## EFEKTIFITAS  PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NO. 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH  DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN SEHAT DAN BERSIH DI KOTA JAMBI
Oleh :

## M. Muslih.

## ABSTRAK
Perda  Kota  Jambi  No.  8  Tahun  2013  tentang  pengelolaan  sampah  bertujuan  untuk menciptakan  lingkungan  yang  sehat  dan  bersih.  Secara  teknis  hal  yang  dominan  dalam perwujudan  lingkungan  yang  sehat  dan  bersih  adalah  masalah  pengangkutan  sampah  baik dari rumah tangga ke TPS maupun dari TPS ke Pembuangan Akhir (TPA).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan Sociolegal  research,  dan  untuk  mendatkan iinformasi    dan  data  yang  akurat  penulis  melakukan  wawancara  dan  pengamatan  di lapangan.  Guna menganalisis berbagai data dan hasil amatan digunakan beberapa teori yang lazim  dikenal  dalam  ilmu hukum  yakni  Hukum  sebagai  suatu  Sistem  dari  Laurence  Meir Friedman.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa secara umum tujuan perda khususnya dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih sudah dapat diwujudkan secara baik, sedangkan untuk mewujudkan  lingkungan  yang  sehat  masih  ditemui  beberapa  hal  yang  berpotensi mengganggu dan mengakibatkan lingkungan yang tercemar polusi.
Dilihat dari perspektif hukum penegakan hukum perda ini khususnya pelanggaran terhadap pasal  47  j  belum  efektif  sama  sekali,  akan  tetapi  kelemahan  ini  dapat  ditutupi  dengan pemberdayaan perencanaan yang sangat bagus dalam desain kerja personil kebersihan secara optimal.  Sehingga  meskipun  terdapat  keterbatsan  anggaran  tetapi  upaya  pembersihan  kota dapat dilakukan secara optimal.
Kata Kunci : Lingkungan yang sehat dan bersih Pangangkutan Sampah

## A. Latar Belakang.
Sampah  setiap  hari  semakin  meningkat.  Peningkatan  volume  sampah  ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah manusia dan peningkatan aktifitas manusia yang  didorong  oleh perkembangan  ekonomi  dan  teknologi.  Dengan  demikian perbandingan peningkatan volume sampah jauh lebih tinggi dari perkembangan jumlah manusia itu sendiri, hal ini disebabkan peningkatan volume sampah juga didorong oleh peningkatan  aktifitas  manusia  yang  semakin  fariatif  terutama  dalam  memenuhi kebutuhan  skunder  dan  kebutuhan  tersier  sebagai  akibat  kemajuan  ekonomi  dan
teknologi.  Bukan  itu  saja  kualitas  sampah  pun  semakin  berat  dan  mengandung  daya perusak  semakin  besar  akibat  sampah-sampah  produk  teknologi  tinggi,  yang mengandung  unsur  tidak  ramah  bahkan  merusak  lingkungan. Hal  ini sangat mempengaruhi  lingkungan  yang  pada  giliranya  akan  mempengruhi  jerajad  kesehatan masyarakat.
Hak  untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat,  sebagaimana diatur dalam pasal 28 H (1) UUD 1945 hasil perubahan, merupakan salah satu Hak Asasi Manusia  yang  dijamin  oleh  Negara.    Mengingat  Indonesia  adalah  negara  hukum  maka implementasi  jaminan  hak  asasi  manusia  tersebut  menjadi  tanggung-jawab  negara. Bertitik  tolak  dari  pendapat  di  atas  maka  Pemerintah  Kota  Jambi  sebagai  bagian  dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk berperan aktif dalam memberi kemudahan,    mengkondisikan,    dan  jikalau  perlu  memaksakan  agar  daya  dukung  dan sumber  daya  yang  ada  dioptimalkan  guna    terwujudnya  hak  untuk  mendapatkan lingkungan  yang  baik  dan  sehat  tersebut.  Berangkat  dari  pemahaman  yang  demikian maka kehendak untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat menjadi realitas yang sangat  didambakan  oleh  Pemerintah  Kota  Jambi  dan warganya.  Kota  Jambi  yang berpenduduk kurang labih 713.837 orang ini memiliki berbagai aktifitas, selain aktifitas domestik  (rumah  tangga),  juga  terdapat  aktifitas  industri  baik  industri  besar,  menengah dan  kecil.  Keseluruhan  aktifitas  Kota  Jambi  telah  mengasilkan  limbah  atau  sampah kurang lebih 1.600 m3/ hari 1 .
Keberadaan sampah sedemikian besar dan tersebar di wilayah Kota Jambi dengan luas 205.38 Km2 merupakan problematika tersendiri  bagi Pemerintah Kota Jambi dalam mengendalikan  dan  mengelola  sampah  agar  tidak  merugikan  masyarakat.  Guna menghadapi  permasalah  seperti  di  atas  Pemerintah  Kota  Jambi  telah    membentuk Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
Menurut  terminologi  hukum  lingkungan,  bahwa  sampah  dapat  dikatan  sebagai bagian dari limbah. Limbah merupakan benda-benda yang tidak difungsikan kembali dan jika  terakumulasi  dalam  jumlah  tertentu  akan  memberikan  dampak  negatif  bagi masyarakat  dan  berpotensi  merusak  lingkungan.  Pasal  1  angka  20  UU  No.  32  Tahun 2009  menegaskan  bahwa  limbah  adalah  sisa  suatu  usaha  dan  atau  kegiatan.  Secara
1 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi. 2015
teoritis  limbah  terdiri  dari  limbah  padat  cair  dan  gas.  Keberadaan  limbah  akan  menjadi masalah dan menyebabkan ketidak seimbangan ekosistem jika tidak dikelola secara bijak. Perda  No.  8  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan  Sampah  dimaksudkan  untuk  digunakan sebagai  kontrol sosial, sekaligus dimaksdukan sebagai alat untuk memberi pemahaman dan  pengajaran  bagi  masyarakat  agar  terwujud  lingkungan  yang  didinginkan  dan dikehendaki (sehat dan bersih).

## B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan,  maka  perumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimana pelaksanaan  Perda  Kota  Jambi  No.  8  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan Sampah di Kota Jambi ?
b. Bagaimana strategi pencapaian tujuan Perda No. 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jambi  dalam upaya mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih?

## C. Proses Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (socio-legal research), Perda tentang sampah  dan  implementasinya  merupakan  objek yang diteliti dengan menggunakan prinsip  deduktif,  kemudian  dilihat  bagaimana  implementasinya  di  lapangan.  Fokus penelitian adalah pengangkutan  sampah dari  sumber  sampah  ke  tempat  penampungan sementara (TPS) dan pengangkutan sampah dari  TPS  ke tempat  pemrosesan  akhir (TPA).
Penelitian  ini  bersifat  deskriftif analitis,  yaitu  memberikan  gambaran  tentang pengangkutan  sampah  dari  sumber  sampah  ke  TPS  dan  TPA,  lengkap  dengan  berbagai masalah yang mengelilinya.
Guna  mendiskripsikan  pengangkutan  dan permasalahannya  di  atas penulis  melakukan observasi/  pengamatan  terhadap  aktifitas  di  TPS  dan dilengkapi  dengan  informasi  dari petugas  penyapu  dan  pengangkut  sampah. Data dan  informasi  baik  priemr  maupun skunder yang diperoleh dari studi lapangan dilakukan validasi, kemudian dikaji dengan
menggunakan  berbagai  teori  hukum  yang  relevan  seperti  teori  sistem  hukum  dari Laurence Meir Friedman, dll.

## D. LANDASAN TEORI
Membicarakan  masalah  efektifitas  suatu  perda  artinya  kita  sedang membicarakan  “pelaksanaan  Perda” yang  bersangkutan.  Perda  Kota  Jambi  tentang Pengelolaan Sampah dapat dikategorikan sebagai pengawal dan pengendali terwujudnya lingkungan  yang sehat  dan  bersih  di  Kota  Jambi,Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tujuan pengelolaan  sampah  sebagaimana  di  atur  dalam  pasal  3  Perda  Kota  Jambi  No.  8  Tahun 2013.
Pasal  1  ayat  (3)  menentukan  bahwa  Negara  Idonesia  adalah  negara  hukum.  Pasal  ini mengharuskan  kepada  setiap  warga  bangsa  maupun  negara/  pemerintahan  dalam  setiap akatifitasya harus tunduk dan berdasarkan hukum (nomokrasi), begitu juga halnya dengan demokrasi harus berjalan menurut aturan hukum dengan seluruh falsafah  dan tata aturan perundang-udnagan yang mendasarinya
Lingkungan  yang  sehat  dan  bersih  merupakan  suatu  kondisi  yang  harus diwujudkan, jika dilihat  dari perspektif politik hukum maka Pasal 28 H ayat (1)  UUD 1945 hasil perubahan merupakan (target atau tujuan yang hendak dicapai), sedangkan UU No. 32 Tahun 2009 sebagai instrumen hulu  dan Perda No. 8 Tahun 2013 dapat dikatakan sebagai instrumen hilir untuk mewujudkan kondisi sebagaimana dikehendaki pasal 28 H ayat (1) di atas. Sehubungan dengan hal tersebut maka teori/ ajaran “hukum sebagai suatu sistem, hukum sebagai suatu proses dan konsep kesadaran hukum” dipilih dan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.
Faktor  lingkungan  merupakan  unsur  penentu  kesehatan  masyarakat,  apabila terjadi  perubahan  lingkungan  di  sekitar  manusia,  maka  akan  terjadi  perubahan  pada kondisi kesehatan masyarakat tersebut. Kondisi suatu lingkungan sangat dipengaruhi oleh kebijakan  pemerintah  dan  perilaku  masyarakatnya.  Perilaku  merupakan  sikap  yang muncul  dari  interaksi  antar  manusia  dan  lingkungan,  dengan  demikian  maka  perilaku masyarakat  dapat  mempengaruhi  kondisi  lingkungan 2 .    Faktor  perilaku  yang  sehat
2 Ririn Setyowati, dkk, Pengetahuan dan Perilaku Ibu Rumah Tangga dalam Pengelolaan Sampah Plastik, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol VII, No 12,  Juli 2013. Hal 563.
diharapkan  dapat  memelihara,  meningkatkan  kesehatan  dan  melindungi  diri  dari penyakit,  sedangkan  lingkungan  yang  sehat  dapat  menciptakan  kondisi  bebas  polusi, pemukiman sehat denga pengelolaan sampah yang sehat. 3
Membahas  masalah  upaya  mewujudkan  tujuan  hukum  maka kita  tidak  dapat memisahkan  dengan  pembahasan  tentang  bekerjanya  hukum. Satjipto  Rahardjo 4 menjelaskan  bahwa  salah  satu  karakter  bekerjanya  hukum  adalah  memadang  hukum sebagai  suatu  proses.  Dalam  konteks  upaya  mewujudkan  lingkungan  yang  sehat  dan bersih  di Kota  Jambi,  maka  Perda  No.  8  tahun  2013  dianggap  sebagai  panduan  teknis, pandunag lembaga/ unit kerja yang harus dibentuk dalam proses mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih tersebut.
Lawrence M.  Friedmann, mengajarkan bahwa  hukum merupakan suatu sistem, dan  setiap  sistem  hukum  selalu  mengandung  tiga  komponen,  yakni  komponen  struktur, komponen substansi dan komponen kultur. Komponen struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya. Komponen substantif mencakup segala hal  yang merupakan keluaran dari  sesuatu  sistem  hukum,  di  dalam  pengertian  ini  termasuk  norma  hukum  baik  yang berupa  peraturan-peraturan,  keputusan-keputusan, doktrin-doktrin  sejauh  semua digunakan dalam proses yang bersangkutan. Bilamana kita  melihat  hukum  semata-mata dari    segi    struktur    saja    maka    kita    akan  terpaku  pada  kerangka    bekerjanya  sistem hukum sebagaimana digambarkan dalam  peraturan  hukum yang  berlaku.  Begitu  juga kalau  kita  melihat  hanya  dari  segi  substansinya  saja  maka  yang  nampak  adalah  hukum yang  logis,  konsisten    dan    bersifat    dogmatis    sehingga    realitas    sosial  menjadi terlupakan.  Oleh  karena  itu  komponen  budaya  perlu  diikut  sertakan  dalam  melihat hukum,  karena  kita  akan  dapat  melihat  hukum  sebagaimana  adanya.  Dengan  demikian budaya hukum akan berfungsi sebagai jiwa yang akan menghidupkan mekanisme hukum secara  keseluruhan.  Akan  tetapi  dapat  terjadi  sebaliknya  di  mana  budaya  hukum  akan mematikan seluruh mekanisme pelaksanaan hukum yang ditetapkan.
3 Ibid.
4 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1980, hal 19.
Kebudayaan 5 diartikan  sebagai  keseluruah  sistem  gagasan,  tindakan  dan  hasil karya  manusia  dalam  rangka  kehidupan  masyarakat,  yang  kemudian  dijadikan  milik manusia dengan belajar. Istilah yang tepat dari wujud ideal dari kebudayaan ini ialah adat atau  adat  istiadat  (dalam  bentuk  jamak).  Dalam  kenyataanya    keseluruhan    bentuk kebudayaan    saling    mempengaruhi    satu  sama    lain. Keberhasilan  kebijaksanaan pengelolaan  sampah  sebagai  wujud  dari  peraturan  perundang-undangan  (perda)  yang dibentuk  oleh  Pemerintah  Kota  Jambi  akan  dipengaruhi  oleh  isi  dari  kebijaksanaan  itu sendiri,  respon  masyarakat  dan  profesionalitas  aparat  pemangku  kepentingan  (Dinas Kebersihan  Kota  Jambi)  dan  pihak-pihak  lain yang  terkait  dengan  pengelolaan  sampah sebagai  pejabat  yang  paling  bertanggung  jawab  dalam  mensukseskan  kebijaksanaan tersebut.
Soerjono  Soekanto 6 menegaskan  bahwa  indikator  kesadaran  hukum  adalah  :  i). Pengetahuan  hukum,  artinya  seseorang  mengetahui,  bahwa  perilaku-perilaku    tertentu diatur  oleh  hukum.  Pengetahuan  tersebut menyangkut perilaku yang dilarang maupun yang  diperbolehkan  oleh  hukum.  ii).  Pemahaman  hukum,  artinya  seorang  warga masyarakat  mempunyai  pengetahaun  dan  pemahaman  mengenai  aturan-aturan  tertentu, terutama dari segi isinya. iii).  sikap hukum, artinya seseorang mempunyai kecendrungan untuk  mengadakan  penelitian  tertentu  terhadap  hukum.  iv).    perilaku  hukum  di  mana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

## E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Perda  Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 tentang  Pengelolaan Sampah di Kota Jambi
Fokus  penelitian  sebagaimana  telah  ditegaskan  diawal  tulisan  ini  adalah pengumpulan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) dan pengangkutan sampah dari TPS menuju ke TPA. (ps 31 ayat (1) huruf b dan c).
5 Kebudayaan terdiri dari 3 wujud yakni i). sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dsb; ii). sebagai suatu komplek aktifitas  dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat; iii). sebagai benda-benad hasil karya manusia, Koentjoroningrat, Pengantar Ilmu Antropologi,   Aksara baru, Jakarta, 1986, hal 186.
6 Soerjono Soekanto, op-cit hal 229.
Kota  Jambi  berdasarkan PP  No.  6    Tahun  1986 memiliki  luas  wilayah tsebesar 20.538  Ha atau 205,38  Km 2 ). Wilayah  tersebut  saat  ini  terbagi  dalam  11 kecamatan  dan  62  kelurahan dengan  jumlah  penduduk:  681.862  jiwa.  Jumlah penduduk  yang  beraktifitas  di  dalam  wilayah  Kota  Jambi  ini  menghasilkan  sampah sebesar  1600  m3  setiap  hari,  dengan  demikian  maka  setiap  jiwa  dikota  jambi  ini memproduksi  sampah  sebesar  0,00234  m3  perhari  yang  setara  dengan  2,34  liter sampah.
Guna  mengetahui  efektifitas  Perda  No.  8  Tahun  2013  tentang  sampah  ini maka penulis menggunakan teori hukum dari Laurence Meir Friedman tentang hukum sebagai  suatu  system.  Hukum  sebagai  suatu  sistem  meliputi legal  substance, legal stucture, legal culture.
Untuk mencapai tujuan dalam sistem hukum indonesia diperlukan kerja sama antara  bagian-bagian  menurut  tiga  pola  tersebut.  Tidak  boleh  ada  pertentangan- pertentangan dalam di antara bagian-bagian yang ada. Apabila pertentangan itu terjadi, sistem  itu  sendiri  yang  menyeleseikan  hingga  tidak  berlarut.  Ketiga  Sistem  itu bersama-sama merupakan satu kesatuan yang utuh.
1. Substansi Perda No. 8 tahun 2013.
Substansi Hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia yang diharapkan dan ditetapkan dalam norma hukum tersebut, yang dalam konteks penelitian  ini  norma  hukum  yang  ada  dalam  peraturan  daerah  tentang  samapah  di Kota Jambi.
Dilihat  dari  perspektif  norma/  substansi  perda  maka  beberapa  pasal  yang mengandung  norma  kewajiban  kepada  masayarakat  dan  pelaku  usaha  tercermin dalam pasal 15 - 25 Perda No. 8 Tahun 2013.
Sebagai contoh
Pasal 15 ayat (1) Setiap  orang  dan/atau  badan  yang  menguasai  atau  mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, jasa dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan
jalan,  saluran-saluran,  taman  dan  jalur  hijau  yang  ada  di lingkungannya serta mengurangi timbulan sampah.
(2) Kewajiban setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  termasuk  penyediaan  tempat  sampah  dan membuang sampah ke TPS.
Pasal  23  ayat  (1)  Masyarakat  berkewajiban  berperanserta  di  bidang  pengelolaan sampah
Pasal  47  huruf  j  bahwa  setiap  orang  dilarang  membuang  sampah  di  luar  tempat /lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
Dilihat  dari  norma  primernya  bahwa  setiap  orang  wajib  berpartisipasi  dalam pengeleolaan  sampah.  Membuang  sampah  ke  TPS  merupakan  kewajiban  yang diancam  dengan  sanksi  adminitrasi  dan  sanksi  pidana  sebagaimana  diatur  dalam pasal  56  dan  57.  Menurut berbagai  informasi  dan pengamatan  penulis  bahwa penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yang membuang sampah tidak pada tempatnya sebagaimana diatur dalam pasal 47 huruf j belum pernah ditegakkan.
Realitas  seperti  ini  jika  dianalisis  dari  perspektif  kontrol  sosial,  maka  negara (Pemk ot  Jambi)  telah  melakukan  “pembiaran”  terhadap  pelanggaran  hukum, “marwah” hukum yang telah di robohkan oleh warganya tidak ditegakkan kembali oleh  aparatur  penegak  hukum. Pemkot  Jambi tidak  mempertahankan status  quo sesuatu yang selama ini dianggap benar, dan membiarkan kebenaran lenyap/ hilang. Sedangkan  jika  dikaji  dari  perspektif  rekayasa  sosial  maka  membuang/ menempatkan  sampah  pada  tempatnya  merupakan  ajaran  dan  tuntunan  yang  akan berdampak  posistif  pada  warga  yang  bersangkutan.  Mereka  diajarkan  untuk  hidup sehat, dengan mengkondisikan agar lingkungan bersih dari berbagai polusi.
Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  dalam  konteks  ini  pemerintah  mengambil  alih tanggungjawab  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  warga,  karena  secara  kasat mata  masih  banyak  sampah  yang  dibuang  di  sembarang  tempat  dalam  arti  tidak pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi.
Secara  analilitis  kebijakan  pemerintah  kota  ini  diakibatkan  oleh  terbatasnya kemampuan  pemerintah  kota  dalam  menyediakan  TPS  di  seluruh  wilayah  Kota Jambi.
Secara  umum  perda  ini  sudah  terlaksana,  dan  tujuan  akhir  dari  kebijakan  yang dikemas  dalam  Perda  ini  sudah  tercapai  meskipun  masih  belum  optimum.  (aspek kebersihan  sudah  tercapai  selain  memang  bersih,  pengakuan  pemerintah  dalam memberikan Adi Pura Kirana merupakan bukti yang tidak terbantahkan). Disisi lain aspek  kesehatan  yang  belum  dapat  dicapai  secara  baik,  karena  beberapa  fakta 7 , menunjukkan bahwa sampah masih dapat menimbulkan polusi karena belum semua sampah  dapat  ditempatkan  di  TPS.  Apalagi  jika  musim  basah  (hujan)  penyebaran kuman dan bakteri akan lebih cepat dan ke area yang lebih luas.
“Pembiaran”  terhadap  pelanggaran  Perda  Sampah  sebagaimana  diurai kan  diatas jika dilihat dari ajaran Robert Merton tentang fungsi laten dan fungsi manifest dari undang-undang (perda). Fungsi laten adalah kondisi dimana setelah diberlakukannya  perda  sampah  ini  justru  melahirkan  perilaku  yang    tidak  pernah dikehendaki  oleh  pembuat  dan  pelaksana  perda  tersebut.  Sebelum  perda  ini diterbitkan  maka  menempatkan  sampah  tidak  di  TPS  hanya  merupakan  peristiwa sosial belaka dan bukan merupakan peristiwa hukum, dirumuskannya norma dalam pasal  47  j  perda  sampah  ini  secara  juridis  for mal  telah  mengubah  “menempatkan sampah  tidak  di  TPS”  telah  mengalami  perubahan  yang  mendasar  dari  peristiwa sosial  biasa  menjadi  peristiwa  hukum.  Di  sisi  lain  bahwa  peristiwa  hukum merupakan  peristiwa  yang  melahirkan  akibat  hukum.  dalam  konteks  perda  ini akibat  hukum  yang  dimaksud  adalah  pasal  56  berupa  denda  dan  uang  paksa  serta pasal 57 berupa pidana atau denda.
Ketika peristiwa hukum tersebut tidak diikuti oleh akibat hukum sejatinya ini juga akan menjadi preseden yang tidak baik. Hal ini akan menimbulkan kesan bahwa di negeri  ini  aturan  biasa  untuk  dilanggar,  celakanya  pelanggaran  itupun  tidak  ada upaya pencegahan baik bersifat prefentif maupun represif.
7 Fakta hukum dilangan ini kaan dikaji dan bahas secara mendalam dalam analisis tentang struktur hukum dan budaya hukum dalam bab ini.
Sementara  itu  jika  dilihat  dari  fungsi  manifest  perda  ini  secara  umum  telah memenuhi  peran  dan  fungsinya,  yakni  telah  mampu  mewujudkan  tujuan diterbitkannya perda yakni lingkungan yang bersih, meskipun sifat sehatnya masih dapat diperdebatkan. Kebersihan ini memang manjadi tujuan utama diterbitkannya perda ini.
2. Struktur hukum dalam Perda No. 8 Tahun 2013.
Struktur hukum adalah institusi atau lembaga-lembaga yang memungkinkan hukum ini  dapat  diimplementasikan  dengan  baik,  dalam  konteks  penelitian  ini  yakni pelaksanaan  perda  tentang  pengelolaan  sampah,  maka  institusi  atau lembaga  lebih mengarah  pada  lembaga  /  birokrasi  pemerintah  yang  berkewajiban  untuk merealisasikan isi perda tersebut.
Pasal 10.
(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di daerah.
(2) Dinas  Kebersihan,  Pertamanan  dan  Pemakaman  serta  SKPD  terkait bertanggungjawab  melaksanakan  penyelenggaraan  pengelolaan  sampah  di daerah.
(3) Camat  bertanggungjawab  atas  pembinaan  masyarakat  di  bidang  pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
(4) Lurah  bertanggungjawab  atas  pembinaan  masyarakat  di  bidang  pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
(5) Pembinaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dan  (4)  meliputi  pembinaan terhadap  kepatuhan  masyarakat  mengenai  pengelolaan  sampah  di  wilayahnya masing-masing.
Struktur  penegak  hukum  dalam  konteks  penelitian  ini  dibagi  menjadi  2  bagian yakni personil dan sarana kebersihan.
2.1. Personil Kebersihan
Mengingat  fokus  penelitian  sebagaimana  telah  ditetapkan  di  awal tulisan ini yakn1 pengumpulan sampah pada TPS dan pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA, maka aparat penegak hukum dalam
mengimpelentasikan  norma  perda  ini  adalah  pemerintah  daerah  dan  dinas kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
Melihat  aparatur  penegak  hukum  adalah  Pemerintah  Kota  Jambi dan khususnya Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, maka tupoksi utama  yang  dapat dirunut  adalah  tanggungjawab  pemerintah  Kota  Jambi dalam  menyediakan  anggaran  baik  belanja pegawai maupun  belanja pembangunan.  Sedangkan  aparatur/  personil  dari  dinas  kebersihan  dapat diidentifikasi  melalui  jumlah  personil  dan  daya  dukung  yang  dimiliki  oleh dinas dimaksud.
Dinas  Kebersihan,  Pertamanan  dan  Pemakaman  dalam  rangka menjalankan amanah pasal 10 Perda di atas mengangkat petugas Kebersihan yang terbagi dalam beberapa kelompok;
a). Tenaga penyapu : 284 orang b). Petugas taman : 104 orang c). Kru mobil pengangkut sampah : 210 orang
598  orang  personil  inilah  kebersihan  Kota Jambi  sehari-hari digantungkan,  mulai  dari  tukang  sapu  yang  memngumpulkan/  menyapu sampah di sepanjang jalan-jalan protokol, jalan utama, tempat-tempat umum di Kota Jambi.  Petugas  taman  mengurus  dan  memelihara  tanaman  hias maupun  pohon-pohon  sepanjang  jalan  dan  tempat-tempat  umum    serta  jalur hijau  di  Kota  Jambi  serta  pengangkut  sampah  yang  memindahkan  sampah dari tempat penampungan smentara ke pembuangan akhir.
Kinerja personil ini cukup baik, hal ini terbukti bahwa sejak subuh sampai  sore  mereka  terus  bergerak  memindahkan  sampah-sampah  yang kurang  lebih  1600  m3  ke  pembuangan  akhir  di  Talang  Gulo  yang  jaraknya kurang  lebih  15  km  dari  pusat  kota  Jambi.  Bukti  keberhasilan  mereka dapat kita rasakan langsung sehari-hari di sepanjang jalan protokol dan jalan utama dan sebagain besar jalan-jalan di Kota Jambi sudah nampak bersih. Bukti lain yang menunjukkan keberhasilan dinas kebersihan ini Pemerintah Kota Jambi telah  mendapatkan  penghargaan  Adipura  4  kali  berturut-turut,  dan  yang terakhir mendapatkan Adipura Kirana (Tahun 2016).
Hal  ini  merupakan  suatu  bukti  bahwa  Pemerintah  Pusat  telah mengakui  secara  resmi  akan  keberhasilan  Pemerintah  Kota  Jambi  dalam pembangunan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.
2.2. Sarana dan Prasarana.
Guna membersihkan atau memindahkan sampah dari penampungan sementara  ke  pembuangan  terakhir  dinas  Kebersihan,  Pertamanan  dan Pemakaman didukung oleh sarana antara lain:
a). Truk Armrol (roda 6) : 10 unit b). Dump truk (roda 6) : 38 unit c). Mobil Cup L300 :   8 unit d). Kontainer Sampah : 40 unit
Truk Jenis Armrol ini merupakan truk  yang dilengkapi katrol otomatis  guna menarik dan memindahkan kontainer sampah dari TPS ke TPA. kinerja truk ini  tidak  banyak  membutuhkan  tenaga,  hanya  terdiri  dari  1  orang  sopir  dan seorang  asisten  sopir  bertugas  memberikan  aba-aba  sekaligus  merapikan sampah disekitar kontainer. Sedangkan untuk dump truk dibutuhkan personil 5 orang yakni 1 pengemudi dan 4 orang yang menaikkan sampah dari TPS ke mobil dan menurunkan sampah dari mobil  di TPA .
Keberhasilan personil dalam kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah tentu tidak akan berhasil tanpa dukungan sarana  yang memadahi  sebagaimana  terpapar  di  atas.  Hal  seperti  ini  oleh  Soerjono Soekanto disebut sebagai dukungan fasilitas dalam penegakan hukum.
Keberhasilan  memperoleh  Adipura  berkali-kali  bukan  berarti  penanganan masalah  sampah  di  Kota  Jambi  sudah  sempurna  atau  tanpa  kelemahan. Kelemahan  dalam  penyediaan  sarana  nampak  pada  kurangnya TPS, ketersediaan TPS tidak  sebanding  dengan  jumlah  sampah  yang  dihasilkan oleh  masyarakat  Kota  Jambi.  Kondisi  ini  nampak  di  sepanjang  jalan  arah mayang  tidak  ada  satupun  fasilitas  TPS,  padahal  jalur ini  termasuk  daerah padat penduduk sehingga produksi sampahnya dipastikan juga tinggi.
Sampah yang berserakan dan tidak dikumpulkan dalam sebuah wadah/ kotak dengan  mudah  dapat  dibersihkan,  akan  tetapi  masa  tunggu  sampai dibersihkan  memerlukan  rentang  waktu  yang  cukup  untuk  menyebarkan kuman dan bakteri. Dengan demikian menimbulkan potensi berkembang dan menyebarnya  kuman  dan  bakteri  yang  akan  dapat  mengancam  kesehatan masyarakat.  Apalagi  kalau  musim  hujan  sampah-sampah  (kering  dan  basah) yang  berceceran  ini  akan  menimbulkan  polusi  udara  (bau  tidak  sedap). Menurut pak  Idris personil/ kru truk sampah dengan No Polisi BH 8176 HZ bahwa mereka terdiri dari 2 kelompok yakni 2 truk dengan personil 10 orang, bertanggungjawab mengangkut sampah sepanjang jalan dari Simpang lampu merah kantor Peternakan sampai Pasar Mama. Sepenjang jalan tersebut tidak ada  satupun kontainer  sampah,  atau  tempat  sampah  sementara  dari  beton. Seluruh sampah ditaruh dipinggir jalan begitu saja 8 .
3. Budaya Hukum dalam Perda No. 8 Tahun 2013.
Budaya  hukum  adalah  sikap  dan  nilai-nilai  yang  terkait  dengan tingkah  laku  bersama  yang  berhubungan  dengan  hukum  dan  lembaga- lembaganya. Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum,  karena  budaya  hukum  memperlihatkan  pemikiran  dan kekuatan masyarakat  yang  menentukan  bagaimana  hukum  tersebut  ditaati,  dihindari, atau  disalahgunakan.  Tanpa  budaya  hukum,  sistem  hukum  itu  sendiri  tidak berdaya. Permasalahan budaya hukum tidak hanya ada di suatu lembaga saja, melainkan  juga  antar  lembaga dan  masyarakat. Observasi  dan  pengamatan yang  penulis  lakukan  pada  pengangkutan  sampah  dari  rumah  tangga  ke  TPS dan  dari  TPS  ke TPA menemukan  gejala/  fenomena  bahwa  budaya  hukum pemerintah  selaku  pemangku  kepentingan  dan  budaya  hukum  masyarakat sebagai subyek hukum masih perlu ditingkatkan.
3.1. Budaya Hukum Pemerintah Daerah Kota Jambi
8 Idris, Petugas Kebersihan Kru Mobil Truk No . BH 8176 HZ, wawancara, tanggal 20 Agustus 2016.
Budaya  Hukum  Pemerintah,  Fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa belum  ada political  will yang  sungguh-sungguh  untuk  menyiapkan  TPS  yang layak  dalam  arti  kualitas  dan  kuantitas.  Sebagai  contoh  sepanjang  jalan  dari Simpang  lampu  Merah  Jamtos  sampai  lampu  Merah  Pengadilan  Tinggi  yang merupakan  daerah  padat  dan  memiliki  potensi  produksi  sampah  yang  tinggi, ironisnya  hanya  ada  3  kontainer  sampah  di  sebelah  kiri  jalan  dari  arah  pasar yakni  (STM bawah, sebelum SPBU dan Transito). Untuk jalan sebelah  kanan disediakan  TPS  dari  beton  yang  relative  minimalis  baik  ukuran  maupun kualitas,  ketiganya  terletak  di  depan  kantor  Lurah  Rawasari,  (seberang  jalan), disamping  Universitas  Muhammadiyah  dan  terahir  di  samping  Tsanawiyah Asas Islamiah. Mengingat ketersediaan TPS dan potensi timbulan sampah tidak sebanding  maka  akibatnya  banyak  sampah  yang  diletakkan  begitu  saja  oleh masyarakat, masa tunggu sampah ini dapat mencapai 10 jam untuk malam hari dan  sekitar  4  jam  untuk  siang  hari  untuk  mendapat  giliran  diangkut.  Waktu sedemikian  panjang  ini  juga  memberi  kesempatan  pada  tikus,  lalat,  binatang- binatang  lain  yang berpotensi  menyebarkan  penyakit  untuk  mendapat  asupan untuk berkembang biak. Kondisi sedemikian rupa tentu menjadi tantangan bagi pemangku  kepentingan  karena  kalau  sekedar  membersihkan  sampah  secara kasat  mata  itu  dapat  dilakukan  dengan  baik,  tetapi  mengeliminir  terjadinya polusi  dan  tersebarnya  kuman  serta  bakteri  ke  area  sekitar  TPS  mapun timbunan  sampah  yang  tidak  pada  tempatnya  harus  menjadi  perhatian. Mengingat  TPS  dan  timbunan  sampah  umumnya  di  pinggir  jalan  sehingga kuman  dan  bakteri  akan  mudah  terbang  tertiup  angin  karena  pengaruh pergerakan kendaraan yang frekwensinya sangat tinggi.

## 3.2. Budaya Hukum Masyarakat
Warga  masyarakat  nampak  kurang  peduli  atau  kurang  memiliki kesadaran  hukum  yang  mendukung  terwujudnya  lingkungan  yang  bersih  dan sehat, hal ini nampak pada fenomena bahwa meskipun telah ditempatkan TPS/ kontainer  sampah  tetapi  masih  banyak  sampah  yang  tidak  diletakkan  di dalamnya.  Dengan  demikian  keberadaan  container  sampah  menjadi  tidak
optimum  fungsinya. Melalui  kontainer  sampah  ini  diharapkan  masyarakat langsung  memasukkan  sampah  kedalamnya,  dengan  demikian  penyebaran kuman  dan  bakteri  akan  dapat  diminimalisir,  mengurangi  penyebaran  aroma tidak  sedap,  mempermudah  kinerja  petugas,  dll. Hal  yang  demikian  juga disampaikan  oleh  saudara  Inal  dan  Dedek  kru  dari  Truk  Armrol  dengan  No Polisis BH  8196  AZ (truk  sampah  yang  menggunakan  katrol  dan  menarik kontainer).  Bahwa  mereka  ketika  sampai  di  lokasi  penampungan  sementara sampah  (TPS/  kontainer)  tidak  bisa  langsung  menarik/  menaikkan  kontainer tersebut ke atas truk, karena harus menyapu dan memasukkan sampah-sampah yang  dibuang  dengan  tidak  benar.  Ini  ada  kontainer  yang  belum  penuh  tetapi terdapat timbunan sampah justru disekitar kontainer tersebut.
Pada  observasi  yang  lain,  penulis  menyaksikan  seorang warga membuang  sampah  ke  kontainer  dengan  cara  melemparkan  dari  jarak  yang agak  jauh  sambil  menutup  hidungnya,  akibatnya  bungkusan  sampah  tersebut tidak  tepat  masuk  ke  dalam  kontainer,  meskipun  demikian  orang  tersebut berlalu  begitu  saja  tanpa  berusaha  memasukkan  bungkusan  sampah  tadi  ke dalam  kontainer. Fenomena  seperti  ini  merupakan  deskripsi  dari attitude dan behavior dari  masyarakat  kita  terhadap  aktifitas  pembuangan/  pengelolaan sampah.
Seperti  inilah  budaya  masyarakat  kita,  sudah  jelas  tidak  ada  TPS, bahkan ada papan peringatan “dilarang membuang sampah disini” tetapi tetap saja sampah ditimbun di area tersebut sebagaimana terjadi jl. Ir H Juanda dekat swalayan  fres  one.  Fenomena  di  atas  menunjukkan  bahwa  masyarakat  kita belum  memiliki  kesadaran  hukum terhadap  pengelolaan  sampah  sebagaimana diatur  dal;am  Perda  No.  8  Tahun  2013.  Indikator  kesadaran  hukum  dalam kontek  pengelolaan  sampah  (yang  dalam  konteks  penelitian  ini  hanya  fokus pada  pengangkutan  sampah  dari  rumah  ke  TPS dan  dari  TPS  ke  pembuangan akhir), adalah sebagai berikut:
a).  masyarakat  perlu  mengetahui  bahwa  ada  peraturan  perundang-undangan yang mengatur masalah pengelolaan sampah,
b). masyarakat  perlu memahami pentingnya penegelolaan    sampah  dan
manfaanya  terhadap  lingkungan  dan  kesehatan baik  kepada  masyarakat maupun terhadap dirinya sendiri.
c).  masyarakat  perlu  dibimbing  dan  dididik  untuk  dengan  ikhlas  dan  kalau perlu  dipaksa  (dengan  ancaman  adminstrasi  dan  pidana)  sebagaimana diatur dalam perda tersebut.
F. Strategi  Pencapaian  tujuan Perda  No.  8  Tahun  2013 tentang  Pengelolaan Sampah di Kota Jambi.
1. Kebijakan
a).  Pelaksanaan    perda    tentang    sampah    di  Kota  Jambi    yang    terkait  dengan pasal 47 huruf j yakni larangan membuang sampah selain di TPS yang telah ditentukan  dan  pasal  ancaman  sebagaimana  diatur  dalam  pasal    56  dan  57 nampaknya  tidak  menjadi  perhatian  serius  pemerintah  Kota  Jambi.  Sikap/ kebijakan ini bukan tanpa alasan dan pertimbangan, karena kalau Pemerintah Kota Jambi menjalankan pasal ini dengan kaku dan tegas justru dikhwatirkan akan menjadi kontra produktif, mengingat untuk mencapai derajat kesehatan dan  kebersihan  lingkungan  (tujuan  perda sampah)  masih  dapat  dilakukan dengan  mengambil  alih  tanggung  jawab  secara  penuh  di  tangan  pemerintah. Dengan  demikian  menurut  analisis  penulis  pemerintah  kota  lebih  menitik beratkan  realisasi  tujuan  perda  yakni  lingkungan  yang  bersih  dan  sehat  dari pada menegakkan norma hukum yang mengatur tentang larangan membuang sampah tidak di tempat yang disediakan.
Pilihan  kebijakan  seperti  ini  jika  dilihat  dari  perspektif  pragmatisme,  maka pilihan ini merupakan pilihan yang tepat, karena jika pemerintah Kota Jambi lebih  mementingkan  menghukum  pelanggar  ketentauan  membuang  sampah disembarang  tempat,  hanya  akan  menghabiskan  energi.  Jika  penanganannya tidak  bijak  maka  justru  menimbulkan  perlawana  baik  yang  bersifat  aktif mapun  pasif.  Apalagi  jika  sanksinya  sampai  pada kurungan,  maka kemungkinan  justru  akan  melahirkan  paham  anti/  kontra  kebijakan kebersihan.
b). Strategi Pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan Jambi Kota yang bersih dan sehat adalah dengan perenecanaan yang matang. Kematangan ini nampak pada penentuan skala prioritas. Meskipun anggaran terbatas Pemerintah Kota Jambi  mengambil  langkah  tepat  dengan  lebih  memilih  melibatkan  personil secara  maksimum  (tetapi  tidak  berlebihan).  Personil  yang ada diberdayakan sedemikaian  rupa  sehingga  menghasilkan out-put  yang  optimal  meskipun sarana  belum  memadahi  secara  ideal.  Keterbatasan  sarana  justru dimaksimalkan pada alat angkut. Hal ini menurut penulis merupakan langkah yang  tepat,    penyiapan  dan  pengawasan  terhadap  personil/  sumber  daya manusia, meskipun daya dukung sarana belum merata.
2. Perencanaan Teknis yang matang
a).  Secara  teknis  wilayah  kerja  pengelolaan  sampah  khususnya  masalah pengangkutan  sampah  menyangkut    area  seluas 205.38  Km2.  Untuk  itu wilayah Kota Jambi ini  dibagi  ke  dalam  satuan-satuan  yang  sangat  kecil sebagai  contoh    area  penyapuan  ibu  Rina  seorang  penyapu  dari  simpang Pengadilan  Tinggi  sampai  Kantor  Imigrasi  (jalur  kanan,  tengah  dan  kiri); begitu  juga  dengan  yang  setiap  orang  saudah  tahu  pasti  tanggungjawab  dan area yang harus disapu sejak jam 5.30 sampai jam 10.00 dan disambung lagi jam 15.00 sampai 16.30.
contoh  pembagian  wilayah  pengangkutan  sampah  misalnya  kelompok  Pak Idris  dkk,  mengangkut  sampah  dari    jalur  simpang  lampu  merah  Kantor Peternakan  Propinsi  Jambi  sampai  ke  Jalan  Lingkar  Pal  10.  Jalur  ini dibebankan  kepada  3  kelompok,  dengan  kekuatan  personil  ini  meliputi  3 dump  truk  dengan  kekuatan  masing-masing  1  sopir  dan  4  tenaga  yang menaikkan sampah dari pinggir jalan dan menurunkannya di tempat sampah terakhir di Talang Gulo.
Guna  menjamin kebersihan  secara  kontiniu  maka  pengangkutan  pertama dilakukan oleh truk besar pada jam 05.00 pagi, tahap kedua disisir oleh mobil patroli  sekelas  L300,  tahap  ketiga  jam  0.900  s/d  11.00  mobil  besar  kembali beroperasi,  yang  disisir  kembali  oleh  mobil  patrol dan  terakhir  jam  16.00
dilakukan  oleh  mobil  besar,  baru  kemudian  sampah  diangkut  kembali  besok subuh, begitu seterusnya.
b).  Melalui  pembagian  kerja  kelompok-kelompok  kecil  ini  memudahkan pembagian  tanggungjawab  dan  kontrol,  sedangkan  bagi  pekerja  juga  mudah mengenal lapangan.
c).  Setiap  dump  truk  (manual)  dan  krunya  diwajibkan  mengangkut  3  trip  setiap hari,  dan  mobil  Armrol  (automat)  4  trip  setiap  hari.  Masing-masing  telah ditentukan  jam/  periode  pengangkutan  dan  wilayah  yang  telah  ditentukan sesuai  dengan  jadwal.  yakni  dimulai  pukul  4.30  subuh,  kedua  jam  9.00  dan terakhir  pukul  16.00  wib.  Penggunaan  teknis  dan  pembagian  waktu sedemikian rupa agar sampah tidak terlalu lama menumpuk di pinggir-pinggir jalan, mengingat pemerintah belum mampu menyediakan kotak sampah untuk penampungan  sementara  secara  layak  (tempat  sampah  dari  beton  mapun kontainer)

## 3. Penambahan Sarana secara berkala
Penambahan  sarana  secara  bertahap,  seperti  penambahan  truk  yang  dilengkapi katrol  (Armrol)  untuk  memuat kontainer,  yang  semula hanya  ada  2  unit  milik dinas PU saat ini sudah  menjadi ada 10 truk Armrol baru dan telah memiliki 40 kontainer sampah. Jenis truk Armrol ini setiap hari harus mengangkut kontainer 4 kali  sehari,  Dengan  sarana  seperti  ini  maka  pengangkutan  sampah  akan  semakin efelktif  dan  efisien,  yang  pada  gilirannya  akan  dapat  mewujudkan  tujuan  perda tentang sampah secara optimal.

## G. PENUTUP
1. Simpulan
a. Tujuan  utama  diterbitkannya  perda  tentang  sampah  sudah  terwujud,  dengan demikian  secara  umum  perda  ini  sudah  efektif,  meskipun keefktifannya  masih meninggalkan sebagian indikator penegakan hukum itu sendiri.
b.1). Strategi pencapaian tujuan perda dilakukan dengan menentukan skala perioritas memilih memperbanyak personil atau menyediakan fasilitas secara layak.
b.2). Pengaturan pengangkutan sampah menentukan terciptanya suasana bersih bagi lingkungan Kota Jambi.
b.3).  Pembagian  wilayah  kecil-kecil lengkap dengan penanggung jawab pengangkutan merupakan mekanisme yang efektif.
a. Saran
1. Efektifitas  pelaksanaan  perda  sampah  di  Kota  Jambi  hendaknya  tidak  hanya dibebankan  kepada  pemerintah  kota,  melainkan  juga  harus  dilakukan law enforcement terhadap  masyarakat  yang  melanggar  perda  tersebut,  dengan  demikian selain kota tetap bersih tetapi warga juga dididik untuk patuh pada aturan hukum.
2. Startegi  pencapaian  tujuan  perda  hendaknya  selain  melibatkan  pemerintah  daerah tetapi  juga  harus  melibatkan  partisipasi  masyarakat  sebagai  wujud  dari tanggungjawab sebagai warga Kota Jambi sekaligus sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Irfan Islamy, Prinsip-prinsip perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2000. Kodiran, Aspek Kebudayaan Bangsa dalam HukummNasional, Identitas Hukum Nasional,
Editor Artidjo Alkostar, FH UII Yogyakarta, 1997.
Koentjoroningrat, Pengantar Ilmu Antropologi,   Aksara baru, Jakarta, 1986.
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1980,
Soerjono Soekanto, dan Mustafa Abdullah, Sosisologi Hukum dalam Masyarakat,
Rajawali, Jakarta 1982.
Jurnal
Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol VII, No 12,  Juli 2013
Perda
Perda Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.