## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2708/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Perlindungan Hukum Terkait Ekpresi Budaya Tradisional “Lagu Tradisional Aceh” Dalam Bingkai Hak Cipta

## Tyas Adi Putra Nugraha
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received: 13 Desember 2021 Publish: 02 Januari 2022 Traditional Cultural Expression is an intellectual work that needs to be protected. Traditional  Cultural  Expression  is  rooted  in  three  words:  tradition,  culture,  and expression. The meaning of "expression", expresses a clear goal, idea or feeling. In this paper, the author raises an example of a traditional cultural expression, namely the cultural expression of traditional Acehnese songs owned by the local Acehnese people.  Songs  such  as  "Bungong  Jempa",  are  a  small  example  of  the  traditional wealth  of  the  Acehnese  people  that  should  be  preserved  and  protected  by  the government. The purpose of this study is to find out how is the protection related to traditional  cultural  expressions  in  Indonesia?  And  has  the  method  of recording/inventorying  traditional  cultural  expressions  in  Indonesia  provided maximum  protection  for  the  cultural  expressions  of  traditional  Acehnese  songs? The  benefit  of  this  research  is  that  it  is  hoped  that  it  can  provide  benefits  for  the development  of  legal  knowledge  in  Indonesia  and  can  provide  insight  or information to the public, especially regarding the object of copyright as one of the productive waqf in Indonesia.
Keywords:

## Keywords:
Traditional Cultural Expression Aceh’s Traditional Song,
Inventory
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima: 13 Desember 2021 Publis: 02 Januari 2022 Ekspresi  Budaya  Tradisional  merupakan  suatu  karya  intelektual  yang  perlu mendapatkan  perlindungan.  Ekspresi  Budaya  Tradisional  berakar  dalam  tiga  kata: tradisi, budaya, dan ekspresi. Makna "ekspresi", mengungkapkan menegenai tujuan yang  jelas,  ide  atau  perasaan.  Pada  tulisan  ini  penulis  mengangkat  contoh  dari ekspresi  budaya  tradisonal  yaitu  ekspresi  budaya  lagu  tradisional  Aceh  yang dimiliki  masyarakat  local  Aceh.  Lagu  seperti  “Bungong  Jempa”,  menjadi  contoh kecil  dari  kekayaan  tradisional  masyarakat  Aceh  yang  semestinya  dilestarikan  dan mendapat  perlindungan  dari  pemerintah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  Bagaimanakah  perlindungan  terkait  ekspresi  budaya  tradisional  di Indonesia?  Dan  Apakah  metode  pencatatan/inventarisasi  terhadap  ekspresi  budaya tradisional  di  Indonesia  sudah  memberikan  perlindungan  maksimal  atas  ekspresi budaya  lagu  tradisional  Aceh?  Manfaat  dari  penelitian  ini  yaitu  diharapkannya dapat memberikan manfaat bagi perkembangan khazanah ilmu hukum di Indonesia dan  dapat  memberikan  wawasan  atau  informasi  kepada  masyarakat  khususnya mengenai objek hak cipta sebagai salah satu wakaf produktif di Indonesia.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Tyas Adi Putra Nugraha Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia E-mail: adiputratyas@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN Latar Belakang
Ekspresi  Budaya  Tradisional  (EBT)  merupakan  suatu  karya  intelektual  yang  perlu mendapatkan  perlindungan.  Ekspresi  Budaya  Tradisional  (EBT)  berakar  dalam  tiga  kata:  tradisi, budaya,  dan  ekspresi.  Makna  "ekspresi",  mengungkapkan  menegenai  tujuan  yang  jelas,  ide  atau perasaan.  Budaya.  Kata  Budaya  berasal  dari  bahasa  Sansekerta,  " budhayah "  yang  berarti  pikiran atau  intelektual.  Ketika  kita  berbicara  ekspresi  budaya  tradisional,  maka  ini  merupakan  suatu  ciri dari masyarakat adat karena memuat tentang  karakteristik berupa karya ekspresi dari suatu budaya yang  mengandung  identitas  warisan  budaya  serta  nilai-nilai  kearifan  local  sehingga  menjadi cerminan  atas  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  kemudian  di-transformasikan  dari  nilai-nilai mendasar dan keyakinan.
Secara  umum,  budaya  dapat  didefinisikan  sebagai  sesuatu  yang  dihasilkan  oleh  pikiran manusia  dan  intelek  untuk  mengembangkan  dan  mempertahankan  hidup  mereka  di  lingkungan mereka. Dengan demikian EBT adalah bagian dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemilik. Di  dalam  EBT  mengandung  beberapa  nilai  seperti  ekonomi,  spiritualitas,  dan  komunalitas  Nilai- nilai EBT dihormati oleh masyarakat tradisional. Oleh karena itu, EBT selayaknya dapat mewakili identitas masyarakat adat di daerah tertentu. Budaya tradisional  adalah suatu identitas dari bangsa Indonesia  yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang wajib dilindungi.
Sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang berasal dari budaya tradisional yaitu ekspresi budaya  tradisional  atau  expression  of  folklore.  Budaya  tradisional  merupakan  bagian  kehidupan suatu  masyarakat  pemilik  budaya  tersebut  yang  mengandung  nilai  ekonomi,  nilai-nilai  adat (termasuk  spiritual),  maupun  nilai  komunal  yang  menjadi  bagian  penting  baik  dari  masyarakat tradisional  tersebut.    Folklore  merupakan  kebudayaan  yang  kolektif  yang  tersebar  dan  diwariskan secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan  gerak  isyarat  atau  alat  pembantu  pengingat.  Dalam  menetapkan  ciptaan  sebagai  folklore, permasalahan  mengenai  kejelasan  lembaga  pelaksana  tetap  saja  ada.  Hal  tersebut  terjadi,  karena lembaga yang disebut dalam instrument perlindungan ekspresi budaya tradisional hanyalah Negara.
Sebagai  negara  yang memiliki  budaya tradisional  yang melimpah, maka sejatinya  Indonesia memiliki  potensi  baik  potensi  ekonomi  maupun  potensi  pariwisata.  Budaya  tradisional  sejatinya perlu  mendapatkan  perlindungan  karena  sebagai  identitas  diri  Indonesia  yang  dapat  dimanfaatkan secara  ekonomi  demi  kesejahteraan  rakyat  Indonesia.  Komitmen  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah, maupun  masyarakat  diperlukan  dalam  mengupayakan  perlindungan  terhadap  ekspresi  budaya tradisional  Indonesia.  Perlindungan  yang  maksimal  terhadap  ekspresi  budaya  tradisional membutuhkan  kerjasama  yang  baik  antara  Pemerintah  dengan  Pemerintah  Daerah.  Pemerintah Daerah  baik  pada  tingkat  provinsi  atau  kabupaten/kota  perlu  merumuskan  suatu  kebijakan  daerah terkait perlindungan terhadap budaya tradisional. Instrumen hukum nasional maupun internasional telah  mengatur  mengenai  perlindungan  atas  ekspresi  budaya  tradisional.  Ditinjau  dari  perspektif hak kekayan intelektual, pengaturan terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia yaitu pengaturan mengenai  hak  cipta.  Undang-Undang  Hak  Cipta  memberikan  perlindungan  kekayaan  intelektual bagi seni dan budaya tradisional Indonesia. Dalam pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa disebutkan bahwa:
a. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.
b. Negara  wajib  menginvetarisasikan,  menjaga,  dan  memelihara  ekspresi  budaya  tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
c. Penggunaan  ekspresi  budaya  tradisional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
d. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  hak  cipta  yang  dipegang  oleh  negara  atas  ekspresi  budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pembahasan  perlindungan  hukum  Ekspresi  Budaya  Tradisional  sangat  terkait  dengan  tiga unsur penting yaitu:
a. Adanya  penyalahgunaan  ekspresi  budaya  tradisional  oleh  pihak  asing  yang  diantaranya menggunakan sistem Hak Kekayaan Intelektual;
b. Terkaitnya negara untuk menerapkan sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
c. Buruknya sistem perlindungan ekspresi budaya tradisional.
Persoalan yang kerap muncul dari ekspresi budaya tradisional ini yaitu terkait isu kepemilikan dan perlindungan dari  Ekspresi  Budaya  Tradisional  dinilai lebih urgen daripada isu  ekonomi atau komersialisasi  Ekspresi  Budaya  Tradisional  tersebut.  Hasil  penelitian  Peter  Jaszi  menunjukkan bahwa  yang  menjadi  keprihatinan  di  Indonesia,  khususnya  di  kalangan  seniman  tradisional  dan ketua  kelompok  masyarakat  adalah  masalah  pernyataan  dan  pengakuan  bahwa  mereka  adalah kustodian dan penjaga dari Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia, bukan masalah ekonomi dan komersialisasi dari Ekspresi Budaya Tradisional itu sendiri.
Selanjutnya,  bagaimana  Undang-Undang  Hak  Cipta  dapat  memberikan  instrument perlindungan atas suatu ekspresi budaya tradisional. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut ternyata mendapat  persoalan  juga  terkait  regulasi.  seperti  dalam  kasus  perlindungan  atas  ekspresi  budaya dalam  perspektif  UUHC,  tujuan  filosofi  dari  hak  cipta  yang  individual-ekslusif  sehingga  selalu diketahui  penciptanya  untuk  kemudian  mendapatkan  perlindungan  guna  memperoleh  manfaat ekonomi bertentangan dengan Ekspresi Budaya Tradisional yang lebih bersifat komunal dan tujuan lahirnya  untuk  kepentingan  keagamaan  atau  adat  istiadat  yang  bersifat  sacral.  Pada  tulisan  ini penulis mengangkat  contoh dari  ekspresi  budaya  tradisonal  yaitu  ekspresi budaya lagu tradisional Aceh yang dimiliki masyarakat local Aceh. Lagu seperti “Bungong Jempa”, menjadi contoh kecil dari  kekayaan  tradisional  masyarakat  Aceh  yang  semestinya  dilestarikan  dan  mendapat perlindungan dari pemerintah.

## Rumusan Masalah
a. Bagaimanakah perlindungan terkait ekspresi budaya tradisional di Indonesia?
b. Apakah  metode  pencatatan/inventarisasi  terhadap  ekspresi  budaya  tradisional  di  Indonesia sudah memberikan perlindungan maksimal atas ekspresi budaya lagu tradisional Aceh?

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yakni penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  teori  dalam  hukum  positif  dan  diharapkan menghasilkan jawaban dalam penelitian  yang penulis tulis ini. Penelitian normatif  yang dimaksud yaitu bahwa permasalahan hukum yag dikaji / menjadi objek analisis yaitu terkait Lagu tradisional Aceh  sebagai  ekspresi  budaya  tradisional.  Dalam  upaya  memecahkan  permasalahan  dalam penelitian  ini,  maka  penulis  menggunakan  penelitian  hukum  melalui  pendekatan.  Multi-disiplin yaitu menggunakan landasan teoritis dan metodologi  hukum  yang ditemtukan secara cermat  yang dipandang relevan, dengan memanfaatkan hasil kajian disiplin-disiplin non-hukum seperti sosiologi sebagai  alat  pengolah  data  tambahan  guna  memperoleh  pemahaman  lebih  besar  dan  mendalam tentang  eksistensi  hukum  sebagai  azas  dan  norma  di  dalam  sistem  hukum.  Yang  kedua  peneliti menggunakan  Pendekatan  Perundang-undangan (statute  approach) yaitu  pendekatan  dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Teknik  analisis  bahan  hukum  pada  penulisan  ini  menggunakan  metode  deduksi. Penggunaan  metode  deduksi  berpangkal  dari  pengajuan  premis  mayor  (yang  versifat  umum), kenudian  diajukan  premis  minor  (yang  bersifat  khusus),  dari  kedua  premis  tersebut  kemudian ditarik kesimpulan atau conclusion. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika desduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yang menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya ke kesimpulan yang lebih khusus.
Selanjutnya memadukan wawancara  yang sudah dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang penulis tulis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pengaturan Terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia
Sebagai  negara  kepulauan,  Indonesia  memiliki  kenaekaragaman  seni  dan  budaya tradisional  yang  diciptakan  oleh  masyarakat  adat.  Sebagai  tanda  identitas  sosial  dan  budaya berdasarkan standar dan nilai, pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat memerlukan perlindungan hukum. negara, khususnya masyarakat Indonesia. Masyarakat adat sebagai simbol identitas  nasional,  di  mana  terdapat  hak-hak  masyarakat  adat,  diantaranya  perlu  mendapatkan perlindungan  hukum  sebagai  bentuk  penghormatan  dan  penghargaan  terhadap  hak-hak masyarakat adat atas karyanya. Perlindungan hak atas kekayaan budaya tradisional merupakan salah satu  kewajiban pemerintah, salah satunya  kewajiban konstitusional  nasional berdasarkan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Masyarakat  adat  merupakan bagian dari kebudayaan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perkembangannya.  Negara  melindungi  hak-hak  masyarakat  dalam  pengembangan  nilai-nilai budayanya,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  18(B(2),  Pasal  28(3)),  dan  Pasal  32(1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Selain  hukum  nasional terdapat  juga  beberapa  instrument  hukum  internasional  yang  mengatur  terkait  perlindungan ekspresi budaya tradisional, yaitu terdapat di beberapa konvensi internasional antara lain, Berne Convention, The Model of Provision 1982, dan Refised Draft Provisions for The Protection of Traditional Cultural Expression/Expression of Folklore.
Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah  hak  atas  kekayaan  yang  berasal  dari  karya intelektual  manusia,  yaitu  hak  yang  berasal  dari  kreatifitas  daya  pikir  manusia  yang diekspresikan  dalam  berbagai  bentuk  karya  yang  bermanfaat  serta  berguna  untuk  menunjang kehidupan.  Melalui  perspektif  ini,  instrumen  hukum  yang  melindungi  EBT  berada  dibawah naungan  rezim  hak  cipta.  Pemerintah  Indonesia  juga  telah  mengambil  kebijakan  dalam melindungi  ekspresi  budaya  tradisional  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  38  UU  Hak  Cipta Tahun 2014, yang berisi:
1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
2) Negara  wajib  menginventarisasi,  menjaga,  dan  memelihara  ekspresi  budaya  tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3) Penggunaan  ekspresi  budaya  tradisional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Maka dapat  terlihat  dengan dimasukkannya Ekspresi  Budaya Tradisional  dalam UU No.
28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,  karena  hak  cipta  merupakan  salah  satu  cabang  dari  hak kekayaan intelektual yang memasukkan EBT kedalam ranah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Meskipun  hak  cipta  dapat  melindungi  ekspresi  budaya  tradisional.  Namun  masa  perlindungan hak  cipta  tidak  dapat  diterapkan  pada  ekspresi  budaya  tradisional,  karena  ekspresi  budaya tradisional tidak hanya mengejar nilai komersial (hak ekonomi), tetapi juga alasan budaya dan spiritual  yang  ada  di  masyarakat,  menggunakan  dan  mengizinkan  suatu  ciptaan  menjadi  milik umum (public domain) setelah jangka waktu tertentu bertentangan dengan tujuan penciptaan itu sendiri.  Hal  ini sejalan dengan Pasal  60 UUHC, yaitu perlindungan hak cipta ekspresi  budaya tradisional milik bersama berlaku tanpa batas waktu. Pasal ini jelas bertujuan untuk melindungi karya-karya tradisional.
Perlindungan  yang  dimaksud  adalah  segala  bentuk  upaya  melindungi  ekspresi budaya  tradisional  terhadap  pemanfaatan  yang  dilakukan  tanpa  hak  dan  melanggar  kepatutan.
Perlindungan  ekspresi  budaya  tradisional  sebagai  bagian  pengetahuan  tradisional  ini  sangat penting,  setidaknya  karena  3  alasan,  yaitu  (1)  adanya  potensi  keuntungan  ekonomis  yang dihasilkan  dari  pemanfaatan  pengetahuan  tradisional,  (2)  keadilan  dalam  sistem  perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak masyarakat local.
Oleh karena itu, dalam hal ini negara berkewajiban untuk mensosialisasikan konsep hak  cipta  melalui  pemerintah  daerah,  dan  mendaftarkan  hak  cipta  dengan  cara  mencatat, mendaftarkan dan menyusun seluruh ekspresi budaya tradisional masyarakat hukum adat Toraki yang memiliki potensi ekonomi. Sebagai pemilik hak cipta ekspresi budaya tradisional, negara memperoleh hak eksklusif atas karya cipta. Hak eksklusif menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah  hak  untuk  menerbitkan,  memperbanyak,  menerjemahkan,  mengadaptasi,  mengatur, mengubah,  mendistribusikan,  menampilkan,  menerbitkan,  menyebarluaskan,  dan  menyewakan karya  ciptaan.  Maka,  dapat  dikatakan  bahwa  perlindungan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  dapat meningkatkan  kesejahteraan,  tidak  hanya  bagi  para  penciptanya  saja,  namun  bagi  bangsa  dan negara  Indonesia.  Hal  penting  lainnya  juga  untuk  menjaga  identitas  budaya  Aceh  yang merupakan  kekayaan  nasional,  dari  ancaman  pengakuan  kepemilikan  negara  lain  atau pemanfaatan oleh warga negara asing.
Perlindungan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  dapat  dilakukan  dengan  metode  basis data  sebagai  bentuk  atas  publikasi  dan  perlindungan  hak  cipta  terhadap  ekspresi  budaya tradisional  sebagai  bukti  kepemilikan.  Yang  dimana,  perlindungan  dan  pemanfaatan  dari ekspresi budaya ini merupakan suatu upaya pemajuan kebudayaan. Terdapat empat aspek yang mempengaruhi demi terciptanya suatu pemajuan kebudayaan, yaitu;
1) Perlindungan,  yaitu  suatu  upaya  demi  menjaga  suatu  keberlanjutan  kebudayaan  yang dilakukan dengan inventarisasi, pemeliharaan, dan publikasi
2) Pengembangan,  yaitu  upaya  demi  menghidupkan  suatu  kebudayaan  dengan  cara meningkatkan, memperluas, dan memyebarluaskan kebudayaan.
3) Pemanfaatan,  merupakan  suatu  upaya  pendayagunaan  objek  dari  pemajuan  kebudayaan demi  menguatkan  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan,  dan  keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional
4) Pembinaan, adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia atas kebudayaan, Lembaga kebudayaan demi memperluas peran dan inisiatif masyarakat.
b. Pelaksanaan Inventarisasi Atas Ekspresi Budaya Tradisional
Terkait  perlindungan  atas  ekspresi  budaya  tradisional,  langkah  yang  harus  diambil  agar mendapatkan  perlindungan  maksimal  yaitu  inventarisasi.  Inventarisasi  atas  ekspresi  budaya tradisional  terdiri  dari beebrapa tahapan,  yakni  pencatatatn  dan pendokumentasian, penetapan, dan  pemutakhiran  data  dengan  melalui  system  kebidayaan  terpadu.  Perlindungan  terhadap pengetahuan  tradisional  dilakukan  dengan  cara  terus  memperbaharui  data,  mewariskan pengetahuan  tradisional  kepada  generasi  berikutnya,  dan  mengupayakan  pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya dunia. Melaksanakan perlindungan atas pengetahuan untuk mencegah  pihak  asing  mengklaim  pengetahuan  tradisional.  Namun,  bentuk-bentuk perlindungan  pengetahuan  tradisional  lainnya  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  Pemajuan Kebudayaan.
Seperti contoh dari beberapa pengetahuan tradisional ini bersifat sakral dan rahasia, sehingga  perlu  untuk  mencegah  penyalahgunaan  (misappropriation)  atau  penggunaan  yang tidak  semestinya  oleh  pihak  manapun  Orang  Asing  atau  Warga  Negara  Indonesia  sendiri. Perkembangan  dan  percepatan  teknologi  dapat  menyebabkan  penyalahgunaan  atau  eksploitasi Tidak  layak  untuk  pengetahuan  tradisional.  Pengetahuan  tradisional  dikomersialkan  tanpa menghormati  kepentingan  budaya,  masyarakat  adat  sebagai  pemilik.  Selain  itu,  bentuk perlindungan  terhadap  pengetahuan  tradisional  adalah  pemeliharaan  untuk  mencegah kerusakan,  kehilangan  atau  kehancuran  pengetahuan  tradisional.  Pemeliharaan  pengetahuan
tradisional  adalah  dengan  menjaga  keluhuran  dan  kearifan  pengetahuan  tradisional menggunakan  pengetahuan  tradisional  dalam  kehidupan  sehari-hari,  menjaga  keragaman pengetahuan tradisional, menghidupkan kembali dan menjaga ekosistem budaya masing-masing pengetahuan tradisional, dan mewariskan pengetahuan tradisional kepada generasi selanjutnya.
Dengan  banyaknya  jumlah  dari  ekspresi  budaya  tradisional  yang  ada  di  Indonesia, inventarisasi  dianggap  menjadi  factor  penting  dalam  perlindungan  budaya  tradisional. Inventarisasi  merupakan  bentuk  dari  defensive  protection.  Langkah  negara  dalam memanfaatkan  defensive  protection  adalah  demi  membangun  database  yang  berkaitan  dengan karya-karya yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 Tentang  Pedoman  Pelestarian  Kebudayaan  pada  pasal  2  ayat  (1)  juga  dijelaskan  mengenai tanggung jawab pemerintah daerah melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah, dalam hal ini  yang  dimaksud  sebagai  pemerintah  daerah  dibagi  menjadi  dua  yakni:  pemerintah  provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Apabila  kita  kaitkan  dengan  status  ekspresi  budaya  lagu  tradisional  Aceh,  dalam pelaksanaan  kewajiban  inventarisasi  masi  terlihat  belum  terlaksana  dengan  baik.  Dalam perlindungannya,  terdapat  juga  penghambat  dalam  perlindugan  suatu  ekspresi  budaya tradisional  Aceh  yaitu  karena  kurangnya  budaya  atau  etika  bangsa  Indonesia  dalam  hal  ini masyarakat  sekitar  terhadap  rasa  menghargai  ciptaan  seseorang  dan  kurang  pemahaman masyarakat  dan  penegakkan  hukum  tentang  arti  dan  fungsi  hak  cipta  serta  kurangnya  fungsi pencegahan dari Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya, Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa  terdapat  lima  factor,  yaitu  faktor  hukum,  penegak  hukum,  factor  sarana  dan  prasarana, factor masyarakat, dan  yang terakhir, factor kebudayaan. Kelima faktor tersebut berkaitan erat karena  merupakan  esensi  dari  penegakan  hukum,  yang  sangat  berkaitan  dengan  perlindungan hukum itu sendiri. Ini juga menjadi tolak ukur penegakan hukum.
Maka, ekspresi budaya tradsional ini tidak hanya mengutamakan kepentingan masyarakat daerah sebagai pemiliknya, tetapi juga mengutamakan fungsi social dari masyarakat Indonesia. Sehingga ekspresi budaya tradisional ini bisa menjadi suatu kekayaan budaya milik masyarakat Indonesia.

## 4. KESIMPULAN
a. Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah  hak  atas  kekayaan  yang  berasal  dari  karya  intelektual manusia,  yaitu  hak  yang  berasal  dari  kreatifitas  daya  pikir  manusia  yang  diekspresikan  dalam berbagai  bentuk  karya  yang  bermanfaat  serta  berguna  untuk  menunjang  kehidupan.  Melalui perspektif  ini,  instrumen  hukum  yang  melindungi  EBT  berada  dibawah  naungan  rezim  hak cipta. Pemerintah Indonesia juga telah mengambil kebijakan dalam melindungi ekspresi budaya tradisional  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  38  UU  Hak  Cipta  Tahun  2014.  Perlindungan Ekspresi  Budaya  Tradisional  dapat  dilakukan  dengan  metode  basis  data  sebagai  bentuk  atas publikasi  dan  perlindungan  hak  cipta  terhadap  ekspresi  budaya  tradisional  sebagai  bukti kepemilikan. Yang dimana, perlindungan dan pemanfaatan dari ekspresi budaya ini merupakan suatu upaya pemajuan kebudayaan
b. Inventarisasi  atas  ekspresi  budaya  tradisional  terdiri  dari  beebrapa  tahapan,  yakni  pencatatatn dan  pendokumentasian,  penetapan,  dan  pemutakhiran  data  dengan  melalui  system  kebidayaan terpadu.  Perlindungan  terhadap  pengetahuan  tradisional  dilakukan  dengan  cara  terus memperbaharui  data,  mewariskan  pengetahuan  tradisional  kepada  generasi  berikutnya,  dan mengupayakan  pengetahuan  tradisional  sebagai  warisan  budaya  dunia.  Melaksanakan perlindungan  atas  pengetahuan  untuk  mencegah  pihak  asing  mengklaim  pengetahuan tradisional.  Namun,  bentuk-bentuk  perlindungan  pengetahuan  tradisional  lainnya  tidak  diatur dalam  Undang-Undang  Pemajuan  Kebudayaan.  Pemeliharaan  pengetahuan  tradisional  adalah
dengan  menjaga  keluhuran  dan  kearifan  pengetahuan  tradisional  menggunakan  pengetahuan tradisional  dalam  kehidupan  sehari-hari,  menjaga  keragaman  pengetahuan  tradisional, menghidupkan kembali dan menjaga ekosistem budaya masing-masing pengetahuan tradisional, dan mewariskan pengetahuan tradisional kepada generasi selanjutnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi,  2007,  Tindak  Pidana  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI),  Bayumedia Publishing, Malang.
Agus Sardjono, 2006,  Hak Kekayaan  Intelektual  dan Pengetahuan Tradisional,  Alumni,Bandung,
Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan
Arfirillyanna  Purba,  Pemberdayaan  Perindungan  Hukum  Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi Budaya Tradisional  Sebagai  Sarana Petumbuhan Ekonomi  Indonesia, Alumni, Bandung: 2012.
Arif Lutviansori, 2010, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Graha Ilmu,Yogyakarta. Hendra  Djaja,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Ekspresi  Budaya  Tradisional  Dalam  Perspektif
Undang  Undang  Hak  Cipta,  Jurnal  Cakrawala  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas Merdeka Malang, Vol. 7 No. 1 Juni 2016.
Ida Ayu Sukihana dan I Gede Agus Kurniawan, “Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris  Perlindungan  Tari  Tradisional  Bali  Di  Kabupaten  Bangli,” Jurnal  Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 1: 2018.
James Danandjaja, Folklore Indonesia, Grafiti, Jakarta: 2002.
Jaszi,  Peter,  “Traditional  Culture:  A  Step  Forward  for  Protection  in  Indonesia”,  Washington College of  Law Research Paper No. 2010-16, American University Washington  College of Law, 2010.
Jonny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Banyumendia,2007) Simona  Bustani,  “Urgensi  Pengaturan  Ekspresi  Budaya  (Folklore)  Masyarakat  Adat,”  Jurnal Hukum Prioris 2, no. 4: 2010
Sukihana,  I.,  &  Kurniawan,  I.  2018.  Karya  Cipta  Ekspresi  Budaya  Tradisional:  Studi  Empiris Perlindungan  Tari  Tradisional  Bali  di  Kabupaten  Bangli.  Jurnal  Magister  Hukum Udayana Udayana Master Law Journal).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
WIPO  Publication,  Consolidated  Analysis  of  The  Legal  Protection  of  Traditional  Cultural
Expression/Expression of Folklore, May 2003