Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 63-67| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http:// doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2436.63-67

## PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI DALAM KAITANNYA DENGAN KONTROL SOSIAL (SOCIAL CONTROLLING)
I Made Khrisna Dwipayana , Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Khrisnadwipayana790@gmail.com Laksmiidewi29@gmail.com Sukariati64@gmail.com

## Abstrak
Main  hakim  sendiri  (vigilante)  membuat  suatu  luapan  emosi  dan  kekesalan  masyarakat  tentang  gagalnya penegak hukum dalam melakukan tugasnya menemukan pelaku kejahatan. Sehingga mengakibatkan terjadinya kesilafan  dan  bertindak  sendiri  tanpa  dasar  hukum  dan  undang-undang  yang  berlaku.  Adapun  masalah  yang ditemukan:  1.  Bagaimanakah  pengaturan  hukum  tentang  perbuatan  main  hakim  sendiri?,  2.  Bagaimanakah sanksi  pidana  tentang  pelaku  main hakim  sendiri  dalam  kaitanya  dengan kontrol  sosial?. Tujuan  penelitian  ini yaitu  mengetahui  kualifikasi  perbuatan  main  hakim  sendiri  beserta  ancaman  pidana,  dan  penting  penjatuhan pidana pelaku main hakim sendiri demi mengatur tingkah laku masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  normatif  yaitu  penelitian  hukum  mengkaji  hukum  tertulis  berbagai  macam  aspek.  Terdapat  hasil penelitian  menemukan  bahwa  perbuatan  main  hakim  sendiri  dikarenakan  faktor  keikutsertaan,  emosional, kurang  pemahaman  hukum,  situasi  sosial  dan  ketidaksigapan  penegak  hukum  terhadap  pelakunya  diancam dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHP jalinan antara teori sanksi pidana, fungsi hukum sarana kontrol sosial.
Kata Kunci: Pemidanaan; Sanksi; Kontrol sosial

## Abstract
Vigilante  (vigilante)  creates  an  outburst of emotions  and  resentment  from  the community about  the  failure  of law enforcers to carry out their duties to find criminals. So that it causes mistakes and acts alone without any legal basis and applicable laws. As for the problems found: 1. What is the legal arrangement for vigilante acts? 2. What is the criminal sanction for vigilante actors in relation to social control? The purpose of this research is to find out the qualifications of vigilante one criminal act along with the criminal threat, and it is important that the  imposition  of  vigilante  offenders  regulate  the  behavior  of  the  community.  This  study  uses  a  normative research  method,  namely  legal  research  which  examines  various  aspects  of  written  law.  There  is  a  research finding that the act of vigilantism is due to participation, emotional factors, lack of understanding of the law, the social situation and the law enforcement's inactivity towards the perpetrator is threatened with a criminal act based on the provisions of Article 170 of the Criminal Code.

## Keywords: Criminalization; Sanctions; Social control

## I. PENDAHULUAN
Dalam proses hukum berjalan, didapatkan beberapa fakta, diantaranya Zoya tewas akibat pemukulan oleh  warga  Desa  Muara  Bakti,  yang  kemudian  dengan  kesadaran  penuh  membakar  mayatnya menggunakan  bahan  bakar  hingga  akhirnya  polisi  sampai  untuk  memecah  amukan  massa. Menjadi pertimbangan  hakim  menjatuhkan  pidana  sesuai  ketentuan  KUHP  ditekankan  kepada  unsur, “melakukan  kekerasan  secara  bersama-sama  di  depan  umum”  yang  menyebabkan  kematian  yaitu perbuatan main hakim itu sendiri.
Mengapa  pidana  dijatuhkan  hakim  lebih  berat  dibandingkan  jika  Zoya  diadili  berdasarkan tindak  pidana  pencurian  yaitu  memberikan  pemahaman  kepada  pelaku  main  hakim  sendiri  dan masyarakat luas, bahwa perbuatan main hakim sendiri, baik berupa mempermalukan terduga pelaku tindak  pidana  dengan  menunjukkan  atau  mengarak  terduga  pelaku,  menganiaya  pelaku,  bahkan hingga  menyebabkan  kematian  yaitu  sangat  tidak  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang-  undangan, dimana  dapat  dilihat  yang  diharapkan  dari  beratnya  pidana  yang  dijatuhkan  tentang  pelaku  main hakim  sendiri  yaitu  mencegah  perbuatan  serupa  terjadi  kembali.  Pertimbangan  tersebut  sesuai dengan teori tujuan penjatuhan pidana (general dan special prevention)  yakni untuk  mencegah  baik
masyarakat  maupun  pelaku  tindak  pidana  untuk  melakukan  suatu  tindak  pidana  di  kemudian  hari, dan  dengan  begitu  tercermin  fungsi  hukum  yaitu  sebagai  alat  untuk  kontrol  sosial,  dimana  hukum bertindak sebagai pedoman dalam bertingkah laku yang baik dan benar.
Terkait  penelitian  terdahulu  oleh  ( Suastini  &  Parwata,  2019 )  menyimpulkan  bahwa  perbuatan main  hakim  sendiri  disebabkan  oleh  faktor  emosi  kepada  penegak  hukum  dan  terduga  pelaku  tindak pidana,  serta  pelaku  main  hakim  sendiri  dapat  diancamkan  pidana  penjara  sesuai  dengan  Pasal  170 dan  Pasal  351  KUHP  dimana  kaitan  antara  pemidanaan  dengan  teori  penjatuhan  pidana  dan  hukum sebagai kontrol sosial adalah untuk mengembalikan tingkah laku masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  mengetahui  kualifikasi  perbuatan  main  hakim sendiri beserta ancaman pidana, dan penting penjatuhan pidana pelaku main hakim sendiri.

## II. METODE PENELITIAN
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum mengkaji  hukum  tertulis  berbagai  macam  aspek,  tidak  mengkaji  aspek  terapan  dan  implementasi. Lanjut  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  masalah  yaitu  pendekatan  melalui  perundangan  dan konseptual. Pendekatan undang-undang ditelaah dengan baik dan  peraturan undang-undang tersebut juga  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  ada.  Adapun  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan peneliti  yakni  bersumber  dari  penelitian dan kepustakaan, berupa: Bahan hukum primer yaitu bahan hukum  berupa  UUD  Negara  Republik  Indonesia  1945,  UU  No  8  Tahun  1981  Hukum  Acara Pidana,  KUHP,  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  diperoleh  di  pengkajian  kepustakaan ( Library research ) yaitu dengan membaca buku hukum, jurnal hukum, dan internet berkaitan dalam permasalahan yang di teliti. Teknik penghimpunan bahan hukum digunakan di dalam penelitian yaitu teknik  dokumentasi  dilaksanakan  dengan  menginventarisasi  dan  mengkategorisasi  bahan  hukum seperti peraturan perundang-undangan, literatur maupun bahan hukum lainnya.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri
Main  hakim  sendiri,  aksi  sepihak  atau  “ eigenrichting ”  merupakan  tindakan  melaksanakan  hak menurut  kehendak  sendiri  bersifat  semaunya,  tanpa  perjanjian  pihak  berkepentingan.  Pada  hakikat tindakan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi perorangan ( Mertokusumo, 1996 ). Masalah perbuatan main hakim sendiri ( Eigenrichting ) membuat keliru satu bentuk pandangan masyarakat lantaran adanya kesalahan norma berlaku  di  masyarakat. Pandangan  masyarakat, dilihat dari  sudut  pandang  sosiologis,  boleh  dibedakan  sebagai  dua  aspek,  yaitu  aspek  positif  dan  aspek negatif.
Aspek  positif  yaitu  pandangan  masyarakat  tentang  kejahatan  memakai  pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang kejadian suatu tindak kejahatan, pandangan masyarakat didasarkan  atas  kerja  sama  dengan  aparat  keamanan  dan  penegak  hukum  secara  resmi,  Tujuan penghukuman  yaitu  pembinaan  dan  penyadaran  pada  pelaku  kejahatan,  Memikirkan  dan memperhitungkan  sebab  dilakukannya  satu  tindak  kejahatan.  Aspek  negatif  yaitu  pandangan masyarakat  ialah  serta  merta,  yaitu  dilakukan  dan  gejolak  emosional,  pandangan  masyarakat didasarkan atas keputusan lokal yang berperan didalam  masyarakat bersangkutan (tak resmi), Tujuan penghukuman  menjurus  lebih  bersifat  hukuman,  penderaan,  paksaan,  dan  pelampiasan  dendam, Relative lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang kenapa dilakukan satu tindakan kejahatan.
Main  hakim  sendiri  persis  hal  orang  banyak  berseberangan  norma  hukum  ( lawless  erowds ). Soerjono  Soekanto  orang  banyak  berseberangan  dengan  norma  hukum  ( lawless  erowds )  ada  dua, yaitu  :  Orang  banyak  bertindak  emosi  ( acting  mobs ),  orang  banyak  tujuan  mencapai  satu  tujuan gunakan  ketahanan  fisik  berbanding  norma  hukum  berlaku  dalam  masyarakat.  umum,  kumpulan orang tersebut bergerak  karena menyusahkan bahwa hak  mereka tidak ada  keadilan, Orang banyak bersifat immoral, contoh seperti orang mabuk ( Soekanto, 1990 ).
Peraturan  perundangan  di  Indonesia,  khusus  KUHP  tidak  mengatur  secara  khusus  tentang tindakan main  hakim sendiri, tetapi terjadi perbuatan main  hakim sendiri  ketentuan KUHP gunakan mengancam  pelaku  main  hakim  sendiri.  Dalam  unsur  terpenuhi  dari  suatu  perbuatan  main  hakim sendiri,  maka  pelaku  main  hakim  sendiri  dipidana  beberapa  ketentuan  pasal  170  yang  realitasnya kerap  digunakan  di  KUHP,  sebagai  berikut  :  melarang  untuk  memerlukan  tekanan  terhadap  orang
atau  barang  secara  terang-terangan  dan  bersama  menurut  aturan  ayat  (1)  dengan  ancaman  pidana penjara paling lama lima (5) tahun enam  (6)  bulan,  apabila  kekerasan  tersebut  menimbulkan  akibat yang  tidak  diinginkan  menurut  ketentuan  ayat  (2),  berupa  hancurnya  barang  atau  luka  diancam dengan  pidana  penjara paling  lama  tujuh  (7)  tahun,  bila  menyebabkan  luka  berat  diancam  dengan pidana penjara paling  lama Sembilan (9) tahun  dan jika kekerasan menyebabkan  kematian diancam pidana penjara paling lama dua belas (12) tahun ( Prabowo, 2018 ).
Perlu bentang unsur tampak dalam pasal di atas sebagai berikut: Barang apa. Memperlihatkan kepada orang atau diri pelaku, Di depan umum. Perbuatan dilakukan di tempat dimana publik dapat melihat : Bersama, artinya dilakukan  minimal dua orang atau lebih. Arti kata bersama menunjukkan bahwa  perbuatan  dilakukan  sengaja (delik  dolus) atau  mempunyai  tujuan  pasti,  tidaklah merupakan  ketidaksengajaan (delik  culpa), Kekerasan,  berarti  memerlukan  tenaga  atau  kekuatan jasmani tidak  kecil  dan  tidak  sah.  Kekejaman  dalam  pasal  biasa  terjadi  dari  “merusak  barang”  atau “penganiayaan”, Tentang orang atau barang. tekanan mungkin ditujukan pada orang atau barang jadi korban.
Bersendikan  faktor  penyebab  seseorang  menjalankan  tindakan  main  hakim  sendiri,  terlalu membagikan  pernyataan  melakukan  main  hakim  sendiri  dan  bersikap,  sebagai  berikut:  penyebab emosional, penyebab keikutsertaan, penyebab kurang pemahaman hukum, penyebab situasi sosial.
Tindakan  main  hakim  sendiri  persis  hal  tindakan  penganiayaan  berbeda  dengan  hukum berlaku. Kualifikasi sebagai suatu tindak pidana dalam hukum yaitu: Penganiayaan bagian badan dan semacam  membuat  tindakan  perusakan  terhadap  anggota  sertakan  bagian  badan,  baik  berwujud pemotongan maupun pelukaan, meniadakan manfaat bagian badan seperti jenis masih tetap utuh yaitu tindakan merusak manfaat bagian badan, jenis bagian lainnya masih utuh.

## 2. Sanksi  Pidana  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Main  Hakim  Sendiri  dalam  Kaitannya dengan Kontrol Sosial
Sanksi Pidana yaitu hukuman sebab akibat, sebab yaitu kasus dan akibat yaitu hukumannya, dikenai akibat  akan  mendapatkan  sanksi  baik  masuk  penjara  ataupun  tersentuh  hukuman  pihak  berwajib. Jenis  Pidana  sepertimana  telah  diatur  dalam  Pasal  10  (KUHP).  Pidana  terdiri  atas:  Pidana  Pokok, Pidana Tambahan pengumuman Putusan Hakim ( Moeljatno, 2016 ).
Tujuan  Pemidanaan  mencegah  melakukan  kejahatan  pada  masa  datang,  tujuan  diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Kontrol sosial yaitu proses sudah  direncanakan  atau  belum  direncanakan,  memiliki  sifat  menempa,  mengajak,  tekanan  warga masyarakat mematuhi kaidah dan nilai sosial berperan ( Kolip, 2011 ).
Kontrol  sosial  ialah  berbagai  cara  atau  upaya  yang  digunakan  masyarakat  menertibkan anggota  menyimpang  ( Berger,  Peter,  2003 ).  Dalam  melakukan  pekerjaannya  hukum  dapat dijabarkan  ke  dalam  2  fungsi,  yakni  hukum  sebagai  sarana  kontrol  sosial  ( social  controlling )  dan hukum  sebagai  alat  mengubah  masyarakat.  Menarik  untuk  mengkaji  hubungan  antara  putusan pengadilan mengenai main hakim sendiri ini dengan teori tujuan pemidanaan dan hukum sebagai alat kontrol  sosial.  Hukum  sebagai  instrumen  pengendali sosial, eksistensinya yaitu mengatur hubungan dalam  kehidupan  bermasyarakat,  antara  orang  satu  dengan  orang  lain,  antara  orang  dengan  negara maupun antar lembaga negara. Dalam melakukan pekerjaannya hukum dapat dijabarkan ke dalam 2 fungsi,  yakni  hukum  sarana  kontrol  sosial  ( social  controlling )  dan  hukum  sebagai  alat  mengubah masyarakat ( social engineering ) ( Laksana, 2017 ).
Hukum  sarana  kontrol  sosial  berfungsi  bentuk  hukum  baru  guna  menggantikan  hukum lama, kemudian  menciptakan situasi  dimana seorang  mau tak  mau taat atau memperbaiki sikapnya, sehingga  memunculkan  kecocokan  secara  tidak  spontan  pada  norma  muncul  dibawah  sadar. Berdasarkan  sifatnya,  hukum  sebagai  social  controller  bersifat preventif dan represif ,  yakni  hukum bertujuan untuk mencegah  dan  menanggulangi terjadinya suatu perbuatan maupun suatu akibat dari sebuah perbuatan yang tidak diinginkan.
Berkaitan  dengan  fungsi  hukum  sebagai  alat  kontrol  sosial,  dalam  hukum  pidana,  terdapat  teori mengenai  tujuan  pemidanaan,  yakni  teori  pencegahan  umum  ( general  prevention )  dimana  tujuan pemidanaan  yaitu  pengaruhi  kelakuan  masyarakat  tidak  melakukan  tindak  pidana  dan  teori pencegahan  khusus  ( special  prevention )  yakni  tujuan  pemidanaan  yaitu  merajai  tingkah  laku terpidana  tidak  membuat  tindak  pidana  dan  agar  menjadi  lebih  baik  ( Merta,  2016 ).  Tujuan
Pemidanaan  mencegah  melakukannya  kejahatan  kepada  pada  masa  yang  akan  datang,  tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana.
Berkaitan  antara  putusan  terhadap  5  tersangka  main  hakim  sendiri  terhadap  Zoya,  teori penjatuhan  pidana dan hukum sebagai alat kontrol sosial harus dianalisis  dari beratnya pidana yang dijatuhkan serta alasan  penjatuhan  pidana  itu  sendiri. Berdasarkan  kasus  ini,  dapat  diketahui  bahwa adanya  proses  pengadilan  karena  pihak  yang  dirugikan  dari  meninggalnya  Zoya,  keluarganya, melakukan  pengaduan  ke  polisi,  sehingga  perbuatan  main  hakim  atas  Zoya  dapat  dilakukan penuntutan.
Lalu  alasan  mengapa  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  lebih  berat  dibandingkan  jika  Zoya diadili  berdasarkan  tindak  pidana  pencurian  adalah  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  pelaku main  hakim  sendiri  dan  masyarakat  luas,  bahwa  perbuatan  main  hakim  sendiri,  baik  berupa mempermalukan terduga pelaku tindak pidana dengan menunjukkan atau mengarak terduga pelaku, menganiaya pelaku, bahkan hingga menyebabkan kematian adalah hal yang sangat tidak dibenarkan oleh  peraturan  perundang  undangan,  dimana  dapat  dilihat  yang  diharapkan  dari  beratnya  pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku main hakim sendiri adalah untuk mencegah perbuatan serupa terjadi kembali.
Pertimbangan  tersebut  sesuai  dengan  teori  tujuan  penjatuhan  pidana  ( general  dan  special prevention ) yakni untuk  mencegah baik  masyarakat maupun pelaku tindak pidana untuk  melakukan suatu tindak pidana di kemudian hari, dan dengan begitu tercermin fungsi hukum adalah sebagai alat untuk  kontrol  sosial,  dimana  hukum  bertindak  sebagai  pedoman  dalam  bertingkah  laku  yang  baik dan benar.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Perbuatan  main  hakim  sendiri  ( eigenrichting) sebagai  bentuk  pengendalian  sosial  oleh  masyarakat berupa  mengadili  secara  bersama  terduga  pelaku  tindak  pidana  yang  disebabkan  oleh  faktor keikutsertaan, emosional, kurang pemahamannya hukum, situasi sosial dan ketidak sigapan penegak hukum  yang  terhadap  pelakunya  diancamkan  pidana  berdasarkan  ketentuan  Pasal  170  KUHP. Bentuk  Pengaturan  hukum perbuatan  main  hakim sendiri  dihukum sesuai  dengan  perbuatannya dan dijerat dengan pasal 170 KUHP adanya kekerasan secara bersama-sama depan umum, menyebabkan kematian  ultimatum  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  dua  belas  12  tahun  penjara,  Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana  main  hakim sendiri  dalam  kaitan  dengan kontrol  sosial  dapat dilihat  kaitan  antara  teori  sanksi  pidana,fungsi  hukum  sebagai  sarana  kontrol  sosial  yaitu  untuk mencegah  masyarakat  dan  pelaku  tindak  pidana  untuk  melakukan  tindak  pidana  guna  mengatur tingkah laku individu dalam bermasyarakat.

## 2. Saran
Penegak  hukum  diharapkan  untuk  menegakkan  keadilan  sesuai  dengan  keadilan  masyarakat  dan bertindak  lebih  sigap  dalam  menindak  lanjuti  laporan  masyarakat  sehingga  meminimalisir kemungkinan  terjadinya  perbuatan  main  hakim  sendiri  dan  menjalankan  pemasyarakatan  pada masyarakat  atas  akibat  hukum  perbuatan  main  hakim  sendiri.  Diharapkan  pada  setiap  lapisan masyarakat  akan  bersama  mematuhi  dan  mentaati  setiap  aturan  dalam  peraturan  perundang- undangan guna mencapai keadilan dan menghormati hak setiap individu.

## DAFTAR PUSTAKA
Berger,  Peter,  L.  (2003). Tafsir  Sosial  atas  Kenyataan :  Risalah  Tentang  Sosiologi  Pengetahuan (diterjemahkan dari Buku Asli The Social Construction Of Reality Oleh Hasan Basari) . LP3ES. Kolip,  E.  M.  S.  dan  H.  (2011). Pengantar  Sosiologi,  Pemahaman  Fakta  dan  Gejala  permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahanya . Kencana Perdana Media Group. Laksana, I. G. N. D. et. al. (2017). Buku Ajar Sosiologi Hukum . Pustaka Ekspresi. Merta, I. K. et. al. (2016). Buku Ajar Hukum Pidana . Mertokusumo, S. (1996). Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Liberty. Moeljatno. (2016). KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet. ke.32 . Prabowo, T. F. P. (2018). Pendapat Masyarakat Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri. In Skripsi Fakultas Hukum . Universitas Muhammadiyah. Soekanto, S. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar . PT Raja Grapindi Persada.
Suastini,  N.  P.  M.,  &  Parwata,  I.  G.  N.  (2019).  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Main  Hakim  Sendiri (Eigenrichting)  Dalam  Kaitannya  Dengan  Kontrol  Sosial  (Social  Controlling). E-Journal  Ilmu Hukum , 8 (2).