ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## TELAAH KRITIS: FALSAFAH BUDAYA NENE ’ MALLOMO SEBAGAI
ETIKA PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap)
Andi Yusrifal
( ayusrifall@gmail.com)
Jamaluddin Majid
(jamal.majid@uin-alauddin.ac.id)
Program Studi Akuntansi UIN Alauddin Makassar

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai filosofi  nene  'mallomo  sebagai  tata  kelola  etis  di  bidang  manajemen keuangan  dan  untuk  menentukan  nilai-nilai  filosofi  nene'  mallomo dalam pencapaian kinerja badan pengelola keuangan daerah Sidenreng Rappang.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  menghasilkan data  deskriptif  dalam  bentuk  pidato  atau  tulisan  tentang  perilaku mereka  yang  diamati.  Pendekatan  entnografi  digunakan  untuk memahami sudut pandang masyarakat adat terkait dengan pengelolaan keuangan.  Melakukan  pairing  nilai-nilai  moral  lokal  atau  elemen filosofis  nene  'mallomo  di  bidang  manajemen  keuangan  dan menggunakan  paradigma  kritis  untuk  memahami  karakteristik komunitas ini yang lebih komprehensif.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan Kabupaten  Sidrap  sudah  dapat  dikatakan  baik.  Ini  karena  pejabat pemerintah  sudah  tahu  dan  menerapkan  nilai-nilai  filosofi  nene 'mallomo  the  Value  macca,  malempu,  warani  na  magetteng  di  bidang proses  manajemen  keuangan.  Dari  perspektif  teori  agensi  yang membuat  motivasi  dalam  hal  kinerja  karena  pejabat  pemerintah menyadari  tanggung  jawab  mereka  kepada  masyarakat  begitu  besar. Pencapaian  kinerja  terkait  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  belum sepenuhnya  optimal.  Masih  ada  kendala  atau  masalah  dalam  proses pencapaian  kinerjanya.  Untuk  selanjutnya  diharapkan  BPKD  berada dalam pencapaian program dan kegiatannya yang dikelola secara lebih ekonomis, efisien dan efektif.
Kata  kunci:  Manajemen  Keuangan,  Nene'Mallomo,  Agency  Agency, Kinerja.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  was  to  determine  the  values  of philosophy  nene'  mallomo  as  ethical  governance  in  the  financial management  area  and  to  determine  the  values  of  philosophy  nene 'mallomo  in  the  achievement  of  the  performance  of  regional  financial management Agency Sidenreng Rappang.
This  study  is  a  qualitative  research  that  produces  descriptive data  in  the  form  of  speech  or  writing  on  the  behavior  of  those  who observed.  Entnografi  approach  is  used  to  understand  the  viewpoint  of indigenous  peoples  related  to  financial  management.  Perform  pairing local moral values or philosophical element nene' mallomo in the area of financial management and use critical paradigm in order to understand the characteristics of this community is more comprehensive.
The results showed that the financial management of the district Sidrap  can  already  be  said  to  be  good.  This  is  because  government officials already know and apply the values of philosophy nene 'mallomo the  Value  macca,  malempu,  warani  na  magetteng  in  the  area  of financial  management  process.  From  the  perspective  of  agency  theory that  makes  motivation  in  terms  of  performance  because  government officials are aware of their responsibility to the community so great. The achievement  of  the  performance  related  to  Regional  Financial Management Agency has not fully Optimal. Still there are obstacles or problems in the process of achieving its performance. For further BPKD expected  to  be  in  the  achievement  of  its  programs  and  activities managed in a more economical, efficient and effective.
Keywords:  Financial  Management,  Nene'Mallomo,  Agency  Theory, Performance.

## A. LATAR BELAKANG
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  saat  ini  berada pada  masa  transisi  dari  era  persaingan  global  menuju  ke  era persaingan  informasi.  Salah  satu  tolak  ukur  dari  keberhasilan  suatu negara  ialah  bagaimana  mencipatakan  tata  kelola  yang  baik  dalam lingkungan pemerintahannya. Meskipun pemerintahan atau organisasi publik  saat  ini  juga  menghadapi  tantangan  besar  dengan  adanya kebijakan  otonomi  daerah  karena  salah  satu  tujuan  kebijakan desentralisasi  dan  otonomi  daerah  adalah  untuk  menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, dan meningkatkan kualitas pelayanan  publik,  sehingga  pelayanan  pemerintah  dapat  dilakukan dengan  lebih  efisien  dan  efektif  serta  responsif  terhadap  kebutuhan masyarakatnya.  Romantis  dan  Kurohman  (2015),  mengatakan  bahwa proses  desentralisasi  yang  telah  berlangsung  telah  memberikan penyadaran  tentang  pentingnya  kemandirian  daerah  yang  bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah  telah  diatur  mengenai  pelaksanaan  sistem  desentralisasi  di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian  proses, mekanisme  dan  tahapan  perencanaan  yang  dapat  menjamin keselarasan pembangunan. Thomas (2013), berpendapat bahwa dengan adanya  pemberian  otonomi  daerah  yang  seluas-luasnya  berarti memberikan  kewenangan  dan  keleluasaan  (diskreksi)  kepada  daerah untuk  mengelola  dan  memanfaatkan  sumber  daya  daerah  secara optimal..
Sumenge  (2013),  menyatakan  bahwa  tujuan  yang  dikehendaki masyarakat  mencakup  pertanggungjawaban  mengenai  pelakasaan value for money, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisin (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan ( maximazing benefits and minimizing cost), serta efektif (berhasil guna) dalam  arti  mencapai  tujuan  dan  sasaran.  Oleh  karena  itu  Pemerintah Daerah  wajib  menyampaikan  laporan  pertanggung  jawaban    kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan.
Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus hati-hati untuk menghindari  timbulnya  penyelewengan  dan  penyimpangan  anggaran karena  penyalahgunaan  jabatan  oleh  penyelenggara  negara  di  daerah. Oleh  karena  itu,  pengelolaan  keuangan  daerah  mutlak  diperlukan, demi  menjamin  dan  mewujudkan  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat  (Ariany,  2010).  Terdapat  banyak  kasus  kecurangan  yang  tejadi pada  instansi  pemerintah,  dikutip  dari  Metrotvnews.com,  Jakarta (2013):  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  menemukan  potensi kerugian  negara  sebesar  Rp  9,72  triliun  dari  12.947  kasus.  Kerugian tersebut ialah hasil ketidakpatuhan hingga inefisiensi.
Berita  tersebut  jelas-jelas  menunjukkan  bahwa  berbagai  entitas pemerintahan baik itu di pusat maupun di daerah masih banyak yang bekerja secara tidak efisien. Hal ini tentu sangat merugikan negara, di mana sumber daya berupa dana APBN yang digunakan tidak sebanding dengan kinerja instansi yang dihasilkan. Korbannya lagi-lagi tentu saja masyarakat.  Ketidakefisenan  kinerja  instansi  pemerintahan  akan berakibat  pada  tidak  tercapainya  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya, maka yang terjadi lagi-lagi adalah pemborosan anggaran. Kinerja  yang  baik  bagi  pemerintah  daerah  haruslah  selalu ditingkatkan  karena  adanya  tuntutan  dari  masyarakat,  maka  dari  itu pemerintah  memberikan  pertanggung  jawaban  mengenai  segala aktivitas  dan  kegiatan  kepada  masyarakat.  Teori  agensi  oleh  Jensen dan  Meckling  (1976)  akhirnya  banyak  menghubungkan  permasalahan konflik kepentingan yang mungkin muncul dari hubungan kontrkatual dari  kedua  belah  pihak  dimana  pada  hakekatnya  keduanya  memiliki
Akuntansi Peradaban : Vol. V No. 2 Desember 2019 Page 230-251
akusisi informasi yang berbeda. Untuk itu, konsep akuntabilitas dapat dijelaskan  menggunakan agency  theory  dimana  dalam  pengertian luas akuntabilitas  dapat  dipahami  sebagai  kewajiban  pihak  pemegang amanah dalam hal ini pemerintah (agent) memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini masyarakat.
Akuntabilitas  serta  pertanggungjawaban  pemerintah  (agent) kepada  masyarakat  (principal),  hendaklah  memiliki  pola  prilaku  yang wajib  dijadikan  sebagai  pedoman  atau  kode  etik  berlaku  bagi  setiap aparaturnya. Salindeho (2013), mengatakan etika dalam pemerintahan harus  ditimbulkan  dengan  berlandaskan  pada  paham  dasar  yang mencerminkan  sistem  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang  harus dipedomani  serta  diwujudkan  oleh  setiap  aparatur  dalam  hidup bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  Kepustakaan  Bugis, untuk  terwujudnya  permerintahan  yang  baik,  seorang  pemimpin dituntut  memiliki  4  kualitas  pribadi,  sebagaimana  banyak  diungkap dalam  Lontaraq  Bugis,  yaitu Maccai  na  Malempu;  Waraniwi  na Magetteng  (Cendekia  lagi  Jujur,  Berani  lagi  Teguh  dalam  Pendirian). Ungkapan  ini  bermakna  bahwa  kecerdasan  saja  belum  cukup, kecerdasan haruslah disertai dengan kejujuran. Banyak orang cendekia menggunakan  kecerdasannya  membodohi  orang  lain.  Karena  itu, kecerdasan haruslah disertai dengan kejujuran (Adil, 2015).
Memahami  bentuk  akuntabilitas  yang  diharapkan  pada organisasi  publik,  maka  perlu  untuk  mengelaborasi  praktik-praktik akuntabilitas  yang  ada  guna  mentransformasi  dimensi  akuntabilitas yang  dapat  diterima  baik  oleh  masyarakat  dalam  bentuk  nilai-nilai budaya  lokal.  Penelitian  ini  mentransformasi  dimensi  akuntabilitas yang  seimbang  antara  kepentingan  pihak  prinsipal  dan  agen  dalam membangun akuntabilitas organisasi sektor publik. Untuk itu, aparatur pemerintah yang notabene merupakan warga Sidrap wajib mengetahui dan  mengaplikasikan  nilai-nilai  budaya Nene ’ Mallomo  dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pihak yang diberikan kepercayaan demi kepentingan masyarakat.
Kabupaten  Sidrap  dalam  lingkup  Propinsi  Sulawesi  Selatan dikenal  sebagai  daerah  lumbung  beras.  Keberhasilan  panen  padi  di Sidrap  adalah  buah  ketegasan Nene'  Mallomo  dalam  menjalankan hukum  dan  adat,  dalam  budaya  masyarakat  setempat  dikenal  Tudang Sipulung  (Musyawarah  besar).  Penerapan  falsafah  ini  hendaknya  ada didalam  setiap  individu  uatamanya  aparatur  pemerintah  daerah. Untuk itu cerminan dalam upaya melestarikan jiwa semangat “ NENE' MALLOMO ” dengan  prinsip  falsafah  budaya  sidrap  yaitu Maccai  na Malempu, Waraniwi na Magetteng sehingga nilai juang dengan Motto: “ Resopa Temmangingngi Namalomo Naletei Pammase Dewata ” (Hanya
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Dengan  Kerja  Keras  Disertai  Sikap  Pantang  Menyerah  Yang  Akan Mudah Mendapatkan Limpahan Rahmat Dari Allah SWT.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  implementasi  nilai  falsafah  budaya Nene ’ Mallomo sebagai etika pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah?
2. Bagaimana  nilai  falsafah  budaya Nene ’ Mallomo  dalam memberikan  konstribusi  pada  Pencapaian  kinerja  Badan pengelola keuangan Daerah?

## B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Agency Theory
Teori  keagenan  Jensen  dan  Meckling  (1976)  menekankan pentingnya  pemilik  perusahaan  ( principal)  menyerahkan  pengelolaan perusahaan  kepada  profesional  ( agent)  yang  lebih  mengerti  dan memahami cara menjalankan suatu usaha. Halim dan Abdullah (2009) dalam  Riswan  (2012)  menyatakan  teori  keagenan  dapat  diterapkan dalam  organisasi  publik.  Ia  menyatakan  bahwa  negara  demokrasi modern  didasarkan  pada  serangkaian  hubungan  prinsipal-agen  dan hubungan  prinsipal  agen  merupakan  suatu  pendekatan  yang  sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.
Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen. Prinsipal memberikan wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan sumberdaya kepada agen (dalam bentuk pajak  dan  lain-lain).  Sebagai  wujud  pertanggungjawaban  atas wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban  terhadap  prinsipal  (Santoso  dan  Pambelum, 2008).  Agen  adalah  penerima  tanggung  jawab  dan  principle  adalah pemberi  tanggung  jawab.  Untuk  itu,  konsep  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan menggunakan agency theory dimana dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah (agent) memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini masyarakat.
2. Motivation Theory
French  dan  Raven,  sebagaimana  dikutip  Stoner,  Freeman,  dan Gilbert  (1995),  Motivasi  adalah  sesuatu  yang  mendorong  seseorang untuk  menunjukkan  perilaku  tertentu. Motivation  Is  the  set  of  forces that cause people to behave in certain ways. Perilaku yang diharapkan untuk  ditunjukkan  oleh  tenaga  kerja  diperusahaan  tentunya  perilaku yang  akan  menghasilkan  kinerja  terbaik  bagi  perusahaan,  dan
tentunya bukan sebaliknya. Kinerja terbaik bagi menurut Griffin (2000) ditentukan  oleh  3  faktor,  yaitu:  (1)  motivasi  ( motivation),  yaitu  yang terkait  dengan  keinginanuntuk  melakukan  pekerjaan;  (2)  kemampuan ( ablity)  yanitu  kapabilitas  dari  tenaga  kerja  atau  SDM  untuk melakukan pekerjaan; (3) lingkungan pekerjaan ( the work environment yaitu  sumber  daya  dan  situasi  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan pekerjaan tersebut (Sule dan Saefullah, 2005: 235).
Motivasi  menjadi  penting  dalam  hal  kinerja.  Kinerja  yang  baik diperlukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada  masayarakat.  Maka  dari  itu,  untuk  mempertahankan kepercayaan  masyarakat  dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan, pemerintah  akan  termotivasi  untuk  memperbaiki  pengelolaan keuangan  daerah  dalam  upaya  meningkatkan  kinerjanya.  Hal  ini sesuai  dengan  teori  motivasi  yang  dikembangkan  oleh  McClelland  dan Abraham  H.  Maslow  tentang  kebutuhan  berprestasi.  Kebutuhan pemerintah  untuk  memperoleh  prestasi  yang  baik  dimata  masyarakat dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  akan  memotivasi  pemerintah untuk mempertahankan  kinerjanya dan meningkatkan kinerjanya jika tahun lalu masih kurang baik.
3. Otonomi Daerah
Perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani, outonomus, yang berarti  pengaturan  sendiri  atau  pemerintahan  sendiri.  Menurut Encyclopedia of social Science, pengertian otonomi adalah: the legal self suffeciency  of  social  body  and  its  actual  independence.  Dengan demikian, pengertian otonomi menyangkut dengan dua hal pokok yaitu: kewenangan untuk membuat hukum sendiri ( own laws) dan kebebasan untuk  mengatur  pemerintahan  sendiri  ( self  government).  Berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau  wewenang  untuk  mengurus  rumah  tangga  sendiri  bagi  suatu daerah otonom (Sjafrizal, 2015: 106).
Undang – undang yang mengatur pelaksanaan otonomi itu sendiri adalah  UU    No.32  tahun  2004,  yang  mana  peraturan  ini  merupakan revisi  dari  peraturan  sebelumnya  yang  juga  mengatur  hal  yang  sama. Murjana  (2016)  mengatakan  penetapan  undang-undang  ini  dipandang perlu  dalam  rangka  menghadapi  perkembangan  global  baik  tantangan dari dalam maupun luar.
4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Akuntabilitas  adalah  kewajiban  pemegang  amanah/agent  dan aparatnya  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan, melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  ( principal)
yang memiliki hak dan
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban  tersebut.  Transparansi  memberikan  informasi keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat  berdasarkan
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Ismail dkk., 2016).
Berdasarkan  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan: “ keuangan daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan dengan  hak  dan  kewajiban  daerah  tersebut ” .  Sedangkan, “ pengelolaan keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  peren- canaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelapo-ran, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah ” .
5. Etika Pemerintahan
Moral  menjadi  salah  satu  kunci  penting  bagi  setiap  aparat pemerintahan.  Dengan  adanya  moral  yang  baik  maka  kualitas  kinerja juga  akan  semakin  baik.  Junedi  (2015),  mengatakan  aparatur  yang berkualitas adalah aparatur yang memiliki kecakapan dan kemampuan.  Kemampuan  untuk  melaksanakan  setiap  tugas  yang dibebankan kepadanya dengan baik.
Etika  pemerintahan  yang  terkait  proses  penyelenggaraan pemerintahan adalah menyangkut pentingnya melaksanakan tugas dan tanggung,  mentaati  berbagai  ketentuan  dan  peraturan  perundang- undangan,  melaksanakan  hubungan  kerja  yang  baik,  serta menciptakan  lingkungan  kerja  yang  kondusif.  Disamping  itu  aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan koridor etika pemerintah  perlu  memberikan  pelayanan  terbaik  khususnya  dalam proses  pelayanan  public.  Dengan  demikian  dapatlah  difahami  bahwa konteks  dalam  beretika  akan  menjadi  pedoman  bagi  setiap  aparatur pemerintah khususnya dalam melaksanakan tugasnya.
6. Falsafah Budaya Nene ’ Mallomo Sebagai Etika Pemerintahan
Falsafah  hidup  merupakan  sebuah  prinsip  yang  mendasar  yang harus  dimiliki  insane  dan  individu,  tanpa  prinsip  maka  kehidupan orang tersebut laksana kapal yang terombang ambing ombak ditengah tanpa tujuan yang jelas (Abdullah, 2015). Didalam Kepustakaan Bugis, untuk  terwujudnya  permerintahan  yang  baik,  seorang  pemimpin dituntut  memiliki  4  kualitas  pribadi,  sebagaimana  banyak  diungkap dalam  Lontaraq  Bugis,  yaitu Maccai  na  Malempu;  Waraniwi  na Magetteng  (Cendekia  lagi  Jujur,  Berani  lagi  Teguh  dalam  Pendirian) (Adil, 2015).
Salah  seorang  pemimpin  bugis  yang  dalam  Sejarah  Sidenreng Rappang  Abad  XVI,  dikenal  memiliki  empat  kualitas  pribadi  tersebut adalah La Pagala Nene' Malomo. Salah satu petuah dari Nene' Mallomo
Akuntansi Peradaban : Vol. V No. 2 Desember 2019 Page 230-251
mengatakan  bahwa  orang  Sidrap  harus  mempunyai  sifat Macca, Malempu,  Warani  na  Magetteng.  Beberapa  unsur  pokok  dari  falsafah ini  menjadi  sebuah  kunci  utama  dalam  memaknainya  pada  sektor pemerintahan yaitu:
7. Macca (kepintaran/kecerdasan)
Seorang  cerdas  yang  tidak  jujur  akan  lebih  berbahaya  daripada seorang  bodoh  yang  tidak  jujur.  Dalam  hubungan  ini,  sangat  tercela keadaan  seseorang  yang  bodoh.  Ungkapannya  ialah maloppo  tedong, artinya  jangan  sampai  terjadi  hanya  bermodal  badan  besar,  tetapi bodoh.  Indikator  orang  bodoh  itu  ialah  memperturutkan  hawa  nafsu, yang berarti tidak mempergunakan akal sehat.
Indikator  orang  cerdas  ialah “ Ripariajangngi  riajangne, riparialaui alaue, riparimaniangngi maniangnge, ri pariasei ri asek-e, ri pariawai  ri  awae. ” Artinya,  sesuatu  yang  seyogianya  berada  di  barat, tempatkanlah  ia  di  barat;  sesuatu  yang  seyogianya  berada  di  timur, tempatkanlah  ia  di  timur;  sesuatu  yang  seyogianya  berada  di  selatan, tempatkanlah  ia  di  selatan;  sesuatu  yang  seyogianya  berada  di  atas, tempatkanlah ia di atas, begitu pula sesuatu yang seyogianya berada di bawah,  tempatkanlah  ia  di  bawah. ” Dalam  bahasa  Inggris  terdapat ungkapan “ the  right  man  in  the  right  place ” .  Penempatan  orang  yang tepat  di  tempat  yang  tepat. Tudangi  tudangengmu,  artinya  duduki tempat  dudukmu.  Inilah  ciri  orang  cerdas,  dia  arif-bijaksana,  dia  juga tahu diri; artinya, dia ‘ tahu tingginya gunung ’ .
8. Mallempu (Kejujuran)
Kejujuran  dalam  Bahasa  Bugis  tersedia  ungkapan  untuk mewujudkan  karakter  orang  jujur  pada  kalangan  orang  Bugis,  yaitu “ D uami  kuala  sappo  yanaritu  belo-belona  kanukue  sibawa  unganna panasae. Artinya, dua saja kujadikan pagar, yaitu cat kuku dan bunga nangka. Cat kuku itu ialah pacci [paccing] dan bunga nangka itu ialah lempu  [lempuu].  Dalam  aksara  Lontara  kata  pacci  [paccing]  dapat dibaca pacci  dan  dapat  pula  dibaca  paccing.  Dalam  hal  ini  lafal  kedua yang  digunakan,  yaitu paccing  artinya ‘ kebersihan ’ .  Kemudian  tulisan aksara  Lontara lempu  [lempuu]  dapat  dilafalkan  lempu  dan  lempuu. Dalam hal ini, lafal kedua yang dituju, yaitu lempuu artinya kejujuran. Dengan  demikian,  pagar  diri  orang  Bugis  ada  dua,  yaitu  bersih  dan jujur. Artinya, orang Bugis menjaga citra diri sebagai orang bersih dan jujur.
9. Warani (Berani)
Berani  berarti  mempunyai  hati  yang  mantap  dan  rasa  percaya diri  yang  besar  dalam  menghadapi  bahaya  maupun  kesulitan.  Berani juga berarti tidak takut (gentar, kecut). Membentuk sifat berani dalam bahasa Bugis, tersedia ungkapan “ Tuppui naterri, turungngi namacawa (Waktu  mendaki  dia  menangis;  waktu  menurun  dia  tertawa). Ungkapan  ini  bermakna  bahwa  seseorang  harus  siap  dengan  segala
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
kondisi.  Artinya  keberanian  harus  diuji  dalam  kondisi  nyaman  dan tidak nyaman.
Ungkapan lain lagi menyatakan, “ Pura babbarak sompekku, pura tangkisi  golikku,  ulebbirenni  tellenge  natowalie. ” Layarku  sudah berkembang,  kemudiku  sudah  terpasang,  lebih  kusukai  tenggelam daripada harus kembali. Ini contoh nilai keberanian para pelaut Bugis. Contoh yang lain yang sepadan ialah ialah Taroi telleng linoe, tellaing pesonaku  ri  masagalae  (Biarpun  dunia  terbenam;  sudah  tidak  akan bergeser tawakalku kepada Yang Mahagaib).
10. Magetteng (Konsisten)
Magetteng  memiliki  arti  Konsisten  atau  berpendirian  teguh. Konsisten  adalah  melakukan  suatu  kegiatan  secara  terus  menerus dengan tekun dan benar  tanpa keluar dari jalur/batasan batasan yang telah  di  tentukan  maupun  sesuai  dengan  ucapan  yang  telah dilontarkan.  Konsisten  salah  satu  sikap  dari  manusia  yang  sifatnya adalah untuk memegang teguh suatu prinsip atau pendirian dari segala hal yang telah di tentukan.
Membentuk  atau  menghasilkan  karakter  orang  teguh,  tersedia ungkapan  seperti “ taro  ada,  taro  gau ” .  Terjemahan  lurusnya  ialah menaruh tutur; menaruh perbuatan. Ungkapan bahasa Indonesia yang sepadan ialah “ satu kata dengan perbuatan ” . Dari sini diketahui bahwa karakter  budaya  orang  Bugis  ialah  ia  mengerjakan  apa  yang dikatakannya atau ia mengatakan apa yang sanggup dikerjakannya.
Seorang  manusia  seharusnya  berkarakter,  karena  demikian pentingnya  karakter  itu  sehingga  pepatah  mengatakan: “ if  there  is  no more character every thing is lost ” . Menjadi permasalahan sekarang ini bagaimana  proses  penentuan  Etika  dalam  pemerintahan  itu  sendiri, siapa  yang  akan  mengukur  seberapa  jauh  etis  atau  tidak,  bagaimana dengan kondisi saat itu dan tempat  daerah tertentu yang mengatakan bahwa  itu  etis  saja  di  daerah  kami  atau  dapat  dibenarkan,  namun ditempat  lain  belum  tentu  benar.  Nilai-nilai  etika  yang  hidup  dan berlaku dalam suatu masyarakat, bukanlah sekedar menjadi keyakinan pribadi  bagi  para  anggotanya,  akan  tetapi  juga  menjadi  seperangkat norma  yang  terlembagakan.  Dengan  kata  lain,  suatu  nilai  etika  harus menjadi  acuan  dan  pedoman  bertindak  yang  membawa  akibat  dan pengaruh secara moral.
Ketika  kenyataan  yang  kita  inginkan  jauh  dari  harapan  kita, maka pasti akan timbul kekecewaan, begitulah yang terjadi ketika kita mengharapkan  agar  para  aparatur  pemerintah  bekerja  dengan  penuh rasa  tanggungjawab,  kejujuran  dan  keadilan  dijunjung,  sementara dalam  kenyataannya  justru  yang  terjadi  mereka  sama  sekali  tidak bermoral  atau  beretika,  maka  disitulah  kita  mengharapkan  adanya aturan yang dapat ditegakkan yang menjadi norma atau rambu-rambu dalam melaksanakan tugasnya.  Sesuatu yang kita inginkan itu adalah
Akuntansi Peradaban : Vol. V No. 2 Desember 2019 Page 230-251
Etika  yang  perlu  diperhatikan  oleh  aparatur  pemerintah.  Maka  dari itu,  falsafah  budaya Nene  Mallomo  ini  dapat  dijadikan  sebagai  etika pemerintahan  dalam  hal  kaitannya  dengan  pengelolaan  keuangan daerah khususnya di Kabupaten Sidrap.
11. Nilai  Falsafah  Budaya Nene ’ Mallomo  dalam  Kaitan  Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab Sidrap Sudaryanti  (2013)  mengatakan  Suatu  bisnis  (organisasi)
seharusnya memiliki pengukuran kinerja yang benar-benar menunjukkan tingkat kinerja yang dicapai, serta mampu menunjukkan seberapa  berhasil  pencapaian  tujuan  pada  tiap  level.  Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang  strategis  di  Indonesia  saat  ini  karena  perbaikan  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  berdampak  pada  upaya  terciptanya  good governance.  Menurut  Santoso  dan  Pambelum  (2008),  Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi Pemerintah di Indonesia selama ini  disebabkan  oleh  banyak  faktor,  salah  satu  faktornya  adalah maraknya praktek fraud yang terjadi diberbagai instansi Pemerintah. Putra  (2012)  menjelaskan  bahwa  penghargaan  serta  hukuman yang  belum  berjalan  secara  maksimal  membangun  celah  serta kebiasaan  para  aparatur  untuk  melakukan  tindakan  di  luar  prosedur yang  ada.  Profesionalitas  aparatur  dalam  unit  kerja  pelayanan diperlakukan  dan  begitu  juga  dengan  aparatur  yang  bekerja  dijajaran struktural. Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  semakin  baik  maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal  ini  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  pemerintah  untuk  bekerja secara  lebih  efisien  dan  efektif  terutama  dalam  menyediakan  layanan prima bagi seluruh masyarakat. Untuk itu perlu ditanamkan nilai-nilai falsafah  budaya  bugis  sidrap  yaitu Maccai  na  Malempu;  Waraniwi  na Magetteng dalam setiap individu terutama aparatur pemerintah daerah untuk  meningkatkan  kinerja  dalam  rangka  efektivitas  dan  efisiensi pengelolaan  keuangan  daerah  menuju  kesejahteraan  yang  lebih  baik lagi.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan  etnografi.  Meleong,  (1996:  106)  dalam  Salindeho  (2013), mendefinisikan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  suatu  penelitian ilmiah,  yang  bertujuan  untuk  memahami  suatu  fenomena  dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi  yang  mendalam  antara  peneliti  dengan  fenomena  yang diteliti.  Lokasi  penelitian  yakni  adalah  pada  BPKD  (Badan  Pengelola Keuangan Daerah) kabupaten Sidrap. Metode pengumpulan data yakni
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Studi  Pustaka,  Dokumentasi,  dan  Wawancara.  Adapun  teknik pengeolahan data yang dilakukan yakni data collection, data reduction, data  display,  dan  verification.  Metode yang  digunakan:  tringulasi  data dan Teori.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Falsafah Budaya Nene ’ Mallomo sebagai etika pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011, Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  merupakan  keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan  keuangan  daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan keuangan  sepenuhnya  berada  ditangan  pemerintah  daerah.  Oleh karena  itu,  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  diperlukan  untuk mengelola  dana  desentralisasi  secara  transparan,  ekonomis,  efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara  berdaya  guna  dan  berhasilguna.  Hal  tersebut  diharapkan  agar sesuai  dengan  aspirasi  pembangunan  dan  tuntutan  masyarakat  yang semakin  berkembang  akhir-akhir  ini.  Hal  tersebut  sesuai  dengan Agency  Theory  tentang  kontrak  antara  principal  dan  Agen.  Di organisasi  publik,  khususnya  pemerintahan  daerah  teori  keagenan  ini telah  dipraktikkan,  termasuk  pemerintah  daerah  di  Indonesia  apalagi sejak  otonomi  dan  desentralisasi  diberikan  kepeda  pemerintahan daerah. Dalam prosesnya ada dua perspektif yang dapat ditelaah dalam aplikasi  teori  keganenan,  yaitu  hubungan  antara  eksekutif  dengan legislatif, dan legislatif dengan pemilih ( voter) atau rakyat.
Implikasi  penerapan  teori  keagenan  dapat  menimbulkan  hal positif  dalam  bentuk  efisiensi  tetapi  lebih  banyak  yang  menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku opportunistik. Hal itu karena pihak agensi memiliki infomasi keuangan daripada pihak prinsipal sedangkan pihak  prinsipal  boleh  jadi  memnfaatkan  kepentingan  pribadi  atau golongannya  sendiri  kerena  memiliki  keunggulan  kekuasaan.  Kalau kondisi  tersebut  terjadi,  maka  proses  penyusunan  APBD  yamg semestinya  akan  menghasilkan  outcome  yang  efektif  dan  efisien  dari alokasi  sumber  daya  dalam  anggaran  akan  terdistorsi  karena  adanya perilaku opportunistik untuk kepentingan pribadi dan politisi.
Teori keagenan dibangun atas kepentingan pihak principal dalam hal  ini  masyarakat.  Jadi impact  atau  dampak  yang  dirasakan  oleh masyarakat atas pengelolaan yang dilakukan pemerintah daerah harus
Akuntansi Peradaban : Vol. V No. 2 Desember 2019 Page 230-251
diutamakan. Bukan hanya sekedar menganggarkan atau membelanjakan  dana  untuk  kepentingan  pihak  legislatif  dan  juga eksekutif.  Kabupaten  Sidenreng  Rappang  dilihat  dari  harapan  bahwa pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  semata-mata untuk  kepentingan  masyarakat  karena  tujuan  adanya  otonomi  dan desentralisasi  adalah  untuk  menjamin  keselarasan  pembangunan  dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Melihat  dampak  yang  bisa  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat akan kinerja pemda adalah tingkat kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS)  Kabupaten  Sidrap  merilis  survei  sosial  ekonomi  tahun  2016. Hasilnya,  Sidrap  berhasil  mempertahankan  peringkat  atau  rangking pertama  sebagai  kabupaten  paling  rendah  angka  kemiskinannya diantara  kabupaten  se-Sulawesi  Selatan.  Pada  angka  sebelumnya, kesmiskinan  Sidrap  5,8%  tahun  2014,  5,5%  tahun  2015  dan  turun menjadi 5,4% pada akhir tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan  pemerintah  daerah  untuk  memaksimalkan  kepentingan principal dalam hal ini masyarakat dapat dirasakan langsung. Kinerja pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerah  sudah  dapat dikatakan  baik  melihat  angka  kemiskinan  yang  semakin  turun  setiap tahunnya.
Adanya  tuntuntan  dari  masyarakat  akan  adanya  pemerintahan yang  baik  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  daerah akan memotivasi pemerintah untuk bekerja dengan lebih baik lagi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal terbut sejalan dengan Teori Motivasi  dikembangkan  oleh  McClelland  dan  Abraham  H.  Maslow tentang  kebutuhan  berprestasi.  Kebutuhan  pemerintah  untuk memperoleh  prestasi  yang  baik  di  mata  masyarakat  dan  pihak-pihak yang berkepentingan memotivasi pemerintah untuk lebih meningkatkan  kinerjanya  terutama  dalam  bidang  pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  (agent)  kepada masyarakat  (principal),  hendaklah  memiliki  pola  prilaku  yang  wajib dijadikan sebagai pedoman atau kode etik dalam bertindak bagi setiap aparatur  pemerintah.  Adapaun  Standard  etika  itu  seharusnya merefleksikan  nilai-nilai  dasar  masyarakat.  Seperti  yang  disampaikan oleh Nene ’ Mallomo  bahwa  untuk  mencapai  pemerintahan  yang  baik maka  dituntut  untuk  memiliki  empat  kualitas  pribadi  yakni Macca, Malempu,  Warani,  Na  Magetteng.  Wawancara  dengan  informan mengatakan:
“ Sebagai  masyarakat  sidrap  dan  aparat  pemerintah  harus  tahu tentang falsafah tersebut. Sebuah pappaseng dari nene ’ mallomo yang dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak dan juga dalam bekerja. Nilai-nilai  tersebut  Seperti  malempu,  macca,  magetteng harus  diterapkan  karena  mengingat  besarnya  pertanggung
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
jawaban  sebagai  aparat  pemerintah  bukan  hanya  pada  manusia tapi  juga  pertanggung  jawaban  dengan  Tuhan ” (Hasil Wawancara, Tanggal 1 November 2017).
Pengelolaan  keuangan  daerah  dilaksanakan  dalam  suatu  sistem yang  terintegrasi  yang  diwujudkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  yang  setiap  tahun  ditetapkan  dengan peraturan daerah. Untuk itu, fokus dalam proses pengelolaan keuangan daerah  terdiri  dari  tiga  aspek  yakni  Perencanaan  Keuangan  Daerah,
Pelaksanaan Keuangan Daerah, serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
a) Perencanaan Keuangan Daerah
Pada  proses  perencanaan  keuangan  daerah  di  Kabupaten Sidenreng  Rappang  tidak  banyak  terdapat  permasalahan.  Hal  itu karena  dalam  proses  penyusunan  atau  perencanaan  ini  aparat pemerintah  sudah  berpatokan  pada  aturan,  azas  umum  pengelolaan keuangan  dan  memperhatikan  prinsip  etika  dalam  pekerjaannya. Falsafah Nene ’ Mallomo yakni Macca, Malempu, Warani, na Magetteng juga  sudah  harus  diterapkan  oleh  aparatur  dalam  proses  penyusunan APBD.  Hanya  saja  nilai magetteng  kurang  dapat  diterapkan  dalam proses penyusunannya. Memang dalam proses penyusunan tidak selalu konsisten  karena  adanya  kendala  ataupun  masalah  dalam  proses tersebut. Hal tersebut seperti dijelaskan informan sebagai berikut:
“ Kendala dalam proses penganggaran mungkin dari segi aturan. Karena ketidakkonsistenan aturan yang selalu berubah-ubah jadi kadang  kita  susah  mengikuti  kebijakan  dari  pusat  dan  juga konsistensi  pemerintah  pusat  dalam  pengalokasian  anggaran kadang-kadang  tidak  konsisten ” .  (Hasil  Wawancara,  Tanggal  1 November 2017).
Dari  penjelasan  informan  dapat  dikatakan  bahwa  nilai Magetteng  tidak  diterapkan  dalam  proses  penyusunan  anggaran.  Hal tersebut  dikarenakan  anggaran  setiap  tahunnya  akan  selalu  berubah- ubah  dan  juga  harus  mengikuti  aturan  permendagri  yang  diterbitkan setiap tahun berjalan. Maka dari itu perlu nilai Macca yang harus ada dalam  penyusunan  APBD.  Karena  tahap  penyusunan  anggaran merupakan  tahap  paling  krusial.  Oleh  karena  itu  aparat  pemerintah dituntut untuk cermat dalam melihat kondisi dan keadaan yang terjadi dimasyarakat dalam proses penyusuan APBD.
Untuk  lebih  meningkatakan  kemampuan  setiap  aparatur  pada Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  (BPKD)  khsusnya  dalam memahami  peraturan  perundang-undangan  yang  seringkali  berubah, maka  BPKD  harusnya  melaksanakan  program  dan  kegiatan  berupa pendidikan dan  pelatihan ataupun bimbingan-bimbingan teknis terkait
adanya aturan baru ataupun dalam upaya meningkatkan keterampulan para aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.
b) Pelaksanaan Keuangan Daerah Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sidrap  saat  ini  sudah  cukup tertib dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah seiring dengan adanya  penerapan  sistem  aplikasi  keuangan  dan  akuntansi.  Untuk Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  SAP  berbasis akrual  yaitu  perubahan  dari  basis  kas  menuju  akrual  menjadi  basis akrual  penuh  dalam  pengakuan  transaksi  keuangan  pemerintah  juga sudah diterapakan. Hal itu disampaikan oleh informan:
“ Peraturan  pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  standar Akuntansi  Pemerintahan  sudah  diterapkan.  Karena  sudah menjadi  kewajiaban  dan  memang  kami  sudah  menerapkannya sejak berlakunya peraturan tersebut ” . (Hasil Wawancara, tanggal 1 November 2017).
Kesesuaian  penyajian  laporan  keuangan  dengan  standar akuntansi pemerintahan menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan.  Pemerintah  kabupaten  Sidenreng  Rappang,  sampai  dengan saat  ini  sudah  menerapkan  basis  akrual.  Terkait  dengan  adanya penerapan basis akrual sendiri, pemerintah sudah melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual,  pelatihan  sumber  daya  manusia,  dan  penyediaan  sarana  dan prasarana  untuk  menunjang  penerapan  basis  akrual.  Hal  tersebut dilakukan agar pemerintah siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam penerapan basis akrual.
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  penempatan  pegawai biasanya  banyak  yang  tidak  sesuai  dengan  latar  pendidikan  yang ditekuni.  Hal  tersebut  terjadi  karena  penempatan  pegawai  sesuai dengan  SK  pengangkatan.  Hal  tersebut  dijelaskan  oleh  informan sebagai berikut:
“ dalam penempatan pegawai biasanya mengacu pada pengangkatan. Jadi biasanya beberapa tidak sesuai dengan latar pendidikan  yang  telah  ditekuni.  Tapi  semuanya  memilki kualifikasi  sendiri.  Kualifikasi  kan  didapat  bukan  hanya  hanya dari  pendidikan  formal.  Jadi  kualifikasi  atau  keahlian  didapat dari  3  hal  yakni  pendidikan  formal,  pelatihan  atau  diklat-diklat dan  juga  yang  tak  kalah  penting  dari  pengalaman.  Coba  lihat saja  dibank.  Banyak  yang  bukan  berasal  dari  latar  pendidikan keuangan tapi bisa kerja dibank. Jadi pelatihan dan pengalaman tak  kalah  pentingnya ” .  (Hasil  Wawancara,  Tanggal  1  November 2017).
Disimpulkan  dari  penjelasan  informan  bahwa  mereka  sudah memiliki  kualifikasi  yang  cukup  dalam  hal  pekerjaanya.  Hanya  saja
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
untuk melaksanakan tugas pokok dan  fungsi setiap aparatur haruslah ditunjang  dengan  kualitas  yang  memadai.  Maka  dari  itu,  seharusnya penempatan  seoarang  aparatur  pemerintah  haruslah  memperhatikan latar belakang pendidikan yang bersangkutan, agar lebih memudahkan aparatur  bersangkutan  dalam  pelaksanaan  tugas  yang  menjadi tanggungjawabnya.
Jadi,  dalam  tahap  pelaksanaan  keuangan  daerah  Falsafah Budaya Nene ’ Mallomo  sudah  diterapkan  dalam  kinerja  aparatur pemerintah  daerah.  Nilai malempu  sendiri  harus  sangat  dijunjung tinggi oleh aparatur agar dalam tahapan pelaksanaan keuangan daerah terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal tersebut terlihat dari pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK atas  pengelolaan  keuangan  daerah  tahun  anggaran  2016.  Sekalipun dalam  penempatan  pegawai  tidak  didukung  atau  sesuai  dengan  latar pendidikan  formal  yang  djalani  tapi  aparatur  sudah  memiliki kualifikasi  dengan  adanya  diklat  atau  pelatihan  ataupun  bimbingan- bimbingan  yang  diberikan  dan  pengalaman  kerja  yang  sangat membantu dalam hal kinerja pengelolaan keuangan daerah.
c) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Laporan  keuangan  dalam  lingkungan  sektor  publik  berperan penting  dalam  menciptakan  akuntabilitas  sektor  publik.  Dimana akuntabilitas  adalah  konsep  penting  dimana  konsep  ini  memiliki dampak  terhadap  semua  aspek  operasional  pemerintah  (Fidelius  2013 dalam  South  2016).  Dalam  tahapan  ini,  sangat  pentingnya  diterapkan Falsafah  Budaya Nene  Mallomo  terutama  dalam  pembuatan  laporan keuangan.  Nilai Macca  dan  Malempu  sangat  dibutuhkan  dalam tahapan  ini.  Aparat  pemerintah  harus  memiliki  kecerdasan  dalam tahapan  pembuatan  laporan  keuangan  dan  juga  nilai  kejujuran  yang dijunjung tinggi. Dalam bahasa bugis tersedia ungkapan  ialah:
“ Ajak  mupoloi  olona  tauwee  / “ A jak  mualai  aju  tennia  iko pasaranrei ”
Artinya,  jangan  kamu  mengambil  hak  orang  lain/jangan  kamu mengambil  kayu  yang  bukan  kamu  menyandarkannya/  menebangnya. Adapun penerapan nilai getteng dapat dilihat dari penyusunan laporan keuangan.  Dalam  penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah sudah  konsisten  dalam  mengikuti  Prinsip  dan  Standar  Akuntansi Pemerintahan. Seperti yang dijelaskan oleh informan  bahwa:
“ Dalam  Badan  pengelola  keuangan  daerah  ini  sudah  ada  bagian atau  divisi  khusus  yang  berkaitan  dengan  akuntansi  dan pelaporan. Adapun penyususnan LKPD sudah kami susun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun nantinya laporan keuangan  tersebut  akan  diperiksa  oleh  BPK  untuk  menentukan kesesuaian  laporan  keuangan  yang  telah  kami  buat  apakah
Akuntansi Peradaban : Vol. V No. 2 Desember 2019 Page 230-251
sudah  benar-benar  berdasarkan  standar  akuntansi  yang ditetapkan ” . (Hasil Wawancara, Tanggal 1 November 2017).
Dilihat  dari  penjelasan  informan  bahwa  prinsip-prinsip akuntansi sudah diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan  pemerintah.  Prinsip-prinsip  tersebut  secara  konsisten diterapkan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  yang  dibuat  setiap tahunnya.
Tabel 1: Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Opini Laporan Keuangan 2014 WDP (Wajar dengan Pengecualian) 2015 WDP (Wajar dengan Pengecualian) 2016 WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
Sumber: Data Laporan Keuanga  Pemerintah Daerah
Melihat dari data diatas pada tahun 2014 dan Tahun 2015 LKPD Sidrap  mendapat  Wajar  dengan  pengecualian.  Namun  pada  tahun anggaran  2016  LKPD  sudah  mendapat  opini  WTP  yang  menunjukkan bahwa  laporan  keuangan  yang  dibuat  pemerintah  sudah  berdasarkan aturan, prinsip dan standar akuntansi pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa  ada  peningkatakan  kinerja  dalam  hal  laporan  keuangan. Selanjutnya  agar  pemerintah  daerah  kabupaten  Sidenreng-Rappang dapat menerapakan nilai getteng dalam penyusunan laporan keuangan dengan  standar  akuntansi  pemerintahan  agar  dapat  memberikan informasi  keuangan  yang  terbuka,  jujur,  dan  menyeluruh  kepada stakeholders.
Keterkaitan  akuntabilitas  dan  pelaporan  keuangan  bahwa akuntabilitas  meliputi  pemberian  informasi  keuangan  kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk  menilai  pertanggungjawaban  pemerintah  atas  semua  aktivitas yang  dilakukan,  bukan  hanya  aktivitas  finansialnya  saja.  Instrumen utama  dari  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  keuangan  daerah adalah  anggaran  pemerintah  daerah,  data  yang  secara  periodik dipublikasikan,  laporan  tahunan  dan  hasil  investigasi  dan  laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen.
Salah  satu  bentuk  keterbukaan  atau  transparansi  pengelolaan keuangan  daerah  adalah  Hak  publik  untuk  mengakses  informasi (public access to information).  Pemerintah daerah sendiri masih kurang dalam  aksesibilitas  informasi  keuangan.  Hal  tersebut  karena  untuk mengakses  informasi  keuangan  pemerintah  daerah  relatif  cenderung sulit.  Contohnya  saja  LKPD  tidak  dapat  diakses  diinternet.  Untuk  itu pemerintah  daerah  masih  harus  terus  meningkatkan  aksesibilitas laporan  keuangannya  agar  memenuhi  prinsip  tarnsparansi  dan akuntabilitas.  Hal  yang  dapat  dilakukan  antara  lain  dengan memfasilitasi  berbagai  pihak  yag  berkepentingan  agar  dapat
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
mengetahui  atau  memperoleh  laporan  keuangan  dengan  mudah  dan dapat  diakses  diberbagai  media  seperti  surat  kabar,  majalah,  stasiun televisi  dan  juga  internet.  Pemerintah  Kabupeten  Sidrap  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  tahun  2016  mendapatkan  hasil  audit WTP  oleh  BPK.  Selanjutnya,  pemerintah  masih  harus  meningkatakan transparansinya  dan  wajib  meningkatkan  pengelolaannya  agar  tetap bisa  mendapatkan  hasil  audit  Wajar  Tanpa  Pengecualian  oleh  BPK pada tahun anggaran berikutnya.
d) Falsafah  budaya Nene  Mallomo  dalam  memberikan  konstribusi terhadap Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kinerja  adalah  hasil  kerja  secara  kualitas  dan  kuantitas  yang dicapai  oleh  seseorang  aparatur  dalam  melaksanakan  tugas  yang diberikan  kepadanya.  Penilai  tersebut  berdasarkan  jumlah  pekerjaan yang  dilaksanakan  atau  fungsi-fungsi  yang  melekat  dalam  unit  kerja serta  hasil  yang  dicapai  sehingga  dapat  dimanfaatkan  oleh  para penggunanya  (Mangkunegera  2001  dalam  Putra  2012).  Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Sidenreng  Rappang  telah melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab suatu organisasi. Indikator  kinerja  mengandung  makna  bahwa  tujuan  bukanlah persyaratan,  juga  bukan  merupakan  sebuah  keinginan.  Tujuan merupakan  sesuatu  keadaan  yang  lebih  baik  yang  ingin  dicapai  oleh organisasi  di  masa  yang  akan  datang.  Dengan  demikian  tujuan menunjukkan arah ke mana kinerja harus dilakukan. Namun demikian dalam  upaya  mencapai  tujuan  perlu  adanya  sebuah  standar.  Tanpa standar,  tidak  akan  dapat  diketahui  kapan  suatu  tujuan  tercapai. Standar  menjawab  pertanyaan  tentang  kapan  sukses  atau  gagal. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama.
Value  for  money  merupakan  inti  pengukuran  kinerja  pada organisasi  pemerintahan.  Adapaun  kinerja  yang  dikehendaki  Badan Pengelola  Keuangan  daerah  mencakup  pertanggungjawaban  mengenai pelaksanaan Value for money, yaitu Efisien dan Efektif. Tabel 2: Analisis Efektivitas Kinerja BPKD Tahun 2016 No INDIKATOR KINERJA (%) Kriteria Efektif (%) Kriteria Efisien 1 Tersedianya Dana Pelayanan Administrasi Perkantoran 91,36%  Efektif  80,68% cukup efisien 2 Tersedianya Dana Peningkatan  Sarana  dan Prasarana Aparatur 85,52% Cukup efektif 80,49% cukup efisien 3 Tersedianya Dana Peningkatan Kapasitas 77,98% Kurang efektif 83,32% cukup efisien
Akuntansi Peradaban : Vol. V No. 2 Desember 2019 Page 230-251
Sumber Daya Aparatur 4 Tersedianya Dana Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja 92,07%  Efektif  81,36% cukup efisien 5 Tersedianya Dana Peningkatan dan Pengembangan  Pengelolaan Keu.  Daerah 93,54%  Efektif  94,24% kurang efisien 6 Tersedianya Dana Pembinaan Dan Sistem Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten 90,26%  Efektif  93,93% Kurang efisien 7 Tersedianya Dana Peningkatan Sistem Pengawasan  Internal  dan Pengendalian  Pelaksanaan Kebijakan  KDH 93,42%  Efektif  95,38% kurang efisien 8 Tersedianya Gudang Berkas 98,10%  Efektif  98,10% kurang efisien

## Sumber : Data Sekunder yang diolah
Efektivitas  sering  diucapkan  dan  didengar,  tetapi  sering pengertiannya  mempunyai  makna  yang  berbeda.  Bertumpu  pada pendekatan  efektifitas  dari  segi  optimasi  tujuan,  yakni  kemampuan organisasi  memanfaatkan  sumber  daya  untuk  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan. Seperti yang dijelasakan oleh informan:
“ Efektifitas  kerja  pegawai  dapat  dilihat  dari  selalu  tercapainya tujuan  yang  telah  ditentukan,  selalu  mengadakan  inovasi,  tepat waktu  dalam  menjalankan  tugas,  sehingga  tugas-tugas  dapat diselesaikan  dalam  waktu  yang  telah  ditentukan.  Intinya  itu, pegawai  harus  paham  pada  tugas  pokok  dan  fungsi  masing- masing  agar  kinerjanya  bisa  lebih  baik. ” (Hasil  Wawancara, Tanggal 1 November 2017).
Dari  penjelasan  informan,  efektivitas  dilihat  dari  tercapainya tujuan  yang  telah  ditentukan,  kesesuaian  antara  kebijakan  dengan pelaksanakan  tugas  dan  pekerjaan  dan  pelaksanaan  tugas  dan pekerjaan dengan hasil yang dicapai. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan dalam merealisasikan apa yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil.
Berdasarkan  perhitungan  efektivitas  kinerja  BPKD  Tahun  2016 dapat  dikatakan  efektif.  Hampir  dalam  setiap  program/kegiatan  rata- rata  mencapai  90%.  Walaupun  masih  terdapat  kegiatan  yang  masih kategori cukup efektif yakni sebesar 85,52% dan terdapat program yang
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
kurang  efektif  yakni  hanya  sebesar  77,98%.  Hal  tersebut  karena terdapat  kegiatan  yang  tidak  direalisasikan  dari  program  yang  telah dianggarkan sebelumnya.
Efisensi adalah pencapaian output yang maximum dengan input tertentu  atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.  Efisiensi  merupakan  perbandingan  output/input.  Yang  di kaitkan  dengan  standar  kinerja  atau  target  yang  telah  di  tetapkan. Seperti yang dikatakan informan sebagai berikut:
“ Pengelolaan  keuangan  daerah  dikatakan  efektif  ketika menunjukkan  pencapaian  target-target  dan  tujuan  pengelolaan keuangan  daerah.  sedangkan  kalau  Pengelolaan  keuangan daerah  yang  efisien  itu  menunjukkkan  pengelolaan  keuangan yang  menggunakan  sumber  daya  yang  paling  hemat  dalam pencapaian  tujuan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut sudah harus sesuai dengan visi dan misi BPKD dalam mengelola keuangan harus ekonomis, efektif dan juga efisien ” . (Hasil Wawancara, Tanggal 1 November 2017).
Dari penjelasan informan mengatakan bahwa efisiensi dalam hal menggunakan sumber daya yang paling hemat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efisiensi berari tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu.
Berdasarkan  perhitungan  efisiensi  kinerja  BPKD  Tahun  2016 terdapat  4  program  dengan  kriteria  cukup  efisien  yakni  80,68%,  80, 49%,  83,32%,  81,36%  dan  4  program  dengan  kategori  kurang  efisien yakni  94,24%,  93,93%,  95,38%,  98,10%.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  kinerja  BPKD  masih  kurang  dalam  hal  efisiensi.  Realisasi program yang diukur dengan rasio efisiensi terlihat bahwa BPKD tidak melakukan kegiatan operasional organisasi dengan penggunaan sumber daya  dan  dana  yang  serendahrendahnya.  Secara  teoritis  akan berbanding  terbalik  jika  dilihat  dari  kajian  efisiensi.  Efisiensi menghendaki penggunaan anggaran yang serendah-rendahnya sehingga  tidak  terjadi  pemborosan  di  setiap  program  karena dipaksakan untuk dihabiskan anggarannya
Dilihat  dari  analisis  efektivitas  dan  efisiensi  program  atau kegiatan  BPKD  tidak  dapat  dikatakan “ maksimal ” .  Dimana  dengan konsep value for  money    dapat  meningkatkan pelayanan publik  dalam arti  pelayanan  yang  diberikan  tepat  sasaran,  dapat  meningkatkan mutu  pelayanan,  dan  meningkatkan  akuntabilitas  publik. Value  for money  memiliki  peranan  penting  dalam  terwujudnya  kualitas pelayanan  publik,  untuk  itu  masih  banyak  perbaikan-perbaikan  yang harus  dilakukan  oleh  BPKD  agar  sasaran  program  ataupun  kegiatan dapat terealisasi dengan maksimal.
Selanjutnya, hendaknya nilai-nilai Falsafah Nene Mallomo harus lebih  dibangkitkan  lagi  dan  diterapkan  dalam  diri  masing-masing aparatur.  Disamping  itu  diharapkan  staf  untuk  mengikuti  kegiatan pendidikan  atau  pelatihan  serta  bimbingan-bimbingan  tekhnis  yang dilaksanakan  oleh  unsur  Pemerintah  (Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah  Pusat)  maupun  lembaga-lembaga  formal  lainnya  untuk lebih meningkatkan kualitas dan kapabilitas aparatur Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sidenreng-Rappang.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang  telah dilakukan oleh peneliti, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah kabupaten Sidenreng-Rappang sudah dapat dikatakan baik. Dari sudut pandang agency  theory  pemerintah  memberikan  pertanggungjawaban kepada  masyarakat  dengan  mengelola  keuangan  daerah  sudah berdasarkan  prinsip  dan  azas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Adapun Implementasi  Etika  Pemerintahan  berdasarkan  hasil  penelitian  yakni falasafah nene  mallomo  membuktikan  bahwa  aparatur  pemerintah sudah  tahu  dan  mengaplikasikan  nilai Macca,  Malempu,  Warani,  na Magetteng  dalam  proses  pengelolaan  keuangan  daerah.  Selain  itu aparatur  pemerintah  dalam  melaksanakan  tugasnya  selalu  mentaati peraturan  disiplin,  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  secara baik,  saling  menghormati,  santun,  ramah  dan  memiliki  rasa tanggungjawab  serta  kesadaran  dalam  melaksanakan  sasaran  dan program kegiatan.
Penerapan  nilai Macca,  Malempu,  Warani,  na  Magetteng memberikan konstribusi yang besar terhadap pencapian kinerja Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  (BPKD)  Kabupaten  Sidrap.  Hal  tersebut terlihat  dalam  tujuan  dan  sasaran  program  kegiatan  BPKD  yang terealisasi  sekurang-kurangnya  90%  .  Sekalipun  terdapat  beberapa indikator  kinerja  sasarannya  belum  mencapai  maksimal  yaitu  seratus persen.  Sebagai  salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah darerah maka dibutlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten  Sidrap  dimana  mendapatkan  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP)  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK). Kaitannya  dengan  opini  yang  diperoleh  Pemerintah  Kabupaten Sidrap atas  LKPD  tersebut,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  laporan  keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Edi.  Belajar  Sukses  Dengan  Falsafah  Hidup  orang  Bugis
Makassar . (2015).
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
http://makassar.lan.go.id/index.php/survei/refleksi/680-belajar- sukses-denganfalsafah  hidup  -orang-bugis-makassar.  Akses    (21 April 2015 pukul 00.26).
Adil, Etta. Kebijakan Nene Mallomo di Sidrap. (2015). http://www.kompasiana.com/mfaridwm/kebijakan-nene-mallomo- disidrap55 00bbe6a333111773511c95. Akses (26 Juni 2015 pukul 06.14).
Ariany,  Lies.  (2010).  Pembangunan  Ekonomin  Daerah  Melalui Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dalam  Rangka  Mewujudkan Good Governance. Jurnal Syiar Hukum. 12(1).
Ismail,  Muhammad.,  Ari  Kuncara  Widagdo  dan  Agus  widodo.  (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 19(2): 323-339.
Janedi, Antonio. (2015). Studi Tentang Kinerja Aparatur Pemerintah Di Kantor  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Kutai Barat. E-Journal Administrasi Negara. 3(3): 700-713. Metrotvnews.com. https://tobeanauditor.wordpress.com/2013/05/08/conto h-kasus-audit-efisiensi/. (Akses 8 Mei 2013).
Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Putra,  Imam  Radianto  Anwar  Setia.  (2012).  Kinerja  Aparatur Pemerintah  Daerah  Pada  Unit  Pelayanan  Kesehatan  Di  Kota Pariaman. Jurnal Bina Praja. 4(1):67-72.
Putra,  Wirmie  Eka  dan  Coriyati.  (2016).  Analisis  Rasio  Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupatan Sarolangun  Tahun  2011-2013. Jurnal  Manajemen  Terapan  dan Keuangan. 5(3).
Riswan,  dan  Anthony  Affandi.  (2014).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif  Teori  Keagenan. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan. 5(2): 71-90.
Romantis, Puteri Ainurrohma dan Taufik Kurrohman. (2015).
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember (UNEJ).
Salindeho,  Mario  Mc.  A.  (2013).  Implementasi  Etika  Pemerintahan dalam  Meningkatkan  Kinerja  Aparatur  Pemerintah  (Suatu Study  di  Kecamatan  Tahuna  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe. Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unstrat. 5(1).
Santoso,  Urip  dan  Yohanes  Joni  Pambelum.  (2008).  Pengaruh Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  Terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  Dalam  Mencegah  Fraud. Jurnal Administrasi dan Bisnis. 4(1): 14-33.
Akuntansi Peradaban : Vol. V No. 2 Desember 2019 Page 230-251
Sjafrizal.  (2015).  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Dalam  Era Otonomi. Rajawali Pers. Jakarta.
Sudaryanti,  Dwi.  (2013).  Pengaruh  Penganggaran  Terhadap  Kinerja Aparat  Pemda  Melalui  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah (Studi  Kasus:Pemda  Kudus). Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis.  12(1): 11-24.
Sule,  Ernie  Tisnawati  dan  kurniawan  Saefullah.  (2005).  Pengantar Manajemen. Prenada Media Group. Jakarta.
Sumenge,  Ariel  haron.  (2013).  Analisis  Efektivitas  dan  Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan
Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Minahasa  Selatan. Jurnal EMBA. 1(3): 74-81.
Suoth,  Novelya.,  Jantje  Tinangon  dan  Sintje  andonuwu.  (2016). Pengukuran  Efisiensi  Dan  Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatam Dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA. 4(1): 613- 622.
Thomas.  (2013).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Upaya Meningktkan  Pembangunan  Desa  Sewabang  Kecamatan Sesayap  Kabupaten  Tana  Tidung. E-Journal  Pemerintahan Integratif. 1(1): 51-64.