## Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha
Muhamad Bilal 1 , Azhar Nur Fauzi 2 ,Imam Budi Santoso 3
1 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,  E- mail: 1910631010131@student.unsika.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, E- mail:1910631010090@student.unsika.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, E-mail:imam.budi@fh.unsika.ac.id

## Info Artikel

## Abstract
Masuk: 29 Agustus 2021 Diterima: 29 September 2021
Terbit: 30 September 2021 Keywords: Deletion, Licensing, Environment This  Research  studies  the  legis  Ratio  for  the  elimination  of environmental  permits  is  to  provide  ease  of  settlement  of environmental  permits  and  ease  in  conducting  supervision, without reducing the essence of environmental licensing itself. In addition, environmental permits are not a prerequisite for issuing business permits, meaning that activities can be carried out when environmental  permits  have  not  been  issued  and  are  still  being processed and problems in the removal of environmental permits arise  considering  that  environmental  permits  have  a  preventive function  and  are  one  of  several  instruments  that  function  to prevent  environmental  damage  and  pollution  the  elimination  of environmental  permits.  There  will  be  loss  of  authority  from  the central  and  regional  governments  in  controlling  the  impact  of pollution  and  damage.  In  addition,  licensing  has  3  functions, among  others,  as  follows,  first  as  a  development  engineering instrument.  The  government  can  make  regulations  or  decisions that  provide  incentives  for  socio-economic  growth.  The  second function of finance is to become a source of income for the state. The  third  function  is  to  become  an  instrument  for  regulating people's actions and behavior.

## Abstrak
Kata kunci: Penghapusan, Perijinan, Lingkungan Corresponding Author: Muhamad Bilal, E-mail: : 1910631010131@student.unsik a.ac.id
DOI:
Dalam  penelitian  ini  membahas  Ratio  legis  penghapusan izin  lingkungan  adalah  untuk  memberikan  kemudahan penyelesaian  izin  lingkungan  serta  kemudahan  dalam melakukan  pengawasan,  tanpa  mengurangi  esensi  dari perizinan lingkungan itu sendiri. Selain itu Izin Lingkungan tidak  menjadi  prasyarat  penerbitan  izin  usaha  artinya kegiatan  dapat  dilakukan  saat  izin  lingkungan  belum diterbitkan  dan  masih  diproses  serta  Problematika Penghapusan  Izin  Lingkungan  muncul  mengingat  Izin lingkungan  memiliki  fungsi  pencegahan  dan  merupakan salah  satu  dari  beberapa  instrumen  yang  berfungsi  untuk mencegah  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan  dan adanya  penghapusan  izin  lingkungan  Akan  ada kewenangan  yang  hilang  dari  pemerintah  baik  pusat maupun  daerah  dalam  melaksanakan  pengendalian dampak  pencemaran  dan  kerusakan  selain  itu  Perizinan memiliki  3  fungsi  antara  lain  sebagai  berikut,  pertama
sebagai  instrumen  rekayasa  pembangunan.  Pemerintah dapat membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif  bagi  pertumbuhan  sosial  ekonom.  Kedua  fungsi keuangan  yaitu  menjadi  sumber  pendapatan  bagi  negara Ketiga  fungsi  yaitu  menjadi  instrument  pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat.
.

## I. Pendahuluan
Landasan konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahunn  1945  yang  menggambarkan  kehadiran  suatu  negara,  dalam membentuk suatu pemerintahan negara yang memiliki tujuan akhir yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sehingga pengaturan pemerintahan dan pengelolaan yang dilakukan pemerintah terhadap sumber daya alam di Indonesia yang diatur dalam Pasal  33  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  yang berbunyi  bahwa  “bumi,  air  dan kekayaan  yang  terkandung  didalamnya dikuasai  oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
Pasal tersebut menggambarkan bahwa penguasaan negara terhadap bumi dan air serta kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  yang  nantinya  dipergunakan  untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu ada pula jaminan negara terhadap terciptanya lingkungann hidup yang bersih dan sehat yang diatur dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945“ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta  berhak  memperoleh  pelayanan  Kesehatan”  oleh  sebab  itu  menurut  Amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menciptakan pengaturan hukum yang digunakan untuk mengatur lingkungan hidup untuk menjawan Amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang lingkungan hidup dari mulai UU No 23 tahun 1997 yang kemudian diubah menjadi UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber kekayaan alam terbaik di dunia,  dengan  melimpahnya  berbagai  sumber  kekayaaan  alam  maka  banyak  pula ekspoitasi  yang  di  lakukan  untuk  dapat  memperoleh  kekayaan  yang  nantinya  dapat memberikan  kesejahteraan  yang  berkelanjutan  akan  tetapi  jika  tidak  di  kelolah  secara benar  akan  berdampak  pada  lingkungan  dan  masyarakat  kerusakan  lingkungan  akan terjadi sehingga dapat menimbulkan penderitaan kepada seluruh masyarakat yang ada di  sekitarnya.  untuk  itu  perlunya  kajian  hukum  yang  kuat  dalam  menjawab permasalahan  tersebut,  sejalan  dengan  itu  Jeremy  Bentham  berpendapat  bahwa  alam memberikan kebahagiaan dan kerusakan. Tugas hukum adalah memelihara kebahagiaan dan  mencegah  kejahatan. 1 Tujuan  utama  dari  hukum  adalah  kemanfaatan.  Yang  di maksud  di  sini  tujuan  utama  dari  hukum  itu  adalah  kebahagiaan,  ketentraman, kedamaian  untuk  sebanyakbanyaknya  orang. 2 Kemanfaatan  dapat  di  peroleh  apabila terjadi keselarasan antara pemeliharaan lingkungan dan kebutuhan ekonomi.
1 H.R.Otje Salman,S. (2010). Filsafat Hukum ( Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung, Rafika Aditama, hal 44.
2 Siti Sundari Rangkuti. (2003). Hukum Lingkingan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Surabaya, Airlangga University Press, hal 115.
Penghapusan  izin  usaha  ini  juga  dapat  melemahkan  fungsi  pemerintah  dalam melaksanakan  jaminan  akan  perlindungan  lingkungan.  Dengan  melemahnya  fungsi pemerintah  muncul  Bahaya  yang  senantiasa  mengancam  kelestarian  lingkungan  dari waktu ke waktu mengingat dengan adanya penghapusan izin usaha maka pemerintah tidak memiliki legalitas yang kuat untuk menghentikan usaha tersebut di karenakan tidak adanya  izin  usaha.  Pengelolaan  lingkungan  yang  berkepanjangan  dengan  metode pelaksanaan  tidk  sesuai  sangat  berdampak  pada  Ekosistem  dari  suatu  lingkungan terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Adapun makna  dari  pencemaran  lingkungan  dan  perusakan  lingkungan  sejala  dengan  hal tersebut  RTM  sutamihardja  berpendapat  bahwa  pencemaran  lingkungan  dapat penambahan  bermacam-  macam  bahan  sebagai  hasil  dari  aktivitas  manusia  ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu. 3 Dimana  muncul  suatu  keadaan  dalam  mana  suatu  zat  dan  atau  energi  di introduksikan kedalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam itu  sendiri  dalam  konsentrasi  sedemikian  rupa  hingga  terjadinya  perubahan  dalam keadaan termasuk  yang  mengakibatkan lingkungan  itu  tidak  berfungsi  seperti  semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dalam keselamatan hayati. 4
Pengahapusan  izin  lingkungan  tersebut  di  lakukan  dengan  berbagai  alasan  salah satunya  adalah  di  gantikan  dengan  adanya  pendampingan  lingkungan  yang  secara ilmiah tidak dapat di pertanggungjawabkan, mengingat Lembaga yang akan melakukan pendampingan terhadap kegiatan  usaha  sampai  saat  ini  belum  di  ketahui  secara  jelas, kalaupun yang di tunjuk adalah Lembaga lingkungan hidup apakan memiliki jaminan hukum mengingat jumlah kegiatan usaha menjamur di sertiap daerah.

## 2. Metode Penelitian
Artikel  yang  bersumber  dari  hasil  penelitian,  metode  penelitian  ditulis  sebagai  bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan,  sumber  bahan  hukum  maupun  sumber  data,  Sejalan  dengan  itu  Peter Mahmud  Marzuki  mengemukan  Legal  Research  adalah  penelitian  hukum  yang mengunakan  pendekatan,  pendekatan  perundang  –  undangan  (Statute  Aprroach), pendekatan  konseptual  (Conceptual  Approach). 5 Teknik  pengumpulan  bahan  hukum, teknik  pengumpulan  data,  serta  metode  analisis  bahan  hukum  maupun  analisis  data. Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian akhir bab Pendahuluan.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Alasan Pertimbangan Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja
Dalam hukum perizinan yang menjadi tugas utama pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara salah satunya melalui pelayanan publik dan turut sertanya pemerintah
3 Erwin Muhamad. (2011). Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung, PT Refika Aditama, Cet 3, hal 53
4 Nanik,Trihastuti. (2013). Hukum Kontrak Karya Pola Pengusaha Pertambangan Indonesia, Malang, Setara Press, hal 120.
5 Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian hukum, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, hal 177.
dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di berbagai  bidang  sektoral  maka  ikut  campurnya  pemerintah  pun  semakin  aktif  dan intensif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. 6 Sejalan 106 dengan hal itu Prajudi Atmosudirjo peran negara dalam memberikan perizinan merupakan langkah penetapan dan dispensasi pada suatu larangan oleh UndangUndang. 7
Untuk itu tujuan yang hendah di capai secara umum dapat di uraikan sebagai berikut:
a. Keinginan mengarahkan aktivitas aktivitas tertentu.
b. Izin mencegah bahaya dari lingkungan
c. Keinginan-keinginan melindungi objek tertentu.
d. Izin hendak membagi bagi benda yang sedikit.
e. Izin  memberikan  pengarahan  dengan  menyeleksi  orangorang  dan aktivitasaktivitas. 8
Dari berbagai ketentuan diatas dapat di garis bawahi bahwa pentingnya perizinan sebagai  bagian  dalam  pelaksanaan  kegiatan  usaha,  alasan  penghapusan  izin  usaha dalam Omnibus law Cipta Kerja sangat beralasan hal ini di karenakan Penghapusan izin lingkungan adalah bagian daripada Penyederhanaan Perizinan yang dikelompokkan ke dalam  dua  bagian  yaitu  Perizinan  Dasar  dan  Perizinan  Sektor.  Perizinan  dasar dikelompokkan  dalam  3  (tiga)  bagian  yaitu  Perizinan  Lokasi,  Perizinan  Lingkungan, dan  Perizinan  Bangunan  Gedung  (Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dan  Sertifikat Layak Fungsi (SLF). 9
Alasan yang menjadi dasar penghapusan izin lingkungan adalah sebagai berikut:
a. Kondisi  saat  ini  dan  permasalahannya  Permasalahan  pokok  yang  dihadapi pelaku  usaha  dalam  memulai  usaha  di  Indonesia  adalah  tentang  sulitnya mengurus perizinan untuk melakukan usaha, pelaku usaha dihadapkan kepada prosedur  perizinan  berusaha  yang  berbelit-belit,  banyaknya  jenis  dan  jumlah perizinan  yang  harus  dimiliki,  membutuhkan  waktu  lama  untuk  memproses perizinan,  serta  biaya  yang  tinggi  untuk  memulai  dan  menjalankan  usaha  di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kualitas dan konsistensi regulasi  serta  maraknya  korupsi  yang  mengakibatkan  tingginya  biaya  untuk mendapatkan perizinan usaha. Sistem OSS masih menghadapi banyak kendala dalam implementasinya, permasalahan krusial dalam implementasi sistem OSS mencakup  masih  banyaknya  regulasi  yang  bersifat  tumpang  tindih,  belum terintegrasinya sistem OSS secara utuh dengan sistem Kementerian/ Lembaga dan  Daerah  serta  kendala  masih  beragamnya  pengaturan  tata  laksana  (bisnis proses)  perizinan  yang  diatur  dalam  NSPK  Kementerian/Lembaga.
6 Prajudi Atmosudirjo. (1983). Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hal 94
7 Ibid, hal 96
8 Roni Sulistyanto Luhukay. (2020). Fungsi Rancangan Undang- Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi,Semarang, Jurnal Meta Yuridis, Universitas PGRI Semarang, Volume 3 No 1 Tahun 2020, hal 38
9 Helmi. (2012). ,Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta, Sinar Grafika, Cet Pertama.,hal 81-82.
Permasalahan  ini  yang  mengakibatkan  keberadaan  sistem  OSS  dalam  proses perizinan  berusaha  di  Indonesia  belum  dapat  mewujudkan  mekanisme perizinan berusaha yang ideal.
b. Kondisi  yang  diharapkan  Menyederhanakan  perizinan  berusaha,  dimana perizinan berusaha dilakukan dengan waktu yang relatif singkat, prosedur yang tidak rumit, dan biaya yang murah. Dengan menerapkan regulasi berbasis risiko sebagai  acuan  penetapan  jenis  perizinan  berusaha  yang  disertai  dengan pelaksanaan  inspeksi  untuk  kontrol  yang  efektif,  akan  menyederhanakan mekanisme perizinan berusaha dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi perekonomian, sosial dan lingkungan. Berdasarkan praktik internasional, perizinan digunakan sebagai pengecualian untuk aktivitas usaha yang terbatas, dimana terdapat kepentingan publik yang terdampak karena timbulnya risiko terhadap  kesehatan,  keselamatan,  keamanan,  dan  lingkungan.  Jaminan kepastian  berusaha  merupakan  prasyarat  utama  untuk  melakukan  kegiatan usaha di suatu negara. Dalam konteks itu, perizinan merupakan pintu masuk untuk meyakinkan pelaku usaha bahwa modal yang ditanam akan tumbuh dan berkembang  dalam  suatu  lingkungan  usaha  yang  kondusif.  Dengan  kondisi ideal tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh layanan dengan mudah, efisien dan  berkepastian  tanpa  harus  mengorbankan  aspek  keselamatan  lingkungan dan  proteksi  sosial  yang  menjadi  bagian  penting  dari  setiap  kegiatan perekonomian.  Dalam  beberapa  dekade  terakhir  permasalahan  pokok  yang dihadapi  pelaku  usaha  dalam  memulai  usaha  di  Indonesia  adalah  tentang sulitnya mengurus perizinan untuk melakukan usaha, pelaku usaha dihadapkan kepada  prosedur  perizinan  berusaha  yang  berbelit-belit,  banyaknya  jenis  dan jumlah  perizinan  yang  harus  dimiliki,  membutuhkan  waktu  lama  untuk memproses perizinan, serta biaya yang tinggi untuk memulai dan menjalankan usaha  di  Indonesia.  Kondisi  ini  diperburuk  dengan  rendahnya  kualitas  dan konsistensi  regulasi  serta  maraknya  korupsi  yang  mengakibatkan  tingginya biaya  untuk  mendapatkan  perizinan  usaha.  Kehadiran  sistem  OSS  sebagai mekanisme  baru  dalam  bisnis  proses  perizinan  berusaha  di Indonesia,  sangat diharapkan  sebagai  satu  terobosan  untuk  mengatasi  hambatan  pelaksanaan kegiatan  usaha  di  Indonesia.  Sistem  OSS  yang  memanfaatkan  teknologi informasi  dalam  penyelenggaraan  layanannya  merupakan  reformasi  layanan perizinan usaha di Indonesia, dimana sistem OSS hadir dengan semangat untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha. Namun demikian OSS masih menghadapi  banyak  kendala  dalam  implementasinya,  permasalahan  krusial dalam  implementasi  sistem  OSS  mencakup  masih  banyaknya  regulasi  yang bersifat tumpang tindih, belum terintegrasinya sistem OSS secara utuh dengan sistem  Kementerian/Lembaga  dan  Daerah  serta  kendala  masih  beragamnya pengaturan  tata  laksana  (bisnis  proses)  perizinan  yang  diatur  dalam  NSPK Kementerian/Lembaga.  Permasalahan  ini  yang  mengakibatkan  keberadaan
sistem  OSS  dalam  proses  perizinan  berusaha  di  Indonesia  belum  dapat mewujudkan mekanisme perizinan berusaha yang ideal. 10
c. Konsep Perizinan Dasar Analisis dan evaluasi peraturan perundangundangan terkait perizinan dasar.
Perijinan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  poin  (c)  meliputi  beberapa  perizinan, yakni: 11
a. Perizinan Lokasi Saat ini iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia mengalami  kendala,  antara  lain  disebabkan  oleh  kondisi  peraturan perundangundangan  yang  melingkupinya.  Proses  atau  alur  perizinan  dan starting  bussiness  di  Indonesia  dibentuk  dari  berbagai  peraturan perundangundangan  tersebut.  Setiap  usaha  memerlukan  lokasi  atau  tempat berusaha. Berikut ini terdapat beberapa isu terkait lokasi tersebut, yaitu:
1) kesesuaian ruang antara lokasi kegiatan usaha dengan rencana tata ruang dan kesesuaian pemanfaatan lahan, baik di darat maupun di laut;
2) kepastian penguasaan, pemanfaatan, pemilikan, dan penggunaan tanah oleh investor; dan
3) kepastian  pengadaan  tanah  bagi  investor,  termasuk  di  dalam  kawasan hutan.
Kesesuaian rencana lokasi usaha dengan rencana tata ruang memerlukan kriteria kepastian dan kecepatan dalam pemberian rekomendasi kesesuaiannya. Untuk itu  diperlukan  ketersediaan  rencana  tata  ruang  yang  menyeluruh  dan komprehensif,  serta  tidak  membingungkan  investor  dalam  pemenuhan kesesuaian  terhadap  rencana  tata  ruang  dan  kesesuaian  pemanfaatan  lahan. Disamping itu, kecepatan pemberian kepastian kesesuaian lokasi menjadi sangat penting untuk kemudahan berinvestasi. Untuk itu, seluruh pengaturan terkait kecepatan dan pemenuhan kepastian terkait kesesuaian lokasi tanah dan ruang terhadap suatu rencana investasi atau usaha perlu ditinjau. Terdapat dua aspek terkait pemenuhan kepastian tersebut, yaitu pertama, segi ketersediaan rencana tata  ruang/rencana  tata  guna  tanah  sebagai  dasar,  termasuk  kepastian  akan kesesuaian  dalam  kawasan  hutan,  kesesuaian  pemanfaatan  ruang  di  dalam bumi, di atas bumi, atau di perairan (aspek substansi), dan kedua, segi tata cara pemenuhan kepastian kesesuaian rencana tata ruang/tata guna tanah dengan lokasi  investasi  (aspek  formal).  Sementara  itu,  kepastian  terkait  Penguasaan, Pemanfaatan,  Pemilikan,  dan  Penggunaan  Tanah  (P4T)  oleh  investor  adalah terkait  kepastian  terhadap  keberlangsungan  usaha  dan  investasi  dalam melakukan pemanfaatan dan penggunaan tanah. Untuk itu, pengaturan terkait P4T  itu  haruslah  dapat  menjamin  terhadap  hal-hal  tersebut.  Kepastian  terkait P4T  tersebut  termasuk  juga  pemenuhan  kepastian  dalam  rangka  pengadaan tanah bagi kepentingan investasi dan usaha.
10 Sumantoro. (2008). Hukum Ekonomi, Jakarta, UI Press, hal 6
11 Siti Sundari Rangkuti. (2003). Hukum Lingkingan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Surabaya, Airlangga University Press, hal 115.
b. Perizinan  Lingkungan  Berkaitan  dengan  Perizinan  Lingkungan,  penataan terhadap  Undang-  Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  Angkutan  Jalan  (UU  Lalu  Lintas Angkutan Jalan) perlu untuk dilakukan. 12
Dalam praktik pelaksanaannya, usaha/kegiatan yang wajib amdal ataupun UKL- UPL  membutuhkan  waktu  maupun  biaya  yang  cukup  besar  untuk  menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Standar yang dimaksud dalam usulan perubahan pasal adalah:  Standar  pengelolaan  lingkungan  berdasarkan  risiko  dampak  terhadap lingkungan  (penting,  sedang,  maupun  rendah).  Usaha  dengan  dampak  penting terhadap  lingkungan  membutuhkan  mekanisme  penilaian  (assessment)  atas  kajian kelayakan pengelolaan lingkungan yang selanjutnya diikuti dengan persetujuan hingga diterbitkan izin lingkungan. Usaha dengan dampak lingkungan sedang menggunakan mekanisme  pernyataan  pemenuhan  standar  pengelolaan  dampak  lingkungan sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  pemerintah.  Mekanisme  ini  dapat  dilaksanakan sepanjang  telah  ditetapkan  standar  pengelolaan  dampak  lingkungan  per-usaha dan/atau  kegiatan.  Usaha  dengan  dampak  lingkungan  rendah  menggunakan mekanisme  pernyataan  pengelolaan  lingkungan  atas  usaha  dan/atau  kegiatan  yang dilakukan.
Dengan  demikian,  perlu  dilakukan  perubahan  terhadap  ketentuan  Pasal  1  angka (12) berkaitan dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan  Hidup,  yang  selanjutnya  disebut  UKL  UPL,  sebagai  standar  dalam pengelolaan  dan  pemantauan  terhadap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  berdampak kurang  penting  terhadap  lingkungan  hidup.  Perubahan  dalam  bentuk  standar  ini membutuhkan syarat perlu, yaitu:
a. Tersedianya  daftar  usaha/kegiatan  yang  diklasifikasikan  ke  dalam  tiga kelompok berdasarnya potensi dampak lingkungan, sebagaimana disebutkan di atas untuk dapat diberlakukan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia.
b. Tersedianya  standar  pengelolaan  dampak  lingkungan  baik  dengan  risiko dampak penting, sedang maupun rendah. Beberapa ketentuan Undang-Undang terkait  Izin  Lingkungan  yang  diubah  dan  dihapus  dengan  alasan penyederhanaan  perizinan  dan  penyederhanaan  perizinan  berusaha, sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  Naskah  Akademik  Rancangan Undang-Undang ini.
Pemerintah  dalam  hal  ini memegang kendali  terhadap  kebijakan  penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam rangka percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, beberapa ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan:
12 Lilik Pudjiastuti. (2013). Prinsip Hukum Pengaturan Perizinan Kefarmasian, Disertasi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal 25
a. kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya;
b. jenis kegiatan usaha;
c. pelaksanaan uji kelayakan;
d. proses pelibatan masyarakat terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dalam penyusunan dokumen amdal;
e. sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal;
f. pengintegrasian antara perizinan lingkungan dan pengelolaan limbah B3;
g. Tim Penilai. diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Berkaitan  dengan  dokumen  amdal  merupakan  dasar  uji  kelayakan  lingkungan hidup  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24,  dilakukan  perubahan.  Uji  kelayakan dapat  dilakukan  sebelum  atau  pada  saat  sudah  dimulainya  kegiatan  usaha (commisioning) tergantung pada dampak lingkungan. Jika berisiko tinggi (wajib amdal) maka  uji  kelayakan  dilakukan  sebelum  kegiatan  berusaha.  Pemerintah  dalam melakukan Uji Kelayakan dapat menunjuk lembaga dan/atau ahli bersertifikat. Secara keseluruhan, perizinan berusaha dapat diterbitkan sebelum atau setelah diterbitkannya surat keputusan kelayakan lingkungan. Selanjutnya perubahan juga dilakukan terhadap ketentuan Pasal 25 huruf c, saran masukan serta tanggapan masyarakat diberikan hanya dari masyarakat yang terkena dampak secara langsung dan relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Perubahan juga dilakukan terhadap Pasal 26 ayat (2) dan (3), dimana keterlibatan masyarakat adalah faktor fundamental dalam penyusunan Amdal.
Keterlibatan masyarakat oleh sebagian pihak dianggap menjadi faktor penghambat investasi, sehingga perlu kehati-hatian dalam perumusan pasal ini agar hak masyarakat tidak  sertamerta  hilang.  Dalam  konteks  ini,  perubahan  Pasal  26  ayat  (2)  dan  (3) berpotensi mempercepat penyelesaian izin lingkungam, namun demikian risiko yang mungkin timbul adalah potensi penolakan dari lembaga pemerhati lingkungan. Pasal 32  ayat  (1)  dan  (3)  juga  mengalami  perubahan,  dimana  frasa  “kegiatan  golongan ekonomi lemah” diganti dengan frasa “Usaha Mikro dan Kecil”.
Penyesuian ketentuan ini masih perlu memperhatikan mengenai ada atau tidaknya kegiatan usaha skala UMK dikenai kewajiban amdal atau dalam arti lain memiliki risiko tinggi. Perubahan terhadap Pasal 34, dilakukan dengan alasan bahwa pengklasifikasian usaha dan/atau kegiatan berdasarkan risiko dampak terhadap lingkungan dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi mengenai  Kegiatan  Berusaha  Berbasis  Risiko  bagi  pelaku  usaha  dan  memudahkan penyelesaian  izin  lingkungan.  Lebih  lanjut,  ketentuan  Pasal  59  ayat  (3)  perlu  untuk dilakukan perubahan, Pasal ini untuk mengakomodir integrasi izin pengelolaan limbah B3  maupun  limbah  cair  dengan  izin  lingkungan.  Integrasi  dengan  izin  lingkungan dilakukan  melalui  mekanisme  perubahan  izin  lingkungan.  Dalam  hal  Limbah  B3 merupakan  bagian  dari  hasil  kegiatan  usaha,  Pengelolaan  Limbah  B3  tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.
Adapun  berkaitan  dengan  beberapa  ketentuan  Pasal  yang  dihapus,  dikarenakan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah, seperti kriteria mengenai penyusun amdal dan sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(2) dan (3). Penghapusan ketentuan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, dilakukan dengan alasan Tim Penilai diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Penghapusan  pasal  mengenai  perizinan  dengan  alasan  berdasarkan  pengalaman saat  ini,  usaha/kegiatan  yang  wajib  amdal  ataupun  UKL-UPL  membutuhkan  waktu maupun biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan  dalam  melakukan  pengawasan,  tanpa  mengurangi  esensi  dari  perizinan lingkungan  itu  sendiri.  Selain  pasal  36  dapaun  Pasal  40  dihapus  dengan  alasan  Izin Lingkungan tidak menjadi prasyarat penerbitan izin usaha. Dengan demikian kegiatan dapat dilakukan saat izin lingkungan belum diterbitkan dan masih diproses.
Apabila dari hasil kajian amdal kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan, maka Izin Usaha dicabut, pendekatan ini menimbulkan konsekuensi ketidakpastian hukum bagi  pelaku  usaha.  Penghapusan  Pasal  40  dilakukan  berimplikasi  meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha. 13

## 3.2 Dampak  Penghapusan  Izin  Lingkungan  Bagi  Kegiatan  Usaha  Dalam  Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja
Omnibus  Law  merupakan  produk  hukum  baru  yang  di  rancang  sebagai  bentuk trobosan  untuk  menggantikan  peraturan  peraturan  atau  undang  undang  yang  ada sebelumnya. [26] dalam hal ini adanya berbagai UU Omnibus Law Cipta Kerja guna menjawab permasalahan hukum mulai masalah tumpeng tinding peraturan perundang undangan maupun tidak kesusaian peraturan hukum yang satau dengan yang lainnya. Dalam  hal  ini  pengkajian  ini  lebih  di  fokuskan  pada  Draf  Omnibus  Law  Cipta Kerja sendiri terdiri dari 79 undang-undang dengan 15 bab dan 174 pasal yang menyasar 11 klaster, termasuk masalah lingkungan hidup. Revisi dan penghapusan beberapa pasal dilakukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu pasal yang rencananya akan dihapus adalah Pasal 40 yang mewajibkan izin lingkungan untuk memperoleh izin usaha. Penghapusan izin tersebut menimbulkan berbagai polemic hokum hal ini di karenakan lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi  alam  itu  sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 14
Pentingnya perlindungan lingkungan hidup antara lain sebagai berikut:
a. Melindungi  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dari  pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
13 Adrian Sutedi. (2010). Hukum Lingkungan Dalam Sektor Pelayanan Public., Jakarta, Sinar Grafika, hal. 243.
14 Lidya Shery Muis. (2019). Jurnal Kajian Hukum Widya Pranata Hukum “Hak atas aksebilitas obat paten bagi masyarakat”, Vol. 1, No. 1 Febuari 2019, hal 32
f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
g. Menjamin  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  atas  lingkungan  hidup  sebagai bagian dari hak asasi manusia
h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam
i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
j. Mengantisipasi isu lingkungan global
Dengan berbagai alasan diatas maka perizinan merupakan hal yang pokok dalam menjaga  dan  menetukan  suatu  persetujuan  dari  penguasa  berdasarakan undangundang.  Perizinan  memiliki  3  fungsi  yang  sangat  vital 15 antara  lain  sebagai berikut,  pertama  sebagai  2021  instrumen  rekayasa  pembangunan.  Pemerintah  dapat membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi.  semua  semua  bentuk  perizinan  dilaksanakan  atas  dasar  kepentingan masyarakat  dan  negara,  sehingga  kepentingan  negara  bisa  tercapai  tanpa  harus menyengsarakan  masyarakat.  Itulah  beberapa  bentuk  perizinan  yang  terjadi  dan terdapat di negara Indonesia. 16
Kedua fungsi keuangan yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian izin di kontrasepsikan berupa retribusi perizinan. Untuk itu dengan adanya perizinan sangat berrdampak besar terhadap sumber pendapatan negara dan daerah. Pendapatan ini juga sangat membantu pembiayaan negara menetukan arah kebijakan negara yang bertujuan memberikan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Ketiga  fungsi  yaitu  menjadi  instrument  pengaturan  tindakan  dan  perilaku masyarakat  artinya  Izin  lingkungan  memiliki  fungsi  pencegahan  dan  dalam  UU Lingkungan  merupakan  salah  satu  dari  beberapa  instrumen  yang  berfungsi  untuk mencegah  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan.  kegiatan  usaha  harus  dapat dilakukan dengan berbagai sarana hukum administrasi yang tersedia bagi pemerintah, baik yang di wujudkan dalam tindakan nyata atau tindakan hukum. Salah satu wujud dalam  instrumen  yuridis  adalah  ketetapan  perizinan  yang  merupakan  upaya perkenankan  kegiatan  usaha  (  beschikkinge  welke  iets  toestaan  wat  tevoren  niet geoorloofd).
Penerbitan, pelaksanaan dan penegakan hukum yang berdasarkan pada perizinan lingkungan  merupakan  sebagai  sarana  untuk  melindungi  dan  menjaga  kelestarian hutan  masyarakat  dari  kegiatan  pengelolaan  hasil  kekayaan  alam  serta  dampaknya terhadap  lingkungan  harus  mengimplementasikan  prinsip  tata  kelola  pemerintahan yang baik sebagai standard bagi pemerintah. Jika dengan alasan penghapusan izin di lakukan sebagai bagian daripada mempermudah investasi hal ini merupakan hal yang tidak sejalan dengan Sejalan dengan Adrian Sutedi beliau berpendapat bahwa “Untuk memudahkan pemberian izin harus dilakukan oleh satu instansi (jika di Daerah cukup dibentuk Dinas Perizinan) hal ini sangat penting di lakukan sebagai bagian daripada
15 Roni Sulistyanto Luhukay. (2019). Abdul Kodir Jailani, Penataan Sistem Peraturan Perundang- Undangan Dalam Mendukung Pengutan Konstitusi Ekonomi Indonesia, Jurnal Jatiswara, Universitas Mataram Lombok, Volume 34 No 2 Juli 2019, hal 158.
16 Roni Sulistyanto Luhukay. (2019). Karakteristik Tanggung Gugat Perusahaan Terhadap Lingkungan Dalam Menciptakan Kesejateraan Rakyat, Junal Meta Yuridis Universitas PGRI Semarang, Volume 2 No 1 Tahun 2019, Hal 26.
syarat  kelayakan  terhadap  lingkungan  hidup.  pemberian  izin  itu  diberikan  disertai dengan  persyaratan,  maka  harus  dilakukan  kontrol,  baik  oleh  instansi  pemberi  izin maupun  oleh  pengadilan.  Kontrol  yang  dilakukan  oleh  instansi  pemberi  izin  pada dasarnya  persyaratan  yang  telah  dituangkan dalam  surat  keputusan  pemberian  izin. Kontrol tersebut meliputi izin itu untuk di daerah mana, dan sebagainya”.
Penghapusan izin lingkungan hidup akan mengurangi alat untuk mengendalikan dan mencegah dampak yang akan terjadi untuk lingkungan hidup. penghapusan izin lingkungan hidup juga berpotensi menimbulkan Berbagai persoalan lingkungan hidup, seperti kerusakan sumber daya alam, pengerusakan lingkungan maupun pencemaran , serta  terbaikannya  kepentingan  masyarakat  adat  dan  masyarakat  setempat  dalam memanfaatkan sumber daya alam disebabkan, hal ini di kerenakan adanya kewenangan yang hilang sebenarnya dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk sebenarnya mengendalikan  dampak  pencemaran  dan  kerusakan  yang  sebenarnya  itu  bisa dikendalikan melalui perizinan tersebut.
Perizinan  merupakan  bagian  daripada  konteks  amanah  negara  terhadap penguasaan  Sumber  daya  alam  yang  ada,  Konteks  penguasaan  sumber  daya  alam negara  harus  mampu  memberikan  manfaat  yang  maksimal  bagi  seluruh  rakyat Indonesia yang merupakan bagian terpenting daripada penguasaan sumber daya alam. Kesejahteraan  bukan  berarti  bahwa  sumber  daya  alam  harus  dieksploitasi  dan menghasilkan secara ekonomis akan tetapi sumber daya alam yang merupakan titipan anak cucu harus memberikan manfaat untuk jangka panjang keberadaannya sehingga manfaat  yang  diterima  merupakan  manfaat  tidak  hanya  intergenerasi  namun  juga manfaat antar generasi.
Secara umum utilitarianisme tindakan ditekankan pada tindakan yang harus dipilih dari  dua  atau  lebih  pilihan  yang  paling  mampu  mendatangkan  kebahagiaan  yang maksimal.  Artinya  lahirnya  RUU  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  tidak  hanya  berbicara pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  secara  ekonomi  melainkan  berbicara  pada ruang  atau  tempat  dimana  lingkungan  itu  juga  menjadi  jaminan  dalam memberikan kesejahteraan.
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, menjadi polemik hingga hari ini karena dianggap  melanggar  prinsip  konstitusionalisme,  karena  melanggar  semangat keselarasan  hukum,  dalam  arti  memicu  terjadinya  pertentangan  antar  peraturan perundang-undangan. Selain itu, UU Omnibus Law Cipta Kerja, dianggap bertentangan dengan  berbagai  prinsip  dasar  yang  diatur  di  dalam  konstitusi  itu  sendiri.  undang undang omnibus law Cipta Kerja bertentangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  dan prinsip hukum Lex Superior derogat legi inferior (peraturan perundangundangan yang lebih  tinggi  mengesampingkan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah). Dengan  adanya  pertentangan  dengan  Pasal  28  H  Undang-  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945,
”setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan kesehatan”.
Pertentangan  dpat  di  lihat  dengan  di  hapusnya  izin  lingkungan  maka  jaminan negara terdapat pemenuhan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat yang di amanahkon  oleh  kostitusi  tidak  di  laksanakan  kerena  pertentangan  tersebut  tidak selaras  dan  sejalan  dengan  semangat  konstitusional.  Pemerintah  diberi  amanah kekuasaan  dengan  maksud  untuk  melindungi  hak-hak  warga  negara.  Terlebih  lagi dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjamin pemenuhan secara ekonomi saja, namun harus mengupayakan pemenuhan terhadap penyediaan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang  sehat.  Untuk  itu  pemenuhan  hak  atas  lingkungn  hidup  yang  sehat  merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.
Dalam hal ini UU Omnibus Law Cipta Lapangan seyogyannya berpedoman pada Prinsip  rasional  di  gunakan  untuk  mencegah  obesistas  hukum  artinya  kebijakan penghapusan izin usaha harus mengandung makna, ketepatan atau pelaksanaan sesuai dengan  tujuan  dan  sarana  yang  di  gunakan  untuk  mencapai  tujuan.  Untuk  itu penerapan  UU  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  yang  berkaitan  dengan  penghapusan  izin usaha dianggap tidak rasional dan mengandung obesitas hukum yang artinya undang undang ini sangat tidak urgen untuk di terapkan serta kesulitan untuk memperoleh izin lingkungan  seyognya  sistem  birokrasi  di  benahai  bukan  malah  melahirkan  produk hukum  yang  berlebihan  sehingga  bertentangan  dengan  produk  hukum  atau bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Yang anatinya menimbulkan ketidakpastian hukum  serta  menimbulkan  kekacouan  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat  dan tindakan sewenang-wenang oleh perusahaan.

## 4. Kesimpulan
1. Alasan  pertimbangan  penghapusan  izin  lingkungan  dalam  kegiatan  usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan alasan berdasarkan pengalaman  saat  ini,  usaha/kegiatan  yang  wajib  amdal  ataupun  UKL-UPL membutuhkan  waktu  maupun  biaya  yang  cukup  besar  untuk  menyelesaikan dokumen  lingkungan  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan,  tanpa  mengurangi  esensi  dari  perizinan  lingkungan  itu  sendiri.
Selaian  itu  penghapusan  izin  lingkungan  tersebut  di  karenakan  alasan  Izin Lingkungan tidak menjadi prasyarat penerbitan  izin usaha. Dengan demikian kegiatan  dapat  dilakukan  saat  izin  lingkungan  belum  diterbitkan  dan  masih diproses.
2. Dampak  Penghapusan  Izin  Lingkungan  Bagi  Kegiatan  Usaha  Dalam  Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja dapat di lihat dengan tidak adanya sabutan baik  terhadap  penghapusan  izin  lingkungan  halibut  bukan  tidak  beralasan mengingat  Izin  lingkungan  itu  memiliki  fungsi  pencegahan  dan  merupakan salah satu dari beberapa instrumen yang berfungsi untuk mencegah kerusakan dan  pencemaran  lingkungan  selain  itu  dengan  adanya  penghapusan  izin lingkungan Akan ada kewenangan yang hilang sebenarnya dari pemerintah baik
pusat maupun daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak pencemaran dan  kerusakan  yang  sebenarnya  itu  dapat  dikendalikan  apabila  adanya  izin lingkungan. Setidaknya Perizinan memiliki 3 fungsi yang sangat vital antara lain sebagai berikut, pertama sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat  membuat  regulasi  atau  keputusan  yang  memberikan  insentif  bagi pertumbuhan  sosial  ekonom.  Kedua  fungsi  keuangan  yaitu  menjadi  sumber pendapatan  bagi  negara  Ketiga  fungsi  yaitu  menjadi  instrument  pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat.

## Daftar Pustaka
Atmosudirjo, P. (1983). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Helmi. (2012). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika.
Luhukay, R. S. (2020). Fungsi Rancangan Undang- Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi,Semarang. Jurnal Meta Yuridis
Universitas PGRI Semarang, , Volume 3 No 1.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
Muhamad, E. (2011). Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup. Bandung: PT Refika Aditama, Cet 3.
Muis, L. S. (2019). Hak atas aksebilitas obat paten bagi masyarakat. Jurnal Kajian Hukum Widya Pranata Hukum , Vol. 1, No.
Nanik, T. (Hukum Kontrak Karya Pola Pengusaha Pertambangan Indonesia). 2013.
Malang : Setara Press.
Rangkuti, S. S. (2003). Hukum Lingkingan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, . Surabaya:
Airlangga University Press.
Rangkuti, S. S. (Hukum Lingkingan dan Kebijakan Lingkungan Nasional). 2003.
Surabaya: Airlangga University Press.
Roni Sulistyanto Luhukay & Abdul Kodir Jailani. (n.d.). Penataan Sistem Peraturan
Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pengutan Konstitusi Ekonomi
Indonesia. Jurnal Jatiswara Universitas Mataram Lombok , Volume 34 No 2 Juli
2019.
Salman, H. O. (2010). Filsafat Hukum ( Perkembangan & Dinamika Masalah). Bandung:
Rafika Aditama.
Sumantoro. (2008). Hukum Ekonomi. Jakarta: UI Press.
Sutedi, A. (2010). Hukum Lingkungan Dalam Sektor Pelayanan Public. Jakarta: Sinar
Grafika.