## KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM BERMASYARAKAT: STUDI PADA MASYARAKAT PANTAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

## Faridah
Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang
Abstract
This  research  aims  to;  (a)  identify  women’s  involvement  in  the  development  of nagari (local state), (b) identify community efforts in empowering women to participate in the nagari development, (c) identify the women empowerment programs conducted by related  agencies  and  institutions,  (4)  indentify  the  pattern  of  women  empowerment  in order  to  participate  in  the  nagari  development,  and  (5)  identify  community  values  that underlie  women’s  participation in the  nagari  development.  This  research  is  descriptive qualitative. It is conducted in coastal areas of Padang Pariaman regency, represented by each  nagari  in  each  of  these  districts:  Ulakan  Tapakis,  Sungai  Limau,  Batang  Gasan, and Lubuk Alung. Data is collected using questionnaires, interviews, direct observation, and  library  research.  Data  is  analyzed  qualitatively.  The  result  shows  that;  1)  only  a small  number  of  women  involves  in  the  nagari  development,  due  to  the  low  level  of education,  2)  most  community’s  efforts  in  empowering  women  to  participate  in  the nagari  development  depend  only  on  the  information  or  initiatives  by  the  government whose meetings are part of government programs, 3) women empowerment program is held  by  the  local  agencies  and  institution,  4)  women  empowerment  encouraged  by  the respondents are held in the coastal areas with coastal tourism, where women are active in coastal-based entrepreneurship, 5) women participation in every aspects of political, social,  and  cultural  development  are  based  on  the  value  adat  basandi  syarak,  syarak basandi kitabullah (traditional value based on the interpretation of the Koran).
Key words : women involvement, participation, development
Pendahuluan Dalam falsafah adat Minangkabau dikatakan  bahwa  perempuan  disebut  dengan istilah  Bundo  Kanduang,  artinya limpapeh rumah  nan  gadang,  umbun  puruak  pagangan kunci, umbun puruik aluang bunian, pusek jalo kumpuan  tali,  sumarak  di  dalam  kampuang, hiasan  dalam  nagari,  nan  gadang  nan  basa batuah,  kok  hiduik  tampek  banasa,  kok  mati tampek  baniet,  kaundung-undung  ka  Madinah, kapayuang  panji  ka  sarugo,  ka  pai  ka  tampek batanyo,  ka  pulang  ka  tampek  babarito (Kongres  Perempuan  Minangkabau,  2005). Dalam adat Minangkabau secara ideal normatif posisi  perempuan  atau  Bundo  Kanduang menempati ruang yang besar dalam penyelenggaraan  pembangunan  nagari.  Aturan ini  diperkuat  lagi  dengan  hasil  Musyawarah
Adat yang mengatakan : 1. Dalam setiap tingkat pengambilan keputusan  dalam  rapat  adat  atau  nagari wajib melibatkan kaum perempuan
2. Dalam  proses  pengambilan  keputusan, keputusan tertinggi berada dalam kerapatan suku.  Anggota  kerapatan  suku  terdiri  dari unsur: 4 jinih (Penghulu, Manti, Dubalang, Malin),  Urang  Bajinih  (Mamak  payuang, Mamak  kaum,  Camin,  Urang  tuo),  Bundo Kanduang  (perwakilan)  dan  kemanakan (perwakilan).
3. Ranji  dibuat  menurut  garis  keturunan  ibu, untuk  menentukan  penurunan  sako  dan pusako
4. Ranji  disahkan  oleh  Ninik  Mamak  suku dan  diketahui  oleh  Ketua  KAN  dan  Wali Nagari,  kalau  ingin  legalitasnya  diakui
secara  hukum  positif  diminta  pengesahan oleh  pengadilan  negeri,  Namun  otoritas tetap  pada  suku,  sedangkan  KAN  hanya mengapikan  pagaran  tagak  (Seminar  di Solok tanggal 18-19 Januari 2005).
Dalam politik kenegaraan, dengan meratifikasi Konvensi internasional tentang hak politik perempuan, pemerintah telah membuktikan kemauan politiknya untuk menghapuskan  semua  bentuk  diskriminasi terhadap  perempuan.  Dalam  teori  kenegaraan dikatakan  bahwa  warga  negara  mempunyai kedudukan  yang  sama  di  muka  hukum  dan pemerintahan.  UUD  1945  menjamin  bahwa setiap  warga  negara  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  sama  dalam  semua  bidang kehidupan  bernegara  seperti  politik,  ekonomi, budaya, dan hankam, bigitu juga bidang lainnya pendidikan,  hukum,  kesehatan,  partisipasi politik  dan  kesempatan  kerja,  yang  diperkuat dengan  lima  prinsip  dasar  falsafah  negara (Pancasila).
Namun secara de facto perempuan tetap tidak  sederajat  dengan  laki-laki  dalam  hak  dan kesempatan.  Hal  ini  kemungkinan  disebabkan oleh  suatu  kombinasi  antara  penerapan  nilai tradisi,  budaya  dan  undang-undang  tertentu yang  berlawanan  dengan  semangat  dan  prinsip persamaan  hak,  dan  faktor-faktor  lain  yang perlu dilihat dalam kajian ini.
Kondisi sementara menunjukkan bahwa partisipasi  perempuan  dalam  pembangunan seperti  kembali  ke  nagari,  kaum  perempuan kurang memberikan perhatian, dan menyerahkan kepada pihak laki-laki.
Disamping itu, masih ada peraturan yang dibuat pemerintah  daerah  belum  mendukung  ke  arah terjadinya partisipasi perempuan dalam pembangunan  nagari  (Perda  No.9  Tahun  2000 jo Perda No.2 Tahun 2007) tentang
pemerintahan  nagari.  Berdasarkan  data  Biro Pemberdayaan  Perempuan  Pemda  Sumatera Barat  (2003)  bahwa  perempuan  belum  banyak ikut serta dalam pemerintahan nagari. Walaupun pada sebagian perempuan Minangkabau  yang  telah  berpendidikan  mulai berpartisipasi  dalam  berbagai  organisasi  dan ikut dalam pembangunan nagari tetapi ini masih relatif  kecil  bila  dibanding  dengan  jumlah perempuan.  Dilihat  dari  segi  jumlah  dan proporsi  perempuan Sumatera Barat lebih besar dari laki-laki. Perbandingan usia muda perempuan  1.115.600  jiwa  (51,41%)  dan  laki- laki  1.054.600  jiwa  (48,59%),  sementara  usia
produktif  perempuan  sebanyak  1.338.400  jiwa (51,666%)  sedangkan  laki-laki  1.252.308  jiwa (48,34%)  (Bappeda  Propinsi  Sumatera  2001). Khusus di Pemerintahan Nagari Sumatera Barat kondisi partisipasi perempuan dalam pembangunan  cukup  rendah  yang  ditunjukan dengan  jumlah  mereka  yang  duduk  dalam struktur pemerintahan  nagari hampir tidak ada pada sebuah nagari (LPM UNP, 2004).
Pada  hal  Pemerintah  juga  menfasilitasi program  pemberdayaan  perempuan  seperti dengan  membentuk  Menteri  pemberdayaaan perempuan  pada  tingkat  nasional,  adanya  Biro Pemberdayaan  perempuan  di  daerah,  begitu juga pemberdayaan LSM dan LBH Perempuan, pihak    pemerintah  ikut  mendorong  dan menfasilitasinya,  di  DPRD  ada  quota  tertentu bagi  perempuan,  di  setiap  pemerintahan  nagari kecenderungan  ada  perempuan  tetapi  jumlah dan penempatannya perlu dikaji lebih mendalam dan dicarikan formulasi-formulasi ke arah membangun partisipasi perempuan. Untuk itu  perlu  dibangun  pola-pola  pemberdayaan perempuan  khususnya  dalam  pembangunan nagari.
Dari  jalan  pikiran  di  atas,  penelitian hendak menjawab masalah berikut:
1. Bagaimana  keterlibatan  perempuan  dalam pembangunan  nagari  di  sekitar  Pantai Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan  untuk  berparsipasi  dalam pembangunan nagari?
3. Bagaimana program pemberdayaan perempuan  yang  telah  dilakukan  oleh Dinas/Instansi terkait di Kabupaten Padang Pariaman?
4. Bagaimana pola pemberdayaan perempuan untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan nagari?
5. Apa nilai-nilai masyarakat yang mendasari keterlibatan perempuan dalam pembangunan nagari?
Yang menjadi tujuan penelitian adalah:
1. Mengidentifikasi  keterlibatan  perempuan dalam pembangunan nagari.
2. Mengidentifikasi  usaha  yang  dilakukan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan nagari.
3. Mengidentifikasi  program  pemberdayaan perempuan  yang  telah  dilakukan  oleh Dinas/Instansi terkait.
Vol. XI No.1 Th. 2012
4. Mengidentifikasi pola pemberdayaan perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan nagari.
5. Mengidentifikasi  nilai-nilai  masyarakat yang  mendasari  partisipasi  perempuan dalam pembangunan nagari.
Manfaat penelitian ini adalah melahirkan rumusan  pola  pemberdayaan  perempuan  untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan penyelengaraan nagari di sekitar pantai
Kabupaten
Padang
Pariaman, terutama
menyangkut: program, kegiatan, organisasi, dan manajemen  pemerintahan  nagari.  Secara  rinci hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:
1. Untuk  mengembangkan  instrumen  pola pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi  aktif  dalam  pembangunan penyelenggraan  nagari,  dan  memperkaya teori  gender  dan  partisipasi  perempuan dalam pembangunan.
2. Untuk mengembangkan pengkajian wanita sebagai  pendekatan  interdisipliner  dalam pembangunan daerah.
3. Untuk mendapatkan informasi baru tentang pola-pola  pemberdayaan  perempuan  pada masyarakat  terbawah  dan  pemerintahan terrendah (Nagari) sehingga dapat diformulasikan kedalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## Kajian Pustaka
Peranan Perempuan dalam Pembangunan Peranan  perempuan  dalam  berbagai kehidupan  dijelaskan  dalam  Alqur’an,  dan UUD 1945, termasuk dalam kovenan perjanjian internasional.  Prinsip  manajemen  sumberdaya keluarga  mengatakan  bahwa  manajemen  dalam keluarga  diperlukan  guna  mencapai  tujuan kehidupan  yang  lebih  luas  yang  peranan  ini dimainkan  perempuan  sebagai  ibu  (Guhardja, 1992).  Peran  perempuan  terlihat  dalam  bidang politik, ekonomi, budaya dan bidang lain dalam kehidupan  kenagarian.  Perempuan  didorong untuk berpartisipasi dalam program pembangunan  nagari  ditawarkan  sesuai  dengan kebutuhan  yang  telah  lama  mereka  rasakan. Untuk  itu,  perlu  dirancang  pola  baru,  yang diminta  kepada  perempuan  tentang  pola  apa yang mereka ingini.

## Konsep Gender
Untuk  memahami  konsep  gender  harus dibedakan  kata  gender  dengan  kata  seks  (jenis kelamin)  sebagai  ketentuan  biologis  (anugerah
Allah). Konsep gender suatu sifat yang melekat pada  kaum  laki-laki  dan  perempuan  yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural . Misalnya  perempuan  dikenal  lemah  lembut, cantik emosional atau keibuan. Sementara laki- laki  dianggap  kuat,  rasional,  jantan,  perkasa. Ciri-ciri tersebut dapat dipertukarkan, atau bisa terjadi. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah  menjadi  masalah  sepanjang  tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities) (Mansur Pakih, 1996).
Selanjutnya dikatakan bahwa ketidakadilan  gender  termanifestasi  dalam berbagai  bentuk  antara  lain:  marginalisasi  atau proses  pemiskinan  ekonomi,  subordinasi  atau anggapan  tidak  penting  dalam  keputusan politik,  pembentukan  stereotipe  atau  melalui pelabelan  negatif,  kekerasan  (violence),  beban kerja  lebih  panjang  dan  lebih  banyak  (burden), serta  sosialisasi  ideologi  nilai  peran  gender. Bentuk-bentuk ketidakadilan ini akan dianalisis dalam  mempengaruhi  perilaku  perempuan dalam partisipasi pembangunan nagari.

## Definisi Operasional Konsep
Konsep-konsep  yang  dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah:
a) Keterlibatan  atau  Partisipasi  perempuan dalam pembangunan nagari dalam lingkungan  masyarakat  daerah  yaitu: keikutsertaan  perempuan  pada  bidang politik,  ekonomi,  sosiali  budaya  dan keamanan  nagari  melalui  lembaga  formal dan  informal  seperti  kelompok  cerdik pandai,  alim  ulama,  organisasi  sosial level nagari,  ormas,  parpol,  LSM  pada  level nagari, lembaga keuangan mikro di nagari, dan  organisasi  lainnya  pada  level  nagari. dan pemerintahan nagari seperti keikutsertaan dalam perangkat pemerintahan  nagari,  sebagai  anggota BPRN/Dewan  Perwakilan  Anak  Nagari, dan  partisipasi  sebagai  staf  lain  yang  ada dalam pemerintahan nagari.  Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan angket dan  wawancara  yang  mendalam  bagi kelompok strategis.
b) Usaha  yang  dilakukan  masyarakat  dalam pemberdayaan perempuan untuk berparsipasi  dalam  pembangunan  nagari adalah  usaha-usaha  yang  tumbuh  dari masyarakat sendiri, dan usaha-uasaha yang difasilitasi pemerintah atau sebagai program  pemerintah  dalam  pemberdayan
perempuan.  Data  dikumpulkan  dengan dokumenter dan pengamatan langsung oleh peneliti.
c) Program  pemberdayaan  perempuan  yang telah  dilakukan  oleh  Dinas/Instansi  terkait adalah program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah melalui Biro pemberdayaan perempuan pada pemerintah  daerah,  dan  instansi  terkait lainnya. d) Pola  pemberdayaan  perempuan  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  nagari adalah formulasi-formulasi
sebagai alternatif  yang  akan  ditawarkan  dalam upaya  pemberdayaan  perempuan  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  nagari.
Formulasi ini dibuat berdasarkan data yang dikumpulkan.  dengan  angket,  wawancara dan pengamatan langsung oleh peneliti.

## Metodologi
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif.  Untuk  mengetahui  faktor-faktor pemberdayaan perempuan dalam pembangunan nagari,  atau  untuk  menjawab  apa  penjelasan yang  terperinci  mengenai  gejala  sosial  seperti yang  dimaksud  dalam  pertanyaan  penelitian (Manasse  Malo,  1986).  Atau  sejenis  penelitian sosial  yang  mengambarkan  realitas  sosial  yang kompleks  dengan  menetapkan  konsep-konsep atau  teori-teori  yang  dikembangkan  oleh  ilmu sosial (Vredenberg, 1979).
Penelitian  ini  dilakukan  di  Nagari  pantai pada  Kabupaten  Padang  Pariaman,  yang diwakili  oleh  nagari  di  kecamatan,  yaitu:  1) Ulakan  Tapakis,  2)  Sungai  Limau,  3)  Batang Gasan, dan 4) Lubuk Alung. Kemudian masing- masing  diambil  satu  nagari.  Dengan  demikian, total pemerintahan nagari yang menjadi sampel adalah  4  nagari.  Pengambilan  sampel  ini dilakukan  secara  purposive  yaitu  pemilihan secara  sengaja  dengan  maksud  menemukan fokus penelitian.
Responden  yang  terlibat  adalah  para penyelenggara  pemerintahan  nagari  dan  tokoh masyarakat  nagari  yang  representatif  sesuai dengan  tujuan  penelitian.  Informasi  lebih banyak  dikumpulkan  melalui  informan  kunci. Untuk lebih jelas terlihat pada tabel berikut:
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan kuesioner, wawancara dan pengamatan langsung,  di  samping  itu  dibantu  dengan  studi kepustakaan  (temuan  LSM  dan  pemerintah). Artinya  pendekatan  terhadap  setiap  informan
dilakukan  dengan  cara  pembicaraan  yang mendalam ( depth interview) . Kuesioner sebagai daftar  pertanyaan  yang  bersifat  terbuka  untuk mengetahui  pengalaman  responden.  Untuk wawancara  digunakan  untuk  megejar  jawaban yang  tidak  terjaring  dalam  kuesioner,  dan pengamatan  digunakan  untuk  melengkapi sekaligus alat kontrol data primer.
Tabel 1.  Informan Penelitian No.   Wilayah  Penelitian/ Kecamatan Komposisi Informan Jml 1 Ulakan Tapakis Kel  Pemerintah, Non pemerintah,  dan perempuan 10 2 Sungai Limau Kel  Pemerintah, Non pemerintah,  dan perempuan 10 3 Batang Gasan Kel  Pemerintah, Non pemerintah,  dan perempuan 10 4 Lubuk Alung Kel  Pemerintah, Non pemerintah,  dan perempuan 10 Total 40 Sumber:  Data  Badan  Perberdayaan  Masyarakat  Padang Pariaman, 2007
Sedangkan penelitian kepustakaan digunakan  untuk  dapat  mengetahui  sebanyak mungkin  pendapat  dan  konsep  para  ahli  atau peneliti yang lebih dahulu mengadakan penulisan  yang  terkait  dengan  pembahasan penelitian ini.
Data  yang  diperoleh  dari  semua  sumber, diolah dengan analisa kualitatif. Langkah utama adalah:  membuat  klasifikasi  yaitu  merumuskan kategori-kategori  yang  terdiri  dari  gejala-gejala yang  sama  atau  yang  dianggap  sama  sampai kepada menafsirkan arti dari jawaban responden  (J.Vredenbreght,  1979).  Kemudian merumuskan  pola  keterlibatan  perempuan dalam pembangunan di Pemerintahan Nagari.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Dalam  Buku  Profil  Statistik  Gender Kabupaten  Padang  Pariaman  Sumatera  Barat (BPM,  2004)  dan  Padang  Pariaman  Dalam Angka  (Bappeda,  2005)  dijelaskan  bahwa secara  geografis  posisi  Kabupaten  Padang
pariaman terletak antara 0o 11’ – 30 30’ lintang selatan  dan  98o  36’  –  100o  40’  Bujur  Timur, dengan  keadaaan  iklim  tropis  yang  sangat dipengaruhi  oleh  angin  darat  dan  laut  serta curah hujan mencapai rata-rata 334,74 MM/bulan  sepanjang  tahun  2004  suhu  udara berkisar  antara  26o  C  sampai  31o  C  dengan panjang  garis  pantaia  60,5  Km  dimana  luas daratan  Kabupaten  Padang  Pariaman  setera dengan  3,15  %  luas  daratan  wilayah  Provinsi Sumatera Barat.
Batas  wilayah  adminsitrasi  Kabupaten Padang  Pariam  adalah  ebelah  Utara  berbatasan dengan  Kabupaten  Agam,  sebelah  selatan berbatas  dengan  Kota  Padang,  sebelah  Timur berbatasan  dengan  Kabupaten  Solok  dan Kabuparten  Tanah  Datar  dan  sebelah  Barat berbatasan dengan Kota Pariaman dan Samudera Indonesia.
Kabupaten  Padang  Pariaman  terdiri  dari 17  Kecamatan  dimana  ke  Kecamatan  2  x  11 Kayu  Tanam  merupakan  kecamatan  yang paling  luas  228,70 Km2  sedangkan  Kecamatan Sintuk  Toboh  Gadang  memilki  luas  wilayah yang  terkecil  dengan  luas  25,56  KM2, Kecamatan  Sungai  Geringing  dan  Kecamatan IV  Koto  Aur  Malintang  merupakan  wilayah yang paling tinggi yaitu 25 KM dari permukaan laut,  sedangkan  wilayah  yang  paling  rendah adalah  Kecamatan  Ulakan  Tapakis  Kecamatan Sungai  Limau,  Kecamatan  Batang  Gasan dengan  ketinggian  +-  2  Meter  dari  permukaan laut.  Keadaan  topografi  Kabupaten  Padang Pariaman  berupa  daratan  seluas  714,47  KM2 atau  59,57%  dari  wilayah  daratan  merupakan dataran  rendah  dengan  ketinggian  antara  0  – 100 Meter dari permukaan laut, sedangkan yang lainnya  merupakan  daerah  bergelombang  dan berbukit yaitu dengan ketinggian 100 M sampai 15090  M  dari  permukaan  laut,  daerah  dataran rendah  terletak  terletak  pada  bagian  barat  yang mendekati pantai, sedangkan daerah bergelombang  dan  dataran  tinggi  pada  bagian timur  dan  sebagian-bagian  utara  dimana  pada daerah  perbatasan  dengan  Kabupaten  Solok, Tanah  Datar  dan  Agam  adalah  merupakan daerah  gugusan  bukit  barisan  yang  membujur sepanjang bagian barat pulau Sumatera.
Untuk  daerah  lokasi  penelitian  yaitu daerah pantai Kabupaten Padang Pariaman, dan dapat dijelaskan secagai berikut:
1. Kecamatan  Ulakan  Tapakih:  terdiri  dari Nagari Tapakih dan Nagari Ulakan
2. Kecamatan  Sungai  Limau:  terdiri  dari
Nagari Kuranji Hilia dan Nagari Pilubang
3. Kecamatan  Batang  Gasam:  terdiri  dari Nagari  Malai  V  Suku  dan  Nagari  Gasan Gadang
4. Kecamatan  Lubuak  Alung:  terdiri  dari Nagari Luabuak Aluang Kondisi sosial budaya masyarakat kabupaten  ini  hampir  bersamaan  dengan kabupaten lain di Sumatera Barat yang berdasar ideologinya  ABS-SBK  (Adat  Basandi  Syara, Syara’ Basandi Kitabullah).

## Temuan Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu: (1) mengidentifikasi keterlibatan perempuan dalam pembangunan  nagari,  (2)  mengidentifikasi usaha  yang  dilakukan  masyarakat  dalam pemberdayaan  perempuan  untuk  berpartisipasi dalam pembangunan nagari,
(3)
mengidentifikasi program pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait, (4) mengidentifikasi pola pemberdayaan  perempuan  untuk  berpartisipasi dalam  pembangunan  nagari,  maka  yang menjadi temuan adalah sebagai berikut:

## Keterlibatan  Perempuan  dalam  Pembangunan Nagari
Sebagian  besar  penduduk  perempuan sekitar  pantai  Padang  Pariaman  bekerja  pada sektor informal seperti pedagang ikan, membuat bordir, membuat kue-kue, sedikit sekali mereka yang  bekerja  pada  sektor  formal  seperti  guru, tenaga  administratif  honor  di  kantor  Wali Nagari.
Menurut responden kecenderungan keterlibatan  atau  partisipasi  perempuan  dalam pembangunan  nagari  untuk  bidang  politik bahwa mereka kaum perempuan kurang tertarik ikut  dalam  mengurus  atau  duduk  dalam  posisi perangkat  Pemerintahan  Nagari.  Mereka  yang ikut  kecenderungannya  adalah  anak  muda tamatan  SLTA  yang  tidak  mendapat  pekerjaan pada  sektor  formal  dan  tidak  pula  tertarik bekerja  dengan  orangtuanya  pada  sektor informal.  Untuk  yang  duduk  di  BPRN kecendrungan  kecil,  begitu  juga  di  lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat nagari. Peran ini lebih banyak dilakukan oleh laki-laki.
Partisisipasi  perempuan  dalam  infra struktur  politik  (kelompok-kelompok  dalam masyarakat)  berdasarkan  pengakuan  kaum perempuan  bahwa  tingkat  pendidikan  rata-rata rendah,  sehingga  peran  sebagai  cerdik  pandai
dalam  nagari  kurang  dilibatkan  oleh  laki-laki. Posisi  alim  ulama  perempuan  hanya  sebagai guru  mengaji,  ada  yang  ikut  dalam  kegiatan majelis ta’lim, tidak ada yang berperan sebagai Da’iyah  atau  juru  ceramah  agama.  Untuk kegiatan  PKK  perempuan  tertarik  terutama untuk  membuat  makanan  ringan  yang  berasal dari  bahan  dasar  ikan  atau  kegiatan  yang difasilitasi oleh pihak kecamatan dan kabupaten. Dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan  seperti  NU,  Muhamadiyah, Tarbiyah,  dan  Tarikat,  menurut  responden mereka  kurang  tertarik.  Namun  mereka  agak suka  pada  kegiatan  para  normal  (dukun). Sedangkan partisipasi untuk organisasi ekonomi  seperti  Koperasi,  arisan,  julo-julo, kecenderungan  mereka  ikut  dan  berpartisipasi aktif.  Untuk  partai  politik  menurut  responden mereka  tidak  punya  hubungan  emosional  yang serius,  tetapi  tergantung  parpol  memberikan bantuan  atau  tidak,  jika  ada  bantuan  mereka siap  membantu  parpol  tersebut.  Terhadap kelompok-kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kecendrungan mereka kaum perempuan tidak ingin masuk, kecuali yang ikut memperhatikan mereka dalam memperjuangkan hak-hak  mereka  seperti  LBH,  lembaga  HAM, lembaga  konsumen,  dan  organisasi  masyarakat masyarakat adat. Pada lembaga keuangan mikro seperti:  Koperasi  Simpan  Pinjam,  KUD,  Baitul Mal  Ta’lim,  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) sebagian  terlibat,  tetapi  lebih  banyak  pada posisi pasif atau meminjam.
Untuk partisipasi perempuan pada bidang sosial  budaya  seperti  ikut  dalam  pesta perkawinan,  melahirkan,  kematian,  dan  acara keagamaan,  kaum  perempuan  ikut  aktif. Sedangkan  peran  kaum  perempuan  bidang keamanan  kurang  dan  lebih  banyak  dilakukan oleh  kaum  laki-laki  seperti  :  kegiatan  gotong royong,  ronda,  atau  posisi  keamanan  dalam nagari (paga nagari).
Usaha  yang  Dilakukan  Masyarakat  dalam Pemberdayaan Perempuan untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan Nagari
Upaya yang dilakukan masyarakat perempuan  nagari  dalam  pemberdayaan  untuk dapat  berpartisipasi  dalam  pembanguan  nagari lebih  banyak  menunggu  adanya  informasi  atau himbauan  dari  aparat  pemerintah  seperti program  PKK,  pertemuan-pertemuan  yang digerakkan sebagai program pemerintah. Untuk usaha yang tumbuh dari masyarakat perempuan
sendiri  hanya  hal-hal  yang  bersifatt  rutin  yang sudah  dikerjakan  selama  ini,  tidak  ada  inisiatif baru  yang  tumbuh  dari  masyarakat  perempuan. Upaya lain muncul jika ada ide-ide yang datang dari perantau seperti pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, bekerja di daerah lain, kecenderungan anak perempuan mereka tertarik dengan informasi tersebut.
Untuk upaya yang tumbuh dari masyarakat  perempuan  yang  bersifat  formal antara  lain:  lebih  banyak  dilakukan  oleh perempuan  tamatan  SLTA  untuk  mengajukan lamaran  pekerjaan  ke  instansi  pemerintah,  bagi ibu-ibu  lebih  menekuni  pekerjaan  yang  biasa dikerjakan.  Untuk  sektor  informal  kaum perempuan  banyak  terlibat  sebagai  pedagang kaki  lima  (PKL),  atau  bagi  perempuan  yang sudah  bersuami,  ikut  suami  seperti  jualan  sate, ikan, atau menjadi pedagang sayur/buah-buahan di kota lain.

## Program  Pemberdayaan  Perempuan  yang Dilakukan oleh Dinas/Instansi Pemerintah
Program  pemberdayaan  bagi  perempuan yang  telah  dilakukan  oleh  Dinas/Instansi terkait, berdasarkan data pihak Pemda Kabupaten  Padang  Pariaman  bahwa  semua dinas, badan dan kantor yang ada dalam SOTK kabupaten  memberikan  perhatian  yang  besar pada  kaum  perempuan  seperti  pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, pangan, pemukiman, kesempatan berusaha, dan jaminan sosial. Untuk bidang pendidikan anak perempuan  diberikan  fasilitas  bebas  SPP dengan  mempermudah  surat  keterangan  miskin dari Wali Nagari, buku cetak gratis.
Untuk  bidang  kesehatan  seperti  pos yandu, asi, informasi makanan sehat, bahaya zat pewarna  dan  pengawet  yang  membabahayakan kesehatan  ibu  dan  anak,  diberikan  informasi. Demikian untuk pemukiman diberikan informasi  program  rumah  sehat,  jamban,  air bersih, dan sanitasi.
Untuk  kesempatan  kerja  lebih  banyak diserahkan  kepada  masyarakat  nagari  apakah keinginan  bekerja  pada  sektor  formal  atau informal. Kondisinya para ibu banyak mempekerjakan anak perempuan untuk membantu  pendapatan  rumah  tangga  atau bekerja  pada  sektor  informal.  Kondisi  ini  sulit bagi pemda untuk melakukan perubahan. Untuk jaminan  sosial  diberikan  pemda  dalam  bentuk bantuan bagi perempuan lansia untuk tinggal di rumah  panti  jompo,  perempuan  cacat  juga
Vol. XI No.1 Th. 2012
menjadi program pemda dalam bentuk pendidikan sekolah luar biasa.
Program  pemberdayaan  perempuan  yang dilakukan  pemerintah  nagari  antara  lain: mempermudah  administrasi    bagi  perempuan yang  akan  berangkat  menjadi  TKW  ke  luar negeri,  pelayanan  KTP,  pelayanan  surat keterangan seperti akte-akte. Sedangkan program  bundo  kanduang  hampir  tidak  ada karena  lebih  tergantung  adanya  bantuan  dari pemda atau pihak lain seperti program life skill dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendorong  sektor  usaha  mereka.  Untuk program pemberdayaan perempuan yang dirasakan masyarakat perempuan nagari seperti program-program  PKK  dan  arisan.  Kelompok lain  belum  ada  program  yang  jelas  bagi perempuan nagari.
Pola pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari
Kondisi  perempuan  pada  nagari  Ulakan berada  pada  wilayah  pantai,  dan  juga  memiliki tempat  wisata  pantai,  sehingga  kecenderungan perempuannya  agak  aktif  dalam  beberapa kegiatan  usaha  yang  berbasis  laut.  Pola-pola yang  ditawarkan  responden  dalam  upaya pemberdayaan  perempuan  untuk  berpartisipasi dalam pembangunan nagari antara lain:
1) Untuk  kegiatan  kepercayaan/keagamaan, perempuan  diikutkan  sebagai  juru  da’wah agama  dengan  memberikan  pelatihan- pelatihan  bagi  mereka  dan  terutama  bagi anak perempuan mereka, sehingga kesemarakan  ajaran  agama  ada  dalam nagari; menghidupkan pengajian-pengajian dan  mendatangkan  guru-guru  agama  agar kami dapat memahami agama dengan baik, sehingga  kepercayaan  yang  kemurnian ajaran  Islam  agak  terganggu  dan  sering muncul dalam nagari, dapat dicegah.
2) Untuk kegiatan organisasi: yang dibutuhkan  dalam  upaya  pemberdayaan adalah  organisasi  yang  dapat  menyentuh langsung  kepada  kegiatan  usaha  kami, seperti  koperasi,  arisan,  julo-julo,  simpan pinjam  yang  tidak  mengandung  riba, selama ini sebagian masyarakat ikut dalam memberikan  pinjaman  lebih  dalam  usaha, untuk  organisasi  politik  seperti  partai politik, kami tidak punya  perhatian karena belum  ada  manfaat  parpol  itu,  yang dibutuhkan organisasi yang dapat menyalurkan
aspirasi
dan
memperjuangkan dalam pembangunan daerah,
3) Untuk  kegiatan  ekonomi:  yang  sangat membantu  dalam  pemberdayaan  adalah program-program  yang  dapat  mengatasi masalah:  pembelian  bahan  dasar  usaha yang murah, pemodalan, sentuhan teknologi  sederhana,  pembukuan  dalam usaha,  dan  cara  mempertanggungjawaban keuangan dalam pinjaman dengan lembaga keuangan mikro seperti BPR.
4) Untuk  kegiatan  budaya:  yang  dapat membantu pemberdayaan adalah: ketersedian  sekolah  yang  betul-betul  tidak ada  pungutan,  gratis  terutama  bagi  anak perempuan  kami  yang  tidak  ada  biaya sekolah;  Pendidikan  luar  sekolah  seperti pelatihan-pelatihan.
5) Untuk  program  hidup  sehat  diperlukan informasi dari semua pihak kesehatan, agar kara perempuan dapat memahami kebutuhan gizi anak dan lainnya.
6) Agar  perempuan  dapat  berpartisipasi  aktif diperlukan  perubahan  budaya,  kebiasaan lama yang kurang mendukung pemberdayaan seperti: perilaku laki- laki/suami yang selalu merendahkan kaum perempuan, menganggap perempuan lemah, tidak berdaya, dan selalu direndahkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada.  Bila  sikap  dan  perilaku  ini  dapat dihilangkan  maka  tantangan  kami  dari perempuan akan teratasi; membuat program kesetaraan/persamaan antara laki- laki dan perempuan dalam semua kegiatan.

## Nilai-nilai  yang  hidup  pada  masyarakat daerah penelitian
Pada  masyarakat  daerah  penelitian  ini, ditemukan terintegrasinya nilai-nilai adat dengan  nilai  agama  yang  populer  disebut dengan  ABS-SBK  atau  Syarak  mangato  adat mamakai.  Artinya  Syara’  (agama)  menjadi standar  nilai  tertinggi,  jika  ada  adat  yang bertentangan  dengan  nilai  agama,  maka  adat wajib menyesuaikan dengan nilai agama.
Pola kepemiminan informal yang disebut dengan    Tali  Tigo  Sapilin  dan  Tungku  Tigo Sajarangan  adalah  Ninik Mamak,  Alim  Ulama, Cendikiawan dan Cerdik Pandai.
Adanya  Sistem  Pemerintahan  adat  yang secara hirarchi terlihat dari adanya Datuk/mamak yang terhinpun dalam KAN taua LAN atau BMAS. Di dalam Perda No.9 Tahun
2000  Provinsi  Sumatera  Barat  belum  ada kejelasan  apakah  dipisahkan  antara  nagari  adat dengan nagari pemerintahan seperti di Bali atau digabung,  sehingga  benturan  sosial  ini  dapat diselesaikan dengan baik.
Alim  ulama  sebagai  unsur  pimpinan masyarakat  yang  mempunyai  peranan  dalam mengendalikan  dan  meningkatkan  pemahaman serta  pengamalan  nilai-nilai  agama,  sekaligus memilki peranan dalam pengawasan pemerinatah dalam membuat kebijakan.
Cerdik  Pandai  adalah  anak  kenamakan yang  mempunyai  latar  belakang  pengetahuan yang  luas  mengenai  adat  istiadat,  agama, budaya, IPTEKS, sebagai sumber cara mensejahterakan masyarakat nagari. Sistem  matriakat  denegan  menetapkan keberadaan
wanita/perempuan
(Bundo
Kanduang)  sangat  penting  dalam  kehiduapn masyarakat. Hal ini mewarnai kehidupan sosial kemasyarakatan  pada  semau  aspek  kehidupan baik sistem kepercayaan/ideologi, sistem politik,  sistem  ekonomi,  sistem  sosial,  dan sistem keamanan masyarakat di nagari.
Semangat dan jiwa dagang serta kewirausahaan sangat mendorong adanya usaha merantau  ke  daerah  lain  dalam  mewujudkan usahanya,  dengan  telah  dibentuk  Persatuan Keluarga  Daerah  Pariaman  (PKDP)  di  seluruh Indonesia  (Hasil  Kajian  Badan  Pemberdayaan Masyarakat Padang Pariaman, 2004) yang telah ditambah  pembahasannya  oleh  tim  peneliti (2010).

## Pembahasan
Keterlibatan  atau  partisipasi  perempuan dalam  pembangunan  nagari  untuk  bidang politik hanya sebagaian kecil yang  tertarik ikut dalam  mengurus  atau  duduk  dalam  posisi perangkat  Pemerintahan  Nagari,  terutama  anak muda  tamatan  SLTA.  Untuk  yang  duduk  di BPRN  kecendrungan  juga  kecil,  begitu  juga  di lembaga  pemberdayaan  masyarakat  tingkat nagari.  Peran  ini  lebih  banyak  dilakukan  oleh laki-laki. Menurut Mochtar Naim (2006) bahwa banyak  faktor  penentu  antara  lain  sifat  fisikal, teknologikal, dan sosial budaya ikut mempengaruhi,  di  samping  faktor  ekonomi, pendidikan,  dan  struktur  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari.
Partisisipasi  perempuan  dalam  infra strukutr  politik  (kelompok-kelompok  dalam masyarakat)  berdasarkan  pengakuan  kaum perempuan  bahwa  tingkat  pendidikan  rata-rata
rendah,  sehingga  peran  perempuan  sebagai cerdik  pandai  dalam  nagari  kurang  dilibatkan oleh  laki-laki.  SDAM  perempuan  maih  rendah, Menurut  Hendry  Simamora  (1997)  menejemen sumberdaya manusia ( human resources management ) adalah
pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan  pengelolaan  individu  anggota  organisasi atau kelompok pekerja. Menejemen sumberdaya  manusia  juga  menyangkut  dan implementasi  sistem  perencanaan,  penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan.  Manejemen  sumberdaya  manusia melibatkan  semua  keputusan  dan  pratek manejemen yang secara langsung mempengaruhi  sumberdaya  manusia,  orang- orang yang bekerja bagi organisasi.
Untuk partisipasi perempuan pada bidang sosial  budaya  seperti  ikut  dalam  pesta perkawinan,  melahirkan,  kematian,  dan  acara keagamaan  kaum  perempuan  ikut  aktif. Sedangkan  peran  kaum  perempuan  bidang keamanan  kurang  dan  lebih  banyak  dilakukan oleh  kaum  laki-laki  seperti  :  kegiatan  gotong royong,  ronda,  atau  posisi  keamanan  dalam nagari  (paga  nagari).  Agar  ada  keterlibatan diperlukan  sistem  menejemen  yang  baik  dan terbuka  dalam  pemerintahan  nagari  seperti dikatakan Stoner (1981) bahwa “management is the process of planning, organizing, leading and controlling  the  efforts  of  organizing  member and  of  using  all  other  organizational  resources to  achieve  styated  organizatinal  goals”  Artinya esensi  manejemen  adalah  akrtivitas  bekerja dengan orang lain agar mencapai berbagai hasil. Artinya ada beberapa dimensi dalam menajemen:  antara  lain:  dalam  menajemen terjadi kegiatan.
Kecenderungan  upaya  yang  dilakukan masyarakat perempuan nagari dalam pemberdayaan untuk dapat berpartisipasi dalam pembanguan  nagari  lebih  banyak  menunggu adanya  informasi  atau  himbauan  dari  aparat pemerintah.  Pada  dasarnya  upaya  masyarakat tergantung  kepada  masyarakat  itu  sendiri  dan lebih  banyak  dipengaruhi  budaya  masyarakat tersebut,  sebagaimana  dikatakan  David  Easton: bahwa  “anggota-anggota  setiap  masyarakat bertindak atau bertingkahlaku di dalam kerangka  dari  suatu  budaya  yang  membentuk tujuan-tujuan  umum  maupun  khusus  mereka dan  prosedur-prosedur  yang  oleh  mereka dianggap  harus  diterapkan  untuk  mencapai
Vol. XI No.1 Th. 2012 tujuan-tujuan itu. Setiap kebudayaan mendapatkan  sifat  uniknya  sebagian  dari  fakta, dan  kebudayaan  itu  menekankan  beberapa  segi perilaku khusus untuk pemeliharaan keharmonisan  serta  mengandung  patokan- patokan  nilai  dalam  suatu  masyarakat”  (David Easton, dalam Mochtar Mas’oed,1986).
Program  pemberdayaan  bagi  perempuan yang  telah  dilakukan  oleh  Dinas/Instansi terkait, berdasarkan data pihak Pemda Kabupaten  Padang  Pariaman  bahwa  semua dinas, badan dan kantor yang ada dalam SOTK kabupaten  memberikan  perhatian  yang  besar pada  kaum  perempuan  seperti  pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, pangan, pemukiman, kesempatan berusaha, dan jaminan sosial.
Untuk bidang pendidikan anak perempuan  diberikan  fasilitas  bebas  SPP dengan  mempermudah  surat  keterangan  miskin dari Wali Nagari, buku cetak gratis.
Untuk  kesehatan  seperti  pos  yandu,  asi, informasi  makanan  sehat,  begitu  juga  hal  zat pewarna,  pengawet  yang  membabahayakan kesehatan  ibu.  Untuk  pemukiman  diberikan informasi  program  rumah  sehat,  jamban,  air bersih,dan sanitasi.
Untuk  kesempatan  kerja  lebih  banyak diserahkan  kepada  masyarakat  nagari  apakah keinginan  bekerja  pada  sektor  formal  atau informal. Kondisinya para ibu banyak memperkerjakan anak perempuan untuk membantu  pendapatan  rumah  tangga  atau bekerja  pada  sektor  informal.  Kondisi  ini  sulit bagi pemda untuk melakukan perubahan. Untuk jaminan  sosial  diberikan  pemda  dalam  bentuk bantuan bagi perempuan lansia untuk tinggal di rumah  panti  jompo,  perempuan  cacat  juga menjadi program pemda dalam bentuk pendididkan sekolah luar biasa.
Program  pemberdayaan  perempuan  yang dilakukan  pemerintah  nagari  antara  lain: mempermudah  administrasi    bagi  perempuan yang  akan  berangkat  menjadi  TKW  ke  luar negeri,  pelayanan  KTP,  pelayanan  surat keterangan seperti akte-akte. Sedangkan program  bundo  kanduang  hampir  tidak  ada karena  lebih  tergantung  adanya  bantuan  dari pemda atau pihak lain seperti program life skill dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendorong  sektor  usaha  mereka.  Untuk program pemberdayaan perempuan yang dirasakan masyarakat perempuan nagari seperti program-program  PKK  dan  arisan.  Kelompok
lain  belum  ada  program  yang  jelas  bagi perempuan  nagari.  Tujuan  hidup  keluarga amanat  UU  Keluaraga  secara  nasional  sudah memprogram  dalam  suatu  prinsip  menejemen. Prinsip manejemen sumberdaya keluarga mengatakan  bahwa  menejemn  dalam  keluarga diperlukan  guna  mencapai  tujuan  hidup keluarga  (Guhardja,  1992).  Program  ke  6  dari 10  program  PKK  adalah  pendidikan  dan ketrampilan yang dimaksudkan untuk mendidik dan  meningkatkan  ketrampilan  wanita  dan anggota  keluarga  lain.  Berdasarkan  hasil penelitian  Ratna  Megawangi  (1996)  program PKK  dapat  meningkatkan  dan  mempengaruhi peranan  nilai  dan  norma  perilaku  hidup  sehat. Nilai  adalah  suatu  yang  dijunjung  tinggi  dan dianggap  penting  dalam  keluarga.  Penanaman nilai  mempengaruhi  sikap  dan  tingkah  laku anak dan anggota kelraga lain (Guhardja, 1992). Ibu memegang peran strategis dalam pembinaan  perilaku  hidup  sehat  dalam  suatu keluarga.
Keluarga  sebagai  organisasi  masyarakat terkecil  perlu  berhubungan  dengan  organisasi lain  dalam  mengembangkan  wawasan  hidup sehat  seperti  organisasi  yang  bergerak  dalam bidang  kesehatan  baik  yang  digerakkan  oleh masyarakat  maupun  pemerintah.  Keikutsertaan seorang ibu dalam mengetahui pola hidup sehat timbul  dari  motivasi  dan  terdorong  oleh kebutuhan  hidup  yang  melatar  belakanginya (Suwardi,  1982).  Ibu  rumah  tangga  didorong untuk berpartisipasi bahwa proyek kesehatanyang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan  yang  telah  lama  mereka  rasakan. Menurut hasil penelitian Sajogyo (1983) bahwa keterlibatan  wanita  pedesaan  dalam  kegiatan non  formal  yang  diharuskan  dari  atas  seperti PKK  masih  terbatas  pada  wanita  dari  rumah tangga lapisan yang mampu.
Agar  perempuan  dapat  berpartisipasi aktif  diperlukan  perubahan  budaya,  kebiasaan lama  yang  kurang  mendukung  pemberdayaan seperti:  perilaki  laki-laki,  suami  yang  selalu merendahkan  kaum  perempuan,  mengangap perempuan  lemmah,  tidak  berdaya,  dan  selalu direndahkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Bila  sikap  dan  perilaku  ini  dapat  dihilangkan maka  tantanagan  kami  dari  perempuan  akan teratasi; membuat program kesetaraan/ persamaan  antara  laki-laki  dan  perempuan dalam semua kegiatan. Pemahaman gender bagi kaum laki-laki amat diperlukan. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata
gender dengan kata seks (jenis kelamin) sebagai ketentuan  biologis  (anugerah  Allah).  Konsep gender  merupakan  suatu  sifat  yang  melekat pada  kamu  laki-laki  dan  perempuan  yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural . Misalnya  perempuan  dikenal  lemah  lembut, cantik emosional atau keibuan. Sementara laki- laki  dianggap  kuat,  rasional,  jantan,  perkasa. Ciri-ciri tersebut dapat dipertukarkan, atau bisa terjadi. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah  menjadi  masalah  sepanjang  tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities) (Mansur Pakih, 1996).
Selanjutnya dikatakan bahwa ketidakadilan  gender  termanifestasi  dalam berbagai  bentuk  antara  lain:  marginalisasi  atau proses  pemiskinan  ekonomi,  subordinasi  atau anggapan  tidak  penting  dalam  keputusan politik,  pembentukan  stereotipe  atau  melalui pelabelan  negatif,  kekerasan  (violence),  beban kerja  lebih  panjang  dan  lebih  banyak  (burden), serta  sosialisasi  ideologi  nilai  peran  gender. Bentuk-bentuk ketidakadilan ini akan dianalisis dalam  mempengaruhi  perilaku  ibu  rumah tangga dalam memenuhi gizi anak.

## Simpulan
Berdasarkan  temuan  dan  pembahasan  di atas,  maka  yang  menjadi  kesimpulan  dalam penelitian ini adalah:
1. Keterlibatan  atau  partisipasi  perempuan dalam  pembangunan  nagari  cenderung rendah, karena tingkat pendidikan perempuan  rata-rata  rendah,  sehingga peran  sebagai  cerdik  pandai  dalam  nagari kurang dilibatkan oleh laki-laki.
2. Kecenderungan
dalam upaya pemberdayaan  dalam  nagari  untuk  dapat berpartisipasi  dalam  pembanguan  nagari lebih banyak menunggu, digerakkan sebagai  program  pemerintah.  Untuk  usaha yang  tumbuh  dari  masyarakat  perempuan sendiri  hanya  hal-hal  yang  bersifat  rutin, tidak  ada  inisiatif  baru  yang  tumbuh  dari masyarakat perempuan.
3. Program  pemberdayaan  bagi  perempuan yang  telah  dilakukan  oleh  Dinas/Instansi terkait,  antara  lain  anak  perempuan diberikan  fasilitas  bebas  SPP  dengan mempermudah  surat  keterangan  miskin dari  Wali  Nagari,  buku  cetak  gratis, menyediakan  sekolah  yang  betul-betul tidak  ada  pungutan,  gratis  terutama  bagi anak perempuan kami yang tidak ada biaya
sekolah;  Pendidikan  luar  sekolah  seperti pelatihan-pelatihan.
4. Upaya  pemberdayaan  perempuan  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  nagari dilakukan dengan pola antara  lain: memberikan pelatihan-pelatihan bagi mereka dan terutama bagi anak perempuan mereka,  mengaktifkan  koperasi,  arisan, julo-julo,  simpan  penjam  yang  tidak mengandung  riba,  menyalurkan  aspirasi politik dan memperjuangkan dalam pembangunan daerah, membantu mengatasi masalah bidang dengan pembelian bahan dasar usaha yang  murah, pemodalan,  sentuhan  teknologi  sederhana, pembukuan dalam usaha, dan cara mempertanggungjawaban  keuangan  dalam pinjaman dengan lembaga keuangan mikro seperti BPR.
5. Terintegrasinya  nilai-nilai  adat  dengan nilai  agama  yang  populer  disebut  dengan ABSSBK  dalam  kehidupan  masyarakat. Masih keuatnya pola kepemiminan informal  yang  disebut  dengan    Tali  Tigo Sapilin  dan  Tungku  Tigo  Sajarangan adalah  Ninik  Mamak,  Alim  Ulama, Cendikiawan dan Cerdik Pandai.

## Saran
Yang  menjadi  saran  dalam  penelitian ini adalah:
1. Agar keterlibatan perempuan dalam pembangunan  nagari  dapat  ditingkatkan, perlu ada perlakuan khusus dalam kebijakan pemerintahan dalam melibatkannya. 2. Usaha  yang  dilakukan  masyarakat  dalam Pemberdayaan Perempuan untuk
berpartisipasi  dalam  Pembangunan  Nagari digerakan sendiri ooleh masyarakar perempuan  dengan  menciptakan  suasan yang kondusi8f kearah itu.
3. Program  pemberdayaan  perempuan  yang dilakukan  oleh  Dinas/Instansi  Pemerintah. Agar  lebih  efektif  dengan  menanyakan kepada  kebutuhan  masyarakat  perempuan itu sendiri.
4. Pola  pemberdayaan  perempuan  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  nagari dengan  duduk  bersama  dan  dikerjakan secara bersama untuk berpartisipasi.

## Daftar Rujukan
Guhardja,  S  Dkk.  (1992). Diktat  Manajemen Sumber Daya Keluarga . Jurusan   GMSK
Faperta IPB: Bogor.
Panduan  Kongres  Perempuan  Minangkabau (2005). Revitalisasi  Tradisi  Matrilinial Masyarakat Minangkabau . Padang.
LPM  UNP.  (2004). Strategi  Pemberdayaan Pemerintahan  Nagari .  Hasil  Pengadian
Kepada  Pemerintahan  Nagari  Kabupaten
Agam. LPM UNP: Padang. Malo,  Manasse.  (1986). Metode  Penelitian Sosial . Modul 1-5. Universitas Terbuka. Karunike: Jakarta. Mansur  Fakih  (1996). Analisis  Gender  & Transformasi  Sosial .  Pustaka  Pelajar.
Yokyakarta.
Megawangi,  Ratna,  Dkk.  (1996). Peranan
Suami  Dalam  Peningkatan  Kampanye Ibu Sehat Sejahtera. Kerjasama Jurusan
Gizi  Masyarakat  Dan  Sumber  Daya
Keluarga dan BKKBN: Jakarta.
----------------------.  (1996). Evaluasi  Program
PKK  dan  Kaitannya  Dengan  Kehidupan Keluarga  Pedesaan .  Laporan  Penelitian HB Fak. Pertanian IPB:   Bogor.
Tim Musyawarah Adat (2005). Ketentuan Adat Terhadap  Perempuan  Di  Sumatera Barat : Seminar di Solok 18-19 Januari2005.
Sajogyo,  Pudjiwati.  (1983). Meneliti  Peranan wanita di Pedesaan . IPB: Bogor.
Vredenbregt,  J.  (1979). Metode  Dan  Teknik Penelitian  Masyarakat .  PT  Gramedia: Jakarta.
UU Nu. 39/ 1999 tentang HAM
UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Perda  No.  9 Tahun  2000  tentang  Pemerintahan Nagari