## Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia
18 (2), 2019, 89 – 97
DOI : 10.14710/jkli.18.2.89-97

## Implementasi  Penerapan  Sanitasi  Tempat-tempat  Umum  Pada  Rekreasi Benteng Kuto Besak Kota Palembang
Dika Marinda 1 , Yustini Ardillah 2*
1 Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya
2 Staf Pengajar Bagian Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya *Corresponding author : yustiniardillah@gmail.com
Info Artikel : Diterima Februari 2019 ; Disetujui September 2019 ; Publikasi Oktober 2019

## ABSTRAK
Latar  belakang: Tempat-tempat  umum  sarana  wisata  dikategorikan  sebagai  tempat  yang  berpotensi menyebarkan penularan, pencemaran lingkungan, maupun gangguan kesehatan. Penyebab penularan penyakit di tempat-tempat umum disebabkan oleh salah satunya ialah buruknya akses sanitasi. Penelitian ini untuk bertujuan mengevaluasi penerapan sanitasi tempat-tempat umum (STTU) pada rekreasi Benteng Kuto Besak Kota (BKB) Palembang.
Metode: Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  evaluasi.  Informasi  dikumpulkan melalui  wawancara  mendalam,  observasi,  telaah  dokumen,  dan photovoice .  Informan  dalam  penelitian  ini berjumlah 9 orang. Analisis data yang digunakan adalah content analysis . Uji validitas yang dilakukan melalui triangulasi sumber, metode, dan data.
Hasil: Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  belum  mencukupi, pendidikan SDM sesuai standar, dana berasal dari Anggaran Pendatan dan Belanja Daerah (APBD), sarana dan prasarana pelaksanaan program STTU hampir sesuai dengan standar persyaratan sanitasi dasar. Kebijakan STTU sudah diimplementasikan, pencatatan, pelaporan, dan monitoring terhadap STTU terkhusus di BKB cukup baik. Pemeriksaan sanitasi di BKB belum terjadwal dengan baik karena terfokus melakukan STTU di sekolah, hotel, restoran,  dan  lain  sebagainya.  Penilaian  yang  dilakukan  sesuai  dengan  formulir  pemeriksaan  obyek  wisata. Pemberian rekomendasi secara lisan dan tulisan dan hasil STTU sudah mencapai target sebesar 85% dari target yang telah ditetapkan yaitu 80%.
Simpulan: Penerapan sanitasi tempat-tempat umum pada rekreasi Benteng Kuto Besak Kota Palembang telah memenuhi  syarat  kesehatan  sanitasi.  Disarankan  sebaiknya  inspeksi  sanitasi  tempat-tempat  umum  lebih dioptimalkan  pelaksanaannya  melalui  pemerataan  penyehatan  lingkungan  tempat-tempat  umum  lainnya, menambah fasilitas sarana dasar di tempat  wisata, dan  melengkapi sarana pemeriksaan  sanitasi tempat-tempat umum.
Kata Kunci: Implementasi; Rekreasi; Sanitasi Tempat-tempat Umum.

## ABSTRACT
Title: Implementation Sanitation of Public Places in the Recreation Benteng Kuto Besak Palembang Background: Public  places  of  tourist  facilities  are  categorized  as  potential  places    spread  transmission, environmental pollution, and health problems. The cause of disease transmission in public places is caused by one  of  them  is  the  need  for  sanitation  access  .  This  research  aims  to  evaluate  the  application  public  places sanitation (STTU) in the recreation of Benteng Kuto Besak Palembang (BKB).
Methods: This research  included  qualitative  research  with  an  evaluation  approach. Information  is  collected through in-depth interviews, observation, document review, and photovoice. The informants this research were 9 people.  Analysis  of  the  data  used  content  analysis.  Validity  testing  used  through  triangulation  of  sources, methods, and data.
Results: The  results  of  the  research  showed  that  Human  Resources  (HR)  was  insufficient,  HR education according  to  standards, funds  obtained  from  the  Regional  Education  and  Expenditure  Budget
(APBD),  facilities  and  infrastructure  for  implementing  the  public  places  sanitation  program  are  almost  in accordance with the standards of basic sanitation requirements. The public places sanitation policy has  been implemented,  recording,  reporting,  and  monitoring  of  public  places  sanitation  especially  in  BKB  is  quite good. The  sanitation  inspection  at  BKB  has  not  been  scheduled  properly  because  it  focuses  on  public  places sanitation in schools, hotels, restaurants, etc. The assessment is carried out according to the arrangement of the tourist inspetion object. public places sanitation has reached the target of 85% of the set target 80%. Conclusion: The implementation sanitation of public places in the recreation Benteng Kuto Besak  Palembang has  fulfilled  sanitation  health  requirements.  Suggestion  that  sanitation  inspections  of  public  places  should be optimized  to be carried out through environmental sanitation in other public places, adding basic facilities  in tourist attractions, and completing sanitation inspection facilities for public places.
Keywords: Implementation; Recreation; Sanitation of Public Places

## PENDAHULUAN
Indonesia  menduduki  peringkat  ke-2  di  dunia sebagai negara dengan sanitasi terburuk setelah India. Hal  ini  sangat  ironis  dibandingkan  dengan  negara- negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  seperi  Singapura dan Malaysia yang cakupan layanan sanitasinya diatas 90  persen.  Sanitasi  yang  buruk  dapat  menyebabkan timbulnya  berbagai  macam  penyakit. 1 Secara  global, permasalahan  sanitasi  menjadi  masalah  di  seluruh dunia.  Buruknya  akses  terhadap  fasilitas  sanitasi berkaitan  erat  dengan  penularan  berbagai  macam penyakit  menular  seperti  kolera,  diare,  disentri, hepatitis  A,  tipus  dan  polio.  Sanitasi  yang  tidak memadai  diperkirakan  menyebabkan  kematian 280.000  jiwa  akibat  diare  setiap  tahunnya  dan merupakan faktor utama dalam merebaknya beberapa penyakit  tropis,  termasuk  cacingan,  schistosomiasis, dan trachoma. Sanitasi yang buruk berkontribusi juga terhadap kekurangan gizi. 2 Sekitar  2,4  juta  kematian di  dunia  (4,2%  dari  jumlah  semua  kematian)  dapat dicegah  apabila  setiap    individu  memiliki  fasilitas sanitasi  yang  memenuhi  syarat  sesuai  yang  telah ditentukan  oleh  Peraturan  Menteri  Kesehatan,  air bersih yang memadai dan menjaga sanitasi kebersihan baik personal maupun lingkungan sekitar. 3 Permasalahan  sanitasi  yang  ada  di  negara berkembang  disebabkan  beberapa  faktor  diantaranya adalah  minimnya  perhatian  dan  prioritas  yang diberikan  oleh  pemerintah  atau  dinas  terkait  pada sektor  sanitasi,  minimnya  ketersedian  air  bersih  dan sanitasi,  minimnya  ketersediaan  ruang,  perilaku kebersihan  yang  masih  minim,  serta  sanitasi  yang tidak  memadai  di  tempat-tempat  umum  seperti sekolah,  rumah  sakit,  puskesmas,  masjid,  tempat rekreasi,  restoran  dan  lain-lain. 4 Penyelenggaraan persyaratan kesehatan lingkungan pada tempat-tempat umum  merupakan  bagian  dari  upaya  yang  harus dilakukan  dalam  peningkatan  derajat  kesehatan masyarakat. 5
Tempat-tempat  umum  terdiri  dari  berbagai macam jenis salah satunya adalah objek wisata. Objek wisata  merupakan  suatu  tempat  berupa  bangunan kuno  yang  terdiri  dari  peninggalan  sejarah  kuno, bangunan moderen, pemancingan kebun binatang, dan lain-lain digunakan untuk kegiatan pariwisata beserta kelengkapan lainnya yang dikelola secara
profesional. 6 Ketersediaan  fasilitas  pada  tempat- tempat umum berpotensi untuk menyebarkan penyakit dan pencemaran lingkungan.  Penelitian  menyebutkan bahwa  ada  hubungan  antara  tingkat  pengetahuan pedagang  (p=0,001),  sikap  pedagang  (p=0,001),  dan ketersediaan  fasilitas  (p=0,001)  dengan  praktik sanitasi  pada  pedagang  makanan  di  sekitar  wisata Pantai  Logending  Kecamatan  Ayah  Kabupaten Kebume.  Berdasarkan  survei  yang  dilakukan  pada tahun  2012  yang  dilakukan  pada  10  pedagang makanan disekitar wisata pantai Logending ditemukan 7 orang dengan praktik sanitasi makanan yang buruk. 7 Beberapa  permasalahan  sanitasi  tempat-tempat umum yaitu salah satunya fasilitas sanitasi yang tidak baik.  Berdasarkan  hasil  uji  pendahuluan  terhadap handle  toilet  yang  dilakukan  di  beberapa  tempat- tempat  umum  yang  ada  di  Kota  Semarang, berdasarkan  parameter  mikrobiologi  MPN fecal coliform diperoleh hasil yaitu stasiun (874 CFU/cm2), rumah  sakit  (211  CFU/cm2),  SPBU  (83  CFU/cm2), pasar tradisional (409 CFU/cm2),  dan  swalayan (191 CFU/cm2).  Jumlah  handle  toilet  yang  positif mengandung fecal  coliform ada  28  sampel  (84,8%). 8 Kondisi  sanitasi  yang  laik  sehat  akan  meningkatkan kepuasan wisatawan. 9
Sanitasi tempat-tempat umum merupakan usaha- usaha  untuk  mencegah  dan  mengawasi  kerugian akibat  dari  tempat-tempat  umum  yang  memiliki potensi terjadinya penularan, pencemaran lingkungan, ataupun gangguan kesehatan lainnya. Tempat ataupun sarana  layanan  umum  yang  wajib  menyelenggarakan sanitasi  lingkungan  antara  lain  :  tempat  umum  yang dikelola  secara  komersial,  tempat  yang  dapat memfasilitasi  terjadinya  penularan  penyakit  atau tempat  layanan  umum  yang  intensitas  jumlah  dan waktu  kunjungannya  tinggi.  Tempat-tempat  umum diantaranya  adalah  terminal,  hotel,  angkutan  umum, pasar  tradisional  atau  swalayan/pertokoan,  bioskop, salon  kecantikan,  pangkas  rambut,  panti  pijat,  taman hiburan, gedung pertemuan, pondok pesantren, tempat ibadah, objek wisata, dan lain-lain. 10
Indonesia,  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia yang memiliki berbagai jenis pariwisata seperti wisata alam, sosial, maupun wisata budaya yang tersebar dari Sabang  sampai  Merauke.  Selain  menyimpan  berjuta pesona  alamnya,  Indonesia  yang  kaya  akan  wisata
budayanya  terbukti  dengan  banyaknya  peninggalan- peninggalan  sejarah,  keanekaragaman  seni,  dan  adat budaya  masyarakat  lokal  yang  memikat  hati  para wisatawan  lokal  maupun  wisatawan  mancanegara. Hal  inilah  yang  menjadikan  Indonesia  menjadi  salah satu tujuan daerah  wisata. 11 Salah satu tempat  wisata terlaris  yang  menjadi  destinasi  wisata  kunjungan wisatawan  baik  Nusantara  maupun  Mancanegara  di Pulau  Sumatera  adalah  Palembang.  Berdasarkan  data Dinas  Pariwisata  Kota  Palembang  tahun  2015-2017, jumlah  kunjungan  wisatawan  Nusantara  dan Mancanegara  di  Kota  Palembang  3  tahun  terakhir mengalami  kenaikan  secara  signifikan.  Pada  tahun 2015  jumlah  wisatawan  sebanyak  1.732.303,  tahun 2016 sebanyak 1.909.148 wisatawan, dan tahun 2017 sebanyak 2.011.417 wisatawan. 12 Palembang  atau  yang  sering  disebut  Kota Pempek  ini  mempunyai  beberapa  objek  wisata primadona yang menjadi wisata andalan yaitu tempat wisata religi dan tempat wisata bersejarah. Salah satu wisata  bersejarah  di  Palembang  yaitu  Benteng  Kuto Besak.  Benteng  Kuto  Besak  atau  disingkat  BKB merupakan wisata sejarah budaya yang memiliki nilai historis tinggi dengan berbagai sejarah. Dimana BKB memiliki the  best  view ke  Jembatan  Ampera,  dan Jembatan Ampera sebagai icon dari Kota Palembang, serta  berbatasan  langsung  dengan  Sungai  Musi  Kota Palembang.  Bertemunya  berbagai  macam  wisatawan tentunya  ini  akan  menjadi  peluang  timbul  dan penularan  penyakit  melalui  media  makanan, minuman,  udara,  maupun  air  bagi  para  wisatawan. Meningkatnya  jumlah  wisatawan  baik  domestik maupun  mancanegara,  perlu  adanya  penambahan tempat  rekreasi,  pemeriksaan  serta  pengawasan terhadap  sanitasi  tempat-tempat  umum  khususnya tempat rekreasi.
Berdasarkan  fakta  yang  telah  diuraikan  di  atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penerapan sanitasi tempat-tempat umum pada rekreasi Benteng Kuto Besak Kota Palembang.

## MATERI DAN METODE
Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  desain  evaluasi  dengan pendekatan  metode  kualititatif.  Penelitian  evaluasi merupakan  suatu  penelitian  dalam  rangka  untuk melakukan  penilaian  terhadap  pelaksanaan  dari program  yang  sedang  berjalan  dengan  harapan mencari alternatif penyelesaian atau solusi yang akan dijadikan  acuan  untuk  memperbaiki  suatu  program. Proses  penelitian  yang  dilakukan  melalui  wawancara mendalam, observasi, telaah dokumen, dan photovoice kemudian  data  diolah  dan  dianalisis dengan  menggunakan content  analysis dan  disajikan dalam  bentuk  narasi  untuk  diinterpretasikan  guna mengetahui  tingkat  penerapan  sanitasi  tempat-tempat umum di Benteng Kuto Besak.
Sumber  informasi  dalam  penelitian  ini  didapat dari informan yang dipilih secara purposive sampling yaitu  dimana  sampel/informan  dipilih  berdasarkan
pertimbangan  tertentu  dengan  menentukan  terlebih dahulu  kriteria  yang  akan  dimasukkan  dalam penelitian. Dalam  penelitian  ini  memiliki  9  informan yang  terdiri  dari  4  informan  kunci  dan  5  informan biasa.    Informan  kunci  pada  penelitian  ini  ialah Kepala  Bidang  Kesehatan  Masyarakat  Dinas Kesehatan    Kota  Palembang,  Kepala  Kasi  Kesehatan Lingkungan  Dinas  Kesehatan  Kota  Palembang, petugas  sanitarian  Puskesmas  Merdeka,  dan  Kepala Bidang Destinasi & Industri Pariwisata/kepala UPTD Pengelolaan Sarana & Pariwisata (BKB, Monpera, & Ampera).  Sedangkan,  informan  biasa  pada  penelitian ini  adalah  Kepala  Seksi  Daya  Tarik  Wisata  dan  5 wisatawan. Variabel dalam penelitian ini berdasarkan input,  process,  dan  output  yang  terdiri  dari:  sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana, kebijakan, pencatatan  dan  pelaporan,  monitoring,  pemeriksaan dan  penilaian,  dan  angka  cakupan  pengawasan  dan penerapan STTU.
Validitas  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah  metode triangulasi. Triangulasi  merupakan metode  pencarian  data  yang  dilakukan  oleh  peneliti untuk  mendapatkan  gambaran  dari  fenomena  yang sedang  diteliti  guna  memperkuat  kesahihan  dan memperkecil  bias  dari  data  dan  informasi  yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sumber Daya Manusia (SDM)
Seluruh  petugas  sanitarian  dalam  pelaksanaan STTU  ini  baik  di  Dinas  Kesehatan  maupun  di Puskesmas  Merdeka  memiliki  petugas  dengan latarbelakang  minimal  pendidikan  DIII  Kesehatan Lingkungan  (KL)  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditentukan,  Strata-1,  dan  Strata-2.  Jumlah  petugas Seksi Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan Kota Palembang sebanyak 13 orang dengan 1 orang sebagai Kepala Kasi Kesling, 2 orang pemegang program, dan 10  lainnya  sebagai  anggota  Kasi  Kesling.  Sementara, jumlah  petugas  di    Puskesmas  Merdeka  Bagian Penyehatan  Lingkungan  sebanyak  1  orang  dengan merangkap  jabatan  sebagai  petugas  sanitarian  yang turun ke lapangan.
” Dalam  pelaksanaan  sanitasi  tempat-tempat umum  terdapat  kualifikasi  yang  harus  dipenuhi oleh  pegawai  yang  akan  menjalankan  program TTU.  Standar  sumber  daya  manusia  yang dibutuhkan untuk menjalankan program sanitasi tempat-tempat  umum  yaitu  pegawainya  harus minimal  dia  dari  pendidikan  dasar  kesehatan lingkungan, bisa dari kalo dulu D1 ya. Pembantu Penelitian  tapi  sudah  ditingkatkan  menjadi program  diploma.  Jadi  pasti,  pertama  Dinas Kesehatan  ini  mempunyai  petugas  sanitasi puskemas.  Latar  belakang  pendidikan  mereka dari  lingkungan  jadi  setara  dengan  DIII Lingkungan kurang lebih Kesehatan Lingkungan (KL)... Kalau di dinas kesehatan seluruhnya kan terlibat. Seluruh yang di dinas seksi  KL Kesling (Kesehatan  Lingkungan)  sembilan  orang.  Tapi,
seluruh  staf  saling  membantu.  Pemegang program ada dua. Tapi seluruh staf bertanggung jawab mengawasi TTU tersebut.” (IK 2)
Faktor  penting  yang  menjadi  keberhasilan  suatu program  adalah  tersedianya  sumber  daya  manusia yang  cukup,  baik  dari  segi  kualitas  maupun kuantitasnya. Perencanaan kebutuhan  SDM kesehatan menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan SDM  guna  menjamin  ketersediaan,  pendistribusian, dan peningkatan kualitas SDM kesehatan. 13 Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan diketahui  bahwa  kualifikasi  pendidikan  petugas pelaksana program STTU baik di Puskesmas Merdeka maupun  Dinas  Kesehatan  Kota  Palembang  memiliki pendidikan  paling  rendah  yaitu  DIII  Kesehatan Lingkungan  (AKL)  yang  merupakan  petugas sanitarian  kesehatan.  Petugas  yang  bertugas  dalam inspeksi  sanitasi  tempat-tempat  umum  di  Puskesmas Merdeka  berjumlah  satu  orang  dan  mempunyai tugas/jabatan  rangkap  sebagai  kepala  penyehatan lingkungan.  Sedangkan,  ketersediaan  SDM  baik  di Puskesmas  Merdeka  dan  Dinas  Kesehatan  masih kurang dan belum merata.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 2013 tentang  penyelenggaraan  pekerja  tenaga  sanitarian dalam  melakukan  kegiatannya  harus  berasal  dari tenaga  kompeten  dan  mempunyai  kualifikasi pendidikan  di  bidang  kesehatan  lingkungan. Kualifikasi  tenaga  sanitarian  kesehatan  ditetapkan berjenjang  dan  berkelanjutan  terdiri  dari  Sanitarian Ahli  (Ijazah  Profesi  Kesehatan  Lingkungan), Sanitarian  utama  (Diploma  III  Penilik  Kesehatan), Teknisi  Sanitarian  Madya  (Diploma  III  Ahli  Madya Sanitasi  dan  Kesehatan  Lingkungan/Teknologi Sanitasi),  Teknisi  Sanitarian  Utama  (Diploma  I Kesehatan  Lingkungan/  Pembantu  Penilik  Hygiene) dan  Asisten  Teknisi  Sanitarian  (tamatan  Sekolah Menengah  Kejuruan).  Tenaga  sanitarian  ini  dapat melaksanakan  tugasnya  apabila  telah  memiliki  Surat Tanda Registrasi Sanitarian (STRTS) yang diterbitkan oleh  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. Ketersediaan  SDM  pada  tingkat  Puskesmas  Merdeka masih sangat kurang sebanyak 4 orang.
Petugas  masih  menjalankan  kerja  dan  jabatan rangkap  sebagai  tenaga  penyehatan  lingkungan  dan petugas sanitarian STTU yang turun ke lapangan. Hal ini  dikarenakan  keterbatasan  dana  APBD  kabupaten untuk  penambahan  SDM.  Pada  tingkat  puskesmas rata-rata  hanya  terdapat  1  orang  petugas  sanitarian yang seharusnya 5 orang sanitarian analisis kesehatan lingkungan  per  puskesmas.  Selain  itu,  tugas  yang dilakukan  oleh  petugas  sanitarian  yang  tidak  optimal karena banyaknya sanitasi yang harus diawasi.

## Dana
Dana  merupakan  sumber  daya  yang  menjadi penghambat dalam suatu program apabila tidak sesuai ataupun  kekurangan.  Dana  menjadi  pendukung berjalannya suatu program. Pendanaan untuk program
tempat-tempat  umum  berasal  dari  APBD  dengan menggunakan  bantuan  Biaya  Operasional  Kesehatan (BOK)  yang  diajukan  melalui  Rencana  Usulan Kegiatan  (RUK).  Total  jumlah  keseluruhan  dana program  sanitasi  sebesar  Rp.382.000.000,-.  Dana tersebut  digunakan  untuk  biaya  transportasi  petugas, biaya  pemeliharaan  dan  perawatan  trasportasi, pengadaan blanko, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan biaya pelaksanaan kegiatan program sanitasi.
” Anggaran  dana  yang  digunakan  untuk menjalankan program sanitasi tempat-tempat umum  berasal  dari  dana  APBD,  Anggaran Pemerintah  Belanja  Daerah.  Nah  itu  dia,  itu setelah  nanti  kita  ajukan  ke..  apa.Melalui Bapedda,  kemudian  DPR  anggota  dewan  nanti baru  kalo  sudah  di  apa..  ketok  palu.  Baru  itu bisa dikerjakan. Kita buat perencanaan, tapi kan terkadang tidak sesuai apa yang kita rencanakan atau bisa sesuai. Ya, ga terlalu  besar-besar sih. Ya paling berapa, 15 juta, 20 juta gitu.” (IK 1)
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Dinas Kesehatan  Kota  Palembang  dan  Puskesmas  Merdeka sudah  memiliki  ketersediaan  dana  yang  bersumber dari  APBD  kota  dengan  jumlah  yang  terbatas. Program  STTU  merupakan  salah  satu  program kesehatan  yang  di  Dinas  Kesehatan  dan  Puskesmas. Dana  untuk  melaksanakan  program  TTU  diperoleh dari APBD Kabupaten.
Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
Indonesia No. 13
Tahun 2015 tentang penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  lingkungan  di puskesmas,  kegiatan  penyehatan  lingkungan  di Puskesmas  harus  didukung  dengan  pendanaan  yang memadai.  Pendanaan  tersebut  dibebankan  pada anggaran  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan/atau sumber  lain  yang  sah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana APBD dialokasikan  untuk  managemen  proyek,  honorraium, pelatihan,  monitoring,  perjalanan,  operasional  kantor dan  sarana  kerja  lainnya  baik  di  tingkat  kabupaten sampai  tingkat  desa.  Anggaran  dana  yang  disediakan untuk keseluruhan program penyehatan lingkungan.
Rincian  penggunaan  dana  yaitu  untuk  Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL), air bersih, jamban, Tempat  Pembuangan  Sampah  (TPS),  dan  Sanitasi Tempat-tempat  Umum  (STTU).  Dana  menjadi  salah satu  hal  penunjang  penting  dalam  berjalannya  suatu program  kesehatan.  Terhambat  atau  telatnya pemberian dana berarti dapat menghambat keberhasilan dari suatu program kesehatan yang sudah direncanakan.  Dana  yang  berasal  dari  APBD  harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar penggunaan  dana  efektif  dan  efisien  sesuai  dengan sasarannya.  Dalam  hal  ini  penggunaan  dana  secara tidak berlebih dan meminimalisir setiap pengeluarannya.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu bentuk  dari  pemanfaatan  dana  keuangan  kesehatan.

## Sarana dan Prasarana
Pelaksanaan  program  Sanitasi  Tempat-tempat Umum  (STTU)  memerlukan  sarana  dan  prasarana dalam  kegiatan  penunjangnya.  Sarana  yang  tersedia dalam  mendukung  penerapan  sanitasi  tempat-tempat umum  di  Benteng  Kuto  Besak  terdiri  dari  tersedia penyediaan  air  bersih,  tempat  pembuangan  kotak sampah,  saluran  pembuangan  air  limbah  dan  toilet. Namun,  belum  tersedianya  tempat  cuci  tangan  pada sarana  wisata  ini.  Sementara,  prasarana  yang  tersedia dalam  pelaksanaan  TTU  yaitu  blanko  pemeriksaan, surat  tugas,  SOP/  juknis  inspeksi,  kerangka  acuan pengawasan  dan  pembinaan  TTU.  Kondisi  sarana yang  tersedia  belum  cukup  baik  untuk  pelaksanaan sanitasi tempat-tempat umum di tempat wisata karena masih  banyak  sarana  yang  kurang  terawat  dan terpelihara dengan baik.
”Pengawasan sarana yang ada di tempat-tempat umum  dilakukan  oleh  petugas  sanitarian  di berbagai  fasilitas  sanitasi  dasar.  Sarana yang  ada  di  tempat-tempat  umum  itu  kita  lihat dan  awasi  toiletnya,  tempat  sampah,  air  bersih. Kemudian,  kalo  di  BKB  kran  air  siap minum.  Ketersediaan  sarana  kalo  dibanding dengan  pengunjung  tidak  sesuai.  Jadi  disiapke dengan jumlah yang perbandingan sesuai aturan 1:20,  1  toilet  digunakan  untuk  20  orang dibandingkan  dengan  pengunjung  dak  sesuai pada  saat  jam-jam  sibuk  ya  jam-jam  kunjungan rame,  hari  libur,  sabtu-minggu  kan  rame  itu jumlahnya.” (IK 2)
Hasil  penelitian  ini  diketahui  bahwa  sudah  ada upaya  untuk  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang dibutuhkan  dalam  menjalankan  pemeriksaan  sanitasi tempat  rekreasi  di  BKB.  Sarana  fasilitas  dasar  yang harus  dipenuhi  dan  dimiliki  yaitu  air  bersih,  tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan air limbah, tempat cuci tangan, dan jamban. Namun, berdasarkan observasi  yang  dilakukan  di  Benteng  Kuto  Besak menunjukkan bahwa tidak adanya fasilitas tempat cuci tangan yang disediakan oleh dinas-dinas terkait dalam mendukung  program  STTU  tersebut.  Sehingga, terdapat beberapa wisatawan yang menggunakan kran siap air minum yang ada di BKB sebagai tempat cuci tangan. Hal ini tentunya akan menyebabkan timbulnya atau penularan penyakit.
Fasilitas  cuci  tangan  adalah  fasilitas  yang  mesti dimiliki  pada  fasilitas  umum,  lokasi  penempatannya harus  mudah  dijangkau,  dan  terdapat  sabun  dan pengering  tangan. 14 Menurut  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  32  Tahun  2013  tentang penyelenggaraan pekerja tenaga sanitarian, pemerintah kabupaten/kota  harus  melengkapi  petugas  sanitarian yang bertugas dengan peralatan kesehatan lingkungan. Jika  dibandingkan  dengan  Peraturan  Menteri Kesehatan,  diketahui  bahwa  di  Puskesmas  Merdeka belum  memiliki  sarana  yang  lengkap  untuk menunjang kegiatan petugas di lapangan. 15
Petugas  yang  melakukan  kegiatan  hanya dilengkapi  dengan  formulir  pelaksanaan  yang  berupa checklist untuk  observasi  lapangan.  Dalam  Standar Operasional Prosedur (SOP) inspeksi sanitasi tempat- tempat  umum  Puskesmas  Cikancung,  menyebutkan bahwa  dalam  pemeriksaan  STTU  diperlukan  adanya sarana  dan  prasarana  yang  pendukung  pemeriksaan sanitasi  diantaranya  termometer, Lux  Meter,  pH Meter, Sound Level Meter , dan senter.
Kurangnya  sarana  dan  prasarana  pendukung akan mempengaruhi kegiatan pemeriksaan. Selain itu, kondisi  sarana  dan  prasarana  pemeriksaan  sanitasi BKB juga harus diperhatikan karena hal tersebut dapat mempengaruhi  hasil  pemeriksaan  sanitasi  tersebut. Berdasarkan  penelitian  tersebut,  maka  sangat  penting Dinas  Kesehatan  maupun  Puskesmas  Merdeka  untuk melengkapi  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  untuk pemeriksaan sanitasi. Kurangnya sarana dan prasarana akan menyebabkan pemeriksaan yang dilakukan tidak optimal. Selain itu, perlunya penjagaan kondisi sarana dan  prasarana  yang  ada  karena  hal  ini  dapat menyebabkan tingkat akurasi dalam pengukuran yang dilakukan.  Sebaiknya,  terdapat  penambahan  sarana fasilitas tempat cuci tangan di BKB.

## Kebijakan
Kebijakan  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan TTU  menggunakan  peraturan  pemerintah  pusat  yang berasal  dari  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia  dan  pemerintah  daerah  berasal  dari Peraturan  Daerah  Kota  Palembang.  Terkhusus  untuk program STTU Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Puskesmas  Merdeka  menggunakan  Perda  No.  20 Tahun  2011  tentang  pengawasan  dan  pembinaan higiene  sanitasi.  Peraturan  ini  menjadi  pedoman petugas penyehatan lingkungan dan petugas sanitarian dalam menjalankan tugas inspeksi TTU.
“Kebijakan  yang digunakan dalam pengawasan TTU  itu  ado.  TTU  itu  kan  ada  di  peraturan menteri kesehatan ado dasarnya. Kalo Perda No. 20 Tahun 2011 Perda Kesling.” (IK 2)
Hasil  penelitian  diketahui  bahwa  sudah  ada kebijakan  untuk  melaksanakan  program  STTU  di wilayah  kerja  Puskesmas  Merdeka  dan  Dinas Kesehatan Kota Palembang. Kebijakan tersebut dibuat oleh  Direktorat  Jenderal  Pengendalian  Penyakit  dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kota  Palembang.  Peraturan  daerah  yang  digunakan ialah  Perda  Kota  Palembang  No.  20  Tahun  2011 tentang  pengawasan  dan  pembinaan  hygiene  sanitasi. Kegiatan  TTU  yang  dijalankan  Puskesmas  Merdeka dan Dinas Kesehatan mengacu kepada kebijakan yang ada  baik  Permenkes  maupun  Perda.  Dalam  hal  ini, semua telah sesuai dengan aturan-aturannya.
Kebijakan  tersebut  dipatuhi  oleh  semua  petugas kesehatan  di  Puskesmas  Merdeka  dan  Dinas Kesehatan.  Apabila  terdapat  petugas  kesehatan  di Puskesmas  yang  tidak  mematuhi  kebijakan  ataupun
peraturan-peraturan  yang  sudah  dibuat  maka  petugas tersebut  akan  mendapatkan  sanksi  baik  secara  lisan maupun tertulis. Namun, sejauh ini belum ada hal itu terjadi  di  Puskesmas  Merdeka  maupun  Dinas Kesehatan.
Kebijakan  pada  tempat-tempat  umum  harus dipahami  dan  dimengerti  oleh  seluruh  petugas sanitarian.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  ketika  dalam pelaksanaan  sanitasi  tempat-tempat  umum,  petugas mengetahui secara keseluruhan penerapan sanitasi dan hal yang dilakukan dalam inspeksi sanitasi. Selain itu, perlu  diadakan  sosialisasi  kebijakan  kepada  petugas- petugas  sanitarian  dan  pemilik  tempat-tempat  umum supaya  mengetahui  pentingnya  penerapan  sanitasi  di tempat-tempat  umum.  Selain  itu,  penetapan  standar operasional  lingkungan  dan  hygiene  yang  sesuai  dan sebagaimana  mestinya  harus  dilakukan  di  sebuah obyek  wisata  umum  bermanfaat  untuk  meningkatkan mutu  layanan  kepada  pengunjung.  Sehingga,  dengan demikian  ikut  turut  serta  dalam  menjaga  kebersihan dan kesehatan pengunjung serta mencegah penyebaran penyakit baik diantara pengunjung maupun petugas. 16

## Pencatatan dan Pelaporan
Pencatatan  hasil  pemeriksaan  dilakukan  oleh petugas  setelah  pemeriksaan  sanitasi  tempat-tempat umum.  Hasil  pemeriksaan  tersebut  sesuai  dengan formulir pemeriksaan dan penilaian STTU berdasarkan  poin-poin  yang  tertera  di  dalamnya  hal ini  bertujuan  untuk  memudahkan  Dinas  Kesehatan yang  akan  mengkoordinir  seluruh  wilayah  kerja puskesmas.  Pelaporannya  dilakukan  setiap  bulan dikirim  ke  dinas  kesehatan  beserta  dengan  laporan program kesehatan lainnya.
Tahap  pelaporan  di  puskesmas  terdapat  3 tahapan mengenai pemeriksaan sanitasi tempat wisata yaitu  pertama  petugas  melakukan  pencatatan  dan pelaporan harian yang berlangsung setelah pemeriksaan  dilakukan.  Setelah  itu,  tahap  kedua petugas  merekap  dan  melaporkan  hasil  pemeriksaan ke  bagian  TU.  Tahap  terakhir,  petugas  TU  akan merekap  dan  melaporkan  seluruh  hasil  pemeriksaan kesehatan  lingkungan  ke  dinas  kesehatan  termasuk laporan TTU.
”Dalam  melakukan  pencatatan  hasil  TTU biasanya  kita  langsung  lapor  ke  dinas hasil-hasil  pemeriksaannya.  Langsung,  betul. Tapi,  kita  pelaporan  seandainya  pemeriksaan tanggal 15 tapi akhir bulan kan kita catat bahwa kegiatan  di  bulan  seandainya  seperti  ini,  ini bulan Agustus mungkin pemeriksaan tanggal 15 kemarin  jadi  kita  bikin  akhir  Agustus  dan laporan langsung ke dinas, dalam pencatatan itu tidak  bisa  ditunda.  Proses  pencatatannya    kita punya  blanko, ada blanko. Makanya dari ceklis form  penilaian  tadi  kan  kita  bisa  nilai  skornya memenuhi syarat atau tidak.” (IK 3)
Pencatatan  yang  dilakukan  berdasarkan  hasil pengukuran  yang  dilakukan  oleh  petugas  sanitasi.
Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  mempengaruhi pencatatan.  Hal  ini  disebabkan  dalam  proses pencatatan  sesuai  dengan  hasil  pemeriksaan  yang dilakukan  secara  langsung  oleh  petugas  yang memeriksa sanitasi BKB tersebut.
Proses pencatatan berdasarkan form pemeriksaan yang  disediakan  sesuai  dengan  standar  inspeksi sanitasi.  Pencatatan  berisi  hasil  pemeriksaan  sanitasi yang  telah  dilakukan  petugas.  Beberapa  poin  yang dicatat ialah kondisi dan ketersediaan sarana di BKB. Selain  itu,  tertera  juga  petugas  pemeriksaan  dan tanggal  pemeriksaan  sanitasi.  Setelah  pencatatan dilakukan,  maka  tahap  selanjutnya  yaitu  melaporkan hasil  pemeriksaan  diserahkan  ke  TU  kemudian  akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan.
Proses  pencatatan  hasil  pemeriksaan  dilakukan setelah  pemeriksaan  berlangsung.  Tujuannya  agar hasil  pemeriksaan  tercatat  semua  dan  terhindar  dari bias  informasi.  Petugas  akan  membawa  form pemeriksaan  sanitasi  yang  akan  dicatat  seluruh pemeriksaan. 17 Pencatatan yang dilakukan sudah tepat sesuai  dengan  form  inspeksi  sanitasi  sarana  wisata. Pelaporan  yang  dilakukan  oleh  petugas  sanitarian kepada  Dinas  Kesehatan  masih  kurang  lengkap  dan tepat  dalam  memberikan  hasil  pengawasan  TTU karena  hanya  melaporkan  jumlah  sarana  wisata  yang telah diperiksa. Sementara, ketepatan waktu pelaporan yang dilakukan sangat baik sesuai dengan jadwal yang telah  ditentukan.  Apabila  pencatatan  ditunda,  maka dapat  menyebabkan  bias  informasi.  Selain  itu,  perlu adanya  pengarsipan  pencatatan  dan  pelaporan  data secara lengkap oleh Puskesmas Merdeka bukan hanya sekadar laporan jumlah sarana wisata yang memenuhi persyaratan  kesehatan.  Sehingga,  semua  informasi dapat  diketahui  secara  mudah  untuk  dicari  solusi penyelesaiannya.

## Monitoring
Monitoring  dilakukan sebulan sekali oleh dinas kesehatan bersama dengan seluruh petugas sanitarian melalui  pertemuan  rutin  dengan  bentuk  evaluasi  dan pengawasan  terhadap  kegiatan-kegiatan  penyehatan lingkungan termasuk tempat-tempat umum. Kegiatan- kegiatan  yang  dilakukan  saat  monitoring  adalah sharing,  materi,  tanya  jawab,  dan  kegiatan  lainnya.
“Monitoring sanitasi tempat-tempat umum yang kita  lakukan  kepada  petugas  sanitarian  sudah terjadwal  ya.  Sebetulnya,  memang  satu  bulan sekali  kita  lakukan  untuk  pengawasan  itu.  Nah terus  juga,  kita  bukan  hanya  dinas  kesehatan saja  karena  kita  ada  perpanjangan  tangan puskesmas sebagai perpanjangan tangan... Yang jelas  setiap  bulan  ini  kita  ada  pertemuan  untuk tenaga  sanitarian.  Kemudian,  nanti  isi  dengan kegiatan-kegiatan lain... “ (IK 1)
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  diketahui bahwa  monitoring  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kesehatan  dan  Puskesmas  Merdeka  terhadap  semua kegiatan yang dilakukan di BKB, salah satunya adalah
pemeriksaan  sanitasi  tempat-tempat  di  tempat  wisata BKB.
Proses  monitoring  dilakukan  untuk  melihat  dan memantau kegiatan yang telah dilakukan oleh petugas dalam pemeriksaan sanitasi tempat wisata. Monitoring juga  bertujuan  agar  pelaksanaan  sesuai  dengan rencana  yang  telah  ditetapkan. Melalui  pengawasan dan  pembinaan  dengan  frekuensi  waktu  sebulan sekali.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  melihat  kegiatan yang  dilakukan  oleh  petugas  secara  langsung  dan melihat  kendala-kendala  yang  ditemui  di  lapangan oleh  petugas.  Monitoring  yang  dilakukan  apabila terdapat temuan-temuan permasalahan yang ditemukan secara langsung ataupun temuan pada saat pemeriksaan  berlangsung.  Temuan  yang  ditemukan seperti  kondisi  salah  satu  toilet  yang  tidak  terawat kebersihannya,  kondisi  kotak  sampah  yang  banyak tidak memiliki penutup.
Hasil temuan tersebut dilaporkan terlebih dahulu kepada  koordinator  pemeriksaan  sanitasi  kemudian koordinator  mengkomunikasikan  temuan-temuan kepada petugas wisata BKB. Temuan atau masalah itu nantinya akan dibahas kembali di dalam rapat bulanan agar  masalah  tersebut  dapat  dicarikan  solusinya. Seorang  koordinator  yang  bertugas  di  suatu  wilayah kerja  harus  memiliki  kemampuan leadership dan public  speaking yang  baik  serta  wawasan  yang  luas bukan  hanya  sebatas  berpendidikan  tinggi.  Hal  ini dikarenakan kemampuan softskill seseorang berpengaruh  terhadap  setiap  penyelesaian  masalah yang dihadapi di wilayah kerja tersebut.

## Pemeriksaan dan Penilaian
Pemeriksaan dan penilaian  yang dilakukan pada sanitasi  tempat-tempat  umum  dilakukan  sebulan sekali.  Namun,  pemeriksaan  sanitasi  tempat-tempat umum  sarana  wisata  masih  kurang  terjadwal  dengan baik karena pemeriksaan terfokus pada sekolah, hotel, restoran,  dan  tempat  umum  lainnya.  Pemeriksaan TTU  sarana  wisata  tidak  dilakukan  setiap  bulan seperti  tempat-tempat  umum  lainnya.  Hal  ini dikarenakan  sarana  wisata  yang  ada  dianggap  tidak menimbulkan dampak  yang besar terhadap penularan penyakit  maupun  kecelakaan.  Pada  saat  pemeriksaan belum  adanya  komunikasi  dan  koordinasi  yang  baik antara  Dinas  Kesehatan  Kota  Palembang  dan Puskesmas  Merdeka  dengan  Dinas  Pariwisata  Kota Palembang.
“Pemeriksaan  dan  penilaian  sanitasi    tempat- tempat  umum  yang  dilakukan  petugas  adalah fasilitas  sarana  sanitasi  dasar.  Sarana  sanitasi dasar bisa air bersih, jamban, tempat sampah.” (IK 2)
“Terdapat  penilaiannya  dalam  pemeriksaan tempat-tempat  umum,  ada  bobot  nilainya.  Kalo dia rentangnya itu ada skalanya kan 69-80 baik sehat,  dari  49-59  itu  mungkin  pra  sehat,  di bawah  itu  tidak  sehat  tidak  memenuhi  syarat. Berdasarkan  sarana,  kuisioner  seandainya
airnya  penuh  kita  conteng  airnya  penuh  dan bersih  penilaian  sesuai  dengan  indikator  ceklis yang sudah disiapkan. Alat yang digunakan pake ceklis.” (IK 3) Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pemeriksaan  sanitasi  tempat-tempat  umum  dilakukan sebulan  sekali.  Namun,  pada  pemeriksaan  STTU  di BKB  tidak  dilakukan  sebulan  sekali.  Hal  ini dikarenakan  Dinas  Kesehatan  dan  Puskesmas Merdeka  lebih  cenderung  fokus  ke  tempat-tempat seperti  sekolah,  hotel,  rumah  makan,  dan  lain sebagainya  dibandingkan  dengan  tempat-tempat wisata.  Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  pemeriksaan TTU adalah kegiatan melihat dan menyaksikan secara langsung  serta  menilai  tentang  kondisi  atau  keadaan kemudian  melakukan  tindakan  serta  saran-saran perbaikan yang harus dilakukan.
Pemeriksaan  sanitasi  tempat-tempat  umum berdasarkan  dengan  formulir  penilaian  pemeriksaan kesehatan  lingkungan  (inspeksi  sanitasi)  obyek wisata. Pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan  poin-poin  yang  terdapat  dalam form  pemeriksaan  obyek  wisata.  Adapun  yang diperiksa saat penelitian yaitu air bersih, toilet, saluran pembuangan air limbah, tempat pembuangan sampah, dan kran air siap minum. Pemeriksaan yang dilakukan pada  bagian-bagian  tersebut  dengan  menggunakan prasarana yang telah ada. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas  sanitarian  Puskesmas  Merdeka  dengan melihat  kondisi  kebersihan  dan  ketersediaan  pada bagian-bagian  yang  diperiksa  tersebut.  Selain  itu, petugas  sanitarian  juga  menitikberatkan  pemeriksaan terhadap  ada  atau  tidaknya  tanda-tanda  keberadaan vektor  penyakit  di  BKB.  Hal  ini  dimaksudkan meminimalisir terjadinya penularan penyakit di obyek wisata.
Proses  penilaian  yang  dilakukan  oleh  petugas sanitarian  berdasarkan  kriteria  penilaian  yang  telah ditetapkan  di  formulir  pemeriksaan  sanitasi  obyek wisata.  Pada  formulir  pemeriksaan  sanitasi  obyek wisata BKB dengan menggunakan nilai sesuai dengan tiga  variabel  upaya  yaitu  variabel  upaya  I,  variabel upaya  II,  dan  variabel  upaya  III.  Obyek  wisata dinyatakan  laik  sehat  apabila  memperoleh  nilai sekurang-kurangnya  65%  dengan  catatan  masing- masing variabel upaya adalah variabel upaya I sebesar 70%,  variabel  upaya  II  sebesar  65%,  dan  variabel upaya  III  sebesar  60%.  Dalam  setiap  variabel  upaya terdapat  bobot  skor  penilaian  pada  masing-masing komponen yang dinilai.
Hasil  akhir  penilaian  dengan  menjumlahkan seluruh  skor  yang  dinilai  pada  pemeriksaan  sanitasi obyek  wisata  tersebut.  Pemeriksaan  dan  penilaian tempat-tempat umum harus dilakukan secara berkala. Hal  ini  disebabkan  karena  tidak  ada  yang  bisa menjamin  tempat-tempat  umum  terbebas  dari penularan penyakit.
Sanitasi  yang  tidak  memenuhi  syarat  kesehatan akan  menimbulkan  perkembangan  vektor  yang menjadi  sumber  penularan  penyakit  serta  gangguan
kesehatan di tempat-tempat umum. Apalagi jika tidak terjaga  dan  terpeliharanya  tempat-tempat  tersebut. Pihak  pengelola  diwajibkan  untuk  mengelola  tingkat kebersihan  di  lingkungan    obyek  pariwisata  tersebut untuk  menarik  pengunjung.  Hal  ini  dikarenakan pengunjung akan merasa  nyaman apabila lingkungan atau  tempat  wisata  yang  mereka  kunjungi  bersih  dan sehat. 18 Di  sisi  lain,  penilaian  dilakukan  pemberian rekomendasi  secara  lisan  disampaikan  langsung  oleh petugas sanitarian kepada penanggung jawab rekreasi yang bersangkutan.
Pemberian rekomendasi secara tulisan dilakukan dengan  memberikan  catatan-catatan  kecil  berupa temuan  dan  penjelasan.  Adapun  rekomendasi  yang diberikan  adalah  meningkatkan  kembali  pengawasan agar  lebih  proaktif  dalam  menjaga  dan  mengawasi tempat-tempat  umum  tetap  bersih,  mengawasi persediaan  air  bersih,  dan  mengawasi  persediaan tempat  pembuangan  sampah,  dan  larangan  merokok. Kotak  sampah  yang  terdapat  di  BKB  banyak  yang tidak memiliki penutup. Hal ini akan berdampak pada gangguan  kesehatan  jika  kebersihan  pada  tempat  itu tidak dijaga dengan baik.
Dalam  ilmu  kesehatan  lingkungan,  suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tidak menjadi  tempat  berkembangbiaknya  bibit  penyakit serta tidak menjadi media perantara menyebarluasnya suatu  penyakit.  Syarat  lainnya  yang  harus  dipenuhi dalam  pengelolaan  sampah  adalah  tidak  mencemari udara,  air,  dan  tanah  serta  tidak  menimbulkan  bau (segi  estetis)  dan  tidak  akan  menimbulkan kebakaran. 19 Selain  itu,  pemberian  rekomendasi diberikan secara tulisan setelah semua proses selesai. Durasi  waktu  yang  singkat  pada  pemeriksaan  akan mengakibatkan  tidak  adanya  pemberian  rekomendasi secara lisan. 20
Angka  Cakupan  Pengawasan  dan  Penerapan STTU
Target  dalam  program  TTU  sebesar  80%.  Hasil pencapaian  persentase  program  TTU  yang  diperoleh sebesar  85%  melebihi  target  yang  telah  ditetapkan. Persentase  ini  sesuai  dengan  tempat-tempat  umum yang  memenuhi  syarat  kesehatan  di  wilayah  Kerja Puskesmas Merdeka dan sarana wisata yang diperiksa yaitu Benteng Kuto Besak dan Kambang Iwak.
“Pada  program  sanitasi  tempat-tempat  umum target kita 80% dalam penerapannya, sementara pencapaian  yang  didapatkan  sebesar  85%. Iya, pengawasan melebihi target.” (IK 2) Angka  pemeriksaan  sanitasi  didasarkan  pada jumlah  pemeriksaan  STTU  yang  dilakukan  oleh petugas  sanitarian.  Angka  tersebut  adalah  hasil kumulatif dari keseluruhan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan  periode  bulan  dan  tahun.  Berdasarkan laporan  kegiatan  tempat-tempat  umum  sarana  wisata yang  diperiksa  setiap  bulannya  berjumlah    7  tempat dengan  yang  memenuhi  syarat  sebanyak  6  Target pencapaian dalam pemeriksaan sanitasi adalah sebesar 80%.  Sementara,  hasil  yang  didapatkan  pada pencapaian sebesar 85%. Berdasarkan target tersebut,
maka  TTU  sarana  wisata  telah  mencapai  target  yang ditentukan. Pemeriksaan sanitasi yang dilakukan oleh Puskesmas Merdeka telah dilakukan dengan baik.
Hasil  pencapaian  tersebut  perlu  dipertahankan jika perlu ditingkatkan lagi terkhusus di BKB. Hal ini dikarenakan banyak tempat-tempat umum yang perlu diperiksa  agar  tidak  terjadi  timbul  atau  munculnya penularan  penyakit.  Target  pencapaian  dalam pemeriksaan  sanitasi  tempat  wisata  untuk  penerbitan Sertifikat  Laik  Sehat  (SLS)  adalah  dengan  melihat target  dari  pengeluaran  sertifikat  tersebut.  Menurut Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  No.  20  Tahun 2011  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan  Hygiene Sanitasi,  menyebutkan  bahwa  setiap  tempat-tempat umum  daerah  wajib  memiliki  Sertifikat  Laik  Sehat (SLS).  SLS  ini  berlaku  selama  3  tahun  dan  bisa diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru.
Tempat-tempat  umum  yang  telah  dinyatakan memenuhi syarat kesehatan, maka akan diberikan SLS oleh  Pemerintah  Kota.  Pemilik/  pengusaha/pengelola tempat-tempat  umum  yang  mendapatkan  SLS, diwajibkan memperhatikan dan melaksanakan petunjuk  teknis  hygiene  dan  sanitasi  berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Berdasarkan  peraturan  tersebut,  maka  setiap sarana  wisata  yang  telah  mendapatkan  SLS  wajib untuk  menerapkan  dan  menjaga  sanitasi  lingkungan yang  terdapat  di  sarana  wisatanya.  Penerapan  dan pengawasan  tempat-tempat  umum belum sepenuhnya maksimal.  Masih  terdapat  banyak  tempat-tempat umum  yang  membutuhkan  pemeriksaan  dan monitoring.  Perlu  adanya  komitemen  seluruh puskesmas dalam melakukan inspeksi sanitasi tempat- tempat  umum  di  masing-masing  wilayah  kerja puskesmasnya  demi  menciptakan  lingkungan  yang sehat.

## SIMPULAN
Penerapan  sanitasi  tempat-tempat  umum  di Benteng Kuto  Besak  Kota Palembang sudah berjalan dengan  cukup  baik.  Saran  penelitian  ini  sebaiknya inspeksi  sanitasi  tempat-tempat  umum  lebih dioptimalkan  pelaksanaannya  melalui  pemerataan penyehatan lingkungan tempat-tempat umum lainnya, menambah fasilitas sarana dasar di tempat wisata, dan melengkapi  sarana  pemeriksaan  sanitasi  tempat- tempat umum.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   World  Health  Organization,  Progress  Drinking Water  &  Sanitation  Update  2015.  Switzerland; 2015
2.   World  Health  Organization.  Media  Centre. Sanitation Fact Sheet. 2015.
3.   Bartram J,  Cairncross S. Hygiene, Sanitation, and Water: Forgotten Foundations of Health.Journal.pmed.1000367. 2010.
4.   Itchon  GS,  Gensch  R.  Water,  Sanitation,  Health. Sustainable  Sanitation  Water  Managemet,  Xavier University. 2013.
5.   Suryadi  I,  Rinawati  S,  Rachmawati  S.  Penerapan Hygiene  dan  Sanitasi  Hotel  Kusuma  Kartika  Sari di  Kota  Surakarta.  Journal  of  Industrial  Hygiene and Occupational Health. 2018;2(2):142  .
6.   Gunawan  K.  Pedoman  Pelaksanaan  Pengawasan Sanitasi  Tempat-Tempat  Umum  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Dinkes Provinsi DIY; 2003.
7.  Wati  CAI.  Faktor  yang  Berhubungan  dengan Praktik  Sanitasi  pada  Pedagang  Makanan  di Sekitar Wisata Pantai Legonding Kecamatan Ayah Kabupaten  Kebumen.  Unnes  Journal  of  Public Health. 2013;2(4):1-2.
8.   Sari  P,  Nurjazuli,  Sulistiyani.  Analisis  Hubungan dan  Sanitasi  dengan  Keberadaan  Coliform  Fecal pada Handle Pintu Toilet di Tempat-tempat Umum di  Kota  Semarang.  Jurnal  Kesehatan  Mayarakat. 2015;3(3):777-8.
9.   Saraswati  LA,  Werdiningsih  I,  Purwanto  P. Evaluasi Kondisi Sarana Sanitasi yang Disediakan Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  dan  Tingkat Kepuasan  Wisatawan  Pantai  Depok,  Bantul, Yogyakarta  Tahun  2016.  Jurnal  Kesehatan Lingkungan. 2016;8(2):64-72.
10. Santoso  I.  Inspeksi  Sanitasi  Tempat-tempat Umum. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015.
11. Devy  HA,  Soemanto  RB.  Pengembangan    Obyek dan  Daya  Tarik  Wisata  Alam  sebagai  Daerah Tujuan  Wisata  di  Kabupaten  Karanganyar.  Jurnal Sosiologi Dilema. 2017;32(1):34-35.
12. Dinas  Pariwisata  Palembang.  Data  Kunjungan Wisata  Nusantara  &  Mancanegara  2018. Palembang: Dinas Palembang; 2018.
13. Mujiati,  Yuniar  Y.  Ketersediaan  Sumber  Daya Manusia  Kesehatan  pada  Fasilitas  Kesehatan Tingkat  Pertama  dalam  Era  Jaminan  Kesehatan Nasional di Delapan Kabupaten-Kota di Indonesia. 2016;26(4):201-210
14. Suparlan. Pengantar Pengawasan Hygiene Sanitasi Tempat-Tempat  Umum  Wisata  &  Usaha-Usaha untuk  Umum.  Surabaya:  Percetakan  Dua  tujuh, 2012.
15. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  32  Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerja Sanitarian. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2013.
16.Rahmawati  D,  Handayani  RD,  Fauzzia  W. Hygiene  dan  Sanitasi  Lingkungan  di  Obyek Wisata  Kampung  Tulip.  Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat. 2018:1(1):87-94.
17. Mardiana  SW.  Evaluasi  Kinerja  Pegawai  Kantor Kesehatan  Pelabuhan  Jambi  dalam  Pemeriksaan Sanitasi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi  [thesis].  Yogyakarta:  Fakultas  Kedokteran Universitas Gajah Mada; 2012.
18. Maulini ML, Syaifudin  A, Boediarsih. Hubungan Sikap  Pengelola  Wisata  Terhadap  Upaya Pemeliharaan  Kesehatan  Lingkungan  di  Juwana Water  Fantasy  (JWF).  Jurnal  Keperawatan Komunitas. 2013;1(2):75-76
19. Daulay NF, Hasan W, Marsaulina I. Pelaksanaan Pengelolaan  Sampah  dan  Partisipasi  Pedagang untuk  Menciptakan  Lingkungan  Bersih  di Basement Pasar Petisah Kota Medan Tahun 2012. Jurnal  Lingkungan  dan  Keselamatan  Kerja. 2013;2(3):9.
20. Adriyani  R.  Managemen  Sanitasi  Pelabuhan
Domestik di Gresik. Jurnal Kesehatan Lingkungan. 2005;1(2):137-140