ISSN Cetak (p-ISSN) : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755
Jurnal Hukum Islam. Vol: xx, No: xx, Juli/November – 20xx https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh

## HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH
Submited: May 2024 Revised: June 2024 Published: July 2024 Ulafa Fatma 1* , Koko Komarudin 2
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 1,2 ulafafatma1108@gmail.com 1 , koko.komaruddin@uinsgd.ac.id 2
Abstract: Legal hierarchy is a term used for a legal structure that is tiered to become the basis for the authorities authorized to form it. Low norms are based on high norms, so that low (inferior) norms do not conflict with higher (superior) norms. The basis of the highest hierarchical sharia law is Islamic law, then other laws refine and are formed based on  previous  laws.  This  research  uses  a  library  research  approach,  with  a  qualitative descriptive  method,  looking  for  relevant  sources  related  to  the  problem  and  then describing the data to describe the regulatory framework for Islamic economic law for use in sharia banking. This article will discuss the hierarchy of sharia economic law and regulations  used  in  sharia  banking.  The  two  legal  bases  used  in  sharia  banking  are normative law (Islam) and positive law (state). Sharia financial institutions and the public can  use  this  hierarchy  as  a  reference  in  carrying  out  sharia  contract  transactions  and resolving sharia economic law disputes.
Keywords : Hierarchy, Norm, Islamic Banking
Abstrak: Hierarki hukum istilah yang digunakan untuk susunan hukum yang bertingkat- tingkat untuk menjadi lansadasan otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya. Norma yang rendah dibuat berdasarkan norma yang tinggi, sehingga norma yang rendah ( inferior ) tidak bertentangan dengan norma yang  lebih tinggi  ( superior ). Dasar hukum syariah  hierarki  paling  tinggi  ialah  hukum  Islam,  kemudian  hukum  yang  lainnya menyempurnakan  dan  dibentuk  berdasarkan  hukum  sebelumnya.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  studi  pustaka  ( library  research ),  dengan  metode  deskriptif kualititaf, mencari sumber-sumber relevan terkait permasalahan kemudian mendeskripsikan data untuk menggambarkan tataan regulasi hukum ekonomi Islam untuk digunakan  dalam  perbankan  syariah.  Artikel  ini  akan  membahas  mengenai  hierarki peraturan  perundang-undangan  hukum  ekonomi  syariah  yang  digunakan  dalam perbankan syariah. Dua landasan hukum yang digunakan dalam perbankan syariah yaitu hukum normatif (Islam) dan hukum positif (negara). Lembaga keuangan Syariah maupun masyarakat bisa menggunakan Hierarki tersebut untuk menjadi acuan dalam melakukan transaksi akad syariah dan menyelesaikan sangketa hukum ekonomi syariah.
Kata Kunci : Hierarki, Norma, Perbankan Syariah

## A. Pendahuluan
Setiap perubahan sistem hukum hal yang penting dalam pengembangan negara, hukum  ekonomi  juga  harus  memprioritaskan  perkembangan  hukum.  Adanya  hukum untuk  menegakkan  dan  mencapai  kesejahteraan  agar  upaya  pembuatan  hukum  tidak terbengkalai pelaku harus menerapkannya dengan baik. Salah satu penelitian menegaskan hubungan antara hukum dan ekonomi adalah satu kesatunya agar ekonomi berkembang luas.  Diharapkan  sistem  ekonomi  nasional  bisa  memadai  prilaku  ekonomi  agar  lebih terencana dan berkembang pesat.
Tiga macam hukum ekonomi yang diterapkan di Indonesia : hukum islam, hukum positif, dan hukum adat. Secara jelas Islam banyak menjelaskan tentang ekonomi secara syariah di  bantu  dengan kitab-kitab dan pedapat  para Madzab.  Kemudian hukum  yang disusun negara  dirembukkan oleh para DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang disebut Undang-Undang  disebuat  hukum  positif.  Sedangkan  hukum  adat  ialah  hukum  yang terbentuk  karena  kebiasan  baik  dilakukan  disuatu  daerah  dan  dilakukan  secara  turun menurun. 1
Hierarki  peraturan  perundang-undangan  dalam  hukum  ekonomi  syariah merupakan landasan yang penting dalam menjalankan sistem hukum tersebut.  Hierarki ini  menetapkan  urutan  kekuasaan  dan  keberlakuan  peraturan-peraturan  yang  berlaku dalam  konteks  ekonomi  syariah.  Dalam  konteks  ini,  hierarki  peraturan  perundang- undangan  hukum  ekonomi  syariah  diterapkan  dalam  perbankan  syari’ah  karena  pada dasarnya akad hukum ekonomi syariah itu lebih banyak digunakan di perbankan syariah
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  didukung pembentukkannya  oleh  UU  NO.  21  Tahun  2000  Tentang  Perbankan  Syariah,  banyak yang mengatur tentang Hukum Ekonomi Syariah khususnya disektor Perbankan. Setiap ada keperluan masyarakat mengenai ekonomi yang belum ada hukumnya Fatwa DSN- MUI mengeluarkan fatwa baru yang mencakup untuk kemaslahatan umat, maka dari itu otoritas di Perbankan Syariah selalu mengedepankan prinsip Islam serta nilai moralitas yang diharapkan aktivitas ekonomi syariah mengedepankan syariah. Hingga kini, DSN- MUI telah mengeluarkan sekitar 100 fatwa yang relevan dalam bidang ekonomi syariah. 2

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka ( library research ), dengan metode  kualitatif  yang  mengkaji  Hierarki  peraturan  dalam  Perbankan  Syariah  untuk menggali tataan peraturan yang digunakan untuk landasan peraturan Perbankan Syariah. Kajian  penelitian  ini  menggunakan  sumber  litelatur  yang  didapatkan  dari  peneliti
1 Dudi Badruzaman, ‘Implementasi Hukum Ekonomi Syari’ah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Implementation of Syari’ah Economic Law on Syari’ah Financial’, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis , 2.2 (2019), pp. 81 – 95 <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index%0AIMPLEMENTASI>.
2 Soleh Hasan Wahid, ‘Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN -MUI Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia’, Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 4.2 (2016), pp. 2 – 171, doi:https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.171-198.
terdahulu yang menunjang dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang relevan.
Analis data yang digunakan deskriptif kualititaf, mencari sumber-sumber relevan terkait  permasalahan  kemudian  mendeskripsikan  data  untuk  menggambarkan  tataan regulasi  hukum  ekonomi  Islam  yang  menjadi  hieraki  yang  bisa  digunakan  dalam perbankan syariah.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Teori Hierarki Hukum Perundang-Undangan
Hans Kelsen dibukunya “ General Theory of Law and State ” yang diterjemahkan dan dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie dalam “ Hans Kelsen’s Theory of Law ” terdapat beberapa  konsep  dasar. 3 Salah  satunya  adalah  penelitian  hukum  yang  mempelajari dinamika  sistem  standar  dan  pengoperasian  standar  yang  mendasarinya.  Analisis  ini mengidentifikasi  aspek  lain  dari  hukum,  yakni  hukum  mengatur  strukturnya  sendiri. Norma  hukum  mengatur  landasan  bagi  penciptaan  norma  hukum  lainnya  dan,  dalam beberapa  kasus,  menentukan  perlunya  norma-norma  tersebut.  Maka  dari  itu  adanya norma yang sekarang bisa dibuat berdasarkan hukum yang sebelumnya.
Teori Hans Kelsen yang lain dikenal dengan teori tentang Hierarki Norma Hukum ( Stufenbau Theory-Stufenbau des Recht ). Pendapatnya mengenai hukum yang terdahulu bisa menghapus hukum yang baru karena selalu dibentuk dari hukum terdahulu. Seperti halnya hukum yang rendah ( inferior ) dibuat dengan hukum yang lebih tinggi ( superior ) sehingga norma-norma hukum tersusun dalam suatu Hierarki berjenjang. 4 Adanya norma yang lebih renda karena bersumber dari norma lebih tinggi begitupun seterusnya. Proses ini  berlanjut  hingga  mencapai  suatu  norma  yang  tidak  dapat  ditelusuri  lebih  lanjut, bersifat hipotetis dan fiktif, yang disebut Norma Dasar ( Grundnorm ).
Teori diatas menjelaskan, hierarki suatu istilah yang digunakan dalam ketentuan hukum yang memiliki tingkatan dari tinggi ke rendah. Sebagaimana tingkatan norma dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah yang tidak boleh bertentangan dari norma yang paling tinggi. Norma-norma di atas didukung oleh fakta bahwa norma-norma yang lebih ketat akan tunduk pada pengawasan terhadap norma-norma lain yang lebih ketat. Demikian pula, standar tertinggi dalam proses hukum, diakhiri dengan suatu norma ketat yang  menjadi  standar  tertinggi  dalam  validitas  seluruh  sistem  hukum.  Sehingga, serangkaian  norma  yang  sudah  dipublikasian  oleh  pihak  berwenang  harus  ditaati  oleh hubungan dan masyarakat sekitar.
2. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia
3 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara: Judul Aslinya (Theory Of Law and State) Diterjemahkan Oleh Rasul Mutakkin (Bandung: Nusa Media, 2010).
4 Muhamad Bacharuddin Jusuf and Adara Khalfani Mazin, ‘Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia’, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat , 2.1 (2023), pp. 16 – 18, doi:10.11111/dassollen.xxxxxxx.
Peraturan  dalam  perbankan  syariah  di  Indonesia  menggunakan  dua  (2)  basis hukum, yakni dasar hukum Islam (normatif) dan dasar hukum positif. Dasar hukum Islam Al-Quran, Hadis, qiyas, ijma’ , serta argumen hukum yang kontroversial seperti maslahah mursalah , istihsan ,  dan  sejenisnya.  Sementara  itu,  dasar  hukum  positif  mencakup Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  dan  peraturan- peraturan hukum sebelumnya yang relevan. 5

## a. Sumber Hukum Normatif Perbankan Syariah di Indonesia
Perbankan Syariah tidak bisa lepas dari Islam, maka dari itu hukum awal dari syariah dari Islam, berikut bagan tingkatan dari syariah:
Gambar 1. Tingkatan Syariah
Seluruh  pembiayaan  di  bank  syariah  yang  menggunakan  akad  syariah  yang disesuaikan  dengan  ketentuan  hukum  ekonomi  syariah,  salah  satunya  acuannya adalah  DSN-MUI.  Sebelum  adanya  DSN-MUI,  hukum  Islam  merupakan  hukum pertama  yang  diterapkan  secara  universal  yang  menjadi  landasan  peraturan  hukum syariah dalam sengketa ekonomi. Berikut adalah pedoman hukum ekonomi syariah yang digunakan dalam perbankan syariah saat ini: 6
1) Al – Qur’an
Berdasarkan preseden hukum yang ada, ayat di dalam Al-Qur'an dapat diklasifikasikan  dalam  banyak  kategori  untuk  menonjolkan  ciri-ciri  proses legislatif dalam Al-Qur'an. Bahasa yang digunakan Al-Qur’an kadang bersifat final dan mengikat, hanya dengan satu tafsir harafiah ( qath’iy ) atau satu tafsir harafiah ( Dzanniy ). Setiap kalimat bisa bersifat umum ('Amm') atau terfokus secara  khusus  ( khash ).  Selain  itu,  teks  Al-Qur'an  juga  dapat  mempunyai pengertian  global  (mujmal)  atau  rinci.  Perbedaan  sifat-sifat  ini  dapat
5 Rahmawati Rahmawati, Nurnasrina Nurnasrina, and Heri Sunandar, ‘ Hierarki Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia’, Money: Journal of Financial and Islamic Banking , 1.1 (2022), pp. 1 – 10, doi:10.31004/money.v1i1.9418.
6 Firdha Nabela, Nurnasrina Nurnasrina, and Heri Sunandar, ‘Hirarki Hukum Dan Dasar Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia’, Jurnal Ekonomi Utama , 2.2 (2023), pp. 106 – 16, doi:10.55903/juria.v2i2.58.
Islam
Aqidah Syariah
Akhlak
Muamalah Ibadah Akad Keuangan Politik
mempengaruhi kedudukan hukum terhadap hal-hal yang diubah oleh ayat-ayat tersebut.
Berikut  salah  satu  ayat  Al-Qur’an  yang  membahas  mengenai muamalah, surat Al-Maidah (5) ayat 1:
اع ٰىالْ تُ ي اام  َّلَِّإ ِمااعْ ناْلْا ُةاميِابَ ْمُكال ْتَّلِحُأ ۚ ِدوُقُعْلِبِ اوُفْواأ اوُنامآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ
يِ لُِمُ اْيْاغ ْمُكْيال
ُديِرُي اام ُمُكْايَ اَّللَّا َّنِإ ۗ ٌمُرُح ْمُتْ ناأاو ِدْيَّصلا
Artinya:  “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  aqad-aqad  itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan  haji.  Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum-hukum  menurut yang dikehendaki-Nya .” 7
Tafsir Al-Madinah Munawarrah dibawah pengawasan syaikh Prof. Dr. Imad  Zuhair  Hafidz  menafsirkan  penggalan  ayat
يَأ  اَي ِدوُقُعْلاِب  اوُف ْوَأ  اوُنَمآ  َنيِذَّلا  اَه
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  aqad-aqad  itu ” penggalan ayat tersebut  menjelaskan  untuk  memenuhi  janji  yang  sudah  dibuat  oleh  orang yang beriman. Setiap akad yang sudah dibuat oleh manusia maka Allah swt akan  mengawasi  akad  tersebut  hingga  akad  tersebut  berakhir.  Dengan  ini setiap  akad  yang  sudah  diperjanjikan  oleh  nasabah  dan  pihak  bank  syariah harus  dilaksanakan  dan  terpenuhi  dengan  baik  seperti  halnya  akad  amanah seperti jual beli dan akad yang diperbolehkan. 8
2) Al-Sunnah
Pengetahuan  hukum  yang  berasal  dari  Sunnah,  dapat  dibagi  menjadi tiga  kategori:  Pertama,  hukum  yang  mengikuti  atau  mendukung  ajaran  Al- Qur'an ( muwafaqah li ahkam Al-Qur'an ). Kedua, peraturan yang memberikan penjelasan  tentang  apa  yang  telah  disebutkan  dalam  Al-Qur'an  atau  dalam pengetahuan  umum  ( mufassal  li  mujmal  Qur'an ).  Ketiga,  menekankan  apa yang secara umum dikatakan dalam Al-Qur'an ( taqyid atau takhsis ). Selain itu, juga  menggambarkan  hukum-hukum  baru  yang  tidak  disebutkan  dalam  Al- Qur'an ( al-ahkam al-jadidah ). 9
Berikut Hadits yang salah satu menjelaskan tentang muamalah:
"
ااذِإ ( :ُلوُقا ي ملسو هيلع الله ىلص َِّللَّاا الوُسار ُتْعِاسَ :الااق هنع الله يضر ٍدوُعْسام ِنْبِا ْنع ) ِنااكارااتا تا ي ْواأ ِةاعْل ِسلاا ُّبار ُلوُقا ي اام ُلْواقْلااف ,ٌةان ِياب اامُها نْ يا ب اسْيال ِنااعِياابا تُمْلاا افالا تْخِا
ُهااوار
ُمِكااْلْاا ُهاحَّحاصاو ,ُةاسْماْلْاا
"
Artinya:  “ Ibnu  Mas’ud  RA  berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  SAW bersabda: “Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas,  maka perkataan  yang benar ialah
7 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama R.I., Al-Quran Dan Terjemahannya .
8 Imam Zuhair, Tafsir Al-Madinah Munawarra.h , (Madinah, t.th)
9 Ulva Hiliyatur, dkk, Pengantar Hukum Islam Di Indonesia (Tasikmalaya: Edu Publiser, 2021).
apa  yang  dikatakan  oleh  pemilik  barang  atau  mereka  membatalkan transaksi, ” (HR Imam yang Lima).
3) Ijtihad
Situasi  saat  ini,  dimana  pedoman  dari  Al-Qur'an  atau  Sunnah  yang sangat  universal  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi  umat  Islam, jtihad menjadi solusi yang kontroversial. Oleh karena itu, ijtihad dipandang sebagai  kebutuhan  krusial  dalam  kehidupan  umat  Islam.  Legalitas ijtihad dijelaskan  secara  rinci  dalam  sabda  Nabi  Muhammad  SAW  dalam  kasus Mu'az bin Jabal. Hasil ijtihad tersebut kemudian diterima sebagai batang tubuh hukum sesuai Sunnah dan Al-Qur'an. Sepanjang sejarah hukum Islam, banyak metode ijtihad yang  digunakan  oleh  para  ulama  atau  hakim  Islam.  Metode- metode ini akan disebutkan secara singkat dalam uraian di bawah ini: 10
Pertama Ijma’ , i jma' biasanya terdapat pada summum hukum keempat setelah  Al-Qur'an  dan  Sunnah.  Ijma'  dapat  diartikan  sebagai  pendapat bersama. " Ijma " mengacu pada kemampuan ulama Islam untuk menyelesaikan masalah  yang  tidak  memiliki  preseden  hukum.  Komponen  metode  ini  yang pertama adalah kesepakatan ulama.
Berikut contoh ijma dalam muamalah maliyyah :
” ةكرشلا تخسفنا امهنم دحأ تام اذإ هنأ اوعمجأو
"
“ Para ulama telah ber-ijma bahwa apabila salah satu syarik meninggal dunia maka akad syirkah tersebut fasakh (batal )” 11
Akad Musyarakah akad  kerjasama  dari  modal  maupun  tenaga kemudian  keuntungan  dibagi  2  secara  adil. Ijma’ di  atas  menjelaskan bahwasanya  jika  salah  satu  pihak  meninggal  sedangkan  akad  musyarakah masih berlangsung, maka akad tersebut batal atau berhenti.
Kedua Qiyas ,  menurut  Abdul  Ghofur  Anshori,  penerapan qiyas pada suatu  hukum  yang  keadaanya  belum  di  jelaskan  dari  sumber  Al-Qur'an  dan Sunnah,  kemudian  menggali  sumber  keduanya  untuk  mencari  persamaan permasalahan dan digunakan untuk sumber hukum. 12 Penggunaan penalaran hukum  dalam bidang  ekonomi syariah meliputi  penentuan status  bank yang ditentukan  dengan  melihat  paradigma  tekstual  yang  mengatur  aspek  formal dan hukum. Secara lugas, pembahasan riba diambil dari teks-teks nash tanpa mengesampingkan  prinsip-prinsip  moral.  Dalam  konteks  ini,  paradigma tekstual memegang prinsip bahwa setiap transaksi yang melibatkan uang yang
10 Fitria Nur Afifatur Ro hmah and Muhammad Nuruddien, ‘Implementasi Kaidah Al -Ijtihad La Yunqad Bi Al- Ijtihad Dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam’, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam , 25.2 (2022), pp. 167 – 76, doi:10.15642/alqanun.2022.25.2.167-176.
11 Mudzir, Ibn.. Al- Ijmâ’. (Kairo: Dâr Al -Atsâr. 2004)
12 Abdul Ghofur, Perbankan Syariah Di Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009).
menghasilkan keuntungan atau nilai dari transaksi tersebut, apapun ukuran dan jenis pembayarannya, harus diperlakukan sebagai hal yang sah dan sah.
Mengenai  perkara  bank,  status  hukumnya  ditentukan  dengan menerapkan teori qiyas, yaitu perkara bank diwakili oleh al-far'u (kasus yang akan  dianalisis),  kasus  bank  diwakili  oleh  al-ashlu  (kasus  yang  akan dianalisis). yang akan dianalisis), dan hukumnya sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, yang dengan jelas menyatakan bahwa "padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Al-‘illat atau keyakinan bersama adalah bahwa amal shaleh, baik yang dilakukan oleh laki- laki  maupun  perempuan,  membawa  manfaat  atau  keuntungan  dari  transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam qiyas tersirat bahwa obligasi bank mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan obligasi yang dijaminkan. 13
Ketiga Maslahah  Mursalah ,  i jtihad yang  dilakukan  dalam  Maslahah Mursalah  ini  mencari  kemaslahtan  atau  manfaat  atas  perilaku  kegiatan ekonomi  syariah  agar  sejahtera.  Bukan  hanya  prilakunya  saja  tetapi bermanfaat bagi semua pihak yang masuk dalam perjanjian. Hukum dasar dari muamalah  adalah  boleh  kecuali  ada  dalil  yang  melarangnya,  sehingga ketentuan  dalam  muamalah  boleh  dilakukan  walaupun  tidak  ada  yang melarangnya. 14
Metode maslahah  mursalah menjadikan  kegiatan  muamalah  menjadi baik  dan  positif  karena  bisa  menjadikan  pijakan  dalam  merumuskan permasalahan  ekonomi  kontemporer.  Sejalan  dengan  berkembanganya ekonomi makan regulasi wajib dikembangkan agar menjadi teratur dan bisa menjawab permasalahan yang beredar. Implemtasi maslahah mursalah dalam kegiatan  ekonomi  Islam  sangat  membantu  untuk  melaksanakan  dan menyelesaikan dibidang tersebut, karena diambil untuk kemaslhatan bersama tidak ada yang dirugikan. 15
Ketiga Istihsan , istihsan merupakan  salah  satu  istilah  hukum  yang sering digunakan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam terminologi dan penalaran hukumnya. Istihsan dapat diartikan sebagai proses penerapan hukum  terhadap  suatu  permasalahan  hukum  tertentu  yang  mempunyai landasan yang jelas untuk mencari kesimpulan yang lebih baik.
Salah  satu  permasalahan  dalam  muamalah  yang  diselesaikan  dalam istihsan adalah  hak  khiyar.  Ulama  sepakatan  hak khiyar (opsi  melanjutkan atau  berhenti)  hanya  berlaku  kepada  pihak  yang  terlibat  dalam  jual  beli.
13 Moch Mahsun and Imamul Hakim, ‘Ijma’ Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah’,
Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam , 12.2 (2021), pp. 88 – 100, doi:10.59943/economic.v12i2.3.
14 Alimatul Farida, Abu Yasid, and Muhammad Lathoif Ghozali, ‘Peran Istiḥsān Dalam Dinamisasi Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah’, Jurnal Mu’allim , 5.2 (2023), pp. 320 – 32, doi:10.35891/muallim.v5i2.3640.
15 Muhajirin dan May Dedu, ‘Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah’, Al- Mashlahah , 09.1 (2021), pp. 172 – 200, doi:10.30868/am.v9i01.963.
Namun  terjadi  perbedaan  pendapat  mengenai  pihak  ketiga  yang  tidak sepenuhnya  terlibat  akan  ikut  dirugikan  jika  hak khiyar diperbolehkan.
Mazhab  Hanafiyyah  dan  Malikiyyah  berpendapat  boleh  melakukan hak khiyar. Berbeda  dengan  Ulama  Hanafiyah  tidak  membolehkan  hak  tersebut jika alasannya tidak jelas dan tidak sah. Mereka berpendapat jual beli memiliki konsekuensi adanya hak khiyar walaupun pihak ketiga tidak berlaku efektif. 16 Kelima Urf ’ , urf’ merujuk norma yang dibuat oleh masyarakat setempat dan menyebar, hukum ini biasanya disebut dengan tradisi atau adat yang terus berlanjut  dalam  masyarakat. Urf terbentuk  dari  pemahaman  bersama  oleh banyak orang, bukan hanya di kalangan ulama hukum sendiri. Jika suatu urf tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam,  maka urf tersebut  dapat  dijadikan landasan  yang  sah.  Hukumnya  boleh  jika  norma  tetap  berlaku  dan  tradisi masih  berlanjutnya  bagi  lingkungan  setempat.  dan  tetap  berlaku  bagi masyarakat  yang  bersangkutan.  Tiga  syarat urf’ bisa  digunakan  ialah:
Pertama, urf’ tidak  bertolak  belakang  dengan  hukum  Islam, kedua, urf’ dilakukan  secara  terus  menerus,  dan ketiga, urf’ dilakukan  saat  sudah  ada hukum sebelumnya.
Contoh  yang  bisa  digunakan  dalam  penerapan urf dalam  ekonomi adalah ketika status hukum penjual dipengaruhi oleh sistem penjualan. Secara umum,  saat  transaksi  yang  dilakukan  oleh  pembeli  dan  penjual  harus menerima ketentuan dari para pihak yang lazim digunakannya. 17

## b. Sumber Hukum Positif Perbankan Syariah di Indonesia
Selain sumber hukum yang berasal dari Islam, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Sebagai bank umum, bank syariah diatur oleh undang-undang di Indonesia, dan praktiknya diatur oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah:
1) Undang Undang 18 , diantaranya (a) Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan perbankan bebas bunga  yang  dikenal  dengan  bank  dengan  prinsip  bagi  hasil;  (c)  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memperkenalkan konsep perbankan syariah dan  memungkinkan  adopsi  sistem  perbankan  dual,  di  mana  bank konvensional  diperbolehkan  untuk  membuka  unit  usaha  syariah  guna mendorong perkembangan perbankan syariah. (d) Undang-Undang Nomor
16 Musthafa Dib al-Bugha, Atsar Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fina Al-Tasrif Al- Tabi’iyyah Fi Al -Fiqh Al-Islami (Dar Al- Qalam, 2013).
17 Wahyu Syarvina, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini, ‘Aplikasi ‘Urf Dalam Ekonomi Islam’, AT- TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah , 4.1 (2022), pp. 1 – 16, doi:10.52490/attijarah.v4i1.285.
18 Sisi Ade Linda, Zufriani Zufriani, and Doli Witro, ‘Karakteristik Dan Hakekat Peraturan Perundang - Undangan Hukum Ekonomi Syariah’, Al- Amwal : Journal of Islamic Economic Law , 6.1 (2021), pp. 64 – 75, doi:10.24256/alw.v6i1.2926.
23 Tahun 2004 mengenai Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan wewenang kepada Bank Indonesia  untuk  menerapkan  kebijakan  moneter  dengan  mengacu  pada prinsip-prinsip  sistem  syariah;  (e)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 yang mengubah  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  memberikan  wewenang  yang  mutlak  kepada  Peradilan  Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang terkait dengan ranah ekonomi syariah; dan (f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan  Syariahyang  memberikan  payung  hukum  secara  utuh  terhadap perbankan syariah di Indonesia.
2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Posisi Peraturan Bank Indonesia dalam hirarki sistem peraturan perundang- undangan  merupakan  bentuk  regulasi  yang  mengimplementasikan ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Perbankan  dan  Undang- Undang  Bank  Indonesia.  Dengan  demikian,  Peraturan  Bank  Indonesia berada  di  bawah  Undang-Undang  dalam  Hierarki  peraturan  perundang- undangan, namun tidak memiliki kedudukan yang setara dengan Peraturan Pemerintah atau peraturan lain yang lebih rendah tingkatannya dari Undang- Undang.  Peraturan  Bank  Indonesia  dibentuk  oleh  lembaga  negara,  yaitu Bank  Indonesia,  dan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  terkait kebijakan-kebijakan di bidang perbankan. Oleh karena itu, Peraturan Bank Indonesia memiliki sifat yang lebih spesifik dan khusus. 19
3) Peraturan OJK (POJK). Merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, yang bersifat mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
4) Fatwa DSN MUI. Selain mematuhi peraturan perundang-undangan, industri perbankan  syariah  juga  memerlukan  Fatwa  DSN-MUI  sebagai  panduan untuk memulai praktik perbankan syariah. Namun, perlu ditanyakan apakah DSN-MUI secara diam-diam mendukung praktik perbankan syariah. Secara yuridis  dan  sosiologis,  dapat  disimpulkan  bahwa  fatwa  DSN-MUI merupakan  kebijakan  hukum  buatan  yang  tidak  bermaksud  untuk menegakkan hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang bertugas melaksanakan direktif untuk mengatasi setiap masalah yang timbul  dari  fatwa  tersebut.  Namun,  sebaliknya,  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  badan  pengawas  (Bank  Indonesia) diwajibkan untuk mengakomodasi dan mengintegrasikan Fatwa DSN-MUI sebagai  prinsip  syariah  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 20
19 Rahmawati, Nurnasrina, Sunandar..........
20 Al Fitri Johar, Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Badilag: Last modified, 2019).
Selain dari hukum positif dan normatif yang telah dijelaskan di atas, ada satu hukum  normatif  yang  belum  diterapkan  di  seluruh  Indonesia,  yaitu  hukum  qanun. Qanun  adalah  sebuah  sekolah  Islam  di  Aceh  yang  didirikan  sebagai  dasar  karena pendidikan Islam selalu memiliki yuridisme yang kuat. Dasar yuridis yang disebutkan tersebut tunduk pada beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 44 tahun  1999  tentang  Keistimewaan  Penyelenggaraan  Provinsi  Daerah  Aceh  dan Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2001  tentang  otonomi  khusus  Provinsi  Daerah Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  yang  disusul  oleh  Undang- Undang No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. 21
Undang-Undang  ini  juga  disebutkan  bahwa  pemerintah  dapat  menangani perselisihan  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  perselisihan  di  antara perselisihan,  dan  aturan  yang  lebih  ketat  mengatur  undang-undang.  Definisi  qanun diberikan  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  paragraf  235,  yang  mengatur  pengawasan pemerintah terhadap qanun dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Qanun Islam dapat diinterpretasikan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan hukum yang berlaku, dan qanun yang membahas syariah Islam hanya dapat dibahas melalui uji Mahkamah Agung. 22

## D. Kesimpulan
Hierarki  hukum  adalah  tataan  atau  urutan  yang  digunakan  untuk  melaksankan suatu  hukum,  tatanan  ini  didasarkan  oleh  hukum  yang  lebih  tinggi  kemudian  hukum selanjutnya  bisa  dibuat  sesuai  dengan  hukum  sebelumnya.  Landasan  hukum  yang digunakan  dalam  Perbankan  syariah  ada  2  yaitu  hukum  normatif  (Islam)  dan  hukum positif  (Negara).  Hukum  normatif  meliputi  Al-Qur’an,  AL-Sunnah, Ijtihad para  ulama meliputi ( Ijma’, Qiyas, ihtisan, marsalah mursalah, dan Urf’) . Hukum positif meliputi undang-undang  yang  mengantur  perbankan  syariah,  Bank  Indonesia,  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK), dan Fatwa DSN MUI. Hierarki peraturaa tersebut dibuat secara rinci berlandaskan  hukum  sebelumnya  yang  tidak  menentang  ajaran  Islam.  Dari  urutan  dan jajaran hukum yang sudah tertera merupakan Hierarki hukum perundang-udangan hukum ekonomi  syariah.  Lembaga  keuangan  Syariah  maupun  masyarakat  bisa  menggunakan Hierarki  tersebut  untuk  menjadi  acuan  dalam  melakukan  transaksi  akad  syariah  dan menyelesaikan sangketa hukum ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Bakar, Ali, Ali Abu Bakar, Zulkarnain Lubis, Hukum Jinayat Aceh (Kencana, 2019) Alimatul  Farida,  Abu  Yasid,  and  Muhammad  Lathoif  Ghozali,  ‘Peran  Istiḥsān  Dalam Dinamisasi Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah’, Jurnal Mu’allim ,  5.2  (2023), pp. 320–32, doi:10.35891/muallim.v5i2.3640
21 Ali Abu Bakar, Zulkarnain Lubi s, Hukum Jinayat Aceh (Jakarta: Kencana, 2019). 31
22 Abu Bakar. 32
Badruzaman, Dudi, ‘Implementasi Hukum Ekonomi Syari’ah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah  Implementation  of  Syari’ah  Economic  Law  on  Syari’ah  Financial’,
Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis , 2.2 (2019), pp. 81–95
<http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index%0AIMPLEMENTASI>
Dib al-Bugha, Musthafa, Atsar Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fina Al-Tasrif Al-Tabi’iyyah Fi Al-Fiqh Al-Islami (Dar Al- Qalam, 2013) Ghofur, Abdul, Perbankan Syariah Di Indonesia (Gajah Mada University Press, 2009) Hasan  Wahid,  Soleh,  ‘Pola  Transformasi  Fatwa  Ekonomi  Syariah  DSN-MUI  Dalam
Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’, Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 4.2
(2016), pp. 2–171, doi:https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.171-198
Hiliyatur, Ulva. dkk, Pengantar Hukum Islam Di Indonesia (Edu Publiser, 2021)
Johar, Al Fitri, Al Fitri Johar, Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dari  Perspektif  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia (Last  modified, 2019)
Jusuf, Muhamad Bacharuddin, and Adara Khalfani Mazin, ‘Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia’, Das Sollen: Jurnal Kajian
Kontemporer Hukum Dan Masyarakat , 2.1 (2023), pp. 16–18,
doi:10.11111/dassollen.xxxxxxx
Kelsen, Hans, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara: Judul Aslinya (Theory Of Law and State) Diterjemahkan Oleh Rasul Mutakkin (Nusa Media, 2010)
Linda, Sisi Ade, Zufriani Zufriani, and Doli Witro, ‘Karakteristik Dan Hakekat Peraturan Perundang-Undangan Hukum Ekonomi Syariah’, Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law , 6.1 (2021), pp. 64–75, doi:10.24256/alw.v6i1.2926
Mahsun, Moch, and Imamul Hakim, ‘Ijma’ Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah’, Economic : Jurnal  Ekonomi Dan Hukum Islam ,  12.2  (2021),  pp.  88– 100, doi:10.59943/economic.v12i2.3
Mudzir, Ibn.. Al-Ijmâ’. (Kairo: Dâr Al-Atsâr. 2004) (Dar Al-Atsar, 2004)
Muhajirin  dan  May  Dedu,  ‘Mashlahah  Mursalah  Dan  Implementasinya  Dalam  Akad
Muamalah’, Al-Mashlahah , 09.1 (2021), pp. 172–200,
doi:10.30868/am.v9i01.963
Nabela, Firdha, Nurnasrina Nurnasrina, and Heri Sunandar, ‘Hirarki Hukum Dan Dasar Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia’, Jurnal Ekonomi Utama , 2.2 (2023), pp. 106–16, doi:10.55903/juria.v2i2.58
No  TitleTim  Penerjemah  Yayasan  Penyelenggara  Penerjemah  Al-Quran  Departemen Agama R.I., Al-Quran Dan Terjemahannya
Rahmawati, Rahmawati, Nurnasrina Nurnasrina, and Heri Sunandar, ‘Hierarki Hukum Perbankan  Syariah  Di  Indonesia’, Money:  Journal  of  Financial  and  Islamic Banking , 1.1 (2022), pp. 1–10, doi:10.31004/money.v1i1.9418
Rohmah,  Fitria  Nur  Afifatur,  and  Muhammad  Nuruddien,  ‘Implementasi  Kaidah  Al- Ijtihad La Yunqad Bi Al-Ijtihad Dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam’,
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam , 25.2 (2022), pp. 167–76, doi:10.15642/alqanun.2022.25.2.167-176
Syarvina,  Wahyu,  Sudirman  Suparmin,  and  Tuti  Anggraini,  ‘Aplikasi  ‘Urf  Dalam Ekonomi  Islam’, AT-TIJARAH:  Jurnal  Penelitian  Keuangan  Dan  Perbankan Syariah , 4.1 (2022), pp. 1–16, doi:10.52490/attijarah.v4i1.285
Zuhair, Imam, Tafsir Al-Madinah Munawarra