## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MALPRAKTIK MEDIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU
Criminal Liability of Perpetrators of Medical Malpractice at Anutapura Regional General Hospital of Palu
Yusri Lisangan * , Ruslan Renggong, Baso Madiong
Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: ylisangan@gmail.com
Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  malpraktik  medik  di  RSUD Anutapura Palu dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara malpraktik medik dalam kasus putusan Nomor : 871K/Pid/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data lapangan sebagai fokus penelitian serta menggunakan perundang-undangan sebagai sumber data penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik medis di RSUD Anutapura Palu dengan mempertimbangkan aspek hukum dan praktik medis dengan analisis menyeluruh tentang standar perawatan medis, saksi ahli, dan dampak pada praktik  medis.  Analisis  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  malpraktik  medik  dalam  kasus  putusan  Nomor 871/Pid/2018  adalah  adanya  ketidakseimbangan  dalam  memberikan  keadilan  di  mana  hakim  memberikan  keadilan  untuk terdakwa secara penuh dengan putusan bebas dalam perkara ini akan tetapi untuk korban tidak mendapatkan keadilan yang pasti.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Malpraktik Dokter

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  criminal  responsibility  of  the  perpetrators  of  medical  malpractice  at  Anutapura  Regional General Hospital of Palu and analyze the Judge's consideration in deciding the medical malpractice case in the verdict case Number: 871K/Pid/2018. The research method used is normative legal research using field data as the focus of research and using legislation as a source of research data. The results showed that criminal liability for perpetrators of medical malpractice at Anutapura Palu Hospital by considering aspects of law and medical practice, where a thorough analysis of the standard of medical care, expert witnesses, and the impact on medical practice. And the analysis of the judge's consideration in deciding the medical malpractice case in verdict Number 871/Pid/2018 is that there is an imbalance in providing justice, where the judge provides justice for the defendant in full with an acquittal in this case but for the victim does not get certain justice.
Keywords: Law Enforcement, Criminal Liability, Medical Malpractice
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita- cita  bangsa  Indonesia.  Sedangkan  pembangunan  kesehatan pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa  Indonesia  untuk  mencapai  kemampuan  untuk  hidup sehat  bagi  setiap  penduduk  agar  dapat  mewujudkan  derajat kesehatan  masyarakat  yang  optimal  sebagai  salah  satu  unsur kesejahteraan  umum  dari  tujuan  nasional  (Isfandyarie,  2005). Dokter  sebagai  anggota  profesi  kesehatan  yang  mengabdikan ilmunya untuk kepentingan umum, mempunyai kebebasan, dan kemandirian yang berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan kode etik kedokteran.
Kode etik kedokteran ini bertujuan untuk mengutamakan kepentingan  dan  keselamatan  pasien  serta  menjamin  bahwa profesi kedokteran harus senantiasa dilaksanakan dengan  niat yang  luhur  dan  dengan  cara  yang  benar  (Soetrisno,  2010). Namun faktanya masih saja ditemukan beberapa kasus di mana dokter melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan dokter tersebut harus berurusan dengan hukum karena  diduga  melakukan  tindak  pidana  seperti  kesalahan dalam  melakukan  diagnosis  dan  kesalahan  dalam  melakukan operasi.
Bagi  dokter  yang  terbukti  melakukan  malpraktik  akan diminta pertanggungjawaban hukum, dalam hal ini pertanggungjawaban  pidana.  Malpraktik  atau  malpraktik medik adalah istilah yang sering digunakan orang untuk tindak
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Malpraktik Medik Di Rumah Sakit Umum... (Yusri Lisangan, Ruslan Renggong, Baso Madiong)
pidana  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  berprofesi  di dalam  dunia  kesehatan  atau  biasa  disebut  tenaga  kesehatan. Menurut Veronica, malpraktik medik adalah kesalahan dalam menjalankan  profesi  medis  yang  tidak  sesuai  dengan  standar profesi  medis  dalam  menjalankan  profesinya  (Isfandyarie, 2005).
Masalah  hukum  kedokteran  memang  agak  sulit  di  mana ada dua bidang yang harus digabungkan. Selain itu, malpraktik kedokteran  sangat  bervariasi,  mungkin  salah  dalam  diagnosa, dalam terapi, dalam melakukan tindakan operasi, atau hal lain yang  menyangkut  keselamatan  pasien.  Kalau  terjadi malpraktik, dokter yang bersangkutan akan berhadapan dengan dua  sanksi,  yaitu  hukum  pidana  dan/atau  perdata  serta  sanksi dalam  kode  etik  kedokteran  (Guwandi,  2004).  Bila  ada kemungkinan  terjadinya  malpraktik,  seorang  dokter  telah melakukan  tindakan  kealpaan  yang  menyebabkan  kematian atau  kecacatan  pasien  dimasukkan  dalam  tindak  pidana  atau hanya  perdata  ganti  rugi  kepada  pasien  dari  rumah  sakit  atau dokter.
Meskipun tidak ada definisi yang jelas tentang malpraktik di  dalam  undang-undang,  akan  tetapi  dokter  melakukan malpraktik  atau  tidak  dapat  dilihat  dari  penjelasan  Pasal  50 Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran  mengenai  unsur  standar  profesi  kedokteran. Standar profesi merupakan batasan kemampuan yang meliputi pengetahuan  ( knowledge ),  keterampilan  ( skill  performance ) dan sikap profesionalitas ( professional attitude ) minimal yang harus  dikuasai  oleh  seorang  dokter  untuk  dapat  melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
Sejak  tahun  2018  hingga  2022,  tercatat  ada  182  kasus kelalaian  medik/malpraktik  di  seluruh  Indonesia.  Malpraktik ini terbukti dilakukan oleh dokter setelah melalui sidang yang dilakukan  oleh  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran Indonesia  (MKDKI).  Dari  182  kasus  malpraktik  di  seluruh Indonesia, sebanyak 60 kasus dilakukan oleh dokter umum, 49 kasus  dilakukan  oleh  dokter  bedah,  33  kasus  dilakukan  oleh dokter  kandungan,  16  kasus  dilakukan  oleh  dokter  spesialis anak,  dan  sisanya  10  kasus  beragam  (Pratama,  2013). Sementara  itu,  berdasarkan  data  PB  IDI,  pengaduan  dan gugatan hukum pada dokter di Indonesia terus bertambah setiap tahun.  Pada  tahun  2020  jumlah  gugatan  hukum  pada  dokter sebanyak 10 gugatan dan meningkat menjadi 30 gugatan pada tahun  2021,  38  gugatan  pada  tahun  2022,  dan  pada  semester pertama tahun 2018 sudah  mencapai  33 gugatan (Octaviyani, 2018).
Data MKDKI menunjukkan bahwa kasus malpraktik oleh dokter  kandungan  cukup  tinggi.  Sebagai  contoh,  kasus malpraktik  yang  sampai  disidangkan  ke  Mahkamah  Agung adalah tim dokter yang terdiri atas dr. Ayu, dr. Hendi Siagian, dan dr. Henry Simanjuntak di RS Dr. Kandau Manado terhadap korban  Julia  Fransiska  Makatey.  Kasus  lainnya,  malpraktik oleh  dr.  Heryani  Parewasi,  Sp.OG.  di  RSUD  Anutapura  Palu terhadap korban Nur Indah Restuwati. Kedua kasus malpraktik tersebut menghasilkan putusan Hakim Mahkamah Agung yang berbeda.  Kasus  tersebut  diadili  oleh  Pengadilan  Negeri  Palu Nomor 817/pid/2018.
Tindakan malpraktik menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil di pihak pasien atau keluarga pasien sebagai korban (Kelsen, 2018). Kasus  malpraktik  yang ada seringkali berujung  kepada penderitaan  pasien. Oleh karena itu, kiranya perlu  dikaji  bagaimana  rumusan  undang-undang  tentang malapraktik,  terutama  yang  menyangkut  masalah  hubungan hukum  pasien  dengan  rumah  sakit,  hak  dan  kewajiban  para pihak,  pertanggungjawaban  dan  aspek  penegakan  hukumnya.
Maka  perlu  dibahas  mengenai  malapraktik  kedokteran  dari sudut  kajian  hukum  pidana  karena  kajian  malpraktik kedokteran dari sudut hukum sangatlah penting.
Persoalan  malpraktik  kedokteran  lebih  dititikberatkan pada  permasalahan  hukum  karena  malpraktik  kedokteran adalah  praktik  kedokteran  yang  mengandung  sifat  melawan hukum sehingga menimbulkan akibat fatal bagi pasien. Tujuan utama dari pengaturan itu adalah untuk melindungi masyarakat, dalam  hal  ini  pasien  dari  praktek  pengobatan  yang  tidak bermutu,  bersifat  coba-coba  atau  yang  dapat  membahayakan kesehatan.  Begitu  juga  apabila  dokter  atau  tenaga  kesehatan dalam  melakukan  tindakan  atau  pelayanan  medik  terhadap pasien dapat menggunakan keterampilan dan pengetahuannya dengan  baik  dan  berhati-hati  agar  tidak  menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan dokter sendiri maupun pasien.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik medik di  RSUD  Anutapura  Palu  dan  menganalisis  pertimbangan hakim dalam memutus perkara malpraktik medik dalam kasus putusan Nomor : 871K/Pid/2018.

## 2. METODE
Tipe  penelitian  adalah  hukum  normatif  dengan menggunakan  data  lapangan  sebagai  fokus  penelitian  serta menggunakan  perundang-undangan  sebagai  sumber  data penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Malpraktik Medik di RSUD Anutapura Palu
Hukum positif Indonesia belum jelas mengatur kualifikasi malpraktik  medik  (Wajoepramono,  2012).  Dalam  praktik kedokteran,  perlu  diingat  bahwa  memberikan  standar  kriteria yang  jelas  adalah  tantangan.  Ini  disebabkan  oleh  perbedaan situasi  dan  kondisi  serta  kondisi  fisik  masing-masing  pasien yang dapat memiliki reaksi yang berbeda terhadap terapi yang sama.  Penting  untuk  diingat  bahwa  kedokteran  tidak  sama dengan  matematika.  Misalnya,  membuat  diagnosis  adalah pekerjaan  artistik  yang  memerlukan  intuisi,  pemahaman tentang keluhan pasien, dan pengamatan yang teliti. Akibatnya, hasilnya tidak selalu dapat diandalkan. Dokter dan pasien harus memahami risiko ketika upaya medis gagal seperti pasien tidak sembuh,  mengalami  cacat  fisik,  atau  bahkan  meninggal (Erwinsyahbana  &  Melinda,  2018).  Namun,  pasien  tetap memiliki  hak  untuk  menggugat  dokter  atas  dugaan  kesalahan profesional. Untuk  menegakkan  keadilan atas  tindakan  medis yang  diduga  merugikan  pasien,  proses  pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik medis di RSUD Anutapura Palu menggunakan teori hukum pidana.
Dalam  situasi  seperti  ini,  kelalaian  atau  tindakan  yang melanggar  standar  perawatan  medis  yang  sesuai.  Penuntut harus  memberikan  bukti  yang  kuat  dan  memadai  seperti kesaksian  ahli,  dokumentasi  perawatan  kesehatan,  dan informasi medis yang mendukung tuduhan malpraktik. Selain itu, proses ini mendorong penilaian kausalitas yang jelas antara tindakan  pelaku  dan  efek  negatifnya  pada  pasien.  Pengadilan akan  menilai  apakah  tindakan  pelaku  secara  langsung menyebabkan atau berkontribusi secara signifikan pada cedera atau  kematian  pasien.  Pelaku  dianggap  tidak  bersalah  sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa dia bersalah. Dalam proses pertanggung jawaban pidana, selain aspek hukum, etika medis dan standar profesi kesehatan juga dipertimbangkan. Penilaian standar perawatan medis yang berlaku dan kepatuhan terhadap etika  profesi  menjadi  faktor  penting  dalam  menentukan
pertanggungjawaban  pidana.  Untuk  menjaga  keadilan  dan proses yang adil, hak pelaku untuk pembelaan yang layak, hak untuk  memberikan  keterangan,  dan  hak  untuk  menghadapi bukti yang diajukan sangat penting.
Pada RSUD Anutapura Palu, proses pemidanaan terhadap pelaku  malpraktik  medis  menggunakan  teori  hukum  pidana yang  menekankan  bahwa  pelaku  bertanggung  jawab  atas tindakan  medis  yang  diduga  merugikan  pasien.  Pengadilan akan menilai apakah ada elemen pidana, dalam hal ini kelalaian atau melanggar standar perawatan medis yang tepat. Kesaksian ahli,  dokumentasi  perawatan  kesehatan,  dan  informasi  medis yang mendukung tuduhan malpraktik harus menjadi bukti yang kuat dan memadai. Penegakan hukum pidana terhadap individu yang  melakukan  malpraktik  medis  di  RSUD  Anutapura  Palu dilakukan  berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum  pidana  yang berlaku  secara  umum.  Beberapa  elemen  teori  penegakan hukum pidana menjadi relevan saat menentukan pertanggungjawaban pelaku. Pertama, penuntut harus menunjukkan bukti pidana seperti kelalaian yang menyebabkan kematian  pasien  atau  cedera.  Bukti  harus  kuat  dan  memadai, termasuk  dokumentasi  perawatan  kesehatan,  kesaksian  ahli, dan  informasi  medis  yang  mendukung  tuduhan  malpraktik. Dalam proses ini, standar perawatan medis yang berlaku harus diperiksa.  Penuntut  harus  menunjukkan  bahwa  pelaku melanggar  standar  tersebut  dan  menyebabkan  risiko  atau cedera pada pasien.
Selain  itu,  proses  penegakan  hukum  pidana  di  RSUD Anutapura Palu harus memastikan pelaku menerima pembelaan yang layak, hak untuk memberikan keterangan, dan hak untuk menghadapi  bukti.  Proses  ini  selaras  dengan  undang-undang dan  regulasi  kesehatan  yang  berlaku,  menunjukkan  tantangan hukum  dan  etika  yang  terkait  dengan  praktik  medis  di lingkungan  rumah  sakit.  Dimungkinkan  untuk  melakukan analisis  lebih  lanjut  dengan  memeriksa  peraturan  hukum kesehatan  yang  berlaku  di  wilayah  tersebut  dan  menjelaskan detail  kasus.  Persidangan  juga  harus  menunjukkan  korelasi yang  jelas  antara  tindakan  pelaku  dan  efek  yang  merugikan bagi  pasien.  Asas  "tidak  bersalah  sampai  terbukti  bersalah" menentukan bahwa pelaku dianggap tidak bersalah hingga ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Selain itu, pertimbangan etika medis mungkin juga terlibat, meskipun tidak selalu hadir dalam proses hukum pidana secara langsung.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan Hamsah selaku dokter kandungan di rumah sakit umum daerah Anutapura Palu mengatakan bahwa:
“Unsur  kesengajaan  tidak  mungkin  dilakukan  oleh seorang  dokter  karena  yang  terjadi  adalah  suatu  resiko dari  sebuah  tindakan  yang  dapat  terjadi  pada  siapa  saja, kapan saja, tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Seharusnya Hakim  Pengadilan  Negeri  Palu  merinci  secara  jelas standar operasi prosedur tindakan  medis  yang dilakukan oleh  dr  HP  agar  dapat  dipertanggungjawabkan  secara pidana  di  mana  ketika  Standar  Operasional  Prosedur sudah  dirincikan  secara  jelas  bisa  dibedakan  yang  mana resiko medis dan yang mana unsur kelalaian medis”.
Mengenai substansi Hukum Tindak Pidana Malpraktek di Indonesia, tidak ada undang-undang atau studi hukum khusus tentang  malpraktik  yang  dapat  membantu  menetapkan  tindak pidana  malpraktik.  Hal  ini  dikarenakan  Undang-Undang
Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  tidak mengatur  dengan  jelas  tindakan  dokter  yang  melanggar  hak- hak  pasien.  Dalam  KUHP  tidak  ditemukan  kata  malpraktek namun ada beberapa pasal dapat digunakan  untuk  memeriksa kelalaian  atau  kesengajaan  dokter  melakukannya.  Dalam Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran  secara  eksplisit,  tidak  mengatur  tindak  pidana terkait pelanggaran hak pasien. Namun, kenyataaannya masih ada  ditemukan  dokter  dalam  melakukan  praktek  kedokteran melanggar aturan terutama kesalahan medis. Seharusnya dokter sebelum  melakukan praktek  kedokteran  misalnya  ketika akan melakukan  operasi  terhadap  pasien  seharusnya  lebih  selektif sebelum melakukan operasi, pemeriksaan sebaiknya dilengkapi dengan  baik  sehingga  kegagalan  operasi  dapat  dicegah  (yang biasa  dikatakan  sebagai  malpraktik  ketika  terjadi)  sehingga ketika  pemeriksaan  sudah  dilengkapi  dan  terdapat  keraguan oleh sang dokter alangkah lebih baiknya melakukan konsultasi ke  yang  lebih  ahli  darinya  sehingga  resiko-resiko  yang  dapat ditimbulkan  bisa  dideteksi  secara  seksama  sebelum  operasi dilakukan dan setelah itu membuat catatan rekam medis yang lengkap.
Kelalaian  medik  dapat  termasuk  dalam  masalah  pidana seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 359 sampai dengan Pasal 361  KUHP  di  mana  menunjukkan  bahwa  menurut  ketentuan tersebut,  jika  kejahatan  yang  disebutkan  dalam  bab  ini dilakukan saat menjalankan tugas atau pencarian, maka pidana ditambah  dengan  sepertiga  dan  orang  yang  bersalah  dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tempat kejahatan dilakukan (Notoatmojo, 2010). Hakim juga dapat memerintahkan  agar  keputusannya  diumumkan.  Selanjutnya yang  mengancam  seseorang  dengan  pidana  jika  melakukan kelalaian yang mengakibatkan luka, luka berat, atau kematian seseorang  lain.  Pembuktian  sama  baik  di  peradilan  perdata (ganti  rugi)  maupun  pidana.  Mereka  hanya  berbeda  tentang siapa  yang  dibebani  dengan  pembuktian  dan  seberapa  yakin yang  dibutuhkan  untuk  membuat  putusan.  Untuk  tuntutan pidana, ketentuan pasal-pasal tentang pengguguran kandungan dan  pasal-pasal  karena  kesengajaan  atau  kealpaan  yang mengakibatkan kematian, sakit, atau luka pada orang lain dapat digunakan (Widhiantoro, 2021).
Berbagai faktor mempengaruhi proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik medis di RSUD Anutapura Palu seperti di tempat lain. Faktor-faktor ini termasuk  standar perawatan  medis, bukti  yang digunakan, peran  ahli,  dan  elemen  hukum  lainnya.  Berikut  ini  adalah beberapa komponen yang relevan:
a. Standar Perawatan Medis
Pelanggaran  standar  medis  yakni  penilaian  apakah  ada pelanggaran terhadap standar perawatan medis sangat penting. Ada kemungkinan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban  pidana  jika  terbukti  bahwa  dia  tidak menerima perawatan yang sesuai dengan standar. Dokumentasi medis  ketersediaan  dan  keakuratan  catatan  medis  dapat memengaruhi  kualitas  kesehatan  seseorang.  Dokumentasi medis  yang lengkap dan akurat dapat berfungsi  sebagai bukti yang sangat penting dalam proses hukum.
b. Bukti yang digunakan
Bukti  ilmiah  dan  medis.  Ahli  medis  seringkali memberikan  kesaksian  mereka  tentang  standar  perawatan medis  yang  sesuai  dalam  proses  hukum  malpraktik  medis.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Malpraktik Medik Di Rumah Sakit Umum... (Yusri Lisangan, Ruslan Renggong, Baso Madiong)
Rekaman  video,  rekaman  audio,  atau  dokumentasi  elektronik lainnya  dapat  berfungsi  sebagai  bukti  yang  kuat  untuk menentukan fakta-fakta yang terkait dengan kasus malpraktik tersebut.
c. Peran Ahli
Ahli  medis  sering  diminta  untuk  memberikan  pendapat profesional mereka tentang standar perawatan medis yang tepat serta  untuk  mengevaluasi  apakah  pelaku  malpraktik  medis. Ahli  hukum  juga  dapat  memberikan  perspektif  profesional mereka tentang proses hukum dan  menginterpretasikan aspek hukum yang terlibat.
d. Aspek Hukum Tambahan
Faktor  seperti  waktu  preskripsi  yaitu  batas  waktu  untuk menuntut dalam kasus malpraktik medis dapat mempengaruhi proses  hukum.  Ketentuan  hukum  yang  berlaku  termasuk undang-undang kesehatan, kedokteran, dan pidana.
Dari  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  faktor-faktor penting memengaruhi proses pertanggungjawaban pidana atas malpraktik  medis  di  RSUD  Anutapura  Palu  seperti  di  tempat lain.  Penting  untuk  mengevaluasi  pelanggaran  standar perawatan medis serta dokumentasi medis yang akurat. Selain itu,  bukti  ilmiah  seperti  pendapat  ahli  medis  dan  bukti elektronik  seperti  rekaman  video  sangat  penting  untuk menguatkan kasus. Peran ahli medis dan hukum sangat penting sementara pengetahuan tentang ketentuan hukum seperti waktu preskripsi memengaruhi proses hukum malpraktik medis.
Dapat diuraikan bahwa proses penerapan pertanggungjawaban  pidana  terhadap  malpraktik  medis  di RSUD Anutapura Palu menghadapi banyak tantangan termasuk aspek  hukum  dan  sistem  pelayanan  kesehatan.  Hambatan termasuk  interpretasi  standar  medis  yang  rumit,  jumlah  bukti dan laporan yang terbatas, kesulitan mendapatkan ahli medis, ketidakpastian kausalitas, waktu yang terbatas untuk preskripsi, dan  efek  pada  sistem  pelayanan  kesehatan.  Perbaikan  dalam dokumentasi,  pelaporan,  dan  koordinasi  diperlukan  untuk meningkatkan  pertanggungjawaban  pidana  dan  kualitas pelayanan medis karena sulit untuk menunjukkan pelanggaran standar dan interaksi kompleks dengan sistem kesehatan.
Dapat  diuraikan  bahwa  proses  hukum  yang  adil  dan efisien dapat  memberikan  keadilan kepada semua pihak  yang terlibat  dalam  kasus  malpraktik  medis  di  RSUD  Anutapura Palu.  Ini  akan meningkatkan kesadaran  profesional, pertanggungjawaban  pidana  yang  tepat,  praktik  medis  yang lebih baik, dan kepercayaan masyarakat. Namun, keberhasilan proses  ini  juga  bergantung  pada  integritas,  transparansi,  dan kualitas  pengambilan  keputusan  di  sistem  hukum  dan kesehatan.
3.2. Analisis  Pertimbangan  Hakim  dalam  Memutus Perkara  Malpraktik  Medik  dalam  Kasus  Putusan Nomor: 817/Pid/2018
Berdasarkan hasil penelitian, untuk meneliti pertimbangan  majelis  hakim  dalam  kasus  tindak  kelalaian medis  atau  malpraktek  yang  tertuang  secara  lengkap  dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 817/Pid/2018, penulis telah  menganalisa  isi  putusan  pengadilan  tersebut  dan menyusunnya secara runut dan terstruktur.
a. Rincian Peristiwa
Pada  hari  Senin  tanggal  15  Agustus  2016  sekitar  pukul 10.00  Wita,  saksi/korban  Nur  Indah  Restuwati,  S.Pd  masuk Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu yang terletak di Jl. Kangkung  Nomor  1  Kota  Palu  dalam  keadaan  hamil  dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan kandungan. Sejak pasien Nur Indah Restuwati, S. Pd masuk di RSU Anutapura Palu pada tanggal 15 Agustus 2016 dalam kondisi keluar darah bercampur
ketuban  dari  vagina  sampai  dengan  dilakukan  operasi  sesar. Terdakwa  sebagai  Dokter  Penanggung  Jawab  Pelayanan (DPJP)  tidak  pernah  menemui  dan  mewawancarai  keluarga pasien tentang keadaan pasien. Hal tersebut terjadi karena pada saat itu terdakwa sedang melakukan operasi sehingga dia tidak sempat  melakukan  pemeriksaan  awal  dan  tidak  menemui keluarga  pasien  dan  hanya  menggabungkan  surat  pernyataan operasi dengan ikat kandungan yang seharusnya menyerahkan 2  (dua)  surat  untuk  ditandatangani  oleh  keluarga  pasien. Terdakwa  juga  melakukan  kuretase  tanpa  menyampaikan kepada keluarga pasien Nur Indah Restuwati, S.Pd.
Setelah  melakukan  operasi  sesar,  ikat  kandungan,  dan kuretase  korban  kemudian  dipindahkan  ke  ruang  pemulihan lalu  dipindahkan  ke  ICU.  Akan  tetapi,  terdakwa  tidak mendampingi pasien di ruang ICU melainkan langsung pulang ke  rumahnya.  Keluarga  pasien  kemudian  menanyakan terdakwa yang tidak menangani pasien di ruang ICU. Perawat kemudian  menghubungi  terdakwa  sehingga  terdakwa  datang. Akan  tetapi  terdakwa  tidak  juga  melakukan  tindakan  medis secara optimal pada saat terdakwa datang di ICU. Setelah  itu terdakwa  pergi  meninggalkan  ruang  ICU  dan  terdakwa  tidak pernah lagi datang memeriksa pasien Nur Indah Restuwati, S. Pd hingga akhirnya pasien meninggal dunia akibat pendarahan. b. Dakwaan
Terhadap  terdakwa,  jaksa  penuntut  umum  menjatuhkan dakwaan  bersifat  kumulatif  dengan  2  (dua)  pasal  dakwaan sebagai berikut:
“Pasal  359  KUHP  pidana  tentang  Kelalaian/Kealpaan menyebabkan orang lain meninggal dunia Jo. Pasal 361 KUHP pidana  tentang  Kelalaian  merugikan  orang  lain:  “karena salahnya  dan  kealpaannya  menyebabkan  matinya  orang  lain yang  dilakukan  dalam  melakukan  melakukan  sesuatu  jabatan atau pekerjaan”.
1) Tuntutan Penuntut Umum
Tuntutan jaksa penuntut umum pada pokoknya berbunyi:
a) Menyatakan  terdakwa  dr.  Heryani  Parewai,  Sp.OG terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  “karena  salahnya  atau kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan  dalam  melakukan  sesuatu  jabatan  atau pekerjaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam padal 359 KUHPidana Jo. 361 KUHP pidana.
b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. Heryani Parewasi, Sp.OG oleh karena dengan pidana penjara selama  1  (satu)  tahun  dan  memerintahkan  agar terdakwa ditahan.
c) Menyatakan barang bukti;
d) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.,- (lima ribu rupiah);
2) Pertimbangan Hakim
Majelis  hakim  telah  mempertimbangkan  2  dakwaan penuntut  umum  yang  disusun  secara  kumulatif  dengan mempertimbangkan  pembuktian  terhadap  unsur-unsur tindak  pidana  dalam  dakwaan  yaitu  terhadap  dakwaan pertama,  “Karena  kesalahannya  atau  kealpaannya menyebabkan  matinya  orang  lain”  sebagaimana  diatur didalam Pasal 361.
a) Unsur barang siapa
Menimbang  bahwa  secara  historis  kronologis  maka barangsiapa  menunjuk  kepada  manusia  sebagai  subyek hukum  dan  dengan  sendirinya  melekat  kemampuan bertanggung  jawab  terhadap  manusia/orang  tersebut kecuali secara tegas Undang-undang menenukan lain.
Menimbang bahwa dari berkas perkara yang dilimpahkan oleh  penuntut  umum  yang  diajukan  sebagai  terdakwa dalam  perkara  ini  adalah  dr.  Heryani  Parewasi,  Sp.OG yang  mana  dalam  pemeriksaan  di  persidangan  terdakwa tersebut  telah  membenarkan  identitasnya  sebagaimana yang  termuat  dalam  berkas  perkara  ini.  Maka  jelaslah bahwa pengertian barangsiapa tertuju kepada terdakwa dr. Heryani Parewasi, Sp.OG sehingga oleh karenanya unsur barangsiapa telah terbukti menurut hukum;
b) Unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati
Menimbang  bahwa  selanjutnya  majelis  hakim  akan mempertimbangkan  apakah  kematian  pasien  yang bernama  Nur  Indah  Restuwati,  S.Pd,  telah  menjalani serangkaian  tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh terdakwa  berupa  operasi  cesar,  ikat  kandungan,  dan kuretase  adalah  merupakan  kelalaian  atau  kealpaan terdakwa.
Menimbang  bahwa  terkait  dengan  tidak  adanya persetujuan  dari  pihak  suami  atau  keluarga  pasien  atas tindakan  kuretase  yang  dilakukan  terdakwa  terhadap pasien  menurut  pendapat  majelis  hakim  tidak  dapat dijadikan  alasan  untuk  menyatakan  terdakwa  bersalah karena lalai atau alpa memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (1),  (2),  (3),  (4),  dan  (5)  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun  2004  tentang  Praktek  Kedokteran  sebab  kondisi plasenta previa akreta yang dialami pasien adalah kondisi yang  menurut  sifatnya  adalah  emergency  (darurat)  yang membutuhkan penanganan segera tanpa perlu persetujuan suami atau keluarga pasien atau informed consent terlebih dahulu  untuk  menyelamatkan  pasien.  Bahwa  tindakan kuretase  merupakan  kesatuan  dengan  secsio  cesaria karena diperlukan untuk menghentikan pendarahan; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas menurut majelis hakim oleh karena  penuntut  umum  tidak  dapat  membuktikan  akan adanya  kelalaian  atau  kealpaan  dari  terdakwa  di  dalam menangani  operasi  cesar  (SC)  serta  ikat  kandungan (kontap) yang melibatkan tindakan medis berupa kuretase terhadap  pasien  Nur  Indah  Restuwati,  S.Pd  sehingga mengakibatkan  kematian  pasien  Nur  Indah  Restuwati, S.Pd maka unsur selanjutnya dari dakwaan tunggal tidak perlu dipertimbangkan lagi.
Menimbang  bahwa  berdasarkan  seluruh  pertimbangan tersebut di atas maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga  terdakwa  haruslah  dibebaskan  dari  dakwaan tersebut.
Menimbang  bahwa  oleh  karena  terdakwa  dibebaskan maka  haruslah  dipulihkan  hak-hak  terdakwa  dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Menimbang  bahwa  oleh  karena  terdakwa  dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.
3) Analisis  Penulis  Terkait  Pertimbangan  Hakim  dalam Memutus Perkara Malpraktek Terdapat tiga aspek di dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara malpraktek.
a) Pertimbangan filosofis
Hakim  dalam  membuat  sebuah  putusan  hukum  harus mampu berfilsafat karena dalam setiap teks hukum yang normatif,  berdiri  filsafat  hukum  yang  melatarbelakangi adanya  hukum  tersebut  dan  tema  utama  yang  menjadi dasar  filosofis  adanya  hukum  yaitu  keadilan.  Putusan hakim  dihasilkan  melalui  proses  berpikir  falsafati  maka putusan akan menjadi mahkota hakim yang merefleksikan nilai-nilai  keadilan,  mendobrak  kemajuan  hukum, menciptakan  pembaruan  hukum,  dan  pertimbangan hukumnya  mendasar,  menyeluruh,  kontekstual,  dan argumentatif.
Terhadap  pertimbangan  filosofis  hakim  dalam  Putusan Pengadilan  Negeri  Palu  bagi  Terdakwa,  hakim  telah menjamin rasa keadilan bagi terdakwa. Namun terhadap korban hamil sama sekali belum memenuhi keadilan bagi korban maupun keluarga korban, terhadap kerugian yang menyebabkan  hilangnya nyawa  korban. Sehingga dalam pertimbangan  hakim  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan keadilan  hukum  sebagai  dasar  filosofis  pertimbangan hakim dalam kasus ini tidak memenuhi keseluruhan hak akan rasa keadilan terhadap semua pihak yang berperkara dan hanya berat sebelah.
b) Pertimbangan Sosiologis
Dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Palu  Nomor 475/Pid.Sus/2017/PN.Pal,  hakim  berkesimpulan  bahwa kematian  pada  korban  merupakan  dampak  dari pendarahan  yang  dialami  korban  dan  bukan  karena kuretase  sehingga  dapat  disimpulkan  pertimbangan sosiologis  hakim  tidak  memcermati  bagaimana  dampak dari  putusan  hakim  terhadap kasus  ini  bagi  kepercayaan masyarakat terhadap tindakan medis khususnya di bagian kandungan. Ketidakjelasan hakim dalam menjelaskan dan membedakan  mana  resiko  medis  dan  kelalaian  medis dapat  menciptakan  rasa  tidak  aman  bagi  masyarakat khususnya  wanita  yang  hamil,  apabila  kasus  yang  sama terjadi lagi ke depannya.
Pertimbangan  hakim  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri Palu  tidak  menjelaskan  apa  unsur  yang  membuat  akibat dari  tindakan  medis  terdakwa  dikategorikan  sebagai resiko  medis  dan  bukan  kelalaian  medis  sehingga  dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat karena majelis hakim  tidak  memberi  batasan  yang  jelas  antara  unsur resiko medis dan unsur kelalaian medis. Oleh karena itu dapat  menimbulkan  kebingungan  di  masyarakat  karena majelis  tidak  memberi  batasan  yang  jelas  antara  unsur resiko medis dan unsur kelalaian medis.
c) Pertimbangan Yuridis
Dalam  mempertimbangkan  dakwaan  tunggal  tentang kealpaan/kelalaian  menyebabkan  matinya  orang  lain, hakim berpendapat dengan tidak adanya persetujuan dari pihak  suami  atau  keluarga  pasien  atas  tindakan  kuretase yang  dilakukan  terdakwa  tidak  dapat  dijadikan  alasan untuk  menyatakan  terdakwa  bersalah  karena  lalai  atau alpa.  Dalam  mempertimbangkan  dakwaan,  hakim mengesampingkan  terdakwa  sebagai  DPJP  yang  tidak melakukan pemeriksaan awal terhadap pasien. Kesaksian ini  tidak  dipertimbangkan  sebagai  alasan  pemberat  oleh majelis hakim. Hakim berpendapat bahwa meninggalnya pasien  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  menyatakan
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Malpraktik Medik Di Rumah Sakit Umum... (Yusri Lisangan, Ruslan Renggong, Baso Madiong)
terdakwa telah lalai atau alpa dalam melakukan pelayanan terhadap pasien..

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik  medis  di  RSUD  Anutapura  Palu  dengan mempertimbangkan aspek hukum dan praktik medis di mana analisis  menyeluruh  tentang  standar  perawatan  medis,  saksi ahli, dan dampak pada praktik  medis.  Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara malpraktik medik dalam kasus putusan Nomor 871/Pid/2018 adalah adanya ketidakseimbangan  dalam  memberikan  keadilan  di  mana hakim  memberikan  keadilan  untuk  terdakwa  secara  penuh dengan  putusan  bebas  dalam  perkara  ini  akan  tetapi  untuk korban tidak mendapatkan keadilan yang pasti.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir.
Guwandi,  J.  (2004).  Hukum  Medik  (Medical  Law).  Balai
Penerbit  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Indonesia: Jakarta.
Isfandyarie,  A.  (2005).  Malpraktik  dan  Resiko  Medik  dalam
Kajian Hukum Pidana. Prestasi Pustaka: Jakarta.
Kelsen, H. (2008). Teori Hukum Murni. Nusamedia: Bandung. Notoatmojo, S. (2010). Etika dan Hukum Kesehatan. Rineka
Cipta: Jakarta.
Soetrisno,  S.  (2010).  Medik  dan  Mediasi  Sebagai  Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  PT  Telaga  Ilmu  Indonesia: Tangerang.
Wajoepramono,  E.  J.  (2012).  Konsekuensi  Hukum  dalam Profesi Medik. Bandung.
Widhiantoro,  D.  C.  (2021).  Aspek  Hukum  Malpraktik Kedokteran  dalam  Perundang-undangan  di  Indonesia. Jurnal Lex Privatum, 9(9), 103–112.