Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701 Volume, 3, Issue 3, Oktober 2019

## PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN
(Studi Pada Ditreskrimum Polda dan Kejaksaan Tinggi Sumbar)

## USE OF THE EVIDENCE OF THE LETTER IN THE CRIMINAL ACTION OF THE LETTER OF THE LETTER IN THE PREPARATION
STAGE
(Study at Ditreskrimum Polda and West Sumatra High Prosecutor's Office)
Rio Fernando 1
1 Magister of Law Ekasakti University Email: riokoto2010@gmail.com

## ABSTRAK
Tindak  pidana  pemalsuan  surat  diatur  dalam  Pasal  263  KUHP  sebagai  kejahatan  yang diancam  dengan  pidana  penjara  enam  tahun.  Pada  praktek  penanganan  tindak  pidana pemalsuan  surat,  penyidik  sering  mengalami  kendala  dalam  pelaksanaan  penyelesaian berkas perkara yang dikirimkan kepada Penuntut Umum karena seringkali berkas perkara dikembalikan  untuk  dilengkapi  karena  penilaian  alat  bukti  yang  dianggap  belum  lengkap pada  tahap  prapenuntutan  yang  merupakanpenghubungantara  prosespenyidikan  yang dilakukan  oleh  polisi  dengan  proses  penuntutan  yang  dilakukanoleh  penuntut  umum, sebagaimana yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian daerah  Sumatera  Barat  yang  memperbaiki  berkas  perkara  pemalsuan  buku  surat  nikah sampai  enam  kali  harus  diperbaiki  sebelum  dinyatakan  lengkap  oleh  Penuntut  Umum Kejksaan Tinggi Sumatera Barat.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Surat, Prapenuntutan

## ABSTRACT
The falsification of the letter is stipulated in Article 263 of the Criminal Code as a crime that  is  threatened  with  a  sentence  of  six  years  imprisonment.  In  the  practice  of  handling criminal acts of letter forgery, investigators often experience obstacles in completing case files  sent  to  the  Public  Prosecutor  because  often  case  files  are  returned  to  be  completed because  the  assessment  of  evidence  that  is  considered  incomplete  at  the  pre-prosecution stage  is  the  link  between  the  police  investigation  process  with  the  prosecution  process carried  out  by  the  public  prosecutor,  as  carried  out  by  the  Investigators  of  the  General Criminal  Investigation  Directorate  of  the  West  Sumatra  Regional  Police  who  corrected files for forgery of marriage certificate books up to six times to be repaired before being
declared complete by the West Sumatra High Prosecutor General Prosecutor.

## Keywords:Tindak Pidana, Pemalsuan Surat, Prapenuntutan

## PENDAHULUAN
Penyidik  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  KUHAP  adalah:“pejabat  polisi  negara Republik  Indonesia  atau  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, dimana tugas penyidik adalah melakukan penyidikan dalam hal  menurut  cara yang diatur dalam  undang-undang hukum pidana  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Kejaksaan  Republik  Indonesia  sebagai  subsistem  peradilan  pidana  mempunyai kewenangan  untuk  melakukan  penuntutan.  Jaksa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1 angka  6a  KUHAP  adalah  pejabat  yang  diberikan  wewenang  oleh  undang-undang  untuk bertindak  sebagai  penuntut  umum  serta  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6b dan Pasal 13 KUHAPadalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang- undang  untuk  melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan  penetapan  Hakim.  Rumusan pengertian tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-undang Nomor 16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Kejaksaan  berdasarkan  Pasal  30 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pidana  bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
d. Melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan  undang- undang;
e. Melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat  melakukan pemeriksaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
Kepolisian dan Kejaksaan merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan  fungsional  sangat  erat.  Kedua  institusi  ini  seharusnya  dapat  bekerja  sama  dan berkoordinasi  dengan  baik  untuk  mencapai  tujuan  yaitu  menanggulangi  kejahatan  atau mengendalikan  terjadinya  kejahatan  agar  berada  dalam  batas-batas  toleransi  yang  dapat
diterima masyarakat.
Hubungan  antara  pihak  Polri  dan  Jaksa  dalam  sistem  peradilan  pidana  memiliki pola hubungan yang strategis,  karena pada tahap  proses penyidikan tindak pidana sampai pada  pelimpahan  berkas  perkara  dan  penyerahan  tersangka  beserta  barang  bukti  telah mulai  dilaksanakan  hubungan  tersebut.  Keberhasilan  pada  proses  tersebut  akan  sangat menentukan  pada  tahap  penuntutan.  Sebaliknya  apabila  terdapat  kegagalan  pada  tahap tersebut, maka akan berpengaruh pada tahap penuntutan.
Maraknya berbagai bentuk perkembangan kejahatan merupakan suatu bukti bahwa akhlak  dan  moralitas  masyarakat  yang  berkurang,  akan  tetapi  pengaruh  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  juga  mempunyai  peran  penting  dalam  berkembangnya tindak  pidana  kejahatan,  sebagai  contoh  akhir-akhir  ini  semakin  maraknya  terjadi  tindak pidana  yang  bermacam-macam,  banyak  sekali  perbuatan-perbuatan  yang  dapat diklasifikasikan  sebagai  suatu  perbuatan  pidana.  Salah  satunya  adalah  perbuatan pemalsuan  surat  atau  dokumen  dengan  cara  memalsukan  tanda  tangan  orang  lain, dikarenakan di dalam surat atau dokumen tentu ada sebuah tanda tangan, sehingga tindak pidana pemalsuan surat dapat juga dijadikan permasalahan yang serius. Pemeriksaan surat dapat  dilakukan  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  oleh  masing-masing  instansi  mulai  dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan (M. Yahya Harahap, 2001:315).
Tindak  Pidana  Pemalsuan  Surat  diatur  dalam  Pasal  263  sampai  dengan  Pasal  276 KUHP. Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP berbunyi:
(1). Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu  hak, sesuatu  perjanjian (kewajiban) atau sesuatu  pembebasan utang, atau yang  boleh  dipergunakan  sebagai  keterangan  bagi  sesuatu  perbuatan,  dengan maksud  akan  menggunakan  atau  menyuruh  orang  lain  menggunakan  surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat  mendatangkan  sesuatu  kerugian  dihukum  karena  pemalsuan  surat,  dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
(2). Dengan  hukuman  serupa  itu  juga  dihukum,  barangsiapa  dengan  sengaja menggunakan  surat  palsu  atau  yang  dipalsukan  itu  seolah-olah  surat  itu  asli  dan tidak  dipalsukan,  kalau  hal  mempergunakan  dapat  mendatangkan  sesuatu kerugian.
Prapenuntutan  adalah  tindakan  penuntut  umum  untuk  memberi  petunjuk  dalam rangka  penyempurnaan  penyidikan  oleh  penyidik.Kegiatan  prapenuntutan  adalah  sejak dimulainya penuntutan dalam arti sempit  (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan
yang  dilakukan  oleh  penyidik.Prapenuntutan  merupakan  tindakan  jaksa  untuk  memantau perkembangan  penyidikan  setelah  menerima  pemberitahuan  dimulainya  penyidikan  oleh penyidik.Kemudian  jaksa  mempelajari  atau  meneliti  kelengkapan  berkas  perkara  hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.
Terhadap surat-surat/dokumen-dokumen yang telah disita akan diperiksa di Kantor Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri untuk mengetahui keidentikan tanda tangan korban  yang  diduga  palsu  tersebut,  selanjutnya  dalam  hal  pemeriksaan  tanda  tangan tersebut  penyidik  dan  penyidik  pembantu  harus  mengantarkan  langsung  surat- surat/dokumen-dokumen  tersebut  ke  Kantor  Puslabfor  Polri,  dimana  untuk  cabang Sumatera letaknya di Kota Medan.Puslabfor Polri Cabang Medan melakukan pemeriksaan selama  lebih  kurang  2  (dua)  minggu,  setelah  itu  dikirimkan  hasil  pemeriksaan  tersebut kepada  penyidik  yang  berupa  identik/non  identik,  setelah  itu  barulah  penyidik  dapat mengambil kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut.
Penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum  (Ditreskrimum)  Kepolisian  Daerah Sumatera  Barat  telah  menangani  dugaan  tindak  pidana  pemalsuan  surat  sehubungan dengan  Laporan  Polisi  No.  Pol.:  LP/159/IV/2018/SPKT  Sbr,  tanggal  6  April  2018, penyidik  terlebih  dahulu  menerbitkan  Surat  Perintah  Penyidikan  No.  Pol.: SP.Sidik/124/IV/2018/Ditreskrimum,  tanggal  6  April  2018,  kemudian  barulah  penyidik mengirimkan  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  kepada  Kepala Kejaksaan  Tinggi  Sumbar  Nomor:  SPDP/49/IV/2018/Ditreskrimum  Sbr,  tanggal  6  April 2018.Sejak  dikirimnya  Surat  Perintah  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  maka  sejak  saat itulah dimulai hubungan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum.
Kasus  yang ditangani  penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar adalah dugaan tindak pidana  memalsukan  keterangan  dalam  buku  nikah  Adapun  cara  Tersangka  Asrul memalsukan  keterangan  dalam  buku  nikah  tersebut  adalah  dengan  mengisi  data  dalam buku  nikah  tersebut  berdasarkan  Surat  Pernyataan  Nikah  seolah-olah  telah  terjadi pernikahan,  lalu  Tersangka  Asrul  membubuhkan  tanda  tangan  di  kolom  tanda  tangan Kepala  KUA  dan  membubuhkan  stempel  KUA  sesuai  dengan  alamat  pernikahan  serta membubuhkan stempel nama Kepala KUA, lalu Tersangka Asrul menempelkan foto calon
pasangan  suami  istri  dan  merobekkan  tanda  terima  untuk  suami  istri  dalam  buku  nikah tersebut  seolah-olah  buku  tersebut  dikeluarkan  oleh  KUA  sesuai  dengan  alamat pernikahan,  Atas  perbuatannya  tersebut  Tersangka  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 264 ayat (1) KUHP.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu penelitian  yang  menggambarkan  tentang  penilaian  alat  bukti  surat  dalam  tindak  pidana pemalsuan surat  oleh Penuntut Umum  dan  kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam melengkapi  alat  bukti  menurut  Penuntut  Umum  pada  tahap  prapenuntutan  pada  tindak pidana  pemalsuan  surat.Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normative, yang  didukung  pendekatan yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis normatif. yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  ketentuan-ketentuan dan  peraturan  perundang-undangan  (Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1990:23).  Pendekatan yuridisempiris dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  semua  bahan  dan  data  yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Penggunaan Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat oleh Penuntut Umum
Sebelum  penyidikan  dimulai,  sudah  harus  diperkirakan  tindak  pidana  yang  dan diatur  dalam  ketentuan  perundang-undangan.Hal  tersebut  sangat  penting,  karena penyidikan  diarahkan  kepada  keadaan  yang  terjadi,  yang  cocok  dengan  perumusan  delik tersebut.Namun  demikian,  Penuntut  Umum  dapat  pula  mengubah  pasal  perundang- undangan  pidana  yang  dicantumkan  oleh  Penyidik. 1 Disinilah  letak  hubungan  yang  tidak terpisahkan antara penyidik dan Penuntut Umum.
Adapun Mekanisme koordinasi dalam hal penyidikan antara Kepolisian (Penyidik) dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
1 Hasil  wawancara  dengan  Brigadir  Polisi  Puput  Dwi  Kumalasari,  Penyidik  Pembantu  Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 17 Januari 2019 di Padang.
a. Setelah  Kepolisian  (Penyidik)  melakukan  kegiatan  penyidikan,  maka  Kepala Kepolisian  (Kapolda/Kapolres/Kapolresta/Kapolsek)  segera  mengirim  Surat Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum melalui  Kajati/Kajari.  Pengiriman  SPDP  inilah  yang  merupakan  titik  awal hubungan  koordinasi  antara  Kepolisian  (Penyidik)  dengan  Kejaksaan  (Jaksa Penuntut Umum) dalam hal dilakukannya suatu kegiatan penyidikan.
b. Selanjutnya,  Kajati  atau  Kajari  akan  menunjuk  Jaksa  untuk  melakukan pemantauan perkembangan penyidikan dan melakukan penelitian berkas perkara (form surat P-16A). Jaksa yang ditunjuk inilah yang akan melakukan koordinasi dengan  para  penyidik  dalam  hal  menentukan  suatu  perkara  layak  atau  tidak ditingkatkan dalam tahap penuntutan.
c. Setelah  Penyidik  selesai  melakukan  tindakan-tindakan  penyidikan,  seperti melakukan  pemeriksaan  terhadap  saksi,  ahli  maupun  tersangka,  melakukan penyitaan,  penangkapan,  penahanan  dan  sebagainya,  maka  hasil  dari  kegiatan penyidikan  tersebut  dituangkan  dalam  sebuah  Berkas  Perkara.  Selanjutnya Penyidik melimpahkan Berkas perkara tersebut ke Kejaksaan untuk diteliti.
d. Jaksa  Peneliti  melakukan  penelitian  berkas  perkara,  apakah  berkas  perkara tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  maupun  materiil  untuk  dilimpahkan  ke persidangan. KUHAP  menentukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Berkas  Perkara  tersebut,  Jaksa  sudah  harus  menyatakan  sikap.  Dalam  hal  ini terdapat 2 (dua) sikap dari Jaksa Peneliti, yaitu :
1. Apabila  berkas  perkara  telah  dinyatakan  lengkap,  maka  Jaksa  Peneliti  akan menyusun  Berita  Acara  Pendapat  yang  menyatakan  bahwa  Berkas  Perkara telah  lengkap  dan  berkas  perkara  dapat  dinaikkan  ke  tahap  penuntutan. Apabila  sikap  ini  yang  diambil  oleh  Jaksa  Peneliti,  maka  penyidikan  berarti telah  selesai  dan  tahap  Prapenuntutan  dengan  sendirinya  akan  beralih  ke tahap  Penuntutan.  Konsekuensi  dari  peralihan  dari  tahap  Prapenuntutan  ke tahap  Penuntutan  tersebut  sekaligus  berakibat  beralihnya  “tanggung  jawab yuridis”  perkara  pidana  dari  tangan  Penyidik  ke  tangan  Penuntut  Umum setelah  Penyidik  menyerahkan  tanggung  jawab  atas  tersangka  dan  barang bukti kepada Penuntut Umum  (Pasal  8 ayat  (3) huruf b KUHAP). Selain  itu Jaksa  Peneliti  juga  segera  menyusun  Rencana  Dakwaan  sebagai  landasan untuk membuat Surat Dakwaan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan.
2. Apabila Berkas Perkara dinyatakan kurang lengkap, maka Jaksa Peneliti akan segera  menerbitkan  Surat  (P-18)  yang  menyatakan  bahwa  Berkas  Perkara dikembalikan kepada Penyidik, karena berkas tersebut masih kurang lengkap. Selanjutnya  dalam  waktu  14  (empat  belas  hari)  sejak  diterimanya  berkas perkara,  Jaksa  Peneliti  sudah  harus  memberikan  petunjuk  kepada  penyidik, baik berupa kelengkapan syarat formil maupun syarat materiil.
3. Setelah  menerima  petunjuk  dari  Jaksa  untuk  melengkapi  berkas  perkara, Penyidik  “wajib”  melengkapi  berkas  perkara  sesuai  dengan  petunjuk  Jaksa. Dalam  hal  ini,  koordinasi  juga  dilakukan  dengan  cara  Penyidik  menghadap kepada  Jaksa  untuk  memperoleh  petunjuk  secara  konkrit  dalam  melengkapi kekurangan Berkas perkara. Setelah berkas perkara dilengkapi oleh Penyidik, Penyidik  dalam  waktu  14  hari  harus  menyerahkan  atau  menyampaikan kembali  berkas  dan  tambahan  hasil  penyidikan  kepada  Penuntut  Umum
(Pasal 110 ayat (2) dan (3) serta pasal 138 ayat (2) KUHAP).
4. Jaksa  Peneliti  kembali  melakukan  penelitian  berkas  perkara  dan  setelah dinyatakan  lengkap  segera  memberitahukan  kepada  penyidik  untuk melimpahkan  tersangka  dengan  barang  bukti  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum. Namun apabila berkas perkara tersebut ternyata menurut Jaksa Peneliti masih kurang  lengkap,  maka  berkas  perkara  tersebut  dikembalikan  lagi  kepada Penyidik  dan  proses  bolak-balik  berkas  perkara  tersebut  akan  terjadi  sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti.
Pentingnya ketelitian dalam pemeriksaan berkas perkara pada tahap prapenuntutan bagi Penuntut Umum berkaitan dengan masalah pembuktian yang merupakan titik sentral di  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  di  Pengadilan.  Hal  ini  karena  melalui  tahapan pembuktian inilah terjadi  suatu  proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang Pengadilan.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  tidak  mengatur  dan memberikan  penjelasan  mengenai  ikhwal  prapenuntutan,  baik  dalam  bab  tentang penyidikan maupun bab tentang penuntutan. Namun proses berlangsungnya prapenuntutan, jangka  waktu,  serta  wewenang  untuk  JPU  dapat  melakukan  prapenuntutan  telah diterangkan  dalam  KUHAP  seperti  pada  Pasal  14,  Pasal  110,  Pasal  138  KUHAP.  Di samping itu Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana juga tidak dijelaskan secara detail mengenai proses berlangsungnya prapenuntutan, dalam peraturan tersebut hanya menjelaskan sedikit  mengenai  penyerahan  berkas  perkara serta jangka waktu yang dimiliki JPU dalam memeriksa berkas perkara, seperti yang diatur dalam Pasal 74 Peraturan Kapolri.
Adapun dalam Peraturan Jaksa Agung No:PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional  Prosedur  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Umum  dan  didalam  Surat Jampidum No.B-401/E/9/1993 tentang Pelaksanaan Tugas Pra-penuntutan, baru mengatur secara  jelas  mengenai  tahap-tahap  penyerahan  berkas  dalam  pra-penuntutan,  jangka waktunya serta syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi daam kelangkapan BP.
Berdasarkan  Pasal  8  Peraturan  Jaksa  Agung  RI  nomor:  PER-036/A/JA/09/2011 tentang  SOP  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Umum,  Kajari  setelah  menerima  SPDP yang  dicatat  dalam  Register  Perkara  guna  menentukan  jangka  waktu  untuk  Jaksa  dapat melakukan penanganan BP, kemudian Kajari harus menunjuk dan menetapkan JPU untuk mengikuti  perkembangan  penyidikan  dengan  mengeluarkan  P-16.  Penunjukan  JPU  ini
bertujuan  untuk  mengikuti  perkembangan  penyidikan,  melakukan  penelitian  hasil penyidikan, serta melakukan penelitian atas SP-3 dari penyidik.
Apabila berkas perkara atau hasil penyidikan belum diterima dalam waktu 30 hari sejak  tindakan  penyidikan  dilakukan  maka  JPU  dapat  meminta  hasil  penyidikan  yang permintaan  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  formulir  (P-17).  Penerimaan  berkas  tahap pertama  dari  penyidik  kepada  JPU  akan  dicatat  dalam  register  perkara,  kemudian  JPU wajib  meneliti  kelengkapan  syarat  formil  dan  syarat  materiil  BP  tersebut  dengan berpedoman  pada  Surat  JAMPIDUM  No.B-401/E/9/1993  tanggal  8  September  1993 Perihal Pelaksanaan Tugas Pra-penuntutan.
Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  setelah  meneliti  kelengkapan  formil  dan  materiil berkas perkara (BP), apabila JPU beranggapan berdasarkan hasil penelitiannya bahwa BP tidak/kurang  lengkap,  maka  JPU  dapat  melakukan  pra-penuntutan  (Pasal  14  huruf  b KUHAP)  yang  merupakan  pengembalian  BP  kepada  penyidik  dengan  disertai  petunjuk untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (2) KUHAP). Dalam proses pelaksanaan penerimaan BP, JPU  memiliki  waktu  selama  7  hari  untuk  mempelajari  dan  meneliti  kelengkapan  BP  dan harus  memberitahukan  kepada  penyidik  dalam  waktu  7  hari  yang  diberikan  apabila  ada kekurangan  dalam  BP  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  110  ayat  (4),  Pasal  138  ayat  (1) KUHAP dan Pasal 12 ayat (3) SOP Jaksa dengan memberikan P-18 dan P-19 yang disertai petunjuk.
Penyidik  dalam  menerima  pengembalian  berkas  perkara  dari  JPU,  mempunyai waktu selama 14 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP dan Pasal 12 ayat (4) SOP Jaksa untuk melakukan penyidikan tambahan guna melengkapinya sesuai dengan  petunjuk  yang  di  berikan  oleh  JPU.  Apabila  waktu  tersebut  telah  habis  namun penyidik belum mengembalikan BP kepada JPU maka JPU dapat menerbitkan P-20.
Jalsa  Penuntut  Umum  dalam  melaksanakan  tugasnya  saat  ini  membuat  suatu prosedur yang disebut dengan Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi (BA Konsultasi dan Koordinasi),  hal  ini  merupakan  alternatif  yang  digunakan  oleh  JPU  utuk  mempersingkat waktu  ketika  penyidik  kesulitan  melengkapi  petunjuk,  sehingga  penyidik  dapat berkonsultasi dengan JPU tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh Kejaksaan.
Apabila  penyidik  dalam  waktu  yang  telah  ditetapkan  tidak  mengembalikan  BP kepada JPU maka akan memintanya seampai 3 kali pemberian P-20, jika hal tersebut telah
dilakukan  oleh  JPU  namun  BP  juga  belum  diserahkan  maka  SPDP  akan  dikembalikan kepada penyidik. Namun apabila sebelum waktu yang diberikan habis, kemudian penyidik memberitahu  kepada  JPU,  bahwa  dia  benar-benar  tidak  mampu  melengkapi  BP  dan meminta  bantuan  kepada  JPU  untuk  melengkapi  BP.  JPU  dapat  membantunya  dalam menyelesaikan kelengkapan BP, karena memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tambahan  guna  melengkapi  berkas  perkara.Dalam  hal  penyidikan  dinyatakan  sudah lengkap maka kemudian JPU harus mengeluarkan P-21.
Berkaitan  dengan  dugaan  tindak  pidana  pemalsuan  dengan  nomor  Laporan  Polisi Nomor: LP/159/IV/2018/SPKT-Sbr, tanggal 06 April 2018 atas nama Pelapor Umul Chair, penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar menyatakan bahwa:
“Alat bukti yang pokok dalam tindak pidana pemalsuan adalah menyangkut proses apapun  yang  namanya  pemalsuan  adalah  proses,  proses  pembuatan,  proses penerbitan, proses  yang  berkaitan dengan surat  tersebut  dimungkinkan ada hal-hal yang tidak sesuai proses.” 2
Dalam dugaan tindak pidana memalsukan keterangan dalam buku nikah,penggunaan  alat  bukti  surat  amat  sangat  membantu  penyidik  dalam  mengungkap tindak  pidana  yang  dilakukan  tersangka  karena  berkaitan  dengan  proses  baik  pembuatan atau penerbitan serta proses hingga surat tersebut bisa keluar, sehingga berkas perkaranya telah  diserahkan  kepada  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Barat,  namun  setelah  dilakukan penelitian  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  berkasnya  dikembalikan  kepada  penyidik Ditreskrimum karena dinyatakan belum lengkap dan harus diperbaiki dan dilengkapi sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  berkaitan  dengan  penggunaan alat  bukti  surat  dalam  tindak  pidana  pemalsuan  surat  oleh  penuntut  umum  diperoleh penjelasan sebagai berikut:
“Pada perkara tindak pidana pemalsuan buku nikah yang berkas perkaranya sudah dilimpahkan  penyidik  Ditreskrimum  kepada  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Barat, pihak  Jaksa  Penuntut  Umum  mengembalikan  berkas  perkara  tersebut  kepada penyidik  untuk  dilengkapi  dan  diperbaiki  kembali,  karena  berdasakan  penelitian dan  penilaian  yang  dilakukan  Jaksa  Peneliti,  ada  kekurangan  alat  bukti  sehingga
2 Hasil  wawancara  dengan  Brigadir  Polisi  Puput  Dwi  Kumalasari,  Penyidik  Pembantu  Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 17 Januari 2019 di Padang.

## harus dilengkapi kembali”. 3
Berkaitan  dengan  nilai  kekuatan  pembuktian  yang  melekat  pada  alat  bukti  surat dalam perkara tindak pidana pemalsuan buku nikah dijelaskan bahwa:
“Penilaian  penggunaan  alat  bukti  surat  oleh  Jaksa  Peneliti  sangat  penting  untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuktian di sidang pengadilan, untuk menguatkan dakwaan  Penuntut  Umum,  sehingga  hakim  yakin  dengan  surat  dakwaan  Penuntut Umum,  oleh  karena  itu  alat  bukti  surat  dalam  perkara  tindak  pidana  pemalsuan surat harus memenuhi persyaratan yang didasarkan pada pemenuhan syarat formal dan syarat material dari alat bukti tersebut”. 4
Adapun  kekuatan  alat  bukti  surat  yang  dapat  dipakai  dan  mempunyai  penilaian yang kuat bisa dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:
1. Ditinjau dari segi formal.
Dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a,b dan c  KUHAP  adalah  alat  bukti  yang  sempurna.  Sebab  bentuk  surat  yang  disebut  di dalamnya  dibuat  secara  resmi  menurut  formalitas  yang  ditentukan  peraturan perundang-udangan.  Dengan  dipenuhinya  ketentuan  formal  dalam  pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang, dam pembuatan  serta  keterangan  yang  terkandung  dalam  surat  di  buat  atas  sumpah jabatan  maka  ditinjai  dari  segi  formal  alat  bukti  surat  seperti  yang  disebut  dalam Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP adalah alat bukti yang bernilai “sempurna”.
2. Ditinjau dari segi materiil.
Dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187  KUHAP,  “bukan  alat  bukti  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat”.  Pada  diri alat  bukti  surat  itu  tidak  melekat  kekuatan  pembuktian  yang  mengikat.  Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat , sama hal dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan  saksi  dan  alat  bukti  keterangan  ahli,  sama-sama  mempunyai  nilai kekuatan pembuktian yang “bersifat bebas”. Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP sifat kesempurnan  formal  tersebut  tidak  dengan  sendirinya  mengandung  nilai  kekuatan pembuktian yang mengikat. 5
3 Hasil  wawancara  dengan  Dewi  Permata  Asri,  Jaksa  Peneliti  Pada  Kejaksaan  Tinggi  (Kejati) Sumatera  Barat  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Pemalsuan Buku  Nikah  pada  tanggal 20 Januari  2019  di Padang.
4 Hasil  wawancara  dengan  Dewi  Permata  Asri,  Jaksa  Peneliti  Pada  Kejaksaan  Tinggi  (Kejati) Sumatera  Barat  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Pemalsuan Buku  Nikah  pada  tanggal 20 Januari  2019  di Padang.
5 Hasil  wawancara  dengan  Dewi  Permata  Asri,  Jaksa  Peneliti  Pada  Kejaksaan  Tinggi  (Kejati) Sumatera  Barat  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Pemalsuan Buku  Nikah  pada  tanggal 20 Januari  2019  di Padang.
Kendala-Kendala  Yang  Ditemui  Penyidik  Dalam  Melengkapi  Alat  Bukti  Menurut Penuntut Umum Pada Tahap Prapenuntutan Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  diperoleh  penjelasan  bahwa kendala-kendala  yang  ditemui  penyidik  dalam  melengkapi  alat  bukti  menurut  penuntut umum pada tahap prapenuntutan pada tindak pidana pemalsuan surat antara lain:
1. Proses  Bolak-Baliknya  Berkas  Perkara  Dari  Penyidik  Kepada  Jaksa  Penuntut Umum yang Tidak Kunjung Selesai
Terjadinya  proses  bolak-balik  berkas  perkara  antara  penyidik  dengan  Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai, dikarenakan adanya komunikasi yang kurang  diantara  kedua  instansi  tersebut,  sehingga  setiap  kali  Jaksa  Penuntut Umum  memberikan  petunjuk  guna  melengkapi  berkas  perkara,  penyidik  selalu tidak dapat melaksanakan petunjuk tersebut dengan baik. 6 Begitu pula sebaliknya apabila  penyidik  sudah  berusaha  untuk  melengkapi  berkas  perkara  tadi  sesuai dengan  petunjuk  yang  telah  diberikan,  namun  Jaksa  Penuntut  Umum  selalu merasa bahwa berkas perkara tersebut masih kurang lengkap. 7
2. Koordinasi yang Kurang Harmonis antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik Koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang tidak harmonis dapat menyebabkan lamanya proses penyelesaian suatu perkara yang sedang ditangani. Koordinasi  yang  kurang  harmonis  ini  disebabkan  karena  kurangnya  komunikasi antara  Jaksa  Penuntut  Umum  dengan  Penyidik  yang  menangani  kasus  tersebut. Sehingga seringkali pengembalian BAP yang disertai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik dan seringkali juga Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  memberitahu  mengenai  apa  saja  hal  yang  kurang lengkap dari BAP tersebut. 8
3. Penyidik telah Melampaui Batas Waktu dalam Menyelesaikan BAP yang Kurang Lengkap
Penyidik telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam  menyelesaikan  BAP  yang  kurang  lengkap  sesuai  dengan  petunjuk  yang telah  diberikan.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  perkara  tersebut  tidak  kunjung terselesaikan dan terbengkalai, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. 9
6 Hasil  wawancara  dengan  Dewi  Permata  Asri,  Jaksa  Peneliti  Pada  Kejaksaan  Tinggi  (Kejati) Sumatera  Barat  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Pemalsuan Buku  Nikah  pada  tanggal 20 Januari  2019  di Padang.
7 Hasil  wawancara  dengan  Brigadir  Polisi  Puput  Dwi  Kumalasari,  Penyidik  Pembantu  Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 17 Januari 2019 di Padang.
8 Hasil  wawancara  dengan  Dewi  Permata  Asri,  Jaksa  Peneliti  Pada  Kejaksaan  Tinggi  (Kejati) Sumatera  Barat  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Pemalsuan Buku  Nikah  pada  tanggal 20 Januari  2019  di Padang.
9 Hasil  wawancara  dengan  Brigadir  Polisi  Puput  Dwi  KumalasariPenyidik  Pembantu  Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 17 Januari 2019 di Padang.
4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Telah Diberi Petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum Tidak Dilaksanakan Dengan Baik oleh Penyidik
Penyidik  yang  telah  menerima  kembali  BAP  yang  dinilai  kurang  lengkap  oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak melaksanakan petunjuk yang telah diberikan dengan baik.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  penyidik  tidak  memiliki  itikad  baik  dalam melaksanakan tugasnya untuk melengkapi BAP yang kuranglengkap tersebut. 10
5. Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  yang  Dikembalikan  untuk  Dilengkapi  oleh Penyidik Tidak Dikembalikan Lagi Kepada Jaksa Penuntut Umum
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk, kemudian oleh penyidik tidak dikembalikan lagi  ke  Jaksa  Penuntut  Umum.  Hal  ini  tentu  akan  menghambat  proses penyelesaian terhadap perkara tersebut. 11
Dengan  adanya  kendala-kendala  yang  ditemui  penyidik  dalam  melengkapi  alat bukti  menurut  penuntut  umum  pada  tahap  prapenuntutan  pada  tindak  pidana  pemalsuan surat,  maka  kendala  tersebut  dapat  menghambat  proses  penanganan  perkara  tersebut, sehingga  diperlukan  upaya-upaya  untuk  mengatasi  kendala-kendala  tersebut.  Upaya  yang dilakukan  oleh  Penyidik  untuk  mengatasi  kendala  tersebut  dalam  melakukan prapenuntutan yaitu :
1. Kendala  pertama,  mengenai  terjadi  proses  bolak-baliknya  berkas  perkara  dari Jaksa  Penuntut  Umum  kepada  Penyidik  yang  terus  menerus  dan  tidak  kunjung selesai. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik adalah memberikan dan menjelaskan petunjuk  secara  rinci  dan  jelas  mengenai  hal  apa  saja  yang  kurang  lengkap  dari berkas  perkara  tersebut  terhadap  Jaksa  Penuntut  Umum,  agar  Jaksa  Penuntut Umum  dapat  memahami  dan  mengerti  dengan  baik  mengenai  hal  apa  saja  yang kuranglengkap dalam berkas perkara tersebut.
2. Kendala kedua, mengenai koordinasi yang kurang harmonis antara Jaksa Penuntut Umum  dengan  Penyidik.  Mengenai  hal  ini  upaya  yang  dilakukan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  adalah  dengan  menjalin  erat  koordinasi  dan  hubungan  antara Jaksa  Penuntut  Umum  dengan  penyidik  dengan  cara  melakukan  komunikasi, membina  koordinasi,  dan  kerjasama  positif  dengan  penyidik,  serta  melakukan diskusi  dan  pembicaraan  secara  intensif  untuk  membahas  kasus  yang  sedang ditangani  melalui  forum  konsultasi  penyidik  dengan  penuntut  umum.  Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan BA-Koordinasi (berita acara koordinasi) yang berfungsi  untuk  mengadakan  koordinasi  dan  pembicaraan  antara  jaksa  penuntut
10 Hasil  wawancara  dengan  Dewi  Permata  Asri,  Jaksa  Peneliti  Pada  Kejaksaan  Tinggi  (Kejati) Sumatera  Barat  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Pemalsuan Buku  Nikah  pada  tanggal 20 Januari  2019  di Padang.
11 Hasil  wawancara  dengan  Dewi  Permata  Asri,  Jaksa  Peneliti  Pada  Kejaksaan  Tinggi  (Kejati) Sumatera  Barat  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Pemalsuan Buku  Nikah  pada  tanggal 20 Januari  2019  di Padang.
umum dengan penyidik secara intensif untuk membahas dan menyelesaikan kasus yang sedang ditangani tersebut.
3. Kendala  ketiga,  mengenai  penyidik  telah  melampaui  batas  waktu  dalam menyelesaikan  BAP  yang  kurang  lengkap.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  Jaksa Penuntut Umum adalah dengan mengingatkan penyidik untuk segera melengkapi BAP  yang  kurang  lengkap  tersebut,  serta  segera  mengembalikan  BAP  kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan surat model P- 20 yang isinya adalah untuk mengingatkan atau meminta perhatian agar penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan dan segera menyerahkan kembali berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum.
4. Kendala keempat, mengenai BAP yang telah diberi petunjuk oleh jaksa penuntut umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa  Penuntut  Umum  adalah  melakukan  komunikasi  dan  bekoordinasi  dengan penyidik  secara  berkala  dan  intensif  untuk  membahas  kasus  yang  sedang ditangani,  serta  Jaksa  Penuntut  Umum  menjelaskan  dan  menerangkan  dengan rinci dan jelas mengenai petunjuk yang telah diberikannya kepada penyidik.
5. Kendala  kelima,  mengenai  BAP  yang  dikembalikan  untuk  dilengkapi  oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke jaksa penuntut umum. Upaya yang dilakukan oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  adalah  mengingatkan  dan  melakukan  komunikasi secara  berkala  dengan  penyidik  agar  segera  mengembalikan  BAP  yang  sudah dilakukan  penyidikan  tambahan  tersebut.  Dalam  hal  ini  Jaksa  Penuntut  Umum dapat menerbitkan surat model P-20 yang isinya adalah untuk mengingatkan dan memberikan  peringatan  kepada  penyidik  agar  segera  mengembalikan  BAP  yang sudah  dilakukan  penyidikan  tambahan  dan  yang  sudah  lengkap  tersebut  kepada jaksa penuntut umum.

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
Penggunaan  alat  bukti  surat  dalam  tindak  pidana  pemalsuan  surat  oleh  Penuntut Umum  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  187  huruf  a,  b  dan  c  KUHAP,  dimana  untuk menilai  alat  bukti  surat  harus  memenuhi  2  (dua)  syarat,  yaitu: pertama, syarat  formil,
karena bentuk surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-udangan dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang, serta pembuatan dan keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah  jabatan,  dan kedua ,  syarat  materiil,  karena  alat  bukti  surat  itu  tidak  melekat kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat sama  dengan  nilai  kekuatan  pembuktian  keterangan  saksi  dan  keterangan  ahli,  sehingga sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas.
Kendala-kendala  yang  ditemui  penyidik  dalam  melengkapi  alat  bukti  menurut Penuntut Umum pada tahap prapenuntutan pada tindak pidana pemalsuan surat ada ada 5 (lima),  yaitu: pertama, proses  bolak-baliknya  berkas  perkara  dari  penyidik  kepada  jaksa penuntut  umum  yang  tidak  kunjung  selesai, kedua, koordinasi  yang  kurang  harmonis antara  jaksa  penuntut  umum  dengan  penyidik, ketiga, penyidik  telah  melampaui  batas waktu  dalam  menyelesaikan  berita  acara  pemeriksaan  yang  kurang  lengkap, keempat,
berita  acara  pemeriksaan  yang  telah  diberi  petunjuk  oleh  jaksa  penuntut  umum  tidak dilaksanakan  dengan  baik  oleh  penyidik, kelima, berita  acara  pemeriksaan  yang dikembalikan  untuk  dilengkapi  oleh  penyidik  tidak  dikembalikan  lagi  kepada  jaksa penuntut umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan , PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2001
Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2001
Bambang Waluyo, Masalah Tindak Pidana Upaya Penegakan Hukum, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006
Djoko Prakoso, Eksistensi  Jaksa di  Tengah-tengah Masyarakat , Cetakan Pertama Ghalia, Jakarta, 1985
Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian , Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012
Fahmiron, Pertimbangan  Hakim  Dalam  Perampasan  Aset  Koruptor(  Dalam  Perspektif Perlindungan Hak Anak) , PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017
H.A.K. Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) , Alumni, Bandung, 1982
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan  dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , Sinar Grafika, Jakarta, 2001
Moch.  Faisal  Salam, Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  dan  Praktek ,  Mandar  Maju, Bandung, 2001
P.A.F.  Lamintang, Delik-Delik  Khusus:  Kejahatan  Terhadap  Harta  Kekayaan ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2009
R. Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradya Paramitha, Jakarta, 2006
Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer ,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, 2010
Soenarto  Soerodibroto, KUHP  dan  KUHAP  Dilengkapi  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung dan Hage Raad , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994