## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN
Guntur Fernanto 1 , Suwaib Amiruddin 2 , Delly Maulana 3

## Abstrak
Nelayan menjadi salah satu konsen pemerintah untuk bisa diberdayakan agar menjadi lebih sejahtera, upaya itu seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam. Namun, kesejahteraan nelayan hingga saat ini belum sepenuhnya berdaya secara ekonomi. Dengan demikian penelitian ini difokuskan untuk mengetahui efektivitas dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi  masyarakat nelayan di Kelurahan  Banten  Kota  Serang.    Metode  dalam  penelitian  digunakan  metode  campuran (mixed methods) antara metode kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan strategi embedded konkuren,  maka  metode  kualitatif  dipilih  sebagai  metode  primer  yang  bersifat  dominan, sedangkan  metode  kuantitatif  sebagai  metode  sekunder  yang  bersifat  kurang  dominan. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan observasi, wawancara kepada 10 informan, dan studi literatur. Sedangkan data kuantitatif dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada  kelompok  nelayan  dengan  jumlah  40    responden  nelayan.  Analisis  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  data  kualitatif,  sedangkan  data kuantitatif berupa statistik deskriptif yang mendukung analisis penelitian. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  efektivitas  kebijakan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  nelayan  di Kelurahan  Banten,  belum  terlaksana  efektif.  Hal  ini  berdasarkan  indikator  pencapaian tujuan kebijakan, dan aspek kurun waktu pencapaiannya kurang jelas penentuannya. Dalam tahapan sosialisasi program kepada nelayan masih kurang dipahami oleh nelayan, sasaran program yang merupakan target kongkrit belum sepenuhnya merata di mana masih banyak nelayan yang belum mendapatkan program pemberdayaan. Adapun faktor penghmbatnya seperti  adanya  kebijakan  refocusing  anggaran  di  masa  pandemi  Covid-19,  belum adanya lembaga  pemberian  modal  khusus  nelayan,  tidak  ada  kepastian  waktu  dalam  proses pelaksnaan program seperti pengajuan proposal dan banyaknya nelayan yang terikat utang dengan tengkulak.

## Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Pemberdayaan Ekonomi, Masyarakat Nelayan

## Abstract
Fishermen  are  one  of  the  government's  concerns  to  be  empowered  to  become  more prosperous, this effort is in line with the enactment of Law Number 7 of 2016 concerning the  Protection  and  Empowerment  of  Fishermen,  Fish  Cultivators  and  Salt  Farmers. However, the welfare of fishermen until now has not been fully empowered economically. Thus,  this  research  is  focused  on  knowing  the  effectiveness  and  inhibiting  factors  in  the implementation  of  economic  empowerment  policies  for  fishing  communities  in  Banten
1 2 Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3 Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya
Village, Serang City. The method in this study used mixed methods between qualitative and quantitative methods. Based on the concurrent embedded strategy, the qualitative method is chosen as the primary method which is dominant, while the quantitative method is  the secondary  method  which  is  less  dominant.  Qualitative  data  was  collected  by  means  of observation, interviews with 10 informants, and literature study. While quantitative data is done  by  distributing  questionnaires  to  groups  of  fishermen  with  a  total  of  40  fishermen respondents.  Data  analysis  in  this  study  was  conducted  using  qualitative  data  analysis, while quantitative data in the form of descriptive statistics that support research analysis. The results of the study indicate that the effectiveness of the economic empowerment policy of fishing communities in Banten Village has not been implemented effectively. This is based on  indicators  of  achievement  of  policy  objectives,  and  the  aspect  of  the  period  of achievement is not clearly defined. In the stage of socialization of the program to fishermen, fishermen are still poorly understood, the program targets which are concrete targets are not  fully  evenly  distributed  where  there  are  still  many  fishermen  who  have  not  received empowerment programs. As for the inhibiting factors, such as the policy of refocusing the budget during the Covid-19 pandemic, the absence of an institution for providing capital specifically  for  fishermen,  there  is  no  certainty  of  time  in  the  program  implementation process such as submitting proposals and the number of fishermen who are in debt with middlemen.
Keywords: Policy Effectiveness, Economic Empowerment, Fishing Community

## PENDAHULUAN
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah mulai dari sumber daya alam hayati, maupun non hayati, yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat  serta  menjadi  sektor  pendapatan  kas  negara.  Provinsi  di  Indonesia  yang memiliki potensi kelautan salah satunya ada di Provinsi Banten, yang memiliki luas perairan lautnya  seluas  11.500  Km2  dengan  panjang  garis  pantai  500  km.  Potensi  sumberdaya perikanan tangkap di Banten pada Tahun 2018 baru dimanfaatkan 110.720.546 ton/tahun, sedangkan potensi lestari di Kota Serang sebesar 5.844.572 ton. (https://kkp.go.id)
Potensi kelautan yang masih terkelola di daerah perkotaan salah satunya ada di Kota Serang. Daerah ini merupakan sebagai Ibu Kota Provinsi Banten yang berjarak sekitar 70 km dari DKI Jakarta. Kecamatan Kasemen dengan Luas wilayah sekitar 6,7 km² /668,303 Ha atau 11,89% merupakan salah satu sektor dominan pada produksi tangkapan ikan dari beberapa kecamatan yang berada di Kota Serang. Hal ini karena letak greografisnya berada dekat dengan laut. (https://serangkota.bps.go.id)
Dengan  adanya  potensi  tangkap  ikan  tersebut  melalui  Dinas  Perternakan  dan
Perikanan Kota Serang menginisiasi adanya program Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil (PNSK)  yang  dikhususkan  untuk  kelompok  usaha  masyarakat  nelayan  diwilayah  Kota Serang.  Program  tersebut  sudah  digulirkan  rutin  setiap  tahun-nya  oleh  Pemerintah  Kota Serang  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat nelayan.
Tujuaan  dari  program  tersebut  yaitu  a).  Meningkatkan  kemampuan  dan  kapasitas nelayan,  menguatkan  kelembagaan  dalam  mengelola  sumber  daya ikan  dan  sumber  daya kelautan  serta  dalam  menjalankan  usaha  yang  mandiri,  produktif,  maju,  moderen, berkelanjutan  dan  pengembangan  prinsip  kelestarian  lingkungan.  b)  Menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha (Dinas Perternakan dan Perikanan Kota Serang, 2019).
Fenomena  yang  diamati  sejauh  ini,  program  pemberdayaan  nelayan  diatas  masih belum  menjadikan    nelayan  di  Kota  Serang  sejahtera  yang  ditandai  dengan  indikator pendapatan nelayan dan konsumsi pengeluaran rumah tangga di bawah < 1 Juta/Hari masih di bawah rata-rata nelayan di daerah lain yang di atas > 1 terutama di Kecamatan Kasemen sebagai  basis  wilayah  pemukiman  nelayan,  dari  pengamatan  peneliti  masih diketemukankannya  rumah-rumah  yang  kurang  layak  huni,  serta  angka  kemiskinan  yang cukup tinggi dibandingkan kecamatan lain, tercatat data kemiskinan diwilayah Kota Serang sampai akhir tahun 2020 tercatat angka kemiskinan sebesar 2,356 jiwa. Sedangkan untuk di kecamatan  Kasemen  tercatat  753  jiwa  tertinggi  dibandingkan  dengan  kecamatan  lainnya (Dinsos Provinsi, 2020). Ada sebanyak 662 keluarga di Kecamatan Kasemen Kota Serang, dalam kategori tinggal di rumah tidak layak huni (Tribunnews.com).
Program pemberdayaan kepada nelayan sejauh ini diasumsikan belum sesuai dengan harapan dan kebutuhan para nelayan yang di tandai adanya fenomena pengurangan rumah tangga  perikanan  pada  jenis  penangkapan  laut  dan  budidaya  tambak  pada  masyarakat nelayan  yang  ada  di  Kecamatan  Kasemen  Kota  Serang.  Artinya  program  pemberdayaan nelayan yang selama ini digulirkan oleh Pemerintah Kota Serang belum terlihat mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan tersebut.
Sehingga masyarakat nelayan harus memenuhi kebutuhan hidupnya melalui sektor lain seperti menjadi buruh, ojeg, kuli bangunan, kuli panggul dan lain-lain. Padahal secara konsep,  pemberdayaan  sebagai  sebuah  tujuan,  menurut  Suharto  maka  pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat  yang  berdaya,  memiliki  kekuasaan  atau  mempunyai  pengetahuan  dan kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  baik  yang  bersifat  fisik,  ekonomi, maupun  sosial,  dan  mandiri  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  kehidupanya.(Hariyanto 2014)
Berdasarakan  identifikasi  permasalahan  tersebut  di  atas,  dalam  melihat  fenomena kebijakan pemberdayaan nelayan di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Maka peneliti akan memfokuskan  kajian  penelitian  ini  seputar  efektivitas  kebijakan  pemberdayaan  nelayan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kota Serang. Kemudian  lokus  wilayah  penelitian  membatasi  pada  Kelurahan  Banten  Kecamatan Kasemen Kota Serang, yang merupakan basis penduduk nelayan di Kota Serang. Untuk itu berdasarakan  latar  belakang  dan  indentifikasi  permasalahan  penelitian  di  atas,  peneliti tertarik  untuk  mengkaji  dan  meneliti  lebih  lanjut  dengan  judul  penelitian  “Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen Kota Serang, Provinsi Banten”.

## Evektifitas Kebijakan
William  N.  Dunn  dalam    (Huda  Sirajul  n.d.)  mengartikan  efektivitas  merupakan suatu alternatif tindakan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari dilaksanakannya  suatu  tindakan,  menurut  Bryant  dan  White  dalam  (Kurniawan  2021) mengusulkan beberapa kriteria selain tujuan dan target untuk dapat mengukur efektivitas
implementasi program kebijakan yaitu : a) Waktu pencapaian, b) Tingkat pengaruh yang digunakan,  c)  Perubahan  perilaku  manusia,  d)  Pelajaran  yang  diperoleh  dari  pelaksanaan proyek, dan e) Tingkat kesadaran manusia akan kemampuan dirinya.

## Pemberdayaan Ekonomi
Konsep  Pemberdayaan  Ekonomi  menururt  Edi  (2014)  secara  konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau  keberdayaan).  Karenanya,  ide  utama  pemberdayaan  bersentuhan  dengan  konsep mengenai  kekuasaan.  Menurut  Abdul  (2012)  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat membutuhkan  partisipasi  aktif  dan  kreatif.  Menurutnya  partisipasi  aktif  dan  kreatif dinyatakan  sebagai  partisipasi  yang  mengacu  pada  sebuah  proses  aktif  yang  dengannya kelompok  sasaran  bisa  mempengaruhi  arah  dan  pelaksanaan  proyek  pembangunan ketimbang hanya semata-mata menerima pembagian proyek keuntungan.

## Masyarakat Nelayan
Suharto  mendefinisikan  masyarakat  nelayan  adalah  masyarakat  yang  tinggal  di pesisir pantai dan menggantung hidup mereka di laut, Masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. Adapun pengertian dari masyarakat  nelayan  menurut  Kusnadi  dalam  (Magdalena  2017)  adalah  masyarakat  yang hidup tumbuh, dan berkembang di kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.

## METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian ini mengambil lokus di kelurahan Banten pada bulan Juni sampai dengan Agustus tahun 2021, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Strategi metode  campuran  (mixed  methods)  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  strategi embedded  konkuren.  Strategi  ini  dicirikan  sebagai  strategi  metode  campuran  yang menerapkan satu tahap pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu waktu atau secara  konkuren.  Meskipun  demikian,  dalam  strategi  embedded  konkuren  ini  memiliki metode  primer  yang  memandu  proyek  dan  database  sekunder  yang  memainkan  peran pendukung  dalam  prosedur-prosedur  penelitian  Creswell  dalam  (Samsu  2017).  Metode sekunder  yang  kurang  diprioritaskan  (kuantitatif  atau  kualitatif)  ditancapkan  (embedded) atau disarangkan (nested) ke dalam metode yang lebih dominan (kualitatif atau kuantitatif) Creswell dalam (Samsu 2017). Subjek dalam penelitian ini, yaitu pihak-pihak yang terkait
dengan  Kebijakan  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Nelayan  di  Kelurahan  Banten, Kecamatan Kasemen Kota Serang, Provinsi Banten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Kelurahan Banten
Kelurahan  Banten  ini  merupakan  salah  satu  kelurahan  yang  berada  di  Kecamatan Kasemen  Kota  Serang.  Kelurahan  tersebut  merupakan  tempat  dimana  Pelabuhan Karangantu  berada  dan  tempat  dimana  nelayan  sebagian  besar  tinggal.  Ikan  merupakan komoditas  unggulan  yang  merupakan  mata  pencaharian  utama  bagi  warga  di  pesisir  di Keluarahan Banten ini. Luas wilayah Kelurahan Banten sekitar 5,7 Km2 atau sekira 10,11 persen dari luas wilayah Kecamatan Kasemen seluas 56,36 Km2 (BPS Kota Serang, 2021). Berdasarakan  UU  No.  7  Tahun  2016,  dapat  kita  maknai  bahwa  tujuan  kebijakan pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  nelayan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  baik pemerintah pusat maupun daerah dapat kita rinci sebagai berikut:
1. menyediakan  prasarana  dan  sarana  yang  dibutuhkan  dalam  mengembangkan  usaha ekonomi nelayan.
2. memberikan kepastian usaha nelayan yang berkelanjutan
3. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan
4. menguatkan  kelembagaan  dalam  mengelola  sumber  daya  Ikan  dan  sumber  daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan bagi nelayan
5. mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan
6. menumbuhkembangkan  sistem  dan  kelembagaan  pembiayaan  yang  melayani kepentingan usaha nelayan
7. melindungi nelayan dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran
8. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum
Untuk  itu  peneliti,  akan  melihat  efektivitas  dari  tujuan  kebijakan  pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan yang disebutkan dalam UU No. 7 Tahun 2016 tersebut di atas. Efektivitas  kebijakan  pemberdayaan ekonomi  dengan  fokus  studi  kasus  pada  masyarakat nelayan di Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten. Kebijakan
tersebut dianalisis mendasarakan pada tiga indikator menurut Duncan dalam, yaitu dilihat berdasarkan 1) Pencapaian Tujuan, 2) Adaptasi 3) Integrasi.
a) Pencapaian  tujuan,  yaitu  segala  bentuk  upaya  untuk  mencapai  tujuan  harus  dilihat sebagai suatu proses. Ada dua faktor, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target nyata
b) Integrasi,  yaitu  mengukur  tingkat  kemampuan  suatu  organisasi  untuk  mengadakan sosialisasi  atau  komunikasi  dan  pengembangan  konsekuensi,  Integrasi  menyangkut proses sosialisasi.
c) Adaptasi,  yaitu  kemampuan  organisasi  untuk  menyesuaikan  diri  dengan lingkungannya.  Berkaitan  dengan  kesesuaian  antara  program  dengan  keadaan dilapangan.

## 1) Pencapaian Tujuan Kebijakan
Pencapaian tujuan kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dapat dilihat  dari  faktor  kurun  waktu  dan  sasaran  yang  merupakan  target  nyata  dari  kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan. Dalam  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016, untuk  mencapai  tujuan  kebijakan  pemberdayaan  ekonomi  nelayan  maka  perlu  dilakukan perencanaan oleh pemerintah. Perencanaan tersebut harus tertuang dalam perencanaan yang terseusun secara integral terdiri dari rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan daerah, rencana anggaran pendapatan dan belanja negara dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Berdasarakan hasil  penelitian pada dinas Pertanian dan Kelautan Kota Serang yang menangani  program  pemberdayaan  nelayan  yang  ada  di  kelurahan  Banten,  bahwa  ada kebijakan  pemberdayaan  ekonomi  nelayan  dilakukan  dengan  beberapa  program,  sebagai berikut pernyataanya:
“Program  pemerdayaan  nelayan  sekala  kecil,  mulai  dari  alat  tangkap  termasuk jaring, kalo untuk ngebubu tapi yang diberi bantuan itu yang bener-bener dia adalah nelayan,  dan  ramah  lingkungan  alat  tangkapnya.  Selain  program  bantuan  ada program  pemerdayaan  yaitu  pengolahan  ikan,  pemasaran  dan  kita  juga  ada pembinaannya, sosialisasinya, sertifikasinya. (Hasil Wawancara Penelitian).
Selanjutnya  kondisi  berbeda  yang  diberikan  kepada  nelayan,  yang  kurang  mengerti dengan program yang diberikan oleh pemerintah kepada nelayan. Meski dirinya tau bahwa program tersebut bantuan dari pemerintah. Meski demikan dari sisi bantuan pemberdayaan
yang didapatkan sangat membantu nelayan dan bermanfaat untuk proses penangkapan ikan di laut, hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut :
“ saya tidak begitu mengerti dengan program yang ada, yang hanya saya tau itu Cuma ada bantuan dari pemerintah Bantuan yang didapatkan sangat membantu bangi kami itu bermanfaat sekali dalam melut” (Hasil Wawancara Penelitian).
Selanjutnya dilihat dari perspektif Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan menunjukan bahwa keberhasilan program kegiatan dan sasaran target kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dipandang masih kurang efektif. Hal tersebut dapat di lihat dari kutipan berikut:
“saya melihat kekuatan dari ekonomi ini di wilayah kelurahan masih kurang, kita bisa melihat  dari  sandang  pangannya  ya  minimalnya  bisa  berubahlah  seminimalnya begitu.  Semenjak  saya  di  sini  belum  melihat  perkembangan-perkembangan  yang signifikan” (Hasil Wawancara Penelitian).
Berdasarkan  data  diolah  diketahui  bahwa  pengetahuan  nelayan  pada  tujuan pelaksanaan sebagai berikut:
Gambar 1 Pengetahuan Nelayan Pada Tujuan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Nelayan di Kelurahan Banten
Sumber: Hasil Penelitian, 2021
Diketahui  bahwa  pengetahuan  nelayan  pada  tujuan  pelaksanaan  kebijakan pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  nelayan  di  Kelurahan  Banten,  sebanyak  53  persen responden mengatakan cukup mengetahui terhadap tujuan pelaksanaan kebijakan, Artinya pengetahuan nelayan pada tujuan kebijakan dipandang cukup efektif dan mengetahui dalam mendrong  pelaksanaan,  pengetahuan  nelayan  pada  tujuan  kebijakan  pemberdayaan ekonomi  nelayan  di  Kelurahan  Banten,  namun  disisi lain  tidak  mengetahui  secara  detail, mereka mendapatkan informasi tersebut dari sosialisasi yang diberikan oleh penyuluh dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang.
Berdasarkan  data  diolah  diketahui  bahwa  Efektivitas  Pencapaian  Tujuan  Kebijakan Sesuai  Target  Tujuan  Pemberdayaan  Ekonomi  Nelayan  di  Kelurahan  Banten  sebagai berikut:
Gambar 2

## Efektivitas Pencapaian Tujuan Kebijakan Sesuai Target Tujuan
Pemberdayaan Ekonomi Nelayan di Kelurahan Banten
Sumber: Hasil Penelitian, 2021
Diketahui  bahwa  efektivitas  pencapaian  tujuan  kebijakan  sesuai  target  tujuan kebijakan  dalam  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  nelayan  di  Kelurahan  Banten menunjukan 52 persen cukup efektif. Artinya pengetahuan nelayan pada program kebijakan sejauh  ini  dipandang  sudah  cukup  efektif  mendorong  pelaksana  kebijakan.  Selanjutnya, berdasarakan  wawancara  dan  observasi  efektivitas  pencapaian  tujuan  kebijakan  sesuai target  tujuan  kebijakan  dalam  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  nelayan  di  Kelurahan Banten dipandang oleh sebagian nelayan kurang efektif secara menyeluruh kepada nelayan. Memang  ada  sebagian  nelayan  yang  merasakan  manfaat  program  pemberdayaan,  seperti oleh  beberapa  nelayan  yang  tergabung  dalam  kelompok  usaha  bersama  (KUB)  yang mendapatkan  berbagai  program  bantuan  untuk  pemberdayaan  seperti  alat  tangkap perikanan. Namun ada beberapa kelompok nelayan belum tersentuh program bantuan untuk pemberdayaan nelayan, sehingga dipandang program tersebut belum sepenuhnya dirasakan target manfaatnya oleh para nelayan.
Berdasarkan  data  diolah  diketahui  bahwa  Efektivitas  Kebijakan  Sesuai  Waktu Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Nelayan di Kelurahan Banten sebagai berikut :
Gambar 3 Efektivitas Kebijakan Sesuai Waktu Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Nelayan di Kelurahan Banten
Sumber: Hasil Penelitian, 2021
Berdasarkan efektivitas kebijakan sesuai waktu pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Banten menunjukan, 40 persen responden cukup efektif dan 58 persen responden menyatakan kurang efektif adanya ketipangan dalam waktu pelaksanaan  yang  artinya  dari  sisi  waktu  pencapaian  kebijakan  kurang  efektif  dalam mendorong  pelaksanaan  kebijakan.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  ketidakjelasan  program bantuan  dengan  sistem  pengajuan  berupa  proposal  kepada  pemerintah.  Selain  harus menunggu lama waktu penyetujuan proposal tersebut, jumlah dan ajuan yang disampaikan nelayan  tidak  sepenuhnya  disetujui  nelayan,  sehingga  nelayan  beranggapan  bahwa pemerintah  kurang  memberikan  kepastian  waktu  dan  tidak  memberikan  rincian  SOP (Standar Oprasional Prosedur) dalam mekanisme program pemberdayaan nelayan, dengan sistem pengajuan proposal.
Dilihat  dari  sasaran  sebagai  target  kongkrit  kebijakan,  bahwa  program  sudah  bisa dirasakan oleh beberapa nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapatkan berbagai program bantuan untuk pemberdayaan. Namun ada beberapa kelompok nelayan belum tersentuh program bantuan untuk pemberdayaan nelayan. Untuk kesesuaian dalam pencapaian tujuan sesuai dasar hukum, program kebijakan belum sepenuhnya  terwujud  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  7  Tahun  2016  Dapat  dianalisis bahwa  keberhasilan  program  kegiatan  dari  sisi  waktu  dan  keberhasilan  sasaran  target program  kebijakan  dipandang  masih  kurang  efektif.  Keberadaan  ekonomi  masyarakat nelayan  rata-sata  masih  kurang  berdaya  dalam  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi. Program-program pemberdayaan kepada nelayan belum signifikan meningkatkan ekonomi nelayan.
Berdasarakan uraian data di atas, dapat dianalisis berdasarakan konsep Duncan dalam Hermawan    (2017)    bahwa  untuk  melihat  efektifitas  kebijakan  maka  dapat  dilhat ukuran efektivitas  salah  satunya  berkenaan  dengan  indikator  “pencapaian  tujuan”.  Pencapaian adalah keseluruhan upaya  pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena  itu,  agar    pencapaian  tujuan  akhir  semakin  terjamin,  diperlukan  pentahapan,  baik dalam  arti    pentahapan  pencapaian  bagian-bagiannya  maupun  pentahapan  dalam  arti periodisasinya.  Pencapaian  tujuan  terdiri  dari  beberapa  faktor  yaitu  :  1)  Kurun  waktu pencapaiannya ditentukan, 2) Sasaran yang merupakan target kongkrit, dan 3) Dasar hukum.

## 2) Adaptasi Kebijakan
Untuk  mengukur  efektivitas  kebijakan  dapat  dilihat  dari  Adaptasi  Kebijakan  dalam hal  ini  berkaitan  dengan  kesesuaian  antara  program  dengan  keadaan  dilapangan pemberdayaan ekonomi nelayan. ( Duncan  dalam  Richard M. Steers, 1985 ) indikator ini untuk melihat efektivitas kebijakan maka perlu dilihat kesesuaian program pemberdayaan sesuai dengan pemahaman, keterlibatan aktif, dan kesesuian dengan keinginan masyarakat nelayan.
Kondisi  tersebut  terungkap  dari  wawancara  Pejabat  Pengelola  kegiatan  program pemberdayaan terungkap program pemberdayaan berupa bantuan sudah sesuai usulan dari nelayan dan sudah melalui verifikasi di kelompok nelayan. Masyarakat nelayan memiliki kelompok kecil untuk usaha bersama yang kemudian dilakukan pembinaan oleh penyuluh yang  ditugasakan  oleh  pemerintah  untuk  mendampingi  nelayan.  Keberadaan  penyuluh dipandang sangat membantu nelayan dalam berbagai macam kegiatan baik adanya program pemerintah  terkait  program  pemberdayaan  ekonomi,  namun  untuk  pemberdayaan  belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut :
“Kayaknya mudah dipahami oleh nelayan, Para nelayan sangat terlibat aktif dalam pemberdayaan ekonomi. Itu sesuai, karena proposal mereka merupakan  keinginan dia    inginnya  bahan  bukan  bahan  jadi  melainkan  bahan  mentah,  Kalau  nelayan pengen  sesuatu ya kita penuhi” (Hasil Wawancara Penelitian).
Selanjutnya  berdasarkan  wawancara  dengan  kelompok  nelayan  yang  menyatakan kurang dimengerti dengan program yang diberikan dan mengelukan terkait belum adanya program  yang  terbaru  untuk  nelayan  saat  terjadi  pandemi  Covid-19.  Meski  demikian
program yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan keinginan nelayan. berikut petikan wawancara :
“saya tidak begitu mengerti dengan program yang ada, yang hanya saya tau  itu Cuma ada  bantuan  dari  pemerintah.  Ya kitamah  kalo  di  suruh  kumpul kelompok  KUB  ya kita ikut kumpul, infonya ada sosialisasi begitu dari dinas. Bantuan yang didapatkan sangat membantu bangi kami itu bermanfaat sekali dalam melut. (Hasil Wawancara Penelitian).
Selanjutnya  pandangan  pihak  pemerintah  pada  tingkat  Kelurahan  Banten,  Untuk kesesuiaan program pemberdayaan dengan peningkatan ekonomi sudah ada manfaat yang dirasakan, namun masyarakat tentu belum puas dengan apa yang telah dilaksanakan. Pihak kelurahan  untuk  keberadaan  program  tersebut  hanya  mengtahui  saja  sebagai  yang bertanggungjawab secara wilayah administratif., berikut kutipan wawancara :
“Kalo untuk nelayan yang terlibat cukup banyak, yang mengikuti program bantuan dari  pemerintah  kota  maupun  provinsi,  Karena  itu  merupakan  kebutuhan  mereka dalam mendapatkan mata pencaharian, mereka meminta berupa bantuan alat tangkap seperti jarring, timah, perah, tali dan lainnya. Kalo untuk kepuasan ya namanya juga masyarakat tentu belum puas dengan apa yang telah di kasih tersebut, namun saya yakini itu cukup membantu untuk para nelayan. (Hasil Wawancara Penelitian).
Berdasarkan  data  diolah  diketahui  bahwa  Efektivitas  Adaptasi,  Kemampuan Organisasi  Pemerintah  Dalam  Menyesuaikan  Diri  Dengan  Lingkungannya  Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kelurahan Banten sebagai berikut :
Gambar 4
Efektivitas Adaptasi, Kemampuan Organisasi Pemerintah Dalam Menyesuaikan Diri Dengan Lingkungannya Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kelurahan Banten
Sumber: Hasil Penelitian, 2021
Diketahui  bahwa  efektivitas  adaptasi,  kemampuan  organisasi  pemerintah  dalam menyesuaikan  diri  dengan  lingkungannya  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  nelayan  di  Kelurahan  Banten,  sebanyak  51  persen  cukup  efektif, Artinya efektivitas adaptasi, kemampuan organisasi pemerintah dalam menyesuaikan diri dengan  lingkungannya  kebijakan  sejauh  ini  dipandang  cukup  efektif  mendukung pelaksanaaa kebijakan pemberdayaan ekonomi nelayan.
Selanjutnya,  berdasarkan  wawancara  dan  observasi  diketahui  bahwa  efektivitas adaptasi,  kemampuan  organisasi  pemerintah  dalam  menyesuaikan  diri  dengan lingkungannya  sudah  terdapat  kesesuaian  antara  program  dengan  keadaan  dilapangan pemberdayaan  ekonomi  nelayan.  Kondisi  tersebut  dipandang  sudah  memenuhi,  karena manfaatnya dapat dirasakan oleh nelayan. Para nelayan dipandang cukup terlibat aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan dari pemerintah.
Berdasarkan  data  diolah  diketahui  bahwa  Efektivitas  Adaptasi,  Kemampuan Organisasi  Kelompok  Nelayan  (KUB)  Dalam  Menyesuaikan  Diri  Dengan  Program Kebijakan  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Nelayan  di  Kelurahan  Banten  sebagai berikut:

## Gambar 5
Efektivitas Adaptasi, Kemampuan Organisasi Kelompok Nelayan (KUB) Dalam Menyesuaikan Diri Dengan Program Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kelurahan Banten
Sumber: Hasil Penelitian, 2021
Diketahui  bahwa  efektivitas  adaptasi,  kemampuan  organisasi  kelompok  nelayan (KUB)  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  nelayan  di Kelurahan  Banten,  sebanyak  45  persen  cukup  efektif  yang  artinya  efektivitas  adaptasi, kemampuan organisasi kelompok nelayan (KUB) dalam pelaksanaan kebijakan sejauh ini
dipandang  cukup  efektif  mendukung  pelaksanaan  kebijakan  pemberdayaan  ekonomi nelayan.
Adaptasi  kebijakan  pembedayaan  ekonomi  nelayan,  bahwa  masyarakat  nelayan memeiliki  kelompok  kecil  untuk  usaha  bersama  (KUB)  yang  kemudian  dilakukan pembinaan oleh penyuluh yang ditugasakan oleh pemerintah untuk mendampingi nelayan. Keberadaan  penyuluh  sangat  membantu  nelayan  dalam  berbagai  macam  kegiatan  baik adanya  program  bantuan alat tangkap,  maupun  pengeolahan  hasil tangkap  ikan.  Program sosialisasi  belum  mampu  menjadikan  masyarakat  nelayan  sepenuhnya  memahami kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi nelayan. Masih banyak nelayan yang tidak tahu sumber program tersebut dan dampaknya peningkatan ekonomi belum dirasakan secara signifikan oleh nelayan.

## 3) Integrasi Kebijakan
Integrasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Banten, yaitu  mengkaji  tingkat  kemampuan  suatu  organisasi  dalam  hal  ini  organisasi  pemerintah dan  stakeholders  pembangunan  untuk  mengadakan  sosialisasi  atau  komunikasi  dan pengembangan  konsekuensi,  Integrasi  menyangkut  proses  sosialisasi  berkenaan  dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan.
Integrasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Banten, dalam hal ini kemampuan pemerintah Kota Serang dan stakeholders pemberdayaan nelayan untuk  mengadakan  sosialisasi  atau  komunikasi.  Dalam  implementasinya  terjadi  integrasi kebijakan dari mulai pemerintah pusat, daerah dengan lembaga lainnya. Seperti halnya pada saat  pandemi  Covid-19  dimana  nelayan  di  Keluarahan  Banten    mendapatkan  bantuan, berikut petikan wawancara :
“yang terlibat dalam pemberdayaan nelayan dikarangantu adalah BMKG dimana dia mengadakan sekolah lapangan buat para nelayan dan mengajarkan cara bagaimana mengetahui  lokasi  ikan    itu  pelatihannya.  Termasuk  PPN  juga  mereka  kerjasama dengan kita dalam pelaporan jumlah kapal dan ikan tangkap dan  permodalan, jadi untuk teknisnya kurang lebih sama dengan kita pinjam modal di bank, cuman kalo di bank  kan  susah,  untuk  kapal  di  jaminkan,  pelaku  usaha  mengajukan  dengan  limit sekian itu lebih bisa di fasilitasi, dia lebih rendah di bunga, saya kurang paham kalo untuk persenannya tapi dia rendah di situ. Kemudian juga ada dari anggota Dewan Pusat  yang  memberikan  dana  hibah  untuk  para  nelayan.  Namun  sebelum  itu  saya pastikan  terlebih  dahulu  dana  tersebut  apakah  benar-benar  ada  dan  para  nelayan
mendapatkannya  atau  hanya  sekedar  wacana  saja.  Saya  tidak  mau  yang  akhirnya para nelayan menuntut ke saya untuk hal tersebut” (Hasil Wawancara Penelitian).
Berdasarkan  wawancara  diatas,  dapat  dikethaui  bahwa  integrasi  kebijakan pemberdayaan  dilakukan  oleh  beberapa  lembaga,  baik  dari  Kementrian  seperti  KKP, kementrian dan Lembaga lain. Program sejauh ini dipandang dirasakan cukup efektif karena cukup  membantu  nelayan  yang  kerap  mengharapkan  bantuan  kepada  pemerintah. Komunikasi  dan  sosialisasi  kerap  dilakukan  pendampingan  dari  dinas,  seperti  pengajuan proposal.
Selanjutnya kemitraan tersebut dilalkukan oleh Lembaga legislatif baik pusat maupun daerah  dalam  hal  pengawasan,  dari  PPN  Karangantu  yang  sering  melakukan  sosialisasi kepada nelayan, hal tersebut menurut sebagian kelompok nelayan karangantu cukup dalam mendukung beberapa program pemberdayaan ekonomi yang di glontorkan oleh dinas kota Serang. berikut petikan wawancara:
“dulu ada bantuan dari dewan yang waktu itu memberikan bantuan berupa kapal dan sembako  untuk  nelayan,  dari  ppn  juga  waktu  itu  ada  sosialisasi.  dari  BPBD  ada pelatihan  keselamatan  untuk  para  nelayan  kalo  mendapat  musibah  di  kapal  saat nelayan. Sejauh ini yang saya rasakan program yang ada bisa dikatakan cukup efektif karena semua itu sangat membantu bagi kami khusunya nelayan. Untuk komunikasi hampir  tiap  hari,  dan  tidak  jarang  ketika  ada  bantuan  kita  di  beri  tahu  oleh pendamping,  untuk  segera  mengajukan  proposal  kemudian  di  koordinir”.  (Hasil Wawancara Penelitian) .
Berdasarkan data diolah diketahui bahwa Efektivitas Kerjasama atau Integrasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kelurahan Banten, Antara Pemerintah dan Swasta (Perusahaan) sebagai berikut :
Gambar 6
Efektivitas Kerjasama atau Integrasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kelurahan Banten, Antara Pemerintah dan Swasta (Perusahaan)
Diketahui  bahwa  efektivitas  kerjasama  atau  integrasi  dalam  pelaksanaan  kebijakan pemberdayaan  ekonomi  masyarakat,  antara  Pemerintah  dan  Swasta  (Perusahaan) menyatakan 50 persen cukup efektif dan 38 persen kurang efektif yang artinya integrasi atau kerjasama  kebijakan  sejauh  ini  dipandang  belum  sepenuhnya  efektif  oleh  nelayan  dan pelaksanaan  kebijakan.  Selanjutnya  berdasarakan  observasi  dan  wawancara  efektivitas kerjasama  atau  integrasi  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pemberdayaan  ekonomi  antara pemerintah dengan swasta (perusahaan), sejauh ini nelayan belum mengetahui. Kerjasama sejauh ini hanya terjadi antara pemerintah dan pemerintah daerah.
Berdasarkan data diolah diketahui bahwa Efektivitas Kerjasama atau Integrasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kelurahan Banten, Antara Pemerintah dan Masyarakat (NGo/LSM) sebagai berikut :
Gambar 7
Efektivitas Kerjasama atau Integrasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kelurahan Banten, Antara Pemerintah dan Masyarakat (NGo/LSM)
Sumber: Hasil Penelitian, 2021
Diketahui  bahwa  efektivitas  kerjasama  atau  integrasi  dalam  pelaksanaan  kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Banten, antara Pemerintah dan Masyarakat  (Ngo/LSM)  sebanyak  45  persen  kurang  efektif  dan  38  persen  cukup  efektif artinya  integrasi  atau  kerjasama  kebijakan  antara  pemerintah  dan  Ngo/LSM  sejauh  ini dipandang  kurang  efektif  oleh  nelayan  dan  pelaksanaan  kebijakan.  diketahui  bahwa efektivitas  kerjasama  antara  Pemerintah  dan  Masyarakat  (Ngo/LSM)  sejauh  ini  belum maksimal, meski keterlibatan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kota Serang sudah  terlibat,  para  nelayan  belum  sepenuhnya  terlaksana.  Masih  banyak  nelayan  yang belum tersentuh program pemberdayaan dari pemerintah tersebut.
Berdasarkan data diolah diketahui bahwa Efektivitas Sosialisasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Nelayan  di  Kelurahan  Banten  sebagai berikut:
Gambar 8
Efektivitas Sosialisasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kelurahan Banten
Sumber: Hasil Penelitian, 2021
Diketahui sebanyak 45 persen cukup efektif dan 35 persen kurang efektif hal tersebut pada  sosialisasi  kebijakan  sejauh  ini  dipandang  cukup  efektif  mendukung  pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi nelayan. diketahui bahwa dipandang oleh nelayan sudah cukup  efektif,  hal  itu  sering  dirasakan  oleh  nelayan  baik  sosialisasi  secara langsung  oleh penyuluh, maupun oleh PPN Karangantu, sosialisasi juga kerap diberikan oleh BPBD untuk pencegahan  terjadinya  bencana  atau  bahaya  pada  saat  di  lautan  saat  melakukan penangkapan ikan.  Sosialisasi  kerap  juga  didapatkan  oleh  nelayan  melalui  BMKG  untuk memprediksi dan pemberian edukasi kepada nelayan terkait pengetahuan perkiraan cuaca yang bisa membahayakan para nelayan.
Berdasarkan  data  diolah  diketahui  Efektivitas  Koordinasi  dan  Komunikasi  Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kelurahan Banten sebagai berikut :
Gambar 9
Efektivitas Koordinasi dan Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kelurahan Banten
Diketahui  bahwa,  sebanyak  45  persen  responden  menyatakan  cukup  efektif  dan  40 persen  kurang  efektif  artinya  sosialisasi  kebijakan  sejauh  ini  dipandang  cukup  efektif mendukung  pelaksanaaa  kebijakan  pemberdayaan  ekonomi  nelayan.  bahwa  sejauh  ini terkesan  masiih  sendiri-sendiri  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Seperti pemerintah  kecamatan  misalanya  jarang  terlibat  daam  pemberdayaan  nelayan  yang mengawal  program  dari  pemerintah  pusat  dan  provinsi,  sementara  pemerintah  kelurahan hanya  sebatas  mengetahui  sebagai  perwakilan  wilayah  administratif.  Koordinasi pemberdayaan  nelayan  sejauh  ini  belum  terintegrasi  dengan  baik,  sehingga  dalam mengidentifikasi  permasalahan  pemberdayaan  belum  sepenuhnya  efektif  alam memperbaiki kebijakan yang dilaksnakan oleh pemerintah.
Integrasi kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi nelayan di Kelurahan Karangantu dapat  dinyatakan  sudah  terjalin  integrasi  kebijakan  dengan  berbagai  organisasi  baik lembaga  dari  pemerintah  pusat,  seperti  Kementrian  KKP  dalam  hal  menyusun  program bantuan  alat-alat  perikanan  tangkap,  seperti  jaring,  perahu  dan  alat-alat  lainnya  yang menunjang peningkatan jumlah produksi ikan tangkap oleh nelayan. Selain itu, terlibat juga Kementrian Koprasi dan UKM dalam hal pemberdayaan koprasi nelayan dan usaha nelayan seperti pemberayaan KUB nelayan. Program kegiatan juga kerap mendapatkan pengawasan dari Anggota DPR RI, yang melakukan kunjungan kerja bertemu nelayan untuk menyerap aspirasi.
Jika  dilihat  dari  peneltian  yang  dilakukan    (Ipah  Ema  Jumiati,  2017)    pada penelitiannya  dengan lokasi  penelitian  yang  sama  menunjukkan  bahwa evaluasi  program pemberdayaan nelayan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota Serang  belum  berjalan  dengan  baik  dikarenakan  terdapat  faktor-faktor  yang  kurang mendukung terhadap pencapaian tujuan evaluasi kebijakan, baik dari kegiatan spesifikasi, penilaian,  maupun  analisis  dan  rekomendasi,  hal  tersebut  disinyalir  ada  beberapa penyimpangan-penyimpangan yang  terjadi pada program-program pemberdayaan nelayan oleh karenanya

## KESIMPULAN
Berdasarakan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  peneliti  dapat  menarik  kesimpulan, sebagai berikut:
1. Efektivitas  kebijakan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  nelayan  di  Kelurahan Banten,  Kecamatan  Kasemen,  Kota  Serang  Provinsi  Banten  disimpulkan  belum terlaksana efektif.  Hal itu dilihat dari indikator pencapaian tujuan kebijakan, dimana dari  aspek  kurun  waktu  pencapaiannya  kurang  jelas  penentuannya,  sasaran  yang merupakan target kongkrit belum sepenuhnya merata dimana masih banyak nelayan yang  belum  mendapatkan  program  pemberdayaan.  Selanjutnya  pada  indikator integrasi kebijakan sudah terjalin integrasi dengan berbagai organisasi baik lembaga dari  pemerintah  pusat  maupun  pemeritnah  daerah.  untuk  kemampuan  pemerintah dalam  meberikan  sosialisasi  program  kepada  nelayan  masih  kurang  dipahami  oleh nelayan, sehingga belum mendukung efektivitas kebijakan, namun dalam koordinasi dan komunikasi sudah terjalin baik. Pada indikator adaptasi sudah terlaksana dengan baik,  dimana  adanya  pendampingan  dari  penyuluh  cukup  membantu  pengetahun nelayan.
2. Faktor-faktor  apa  yang  menghambat  efeketivitas  kebijakan  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  nelayan  di  Kelurahan  Banten,  diantaranya:  pertama,  adanya  kebijakan refocusing  anggaran  dimasa  pandemi  Covid-19  menyebabkan  program-program kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat nelayan tidak dapat dilaksanakan. Kedua, belum  adanya  lembaga  pemberian  modal  untuk  para  nelayan  terutama  dalam  masa paceklik saat musim nelayan tidak bisa melaut karena faktor cuaca. Ketiga, berkaitan dengan  kepastian  waktu  dalam  proses  pengajuan  proposal  bantuan  untuk pemberdayaan  nelayan  dari  pemerintah.  Keempat,  minimnya  pendidikan  dari  para nelayan,  sehingga  bentuk  program  dan  jenisnya  kurang  begitu  dipahami  dan dimengerti sama nelayan. Kelima, banyakanya nelayan yang terjerat utang oleh para tengkulak,  membuat  kreativitas  nelayan  terhambat.  Akhinya  ada  beberapa  bantuan dari pemerintah dijual oleh nelayan untuk membayar cicilan utang kepada tengkulak.

## DAFTAR PUSTAKA
Edi  Suharto,  Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat:  Kajian  Strategis Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial,  (Bandung:  Refika Aditama, 2014)., hlm 58
Abdul Bashith, Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah, (Malang: UIN Maliki Press, 2012)., hlm. 29
Pemuktahiran Data PMKS dan PSKS Tahun 2020 Dinas Sosial Provinsi Banten.
Rencana Strategis Tahun 2019 Dinas Pertanian dan kelautan Kota Serang.
Hariyanto,  Slamet.  2014.  “Analisis  Pemberdayaan  Masyarakat  Nelayan  Di  Pantai  Parigi Kecamatan  Watulimo  Kabupaten  Trenggalek.”  Universitas  Tulungagung BONOROWO 2(1).
Hermawan,  Hendra.  2017.  “Efektivitas  Penarikan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Oleh Perangkat  Desa  Di  Desa  Pangandaran  Kecamatan  Pengandaran  Kabupaten Pangandaran.” Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3(No 1):150–67.
Huda  Sirajul.  n.d.  “Evaluasi  Pelaksanaan  Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Bersekala  Besar (PSBB) DI KOTA bANJARBARU.”
Ishak, Husen. n.d. “Dinamika Perubahan Sosial Masyarakat Nelayan Dalam Meningkatkan
Taraf Hidup Di Kelurahan Maftutu Kota Tidore Kepulauan.” 25.
Kurniawan,  Tjakradiningrat.  2021.  “Efektifitas  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Penegakan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 DI Kota Manado.” 1(2):1–13.
Magdalena,  Purwati.  2017.  “Socio-Economic  Changes  in  Fishing  Communities  of  The Village of.” 1(2252):29–46.
Samsu. 2017. METODE PENELITIAN.
Badan  Pusat  Statistik,  2021.  Banyaknya  Rumah  Tangga  Perikanan  Menurut  Jenis
Perikanan di Kota
Serang,
2019 (Rumah Tangga), https://serangkota.bps.go.id/indicator/56/104/1/banyaknya-rumah-tangga- perikanan-menurut-jenis-perikanan-di-kota-serang-2019.html, diakses 06
November 2021.
https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmmerak/page/2029 diakses 29 September 2021.
https://serangkota.bps.go.id/publication/2020/04/27/354286a76093052203a44878/kota- serang-dalam-angka-2020.html. diakses 02 Desember 2021.
https://www.tribunnews.com/regional/2020/07/17/662-keluarga-di-kecamatan-kasemen- kota-serang-banten-tinggal-di-rumah-tak-layak-huni.  Diakses  15  September 2021.