INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 5705-5721 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Collaborative Governance Antara Bengkel APPek Dengan Pemerintah Desa Lifuleo Dalam Pengembangan Wisata Pantai Oesina
Yohana Fransiska Medho Universitas Katolik Widya Mandira Email: yohanamedho@gmail.com

## Abstrak
Collaborative governance merupakan salah satu cara untuk mengatasi dan memberikan solusi dalam permasalahan konflik sosial yang kronis oleh para pemangku kepentingan, serta merumuskan rencana pembangunan  daerah  dengan  self  organisasi  dengan  para  pemangku  kepentingan.  Dalam  konsep collaborative governance terdapat permasalahan meliputi tindakan destruktif terhadap kondisi alam laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam bagaimana model Ansell dan Gash dalam pengembangan pariwisata. Secara lebih khusus kajian ini berfokus pada aspek trust building  (membangun  kepercayaan).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara, observasi, diskusi. Data sekuder diperoleh melalui  dokumen,  jurnal  dan  buku.  Pengambilan  sampel  informan  penelitian  menggunakan  teknik purposive sampling. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian collaborative governance menunjukkan adanya kepercayaan antara stakeholder dalam mengembangkan  wisata  Pantai  Oesina,  collaborative  dilakukan  untuk  mengurangi  beban  kerja  dari pemerintah  desa  serta  menekan  adanya dominasi  pemerintah  desa  sehingga pemerintah  desa  lebih membuka  diri  untuk  membangun  kerja  sama  dengan  beberapa  stakeholder.  Namun  dalam implementasinya  terdapat  banyak  kendala  antara  lain  partisipasi  masyarakat  masih  sangat  minim, kebiasaan  membuang  sampah  sembarangan,  keterbatasan  anggaran  untuk  pengembangan infrastruktur.
Kata Kunci: Collaborative, Governance, Pengembangan Wisata

## Abstract
Collaborative  governance  is  one  way  to  overcome  and  provide  solutions  to  chronic  social  conflict problems by stakeholders, as well as to formulate regional development plans with self-organization with stakeholders. In the concept of collaborative governance there are problems involving destructive actions against the natural conditions of the sea. This study aims to analyze and examine in depth how the Ansell and Gash models in tourism development. More specifically, this study focuses on the trust building aspect.  This  research  uses  descriptive  qualitative  method.  Primary  data  collection  using  interview techniques, observation, discussion. Secondary data obtained through documents, journals and books. Sampling of research informants used a purposive sampling technique. Data analysis techniques in the form  of  data  reduction,  data  presentation  and  drawing  conclusions.  The  results  of  collaborative governance research show that there is trust between stakeholders in developing Oesina Beach tourism. Collaborative is done to reduce the workload of the village government and suppress the domination of the village government so that the village government is more open to building cooperation with several stakeholders.  However,  in  its  implementation  there  are  many  obstacles,  including  community participation  which  is  still  very  minimal,  the  habit  of  littering,  limited  budgets  for  infrastructure development
Keywords: Collaborative, Governance, Tourism Development

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  wilayah  yang  memiliki  kondisi  geografis  dengan  karakteristik daerah kepulauan. Pulau – pulau yang tersebut menyebar di seluruh indonesia yang memiliki kultur kebudayaan yang beraneka  ragam disetiap daerah, yang merupakan ciri khas  dan daya  tarik tersendiri  yang  dimiliki  indonesia.  Keberagaman itu menjadi potensi terbesar di Indonesia Khususnya bidang Pariwisata. Pariwisata telah berkembang dan berdampak positif di berbagai linik kehidupan sosial, budaya, ekonomi,  politik, agama, teknologi dan ekologi.
Dari sektor pariwisata ini mampu meningkatkan devisa negara khususnya bagi daerah yang  mampu mengelola sektor pariwisata  dengan baik sebagai upaya  peningkatan  otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga pendapatan masyarakat dapat tercipta dari usaha-usaha  kepariwisataan  yang  dikembangkan.  Karakter  kepariwisataan  yang  mampu menciptakan  beragam mata  rantai kegiatan ekonomi  juga terbukti menciptakan lapangan kerja  yang  luas  dan  penyerapan  tenaga  kerja  yang  tinggi.  Secara  konkrit  dan  efektif kepariwisataan mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang  pada gilirannya menggerakkan arus investasi dan pengembangan wilayah. Kontribusi nyata sektor pariwisata tersebut menjadikan sektor ini memiliki posisi yang strategis dalam berbagai  kebijakan  pembangunan,  khususnya  bagi  negara  Indonesia  yang  memiliki  aset
kepariwisataan untuk diperkuat dan diberdayakan sebagai pilar ekonomi Nasional maupun Daerah.
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014,  Negara memberikan kewenangan yang cukup besar pada Daerah untuk mengelola dan mengurus Daerahnya berdasarkan kebijakan peraturan yang berlaku, oleh karena itu Daerah di tuntut untuk sebisa mungkin kreatif dan inovatif mengembangkan potensi sumber daya manusia dan  alam  yang  dimiliki  oleh  daerahnya  tersebut  kususnya  di  bidang  pariwisata  maupun bidang  lainnya.  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan,  bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis,  terencana,  terpadu,  berkelanjutan,  dan  bertanggung  jawab  dengan  tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian  dan  mutu  lingkungan  hidup,  serta  kepentingan  nasional.(Dewa  Gde  Rudy,et,all 2019, p. 76).
Hal tersebut kemudian diimplementasikan oleh Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Yosef Nae Soi yang memasukkan pariwisata sebagai satu dari lima visi utama pembangunan selama masa kepemimpinannya (2018-2023). Pasangan gubernur dan wakil gubernur ini membuat berbagai gebrakan untuk mendukung pariwisata NTT  mulai  dari  pemberlakuan English Day,  hingga  meluncurkan  minuman  keras  khas  NTT yang  dikenal  dengan  sebutan “Sopia” (Sopi  Asli)  untuk  mendobrak  perubahan  sehingga banyak wisatawan yang dari indonesia maupun luar negri dapat menjadikan produk minuman NTT sebagai minuman yang sudah di legalkan.
Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, menyebutkan bahwa pengembangan pariwisata di NTT  harus  berbasis  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat.  Josef  juga  mengatakan  bahwa masyarakat  adalah  subjek  dan  objek  yang  harus  diberdayakan  dalam  sektor  pariwisata. Pemprov NTT mengumpulkan koperasi dan diarahkan untuk bekerjasama dengan BUMDes (Badan  Usaha  Milik  Desa).  Josef  mengatakan  bahwa  pihaknya  mengajak  masyarakat mengubah kebiasaan untuk mendukung pariwisata, dimulai dari menjaga kebersihan. Setiap hari Jumat, para ASN Pemprov. NTT digerakkan untuk mengelola sampah. Meski perlu waktu, Josef  meyakini  masyarakat  dapat  dibiasakan  menjaga  kebersihan  lingkungan ( https://www.mongabay.co.id).
Desa  Lifuleo  yang  terletak  di  Kecamatan  Kupang  Barat,  Kabupaten  Kupang,  NTT, memiliki aset pariwisata dan ekosistem laut yang berada di 4 (empat) lokasi strategis seperti Pantai Oesina (Air Cina), Pantai Salupu, Pantai Eno Kobo, Kolam Air Tawar Tuadale serta lokasi perburuan tradisional. Pantai Oesina dan Salupu juga menjadi tempat penyu bertelur, tempat budidaya rumput laut, tempat pemancingan tradisional, sarang burung walet, tempat wisata
pantai dan bawah laut. Selain itu juga di tiga lokasi tersebut terdapat hutan bakau dan gua kelelawar. Di  lokasi  perburuan  tradisional  terdapat  burung  nuri,  tekukur,  perkutut,  bangau, belibis, dan kelelawar selain itu di Oesina menawarkan pesona pantai yang sangat luar biasa indahnya namun kurang di perhatikan dengan Baik oleh pemerintah Desa maupun masyarkat Desa yang berada di Desa Lifuleo.
Terlihat  bahwa  masyarakat  belum  memahami  dan  sadar  akan  kekayaan  alam  yang dimiliki  dengan    melakukan  tindakan-tindakan  destruktif  terhadap  kondisi  alam  laut,  di antaranya pengeboman ikan, penyebaran racun ikan di laut, perusakan terumbu karang dan rumput  laut,  pantai  kotor  dan  tidak  terawat  dan  terjadi  konflik  perebutan  lahan.  Melihat adanya  potensi  sumber  daya  alam  yang  dimiliki,  sehingga  perlu  melakukan  Colaborative Governance  Pemerintah  Desa  dan  LSM  Bengkel  aPPek  untuk  mengembangkan  kawasan wisata  pantai  yang  terdapat  potensi  yang  sangat  besar  untuk  peningkatan  kesejahteraan ekonomi  dan  kehidupan  masyarakat.gerakan  pertama  yang  dilakukan  adalah  advokasi dengan beberapa pihak terkait permasalahan atau konflik Tanah pada lokasi wisata tersebut, sehingga  dukungan colaborative  governance  perlu  diterapkan  untuk  sama-sama memperjuangkan kepentingan bersama untuk membuka wawasan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengembangan wisata untuk kesejahteraan masyarakat.
Sehingga  dapat  memberikan  kontribusi  besar  terhadap  perekonomian.  Untuk menjadikan sektor ini berhasil, maka diperlukan kepandaian dalam mengelola aset pariwisata yang ada, baik aset berbentuk kekayaan alam maupun budaya. Keberhasilan kepariwisataan tidak hanya menjadikan target utama menarik wisatawan asing untuk datang, tetapi lebih untuk mengembangkan peluang usaha-usaha masyarakat di dalamnya untuk berkembang dan maju, kebutuhan ekonomi masyarakat dapat terpenuhi, terjadi peningkatan ekonomi, menambah pendapatan desa, memanfaatkan sumber daya alam yang ada, yang bergerak keluar  menarik  orang  luar  untuk  datang.  Usaha-  usaha  pengembangan  pariwisata  yang berorientasi pada masyarakat lokal.
Kolaborasi dapat dilakukan lebih dari dua atau lebih sektor. Forrer et,al dalam Taufik,et,al (2022, p. 271) mendefinisikan kolaborasi lintas sektor sebagai interaksi dua atau lebih dari tiga sektor organisasi, baik sektor publik (unit pemerintah di semua tingkatan-lokal, negara bagian, dan nasional), sektor swasta, dan sektor nirlaba. Kolaborasi lintas sektor dapat juga dikatakan sebagai hubungan  sukarela  di dua  organisasi atau lebih dalam upaya bersama yang  melibatkan  berbagai  informasi,  sumber  daya,  kegiatan,  kemampuan,  risiko,  dan pengambilan keputusan untuk mencapai keinginan publik yang telah disepakati sebelumnya Bryson et al dalam Taufik,et,al (2022, p. 271) Tujuan untuk memenuhi keinginan publik akan sulit atau tidak mungkin dicapai oleh satu organisasi, apabila organisasi tersebut bertindak
secara  sendiri.  Tujuan  Penelitian  Ini  Untuk  Menganalisis  Dan  Mengkaji  Secara  Mendalam Bagaimana Model Ansell Dan Gash Dalam Pengembangan Pariwisata Secara Lebih Kusus Kajian Ini Lebih Memfokuskan Pada Aspek Trust Building (Membangun Kepercayaan).
Pada sub ini dijelaskan mengenai studi terdahulu, yang berisi tentang hasil penelitian terdahulu,  fokus  penelitian  yang  sejenis  dan  pembeda  dengan  penelitian  yang  telah dilakukan oleh peneliti. Selain dari pada itu, hasil penelitian terdahulu ini juga menjadi bahan acuan  peneliti  dalam  melaksanakan  penelitian  ini.  Penulis  memuat  beberapa  jurnal  yang dijadikan  referensi  dimana  jurnal  tersebut  berkaitan  dengan  penelitian  penulis.  Penelitian terdahulu yang pertama berjudul Lina Maria Ulfa (2018); Collaborative Governance dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Surabaya, dimana dalam penelitian ini penulis  menggunakan  teori  dari  Anshell  dan  Gash  karena  penulis  beranggapan  bahwa komponen yang terdapat dalam teori tersebut sangatlah komprehensif dan tepat digunakan dalam menjawab permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa proses  kolaborasi  tersebut  sudah  memenuhi  komponen  kolaborasi  yaitu  kondisi  awal, kepemimpinan, proses kolaborasi dan hasil kolaborasi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini yang menjadi inisiator adalah pemerintah daerah.
Penelitian yang kedua berjudul dinamika collaborative governance dalam festival legu gam sebagai wisata cultural kota Ternate, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses collaborative  governance,  disini  peneliti  menggunakan  teori  dari  Emerson,  Nabatchi  dan Balogh.  Dimana  dalam  teori  tersebut  meliputi  beberapa  indikator  diantaranya  dinamika kolaborasi,  kegiatan,  dan  hasil  sementara.  Dalam  dinamika  pola  kolaborasi  terdapat beberapa  aspek  diantaranya  keterlibatan,  motivasi  bersama  dan  kapasitas.  Tujuan  dari kolaborasi  itu  sendiri  untuk  menghasilkan  sesuatu  yang  diinginkan  secara  bersama-sama yang tidak dapat dicapai secara mandiri.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan menurut Ansell dan Gash yang terdiri dari 5 indikator yakni Face to face dialoge (dialog tatap muka) Semua bentuk collaborative governance dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari tiap stakeholder yang terlibat. Trust building (membangun kepercayaan) Buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Commitment to process (komitmen  terhadap  proses)  Komitmen  tentunya  memiliki  relasi  yang  kuat  dalam  proses kolaborasi.  Share  Understanding  (saling  memahami)  Pada  poin  yang  sama  dalam  proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (stakeholder) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Intermediate outcomes (hasil sementara) Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Dalam konteks studi Ilmu Pemerintahan riset  ini  berkontribusi  pada
model  pembangunan  yang  melibatkan  berbagai  stakeholder.  Secara  teori  model collaborative governance berupaya untuk mengurangi dominasi pemerintah dalam sektor pembangunan dan membuka ruang pada swasta dan masyarakat untk berkontribusi.

## METODE PENELITIAN
Dalam Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana Sugiyono (2015) Berpendapat tetang metode penelitian kualitatif digunakan untuk  meneneliti kondisi obyek yang alamiah, teknik pengumpulan data dilakukan di desa Lifuleo kecamatan kupang  barat  kabupaten  kupang,  secara  triangulasi,analisis  data  bersifat  induktif  pada generalisasi. Data primer menggunakan teknik wawancara dengan para informan, observasi situasi di lapangan, diskusi dengan para stakeholder. Data sekuder diambil melalui dokumen desa,  dokumen  LSM  Bengkel  Appek,  jurnal  dan  buku.  Informan  penelitian  terdiri  dari pemerintah  Desa,  LSM  Bengkel  Appek,  pengurus  POKDARWIS  dan  masyarakat  desa Lifuleo.Teknik analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman menjelaskan metode analisis data menjadi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.  Fokus penelitian  ini  akan  melihat  bagaimana  Collaborative  Governance  Antara Bengkel APPek Dengan Pemerintah Desa Lifuleo Dalam Pengembangan Wisata Pantai Oesina.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Collaborative Governance
Collaborative Governance juga mencakup keterlibatan institusi-institusi mana saja yang tengah  mulai  usaha  kerjasama  dan  apa  inisiatif  dari  masing-masing  institusi  dalam menentukan  dan  mendefenisikan  tujuan,  menilai  hasil,  menyebabkan  perubahan  dan sebagainya. Dalam melakukan kolaborasi, tidak bisa berjalan semua secara ilmiah.
Face to face  dialogue (dialog tatap muka), berkaitan  dengan proses kolaborasi yang dibangun melalui dialog atau komunikasi secara tatap muka antar pemangku kepentingan ( stakeholders)  dalam  upaya  untuk  mengembangkan  wisata  pantai  Oesina  dalam  advokasi antara  Bengkel  Appek  membawa  siri  pinang  sebagai  oleh-oleh  pertemuan  pertama  untuk mengikat silaturahmi dengan budaya lokal setempat lalu kedatangan bengkel appek di terima dengan baik oleh pemerintahan Desa Lifuleo lalu mereka mengadakan diskusi dan pertemuan serta  komunikasi  dengan  aparat  desa  dan  BPD  desa  Lifuleo  dan  menyampaikan    prospek program kerja bernama Ekowisata hal tersebut selaras dengan visi misi desa untuk melakukan pemberdayaan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa,  sehingga  lahirlah kesepakatan  bersama  yang  di  bangun  dari  kedua  lembaga  pemerintah  desa  dan  bengkel appek.  Langkah  pertama  yang  mereka  lakukan  bersama  ketika  di  adakan  dalam
menyelesaikan konflik tanah antara suku, mengadakan pertemuan awal di dusun-dusun untuk gali  gagasan,  kemudian  di  tentukan  waktu  untuk  musyawarah  bersama  yang  dilakukan  di lokasi  pantai  dan  kantor  Desa  Lifuleo,  Pemerintah  Desa  memberikan  ruang  pada  Bengkel Appek  untuk  menyampaiakan  tujuan  mereka  untuk  membantu  masyarakat  membuka  dan mengelola lokasi wisata tersebut dengan baik melalui beberapa rangkaian proses kegiatan pelatihan dan lain-lainnya yang akan di sajikan melalui kerja sama dengan pihak lainnya yang kompeten  pada  bidang  pariwisata  untuk  membantu  meningkatkan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat, kemudian konflik perebutan wilayah tersebut diselesaikan dengan baik dan aman dan setiap suku dan dusun menerima dengan baik tujuan dan niat baik dari pemerintah Desa dan bengkel Appek.
Pemerintah  Desa  dan  Bengkel  APPeK  mengadakan  suatu  diskusi  kampung  sering dilakukan di kalangan masyarakat tradisional, masyarakat modern saaat ini sudah mulai luntur mengenai budaya berkumpul bersama, diskusi kampung biasanya memiliki suatu topik yang ingin  dibicarakan  secara  berkelompok.  Dalam  diskusi  kampung  membicarakan  semua  hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Sehingga ketika mengalami suatu kendala atau masalah dapat secara  bersama-sama  menemukan  solusi  yang  baik  untuk  ditempuh oleh  karena           itu sangat dibutuhkan kebersamaan dalam sebuah diskusi untuk saling bertukar pikiran antara sesama.
Proses dari Collaborative Governance  berorientasi pada konsensus atau kesepakatan, maka komunikasi dengan tatap muka merupakan tahap yang sangat penting pada proses kolaborasi.  Proses  tatap  muka  ini  adalah  inti  dari  proses  membangun  kepercayaan,  saling menghormati,  pemahaman  bersama,  dan  komitmen  terhadap  proses  sehingga  sebisa mungkin  menemukan  startegi  yang  tepat  tentang  masalah  dan  menemukan  gagasan kolaborasi  antara  stakeholderserta  saling  bekerjasama  dengan  baik  dalam  upaya pengembangan wisata pantai Oesina tersebut.
Trust  building  (membangun  kepercayaan)  setelah  menemukan  kesepakatan  akan terbentuknya  collaborasi  governance  dalam  upaya  pengembangan  wisata  pantai  Oesina, maka selanjutnya para aktor yang terlibat berkomitmen agar tercipta rasa saling percaya di antara aktor baik Pemerintah desa dan bengkel appek, di mana rasa saling percaya tersebut didasarkan  pada  hubungan  professional  atau  sosial;  keyakinan  bahwa  para  aktor mempercayakan  pada  informasi-informasi  atau  usaha-usaha  aktor  lainnya  dalam  suatu jaringan  untuk  mencapai  tujuan  bersama  antara  stakeholder  dalam  upaya  untuk mengembangkan wisata Pantai Oesina. Pada tahap ini pemerintah desa Lifuleo Dan Bengkel Appek memiliki Surat keputusan kerja sama dan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan
collaborative  Governance  dalam  program  kerja  ekowisata  dalam  untuk  meningkatkan pariwisata pantai Oesina.
Gambar 1 Peraturan Desa Lifuleo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasaan Ekowisata Berbasis Masyarakat Sumber : Data Bengkel APPeK.
Pada  gambar  di  atas  terdapat  PERDES  No  4  Tahun  2016  Pemerintah  desa mempercayakan LSM Bengkel appek sebagi fasilitator penyusunan peraturan Desa Lifuleo Nomor  4 Tahun 2016 tentang sistem
perlindungan dan pemanfaatan kawasan ekowisata berbasis masyarakat dimana di dalam proses pembuatan Peraturan Desa ini melibatkan seluruh tokoh masyarakat dan masyarakat desa  Lifuleo,  pemerintah  desa,  BPD,  kelompok  sadar  wisata  untuk  merumuskan  suatu peraturan guna melindungi wisata pantai Oesina . Dalam Perdes tersebut berbicara banyak hal yang berkaitan dengan sistem perlindungan di kawasan wisata. Dengan adanya Perdes tersebut masyarakat pun menjadi tau mulai dari proses penyusunan sampai pada penetapan dan  pelaksanaannya,  hal tersebut menjadi sebuah pelajaran bagi masyarakat desa. Dalam Perdes  mengatur juga tentang tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari berbagai elemen, ada juga yang mengatur tentang sanksi yang sangat berat  tentang hukuman bagi orang yang melanggar aturan dalam menjaga ekosistem laut di antaranya  denda  beras  1 (satu) karung, babi 1 (satu) ekor dan uang sejumlah Rp 2.500.000. Penggunaan dana sanksi menjadi sumber penerimaan bukan pajak Pemerintah Desa, dengan rincian 50% untuk biaya proses penyelesaian adat, 30% untuk Kas Desa, 20% untuk masyarakat pelapor. Dan setiap orang  yang  melaporkan  pelaku  pelanggaran  berhak  memperoleh  penghargaan  berupa ucapan  terima  kasih  secara  lisan  maupun  tertulis  dari  Pemerintah  Desa  dan  mendapat pembagian  20%  dari  total  uang  sanksi.dalam  konteks  ini  pemerintah  desa  memberikan
kepercayaan penuh kepada LSM bengkel appek dimulai dari proses pembuatan peraturan desa hingga mengkawal pada implementasi di lapangan.
Gambar 2 Peraturan Desa Lifuleo Nomor 3 Tahun 2016
Sumber : APBDes TA 2016 Desa Lifuleo
Pada gambar 2 di atas LSM bengkel Appek juga memfasilitasi pembuatan Peraturan Desa  tentang  Alokasi  Anggaran  yang  Berpihak  pada Kepentingan  Pengembangan  Pesisir Pantai dan Ekosistem Laut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengajak setiap desa untuk mampu mandiri dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan anggaran yang  dialokasikan  langsung  ke  desa  sangat  besar.  Selain  tugas  dari  pemerintah  untuk memperhatikan masyarakat desa juga merupakan tugas bersama, LSM bengkel Appek juga hadir  untuk  membantu  masyarakat  dalam  melakukan  setiap  tugas  pemberdayaan  dan pengabdian  demi  kemajuan  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa  melalui  setiap  kegiatan pendampingannya. Peraturan Desa yang dibuat di Desa Lifuleo berkaitan   dengan alokasi anggaran yang berpihak pada kepentingan pengembangan pesisir pantai  dan  ekosistem laut
Gambar 3 Surat keputusan Pembentukan kelompok Sadar Wisata Desa Lifuleo

## Sumber: Data Bengkel APPeK Tahun 2015
Pada gambar di atas merupakan SK pembentukan POKDARWIS yang merupakan bagian dari  hasil  collaborative  yang  dilakukan  antara  pemerintah  desa  dan  LSM  bengkel  Appek. Bengkel  Appek  sebagai  fasilitator  dan  inisiasi  pembentukan  kelompok.  Pokdarwis  Lifuleo merupakan jelmaan Pemerintah Desa.  Cukup  beralasan  karena  Pokdarwis menjadi tulang punggung Pemdes dalam menyukseskan penataan lokasi wisata, tidak heran, dalam Perdes No 4 Tahun 2016 pasal 17 menunjukkan  pengaturannya  secara khusus tentang Pokdarwis terkait posisinya sebagai mitra Pemdes, peran dan tugas, serta pengaturan    kelembagaannya. Lebih  dari  itu  sejumlah  kebutuhan  dalam  bentuk  program  dan  kegiatan  Pokdarwis diakomodir  dalam  perencanaan  desa  (RPJMDes).  Terbentuknya  kelompok  sadar  wisata (Pokdarwis) atas kesepakatan bersama seluruh masyarakat. Hal ini agar dapat dengan mudah mengontrol  serta  management  pengelolaan  wisata  dapat  berjalan  lebih  baik.  Dari sekelompok orang yang sudah dibentuk dalam kelompok diberikan bekal pengetahuan serta keterampilan  agar  mereka  mampu  untuk  mengelola  Wisata  Pantai  Oesina  dengan  baik. Pengurus  Pokdarwis  melalui  Surat  Keputusan  Kepala  Desa  No.  4/SKEP/2015  tentang pembentukan badan Pengurus Pokdarwis Desa Lifuleo dan SK Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi NTT tahun 2016 tentang Pokdarwis Lifuleo dan SK  Pemerintah Desa Lifuleo. Sebagaimana layaknya organisasi Modern, Pokdarwis memiliki visi misi, rencana sistem kerja pengurus dan anggota yang ditunjukkan dengan struktur kepengurusan yang dilengkapi  dengan  kelompok  kerja  bidang  rehabilitasi  dan  pelestarian,  keamanan  dan
pengawasan, sarana prasarana, pengembangan ekonomi, seni dan budaya serta data dan promosi.
Dengan membangun kepercayaan yang baik antara stakeholder pemerintah desa dan LSM Bengkel Appek collaborative governance dapat berjalan dengan baik mencapai visi dan misi  serta tujuan dari program ekowisata tersebut, namun memang masih banyak kendala seperti partisipasi masyarakat desa Lifuleo yang masih minim berkaitan dengan pentingnya mengembangan wisata Pantai Oesina tersebut. Hal ini menunjukan bahwa intervensi dari pemerintah Desa masih sangat minim.sehingga kerja sama yang dibangun dapat membawa dampak yang cukup besar terhadap perubahan pengembangan pariwisata pantai Oesina.
Commitment to the process (komitmen terhadap proses) Komitmen untuk proses berarti mengembangkan  keyakinan  bahwa  perundingan  adalah  cara  terbaik  untuk  mencapai kebijakan yang diinginkan. Tahap ini, para aktor yang terlibat menetapkan prosedur yang jelas dan  berpartisipasi  aktif  sehingga  proses  kolaborasi  dapat  berjalan  dengan  baik  dengan berpatok pada pakta integritas antara aktor Pemerintah dan Non Pemerintah dalam upaya pengembangan  wisata  pantai  Oesina.  Dalam  hal  ini  ditentukan  waktu  5  tahun  untuk bekerjasama menyelesaikan program pengembangan ekowisata pantai Oesina ini.
Shared  Understanding  (saling  memahami)  dalam  Collaborative  Governance,  hal  yang dilakukan adalah bangun rasa dan kemistri dari pemerintah desa dan bengkel appek untuk dapat  menyamakan  pemikiran  dan  gagasan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  baik  dari program  ekowisata  pengembangan  pantai  oesina  tersebut  secara  bersama-sama.  Dan beberapa prosedur dalam kolaborasi juga diuraikan sehingga bisa berjalan dengan baik dan terbuka . Intermediate outcomes (hasil sementara) pemerintah desa dan bengkel appek akan melakukan  evaluasi  dari  beberapa  tahapan  proses  kolaborasi.  Pada  tahap  ini  akan  dilihat seberapa  jauh  kekurangan  dan  keberhasilan  dari  kolaborasi  yang  bersifat  sementara. Meskipun  hasil  dapat  mewakili  bukti  nyata  dari  hal  ini,  dalam  proses  ini  hasil  sementara dimaknai sebagai hasil dari proses yang penting untuk membangun momentum yang dapat mengarah pada kolaborasi yang berhasil. Keberhasilan ini dapat memberikan umpan balik ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen antara pemerintah desa dan bengkel appek.

## Pengembangan Pariwisata pantai Oesina

## Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata
Pada konteks ini pemerintah desa Lifuleo dan Bengkel Appek  melihat terdapat banyak potensi  alam  yang  bisa  di  tawarkan  kepada  para  pengunjung  yang  datang  ke  Lifuleo  . Berdasarkan Keputusan Menteri KP Nomor 6/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan
dan Zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 - 2034, Desa Lifuleo termasuk dalam Zona Pemanfaatan TNP bersama Desa Tesabela,  Sumlili,  dan  Bone  dengan  luas  2605,02  ha  yang  berbatasan  dengan  Suaka Margasatwa  Danau  Tuadale.  Di  sebelah  timur  zona  ini,  pantainya  digunakan  sebagai peneluran  penyu  sisik.  Kondisi  terumbu  karangnya  masuk  dalam  kategori  buruk  sampai dengan sedang. Padang lamun dengan kepadatan jarang sampai dengan lebat, mangrove yang padat dan alami, paus, lumba-lumba, dan koridor setasea. Daerah ini digunakan sebagai daerah peristirahatan burung yang sedang bermigrasi dari Australia. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu selat dan daerah upwelling. Selain itu Desa Lifuleo termasuk  zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional  dengan habitat wilayah  pesisir  dengan potensi mangrove dan terumbu karang dan potensi wisata rekreasi serta wisata berenang. Selain itu, Desa Lifuleo memiliki aset wisata dan ekosistem laut yang berada di empat lokasi seperti Pantai Air Cina, Pantai Salupu, Pantai Eno Kobo, Kolam Air Tawar Tuadale, serta lokasi perburuan tradisional. Di Pantai Air Cina dan Salupu juga menjadi tempat penyu bertelur, budidaya rumput laut, pemancingan tradisional, sarang burung walet, pemandangan bawah laut,  dan pasir  laut.  Selain  itu  juga  di  tiga  lokasi  tersebut  terdapat  hutan  bakau  dan  gua kelelawar. Di lokasi perburuan tradisional terdapat burung nuri, tekukur, perkutut, bangau, belibis dan kelelawar.

## Pengembangan Amnesti dan akomodasi Wisata.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen Peraturan Desa Lifuleo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasaan Ekowisata Berbasis Masyarakat  yang  dilakukan  penulis  menunjukkan  bahwa  collaborative  Governance  yang terjadi antara pemerintah Desa Lifuleo dan  Bengkel APPeK sangat berdampak positif bagi masyarakat. “Berkaitan  dengan  alokasi  angggaran  yang  berpihak  pad a  ekowisata  ada beberapa alokasi anggaran yang masuk dari berbagai pihak untuk mendukung fasilitas sarana prasarana  di  lokasi  wisata  pantai  oesina  seperti  bantuan  dari  BKKPN  membantu  berupa sarana  prasarana  gapura,  pos  loket,  5  unit  lopo,  5  unit  los  kuliner,  2  unit  kamar  bilas, pipanisasi ukuran 600 meter,  tandon  penampung air,  bak sampah, totalnya berjumlah Rp 300.000.000, selain itu juga BKKPN juga membantu untuk terus mendampingi masyarakat. Bantuan dari Kementerian Kelautan senilai Rp 100.000.000 untuk sarana pendukung semacam genset, seragam Pokdarwis, mesin perahu ketinting, fin, sepatu renang, kaca renang, masker, hendi tolki, kamera. Kemudian dari Pemerintah Desa tahun 2015 bangun 2 unit MCK dananya Rp 11.000.000, tahun 2016 ada rabat beton 200 meter dan 3 lopo senilai Rp 79.000.000. dan lokasi parkir yang belum tersedia dengan baik,  penginapan maupun Aula untuk kegiatan
belum tersedia,  ketinting untuk di sewakan pada pengunjung masih terbatas, Fasilitas jalan yang  sebagiannya  masih  buruk  dan  belum  di  perbaiki  menuju  lokasi  wisata  pantai oesina.masih  terdapat  banyak  kekurangan  fasilitas  lainnya  seperti  kursi  untuk  para pengunjung tidak ada, lopo yang masih terbatas,  los kuliner yang masih sangat kecil  dan sederhana  serta  dagangan  para  penjual  yang  tidak  menyediakan  cendramata  bagi pengunjung, makanan hanya tersedia gorengan,kue dan salome, makanan ringan tanpa ada pilihan  menu  makanan  berat  lainnya,  ruangan  ganti  masih  terbatas  ,dan  banyak  fasilitas lainnya yang masih sangat terbatas dan perlu di sediakan dan di siapkan secara baik lagi demi peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan wisata pantai Oesina.

## Pengembangan Aksesibilitas
Perjalanan dari kota Kupang menuju lokasi wisata pantai oesina yang terletak di Desa Lifuleo, kecamatan kupang barat kabupaten kupang memakan waktu 49 menit dengan jarak 28,2  km  dengan  kondisi  jalan  cukup  baik  namun  ketika  memasuki  Desa  lifuleo  kemudian menuju lokasi wisata jalan masih rusak atau kurang bagus karena terdapat bebatuan kecil yang  menghambat  perjlanan  kita.  Jalan  menuju  lokasi  wisata  tidak  terlalu  jauh  dari  lokasi wisata  pantai  tablolong  sehingga  akses  plihan  wisatanya  cukup  bagus  karena  kita  bisa mengililingi wisata lainnya yang jarak tidak terlalu jauh dari pantai Oesina. Di lokasi terdapat papan penunjuk arah menuju lokasi sehingga tidak membuat pengunjung tersesat namum penunjuk arah masih sederhana menggukan kayu dan cat biasa yang sudah terlihat memudar tulisannya, akses menuju Lokasi bisa menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat karena  ruas jalan  cukup luas, tingkat  keamanan nya terjamin karena sudah  ada  pemandu wisata yang terdiri dari POKDARWIS yang dibentuk oleh desa dan bengkel appek, kelompok sadar  wisata  tersebut  terdiri  dari  berbagai  macam  golongan  orang  tua,  agama,  tokoh masyarkat,pemuda  dan  pemudi,tokoh  perempuan  serta  masyarkat  desa  Lifuleo  sehingga mengenai keamanan di tempat parkir berkaitan dengan kendaraan pengunjung masih aman dan ada pemandu wisatanya  langsung dari kelompok POKDARWIS  yang sudah dibagikan sesuai jadwal kerjanya masing-masing untuk menerima dan memandu para wisatawan yang datang dan mereka sudah diberikan pelatihan dan bekal pengetahuan.

## Pengembangan image( citra wisata)
Para pengunjung semakin hari makin meningkat hal ini di akibatkan karena pelayanan yang  dilakukan  oleh  para  pemandu  wisata(pokdarwis)  dengan  senyuman,  salam,  sapa keramahan tersebut yang membuat para pengunjung merasakan ada hal positif yang bisa dinikmati selain alam wisata pantai yang indah juga pelayanan dan masyarakat di desa Lifuleo
yang  sangat  terbuka  dan  ramah  menerima  kedatangan  para  tamu  baik  dari  dalam  negri maupun dari luar negri, kebanyakan pengunjung dari kota kupang itu sendiri karena akses dan transportasinya cukup dekat dan harga tiket sangat terjangkau  murah karena retribusi biaya  karcis  masuk  berdasarkan  Peraturan  Desa  Lifuleo  Nomor  3  Tahun  2017  Tentang Retribusi Tempat Pariwisata. Pemungutan biaya karcis masuk per orang satu kali masuk senilai Rp2.000, roda 2 senilai Rp2.000, roda 4 senilai Rp5.000,dan roda 6 senilai Rp10.000. hasil dari retribusi karcis baik karcis kendaraan maupun karcis MCK dan kamar bilas di bagi 60% untuk Pokdarwis  dan  40%  untuk  Kas  Desa.  Retribusi  pantai  Oesina  masih  tergolong  sangat terjangkau dan murah  dibandingkan dengan wisata pantai yang lainnya, hal inilah berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung yang sangat ramai pada hari sabtu, minggu dan hari- hari libur di bandingkan hari biasanya. Selain itu POKDARWIS mempromosikan selain melalui akun  para  pengurus  dan  desa  juga    melalui  penyampaian  kepada  pengunjung  untuk membantu melalui beberapa media sosial seperti facebook, WhatsApp dan instagram serta mengajak  sahabat  kenalan  untuk  mengunjungi  wisata  pantai  Oesina.  Ada  juga  yang merayakan  ulang  tahun  atau  acara  apapun  di  lokasi  wisata  pantai  oesina  namun  segala fasilitas  gedung  ,maupun  rumah  makan  atau  aula  tidak  tersedia  sehingga  hanya menggunakan alam dan alas tikar untuk menikmati  suasana pantai dengan hal yang masih alami.jadi masih sangat dibutuhkan kekuatan promosi sehingga menarik wisatawan dari luar negri untuk datang ke pantai Oesina.

## Pengembangan Kelembagaan
Collaborative Governance yang dibangun antara pemerintah Desa dan Bengkel Appek serta  masyarakat  Desa  Lifuleo  sangat  baik,  peran  masing-masing  dijalankan  dengan  baik. Pemerintah  desa  memberikan  suport  baik  moril  maupun  materil  secara  total  begitupun bengkel  appek  menggerakan  seluruh  koneksi  atau  jaringan  yang  dimilki  untuk mengembangkan  wisata  pantai  Oesina,  kegiatan  yang  dilakukan  dimulai  dari  pelatihan “Kegiatan  pelatihan  dilak ukan  untuk  membuka  wawasan  pengetahuan  serta  keterampilan bagi  masyarakat  Desa  Lifuleo,  kegiatan  pelatihan  seperti pengembangan usaha ekonomi produktif, pelatihan keterampilan teknis, pelatihan manajemen usaha dan pelatihan pemandu wisata.  Kegiatan tersebut dapat menjadi dasar bagi masyarakat menjadi lebih kreatif. Banyak hasil alam yang kemudian dimanfaatkan dan dikelola menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Kegiatan pelatihan pemandu wisata juga mengundang Asosiasi Pemandu Wisata  (APIT)  Provinsi  NTT  untuk  berbagi  pengalaman  dan  pengetahuannya  kepada Pokdarwis dan masyarakat untuk menjadi pemandu wisata yang lebih baik dan profesional.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Lifuleo selama tiga hari dengan berbagai jenis pelatihan masing-masing.
Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang ada masyarakat desa Lifuleo sudah mulai berkembang, sekarang setiap hari sabtu dan minggu maupun hari-hari libur nasional banyak  sekali  pengungjung  yang  berdatangan  baik  dari  dalam  daerah  maupun  dari  luar daerah  dan  ada  pula  wisatawan  asing,  dengan banyaknya  pengunjung  yang  berdatangan dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat, ada masyarakat yang menangkap ikan dengan cara ramah lingkungan dan berjualan ikan  segar dan ikan bakar  di lokasi wisata pantai, ada yang berjualan hasil anyaman  dari daun lontar seperti topi, tempat sampah, tas, tempat  sirih pinang,  dan  ada  yang  berjualan  barang-barang  toko  seperti  makanan  ringan,  minuman kemasan, permen, dan nasi kuning, bubur kacang ,kue dari hasil olahan alam seperti kripik pisang dan ubi, jagung dan berbagai macam hal yang bisa dijual dan menghasilkan nilai jual yang  relatif  murah  dan  sederhana.  Dengan  adanya  pelatihan  tersebut  masyarakat  sudah memilki perubahan  baik  dalam  pola  berpikir  maupun  bertindak.  semua  kegiatan  pelatihan dilakukan  juga  agar  masyarakat  di  desa  tersebut  memiliki  pekerjaan  pengganti  atau pendapatan tambahan bagi warga dari hasil kreatifitasnya yang jauh lebih ramah lingkungan. dengan  aktivitas  dilokasi  wisata  secara  perlahan  masyarakat  yang  semulanya  melakukan pengeboman ikan, perusakan rumput laut, dan tindakan lainnya yang tidak ramah lingkungan sudah tidak terlihat lagi. Masyarakat sudah banyak yang berjualandi lokasi wisata biasanya berjualan pada hari sabtu dan minggu maupun hari libur nasional. Perputaran ekonomi di lokasi wisata sudah  berjalan dan Program ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain  kegiatan  pelatihan  ada  peraturan  desa  yang  dibuat  berdasarkan  kesepakatan bersama  dengan  masyarakat  Desa  Lifuleo  menghasilkan  Peraturan  Desa  Lifuleo  Nomor  4 Tahun 2016 Tentang Sistem Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasaan Ekowisata Berbasis Masyarakat dan Peraturan Desa Lifuleo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Tempat Pariwisata, di dalam pasal-pasal tertentu berbicara selain perlindungan tetapi juga berbicara soal keberkaitan alokasi anggaran yang berpihak pada ekowisata. Hal ini menunjukkan bahwa Perdes yang ada dapat menjadi landasan hukum yang      jelas dan terarah untuk ditegakkan bersama. Sejauh ini Pemerintah Desa sudah mengimplementasikan Perdes yang sudah ada dengan berbagai dukungan baik secara moril maupun materil.
Selain itu Ada pembentukan suatu kelompok yang dinamakan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).  Terbentuknya  pengurus  Pokdarwis  melalui  Surat  Keputusan  Kepala  Desa  No. 4/SKEP/2015  Tentang  Pembentukan  Badan  Pengurus  Pokdarwis  Desa  Lifuleo  selanjutnya
diperkuat  dengan    Keputusan  Kepala  Dinas  Pariwisata  Dan  Ekonomi  Kreatif  Provinsi  Nusa Tenggara Timur Tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Di Desa Lifuleo Melalui  Keputusan  Nomor  Parekraf.556.1.1/54/2016,  agar  masyarakat  desa  Lifuleo  mampu secara  mandiri  untuk  mengelola  wisata  Pantai  Oesina.  Sebelumnya  Pokdarwis  diberikan pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan khusus agar mereka dapat mandiri mengelola wisata  yang  ada  dengan  baik.  Pokdarwis  sebagai  mitra  kerja  pemerintah  desa  dalam menyukseskan wisata pantai yang ada sehingga dapat membawa perubahan bagi masyarakat Desa Lifuleo. Dari Pokdarwis yang ada dapat memengaruhi masyarakat yang lainnya yang belum  memiliki  kesadaran  yang  sama.  Sehingga  sedikit  demi  sedikit  lama-kelamaan masyarakat akan memiliki pemahaman yang sama untuk melindungi maupun melestarikan wisata yang ada. Hasil dari wisata pantai Oesina di bagi menjadi dua 60% untuk Pokdarwis dan 40% untuk Kas Desa sesuai kesepakatan bersama.

## SIMPULAN
Dapat  di  simpulkan  bahwa  collaborative  governance  antara  pemerintah  desa  dan bengkel appek  berjalan dengan baik sehingga semua  pihak menjalankan  sesuai  perannya masing-masing sehingga terwujudlah segala rencana visi dan misi serta komitmen yang sudah di bangun sejak awal unntuk mengembangan wisata pantai oesina, namun kelemahannya masih terdapat banyak fasilitas yang belum lengkap dan memadai. Infrastruktur jalan yang masih  kurang  bagus  menjadi  kendala  utama  dalam  mengakses  pesona  wisata  pantai Oesina.kerja sama yang dibangun baik dari pemerintahan desa dan bengkel appek maupun masyarakat  yang  terlibat  secara  langsung  masih  terlihat  belum  maksimal  karena  masing- maing orang belum fokus mengurus wisata karena terdapat pekerjaan pokok mereka sebagai petani  dan  jangka  waktu  kerjasama  antara  bengkel  appek  dan  pemerintah  desa  hanya berlangsung 5 tahun saja.

## DAFTAR PUSTAKA
[Kkp] Kementerian Kelautan Dan Perikanan. (2014). Keputusan Menteri Kp Nomor 6/Kepmen- Kp/2014  Tentang  Rencana  Pengelolaan  Dan  Zonasi  Taman  Nasional  Perairan  Laut Sawu Dan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 - 2034.
Bambang Sunaryo. (2013). Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata. Gava Media.
Christian  Herdinata.  (2021).  Proceeding  Seminar  Nasional  &  Call  For  Papers. Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers Stie Ass, 4(1), 623 – 632.
Dewa Gde Rudy,Et,  All. (2019). Prinsip - Prinsip Kepariwisataan Dan Hak Prioritas Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009
Tentang Kepariwisataan. Jurnal Kertha Wicaksana, 13(10), 73 – 84.
Indonesia, U.-U. R., 2009, N. 10tahun, Tentang, & Kepariwisataan. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
Kedasi Silayar,Et,   All. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Pariwisata  Di  Kabupaten  Kepulauan  Sula. Jurnal  Renaissance,  6(2),  859. Https://Doi.Org/10.53878/Jr.V6i2.155
Keputusan  Kepala  Dinas  Pariwisata  Dan  Ekonomi  Kreatif  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur Tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)  Di  Desa Lifuleo  Melalui Keputusan Nomor Parekraf.556.1.1/54/2016. (N.D.).
Mudjia  Rahardjo.  (2010). Triangulasi  Dalam  Penelitian  Kualitatif.  Http://Repository.Uin- Malang.Ac.Id/1133/1/Triangulasi.Pdf
Peraturan Desa Lifuleo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Tempat Pariwisata. (N.D.).
Peraturan Desa Lifuleo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasaan Ekowisata Berbasis Masyarakat. (N.D.).
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method). Cv. Alfabeta.
Surat  Keputusan  Kepala  Desa  No.  4/Skep/2015  Tentang  Pembentukan  Badan  Pengurus Pokdarwis Desa Lifuleo. (N.D.).
Taufik,Et,  Al. (2022). Membangun Kembali Pemerintahan Pasca Pandemi Covid-19; Studi Pada Kapasitas  Manajer  Publik  Untuk  Kolaborasi. Jurnal  Transformative,  8(2),  264 – 284. Https://Doi.Org/10.21776/Ub.Transformative.2022.008.02.6
Tika  Mutiarawati,Et,    Al.  (2021).  Collaborative  Governance  Dalam  Penanganan  Rob  Di
Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. Wacana  Publik,  1(1),  82. Https://Doi.Org/10.20961/Wp.V1i1.50892
Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.