http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

## Development of Sharia Based Local Wisdom Business at Society of Mandailing Natal
Asrul Hamid 1 , Khairul Bahri Nasution 2 , Resi Atna Sari Siregar 3 , Jannus Tambunan 4
1,2,3,4 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Email: asrulhamid@stain-madina.ac.id 1 , khairulbahri@stain-madina.ac.id 2 , resiatnasari@stain-madina.ac.id 3 , jannustambunan@stain-madina.ac.id 4 Received: 14 June 2022; Revised: 26 June 2022; Published: 28 June 2022

## ABSTRAK
Integrasi  Islam  dengan  kearifan  lokal  dalam  pengembangan  bisnis  di  Kabupaten Mandailing  Natal  sebagai  upaya  peningkatan  ekonomi  dan  kesejahteraan  dengan menolak  konsep  eksploitasi  dan  diskriminasi  namun  mengedepankan  nilai kemaslahatan  di  tengah  maraknya  bisnis franchise waralaba.  Penelitian  bertujuan menganalisis  pengembangan  bisnis  kearifan  lokal  berbasis  syariah  di  Kabupaten Mandailing Natal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diuraikan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen serta referensi yang relevan untuk memahami sosio kultural baik dalam sikap, motivasi dan harapan masyarakat  terkait  pengembangan  bisnis  dengan analisis  data menggunakan  metode kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengembangan  bisnis  dengan mengintegrasikan antara nilai-nilai ajaran Islam dengan kearifan lokal Mandailing Natal merujuk kepada falsafah Dalihan Na Tolu, Marsialap ari  Marsalapari dan Poda Na Lima , merupakan  langkah  strategis  dalam  mengembangkan  bisnis  sehingga  bisa  bersaing dengan  bisnis franchise ,  sejalan  dengan  adagium “hombardo  adat  dohot  ibadat sebagai pedoman  hidup.  Langkah  yang  perlu  dikembangkan  adalah  regulasi,  inovasi keterbaruan  dan  strategi  manajemen  dan  pemasaran  yang  disesuaikan  kebutuhan masyarakat  dan  pasar  serta  sesuai  prinsip  syariah  sebagai  upaya  mewujudkan keseimbangan kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Kata kunci : Pengembangan Bisnis; Kearifan Lokal; Syariah; Mandailing Natal.

## ABSTRACT
Integration of Islam with local wisdom in business development in Mandailing Natal Regency as an effort to improve the economy and welfare by rejecting the concept of exploitation and discrimination but prioritizing the value of benefit in the midst of the proliferation of franchised businesses. This study aims to analyze the development of sharia-based local wisdom business in Mandailing Natal Regency. This research method uses a qualitative descriptive approach. Sources of data are described from the results of observations, interviews, and documents as well as relevant references to understand socio-cultural  both  in  attitudes,  motivations  and  people's  expectations  related  to business development by analyzing data using qualitative methods. The results show that  business  development  by  integrating  Islamic  values  with  local  wisdom  of Mandailing  Natal  referring  to  the  philosophy  of  Dalihan  Na  Tolu,  Marsialap  ari Marsalapari and Poda Na Lima, is a strategic step in developing a business so that it can compete  with  franchise  businesses,  in  line  with  the  adage  “Hombardo  adat  dohot worship  as  a  way  of  life.  Steps  that  need  to  be  developed  are  regulations,  new innovations and management and marketing strategies that are tailored to the needs of the community and market and according to sharia principles as an effort to realize a balance of welfare and happiness in this world and the hereafter.
Keywords : Business Development; Local Culture; Sharia; Mandailing Natal.

## PENDAHULUAN
Ajaran  Islam  merupakan  tatanan  hukum  yang  dipercaya  memiliki kebenaran menyeluruh (universal), hal ini terlihat dari kemampuannya dalam menyesuaikan dengan kondisi melampaui ruang dan waktu ( Islam shahih li kulli zaman  wa  makan) sesuai  dengan  perkembangan  peradaban  manusia  termasuk terhadap  semua  persoalan  yang  ditimbulkan  akibat  perubahan  tersebut.  Oleh karena itu, ajaran Islam merupakan tata nilai serta aturan yang menjadi solusi atas semua problematika atau persoalan yang melingkupi kehidupan manusia baik  berkaitan  dengan  aspek  aqidah,  ibadah  ataupun  muamalah  (termasuk bisnis syariah) (Hamid & Putra, 2021b).
Pada era modern sekarang ini bisnis syariah menjadi hal yang begitu pesat berkembang  dan  cepat  diterima  oleh  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  oleh perubahan pola fikir serta kesadaran masyarakat yang mayoritas muslim yang dinilai  lebih  memilih  bisnis  yang  menerapkan  prinsip  syariah  dengan mengedepankan nilai kehalalan dan kebaikan, serta kesejahteraan di dunia dan akhirat.  Pandangan  ini  diharapkan  menjadi  landasan  ideal  terhadap pengembangan  bisnis  dengan  mengintegrasikan  nilai-nilai  kearifan  lokal  ke dalamnya secara signifikan (Huda, 2016).
Kearifan  lokal  adalah  suatu  pandangan  hidup,  nasihat,  serta  nilai-nilai adat istiadat yang hidup, dihormati dan dilaksanakan oleh segenap masyarakat baik  karena  ada  sanksi  adat  maupun  tidak  (Koentjaraningrat,  2010).  Hampir keseluruhan  masyarakat  mempunyai  suatu  kearifan  lokal  sendiri  dalam menyelesaikan permasalahan. Kearifan lokal bisa dijadikan sebagai teknis sosio- kultural dalam adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Adat-istiadat tersebut dipercaya sudah terbukti menjadi suatu sarana yang ampuh dalam mengeratkan persaudaraan  di  dalam  masyarakat  yang  telah  mengakar  dalam  tatanan kehidupan sosial (Azra, 2002).
Kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia dalam hubungannya dengan  lingkungan  sekitarnya  yang  bersumber  dari  nilai-nilai  agama,  adat- istiadat atau budaya masyarakat setempat yang tergabung secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya (Aminudin,  2013).  Hal  ini  merupakan  suatu  fenomena  yang  komprehensif, beragam, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sebagai hasil dari interaksi antara masyarakat,  lingkungan  serta  budaya  sekitarnya  (Smoker  &  Groff,  1996). Interaksi  tersebut  dalam  perkembangan  peradaban  dibangun  atas  dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal, dan apabila hal ini dikaitkan dengan aktifitas bisnis, akan menjadi suatu entitas yang tidak terpisahkan  (Jayadi et al., 2018).
Asrul Hamid, at.all: Business; Local Culture; Sharia; Mandailing Natal.
Pengembangan  bisnis  tidak  terlepas  dari  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  hidup dalam masyarakat baik yang berasal dari nilai-nilai agama maupun adat istiadat setempat, hal ini juga terjadi di Kabupaten Mandailing Natal.
Secara  umum,  kearifan  lokal  di  Kabupaten  Mandailing  Natal  yang mayoritas  masyarakatnya  beragama  Islam  cukup  adaftif  dalam  merespon berbagai perkembangan kondisi dan situasi yang begitu cepat berubah, dalam hal ini, ada suatu adagium di masyarakat yang menyatakan bahwa “hombardo adat  dohot  ibadat” (berdampingan  antara  adat dengan  ibadat)  (Harahap,  2015). Aturan  adat  yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam  akan  tetap  dijalankan  dan dijadikan sebagai pedoman hidup, begitu sebaliknya apabila adat bertentangan dengan ajaran Islam, maka akan ditinggalkan. Pedoman hidup ini sudah melekat dan  diterapkan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan,  termasuk  dalam pengembangan bisnis (Zahid, 2019).
Pengembangan bisnis di Kabupaten Mandailing Natal berawal dari suatu gerakan  peningkatan  ekonomi  dan  kesejahteraan  dalam  upaya  mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat dengan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam (syari’at) dengan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal  yang disesuaikan dengan kondisi, situasi dan kebutuhan masyarakat  (A. Pulungan, 2003). Integrasi antara ajaran Islam dengan kearifan lokal dalam pengembangan bisnis  merupakan  keunikan  tersendiri  dan  hal  ini  membuktikan  bahwa masyarakat semakin sadar dan tertarik untuk menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip  syari’ah  dengan  mengeksplorasi  nilai  sosial  dalam  konsep pengembangannya,  serta  menolak  konsep  eksploitasi  dan  diskiriminasi  serta mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan sosial (Yulianti, 2010).
Meskipun  di  Kabupaten  Mandailing  Natal  tidak  ada  Peraturan  Daerah yang  secara  tegas  mengatur  tentang  larangan  masuknya  bisnis franchise /waralaba seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi dan sejenisnya. Akan tetapi reaksi dari masyarakat Kabupaten Mandailing Natal secara tegas menolak kehadiran bisnis franchise /waralaba tersebut. Hal ini pernah terjadi pada tahun 2014  ketika  Indomaret  hendak  membuka  cabang  di  Kabupaten  Mandailing Natal, berbagai reaksi penolakan dari masyarakat terjadi sehingga menimbulkan konflik  di  tengah  masyarakat.  Alasan  penolakan  tersebut  disebabkan  karena sistem  dari  Indomaret  tersebut  dikhawatirkan  akan  mengeksploitasi  dan mendiskriminasi usaha lokal masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Mandailing  Natal  mayoritas  beragama  Islam  dengan  keseharian  yang  kental
dengan nilai-nilai ajaran Islam juga dengan nilai-nilai kearifan lokal setempat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal mengintegrasikan antara ajaran  Islam  dan  kearifan  lokal  yaitu  dengan  mengembangkan  bisnis  syariah berbasis  kearifan  lokal  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  ekonomi  dan kesejahteraan  masyarakat,  seperti  usaha alame,  kipang,  incor-incor,  panyaram, beteng-beteng ,  kopi  Mandailing  dan  sebagainya  sebagai  upaya  menghidupkan kekuatan  moral  yang  dikenal  dengan “akhlakul  karimah” .  Penelitian  ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan bisnis kearifan lokal dengan  mengintegrasikan  prinsip  ajaran  Islam  di  tengah  maraknya  bisnis franchise /waralaba.

## METODOLOGI PENELITIAN
Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan di Kabupaten Mandailing Natal  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  tujuan untuk memahami sosio kultural seperti sikap, motivasi dan harapan masyarakat terkait  pengembangan  bisnis  kearifan  lokal  dengan  mengedepankan  prinsip syariah.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  observasi,  wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data utama serta sumber data pendukung dari referensi  berupa  buku,  artikel,  dan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menelaah data secara mendalam untuk menemukan nilai  suatu variabel  yang tidak dapat diuraikan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk kategori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengembangan Bisnis Syari’ah
Islam  adalah  agama  sempurna  yang  mengatur  tiap  sendi  kehidupan manuia,  bukan  hanya  hubungan  dengan  Allah  Swt  akan  tetapi  hubungan dengan sesama manusia sehingga ada keseimbangan dalam kehidupan, (Hamid & Putra, 2021) termasuk mengajarkan kepada manusia bahwa hidup di dunia hanya sementara, dan keberadaan manusia di dunia untuk mencari bekal untuk kehidupan  akhirat  sehingga  harus  dipertanggungjawabkan  nanti  di  hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia harus merupakan refleksi ibadah  dengan  mengharapkan  keridhoan  Allah  Swt  agar  tercapai  tujuan penciptaan manusia untuk menyembah Allah Swt sesuai dengan Q.S al-Dzariyat ayat 56. Penyembahan kepada Allah Swt merupakan bukti pengabdian kepada-
Asrul Hamid, at.all: Business; Local Culture; Sharia; Mandailing Natal.
Nya  untuk  memperoleh  kebahagiaan  hidup  di  dunia  dan  akhirat  (Putra  & Hamid, 2021).
Kebahagiaan  hidup  menurut  Islam  bukanlah  tentang  harta  kekayaan, meskipun  tidak  dipungkiri  bahwa  harta  adalah  bagian  integral  dari kebahagiaan,  namun  Islam  memandang  harta  sebagai  sarana  bukan  tujuan. Aktivitas  bisnis  dalam  Islam,  bukan  hanya  mendapatkan  keuntungan  akan tetapi merupakan bentuk refleksi  ibadah sehingga mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan serta ridho dari Allah Swt  (Md Yunus, 2019) . Aktivitas bisnis harus berpedoman kepada prinsip  syari’ah yang terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis sehingga tidak menyimpang dari ketentuan ajaran Islam. Pedoman inilah yang menjadi panduan utama dalam aktivitas pengembangan bisnis.
Bisnis  berbasis  syari’ah  merupakan  segala  aktivitas mu’amalah dalam berbagai  bentuk  untuk  memperoleh  harta  atau  keuntungan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  tanpa  dibatasi  jumlahnya  akan  tetapi  dibatasi  cara mendapatkannya dan juga penggunaannya, yakni tidak boleh dengan cara-cara yang  tidak  diperbolehkan  oleh  syariah.  Tentunya,  dalam  berbisnis  menurut prinsip syariah harus secara jelas dipisahkan antara haram dan halal ataupun yang hak dan bathil sehingga tidak tercampuradukkan sesuai firman Allah Swt dalam  surah  al-Baqarah  ayat  42.  Bisnis  syariah  juga  mengadopsi  prinsip keseimbangan, keadilan, dan tidak boleh menzholimi siapapun. Oleh karena itu, melakukan  aktivitas  bisnis  dalam  Islam  tidak  boleh  bersifat  liberal  ataupun kapitalis yang semata-mata hanya mencari keuntungan dengan menghalalkan segala macam cara.
Sistem  ekonomi  liberal  ataupun  kapitalis  tidak  bisa  diharapkan  untuk menyelamatkan  kemiskinan  ataupun  kesenjangan  sosial  yang  dihadapi masyarakat  karena  manusia  hanya  dianggap  sebagai  mesin  penghasil  uang. Oleh karena itu, penting untuk menyandingkan prinsip syariah dengan berbagai aktivitas bisnis sebagai upaya dalam menyelamatkan kehidupan manusia dari kemiskinan ataupun kesenjangan sosial lainnya, sehingga terlihat kesempurnaan ajaran  Islam  itu  sesuai  dengan  berbagai  zaman  dan  juga  berbagai  bidang kehidupan (Irwan, 2011).
Pada  dasarnya,  aturan  dalam  Islam  terhadap  bagaimana  cara mendapatkan  harta  ataupun  cara  menggunakannya,  bertujuan  untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu,  dalam  mengembangkan  usaha  ataupun  bisnis  perlu  memperhatikan
beberapa  prinsip  yang  mendasar  yang  digariskan  dalam  ajaran  Islam (Sayyidatunisa et al., 2020) antara lain :
Prinsip tauhid , yakni setiap aktivitas yang dilakukan harus dilandasi oleh nilai ibadah, sehingga apapun yang dilaksanakan bernilai kebaikan dihadapan Allah Swt. prinsip ini mengajarkan kepada manusia bagaimana menghadirkan aktivitas  dalam  kehidupan,  sehingga  memberikan  kesadaran  kepada  manusia bahwa  usaha  yang  dijalankan  merupakan  upaya  untuk  mendekatkan  diri kepada-Nya al-Baqarah 21-22 Prinsip kebolehan ( mubah ), yakni harta dikatakan halal ataupun haram bukan saja terlihat dari wujudnya, akan tetapi terkait erat dengan  bagaimana  proses  mendapatkan  dan  menggunakan  harta  tersebut, artinya harta tersebut mesti diperoleh dengan cara yang diperbolehkan syariat dan dipergunakan juga untuk hal-hal yang diperbolehkan syariat Q.S al-Baqarah :172).
Prinsip  Keadilan ,  yakni  dalam  melaksanakan  bisnis  harus  menghindari kezhaliman dan cara-cara yang bathil. Ajaran Islam melarang eksploitasi akan tetapi menjunjung tinggi keseimbangan dalam mewujudkan keadilan sosial. Q.S Al-Hasyir:  7 Prinsip  kehendak  bebas ,  yakni  dalam  aktivitas  bisnis,  manusia memiliki  potensi  untuk  menentukan  pilihan  yang  harus  dilaksanakan,  akan tetapi kebebasan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh syariat, kemudian kehendak bebas ini harus juga memperhatikan kemaslahatan umum.  Q.S  Al-Insan  3 Prinsip  pertanggungjawaban ,  yakni  kebebasan  dalam aktivitas bisnis tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. dan akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diperbuatnya, dan juga tanggungjawab  kepada  manusia  sebagai  pihak  yang  ikut bermuamalah .  Oleh karena  itu,  setiap  pelaku  bisnis  harus  memperhatikan  cara-cara  yang  yang dilakukan  dalam  aktivitas  bisnisnya  sesuai  dengan  ketentuan  syariat  Q.S  An- Nisa’ : 85).
Prinsip  kejujuran ,  yakni  nilai-nilai  kejujuran  dalam  aktivitas  kehidupan harus  diterapkan  termasuk  dalam  konteks  bisnis,  kejujuran  dimulai  dari  niat, sikap  ataupun  perilaku  sejak  proses  akad,  mendapatkan  barang,  penjualan, menetapkan  keuntungan  dan  lain-lain  harus  sesuai  dengan  syariat  Q.S  At- Taubah 119. Prinsip kemanfaatan , yakni dalam aktivitas bisnis harus memberikan manfaat  kepada  banyak  orang  baik  objek  maupun  penggunaannya.  Artinya dalam  bisnis  tidak  hanya  mengedepankan  label  halal  saja,  akan  tetapi  perlu diperhatikan  agar  tidak  menimbulkan  kerusakan/kemudharatan  kepada masyarakat Q.S Al-Baqarah : 168). Prinsip tolong-menolong , yakni dalam aktivitas bisnis  harus  mengutamakan  nilai  tolong-menolong  dalam  kebaikan  di  antara
Asrul Hamid, at.all: Business; Local Culture; Sharia; Mandailing Natal.
sesama manusia, tidak hanya semata untuk mendapatkan keuntungan pribadi, hal ini merupakan akhlak dalam Islam Q.S Al-Maidah: 2.
Pengembangan  bisnis  syariah  harus  didasarkan  dengan  prinsip  dan aturan yang sesuai dengan ketentuan syariat serta meletakkan aktivitas bisnis tersebut pada satu tujuan yaitu untuk berbuat kebaikan dengan niat karena Allah Swt sehingga aktivitas tersebut bernilai ibadah. Orientasi dalam bisnis syariah tidak  hanya  terbatas  kepada  keuntungan  melainkan  juga  keberkahan.  Bisnis syariah  juga  berorientasi  terhadap  pertumbuhan  dan  keberlangsungan  usaha, artinya  dalam  pengembangan  bisnis  tersebut  pelaku  bisnis  harus  berupaya menjaga pertumbuhan usahanya dengan tetap berpedoman kepada ketentuan syariat,  bukan  dengan  menghalalkan  segala  macam  cara  agar  tujuan tercapai. Kemudian  pencapaian  dalam  usahanya  tersebut  harus  dipertahankan keberlangsungannya dengan tetap memposisikan “keberkahan” sebagai tujuan utama dalam aktivitas bisnis sebagai sarana mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

## Kearifan Lokal Masyarakat Mandailing Natal
Kearifan lokal ( local wisdom ) memiliki makna yang mendalam serta jadi suatu  kalimat  yang  tengah  di  dengar  belakangan  ini.  Secara  universal  suatu kearifan lokal bisa dimaknai selaku petuah-petuah setempat (lokal) yang penuh kebijaksanaan, penuh kearifan, memiliki nilai-nilai yang baik, tertanam dalam kehidupan  serta  diikuti  oleh  komunitas  masyarakatnya  (Sartini,  2010).  Hal tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan sehingga memberikan manfaat ataupun  kegunaan  yang  banyak  untuk  masyarakat  tanpa  mengganggu kelestarian,  keseimbangan  lingkungan  dan  keharmonisan  dalam  tatanan kehidupan masyarakat.
Kearifan  lokal  juga  dimaknai  sebagai  kebenaran  yang  mentradisi  hasil dari perpaduan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat sebagai produk masa lalu yang dijadikan sebagai pegangan hidup secara  turun-temurun  (Hakim,  2014).  Hal  ini  sesuai  dengan  adagium  sebagai konsep dasar kearifan lokal masyarakat Mandailing Natal yakni; “hombardo adat dohot  ibadat” (berdampingan  antara  adat  dengan  ibadat)  (Harahap,  2015). Hampir keseluruhan daerah di Indonesia mempunyai kearifan lokal yang khas dan unik serta berbeda dengan daerah lainnya, akan tetapi memiliki makna dan tujuan yang sama. Kearifan lokal juga bisa dijadikan sebagai teknis sosio-kultural
yang  dipercaya  sudah  terbukti  menjadi  suatu  sarana  yang  ampuh  dalam menyelesaikan  permasalahan  serta  mengeratkan  persaudaraan  di  dalam masyarakat dan telah mengakar dalam tatanan kehidupan sosial seperti kearifan lokal masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.
Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang mayoritas masyarakatnya beragama  Islam  memiliki  khasanah  kearifan  lokal  dengan  nilai  filosofis  yang mampu  bertahan  sejak  lama  yang  diturunkan  secara  turun-temurun,  cukup adaptif dalam merespon berbagai perkembangan kondisi dan situasi yang terus berkembang (Ellis et al., 2018). Kearifan lokal diadopsi dari falsafah hidup yang dikenal dengan istilah “Dalihan Na Tolu” yang memiliki tiga unsur yaitu mora, kahanggi, dan anak boru. Dalihan Na Tolu dianalogikan dengan tiga tungku yang dipakai sebagai penyangga ketika memasak, memiliki jarak yang sama di antara ketiga  tungku  tersebut  sehingga  mampu  menyangga  dengan  kokoh,  hal  ini menggambarkan kesamaan peran, hak dan kewajiban yang saling bekerja sama, bersinergi  dan  mendukung  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  hal  ini  sejalan dengan budaya “marsialap ari/ marsalapari.” (D. Z. Pulungan, 2018).
Istilah  “ Marsialap  ari/  Marsalapari” pada  masyarakat  Mandailing  Natal adalah  anjuran  bekerjasama  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  gotong  royong yang  dilakukan  secara  ikhlas  dan  sukarela  untuk  menolong  orang  lain  yang membutuhkan  dengan  harapan  orang  yang  telah  ditolong  tersebut  juga  akan melakukan hal yang sama kepada kita sewaktu dibutuhkan (Hadana Harahap et al., 2020) . Selanjutnya dalam kehidupan individual masyarakat dikenal dengan istilah “Poda  Na  Lima” yaitu  lima  petuah  pengajaran  yang  menjadi  pedoman hidup agar dalam menerapkan kehidupan yang bersih ataupun suci baik jasmani maupun rohani. Poda Na Lima terdiri dari (1. paias rohamu “bersihkan hatimu”,
2.  paias  pamatangmu “bersihkan  tubuhmu”,  3. paias  parabitonmu “bersihkan pakaianmu”,  4. paias  bagasmu “bersihkan  tempat  tinggalmu”,  dan  5. paias pakaranganmu “bersihkan lingkungan sekitarmu”) (Nasution et al., 2020).
Sebagai  suatu  falsafah  hidup  yang  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam interaksi sosial, kearifan lokal di Kabupaten Mandailing Natal baik Dalihan Na Tolu, Marsalapari, Poda Na Lima harus mampu beradaptasi, memiliki tujuan dan memelihara tradisi serta mempertahankan kesatuan dari suatu sistem yang telah terbentuk  dimana  antara  adat  dan  ibadah  selalu  berdampingan,  sehingga tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam berbagai bidang kehidupan.
Asrul Hamid, at.all: Business; Local Culture; Sharia; Mandailing Natal.

## Pengembangan  Bisnis  Syari’ah  Berbasis  Kearifan  Lokal  Masyarakat Mandailing Natal
Harmonisasi  antara  bisnis  syariah  dan  kearifan  lokal  di  Indonesia, khususnya di  Kabupaten Mandailing Natal  secara  jelas telah mumpuni untuk dilaksanakan  dalam  kehidupan  masyarakat  pada  tingkatan  keluarga.  Apalagi komunitas  masyarakat  yang  beragama  Islam  tentu  sudah  melaksanakan  tata kelola dalam pemenuhan kebutuhan kehidupannya dengan nilai-nilai kearifan serta  kebijaksanaan.(Mulyany  &  Furqani,  2019)  Nilai-nilai  kearifan  lokal  ( local wisdom )  tersebut  dijadikan  pedoman  dalam  melaksanakan  aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, bisnis syariah dapat dimaknai  sebagai  sarana dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  berorientasi  pada  ketentuan  syariah guna mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Swt (Yulianti, 2010).
Di negara Indonesia, sudah banyak kearifan lokal dalam bidang ekonomi yang sudah diterapkan oleh warga ataupun masyarakat sebagai  upaya dalam pengembangan bisnis syariah.  Penerimaan kearifan lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem apabila tidak bertentangan dengan syariat, maka  diperbolehkan  dalam  Islam  sesuai  dengan  kaidah  fiqh “al-‘adah  al- Muhakkamah” (H.A.Djazuli, 2006). Bisnis syariah memiliki tujuan sebagai upaya menjamin  keseimbangan  dan  kesesuaian  hidup.  Nilai-nilai  kehidupan  dalam Islam tidak hanya sekedar untuk orang yang beragama Islam saja, akan tetapi melingkupi seluruh makhluk hidup ciptaan Allah Swt. Sesuai dengan pendapat tersebut,  bisnis  syariah  merupakan  suatu  kegiatan  ibadah,  sehingga  secara universal  prinsip  dasar  ataupun  pilarnya  berpijak  pada  nilai-nilai  ke  Islaman (Hamid, 2020).
Pengembangan  bisnis  dalam  konteks  ke-Indonesia-an  harus  mampu mengintegrasikan  antara  prinsrip  syariah  dan  kearifan  lokal  sebagai  bentuk untuk  mempertahankan  karakter  kekhasan  yang  ada  sesuai  dengan  tujuan untuk  mewujudkan  keserasian  dan  keseimbangan  yaitu  kesejahteraan  dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, seperti yang dipraktekkan Nabi Muhammad Saw dalam menterjemahkan nilai-nilai ajaran Islam dengan realitas kehidupan masyarakat (Pongsibanne, 2017). Artinya, bisnis syariah berbasis kearifan lokal telah dicontohkan oleh Nabi Saw melalui universalitas dan kedinamisan ajaran Islam yang mampu menghargai dan menghormati tradisi lokal sebagai wujud akulturasi  agama  dan  budaya.  Dengan  demikian,  ajaran  Islam  tidak  hanya dibentuk oleh wahyu melainkan juga oleh kearifan lokal, hal ini dalam upaya
mewujudkan  keberagaman  dalam  keberagamaan  dalam  menjamin  hak-hak prinsipil masyarakat termasuk dalam bidang bisnis.
Di Kabupaten Mandailing Natal sebagai masyarakat yang beradab, bisnis syariah diintegarasikan dengan kearifan lokal setempat sehingga menjadi entitas yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga kearifan lokal menjadi suatu entitas  yang  signifikan  dalam  merekonstruksi  pengembangan  bisnis  syariah. Usaha  yang  ada  di  Kabupaten  Mandailing  Natal  di  antaranya  adalah  mini market. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal ada 26 mini market yang tersebar di beberapa lokasi sebagai berikut:

## Tabel Daftar Mini Market di Kabupaten Mandailing Natal
No. Nama Usaha Alamat 1 Madina Mart Kel. Kayujati, Kec. Panyabungan 2 Hys Mart Kel. Kayujati, Kec. Panyabungan 3 Manindo Mart Kel. Kayujati, Kec. Panyabungan 4 Go Belanja Kel. Kayujati, Kec. Panyabungan 5 Berkah Bersaudara Desa Pidoli Dolok, Kec. Panyabungan 6 Sumber Rezeki Desa Pidoli Dolok, Kec. Panyabungan 7 Madina Market Jl. Willem Iskander, Kec. Panyabungan 8 Mini  Market  Lintas Timur Kel. Panyabungan III, Kec. Panyabungan 9 Willem Iskander Jl.  Willem  Iskander,  Kel.  Sipolu-polu, Kec. Panyabungan 10  Mahmal Jl. Lintas Timur Kel. Sipolu-polu, Kec. Panyabungan 11  Madina Thursina Kel. Dalan Lidang, Kec. Panyabungan 12  Mini Market Syariah Kel. Dalan Lidang, Kec. Panyabungan 13  Family Jaya Kel. Dalan Lidang, Kec. Panyabungan 14  Toko Raja Desa Panyabungan Julu, Kec. Panyabungan 15  Tunas Jaya Desa Darussalam, Kec. Panyabungan 16  Namiroh Desa Gunung Tua Panggorengan, Kel. Panyabungan 17  Mini  Market  Berkah Bersaudara Kel. Pidoli Lombang, Kec. Panyabungan 18  Nalaris Mart Desa Mompang Julu, Kec. Panyabungan Utara 19  Duta Market Kel. Pasar Kotanopan, Kec. Kotanopan 20  Colaba Market Kel. Pasar Kotanopan, Kec. Kotanopan 21  Aman Swalayan Desa Pasar Muarasipongi, Muarasipongi
Asrul Hamid, at.all: Business; Local Culture; Sharia; Mandailing Natal.
22  Antar Jaya Mart Kel.  Simpang  Gambir,  Kec.  Lingga Bayu 23  Warung Serba Ada Desa. Sp. Durian, Kec. Lingga Bayu 24  Rizky Store Jaya Desa Panggautan, Kec. Natal 25  Mini Market TJ Kel. Simangambat, Kec. Siabu 26  Mini Market HSS Mart Desa Huraba I, Kec. Siabu
Sumber:  D ata di olah
Berdasarkan data, sesuai dengan hasil survey dan observasi di lapangan didapatkan  bahwa  mini  market  lokal  tersebut  menerapkan  prinsip-prinsip syariah  yang  diintegrasikan  dengan  nilai  kearifan  lokal  dalam  menjalankan usahanya meskipun usahanya tidak  berlabel syariah. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Parlin Lubis, Kepala Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kab. Mandailing Natal. Semua mini market yang ada di Kabupaten Mandailing Natal adalah  mini  market  lokal  dan  menjalankan  usahanya  sesuai  prinsip  syariah, kecuali mini market yang ada di Jalan Willem Iskander, Kelurahan Sipolu-polu, pada  awalnya  adalah  Indomaret  akan  tetapi  menimbulkan  gejolak  dengan berbagai  respon  penolakan  dari  masyarakat,  sehingga  “Indomaret”  tersebut disegel oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, kejadian tersebut terjadi  pada  tahun  2014.  Persoalan  tersebut  terjadi  dikarenakan  ketika  pihak Indomaret  hendak  membuka  cabang  di  Kabupaten  Mandailing  Natal,  pihak Indomaret  tidak  mendapatkan  surat  izin  gangguan  atau  Hinder  Ordonnantie (HO) yang ditetapkan melalui aturan Hinder Ordonnantie Staatsblad Nomor 226 Tahun 1926 yang merupakan warisan kolonial Belanda. Surat izin gangguan atau Hinder  Ordonnantie  (HO)  merupakan  surat  yang  menyatakan  bahwa  tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat sekitar atas berdirinya suatu usaha dari kemungkinan  bahaya  kerugian  atau  gangguan  yang  ditimbulkan.  Hal  ini merupakan  perlindungan  hukum  dari  pemerintah  kepada  masyarakat  yang berada di daerah suatu usaha yang akan didirikan (Nazilah & Yuliani, 2017).
Mengawali semangat otonomi daerah pasca reformasi, melalui Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terkait surat izin gangguan  tersebut  diberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk melakukan penataan terhadap izin usaha yang hendak didirikan di daerahnya melalui  Peraturan  Daerah  dengan  tetap  merujuk  kepada  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2017  tentang  pencabutan Pencabutan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  27  Tahun  2009  Tentang Pedoman  Penetapan  Izin  Gangguan  Di  Daerah  Sebagaimana  Telah  Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009  Tentang  Pedoman  Penetapan  Izin  Gangguan  Di  Daerah  dan  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  17  Tahun  2012  tentang  Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Mardhani, 2019).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Dede  Siregar,  Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Mandailing Natal.  Izin gangguan dapat dicabut apabila  ada perubahan  yang  berdampak  pada  peningkatan  gangguan,  seperti  merubah sarana, menambah kapasitas, dan memperluas lahan ataupun bangunan usaha serta merubah waktu operasional usaha apabila tidak diajukan perubahan izin gangguan. Aturan-aturan tersebut diberlakukan agar usaha yang akan didirikan tidak menyusahkan masyarakat yang berada di sekitarnya.
Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasanul Arifin - Gelar Patuan Mandailing dan Bapak Rachman Ali Nasution - Gelar Sutan Pandu Sakti,  Pengurus  Forum  Pelestarian  dan  Pengembangan  Adat  Budaya  Daerah Kabupaten  Mandailing  Natal,  penolakan  masyarakat  terhadap  masuknya Indomaret  di  Kabupaten  Mandailing  Natal  dikarenakan  kekhawatiran masyarakat  apabila  Indomaret  berkembang,  maka  bisnis-bisnis  lokal  akan terdegradasi  karena  ketidaksiapan  masyarakat  untuk  bersaing  dengan  sistem bisnis modern. Masyarakat Mandailing Natal awalnya banyak yang merantau dengan bekerja sebagai pedagang ke beberapa Ibu kota provinsi seperti Medan, Jakarta,  Bandung,  Surabaya  dan  sebagainya.  Akan  tetapi,  kehadiran  bisnis modern ( franchise ) membuat usaha mereka bangkrut sehingga memaksa mereka pulang ke  kampung halaman. Masyarakat khawatir kejadian yang sama akan terulang kembali apabila bisnis modern ( franchise ) itu dibiarkan berkembang di Kabupaten  Mandailing  Natal.  Di  samping  itu,  masyarakat  Mandailing  Natal yang mayoritas beragama Islam yang lekat dengan budaya pesantren sehingga memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  pola  fikir  dan  sikap  hidup masyarakatnya sehingga cenderung lebih menerima bisnis yang dikelola dengan prinsip syariah.
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jhon Amriadi, Kepala  Dinas  Perdagangan  Kab.  Mandailing  Natal  bahwa  pada  prinsipnya Pemerintah  Daerah  tidak  berhak  melarang  bisnis  modern  ( franchise )  untuk masuk ke daerahnya, Pemerintah Daerah hanya diberikan kewenangan dalam hal penataan dan pembinaan usaha di daerahnya. Menyikapi berbagai peristiwa yang  terjadi  dan  upaya  memajukan  perekonomian  masyarakat,  Pemerintah Daerah  melalui  Dinas  Perdagangan  melakukan  pembinaan  terhadap  bisnis ataupun  usaha-usaha  masyarakat  seperti alame,  kipang,  incor-incor,  panyaram, beteng-beteng ,  kopi  Mandailing  dan  sebagainya  dikembangkan  dengan memasukkan  karakter  khas  Mandailing,  hal  ini  sejalan  dengan  program Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Mandailing  Natal  dalam  memperkenalkan produk lokal ke tingkat nasional maupun internasional.
Asrul Hamid, at.all: Business; Local Culture; Sharia; Mandailing Natal.
Kultur  pengembangan  bisnis  di  masyarakat  tidak  hanya  terbatas  pada bagaimana  aktivitas  itu  sudah  lama  mengakar  dan  dipraktikkan  akan  tetapi bagaimana  mengarahkan  untuk  terciptanya  keadilan  dan  keseimbangan terhadap  pelaku  usaha.  Bahkan  tidak  hanya  sekedar  hubungan  yang  bersifat profit oriented , namun pada hakikatnya adalah kerjasama kemanusiaan dengan prinsip  saling  memperhatikan  dan  saling  tolong-menolong.  Oleh  karena  itu, dengan  adanya  hubungan  antara  aktivitas  bisnis  dengan  prinsip  syariah seharusnya  menjadi  inspirasi  sehingga  aktivitas  bisnis  tersebut  dapat menerapkan semangat kearifan lokal yang sudah turun-temurun diwariskan dan diteladani. Mengawali kearifan lokal sebagai basis utama dalam pengembangan bisnis sering menemukan kendala dikarenakan kurangnya pemahaman pelaku usaha  terhadap  kearifan  lokal  masyarakat  dimana  aktivitas  bisnis  tersebut berada. Pemahaman ini sering terlupakan atau bahkan terabaikan bahkan oleh masyarakat setempat dikarenakan pengaruh arus globalisasi modern yang sulit dihindari.  Padahal  pemahaman  atas  kearifan  lokal  masyarakat  merupakan faktor  penting  dalam  menyelaraskan  dan  mengembangkan  bisnis  tersebut, karena dalam pengembangan bisnis harus memiliki keselarasan sosio-kultur dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, untuk mendesain pengembangan bisnis tersebut harus memperhatikan nilai-nilai keagamaan, karakteristik serta tingkat kesadaran masyarakatnya.
Masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal dikenal dengan sistem sosio- kultural yang sangat erat dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bidang bisnis ataupun ekonomi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keselarasan dan keseimbangan  dalam  hal  pengembangan  bisnis  seharusnya  dilakukan  dengan mengintegrasikan  antara  prinsip  syariah  dengan  kearifan  lokal  masyarakat Mandailing Natal, seperti mengadopsi nilai yang terkandung di dalam falsafah “Dalihan Na Tolu” yaitu saling bekerja sama, bersinergi, dan tolong-menolong serta  saling  mendukung  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  bukan  hanya  di antara sesama pengusaha akan tetapi juga dengan Pemerintah Daerah, hal ini sejalan  dengan  budaya “marsialap  ari/  marsalapari.” Nilai  filosofis  dari  konsep “Dalihan Na Tolu” dan marsialap ari/ marsalapari sejalan dengan prinsip tolong- menolong ( ta’awun ) dalam Islam sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 2. Pengembangan bisnis khas Mandailing Natal seperti alame, kipang, incor- incor, panyaram, beteng-beteng, kopi Mandailing dan sebagainya masih banyak yang  harus  diperbaiki  dan  ditingkatkan  baik  dari  segi  aspek  kebersihan, pengemasan  makanan,  manajemen  pengelolaan  ataupun  pendistribusiannya dan sebagainya, hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat agar mau berbenah sehingga bisa bersaing dengan usaha-usaha yang berbasis sistem modern sekarang ini. Dalam mengembangkan bisnis tersebut tidak ada salahnya mengadopsi  sistem  manajemen  bisnis  modern  seperti  menjaga  kebersihan,
pengemasan  yang  menarik,  penataan  barang  dengan  rapi,  pelayanan  yang ramah  yang  semuanya  tidak  melanggar  prinsip-prinsip  syariat  Islam.  Dalam prinsip Islam, aspek kebersihan merupakan anjuran agar umat Islam senantiasa bersih dan suci dalam segala hal ataupun kegiatan, hal ini sesuai dengan Q.S At- Taubah ayat 108 tentang bagaimana Allah Swt menyukai orang yang bersih, Q.S Al-Baqarah ayat 151 tentang bagaimana Allah Swt dan Rasul-Nya mengajarkan menyucikan diri, kemudian Q.S Al-Anfal ayat 11, Q.S Al-Baqarah ayat 222, serta Hadis Nabi Saw menyatakan bahwa Allah Swt itu suci yang menyukai hal-hal yang  suci,  Dia  Maha  Bersih  yang  menyukai  kebersihan,  di  akhir  hadis ditekankan Nabi Saw bahwa Allah Swt menyukai keindahan, maka bersihkanlah tempat-tempatmu  dan  jangan  menyerupai  orang  Yahudi  (At-Tirmidzi,  1994). Aspek kebersihan ini selain dilihat dari prinsip ajaran Islam, juga sesuai dengan falsafah “Poda Na Lima” dalam sistem kearifan  lokal masyarakat Mandailing Natal yaitu 1. paias rohamu “bersihkan hatimu”, 2. paias pamatangmu “bersihkan tubuhmu”,  3. paias  parabitonmu “bersihkan  pakaianmu”,  4. paias  bagasmu “bersihkan tempat tinggalmu”, dan 5. paias pakaranganmu “bersihkan lingkungan sekitarmu.”
Kehadiran Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam upaya pengembangan bisnis kearifan lokal berbasis syariah dengan semangat nilai-nilai Dalihan  Na  Tolu,  Marsiap  ari/Marsalapari dan Poda  Na  Lima sebagai  upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan untuk memperkenalkan produk lokal ke tingkat nasional dan internasional terlihat dari berbagai dukungan dan pembinaan  yang  diberikan  kepada  masyarakat,  di  samping  pembinaan  yang intens  dilaksanakan  kepada  pelaku  usaha,  Pemerintah  Daerah  juga menyediakan  tempat  usaha  (kios)  di  sekitaran  Mesjid  Agung  Nur  Alan  Nur Kabupaten  Mandailing  Natal  yang  berada  di  sekitar  jalan  lintas  sumatera, sehingga  ketika  penumpang  bus  atau  pengendara  yang  hendak  beristirahat dalam  perjalanan  ataupun  hendak  melaksanakan  sholat,  para  pelaku  usaha sekalian  memperkenalkan  produk  lokal  untuk  diperjualbelikan.  Selain  itu, Pemerintah  Daerah  membuat  Taman  Wisata  di  pelataran  Kantor  Bupati Kabupaten  Mandailing  Natal  serta  memperbaiki  situs  wisata  legenda Sampuraga, dan di sekitar tempat-tempat tersebut dipersiapkan untuk tempat usaha  (kios)  dengan  tujuan  agar  masyarakat  dapat  mengembangkan  usaha produk lokal.
Salah  satu  dukungan  penuh  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Mandailing  Natal  terhadap  pengembangan  bisnis  yaitu  pengembangan  Kopi Mandailing sehingga terkenal bukan hanya di tingkat nasional akan tetapi sudah mendunia. Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal,  masyarakat  dan  pelaku  usaha  merupakan  wujud  konkrit  akulturasi perwujudan  nilai-nilai  falsafah “Dalihan  Na  Tolu” dan  “ Marsialap  ari/ Marsalapari ”, serta petuah dari “Poda Na Lima” dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan adagium masyarakat yang menyatakan bahwa “hombardo adat  dohot  ibadat” (berdampingan  antara  adat  dengan  ibadat)  sebagai  konsep
Asrul Hamid, at.all: Business; Local Culture; Sharia; Mandailing Natal.
dasar  kearifan  lokal  masyarakat  Mandailing  Natal.  Untuk  mewujudkan pengembangan bisnis kearifan lokal berbasis syariah sehingga mampu bersaing dan  sesuai  dengan  kebutuhan  pasar  dan  masyarakat,  dibutuhkan  regulasi (Anwar et al., 2020) yang memadai seperti standar pengaturan dan penetapan harga oleh pemerintah sehingga tidak ada oknum yang melakukan pemark-up- an  harga  untuk  kepentingan  pribadi,  hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  keadilan dalam  Islam.  Kemudian  inovasi  produk  harus  disesuaikan  sesuai  dengan standar yang seharusnya, seperti pengemasan yang mencantumkan label halal, tanggal produksi dan kapan akan kadaluwarsa serta sudah mendapatkan izin dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), hal ini sesuai dengan kejujuran dan kemanfaatan dalam Islam.
Strategi  manajemen  dan  pemasaran  dalam  merespon  secara  dinamis kebutuhan masyarakat dan pasar harus dikembangkan, diperbolehkan dengan mengadopsi  strategi  manajemen  dan  pemasaran  dari  bisnis  modern  seperti penataan  barang  dengan  rapi,  pelayanan  yang  ramah  dan  sebagainya.  Islam memberikan  kebebasan  kepada  manusia  untuk  menentukan  pilihan  termasuk dalam  manajemen  dan  pemasaran,  namun  kebebasan  tersebut  harus  sesuai dengan  syariat  dan  bisa  dipertanggungjawabkan,  karena  manusia  tidak  bisa lepas  dari  pertanggungjawaban  bukan  hanya  kepada  Allah  Swt  akan  tetapi kepada manusia juga.
Aktivitas  bisnis  dalam  Islam,  bukan  hanya  mendapatkan  keuntungan akan  tetapi  merupakan  bentuk  refleksi  ibadah  sesuai  dengan  prinsip  tauhid. Kebolehan  untuk  melakukan  aktivitas  bisnis  untuk  memperoleh  harta  atau keuntungan tidak dibatasi jumlahnya akan tetapi dibatasi cara mendapatkannya dan juga penggunaannya. Oleh karena itu, harta dikatakan halal ataupun haram bukan  saja  terlihat  dari  wujudnya,  akan  tetapi  proses  mendapatkan  dan menggunakan  harta  tersebut  (Mustofa,  2019).  Integrasi  antara  prinsip  ajaran Islam  dengan  kearifan  lokal  masyarakat  Mandailing  Natal  seperti Dalihan  Na Tolu,  Marsialap  ari/  Marsalapari, dan Poda  Na  Lima yang  menjadi  dasar  prinsip tolong-menolong dalam menghidupkan suatu kekuatan moral ( moral force ) yang dalam  Islam  dikenal  dengan “akhlakul  karimah” ,  dengan  kekuatan akhlakul karimah akan  memberikan  peluang  untuk  mewujudkan  keserasian  dan keseimbangan  yakni  kebahagiaan  dan  kesejahteraan  hidup  di  dunia  dan  di akhirat.

## KESIMPULAN
Pengembangan  bisnis  kearifan  lokal  di  Kabupaten  Mandailing  Natal sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  yang diintegrasikan dengan prinsip berbasis syariah merupakan praktik yang sudah lama berakar di masyarakat. Integrasi antara nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan  lokal  masyarakat  Mandailing  Natal  merujuk  kepada  nilai  falsafah Dalihan  Na  Tolu,  Marsialap  ari/Marsalapari, dan Poda  Na  Lima dengan  prinsip syariah, hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dan diamalkan dari adagium “ hombardo adat dohot ibadat” (berdampingan antara adat dengan ibadat). Tantangan  yang  dihadapi  masyarakat  dalam  pengembangan  bisnis  di  tengah maraknya bisnis modern ( franchise ) dengan sistem yang sudah maju. Oleh karena itu, selain integrasi antara nilai kearifan lokal dengan prinsip syariah, dukungan Pemerintah Daerah seperti penerbitan regulasi, inovasi produk yang disesuaikan dengan  kebutuhan  pasar,  pembinaan  terhadap  pelaku  usaha,  peningkatan strategi manajemen dan pemasaran bagi pelaku usaha serta mengadopsi sistem bisnis  modern  ( franchise )  ke  dalam  bisnis  kearifan  lokal  serta  dukungan  dari lapisan  masyarakat  sangat  dibutuhkan.  Sistem  yang  dibangun  berdasarkan konsep integrasi tersebut akan menghidupkan suatu kekuatan moral ( moral force ) dalam  mengembangkan  bisnis  kearifan  lokal  berbasis  syariah  di  Kabupaten Mandailing Natal.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminudin. (2013). Menjaga Lingkungan Hidup dengan Kearifan Lokal . Tiyoan Ilmu. Anwar,  S.,  Rosadi,  A.,  &  Fauzan,  F.  (2020).  Retracing  The  Position  of  Sharia Science in The Formulation of Laws and Regulations. Madania: Jurnal Kajian Keislaman , 24 (2), 171. https://doi.org/10.29300/madania.v24i2.3001
At-Tirmidzi, M. I. I. (1994). Sunan At-Tirmidzi . Dar Al-Fikr.
Azra,  A.  (2002). Reposisi  Hubungan  Agama  dan  Negara:  Merajut  Hubungan Antarumat . Kompas.
Ellis, A. L., Siregar, E., Wardani, L. K., Harisah, A., & Masiming, Z. (2018). Sejarah Dan Motif Budaya Mandailing Natal. SMARTek , 6 (3), 38.
H.A.Djazuli.  (2006). Kaidah-Kaidah  Fikih  (Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan  Masalah-Masalah  yang  Praktis) .  Kencana  Prenada  Media Group.
Hadana  Harahap,  R.,  Harahap,  M.,  &  Mayasari  Siregar,  L.  (2020).  Tarbiyah Ukhwah  Islamiyah  Dalam  Tradisi  Kearifan  Lokal  Marsialap  Ari. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah , 5 (2), 33–42.
https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(2).5980
Asrul Hamid, at.all: Business; Local Culture; Sharia; Mandailing Natal.
Hakim, A. (2014). Kearifan Lokal dalam Ekonomi Islam (Studi Atas Aplikasi al- Urf Sebagai Dasar Adopsi). Akademika , 8 (1).
Hamid,  A.  (2020).  Syirkah  Abdan  Dalam  Perspektif  Mazhab  Syafi’i:  Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer. Islamic Circle , Vol. 1 No. (Vol. 1 No. 1 (2020): Islamic Circle),
76–77. https://jurnal.stain- madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/110
Hamid, A., & Putra, D. (2021a). The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari’ah Approach. Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan  Hukum  Islam , 5 (2),  1021. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.7575
Hamid, A., & Putra, D. (2021b). The Existence Of New Direction In Islamic Law Reform Based On The Construction Of Ibnu Qayyim Al-Jauziyah’s Thought.
Juris (Jurnal Ilmiah Syariah) , 20 (2), 247. https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3290
Harahap,  S.  M.  (2015).  Islam  Dan  Budaya  Lokal  Studi  terhadap  Pemahaman,
Keyakinan,  dan  Praktik  Keberagamaan  Masyarakat  Batak  Angkola  di Padangsidimpuan Perspektif Antropologi. Toleransi , 7 (2).
Huda,  C.  (2016).  Model  Pengelolaan  Bisnis  Syari’ah:  Studi  Kasus  Lembaga Pengembangan  Usaha  Yayasan  Badan  Wakaf  Sultan  Agung  Semarang.
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 24 (1). https://doi.org/10.21580/ws.24.1.1140
Irwan, F. (2011). Shariah compliant model of business entities. World Journal of Social Sciences , 1 (4), 130–149.
Jayadi,  S.,  Demartoto,  A.,  &  Kartono,  D.  T.  (2018). Local  Wisdom  as  the Representation  of  Social  Integration  between  Religions  in  Lombok  Indonesia . https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.7
Koentjaraningrat.  (2010).  “Manusia  dan  Kebudayaan  Di  Indonesia.”  In Djambatan (Issue Semester 5). Penerbit Djambatan.
Mardhani,  Y.  (2019).  Eksistensi  Izin  Gangguan  Sebagai  Instrumen  Hukum Pengendalian  Kegiatan  Usaha. Jurnal  Hukum  Magnum  Opus , 2 (1),  41. https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2179
Md Yunus, A. K. (2019). Some Problems of Business Ethics: Islamic Point of View.
Philosophy and Progress , 67–92. https://doi.org/10.3329/pp.v61i1-2.44203
Mulyany,  R.,  &  Furqani,  H.  (2019).  Sharing  Prosperity:  Distributive  Justice Framework in An Islamic Moral Economy. Madania: Jurnal Kajian Keislaman , 23 (2),
117–126.
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/22 89
Mustofa.  (2019).  An  Analysis  of  Sharia  Economic  Law  on  Takeover  from Conventional  Bank  to  Bank  Syariah  Mandiri  Branch  in  Ciamis. Madania: Jurnal Kajian Keislaman , 23 (2), 147–156.
Nasution, I., Sembiring, P., & Lubis, H. S. (2020). Norms and Cultural Value of Poda Na  Lima  in  the  Life  of  Mandailing  People . Icosteerr  2018 ,  1184–1188. https://doi.org/10.5220/0010069211841188
Nazilah, S., & Yuliani, Y. (2017). Aplikasi Pengelolaan Surat Izin Gangguan Ho ( Hinder Ordonansi ) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu. Media Jurnal Informatika , 9 (1), 12.
Pongsibanne,  leba kadorre. (2017). Islam Dan Budaya Lokal Kajian Antropologi Agama. In Yogyakarta (Cetakan I). Kaukaba Dipantara.
Pulungan, A. (2003). Peranan dalihan na tolu dalam proses interaksi antara nilai-nilai adat  dengan  Islam  pada  masyarakat Mandailing  dan  Angkola  Tapanuli  Selatan . Perdana Publishing.
Pulungan, D. Z. (2018). Budaya ’Marsialap Ari’Refleksi Pembentukan Karakter Masyarakat  Mandailing. Seminar  Nasional  Pendidikan  Bahasa  … ,  348–354. http://conference.unsri.ac.id/index.php/SNBI/article/view/530
Putra,  D.,  &  Hamid,  A.  (2021).  the  Partice  of  the  Isra’  Mi’Raj  Value  of  the Mandailing Natal Community. TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin , 20 (2), 243– 268. https://doi.org/10.30631/tjd.v20i2.159
Sartini. (2010). Menggali Kearifan Lokal Nusantara. Jurnal Filsafat , 37 (2).
Sayyidatunisa,  S.,  Lestari,  R.  S.,  Nurdin,  S.  T.,  Masruroh,  M.,  Anisa,  I.  N.,  & Latifah,  F.  N.  (2020).  Business  Ethics  in  the  Concept  of  Sharia  Law. Ad- Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 4 (02), 174.
https://doi.org/10.30868/ad.v4i02.807
Smoker,  P.,  &  Groff,  L.  (1996).  Spirituality,  Religion,  Culture,  and  Peace:
Exploring  the  Foundations  for  inner-outer  Peace  in  the  Twenty-First Century, part 4. International Journal of Peace Studies , 1 (1).
Yulianti,  R.  T.  (2010).  Ekonomi  Islam  Dan  Kearifan  Lokal. Millah , ed (khus). https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art6
Zahid,  M.  (2019).  Perpaduan  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Adat  (Upaya Merumuskan Hukum Islam Berkepribadian Indonesia). AL-IHKAM: Jurnal Hukum  &  Pranata  Sosial , 1 (1),  57–68.  https://doi.org/10.19105/al- lhkam.v1i1.2552