## PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN EFEK YANG DIAJUKAN OLEH KREDITOR
(Komparasi Hukum Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA. JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No.08/Pdt.Sus.PAILIT/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst)
One Octivia Nurlaiilla oneoctivia@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pujiyono pojifhuns@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
The writing is aimed at knowing comparation of the securities company’s bankruptcy application filed by the creditor through a study of Commercial Court Decision No.03 / Pailit / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST and Commercial Court Decision No.03 / Pailit / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST . The research method used was the normative legal research. The approach used is approach the law made by reviewing all the regulations the laws. Data source used are legal materials that include primary and secondary. From this research, Who knew can apply for bankrupt securities companies distinguished on the basic of historical facts in the period before the birth of the UU OJK authority to apply for bankrupty as the provisions of article 2 paragraph (4) of the act is on the bankrupty of Bapepam.  For a period after the inception of the UU OJK are ”lex post teriori derograt legi priori” authority Bapepam regulated in article 2 paragraph (4) of the act of bankruptcy entirely switched to OJK. The filing of the petition for bankruptcy securities firm precedent  proposed by creditors in the Coommercial Court decision No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT. PST and in the Commercial Court decision No.08/Pdt.Sus.PAILIT/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Based on research can be concluded the receipt of the petition for bankrupt securities companies filed by creditors does not comply with the legislation. But with the Commercial Court Decision No.08/Pdt.Sus.PAILIT/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat that have cancelled with Court of Commerce decision number.08/Pdt.Sus- Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat be bright spot of the existence of legal certainty in a bankruptcy dispute resolution in the field od capital market.
Keywords: the petition in bankruptcy, securities company, creditors

## Abstrak
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui komparasi hukum terhadap permohonan pailit perusahaan efek yang diajukan oleh kreditor melalui studi putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA. JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang- undang yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undang. Sumber data hukum yang digunakan adalah data hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder.  Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit perusahaan efek dibedakan berdasarkan fakta kesejarahan yakni masa sebelum lahirnya UU OJK kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan ada pada Bapepam. Untuk masa setelah lahirnya UU OJK secara ”lex post teriori derograt legi priori” kewenangan Bapepam yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan sepenuhnya beralih ke OJK.  Contoh preseden pengajuan permohonan pailit perusahaan efek yang diajukan oleh pihak kreditur dalam Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT. PST dan Putusan Pengadilan Niaga No.08/Pdt.Sus.PAILIT/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Dapat disimpulkan bahwa dengan diterimanya permohonan pailit perusahaan oleh kreditor tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt.Sus.Pailit/2015 menjadi titik terang adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan di bidang pasar modal.
Kata kunci: permohonan pailit, perusahaan efek, kreditor.

## A. Pendahuluan
Perjanjian utang piutang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Utang menurut Pasal 1756 KUH Perdata merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan adalah uang. Maka ada dua pihak yang terlibat dalam hubungan hukum ini yakni pihak yang satu disebut kreditor ( schuldeiser ) dan pihak yang lain disebut debitor ( schuldenaar ) (Gatot Supramono, 2014: 9). Utang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) merupakan pengertian dalam arti luas. Istilah utang tersebut menunjuk pada kewajiban hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari kontrak atau dari undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata) (M. Hadi Shubhan, 2014: 89).
Utang yang merupakan kewajiban bagi debitur wajib dipenuhi atau dilunasi, namun demikian ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajibannya atau berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar (Man S. Sastrawidjaja, 2006: 2). Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa berkaitan dengan keadaan berhenti membayar dan penagihan pelunasan utang debitur adalah melalui Kepailitan.
Di Indonesia kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Ketentuan dalam Pasal 1131 KUH Perdata menunjukan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah (kredit) maupun mengurangi (debit). Sedangkan jika ternyata dalam hubungan hukum harta kekayaan seseorang memiliki lebih dari satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu maka Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap kreditur berhak atas pemenuhan harta kekayaannya (Kartini Mulyadi, 2005: 164).
Secara praktik, kepailitan banyak menimpa Perseroan Terbatas yang memiliki implikasi yuridis berbeda dengan kepailitan perseorangan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan pengaruh ekonomi dalam skala makro. Proposisi ini disebabkan bahwa pelaku bisnis dalam skala besar hampir
dapat dipastikan adalah badan hukum Perseroan Terbatas (M. Hadi Shubhan, 2014: 12).
Ketentuan mengenai Perseroan Terbatas (yang kemudian disebut PT) diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).  Suatu proses PT Terbuka menjual sebagian saham dalam bentuk efek ke masyarakat luas dikenal sebagai proses go public . Dalam tahap go public ini perusahaan  melakukan penawaran umum ke masyarakat. Maka kemudian perusahaan dapat disebut sebagai emiten atau perusahaan public yakni suatu menjadi perusahaan terbuka dilakukan dengan melakukan penawaran saham kepada publik atau masyarakat umum (Munir Fuady, 2005: 52).
Kegiatan penawaran umum ke masyarakat dengan cara penanaman modal dalam bentuk saham merupakan salah satu transaksi yang umumnya terjadi di pasar modal. Kententuan megenai Pasar Modal diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU Pasar Modal). Secara sederhana, pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, yang di dalamnya efek menjadi objek perjanjian jual-beli tersebut. (H Abdul Manan, 2009: 39).
Masyarakat sebagai investor yang hendak melakukan transaksi di bursa efek terlebih dahulu harus menjadi nasabah disalah satu perusahaan efek. Peran tersebut menunjukkan bahwa fungsi dari perusahaan efek tersebut yaitu sebagai perantara mengalirnya arus dana dan informasi antara pemodal dengan pemodal dan pemodal dengan emiten (Perusahaan go public yang tercatat di bursa). Namun, dalam melaksanakan kegiatannya sebagai pihak yang tugasnya telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK), perusahaan haruslah mampu bertindak secara profesional dan bertanggung jawab.
Perusahaan efek yang tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya seperti tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar seluruh utang kepada  pihak kreditur maka dapat diajukan permohonan pailit. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa permohonan pailit perusahaan efek saat ini hanya dapat diajukan oleh OJK sebagai otoritas yang berwenang terhadap pengawasan dibidang pasar modal. Tetapi kerancuan muncul ketika permohonan pailit perusahaan efek diajukan oleh pihak kreditur.
Preseden pengajuan permohonan pailit perusahaan efek yang diajukan oleh kreditur pernah terjadi di lembaga peradilan Indonesia. Contoh kasus PT Antaboga Delta Securitas dalam Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA. JKT.PST, permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur ini resmi ditolak.  Pertimbangan majelis hakim adalah karena kewenangan mengajukan permohonan pailit tidak dapat dilakukan oleh pihak lain selain Bapepam.  Sedangkan dalam kasus PT Andalan Artha Advisido (AAA) Sekuritas, hakim dalam putusan Pengadilan Niaga nomor: 08/Pdt. Sus.PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst  mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh pihak kreditur. Dengan adanya perbedaan putusan kedua kasus tersebut maka dapat menyebabkan adanya suatu ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan perusahaan efek di Indonesia.
Upaya hukum merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk mengantisipasi terjadinya ketidakpastian hukum terhadap kasus kepailitan perusahaan efek. Upaya hukum dapat digunakan oleh para pihak dalam kepailitan untuk memperoleh adanya kepastian hukum terhadap putusan yang dianggap tidak sesuai atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penelitian hukum ini membahas tentang siapa saja pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit perusahaan efek dan apakah pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan efek yang diajukan oleh pihak kreditur sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Kepailitan dan UU Pasar Modal.

## B.  Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk melakukan komparasi hukum terkait dengan permohonan pailit perusahaan efek yang diajukan oleh pihak kreditur melalui analisis dua putusan yang berbeda ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini bersifat prespiktif, dengan pendekatan penelitian undang- undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan.
C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permo- honan Pailit Perusahaan Efek
Bahwa di Indonesia telah terjadi fakta kesejarahan yang berbeda-beda terkait dengan pihak yang dapat mengajukan permohonan pailt terhadap perusahaan efek. Garis batas kesejarahan tersebut adalah UU OJK. Berikut penjelasannya secara sistematis: a.  Masa Sebelum Lahirnya UU OJK
Masa ini adalah  masa ketika Bapepam memiliki kedudukan sebagai lembaga  dengan otoritas tertinggi di pasar modal yang berperan melakukan p e n g a w a s a n ,   p e n g a t u r a n   d a m pembinaan terhadap pasar modal. Atas dasar tersebut Bapepam diberi kewenangan luar biasa. Kewenangan Bapepam dikatakan luar biasa karena meliputi kewenangan untuk membuat peraturan, melakukan pemeriksaan dan penyidikan serta menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004: 116).
Bapepam-LK’s Chair was appointed by the President and was responsible to the Minister of Finance. Before purely conducting its functions as a supervisor, Bapepam was also an organizer of the stock exchange. In 1990, these twin tasks were eliminated. Bapepam then focused on its function as a supervisor in capital market. In December 2005 by a merger with the Directorate General of Financial Institutions, it became Bapepam-LK. After the merger, the authority covers the supervision of insurance and pension industries. In supervising capital market industries, Bapepam-LK has authorities to guide capital market industry, including enacts technical regulations, supervises on day to day market activities, investigates the capital market violations, and imposes sanctions (Apri Sya’bani, Indonesia Law Review, Volume 4 Number 1, January - April 2014: 114-115).
Terkait dengan kepailitan, Bapepam diberikan wewenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas perusahaan efek. Regulasi yang mengatur tentang permohonan pailit perusahaan efek antara lain:
1)  Ketentuan yang ada dalam UU Kepailitan terdapat dalam beberapa pasal antara lain Pasal 2 ayat (4), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 24 ayat (4), Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 98 2) Ketentuan yang ada dalam UU Pasar Modal UU Pasar Modal secara khusus tidak mengatur mengenai kewenangan Bapepam dalam pengajuan permohonan pailit perusahaan efek.  Tetapi kewenangan tersebut dijelaskan secara tersirat dalam UU Pasar Modal diantaranya ketentuan yang ada dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pasar Modal. Latar belakang Bapepam yang hanya diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek seperti halnya wewenang Bank Indonesia terhadap Bank adalah karena peran Perusahaan Efek merupakan kunci dalam kegiatan Pasar modal di Indoesia (Rudhy A. Lontoh, 2001: 588). Ketentuan ini diperlukan dengan tujuan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan efek sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pasar modal yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian Negara. Pembatasan ini diperlukan untuk mencegah adanya kemungkinan penyalahgunaan kepailitan dan untuk mencegah akibat-akibat ekonomis yang luas di masyarakat, sehingga memerlukan kehatian-hatian dalam menangani kasus kepailitan perusahaan efek (Rudy A.Lontoh, 2001: 71).
Berkaitan dengan penjelasan diatas terhadap masa sebelum lahirnya UU OJK, maka pihak yang hanya dapat mengajukan permohonan pailit perusahaan efek adalah Bapepam.
b.  Masa Setelah Lahirnya UU OJK
P a s c a   t e r b e n t u k n y a   O J K m e n i m b u l k a n   d a m p a k   h u k u m dialihkannya fungsi, tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan kegiatan di sektor pasar modal dari Bapepam-LK ke OJK. Setelah beralihnya pengawasan pasar modal kepada OJK pada tanggal 1 Januari 2013, maka secara langsung
undang-undang melimpahkan seluruh kewenangan Bapepam terhadap seluruh aktivitas pasar modal kepada OJK. Kewenangan peralihan tersebut didasarkan pada beberapa ketentuan yang ada dalam UU OJK antara lain Ketentuan Pasal 6 huruf b, Pasal 55 ayat (1), Pasal 65 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (4), Padal 67 dan Pasal 68 UU OJK.
Pengalihan tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara yang mengubah susunan Organisasi Eselon I Kementrian Keuangan dengan tidak adanya lagi Bapepam dan Lembaga Keuangan dalam susunan Organisasi Eselon I Kementrian Keuangan.
Pengalihan fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan dibidang pasar modal ke OJK berdampak pada wewenang Permohonan Pernyataan Pailit terhadap debitor Perusahaan Efek. Jika mengacu pada asas hukum yakni ”lex post teriori derograt legi priori” (ketentuan peraturan undang-undang yang baru mengesampingkan atau menghapus berlakunya ketentuan undang-undang yang lama yang mengatur materi hukum yang sama), maka dengan adanya UU OJK, kewenangan Bapepam yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan sepenuhnya beralih ke OJK yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan yang bergerak dibidang pasar modal khusunya perusahaan efek. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan, Permohonan Pernyataan Pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh OJK karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek dibawah pengawasan OJK. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan, panitera yang bertugas mendaftarkan Permohonan Pernyataan Pailit wajib menolak pendaftaran Permohonan Pernyataan Pailit terhadap
perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring, lembaga penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, apabila Permohonan Pernyataan Pailit tersebut diajukan oleh pihak selain OJK (Sutan Remi Sjahdeni, 2016: 229). Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh OJK sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka kewenangan OJK yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) UU Kepailitan adalah bukan untuk memberikan kekebalan hukum kepada perusahaan efek sehingga tidak dapat dipailitkan, melainkan hanya melaksanakan kewenangannya sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan sesuai dengan amanat yang diberikan oleh undang-undang.
Berkaitan dengan penjelasan diatas terhadap masa setelah lahirnya UU OJK, maka pihak yang hanya dapat mengajukan permohonan pailit perusahaan efek adalah Bapepam.
2. Komparasi Hukum Terhadap Permohonan Pailit Perusahaan Efek yang Diajukan oleh Kreditor melalui Analisis Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/ PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No.08/Pdt.Sus.PAILIT/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat
a.  Analisis Kasus PT Antaboga Delta securitas Indonesia dalam putusan
Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/ PN.NIAGA.JKT.PST.
Permohonan pailit terhadap PT
Antaboga Delta Securitas adalah permohonan pailit yang diajukan berdasarkan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengajuan permohonan pailit itu sendiri baru dapat dikabulkan apabila telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang ada dalam
Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Sehubung dengan status PT Antaboga Delta Securitas Indonesia merupakan perusahaan efek maka mengenai kewenangan pengajuan permohonan pailit ada pada Bapepam sebagai lembaga yang berwenang pada saat itu. Majelis Hakim dalam putusannya telah menolak permohonan pernyataan pailit yang diajuakan oleh Pemohon
Rudi Santoso Joo terhadap Termohon
PT Antaboga Delta Securitas Indonesia melalui putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 01 Maret 2010. Dasar penolakan tersebut dikarenakan Pemohon adalah kreditur yang dianggap tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit. Majelis Hakim memberikan pertimbangan Hukumnya melalui ketentuan yang ada dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah Bapepam sehingga terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak.
Pertimbangan hukum lainnya yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya adalah terkait dengan pencabutan izin perusahaan.  Bahwa meskipun suatu perusahaan efek telah dicabut izin usahanya maka tidak menjadikan kewenangan mengajukan permohonan pailit dapat dilakukan oleh pihak lain selain Bapepam. Tetapi menurut Pemohon permohonan pailit seharusnya dapat diterima dengan mempertimbangkan bukti pencabutan izin usaha tersebut diatas.
Pernyataan Majelis Hakim ini dapat dibenarkan secara hukum. Karena walaupun izin usaha perusahaan telah dicabut maka apabila permohonan pailit akan diajukan, dapat dilakukan dengan prosedur yang ada dalam UU Kepailitan. Sama halnya jika izin usaha dari PT Antaboga Delta Securitas tidak dicabut dan UU Kepailitan tidak mengatur hal tersebut, tidaklah berarti kewenangan mengajukan permohonan pailit dapat dilakukan oleh pihak selain Bapepam, karena menyangkut aktivitas PT dalam menjalankan usahanya dibidang pasar modal telah menjadi tanggungjawab Bapepam sepenuhnya.
b.  Analisis  Kasus  PT Andalan Artha Advisindo Securitas dalam putusan Pengadilan Niaga No.08/Pdt.Sus. PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Permohonan pailit terhadap PT AAA Securitas adalah permohonan pailit yang diajukan berdasarkan adanya tagihan terhadap transaksi Repo  Confirmation milik kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengajuan permohonan pailit PT AAA Sekuritas telah dikabulkan oleh Majelis Hakim karena telah terbukti
memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat
(4) UU Kepailitan. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan mengatur mengenai syarat- syarat kepailitan sedangkan Pasal 8 ayat (4) mengatur mengenai pembuktian sederhana kepailitan. Mengacu pada ketentuan yang ada pada UU Kepailitan  maka kewenangan pengajuan permohonan pailit ada pada Bapepam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan. Menurut salah satu sumber media online (www. hukumonline.com) fakta dikabulkannya permohonan pailit terhadap PT AAA Sekuritas disesalkan oleh AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia), bahwa seorang hakim dalam memutuskan perkara harus lah tunduk dan patuh pada Peraturan undang-undang yang berlaku.
Hal tersebut secara tegas di atur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”
Berdasarkan pertimbangan terse- but maka seharusnya Majelis Hakim menjadikan pertimbangan hukum dalam putusan PT Antaboga Delta Securitas sebagai sumber hukum yang dijadikan dasar untuk memutus perkara permohonan pailit PT AAA Securitas.
Alasan OJK tidak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek yang memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan adalah bukan karena ketidakmauan ( unwillingness ) dari OJK, tetapi murni dikarenakan OJK tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi hubungan perdata antara Perusahaan Efek dengan kreditornya. (Ari Rio Pambudi, Vol 5 No.3
2016: 9).
Diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu bagi debitor dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan
hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya (Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, 2016: 78).   Kewenangan debitur tersebut selanjutnya diambil alih oleh Kurator. Tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator yang telah diangkat dalan putusan pernyataan pailit. (Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011: 69).
Apabila sebelum putusan pailit diucapkan telah dilaksanakan transaksi efek dibursa efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan. Transaksi efek di bursa efek perlu dikecualikan, hal ini untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum atas transaksi efek di bursa efek. Adapun penyelesaian transaksi efek di bursa efek dapat dilaksanakan dengan cara penyelesaian pembukuan atau cara lain sesuai dengan paraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.
Jika ditelaah dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi adanya inkonsistensi penegakan hukum kepailitan. Sehingga menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan perusahaan efek yang bergerak dibidang pasar modal.
Titik terang dari ada tidaknya kepastian hukum terhadap putusan PT AAA Sekuritas ditentukan setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt.Sus.Pailit/2015 pada tanggal 29 Juni 2015 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pusat. Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak Termohon (PT AAA Securitas) melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 08/ Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat.

## D. Simpulan
Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit perusahaan efek dapat dilihat dari fakta kesejarahan yang berbeda- beda. Pertama , masa sebelum lahirnya UU OJK kewenangan mengajukan permohonan pailit perusahaan efek ada pada Bapepam. Kedua , masa setelah lahirnya UU OJK yang menyebabkan
dampak hukum dialihkannya fungsi, tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan kegiatan di sektor pasar modal dari Bapepam ke OJK. Dengan adanya pengalihan ini maka secara lex post teriori derograt legi priori , kewenangan Bapepam yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan mengenai kewenangan pengajuan permohonan pailit perusahaan efek menjadi kewenangan OJK. Pembatasan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) tidak menghilangkan hak kreditor untuk mendapat upaya hukum berupa pengajuan gugatan perdata mealui pengadilan umum.
Putusan pailit perusahaan efek yang permohonannya diajukan oleh kreditor merupakan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU Kepailitan dan UU Pasar Modal. Dengan dikabulkannya permohonan pailit perusahaan efek yang diajukan oleh kreditor maka menyebabkan terjadinya inkonsistensi penegakan hukum kepailitan baik terhadap hukum yang berlaku secara yuridis normatif ataupun terhadap yurisprudensi sebagai hukum yang lahir dari hakim melalui proses peradilan. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt.Sus. Pailit/2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt. Pusat milik PT AAA Securitas maka menunjukan bahwa Hakim dalam Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah bersikap konsisten. Sehingga dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung ini maka terjadi adanya kepastian hukum di bidang pasar modal yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

## E. Saran
1.  Dengan adanya pengalihan kewenangan, tugas dan fungsi dari Bapepam ke OJK dalam bidang pasar modal berdasarkan UU OJK, maka perlu dilakukan revisi terhadap peraturan UU Kepailitan dan UU Pasar Modal. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan  kedua aturan tersebut terhadap UU OJK supaya tidak terjadi multitafsir.
2.  Perlu adanya peraturan khusus mengenai pelakasanaan kepailitan perusahaan efek yang dibuat oleh OJK sebagai pihak yang berwenang dalam mengawasi kegiatan dibidang pasar modal. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan adanya kepastian hukum bagi  pihak pemangku kepentingan dalam bidang pasar modal terutama bagi pihak Debitur dan Kreditur. Selain itu dengan dibuatnya peraturan tersebut diharapkan mampu menutup kemungkinan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
3.  Perlu adanya koordinasi secara langsung antara pihak Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pihak OJK perihal kewenangan OJK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan efek maupun terhadap kepailitan pada sektor pasar modal lainnya seperti Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kepailitan perusahaan efek baik dari segi pendaftaran hingga pertimbangan hakim dalam memutus.

## Daftar Pustaka
Apri Sya’bani, 2014. “Minority Shareholders’ Protection in The Indonesian Capital Market”. Indonesia Law Review , Volume 4 Number 1, January-April 2014.
Ari Rio Pambudi dkk, 2016. “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Pada Kepailitan Perusahaan Efek (Studi Kasus Kepailitan PT AAA Sekuritas). Diponegoro Law Journal , Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016. Semarang: Universitas Diponegoro.
Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011. Pokok-Pokok Hukum Bisnis . Jakarta: Salemba Empat.
Gatot Suprapmono. 2014. Perjanjian Utang Piutang . Jakarta: Kencana
H. Abdul Manan. 2009. Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia . Jakarta: Kencana.
Ivida Dewi Amrih & Herowati Poesoko. 2016. Hukum Kepailitan (Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit) . Yogyakarta: Laksbang Grafika.
Kartini Muljadi. 2005. Pedoman Menangani Perkara Kepailitan . Jakarta: Rajawali Pers.
M.Hadi Shubhan. 2012. Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, Praktek di Peradilan) . Jakarta: Kencana.
M Irsan Nasarudin & Indra Surya. 2004. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia Cetakan kedua . Jakarta: Kencana.
Man S sastrawidjaja. 2006. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Bandung: Alumni.
Munir Fuadi. 2005. Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global) . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rudy A. Lontoh dkk. 2001. Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Bandung: Alumni.
Sutan Remy Sjahdeni. 2016. Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undnag-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Jakarta: Kencana.