## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
TINJAUAN YURIDIS

## TERHADAP EFEKTIFITAS
PROSEDUR PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT SECARA ONLINE (SYSTEM  DATABASE  PEMASYARAKATAN)  DALAM  PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA
Ahmad Syaifuddin a a Lembaga Pemasyarakatan Kendal , Indonesia

## Abstrak
Pada  proses  pembinaan  narapidana  ini  dikenal  adanya  masa  pembebasan  bersyarat  bagi narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Permasalahan:  1)  Bagaimana  pengaturan  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  Secara  Online  bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia? 2) Bagaimana efektivitas prosedur pemberian Pembebasan  Bersyarat  secara  online  bagi  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A Kendal? 3) Apa kendala dan solusi dalam proses pemberian Pembebasan Bersyarat secara online bagi    narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Kendal?.  pendekatan  sosiologis  yang yang  akan  meneliti  efektivitas  pemberian  pembebasan  bersyarat  melalui  on  line  terhadap narapidana  dari  aspek  hukum,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti  Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas  dan  Cuti  Bersyarat.  Syarat  administratif  pembebasan  bersyarat  diberlakukan  kepada narapidana  di  bawah  5  tahun  dan  di  atas  5  tahun  harus  membayar  subsider  baru  mendapat pembebasan  bersyarat  sebagai  perketatan.  Pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Kendal  berhasil  atau  dapat  juga  dikatakan  bahwa  pembebasan  pembinaan  bersyarat  dalam pembinaan tersebut adalah efektif. .
Kata Kunci : Kejaksaan, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi

## Abstract
In the process of fostering prisoners, it is known that the period of parole for prisoners is regulated in  Article  14  paragraph  (1)  letter  k  of  Law  Number  12  of  1995  concerning  Corrections,  it  is  stated that prisoners are entitled to parole. The formulation of the problems in this study are: 1) What are the arrangements for granting Online Parole for prisoners in Indonesia? 2) What is the effectiveness of the procedure for granting parole online to prisoners in Class II A Penal Penitentiary? 3) What are the obstacles and solutions in the process of providing online parole for inmates at the Kendal Class II A Penal Institution ?. The author uses a sociological approach that will examine the effectiveness of granting parole through online to prisoners from the legal aspect, namely Law Number 12 of 1995 concerning  Corrections,  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Regulation  Number  3  of  2018 concerning  Procedures  for  Granting  Remission,  Assimilation,  Leave  Visiting  Family,  Parole,  Free Leave and Conditional Leave. Administrative conditions for parole are applied to prisoners under 5 years of age and above 5 years must pay a new subsider to get conditional release as tightening. Coaching  in  Kendal  Class  IIA  Penitentiary  is  successful  or  it  can  also  be  said  that  the  release  of conditional coaching in such coaching is effective.

## Keywords: Conditional Free; Effectiveness; Juridical; Online
Penulis : a ahmad.sipir40@gmail.com
ISSN: 2355-1550 (online),1858-0246 (print) Akreditasi SK No 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v16i2.1248 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246

## LATAR BELAKANG
Pembebasan  besryarat  seperti  disyaratkan  dalam   Penjelasan Pasal  14  ayat  (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memuat sedikitnya waktu  pembebasan  Narapidana  setelah  menjalani  sekurang-kurangnya  dua  pertiga  masa pidananya  dengan  ketentuan  dua  pertiga  tersebut  tidak  kurang  dari  9  (sembilan)  bulan. Jangka  waktu  pembebasan  bersyarat  dari  mulai  pengumpulan  berkas  hingga  persidangan tidak  dapat  dijelaskan  secara  pasti.  Akan  tetapi,  mengingat  keadaan  kapasitas  (Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang terbatas, maka proses pembebasan dilakukan secepatnya 1 .
Dalam  prakteknya,  pembebasan  bersyarat  bisa  menjadi  lama,  dan  tidak  bisa dilakukan  secepatnya  disebabkan  adanya  beberapa  penyimpangan  dalam  proses pemberian  Pembebasan  Bersyarat  sebagai  perwujudan  hak  narapidana. Fakta- fakta  yang mencuat  dalam  proses  Pembebasan  Bersyarat  adalah  seperti  pengutipan  uang  yang dilakukan  oknum  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  kepada  narapidana  sebagai imbalan  pemberian  Pembebasan  Bersyarat.  Akibatnya,  wewenang  Pembebasan  Bersyarat menjadi  sumber  ketidakadilan  bagi  narapidana.  Secara  faktual,  ada  narapidana  tertentu yang  mendapatkan  Pembebasan  Bersyarat  dengan  mudah  dan  cepat,  dan  sebaliknya  ada narapidana tertentu yang sulit dan lama mendapatkan Pembebasan Bersyarat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Proses  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  jika  dicermati  kadangkala  menimbulkan sebuah  keprihatinan  tersendiri.  Bagaimana  tidak?  bila  mengacu  pada  Uundang-undang yang  dijadikan  dasar  dalam  pelaksanaan  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  tersebut seharusnya semua Narapidana mempunyai hak yang sama dan diperlakukan sama seperti yang  telah  di  jamin  oleh  Uundang-undang.  Bila  mencermati  peraturan-peraturan  yang mengatur  tentang  proses  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  tersebut  sebenarnya  sudah sangat  terperinci  dan  sangat  jelas,  namun  prosesnya  dilakukan  secara  manual  atau  tidak berbasis  elektronik  ?.  Dalam  proses  tersebut  sayang  tidak  melibatkan  faktor  eksternal seperti  Organisasi  Masyarakat,  ataupun  tim  advokasi  yang  bergerak  di  bidang  penegakan hukum  sebagai  penyeimbang  dalam  fungsi  tersebut.  Lemahnya  kontrol  di  tambah  dengan minimnya  kesejahteraan  bagi  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  menjadikan  pemberian Pembebasan Bersyarat sangat rentan terjadi kolusi.
Sebutan  lembaga  pemasyarakatan  merupakan  gagasan  dari  dokter  Sahardjo  yang saat  itu  menjabat  sebagai  Menteri  Kehakiman.  Gagasan  untuk  merubah  rumah  penjara menjadikan  tempat  yang  tadinya  semata-mata  hanya  untuk  memidana  seseorang  menjadi tempat  untuk  membina  atau  mendidik  orang-orang  terpidana  agar  setelah  menjalankan pidana, mereka  mempunyai  kemampuan  untuk menyesuaikan  diri  dengan masyarakat  dan nantinya  dapat  menjadi  seorang  warga  Negara  yang  baik.  Menurut  Pasal  1  ayat  (1) Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.Hh- 05.0t.01.01  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun  1985 Tentang  Organisasi Dan Tata  Kerja  Lembaga  Pemasyarakatan Kepmenkeh.  RI.  Nomor  M-01-Pr-07-03  Tahun  1985  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Lembaga Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan adalah:
1 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54d1ddea9831b/jangka-waktu-proses-pembebasan- bersyarat. Di akses pada 29 Juni 2019.
“Lembaga Pemasyarakatan Untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LAPAS adalah unit  pelaksana  teknis  dibidang  Pemasyarakatan  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung j awab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.”
Pasal tersebut menegaskan bahwa Lapas secara struktural dan adminsitratif sebagai bagian  dari  Kementerian  Hukum  dan  HAM  (eksekutif),  sehingga  turut  mendukung  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  yang  berorientasi  pada  peningkatan  dan  kepuasan pelayanan  publik,  sebagaimana  PerPres  No.95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Pasal  151  Peraturan  Menteri  Kehukuman  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  3  Tahun 2018  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa;

## Pasal 151
(1)  Jangka  waktu  penyelesaian  usulan  sampai  dengan  ditetapkannya    pemberian  Remisi, Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas  dan Cuti  Bersyarat  menggunakan  sistem  informasi  pemasyarakatan  dan  dihitung  dengan mekanisme waktu per menit per orang.
(2)  Ketentuan  mengenai  jangka  waktu  penyelesaian  usulan  sampai  dengan  ditetapkannya pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang  Bebas  dan  Cuti  Bersyarat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.
Permasalahan  seperti  inilah  yang  mendorong  penulis  untuk  lebih  dalam  dalam mencermati  pelaksanaan  Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  sebagai  hak  Narapidana dalam  menjalani  pembinaan  dan  menyelesaikan  masa  pidananya  di  Lembaga Pemasyaraakatan  Kelas  IIA  Kendal  dengan  penelitian  berjudu l “Tinjauan  Yuridis Terhadap Efektifitas  Prosedur  Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  Secara Online (System  Database Pemasyarakatan) Dalam Proses Pembinaan Narapidana ”

## PERMASALAHAN
1)  Bagaimana  pengaturan  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  Secara Online bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia?
2)  Bagaimana  efektivitas  prosedur  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  secara online bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal?
3)  Apa  kendala  dan  solusi  dalam  proses  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  secara online bagi  narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal?
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yang akan meneliti efektivitas pemberian pembebasan bersyarat melalui on line terhadap  narapidana  dari  aspek  hukum,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Penelitian ini akan mengkomparisasikan  proses  pembebasan  bersyarat  secara manual  dengan  secara on  line berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  di  atas  untuk  menentukan  proses permohonan  pembebasan  bersyarat  dan  dampak  yang  ditimbulkan  dari  kedua  metode tersebut.

## PEMBAHASAN

## 1.  Pengaturan  Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  Secara  Online  Bagi  Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia
Untuk  membahas  pengaturan  pemberian  pembebasan  bersyarat  yang  dilakukan oleh  lembaga  pemasyarakatan  harus  memahami  cita  hukum  yang  akan  dibangun  di Indonesia.  Menurut  Jony  Emerson 2 dalam  rangka  memberikan  pedoman  bagi  penentu kebijaksanaan  pembangunan  tertib  hukum  nasional  agar  senantiasa  sesuai  dengan  cita hukum  bangsa  Indonesia,  perlu  kiranya  dikemukakan  rumusan  cita  hukum  (recht  idee) bangsa  Indonesia  dengan  menyimpulkannya  dari  pokok-pokok  pikiran  dalam  Pembukaan UUD  1945  dan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  semua  sila  Pancasila  secara  serasi  dan sebagai  kesatuan  yang  utuh.  Secara  umum  nilai-nilai  dasar  cita  hukum  bangsa  Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut :
a.  Hukum  nasional  dibangun  dengan  mempertimbangkan  kriteria  rational,  dan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  spiritual,  etik  dan  moral  untuk  memelihara  budi pekerti  kemanusiaan  yang  luhur  dan  memegang  teguh  cita-cita  moral  rakyat. Disimpulkan  dari  Sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  pokok  pikiran  keempat Pembukaan UUD 1945.
b.  Hukum  nasional  dibangun  atas  prinsip  penghormatan  harkat  dan  martabat manusia  dengan  memberikan  jaminan  hak  asasi  warga  negara  dan  hak-hak sosial secara selaras, serasi dan seimbang. Di samping itu hukum nasional harus mampu memcegah timbulnya ketidak adilan dalam masyarakat. Disimpulkan dari sila  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  dan  pokok  pikiran  kedua  dalam masyarakat.
c.  Hukum  nasional  melindungi  segenap  bangsa  indonesia  yang  merdeka,  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  negara  Indonesia  yang  merdeka,  bersatu, berdaulat,  adil  dan  makmur,  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  bangsa
2 Edi Pranoto, 2018, PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA BERLANDASKAN PADA NILAI PANCASILA DI ERA GLOBALISASI, Jurnal Spektrum Hukum (
http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1111/958)diakses pada tanggal 20 September 2019)
dimnaa  hanya  ada  satu  hukum  nasional  yang  mengabdi  kepada  kepentingan nasional.  Disimpulkan  dari  sila  Persatuan  Indonesia  dan  pokok  pikiran  kesatu Pembukaan UUD 1945.
d.  Hukum  nasional  dibentuk  sesuai  dengan  prinsip  negara  yang  berdaulat  rakyat artinya  dengan  persetujuan  rakyat  melalu  permusyawaratan  perwakilan,  agar hukum nasional sesuai dengan aspirasi rakyat sehingga mampu menjadi sarana untuk  mengembangkan  kesadaran,  tanggung  jawab  dan  mengairahkan peranserta dalam pembangunan dan menumbuhkan dinamika kehidupan bangsa dalam suasana tertib dan teratur. Disimpulkan dari sila Kerakyatan yang dipimpin oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan.perwakilan  dan  pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD 1945.
e.  Hukum  Nasional  mengetengahkan  nilai  keadilan  sosial  dalam  arti  hukum nasional  membuka  jalan  bagi  terujudnya  pemerataan  keadilan  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Disimpulkan  dari  sila  Keadilan  Sosial  bagi  seluruh  rakyat Indoensia dan pokok pikiran Kedua Pembukaan UUD 1945.
Implementasi  pengaturan  pembebasan  didasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor:01.PK.04-10 Tahun  2007  dan  PP  99 Tahun  2012  mengenai Pembebasan  Bersyarat  dengan  syarat  substantif  dan  syarat  administratif  dapat  dilakukan Pembebasan  Bersyarat  di  Lapas  Klas  IIA  Kendal.  Proses  pembebasan  bersyarat  sudah sistem online dan  sudah  memperkecil  transaksional  apabila  terjadi  penyalahgunaan kekuasaan,  setiap  bulannya  bagi  warga  binaan  pemasyarakatan  yang  telah  menjalani  2/3 akan  ditempel  di  dinding  agar  narapidana  tahu,  sehingga  memenuhi    ketentuan-ketentuan dalam hukum nasional yang harus dibangun.
Apabila  Napi  telah  memenuhi  syarat,  maka  narapidana  dapat  mengajukan pembebasan bersyarat dan pegawai lapas memberikan blangko yang diisi oleh narapidana dan  keluarga  narapidana  dan  mengetahui  lurah  yaitu  dengan  mengisi  formulir  surat pernyataan  dan  surat  Jaminan  Kesanggupan  Keluarga.  Sidang  pembebasan  bersyarat terlebih  dahulu  harus  memenuhi  kuota  paket  sebanyak  35  orang  dalam  sebulan,  baru diadakan  sidang.  Akan  tetapi,  saat  ini  untuk  mempersempit  peluang  orang  bermain  maka diadakan  setiap  bulannya  bagi  narapidana  yang  telah  memenuhi  syarat  baik  itu  1  orang maupun 2 orang.
Pengusulan  pembebasan  bersyarat  suatu  proses  tidak  serta  merta  diusulkan langsung  keluar.  Ada  tahapan  sidang  di  lapas  di  dalamnya  terdapat  apakah  si  narapidana layak  mendapat  pembebasan  bersyarat  atau  tidak.  Hasil  sidang  putusan  di  lembaga pemasyarakatan dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan kemudian diteruskan ke Kanwil Menkumham  Jakarta  Pusat  untuk  diterbitkan  di  Surat  Putusan  dan  diteruskan  ke  Kanwil Medan  Jalan  Putri  Hijau.  Pengurusan  Pembebasan  bersyarat  bisa  sampai  5  bulan pengurusan pembebasan bersyarat namun setelah online bisa selesai dalam 2 bulan contoh 2/3 jatuh pada bulan 5 maka pengusulannya bulan 2 diberi tempo 2 bulan untuk pengurusan ke  lurah,  keluarga  dan  lainnya  dan  1  bulan  ke  linmas  dan  Bapas.  Narapidana  yang menunggu  pembebasan  bersyarat  sering  terlambat  karena  sistem  manual  dan  setelah sistem  online  begitu database masuk  ke  lapas,  akan  dieksposisi  langsung  ke  Jakarta  dan keluar Surat Keputusan pembebasan bersyarat di Jakarta trus ke Kanwil.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Contoh  Pengurusan  Pembebasan  Bersyarat  menggunakan  sistem  Online,  yaitu misal  seorang  Narapidana  ditangkap  14  Mei  2007  atas  kasus  Narkotika  Gol  I  ganja  20kg, dan  ketika  diputus  Pengadilan  Negeri  pidana  20  tahun  penjara  &  denda  150jt/pengganti pidana  6  bulan,  Narapidana  tersebut  mengajukan  banding  ke  Pengadilan  Tinggi,  dan diputus 13 tahun pidana penjara, denda 100juta/ pengganti denda 6 bulan ditahan di Lapas Klas  IIA  Kendal.  Penghitungan:  Mulai  ditahan  15  Mei  2007,  bebas  21  Mei  2019.  2/3 masa pidana  Narapidana  dari  13  tahun  =  7  tahun,  7  bulan,  30  hari  setelah  dikurangi  12  bulan remisi.  2/3  masa  pidana  Narapidana  10  Januari  2015.  Pembebasan  Bersyaratnya  10 Januari  2015.  Selama  7  tahun  di  dalam  Lapas  Narapidana  menunjukkan  kesadaran  dan penyesalan  atas  kesalahannya  serta  berkelakuan  baik  selama  menjalani  pidana, pembinaan,  pendidikan  dan  tidak  pernah  mendapat  hukuman  disiplin.  Narapidana  telah memenuhi  syarat  substantif  sebagai  dasar  untuk  mendapatkan  Pembebasan  Bersyarat sesuai Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah. Untuk memenuhi syarat administratif, Narapidana diberi tempo 2 bulan utk pengurusan surat pernyataan Pembebasan Bersyarat dan Surat Jaminan Kesanggupan Keluarga oleh keluarga Narapidana (penjamin). Wali napi mengajukan nama si Narapidana yang telah memenuhi syarat substantif kepada Sekretaris Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  (TPP)  dengan  menyiapkan  berkas  Mukhsen  yaitu  kartu pembinaan,  laporan  penelitian  kemasyarakatan  untuk  program  pembinaan  luar  Lembaga dari  Bapas  dimana  Bapas  datang  langsung  melakukan  wawancara  kepada  Narapidana untuk memperoleh keterangan apakah Narapidana layak mendapat pembebasan bersyarat (pertimbangan dasar hukum UU No.39 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 1995, KUHP UU No.8 Tahun 1981, PP 99 Tahun 2012) dan memberikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan PB kepada Lapas, memberikan perhitungan tahap pembinaan, Salinan putusan pengadilan, surat keterangan  dari kejaksaan menyatakan  bahwa  Narapidana  tidak  mempunyai  perkara lain,  salinan  daftar  tentang  kelakuan  baik  Narapidana  selama  di  dalam  Lapas  Klas  IIA Kendal,  Salinan  Pengurangan  Masa  pidana,  surat  pernyataan  kesanggupan/penjamin  dari pihak Narapidana, surat keterangan dari psikolog/dokter.
Berkas yg disiapkan TPP disidangkan di lapas, disampaikan kepada Kepala Lapas, kemudian diserahkan kepada Kementrian Hukum dan HAM Jakarta Pusat untuk diterbitkan keputusan  Pembebasan  Bersyarat  diserahkan  ke  Kanwil  Hukum  Dan  HAM  Medan  Jalan Putri  Hijau.  Surat  masuk  ke  ruangan  Kalapas  dan  dieksposisi  oleh  Kabid  Pembinaan kemudian  dilanjutkan  dengan  Staff  Bimpas  untuk  diproses  kemudian  Narapidana  dipanggil untuk  foto  dan  slip  jari,  Jam  Keluar  Narapidana  dari  Lapas  Klas  II  Kendal  dicatat  oleh petugas portir dengan dikawal petugas Lapas.
Surat  pengantar  diserahkan  kepada  Bapas  dan  kejaksaan  negeri  dengan  dikawal petugas Lapas Klas IIA Kendal. Surat masuk ke bagian umum Balai Pemasyarakatan Klas IIA  Kendal  untuk  dieksposisi  kemudian  dilanjutkan  ke  bagian  register  di  data  dan  dibuat serah  terima  napi  tersebut  kemudian  diambil  sidik  jarinya  dan  penyerahan  terakhir  oleh Pejabat Bimbingan Klien Dewasa dengan memberitahukan kepada narapidana untuk wajib lapor satu bulan sekali ke Balai Pemasyarakatan, Bersama Petugas Lapas Klas IIA Kendal diantar  ke  Kejaksaan  Negeri  serah  terima  bebas  warga  binaan  pemasyarakatan  dan bimbingan  untuk  syarat  pembebasan  bersyarat  yang  harus  dipenuhi  dengan  berkelakuan baik,  tidak  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  selama  dalam  masa  percobaan  bebas bersyarat  dan  dalam  7  hari  sekali  wajib  lapor  ke  Kejaksaan  Negeri  yang  ditunjuk  hingga masa percobaan habis bulan Mei 2019..
Prosedur  tetap  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  harus  sesuai  dengan  Prosedur Tetap  pelaksanaan  tugas  pemasyarakatan  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  jadi  pelaksanaan  pemberian  Pembebasan Bersyarat tersebut tidak boleh di luar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun apabila pelaksanaan pemberian pembebasan  bersyarat  tersebut  dilaksanakan  di  luar  dari  ketentuan  yang  berlaku,  maka pihak-pihak  yang  melakukan  tindakan  tersebut  akan  dikenakan  sanksi  adminstratif  dan bahkan  dapat  juga  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  sesuai  dengan  besar  atau  kecilnya kesalahan yang telah dilakukan.
Adapun menurut  Peraturan   Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  No.  21 Tahun 2013 tentang Pembebasan Bersyarat syarat yang harus dipenuhi adalah berkelakukan baik, dan berkelakuan disini diartikan setidak-tidaknya tidak melanggar tata tertib. Bukti dari tidak pernah  melanggar  tata  tertib  bagi  Narapidana  dibuktikan  dari  pernah  atau  tidaknya menerima sanksi atas pelanggaran tata tertib tersebut. Bentuk-bentuk sanksi  tersebut dapat berupa peringatan, tindakan disiplin maupun hukuman disiplin.
Sanksi  Peringatan ini  di jatuhkan apabila menyimpan barang berbahaya di  dalam sel.  Selain  itu  dapat  pula  dibuktikan  dari    buku  catatan  petugas,    petugas  melakukan pencatatan  dalam  buku  penggeledahan  tentang  kepemilikan,  jenis  pelanggaran  dan selanjutnya  melakukan  langkah-langkah  memperingatkan  pelaku,  memperingatkan  pelaku dengan  keras,  Bila  peringatan  dua  kali  tersebut  tidak  diindahkan  maka  pelaku  diajukan untuk dijatuhi hukuman disiplin (Daftar F).
Sanksi    selanjutnya  selain  peringatan  adalah  tindakan  disiplin,  tindakan  disiplin adalah  tindakan  tata  tertib  berdasarkan  keputusan  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan sebagai    upaya  pengamanan  terhadap  narapidana  berupa  penempatan  sementara  pada kamar terasing dari  yang lainnya (sel pengasingan), karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan  pada  bukti    permulaan  patut    diduga  sebagai    suatu  pelanggaran/gangguan kamtib sehingga perlu dilakukan pemeriksaan. Perintah tindakan disiplin yang diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan berlaku paling lama enam hari  dan dapat  diperpanjang berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan      dalam hal masih diperlukan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama dua belas hari.
Sanksi  selanjutnya adalah Hukuman disiplin sebagaimana  dimaksud dapat berupa tutupan sunyi  paling lama 6 (enam) hari  ; dan atau menunda atau meniadakan hak tertentu untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai    dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Bagi    Narapidana  yang  pernah  dijatuhi    hukuman  tutupan  sunyi  sebagaimana  dimaksud diatas,  apabila  mengulangi    pelanggaran  atau  berusaha  melarikan  diri  dapat  dijatuhi    lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
Selain  syarat  tidak  melanggar  tata  tertib  sebagaimana  diuraikan  diatas,  kriteria berkelakukan  baik  juga  didasarkan  pada  keaktifan  dalam  menjalani    Berbagai    Jenis Program  Pembinaan  Dengan  Baik  Mengenaijenis  pembinaan  yang  diberikan  kepada narapidana  diantaranya  adalah:    Pembinaan  kesadaran  beragama,  pembinaan  kesadaran hukum,pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan sosial kemasyarakatan,  pembinaan  intelektual    dan  pembinaan  kemandirian.  Pembinaan kesadaran  beragama  bertujuan  untuk  menegakkan  iman  dan  memberikan  pengertian kepada para narapidana agar mereka menyadari  akibat-akibat dari  perbuatan yang benar
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
dan  yang  salah.  Pembinaan  kesadaran  hukum  berguna  bagi    narapidana  di    Lembaga pemasyarakatan  untuk  mencapai    kadar  kesadaran  hukum  yang  tinggi  supaya  mereka menyadari    hak  dan  kewajibannya  dalam  rangka  turut  menegakkan  hukum  dan  keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan keamanan.

## 2.  Efektivitas  Prosedur  Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  Secara  Online  Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal
Upaya  pembinaan  merupakan  faktor  penting  dalam  proses  sistem  pemasyarakatan yang  pada  dasarnya  ditujukan  pada  pembinaan  pribadi  narapidana  agar  jangan  sampai mengulangi  perbuatan  tindak  pidana  serta  menaati  peraturan  hukum  yang  berlaku. Disamping  itu  juga  membina  hubungan  narapidana  dengan  masyarakat  agar  kelak  dapat mandiri dan diterima manjadi anggota masyarakat.
Demikian  juga  dengan  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Kendal,  sebagai  salah satu  wadah  pembinaan  dalam  rangka  mempersiapkan  narapidana  untuk  kembali  kedalam masyarakat,  dengan  proses  pemasyarakatan.  Tujuan  pembinaan  narapidana  sangat berkaitan  dengan  tujuan  sistem  peradialan  pidana.  Sistem  peradilan  pidana  adalah  suatu sistem  dalam  masyarakat  untuk  menanggulangi  kejahatan,  tujuannya  adalah  untuk melakukan  resosialisasi  dan  rehabilitasi  pelaku  tindak  pidana,  pengendalian  dan pencegahan  kejahatan  serta  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat,  Sedangkan Pembebasan  Bersyarat  bertujuan:  (1)  Membangkitkan  motivasi  atau  dorongan  pada  diri Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  ke  arah  pencapaian  tujuan  pembinaan;  (2) Memberi kesempatan  pada  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  untuk  pendidikan dan  keterampilan  guna  mempersiapkan  diri  hidup  mandiri  di  tengah  masyarakat  setelah bebas menjalani pidana; (3) Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarkatan.
Untuk  mengetahui  Efektif  atau  tidaknya  pembebasan  bersyarat  sebagai  upaya proses  pembinaan,  maka  penulis  mengambil  data  jumlah  narapidana  yang  menjalani pembebasan  bersyarat  untuk  dibandingkan  dengan  narapidana  yang  gagal  menjalani pembebasan  bersyarat  dalam  masa  percobaan.    Jumlah  narapidana  keseluruhan  yang menjalani  pembebasan  bersyarat  mulai  dari  tahun  2013  sampai  tahun  2018  (bulan September)  sebanyak  312  orang.  Dari  jumlah  itu  hanya  29  orang  yang  gagal  dalam  masa percobaan. Besarnya jumlah narapidana yang telah berhasil dalam menjalani pembebasan bersyarat  khususnya  dari  tahun  2013  sampai  tahun  2018  (bulan  September)  dapat dikatakan  bahwa  narapidana  terutama  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Kendal, pada  umumnya  dipandang  berkelakuan  baik.  Dengan  kata  lain  pembinaan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Kendal  berhasil  atau  dapat  juga  dikatakan  bahwa  pembebasan pembinaan bersyarat dalam pembinaan tersebut adalah efektif.

## 3.  Kendala  Dan  Solusi  Dalam  Proses  Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  Secara Online Bagi  Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal
Kendala dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat antara lain:
1. Kendala Internal:
a.  Narapidana
Adanya kelakuan tidak positif dari para narapidana seperti membuat kerusuhan  dan melakukan  tindak  pidana  lagi  yang  meresahkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  juga selama  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan tidak  menunjukkan  perbuatan  yang menyesali perbuatan  yang  telah  dilakukan  narapidana  sehingga  mereka  masuk  ke  dalam  Lembaga Pemasyarakatan.  Selain  itu  juga  sesuai  dengan  penetapan  syarat  substantif  dalam pelaksanaan  Pembebasan  bersyarat.  Tidak  ada  penjamin  si  narapidana  karena  ketika narapidana  bebas  bersyarat  karena  alasan  keluarga  tidak  ada  yang  berada  di  Sumatera Utara,  penjamin  tidak  ada  yang  mau  menjamin  karena  sudah  dipandang  pelaku kriminalisasi.

## b.  Peraturan Perundang-Undangan
Maksud  dari  peraturan  perundang-undangan  disini  bahwa  narapidana  yang bersangkutan  tersebut,  tidak  sedang  menjalani  pemeriksaan  perkara  pidana  yang  lain. Seandainya narapidana tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan dalam perkara lain, maka  dengan  sendirinya  narapidana  yang  bersangkutan  tidak  akan  mendapatkan  haknya dalam  bentuk  pemberian  pemberian  Pembebasan  Bersyarat,  Hanya  dapat  2  (dua)  kali dicabut, selanjutnya tidak ada hak lagi.
Pelaksanaan  peraturan  yang  digunakan  kepada  narapidana  yang  wajib  dikenakan sanksi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun  2006.  Pegawai  Lembaga  Pemasyarakatan  harus  teliti  narapidana  yang  penerapan Peraturan  Pemerintah  yang  wajib  digunakan.  Peraturan  pemerintah  mengatur  mengenai pembebasan  bersyarat  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006  berlaku pada tanggal 28 bulan 7 tahun 2006 dan berlaku sejak narapidana mendapat putusan hakim yang  in  kracht  baru  terkena  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006  senilai  800  juta wajib  dibayar  namun  kebanyakan  narapidana  tidak  dapat  membayarnya  subsidernya sehingga  narapidana  wajib  menjalani  hukuman  masa  pidana  pengganti  denda  sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah Nomor  99  tahun  2012  merupakan  perketatan  pemberian  pembebasan  bersyarat dibandingkan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  tahun  2006.  Sebagai  salah  satu contohnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  diwajibkan  kepada  warga  binaan pemasyarakatan  yang  mau Justice  Collabulator artinya  bersedia  bekerja  sama  dengan penyidik untuk membongkar tindak pidana yang baru atau tindak pidana yang dilakukannya, diberlakukannya  uang  pengganti  subsider.  Narapidana  yang  tidak  sanggup  membayar diwajibkan menggantinya dengan pidana penjara.

## c.  Petugas Lembaga Pemasyarakatan
Maksud memberikan penekanan kepada seluruh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui kebijakannya untuk mewajibkan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan awal bagi  narapidana,  mengingat  laporan  penelitian  kemasyarakatan  awal  merupakan  kunci dalam  meningkatkan  kualitas  maupun  kuantitas  pemberian  pembebasan  bersyarat,  perlu adanya  perbaikan  regulasi  yang  mengatur  tentang  penyederhanaan  proses  pemberian
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
pembebasan  bersyarat,  terutama  dalam  hal  pentahapan  atau  hirarki  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan  harus  menelapkan  kebijakan  program  non  fsik  terutama  peningkatan pengetahuan  dan  pendidikan  kepada  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  maupun  Balai Pemasyarakatan  mengenai  program  pembinaan  integrasi,  salah  satunya  pemberian pembebasan  bersyarat,  melakukan  pendekatan  serta  koordinasi  kepada  inslansi  terkait yang  diawali  dengan  diskusi  untuk  memecahkan  permasalahan  yang  dihadapi  dalam pemberian Pembebasan Bersyarat.
2. Kendala Eksternal
a.  Pegawai  lembaga  pemasyarakatan  mengharuskan  mendisiplinkan  kepada  napi untuk berkelakuan baik agar bisa mendapatkankan Pembebasan Bersyarat.
b.  Mewajibkan  perketatan  dan  menerapkan  Peraturan  Perundang-undangan  di Lembaga Pemasyarakatan.
c.  Kurangnya jumlah petugas lembaga pemasyarakatan.
d.  Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang adanya Pembebasan Bersyarat.
e.  Melakukan Pengambilan Kutipan Hakim (Ekstra Vonis)
Pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Kendal  harus  melakukan  pengambilan Kutipan  Putusan  Hakim  (Ekstra  Vonis)  untuk  menjaga  agar  hak-hak  dari  narapidana tersebut tetap terlaksana sebagaimana mestinya sehingga tidak merugikan narapidana.
Solusi  dalam  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam  pelaksanaan  Pembebasan  Bersyarat dan cara penyelesaiannya yaitu sebagai berikut:
a.  Keterlambatan  turunnya  Surat  Keputusan  Pembebasan  Bersyarat  disebabkan karena kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kewalahan dalam menyelesaikan  berkas-berkas  pengajuan  Pembebasan  Bersyarat  dari  452  Lapas dan Rutan yang ada di 33 provinsi di Indonesia, hal ini disebabkan karena Sumber Daya  Manusia  yang  tidak  mencukupi,  jumlah  pegawai  yang  bekerja  di  Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan  tidak  seimbang  dengan  banyaknya  pekerjaan  yang harus  diselesaikan,  menurut  data  yang  Penulis  peroleh  jumlah  pegawai  di  kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sendiri hanya 450 orang oleh karena itu cara penyelesaiannya harus menambah pegawai agar dapat mempercepat penyelesaian  berkas-berkas  dan  dalam  melakukan  sidang  TPP  dapat  berjalan cepat dan lancar.
b.  Penarikan  sejumlah  uang  oleh  petugas  Rumah  Tahanan  Negara  Klas  IIA  Kendal kepada  narapidana  yang  ingin  mengajukan  Pembebasan  Bersyarat  untuk mengganti  uang  Foto  Copy  dan  uang  transport  tidak  dijelaskan  dan  tidak  ada klausul  mengenai  penggantian  uang  Foto  Copy  dan  uang  transport  dalam Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor  M.01.PK.04-10 Tahun  2007.  Petugas  tersebut  akan  dapat  dikenai  sanksi  seperti  bunyi  dalam Pasal  29  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  M.01.PK.04-10  tahun  2007 tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat, Cuti  Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti  Bersyarat  bahwa  setiap  petugas  LAPAS  atau RUTAN  yang  melakukan  penyimpangan  atau  tidak  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri,  dikenakan  sanksi  berdasarkan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  30 Tahun  1980 tentang  Peraturan  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil.

## PENUTUP

## 1.  Kesimpulan
Implementasi  Pembebasan  Bersyarat  bagi  penyalahguna  narkotika  di  lembaga pemasyarakatan  Klas  IIA  Kendal  dilaksanakan  dengan  mengacu  pada  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah. Syarat administratif pembebasan bersyarat diberlakukan  kepada  narapidana  di  bawah  5  tahun  dan  di  atas  5  tahun  harus  membayar subsider baru mendapat pembebasan bersyarat sebagai perketatan. Narapidana yang tidak mampu  membayar  maka  wajib  menjalani  pidana  penjara  sebagai  pengganti  subsider supaya narapidana yang bersangkutan jera dan tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum.  Besarnya  jumlah  narapidana  yang  telah  berhasil  dalam  menjalani  pembebasan bersyarat  khususnya  dari  tahun  2013  sampai  tahun  2018  (bulan  September)  dapat dikatakan  bahwa  narapidana  terutama  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Kendal, pada  umumnya  dipandang  berkelakuan  baik.  Dengan  kata  lain  pembinaan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Kendal  berhasil  atau  dapat  juga  dikatakan  bahwa  pembebasan pembinaan  bersyarat  dalam  pembinaan  tersebut  adalah  efektif.  Hambatan-hambatan  yang terjadi dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA  Kendal  yaitu,  hambatan  yang  bersifat  intern  yang  berasal  dari  :  narapidana,  petugas lembaga  pemasyarakatan  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sedangkan hambatan  yang  bersifat  ektern  terdiri  dari  masyarakat  dan  terlambatnya  kutipan  putusan pengadilan.

## 2.  Saran
Diharapkan  kepada  pihak  yang  terkait  dengan  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Kendal seperti  pihak  pengadilan  Negeri  dalam  mengeluarkan  Kutipan  Putusan  Hakim  tidak terlambat menyampaikan Kutipan tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan agar proses  perhitungan  masa  pidana  untuk  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  tidak  terlambat dimasukkan  ke  data  base  Lembaga  Pemasyarakatan.  Serta  pemberian  pembebasan bersyarat  kepada  narapidana  Pemasyarakatan  agar  lebih  ditingkatkan  lagi  karena  hal tersebut  merupakan  satu  alternatif  mengatasi  over  kapasitas  atau  kelebihan  penghuni  di Lembaga Pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, 2002, Keterpurukan Hukum di Indonesia , Jakarta.: Ghalia Indonesia.
Bisri,  Ilhami.  2004. Sistem  Hukum  Indonesia.  Prinsip-Prinsip  dan  Implementasi  Hukum  di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Kelik Pramudya, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum , Pustaka Yustisia, Jakarta.
M.Romli, Asep Syamsul, 2012, Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online . Bandung: Nuansa Cendekia.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  2005. Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  Bandung    : Alumni.
Pandjaitan,  Petrus  Irwan  dan  Wiwik  Sri  Widiarty,  2008, Pembaharuan  pemikiran  DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, Jakarta: Indhill Co.
Reksodipuro,  Mardjono,  1994. Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Kumpulan Karangan Buku ketiga, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian , LaksBangPresindo, Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Edi  Pranoto,  2018, Pembangunan  Sistem  Hukum  Ekonomi  Indonesia  Berlandaskan  Pada Nilai Pancasila
Di Era Globalisasi , Jurnal Spektrum
Hukum ( http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1111/958)diakses  pada  tanggal 20 September 2019)
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54d1ddea9831b/jangka-waktu-proses- pembebasan-bersyarat. Di akses pada 29 Juni 2019.