  Rahman,  tanpa  mengatur  tentang pertanggungjawaban  kerugian  yang  dialami  oleh  PT.  Permata  Finance  Indonesia.
Mengenai  pertanggungjawaban  kerugian  yang  dialami  oleh  PT.  Permata  Finance Indonesia dapat dilakukan melalui gugatan perdata.
Berdasarkan analisis Putusan Nomor 568/Pid.B/2021/PN.Kdi, dapat disimpulkan bahwa  pertanggungjawaban  pidana  dalam  kasus  penggelapan  dana  ditentukan beberapa faktor, yaitu :
1. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan dana terpenuhi
Terdakwa  Abdi  Rahman terbukti  memiliki  akses dan  kewenangan  terhadap dana perusahaan, menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan perusahaan, dan perbuatannya telah merugikan PT. Permata Finance Indonesia.
2. Terdakwa Abdi Rahman memiliki niat jahat
Mempertimbangkan  pengakuan  terdakwa  Abdi  Rahman  dan  tidak  adanya alasan yang sah atas perbuatannua sebagai bukti bahwa terdakwa Abdi Rahman memiliki niat jahat untuk menggelapkan dana perusahaa.
3. Kerugian  yang  ditimbulkan  atas  perbuatan  terdakwa  Abdi  Rahman  telah merugikan perusahaan sebesar Rp. 61.599.000,-.
Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Abdi Rahman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

## KESIMPULAN
Terpenuhinya  unsur-unsur  objektif,  subjektif,  dan  khusus  penggelapan  dalam jabatan  pada  Pasal  374  KUHP,  dapat  disimpulkan  bahwa  Abdi  Rahman  terbukti melakukan  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan.  Unsur  objektif  penggelapan terdapat  pada  terbuktinya  Abdi  Rahman  melakukan  perbuatan  penggelapan  dana perusahaan  milik  PT.  Permata  Finance  Indonesia,  unsur  subjektif  terpenuhi  karena Abdi Rahman mengetahui dan menyadari bahwa dia menguasai dana orang lain secara melawan hukum dan untuk kepentingan pribadi, dan untuk unsur khusus penggelapan dalam jabatan dibuktikan dengan hubungan Abdi Rahman dengan PT Permata Finance Indonesia  merupakan  hubungan  kerja  pribadi  lalu  perbuatan  penggelapan  dana perusahaan  oleh  Abdi  Rahman  dilakukan  karena  jabatannya.  Terpenuhinya  unsur-
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
unsur  penggelapan  dalam  jabatan  pada  Pasal  364  KUHP  menunjukan  bahwa  Abdi Rahman secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tikdan pidana penggelapan dalam jabatan.
Pertanggungjawaban pidana dalam kasus Abdi Rahman ditentukan oleh beberapa faktor,  yaitu  terpenuhinya  unsur-unsur  tindak  pidana  penggelapan  baik  (unsur subjektif,  unsur  objektif,  dan  unsur  khusus),  bukti  niat  jahat  Abdi  Rahman  dengan adanya  pengakuan  atas  perbuatan  serta  tidak  adanya  alasan  yang  sah  atas perbuatannya, dan kerugian yang ditimbulkan kepada PT. Permata Finance Indonesia sebesar  Rp.61.5999.000.  oleh  karena  itu,  hakim  memutuskan  untuk  menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Abdi Rahman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Andi Zainal. Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Alam,  Wawan  Tunggal. Hukum  Bicara  (Kasus-Kasus  Hukum  Dalam  Kehidupan  Sehari-Hari) . Jakarta: Milenia Populer, 2002.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Andi  Hamzah,  Jur. Delik-Delik  Tertentu  (Speciale  Delicten)  di  dalam  KUHP .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2015.
Asmarawati,  Tina. Pidana  dan  Pemidanaan  Dalam  Sistem  Hukum  Di  Indonesia  (Hukum Penitensier) . Yogyakarta: Deepublish, 2015.
Bawengan, Gerson G. Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktik . Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
Chazawi,  Adami. Kejahatan  Terhadap  Harta  Benda .  Jakarta:  Media  Nusa  Creative  (MNC Publishing), 2021.
Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. Gunandi, Ismu, dan Jonaedi Efendi. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana . Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015.
Hamzah, Andi. Asas-asas Hukum Pidana: Edisi Revisi . Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Huda,  Chairul. Dari  "Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan’,  Menuju  “Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.” Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
Marbun, Rocky. Kiat jitu Menyelesaikan Kasus Hukum . Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011. Mardani. Dari  Teori  Hukum  Klasik  Hingga  Teori  Hukum  Kontemporer .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2024.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010.
Maskun. Kejahatan Sibery (Cyber Crime). Suatu Pengantar . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
Mulyadi, Mahmud. Feri Antoni Surbakti. Politik Hukum Pidana Terhadap kejahatan Korporasi . Medan: Softmedia, 2010.
Prakoso, Djoko. Hukum Penintensier di Indonesia . Yogyakarta: Liberty, 2008.
Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
Priyanto, Dwidja. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia . Bandung: Rafika Aditama, 2009.
Prodjodijoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2008. R.  Soesilo. Pokok-Pokok  Hukum  Pidana  (  Peratran  dan  Delik-Delik  Khusus) .  Bogor:  Politeia, 1984.
Rukmono,  Bambang  Sugeng. Kesaksian  Pejabat  Bank:  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana Perbankan  Dan  Tindak  Pidana  Korupsu  Di  Bidang  Perbankan .  Jakarta:  Bhuana  Ilmu Populer, 2018.
Rusianto,  Agus. Tindak  Pidana  &  Pertanggungjawaban  Pidana:  Tinjauan  Kritis  Melalui Konsistensi  Antara  Asas,  Teori,  Dan  Penerapannya .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2016.
Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi . Jakarta: Rajawali Press, 2014. Soejono. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
Sofian,  Ahmad. Ajaran  Kausalitas  Hukum  Pidana .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2018.
Sutedi,  Adrian. Hukum  Perbankan  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger,  Likuidasi,  dan Kepalitan . Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.