## Demokratisasi  Aceh:  Dinamika  Pemilukada  Pasca  Mou  Helsinki  dan Prospek Pemilu Serentak 2024
Aida Rahmany 1 , Siti Fatimah 2 1,2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
siti.fatimah@uin-suka.ac.id

## Abstrak
Aceh  adalah  satu-satunya  Provinsi  di  Indonesia  yang  diberikan  keistimewaan  untuk mendirikan partai lokal dalam kontestasi pemilukada. Keistimewaan ini diberikan pasca Mou Helsinki 2005. Partai lokal inilah yang menjadi inti dari sel-government yang ditawarkan dan menjadi  instrumen  dalam menjalankan  pemerintahan  di  Aceh.   Penelitian ini ini  bertujuan untuk menganalisi kondisi Aceh pasca perdamaian apakah demokrasi yang menjadi landasan perdamaian  dijalankan  dalam  ranah  pemilukada  di  Aceh  tanpa  konflik  dan  kekerasan. Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskripif-kualitatif  yang  melibatkan  pengumpulan  data berdasarkan  kondisi  realita yang  terjadi  atau  natural  setting  untuk menafsirkan  fenomena yang terjadi. Hasilnya adalah dari beberapa kali kontestasi pemilukada diadakan, kerusuhan dan  kekerasan  masih  terjadi meskipun  cenderung  menunrun.  Namun,  kelemahan  ini  tetap harus diatasi agar tidak menjadi penghalang dalam pembangunan good governance di Aceh. Hal ini juga sejalan dengan menurunnya simpatisan dari partai lokal. Partai lokal yang terlahir sebagai  antitesa  dari  partai  nasional  yang  lebih  mementingkan  pusat  pun  tidak  menjamin demokrasi  akan  berjalan  baik.  Menurunnya  simpatisan  partai  lokal  akan  membuat  pemilu 2024 menjadi periode yang sulit. Untuk menjaga hidupnya partai lokal sebagai kekhususan Aceh,  partai  lokal  perlu  berbenah  dan  menyatukan  kekuatan  untuk  mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Kata Kunci : Dinamika Pemilukada, Pemilu Serentak 2024, Demokratisasi Aceh Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
PENDAHULUAN Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah negara demokrasi. Pemilu merupakan proses akumulasi dari kehendak  masyarakat dan diyakini sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman apabila dibandingkan dengan cara-cara lain. Pemilukada adalah salah satu sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan  berkedaulatan  rakyat  dalam  ranah  lokal.  Pemilukada  bertujuan  untuk menghasilkan  pemimpin  yang  mendekati  keinginan  rakyat,  sehingga  Pemilukada  juga merupakan salah satu alat legitimasi kekuasaan. Suatu pemilihan dapat dikatakan berjalan secara  demokratis  apabila  setiap  warga  negara  dapat  menyalurkan  hak  pilihnya  secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Aceh yang merupakan salah satu provinsi Indonesia diberikan keistimewaan untuk mendirkan partai lokalnya sendiri. Partai lokal di Aceh merupakan hasil dari permintaan juru  runding  pihak  GAM.  Awalnya,  delegasi  pemerintah  Republik  Indonesia  ingin memberikan  partai  nasional  berbasil  lokal.  sejumlah  partai  politik  menjanjikan  1000 anggota  di  setiap  provinsi  agar  GAM  dapat  mendirikan  partai  nasional  berbasil  lokal  di Aceh. Namun, gagasan tersebut ditolak (Nurhasim, 2012).

## Jurnal Tana Mana
Vol. 3 No. 2, December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Pembentukan partai politik lokal dianggap sebagai solusi demokratis dan praktis, karena sejarah sudah membuktikan bahwasannya masalah di Aceh tidak bisa diselesaikan secara militer. Sementara dalam pandangan Kingsbury, keberadaan partai lokal dianggap sebagai refleksi  kontrol yang tersentralisasi. Zaini Abdullah, salah seorang petinggi GAM yang pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh, pada waktu itu mengatakan bahwasannya pembentukan partai lokal merupakan hak politik GAM dan hak dasar warga Aceh. Selama konflik,  hak  politik  bangsa  Aceh  telah  dinafikkan.  Partai  lokal  adalah  wadah  bagi  semua masyarakat Aceh untuk menyalurkan aspirasi politiknya (Nurhasim, 2012).
Setelah  perjanjian  damai,  lahirlah  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2006  Tentang Pemerintahan  Aceh (UUPA). Beberapa poin-poin penting yang diamanahkan MoU  dalam UUPA antara lain: berlakunya syari’at Islam sesuai tradisi dan norma yang hidup di acah, berdirinya partai lokal, pengelolaan minyak dan gas, dan hal lain yang diatur secara khusus dalam MoU.
Respon Masyarakat Aceh tentang keberadaan partai politik lokal positif. Lembaga Survei  Indonesia  (LSI)  pada  28  Juli-2  Agustus  2005  dan  Maret  2006  menunjukkan mayoritas  masyarakat  Aceh  mendukung  pembentukan  partai  lokal  (Usman,  2021). Meskipun begitu, dari survei tersebut diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Indoensia menolak  gagasan  partai  lokal,  hal  ini  menurut  Rizal  Sukam,  peneliti  Center  for  Strategic International Study (CSIS) karena mereka berpikiran bahwa pembentukan partai lokal Aceh merupakan  perubahan  strategi  perjuangan  GAM.  dari  perjuangan  senjata  ke  perjuangan politik  (CR-1,  2005).  Hal  ini  dibuktikan  dengan  keberhasilan  mantan  kombatan  GAM mendirikan Partai Aceh yang selalu mendapat  dukungan dalam setiap  momen  pemilihan (Alkaf  &  Wati,  2022).  Selama  dua  puluh  dua  tahun  sejak  perdamaian  bagaimanakah demokrasi  yang  menjadi  dasar  perdamaian  dijalankan  dalam  ranah  pemilukada  Aceh? Benarkah  pemilukada  yang  dilaksanakan  benar-benar  berhasil  tanpa  konfilk  dan kekerasan?

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif-kualitatif,  yang  melibatkan pengumpulan  data  berdasarkan  kondisi  realita  yang  terjadi  atau natural  setting untuk menafsirkan  fenomena  yang  terjadi.  Penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  memperoleh wawasan  terhadap  suatu  fenomena  sekaligus  mengeksplorasi  fenomena  tersebut(Albi Anggito  & Johan Setiawan,  2018). Data-data dari fenomena-fenomena tersebut  diuraikan dalam bentuk naratif, artinya data dan fakta disajikan dalam format tertulis atau visual (Albi Anggito  &  Johan  Setiawan,  2018).  Untuk  memahami  dinamika  dan  pola  fenomena  yang terjadi, peneliti membandingkan fakta-fakta tersebut pada berbagai periode pilkada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konflik dan Perdamaian di Aceh
Salah satu  identitas yang  dimiliki Aceh pada masa lalu adalah kuatnya  hubungan antara raja, adat dan ulama serta adanya pembagian struktur di antara ketiganya. Hal ini tampak pada ungkapan “adat berada di tangan Sultan, hukum berada di tangan ulama, dan hukum  dengan  adat  seperti  zat  dengan  sifat.” Dalam  sejarahnya  Aceh  juga  memiliki semangat perlawanan yang begitu kental terhadap pihak yang ingin menjajah. Sejak dulu, revolusi Aceh senantiasa dipadukan dengan pandangan Islam, khususnya tentang Perang Sabil sebagai suatu kewajiban bagi setiap laki-laki di Aceh untuk ikut perang mengusir kaum penjajah.
Identitas  Aceh  di  atas  bisa  dipandang  sebagai  salah  satu  faktor  Gerakan  Aceh Merdeka. Selain itu, GAM juga masih berkaitan dengan DI/TII Daud Beureueh. Hasan Tiro, pendiri GAM, pada saat itu menetap  di  Amerika dan  menjadi  anggota  delegasi  Indonesia untuk  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  di  New  York  memutuskan  untuk  mendukung  Daud Beureueh saat mendengar Pemberontakan Islam di Aceh Meletus (Schulze, 2004).
Pada tahun 1976 Hasan  Tiro kembali ke Aceh mendirikan GAM dan  memisahkan Aceh  dari  Indonesia.  Tokoh-tokoh  DI/TII  yang  kecewa  atas  penumpasan  atas  upaya integrasi Soekarno mendukung lahirnya GAM dan menyebutnya sebagai Wali Negara/ Wali Nanggroe terakhir (Nurhasim, 2012). Hasan Tiro menduduki posisi tertinggi yaitu Sultan, namun  ia  lebih  suka  dengan  gelarnya  sebagai  Wali  Negara/  Wali  Nanggroe  yang menunjukkan peran perwaliannya. Sistem administrasinya didasarkan pada pemerintahan pada masa Kesultanan sebelumnya sebagai bentuk penegasan identitas terpisah Aceh dari Indonesia. Nantinya Wali Negara/Wali Nanggroe ini juga menjadi salah satu amanah dalam MoU dan dibentuk menjadi sebuah lembaga di Aceh (Schulze, 2004).
Menurut  Hasan  Tiro  pemberontakan  rakyat  di  Aceh  adalah  usaha  terakhir  bagi rakyat  yang  hak-haknya  sudah  dirampas  oleh  penindasan.  Menurutnya  Indonesia-Jawa tidak mungkin dipertahankan lagi mengingat rakyat semakin lapar, politik keuangan negara terdiri atas pemotongan uang setiap dari beberapa tahun berselang, inflasi, tidak ada lagi kebebasan  beragama,  berbicara  dan  penangkapan  yang  sewenang-wenang.  Undang- Undang Dasar hanyalah apa yang disebut oleh ‘fuhrer - fuhrer Jawa belaka.’ Atas dasar itu Hasan Tiro mengajak putra-putra Aceh, Sumatra, Kalimantam. Sulawesi, Maluku dan lain- lain untuk merebut kembali kekuasan yang telah 20 tahun direndahkan oleh kolonialisasi Jawa. Gagasan ini dikembangkan Hasan Tiro untuk mencari dukungan (Nurhasim, 2012.)
Pihak GAM sering menganggap bahwa Aceh bukanlah wilayah Republik Indonesia. Seperti Tgk. Abdullah Syafe’i, panglima GAM menganggap bahwa antara bangsa Indonesia dan Jawa tidak ada hubungan sama sekali. Secara historis Aceh adalah suatu bangsa yang memilki struktur sendiri. Kalaupun sekarang Aceh di bawah Indoensia itu karena kesalahan Belanda, sebab sejak 1873 bangsa Aceh diberi kemerdekaan oleh Inggris (Nurhasim, 2012). Gagasan  seperti  ini  memuncak  setelah  pemerintah  Orba  mengeksplorasi  gas  alam  dan minyak  bumi  di  Aceh  Utara  sejak  1970-an.  Pada  tahun  1974  dibangunlah  PT  Arun bersamaan dengan krisis energi yang melanda dunia, sehingga usaha pengeksplorasiannya dipercepat.  Masalah  pengeksplorasian  minyak  ini  sebenarnya  sudah  menjadi  isu ketidakpuasan masyarakat Aceh sejak zaman Belanda (Nurhasim, 2012). Dari penjelasan di atas lahirnya GAM berkaitan dengan dinamika politik, ekonomi, sosial dan pembangunan di Aceh yang menjadi latar belakangnya. Selain itu tumbuhnya GAM juga tak luput dari aktor- aktor  lain  di  balik  peristiwa  konflik  yang  terjadi,  apabila  dirunut  dari  aspek  asal-usul perkembangannya (Nurhasim, 2012).
Proses perdamaian pun tidak mudah terutama pada poin pemerintahan sendiri dan partai lokal. Pihak GAM mengatakan bahwa Pemerintah RI menolak secara tegas gagasan partai lokal, hingga akhirnya pembahasan sempat terhenti selama tiga jam dan terancam bubar.
Agenda pembentukan partai lokal di Aceh memang tidak ada dalam skenario para juru  runding  RI.  Menkopolhukam  Widodo  AS  menegaskan  bahwa  partai  lokal  tidak  bisa diakomodasi  dengan  undang-undang  yang  mengatur  partai  politik  di  seluruh  Tanah  Air. Namun menurut Nur  Djuli, juru runding GAM, RI  pada dasarnya setuju  adanya  parlok di Aceh,  namun  karena  tidak  sesuai  dengan  undang-undang  sehingga  permintaan  itu  tidak bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Kesepakatan itu menyebutkan bahwa mantan anggota GAM diizinkan menjadi calon dalam pemilihan kepala daerah April 2006 (Tempo, 2009).
Partai lokal merupakan inti dari self-government yang ditawarkan oleh GAM. Partai lokal  inilah yang akan  menjadi instrumen bagi GAM untuk terjun  ke dalam dunia politik. Bagi GAM tanpa adanya partai lokal yang menjadi wadah mantan anggota GAM, tentu akan sulit bagi mereka untuk mengharapkan adanya perubahan politik secara mendasar di Aceh. Selain  itu  self-government  juga  berkaitan  dengan  pembagian  sumber-sumber  ekonomi yang menguntungkan masyarakat Aceh (Nurhasim M, 2008).

## Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Periode ke Periode
1.Periode 2006-2012
Pemilukada pertama kali dilaksanakan pasca perdamaian pada tahun 2006. Salah satu isu yang muncul pada saat itu adalah soal kendaraan politik yang mereka gunakan. Hal ini terus terjadi karena belum ditetapkannya UUPA hingga bulan Agustus 2006. Sementara itu aturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan PP No. 5 Tahun  2005  hanya  memperbolehkan  pencalonan  melalui  partai  politik  atau  gabungan partai politik.
Sebagian dari para petinggi di Aceh menolak untuk ikut serta dalam Pemilukada jika harus  melalui  dari  partai  nasional.  Namun  ada  juga  yang  akhirnya  tidak  menolak  untuk bekerja sama dengan partai yang telah ada. Zakaria Saman seorang tokoh senior GAM yang berperan  dalam  membentuk  koalisi  dengan  PPP  memasangkan  Hasbi  Abdullah  dengan Ahmad Human Hamid (Ikramatoun & Amin, 2018).
Setelah  proses  Panjang  akhirnya  UUPA  disahkan  pada  Agustus  2006  dan memperbolehkan  masuknya  pasangan calon dari jalur independen. Pada saat penentuan calon gubenur dan wakil gubernur perbedaan kembali muncul. Dalam konteks ini, ada dua faksi  besar  yang  disebut  terlibat  dalam  persaingan  yaitu,  pimpinan  GAM  senior  atau kalangan tua yang berbasis di Swedia, seperti  Tgk. M. Usman Lapoh Awe, Zakaria  Sman, Ilyas Abid, Muzakir Manaf, Yahya Muaz, dan Darwis Jeunib. Lalu kelompok figur-figur muda yang  tinggal  dan  berjuang  di  Aceh,  seperti  Irwandi  Yusuf,  Abakhtiar  Abdullah,  Sofyan Dawood,  Kamaruzzaman,  M.  Nur  Djuli,  dan  Munarwaliza.  Kelompok  pertama  cenderung mendukung  Hasbi  Abdullah,  sementara  kelompok  yang  juga  dikenal  dekat  dengan kelompok SIRA, mendukung Irwandi Yusuf untuk mendukung menjadi calon gubernur dari GAM. Disinilah awal mula retaknya GAM (Ikramatoun & Amin, 2018).
Pemilihan ini dimenangkan Oleh Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar. Mesikipun proses pemilihan ini tergolong aman tertib dan terkendali, terjadi dua insiden peledakan dan penemuan bom rakitan di sebuah TPS di Kawasan pedalaman Desa Lhok Uyun, Aceh Utara. Ledakan ini tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak membuat suasana Pemilukada NAD tertanggu (detikNews, 2006).
Kemenangan para elite GAM dalam Pemilukada Gubernur dan Bupati di Aceh tahap pertama  Desember  2006  telah  mengubah  dinamika  dan  peta  kekuatan  politik  di  Aceh. Kemenangan  tokoh  GAM  pada  Pemilukada  Gubernur  dan  9  bupati/wali  kota  telah menjadikan GAM sebegai kekuatan politik yang diperhitungkan (Nurhasim M, 2008). 2.Periode 2012-2017
Pemilukada  periode  selanjutnya  dilaksanakan  di  tahun  2012.  Pemilihan  yang seharusnya dilaksanakan di tahun 2011 ini sempat tertunda empat kali dikarenakan adanya polemik di antara DPRA dan eksekutif mengenai diperbolehkannya calon independen untuk maju dalam Pemilukada. Dalam rapat paripurna tentang klausul calon independen dalam Rancangan Qanun Pemilukada 2011 tersebut, dari 67 orang, 40 orang (59,7%) diantaranya yang sebagian besar terdiri dari fraksi Partai Aceh menolak calon independen, sedangkan sisanya  27  orang  (40,3  %)  abstain  (Rachman,  2011).  Sementara  itu  Gubernur  menolak untuk  menandatangani  rancangan  qanun  tersebut  apabila  tidak  memasukkan  calon independen.
Sebagian besar partai lokal yang menentang adanya calon independen menganggap bahwa  keberadaan  calon  independen  telah  diwadahi  dengan  adanya  partai  lokal. Sebaliknya,  partai-partai  nasional  menganggap  bahwa  calon  independen  merupakan jawaban  dari  tidak  terwadahinya  aspirasi  rakyat  aceh  selama  ini  oleh  partai  lokal  yang terkesan sibuk dengan kemajuan partainya sendiri (Mirza & Meutia, 2017). Meskipun pada 2010 pembatasan calon independen dalam pasal 256 UUPA telah dicabut oleh MK melalui putusan No. 35/PUU-VII/2010  dan menyatakan pasal tersebut melanggar  konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Perpecahan dalam elit GAM mengulang sejarah 2006, di mana Irwandi versus elit di bawah Malik Mahmud dan Zaini Abdullah. Irwandi dianggap tidak menghormati elit GAM, dan pada Pemilukada 2012 tidak dicalonkan lagi dari PA. Koflik di tingkat elit ini melahirkan
berbagai  kekerasan  di  level  grassroot.  Sejumlah  pendukung  Irwandi  ditembak  mati,  dan pembakaran terhadap berbagai fasilitas kampanye terjadi  di berbagai  wilayah.  Beberapa etnis jawa yang bekerja sebagai buruh juga menjadi korban  (Fahmi, 2017).
Situasi ini membuat khawatir pemerintah pusat, sehingga para pejabat keamanan, mendagri  dan  penyelenggara  pemilu  sempat  menemui  pimpinan  Mahkamah  Konstitusi untuk  mencari  solusi.  Kemudian  pemerintah  pusat  melahirkan  solusi  hukum  berupa gugatan  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Mahkamah  Konstitusi  akhirnya  memerintahkan  KIP untuk membuka pendaftaran calon kepala daerah hingga dua kali (BBC News, 2012).
Pemilukada di Aceh dinilai paling rawan karena selama proses Pemilukada sudah 57  kasus  terror  dan  intimidasi.  Data  Panitia  Pengawas  Pemilukada  Aceh  menyebutkan, sampai  1  April  2012,  tercatat  57  kasus  terror  berupa  intimidasi  di  seluruh  Aceh  dan semuanya  terkait  dnegan  pelaksanaan  Pemilukada.  Selain  kasus  intimidasi,  panwas  juga menerima 37 laporan terkait Pemilukada yang terjadi di Aceh (Siregar, 2012).
Akibat  kondisi  keamanan  semakin  tidak  kondusif  polri  akhirnya  menurunkan Densus 88 dan hasilnya Mainmun JF yang diduga sebagai pelaku terror Pemilukada Aceh ditembak.  Tersangka  diduga  terlibat  dalam  membawa  bom  rakitan  yang  memiliki  daya ledak  menghancurkan  mobil.  target  bom  ini  untuk  mengancurkan  konvoi  kandidat Gubernur  Irwandi  Yusuf  (Siregar,  2012).  Pemilukada  dilaksanakan  pada  9  April  2012 dengan pasangan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf sebagai pemenang. 3.Periode 2017-2022
Pemilukada selanjutnya dilaksanakan pada 15 Februari 2017. Dari 6 pasangan calon yang di antaranya terdiri dari 3 pasang calon independen dan 3 pasang calon dari partai politik. Irwandi Yusuf yang berpasangan dengan Nova dari partai Demokrat didukung oleh Demokrat, PNA, PKB, PD Aceh dan PDI-P berhasil memenangkan Pemilukada 2017.
Menurut  kajian  Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan  Demokrasi  (Perludem) mengungkapkan bahwa meskipun sudah menurun, namun Aceh merupakan daerah yang paling  sering  diwarnai  peristiwa  kekerasan  dalam  proses  Pemilukada  serentak  2017. Peristiwa kekerasan di Aceh terkait dengan Pemilukada mencapai 26 kasus yaitu berupa kekerasan fisik, perusakan  alat  peraga, penembakan, dan  pelemparan granat.  Sementara kasus kekerasan psikis dan intimidasi sulit dicatat (BBC News, 2017).
Meskipun Pemilukada 2017 secara  umum diakui lebih baik daripada Pemilukada sebelumnya,  namun  masih  terdapat  kelemahan  yang  memerlukan  perbaikan  dan penyempurnaan  agar  Pemilukada  dimasa  depan  dapat  lebih  baik.  Misalnya,  dari  segi kerangka hukum terjadi keterlambatan pembentukan Qanun pengganti Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, Qanun yang baru disahkan pada tanggal 19 Desember 2016. Oleh karena itu keterlambatan  ini  menimbulkan  kontroversi  tentang  dasar  atau  kerangka  hukum  yang menjadi  pedoman  dalam  penyelenggaaan  Pemilukada  Aceh  2017.  Namun  demikian keterlambatan ini sudah diantisipasi oleh KIP dengan menggunakan Qanun yang lama dan telah  disesuaikan  dengan  peraturan  perundang-undangan  tentang  Pemilukada  yang berlaku (Ismail, 2017)
Hal  menarik  dari  Pemilukada  periode  ini  adalah,  apabila  corak  kompetisi Pemilukada  2006  adalah  partai  nasional  versus  independen  dan  2012  kompetisi  anatar partai  lokal,  partai  nasional  dan  independen,  maka  corak  kompetisi  Pemilukada  2017 adalah antara partai lokal-nasional, partai nasional dan independen.
Sejak Pemilukada 2017 inilah mulai terlihat tanda-tanda meredupnya Partai Aceh yang selama ini menggangap bahwa mereka satu-satunya partai lokal yang sesuai dengan MoU Helsinki. Oleh karena itu peluang partai nasional untuk bersatu mengusung calonnya sendiri semakin terbuka lebar. Penurunan ini disebabkan oleh konflik internal Partai Aceh dan ketidakmampuan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat (Nur & safwadi, 2018).

## Mewujudkan Demokrasi di Aceh melalui Pemilu Serentak 2024
Sejak  penandatangan  MoU  Helsinki  GAM  dan  RI  sama-sama  telah  berkomitmen untuk  memilih  jalan  demokrasi  dalam  mewujudkan  perdamaian.  Momentum  ini  dipakai
untuk menjadikan Aceh sebagai satu-satunya Provinsi di  Indonesia yang memiliki  partai lokal. Pendirian  partai lokal ini  memberikan  kesempatan kepada para  mantan  kombatan GAM untuk terjun ke dalam pemerintahan Aceh secara langsung. Keberadaan partai lokal menjadi  antitesa  dari  keberadaan  partai  nasional  yang  dianggap  hanya  mewakili kepentigan pusat (Alkaf & Wati, 2022).
Salah satu  perwujudan demokrasi tersebut bisa dilihat  pada Pemilukada 2006  di Aceh yang membuka jalan untuk calon perseorangan dalam Pemilukada nasional. Berawal dari  pelaksanaan  Pemilukada  di  Aceh,  timbulnya  kesadaran  kolektif  masyarakat  tentang urgensitas  calon  perseorangan,  fase  berikutnya  dilakukan  judicial  review  atas  Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Dalam putusan MK No.5/PUU- V/2007  mengakomodir  calon  perseorangan  sebagai  kontestan  dalam  Pemilukada  secara nasional (Arbas, 2017).
Meskipun begitu, kekerasan di Aceh menyangkut Pemilukada masih sering terjadi walaupun cenderung menurun. Kelemahan-kelemahan ini harus diatasi agar tidak menjadi hambatan  dalam  membangun  good  governance  di  Aceh  dan  berpotensi  menimbulkan kekecewaan  di  antara  fraksi-fraksi  elit  yang  akan  mengarah  pada  tindakan  kekerasan lainnya.
Pemimpin  politik  Aceh  yang  mendiami  DPRA  juga  belum  mampu  memciptakaan keadaan politik Aceh yang sepenuhnya demokratis setalah bertahun-tahun penandatangan MoU  Helsinki.  Kandidat-kandidat  gubernur  yang  mengaku  mendapat  serangan  terror ternyata belum mampu mengajak massa supaya beraksi secara lebih demokratis (Charlotte, 2016).
Partai-partai  lokal  di  Aceh  (PA,  PNA,  dan  PDA)  yang  awalnya  berdiri  sebagai kendaraan  politik  dengan  mengatasnamakan  kepentingan  masyarakat  ternyata  lemah dalam  menjalankan  kekuasaannya.  Begitu  juga  ketika  ingin  mencari  kekuasaan,  seperti halnya  pola  kekuasaan  didapatkan  dengan  tidak  baik  dari  sebuah  proses  perjalanan demokrasi seperti Pemilukada, maka hasilnya pun ketika menjalankan kekuasaan juga akan sulit  dan  terkesan  menindas  lawan  dalam  Pemilukada  tersebut  (Masrizal,  2016).  Hal  ini ternyata juga dirasakan oleh masyarakat, dibuktikan dengan merosotnya kursi-kursi partai lokal khususnya Partai Aceh dalam eksekutif dan legislatif.
Maka,  pemilu  serentak  2024  akan  menjadi  periode  berat  bagi  partai  lokal  untuk bersaing bersama dengan partai nasional. Apabila tidak berbenah partai lokal akan terus tergerus dan mati suri. Menurut lembaga survey E-Trust Partai Aceh yang merupakan partai dominan dalam parlemen berada posisi keempat partai yang paling disukai di Aceh dengan persentase  6,82%  sedangkan  berada  di  posisi  pertama  adalah  Partai  Demokrat  dengan persentase  19,47%.  Kemudian  disusul  oleh  PKS  12%  dan  Nasdem  10,85%  dan  30,90% belum menentukan (Yocerizal,  2022). Dari survei tersebut  dari partai lokal hanya Partai Aceh yang mendapat pilihan signifikan. Meskipun begitu di antara partai lokal yang ada di Aceh, Partai Aceh tetap yang mendapatkan dukungan paling banyak di antara partai lokal lainnya, yaitu mencapai 57,5%, PNA 25,3%, PDA 4,3%, PAS 4%, dan tidak menjawab 0,4% (Bakri, 2022).
Menurut  Nasrul  Zaman,  direktur  E-Trust,  Partai  Aceh  harus  segera  berbenah, perkuat konsolidasi dukungan tradisional ditambah dengan kuantitas dan kualitas ragam kelompok pendukung khususnya dari kaum milenial dengan menjadi partai yang terbuka tidak hanya  ekslusif pada  kelompok tertentu. Nasrul juga  menyarankan  agar partai lokal bisa saling berdamai, dan berbenah kemudian berkoalisi untuk meraih suara masyarakat (Zaman, 2022).
Situasi  kepercayaan  masyarakat  meredup  terhadap  partai  lokal  mengingatkan kembali kepada kondisi pilkada 2006. Dimana saat itu kepercayaan masyarakat terhadap partai nasional menurun. Kemungkinan intimidasi politik terhadap lawan juga mukan hal yang mustahil terjadi kembali. Seperti pemukulan supporter saat kampanye pilkada yang dilakukan  oleh  tim  kampanye  lawan,  penyerangan  terhadap  polisi.  Walaupun  Gubernur
terpiliga,  namuk  masih  banyak  yang  tidak  menerima  walikora/bupati  terpilih,  sehingga memunculkan tuduhan pelanggaran dalam pilkada terhadap bupati/walikota. Situasi paling parah adalah menghilangnya Ketua Panwas pada 20 Desember (World Bank/DSF, 2006).
Selain itu, keberadaan kandidat Pilkada Aceh 2024 tentu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh  dukungan  politik  di  tingkat  pusat.  Oleh  karena  itu  hasil  pemilu  2024  cukup mempengaruhi arah politik di tingkat lokal. Pilkada 2024 nantinya kan menjadi pertaruhan dalam membawa perubahan signifikan bagi Aceh dalam seluruh aspek pembangunan. Hal ini  tentu  harus  dibarengi  dengan  komitmen  dan  dukungan  elit  politik,  masyarakat  serta orang-orang yang nantinya duduk di kursi kekuasaan (Aryos Nivada, 2023).

## KESIMPULAN
Pemilukada  yang  berjalan  selama  ini  di  Aceh  merupakan  hasil  dari  komitmen perdamaian melalui jalur demokrasi antara GAM dan RI. Salah satu dari kesepakatan Mou Helsinki adalah self government dengan partai politik lokal sebagai kendaraannya. Lewat inilah  perjuangan  GAM  bertransformasi  dari  perjuangan  senjata  ke  perjuangan  politik Selain  partai  lokalnya,  Aceh  bahkan  melakukan  terobosan  sebagai  pembuka  jalur perseorangan  dalam  kontestasi  Pemilukada  2006  baik  pada  tingkat  provinsi  maupun kabupaten  kota.  Meskipun  begitu,  masih  terjadi  berbagai  kekerasan  dalam  ranah Pemilukada dan termasuk daerah dengan kerawanan pemilu cukup tinggi walaupun sudah cenderung menurun.  Partai lokal yang terlahir sebagai antitesa dari partai nasional yang lebih  mementingkan  pusat  pun  tidak  menjamin  demokrasi  akan  berjalan  baik.  Seperti misalnya  kegagalan  pemerintah  Aceh  yang  banyak  diisi  oleh  partai  lokal  untuk menuntaskan kekerasan dalam Pemilukada secara sempurna. Perpecahan dalam internal partai karena memperebutkan posisi kekuasaan dan lemahnya kinerja pemerintahan yang didominasi partai lokal membuat peminat terhadap partai lokal semakin menurun. Hal ini justru  menyebabkan  partai  lokal  dan  partai  nasional  tidak  ada  bedanya.  Padahal  tujuan dilahirkannya  partai  lokal  adalah  sebagai  penyambung  aspirasi  rakyat  Aceh  untuk mewudukan cita-cita dan mencapai kesejahteraan.

## REFERENSI
Albi Anggito, & Johan Setiawan. (2018). Metodologi Peneltian Kualitatif . Jejak Publisher.
Alkaf, M., & Wati, S. (2022). Pembentukan Demokrasi Lokal di Aceh. POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam , 9 (2), 58 – 70. Arbas,  C.  (2017). Aksiologis  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Mewujudkan  Demokrasi  di  Aceh Axiological Constitutional Court in Realizing Democracy in Aceh .
Aryos  Nivada.  (2023). Anatomi  Politik  dan  Proyeksi  Pilkada  Aceh  2024 . Https://Dialeksis.Com/Analisis/Anatomi-Politik-Dan-Proyeksi-Pilkada-Aceh-2024. Bakri. (2022). Dukungan untuk Partai Aceh Semakin Menurun . Https://Aceh.Tribunnews.Com/2022/12/14/Dukungan-Untuk-Partai-Aceh- Semakin-Menurun . BBC  News.  (2012). Partai  Aceh  Sambut  Gembira  Gugatan  Hukum  Kemendagri  Soal Pemilukada Aceh . Https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Berita_indonesia/2012/01/120113_gugatanPemi lukadaaceh .
BBC  News.  (2017). Kekerasan  Selama  Proses  Pemilukada  2017,  terbanyak  di  Aceh . Https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Indonesia-38298912. CR-1.  (2005). LSI:  Partai  Lokal  Bisa  Populer  di  Aceh,  Tetapi  tidak  untuk  Nasional . Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Lsi--Partai-Lokal-Bisa-Populer-Di-  Aceh- Tetapi-Tidak-Untuk-Nasional-Hol13404?Page=all . detikNews.  (2006). Bom  Meledak  di  Lhokseumawe .  Https://News.Detik.Com/Berita/d- 718687/Bom-Meledak-Di-Lhokseumawe .
Fahmi,  C.  (2017). PRILAKU  POLITIK  PADA  DEMOKRASI  TRANSISI:  Studi  kasus  di  Provinsi Aceh pada Pemilu 2014 .
HP, S. C. (2016). Kekerasan dalam Pemilukada di Aceh Pasca Mou. Forum , 41 (1), 23 – 28. Ikramatoun, S., & Amin, K. (2018). KONSTELASI POLITIK ACEH PASCA MoU HELSINKI (2006- 2015) .
Masrizal, O. :, Sos, S. I., & Ma. (2016). Gelombang Transformasi Sosial Politik Dalam Kajian Foucault  dan  Coleman  (Kajian  Sosiologis  Pergolakan  Partai  Lokal  dan  Nasional  di Pilkada Aceh). In Jurnal Sosiologi USK (Vol. 9, Issue 1).
Mawardi Ismail, &  Tim  Aceh  Institute. (2017). Ringkasan Hasil Evaluasi  Penyelenggaeaan Pemilukada Aceh . Mirza  Nusuary  dan  Fadhillah  Sri  Meutia,  F.  (2016).  Polemik  Calon  Independen  Pada Pemilukada Aceh 2012 dalam Framing Media Lokal. Dakwah Tabligh , 17 (1). Nurhasim M. (2008). Konflik dan Integrasi  Politik Gerakan  Aceh Merdeka: Kajian Tentang Konsensus antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki . Pustaka Pelajar.
Nurhasim, M.  (2012). DOMINASI PARTAI ACEH PASCA-MoU HELSINKI. Penelitian Politik ,
9 (2), 35 – 49.
Nur, M., & safwadi, I. (2018). Dinamika Politik Partai Lokal dan Nasional Pada Pemilukada di Aceh, Tahun 2017 (Vol. 2, Issue 2). http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora Pusat Data dan Analisa Tempo. (2009). Gerakan Aceh Merdeka dan Nasib Manta Kombatan GAM. Tempo Publishing . Rachman,  T.  (2011). DPRA  Tolak  Calon  Independen  Masuk  dalam  Rancangan  Qanun Pemilukada, . Https://News.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Umum/11/06/28/Lnhuy5-Dpra- Tolak-Calon-Independen-Masuk-Dalam-Rancangan-Qanun-Pemilukada?
Schulze, K. E. (2004). The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of Separatist Organization . East -West Center Washington.
Siregar, S. N. (2012). PERGESERAN MASALAH KEAMANAN DI ACEH . 51 – 62. Usman. (2021). Analisis Eksitensi Partai Politik Lokal Di Aceh Pasca Perdamaian. Serambi Akademica , 9 (4), 520 – 537. World Bank/DSF. (2006). Aceh Conflict Monitoring Update . https://documents.worldbank.org/en/publication/documents- reports/documentdetail/699751468041691738/aceh-conflict-monitoring-update- december-2006
Yocerizal.  (2022). Survei  e-TRUST,  Demokrat  tertinggi  di  Aceh,  Banyak  Disukai  Generasi,
Muda . Https://Aceh.Tribunnews.Com/2022/12/09/Survei-e-Trust-Demokrat- Tertinggi-Di-Aceh-Banyak-Disukai-Generasi-Muda?Page=2 .
Zaman,  N.  (2022). Menakar  Peluang  Partai  Lokal  dalam  Pemilu  Serentak  2024 . Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=d3wJY34wEbs .
Copyright Holder : © Aida Rahmany & Siti Fatimah (2023)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: