## KELAYAKAN NASABAH DALAM MENERIMA PEMBIAYAAN DI PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA  KOTA YOGYAKARTA
Dina Laylla Faddly
Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Email: dinalayllafaddly@gmail.com

## Abstact
Sharia  Banking  is  everything  related  to  Sharia  Banks  and  Sharia  Business  Units,  covering institutions,  business  activities,  as  well  as  ways  and  processes  in  carrying  out  its  business activities.  Sharia  financing  products  are  various  in  accordance  with  the  needs  of  the community.  Where  sharia  banks  need  to  analyze  each  financing  to  reduce  the  risk  of financing. The purpose of this research is to find out the feasibility of customers in providing financing to PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta City. The type of research used is field. The nature of this research is descriptive cauldron. The research source uses primary data.  Which  can  be  directly  by  the  manager  of  PT.  BPRS  Madina  Mandiri  Sejahtera Yogyakarta and secondary data used from company documents and other literature such as observation  and  documentation.  In  the  results  of  the  study  using  the  5C  principle,  namely; Character,  Capacity,  Capital,  Collateral  and  Condition  of  Economy.  With  the  concept  of FAST, namely; Fathanah, Amanah, Shiddiq and Tabligh. As for the feasibility impact on the provision of financing, namely for the bank, this feasibility has a positive impact because with the feasibility, the bank can analyze in detail on the customer's request. As for the customer has a negative impact because to get capital quickly will be hampered by the existence of this 5C principle process.
Keywords : Customer Eligibility, Financing dan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

## Abstrak
Perbankan  Syariah  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  Bank  Syariah  dan  Unit Usaha  Syariah,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam melaksanakan  kegiatan  usahanya.  Produk-produk  pembiayaan  syariah  yang  bermacam- macam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dimana bank syariah perlu melakukan analisis terhadap setiap pembiayaan untuk mengurangi resiko pembiayaan. Adapun tujuan penelitian ini  untuk  mengetahui  kelayakan  nasabah  dalam  pemberian  pembiayaan  pada  PT.  BPRS Madina  Mandiri  Sejahtera    Kota  Yogyakarta.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah lapangan. Sifat penelitian ini adalah kualitif deskriptif. Sumber penelitian menggunakan data primer.  Yang  di  dapat  langsung  oleh  pengelola  PT.  BPRS  Madina  Mandiri  Sejahtera    Kota Yogyakarta  dan  data  sekunder  yang  digunakan  dari  dokumen-dokumen  perusahaan  serta literatur lainnyanya seperti observasi dan dokumentasi. Dalam hasil penelitian menggunakan prinsip  5C  yaitu; Character,  Capacity,  Capital,  Collateral  dan  Condition  of  Economy. Dengan  konsep  FAST  yaitu;  Fathanah,  Amanah,  Shiddiq  dan  Tabligh.  Adapun  dampak kelayakan terhadap pemberian pembiayaan yakni untuk pihak bank, kelayakan ini berdampak positif  karena  dengan  adanya  kelayakan  maka  pihak  bank  dapat  menganalisis  secara  detail atas permohonan nasabah. Sedangkan untuk  pihak nasabah berdampak negatif karena untuk mendapatkan modal secara cepat akan terhambat dengan adanya proses prinsip 5C ini.
Kata Kunci: Kelayakan Nasabah; Pembiayaan; dan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

## A. Pendahuluan
Masyarakat di Negara  maju  dan  berkembang  sangat  membutuhkan  Bank  sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga  keuangan  yang  aman  dalam  melakukan  berbagai  macam  aktivitas  keuangan. Aktivitas  keuangan  yang  sering  dilakukan  masyarakat  di  Negara  maju  dan  Negara berkembang  antara  lain  aktivitas  penyimpanan  dan  penyaluran  dana.  Perbankan sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  mempunyai  peranan  penting  dalam kehidupan  suatu  Negara.  Jasa  layanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  sangat mendukung  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan  memperlancar  kegiatan  perekonomian. Peran  strategis  Bank  tersebut  disebabkan  oleh  arti  sederhana  bank  yang  sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan  menyalurkannya  kembali  dana  tersebut  ke  masyarakat  serta  memberikan  jasa lainnya (Kasmir, 2010).
Bank  sebagai  pihak  perantara  atau  mediator  penyaluran  dan  penghimpunan  dana antara  pihak  yang  kelebihan  dana  dengan  pihak  yang  kekurangan  dana  diharapkan dapat  memberikan  kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Melalui bank, dana yang berpotensi investasi yang ada  dimasyarakat  dapat  diberdayakan  dan  disalurkan  dalam beberapa kegiatan produktif, sehingga harapan untuk mewujudkan perekonomian yang sehat dan terwujud (Amiruddin, 2020).
Perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia  telah  menjadi  tolak  ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda  dengan  bank  konvensional.  Bank  syariah  memberikan  layanan  bebas  bunga kepada  para  nasabahnya.  Dimana  perbankan  syariah  adalah  segala  sesuatu  yang menyangkut  bank  syariah  dan  unit  usaha  syariah,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya.  Adapun  salah  satu produk  bank  syariah  yang  sangat  membedakan  dengan  bank  konvensional  adalah pembiayaan kerja sama usaha. Dalam pembiayaan kerja sama usaha, bank syariah tidak membebani  bunga  kepada  nasabah,  akan  tetapi  ikut  serta  dalam  investasi.  Hasil investasi akan diterima dalam bentuk bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh calon nasabah.  Dalam  pembiayaan  kerja  sama  usaha,  dibedakan  menjadi  dua  jenis pembiayaan  yaitu  pembiayaan  Mudharabah  dan  pembiayaan  Musyarakah  (Ascarya 2013).
Peran  perbankan  syariah  pun  mulai  tampak  menggeliat  sejak  beberapa  tahun terakhir terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan  Syariah.  Tercatat  data  OJK  pada  April  2017,  jumlah  jaringan  kantor  Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 1.841, Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 336, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 285. Jumlah jaringan kantor yang ada  saat  ini  cukup  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  jika  dibandingkan  dengan sebelum terbitnya UU Tentang Perbankan Syariah. Seperti yang dicatat juga oleh OJK pada  Desember  2007,  dimana  berturut-turut  jumlah  jaringan  kantor  BUS,  UUS,  dan BPRS  sebanyak  422,  195,  dan  114.  Hal  ini  tentu  menunjukkan  bahwa  pemerintah serius  untuk  melibatkan  perbankan  syariah  yang  mengangkat  konsep  rahmatin  lil „alamin  untuk  ikut  terlibat  secara  serius  meningkatkan  masyarakat  kelas  bawah maupun UMKM untuk mengakses institusi keuangan formal (Rifa‟I, 2017).
Pembiayaan  Mudharabah  merupakan  akad  pembiayaan  antara  bank  syariah sebagai  shahibul  maal  dan  nasabah  sebagai  mudharib  untuk  melaksanakan  kegiatan usaha,  dimana  bank  syariah  memberikan  modal  sebanyak  100%  dan  nasabah menjalankan  usahanya.  Hasil  usaha  atas  pembiayaan  mudharabah  akan  dibagi  antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan mudharabah, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu Bank Syariah dan Nasabah (Ismail, 2011).
Faktor yang menjadi sumber pendapatan utama bank syariah adalah asset produktif dalam  bentuk  pembiayaan.  Semakin  banyak  dana  yang  bisa  disalurkan  dalam pembiayaan  berarti  semakin  tinggi  earning  asset,  artinya  dana  yang  dihimpun  dari masyarakat  dapat  disalurkan  dalam  bentuk  pembiayaan  produktif  sehingga  tidak banyak asset yang menganggur. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah. Dari kegiatan pembiayaan ini, semakin banyak dana yang disalurkan maka potensi timbulnya risiko pun semakin besar. Hal ini karena pembiayaan merupakan salah satu aktivitas perbankan yang memiliki risiko disebabkan oleh  adanya  ketidak  mampuan  peminjam  untuk  melunasi  kewajibannya  kepada  pihak bank.  Besarnya  risiko  pembiayaan  ditunjukkan  dalam  rasio Non  Performing  Finance (NPF).  Tingginya  NPF  menunjukkan  banyaknya  jumlah  peminjam  yang  tidak  dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama antara bank dengan peminjam (Riyadi and Yulianto, 2014).
Pembiayaan  dengan  kolektibilitas  kurang  lancar,  diragukan,  dan  macet  termasuk dalam  NPF.  Semakin  besar  NPF  menunjukkan  semakin  tinggi  tingkat  pembiayaan bermasalah,  sehingga  mengakibatkan  turunnya  pendapatan  yang  berpengaruh  pada
kinerja, tingkat  kesehatan dan kelangsungan bank. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak  yang kurang baik  bagi Negara, masyarakat, dan bank. Bahaya  atas pembiayaan  macet  yakni  tidak  terbayarnya  kembali  pembiayaan  yang  diberikan,  baik sebagian atau seluruhnya (Agsa and Darwanto, 2017).
Analisis  pembiayaan  merupakan  suatu  proses  analisis  yang  dilakukan  oleh  bank syariah  untuk  menilai  suatu  permohonan  pembiayaan  yang  telah  diajukan  oleh  calon nasabah.  Dengan  melakukan  analisis  permohonan  pembiayaan,  bank  syariah  akan memperoleh  keyakinan  bahwa  proyek  yang  akan  dibiayai  layak  (feasible).  Bank melakukan  analisis  pembiayaan  dengan  tujuan  untuk  mencegah  secara  dini kemungkinan  terjadinya  default  oleh  nasabah.  Analisis  pembiayaan  merupakan  salah satu faktor  yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil  keputusan  untuk menyetujui  atau  menolak  permohonan  pembiayaan,  dengan  analisis  yang  baik  akan menghasilkan keputusan yang tepat (Kasmir, 2012).
Salah  satu  produk  yang  diminati  dalam  Bank  Syariah  yaitu  pembiayaan murabahah. Secara sederhana, murabahah merupakan jual beli barang seharga dengan barang  tersebut  ditambah  dengan  keuntungan  yang  telah  disepakati.  Semakin  tinggi transaksi  pembiayaan  murabahah  ini  tentunya  memungkinkan  tingginya  risiko  yang akan  dihadapi.  Dalam  dunia  bisnis,  risiko  bisa  muncul  akibat  adanya  ketidakpastian yang  biasanya  terjadi  saat  pengambil  keputusan  tidak  memiliki  atau  hanya  memiliki sedikit informasi mengenai apa yang akan diputuskan di masa depan. Bank Islam perlu memiliki berbagai amunisi pengelolaan risiko (Ahmad, 2008).
Adapun  prinsip  dasar  yang  perlu  dilakukan  sebelum  memutuskan  permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip “5C”. Penerapan  prinsip  dasar  dalam  pemberian  pembiayaan  serta  analisis  yang  mendalam terhadap  calon  nasabah,  perlu  dilakukan  oleh  bank  syariah  agar  bank  tidak  salah memilih  dalam  menyalurkan  dananya  sehingga  dana  yang  disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Maka tujuan utama analisis pembiayaan adalah menilai  mutu  permintaan  pembiayaan  baru  yang  diajukan oleh  calon  debitur  ataupun  permintaan  pembiayaan  terhadap  pembiayaan  yang  sudah pernah diberikan yang diajukan oleh debitur yang lama. Sehingga dengan adanya analisis tersebut maka akan meminimalisir adanya pembiayaan yang bermasalah (Ismail, 2011).
Sehingga  terdapat  pokok  permasalahan  yang  terjadi  pada  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah  yakni  adanya  penyimpangan  (Moral  Hasard)  terhadap  calon  nasabah, artinya  permohonan  pembiayaan  yang diajukan oleh calon nasabah tidak secara detail
di analisis oleh pihak bank di akibatkan adanya kerjasama antara pihak bank dengan pihak nasabah. Dari uraian tersebut peneliti  merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait dengan kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan pada PT. BPRS Madina  Mandiri  Sejahtera    Kota  Yogyakarta.  Kemudian  terkait  dengan  dampak kelayakan terhadap pemberian pembiayaan pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta.
B. Landasan Teori

## 1. Gambaran Umum PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera  Kota Yogyakarta
Dengan  ridho  Allah    SWT,  pada  tanggal  3  desember  2007  terlah  berdiri  sebuah lembaga keuangan syariah bernama PT BPRS mandiri sejahtera dengan nama publikasi “BANK  MADINA  SYARIAH”  tanggal  tersebut  berdasarkan  tanggal  terbitnya  surat Tanda  Daftar  Perusahaan  (TDP)  PT.  BPRS  Madina  Mandiri  Sejahtera  dengan  No. 120116500446.  Berdirinya  PT.  BPRS  Madina  Mandiri  Sejahtera  yang  selanjutnya disebut  bank  Madina  Syariah  tentunya  tidak  lepas  dari  semangat  para  pendiri  dan pemegang  saham  yang  ingin  mengembangkan  idustri  keuangan  syariah  terutama  di Daerah Istimewa Yogyakarta dan negara Indonesia pada umumnya ( www.bankmadinamandirisejahtera ).
2. Produk-produk PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera  Kota Yogyakarta
a. Tabungan iB Qurban
Menggunakan  prinsip  Mudharabah  (bagi  hasil)  antara  bank  dengan  nasabah dengan nisbah 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank.
b. Deposito Madina Sejahtera
Jangka Waktu : 24 bulan, setoran Minimal : Rp 15.000.000 dengan keunggulan bagi hasil kompetitif bonus asuransi kesehatan hingga 1 (satu) keluarga.
c. Depositp Berjangka
Jangka Waktu : 12 bulan, 6 bulan, 3 bulan dan setoran Minimal : Rp 1.000.000 dengan keunggulan bagi hasil kompetitif.
d. Pembiayaan Konsiumtif
Berdasarkan  prinsip  syariah  dengan  akad  mudharabah,  iajarah  maupun multijasa.  Digunakan  untuk  pembelian  pembiayaan  barang  konsumsi, kendaraan, sewa rumah biaya pendidikan, biaya pernikahan.
e. Pembiayaan Investasi
Berdasarkan  prinsip  syariah  dengan  mudharabah.  Dapat  digunakan  untuk pembelian tempat usaha, peralatan investasi (mesin, kemdaraan, alat berat, dan
lain-lain).
f. Pembiayaan Modal Kerja
Berdasarkan  prinsip  syariah  dengan  akad  musyarakah,  mudharabah,  atau murabahah  sesuai  dengan  spesifikasi  kebutuhan  modal  kerja.  Dan  dapat digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  omset  penjualan  dan  pembiayaan kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya overhead.
g. TabunganKu iB Wadiah
Menggunakan  prinsip  wadiah,  sehingga  bank  berhak  memberikan  bonus  atas simpanan  nasabah  sesuai  kebijakan  bank.  Setoran  dan  penarikan  dapat dilakukan sewaktu-waktu
h. Tabungan Haji dan Umroh iB Madina
Tabungan khusus untuk persiapan dana perjalanan haji dan umroh
i. Tabungan iB Walimah
Menggunakan  prinsip  mudharabah  (bagi  hasil)  antara  bank  dengan  nasabah dengan  nisbah  30%  untuk  nasabah  dan  70%  untuk  bank.  Setoran  dapat dilakukan sewaktu-waktu atas sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
j. Tabungan iB Pendidikan
Menggunakan  prinsip  mudharabah  (bagi  hasil)  antara  bank  dengan  nasabah dengan  nisbah  25%  untuk  nasabah  dan  75%  untuk  bank.  Setoran  dapat dilakukan sewaktu-waktu atas sesuai kesepakatan kedua belah pihak
k. Tabungan iB Hari Raya
Menggunakan  prinsip  mudharabah  (bagi  hasil)  antara  bank  dengan  nasabah dengan  nisbah  25%  untuk  nasabah  dan  75%  untuk  bank.  Setoran  dapat dilakukan  sewaktu-waktu  atas  sesuai  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Dan penarikan  hanya  dapat  dilakukan  1  kali  dalam  setahun  yaitu  pada  bulan Ramadhan ( www.bankmadinamandirisejahter.ac.id ).
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera  Kota Yogyakarta

## Gambar 1 Struktur Organisasi
Sumber; ( www.bankmadinamandirisejahtera.ac.id )
Menurut  Zainul  Arifin  (2005)  bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam bentuk kredit, atau dalam bentuk lainnya dalam rangka menerapkan taraf hidup rakyat  banyak.  Selanjutnya bahwa  Bank syariah adalah bank yang berasaskan antara  lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan  berdasarkan  prinsip  syariah.  Bank  Syariah  mempunyai  beberapa  bentuk penghimpunan dana, produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan  investasi  tabungan  untuk  pembangunan  perekonomian  dengan  cara  yang  adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak (Kasmir, 2015).. Tujuan
mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan  dan  menuntut  penggunaan  sumber  dana  secara  produktif  dalam  rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam (Ascarya, 2013).
Menurut  Ismail  (2011),  Bank  syariah  memiliki  tiga  fungsi  utama  yaitu  sebagai berikut:
1. Menghimpun  dana  dari  masyarakat  yang  kelebihan  dana.  Bank  syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad  Al-  Wadiah  dan  dalam  bentuk  investasi  dengan  menggunakan  akad  Al- Mudharabah.
2. Menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan.  Masyarakat  dapat memperoleh  pembiayaan  dari  bank  syariah  asalkan  dapat  memenuhi  semua ketentuan dan  persyaratan yang  berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang  sangat  penting  bagi  bank  syariah,  bank  menyalurkan  dana  kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad.
3. Pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah diberikan dalam rangka memenuhi  kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk  pelayanan  jasa  yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman  uang,  pemindahbukuan,  dll.  Pelayanan  yang  dapat  memuaskan nasabah  ialah  pelayanan  jasa  yang  cepat  dan  akurat.  Harapan  nasabah  dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya.
Kasmir (2012) Menjelaskan Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan  permohonan  pembiayaan  yang  diajukan  oleh  calon  nasabah  anatara  lain sebagai berikut:

## 1. Character
Yaitu sifat  atau watak calon  debitur merupakan  salah satu  pertimbangan yang  terpenting  dalam  memutuskan  pemberian  pembiayaan.  Bank  sebagai pemberian  kredit  harus  yakin  bahwa  calon  peminjam  termasuk  orang  yang bertingkah  laku  baik,  dalam  arti  selalu  memegang  teguh  janjinya,  selalu berusaha,  dan  bersedia  melunasi  utangnya  pada  waktu  yang  ditetapkan  calon peminjam harus mempunyai reputasi yang baik (Firdaus and Ariyanti, 2008).

## 2. BI Checking
Bank  dapat  melakukan  penelitian  dengan  melakukan BI  Cheking, yaitu melakukan  penelitian  terhadap  calon  nasabah  dengan  melihat  data  nasabah melalui  computer  yang online dengan  bank  Indonesia. BI  Cheking dapat
digunakan  oleh  bank  untuk  mengetahui  dengan  jelas  oleh  nasabahnya,  baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur lain.

## 3. Informasi dari pihak lain
Dalam  hal  calon  nasabah  masih  belum  memiliki  pinjaman  di  bank  lain, maka  cara  yang  efektif  ditempuh  yaitu  dengan  meneliti  calon  nasabah  melalui pihak-pihak  lain  yang  mengenal  dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui  tetangga,  teman  kerja,  atasan langsung,  dan  rekan  usahanya.  Karakter  merupakan  faktor  yang  sangat  penting dalam evaluasi calon nasabah.
4. Capacity
Yaitu  analisis yang  digunakan  untuk  melihat  kemampuan  keuangan nasabah  dalam  memenuhi  kewajibannya  sesuai  jangka  waktu  pembiayaan. Kemampuan  ini  dapat  dilihat  dari  penghasilan  pribadi  untuk  pembiayaan konsumtif  dan  usaha  yang  dibiayai  untuk  pembiayaan  perdagangan  atau produktif. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar tidak mengalami kerugian. Untuk menilai kemampuan nasabah dapat dinilai dari dokumen yang dimiliki.
Prosedur  pemberian  pembiayaan  merupakan  tahap-tahap  yang  harus dilakukan  sebelum  sesuatu  pembiayaan  diputuskan  untuk  diberikan.  Dengan tujuan  untuk  mempermudah  bank  dalam  menilai  kelayakan  suatu  permohonan pembiayaan. Prosedur pemberian pembiayaan dibedakan menjadi dua yaitu untuk pembiayaan perorangan dan pembiayaan oleh suatu badan hukum, dan jika dilihat dari  segi  tujuannya  yaitu  pembiayaan  konsumtif  dan  pembiayaan  produktif (Kasmir, 2009).
Secara  umum  prosedur  pemberian  pembiayaan  atau  pembiayaan  oleh badan hukum adalah sebagai berikut (Kasmir 2014):
1. Pengajuan berkas-berkas
Dalam  hal  ini  pemohon  mengajukan  permohonan  pembiayaan  yang dituangkan dalam bentuk proposal, yang kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lain yang dibutuhkan:
i. Proposal  hendaknya  menjelaskan  secara  rinci  mengenai  latar  belakang, maksud dan tujuan,  besarnya  pembiayaan  yang  dibutuhkan,  jangka  waktu pembayaran dan jaminan yang digunakan.
ii. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto kopi:
a. Akte notaries
b. T.D.P (Tanda Tangan Perusahaan)
c. N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak)
d. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir.
e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan
f. Sertifikat jaminan
iii. Selanjutnya  dilakukan  penilaian  dilakukan  sementara  adalah  dari  neraca dan laporan laba rugi (Kasmir, 2009).
2. Penyelidikan berkas pinjaman
Untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.
3. Wawancara awal
Penyelidikan  kepada  calon  debitur  dengan  langsung  berhadapan dengan  calon  debitur.  Tujuannya  adalah  untuk  meyakinkan  bank  apakah berkas-berkas  tersebut  sesuai  dan  lengkap  seperti  dengan  yang  bank inginkan.

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan  metode kualitatif deskriptif. Peneliti mendeskripsikan tentang objek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian. Dengan ini dituntut keterlibatan peneliti secara aktif dalam pengumpulan data penelitian. Yang dimaksudkan mengetahui informasi terkait kelayakan (Burhan, 2012).
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data  yang  diperlukan  (Sugiyono  2016).  Pengumpulan  data  yang  dilakukan  untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.
Untuk  mengumpulkan  data  mengenai  objek  penelitian  maka  digunakan  metode pengumpulan data sebagai berikut:

## 1. Observasi
Tekhnik  observasi  merupakan  metode  pengumpulan  data  dengan  melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Tekhnik observasi yang dilakukan adalah observasi  langsung  terhadap  pihak  PT.  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  kota Yogyakarta  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Winarno  Surakhmad,  bahwa: “Tekhnik  pengumpulan  data  dimana  peneliti  mengadakan  pengamatan  secara langsung  (tanpa  alat)  terhadap  gejala-gejala  subjek  yang  diselidiki,  baik
pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan (Lexy ,  2008).

## 2. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua  pihak  yaitu  pewawancara  yang  mengajukan  pertanyaan  dan  terwancara yang  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  tersebut  (Lexy,  2009).  Menurut Bagong  Suyanto  Wawancara  biasanya  dimaksudkan  untuk  memperoleh keterangan,  pendirian,  pendapat  secara  lisan  dari  seseorang  (yang  lazim  disebut responden) dengan berbicara langsung ( face to face ) dengan orang tersebut . Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pegawai dalam PT. BPRS Madina  Mandiri  Sejahtera  kota  Yogyakarta  untuk  memperoleh  data  yang dibutuhkan dan dianggap akurat.

## 3. Dokumentasi
Dokumentasi  yaitu data  yang  dimaksudkan untuk melengkapi hasil data  yang diperoleh  melalui  wawancara  dan  observasi.  Metode  ini  digunakan  untuk menguatkan  data-data  yang  telah  didapatkan  di  PT.  BPRS  Madina  Mandiri Sejahtera kota Yogyakarta
Data  yang  diperoleh  dari  informasi  perlu  diteliti  kebenarannya  dengan cara  melakukan  perbandingan  data  yang  diperoleh  dari  informasi  yang  lain. Keabsahan data dalam  penelitian ini diperiksa dengan tekhnik trianggulasi, yaitu tekhnik penilaian keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding data-data tersebut(Lexy, 2009).
Dalam tekhnik trianggulasi, terdapat alasan  tertentu untuk penilaian data tersebut, yaitu sebagai berikut:
1. Penelitian  ini  dilakukan  oleh  peneliti  sendiri.  Maka  pengumpulan  data  yang dilakukan pemeriksaan ulang.
2. Tekhnik  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk  data  kelayakan  pemberian pembiayaan kepada nasabah ialah melalui sumber data tertulis.
Melalui tekhnik di atas, peneliti melakukan pengecekan ulang atas hasil pengumpulan data untuk mendapatkan data yang akurat. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.  Deskriptif  kualitatif  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  suatu  peristiwa  atau kejadian  yang  saat  ini  berlaku.  Dengan  kata  lain  penelitian  ini  tidak  mencari  tahu menjelaskan  hubungan,  tetapi  hanya  berbentuk  narasi  yang  bertujuan  untuk
mengumpulkan  informasi  actual  secara  rinci  yang  menjelaskan  tentang  analisis kelayakan  pemberian  pembiayaan  pada  PT.  BPRS  Madina  Mandiri  Sejahtera  Kota Yogyakarta. Adapun aktifitas dalam analisis data meliputi Reduksi Data, Penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembiayaan merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh suatu perbankan dalam menjalankan  kegiatannya.  Setiap  perbankan  memiliki  standarnya  masing-masing  dalam menentukan  kelayakan  nasabah  untuk  diberi  pembiayaan.  Dengan  demikian  bank  harus menentukan  kadar  risiko  yang  akan  di  pikulnya  dalam  setiap  kasus  dan  berapa  jumlah pembiayaan  yang  dapat  disetujui  dengan  mempertimbangkan  risiko.  Risiko  pembiayaan mempunyai dimensi  kualitatif dan kuantitatif. Tetapi dimensi kualitatif itu pada umumnya lebih sulit untuk dinilai.
Ibu  Dian  P.  Sofiansyah, yang berperan sebagai analisis Pembiayaan pada PT.  BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa:
“Dalam  menganalisis  seorang  nasabah/anggota  yang  pantas  dan  sesuai  untuk menerima  sebuah  pembiayaan  pada  PT.  BPRS  Madina  Mandiri  Sejahtera  Kota Yogyakarta,  maka  kami  melakukan  sebuah  analisis  dengan  menggunakan  prinsip pembiayaan  yaitu  5C  yaitu  Charakter,  Capacity,  Capital,  Collateral,  Condition  of ekonomic” (Ibu Dian P. Sofiansyah, 2021)
Yang  dimaksud  lima  prinsip  pembiayaan  tersebut  di  atas  dapat  dijelaskan  sebagai berikut (Insani, 2019):
1. Character
Untuk  memperoleh  gambaran  tentang  karakter  nasabah  dapat  ditempuh  upaya-upaya sebagai berikut:1) Meneliti riwayat hidup dari calon nasabah. 2) Meneliti reputasi di tempat uasaha  calon  nasabah,  3)  Meminta  informasi  dari  bank  ke  bank  yang  pernah  memberikan fasilitas  pembiayaan,  dan  4)  Mencari  informasi  kehidupan  calon  nasabah  dari  lingkungan tempat tinggal.
2. Capacity
Untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya yang dihubungkan dengan  kemampuannya  mengelola  bisnis  serta  kemampuannya  mencari  laba.  Semakin banyak  pendapatannya  maka  semakin  besar  kemampuannya  dalam  mengembalikan pinjamannya.  Kita  bisa  menilai  Capasity  dari  calon  nasabah  dengan  cara:  1)  Menilai kekayaan nasabah, dengan cara melihat seberapa besar asset yang dimiliki calon nasabah, 2) Melihat perkembangan usaha yang dilakukan oleh nasabah, dan 3) Melihat laporan keuangan
dari usaha yang dilakukan oleh nasabah.

## 3. Capital
Modal  yang  dimaksud  di  sini  adalah  ketersediaan  modal  awal  nasabah  sebelum mengajukan  pembiayaan.  Poin  capital  ini  tidak  terlalu  dipertimbangkan  PT.  BPRS  Madina Mandiri  Sejahtera  Kota  Yogyakarta  dibandingkan  dengan  karakter,  kapasitas  dan agunan/jaminan.  Akan  tetapi  poin  ini  masih  dinilai  juga  demi  keamanan  dan  kehati-hatian PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta dalam menyalurkan pembiayaan.

## 4. Collateral
Collateral  tersebut  harus  dinilai  oleh  bank  untuk  mengetahui  sejauh  mana  resiko kewajiban  finansial  nasabah  terhadap  bank.  Penilaian  terhadap  barang  jaminan  ini  meliputi jenis lokasi, bukti pemilikan dan status hukumnya.
Dalam  penilai  collateral  ini  dapat  dilihat  dari  2  hal  yaitu  dari  segi  ekonomis,  artinya ekonomis  itu  dari  barang-barang  yang  akan  diagunkan  dan  dari  segi  yuridis,  yaitu  apakah jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk diagunkan sebagai barang jaminan.

## 5. Condition of Economy
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor ekonomi masing-masing. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisis ekonomi perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal antara lain (Ismail, 2010).
a. Peraturan-peraturan pemerintah
b. Situasi politik dan perekonomian dunia
c. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.
Maksud dari penilaian permohonan kredit adalah untuk meletakkan kepercayaan dan untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  di  inginkan  dikemudian  hari  seperti  halnya kegagalan  usaha  debitur  dan  kemacetan  total  kreditnya,  sehingga  pihak  bank  maupun nasabah dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip  5C  ini  merupakan  prinsip  dasar  yang  dipakai  oleh  PT.  BPRS  Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta. Selain prinsip 5C ini yang digunakan oleh pihak bank, adapun  prinsip  lain  yaitu  prinsip  FAST,  yakni Fathanah,  Amanah,  Shiddiq,  Tabligh (Masruroh, 2018) .
1. Fathanah,  artinya  cakap  dan  cerdas  dalam  menganalisis  permohonan  nasabah. Dalam hal ini meliputi dua unsur yakni:
a. Fathanah  dalam  administrasi  atau  manajemen  dagang,  artinya  hal-hal  yang berkenaan dengan aktivitas harus dicatat atau dibukukan secara rapi.
b. Fathanah  dalam  hal  menangkap  selera  pembeli  yang  berkaitan  dengan  barang
maupun harta.
2. Amanah,  artinya  tidak  mengurangi  apa-apa  yang  tidak  boleh  dikurangi  dan sebaliknya tidak boleh ditambah. Dalam hal ini termasuk juga menambah harga jual yang telah ditentukan atas pengetahuan pemilik barang. Sifat amanah yang ada pada nasabah  akan  memberikan  dampak  positif  bagi  diri  pelaku  usaha  yang dijalanimya. Sehingga usahanya akan semakin berkembang dan bank yang akan memberikan pembiayaan merasa yakin untuk memberikan pembiayaan.
3. Shiddiq, artinya benar dalam perkataan dan benar pula dalam perbuatan, pebisnis dilarang  melakukan hal yang tidak baik. Apabila shiddiq dilakukan oleh pelaku bisnis maka praktek bisnis jahiliyah tidak terjadi perbuatan penipuan.
4. Tabligh, artinya komunikatif dan argumentatif. Yaitu orang  yang memiliki sifat tabligh akan  menyampaikan  sesuatu  dengan  benar  (berbobot)  dan  dengan  tutur kata yang tepat.
Begitu pula  yang dikatakan oleh  Ibu Dian P. Sofiansyah,  yang berperan sebagai  analisis  Pembiayaan  pada  PT.  BPRS  Madina  Mandiri  Sejahtera  Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa pembiayaan yang dominan diajukan oleh calon nasabah  yakni  pembiayaan  KPR  dengan  akad  Murabahah  .  Adapun  skema pembiayaan dengan akad Murabahah yaitu:
Skema Akad Murabahah
Gambar 2, skema Akad Murabahah
Menurut  Irmawati,  (2014)  yang  dikutip  oleh  Yuniatin    Pembiayaan  jual  beli merupakan pembiayaan paling popular dibanding pembiayaan lainnya. Pada pembiayaan jual beli, terdapat tiga akad yang banyak digunakan yaitu murabahah, salam dan istishna. Namun  dalam  fenomena  yang  ada  di  Indonesia,  hanya  akad  murabahah  yang  memiliki porsi  paling  mendominasi  besarnya  konstribusi  yang  berasal  dari  pembiayaan  jual  beli, pada akad istishna memiliki konstribusi yang kecil, sedangkan akad salam tidak memiliki konstribusi (Trisnawati and Ridho, 2019).

## Landasan hukum Prinsip 5C
Landasan hukum yang ditetapkan prinsip 5C sesuai dengan firman Allah SWT (Q.S Al-Hujarat ayat 6)
امۡ نُ يَٰٓ ا إٖ يَٰٓ   يَٰٓ يَٰٓ ذِ ا   يَٰٓا مۡ يَٰٓ ااْو نُي  ذِ نُ ا يَٰٓ ااْو وٓ نُ لَّ يَٰٓييَٰٓ يَٰٓ اإٖ يَٰٓييَٰٓ ذِ ا  نُ ذِا يَٰٓ ا مۡ نُ يَٰٓ وٓ يَٰٓ ا ذِ ااْو وٓ نُ يَٰٓاويَٰٓ ايَٰٓي ذِ لَّٱ ا يَٰٓ يُّ يَٰٓ وٓ يَٰٓ اا يَٰٓي ذِاذِد يَٰٓنا مۡ نُ مۡ يَٰٓعيَٰٓ ا يَٰٓاا  ىيَٰٓ يَٰٓعااْو نُحذِ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu  berita,  maka  periksalah  dengan  teliti  agar  kamu  tidak  menimpakan  suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (Q.S Al-Hujarat: 6)
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  penyaluran  pembiayaan  diwajibkan  untuk mengadakan  analisis  yang  berhubungan  dangan  latar  belakang  seoarang  nasabah  untuk memperoleh kebenaran dan keyakinan bahwa nasabah itu layak untuk meneriman fasilitas kredit.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinyakredit  macet  atau  gagal  bayar  yang akan berdampak negatif pada sebuah lembaga atau kesehatan bank itu sendiri.
Dampak  kelayakan  sangatlah  berpengaruh  terhadap  pemberian  pembiayaan  kepada nasabah,  dimana  kelayakan  ini  menjadi  tolak  ukur  oleh  pihak  bank  untuk  memberikan kepastian layak atau tidaknya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh pihak nasabah kepada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta pihak bank.
Menurut  Prof.  Dr.  H.  Amir  Muallim,  MA.  Ketua  Komisaris  PT.  BPRS  Madina Mandiri  Sejahtera  Kota  Yogyakarta,    adapun  dampak  kelayakan  terhadap  pemberian pembiayaan yakni kelayakan ini  berdampak positif bagi pihak bank sebab dengan adanya kelayakan  ini  pihak  bank  dapat  menilai  setiap  permohonan  nasabah,  apakah  dia  layak diberikan pembiayaan atau tidak. Maka dari itu sebelum pembiayaan diberikan maka bank harus  merasa  yakin  bahwa  pembiayaan  yang  akan  diberikan  benar-benar  akan  kembali. Keyakinan  tersebut  diperoleh  dari  hasil  penilaian  untuk  mengetahui  layak  atau  tidaknya diberikan  pembiayaan.  Penilaian  ini  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  untuk mendapatkan  keyakinan  tentang  nasabahnya,  seperti  melalui  prosedur  penilaian  yang
benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama (Prof. Dr. H. Amir Muallim, 2021).
Menurut  nasabah  atas  nama  Bapak  Munir  mengatakan  bahwa  Kelayakan  ini memberikan  dampak  negatif  pada  pihak  nasabah  karena  dengan  adanya  kelayakan  ini maka  dalam  mendapatkan  penambahan  modal  akan  membutuhkan  waktu  yang  sangat lama, disebabkan karena pihak bank akan menilai secara detail apakah permohonan dalam pengajuan layak diberikan pembiayaan atau tidak (Munir, 2021).
Berbeda  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Bapak  Sutrisna,  dia  mengatakan  bahwa  : Saya  setuju  dengan  adanya  kelayakan  ini  karena  permohonan  yang  kita  ajukan  benar- benar  dianalisis  oleh  pihak  bank  sehingga  mengurangi  jumlah  nasabah  yang  melakukan pembiayaan macet atau gagal bayar (Sutrisno, 2021).
Apa  yang  dikemukakan  Sutrisna  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa  intrumen kelayakan  nasabah  adalah  merupakan  alat  untuk  menghindari  terjadinya  kemacetan  atau gagal bayar dalam pembiayaan terhadap nasabah, sehingga pihak perbankan syariah tidak mengalami kerugian dan terjamin sehat.

## E. Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yakni:
1. Dalam menganalisis kelayakan nasabah untuk pemberian pembiayaan, PT. BPRS Madina  Mandiri  Sejahtera  Kota  Yogyakarta  melakukan  penilaian  dengan menggunakan  prinsip  5C,  yaitu: Character,  Capacity,  Capital,  Coleteral, Condition  of  Economy dan  konsep FAST ,  yaitu Fathanah,  Amanah,  Shiddiq, Tabligh .  Dengan  tercapainya  penilaian  ini  maka  pihak  bank  dapat  memutuskan layak  atau  tidaknya  nasabah  diberikan  pembiayaan  karena  memberikan pembiayaan kepada nasabah tidaklah semudah itu melainkan kita harus waspada atas risiko yang akan terjadi pada pihak bank itu sendiri.
2. Adapun dampak kelayakan terhadap pemberian pembiayaan yakni untuk pihak bank sendiri  akan berdampak  positif sedangkan untuk pihak  nasabah akan berdampak negative  Untuk  pihak  bank  sendiri,  kelayakan  ini  akan  berdampak  positif  dalam pemberian pembiayaan karena dengan adanya kelayakan maka pihak bank dapat menganalisis  secara  detail  permohonan  nasabah,  apakah  dia  layak  atau  tidak diberikan  suatu  pembiayaan.  Dengan  adanya  kelayakan  ini  maka  peluang  untuk terjadinya pembiayaan macet akan kecil.
3. Sedangkan  untuk  pihak  nasabah,  kelayakan  ini  akan  berdampak  negatif  karena
untuk  mendapatkan modal secara cepat akan terhalang dengan adanya kelayakan ini.  Karena  untuk  mendapatkan  pembiayaan  maka  harus  melalui  analisis  yang diterapkan oleh pihak  bank,  setelah analisis  itu dapat tercapai maka pihak  layak untuk diberikan pembiayaan.  Oleh  karena  itu  pihak  nasabah  untuk  mendapatkan pembiayaan harus membutuhkan waktu yang relatif lama.
Adapun saran yang dapat penulis ungkapkan yakni sebagai berikut:
1. PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta hendaknya selalu menjaga prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan pada semua pembiayaan yang diberikan.
2. Lebih  memprioritaskan  pembiayaan  pada  sector  usaha  kecil  dan  menengah  dan pembiayaan produktif dari pada konsumtif. Untuk kelancaran pembiayaan, maka pihak  PT.  BPRS  Madina  Mandiri  Sejahtera  Kota  Yogyakarta  harus  selalu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perkembangan usaha nasabah.

## F. Daftar Pustaka
Agsa,  Yunita,  and  Darwanto.  2017.  “Pengaruh  Pembiayaan  Murabahah,  Musyarakah,  Dan Biaya  Transaksi  Terhadap  Profitabilitas  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah.” Jurnal Iqtishadia Vol.10(No.1):225–45.
Ahmad,  Farhat  Amaliyah.  2008.  “Manajemen  Risiko  Terhadap  Pembiayaan  Murabahah  Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” Jurnal Az Zarqa’ Vol.10(No.2):223–51.
Amiruddin,  K.  2020.  “Kelayakan  Nasabah  Dalam  Pemberian  Pembiayaan  Pada  PT.  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  IMB  Kota  Makassar.” Jurnal  Al-Mashrafiyah Vol.4(No.2):29–41.
Ascarya. 2013. Akad Dan Produk Bank Syariah . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Burhan, Bungain. 2012. Peneltian Kualitatif . edisi kedu. Jakarta: Kencana.
Darmawi, Herman. 2014. Manajemen Perbankan . Jakarta: Bumi Aksara.
Firdaus,  Rahmat,  and  Maya  Ariyanti.  2008. Manajemen  Perkreditan  Bank  Umum:  Teori, Masalah,  Kebijakan  Dan  Aplikasinya  Lengkap  Dengan  Analisis  Kredit .  Bandung: Alfabeta.
Insani,  Dyah  Fitrokhtul.  2019.  “Implementasi  Akad  Pembiayaan  Mudharabah  Dan Musyarakah  Pada  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (Studi  BPRS  Investama  Mega Bakti Makassar).” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Ismail.  2010. Manajemen  Perbankan  Dari  Teori  Menuju  Aplikasi .  Jakarta:  Pernada  Media Group.
Ismail. 2011. Perbankan Syariah . Jakarta: Pernada Media Group.
Kasmir. 2009. Dasar-Dasar Perbankan . Jakarta: Rajawali Press.
Kasmir. 2010. Manajemen Perbankan . Jakarta: Rajawali Press.
Kasmir. 2014. Analisis Laporan Keuangan . Jakarta: Rajawali Press.
Kasmir. 2015. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta: Rajawali Press.
Lexy, Moeloeng. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Resdakarya. Lexy, Moeloeng. 2009. Metode Penelitian Ilmiah . Bandung: PT. Remaja Resdakarya.
Masruroh,  Fauziah  Durotul.  2018.  “Dana  Pihak  Keiga  Dan  Jumlah  Pembiayaan  Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri.” IAIN Tulungagung.
Muallim,  Amir.  2021.  “Hasil  Wawancara  Dengan  Ketua  Komisaris  PT.  BPRS  Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta.” Pada Tanggal 25 Januari .
Munir. 2021. “Hasil Wawancara Dengan Nasabah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Kota Yogyakarta.” Pada Tanggal 26 Januari .
Rifa‟I,  Achmad.  2017.  “Peran Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Dalam Mengimplementasikan  Keuangan  Inklusif  Melalui  Pembiayaan  UMKM.” Jurnal HUMAN FALAH Vol.4(No.2):193–217.
Riyadi, Slamet, and Agung Yulianto. 2014. “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual  Beli,  Financing  Deposit  to  Ratio  (FDR)  Dan  Non  Performing  Financing  (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.” Acounting Analysis Journal Vol.3(No.4):466–77.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sutrisno.  2021.  “Hasil  Wawancara  Dengan  Nasabah  PT.  BPRS  Madina  Mandiri  Sejahtera Kota Yogyakarta.” Pada Tanggal 24 Januari .
Trisnawati,  Yuniatin,  and  Muhammad  Ridho.  2019.  “Pengaruh  Pembiayaan  Bagi  Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada Bank  Umum  Syariah  Di  Indonesia  Yang  Terdaftar  Pada  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) Periode 2015-2017.” Aktual: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol. 4(No.1):13–20.