## ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA
1 Rahmatulloh Panji Maulana, 2 Taufiq Hidayat 1,2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: ¹panjimaulana541@gmail.com, ²taufiqhidayat.tkn@gmail.com

## Abstract
Indonesia is a unitary state consisting of thousands of large and small islands, and consists of various  tribes,  cultures  and  religions,  and  has  the  motto  Bhinneka  Tunggal  Ika.  The  motto describes the diversity in Indonesia  but  all of  them are one unit, such a  diverse society will mingle and interact together in the life of society, nation and state. Interaction between tribes, races and religions is the initial door for people to know each other so that from this interaction some go to  the marriage stage, some even get  married even though  they are constrained by different religions. This is gradually feared to cause a problem, if it refers to the norms that exist in religion regarding certain boundaries regarding marriage. Recently, there has been a decision  by  the  Surabaya  District  Court  Number  916/Pdt.P/2022/PN.Sby.  which  grants requests  for  interfaith  marriages.  This  determination  certainly  attracts  attention  when considering the rules contained in the UUP that marriage is valid if it is carried out according to  the laws of  each religious  belief.  The purpose of  this study is to  examine how the judge's considerations  in  determining  the  marriage  application  case  study  decision  Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. and how the applicable regulations and norms regarding marriage. This  type  of  research  is  (library  research),  namely  by  tracing  sources  of  data  or  literature obtained  from  applicable  regulations,  books  and  others  that  have  relevant.  This  research  is descriptive analytical using a normative juridical approach. The results of this study indicate that the judges allow interfaith marriages by considering that each applicant remains in his position to carry out marriages by sticking to their respective beliefs and referring to Article 35 letter (a) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. It is hoped that this paper can provide views to the public regarding the problems of implementing interfaith marriages in Indonesia.
Keywords: Determination, interfaith marriage, marriage law.

## Abstrak
Indonesia adalah sebuah negara kesatuan  yang terdiri dari atas ribuan pulau besar dan kecil, serta terdiri dari berbagai suku, budaya serta agama, dan memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika.  Semboyan  tersebut  menggambarkan  keberagaman  di  Indonesia  tetapi  semuanya  itu merupakan  satu  kesatuan,    masyarakat  yang  begitu  beragam  tersebut  akan  membaur  serta berinteraksi bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Interaksi antar suku, ras dan agama adalah pintu awal masyarakat saling mengetahui sehingga dari interaksi tersebut  ada  yang  berjalan  ke  tahap  perkawinan,  bahkan  terdapat  pula  yang  melakukan pernikahan  walaupun  terkendala  beda  agama.  Hal  tersebut  lambat  laun  dikhawatirkan menimbulkan sebuah permasalahan, jika merujuk pada norma-norma yang ada dalam agama tentang batasan-batasan tertentu mengenai perkawinan. Dewasa ini muncul sebuah penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. yang mengabulkan permohonan untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Penetepan tersebut tentu menarik perhatian jika mengingat  aturan  yang  terdapat  dalam  UUP  bahwa  sahnya  perkawinan  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agama  kepercayaan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menelaah bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan  permohonan  perkawinan  studi  kasus putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. dan bagaimana peraturan yang berlaku serta norma-
norma mengenai perkawinan. Jenis penelitian ini merupakan (library research), yaitu dengan menelusuri sumber-sumber data atau literatur yang diperoleh dari aturan yang berlaku, buku- buku  dan  lainnya  yang  memiliki  hubungan  relevan.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa hakim mengizinkan perkawinan beda agama dengan menimbang para pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing  serta  merujuk  pasal  35  huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang  Administrasi  Kependudukan.  Diharapkan  tulisan  ini  dapat  memberikan  pandangan kepada khalayak mengenai problematika pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.
Kata Kunci: penetapan, perkawinan beda agama, undang-undang perkawinan

## A. Pendahuluan
Perkawinan  adalah  sebuah  keniscayaan yang  terjadi  pada  makhluk  ciptaan  tuhan, dengan  melakukan  perkawinan  kehidupan  di muka  bumi  ini  dapat  terus  berjalan  dengan terus  menghasilkan  regenerasi  berikutnya. 1
Perkawinan  merupakan  sebuah  bawaan alamiah  yang  terjadi  pada  setiap  makhluk hidup,  baik  pada  manusia,  hewan,  serta tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang wanita  yang  menjadi  suami-istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah tangga  yang  bahagia  dan  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2
Lingkungan budaya dan tempat tentu akan mepengaruhi  cara  seorang  melaksanakan sebuah perkawinan. Terdapat berbagai kentuan-ketentuan  tertentu  bagi  setiap  orang yang akan melaksanakan perkawinan, ketentuan  tersebut  diantaranya  berasal  dari aturan  yang  diatur  oleh  negara  maupun  dari
1 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan Indonesia  Menurut  Perundangan ,  Cet.  2  (Bandung: Mandar Maju, 2003), H. 1
2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
keyakinan  (agama)  yang  dianut  para  calon mempelai.
Mengingat  bahwa  masyarakat  Indonesia yang  beraneka  etnis,  suku  dan  agama, perkawinan  beda  agama  bukanlah  hal  yang baru.  Sejak  dulu  perkawinan  beda  agama sudah pernah terjadi, baik itu pada masyarakat biasa sampai publik figur. Kendati demikian, bukan  berarti  persoalan  perkawinan  beda agama  tidak  dipermasalahkan,  justru  hal tersebut  selalu  menuai  polemik  dalam masyarakat.
Seringkali pasangan yang ingin melangsungkan  perkawinan  beda  agama mengelabuhi hukum dengan cara menikah di luar  negeri  atau  pindah  agama  sementara mengikuti  agama  salah  satu  pasangan  agar perkawinannya dapat dilaksanakan. 3
Undang-Undang perkawinan memang tidak  mengatur  secara  spesifik  mengenai perkawinan beda agama. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23. Tahun 2006 tentang
3 Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  dan Peradilan  Agama (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2000), H. 133
Administrasi  Kependudukan  dalam  Pasal  35 (a)  dapat  dipahami  perkawinan  dapat dicatatkan  diantaranya  perkawinan  yang ditetapkan  oleh  Pengadilan.  Salah  satunya perkawinan  yang  dilakukan  oleh  pasangan yang berbeda agama.
Agar  diakuinya  sebuah  perkawinan  maka harus  mencatatkannya  ke  pihak  yang berwenang, Kantor Urusan Agama bagi yang beragama  Islam  dan  Kantor  Pencatatan  Sipil bagi yang selain beragama Islam. Dilakukakannya pencatatan perkawinan tersebut bertujuan untuk  melindungi hak-hak antara suami-istri dan keturunannya.
Kemudian  jika  terdapat  penolakan  ketika calon  mempelai  mengajukannya  ke  KUA ataupun  Kantor  Pencatatan  Sipil  karena  satu dan  lain  hal,  maka  langkah  yang  dapat dilakukan  adalah  mengajukan  permohonan kepada Pengadilan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut.
Pada penerapannya, permohonan perkawinana beda agama terdapat  perbedaan penafsiran terhadap boleh tidaknya dilakukan perkawinana  beda  agama.  Pada  realitanya tidak  semua  permohonan  yang  diajukan  ke Pengadilan mengenai perkawinan beda agama dikabulkan.  Berikut  contoh  penetapan  yang menolak  permohonan  perkawinan  beda agama  penetapan  Nomor  71/Pdt.P/2017/PN Bla. 4 Pertimbangannya karena hakim merujuk
4 Hubertus  Shakti  Bagaskara  Oratmangun,
“Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus: Penetapan PN Jaksel No.: 1139/Pdt.P/2018/ Pn.Jkt.Sel),” Indonasian Notary Vol. 3, No. 2 (2021), H. 96.
pada  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dalam  Pasal  2  ayat  (1) bahwa  perkawinan  dapat  dikatakan  sah  jika dilakukan  menurut  agama  dan  kepercayaan masing-masing.  Sedangkan  terdapat  juga penetapan  Pengadilan  yang  mengabulkan perkawinan  beda  agama  dalam  putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. dengan pertimbangan  hakim  diantaranya  merujuk pada    pasal  35  huruf  (a)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Dalam  sebuah  penelian  hukum  sangat dibutuhkan  adanya  landasan  teori  yang digunakan  untuk  menganalisa  sebuah  tema yang  diangkat.  Dalam  hal  ini  digunakan sebuah teori kepastian hukum serta kemanfaatan  hukum  sebagai  alat  untuk menganalisa penelitian ini.
Juga melihat peraturan mengenai perkawinan sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri  dengan  tujuan  menjadi  keluarga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Oleh  karena  itu  dapat dipahami  bahwa  adanya  sebuah  perkawinan memiliki  tujuan  untuk  memenuhi  petunjuk agama  agar  terwujudnya  sebuah  keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. 5
5 Abdul  Rahman  Ghozali, Fiqh  Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).
Setiap  orang  yang  akan  melaksanakan sebuah  perkawinan  tentu  dikenai  sebuah rukun  dan  syarat.  Apabila  rukun  dan  syarat tidak  dapat  ditunaikan  maka  perkawinannya tidak sah. Di dalam  Islam  rukun perkawinan meliputi calon suami dan istri, wali, dua orang saksi  serta  ijab  qabul.  Sedangkan  Undang- Undang  Perkawinan  juga  mengatur  syarat mengenai  perkerwinan  menjadi  2,  syarat materiil  bagi  para  pihak  yang  akan melaksanakan  perkawinan  dan  syarat  formil atau tahapan untuk melaksanakan perkawinan. 6
Membentuk  sebuah  rumah  tangga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  akan  terhambat  sebab perkawinan  beda  agama,  karena  berbedanya syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai dengan  hukum  perkawinan  masing-masing agama. 7

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif,  yang  bertujuan  untuk mengkaji peraturan yang berlaku serta norma- norma  yang  berkaitan,  sehingga  dapat menggambarkan apakah penetapan
Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby  berpedoman  pada norma-norma serta aturan yang berlaku.
6 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perdata Indonesia , cet. ke-3 (PT citra Aditya Bakti, 2000), H. 4-7
7 Assabilatul  Istiqomah,  “Analisis  Putusan Penggadilan  Negeri  Makasar  Tentang  Permohonan
Penelitian ini merupakan penelitian library research (penelitian kepustakaan), dalam hal ini  sebuah  penetapan  Pengadilan  Negeri Surabaya  yang  dijadikan  sebagai  bahan primer,  serta  didukung  dengan  bahan sekunder berupa buku, artikel, dan teori tokoh yang memiliki keterkaitan dengan tema yang kaji.

## C. Pembahasan
1. Duduk  Perkara  Penetapan  Tentang Permohonan  Perkawinan  Beda  Agama di Pengadilan Negeri Surabaya
Pada  tanggal  08  April  2022  telah terdaftar  di  kepaniteraan  Pengadilan Negeri  Surabaya  dengan  nomor  register 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. mengajukan sebuah  permohonan  perkawinan.  Para pemohon  merupakan  perseorangan  yang berdomisili  di  Surabaya  yang  ingin mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan  Pegawai  Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
Sehubungan dengan hal tersebut pemohon  I  beragama  Islam  dan  pemohon II  beragama  Kristen  ingin  mencatatkan perkawinannya di Kantor Pencatatan Sipil tetapi mendapatkan penolakan, dan dianjurkan  untuk  mengajukan  penetapan ke Pengadilan Negeri Surabaya.
Perkawinan Beda Agama Nomor:
622/Pdt.P/2018/PN.Mks  Perspektif  Maqasid  Al- Syari’ah”  (Skripsi,  Program  Stdi  Hukum  Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
Selanjutnya para pemohon mengajukan permohonan  perkawinan  beda  agama, dengan mengajukan landasan pada ketentuan  yang  di  atur  dalam  Pasal  21 Undang-Undang  Perkawinan  juncto  Pasal 35  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2006 tentang Administrai Kependudukan. Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan;
(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap  perkawinan  tersebut  ada larangan  menurut  Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
(2)  Di  dalam  hal  penolakan,  maka permintaan  salah  satu  pihak  yang ingin  melangsungkan  perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan  akan  diberikan  suatu keterangan  tertulis  dari  penolakan tersebut  disertai  dengan  alasan- alasan penolakannya.
(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan
permohonan  kepada  Pengadilan  di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang memberikan penolakan berkedudukan  untuk  memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut .
(4) Pengadilan memeriksa perkaranya  dengan  acara  singkat dan  akan  memberikan  ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan  agar  perkawinan dilangsungkan. (5) Ketetapan
ini hilang kekuasaannya, jika rintangan- rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak  yang  ingin  kawin  dapat
8 Fathu llah, Israfil, dan Sri Hariati, “Problematika  Keabsahan  Perkawinan  Beda  Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia,”
mengulangi  pemberitahuan  tentang maksud mereka.
Pasal  35  ayat  (1)  Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan  perkawinan  dapat  dilakukan atas  penetapan  Pengadilan. Berdasarkan dasar-dasar  tersebut  pemohon  meminta agar  mengabulkan  permohonannya  untuk melaksanakan  perkawinan  beda  agama  di Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  Kota  Surabaya,  dan  memohon  agar memerintahkan  kepada  Pegawai  Kantor Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan  tentang  perkawinan  beda agama.  Adapun  hakim  menetapakan  dan mengabulkan  sebagaiamana  permohonan yang diajukan oleh pemohon.
2. Aturan yang Berlaku Terkait Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam terminologi hukum di Indonesia perkawinan  campur  antar  agama  sudah tidak digunakan lagi, walaupun perkawinan  campur  agama  pernah  diatur dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  dalam HGR. Akan tetapi setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka HGR tidak digunakan lagi. 8
Secara  yuridis,  Indonesia  mengatur mengenai  perkawinan  warga  negaranya dalam Undang-Undang  Perkawinan No. 1
Jurnal Kompilsasi Hukum Vol. 5, no. No. 1 (Juni 2020), H. 43.
Tahun 1974 serta dalam  Intruksi  Presiden Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam.  Kedua peraturan  tersebutlah  yang  mengatur segala  hal  yang  berkaitan  mengenai perkawinan termasuk diantaranya mengenai perkawinan beda agama. 9
Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang menjadi suami-istri dengan tujuan membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga yang  bahagia  dan  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa.
Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun  1991,  terbentuklah  Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku  bagi  masyarakat  yang  beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam meyatakan pada Pasal 40 ayat (c) “tidak diperbolehkan perkawinan  antara  seorang  pria  yang beragama Islam dengan wanita yang tidak beragama  Islam”,  pada  Pasal  44  “tidak diperbolehkan  perkawinan  antara  seorang wanita  beragama  Islam  dengan  seorang pria  yang tidak beragama  Islam”. 10 Dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan  beda  agama  dilarang  bagi setiap  orang  yang  beraga  Islam.  Pasal  61 “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan
9 Nur  Asiah,  “Kajian  Hukum  Terhadap Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Undang-Undang Perkawinan  Dan  Hukum  Islam,” Jurnal  Hukum Samudra Keadilan Vol. 10, No. 2 (Juli 2015): H. 208.
untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu sebab perbedaan agama”.
Berdasarkan penjelasan di atas perkawinan  yang  dilakukan  di  wilayah hukum  Indonesia  harus  dilakukan  dengan satu jalur agama artinya perkawinan agama tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti perkawinan itu  tidak  sah  dan  melanggar  undang- undang.
Jadi  menurut  hukum  positif  yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  tentang  perkawinan  tidak  mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan  beda  agama  belum  bisa diresmikan di  Indonesia. Pasal  35 huruf  a Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan  adalah  Perkawinan yang dilakukan  antar  umat  yang  berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan  ketentuan  yang  memberikan kemungkinan  dicatatkannya  perkawinan yang  terjadi  diantara  dua  orang  yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.
10 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Instruksi  Presiden  RI  No.  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta: Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama Islam).
3. Agama  Memandang  Perkawinan  Beda
Agama
Perkawinan dalam hukum Islam dianggap  sah  jika  telah  memenuhi  rukun, syarat, serta tidak melanggar sesuatu yang dilarang  dalam  perkawinan. 11 Rukun  dan syarat  nikah  diantaranya:    adanya  kedua calon  mempelai  laki-laki  dan  perempuan (dewasa,  saling  suka),  adanya  wali  (adil, muslim),  dua  orang  saksi  (adil,  muslim), mahar, ijab dan Kabul.
Adapun  larangan  perkawinan  dalam hukum Islam yaitu:
1) menikahi mahram sebab  adanya hubungan nasab.
2) larangan menikahi sesusuan. 12
3) larangan  menikahi  semenda  (mertua, perempuan yang sudah dikawini anak, anak  perempuan  bawaan  dari  istri yang sudah digauli, ibu tiri).
4) dilarang  menikahi  perempuan  yang masih terikat perkawinan.
5) larangan  menikahi  perempuan  yang dalam masa iddah.
6) larangan  menikahi  saudari  dari  istri dengan waktu yang sama. 13
7) poligami di luar batas.
8) larangan  menikahi  istri  yang telah di talak tiga, li’an.
9) larangan menikah sebab

## berlainan agama
11 Asmin, Status  Perkawinan  Antar  Agama Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor 1/1974 (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), H. 29
Perkawinan  beda  agama  dalam  Islam dijelaskan  juga  dalam  Surat  Al-Baqarah ayat 221 yang mengatur bahwa dilarangnya  untuk  menikahi  musyrik sampai mereka beriman.
Seperti  yang  diketahui  bahwasannya mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam, maka hukum yang berlaku  di  Indonesia  selain  menggunakan hukum positf terdapat pula Majelis Ulama Indonesia  yang  selalu  memberikan  fatwa terkait hukum Islam, termasuk diantaranya pernikahan beda agama.
Dalam  MUNAS  MUI  ke-VII  yang bertepatan  pada  26-29  Juli  tahun  2005  di Jakarta  memutus  dan  menetapkan  bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak  sah.  Perkawinan  perempuan  muslim dengan  laki-laki  non  muslim, seta melarang perkawinan seorang pria muslim dengan  ahli  kitab  juga  dilarang  dan  tidak sah. Pertimbangan keputusan fatwa tersebut  sebab  diduga  banyaknya  orang yang  melakukan  perkawinan  beda  agama, perkawinan  beda  agama  menjadi  sebuah keresahan ditengah masyarakat, munculnya pemikiran membenarkan perkawinan  beda  agama  dengan  dalih HAM dan kemaslahatan, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan  beda  agama  sehingga  dapat
12 Yusuf  Qardhawi, Halal  dan  Haram (Bandung: Jabal, 2012), H. 166
13 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat , cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), H. 111
dijadikan  pedoman. 14 Dengan  adanya fatwa  tersebut  MUI  menghimbau  agar setiap orang muslim tidak menikahi selain dengan orang muslim.
Larangan  terhadap  perkawinan  beda agama  tidak  hanya  diatur  dalam  agama Islam  saja,  pada  ajaran  agama  lainpun diatur mengenai larangan perkawinan beda agama. 15
Perkawinan  beda  agama  menurut Kristen pada prinsipnya tidak diperbolehkan, dalam ajaran Kristen tujuan dari  perkawinan  adalah  untuk  mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak- anak  dalam  lingkup  rumah  tangga  yang kekal  dan  abadi.  Oleh  karena  itu  umat Kristen  seharusnya  menikah  dengan pasangan yang seiman, sebagaimana yang dijelaskan dalam Alkitab.
Dinyatakan  sahnya  suatu  perkawinan menurut Gereja Kristen bahwa melaksanakan  perkawinan  sesuai  yang ditentukan oleh hukum negara dan hukum
Tuhan. Menurut peraturan negara pernikahan harus dicatat di Kantor Catatan Sipil agar pernikahan tersebut dapat diakui sah  secara  yuridis  oleh  hukum  negara, sedangkan  menurut  hukum  agama  syarat pernikahan  diharuskan  bahwa  para  pihak tidak dalam ikatan perkawinan lain, kedua
14 Aulil  Amri,  “Perkawinan  Beda  Agama Menurut  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam,” Media Syar’ah Vo. 2, No. 1 (2020), H. 56. 15 Kaharuddin  dan  Syarifuddin,  “Pernikahan Beda  Agama  dan  Dampak  Terhadap  Pendidikan
calon mempelai beragama Kristen, dihadiri oleh saksi dan disaksikan jemaat.
Agama  Kristen  di  Indonesia  terbagi menjadi  dua  aliran  yaitu  Kristen  Katolik dan  Kristen  Protestan.  Dalam  hukum Katolik  perkawinan  adalah  sebuah  hal yang  kudus,  perkawinan  adalah  sebuah ikatan  yang  erat  dan  tidak  dapat terpisahkan. Pada kitab Kanonik menyatakan  bahwa  terdapat  12  larangan pada  sebuah  perkawinan  yang  terangkum pada 4 pokok yaitu:
Pertama,  tiga  perjanjian  yang  berasal dari perjanjian perkawinan. Kedua, rintangan karena agama (dilarang melakukan  perkawinan  beda  agama). Ketiga,  tiga  halangan  karena  dosa  berat. Keempat, tiga hubungan karena hukum. 16
Menurut  Kristen  Protestan  perkawinan adalah  sebuah  persekutuan  hidup  yang meliputi keseluruhan hidup yang menghendaki  laki-laki  dan  perempuan menjadi  satu.  Menyatu dalam kasih  tuhan dan saling mengasihi, memiliki kepatuhan yang sama dan saling memikul ujian dalam pernikahan.
Terdapat  kesepakatan  antara  Gereja Kristen Indonesia dan Persekutuan Gereja Indonesia  bahwa  orang  Kristen  dapat menikah dengan selain Kristen akan tetapi mereka  diharuskan  untuk  menikah  di
Agama Anak,” Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Maret 2020), H. 62
16 Ikhtiyanto, Perkawinan  Campuran  dalam Negara RI (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan RI Depag, 2003), H. 128
gereja  dan  keturunannya  kelak  harus dididik menurut agama Kristen.
Menurut  agama  Hindu  Perkawinan merupakan  sebuah  prosesi  yang  suci. Perkawinan  dalam  ajaran  Hindu  harus dilaksanakan  dan  tunduk  dengan  hukum dan tata cara agama Hindu. 17
Oleh karena itu, orang beragama Hindu yang  melakukan  perkawinan  yang  tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan.
Misalnya  mereka  tidak  menganut  agama yang sama dalam prosesi upacara perkawinan dilakukan. 18
Dalam  agama  Hindu  tidak  dikenal adanya  perkawinan  antar  agama,  karena sebelum  perkawinan  harus  melaksanakan terlebih  dahulu  upacara  keagamaan.  Jika terdapat  seorang  calon  mempelai  tidak beragama Hindu, maka diwajibkan terlebih dahulu  untuk  menganut  agama  Hindu, sebab  jika  calon  mempelai  yang  bukan Hindu tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian  dilaksanakan  perkawinan,  hal tersebut  melanggaar  ketentuan  dalam Seloka  V89  kitab  Manawadharmasastra, yang berbunyi:
Air pensucian tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan  upacara-upacara yang  telah  ditentukan,  sehingga dapat dianggap kelahiran mereka itu  sia-sia  belaka,  tidak  pula dapat  diberikan  kepada  mereka
17 Hanum  Farchana  dan  Mastur,  “Tinjauan Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  dan  Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie Vol. 11, No. 1 (Mei 2018), H. 142.
yang  lahir  dari  perkawinan campuran  kasta  secara  tidak resmi,  kepada  mereka  yang menjadi  petapa  dari  golongan murtad  dan  pada  mereka  yang meninggal bunuh diri.
Dapat  disimpulkan,  bahwa  menurut agama  Hindu  perkawinan  beda  agama tidak  dianggap  sah.  Oleh  karena  itu, apabila  perkawinan  beda  agama  tetap dilaksanakan, maka pasangan itu dianggap tidak  sah  dan  perkawinannya  dianggap zina.
Sama  halnya  dengan  agama-agama sebelumnya, agama Konghucu juga melarang  perkawinan  antara  pasangan yang berbeda keyakinan. Sebab peneguhan perkawinan membutuhkan pengakuan kepada agama dan kepercayaan.
Dalam agama Budha perkawinan hanya dapat dilaksanakan antara dua orang  yang mempunyai keyakinan yang sama. Menurut  pijakan  hukum  dalam  ajaran dharma,  pernikahan  dalam  agama  harus tunduk pada hukum Budha.
Terdapat  beberapa  syarat-syarat  yang diharuskan dalam agama Budha, diantaranya:
1) kedua  mempelai  harus  saling  setuju  dan mencintai.
2) umur mencapai 21.
3) tidak ada hubungan darah dan sepersusuan.
18 Abd.  Rozak  A.  Sastra, Pengkajian  Hukum Tentang  Perkawinan  Beda  Agama  (Perbandingan Beberapa Negara) (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional KEMENKUMHAM, 2011), H. 8
4) tidak  dalam  perkawinan  dengan  orang lain.
5) perkawinan  dilakukan  menurut  agama
Budha  yang  berarti  harus  sama-sama yakin kepada Sang Tri Ratna. 19

## 4. Hukum Keluarga dan Perkawinan Beda
Agama di Beberapa Negara
a. Hukum Keluarga di Negara Muslim
Jika  dikelompokkan  terdapat  3  model penerapan hukum keluarga dan perkawinan pada negara-negara muslim.
1) Negara yang penerapan hukum keluarga  dan  perkawinannya  sesuai dengan pemikiran fikih klasik (madzhab  yang  dianutnya)  seperti halnya  Saudi  Arabia,  Qatar,  Bahrain dan Yaman. Di negara ini perkawinan beda agama condong tidak diperbolehkan,  kecuali  perkawinan antara lelaki muslim dengan perempuan  ahli  kitab  (Yahudi  dan
Nasrani). Sebaliknya, tidak
diperbolehkan  perampuan  muslim
menikahi  pria  selain  yang  beragama
Islam.
2) Negara yang merubah secara keseluruhan  hukum  keluarga  dan hukum perkawinannya dengan hukum modern,  tanpa  menghadirkan  norma- norma agama. Seperti contoh Albania,
19 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, H. 32
Tanzania dan Turki yang menerapkan hukum  modern  yang  diadopsi  dari negara barat. Dalam perkawinan beda agama,  Turki  melarang  perkawinan antara perempuan muslim dengan laki- laki non muslim
3) Negara  yang  menggunakan  hukum keluarga dan perkawinan Islam. Nilai- nilai  agama  yang  dituangkan  dalam aturan  yang  berlaku  melalui  proses legislasi modern. Seperti contohnya di Indonesia, Malaysia,
Brunei, Singapura, Lebanon, Jordania,
Algeria, dan Iran. Terkait hal perkawinan  beda  agama,  Indonesia dalam  Undang-Undang  Perkawinan hanya mengatur bahwa sahnya perkawinan  yang  dilaksanakan  sesuai agamanya  masing-masing,  kendati demikian  bagi  orang  yang  beragama Islam  diatur  juga  dalam  KHI  bahwa perkawinan hanya diperbolehkan antara laki-laki muslim dengan perempuan muslim.
b. Perkawinan  Beda  Agama  di  Negara Barat
Di  negara  barat  masyarakat  yang mayoritasnya  beragama  kristen  ataupun katolik,  hukum  perkawinan  tentu  banyak diadopsi  dari  hukum  gereja  (hukum kanonik). Hukum perkawinan yang
didasarkan  pada  agama  ini,  melarang adanya perkawinan beda agama.
Seiring perkembangan zaman, derasnya migrasi  adalah  hal  yang  pasti.  Warga mayoritas dan minoritas membaur menjadi masyarakat  modern.  Di  sisi  lain,  terjadi perubahan  drastis  terkait  hukum  di  barat yang  menggeser  hukum  agama  ke  hukum yang  dibuat  manusia.  Oleh  karena  itu, perkawinan  beda  agama  cenderung  lebih mudah dilakukan di negara barat.
5. Akibat Hukum Serta Dampak
Perkawinan Beda Agama
Akibat hukum dalam status administrasi kependudukan. Jika melihat kembali pada UU  No.  1  Tahun  1974  mengenai perkawinan  beda  agama,  undang-undang perkawinan menyerahkan kembali  kepada hukum masing-masing agama yang dianut para  pihak.  Kendati  berbagai  cara  yang dilakukan  untuk  melegalkan  perkawinan beda  agama,  tetap  saja  menurut  hukum agama  yang  ada  di  Indonesia  tidak  bisa dilaksanakan.  Artinya  perkawinan  beda agama menurut hukum agama tidak sah. 20
Oleh sebab tidak sah, maka perkawinan beda  agama  tidak  dapat  dicatatkan. Pencatatan  perkawinan  bertujuan  agar dapat  memberikan  perlindungan  dan kepastian  hukum  terhadap  setiap  pihak
20 Hanum  Farchana,  Tinjauan  Hukum..,  H. 142.
yang ada seteleh perkawinan dilangsungkan.
Diantara  tujuan  pencatatan  perkawinan agar menjamin pengakuan serta penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan orang  lain.  Pencatatan  perkawinan  secara administratif dimaksudkan sebagai perbuatan  hukum  yang  berdampak  akan terjadinya akibat hukum yang sangat luas. Perbuatan  hukum  yang  dikemudian  hari dapat  dibuktikan  dengan  alat  bukti  yang otentik,  sehingga  hak-hak  yang  timbul sebagai  akibat  hukum  perkawinan  dapat terlindungi dan terlayani dengan baik oleh negara.
Dampak  sosial.  Sebuah  kewajaran  bila terdapat  perbedaan  karakter  antara  suami dan istri, hal tersebut biasanya disebabkan perbedaan  usia  atau  pendidikan,  hal tersebut  adalah  sebuah  hal  yang  dapat dimaklumi selama keduanya saling memahami dan daling menerima.
Akan tetapi, bagi kehidupan keluarga di Indonesia,  berbedanya  keyakinan  antara pasangan  suami  istri  adalah  sebuah  hal yang  tidak  biasa.  Pandangan  masyarakat tentu  akan  condong  kurang  baik  terhadap pasangan yang berlainan keyakinan.
Dampak Agama. Seperti yang diterangkan dia atas bahwa pada dasarnya perkawinan  beda  agama  di  setiap  agama
tidak  diperbolehkan,  dikarenakan  ada keyakinan dan peribadatan yang seharusnya  sama  antara  pasangan  suami dan  istri,  dan  tidak  dapat  dicampur adukkan  dengan  kepercayaan  dengan agama  lain.  Oleh  karena  itu  pelaksanaan perkawinan  bagi  pasangan  yang  berbeda keyakinan menurut agama tidak sah.
Dampak psikologis. Berbedanya keyakinan tentu akan berpengaruh terhadap rasa keharmonisan dan ketentraman  pada  pasangan.  Apabila sebuah pasangan yang berbeda agama telah memiliki  anak,  tentu  akan  ada  persaingan untuk  mempengaruhi  anaknya  dengan nilai-nilai  agama  yang  diyakininya.  Tak jarang dalam proses tersebut memunculkan persilisihan.  Hal  tersebut  akan  membuat anak akan kebingungan untuk menentukan agama yang dipilihnya. Hal yang demikian tentu kurang baik bagi psikologis anak.
6. Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan  Negeri  Surabaya  Tentang Perkawinan Beda Agama
Budaya serta norma-norma agama yang ada,  dalam  realitanya  mewarnai  peraturan yang  diberlakukan. Idealnya di  Indonesia sebuah  peraturan  tidak  kontra  dengan kaidah-kaidah  atau  norma-norma  agama. Negara  seharusnya  dapat  menentukan
21 Hazairin, Demokrasi  Pancasila (Jakarta: Bina Aksara, 1983), H. 33
sebuah peraturan yang sesuai dengan nilai- nilai agama yang diakui di Indonesia. 21
Merujuk  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  1 tahun 1974 dan KHI pada Pasal 40, 44, 66 dapat  dipahami  bahwa  selama  seseorang masih  berada  dalam  wilayah  hukum Indonesia  dan  akan  melaksanakan  sebuah perkawinan,  maka  diharuskan  menganut agama  yang  sama,  bukan  melangsungkan perkawinan dengan masing-masing agama yang berbeda, jika perkawinan beda agama tetap  dilaksanakan  maka  hal  tersebut merupakan  sebuah  pelanggaran  terhadap konstitusi. 22
Dewasa  ini  memang  arus  pergaulan begitu deras, sehingga interaksi antara pria dan wanita telah melampaui batas budaya, kebangsaan,  bahkan  batas  keaagamaan. Hal  tersebut  menggambarkan  bahwa beberapa  perbedaan  latar  belakang  bukan sebuah  halangan  dalam  perkawinan. Dengan maraknya perkawinan beda agama menandakan bahwa tingginya pluralitas, di sisi lain perkawinan beda agama menunjukkan bahwa sudah mulai lunturnya  nilai-nilai  kesakralan  terhadap agama.
Kendati sudah diatur perihal perkawianan dalam Undang-Undang
Perkawinan,  bahwa  perkawinan  yang  sah harus  mengikuti  hukum  agama,  tetapi dalam  penerapannya  masih  ada  yang
22 Ahmad  Rajafi, Progresivitas  Hukum  Keluarga  Di Indonesia (Manado:  Fakultas  Ushuluddin  Adab  dan Dakwah IAIN Manado, 2018), H. 82
melaksanakan perkawinan dengan berbagai cara pengelabuhan hukum, seperti nikah  di  bawah  tangan,  menikah  di  luar negeri,  dan  mengajukan  permohonan  ke Pengadilan  dengan  alasan  UUP  tidak mengatur  perkawinan  beda  agama  secara spesisfik.
Contohnya  terdapat  kasus  permohonan perkawinan beda agama agar mendapatkan penetapan  dari  Pengadilan  merujuk  pada aturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang  Administasi  Kependudukan  pada Pasal  34  dan  35.  Dapat  dikatakan  sah apabila perkawinan beda agama mendapatkan penetapan dari Pengadilan.
Hal  tersebut  seharunya  tidak  dapat dibenarkan kalaupun sebab adanya kekosongan  hukum    maka  kenyataan  dan kebutuhan  sosial  tersebut  jika  dibiarkan tidak  terpecahkan  secara  hukum,  karena membiarkan  masalah  tersebut  berlarut- larut  pasti  akan  menimbulkan  dampak- dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat  maupun  beragama  yang berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai  sosial,  agama    maupun  hukum positif.
Seringkali  HAM  dijadikan  tameng untuk melegalkan segala hal dengan tujuan kebebasan.  Pada  dasarnya  dalam  Islam, HAM tidak bisa diakui sepenuhnya sebab dalam agama ini terdapat pemahaman yang menentukan    segala  sesuatu  termasuk aturan-aturan  di  atas  muka  bumi,  oleh
karena  itu  tidak  satupun  manusia  yang berlaku  atas  keinginannya  kecuali    ada hukum tuhan yang memperbolehkannya.
Menilai  penetapan  tersebut,  sebagai penegak  hukum,  dalam  hal  ini  hakim mengabulkan permohonan pemohon sebab tujuan  yang  dirumuskan  dalam  hukum dirasa masih kabur. Oleh karenanya hakim diharuskan untuk menafsirkan pada situasi yang  ditemui.  Sebuah  tujuan  yang  ingin dicapai  oleh  hukum  seperti  keadilan, kepastian,  keserasian,  seringkali  masih terlalu  umum  sehingga  hakim  masih berpeluang mengembangkan penafsirannya sendiri terkait tujuan hukum tersebut.
Pada  proses    penyelesaian  sebuah perkara sampai lahirnya penetapan ataupun putusan  dipengaruhi  oleh  budaya  hukum hakim  yang  bersangkutan.    Pemahaman dan  sikap  hakim  yang  menangani  sebuah perkara sangat kuat pengaruhnya terhadap kualitas putusan yang dibuat sehingga akan berdampak  sebagai  sebagai  hukum  yang bermoral.  Hal  ini  menandakan  bahwa manusialah  penentu  apa  dan  bagaimana sebuah hukum tersebut.
Perkawinan    merupakan    sebuah perbuatan  hukum  yang  masuk  ke  ranah hukum  perdata  yang  sangat  personal,  tak jarang  persoalan  agama  yang  masuk  ke ranah hukum negara menimbulkan sebuah persoalan  yang    sulit.  Hal  tersebut  yang sejatinya menjadi fokus dalam kajian ilmu
hukum    utamanya  kreatifitas  dan  inovasi hakim  dalam  menemukan  hukum  yang sesuai,  yang  memang  bukanlah  hal  yang mudah.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diambil kesimpulan bahwa penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby  yang  mengabulkan permohonan dari pemohon untuk melaksanakan  perkawinan  beda  agama  dan memerintahkan kepada instansi terkait dalam hal  ini  Kantor  Pencatatan  sipil  untuk mencatatkan  perkawinan  tersebut.  Diantara pertimbangan  penetapan  dalam  perkara tersebut  disebutkan  bahwa  tidak  adanya aturan  yang  spesifik  mengenai  perkawinan beda  agama,  sebagai  landasan  hukum pemohon  merujuk  Pasal  21  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta merujuk  pada  Pasal  35  Undang-Undang  No. 23 Tahun 2006 tentang Administrai Kependudukan.
Secara  umum  perihal  perkawinan  di Indonesia  diatur  dalam  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974. Kendati  dalam  UUP  tidak  secara  spesifik tidak  mengatur  perkawinan  beda  agama. Seharusnya  dalam  memandang  perkawinan beda  agama  juga  harus  menimbang  norma- norma  (agama)  yang  berlaku  serta  aturan- aturan  yang berkaitan  seperti  KHI (Pasal  40, 44, 61). Sehingga legal meaning pada Pasal 2 UUP  No.  1  Tahun  1974  sahnya  bila dilaksanakan  menurt  hukum  masing-masing
agamanya,  dimaknai  dan  dipahami  bahwa perkawinan hanya sah jika dilaksanakan oleh pasangan yang keyakinannya sama..

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Mohammad  Daud. Hukum  Islam  dan Peradilan  Agama .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2000.
Amri,  Aulil.  “Perkawinan  Beda  Agama Menurut  Hukum  Positif  dan  Hukum Islam.” Media  Syar’ah Vo.  2,  No.  1 (2020).
Asiah,  Nur.  “Kajian  Hukum  Terhadap Perkawinan  Beda  Agama  Menurut Undang-Undang  Perkawinan  Dan Hukum  Islam.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10, No. 2 (Juli
2015).
Asmin. Status  Perkawinan  Antar  Agama
Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1/1974 .  Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
Farchana,  Hanum,  dan  Mastur.  “Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat  Hukumnya  Menurut  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Jurnal  Ilmiah  Ilmu Hukum  Qistie Vol.  11,  No.  1  (Mei
2018)
Fathullah, Israfil, dan Sri Hariati.
“Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah  Hukum  Indonesia.” Jurnal Kompilsasi  Hukum Vol.  5,  no.  No.  1 (Juni 2020).
Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat . Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
———. Fiqih Munakahat . cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2008.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan . Cet. 2. Bandung: Mandar Maju, 2003.
Hazairin. Demokrasi Pancasila . Jakarta:
Bina Aksara, 1983.
Ikhtiyanto. Perkawinan  Campuran  dalam
Negara  RI .  Jakarta:  Badan  Litbang
Agama  dan  Diklat  Keagamaan  RI Depag, 2003.

## Indonesia,  Departemen  Agama  Republik.
Instruksi  Presiden  RI  No.  1  Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di  Indonesia .  Jakarta:  Direktorat Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan Agama Islam.
Istiqomah,  Assabilatul.  “Analisis  Putusan Penggadilan Negeri Makasar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama
Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks Perspektif Maqasid Al-Syari’ah.” Skripsi, Program Stdi Hukum
Keluarga Islam, Institut Agama Islam
Negeri Surakarta.
Kaharuddin,  dan  Syarifuddin.  “Pernikahan Beda  Agama  dan  Dampak  Terhadap Pendidikan  Agama  Anak.” Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Maret 2020).
Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  Perdata Indonesia .  Cet.  ke-3.  PT  citra  Aditya
Bakti, 2000.
Oratmangun,  Hubertus  Shakti  Bagaskara.
“Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus: Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel).”
Indonasian  Notary Vol.  3,  No.  2 (2021).
Qardhawi,  Yusuf. Halal  dan  Haram . Bandung: Jabal, 2012.
Rajafi, Ahmad. Progresivitas Hukum Keluarga  Di  Indonesia .  Manado:
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, 2018.
Rozak  A.  Sastra,  Abd. Pengkajian  Hukum Tentang  Perkawinan  Beda  Agama (Perbandingan  Beberapa  Negara) . Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional KEMENKUMHAM, 2011.
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan .