## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 2387-2392 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.4262

## Simulasi Pinjaman Daerah sebagai alternatif pilihan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Batang Hari

## Sri Rosmawati*, Muryati
Universitas Graha Karya Muara Bulian *Correspondence: srirosmawati44@gmail.com
Abstrak. Pinjaman  Daerah  adalah  salah  satu  alternatif  sumber  pembiayaan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah itu sendiri dalam  rangka  urusan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pinjaman Daerah dapat juga digunakan untuk membiayai infrasruktur dan/atau investasi serta pembangunan prasarana dan sarana  daerah  dalam  rangka  memenuhi  pelayanan  publik.  Selain  itu,  Pinjaman  Daerah  juga  dapat  digunakan untuk  menutup  arus  kas  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kemampuan  keuangan  Kabupaten Batang Hari dan untuk menentukan besarnya pinjaman yang layak jika Pemerintah Kabupaten Batang Hari akan melakukan  pinjaman  daerah  sebagai  alternatif  dalam  pembiayaan  pembangunan  infrastruktur.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  runtut  waktu  ( time  series )  yang  berasal  dari  Laporan Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kabupaten  Batang  Hari  Periode  2017  -2021.  Alat  Analisa  yang  digunakan adalah  Rasio  kemampuan  Keuangan  Daerah  dalam  mengembalikan  pinjaman  dengan debt  service  coverage ratio (DSCR),  Batas  Maksimal  Pinjaman  (BMP)  dan  Untuk  Mengetahui  besarnya  pinjaman  yang  dapat dilakukan  daerah  pada  tahun  2017-2021  dengan  menghitung  rencana  pendapatan  daerah  dan  rencana  belanja daerah,  yang  dilakukan  dengan  metode  analisis  Trend.  Hasil  Simulasi  yang  dilakukan,  Pemerintah  Kabupaten Batang  Hari  mempunyai  nilai Debt  Service  Coverage  Ratio (DSCR)  sebesar  4,81  yang  melebihi  standar minimal yang ditetapkan yaitu sebesar 2,5. Hasil analisis juga menunjukkan Batas Maksimal Pinjaman sebesar Rp.  740.070.216.978.  berdasarkan  data  yang  diperoleh  pada  tahun  anggaran  2021.  Hasil  proyeksi,  pinjaman yang  dapat  diperoleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Batang  Hari  sesuai  dengan  analisis  Batas  Maksimal Pinjaman BMP pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 706.263.200.215. Dana netto diperoleh dari hasil proyeksi untuk  tahun  2022  sebesar  Rp.503.718.603.808  dan  untuk  angsuran  maksimal  yang  bisa  dipersiapkan  adalah sebesar Rp. 201.487.441.523.
Kata kunci : pinjaman daerah, pembiayaan, anggaran, belanja, infrastruktur
Abstract.  Regional  Loans  are  one  of  the  alternative  sources  of  financing  in  the  Regional  Revenue  and Expenditure Budget to fund activities that are initiatives of the Regional Government in the framework of Local Government  affairs  based  on  the  provisions  of  laws  and  regulations.  Regional  loans  can  be  used  to  finance infrastructure and/or investment in regional infrastructure and facilities in the framework of public services. In addition,  Regional  Loans  can  also  be  used  to  cover  regional  cash  flow.  This  study  aims  to  determine  the financial capability of the Batang Hari Regency Government and determine the number of feasible loans if the Batang  Hari  Regency  Government  makes  regional  loans  as  an  alternative  to  financing  infrastructure development. The data used in this study is secondary time series data derived from the Batang Hari Regency Government  Budget  Realization  Report  for  the  2017-2021  period.  The  analysis  tools  used  are  the  ratio  of regional  financial  ability  to  repay  loans  with  the  Debt  Service  Coverage  Ratio  (DSCR),  the  Maximum  Loan Limit  (BMP)  and  to  determine  the  amount of  loans  that  can  be  made by  regions  in  2017-2021  by  calculating regional  revenue  plans  and  regional  spending  plans,  which  are  carried  out  using  the  Trend  analysis  method. Based on the simulation result conducted, the Batang Hari Regency Government has a Debt Service Coverage Ratio  (DSCR)  value  of  4.81  which  exceeds  the  minimum  standard  set  at  2.5.  The  results  of  the  analysis  also show a Maximum Loan Limit of Rp. 740,070,216,978. Based on data obtained in fiscal year 2021. When viewed from the projection results, the loan that can be obtained by the Regional Government of Batang Hari Regency according  to  the  analysis  of  the  BMP  Maximum  Loan  Limit  in  2022  is  IDR  706,263,200,215.  Net  funds  are obtained from the projected results for 2022 of Rp. 503,718,603,808 and the maximum installments that can be prepared are Rp. 201,487,441,523.
Keywords: regional loans, financing, budget, spending, infrastructure

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  mengatakan
bahwa  penyerahan  sumber  keuangan  daerah yang  berupa  pajak  daerah  serta  retribusi  daerah dan  juga  dana  perimbangan  adalah  konsekuensi
dari  asas  otonomi  yang  diberlakukan.  Dengan adanya penyerahan urusan pemerintahaan kepada daerah tersebut menyebabkan pemerintah  daerah  harus  mempunyai  sumber keuangan sendiri agar daerah mampu memberikan  pelayanan  dan  menyejahterakan masyarakat  di  daerahnya.  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  sebagai  sumber  pembiayaan daerah  diharapkan  menjadi  sumber  pembiayaan yang utama bagi daerah. Kemampuan dari setiap pemerintah daerah didalam melaksanakan fungsi otonomi  daerahnya  tidak  sama  satu  dengan lainnya  (Elmi,  2002.  Disatu  pihak,  ada  daerah yang tergolong sebagai daerah yang mempunyai sumber-sumber  penerimaan  potensial  yang besar. Sementara itu, ada beberapa kabupaten/kota yang memiliki kemampuan yang sangat  terbatas  sehingga  mengalami  kesulitan dalam  membiayai  pelaksanaan  otonominya (Halim dan Iqbal, 2012)
Sumber  keuangan  yang  dimiliki  oleh daerah  harus  seimbang  dengan  urusan  atau beban  pemerintahan  yang  diserahkan  ke pemerintah  daerah.  Keseimbangan  sumber keuangan  ini  adalah  jaminan  terselenggaranya urusan  pemerintatahan  oleh  pemerintah  daerah dalam  memberikan  pelayanan  publik.  Ketika pemerintah daerah tidak mempunyai kemampuan  keuangan  yang  mencukupi  untuk membiayai urusan pemerintahan terutama urusan  pemerintahan  wajib  yang  terkait  dengan pelayanan  dasar,  pemerintah  pusat  dapat menggunakan  instrument  dana  perimbangan guna  membantu  daerah  sesuai  dengan  prioritas nasional  yang  ingin  dicapai.  Pinjaman  Daerah sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka mendanai kegiatan yang merupakan  inisiatif  pemerintah  daerah  untuk urusan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Pinjaman  daerah  juga  dapat  digunakan untuk membiayai infrasruktur dan/atau investasi prasarana  dan  sarana  daerah  dalam  pelaksanaan pelayanan  publik.  Di  samping  itu,  pinjaman daerah  juga  dapat  digunakan  untuk  menutup arus kas daerah.
Pinjaman daerah memiliki risiko berupa kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, dan risiko  pembiayaan  kembali  sehingga  diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan pinjaman  daerah.  Pinjaman  daerah  merupakan utang  daerah  yang  harus  di  kelola  dengan cermat.  Manajemen  utang  daerah  adalah  suatu proses  menyusun  dan  mengimplementasikan
strategi  pengelolaan  utang  pemerintah  daerah yang  terkait  dengan  upaya  untuk  mendapatkan dana pinjaman pada tingkat risiko terkendali dan biaya  yang  terendah  serta  menggunakan pinjaman  tersebut  secara  efektif  dan  efisien (Mahmudi,  2010).  Utang  daerah  merupakan komponen  pembiayaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dan  harus dilaporkan  dalam  neraca  pemerintah  daerah. Utang daerah yang tidak dikelola dengan cermat dapat menimbulkan masalah bagi perekonomian daerah. Jika pemerintah daerah mampu mengelola  dengan  baik  maka  utang  tersebut dapat digunakan sebagai stimulus bagi pembangunan  yang  berdampak  positif  bagi perekonomian  daerah  (Mahmudi,  2010).  Ada tiga  jenis  utang  daerah  yang  masing-masing memiliki tujuan dan manfaat berbeda (Mahmudi,2010);  1)  utang  jangka  pendek  yang dapat  digunakan  untuk  menutupi  defisit  dalam aliran kas; 2) utang jangka menengah yang dapat digunakan  untuk  membiayai  proyek  penghasil non-pendapatan , dan harus dikembalikan secara penuh selama periode yang tidak melebihi masa jabatan  kepala  daerah;  dan  3)  utang  jangka panjang yang dapat digunakan untuk membiayai proyek  penghasil  pendapatan  dan  harus  dengan persetujuan DPRD (Rosmawati, 2015)
Pemerintah daerah, seperti yang tercantum dalam PP No. 56 Tahun 2018 tentang pinjaman  daerah:  1)  pinjaman  daerah  harus merupakan  inisiatif  pemerintah  daerah  dalam rangka  melaksanakan  kewenangan  pemerintah daerah; 2) pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan,  dan/atau  kekurangan  kas;  3) pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri; 4) pemerintah  daerah  tidak  dapat  memberikan jaminan  terhadap  pinjaman  pihak  lain;.  5) pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan  bersama  antara  pemberi  pinjaman dan  pemerintah  daerah  sebagai  penerima pinjaman  yang  dituangkan  dalam  perjanjian pinjaman;.  6)  pendapatan  daerah  dan/atau barang  milik  daerah  tidak  boleh  dijadikan jaminan pinjaman daerah. 7) seluruh penerimaan dan  pengeluaran  dalam rangka  pinjaman  daerah dicantumkan dalam APBD; 8) seluruh kewajiban  pinjaman  daerah  yang  jatuh  tempo wajib  dianggarkan  dalam  APBD  tahun  yang bersangkutan;.  9)  tidak  melebihi  batas  defisit APBD  dan  batas  kumulatif  pinjaman  daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan 10)
pengelolaan  pinjaman  daerah  harus  memenuhi prinsip; taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; transparan; akuntabel; efisien  dan  efektif;  dan  kehati-hatian  (Surya, 2016)
Kabupaten  Batang  Hari  merupakan kabupaten  yang  tertua  di  provinsi  Jambi. Mayoritas  penduduk  secara  perekonomian bergerak  dibidang  perkebunan  karet  dan  kelapa sawit.  Sedangkan  sektor  lainnya  yang  sekarang semakin berkembang adalah sektor pertambangan. Secara geografis maupun fungsional, pembangunan yang ada di Kabupaten  Batang  Hari  mempunyai  pengaruh yang  tidak  sedikit  bagi  pembangunan  wilayah provinsi  Jambi.  Sektor  perkebunan  dan  sektor pertambangan  yang  menjadi  andalan  mayoritas perekonomian  masyarakat  sangat  membutuhkan infrastruktur  jalan  yang  memadai  baik  secara kuantitas  maupun  kualitas.  Tanpa  dukungan infrastruktur yang memadai, maka hasil produksi  sektor  perkebunan  dan  pertambangan serta  sektor-sektor  lainnya  akan  menimbulkan biaya  besar  dan  waktu  lama  dalam  transportasi barang. Hal ini jugalah yang menyebabkan daya saing daerah menjadi rendah.
Untuk  mengatasi  berbagai  masalah dengan  tingkat  urgensi  yang  tinggi  secara bersamaan  ditambah  lagi  dengan  kondisi keterpurukan perekonomian daerah akibat Covid-19  perlu  upaya  Tindakan  yang  bersifat progresif yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten  Batang  Hari  agar  masyarakat  tidak terlalu lama terjebak dalam kondisi keterpurukan.  Salah  satu  alternatif  pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari adalah dengan pinjaman daerah.  Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun 2018 tentang pinjaman daerah, dikatakan bahwa pinjaman  daerah  merupakan  semua  transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari  pihak  lain  sehingga  daerah  tersebut memiliki  kewajiban  untuk  membayar  kembali pinjaman tersebut..
Seperti  yang  telah  di  isyaratkan  dalam Peraturan Perundang-undangan bahwasanya pemerintah  daerah  dapat  melakukan  pinjaman untuk mendanai pembangunan dengan mengikuti kaidah sebagai berikut; 1) jumlah sisa pinjaman  daerah  ditambah  jumlah  pinjaman yang  akan  ditarik  tidak  melebihi  75%  dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;  2)  rasio  kemampuan  keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR)
paling  sedikit  2,5;  3)  batas  maksimal  defisit APBD  daerah  yang  ditetapkan  oleh  Menteri Keuangan. 4) batas masimal defisit APBD tidak termasuk  SiLPA  dan  defisit  yang  dibiayai dengan  pencairan  dana  cadangan;  5)  tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman  yang  berasal  dari  Pemerintah;  6) pinjaman  jangka  menengah  dan  jangka  panjang dilakukan  dengan  persetujuan  DPRD;  7)  untuk pinjaman  jangka  menengah  dan  jangka  panjang waktu  pinjaman  tidak  boleh  melebihi  masa jabatan  Kepala  Daerah.  Tujuan  dari  penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  kemampuan keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Batang  Hari dan  menentukan  besarnya  pinjaman  yang  layak jika  Pemerintah  Kabupaten  Batang  Hari  ingin melakukan  pinjaman  daerah  sebagai  alternatif dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.

## METODE
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  sekunder  runtut  waktu  ( time series )  yang  berasal  dari  Laporan  Realisasi Anggaran  Pemerintah  Kabupaten  Batang  Hari Periode  2017  -2021.  Alat  Analisa  yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Rasio  kemampuan  Keuangan  Daerah  dalam mengembalikan  pinjaman  dengan  Debt Service  Coverage  Ratio  (DSCR)  dihitung dengan formula:
𝐷𝑆𝐶𝑅 = (𝑃𝐴𝐷 +  𝐵𝐷 + 𝐷𝐴𝑈) − 𝐵𝑊
(𝑃 + 𝐵 + 𝐵𝐿 ) ≥ 2,5
Keterangan;  PAD  adalah  Pendapatan  Asli Daerah;  BD  adalah  Bagian  Daerah  dari PBB,  BPHTB,  Penerimaan  Sumber  Daya Alam  serta  Bagian  Daerah  Lainnya  seperti PPh  Perseorangan;  DAU  adalah  Dana Alokasi  Umum;  BW  adalah  Belanja  Wajib yaitu belanja yang harus dipenuhi/tidak bisa dihindari  dalam  tahun  anggaran  yang bersangkutan;  P  adalah  Angsuran  Pokok pinjaman  yang  jatuh  tempo  anggaran  yang bersangkutan;  B  adalah  Bunga  Pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan;  BL  adalah  Biaya  Lainnya yang  jatuh  tempo  (biaya  komitmen,  biaya Bank dan lai-lain yang jatuh tempo).
b. Batas  Maksimal  Pinjaman  (BMP)  adalah jumlah  kumulatif  pokok  pinjaman  daerah yang  eajib  dibayar  tidak  melebihi  75% (tujuh  puluh  lima  persen)  dari  jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.  Batas  Maksimal  Pinjaman  ini
merupakan  batas  paling  tinggi  jumlah pinjaman  daerah  yang  dianggap  layak menjadi beban APBD, dengan formula:
𝐵𝑀𝑃 = 𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑈𝑚𝑢𝑚 𝐴𝑃𝐵𝐷𝑡 − 1 ≤  75%
c. Untuk  Mengetahui  besarnya  pinjaman  yang dapat  dilakukan  daerah  pada  tahun  2017- 2021 dengan menghitung rencana pendapatan  daerah  dan  rencana  belanja daerah,  yang  dilakukan  dengan  metode analisis trend.

## HASIL

## Tabel 1
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari 2017-2021 (dalam Rp)

## Sumber: data olaham
Tabel  1  menjelaskan  Pendapatan  Asli Daerah  Kabupaten  Batang  Hari  untuk  tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 7.241.082.057  atau  sekitar  7%  dari  tahun sebelumnya  (2018).  Penurunan  ini  terjadi disebabkan  oleh  penerimaan  pajak  daerah Kabupaten  Batang  Hari.  Total  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Batang  Hari  untuk  tahun 2020  mengalami  penurunan  sebesar  9,93%. Penurunan  ini  disebabkan  penurunan  pada pendapatan  retribusi  daerah,  penerimaan  Dana Bagi  Hasil  Pajak  dan  juga  penerimaan  Dana Alokasi  Umum.  (Syukri  dkk,  2022).  Selain  itu penurunan ini tentu saja pengaruh dari terjadinya Pandemi  Covid-19  yang  juga  menyebabkan terganggunya perekonomian nasional dan internasional.  Berapapun  besarnya  pinjaman
yang dilakukan pemerintah daerah tidak menjadi masalah,  asalkan  pemerintah  daerah  memiliki kemampuan dalam membayar kembali pinjaman tersebut  yang  berupa  angsuran  pokok  ditambah bunga  serta  biaya  lainnya.  Batas  Maksimum Pinjaman  (BMP) merupakan  batas  paling  tinggi jumlah  pinjaman  daerah  yang  dianggap  layak menjadi  beban  APBD.  Kemampuan  Kabupaten Batang  Hari  dalam  melakuakan  pinjaman  dapat dihitung  dari  analisis Debt  Service  Coverage Ratio ( DSCR ).  Perhitungan  DSCR  diperoleh dengan  membagi  dana  netto  dengan  jumlah angsuran  pokok  dan  Bunga  serta  biaya  lainnya. Dana  netto  diperoleh  dari  hasil  pengurangan penerimaan  dan  belanja  wajib.  Belanja  wajib yang digunakan adalah belanja pegawai.
Tabel. 2 Penerimaan, Belanja Wajib dan Dana Netto Kabupaten Batang Hari Tahun 2017-2021 Tahun Penerimaan (Rp) Belanja Wajib (Rp) Dana Netto (Rp) 2017 842.401.100.783 506.919.796.817 335.481.303.966 2018 842.272.094.534 501.056.599.770 341.215.494.764 2019 875.728.943.412 491.787.622.492 383.941.320.920 2020 796.635.793.188 463.365.001.933 333.270.791.255 2021 986.760.289.304 450.999.020.480 535.761.268.824 Sumber: data olaham Perhitungan DSCR Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk simulasi Pinjaman Daerah dengan Asumsi APBD Tahun Anggaran 2021, yaitu : Simulasi Pinjaman : Rp.300.000.000.000,-; Bunga per Tahun (%): 10 %  (mengikuti  suku  bunga  berlaku);  Jangka
Pinjaman:  4  (empat)  Tahun.  Maka  perkiraan DSCR adalah:
𝐷𝑆𝐶𝑅 = (𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝐴) − 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝐵 (𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝐶) ≥ 2,5
KOMPONEN A Rp 1. PAD 148.444.860.321,00 2. BHP/BHBP 209.989.489.118,00 3. DAU 559.821.528.000,00 4. DBHP Prop 61.064.411.865,00 5. DP Otsus - 6. BK Prop 7.440.000.000,00 Jumlah 986.760.289.304,00 KOMPONEN B Rp 1. Belanja Pegawai 450.999.020.480,00 Jumlah 450.999.020.480,00 KOMPONEN C Rp 1. Angsuran Bunga 30.000.000.000,00 2. Angsuran Pokok (Jumlah Pinjaman/Jangka Waktu) 75.000.000.000,00 3. Biaya Lain (Prediksi) 6.300.000.000,00 Provisi 2% 6.000.000.000,00 Notaris 1 permil 300.000.000,00 Jumlah 111.300.000.000,00 𝐷𝑆𝐶𝑅 = (𝑅𝑝 986.760.289.304,00 ) − 𝑅𝑝 450.999.020.480,00 (𝑅𝑝 111.300.000.000,00) ≥ 2,5

## 𝐷𝑆𝐶𝑅 = 4,81
Menurut  ketentuan,  DSCR  ≥  2,5  (Rasio proyeksi  kemampuan  keuangan  daerah  untuk mengembalikan pinjaman). Berdasarkan perhitungan,  DSCR  Kabupaten  Batang  Hari adalah  4.81.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Kabupaten Batang Hari mampu untuk melakukan  pinjaman.  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa dalam melakukan pinjaman daerah,  daerah  harus  memenuhi  persyaratan;
jumlah  sisa  Pinjaman  Daerah  ditambah  jumlah pinjaman  yang  akan  ditarik  tidak  melebihi  75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan  umum  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  tahun  sebelumnya.  Berdasarkan ketentuan  tersebut,  maka  Batas  Maksimal Pinjama  Pemerintah  Kabupaten  Batang  Hari tahun  Anggaran  2017-2020  adalah  sebagai berikut:
Tabel 3 Batas Maksimal Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017-2020. Tahun Penerimaan Umum (Rp) Batas Maksimal Pinjaman (Rp) 2017 842.401.100.783 631.800.825.587 2018 842.272.094.534 631.704.070.901 2019 875.728.943.412 656.796.707.559 2020 796.635.793.188 597.476.844.891 2021 986.760.289.304 740.070.216.978 Sumber: data olaham
Tabel  3  diketahui  bahwa  Pemerintah Kabupaten  Batang  Hari  dengan  Penerimaan Umum pada tahun 2021 sebesar Rp. 986.760.289.304  mempunyai  Batas  Maksimal Pinjaman  sebesar  Rp.  740.070.216.978.  Untuk memperkirakan  berapa  jumlah  pinjaman  yang bisa  dilakukan  dengan  konsep  DSCR  yaitu dengan  membagi  angka  minimal  2.5,  sehingga diperoleh  jumlah  angsuran  pinjaman  yang  bisa dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang  Hari.  Penetapan  Batas  Maksimal
Pinjaman  (BMP)  yang  merupakan  jumlah kumulatif  pokok  pinjaman  daerah  yang  wajib dibayar  tidak  melebihi  0,75  dari  jumlah penerimaan  umum  APBD  tahun  sebelumnya. BMP  Kabupaten  Batang  Hari untuk  tahun  2022 adalah  Rp.  706.263.200.215.  Dana netto diperoleh  dari  hasil  proyeksi  untuk  tahun  2022 sebesar Rp.503.718.603.808 dan untuk angsuran maksimal yang bisa dipersiapkan adalah sebesar Rp. 201.487.441.523.
Tabel 4

## Proyeksi Dana Netto, BMP dan Angsuran Maksimal tahun 2022-2025 (dalam Rp)
Tahun 2022 2023 2024 2025 PAD 144.132.233.979 156.777.574.057 169.422.914.134 182.068.254.211 DBH 169.495.478.225 190.804.729.098 212.113.979.970 233.423.230.842 DBHP Prop 65.319.669.287 69.052.593.645 72.785.518.003 76.518.442.360 DAU 555.296.885.462 542.517.577.724 529.738.269.986 516.958.962.248 BK Prop 7.440.000.000 6.840.000.000 6.240.000.000 5.640.000.000 Penerimaan 941.684.266.953 965.992.474.523 990.300.682.092 1.014.608.889.662 Belanja Wajib 437.965.663.145 423.012.348.094 408.059.033.043 393.105.717.992 Dana Netto 503.718.603.808 542.980.126.429 582.241.649.049 621.503.171.670 BMP 706.263.200.215 724.494.355.892 742.725.511.569 760.956.667.246 Angsuran Maksimal 201.487.441.523 217.192.050.571 232.896.659.620 248.601.268.668 Sumber: data olaham

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil Simulasi yang dilakukan,  Pemerintah  Kabupaten  Batang  Hari mempunyai  nilai Debt  Service  Coverage  Ratio (DSCR)  sebesar  4,81  yang  melebihi  standar minimal yang ditetapkan yaitu sebesar 2,5. Hasil analisis  juga  menunjukkan  Batas  Maksimal Pinjaman sebesar Rp. 740.070.216.978. berdasarkan  data  yang  diperoleh  pada  tahun anggaran  2021.  Jika  dilihat  dari  hasil  proyeksi, pinjaman  yang  dapat  diperoleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Batang  Hari  sesuai  dengan analisis  Batas  Maksimal  Pinjaman  BMP  pada tahun 2022 adalah sebesar Rp Rp. 706.263.200.215. Dana netto diperoleh dari hasil proyeksi untuk tahun 2022 sebesar Rp.503.718.603.808 dan untuk angsuran maksimal yang bisa dipersiapkan adalah sebesar Rp. 201.487.441.523.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim,  M  Iqbal,  2012, Pengelolaan Keuangan  Daerah ,  Edisi  Ketiga,  UPP STIM YKPN
Bachrul  Elmi,  2002, Keuangan  Pemerintah Daerah  Otonomi  di  Indonesia ,  Jakarta: UIP Press.
BC.Surya, 2016, Pengaruh Kapasitas Fiskal dan
Restrukturisasi Pinjaman Terhadap
Kinerja  Pembayaran  Pinjaman  Daerah,
Indonesian Treasury Review Jurnal.
Mahmudi,  2010. Manajemen  Keuangan Daerah , Erlangga, Jakarta.
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor
2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 .
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77
Tahun  2020 tentang  Pedoman  Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal  Kumulatif  Defisit  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  Batas Maksimal  Defisit  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal  Kumulatif  Pinjaman  Daerah Tahun 2022;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2003 tentang  Pengendalian  Jumlah  Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  serta Kumulatif  Pinjaman  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah ;
Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun  2018 tentang Pinjaman Daerah ;
Sri  Rosmawati,  2015  Analisis  Kebutuhan  dan Kapasitas Fiskal serta Hubungannya dengan  Belanja  Pegawai  di  Kabupaten Tebo. https://online- journal.unja.ac.id/JES/article/view/2637 Syukri, M., Alhudhori, M., Adisetiawan, R., 2022, Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum,  dan  Dana  Bagi  Hasil terhadap  Belanja  Modal  pada  Daerah Pemekaran  di  Provinsi  Jambi, J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains) , 7(1), 340- 344 Undang-Undang  No.1  Tahun  2004 Tentang Perbendaharaan Negara .
Undang-Undang  No  17  Tahun  2003 Tentang Keuangan Negara .
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022 tentang Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah ;