## MAHASISWA DAN NASIONALISME MENUJU PENGABDIAN MASYARAKAT BERLANDASKAN PANCASILA
Oleh : H.A Dardiri Hasyim
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta Email: dardiri_hasyim@ymail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  berupaya  untuk  menjelaskan  peran  mahasiswa  dalam  penguatan  nasionalisme  dan Pancasila  dalam  Perguruan  Tinggi  dan  masyarakat.  Peran  mahasiswa  dalam  menguatkan nasionalisme  melalui  pengembangan  suasana  pendidikan  yang  multikultural  dapat  dilakukan dengan  menggali  dan  memahami  berbagai  konsep,  teori,  dan  nilai-nilai  multikulturalisme  yang relevan  untuk  penguatan  nasionalisme;  mengimplementasikan  konsep,  teori,  dan  nilai-nilai multikulturalisme  dalam  realitas  keseharian;  serta  melakukan  refleksi  bersama  atas  kegiatan- kegiatan  kongkret  tersebut.  Sedangkan  peran  yang  dapat  dilakukan  mahasiswa  dalam  konteks tanggung jawabnya terhadap deseminasi nilai-nilai Pancasila di antaranya adalah memperdalam dan mengembangkan diri di dalam keilmuan Pancasila; membumikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan  sehari-hari;  serta  melakukan  kontrol  terhadap  pelaksanaan  nilai-nilai  dasar  Pancasila oleh para penyelenggara Negara.

## Kata kunci : Nasionalisme, Pancasila, Mahasiswa, Perguruan Tinggi, Masyarakat

## Abstract
This paper seeks to explain the student's role in the strengthening of nationalism and Pancasila in universities  and  society.  Strengthen  the  role  of  students  in  an  atmosphere  of  nationalism  through the  development  of  multicultural  education  can  be  done  to  explore  and  understand  the  various concepts,  theories,  and  values  of  multiculturalism  that  are  relevant  to  the  strengthening  of nationalism; implement the concept, theory, and the values of multiculturalism in daily reality; and reflected together on the concrete activities. While the role that can be performed by students in the context of their responsibility for the Dissemination of Pancasila values of which is to deepen and develop themselves in the science of Pancasila; ground the basic values of Pancasila in daily life; and  monitoring  of  the  implementation  of  the  basic  values  of  Pancasila  by  the  organizers  of  the State.

## Keywords: Nationalism, Pancasila, Students, Universities, Community

## A. Pendahuluan
Mahasiswa  merupakan  sosok  intelektual muda yang sedang menapaki jenjang pendidikan tinggi.  Mereka  diharapkan  dapat  menjadi  ang- gota  masyarakat  yang  memiliki  kemampuan akademik  dan/atau  profesional  yang  dapat  me- nerapkan, mengembangkan dan/atau mencipta-
senian. 1 Para  mahasiswa  dididik  dan  dilatih  se- hingga  memiliki  sikap  ilmiah,  seperti  hasrat ingin tahu dan belajar terus menerus; daya ana- lisis  yang  kritis  dan  tajam;  jujur;  rasa  tanggung jawab  yang  tinggi;  terbuka  terhadap  pendapat baru,  pendapat  yang  berbeda  dan  kritik;  sikap bebas dari prasangka; berorientasi ke masa de- kan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan/atau ke-
1 PP No. 30 Tentang Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 1 butir (1).
pan; sikap menghargai nilai, norma, kaidah dan tradisi keilmuan.
Para  mahasiswa  juga  didorong  untuk  me- miliki sikap profesional, seperti keinginan untuk mencapai tingkat keahlian yang lebih tinggi; ke- mandirian dan kemahiran sesuai minat ilmu, ba- kat  dan  kemampuan  serta  arah  profesi;  etika profesi  yang tinggi; dan kesejawatan  yang ting- gi.  Dengan  begitu  mereka  diharapkan  menjadi sosok  individu  yang  matang  dalam  teori  dan praktek. Mahasiswa merupakan jembatan antara dunia  teoritis  dan  dunia  empiris  dalam  arti  pe- metaan  dan  pemecahan  masalah-masalah  kehi- dupan sesuai dengan bidangnya. Mahasiwa juga merupakan  dinamisator  perubahan  masyarakat menuju  perkembangan  yang  lebih  baik,  sekali- gus  melakukan  kontrol  terhadap  perubahan  so- sial  yang  sedang  dan  akan  berlangsung.  Maha- siswa  sebagai  generasi  muda  harapkan  dapat menjadi  kader  pemimpin  bangsa  yang  berjiwa Pancasila.
Dalam  Perspektif  psikologi,  masa  maha- siswa  menurut  Hurlock  merupakan  masa  dewa- sa dini, yaitu dimulai pada umur 18 tahun sam- pai  kira-kira  umur  40  tahun  saat  perubahan-pe- rubahan  fisik  dan  psikologis  yang  menyertai berkurangnya  kemampuan  reproduktif. 2 Se- dangkan  menurut  Papalia,  Olds  dan  Feldman 3 golongan  dewasa  muda  berkisar  antara  21-40 tahun.  Masa  ini  dianggap  sebagai  rentang  yang cukup panjang, yaitu dua puluh tahun. Santrock mengatakan  bahwa  orang  dewasa  muda  terma- suk  dalam  masa  transisi,  baik  transisi  secara fisik ( physically trantition ), intelektual ( cogniti- ve  trantition ),  maupun  peran  sosial  ( social  role trantition ). 4 Hurlock 5 (1992)  menguraikan  secara ringkas  ciri-ciri  yang  menonjol  dalam  tahun- tahun masa dewasa dini, sebagai berikut :
1. Masa  Dewasa  Dini  sebagai  “Masa  Pe- ngaturan”  Masa  dewasa  dini  merupakan masa “pengaturan” ( settle down ), di ma- na hal ini juga berkaitan dengan panda-
2 E.B.  Hurlock, Psikologi  Perkembangan:  Suatu  Pende- katan  Sepanjang  Rentang  Kehidupan, terj.  Isti  Widiyati (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 246.
3 Agus Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda (Jakarta: Grasindo-Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), hlm. 106.
4 Ibid ., hlm. 3-4.
5 E.B. Hurlock, Psikologi …, hlm. 247-252.
ngan  generasi-generasi  terdahulu  yang menganggap  bahwa  jika  anak  laki-laki dan  wanita  mencapai  usia  dewasa  yang syah  maka  hari-hari  kebebasan  mereka telah berakhir dan saatnya telah tiba me- nerima tanggungjawab sebagai orang de- wasa.  Tanggungjawab  ini  mencakup tanggungjawab  baik  dalam  membentuk bidang  pekerjaan  yang  akan  ditangani sebagai  kariernya  pada  pria  muda,  mau- pun  tanggungjawab  sebagai  ibu  dan  pe- ngurus rumah tangga bagi wanita muda
2. Masa  Dewasa  Dini  sebagai  “Usia  Re- produktif”.  Salah  satu  peran  baru  yang diharapkan  pada  masa  dewasa  muda adalah  peran  sebagai  orang  tua  ( parent- hood ).  Bahkan  hal  ini  merupakan  salah satu peran yang paling penting dalam hi- dup  orang  dewasa.  Oleh  sebab  itu  maka dewasa  muda  juga  dikatakan  sebagai “usia reproduktif”.
3. Masa  Dewasa  Dini  sebagai  “Masa  Ber- masalah”. Dalam tahun-tahun awal masa dewasa banyak masalah baru yang harus dihadapi  seseorang.  Masalah-masalah baru ini dari segi utamanya berbeda dari masalah-masalah yang sudah dialami se- belumnya.  Umumnya  hal  ini  terjadi  ka- rena  beberapa  alasan.  Tiga  diantaranya khususnya  bersifat  umum  sekali. Perta- ma ,  sedikit  sekali  orang  muda  yang mempunyai persiapan untuk menghadapi jenis-jenis  masalah  yang  perlu  diatasi sebagai  orang  dewasa. Kedua ,  mencoba menguasai  dua  atau  lebih  ketrampilan serempak biasanya menyebabkan kedua- duanya  kurang  berhasil.  Oleh  sebab  itu mencoba  menyesuaikan  diri  pada  dua peran  secara  serempak  juga  tidak  mem- berikan hasil yang baik dalam upaya pe- nyesuaian diri. Ketiga , dan mungkin pa- ling  berat  dari  semuanya,  orang-orang muda  itu  tidak  memperoleh  bantuan  da- lam  menghadapi  dan  memecahkan  ma- salah-masalah  mereka;  tidak  seperti  se- waktu mereka dianggap belum dewasa.
4. Masa  Dewasa  Dini  sebagai  Masa  Kete- gangan  Emosional.  Sekitar  awal  atau pertengahan  umur  tiga  puluhan,  keba- nyakan orang muda telah mampu  meme-
Mahasiswa dan Nasionalisme Menuju Pengabdian Masyarakat …
cahkan masalah-masalah mereka dengan cukup  baik  sehingga  menjadi  stabil  dan tenang  secara  emosional.  Apabila  emosi yang  menggelora  yang  merupakan  ciri tahun-tahun  awal  kedewasaan  masih  te- tap  kuat  pada  usia  tiga  puluhan,  maka hal  ini  merupakan  tanda  bahwa  penye- suaian  diri  pada  kehidupan  orang-orang dewasa  belum  terlaksana  secara  memu- askan.
5. Masa Dewasa Dini sebagai “Masa Kete- rasingan  Sosial”.  Dengan  berakhirnya pendidikan  formal  dan  terjunnya  seseo- rang ke dalam pola kehidupan orang de- wasa, yaitu karir, perkawinan dan rumah tangga,  hubungan  dengan  teman-teman kelompok  sebaya  masa  remaja  menjadi renggang,  dan  berbarengan  dengan  itu keterlibatan dalam kegiatan kelompok di luar  rumah  akan  terus  berkurang.  Seba- gai  akibatnya,  untuk  pertama  kali  sejak bayi  semua  orang  muda,  bahkan  yang populer  pun,  akan  mengalami  keterpen- cilan sosial.
6. Masa  Dewasa  Dini  sebagai  “Masa  Ko- mitmen”. Sewaktu menjadi orang dewa- sa orang-orang muda mengalami peruba- han  tanggungjawab  dari  seorang  pelajar yang  sepenuhnya  tergantung  pada  orang tua menjadi orang dewasa mandiri, maka mereka  menentukan  pola  hidup  baru, memikul tanggung jawab baru dan mem- buat  komitmen-komitmen  baru.  Meski- pun pola-pola hidup, tanggungjawab dan komitmen-komitmen  baru  ini  mungkin akan berubah juga, pola-pola ini menjadi landasan yang akan membentuk pola hi- dup,  tanggung  jawab,  dan  komitmen- komitmen di kemudian hari.
7. Masa  Dewasa  Dini  sering  sebagai  Masa Ketergantungan.  Meskipun  telah  resmi mencapai status dewasa pada usia 18 ta- hun,  dan  status  ini  memberikan  kebeba- san  untuk  mandiri,  banyak  orang  muda yang masih agak tergantung atau bahkan sangat  tergantung  pada  orang-orang  lain selama jangka waktu yang berbeda-beda. Ketergantungan ini mungkin pada orang tua, lembaga pendidikan  yang memberi- kan  beasiswa  sebagian  atau  penuh  atau
pada  pemerintah  karena  mereka  mem- peroleh pinjaman untuk membiayai pen- didikan mereka.
8. Masa Dewasa Dini sebagai “Masa Peru- bahan  Nilai”  Banyak  nilai  masa  kanak- kanak dan remaja berubah karena penga- laman  dan  hubungan  sosial  yang  lebih luas  dengan  orang-orang  yang  berbeda usia  dan  karena  nilai-  nilai  itu  kini  dili- hat  dari  kaca  mata  orang  dewasa.  Ada beberapa  alasan  yang  menyebabkan  pe- rubahan  nilai  pada  masa  dewasa  dini, diantaranya  yang  sangat  umum  adalah  : pertama, jika  orang  muda  dewasa  ingin diterima oleh anggota-anggota kelompok orang  dewasa,  mereka  harus  menerima nilai-nilai  kelompok  ini,  seperti  juga  se- waktu  kanak-kanak  dan  remaja  mereka harus  menerima  nilai-nilai  kelompok  te- man  sebaya. Kedua, orang-orang  muda itu segera menyadari bahwa kebanyakan kelompok social berpedoman pada nilai- nilai konvensional dalam hal keyakinan- keyakinan  dan  perilaku  seperti  juga  hal- nya  dalam  hal  penampilan.  Ketiga, orang-orang  muda  yang  menjadi  bapak- ibu  tidak  hanya  cenderung  mengubah nilai-nilai  mereka  lebih  cepat  daripada mereka  yang  tidak  kawin  atau  tidak  pu- nya  anak,  tetapi  mereka  juga  bergeser kepada nilai-nilai  yang lebih konservatif dan lebih tradisional.
9. Masa  Dewasa  Dini  sebagai  “Masa  Pe- nyesuaian  Diri  dengan  Cara  Hidup  Ba- ru”.  Di  antara  berbagai  penyesuaian  diri yang harus dilakukan orang muda terha- dap gaya hidup baru, yang paling umum adalah  penyesuaian  diri  pada  pola  peran seks  atas  dasar  persamaan  derajat  yang menggantikan  pembedaan  pola  peran seks tradisional, serta pola-pola baru ba- gi  kehidupan  keluarga,  termasuk  perce- raian, keluarga berorangtua tunggal, dan berbagai  pola  baru  di  tempat  pekerjaan khususnya  pada  unit-unit  kerja  yang  be- sar  dan  impersonal  di  bidang  bisnis  dan industri.
10. Masa Dewasa Dini sebagai “Masa Krea- tif”.  Orang  muda  banyak  yang  bangga karena lain dari yang umum dan tidak
menganggap  hal  ini  sebagai  suatu  tanda kekurangan,  tidak  seperti  anak  atau  re- maja  yang  selalu  ingin  sama  dengan  te- man  sebaya  baik  dalam  hal  berpakaian, gaya  bahasa  dan  tingkah  laku  karena mereka  takut  dianggap  inferior.  Hal  ini disebabkan  karena  sebagai  orang  yang telah dewasa ia tidak terikat lagi oleh ke- tentuan  dan  aturan  yang  ada  selama  ini. Bentuk  kreatifitas  yang  akan  terlihat  se- sudah  ia  dewasa  akan  tergantung  pada minat  dan  kemampuan  individual,  me- wujudkan keinginan dan kegiatan-kegia- tan  yang memberikan kepuasan sebesar- besarnya. Ada yang menyalurkan kreati- fitasnya  ini  melalui  hobi,  ada  yang  me- nyalurkannya  melalui  pekerjaan  yang memungkinkan ekspresi kreativitas.
Bangsa Indonesia saat ini sedang dihadap- kan  pada  berbagai  tantangan  kebangsaan  yang cukup  berat.  Berbagai  konflik  horizontal  yang terjadi  dalam  dekade  terakhir  memperlihatkan bahwa  bangsa  Indonesia  sedang  menghadapi masalah  kebangsaan.  Ikatan-ikatan  yang  sebe- lumnya terpatri kuat dalam sebuah titik pandang sama dalam sebuah nation , kini berkembang da- lam kesadaran sempit yang terus meningkat dan merongrong  wibawa  kebangsaan  yang  telah  di- bangun  lebih  dari  enam  puluh  tahun  yang  lalu. Para  pendiri  bangsa  memang  telah  berhasil membangun  bangsa  ( nation  building ),  namun untuk  membangun  karakter  kebangsaan  yang kuat  masih  memerlukan  waktu  yang  panjang. Upaya  membangun  karakter  kebangsaaan  me- ngalami pasang surut sejalan dengan pergulatan bangsa  dalam  menentukan  arah  perjuangan  dan juga arah pembangunan.
Pada  era  pasca  kemerdekaan,  sebagai  ne- gara  baru  Indonesia  diwarnai  oleh  pergulatan politik, terutama menyangkut persoalan ideologi negara  yang  akan  menentukan  wujud  dan  jati diri  bangsa  di  masa  depan.  Mekanisme  melalui Konstituante  mengalami  jalan  buntu  sehingga kemudian  ditempuh  jalan  Dekrit  Presiden  1959 untuk kembali ke UUD 1945 dan ideologi Pan- casila.  Sejak  saat  itu,  semangat  untuk  memba- ngun kultur dan jatidiri berbasis Pancasila sema-
lan  dengan  kultur  yang  ingin  dikembangkan, yaitu kultur Pancasila. Keberhasilan pembangu- nan  ekonomi  yang  kurang  diimbangi  dengan pembangunan  karakter  bangsa.  Keberhasilan pembangunan  ekonomi  yang  kurang  diimbangi dengan pembangunan karakter bangsa telah me- ngakibatkan goncangan dan krisis budaya, yang kemudian  berakibat  pada  lemahnya  ketahanan budaya  bangsa.  Lemahnya  ketahanan  budaya tersebut tercermin antara lain dari lemahnya ke- mampuan  dalam  menyikapi  dinamika  peruba- han sebagai akibat dari tuntutan zaman yang di- warnai oleh derasnya silang budaya global.
Lemahnya  ketahanan  budaya  juga  ditun- jukkan  oleh  terjadinya  gejala  krisis  identitas. Norma-norma  lama  semakin  melemah,  semen- tara  norma  baru  belum  terkonsolidasi  dengan baik  sehingga  terjadi  sikap  ambivalensi  dan  di- sorientasi  tata  nilai.  Disorientasi  tata  nilai  yang terjadi  bersamaan  dengan  tumbuhnya  semangat kebebasan  mengakibatkan  pandangan  permisif atau serba boleh. Hal tersebut berkembang seca- ra  berlebihan  sehingga  memicu  konflik  di  ber- bagai daerah yang dapat menjadi indikasi sema- kin  melemahnya  tatanan  kehidupan  yang  ber- Pancasila.
Masyarakat  Indonesia  dihadapkan  pada tantangan  yang  sebagian  mengarah  kepada  dis- integrasi bangsa yang ditandai oleh menguatnya primordialisme.  Sartono  Kartodirdjo  (1999) mencatat persoalan tersebut berkisar pada masa- lah prasangka religius, sentimen antaretnik, eks- klusivisme,  sektarianisme,  dan  komunalisme yang bermuara pada transformasi struktural ma- syarakat  Indonesia  dalam  segala  dimensinya. 6 Pada level nasional, berakhirnya sentralisme ke- kuasan  yang  pada  masa  orde  baru  memaksakan monokulturalisme  yang  nyaris  seragam,  me- munculkan  reaksi  balik,  yang  bukan  tidak  me- ngandung  implikasi-implikasi  negatif  bagi  re- konstruksi  kebudayaan  Indonesia  yang  multi- kultural.  Bersamaan  dengan  proses  otonomisasi dan  dan  desentralisasi  kekuasaan  pemerintahan, terjadi  peningkatan  gejala  provinsialisme  yang hampir tumpang tindih dengan etnisitas. Kecen- derungan  ini,  jika  tidak  terkendali  akan  dapat menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosio- kin menguat, namun dalam perjalanannya   pem- bangunan yang terlampau berorientasi pada ma- teri telah menumbuhkan kultur yang tidak seja-
6 Sartono  Kartodirdjo, Ideologi  dan  Teknologi  dalam Pembangunan  Bangsa:  Eksplorasi  Dimensi  Historis  dan Sosio-Kultural (Jakarta: Pabelan Jayakarta, 1999), h. 290.
Mahasiswa dan Nasionalisme Menuju Pengabdian Masyarakat …
kultural yang amat parah, tetapi juga disintegra- si politik. 7
Havinghurst 8 mengemukakan  tugas-tugas perkembangan  dewasa  muda,  diantaranya  ada- lah menjadi warga negara yang bertanggung ja- wab.  Warga  negara  yang  baik  adalah  dambaan bagi  setiap  orang  yang  ingin  hidup  tenang,  da- mai,  dan  bahagia  di  tengah-tengah  masyarakat. Warga  negara  yang  baik  adalah  warga  negara yang taat dan patuh pada tata aturan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini diwujudkan de- ngan  cara-cara  seperti  mengurus  dan  memiliki surat-surat  kewarganegaraan,  membayar  pajak, menjaga  ketertiban  dan  keamanan  masyarakat, serta mampu menyesuaiakan diri dalam pergau- lan  sosial  di  masyarakat.  Tugas-tugas  perkem- bangan tersebut merupakan tuntutan yang harus dipenuhi seseorang, sesuai dengan norma sosial- budaya  yang  berlaku  di  masyarakat.  Meskipun ada  kasus-kasus  tertentu  (seperti  orang  yang memutuskan  untuk  selibat),  baik  disadari  atau tidak  setiap  orang  dewasa  muda  akan  melaku- kan  tugas  perkembangan  tersebut  dengan  baik. 9
Seseorang  akan  dapat  belajar  dan  mencapai tujuan yang dikehendakinya jika memiliki suatu motivasi  belajar,  baik  yang  berasal  dari  dalam dirinya  maupun  yang  berasal  dari  luar  diri individu  tersebut,  yang  akan  menggerakkan, mengarahkan  dan  menjaga  tingkah  lakunya  da- lam belajar. 10
Melemahnya  nasionalisme  Indonesia  saat ini  disebabkan  oleh  beberapa  permasalahan  an- tara  lain:  kualitas  SDM  masih  rendah,  militansi bangsa  yang  mendekati  titik  kritis,  dan  jati  diri bangsa  Indonesia  yang  sudah  luntur. 11 Dihadap- kan  pada  berbagai  tantangan  tersebut,  mahasis- wa harus terpanggil untuk terus melanjutkan tu- gas kesejarahannya dalam memperkuat nasiona-
7 Azyumardi  Azra. Pendidikan  Multikultural,  Memba- ngun Kembali Indonesia Bhinneka Tunggal Ika dalam da- lam  Tsaqofah,  “Menggagas  Pendidikan  Multikultural”, vol. I, nomor 2, Tahun 2003.
8 Agus Dariyo, Psikologi …, hlm. 105-108.
9 Ibid ., hlm, 108.
10 M.  Ngalim  Purwanto, Psikologi  Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 72.
11 Djoko Santoso, “Ketahanan Negara dan Wawasan ke- bangsaan  Menghadapi  Tantangan  Global,” Makalah di- sampaikan  pada  Simposium  Nasional  Peringatan  Satu Abad  Kebangkitan  Nasional,  19  Mei  2008,  Yogyakarta: UGM, Pemda DIY, Kagama, h. 6-7.
lisme,  menjaga  dan  memelihara  eksistensi  Pan- casila  sebagai  ideologi  bangsa  dan  negara.  Ma- hasiswa merupakan individu dengan status masa dewasa awal dimana secara psikologis ia sedang melalui  proses  penyesuaian  diri  terhadap  pola kehidupan  dan  harapan  sosial  yang  baru,  se- hingga  mahasiswa  diharapkan  mampu  menjadi individu  yang  mampu  memainkan  peran  baru dalam lingkungan, baik itu di dalam maupun di luar perkuliahan. Dengan demikian secara kese- luruhan dapat disimpulkan bahwa adanya identi- fikasi  kebutuhan  mahasiswa  sebagai  dasar  da- lam aplikasi pengajaran diharapkan dapat mem- bawa  dampak  positif  dalam  membentuk  mental positif  mahasiswa  dalam  menerima  materi  da- lam menjalani aktifitas perkuliahan.  Identifikasi inipula berfungsi untuk memahami sesuatu yang dialami atau mencari jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi.

## B. Peran  Mahasiwa  Dalam  Penguatan  Na- sionalisme  di  Perguruan  Tinggi  dan  Ma- syarakat
Nasionalisme  sebagai  ideologi  dapat  me- merankan tiga fungsi, yaitu mengikat semua ke- las,  menyatukan  mentalitas  mereka,  dan  mem- bangun  atau  memperkokoh  pengaruh  terhadap kebijakan  yang  ada  di  dalam  ideologi  nasional. Kecuali itu nasionalisme melalui fasisme di Ita- lia  dan  Jerman  menentang  liberalisme  pada  ta- hun  1930-an,  walaupun  dikalahkan  oleh  libera- lisme pada Perang Dunia II. Fasisme sendiri ga- gal  bertahan  karena  tidak  mempunyai  doktrin universal  seperti  liberalisme  dan  komunisme. Fasisme  menolak  keberadaan  kemanusiaan  ber- sama atau persamaan hak-hak manusia, dan juga terlalu  mengagungkan  ras  dan  bangsa  sebagai sumber  legimitasi  untuk  memerintah  rakyat. 12 Nasionalisme  Indonesia  bukanlah  nasionalisme seperti  halnya  fasisme,  melainkan  nasionalisme yang bersendikan pada nilai-nilai Pancasila.
Melemahnya  semangat  nasionalisme  atau wawasan  kebangsaan  Indonesia  dewasa  ini  me- nurut  Santoso  (2008)  dapat  diatasi  dengan  me- ningkatkan  kualitas  kepemimpinan;  merevitali- sasi/mereaktualisasi  nasionalisme;  meningkat- kan militansi bangsa; dan meneguhkan jati diri
12 Fukuyama dalam R. Karim, “Nasionalisme Arti dan Se- jarahnya,” Analisis  CSIS ,  Tahun  XXV  Tahun  2,  1996,  h. 101.
Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 2, Mei 2017, hal. 607 - 618
bangsa  sesuai  dengan  nilai-nilai  luhur  bangsa. Selanjutnya  yang  perlu  dilakukan  adalah  mene- guhkan  dan  mengaktualisasikan  kembali  nilai- nilai  budaya  bangsa  yang  diyakini  mampu  me- ningkatkan  semangat  kebangsaan,  dan  menet- ralisis  nilai-nilai  budaya  yang  kurang  mendu- kung  semangat  kebangsaan. 13 Diperlukan  se- jumlah  langkah-langkah  strategis  yang  dapat mendorong  berbagai  macam  bentuk  perbedaan bangsa ini untuk untuk saling berdialog dan ber- dampingan  hidup  secara  harmonis.  Salah  satu- nya adalah dengan mulai menghentikan penggu- naan  klasifikasi  seperti  mayoritas-minoritas, penduduk  asli-pendatang,  pribumi-non  pribumi, lebih-lebih  yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan politis. Semua istilah ini hanya me- mupuk  subur  sikap  dan  perilaku  kelompok-ke- lompok masyarakat untuk tidak berusaha saling memahami  latar  belakang  budaya  dan  kultur mereka  masing-masing,  sehingga  berbagai  pra- sangka  dan  stereotip  yang  ada  justru  dibiarkan tumbuh  dan  bahkan  terkesan  dipelihara  oleh masing-masing kelompok. 14
Pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsa- an merupakan salah satu fenomena patologi so- sial yang tersisa dari proses transisi saat ini. Se- gala macam patologi sosial dapat dengan mudah dicegah  dan  diatasi  dengan  pendidikan  yang baik  dan  berkualitas. 15 Pendidikan  yang  tepat untuk  menguatkan  bangunan  nasionalisme  ke- Indonesia-an pada era global adalah pendidikan multikultural,  karena  pendidikan  multicultural memiliki nilai inti (core value) dalam perspektif lokal  maupun  global  yakni:  (1)  ketakwaan  ter- hadap  tuhan  Yang  Maha  Esa;  (2)  tanggung  ja- wab terhadap negara kesatuan; (3) penghargaan, pengakuan, dan penerimaan keragaman  budaya; (4) menjunjung  tinggi  supremasi  hukum;  dan
(5) penghargaan martabat manusia dan hak asasi yang universal. 16
13 Djoko Santoso, op.cit.
14 A.  Ubaidillah, Pendidikan  Kewargaan  (Civic  Educa- tion) Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani (Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000), h. 27.
15 Suyanto,  ”Profesionalisasi  dan  Sertifikasi  Guru,” Ma- kalah dalam  Seminar  PGRI  di  Universitas  Muhammadi- yah Purwokerto, Desember 2005, h. 1.
16 I.  Moeis.  ”Pendidikan Multikultural Transformatif da- lam PIPS  Sebuah  Sarana  Alternatif  Menuju Masyarakat Madani,” Makalah disampaikan  pada  Seminar Nasional
Perguruan  tinggi  memiliki  tanggung  ja- wab  dan  peran  penting  untuk  memelihara  dan usaha  terus  menerus  mendidik  mahasiswa  dan masyarakat untuk mampu hidup bersama dalam keanekaragaman. Praktek kehidupan di perguru- an  tinggi  memberikan  kesempatan  yang  sama kepada  seluruh  warga  negara  untuk  mengem- bangkan budaya mereka, dan juga adanya upaya perguruan tinggi untuk menanamkan rasa saling menghormati  dan  menghargai  budaya  yang  ada di  wilayah  nusantara.  Peran  pergurun  tinggi  sa- ngat  strategis  dan  krusial.  Fungsi  perguruan tinggi  sebagai  institusi  pendidikan  tidak  saja terfokus hanya pada aspek ekonomi atau politik saja, tetapi tidak kalah pentingnya adalah peran sosio  kulturalnya.  Perguruan  tinggi  dituntut tanggung jawab untuk menjalankan peran seba- gai  agen  integrasi  sosial,  yaitu  menciptakan identitas  budaya  bersama,  mengarahkan  secara bersama-sama individu-individu di kampus dari berbagai  kelas  sosial,  etnik,  budaya,  kepercaya- an,  agama  dan  menghubungkannya  ke  dalam masyarakat  yang  lebih  luas.  Perguruan  tinggi harus harus dapat menjadi perekat bangsa, terle- bih dalam situasi seperti sekarang ini.
Dalam  konteks  tersebut,  peran  mahasiswa dalam  menguatkan  nasionalisme  melalui  pe- ngembangan suasana pendidikan yang multikul- tural  dapat  dilakukan  dengan  langkah-langkah sebagai  berikut: pertama, menggali  dan  mema- hami berbagai konsep, teori, dan nilai-nilai mul- tikulturalisme yang relevan untuk penguatan na- sionalisme, baik yang telah terumuskan oleh pa- ra ahli maupun penggalian dari kearifan budaya lokal  melalui  kegiatan  penelitian  dan  kegiatan keilmuan  lain. Kedua, mengimplementasikan konsep,  teori,  dan  nilai-nilai  multikulturalisme dalam  realitas  keseharian  baik  di  lingkungan perguruan  tinggi  maupun  di  masyarakat  luas yang  dapat  memperkuat  nasionalisme.  Hal  ini dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan kema- hasiswaan  baik  intra  maupun  ekstra  kampus. Kegiatan-kegiatan  tersebut  senantiasa  diusaha- kan agar selalu bernuansakan nilai-nilai kebang- saan. Ketiga ,  melakukan  refleksi  bersama  atas kegiatan-kegiatan  kongkret  tersebut  sehingga akan diperoleh kerangka rumusan tindakan yang lebih relevan dengan situasi dan perkembangan
Pendidikan IPS 05 Agustus 2006, Bandung : Sekolah Pas- casarjana Universitas Pendidikan Indonesia, h. 9.
Mahasiswa dan Nasionalisme Menuju Pengabdian Masyarakat …
di masyarakat yang terus berubah. Refleksi akan semakin mengantarkan mahasiswa pada kesada- ran  akan  nilai-nilai  kebangsaaan  yang  harus  te- rus diperjuangkan.
C. Peran  Mahasiwa  Dalam  Penguatan  Pan- casila  di  Perguruan  Tinggi  dan  Masyara- kat
Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideo- logi  bangsa  dan  negara  Indonesia  tidak  terben- tuk  secara  mendadak  serta  ciptaan  seseorang, melainkan ditempa oleh sejarah panjang Indone- sia  menjadi  suatu  bangsa.  Menurut  sejarawan Sartono Kartodirjo (1999), proses menjadi Indo- nesia  dapat  dilacak  jauh  ke  masa  lampau,  tidak saja ke zaman Sriwijaya dan Majapahit, melain- kan juga ke zaman pra sejarah. Proses itu disim- pulkan  dari  distribusi  nekara  (moko),  bahasa Melayu,  rute  perdagangan  dan  navigasi.  Kese- muanya ini telah menunjukkan adanya pengala- man  bersama  proses  integrasi  bangsa  Indone- sia. 17 Jauh  di  masa  lampau,  masyarakat  Indone- sia  yang  majemuk  telah  menunjukkan  kemam- puannya  saling  beradaptasi  sehingga  dapat memperkecil  perbedaan-perbedaan.  Dari  proses tersebut  tumbuh  sifat  dan  karakteristik  umum masyarakat  Indonesia. 18 Semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrwa adalah gambaran  kehidupan  bangsa  Indonesia  di  masa lampau  yang  penuh  dengan  kearifan  hidup  ber- sama dalam keragaman.
Meskipun  konsep  negara  hukum  di  Indo- nesia merupakan cita-cita bangsa  Indonesia dan juga telah di atur dalam setiap UUD dan Konsti- tusi  namun  konsep  negara  hukum  itu  sendiri bukanlah asli dari bangsa Indonesia. Konsep ne- gara  hukum  merupakan  produk  yang  di import atau  suatu  bangunan  yang  dipaksakan  dari  luar (imposed  from  outside) yang  di  adopsi  dan  di transplantasi lewat politik konkordansi kolonial
17 Sartono  Kartodirdjo, Ideologi  dan  Teknologi  dalam Pembangunan  Bangsa:  Eksplorasi  Dimensi  Historis  dan Sosio-Kultural (Jakarta: Pabelan Jayakarta, 1999) h. 82.
18 Hildred  Geertz  dalam  Suyatno  Kartodirdjo,  “Revitali- sasi  Bhinneka  Tunggal  Ika  Tan  Hana  Darma  Mangrwa dalam Rangka Menuju Indonesia Baru”, Makalah, disam- paikan  dalam  Sarasehan  Membangun  Wawasan  Kebang- saan  Melalui  Revitalisasi  Budaya,  diselenggarakan  oleh Keraton  Kasunanan  Surakarta,  Pura  Mangkunegaran,  PII dan  HKMN  Suryasumirat  di  Surakarta,  2  Agustus  2000, h. 2.
Belanda. 19 Timbul  konsep  negara  konstitusional ( the  constitutional  state) ,  dimana  UUD  di  ang- gap  sebagai  institusi  yang  paling  efektif  untuk melindungi  warganya  melalui  konsep rule  of law atau rechtsstaat . 20
Istilah  Pancasila  sendiri  telah  dikenal  se- jak  zaman  Majapahit  pada  abad  XIV,  yaitu  ter- dapat di dalam buku Negarakertagama karangan Prapanca  dan  buku  Sutasoma  karangan  Tantu- lar.  Dalam  buku  Nagarakertagama  terdapat  ke- tentuan bagi raja yang berbunyi, “ yatnaggegwa- ni  pancasyiila  kertasangkarbhisekaka  krama ,” yang artinya raja menjalankan dengan setia keli- ma  pantangan  (Pancasila),  begitu  pula  upacara- upacara ibadat dan penobatan-penobatan. Dalam buku Sutasoma, istilah Pancasila disamping me- miliki  arti  “berbatu  sendi  yang  lima”,  juga  me- miliki  arti  “pelaksanaan  kesusilaan  yang  lima” (Pancasila  Krama),  yaitu:  tidak  boleh  melaku- kan kekerasan, mencuri, berjiwa dengki, berbo- hong,  dan  mabuk  minuman  keras. 21 Secara  eti- mologis  istilah  "Pancasila"  berasal  dari  bahasa Sansekerta  dari  India  (bahasa  kasta  Brahmana) adapun  bahasa  rakyat  biasa  adalah  bahasa  Pra- kerta.  Menurut  Muhammad  Yamin  (1960)  da- lam  bahasa  Sansekerta  perkataan  Pancasila  me- miliki  dua  macam  arti  secara  leksikal  yaitu: “panca  "artinya  "lima"  dan  “syila"  vokal  i  pen- dek artinya "batu sendi ","alas", atau dasar". Se- dangkan “Syiila” vokal i panjang artinya "pera- turan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh.  Kata-kata tersebut kemudian da- lam  bahasa  Indonesia  terutama  bahasa  Jawa  di- artikan  “susila“  yang  memiliki  hubungan  de- ngan moralitas. Oleh karena itu kata "Pancasila” yang dimaksudkan adalah istilah "Panca Syiila” dengan  vokal  i  pendek  yang  memiliki  makna leksikal  "berbatu  sendi  lima  “  atau  secara  har- fiah “dasar yang memiliki lima unsur ".
Koento  Wibisono  menyebut  perkemba- ngan  pembudayaan  Pancasila  dalam  kehidupan masyarakat  Indonesia  sebagai  sebuah  ideologi murni,  ideologi  praktis.  Kemudian  dalam  kon- teks yang lain, Koento Wibisono juga mengem-
19 Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Membahagia- kan , Yogyakarta: Publishing, 2009, h. Vii.
20 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , Edisi Re- visi, Jakarta: Gramedia, 2009, h. 171.
21 Dardji Darmodiharjo dkk, Santiaji Pancasila (Suraba- ya: Usaha Nasional, 1991) h. 15.
bangkan  ideologi  sebagai  ilmu.  Dengan  kata lain, dari sisi sosio-politik perkembangan pemi- kiran, dapat dikemukakan bahwa Pancasila me- ngalami berbagai perubahan makna dan pempo- sisian (positioning) dalam  konteks  perubahan sosial  politik  Indonesia. 22 Dalam  sejarah  Indo- nesia,  Pancasila  lahir  sebagai  sebuah  ideologi murni.  Sebagai  sebuah  ideologi  murni,  maka Pancasila  cenderung  berada  dalam  dunia  ide (istilah  Plato)  atau  pemikiran  teoritik.  Pada  de- kade  berikutnya,  muncul  gejala  memposisikan Pancasila  sebagai  ideologi  politik.  Memposisi- kan Pancasila sebagai ideologi politik ini berbe- da  makna  dan  imbasnya  dengan  memposisikan Pancasila sebagai mitos. Pancasila sebagai ideo- logi  politik  muncul  dalam  bentuk  polarisasi struktur dan sosial politik kemasyarakatan. Con- toh  nyata  dan  berdampak  nyata  dalam  mene- rapkan  Pancasila  sebagai  ideologi  politik,  yaitu terjadi di era Orde Baru. Pancasila dijadikan se- bagai  pemisahan  kelompok  kepentingan.  Pada saat  itu,  penguasa  Orde  Baru  dimaknai  sebagai pro  Pancasila,  dan  penentangnya  disebut  seba- gai kelompok anti-Pancasila.
Belajar  dari  perkembangan  ideologi  yang lain  seperti  kapitalisme  dan  sosialisme,  dapat dikemukakan  bahwa  Pancasila  perlu  ditransfor- masikan  ke  dalam  bentuk  dan  model-model yang  lain.  Pancasila  tidak  bisa  hanya  dijadikan ideologi  yang  berwajah  mitos  atau  politis.  Pan- casila harus diajak ke dalam bentuk wajah keil- muan.  Menurunkan  Pancasila  sebagai  sebuah ilmu  ini,  maka  dibutuhkan  adanya  pekerjaan ekstra dari kalangan pencinta dan penggali nilai- nilai Pancasila, yaitu: pertama, dibutuhkan ada- nya  satu  model  narasi  akademik  yang  memper- kuat  dan  memperkokoh  ontologi  ke-Pancasila- an. Jika Soekarno di jamannya, mampu menya- kinkan  bahwa  Pancasila  adalah  ideologi  yang nyata  atau  riil  dan  berkesesuaian  dengan  kebu- tuhan jaman untuk membangun kesadaran  nasi-
gai ideologi praktis. Dalam konteks ini, kita se- mua  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menerje- mahkan  Pancasila  sebagai  ontologi  berbangsa menjadi metode hidup. Ketiga, menjadikan Pan- casila  sebagai  sebuah  aksiologi.  Para  pembina, penatar,  pendidik,  dan  komunikator  mengenai nilai-nilai Pancasila perlu memiliki argumentasi yang  utuh  dan  lengkap  mengenai  makna  dan manfaat  dari  penerapan  nilai  Pancasila.  Dalam tataran  filsafat,  apakah  manfaatnya  bagi  orang banyak atau masyarakat.
Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja  tujuan hukum  berdasarkan  Pancasila  adalah  untuk memberikan  pengayoman  kepada  manusia,  yai- tu melindungi manusia secara pasif (negatif) de- ngan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara  aktif  (positif)  dengan  menciptakan  kon- disi  kemasyarakatan  berlangsung  secara  wajar sehingga  secara  adil  tiap  manusia  memperoleh kesempatan  secara  luas  dan  sama  untuk  me- ngembangkan  seluruh  potensi  kemanusiaannya secara  utuh. 23 Menurut  Aristoteles  negara  yang baik  ialah  negara  yang  diperintah  dengan  kons- titusi  dan  berkedaulatan  hukum. 24 Jimly  Asshid- diqie  menegaskan  senada  dengan  mengatakan bahwa  kekuasaan  yang  jika  tidak  dikendalikan dan  dibatasi  menurut  prosedur  konstitusional, dapat menjadi sumber malapetaka. 25
Mahasiswa  sebagai  intelektual  muda  ber- perang  penting  dalam  perkembangan  pembuda- yaan  Pancasila.  Peran  yang  dapat  dilakukan mahasiswa  dalam  konteks  tanggung  jawabnya terhadap  deseminasi  nilai-nilai  Pancasila  dian- taranya adalah memperdalam dan mengembang- kan  diri  di  dalam  keilmuan  Pancasila  sehingga dapat  memiliki  kemampuan  untuk  memikul tanggung  jawab  intelektualnya  dalam  mendese- minasikan  Pancasila  dalam  kehidupan  berma- syarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi ini sering  disebut  dengan  dimensi  penghayatan. Pancasila sebagai paradigma ilmu perlu dipaha- onalisme,  maka  bangsa  Indonesia  saat  ini  pun perlu  disadarkan  dan  ditumbuhkan  keyakinan bahwa Pancasila memiliki landasan empirik dan landasan  ontologis  yang  nyata  bagi  bangsa  In- donesia. Kedua, Pancasila  perlu  dikembangkan sebagai metodologi hidup, atau dijadikan seba-
22 Koento  Wibisono  Siswomihardjo, Pancasila  sebagai Paradigma  Pengembangan  Ilmu  Pengetahuan ,  Jakarta, 2000.
23 Bernard  Arief  Sidharta, Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu Hukum:  Sebuah  Penelitian  Tentang  Fondasi  Kefilsafatan dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  Sebagai  Landasan  Pe- ngembangan  Ilmu  Hukum  Nasional,  Bandung :  Mandar Maju, 2000, h. 190.
24 Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Ra- jawali Press, 2000, h. 2.
25 Jimly Asshiddiqqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Edisi Kedua, Cet. Pertama, Jakarta: Sinar Gra- fika, 2010, h. 138.
Mahasiswa dan Nasionalisme Menuju Pengabdian Masyarakat …
mi dasar dan arah penerapannya,  yaitu pada as- pek ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Pada ontologisnya berarti hakikat ilmu pengeta- huan  merupakan  aktivitas  manusia  Indonesia yang  tidak  mengenal  titik  henti  dalam  upaya mencari dan menemukan kebenaran dan kenya- taan  yang  utuh  dalam  dimensinya  sebagai  ma- syarakat,  sebagai  proses,  dan  sebagai  produk. Sebagai  masyarakat  berarti  mewujud  dalam academic community ; sebagai proses berarti me- wujud  dalam scientific  activity ;  sebagai  produk berarti mewujud dalam scientific product beser- ta  aplikasinya.Pada  epistemologisnya  berarti Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandungnya dijadikan  metode  berpikir  (dijadikan  dasar  dan arah  berpikir)  dalam  mengembangkan  ilmu  pe- ngetahuan, yang parameternya adalah nilai-nilai yang  terkandung  dalam  Pancasila  itu  sendiri. Pada aksiologisnya berarti bahwa dengan meng- gunakan  epistemologi  tersebut,  kemanfaatan dan efek pengembangan ilmu pengetahuan seca- ra  negatif  tidak  bertentangan  dengan  ideal  Pan- casila  dan  secara  positif  mendukung  atau  me- wujudkan nilai-nilai ideal Pancasila. 26
Peran tersebut dapat dilakukan dengan te- rus membekali diri melalui kajian-kajian ilmiah di perguruan tinggi. Hal ini penting terus dilaku- kan  agar  tidak  terjadi  pemahaman  yang  keliru tentang Pancasila. Menurut Midian Sirait (2008) setidaknya  ada  empat  pemahaman  yang  keliru tentang  Pancasila  sebagai  berikut: pertama ,  ke- keliruan  dalam  melihat  hubungan  antara  nilai dan praksis Pancasila dalam masyarakat. Pelak- sanaan  Pancasila  tidak  memberikan  solusi  atas persoalan  objektif  bangsa  yang  sangat  mende- sak,  seperti  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial. Kedua , kekeliruan dalam melihat sejarah politik Indonesia  pada  umumnya.  Kekeliruan  ini  ber- pangkal  pada  kesalahan  pemahaman  konteks politik Indonesia yang telah berlangsung. Dalam pemahaman  ini  terjadi  akibat  penyamaan  nilai- nilai  Pancasila  dengan  suatu  rezim  politik  atau pemerintahan. Sebagai contoh nilai-nilai Panca- sila diidentikkan dengan pemerintahan orde ba-
26 Pipin Hanapiah, “Pancasila Sebagai Paradigma,” Maka- lah, disajikan pada kegiatan “Deseminasi MKPK Pendidi- kan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan” bagi pa- ra Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarga- negaraan  di  Lingkungan  Universitas  Padjadjaran  Ban- dung, 24 November 2000, h. 2-3.
ru dengan segenap kekuasaan Presiden Soeharto dan  juga  segala  jenis  indoktrinasinya. Ketiga , kekeliruan  penyamaan  ideologi  sebagai  suatu madzab  atau  varian  pemikiran  seperti  setingkat agama.  Dengan  demikian  muncul  pemahaman yang salah bahwa seolah-olah agama berhadap- hadapan  dengan  Pancasila.  Hal  ini  juga  mung- kin timbul sebagai akibat dari upaya “sakralisa- si”  Pancasila.  Pancasila  dimaknai  sebagai  ideo- logi  tertutup  dan  kebenaran  tafsir  yang  berlaku hanyalah  tafsir  yang  mendapat  legitimasi  dari pemerintah  atau  kekuasaan. Keempat, kekeliru- an  pemahaman  yang  melihat  Pancasila    tidak lagi relevan dalam membantun integrasi bangsa. Perpecahan masyarakat disertai kekerasan masif yang pernah terjadi di Aceh, Ambon, Poso, Ka- limantan, dianggap sebagai bukti bahwa Panca- sila  tidak  lagi  mempunyai  daya  rekat  dan  daya ikat  kebangsaan  Indonesia.  Secara  perlahan  ke- mudian dimasukkan cara pandang bahwa integ- rasi dapat dihidupi atau ditopang oleh kesamaan agama  atau  sosial  masyarakat  saja.  Kesamaan agama  dan  sosial  budaya  dianggap  lebih  kuat dibandingkan  dengan  kesamaan  masyarakat sebagai suatu bangsa dan negara Indonesia. 27
Mahasiswa  harus  dapat  memahami  dan mengerti Pancasila  yang benar dan dapat diper- tanggungjawabkan,  baik  secara  yuridis-konsti- tusional,  objektif-ilmiah,  filosofis-religius  mau- pun  secara  etis  dan  moral. 28 Kebenaran  Panca- sila  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  secara yuridis-konstitusional,  karena  Pancasila  adalah dasar  negara  yang  merupakan  pokok  kaidah negara yang fundamental. Oleh karena itu, tidak setiap  orang  boleh  memberikan  pengertian  atau tafsiran  menurut  pendapatnya  sendiri.  Kebena- ran  Pancasila  secara  yuridis  dapat  diterangkan dengan  empat  tiang  penyangga  ilmu  sebagai berikut:
1. Objeknya  adalah  naskah  resmi  negara yang  mempunyai  sifat  imperatif  yuridis, misalnya  UUD  1945,  Ketetapan  MPR, dan  peraturan  perundangan  lainnya  be- serta  fakta-fakta  historis  yang  telah  dia- kui  kebenarannya  secara  resmi  oleh  ne- gara, yang kesemuanya terkait  dengan
27 Midian Sirait, Revitalisasi Pancasila, Jakarta: Kasta Hasta Pustaka , h . 193-194.
28 H.A.M. Effendi, Falsafah Negara Pancasila (Sema- rang: Duta Grafika, 1993) h. 5.
Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 2, Mei 2017, hal. 607 - 618
ketatanegaraan  dan  hukum  Republik  In- donesia;
2. Memiliki metode ilmiah dalam pendeka- tannya.  Objeknya,  yaitu  naskah-naskah resmi  negara  atau  fakta  historis  lainnya yang  sudah  diakui  kebenarannya  secara resmi  diteliti  atau  dipelajari  dengan menggunakan  metode  dan  teknik  yang bersifat  ilmiah.  Metode  itu  dipilih  agar dapat  memahami  objeknya  secara  lebih berhasil sehingga diperoleh pengetahuan yang benar tentang objek tersebut;
3. Bersistem,  artinya  bahwa  keseluruhan proses  dan  hasil  berpikirnya  disusun  da- lam  satu  kesatuan  yang  utuh,  terdapat saling  hubungan  antara  bagian-bagian dalam  keutuhan  itu  sehingga  diperoleh keutuhan  yang  organis,  harmonis,  dan dinamis; dan
4. Menyediakan  argumentasi/bukti  yang mendukung  kebenaran  atas  kesimpulan- kesimpulan  dan  pernyataan-pernyataan atau proposisinya. 29
Kebenaran  Pancasila  juga  harus  dapat  di- pertanggungjawabkan  secara  objektif-ilmiah, karena  Pancasila  merupakan  suatu  sistem  filsa- fat  sehingga  harus  dapat  terjamin  objektivitas dalam pelaksanaanya, uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh  akal sehat. Secara  filosofis- religius,  Pancasila  juga  harus  dapat  dipertang- gungjawabkan  karena  Pancasila  merupakan falsafah  yang  berlandaskan  Ketuhanan  Yang Maha Esa, dan Pancasila harus dapat dipertang- gungjawabkan  secara  etis  dan  moral,  karena Pancasila  merupakan  falsafah  hidup  bangsa  In- donesia  yang  dipergunakan  sebagai  pedoman hidup sehari-hari.
Peran  yang  dapat  dilakukan  mahasiswa dalam  konteks  tanggung  jawabnya  terhadap deseminasi nilai-nilai Pancasila selanjutnya ada- lah  membumikan  nilai-nilai  dasar  Pancasila  da- lam  kehidupan  sehari-hari  sehingga  menjadi ideologi  praktis  yang  dapat  mewujud  dalam kenyataan  kehidupan  dirinya  dan  masyarakat. Mahasiswa harus dapat menjembatani nilai-nilai dasar Pancasila dengan kenyataan hidup sehari- hari, baik di lingkungan perguruan tinggi mau-
29 Sunarjo,  Sunarjo  Wreksosuhardjo, Ilmu  Pancasila  Yu- ridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila. Yogyakar- ta: Andi Offset, 2005, h. 3.
pun di masyarakat luas. Mahasiswa dapat mela- kukan pemetaan dan pemecahan masalah-masa- lah  kehidupan  sesuai  dengan  bidangnya  dengan berlandaskan nilai-nilai dasar Pancasila. Dimen- si  ini  sering  disebut  dengan  dimensi  pengama- lan. Pancasila diterapkan dalam kasus-kasus ke- hidupan  atau  peristiwa-peristiwa  kongkret  pada keadaan,  waktu,  dan  tempat  tertentu,  sehingga akan  tercipta  manusia  Indonesia  yang  berkebu- dayaan  Pancasila. 30 Dengan  cara  demikian,  ma- hasiswa  akan  dapat  menjadi role  model (model peran)  bagi  masyarakat  dalam  pengamalan  dan pemasyarakatan  Pancasila.  Mahasiwa  dapat  te- rus  menjadi  pelaku  sejarah  yang  membuktikan bahwa  manusia  Indonesia  adalah  manusia  yang berkarakter  Pancasila,  yang  saat  sedang  diha- dapkan pada tantangan yang cukup berat.
Selanjutnya  peran  mahasiswa  dalam  kon- teks  tanggung  jawabnya  terhadap  deseminasi nilai-nilai  Pancasila  adalah  melakukan  kontrol terhadap  pelaksanaan  nilai-nilai  dasar  Pancasila oleh  para  penyelenggara  negara  agar  tidak  me- nyimpang  dari  nilai-nilai  dasar  Pancasila  serta mendorong perubahan-perubahan dalam praktek penyelenggaran negara ke arah lebih baik sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Hakikat Pan- casila  dalam  implementasinya  pernah  “disalah- tafsirkan”  di  masa  Orde  Lama  berupa  Trisila dan  kemudian  Ekasila,  dan  di  masa  Orde  Baru “ditafsirkan  sepihak”  melalui  P-4,  asas  tunggal Pancasila,  dan  massa  mengambang.  Pada  masa Orde  Lama  dan  Orde  Baru,  Pancasila  disosiali- sasikan secara sistematis dengan menempatkan- nya  sebagai  dasar  negara  yang  harus  dipahami dan  dijadikan  sebagai  pegangan  dalam  menja- lankan pemerintahan sekaligus juga untuk men- jadi acuan hidup bangsa Indonesia secara priba- di,  masyarakat  dan  seluruh  bangsa  Indonesia. Namun  demikian,  penempatan  dan  penjunju- ngan  Pancasila  pada  kedua  masa  pemerintahan tersebut  hanyalah  bersifat  retorik  dan  sangat berbeda  dengan  kenyataan  prakteknya,  baik  da- lam  pemerintahan  maupun  dalam  praktek  ber- masyarakat. Presiden Soekarno ditetapkan men- jadi  Presiden  seumur  hidup  yang  tidak  sejalan dengan  demokrasi  yang  sebenarnya;  Presiden Soeharto  dengan  Golkar  dan  Dwifungsinya. 31 Para penyelenggaran negara harus menjadikan
30 Ibid ., h. 52.
Mahasiswa dan Nasionalisme Menuju Pengabdian Masyarakat …
hukum sebagai landasan dan pedoman serta ke- kuasaannya dibatasi oleh hukum. Peraturan atau ketentuan hukum dalam semua tingkatannya ha- rus  memenuhi  syarat  sebagai  hukum  yang  me- mancarkan  nilai-nilai  luhur  Pancasila.  Dengan cara  begitu,  Pancasila  akan  tetap  menjalankan fungsi  dan  peranannya  dalam  mencapai  tujuan bangsa dan negara. 32
Peran  tersebut  dapat  dilakukan  dengan menjalin  aliansi-aliansi,  baik  dengan  kalangan civitas akademika perguruan tinggi sendiri mau- pun dengan kelompok-kelompok civil society di masyarakat  untuk  melakukan  kontrol  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  negara  dan  ter- hadap upaya-upaya merubah dan menyeleweng- kan Pancasila. Dimensi ini sering disebut di-
mensi  pengamanan.  Mengamankan  Pancasila berarti  menyelamatkan,  mempertahankan,  dan menegakkan  Pancasila  yang  benar  agar  tidak diubah, dihapus, atau diganti dengan yang lain.

## D. Penutup
Gejala  melemahnya  nasionalisme  dan  pe- rikehidupan  ber-Pancasila  dewasa  ini  menjadi panggilan bagi mahasiswa untuk terus melanjut- kan  tugas  kesejarahannya  dalam  memperkuat nasionalisme,  menjaga  dan  memelihara  eksis- tensi  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  dan  ne- gara.  Berbagai  atribut  yang  melekat  pada  diri mahasiswa  menjadikannya  memiliki  peran  stra- tegis  untuk  memperkuat  nasionalisme  dan Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Dariyo,  2003. Psikologi  Perkembangan  Dewasa  Muda ,  Jakarta:  Grasindo-Gramedia  Widia- sarana Indonesia.
Azyumardi  Azra.  2008.  “Pendidikan  Multikultural,  Membangun  Kembali  Indonesia  Bhinneka Tunggal Ika” dalam Tsaqofah , “Menggagas Pendidikan Multikultural”, Vol. I Nomor 2 Tahun 2003.
Bernard  Arief  Sidharta,  2000. Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum:  Sebuah  Penelitian  Tentang Fondasi  Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  Sebagai  Landasan  Pengembangan Ilmu Hukum Nasional, Bandung : Mandar Maju. Dardji Darmodiharjo dkk. 1991. Santiaji Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional.
Djoko  Santoso.  “Ketahanan  Negara  dan  Wawasan  kebangsaan  Menghadapi  Tantangan  Global,” Makalah disampaiakan pada Simposium Nasional Peringatan Satu Abad Kebangkitan Nasio- nal, 19 Mei 2008, Yogyakarta: UGM, Pemda DIY, Kagama.
E.B. Hurlock, 1996. Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, terj. Isti Widiyati, Jakarta: Erlangga.
H.A.M. Effendi. 1993. Falsafah Negara Pancasila. Semarang: Duta Grafika.
Jimly Asshiddiqqie, 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Edisi Kedua, Cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
M. Ngalim Purwanto, 1999. Psikologi Pendidikan , Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Miriam Budiardjo, 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik , Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia.
Moeis.  2006.  ”Pendidikan  Multikultural  Transformatif  dalam  PIPS  Sebuah  Sarana  Alternatif Menuju Masyarakat Madani,” Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS 05 Agustus 2006, Bandung : Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
Sirait, Midian. 2008. Revitalisasi Pancasila, Jakarta: Kasta Hasta Pustaka. Pipin  Hanapiah.  2000.  “Pancasila  Sebagai  Paradigma,” Makalah, disajikan  pada  kegiatan  “Dese- minasi MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan” bagi para Dosen Pen- didikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Lingkungan Universitas Padjadjaran
31 Anhar Gonggong, Pancasila Dasar Filsafat Negara: Terabaikan di Tengah Penjunjungan Retorik , dalam Mi-dian Sirait, op.cit . h. 26-27.
32 Rozikin Daman, Pancasila Dasar Falsafah Negara , Semarang: IAIN Walisongo Press, 1992, h. 177.
Bandung, 24 November 2000. .  2002.  “Pendidikan  Pancasila.” Makalah. Disajikan  pada  Kegiatan  Pemadatan  Mata  Ku- liah Pendidikan Pancasila Bagi Mahasiwa Peserta Ujian Persamaan Mutu (UPM) pada STISIP Tasikmalaya, 22 Juli 2002.
PP No. 30 Tentang Pendidikan Tinggi. R. Karim. 1996 “Nasionalisme Arti dan Sejarahnya,” Analisis CSIS , Tahun XXV Tahun 2, 1996. Ridwan HR., 2000. Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Rajawali Press. Rozikin Daman. 1992. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Semarang: IAIN Walisongo Press. Sartono Kartodirdjo. 1999. Ideologi dan Teknologi dalam Pembangunan Bangsa: Eksplorasi Di- mensi Historis dan Sosio-Kultural. Jakarta: Pabelan Jayakarta. Satjipto Rahardjo, 2009. Negara Hukum Yang Membahagiakan , Yogyakarta: Publishing. Sunarjo Wreksosuhardjo. 2005. Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Andi Offset.
Suyanto.  2005.  ”Profesionalisasi  dan  Sertifikasi  Guru,” Makalah dalam  Seminar  PGRI  di  Univer- sitas Muhammadiyah Purwokerto, Desember 2005.
Suyatno Kartodirdjo. 2000. “Revitalisasi Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrwa dalam Rangka Menuju  Indonesia Baru”, Makalah, disampaikan dalam Sarasehan Membangun Wa- wasan  Kebangsaan  Melalui  Revitalisasi  Budaya,  diselenggarakan  oleh  Keraton  Kasunanan Surakarta, Pura Mangkunegaran, PII dan HKMN Suryasumirat di Surakarta, 2 Agustus 2000. Ubaidillah.  2000. Pendidikan  Kewargaan  (Civic  Education)  Demokrasi,  HAM  dan  Masyarakat Madani . Jakarta : IAIN Jakarta Press.