## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

## Ririn Hendriyani dan Afrizal Tahar
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (r1sty_n@yahoo.com; afrizal.pg@gmail.com)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  pengungkapan  dalam  laporan keuangan dari pemerintah provinsi di Indonesia. Subjek dalam penelitian ini adalah ringkasan dari Laporan Keuangan Pemeriksaan  Hasil  Pemerintah  Provinsi  di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Dalam penelitian  ini,  sampel  termasuk  30  provinsi  dengan  periode  pelaporan  3  tahun.  Sampel  dipilih  dengan  menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis  yang  digunakan  adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan analisis  yang telah  dilakukan,  hal  itu  menunjukkan  bahwa  belanja  modal  dan  jumlah  penduduk  memberikan  efek  positif  yang signifikan pada tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan dari pemerintah provinsi di Indonesia.
Kata  Kunci:  tingkat  pengungkapan,  tingkat  ketergantungan,  lokal-generated  pendapatan,  belanja  modal,  penduduk, temuan audit, akuntansi pemerintahan.

## ABSTRACT
This study is aimed to analyze the factors affecting the level of disclosure in the financial statements of the provincial governments in Indonesia. The subjects in this study are the Summary of Financial Statements Examination Results of Provincial Governments in Indonesia conducted by the Supreme Audit Agency (BPK). In this study, the sample included 30 provinces with a 3-year reporting period. Samples were selected using purposive sampling method. The analytical tool used is multiple regression analysis. Based on the analysis that has been done, it shows that the capital expenditure and number  of  population  give  significant  positive  effects  on  the  level of  disclosure  in  the  financial  statements  of  the provincial governments in Indonesia.
Keywords: level of disclosure, level of dependence, Locally-Generated Revenue, capital expenditures, population, audit findings, government accounting.

## PENDAHULUAN
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian  Laporan  Keuangan  yang  dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) disebutkan bahwa  pengguna  laporan  keuangan  meliputi investor, karyawan, pemerintah, lembaga keuangan  dan  masyarakat  untuk  pengambilan keputusan
ekonomi.
Kualitas
dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kualitas  pengungkapan  laporan  keuangan  yang diberikan  melalui  laporan  tahunan  ( annual report ).  Agar  pengungkapan  informasi  dalam laporan  keuangan  dapat  dipahami  dan  tidak menimbulkan salah interpretasi, maka penyajian laporan keuangan harus disertai dengan pengungkapan yang
cukup ( adequate disclosure ).  Menurut  Soemarso  (2003)  terdapat dua  kategori  pengungkapan  yang  digunakan untuk memberikan informasi kepada stakeholders .  Pertama,  pengungkapan  wajib (mandatory  disclosure )  berdasarkan  keputusan ketua  Bapepam  Nomor  38/PM/1996  tanggal  17
Januari  1996  mengenai  laporan  tahunan  bahwa yang  dimaksud  dengan  pengungkapan  wajib adalah semua informasi yang harus diungkapkan  dalam  laporan  keuangan  yang ditentukan  oleh  peraturan  perundangan  yang berlaku.  Sedangkan  kategori  yang  kedua  yaitu pengungkapan  sukarela  ( voluntary  disclosure ), yang  berarti  pengungkapan  informasi  yang dilakukan  secara  sukarela  oleh  suatu  entitas tanpa  diharuskan  peraturan  yang  berlaku  atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan.
Penelitian  terkait  dengan  pengungkapan laporan keuangan belum banyak dilakukan pada laporan  keuangan  pemerintahan  dibandingkan perusahaan,  disebabkan  karena  terbatasnya informasi pemerintah yang dapat diakses publik dan  sulitnya  mengembangkan  motif  yang mendasari pengungkapan. Penelitian ini menggunakan  pengungkapan  dalam  Standar Akuntansi Pemerintahan yang bersifat mandatory sehingga  lebih  mengukur  ketaatan
dibandingkan  dengan  pengungkapan  (Hilmi, 2011).
Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian yang  dilakukan  oleh  Hilmi  (2011).  Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi  dari  penelitian  Hilmi  (2011) berdasarkan  karakteristik  pemerintah  yaitu tingkat ketergantungan, berdasarkan kompleksitas pemerintah yaitu jumlah penduduk  dan  berdasarkan  hasil  temuan  audit yaitu  temuan  audit.  Ada  dua  variabel  yang ditambahkan dalam penelitian ini yaitu Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  belanja modal  yang  mengacu  pada  penelitian  yang dilakukan oleh Puspita  (2011).
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa belanja modal dan jumlah penduduk berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah provinsi.  Tingkat  ketergantungan,  Pendapatan Asli  Daerah  dan  temuan  audit  tidak  memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori  Keagenan  dan Signalling dalam
Pemerintahan Jensen and Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan
kepentingan antara prinsipal dan agent , sehingga  agent  tidak  selamanya  mengikuti keinginan prinsipal. Hubungan keagenan tersebut  juga  terjadi  di  pemerintahan  antara rakyat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen.  Pemerintah  dapat  melakukan  kebijakan yang  hanya  mementingkan  pemerintah  dan penguasa  serta  mengorbankan  kepentingan  dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka  diperlukan  monitoring  oleh  prinsipal  atas apa  yang  dilakukan  oleh  agen.  Laporan keuangan  dan  pengungkapan  informasi  kepada publik adalah salah satu  bentuk  alat monitoring untuk mengurangi agency cost .
Teori signalling menjelaskan  bahwa pemerintah  sebagai  pihak  yang  diberikan amanah  dari  rakyat  berkeinginan  menunjukkan signal  kepada  masyarakat.  Pemerintah  akan memberikan  signal  ke  masyarakat  dengan  cara
memberikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem internal kontrol, pengungkapan  yang  lebih  lengkap,  serta penjelasan  lebih  detail  dalam  pengungkapan. Pemerintah  dapat  juga  mengemas  informasi prestasi  dan  kinerja  keuangan  dengan  lebih lengkap  untuk  menunjukkan  bahwa  pemerintah telah  menjalankan  amanat  yang  diberikan  oleh rakyat.  Tujuannya  agar  rakyat  dapat  terus mendukung  pemerintah  yang  saat  ini  berjalan sehingga pemerintahannya dapat berjalan dengan  baik.  Kinerja  pemerintahan  yang  baik perlu  diinformasikan  kepada  rakyat,  baik sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  maupun sebagai  bentuk  promosi  untuk  tujuan  politik (Evans, J, Patton 1987).

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD  adalah  semua  penerimaan  yang diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  dalam wailayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan peraturan daerah yang seusuai dengan peraturan perundangan  yang  berlaku  (Halim,  2004) Menurut  Undang-Undang  No  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah, PAD  terdiri  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## Belanja Modal
Peraturan  Pemerintah  No.71  tahun  2010 menjelaskan  belanja  modal  merupakan  belanja PEMDA    yang  manfaatnya  melebihi  1  tahun anggaran  dan  akan  menambah  aset  atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah  belanja  yang  bersifat  rutin  seperti biaya  pemeliharaan  pada  kelompok  belanja administrasi  umum.  Belanja  Modal  dapat dikategorikan  menjadi  5  (lima)  kategori  utama yaitu  Belanja  Modal  Tanah,  Belanja  Modal Peralatan  dan  Mesin,  Belanja  Modal  Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan,  dan  Belanja  Modal  Fisik  Lainnya. Jumlah nilai belanja yang dikapitalisasi menjadi aset tetap adalah semua belanja yang dikeluarkan  sampai  dengan  aset  tersebut  siap digunakan  atau  biaya  perolehan  (Zulfikar, 2013).

## Temuan Audit
Undang-undang  No.  15  tahun  2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan
dan
Tanggungjawab  Keuangan  Negara  menyatakan bahwa  pemeriksaan  adalah  proses  identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi  yang dilakuakan secara  independen,  obyektif,  dan  profesional berdasarkan  standar  pemeriksaan  untuk  menilai kebenaran, kecermatan, kreadibilitas dan keandalan  informasi  mengenai  pengelolaan  dan tanggungjawab  keuangan  negara.  Pemeriksaan keuangan  negara  dilakukan  oleh  BPK  dengan memeriksa keuangan, kinerja, serta pemeriksaan lain  dengan  tujuan  tertentu.  Hasil  dari pemeriksaan  BPK  tersebut  berupa  temuan, opini,  kesimpulan,  serta  dapat  pula  berbentuk rekomendasi.
Temuan  audit  merupakan  kasus-kasus yang  ditemukan  oleh  BPK  pada  laporan keuangan berupa kerancuan dan ketidaksesuaian dengan  realisasi  laporan  serta  terindifikasi sebagai  suatu  pelanggaran.  Menurut  ISO  9000, temuan  audit  adalah  hasil  evaluasi  dari  bukti audit  yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan kesesuaian  ataupun  ketidaksesuaian  dengan kriteria  audit  atau  mendapatkan  peluang perbaikan.  Ketidaksesuaian  tersebut  merupakan penyimpangan  dengan  adanya  bukti  obyektif atas  kriteria  audit  yang  ditetapkan.  Auditor harus  menginvestigasi  secara  tepat  untuk menetukan  kriteria  audit  yang  dilanggar  dan menentukan  rekomendasi  tindakan  perbaikan (Zulfikar, 2013).

## Pengembangan Hipotesis Tingkat Ketergantungan
Liestiani  (2008),  Martani  dan  Lestari (2010),  Puspita  (2011)  dan  Hilmi  (2011) menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat ketergantungan terhadap tingkat  pengungkapan. Semakin tinggi DAU yang diterima pemerintah daerah, menunjukkan tingkat ketergantungan yang besar terhadap  sumber  dana  lain  untuk  membiayai aparaturnya.  Pemerintah  daerah  yang  memiliki tingkat  ketergantungan  yang  tinggi  terhadap sumber  dana  Pemerintah  pusat  maka  daerah tersebut
memiliki tekanan
untuk mengungkapkan informasi lebih banyak.
H1: Tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap tingkat   Pengungkapan

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Amalina  (2014)  menemukan  bahwa PAD  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah,  sementara  itu  penelitian  Puspita (2011)  menyebutkan  bahwa  ratio  PAD  tidak berpengangaruh terhadap tingkat pengungkapan. Semakin baik kinerja pemerintah semakin baik pula tingkat pengungkapan yang dilakukan. PAD merupakan salah  satu  pengukuran  dari  kekayaan  suatu daerah. Semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka  menunjukan  semakin  baik  pula  kinerja daerah  tersebut.  Maka  semakin  besar  dorongan untuk  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan s takeholders.
H2: Rasio  PAD  berpengaruh  positif  terhadap tingkat pengungkapan

## Belanja Modal
Menurut  UU  No.  32  Tahun  2004  Pasal 167  ayat  1,  belanja  daerah  digunakan  untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam  bentuk  peningkatan  pelayanan  dasar, pendidikan,  penyediaan  fasilitas  pelayanan kesehatan,  fasilitas  sosial,  fasilitas  umum  yang layak,  dan  mengembangkan  sistem  jaminan sosial.  Semakin  tinggi  belanja,  pemerintah seharusnya  memberikan  pelayanan  yang  lebih baik  dan  berkualitas  kepada  masyarakatnya. Merujuk  kepada  hal  ini,  seharusnya  semakin tinggi  tingkat  pelayanan  yang  diberikan, semakin  tinggi  keinginan  pemerintah  untuk mengungkapkan informasi laporan keuangannya. Mustikarini dan Fitriasari (2012), Zulfikar  (2013)  menemukan  bahwa  belanja modal    berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah.  Semakin  baik  kinerja  pemerintah maka  semakin  baik  pula  pengungkapan  yang dilakukan.
H3: Belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan

## Jumlah Penduduk
Liestiani  (2008),  Hilmi  (2011),  Puspita (2011)  menemukan  bahwa  jumlah  penduduk
berkolerasi positif terhadap
tingkat pengungkapan. Semakin besar jumlah penduduk maka  semakin  besar  dorongan  dari  masyarakat untuk  meminta  pengungkapan  yang  lebih  besar dalam  laporan  keuangan  pemerintah.  Jumlah penduduk  merupakan  proksi  dari  kompleksitas pemerintah.  Semakin  kompleks  pemerintahan maka  semakin  besar  pengungkapan  yang  harus mereka lakukan.
H4:  Jumlah  penduduk  berpengaruh  positif terhadap tingkat pengungkapan

## Temuan Audit
Martani dan Lestari (2010)  menemukan bahwa  jumlah  temuan  audit  BPK  berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat
pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah kabupaten/kota.  Hasil  penelitian  Hilmi  (2011) dan  Zulfikar  (2013)  memberi  hasil  yang berbeda,  yaitu  jumlah  temuan  audit  tidak berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan laporan  keuangan  pemerintah  provinsi  di Indonesia.  Dengan  adanya  temuan  ini,  maka BPK  akan  meminta  melakukan  koreksi  dan meningkatkan pengungkapannya. Sehingga, semakin  besar  jumlah  temuan  maka  semakin besar  jumlah  tambahan  pengungkapan  yang akan  diminta  oleh  BPK  dalam  laporan keuangan.
H5:  Temuan  audit  tidak  berpengaruh  terhadap tingkat pengungkapan

## Model Penelitian
Hipotesis diatas diuji dalam sebuah model regresi berikut:

## DISCit = αit + β1DEPENENDit +  β2PAD + β3 BM + β4POPit + β5FINDit + εit
Keterangan:
DISCit
= Tingkat pengungkapan LKPD DEPENDEND= Tingkat ketergantungan PAD = Pendapatan Asli Daerah BM = Belanja Modal POP = Jumlah populasi / penduduk FIND = Jumlah temuan Audit
Vol. 22  No. 1                                                                                                                  Jurnal Bisnis dan Ekonomi    29
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  LKPD  provinsi  di  Indonesia  dari tahun  2012  hingga  tahun  2014.  Di  Indonesia saat  ini  terdapat  34  provinsi.  Sampel  dipilih berdasarkan ketersediaan data LKPD pemerintah  provinsi  selama  tiga  tahun  dan  data jumlah penduduk selama tiga tahun. Data untuk penelitian  ini  diperoleh  dari  berbagai  sumber. Data  mengenai  LKPD  pemerintah  provinsi didapat  dari  BPK  RI.  Sedangkan  jumlah penduduk diperoleh dari Buku Statistik Indonesia  2012,  2013  dan  2014.  Buku  Statistik Indonesia tersebut bisa diperoleh di perpustakaan  BPS.  Penelitian  ini  menggunakan analisis  regresi  berganda  dengan  menggunakan analisis data panel.

## Analisis Hasil Penelitian
Populasi  yang  menjadi  obyek  dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  Provinsi  di  Indonesia periode  tahun  2012  sampai  dengan  2014  yang berjumlah  34  Provinsi.  Berdasarkan  populasi tersebut,  diperoleh  90  data  dari  30  Provinsi  di Indonesia  yang  memenuhi  kriteria sampling berdasarkan metode purposive sampling. Terdapat  4  provinsi  yang  tidak  memenuhi keriteria  yaitu  provinsi  Jambi,  Nusa  Tenggara Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara.
Berdasarkan  tabel-1,  rata-rata  tingkat pengungkapan  dalam  Catatan  atas  Laporan Keuangan  selama  tahun  2012  hingga  tahun 2014 adalah 41,7663%.

## Pengujian Hipotesis Satu
Berdasarkan  tabel  4.9.,  variabel  tingkat ketergantungan  memiliki nilai koefisien regresi sebesar  -0,084  dengan  signifikansi  sebesar 0,000  lebih  kecil  dari  α  (0,05),    sehingga variabel tingkat ketergantungan terbukti memiliki  pengaruh  namun  pengaruh  yang negatif signifikan terhadap
tingkat pengungkapan LKPD, dengan demikian hipotesis satu ditolak.

## Pengujian Hipotesis Dua
Berdasarkan tabel 4.9., variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai koefisien regresi  sebesar  0,034  dengan  signifikansi sebesar 0,150 lebih besar dari α (0,05), sehingga
variabel  PAD  terbukti  tidak  berpengaruh terhadap variabel  tingkat pengungkapan  LKPD, dengan demikian hipotesis dua ditolak.

## Pengujian Hipotesis Tiga
Berdasarkan  tabel  4.9.,  variabel  belanja modal  memiliki  nilai  koefisien  regresi  sebesar 0,126  dengan  signifikansi  sebesar  0,002  lebih kecil  dari  α  (0,05),  sehingga  variabel  belanja modal  terbukti  berpengaruh  terhadap  variabel tingkat  pengungkapan  LKPD,  dengan  demikian hipotesis tiga diterima.

## Pengujian Hipotesis Empat
Berdasarkan  tabel  4.9.,  variabel  jumlah penduduk  memiliki  nilai  koefisien  regresi sebesar 2,947 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih  kecil  dari  α  (0,05),  sehingga  variabel jumlah  penduduk  terbukti  berpengaruh  positif terhadap variabel  tingkat pengungkapan  LKPD, dengan demikian hipotesis empat diterima.

## Pengujian Hipotesis Lima
Berdasarkan  tabel  4.9.,  variabel  temuan audit  memiliki  nilai  koefisien  regresi  sebesar  - 0,011  dengan  signifikansi  sebesar  0,208  lebih besar  dari  α  (0,05),  sehingga  variabel  temuan audit  terbukti  tidak  berpengaruh  terhadap variabel  tingkat  pengungkapan  LKPD,  dengan demikian hipotesis lima ditolak.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pengaruh  Tingkat  Ketergantungan  terhadap Tingkat Pengungkapan
Hasil penelitian hipotesis pertama menunjukan  bahwa  tingkat  ketergantungan memiliki pengaruh terhadap
tingkat pengungkapan  LKPD  namun  pengaruhnya negatif , artinya  tingkat  pengungkapan  laporan keuangan  pemerintah  provinsi  tidak  bergantung pada  besarnya  Dana  Alokasi  Umum  yang diterima setiap daerahnya.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Liestiani  (2008),  Martani  dan  Lestari  (2010), Puspita  (2011)  dan  Hilmi  (2011)  yang menemukan bahwa besaran tingkat
ketergantungan  tidak  memberikan  pengaruh
bagi  pemerintah  provinsi  untuk  meningkatkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan.

## Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Tingkat Pengungkapan
Hasil penelitian hipotesis kedua
menunjukan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat pengungkapan LKPD , artinya tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah provinsi  tidak  bergantung  pada  besarnya Pendapatan Asli Daerah.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Puspita  (2011)  yang  menemukan  bahwa pemerintah  yang  memiliki  Pendapatan  Asli Daerah  yang  tinggi  tidak  secara  otomatis melakukan pengungkapan dengan konten informasi yang tinggi.
Namun  hasil  penelitian  ini  bertentangan dengan  penelitian  yang  dilakukan  Amalia (2014)  yang  menyatakan  bahwa  Pendapatan Asli  Daerah  berpengaruh  positif  terhadap kinerja pemerintah termasuk tingkat pengungkapan didalamnya.
Pengaruh  Belanja  Modal  terhadap  Tingkat Pengungkapan
Hasil penelitian hipotesis ketiga menunjukan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan  terhadap tingkat pengungkapan LKPD , artinya  semakin  tinggi  belanja  modal pemerintah  provinsi  maka  semakin  tinggi tingkat pengungkapan informasi yang dilakukan.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  UU No  32  Tahun  2004  Pasal  167  ayat  1  bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,  fasilitas  sosial,  fasilitas  umum  serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
Semakin  tinggi  belanja  maka  semakin tinggi  pula  tingakat  pengungkapan  informasi laporan  keuangan  pemerintah  provinsi.  Hasil penelitian  ini  sama  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Mustikarini  dkk  (2012)  dan Zulfikar (2013).
Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Puspita (2011)  yang  menyatakan  bahwa  belanja  modal tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap tingkat pengungkapan, presentasi pengungkapan dan total pengungkapan.
Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan Hasil penelitian hipotesis keempat menunjukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD . Jumlah penduduk merupakan subuah pengukuran yang menggambarkan  kompleksitas  suatu  daerah. Artinya  semakin  tinggi  jumlah  penduduk  suatu daerah  maka  semakin  kompleks  pemerintahan tersebut  sehingga  semakin  tinggi  pula  tingkat pengungkapan informasi yang dilakukan.
Hasil penelitian ini didukung UU No 33 Tahun 2004 pasal 28 bahwa besarnya penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan  pelayanan  publik  disetiap  daerah. Maka,  semakin  banyak  jumlah  penduduk  suatu daerah  semakin  tinggi  pula  dorongan  untuk melakukan  pengungkapan    mengingat  fungsi pemerintah sebagi absdi masyarakat.
Hasil  penelitian  ini  sama  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hilmi  (2011) dan  Puspitan  dan  Martani  (2011)  yang menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan  informasi  laporan  keuangan pemerintah provinsi.
Pengaruh  Temuan  Audit  terhadap  Tingkat Pengungkapan
Hasil penelitian hipotesis kelima menunjukan bahwa temuan audit tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi . Artinya, besarnya jumlah temuan audit tidak memengaruhi  tingkat  pengungkapan  informasi laporan  keuangan  pemerintah  provinsi.  Hal tersebut disebabkan karena BPK akan memberikan  saran  kepada  pemerintah  provinsi untuk  memperbaiki  temuan-temuan  audit  yang mereka    temukan,  dengan  adanya  perbaikan maka  opini  yang  diberikan  akan  mendapatkan
Vol. 22  No. 1                                                                                                                  Jurnal Bisnis dan Ekonomi    31
opini wajar. Sehingga jumlah temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan.
Hasil  penelitian  ini  didukung  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hilmi  (2011) yang  menyatakan  bahwa  jumlah  temuan  audit hasil  pemeriksaan  BPK  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  tingkat pengungkapan laporan  keuangan  pemerintah  provinsi.  Hal tersebut  diperkuat  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Zulfikar (2013) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh  terhadap  kinerja  yang  didalamnya termasuk  tingkat  pengungkapan  informasi laporan keuangan pemerintah provinsi.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  dapat  di  tarik  kesimpulan  bahwa Tingkat  ketergantungan  berpengaruh  negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal ini menunjukan  bahwa  besarnya  Dana  Alokasi Umum yang diterima daerah tidak mempengaruhi  tingkat  pengungkapan,  karena insentif pelaporan keuangan untuk mendapatkan opini  wajar,  bukan  dalam  hal kualitas pengungkapan.
Pendapatan Asli Daerah tidak
berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan laporan  keuangan  pemerintah  provinsi.  Hal  ini menunjukan  bahwa  tingginya  tingkat  kekayaan suatu  daerah  tidak  akan  secara  otomatis melakukan pengungkapan informasi yang tinggi pula.
Belanja modal memiliki pengaruh signifikan  terhadap  tingkat pengungkapan laporan  keuangan  pemerintah  provinsi.  Hal  ini menunjukan  semakin  tinggi  belanja  yang dikeluarkan  maka  semakin  banyak  pula  bentuk peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat sehingga menimbulkan dorongan pengungkapan yang  tinggi  dari  masyarakat  kepada  pemerintah sebagai wujud pengabdian.
Jumlah  penduduk  memiliki  pengaruh yang  signifikan  terhadap  tingkat  pengungkapan laporan  keuangan  pemerintah  provinsi.  Hal  ini menunjukan bahwa jumlah penduduk merupakan  proksi  dari  tingkat  kompleksitas pemerintah.  Semakin  tinggi  jumlah  penduduk maka  semakin  kompleks  pemerintahan  tersebut
sehingga semakin
tinggi tingkat pengungkapannya. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal ini disebabkan karena BPK akan memberikan saran kepada pemerintah provinsi untuk memperbaiki temuan-temuan  audit  yang  mereka  temukan, dengan  adanya  perbaikan  maka  opini  yang diberikan  akan  mendapatkan  opini  wajar. Sehingga jumlah temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  adapun saran-saran  yang  dapat  penulis  berikan  dan direkomendasikan  sehubungan  dengan  hasil penelitian  ini  adalah  penelitian  berikutnya diharapkan  menggunakan  rentang  waktu  yang lebih  panjang  agar  hasil  penelitian  dapat  lebih mencerminkan  kondisi  yang  sesungguhnya. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  tidak  hanya meneliti pengungkapan wajib melainkan ditambah  dengan  meneliti  pengungkapan  suka rela. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan  variabel  kontrol  sebagai  alat monitoring pemerintah provinsi dalam melakukan pengungkapan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim  (2004), Akuntansi  Keuangan Daerah , Salemba Empat,Jakarta Adisasmita  Rahardjo  (2010)  “ Manajemen Pemerintah    Daerah” Makasar:  Graha Ilmu
Amalia  Aun  Sauma    (2014)  “ Pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan Temuan  Audit  BPK  Terhadap  Kinerja Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota Jawa,  Sumatra  dan  Kalimantan  Tahun Anggaran  2011” Skripsi Sarjana.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Aries  Sadhar  (2013)  “ Pedoman  Audit  Sistem Manajmen:  Penetapan  Tujuan  Program Audit” http://www.google.com  diakses tanggal 13 Februari 2013
Arifin  Imam  (2013),  “ Pengungkapan  Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Karakteristik Organisasi dan Hasil audit
BPK ”  Simposium  Nasional  Akuntansi
2014, Universitas Indonesia
Damang    (2011)  “Pendapatan  Asli  Daerah” http://www.negarahukum.com diakses tanggal 14 November 2011 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, www.perbendaharaan.go.id Evans,  J,  Patton,  J  1987.  “ Signalling  and
Monitoring  in  Public  Sector  Accounting Journal  of  Accounting  Research” 25
(Supplement) 130-158
Fadzil,  Faudziah  Hanim  dan  Nyoto  (2011)
“ Fiscal Decentralitation after Implementation  of  Local  Government Autonomy  in  Indonesia ”  World  Review of Business Research vol 1 No 2 PP 51 - 70
Hafidh  Susila  Sudarsana  (2013) “Pengaruh
Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan Temuan  Audit  BPK  Terhadap  Kinerja Pemerintah Daerah (studi pada pemerintah kabupaten/kota di indonesia)” Skripsi  2013,  Universitas Diponegoro
Hilmi,  Amiruddin  Zul  (2011),  “ Analisis  Faktor –  Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi” Simposium Nasional  Akuntansi  2012,  Universitas Indonesia
Jensen  and  Meckling  (1976)  “ Theory  of  Firm: Managerial  Behavior,  Agency  Cost  and Ownership Structure” Scribd Keputusan Bapepam Nomor 38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Laporan Tahunan Liestiani Annisa (2008), “ Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota diIndonesia untuk
Tahun Anggaran 2006” Skripsi Sarjana. Universitas Indonesia
Martani, Dwi dan Lestari, Annisa (2010), Local Government Financial Statement Disclosure in Indonesia , Annual Meeting and Conference Asian
Academic Accounting Association, Thammasat Business School. Pengertian,  Jenis  dan  Manfaat  Disclosure  / Pengungkapan Laporan Keuangan, http://www.google.com diakses  tanggal 16 Juni 2010
PP No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
PP  No  58  tahun  2005  tentang  Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah
Roro  Puspita  dan  Martani    (2011),  “ Analisis Pengaruh  Kinerja  dan  Karakteristik Pemda  terhadap  Tingkat  Pengungkapan dan  Kualitas  Informasi  dalam  Website Pemda” Skripsi S1 Universitas Indonesia Soemarso, S.R.2003. Akuntansi Suatu Pengantar  (Buku  2).  Jakarta:  Salemba Empat
Sony  Lazio  (2012)  “ Pengertian  dan  Sumber  – Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah”
diakses tanggal 23 Juni 2012 Standar Akuntansi Pemerintah, http://www.ksap.org. Diakses 18 September 2007
https://romannurbawastore.wordpress.com/2012
/05/08/pengertian-jenis-dan-manfaat- disclosure-pengungkapan-laporan- keuangan/
Supriyanto  Joko  (2007),  “ Standar  Akuntansi Pemerintah”
https://abusyadza.wordpress.com diakses tanggal 18 September 2007
UU No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
UU  No  22  tahun  1999  tentang  Pemerintah
Daerah
UU  No  17  tahun  2003  tentang  Keuangan Negara
UU  No  1  tahun  2004  tentang  Pembendaharaan
Negara UU  No  15  tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tnggung Jawab
Keuangan Negara
UU  No  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
Zulfikar  (2013),  “ Pengaruh Karakteristik PEMDA berupa ukuran PEMDA, tingkat kekayaan,  tingkat  ketergantungan,  dan
belanja  daerah  serta  temuan  audit  BPK terhadap  kinerja  Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota  di  Indonesia  pada
Anggaran  2007” Skripsi  S1  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## LAMPIRAN

## Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Data

## Descriptive Statistics
80 30,43 52,17 41,7663 5,11519 26,165 80 ,19 63,83 27,6370 18,25049 333,080 80 4,19 71,36 39,7724 18,78158 352,748 80 6,53 36,95 19,6903 7,37352 54,369 80 6,69 10,74 8,3978 1,03545 1,072 80 1,04 272,40 16,7510 33,07020 1093,638 80 Tingkat_Pengungkapan Tingkat_Ketergantungan PAD Belanja_Modal Jumlah_Penduduk Temuan_Audit Valid N (listwise) N Minimum Maximum Mean Std. Dev iation Variance
Sumber : Hasil pengolahan data statistik dengan SPSS v.15.0
Tabel 2. Hasil Uji t Coeffici ents a
15,687 4,215 3,722 ,000 -,084 ,018 -,299 -4,547 ,000 ,034 ,024 ,126 1,455 ,150 ,126 ,039 ,181 3,234 ,002 2,947 ,478 ,596 6,170 ,000 -,011 ,009 -,071 -1,271 ,208 (Constant) Tingkat _Ketergantungan PAD Belanja_Modal Jumlah_Penduduk Temuan_Audit Model 1 B Std.  Error Unstandardized Coef f icients Beta Standardized Coef f icients t Sig. Dependent  Variable:  Tingkat_Pengungkapan a.
Sumber: Hasil pengolahan data statistik dengan SPSS v.15