TINJAUAN NORMATIF TENTANG SANKSI BAGI ORANG TUA PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Dian Ety Mayasari 1
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika Jalan Dr Ir H Soekarno 201 Surabaya

## Abstract
Violence against children is a violation towards the rights of the children, particluarly if the perpetrator of this violence is the parents of the children themselves. This is called as a domestic violence. The government has issued a legislation on children’s rights and on the protection for the children in Indonesia which imposes sanctions for the offenders. Sanctions for parents who become the perpetrators of domestic violence are not only criminal sanctions but also civil sanctions, where the parents can be imposed for compensation because they have caused damage to the child as a victim by not fulfilling the rights of the child.
Keywords: Violence, Children, Victims.

## Intisari
Kekerasan pada anak merupakan pelanggaran hak anak, apalagi jika pelaku kekerasan ini adalah orang tua anak itu sendiri. Hal ini disebut kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah sudah mengesahkan peraturan tentang hak-hak anak dan perlindungan bagi anak di Indonesia dengan adanya sanksi bagi pelaku yang melanggar. Sanksi bagi orang tua yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya sanksi pidana tetapi juga sanksi perdata, dimana orang tua sebagai pelaku dapat dituntut ganti rugi karena sudah menimbulkan kerugian pada anak sebagai korban dengan tidak memenuhi hak-hak anak.
Kata Kunci: Kekerasan, Anak, Korban.
1 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Darma Cendika, Alamat korespondensi: demasari2006@yahoo.co.id

## A. Pendahuluan
Definisi  perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya salah satu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga dapat diartikan membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. 2
Dalam membentuk keluarga ini maka tentunya kehadiran anak sangatlah diharapkan, apalagi seorang anak diharapkan bisa mewujudkan impian orang tuanya. Anak sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya. 3 Namun sangat disayangkan adanya anak seharusnya mendapat kasih sayang dari orang tuanya justru mengalami kekerasan dalam hidupnya. Kekerasan yang dialami oleh anak banyak dilakukan oleh orang tuanya sendiri sebagai pelampiasan akibat tidak harmonisnya hubungan kedua orang tuanya dalam berumah tangga. 4
2 I Ketut Oka Setiawan, 2016, Hukum Perorangan dan Kebendaan , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.
3 M. Nasir Jamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan  Pembahasan  UU  Sistem  Peradilan Pidana Anak (UU – SPPA) , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.
4 Kekerasan  pada  Anak  Kerap  Dilakukan Ortu Sendiri, http://health.liputan6.com/
Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan  anak, pengalaman anak- anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku  kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. 5 Menurut  Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) Asrorun Niam Sholeh dalam acara penyampaian catatan akhir tahun 2016 mengatakan dari 720 laporan yang masuk ke KPAI, 55 persen disebutkan ada peranan ibu dalam melakukan pelanggaran hak anak, yaitu pembatasan akses bertemu keluarga, pengabaian terhadap tumbuh kembang anak, menjadi pelaku tindak kekerasan, dan eksploitasi ekonomi maupun seksual. 6 Hal ini menjadi miris ketika seorang anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya justru menjadi korban kekerasan dengan pelaku adalah orang tuanya. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. 7 Menurut Maidin Gultom kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi keluarga diartikan sebagai lingkungan
read/2569824/kekerasan-pada-anak-kerap- dilakukan-ortu-sendiri, diakses tanggal 22 Maret 2017.
5 Mahmudin  Kobandaha,  “Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga  Dalam  Sistem  Hukum  Di  Indonesia”, Jurnal  Hukum  Unsrat ,  Volume  23,  Nomor  8, Bulan Januari, Tahun 2017, hlm. 83.
6 KPAI: 55 Persen Pelanggaran Hak Anak Dilakukan Ibu,  http://news.liputan6.com/read/2685886/ kpai-55-persen-pelanggaran-hak-anak- dilakukan-ibu?source=search,  diakses    tanggal 22 Maret 2017.
7 Mahmudin Kobandaha, Loc.cit.
kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang diterima anggota keluarganya. Sehingga kerugian korban tindak kekerasan dalam keluarga tidak saja bersifat material tetapi juga immaterial antara lain berupa goncangan emosional dan psikologis yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kehidupannya. 8
Terjadinya  kekerasan pada anak m e nu nju k k an   m a s i h   l e m a h ny a perlindungan hukum pada anak di Indonesia, padahal dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa setiap anak berhak atas  kelangsungan hidup, tumbuh, dan  berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah Indonesia juga sudah mengesahkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia), bahkan yang terbaru juga sudah disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak). Hal ini menunjukkan adanya ketentuan hukum yang mengatur dan memberi  perlindungan hukum pada anak namun tidak berjalan efektif di  masyarakat. Oleh sebab itu dalam penulisan ini yang menjadi rumusan masalah adalah hak-hak anak apa saja 8 Maidin  Gultom,  2014, Perlindungan  Hukum Terhadap Anak dan Perempuan , Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.
yang dilanggar oleh orang tua yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan apakah sanksi bagi orang tua yang menjadi pelaku yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga?

## B.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Anak Sebagai Korban Adalah Pelanggaran Hak
Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk  kekerasan fisik atau mental, penelantaraan, perlakuan buruk, dan  pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) ini dapat diketahui apabila pelaku kekerasan pada anak adalah orang tua atau wali atau pihak yang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, maka tindakan tersebut disebut kekerasan dalam rumah tangga.
Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dalam konsideran huruf b disebutkan segala bentuk kekerasan, terutama  kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk
diskriminasi yang harus dihapus. Oleh sebab itu perlu dihapusnya segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dipertegas dalam Pasal 4 adanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk (a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (b) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (c) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan (d) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera . Bentuk  kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Peng hapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ada empat macam yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa dicekoki, dijewer, dicubit, dijambak,  dijitak,  digigit,  dicekik, direndam,  disiram,  diikat,  didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet,  digebuk,  ditendang,  diinjak, dibanting,  dibentur,  disilet,  ditusuk, dibacok,  dibusur/dipanah,  disundut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh push up , lari, disuruh jalan dengan lutut. 9 Sebenarnya selain kekerasan fisik, ada juga pengabaian fisik yaitu kategori kekerasan pada anak yang diidentifikasi secara umum dari kelesuan
9 Ibid , hlm. 16.
seorang  anak,  kepucatan dan dalam keadaan kekurangan gizi. 10
Pengertian  kekerasan psikis ada dalam Pasal 7 yaitu perbuatan yang mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan psikis ini adalah dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi,  digunduli,  diancam,  diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja. 11
Kekerasan seksual dalam Pasal 8 meliputi (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual adalah dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa,  diremas,  dipaksa onani, oral seks,  anal seks, diperkosa. 12 Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah adanya pelacuran anak dalam tindak human trafficking dimana korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu. 13 Batasan bentuk kekerasan dalam rumah
10 Ibid , hlm. 3. 11 Ibid , hlm. 3.
12 Ibid , hlm. 3.
13 Abintoro  Prakoso,  2016, Hukum  Perlindungan Anak , Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 200.
tangga khususnya kekerasan seksual ini pelakunya adalah orang tua dengan salah satu alasannya adalah faktor ekonomi keluarga, maksudnya minimnya lapangan pekerjaan bagi orang tua ataupun orang lain sehingga untuk memenuhi hidup keluarga, para orang tua dengan sangat mudahnya menjual anak kepada para trafficker sehingga akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut tanpa memikirkan lagi kelangsungan hidup dan masa depan anak itu sendiri. 14 Sedangkan yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) adalah setiap orang yang melalaikan kewajibannya untu k memb er i kan kehidup an, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang ada dalam lingkup rumah tangganya termasuk juga setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 9 ayat (2). Berdasarkan ketentuan Pasal 9,  penelantaran dalam rumah tangga dapat dikatakan adanya pengabaian pemenuhan kebutuhan hidup khususnya dalam hal ini pemenuhan kebutuhan hidup anak.
Menurut Abintoro Prakoso, anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang, sehingga harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan 14 Maidin Gultom, Op. Cit. , hlm. 42.
kodratnya. 15 Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan merasa dirugikan karena hak-hak dalam hidupnya tidak terpenuhi.
Seringkali  orang tua dan orang dewasa lainnya membenarkan tindak kekerasan yang dilakukan sebagai bentuk dari penerapan disiplin kepada anak dan hal ini menunjukkan bentuk penyalahgunaan  kekuasaan orangtua atau orang dewasa yang lebih dewasa usianya dari anak. 16 Padahal Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sehingga adanya anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga berarti ada pengabaian ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, yang dapat diartikan anak yang menjadi korban kekerasan tidak mendapat perlindungan hukum.
Ana k   y ang   me nj a d i   kor b an kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami trauma dalam hidupnya, secara  psikologis hidupnya menjadi tertekan, murung, dan menutup diri. Sehingga  anak tersebut tidak dapat menjalankan haknya untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 64 menentukan bahwa
15 Abintoro Prakoso, Op. Cit. , hlm. 185.
16 M.  Iqbal,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak Korban Tindak Pidana”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Nomor 54, Bulan Agustus, Tahun 2011, hlm. 99.
setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral,  kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
Pasal 64 tersebut berkaitan dengan anak yang menjadi korban kekerasan secara psikis karena terganggunya moral, kehidupan sosial, dan mental spiritual anak.  Anak yang menjadi korban kekerasan seksual maka bertentangan dengan Pasal 65 yang menentukan setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan  pelecehan seksual, penculikan, perdagangan orang, serta dari berbagai bentuk  penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Konsideran Undang-Undang P e r l i n d u n g a n   A n a k   h u r u f   b menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas  kelangsungan hidup, tumbuh dan  berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya huruf c menyebutkan anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Undang-Undang  Perlindungan Anak tidak mendefinisikan secara khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga, hanya mendefinisikan tentang kekerasan secara umum yang dalam Pasal 1 angka 15a ditentukan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau  penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk  ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dari pengertian ini maka utamanya anak disebut sebagai korban adalah apabila mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran yang merupakan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
P a s a l   2 0   U n d a n g - U n d a n g Perlindungan Anak menentukan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh sebab itu orang tua yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak sebenarnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) khususnya huruf a dan b dimana orang tua melalaikan kewajiban pada anaknya, yang ditentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi  anak; (b) menumbuhkembangkan  anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

## 2.  Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Definisi korban menurut Arif Gosita dalam buku Moerti Hadiati Soeroso adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. 17 Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dengan korban secara khusus adalah seorang anak merupakan bentuk pelanggaran hak, oleh sebab itu perlindungan terhadap anak harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.
Pengertian dari perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. 18 Tujuan dari adanya perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
17 Moerti Hadiati Soeroso, 2011, Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif  Yuridis  – Viktimologis , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112.
18 Abintoro Prakoso, Op. Cit. , hlm. 7.
Dasar pelaksanaan perlindungan anak ada tiga, yaitu: 19
a. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa;
b.  D a s a r   e t i s ,   p e l a k s a n a a n perlindungan anak harus sesuai dengan  etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak; c.  Dasar yuridis, pelaksanaan p erlindungan  anak har us didasarkan pada Undang- Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrasif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.
D a l a m   U n d a n g - U n d a n g Perlindungan Anak, anak yang menjadi korban  kekerasan akan mendapatkan p e rl i ndu ng an   k husus .   D e f i n is i perlindungan khusus tercantum dalam Pasal 1 angka 15 yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
19 Maidin Gultom, Op. Cit. , hlm. 70 – 71.
Kategori  anak yang mendapatkan perlindungan khusus ini ada dalam Pasal 59 ayat (2) yaitu (a) anak dalam situasi darurat; (b) anak yang berhadapan dengan hukum; (c) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; (d) anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (e) anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; (f) anak yang menjadi korban pornografi; (g)  anak dengan HIV/AIDS; (h) anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; (i) anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; (j) anak  korban kejahatan seksual; (k) anak korban jaringan terorisme; (l) anak penyandang disabilitas; (m) anak korban perlakuan salah dan penelantaran; (n) anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan (o) anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) tersebut ternyata tidak ada penyebutan  anak korban kekerasan dalam rumah tangga, melainkan penjabaran dari bentuk-bentuk kekerasan secara umum dan kualifikasi adanya perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga  yang tampak dari pengaturan Pasal 59 ayat (2) huruf d, huruf i, huruf j, dan huruf m. Dalam hal pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan  perlindungan  khusus kepada anak ini berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya.
Lembaga negara yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang  Perlindungan Anak adalah KPAI yang mempunyai tugas (a) melakukan pengawasan terhadap p el a ks anaan  p erlindungan d an pemenuhan Hak Anak; (b) memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; (c) mengumpulkan d a t a   d a n   i n f o r m a s i   m e n g e n a i perlindungan anak; (d) menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; (e) melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak  anak; (f ) melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan  anak; (g) memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini. Perlindungan khusus ini seperti dalam Pasal 59 ayat (1), menurut Pasal 59A dilakukan melalui upaya (a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; (b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; (c) pemberian bantuan sosial bagi  anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan (d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
Anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan khusus yang dalam Pasal 66 ditentukan dilakukan melalui (a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan  perlindungan  anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; (c) pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya  masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual. Tambahan perlindungan khusus untuk anak korban kekerasan seksual yang dispesifikkan sebagai korban kejahatan seksual dalam Pasal 69A disebutkan perlindungan khususnya dilakukan melalui upaya (a) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; (b) rehabilitasi sosial; (c)  pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan (d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Perlindungan khusus bagi anak korban  kekerasan fisik dan/atau psikis diatur dalam Pasal 69 bahwa perlindungan khususnya dilakukan melalui upaya (a) penyebarluasan dan  sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan (b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Sedangkan bagi anak korban  penelantaran dalam Pasal 71 disebutkan dilakukan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
Dari uraian pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa perlindungan pada anak ini terdiri dari dua yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan secara  preventif yaitu sebagai upaya pencegahan agar anak tidak menjadi korban  kekerasan dengan melakukan penyebaran dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan upaya represif adalah bentuk upaya membantu dan mendampingi anak korban  kekerasan seperti melakukan tindakan rehabilitasi, pendampingan psikososial, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi pada pelaku kekerasan.

## 3.  Sanksi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak, khususnya dengan korban seorang anak maka terjadi pelanggaran hak anak dan merupakan bentuk tindak pidana. Sebelum adanya Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan dijerat dengan sanksi yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana), namun pengaturan bentuk  kekerasan dalam KUHPidana hanya pada bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual tanpa adanya pengaturan sanksi pelaku penelantaran rumah tangga.
Sanksi pelaku kekerasan fisik dalam KUHPidana diatur dalam Pasal 351 –
355, Pasal 338 – 341, Pasal 229, Pasal 347, Pasal 269, Pasal 297, Pasal 330 – 332 dan Pasal 301. Sanksi bagi pelaku kekerasan psikis dalam KUHPidana diatur dalam Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 335. Sedangkan  sanksi pelaku kekerasan seksual diatur dalam Pasal 281 – 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, dan Pasal 295 KUHPidana.
Undang-Undang  Perlindungan Anak sudah menegaskan larangan setiap orang melakukan kekerasan terhadap  anak, khususnya dalam hal ini adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Melakukan tindakan penelantaran sudah dilarang dalam Pasal 76B bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaraan. Akibat mengabaikan larangan ini, maka ada ketentuan sanksi yang diatur dalam Pasal 77B yaitu ketentuan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Sedangkan larangan melakukan tindak  kekerasan fisik dan psikis tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang  Perlindungan Anak, hanya ada dalam Pasal 76A huruf a yang menentukan bahwa setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya. Perbuatan diskriminatif ini merupakan bentuk kekerasan psikis karena bisa membuat anak mengalami
penderitaan psikis seperti anak merasa ketakutan atau kehilangan rasa percaya diri.
Orang yang melanggar ketentuan Pasal 76A bisa dikenai ketentuan sanksi Pasal 77 yaitu dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pengaturan larangan kekerasan fisik juga hanya disebut implisit dalam Pasal 76C yang lebih tampak sebagai larangan untuk semua bentuk kekerasan yang menimpa anak, yang tertulis setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan  kekerasan terhadap anak. Dari sini dapat diketahui pengaturan larangan melakukan tindak kekerasan bukan hanya pada pelaku yang langsung melakukan tindak kekerasan tetapi juga pada orang yang turut membantu terjadinya tindak kekerasan tersebut. Ketentuan  sanksi bagi pelanggar ketentuan Pasal 76C diatur dalam Pasal 80 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah). Pemberatan sanksi terjadi apabila  anak mengalami luka berat dalam Pasal 80 ayat (2) dengan pidana penjara lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Ada pemberatan sanksi lagi dalam Pasal 80 ayat (3) dalam hal anak korban kekerasan fisik menjadi meninggal maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
Larangan melakukan tindakan kekerasan seksual tampak dari adanya ketentuan Pasal 76D bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman  kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pelanggar ketentuan Pasal 76D dikenai sanksi Pasal 81 ayat (1) yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Jika pelaku kekerasan seksual adalah orang tua, wali, atau pengasuh anak yang merupakan bagian lingkup rumah tangga ada tambahan sanksi pidana dalam Pasal 81 ayat (3) yaitu ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang sudah diatur Pasal 81 ayat (1).
Lebih lanjut yang menjadi bagian larangan perbuatan kekerasan seksual ada dalam Pasal 76E yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau  ancaman  kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan yang melanggar sanksinya ada dalam Pasal 82 ayat (1) berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Pemberatan sanksi bagi pelaku yang merupakan lingkup rumah tangga yaitu pelaku adalah orang tua, wali, dan
pengasuh  anak diatur dalam Pasal 82 ayat (2) berupa pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang ada dalam Pasal 82 ayat (1).
Larangan melakukan eksploitasi seksual yang merupakan bagian perbuatan kekerasan seksual juga diatur dalam Pasal 76I bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Orang yang melanggar Pasal 76I ini akan dikenai sanksi pidana dalam Pasal 88 yatu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016). Dalam konsiderannya disebutkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran startegis anak sebagai generasi penerus bangsa masa depan  bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016
ini mengubah isi ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang (selanjutnya disebut Perpu Nomor 1 Tahun 2016) menambahkan Pasal 81 yang semula terdiri dari 3 ayat menjadi 9 ayat. Dalam tambahannya Pasal 81 ayat (4) memberikan tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana jika pelaku pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76D.
Pasal 81 ayat (5) memperberat sanksi jika anak yang menjadi korban kekerasan seksual lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia dengan pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain pengenaan sanksi, Pasal 81 ayat (6) menentukan pelaku kekerasan seksual dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
Pelaku  kekerasan seksual dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang diatur dalam Pasal 81 ayat (7). Pasal 81 ayat (8) menentukan tindakan tersebut diputuskan bersama- sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan, yaitu paling lama 2 (dua) tahun
dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 81A ayat (1), namun terhadap pelaku yang masih seorang anak dalam Pasal 81 ayat (9) pidana tambahan dan tindakan dikecualikan darinya. Pelaksanaan kebiri kimia ini disertai dengan rehabilitasi sebagaimana ditentukan Pasal 81A ayat (3).
Perpu Nomor 1 Tahun 2016 menambahkan Pasal 82 yang semula terdiri dari 2 ayat menjadi 8 ayat. Penambahan  sanksi pidana pelaku kekerasan seksual terjadi apabila pelakunya adalah orang tua, wali, dan pengasuh anak seperti yang diatur dalam Pasal 82 ayat (2) berupa pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang ada dalam Pasal 82 ayat (1). Selanjutnya Pasal 82 ayat (3) menentukan ada penambahan sanksi pidana 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga diberikan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Penambahan pidana 1/3 (sepertiga) juga diberikan pada pelaku kekerasan seksual dalam Pasal 82 ayat (4) apabila korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.
Pengenaan  sanksi tambahan dalam Pasal 82 ayat (5) adalah adanya pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual. Terhadap pelaku juga dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagaimana diatur Pasal 82 ayat (6).
Tindakan tersebut dalam Pasal 82 ayat (7) akan diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan, pelaksanaannya dalam Pasal 82A ayat (1) adalah selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok. Tindakan ini dalam Pasal 82 ayat (8) dikecualikan apabila pelakunya seorang anak.
Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 memperberat sanksi bagi pelaku kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh keluarga terdekat korban yang dalam hal ini merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga maupun yang dilakukan orang lain. Sanksi tersebut adalah sanksi kebiri secara kimia yang pengawasannya secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.
Adanya sanksi kebiri menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Contoh pihak yang menolak adanya sanksi kebiri secara kimia ini Khoiron dari Komisi Hak Asasi Manusia dengan alasan adanya sanksi kebiri merendahkan martabat seseorang sehingga berpotensi menghambat hak asasi manusia, selain itu pakar seksolog Boyke Dian Nugraha mengatakan pelaku yang sudah dihukum kebiri masih berpotensi melakukan aksi kejahatan selama kondisi mentalnya tidak diobati. 20 Apapun alasan yang menolak adanya sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual, yang harus dipahami utama adanya pemidanaan
20 Andika  Wijaya  dan  Wida  Peace  Ananta,  2016, Darurat Kejahatan Seksual , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8-9.
adalah adanya efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, penindakan dan kebijaksanaan terdapat hubungan yang sangat erat, karena lembaga pemidanaan, penindakan dan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari pemidanaan sebagaimana yang diinginkan. 21
Sebagai perbandingan, di dalam Un d a n g - Un d a n g   Pe n g h a p u s a n Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hanya saja yang disayangkan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih berfokus pada pelaku adalah suami dan korban adalah istri atau sebaliknya.
Sebagai contoh sanksi pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang diatur Pasal 44 ayat (1) bahwa pelaku kekerasan fisik dapat dipidana dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.
21 P.A.F.  Lamintang  dan  Theo  Lamintang,  2010, Hukum  Penitensier  Indonesia ,  Sinar  Grafika, Jakarta, hlm. 22.
5.000.000,- (lima juta rupiah).  Pasal 44 ayat (4) ini menunjukkan justru ada peringanan hukuman pada pelaku kekerasan fisik selama korbannya tidak mengalami penyakit atau tidak terhalang melakukan kegiatan sehari-harinya. Demikian juga sanksi pelaku kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan  pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Kemudian peringanan sanksi pada pelaku kekerasan psikis ada dalam Pasal 45 ayat (2) yang menyebutkan apabila perbuatan kekerasan psikis dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Penerapan  sanksi dalam Undang- Undang Perlindungan Anak menganut sistem alternatif dan sistem kumulatif yang tampak dari adanya kalimat dan/ atau dalam pengaturan sanksi pidananya. Dengan demikian Hakim mempunyai pilihan untuk menggunakan sistem alternatif atau sistem kumulatif pada saat menjatuhkan putusan pidana pada pelaku kekerasan.
Batasan  sanksi pidana dalam Undang-Undang  Perlindungan Anak untuk pelaku kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran hanya diatur batasan  secara maksimal tanpa ada batasan minimal baik untuk sanksi
pidana penjara maupun denda. Batasan sanksi pidana secara minimal dan maksimal tampak dari pengaturan sanksi pelaku kekerasan seksual dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 82 ayat (1), namun batasan pidana secara minimal dan maksimal hanya untuk  pidana penjara saja sedangkan batasan untuk pidana denda hanya secara maksimal saja.
Selama ini pengaturan sanksi bagi pelaku  kekerasan hanya pada sanksi pidana saja yang merupakan aspek hukum pidana, padahal sebenarnya sanksi juga bisa diberikan dari aspek hukum perdata dengan mengajukan gugatan pada pelaku kekerasan agar korban bisa mendapat ganti rugi. Dalam hukum perdata, suatu kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain, perbuatan mana merupakan perbuatan melanggar hukum ( onrecthtmatige daad, tort ), memberikan hak kepada orang yang dirugikan dalam mengajukan gugatan  perbuatan melanggar hukum ( onrecthtmatige daad, tort ), disertai dengan ganti kerugian. 22
Dari aspek keperdataan, perbuatan melawan hukum merupakan bagian hukum perikatan yang lahir berdasarkan undang, namun perbuatan melawan hukum harus dipahami dalam arti luas yaitu bukan hanya melanggar undang- undang, namun melawan kesusilaan, ketertiban umum, dan seterusnya. 23
Perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
22 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Op. Cit. , hlm. 119.
23 Ibid , hlm. 125.
(selanjutnya disebut KUHPerdata) diatur dalam Pasal 1365 yang unsur-unsurnya adalah 24 (1) adanya suatu perbuatan; (2) perbuatan tersebut melawan hukum; (3) adanya kesalahan dari pihak pelaku; (4) adanya kerugian bagi korban; (5) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka bukan merupakan bagian perbuatan melawan hukum.
Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tentunya tidak bisa mengajukan gugatan ganti rugi sendiri dan karena pelaku adalah orang tuanya, maka yang mengajukan gugatan adalah orang tua yang lain jika pelaku hanya salah satu saja misalnya pihak ayah atau pihak ibu. Jika pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini adalah kedua orang tuanya, gugatan bisa diajukan oleh keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan adanya putusan dari Pengadilan.
Dasar adanya ganti rugi dalam hal  anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Pasal 1371 KUHPerdata yang menyebabkan anak mengalami luka atau cacat. Pasal ini menentukan bahwa, “ menyebabkan luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati- hati memberikan hak kepada korban untuk menuntut penggantian biaya-biaya penyembuhan, dan penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut. Penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan
24 Munir Fuady, 2013, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan  Kontemporer ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, hlm. 10.
kedua belah pihak, dan menurut keadaan. Ketentuan paling akhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilaikan kerugian, yang diterbitkan dari sesuatu kejahatan terhadap pribadi seseorang .”
Ganti rugi menurut Munir Fuady terbagi menjadi 3 yaitu: 25
1.  Ganti rugi nominal yang diberikan jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut;
2.  G a n t i   r u g i   k o m p e n s a s i yang merupakan ganti rugi pembayaran kepada korban sebesar kerugian yang benar- benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum;
3.  Ganti r ugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Ganti rugi p e n g h u k u m a n   i n i   l a y a k diterapkan terhadap kasus- kasus  kesengajaan yang berat dan sadis, misalnya diterapkan terhadap  penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.
Pada anak korban kekerasan dalam rumah tangga bisa mengajukan ganti rugi yang berbentuk ganti rugi penghukuman yang merupakan ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, hal ini dikarenakan adanya kerugian immaterial dalam diri korban yang tidak dapat dilihat secara nyata tetapi hanya dirasakan oleh korban sendiri sehingga sifatnya sangat subyektif. Contoh kerugian immaterial ini adalah sulitnya memulihkan korban pada keadaan semula seperti memperbaiki mental korban dan menghilangkan rasa trauma pada diri korban sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Jika dikabulkannya gugatan ganti rugi penghukuman ini diharapkan bisa memberi efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat umum yang mengetahuinya menjadi tidak berani melakukan tindakan kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Bentuk  kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ada empat macam, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berarti mengalami pelanggaran hak- hak yang seharusnya bisa dinikmati oleh  anak tersebut. Hak anak sudah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945. Secara spesifik hak
anak diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 52 ayat (1) yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan pada anak secara khusus dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, meskipun sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak secara spesifik menyebutkan tentang anak korban kekerasan dalam rumah tangga, namun jika dilihat dari penjabaran bentuk-bentuk kekerasannya tampak adanya perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Pengaturan perlindungan khusus pada anak korban kekerasan dalam rumah tangga ini terbagi dalam dua upaya, yaitu upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah bertambahnya anak- anak yang menjadi korban kekerasan dengan cara melakukan penyebaran dan  sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan tujuan untuk membantu dan mendampingi anak korban kekerasan antara lain dengan melakukan tindakan rehabilitasi, pendampingan psikososial, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi pada pelaku kekerasan.
Adanya pengaturan dan pengenaan sanksi pidana pada pelaku tujuannya adalah agar ada efek jera pada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali, namun sayangnya pengaturan s a n k s i   p a d a   Un d a n g - Un d a n g Perlindungan Anak menganut sistem alternatif dan sistem kumulatif yang
tampak dari adanya kalimat dan/atau dalam pengaturan sanksi pidananya, sehingga Hakim mempunyai pilihan untuk menggunakan sistem alternatif atau sistem kumulatif pada saat menjatuhkan putusan pidana pada pelaku kekerasan. Demikian juga batasan sanksi pidana untuk pelaku kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran dalam Undang- Undang  Perlindungan Anak hanya diatur batasan secara maksimal tanpa ada batasan minimal baik untuk sanksi pidana penjara maupun denda.
Namun ketegasan pengaturan dalam rangka untuk mencegah bertambahnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini memberikan sanksi tambahan berupa kebiri kimia yang pengawasannya ada pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.
Sanksi pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hanya dari aspek pidana saja, tetapi bisa juga dari aspek perdata. Anak yang menjadi korban kekerasan yang mengalami luka atau cacat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1371 KUHPerdata dapat menuntut ganti rugi, selain itu mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang  perbuatan melawan hukum
yang diartikan secara luas tidak hanya terbatas melanggar pada undang-undang saja tetapi melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Terpenuhinya unsur- unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata membuat korban yang dalam hal ini karena masih berusia dibawah umur harus diwakili oleh walinya, agar dapat mengajukan gugatan penuntutan ganti rugi pada pelaku. Ganti rugi yang diterapkan adalah ganti rugi penghukuman dengan jumlah besar yang tujuannya agar ada efek jera bukan hanya pada pelaku tetapi juga kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan agar tidak melakukan kekerasan pada anak.

## 2. Saran
Dalam rangka agar anak terhindar dari tindak kekerasan dalam rumah tangga maka:
a.  Pemerintah melalui dinas Pendidikan wajib melakukan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang- Undang  Hak Asasi Manusia, dan juga Undang-Undang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 kepada guru dan orang tua  anak yang masih kategori anak usia dibawah 18 tahun yaitu di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Sosialisasi ini lebih ditekankan pada hak-hak anak yang dilindungi dan sanksi bagi yang melanggar;
b.  Masyarakat yang mengetahui adanya  anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga diharapkan tidak diam saja, namun memiliki keberanian u ntu k   m e l ap or  k e  pi h a k Kepolisian agar bisa ditindak oleh Kepolisian;
c. Adanya ketegasan pada Hakim pada saat penjatuhan sanksi pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sanksi kumulatif dengan mengambil batasan maksimal yang ditentukan u n d a n g - u n d a n g   d a l a m pengenaan pidana penjara dan pidana denda agar ada efek jera bagi pelaku.

## Daftar Pustaka
Buku Fuady, Munir, 2013, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer , Citra Aditya Bakti, Bandung.

## Gultom, Maidin, 2014, Perlindungan
Hu kum   Te r h a d ap   An ak   d an Perempuan , Refika Aditama, Bandung. Jamil, M. Nasir, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU – SPPA) , Sinar Grafika, Jakarta. Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010, Hukum Penitensier Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta.
Prakoso, Abintoro, 2016, Hukum Perlindungan Anak , Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
Setiawan, I Ketut Oka, 2016, Hukum Perorangan dan Kebendaan , Sinar Grafika, Jakarta. Soeroso, Moerti Hadiati, 2011, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis , Sinar Grafika, Jakarta.
Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta,
2016, Darurat Kejahatan Seksual , Sinar Grafika, Jakarta.

## Jurnal
Iqbal, M., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Nomor 54, Bulan Agustus, Tahun 2011.
Kobandaha, Mahmudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, Jurnal Hukum Unsrat , Volume 23, Nomor 8, Bulan Januari, Tahun 2017.

## Internet
Kekerasan pada Anak Kerap Dilakukan Ortu Sendiri, http://health.liputan6. com/read/2569824/kekerasan-pada- anak-kerap-dilakukan-ortu-sendiri, diakses tanggal 22 Maret 2017.
KPAI: 55 Persen Pelanggaran Hak Anak Dilakukan Ibu, http://news.liputan6. com/read/2685886/kpai-55-persen- pelanggaran-hak-anak-dilakukan- ibu?source=search, diakses tanggal 22 Maret 2017.