## KAJIAN YURIDIS TERHADAP ASAS TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA RESES ANGGOTA DPRD  KOTA KUPANG PERIODE 2019-2023
Joy Albert Alessandro Nedi 1 *, Reny Rebeka Masu 2 , Ebu Kosmas 3 , Hernimus Ratu udju 4
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia Email: joyalberth22@gmail.com *Correspondence INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima  : 29-05-2023 Direvisi : 10-06-2023 Disetujui  : 11-06-2023 Adanya  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  untuk  mengetahui  dan menganalisis  asa  transparansi  penggunaan  dana  ress  anggota  DPRD Kota Kupang maka diharapkan agar masyarakat luas dapat mengetahui apa itu reses dan apa saja yang dilakukan oleh para Anggota Dewan pada masa  reses  tersebut.  Untuk  apa  dan  bagaimana  pelaksanaan  reses dilakukan  dan  bagaimana  agar  masyarakat  memahami  dan  mengerti tentang reses. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian ini adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi  dan  sifat  deskriptif yang menggambarkan fenomena yang ada berdasarkan kenyataan dalam hal ini menyangkut transparansi penggunaan dana reses anggota DPRD Kota  Kupang  periode  2019-2024.  Hasil  penelitian  adalah  Melalui Pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kota Kupang periode 2019- 2024  Dapil  Maulafa  cukup  efektif,  pertanggungjawaban  penggunaan dana  reses  dan  pengawasan  pelaksanaan  kegiatan  reses.  Merupakan suatu  hal  yang  bersifat  wajib  yang  telah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah tidak diatur secara tehnis hanya  diatur  tentang  masa  dan  batas  pelaksanaan  reses  dan  reses dilakukan  tiga  kali  dalam  satu  tahun.  Dampak  dari  asas  transparansi menunjukkan  bahwa  hasil  dan  realisasi  reses  anggota  DPRD  sudah terakomodir  sehingga  masyarakat  sudah  merasakan  realisasi  dari  reses sebagai  wadah  aspirasi  mereka.  Fenomena  ini  menjadikan  tingkat kehadiran masyarakat semakin bertambah karena menganggap reses itu penting.

## ABSTRACT
The existence of the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure is expected so that the wider community can find out what recess is and what is done by members of the  Council  during  the  recess  period.  For  what  and  how  the implementation  of  recess  is  carried  out  and  how  to  make  the  public understand  and  understand  about  recess.  This  research  method  uses empirical juridical methods, which describe existing phenomena based on reality in this case concerning the transparency of the use of recess funds for members of the Kupang City DPRD for the 2019-2024 period. The  results  of  the  study  are  through  the  implementation  of  recess activities  of  members  of  the  Kupang  City  DPRD  for  the  2019-2024 period Maulafa District is quite effective, accountability for the use of recess funds and supervision of the implementation of recess activities. It is a mandatory thing that has been regulated in laws and regulations and  regional  regulations  are  not  regulated  technically  only  regulated about  the  period  and  limits  of  recess  implementation  and  recess  is carried  out  three  times  a  year.  The  impact  of  the  principle  of transparency shows that the results and realization of recesses of DPRD members  have  been  accommodated  so  that  the  community has  felt  the realization of recess as a forum for their aspirations. This phenomenon
Kata kunci : Transparansi; Reses; Anggota
DPRD; Kesimpulan.
Keywords:. Transparency; reces;  legislators; conclusion.
makes the level of community attendance increase because they consider recess to be important.

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Reses  merupakan  masa  dimana  para  Anggota  Dewan  bekerja  di  luar  gedung DPRD, bertemu dengan konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing secara rutin  (Kurniasih  &  Rusfiana,  2021).  Dimana  masa  reses  mengikuti  masa  persidangan yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 15 kali dalam 5 tahun masa jabatan anggota DPRD. Pada masa reses  inilah masyarakat  dapat  melihat apakah paraAnggota Dewan  telah  melaksanakan  tugasnya  sebagai  perwakilan  rakyat.  Untuk  itu  sangat pentingnya  pelaksanaan  reses  yang  merupakan  kewajiban  bagi  pimpinan  dan  anggota DPRD  dalam  rangka  menjaring  aspirasi  masyarakat  secara  berkala  untuk  bertemu konstituen pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD  dan  pemerintah  daerah (Hidayatullah  &  Pribadi,  2016).  Karena  masih  banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang reses dan apa saja yang dilakukan oleh para Anggota Dewan pada masa reses tersebut. Untuk apa dan bagaimana pelaksanaan reses dilakukan (Aswinda, Jafar, & Rahmatiah, 2021).
Penyelenggara  pemerintahan,  DPRD  Kota  Kupang  dalam  melayani  kebutuhan informasi masyarakat menggunakan jasa seorang Humas dalam memberikan informasi dan mempublikasikan informasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat agar mengetahui  dan  memahami  tentang  kegiatan  dan  program-program  dari  DPRD  Kota Kupang dengan menggunakan teknik publisitas (Sembiring, 2023). Agar masyarakat luas dapat mengetahui apa saja yang terjadi di gedung parlemen maka salah satu kegiatan yang dilakukan humas adalah publikasi. Publikasi itu sendiri adalah tugas atau kegiatan untuk menceritakan  kepada  masyarakat  luas  tentang  hasil  perusahaan/lembaga  (Nuryanto, 2019).
Publikasi ini menghasilkan “suatu citra dan itu pun berhubungan dengan informasi memadai  yang  diperoleh  oleh  publik  (Herlina,  2015).  Publikasi  biasanya  dilakukan melalui  hubungan  pers,  cara  pemberitaan  dapat  dilakukan  melalui  siaran  penerbitan media  massa  baik  cetak  maupun  elektronik  Dengan  adanya  humas  di  Sekretariat  akan menciptakan  suatu  sistem  informasi  yang  lengkap  dan  berperan  mempublikasikan kegiatan-kegiatan, program-program  dan informasi  secara tepat,  cepat  dan aktual  yang berguna  untuk  menjadi  dasar  pengambilan  keputusan  sesuai  dengan  kondisi  yang berkembang (Mohi, 2015). Dalam hal ini humas mampu bertindak sebagai pemberi data dan informasi untuk mencegah adanya kesalahan informasi, upaya memberikan informasi atau  mempublikasikan  kegiatan  dan  program  kerja  unit  kehumasan  yang  ditujukan kepada publik internal maupun publik eksternal. Komunikasi dan keberhasilan organisasi
berhubungan  memperbaiki  komunikasi  organisasi  berarti  memperbaiki  organisasi (Faradila, 2018).
Komunikasi  organisasi  sebagai  landasan  kuat  bagi  karier  dalam  manajemen, pengembangan sumber daya manusia dan komunikasi perusahaan dan tugas-tugas yang berorientasikan  manusia  dalam  organisasi  (Bakhtiar,  2017).  Komunikasi  organisasi strategi  meningkatkan  kinerja  perusahaan.  Humas  merupakan  bagian  terpenting  yang diperlukan  oleh  setiap  perusahaan,  organisasi  bahkan  instansi  pemerintah,  baik  yang bersifat komersial maupun yang non komersial (Akbar, 2016). Apalagi perusahaan yang berskala besar sangat memerlukan humas untuk meningkatkan atau memajukan sebuah perusahaan atau instansi (Aswinda et al., 2021). Artinya humas sebagai sumber informasi dan  penyebar  informasi  semakin  terasa  pada  era  globalisasi  Humas  sebagai  saluran komunikasi pemerintahan dengan tugasnya mengkomunikasikan dan mempublikasikan informasi, kegiatan-kegiatan dan program-program kerja yang ada di Sekretariat DPRD Kota  Kupang  sangatlah  penting  dan  strategis  agar  masyarakat  bisa  memahami  dan mengerti apa saja hak dan kewajiban bagi para Anggota Dewan (Setiyowati & Ispriyarso, 2019).
Tujuan humas Sekretariat DPRD Kota Kupang disini agar masyarakat memahami dan mengerti tentang reses (Adams, 2018). Kegiatan utama Humas adalah memberikan penerangan kepada masyarakat, melakukan persuasi untuk merubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung dan berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan masyarakatsuatu lembaga dengan sikap dan perbuatan suatu lembaga dengan sikap dan perbuatan masyarakat (Aprillia, 2021).
Dalam    Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik ini yang dimaksud dengan:
1. Informasi  adalah  keterangan,  pernyataan,  gagasan,  dan  tanda-tanda  yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat  dilihat,  didengar,  dan  dibaca  yang  disajikan  dalam  berbagai  kemasan  dan format  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi  Publik  adalah  informasi  yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan  Publik  adalah  lembaga  eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  dan  badan  lain  yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau  seluruh  dananya  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  dan/atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
4. Komisi  Informasi  adalah  lembaga  mandiri  yang  berfungsi  menjalankan UndangUndang  ini  dan  peraturan  pelaksanaannya,  menetapkan  petunjuk  teknis standar  layanan  informasi  publik  dan  menyelesaikan  sengketa  informasi  publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
5. Sengketa  Informasi  Publik  adalah  sengketa  yang  terjadi  antara  badan  publik  dan pengguna  informasi  publik  yang  berkaitan  dengan  hak  memperoleh  dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.
6. Mediasi  adalah  penyelesaian  sengketa  informasi  publik  antara  para  pihak  melalui bantuan mediator komisi informasi.
7. Ajudikasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  informasi  publik  antara  para  pihak yang diputus oleh komisi informasi.
8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
9. Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  adalah  pejabat  yang  bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
11. Pengguna  Informasi  Publik  adalah  orang  yang  menggunakan  informasi  publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
12. Pemohon  Informasi  Publik  adalah  warga  negara  dan/atau  badan  hukum  Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini
Dan  dalam    Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat dalam BAB IV bagian satu Pasal 9 tentang:
1. Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
2. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait
c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
3. Kewajiban  memberikan  dan  menyampaikan  Informasi  Publik  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat (6) enam bulan sekali.
4. Kewajiban  menyebarluaskan  Informasi  Publik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), disampaikan dengan cara  yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
5. Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
6. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kewajiban  Badan  Publik  memberikan  dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.
Pengelolaan  keterbukaan  informasi  publik  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang baru efektif diterapkan yaitu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya UU KIP. Melalui UU ini setiap instansi yang dalam menjalankan tugasnya menggunakan dana APBN atau APBD dikategorikan sebagai badan publik yang wajib mengelola dan menyediakan informasi publik  yang  dimilikinya,  sebagaimana  diatur  dalam  UU  KIP.  Meski  tidak  semua informasi  dikategorikan  sebagai  informasi  publik,  karena  ada  juga  informasi  yang dikategorikan sebagai informasi dikecualikan. Secara umum lahirnya UU KIP dilandasi oleh  pemikiran  pertama,  informasi  merupakan  kebutuhan  pokok  setiap  orang  bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan  nasional.  Kedua,  hak  memperoleh  informasi  merupakan  hak  asasi  manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang  baik.  Ketiga,  keterbukaan  informasi  publik  merupakan  jalan  mengoptimalkan pengawasan  publik  terhadap  penyelenggaraan  negara  dan  badan  publik  lainnya  dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

## Metode Penelitian
1. Pengumpulan data
Teknik  observasi  adalah  Teknik  Pengumpulan  data  yang  di  gunakan  untuk menghimpun data penelitian melalui pengamataan dan pengindraan
2. Reduksi data
Teknik  pengolahan  data  merupakan  proses  atau  cara  yang  di  gunakan  untuk mengelolah data untuk memperoleh informasi .
3. Penyajian data
1) Data primer bersumber dari responden lokasi penelitian
2) Data sekunder bersumber dari studi pustaka yakni berupa:
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum  yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas Bahan hukum primer  meliputi  peraturan  perundang-undangan  dan  segala  dokumen  resmi  yang memuat ketentuan hukum.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai contoh, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.
4. kesimpulan
Melalui pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Kupang merupakan suatu hal yang bersifat wajib yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan maupun peraturan daerah tidak diatur secara tehnis hanya diatur tentang masa dan batas pelaksanaan reses dan  reses  dilakukan  tiga  kali  dalam  satu  tahun.  Adapun  kegiatan  reses  dilaksanakan dengan  berfariasi.  Namun  dalam  pelaksanaannya  beberapa  tehnis  kegiatan  yang  diatur dalam  kegitan  reses  adalah  waktu  kegiatan,  tempat,  sasaran  kegiatan,  proses  diskusi, menampung aspirasi masyarakat sampai pada pelaporan hasil reses tertulis dan lisan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Penggunaan  Dukumen  Elektronik  sebagai  Alat  Bukti  oleh  Hakim  Dalam Pertimbangaan Putusan Perkara Pornografi
Di dalam kamus bahasa Indonesia, pembuktian diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan  membuktikan,  usaha  menunjukkan  benar  atau  salahnya  si  terdakwa  dalam sidang  pengadilan.  Menurut  M.  Yahya  Harahap,  secara  yuridis  pembuktian  adalah ketentuan-ketentuan  yang  berisi  penggarisan  dan  pedoman  tentang  cara-cara  yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian  jugamerupakan  ketentuan  yang  mengatur  alat-alat  bukti  yang  dibenarkan undang-  undang  dan  mengatur  mengenai  alat  bukti  yang  boleh  digunakan  hakim  guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa14.
System  atau  teori  pembuktian  yang  berdasarkan  undang-undang  secara  negatif (negative  wettelijkbewijstheorie) atau  system  pembuktian  negatif  ini,  pemidanaan didasarkan  kepada  pembuktian  berganda (dubbel  engrondslag:  Simons), yaitu  pada peraturan undang-undang dan keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang. Dengan demikian jelaslah, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim harus mendasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya. Keyakinan hakim harus dibangun dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Tanpa minimal alat bukti dimaksud, maka keyakinan hakim tidak akan terbangun.  Maksud  pembentuk  undang-undang  merumuskan  Pasal  183  KUHAP  telah jelas dicantumkan di dalam penjelasannya, bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.
mengemukakan,  bahwa  dari  penjelasan  ini  pembentuk  undang-undang  telah  memilih sistem pembuktian  yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di  Indonesia adalah  sistem  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negatif  demi  tegaknya keadilan,  kebenaran,  dan  kepastian  hukum.  Hal  itu  karena  dalam  sistem  pembuktian tersebut, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction-in time dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijk stelsel).
Debra  L.  Shinder  mengemukakan,  bahwa  terdapat  beberapa  syarat  yang  harus dipenuhi  agar  alat  bukti  dapat  diterima  di  pengadilan,  yaitu  pertama,  alat  bukti  harus kompeten  (reliable  dan  credible)  sehingga  terjamin  validitasnya.  Melalui  sistem keamanan  informasi  yang  tersertifikasi,  maka  integritas  konten  dalam  suatu  bukti elektronik (informasi dan/atau dokumen elektronik) menjadi terjamin keautentikannya15; kedua, alat bukti harus.
dan  ketiga,  alat  bukti  harus  material  (memperkuat  persoalan  yang  dipertanyakan dalam suatu  kasus). Syarat  syarat  yang dikemukakan oleh Debra itu merupakan syarat sahnya suatu bukti elektronik. Hukum positif yang mengatur mengenai keabsahan bukti elektronik dapat dilihat dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.
Pasal  5  ayat  (3)  UU  Nomor  11  Tahun  2008  menentukan,  bahwa  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dinyatakan  sah  apa  bila  menggunakan  system elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian ayat (4)  pasal  itu  menentukan,  bahwa  ketentuan  mengenai  informasi  dan/atau  dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a) surat yang menurut undang undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Menurut Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang pornografi, dalam hal terdapat ketentuan  lain  selain  yang  diatur  Pasal  5  ayat  (4)  yang  mensyaratkan  bahwa  suatu informasi  harus  berbentuk  tertulis  atau  asli,  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  sehingga menerangkan  suatu  keadaan.  Merujuk  pada  prinsip  kesetaraan  fungsional  (functional equivalent  approach), maka informasi dan/atau dokumen elektronik  disamakan dengan bukti tulisan atau surat.
Edmon Makarim mengemukakan bahwa persamaan secara fungsional (functional equivalent  approach)  antara  informasi  atau  dokum  enelektronik  dengan  bukti  tulisan apabila memenuhi setidaknya 3 (tiga) dasar, yaitu:
1. Informasi tersebut dianggap ‘tertulis’ jika ia dapat disimpan dan ditemukan kembali;
2. Informasi  tersebut  dianggal  ‘asli’  jika  yang  disimpan  dan  ditemukan  serta  dibaca kembali  tidak  berubah  substansinya,  atau  terjamin  keautentikan  dan  integritasnya; dan
3. Informasi  tersebut  dianggap  “bertanda  tangan”  apabila  terdapat  informasi  yang menjelaskan  adanya  suatu  objek  hukum  yang  bertanggungjawab  di  atasnya  atau terdapat sistem autentikasi yang reliable yang menjelaskan identitas dan otoritas atau verifikasi dari pihak tersebut.
Merujuk pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Jo. Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 beserta  penjelasannya,  maka  bukti  elektronik  dinyatakan  sah  apa  bila  menggunakan sistem  elektronik  yang  telah  ditentukan,  serta  dianggap  sah  sebagai  alat  bukti  untuk pembuktian  tindak  pidana  sepanjang  yang  tercantum  di  dalamnya  dapat  di  akses, ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Apa  bila dihubungkan dengan pendapat Debra di atas, maka bukti elektronik yang telah memenuhi syarat  realibel,  kredibel,  relevan,  dan  bersifat  material,  harus  diterima  oleh  pengadilan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian tindak pidana di pengadilan. Keberadaan informasi dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai  alat  bukti  yang  sah  untuk  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  pelanggaran sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dengan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.
2. Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap perkara  pornografi  dalam  putusan  nomor  16/Pid.Sus/2021/PN  Kupang  dan nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang.
Mengaplikasikan hukum positif perlu menggunakan nilai keadilan yang terdapat di lingkungan  masyarakat  sehingga  putusan  oleh  hakim  biasa  diterima  secara  baik  oleh berbagai  pihak.  Dengan  demikian,  hakim  harus  memberikan  jaminan  atas  kebenaran, kepastian hukum, dan keadilan bagi siapapun. Putusan hakim selama proses peradilan, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum dan manfaat dari hukum diharapkan akan tercapai, baik bagi lingkungan social maupun bagi pelaku tindak  pidana.  Selama  memberikan  putusan,  hakim  perlu  mencermati  unsur  yang memberatkan pidana dan unsur  yang meringankan pidana. Unsur ini didapat  pada saat persidangan  berlangsung,  seperti  faktor  usia  terdakwa  yang  sudah  lanjut  untuk meringankan  sanksi  pidana  terdakwa  atau  faktor  bahwa  terdakwa  pernah  melakukan tindak  pidana  sebelumnya  untuk  memberatkan  sanksi  pidana  terdakwa.  Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus memberikan pertimbangan yang sifatnya yuridis serta non-yuridis. Pertimbangan hakim ini juga dapat didasarkan pada fakta yang terbukti di  persidangan  atau  biasa  disebut  pertimbangan  hakim  yang  sifatnya  yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis ini dapat digolongkan berdasarkan:
a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan ini merupakan acuan hukum acara pidana yang  berisi  identitas  terdakwa  serta  tindak  kriminal  apa  yang  dilakukan  oleh terdakwa  beserta  uraiannya.  Dakwaan  ini  juga  digunakan  oleh  hakim  sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana.
b) Keterangan  terdakwa  merupakan  apa  saja  perkataan  terdakwa  dalam  persidangan berisikan perihal perbuatannya. Keterangan ini diatur dalam KUHAP Pasal 18.
c) Keterangan Saksi, yaitu penjelasan perihal apa saja yang di dengar maupun dilihat saksi secara langsung dan disampaikan dalam persidangan dengan disumpah terlebih dahulu. Keterangan saksi ini dapat mengungkap perbuatan pidana apa yang terjadi.
d) Barang  Bukti  juga  dapat  menjadi  pertimbangan  dan  menambah  keyakinan  hakim untuk  menentukan  suatu  perbuatan  pidana  benar-benar  terjadi.  Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis sendiri yaitu dibagi berdasarkan:
1. Tujuan pelaku melakukan tindak pidana
Saat pelaku melakukan suatu tindak pidana pasti ada tujuan atau maksud tertentu yang ingin dicapai oleh terdakwa atau ada alasan tertentu yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
2. Sikap pelaku saat dan setelah melakukan tindak pidana
Hal  ini  dapat  di  identifikasikan  pada  saat  pelaku  dimintai  keterangan  tentang perbuatannya,  jika  ia  menjelaskan  dengan  jelas  dan  tidak  terbelit-belit,  pelaku membenarkan tindakannya dan berjanji tidak mengulangi kembali, maka hakim menilai bahwa  pelaku  bertanggungjawab  atas  perbuatan  yang  dilakukannya.  Hakim  juga  akan mempertimbangkan  apakah  pelaku  memberi  ganti  rugi  atau  uang  santunan  dan melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban.
3. Latar belakang kehidupan pelaku
Kehidupan pelaku pada saat sebelum melakukan tindak pidana juga menjadi dasar hakim  mempertimbangkan  hukuman  pidana  untuknya.  Misalnya,  jika  pelaku  belum bertindak  kriminal  sebelumnya  atau  kondisi  ekonomi  pelaku  yang  tergolong  kedalam
kondisi  masyarakat  kurang  mampu,  maka  akan  menjadi  pertimbangan  hakim  untuk mengurangi sanksi yang akan diberikan.
Dalam  memutus  suatu  perkara,  tidak  jarang  terjadi  adanya  disparitaspidana. Pengertian  disparitas  pidana,  yaitu  pengaplikasian  sanksi  hukum  yang  berbeda  pada tindakp idana yang samaatau pada tindak pidana yang sifatnya masih bias dibandingkan. Disparitas pidana bisa saja terjadi saat hakim memberikan putusan pidana yang berbeda kepada dua orang pelaku tindak pidana dengan kejahatan yang sama dan dituntut dengan pasal yang sama. Disparitas juga dapat timbul terhadap dua orang pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Dapat dikatakan bahwa figur hakim dalam timbulnya disparitas pidana sangat berpengaruh. Hal inidikarenakan tidak adanya pedoman pasti bagi hakim dalam menjatuhkan sanksipidana dan adanya faktor kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (Sembiring, 2023). Kebebasan hakim ini tentu saja tetap harus berpedoman dengan peraturan yang berlaku.
Mengenai  kebebasan  hakim  sendiri  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan hakim ini berarti tidak ada campur tangan dari pihak lain, tidak tertekan oleh siapa pun dan tetap leluasa untuk berbuat apa pun. Hal tersebut merupakan kebebasan hakim yang bersifat pribadi. Sedangkan kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berarti hakim bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan campur tangan masyarakat seperti media. Namun kebebasan hakim ini dalam beberapa kesempatan diartikan bahwa hakim dapat berbuat sewenang-wenang sesuai  keinginan  pribadi  seorang  hakim.  Padahal  sebenarnya  hakikat  dari  kebebasan hakim itu sendiri bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh hakim.
Salah satu faktor  yang memicu terjadinya disparitas putusan pidana,  yaitu hakim tidak mempunyai pedoman atau panduan untuk menjatuhkan putusan pidana. Pedoman menjatuhkan  putusan  pidana  ini  akan  memberikan  kemudahan  bagi  hakim  dalam memberikan sanksi pidana secara sah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pedoman ini bersifat tidak mutlak,  yakni setiap majelis hakim yang akan memutus perkara berhak untuk menyimpang atau berbeda dengan pedoman tersebut  dengan  disertai  alasan  dan  pertimbangan  yang  sahdalamputusan  yang  dibuat. Disparitaspi  dana  sendiri  dalam  beberapa  tindak  pidana  yang  cukup  berat  dapat dibenarkan. Tetapi, disparitas perlu memiliki asumsi serta latar belakang yang cukup jelas serta dapat diterima.
Berikut  beberapa  perkara  terjadinya  disparitas  dalam  tindak  pidana  pornografi terjadi Di Pengadilan Negeri Kupang yang tertuang dalam putusan 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan tahun 2020 dengan putusan 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang. Kedua putusan tersebut sama-sama melanggar Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun  2008  tentang  pornografi  yakni  membuat,  memperbanyak,  menggandakan, menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjual- belikan,  menyewakan  atau  menyediakan  pronografi  yang  secara  eksplisit  memuat persenggamaan,  termasuk  persenggamaan  yang  menyimpang,  kekerasan  seksual, masturbasi  atau  onani,  ketelanjangan  atau  tampilan  yang  mengesankan  ketelanjangan, alat  kelamin.  Berikut  ini  adalah  analisa  kasus  dan  pertimbangan-pertimbangan  hakim
dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi: Kasus Posisi I  putusan  nomor  16/Pid.Sus/2021/PN  Kupang  dan  Kasus  Posisi  II  putusan  nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang.
Atas  dasar  penjelasan  di  atas  serta  berpedoman  pada  unsur  yang  ada  di  putusan, hakim ketika memberikan hukuman pidana penjara harus berkaitan dengan batas waktu terpendek  dan  batas  waktu  terlama  sehingga  hakim  bisa  dinilai  oleh  masyarakat  telah menegakkan  hukum  serta  undang-undang  secara  baik.  Jika  seorang  hakim  tidak menerapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka hakim dapat dinilai tidak adil oleh masyarakat.
Analisis penulis mengenai disparitas pidana yang terjadi dalam kasus posisi I dan kasus posisi II termasuk ke disparitas pidana antara tindak pidana yang sama. Dua putusan tersebut melanggar pasal yang sama yaitu pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2008  perihal  pornografi.  Disparitas  sendiri  bukanlah  suatu  hal  yang dilarang  karena  penerapan  pidana  yang  tidak  sama  terhadap  tindak  pidana  yang  sama dapat diperbandingkan. Hakim di Indonesia tidak terikat pada asas The Binding Foce of Precedent yang artinya dalam menjatuhkan putusan pidana tidak wajib mengikuti putusan hakim  sebelumnya  dalam  perkara  yang  sama,  sehingga  putusan  yang  berbeda  dalam perkara yang sama dapa terjadi dan bersifat wajar.

## Kesimpulan
Informasi atau Dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah sepanjang yang tercantum  di  dalamnya  dapat  di  akses,  ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hukum acara pidana Bukti informasi dan/atau dokumen elektronik berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 19 tahun tentang informasi dan transaksi elektronik dan alat  bukti  yang  tidak  berdiri  sendiri  (pengganti  surat  dan  perluasan  bukti  petunjuk) sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
Disparitas dalam kasus
tindak pidana pornografi dengan Nomor.16/Pid.Sus/2021/PN.Kpg  dijatuhkan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun sedangkan putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN.Kpg dijatuhkan pidana penjara selama 9  (sembilan)  bulan.  Putusan  tersebut  menggambarkanadanya  disparitas  terhadap ketentuan pasal  yang dilanggar sama  yaitu Pasal 29 jo pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi namun sanksi pidana yang dijatuhkan berbeda. Perbedaan putusan  tersebut  merupakan  pertimbangan  hakim  yang  dilatar  belakangi  oleh  rasa keadilan  yang  berbeda,  alasan  terdakwa  melakukan  tindak  pidana,  alasan  yang meringankan  dan  memperberat  yang  kemudian  dapat  dibedakan  sebagaipertimbangan yuridis dan non yuridis.

## Bibliografi
Adams,  Wahiduddins.  (2018).  Harmonisasi  Berbagai  Peraturan  Perundang-Undangan Tentang Anak. Jurnal Legislasi Indonesia , 1 (1), 47–139.
Akbar, M. Fikri. (2016). Peran Komunikasi Organisasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Pekon Tugupapak Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. KOM & REALITAS SOSIAL , 12 (12).
Aprillia,  Imelda.  (2021). Proses  Humas  Dan  Protokol  Sekretariat  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Jawa Barat Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Masyarakat Jawa Barat . Univeristas Komputer Indonesia.
Aswinda,  Aswinda,  Jafar,  Usman,  &  Rahmatiah,  H.  L.  (2021).  Pertanggungjawaban Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bantaeng  Perspektif Siyasah  Syar’iyyah. Siyasatuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Siyasah  Syar’iyyah , 3 (2), 319–332.
Bakhtiar, Nurul Fajri. (2017). Pola Komunikasi Organisasi Riau Drummer Community (RDC)  Pekanbaru  dalam  Mempertahankan  Solidaritas  Komunitas .  Universitas Islam Riau.
Faradila, Elvira. (2018). Aktivitas Humas DPRD Kota Medan Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas .
Herlina, Sisilia. (2015). Strategi komunikasi humas dalam membentuk citra pemerintahan di kota malang. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP) , 4 (3).
Hidayatullah,  Hidayatullah,  &  Pribadi,  Ulung.  (2016).  Analisis  Jaring  Aspirasi  Melaui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015. Journal of Governance and Public Policy , 3 (2), 339–367.
Kurniasih,  Dewi,  &  Rusfiana,  Yudi.  (2021).  Fungsi  Reses  Anggota  DPRD  Dalam Mengartikulasikan  Aspirasi  Masyarakat  Kabupaten  Bandung. Academia  Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik , 4 (2), 380–395.
Mohi,  Widya  Kurniati.  (2015).  Peran  Bagian  Hubungan  Masyarakat  (Humas)  dalam Pengolahan Informasi Kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Bone Bolango. JAKPP  (Jurnal  Analisis  Kebijakan  &  Pelayanan  Publik) ,  136–148. https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.1047
Nuryanto,  Sidik.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Gerakan  Kelas  Inspirasi.
Southeast Asian Journal of Islamic Education , 1 (2), 111–126. https://doi.org/10.21093/sajie.v1i2.1442
Sembiring,  Frans  Yudistira.  (2023).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Pembentukan  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Lex Privatum , 11 (4).
Setiyowati, Lis, & Ispriyarso, Budi. (2019). Upaya Preventif Dalam Rangka Pengawasan Terhadap  Apbd  Melalui  Penjaringan  Aspirasi  Masyarakat  Oleh  Dprd. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (2), 250–265. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.250-265