P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 10/11/20 5 th Sinta Akreditated

## KEDUDUKAN HUKUM PIDANA i INTERNASIONAL DALAM

## PERSPEKTIF HUBUNGAN i INTERNASIONAL

## Author
Fitri Windradi, Hery Lilik Sudarmanto, Hery Sulistyo
fithri_windradi@unik-kediri.ac.id , hery_lilik@unik-kediri.ac.id hery_sulistyo@unik-kediri.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## Abstrak
Dalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka berdasarkan latar belakang masalah, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dan kedudukan hukum pidana internasional saat ini di dalam memainkan perannya sebagai bentuk upaya  di  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  dalam  mengatasi  permasalahan yang  seringkali  timbul  dalam  hubungan  internasional  antar  negara.  Meningkatnya kejahatan  internasional  secara  kualitas  maupun  kuantitas  kejahatan  lintas  batas negara  antara  lain  disebabkan  oleh  transisi  sistem  internasional  dari  bipolar  ke sistem multipolar dan terjadinya globalisasi yang dilandasi pesatnya perkembangan sistem  teknologi  dan  informasi.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  jenis  penelitian yuridis  normatif,  yaitu  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
Penelitian  hukum  normatif  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.
Bahan-bahan  hukum  tersebut  disusun  secara  sistematis,  dikaji  kemudian  ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.
Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Pidana Internasional, Hubungan Internasional.

## LATAR BELAKANG
Beberapa  permasalahan  yang  selalu  menjadi  perrdebatan  dalam  hukum pidana a internasional  sampai  saat  ini  adalah  definisi  dan  kajiannya.  Sebagian penulis  dan  pemperhati  masalah  hukum  pidana a internasional  menyatakan  bahwa hukum pidana internasional adalah seprangkat aturan menyangkut kejahatankejahatan  internasional  yang  penegakkannya  dilakukan  oleh  negara  atas dasar  kerja  sama  internasional  atau  oleh  masyarakat  internasional  melalui  suatu
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 10/11/20 5 th Sinta Akreditated
lembaga  internasional,  baik  yang  bersifat  permanent  maupun  bersifat ad d hoc (Bramantyo  et  al.,  2020) . Adapun  Bassiounni  mengatakan  bahwasanya,  hukum pidana  internasional  sebagai,  “ a  compleks  legal  disciplinne” yang  terdiri  dari beberapa  component  yang  terikat  oleh  hubungan  funcsional  masingmasing disciplin  tersebut  didalam  mencapai  satu  nilai  bersama.  Selanjutnyakemudian disebutkan oleh Bassiounni,  disciplin  hukum  tersebut  adalah hukum  international, hukum  pidana a nasional,  perbandingan  hukum  dan  prosedur,  serta  hukum humanitery internasional dan regional. 1
Aspek/sisi  pidana  dari  hukum  international  brrsumber  pada  kebiasaan(urf) internasional  dan  prinsipprinsip  umum  hukum  internasional  sebagaimana  di  muat didalam  Pasal  38  International  Court  of  Justise  (IJC)  termasuk:  kejahatan internasional;  unsur-unsur  pertanggung-jawaban  pidana  internasional;  aspec prosedur  penegakan  hukum  langsung (direck  enforcement  sistem) ;  dan  aspec prosedur  penegakan  hukum  tidak  langsung (indirect e enforcement  sistem). Aspeck internasional  dari  hukum  pidana  nasional  meliputi:  normanorma  jurisdicksi extrateritorial; konflict jurisdicksi kriminal baik antarnegara maupun antara negara dan  badanbadan  internasional  dibawah  naungan  PBB/UNO;  dan  penegakkan hukum  tidak  langsung 2 ,  Bassiounni  mensyimpulkan  karena  begitu  complexnya kharakter  hukum  pidana a internasional  maka  disciplin  hukum  ini  pada  intinya merupakan “cross  fertilisation” aspeck  pidana  dari  hukum  internasional  dan aspeck  internasional  dari  hukum  pidana  nasional. 3 Secara  materiel,  hukum  pidana internasional  adalah  perbuatanperbuatan  yang  menurut  hukum  internasional  – baikatas  dasar  hukum  kebiasaan  internasional  maupun  berlandaskan  conventie internasional  –  adalah  kejahatan  internasional.  Sedangkan  secara  formiil,  hukum pidana a internasional adalah aspec internasional dalam hukum pidana i internasional terkait penegakkan hukumnya .
Debatable yang  kedua  adalah  mensyangkut  ruanglingkup  hukum  pidana internasional. Pertama adalah yang mengartikan hukum pidana i internasional dalam arti  luas  yakni  mencakup  sgala  macamjenis  kejahatan  yang  mengandung  unsur asing(luar),  baik  menyangkut  kwarganegaraan  korban/victim  maupun  pelaku  atau pun  tempat  kejhaatan  dilakukan.  Bagi  yang  berpandangan  luas  ini,  kejahatan internasional  yang  bersifat  transnational  trrmasuk  lingkup  obyeck  kajian  hukum
1 M. CheriffBassiouni,  “Introduction  toInternational  Criminnal  Law”;  Transnational PublisherInc.,  New  York;  2003,  p.  4-7,  sbagaimana  dikutip  oleh  RomliAtmasasmita,  “Hukum PidanaInternasional  dan  Hukum  HAM”,  bahan  Pelatihan  Hukum  HAM,  PusHam  UII, Yogjakarta, 23 September 2OO5, halm. 7.
2 Ibid.
3 Ibid.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 10/11/20 5 th Sinta Akreditated
pidana  internasional. 4 Kedua adalah  mereka  yang  berpandangan/wawasan  lebih sempit, bahwa objek kajian hukum pidana internasional hanya lah yang di atur oleh hukum  internasional  public  dan  pengadhilan  internasional  memiliki  yurisdiksi terhadapnya. 5 Dengan demikian menurut kelompok ini obyek kajian hukum pidana internasional  hanyaalah  kejahatan  yang  termasuk  kategori international c crime di mana  jurisdicksi  universaal  berlaku  seperti  kejahatan  perang (war c crime), kejahatan  trrhadap  kmeanusiaan,  genocide,  kejahatan  agrecy,  bajak  laut,  dan lainlain.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dirumuskan  permasalahan  yang  penting  untuk  diajukan  yakni  “Bagaimana kedudukan serta peran Hukum Pidana Internasional  di dalam lalu lintas hubungan internasional  saat  ini  dan  bagaimana  peran  Hukum  Pidana  Internasional  dalam mengatasi kejahatan internasional”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  merupakan  kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan  pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau  beberapa  gejala  hukum,  dengan  jalan  menganalisisnya  serta  dilakukan pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut,  dan  mengusahakan suatu  pemecahan  atas  permasalahan  yang  timbul  di  dalam  gejala  yang bersangkutan 6 .
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  jenis  penelitian  hukum  yuridis  normatif yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan  masalah  yang  diteliti.  Penelitian  hukum  ini  mencakup  penelitian  yang dilakukan  pada  perundang-undangan  tertentu  ataupun  hukum  positif,  yang bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam  hukum,  yakni  masyarakat  hukum,  subyek  hukum,  hak  dan  kewajiban,
4 WayanParthiana,  2003,  Hukum  Pidana  Internasional  dan  Extradisi,  KramaWidya,  Bandung. Dalam  bukunya  Wayan  membahas  mengenai  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  kejahatan Transnasional, Terrorisme, KejahatanPenerbangan PelanggaranHAM, dan kejahatan politic.
5 KriangsakKittichaisaree,  2OO1, International  Criminal L Law, OxfordUniversity;  William  A. Skhabas,  2OO4, An  Introduktion  to  The  International  Criminal  Court, CambridgeUniversity Press, juga Antonio Cassese, 2003, International Criminal i Law, OxfordUniversity Press.
6 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hal. 42
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 10/11/20 5 th Sinta Akreditated
peristiwa  hukum,  hubungan  hukum  dan  obyek  hukum 7 .  Menurut  Peter  Mahmud Marzuki,  “Penelitian  hukum  adalah  suatu  penelitian  yang  menganalisis  situasi faktual  dan  menerapkan  doktrin-doktrin  hukum  yang  telah  terbentuk  atau  dengan merujuk  kepada  putusan-putusan  hakim  terdahulu  dalam  perkara  serupa,  doktrin- doktrin hukum tersebut bukan tidak mungkin saling berbenturan, oleh karena itulah dengan  penelitian  hukum  ini  dilakukan  kegiatan  menimbang  doktrin  mana  yang mempunyai  relevansi  dengan  masalah  yang  dihadapi,  dan  keahlian  semacam  ini hanya didapatkan dari fakultas hukum”. 8

## PEMBAHASAN
4.1. Peran    Hukum    Pidana    Internasional    dalam    konteks    Hubungan Internasional
Hukum  pidana  internasional  smakin  di  rasakan  kebutuhannya  oleh masyarakat  internasional  dalam  hubungan  internasional  contemporer  akhir-akhir ini.  Hal  ini  seiring  dengan  smakin  meningkatnya  secara  kuwalitas  maupun kuwantitas    ancaman/intimidasi  terhadap  setabilitas,  keamanan,  keselamatan individu, negara, kawasan dan dunia yang berupa kejahatan terorganisir yang lintas batas negara. Kejahatan yang lintas batas negara tidak hanya berdampak di tingkat nasional  tetapi  juga  berpotensi  mengganggu  keamanan,  ketertiban,  kesetabilan kawasan bahkan perdamaian keamanan internasional. 9 Kejahatan ini dikatagorikan sebagai  ancaman  keamanan  non  konvensional  karena  dapat  mengancam  seluruh aspek  kehidupan  social  termasuk  sendisendi  pembangunan  sosial  dan  ekonomic serta  pada  akhirnya  dapat  mengancam  predamaian  dan  stabilitas  negara,  kawasan dan dunia.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 15
8 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Edisi Revisi, hal. 57
9 Di dalam kerangka reformasi Perserikatan BangsaBangsa Abad ke-21, Laporan High-level Panel on “Threats, Chalenges and Channge” dibawah petunjuk SekJend PBB tahun 2OO4 antaralain menegaskan bahwa dewasa ini dapat di bedakan trdapat 6 (enam) kelompok Ancaman terhadap penduduk  dunia  yaitu  :  ancaman  social  dan  ekonomic,  termasuk  kemiskinan,  penyakit yangberbahaya  dan  kemerosotan  lingkungan;  konflict  antarnegara-negara;  konflik  internal, termasuk perang saudara (civil war), genoside dan mala petaka dalam bentuk yang luas; senjata nuklir,  radilogy,  kimia  dan  biologic;  terrorism;  dan  kejahatan  transnational  terorgansiir.  Lihat RomliAtmasasmita,  “Hukum  Pidana  Internasional  dan  HukumHAM”,  bahan  Pelatihan  HAM,
PusHam UII, Yogjakarta 23 September 2OO5.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 10/11/20 5 th Sinta Akreditated
Meningkatnya  secara  kuwalitas  maupun  kuwantitas  kejahatan  lintasbatas negara  antara  lain  disebabkan  oleh  transisi  sistem  internasional  dari  bi  polar  ke system  multi  polar  dan  terjadinya  globalisasi  yang  di  landasi  makinpesatnya perkembangan sistem technology dan informasi.
Negara  tidak  mampu  untuk  mengatasi  sendiri  kejahatan  yang  lintasbatas negara tersebut. Di sinilah peran hukum pidana internasional di butuhkan. Hukum pidana  internasional  menyediakan  beerbagai  mekanism  kerja  sama  internasional untuk  menanggulanginya.  Kerja  sama  dimaksudtersebut  dapat  bersifat  bila  teral seperti  perjanjian  extradisi, mutual l legal  assistence  in  criminal  matters (MLA); transfeer of proceeding kerjasama bantuan n hukum, kerjasama pengembalian asset- asset negara yang dirampok(diambil) para coruptor, extradisi adalah sbeagian yang di  atur  oleh  hukum  pidana a internasional.  Kerja  sama  dapat  juga  brrsifat  regional misalnya  The  ASEAN  plann  of  action  to  combate  transnational  crime  dan SARPCC0  (the  southernAfrican  Polie  Chiefs  Cooperation  Organization).  Kerja sama  dimaksudtersebut  di  atas  mencakupi  ruanglingkup  yang  luas  seperti pertukaran  informasi  ( information  exchange );  kerjasama  bidang  hukum  seperti criminalisation  dan  harmonisasi  hukum,  kerjasama  dibidang  penegakkan  hukum misalnya extradisi, mutual assistence, training; serta peningkatan capasity SDM. 10
Ada  beberapa  peran/fungsi  hukum  pidana a internasional  dalam  hubungan internasional contemporer, yaitu :
A. Keberadaan hukum pidana internasional kuhususnya statute rome 1998 tentang mahkamah/pengadilan  pidana  internasional  sudah  mendorong  negara  untuk mengadopsi  ktentuan  yang  ada  didalamnya  untuk  di  integrasikan  kedalam instrument  hukum  pidana  internasional  dan  lebihlanjut  akan  mendorong negaranegara  untuk  melaksanakan  azaz  “penghormatan  dan  perlindungan terhadap  hakhak  azasi  manusia”.  Hukum  pidana  international  memiliki hubungan yang sangaterat sekali dengan hukum HAM internasional juga hukum humanitery  internasional.  Pada  situasi  damai  ataupun  conflict  bersenjata, aturanaturan  perlindungan  HAM  terkhususnya  intisari  dari  HAM  harus/wajib dilaksanakan. Hukum pidana internasional memberikan pengawalan atas semua itu. Pelaku kejahatan internasional bisa dituntut berlandaskan aturanaturan yang terkodifikasi dalam hukum i pidana internasional.
B.  Mendorong  harmonisasi  hukum  pidana  internasional  yang  satu  dengan  yang lain,  sehingga  dimanapun  pelaku  melakukan  kejahatan  transnational  ataupun kejahatan internasional dapat di pidanakan. Tidak ada kesenjangan(gap) hukum antaranegara satu dengan yang lain.
C.  Mendorong  kesoliditan  dan  kerjasama  international  yang  diyakini adalahmerupakan  jalankeluar  sebagai  alternative  didalam  pencegahan  dan
10 Ibid.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 10/11/20 5 th Sinta Akreditated
pembrantasan kejahatan transnational dan kejahatan internasional disamping jala keluar  penegakkan  hukum  represive  yang  mengutamakan  pendekatan  legalistic sematamata  yang  telah  lama  di  terapkan  pada  banyak  negara.  Tuntutan solidaritas dan kerjasama internasional adalahmerupakan pendekatan baru dalam masa globalisasi dikarenakan dengan tuntutan baru tersebut telah mencerminkan adanya  “pemaksaan”  secara  kolektive  trrhadap  setiap  negara  untuk melaksanakan proses criminalisasi secara comprehensive terhadap perkembangan jenis kejahatan baru dalam masa globalisasi. 11
D.  Hukum  pidana  internasional  memberikan  jalan  keluar  bila  mana  pengadilan nasional tidak mampu atau tidak ingin melaksanakan penegakkan hukum kepada pelaku  kejahatan  internasional  melalui  keberadaan  mahkamah/pengadilan pidana internasional maupun pengadilan internasional ad d hoc.
E.  Keberadaan  hukum  pidana  internasional  telah  mendorong  di  lakukannya berbagai  kerjasama  dibidang  hukum  pidana  seperti  kerjasama  saling memberikan bantuan hukum, kerjasama mengembalikan assetasset negara yang dirampok  para  koruptor,  kerjasama  mengextradisikan  pelaku  kejahatan transnasional  maupun  internasional,  kerjsama  mencegah  dan  memulangkan korban/victim perdagangan dan penyelundupan orang, dan lainlain.
Dalam sudut pandang/sisi lain hukum pidana internasional dapat digunakan untuk melakukan campurtangan/intervensi terhadap negara yang lain.
Penangkapan, penahanan, dan vonis terhadap terpidana Abu Bakr Ba’asyir adalah salahsatu permisalan adanya dugaan/indikasi kuat intervensi/tekanan asing dari luar tersebut. 12 Pasca serangan/invasi atas bangunangedung WTC dan gedung Pentagon USA  oleh  para  terrorist  tanggal  11  September  2001,  USA  melakukan propaganda/kampanye anti terrorist (war on t terrorism), kemudian secara sistimatis membangun  pendapat  opini  internasional  bahwa  propaganda  antiterorisme  yang dipeloporinya  adalahmerupakan  upaya  membela  kmanusiaan.  Berlandaskan  ini jugalah  USA  meligitimatie  aksinya  ke-seluruh  dunia,  seperti  menyerang Affganistan dan invasi ke Iraq, mengelompokkan group atau orang tertentu sebagai terrorist, menangkap, membekukan asset dan tindakan lain yang di anggap penting oleh  USA,  termasuk  memberikan  tekanan  negaranegara  lain  (terkhusus negaranegara  berkembang,  termasukIndonesia)  agar  dapat  untuk  sesuaikan aturanregulasi  nasionalnya  dengan  kepentingan  USA  di-dalam  perang  melawan terorism  dan  melindungi  nilainilai  kemanusiaan  dimaksud  tersebut.  USA  dalam melakukan  tekanan  dan  intervensi  tersebut,  banyak  negaranegara  kemudian
11 RomliAtmasasmita, op.cit, halm. 12.
12 Mardaenis,  PerkembanganKonstelasi  Politic  Internasional  dan  Implikasinya  trrhadap  Politic Hukum Nasional Indonesia dalam Pembrantasan Terrorist, JurnalDinamika Hukum, Vol. I1 No. 1 Januari 20II, halm. I63.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 10/11/20 5 th Sinta Akreditated
memperbaharui peraturan/UU Anti Terorismnya sesuai dengan keinginan/kemauan dan kepentingan USA. Limabelas anggauta Security Council PBB/UNO scara bulat menjatakan  kesetujuannya  didalam  voting(suara  terbanyak)  untuk  resolutie  I438, yang  berikan  gambaran  bahwasanya  serangan  teroris  diBali  sebagai  Security Council  PBB/UNO  Nomor  I438,  pemerintah  Indonesia  pada  tanggal  I8  October 2OO2 telah menerbitkan 2 (dua) PeraturannPemerintah Pengganti i Undang-undang (PERPU)  Republik k Indonesia. Pretama,  Perppu Nomor  I  Tahun  2OO2,  tentang Pembrantasan  Tindak  Pidana  Terrorism  yang  tidak  berlaku s surut;  dan kedua, Perppu Nomor  II  Tahun  2OO2,  tentang  Pemeberlakuan  Perppu  Nomor  I  Tahun 2OO2,  tentang  Pembrantasan  Tindak  Pidana  Terrorism.  Pada  peristiwa  Peledakan Bom  diBali,  tanggal  I2  Oktober  2OO2  yang  brrlaku  surut.  Kedua  Perppu  diatas, mulai  berlaku  pada  I8  Oktober  2OO1,  dan  selanjutnya  tanggal  O4  April  2OO3 disah  legalkan  sebagai  UndangUndang  RI  Nomer  I5  dan  I6  Tahun  2OO3  tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terrorism.
4.2. Hukum Pidana a Internasional Dalam Mengatasi i Kejahatan Internasional.
Jenis kejahatan yang masuk dalam ruanglingkup oyjek kajian hukum pidana internasional  adalah  kejahatan  internasional (internasional  crime). Lingkup kejahatan internasional lebih luas daripada kejahatan transnasional. 13
Kharakteristik dari kejahatan internasional adalah sebagai berikut:
a. Pelaku tidakharus melibatkan beberapa kuwarganegaraan dari beberapa negara. b. Locus-delictie tidak harus dilakukan di-luar wilayah suatunegara yang dirugikan c. Akibat kejahatan tidak harus selalumerugikan negara lain.
d.  Kejahatan  yang  dilakukan  merupakan  kejahatan  yang  terlarang  dalam  hukum kebiasaan  internasional,  perjanjiann  internasional  baik  yang  mengatur  secara kusus tentang kejahataninternasional, atau juga conventie lain yang tidaksecara khusus  mengatur  mengenaig  kejahatan  internasional  (misalnya  UNCL0S  yang mengatur tentang pembajakan/ piracy ). 14
e.  Adanya  ancaman/intimidai  langsung  terhadap  prdamaian  dan  keamanandunia. Contohnya adalah kejahatan agretie, terrorism.
f.  Menggoyang  perasaan  kemanusiaaan,  contoh  adalah  : war  crime,  genocida, slaverry, crimes againsthumanity.
g.  Adanya  ancaman  tidak  langsung  terhadap  perdamaian  keamanan i internasional. contoh adalah pembajakan/ piracy.
13 KartiniSekartadji, “Upaya  penegakkan  Hukum  didalam  menanggulangi  kejahatan LintasNegara”,  dalam  KerjaSama  ASEAN  diDalam  Menanggulangi  Kejahatan  LintasNegara, 2OO1, DirJen KerjaSama ASEAN Departement LuarNegeri RI halm.244.
14 Ibid, halm. 46
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 10/11/20 5 th Sinta Akreditated
h.  Memiliki  unsur  kepentingn/ necessity: kebutuhan  akan  kerjasama  negaranegara untuk menanggulangi, mencegah dan menghukum sipelaku.
i. Penegakkan hukumnya tidak harus menggunakan kerjasama internasional.
j.  Pengadilan  yang  memiliki  Jurisdicksi  atau  kewenangan  untukmengadili  adalah: International Court, National Court, Hybrid Court.
k.  Perbuatan  yang  dilakukan  dapat  di  anggap  sebagai delict  juregentium sehingga padatiap  negara  dapat  menerapkan  jurisdiksinya  atau  dengan  kata  lain  berlaku prinsip Jurisdiksi Universaal.
l.  Salah  satu  jenis  kejahatan  internasional  yang  paling  populair  saat  ini  adalah terrorism. 15 Terrorism  bukanlah  merupakan  hal  yangbaru  bagi  hukum internasional  terbukti  dengan  telah  ada  nya  convensi-convensi  internasional yang  mengatur  terrorism  sejak  awal-mula  abad  ke-2O.  Konvensi-konvensi internasional yang di maksud antaralain sebagai berikut:
1. Convention forthe Prevention and Punishment of Terrorism1937.
2.  Convention  on  International  andPunishment  of  Terrorism1937  (Chicago Convention, 07 Desember I944).
3.  Convention  on  the  Prevention  and  Punishment  of  Crimes  Agains  Humanity Internationally Protected PersonsIncluding Diplomatic Agents,1973.
4. International Convention Against Taking of Hostages,1979.
5.  Res.UNGA  No.34/154,1979;  measures  to  prevent  International  Terrorisme which  endanger  or  takes  innocent  human  live  or  jeopardises  fundamental forms  of  terrorism  and  acts  of  violent  which  its  in  causes  somepeople  to sacrifice  human  lives  incluiding  their  own  in  an  attempt  to e effect  radical chan.
6. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violent atAirports Serving Civil Aviation (Montreal, Convention,24 Februari1988).
7.  Convention  and  Protocol  from  the  International  Against  the  Safety  of Maritime Navigation (Roma Convention, 10March 1988).
8. Declaration on Measures to eliminate International Terrorism Res.UNGA No. 49/60,1994).
9. InternationalConvention for the Suppression of Terrorist Bombimg 1997.
10.  InternationalConvention  for  the  Suppression  of  the  Financing  of  Terrorism, I999
11.  Berbagai  Resolusi  Majelis  Umum  PBB  dan  DewanKeamanan  PBB  dan Konvensi-Konvensi Regional.
15 Masih  ada  debatable  menyangkut  apakah  terorisme  masuk  ketransnasional  crimme  atau internasional  crime.  Menurut  penulis  lebih  tepat  di  masukkan  kedalam  internasional  crime karena punya potensi mengancam perdamaian keamanan internasional.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 10/11/20 5 th Sinta Akreditated
Namun  demikian  masalah  terorisme  menjadi  actual  terutama  sejak terjadinya  peristiwa  pemboman  terhadap  bangunangedung  World T Trade  Centre (WTC)  di  NewYork,  yang  terkenal  dengan  kasus  11September  2OO1,  yang ditengarai  telah  menewaskan  kira-kirasekitar  3.000  orang.  Serangan  dilakukan melalui  pesawat  comersiil  milik  perusahaan  Amerika  sendiri,  sehingga  tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat comersiil milik AS di bajak, dua diantaranya di tabrakkan kemenara kembar Twin n Towers, World Trade Centre (WTC)  dan  gedung  Pentagon.  Kondisi  semakin  heboh  dengan  terjadinya  tragedy peristiwa  bom  Bali,  tepatnya  diLegian,  Kuta,  Bali,  yang  telah h menewaskan lebihdari  180  orang  dan  melukai  lebih  200  orang,  pada  tanggal  12  October  2002, kemudian  bom  Jakarta  tanggal  17  Juli  2009.  Akibat  dari  tindakan  terrorism tersebut,  ribu-an  orang  meninggaldunia,  trauma  yangluar  biasa  dan  cacat  se-umur hidup dalam waktu seketika. Tindak pidana terorisme telah menjadi ancaman nyata tak  hanya  bagi  keamanan  suatu  negara  tetapi  juga  telah  menjadi  ancaman n dunia, untuk itu setiap negara memerlukan peraturan perundangundangan yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana terrorism. Ditingkat nasional Indonesia telah memiliki peraturan secarakhusus mengenai terrorism, mulai dari Perppu Nomer 01 Tahun 2OO1, No. 02 Tahun 200I, sampai UndangUndang Nomor I5 Tahun 2OO3 tentang  Tindak  Pidana  Terrorism  yang  merevisi & menggantikan  perppu  tersebut. Selanjutnya,  sebagai  bentukbukti  keseriusannya  melawan  terrorism,  Indonesia kemudian  meratifikasi  2  conventie  international  tentang  terorisme  menjadi undangundang.  Kedua  conventie  internasional  di  maksud  adalah  International Conventional  ForThe  Suppression  OfTerrorist  Bombings,  I997  dan  International ConventionFor  The  SuppressionOf  The  Financing  Of  Terrorism,  1999. Peratifikasiannya dilakukanmelalui UndangUndang Nomer 05 Tahun 2006 tentang Pengesahan  International  Conventional  ForThe  Suppression  Of  Terrorist Bombings,  I997 dan  UndangUndang Nomor  06  Tahun 2OO6 tentang Pengesahan International  Convention  For  The  SuppressionOf  The  Financing  Of  Terrorism, I999.
International i Conventional  For  The  Suppression  Of  Terrorist  Bombings,
1997  mengatur  mengenai  ketentuan  tindakpidana  dan  penanganannya.  Menurut konventie  ini  negara  wajib  untuk  mengambil  tindakan  hukum  dan  menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana serta mengatur kerjasama internasional didalam upaya  pencegahan dan pembrantasan tindak pidana terrorism. Konvensi  ini  terdiri dari pembukaan dan 24 pasal. Pembukaan konventie menegaskan mengenaitentang commitment negara anggota PBB/UNO untuk mngencam dan membrantas dengan sungguhsungguh  seluruh  tindakan,  methoda,  dan  praktik  terrorism  sebagai  tindak pidana  yang  dilakukan  dimana  pun  dan  oleh  siapapun.  Pembukaan  konventie tersebut  juga  mengamanatkan  negaranegara  untuk  melakukan  dan  meningkatkan kerjasama  didalam  mencegah  dan  memeberantas  aksi  terrorism,  mengingat
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 10/11/20 5 th Sinta Akreditated
serangan  terrorist,  terkhususnya  dengan  cara  pemeboman  telah  menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi masyarakat internasional. 16 Tidak jauh h berbeda, International  Convention  For  The S Suppression  Of  The  Financing  Of  Terrorism,
1999  juga  mewajibkan  negara  untuk m mengambil  tindakan  hukum  dan menjatuhkan  sanksi  kepada  pelaku  tindak k pidana,  serta  mengatur  kerjasama internasional  didalam  upaya  pencegahan  dan  pemeberantasan  tindak  pidana terorisme, terutama pendanaan terrorism. Convensi  ini terdiri atas Pembukaan, 28 Pasal,  dan  Lampiran.  Pembukaan  menegaskkan  kembali  commitmen  negara anggota PBB untuk mengecam dan memeberantas secara dengansungguh-sungguh segala bentuk tindakan, methoda, dan praktik terorisme sebagai tindak pidana yang dilakukan  dimana  pun  dan  oleh  siapa  pun,  serta  mendorong  negaranegara  untuk mengambil langkah pencegahan d dan pemberantasan terorisme s secara menyeluruh, termasuk  memberantas  pembeayaannnya  (dana).  Masalah  terorisme  juga  menjadi kajian n hukum  HAM  internasional  dan  hukum  humanitery.  Bagi  hukum  HAM internasional,  tidak  lah  perlu  apa  motivasi  atau  tujuan  politik  si-pelakunya. Kejahatan  terrorism  telahbanyak  merampas  hak  hidup  banyak  korbannya. Meskipun demikian apa pun yang telah dilakukan oleh para teroris, bagaimana pun jeleknya  rekamjejak  (track  record)  mereka,  namun  mereka  tetap  memiliki  HAM juga untuk mendapatkan proces peradilan yang fair dan adil.
Bagi  hukum  humaniter  internasional,  Terorisme  sering  dilakukan  pada perang  sipil.  Pemeberontakan  melawan  rezim  tyrany  di  izinkan  hanya  sebagai alternative terakhir. Dalam kasus perang sipil, terorisme yang umumnya dilakukan oleh otoritas resmi maupun pemberontak adalah di larang kalau di gunakan untuk menyerang  warga  sipil.  Larangan  ini  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  3  common article  to  the  1949Geneva  Coventionsdan  Pasal  4  Protokol    tambahan  IIGeneva Protokol of 1977(Protocol II). Bahkan dalam conflict internal, riots or r isolated and sporadic  acts  of f violence, aktivitas  terorisme  adalah  dilarang.  Alasan phylosophy larangan ini adalah bahwa harkat martabat danderajat manusia harus dilindungi dan dihormati  tidak  hanya  oleh  negara  sajatetapi  juga  oleh  individu-individulain  juga kelompok  (group)  (Sulistyo  &  Leksono,  2020).  Tindakan  kesewenangwenang, tidak  berperikemanusiaan  dan  perlakuan  yang  merendahkan  harkat&martabat manusia  adalah  dilarang  bukan  hanya  kalau  dilakukan  oleh  aparat  negara  tetapi juga kelompok terorganisir.
Jurisdiksi  Universal  bagi  Kejahatan  Internasional  dalam  Hukum  Pidana Internasional.
Jurisdicksi Universal adalah prinsip yang paling khas dalam hukum pidana internasional.  Hal  ini  di  karenakan  princip  ini  hanya  bisa  diterapkan  terhadap
16 InternationalConventional ForThe Suppression Of Terrorist Bombings, I997 bagian pembukaan.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 10/11/20 5 th Sinta Akreditated
pelaku  kejahatan  internasional.  Berdasarkan  prinsip  ini  setiap  negara  memiliki jurisdiksi  untuk  mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan di  mana pun  tanpa  memperhatikan  kebangsaan  pelaku  maupun  korban/victim.  Alasan munculnya prinsip ini adalah bahwa si-pelaku dianggap orang yang sangat kejam, musuh seluruh umat manusia, jangan sampai ada tempat untuk pelaku meloloskan diri  dari  hukuman,  sehingga  tuntutan n yang  dilakukan  oleh  suatu n negara  terhadap pelaku adalah atasnama seluruh masyarakatinternasional.
Jurisdiksi  Universal  menurut  Amnesti I Internasional  adalah  merupakan jurisdiksi  dimana  pengadilan  nasional  di  mana  pun  dapat  menginvestigasi, menuntut  seseorang  yang  disangka  melakukan  kejahatan  internasional  tanpa memerhatikan nasionalitas pelaku, korban maupun hubungan lain dengan negara di mana pengadilan itu berada. 17
Jurisdiksi  universal  dalam  hukum i internasional bertujuan untuk  merespons fenomena  pengampunan  bagi  orangorang  tertentu.  Pelaku serious  international crime dibawah hukum i internasional yang menikmati impunity y bebas berpegian ke suatu tempat yang diinginkannya setelah ia melakukan serious international crime tanpa  bisa  dimintai  pertanggunganjawab  bahkan  hanya  untuk  sekadar diinvestigasi. 18 Keberadaan jurisdicksi universal tidak terlepas dari pro dan kontra. Bagi  para  penentangnya  jurisdicksi  ini  dapat  merupakan  pelanggaran  terhadap prinsip  kedaulatan n negara  dalam  hukum  internasional  (Windradi  &  Wahyuni, 2018).  Disamping  itu  dalam  praktik  juga  dapat  disalah  gunakan  untuk  tujuan kepentingan  politik.  Adapun  bagi  para  pendukungnya  jurisdiksi  ini  justru  sangat diperlukan  untuk  menolong  masyarakat  internasional  dan  pengadilan  domestic untuk  mengakhiri  praktik  impunitty.  Argument  pelanggaran  kedaulatan  negara karenanya tidak dapat di terima sebagai alasan untuk membiarkan pelaku lepas dari tanggung-jawab hukum mereka. 19
Berdasarkan  kharakteristik  sebagai  mana  dimaksudtersebut,  maka  dapat disimpulkan  bahwasanya  pada  hakikatnya  jurisdiksi  ini  adalah  jurisdiksi  yang memiliki  potensi  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  dalam  pelaksanaan  jurisdiksi terhadap  tindaktindak  pidana  internasional.  Hakikat  jurisdiksi  universaal  berbeda dengan  jurisdiksi  yang  lain  karena  tidak  memperlukan  titiktitik  pertautan antarnegara  yang  melaksanakan  jurisdicksinya  dengan  pelaku,  korban/victim,  dan tindak  pidana  itu  sendiri  (Murty  et  al.,  2020).  Kekosongan  hukum  dapat  di  atasi
17 AmnestyInternational,  UniversalJurisdiction,  Questions  and  answer,  December  2001,  sebagai mana di kutip oleh RidarsonGalingging “Univeral Jurisdiction in absentia;CongovBelgium, ICJ, Feb.14,  2002,  dalam Jurnal  Hukum  Internasional, Vol  I  No.2,  August  2OO2,  Bagian n Hukum Internasional, FHUniversitas Pajadjaran, Bandung, halm 104.
18 Ibid, halm. 103
19 HenryKissinger, The Pitfalls of Universal Jurisdiction”, 2001, di akses March 2OO5.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 10/11/20 5 th Sinta Akreditated
dengan di berikannya kewenangan oleh hukum i internasional kepada setiap negara untuk  melaksanakan  jurisdiksi  universal.  Selama  ini  yurisdiksi  universal  hanya dapat diterapkan dalam kasus-kasus international l crime.
Dengan  demikian  untuk  menjadi international c crime harus  memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :
1. Perbuatan itu di akui secara universal sebagai  tindak pidana, sudah dirumuskan sebagai  tindak  pidana  dalam  semua  system  hukum  pidana  disemua  negara. Semua  negara  mengutuk  perbuatan  itu  dan  menentukan  hukumannya  yang layak.
2. Tindak pidana itu harus memenuhi kriteria tertentu sebagai international crime, yaitu  bahwa  pelakunya  merupakan  musuh  umat  manusia  dan  tindakannya bertentengan  dengan  kepentingan  umat  manusia  sehingga  penegakan  hukum internasionalnya  harus  di  lakukan,  dengan  melalui  hukum  kebiasaan internasional  maupun  perjanjian i internasional,  dengan  menghukum  si- pelakunya.
3.  Karena  sifatnya  yang  sangat t membahayakan  masyarakat  internasional  maka sangat ber-alasan untuk tidak hanya memberikan jurisdiksi pada satu negara saja yang jika dalam keadaan normal memang berhak untuk melaksanakannya.

## KESIMPULAN
1. Dengan semakin meningkatnya kejahatan, baik secara kualitas maupun kuantitas ancaman terhadap stabilitas, keamanan, keselamatan individu,  negara, kawasan dan  dunia,  maka  kedudukan  dan  peran  di  dalam  menempatkan  Hukum  Pidana Internasional sebagai suatu norma dan ketentuan hukum sudah sangat mendesak untuk  diterapkan,  mengingat  kejahatan  internasional  ini  dikategorikan  sebagai ancaman  keamanan  non  konvensional  karena  dapat  mengancam  seluruh  aspek kehidupan  sosial  termasuk  sendi-sendi  pembangunan  sosial  dan  ekonomi  serta pada  gilirannya  dapat  mengancam  perdamaian  dan  stabilitas  negara,  kawasan, dan dunia.
2.  Upaya penanggulangan kejahatan internasional sudah diwujudkan dalam bentuk konvensi-konvensi yang bertujuan untuk menekan tindakan-tindakan yang dapat mengancam  perdamaian  dunia  dan  stabilitas  negara,  kawasan,  dan  dunia.  Bagi negara  Indonesia,  salah  satu  bentuk  keseriusan  dalam  memberantas  dan menanggulangi kejahatan internasional terutama terkait tindak pidana terorisme, dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Tindak Pidana  Terorisme.  Bukti  lainnya  dengan  meratifikasi  2  konvensi  internasional tentang  terorisme  menjadi  undang-undang.  Masalah  terorisme  juga  merupakan kajian hukum HAM internasional.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 10/11/20 5 th Sinta Akreditated

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Adolf,  Hwuala.  1991. AspekAspek  Negara a Dalam  Hukum  Internasional. Cetakan pertama. Jakarta: RajawaliPers.
Adolf,  Hwuala.  2OO6. Hukum  Penyelesaian S Sengketa  Internasional. Cetakan kedua. Bandung: SinarGrafika.
Bassiounni,  M  Cherif.  2003. Introduction t to  International  Criminal l Law. New York: Transnational PublisherInc.
Juwano,  Hikmahanto.  2001. Bunga  Rampai H Hukum  Ekonomi  dan  Hukum Internasional. Jakarta: LenteraHati.
Kusumaatmaja,  Muchtar.  I982. Pengantar  Hukum I Internasional (Bagian  Umum).
Bina cipta.
Mauna, Boer. 2000. Hukum I Internasional Pengertian, Peranan d dan Functie dalam EraDinamika Global. Bandung: Alunmi.
Merrils,  JG.  1986. Peneyelesaian  Sengketa I Internasional, di  sadur  oleh  Achmad Fauz. Bandung: Trasito.
Parthiana,  IWayan.  2003. Hukum  Pidana  Internasional  dan  Extradisi. Bandung: KramaWidya.
Parthiana, IWayan. 2005. Hukum m Perjanjian. Bandung: MandarMaju.
Romasan,  Ahmad,  dkk.  2003. Pengantar  Hukum m Pengungsi  Internasional:
Hukum  Internasional  dan  Prinsipprinsip  Prrlindungan  Internasional. UNHCR. PerwakilanRegional Jakarta.
Rudhy, T May. 2011. Hubungan Internasional Contemporer dan Masalahmasalah Global:  Isu,  Consept,  Theory  dan  Paradhigma. Cetakan  Kedua.  Bandung: RefikaAdhitama.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 10/11/20 5 th Sinta Akreditated
Suryokusumo, Sumaryo. I990. Hukum m Organisasi Internasional. UI-Press.
Starcke,  JG.  1984. An  Introduction  to I International  Law. 9 th edition,  London: Butterwort.
Sjahmin  A.K,  I998. Masalahmasalah  Actual  Hukum m Organisasi  Internasional.
Bandung: Armicho

## B. ARTIKEL JURNAL, MAKALAH PRESENTASI
Atmasashmita,  Romli.  2005.  “Hukum  Pidana  Internasional  dan  Hukum  HAM”, bahan Pelatihan Hukum HAM, PushamUII, Yogjakarta 23September 2005.
Bramantyo,  R.  Y.,  Pujiono,  B.,  &  Sudarmanto,  H.  L.  (2020).  Tindak  Pidana Pencemaran  Nama  Baik  Yang  Dilakukan  Melalui  Media  Sosial  Menurut Undang–Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik. Transparansi Hukum , 3 (2).
Galingging, Ridarcson, “Universal Jurisdiction in absentia;Congo v Belgium, ICJ, February. 14, 2002, dalam Jurnal l Hukum Internasional, Vol I No2, Agustus 2002.
Kitichaisaree, Kriangsak. 2001. International Criminal l Law, OxfordUniversity.
Mardaenis,  20II. Perkembangan Constelasie  Politik Internasional danImplikasinya terhadap  Politik  Hukum  Nasional  Indonesia  dalam  Pembrantasan  Terrorist, Jurnal Dinamika a Hukum, Vol. 11 No. 1 January 2011.
Murty,  H.,  Sari,  A.  G.,  &  Rahman,  I.  (2020).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Suntik Mati  (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Pidana. Transparansi Hukum , Vol. 3 (No. 1).
Merrils, Jhon. 2003. The means of Dispute e Settlement. International Law, Oxford UniversityPress, first edition.
Moeladi, “Hukum  Positif  Indonesia  dalam  penanggulangan  kejahatan lintasnegara”,  dalam  KerjaSama  ASEAN  dalam  Menangulanggi  Kejahatan LintasNegara, 2001, Dirjen KerjaSama ASEAN Kementrian LuarNegeri RI.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 10/11/20 5 th Sinta Akreditated
Mulyana,  Yayan  GH,  “Membingkai i Haluan  dan  Pranata  Hubungan n dan  Politik Luar-Negeri  Indonesia  dalam  Kreangka  Hukum:  Sebuah  Perspectif Construktivis”,  makalah  dalam  SeminarNasional  UU37  Tahun  I999  tentang Hubungan  Luar-Negeri:  Consept  pemikiran  dan  pelaksanaan,  suatu u telaah kritis, kerjasama FHUndip dengan Kementrian Luar-Negeri RI, Semarang, 5 Agustus 2006.
Sulistyo, H., & Leksono, T. M. (2020). Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian  Perkara  Pidana  Yang  Terkait  Dengan  Permasalahan– Permasalahan Politik Di Indonesia. Dinamika Hukum & Masyarakat , 1 (2).
Windradi,  F.,  &  Wahyuni,  N.  (2018).  Konsep  Pengaturan  Dan  Ratifikasi  Batas Kedaulatan  Wilayah  Laut  Negara  Kesatuan  Ri  Dalam  Perspektif  Hukum Internasional. Transparansi Hukum , Vol 3 (No 1), 122–137.

## C. PERATURAN
Putusan MK Nomer 33/PUU-IX/20II, Perkara Permohonan Pengujian
UndangUndang  Nomer  38  Tahun  2008  tentang  Pensahan Charter r of  the Association of S Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan
BangsaBangsa AsiaTenggara)
International  Convention n on the Protection of the Rights s of All  Migrant  Workers and d Members of TheirFamilies, I990.
International Conventionally For TheSuppression Of TerroristBombings, I997.
Rome Statute 1998 Establishment o of International l Criminal Court.