…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK SAHAM ASLINYA (WNA) TERHADAP WANPRESTASI PEMEGANG SAHAM NOMINEE: Dikaji dari Aspek Perjanjian Oleh Abdul Bari Alkatiri 1 , Nur Hakim 2 , Achmad Fitrian 3 1,2,3 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Email: 1 abdulbari.nahla@gmail.com , 3 fitrian.achmad@gmail.com
Article History: Received: 13-06-2024 Revised: 23-06-2024 Accepted: 04-07-2024
Abstract: Praktek  perjanjian  pinjam  nama  di  Indonesia  masih cukup  marak  terjadi  di  dalam  ranah  hukum  bisnis,  terutama perjanjian  penanaman  modal  dan/ataupun  perjanjian  pinjam nama  dalam  kepemilikan  saham  perseroan  terbatas.  Secara prinsipal, praktek perjanjian pinjam nama ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan yang begitu besar dari pemilik modal (investor asing)  yang  tertarik  untuk  menanamkan  modalnya  dalam bentuk  saham  ke  suatu  perseroan  tertentu,  dengan  beberapa kemudahan  yang  ditawarkan  oleh  pemerintah  Indonesia  dan secara  perorangan  ketertarikan  pemilik  modal  (beneficiary) tersebut  dalam  praktek  perjanjian  pinjam  nama  kepemilikan saham,  karena  saham  yang  diharapkan  tersebut  nilai  jualnya akan melambung tinggi harga jualnya ataupun karena beberapa faktor  lainnya.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam tulisan  jurnal  ini  adalah  pendekatan  Yuridis  Normatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek perjanjian pinjam nama dalam kepemilikan saham perseroan di Indonesia, dilarang dan tidak  diakui  keabsahannya  atau  “batal  demi  hukum”,  hal  ini diatur  dalam  Pasal  33  ayat  (1)  Undang-Undang  Penanaman Modal  dan  Pasal  48  ayat  (1)  Undang-Undang  Perseroan Terbatas, ditinjau dari sifat perjanjiannya menurut Pasal 1320 jo Pasal  1337  KUHPerdata,  maka  terhadap  segala  nominee agreement kepemilikan saham adalah batal demi hukum. Perihal perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  saham  sebenarnya (WNA) melalui praktek pinjam nama WNI, dalam prakteknya di Indonesia  belum  diatur  secara  jelas  dan  tegas,  baik  di  dalam Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  maupun  Undang-Undang Penanaman Modal. Kondisi ini merupakan pihak beneficiary dan memicu  timbulnya  wanprestasi  oleh  pemilik  saham  nominee yang merupakan warga negara Indonesia
Keywords: Perlindungan Hukum, Pemilik Saham Asli, Wanprestasi, Pemegang Saham Nominee
PENDAHULUAN
Perikatan  adalah  suatu  perhubungan  hukum  antara  dua  orang  atau  dua  pihak, berdasarkan  mana  pihak  yang  berkewajiban  untuk  memenuhi  tuntutan  itu.  Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  suatu  hal. 1 Adapun  hubungan  antara perikatan  dan  perjanjian  yaitu  di  dalam  suatu  perjanjian  akan  menerbitkan  perikatan. Perjanjian sendiri merupakan sumber dari perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. 2
Pada umumnya perjanjian diatur didalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa  “Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih”. 3 Menurut  Subekti  “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal”, 4 sedangkan menurut R. Setiawan “Perjanjian adalah suatu  perbuatan  hukum,  dimana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  atau  saling mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih”, 5 jadi  pengertian  perjanjian  adalah suatu perbuatan hukum dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap dua orang atau lebih lainnya.
Perjanjian sendiri memiliki banyak bentuk, sebagai contoh yang sangat mendasar kita sering menemui adanya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan lain sebagainya. Namun, dalam prakteknya di masyarakat, sering muncul perjanjian yang sebenarnya tidak secara  khusus  diatur  dalam  KUHPerdata.  Adapun  salah  satu  bentuk  dari  perjanjian  yang dimaksud adalah perjanjian pinjam nama, Perjanjian pinjam nama atau biasa disebut dengan nominee agreement adalah suatu perjanjian dimana seseorang yang ditunjuk oleh pihak lain untuk  mewakilinya  dalam  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  tertentu  sesuai  dengan kesepakatan para pihak, dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh nominee terbatas pada apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan pihak pemberi kuasa. 6 Pihak yang menunjuk nominee seringkali dikenal sebagai pihak beneficiary . Nominee mewakili  kepentingan beneficiary dan  karenanya nominee dalam  melakukan  tindakan- tindakan khusus harus sesuai dengan yang diperjanjikan dan tentunya harus sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pihak beneficiary . Jadi, peran nominee mewakili direksi yang ada pada saat itu. 7 Konsep nominee pada dasarnya tidak dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental yang berlaku di Indonesia. Konsep nominee pada awalnya hanya terdapat pada sistem  hukum Common  Law .  Indonesia  baru  mengenal  konsep nominee dan  sering menggunakannya  dalam  beberapa  transaksi  hukum  sejak  derasnya  arus  investasi  pihak asing  pada  tahun  sekitar  90-an.  Dalam  sistem  hukum  di  Indonesia,  perjanjian nominee sebagai salah satu bentuk dari perjanjian innominaat (tidak bernama) tidak diatur secara
1 R. Subekti, Hukum Perjanjian , (Jakarta: PT Intermasa, 2017), hlm.1.
2 Ibid .,
3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.
4 R. Subekti, Op.cit .,
5 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan , (Bandung: Bina Cipta, 2017), hlm.49.
6 Aditya Perdana Putra, Dunia Kian Tergantung  pada  Negara Berkembang , Warta Ekonomi Edisi 03, 2017, hlm.66-67.
7 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fb659347bf32/hukumnya-praktik-pinjam-nama-i- nominee-i-untuk-menghindari-pajak/,
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
tegas  dan  khusus,  namun  dalam  prakteknya  beberapa  pihak  banyak  yang  menggunakan perjanjian nominee untuk membeli property atau berinvestasi di Indonesia. Berdasarkan Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat dua macam kegiatan penanaman modal, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
Permasalahan  terjadi  biasanya  karena  praktek  “saham  pinjam  nama”  sering  juga dikenal  sebagai nominee  arrangement .  Praktek nominee  arrangement ini  dilarang  oleh Undang-Undang  Penanaman  Modal  terutama  Pasal  33  ayat  (1)  melarang  penanam  modal dalam  negeri  dan  penanam  modal  asing  untuk  membuat  perjanjian  dan/atau  pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal selanjutnya mengatur bahwa perjanjian semacam itu dinyatakan “batal demi hukum”. Selain itu, di dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga secara tegas diatur bahwa  saham  dikeluarkan  atas  nama  pemiliknya.  Jadi, saham  itu  wajib  atas  nama  si pemegang sahamnya, tidak bisa nama pemegang saham berbeda dengan pemilik sebenarnya . Hal  ini  sebagaimana  tercantum  dalam  ketentuan  Pasal  33  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang- Undang Penanaman Modal, penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dilarang membuat  perjanjian  dan/atau  pernyataan  yang  menegaskan  bahwa  “kepemilikan  saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Jika ada perjanjian semacam itu, maka perjanjia n tersebut dinyatakan batal demi hukum”. Jadi, tidak ada cara yang sah untuk bisa menjamin si pemegang saham yang namanya dipinjam akan menjual kembali sahamnya kepada  pemegang  saham  (penanam  modal)  yang  sebenarnya.  Hal  ini  karena  struktur nominee arrangement dilarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Praktek  perjanjian  pinjam  nama  dalam  kepemilikan  saham  dilatarbelakangi  oleh pemodal  asing  tertarik  melakukan  investasi  di  Indonesia  karena  terdapat  beberapa keuntungan yang diperoleh, antara lain kekayaan alam yang melimpah dan upah buruh yang relatif  murah,  namun  tidak  semua  sektor  bidang  usaha  bagi  pemodal  asing  untuk  bisa berinvestasi secara maksimal sebagaimana tercantum dalam aturan-aturan dalam negative investment list yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal di Indonesia. Berdasarkan fenomena di atas, penulis lebih cenderung membahas masalah perjanjian pinjam nama ( nominee agreement ) dalam kepemilikan saham perseroan, dan perlindungan hukum bagi investor asing (pemilik saham sebenarnya).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pemilihan metode ini karena penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prnsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
dihadapi. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Penelitian
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal, pada Pasal 1 angka 4 mengatur bahwa kegiatan penanaman modal baik PMDN ataupun PMA dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha. Kemudian pada  Pasal 5 ayat (2) di dalam Undang-undang yang sama bahwa kegiatan PMA wajib dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas (“PT”) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang. Adapun PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  dan  kecil  sebagaimana  diatur  dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. 9
Selanjutnya, disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mempermudah  akses  Warga  Negara  Asing  (”WNA”)  untuk  memasuki  sektor  ekonomi  di Indonesia. Secara historis, regulasi diperbolehkannya atau tidak diperbolehkannya pemilik saham mengalihkan seluruh sahamnya kepada WNA diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang- Undang  Penanaman  Modal  yang  menyatakan  bahwa  semua  bidang  usaha  terbuka  bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang memang dinyatakan tertutup  dan  terbuka  dengan  persyaratan.  Ketentuan  tersebut  telah  diubah  oleh  Pasal  77 angka  2 Perppu  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Cipta Kerja yang berbunyi “ Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.”
Kemudian, bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal meliputi: 10
1. Budi daya dan industri narkotika golongan I;
2. Segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
3. Penangkapan  spesies  ikan  yang  tercantum  dalam Appendix  I  Convention  on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (“CITES”);
4. Pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir /perhiasan, serta koral hidup  atau koral mati (recent  death coral) dari alam;
5. Industri pembuatan senjata kimia; dan
6. Industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.
Sehingga,  para  pemegang  saham  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang  hendak mengalihkan seluruh sahamnya kepada WNA perlu memperhatikan apakah  bidang usaha dalam  PT  tersebut  termasuk  bidang  usaha  terbuka  untuk  penanaman  modal  ataukah
8 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm.52.
9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 109 angka 1.
10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja mengubah Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 77 angka 2.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
tertutup sesuai prosedur penanaman modal yang berlaku.
Secara  definisi  menurut  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Penanaman  Modal , Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam  negeri.  Selanjutnya,  modal  asing  adalah  modal  yang  dimiliki  oleh  negara  asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 11 Sehingga melalui definisi hal-hal tersebut, apabila WNA mengambil alih saham milik WNI dalam suatu PMDN, maka perusahaan tersebut menjadi PT PMA.
Berdasarkan  praktenya,  terdapat  beberapa  syarat  pengalihan  saham  WNI  kepada WNA, yaitu syarat pertama yang harus dipenuhi dalam hal pengalihan seluruh saham milik WNI  kepada  WNA  adalah  penyesuaian  atas  perubahan  anggaran  dasar  yang  diwujudkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan anggaran dasar tersebut harus mendapatkan  persetujuan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Hukum  dan  HAM). 12 Syarat  kedua ,  sebagaimana  telah  dijelaskan,  perlu  diperhatikan  bahwa  PMA  wajib  dalam bentuk  PT  berdasarkan  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di  dalam  wilayah  negara Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Syarat ketiga , perusahaan juga perlu memperhatikan  perubahan  data  perusahaan  dan  data  kepengurusan  dalam  perusahaan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7 Permendag  Nomor  76  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan  Pendaftaran  Perusahaan.  Dengan  adanya  perubahan  status  perusahaan PMDN  menjadi  PMA  juga  memungkinkan  adanya  perubahan  dalam  kepengurusan perusahaan, sehingga diperlukan penyesuaian data pengurus dan penanggung jawab setelah berubahnya status perusahaan.
Selanjutnya,  penanam  modal  dan/atau  investor  asing  selaku  calon  pengambil  alih saham perusahaan tersebut perlu melaksanakan kewajiban berdasarkan Pasal 15 Undang- Undang Penanaman Modal sebagai berikut:
1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik,
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan,
3. Membuat  laporan  tentang  kegiatan  penanaman  modal  dan  menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal,
4. Menghormati  tradisi  budaya  masyarakat  sekitar  lokasi  kegiatan  usaha penanaman modal; dan
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembahasan
a.  Perjanjian Nominee Kepemilikan Saham
Di Indonesia sendiri, mengenai konsep nominee agreement kepemilikan saham dalam kegiatan Penanaman Modal pada dasarnya dilarang. Larangan tersebut diatur secara jelas yaitu  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  dan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Di  dalam  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  sendiri  telah  menyebutkan adanya  sanksi  yang  melarang  dalam  hal  terjadinya  Perjanjian  Pinjam  Nama  ( nominee 11 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 8.
12 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 21.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
agreement ) dalam keadaan tertentu. Di dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan:
(1) Penanam  modal  dalam  negeri  dan  penanam  modal  asing  yang  melakukan penanaman  modal  dalam  bentuk  perseroan  terbatas  dilarang  membuat perjanjian  dan/atau  pernyataan  yang  menegaskan  bahwa  kepemilikan  saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
(2) Dalam  hal  penanam  modal  dalam  negeri  dan  penanam  modal  asing  membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) dinyatakan bahwa tujuan dari ketentuan tersebut adalah  menghindari  terjadinya  perseroan  yang  secara  normatif  dimiliki  seseorang,  tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa untuk kegiatan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas, penanam modal yang menyatakan bahwa kepemilikan saham yang dia miliki adalah untuk dan atas nama orang lain yang namanya tidak tercantum sebagai pemegang saham di perseroan. Artinya pemegang saham tersebut hanya sebagai nominee dari seseorang yang sebenarnya memiliki modal dalam  pendirian perseroan tersebut ( beneficial owner ), maka sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  33  ayat  (2)  Undang-Undang  Penanaman  Modal  maka Perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.
Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman  Modal  tersebut  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  48  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  yang  menyatakan  bahwa  Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya (saham atas nama ( registered Stock ). Adapun dalam penjelasan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dalam  ketentuan  ini  adalah  Perseroan  hanya diperkenankan  mengeluarkan  saham  atas  nama  pemiliknya  dan  Perseroan  tidak  boleh mengeluarkan saham atas tunjuk ( bearer stock ). Atas kepemlikan saham tersebut, pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Artinya bahwa seorang pemegang  saham  dari  suatu  perseroan  terbatas  tidak  mungkin  menyatakan  atau mengadakan perjanjian bahwa saham yang dia miliki adalah untuk dan atas nama orang lain atau pemegang saham tersebut hanya sebagai nominee . Begitupun sebaliknya, orang yang tidak  tercantum  atau  tercatat  sebagai  pemegang  saham  pada  perseroan  terbatas  tidak dimungkinkan  untuk  mengakui  bahwa  dengan  adanya  bukti  perjanjian  pinjam  nama ( nominee  agreement )  antara  dia  dengan  pemegang  saham,  maka  dia  adalah  pemilik sebenarnya dari saham pada perseroan terbatas.
Selanjutnya atas kepemilikan saham tersebut, seorang pemegang saham mempunyai hak yaitu untuk: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang- Undang ini. Artinya, jika suatu saham diatasnamakan oleh nominee , maka yang memperoleh hak-hak  tersebut diatas  kertas adalah nominee tersebut.  Padahal,  dibalik  itu, nominee bertindak atas nama beneficiary- nya. Sehingga apapun hak yang diperolehnya dimungkinkan untuk dikendalikan oleh beneficiary dari nominee tersebut.
Jika  dilihat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  bahwa  salah  satu  syarat suatu perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah ‘sebab yang
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
halal’. Adapun dalam Pasal 1337 KUHPerdata dinyatakan bahwa yang menyebutkan “suatu sebab  adalah  terlarang,  jika  sebab  itu,  diantaranya,  dilarang  oleh  undang- undang” ,  maka terhadap  praktik  pinjam  nama  ( nominee  agreement ),  dalam  bentuk nominee  shareholders yang dilarang berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal dan Pasal 48  ayat  (1)  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas,  menjadikan  perjanjiannya  batal  demi hukum. Hal ini mengakibatkan nominee agreement dalam penanaman modal tidak diakui di Indonesia sehingga tidak boleh dilaksanakan di hadapan hukum.
Karenanya berdasarkan hukum, legal owner adalah pemegang hak yang sah atas benda tersebut,  yang  tentunya  memiliki  hak  untuk  mengalihkan,  menjual,  membebani, menjaminkan serta melakukan tindakan apapun atas benda yang bersangkutan, sedangkan pihak beneficiary tidak diakui sebagai pemilik atas benda secara hukum. Bentuk struktur nominee pemegang saham (nominee shareholders) dalam prakteknya di  Indonesia  dapat  dikategorikan  menjadi  2  (dua)  jenis  yaitu  Struktur  nominee  langsung ( direct nominee structure ), dan Struktur nominee tidak langsung ( indirect nominee structure ).
1) Struktur Nominee Langsung ( Direct Nominee Structure ) Struktur nominee langsung  ( direct  nominee  structure )  adalah  suatu struktur nominee yang  dibentuk  dengan  secara  langsung  membuat perjanjian  dan/atau  pernyataan  yang  menegaskan  bahwa  kepemilikan saham dalam suatu perseroan terbatas adalah untuk dan atas nama orang lain.  Struktur  ini  pada  umumnya  dibentuk  dengan  membuat  perjanjian nominee ( nominee  agreement )  atau  pernyataan nominee ( nominee statement ). 13
Perjanjian Nominee dikategorikan  sebagai  salah  satu  bentuk  dari Perjanjian Innominaat karena  belum  ada  pengaturan  secara  khusus tentangnya  dan  tidak  secara  tegas  disebutkan  dalam  pasal-pasal KUHPerdata, namun dalam prakteknya sering dijumpai di Indonesia. Dalam prakteknya tidak jarang juga ditemukan suatu struktur nominee pemegang saham yang dibentuk dengan menggunakan Pernyataan nominee ( nominee statement ). Pada  dasarnya  materi  dari  suatu  pernyataan nominee adalah pernyataan dari pemegang saham nominee yang menerangkan bahwa uang yang disetor pada perseroan adalah berasal dari beneficiary sehingga segala keuntungan dan kerugian termasuk beban pajak yang timbul sehubungan dengan kepemilikan saham oleh pemegang saham nominee pada perseroan merupakan hak dan tanggung jawab dari beneficiary . 14
Bersamaan  dengan  pembuatan nominee  agreement atau nominee statement ,  pada  umumnya  pembentukan  struktur nominee pemegang saham turut dilengkapi dengan kuasa mutlak yang diberikan oleh nominee kepada beneficiary untuk  melakukan  segala  tindakan  yang  berhubungan dengan  saham-saham  yang  dipegang  oleh nominee dalam  perseroan
13 Syahrijal  Syakur, Urgensi  Pengaturan  Nominee  Agreement  Dalam  Rangka  Pencegahan  Tindak  Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: PPATK), 2020, hlm.27. 14 Hadi Susanto, Pemegang Saham Nominee dalam Perseroan Terbatas , Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm.88.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
termasuk untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan oleh Perseroan, menerima dividen , dan/atau mengalihkan hak atas saham. 15
2)   Struktur nominee tidak langsung ( indirect nominee structure ) Struktur nominee tidak langsung ( indirect nominee structure ) adalah suatu  struktur nominee yang  dibentuk  dengan  cara  membuat  beberapa perjanjian yang berlapis-lapis dengan tujuan agar beneficiary secara tidak langsung dapat mengendalikan serta menerima manfaat atas kepemilikan saham tersebut.
Dalam  membuat  struktur nominee tidak  langsung,  skema  yang umumnya dilakukan di Indonesia adalah pinjam-meminjam dengan tahapan sebagai berikut: 16
a) Nantinya  perusahaan  asing  dan/atau  warga  negara  asing meminjamkan sejumlah dana kepada nominee yang notabene Warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia;
b) Perbuatan hukum pinjam-meminjam antara beneficiary dan nominee tersebut  akan  dilandasi  dengan  Akta  Pengakuan  Hutang  atau Perjanjian Pinjaman sebagai perjanjian pokok;
c) Selain  Akta  Pengakuan  Hutang  yang  menjadi  perjanjian  pokok, terdapat  pula  beberapa  dokumen  lainnya  yang  menjadi  perjanjian yang bersifat accesoir atau perjanjian turunan dari perjanjian pokok tersebut.  Perjanjian  yang  bersifat accesoir tersebut  terdiri  atas perjanjian  yang  diperuntukkan  bagi  kepentingan beneficiary dan perjanjian yang diperuntukkan bagi kepentingan nominee ;
d) Keseluruhan  dokumen  tersebut  nantinya  akan  menyamarkan kepemilikan  saham beneficiary ,  sekaligus  memberikan  seluruh manfaat  atas  kepemilikan  sahan nominee pada  perseroan  kepada beneficiary walaupun beneficiary tidak  tercatat  sebagai  pemegang saham perseroan.
b. Perlindungan Hukum bagi Investor Asing terhadap Wanprestasi Pemegang Saham Nominee
Pada dasarnya, banyak faktor yang mempengaruhi minat para investor asing untuk menginvestasikan modalnya di suatu negara. Salah satu faktor penarik ( full factors ) yang ada di  negara  penerima  modal,  yaitu  terkait  dengan  kebijakan  pemberian  insentif  di  bidang perpajakan,  tersedianya infrastruktur  yang memadai, serta tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berdisiplin. Selain faktor tersebut, faktor utama yang dijadikan pertimbangan oleh  para  investor  sebelum  menanamkan  modalnya  adalah  faktor  kepastian  hukum  yang tentu saja terkait dengan stabilitas politik dan keamanan di negara penerima modal.
Daya  tarik  investor  asing  untuk  melakukan  investasi  di  Indonesia  akan  sangat bergantung  pada  sistem  hukum  yang  diterapkan.  Sistem  hukum  itu  harus  mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi. Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Indonesia tidak diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Persoalan ini mengakibatkan para investor tidak tertarik untuk menanamkan modalnya di
15 Ibid .,
16 Syahrijal Syakur, Op.Cit., hlm. 29.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyak perusahaan industri yang menutup atau memindahkan  usahanya  ke  negara  lain,  seperti  ke  Vietnam  dan  Tiongkok. 17 Bahkan,  ada kecenderungan  mereka  yang  sudah  melakukan  investasi  sejak  lama  di  Indonesia meninggalkan Indonesia dan memindahkan investasinya ke negara lain. Bahkan dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, ketiga unsur tersebut manjadi semakin bertambah penting, antara lain dengan berkembangnya mekanisme pasar. 18
Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan  penanaman modal. Untuk menjamin kepastian,  dan  keamanan  itu  perlu  diatur  kewenangan  pemerintah,  provinsi,  dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal. 19 Kepastian hukum ini meliputi ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  dalam  banyak  hal  tidak  jelas  bahkan bertentangan  dan  juga  mengenai  pelaksanaan  putusan  pengadilan.  Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikatakan merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang  yang  mengundang  penanaman  modal  asing  untuk  membantu  pertumbuhan ekonominya. 20
Faktor kepastian hukum sangat berhubungan dengan masalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah negara penerima modal kepada para investor asing sehingga para investor tersebut tidak merasa ragu untuk menanamkan modalnya. Terkait dengan hal tersebut, salah satu  bentuk  komitmen  Pemerintah  Indonesia  untuk  memberikan  jaminan  serta perlindungan  kepada  para  investor  asing  adalah  dengan  menerbitkan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan perlindungan terhadap investor asing, antara lain ketentuan  mengenai  pemberian  perlakuan  yang  sama  kepada  semua  investor  (Pasal  6), ketentuan  mengenai  nasionalisasi  dan  kompensasi  (Pasal  7),  dan  ketentuan  mengenai pengalihan aset serta transfer dan repatriasi dalam valuta asing (Pasal 8 dan Pasal  9).
Membahas pelaksanaan beberapa ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal yang terkait  dengan  perlindungan  terhadap  investor  asing  atas  risiko-risiko  yang  (mungkin) dihadapi  investor  asing,  khususnya  risiko-risiko  nonkomersial.  Pasal  4  ayat  (2)  Huruf  a Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi investor domestik dan investor asing. Selanjutnya, pada Huruf b dikatakan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi investor sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal.
Terkait  dengan  perlakuan  yang  sama  bagi  semua  investor,  Pasal  6  Undang-Undang Penanaman  Modal  menyatakan,  pemerintah  memberikan  perlakuan  yang  sama  kepada semua  investor  yang  berasal  dari  negara  manapun  yang  melakukan  kegiatan  penanaman modal  di  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Perlakuan
17 Ridwan Khairandy, Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Era Otonomi Daerah , Jurnal Hukum Respublica Vol.5, No.2, 2017, hlm.148. 18 C.F.G. Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia , (Bandung: Bina Cipta, 2018), hlm.56.
19 Grandnaldo Yohanes Tindangen, Perlindungan Hukum terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Lex Administratum, Vol.IV. No. 2, 2016, hlm.19
20 Mochtar  Kusumaatmadja, Investasi  di  Indonesia  dalam  Kaitannya  dengan  Pelaksanaan  Perjanjian  Hasil Putaran Uruguay , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.5, Vol.3, 2016, hlm.6
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
yang  sama  tersebut  tidak  berlaku  bagi  investor  dari  suatu  negara  yang  memperoleh  hak istimewa  berdasarkan  perjanjian  dengan  Indonesia.  Hak  istimewa  yang  dimaksud,  antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar  bersama,  kesatuan  moneter,  kelembagaan  yang  sejenis,  dan  perjanjian  antara Pemerintah  Indonesia  dan  pemerintah  asing  yang  bersifat  bilateral,  regional,  atau multilateral  yang  berkaitan  dengan  hak  istimewa  tertentu  dalam  penyelenggaraan penanaman modal. 21
Pasal 6 Undang-Undang Penanaman Modal tersebut adalah merupakan realisasi dari azas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara sebagaimana tersebut dalam Pasal  3  ayat  (1)  huruf  (d)  Undang-Undang  Penanaman  Modal.  Pengaturan  sudah  tepat mengingat  selama  ini  ada  anggapan  yang  beredar  dalam  masyarakat  bahwa  terdapat perbedaan  perlakuan  yang  signifikan  untuk  sesama  investor  baik  antar  investor  dalam negeri dengan investor asing, terutama dengan adanya perlakuan bagi investor asing berupa tax holiday dan kelonggaran serta keringanan-keringanan pajak yang diberikan sehubungan dengan penanaman modal asing yang dilakukannya. 22
Apa  yang  diatur  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  Undang-Undang  Penanaman  Modal  adalah berkaitan  dengan  adanya  sejumlah  perjanjian  internasional  yang  bersifat  bilateral  antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Asing dalam bentuk perjanjian jaminan Investasi ( Investment Guarantie of Agreement , IGA) berkaitan dengan penanaman modal asing yang dilakukan oleh negara dan/atau warga negaranya berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal yang mempunyai hak istimewa. 23
Selanjutnya,  mengenai  nasionalisasi  dan  kompensasi  (Pasal  7  Undang-Undang Penanaman  Modal).  Dikatakan  bahwa  pemerintah  tidak  akan  melakukan  tindakan nasionalisasi  atau  pengambilalihan  hak  kepemilikan  investor  kecuali  dengan  Undang- undang. Dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan,  pemerintah  akan  memberikan  kompensasi  yang  jumlahnya  ditetapkan berdasarkan harga pasar. Jika diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti kerugian, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Apabila ketentuan mengenai nasionalisasi dan kompensasi tersebut diperhatikan, terutama kalimat “tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan”, terlihat bahwa pada dasarnya  Indonesia  sudah  mengurangi  salah  satu  haknya  sebagai  negara  yang  berdaulat yang diakui oleh hukum internasional. Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah melakukan tindakan  nasionalisasi  sebagai  sikap  yang  diambil  pemerintah  untuk  memperbaiki kerjasama dengan negara-negara lain di dunia serta memperbaiki keadaan ekonomi yang kacau.  Karenanya  nasionalisasi  merupakan  tindakan  yang  diakui  secara  sah  oleh  hukum internasional, maka pada dasarnya bukan merupakan suatu kesalahan apabila suatu negara melakukan tindakan nasionalisasi dengan syarat harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, artinya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nasionalisasi harus dilakukan  dengan  dasar  yang  kuat,  dalam  arti  bukan  hanya  merupakan  keinginan pemerintah  semata-mata,  tetapi  harus  berdasarkan  alasan  yang  kuat  dan  sesuai  dengan
21 Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing, (Jakarta: Indo-Hill Co., 2018), hlm.81
22 Sjahril Effendy, Perlindungan Hukum terhadap Investor Asing Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih di Kabupaten Deli Serdang (Studi Pada PT. Tirta Lyonnaise Medan), Jurnal Mercatoria Vol 7/No 2, 2017, hlm.9
23 Ibid .,
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
ketentuan-ketentuan  yang  sudah  disepakti  dalam  kontrak  penanaman  modal.  Selain  itu, tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh satu negara harus sesuai dengan cara yang diakui oleh  hukum  internasional,  antara  lain  tindakan  nasionalisasi  hanya  dapat  dilakukan  oleh negara yang berdaulat serta tidak dilakukan secara diskriminatif terhadap orang asing saja atau orang asing dari negara tertentu saja.
Pengaturan  masalah  nasionalisasi  dalam  Undang-Undang  Penanaman  Modal  lebih dimaksudkan sebagai bukti itikad baik Pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan negara  lain  di  dunia.  Dengan  adanya  ketentuan  mengenai  nasionalisasi,  Pemerintah Indonesia telah secara sukarela mengurangi haknya untuk menasionalisasikan perusahaan asing, yaitu dengan memperketat syarat-syarat untuk melakukan nasionalisasi yang sudah dianggap  sebagai  hak  setiap  negara  yang  berdaulat  oleh  hukum  internasional.  Selain  itu, menyerahkan  penentuan  jumlah,  macam,  dan  cara  pembayaran  kompensasi  kepada keputusan yang tercapai dalam perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan penanam modal  asing. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka dapat  diselesaikan melalui forum arbitrase. 24

## KESIMPULAN
Di  Indonesia  perihal  perjanjian  pinjam  nama  dalam  penanaman  modal  asing  di Indonesia maupun dalam kepemilikan saham dilarang dan tidak diakui keabsahannya atau “batal demi hukum”, hal ini mengacu  pada Pasal 33 ayat (1) Undang -Undang Penanaman Modal dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Di sisi lain, berdasarkan Pasal  1320 jo Pasal  1337  KUHPerdata,  maka  terhadap  segala nominee  agreement kepemilikan  saham  dalam  suatu  kegiatan  investasi  di  Indonesia,  ditetapkan  sebagai perjanjian  yang  batal  demi  hukum.  Artinya,  penanam  modal  yang  menyatakan  bahwa kepemilikan saham yang dia miliki adalah untuk dan atas nama orang lain yang namanya tidak tercantum sebagai pemegang saham di perseroan.
Perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  saham  sebenarnya  (WNA)  melalui  praktek pinjam nama WNI, dalam prakteknya di Indonesia belum diatur secara jelas dan tegas, baik di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Penanaman Modal. Kondisi  ini  berdampak  buruk  bagi  warga  negara  asing  (WNA)  yang  memiliki  saham sepenuhnya  (beneficiary/seseorang  yang  memperoleh  manfaat  sebagian  besar  atau seluruhnya dari praktek pinjam nama kepemilikan saham).
Diharapkan perlu dilakukan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang  investasi,  perseroan  terbatas,  dan  peraturan  terkait  lainnya,  dan mengkoherensikannya  satu  sama  lain.  Koherensi  dari  aturan  tersebut  harus  merupakan sebuah  wujud  konkret  manifestasi  dari  Pasal  33  UUD  Tahun  1945.  Peninjauan  terhadap peraturan  perundang-undangan  dimaksud  di  atas  ialah  dengan  mentransformasi  bentuk pengaturan nominee  shareholders, termasuk  apabila beneficiary nya  adalah  asing (diperjanjikan  melalui nominee  agreement) dalam  konteks  perusahaan joint  venture penanaman modal asing.
24 Hulman Panjaitan, Op.cit ., hlm.81.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## DAFTAR PUSTAKA
[1] C.F.G.  Sunaryati  Hartono,  2018, Beberapa  Masalah  Transnasional  dalam  Penanaman Modal Asing di Indonesia , Bandung: Bina Cipta.
[2] Effendy, Sjahril, 2017, Perlindungan Hukum terhadap Investor Asing Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih di Kabupaten Deli Serdang (Studi Pada PT. Tirta Lyonnaise Medan), Jurnal Mercatoria Vol 7/No 2.
[3] Grandnaldo Yohanes Tindangen, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Lex Administratum, Vol.IV. No.2.
[4] Khairandy,  Ridwan,  2017, Iklim  Investasi  dan  Jaminan  Kepastian  Hukum  dalam  Era Otonomi Daerah , Jurnal Hukum Respublica Vol.5, No.2.
[5] Kusumaatmadja,  Mochtar,  2016, Investasi  di  Indonesia  dalam  Kaitannya  dengan Pelaksanaan  Perjanjian  Hasil  Putaran  Uruguay ,  Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum  No.5, Vol.3.
[6] Muhammad,  Abdulkadir, 2016, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti.
[7] Panjaitan, Hulman, 2018, Hukum Penanaman Modal Asing, Jakarta: Indo-Hill Co.
[8] Perdana Putra, Aditya, 2017, Dunia Kian Tergantung pada Negara Berkembang , Warta Ekonomi Edisi 03.
[9] R. Setiawan, 2017, Pokok-pokok Hukum Perikatan , Bandung: Bina Cipta.
[10] R. Subekti, 2017, Hukum Perjanjian , Jakarta: PT Intermasa.
[11] Susanto,  Hadi,  2018, Pemegang  Saham  Nominee  dalam  Perseroan  Terbatas ,  Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
[12] Syakur,  Syahrijal,  2020, Urgensi  Pengaturan  Nominee  Agreement  Dalam  Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: PPATK.
[13] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
[14] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[15] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
[16] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
[17] Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  76  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
[18] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
[19] https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pengalihan-saham-pt-dari-wni-ke- wna-lt5293fbf2b2a38/
[20] https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fb659347bf32/hukumnya- praktik-pinjam-nama-i-nominee-i-untuk-menghindari-pajak