## Tinjauan Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Perihal Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama
Jonathan Marojahan 1 , Septiayu Restu Wulandari 2
1,2 Universitas Pelita Bangsa E-mail: Jonathanmarojahanhrhp@gmail.com 1

## Article History:
Received: 04 Juni 2024 Revised: 17 Juni 2024
Accepted: 19 Juni 2024 Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yuridis perihal Surat Edaran Mahkamah Agung  Nomor  2  Tahun  2023  terhadap  perkawinan antar  agama  di  Indonesia  dan  memberikan pemahaman  perihal  Dampak  dari  SEMA  Nomor  2 Tahun 2023. Penulis menyusun penelitian ini dengan metode  yuridis  normatif  dan  berjenis  penelitian Pustaka  (library  research)  dengan  sumber  data primer  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  dan  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2023.
Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  ketika dianalisis secara yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Perkawinan Antar Agama telah menimbulkan  kontroversi  dengan  mengeluarkan keputusan  pencatatan  perkawinan  antar  agama melalui  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  2023  tentang  Pencatatan  Perkawinan  Antar Agama Di Indonesia menetapkan 2 (dua) hal bahwa perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pengadilan itu sendiri tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan  antar-umat  yang  berbeda  agama  dan kepercayaan.  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung tersebut menyatakan bahwa berlangsungnya perkawinan  antar  agama  tidak  dapat  dicatatkan, namun  tidak  dapat  disimpulkan  bahwa  SEMA tersebut memberikan larangan tegas untuk melangsungkan perkawinan antar agama.
Keywords: Perkawinan, Pencatatan, Surat Edaran Mahkamah Agung

## PENDAHULUAN
Dalam kehidupan bernegara  yang menghendaki  adanya ketertiban, perkawinan  yang sah harus dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal ini diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang  yang  berlaku.  Perbuatan  pencatatan  itu  tidaklah  menentukan  sahnya  suatu perkawinan,  tetapi  menyatakan  bahwa  peristiwa  itu  memang  ada  dan  terjadi,  jadi  semata-mata bersifat  administratif.  Untuk  melaksanakan  pencatatan,  pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975 menyatakan, bahwa bagi yang beragama Islam oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.
Hal  ini  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, dan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Peraturan  Masalah  Kewenangan  di  Bidang  Catatan  Sipil.  Ketentuan  ini  mengakomodasi perkawinan antara pasangan yang seagama, sedangkan bagi pasangan yang berbeda agama tidaklah diatur, melainkan kemudian diatur dalam Undang Undang sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan hadirnya undang-undang tersebut memberi peluang untuk pasangan berbeda agama dicatatkan perkawinannya dengan melalui penetapan pengadilan.
Pasal  35  butir  a  menyatakan  pencatatan  perkawinan  berlaku  pula  bagi  perkawinan  yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun  1983  tentang  Peraturan  Masalah  Kewenangan  di  Bidang  Catatan  Sipil.  Ketentuan  ini mengakomodasi  perkawinan  antara  pasangan  yang  seagama,  sedangkan  bagi  pasangan  yang berbeda agama tidaklah diatur, melainkan kemudian diatur dalam Undang Undang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan.  Dengan  hadirnya  undang-undang tersebut  memberi  peluang  untuk  pasangan  berbeda  agama  dicatatkan  perkawinannya  dengan melalui penetapan pengadilan. Pasal 35 butir a menyatakan pencatatan perkawinan berlaku pula bagi  perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan.  Penjelasan  pasal  ini  menyebutkan  bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.
Adapun perihal pencatatan perkawinan beda agama, Mahkamah Agung  melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (Selanjutnya disingkat SEMA 2/2023) perihal Tinjauan Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 perihal Pencatatan Perkawinan Antar Agama Di Indonesia menetapkan 2 (dua) hal bahwa:
a Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
b Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.
SEMA 2/2023 menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak boleh dicatatkan secara administrasi  sesuai  perundang  undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  sebetulnya  tidak  sesuai  dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama pada pasal 2 ayat 2, yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”.  Ditambah  bahwa perkawinan beda agama merupakan masalah yang tidak akan selesai karena selain SEMA Nomor 2 Tahun 2023, ada juga putusan Mahkamah Konstitusi 24/PUU/2022 yang amarnya menyatakan
bahwa seharusnya DPR dan Presiden atau Pemerintah mengkaji ulang dan membuat aturan yang lebih baku perihal perkawinan beda agama sehingga tidak menjadi polemik yang semakin menjadi.
Faktanya perkawinan beda agama ini masih sering terjadi, banyak pasangan yang berbeda agama melangsungkan perkawinan dan tetap teguh pada agamanya masing-masing. Hal ini tentu akan  menimbulkan  masalah  pada  pengesahan  dan  pencatatan  perkawinannya.  Oleh  karena  itu, indonesia  tidak  mengatur  secara  lugas  tentang  undang-undang  perkawinan  dan  pencatatan perkawinan  beda  agama.  Baru-baru  ini  terjadi  penetapan  oleh  hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta Utara  Yuli  Efendi,.  S.H.,  M.Hum  pada  hari  Selasa,  tanggal  08  Agustus  2023  Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.
Dalam hal ini hakim mengabulkan dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada majelis hakim untuk melakukan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil. Akibat hukum yang ditimbulkan  dengan  adanya  penetapan  tersebut  maka,  kantor  catatan  sipil  wajib  melaksanakan amar  penetapan  majelis  hakim  dengan  melakukan  pencatatan  perkawinan  beda  agama.  Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perkawinan tersebut sah secara hukum dengan dicatatkan di kantor catatan sipil. Hal ini secara tidak langsung memberikan peluang bahwa perkawinan beda agama sah secara hukum. Disamping dengan cara mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri, ada juga  pihak-pihak  yang  melangsungkan  perkawinan  beda  agama  tanpa  meminta  surat  penetapan dari Pengadilan Negeri yaitu dengan cara menundukkan atau mengaku memeluk agama yang sama hanya pada saat perkawinan dan agar dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  namun  setelah  dicatatkan,  pihak  yang  menundukkan  agama  dapat  kembali  lagi  ke  agama asalnya.  Cara  ini  disebut  sebagai  penyelundupan  hukum  yang  akan  mengakibatkan  terjadinya masalah-masalah setelah perkawinan.

## LANDASAN TEORI

## 1. Perkawinan
Pelaksanaan  perkawinan  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  diubah  dengan  Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur segala yang yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  perkawinan.  Tujuan  perkawinan  adalah  untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk inilah UU Perkawinan meletakkan syarat syarat tentang diperbolehkannya seseorang  melangsungkan  perkawinan.  Disamping  itu,  syarat-syarat  perkawinan  ini diperlukan  untuk  adanya  kepastian  hukum,  mengingat  perkawinan  ini  mempunyai  akibat yang luas yaitu akan membawa akibat terhadap para pihak yang bersangkutan, keluarga para pihak, masyarakat, dan negara.
Perkawinan  yang  dilakukan  sesuai  agama  dan  kepercayaan  adalah  sah  menurut agamanya  namun  jika  perkawinan  tersebut  tidak  dicatatkan  pada  lembaga  negara  maka perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak diakui. Begitu juga sebaliknya, jika perkawinan tersebut  sah  dan  dicatatkan  secara  hukum  tapi  tidak  sah  berdasarkan  agama  maka  agama tidak  mengakui  dan  tidak  mengesahkan  perkawinan  tersebut.  Sahnya  perkawinan  adalah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu sah berdasarkan agama dan dicatatkan secara hukum (Wulandari, 2021).
2. Perkawinan Beda Agama
Pengaturan pelaksanaan beda agama tidak dijelaskan secara eksplisit di undang-undang tersebut.  Namun,  dua  pasal  yang  kerap  kali  dijadikan  dasar  untuk  menjelaskan  persoalan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
perkawinan  beda  agama  ialah  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  8  huruf  (f).42  Pasal  2  ayat  (1) menyatakan bahwa sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan antara kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan yang tunduk pada hukum yang berlainan. Pada dasarnya dalam hukum perkawinan khususnya perkawinan beda agama di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga terdapat kekosongan hukum di dalamnya. Jika dilihat sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya, sebagaimana telahdiatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP tahun 1974, maka berarti UUP tersebut menyerahkan seluruhnya pada ajaran masing-masing agama.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Mahkamah  Agung  (“MA”)  telah  secara  resmi  mengimbau  hakim  untuk  tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Imbauan tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
Adapun isi  yang tercantum  dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan  antarumat  beragama  yang  berbeda  agama  dan  kepercayaan,  para  hakim  harus berpedoman  pada  ketentuan  bahwa  perkawinan  yang  sah  adalah  yang  dilakukan  menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Selanjutnya  bahwa  Pengadilan  tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

## METODE PENELITIAN
Sebagai  penelitian  hukum  dengan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  pendekatan penelitian  yang  dipergunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan pendekatan  sejarah  ( historical  approach ).  Penelitian  hukum  dengan  pendekatan  perundang- undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum (Sibuea, 2007)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan keputusan pencatatan perkawinan antar agama melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (Selanjutnya disingkat SEMA 2/2023) perihal  Tinjauan Yuridis Surat  Edaran Mahkamah  Agung Nomor 2 Tahun 2023 perihal  Pencatatan  Perkawinan  Antar  Agama  Di  Indonesia  menetapkan  2  (dua)  hal  bahwa perkawinan  yang sah adalah perkawinan  yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  perkawinan  dan  Pengadilan  itu  sendiri  tidak  mengabulkan  permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Surat Edaran Mahkamah Agung  tersebut  menyatakan  bahwa  berlangsungnya  perkawinan  antar  agama  tidak  dapat dicatatkan,  namun  tidak  dapat  disimpulkan  bahwa  SEMA  tersebut  memberikan  larangan  tegas untuk melangsungkan perkawinan antar agama. SEMA tersebut jika dianalisis berdasarkan isinya
hanya  melarang  untuk  mencatatkan  perkawinannya  saja.  Padahal  pada  aturan  dasarnya,  Pasal  2 Ayat  2  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  perihal  Perkawinan  menyatakan  bahwa  tiap  tiap perkawinan  dicatatkan  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.  SEMA  Nomor  2  Tahun  2023  tidak hanya bertentangan dengan UU  No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  Kependudukan, tetapi bertentangan  pula  dengan  Pasal  7  Ayat  (2)  GHR  atau  dikenal  sebagai  Peraturan  Perkawinan Campuran  yang  di  dalamnya  mengatur  tentang  perkawinan  beda  agama.  Dalam  pasal  tersebut, secara  tegas  dinyatakan  bahwa  perbedaan  agama,  bangsa,  atau  keturunan  sama  sekali  bukan menjadi  penghalang  terhadap  perkawinan.  Melalui  isi  pasal  tersebut,  sangat  jelas  bahwa  GHR memperbolehkan adanya perkawinan beda agama.
Adapun, hingga saat ini GHR merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang  menyatakan  bahwa  segala  badan-badan  negara  dan  peraturan-peraturan  yang  ada,  masih berlaku  sebelum  diadakan  peraturan  baru.  Berangkat  dari  pasal  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa GHR masih berlaku sampai saat ini karena belum ada undang-undang  yang mengatur mengenai perkawinan  beda  agama.  Selain  itu,  Pasal  64  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan menyatakan bahwa apabila dalam UU Perkawinan belum mengatur suatu hal tertentu maka akan merujuk pada ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Dalam UU Perkawinan saat ini, tidak  terdapat  ketentuan  mengenai  larangan  perkawinan  beda  agama  sehingga  ketentuan  yang masih  berlaku  adalah  GHR.  Berdasarkan  uraian  penulis  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa keberadaan    SEMA  Nomor  2  Tahun  2023  tidak  sepenunya  menjawab  polemic  pernikahan  beda agama  di  Indonesia  dan  masih  tetap  terjadi  inkonstitusional  hukum.  Dapat  terlihat  sebab ketidakpastian  hukum  tersebut  terjadi  karena  adanya  konflik  norma.  Adanya  benturan  antara norma-norma, yaitu kontestasi norma pada hukum di Indonesia tentang masalah perkawinan beda agama.  Menurut  pasal  35  huruf  a  UU  No.  23  Tahun  2006  jo  UU  No.  14  Tahun  2013  tentang Administrasi Kependudukan, dalam penjelasannya dipaparkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh  warga  negara  yang  berbeda  agama,  izin  pencatatannya  dapat  ditetapkan  oleh  Pengadilan. Kemudian,  dalam  UU  Perkawinan  tidak  disebutkan  secara  jelas  tentang  pelarangan  perkawinan beda agama (El-Saha, 2024).
Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan permohonan  izin  pencatatan  perkawinan  beda  agama.  Dapat  dibuktikan  dari  beberapa  putusan Pengadilan Negeri di Indonesia, antara lain Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 359/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim. Hal tersebut yang melatar belakangi terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, untuk memastikan tentang hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Meskipun diksinya  hanya  larangan  hakim  dalam  pengabulan  izin  pencatatan  perkawinan,  itu  secara  tidak langsung juga melarang pelaksanaannya di Indonesia.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  perihal  larangan  pencatatan  perkawinan  antar  agama tersebut, menimbulkan kontribusi dalam mengisi kekosongan hukum yang timbul akibat ketiadaan ketentuan  yang  jelas  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  permasalahan perkawinan  beda  agama.  Keputusan  tersebut  dijadikan  sebagai  yurisprudensi  bagi  hakim  dalam menyelesaikan  permasalahan  pernikahan  beda  agama,  sehingga  memberikan  kejelasan  dalam landasan  hukum  yang  ada  dan  memberikan  pedoman  bagi  penerapan  hukum  dalam  pengadilan (Lestari, 2018).
Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memiliki ketentuan yang spesifik mengenai perkawinan beda agama untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung dalam putusannya nomor pendaftaran 1400K/Pdt/1986, mengusulkan Solusi hukum bahwa perkawinan beda agama dapat diajukan ke Kantor Catatan Sipil. Pertimbangan Mahkamah Agung didasarkan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
pada  pertimbangan  bahwa  pada  Pasal  27  Undang-Undang  Dasar  1945  menegaskan  kesamaan semua warga negara di mata hukum, termasuk hak asasi untuk melaksanakan pernikahan meskipun memiliki  keyakinan  agama  yang  berbeda.  Selain  itu,  Pasal  29  Undang-Undang  Dasar  1945 menjamin  kebebasan  beragama  bagi  setiap  warga  negara.  Mahkamah  Agung  menilai  bahwa Pemohon  memiliki  dasar  yang  cukup  kuat  dan  sesuai  dengan  hukum,  sehingga  permohonan tersebut  dikabulkan.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  lembaga  yang  berwenang  untuk  memproses permohonan  perkawinan  bagi  calon  suami  maupun  calon  istri  maupun  calon  istri  yang  bukan beragama islam adalah Kantor Catatan Sipil.
Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  perkawinan  diatur sebagai sebuah proses yang dapat menghambat pelaksanaan perkawinan beda agama, mengingat bahwa  dalam  ajarannya  menekankan  perkawinan  dilakukan  dengan  sesuai  keyakinan  agama masing-masing dari calon pasangan. Namun saat ini terdapat peraturan yang baru yang mengatur pencatatan  Perkawinan  antar  penganut  agama  yang  berbeda,  yakin  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  j.o  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2013 tentang  Administrasi  Kependudukan.  Dalam  pasal  35  huruf  (a)  dari  Undang-Undang  tersebut, adanya  kelonggaran  untuk  mencatatkan  perkawinan  beda  agama  melalui  wewenang  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  Sebagaimana  menerangkan  bahwa Pencatatan  perkawinan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.
Pasal  35  huruf  (a)  dari  Undang-Undang  Adminduk  mendefinisikan  Perkawinan  yang ditetapkan oleh pengadilan merupakan perkawinan antara individu berbeda agama. Ketentuan ini secara khusus mengatur prosedur pencatatan perkawinan melalui pengadilan terlebih dahulu. Hal ini  menegaskan  bahwa  Kantor  Catatan  Sipil  tidak  bisa  menolak  untuk  mencatatkan  perkawinan beda agama karena sudah ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Namun demikian, Pasal 35 ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur  syarat  sah  perkawinan.  Perbedaan  terjadi  dalam  penerapan  kedua  peraturan  ini  di Pengadilan, yang mengakibatkan ketidakpastian dalam putusan hukum dalam penyelesaian perkara semacam ini (Efendi & Susanti, 2018).
Isu  pertama  yang  paling  dipermasalahkan  dari  munculnya  SEMA  tersebut  adalah larangan bagi hakim untuk memberikan pengkabulan terhadap permohonan pencatatan pernikahan yang melibatkan pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda. Dampaknya adalah munculnya polemik  antara  pihak  yang  mendukung  sama  yang  menentang  SEMA  tersebut.  Akibatnya  tidak dapat  dilakukan  pencatatan  pernikahan  beda  agama,  meskipun  pernikahan  tersebut  sah  menurut hukum  agama  yang  bersangkutan.  Hal  ini  berpotensi  mempengaruhi  aspek  termasuk  status kependudukan, pembagian harta bersama, hak waris, serta status anak hasil pernikahan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan dan ketidakpastian hukum yang serius.
Kedua,  Penerbitan  SEMA  Nomor  2  Tahun  2023  dipandang  sebagai  langkah  mundur yang  menghambat  kemajuan  sistem  peradilan  dalam  memastikan  perlindungan  hak-hak  warga negara dari beragam latar belakang. Sebelumnya, beberapa Pengadilan Negeri telah menunjukkan kemajuan dengan memberikan kepastian hukum terkait hak-hak warga negara, seperti yang terjadi di PN Jakarta Utara, PN Jakarta Selatan, PN Yogyakarta, dan PN Surabaya melalui pengabulan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Namun, dengan diberlakukan larangan tersebut, peluang untuk kemajuan dalam upaya menjamin  hak-hak warga negara menjadi terbatas. Selain itu, Keputusan SEMA ini  juga dianggap tidak sejalan dengan peraturan  yang berlaku,  yaitu UU No. 23 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Aurora & Gunawan, 2023).
Ketiga, Secara yuridis kewenangan dari Ketua Mahkamah Agung dalam mengeluarkan
produk hukum seperti SEMA tidak terlepas dari adanya atribusi kekuasaan khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang sudah diamandemen kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Adapun rumusan pada pasal  ini  menegaskan  bahwa  : “Mahkamah  Agung  dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang diperlukan  bagi  kelancaran  penyelenggaraan  peradilan  apabila  terdapat  hal-hal  yang  belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan  atau  kekosongan  hukum  yang  diperlukan  bagi  kelancaran  penyelenggaraan peradilan”. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 79 UU Mahkamah Agung tersebut berbunyi : “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi ".
Kemudian apabila dilihat dari perspektif hirarki dan kekuatan hukumnya, bahwa Surat Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat  terhadap  hakim.  Hal  ini disebabkan oleh sifat SEMA yang hanya bersifat arahan atau pedoman. SEMA bukanlah sebuah peraturan  yang  mengikat  hakim  untuk  mematuhinya  dan  tidak  akan  menimbulkan  konsekuensi hukum  apapun  bagi  hakim  yang  tidak  melaksanakannya.  Sebagai  contoh,  ketika  seorang  hakim tidak  mematuhi  SEMA,  tidak  ada  sanksi  diberikan  kepada  hakim  tersebut.  Hal  ini  disebabkan karena  SEMA  tidak  termasuk  dalam  kategori  produk  hukum  yang  diberikan  wewenang  untuk memberlakukan sanksi pidana, sebagaimana dimiliki Undang-Undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda).  Prinsip  ini  juga  berkaitan  dengan  asas  no  punishment  without  representative  yang menekankan bahwa pembentukan sanksi pidana harus melalui persetujuan rakyat atau perwakilan di  DPR.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  79  beserta  penjelasannya  tersebut  diatas,  dapat  dipahami bahwa kewenangan mengatur (regelende functie) atau rule making power yang dimiliki Mahkamah Agung  ini  tidak  lain  dan  tidak  bukan  yaitu  dalam  rangka  untuk  mengisi  kekurangan  atau kekosongan hukum guna memperlancar penyelenggaraan peradilan.
Dampak  yang  terbesar  dengan  adanya  larangan  untuk  mencatatkan  perkawinan  antar agama  ini  adalah  akan  semakin  banyak  terjadi  penyelundupan  hukum  terhadap  administrasi identitas.  Banyak orang  yang dapat  mengubah status  agama nya namun  tidak dengan agama itu sendiri. SEMA ini juga  berdampak pada banyaknya kepentingan politik statis  yang terjadi pada suatu agama saja.
Sehingga  apabila  dikaitkan  dengan  berbagai  aspek,  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung tersebut tidak sesuai dengan banyak hal terutama Pasal 2 Ayat 2 perihal pencatatan perkawinan, apabila seorang hakim dilarang untuk mencatatkan perkawinan maka akan memberikan dampak negatif  kepada  hasil  dari  perkawinan  tersebut,  seperti  anak  luar  kawin,  harta  benda  dan  lainnya yang diatur dalam hukum keluarga.

## KESIMPULAN
Tinjauan yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 perihal pencatatan perkawinan antar agama ini berisi  bahwa pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar agama.  SEMA  ini  memunculkan  banyak  kontroversi  karena  dipandang  tidak  sesuai  dengan peraturan perundang undangan yang telah berlaku, salah satu nya adalah pasal 2 ayat 2 Undang Undang  Perkawinan  yang  menyatakan  tiap  tiap  perkawinan  dicatatkan  berdasarkan  peraturan perundang undangan yang berlaku.
Kemudian,  penulis  juga  menyimpulkan  dampak  SEMA  nomor  2  Tahun  2023  terhadap perkawinan antar umat yang berbeda agama adalah akan banyak terjadinya penyelundupan hukum terhadap identitas agama namun tidak mengubah agama pada diri itu sendiri (hanya pada identitas

## 1690
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
saja) hanya untuk bisa mencatatkan perkawinannya. SEMA ini juga memiliki dampak apabila tidak dapat  dicatatkan,  maka  akan  semakin  banyak  juga  kasus  dan  status  anak  luar  kawin  yang  tidak memperoleh  pengakuan  atau  tidak  memperoleh  hubungan  keperdataan  dengan  ayahnya  kecuali jika dibuktikan melalui test DNA atau kecanggihan teknologi.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS
Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada Kakak Beyeng yang telah memberikan  penulis  informasi  perihal  Perkawinan  antar  agama  yang  dicatatkan  setelah  adanya SEMA  Nomor  2  Tahun  2023.  Selain  itu  penulis  juga  mengucapkan  terimakasih  kepada pembimbing  skripsi  yaitu  Ibu  Septiayu  Restu  Wulandari,  S.H.,  M.H.  yang  telah  memberikan support  serta  arahan.  Serta  kepada  sahabat  penulis  Muhammad  Ilham  Purnama  dan  M.  Rafli Asidiqi    yang  telah  memberikan  masukan  serta  membantu  penulis  untuk  meyelesaikan  jurnal ilmiah ini.

## DAFTAR REFERENSI
A’an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2021), 159.
Aurora & Gunawan, “Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023”, Unes Law Review. 2023, hal 2981.
H. P. Sibuea, Diktat Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Bhayangkara Publisher, 2007. M.Ishom El-Saha, ―Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama,‖ Kemenag, 19 Juli 2023, diakses 12 November 2023,
Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan, 1 (2018), 47.
Penetapan Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1400K/PDT/1986 Tanggal 20 Januari 1989 Septiayu Restu Wulandari, Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Kewarganegaraan di Indonesia Jurnal Hukum Pelita, Vol. 2 No. 2 (2021) : November 2021, Hal. 1-13