## PERLINDUNGAN HUKUM CALON JEMAAH UMRAH SEBAGAI KREDITOR DALAM KEPAILITAN BIRO PERJALANAN UMRAH

## Rizaldi Malkan Husni
rizaldimalkan@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Indonesia, the largest Muslim-majority country in the world, is the main attraction for umrah travel agency offering cheap umrah trip and sometime below the market price. It has an impact on the services provided by the umrah travel agency to umrah pilgrim candidate. When Umrah travel agency cannot dispatch the umrah pilgrim candidate so it will harm them. This is the responsibility of the umrah travel agency. One of the legal instruments to restore the costs incurred by umrah pilgrim candidate due to failure to depart is through bankruptcy. Therefore, this thesis will discuss about the form of legal protection against the Umrah pilgrims to the Umrah travel agency through a petition for bankruptcy declaration according to Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligation. The petition for bankruptcy declaration made by the umrah pilgrim candidate due to fail to be dispatched by the umrah travel agency is one of the alternatives dispute settlement right now. When umrah travel agency declared bankrupt, stewardship and ordering of bankrupt property will be transferred to the curator. One of the curator’s duties is to find and increase the value of the bankruptcy property. Curator’s actions related to bankruptcy property is a form of legal protection against umrah pilgrim candidate.
Keywords: Protection; Bankruptcy; Debtor; Creditor; Petition for Bankruptcy Declaration; Curator.

## Abstrak
Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia yang menjadi daya tarik bagi pelaku usaha biro perjalanan umrah untuk menawarkan layanan perjalanan umrah yang murah dan terkadang jauh dibawah harga pasar. Hal ini berdampak kepada layanan yang diberikan oleh biro perjalanan umrah kepada calon jemaah umrah. Ketika biro perjalanan umrah tidak dapat memberangkatkan calon jemaah umrah maka ini akan merugikan calon jemaah umrah tersebut. Ini menjadi tanggung jawab biro perjalanan umrah tersebut. Salah satu instrumen hukum untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh calon jemaah umrah akibat gagal diberangkatkan ialah melalui kepailitan. Oleh karena itu, Skripsi ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap calon jemaah umrah terhadap biro perjalanan umrah melalui permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan pernyataan pailit yang dilakukan oleh calon jemaah umrah akibat gagal diberangkatkan oleh biro perjalanan umrah menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa kini. Ketika biro perjalanan umrah dinyatakan pailit maka kepengurusan dan pemberesan harta milik debitor akan beralih kepada kurator. Salah satu ugas kurator adalah untuk menemukan dan meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Tindakan kurator terkait harta pailit merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap calon jemaah umrah. Kata Kunci: Perlindungan; Kepailitan; Debitor; Kreditor; Permohonan Pernyataan Pailit; Kurator.
Rizaldi Malkan: Perlindungan Hukum Calon 323

## Jurist-Diction
Volume 1 No. 1, September 2018
Article history: Submitted 2 August 2018; Accepted 15 August 2018; Available online 3 September 2018

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018

## Pendahuluan
Krisis moneter Indonesia pada tahun 1998 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar bagi perekonomian nasional. 1 Nilai tukar rupiah yang merosot dengan cepat dan tajam mendorong banyak perusahaan meminjam dana dari berbagai sumber tanpa memikirkan akibat yang timbul apabila mereka tidak mampu membayar dana pinjaman tersebut. Lebih jauh lagi, krisis tersebut juga telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada Kreditor. 2
Didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disingkat menjadi UU KPKPU telah dijelaskan mengenai cara penyelesaian utang piutang yang diantaranya adalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiaban Pembayaran Utang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPKPU menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawasan sebagaimana diatur dalam undang–undang ini.
Akhir-akhir ini dapat dilihat bersama dimana perusahaan biro perjalanan umrah dan haji yang telah diputus pailit seperti PT Tiga Utama pada tahun 2003. 3
Pemohon dalam kasus tersebut adalah Dallah Hotels & Resort Company (DHRC) dan Termohonnya adalah PT Tiga Utama. Mereka telah membuat perjanjian pemesanan kamar dan makan para jemaah umrah namun hingga batas terakhir pembayaran Termohon tidak membayar utang tersebut sehingga Pemohon mengganggap Termohon telah wanprestasi (cidera janji). Hingga akhirnya Pemohon mengajukan
1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara No- mor 4443) selanjutnya disingkat UU KPKPU, Penjelasan Umum.
2 Kristiyani, “Kajian Yuridis atas Putusan Kepailitan Koperasi di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 01/PAILIT/2008/PENGADILAN NIAGA SEMARANG”, Tesis , Program Studi Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 15 dikutip dari Harian Umum Suara Merdeka, Pengumuman Kepailitan Koperasi Sumber Artha Mandiri, Tanggal 4 April 2008, [5].
3 Leo,  “Tiga  Utama  Pailit, Aktifitas  Jemaah  Haji  Dijamin  Tak Akan  Terganggu”, http:// www.hukumonline.com/berita/baca/hol7427/tiga-utama-pailit-aktifitas-jemaah-haji-dija- min-tak-akan-terganggu , 13 Februari 2003, [1], 13 September 2017.
permohonan pailit. Di Pengadilan Niaga, majelis hakim menilai bahwa surat-surat bukti yang diajukan pemohon untuk membuktikan adanya utang Termohon tidak memenuhi unsur alat bukti begitupun dengan unsur dua debitor atau lebih yang tidak terpenuhi sehingga majelis hakim menolak permohonan pailit tersebut. 4 Pada tingkat kasasi, majelis hakim agung berpendapat lain syarat pailit dalam kasus ini telah terpenuhi baik dari segi utang dan dua kreditor atau lebih sehingga dalam amar putusannya, PT Tiga Utama pailit dengan segala akibat hukumnya. 5
Kasus terbaru ini adalah perkara First Travel. Pada umumnya para calon jemaah umrah berharap mereka akan diberangkatkan dengan tepat waktu setelah membayar harga yang telah diperjanjikan. Pihak biro perjalanan memiliki kewajiban untuk memberangkatkan para calon jemaah umrah tersebut. Kewajiban pihak biro perjalanan ini merupakan utang yang harus dibayarkan. 6
Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan adanya dugaan tindak pencucian uang berdasarkan hasil penelusuran dan analisis aliran dana dari dua rekening milik First Travel. 7
Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kurator selaku pemegang kewenangan kepengurusan dan pemberasan harta debitor pailit. Kurator harus bersikap adil ketika mencatat seluruh harta pailit; mencari, memaksimalkan dan menjaga harta pailit bahkan dapat meningkatkan nilai harta pailit hingga akhirnya dijual dan di bagi kepada para kreditur sesuai tingkatannya.
Apabila seiring berjalannya waktu, ternyata sebuah biro perjalanan hukum dipastikan pailit maka penguasaan dan kepengurusan kekayaan First Travel yang termasuk dalam harta pailit jatuh kepada kurator. Kurator dituntut untuk dapat membantu debitor dalam mengurus dan membereskan harta pailit tersebut. Di sisi
4 Putusan Nomor 35/Pailit/2002/Pn.Niaga/Jkt.Pst.
5 Putusan No : 02 K/N/2003.
6 Arnaz  Sofian,  “Tak  Segera  Bayar  Uang  Jemaah,  First Travel  Bakal  Dinyatakan  Pailit”, http://news.liputan6.com/read/3068179/tak-segera-bayar-uang-jemaah-first-travel-bakal-dinya - takan-pailit, 23 Agustus 2017, [1]13 September 2017.
7 Kristian Erdianto, “Kepala PPATK: Bos First Travel Lakukan Pencucian Uang”, http:// nasional.kompas.com/read/2017/08/28/16451231/kepala-ppatk-bos-first-travel-lakukan-pencucian- uang, 28 Agustus 2017, [1], 14 November 2017.
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
lain, banyak debitor yang tidak mau bekerja sama dengan kurator dan terkadang mempersulit tugas kurator seperti debitor yang melarikan diri, menggelapkan bagian harta kekayaannya, bahkan tidak beritikad baik dan tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana Kurator dapat mengurus harta pailit tersebut hingga dibagikan kepada seluruh kreditor secara adil khususnya kepada para calon jemaah.

## Esensi Kepailitan
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.Apabila dijabarkan maka syarat-syarat seorang debitor dapat dinyatakan pailit, yaitu:
1. Debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor;
2. Debitor tersebut memiliki utang;
3. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
4. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.
Seluruh syarat tersebut harus dipenuhi oleh pemohon pernyataan pailit. Pemohon kepailitan juga mengalami pe mengalami penambahan yang membedakannya dengan Undang-Udang Kepailitan sebelumnya yakni Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998 juga dalam Faillissements-Verodening , Staatsblad 1905 No. 217 juncto Staatsblad 1906 No . 348. Pemohon pailit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya sebatas debitor, Kejaksaan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yakni:
1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
Hingga akhirnya UU KPKPU menambahkan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit diantaranya pihak kreditor dan Menteri Keuangan. Ini dilatarbelakangi oleh perkembangan hukum Indonesia dan timbulnya kasus- kasus baru yang dirasa perlu adanya penambahan pihak-pihak dalam perkara kepailitan. Akan tetapi, di dalam perkembangannya muncul Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang berdampak pada peralihan kewenangan permohonan pailit dari beberapa pemohon pailit. Pada Pasal 9 UU OJK, OJK mempunyai wewenang diantaranya:
a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan;
d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
h. memberikan dan/atau mencabut:
1. izin usaha;
2. izin orang perseorangan;
3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Beberapa kewenangan yang diatur oleh UU OJK menyebabkan beberapa kewenangan Bank Indonesia beralih ke OJK namun tidak mempengaruhi legal
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
standing Bank Inonesia sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit suatu bank, karena UU OJK tidak mengatur terkait peralihan kewenangan ini. 8
Untuk Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan, Mengacu kepada ketentuan Pasal 55 ayat (1), peralihan kewenangan secara efektif berlaku sejak 31 Desember 2012 dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK untuk fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Dari Pasal tersebut telihat bahwa kewenangan Bapepam telah beralih ke OJK berupa seluruh fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan keuangan di sektor pasar modal ke OJK. 9 Dengan disahkannya UU OJK, maka Bapepam tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit lagi terhadap Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Pinjaman, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian seperti pada Pasal 2 ayat (4) UU KPKPU. Kewenangan tersebut telah beralih kepada OJK sesuai Pasal 2 ayat (4) UU KPKPU juncto Pasal 55 ayat (1) UU OJK. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam dalam pengaturan dan pengawasan industri keuangan on-bank dan pasar modal. 10
Dengan demikian maka pihak-pihak yang dapat memohonkan permohonan pailit sesuai dengan UU KPKPU adalah Debitor, Kreditor, Kejaksaan.

## Hubungan Hukum Calon Jemaah Umrah dengan Biro Perjalanan Umrah
Secara garis besar, hubungan hukum antara biro perjalanan umrah selaku penyelenggara ibadah umroh dengan calon jemaah umrah adalah berupa akad
8 Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, Kepailitan Maskapai Penerbangan dan Per- lindungan Konsumen Sebagai Kreditor Konkuren, Skripsi , Fakultas hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, [50].
9 Alifin Sulaiman, “Hubungan OJK terhadap Prosedur Kepailitan Perbankan dan Industri Keuangan”,http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dfe654d9902/hubungan-ojk-terha- dap-prosedur-kepailitan-perbankan-dan-industri-keuangan#, 6 Mei 2014, [1], 31 Oktober 2017.
10 Andri H Manurung, “Peranan OJK Dalam Industri Pasar Modal”, http://www.edukasisa- ham.co.id/peranan-ojk-dalam-industri-pasar-modal/, 16 November 2016, [1], 31 Oktober 2017.
umrah atau perjanjian pemberangkatan umrah. Akad umrah memunculkan hak dan kewajiban baik dari jemaah umrah dan biro perjalanan umrah (PPIU).
Akad umroh adalah perjanjian umrah dimana satu pihak mengikatkan diri dengan pihak lain dimana pihak yang satu membayarkan sejumlah biaya dan pihak lain bersedia memberangkatkan umrah. Dalam akad umrah ini, penulis mengambil akad umrah milik PT. Multi Agen Indonesia Sejahtera. Secara garis besar, akad umrah PT. Multi Agen Indonesia Sejahtera mengatur tentang:
1. Kesediaan dan kesungguhan calon jemaah umrah untuk mengikuti dan membayar program paket umrah dan jasa akomodasi perjalanan umrah yang ditawarkan oleh biro perjalanan umrah (butir 1, 2, dan 3).
2. Tanggal perjalanan umrah yang disepakati bersama antara calon jemaah umrah dan biro perjalanan umrah (butir 4).
3. Uang muka yang dibayarkan oleh calon jemaah umrah (Butir 5, 6, 7, dan 8)
4. Pelunasan biaya umrah dan administrasi calon jemaah umrah
5. Resiko calon jemaah umrah apabila gagal membayar, dll
Akad umrah PT. Multi Agen Indonesia Sejahtera  menjelaskan tentang perjanjian antara calon jemaah umrah dengan biro perjalanan umrah. Didalam butir 3 menyatakan bahwa pihak calon jemaah umrah berjanji akan membeli jasa yang disediakan oleh PT. Multi Agen Indonesia Sejahtera berupa pemberangkatan umrah calon jemaah umrah tersebut. Adanya tanggal perjalanan umrah yang telah disepakati bersama juga tertuang dalam akad umrah.
Akad umrah atau perjanjian pemberangkatan umrah tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan di dalam BW. Berdasarkan Pasal 1234 BW menyatakan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat. Dalam akad umrah antara calon jemaah umrah dengan biro perjalanan umrah ialah untuk berbuat sesuatu.
Sedangkan akad umrah atau perjanjian pemberangkatan umrah ialah termasuk perjanjian tak bernama ( onbenoemde overeenkomst ). Berdasarkan Pasal 1319 BW,
“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa berdasarkan akad umrah yang dilakukan antara calon jemaah umrah dengan biro perjalanan umrah terdapat

## 330
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
hubungan hukum berupa perjanjian timbal balik berdasarkan akad umrah tersebut. Calon jemaah umrah yang telah membayarkan biaya perjalanan umrah berkedudukan sebagai kreditor dan biro perjalanan umrah menyediakan jasa perjalanan umrah sesuai tanggal yang telah ditetapkan yang berkedudukan sebagai kreditor.
Pemberangkatan umrah yang dilakukan oleh biro perjalanan umrah merupakan utang yang harus dibayarkan. Adanya tanggal pemberangkatan umrah menyebabkan biro perjalanan umrah harus memberangkatkan calon jemaah umrah sesuai tanggal yang ditetapkan.
Dengan demikian, dapat digambarkan skema hubungan hukum antara calon jemaah umrah dengan biro perjalanan umrah yakni:

## Wanprestasi Dalam Akad Umrah
Berdasarkan Pasal 45 ayat 1 UU PIH, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;
b. memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah; dan
d. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi.
Selain itu, berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU PIH menyatakan bahwa PPIU atau biro perjalanan
Calon Jamaah Umrah (Kreditor)
Akad Umrah Pembayaran Sejumlah Uang Pemberian Jasa Berupa Pemberangkatan Umrah
Biro Perjalanan Umrah (Debitor)
Pihak Ketiga
Perjanjian Utang Piutang (Pemesanan Hotel, Catering, dll)
Pemberian Jasa Berupa Pemesanan Hotel,
Catering, dll
umrah wajib memberikan pelayanan berupa bimbingan ibadah umrah, transportasi jemaah umrah, akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi, kesehatan jemaah umrah, perlindungan jemaah dan administrasi serta dokumen jemaah umrah.
Apabila biro perjanlanan umrah melanggar ketentuan akad umrah atau perjanjian pemberangkatan umrah baik calon jemaah umrah dan pihak ketiga maka terdapat sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin penyelenggaraan, atau pencabutan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) UU PIH.
Gagal diberangkatkannya calon jemaah umrah adalah sebuah wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1238 BW yang dikutip sebagai berikut:
“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”
Wanprestasi terjadi karena salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya susuai dengan kesepakatan dan lalai melaksanakannya sehingga menyebabkan pihak yang lain merugi. Sehingga, pihak debitor dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi dan sebelumnya telah menerima teguran dari kreditornya
( sommatie/ingebrekestelling ).
Indikator biro perjalanan umrah wanprestasi adalah tidak terpenuhinya akad umrah atau perjanjian pemberangkatan umrah yang dilakukan oleh biro perjalanan umrah seperti pada butir empat dalam akad umrah milik PT. Muti Agen Indonesia Sejahtera dijelaskan tentang tanggal perjalanan umrah yang telah disepakati.
Sebagai contoh, apabila telah disepakati tanggal keberangkatan calon jemaah umrah adalah tgl 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 maka biro perjalanan umrah harus memberangkatkan calon jemaah umrah pada tanggal tersebut. Namun, apabila hingga tanggal 1 Januari 2018 calon jemaah umrah tidak diberangkatkan dan telah diajukan beberapa kali somasi maka biro perjalanan umrah telah lalai atau telah melakukan wanprestasi sesuai Pasal 1238 BW.

## 332 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018

## Permohonan Pailit Calon Jemaah Umrah yang Gagal Diberangkatkan oleh Biro Perjalanan Umrah
Untuk dapat mengetahui subyek pemohon pernyataan pailit dalam kasus permohonan pailit sebuah biro perjalanan umrah maka perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai bentuk badan hukum dari biro perjalanan tersebut. Pada dasarnya penyedia jasa travel (perjalanan) haji / umrah diatur dalam UU PIH  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Dari UU PIH jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tidak ditegaskan secara pasti bentuk badan usaha biro perjalanan wisata Ibadah Umrah. Pemilihan badan usaha dalam sebuah kegiatan usaha sangat diperlukan karena hal ini menyangkut aspek lainnya seperti pajak, tenaga kerja, legalitas, dll. Selain itu, dengan adanya badan usaha maka akan melindungi perusahaan tersebut dari segala tuntutan maupun akibat aktivitas yang dijalankannya.
Rudhi Prasetya dalam disertasinya mengemukakan teorinya mengenai alasan pemilihan badan hukum perseroan terbatas dalam lalu lintas bisnis sebagai berikut:
“Dalam kepustakaan banyak ditulis bahwa unsur pertanggungjawaban yang terbatas itulah yang dijadikan orang acap kali memilih bentuk PT. Dengan menggunakan konstruksi PT itu dapat memperkecil resiko kerugian yang mungkin timbul. Atas dasar motivasi ini dalam beberapa hal orang sengaja untuk satu jenis usaha memilih satu bentuk PT tersendiri. Bahkan kadang kala untuk satu jenis usaha diselenggarakan dalam dua atau tiga PT tersendiri. Keadaan seperti ini dapat mendatangkan kefaedahan. Sekalipun pada hakikatnya secara ekonomis PT-PT tadi merupakan satu kesatuan eonomis, namun karena secara yuridis setiap badan hukum itu dipandang sebagai subjek hukum yang mandiri, maka suatu tagihan kepada PT tidak dapat dituntut kepada harta kekayaan pribadi orang-orangnya, baik pengurusnya maupun pemegang sahamnya, atau kepada PT-PT lainnya, sekalipun saham- sahamnya verada dalam satu tangan pemegang saham”. 11
11 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan), Ken- cana, Jakarta, 2008, h. 5 . , h.14 dikutip dari Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terba- tas: Disertai dengan Ulasan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1996. [50-51].
Dihat dari nama perusahaan PT. First Anugerah Karya (First Travel) maka secara jelas badan usaha yang dipakai ialah Perseroan Terbatas.  Nama perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”. 12 Berdasarkan profil termohon dalam putusan Nomor 35/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt. Pst., PT Tiga Utama adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia. 13
Pemilihan PT sebagai badan usaha dari PPIU seperti First Travel dan Tiga Utama, penulis anggap telah tepat karena akan memudahkan bagi perusahaan tersebut dalam menggalang dana dari Investor baik melalui penjualan saham atau akuisisi. Apabila dihubungkan antara tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas dengan Perseroan yang pailit maka berdasarkan Pasal 90 ayat (2) UUPT jo. Pasal 47 ayat) (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang . Pasal tersebut menyataan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan kerugian yang diderita persero minimal 75% dari modal dasar.
Direksi pun dapat dimintai pertanggungjawaban hingga harta pribadinya pada saat perseroan terbatasnya dipailitkan. Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) UUPT,
“Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.”
Apabila dapat dibuktikan bahwa ketidakmampuan PPIU dalam memberangkatkan calon jemaah disebabkan oleh kelalaian dari direksinya maka direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban hingga harta pribadinya dalam sebuah kepailitan. Kemudian dalam Pasal 104 ayat (4) UUPT disebutkan bahwa direksi dapat menyangkal tanggung jawab tersebut dengan membuktikan apabila kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; adanya
12 Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab untuk kepentingan perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

## Permohonan Pailit Calon Jemaah Umrah Terhadap Biro Perjalanan Umrah
Untuk dapat melakukan perjalanan Ibadah Umrah maka calon jemaah umrah wajib mendaftarkan diri kepada PPIU dan PPIU wajib menerima pendaftaran tersebut sesuai dengan paket layanan yang ada. Pendaftaran tersebut tidak akan terlepas dari Biaya Penyelenggaran Ibadah Umrah (BPIU) yang dibayarkan oleh calon jemaah umrah kepada PPIU. Pasal 65 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU PIH menegaskan bahwa PPIU dilarang menelantarkan jemaah umrah yang mengakibatkan jemaah umrah gagal berangkat ke Arab Saudi dll.
Apabila terbukti bahwa pihak PPIU atau biro perjalanan umrah telah gagal memberangkatkan dan tidak kunjung memberangkatkannya calon jemaah umrahnya maka telah terbukti bahwa utang yang dimiliki oleh biro perjalanan umrah selaku debitor belum dibayar lunas dan dapat ditagih oleh calon jemaah umrah selaku kreditor. Calon jemaah umrah tidak mungkin hanya berjumlah satu namun berjumlah ribuan sehingga terpenuhi unsur dua kreditor atau lebih.
Permohonan pernyataan pailit tersebut dapat dilakukan dengan terpenuhinya syarat permohonan kepailitan. Di samping itu, perlu diperhatikan Pasal 3 ayat (5) UU KPKPU yang menyatakan bahwa dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya, maka calon jemaah umrah dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke ketua Pengadilan Niaga dimana PPIU atau biro perjalanan umrah berkedudukan.
Dengan demikian, seorang kreditor terutama calon jemaah umrah dapat mengajukan permohonan pailit terhadap First Travel selaku kreditor. Selama terpenuhinya syarat permohonan pailit di dalam Pasal 2 UU KPKPU. Namun, tingkatan calon jemaah umrah hanya akan berada pada tingkatan kreditor
paling bawah yakni kreditor konkuren karena hanya berlandaskan perjanjian pemberangkatan umrah tanpa adanya hak preferen dan jaminan.

## Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Biro Perjalanan Umrah
Sejak putusan pailit diucapkan, maka pengurusan dan pemberesan harta pailit akan dilakukan oleh kurator. Biro perjalanan umrah tidak dapat lagi secara bebas melakukan pengurusan harta apalagi merugikan harta pailit tersebut. Kepailitan akan memberikan akibat hukum yang diantaranya adalah: 14
a. Putusan Pailit Dapat Dijalankan Lebih Dahulu;
b. Sitaan Umum Terhadap Harta Pailit Debitor ( Public Attachment );
c. Transfer Hak Dari Debitor Pailit Kepada Kreditor;
d. Pembayaran Piutang Debitor Pailit;
e. Penetapan Putusan Pengadilan Sebelumnya Batal;
f. Hubungan Kerja Dengan Para Pekerja Perusahaan Pailit Dapat Diputuskan;
g. Adanya Penangguhan Hak ( Stay Period ) Kreditor Separatis;
h. Paksa Badan Debitor.

## Tanggung Jawab dan Tugas Kurator
Pada saat biro perjalanan umrah selaku Debitor dinyatakan pailit. Terdapat keuntungan dan kerugian apabila kepailitan tersebut dikabulkan baik bagi calon jemaah umrah dan PPIU. Keuntungan yang didapat oleh kreditor jika kepailitan PPIU dikabulkan, yakni adanya proses pengembalian utang yang pasti serta jangka waktu pengembalian yang lebih cepat dibandingkan dengan penjadwalan baru atas utang-utang yang telah jatuh tempo tersebut. 15 Kerugian bagi kreditor adalah apabila harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit tidak cukup untuk melunasi utangnya maka pelunasan terhadap kreditor konkuren akan diatur sesuai dengan prinsip Structured Prorata. 16
Dalam hal kerugian bagi debitor sendiri diatur pada Pasal 21 UU KPKPU yang menyatakan bahwa  kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan
14 M. Hadi Shubhan, Op. Cit .[162].
15 Anton Biantoro, Kewenangan kurator Kepailitan Dalam Melakukan Actio Pauliana, Skrip- si, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.[16].
16 Anton Biantoro, Ibid.
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Aset yang dimasukkan dalam boedel pailit haruslah harta milik debitor sendiri.
Pelaksanaan hukum atas harta kekayaan debitor antara lain: 17
1. Penyitaan, yang meliputi:
a. Sita revindikasi;
b. Sita Conservatoir, yakni dengan jalan menyita dan menyimpan barang milik debitor agar tidak dilarikan;
c. Sita executoir, yakni dengan menyita barang-barang kemudian diuangkan untuk membayar utang debitor kepada kreditor.
2. Penjualan barang untuk melunasi utang.
Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuka dalam harta pailit, sejal tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Penguasaan dan kepengurusan harta pailit tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Kurator selaku pihak yang memiliki wewenang tersebut sebagaimana Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU. Selain itu, wewenang kurator diantaranya:
1. berwenang menghadapi tuntutan hukum atas harta pailit sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat (1) UU KPKPU;
2. berwenang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja apabila debitor merupakan perseroan terbatas dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat sebagaiamana diatur pada Pasal 39 ayat (1) UU KPKPU;
3. berwenang melakukan gugatan actio pauliana yang  didefinisikan  sebagai gugatan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan sebagaiamana diatur pada Pasal 41 ayat (1) UU KPKPU;
4. berwenang untuk menolak atau menerima harta pailit selama hal tersebut menguntungkan harta pailit sebagaimana diatur pada Pasal 40 ayat (1) UU KPKPU;
5. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan tujuan hanya untuk meningkatkan nilai harta pailit sebagaimana diatur pada Pasal 69 ayat (2) huruf b;
6. dapat membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dengan terlebih dahulu
17 Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, [18] yang dikutip dari Anton Biantoro Ibid.
memperoleh persetujuan hakim pengawas sebagaimana diatur pada Pasal 69 ayat (2) UU KPKPU;
7. dapat meminta penyegelan harta pailit kepada Pengadilan Niaga dengan tujuan untuk mengamankan harta pailit sebagaimana diatur pada Pasal 99 ayat (1) UU KPKPU;
8. dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali dengan persetujuan panitia kreditor sementara sebagaimana diatur pada Pasal 104 ayat (1) UU KPKPU;
9. berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit sebagaimana diatur pada Pasal 105 ayat (1) UU KPKPU;
10. berwenang untuk memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh pengawas untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya sebagaimana diatur pada Pasal 106 ayat (1) UU KPKPU, dll.
Kewenangan di atas harus diselaraskan dengan Pasal 72 UU KPKPU yang menyatakan seorang kurator mempunyai tanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit serta kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga (3) bulan sesuai Pasal 74 ayat (1) UU KPKPU.
Untuk tugas curator dapat dibagi menjadi tiga tugas yang dapat diberikan kepada kurator dalam proses kepailitan sebagai berikut: 18

## 1. Sebagai kurator sementara
Tujuan adalah untuk mencegah kemungkinan debitor merugikan hartanya, selama jalannya proses beracara pada pegadilan sebelum debitor dinyatakan pailit.

## 2. Sebagai pengurus
Kurator yang ditunjuk sebagai pengurus hanya dalam hal adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tugas pengurus hanya sebatas menyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU, seperti misalnya melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditor, ditambah pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitor.
18 Tim Hukum Online, “Tugas-tugas kurator dan pengawas”, http://www.hukumonline.com/ klinik/detail/cl738/tugas-tugas-kurator-dan-pengawas, 5 Mei 2003, [1], 10 Desember 2017

## 3. Sebagai Kurator
Kurator ditunjuk pada saat debitor dinyatakan pailit, dengan begitu maka debitor kehilangan hak untuk mengurus  harta pailitnya.

## Upaya Hukum Kurator Dalam Meningkatkan Nilai Harta Pailit Biro Perjalanan Umrah
Tugas Kurator tidak hanya seperti apa yang dijelaskan dalam Pasal 16 jo.
Pasal 69 UU KPKPU yangg secara garis besar menjelaskan bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, akan tetapi kurator juga harus mampu untuk menemukan harta-harta milik debitor yang sekiranya belum dimasukkan di dalam boedel pailit dan memaksimalkan nilai harta pailit tersebut. Tujuan akhir ialah untuk menegakkan keadilan dan memberikan rasa adil bagi para kreditor terutama kreditor yang paling lemah yakni kreditor konkuren. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kurator dapat menemukan, mengamankan harta tersebut, mempertahankan, hingga mendistribusikan harta pailit tersebut kepada para kreditor sesuai ketentuan UU KPKPU.
Tidak semua kewenangan kurator bebas dilakukan sendiri. Bahkan sangat disarankan apabila segala kegiatan kurator yang dianggap penting harus berkonsultasi dengan atau bahkan dengan persetujuan hakim pengawas, termasuk hal-hal yang tidak di atur oleh undang-undang untuk meminta konsultasi dan persetujuan hakim pengawas. 19 Salah satu prinsip yang harus dipegang oleh para kurator dalam tugasnya adalah Cash Is The King , yakni kurator harus sedapat mungkin menguangkan harta pailit, tidak hanya itu saja kurator juga berhak menjual aset debitor dalam proses kepailitan. 20 Upaya yang dapat ditempuh oleh kurator dalam memaksimalkan harta pailit apabila First Travel dipailitkan sebagai berikut:
a. Membatalkan Segala Perbuatan Hukum Debitor Pailit melalui Actio Pauliana;
b. Penyegelan Harta Pailit oleh Pengadilan;
19 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, [50].
20 Bernard Nainggolan, Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit , PT Alumni, Bandung, 2014, [64-65]
338 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
c. Melakukan Pinjaman Kepada Pihak Ketiga;
d. Menagih Piutang Milik Debitor Pailit;
e. Meminta Keringanan Pajak;
f. Melanjutkan Usaha Debitor ( On Going Concern );
g. Menarik Kembali Aset Debitor Pailit yang Berada di Luar Negeri.

## Kewenangan Kurator Dalam Melakukan Actio Pauliana
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan gugatan Actio Pauliana , yaitu:
1. Diajukan oleh kreditur yang memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan:
2. diajukan terhadap tindakan hukum debitur, baik yang tidak diwajibkan oleh undang-undang maupun yang seharusnya ia laksanakan berdasarkan perjanjian:
3. tuntutan diajukan hanya oleh kreditur yang dirugikan atas perbuatan hukum debitur;
4. kreditur harus membuktikan bahwa, baik debitur maupun pihak lawannya mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur akan merugikan kreditur. 21
Apabila syarat di atas terpenuhi maka gugatan actio pauliana dapat diajukan oleh Kurator atau pihak kreditor yang merasa dirugikan. Pada saat gugatan actio pauliana dikabulkan maka berdasarkan Pasal 49 UU KPKPU menyatakan akibat hukum pihak yang menerima benda dari perbuatan debitor yakni:
(1) Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta Debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas.
(2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit.
(3) Hak pihak ketiga atas benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi. Benda yang diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk
21 Herlien Budiono. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotar- iatan. Bandung: Citra Aditya. 2010.[165]
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

## Kesimpulan
Hubungan hukum yang terjadi antara biro perjalanan umrah atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah merupakan Perjanjian Pemberangkatan Umrah yang memunculkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Bentuk prestasi yang dilakukan oleh pihak biro perjalnan umum selaku debitor adalah untuk berbuat sesuatu berdasarkan Pasal 1234 BW. Pelaksanaan prestasi oleh calon jemaah umrah diwujudkan dengan membayar sejumlah biaya perjalanan umrah yang ditawarkan oleh PPIU sedangkan PPIU memiliki kewajiban untuk memberangkatkan calon jemaah umrah ke Arab Saudi, menanggung segala akomodasi, dan memulangkan calon jemaah umrah kembali ke Indonesia dengan selamat sesuai Pasal 45 ayat 1 UU PPIU. Adanya tenggat waktu dalam pemberangkatan calon jemaah umrah telah memenuhi unsur dari perikatan tersebut sehingga ketika calon jemaah umrah gagal diberangkatkan sebagai akibat kelalaian dari pihak PPIU maka PPIU telah melakukan wanprestasi yang dikategorikan sebagai utang yang belum dibayar dan dapat ditagih oleh pihak PPIU selaku kreditor. Selama terpenuhinya Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU maka calon jemaah umrah dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap biro perjalanan umrah atau PPIU. Calon jemaah umrah dalam kepailitan dikategorikan sebagai kreditor konkuren ( unsecured creditors ) karena tidak memiliki jaminan kebendaan ataupun hak previlage (didahulukan terlebih dahulu).
Disaat biro perjalanan umrah pailit maka curator berwenang dalam kepengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal ini merupakan salah satu akibat hukum kepailitan. UU KPKPU memberikan kewenangan terhadap kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Selain itu, seorang kurator juga harus mampu untuk meningkatkan nilai harta pailit biro perjalanan umrah yang telah diputus pailit. Beberapa upaya yang dapat diambil diantaranya adalah dengan membatalkan segala perbuatan hukum debitor pailit ( actio pauliana ), penyegelan harta pailit kepada pengadilan, melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, menagih
Rizaldi Malkan: Perlindungan Hukum Calon
piutang debitor pailit, meminta keringanan pajak, melanjutkan usaha debitor pailit ( on going concern ), dan menarik kembali aset milik debitor pailit yang berada di luar negeri. Dalam actio pauliana , apabila ternyata perbuatan hukum debitor menyebabkan kerugian bagi harta pailit maka kurator memiliki kewenangan untuk membatalkan perbuatan hukum tersebut.

## Daftar Bacaan

## Buku
Budiono, Herlien. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. (Citra Aditya. 2010).
Fuady, Munir, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek , (PT. Citra Aditya Bakti 2014).
Nainggolan, Bernard, Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit , (PT Alumni 2014).
Shubhan, M. Hadi, Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan),
( Kencana 2008).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443) selanjutnya disingkat UU KPKPU, Penjelasan Umum.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5036.

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018

## Putusan
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 35/Pailit/2002/Pn.Niaga/Jkt.Pst., Tanggal 17 Desember 2012.
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 K/N/2003, Tanggal 31 Januari 2003.

## Karya Ilmiah
Biantoro, Anton, Kewenangan kurator Kepailitan Dalam Melakukan Actio Pauliana, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.
Kristiyani, “Kajian Yuridis atas Putusan Kepailitan Koperasi di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 01/PAILIT/2008/PENGADILAN NIAGA SEMARANG”, Tesis , Program Studi Pasca Sarjana Universitas Diponegoro,
Semarang, 2008.

## Laman
Erdianto, Kristian, “Kepala PPATK: Bos First Travel Lakukan Pencucian Uang”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/28/16451231/kepala-ppatk-bos- first-travel-lakukan-pencucian-uang>.
Leo, “Tiga Utama Pailit, Aktifitas Jemaah Haji Dijamin Tak Akan Terganggu”,
< http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7427/tiga-utama-pailit- aktifitas-jemaah-haji-dijamin-tak-akan-terganggu >.
Manurung. Andri H, “Peranan OJK Dalam Industri Pasar Modal”, <http://www. edukasisaham.co.id/peranan-ojk-dalam-industri-pasar-modal/>.
Sulaiman, Alifin, “Hubungan OJK terhadap Prosedur Kepailitan Perbankan dan Industri Keuangan”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ lt52dfe654d9902/hubungan-ojk-terhadap-prosedur-kepailitan-perbankan- dan-industri-keuangan#>.
Sofian, Arnaz,  “Tak  Segera  Bayar  Uang  Jemaah,  First Travel  Bakal  Dinyatakan Pailit”, <http://news.liputan6.com/read/3068179/tak-segera-bayar-uang- jemaah-first-travel-bakal-dinyatakan-pailit>.
Tim Hukum Online, “Tugas-tugas kurator dan pengawas”, <http://www. hukumonline.com/klinik/detail/cl738/tugas-tugas-kurator-dan-pengawas>.
HOW TO CITE : Rizaldi Malkan Husni, ‘Perlindungan Hukum Calon Jemaah Umrah Sebagai Kreditor Dalam Kepailitan Biro Perjalanan Umrah’ (2018) Vol. 1 No. 1 Jurist-Diction.