e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING TERHADAP PASAR MODERN
Ali Abdul Wakhid 1
UIN Raden Intan Lampung, Indonesia 1 e-mail: aliabdulwakhid@radenintan.ac.id 1
Abd. Qohar 2
UIN Raden Intan Lampung, Indonesia 2
e-mail: abdulqohar@radenintan.ac.id 2
Liky Faizal 3
UIN Raden Intan Lampung, Indonesia 3 e-mail: likyfaizal@radenintan.ac.id 3 Diterima: 14 November 2022 Disetujui: 21 Desember 2022 Dipublikasikan: 26 Desember 2022

## Abstract
Competition  between  modern  markets  and  traditional  markets  has  been  getting  out  of  control lately in the city of Bandar Lampung. In the city of Bandar Lampung there are about 14 modern shops  whose  number  increases  every  year,  while  the  number  of  traditional  markets  is  10.  This research is field research, which describes and describes the circumstances and phenomena that are  clearer  about  the  situation  that  occurs.  This  research  aims  to  intensively  study  local government policies in the development of traditional markets to increase competitiveness against modern markets in the city of Bandar Lampung. The primary data for this study is in the form of data  from  interviews  with  employees  of  the  Bandar  Lampung  City  Trade  Office.  In  this  study secondary data related to local government policies in the development of traditional markets to increase competitiveness against modern markets in the city of Bandar Lampung. Data analysis by collecting data, data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the research are that the City Government of Bandar Lampung has taken various policy models as an effort to develop traditional markets in order to deal with the rise of modern markets. And has also carried out  various  market  development  programs  that  have  been  implemented  such  as:  revitalizing traditional markets through improving traditional market supporting infrastructure, empowering markets  and  developing  and  manufacturing  market  promotion  media.  Improvement  of  market infrastructure, namely carrying out market rehabilitation. Increasing  the cleanliness of the Way Halim Market environment, increasing security and order by increasing the frequency of market patrols by security and order officers in collaboration with the police, fostering and empowering traders through increasing the ability of traders in business management, merchandise display, customer service, quality of goods, stock goods and the accuracy of the size / scales.
Keywords: Policy, Modern Market, Traditional Market.
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## Abstrak
Persaingan antara pasar modern di dengan pasar tradisional  semakin  tak terkendali  akhir-akhir ini  di  Kota  Bandar  Lampung.  Di  Kota  Bandar  Lampung  terdapat sekitar 14 toko modern yang setiap Tahun nya jumlahnya meningkat sementara  jumlah  pasar  tradisional  sebanyak  10  buah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk  mempelajari  secara  intensif  tentang  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  pengembangan pasar tradisional untuk meningkatkan daya saing terhadap pasar modern di Kota Bandar Lampung. Data primer untuk penelitian ini adalah berupa data dari hasil wawancara dengan pegawai Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini data sekunder yang berkaitan kebijakan pemerintah  daerah  dalam  pengembangan  pasar  tradisional  untuk  meningkatkan  daya  saing terhadap  pasar  modern  di  Kota  Bandar  Lampung.  Analisis  data  dengan  mengumpulkan  data, redukasi  data,  penyajian  data,  dan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  yaitu  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung telah mengambil berbagai model kebijakan sebagai upaya untuk mengembangkan pasar tradisional dalam rangka menghadapi maraknya pasar modern. Dan telah juga melakukan berbagai beberapa program pengembangan pasar telah dilaksanakan seperti: revitalisasi pasar tradisional melalui  perbaikan  sarana  prasarana  pendukung  pasar  tradisional,  pemberdayaan  pasar  dan pengembangan  dan  pembuatan  media  promosi  pasar.  Perbaikan  infrastruktur  pasar  yaitu melakukan rehabilitasi pasar . Peningkatan kebersihan lingkungan Pasar Way Halim, peningkatan pengamanan dan penertiban dengan menambah frekuensi patroli pasar oleh petugas keamanan dan ketertiban yang bekerja sama dengan kepolisian, pembinaan dan pemberdayaan pedagang melalui peningkatan kemampuan pedagang dalam manajemen usaha, display barang dagangan, pelayanan konsumen, kualitas barang, stock barang dan ketepatan ukuran/timbangan.
Kata Kunci: Kebijakan, Pasar Modern, Pasar Tradisional.

## A. PENDAHULUAN
Pasar  tradisional  memiliki  berbagai  kelemahan  yang  telah  menjadi karakter  dasar  yang sangat  sulit  diubah,  mulai  dari  faktor  desain,  tata  ruang,  tata letak,  dan  tampilan  yang  tidak sebaik  pusat  perbelanjaan  modern,  alokasi  waktu operasional  yang  relatif  terbatas,  kurangnya teknologi  yang  digunakan,  kualitas barang  yang  kurang  baik,  kurangnya  promosi  penjualan, rendahnya  tingkat keamanan,  kesemerawutan  parkir,  hingga  berbagai  isu  yang  merusak  citra pasar tradisional seperti maraknya informasi kecurangan-kecurangan dalam aktivitas penjualan dan perdagangan.  Kompleksitas  kelemahan  pasar  tradisional  tersebut. Pembenahan pasar tradisional memerlukan  upaya  pengaturan  dan  pembinaan pasar  tradisional  yang  bersifat  integratif  dan kompeherensif.  Pembenahan  pasar tradisional  sering  kali  sebatas  pembenahan  fisik  bangunan pasar  dengan merenovasi  bangunan  pasar  atau  membangun  pasar  baru.  Pembangunan  atau renovasi  bangunan  pasar  tidak  serta  merta  mampu  mewujudkan  pasar  tradisional yang  nyaman,
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
bersih,  dan  memberi  pendapatan  yang  lebih  baik  bagi  pedagang maupun  kenyamanan  bagi konsumen  untuk  berbelanja  di  pasar tradisional. 11
Berdasarkan data yang keluarkan Dinas  Perdagangan Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel 1.1
Data Pedagang Toko/Kios, Los Amparan, dan Pelataran di Pasar Tradisional di Kota
Bandarlampung. No Nama Pasar Toko/Kios Los Amparan Jumlah 1 Tugu 154 110 246 2 Bambu Kuning 237 198 435 3 Kangkung 165 123 288 4 SMEP 176 165 341 5 Bawah 189 187 376 6 Way Halim 186 154 340 7 Pasir Gintung 227 189 416 8 Way Kandis 79 65 158 9 Cimeng 175 87 262 10 Tamin 174 89 263
Sumber : Dinas  Perdagangan, Kota Bandar Lampung, 2021
Persaingan antara pasar modern di dengan pasar tradisional  semakin  tak terkendali  akhir- akhir  ini  di  Kota  Bandar  Lampung.  Di  Kota  Bandar  Lampung  terdapat sekitar 14 toko modern yang  setiap  Tahun nya  jumlahnya  meningkat sementara  jumlah  pasar  tradisional  sebanyak  10 buah.  Dengan  munculnya berbagai  macam  pasar  modern  di  yang  telah  menjamur  di  seluruh wilayah  Kota Bandar  Lampung  memberikan  berbagai  dampak  baik  positif  maupun  negatif  bagi masyarakat.  Dampak  positif  yang  diberikan  antara  lain  mempermudah  akses masyarakat mendapatkan  barang  konsumsi  yang  mereka  butuhkan  karena  supermarket  dan  minimarket memiliki kelengkapan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu letaknya yang berada dekat
1 M.  Chatib  Basri,  Rumah  Ekonomi  Rumah  Budaya  (Membaca  Kebijakan  Perdagangan Indonesia), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2012),  146.
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
dengan pemukiman maupun akses jalan membuat supermarket minimarket mudah dijangkau.
Hal lain yang berkaitan dengan dampak positif yang  diberikan supermarket  dan minimarket adalah  fasilitas  yang  nyaman  dan  bersih,  harga-  harga  yang  terjangkau  dan  seringnya  diskon maupun  potongan-potongan  harga  terhadap  produk-produk  tertentu  berbanding  terbalik  dengan pasar  tradisional  ketika  momentum  hari-hari  besar  keagamaan  ataupun  tahun  baru  pedangang cenderung menaikan harga ataupun dengan alas an dari distributor atau mengalami gagal panen ds.  Dalam  hal  penciptaan  lapangan  pekerjaan,  minimarket  dapat  menambah  peluang  kerja  bagi masyarakat  yang  pada  akhirnya  mampu  meningkatkan  penghasilan  dan  mengurangi pengangguran.  Selain  dampak-dampak  positif  yang  telah  disebutkan  di  atas,  maraknya  pasar modern  di  juga  memberikan  berbagai  dampak  negatif  bagi  masyarakat.  Dampak  negatif  yang utama dengan munculnya ritel modern adalah mematikan pasar dan ritel tradisional. Persaingan keberadaan  pasar  tradisional  maupun  toko  kebutuhan  sehari-hari  (toko  kelontong)  tradisional muncul karena fasilitas, kenyamanan maupun pelayanan dari minimarket yang lebih baik sehingga membuat konsumen lebih memilih ritel modern tersebut. Hal ini jelas dapat mematikan keberadaan pasar dan warung tradisional yang jumlahnya lebih besar dan menyangkut hajat hidup masyarakat yang lebih luas. Penurunan omset yang didapat penjual pasar tradisional akan berkurang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sebelum munculnya supermarket dan minimarket di sekitar mereka.
Walaupun supermarket dan minimarket sering menawarkan potongan harga untuk barang/ produk-produk tertentu namun beberapa harga barang yang lain ternyata lebih mahal dari harga normal di pasaran maupun warung tradisional. Bagi konsumen tertentu  yang lebih memilih harga yang  murah  mungkin  akan  lebih  mempertimbangkan  untuk  membeli  di  warung  tradisonal. Kebanyakan  konsumen  dari  supermarket  dan  minimarket  saat  ini  adalah  masyarakat  golongan menengah ke atas. Pemerintah Kota Bandar  Lampung tentu saja tidak tinggal diam melihat gejala yang terjadi di masyarakat tersebut. Berbagai kebijakan telah diadopsi dan dalam proses formulasi berkaitan dengan pengelolaan pasar tradisional dan modern. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Bandar  Lampung  No.  11  Tahun   2012  Tentang  Persyaratan  Dan  Penataan Minimarket. 22 Peraturan  Walikota  ini  bertujuan  untuk  melindungi  keberadaan  warung  maupun pasar tradisional yang telah ada sejak dulu yang merupakan salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat. Pemerintah kota tidak melarang pendirian pasar modern di di wilayah kota Bandar Lampung,  tetapi  lebih  berupaya untuk  membatasi  keberadaannya.  Selain  Peraturan  Walikota
2 Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Persyaratan  Dan  Penataan Minimarket
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
tersebut,  terdapat  lagi beberapa  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung berkenaan dengan pengelolaan pasar tradisional dan modern. Namun kenyataannya, saat ini  pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  terkesan  kurang  tegas  terhadap  keberadaannya  pasar tradisional di kota Bandar Lampung. Oleh sebab itu, dalam kajian ilmiah ini untuk menelaah secara intensif  tentang  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  pengembangan  pasar  tradisional  untuk meningkatkan daya saing terhadap pasar modern di Kota Bandar Lampung.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research )  yaitu  memaparkan  dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mempelajari  secara  intensif  tentang  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam pengembangan pasar tradisional untuk meningkatkan daya saing terhadap pasar modern di Kota Bandar  Lampung.  Data  primer  untuk  penelitian  ini  adalah  berupa  data  dari  hasil  wawancara dengan pegawai Dinas  Perdagangan Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini data sekunder yang  berkaitan  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  pengembangan  pasar  tradisional untuk meningkatkan daya saing terhadap pasar modern di Kota Bandar Lampung. diperoleh dari:
a) Undang-Undang No. 7 Tahun  2014 tentang Perdagangan
b) Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.23  Tahun    2021  tentang  Pedoman  Pengambangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan
c) Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  No.  11  Tahun    2012  Tentang  Persyaratan  Dan Penataan Minimarket
Pihak  yang menjadi  informan  utama  dalam  penelitian ini  adalah  pihak-pihak  yang  terlibat dalam kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pasar tradisional untuk meningkatkan daya  saing  terhadap  pasar  modern  di  Kota  Bandar  Lampung,  sedangkan  pihak-pihak  lain  yang terkait  dengan  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  pengembangan  pasar  tradisional  untuk meningkatkan  daya  saing  terhadap  pasar  modern  di  Kota  Bandar  Lampung  menjadi  informan tambahan, antara lain:
1) Informan  Kunci:  1  orang  Kepala  Bidang Dinas Perdagangan kota  Bandar Lampung,
2) Informan  Utama:  1  orang  Kepala  Seksi Dinas Perdagangan  kota Bandar Lampung dan berbagai pihak yang terkait.
3) Informan Pendukung:  5 orang Pedagang dan 2 orang Masyarakat
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Adapun  kegiatan  pengumpulan  data  dilakukan  setelah  penelitian  dilakukan  atau  disusun. Pengumpulan  data  merupakan  salah  satu  proses  dalam  penelitian  yang  dapat  membantu memecahkan  permasalahan  yang  sedang  diteliti,  oleh  karena  itu  data  yang  dikumpulkan  harus cukup Analisis data dengan mengumpulkan data, redukasi data, penyajian data, dan kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Publik
Istilah  “kebijakan”  atau  “policy”  dipergunakan  untuk  menunjuk  perilaku  seorang  aktor (misalnya seorang pejabat,suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam  suatu  bidang  kegiatan  tertentu.  Pengertian  kebijakan  seperti  ini  dapat  kita  gunakan  dan relatif  memadai  untuk  keperluan  pembicaraan-pembicaraan  biasa,  namun  menjadi  kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Sedangkan kata publik ( public ) sendiri sebagian mengartikan negara. Namun demikian, kebijakan publik ( public policy ) merupakan konsep tersendiri yang mempunyai arti dan definisi khusus. Definisi kebijakan publik menurut para ahli sangat beragam. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone. Ia mengatakan bahwa “secara luas”  kebijakan  publik  dapat  didefinisikan  sebagai  “hubungan  satu  unit  pemerintah  dengan lingkungannya”. Definisi lain diberikan oleh Thomas R Dye mengatakan “bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan publik hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit  banyak  berhubungan  beserta  konsekuensinya  bagi  mereka  yang  bersangkutan  daripada sebagai suatu keputusan sendiri”. 3
Kebijakan  dapat  diwujudkan  dengan  berbagai  cara  seperti  pembuatan  Peraturan Undang- undang, Perencanaan Kegiatan, dan aneka intervensi terhadap ekonomi/sosial masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah maka kebijakan tersebut dicirikan dengan  kekuasaan  yang  didominasi  oleh  pemerintah  serta  sesuai  hukum  dan  wewenang pemerintah. Selain definisi tersebut, Amara Raksasataya mengemukakan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan
3 Budi Winarno, Teori dan proses Kebijakan Publik . Yogyakarta, Media Presindo,2002), 56
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
memuat tiga elemen yaitu :
1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

## Implementasi Kebijakan
Pressman  dan  Wildavsky  (dalam  winarno) 4 ,  mengemukakan  bahwa, ímplementation  is  to carry out, accomplish fulfill produce and complete ”. Implementasi bermaksud untuk membawa, menyelesaikan,  mengisi, menghasilkan dan melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat  dimaksudkan  sebagai  suatu aktivitas  yang  bertalian  dengan  penyelesaian  suatu  pekerjaan dengan  penggunaan  sarana  (alat)  untuk  memperoleh  hasil.  Apabila  pengertian  implementasi  di atas  dirangkaikan  kebijakan  publik,  maka  kata  implementasi  kebijakan  publik  dapat  diartikan sebagai  aktivitas  penyelesaian  atau  pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik  yang  telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.
Dengan  demikian,  dalam  proses  kebijakan  publik  implementasi  kebijakan  merupakan tahapan  yang  bersifat  praktis  dan  dibedakan  dari  formulasi  kebijakan  yang  dapat  dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.
Kemudian Edward III (dalam Dunn) mengemukakakan bahwa: ”Policy implementation is the stage of policy making between the establishment of a policy…and the consequences of the policy  for  the  people  whom  it  affects”. Sedangkan  Grindle  mengemukakan  bahwa: “ implementation a general process  of administrative action that can be investigated at specific program level ”.
Dari  uraian  di  atas  diperoleh  suatu  gambaran  bahwa,  implementasi  kebijakan  publik merupakan  proses  kegiatan  administratif yang  dilakukan  setelah  kebijakan  ditetapkan/disetujui. Kegiatan  ini  terletak  di  antara  perumusan  kebijakan  dan  evaluasi  kebijakan.  Implementasi kebijakan  mengandung  logika  yang  top-down,  maksudnya  menurunkan/menafsirkan  alternatif- alternatif  yang  masih  abstrak  atau  makro  menjadi  alternatif  yang  bersifat  konkrit  atau  mikro. Sedangkan  formulasi  kebijakan  mengandung  logika bottom  up ,  dalam  arti  proses  ini  diawali
4 Budi  Winarno, Kebijakan  Publik : Teori,  Proses  dan Studi  Kasus ,  (Yogyakarta, PT.  Buku Seru,2012), 29
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.
Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai didalam konsep,  muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi  implementasi.  Dibawah    ini  akan  dijelaskan  secara  singkat  beberapa  model implementasi kebijakan. 5

## Pasar
Pasar  diartikan  sebagai  suatu  tempat  terjadinya  penawaran  dan  juga  permintaan  antara penjual  yang  ingin  menukarkan  barang  ataupun  jasanya  dengan  uang  dan  pembeli  yang  ingin menukarkan  uangnya  dengan  barang  ataupun  jasa  yang  dibutuhkannya. 6 Pada  awalnya,  istilah pasar  menunjukkan  tempat  dimana  penjual  dan  para  pembeli  berkumpul  untuk  melakukan pertukaran barang-barang mereka, misalnya saja di alun-alun. 7 Dalam ilmu ekonomi, sebuah pasar memiliki arti yang lebih luas daripada hanya diartikan sebagai sebuah tempat pertemuan antara penjual  dengan  pembeli  untuk  melakukan  sebuah  transaksi.  Pengertian  pasar  tidak  harus  selalu diartikan  sebagai  suatu  tempat  yang  biasa  dinamakan  pasar  atau  yang  biasa  kita  temui  dalam kehidupan  sehari-hari.  Suatu  pasar  dalam  ilmu  ekonomi  adalah  transaksi  yang  terjadi  antara penjual  dan  pembeli  dimanapun  tempatnya  dan  kapanpun  waktunya. 8 Secara  fisik  pasar merupakan tempat pemusatan pedagang tetap maupun tidak tetap yang berada pada suatu ruangan terbuka atau tertutup atau pada sebagian bahu jalan. 9 Sedangkan secara sosiologis  dan kultural, makna sosiologis pasar tidak hanya sebagai arena jual beli barang maupun jasa saja, namun juga sebagai  tempat  pertemuan  antar  warga  untuk  saling  berinteraksi  sosial.  Pasar  merupakan  suatu tempat  atau  keadaan  yang  mempertemukan  antara  permintaan  (pembeli)  dengan  penawaran (penjual) pada setiap jenis barang, jasa ataupun sumber daya. Pembeli merupakan konsumen yang membutuhkan barang atau jasa, atau bagi suatu industri membutuhkan tenaga kerja, modal serta barang  baku  untuk  produksi.  Sedangkan  penjual  merupakan  industri  yang  menawarkan  hasil produk atau jasa yang diminta atau yang diinginkan oleh pembeli. Seorang pekerja menjual tenaga
5 Subarsono, A.G. Analisis Kebijakan Publik , (Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2008), 34
6 Waluyo Hadi & Dini Hastuti, Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis, (Surabaya: Reality Publisher, 2011), 364
7 Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Manajemen Pemasaran, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 19
8 Boediono, Ekonomi Mikro , (Yogyakarta: BPFE, 2015), 43
9 Rismayani, Manajemen Pemasaran , Cet. 6, (Bandung: Mizan, 1999), 61
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
dan juga keahlian yang dimilikinya, pemilik lahan menjual ataupun menyewakan aset yang mereka miliki,  sedangkan  sebagai  pemilik  modal  mereka  menawarkan  kerjasama  atau  pembagian keuntungan dari bisnis yang mereka lakukan. Secara umum semua orang memiliki peran ganda yakni sebagai penjual dan juga pembeli. 10 Pengunjung pasar terdiri dari pelanggan yang memiliki kebutuhan  atau  keinginan  tertentu,  serta  mau  dan  mampu  dalam  pertukaran  untuk  memenuhi kebutuhan  atau  keingingan  tersebut.  Sebuah  pasar  mencakup  keseluruhan  permintaan  dan penawaran,  serta  seluruh  kontak  antara  penjual  dengan  pembeli  untuk  saling  bertukar  barang maupun jasa. 11 Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pasar sekarang ini tidak hanya  berupa  tempat  yang  digunakan  untuk  berjual  beli  tetapi  keadaan  dimana  saja  yang mempertemukan antara pembeli dengan penjual untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya yang dibutuhkan.
Fungsi  pasar  yakni  sebagai  mata  rantai  yang  mempertemukan  antara  penjual  dengan pembeli. Dalam hal ini, penjual dengan pembeli tidak harus melakukan tatap muka, mereka dapat berkomunikasi lewat surat atau telepon, atau dimasa yang canggih seperti sekarang bisa melalui media online, selama kedua pihak bisa saling mengerti keinginan masing-masing. Terdapat dua unsur utama yang menentukan struktur pasar, yakni jumlah pembeli dan juga penjual di pasar, dan tingkat kebakuan produk. Sebaliknya faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh:
a) Karakteristik  produk.  Jika  produk-produk  lain  merupakan  produk  pengganti  yang baik dari suatu produk, maka tingkat persaingan di pasar semakin ketat.
b) Fungsi  produk.  Industri-industri  yang  fungsi  produksinya  menunjukkan  keadaan increasing  return  scale yang  outputnya  relatif  besar  dibandingkan  dengan permintaan  totalnya  biasanya  jumlah  produsennya  yang  lebih  sedikit  sehingga tingkat  persaingan  lebih  ringan  daripada  di  dalam  industriindustri  yang  fungsi produksinya  constant  atau  decresing  return  to  scale  yang  masuk  ke  pasar  dengan tingkat output yang relatif kecil dibandingkan dengan permintaan total.
c) Pengaruh  pembeli.  Jika  hanya  ada  sedikit  pembeli,  maka  tingkat  persaingan  lebih rendah daripada jika pembelinya banyak. 12
Adapun jenis-jenis pasar yang dapat dibedakan menurut beberapa kriteria, yakni:
a) Menurut manajemennya
10 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam , Edisi Kelima, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 6
11 Rita Hanafie, Pengantar Ekonomi Pertanian , (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 176
12 Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 111
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Menurut manajemennya, pasar dapat dibedakan menjadi dua, yakni 13 :
1) Pasar rakyat Pasar rakyat merupakan pasar yang bersifat tradisional, dimana antara penjual  dan  pembeli  dapat  melakukan  tawar-menawar  secara  langsung  untuk memperoleh  harga  akhir.  Barang-barang  yang  diperjualbelikan  di  pasar  rakyat merupakan barang kebutuhan pokok masyarakat.
2) Pasar  modern  Pasar  modern  memiliki  sifat  modern,  dimana  barang  yang diperjualbelikan memiliki harga pas dan sudah tertera pada label, serta pelayanan mandiri  (swalayan).  Tempat  berlangsungnya  pasar  modern  ini  adalah  mall, hypermarket, plaza, supermarket dan tempat modern lainnya.
b) Menurut strukturmya
1) Pasar persaingan sempurna
Pasar persaingan sempurna diartikan dalam dua sifat utama, yaitu:
a) barang yang dijual bersifat homogen (sama), dan
b) jumlah pembeli dan penjual banyak, sehingga tidak ada pembeli atau penjual tunggal yang bisa mempengaruhi harga pasar.
2) Pasar persaingan tidak sempurna
Dalam pasar persaingan tidak sempurna, penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk menentukan  harga  dan  jumlah  barang  yang  diperjualbelikan.  Jenis  serta  kualitas  barang  yang diperdagangkan bersifat heterogen. Pasar ini dibedakan menjadi:
a) Pasar  monopoli  Pasar  monopoli  merupakan  pasar  yang  hanya  terdiri  dari  satu penjual saja dan pernjual tersebut sebagai penentu harga.
b) Pasar  oligopoli  Pasar  oligopoli  ini  merupakan  pasar  yang  terdiri  atas  beberapa penjual.
c) Pasar persaingan monopolistik
Pasar persaingan monopilistik merupakan pasar yang terdiri atas banyak penjual akan tetapi masing-masing dari penjual menjual barang yang sedikit berbeda jenisnya.8
c) Menurut luas jangkauannya
Jenis pasar menurut jangkauannya dapat dibedakan menjadi 14 :
1) Pasar daerah
13 Ibid
14 Ibid
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
2) Pasar lokal
3) Pasar nasional, dan
4) Pasar internasional
d) Menurut wujudnya
Sedangkan pasar menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi:
1) Pasar  konkrit  Pasar  konkrit  merupakan  pasar  yang  dimana  barang-barang  yang diperdagangkan berada ditempat dan bisa langsung dibeli oleh konsumen. Contohnya seperti pasar rakyat dan pasar modern.
2) Pasar  abstrak  Pasar  abstrak  merupakan  pasar  yang  dimana  para  pedagangnya  tidak menawarkan barang yang akan
e) Menurut waktu penyelenggraannya, pasar dapat dibagi menjadi:
1) Pasar harian
2) Pasar mingguan
3) Pasar bulanan
4) Pasar tahunan, dan
5) Pasar temporer.
f) Menurut pengelolaannya
1) Pasar  pemerintah  Yakni  merupakan  pasar  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah Daerah.
2) Pasar Swasta Yakni pasar yang diselenggarakan atau dikelola oleh seorang pribadi atau suatu badan.

## Revitalisasi Pasar Traditional
Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya  pernah  vital/hidup,  akan  tetapi  kemudian  mengalami  kemunduran/degradasi.  Skala revitalisasi  ada  tingkatan  makro  dan  mikro.  Proses  revitalisasi  sebuah  kawasan  mencakup perbaikan aspek fisik, ekonomi dan aspek sosial. pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan. 15 Konsep revitalisasi akan mengacu benar pada program pembangunan apabila fokus utamanya pada struktur manajemen yang dikelola dengan baik oleh
15 Danisworo, Pengertian Revitalisasi , (Jakarta:Erlangga, 2002), 76
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
aktor yang kompeten,serta polanya mengikuti perubahanperubahan. Revitalisai pasar tradisional bertujuan untuk meningkatkan pasar tradisional agar tetap bisa bersaing dengan pasar modern. 16 Fungsi revitalisasi pasar tradisional merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yang dijelaskan pada pasal 13 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah bekerja  sama  dengan  Pemerintah  Daerah  melakukan  pembangunan,  pemberdayaan,  dan peningkatan  kualitas  pengelolaan  Pasar  Rakyat  dalam  rangka  peningkatan  daya  saing  yang dilakukan dalam bentuk:
a) Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat
b) Implementasi manajemen pengelolaan yang profesional
c) Fasilitas akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga bersaing
d) Fasilitas akses pembiayaan kepada pedagang Pasar di Pasar Rakyat
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pembangunan,  pemberdayaan,  dan  peningkatan  kualitas pengelolaan  Pasar  Rakyat  diatur  dengan  berdasarkan  peraturan  Presiden. 17 Revitalisai  sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyrakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat serta pengenalan budaya yang ada. Untuk  melaksanakan  revitalisasi  perlu  adanya  keterlibatan  masyarakat.  Keterlibatan  yang dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tetapi masyarakat dalam arti luas.
Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi pasar terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal-hal sebagai berikut:
a) Intervensi fisik
Mengingat  citra  kawasan  sangat  erat  kaitannya  dengan  kondisi  visual  kawasan khususnya  dalam  menarik  kegiatan  dan  pengunjung,  intervensi  fisik  ini  perlu  dilakukan. Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan  dan  meningkatkan  kualitas  dan  kondisi  fisik  bangunan,  tata  hijau,  sistem penghubung,  sistem  tanda  atau  reklame  dan  ruang  terbuka  kawasan.  Isu  lingkungan  pun menjadi  penting,  sehingga  sudah  semestinya  memperhatikan  konteks  lingkungan.
16 Ella  Alfianita., Revitalisasi  Pasar  Tradisional  Dalam  Perspektif  Good  Governance (Studi  Di  Pasar  Tumpang Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP),Vol.3,No.5, 760
17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pasal 13 ayat (1),(2),(3)
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang.
b) Rehabilitas ekonomi
Pembangunan  atau  revitalisasi  perdagangan  berupa  pasar  rakyat  melalui  revitalisasi ekonomi  merupakan  upaya  perbaikan  intermediasi  hulu  ke  hilir  pasar  rakyat,  melalui peningkatan  akses  terhadap  pasokan  barang,  khususnya  terhadap  kebutuhan  pokok, peningkatan  instrumen  stabilitas  harga,  khususnya  terhadap  kebutuhan  pokok.  Perbaikan fisik  kawasan  yang  bersifat  jangka  pendek,  diharapkan  bisa  mengakomodasi  kegiatan ekonomi informal dan formal (local economic development), sehingga mampu memberikan nilai  tambah  bagi  kawasan  kota. 18 Dalam  konteks  revitalisasi  perlu  dikembangkan  fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (vitalitas baru).
c) Rehabilitas Manajemen
Revitalisasi mampu membangun manajemen pengelolaan pasar yang megatur secara jelas  aspek-aspek  seperti:  hak  dan  kewajiban  pedagang,tata  cara  penempatan  dan pembiayaan, fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pasar standar operasional prosedur dan pelayanan pasar.
d) Revitalisasi sosial/institusional
Revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik,  jadi  bukan  hanya  sekedar  membuat  beautiful  place.  Kegiatan  tersebut  harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat atau warga. Kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang  berjati  diri  dan  hal  ini  pun  selanjutnya  perlu  didukung  oleh  suatu  pengembangan institusi yang baik.  Lokasi pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat diprioritaskan atau diutamakan untuk pasar yang telah berumur lebih dari 25 tahun. Pasar yang yang mengalami bencana  kebakaran,  pasca  bencana alam, dan  konflik  sosial,  daerah teringgal,  perbatasan, atau  daerah  yang  minim  sarana  perdagangan,  serta  daerah  yang  memiliki  potensi perdagangan besar.
Penyelenggaraan  perlindungan,  pemberdayaan,  pedagang  pasar  tradisional  dan  penataan pasar modern, dilaksanakan berdasarkan atas asas Undang-undang Nomor 3 tahun 2008 tentang
18 P.Hall/U.Pfeiffer, Revitalisasi  Pasar  Tradisional  dan  Membandingkan  Pasar  Tradisional  dan  Pasar Modern:terjemahan Bahasa Indonesia , (Jakarta:Bumi Aksara, 2001), 40
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Perlindungan, Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern. Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendirisendiri sesuai dengan bidang masing-masing melakukan pembinaan,  pemberdayaan,  dan  pengawasan  pasar  tradisional,pusat  pembelanjaan  dan  toko modern. Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pedagang tradisional, pemerintah daerah: 19
a) Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b) Meningkatkan kompetensi perdagangan dan pengelolaan pasar tradisional
c) Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilaksanakan renovasi atau relokasi pasar tradisional.
Sementara  itu,  Budiono  mengaitkan  revitalisasi  sebagai  rangkaian  upaya  untuk  menata kembali suatu kondisi kawasan maupun bangunan yang memiliki potensi dan nilai strategis dengan mengembalikan  vitalitas  suatu  kawasan  yang  mengalami  penurunan,  agar  kawasan-kawasan tersebut  mendapatkan  nilai  tambah  yang  optimal  terhadap  produktivitas  ekonomi,  sosial  dan budaya kawasan perkotaan. 20 Revitalisasi pasar tradisional bertujuan untuk meningkatkan pasar tradisional agar tetap bisa bersaing dengan pasar modern guna dapat meningkatkan pendapatan para  pedagang  juga  pelaku-pelaku  ekonomi  yang  ada  di  masyarakat.  Selain  itu  juga  untuk memudahkan akses transaksi jual beli dengan nyaman. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka revitalisasi pasar rakyat yang dilakukan oleh Kemendag RI juga menganjurkan kepada para pemerintah  daerah  yang  tengah  membangun  dan  merevitalisasi  pasar-pasar  rakyatnya  untuk merujuk  pada  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  yang  telah  ditetapkan  untuk  pasar  rakyat. Pemerintah berharap manfaat revitalisasi langsung bisa dirasakan oleh masyarakat luas, terutama guna mendukung basis ekonomi daerah. Maka dari itu, pasar-pasar rakyat yang telah direvitalisasi diharapkan  dapat  dijadikan  model  oleh  pemerintahpemerintah  daerah  dalam  pembangunan  dan pengembangan pasar rakyat lain dimasa yang akan datang.
Model  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengembangan  Pasar  Tradisional  Untuk Meningkatkan Daya Saing Terhadap Pasar Modern  Di Kota Bandar Lampung
1) Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung
19 Ainur Rofiq Adnan, Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi , (Jurnal Populis,2007), 72
20 Martokusumo.W, Revitalisasi Kawasan Kota: Sebuah Catatan Dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota , (Info URDI, Vol 13, 2008),  33
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Pasar  modern  dikota  Bandar  Lampung,  berupa  supermarket  dan  toko  waralaba, jumlahnya semakin pesat saat ini. Bertambahnya jumlah pasar modern diindikasikan karena masyarakat  menilai  banyak  manfaat  yang  didapatkan  dengan  keberadaan  pasar  dan  toko modern,  yaitu  kepastian  harga  (tidak  menawar  harga),  praktis  (dapat  mengambil  dan memilih sendiri barang yang dibutuhkan), jam buka toko yang panjang (hingga 24 jam) dan kualitas barang yang lebih terjamin. Pertumbuhan pasar modern yang pesat di Kota Bandar Lampung memberikan dampak bagi keberlangsungan pasar tradisional. Meskipun berbagai kebijakan telah ditempuh untuk meningkatkan omzet penjualan di pasar tradisional, namun hasil yang didapatkan belum maksimal. Saat ini terdapat 31 pasar tradisional DI Kota Bandar Lampung  dengan  kualifikasi  pasar  kelas  I  hingga  kelas  IV.  Perbedaan  kelas  pasar berdasarkan  luas  lahan  dasaran  dan  fasilitas  yang  diberikan.  Oleh  karena  itu  kelas  pasar ditinjau  kembali  setiap  ada  perubahan  keluasan  lahan  dasaran  dan  kelengkapan  fasilitas. Adapun krikeria kelas pasar adalah sebagai berikut:
a) Pasar Kelas I: Pasar Kangkung. Luas lahan dasaran: = 8600 m2  dan  Pasar Smep Luas Dasaran=  6.675  M2.  Fasilitas:  tempat  parkir,  tempat  bongkar  muat,  tempat  promosi, tempat  pelayanan  kesehatan,  tempat  ibadah,  kantor  pengelola,  KM/WC,  sarana pengamanan,  sarana  Pengelolaan  Kebersihan,  sarana  Air  Bersih,  Instalasi  Listrik, Penerangan Umum.
b) Pasar Kelas II: Pasar Tugu Luas  Lahan dasaran; =  1.890 m2 . Fasilitas: Tempat parkir, tempat promosi, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor pengelola, KM/WC, sarana pengamanan, sarana Pengelolaan Kebersihan, sarana Air Bersih, Instalasi Listrik, Penerangan Umum.
c) Pasar Kelas III: Pasar Bawah. Luas lahan dasaran : = 1.000 m2 . Fasilitas: tempat promosi, tempat  pelayanan  kesehatan,  tempat  ibadah,  kantor  pengelola,  KM/WC,  sarana pengamanan,  sarana  Pengelolaan  Kebersihan,  sarana  Air  Bersih,  Instalasi  Listrik, Penerangan Umum.
d) Pasar Kelas IV: Pasar Tengah dan Bambu Kuning. Luas Lahan dasaran:                 =  500 m2 . Fasilitas: tempat promosi, kantor pengelola, KM/WC, sarana pengamanan, sarana Pengelolaan Kebersihan, sarana Air Bersih, Instalasi Listrik, Penerangan Umum.
2) Pengembangan Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung
Pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional di Kota Bandar Lampung dilakukan
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
oleh  Dinas  Perdagangan.  Dinas  inilah  yang  memiliki  kewenangan  untuk  menata  dan mengembangkan keberadaan pasar tradisional di wilayah kota Bandar Lampung. Visi yang diemban  oleh  Dinas  Pengelolan  Pasar  Kota  Bandar  Lampung  adalah  ““Terwujudnya Peningkatan  Pelayanan  Terhadap  Masyarakat  Pedagang  dan  Pembeli,  Pengunjung  dan Pengguna  Pasar  melalui  Sistem  Pengelolaan  Pasar  Perpasaran  Umumnya  Masyarakat Sejahtera”.  Dinas  Perdagangan  mempunyai  fungsi  pelaksanaan  sebagian  kewenangan daerah di bidang pengelolaan pasar. Untuk menjalankan fungsi secara optimal maka Dinas Perdagangan mempunyai lima tugas pokok:
1) Merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pasar.
2) Melaksanakan pembinaan pedagang pasar.
3) Melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
4) Melak pemungutan pendapatan.
5) Melaksanakan  ketatausahaan  dinas.  Dinsanakan  pengendalian,  dan  pengawasan operasional pengembangan fasilitas pasar dan as Pengelolaan
Pasar berperan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah yang memiliki peran vital untuk memfasilitasi dan menjalankan perencanaan starategis (tugas pokok dan fungsi) yang telah ditetapkan. Kebijakan dan Program kerja yang diimplementasikan oleh Dinas  Perdagangan  didasarkan  pada  susunan  organisasi  Dinas  Perdagangan  seperti termaktub  dalam  Peraturan  Walikota  No.  21  tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Pasar  dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar.
e) Pemberdayaan Pasar Tradisional
Untuk  mewujudkan  visi  menjadi  pusat  wisata  belanja  ada  beberapa  kebijakan  dan program  kegiatan  yang  hingga  saat  ini  terus  digalakkan  oleh  Dinas  Perdagangan  Kota Bandar Lampung. Pemberdayaan pasar tradisional dilakukan dengan melakukan revitalisasi sarana dan prasarana fisik, peningkatan kualitas barang dagangan dan pemberdayaan pelaku pasar. Pemberdayaan pasar dilakukan dengan meningkatkan kualitas pasar tradisional dan barang yang dijual di pasar tradisional. Kualitas pasar tradisional dari segi fisik saat ini sudah banyak  dibenahi.  Berbagai  program  revitalisasi  pasar  tradisional  dilakukan  dibawah pengawasan  Dinas  Perdagangan.  Untuk  Pasar  Way  Halim,  misalnya,  program  revitalisasi dilaksanakan melalui berbagai macam cara, yaitu:
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
1) Perbaikan  infrastruktur  pasar  yaitu  melakukan  rehabilitasi  pasar  .  Peningkatan kebersihan lingkungan Pasar Way Halim
2) Peningkatan pengamanan dan penertiban dengan menambah frekuensi patroli pasar oleh petugas keamanan dan ketertiban yang bekerja sama dengan kepolisian
3) Pembinaan  dan  pemberdayaan  pedagang  melalui  peningkatan  kemampuan  pedagang dalam  manajemen  usaha,  display  barang  dagangan,  pelayanan  konsumen,  kualitas barang, stock barang dan ketepatan ukuran/timbangan.
4) Pengembangan dan promosi pasar.
f) Program Pengembangan Promosi Pasar Tradisional
Berkaitan  dengan  upaya  promosi  pasar  tradisional  di  Kota  Bandar  Lampung,  Dinas Perdagangan mengadakan Program Promo Pasar yang dilaksanakan setiap tahun. Program ini memberikan secercah harapan bagi para pedagang untuk meningkatkan omzet penjualan. Selain itu, program ini juga memberi gambaran yang terang bahwa pedagang juga sangat peduli terhadap kemajuan pasarnya sendiri. Tahun 2022, program Promo Pasar juga kembali dilaksanakan.  Kegiatan  Promo  Pasar  telah  menghabiskan  dana  cukup  besar.  Dana penyelenggaraan  program  tersebut  didapatkan  dari  anggaran  pemerintah  kota  Bandar Lampung dan sponsor.

## 3) Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Perencanaan dan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Pengendalian  dan  pengawasan  terhadap  perencanaan  dan  kebijakan  yang  sedang berlangsung, peran dan perhatian pemerintah kota Bandar  Lampung, sangatlah penting.  Karena semua pengawasan dipegang dan dikendalikan oleh pemerintah. Pemberian izin oleh pemerintah daerah merupakan titik awal untuk melakukan suatu kegiatan bagi para investor, misalnya dengan mulai mendirikan bangunan. Jika suatu izin telah dikeluarkan maka hendaknya pemerintah harus tetap mengontrol segala aktivitas yang ada di dalamnya, jangan sampai pemberian izin tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan yang besar. Lemahnya pengendalian  oleh  pemerintah  kota  Bandar  Lampung  terdahulu  hendaknya  dijadikan  bahan pembelajaran bagi pemerintah saat ini, agar tidak ada lagi penyimpanganpenyimpang yang terjadi.
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Hal  lain  yang  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  menindak  siapapun  yang  telah melakukan penyimpangan, misalnya pusat-pusat grosir yang sudah tidak sesuai dengan tujuannya, hendaknya ditertibkan, diperingatkan dan ditindak sesuai dengan hukum  yang berlaku. Apabila penataan  pasar  tradisional  dapat  memperhatikan  hal-hal  tersebut  besar  kemungkinan  pasar tradisioanl dapat bertahan dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern. Salah satu contoh dari  sebuah  pasar  tradisional  yang  mampu  bertahan  meski  dikelilingi  oleh  sedikitnya  beberapa peritel  modern  besar  ditemukan  di  kawasan  pasar  Bawah  yang  dikelola  oleh  pemerintah  kota Bandar Lampung. Pasar tersebut mempunyai sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti tempat yang bersih, kumuh dan manajemen pengelolaan pasar yang baik.

## D. KESIMPULAN
Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  telah  mengambil  berbagai  model  kebijakan  sebagai upaya  untuk  mengembangkan  pasar  tradisional  dalam  rangka  menghadapi  maraknya  pasar modern.  Dan  telah  juga  melakukan  berbagai  beberapa  program  pengembangan  pasar  telah dilaksanakan seperti: revitalisasi pasar tradisional melalui perbaikan sarana prasarana pendukung pasar tradisional, pemberdayaan pasar dan pengembangan dan pembuatan media promosi pasar. Oleh pemerintah adalah menindak siapapun yang telah melakukan penyimpangan, misalnya pusat- pusat grosir yang sudah tidak sesuai dengan tujuannya, hendaknya ditertibkan, diperingatkan dan ditindak  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Apabila  penataan  pasar  tradisional  dapat memperhatikan  hal-hal  tersebut  besar  kemungkinan  pasar  tradisioanl  dapat  bertahan  dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Thamrin,  Francis  Tantri,  Manajemen  Pemasaran,  Depok:  PT  Raja  Grafindo  Persada,
2014
Adnan, Ainur Rofiq, Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Pandangan Yusuf   Qardhawi ,

## Jurnal Populis,2007
Alfianita,  Ella., Revitalisasi  Pasar  Tradisional  Dalam  Perspektif  Good  Governance (Studi  Di Pasar Tumpang Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP),Vol.3,No.5,
Aziz, Abdul, Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
Basri,  M.  Chatib,  Rumah  Ekonomi  Rumah  Budaya  (Membaca  Kebijakan  Perdagangan
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Indonesia), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2012
Boediono, Ekonomi Mikro , Yogyakarta: BPFE, 2015
Danisworo, Pengertian Revitalisasi , Jakarta:Erlangga, 2002
G., Subarsono, A., Analisis Kebijakan Publik , Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2008
Hadi, Waluyo & Dini Hastuti, Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis, Surabaya: Reality Publisher, 2011
Hall, P., U.Pfeiffer, Revitalisasi Pasar Tradisional dan Membandingkan Pasar Tradisional dan Pasar Modern:terjemahan Bahasa Indonesia , Jakarta: Bumi Aksara, 2001
Karim, Adiwarman, Ekonomi Mikro Islam , Edisi Kelima, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007 Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Persyaratan   Dan  Penataan Minimarket
Rismayani, Manajemen Pemasaran , Cet. 6, Bandung: Mizan, 1999
Rita Hanafie, Pengantar Ekonomi Pertanian , Yogyakarta: Andi Offset, 2010
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pasal 13 ayat (1),(2),(3)
W, Martokusumo., Revitalisasi Kawasan Kota: Sebuah Catatan Dalam   Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota , Info URDI, Vol 13, 2008
Winarno, Budi, Kebijakan  Publik : Teori,  Proses  dan Studi  Kasus ,  Yogyakarta, PT.  Buku Seru,2012
Winarno, Budi, Teori dan proses Kebijakan Publik . Yogyakarta, Media Presindo,2002