## PLURALISME HUKUM PROGRESIF: MEMBERI RUANG KEADILAN BAGI YANG LIYAN
Eko Mukminto 1 dan Awaludin Marwan 2
1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
2 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara ekomukminto@gmail.com

## Abstract
When  ideological  contestation  in  law  is  controlled  by  the  logic  of  the  majority.  Then  the consequences  of  the  legal  logic  will  be  controlled  by  the  logic  of  oppression.  In  this  context, minorities  whether  based  on  religion,  ethnicity,  gender  or  sexuality  are  difficult  to  pursuit justice.  Access  to  justice  is  possible  as  long  as  minority  representation  is  also  present  in  state law. This paper aims to examine the concept of legal pluralism in Progressive law. Thus, it will also  provide  alternative  ideas  for  resolving  the  problem  of  discrimination  of  minority  groups. Satjipto Rahardjo’s Progressive law has a philosophical basis that sees that the discourse of law is never be final and legal pluralism will provide justice. In the progressive law reasoning, legal pluralism  will  be  discussed  with  recognition  and  redistribution  political  theory,  so  that  it  will tear  down  constellation  of  hierarchical  structures  and  provides  justice  for  minorities  or  “the others”. Therefore, state law is no longer the rule of majority.
Keywords: progressive  law;  pluralism;  minority  groups;  recognition  politics;  redistribution politics

## Abstrak
Ketika kontestasi ideologi  dalam hukum dikuasai  oleh logika mayoritas.  Maka konsekuensinya logika  hukum  akan  dikuasai  oleh  logika  penindasan.  Dalam  konteks  ini,  kaum  minoritas  entah itu  berbasis  agama,  etnis,  gender  ataupun  seksualitas  sulit  mendapat  tempat  di  ruang  keadilan. Sedangkan  jalan  menuju  keadilan  ( access  to  justice )  hanya  dapat  dimungkinkan  sejauh representasi  minoritas  juga  hadir  dalam  hukum  negara.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengkaji konsep  pluralisme  hukum  yang  mengeram  dalam  nalar  hukum  progresif.  Dengan  demikian secara  paralel  juga  akan  memberikan  gagasan  alternatif  terhadap  penyelesaian  masalah diskriminasi  pada  kelompok  minoritas.  Pemikiran  hukum  progresif  yang  digagas  oleh  Satjipto Rahardjo mempunyai pijakan filosofis bahwa pemaknaan atas hukum merupakan diskursus yang tak pernah final dan cara berhukum pluralis memungkinkan artikulasi keadilan. Dalam alur nalar progresif  tersebut,  pluralisme  hukum  akan  didiskursuskan  secara  paralel  dengan  teori  politik rekognisi  dan  politik  redistribusi  sehingga  dapat  meretas  konstelasi  struktur  hierarkis  guna memberikan ruang keadilan bagi kelompok minoritas atau dalam literatur filsafat disebut dengan “yang liyan” ( the other). Oleh karenanya hukum negara bukan lagi kehendak mayoritas.
Kata Kunci: hukum progresif; pluralism; kaum minoritas; politik rekognisi; politik redistribusi

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Dalam  perkembangan  ilmu  hukum dominasi positivisme mengakibatkan ontologi  hukum  dimaknai  secara rigid . Hukum  menjadi  suatu  sistem  yang  tertutup, logis,  netral  dan tetap. Sebagai  suatu  sistem yang tertutup maka makna hukum mengalami reduksi sedemikian rupa sehingga  dalam  positivisme  hukum  akan selalu  dilihat  dalam  karakter  kesatuan  dan penyatuan. Hukum juga  hadir dalam bentuk unifikasi  dan  kodifikasi,  dan  juga  bersifat nasional  dan  etatistik  (Luhman,  2002).  Dari sejarahnya,  positivisme  hukum  lahir  dari semangat  untuk  memodernisasi  hukum dalam  konteks  kekuasaan  negara.  Hal tersebut  memungkinkan  negara—sebagai pengejawantahan  kehendak  umum—untuk menjadi  suatu  kekuasaan  hukum  yang dominan.  Dengan  kata  lain  makna  hukum identik  dengan  perintah  penguasa  (Austin, 2000). Dalam konstruksi pemaknaan tersebut,  negara  menjadi  otoritas  yang memonopoli kehadiran hukum.
Di  tradisi  hukum  kontinental,  karakter hukum  positif  hadir  dalam  wujudnya  yang menjunjung  tinggi  kepastian  hukum  dalam wujudnya  yang  tertulis,  oleh  karenanya seringkali  yang  paling  berhak  disebut dengan hukum hanyalah hukum negara saja, hukum  yang  lain  semisal,  hukum  adat  pun eksistensinya  diakui  sejauh  hukum  negara mengakuinya.  Hal  ini  menunjukkan  secara gamblang  bahwa  rekognisi  atas  eksistensi hukum  pun  harus  melalui  hukum  negara. Konsekuensi  dari  logika  hukum  seperti  ini merupakan  hasil  dari  suatu  pemikiran  yang memandang  hukum  secara  sentralistis. Pandangan  ini  menjadi  suatu  patologi saintifik  tersendiri  jika  ditinjau  secara empiris.  Hal  tersebut  dikarenakan  hukum hanya  dipahami  sebagai  sesuatu  yang eksklusif  namun  dapat  berlaku  umum  pada setiap orang dan terlebih lagi diselenggarakan  hanya  oleh  intitusi  negara. Implikasinya,  kontestasi  nilai  yang  terjadi antar  komunitas  dalam  masyarakat  seolah- olah  dapat  direngkuh  dalam  satu  ruang pemaknaan.  Dengan  demikian  asumsi-
asumsi yang a priori atas hukum mengandaikan  bahwa  hukum  itu  netral  dan bebas nilai sehingga dapat berlaku umum.
Kodrat  hukum  yang  dimaknai  sebagai sesuatu  yang  netral  dan  bebas  nilai  seolah menegasikan bahwa hukum bukanlah sebuah  produk  dari  kontestasi  sejarah  dan politik. Kodrat hukum dalam kategori inilah yang  disebut  dengan  keadaan  ilusif,  yang dalam  pandangan  Marxisme,  ini  yang disebut  sebagai  ideologi par  excellence — suatu  kesadaran  palsu.  Konsekuensinya, hukum  seolah-olah  diartikan  lepas  dari manifestasi  kepentingan  mayoritas  sehingga kontradiksi  dalam  realitas  sosial  dapat ditopengi  sedemikian  rupa.  Hukum  dapat dipaksakan  dalam  suatu  masyarakat  dengan suatu  argumentasi  bahwa  tak  ada  posisi yang  oposisional  antara  mayoritas  dan minoritas  atau  dalam  bahasa  yang  retoris lebih  lunak:  negara  berada  diatas  semua golongan.  Nah,  pertanyaannya  jika  negara memang  berdiri  diatas  semua  golongan maka  seharusnya  dalam  realitas  sosial, konflik  nilai  atau  kontestasi  kaidah  yang terjadi dalam masyarakat takkan pernah ada (karena  oposisi  golongan  diasumsikan  tidak eksis  dan  hukum  seharusnya  merupakan representasi  dari  semua  golongan)  sehingga proposisi  negara  yang  netral  dan  dianggap tidak mewakili kepentingan golongan tertentu  menjadi  proposisi  yang invalid . Maka  kemudian  pertanyaannya  diganti dengan  pertanyaan  yang adequate menjadi apakah  dalam  hukum  yang  seragam- sentralistik-eksklusif tersebut, mampu untuk mengakomodir  hak-hak  dan  kepentingan minoritas?  Dalam  tataran  empiris,  fakta berbicara  lain.  Kaum  minoritas  dari  Jemaah Ahmadiyah,  Penganut  Syiah,  komunitas LGBT  hingga  etnis  Tionghoa  misalnya, masih mendapatkan diskriminasi dan pelanggaran akan hak-hak sipilnya (Komnas HAM, 2016).
Dalam  tataran  normatif,  perlindungan hukum dan hak asasi manusia memang telah diakui namun dalam tataran implementasinya  hukum  berada  dalam ketidakpastian.  Ketimpangan  hukum  juga terjadi  pada  eksistensi  masyarakat  adat.  Di
Indonesia, walaupun
konstitusinya
mengakui hukum adat sebagai suatu sumber hukum yakni  Pasal  18  UUD  1945 Amandemen,  namun  dalam  realitas  sosial, hukum negara dengan peraturan perundang- undangannya  masih  mendominasi  realitas hukum.  Implementasi  hukum  adat  dalam kebijakan  publik,  belum  mencerminkan absorbsi  hukum  adat  sebagai  suatu  sumber hukum. Bahkan masih sering terjadi konflik antara  institusi  hukum  dan  masyarakat hukum adat dalam bidang pengelolaan tanah dan  sumberdaya  alam.  Sekali  lagi,  hal  ini seakan meneguhkan pendapat bahwa hukum negara  adalah  suatu  sistem  eksklusif  yang tertutup.  Melalui ketimpangan-ketimpangan tersebut  pertanyaan  tadi  terjawab  sudah, bahwa  dalam  logika  hukum  inilah  nampak realitas  hukum  merupakan  manifestasi kehendak  mayoritas.  Suatu  logika  hukum yang  mengekslusi  kaum  minoritas  dalam realitas  sosial.  Dari  sinilah  terlihat  bahwa reduksi atas kompleksitas realitas
menunjukkan bahwa hukum yang sentralistis tak senyata nyata dapat menyelesaikan  permasalahan  ketertiban  dan keadilan.  Maka  dari  itulah  kajian  ontologi hukum  menjadi  suatu  hal  yang  tak  dapat diingkari.  Titik  pijaknya  adalah  melihat fenomena realitas yang terdiri dari kemajemukan  yang chaos. Keberagaman identitas  subjek  dan  nilai  serta  kultur,  yang dengan demikian kita harus menerjemahkan artikulasi  hukum  tidak  secara  singular, namun secara non-singular. Artikulasi hukum  secara  non-singular  ini  berdampak pada  relasi  hukum  dan  keadilan.  Pemikiran dengan  titik  pijak  yang  kompleks  ini membuat  artikulasi  keadilan  pun  menjadi debatable. Hal  ini  memuat  suatu  inisiasi bahwa  kategori  logika  dan  cara-cara berhukum  secara  konvensional  menjadi tidak  relevan  lagi.  Dengan  demikian ontologi  hukum  dan keadilan harus didedah secara  progresif  sehingga  ruang-ruang keadilan  tidak  hanya  dalam  lintasan  satu pemaknaan.  Kaum  minoritas  dan  yang terpinggirkan  diberi  ruang  dalam  semesta keadilan.
Studi  hukum  progresif  menginisiasi suatu  kajian  atas  hukum  dengan  melihat bahwa  kompleksitas  dan  realitas  hukum dalam suatu keadaan yang dinamis. Kemajemukan nilai dan kaidah dikaji dalam eksistensinya  yang  progresif.  Relasi  kuasa dan eksistensi hukum negara tak lagi dilihat secara dominan namun dalam kemajemukan tatanan  nilai  dan  kaidah  yang  ada  setara dalam  realitas  sosial.  Oleh  karenanya urgensi penyelesaian atas problem diskriminasi  atas  kaum  minoritas  dapat ditempuh  dengan  jalan:  yang  pertama dengan  mengkaji  hakikat  hukum  negara dalam  kontestasinya  dengan  kemajemukan nilai  dalam  realitas  sosial.  Kemudian  yang kedua,  menempatkan  kajian  atas  pluralisme hukum  progresif  tersebut  dalam  relasinya dengan teori keadilan dan hak-hak sipil bagi kaum minoritas.

## 2. Perumusan Masalah
1. Bagaimana  posisi  teoritik  pluralisme hukum  progresif  dan  kritiknya  atas dominasi logika hukum mayoritas?
2. Bagaimana memberi perlindungan hukum  sebagai  bentuk  akses  keadilan bagi yang liyan (kaum minoritas) dalam perspektif  pemikiran  pluralisme  hukum progresif?

## B. Hasil dan Pembahasan
1.  Posisi  Teoritik  Pluralisme  Hukum
Progresif dan Pemaknaan atas
Ontologi Hukum 1.1.  Pemikiran  Hukum  Progresif:  Kritik atas Dominasi Logika Hukum

## Mayoritas
Dalam  kritiknya,  hukum  progresif melihat  bahwa  hukum  negara  terlalu dominan  dan  berperan  sebagai  pemain tunggal  dalam  setiap  sektor  kehidupan (Samekto,  2013).  Realitas  nilai-nilai  dan norma  dalam  masyarakat  mendapatkan legitimasinya  dalam  hukum  negara.  Namun satu hal yang selalu dipungkiri kenyataannya adalah bahwa jika dilihat dari proses  pembentukannya,  hukum  merupakan hasil  akhir  dari  suatu  kesepakatan  ataupun suatu  konflik  dalam  masyarakat.  Dengan
menyitir  Chambliss,  masalah  pembentukan hukum  akan  selalu  hadir  sebagai  suatu  adu kekuatan  dimana  negara  merupakan  senjata ditangan  lapisan  yang  berkuasa  (Rahardjo, 1980). Dengan demikian tujuan hukum yang berupa keadilan hanyalah merupakan resultan  dari  kontestasi  nilai-nilai  yang  ada dalam masyarakat bukan sesuatu ihwal yang jatuh dari langit.
Menempatkan  hukum  negara  sebagai kekuatan hukum yang dominan juga tak bisa dilepaskan  dari  perkembangan  sejarah negara.  Konsep ini lahir dari perkembangan doktrin Rule  of  law bahwa  kekuasaan  harus berdasar  pada  hukum,  walaupun  setiap negara  dalam  sejarahnya  melewati  suatu proses yang berbeda-beda namun doktrin ini dipakai  oleh  kebanyakan  negara-negara untuk menetralisir aroma absolutisme kekuasaan dalam suatu kehidupan bernegara. Aspek politik dinetralkan sedemikian  rupa.  Dari  sinilah  kekuatan hukum  negara  (modern)  menyeruak  ke segala  aspek  kehidupan.  Positivisasi  hukum ini semula memang digunakan sebagai suatu konsekuensi  atas  keinginan  meraih  makna yang  pasti  dan  mengatasi  kebimbangan makna.  Oleh  karenanya,  kepastian  hukum, imparsialitas  dan equality  before  the  law menjadi  frasa  yang  selalu  didengung- dengungkan  oleh  hukum  positif.  Hukum menjadi  cara  untuk  memaknai  realitas sehingga  kondisi  yang  objektif  selalu tercapai.  Suatu  peraturan  hukum  atau  teks hukum  akan  mendefinisikan  bagaimana perilaku  dan  relasi  antar  individu  atau kelompok sosial satu dengan kelompok yang lainnya. Dalam proposisi positivistik ini teks hukum adalah prosedur kebenaran.
Hukum  progresif  melihat  bahwa  cara berhukum  yang  positivistik  hanya  akan mengerdilkan  kebermaknaan  dalam  hukum. Melihat  hukum  negara  sebagai  satu-satunya pijakan  dalam  menerjemahkan  realitas adalah  tindakan  mengabaikan  dimensi substansial  dalam  hukum.  Teks  hukum menjadi  entitas  yang  tertutup.  Dengan  kata lain  hukum  akan  kerdil  maknanya  jika hanya  bertumpu  pada  peraturan  perundang- undangan.  Menurut  Satjipto  Rahardjo,
mengeja  suatu  peraturan  haruslah  dieja dalam  kontekstualisasinya  dengan  realitas, bagaimana  relasinya  dengan  ruang  dan waktunya.  Teks  haruslah  dilihat  dalam scope yang lebih luas. Melihat hukum secara positivistik  juga  mengandaikan  pembacaan hukum  yang  netral  dan  bebas  nilai.  Namun suatu  teks  hukum,  dalam  perspektif  hukum progresif,  akan  selalu  merupakan  jalinan semiotika dimana berkelindan konsep ideologi, sosial-kultural dan struktur kekuasaan.  Dalam  hal  ini  Satjipto  Rahardjo memaparkan  bahwa  hukum  tidak  hanya bangunan  peraturan  saja  melainkan  suatu bangunan ide, kultur, dan cita-cita (Rahardjo,  2006).  Hukum  modern  dan Rule of Law mempunyai konotasi yang netral tapi orang  lupa  bahwa  dibalik  struktur  formal tersebut ada nilai dan gagasan tertentu.
Pengabaian  struktur  formal  dibalik  teks hukum adalah lahan subur tempat berseminya  penindasan.  Hukum  yang  netral adalah  sebuah  ideologi—suatu  kesadaran palsu.  Jalinan  reproduksi  makna  yang mencoba  menghegemoni  dan  meletakkan realitas  dalam  cerminan  nilai-nilai  dan  ide serta kepentingan dibalik teks-teks peraturan.  Disinilah  letak  kekuasaan  hadir berselimut kehendak umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa relasi hukum dan kekuasaan  berada  dalam  diskursus  yang sama.

## 1.1.2 Yang Liyan dalam Kategori Hukum dan Kekuasaan
Diskursus  hukum  hendaknya  tidak mengabaikan  diskursus  tentang  kekuasaan. Antara  hukum  dan  kekuasaan  terdapat kaitan  yang  berkelindan  satu  sama  lain. Kelindan  antar  keduanya  dapat  kita  lihat dalam terminologi hukum, yakni mengandaikan  adanya  anjuran,  keharusan, dan adanya larangan. Bentuk-bentuk sublimasi  hukum  tersebut  secara  ilustratif memberikan  gambaran  akan  keinginan, suatu  cita  yang  ingin  digapai,  dan  dalam kategori  inilah  kekuasaan  bekerja.  Analisis tentang  kekuasaan  berarti  melihat  secara faktual  hukum  bekerja,  sebab  hukum  tanpa kekuasaan hanya tinggal ide belaka
(Rahardjo,  1986).  Relasi  kekuasaan  dan hukum  mendapatkan  wajahnya  yang  paling garang  ketika  bertransformasi  menjadi hukum  negara.  Melalui  kekuatan  koersif institusi hukumnya, negara mampu mengintegrasikan  dan  menerjemahkan  hak dan kewajiban dalam semua aspek kehidupan individu dan masyarakat.
Dalam  kaitannya  dengan  hukum  dan kekuasaan,  Michel  Foucault  mengutarakan bahwa  suatu  kekuasaan  juga  mengkooptasi dimensi  pengetahuan  (Foucault:  1994). Dalam  kategori  ini;  definisi  pengetahuan merupakan  suatu  kekuasaan  begitu  juga sebaliknya. Hukum sebagai instrumen kekuasaan juga memainkan peranan sebagai penerjemah  realitas.  Dan  semenjak  hukum negara  mendominasi  semua  lini  kehidupan, maka  pengetahuan  akan  realitas  juga  akan selalu  bertolak  dari  hukum  negara.  Paparan Foucault  tersebut,  mengandaikan  bahwa kedaulatan  dan  hak  dalam  hukum  modern sedikit  banyak  ditafsirkan  oleh  negara. Konsep  hukum  seperti  hak  dan  kewajiban juga hanya dimengerti sejauh hukum negara menafsirkannya. Hal ini memuat penyempitan  makna  sebab  hak  seseorang hanya  diakui  dan  dilindungi  sejauh  negara memberikan  landasan  hukumnya.  Dengan demikian  kaum  minoritas  atau  yang  dalam teori  kebudayaan  sering  disebut  dengan Yang liyan ( the others ) merupakan kelompok  yang  tereksklusi  dari  hukum (Barzilai, 2010).
Hukum  progresif  mengkonstatasikan bahwa  lingkup  kekuasaan  hukum  modern dalam  realitas  sosial  akan  selalu  terjadi persaingan makna. Kekuasaan hukum negara  dalam  kompleksitas  sosial  akan berbenturan  dengan  “hukum”  yang  lain.
Hukum  negara  menjadi  kekuatan  yang hegemonial yang pada sejarah kemunculannya  terjadi  dari  perubahan sebagai  entitas  yang  semula  alami  menjadi bangunan  nilai  artifisial  dengan  karakter yang berbasis konstruksi rasional (Rahardjo, 2006).  Kekuatan  hegemonial  ini  akhirnya meminggirkan komunitas politik alami yang telah ada sebelumnya.
Hukum negara sebagai kekuatan hegemonial  ini  sejatinya  hanya  menopangi struktur  yang  lama.  Karena  pada  dasarnya struktur  yang  lama  masih  bertahan,  tidak tergusur  dan  tidak  lenyap  sama  sekali. Realitas  sosial  yang  dilihat  dalam  optik positivitik  tak  mampu  melihat  eksistensi struktur  yang  lama,  yang  tertopangi  oleh kekuatan  hukum  modern.  Hal  tersebut dikarenakan,  elemen  dasar  yang  dijadikan pijakan  dalam  berhukum  secara  modern  ini hanya  berpijak  kepada  tujuan  kepastian hukum.
Satjipto Rahardjo melihat bahwa kepastian  hukum  yang  dibawa  oleh  hukum negara  ini  merupakan  kepastian  hukum dalam  artian  yang  ilusif.  Oleh  karena mengabaikan  kekacauan  dan  kompleksitas nilai-nilai  dalam  realita  sosial.  Kepastian hukum,  dalam  perspektif  hukum  negara hanya disejajarkan dengan kepastian peraturan  perundang-undangan  (Rahardjo, 2006).  Jadi  pada  dasarnya  kepastian  hukum ini  bukanlah  suatu  hal  yang  substansial dimana  hukum  sendiri  berada  dan  bekerja pada  sebuah  matriks  sosio-kultural  yang sangat kompleks.
1.2. Menempatkan kembali Hukum Negara  dalam  kontestasi  Pluralitas Nilai-Nilai: Artikulasi Pluralisme Hukum Secara Progresif Kompleksitas dalam realita sosial merupakan  hal  yang  tak  dapat  diabaikan. Kompleksitas  ini  menampilkan  sebuah jaringan  kebudayaan  yang  majemuk.  Suatu istilah  yang  menurut  Satjipto  Rahardjo disebut  sebagai  Jagat  ketertiban.  Dalam kategori  inilah  kemajemukan  tatanan  dalam realita  sosial  merupakan  sumber  dari ketertiban  hukum  (Rahardjo,  2006).  Yakni dengan menempatkan tatanan dan ketertiban sosial  dengan  tidak  mengesampingkan aspek-aspek  yang  menujang  kemajemukan atas realitas sosial,  seperti tatanan ekonomi, politik, budaya dan sebagainya.
Dalam  proposisi  kemajemukan  ini hukum  negara  akan  dilihat  sebagai  salah satu  komponen  yang  sebenarnya  tidak dominan.  Karena  pada  dasarnya  bekerjanya
hukum  negara  ini  juga  ditunjang  dari efektifnya  aspek  dan  komponen-komponen yang ada dalam kompleksitas jagat ketertiban.  Sehingga  dari  proposisi  ini, konsep  hukum  tidak  hanya  diartikulasikan sebagai  sekumpulan  peraturan  perundang- undangan  yang  dengan  asumsi  ilusifnya bekerja  secara  otomatis  dan  secara  efektif memunculkan tatanan dan ketertiban.
Kondisi empiris masyarakat yang terdiri dari  berbagai  komponen,  kaidah  dan  nilai dilihat  sebagai  suatu  jaringan  yang  bekerja secara natural. Kemajemukan dalam masyarakat  dilihat  apa  adanya.  Maka pluralitas  menjadi  titik  sentral  dalam memandang  hakikat  realitas  sosial.  Oleh karena  itu  idea  tentang  hukum  yang sentralistis akan mengabaikan hakikat hukum.  Sentralisme  hukum  hanya  akan menyempitkan  dari  makna  hukum  itu sendiri.  Yang  hal  ini,  pada  kenyataannya dapat  kita  lihat  bahwa  hukum  mencoba mengklasifikasi realitas berdasarkan kategori-kategori yang kaku. Dalam kategori ini  hukum  progresif  dapat  menjadi  acuan dalam  memunculkan  makna  hukum  yang selaras  dengan  kompleksitas  dan  pluralitas realita  sosial  yang  cair  dan  fluktuatif.  Oleh karena  hukum  progresif  basis  filosofisnya berpijak dari anti kemapanan ( anti establishment ) , maka hukum  dikaji  dalam konstruksi makna yang berada dalam antara. Dengan kata lain, kekuatan hukum progresif adalah  kekuatan  menolak  dan  mematahkan keadaan status quo (Rahardjo, 2006).
Dalam  proposisi  tersebut,  dalam  diri hukum progresif mengeram konsep berhukum  yang  melihat  pluralisme  nilai dalam  ontologi  hukum.  Pemikiran  hukum ini,  melihat  bahwa  kondisi  riil-materiil  nilai dalam  masyarakat  adalah  majemuk.  Hukum dilihat  sebagai  entitas  yang  berpijak  tak hanya  mengakomodir  nilai-nilai  mayoritas saja  namun  juga  berpijak  pada  nilai-nilai yang  sifatnya  partikular  dalam  kehidupan social.  Oleh  karenanya  pluralisme  hukum dapat  dipahami  sebagai  sebuah  kondisi dimana  pengakuan  akan  hukum  bukan  saja dipahami sebagai penerimaan hukum secara formal,  namun  juga  membuka  ruang
pemaknaan bagi entitas dan struktur-struktur “non  hukum”  yang  berfungsi  sebagai komponen-komponen pembentuk masyarakat.
Sally  Engle  Marry  mengkonsepsikan pluralisme  hukum  (Marry,  1988)  sebagai suatu  keadaan  dimana  ada  dua  atau  lebih sistem  hukum  dalam  wilayah  yang  sama. Hal  ini  dikonsepsikan  oleh  Marry,  dari definisi  yang  diajukan  oleh  Pospisil  dan Griffith.  Lebih  lanjut,  menurut  Pospisil setiap subgroup dalam masyarakat mempunyai hukumnya sendiri-sendiri. Dengan terminologi subgroup disini, dimaksudkan  dengan  unit-unit  masyarakat seperti keluarga, marga, suku dan komunitas sosial  lainnya.  Sedangkan  dengan  term sistem  hukum  diartikan  secara  umum mencangkup  sistem  peradilan  dan  hakim yang  disokong  oleh  hukum  negara  dan sebagaimana juga tatanan non hukum secara formal. Tatanan non-hukum ini dapat berupa norma  tertulis,  peradilan  adat  dan  bahkan ada  yang  mereplikasi  struktur  dan  bentuk simbolis dari hukum negara.
Merunut  pada  apa  yang  didefinisikan oleh  Griffith  yang  mengomentari  definisi Pluralisme  dari  Vanderlinden  (Griffith, 1986). Pluralisme Hukum adalah atribut dari group  sosial  yang  spesifik.  Suatu  keadaan sosial dan karakteristiknya dapat diobservasi secara  empirik,  sehingga  menurut  Grifith, Pluralisme  hukum  bukanlah  sebuah  doktrin atau  konsep  ataupun  teori  maupun  ideologi. Bahkan  bukan  pula  atribut  dari  hukum  atau sistem  hukum  dan  juga  tidak  mempunyai hubungan  dengan  kondisi  spasial  territorial dan  entitas  sosial  tertentu.  Oleh  karenanya dapat dimengerti, kondisi pluralisme hukum ini  adalah  fakta  empiris  dan  berlaku  umum pada setiap masyarakat.
Yang kedua, menurut Griffith, pluralisme  hukum  tidak  membutuhkan kehadiran lebih dari satu keseluruhan sistem hukum.  Mekanisme  hukum  yang  jamak adalah  cukup  dalam  satu  aturan  atau  satuan intitusi  hukum.  Jadi  definisi  suatu  sistem akan mencangkup keseluruhan atas kemajemukan  realitas.  Dapat  dikonsepsikan bahwa  pluralisme  dalam  pemikiran  Griffith
bersifat  kodrati.  Pluralisme  ada  dalam masyarakat  dalam  bentuknya  yang  azali, sehingga  hukum  yang  majemuk  bukanlah hukum  yang  berada  dalam  konstruksi  idea atau pemikiran.
Pluralisme hukum dalam kajian Grifith, hukum  dalam  bentuk  plural  akan  selalu  ada dalam  masyarakat  yang  hadir  dalam  bentuk apapun. Hal itu dikarenakan adanya dinamika  dan  kompleksitas  yang  ada  dalam masyarakat  itu  sendiri.  Dari  proposisi Griffith dapat dikonstatasikan bahwa hukum semenjak diartikan sebagai sebuah instrumen  dalam  masyarakat,  dan  dalam masyarakat yang majemuk, eksistensi kemajemukan  hukum  akan  selalu  ada. Dengan kata lain Masyarakat yang majemuk akan  memunculkan  kehadiran  nilai  yang majemuk pula.
Pluralisme  hukum  sendiri  juga  dapat diartikan  sebagai  suatu  keadaan  empiris dalam  masyarakat,  yang  mencangkup  tidak hanya  sistem  hukum  yang  berdampingan namun  juga  bersifat  pandangan  pluralisme hukum  yang  formal.    Pluralisme  tersebut dapat  disebabkan  oleh  adanya  dualisme sistem hukum yang terjadi akibat kolonialisme dari bangsa-bangsa Eropa yang memaksakan  hukumnya  berlaku  didaerah jajahan  mereka,  ini  yang  disebut  sebagai pencangkokan hukum (Faturokhman, 2009).
Pencangkokan hukum ini banyak terjadi di  daerah-daerah  bekas  jajahan.  Disini Indonesia  dapat  dijadikan  contoh,  Hukum kolonial dimasa pemerintahan Hindia Belanda  dipaksakan  ke  masyarakat  pribumi yang  mengakibatkan  kompleksitas  hukum pada  tataran  sosial.  Oleh  karenanya  sistem hukum  di  Hindia  Belanda  menjadi  plural. Ada beberapa sistem hukum yang berdampingan,  yakni  Hukum  kolonial, Hukum Adat dan Hukum Islam.
Pencangkokan  hukum  ini  di  beberapa negara,  terutama  bekas  jajahan  Spanyol, seperti  di  Amerika  latin  tidak  hanya menghegemoni  dalam  hal  hukum  formal namun juga substansi agama yang dipengaruhi  oleh  gereja  Katholik  juga dicangkokan ke masyarakat pribumi dengan mengkonversi  keyakinan  lokal  (Tamanaha,
2007) sehingga gereja Katholik pun menjadi struktur  yang  inheren  dalam  perkembangan kehidupan masyarakat di Amerika latin.
Konsep pluralisme hukum dan pencangkokan  hukum  ini  membuat  studi akan  pluralisme  hukum  sendiri  tak  dapat dilepaskan dari studi atas sejarah kolonialisme dan pasca-kolonial. Dalam aras ini,  studi  pluralisme  seringkali  mengkaji tentang  pertalian  dan  persimpangan  antara hukum kolonial dan hukum Pribumi (hukum adat). Masalah yang timbul pasca dekolonisasi adalah hukum kolonial menjadi dominan  daripada  hukum  adat-pribumi  oleh karena  hukum  kolonial  ini  kemudian diambil  alih  oleh  negara  pasca-koloni.  Hal inilah  yang  kemudian  menjadikan  problema hukum  yang terjadi  pada masyarakat  pasca- kolonial,  yakni  dalam  hal  dominasi  sistem hukum.  Sistem  hukum  dalam  masyarakat pasca  koloni  mengambil  alih  sistem  hukum kolonial  sebagai  sistem  hukum  utamanya. Tatanan  dan  norma  hukum  adat  biasanya hanya  diberlakukan  pada  masalah  hukum yang  menyangkut  hal-hal  privat,  seperti hukum keluarga, perkawinan, hukum agama dan  lain  sebagainya  (Tamanaha,  2007).
Letak
permasalahannya adalah pencangkokan  yang  telah  ada  sejak  jaman kolonial ini ketika diaplikasikan ke masyarakat  pasca-kolonial  mengabaikan bekerjanya  hukum  dalam  tataran  empirik, karena penerimaan norma dan kaidah dalam masyarakat  tidak  membuat  hukum  bekerja secara  efesien  maka  terjadi  diskrepansi antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan  logika  hukum  dan  logika masyarakat  tidak  berjalan  pada  aras  yang sama.
Logika  hukum  dan  logika  masyarakat yang  tak  terjembatani  ini  berimplikasi  tidak hanya  pada  efektif  atau  tidaknya  hukum bekerja dalam masyarakat, namun juga pada artikulasi  keadilan.  Penerjemahan  keadilan menurut  hukum  (negara)  dan  penerjemahan keadilan  masyarakat  berada  pada  titik ordinat  yang  berbeda,  sehingga  seringkali masyarakat  melihat  bahwa  tujuan  hukum yakni  keadilan  tidak  dapat  digapai  melalui
hukum  (negara).  Pada  kasus-kasus  tertentu, ketidakpuasan masyarakat
terhadap bekerjanya  hukum  membuat  masyarakat menempuh
jalur-jalur vigilanteisme.
Benturan  antara  logika  hukum  dan  logika (hukum) masyarakat juga membuat masyarakat  dan  negara  berhadap-hadapan. Hal  inilah  yang  menjadikan  sebab  musabab sering  terjadinya  konflik  antara  masyarakat hukum adat dengan negara.
Perkembangan kajian pluralisme hukum kemudian  beralih  dari  kajian  hukum kolonial  dan  pasca  kolonial  kepada  kajian kontemporer  terhadap  relasi  kuasa  dan dominasi antara kelompok dalam masyarakat  (Marry,  1988).  Relasi  antara kelompok dominan dan kelompok subordinat,  antara  mayoritas  dan  minoritas seperti  relasi  agama,  etnik  atau  minoritas kultural,  kelompok  imigran  dan  lain sebagainya.  Pada  perkembangan  ini  kajian perhatiannya ditujukan pada pertanyaan atas efek  hukum  terhadap  masyarakat  atau bahkan  efek  masyarakat  pada  hukum  yang mengacu  pada  konseptualisasi  kompleksitas dan  relasi  interaktif  antar  tatanan  hukum (tatanan yang formal atau non-formal).
Kajian  Pluralisme  yang  terakhir  ini dapat dikatakan sebagai sebuah perkembangan  dari  pluralisme  klasik  ke pluralisme  kontemporer.  Menurut  Marry, kajian  pluralisme  kontemporer  mempunyai kontribusi  teoritik  terhadap  masyarakat pasca-kolonial. Yakni, yang pertama, bahwa analisis atas interaksi antara tatanan normatif  yang  berbeda  dalam  hal  landasan konsep terhadap struktur. Yang kedua, fokus pada elaborasi hukum kebiasaan yang secara historis terberi.
Dan yang ketiga,
pengambaran atas dialektika tatanan normatif. Kajian kontemporer lebih menekankan  kontestasi  nilai  dan  tatanan norma  dan  relasinya  didalam  masyarakat mikro.
Pluralisme  hukum,  dari  apa  yang  telah dikemukakan  tersebut,  menunjukkan  bahwa tatanan norma yang hidup dalam masyarakat merupakan  salah  satu  bentuk  hukum  yang tak dapat dipungkiri keberadaannya. Definisi  hukum  tak  lagi  ditempati  oleh
hukum  negara  saja  melainkan  ada  entitas hukum  yang  lain  hadir  dalam  masyarakat. Hal  ini  mempunyai  konsekuensi  bahwa suatu standar nilai tidak dimaknai tidak dari poros hukum negara saja. Namun suatu nilai dalam  norma  akan  diterjemahkan  dari kompleksitas  dan  relasi  interaktif  dalam suatu komponen masyarakat. Sejalan dengan proyek  hukum  progresif,  kajian  pluralisme hukum  memberi  topangan  epistemik  bagi hukum  progresif.  Sehingga  dalam  kuadran ini,  tujuan  dari  hukum  progresif  sebagai kritik  atas  dominannya  hukum  negara  tidak hanya  membedah  relasi  hukum  negara  dan hukum  nonformal  namun  juga  konstruksi akses  keadilan  bagi  kelompok  minoritas dalam konstelasi relasi kuasa-hukum.
Lebih  lanjut  konsekuensi  pemikiran pluralisme  hukum  dan  relasinya  dengan pluralisme  keadilan  adalah  bagaimana  cara menempatkan  keadilan  bagi  kelompok minoritas dalam konstruksi jaminan perlindungan  hukum  dan  kesetaraan  sosial. Pada  aras  kajian  pluralisme  inilah,  hukum progresif  mendapatkan  tantangan  yang paling  riil,  oleh  karenanya  hal  yang  harus diselesaikan adalah permasalahan pada level politik  hukum  sehingga  dari  kajian  hukum progresif  akan  menyoroti  permasalahan hierarki  dan  struktur  serta  dominasi  antar kelompok  masyarakat  juga  relasi  antara negara dengan kelompok minoritas.
2.  Pluralisme  Hukum  Progresif  dan Ruang  Keadilan  bagi  Yang  Liyan: Menimbang  Politik  Rekognisi  atau Redistribusi?
Dari  pemaparan  dimuka,  artikulasi pluralisme  hukum  dengan  nafas  yang progresif telah membuka inisisasi perdebatan  keadilan  pada  level  filosofis. Ekuasi  keadilan  diformulasikan  tidak  dalam konjungturnya  yang  utuh-terberi.  Tak  lagi- lagi  artikulasi  keadilan  diserahkan  secara sembrono ditangan  para  reduksionis  hukum yang  melihat  dominasi  hukum  negara sebagai satu-satunya penyedia akses keadilan. Ruang-ruang keadilan akan didiskursuskan  sedemikian  rupa  sehingga membuka tempat bagi  yang liyan-bagi  yang
terpinggirkan untuk masuk dalam pemaknaan  keadilan.  Dalam  konstruksi  cita hukum  progresif  yang  dimaksud  dengan keadilan adalah keadilan substantive. Dengan  demikian  hukum  progresif  akan membuka  diri  dalam  wacana  perdebatan filosofis.
Apa yang dimaksud dengan substantif?  Seperti  pada  apa  yang  telah dikemukakan
sebelumnya bahwa penerjemahan keadilan adalah kerja filosofis oleh  karenanya  istilah  substantif  ini  akan merujuk  pada  konstalasi  filsafat.  Substansi sendiri  merupakan  kajian  metafisika  yang merujuk  pada  entitas  atau  kehadiran  objek. Apabila  basis  filosofis  hukum  progresif adalah  kemenjadian  ( becoming ),  maka dalam  kategori  ini  substansi  keadilan  akan dimaknai  dalam  perkembangan  makna sesuai konteks ruang dan waktu.
Keadilan  sebagai  tujuan  dari  hukum pada  akhirnya  akan  diartikulasikan  dalam perspektif  yang plural—keadilan pluralistik. Apa yang disebut dengan keadilan pluralistik ini adalah menempatkan artikulasi  kesetaraan  dalam  statusnya  yang jamak.  Setiap  komponen  masyarakat  akan dilihat  sebagai  subjek  yang  setara  ( equal ) dan  dengan  tidak  mengabaikan  kelompok minoritas  dalam  lingkup  sosial-politik  yang berarti melihat kompleksitas dalam masyarakat tidak dalam perspektif keseragaman.  Keadilan  akan  dilihat  dalam rangkaian  multiplisitas  yang  majemuk. Karena  itu  masyarakat  adat,  komunitas minor  (sex,  ras,  gender)  dan  komunitas agama akan dilibatkan dalam suatu diskursus  namun  masih  berpijak  pada partikularitas mereka. Alasan-alasan
partikularitas  mereka  tidak  boleh  diabaikan ataupu dipinggirkan dalam proses menentukan tujuan-tujuan kolektif.
Dalam kaitannya dengan proses kolektif ini,  cita-cita  partikular  ini  akan  menghadapi tantangan  dimana  legitimasi  etis-politis dibutuhkan  untuk  menopang  kebenaran. Kita  dapat  menilik  perspektif  Habermas yang melihat bahwa masyakat yang kompleks ini mengisyaratkan sebuah legitimasi kongkret bagi tujuan-tujuan
particular  (Habermas,  2009).  Suatu  dasar yang dapat merangkul berbagai kepentingan dalam  multiplisitas  sosial  karena  apa  yang dianggap  baik  dalam  satu  komponen masyarakat belum tentu baik dalam perspektif  yang  lain  sehingga  legitimasinya harus berpijak pada Hak Asasi Manusia.
Dimuka juga telah disinggung mengenai  keadilan  yang  pluralistik,  dan dalam kaitannya dengan keadilan yang dapat merangkul  kelompok  minoritas,  kita  dapat mengacu  pada  perdebatan  teoritik  dewasa ini,  yakni  tentang  teori  keadilan  yang bertumpu  pada  dua  konsep  filsafat  politik; yang  pertama  adalah  politik  rekognisi  dan yang  kedua,  politik  redistribusi  (Fraser  & Honneth,  2004).  Yang  pertama,  yakni; politik rekognisi merupakan suatu perjuangan  mendapatkan  pengakuan  atas eksistensi  minoritas  oleh  mayoritas,  yang muncul  sebagai  respon  atas  diskriminasi sosial—gender,  agama  sex,  ras , dsb. Sedangkan yang kedua, redistribusi merupakan  sebuah  teori  keadilan  yang dioperasikan  dari  politik  yang  bertolak  dari asumsi  yang  berfokus  pada  ketidakadilan disebabkan oleh ketimpangan sosial ekonomi.
Perdebatan antara rekognisi dan redistribusi  berpijak  pada  premis  bahwa politik  rekognisi  merupakan  suatu  suatu  hal yang  fundamental  sedangkan  redistribusi hanyalah derivatifnya. Pendapat ini dipegang  oleh  Charles  Taylor  dan  Axel Honneth.  Premis  yang  kedua,  oleh  Nancy Fraser  yang  melihat  bahwa  analisis  atas keadilan  haruslah  berada  pada  konsepsi “dwi-dimensional”,  maksudnya  keadilanlah yang  meliputi  klaim  antara  redistribusi  dan rekognisi  tanpa  mereduksi  keduanya.  Pada dasarnya  poros  perdebatan  antar  keduanya, bertolak  pada  konsepsi  kontemporer  atas relasi  hierarkis  dalam  kebudayaan  dan ekonomi.  Persoalan  dalam  tatanan  ekonomi atau  tatanan  kebudayaan  yang  mana  lebih berpengaruh  dalam  artikulasi  keadilan. Mana  yang lebih krusial antara diskriminasi sosial  atau  ketimpangan  ekonomi.  Dalam diskursus  keadilan  kontemporer  tersebut
menampak  bahwa  ada  dua  kenyataan keadilan.
Axel  Honneth  memaparkan  bahwa politik rekognisi ini hadir sebagai pengejawantahan  filsafat  Hegelian  tentang intersubjektivitas  dalam  tataran  perjuangan politik.  Rekognisi  atau  pengakuan  hadir sebagai  suatu  konsekuensi  atas  adanya hierarki  dan  diskriminasi  sosial  kultural. Politik  rekognisi  adalah  perjuangan  atas kesetaraan  pada  level  kultural  dalam masyarakat yang hierarkis. Yakni masyarakat  yang  melihat  adanya  hierarki nilai,  dan  norma-kaidah.  Sebagai  misal,  ras kulit  hitam  lebih  inferior  dibanding  kulit putih  atau  pengaruh  budaya  patriarki  yang melihat  laki-laki  lebih  superior  daripada perempuan.  Perjuangan  rekognisi  menjadi penting dikarenakan hierarki dan diskriminasi  dalam  sejarahnya  ini  telah melembaga  sedemikian  rupa  dalam  bentuk simbol-simbol  normatif,  hukum  dan  kultur negara.  Oleh  karena  itu  hanya  melalui rekognisi atas identitas-identitas yang partikular  perjuangan  akan  kesetaraan  dapat diraih.  Hal  ini  dapat  disebut  kulturisasi konflik sosial,  disini identitas kultural  dapat dijadikan gerakan resistensi moral-politik.
Politik  redistribusi  mengakar  pada  teori politik  sosial-demokrat  yang  melihat  semua ketimpangan sosial merupakan akibat ketidaksetaraan  dalam  hal  ekonomi.  Oleh karenanya perjuangan keadilan akan bertumpu  pada  kajian  relasi  dalam  mode produksi  dengan  kata  lain  seluruh  masalah ketidakadilan akan bersumber pada ketidaksetaraan  dalam  hal  distribusi  sumber daya.  Dengan  kata  lain  ketimpangan  kelas sosial.
Menurut  Nancy  Fraser,  persoalan dualitas  keadilan  tersebut  mengabaikan kapilerisasi  antar  keduanya  (Fraser  & Honneth,  2004).    Ekonomi,  kata  Fraser, bukan  zona  bebas  kultur,  sebab  kultur merupakan instrumen sekaligus alat penanda dalam  ekonomi.  Dalam  relasi  produksi kapitalisme  misalnya  buruh  laki-laki  dan buruh  perempuan  mempunyai  akar  historis tersendiri  dalam  sejarah  kapitalisme.  Dalam hal  ini  gender  memainkan  penandaan
kultural yang mana tunduk dalam penandaan dalam  tujuan-tujuan  kapital,  begitu  juga sebaliknya penandaan ekonomi juga dipengaruhi  oleh  aspek  historik  dari  kultur. Oleh karenanya, melihat dualitas perjuangan akan  keadilan  dalam  dua  logika  yang berjalan  sendiri-sendiri;  rekognisi  lepas  dari redistribusi  dan  sebaliknya  akan  mebuat perjuangan  selalu  gagal.  Mereduksi term ketidakadilan  dalam  kultur  dengan  logika perjuangan  ekonomi  dan  sebaliknya  akan menghasilkan kesalahpahaman akan persoalan keadilan.
Pluralisme  hukum  secara  progresif melihat  bahwa  implementasi  akan  keadilan bagi kaum minoritas tidak harus termanifestasikan  dalam  hukum  negara, Dalam kategori politik rekognisi; pengakuan akan  eksistensi  minoritas  agama,  atapun minoritas  etnis/ras  dan  gender  misalnya, tidak dalam aras untuk melegitimasi mereka secara  hukum  positif  saja  namun  yang terpenting  adalah  meredefinisi  struktur hirarkis  yang  ada  dalam  masyarakat. Bagaimana  penerimaan  mayoritas  akan  hal tersebut.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  makna keadilan tidak dimaknai dalam artikulasinya yang sempit. Dikarenakan dalam kompleksitas  masyarakat  majemuk,  definisi marjinalisasi  dan  hierarki  sosial  kultural tidak  hanya  menubuh  dalam  satu  kategori identitas; misal seorang keturunan Tionghoa bisa  juga  menyandang  disabilitas,  miskin dan  tidak  beragama  monotheis  atau  orang jawa  yang  penganut  Syiah  atau  Ahmadiyah sehingga  jika  perjuangan  akan  pengakuan hanya ada pada koordinat hukum positif saja akan parsial dan tidak akan efektif.
Perjuangan atas keadilan dalam pluralisme  hukum  progresif  dimengerti sebagai  suatu  gerak  perjuangan  untuk merubah struktur hierarkis dalam masyarakat  yang  semula  berada  dalam perspektif  moralitas  yang  singular  kearah yang  plural.  Jika  perjuangan  ini  berada dalam koordinat identitas/status sosial maka merubah  atau  meredefinisi  kondisi  yang memungkinkan  terjadinya  hierarki  dalam masyarakat  itulah  yang  terpenting  untuk dirubah. Merubah perspektif tentang adanya
suatu  kebudayaan,  agama,  dan  gender  atau orientasi seksual yang lebih unggul atau ada etnis atau ras yang lebih sempurna dari yang lainnya  juga  merupakan  syarat  objektif untuk  menghadirkan  pluralisme  makna keadilan.  Perjuangan  politik  keadilan  ini dapat  berbentuk  diskursus-diskursus  publik, gerakan  sosial-politik  dan  strategi-strategi pendidikan  politik  kultural  emansipatif lainnya. Oleh sebab itu, komponen- komponen  gerakan  hukum  progresif  harus membuat  poros  diskursus  moralitas  yang plural untuk menjadi tema yang krusial guna menentukan  bekerjanya  logika  pluralisme hukum  yang  dapat  menghantarkan  keadilan bagi  kaum  minoritas  (keadilan  bagi yang liyan ).

## C. Simpulan
Dari pemaparan diatas dapat dirumuskan  kembali  dalam  beberapa  hal, yang  pertama  mengenai  status  ontologis hukum, yakni: hukum yang hanya bersandar pada  hukum  negara  yang  positivistik mempunyai  suatu  patologi  teoritik  jika dihadapkan  pada  hakikat  hukum  secara empirik.  Dalam  kenyataan  sosial,  hukum negara  senyata-nyata  problematik  karena pada  dasarnya  ketertiban  dalam  masyarakat sejatinya  bekerja  secara  natural.  Jagat ketertiban  ini  tidaklah  serta  merta  hasil  dari ketertiban  dari  tatanan  yang  disebut  hukum negara.  Yang  kedua,  kompleksitas  dalam masyarakat memungkinkan pemaknaan hukum  secara  plural.  Hal  ini  mempunyai konsekuensi  bahwa  artikulasi  keadilan  pun akan dimaknai tidak dari hukum negara saja. Namun hakikat keadilan akan diterjemahkan dari  kompleksitas  dan  relasi  interaktif  antar tatanan  hukum  (formal-nonformal).  Yang ketiga,  dalam  proyeksi  hukum  progresif, kajian pluralisme hukum memberi topangan epistemik bagi hukum progresif oleh karena itu  tujuan  dari  hukum  progresif  sebagai kritik  atas  dominannya  hukum  negara  tidak hanya  membedah  relasi  hukum  negara  dan hukum non-formal namun juga merekonstruksi akses keadilan bagi kelompok  minoritas.  Perjuangan  pluralisme hukum progresif dalam mewujudkan
keadilan  substansial-plural  tidak  terbatas pada  rekognisi  negara  atas  hak-hak  kaum minoritas  namun  juga  yang  terpenting bagaimana merubah prakondisi yang menyebabkan struktur hierarki dan diskriminasi yang terjadi didalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Austin, John . (2000). Province of Jurisprudence Determined. Cambridge University Press. New York. Budi Hardiman, Fransiskus. (2009). Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara  Hukum’  dan  ‘Ruang  Publik’ Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Kanisius. Jogjakarta. Barzilai,  Gad.  (2010). Communities  and Law:  Politics  and  Cultures  of  Legal Identities. Michigan  University  Press.
Michigan.
Fraser,  Nancy  dan  Honneth,  Axel.  (2004).
Redistribution  and  Recognition:  A Philosophical-Political Exchange . Verso. New York.
Hunt,  Alan  dan  Whickam,  Gary.  (1994). Foucalt and Law: Toward Sociology of Law  as  Governance .  Pluto  Press. London.
Kaum  Tjipian.  (2009). Pemikiran  Hukum Baru;  Dari  Kera  ke  Manusia,  Dari Positivistik  ke  Progresif .  Genta  Press.
Jogjakarta. Marwan, Awaludin. (2013). Satjipto
Rahardjo:  Sebuah  Biografi  Intelektual dan  Pertarungan  Tafsir  dalam  Filsafat Hukum Progresif . Thafa Media, Jogjakarta.
Rahardjo,  Satjipto.  (1986). Ilmu  Hukum . Almuni. Bandung.
______________ . (2006). Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Kompas. Jakarta.
______________.  (2006). Hukum  Dalam
Jagat  Ketertiban:  Bacaan  Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas  Diponegoro .  UKI  Press. Jakarta. ______________. Membedah Hukum Progresif . Kompas. Jakarta. 2008
Tamanaha,  Brian.  (2007). Understanding Legal  Pluralisme:  From  Present  to Past.  From  Local  to  Global .  Sidney Law Review; Vol. 30. Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). Hukum,
Paradigma, Metode dan Pilihan
Masalah:  70  Tahun Prof.  Soetandyo . Elsam dan Huma. Jakarta.

## Jurnal
Marry,  1988.  Sally  Engle. Legal  Pluralism . Law and Society Review; Vol 22.
Griffith,  1986.  John. What  Is  Legal Pluralism , Journal of Legal Pluralism.

## Website
Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia.
Laporan Komisi Hak Asasi Manusia RI Tahun 2014 Retrieved from;
http://www.komnasham.go.id/pengawas an/laporan-akhir-tahun-kebebasan- beragamaberkeyakinan-komnas-ham-ri- 2014