## PERTUMBUHAN
EKONOMI  DAN  KETIMPANGAN  PENDAPATAN  ANTAR KABUPATEN/ KOTA DI ACEH, 2005-2014 1
ECONOMIC  GROWTH  AND  INCOME  DISPARITIES  OF  DISTRICT/
CITY IN ACEH, 2005-2014 Ervina Yunita 2
Email : vina_mat04@gmail.com

## ABSTRACT
Economic growth in Aceh province as an aggregate is continuesly increasing during the period of 2005 to 2014. The differences of interregional economic growth in Aceh province indicate the disparity of income.  The  income  disparities  among  regions  causing  problems  of  development  and  economic instability. This study aims to analyze the magnitude of disparities between regions and economic growth incounties/cities and to classifiy areas in Aceh province based on their growth rate and per capita income/contribution .The analytical method used is the analysis of economic growth, typology Klassen, Williamson index. These results explain that there are some areas in Aceh that are inrelatively remote areas. Income disparities between regions in the province of Aceh in 2005-2014 is considered low (<0.5) and has a tendency to increase.
Key words : Income disparities, economic growth, Klassen typology

## ABSTRAK
Pertumbuhan  ekonomi  Propinsi  Aceh  secara  keseluruhan  terus  mengalami  peningkatan selama tahun 2005 hingga 2014. Perbedaan pertumbuhan ekonomi tiap daerah di Propinsi Aceh mengindikasikan adanya disparitas pendapatan. Disparitas pendapatan antar daerah dapat  menyebabkan  permasalahan  pembangunan  dan  ketidakstabilan  perekonomian. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  besarnya  disparitas  antar  daerah  dan pertumbuhan  ekonomi  kabupaten/kota  serta  mengklasifikasi  daerah  di  Provinsi  Aceh berdasarkan  laju  pertumbuhan  dan  pendapatan  perkapitanya/kontribusinya.  Metode analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  pertumbuhan  ekonomi,  tipologi  klassen,  indeks Williamson. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih ada beberapa daerah di Aceh yang  tergolong  dalam  daerah  relatif  tertinggal.  Disparitas  pendapatan  antar  daerah  di Propinsi  Aceh  tahun  2005-2014  tergolong  rendah  (<  0,5)  dan  mengalami  kecenderungan meningkat.
Kata kunci : Disparitas pendapatan, pertumbuhan ekonomi, tipologi klassen
1 Naskah diterima 1 Desember 2016. Direvisi 7 Desember 2016.
2 Peneliti Pertama pada PKP2A IV LAN-RI.
1042 1239 1238

## A. PENDAHULUAN
1.  Latar Belakang
e m b a n g u n a n   e k o n o m i   p a d a P hakekatnya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  yakni menciptakan  pertumbuhan  setinggi- tingginya,  dengan  cara  mengurangi kemiskinan  dan  ketimpangan  pendapatan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses  dimana  pemerintah  daerah  dan masyarakatnya  mengelola  sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan  antara  pemerintah  daerah  dan sektor  swasta  untuk  menciptakan  suatu lapangan  pekerjaan  dan  merangsang perkembangan  kegiatan  ekonomi  didalam wilayah  tersebut Pembangunan  daerah . lebih  lanjut  dituangkan  dalam  program- p r o g r a m   k e r j a   p e n y e l e n g g a r a a n p e m b a n g u n a n   p r o v i n s i   m a u p u n kabupaten/kota.
Untuk  menyelenggarakan  program pembangunan  tersebut,  daerah  diberikan kewenangan  dan  keleluasan  untuk mengurus  dan  mengelola  kebijakan- kebijakan  pembangunan  di  daerahnya sehingga daerah diharapkan lebih mandiri, berkeadilan  dan  demokratis  dalam mengurusi  dan  mengolah  sumber  daya, menerapkan  kebijakan-kebijakan  fiskal (memungut pajak, retribusi, dan melakukan b e l a n j a ) ,   s e r t a   m e n e n t u k a n   a r a h pembangunan  di  segala  sektor,  baik terhadap aspek ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan,  politik,  dan  sebagainya  yang m e n j a d i   k e w e n a n g a n   d a n   u r u s a n p e m e r i n t a h a n   d a e r a h   b e r d a s a r k a n peraturan perundang-undangan.
Namun  demikian  dengan  adanya kebijakan  otonomi  daerah  (desentralisasi), peranan pemerintah daerah sangat dominan sehingga  memungkinkan  terjadinya disparitas  pembangunan  antar  daerah sebagaimana  diidentifikasi  oleh  Prud' Homme, “bahwa salah satu “kerugian” dari pelaksanaan  desentralisasi  yaitu  makin
tingginya  disparitas  pembangunan  antar daerah,  karena  dipengaruhi  dengan kewenangan  dan  potensi  sumber  daya daerah”.
Untuk  Provinsi  Aceh,  secara  formal berlaku  status  otonomi  khusus  yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang telah  dicabut  dan  digantikan  dengan Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA).  Oleh karena  itu,  pemerintah  provinsi  dan k a b u p a t e n / k o t a   d i   A c e h   s e l a i n mendapatkan dana perimbangan migas dan non migas, juga mendapatkan dana otonomi khusus untuk jangka waktu 20 tahun, yang mulai  berlaku  sejak  tahun  2008  sampai dengan 2028. Selain menerima dana otonomi khusus,  Aceh  juga  menerima  manfaat  dari dana penyelenggaraan desentralisasi.
Aceh  adalah  provinsi  terkaya  ketiga dari  segi  pendapatan  per  kapita  setelah Papua  dan  Kalimantan  Timur  sungguh ironis  bahwasanya  Aceh  masih  menempati peringkat  keempat  provinsi  termiskin  di Indonesia. Berdasarkan laporan The World Bank, pada tahun 2004 diperkirakan 1,2 juta penduduk  Aceh  (28,5  persen  total p e n d u d u k )   h i d u p   d i   b a w a h   g a r i s kemiskinan (Rp.130.000,- atau sekitar AS$14 per  kapita  per  bulan).  Dengan  demikian, tingkat kemiskinan di Aceh hampir dua kali lipat tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia (16,7  persen).  Sebesar  13  persen  penduduk Aceh  lainnya  menjadi  rentan  terhadap kemiskinan  setelah  bencana  tsunami  yang terjadi pada  tahun  2004,  menyebabkan kerugian  dan  kerusakan  parah  terhadap Aceh,  baik  dalam  hal  ekonomi  maupun kemanusiaan.  Oleh  karena  itu  Aceh mengalami  tingkat  pertumbuhan  ekonomi yang  sangat  rendah  selama  hampir  tiga dekade  terakhir,  tertinggal  dibelakang Indonesia dan Sumatra Utara hampir setiap tahun.  Alasan  utama  pertumbuhan  yang

## PERTUMBUHAN

## EKONOMI  DAN  KETIMPANGAN  PENDAPATAN  ANTAR
KABUPATEN/ KOTA DI ACEH, 2005-2014 1
ECONOMIC  GROWTH  AND  INCOME  DISPARITIES  OF  DISTRICT/
CITY IN ACEH, 2005-2014
Ervina Yunita 2
Email : vina_mat04@gmail.com

## ABSTRACT
Economic growth in Aceh province as an aggregate is continuesly increasing during the period of 2005 to 2014. The differences of interregional economic growth in Aceh province indicate the disparity of income.  The  income  disparities  among  regions  causing  problems  of  development  and  economic instability. This study aims to analyze the magnitude of disparities between regions and economic growth incounties/cities and to classifiy areas in Aceh province based on their growth rate and per capita income/contribution .The analytical method used is the analysis of economic growth, typology Klassen, Williamson index. These results explain that there are some areas in Aceh that are inrelatively remote areas. Income disparities between regions in the province of Aceh in 2005-2014 is considered low (<0.5) and has a tendency to increase.
Key words : Income disparities, economic growth, Klassen typology

## ABSTRAK
Pertumbuhan  ekonomi  Propinsi  Aceh  secara  keseluruhan  terus  mengalami  peningkatan selama tahun 2005 hingga 2014. Perbedaan pertumbuhan ekonomi tiap daerah di Propinsi Aceh mengindikasikan adanya disparitas pendapatan. Disparitas pendapatan antar daerah dapat  menyebabkan  permasalahan  pembangunan  dan  ketidakstabilan  perekonomian.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  besarnya  disparitas  antar  daerah  dan pertumbuhan  ekonomi  kabupaten/kota  serta  mengklasifikasi  daerah  di  Provinsi  Aceh berdasarkan  laju  pertumbuhan  dan  pendapatan  perkapitanya/kontribusinya.  Metode analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  pertumbuhan  ekonomi,  tipologi  klassen,  indeks Williamson. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih ada beberapa daerah di Aceh yang  tergolong  dalam  daerah  relatif  tertinggal.  Disparitas  pendapatan  antar  daerah  di Propinsi  Aceh  tahun  2005-2014  tergolong  rendah  (<  0,5)  dan  mengalami  kecenderungan meningkat.
Kata kunci : Disparitas pendapatan, pertumbuhan ekonomi, tipologi klassen
1042 1239 1238

## A. PENDAHULUAN
1.  Latar Belakang e m b a n g u n a n   e k o n o m i   p a d a P hakekatnya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  yakni menciptakan  pertumbuhan  setinggi- tingginya,  dengan  cara  mengurangi kemiskinan  dan  ketimpangan  pendapatan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses  dimana  pemerintah  daerah  dan masyarakatnya  mengelola  sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan  antara  pemerintah  daerah  dan sektor  swasta  untuk  menciptakan  suatu lapangan  pekerjaan  dan  merangsang perkembangan  kegiatan  ekonomi  didalam wilayah  tersebut Pembangunan  daerah . lebih  lanjut  dituangkan  dalam  program- p r o g r a m   k e r j a   p e n y e l e n g g a r a a n p e m b a n g u n a n   p r o v i n s i   m a u p u n kabupaten/kota.
Untuk  menyelenggarakan  program pembangunan  tersebut,  daerah  diberikan kewenangan  dan  keleluasan  untuk mengurus  dan  mengelola  kebijakan- kebijakan  pembangunan  di  daerahnya sehingga daerah diharapkan lebih mandiri, berkeadilan  dan  demokratis  dalam mengurusi  dan  mengolah  sumber  daya, menerapkan  kebijakan-kebijakan  fiskal (memungut pajak, retribusi, dan melakukan b e l a n j a ) ,   s e r t a   m e n e n t u k a n   a r a h pembangunan  di  segala  sektor,  baik terhadap aspek ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan,  politik,  dan  sebagainya  yang m e n j a d i   k e w e n a n g a n   d a n   u r u s a n p e m e r i n t a h a n   d a e r a h   b e r d a s a r k a n peraturan perundang-undangan.
Namun  demikian  dengan  adanya kebijakan  otonomi  daerah  (desentralisasi), peranan pemerintah daerah sangat dominan sehingga  memungkinkan  terjadinya disparitas  pembangunan  antar  daerah sebagaimana  diidentifikasi  oleh  Prud' Homme, “bahwa salah satu “kerugian” dari pelaksanaan  desentralisasi  yaitu  makin
tingginya  disparitas  pembangunan  antar daerah,  karena  dipengaruhi  dengan kewenangan  dan  potensi  sumber  daya daerah”.
Untuk  Provinsi  Aceh,  secara  formal berlaku  status  otonomi  khusus  yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang telah  dicabut  dan  digantikan  dengan Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA).  Oleh karena  itu,  pemerintah  provinsi  dan k a b u p a t e n / k o t a   d i   A c e h   s e l a i n mendapatkan dana perimbangan migas dan non migas, juga mendapatkan dana otonomi khusus untuk jangka waktu 20 tahun, yang mulai  berlaku  sejak  tahun  2008  sampai dengan 2028. Selain menerima dana otonomi khusus,  Aceh  juga  menerima  manfaat  dari dana penyelenggaraan desentralisasi.
Aceh  adalah  provinsi  terkaya  ketiga dari  segi  pendapatan  per  kapita  setelah Papua  dan  Kalimantan  Timur  sungguh ironis  bahwasanya  Aceh  masih  menempati peringkat  keempat  provinsi  termiskin  di Indonesia. Berdasarkan laporan The World Bank, pada tahun 2004 diperkirakan 1,2 juta penduduk  Aceh  (28,5  persen  total p e n d u d u k )   h i d u p   d i   b a w a h   g a r i s kemiskinan (Rp.130.000,- atau sekitar AS$14 per  kapita  per  bulan).  Dengan  demikian, tingkat kemiskinan di Aceh hampir dua kali lipat tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia (16,7  persen).  Sebesar  13  persen  penduduk Aceh  lainnya  menjadi  rentan  terhadap kemiskinan  setelah  bencana  tsunami  yang terjadi pada  tahun  2004,  menyebabkan kerugian  dan  kerusakan  parah  terhadap Aceh,  baik  dalam  hal  ekonomi  maupun kemanusiaan.  Oleh  karena  itu  Aceh mengalami  tingkat  pertumbuhan  ekonomi yang  sangat  rendah  selama  hampir  tiga dekade  terakhir,  tertinggal  dibelakang Indonesia dan Sumatra Utara hampir setiap tahun.  Alasan  utama  pertumbuhan  yang
lambat  tersebut  adalah  konflik  yang berlangsung  lama  yang  berdampak  buruk pada provinsi ini, meskipun ketertinggalan e k o n o m i   s e c a r a   s t r u k t u r a l   j u g a berkontribusi  terhadap  kinerja  ekonomi yang buruk.
Indikator  keberhasilan  pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya.  Oleh  sebab  itu,  setiap  daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan    daerahnya.  Pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  dan  berkelanjutan m e r u p a k a n   k o n d i s i   u t a m a   b a g i kelangsungan  pembangunan  ekonomi. Karena  penduduk  bertambah  terus,  maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya.  Hal  ini  dapat  terpenuhi  lewat peningkatan  output  secara  agregat  baik barang maupun jasa atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi  dapat  dilihat  dari  pertumbuhan PDRB  atas  dasar  harga  konstan  serta  laju pertumbuhannya.  Pertumbuhan  ekonomi yang  cepat  akan  berdampak  terhadap ketimpangan dalam distribusi pendapatan.
Masli dalam jurnal penelitiannya yang berjudul  “Analisis  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Regional antarkabupaten/kota di  Provinsi  Jawa  Barat”.  Hasil  penelitian m e n u n j u k k a n   b a h w a   p e r t u m b u h a n ekonomi  Jawa  Barat  mengalami  fluktuasi dan  menunjukkan  arah  negatif  jika dibandingkan  pada  awal  penelitian. Menurut  tipologi  Klassen,  pada  umumnya kabupaten/kota  di  Jawa  Barat  termasuk klasifikasi  daerah  relatif  tertinggal. Berdasarkan  hasil  indeks  Williamson  dan indeks  Entropi  Theil  kesenjangan  antar kabupaten/kota meningkat.
Cholif dalam skripsinya yang berjudul “Analisis  Disparitas  Pendapatan  Antar Kabupaten/Kota  dan  Pertumbuhan Ekonomi  di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun 2003-2007”.  Hasil  penelitian  menunjukkan
sektor ekonomi yang unggul di Jawa Tengah adalah  sektor  pertanian.  Menurut  tipologi Klassen, pada umumnya kabupaten/kota di Tengah  termasuk  klasifikasi  daerah  relatif tertinggal.  Berdasarkan  hasil    indeks Williamson  dan  indeks  Entropi  Theil kesenjangan  antar  kabupaten/kota  di P r o v i n s i   J a w a   T e n g a h   m e n g a l a m i ketimpangan  yang  tinggi  karena  berada  di atas ambang 0,5.
Pemahaman  terhadap  ketimpangan akan  menjadi  lebih  komprehensif,  bila dilakukan  dalam  suatu  kurun  waktu,  agar dapat  diketahui  apakah  ketimpangan  yang terjadi  semakin  membesar  (divergen)  atau semakin  mengecil  (konvergen).  Penelitian ini  akan  mengetengahkan  analisis  tentang pertumbuhan  ekonomi  dan  klasifikasinya serta  ketimpangan  pendapatan  antar kabupaten/kota di Aceh. Hasil penelitian ini diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi pemerintah  daerah  untuk  mengambil kebijaksanaan  dalam  pengalokasian  dana pembangunan  kepada  kabupaten/kota sesuai  kondisi  alamnya  yang  dapat dikembangkan.

## 2.  Rumusan Masalah
Kesenjangan  pembangunan  dapat dilihat dari  pertumbuhan ekonomi di setiap daerah di Aceh. Adanya perbedaaan tingkat pertumbuhan dan pembangunan wilayah di Aceh  akan  membawa  dampak  pada perbedaan  tingkat  kesejahteraan  antar kabupaten/kota, yang pada akhirnya justru akan  menyebabkan  ketimpangan  regional antar  daerah  semakin  besar.  Pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak merata  justru  akan  semakin  menghambat pertumbuhan wilayah yang relatif tertinggal akan semakin tertinggal.
Berdasark an  uraian  di  at as  mak a, pertanyaan  penelitian  yang  dapat  dilihat dalam penelitian ini adalah:
1. B a g a i m a n a   p o l a   p e r t u m b u h a n ekonomi  serta  klasifikasinya  menurut
1042 1241
1240
kabupaten/kota di Aceh?
2. Seberapa  besar  tingkat  ketimpangan antar kabupaten/kota di Aceh?
3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui :
1. Pola  pertumbuhan  ekonomi  serta klasifikasinya  menurut kabupaten/ kota di Aceh.
2. Analisis  ketimpangan  pendapatan antar kabupaten/kota di Aceh.

## B. TINJAUAN PUSTAKA 1.  Teori/Konsep
Salah  satu  indikator  penting  untuk mengetahui  kondisi  ekonomi  di  suatu daerah  pada  periode  tertentu  adalah berdasarkan  Produk  Domestik  Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun  atas  dasar  harga  konstan.  PDRB Atas  Dasar  Harga  Berlaku  (ADHB) menggambarkan  nilai  tambah  barang  dan jasa  yang  dihitung  dengan  menggunakan harga  yang  berlaku  pada  setiap  tahun, sedang  PDRB  Atas  Dasar  Harga  Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku  pada  satu  waktu  tertentu  sebagai tahun dasar.
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan s u a t u   u k u r a n   k u a n t i t a t i f   y a n g menggambarkan  perkembangan  suatu perekonomian  dalam  suatu  tahun  tertentu apabila  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya  dan  merupakan  suatu  proses yang  menyebabkan  pendapatan  per  kapita suatu  masyarakat  meningkat  dalam  jangka panjang.  Dengan  kata  lain,  suatu  daerah dapat  dikatakan  mengalami  pertumbuhan yang  cepat  apabila  dari  tahun  ke  tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti dan dikatakan  mengalami  pertumbuhan  yang lambat  apabila  dari  tahun  ke  tahun mengalami  penurunan  atau  fluktuatif.  Jadi
pertumbuhan  ekonomi  mengukur  prestasi dari perkembangan suatu perekonomian.
Todaro dan Smith menjelaskan bahwa pembangunan  ekonomi  merupakan  suatu proses  multidimensional  yang  mencakup berbagai  perubahan  mendasar  atas struktural  sosial,  sikap-sikap  masyarakat, dan  institusi-institusi  nasional,  di  samping tetap  mengejar  akselerasi  pertumbuhan e k o n o m i ,   p e n a n g a n a n   k e s e n j a n g a n pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.
K u n c o r o , m e n y a t a k a n   b a h w a kesenjangan  mengacu  pada  standar  hidup relatif dari seluruh masyarakat.
A d a p u n   f a k t o r - f a k t o r   p e n y e b a b kesenjangan  pembangunan  ekonomi menurut Emilia dan Imelia antara lain:
a.  K o n s e n t r a s i   k e g i a t a n   e k o n o m i wilayah: ekonomi dari daerah dengan konsentrasi  tinggi  cenderung  tumbuh pesat  dibandingkan  dengan  daerah yang  tingkat  konsentrasi  ekonomi rendah.
b.  Alokasi investasi: rendahnya investasi d i   s u a t u   w i l a y a h   m e m b u a t pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat pendapatan  masyarakat  per  kapita  di wilayah  tersebut  rendah  karena  tidak ada  kegiatan  kegiatan  ekonomi  yang produktif.
c.  Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antardaerah: kurang lancarnya mobilitas  faktor  produksi  seperti tenaga kerja dan kapital antar provinsi merupakan  penyebab  terjadinya kesenjangan ekonomi regional.
d. P e r b e d a a n   s u m b e r   d a y a   a l a m antarwilayah:  pembangunan  ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan  lebih  maju  dan  masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin sumber daya alam.
e.  P e r b e d a a n   k o n d i s i   d e m o g r a f i s antarwilayah:  jumlah  populasi  yang b e s a r   d e n g a n   p e n d i d i k a n   d a n kesehatan  yang  baik,  disiplin  yang
lambat  tersebut  adalah  konflik  yang berlangsung  lama  yang  berdampak  buruk pada provinsi ini, meskipun ketertinggalan e k o n o m i   s e c a r a   s t r u k t u r a l   j u g a berkontribusi  terhadap  kinerja  ekonomi yang buruk.
Indikator  keberhasilan  pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya.  Oleh  sebab  itu,  setiap  daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan    daerahnya.  Pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  dan  berkelanjutan m e r u p a k a n   k o n d i s i   u t a m a   b a g i kelangsungan  pembangunan  ekonomi. Karena  penduduk  bertambah  terus,  maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya.  Hal  ini  dapat  terpenuhi  lewat peningkatan  output  secara  agregat  baik barang maupun jasa atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi  dapat  dilihat  dari  pertumbuhan PDRB  atas  dasar  harga  konstan  serta  laju pertumbuhannya.  Pertumbuhan  ekonomi yang  cepat  akan  berdampak  terhadap ketimpangan dalam distribusi pendapatan.
Masli dalam jurnal penelitiannya yang berjudul  “Analisis  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Regional antarkabupaten/kota di  Provinsi  Jawa  Barat”.  Hasil  penelitian m e n u n j u k k a n   b a h w a   p e r t u m b u h a n ekonomi  Jawa  Barat  mengalami  fluktuasi dan  menunjukkan  arah  negatif  jika dibandingkan  pada  awal  penelitian. Menurut  tipologi  Klassen,  pada  umumnya kabupaten/kota  di  Jawa  Barat  termasuk klasifikasi  daerah  relatif  tertinggal. Berdasarkan  hasil  indeks  Williamson  dan indeks  Entropi  Theil  kesenjangan  antar kabupaten/kota meningkat.
Cholif dalam skripsinya yang berjudul “Analisis  Disparitas  Pendapatan  Antar Kabupaten/Kota  dan  Pertumbuhan Ekonomi  di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun 2003-2007”.  Hasil  penelitian  menunjukkan
sektor ekonomi yang unggul di Jawa Tengah adalah  sektor  pertanian.  Menurut  tipologi Klassen, pada umumnya kabupaten/kota di Tengah  termasuk  klasifikasi  daerah  relatif tertinggal.  Berdasarkan  hasil    indeks Williamson  dan  indeks  Entropi  Theil kesenjangan  antar  kabupaten/kota  di P r o v i n s i   J a w a   T e n g a h   m e n g a l a m i ketimpangan  yang  tinggi  karena  berada  di atas ambang 0,5.
Pemahaman  terhadap  ketimpangan akan  menjadi  lebih  komprehensif,  bila dilakukan  dalam  suatu  kurun  waktu,  agar dapat  diketahui  apakah  ketimpangan  yang terjadi  semakin  membesar  (divergen)  atau semakin  mengecil  (konvergen).  Penelitian ini  akan  mengetengahkan  analisis  tentang pertumbuhan  ekonomi  dan  klasifikasinya serta  ketimpangan  pendapatan  antar kabupaten/kota di Aceh. Hasil penelitian ini diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi pemerintah  daerah  untuk  mengambil kebijaksanaan  dalam  pengalokasian  dana pembangunan  kepada  kabupaten/kota sesuai  kondisi  alamnya  yang  dapat dikembangkan.

## 2.  Rumusan Masalah
Kesenjangan  pembangunan  dapat dilihat dari  pertumbuhan ekonomi di setiap daerah di Aceh. Adanya perbedaaan tingkat pertumbuhan dan pembangunan wilayah di Aceh  akan  membawa  dampak  pada perbedaan  tingkat  kesejahteraan  antar kabupaten/kota, yang pada akhirnya justru akan  menyebabkan  ketimpangan  regional antar  daerah  semakin  besar.  Pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak merata  justru  akan  semakin  menghambat pertumbuhan wilayah yang relatif tertinggal akan semakin tertinggal.
Berdasark an  uraian  di  at as  mak a, pertanyaan  penelitian  yang  dapat  dilihat dalam penelitian ini adalah:
1. B a g a i m a n a   p o l a   p e r t u m b u h a n ekonomi  serta  klasifikasinya  menurut
1042 1241
1240

## kabupaten/kota di Aceh?
2. Seberapa  besar  tingkat  ketimpangan antar kabupaten/kota di Aceh?
3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui :
1. Pola  pertumbuhan  ekonomi  serta klasifikasinya  menurut kabupaten/ kota di Aceh.
2. Analisis  ketimpangan  pendapatan antar kabupaten/kota di Aceh.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1.  Teori/Konsep
Salah  satu  indikator  penting  untuk mengetahui  kondisi  ekonomi  di  suatu daerah  pada  periode  tertentu  adalah berdasarkan  Produk  Domestik  Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun  atas  dasar  harga  konstan.  PDRB Atas  Dasar  Harga  Berlaku  (ADHB) menggambarkan  nilai  tambah  barang  dan jasa  yang  dihitung  dengan  menggunakan harga  yang  berlaku  pada  setiap  tahun, sedang  PDRB  Atas  Dasar  Harga  Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku  pada  satu  waktu  tertentu  sebagai tahun dasar.
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan s u a t u   u k u r a n   k u a n t i t a t i f   y a n g menggambarkan  perkembangan  suatu perekonomian  dalam  suatu  tahun  tertentu apabila  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya  dan  merupakan  suatu  proses yang  menyebabkan  pendapatan  per  kapita suatu  masyarakat  meningkat  dalam  jangka panjang.  Dengan  kata  lain,  suatu  daerah dapat  dikatakan  mengalami  pertumbuhan yang  cepat  apabila  dari  tahun  ke  tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti dan dikatakan  mengalami  pertumbuhan  yang lambat  apabila  dari  tahun  ke  tahun mengalami  penurunan  atau  fluktuatif.  Jadi
pertumbuhan  ekonomi  mengukur  prestasi dari perkembangan suatu perekonomian.
Todaro dan Smith menjelaskan bahwa pembangunan  ekonomi  merupakan  suatu proses  multidimensional  yang  mencakup berbagai  perubahan  mendasar  atas struktural  sosial,  sikap-sikap  masyarakat, dan  institusi-institusi  nasional,  di  samping tetap  mengejar  akselerasi  pertumbuhan e k o n o m i ,   p e n a n g a n a n   k e s e n j a n g a n pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.
K u n c o r o , m e n y a t a k a n   b a h w a kesenjangan  mengacu  pada  standar  hidup relatif dari seluruh masyarakat.
A d a p u n   f a k t o r - f a k t o r   p e n y e b a b kesenjangan  pembangunan  ekonomi menurut Emilia dan Imelia antara lain:
a.  K o n s e n t r a s i   k e g i a t a n   e k o n o m i wilayah: ekonomi dari daerah dengan konsentrasi  tinggi  cenderung  tumbuh pesat  dibandingkan  dengan  daerah yang  tingkat  konsentrasi  ekonomi rendah.
b.  Alokasi investasi: rendahnya investasi d i   s u a t u   w i l a y a h   m e m b u a t pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat pendapatan  masyarakat  per  kapita  di wilayah  tersebut  rendah  karena  tidak ada  kegiatan  kegiatan  ekonomi  yang produktif.
c.  Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antardaerah: kurang lancarnya mobilitas  faktor  produksi  seperti tenaga kerja dan kapital antar provinsi merupakan  penyebab  terjadinya kesenjangan ekonomi regional.
d. P e r b e d a a n   s u m b e r   d a y a   a l a m antarwilayah:  pembangunan  ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan  lebih  maju  dan  masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin sumber daya alam.
e.  P e r b e d a a n   k o n d i s i   d e m o g r a f i s antarwilayah:  jumlah  populasi  yang b e s a r   d e n g a n   p e n d i d i k a n   d a n kesehatan  yang  baik,  disiplin  yang
tinggi, etos kerja tinggi merupakan aset penting bagi produksi.
f.  Kurang  lancarnya  perdagangan antarwilayah:  tidak  lancarnya  arus b a r a n g   d a n   j a s a   a n t a r d a e r a h mempengaruhi  pembangunan  dan pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah melalui  sisi  permintaan  dan  sisi penawaran.

## 2.  Tinjauan Penelitian Terdahulu
Sutarno  dan  Kuncoro  dalam  jurnal penelitiannya yang berjudul “Pertumbuhan E k o n o m i   d a n   K e t i m p a n g a n   A n t a r Kecamatan  di  Kabupaten  Banyumas,  1993- 2000”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam  periode  pengamatan  1993-  2000, terjadi  kecenderungan  peningkatan kesenjangan, baik di analisis dengan indeks Williamson maupun dengan indeks Entropy Theil.  Berdasarkan  tipologi  daerah, daerah/kecamatan di Kabupaten Banyumas dapat  diklasifikasikan  menjadi  empat kelompok.  Dalam  penelitian  ini  hipotesis kurva  U-terbaliknya  Kuznets  berlaku  di K a b u p a t e n   B a n y u m a s .   S e d a n g k a n berdasarkan  perhitungan  analisis  korelasi Pearson antara pertumbuhan PDRB dengan indeks  Williamson  dan  indeks  Entropy Theil, didapatkan bahwa ada korelasi yang kurang kuat.
Arifin  dalam  laporan  penelitiannya yang  berjudul  “Pertumbuhan,  Sektor Unggulan,  Kesenjangan  dan  Konvergensi Antar  Kecamatan  Di  Kabupaten  Sidoarjo”. Hasil penelitian menunjukkan sektor Masih adanya  pertumbuhan  ekonomi  dan pendapatan  per  kapita  yang  berbeda  antar kecamatan  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Dari analisis  LQ  diperoleh  hasil  beberapa kecamatan  memiliki  sektor  unggulan  yang sedikit  sedangkan  kecamatan  yang  lain memiliki  sektor  unggulan  yang  lebih banyak.  Dari  analisis  ketimpangan  dapat dihitung  indeks  ketimpangan  Williamson dan  indeks  Entropi  menunjukkan  angka
indeks  ketimpangan  PDRB  per  kapita antarkecamatan di Kabupaten Sidoarjo 2004- 2005 yaitu 0,3337 untuk indeks Williamson dan 0,2311 untuk indeks entropi Theil. Dari analisis konvergensi terlihat bahwa dispersi pertumbuhan  ekonomi  tingkat  kecamatan mengalami  peningkatan.  Untuk  koefisien variasi  meningkat  dari  60,957  menjadi 97,911.  Sedangkan  standard  deviasi meningkat dari 7,808 menjadi 9,895.
Caska dan Riadi melakukan penelitian y a n g   b e r j u d u l   “ P e r t u m b u h a n   d a n Kesenjangan  Pembangunan  Ekonomi Antardaerah di Provinsi Riau”. Analisis data yang digunakan antara lain analisis tipologi Klassen, indeks Williamson, indeks Entropi Theil, dan kurva U terbalik. Selama periode pengamatan 2003- 2005, terjadi kesenjangan pembangunan yang tidak cukup signifikan berdasarkan Indeks Williamson.
B e r b e d a   d e n g a n   p e n e l i t i a n sebelumnya,  adapun  penelitian  ini bermaksud untuk menganalisis kesenjangan antarwilayah di Provinsi Aceh selama kurun waktu  2005-2014.  Indeks  Williamson  dapat digunakan  untuk  mengukur  kesenjangan antarwilayah.  Adapun  tipologi  Klassen digunakan  untuk  mengklasifikasikan daerah  berdasarkan  laju  pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.

## C. METODE PENELITIAN 1.  Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  daerah Provinsi Aceh yang terdiri dari 18 kabupaten yaitu: Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh  Utara,  Aceh  Timur,  Aceh  Tamiang, Aceh  Barat,  Aceh  Jaya,  Nagan  Raya,  Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara,  Simeulue,  Aceh  Tengah,  Bener Meriah, Gayo Lues, dan 5 kota yaitu: Banda Aceh,  Sabang,  Langsa,  Lhokseumawe  dan Subulussalam.

## 2.  Teknik Pengumpulan Data
1042 1243 1242
deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder dari BPS Aceh.

## 3.  Teknik Analisis Data
Untuk  mengetahui  laju  pertumbuhan ekonomi  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh tahun 2005-2014, digunakan rumus:
Keterangan: PDRB = PDRB pada tahun t t PDRB = PDRB pada tahun (t-1) t-1
a.  Analisis Tipologi Klassen Alat  analisis  Tipologi  Klassen digunakan  untuk  mengetahui  gambaran tentang  pola  dan  struktur  pertumbuhan ekonomi  masing-masing  daerah.  Tipologi Klassen  pada  dasarnya  membagi  daerah berdasarkan  dua  indikator  utama,  yaitu pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan pendapatan  perkapita  daerah.  Dengan menentukan  rata-rata  pertumbuhan ekonomi  sebagai  sumbu  vertikal  dan  rata rata  pendapatan  per  kapita  sebagai  sumbu horizontal,  daerah  yang  diamati  dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu:
i.  Daerah cepat maju dan cepat tumbuh ( high  growth  and  high  income )  adalah d a e r a h   y a n g   m e m i l i k i   l a j u p e r t u m b u h a n   e k o n o m i   d a n pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari rata-rata wilayah. ii. Daerah maju tapi tertekan ( high income but  low  growth )  adalah  daerah  yang memiliki  pendapatan  perkapita  yang l e b i h   t i n g g i ,   t e t a p i   t i n g k a t pertumbuhan  ekonominya  lebih rendah dari rata-rata. iii. Daerah berkembang cepat ( high growth but  low  income )  adalah  daerah  yang memiliki  tingkat  pertumbuhan  tinggi, tetapi  tingkat  perkapita  lebih  rendah dari rata-rata. iv. Daerah relatif tertinggal ( low growth and
low  income )  adalah  daerah  yang memiliki  tingkat  pertumbuhan ekonomi  dan  pendapatan  perkapita yang rendah.
b.  Index Williamson Untuk  mengetahui  disparitas pendapatan  antar  kabupaten/kota  yang terjadi  di  Aceh,  maka  dapat  dianalisis d e n g a n   m e n g u n a k a n   i n d e k s ketimpangan regional ( regional in equality ) yang  dinamakan  indeks  ketimpangan Williamson.
Keterangan: IW =  Indeks Williamson y =  p e n d a p a t a n   p e r   k a p i t a   d i
i kabupaten i y =  pendapatan  per  kapita  rata-rata Provinsi Aceh
f =   jumlah penduduk di kabupaten i
i n =   jumlah penduduk Provinsi Aceh Dengan kriteria hasil uji indeks 0 < Iw < 1 sebagai berikut : a.  0 - 0,5  =  indeks disparitasnya rendah. b. 0,5-1   =  i n d e k s   d i s p a r i t a s n y a tinggi.
Tabel 1. Klasifikasi Wilayah Menurut Tipologi Klassen
Keterangan: r = laju pertumbuhan PDRB di kabupaten i i y = Pendapatan perkapita kabupaten i i r = Laju pertumbuhan rata-rata PDRB Aceh y = Pendapatan perkapita rata-rata Aceh
tinggi, etos kerja tinggi merupakan aset penting bagi produksi.
f.  Kurang  lancarnya  perdagangan antarwilayah:  tidak  lancarnya  arus b a r a n g   d a n   j a s a   a n t a r d a e r a h mempengaruhi  pembangunan  dan pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah melalui  sisi  permintaan  dan  sisi penawaran.

## 2.  Tinjauan Penelitian Terdahulu
Sutarno  dan  Kuncoro  dalam  jurnal penelitiannya yang berjudul “Pertumbuhan E k o n o m i   d a n   K e t i m p a n g a n   A n t a r Kecamatan  di  Kabupaten  Banyumas,  1993- 2000”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam  periode  pengamatan  1993-  2000, terjadi  kecenderungan  peningkatan kesenjangan, baik di analisis dengan indeks Williamson maupun dengan indeks Entropy Theil.  Berdasarkan  tipologi  daerah, daerah/kecamatan di Kabupaten Banyumas dapat  diklasifikasikan  menjadi  empat kelompok.  Dalam  penelitian  ini  hipotesis kurva  U-terbaliknya  Kuznets  berlaku  di K a b u p a t e n   B a n y u m a s .   S e d a n g k a n berdasarkan  perhitungan  analisis  korelasi Pearson antara pertumbuhan PDRB dengan indeks  Williamson  dan  indeks  Entropy Theil, didapatkan bahwa ada korelasi yang kurang kuat.
Arifin  dalam  laporan  penelitiannya yang  berjudul  “Pertumbuhan,  Sektor Unggulan,  Kesenjangan  dan  Konvergensi Antar  Kecamatan  Di  Kabupaten  Sidoarjo”. Hasil penelitian menunjukkan sektor Masih adanya  pertumbuhan  ekonomi  dan pendapatan  per  kapita  yang  berbeda  antar kecamatan  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Dari analisis  LQ  diperoleh  hasil  beberapa kecamatan  memiliki  sektor  unggulan  yang sedikit  sedangkan  kecamatan  yang  lain memiliki  sektor  unggulan  yang  lebih banyak.  Dari  analisis  ketimpangan  dapat dihitung  indeks  ketimpangan  Williamson dan  indeks  Entropi  menunjukkan  angka
indeks  ketimpangan  PDRB  per  kapita antarkecamatan di Kabupaten Sidoarjo 2004- 2005 yaitu 0,3337 untuk indeks Williamson dan 0,2311 untuk indeks entropi Theil. Dari analisis konvergensi terlihat bahwa dispersi pertumbuhan  ekonomi  tingkat  kecamatan mengalami  peningkatan.  Untuk  koefisien variasi  meningkat  dari  60,957  menjadi 97,911.  Sedangkan  standard  deviasi meningkat dari 7,808 menjadi 9,895.
Caska dan Riadi melakukan penelitian y a n g   b e r j u d u l   “ P e r t u m b u h a n   d a n Kesenjangan  Pembangunan  Ekonomi Antardaerah di Provinsi Riau”. Analisis data yang digunakan antara lain analisis tipologi Klassen, indeks Williamson, indeks Entropi Theil, dan kurva U terbalik. Selama periode pengamatan 2003- 2005, terjadi kesenjangan pembangunan yang tidak cukup signifikan berdasarkan Indeks Williamson.
B e r b e d a   d e n g a n   p e n e l i t i a n sebelumnya,  adapun  penelitian  ini bermaksud untuk menganalisis kesenjangan antarwilayah di Provinsi Aceh selama kurun waktu  2005-2014.  Indeks  Williamson  dapat digunakan  untuk  mengukur  kesenjangan antarwilayah.  Adapun  tipologi  Klassen digunakan  untuk  mengklasifikasikan daerah  berdasarkan  laju  pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.

## C. METODE PENELITIAN

## 1.  Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  daerah Provinsi Aceh yang terdiri dari 18 kabupaten yaitu: Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh  Utara,  Aceh  Timur,  Aceh  Tamiang, Aceh  Barat,  Aceh  Jaya,  Nagan  Raya,  Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara,  Simeulue,  Aceh  Tengah,  Bener Meriah, Gayo Lues, dan 5 kota yaitu: Banda Aceh,  Sabang,  Langsa,  Lhokseumawe  dan Subulussalam.

## 2.  Teknik Pengumpulan Data
1042 1243 1242
deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder dari BPS Aceh.

## 3.  Teknik Analisis Data
Untuk  mengetahui  laju  pertumbuhan ekonomi  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh tahun 2005-2014, digunakan rumus:
Keterangan:
PDRB
= PDRB pada tahun t
t
PDRB = PDRB pada tahun (t-1) t-1
a.  Analisis Tipologi Klassen Alat  analisis  Tipologi  Klassen digunakan  untuk  mengetahui  gambaran tentang  pola  dan  struktur  pertumbuhan ekonomi  masing-masing  daerah.  Tipologi Klassen  pada  dasarnya  membagi  daerah berdasarkan  dua  indikator  utama,  yaitu pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan pendapatan  perkapita  daerah.  Dengan menentukan  rata-rata  pertumbuhan ekonomi  sebagai  sumbu  vertikal  dan  rata rata  pendapatan  per  kapita  sebagai  sumbu horizontal,  daerah  yang  diamati  dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu:
i.  Daerah cepat maju dan cepat tumbuh
( high  growth  and  high  income )  adalah
d a e r a h   y a n g   m e m i l i k i   l a j u p e r t u m b u h a n   e k o n o m i   d a n pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari rata-rata wilayah.
ii. Daerah maju tapi tertekan ( high income but  low  growth )  adalah  daerah  yang memiliki  pendapatan  perkapita  yang l e b i h   t i n g g i ,   t e t a p i   t i n g k a t pertumbuhan  ekonominya  lebih rendah dari rata-rata. iii. Daerah berkembang cepat ( high growth but  low  income )  adalah  daerah  yang memiliki  tingkat  pertumbuhan  tinggi, tetapi  tingkat  perkapita  lebih  rendah dari rata-rata. iv. Daerah relatif tertinggal ( low growth and
low  income )  adalah  daerah  yang memiliki  tingkat  pertumbuhan ekonomi  dan  pendapatan  perkapita yang rendah.
b.  Index Williamson
Untuk  mengetahui  disparitas pendapatan  antar  kabupaten/kota  yang terjadi  di  Aceh,  maka  dapat  dianalisis d e n g a n   m e n g u n a k a n   i n d e k s ketimpangan regional ( regional in equality ) yang  dinamakan  indeks  ketimpangan Williamson.
Keterangan: IW =  Indeks Williamson y =  p e n d a p a t a n   p e r   k a p i t a   d i i kabupaten i
y =  pendapatan  per  kapita  rata-rata Provinsi Aceh
f =   jumlah penduduk di kabupaten i i n =   jumlah penduduk Provinsi Aceh Dengan kriteria hasil uji indeks 0 < Iw < 1 sebagai berikut :
a.  0 - 0,5  =  indeks disparitasnya rendah. b. 0,5-1   =  i n d e k s   d i s p a r i t a s n y a tinggi.
Tabel 1. Klasifikasi Wilayah Menurut Tipologi Klassen
Keterangan: r = laju pertumbuhan PDRB di kabupaten i i y = Pendapatan perkapita kabupaten i i r = Laju pertumbuhan rata-rata PDRB Aceh y = Pendapatan perkapita rata-rata Aceh

## D.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data yang diperoleh maka laju pertumbuhan ekonomi Aceh dari tahun
ke tahun dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini:
Tabel 2 . Laju Pertumbuhan Ekonomi periode Tahun 2005-2010 Provinsi Aceh
Sumber: BPS, PDRB 2005-2014, diolah
1042 1245 1244
Laju pertumbuhan PDRB perkapita di tiap  kabupaten/kota  di  Propinsi  Aceh  dari 2005-2014  setiap  tahunnya  berbeda-beda. Tahun  2005  pertumbuhan  tertinggi  adalah Kabupaten  Simeulue  sebesar  61,10% sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Aceh  Utara  sebesar  -5,43%.  Tahun  2010, adalah  Kabupaten  Simeulue  sebesar  6,94% merupakan  yang  tertinggi  dan  Kabupaten Aceh Utara sebesar 3,70% merupakan yang terendah. Pertumbuhan yang tertinggi pada Tahun  2014  adalah  Kota  Subulussalam sebesar 5,51% dan yang terendah adalah di Kota  Lhokseumawe  sebesar  -8,29%. Berdasarkan  rata-rata  pertumbuhan  PDRB perkapita dari tahun 2005 hingga 2014 yang tertinggi  adalah  Kabupaten  Aceh  Besar sebesar 11,72% setiap tahunnya. Kabupaten Aceh  Jaya  merupakan  kabupaten  yang mengalami  pertumbuhan  PDRB  perkapita terendah  yaitu  rata-rata  hanya  tumbuh sebesar  1,04%  setiap  tahunnya.  Perincian laju  pertumbuhan  PDRB  perkapita  tiap kabupaten/kota  di  Propinsi  Aceh  tahun 2005-2014  sendiri  pun  berbeda-beda,  dapat dilihat di Tabel 2.
1.  Analisis Tipologi Klassen
Dari tabel hasil analisis tipologi klassen di  atas  terlihat  bahwa  masih  adanya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita  yang  berbeda  antar  kabupaten/kota di  Aceh.  Beberapa  kabupaten  masuk  ke dalam daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah  cepat  berkembang  serta  daerah relatif  tertinggal.  Akan  tetapi,  tidak  ada satupun  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh yang  termasuk  dalam  daerah  maju  tapi tertekan.
Kota  Banda  Aceh  sebagai  salah  satu daerah yang berada pada klasifikasi daerah cepat  maju  dan  tumbuh  karena  memiliki rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  dan  rata- rata pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari Provinsi Aceh. Pada periode tahun 2005- 2014,  rata-rata  tingkat  pertumbuhan ekonominya  sebesar  10,57%  dan  tingkat p e n d a p a t a n   p e r k a p i t a   s e b e s a r Rp.13.036.366,29.  Sedangkan  rata-rata tingkat  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi Aceh adalah 3,137% sedangkan pendapatan perkapita  sebesar  Rp.6.454.610.  Kabupaten Aceh  Jaya,  Kabupaten  Aceh  Utara    dan Kabupaten Aceh Timur sebagai daerah yang berada  di  klasifikasi  Daerah  relatif tertinggal,  memiliki  rata-rata  pertumbuhan
Tabel 3. Klasifikasi kab/kota Provinsi Aceh

## D.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data yang diperoleh maka laju pertumbuhan ekonomi Aceh dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini:
Tabel 2 . Laju Pertumbuhan Ekonomi periode Tahun 2005-2010 Provinsi Aceh
Sumber: BPS, PDRB 2005-2014, diolah
1042 1245 1244
Laju pertumbuhan PDRB perkapita di tiap  kabupaten/kota  di  Propinsi  Aceh  dari 2005-2014  setiap  tahunnya  berbeda-beda. Tahun  2005  pertumbuhan  tertinggi  adalah Kabupaten  Simeulue  sebesar  61,10% sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Aceh  Utara  sebesar  -5,43%.  Tahun  2010, adalah  Kabupaten  Simeulue  sebesar  6,94% merupakan  yang  tertinggi  dan  Kabupaten Aceh Utara sebesar 3,70% merupakan yang terendah. Pertumbuhan yang tertinggi pada Tahun  2014  adalah  Kota  Subulussalam sebesar 5,51% dan yang terendah adalah di Kota  Lhokseumawe  sebesar  -8,29%. Berdasarkan  rata-rata  pertumbuhan  PDRB perkapita dari tahun 2005 hingga 2014 yang tertinggi  adalah  Kabupaten  Aceh  Besar sebesar 11,72% setiap tahunnya. Kabupaten Aceh  Jaya  merupakan  kabupaten  yang mengalami  pertumbuhan  PDRB  perkapita terendah  yaitu  rata-rata  hanya  tumbuh sebesar  1,04%  setiap  tahunnya.  Perincian laju  pertumbuhan  PDRB  perkapita  tiap kabupaten/kota  di  Propinsi  Aceh  tahun 2005-2014  sendiri  pun  berbeda-beda,  dapat dilihat di Tabel 2.
1.  Analisis Tipologi Klassen
Dari tabel hasil analisis tipologi klassen di  atas  terlihat  bahwa  masih  adanya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita  yang  berbeda  antar  kabupaten/kota di  Aceh.  Beberapa  kabupaten  masuk  ke dalam daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah  cepat  berkembang  serta  daerah relatif  tertinggal.  Akan  tetapi,  tidak  ada satupun  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh yang  termasuk  dalam  daerah  maju  tapi tertekan.
Kota  Banda  Aceh  sebagai  salah  satu daerah yang berada pada klasifikasi daerah cepat  maju  dan  tumbuh  karena  memiliki rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  dan  rata- rata pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari Provinsi Aceh. Pada periode tahun 2005- 2014,  rata-rata  tingkat  pertumbuhan ekonominya  sebesar  10,57%  dan  tingkat p e n d a p a t a n   p e r k a p i t a   s e b e s a r Rp.13.036.366,29.  Sedangkan  rata-rata tingkat  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi Aceh adalah 3,137% sedangkan pendapatan perkapita  sebesar  Rp.6.454.610.  Kabupaten Aceh  Jaya,  Kabupaten  Aceh  Utara    dan Kabupaten Aceh Timur sebagai daerah yang berada  di  klasifikasi  Daerah  relatif tertinggal,  memiliki  rata-rata  pertumbuhan
Tabel 3. Klasifikasi kab/kota Provinsi Aceh
ekonomi  dan  pendapatan  perkapita    lebih rendah dibandingkan Provinsi Aceh. Selama periode  2005-2014,  rata-rata  tingkat pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Aceh Jaya adalah 1,04% dan pendapatan perkapita sebesar  Rp.3.558.276,15.  Sedangkan  tingkat pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Aceh utara adalah sebesar 3,130% dan pendapatan p e r k a p i t a   s e b e s a r   R p . 5 . 1 5 0 . 2 7 0 , 7 3 . K a b u p a t e n   A c e h   T i m u r ,   t i n g k a t pertumbuhan  ekonomi  nya  adalah  2,68% d e n g a n   p e n d a p a t a n   p e r k a p i t a Rp.5.189.232,79.
Oleh  karena  itu  adanya  penanganan yang  lebih  serius  dari  Pemerintah  untuk mengejar  ketertinggalan  dari  daerah  yang relatif  tertinggal  agar  bisa  sejajar  dengan pertumbuhan  kabupaten  lain  yang  lebih maju  baik  dari  pertumbuhan  maupun pendapatan perkapita.

## 2.  Analisis Ketimpangan Pendapatan
Berdasarkan  hasil  olahan  data  PDRB maka  diperoleh  Index  Williamson  sebagai berikut:
Grafik 2. Hasil Analisis Tipologi Klassen menggunakan SPSS
Tabel 4. Index Williamson dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh 1042 1247 1246 Tingkat  ketimpangan  pendapatan antar kabupaten/kota di Propinsi Aceh yang dihitung menggunakan indeks ketimpangan
W i l l i a m s o n   s e l a m a   s e p u l u h   t a h u n pengamatan  mengalami  fluktuatif  akan tetapi  cenderung  meningkat.  Nilai  Indeks williamson  tahun  2005  sebesar  0,365, mengalami penurunan di tahun 2006 tetapi tidak  terlalu  signifikan,  kemudian meningkat  menjadi  0,390  di  tahun  2008. Ketimpangan  provinsi  Aceh  secara  terus menerus  mengalami  kenaikan  dari  tahun 2010  dengan  nilai  0,394  menjadi  0,402  di tahun  2013    Hal  ini  berarti  bahwa  di  Aceh telah terjadi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota pada tingkat level rendah, ditunjukkan  dengan  besarnya  indeks Williamson yang berkisar antara 0 – 0,5.

## E.  PENUTUP 1.  Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  dengan  beberapa  olah  data menggunakan  alat  analisis  menyimpulkan b a h w a   k o n d i s i   p e r e k o n o m i a n   d i kabupaten/kota  di  Propinsi  Aceh  sebagai berikut :
a. Pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi Aceh  selama  periode  penelitian
mengalami  fluktuatif,  dikarenakan adanya  perbedaan  pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di K a b u p a t e n / k o t a   d i   A c e h . Pengklasifikasian  kabupaten/kota berdasarkan  pertumbuhan  ekonomi dan PDRB perkapita di Propinsi Aceh menggunakan  alat  analisis  Tipologi Klassen,  menunjukkan  bahwa  masih ada kabupaten/kota di Propinsi Aceh s e l a m a   t a h u n   2 0 0 5 - 2 0 1 4   y a n g merupakan  daerah  relatif  tertinggal (termasuk  dalam  kuadran  IV). Kabupaten  tersebut  terdiri  dari Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur.
b. Ketimpangan  pendapatan  antar kabupaten/kota  di  Propinsi  Aceh dianalisis  menggunakan  indeks ketimpangan  Williamson.  Hasilnya yaitu  bahwa  Indeks  Williamson menunjukkan  adanya  peningkatan ketimpangan  pendapatan  antar kabupaten/kota di Propinsi Aceh dari t a h u n   2 0 0 5   –   2 0 1 4   m e s k i p u n ketimpangan  yang  terjadi  masih tergolong  rendah    karena  berada diantara 0 – 0,5.
Grafik 2. Hasil Analisis Index Williamson Aceh, 2005-2014
ekonomi  dan  pendapatan  perkapita    lebih rendah dibandingkan Provinsi Aceh. Selama periode  2005-2014,  rata-rata  tingkat pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Aceh Jaya adalah 1,04% dan pendapatan perkapita sebesar  Rp.3.558.276,15.  Sedangkan  tingkat pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Aceh utara adalah sebesar 3,130% dan pendapatan p e r k a p i t a   s e b e s a r   R p . 5 . 1 5 0 . 2 7 0 , 7 3 .
K a b u p a t e n   A c e h   T i m u r ,   t i n g k a t pertumbuhan  ekonomi  nya  adalah  2,68% d e n g a n   p e n d a p a t a n   p e r k a p i t a Rp.5.189.232,79.
Oleh  karena  itu  adanya  penanganan yang  lebih  serius  dari  Pemerintah  untuk mengejar  ketertinggalan  dari  daerah  yang relatif  tertinggal  agar  bisa  sejajar  dengan pertumbuhan  kabupaten  lain  yang  lebih maju  baik  dari  pertumbuhan  maupun pendapatan perkapita.

## 2.  Analisis Ketimpangan Pendapatan
Berdasarkan  hasil  olahan  data  PDRB maka  diperoleh  Index  Williamson  sebagai berikut:
Grafik 2. Hasil Analisis Tipologi Klassen menggunakan SPSS
Tabel 4. Index Williamson dan Laju
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh 1042 1247 1246 Tingkat  ketimpangan  pendapatan antar kabupaten/kota di Propinsi Aceh yang dihitung menggunakan indeks ketimpangan W i l l i a m s o n   s e l a m a   s e p u l u h   t a h u n pengamatan  mengalami  fluktuatif  akan tetapi  cenderung  meningkat.  Nilai  Indeks williamson  tahun  2005  sebesar  0,365, mengalami penurunan di tahun 2006 tetapi tidak  terlalu  signifikan,  kemudian meningkat  menjadi  0,390  di  tahun  2008. Ketimpangan  provinsi  Aceh  secara  terus menerus  mengalami  kenaikan  dari  tahun 2010  dengan  nilai  0,394  menjadi  0,402  di tahun  2013    Hal  ini  berarti  bahwa  di  Aceh telah terjadi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota pada tingkat level rendah, ditunjukkan  dengan  besarnya  indeks Williamson yang berkisar antara 0 – 0,5.

## E.  PENUTUP
1.  Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  dengan  beberapa  olah  data menggunakan  alat  analisis  menyimpulkan b a h w a   k o n d i s i   p e r e k o n o m i a n   d i kabupaten/kota  di  Propinsi  Aceh  sebagai berikut :
a. Pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi Aceh  selama  periode  penelitian
mengalami  fluktuatif,  dikarenakan adanya  perbedaan  pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di K a b u p a t e n / k o t a   d i   A c e h . Pengklasifikasian  kabupaten/kota berdasarkan  pertumbuhan  ekonomi dan PDRB perkapita di Propinsi Aceh menggunakan  alat  analisis  Tipologi Klassen,  menunjukkan  bahwa  masih ada kabupaten/kota di Propinsi Aceh s e l a m a   t a h u n   2 0 0 5 - 2 0 1 4   y a n g merupakan  daerah  relatif  tertinggal (termasuk  dalam  kuadran  IV). Kabupaten  tersebut  terdiri  dari Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur.
b. Ketimpangan  pendapatan  antar kabupaten/kota  di  Propinsi  Aceh dianalisis  menggunakan  indeks ketimpangan  Williamson.  Hasilnya yaitu  bahwa  Indeks  Williamson menunjukkan  adanya  peningkatan ketimpangan  pendapatan  antar kabupaten/kota di Propinsi Aceh dari t a h u n   2 0 0 5   –   2 0 1 4   m e s k i p u n ketimpangan  yang  terjadi  masih tergolong  rendah    karena  berada diantara 0 – 0,5.
Grafik 2. Hasil Analisis Index Williamson Aceh, 2005-2014

## 2.  Rekomendasi
Diharapkan  kepada  Pemerintah  Aceh untuk  lebih  serius  dalam  menangani pembangunan  dari  daerah  yang  relatif tertinggal  agar  bisa  sejajar  dengan pertumbuhan  daerah  lain  yang  lebih  maju baik  dari  pertumbuhan  ekonomi    maupun pendapatan  per  kapita  dengan  asas pemerataan  distribusi  pendapatan. Tingginya  disparitas  pendapatan  antar wilayah cenderung disebabkan pada daerah yang termasuk dalam kuadran I. Maka dari itu  pemerintah  daerah  harus  lebih  serius untuk  menangani  disparitas  pendapatan dengan  kebijakan  pembangunan  yang memprioritaskan  pada  daerah  yang  relatif tertinggal  (daerah  pada  kuadran  4)  tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju dan tumbuh pesat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Zainal.  (2007). “Pertumbuhan,  Sektor Unggulan, Kesenjangan dan Konvergensi Antar Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo”. N a s k a h   P u b l i k a s i   P e n e l i t i a n Pengembangan  IPTEK.  Fakultas E k o n o m i .   M a l a n g :   U n i v e r s i t a s Muhammadiyah.
A r s y a d ,   L i n c o l i n ,   1 9 9 9 . P e n g a n t a r Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah,  Edisi  Pertama .Yogyakarta: PBFE-Universitas Gadjah Mada.
Caska  dan  Riadi.  2005. “Pertumbuhan  dan Kesenjangan  Pembangunan  Ekonomi Antardaerah di Provinsi Riau. FKIP. Riau: Universitas Riau.
E.  Koswara.  2003. “Teori  Pemerintahan
Daerah”. Jakarta: IIP Press.
Emilia  dan  Imelia.  2006.  “ Modul  Ekonomi
Regional”. Fakultas  Ekonomi.  Jambi: Universitas Jambi.
Isnowati,  Sri.  2007.  ' Pengujian  Hipotesis Kuznets di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah” . Jurnal Bisnis dan Ekonomi 14 (1).
K u n c o r o ,   M .   d a n   S u t a r n o   ( 2 0 0 0 ) .
“ Pertumbuhan Ekonom Dan Ketimpangan Kecamatan  Antara  Kecamatan  di Kabupaten Banyumas, 1993-2000”. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 8 (2): 97-110.
Masli, Lili. 2009. “ Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Pertumbuhan  Ekonomi d a n   K e s e n j a n g a n   R e g i o n a l antarkabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa Barat” .
N u g r a h a ,   R . A g a .   2 0 0 7 . “ E v a l u a s i
Pembangunan  Ekonomi  Daerah  di
Provinsi  Bali  Pasca  Tragedi  Bom”. Denpasar: Bank Indonesia.
Sjafrizal.  1997. “Pertumbuhan  Ekonomi  dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat” . Prisma, LP3ES, Nomor 3,
27-38.
The  World  Bank.  2006. Analisis  Pengeluaran P u b l i k   A c e h - P e n g e l u a r a n   U n t u k Rekontruksi dan Pengentasan Kemiskinan . Jakarta.
Wicaksono,  Cholif  Prasetyo.  2010.  “ Analisis Disparitas  Antar  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jawa Tengah”. Skripsi, Fakultas Ekonomi.  Semarang:  Universitas
Diponegoro.
1042 1249 1248

## resensi
T i d a k   b a n y a k   b u k u   t e n t a n g reformasi  birokrasi  yang  mengkritisi kebijakan  reformasi  birokrasi  sekaligus memberikan  panduan  praktis  terhadap pelaksanaan  reformasi  birokrasi.  Buku “Change  Management  untuk  Birokrasi, Strategi  Revitalisasi  Birokrasi”  yang ditulis  oleh  Dr.  RiantNugroho  terasa lengkap.  Buku  setebal  153  halaman  ini membahas  mulai  dari  manajemen perubahan;  beberapa  kerancuan  pada kebijakan  reformasi  birokrasi;  strategi m a n a j e m e n   p e r u b a h a n ;   r e n c a n a implementasi;  strategi  komunikasi; hingga  kasus  khusus  menangani resistensi  manajemen  perubahan.  Oleh
karena itu, buku ini sangat patut dijadikan r e f e r e n s i   b a g i   s i a p a p u n   y a n g b e r k e p e n t i n g a n   t e r h a d a p   p r o s e s manajemen  perubahan  dan  reformasi birokrasi di Indonesia.
Berdasarkan  hasil  penelitiannya, pakar  administrasi  public  Gerald  E. Caiden  menyebutkan  bahwa  negara berkembang  hampir  selalu  gagal melakukan  reformasi  birokrasi  karena tidak  mempunyai  faktor-faktor  yang dimiliki  negara  maju  yang  sukses melakukan  reformasi  birokrasi,  yaitu: Pertama, sistem  administrasi  yang berjalan  dengan  baik  dari  generasi  ke generasi. Kedua, masyarakat dan birokrasi
Judul Buku Change Management untuk Birokrasi : Strategi Revitalisasi Birokrasi

## Pengarang
Riant Nugroho
Penerbit Elex Media Komputindo
Tahun Terbit 2013 Jumlah Halaman xv + 307 ISBN 9786020209814