Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 2 (2023), 143-158 E-ISSN: 2716-0610 , P-ISSN: 2086-3225

## Analisis  Konsep  Independensi  dan  Profesionalisme  Majelis  Ulama Indonesia terhadap Sertifikasi Jaminan Halal pada Industri Makanan Olahan di Jawa Barat
Neng Yani Nurhayani, Aziz Sholeh, Zulbaidah, Bobang Noorisnan Pelita, Dedi Supriyadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Surel Korespondensi: nengyaninurhayani@uinsgd.ac.id
Keywords: Halal Certification; LPPOM MUI; Independence; Professionalism.

## Abstract
The  Indonesian  Ulema  Council  should  maintain  professionalism  and  independence  when providing  halal  certification  to  ensure  that  the  needs  of  Muslim  consumers  are  met  in accordance  with  religious  teachings.  Objectivity  should  be  prioritized  to  avoid  any subjective evaluations. The purpose of this research was to investigate the mechanism for issuing  halal  guarantee  certification  in  the  Processed  Food  Industry  in  West  Java. Additionally, the study aimed to examine the application of the principles of independence and  professionalism  of  the  Indonesian  Ulema  Council  in  issuing  Halal  Guarantee Certification. The methodology employed in this research involved a  qualitative approach through field research. The process for obtaining halal assurance certification starts when the Company provides written confirmation that it intends to implement SJH in accordance with  the  rules  outlined  by  LPPOM  MUI.  Independence  is  not  just  determined  by  the organizational  structure  of  an  institution;  expertise,  field  data,  and  appearance  must  also be considered. The Indonesian Ulema Council's application of the Professionalism principle in  granting  Halal  Guarantee  Certification  to  the  food  processing  industry  in  West  Java  is evident  in  its  product  assessment  methods.  The  Council  has  effectively  coordinated  with LPPOM to carry out the process appropriately and efficiently.

## Kata Kunci:
Sertifikasi Halal; LPPOM MUI; Independensi; Profesionalisme

## Abstrak
Majelis  Ulama  Indonesia  senantiasa  dituntut  untuk  menjunjung  profesionalisme  dan independensi dalam pemberian penetapan halal agar kebutuhan konsumen muslim dapat tetap  terjaga  dari  hal-hal  yang  diharamkan  menurut  ajaran  agama.  Penelitian  dilakukan untuk  mengetahui  mekanisme  penerbitan  sertifikasi  jaminan  halal  pada  Industri  Olahan Makanan di Jawa Barat; serta penerapan prinsip independensi dan profesionalisme Majelis Ulama  Indonesia  dalam  menerbitkan  Sertifikasi  Jaminan  Halal.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan  pendekatan  kualitatif.  Mekanisme  penerbitan sertifikasi  jaminan  halal  diawali  dengan  Perusahaan  menyatakan  secara  tertulis  tujuan penerapan SJH di perusahaannya sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh LPPOM MUI.  Aspek  independensi  tidak  hanya  dilihat  dari  kemandirian  dalam  penyelenggaraan suatu  lembaga  saja,  jauh  dari  itu  pertimbangan  keahlian,  data  lapangan  dan  juga penampilan  harus  menjadi  tolak  ukur  utama.  Penerapan  prinsip  Profesionalisme  Majelis Ulama  Indonesia  dalam  menerbitkan  Sertifikasi  Jaminan  Halal  pada  industri  makanan olahan  di  Jawa  Barat  dapat  dilihat  pada  metode  pengkajian  produk  industri  olahan makanan.  Majelis  Ulama  Indonesia  telah  mampu  melaksanakan  koordinasi  yang  baik  dan tepat dengan memberikan peran ini pada LPPOM.

## PENDAHULUAN
Pangan merupakan hal pokok yang mempunyai nilai tinggi bagi kehidupan manusia. Manusia sebagai  pihak  konsumen  mempunyai  sikap  yang  instan,  terlebih  dalam  konsumsinya terhadap pangan, misalnya adalah penyajian makanan yang dirasa dapat menghemat waktu itulah  yang  akan  dipilih.  Dilihat  dari  perkembangan  zaman  dan  teknologi  sekarang  ini, banyak pelaku usaha dan bisnis memanfaatkannya untuk peluang-peluang usaha yang dikira dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar.
Akan tetapi perlu ditinjau kembali sekiranya dalam hal pangan, dalam undang-undang mengenai kesehatan disebutkan bahwa penyediaan makanan yang aman, bergizi dan cukup merupakan  strategi  yang  penting  untuk  mencapai  sasaran  dalam  bidang  kesehatan.  Mutu dan keamanan makanan tidak hanya berpengaruh langsung terhadap produktivitas ekonomi dan  perkembangan  sosial  baik  individu,  masyarakat  maupun  Negara.  Dengan  persaingan internasional  yang  semakin  tinggi  maka  dalam  bidang  perdagangan  makanan  menuntut setiap  produksi  agar  memproduksi  makanan  yang  lebih  bermutu,  aman,  dan  sehat.  Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kemauan hidup sehat secara adil dan merata. 1
Sebagai produsen dan sebagai pencipta makanan atau pangan sekiranya untuk dapat menyediakan  konsumsi  publik  yang  baik.  Karena  ketika  konsumen  khususnya  konsumen muslim  mengonsumsi  hasil  dari  produksi  tersebut  tidak  terdapat  dalih  keragu-raguan  atas kehalalannya. 2
Produsen  sekiranya  mempunyai  standar  jaminan  kehalalan  dalam  produk  yang dihasilkannya, sehingga mutu dan kualitas produk yang dihasilkan dapat dikonsumsi dengan nyaman.  Karena  sikap  konsumen  di  Indonesia  cenderung  sensitif  terhadap  suatu  produk makanan  atau  minuman,  kedudukan  soal  halal  dan  haram  memang  harus  menjadi  dasar pertimbangan  dalam  menyikapi  era  globalisasi  yang  berkaitan  dengan  kompetisi  antar produsen yang mempunyai ambisi besar untuk meraih keuntungan ekonomi dengan pasaran produknya.
Adanya sertifikasi halal di berbagai negara, baik itu di negara Islam atau di negara non Islam, saat ini tidak lagi sebatas upaya perlindungan bagi umat Islam terhadap zat halal dan haram,  tetapi  melebar  menjadi  komoditas  dagang.  Tujuan  pelaksanaan  program  ini  pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat memberikan ketenangan bagi konsumernya.
Adanya  sertifikasi  halal  menunjukkan  terdapat  perlindungan  terhadap  kepentingan umat  Muslim  yang  mengarah  pada  hukum  formal.  Perlindungan  dalam  hukum  formal menunjukkan  kandungan  hukum  yang  dibuat  oleh  agama  telah  tereduksi  dan  kurang  kuat dalam mengatur hubungan yang lebih nyata dalam kehidupan bernegara. 3
Sertifikasi  kehalalan  produk  dari  industri  terdiri  dari  2  Jenis:  Sertifikasi  Halal  Dan Sertifikasi  Sistem  Jaminan  Halal.  Sertifikat  Halal  merupakan  fatwa  halal  MUI  yang
1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
2 Sunita Almatsier, Prinsip Dasar Ilmu Gizi (Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 4.
3 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 80 – 81.
menyatakan  kehalalan  suatu  produk  sesuai  dengan  syariat  Islam  dan  menjadi  syarat pencantuman  label  halal  dalam  setiap  produk  makanan  minuman,  obat-obatan,  dan kosmetika. 4
Sedangkan  Sertifikat  Sistem  Jaminan  Halal  adalah  pernyataan  tertulis  bahwa perusahaan  pemegang  sertifikat  halal  MUI  telah  mengimplementasikan  SJH  sesuai  dengan ketentuan  LPPOM  MUI.  Sertifikat  tersebut  dapat  dikeluarkan  setelah  melalui  proses  audit SJH sebanyak dua kali dengan status SJH dinyatakan Baik (Nilai A).
Tentunya fenomena tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya di negara- negara  sekuler,  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  agama  tidak  lagi  menjadi  pertimbangan dalam  perumusan  kebijakan  atau  undang-undang.  Sebab  agama  menjadi  urusan  personal atau urusan warga negaranya secara perorangan.
Sertifikasi  halal  tidak  bisa  lagi  berupa  bentuk  kepercayaan  semata.  Dengan  kata  lain, sertifikasi  halal  tidak  lain  adalah  upaya  antisipasi  terhadap  bentuk-bentuk  penipuan  atas kandungan halal dalam suatu produk. Misalnya dalam produk olahan daging yang sebagian oleh  masyarakat  muslim  dianggap  halal.  Namun  ketika  diteliti  lebih  lanjut,  daging  olahan tersebut  ternyata  mengandung  bahan  atau  proses  yang  tidak  halal.  Maka,  dalam  hal  ini negara  bertindak  sebagai  pengawas  dengan  menjadikan  sertifikasi  sebagai  sarana  yang diwajibkan kepada pengusaha. 5
Permasalahan  lain  yang  memunculkan  pertanyaan  ialah,  kegiatan  ekonomi  dalam lingkup  produksi  merupakan  sebuah  proses  yang  bersifat  dinamis.  Artinya  dapat dimungkinkan  adanya  perubahan-perubahan  tertentu  pada  suatu  produk  melihat  kepada ketersediaan  bahan  baku  yang  terkadang  sulit  untuk  ditemukan,  atau  terpengaruh  akibat pasang surut harga standar. Hal ini sangat riskan akan potensi masuknya bahan-bahan yang diharamkan  secara  Syari,  terlebih  lagi  proses  sertifikasi  dan  audit  kehalalan  produksi  yang berlangsung dalam waktu paling lama 3 Minggu 6 tidak dapat mengawasi pengolahan produk selama setidaknya sampai sertifikasi habis atau 2 tahun.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  muncul  pertanyaan  mengenai  sejauh  mana kredibilitas  sertifikasi  halal  Majelis  Ulama  Indonesia  terhadap  produk  makanan  atau minuman dalam menjaga kehalalan produk selama masa sertifikasi berlaku. Oleh karena itu penulis  dalam  hal  ini  mengajukan  penelitian  yang  berjudul  “Analisis  Konsep  Independensi dan  Profesionalisme  Majelis  Ulama  Indonesia  Terhadap  sertifikasi  Jaminan  Halal  Pada Industri Makanan Olahan di Jawa Barat”

## METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor  keilmuan  tertentu  yang  hasilnya  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah.
4 Aal Lukmanul Hakim, “Dissecting the Contents of Law in Indonesia on Halal Product Assurance,” Indon. L. Rev. 5 (2015): 89.
5 Lies Afroniyati, “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia,” JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 18, no. 1 (2014): 37.
6 Kompas Cyber Media, “MUI: Urus Sertifikat Halal Paling Lama 3 Minggu,” KOMPAS.com, 20 April 2012, https://ekonomi.kompas.com/read/2012/04/20/12482436/~Bisnis & Keuangan~Ekonomi.
Berdasarkan rumusan masalah, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field research ) dengan  pendekatan  kualitatif.  Metode  pengumpulan  data  meliputi  wawancara  dan dokumentasi,  sedangkan  teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analisis dengan  pola  berpikir  induktif,  melakukan  analisa  dari  data-data  yang  telah  terkumpul sebelumnya  kemudian  diuraikan  agar  mendapatkan  kesimpulan  dari  penelitian  yang  telah dilakukan. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme  Penerbitan  Sertifikasi  Jaminan  Halal  pada  Industri  Olahan  Makanan  di  Jawa Barat
Jaminan  kehalalan  suatu  barang  atau  produk  merupakan  kunci  utama  dalam  kriteria konsumsi halal. Jaminan kehalalan dapat dilakukan oleh siapa saja dengan dalih bahwa apa yang  dihalalkan  menurut  syariat-Nya  yang  mana  mereka  menerapkan  dalam  produksinya maka  itu  adalah  benar  dan  sah.  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan  dan  Kosmetika (LPPOM)  MUI  menerapkan  sistem  jaminan  kehalalan  sebagai  bahan  terapan  yang  dapat digunakan oleh pihak-pihak produsen, termasuk oleh industri kecil menengah (IKM).
Sistem  jaminan  halal  yang  dimaksud  oleh  lembaga  tersebut  adalah  untuk  menjamin kepada  MUI  atas  kehalalan  produk  suatu  perusahaan  sepanjang  masa  perusahaan  itu memegang sertifikat halal MUI. 8
Sesuai dengan ketentuan MUI bahwa setiap produsen yang mendaftarkan produknya dalam jaminan sertifikat halal maka masa periode kadaluwarsa sertifikat tersebut adalah dua tahun. Dengan demikian sebuah perusahaan harus dapat memberikan jaminan kepada MUI dan  konsumen  muslim  bahwa  perusahaan  tersebut  senantiasa  menjaga  konsistensi kehalalan  produknya  dengan  mewajibkan  perusahaan  untuk  menyusun  suatu  sistem jaminan halal dan dokumentasi.
Manual sistem jaminan halal memiliki komponen-komponen seperti kendali dokumen, pendahuluan yang terdiri dari informasi dasar perusahaan; tujuan penerapan; ruang lingkup penerapan, dan komponen yang ketiga adalah komponen SJH.
Informasi  dasar  perusahaan  merupakan  pernyataan  identitas  diri  atau  profil perusahaan  berisi  nama  perusahaan,  alamat,  jenis  produk,  kapasitas  produksi,  tempat maklon  jika  ada,  jumlah  lini  produksi,  jumlah  tenaga  kerja,  jangkauan  pasar,  dan  lain-lain. Perusahaan juga harus menyatakan secara tertulis tujuan penerapan SJH di perusahaannya sesuai  dengan  aturan  yang  telah  digariskan  oleh  LP  POM  MUI  yaitu  :  menjamin  kehalalan produk  yang  dihasilkan  secara  sinambung  dan  konsisten  sesuai  dengan  Syariat  Islam  yang telah  ditetapkan  berdasarkan  fatwa  MUI.  Ruang  lingkup  penerapan  ialah  jangkauan penerapan  sistem  jaminan  perusahaan  di  lingkungan  perusahaan,  antara  lain  pembelian, penerimaan  bahan,  lini  produksi,  penyimpanan  bahan  dan  produk,  transportasi  dan distribusi, serta pemajangan dan penghidangan (untuk restoran).
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006).
8 LPPOM MUI, “Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM - MUI” (LPPOM MUI, 2008), 7.
Sedangkan untuk komponen SJH adalah adanya keterangan komitmen kebijakan halal, panduan  halal,  organisasi  manajemen  halal,  Standar  operasional  prosedur,  acuan  teknis, sistem  administrasi  dan  dokumentasi,  sosialisasi,  pelatihan,  komunikasi  internal  dan eksternal, serta audit.
1. Kebijakan Halal
Kebijakan  halal  merupakan  pernyataan  tertulis  tentang  komitmen  perusahaan untuk  memproduksi  produk  halal  secara  konsisten,  mencakup  konsistensi  dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta konsistensi dalam proses produksi halal.
2. Panduan Halal
Panduan Halal adalah pedoman perusahaan dalam melaksanakan kegiatan untuk menjamin  produksi  halal.  Panduan  Halal  yang  disusun  perusahaan  mencakup:  1) Pengertian halal dan haram; 2) Dasar Al Qur ’ an dan Fatwa MUI (Lampiran 5); 3)Pohon keputusan  untuk  identifikasi  titik  kritis  keharaman  bahan  dan  proses  produksi (Lampiran  6);  4)Tabel  hasil  identifikasi  titik  kritis  keharaman  bahan  dan  tindakan pencegahannya (Lampiran 7); 5)Tabel hasil identifikasi titik kritis peluang kontaminasi proses produksi dari bahan haram/najis dan tindakan pencegahannya (Lampiran 8); 6) Publikasi LPPOM MUI (Jurnal Halal LPPOM MUI dan website www.halalmui.org ).
3. Manajemen Halal
Manajemen  halal  merupakan  organisasi  internal  perusahaan  yang  mengelola seluruh  fungsi  dan  aktivitas  manajemen  dalam  menghasilkan  produk  halal.  Dalam mengelola  fungsi  dan  aktivitas  tersebut  pihak  perusahaan  dapat  melibatkan  seluruh departemen  atau  bagian  yang  terkait  dengan  sistem  berproduksi  halal,  mulai  dari tingkat  pengambil  kebijakan  tertinggi  sampai  tingkat  pelaksana  teknis  di  lapangan. Manajemen  yang  terlibat  merupakan  perwakilan  dari  manajemen  puncak, Quality Assurance  (QA)/Quality  Control  (QC) ,  produksi, research  and  development  (R&D), purchasing ,  PPIC  serta  pergudangan.  Organisasi  manajemen  halal  dipimpin  oleh seorang  Koordinator  Auditor  Halal  Internal  (KAHI)  yang  melakukan  koordinasi  dalam menjaga  kehalalan  produk  serta  menjadi  penanggung  jawab  komunikasi  antara perusahaan dengan LPPOM MUI.
4. Standard Operating Procedures (SOP)
Standard  Operating  Procedures  (SOP) adalah  suatu  perangkat  instruksi  yang dibakukan  untuk  menyelesaikan  suatu  proses  kerja  rutin  tertentu.  SOP  dibuat  agar perusahaan  mempunyai  prosedur  baku  untuk  mencapai  tujuan  penerapan  SJH  yang mengacu kepada kebijakan halal perusahaan. SOP dibuat untuk seluruh kegiatan kunci pada proses produksi halal yaitu bidang R&D, Purchasing , QA/QC, PPIC, Produksi dan Gudang.  Adanya  perbedaan  teknologi  proses  maupun  tingkat  kompleksitas  di  tiap perusahaan  maka  SOP  di  setiap  perusahaan  bersifat  unik.  Contoh  kegiatan-kegiatan kunci  yang  masuk  dalam  SOP  antara  lain  SOP  pembelian  bahan,  penggunaan  bahan baru, penggantian dan penambahan pemasok baru.
5. Acuan Teknis
Pelaksanaan  SJH  dilakukan  oleh  bidang-bidang  yang  terkait  dalam  organisasi manajemen  halal.  Dalam  pelaksanaannya  perlu  dibuat  acuan  teknis  yang  berfungsi sebagai  dokumen  untuk  membantu  pekerjaan  bidang-bidang  terkait  dalam melaksanakan fungsi kerjanya.
a. Acuan  Teknis  untuk  Bagian  Pembelian:  1)  Daftar  bahan  meliputi  nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LP POM MUI; 2) Daftar Lembaga sertifikasi halal yang telah diakui LP POM MUI; 3) Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan  produk  (Sertifikat  per  pengiriman,  wilayah  berlakunya  Sertifikat Halal, masa berlaku Sertifikat Halal, logo halal pada kemasan dan lain-lain.); 4) SOP penambahan pemasok baru
b. Acuan  Teknis  untuk  Bagian  R&D:  1)  Daftar  bahan  meliputi  nama  bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LP POM MUI; 2) Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan  produk  (Sertifikat  per  pengiriman,  wilayah  berlakunya  Sertifikat Halal, masa berlaku Sertifikat Halal, logo halal pada kemasan dan lain-lain.). 3) Tabel hasil identifikasi titik kritis keharaman bahan; 4) SOP penggunaan bahan baru.
c. Acuan Teknis untuk Bagian Produksi: 1) Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LP POM  MUI;  2)  Formula/instruksi  kerja  produksi  sesuai  dengan  matriks bahan; 3) Tabel hasil identifikasi peluang kontaminasi proses produksi dari bahan haram/najis dan tindakan pencegahannya; 4) SOP produksi halal.
d. Acuan Teknis untuk Bagian QC/QA: 1) Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LP POM MUI; 2) Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan  produk  (Sertifikat  per  pengiriman,  wilayah  berlakunya  Sertifikat Halal,  masa  berlaku  Sertifikat  Halal,  dan  lain-lain);  3)  SOP  pemeriksaan bahan.
e. Acuan  Teknis  untuk  Bagian  Pergudangan:  1)  Daftar  bahan  meliputi  nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh  LP  POM  MUI;  2)  Tanda  pada  kemasan  (logo, lot  number ,  nama  dan alamat/lokasi  produksi)  yang  harus  disesuaikan  dengan  dokumen kehalalan;  3)  Prosedur  penyimpanan  bahan/produk  yang  menjamin terhindarnya bahan/produk dari kontaminasi oleh barang haram dan najis; 4) SOP penerimaan dan penyimpanan bahan.
6. Sistem Administrasi
Perusahaan  harus  mendesain  suatu  sistem  administrasi  terintegrasi  yang  dapat ditelusuri  ( traceable )  dari  pembelian  bahan  sampai  dengan  distribusi  produk.  Secara rinci administrasi yang terkait dengan SJH dimulai dari administrasi bagian pembelian bahan  ( purchasing ),  penerimaan  barang  ( Quality Control /QC),  penyimpanan  bahan
( Warehousing /PPIC), Riset dan Pengembangan (R&D), Produksi/Operasi, Penyimpanan Produk ( Finish Product ) dan Distribusi.
7. Sistem Dokumentasi
Pelaksanaan SJH di perusahaan harus didukung oleh dokumentasi yang baik dan mudah diakses oleh pihak yang terlibat dalam proses produksi halal termasuk LP POM MUI  sebagai  lembaga  sertifikasi  halal.  Dokumen  yang  harus  dijaga  antara  lain:  1) Pembelian  bahan;  2)  Penerimaan  Bahan;  3)  Penyimpanan  Bahan;  4)  Riset  dan Pengembangan  (Formulasi);  5)  Produksi  (Proses  Produksi  dan  Pembersihan  Fasilitas Produksi);  6)  Penyimpanan  Produk;  7)  Distribusi  Produk;  8)  Evaluasi  dan  Monitoring (laporan  berkala);  9)  Kegiatan  Pelatihan  dan  Sosialisasi;  10)  Tindakan  Perbaikan  atas Ketidaksesuaian;  11)  Manajemen Review dalam  Manual  SJH  akan  dijelaskan dokumentasi tiap fungsi operasi disertai penanggung jawab dan lokasinya.
8. Sosialisasi
SJH  yang  telah  dibuat  dan  diimplementasikan  oleh  perusahaan  harus disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan ( stakeholder ) perusahaan termasuk kepada  pihak  ketiga  (pemasok,  maklon).  Tujuan  kegiatan  ini  adalah  agar  seluruh pemangku  kepentingan  memiliki  kepedulian  ( awareness )  terhadap  kebijakan  halal sehingga  timbul  kesadaran  menerapkannya  di  tingkat  operasional.  Metode sosialisasi yang dilakukan dapat berbentuk poster, leaflet, ceramah umum, buletin internal, audit supplier atau memo internal perusahaan.
9. Pelatihan
Perusahaan perlu melakukan pelatihan bagi seluruh jajaran pelaksana SJH. Untuk itu  perusahaan  harus  mengidentifikasi  kebutuhan  pelatihan  dalam  periode  waktu tertentu.  Pelatihan  harus  melibatkan  semua  personal  yang  pekerjaannya  mungkin mempengaruhi  status  kehalalan  produk.  Pekerjaan  yang  mungkin  mempengaruhi status  kehalalan  produk  harus  diserahkan  kepada  personal  yang  kompeten  sesuai dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman (dalam hal ini di bidang pekerjaan dan hukum Islam). Contoh perencanaan pelatihan dapat dilihat pada Lampiran 12. Tujuan dari  pelatihan  adalah:  1)  Meningkatkan  pemahaman  karyawan  tentang  pengertian halal haram, pentingnya kehalalan suatu produk, titik kritis bahan dan proses produksi;
2) Memahami SJH.
Bentuk-bentuk  pelatihan  yang  dapat  dilakukan:  1)  Pelatihan  eksternal  (a. Pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh  LPPOM  MUI;  b.  Pelatihan  lain  yang  relevan);  2) Pelatihan  internal  (a.  Pelatihan  yang diselenggarakan  oleh  internal perusahaan;  b. In- house training .).
10. Komunikasi Internal dan Eksternal
Perusahaan  dalam  melaksanakan  SJH  perlu  melakukan  komunikasi  dengan berbagai  pihak  yang  terkait  baik  secara  internal  maupun  eksternal.  Untuk  itu perusahaan  harus  membuat  dan  melaksanakan  prosedur  untuk:  1)  Melakukan komunikasi  internal  antara  berbagai  tingkatan  dan  fungsi  organisasi;  2)  Menerima,
mendokumentasi,  dan  menanggapi  komunikasi  dari  pihak  luar  termasuk  dengan LPPOM MUI.
11. Audit Internal
Pemantauan  dan  evaluasi  SJH  pelaksanaannya  diwujudkan  dalam  bentuk  audit internal.  Tujuan  dari  diadakannya  audit  mutu  internal  adalah  untuk  menentukan kesesuaian SJH  perusahaan dengan standar  yang  telah ditetapkan  oleh  LP  POM MUI, menentukan  kesesuaian  pelaksanaan  SJH  perusahaan  dengan  perencanaannya, mendeteksi  penyimpangan  yang  terjadi  serta  menentukan  tindakan  perbaikan  dan pencegahan  dan  memastikan  bahwa  permasalahan  yang  ditemukan  pada  audit sebelumnya telah diperbaiki sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan.
Tujuan  lainnya  dari  audit  mutu  internal  juga  mampu  menyediakan  informasi tentang pelaksanaan SJH kepada manajemen dan LP POM MUI.
Ruang  Lingkup  Audit  Internal  pada  dasarnya  terdiri  dari  Dokumentasi  SJH Pemeriksaan  kelengkapan  dan  kesesuaian  dokumen-dokumen  pendukung  kehalalan produk yang menyangkut bahan, proses maupun produk di setiap bagian yang terkait, seperti : daftar bahan, spesifikasi, sertifikat halal, formula, dokumen pembelian bahan, dokumen penggudangan, dan sebagainya.
Hal-hal  yang  lainnya  juga  yang  perlu  diperhatikan  adalah:    1)  Kelengkapan spesifikasi bahan; 2) Kelengkapan dokumen SJH; 3) Kelengkapan, keabsahan dan masa berlaku  sertifikat  halal  bahan;  4)  Kecocokan  formula  dengan  daftar  bahan  halal;  5) Kecocokan dokumen pembelian bahan dengan daftar bahan halal; 6) Kelengkapan dan kecocokan dokumen produksi dengan daftar bahan dan formula halal;  7) Kelengkapan dan kecocokan dokumen penggudangan dengan daftar bahan dan daftar produk hala; 8) Uji mampu telusur ( traceability ) sistem
12. Pelaksanaan SJH
Audit pelaksanaan SJH di perusahaan mencakup: 1) Organisasi Manajemen Halal ’ 2) Kelengkapan Dokumen Acuan Teknis Pelaksanaan SJH; 3) Implementasi dokumen; 4) Pelaksanaan  sosialisasi  SJH;  5)  Pelatihan;  6)  Komunikasi  internal  dan  eksternal  dalam Pelaksanaan SJH.
Pemantauan dan  Evaluasi  Pelaksanaan SJH:  1)  Pelaporan internal dan  eksternal Pelaksanaan  SJH;  2)  Pengambilan  bukti  berupa form-form atau  hal-hal  lain  tentang pelaksanaan SJH di perusahaan jika dianggap perlu Obyek dari audit adalah bukti-bukti pelaksanaan  sistem  pada  setiap  bagian  yang  terkait  mulai  dari  sistem  pembelian bahan,  penerimaan  bahan,  penyimpanan  bahan,  pengembangan  produk  baru, perubahan  bahan,  perubahan  vendor/ supplier ,  komunikasi  internal  dan  eksternal, perencanaan produksi, proses produksi, penyimpanan produk jadi, dan transportasi. Adapun Prinsip-prinsip yang ditegakkan dalam operasional SJH adalah:
1. Maqoshidu syariah
Pelaksanaan  SJH  bagi  perusahaan  yang  memiliki  SH  MUI  mempunyai  maksud memelihara kesucian agama, kesucian pikiran, kesucian jiwa, kesucian keturunan, dan kesucian harta.
2. Jujur
Perusahaan  harus  jujur  menjelaskan  semua  bahan  yang  digunakan  dan  proses produksi  yang  dilakukan  di  perusahaan  di  dalam  Manual  SJH  serta  melakukan operasional  produksi  halal  sehari-hari  berdasarkan  apa  yang  telah  ditulis  dalam Manual SJH.
3. Kepercayaan
LPPOM  memberikan  kepercayaan  kepada  perusahaan  untuk  menyusun  sendiri Manual SJHnya berdasarkan kondisi nyata internal perusahaan.
4. Sistematis
SJH didokumentasikan secara baik dan sistematis dalam bentuk Manual SJH dan arsip terkait agar bukti-bukti pelaksanaannya di lingkungan perusahaan mudah untuk ditelusuri.
5. Disosialisasikan
Implementasi  SJH  adalah  merupakan  tanggung  jawab  bersama  dari  level manajemen  puncak  sampai  dengan  karyawan,  sehingga  SJH  harus  disosialisasikan dengan baik di lingkungan perusahaan.
6. Keterlibatan key person
7. Perusahaan  melibatkan  personal-personal  dalam  jajaran  manajemen  untuk memelihara pelaksanaan SJH.
8. Komitmen manajemen
Implementasi SJH di perusahaan dapat efektif dilaksanakan jika didukung penuh oleh  top  manajemen.  Manajemen  harus  menyatakan  secara  tertulis  komitmen halalnya dalam bentuk kebijakan halal.
9. Pelimpahan wewenang
Manajemen  memberikan  wewenang  proses  produksi  halalnya  kepada  auditor halal internal.
10. Mampu telusur
Setiap  pelaksanaan  fungsi  produksi  halal  selalu  ada  bukti  dalam  bentuk  lembar kerja yang dapat ditelusuri keterkaitannya.
11. Absolut
Semua  bahan  yang  digunakan  dalam  proses  produksi  halal  harus  pasti kehalalannya.  SJH  tidak  mengenal  adanya  status  bahan  yang  berisiko  rendah, menengah atau tinggi terhadap kehalalan suatu produk.
12. Spesifik
Sistem harus dapat  mengidentifikasi setiap  bahan  secara  spesifik  merujuk pada pemasok, produsen, dan negara asal. Ini berarti bahwa setiap kode spesifik untuk satu bahan dengan satu status kehalalan.
Untuk  menjamin  kehalalan  suatu  produk  yang  telah  mendapat  sertifikat  halal,  selain menunjuk  Auditor  Internal  di  setiap  perusahaan  yang  bertugas  mengawasi  kehalalan produknya,  MUI  menetapkan  dan  menekankan  bahwa  jika  sewaktu-waktu  ternyata diketahui  produk-produk  tersebut  mengandung  unsur-unsur  barang  haram  (najis),  MUI
berhak  mencabut  sertifikat  halal  produk  bersangkutan.  Disamping  itu,  setiap  produk  yang telah  mendapat  sertifikat  halal  diharuskan  pula  memperbaharui  atau  memperpanjang sertifikat  halalnya  setiap  dua  tahun,  dengan  prosedur  dan  mekanisme  yang  sama.  Jika setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan yang bersangkutan tidak  mengajukan  permohonan  (perpanjangan)  sertifikat  halal,  perusahaan  itu  dipandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI.
Dari keseluruhan mekanisme tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat pembagian kerja yang dilaksanakan guna menilai kehalalan suatu produk secara objektif.

## Penerapan  Prinsip  Independensi  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  Menerbitkan  Sertifikasi Jaminan Halal pada Industri Makanan Olahan di Jawa Barat
Majelis  Ulama  Indonesia  adalah  organisasi  keagamaan  yang  bersifat  independen,  tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik, mazhab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia. 9 Oleh  karena  itu,  MUI sebagai organisasi  keagamaan  yang  independen menurut Muhammad  Atho  Mudzhar  mempunyai  fungsi-fungsi  sebagai  berikut:  (1)  sebagai  pewaris tugas-tugas  para  nabi  ( Warasatul Anbiya );  (2)  sebagai  pemberi  fatwa  ( Mufti );  (3)  sebagai pembimbing dan pelayan umat ( Ri’ayat wa khaim al ummah ); (4) sebagai gerakan Islah wa al  Tajdid ;  dan  (5)  sebagai  penegak amar  ma’ ruf  nahi  munka r. 10 Berdasarkan  fungsi-fungsi tersebut,  yang  paling  menonjol  dan  berpengaruh  terhadap  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  khususnya  bagi  umat  Islam  adalah  fungsi  MUI  sebagai  pemberi  fatwa  ( Mufti ). Sebab,  hal  tersebut  dapat  dijadikan  dasar  dalam setiap  tindakan  baik  bagi umat muslim  di Indonesia maupun bagi pemerintah dalam hal menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan hukum Islam (syari ’ ah). Sebab bagaimanapun juga Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya  beragama  Islam  atau  muslim,  sehingga  setiap  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah harus memperhatikan nilai-nilai keislaman.
Kewenangan  MUI  sebagai  pemberi  fatwa  tidak  terlepas  dari  fungsi  MUI  yang ditentukan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI, yakni sebagai  berikut  Majelis  Ulama  Indonesia  berfungsi:  Pertama  Sebagai  wadah  musyawarah para ulama, zu ’ ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan  yang  Islami,  Kedua  Sebagai  wadah  silaturahmi  para  ulama,  zu ’ ama  dan cendekiawan  muslim  untuk  mengembangkan  dan  mengamalkan  ajaran  Islam  dan menggalang  ukhuwah  Islamiyah,  Ketiga  Sebagai  wadah  yang  mewakili  umat  Islam  dalam hubungan  dan  konsultasi  antar  umat  beragama,  dan  Keempat  Sebagai  pemberi  fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  atas,  disamping  memberikan  fatwa  MUI  juga memiliki wewenang untuk mengayomi dan mengembangkan ajaran Islam dari berbagai lini. Dalam hal sertifikasi halal, MUI memiliki lembaga kajian olahan pangan yang disebut dengan LPPOM  MUI. Ulama  tidak dapat berjalan  sendiri-sendiri dalam hal  mengkaji  kandungan  zat
9 Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tanggapan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 65.
10 M Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988 (Jakarta: INIS, 1993), 63.
pada  olahan  makanan,  dan  juga  mengkaji  apakah  makanan  tersebut  bermutu  bagi kehidupan tahu tidak. 11
Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat.  Dalam  hal  ini,  Majelis  Ulama  Indonesia  tidak  berbeda  dengan  organisasi- organisasi  kemasyarakatan  lain  di  kalangan umat  Islam,  yang  memiliki  keberadaan  otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian.
Semangat  ini  ditampilkan  dalam  kemandirian,  dalam  arti  tidak  tergantung  dan terpengaruh,  kepada  pihak-pihak  lain  di  luar  dirinya  dalam  mengeluarkan  pandangan, pikiran,  sikap  dan  mengambil  keputusan  atas  nama  organisasi.  Begitu  halnya  dalam melakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap produk makanan.
Oleh  karena  itu,  LPPOM  MUI  senantiasa  melibatkan  pihak-pihak  yang  memiliki kompetensi  sumber  daya  manusia  dan  juga  teknologi  memadai  dan  mumpuni  guna memberikan gambaran objektif pada suatu produk olahan makanan. Hal tersebut dilakukan sebagai  fungsi  pelaksana  dari  pemerintah  dalam  hal  mengkaji  kualitas  suatu  produk makanan laik dalam perspektif agama. 12
Peran  MUI  dalam  RUU  JPH  adalah  menjalankan  sertifikasi  halal  yang  terdiri  atas penetapan standar halal, pemeriksaan produk, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal  sebagai  suatu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan.  Posisi  MUI  untuk  menjalankan sertifikasi halal hendaknya ter akomodasikan RUU JPH.
MUI  berpendirian  dalam  penjaminan  produk  halal  di  Indonesia  tidak  perlu  dibentuk badan/lembaga  baru  yang  bersifat  struktural.  Kelembagaan  penjaminan  produk  halal dirancang  dengan  pertimbangan  efisiensi  dengan  membentuk  gugus  tugas  antar departemen,  kementerian,  lembaga  terkait,  seperti  halnya  pengaturan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. 13 Independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan  pekerjaannya  untuk  kepentingan  umum. 14 Dengan  demikian,  ia  tidak dibenarkan  memihak  kepada  kepentingan  siapa  pun  sebab  bagaimanapun  sempurnanya keahlian  teknis  yang  ia  miliki,  ia  akan  kehilangan  sikap  tidak  memihak,  yang  justru  sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.
Independensi merupakan standar kualitatif yang diperlukan oleh suatu lembaga untuk bertindak  dengan  integritas  dan  obyektivitas  dalam  melaksanakan  tugas  profesionalnya. Setidaknya  terdapat  tiga  macam  independensi  yaitu independence  in  fact (independensi senyatanya), independence  in  appearance (independensi  dalam  penampilan),  dan independence in competence (independensi dari sudut keahlian).
11 Rohil Salsabiila, Wawancara dengan Pengurus LPPOM MUI Jawa Barat, diwawancara oleh Neng Yani Nurhayani, 19 April 2018.
12 Salsabiila.
13 Mulyadi dan Puradiredja, Auditing (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 26.
14 Fred Luthans, Perilaku Organisasi , trans. oleh Vivin Andhika Yuwono dkk., Sepuluh (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), 70.
Seperti  telah  dinyatakan  selama  ini,  Dewan  Pimpinan  MUI  berketetapan  hati  apabila sertifikasi halal sebagaimana yang dijelaskan di atas diambil alih oleh lembaga lain dari MUI, maka  MUI  mengambil  sikap  untuk  tidak  ikut  terlibat  secara  keseluruhan  dalam  proses sertifikasi halal, termasuk pemberian fatwa.
MUI dalam menetapkan fatwa halal bagi suatu produk senantiasa mengacu pada data dan  fakta  yang  tertuang  pada  hasil  audit  LPPOM.  Perlu  adanya  peran  dari  LPPOM memberikan  data  audit  berdasarkan  keahlian  untuk  menguraikan  kandungan  zat.  Hal  ini bermakna  bahwa  aspek independence  in  fact,  competence, dan appearance merupakan suatu hal yang dikedepankan, MUI dituntut untuk mengedepankan penilaian objektif dalam menyatakan  pendapat  hukum.  sehingga  aspek  independensi  tidak  hanya  dilihat  dari kemandirian  dalam  penyelenggaraan  suatu  lembaga  saja,  jauh  dari  itu  pertimbangan keahlian, data lapangan dan juga penampilan harus menjadi tolak ukur utama.
Guna  mendapatkan  gambaran  mengenai  independensi  Majelis  Ulama  Indonesia  dan MUI setempat, kami mencoba melakukan penelitian di salah satu Industri olahan Makanan di Tasikmalaya yang memproduksi Abon dan juga dendeng Sapi Unggulan.
Dalam  penelitian  lapangan  tersebut,  penulis  menemukan  informasi  bahwa  upaya untuk  mendapatkan sertifikasi halal dan jaminan sistem halal merupakan upaya  yang  tidak mudah, di samping banyaknya persyaratan yang dikenakan, waktu yang harus ditempuh juga tidak  sebentar.  Setidaknya  dibutuhkan  waktu  4-6  bulan  untuk  memperoleh  hasil  sertifikasi dan SJH yang diinginkan. 15
Industri makanan harus menguraikan bahan makanan apa saja yang digunakan sambil dilakukan kajian terhadap bahan baku produksi. Kajian dilakukan dengan sebagian uji kadar di tempat sedangkan sebagian lagi harus menggunakan laboratorium utama (diambil untuk sampel). 16
Di samping penilaian terhadap bahan baku, proses pengerjaan dari produk yang akan dipasarkan  juga  setidaknya  harus  melalui  uji  kelayakan  yang  ketat.  Unsur  teknis  dalam pembuatan  produk  diawasi  agar  tidak  adanya  zat-zat  berbahaya  yang  tercampur  dalam bahan baku. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi kadar kesehatan dari produk
Metode  pengolahan  ampas  bahan  baku  juga  tak  luput  dari  sasaran  para  auditor, mereka melakukan analisa terhadap dampak yang ditimbulkan limbah bagi masyarakat. Oleh karena itu, tuntutan SJH Halal juga sering kali berbanding lurus dengan tuntutan pengelolaan limbah secara baik dan bijak. 17
Pada  dasarnya  data  lapangan  yang  dilakukan  pada  saat  auditing  sangat  menentukan nilai  SJH  yang  akan  ditampilkan.  Oleh  karena  itu,  informan  senantiasa  menggunakan peralatan dan bahan baku secara tepat guna dan efektif
Penerapan Prinsip Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikasi Jaminan Halal pada Industri Makanan Olahan di Jawa Barat
15 Merlin, Wawancara dengan Owner Abon dan Dendeng Unggulan Tasikmalaya, diwawancara oleh Neng Yani Nurhayani, 20 Juni 2018.
16 Merlin.
Sertifikasi  Halal  telah  dijalankan  oleh  MUI  sebagai  lembaga  keagamaan/keulamaan  selama 25  tahun,  semenjak  tahun  1989.  Sertifikasi  halal  meliputi  menetapkan  standar  halal, memeriksa  produk,  menetapkan  fatwa,  dan  menerbitkan  sertifikat  halal  sebagai  satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Sertifikat  halal  merupakan  fatwa  tertulis  yang  harus  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang memiliki  kompetensi  dan  otoritas  dalam  penetapan  fatwa.  Suatu  hal  yang  tidak  bisa dipungkiri, selama ini lembaga yang diakui di Indonesia memiliki kompetensi tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia. Kedudukan MUI sebagai pelaksana sertifikasi halal dipandang bisa mencegah  adanya  perpecahan  dan  perbedaan  (khilafiyah)  terhadap  fatwa  produk  halal. Alhamdulillah,  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  MUI  selama  ini  telah  dijadikan  rujukan  dan model bagi lembaga sertifikasi halal di luar negeri.
Terhadap  pelaku  Industri,  MUI  Tidak  hanya  menerbitkan  Sertifikat  Jaminan  halal, namun juga berpartisipasi dalam pemberian label pada produk olahan makanan, selama ini merujuk  pada  UU  7  Tahun  1996  tentang  Pangan  (telah  diubah  menjadi  UU  No.  12  Tahun 2012 tentang Pangan). Pelaksanaan mengenai pencantuman label halal selama ini dilakukan oleh  Badan  POM.  MUI  bisa  memahami  pemberian  label  merupakan  kewenangan Pemerintah yang diatur dalam RUU JPH.
Dalam profesinya, MUI juga melakukan pengawasan dalam penjaminan produk halal di antaranya  meliputi  pengawasan  terhadap  pelaku  usaha  (produsen),  distribusi,  dan peredaran  produk  halal.  Pengawasan  selama  ini  telah  dilakukan  oleh  MUI  terbatas  pada mengawasi ketaatan pelaku usaha (produsen) dalam menerapkan sistem jaminan halal (SJH). Selain  itu,  secara  parsial  dan  temporer  MUI  juga  melakukan  pengawasan  terhadap  produk yang  beredar  di  pasaran  dengan  menggunakan  metode  sampling. 18 MUI  memahami  jika pengawasan berdasarkan RUU JPH ini merupakan kewenangan Pemerintah.
Penindakan  ( law enforcement )  merupakan  wilayah  hukum  sebagai  kelanjutan  dari pengawasan.  MUI  mendukung  jika  penindakan  terhadap  setiap  orang  dan  obyek  hukum terhadap jaminan produk halal yang diatur dalam RUU JPH merupakan kewenangan Negara, melalui aparat penegak hukum
Selain pemberian label, pengawasan, dan penindakan sebagaimana dijelaskan di atas; peran  Pemerintah  dalam  RUU  JPH  masih  terbuka  luas  dalam  penjaminan  produk  halal,  di antaranya  melakukan  registrasi  sertifikat,  KIE  (komunikasi,  informasi  dan  edukasi), pembinaan, maupun urusan teknis lain.
Melihat  pada  perjalanannya,  MUI  telah memperoleh  kepercayaan dari  Pemerintah  RI dan  masyarakat  untuk  menjalankan  fungsi  sertifikasi  halal  di  Indonesia  sejak  tahun  1988 yang  meliputi  penetapan  standar  halal,  pemeriksaan  produk,  penetapan  fatwa,  dan menerbitkan sertifikat halal. Posisi MUI sebagai pelaksana sertifikasi halal masih sejalan dan selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara  lain  diperolehnya  Piagam  Kerja  sama  Departemen  Kesehatan,  Departemen  Agama, dan Majelis Ulama Indonesia tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan tertanggal  21  Juni  1996.  Berperan  aktif  dalam  merumuskan  dan  melakukan  pengawalan
18 Salsabiila, Wawancara dengan Pengurus LPPOM MUI Jawa Barat.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor  69  tahun  1999  tentang  Label  dan  Iklan  Pangan,  KMA  Nomor  518  tanggal  30 November 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, KMA  Nomor  519  tanggal  30  November  2001  tentang  Lembaga  Pelaksana  Pemeriksaan Pangan  Halal,  serta  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2009  tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk  membuat  sertifikasi  halal.  Di  antaranya  adalah  proses  sertifikasi  yang  relatif  cepat yaitu hanya butuh waktu maksimal 50 hari dan biaya yang terjangkau hanya sekitar Rp 2-5 juta per kelompok produk. Sertifikasi halal penting agar masyarakat tidak ragu mengonsumsi produk yang bersangkutan. 19
Berdasarkan  Lampiran  Surat  Keputusan  Direktur  LPPOM  MUI  Nomor  SK 24/Dir/LPPOM/MUI/VII/14  Tentang  pedoman  penilaian  hasil  Audit  Implementasi  Sistem Jaminan  Halal  di  Industri  Pengolahan,  disebutkan  bahwa  nilai  SJH  mencerminkan  kualitas penerapan  SJH  perusahaan  yang  dinilai  oleh  LPPOM  MUI  melalui  proses  audit.  Nilai  SJH Diberikan sesuai dengan level pemenuhan syarat lulus sertifikasi pada HAS 2300.
Sistem  penilaian  dari  hasil  audit  bersifat  kualitatif  yaitu  ditentukan  berdasarkan kelemahan yang ditemukan dalam implementasi SJH.
Setidaknya  terdapat  tiga  kategori  kelemahan,  yakni  :  Kelemahan  kritis,  kelemahan perlu  perbaikan,  dan  kelemahan  minor.  Kelemahan  kritis  adalah  kelemahan  yang  secara serius  menyebabkan  tidak  terpenuhinya  sertifikat  halal  23000.  Jika  kelemahan  tersebut ditemui  pada  saat  audit  maka  perusahaan  harus  segera  melakukan  perbaikan.  Laporan penyelesaian  harus  dikirim  kepada  LPPOM  MUI  dan  bagian  SJH  akan  menentukan kecukupannya.  Laporan  hasil  audit  akan  diserahkan  kepada  komisi  fatwa  jika  seluruh kelemahan tersebut telah terpenuhi. 20
Kelemahan  perbaikan  merupakan  kelemahan  yang  berpotensi  menyebabkan  tidak terpenuhinya  persyaratan  sertifikasi  halal  jika  tidak  diperbaiki.  Penyelesaian  segala  jenis kelemahan ini memungkinkan perusahaan mendapatkan status A.
Sedangkan  kelemahan  minor  adalah  kelemahan  yang  tidak  berpotensi  menyebabkan tidak  terpenuhinya  persyaratan  sertifikasi  halal.  Kelemahan  minor  masih  dapat  ditoleransi karena adanya tindakan lain yang menutupi kelemahan ini.
Skema  penilaian  hasil  audit  Implementasi  SJH  diberikan  dengan  kualifikasi  nilai  A,  B, dan  C.  Untuk  mendapatkan  nilai  A,  maka  kualitas  SJH  perusahaan  harus  sangat  baik  yang diindikasikan  dengan  tidak  adanya  kelemahan  kritis  pada  saat  audit.  Untuk  mendapatkan nilai  B  diberikan  pada  perusahaan  yang  telah  memenuhi  persyaratan  minimum  kualitas implementasi SJH yang diindikasikan telah diselesaikannya kelemahan kritis jika dalam audit ditemukan.  Sedangkan  untuk  nilai  C  diberikan  pada  perusahaan  yang  tidak  memenuhi
19 Salsabiila.
20 Salsabiila.
persyaratan  minimum  kualitas  SJH  yang  diindikasikan  dengan  tidak  diselesaikannya sebagian/seluruh kelemahan kritis yang ditemukan saat audit. 21
Direktur Pelaksana Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI  Lukmanul  Hakim  mengatakan,  ada  beberapa  kriteria  yang  diberikan  MUI  untuk menyatakan suatu produk tersebut halal atau tidak. Misalnya bahan bakunya harus halal. 22
Secara  global  ada  tiga,  bahan  bakunya  harus  halal,  fasilitasnya  tidak  terkontaminasi, sistemnya yang dapat menjamin konsistensi produk halal. Secara spesifik, lanjutnya, ada 11 kriteria suatu produk dinyatakan halal. Salah satunya yaitu produk tersebut memiliki sistem ketelusuran. Artinya, bahan dasar produk yang dihasilkan bisa ditelusuri kehalalannya.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini 11 kriteria suatu produk dilabeli halal oleh MUI:
1. Perusahaan memiliki kebijakan halal.
2. Tim manajemen pengelola kebijakan halal.
3. Melakukan pelatihan dan pendidikan mengenai konsep halal.
4. Memiliki kriteria tentang bahan halal dan non halal.
5. Mengetahui kriteria produk yang bisa dan tidak bisa disertifikasi.
6. Memiliki fasilitas yang bebas dari hal yang mencemari kehalalan.
7. Memiliki kriteria prosedur tertulis untuk aktivitas produksi dalam keadaan kritis.
8. Memiliki  sistem  ketelusuran,  Artinya,  bahan  dasar  produk  yang  dihasilkan  bisa ditelusuri kehalalannya.
9. Prosedur menangani produk yang tidak halal.
10. Memiliki tim audit internal untuk melakukan evaluasi minimal enam bulan sekali.
11. Memiliki tinjauan manajemen atau manajemen review .

## KESIMPULAN
Mekanisme  penerbitan  sertifikasi  jaminan  halal  diawali  dengan  Perusahaan  menyatakan secara  tertulis  tujuan  penerapan  SJH  di  perusahaannya  sesuai  dengan  aturan  yang  telah digariskan  oleh  LPPOM  MUI  yaitu:  menjamin  kehalalan  produk  yang  dihasilkan  secara sinambung  dan  konsisten  sesuai  dengan  Syariat  Islam  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan fatwa MUI. Ruang lingkup penerapan ialah jangkauan penerapan sistem jaminan perusahaan di  lingkungan  perusahaan,  antara  lain  pembelian,  penerimaan  bahan,  lini  produksi, penyimpanan  bahan  dan  produk,  transportasi  dan  distribusi,  serta  pemajangan  dan penghidangan  (untuk  restoran).  Kemudian  LPPOM  Menilai  keterangan  komitmen kebijakan halal,  panduan  halal,  organisasi  manajemen  halal, Standard  oprational  procedure ,  acuan teknis, sistem administrasi dan dokumentasi, sosialisasi, pelatihan, komunikasi internal dan eksternal,  serta  audit  perusahaan  untuk  diserahkan  kepada  MUI  untuk  dinilai  berhak mendapatkan sertifikasi halal atau tidak.
Penerapan  prinsip  independensi  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  menerbitkan Sertifikasi  Jaminan  Halal  pada  industri  makanan  olahan  di  Jawa  Barat  senantiasa  mengacu pada data dan fakta yang tertuang pada hasil audit LPPOM. Perlu adanya peran dari LPPOM
21 Salsabiila.
22 Salsabiila.
memberikan  data  audit  berdasarkan  keahlian  untuk  menguraikan  kandungan  zat.  Hal  ini bermakna  bahwa  aspek independence  in  fact,  competence, dan appearance merupakan suatu hal yang dikedepankan, MUI dituntut untuk mengedepankan penilaian objektif dalam menyatakan  pendapat  hukum.  sehingga  aspek  independensi  tidak  hanya  dilihat  dari kemandirian  dalam  penyelenggaraan  suatu  lembaga  saja,  jauh  dari  itu  pertimbangan keahlian, data lapangan dan juga penampilan harus menjadi tolak ukur utama.
Penerapan  prinsip  Profesionalisme  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  menerbitkan  Sertifikasi Jaminan  Halal  pada  industri  makanan  olahan  di  Jawa  Barat  dapat  dilihat  pada  metode pengkajian  produk  industri  olahan  makanan.  Majelis  Ulama  Indonesia  telah  mampu melaksanakan  koordinasi  yang  baik  dan tepat  dengan  memberikan  peran  ini pada  LPPOM. MUI  tentunya  memiliki  keterbatasan  pengetahuan  dan  sarana  dalam  kajian  laboratorium, hal  ini  disempurnakan  dengan  adanya  LPPOM  sebagai  lembaga  yang  fokus  dan  kompeten dalam uji lab bahan baku dan audit proses.

## REFERENSI
Afroniyati,  Lies.  “Analisis  Ekonomi  Politik  Sertifikasi  Halal  Oleh  Majelis  Ulama  Indonesia.” JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 18, no. 1 (2014): 37 – 52. Almatsier, Sunita. Prinsip Dasar Ilmu Gizi . Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2002. Azra,  Azyumardi. Menuju  Masyarakat  Madani:  Gagasan,  Fakta  dan  Tanggapan .  Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
Hakim,  Aal  Lukmanul.  “Dissecting  the  Contents  of  Law  in  Indonesia  on  Halal  Product Assurance.” Indon. L. Rev. 5 (2015): 88. Kompas Cyber Media. “MUI: Urus Sertifikat Halal Paling Lama 3 Minggu.” KOMPAS.com, 20 April  2012.  https://ekonomi.kompas.com/read/2012/04/20/12482436/~Bisnis  & Keuangan~Ekonomi.
LPPOM MUI. “Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM - MUI.” LPPOM MUI, 2008.
Luthans,  Fred. Perilaku  Organisasi .  Diterjemahkan  oleh  Vivin  Andhika  Yuwono,  Shekar Purwanti, Th Arie Prabawati, dan Winong Rosari. Sepuluh. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005.
Merlin. Wawancara dengan Owner Abon dan Dendeng Unggulan Tasikmalaya. Diwawancara oleh Neng Yani Nurhayani, 20 Juni 2018.
Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Mudzhar,  M  Atho. Fatwa-Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia:  Sebuah  Studi  tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988 . Jakarta: INIS, 1993. Mulyadi, dan Puradiredja. Auditing . Jakarta: Salemba Empat, 2002.
Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Republik  Indonesia  Nomor HK.03.1.23.04.12.2205  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
Salsabiila,  Rohil.  Wawancara  dengan  Pengurus  LPPOM  MUI  Jawa  Barat.  Diwawancara  oleh Neng Yani Nurhayani, 19 April 2018.
Soekanto, Soerjono. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Universitas  Indonesia (UI-Press), 2006.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.