## CONCEPTUALIZATION GOOD AMIL GOVERNANCE  IN ZAKAT INSTITUTION
Fitri Laela Wijayati 1 *,
1 Department of Accounting Sharia Faculty of Economic and Islamic Business, IAIN

## Surakarta, Indonesia

## ARTICLE INFO ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  implementation  of  good  amil  governance  in  the largest zakat organization in Indonesia to provide an overview of the extent of the implementation of good amil governance. OPZ performance is not only measured by  the  effectiveness  of  zakat  distribution  but  also  seen  from  professionalism  in organizational  management  which  is  reflected  in  the  creation  of  good organizational  governance  Professional  management  is  an  effort  to  create  new public management and increase public trust in OPZ. Public trust in OPZ is very important because it relates to trust in the management and distribution of zakat in  a  professional  manner  which  in  turn  can  increase  the  potential  for  zakat acceptance  so  that  it  can  be  used  to  improve  social  welfare.  This  research  is  a qualitative study by analyzing the contents of the financial statements and websites of  zakat  organizations.  The  implementation  of  Good  Governance  (GG)  is  an important issue in order to improve the performance of OPZ which can be seen from the aspects of management, public services and public trust (muzakki) in the organization The implementation of GG in public organizations is inseparable from the  principles  of  transparency,  accountability,  responsibility,  independence,  and openness / honesty which are in line with the norms and ethics principles in Islamic Sharia.  The  results  show  that  most  zakat  organizations  have  implemented  good amil governance, but there are some components that have not been disclosed in the financial statements or websites.
ISSN: 2723-1097 Keywords: Good amil governance.
OPZ performance, accountability, zakat distribution, amil

## Pendahuluan
Zakat    merupakan  salah  satu  pilar  utama  dalam  Islam Ahmad  (2019 )  yang menjadi  salah  satu  bagian  dari  lima  Rukun  Islam  yang  wajib  dilaksanakan  oleh sesorang apabila telah mampu untuk menunaikannya. Zakat dalam arti Bahasa dapat diisitilahkan dengan  bersih murni, bertumbuh atau bertambah, yang memiliki dua dimensi: yang pertama dimesi peningkatan spiritual sebagai bentuk ketaatan kepada
Allah  SWT  dan  dimensi  yang  kedua  merupakan  wujud  penyaluran  harta  atau pendapatan seseorang yang telah memenuhi nisab kepada pihak lain yang mengarah kepada kemakmuran atau kemaslahatan bersama (Wahab & Rahim Abdul Rahman, 2011).
Menurut Noor  et  al.,  (2015) zakat  merupakan  sarana  dalam  mengentaskan kemiskinan dengan membantu orang yang membutuhkan. Dengan istilah ini zakat berfungsi  sebagai  peningkatan  kesejahteraan  sosial  yang  merupakan  gerakan  atau kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian  dan  mengurangi  kesenjangan  sosial.  Hal  ini  didukung  dengan beberapa hasil penelitian mengenai peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian  seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh Hashim  et  al.,  (2014) ,  yang mengemukakan  bahwa  zakat  merupakan  alat  dalam  mengentaskan  kemiskinan, menjaga keharmonisan dan keadilan sosial  yang  mengarah kepada pengembangan perekonomian. Sartika (2008) menjelaskan pula bahwa dana zakat dapat digunakan untuk megentaskan kemiskinan dimana zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental  yang  strategis  dan  berpengaruh  terhadap  perilaku  ekonomi  individu, masyarakat serta perekonomian ada umumnya.
Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam terdapat syarat bagi penerima zakat (mustahiq) yang dapat digolongkan menjadi delapan golongan yaitu: fakir,  miskin,  amil,  mualaf,  hamba  sahaya,  gharimin,  fisabilillah,  dan  ibnu  sabil (muhammad,  1980)  dalam  (Wahab  &  Rahim  Abdul  Rahman,  2011).  Untuk mempermudah  dalam  pendistribusian  zakat  kepada  pihak  yang  berhak  menerima maka dibutuhkan peran dari lembaga atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). OPZ berperan dalam pengumpulan dan pendistribusian kekayaan dari muzakki ke pihak yang berhak menerima ( Tahliani, 2018 ).
Dalam menjalankan perannya, OPZ memiliki dua fungsi yaitu yang pertama berfungsi sebagai Lembaga keuangan Syariah yang merupakan pihak yang bertugas menerima,  mengumpulkan,  dan  mendistribusikan  zakat  (sebagai  amil)  dengan mendasarkan  kegiatannya  sesuai  dengan  kaidah  Syariah  yang  tercermin  dalam pengelolaan  tata  kelola  lembaga  dan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki karakteristik  jujur,  dapat  dipercaya  dan  bertanggungjawab.  Fungsi  yang  kedua sebagai Lembaga non profit yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam menjalankan perannya ini OPZ akan berhubungan dengan masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat ( Chotib et al., 2018 ). Lebih luas lagi  fungsi dari OPZ ini berkontribusi dalam indikator makro ekonomi,  penyediaan  lapangan  pekerjaan  dan  penyediaan  sarana  pembiayaan ( Amara & Atia, 2016 ).
Sebagai  institusi  Islam,  dalam  menjalankan  fungsinya  OPZ  harus  mematuhi nilai-nilai  atau  etika  dan  norma  dalam  Islam  seperti  prinsip  amanah,  transparasi, kepatuhan  terhadap  Syariah  Islam,  akuntanbilitas  sehingga  dapat  membedakan dengan organisasi non-profit konvesional ( Tahliani, 2018 ). Hal ini dipertegas dengan
undang-undang no 23 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa dalam pengelolaan zakat harus  berasaskan  pada  Syariah  Islam,  amanah,  kemanfaatan,  keadilan,  kepastian hukum,  terintegrasi  dan  akuntanbilitas  dan  diperkuat  dengan  Keputusan  Menteri Agama (KMA) No 333 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa pengelolaan Lembaga Amil Zakat harus berdasarkan pada praktek pengelolaan organisasi yang professional yang  mengarah  kepada  konsep New  Public  Management (NPM)  ( Ahim  Abdurahim, Hafiez Sofyani, 2018 ) .
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka  kinerja  OPZ  tidak  hanya  diukur  dari keefektifan  pendistribusian  zakat  namun  juga  dilihat  dari  profesionalisme  dalam pengelolaan organisasi yang tercermin dalam penciptaan tata kelola organisasi yang baik ( good governance ) ( Ahim Abdurahim, Hafiez Sofyani, 2018 ; Amara & Atia, 2016 ; Mubtadi & Susilowati, 2018 ; Tahliani, 2018 ; Taisir et al., 2017 ; Wahab & Rahim Abdul Rahman,  2011).  Pengelolaan  secara  professional  merupakan  upaya  untuk menciptakan new  public  management dan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat terhadap  OPZ.  Kepercayaan  masyarakat  terhadap  OPZ  sangatlah  penting  karena berhubungan  dengan  kepercayaan  dalam  pengelolaan  dan  pendistribusian  zakat secara  professional  yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  potensi  penerimaan zakat sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
Akuntabilitas  dalam  perspektif  Islam  tidak  hanya  dipandang  pada  bentuk pertanggungjawaban  terhadap  manusia/sosial/ stakeholders namun  juga  dipandang sebagai bentuk tanggungjawab atas ketaatan kepada Allah SWT ( Triyuwono, 2003 ). Dalam  rangka  meningkatkan  kepercayaan  muzakki  dan stakeholders OPZ  dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparasi dalam pengelolaan zakat sebagai salah strategi untuk menciptakan “ trust ” pada organisasi tersebut (Nikmatuniayah & Marliyati,  2015)  dan  sebagai  jembatan  untuk  mengurangi  kesenjangan  informasi antara  agen  (amil)  dan  principal  (muzakki).  Tentunya  hal  ini  membawa  tantangan baru  bagi  OPZ  untuk  meningkatkan  profesionalisme  dalam  pengelolaan  zakat ( Anggara & Hastuti, 2018 ) sehingga dapat menciptakan “value added” bagi organisasi ( Firmansyah & Devi, 2017 ).
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam menjalankan kegiatannya, OPZ harus berdasarkan norma dan etika dalam kaidah Islam yaitu amanah, transaparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap Syariah Islam yang dapat diwujudkan dengan penerapan  tata  kelola  organisasi  yang  baik  ( good  governance )  sebagai  bagian  dari pencapaian  tujuan  organisasi  dan  penerapan  stretegi  manajemen.  Penerapan Good Governance (GG)  merupakan  isu  yang  penting  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja OPZ yang dapat dilihat dari aspek manajemen, pelayanan public serta kepercayaan masyarakat (muzakki) terhadap organisasi tersebut  ( Tahliani, 2018 ). Penerapan GG pada  organisasi  publik  ini  tidak  terlepas  dari  prinsip  transparansi,  akuntabilitas, tanggungjawab, idependensi, dan keterbukaan/kejujuran yang sejalan dengan kaidah norma  dan  etika  dalam  Syariah  Islam. Dalam  perkembangannya  tata  kelola  OPZ merupakan hal yang penting dengan menerapkan prinsip dan dasar tata kelola untuk meningkatkan  kinerja  OPZ  serta  dapat  digunakan  untuk  mengembangkan  metode
pengawasan dan kendali atas dasar-dasar yang jelas untuk memeperkuat kerdibilitas dalam OPZ ( Amara & Atia, 2016 ).
Di  Indonesia  sendiri  terdapat  panduan  mengenai  pengelolaan  OPZ  yang dikenal  dengan  Zakat  Core  Principal  (ZCP)  yang  merupakan  bentuk  inisisasi  dari Bank Indonesia (BI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mencakup enam dimensi pengelolaan zakat ( Mubtadi & Susilowati, 2018 ). 6 dimensi tersebut meliputi landasan hukum, supervisi zakat, tata Kelola zakat, fungsi intermediasi, manajemen resiko  dan  kesesuaian  Syariah.  ZCP  ini  digunakan  sebagai  landasan  dalam peneglolaan zakat di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdani et al., (2019) menjelaskan  berbagai  permasalahan  berkaitan  dengan  implementasi  ZCP  ini  yang menjelaskan bahwa dalam sisi pengelola zakat belum menjalankan esensi ZCP secara maksimal, di sisi lain permasalahan di masyarakat berkaitan dengan ZCP ini belum adanya  pemahaman  mengenai  ZCP  ini  sehingga  penerapan  ZCP  ini  dirasa  belum maksimal.
Beberapa  penelitian  menjelaskan  bagaimana  penerapan  mengenai  Good Governance  ini    seperti Amalia  (2018) ,  yang  meneliti  penerapan  GG  pada  institusi Islam menemukan bukti bahwa kegagalan dalam implemntasi GCG merupakan isu penting  bagi  Institusi  keuangan  Islam.  Penelitian  mengenai  penerapan  GCG  pada organisasi public (non-profit) dilakukan oleh Wahab & Rahim Abdul Rahman (2011) menemukan  bukti  bahwa  penerapan Sharia  Governance merupakan  aspek  penting dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga-lembaga Islam.
Indonesia sendiri memiliki penduduk muslim yang terbesar yaitu hampir 80% penduduk Indonesia adalah muslim hal ini semestinya menjadi potensi zakat yang cukup besar dalam upaya penghimpunan zakat dari masyarakat ( Fadillah et al., 2011 ). Indonesia  memiliki  ciri  khas  unik  dalam  pengelolaan  zakat  yang  berbeda  dengan negara lain. Pengelolaan zakat di Indonesia terbagi  atas dua OPZ yaitu OPZ yang dikelola  oleh  pemerintah  yang  disebut  dengan  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  dan  OPZ yang  dikelola  oleh  Lembaga  non  pemerintah  yang  disebut  dengan  Lembaga  Amil Zakat (LAZ) ( Mubtadi, 2018 ; Kurniasari 2017). Dengan pengelolaan zakat oleh dua OPZ tersebut diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan potensi pendapatan zakat untuk selanjutnya disalurkan kepada pihak yang berhak menerima.
Pusat  kajian  strategis  BAZNAS  sendiri  melakukan  survey  untuk  mengukur keefektifan  pengorganisasin  zakat  dalam  upaya  penyaluran  dana  zakat  untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan menggunakan Ideks Kesejahteraan BAZNAS (IKB)  dengan  cara  melakukan  pembobotan  dari tiga  indeks  penyusunnya,  yaitu indeks  kesejahteraan  (CIBEST),  modifikasi  IPM  dan  indeks  kemandirian.  Survey dilakuakn di 22 provinsi dengan total respon 3.248. diperoleh hasil nilai IKB nasional di tahun 2018 adalah sebesar 0,76 (baik), meningkat dari tahun 2017 yang sebesar 0,71 (baik).  Jika  dilihat  dari    dari  masing-masing  indeks  penyusun-nya,  nilai  indeks nasional untuk CIBEST 0,73 yang mengalami penurunan dari tahun 2017 dimana nilai index  tahun  sebelumnya  yaitu  sebesar  0.79.  Tentu  hal  tersebut  perlu  mendapat
perhatian  serius  karena  penurunan  itu  dapat  diartikan  bahwa  mustahik  belum sepenuhnya mampu memenuhi dua kebutuhan utamanya yaitu segi material maupun spiritual.
Pengelolaan  OPZ  ini  pun  tidak  terlepas  dari  berbagai  permasalahan sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Latifah et al., (2019) menjelaskan mengenai  problematika  yang  dihadapi  di  OPZ  diantaranya  berkaitan  dengan  UU No.38 tahun 1999. UU ini menjelaskan mengenai tata kelola zakat yang menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dapat memberikan kontribusi yang diwujudkan dalam hal  pemerolehan  informasi  mengenai  tata  kelola  zakat  oleh  badan/Lembaga  amil zakat  untuk  memberikan  saran  dan  pertimbanagn  kepada  badan  amil  zakat  dan masyarakat jika terjadi penyimpangan. Namun UU ini dianggap memiliki kelemahan yaitu tidak adanya pemisahan yang jelas mengenai fungsi regulasi, pengawasan dan pelaksanaan  dalam  mengelola  zakat.  Kemudian  kelemahan  kedua  yang  berkaitan dnegan OPZ adalah terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai penyaluran zakat dimana mereka lebih mengutamakan penyaluran zakat secara pribadi dibandingkan melalui Lembaga zakat. Permasalahan ketiga berkaitan dengan kepercayaan muzzaki kepada  Lembaga  zakat  masih  rendah  h al  ini  disebabkan  oleh  profesionalisme  dan hasil  pengelolaan  zakat    yang  tidak  terpublikasikan  kepada  masyarakat  ( Huda  & Sawarjuwono, 2013 ).
Selain permasalahan diatas terdapat permasalah lain yang dihadapi oleh OPZ berkaitan dengan tata kelola. Permasalahan tersebut menurut ( Huda & Sawarjuwono, 2013 )  yaitu  banyak  OPZ  yang  belum  memahami  dan  memiliki  pentingnya  system kerja yang optimal dalam organisasi. selain itu belum adanya standarisasi berkaitan dengan  manajemen  pengelolaan  zakat  yang  dapat  memeberikan  jaminan  kualitas pelayanan  baik  kepada  muzaki,  mustahik,  pihak-pihak  lain  yang  terkait  maupun masyarakat umum.
Dari  berbagai  permasalahan  di  atas  maka  diperlukan  analisis  mengenai bagaimana  konseptualiasi  mengenai  good  amil  governance  dalam  rangka menciptakan  profesionalitas  dan  akuntabilitas  organisasi  pengelolaan  zakat. Mengingat bahwa sebenarnya di Indonesia sudah terdapat payung hukum berkaitan dengan pengelolaan zakat dan terdapat panduan mengenai pengelolaan zakat yang dikenal  dengan  zakat  core  principle  (ZCP)  namun  implementasiya  dirasa  kurang maksimal belum aanya indikator pengukuran yang jelas mengenai pengukuran good governance  pada  OPZ  membawa  peneliti  untuk  mencoba  untuk  mengkaji  kembali mengenai  konseptualiasi  mengenai  pengukuran  good  amil  governance  dalam pengeaolaan  zakat. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mengenai konseptualisasi berkaitan dengan good amil governance dalam rangka menciptakan akuntabilitas  dan  transparasi  pengelolaan  zakat  sehingga  menghasilkan  alternatif penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh OPZ

## Literature Review

## ZAKAT
Zakat adalah ibadah dari sisi keuangan yang menunjukkan ketaatan seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan orang miskin, dengan membantu mereka hidup dan  memberi  mereka  keamanan  ekonomi;  wajib  bagi  orang  kaya  untuk membersihkan diri dari sifat egois dan pelit, murni dan memurnikan harta mereka untuk  memberikan  rasa  aman  secara  psikologis  dan  finansial.  Sebagaimana  yang tertuang dalam QS Al- Baqarah (83) bahwa “Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat, dam ruku’lah bersama orang- orang ya ruku’ yang mengandung arti bahwa perintah menunaikan  zakat  beriringan  dengan  peirntah  shalat  yang  wajib  dijalankan  bagi seorang muslim ( Adnan et al., 2013 ). Zakat pun dapat berfungsi dalam meningkatkan integrasi sosial dan menghilangkan kemiskinan di antara anggota masyarakat ( Amara & Atia, 2016 ).
Menurut Ahmad  (2019 )  Zakat  adalah  salah  satu  pilar  utama  Islam,  yang merupakan nomor 5 dari prinsip Islam, dan itu wajib oleh Allah SWT untuk umat Islam.  Dalam  teori  dan  praktik  ekonomi  Islam,  Zakat  adalah  sistem  utama  yang berbeda dengan sistem ekonomi lain di dunia. Itu karena Zakat adalah peraturan dari Al-Qur'an dan telah ditentukan sebelumnya siapa yang memiliki hak untuk menerima dana  zakat  (mustahik).  Dalam  teori  ekonomi  Islam,  Zakat  adalah  lembaga  yang menerapkan keadilan ( Firmansyah & Devi, 2017 ).
Jika orang kaya menggunakan pendapatan mereka untuk konsumsi, membeli barang modal (menabung), membelanjakan untuk Allah kewajiban zakat mereka serta memberikan sumbangan amal, dan orang miskin membelanjakan penghasilan mereka termasuk  yang  diterima  dari  zakat  dan  amal,  ini  secara  teoritis  akan  meningkat konsumsi keseluruhan dan mengurangi tabungan ( Wahab & Rahim Abdul Rahman, 2011 ).  Menurut Amara  &  Atia  (2016 )  Zakat  dianggap  sebagai  sumber  daya  utama untuk memenuhi kebutuhan individu yang membutuhkan dalam masyarakat Islam, hal itu juga merupakan sarana penting untuk mencapai solidaritas sosial melalui kerja lembaga zakat, karena ada banyak orang membutuhkan  yang tidak diketahui jumlah maupun penerimanya.
Menurut Sartika (2008) zakat berfungsi sebagai
1. Mengangkat  derajat  fakir-miskin  dan  membantunya  keluar  dari  kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu  pemecahan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  para  gharimin, ibnussabil, dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan  dan  membina  tali  persaudaraan  sesama  umat  Islam  dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta
5. Membersihkan sifat dengki dan iri(kecemburuan sosial) dari hati orang orang miskin.
6. Menjembatani  jurang  pemisah  antara  yang  kaya  dengan  yang  miskin  dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan  rasa  tanggung  jawab  sosial  pada  diri  seseorang,  terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

## ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT
Menurut  Undang-Undang  No.  23  tahun  2011  mendefinisikan  pengelolaan zakat  sebagai  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  pengoordinasian,  pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ( Sartika, 2008 ). Definisi lain Lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah atau yang dikenal sebagai Lazis atau Lagzis adalah lembaga nirlaba yang berfungsi menampung dan mengelola dana umat dalam bentuk zakat, infaq dan atau shadaqah ( Riyanti & Irianto, 2011 ). Lembaga zakat adalah instrumen penting dalam konsep dan sistem ekonomi Islam, terutama dalam hal peran mereka mendistribusikan  kembali  kekayaan  dari  yang  kaya  (muzakki)  ke  yang  miskin (dhuafa). Sebagai lembaga Islam, lembaga zakat harus mematuhi nilai-nilai etika dan moral Islam. Prinsip-prinsip amanah (kepercayaan), transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah adalah di antara karakteristik yang membedakan lembaga zakat dari lembaga konvensional ( Tahliani, 2018 )
Sebagai  badan  hukum  di  bawah  pengawasan  Negara,  organisasi  pengelola zakat memiliki tugas untuk mengumpulkan Zakat dan mendistribusikan ke berbagai penerima yang berbeda sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip Syariah Islam yang  disyaratkan  oleh  ketentuan  penerapan  Zakat  ( Shehata,  2014 ).  OPZ  adalah infrastruktur untuk sistem keuangan Islam di bawah Negara Islam yang secara global menerapkan hukum Allah ( Amara & Atia, 2016 ). Dalam menjalankan perannya, OPZ memiliki  dua  fungsi  yaitu  yang  pertama  berfungsi  sebagai  Lembaga  keuangan Syariah  yang  merupakan  pihak  yang  bertugas  menerima,  mengumpulkan,  dan mendistribusikan  zakat  (sebagai  amil)  dengan  mendasarkan  kegiatannya  sesuai dengan kaidah Syariah yang  tercermin dalam pengelolaan tata kelola lembaga dan sumber  daya  manusia  yang  memiliki  karakteristik  jujur,  dapat  dipercaya  dan bertanggungjawab.  Fungsi  yang  kedua  sebagai  Lembaga  non  profit  yang  berperan dalam  pemberdayaan  masyarakat  dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan  sosial. Dalam menjalankan perannya ini OPZ akan berhubungan dengan masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat ( Chotib et al., 2018 ). Lebih luas lagi fungsi dari OPZ ini  berkontribusi  dalam  indikator  makro  ekonomi,  penyediaan  lapangan  pekerjaan dan penyediaan sarana pembiayaan ( Amara & Atia, 2016 ).
Menurut Shehata (2014) fungsi organisasi pengelola zakat adalah:
1. Mencatat penerimaan dan pendistribusian zakat
2. Membantu menghitung zakat
3. Mengumpulkan zakat dari aktivitas yang menjadi subyek zakat
4. Menistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan penerima zakat sesuai dengan prioritas, keharusan dan kebutuhan
5. Memotivasi  umat  Islam  untuk  ememnuhi  kewajiban  dalam  hal  pembayaran pajak
6. Meminta badan fatwa untuk menjawab pertanyaan individu
7. Penyelesaian  program  dan  laporan  berkala  untuk  Zakat  untuk  diserahkan kepada dewan direktur untuk pengambilan keputusan yang rasional
Di Indonesia sendiir pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang no 38 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dapat memberikan kontribusi yang diwujudkan  dalam  hal  pemerolehan  informasi  mengenai  tata  kelola  zakat  oleh badan/Lembaga  amil  zakat  untuk  memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada badan  amil  zakat  dan  masyarakat  jika  terjadi  penyimpangan.  Hal  ini  dipertegas dengan  undang-undang  no  23  tahun  2011  yang  menyebutkan  bahwa  dalam pengelolaan  zakat  harus  berasaskan  pada  Syariah  Islam,  amanah,  kemanfaatan, keadilan,  kepastian  hukum,  terintegrasi  dan  akuntanbilitas  dan  diperkuat  dengan Keputusan  Menteri  Agama  (KMA)  No  333  tahun  2015  yang  menyebutkan  bahwa pengelolaan  Lembaga  Amil  Zakat  harus  berdasarkan  pada  praktek  pengelolaan organisasi yang professional yang mengarah kepada konsep New Public Management (NPM) ( Ahim Abdurahim, Hafiez Sofyani, 2018 )

## AKUNTABILITAS
Menurut Riyanti  &  Irianto  (2011) akuntabilitas  dapat  dipahami  sebagai pertanggungjawaban  agen  (pengemban  amanah)  pada  prinsipal  (pemberi  amanah) melalui sebuah media pertanggung- jawaban secara berkala ataupun insidental untuk melaporkan  kinerjanya  dalam  mengemban  amanah  yang  diberi  sehingga  kinerja tersebut  dapat  dimintai  pertanggungan  jawab  oleh  prinsipal.  Akuntabilitas didefinisikan  sebagai  suatu  cara  menegnai  pertanggungjawaban  manajemen  atau penerima  amanah  kepada  pemberi  amanah  atas  pengelolaan  sumber  daya  yang dipercayakan kepada pemegang amanah. Akuntabilitas pun tersirat dalam AL Qur’an surat  Al  Baqarah  282  yang  berkaitan  dengan  kewajiban  pencatatan  dari  setiap transaksi. Pencatatan ini akan emmeberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap kondisi riil kepada public  sehingga akuntabilitas ini  erat  kaitannya  dengan  pengelolaan  organsisasi  public  dan  tranparansi  dalam pengelolaan organisasi ( Endahwati, 2003 ).
Menurut Triyuwono  (2000) ,    akuntabilitas  terdiri  dari  tiga  aspek  yaitu  yang pertama  aspek  fisik  yang  dimaksud  berupa  laporan  keuangan  dan/  atau  laporan lainnya yang bersifat kuantitatif. Sedangkan yang kedua aspek mental berupa laporan pencapaian program- program kualitatif yang ditetapkan oleh Dewan Penasihat atau laporan tentang ditaati dan dipraktikkannya prinsip- prinsip etika syari’ah. Adapun aspek  spiritualnya  bersifat  abstrak  karena  perwujudannya  melibatkan  dimensi spiritual  manajemen  yaitu  sifat  ihsan  dan  takwa  yang  diwujudkan  dalam  bentuk
dipraktik-  kannya etika  syari’ah  dan  lebih  konkrit  lagi  diwujudkan  dalam  bentuk laporan keuangan dan laporan lain pada tataran fisik
Konsep  akuntabilitas  yang  kemudian  menjadi  indikator  pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah ( Syafiq, 2016 ) :
a. Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai  perwujudan  amanah  yang  diberikan  Allah  kepada  manusia  sebagai seorang khalifah.
b. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
c. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.
Secara  umum,  efisiensi  dan  tata  kelola  dari  lembaga  zakat  telah  dianggap sebagai cara menunjukkan akuntabilitas kepada pembayar zakat dan akhirnya kepada Allah,  sambil  mempertimbangkan  persyaratan  hukum  syariah  (Wahab  &  Rahim Abdul Rahman, 2011). Wahab & Rahim Abdul Rahman (2011) berpendapat bahwa tata kelola  lembaga  zakat  mengacu  pada  struktur  dan  mekanisme  tata  kelola  untuk memastikan  akuntabilitas  keuangan  dan  manajerial  pengumpulan  dan  distribusi zakat. Mereka juga berpendapat agar dapat dipertanggungjawabkan, kepada publik serta pemangku kepentingan institusional, organisasi harus sepenuhnya transparan dengan memastikan proses, lembaga, dan informasi dapat diakses dan memadai bagi pihak terkait, terutama kepada pemangku kepentingan untuk tujuan pengawasan.
Berikut adalah kerangka akuntabilitas dalam lembaga zakat menurut Saad et al., 2014)
Gambar 1. Kerangka pertanggungjawaban Lembaga Zakat
**Garis  terputus-putus  di  dalam  gambar  di  atas  menunjukkan  hubungan  tak berwujud  antara  manusia  dan  penyerahan  kepada  Allah,  yang  dapat dipertanggungjawabkan melalui tingkat keimanan dan kepercayaan Islam.
Akuntabilitas ini pun juga diatur dalam Undang-Undang no 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan  zakat  yang  menyebutkan  bahwa  BAZNAS  dan  LAZ  wajib  untuk menyampaikan  laporan  pelaksanaan  pengelolaan  zakat,  infak,  sedekah,  dan  dana sosial keagamaan lainnya  kepada pemerintah, kepada BAZNAS Pusat dan laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak maupun elektronik. Selain itu  dalam  UU  ini  diharapkan  adanya  peran  serta  masyarakat  untuk  melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.

## GOOD GOVERNANCE
Definisi Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem yang mengelola dan mengendalikan  organisasi  atau  perusahaan  untuk  menciptakan  nilai  tambah  bagi semua  pemangku  kepentingan  ( Firmansyah  &  Devi,  2017 ).    Menurut  Forum  for Corporate  Governance  in  Indonesia  (FCGI)  mendefinisikan  Corporate  Governance sebagai  seperangkat  peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara  pemegang saham,pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para  pemegang  kepentingan  internal  dan  eksternal  lainnya  yang  berkaitan  dengan hak-hak  dan  kewajiban  mereka.  Organization  for  Economic  Cooperation  and Development  (OECD)  mendefinisikan  corporate  governance  sebagai  struktur  yang olehnya para pemegang saham, komisaaris dan manajer menyusun tujuan-tujuan dari perusahaan  dan  sarana  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tersebut  untuk  mengawasi kinerja ( Adnan et al., 2013 ). Hal tersebut memperjelas mekanisme tujuan organisasi berkaitandengan  pencapaian  tujuan  dan  mekanisme  pengawasan  organisasi.  oleh sebab  itu  tata  kelola  yang  baik  dapat  memberikan  insentif  kepada  dewan  atau manajemen  untuk  mencapai  tujuan  dan  menyediakan  mekanisme  pengendalian dalam  menggunakan  sumber  daya  dalam  raangka  untuk  meningkatkan  efektifitas dalam kinerjanya  ( Amara  &  Atia, 2016 ).   Ada delapan karakter- istik utama dalam good  governance  yaitu  partisipatif,  berorientasi  pada  konsensus,  akuntabel, transparan,  responsif,  efektif  dan  efisien,  adil  dan  inklusif,  dan  mengikuti  aturan hukum, untuk memastikan bahwa korupsi dapat diminimalisir, pandangan minoritas dipertimbangkan. akun dan suara yang paling rentan di masyarakat didengar dalam pengambilan keputusan (Siswadi, 2002)
Menurut  keputusan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  :  Kep-117/M- Mbu/2002  Pasal  3  Tentang  Penerapan  Praktek  Good  Corporate  Governance  Pada Badan Usaha Milik Negara(BUMN) menyebutkan terdapat 5 prinsip Good Corporate Governance yaitu:
1. Transparansi,  yaitu  keterbukaan  dalam  melaksanakan  proses  pengambilan keputusan  dan  keterbukaan  dalam  mengemukakan  informasi  materiil  dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas,  yaitu  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban,  yaitu  kesesuaian  di  dalam  pengelolaan  perusahaan terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian,  yaitu  suatu  keadaan  di  mana  perusahaan  dikelola  secara profesional  tanpa  benturan  kepentingan  dan  pengaruh/tekanan  dari  pihak manapun  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak- hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Sedangkan  menurut  Al-Ghazali  dalam  (Gufron,  2015)  mengenai  konsep layanan  publik  yaitu  dalam  menjalankan  organisasi  nilai-nilai  Tuhan  dan  hukum moral  harus  menjadi  dasar  dan  dilaksanakan  secara  partisipatif,  efektif,  adil, transparan, dan bertanggung jawab  pada semua tingkatan pemangku kepentingan, serta  dicirikan  oleh  kepatuhan  terhadap  hukum.  Indikator-indikator  ini  memiliki kesamaan  dengan  prinsip-prinsip good  governance yang  dicetuskan  Charless  H. Lenvene yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, daya tanggap (Gufron, 2015). Sementara menurut  (Fawaid,  2010),  setidaknya  ada  tiga  pilar  dalam  good  governance  yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
Sesuai  Syari'ah  Enterprise  Theory  (SET)  pemikiran  dalam  penelitian  ini digunakan  untuk  memahami  perspektif  organisasi  pemangku  kepentingan  dalam agama Islam, dimana para pemangku kepentingan organisasi tidak hanya manusia dan  alam  sekitarnya,  tetapi  juga  Tuhan  sebagai  final  pusat  tanggung  jawab  semua aktivitas di dunia ( Triyuwono, 2007 ). Tuhan adalah yang tertinggi dan menjadi satu- satunya tujuan hidup manusia. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai pemangku kepentingan  tertinggi  adalah  penggunaan  Sunatullah  sebagai  dasar  untuk pembangunan Syariah akuntansi dan akuntansi secara umum.
Dalam  pandangan  para  ahli  hukum  Islam  mengklaim  bahwa  Islam  sebagai agama adalah kode lengkap kehidupan itu mencakup semua bidang sosial, ekonomi dan  struktur  hukum  termasuk  perdagangan.  Hukum  Islam  (Syariah)  menyediakan sistem yang komprehensif untuk dicakup tidak hanya ritual keagamaan, tetapi juga banyak  aspek  kehidupan  sosial  dan  ekonomi,  politik,  bisnis  dan  hukum  kontrak. Dalam prinsip bisnis syariah  mensyaratkan bahwa bisnis harus sesuai dengan Syariah aturan  perdagangan  yang  adil,  kejujuran  dan  keadilan  terhadap  orang  lain  serta kebermanfaatanya bagi masyarakat ( Firmansyah & Devi, 2017 ).
The  Islamic  Financial  Services  Council  mendefinisikan  tata  kelola  sebagai standar  mengenai  prinsip  panduan  untuk  tata  kelola  organisasi  berkaitan  dengan
pengaturan  dan  memastikan  adanya  pengawasan  yang  efektif  dan  independent. Menurut Tahliani (2018) menjelaskan bahwa dalam hal tata kelola lembaga/institusi silam  memiliki  fitur  unik  dan  khas  dengan  adanya  penggabungan  eleme  prinsip- prinsip  Tauhid,  Syura,  dan  Syariah  dan  berusaha  mencapai  tujuan  pribadi  tanpa mengabaikan kewajiban kesejahteraan sosial. Oleh karena itu tata kelola OPZ dapat didefinisikan  sebagai  determinan  hubungan  antara  pengelola  zakat  dengan  yang memberikan zakat melalui peningkatan fungsi organisasi, pendistribusian secara adil dan efektif kepada yang berhak menerima dan dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan  dan  pengangguran.  Dengan  demikian  tata  kelola  OPZ  mencakup seperangkat  hukum,  administrasi  dan  persyaratan  ekonomi    yang  diatur  oleh mekanisme  yang  menghubungkan  tujuan  ekonomi  yang  sosial,  berkontribusi  pada tata kelola OPZ dalam penggunaan sumber daya secara rasional, akuntabilitas, dan mengintegrasikan kepentingan individu, OPZ dan masyarakat secara umum. ( Amara & Atia, 2016 )
Berikut  merupakan  kontribusi  Good  Governance  OPZ    menurut  (Alasraj,  2011) yaitu:
1. Memperkuat transparansi dalam semua transaksi dan prosedur akuntansi dan keuangan  Adanya  proses  audit  untuk  mengurangi  korupsi  keuangan  dan administrasi.
2. Memastikan  adnya audit operasional, keuangan pada OPZ
3. Meletakkan kendali dan pengawasan yang efektif pada kinerja dan penguatan fondasi OPZ pada aspek akuntabilitas dan kepercayaan;
4. Meningkatkan kepercayaan pada donatur saat ini maupun donatur potensial pada OPZ
5. Mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak dan membangun komunikasi dengan mereka.
Prinsip-prinsip good governance pada OPZ yaitu:
1. Membantu OPZ untuk melaksanakan tugas secara efisiensi  untuk mencapai tujuan  ekonomi  dan  persyaratan  yang  sah  (menurut  Syariah  Islam)  untuk berinvestasi sumber daya Zakat;
2. Memisahkan  kekuatan  dan  mengurangi  konflik  kepentingan  untuk memastikan adanya mekanisme yang jelas berkaitan dengan tanggung jawab dan akuntabilitas saat mengumpulkan dan endistribusikan Zakat;
3. Memberikan pendapat netral tentang transaksi OPZ
4. Melengkapi kerangka kelembagaan dan Syariah OPZ.
Menurut Zaenal et al., (2017) dimensi dari Good Amil Governance ada 13 yaitu:
1. Definisi  Amil  sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Zakat  atau Peraturan Terkait
2. Hak dan Kewajiban Amil
3. Panduan Tata Kelola Good Amil
4. Penilaian Reguler terhadap Kebijakan Good Amil Governance
5. Struktur  Organisasi  Khusus  yang  bertanggung  jawab  atas  Good  Amil Governance
6. Peran Dewan dan Manajemen Lembaga Zakat
7. Evaluasi Kinerja Dewan Lembaga Zakat
8. Evaluasi Kinerja Manajemen lembaga Zakat
9. Sertifikasi dan Pengembangan Amil
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Zakat
11. Mitigasi Risiko Good Amil Governance

## 12. Pengungkapan dan Transparansi

## 13. Kepatuhan dan Peraturan Syariah
Sedangkan  menurut  Zakat  Core  Principal  (ZCP)  yang  dikembangkan  oleh Bank Indonesia  yang  bekerjasama  dengan  BAZNAS,  dan  IRTI-IDB  (Islamic  Research and  Training  Institute-Islamic  Development  Bank)  dan  telah  digunakan  oleh  150 negara  termasuk  di  Indonesia  menyatakan  bahwa  terdapat  6 dimensi  pengelolaan zakat  ( Mubtadi  &  Susilowati,  2018 ).  6  dimensi  tersebut  meliputi landasan  hukum, supervisi  zakat,  tata  Kelola  zakat,  fungsi  intermediasi,  manajemen  resiko  dan kesesuaian Syariah yang diturunkan ke dalam 18 indikator ZCP yaitu
No Kode Aspek yang diatur Kata kunci 1 ZCP 1 Top of firm, tujuan, independensi, otoritas bottom of form Hokum peraturan atau kerangka hukum lainnya untuk pengawasan zakat harus jelas dan didefiniskan guna memberikan kewenangan masing-masing dan bertanggungjawab dengan kekuatan hukum yang diperlukan dan independensi
2 ZCP 2 Kegiatan amil zakat yang diizinkan Hukum, regulasi atau aturan lain harus secara jelas emndefiniskan kegiatan-kegatan yang diizinkan dilakukan oleh organisasi pengelolaa zakat sesuai dengan prinsip Syariah, termasuk dalam hal peghimpunan zakat, pengelolaan keuangan, epnistribusian zakat dan aktivitas lainnya 3 ZCP 3 Kriteria perijinan Otoritas perijinan harus memiliki kewenangan regulasi untuk emnentukan kriteria perizinan organisasi pengelola zakat dan menolak aplikasi yang tidak memenuhi kriteria 4 ZCP 4 Pendekatan pengawasan Pengawasan zakat memiliki skema pengawasan yang terintegrasi yang mencakup semua aspek dari pengumpulan zakat dan penyaluran zakat 5 ZCP 5 Teknik dan instrument pengawasan Pengawasan zakat menggunakan Teknik dan isntrumen pengawasan yang emmedai untuk menerapkan melakukan pengwasan dan emperkerjakan sumber dyaa pengawasan yang telah divalidasi dan diverivikasi 6 ZCP 6 Pelaporan pengawasan Supervisor zakat mengumpulkan informasi dan mereview dan menganalisis kinerja organisasi pengelola zakat
7 ZCP 7 Kekuatan pengawasan dalam koreksi dan sanksi Supervisor zakat memiliki berbagai instrument pengawasan yang emmadai untuk melakukan tindakan korektif yang tepat waktu kemampuan untuk mencabut izin organisasi pengelola zakat dan merekomendasikan izin pencabutan 8 ZCP 8 Tata kelola amil (good amil governance) Pengawas zakat emenntukan bahwa OPZ memiliki kebijakan dan proses amil governance yang kuat yang meliputi kepatuhan
Syariah, instrument strategis, lingkungan pengendalian,
penegtahuan manajemen, tanggungjawab dewan Lembaga zakat 9 ZCP 9 Manajemne penghimpunan Pengawasan zakat menentukan bahwa organisasi peneglola zakat memiliki kebijakan dan proses yang emmandai untuk penilaian nisab dan asset yang dizakati 10 ZCP 10 Manajemen pemberdayaan Supervisor zakat menentukan bahwa OPZ memiliki keijakan dan proses yang memadai untuk mengelola dana zakat dan system distribusinya 11 ZCP 11 Risiko negara dan transfer Pengawas zakat menentukan bahwa OPZ memiliki kebijakan dan proses yang emmadai untuk mengendalikan risiko negara dan risiko transfer zakat dalam kegiatan transfer zakat internasional mereka
12 ZCP 12 Risiko reputasi dan kerugian muzaki Pengawas zakat menentukan bahwa OPZ memiliki kerangka kerja manajemn yang memadai untuk menangani risiko system, reputasi dan risiko kerugian muzakki 13 ZCP 13 Risiko pendistribusian Lembaga zakat harus dapat harus dapat mengurangi risiko endistribusian speerti posisi keuangan yang sehat dan misalokasi kegiatan pendayagunaan 14 ZCP 14 Risiko operasional dan kepatuhan Syariah pengawsan zakat menentukan bahwa organisasi pengeloala zakat harus memiliki manajmen risiko dan operasional yang tepat untuk meminimalkan potensi praktek penipuan antisipasi terhadap kerusakan system dan potensi gangguan lainnya 15 ZCP 15 Pengawasan Syariah dan audit internal Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat untuk emiliki pengawasan Syariah dan kerangka kerja audit internal yang sesuai untuk membangun dan memelihara lingkungan oerasi yang terkontrol dengan baik sesuai dengan hukum Syariah 16 ZCP 16 Laporan ekuangan dan audit eksternal Supervisor zakat menentukan bahwa OPZ memiliki cacatan laporan ekuangan publikasi tahunan dan fungsi audit eksternal yang terpercaya
17 ZCP 17 Pengungkapan dan transparansi Pengawas zakat menentukan bahwa OPZ secara teratur mempublikasikan informasi konsolidasi yang mudah diakses dan cukup mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja 18 ZCP 18 Penyalahgunaan layanan zakat Pengawas zakat menentukan bahwa OPZ memiliki kebiajkan dan proses yang tepat untuk mereview, mempromosikan etika Islam, dan standar professional serta untuk mencegah tindakan criminal

## Method
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitiatif  yang  mencoba  untuk membandingkan  menegnai  penerapan  good  amil  governance  pada  organisasi pengelola zakat (OPZ) terbesar di Indonesia. Teknik analisisi yang digunakan dengan menggunakan  analisis  content  melalui  laporan  tahunan  yang  diterbitkan  dan publikasi melalui website OPZ. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas 4 OPZ terbesar di Indonesia yaitu: BAZNAS, DOMPET DHUAFA, LAZISNU dan LAZIZMU.
Indikator pertanyaan untuk good amil governance
Aspek Good Amil Governance Definisi Transparansi Organisasi Pengelola Zakat menyediakan informasi yang jelas dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan terkait  pengelolaan  ZIS yang dilakukan 1. Organisasi Mempublikasi laporan keuangan agar terwujudnya pengelolaan organisasi yang transparan sebagai wujud tanggungjawab 2. Mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis

## Aspek Good Amil
Governance
Definisi
standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan  yang berkualitas 3. Mengembangkan Information  Tecnology (IT)  dan Management Information System sebagai jaminan adanya  kinerja  yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif Akuntabilitas kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan  perusahaan terlaksana secara efektif 1. organisasi harus menetapkan  rincian tugas dan tanggungjawab organ masing- masing perusahaan dan semua karyawan secara  jelas,  dan selaras  dengan  visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate value), dan  strategi perusahaan.
2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua  organ  dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai tugas, tanggungjawab,  dan perannya dalam pelaksanaan GCG. 3. Dalam melaksanakan  tugas

## Aspek Good Amil
Governance

## Definisi
dan  wewenangnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika dan  perilaku (code  of conduct) yang  telah disepakati 4. Adanya  mekanisme pengawasan yang dilakukan baik internal maupun eksternal 5. Adanya pertanggungajwaban mengenai  program yang  dilakukan  dan penyaluran dana kepada  masyarakat (mustahik) Responsibility Organisasi Pengelola Zakat  harus  mampu bertanggungjawab  atas segala bentuk kinerjanya baik kepada lingkungan,  karyawan, maupun kepada masyarakat 1. Adanya  kesadaran untuk bersikap tangungjawab sebagai  salah  satu kosekuensi yang melekat pada jabatan. 2. Kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial. 3. Bekerja secara profesional dan menjunjung etika dan kode etik organisasi 4. Memelihara lingkungan kerja yang sehat dan kondusif

## Aspek Good Amil
Governance Definisi Independent Organisasi Pengelola Zakat bersifat otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan pemerintah, partai politik, donor/lembaga penyandang dana, dan siapapun yang dapat menghilangkan independensi organisasi dalam bertindak bagi kepentingan umum 1. Adanya kebijakan mengenai pelanggaran rangkap jabatan pengambil keputusan dan/atau kepentingan  ejenis antara pengelola dengan jajaran pemerintah, perusahaan swasta,
pengurus dan anggota partai politik, atau pun organisasi lain yang berafiliasi dengan partai politik 2. Program dan aktivitas organisasi bersifat independen dan bebas. Keterbukaan (fairness) Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan, melalui perlakuan amil yang setara terhadap
muzakki seperti kesetaraan sistem pembayaran zakat yang sederhana dan perlindungan kepentingan muzakki 1. Kemudahan  dalam pembayaran zakat
2. Keterbukaan  dalam menerima  kritik  dan saran
3. Pemanfaatan  fintect dalam pembayran zakat
Sumber: Kurniasari (2017)

## Result and Discussion
Pengelolaan  zakat  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang  Undang  No  23  tahun 2011 yang meneybutkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan
Zakat  Nasional  (BAZNAS)  dan  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ).  BAZNAS  merupakan lembaga  lembaga  pemerintahyang  melakukan  pengelolaan  zakat  secara  nasional. Lembaga  ini  dapat  bekerjasam  dengan  pihak  pihak  lain  dalam  pengumpulan  dan pendistribusian  zakat  yaitu  dengan  LAZ.  LAZ  didefinisikan  sebagai  lembaga  yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan  pendayagunaan  zakat.  LAZ  membantu  BAZNAS  dalam  pelaksanaan pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat  kepada  masyarakat. Berikut ini merupakan perbandingan mengenai tata kelola organisasi pengelola zakat dari 4 organisasi terbesesar di Indonesia
BAZNAS DOMPET DHUAFA LAZISMU LAZISNU Struktur organisasi Terdiri  dari anggota  dan direksi Dewan Pembina yang menaungi dewan pengawas, dewan pengurus dan dewan Syariah. Dewan pengurus terdiri dari dompet dhuafa  social enterprise, Lembaga  smi otonom  dan dompet dhuafa filantropi Dewan Syariah Badan pengawas Badan pengurus Badan eksekutif Dewan pengawas syariah Auditor internal Manajer PBNU Direktur Mekanisme pengawasan internal Dewan direksi Dewan pengawas Dewan Syariah Dewan Syariah Badan pengawas Dewan Syariah  dan auditor internal Mekanisme pengawasan eksternal Auditor independen Auditor eksternal/ independent Auditor eksternal/ independent Auditor independen
BAZNAS DOMPET DHUAFA LAZISMU LAZISNU Penerbitan laporan tahunan Ada ada ada ada Penerbitan laporan keuangan Ada tanpa CALK Ada tanpa CALK Ada tanpa CALK Da dengan CALK Publikasi program Ada di web Ada  di  web dan di laporan tahunan Ada  di  web dan  laporan tahunan Ada  di  web dan di laporan tahunan
Adapun  hasil  analisis  mengenai  indkator  dalam  good  amil  governance  yang  telah diterapkan sebagai berikut:
Indik ator BAZNAS DOMPET DHUAFA LAZISMU LAZIZNU Trans paran si 4. Organisasi Mempublikasi laporan keuangan  agar
terwujudnya pengelolaan
organisasi  yang transparan sebagai  wujud tanggungjawab Ada ada ada Ada 5. Mengembangka n sistem akuntansi  yang berbasis  standar akuntansi  yang menjamin adanya  laporan keuangan  dan pengungkapan yang berkualitas Belum diungkapkan dalam laporan keuangan dan web Belum diungkapkan dalam laporan keuangan dan web Belum diungkapkan dalam laporan keuangan dan web Belum diungkapkan dalam laporan keuangan dan web
6. Mengembangka n Information Tecnology (IT) dan Management Information Belum diungkapkan dalam lapkeu dab web Belum diungkapkan dalam lapkeu dab web Belum diungkapkan dalam lapkeu dab web Belum diungkapkan dalam lapkeu dab web
Indik ator BAZNAS DOMPET DHUAFA LAZISMU LAZIZNU System sebagai jaminan adanya kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang
efektif Akun tabilit as 6. organisasi  harus menetapkan rincian tugas dan
tanggungjawab organ  masing- masing perusahaan  dan semua karyawan secara  jelas,  dan selaras  dengan visi,  misi,  nilai- nilai perusahaan (corporate  value),
dan strategi perusahaan. ada ada ada ada 7. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai tugas, tanggungjawab, dan perannya
dalam pelaksanaan GCG. ada ada ada ada 8. Dalam melaksanakan ada ada ada ada
Indik ator BAZNAS DOMPET DHUAFA LAZISMU LAZIZNU tugas dan wewenangnya, setiap organ perusahaan  dan semua karyawan  harus berpegang  pada etika dan perilaku (code  of conduct) yang
telah disepakati
9. Adanya mekanisme pengawasan yang  dilakukan baik internal maupun eksternal ada ada ada ada 10. Adanya pertanggungaj waban mengenai program yang dilakukan dan penyaluran dana kepada masyarakat (mustahik) Ada melalui laporan keuangan dan web Ada melalui laporan keuangan dan web Ada melalui laporan ekuangan dan web Ada melalui laporan ekuangan dan web Resp onsib ility 5. Adanya kesadaran untuk bersikap tangungjawab sebagai salah satu  kosekuensi yang melekat pada jabatan. Belum diungkapkan dalam laporan keuangan dan web Belum diungkapkan dalam laporan ekuangan dan web Belum diungkapkan dalam laporan keuangan dan web Belum diungkapkan dalam laporan ekuangan dan web
Indik ator BAZNAS DOMPET DHUAFA LAZISMU LAZIZNU 6. Kesadaran  akan adanya tanggungjawab sosial. ada ada ada ada 7. Bekerja secara profesional  dan menjunjung etika  dan  kode etik organisasi ada ada ada Ada 8. Memelihara lingkungan kerja yang sehat dan kondusif Belum diungkapkan dalam laporan keuangan dan web Belum diungkapkan dalam laporan keuangan dan web Belum diungkapkan dalam laporan keuangan dan web Belum diungkapkan dalam laporan keuangan dan web Indep ende nt 3. Adanya kebijakan mengenai pelanggaran rangkap jabatan pengambil keputusan dan/atau kepentingan ejenis antara pengelola dengan jajaran pemerintah, perusahaan swasta, pengurus dan anggota partai politik, atau pun organisasi lain yang berafiliasi dengan partai politik Belum diungkapkan dalam laporan keuangan dan web Belum diungkapkan dalam laporan keuangan dan web Belum diungkapkan dalam laporan keuangan dan web Belum diungkapkan dalam laporan keuangan dan web 4. Program dan aktivitas organisasi bersifat ada ada ada ada
Indik ator BAZNAS DOMPET DHUAFA LAZISMU LAZIZNU independen dan bebas Keter buka an (fairn ess) 4. Kemudahan dalam pembayaran zakat ada ada ada ada 5. Keterbukaan dalam menerima kritik dan saran ada ada ada ada 6. Pemanfaatan fintect dalam pembayran zakat ada ada ada ada
Secara garis besar OPZ di Indoensia telah menerapkan prinsip good amil governance walaupun  terdapat  ebebrapa  aspek  yang  belum  diungkapkan  dalam  laporan keuangan  maupun  website  perushaan.  Komitnen  organisasi  untuk  meningkatkan akuntabilitas  dan  tranparansi  dalam  pengelolaan  organisasi  dapat  tergambar  dari adanya mekanisme struktur organisasi serta pengawasan baik secara internal maupun eksternal dimana terdapat dewan pengawas dan auditor eksternal yang mengawasi kinerja  organisasi.  Untuk  meningkatkan  potensi  zakat  pun  keempat  organsiasi  ini telah  memanfaatkan  fintek  dan  teknologi  untuk  meningkatkan  kontribusi  zakat. Dalam hal pendistribusian zakat pun terlihat bahwa sejumlah program telah disuusn untuk  pendistribusian  zakat  dan  dilaporkan  dalam  laporan  ekuangan  maupun website perusahaan. Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang no 38 tahun 1999 yang menyebutkan  bahwa  peran  serta  masyarakat  dapat  memberikan  kontribusi  yang diwujudkan  dalam  hal  pemerolehan  informasi  mengenai  tata  kelola  zakat  oleh badan/Lembaga  amil  zakat  untuk  memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada badan  amil  zakat  dan  masyarakat  jika  terjadi  penyimpangan.  Hal  ini  dipertegas dengan  undang-undang  no  23  tahun  2011  yang  menyebutkan  bahwa  dalam pengelolaan  zakat  harus  berasaskan  pada  Syariah  Islam,  amanah,  kemanfaatan, keadilan,  kepastian  hukum,  terintegrasi  dan  akuntanbilitas  dan  diperkuat  dengan Keputusan  Menteri  Agama  (KMA)  No  333  tahun  2015  yang  menyebutkan  bahwa pengelolaan  Lembaga  Amil  Zakat  harus  berdasarkan  pada  praktek  pengelolaan organisasi yang professional yang mengarah kepada konsep New Public Management (NPM) ( Ahim Abdurahim , Hafiez Sofyani, 2018 )

## Daftar Pustaka
Adnan, N. S., Kamaluddi, A., & Kasim, N. (2013). Intellectual capital in religious organisations: Malaysian zakat institutions perspective. Middle East Journal of Scientific Research , 16 (3), 368 – 377. https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.16.03.11092
Ahim Abdurahim, Hafiez Sofyani, S. A. W. (2018). Membangun Good Governance Di Lembaga Amil Zakat , Infaq dan Sadaqah ( LAZ ): Pengalaman Dua LAZ Besar di Indonesia. Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 12 (1), 45 – 64.
Ahmad, S. (2019). Developing and Proposing Zakat Management System: A Case of the Malakand District, Pakistan . 4 (1), 25 – 33.
Amalia, E. (2018). The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in Indonesia: a Critical Review of Zakat Regulations . May .
https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.28
Amara, N. Ben, & Atia, L. (2016). Toward the Adoption of a Governance Model in Zakat. International Journal of Business and Management Review , 4 (2), 104 – 118.
Anggara, F. S. A., & Hastuti, E. W. (2018). Performance comparison Amil Zakat Institutions on Ponorogo towards good Amil governance. Al Tijarah , 4 (2), 67. https://doi.org/10.21111/tijarah.v4i2.2829
Chotib, M., Yuswadi, H., Toha, A., & Wahyudi, E. (2018). Implementation of Good Amil Governance At Amil Zakat. International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI) , 7 (01), 93 – 100.
Endahwati,  yosi dian. (2003). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humaniah , 1 , 6 – 8. https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004
Fadillah, S., Lestari, R., & Nurcholisah, K. (2011). Analisis Pengelolaan Zakat Dengan Penerapan Good Corporate Goverance Dilihat Dri Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Daya Saing Lembaga Amil Zakat . 23 .
Firmansyah, I., & Devi, A. (2017). The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institutions in Indonesia. International Journal of Zakat , 2 (2), 85 – 97.
Hamdani, L., Nasution, M. Y., & Marpaung, M. (2019). Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan Metode ANP: Studi tentang Implementasi Zakat Core Principles. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 10 (1), 40. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.40-56
Hashim, Md, A., & Hasan,  shabana M. (2014). prospect and outlook of islamic wealth management: post global crisis .
Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 4 . https://doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7204
Latifah, S. W., Aprilia, S., & Syam, D. (2019). Analisis Perbandingan Good Corporate
Governance Baznas Dan Laznas. Jurnal Akuntansi , 9 (2), 97 – 110. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.97-110
Mubtadi, N. A., & Susilowati, D. (2018). Analysis of Governance and Efficiency on Zakat Distribution: Evidence From Indonesia. International Journal of Zakat , 3 (2), 1 – 15.
Noor, A. H. M., Rasool, M. S. A., Ali, R. M. Y. S. M., & Rahman, R. A. (2015).
Efficiency of Islamic Institutions: Empirical Evidence of Zakat Organizations’
Performance in Malaysia. Journal of Economics, Business and Management , 3 (2),
282 – 286. https://doi.org/10.7763/joebm.2015.v3.195
Riyanti, Y. R., & Irianto, G. (2011). Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (Ydsf) Malang). Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam , 1 (2), 169 – 180.
Saad, R. A. J., Aziz, N. M. A., & Sawandi, N. (2014). Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 164 (August), 508 – 515. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.139
Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. La_Riba ,
2 (1), 75 – 89. https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art6
Shehata, N. F. (2014). Theories and Determinants of Voluntary Disclosure. Accounting and Finance Research , 3 (1). https://doi.org/10.5430/afr.v3n1p18
Syafiq, A. (2016). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. Zizwaf , 3 (Juni), ,.
Tahliani, H. (2018). Contribution of Good Governance Principles to Strengthening Zakat Management in Indonesia : Confirmatory Factor Analysis. International Journal of Zakat , 3 (3), 39 – 54.
Taisir, M., Irwan, M., & Busaini. (2017). Zakat Governance and Muzakki Trust : Between Zakat With Heart and Zakat Due Regulation. International Conference and Call for Papers, Jember , 23 , 1753 – 1773.
Triyuwono, I. (2000). Roekhuddin.(2000). Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas pada LAZIS (Studi kasus di Lazis X Jakarta). Jurnal Riset Akuntansi Indonesia , 3 (2), 151 – 167.
Wahab, N. A., & Rahim Abdul Rahman, A. (2011). A framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions. Journal of Islamic Accounting and Business Research , 2 (1), 43 – 62. https://doi.org/10.1108/17590811111129508
Zaenal, M. H., Choirin, M., Tsabita, K., Astuti, A. D., & Sadariyah, A. S. (2017).
Principles of Amil Zakat and Best Practice Recommendations for Zakat Institutions. Baznas Working Paper Series , December , 1 – 16. http://www.puskasbaznas.com/publication/index.php/workingpaper/article /view/19%0Ahttp://www.puskasbaznas.com/publication/index.php/workin gpaper/article/download/19/15