REFORMULASI AKAD MUDHARABAH DALAM SISTEM PERBANKAN SYARI’AH SESUAI DENGAN
UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI’AH (STUDI DI BANK TABUNGAN NEGARA SYARI’AH KANTOR CABANG SEMARANG)
M. Zaenal Arifin, S.H.I

## ABSTRAK
Bank merupakan lembaga perantara  keuangan  masyarakat (financial intermediary) ,  bank  menjadi  media  perantara  pihak –  pihak  yang  memiliki kelebihan dana (surplus of fouds) . Perbankan syari’ah di kenal dengan akad Mudharabaha  sebagai  akad  yang  dilakukan  antara  pemilik  modal  dengan pengelola  dimana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama dan kerugian  ditanggung  oleh  pemilik  modal  diterapkan  bank  syari’ah  ke  dalam produk  penyaluran  dana  berupa  pembiayaan  mudharabah.  Problematika timbul  dengan  adanya  agunan  atau  jaminan  dalam  pembiayaan  akad mudharabah, hal ini karena ada nya perbedaan pendapat antar ulama.
Berdasarkan  pada  latar  belakang  diatas,  penulis  merumuskan  tujuan penulisan,  yaitu  untuk  mengetahui  penerapan  akad  mudharabah  di  Bank Tabungan Negara Syari’ah Kantor Cabang Semarang dan untuk mengetahui reformulasi akad mudharabah yang ideal untuk diterapkan oleh perhbankan syari’ah  yng  sesuai  dengan  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  perbankan syari’ah.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  yuridis  sosiologis.  Spesifikasi  penelitian  ini    bersifat  analisis, yang diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh  mengenai  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  objek  yang akan  diteliti.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primner dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan bahan –  bahan  pustaka  yang  dikumpulkan  melalui  data  kepustakaan,  yang kemudian dianalisis secara kualitatif.
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  penerapan  akad mudharabah di Bank Tabungan Negara Syari’ah Kantor Cabang Semarang yaitu  berupa  tabungan  mudharabah  dan  pembiayan  mudharabah,  dalam pelaksanaan  simpanan  atau  tabungan  berjalan  dengan  baik,  sedangkan skema pembiayaan mudharabah masih diperuntukan bagi perusahaan yang berbadan  hukum  seperti  PT,  CV,  Koperasi,  BMT  dan  perusahaan  swasta yang  bonafid.  Selain  itu  dalam  memberikan  pembiayaan  mudharabah mengharuskan  adanya  agunan  atau  jaminan  sebagai  upaya  untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
Kata Kunci: Reformulasi Akad, Perbankan Syari’ah
REFORMULATION OF MUDHARABAH CONTRACT IN SYARIAAH BANKING SYSTEM IN ACCORDANCE WITH UU NO 21 YEAR 2008 ABOUT SYARI'AH BANKING
(STUDY IN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARI'AH OF SEMARANG BRANCH OFFICE)

## M. Zaenal Arifin, S.H.I

## ABSTRACT
The  Bank  is  a  financial  intermediary  institution,  it  is  the  mediator  of  the parties  with  surplus  of  funds.  Syari'ah  banking  is  known  as  Mudharabaha contract as a contract between the owner of capital and the manager where the profit is agreed at the beginning to be shared and the loss is borne by the owner of the capital applied to the syari'ah bank in the distribution of funds in the form of  mudharabah financing. The problems arise with the existence of collateral or guarantee in financing  mudharabah agreement, this is because there are differences of opinion among scholars.
Based on the above background, the authors formulated the purpose of this paper,  namely  to  determine  the  application  of  mudharabah  contracts  in  the Bank  Tabungan  Negara  Syari'ah  Branch  Office  of  Semarang  and  to determine  the  ideal  mudharabah  contract  formula  to  be  applied  by  the syari'ah  banking  in  accordance  with  Law  no.  21  Year  2008  on  syari'ah banking.  The  approach  method  used  in  this  research  was  the  sociological juridical  approach.  The  specification  of  this  study  is  analytical,  which  was expected to provide a detailed, systematic and comprehensive description of all  matters  relating  to  the  object  to  be  studied.  The  data  used  in  this  study were primary  and secondary  data, namely data obtained through  interviews and  library  materials  collected  through  library  data,  which  then  analyzed qualitatively.
The  conclusion  of  this  research  is  that  the  application  of  mudharabah contract  in  Bank  Tabungan  Negara  Syari'ah  Semarang  Branch  Office  is  in the  form  of  mudharabah  saving  and  mudharabah  financing,  in  the implementation of saving goes well, while the mudharabah financing scheme is still intended for companies with legal status such as PT, CV, Cooperative, BMT  and  bona  fide  private  company.  In  addition,  in  providing  mudharabah financing  requires  the  existence  of  collateral  or  security  in  an  effort  to anticipate things that are not desirable in the future.
Keywords: Reformulation Contract, Syari'ah Banking
A.  Latar Belakang Tidak dapat disangkal lagi bahwa pembangunan  memerlukan dana  yang  tidak  sedikit  dan berkesinambungan.  Dalam hal pengerahan dana masyarakat tidak dapat
dikesampingkan peranan lembaga  perbankan.  Bank sebagai lembaga yang bekerja
berdasarkan
kepercayaan masyarakat, memiliki  peran  dan  posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai  lembaga  perantara keuangan masyarakat (financial intermediary) , bank menjadi media perantara pihak – pihak yang  memeliki  kelebihan dana (surplus  of  fouds  ) dengan  pihak –  pihak  yang
kekurangan atau memerlukan  dana (lack  of fouds). Di Indonesia,
lembaga perbankan memiliki  misi  dan  fungsi sebagai agen pembangunan (agent of
development), yaitu  sebagi
lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,  pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah
peningkatan  kesejahteraan rakyat banyak. 1
Bank telah menunjukkan  peran  yang penting dan berhasil sebagai  lembaga  keuangan dalam  menjembatani  para penabung dengan para investor. Tabungan dimaksud,  akan  bermanfaat bila diinvestasikan oleh bank  kepada  pengusaha yang  membutuhkan  dana, sedang para penabung
tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola dan atau
melakukan bisnis. 2 Para penabung mempercayai sektor perbankan untuk
1 Neni  Sri  Imaniyati, Hukum Ekonomi  dan  Ekonomi  Islam,  Dalam Perkembangan ,  Mandar  Maju,  Cet  Ke  1, 2002, hlm 89
2 Zainuddin  Ali, Hukum  Perbankan Syariah ,  Jakarta,  Sinar  Grafika,  2010,  Cet  Ke 2, Hlm 45
melakukan fungsi yang
bermanfaat  kepada  warga masyarakat  pada  umumnya dan khususnya warga masyarakat Islam yang membutuhkan  dana  dalam hal  ini  perbankan  Syari’ah yang tumbuh dan berkembang  pesat.  Bank sebagai  lembaga  keuangan (financial intermediary intitution) selain  melakukan
kegiatan penghimpunan dana  dari  masyarakat,  ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat  dalam  bentuk kredit atau pembiayaan.
Istilah  kredit  banyak  dipakai dalam perbankan konvensional  yang  berbasis pada bunga (interest
based), sedangkan  dalam perbankan  Syari’ah  lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (Financing), yang berbasis pada
keuntungan  riil  yang  di kehendaki (margin) ataupun bagi hasil (profit sharing) .
Di  Indonesia,  bank
yang beroperasi
berdasark an  Syari’ah  Islam telah  dimulai  sejak  tahun 1990an.  Setelah  sembilan tahun  sejak  Bank  Syari’ah yang  pertama  kali  berdiri  di Indonesia yaitu Bank
Muamalat  Indonesia  (BMI), banyak minat bank konvensional  menggunakan pola usaha berdasarkan prinsip  Syari’ah. 3 Hal  ini tentu saja merupakan fenomena yang menarik yang  patut  disyukuri.  Kini seiring  dengan  tumbuh  dan kembangnya kesadaran masyarakat untuk
membentuk masyarakat madani,  penting  untuk  di kaji  salah  satu  aspek  dari tatanan masyarakat madani, yaitu aspek
ekonomi, khususnya lembaga  perbankan  yang menjadi  pilar  pembangunan perekonomian nasional.
Menurut  Undang – Undang  No  10  tahun  1998 pengertian bank adalah badan usaha yang
3 Neni Sri Imaniyati, Op cit Hlm 92
menghimpun dana dari masyarakat  dalam  bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat  dalam  bentuk kredit  dan  atau  bentuk kredit  lainnya  dalam  rangka meningkatkan  taraf  hidup rakyat  banyak. 4 Berkaitan dengan  perbankan  Syari’ah dalam Undang – undang No 21  tahun  2008  diterangkan bahwa  perbankan  Syari’ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syari’ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank  Umum  Syari’ah  dan Bank  Pembiayaan  Rakyat Syari’ah. Bank Syari’ah secara umum adalah lembaga  keuangan  yang usaha pokoknya memberikan  kredit  dan  jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan 4 Wiji Narastuti, Teknologi
Perbankan ,  Yogyakarta,  Graha  Ilmu, 2011, Cet Ke 1, hlm22
dengan  prinsip –  prinsip Syari’ah. 5
Karakter khusus yang  sangat  membedakan lembaga keuangan Syari’ah dengan  lembaga  keuangan konvensional  adalah  sistem transaksinya.  Perikatan  dan perjanjian  adalah  hal  paling tipikal dalam aktivitas bisnis, termasuk  dalam  aktivitas lembaga keuangan Syari’ah.  Oleh  karena  itu,
hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius dari para pelaku keuangan  Syari’ah,  sebab perikatan dan perjanjian merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. 6
Perjanjian  adalah  sarana hukum terpenting yang pernah dikembangkan untuk  menjamin  keamanan ekonomi dan kestabilan masyarakat.  Sebagaimana
5 M.  Nur  Rianto  Al  Arif, Pengantar Ekonomi  Syariah:  Teori  dan  Praktik , Op cit hlm 318
6 Kuat Ismanto, Manajemen Syari’ah,  Implementasi  TQM  Dalam Lembaga Keuangan Syariah , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, Cet Ke 1, Hlm 101
dijelaskan dalam firman Allah Swt :
َكِت َجْعَن  ِلا َؤُسِب  َك َمَلَظ ْدَقَل  َلاَق
َن ِم ا ًريِث َك  َّنِإ َو ۖ ِه ِجاَعِن  ٰىَلِإ
ٰىَلَع  ْمُهُضْعَب ي ِغْبَيَل  ِءاَطَل ُخْلا
اوُل ِم َع َو اوُن َمآ  َني ِذَّلا  َّلَِّإ  ٍضْعَب
لا َّن َظ َو ۗ  ْمُه ا َم  ٌليِلَق َو  ِتا َحِلا َّص
ُهَّب َر  َرَفْغَت ْساَف ُهاَّنَتَف ا َمَّنَأ ُدو ُواَد َباَنَأ َو اًع ِكا َر  َّر َخ َو Artinya ; “ `Dan sesungguhnya  kebanyakan dari  orang –  orang  yang berserikat itu sebagian
mereka berbuat zalim
kepada  sebagian  yang  lain,
kecuali  orang –  orang  yang beriman ...“ ( Qs. Shaad : 24
) 7 B.  Permasalahan Dalam kegiatan pendanaan dan menyalurkan  pembiayaan, perbankan Syari’ah Indonesia belum dapat sepenuhnya  sesuai  dengan ketentuan  Syari’ah  karena berbagai kendala yang
dihadapi.  Namun  demikian, untuk  memurnikan  operasi
7 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan  terjemahannya,  PT.  Tiga  Serangkai Pustaka Mandiri, solo, Cet Ke2

## perbankan  Syari’ah,  Bank
Indonesia melakukan standarisasi akad yang secara bertahap harus dipenuhi. 8 Untuk pembiayaan mudharabah
dalam  praktik  perbankan Syari’ah  Indonesia  juga tidak  sama  persis  dengan konsep  klasik mudharabah . Perbedaan karakteristik
pokok pembiayaan mudharabah dalam  literatur klasik dan praktik di Indonesia adalah ada ketentuan yang tidak memperbolehkan adanya agunan  atau  jaminan  dan ada prosedur yang memakai agunan atau jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan  :
C.  Pembahasan
a.  Gambaran  Umum  Bank
Syari’ah
1. Pengertian Bank
Syari’ah
8 Ascarya, Akad  dan  Produk  Bank Syariah , Jakarta, PT. RajaGrafindo Persdiada, 2007, Hlm 215
Masyarakat Indonesia  terutama  yang hidup  di  perkotaan    atau kota –  kota  besar  sudah
tidak asing lagi jika mendengar  kata  bank.
Bahkan sekarang ini sebagian besar masyarakat  pedesaanpun sudah terbiasa mendengar  kata  bank, terlebih  lagi  hingar  bingar dunia perbankan semenjak Indonesia dilanda  krisis  beberapa waktu  yang  lalu  yang diikuti dengan dibubarkannya puluhan bank.  Hanya  saja  perlu diingat bahwa pengenalan bank dari sebagian  masyarakat  ini, baru sebatas dalam artian sempit. Masyarakat mengenal bank masih sebatas yang ada kaitannya dengan tabungan atau kredit, selebihnya tidak tahu,
padahal  begitu  banyak
layanan  bank  yang  dapat
di nikmati
oleh
masyarakat saat ini. 9
Adalah wajar jika sebagian  masyarakat  kita tidak mengenal bank,
padahal setiap hari sebenarnya mereka sudah berhubungan
dengan produk bank. Ketidaktahuan  masyarkat tentang  bank  secara  utuh lebih diakibatkan kurangnya  informasi  dan pengetahuan yang diberikan  oleh  berbagai pihak  kepada  berbagai lapisan  masyarakat,  baik yang hidup dikota maupun dipelosok pedesaan.
Bahkan  di  era  informasi yang berkembang demikian cepat dewasa ini yang seharusnya
pengetahuan  masyarakat tentang bank semakin bertambah,  belum  juga banyak tersentuh.
Dalam  Undang – Undang  No  21  Tahun 2008  tentang  perbankan
9 Kasmir, Dasar – Dasar
Perbankan ,  Jakarta,  PT,  Raja  Grafindo
Persada, 2002, Cet ke 1, hlm 1
Syari’ah dikatakan, bahwa perbankan Syari’ah merupakan perbankan yang kegiatannya berdasarkan prinsip Syari’ah atau hukum
Islam.  Prinsip  Syari’ah
adalah  aturan  perjanjian berdasarkan  hukum  Islam antara bank dan pihak lain untuk  penyimpanan  dana
dan atau pembiayaan
kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip Syari’ah. Di antara pembiayaan tersebut yaitu 10 pembiayaan
berdasarkan  prinsip  bagi hasil (  mudharabah  ),
pembiayaan  berdasarkan prinsip  penyertaan  modal
( musyarakah ),
pembiayaan  berdasarkan
prinsip  jual  beli  untuk mendapatkan  keuntungan
( murabahah ), atau
pembiayaan barang modal berdasarkan 10 Rahmat Hidayat, Efisiensi Perbankan  Syariah:  Teori  dan  Praktek , Bekasi, Gramata Publishing, 2014, hlm 13
prinsip  sewa  murni  tanpa opsi kepemilikan ( ijarah ), atau  dengan  adanya  opsi pemindahan  kepemilikan atas  barang  yang  disewa dari  pihak  bank  kepada pihak  lain (  ijarah  wa iqtina ) .
Di
Indonesia,
regulasi  mengenai  bank
Syari’ah  tertuang  dalam
UU  No  21  tahun  2008 tentang perbankan Syari’ah.  Bank  Syari’ah adalah Bank yang
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan
prinsip Syari’ah dan menurut  jenisnya  terdiri atas Bank Umum Syari’ah, Unit Usaha Syari’ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah. 11
a. Bank Umum Syari’ah ( BUS  )  adalah  Bank Syari’ah  yang  dalam kegiatannya memberikan jasa
11 Andri  Soemitra, Bank  dan Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Jakarta, 2010, cet ke 2, hlm 61
dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum  Syari’ah  dapat berusaha sebagai bank  devisa  dan  bank nondevisa. Bank devisa  adalah  bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan  dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti  transfer  ke  luar negeri,  inkaso  ke  luar negeri, pembukuan
letter  of  credit, dan sebagainya. b. Unit Usaha Syari’ah, yang selanjutnya  disebut UUS,  adalah  unit kerja dari kantor
pusat  bank  umum konvensional  yang berfungsi sebagai kantor  induk  dari kantor atau unit yang  melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan  prinsip Syari’ah,  atau  unit
kerja di kantor cabang  dari  suatu Bank yang
berkedudukan di luar negeri yang
melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional  yang berfungsi sebagai kantor  induk  dari kantor cabang pemba ntu  Syari’ah dan atau unit Syari’ah. Unit Usaha Syari’ah berada  satu  tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan.  Unit Usaha Syari’ah dapat berusaha sebagai bank
devisa  dan  bank nondevisa.
c.  Bank
Pembiayaan Rakyat  Syari’ah adalah Bank Syari’ah yang
dalam kegiatannya  tidak memberikan  jasa
dalam  lalu  lintas pembayaran. Bentuk hukum Bank Pembiayaan Rakyat  Syari’ah  ( BPRS ) perseroan terbatas. Dan hanya  boleh  di miliki  oleh  Warga Negara Indonesia (  WNI  )  atau badan
hukumIndonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan  antara
WNI  atau  badan hukum  Indonesia dengan pemerintah
daerah. Indonesia  sebagai sebuah negara berpenduduk muslim terbesar  di  dunia  pada akhir abad XX ini memiliki bank – bank yang
mendasarkan pengelolaannya pada prinsip  Syari’ah.  Pada
awal –  awal  berdirinya negara Indonesia, perbankan masih
berpegang  pada  sistem konvensional  atau  sistem bunga  bank (  interest system  ). Pada  tahun 1983  dikeluarkan  paket kebijakan berkaitan dengan pemberian keluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen (  zero  interest  ). Hal  ini  terus  berlangsung paling tidak hingga dikeluarkannya paket
kebijakan  Oktober  1988  ( Pakto 88 ) sebagai kebijakan  deregulasi  di bidang  perbankan  yang memperkenankan berdirinya  bank –  bank
baru. Secara kelembagaan bank Syari’ah pertama kali
yang  berdiri  di  Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia ( BMI
), 12 kemudian baru menyusul  bank –  bank lain yang membuka jendela  Syari’ah (  islamic window ) dalam menjalankan kegiatan
usahanya.  Melalui islamic
window ini,  bank –  bank
konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan Syari’ah kepada  para  nasabahnya melalui  produk –  produk yang  bebas  dari  unsur riba (  usury  ),gharar  ( uncertainty  ), dan maysyir
(  speculative  ). Dengan
terlebih dahulu membentuk  Unit  Usaha Syari’ah  (  UUS  ).  UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi  sebagai  kantor induk  dari  kantor  cabang
Syari’ah  dan  atau  unit Syari’ah.
2.  Produk  Usaha  Jasa Bank Syari’ah 12 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia , Yogjakarta,  Gadjah  Mada  University Press, 2009, Cet Ke 2, hlm 31
Dalam  sebuah bank  terdapat  minimal dua  macam  kegiatan yaitu menghimpun dana  dari    masyarakat yang  kelebihan  dana untuk kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dari segi produk dan pelayanan ( jasa ) yang di tawarkan, bank  Syari’ah  memiliki cakupan  yang  lebih luas  dibanding  yang ditawarkan  perbankan konvensional. Selain menawarkan produk dan  jasa  seperti  yang ditawarkan  perbankan konvensional  dengan prinsip bagi hasil, bank Syari’ah juga
menawarkan produk dan  jasa  yang  biasa diberikan oleh lembaga keuangan bukan  bank  seperti perusahaan
pembiayaan (  finance company ). Bahkan,
bank  Syari’ah  juga menawarkan produk dan  jasa  seperti  yang ditawarkan oleh investment banking misalnya,  penyertaan modal  investasi  pada usaha –  usaha  yang
riil.  Produk –  produk perban kan
Syari’ah
tersebut dikelompokkan
menjadi  tiga  yaitu  : produk  penghimpunan dana ( funding ) ,
produk penyaluran
dana (  financing  ) dan produk  pelayanan (
service ).
b. Gambaran Umum Tentang Akad
1. Pengertian Akad
Islam  merupakan  ajaran Allah  yang  bersifat  universal yang  mengatur  seluruh  aspek kehidupan  manusia.  Manusia sebagai  makhluk  sosial  dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik  secara  material  maupun spiritual,  selalu  berhubungan dan  bertransaksi  antara  satu dan yang lain. Dalam
berhubungan dengan orang lain inilah  antara  yang  satu  dan yang lain sering terjadi interaksi. Dalam  hubungan  hukum  antara nasabah  dengan  bank  Syari’ah adalah  hubungan  kontraktual. Dalam  bahasa  Indonesia  istilah kontrak  sama  pengertiannya dengan perjanjian. Kedua istilah tersebut  merupakan  terjemahan dari “  contract  “ atau  “ agreement  “ (  bahasa  inggris  ) dan “  overeenkomst  “ (  bahasa Belanda ). Kontrak atau perjanjian  dalam  bahasa  Arab disebut  dengan  akad  berasal dari Al –  aqdum yang  berarti ikatan  atau  simpul  tali.  Kata  “ akad  “  secara  termenologi  fikih adalah  perikatan  antara  ijab  ( penawaran  )  dengan  kabul  ( penerimaan ) secara yang dibenarkan syara.
c.  Akad Mudharabah
1.  Pengertian
Akad Mudharabah Perjanjian  bagi  hasil dalam kontek
masyarakat  Indonesia asli sudah dikenal, yakni  di  dalam  hukum adat.  Akan  tetapi  bagi
hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah  bagi  hasil  yang menyangkut pengelolaan tanah pertanian. Dalam hukum  adat  dikenal dengan  istilah maro
(hasil dibagi dua), mertelu (hasil  dibagi tiga),  dan  sebagainya. Dalam
perkembangannya perjanjian bagi hasil ini juga dikenal di lapangan  perbankan,
dengan  istilah profit and  loss  sharing. 13 Inti dari pofit  and  loss
sharing adalah  bahwa bank memberikan pembiayaan kepada nasabah, dengan ketentuan uang pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan produktif.
Kemudian  keuntungan
13 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum Perjanjian  Islam  Di  Indonesia,  (  konsep, regulasi, dan Implementasi ), Yogyakarta, Gajah  Mada  University  Press,  2010,  Cet Ke 1
yang  diperoleh  akan dibagi  sesuai  dengan nisbah atau rasio yang besarnya sudah ditentukan sejak semula, sedangkan apabila rugi bank akan juga menanggung risiko kehilangan keuntungan. Secara umum, mudharabah terbagi  menjadi dua jenis. Yang pertama mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.
a. Mudharabah muthlaqah 14
Mudharabah muthlaqah merupakan  akad  perjanjian antara dua pihak yaitu shahibulmaal dan mudharib , yang  mana  shahibul  maal menyerahkan sepenuhnya
atas dana yang diinvestasikan kepada
mudharib untuk  mengelola usahanya sesuai dengan
prinsip  Syari’ah.  Shahibul maal tidak memberikan batasan  jenis  usaha,  waktu
14 Ismail, Perbankan Syariah , Jakarta,  Kencana  Prenadamedia  Group, 2014, Cet Ke 3, hlm 86
yang diperlukan, strategi
pemasarannya,  serta  wilayah bisnis  yang  dilakukan.  Bank
Syari’ah  tidak  mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas
pengelolaan dana yang
bukan  disebabkan  kelalaian atau kesalahan bank sebagai mudharib . Namun sebaliknya,
dalam  hal  bank  Syari’ah ( mudharib ) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (  shahibul  maal  ) , maka  bank  Syari’ah  wajib
mengganti semua dana investasi mudharabah muthlaqah. Jenis  investasi mudharabah muthlaqah
dalam aplikasi perbankan Syari’ah  dapat  ditawarkan dalam  produk  tabungan  dan deposito.
b. Mudharabah muqayyadah Merupkan  akad  kerja
sama usaha antara dua pihak yang  mana  pihak  pertama sebagai pemilik dana ( shahibul  maal  ) dan  pihak kedua sebagai pengelola
dana ( mudharib ).Mudharabah Muqayyadah membolehkan  shahibul  maal menetapkan  syarat  tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko
kerugian.  Syarat  ini  harus dipenuhi oleh mudharib , apabila mudharib melanggar batasan –  batasan  ini,  ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul.
Dalam  penerapannya bagi hasil atau akad mudharabah hal yang terpenting adalah hasil kesepakatan  antara  pihak bank dan nasabah ( mudharib ). Prinsip akuntabilitas dan
transparansi, memberikan arahan bahwa lembaga bisnis harus dapat menunjukkan prinsip
keterbukaan  dan  bebas  dari manipulasi.
Konsep pencatatan  (  akutansi  dalam istilah ekonomi modern ) baik laporan  keuangan  (  laba  rugi dan perubahan modal administrasi  bisnis  yang  lain ). Berikut adalah hasil
peneltian  penerapan  akad mudharabah di Bank Tabungan  Negara  Syariah Kantor  Cabang  Semarang sebagai berikut : Dalam rangka meningkatkan kemampuan bersaing, optimalisasi pendapatan Bank dan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak
mengabaikan prinsip kehati –
hatian  berdasarkan  prinsip
syariah  serta  menindaklanjuti rencana  bisnis (  business plan ) dan program kerja unit usaha  syariah  PT.  Bank Tabungan Negara ( Persero ) tahun  2005 –  2007,  maka Direksi  memandang  perlu
untuk mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang Pembiayaan Mudharabah Modal Kerja. 15 a.  Agunan dan Pengikatan 1.  Prioritas agunan adalah barang persediaan, barang 15 Wawancara dengan Rennier Fritz Nuriadi ( Relationship Management ), pada tanggal 26 Januari 2018 jam 11.00 WIB.
modal dan atau cessie  atas  piutang penjualan yang pengadaannya
dibiayai  oleh  fasilitas pembiayaan mudharabah yang
besarnya minimal
150% dari jumlah pokok pembiayaan
mudharabah atau sejumlah pokok pembiayaan
ditambah  ekspektasi ( pengharapan ) pendapatan nasabah, mana yang lebih kecil.
2.  Bank  dapat  meminta jaminan tambahan, karena resiko agunan yang disebabkan oleh  sifat  dari  barang persediaan, barang modal dan atau
cessie atas  piutang penjualan yang pengadaannya dibiayai  oleh  fasilitas pembiayaan mudharabah. Jaminan tambahan
tersebut  diberlakukan untuk menjaga amanah  para  pihak dengan kesediaan dan  kesadaraan  dari nasabah sendiri. 3. Agunan tambahan dimaksud dapat berupa : 1) Agunan yang berkaitan  dengan tanah dan bangunan harus diikat secara sempurna 2) Dokumen yang dibuat setelah berlakunya Undang –  Undang Hak  Tanggungan diikat dengan SKMHT atau SHT. 3) Dokumen  agunan yang dibuat sebelum berlakunya Undang –  Undang Hak  Tanggungan diikat dengan SKMH  atau  Akta Hipotik.
4) Sertifikat Deposito yang  diikat  dengan
akta gadai
5) Bukti kepemilikan kendaran bermotor ( BPKB  )  yang  diikat dengan akata jaminan fiducia.
6) Piutang –  piutang nasabah  yang  diikat dengan cessie
7) Personal Guarrantee
8) Corporate
Guarrantee
9) Agunan  lain  yang
pengikatannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
Pembiayaan
mudharabah  seperti  yang telah  di  uraikan  di  atas, terdapat perbedaan karakteristik  pokok  dalam praktiknya. 16 Yang akan diuraikan sebagai berikut :
1. Jaminan
Para  fuqaha  pada dasarnya tidak setuju
16 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, op cit, hlm 14
adanya jaminan atau tanggungan, alasan mudharabah merupakan kerjasama saling menanggung,  satu  pihak menanggung  modal  dan pihak lain menanggung
kerja,  dan  mereka  saling mempercayai dan jika terjadi kerugian semua
pihak  merasakan  kerugian tersebut.  Oleh  karenanya, jaminan  tidak  diperlukan
dan harus ditiadakan. 17 Investor (  shahibul  mal  )
tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk mengembalikan  modal  atau modal  dengan  keuntungan,
mengingat hubungan antara shahib –  al  mal  dengan mudharib  adalah  hubungan yang  bersifat  kepercayaan dan  mudharib  adalah  orang yang dipercaya, maka
jaminan  semacam  itu  tidak perlu. 18 Jika mudharib
melakukan keteledoran,
17 Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, Yogyakarta, Genta Press, 2008, Cet Ke 1, Hlm 21 18 Ibid, hlm 22
kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan  dan  kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis mudharabah yang disepakati,  mudharib  harus menanggungkerugian mudharabah sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Jaminan itu diperlukan untuk mengantisipasi perilaku mudharib dalam
menggunakan  dana  yang diberikan oleh shahibul masal.  Jadi  jaminan  itu dibolehkan atas dasar character  risk.  Dengan  kata lain, mudharib akan menanggung  kerugian  yang disebabkan oleh kelalaiannya atau melanggar  ketentuan  yang telah disepakati dalam kontrak.
Dalam  hal  institusi lembaga keuangan (
perbankan  syariah  )  tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari nasabah  (  mudharib  )  yang bersangkutan, yang
bertujuan  untuk  menjamin modal  (  dari  bank  yang
diberikan kepada  nasabah )
dalam  hal  terjadi  kerugian.
19 Apabila terdapat ketentuan  atau  syarat  yang demikian itu tercantum dalam perjanjian
mudharabah,  maka  hal  ini mengakibatkan perjanjian
mudharabah  menjadi  batal. Sebagaimana  telah  penulis kemukakan  diatas,  bahwa dalam transaksi pembiayaan mudharabah kepercayaan merupakan
unsur  yang terpenting,  yaitu kepercayaan  dari  shahibul al  -  mal  kepada  mudharib, dan dalam transaksi mudharabah bank tidak boleh  meminta  jaminan  apa pun  dari  mudharib.  Dengan kata  lain,  dalam  hal  bank
19 Sutan Remy Sjahdeini, P erbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbanka Indonesia , Jakarta, PT. Kreatama, 2007, cet ke 3, hlm 49
syariah  mempertimbangkan permohonan fasilitas pembiayaan dari calon mudharib,  bank  tidak  dapat mengandalkan second  way out (  agunan  atau  jaminan dari calon mudharib ), tetapi semata –  mata  pada first way out dari calon mudharib.  Oleh  karena  itu, menjadi sangat penting sekali  bagi  bank  syariah untuk    meneropong  unsur watak  atau  character  dari calon  mudharib,  yaitu  salah satu  faktor  dari  the  five  C’s of  credit  dalam  hal  bank melakukan analisis terhadap permohonan kredit calon  nasabah  debitur  ( dalam  hal  perbankan  Islam adalah  dalam  hal  bank melakukan analisis terhadap
permohonan fasilitas  pembiayaan  yang diajukan oleh calon mudharib ) dan dari kemampuan  usaha  yang akan dibiayai untuk mengasilkan  dana  sebagai sumber  pelunasan  kepada bank.
a. Kedudukan Jaminan Dalam  UU  No.  21 Tahun  2008  Tentang Perbankan Syariah.
Di  dalam  Undang – undang  perbankan  syariah telah diatur mengenai ketentuan jaminan yang telah  diterapkan  perbankan syariah dalam transaksi pembiayaan  antara  bank dengan  nasabahnya.  Pasal 1  angka  26  mendefinisikan
jaminan ( agunan ), yaitu 20 “
agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda  bergerak  maupun benda tidak berggerak yang
diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah  dan  atau  UUS, guna  menjamin  pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas “. Ketentuan jaminan di
perbankan  syariah  tidaklah berbeda  dengan  jaminan  ( agunan ) yang diterapkan di bank konvensional, di mana
20 Suyud Margono, dkk, Kompilasi Hukum Ekonomi Islam , Jakarta, Novindo Mandiri.CV, 2009, Cet Ke 1, hlm
bank  konvensional  jaminan yang  digunakan  pun  adalah benda bergerak mapun benda tidak bergerak.
Menurut aturan
hukum positif, jaminan adalah sesuatu yang diberikan  kepada  kreditur yang diserahkan oleh debitur  untuk  menimbulkan keyakinan  dan  menjamin bahwa debitur akan memenuhi  kewajiban  yang dapat  dinilai  dengan  uang yang timbul dari suatu perikatan. 21 Berdasarkan definisi di atas  dapat ditarik suatu  kesimpulan  bahwa unsur –  unsur  jaminan adalah sebagai berikut : 22
Jaminan dalam hukum  posiif  mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian  hukum  kepada kreditur  atas  pengembalian modal  atau  pinjaman  atau kredit yang ia berikan
21 Hartono Hadisoeprapto, Pokok – Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan, Liberty: Yogyakarta, cet Ke – 1, 1984, hlm. 50 22 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 22
kepada  debitur,  dalam  arti bahwa barang jaminan setiap  waktu  tersedia  untuk dieksekusi,  bila  perlu  dapat mudah diuangkan untuk melunasi  hutang  debitur. Nilai  benda  jaminan  harus lebih  tinggi  dari  jumlah modal  atau  pinjaman  atau kredit  berikut  bunga  yang diberikan oleh kreditur,
dengan harapan ketika terjadi wanprestasi atau kredit  macet  maka  jaminan itu dapat menutup ( meng – cover ) pinjaman dan bunga yang kreditur berikan. 23 b. Kedudukan Jaminan  Menurut  Hukum Islam Salah satu syarat sesorang mendapatkan pembiayaan  adalah  adanya jaminan. Jaminan atas
proyek  merupakan  aspek
penting yang harus dipenuhi oleh seorang mudharib untuk mendapatkan
pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu, menjadikan
23 Ibid. Hlm. 28 – 29 .
jaminan atas proyek sebagai  salah  satu  atribut yang  perlu  dipertimbangkan dalam memberikan pembiayaan mudharabah. Bagi  praktisi  BPR  Syariah,
jaminan
sesungguhnya hanyalah  untuk  mengikat dan menciptakan kesungguhan nasabah yang mendapatkan pembiayaan.
Kaitannya dengan masalah  jaminan,  menurut Ibnu  Qudamah  (  1347  H  )
agar pemilik dana mudharabah dapat memperoleh modal dan keuntungannya kembali secara tepat waktu, maka ia dapat  menerapkan  jaminan kepada mudharib atau pihak ketiga.
Berbeda dengan pengaturan  dalam  hukum positif,  menurut  pendapat Wahbah  al –  Zuhayli  dalam fiqih mengenai masalah jaminan terdapat atau dikenal  dua  bentuk  akad yang  bisa  menjadi  dasar dalam  landasan  masalah jaminan  yaitu  akad kafalah
atau Dhomman dan  akad rahn . Keduanya adalah akad  al –  Istitsaq  (  untuk menimbulkan  kepercayaan ).
c. Fatwa Dewan Syariah
Nasional No. 07/DSN – MUI
/ IV / 2000
Tentang  pembiayaan mudharabah (  Qiradh  ) adalah dasar bagi pelaksanaan akad
mudharabah  di  perbankan syariah.  Menurut  fatwa  ini, mudharabah  adalah  akad kerja  sama  suatu  usaha diantara  dua  pihak  di  mana pihak  pertama  ( malik,
shahib  al –  mal,  LKS  )
menyediakan
seluruh
modal,  sedangkan  pihak kedua  (  ‘amil,  mudharib, nasabah  )  bertindak  selaku pengelola,  dan  keuntungan usaha dibagi  di  antara
mereka  sesuai  kesepatan yang dituangkan dalam kontrak. 24
24 Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam teori dan praktik, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, cet ke 1 ,
1. Dasar  yang  digunakan
DSN –  MUI  tentang kebolehan akad mudharabah  ini  adalah firman Allah SWT :
b. ۚ ِدوُقُعْلاِب اوُف ْوَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
ٰىَلْتُي اَم  َّلَِّإ  ِماَعْنَ ْلْا ُةَميِهَب ْمُكَل  ْتَّل ِحُأ
َرْيَغ ْمُكْيَلَع ۗ ٌم ُرُح ْمُتْنَأ َو ِدْيَّصلا يِ ل ِحُم ُدي ِرُي اَم ُمُكْحَي َ َّاللَّ َّنِإ
“ Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang  berlaku  atas  dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang
kepadamu  “.  (  QS  al  – Ma’idah ( 5 ) : 1 ).
2.  Hadits  Nabi  Muhammad
SAW  yang  diriwayatkan Thabrani :
“ Abbas  bin  Abdul Muthalib  jika  menyerahkan harta  sebagai  mudharabah, ia menyerahkan kepada mudharib –  nya  agar  tidak
mengarungi lautan dan tidak
menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak.  Jika  persyaratan  itu dilanggar,  ia  (  mudharib  ) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau
membenarkannya  “.  (  HR.
Thabrani dari Ibnu Abbas ). D.  Penutup Berdasarkan pembahasan secara keseluruhan  sebagai  upaya menjawab pokok permasalahan dalam menyusun  tesis  ini,  maka dapat di simpulkan hal – hal sebagai berikut :
Dalam  pelaksanaan akad  mudharabah  dalam sistem  perbankan  syariah sesuai  dengan  UU  No  21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, sebagaimana  yang  telah disebutkan diatas BTN
Syariah KCS Semarang
telah sesuai dengan perundang – undangan
yang  ada,  yakni  ada  nya agunan  atau  jaminan  yang diberlakukan untuk menjaga amanah  para  pihak  dengan kesediaan  dan  kesadaraan dari  nasabah  (  mudharib  ) sendiri.      Di  dalam  Undang – undang perbankan syariah telah diatur mengenai ketentuan
jaminan  yang  telah
diterapkan      perbankan syariah dalam transaksi pembiayaan  antara  bank dengan  nasabahnya.  Pasal 1  angka  26  mendefinisikan jaminan  (  agunan  ),  yaitu  “ agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda  bergerak  maupun benda  tidak  bergerak  yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah  dan  atau  UUS, guna  menjamin  pelunasan kewajiban
nasabah penerima fasilitas “. Agunan atau jaminan yang dimaksud dapat berupa barang  yang  tidak  bergerak seperti  Sertifikat  Hak  Milik  ( SHM ) dan barang bergerak
seperti  kendaraan  bermotor ( Bukti Kepemilikan kendaraan  Bermotor  atau
BPKB  )  yang  diikat  sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain  itu  agunan  atau jaminan tersebut wajib
diasuransikan oleh nasabah ( mudharib ) kepada
perusahaan asuransi
berdasarkan  prinsip  syariah yang  disetujui  oleh  Bank dengan banker’s clause .

## DAFTAR PUSTAKA
Neni Sri Imaniyati,
Hukum
Ekonomi dan Ekonomi
Islam, Dalam
Perkembangan , Mandar
Maju, Cet Ke 1, 2002,
Zainuddin  Ali, Hukum  Perbankan
Syariah , Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Cet Ke 2, Wiji Narastuti, Teknologi Perbankan , Yogyakarta,
Graha  Ilmu,  2011,  Cet  Ke
1,
Departemen  Agama  RI,  Al  Qur’an dan  terjemahannya,  PT. Tiga  Serangkai  Pustaka
Mandiri, solo, Cet Ke2 Kuat Ismanto, Manajemen Syari’ah, Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah , Yogyakarta, Pustaka
Pelajar, 2009, Cet Ke 1,
Ascarya, Akad  dan  Produk  Bank Syariah , Jakarta, PT.
RajaGrafindo Persdiada,
2007, Hlm 215
Kasmir, Dasar - Dasar Perbankan ,
Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada, 2002,Cet ke 1 Rahmat Hidayat, Efisiensi Perbankan  Syariah:  Teori dan Praktek , Bekasi, Gramata Publishing, 2014, Andri Soemitra, Bank dan
Lembaga Keuangan
Syariah , Jakarta, 2010, cet ke 2,
Abdul  Ghofur  Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia ,
Yogjakarta,  Gadjah  Mada
University  Press,  2009,
Cet Ke 2,
Ismail,
Perbankan
Syariah , Jakarta,Kencana
Prenadamedia Group, 2014, Cet Ke 3 Wawancara  dengan  Rennier  Fritz Nuriadi ( Relationship Management ), pada tanggal  26  Januari  2018 jam 11.00 WIB.
Hirsanuddin, Hukum  Perbankan
Syariah Di Indonesia,
Yogyakarta,  Genta  Press,
2008, Cet Ke 1, Hlm 21
Sutan  Remy  Sjahdeini,  P erbankan
Islam  dan  Kedudukannya dalam tata Hukum Perbanka Indonesia ,
Jakarta,  PT.  Kreatama,
2007, cet ke 3, hlm 49
Suyud Margono, dkk, Kompilasi
Hukum Ekonomi Islam ,
Jakarta, Novindo Mandiri.CV, 2009, Cet Ke
1,
Hartono Hadisoeprapto, Pokok –
Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan,
Liberty: Yogyakarta, cet Ke
– 1, 1984,
Salim  HS, Perkembangan  Hukum
Jaminan  Di  Indonesia, PT
Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2004,
Neneng  Nurhasanah, Mudharabah dalam  teori  dan  praktik,
PT. Refika Aditama,
Bandung, 2015, cet ke 1