Volume 17, Nomor 2 (2022), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v17i2.47072

## Sektor informal: peninjauan kembali dalam perspektif konseptual

## Informal sector: conceptual perspective review
D A Khairi 1 dan A Marsoyo 1
1 Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

## Corresponding author’s email: dhoniarya2018@gmail.com
Abstrak. Pada  tahun  1972,  ILO  sebagai  institusi  ketenagakerjaan  internasional memperkenalkan  tujuh  kriteria  konsep  sektor  informal.  Kemunculan  konsep  sektor informal  tersebut  lahir  di  tengah  geliat  pembangunan  negara  dunia  ketiga  yang semangat  dengan  konsep  pertumbuhan  ekonomi  melalui  industrialisasi.  Memasuki dekade  2000-an  dan  2010-an,  eksistensi  sektor  informal  tetap  dirasakan keberadaannya  di  berbagai  negara.  Namun,  keberadaannya  di  tengah  konsep pembangunan tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga lebih mengedepankan  konsep  pembangunan  yang  komprehensif  dan  berkelanjutan. Penelitian  ini  memiliki  tujuan  meninjau  kembali  konsep  sektor  informal  dari  awal kemunculannya  hingga  saat  ini  dalam  konteks  teori  pembangunan.  Hal  ini menggunakan  metodologi  analisis  isi  induktif-kualitatif  yang  selanjutnya  28  kasus penelitian sektor informal pedagang kaki lima di berbagai negara dianalisis ke dalam unit-unit  informasi,  kategori,  dan  konsep  dalam  konteks  teori  pembangunan.  Hasil penelitian menunjukkan adanya evolusi konsep sektor informal seiring dengan evolusi teori pembangunan. Konsep sektor informal mengalami evolusi dari dekade 1970-an hingga 2010-an yang ditandai dengan semakin banyak  konsep sektor informal yang memiliki  keterkaitan  langsung  dengan  teori  pembangunan.  Bentuk  evolusi  konsep sektor  informal  juga  ditunjukkan  dengan  adanya  perbedaan  antara  konsep  sektor informal  menurut  ILO  (1972)  yang  terdiri  dari  tujuh  kriteria  dengan  konsep  sektor informal dekade 2010-2019 yang terdiri dari 16 kriteria.
Kata Kunci: Concept of Informal Sector; Development Concept; Street Vendors
Copyright © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Abstract. In 1972, the ILO as an international labor institution introduced seven criteria for the concept of the informal sector. The concept of the informal sector emerged in the dynamics of third world development revolving around industrialization. During the 2000s and 2010s, the existence of the informal sector remained. It was no longer in  the  perspective  of  economic  growth,  but  more  of  inclusive  and  sustainable development. This study aims to review the concept of the informal sector through times in the context of development theory. Using the inductive-qualitative content analysis  methodology,  28  cases  of  the  informal  sector  street  vendors  in  various countries  were  analyzed  into  information  units,  categories,  and  concepts  in  the context  of  development  theory.  The  results  show  that  the  concept  of  the  informal sector has evolved along with the evolution of development theory. The concept of informal  sectors  have  undergone  significant  transformation  from  the  1970s  to  the 2010s marked by the increasing number of informal sector concepts that have a direct relationship with development theory. By the latest couple of decade, the evolution shown by the difference of the criteria, the seven criteria from ILO (1972) has been transformed to 16 criteria in latest literatures.
Keywords: Concept of Informal Sector; Development Concept; Street Vendors

## 1. Pendahuluan
Usaha pertama kali untuk mendefinisikan dan mengumpulkan data sektor informal dimulai Hart (1971), dalam studi penelitian etnografis di Kota Nima dan Accra di Ghana-Afrika tentang jenis dan bentuk peluang pendapatan informal berskala kecil di luar pekerjaan formal. Pada tahun  1972,  ILO  sebagai  lembaga  ketenagakerjaan  internasional  mempopulerkan  istilah tersebut melalui laporan resminya yang bertajuk World Employment Program (WEP) tentang aspek  pembangunan dan  kesempatan  kerja  di  kota-kota besar di Asia, Afrika,  dan Amerika Latin [1,2]. Menurut ILO [3], konsep sektor informal terdiri atas 7 kriteria yaitu kemudahan masuk, bahan baku, struktur usaha, skala usaha, adaptasi teknologi, keterampilan, dan bentuk pasar, seperti dapat dilihat pada Tabel 1. Kegiatan sektor informal sebagian besar diabaikan, jarang didukung, sering diatur, atau dilarang oleh pemerintah.
Apabila  dihitung  dari  awal  kemunculannya  hingga  saat  ini,  pendefinisian  konsep  sektor informal oleh ILO telah memasuki dekade yang ke-5. Perlu dicermati secara lebih mendalam bahwa  konsep  pembangunan  pada  dekade  1970-an  adalah  konsep  yang  berkembang  dari dekade 1950-an dan dekade 1960-an yang sangat kuat dengan pengaruh industrialisasi demi mengejar  pertumbuhan  ekonomi.  Teori  industrialisasi  substitusi  impor center-periphery dikenalkan  oleh  Prebisch  pada  tahun  1950-an.  Lalu,  teori  dualisme  modern  (kapitalis)- tradisional  (prakapitalis)  dikenalkan oleh  Boeke  pada tahun 1953  [4]  dan  teori  penyerapan kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dikenalkan oleh Arthur Lewis pada tahun 1954 [5] dan Fei-Ranis pada tahun 1964 [6]. Kemudian, teori tahap pertumbuhan ekonomi  melalui  industrialisasi  dikenalkan  oleh  Rostow  pada  tahun  1960-an.  Pada  tahun 1969,  Todaro  mengenalkan  teori  model  migrasi  desa-kota  yang  diakibatkan  oleh  proses industrialisasi di perkotaan [7].
Copyright © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Tahun  1970an  terdapat  teori  sistem  perekonomian  dunia  atau  model core-semiperiphery- periphery dikenalkan oleh Wallerstein pada tahun 1974 [8].
Tabel 1. Konsep sektor formal dan sektor formal menurut ILO (1972).
Kriteria Sektor Informal Sektor Formal Kemudahan masuk Mudah dimasuki. Sulit dimasuki. Bahan baku Ketergantungan pada sumber daya lokal. Sering mengandalkan sumber daya luar negeri (impor). Struktur usaha Usaha yang dimiliki keluarga. Usaha dimiliki perusahaan. Skala usaha Usaha berskala kecil. Usaha berskala besar. Adaptasi teknologi Menggunakan teknologi padat karya yang diadaptasi. Menggunakan teknologi padat modal dan seringkali diimpor. Keterampilan Keterampilan yang diperoleh di luar sistem sekolah formal. Keterampilan diperoleh melalui pendidikan formal, seringkali ekspatriat. Bentuk pasar Pasar yang tidak diatur dan kompetitif. Pasar yang dilindungi (melalui tarif, kuota dan lisensi perdagangan).
Pada pertengahan dekade 1970-an hingga 1990-an, muncul teori redistribusi pembangunan dan liberalisasi ekonomi yang merespon kemiskinan dan kesenjangan sosial sebagai dampak industrialisasi di berbagai negara. Pada tahun 1974, Chenery menelurkan konsep redistribusi pembangunan melalui pengalokasian belanja pelayanan dasar seiring dengan pertumbuhan ekonomi  [9,10].  Pada  tahun  1977,  Adelman  mengenalkan  teori  redistribusi  sebelum pertumbuhan,, yaitu pembangunan yang didahului redistribusi lahan dan investasi pendidikan sebelum melakukan pertumbuhan ekonomi [9].  Pada tahun 1976, muncul strategi basic need approach (BNA),  yaitu  strategi  pemenuhan  kebutuhan  dasar  untuk  mengatasi  kemiskinan secara  langsung  [11 – 13].  Pada  tahun  1989,  Hernando  de  Soto  mengenalkan  konsep pembangunan  liberalisasi  ekonomi,  yaitu  upaya  legalisasi  sektor  ekstralegal  atau  sektor informal di negara berkembang untuk memasuki jaringan kapitalisme global [14].
Memasuki  dekade  2000-an  hingga  dekade  2010-an,  teori  dan  strategi  pembangunan  terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2000, Hernando de Soto kembali mengenalkan teori liberalisasi ekonomi dengan tujuan melakukan formalisasi atau legalisasi sektor informal ke dalam  sektor  formal  [15].  Pada  tahun  ini  juga  muncul  konsep  pembangunan  sebagai kebebasan dengan 5 jenis instrumen kebebasan dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengatasi kemiskinan dengan mencapai pembangunan yang berkemajuan [16]. Pada tahun yang sama, PBB menetapkan 8 tujuan pembangunan milenium global yang dikenal sebagai millenium  development  goals (MDGs)  dengan  tujuan  utama  mengurangi  kemiskinan  [17]. Pada tahun 2015, PBB meluncurkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau lebih dikenal dengan sustainable development goals (SDGs) yang lebih komprehensif dan dari MDGs untuk mengatasi  kemiskinan  yang  belum  sepenuhnya  teratasi  [18].  Pada  tahun  2016,  PBB mengenalkan  agenda  perkotaan  baru  atau new  urban  agenda (NUA)  dengan  tujuan
mengimplementasikan  misi  ke-11  SDGs  tentang  misi  permukiman,  yaitu  mencanangkan agenda kota-kota yang inklusif kepada semua golongan, aman, dan kuat sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan [19,20].
Dapat  dikatakan  bahwa  dari  dekade  1970-an  hingga  dekade  2010-an  telah  terjadi  evolusi konsep  pembangunan.  Konsep  pembangunan  pada  dekade  1950-an  hingga  awal  1970-an hanya terpaku pada pertumbuhan ekonomi saja. Mulai pertengahan dekade 1970-an hingga 1990-an,  mulai  muncul  teori  pembangunan  yang  merespon  masalah  kemiskinan  dan keterbelakangan  di  negara  dunia  ketiga  dengan  konsep  distribusi  pembangunan  dan liberalisasi ekonomi. Memasuki dekade 2000-an hingga 2010 merupakan era pembangunan komprehensif  dan  berkelanjutan  dengan  konsep  pembangunan  yang  tidak  hanya  berpijak pada konsep pertumbuhan ekonomi dan distribusi pembangunan, tetapi juga bertumpu pada konsep pembangunan yang mengakar pada aspek manusia dan lingkungan.
Evolusi teori pembangunan tidak selalu membawa dampak kemajuan, tetapi banyak diwarnai dengan  berbagai  dampak  sampingan  yang  ditimbulkan.  Salah  satu  dampak  sampingan  dari fenomena pembangunan, yaitu hadirnya sektor informal. Kemunculan sektor informal telah berlangsung  sejak  lama  di  berbagai  negara.  Kehadiran  sektor  informal  lahir  dari ketidaksempurnaan  praktek pembangunan  yang  menyebabkan  urbanisasi,  kemiskinan,  dan keterbelakangan negara-negara dunia ketiga [2,21]. Sektor informal perlahan menghilang di negara maju, tetapi semakin berkembang di perkotaan negara berkembang dan negara miskin di  Afrika,  Asia,  dan  Amerika  Latin  [22].  Salah  satu  bagian  dari  sektor  informal  yang  sudah dikenal sejak lama adalah pedagang kaki lima [23]. Pekerjaan ini sering disebut sebagai bentuk mata pencaharian kuno yang ada di seluruh perkotaan dunia [22 – 24].
Sektor informal PKL telah menjadi fokus banyak peneliti dari berbagai lintas ilmu. Keberadaan sektor  informal  PKL  dapat  dijelaskan  dari  aspek  demografis,  legalitas,  dan  organisasi  [25]. Sektor informal juga mudah dimasuki karena menawarkan kebebasan dalam beraktivitas dan tidak  membayar  pajak  [26].  Pada  aktivitasnya,  sektor  informal  memiliki  hubungan  sosial, ekonomi, dan  spasial dengan  sektor  formal [27].  Selain  itu,  juga  terdapat  hubungan  sektor informal dengan pemerintah dalam penerapan jaminan sosial [28]. Sektor informal seringkali mengakses  kredit  rentenir,  meskipun  pada  perkembangannya  dapat  mengakses  kredit  ke lembaga formal seperti bank, koperasi, lembaga keuangan mikro, kelompok swadaya, LSM, dan serikat pekerja [29].
Keberadaan  sektor  informal  berimbas  pada  kebijakan  pemerintah  kota,  baik  praktek penolakan  dan  praktek  pengintegrasian  [30].  Sektor  informal  dapat  dilihat  sebagai  sebuah strategi  untuk  bertahan hidup dalam  keterbatasan  pekerjaan  dan  kemiskinan  yang  ditinjau dari  aspek  kemudahan  masuk,  keruangan,  fisik,  aktivitas,  struktur  usaha,  ekonomi, ketenagakerjaan,  legalitas,  sosial,  bentuk  pasar,  dan  keterampilan  [31].  Sektor  informal banyak  dilakukan  oleh  orang  dengan  berbagai  latar  belakang  profesi  yang  didasari  oleh motivasi pendorong dan motivasi penarik [32]. Sektor informal menempati ruang kota dengan membentuk  pola  penyebaran  yang  memanjang  mengikuti  alur  jalan  dengan  pola  aktivitas menetap atau setengah menetap dengan mempertimbangkan berbagai faktor [33].
Berbagai  penelitian  telah  mengungkapkan  keberadaan  sektor  informal  dari  berbagai  sudut pandang,  tetapi  belum  ada  kejelasan  konsep  yang  digunakan  untuk  mendefinisikan  sektor informal  secara  komprehensif.  Selain  itu,  belum  pernah  ditemukan  penelitian  tentang peninjauan konsep sektor informal dari awal kemunculan hingga saat ini. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk meninjau kembali konsep sektor informal dari awal kemunculan hingga saat ini dalam konteks teori pembangunan. Penelitian ini diharapkan dapat  menambah  referensi  bagi  pemerintah  dalam  menangani  sektor  informal  khususnya pedagang kaki lima di perkotaan.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  penelitian  analisis  isi  kualitatif dengan  pendekatan induktif  ( inductive-qualitative  content  analysis ).  Pemilihan  jenis  pendekatan  induktif didasarkan  pada  kebutuhan  penelitian  untuk  mencari gap  theory yang  bersifat  terbuka. Penelitian analisis isi induktif menggunakan prinsip intertekstualitas, yaitu menganalisis teks dan  menempatkannya  ke  dalam  konteks  tertentu  [34].  Pada  penelitian  ini,  konsep  sektor informal  dianalisis  secara  intertekstual  ke  dalam  konteks  teori  pembangunan.  Prosedur analisis isi induktif diawali dengan proses perumusan tujuan, menyeleksi kalimat ke dalam unit informasi,  proses  kategorisasi  unit  informasi  ke  dalam  kategori  yang  sejenis,  dan  diakhiri dengan proses generalisasi kategori ke dalam konsep yang lebih umum [35].
Penelitian ini mengambil unit amatan berupa data sekunder yang berwujud publikasi ilmiah tentang sektor informal yang menempati ruang publik perkotaan, yaitu pedagang kaki lima di berbagai negara.  Unit  amatan  sektor  informal  yang diambil pada  dekade  1971-1979 terdiri dari 3 kasus, yaitu kasus PKL di Asia Tenggara oleh Mc Gee & Yeung [36], kasus PKL di Indonesia oleh  Hidayat  [1],  dan  kasus  PKL  di  Cali-Kolombia  oleh  Bromley  [37].  Unit  amatan  sektor informal  yang  diambil  pada  dekade  1980-1989 terdiri  dari  2  kasus,  yaitu  kasus  PKL  di  Kota Umtata-Republik Transkei, Afrika oleh Nattrass [38], dan kasus PKL di Tangerang oleh Ramli [39]. Unit amatan sektor informal yang diambil pada dekade 1990-1999 terdiri dari 11 kasus,, yaitu PKL di Indonesia oleh Firdausy dkk. [40]. Unit amatan sektor informal yang diambil pada dekade 2000-2009 terdiri dari 3 kasus,, yaitu kasus PKL global oleh Bromley [23], kasus PKL di Asia oleh Bhowmik [41], dan PKL di Indonesia oleh Pitoyo [42]. Kasus amatan sektor informal yang diambil pada dekade 2010-2019 terdiri dari 9 kasus, yaitu kasus PKL dalam lingkup global oleh Bhowmik [22], kasus PKL di Amerika Latin oleh Roever [25], kasus PKL di Kota Vung Tau- Vietnam oleh Walsh [26], kasus PKL di India oleh Bhowmik & Saha [29] dan Assan & Chambers [42],  kasus  PKL  di  Kota  Ahmedabad-India  dan  Kota  Lima-Peru  oleh  Roever  &  Skinner  [30], kasus PKL di Kota Cali-Kolombia oleh Martinez dkk. [28], PKL di Afrika Selatan oleh Gamieldien & Niekerk [31], dan kasus PKL di Guangdong-China oleh Huang dkk. [32].
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  berupa  seluruh  kalimat  dalam  unit  amatan.  Pengambilan sampel  pada  jenis  penelitian  induktif  dilakukan  dengan  memilih  teks  yang  relevan  dengan tujuan  penelitian  dan  dipandu  oleh  kisi-kisi  teori  atau  biasa  disebut  pengambilan  sampel bertujuan ( purposive sampling ) [34,35]. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur.  Teknik  analisis  yang  digunakan  yaitu  teknik  deskriptif  eksploratif.  Proses  analisis
dibagi  menjadi  5  dekade,  yaitu  dekade  1971-1979,  dekade  1980-1989,  dekade  1990-1999, dekade  2000-2009,  dan  2010-2019  untuk  melihat  evolusi  konsep  sektor  informal.  Analisis difokuskan untuk mencari unit informasi, kategori, dan konsep pada tiap-tiap dekade dalam konteks teori pembangunan dan melihat evolusi konsep di dalamnya. Hasil analisis tersebut kemudian didialogkan dengan teori terdahulu untuk mengonfirmasi temuan penelitian.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan
Penelitian  ini  berfokus  pada  konsep  sektor  informal  dalam  konteks  teori  pembangunan. Konsep awal sektor informal yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah konsep sektor informal yang diperkenalkan oleh ILO pada tahun 1972 dengan beberapa kriteria, yakni kemudahan  masuk,  asal  bahan  baku,  struktur  usaha,  skala  usaha,  adaptasi  teknologi, keterampilan, dan bentuk pasar. Selain itu, juga menginduksi konsep lain di luar konsep ILO yang diperoleh dari unit amatan.

## 3.1 Konsep sektor informal dekade 1971-1979
Mayoritas teori pembangunan dunia barat seperti model dualisme, kelebihan tenaga kerja, tahap pertumbuhan ekonomi, dan sistem perekonomian dunia yang berkembang dari dekade 1950-an  hingga  1970-an  sangat  kuat  dengan  sistem  kapitalisme  yang  mengedepankan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi. Model pembangunan ini ketika diterapkan di negara  berkembang  banyak  mengakibatkan  pengangguran  karena  banyak  negara berkembang memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di samping itu, industrialisasi di negara  dunia  ketiga  tidak  berjalan  mulus  karena  ketergantungan  modal  dan  teknologi  dari negara maju.
Teori pembangunan dari dunia barat yang mengedepankan industrialisasi ketika  diadopsi  di banyak    negara    berkembang    banyak    memicu    pengangguran,  kesenjangan    tingkat pendapatan,  maraknya  kemiskinan,  dan  tidak  meratanya  distribusi pembangunan  karena tanpa  mempertimbangkan  aspek budaya, politik, maupun sumber daya alam yang tersedia di  negara  dunia  ketiga.  Terjadinya  urbanisasi  dari  desa  ke  perkotaan  dipicu  oleh  kemajuan sektor  industri  di  kota,  sementara  pembangunan  pertanian  di  pedesaan  justru  terabaikan. Seluruh  keadaan    ini    menyebabkan    penduduk    kota    dan    para    migran    yang    tidak memperoleh    pekerjaan    di    sektor    formal    mencoba    mencari    pendapatan    dengan berpartisipasi dalam kegiatan sektor informal [42].
3.1.1 Konsep  sektor  informal  dekade  1971-1979  dalam  konsep  ILO  (1972). Pada  dekade 1971-1979,  ditemukan  konsep-konsep  sektor  informal  berdasarkan  konsep  ILO  yang diperoleh dari unit amatan, yaitu kemudahan masuk, bahan baku, struktur usaha, skala usaha, adaptasi teknologi, keterampilan, dan bentuk pasar. Konsep kemudahan masuk ditunjukkan dengan  PKL  mudah  dimasuki  oleh  orang  dengan  berbagai  latar  belakang  profesi  [1],  tidak membutuhkan  keterampilan  khusus,  dan  hanya  membutuhkan  sedikit  modal  [36].  Konsep bahan baku ditunjukkan dengan asal bahan baku, yaitu PKL menggunakan bahan baku yang berasal dari wilayah lokal dan bahan baku impor dari luar negeri [36].
Konsep struktur usaha ditunjukkan dengan pengelolaan usaha dan kepemilikan usaha. Usaha PKL dapat dimiliki dan dikelola oleh individu [1,36,37], keluarga [1,36], maupun orang lain [36]. Konsep skala usaha ditunjukkan dengan besaran modal yang digunakan PKL tergolong sedikit sehingga  komoditasnya sedikit dan perputaran usahanya  juga  kecil  [1,36].  Konsep  adaptasi teknologi  ditunjukkan  dengan  penggunaan  teknologi  yang  diadaptasi  sederhana  dan  padat karya [1]. Konsep keterampilan ditunjukkan dengan asal keterampilan yang dimiliki oleh PKL diperoleh  di  luar  pendidikan  formal  [1].  Konsep  bentuk  pasar  ditunjukkan  dengan  adanya bentuk persaingan dan jangkauan konsumen. PKL menghadapi berbagai bentuk persaingan ketat antara PKL dengan toko formal atau pedagang yang menjual barang sejenis [36,37]. PKL menjangkau konsumen dengan penghasilan rendah dan menengah [36,37].
3.1.2 Konsep  sektor  informal  dekade  1971-1979  di  luar  konsep  ILO. Selain  konsep  yang dikenalkan oleh ILO, pada dekade 1971-1979 juga ditemukan konsep sektor informal di luar konsep ILO, yaitu konsep keruangan, fisik, aktivitas, sosial, kelembagaan, legalitas, ekonomi, ketenagakerjaan,  dan  hubungan  dengan  sektor  lain  (lihat  Gambar  1).  Konsep  keruangan ditunjukkan dengan lokasi usaha, luas area, dan pola penyebaran. PKL yang menempati ruang publik di perkotaan yang bersifat strategis [36,37] dengan luas area usaha yang bervariasi dan memiliki  2  pola  penyebaran,  yaitu  pola  memusat  ( market  focus  agglomeration )  dan  pola memanjang ( street concentration ) [36].
Konsep fisik ditunjukkan dengan jenis komoditas dan jenis sarana berdagang. Komoditas yang ditawarkan oleh PKL sangatlah bervariasi, yaitu barang dan jasa yang cepat terjual dan relatif murah [36].  Jenis  sarana  berdagang  yang  digunakan  PKL  sangatlah  beragam  sesuai dengan jenis dagangan baik secara menetap atau pun berkeliling [36]. Konsep aktivitas ditunjukkan dengan sifat pergerakan dan jam kerja. PKL beraktivitas dengan menetap di suatu tempat atau bergerak  secara  berkeliling  [36,37].  Jam  kerja  PKL  tidak  teratur  dan  tidak  menentu  [1] tergantung pada keinginan pedagang yang menyesuaikan ritme kegiatan masyarakat, aturan pemerintah, atau cuaca [36].
Konsep  sosial  ditunjukkan  dengan  jenis  kelamin,  usia,  tingkat  pendidikan,  asal  pekerja, motivasi, dan tempat tinggal. PKL merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan [36,37]. Pelaku usaha PKL mayoritas berada pada usia yang produktif ( prime age ) [36] dan kebanyakan memiliki tingkat pendidikan yang rendah [36,37]. Orang-orang yang menekuni  PKL  merupakan  para  migran  dan  sebagian  lainnya  warga  setempat  [36,37].  PKL seringkali  tinggal  di  lingkungan  permukiman  kumuh  di  perkotaan  untuk  menghemat  biaya hidup  [36].  Mereka  menekuni  usahanya  dengan  lama  yang  bervariasi  [36].  PKL  seringkali menjadikan usahanya sebagai pekerjaan utama ataupun pekerjaan sampingan untuk mencari penghasilan [36]. Kondisi kesejahteraan PKL berada dalam kondisi yang bervariasi, baik miskin dan non-miskin [36].
Konsep  kelembagaan  ditunjukkan  dengan  keikutsertaan  organisasi,  jenis  organisasi,  dan fungsi  organisasi.  Terdapat  PKL  yang  mengikuti  organisasi  ataupun  tidak  [1,36,37].  Bentuk organisasi yang seringkali diikuti, yaitu serikat dan asosiasi pedagang [36]. Organisasi tersebut
berfungsi mengorganisir PKL, koordinasi dengan pemerintah dan kegiatan kredit [36]. Konsep legalitas  PKL  ditunjukkan  dengan  status  legalitas  usaha,  sanksi  usaha,  jenis  pungutan,  dan pembayaran pajak. Terdapat PKL dengan status usaha yang legal (memiliki izin) dan ilegal (liar) [36,37].  PKL  ilegal  seringkali  mendapatkan  sanksi  dan  penertiban  usaha  yang  beragam [1,36,37]. PKL juga seringkali menghadapi jenis pungutan resmi (retribusi) maupun tidak resmi (pungutan  liar)  [36].  PKL  resmi  (legal)  yang  membayar  pajak  sementara  PKL  ilegal  tidak membayar pajak [37].
Konsep ekonomi ditunjukkan dengan jenis pedagang, modal, akses kredit, pendapatan, cara pembayaran, dan pembukuan keuangan. Terdapat 3 jenis pedagang, yaitu pedagang komisi (ritel  dengan  komisi  tetap),  pedagang  tanggungan  (ritel  dengan  komisi  tidak  tetap),  dan pedagang  independen  (memproduksi  komoditas  sendiri)  [37].  Modal  usaha  PKL  tergolong kecil  dan  berubah-ubah,  PKL  seringkali  kekurangan  kredit  formal  dan  terpaksa  mengakses kredit  non-formal  [1,36].  Pendapatan  PKL  tergolong  kecil,  tetapi  pendapatan  rata-rata  PKL dapat di bawah atau di atas upah formal [36]. PKL melakukan transaksi ekonomi secara tunai maupun  kredit  kepada pemasok  [36].  Transaksi  ekonomi  yang dilakukan  PKL  tidak  tercatat dalam  statistik  pemerintah  [1].  Konsep  ketenagakerjaan  ditunjukkan  dengan  PKL  tidak melakukan  hubungan  kontrak  kerja  kepada  pihak  lain  yang  diatur  dalam  undang-undang ketenagakerjaan [1,36].
Konsep  hubungan  dengan  sektor  lain  ditunjukkan  dengan  adanya  hubungan  PKL  dengan sektor formal (toko formal) [36,37], hubungan dengan sektor informal (persaingan antar PKL) [36,37], hubungan PKL dengan pemerintah (penertiban, konflik, bantuan ekonomi) [1,36], dan hubungan dengan organisasi (serikat, asosiasi) [36,37].
Gambar 1 . Konsep sektor informal dekade 1971-1979.
Pada  konteks  perkembangan  teori  pembangunan,  tidak  seluruh  konsep  sektor  informal dekade  1971-1979  memiliki  keterkaitan  langsung  dengan  konsep  pembangunan,  tetapi terdapat beberapa konsep sektor informal yang memiliki keterkaitan langsung atau relevansi dengan teori pembangunan, yaitu:
1. Kategori asal tenaga kerja dalam konsep sosial menunjukkan bahwa sebagian pekerja PKL merupakan  penduduk  migran  dengan  berbagai  motivasi  menekuni  usaha  PKL.  Hal  ini sangat relevan dengan teori model migrasi Todaro tahun 1969 yang menjelaskan tenaga kerja sektor informal juga dilakukan oleh orang-orang dari luar daerah yang bermigrasi ke perkotaan  karena  dilatarbelakangi  oleh  faktor  ekonomi  dengan  peluang  ekonomi  di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan.
2. Kategori kondisi sosial ekonomi dalam konsep sosial memiliki keterkaitan dengan dengan strategi pemenuhan kebutuhan dasar atau basic needs approach (BNA) yang dipopulerkan oleh ILO pada tahun 1976. Kondisi sosial ekonomi PKL sering diukur menggunakan garis kemiskinan.

## 3.2 Konsep sektor informal dekade 1980-1989
Dekade 1980-1989 merupakan masa-masa pembangunan yang tidak terlepas dari pengaruh berbagai  macam  penerapan  kebijakan  dan  strategi  pembangunan  di  dekade  1970-an  yang sangat  berfokus  pada  industrialisasi.  Negara  dunia  ketiga  tidak  dapat  menjalankan industrialisasi  dengan  baik.  Industrialisasi  yang  pada  awalnya  direncanakan  dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dengan  cepat  dan  menyerap semua penduduk ke dalam sektor formal ternyata tidak terjadi  karena industrialisasi tidak  berkelanjutan. Bahkan pada  dekade  1980-an  juga  terjadi  krisis  ekonomi  regional  yang  melanda  negara-negara  di Amerika Latin. Seluruh keadaan  ini  menyebabkan  penduduk  lokal  dan  para  migran  di  kota yang  tidak memperoleh  pekerjaan  di  sektor  formal  mencoba  mencari  pendapatan  dengan berpartisipasi dalam kegiatan sektor informal [25].
3.2.1 Konsep sektor informal dekade 1980-1989 dalam konsep ILO. Pada dekade 1980-1989, ditemukan kategori dan konsep-konsep sektor informal berdasarkan konsep ILO yang muncul dari unit amatan, yaitu kemudahan masuk, bahan baku, struktur usaha, skala usaha, adaptasi teknologi,  keterampilan,  dan  bentuk  pasar.  Konsep  kemudahan  masuk  ditunjukkan  dengan PKL  mudah  dimasuki  oleh  berbagai  latar  belakang  profesi  [38,39].  Konsep  bahan  baku ditunjukkan  dengan  PKL  memperoleh  bahan  baku  berasal  dari  wilayah  lokal  dan memperolehnya dari berbagai sumber [38,39].
Konsep  struktur  usaha  ditunjukkan  dengan  PKL  mengelola  usahanya  secara  mandiri  atau melibatkan orang lain [38,39]. Konsep skala usaha ditunjukkan dengan PKL merupakan usaha dengan modal kecil [38]. Konsep adaptasi teknologi ditunjukkan dengan PKL mengandalkan teknologi  sederhana  dan  tenaga  padat  karya  [38].  Konsep  keterampilan  usaha  ditunjukkan dengan PKL memperoleh keterampilan usaha dari luar pendidikan formal [38]. Konsep bentuk pasar ditunjukkan dengan bentuk pasar dan jangkauan konsumen. Bentuk persaingan yang
dihadapi  oleh  PKL  dengan  toko  formal  maupun  dengan  sesama  pedagang  yang  menjual barang sejenis. PKL melayani masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah [38].
3.2.2 Konsep sektor informal dekade 1980-1989 di luar konsep ILO. Pada dekade 1980-1989 ditemukan kategori dan konsep-konsep sektor informal di luar konsep ILO yang muncul dari unit  amatan,  yaitu  keruangan,  fisik,  aktivitas,  sosial,  kelembagaan,  legalitas,  ekonomi, ketenagakerjaan,  dan  hubungan  dengan  sektor  lain  (lihat  Gambar  2).  Konsep  keruangan ditunjukkan dengan PKL  yang  menempati  ruang  publik  di perkotaan  yang  bersifat  strategis [38].
Konsep  fisik  ditunjukkan  dengan  jenis  komoditas  aneka  barang  dan  jasa  dalam  skala  kecil [38,39].  Konsep  aktivitas  ditunjukkan  dengan  jam  kerja  PKL  yang  tidak  teratur  dan  tidak menentu, bisa sepanjang tahun atau bersifat musiman [39] serta jam kerja PKL tidak diatur layaknya sektor formal [38].
Konsep sosial ditunjukkan dengan  jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, asal pekerja, sifat pekerjaan, lama usaha, dan kondisi sosial ekonomi. PKL dapat dilakukan oleh mayoritas laki- laki [39] atau mayoritas perempuan [38]. PKL didominasi oleh usia produktif yang berada pada usia kerja [38,39]. Tingkat pendidikan yang dimiliki PKL menunjukkan pada kondisi pendidikan yang  rendah  [38,39].  Pekerjaan  PKL  dilakukan  oleh  penduduk  lokal  maupun  migran  yang memiliki  motivasi  mencari  pendapatan  [38,39].  Pekerjaan  PKL  dapat  dijadikan  pekerjaan utama  ataupun  pekerjaan  sampingan  [38,39].  Lama  usaha  PKL  bervariasi  mulai  di  bawah  1 tahun hingga 11 tahun [39]. Kondisi sosial ekonomi PKL berada dalam kondisi yang bervariasi, baik miskin maupun non-miskin [38].
Konsep  kelembagaan  ditunjukkan  dengan  keikutsertaan  organisasi  dan  jenis  organisasi. Terdapat PKL yang mengikuti organisasi ataupun tidak [39]. Bentuk organisasi yang seringkali diikuti PKL, yaitu koperasi [39]. Konsep legalitas PKL ditunjukkan dengan status legalitas usaha, sanksi usaha, jenis pungutan, dan pembayaran pajak. Terdapat PKL dengan status usaha yang legal  (memiliki  izin)  dan  ilegal  (liar)  [38].  PKL  ilegal  seringkali  mendapatkan  sanksi  dan penertiban  usaha  yang  beragam  [38].  PKL  resmi  (legal)  yang  membayar  pajak  kepada pemerintah kota sementara PKL ilegal tidak membayar pajak [38].
Konsep  ekonomi  ditunjukkan  dengan  jenis  pedagang,  modal,  akses  kredit,  pendapatan, investasi,  dan  pembukuan.  Terdapat  2  jenis  pedagang  PKL,  yaitu  pedagang  independen (memproduksi  komoditas  sendiri)  dan  pedagang  spekulan  (pedagang  pengecer)  [38,39]. Pedagang memiliki modal yang bervariasi, tetapi tergolong kecil dan terbatas [39]. Mayoritas pedagang kekurangan kredit formal sehingga mengandalkan kredit informal [39]. PKL memiliki penghasilan  yang  bervariasi  [38].  Mereka  juga  melakukan  berbagai  jenis  investasi  dari penghasilannya  [39].  Mayoritas  PKL  tidak  melakukan  pembukuan  keuangan,  jika  ada  maka hanya  pembukuan  keuangan  sederhana  [39].  Konsep  ketenagakerjaan  ditunjukkan  dengan PKL tidak melakukan hubungan kontrak kerja kepada pihak lain yang diatur dalam undang- undang ketenagakerjaan [38].
Konsep hubungan dengan sektor lain ditunjukkan dengan hubungan PKL dengan sektor formal (toko formal) [38], hubungan dengan sektor informal (persaingan antar PKL) [38], hubungan PKL  dengan  pemerintah  (penertiban,  konflik)  [38],  dan  hubungan  dengan  masyarakat (hubungan ekonomi) [39].
Gambar 2. Konsep sektor informal dekade 1980-1989.
Pada  konteks teori  pembangunan,  tidak  seluruh  konsep  sektor  informal dekade 1980-1989 memiliki hubungan langsung dengan teori pembangunan. Terdapat 1 konsep yang berkaitan langsung dengan teori pembangunan, yaitu:
1. Kategori asal tenaga kerja dalam konsep sosial menunjukkan bahwa sebagian pekerja PKL merupakan  penduduk  migran  dengan  berbagai  motivasi  menekuni  usaha  PKL.  Hal  ini sangat relevan dengan teori model migrasi Todaro tahun 1969 yang menjelaskan tenaga kerja sektor informal juga dilakukan oleh orang-orang dari luar daerah yang bermigrasi ke perkotaan  karena  dilatarbelakangi  oleh  faktor  ekonomi  dengan  peluang  ekonomi  di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan.
2. Kategori kondisi sosial ekonomi dalam konsep sosial memiliki keterkaitan dengan dengan strategi pemenuhan kebutuhan dasar atau basic needs approach (BNA) yang dipopulerkan oleh ILO pada tahun 1976. Kondisi sosial ekonomi PKL sering diukur menggunakan garis kemiskinan.

## 3.3 Konsep sektor informal dekade 1990-1999
Pembangunan  dekade  1990-1999  diwarnai  dengan  berbagai  eksternalitas  pembangunan karena ketidaktepatan penerapan strategi pembangunan di dekade sebelumnya. Selain itu, kapitalisme  global  dan  gerakan  liberalisasi  ekonomi  dalam  dekade  ini  telah  menyebabkan reformasi  neoliberal  ekonomi  di  berbagai  negara  memicu  perusahaan  swasta  menerapkan
sistem outsourcing yang  memungkinkan  sebuah  perusahaan  dapat  dengan  mudah mempekerjakan dan memecat pekerjanya, bahkan banyak perusahaan milik negara berkurang bahkan menghilang [25]. Dekade 1990-1999 juga diwarnai dengan terjadinya resesi ekonomi global  yang  menyebabkan  inflasi,  pengangguran  yang  tinggi,  penurunan  pertumbuhan ekonomi,  dan  peningkatan  migrasi  di  perkotaan  di  berbagai  negara,  termasuk  di  Amerika Latin,  Afrika  Selatan,  dan  Asia.  Semua  kondisi  tersebut  telah  menyebabkan  kondisi  sektor informal tetap ada [25,31].
3.3.1 Konsep sektor informal dekade 1990-1999 dalam konsep ILO. Pada dekade 1990-1999 ditemukan konsep-konsep sektor informal berdasarkan konsep ILO yang diperoleh dari unit amatan, yaitu kemudahan masuk, bahan baku, struktur usaha, skala usaha, adaptasi teknologi, keterampilan, dan bentuk pasar. Konsep kemudahan masuk ditunjukkan dengan PKL mudah dimasuki oleh penduduk lokal dan migran [43,44], berbagai kelompok umur [45,46], berbagai latar belakang profesi seperti pengusaha baru dan orang yang berpindah pekerjaan [40,47], mudah  dimasuki  karena  sedikit  membutuhkan  modal  [47,48],  dan  tidak  membutuhkan keterampilan  khusus  [46 – 48].  Konsep  bahan  baku  ditunjukkan  dengan  adanya  PKL  yang menggunakan bahan baku dari lokal [47,49], dari wilayah sekitar (regional), dan impor [50]. PKL dalam aktivitasnya menggunakan bahan baku dari berbagai sumber [49].
Konsep  struktur  usaha  ditunjukkan  dengan  kategori  pengelolaan  usaha  dan  kepemilikan usaha. Usaha PKL dapat dikelola sendiri, dikelola keluarga, atau dikelola dengan melibatkan orang lain [40,45,48 – 51]. Sementara itu, aset usaha atau sifat kepemilikan usaha PKL dapat dimiliki  sendiri  atau  dimiliki  oleh  orang  lain  [43].  Konsep  skala  usaha  ditunjukkan  dengan modal yang kecil sehingga barang dan jasa yang ditawarkan PKL terbatas [40,44,45,47 – 49]. Konsep adaptasi teknologi ditunjukkan dengan PKL menggunakan teknologi yang diadaptasi dan merupakan teknologi padat karya, bahkan terkadang tidak menggunakan teknologi sama sekali  [40,46,50].  Konsep  keterampilan  ditunjukkan  dengan  kategori  asal  keterampilan  dan tingkat  keterampilan.  Asal  keterampilan  PKL  diperoleh  dari  luar  pendidikan  formal  [48]. Sementara itu, tingkat keterampilan yang dimiliki PKL merupakan keterampilan rendah karena tidak memiliki keahlian khusus [36,37,41,51].
Konsep bentuk pasar ditunjukkan dengan adanya jangkauan konsumen, jangkauan pelayanan, dan  bentuk  persaingan.  PKL  menjangkau  konsumen  tingkat  ekonomi  menengah-kebawah [40]. Jangkauan pelayanan PKL tidak teratur karena dapat melayani skala lokal, regional, dan nasional tergantung dari asal pembelinya [49]. Bentuk persaingan yang dihadapi PKL sangat bervariasi kepada sesama PKL ataupun toko formal [43,49,52].
3.3.2 Konsep sektor informal dekade 1990-1999 di luar konsep ILO . Pada dekade 1990-1999 ditemukan  konsep-konsep  sektor  informal  di  luar  konsep  ILO  yang  ditemukan  dari  unit amatan,  yaitu  konsep  keruangan,  fisik,  aktivitas,  sosial,  kelembagaan,  legalitas,  ekonomi, ketenagakerjaan,  dan  hubungan  dengan  sektor  lain  (lihat  Gambar  3).  Konsep  keruangan ditunjukkan dengan lokasi usaha PKL yang menempati ruang publik di perkotaan yang bersifat strategis [40,45 – 47,51]. PKL memanfaatkan ruang publik dengan luasan yang bervariasi [49].
Konsep fisik PKL ditunjukkan dengan jenis komoditas dan jenis sarana berdagang. Komoditas yang ditawarkan oleh PKL sangatlah bervariasi, berupa barang dan jasa yang cepat terjual dan relatif murah [43,47,50]. Jenis sarana berdagang PKL bervariasi sesuai dengan jenis dagangan dan  sifat  pergerakan  PKL  yang  menetap  dan  [43,45,46].  Konsep  aktivitas  PKL  ditunjukkan dengan jam kerja PKL yang tidak teratur dan tidak menentu [40 – 43,45], serta tergantung pada kebebasan pedagang [46].
Konsep  sosial  ditunjukkan  dengan  jenis  kelamin,  usia,  tingkat  pendidikan,  asal  pekerja, motivasi, dan tempat tinggal. PKL merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan [46,50]. Pelaku usaha PKL mayoritas berada pada usia yang produktif ( prime age ) [40,44,47,50], kebanyakan memiliki pendidikan yang rendah [40,44,46,47,49] atau tidak memiliki  pendidikan  sama  sekali  [40,45].  PKL  seringkali  menjadikan  usahanya  sebagai pekerjaan  utama  ataupun  pekerjaan  sampingan dengan  lama  usaha  yang  sangat bervariasi [50].  Orang-orang  yang  menekuni  PKL  merupakan  migran  dan  sebagian  lainnya  warga setempat [43,44,50]. PKL menekuni usahanya karena memiliki motivasi yang beragam, tetapi utamanya memperoleh pekerjaan dan memiliki pendapatan karena minimnya lapangan kerja [43].  PKL  juga  seringkali  tinggal  di  lingkungan  permukiman  kumuh  di  perkotaan  untuk menghemat biaya hidup [40,47].
Konsep kelembagaan ditunjukkan dengan PKL yang mengikuti organisasi PKL ataupun tidak. Bentuk organisasi yang seringkali diikuti, yaitu koperasi ataupun asosiasi pedagang. Organisasi tersebut berfungsi mengorganisir PKL, forum komunikasi dengan pemerintah, dan kegiatan simpan pinjam [44,50]. Konsep legalitas PKL ditunjukkan dengan status legalitas usaha, sanksi usaha, jenis pungutan, dan pembayaran pajak. Terdapat PKL dengan status usaha yang legal (memiliki  izin)  dan  ilegal  (liar)  [50].  PKL  ilegal  seringkali  mendapatkan  sanksi  usaha  yang beragam [53]. PKL juga seringkali menghadapi jenis pungutan resmi (retribusi) maupun tidak resmi (pungutan liar) [53]. PKL resmi (legal) yang membayar pajak sementara PKL ilegal tidak membayar pajak [50].
Konsep ekonomi ditunjukkan dengan jenis pedagang, modal, akses kredit, pendapatan, cara pembayaran,  dan  pembukuan  keuangan.  Terdapat  2  jenis  pedagang,  yaitu  pedagang memproduksi komoditas sendiri dan pedagang pengecer [50,52]. Modal usaha PKL tergolong kecil,  berubah-ubah,  dan  dihitung  harian  [45].  PKL  seringkali  kekurangan  kredit  formal  dan terpaksa mengakses kredit non-formal [47 – 49]. Pendapatan PKL tergolong kecil, tidak teratur dan dihitung harian [45], rata-rata pendapatan PKL dapat di bawah upah formal dan terkadang di  atasnya  [50].  PKL  melakukan  transaksi  ekonomi  secara  tunai  maupun  kredit  kepada pemasok  [43,52].  Kebanyakan  PKL  tidak  melakukan  administrasi  dan  keuangan  usaha  [49]. Konsep  ketenagakerjaan  ditunjukkan  dengan  PKL  tidak  melakukan  hubungan  kontrak  kerja kepada pihak lain yang biasanya diatur dalam aturan ketenagakerjaan [48].
Konsep hubungan dengan sektor lain ditunjukkan dengan hubungan PKL dengan sektor formal (toko formal) [47], hubungan PKL dengan pemerintah (penertiban, izin berdagang, bantuan
Copyright © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
usaha) [47,50], hubungan PKL dengan sektor informal (antar PKL, usaha rumahan dan kredit informal) [50], dan hubungan PKL dengan (paguyuban, koperasi) [40,44,50].
Gambar 3. Konsep sektor informal dekade 1990-1999.
Pada  konteks  perkembangan  teori  pembangunan,  tidak  seluruh  konsep  sektor  informal dekade  1990-1999  memiliki  keterkaitan  langsung  dengan  konsep  pembangunan,  hanya beberapa  konsep  sektor  informal  yang  memiliki  keterkaitan  langsung  dengan  teori pembangunan, yaitu:
1. Kategori asal tenaga kerja dalam konsep sosial menunjukkan bahwa sebagian merupakan penduduk migran sangat relevan dengan teori model migrasi Todaro tahun 1969 dengan tenaga  kerja  sektor  informal  juga  dilakukan  oleh  orang-orang  dari  luar  daerah  yang bermigrasi ke perkotaan karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi.
2. Kategori kondisi sosial ekonomi dalam konsep sosial memiliki keterkaitan dengan dengan strategi pemenuhan kebutuhan dasar atau basic needs approach (BNA) yang dipopulerkan oleh ILO pada tahun 1976. Kondisi sosial ekonomi PKL sering diukur menggunakan garis kemiskinan.
3. Kategori status legalitas usaha, jenis pungutan, dan pajak dalam konsep legalitas sangat terkait dengan teori liberalisasi ekonomi yang dikenalkan oleh de Soto sejak tahun 1989. Sektor informal PKL yang diformalkan oleh pemerintah melalui pemberian izin menjadikan PKL sebagai usaha yang legal. Sebagai timbal baliknya, pemerintah memiliki keuntungan dengan menarik retribusi dan pajak sehingga berkontribusi dalam perekonomian formal.

## 3.4. Konsep sektor informal dekade 2000-2009
Memasuki  dekade  2000-2009  berbagai  masalah  pembangunan  semakin  memperjelas ketidaksempurnaan  praktik  pembangunan  yang  banyak  dihadapi  oleh  negara  berkembang.
Beberapa bentuk kegagalan itu karena tidak berhasilnya transformasi struktural dari negara berbasis  pertanian  (non-industri)  ke  negara  industri  sehingga  menyebabkan  cacat pembangunan  seperti  krisis  ekonomi,  pengangguran  massal,  dan  migrasi  yang  tinggi  dari pedesaan  ke  perkotaan  [23].  Sektor  industri  yang  seharusnya  menyerap  sebagian  besar pekerja  di  sektor  pertanian  hanya  mampu  menyerap  sebagian  kecil  tenaga  kerja.  Sektor tersier  yang  diharapkan  berkembang  setelah  terjadinya  industrialisasi  justru  berkembang lebih awal dan mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal [51]. Pengangguran massal banyak  terjadi  di  berbagai  negara  disebabkan  oleh  pengurangan  tenaga  kerja  maupun penutupan usaha di sektor industri karena berbagai faktor seperti sistem outsourcing tenaga kerja dan penggabungan beberapa perusahaan dan perampingan unit produksi. Setelah krisis keuangan  tahun  1998,  pertumbuhan  sektor  informal  semakin  tidak  terkendali.  Salah  satu faktanya, yaitu terjadi lonjakan jumlah PKL di berbagai negara pada dekade 2000-2009 [41].
3.4.1. Konsep sektor informal dekade 2000-2009 dalam konsep ILO. Pada dekade 2000-2009 ditemukan konsep-konsep sektor informal berdasarkan konsep ILO yang diperoleh dari unit amatan, yaitu kemudahan masuk, bahan baku, struktur usaha, skala usaha, adaptasi teknologi, dan  keterampilan.  Konsep  kemudahan  masuk  ditunjukkan  dengan  PKL  mudah  dimasuki karena tidak membutuhkan keterampilan khusus dan mudah dimasuki karena membutuhkan sedikit modal [41,51]. Konsep bahan baku ditunjukkan dengan PKL menggunakan bahan baku yang  berasal  dari  lokal  [51].  Konsep  struktur  usaha  ditunjukkan  pengelolaan  usaha  yang dilakukan  secara  individu  [41,51].  Konsep  skala  usaha  ditunjukkan  dengan  modal  yang digunakan  PKL  sedikit  sehingga  perputaran  usahanya  juga  kecil  [23,51].  Konsep  adaptasi teknologi  ditunjukkan  dengan  penggunaan  teknologi  yang  diadaptasi  sederhana  dan  padat karya [51]. Konsep keterampilan ditunjukkan dengan tingkat keterampilan PKL yang rendah dan asal keterampilan tersebut berasal dari luar pendidikan formal [41,51].
3.4.2. Konsep sektor informal dekade 2000-2009 di luar konsep ILO . Pada dekade 2000-2009 ditemukan  konsep-konsep  sektor  informal  di  luar  konsep  ILO  yang  ditemukan  dari  unit amatan, yaitu konsep keruangan, fisik, aktivitas, sosial, kelembagaan, legalitas, ekonomi, dan hubungan  dengan  sektor  lain  (lihat  Gambar  4). Konsep  keruangan  PKL ditunjukkan  dengan lokasi usaha PKL yang menempati ruang publik di perkotaan yang bersifat strategis [23,41]. Konsep fisik ditunjukkan dengan jenis komoditas dan jenis sarana berdagang yang digunakan oleh  PKL.  Komoditas  yang  ditawarkan  oleh  PKL  sangatlah  bervariasi,  biasanya  barang  yang cepat  terjual  dan  jasa  yang  relatif  murah.  Jenis  sarana  berdagang  yang  digunakan  PKL sangatlah beragam sesuai dengan jenis dagangan yang ditawarkan baik di tempat yang tetap (permanen)  ataupun  tidak  tetap  (keliling)  dan  kebanyakan  menggunakan  bangunan  non- permanen  [23,41].  Konsep  aktivitas  ditunjukkan  dengan  sifat  pergerakan  dan  jam  kerja. Terdapat PKL yang beraktivitas secara menetap dan keliling [41]. Jam kerja PKL tidak teratur, tidak  menentu,  dan  dinamis  mengikuti  aktivitas  masyarakat  kota.  PKL  dapat  beraktivitas secara paruh waktu atau penuh baik siang dan malam [23,41].
Konsep sosial ditunjukkan dengan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, asal pekerja, sifat pekerjaan, tempat tinggal, dan kondisi sosial ekonomi. PKL merupakan pekerjaan yang dapat
dilakukan oleh laki-laki dan perempuan [41]. Pelaku usaha PKL mayoritas  berada pada usia yang produktif ( prime age ) [41], kebanyakan memiliki pendidikan yang rendah [41,51]. Orang- orang  yang  menekuni  usaha  PKL  merupakan  migran  dan  sebagian  lainnya  warga  setempat karena  minimnya  lapangan  kerja  [41].  Pekerjaan  PKL  dapat  dijadikan  sumber  penghasilan utama  atau  sebagai  tambahan  penghasilan  [51].  PKL  juga  seringkali  tinggal  di  lingkungan permukiman kumuh di perkotaan untuk menghemat biaya hidup [41]. Kondisi sosial ekonomi PKL sangatlah beragam, di bawah garis kemiskinan atau di atas garis kemiskinan.
Konsep  kelembagaan  ditunjukkan  dengan  keikutsertaan  organisasi,  jenis  organisasi,  dan fungsi organisasi. PKL seringkali mengikuti organisasi PKL ataupun tidak [51]. Bentuk organisasi yang seringkali diikuti, yaitu federasi, aliansi, atau serikat pedagang [41]. Organisasi tersebut berfungsi  wadah  koordinasi  pedagang  dan  sebagai  forum  komunikasi  dengan  pemerintah [41,51].  Konsep  legalitas  PKL ditunjukkan  dengan  status  legalitas usaha,  sanksi  usaha,  jenis pungutan, dan pembayaran pajak. Terdapat PKL dengan status usaha yang legal (memiliki izin) dan  ilegal  (liar)  [23,41,51].  PKL  ilegal  seringkali  mendapatkan  sanksi  usaha  yang  beragam [23,41]. PKL juga seringkali menghadapi jenis pungutan resmi (retribusi) maupun tidak resmi (pungutan  liar)  [41,44].  PKL  resmi  (legal)  yang  membayar  pajak  sementara  PKL  ilegal  tidak membayar pajak [41].
Konsep  ekonomi  ditunjukkan  dengan  jenis  pedagang,  akses  kredit,  pendapatan,  cara pembayaran,  dan  pencatatan  ekonomi.  Terdapat  2  jenis  pedagang,  yaitu  pedagang memproduksi komoditas sendiri dan pedagang pengecer yang memperoleh komoditas dari pihak lain [23,50,52]. PKL ilegal seringkali kekurangan kredit formal dan terpaksa mengakses kredit non-formal. Sementara itu, PKL legal mulai memperoleh manfaat akses kredit formal yang  difasilitasi  pemerintah  [41].  Pendapatan  PKL  tergolong  kecil  dan  tidak  teratur, pendapatan rata-rata PKL biasanya di bawah upah formal dan terkadang dapat di atasnya [23]. PKL melakukan transaksi ekonomi secara tunai maupun kredit kepada pemasok [41]. Aktivitas ekonomi  PKL  tidak  tercatat  dalam  statistik  yang  didokumentasikan  dan  dilaporkan  oleh pemerintah [41].
Konsep hubungan dengan sektor lain ditunjukkan dengan hubungan PKL dengan sektor formal (toko formal, kredit formal), hubungan PKL dengan pemerintah (penertiban usaha, penarian pajak), hubungan PKL dengan sektor informal (preman, kredit informal), dan hubungan PKL dengan organisasi (berupa serikat pekerja) [41].
Copyright © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 4. Konsep sektor informal dekade 2000-2009.
Pada  konteks  perkembangan  teori  pembangunan,  tidak  seluruh  konsep  sektor  informal dekade  2000-2009  memiliki  keterkaitan  langsung  dengan  konsep  pembangunan,  tetapi terdapat beberapa konsep sektor informal yang memiliki keterkaitan langsung atau relevansi dengan teori pembangunan, yaitu:
1. Kategori jenis kelamin dalam konsep sosial terkait langsung dengan tujuan pembangunan milenium  (MDGs)  dengan  keterlibatan  perempuan  pada  pekerjaan  informal  sangat relevan  dengan  isu  perempuan  yang  tertuang  dalam  tujuan  ke-3  MDGs,  yaitu  sebagai upaya mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
2. Asal  tenaga  kerja  dalam  konsep  sosial  menunjukkan  bahwa  sebagian  pekerja  PKL merupakan penduduk migran sangat relevan dengan teori model migrasi Todaro tahun 1969  dengan  tenaga  kerja  sektor  informal  juga  dilakukan  oleh  orang-orang  dari  luar daerah yang bermigrasi ke perkotaan karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi.
3. Kondisi sosial ekonomi atau kondisi kesejahteraan PKL dalam konsep sosial diukur dengan garis  kemiskinan  menunjukkan  adanya  relevansi  dengan  pendekatan  strategi pembangunan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  atau basic  needs  approach (BNA)  yang dipopulerkan oleh ILO pada tahun 1976.
4. Status legalitas usaha, jenis retribusi, dan penarikan pajak dalam konsep legalitas sangat relevan dengan teori liberalisasi ekonomi yang dikenalkan oleh de Soto sejak tahun 1989 dan  pada  tahun  2000.  Sektor  informal  PKL  yang  diformalkan  oleh  pemerintah  melalui legalisasi  usaha  menjadikan  PKL  sebagai  usaha  yang  legal.  Sebagai  timbal  baliknya, pemerintah memiliki keuntungan dengan menarik retribusi dan pajak. Selain itu, aktivitas ekonomi  PKL  tercatat  oleh  pemerintah  sehingga  berkontribusi  dalam  pertumbuhan ekonomi formal.
5. Akses kredit dalam konsep ekonomi sangat relevan dengan teori pembangunan sebagai kebebasan  yang  dikenalkan  oleh  Sen  pada  tahun  1999  [16].  Akses  kredit  formal merupakan  salah  satu  cara  untuk  memberdayakan  kemampuan  seseorang  dan membebaskan  mereka  dari  lingkaran  kemiskinan  dengan  cara  memberikan  fasilitasi ekonomi ( economic empowerment ) kepada masyarakat. Pemberian akses kredit formal kepada  PKL  juga  selaras  dengan  tujuan  MDGs  yang  ke-1,  yaitu  upaya  memberantas kemiskinan secara komprehensif melalui berbagai bidang.

## 3.5. Konsep sektor informal dekade 2010-2019
Masalah pembangunan di dekade 2010-2019 dipengaruhi oleh berbagai macam penerapan strategi pembangunan di masa lalu dan juga strategi pembangunan yang berkembang selama dekade  2010-2019.  Eksternalitas  pembangunan  yang  terjadi  yang  terjadi  di  negara berkembang telah menimbulkan berbagai persoalan, tetapi yang paling sering ditemui adalah langkanya  kesempatan  kerja,  semakin  sedikit  pekerjaan  formal  yang  diciptakan,  dan  lebih banyak  penerapan  sistem outsourcing pada  kegiatan  industri.  Liberalisasi  ekonomi  juga semakin  merubah  struktur  pasar  tenaga  kerja  dengan  terjadi  deindustrialisasi  yang meningkatkan lapangan kerja informal yang semakin tumbuh subur [19]. Pada dekade 2010- 2019  diwarnai  dengan  perkembangan  teori  pembangunan,  yaitu  tujuan  pembangunan milenium (MDGs) telah direvisi dan berganti menjadi sustainable development goals (SDGs). Kemunculan strategi new urban agenda (NUA) juga telah mengatur upaya-upaya mengatur agenda  pembangunan  perkotaan  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pembangunan  yang inklusif dan berkelanjutan [19,30].
3.5.1 Konsep sektor informal dekade 2010-2019. Pada dekade 2010-2019 ditemukan konsep- konsep  sektor  informal  berdasarkan  konsep  ILO  yang  diperoleh  dari  unit  amatan,  yaitu kemudahan  masuk,  bahan  baku,  struktur  usaha,  skala  usaha,  adaptasi  teknologi,  dan keterampilan. Konsep kemudahan masuk ditunjukkan dengan PKL mudah dimasuki oleh laki- laki  dan  perempuan  [29],  tidak  membutuhkan  keterampilan  khusus,  membutuhkan  sedikit modal [22,29,31], dan mudah dimasuki oleh berbagai latar belakang profesi [31,32]. Konsep bahan  baku  ditunjukkan  dengan  PKL  menggunakan  bahan  baku  yang  berasal  dari  local, berbagai sumber, atau diproduksi sendiri [28,29].
Konsep struktur usaha ditunjukkan pengelolaan usaha yang dilakukan secara individu [28,42] atau  dengan  melibatkan  orang  lain  [28].  Konsep  struktur  usaha  juga  ditunjukkan  dengan kepemilikan usaha baik dimiliki oleh individu orang lain [31]. Konsep skala usaha ditunjukkan dengan modal yang digunakan PKL tergolong kecil sehingga perputaran usahanya juga  kecil [22].  Konsep  adaptasi teknologi ditunjukkan dengan penggunaan  teknologi  yang  diadaptasi sederhana  dan  padat  karya  [22].  Konsep  keterampilan  ditunjukkan  dengan  tingkat keterampilan  yang  dimiliki  PKL  rendah  [29]  dan  keterampilan  tersebut  diperoleh  di  luar pendidikan formal [31]. Konsep bentuk pasar ditunjukkan dengan berbagai bentuk persaingan untuk menghadapi pasar yang kompetitif [26,31].
3.5.2 Konsep sektor informal dekade 2010-2019. Pada dekade 2010-2019 ditemukan konsep- konsep  sektor  informal  di  luar  konsep  ILO,  yaitu  konsep  keruangan,  fisik,  aktivitas,  sosial, kelembagaan,  legalitas, ekonomi,  ketenagakerjaan, dan  hubungan  dengan  sektor  lain  (lihat Gambar  5).  Konsep  keruangan  PKL  ditunjukkan  dengan  lokasi  usaha  PKL  yang  menempati ruang publik di perkotaan yang bersifat strategis [22,31].
Konsep fisik ditunjukkan dengan jenis komoditas dan jenis sarana berdagang yang digunakan oleh PKL. Komoditas yang ditawarkan oleh PKL bervariasi berupa barang dan jasa yang cepat terjual dan relatif murah [24,26,32,42]. Jenis sarana berdagang yang digunakan PKL sangatlah beragam  sesuai  dengan  jenis  dagangan  [22,25].  Konsep  aktivitas  ditunjukkan  dengan  sifat pergerakan dan jam kerja. PKL beraktivitas secara menetap dan keliling [22,26,29]. Jam kerja PKL tidak teratur, tidak menentu, dan dinamis mengikuti aktivitas masyarakat kota. PKL dapat beraktivitas  secara  paruh  waktu  atau  penuh  baik  siang  dan  malam,  [25,29,42]  dan  tidak terbatas [28].
Konsep sosial ditunjukkan dengan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, asal pekerja, sifat pekerjaan,  tempat  tinggal,  dan  kondisi  sosial  ekonomi.  PKL  merupakan  pekerjaan  yang mayoritas dilakukan oleh laki-laki [32] atau perempuan [22,25,30]. Usaha PKL dilakukan oleh orang  berbagai  usia  namun  mayoritas  berada  pada  usia  yang  produktif  (prime  age) [25,26,29,32] dari berbagai latar belakang profesi [32], dari berbagai tingkat pendidikan, tetapi kebanyakan  memiliki  pendidikan  yang  rendah  atau  tidak  memiliki  pendidikan  sama  sekali [22,25,28,32]. Orang-orang yang menekuni usaha PKL merupakan migran dan warga setempat karena minimnya lapangan kerja [22,29,32,42]. Mereka menekuni usaha PKL dengan berbagai motivasi  [32].  Pekerjaan  PKL  dapat  dijadikan  sumber  penghasilan  utama  atau  sebagai tambahan  penghasilan  [28,32].  PKL  dapat  menjalankan  usahanya  dengan  lama  usaha  yang bervariasi [26,29,32]. PKL juga seringkali tinggal di lingkungan permukiman kumuh atau rumah yang tidak layak huni di perkotaan untuk menghemat biaya hidup [22,31].
Kondisi sosial ekonomi PKL sangatlah beragam, di bawah garis kemiskinan atau di atas garis kemiskinan [26,28]. Konsep kelembagaan ditunjukkan dengan keikutsertaan organisasi, jenis organisasi, dan fungsi organisasi. PKL seringkali mengikuti organisasi PKL ataupun tidak [25]. Bentuk  organisasi  yang  seringkali  diikuti,  yaitu  federasi,  aliansi,  atau  serikat  pedagang  dan koperasi  [22,25].  Organisasi  tersebut  berfungsi  wadah  koordinasi,  advokasi  pedagang,  dan sebagai  forum  komunikasi  dengan  pemerintah  [22,30,32].  Konsep  legalitas  ditunjukkan dengan status legalitas usaha, sanksi usaha, jenis pungutan, dan pembayaran pajak. Terdapat PKL dengan status usaha yang legal (memiliki izin) dan ilegal (liar) [22,25,26,29 – 31]. PKL ilegal seringkali  mendapatkan  sanksi  dan  konflik  usaha  yang  beragam  [22,25,26,29 – 31].  PKL  juga seringkali  menghadapi  jenis  pungutan  resmi  (retribusi)  maupun  tidak  resmi  (suap  dan pungutan liar) [29,30,42]. PKL resmi (legal) yang membayar pajak sementara PKL ilegal tidak membayar pajak [28].
Konsep  ekonomi  ditunjukkan  dengan  jenis  pedagang,  akses  kredit,  pendapatan,  cara pembayaran, dan pencatatan ekonomi. Terdapat 3 jenis pedagang, yaitu pedagang mandiri, pedagang sistem juragan, dan pedagang pengecer [26]. PKL ilegal seringkali kekurangan kredit
formal dan terpaksa mengakses kredit non-formal [22,28 – 31]. Sementara itu, PKL legal mulai memperoleh  manfaat  akses  kredit  formal  yang  difasilitasi  pemerintah  [25,29].  Pendapatan PKL tergolong kecil, tidak teratur dan fluktuatif [22,25,29], dapat dihitung harian, mingguan, atau bulanan [31] dan tidak terikat aturan upah minimum [42] sehingga dapat di atas atau di bawah upah rata-rata pekerja [32]. PKL melakukan transaksi ekonomi secara tunai maupun kredit  kepada  pemasok  [28].  Pada  umumnya,  aktivitas  ekonomi  PKL  tidak  tercatat  dalam pembukuan  keuangan  [28].  Aktivitas  ekonomi  PKL  juga  tidak  tercatat  dalam  statistik  yang didokumentasikan  dan  dilaporkan  oleh  pemerintah  [22,26,31].  Konsep  ketenagakerjaan ditunjukkan  dengan  aturan  perburuhan  dan  jaminan  sosial.  PKL  tidak  mengikuti  aturan perburuhan atau aturan ketenagakerjaan [26,28]. Pada beberapa kasus PKL tidak menikmati jaminan sosial dari pemerintah [31,42], tetapi juga terdapat PKL yang mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah [28].
Konsep hubungan dengan sektor lain ditunjukkan dengan hubungan PKL dengan sektor formal (toko  formal,  kredit  formal)  [28],  hubungan  PKL  dengan  pemerintah  (penertiban  usaha, bantuan  usaha,  jaminan  sosial)  [28],  hubungan  PKL  dengan  sektor  informal  (pedagang informal, industri rumahan) [28,29], dan hubungan PKL dengan organisasi (aliansi, asosiasi dan koperasi) [22,25,42].
Gambar 5. Konsep sektor informal dekade 2010-2019.
Pada  konteks  perkembangan  teori  pembangunan,  tidak  seluruh  konsep  sektor  informal dekade  2010-2019  memiliki  keterkaitan  langsung  dengan  konsep  pembangunan,  tetapi terdapat beberapa konsep sektor informal yang memiliki keterkaitan langsung atau relevansi berbagai teori pembangunan, yaitu:
1. Kategori  mudah  dimasuki  oleh  jenis  kelamin  dalam  konsep  kemudahan  masuk  dan kategori jenis kelamin dalam konsep sosial terkait langsung dengan tujuan pembangunan milenium  (MDGs)  dan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (SDGs)  dengan  keterlibatan tenaga perempuan pada pekerjaan informal sangat relevan dengan isu perempuan yang termuat  dalam  tujuan  ke-3  MDGs  dan  tujuan  ke-5  MDGs,  yaitu  upaya  mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
2. Kategori  asal  tenaga  kerja  dan  kategori  motivasi  pekerja  dalam  konsep  sosial  yang menunjukkan  bahwa  sebagian  pekerja  PKL  merupakan  penduduk  migran  dengan berbagai motivasi menekuni usaha PKL sangat relevan dengan teori model migrasi Todaro tahun  1969.  Tenaga  kerja  sektor  informal  dilakukan  oleh  orang-orang  dari  luar  daerah yang  bermigrasi  ke  perkotaan  karena  dilatarbelakangi  oleh  faktor  ekonomi  dengan peluang ekonomi di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan.
3. Kategori kondisi sosial ekonomi dalam konsep sosial memiliki keterkaitan dengan dengan strategi  pemenuhan  kebutuhan  dasar  atau basic  needs  approach (BNA)  oleh  ILO  pada tahun 1976. Kondisi sosial ekonomi PKL sering diukur menggunakan garis kemiskinan.
4. Kategori  status  legalitas  usaha,  kategori  jenis  pungutan,  dan  kategori  penarikan  pajak dalam konsep legalitas sangat relevan dengan teori liberalisasi ekonomi yang dikenalkan oleh  de  Soto  sejak  tahun  1989  dan  pada  tahun  2000.  Sektor  informal  PKL  yang diformalkan oleh pemerintah melalui legalisasi usaha menjadikan PKL sebagai usaha yang legal. Selain itu juga relevan dengan agenda perkotaan baru (NUA) yang dikenalkan oleh PBB pada tahun 2016. Formalisasi sektor informal merupakan agenda dalam NUA dalam rangka  menuju  perekonomian  formal  demi  tercapainya  agenda  perkotaan  baru  yang inklusif  kepada  semua  golongan  masyarakat.  Sebagai  timbal  baliknya,  pemerintah memiliki  keuntungan  dengan  menarik  retribusi dan  pajak.  Selain  itu,  aktivitas  ekonomi PKL  tercatat  sebagai  ekonomi  formal  oleh  pemerintah  sehingga  berkontribusi  dalam pertumbuhan ekonomi formal.
5. Kategori  fungsi  organisasi  dalam  konsep  kelembagaan,  kategori  jaminan  sosial  dalam konsep  ketenagakerjaan,  dan  kategori  hubungan  PKL  dengan  organisasi  dalam  konsep hubungan dengan sektor lain memiliki relevansi dengan agenda perkotaan baru atau new urban  agenda (NUA).  Berbagai  organisasi  didorong  untuk  terlibat  memberi  layanan perlindungan  sosial  (program  jaminan  sosial),  akses  ke  keterampilan,  akses  layanan ekonomi (akses kredit), dan layanan lainnya melalui organisasi yang mendukung sektor informal demi tercapainya agenda perkotaan baru yang inklusif dan berkelanjutan kepada semua  masyarakat  di  perkotaan,termasuk  kepada  pelaku  sektor  informal.  Pemberian jaminan sosial berupa asuransi kesehatan kepada PKL juga terkait langsung dengan tujuan yang  ke-3  SDGs,  yaitu  menjamin  hidup  yang  sehat  dan  meningkatkan kesehatan/kesejahteraan bagi semua pada semua usia.
6. Kategori akses kredit dalam konsep ekonomi sangat relevan tujuan pembangunan sebagai kebebasan,  tujuan  pembangunan  milenium  (MDGs)  dan  tujuan  pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pada tujuan pembangunan sebagai kebebasan, pemberian akses kredit  merupakan  fasilitas  ekonomi  yang  berperan  sebagai economic  empowerment . Pemberian  akses  kredit  formal  selaras  dengan  tujuan  MDGs  yang  ke-1,  yaitu  upaya memberantas  kemiskinan  melalui  berbagai  bidang.  Akses  kredit  juga  sejalan  dengan
tujuan  SDGs  ke-8,  yaitu  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif  dan berkelanjutan untuk menciptakan pekerjaan yang produktif dan layak bagi semua.

## 3.6. Temuan penelitian
Berdasarkan hasil analisis konsep sektor informal dari dekade 1971-1979 hingga dekade 2010- 2019 dapat dilihat proses evolusi konsep sektor informal terjadi seiring dengan evolusi teori pembangunan  yang  ditunjukkan  oleh  hubungan keterkaitan  langsung  antara  konsep  sektor informal dengan konsep teori pembangunan yang dapat dilihat pada Gambar 6.
1. Pada  dekade  1971-1979  dan  dekade  1980-1989,  konsep  sosial  memiliki  keterkaitan langsung dengan teori model migrasi Todaro tahun 1969 dan basic need approach (BNA) ILO tahun 1976.
2. Pada dekade 1990-1999 konsep sosial memiliki keterkaitan langsung dengan teori model migrasi  Todaro  tahun  1969  dan basic  need  approach (BNA)  ILO  tahun  1976.  Konsep legalitas memiliki keterkaitan langsung dengan teori liberalisasi ekonomi De Soto tahun 1989.
3. Pada dekade 2000-2009 konsep sosial memiliki keterkaitan langsung dengan teori model migrasi  Todaro  tahun  1969  dan basic  need  approach (BNA)  ILO  tahun  1976.  Konsep legalitas memiliki keterkaitan langsung dengan teori liberalisasi ekonomi De Soto tahun 1989. Konsep ekonomi memiliki keterkaitan langsung dengan teori pembangunan sebagai kebebasan Sen tahun 1999 dan MDGs tahun 2000.
4. Pada dekade 2010-2019 konsep kemudahan masuk memiliki keterkaitan langsung dengan MDGs  tahun  2000  dan  SDSs  tahun  2015.  Konsep  sosial  memiliki  keterkaitan  langsung dengan teori model migrasi Todaro tahun 1969 dan basic need approach (BNA) ILO tahun 1976.  Konsep  kelembagaan  memiliki  keterkaitan  langsung  dengan  NUA  tahun  2016. Konsep legalitas memiliki keterkaitan langsung dengan teori liberalisasi ekonomi De Soto tahun 1989 dan NUA tahun 2016. Konsep ekonomi memiliki keterkaitan langsung dengan teori pembangunan sebagai kebebasan Sen tahun 1999, MDGs tahun 2000, SDGs tahun 2015,  dan  NUA  tahun  2016.  Konsep  ketenagakerjaan  memiliki  keterkaitan  langsung dengan  MDGs  tahun  2000,  SDGs  tahun  2015  dan  NUA  tahun  2016.  Konsep  hubungan dengan sektor lain memiliki keterkaitan langsung dengan NUA tahun 2016.
Evolusi  konsep  sektor  informal  juga  ditunjukkan  dengan  adanya  perbedaan  konsep  sektor informal menurut ILO tahun 1972 dengan konsep sektor informal dekade 1970-1979 hingga dekade  2010-2019.  Konsep  sektor  informal  menurut  ILO  tahun  1972  yang  dijadikan  acuan dalam penelitian ini ditunjukkan dengan 7 kriteria, yaitu  kemudahan masuk, asal bahan baku, struktur usaha, skala usaha, adaptasi teknologi, keterampilan usaha, dan bentuk pasar. Akan tetapi,  konsep  sektor  informal  PKL  pada  dekade  1971-1979  hingga  dekade  2010-2019 ditunjukkan dengan adanya kemunculan 9 kriteria konsep sektor informal PKL di luar konsep ILO,  yaitu  keruangan,  fisik,  aktivitas,  sosial,  kelembagaan,  legalitas,  ekonomi, ketenagakerjaan, dan hubungan dengan sektor lain sehingga secara keseluruhan terdapat 16 konsep sektor informal. Selain adanya tambahan konsep baru, juga terdapat keterkaitan antar kriteria  yang  memiliki  hubungan  yang  kuat.  Kriteria  kemudahan  masuk  memiliki  hubungan
kuat dengan kriteria keterampilan dan kriteria sosial. Kriteria bahan baku memiliki hubungan kuat dengan kriteria hubungan PKL dengan sektor lain. Kriteria skala usaha memiliki hubungan kuat  dengan  kriteria  ekonomi.  Temuan  penelitian  ini  menjadi  kontribusi  teoritik  dalam menyempurnakan teori sektor informal.
Gambar 6. Temuan penelitian dalam teori sektor informal menurut ILO (1972).

## 4. Kesimpulan
Penelitian ini mengungkap adanya evolusi konsep sektor informal yang sejalan dengan evolusi teori  pembangunan.  Proses  evolusi  konsep  sektor  informal  dapat  dilihat  dengan  semakin banyak konsep sektor informal yang memiliki hubungan keterkaitan langsung dengan teori pembangunan  dari  1971-1979  hingga  dekade  2010-2019.  Bentuk  evolusi  konsep  sektor informal  juga  dapat  ditunjukkan  dengan  konsep  awal  sektor  informal  oleh  ILO  tahun  1972 yang  terdiri  dari  7  kriteria,  tetapi  hingga  dekade  2010-2019  konsep  sektor  informal  telah berkembang  hingga  menjadi  16  kriteria.  Evolusi  teori  pembangunan  ditunjukkan  dengan perubahan dimensi pembangunan dari konsep pembangunan yang bersifat sektoral menuju konsep pembangunan yang lebih komprehensif.
Terkait dengan sektor informal, konsep dan praktek pembangunan pada awal dekade 1970- an  hingga  dekade  1980-an  cenderung  merespon  keberadaan  sektor  informal  di  perkotaan dengan  pembiaran,  kurangnya  dukungan,  atau  bahkan  dengan  upaya  menghilangkan  dari ruang kota. Namun, konsep dan praktek pembangunan pada dekade 1990-an hingga 2010-an mulai merespon sektor informal dengan mengakui dan mengintegrasikan keberadaannya di ruang  kota  sesuai  dengan  prinsip  pembangunan  yang  inklusif  dan  berkelanjutan  dengan
berbagai kebijakan dan program pembangunan, seperti legalisasi usaha, peningkatan akses kredit  formal,  dan  pemberian  jaminan  sosial  meskipun  keberadaannya  banyak  menempati ruang publik kota.
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pemerintah dengan  membangun konsep sektor informal yang komprehensif. Pemerintah dapat membuat formulasi kebijakan yang tepat berdasarkan keadaan terkini sektor informal sehingga diharapkan sektor informal mampu  memberikan  manfaat  bagi  semua stakeholder .  Pemerintah  juga  harus mengintegrasikan  penanganan  sektor  informal  ke  dalam  perencanaan  tata  ruang  kota. Keberadaan sektor informal yang sering memanfaatkan ruang publik kota sebagai ruang usaha perlu diantisipasi dengan penanganan yang tepat dengan mengakomodasi ke dalam rencana kota.  Ketidakpedulian  sikap  pemerintah  terhadap  keberadaan  sektor  informal  dapat mengganggu  fasilitas  ruang  publik  dan  berbagai  bentuk  eksternalitas  negatif  lain  yang ditimbulkan oleh aktivitas PKL seperti kemacetan, berkurangnya keindahan, dan kebersihan bahkan menurunkan citra kota.

## Referensi
[1] Hidayat. Peranan Sektor Informal dalam Perekonomian Indonesia. Econ Financ Indones 1978;26:415 – 45.
[2] Chaudhuri,  Sarbajit,  Mukhopadhyay  U.  Revisting  the  Informal  Sector:  A  General Equilibrium Approach 2013.
[3] International Labour Organization. Employment, Incomes and Equality: A Strategy for Increasing  Productive  Employment  in  Kenya.  Geneva:  International  Labour Organisation; 1972.
[4] Akhyat A. Dualisme Ekonomi Pada Kredit Rakyat di Yogyakarta Pada Tahun 1912-1990. J Hum 2015;27:252 – 62. https://doi.org/10.22146/jh.v27i2.8716.
[5] Permana  HA.  Analisis  Faktor  Faktor  yang  Mempengaruhi  Luas  Lahan  Sawah  di  Pulau Jawa. Universitas Pasundan, 2019.
[6] Yunisvita. Transformasi Struktur Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan. J Ekon Pembang 2011;9:90 – 9.
[7] Puspitasari  AW.  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Minat  Migrasi  Sirkuler  ke Kabupaten Semarang. Universitas Diponegoro, 2010.
[8] Budiman  A,  Brata  WS.  Teori  Pembangunan  Dunia  Ketiga.  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama; 1995.
[9] Suharto. Distribusi Pendapatan Dalam Pembangunan. J Ekon Pembang 2001;6:73 – 89.
[10]  Susilowati  SH,  Bonar  MS,  Wilson  HL,  Erwidodo. Dampak  Kebijakan Ekonomi di  Sektor Agroindustri  terhadap  Kemiskinan  dan  Distribusi  Pendapatan  Rumah  Tangga  di Indonesia :  Analisis  Simulasi  dengan  Sistem  Neraca  Sosial  Ekonomi.  J  Agro  Ekon 2007;25:11 – 36. https://doi.org/10.21082/jae.v25n1.2007.11-36.
[11]  Overseas Development Institute. Basic Needs. London: 1978.
[12]  Watson  DD.  Poverty  and  Basic  Needs.  Encycl  Food  Agric  Ethics  2014:1 – 8. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6167-4_442-1.
[13]  Emmerij L. The Basic Needs Development Strategy. World Econ Soc Surv 2010:1 – 3.
[14]  Fauzi N. Membangun Jaringan Intelekt ual Neoliberal : Kasus Hernando de Soto 2006.
[15]  Darmawan E, B LR, Pratama DK, P AI, A KE. Review Buku The Mystery of Capital Bab 2 – 5 Rahasia Kejayaan Kapitalisme Barat Hernando De Soto. Yogyakarta: 2016.
[16]  Sen A. Development as Freedom: An India Persprective. Indian J Ind 2006;42:157 – 69.
[17]  Stalker P. Kita Suarakan Millennium Development Goals Demi Pencapaiannya Indonesia. Jakarta: 2007.
[18]  Ishartono,  Raharjo  ST.  Sustainable  development  goals.  Soc  Work  J  2016;6:154 – 272. https://doi.org/10.14512/gaia.28.2.1.
[19] Chen MA, Roever S, Skinner C. Urban Livelihoods : Reviewing The Evidence in Support of The New Urban Agenda. Environ. Urban., WIEGO Organisation; 2016, p. 89 – 102.
[20]  Nation U. Resolution Adopted by the General Assembly on 23 December 2016 2017.
[21]  Amin ATMN. The Informal Sector in Asia from the Decent Work Perspective. Geneva: 2017.
[22]  Bhowmik SK. Street Vendors in the Global Urban Economy. New Delhi: Routledge; 2010.
[23]  Bromley  R.  Street  Vending  and  Public  Policy:  A  Global  Review.  Int  J  Sociol  Soc  Policy 2000;20:1 – 28. https://doi.org/10.1108/01443330010789052.
[24]  Roever S. Informal Trade Meets Informal Governance: Street Vendors and Legal Reform in India, South Africa, and Peru. Cityscape A J Policy Dev Res 2016;18:27 – 46.
[25]  Roever S. Street Trade in Latin America: Demographic Trends, Legal Issues, dan Vending Organisations  in  Six  Cities.  Str.  Vendors  Glob.  Urban  Econ.,  New  Delhi:  Routledge; 2010, p. 208 – 40.
[26]  Walsh J. Street Vendors and the Dynamics of the Informal Economy: Evidence from Vung Tau, Vietnam. Asian Soc Sci 2010;6:159 – 65.
[27]  Safitri  R.  Hubungan  Sosial,  Ekonomi,  dan  Spasial  Antara  Sektor  Formal  dan  Sektor Informal di Kota Pekanbaru 2011.
[28]  Martinez LM, Estrada D. Street Vending and Informal Economy: Survey Data from Cali,
Colombia. Data Br 2017;14:132 – 7. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dib.2017.06.047.
[29]  Bhowmik SK, Saha D. Financial Inclusion of the Marginalised Street Vendors in the Urban
Economy. New
Delhi:
SpringerIndia; 2013.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-81-322-1506-6.
[30]  Roever  S,  Skinner  C.  Street  vendors  and  cities.  Environ  Urban  2016;28:1 – 16. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1177/0956247816653898.
[31]  Gamieldien  F,  van  Niekerk  L.  Street  Vending  in  South  Africa:  An  Entrepreneurial Occupation. South African J Occup Ther 2017;47:24 – 9. https://doi.org/dx.doi.org/10.17159/2310-3833/2017/vol47n1a5.
[32]  Huang  G,  Zhang  H,  Xue-Desheng.  Beyond  Unemployment:  Informal  Employment  and Heterogeneous Motivations for Participating in Street Vending in Present-Day China. Urban Stud
2017;55:2743 – 61. https://doi.org/https://doi.org/10.1177%2F0042098017722738.
[33]  Salamah S, Muta;ali L. Analisis Pemanfaatan Ruang Oleh Aktivitas Pedaganag Kaki Lima (PKL) di Koridor Jalan Dipati Ukur Kota Bandung. J Bumi Indones 2019:1 – 13.
[34]  White  MD,  Marsh  EE.  Content  Analysis:  A  Flexible  Methodology.  Libr  Trends 2006;55:22 – 45. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1353/lib.2006.0053.
[35]  Mayring P. Qualitative Content Analysis: Theoretical Foundation, Basic Procedures and Software Solution 2014.
[36]  Noble AG, McGee TG, Yeung YM. Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for the Bazaar  Economy.  vol.  69.  Ottawa:  Ottawa  International  Development  Research Center; 1979. https://doi.org/10.2307/214894.
[37]  Bromley R. Organization, Regulation and Exploitation in the So- Called ‘Urban Informal Sector’’:  The  Street  Traders  of  Cali,  Colombia.’  World  Dev  1978;6:1161– 71. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X(78)90070-0.
[38]  Nattrass  NJ.  Street  Trading  in  Transkei — A  Struggle  Against Poverty, Persecution,  and Prosecution. World Dev 1987;15:861 – 75.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X(87)90039-8.
[39]  Ramli R. Kesempatan Kerja Pedagang Kaki Lima pada Wilayah Ciputat Pasar, Kabupaten Tangerang Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor, 1984.
[40]  Firdausy  C.  Pengembangan  sektor  informal  pedagang  kaki  lima di perkotaan.  Jakarta: Dewan Riset Bappenas & Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI; 1995.
[41]  Bhowmik SK. Street Vendors in Asia : A Review. Econ Polit Wkly 2005:2256– 64.
[42]  Pitoyo  AJ.  Dinamika  Sektor  Informal  Di  Indonesia  Prospek,  Perkembangan,  dan Kedudukannya dalam Sistem Ekonomi Makro. Populasi 2007;18.
[43] Soen’an ADC. Perilaku Sektor Informal Pedagang Kaki Lima dalam Pemasaran. Pengemb. Sekt.  Informal  Pedagang  Kaki  Lima  di  Perkota.,  Jakarta:  Dewan  Riset  Bappenas  & Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI; 1995, p. 31 – 45.
[44]  Nadjib M. Segi-Segi Sosial Budaya dan Etos Kewiraswastaan di Kalangan Pedagang Kaki Lima. Pengemb. Sekt. Informal Pedagang Kaki Lima di Perkota., Jakarta: Dewan Riset Bappenas & Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI; 1995, p. 77 – 92.
[45]  Hermanto Z. Gambaran Umum Potensi dan Masalah Ekonomi dan Sosial Sektor Informal di  Perkotaan.  Pengemb.  Sekt.  Informal  Pedagang  Kaki  Lima  di  Perkota.,  Jakarta: Dewan Riset Bappenas & Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI; 1995, p. 7 – 19.
[46]  Pitoyo  AJ.  Pedagang  Kaki  Lima  Pada  Masa  Krisis.  Populasi  2016;10:73 – 97. https://doi.org/10.22146/jp.12485.
[47]  Firdausy CM. Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima. Pengemb.  Sekt.  Informal  Pedagang  Kaki  Lima  di  Perkota.,  Jakarta:  Dewan  Riset Bappenas & Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI; 1995, p. 139 – 56.
[48]  Resmi ET. Mobilitas Usaha Sektor Informal Pedagang Kaki Lima. Pengemb. Sekt. Informal Pedagang  Kaki  Lima  di  Perkota.,  Jakarta:  Dewan  Riset  Bappenas  &  Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI; 1995, p. 61 – 75.
[49]  Sukesi  H.  Akses  Pasar  dan  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Pendapatan Pedagang  Kaki  Lima.  Pengemb.  Sekt.  Informal  Pedagang  Kaki  Lima  di  Perkota., Jakarta: Dewan Riset Bappenas & Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI; 1995, p. 47 – 60.
[50]  Timothy  DJ,  Wall  G.  Selling  to  Tourists:  Indonesian  Street  Vendors.  Ann  Tour  Res 1997;24:322 – 40. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)80004-7.
[51] Assan  JK,  Chambers  T.  India’s  Street  Vendors  and  the  Struggle  to  Sustain  Their Livelihoods and Informal Enterprises: Unionization, Political Action and Sustainable Development. Int J Dev Sustain 2014;3:2140 – 61.
[52]  Hamid  A.  Karakteristik  Ekonomi  Usaha  dan  Cara  Pedagang  Kaki  Lima  dalam Meningkatkan  Usaha.  Pengemb.  Sekt.  Informal  Pedagang  Kaki  Lima  di  Perkota., Jakarta: Dewan Riset Bappenas & Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI; 1995, p. 21 – 30.
[53]  Astuty  ED.  Pengaruh  Keberadaan  Pedagang  Kaki  Lima  Terhadap  Lingkungan  dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Daerah. Pengemb. Sekt. Informal Pedagang Kaki Lima  di  Perkota.,  Jakarta:  Dewan  Riset  Bappenas  &  Puslitbang  Ekonomi  dan Pembangunan LIPI; 1995, p. 109 – 21.