## MONOPOLI DALAM PERSPEKTIF JARĪMAH TA‘ZĪR : Studi Putusan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Moh. Makmun
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang Kompleks PP Darul Ulum, Rejoso Peterongan Jombang Email: makmun@fai.unipdu.ac.id

## Abstrak
Kajian  ini dilatarbelakangi  banyaknya kasus  monopoli  yang menyebabkan kerugian konsumen,  dan  tidak  adanya  aturan  yang  jelas  terkait  monopoli  perspektif jināyah ta‘zīr .  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  dengan  menggunakan pendekatan  komparatif  dan  pendekatan maqāṣid  al-syarī‘ah .  Hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa pertama ,  monopoli  bertentangan  dengan  UU  No.  5  Tahun 1999. Kedua ,  monopoli  bertentangan  dengan  tujuan  syari’at  Islam  berupa  menjaga harta. Ketiga , monopoli dalam jināyah ta‘zīr sebagai tindak pidana karena melanggar ketentuan  hukum  Islam,  dikarenakan  adanya  unsur  penipuan,  rekayasa  permintaan (penawaran),  penimbunan,  bekerjasama  dalam  berbuat jarīmah ,  dan  menghambat pelaku usaha lain. Selain itu sanksi pelaku monopoli menurut UU No. 5 Tahun 1999 dalam  perspektif jināyah  ta‘zīr adalah:  (1)  sanksi  administratif  yang  sudah  sesuai kaidah  fikih  muamalah  dan al-qawā’id  al-asāsiyah ;  (2)  sanksi  pidana  pokok  sudah sesuai  ketentuan  syariah  Islam,  akan  tetapi  perlu  ditambah  dengan  membayar  CSR sebagai  pengembalian  keuntungan;  (3)  sanksi  pidana  tambahan  juga  sesuai  dengan ketentuan  hukum  Islam;  dan  (4)  sanksi  penjara  merupakan  sanksi  tambahan,  bukan sanksi pilihan.
Kata kunci: jināyah, ta‘zīr, monopoli, KPPU, kejahatan korporasi

## Abstract
This study is motivated by many cases of monopoly that cause consumer losses, and the absence of clear rules related to monopoly in the perspective of Islamic criminal law. The type of this research is field research using a comparative approach and the maqāṣid al-syarī‘ah approach (the purpose of Islamic law). The results of the study concluded that first, monopoly is contrary to Law No. 5 of 1999. Second, monopoly is  contrary  to  the  purpose  of  Islamic  Shari'ah  in  the  form  of  safeguarding  property. Third, the monopoly in Islamic criminal law is a form of criminal offense because it violates the provisions of Islamic law, due to elements of fraud, engineering requests (offers), hoarding, cooperating in criminal acts, and inhibiting other business actors. In addition  to  the sanctions  of monopoly  actors  according to  Law No. 5  of 1999 in the  perspective  of  Islamic  criminal  law  are  as  follows:  (1)  administrative  sanctions are  in  accordance  with  muamalah  fiqh  rules  and  basic  legal  rules;  (2)  the  main criminal sanctions are in accordance with Islamic sharia provisions, but the sanctions need  to  be  added  by  paying  CSR  as  a  return  on  profits;  (3)  additional  criminal sanctions are also in accordance with the provisions of Islamic law; and (4) prisons are additional sanctions, not sanctions of choice.
Keywords: criminal law, ta‘zīr, monopoly, KPPU, corporate crime

## A. Pendahuluan
Islam adalah agama yang menga- tur  segala  aspek  kehidupan  manusia dengan  tujuan  melindungi  agama,  jiwa, harta  benda,  kehormatan  dan  akal,  yang semuanya  dirumuskan  menjadi  aturan larangan  melakukan  perbuatan jināyah (tindak  pidana). 1 Hukum  Islam  sangat memegang erat prinsip keadilan ( ‘adālah ),  kasih  sayang  ( raḥmah ),  dan maṣlaḥah ,  sehingga  setiap  aturan  hukum yang  menyimpang  dari  prinsip  tersebut, pada hakikatnya bukan bagian dari hukum Islam,  meskipun  hal  tersebut  dicarikan pembenar. 2
Sesuatu yang menyebabkan perbuatan  dianggap  sebagai  tindak  keja- hatan tidak lain karena perbuatan tersebut merugikan  tatanan  masyarakat,  harta benda,  nama  baik,  kehormatan,  jiwa  dan lainnya,  yang  semuanya  itu  harus  dilin- dungi. 3
Sistem pidana Islam hadir bertujuan:  1)  Melindungi  masyarakat  dari bahaya  dan  pelanggaran  hukum.  2) Kesadaran  hukum  tentang  sanksi  akan membuat  pelaku  kejahatan  tidak  akan mengulangi  lagi,  dan  bagi  masyarakat lainnya akan ada kesadaran tidak melakukan  kejahatan  serupa.  3)  Islam berusaha  mereformasi  kejahatan,  bahwa pintu  taubat  terbuka  bagi  pelaku  kriminal yang  telah  meninggalkan  kejahatannya. Taubat  menjadi  sarana  membebaskan hukuman dalam beberapa kasus kejahatan tertentu, tujuan ini lebih berkaitan dengan hukuman ta‘zīr .  4)  Hukuman  adalah pembalasan atas kejahatan. 4
Salah  satu  aspek  dalam  kehi- dupan  saat  ini  yang  sangat  penting  untuk dikaji  dalam  kacamata  hukum  pidana Islam  adalah  masalah  monopoli.  Selama ini  pembahasan jināyah masih  sebatas masalah yang bersifat publik atau perbua- tan  yang  disebutkan  dalam  al-Qur’an  dan hadis,  sedangkan  hal-hal  yang  bersifat mu‘āmalah seakan  tidak  dapat  dimasuki
oleh jināyah .  Padahal  tidak  sedikit pelanggaran  dan  kejahatan  di  sektor mu‘āmalah ,  baik  dilakukan  perorangan maupun korporasi 5 yang merugikan orang lain  maupun  masyarakat,  dan  salah satunya adalah kerugian akibat monopoli.
Kejahatan  korporasi 6 ( corporate crime ) merupakan salah satu wacana yang timbul  seiring  makin  majunya  kegiatan perekenomian  dan  teknologi. Corporate crime bukan hal baru, melainkan hal lama yang  berganti  kemasan. Tidak  ada  yang dapat  menyangkal  bahwa  perkembangan zaman  serta  kemajuan  peradaban  dan teknologi  turut  disertai  dengan  perkem- bangan  tindak  kejahatan  dan  pelanggaran berserta kompleksitasnya. 7
Persaingan  usaha  dan  monopoli adalah  dua  kata  yang  saling  berkaitan. Tidak  ada  monopoli  jika  tidak  ada persaingan  usaha,  dan  persaingan  usaha yang  sehat  menjadi  dinamika  bisnis menguntungkan semua pihak, baik konsumen,  pelaku  usaha  maupun  negara. Persaingan  bisnis  menjadi  dinamika  yang tidak  dapat  dihindari.  Bagi  pebisnis, persaingan berkonotasi negatif karena bisa mengancam  bisnisnya,  dan  berkurangnya keuntungan.  Namun  kenyataannya  tidak demikian,  persaingan  yang  sehat  mem- berikan  dampak  positif  bagi  pebisnis, pesaing dan konsumen.
Praktik monopoli merupakan pelanggaran  hukum,  karena  perbuatan tersebut  membawa  dampak  merugikan.
Terdapat gejala kejahatan bisnis cenderung  meningkat  seiring  dengan perkembangan industri itu sendiri.
Hukum  pidana  hadir  dalam rangka  membuat  perlindungan  kepada masyarakat  ( social  defence ),  namun dalam  realitanya  belum  mampu  membe- rikan  perlindungan  kepada  perusahaan lain dan masyarakat  akibat  kerugian  yang ditimbulkan dari kejahatan bisnis. Kondisi yang  demikian,  sudah  menjadi  kebutuhan
akan  hadirnya  fiqh jināyah dalam  bisnis terkait tindak pidana monopoli.
Penelitian  ini  ingin  menemukan jawaban  dari  bagaimana  putusan  hukum tentang  monopoli  yang  ditangani  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)? Bagaimana  dampak  monopoli  terhadap perwujudan kemaslahatan umum?
Bagaimana  monopoli  perspektif jināyah ta‘zīr terkait putusan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha?.

## B. Konsep Monopoli
Monopoli  berasal  dari  bahasa Yunani monos  polein artinya  penjual sendiri. Secara teoretis, industri dikatakan monopoli  bila  hanya  ada  satu  pelaku usaha  saja  tanpa  memiliki  pesaing  lang- sung  atau  tidak  langsung,  termasuk  di dalamnya  pesaing  nyata  maupun  pesaing potensial,  produk  dari  pelaku  usaha tersebut  tidak  memiliki  substitusi  dekat ( close substitute ) di pasar. 8
Perkembangan arti monopoli sebagai  satu  penjual  sudah  tidak  relevan, karena  monopoli  saat  ini  lebih  mengarah pada  arti  sisi  perilaku.  Meskipun  dalam industri  ada  beberapa  pelaku  usaha,  jika ada  satu  pelaku  usaha  memiliki  perilaku monopoli,  maka  dapat  dikatakan  peru- sahaan tersebut memiliki posisi monopoli.
Pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999,  definisi  monopoli  adalah  pengua- saan  atas  produksi  dan  atau  pemasaran barang  dan  atau  atas  penggunaan  jasa tertentu  oleh  satu  pelaku  usaha  atau  satu kelompok pelaku usaha. Ayat (2) UU No. 5  Tahun  1999  berbunyi  praktik  monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu  atau  lebih  pelaku  usaha  yang mengakibatkan  dikuasainya  produksi  dan atau  pemasaran  atas  barang  dan  atau  jasa tertentu  sehingga  menimbulkan  persai- ngan  usaha  tidak  sehat  dan  dapat merugikan kepentingan umum.
Pasal  17  UU  No.  5  Tahun  1999 berbunyi:
“(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan  atas  produksi  dan  atau
pemasaran barang dan atau jasa  yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha  tidak  sehat.  (2)  Pelaku  usaha patut  diduga  atau  dianggap  melaku- kan  penguasaan  atas  produksi  dan atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1)  apabila:  (a)  barang  dan  atau  jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau (b) mengakibatkan pelaku  usaha  lain  tidak  dapat  masuk ke  dalam  persaingan  usaha  barang dan atau jasa yang sama; atau (c) satu pelaku  usaha  atau  satu  kelompok pelaku  usaha  menguasai  lebih  dari 50%  (lima  puluh  persen)  pangsa pasar  satu  jenis  barang  atau  jasa tertentu.” 9
Adapun unsur monopoli berdasarkan  pasal  17  UU  No.  5  Tahun 1999,  dapat  dijabarkan  berupa: pertama , pelaku usaha. Kedua, penguasaan. Ketiga, barang. Keempat ,  jasa.  Kelima,  praktik monopoli.  Keenam,  persaingan  usaha tidak  sehat. 10 Pasal-pasal  yang  terkait dengan monopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah pasal  19, pasal  20, dan pasal 25. 11
Tentang posisi monopoli, terdapat dua ayat dalam pasal 17 UU No. 5  Tahun  1999,  yaitu  mengenai  posisi monopoli  dan  praktik  monopoli  yang merupakan  bentuk  penyalahgunaan  posisi monopoli  ( abuse  of  monopoly ).  Posisi monopoli dimaksud dalam pasal 17 terda- pat dalam ayat (2) yang mendefinisikan 3 (tiga)  bentuk  dari  posisi  monopoli: Pertama ,  barang  dan  atau  jasa  yang bersangkutan  belum  ada  substitusinya. Kedua ,  Mengakibatkan  pelaku  usaha  lain tidak  dapat  masuk  ke  dalam  persaingan usaha  barang  dan  atau  jasa  yang  sama. Ketiga ,  Satu  pelaku  usaha  atau  satu kelompok  pelaku  usaha  menguasai  lebih dari  50%  (lima  puluh  persen)  pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 12
Sedangkan bentuk-bentuk praktik monopoli, secara teoretis, penyalahgunaan
posisi  monopoli  merupakan  perilaku ( conduct )  yang  di  dalamnya  mengandung unsur:  (i)  pencegahan,  pembatasan,  dan penurunan persaingan dan (ii) eksploitasi. Dengan demikian perilaku praktik monopoli  dapat  dibedakan  menjadi  dua, yaitu: (1) perilaku  yang memiliki dampak negatif  langsung  kepada  pesaing  nyata maupun  pesaing  potensial,  dan  (2) perilaku  yang  memiliki  dampak  negatif langsung kepada mitra transaksi.
Terdapat  empat  hal  penting tentang  praktik  monopoli  dan  persaingan usaha tidak sehat : (1) Adanya pemusatan kekuatan  ekonomi.  Penguasaan  yang nyata  atas  suatu  pasar  bersangkutan  oleh satu  atau  lebih  pelaku  usaha  sehingga dapat  menentukan  harga  barang  dan  atau jasa. (2) Pemusatan kekuatan berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi. (3) Pemusatan  kekuatan  ekonomi  tersebut menimbulkan  persaingan  usaha  tidak sehat.  (4)  Pemusatan  kekuatan  ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum. 13
Pelaku monopoli, dikenakan sanksi  hukum  berupa: pertama ,  Sanksi Administratif  sebagaimana  pasal  47  UU No.  5  Tahun  1999,  KPPU  berwenang menjatuhkan  sanksi:  a.  Perintah  kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan  yang  terbukti  menimbulkan praktik  monopoli  dan  atau  menyebabkan persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  atau merugikan  masyarakat  (pasal  47  ayat  (2) butir  c);  dan  atau;  b.  Perintah  kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi  dominan (pasal  47 ayat  (2)  butir  d);  dan  atau;  c.  Penetapan pembayaran ganti rugi  ( pasal  47 ayat  (2) butir  f);  dan  atau;  d.  Pengenaan  denda serendah-rendahnya  Rp  1.000.000.000,00 (Satu  Miliar  Rupiah)  dan  setinggi- tingginya  Rp  25.000.000.000,00  (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) (pasal 47 ayat (2) butir g).
Kedua, Sanksi  pidana  Pokok. Sebagaimana  pasal  48  ayat  (1)  UU  No.  5 Tahun  1999,  yaitu:  “Pidana  denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000, -
(Dua  Puluh  Lima  Miliar  Rupiah)  dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (Seratus  Miliar  Rupiah),  atau  pidana kurungan pengganti denda selama- lamanya  6  (enam)  bulan  (pasal  48  ayat (1)”.
Ketiga, Sanksi  pidana  tambahan. Pasal  49  UU  No.  5  Tahun  1999  yang berbunyi: “Dengan  menunjuk  ketentuan Pasal  10  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana,  terhadap  pidana  sebagaimana diatur  dalam  pasal  48  dapat  dijatuhkan pidana  tambahan  berupa:  a.  pencabutan izin  usaha;  atau;  b.  larangan  kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan  pelanggaran  terhadap  undang- undang  ini  untuk  menduduki  jabatan direksi atau komisaris sekurang- kurangnya  2  (dua)  tahun  dan  selama- lamanya  5  (lima)  tahun;  atau;  c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu  yang  menyebabkan  timbulnya kerugian pada pihak lain.” 14

## C. Putusan  Hukum  KPPU  tentang Tindak Pidana Monopoli
Berdasarkan data putusan hukum yang termasuk kategori monopoli, terdapat 27 kasus. Dari 27 putusan hukum tersebut,  tidak  semua  peneliti  tampilkan detail  putusan  perkaranya,  hanya  putusan perkara yang berskala besar, perkara yang dituntut  dengan  beberapa  pasal  dan putusan  perkara  yang  berisi  pembatalan perjanjian atau sanksi denda.
Kasus Monopoli yang
perkaranya  telah  diputuskan  oleh  Majelis Komisi: Pertama ,  Putusan  Perkara  No. 02/KPPU-I/2004  Pemblokiran  SLI  oleh PT.  Telekomunikasi  Indonesia. Kedua , Putusan  Perkara  No.  02/KPPU-L/2005 Pelanggaran  Syarat  Perdagangan  Carre- four. Ketiga ,  Putusan  Perkara  No. 08/KPPU-I/2005  Penyediaan  Jasa  Survey Gula  Impor  oleh  PT.  Sucofindo  dan  PT. Surveyor  Indonesia. Keempat ,  Putusan Perkara  No.  07/KPPU-L/2007  Kepemi- likan  Silang  Kelompok  Usaha  Temasek dan Praktik Monopoli Telkomsel. Struktur
kepemilikan  silang  Kelompok  Usaha Temasek  menyebabkan  adanya price- leadership dalam  industri  telekomunikasi di  Indonesia.  Telkomsel  sebagai  pemim- pin  pasar  kemudian  telah  menetapkan harga  jasa  telekomunikasi  seluler  secara eksesif .  Konsekuensi  dari eksesif  profit adalah  operator  menikmati eksesif  profit dan konsumen mengalami kerugian ( consumer loss ). Perhitungan yang dilaku- kan Majelis  Komisi  menunjukkan kerugi- an  yang  dialami  konsumen  di  Indonesia sejak  tahun  2003-2006  berkisar  dari  Rp 14,76498  Triliun  sampai  Rp  30,80872 Triliun.
Kelima, Penetapan  Harga Fuel Surcharge Dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik dalam Perkara No. 25/KPPU-I/2009 tentang dugaan pelanggaran pasal 5 dan pasal 21 UU No. 5  Tahun  1999.  Berdasarkan  pemeriksaan dan persidangan-persidangan, Majelis
Komisi  menilai  adanya  dampak  kerugian konsumen  setidak-tidaknya  sebesar  Rp
5.081.739.669.158,00,- sampai Rp 13.843.165.835.099,00,-  selama  periode
2006 s/d 2009.
Keenam, Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dalam perdagangan sapi impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Ketujuh , Monopoli Asuransi
BRI. Perkara No. 05/KPPU-I/2014 tentang dugaan pelanggaran pasal 15 ayat (2)  dan  atau  pasal  19  huruf  a.  Obyek perkara  ini  adalah tying  in produk perbankan berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),  Tbk  (BRI)  dengan  produk asuransi  jiwa  dari  PT  Asuransi  Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT Heksa Eka Life Insurance. Kedelapan, Monopoli  Produk Minuman  Olahan  Serbuk  Berperisa  Buah yang  Mengandung  Susu  dalam  Kemasan Sachet.  Monopoli  Perkara  No.  14/KPPU- L/2015  tentang  Produk  Minuman  Olahan Serbuk Berperisa Buah yang Mengandung
Susu  dalam  Kemasan  Sachet.  Pihak terlapor adalah PT Forisa Nusapersada.

## D. Putusan  Hukum  tentang  Monopoli yang  Ditangani  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha
Apabila  ditelaah  antara  konsep dan  putusan  hukum  tentang  monopoli  di KPPU,  maka  akan  ditemukan  kenyataan bahwa  tidak  sedikit  pelaku  usaha  yang menjalankan  bisnis  dengan  melakukan persaingan tidak sehat sehingga menimbulkan praktik monopoli.
KPPU  tidak  memandang  secara hitam putih dan kaku, melainkan bersikap luwes  serta  komprehensif.  Sikap  luwes dan  komprehensif  ini  ditunjukkan  dalam perkara-perkara  yang  ditangani  tidak semata  hanya  melihat  pasal  17  UU  No.  5 Tahun  1999 an  sich ,  tetapi  lebih  melihat pada  perilaku  bisnis  yang  dilakukan  oleh pelaku  bisnis  ini  dapat  menyebabkan  dan berdampak monopoli atau tidak, sehingga pasal-pasal  yang  terkait  pasal  17  dapat diaplikasikan  kepada  pelaku  usaha  yang diduga melakukan pelanggaran hukum.
Berdasarkan putusan hukum yang  ditangani  KPPU,  dapat  diketahui dalam  realitanya  monopoli  ada  dua macam, yaitu:
Pertama , monopoli dengan nyata bertentangan  pasal  17  UU  No.  5  Tahun 1999.  Pasal  ini  merupakan  pasal  inti larangan  praktik  monopoli.  Berdasarkan putusan  hukum  yang  ditangani  KPPU, jenis  monopoli  yang  melanggar  pasal  ini antara lain: Putusan Perkara No. 08/KPPU-I/2005  tentang  Penyediaan  Jasa Survey  Gula  Impor  oleh  PT.  Sucofindo dan  PT.  Surveyor  Indonesia.  Sedangkan yang  melanggar  Pasal  17  ayat  1 sebagaimana Putusan Perkara No.
07/KPPU-L/2007  tentang  Kepemilikan Silang  Kelompok  Usaha  Temasek  dan Praktik Monopoli Telkomsel. Kedua, praktik Monopoli
bertentangan  dengan  pasal-pasal  terkait pasal  17  UU  No.  5  Tahun  1999.  Praktik monopoli  yang  termasuk  kategori  ini
seperti  bentuk  praktik  monopoli  dan  atau persaingan  usaha  tidak  sehat,  sebagai akibat  penguasaan  pasar  sebagaimana diatur  pasal  19.  Penerapan  pasal  ini  oleh Majelis  Komisi  dilihat  berdasarkan  jenis pelanggaran  yang  dilakukan,  kasus  yang melanggar  pasal    19  huruf    a)  dan  b) adalah  Putusan  Perkara  No.  02/KPPU- I/2004 Pemblokiran SLI oleh PT.
Telekomunikasi  Indonesia.  Pelanggaran pasal  19  huruf  a)  seperti  Putusan  Perkara No.  08/KPPU-I/2005  Penyediaan  Jasa Survey  Gula  Impor  oleh  PT.  Sucofindo dan  PT.  Surveyor  Indonesia,  Perkara Nomor  05/KPPU-I/2014  tentang  posisi dominan monopoli asuransi BRI. Sedangkan  pelanggaran  pasal  19  huruf  c) adalah  kasus  Perkara  Nomor  10/KPPU- I/2015  tentang  posisi  dominan  monopoli perdagangan  daging  sapi  impor,  Putusan Perkara  Nomor:  05/KPPU-I/2013  tentang posisi dominan yang menyebabkan monopoli dalam importasi bawang putih.
Apabila  diteliti  lebih  dalam beberapa  putusan  yang  mengandung pelanggaran monopoli, maka dapat diketahui  bahwa  beberapa  kasus  tidak hanya dituntut dengan satu atau dua pasal saja,  melainkan  dengan  banyak  pasal meskipun  pasal  tersebut  tidak  terkait dengan  pasal  17,  tetapi  dianggap  dapat menyebabkan  monopoli.  Hal  ini  dapat
dilihat berdasarkan putusan hukum berikut ini:
Satu ,  melanggar  pasal  11.  Pasal ini  sebenarnya  pasal  terkait  kartel  yang biasanya  dianggap  berdiri  sendiri,  karena pelanggaran  pasal  ini  memiliki  sanksi hukum  sendiri.  Namun  demikian,  kartel juga  dapat  dikatakan  merupakan  bagian dari  adanya  praktik  monopoli,  sehingga dapat  dibedakan  menjadi  dua  kelompok, yaitu  pelanggaran  murni  kartel  dan pelanggaran  terhadap  monopoli  akibat adanya kartel.
Dua, melanggar pasal 15. Pelaku pelanggaran  tidak  digugat  secara  mandiri atas pasal ini, melainkan digugat bersamaan  dengan  pasal  lain.  Seperti Putusan  Perkara  NO.  02/KPPU-I/2004 Pemblokiran  SLI  oleh  PT.  Telekomu- nikasi  Indonesia,  selain  melanggar  pasal 15  juga  digugat  dengan  pasal  19.  Perkara Nomor  05/KPPU-I/2014  tentang  dugaan pelanggaran  pasal  15  ayat  (2)  dan  atau pasal 19 huruf a.
Tiga, melanggar pasal 27. Pelanggaran  pasal  ini  biasanya  digugat bersamaan  dengan  pasal  lain,  seperti Putusan  Perkara  NO.  07/KPPU-L/2007 Kepemilikan  Silang  Kelompok  Usaha Temasek  dan  Praktik  Monopoli  Telkom- sel  yang  juga  digugat  pasal  17  ayat  (1) dan pasal 25 ayat (1).

## Gambar 1
Bagan Praktik Monopoli
E. Dampak Monopoli
terhadap
Perwujudan Kemaslahatan Umum Kemaslahatan umum akan tercipta  jika  pasar  berlangsung  secara bebas  bertanggung  jawab  dan  persaingan dijalankan  secara  sehat  dan fair .  Namun jika ada praktik monopoli, maka kemaslahatan  umum  tidak  akan  dapat direalisasikan, masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan yang bersifat darūriyyah, ḥājiyyah dan taḥsiniyyah . Kekuatan  monopoli  perusahaan yang  mampu  menentukan  harga  (di  atas biaya  marjin)  akan  berdampak  negatif terhadap  konsumen  dan  pasar  secara keseluruhan.  Ada  dua  dampak  negatif yang  langsung  dirasakan  oleh  konsumen, yaitu:
Pertama , pilihan konsumen menjadi  terbatas  karena  jumlah  produksi atau pasokan di pasar mengalami penurunan.  Penurunan  konsumsi  akibat turunnya  produksi  atau  pasokan  di  pasar tidak dapat dialihkan ke barang pengganti ( substitusi )  karena  barang  dan  atau  jasa yang  diproduksi  perusahaan  monopoli tidak memiliki barang pengganti terdekat. Kedua, keuntungan  perusahaan monopoli  akibat  penerapan  harga  yang tinggi  (di  atas  biaya  marjin)  diperoleh karena  perusahaan  monopoli  mengeks- ploitasi  surplus  konsumen  yang  berdam- pak pada penurunan kesejahteraan konsumen ( consumer loss ). Selain  itu,  dampak  yang  dapat dilihat  jelas  adalah  dampak  ekonomis secara  langsung  dirasakan  konsumen, misalkan  jika  cukup  membayar  SMS harga Rp. 75,00,- kenapa harus membayar Rp.  350,00,-  Dampak  lainnya  malas berinovasi,  misalkan  harga  gula.  Harga Produksi  Nasional  (harga  pokok  produksi atau  HPP)  adalah  Rp.  9.100,00,-  padahal produsen  Gulaku  atau  Sugar  Grup  di Lampung  dapat  memproduksi  dengan HPP sebesar Rp. 4.100,00,-. 15
Contoh  dampak  akibat  monopoli adalah  kepemilikan  silang  Kelompok Usaha  Temasek yang menyebabkan
adanya price-leadership dalam  industri telekomunikasi  di  Indonesia.  Telkomsel sebagai pemimpin pasar kemudian menetapkan  harga  jasa  telekomunikasi seluler  secara eksesif .  Konsekuensi  dari eksesif  profit adalah  operator  menikmati eksesif  profit dan  konsumen  mengalami kerugian  ( consumer  loss ).  Perhitungan yang  dilakukan  Majelis  Komisi  menun- jukkan  kerugian  yang  dialami  oleh konsumen  layanan  telekomunikasi  seluler di  Indonesia  sejak  tahun  2003  sampai dengan  2006  berkisar  dari  Rp  14,76498 Triliun  sampai  dengan  Rp  30,80872 Triliun.
Contoh  lain,  adanya  kerugian masyarakat  yang  sangat  besar  akibat Penetapan  Harga Fuel  Surcharge dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik yang dilakukan  oleh  13  perusahaan  pener- bangan.  Selama  periode  2006-2009, masyarakat  mengalami  kerugian  sebesar Rp  5.081.739.669.158,00,-  sampai  Rp 13.843.165.835.099,00,-  Berdasarkan  pu- tusan  Majelis  Komisi,  para  terlapor dijatuhi  hukuman  denda  dan  ganti  rugi yang nominalnya bervariasi sesuai tingkat pelanggaran  yang  dilakukan.  Namun demikian,  jumlah  denda  dan  ganti  rugi tidak  sebanding  dengan  jumlah  kerugian yang  dialami  masyarakat.  Apabila  denda dan ganti rugi  yang dibayar para terlapor, maka  jumlah  uang  yang  diterima  negara hanya  sebesar  Rp.  584.000.000.000,00,- Dampak dari monopoli di atas bertentangan  dengan al-maqāṣid al- syarī‘ah yang  bertujuan  menjaga  agama, jiwa,  kehormatan,  akal  dan  khususnya harta benda.
F. Perspektif Jināyah  Ta‘zīr tentang Tindak  Pidana  Monopoli  yang Ditangani Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Monopoli dalam perspektif jināyah  ta‘zīr dapat  diperinci  menjadi: unsur-unsur  monopoli  sebagai  tindak pidana  perspektif jināyah  ta‘zīr adalah: Pertama ,  melanggar  ayat  Al-Qur’an.
Kedua ,  melanggar  hadis  Nabi  SAW tentang larangan monopoli. Ketiga , adanya  penipuan  ( tadlīs )  yang  berten- tangan  dengan  prinsip  etika  bisnis  dalam fikih  yang  mengharuskan  pelaku  usaha berlaku  jujur  dan  amanah. Tadlīs yang dimaksud  di  sini  meliputi tadlīs kuantitas atau  jumlah  barang 16 , tadlīs kualitas, tadlīs harga 17 dan tadlīs waktu penyerahan  (wan  prestasi). Keempat , adanya rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran  atau  biasa  dikenal  dengan baiy‘ najasy . Kelima , adanya penimbunan barang,  padahal  perilaku  menimbun barang  dilarang  dalam  Islam. Keenam , adanya  persekongkolan  atau  kerjasama berbuat jarīmah . Ketujuh ,  menghambat orang atau pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar yang sama.
Semua unsur tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Islam meski tidak diikuti oleh sanksi hukum yang jelas dan  tegas.  Bagi  setiap  muslim  berlaku nilai  etik  terhadap  semua  perbuatan  yang dilakukannya  yang  disebut qabḥ (kebu- rukan,  ketidaksopanan)  di  satu  pihak  dan ḥusn (keindahan,  kesopanan)  di  lain pihak.  Akan  tetapi  nilai  etik  ini  tidak semuanya  dapat  diukur  dengan  nalar manusia,  bahkan  dalam  hubungan  ini manusia sepenuhnya terikat dengan wahyu  Tuhan. 18 Perintah  dan  larangan adalah  aturan  dalam  hukum,  sedang kebaikan  dan  keburukan  adalah  nilai moral  dari  suatu  perbuatan.  Eksistensi sebuah hukum  pada dasarnya diwujudkan dalam rangka terciptanya tatanan kehidupan yang aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. 19
QS.  al-Nisā’:  29,  melarang  ma- nusia  memakan  harta  orang  lain  dengan cara bātil ,  namun  pelarangannya  tidak diikuti  dengan  sanksi  hukum  yang  jelas. Begitu pula dengan hadis Nabi SAW yang melarang monopoli, juga diperkuat dengan kaidah fiqh jināyah yang berbunyi:  ببس لاب دحأ لام ذخأي نأ دحلأ زوجي لا يعرش. 20 .  Pengambilan  harta  orang  lain tanpa  dibenarkan  oleh syara‘ termasuk
kategori  pencurian  atau  perampasan  harta yang  diancam  dengan  sanksi  hukum.  Di sisi  lain,  salah  satu  tujuan syarī‘at Islam diturunkan  ke  muka  bumi  adalah  untuk menjaga harta ( ḥifẓ al-māl ), sehingga per- buatan  monopoli  masuk  dalam  kategori jināyah ta‘zīr .
Perspektif jināyah  ta‘zīr tentang sanksi hukum monopoli. Monopoli perspektif  fiqh jināyah masuk  kategori jināyah ta‘zīr , berat atau ringannya sanksi berada  pada  putusan  hakim.  Adanya jināyah ta‘zīr mengandung makna diberikan kebebasan bagi hakim menetapkan  sanksi  terhadap  perbuatan pidana  secara  tegas  yang  tidak  diatur dalam  Al-Qur’an  dan  Hadis.  Konsep  ini sebenarnya menuntut hakim harus bersikap  bebas  dan  jujur  dengan  tujuan menegakkan  keadilan  dalam  masyarakat atau  ada fleksibilitas penentuan  sanksi. 21
Apabila  melihat  sanksi  hukum  yang diterapkan  di  dalam  UU  No.  5  Tahun 1999  di  atas,  maka  perspektif jināyah ta‘zīr terhadap  sanksi  hukum  tersebut adalah:
1) Sanksi  Administratif.  Perpektif jinā-
yah  ta‘zīr, sanksi administratif merupakan bentuk implementasi kaidah fiqh mu‘āmalah yang berbunyi تجيتنو  نيدق  اعتملا  ىضر  دقعلا  يف  لصْلاا ه دقاعتلاب  هامزتلاام 22 ,  dan      مرح  هلعف  مرح  ام هبلط 23 serta kaidah pokok ( al-qawā’id al-asāsiyah )  yang  berbunyi    بلج دسافملا ءردو حلاصملا 24 .
Pemberlakuan sanksi adminis- tratif  sudah  tepat  karena  setiap transaksi  harus  dilakukan  dengan keridhaan kedua belah pihak. Sehingga  sanksi  administratif  berupa penetapan pembatalan perjanjian, perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk menghentikan integrasi vertical , menghentikan  kegiatan  yang  terbukti menimbulkan  monopoli  dan  atau menyebabkan  persaingan  usaha  tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan  atau,  perintah  kepada  pelaku usaha untuk menghentikan
penyalahgunaan  posisi  dominan;  dan atau  penetapan  pembatalan  atas penggabungan  atau  peleburan  badan usaha dan pengambilalihan saham.
2) Sanksi  Pidana  Pokok  berupa  denda sudah  tepat  bagi  pelaku  tindak kejahatan yang bersifat perdata sesuai kaidah fiqh jināyah yang berbunyi  لك هتميق  در  وا  هدر  همزل  ائيش  بصغ  نم 25 dan صتخي  قوقحلا  يف  عزانتلا  عفرو  دودحلا  ةماقإ ماكحلاب. 26
Denda  adalah  jalan  yang ditempuh  untuk  mengambil  harta pelaku  kejahatan  dan  atau  pelang- garan  tertentu  yang  didapatkannya dengan  cara  yang  tidak  baik  ( bāṭil ). Dalam  hal  ini,  para  pelaku  monopoli mendapatkan  keuntungan  yang  tidak wajar  atas  bisnisnya  dan  curang dalam berbisnis. Diperbolehkan melakukan  persaingan  asalkan  ber- saing  dengan  cara fair dan  yang penting  tidak  berbuat  curang,  serta tidak menyakiti konsumen.
Sanksi  denda  untuk  pelaku monopoli
merupakan bentuk
mengembalikan  harta  milik  konsu- men yang akan masuk ke pendapatan negara,  dan  akan  digunakan  sebagai operasional  negara  dalam  rangka menciptakan  kemakmuran  dan  kese- jahteraan  rakyat,  seperti  digunakan membangun jalan, jembatan, mensubsidi  kebutuhan  pokok,  mem- berikan  bantuan  layanan  kesehatan dan  pendidikan  kepada  masyarakat miskin  dan  lain  sebagainya  sehingga bentuk  sanksi denda menurut jināyah ta‘zīr sudah tepat.
Namun  besar  kecilnya  denda yang jatuhkan jika mengacu pada UU No.  5  Tahun  1999,  maka  sanksi  ini kurang  tepat  bahkan  dapat  dikatakan tidak  tepat.  Dalam  fiqh jināyah berlaku  kaidah  “Berat  ringannya sanksi ta‘zīr diserahkan kepada imām (hakim) sesuai besar kecilnya kejahatan yang dilakukan” ( ىلا ريزعتلا هرغصو  مرجلا  مظع  ردق  ىلع  ماملإا) 27 ,  juga
harus mempertimbangkan daya preventif dan represif serta  daya edukatif  dan  rehabilitatif  bagi  yang bersangkutan.
Sanksi  pidana  pokok  dalam pandangan jināyah  ta‘zīr harus berupa  denda  yang  jumlahnya  dise- suaikan  dengan  dampak  kerugian yang  ditimbulkan  akibat  monopoli serta  mempertimbangkan  keuntungan tidak  wajar  yang  didapatkannya. Selain  itu,  harus  diberikan  sanksi penguat selain denda berupa menambah  jumlah  CSR  ( Costumer Service Responsibility ) sebagai wujud mengembalikan  keuntungan  tidak wajar  yang  didapatkannya.  Sanksi menambah  jumlah  CSR  didasarkan pada kaidah fiqh jināyah :  بصغ نم لك هتميق  در  وا هدر  همزل  ائيش  dan   هل  لصح  نم قدصتي  نا  هيلعف  روظخم  هجو  نم  حبر. 28 Kaidah  yang  terakhir  dapat  dipahami jika  keuntungan yang  diperoleh dengan  cara  terlarang  oleh  pelaku usaha  berupa  perorangan,  maka sanksinya  adalah  menshadaqahkan sejumlah keuntungan tersebut. Namun  jika  yang  melakukan  adalah korporasi atau perusahaan, maka cara menshadaqahkan adalah dengan jalan menambah  jumlah  CSR.  Bahkan tidak hanya keuntungan yang diperoleh  dengan  cara  terlarang, keuntungan yang diperoleh mengandung  unsur  subhat,  maka harus dishadaqahkan,   لام هيلا لصو نم قدصتي هنإف  اقحتسم هل  فرعي لا وهو ةهبش نم 29 هب  Hal  yang  demikian  merupakan perwujudan  dari  salah  satu  tujuan syari‘at Islam berupa ḥifẓ al-māl .
Contoh kerugian akibat monopoli  atas  kepemilikan  silang Kelompok  Usaha  Temasek  yang menyebabkan  adanya price-leader- ship dalam industri telekomunikasi di Indonesia, konsumen mengalami kerugian  antara  Rp.  14,76498  Triliun sampai  Rp.  30,80872  Triliun  dalam tempo  3  tahun.  Majelis  Komisi
menghukum Temasek Holdings, Pte.Ltd., Singapore Technologies Telemedia  Pte.Ltd.,  STT  Commu- nications  Ltd.,  Asia  Mobile  Holding Company  Pte.  Ltd,  Asia  Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication  Limited,  Indonesia Communication  Pte.  Ltd.,  Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore  Telecom  Mobile  Pte.  Ltd masing-masing  perusahaan  memba- yar denda hanya Rp. 25.000.000.000,00,- yang harus
disetor ke Kas Negara, dan menghukum PT. Telekomunikasi Selular membayar denda Rp. 25.000.000.000,00,-. Sanksi denda ini tidaklah  imbang  dan  tidak  sepadan serta  tidak  adil  dengan  kerugian konsumen  yang  mencapai  trilyunan rupiah.
Contoh  lain,  adanya  kerugian masyarakat  akibat  Penetapan  Harga Fuel  Surcharge dalam  Industri  Jasa Penerbangan  Domestik  yang  dilaku- kan oleh 13 perusahaan penerbangan. Selama  periode  2006-2009,  masya- rakat  setidaknya  mengalami  kerugian sebesar  Rp  5.081.739.669.158,00,- sampai  Rp  13.843.165.835.099,00,-. Berdasarkan putusan Majelis Komisi, para terlapor dijatuhi hukuman denda dan  ganti  rugi  yang  nominalnya bervariasi  sesuai  tingkat  pelanggaran yang  dilakukan.  Namun  demikian, jumlah  denda  dan  ganti  rugi  yang dijatuhkan  Majelis  Komisi  tidak sebanding  dengan  jumlah  kerugian yang  dialami  masyarakat.  Apabila denda  dan  ganti  rugi  yang  diberikan terlapor  kepada  negara,  maka  jumlah yang  diterima  negara  hanya  Rp. 584.000.000.000,00
Begitu  pula  putusan  hukum lainnya  terkait  kasus  monopoli  yang ditangani  KPPU,  apabila  dicermati lebih  dalam  maka  sanksi  denda  tidak efektif  dan  tidak  memiliki  efek  jera. Pelaku  usaha  dengan  keuntungan
sangat besar mencapai ratusan milyar atau  bahkan  trilyunan  rupiah,  jika hanya  di  berikan  sanksi  denda  Rp. 25.000.000.000,00,-  dan  maksimal denda  sebesar  Rp.  100.000.000.- 000,00,-  maka  tidak  ada  efek  jera, karena antara keuntungan yang didapatkan  dengan  denda  yang  harus dibayar  tidak  sebanding  dan  tidak sepadan.  Berdasarkan  kaidah  fiqh jināyah yang ada, sanksi denda harus disesuaikan  dengan  kerugian  yang ditimbulkan,  sehingga  akan  membe- rikan  efek  jera  dan  pelaku  usaha  lain juga akan berhati-hati tidak
melakukan monopoli.
3) Sanksi  pidana  tambahan  berupa pencabutan  izin  usaha;  atau  larangan kepada  pelaku  usaha  yang  telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap  Undang-Undang  ini  untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua)  tahun  dan  selama-lamanya  5
(lima) tahun; atau penghentian kegiatan  atau  tindakan  tertentu  yang menyebabkan  timbulnya  kerugian pada pihak lain. Sanksi yang demikian  menurut jināyah  ta‘zīr sudah  tepat  sebagaimana  sanksi pidana  administratif  di  atas.  Selain itu,  sanksi  pidana  tambahan  ini merupakan  wujud  dari  kaidah  fiqh: ةحلصملاب  طونم  ةيعارلا  ىلع  فرصتلا, pencabutan izin dan atau penghentian kegiatan  usaha  merupakan  bentuk kebijakan pemerintah melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban monopoli,  dan  perusahaan  lain  dapat masuk ke pasar yang sama.
Sanksi berupa pencabutan izin usaha;  atau  larangan  kepada  pelaku usaha  yang  telah  terbukti  melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini  untuk  menduduki  jabatan  direksi atau  komisaris  sekurang-kurangnya  2 tahun  dan  selama-lamanya  5  tahun; atau penghentian kegiatan atau tindakan  tertentu  yang  menyebabkan
timbulnya  kerugian  pada  pihak  lain, seharusnya  tidak  termasuk  dalam sanksi  pidana  tambahan,  melainkan sanksi pidana pokok. Hal ini didasarkan  pada  ilmu  hukum  modern yang membagi subyek hukum menjadi  dua,  yaitu  subyek  hukum berupa  orang  dan  subyek  hukum berupa badan hukum atau korporasi. 30
Korporasi  sebagai  subyek  hukum, seharusnya  sanksi  pidana  berupa pencabutan  izin  usaha;  penghentian kegiatan  atau  tindakan  tertentu  yang menyebabkan  timbulnya  kerugian pada pihak lain; dan atau pembubaran korporasi yang diikuti likuidasi seharusnya  menjadi  sanksi  pidana pokok.  Sanksi  pidana  tersebut  sama dengan  sanksi  pidana  mati  pada sanksi  pidana  pokok  untuk  orang sebagai subyek hukum. 31 Sanksi  pidana  yang  ringan dalam  UU  No.  5  Tahun  1999  akan memudahkan pelaku usaha
mendirikan  badan  hukum  (perusa- haan)  baru  meski  perusahaan  lama terkena  sanksi  administratif  maupun sanksi  tambahan,  karena  keuntungan besar  yang  didapatkan  dari  praktik monopoli  mampu  untuk  mendirikan perusahan-perusahaan baru.
Ketaatan  hukum  di  negeri  ini sulit  tercipta  karena  “kekuatan moralitas  instrumental”.  Taat  atau tidaknya  pada  hukum  bukan  karena pertimbangan  kemashlahatan  umum, tetapi  karena  pertimbangan  “untung rugi”.  Apapun  yang  menguntungkan dirinya akan dilakukan terlepas apakah  hal  itu  boleh  dilakukan  atau tidak.  Sudah  tentu  dalam  “moralitas instrumental”  terjadi  hitung-hitungan resiko,  jika  diketahui  resiko  untuk dituntut  dan  dihukum  semakin  kecil dan ringan, maka pelanggaran hukum akan  semakin  subur,  demikian  juga sebaliknya.  Penegakan  hukum  yang tegas dan sungguh-sungguh sangatlah strategis  dan  penting  untuk  melawan
pelanggaran  dengan  modus  seperti itu. Kejahatan yang didasari “moralitas
instrumental” dan
hedonistik harus  dihadapi  dengan menutup semua peluang yang memu- ngkinkan  pelaku  meraih  kenikmatan dari  perbuatannya.  Jika  peluang keuntungan  pelaku  terletak  pada kecilnya resiko dituntut dan dihukum, maka penegakan hukum harus mampu  hadir  membuktikan  bahwa semua  kejahatan  pasti  dituntut  dan dihukum  dengan  hukuman  yang maksimum. 32
4) Sanksi pidana penjara. Sanksi penjara sebagai pelengkap atau tambahan dari sanksi sebelumnya, bukan merupakan sanksi  pilihan  sebagaimana  sanksi dalam UU No. 5 Tahun 1999.
Sanksi pidana penjara harusnya  diberikan  kepada  pelaku monopoli  yang  mengakibatkan  keru- gian  cukup  besar  dan  sektor  yang dikuasai  berupa  barang  kebutuhan pokok dan atau kepada orang maupun korporasi (pengurus, atau direksi atau komisaris)  yang  sering  melakukan monopoli.  Hal  ini  sesuai  dengan tujuan hukuman menurut fiqh jināyah untuk mendidik dan memberikan efek jera kepada pelaku, 33 sehingga hakim diberi  kewenangan  untuk  membe- rikan tambahan sanksi pidana penjara atau  tidak  setelah  melihat  fakta-fakta persidangan.
Tujuan  pemidanaan  terhadap badan  hukum  adalah  untuk  mencari keadilan bagi pelaku maupun korban, dan  untuk  suatu  ketertiban  umum, tetapi  yang  lebih  menonjol  dalam tindak pidana korporasi adalah tujuannya  untuk  menimbulkan  efek jera.  Jadi  apabila  yang  dihukum pidana  hanya  pengurusnya,  maka  hal ini tidak membuat jera bagi perusahaan  tersebut,  karena  perusa- haan tersebut dapat mengganti pengurus  lama  dengan  pengurus baru. 34
Pidana  adalah  tuntutan  keadilan, pidana  sebagai  suatu  keharusan  logis sebagai  konsekuensi  dari  kejahatan,
karena kejahatan adalah suatu
pengingkaran terhadap ketertiban hukum  dan  negara  yang  merupakan perwujudan  dari  cita  susila. 35 Sanksi pidana  dijatuhkan  oleh  penguasa untuk  suatu  pembalasan  terhadap pelaku yang melanggar aturan. Sanksi pidana sebagai upaya menjaga ketentraman dan kontrol dari masyarakat  terhadap  prevensi  umum dan khusus. 36
Terkait  lama  masa  penahanan terdapat dua pendapat, yaitu hukuman penjara  yang  dibatasi  waktunya  dan hukuman  penjara  tidak  ditentukan batas  waktunya. 37 Sehingga  lama
tidaknya disesuaikan dengan madharat dan kerugian yang ditimbulkan berdasarkan ukuran maqāṣid  syarīʻah dan  fleksibilitas dari jināyah ta‘zīr.
Hukum  pidana  akan  menjadi baik  bila  sesuai  dengan  kehidupan masyarakat, karena hukum pidana itu melindungi  dan  sekaligus  menjaga keseimbangan  pelbagai  kepentingan masyarakat, negara, pelaku  dan korban  tindak  pidana  guna  mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. 38
Selama ini sanksi yang
diberikan  untuk  pelanggaran  perdata hanya berupa sanksi administratif dan denda,  padahal  menurut fiqh  jināyah sanksi  fisik  berupa  sanksi  penjara dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku kejahatan  di  bidang mu‘āmalah
(perdata). Pentingnya fiqh jināyah
masuk  ke  ranah mu‘āmalah karena ternyata praktek bisnis yang terjadi di lapangan  seringkali  sudah  tidak mengindahkan  dan  bahkan  tidak mematuhi  etika  bisnis,  sehingga fiqh jināyah hadir  guna  menertibkan praktek  bisnis  yang  menyimpang demi  terciptanya  tujuan  hukum  dan
maqāṣid  syarīʻah (tujuan  syari‘at Islam diturunkan kepada manusia).

## G. Penutup
Berdasarkan putusan hukum yang ditangani KPPU, diketahui monopoli ada  dua  macam:  1)  Monopoli  dengan nyata  bertentangan  pasal  17  UU  No.  5 Tahun 1999. 2) Monopoli yang bertentangan  dengan  pasal  yang  terkait pasal  17,  dimana  kemaslahatan  umum tidak  akan  dapat  direalisasikan  dan masyarakat  kesulitan  memenuhi  kebu- tuhan  yang  bersifat ḍarūriyyah,  ḥājiyyah dan taḥsīniyyah . Dampak monopoli terse- but  sangat  bertentangan  dengan  tujuan syarī‘at ( maqaṣid  al-syari’ah )  khususnya dalam menjaga harta ( ḥifż al-māl ).
Monopoli perspektif jināyah ta‘zīr diperinci  menjadi  dua  aspek,  yaitu: Pertama ,  unsur  monopoli  sebagai  tindak pidana  perspektif jināyah  ta‘zīr .  Kedua, aspek  sanksi  pelaku  monopoli  perspektif fiqh jināyah .  Sanksi  Administratif  masih relevan,  namun  perlu  ada  pengetatan pengawasan pendirian perusahaan. Sanksi pidana  pokok  berupa  denda  sudah  tepat, namun  besar  kecilnya  denda  harus disesuaikan  dengan  dampak  kerugian yang  ditimbulkan.  Selain  itu,  harus diberikan sanksi penguat berupa kewajiban menambah jumlah CSR ( Costumer Service Responsibility ) sebagai wujud  mengembalikan  keuntungan  tidak wajar  yang  didapat  pelaku  monopoli. Sanksi pidana tambahan sudah tepat yang merupakan  wujud  penerapan  dari  kaidah fiqh mu‘āmalah .  Sanksi  pidana  penjara seharusnya  menjadi  pidana  pokok,  bukan sanksi  pidana  pilihan.  Sanksi  penjara diberikan  kepada  pelaku  monopoli  yang mengakibatkan  kerugian  cukup  banyak dan  atau  kepada  orang  ataupun  badan hukum  yang  sering  melakukan  monopoli. Lama masa penahanan disesuaikan kerugian  yang  ditimbulkan  berdasarkan ukuran maqāṣid al-Syarī‘ah
dan fleksibilitas jināyah ta‘zīr.
Catatan Akhir:
1 Abdul  Qadir  ‘Audah, al-Tasyrī‘  al-Jinā’ī al-Islāmī (Beirut: Dār al-Kutub, 1963), I: 67.
2 Ibn  al-Qayyim  al-Jauziyyah, I‘lām  al- Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘ ālamīn , Vol. 3, (Kairo: Dār al-Hadith, 1425 H / 2004 M), hlm. 5.
3 Makhrus  Munajat, Hukum  Pidana  Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 5. 4 Admin,  dalam  www.islamreligion.com diakses 03 Juni 2015.
5 Muladi  dan  Dwidja  Priyatno, Pertang- gungjawaban  Pidana  Korporasi (Jakarta:  Prena- damedia Group, 2013), hlm. 23-33.
6 Munir  Fuady, Teori-Teori  Besar  dalam Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm.
196.
7 Singgih, Kejahatan  Korporasi  yang Mengerikan (Tangerang:  Pusat  Studi  Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2005), hlm. 9.
8 Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha  Nomor  11  Tahun  2011  Tentang  Pedoman Pasal  17  (Praktik  Monopoli)  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 4.
9 Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 13.
10 Ibid ., hlm. 7.
11 Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011, hlm. 9.
12 Ibid. hlm. 13-14.
13 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Anti Monopoli (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1998), hlm. 17-18.
14 UU No. 5 Tahun 1999, hlm. 25.
15 Wawancara dengan  Hilman  Pudjana,
Kepala  Bagian  Kerjasama  KPPU  tanggal  03 Oktober 2016.
16 Syamsul  Hilal,  “Konsep  Harga  dalam
Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibn Taymiyyah)”, Jurnal Asas ,  Vol.  6,  No.  2,  Juli, 2014, hlm. 21-22.
17 Fazlur  Rahman, Doktrin  Ekonomi  Islam , terj.  Nastangin  Soeroyo,  (Yogyakarta:  Dana Bhakti Wakaf, 1995), III: 75.
18 Kun  Budianto,  “Hukum  Pidana  Islam: Perspektif Keadilan”, Jurnal Nurani , Vol. 13, No. 1, Juni, 2013, hlm. 39.
19 Syarifuddin,  “ Hubungan  Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam” Jurnal Tahkim , Vol. X No. 1, (Juni, 2014), hlm. 36.
20 A.  Djazuli, Kaidah-kaidah  Fikih:
Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam
Menyelesaikan  Masalah-Masalah  yang  Praktis (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 146.
21 Otto Yudianto,“Eksistensi Pidana Penjara Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat (Kajian  Pembaharuan  Hukum  Pidana)” Jurnal DIH , Vol. 8, No. 15, Pebruari 2012, hlm. 22-23. 22 Ali  Ahmad  al-Nadwi, al-Qawā‘id  al- Fiqhiyah (Beirut:  Dar  al-Qalam,  1998),  hlm.  253. Bandingkan  Ibn  Taimiyyah, al-Qawā’id  al- Nurāniyah  al-Fiqhiyah (Riyadh:  Maktabah  al- Rushd, 2001), II: 470.
23 Abbas Arfan, 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah;  Tipologi  dan  Penerapannya  dalam Ekonomi  Islam  dan  Perbankan  Syariah (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 224.
24 Imam  Musbikin, Qawa’id  al-Fiqhiyah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 31. 25 Imam  Tajuddin  Abd  al-Wahab  al-Subki, al-Ashbāh wa al-Nazāir (Beirūt: Dār al-Kutub al- Ilmiyyah, 1991), I: 320.
26 al-Nadwi, al-Qawā‘id  al-Fiqhiyah ,  hlm. 202.
27 Djazuli, Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah- Kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis , hlm. 142.
28 Yazid Afandi, “ Urgensi Kaidah Fiqhiyah Bagi  Dunia  Bisnis” , Jurnal Azzarqa’, Vol.  4  No. 2, Desember, 2012, hlm. 305.
29 Muhammad Bakar Ismail, al-Qawā’id al- Fiqhiyah Bayna al-Aṣālah wa al-Tawjīh (t.tp : D ā r al-Manar, 1997), hlm. 290.
30 Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 15, 23 dan 124.
31 Dwidja  Priyatno, Kebijakan  Legislasi tentang  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi  di  Indonesia (Bandung:  CV.  Utomo, 2003), hlm. 132-133.
32 Achmad  Ali, Menguak  Realitas  Hukum Rampai  Kolom  dan  Artikel  dalam  Bidang  Hukum (Jakarta:  Kencana  Prenadamedia  Group,  2008), hlm. 194.
33 Muhammad  Tahir  bin  Ashur, Maqāṣid al-Syarīʻah  al-Islāmiyyah (Yordania:  Dār  al- Nafāis, 2001), hlm. 516-517. Lihat M. Solly Lubis, Politik  Hukum  dan  Kebijakan  Publik (Bandung:
Mandar Maju, 2014), hlm. 13.
34 Munir  Fuady, Teori-Teori  Besar  dalam Hukum , hlm. 197.
35 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Relevansi Hukum  Pidana  Adat  dalam  Pembaharuan  Hukum Pidana (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005), hlm. 71.
36 Jan Remmelink, Hukum Pidana; Komentar  atas  Pasal-Pasal  Terpenting  dari KUHP  Belanda  dan  Padanannya  dalam  KUHP Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 458.
37 Nurul  Irfan  dan  Masyrofah, Fiqih Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 153.
38 Syaiful  Bakhri, Nutrisi  Keilmuan  dalam Pusaran  Ilmu  Hukum  Pidana (Jakarta:  Kreasi Total Media, 2015), hlm. 37.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin  www.islamreligion.com  diakses pada tanggal 03 Juni 2015. Afandi, Yazid. “Urgensi Kaidah Fiqhiyah
Bagi  Dunia  Bisnis ”. Jurnal
Azzarqa’. Vol. 4, No. 2.
Desember 2012. Ali,  Achmad. Menguak  Realitas  Hukum Rampai Kolom dan Artikel dalam Bidang Hukum. Jakarta: Kencana  Prenadamedia  Group, 2008. Arfan, Abbas. 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah; Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi  Islam  dan  Perbankan Syariah .  Malang:  UIN-Maliki
Press, 2013.
Ashur,  Muhammad  Tahir  bin. Maqāṣid Syarī‘ah  al-Islāmiyyah .  Yorda- nia: Dār al-Nafāis, 2001.
‘Audah, Abdul Qadir. al-Tasyrī‘ al-Jinā’ī al-Islāmī .  Beirut:  Dār  al-Kutub,
1963.
Bakhri,  Syaiful. Nutrisi  Keilmuan  dalam Pusaran  Ilmu  Hukum  Pidana . Jakarta:  Kreasi  Total  Media, 2015.
Budianto,  Kun.  “Hukum  Pidana  Islam: Perspektif Keadilan”. Dalam Jurnal  Nurani .  Vol.  13,  No.  1.
Juni (2013).
Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam dalam  Menyelesaikan  Masalah- Masalah  yang  Praktis. Jakarta:
Prenadamedia Group, 2006.
Fuady,  Munir. Teori-Teori  Besar  dalam Hukum .  Jakarta:  Prenadamedia
Group, 2013. Hilal,  Syamsul.  “Konsep  Harga  dalam Ekonomi Islam (Telaah
Pemikiran Ibn Taimiyyah)”. Jurnal  Asas .  Vol.  6  No.  2.  Juli 2014.
Irfan,  Nurul  dan  Masyrofah. Fiqih Jinayah. Jakarta: Amzah, 2013.
Ismail, Muhammad Bakar. al-Qawā’id al-
Fiqhiyah Bayna al-Aṣalah wa al- Tawjīh .  T.tp:  Dār  al-Manar, 1997.
Jaya,  Nyoman  Serikat  Putra. Relevansi Hukum  Pidana  Adat  dalam Pembaharuan Hukum Pidana .  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bhakti,  2005.
al-Jauziyyah,  Ibn  al-Qayyim. I‘lām  al- Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Alamīn Kairo:  Dār  al-Hadīs ̇ ,  1425  H  / 2004 M.
Lubis,  M.  Solly. Politik  Hukum  dan Kebijakan Publik . Bandung: Mandar Maju, 2014. Muladi, dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi . Jakarta: Prenada-
media Group, 2013.
Muladi. Pelaksana Pemidanaan di Bidang Hukum  Ekonomi .  Jakarta:  FH UNKRIS,1989. Munajat,  Makhrus. Hukum  Pidana  Islam di  Indonesia. Yogyakarta:  Teras, 2009. al-Nadwi,  Ali  Ahmad. al-Qawā‘id  al- Fiqhiyah .  Beirūt:  Dār  al-Qalam,
1998.
Musbikin,  Imam. Qawa’id  al-Fiqhiyah . Jakarta:  RajaGrafindo  Persada. 2001.
Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha  Nomor  11  Tahun  2011 tentang Pedoman  Pasal  17 (Praktik Monopoli) Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat Priyatno,  Dwidja. Kebijakan  Legislasi tentang Sistem Pertang- gungjawaban  Pidana  Korporasi
di  Indonesia .  Bandung:  CV. Utomo, 2003. Pudjana,  Hilman.  “Sebuah  Wawancara,” Kepala  Bagian  Kerjasama KPPU Pusat, tanggal 03 Oktober 2016.
Rahman,  Fazlur. Doktrin  Ekonomi  Islam , terj.  Nastangin  Soeroyo,  Vol.  3. Yogyakarta:  Dana  Bhakti  Wa- kaf, 1995.
Remmelink, Jan. Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting  dari  KUHP  Belanda dan  Padanannya  dalam  KUHP
Indonesia . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003. al-Subki,  Imam  Tajuddin  Abd  al-Wahab. al-Asybāh  wa  al-Naẓāir ,  Vol.  1. Beirut: Dār  al-Kutub  al- Ilmiyyah, 1991.
Syarifuddin.  “Hubungan  Antara  Hukum dengan  Moral  Dalam  Islam”. Jurnal Tahkim . Vol.  X.  No.  1.
Juni (2014).
Taimiyah,  Ibn. al-Qawā’id  al-Nurāniyah al-Fiqhiyah ,  Vol.  2.  Riyad ̣ : Maktabah al- Rusyd, 2001. Singgih. Kejahatan Korporasi yang Mengerikan .  Tangerang:  Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Pelita Harapan,  2005. Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Monopoli  dan Persaingan   Usaha  Tidak Sehat Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. Anti Monopoli .  Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada, 1998. Yudianto, Otto. “Eksistensi  Pidana Penjara  dalam  Perspektif  Hukum Islam dan Hukum Adat (Kajian  Pembaharuan  Hukum Pidana)”. Jurnal DIH:  Jurnal Ilmu   Hukum ,  Vol.  8,  No.  15, Pebruari 2012.