## RESEARCH ARTICLE

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILLEGAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN
Berlian Harina Sari 1 
1 Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
 berlianharina@gmail.com

## ABSTRACT
One of the impacts of globalization is the convenience for the community, one of which is to lend money based on technology or what is called Financial Technology, which one form of fintech is peer to peer lending (P2P lending).
The existence of P2P lending itself is increasingly mushrooming, especially in this era of the Covid-19 virus pandemic, especially those that are illegal by taking advantage of the economic difficulties of people affected by the Covid-19 pandemic.
But in reality, the losses caused by the presence of fintech are still often felt by the public.
The solution that can be given is how to improve the legal substance regarding fintech and P2P lending comprehensively, then for OJK is to issue an appeal for online platforms in Indonesia to collect loan recipients who fail to pay improperly through letters sent directly to all peer to peer lending platforms. in Indonesia. In addition to the existence of a code of conduct (guidelines of behavior) that must be obeyed by association members,  so  far  the  mitigation  of  a  reasonable  billing  method  is  still  using  the  code  of  ethics  and  the responsibility of the organizer.
Keywords : Law Enforcement, P2P lending.
Salah  satu  dampak  globalisasi  adalah  kemudahan  bagi  masyarakat  salah  satunya  untuk melakukan peminjaman uang berbasis teknologi atau yang disebut Financial Technologi , yang salah satu bentuk dari fintech ini adalah peer to peer lending (P2P lending).
Keberadaan  P2P  lending  sendiri  semakin  menjamur  terkhusus  pada  era  pandemi  virus Covid-19  ini,  terkhusus  yang  bersifat  ilegal  dengan  memaanfaatkan  kesulitan  ekonomi masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19. Namun pada kenyataannya, kerugian yang diakibatkan oleh kehadiran fintech masih kerap dirasakan oleh masyarakat.
Solusi  yang  dapat  diberikan  adalah  bagaimana  memperbaiki  substansi  hukum  mengenai fintech dan P2P lending secara komprehensif, kemudian bagi OJK adalah mengeluarkan himbauan bagi platform online di Indonesia dalam menagih penerima pinjaman yang gagal bayar secara tidak baik melalui surat yang dikirim langsung kepada seluruh platform peer to
peer lending di Indonesia. Selain adanya code of conduct (pedoman perilaku) yang harus dipatuhi  oleh  anggota  asosiasi,  sejauh  ini  mitigasi  cara  penagihan  yang  wajar  masih menggunakan kode etik dan tanggung jawab pihak penyelenggara.
Kata Kunci: Pinjaman, Online, Penegakan, Hukum.

## I NTRODUCTION
Pancasila  adalah  sumber  dari  segala  sumber  hukum.  Pancasila  sebagai Philosofische Grondslag pada  dasarnya  menghendaki  negara  yang  memiliki  Nilai  Kebangsaan,  Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan yang kemudian  nilai-nilai  ini  digabungkan  menjadi  nilai  gotong-  royong  yang  mampu mengakomodasi segala kepentingan  masyarakat  Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun  bangsa  dan  negara.  Gagasan  Soekarno  mengenai  Pancasila  ini  disebut  sebagai Soekarno sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai Philosofische Grondslag yang paling sesuai dengan Indonesia karena nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah  menjadi  jati  diri,  identitas,  serta  falsafah  hidup  masyarakat  Indonesia. 1 Dengan demikian merupakan hal yang wajar apabila Pancasila dijadikan sebagai bintang pemandu ( leitstar), Philosofische Grondslag, dan cita hukum ( rechtsidee) bagi hukum Indonesia.
Berbagai  nilai  yang  terkandung  dalam  kelima  sila  Pancasila  tersebut  yang  hendak diwujudkan  secara  nyata  dalam  berhukum  di  Indonesia  kemudian  terkongkritisasi  dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Adapun Alinea Keempat Pembuakaan UUD NRI 1945 Tahun 1945 menyatakan bahwa:
1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan Kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Sehingga   jelas   juga   bahwa   politik hukum di Indonesia haruslah berlandaskan pada keempat prinsip tujuan negara yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD  NRI  tahun  1945.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  konteks  politik  hukum  jelas  bahwa hukum  adalah  “alat”  yang  berkerja  dalam  “sistem  hukum”  tertentu  untuk  mencapai “tujuan” negara atau “cita- cita” masyarakat Indonesia yang dengan demikian maka arah pembangunan dan pembaharuan hukum nasional haruslah bersumber dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara itu termasuk dalam hal ini pembaharuan hukum di bidang  perlindungan  konsumen  di  Indonesia. 2 Hal  ini  juga  merupakan  konsekuensi  dari keberadaan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  sebagaimana  tertera  dalam  Pasal  1  ayat  (3)
1 Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, Pendidikan  Pancasila,  Proses  Reformasi,  UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara (Yogyakarta: Paradigma, 2004).
2 Ibid, hlm. 17.
UUD  NRI 3 yang  selanjutnya  wujud  dari  campur  tangan  negara  dalam  ini  kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan pemerintah salah satunya adalah peraturan perundang- undangan  di  bidang  perlindungan konsumen terkhusus dalam kaitannya dengan pinjaman online.
Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  di  era  masa  kini  fenomena  globalisasi  merupakan fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu yang ditandai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin mempercepat akselerasi globalisasi dan menyentuh seluruh aspek kehidupan. 4
Berbicara mengenai globalisasi, pada dasarnya globalisasi merupakan era yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi yang semakin pesat dan canggih, orientasi pemikiran, kepentingan, maupun segala daya upaya manusia untuk mewujudkan pemikiran  dan  mencapai  kepentingannya itu cakupannya meliputi kawasan yang semakin mendunia dan menciptakan situasi dimana masyarakat di belahan dunia dapat dengan mudahnya. 5
Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa keberadaan globalisasi telah merambat ke segala sector kehidupan dalam suatu negara yang pada dasarnya globalisasi terjadi akibat kemajuan teknologi atau sering disebut sebagai revolusi informasi, pemintaan pasar dunia, serta  logika  kapitalisme  yang  digerakakan  oleh  negara-negara  imperial  pusat,  perusahaan multinasional dan bank-bank dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional dimana actor-aktor ini memiliki kekuasaan dalam mengatur formulasi strategis globalisasi, alokasi sumber daya ekonomi pada aktor-aktor global. 6
Kemudahan dari globalisasi ini kemudian memunculkan kemudahan bagi masyarakat salah  satunya  untuk  melakukan  peminjaman  uang  berbasis  teknologi  atau  yang  disebut Financial Technologi , yang salah satu bentuk dari  fintech ini adalah peer to peer lending (P2P lending/pinjaman online). Keberadaan P2P lending sendiri semakin menjamur terkhusus pada era pandemi virus Covid-19 ini, terkhusus yang bersifat ilegal dengan memaanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19. 7 Bahkan, pada periode Januari hingga  Maret 2020, Satgas Waspada Investasi menemukan 508 P2P lending atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bila dikalkulasikan sejak tahun 2018, maka hingga tahun 2020, sudah ditemukan total 2406 pinjol ilegal. 8
Semakin  banyaknya  bermunculan  perusahaan  fintech  dalam  bidang  (peer-to-  peer atau P2P lending) tentunya semakin mendapatkan perhatian publik dan pemerintah dalam hal  ini  regulator  yakni  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  Bank  Indonesia.  Hal  tersebut tertuang  dalam  Peraturan  OJK  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam
3 Hilaire. Nigel D. White. McCoubrey, Textbook and Jurisprudence (London: Blackstone Press Limited, 1999).
4 Suhartini, Perspektif Global (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta, 2004).
5 Marco  P.  Emil  Salim,  Sri  Edi  Swasono,  Yudo  Swasono,  Tanri  Abeng,  Yaumil  C.  Agoes  Achir  and Sumampouw, Manajemen Dalam Era Globalisasi (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1997).
6 Arjun Appadurai, “Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization,” Public Worlds Volume 1 (2003).
7 Dkk.  Rayyan  Sugangga,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengguna  Pinjaman  Online  (Pinjol)  Ilegal,” Jurnal Pakuan Justice Journal of Law Volume 01 (n.d.).
8 Loc.Cit.,
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 9 Namun pada kenyataannya, kerugian yang diakibatkan oleh kehadiran fintech terkhusus pinjaman online illegal masih kerap   dirasakan oleh masyarakat yang kemudian memunculkan pertanyaan, apakah keberadaan Peraturan OJK  serta  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  sudah  efektif  dalam  melindungi masyarakat dalam kaitannya dengan keberadaan pinjaman online ini atau belum.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan  tulisan  berjudul  “Penegakan  Hukum  terhadap  Aplikasi  Pinjaman  Online  Ilegal sebagai Upaya Perrlindungan Hukum bagi Konsumen ”.

## Rumusan Masalah
a. Bagaimana dasar hukum dan realita pelaksanaan pinjaman online saat ini?
b. Bagaimana perlindungan konsumen mengenai pelaksanaan pinjaman online?

## RESULTS & DISCUSSION
Saat  ini,  era  industri  4.0  sedang  berlangsung  pada  berbagai  aspek  kehidupan,  tidak terkecuali  dunia  bisnis.  Para  pelaku  bisnis  merespon  cepat  dengan  berlomba-lomba melakukan perubahan konsep berbisnis dari konvensional (off- line) menjadi digital (on- line)  untuk  menghadapi  persaingan  usaha  yang  semakin  ketat. 10 Sektor  keuangan  sendiri merupakan  salah  satu  sektor  usaha  yang  mengalami  perubahan  signifikan,  yaitu  dengan kehadiran  FinTech  untuk  menjawab  permasalahan  akses  keuangan  masyarakat  pada lembaga  keuangan  konvensional. 11 Sebelumnya,  berhubungan  dengan  lembaga  keuangan (perbankan) konvensional merupakan hal yang cukup rumit dan menghabiskan waktu yang cukup  lama.  Oleh  karena  itu,  FinTech  menawarkan  kemudahan  dan  kecepatan  dalam proses transaksi keuangan masyarakat, khususnya peminjaman dana. 12
Menurut  Pasal  3  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial  penyelenggaraan  Fintech  dikategorikan  menjadi  5, yaitu: 13
1. Sistem  pembayaran  mencakup  otorisasi,  kliring,  penyelesaian  akhir,  dan pelaksanaan pembayaran,
2. Pendukung  pasar  merupakan  teknologi  finansial  yang  menggunakan  teknologi informasi  dan/atau  teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi
9 Agus  Priyonggojati,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penerima  Pinjaman  Dalam  Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending,” Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 (2019).
10 Darman,  “Financial  Technology  (FinTech):  Karakteristik  Dan  Kualitas  Pinjaman  Pada  Peer  to  Peer Lending Di Indonesia,” Jurnal Manajemen Teknologi Vol. 18 No (2019).
11 Ibid.,
12 &  Merlino.  Saksonova,  S.,  Kuzmina,  I.,  “Fintech  as    Financial    Innovation    –    the    Possibilities    and Problems  of  Implementation,” European  Studies Journal XX (3A) (2017).
13 Windy  Sonya  Novita,  “Aspek  Hukum  Peer  to  Peer  Lending  (Identifikasi  Permasalahan  Hukum  Dan Mekanisme Penyelesaian),” Jurnal Privat Law Vol. VIII (2020)
yang  lebih  cepat  dan  lebih  murah  terkait  dengan  produk  dan/atau  layanan  jasa keuangan kepada masyarakat,
3. Manajemen investasi dan manajemen risiko antara lain penyediaan produk investasi online dan asuransi online,
4. Pinjaman,  pembiayaan,  dan  penyediaan  modal  antara  lain  layanan  pinjam meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  (Peer  to  Peer  Lending)  serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (crowdfunding), dan
5. Jasa  finansial  lainnya  yang  merupakan  teknologi  finansial  selain  kategori  sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Sektor yang cukup diminati adalah sektor pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, salah satu produknya adalah layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  atau  Peer  to  Peer Lending yang selanjutnya disebut P2P Lending.
Maraknya  pertumbuhan  P2P  Lending  sendiri  terlihat  dari  data  OJK  yang menunjukkan bahwa P2P Lending menunjukkan trend yang sangat positif, tercatat  hingga bulan  September  2017  pertumbuhan  penyaluran  dana  melalui  Peer  to  Peer  Lendingdi Indonesia  mencapai  1,6  triliun  rupiah.  Sementara  itu,  pendanaan  di  luar  Pulau  Jawa meningkat sebesar 1.074 % (seribu tujuh puluh empat persen) sejak akhir tahun lalu menjadi Rp 276 miliar (dua ratus tujuh puluh enam miliar rupiah). Hal tersebut didukung adanya peningkatan  jumlah  pemberi  pinjaman  di  luar  pulau  jawa  sebesar  784%  (tujuh  puluh delapan persen) begitu juga dengan jumlah peminjam yang meningkat sebesar 745% (tujuh ratus empat puluh lima persen). 14
Tidak  hanya  di  Indonesia,  di  negara  lain  pun  perkembangan  industry  P2P  lending sendiri sangat pesat misalnya seperti pada negara China dimana peningkatan P2P di China sendiri disebabkan karena beberapa faktor seperti: 15
1. Tingkat penetrasi internet di Cina sudah mencapai 56 persen pada tahun 2018.
2. Adanya pasokan besar dana yang tersedia dari investor.
3. Tuntutan  keuangan  dari  perusahaan  kecil  hingga  menengah  yang  tidak  dapat dipenuhi oleh sistem perbankan yang ada.
Di China sendiri seperti juga terjadi di seluruh Negara, pinjaman P2P lebih bersahabat dengan bisnis kecil karena bank- bank besar di China umumnya lebih suka perusahaan milik negara atau perusahaan besar, dimana sekitar 70 persen pinjaman dari bank tersebut adalah pinjaman komersial, dengan hanya 30 persen untuk perorangan. 16
Dasar  hukum  dari  pinjaman  online  sendiri  diatur  di  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 yang menyebutkan bahwa  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah  secara  langsung.  Hal  ini  sekaligus  menjelaskan  bahwa  P2P  lending  merupakan
14 Adi Setiadi Saputra, “Perlindungan Terhadap Pemberi  Pinjaman  Selaku  Konsumen  Dan Tanggung Jawab  Penyelenggara  Peer  to  Peer  Lending  Dalam  Kegiatan  Peer  to  Peer  Lending  Di  Indonesia,” Jurnal  VeJ Volume 5 N (n.d.).
15 “Peer to Peer Lending (P2P) Pelajaran Dari China,” Jurnal LPPI No A.13 Ap (2019).
16 Ibid.,
teknologi  yang  dapat  memfasilitasi  kebutuhan  teknologi  yang  dapat  memfasilitasi kebutuhan finansial masa kini. 17
Model bisnis P2P Lending sendiri yaitu: 18
1. Calon Penerima Pinjaman melakukan registrasi di platform, kemudian mengajukan pinjaman melalui platform.
2. Penyelenggara  kemudian  melakukan  verifikasi  data  calon  Penerima  Pinjaman, kemudian menampilkan pengajuan pinjaman di platform marketplace.
3. Pemberi  Pinjaman  melakukan  registrasi  di  platform,  kemudian  dapat  memilih pinjaman  mana  yang  akan  didanai  di  platform  marketplace  dan  melakukan pendanaan.
4. Penerima  Pinjaman  akan  mendapatkan  pinjaman  dana  dari  Pemberi  Pinjaman sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disepakati.
Dengan  mekanisme  pendaftaran  demikian  maka  terlihat  bagaimana  P2P  lending sangat memudahkan penerima pinjaman terkhusus pelaku usaha untuk mendapatkan modal dalam waktu yang relatif lebih singkat dengan prosedur yang mudah.
Selanjutnya mengenai perjanjian pinjam meminjam sendiri diatur pula dalam Pasal 20 Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 yaitu:
1. Perjanjian  pemberian  pinjaman  antara  Pemberi  Pinjaman  dengan  Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
2. Dokumen  Elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  paling  sedikit memuat:
a. nomor perjanjian;
b. tanggal perjanjian;
c. identitas para pihak;
d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
e. jumlah pinjaman;
f. suku bunga pinjaman;
g. nilai angsuran;
h. jangka waktu;
i. objek jaminan (jika ada);
j. rincian biaya terkait;
k. ketentuan  mengenai  denda  (jika  ada);  dan  l.  mekanisme  penyelesaian sengketa.
3. Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.
Lebih  lanjut  lagi,  dalam  pinjaman  online  Penyelenggara  wajib  menerapkan  prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:
1. Transparansi;
2. Perlakuan yang adil;
3. Keandalan;
4. Kerahasiaan dan keamanan data; dan
17 Rodes Ober Adi Guna Pardosi, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online,” JURNAL HAM Desember 2 (n.d.).
18 Novita,  “Aspek  Hukum  Peer  to  Peer  Lending  (Identifikasi  Permasalahan  Hukum  Dan  Mekanisme Penyelesaian).”
5. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Pada pelaksanaan P2P lending di Indonesia pemberi pinjaman memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi dikarenakan pemberi pinjaman memberikan pinjaman tanpa agunan dan tidak mengenal langsung peminjam, pemberi pinjaman hanya mengetahui informasi tentang peminjam  berdasarkan  informasi  yang  ada  di  platform  P2P  lending,  akan  tetapi  hal  ini diacuhkan mengingat P2P lending memberikan keuntungan dari suku bunga yang tinggi, lebih tinggi daripada instrumen investasi biasa, suku bunga peer to peer lending di Indonesia saat ini  mencapai 20% (dua puluh persen) bahkan lebih. 19
Dan agar pelaksanaan dari penyelenggaraan pinjaman online berjalan dengan lancer, terdapat larangan-larangan yang harus diikuti oleh pemberi pinjaman yang diatur di dalam Pasal 43 Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 yang mengatur bahwa:
Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:
a. Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;
b. Bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
c. Memberikan  jaminan  dalam  segala  bentuknya  atas  pemenuhan  kewajiban  pihak lain;
d. Menerbitkan surat utang;
e. Memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
f. Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
g. Melakukan  penawaran  layanan  kepada  Pengguna  dan/atau  masyarakat  melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
h. Mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.
Pengaturan  mengenai  pinjaman  online  sendiri  merupakan  perwujudan  dari  upaya perlindungan  konsumen  yaitu  dalam  hal  ini  adalah  penerima  pinjaman.  Definisi  dari Perlindungan  Konsumen  sendiri  diatur  dalam  Undang-Undang  nomor  8  tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  (“UU  Perlindungan  Konsumen”)  Dalam  UU Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian maka cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu: 20
1. Perlindungan   terhadap   kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan  terhadap  diberlakukannya  syarat-syarat  yang  tidak  adil  kepada konsumen.
Berakar  pada  definisi  dari  perlindungan  konsumen  itu,  maka  pada  dasarnya perlindungan konsumen dilakukan dengan: 21
1. Menciptakan  system  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi  kepentingan  konsumen  pada  khususnya  dan  kepentingan  seluruh pelaku usaha.
19 Saputra,  “Perlindungan  Terhadap  Pemberi  Pinjaman  Selaku  Konsum.  Dan  Tanggung  Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lend. Dalam Kegiat. Peer to Peer Lend. Di Indones.”
20 Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, n.d.).
21 Abdul  Halim  Barkatulah, Hukum  Perlindungan  Konsumen  (Kajian  Teoretis  Dan  Perkembangan Pemikiran) (Bandung: Nusa Media, 2008).
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memebrikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan  penyelenggaraan,  pengembangan,  dan  pengaturan  perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.
Selanjutnya  dari  sisi  hukum  perikatan,  berbicara  mengenai  perjanjian  pinjam meminjam, ketentuan pinjam meminjam sendiri diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa:
“Pinjam  pakai  habis  adalah  suatu  perjanjian,  yang  menentukan  pihak  pertama  yang mengajukan  barang  yang  dapat  diselesaikan  terpakai  kepada  pihak  kedua  dengan persyaratan kedua akan membawa barang- barang ke jumlah pertama dan jumlah ke dua.”
Meskipun Pasal 1754 KUHPerdata tidak menyebutkan secara spesifik mengenai uang, tetapi  objek  utama  dari  perjanjian  ini  adalah  barang  yang  dapat  habis  dalam  pemakaian ataupun barang yang dapat diganti dengan keadaan dan jenis yang sama maupun berupa uang.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  peminjaman  uang  termasuk  pada perjanjian peminjaman pada umumnya. 22 Oleh karena itu, segala ketentuan yang berkaitan dengan  perjanjian  pinjam-meminjam  barang  yang  habis  terpakai,  berlaku  juga  terhadap persetujuan peminjaman uang. 23
Tidak hanya itu, berkaitan dengan bunga yang dikenakan kepada penerima pinjaman dalam  suatu  perjanjian  pinjam  meminjam  pun  sebenarnya  telah  diatur  berdasarkan ketentuan  Pasal  1765  KUHPerdata  yang  menyebutkan  adalah  diperbolehkan memperjanjikan  bunga  atas  peminjaman  uang  atau  lain  barang  yang  menghabis  karena pemakaian 24 namun dengan ketentuan mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan “mesti dinyatakan secara tertulis”. 25
Selanjutnya  karena  bentuknya  perjanjian,  maka  mengenai  syarat  sahnya  perjanjian sendiri diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang dilarang. Dengan mengacu pada  definisi  dari  perjanjian  pinjam  meminjam  maupun  syarat  sahnya  perjanjian  dalam KUH Perdata ini, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian pinjaman online adalah sah secara hukum.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan P2P lending hubungan hukum  antara  pemberi  pinjaman  dan  penyelenggara  adalah  pemberi  pinjaman memanfaatkan jasa platform P2P lending yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima   pinjaman, untuk   setiap transaksi P2P lending yang  berhasil  pemberi pinjaman dibebankan  bayaran  berupa  biaya layanan ( service fee/service charge ) oleh penyelenggara. 26 Maka  dalam  penyelenggaraan  P2P  lending  memiliki  inti  hubungan  timbal  balik  antara pemberi dan penerima pinjaman yaitu antara lain: 27
22 Novita, Op.Cit.,
23 H.A.  Dardiri  Hasyim, Hukum  Perikatan  Dan  Perjanjian (Surakarta:  Penerbitan  dan  Percetakan  UNS (UNS Press), 2015).
24 Novita, Op.Cit.,
25 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1986).
26 Saputra,  “Perlindungan  Terhadap  Pemberi  Pinjaman  Selaku  Konsum.  Dan  Tanggung  Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lend. Dalam Kegiat. Peer to Peer Lend. Di Indones.”
27 Ibid.,
1. Selain  mengoperasikan  platform  P2P  lending,  penyelenggara  memiliki  tanggung jawab  untuk  melaksanakan  analisis  kredit  terhadap  pihak–pihak  yang  akan mengajukan pinjaman peer to peer lending.
2. Peminjam yang dapat mengajukan pinjaman kedalam platformpeerto peer lending adalah peminjam yang   telah melewati analisis kredit dan syarat–syarat yang   telah ditentukan   oleh penyelenggara peer to peer lending.
3. Penyelenggara  P2P  lending  bertanggung  jawab  kepada  pemberi  pinjaman  selaku konsumen, dalam melakukan seleksi pihak–pihak yang akan mengajukan pinjaman lewat platform peer to peer lendingyang dikelolanya.
Namun  pada  praktiknya,  permasalahan  berkaitan  dengan  pinjaman  online  masih kerap terjadi di masyarakat dan cenderung merugikan masyarakat. Pada kenyataannya faktor terbesar mengapa kasus ini dapat terjadi adalah akibat banyak masyarakat Indonesia yang masih belum paham tentang bisnis ini tetapi sudah mulai terjun langsung dalam bisnis ini. Sehingga  masih  banyak  masyarakat  yang  terjebak  dalam  bisnis  Platform-platform  illegal serta  complain  terhadap  bunga  yang  besar.  Padahal,  hal  ini  sebetulnya  tidak  akan  terjadi apabila masyarakat terlebih dahulu mengecek platform tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum. 28
Selanjutnya  permasalahan  juga  semakin  diperumit  akibat  kasus  gagal  bayar  dimana Penerima Pinjaman tidak mampu mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Akhirnya hal ini menimbulkan masalah baru terkait cara-cara  penagihan  yang  tidak  patut  yang  dilakukan  oleh  Penyelenggara  P2P  Lending seperti penyebaran data, penindasan dan penagihan dengan cara yang tidak layak terhadap penerima pinjaman. 29
Contoh kasus mengenai pinjaman online illegal initerlihat dari apa yang dialami oleh Shinta  Bawole,  warga  Makassar  yang  menjadi  korban  pinjaman  online. 30 Ia  terpaksa mengembalikan pinjaman sebesar Rp 700.000 dan   mengaku   hanya   menerima   uang Rp 400.000. Shinta mengaku, dirinya mengunduh aplikasi pinjol Tunaicepat dari Playstore dan merasa tidak pernah menyetujui pinjaman tersebut.   Namun   entah   mengapa,   dirinya mendapat  pesan  singkat  yang  menjelaskan  bahwa  pengajuan  pinjamannya  telah  disetujui dan dana telah ditransfer ke rekeningnya.
Hal  serupa  dialami  oleh  seorang  wanita  yang  bekerja  sebagai  guru  honorer  di Kabupaten Semarang terjerat pinjaman online (pinjol). Dia yang awalnya meminjam Rp 3,7 juta dan kini membengkak menjadi Rp 206,3 juta. 31 Guru honorer bernama Afifah Muflihati ini mengatakan awalnya pada tanggal 30 Maret 2021 ia memang sedang membutuhkan uang. Kemudian  ada  iklan  di  telepon  selulernya  yang  merujuk  pada  sebuah  aplikasi  pinjaman online yang menjanjikan pinjaman sebesar Rp 5 juta tenor 91 hari bunga 0,4 persen. Dalam aplikasi pinjol yang diunduh Afifah itu ternyata terhubung dengan aplikasi pinjol lainnya.
28 Dona Budi Kharismai, “Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia,” Jurnal Rechtsvinding 7 April (2020).
29 Novita, Op.Cit.,
30 Rachmawati, “5 Cerita Mereka Yang Terjerat Pinjaman Online, Ada Yang Bunuh Diri Hingga Merampok Untuk  Bayar  Utang,” Kompas ,  n.d.,  https://regional.kompas.com/read/2021/05/20/060700978/5-cerita-mereka- yang-terjerat-pinjaman-online-ada-yang-bunuh-diri-hingga?page=all.
31 Angling Adhitya Purbaya, “Guru Honorer Di Semarang Terjerat Pinjol, Utang Rp 3,7 Juta Bengkak    Rp 206 Juta,” Detik.Com ,    2021, https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5592751/guru-honorer-di-semarang- terjerat-pinjol- utang-rp-37-juta-bengkak-rp-206-juta.
Setelah mengikuti syarat peminjaman, akhirnya uang langsung ditransfer ke rekening Afifah Rp 3,7 juta, padahal ia berharap dapat Rp 5 juta. Dan ternyata ia dipaksa membayar sebesar Rp 206,3 juta. Lebih lanjut, Ia panik karena teror mulai berdatangan bahkan datanya sudah disebar.  Pihak  pinjol  juga  ternyata  bisa  mengakses  kontak  telepon  Afifah  sehingga dikirimkan foto Afifah beserta KTP dengan narasi tidak bisa bayar utang, bahkan sampai fitnah Afifah jual diri demi bayar utang.
Hal ini tentu menunjukkan pada praktiknya keberadaan P2P lending atau pinjaman online  ini  masih  belum  bersesuaian  dengan  perlindungan  bagi  konsumen  sebagaimana tertuang di dalam UU Perlindungan Konsumen. Dimana pada pasal 4 UU Perlindungan Konsumen telah diatur bahwa Hak konsumen antara lain adalah:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
8. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Tidak hanya itu, UU Perlindungan Konsumen juga mengatur tujuan dari perlindungan konsumen dimana dalam UU Perlindungan Konsumen dikatakan:
“Perlindungan konsumen bertujuan:
1. Meningkatkan      kesadaran,      kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan,  dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur  kepastian hukum     dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan  bertanggungjawab  dalam berusaha,
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan konsumen.
Mengacu  pada  tujuan  perlindungan  konsumen  dan  hak-hak  tersebut  maka  semua pelaku  usaha  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  Indonesia  harus  memiliki  batasan berupa pengaturan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya untuk mencapai  tujuan dari  perlindungan konsumen mengingat kedudukan konsumen selalu menjadi pihak yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik secara pengetahuan maupun secara ekonomi yangmana hal ini kemudian menjadi landasan dari lahirnya UU Perlindungan Konsumen sebagai penyeimbang kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha. 32
Selanjutnya  mengenai  perlindungan  hukum  sendiri,  Satjipto  Rahardjo  dalam pandangannya  mengenain  filosofi  hukum  menyatakan  bahwa  “Hukum  untuk  manusia, bukan manusia untuk hukum,”. 33 Hukum bertugas untuk melayani masyarakat dan bukan sebaliknya.  Kualitas  suatu  hukum  ditentukan  dengan  kemampuannya  untuk  mengabdi pada kesejahteraan manusia. 34
Apabila  manusia adalah untuk hukum, maka dinamika masyarakat akan terhambat, bahkan mungkin berhenti, saat dihadapkan dengan hukum yang  mempertahankan status quo.  Sebaliknya,  apabila  hukum  adalah  untuk  manusia,  maka  ia  tidak  boleh  menjadi hambatan untuk menyalurkan dinamika masyarakat. 35
Dengan  demikian  maka  dalam  konsepsi  negara  hukum  Pancasila  kemudian menempatkan  segala  sesuatu  haruslah  berdasar  pada  hukum.  Hukum  sendiri  merupakan salah satu instrumen untuk mencapai ketertiban yang substansinya haruslah mencerminkan apa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat. 36 Hukum  pada  umumnya  diartikan  sebagai keseluruhan  peraturan  atau  kaedah  dalam  kehidupan  yang  dipaksakan  pelaksanaannya. Untuk  itu,  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  semakin  kompleks,  hukum  semestinya mengikuti perkembangan dari masyarakat karena sebagaimana disampaikan oleh Sizheimer bahwa hukum tidak bergerak dalam ruang yang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak.  Melainkan,  ia  selalu  berada  dalam  suatu  tatanan  sosial  tertentu  dan  manusia- manusia yang hidup. 37
Kedudukan negara dalam mengatur perekonomian ini sesuai dengan Konsep Negara Kesejahteraan  (welvaartsstaat, Welfare  State)  yang  dianut  oleh  Indonesia dimana konsep negara kesejahteraan pada dasarnya menghendaki adanya pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah  dalam  rangka  upaya  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  itu  sendiri  dimana kedudukan  negara  yang  sebelumnya  terbatas  pada  penjaga  ketertiban  semata  kemudian diperluas dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada negara untuk mengatur perekonomian masyarakat. 38
Konsekuensi  dari  perluasan  kewenangan  inilah  yang  kemudian  menjadikan kepentingan  umum  sebagai  asas  hukum  publik  tidak  lagi  diartikan  sebagai  kepentingan
32 Saputra, Op.Cit.,
33 Satjipto Rahardjo, Penegakkan Hukum Progresif , Penerbit Buku Kompas , 2010.
34 Suteki, Desain Hukum Di Ruang Sosial (Yogyakarta: Thafa Media, 2013).
35 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir (Jakarta: Kompas, 2008).
36 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberti, 1986).
37 Satjipto  Rahardjo,  “Hukum  Dalam  Kerangka  Ilmu-Ilmu  Sosial  Budaya,” Majalah  Ilmiah  Masalah- Masalah Hukum nomor 1 ta (1972).
38 Konsep negara kesejahteraan pertama kali lahir setelah berakhirnya Perang Dunia II dimana konsep ini lahir dari kegagalan di bidang sosial, politik, dan ekonomi masyarakat pada sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara hukum liberal yang meletakkan peran negarasebagai “negara penjaga malam” ( nachtwakerstaat ). Lihat: Aminuddin. Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN (Jakarta: Kencana, 2012).
negara sebagai kekuasaan yang menjaga ketertiban atau kepentingan kaum borjuis sebagai basis masyarakat dari negara hukum liberal, melainkan dimaknai sebagai kepentingan dari “ gedemocratiseerde  nationale  staat,  waarvan  het  hele  volk  in  al  zijn  geledin  gen  deel  uitmaakt ”  yang berarti seluruh rakyat dalam semua tingkatan adalah bagian dari negara untuk menciptakan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  melalui  tugas  servis  negara  ( social  service  state )  yang diwujudkan  melalui  pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui pemberian  peran  yang  lebih  penting  kepada  negara  dalam  memberikan  pelayanan  sosial kepada  warganya.  Dengan  demikian  pemerintah  dihendaki  untuk  berperan  aktif  dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di samping menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde) 39 dimana Keamanan yang dimaksud termaksud pula sebagai keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu welfare state. 40
Negara, melalui OJK sebenarnya telah memiliki instrumen hukum untuk mengatur pinjol,  bahkan  sudah  dibentuk  Satgas  Waspada  Investasi  yang  beranggotakan  OJK  dan instansi  lainnya. 41 Satgas  Waspada  Investasi  sendiri  merupakan  hasil  kolaborasi  OJK bersama  dengan  Kementerian  Perdagangan,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika, Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah,  Kejaksaan,  Kepolisian  RI,  dan Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  sebagai  bentuk  komitmen  untuk memperkuat  kerjasama  dalam  Satuan  Tugas/Satgas  Waspada  Investasi  untuk  mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal, termasuk untuk menangani pinjol ilegal.
Satgas Waspada Investasi memiliki fungsi pencegahan dan dan penanganan tindakan melawan  hukum  di  bidang  penghimpunan  dana  masyarakat  dan  pengelolaan  investasi. Secara  umum  kegiatan  pencegahan  dilakukan  dengan  cara  edukasi  dan  sosialisasi  serta pemantauan  potensi  dugaan  tindakan  melawan  hukum.  Untuk  kegiatan  penangan  secara umum  dilakukan  dengan  inventarisasi,  analisis,  menghentikan/menghambat  tindakan melawan  hukum  di  bidang  penghimpungan  dana  masyarakat  dan  pengelolaan  investasi, melakukan  pemeriksaan  dugaan  pelanggaran,  menelusuri  situs  situs  yang  berpotensi merugikan dan menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan. 42
Keberadaan Satgas Waspada Investasi sendiri sebenarnya sudah menunjukkan upaya perlindungan hukum terhadap fintech terkhusus yang sifatnya illegal yang dibuktikan bahwa sejak periode Agustus 2018 hingga akhir 2019 tercatat sudah ada 4.020 finansial teknologi ilegal  termasuk  pinjol  ilegal  yang  diblokir  oleh  anggota  Satgas  Waspada  Investasi  yaitu
39 S.  F.  Marbun, Hukum Administrasi Negara I (Yogyakarta: FH UII Press, 2012).
40 Peran negara dalam konsep negara kesejahteraan yang dirumuskan dalam pembukaan UUD NRI 1945 ini kemudian  menjadi  landasan  pemikiran  dari founding fathers bangsa Indonesia dimana kedudukan negara ini oleh Moh. Hatta disebutkan bahwa UUD NRI 1945 mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai yaitu. Pertama , untuk mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan public. Kedua , untuk menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata. Ketiga , untuk mengurangi kemiskinan. Keempat , untuk menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan)  bagi  masyarakat  miskin. Kelima ,  untuk  menyediakan  subsidi  untuk  layanan  sosial  dasar  bagi disadvantage  people . Keenam ,  untuk  memberi  proteksi  sosial  bagi  setiap  warga  negara.  Lihat:  M.  Marilang, “IDEOLOGI  WELFARE  STATE  KONSTITUSI:  HAK  MENGUASAI  NEGARA  ATAS  BARANG TAMBANG,” Jurnal Konstitusi , 2012, https://doi.org/10.31078/jk.
41 Rayyan, Op.Cit.,
42 Ibid.,
Kementerian  Kominfo. 43 Walaupun  kemudian  kesulitan  selanjutnya  adalah,  seski  sudah banyak dilakukan pemblokiran, pinjol ilegal baru tetap bermunculan, hal ini dimungkinkan karena secara teknologi memang tidak sulit. Secara praktis, developer aplikasi pinjol yang telah  diblokir,  dengan  mudahnya  dapat  mendevelop  aplikasi  pinjol  lagi  dengan  referensi source code aplikasi yang sama (copy paste), melakukan sedikit kustomisasi diakhir dengan memberikan nama/brand pinjol online baru. 44 Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa selain mekanisme  represif  seperti  pembentukan  Satgas  Waspada  Investasi,  maka  diperlukan pembaharuan  terkait  syarat  pendirian  dan  perizinan  fintech  terkhusus  P2P  lending  ini sekaligus  sosialisasi  kepada  masyarakat  untuk  lebih  waspada  terhadap  keberadaan  P2P lending ini. Dengan demikian dapat mewujudkan amanat POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur prinsip dasar dari perlindungan pengguna, antara lain:
1. Transparansi;
2. Perlakuan yang adil;
3. Keandalan;
4. Kerahasiaan dan keamanan data;
5. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
Namun  sayangnya,  mengenai  gagal  bayar  yang  kerap  menjadi  permasalahan  antara konsumen dan pemberi pinjaman online, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang komprehensif yang diatur oleh OJK. Hal ini dikarenakan menurut OJK bukan sesuatu yang menjadi  urgensi  untuk  dibuatkan  suatu  peraturan.  Hal  ini  didukung  juga  karena  belum adanya undang-undang yang mengatur khusus tentang Financial Technology. 45
Lawrence  M  Friedman  dalam  teori  Subsistem  Hukum  yang  menyatakan  bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada ketiga komponen tersebut karena ketiganya  saling  berkaitan  satu  sama  lainnya. 46 Friedman  berpendapat  bahwa  substansi hukum disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan,  struktur  hukum  memegang  peran  esensial  dalam  menentukan  bisa  atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik dan budaya hukum juga turut berpengaruh karena bertitik pada sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. 47
Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari,  atau  disalahgunakan  dan  sangat  mempengaruhi bekerjanya  hukum  adalah  kultur  hukum.  Kultur  hukum  inilah  yang  berfungsi  sebagai jembatan  yang  menghubungkan  antara  peraturan  hukum  dengan  tingkah  laku  hukum seluruh warga masyarakat. 48
43 https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx  (Fungsi  dan Tugas Satgas,
44 Rayyan, Op.Cit.,
45 Dona, Op.Cit.,
46 Lawrence M. Friedmann, Das Rechtssystem Im Blickfeld Der Sozialwissenschaften , Das Rechtssystem Im Blickfeld Der Sozialwissenschaften , 2020, https://doi.org/10.3790/978-3-428-44948-4.
47 Leony  Sondang  Suryani,  “Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  22/PUU-XV/2017  Tentang Pengujian UU Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Terhadap Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak Perempuan” (Diponegoro, 2019).
48 Slamet  Tri  Wahyudi,  “Problematika  Penerapan  Pidana  Mati  Dalam  Konteks  Penegakan  Hukum  Di Indonesia,” Jurnal Hukum Dan Peradilan Volume 1, (2012).
Untuk  itu  selain  adanya  substansi  hukum  yang  komprehensif  dan  struktur  hukum yang tegas, diperlukan adanya peningkatan kesadaran masyarakat. 49
Dengan mengacu pada teori ini sehingga mengenai hal ini, solusi yang dapat diberikan adalah bagaimana memperbaiki substansi hukum mengenai fintech dan P2P lending secara komprehensif, kemudian bagi OJK adalah mengeluarkan himbauan bagi platform online di Indonesia  dalam  menagih  penerima  pinjaman  yang  gagal  bayar  secara  tidak  baik  melalui surat  yang  dikirim  langsung  kepada  seluruh  platform  peer  to  peer  lending  di  Indonesia. Selain  adanya  code  of  conduct  (pedoman  perilaku)  yang  harus  dipatuhi  oleh  anggota asosiasi, sejauh ini mitigasi cara penagihan yang wajar masih menggunakan kode etik dan tanggung jawab pihak penyelenggara. 50

## C ONCLUSION
Salah satu dampak dari era globalisasi adalah kemajuan teknologi yangmana hal ini kemudian  memunculkan  kemudahan  bagi  masyarakat  salah  satunya  untuk  melakukan peminjaman uang berbasis teknologi atau yang disebut Financial Technologi , yang salah satu bentuk dari fintech ini adalah peer to peer lending (P2P lending). Keberadaan P2P lending sendiri semakin menjamur terkhusus pada era pandemi virus Covid-19 ini, terkhusus yang bersifat  ilegal  dengan  memaanfaatkan  kesulitan  ekonomi  masyarakat  yang  terdampak pandemic Covid-19. Namun pada kenyataannya, kerugian yang diakibatkan oleh kehadiran fintech  masih  kerap  dirasakan  oleh  masyarakat.  Untuk  saat  ini,  OJK  sebenarnya  telah memiliki instrumen hukum untuk mengatur pinjol, bahkan sudah dibentuk Satgas Waspada Investasi  yang  beranggotakan  OJK  dan  instansi  lainnya.  Keberadaan  Satgas  Waspada Investasi  sendiri  sebenarnya  sudah  menunjukkan  upaya  perlindungan  hukum  terhadap fintech  terkhusus  yang  sifatnya  illegal  yang  dibuktikan  dengan  adanya  pinjol  ilegal  yang diblokir oleh anggota Satgas Waspada Investasi. Namun selain mekanisme represif seperti pembentukan  Satgas  Waspada  Investasi,  maka  diperlukan  pembaharuan  terkait  syarat pendirian, perizinan  serta  mekanisme  gagal  bayar pada fintech terkhusus P2P lending ini sekaligus  sosialisasi  kepada  masyarakat  untuk  lebih  waspada  terhadap  keberadaan  P2P lending ini.

## R EFERENCES
Appadurai,  Arjun.  “Modernity  at  Large,  Cultural  Dimensions  of  Globalization.” Public Worlds Volume 1 (2003).
Barkatulah,  Abdul  Halim. Hukum  Perlindungan  Konsumen  (Kajian  Teoretis  Dan  Perkembangan Pemikiran) . Bandung: Nusa Media, 2008.
Darman. “Financial Technology (FinTech): Karakteristik Dan Kualitas Pinjaman Pada Peer
49 Any  Ismayawaty,  “Pengaruh  Budaya  Hukum  Terhadap  Pembangunan  Hukum  Di  Indonesia  (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum Di Indonesia),” Pranata Hukum Volume 6 n (2011).
50 Ibid.,
to Peer Lending Di Indonesia.” Jurnal Manajemen Teknologi Vol. 18 No (2019).
Emil Salim, Sri Edi Swasono, Yudo Swasono, Tanri Abeng, Yaumil C. Agoes Achir, Marco P.,  and  Sumampouw. Manajemen  Dalam  Era  Globalisasi .  Jakarta:  Elex  Media Komputindo, 1997.
Friedmann, Lawrence M. Das Rechtssystem Im Blickfeld Der Sozialwissenschaften . Das Rechtssystem Im Blickfeld Der Sozialwissenschaften , 2020. https://doi.org/10.3790/978-3-428- 44948- 4.
Harahap, M. Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian . Bandung: Alumni, 1986.
Hasyim,  H.A.  Dardiri. Hukum  Perikatan  Dan  Perjanjian .  Surakarta:  Penerbitan  dan Percetakan UNS (UNS  Press), 2015.
Ilmar, Aminuddin. Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN . Jakarta: Kencana, 2012. Ismayawaty,  Any.  “Pengaruh  Budaya  Hukum  Terhadap  Pembangunan  Hukum  Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum Di Indonesia).” Pranata Hukum Volume 6 n (2011).
Kaelan. Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem  Filsafat,  Pancasila  Sebagai  Etika  Politik,  Paradigma  Bermasyarakat,  Berbangsa  Dan Bernegara . Yogyakarta: Paradigma, 2004.
Kharismai,  Dona  Budi.  “Problematika  Mekanisme  Penyelesaian  Pinjaman  Gagal  Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia.” Jurnal Rechtsvinding 7 April (2020).
Marbun, S. F. Hukum Administrasi Negara I . Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
Marilang,  M.  “IDEOLOGI  WELFARE  STATE  KONSTITUSI:  HAK  MENGUASAI NEGARA ATAS
BARANG TAMBANG.” Jurnal Konstitusi , 2012. https://doi.org/10.31078/jk.
McCoubrey, Hilaire. Nigel D. White. Textbook and Jurisprudence . London: Blackstone Press Limited, 1999.
Meliala, Adrianus. Praktik Bisnis Curang . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, n.d. Mertokusumo,  Soedikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberti, 1986.
Novita,  Windy  Sonya.  “Aspek  Hukum  Peer  to  Peer  Lending  (Identifikasi  Permasalahan Hukum  Dan Mekanisme Penyelesaian).” Jurnal Privat Law Vol. VIII (2020). Pardosi, Rodes Ober Adi Guna. “Perlindungan  Hak  Pengguna Layanan Pinjaman Online.” JURNAL HAM Desember 2 (n.d.).
“Peer to Peer Lending (P2P) Pelajaran Dari China.” Jurnal LPPI No A.13 Ap (2019).
Priyonggojati,    Agus.    “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penerima  Pinjaman  Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending.” Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 (2019).
Purbaya, Angling Adhitya. “Guru Honorer Di  Semarang  Terjerat  Pinjol,  Utang Rp 3,7 Juta  Bengkak  Rp  206  Juta.” Detik.Com ,  2021.  https://news.detik.com/berita-jawa- tengah/d-5592751/guru-honorer-di-semarang-terjerat-pinjol-utang-rp-37-juta- bengkak-rp-206-juta.
Rachmawati.  “5  Cerita  Mereka  Yang  Terjerat  Pinjaman  Online,  Ada  Yang  Bunuh  Diri Hingga Merampok Untuk
Bayar
Utang.” Kompas , n.d. https://regional.kompas.com/read/2021/05/20/060700978/5-cerita-mereka-yang- terjerat-pinjaman-online-ada- yang-bunuh-diri-hingga?page=all.
Rahardjo,     Satjipto. Biarkan     Hukum Mengalir . Jakarta: Kompas, 2008. ———.  “Hukum  Dalam  Kerangka  Ilmu-  Ilmu  Sosial  Budaya.” Majalah  Ilmiah  Masalah-
Masalah Hukum nomor 1 ta (1972). ———. Penegakkan   Hukum   Progresif . Penerbit Buku Kompas , 2010.
Rayyan  Sugangga,  Dkk.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengguna  Pinjaman  Online (Pinjol) Ilegal.” Jurnal Pakuan Justice Journal  Of  Law Volume 01 (n.d.). Saksonova, S., Kuzmina, I., & Merlino. “Fintech as Financial Innovation – the Possibilities and Problems of Implementation.” European Studies Journal XX (3A) (2017). Saputra, Adi Setiadi. “Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung   Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending Dalam Kegiatan Peer to Peer Lending Di Indonesia.” Jurnal VeJ Volume 5 N (n.d.). Suhartini. Perspektif  Global .  Yogyakarta:  Fakultas  Ilmu  Komunikasi  Universitas  Negeri Yogyakarta, 2004.
Suryani, Leony Sondang. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017 Tentang  Pengujian  UU  Perkawinan  Mengenai  Batas  Usia  Perkawinan  Terhadap Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak Perempuan.” Diponegoro, 2019.
Suteki. Desain  Hukum  Di  Ruang  Sosial . Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
Wahyudi, Slamet Tri. “Problematika Penerapan  Pidana  Mati  Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia.” Jurnal Hukum Dan Peradilan Volume 1, (2012).