Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 49-54| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/ 10.22225/juinhum.3.1.4637.49-54

## PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PENGUSAHA AGEN PENYALURAN DAN PEMASARAN GAS ELPIJI 3 Kg
Rofi Kurniawan Rustandi, I Nyoman Putu Budiartha & Desak Gde Dwi Arini Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia rofikurniawanrustandi@gmail.com , budiarthaputu@gmail.com & Arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Perjanjian merupakan hal yang paling sering dilakukan setiap orang, dengan demikian, perbuatan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang Iain atau Iebih adalah pengertian perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pengaturan perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha agen  penyaluran  dan  pemasaran  Gas  elpiji  3  Kg  dan  untuk  mengkaji  proses  wujud  keseimbangan  hak  dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha agen penyaluran dan pemasaran gas elpiji 3 Kg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Sumber  bahan  hukum  primer  penelitian  ini  adalah  Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001. Sumber bahan hukum sekunder penelitian ini adalah buku-buku hukum atau jurnal-jurnal hukum. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pencatatan, sistem file, dan studi dokumen yang mana nantinya akan dianalisa secara sistematis. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah dasar-dasar hukum pengaturan perjanjian tersebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313, 1320, dan 1338, serta pengaturan wujud  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  perjanjian  kerjasama  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Keagenan. Pemerintah  memperhatikan  sektor  kegiatan  usaha  oleh  pelaku  usaha,  mengenai  klausul-klausul  perjanjian keagenan gas elpiji 3 Kg.
Kata Kunci : Elpiji 3 Kg, Kerjasama, Perjanjian, Perusahaan agen, PT. Pertamina (Persero).

## Abstract
The  agreement  is  the  thing  that  is  most  often  done  by  everyone,  thus,  the  act  by  one  or  more  people  binding himself to another person or more is the meaning of the agreement. The purpose of this study is to discuss the arrangement of the cooperation agreement between PT. Pertamina (Persero) with business agents for distribution and marketing of 3 Kg LPG and to examine the process of realizing the balance of rights and obligations in the cooperation agreement between PT. Pertamina (Persero) with business agents for distribution and marketing of 3 Kg  LPG  gas.  This  study  uses  a  normative  legal  research  method,  with  a  statutory  approach  and  a  conceptual approach. The primary sources of legal material for this research are the Civil Code, Law No. 19 of 2003 and Law No. 22 of 2001. The secondary sources of legal materials for this research are law books or legal journals. Data collection  techniques  using  recording  techniques,  file  systems,  and  document  studies  which  will  be  analyzed systematically. The results obtained from this study are the legal basis for the arrangement of the agreement in the Civil Code Articles 1313, 1320, and 1338, as well as the arrangement of the balance of rights and obligations of the cooperation agreement as regulated in the Agency Law. The government pays attention to the business activity sector by business actors, regarding the clauses of the 3 Kg LPG agency agreement.
Keywords: Agent Company, Agreement, Cooperation, LPG 3 Kg, PT. Pertamina (Persero).

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  termasuk  ke  dalam  negara  terkaya  didunia  yang  terkenal  dengan  kekayaan  isi  alamnya, kekayaan alam yang ada adalah kekayaan yang dimiliki oleh seluruh warga Indonesia yang wajib dijaga dan dilestarikan secara maksimal demi kepantingan penduduk negaranya.
Masyarakat  sangat  memerlukan  kekayaan  alam  tersebut  yang  dianggap  sangat  penting  dalam mendukungnya pembangunan. Kekayaan alam di Indonesia hanya sebagao pengelola kekayaan alam yang terdiri dari minyak, hasil penambangan, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan beragam sumber pertanian. Kekayaan alam bukanlah milik Negara, sebab kekayaan alam yang ada pada negara ini untuk kepentingan rakyat Indonesia. (Supramono, 2012)
Liquified Petroleum Gas (LPG) adalah salah satu jenis tenaga penting yang sangat diharapkan masyarakat  luas  dalam  kesehariannya  yaitu  sebagai  bahan  bakar  kompor  ataupun  alat  yang membutuhkannya.  EIpiji  mempunyai  kelebihan  pada  pemakaiannya  yaitu  lebih  murah,  lebih  bersih, praktis  pada  penggunaannya  jika  dibandingkan  kayu  bakar  serta  minyak  tanah.  Landasan  filosofi pengelolaan  kekayaan  alam  di  Indonesia  adalah  Pasal  33  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945  yang  menentukan  bahwa  Bumi,  air  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
Gas Bumi didapat melalui tahap penambangan Minyak dan Gas Bumi berupa hidrokarbon yang diberi tekanan serta temperatur atmosfer yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal 1 ayat 2 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada tahap pengembangan dalam memanfaatkan Minyak dan Gas Bumi, diperlukan kerjasama antara prinsipal dan pengusaha Gas elpijii 3 Kg, agar kekayaan alam berupa Minyak dan Gas Bumi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat.
Dalam  penyelengaraan  perdagangan  jual  beli  Minyak  dan  Gas  Bumi  yang  telah  diatur  daIam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menyatakan bahwa  perdagangan  Minyak  dan  Gas  Bumi  dapat  dilakukan  dengan  asas  ekonomi  kerakyatan, keterpaduan,  manfaat,  keadilan,  keseimbangan  pemerataan,  kemakmuran  bersama  dan  kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.
Selesainya pemerintah melaksanakan perubahan bentuk bahan bakar pokok dari minyak tanah ke gas  elfiji  pada  lingkup  tempst  tinggal  atau  perumahan  serta  memunculkan  kesempatan  dalam memanfaatkan peluang usaha. Kesempatan ini berupa mendistribusikan gas ke konsumen akhir yaitu rumah  tangga  dan  usaha  kecil  menengah.  Akibat  terjadinya  perubahan  bentuk  bahan  bakar  pokok minyak tanah ke gas elpiji 3 Kg menimbulkan sisi positif juga sisi negatif bagi rakyat Indonesia. Bentuk sisi positif dari perubahan bentuk bahan bakar ini ialah adanya kesempatan peluang usaha penyaluran serta  pemasaran  gas  elpiji.  Adapun  sisi  negatif  nya  harga  konsumen  meningkat  namun  barang  lebh mudah didapat.
Perluasan penggunaan gas elpiji 3 Kg tersebut terkait dengan program perubahan minyak tanah ke gas elpiji 3 Kg yang pemerintah lakukan sesuai Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 104 Tahun  2007  Tentang  Penyediaan,  Pendistribusian,  dan  Penetapan  Harga Liquefied  Petroleum  Gas Tabung 3 Kilogram.
Winardi berpendapat mengenai saluran distribusi merupakan saluran distribusi terdiri oleh suatu kelompuk satu sama lain berkaitan dalam penyaluran barang kepada pembeli. (Winardi, 1989) Pendistribusian  gas  eIpiji  tidak  langsung  dilakukan  oleh  PT.  Pertamina  (Persero),  akan  tetapi melalui  saluran  distribusi  yaitu  agen  gas  elpiji  3  Kg.  Saluran  distribusi  terdiri  dari  sekelompok perusahaan  atau  perseorangan  yang  mempunyai  hak  milik  atas  produk  atau  jasa  serta  membantu memindahkan  hak  kepemilikan  produk  atau  jasa  saat  akan  dipindahkan  dari  penjual  ke  pembeli.  Di Indonesia terdapat beberapa agen yang berperan menjadi agen gas elpiiji 3 Kg yang terletak di beberapa Kota.
Selain itu, agen berperan inti dalam pemasaran. Para ahli mengatakan bahwa distribusi adalah suatu  aktifitas  melibatkan  yang  terdiri  dari  individu  dan  kelompok  untuk  mendapatkan  apa  yang butuhkan dan inginkan dengan menciiptakan, menaawarkan dan mempertukarkan barang yang bernilai dengan pihak lain.
Proses pendistribusian gas elpiji 3 Kg kepada konsumen akhir diperlukan beberapa pihak sebagai perantara  khusus  yang  dilakukan  oleh  PT.  Pertamina  (Persero)  dalam  penyaluran  dan  pemasaran menggunakan suatu pola distribusi tidak langsung. Agen pengusaha merupakan pihak yang ditunjuk PT. Pertamina (Persero) mendistribusikan kepada agen pengusaha di berbagai wilayah tertentu.
Pangkalan  merupakan  perpanjang  tangan  dari  prinsipal  yang  bertugas  untuk  membantu menyalurkan  dan  memasarkan  kepada  pengecer  seperti  rumah  tangga,  warung  dan  sebagainya.  Hal tersebut sesuai dengan peraturan yang dibuat dan diawasi pemerintah melalui PT. Pertamina (Persero). Penunjukan  pangkalan  tersebut  dilakukan  langsung  oleh  agen  melalui  konvensi  antara  kedua  belah pihak serta memiliki kemampuan dalam pendistribusian.
Agen  pengusaha  dan  distributor  yang  tersebar  di  berbagai  kecamatan  kota  berfungsi  sebagai distributor  produk  gas  di  daerah  yang  telah  ditentukan.  Pendistribusian  gas  elpiji  dilakukan  dengan cepat, supaya distribusi gas elpiji 3 Kg lebih cepat dan merata.
Dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) dalam menjalankan kegiatan penyaluran dan pemasaran produk Minyak Bumi dan Gas elpiji mengeluarkan izin kerjasama usaha kepada pengusaha agen untuk
dapat  mendistribusikan  Gas  elpiji  3  Kg  sehingga  bisa  dimanfaatkan  oleh  seluruh  masyarakat  umum dalam memenuhi kebutuhan serta meningkatkan pembangunan rakyat.
Kegiatan  distribusi  tersebut  yang  berisikan  kesepakatan  serta  ketentuan-ketentuan  dibentuk dalam perjanjian kerjasama, seperti yang dinyatakan dalam KUH Perdata Buku III pada Bab Kelima yang menyatakan serta memberikan kepada siapapun bebas dalam membuat perjanjian selagi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan tertulis yang telah ada dan juga norma-norma.
Akan tetapi dalam  kegiatan usaha tersebut diatas tersusun sesuai dengan perjanjian kerjasama pendistribusian gas elpiji antara agen PT. Pertamina (Persero) dengan pangkalan elpiji karena rawan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi biasa terjadi karena tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh salah satu pihak yang ditimbulkan karena adanya faktor kesalahan atau kelalaian.
Wanprestasi diambil dalam bahasa Belanda wanprestasi , yang memiliki makna Pihak-pihak yang tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.
J  Satrio  berpendapat  mengenai  Wanprestasi  adalah  suatu  keadaan  yang  mana  debitur  tidak memenuhi  janjinya  atau  tidak  memenuhi  sebagaimana  mestinya  dan  kesemuanya  itu  dapat dipersaIahkan kepadanya. (Satrio, 2008). Di saat pandemi seperti ini biasa terjadi di peningkatan harga penjualan  dari  harga  biasanya,  mungkin  disebabkan  oleh  kelangkaan  barang  dan  meningkatnya persentase  kebutuhan  terhadap  barang  tersebut.  Sehingga  terjadi  pelanggaran  di kalangan  pangkalan melanggar isi dari sebuah perjanjian yang telah disepakati, misalnya harga penjualan gas elpiji 3 Kg seharga  Rp.  16.000/tabung  kemudian  dijual  hingga  Rp.  19.000/tabung.  Dan  kasus  ini  pernah  terjadi sedangkan pangkalan mengetahui sanksi yang akan didapat jika melakukan wanprestasi tersebut.
Beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai analisis pengembangan strategi peningkatan volume penjualan produk bright gas 5.5 Kg berbasis persepsi agen lPG pada Pt. Pertamina Persero Mor V  kantor  cabang  Denpasar  di  Provinsi  Bali  ( Putra,2018 ).  Selanjutnya,  penelitian  mengenai  kajian yuridis  perjanjian  distribusi  gas  Lpg  bersubsidi  antara  agen  dengan  pangkalan  ( Damayanti,  2021 ). Kemudian  peneliti  memutuskan  untuk  mengkaji  penelitian  ini  dengan  tujuan  untuk  membahas pengaturan  perjanjian  kerjasama  antara  PT.  Pertamina  (Persero)  dengan  pengusaha  agen  penyaluran dan pemasaran Gas elpiji 3 Kg dan untuk mengkaji proses wujud keseimbangan hak dan kewajiban dalam  perjanjian  kerjasama  antara  PT.  Pertamina  (Persero)  dengan  pengusaha  agen  penyaluran  dan pemasaran gas elpiji 3 Kg

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan  atau penelitian  hukum  doktrinal,  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  sistem  mengkaji  materi  kepustakaan atau library  research yang  terdiri  atas  bahan  hukum  primer  dan  didukung  dengan  bahan  hukum sekunder serta tersier. (Soekanto, 1994) .
Penelitian  ini  menggunakan  dua  metode  pendekatan  masalah,  yaitu  pendekatan  perundang- undangan dan pendekatan konsep hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pengkajian terhadap beberapa peraturan yang terkait dalam topik penelitian. Sedangkan pendekatan konsep hukum yaitu  menganalisis  mengenai  hubungan  kontekstual  antara  peraturan  perundang-undangan  terkait. Penelitian ini juga menggunakan tiga sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  Pengumpulan  bahan  hukum  ini  menggunakan  teknik  studi  kepustakaan  yaitu  dengan  cara membaca,  mengutip,  mencatat,  meringkas,  dan  mengulas  informasi  yang  didapat  dari  bahan-bahan hukum.  Analisis  bahan  hokum  menggunakan  teknik  deskripsi,  sistematisasi,  interpretasi,  serta argumentasi hukum.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Agen Penyaluran Dan Pemasaran Gas Elpiji 3 Kg.
Perjanjian merupakan yang sering dilakukan secara umum oleh masyarakat dalam kesehariannya baik di Indonesia maupun di berbagai negara dunia, dimana seseorang berjanji kepada satu orang atau lebih untuk melakukan satu hal. Dari peristiwa ini dapat menimbulkan sebuah hubungan keterkaitan antara para pihak yang melangsungkan sebuah perjanjian tersebut.
Di Indonesia telah diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum suatu perjanjian secara jelas pada Pasal 1313 dalam KUH Perdata yang menentukan bahwa Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain bahkan lebih.
Adapun hukum mengatur segala ketentuan-ketentuan umum di Indonesia baik tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat mengikat dapat dikatakan sebagai hukum positif.
Hukum  positif  merupakan  hukum  yang  berlaku  sekarang  bagi  suatu  masyarakat  tertentu  dan dalam daerah tertentu. Dapat dijelaskan juga seperti suatu tempat yang memiliki ciri khas dan bahasanya sendiri,  begitupun  dengan  hukum  yang  diberlakukan  tentu  mempunyai  tata  hukumnya  sendiri.  Tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam wilayah negara tertentu itulah yang dinamakan dengan hukum positif. (Samidjo, 1985)
Hukum positif dapat dikatakan sebagai teori hukum yang menjawab pertanyaan tentang hukum yang ada dan bagaimana hukum-hukum positif itu dibentuk, bukan hukum  yang seharusnya berlaku atau hukum yang ideal. (Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, 2018)
Perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yakni tujuan perjanjian memiliki dasar yang pantas atau patut. Syarat yang kedua yakni perjanjian harus mengandung sifat yangsah. Perjanjian dianggap sah jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu : Kesepakatan yang mengikatkan dirinya; Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab (causa) yang halal.
Kegiatan usaha oleh pelaku usaha diatur pada dasar hukum keagenan yang menganut dengan asas kebebasan  berkontrak.  Perjanjian  keagaenan  secara  khusus  tidak  dikenal  dalam  KUH  Perdata  dan KUHD,  sehingga  perjanjian  tersebut  dapat  tergolong  kedalam  perjanjian Innominaat atau  perjanjian tanpa nama.
Dalam penerapan, kesepakatan timbal balik para pihak, serta adanya sebab-sebab hukum, atau juga  disebabkan  adanya  pembatalan  secara  sepihak  baik  oleh  para  pihak  bisa  menjadi  penyebab berakhirnya hubungan keagenan.
Kedudukan agen dan prinsipal dalam kegiatan usaha gas elpiji 3 Kg sebagai pengusaha agen dan prinsipal  yang  saling  berkaitan  atau  disebut  simbiosis  mutualisme,  yang  mana  sama-sama  saling memerlukan satu sama lain. Diselengarakannya perjanjian kerjsama dengan bentuk perjajian keagenan dengan maksud menjadii agenn resmi PT. Pertamiina (Persero) untuk menambah titik pemasaran gas elpiji terhadapa rakyat di lndonesia.
Perjanjian yang diadakan oleh PT. Pertamina (Persero) berisikan klausul-klausul sebagai syarat antara  lain,  klauula  ruang  liingkup  pekerjan  dan  wiilayah  pemasaraan  yang  berupa  penunjukaan distributor  gas  elpiji  3  Kg  yang  bertujuan  sebagai  pengangkutan,  penyimpanan,  penyaluran  serta pemasaran  gas  elpiji  di  daerah  Kabupaten/  Kota  bukan  bersifat  sebagai  agen  tunggal.  Maksudnya, principal memiliki hak untuk menunjuk pihak lain sebagai agen distributor. Dan beberapa syarat-syarat diantaranya yaitu jasa dan margin, penetapan harga jual serta penyelesaian masalah yang muncul dari pelaku usaha.
Jika beberapa persyaratan yang telah disepakati muncul persoalan atau sengketa yang berkaitan dalam pelaksanan perjanjiian kerjasama, persoalan ini diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabiila belum terselesaikan, maka kesepakatan kedua belah pihak menunggu putusan Badan Arbitrase Nasional lndonesia (BANI) sebagai putusana tingkat awal dan terakhiir yang bersifat final dan pasti.
2. Wujud Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Agen Penyaluran Dan Pasaran Gas Elpiji 3 Kg.
Perjanjian kerjasama terbentuk dalam perjanjian keagenan mempunyai karakter yang mengarah pada hubugan kontraktual. Hubungan kontraaktual dalam jasa keagenaan ini, mengandung asas kebebasan berkontrak  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  1338  KUH  Perdata.  Asas  kebebasan  berkontrak merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,  mengadakan  perjanjian  kepada  siapapun,  menentukan  isi  pelaksanaan  dan  persyaratan perjanjian,  serta  menentukan  bentuk  perjanjian  yaitu tertulis juga  lisan.  Karakteristik  dari  perjanjian kerjasama yang dilangsungkan antara PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha agen penyaluran dan pemasaran gas elpiji 3 Kg menggunakan perjanjian baku atau standar.
Perjanjian baku atau standar merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian itu, yaitu biasanya persyaratan dalam perjanjian ditetapkan sepihak. Pada
prinsipnya tanpa adanya perundingan sebelumnya. Perjanjian baku telah dikenal dalam masyarakat dan sangat berperan terutama dalam dunia usaha .(Hartono, 2000)
Perjanjian baku atau standar memiliki ciri-ciri sebagai berikut : Berbentuk tertulis; Pembakuan isi perjanjian; Seluruh isi terkait perjanjian berdasarkan ketentuan pengusaha; Penyelesaian sengketa dengan bermusyawarah atau peradilan; Perjanjian berpihak kepada pengusaha. (Muhammad, 1992) Ciri-ciri diatas menggambarkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku pada negara- negara yang bersangkutan. Prinsip ekonomi serta kepastian hukum dalam perjanjian baku atau standar ditinjau  dari  kepentingan  pengusaha  bukan  dari  kepentingan  konsumen.  Dengan  pembakuan  syarat- syarat  perjanjian,  maka  kepentingan  ekonomi  pengusaha  lebih  terjamin  karena  konsumennya  hanya menyetujui syarat-syarat yang ditawarkan oleh pengusaha.
Isi perjanjian kerjasama agen elpiji 3 Kg didalamnya memuat beberapa klausul terkait hak dan kewajiban  pihak-pihak  bersangkutan,  PT.  Pertamina  (Persero)  memiliki  hak  selaku  prinsipal  untuk melakukan pemeriksaan, pengaraahan, dan pemberi petunjuk baik tertulis maupun tidak tertulis kepada agen saat penjualan gas elpiji; Berhak melakukan penghitungan suatu produk baik dengan cara teknis maupun prosedural terhadpa kelengkapan fasilitas dan perlengkapan agen; Berhak mengenakan apabila terjadi  pada  tabung  gas  elpiji  dari  apa  yang  telah  ditetapkan;  Berhak  mengakhiri  kegiatan  usaha pendistribusian jika tidak dan atau belum melengkapi perizinan kegiatan usaha serta masih memiliki persoaalan hukum sampai adanya suatu putusan paasti.
PT. Pertamina (Persero) selaku prinsipal pemilik hak-hak yang diperoleh, berkewajiban untuk memberikan uang transpot kepada agen karena berhasil menyelesaikan distribusi gas elpiji. Perjanjian berisikan  klausla-klausula  sebagai  berikut  :  Definisi,  yang  berisikan  pengertian-pengertian  terkait perjanjian keagenan; Lingkup Perjanjian, ketentuan yang disepakati para pihak; Penetapan alokasi elpiji 3 Kg, Penentuan wilayah pemasaran oleh prinsipal kepada agen serta mengadakan evaluasi di masing- masing tempat yang ditentukan; Operasi Pasar; Harga dan Tata Cara Pembelian dan Penyerahan Gas Elpiji  3 Kg,  penjualan  barang  sesuai  dengan  ketetapan  pemerintah  setempat serta  pembelian produk pihak agen melunasi pembayaran pemesanan sebelum produk diserhkan; Penjualan Elpiji, dilakukan laporan yang dilaksanakan setiap bulannya kepada pihak prinsipal; Pengangkutan Elpiji 3 Kg, pihak agen  wajib  mempunyai  dan  menyediakan  fasilitas  dan  peralatan  lengkap  sesuai  dengan  persyaratan yang ditetappkan; Hak dan Kewajiban Para Pihak, para pihak wajib memenuhi hal ini satu sama lain untuk  kelancaran  kegiatan  usaha;  Jasa  dan  Margin,  pihak  agen  mendapatkan  kompensasi  atas  jasa penjualan  dari  pihk  prinsipal;  Undang-undang  peraturan  dan  perjanjian  ini  mengacu  pada  ketentuan hukum  negara  dan  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku;  Pajak  dan  Biaya  lain,  ditanggung  kepada masing-masing pihak sesuai ketentuan berlaku; Resiko dan Tanggung jawab, bila terjadi pelanggaran atau wanprestasi akan diselesaikan oleh para pihak sesuai hukum pidana maupun hukum lainnya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  penjelasan  dari  bab-bab  sebelumnya,  maka  peneliti  dapat  menarik  simpulan  sebagai berikut  :  Pengaturan  kegiatan  usaha  pengolahan,  penyaluran  dan  pemasaran  minyak  dan  gas  bumi ditentukan  dalam  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  yang menentukan pengaturan-pengaturan pengolahan dan pendistribusian sumber daya alam berupa minyak dan  gas  bumi.  Adapun  pengaturan  perjanjian  kerjasama  antara  PT.  Pertamina  (Persero)  bersama pengusaha  agen  yang  berlandaskan  asas  kebebasan  berkontrak,  serta  pengaturan-pengaturan  terkait perjanjian kerjasama ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313, 1320, dan pasal 1338.
Bentuk  wujud  keseimbanngan  hak  dan  kewajiiban  dalam  perjanjian  kerjasama  antara  PT. Pertamina  (Persero)  bersama  pengusaaha  agen  penyaluran  dan  pemasaran  Gas  elpiji  3  Kg  terdapat dalam  Klausula-klausula  perjanjian  keagenan  yang  berisikan  peraturan-peraturan  dan  ketentuan- ketentuannya disepakati oleh para pihak. Dan apabila terdapat wanprestasi diantara para pihak, perkara tersebut  dapat  diselesaikan  dengan  cara  kekeluargaan  dan  apabila  belum  selesai,  maka  akan diselesaikan melalui proses Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk mendapatkan hasil akhir dari  permasalahan  atau  sengketa  tersebut.  Dengan  demikian  peneliti  menyimpulkan  terdapat keseimbangan  hak  dan  kewajiban  antara  para  pihak  sebagai  pelaku  usaha  pada  saat  melangsungkan perjanjian kerjasama terkait judul diatas.

## 2. Saran
Saran  yang  dapat  peneliti  sampaikan  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian  ini  adalah  :  Kepada pemerintah diharapkan dapat mengatur agar lebih seimbang, tegas, dan terperinci mengenai pengaturan perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) bersama pengusaha agen serta hak dan kewajiban para pihak, prinsipal maupun pihak pengusaha agen. Dan menindak dengan tegas bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak.
Kepada pelaku usaha diharapkan agar melakukan kegiatan usaha penyaluran dan pemasaran gas elpiji 3 Kg tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang dibuat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati secara bersama. Dan apabila terjadi permasalahan saat berlangsungnya kegiatan usaha maka masing-masing pihak siap menerima konsekuensi dari apa yang telah diperbuat.
Kepada  masyarakat  diharapkan  bagi  yang  ingin  melakukan  kegiatan  usaha  tersebut  ataupun sebagai pengguna jasa dari produk gas elpiji 3 Kg agar lebih hati-hati dan teliti dalam penggunaannya. Jika terdapat sesuatu yang janggal dalam melakukan usaha ataupun pada penggunaan jasa produk diatas agar dapat ditindak lanjuti kepada pihak yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori Hukum . Setara Press, Malang. Damayanti,  A.  E.  (2021). Kajian  Yuridis  Perjanjian  Distribusi  Gas  Lpg  Bersubsidi  Antara  Agen  Dengan Pangkalan . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Hartono, S. R. (2000). Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi . Sinar Grafika, Jakarta. Muhammad, A. (1992). Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan . Citra Aditya Bakti, Bandung. Putra, I. M. A. S. (2018). Analisis Pengembangan Strategi Peningkatan Volume Penjualan Produk Bright Gas 5.5  Kg  Berbasis  Persepsi  Agen  Lpg  Pada  Pt.  Pertamina  Persero  Mor  V  Kantor  Cabang  Denpasar  Di Provinsi Bali . Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Samidjo. (1985). Pengantar Hukum Indonesia . Armico, Bandung. Satrio, J. (2008). Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi . Citra Aditya, Jakarta. Soekanto, S. (1994). Penelitian Hukum Normatif . UI Press, Jakarta. Supramono, G. (2012). Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia . Rineka Cipta, Jakarta. Winardi. (1989). Strategi Pemasaran . Mandar Maju, Bandung.