ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.416-432                                                            Muhammad Iqbal DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.115 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## DAYA DUKUNG POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (STUDI HISTORIS KONFLIK PEMILUKADA TOLITOLI TAHUN 2010)

## Muhammad Iqbal
Universitas Madako Tolitoli Correspondent author: muhammadiqbal.map18@gmail.com Tolitoli, Sulawesi Tengah, Indonesia

## Abstract
Overlapping KPU decisions regarding the status of Aziz Bestari's participation in the 2010 local leaders  election  of  Tolitoli  after  his  deputy  Amirudin  passed  away  at  the  campaign  stage sparked  anger  and  vertically  violent  conflict.  The  research  aims  to  determine  the  political carrying capacity in the 2010 Tolitoli post-conflict local election. The research method used is qualitative  with  a  historical  research  type,  where  the  data  source  comes  from  previous research studies, interview documents, stories of original actors and eyewitnesses to the 2010 post-conflict  local  election  conflict,  authentic  evidence  in  the  form  of  KPUD's  archives, photos, newspapers, online media, literature, and applicable laws/regulations. The informants were  11  people  determined  by  purposive  sampling.  Furthermore,  the  data  were  analyzed using data analysis techniques according to B. Mathew Miles and A. Michael Huberman. The results of the study, the KPU's decision in the 2010 Tolitoli Regency post-conflict local election damaged  the  values  of  harmony  in  society,  the  interpretation  of  Article  63  paragraph  2  of Law  No.32/2004  was  not  easy  to  understand,  especially  by  the  implementor,  there  was  a violation of the election organizers' code of ethics, and the attitude of the KPUD those who print new ballots without waiting for the decision of the Constitutional Court.

## Keywords: Conflict; Political Viability; 2010 Local Election

## Abstrak
Putusan  KPU  yang  tumpang  tindih  mengenai  status  keikutsertaan  Aziz  Bestari  dalam Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (pemilukada)  Kabupaten  Tolitoli  Tahun  2010,  setelah wakilnya  Amirudin  meninggal  dunia  pada  tahapan  kampanye  memicu  kemarahan  dan konflik  kekerasan  yang  bersifat  vertikal.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  daya  dukung politik  dalam  pemilukada  Tolitoli  tahun  2010.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif  dengan  jenis  penelitian  historis,  dimana  sumber  data  berasal  dari  studi  penelitian terdahulu,  dokumen  wawancara  cerita  para  pelaku  asli  dan  saksi  mata  terjadinya  konflik pemilukada  tahun  2010  silam,  bukti-bukti  autentik  berupa  arsip/dokumen  KPUD,  foto,  surat kabar,  media online ,  literatur,  dan  undang-undang/peraturan  yang  berlaku.  Adapun informan  berjumlah  11  orang  yang  terpilih  secara purpossive  sampling .  Selanjutnya  data dianalisis  dengan  teknik  analisis  data  menurut  B.  Mathew  Miles  dan  A.  Michael  Huberman. Hasil penelitian, putusan KPU dalam pemilukada Kabupaten Tolitoli Tahun 2010 justru merusak nilai-nilai harmoni  dalam  masyarakat,  tafsir  pasal  63  ayat  2  UU  No.32/2004  belum dipahami jelas  dan  sederhana  terutama  oleh  implementor,  adanya  pelanggaran  kode  etik penyelenggara  pemilu,  dan  sikap  KPUD  yang  melakukan  pencetakan  surat  suara  baru tanpa menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.
Kata Kunci: Daya Dukung Politik; Konflik; Pemilukada 2010
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.416-432 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.115

## PENDAHULUAN
Pada  tahapan  pendaftaran  dan  penetapan  pasangan  calon  (paslon),  KPUD Kabupaten  Tolitoli  (atau  disingkat  KPUD)  telah  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Nomor: 26/kpts/KPU-KT-024.433170/2010  tentang  Penetapan  Paslon  dan  Nomor  Urut  Paslon  Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah  Kabupaten  Tolitoli  Tahun  2010,  dan  diikuti  4  pasang  calon  (paslon)  pada pemungutan  suara  yang  telah  dijadwalkan  2  Juni  2010  (Iqbal,  2019).  Namun  pada  masa kampanye tepatnya 26 mei 2010, Amirudin H.Nua, wakil paslon nomor urut 1 Aziz meninggal dunia karena sakit.
Pada  pertemuan  di  Kantor  KPU  Jakarta,  dihari  yang  sama,  KPUD  yang  diwakili  oleh Ketua  KPUD  Alfian  Mansyhur dan  Komisioner KPUD  Divisi  Hukum  Yoel  Luiz  Mulait  membahas bersama-sama  dengan  Ketua  dan  Anggota  KPU  Propinsi  Sulawesi  Tengah  (disingkat  KPU Propinsi), yaitu Adam Malik dan Yahdi Basma, Anggota KPU yaitu Andi Nurpati, Sri Nuryanti, Endang Sulastri, dan Wakil BupatiKabupaten Tolitoli mengenai status keikutsertaan Aziz Bestari pada  pemilukada  2010  (Iqbal,  2019).  Dalam  pertemuan  tersebut,  terjadi  perbedaan penafsiran  Pasal  63  ayat  (2)  UU  No.  32/2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  perubahan terakhir  dengan  UU  No.  12/2008  tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  No.  32/2004  tentang Pemerintahan Daerah. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:
“Dalam hal salah satu calon atau paslon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai  hari  pemungutan  suara dan masih  terdapat  dua  paslon  atau  lebih ,  tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilanjutkan dan paslon yang meninggal tidak dapat diganti atau dinyatakan gugur ” .
Ketua  KPU  Provinsi  (Adam  Malik),  KPUD  (Alfian  Mansyhur,  dan  Yoel  Luiz  Mulait),  Wakil Bupati  Tolitoli,  dan  Endang  Sulastri  pada  pokoknya  memahami  pasal  63  ayat  (2)  adalah paslon  yang  wakilnya  meninggal  dunia  tersebut  kedua-duanya  gugur.  Sementara  Andi Nurpati, Sri Nuryanti, dan Yahdi Basma berpandangan calon tersebut tetap bisa melanjutkan sebagai peserta pemilukada Kabupaten Tolitoli, sehingga KPU pada malam itu juga, 26 Mei 2010  menerbitkan  surat  KPU  No.320/KPU/V/2010  yang  isinya  bahwa  Aziz  Bestari  dinyatakan tidak gugur dan wakilnya yang meninggal dunia dapat diganti (Salinan Surat Keputusan KPU RI  dan  Rekomendasi  Bawaslu  RI  Pemilukada  Tolitoli  2010,  hal  9-10).  Terkait  dengan perbedaan penafsiran ini, mantan Ketua Komisioner KPUD Tolitoli, Alfian Mansur memahami bahwa  sebenarnya  KPUD  hanya  menjalankan  perintah  sesuai  dengan  petunjuk  KPU, meskipun  KPUD  merasa  yakin  kedua-duanya  harus  gugur.  Selain  sistem  kelembagaan  KPU yang  dinilai  bersifat  hierarki,  hal  tersebut  juga  dilakukan  untuk  menjauhkan  kesan  bahwa KPUD  melanggar  azaz  penyelenggara  pemilu,  khususnya  berkaitan  dengan  netralitas
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.416-432                                                            Muhammad Iqbal DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.115 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Dok. Wawancara, 28 November 2016)
Surat  asli  KPU  Nomor  320/KPU/V/2010  tersebut  kemudian  langsung  diberikan  kepada Anggota  Komisioner  KPU  Provinsi  Yahdi  Basma,  padahal  surat  tersebut  ditujukan  kepada Ketua  KPUD,  dengan  tembusan  surat  yang  ditujukan  kepada  Ketua  KPU  Provinsi,  Bupati Tolitoli, Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, dan Ketua Panwaslukada Kabupaten Tolitoli  (Salinan Surat  Keputusan  KPU  RI  dan  Rekomendasi  Bawaslu  RI  Pemilukada  Tolitoli  2010:11  ).  Namun setelah surat KPU tersebut diberikan kepada Yahdi Basma, Ketua KPUD tidak membacanya (Dok. Wawancara dengan Alfian Mansur, 28 November 2016)
Dalam Salinan Surat Keputusan KPU RI  dan Rekomendasi Bawaslu  RI Pemilukada  Tolitoli 2010,  juga  dijelaskan  Yahdi  Basma mengaku  dalam  klarifikasinya  pada  tanggal  5  Juni  2010 sekitar  jam  14.00  WIB  pada  pertemuannya  dengan  KPU  Provinsi  bahwa  surat  asli  tersebut diberikan kepada dirinya oleh staf Andi Nurpati (tidak menunjukkan bukti tanda penerimaan surat tersebut).
Lebih  lanjut,  pada  malam  26  Mei  2010  setelah  mendapatkan  surat  KPU  Nomor 320/KPU/V/2010,  Yahdi  Basma  menghubungi  Yoel  Luiz  Mulait,  anggota  Komisioner  KPUD melalui  telepon  untuk  menanyakan  nomor  fax  kantor  dan  memberitahukan  bahwa  KPU sudah  mengeluarkan  surat  jawaban,  tetapi  Yoel  Luiz  Mulait  tidak  memberikan  nomor  fax tersebut dengan alasan lupa. Dalam klarifikasinya, Yahdi Basma menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2010 malam, ia menghubungi Patrisia Lamarauna (anggota KPU Provinsi) dan meminta  untuk  segera  ke  kantor  karena  akan  mem-fax  surat  KPU  Nomor  320/KPU/V/2010. Karena listrik di Kantor KPU Provinsi mati, maka Patrisia Lamarauna meminta di-fax di Kantor KPUD Kota Palu. Setelah di-fax dan diterima oleh Ketua KPUD Kota melalui staf, fax tersebut diantar ke rumah Patrisia Lamarauna.
Berbeda  dengan  klarifikasi  yang  dilakukan  oleh  Yahdi  Basma,  lebih  lanjut  Alfian Mansyhur  menganggap  bahwa  Yahdi  Basma  berbohong  dan  melakukan  pelanggaran kode  etik  penyelenggara  pemilu,  karena  mem- fax surat  tersebut  ke  tim  sukses  Aziz  Bestari, sehingga dengan adanya surat tersebut mereka perbanyak dan membagi-bagikan ke para pendukungnya yang tersebar di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Tolitoli.
Peneliti  sebagai  bagian  masyarakat  Tolitoli  pada  waktu  itu  juga  merasakan  tindakan para  pendukung  Aziz  Bestari  yang  nyata  menyebarkan  informasi  mengenai  status keikutsertaan Aziz Bestari dalam Pemilukada bisa bisa dilanjutkan. Informasi tersebut tersebar dibanyak  tempat  melalui  kertas  selebaran  yang  ditempel  seperti  kantor  pemerintahan, universitas, sekolah, hingga pasar.
Setelah  terbitnya  surat  KPU  Nomor  320/KPU/V/2010,  Bawaslu  yang  memiliki  interpretasi berbeda mengenai pasal tersebut meminta KPU untuk menafsirkan kembali, sehingga pada 29  Mei  2010  atau  tiga  hari sesudah  putusan  KPU  pertama,  KPU  mengeluarkan  Surat  Nomor

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.416-432 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.115
324/KPU/V/2010  tentang  Pencabutan  Surat  KPU  Nomor  320/KPU/V/2010.  Dengan  demikian pasangan Aziz Bestari dan Amirudin dinyatakan gugur dalam pemilukada Tolitoli.
Keputusan  yang  saling  bertentangan  ini  memicu  kemarahan  di  antara  massa pendukung Azis Bestari, yang sebelumnya sudah merasa dicurangi, karena sudah terhalangi di  pemilu  tahun  2005.  Mereka  melihat  ada  konspirasi  untuk  menggagalkan  terjadinya perubahan di Tolitoli dan menuduh Aflian Mansyur, seorang anggota keluarga Bantilan, dan KPUD  bersekongkol  melawan  kandidat  mereka.  Pada  tanggal  31  Mei  2010,  KPUD memutuskan  untuk mencoret  wajah  kandidat  yang  didiskualifikasi  di  surat  suara,  dan  tetap melaksanakan  pemilu  tanggal  2  Juni.  Dinihari  tanggal  1  Juni,  puluhan  warga  membakar kantor  PPK  (Panitia  Pemilihan  Kecamatan)  tempat  surat  suara  disimpan  di  kecamatan Dampal  Selatan,  basis  kekuatan  Bugis  dimana  Amiruddin  berkampanye  terakhir  kalinya (Crisis  Group  Asia  Report  N°197,  2010).  Mereka  melakukan  pengrusakan  dan  pembakaran kantor-kantor  pemerintahan  dan  logistik  yang  disimpan  di  7  (tujuh)  dari  10  (sepuluh) kecamatan  di  Kabupaten  Tolitoli  ( Mercusuar,  15  Juni  2010 ).  KPUD  kemudian  berhasil menyelenggarakan pemungutan suara pada 31 Juli 2010 setelah tertunda dua kali, yakni 2 juni dan 15 juni 2010 dengan dijaga lebih dari 1,000 Anggota polisi dan tentara ( Mercusuar, 31 Juli 2010 ).
Menurut data Crisis Group Asia Report N°197 dalam (Pradhanawati, 2011) bahwa jumlah kekerasan yang terjadi dalam 224 pemilukada yang terjadwal pada 2010 tidak sampai 10% (20  kasus  kekerasan),  termasuk  pemilukada  di  Kabupaten  Tolitoli.  Sebenarnya  kasus gugurnya  pasangan  calon  kepala  daerah  akibat  salah  satunya  meninggal  dunia  juga pernah terjadi tahun 2010, yakni pada pilkada Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan. KPU  OKU  Selatan  menggugurkan  keikutsertaan  pasangan  dari  jalur  independen,  Chalik Effendy-Alkadri.  Chalik  meninggal  dunia  pada  28  Mei  2010  pada  usia  66  tahun  akibat kelelahan  setelah  seharian  berkampanye,  sehingga  pilkada  OKU  diikuti  4  pasang  calon hingga pemungutan suara 5 juni 2010. ( Kompas , Minggu, 30 Mei 2010).
Konflik  pemilukada  2010  di  Kabupaten  Tolitoli,  menurut  (Mufidah,  2013),  disebabkan  3 (tiga)  hal,  yaitu: Pertama ,  konflik  struktural  akibat  ketimpangan  dalam  akses  dan  kontrol terhadap  sumber  daya  Pilkada. Kedua ,  konflik  kepentingan  akibat  terjadinya  persaingan kepentingan,  dan; ketiga ,  konflik  hubungan  akibat  adanya  kesalahan  persepsi  atau  salah komunikasi akibat terbatasnya sumber daya dalam mencapai tujuan bersama.
Dengan  demikian  berdasarkan  fenomena  di  atas,  peneliti  meyakini  untuk  memahami (verstehen)  dibalik  penyelenggaraan  pemilukada  2010  di  Kabupaten  Tolitoli,  salah  satunya menentukan variabel daya dukung politik (political viability).
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.416-432                                                            Muhammad Iqbal DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.115 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Menurut Bardach dalam (Saleh, 2016), daya dukung politik yakni dukungan politik yang mewarnai  setiap  tahapan  proses  evaluasi.  Kebijakan  dibangun  dalam  arena  politik. Karenanya  harus  cukup  mendapatkan  dukungan  dari  proses  politik.  Sebagai konsekuensinya,  alternatif  kebijakan  selayaknya  berfokus  pada  aspek-aspek  yang mengandung  nilai-nilai/penilaian  politik.  Dengan  demikian  tulisan  ini  mencoba menghantarkan    pemahaman  mendalam  mengenai  bagaimana  daya  dukung  politik menghasilkan putusan KPU yang berdampak baik bagi pengelenggaraan Pemilihan Umum Kepala  Daerah  (pemilukada)  Kabupaten  Tolitoli  Tahun  2010  dan  peningkatan  kualitas penyelenggaraan pemilu pasca 2010.
Studi ini diangkat dengan 2 alasan penting, yaitu: Pertama , dalam sejarah penyelenggaraan pemilu/  pileg/  pemilukada,  kasus  konflik  pemilukada  2010  di  kabupaten  Tolitoli  memiliki eskalasi  konflik  yang  paling  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  penyelenggaraan  pemilu sebelum  maupun  sesudahnya,  termasuk  pilkada  2020,  bahkan  salah  satu  kasus  besar sengketa pemilukada 2010 selain di Mojokerto, dan Poso. Kedua , menjelang pemilu serentak 2024  potensi  konflik  kekerasan  bisa  saja  terulang,  jika  pembenahan  sistem  kelembagan penyelenggara pemilu tidak sesuai dengan kebijakan yang ada.

## METODOLOGI
Penelitian  dilakukan  pada  bulan  Desember  2022  hingga  Maret  2023  di  Kantor  KPUD Kabupaten  Tolitoli,  Sulawesi  Tengah.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  tipe  penelitian  historis  untuk  mendeskripsikan  daya  dukung  politik  KPUD  pada penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (pemilukada)  Kabupaten  Tolitoli  Tahun 2010.  Penelitian  kualitatif  selain  untuk  mengungkap  peristiwa-peristiwa  ril  yang  terjadi  di lapangan, juga menekankan sifat alamiah dari fenomena-fenomena yang terjadi (Fraenkel dan Wallen, 1993), yaitu makna yang belum terungkap di balik dampak putusan KPU dalam penyelenggaraan  pemilukada    tersebut  dari  sisi  daya  dukung  pemerintahan  (political viability).  Untuk  membantu  memahami  (verstehen)  realitas  di  masa  lalu,  peneliti menggunakan  hermeneutik  sebagai  sebuah  metode  berpikir,  guna  menafsirkan  bahasa gramatikal  dan  psikologi  para  pelaku  asli  sejarah,  dan  saksi  mata  yang  terdokumentasi melalui  wawancara  langsung,  studi  penelitian  terdahulu,  literatur,  undang-undang/ peraturan yang berlaku saat itu, dan bukti-bukti autentik dimasa lalu berupa: arsip/dokumen KPUD, surat, foto, surat kabar, dan media online . Informan berjumlah 11 orang yang terpilih secara  purposive  sampling,  diantaranya,  Komisioner  KPUD  Kabupaten  Tolitoli  periode  2008- 2013, Calon Bupati Tolitoli 2010 yang disengkekatan, Mantan Bupati Tolitoli 2004-2009, Bagian Sekretariat KPUD Kabupaten Tolitoli, dan 4 Tokoh Masyarakat Kabupaten Tolitoli sebagai saksi mata  konflik  Pemilukada  Tolitoli  Tahun  2010.  Selanjutnya,  seluruh  data  yang  terkumpul dianalisis  dengan  teknik  analisis  data  menurut  B.  Mathew  Miles  dan  A.  Michael  Huberman,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.416-432 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.115
meliputi: koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (M. Djunaedy Ghony dan Fauzan Almanshur, 2012:308).
Tabel 1 . Sumber Data Sekunder
No  Pejabat yang Menyatakan Judul Berita Edisi Media 1 Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Ogan  Komering  Ulu (OKU) Selatan, Ashariansyah KPU Gugurkan Calon Bupati yang Meninggal 30 Mei 2010 Koran Kompas 2 Surat Suara dibiayai Ma ’ ruf Bantilan 15 Juni 2010 Koran Mercusuar 3 Wakil  Ketua  Partai  Demokrat Sulawesi  Tengah,  Nawawi  S Kilat KPU Pusat Dinilai Penyebab Konflik Pilkada Tolitoli 15 Juni 2010 tempo.co 4 Ketua  Bawaslu  Nur  Hidayat Sardini Bawaslu: Periksa Andi Nurpati 20 Juni 2010 Kompas.com 5 Ketua KPU, Abdul Hafidz Anshari Ketua KPU: Surat Andi Nurpati Tidak Bisa Di Benarkan 29 Juni 2010 detiknews 6 Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini Bawaslu Minta KPU Dewan Kehormatan Periksa Andi Nurpati 26 Juni 2010 detikNews 7 Kepala Kepolisian Resor Tolitoli, Ajun Komisaris Besar Akhmad Ramadhan Lagi, Kebakaran Jelang Pilkada 28 Juli 2010 Kompas.com 8 Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi Mendagri kaji Penundaan Pilkada Tolitoli 29 Juli 2010 JPNN.com 9 Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay 1.000 Polisi Amankan Tolitoli 31 Juli 2010 Koran Mercusuar Sumber: Bagian Informasi dan Data, KPU Kabupaten Tolitoli dan Media Online, 2010 Tabel 2 . Informan Penelitian No. Nama Jabatan dalam Institusi Tanggal Dokumentasi Wawancara 1 Alfian Mansyhur, SH, MH. Ketua KPUD Kabupaten Tolitoli periode 2008-2013 Senin, 28 November 2016 2 Hambali Mansur , S.Pd Divisi Logistik KPUD Kabupaten Tolitoli periode 2008-2013 Senin, 28 November 2016 3 Irwan B, SP Divisi Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Tolitoli periode 2013-2018 Selasa, 29 November 2016 4 Sulaeman Pajalani, SH. Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Tolitoli periode 2013-2018 Kamis, 1 Desember 2016 5 Moh. Yakin, S.Sos Kasubag Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2014 Selasa, 29 November 2016 6 H.Azis Bestari, ST, M.M Calon Bupati Tolitoli pada pemilukada 2010 Rabu, 30 November 2016 7 Dr. Moh. Ma ’ ruf Bupati Kabupaten Tolitoli Rabu, 30 November 2016
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.416-432                                                            Muhammad Iqbal DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.115 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Bantilan, MM. Periode 2005-2010 8 Moh. Yasin - Kepala Desa Bangkir periode 2012-2018 - Tokoh Masyarakat Desa Bangkir Senin, 28 November 2016 9 Harimin H.Dolla - Kepala Desa Kalangkangan tahun 2007-2013 - Tokoh Masyarakat Desa Kalangkangan Sabtu, 3 Desember 2016 10 Abd. Wahid - Partisipan Tim Sukses Aziz Bestari dari PKPB pada pemilukada 2010 - Tokoh Masyarakat Kelurahan Baru Kamis, 4 Desember 2016 11 Makmur Samaila S.P - Ketua PPK Dondo pada pemilukada tahun 2010 - Tokoh Masyarakat Kamis, 8 Desember 2016

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keterlibatan  rakyat  dalam  menentukan  dan  memilih  pemimpinnya  merupakan  salah satu indikator berjalannya proses demokratisasi. Hal ini baru dirasakan sejak diberlakukannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Perubahannya dalam  Undang  Undang  Nomor  12  Tahun  2008  (Novianti  et  al.,  2015).  Namun  keberadaan Undang-Undang tersebut yang membahas persoalan-persoalan teknis pemilihan umum oleh sebagian  orang,  masih  ada  yang  menimbulkan  masalah.  Salah  satunya  tafsiran  pasal  63 ayat  2  Undang-Undang  Nomor 32  tahun  2004  yang  digunakan  sebagai  dasar putusan  KPU untuk memutusakan status keikutsertaan Aziz Bestari dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) Kabupaten Tolitoli tahun 2010.
Dalam  Salinan  Surat  KPU  dan  Rekomendasi  Bawaslu  RI  Pemilukada  Tolitoli  (2010:  13) menyebutkan,  bahwa  setelah  3  hari atau  malam  29  Mei  2010,  Yahdi  Basma baru  tiba  dari Jakarta  dan  langsung  berkumpul  dengan  3  (tiga)  anggota  KPU  Provinsi  Sulawesi  Tengah lainnya. Patrisia Lamarauna menyampaikan ada undangan dari Gubernur Sulawesi Tengah untuk membicarakan masalah terbitnya Surat KPU kedua No. 324/KPU/V/2010 pada 30 Mei 2010  tentang  pencabutan  Surat  KPU  pertama  Nomor:  320/KPU/V/2010  karena  dianggap berpotensi  konflik  kekerasan,  dimana  izinya  meloloskan  Aziz  Bestari  dalam  tahapan  pemilu selanjutnya. Dalam rapat yang dihadiri oleh KPU Provinsi, Gubernur, dan Muspida disepakati untuk  tetap  merujuk  pada  surat  KPU  No.  320/KPU/V/2010.  Namun  KPUD  tetap  bersikukuh menjalankan putusan dalam surat KPU Nomor 324/KPU/V/2010 tertanggal 29 Mei 2010, dan tetap  berusaha  agar  pemungutan  suara  dilaksanakan  sesuai  jadwal  yang  ditentukan sebelumnya, yaitu 2 Juni 2010.
Munculnya surat KPU Nomor: 324/KPU/V/2010 menimbulkan perbedaan penafsiran pasal yang  digunakan  dalam  putusan  tersebut  antara  Cabup  Aziz  Bestari  dan  para

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.416-432 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.115
pendukungnya, dan para tokoh masyarakat. Aziz menyakini bahwa wakilnya Amirudin saja yang  gugur,  namun  dirinya  tidak.  Sebagaimana  pernyataan  Aziz  Bestari  saat  peneliti menanyai maksud penafsiran pasal tersebut, bahwa:
“ Sebenarnya kalau kita baca pasal itu, itu jelas bahwa saya tidak gugur. Jika ada salah satu calon meninggal dunia, tapi masih ada 3 paslon atau lebih berarti tidak dinyatakan gugur, karena dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu pemungutan suara. Calon yang meninggal dunia bisa diakomodir. Karena itukemudian kami sudah mempersiapkan istri Amirudin  sebagai  penggantinya.  Tapi  KPU  waktu  itu  menolak.  Istrinya  pun  sudah mengurus  segala  administrasi  yang  diperlukan.  Karena  saya  sempat  berkonsultasi dengan  pakar  hukum  di  Jakarta  pak  Toni  Mulya  Lubis,  beliau  mengata kan:”Pak  Aziz siapkan saja penggantinya, karena pasti MK kabulkan”, tapi ternyata MK juga menolak” ( Dok. Wawancara 30 Desember 2016).
Abd. Wahid, Tokoh Masyarakat Kecamatan Baolan yang turut menjadi partisipan dalam tim sukses  paslon  Aziz-Amir  juga  membenarkan  pernyataan  Aziz  Bestari  saat  peneliti mengkonfirmasi hal tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Aziz Bestari juga tidak setuju dirinya digugurkan  dengan  menafsirkan  pasal  63  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004, sesuai  dengan  putusan  KPU  pertama.  Aziz  dan  massa  pendukungnya  mengklaim  akan memenangkan kontestasi politik tersebut (Dok Wawancara 4 November 2016)
Namun  pendapat  ini  mendapat  pertentangan  juga  dari  beberapa  tokoh  masyarakat, diantaranya  Moh.  Yasin,  Kepala  Desa  Bangkir  Kecamatan  Dampal  Selatan  2012-2018,  dan Harimin  H.  Dolla,  mantan  Kepala  Desa  Kalangkangan  Kecamatan  Galang  periode  2007- 2013. Keduanya menilai paslon tersebut harus gugur dengan sendirinya (Dok. Wawancara 3 Desember 2016).
Pendapat  yang  berkembang  tersebut  kemudian  ditegaskan  oleh  Hambali  Mansur bahwa KPUD merujuk pada putusan KPU yang kedua, dan hal tersebut sejalan dengan Pasal 63 ayat 2 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Dok. Wawancara 28 November 2016)
Keputusan  KPUD  dalam  surat  No.  29/kpts/KPU-KT.024.433170/2010  tanggal  31  Mei  2010 tentang  penetapan  gugurnya  paslon  Azis  Bestari,  dan  Amirudin  tidak  hanya  dipahami sebagai  cara  untuk  menolak  seluruh  argumentasi  penafsiran  KPU  Provinsi  dan  Pemerintah Provinsi,  akan  tetapi  juga  ditujukan  kepada  pihak  lain  yakni  Aziz  Bestari  dan  para pendukungnya,  karena  dianggap hal  tersebut  hanya  dapat  mengganggu  proses  tahapan pemilu. Namun hal lain yang tidak diperhitungkan oleh KPUD sebagai implementor kebijakan adalah  akibat  terburuk  yang  ditimbulkan  oleh  pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan  dengan hadirnya putusan KPU.
Beberapa tokoh masyarakat yang peneliti wawancarai menggambarkan situasi tersebut bahwa para pendukung paslon Aziz Bestari, dan Amirudin yang tersebar di Kabupaten Tolitoli
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.416-432                                                            Muhammad Iqbal DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.115 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
sangat  marah  dengan  terbitnya  surat  KPU  Nomor  324/KPU/V/2010  dan  sikap  KPUD  yang dinilai  tidak  profesional,  sebab  tanpa  menunggu  putusan  MK  hingga  15  Juni  2010.  Seperti yang  disaksikan  oleh  Makmur,  Ketua  PPK  pada  pemilukada  2010  di  Desa  Tinabogan Kecamatan  Dondo  bahwa  Pendukung  Aziz  Bestari  sangat  marah  dan  ingin  membakar Kantor  Kecamatan  Dondo,  seperti  yang  dilakukan  di  Kantor  Kecamatan  Dampal  Selatan, dan  Kantor  Desa  Kalangkangan,  namun  beruntung  masih  bisa  diselamatkan  melalui kesepakatan  dengan  massa  untuk  menyerahkan  logistik,  dan  surat  suara  untuk  dibakar, maka itu diberikan (Dok. Wawancara 8 Desember 2016)
Lebih  lanjut,  informan  Harimin  bahkan  mengaku  dirinya  sempat  dilempari  batu  oleh salah  seorang  pendukung  Aziz  Bestari  pada  saat  pembakaran  Kantor  Desa  Kalangkangan ketika  ia  mencoba  menjelaskan  bahwa  Aziz  Bestari  harus  gugur  berdasarkan  aturan  yang ada.  Dalam  wawancara  ia  menjelaskan  bahwa  sekitar  jam  7  malam,  dirinya  sedang berbicara di depan rumah dengan teman-teman. Kemudian melihat ada beberapa orang membawa bensin. Namun tidak menanyakan hal tersebut. Dalam keadaan asik berbicara, tiba-tiba sepupunya datang dan mengatakan kantor terbakar.
Kesaksian  para  informan  di  atas  menunjukkan  bahwa  terbitnya  surat  KPU  No. 324/KPU/V/2010 dan sikap KPUD yang berusaha agar jadwal penyelenggaraan pemungutan suara tidak tertunda lagi setelah 2 Juni 2010 berakibat kerugian yang luar biasa. Tidak hanya berkaitan dengan kerugian salah satu paslon, tetapi kegiatan pelayanan administrasi yang sempat terganggu disejumlah daerah dan kerugian negara secara materil yang tidak sedikit.
Menurut  hasil  riset  yang  dilakukan  oleh  peneliti  KPUD  Dr.  Syahrir  Ibnu  bahwa  faktor kepercayaan  ( trust )  merupakan  salah  satu  faktor  penentu  dan spirit dalam  memilih pemimpinnya  (Syahrir  ibnu,  2015:  71-72).  Syahrir  yang  melihat  adanya  penurunan  angka partisipasi  pemilih  pada  pilpres/pileg  2009  hingga  2014  salah  satunya  lebih  disebabkan karena masyarakat Tolitoli kehilangan tokoh yang dipercaya bisa membawa Tolitoli menjadi sejahtera  dan  beradab.  Dengan  demikian,  digugurkannya  Aziz  Bestari  dalam  pemilukada 2010  menurut  kesaksian  Abd.  Wahid  tentunya  bagi  para  pendukungnya  yang  merasa dirugikan  beralih  untuk  memilih  Moh.  Saleh  Bantilan  (Alek)  karena  pada  waktu  itu  dinilai dekat dengan Aziz setelah meninggalnya Amirudin,  sementara pendukung lainnya memilih menjadi  golput.  Aksi-aksi  anarkis  yang  dilakukan  massa  pendukung  Aziz  mengindikasikan bahwa  mereka  benar-benar  kehilangan  sosok  pemimpin  yang  dipercaya  setelah  Aziz digugurkan lewat putusan KPU kedua.
Banyak pihak yang  menuduh  bahwa  aksi  pengrusakan  dan  pembakaran  tersebut  Aziz Bestari  yang  merencanakan  hal  tersebut,  namun  hal  itu  dibantah  Aziz  Bestari  bahwa tindakan yang dilakukan oleh massa pendukungnya merupakan tindakan spontanitas akibat rasa  kekecewaan  terkait  putusan  KPU.  Disamping  tindakan  KPUD  dinilai  melanggar kesepakatan  bersama  atau  rasa  keadilan  untuk  menunggu  putusan  Mahkamah  Konstitusi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.416-432 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.115
(MK),  sebab  intervensi  regulatif  melalui  MK  sifatnya  final  dan  mengikat  (Nuryanti,  2015). Namun Aziz menjelaskan sudah berusaha mencegah terjadinya tindakan anarkis itu, namun tanpa sepengetahuannya tiba-tiba aksi tersebut itu terjadi.
Berdasarkan  kesaksian  beberapa  informan  di  atas,  menurut  peneliti  massa  pendukung Aziz  Bestari  melakukan  tindakan  anarkis  tersebut  secara  sengaja,  terencana  dan  adanya kesan pembiaran dari pihak kepolisian, sebab aksi-aksi yang merugikan itu dilakukan secara serentak pada 31 Mei 2010, dan menjelang 15 Juni 2010 (penundaan pertama).
Tabel 3 . Putusan Penyelenggara Pemilu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Tolitoli tahun 2010 No Regulasi/ Kebijakan Mengenai Tanggal Penetapan 1 Surat Keputusan Nomor 26/kpts/KPU-KT- 024.433170/2010 Penetapan Paslon dan Nomor Urut Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010 Tolitoli, 11 April 2010 2 Surat KPU No.320/KPU/V/2010 Penjelasan ( status keikutsertaan paslon jika salah satu calon meninggal dunia) Jakarta, 26 mei 2010 3 Surat KPU No. 324/KPU/V/2010 Pencabutan Surat KPU Nomor 320/KPU/V/2010 Jakarta, 29 Mei 2010 4 Surat KPUD No. 29/kpts/KPU- KT.024.433170/2010 Penetapan Gugurnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. Azis Bestari, ST., MM dan Drs.H. Amirudin H.Nua sebagai Peserta Pemilukada Periode 2010- 2015 pada Pemilukada Kabupaten Tolitoli Tahun 2010 Tolitoli, 31 Mei 2010 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 2010-2015 dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010 Tolitoli, 5 Agustus 2010

## Sumber: Bagian Informasi dan Data, KPU Kabupaten Tolitol, 2010
Dari  uraian  di  atas,  menurut  Eugene  Bardach  (Keban,  2004:66)  bahwa  untuk  menilai bekerjanya  variabel political  viability ,  ada  3  (tiga)  hal  yang  perlu  diperhatikan,  yaitu: Pertama, appropriateness berkenaan  dengan  apakah  suatu  alternatif  kebijakan  tidak merusak, atau bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah ada dalam  masyarakat. Kedua, responsiveness berkenaan  dengan  apakah  suatu  alternatif  kebijakan  tidak  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Ketiga, equity yaitu  apakah  suatu alternatif  kebijakan  akan  mempromosi  pemerataan,  dan  keadilan  dalam  masyarakat. Ketiga hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.416-432                                                            Muhammad Iqbal DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.115 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## Appropriateness
Aspek  ini  menurut  Eugene  Bardach  (Keban,  2004:66)  mempersoalkan  apakah  suatu alternatif  kebijakan  tidak  merusak,  atau  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  sudah  ada dalam  masyarakat.
Terbitnya Surat KPU Nomor 324/KPU/V/2010 tertanggal 29 Mei 2010 yang membatalkan surat  KPU  Nomor  320/KPU/V/2010  menyebabkan  para  pendukung  Aziz  Bestari  marah sehingga  merusak dan  membakar kantor-kantor pemerintahan  dan  surat  suara  di  7  (tujuh) kecamatan  dari  10  (sepuluh)  kecamatan  di  Kabupaten  Tolitoli.  Akibat  tindakan  tersebut, masyarakat  yang  ingin  mengurus  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  administratif  menjadi terganggu, karena pelayanan publik dikantor-kantor tersebut terhenti.
Berdasarkan  kesaksian  mantan  Bupati  Tolitoli  Ma’ruf  Bantilan  sebelumnya,  bahwa tindakan  yang  dilkukan  oleh  massa  pendukung  Aziz  Bestari  tersebut  menyebabkan keresahan  dalam  masyarakat  dan  mengganggu  harmoni  sosial  di  antara  masing-masing pendukung  calon.  Meski  konflik  pemilukada  tersebut  bersifat  vertikal,  yakni  luapan kemarahan  yang  disalurkan  dengan  merusak  bangunan  kantor  pemerintahan  dan  surat suara  sebagai  objek  pengganti  kekesalan,  namun  secara  tidak  langsung  hal  tersebut mengganggu kepentingan orang lain yang berhubungan dengan keperluan adminitratif di kantor tersebut, dan para pelaksana pelayanan menjadi terkendala. Tindakan tersebut juga banyak  menimbulkan  pertengkaran  antara  massa  pendukung  Aziz  dan  pihak-pihak  yang berusaha menahan aksi anarkis tersebut. Seperti yang diungkapkan Harimin H. Dolla bahwa ketika  terjadi  pembakaran  dirinya  sempat  adu  mulut  dengan  massa  dari  pendukung  Aziz Bestari  yang  berada  di  tempat  kejadian  saat  menjelaskan  tentang  gugurnya  paslon  Aziz- Amir.  Orang  yang  merasa  tersinggung  dengan  ucapan  Harimin  kemudian  melemparinya dengan batu dari arah belakang. Tidak terima dengan pelemparan itu, Harimin membalas dengan memukul wajah orang tersebut hingga memar.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  aspek Appropriateness dalam variabel technical feasibility belum bekerja dengan baik. Hal ini disebabkan karena dengan putusan KPU yang tumpang tindih justru merusak nilai-nilai harmoni dalam masyarakat akibat tindakan anarkis yang dilakukan oleh massa pendukung Aziz Bestari yang merasa dirugikan.

## Responsiveness
Aspek ini menurut Bardach berkenaan dengan apakah suatu alternatif kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keban, 2004:66)
Ada 2 (dua) hal dianggap penting diuraikan di sini berkaitan dengan alternatif kebijakan yang  berhubungan  dengan  undang-undang  atau  aturan  yang  digunakan  dalam  status keikutsertaan Aziz Bestari pada pemilukada 2010 oleh KPU, yaitu: berkaitan dengan instrumen hukum yang digunakan, dan intervensi hukum

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.416-432 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.115
Dua putusan KPU yang dikeluarkan untuk merespon desakan masyarakat yang meminta kepastian hukum akibat meninggalnya Cawabup Tolitoli Amirudin dinilai oleh masing-masing pihak telah sesuai dengan pasal 63 ayat 2 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UUNo.12/2008. Pasal yang digunakan dalam undang-undang memicu perbedaan  interpretasi  oleh  para  pihak  penyelenggara  pemilu,  termasuk  juga  para  calon dan  masing-masing  pendukungnya.  Karenannya  menurut    peneliti,  pasal  yang  digunakan sebagai  rujukan  pada  kasus  Aziz  Bestari  tersebut  tidak  dibuat  secara  jelas  dan  sederhana, bahkan  isinya  membingungkan  sehingga  memicu  perdebatan  dan  akhirnya  konflik kekerasan yang merugikan banyak pihak. Dengan demikian perubahan atas UU No 32 2004 dan  UU  No  12  2008  tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  No  32  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  belum  sepenuhnya  dapat  membenahi  persoalan  persoalan  krusial  dalam  teknis pelaksanaan (Nurhasim, 2010).
Dalam  terbitnya  Surat  KPU  No.  320/KPU/V/2010,  berdasarkan  pengakuan  para  pelaku sejarah yang didukung dengan catatan-catatan peristiwa masa lampau disebutkan bahwa ada oknum penyelenggara pemilu yang mencoba mengintervensi pengambilan keputusan KPU.  Bawaslu  yang  mengkritik  putusan  KPU  atas  terbitnya  surat  KPU  pertama,  kemudian mengeluarkan  Surat  No.  469/Bawaslu/VII/2010  tanggal  14  Juli  2010  prihal  Rekomendasi Pembentukan  Dewan  Kehormatan  KPU  untuk  memberhentikan  Yahdi  Basma  dan  Patrisia Lamarauna  sebagai  Anggota  Komisioner  KPU  Provinsi,  karena  diduga  melanggar  Pasal  2, Pasal  28,  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggara  Pemilihan  Umum, serta  Pasal  2,  Pasal  5,  Pasal  6,  Peraturan  KPU  Nomor  31  Tahun  2008  tentang  Kode  Etik Penyelenggara Pemilu.
Pihak KPUD diwakili oleh Alfian Mansyhur yang saat itu adalah Ketua KPUD mengatakan bahwa  ada  tiga  oknum  terindikasi  melanggar  kode  etik  penyelengara  Pemilu.  Ketiganya dinilai telah dengan sengaja melakukan interpretasi yang salah atas pasal 63 ayat 2 Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  meyakinkan  KPU  untuk mengeluarkan putusan pada hari itu juga. Ketiga oknum tersebut adalah oknum KPU (pusat) dan    KPU  Provinsi.  Sementara  KPUD  yang  secara  hierarki  berada  di  bawah  tidak  memiliki otoritas penuh mempengaruhi kebijakan.
Salah satu di antaranya, Anggota Komisioner KPU Provinsi Yahdi Basma oleh pihak KPUD diduga  kuat  berperan  sentral  dalam  membantu  terbitnya  surat  KPU  pertama  dengan membujuk Anggota  KPU  Andi  Nurpati  dan  menyebarkan  informasi    bahwa  Aziz  Bestari  bisa maju  dalam  pemilukada  2010.  Alfian  sangat  berkeyakinan  bahwa Yahdi  Basma,  salah  satu yang  bersamanya  berangkat  ke  Jakarta  telah  merencanakan  hal  itu.  Indikasi  tersebut diperkuat  dengan  adanya  fakta  bahwa  Yahdi  Basma  pernah  menjadi  Anggota  DPRD
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.416-432                                                            Muhammad Iqbal DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.115 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Provinsi Sulawesi Tengah dari partai Nasional Demokrat (partai yang mengusung Aziz Bestari pada Pilkada 2015 (Dok. Wawancara 28 November 2016)
Aziz Bestari yang disebut dekat dengan Yahdi Basma juga mengakui hubungan tersebut. Bahkan  dirinya  mengaku  bahwa  pada  pilkada  2015  Yahdi  Basma  sebagai  salah  satu anggota tim sukses Aziz Bestari dan Sarpan M.Said sangat mengetahui sepak terjang dirinya dalam  dunia  politik  pasca  berhenti  dari  pegawai  negeri  sipil  pada  tahun  2003    (Dok. Wawancara Aziz Bestari 30 November 2016).
Pada 17 Juni 2010 ketika Partai Demokrat mengumumkan susunan kepengurusan, Andi Nurpati ditunjuk sebagai Ketua Divisi Komunikasi Politik DPP Partai Demokrat. Setelah dikecam berbagai  pihak,  akhirnya  pada  23  Juni  2010  Andi  Nurpati  resmi  mengajukan  pengunduran diri  dari  KPU.  Pada  30  Juni  2010,  Dewan  Kehormatan  KPU  merekomendasikan  untuk memberhentikan  Andi  Nurpati  dengan  tidak  hormat,  atau  bukan  atas  permintaan  sendiri karena  melanggar  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggara  Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Lampiran dalam Salinan Surat Keputusan KPU RI dan Rekomendasi Bawaslu RI Pemilukada Tolitoli 2010).
Pasca pemilukada Tolitoli 2010 pada kasus yang berbeda, kesimpangsiuran aturan KPU juga  terjadi  pada  teknis  pemungutan  dan  penghitungan  suara  pilkada  2015.  Masyarakat yang tidak terima dengan aturan KPU yaitu untuk tidak menyoblos ke TPS dengan membawa KTP  tanpa  terdata  sebelumnya  memprotes  petugas  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS)  yang berada  di  lapangan,  padahal  masyarakat  sangat  antusias  dalam  memberikan  hak suaranya.  Kesaksian  ini  diungkapkan  oleh  Makmur  Samaila,  Ketua  Panitia  Pemilihan Kecamatan (PPK) Basidondo (Dok. Wawancara 8 Desember 2016)
Demikian  juga  terjadi  di  Kecamatan  Galang.  Pada  perhitungan  surat  suara  terjadi perdebatan antara petugas PPS, PPK, dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Galang.  Sebagaimana  kesaksian  Harimin  H.Dolla,  Kepala  Desa  Kalangkangan  tahun  2007- 2013 yang pada saat itu dipercaya sebagai Ketua Panwascam Galang (Dok. Wawancara 3 Desember 2016).
Tidak  adanya  perubahan  yang  signifikan  mengenai  kejelasan  aturan  KPU  pasca pemilukada  2010  secara  jangka  panjang  tidak  hanya  berakibat  pada  kebingungan masyarakat  tetapi  juga  kepercayaan  publik  terhadap  lembaga  KPU  dan  KPUD  dalam penyelenggaraan  pemilu  mendatang.  Berdasarkan  hasil  riset,  tingkat  partisipasi  pemilih pasca  2010  menurun  dari  74,18  %  (Iqbal,  2019).  Sehingga  penyelenggara  pemilu  perlu melakukan  evaluasi  yang  efektif  kembali  (Chaniago,  2016).  Dalam  konteks  ini  partisipasi pemilih  sangat  penting  karena  sebagai  aktor  aktif  menentukan  kebijakan  pemerintah (Suyatno, 2016).
Berdasarkan  uraian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  aspek responsiveness yang  terdapat dalam variabel political viability belum bekerja dengan baik. Hal ini disebabkan karena pasal

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.416-432 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.115
63  ayat  2  UUNo.32/2004  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  menjelaskan  aturan  gugunya paslon  tidak  dibuat  secara  jelas  dan  sederhana  sehingga  menimbulkan  interpretasi  yang berbeda  dalam  pengambilan  keputusan,  dan  ada  fakta  temuan  pelanggaran  kode  etik penyelenggara pemilu. Karenanya perlu melakukan evaluasi struktur dalam penyelenggaraan  pemilukada.  Sebagaimana  Mahatma  Gandhi  dalam  (Pradhanawati, 2011) berpendapat bahwa kekerasan bisa dihapus kalau kita tahu penyebabnya. Penyebab kekerasan terletak pada struktur yang salah, bukan pada aktor jahat di pihak lain.
Belum  terpenuhinya  aspek responsiveness berakibat  pada  kebingungan  dan perdebatan  di  antara  KPU,  KPU  Provinsi  dan  KPUD,  bahkan  pertengkaran  di  antara  para paslon  kepala  daerah  dan  pendukungnya  dengan  KPUD  sebagai  implementor  kebijakan terkait perbedaan penafsiran pasal 63 ayat 2 UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya  terjadi  aksi  anarkis  pada  pemilukada  2010.  Aziz  Bestari  dan  pendukungnya merasa  benar  dengan  penafsiran  mereka,  terlebih  lagi  Aziz  telah  menerima  surat rekomendasi dari muspida untuk kembali pada Surat KPU No. 320/KPU/V/2010. Hal ini sejalan dengan  pemikiran  Tajudin  (Cinu,  2017)  bahwa  konflik  dapat  disebabkah  perbedaan persepsi, pengetahuan, tata nilai, kepentingan,dan pengakuan hak kepemilikan.

## Equity
Menurut  (Keban,  2004:66),  aspek  ini  menilai  apakah  suatu  alternatif  kebijakan  yang ditempuh oleh KPUD mempromosikan keadilan dalam masyarakat.
KPUD  sebagai  lembaga  penyelenggara  pemilu  berkerja  sesuai  dengan  sistem  hierarki. Dengan  memahami  hal  tersebut,  KPUD  tidak  bisa  mengambil  keputusan  yang  bersifat mendesak dan beresiko, sehingga selalu berkomunikasi dengan KPU Provinsi dan KPU. Jadi, dalam prakteknya KPUD sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus mengkoordinasikan seluruh tahapan pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU sebagai tugas bersama.
Dalam  kasus  sengketa  pemilukada  Kabupaten  Tolitoli  Tahun  2010,  KPUD  menyerahkan sepenuhnya  pengambilan  keputusan  kepada  KPU  untuk  menentukan  kebijakan  tentang status  keikutsertaan  Aziz  Bertari  akibat  meninggalnya  wakilnya  Amirudin  pada  saat kampanye.  Ketika  KPUD  mengimplementasikan  putusan  KPU  dalam  surat  No. 324/KPU/V/2010, hal tersebut menimbulkan reaksi oleh Aziz Bestari dan para pendukungnya karena  dianggap  merugikan.  Aziz  Bestari  berpandangan  bahwa  aturan  yang  digunakan oleh  KPU  sebagai  dasar  terbitnya  putusan  tersebut  tidak  berprinsip  keadilan,  tapi  malah melanggar  nilai-nilai  demokrasi  yang  ada  yaitu  menghilangkan  hak  politiknya  dalam pemilihan  Bupati  Tolitoli  pada  pemilukada  2010,  dan  secara  tidak  langsung  juga menghilangkan hak orang  lain  yang  ingin  memilihnya.  Menurut  Aziz,  undang-undang  yang
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.416-432                                                            Muhammad Iqbal DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.115 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
menjelaskan  gugurnya  paslon  harus  mencerminkan  nilai-nilai  Hak  Azazi  Manusia.  Terkait dengan kekecewaannya, Aziz Bestari mengatakan bahwa:
“Bagaimana  mungkin  orang  lain  meninggal,  karena  kehendak  Allah  SWT  lalu menghilangkan  hak  orang,  gara-gara  itu  saya  tidak  bisa  ikut  pemilukada.  Dan  bukan hanya  saya  yang  dirugikan,  tapi  masyarakat  yang  sekitar  70  persen  ingin  memilih kehilangan calon sehingga pada saat itu 50 persen lebih masyarakat yang ingin memilih saya  tidak  memilih.  Saya  menerima  putusan  tersebut,  meskipun  sebetulnya  saya kecewa.  Bagaimana  mungkin  demokrasi  melanggar  Hak  Azasi  Manusia  karena meninggalnya orang lain. Jadi menurut saya undang-undang yang mengaturnya perlu dikaji kembali”. (Wawancara 30 November 2016)
Dalam  kasus  tersebut,  peneliti  menilai  cara  yang  ditempuh  KPUD  agar  tahapan penyelenggaraan  pemilu  tetap  terlaksana  sesuai  jadwal  yang  ditentukan  tanpa mempertimbangkan  potensi-potensi  konflik  yang  muncul  adalah  salah.  Pada  kasus  ini, kesalahan yang ditempuh oleh KPUD Kabupaten Tolitoli dapat dilihat pada fakta berikut:
1. KPUD  menerima  kedua-duanya  putusan  KPU,  yaitu  dalam  Surat  KPU  Nomor 320/KPU/V/2010,  dan  Surat  KPU  Nomor  324/KPU/V/2010.  Penjelasan  ini  diperkuat  oleh pengakuan  Alfian  Mansyhur  dan  Hambali  Mansur  dalam  wawancara  dengan  peneliti sebagaimana diuraikan di atas. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan demikian dapat dikatakan  bahwa  KPUD  hanya  menjalankan  perintah  KPU  tanpa  ingin  mengetahui putusan tersebut berdampak baik atau buruk asalkan tidak menunda hari pemungutan suara 2 Juni 2010.
2. KPUD  secara  tidak  sadar  kembali  memancing  kemarahan  massa  akibat  melakukan pencetakan  surat  suara  setelah  pemilukada  ditunda  hingga  15  Juni  2010  untuk menunggu  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Pihak  KPUD  beralasan  bahwa  waktu pencetakan tidak cukup hingga pemilukada pada 15 Juni 2010, dan yakin gugatan tim paslon  Aziz-Amir  akan  ditolak MK.  Meski  alternatif  yang  ditempuh  KPUD  dinilai  pihaknya sudah  benar  untuk  mengantisipasi  pemungutan  15  Juni  2010,  namun  menurut    peneliti hal tersebut kurang memperlihatkan sikap profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu, karena KPUD dinilai tidak menghargai langkah yang ditempuh oleh tim sukses Aziz-Amir, dan  melanggar  kesepakatan  bersama  dalam  rapat  koordinasi  tanggal  1  Juni  2010 terlepas dari putusan MK yang baru dikeluarkan setelah 15 Juni 2010.
Gambar 1 : Surat suara yang digunakan pada pemungutan suara 2 Juni 2010 (kiri), dan 15 Juni 2010 (kanan). Sumber : KPU Kabupaten Tolitoli

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.416-432 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.115
Dari  penjelasan  di  atas,  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  adalah    aspek equity yang terdapat dalam variabel political viability belum bekerja dengan baik. Cara yang ditempuh KPUD  Kabupaten  Tolitoli  agar  tahapan  penyelenggaraan  pemilu  tidak  terganggu  dengan tidak  memberikan  ruang  kepada  pihak  yang  merasa  dirugikan  untuk  memperjuangkan kepentingan  mereka,  salah  satu  di  antaranya  adalah  gugatan  ke  Mahkamah  Konstitusi, atau  menjalin  komunikasi  yang  efektif  dengan  Aziz  Bestari  dan  pendukungnya  untuk mencegah konflik kekerasan meledak dipermukaan. Sebagaimana menurut Nimmo bahwa komunikasi politik dapat mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik (Bahri, S.,  &  Rahman,  2022).    Akibat  tindakan  KPUD,  massa  pendukung  Aziz  Bestari  marah  dan menyerbu  Kantor  KPUD  kemudian  membakar  surat  suara  yang  baru  dicetak  dan  siap didistribusikan ke sejumlah TPS, serta membakar surat suara di dua Desa.
Tidak  terpenuhinya  aspek appropriateness,  responsiveness dan equity sebagaimana  yang dimaksud Bardach terhadap putusan KPU berdampak pada penyelenggaraan pemilukada 2010 di Kabupaten Tolitoli dari sisi daya dukung politik ( political viability) .

## KESIMPULAN
Daya dukung politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) Kabupaten Tolitoli Tahun 2010 belum terpenuhi sesuai yang diharapkan. Adapun kesimpulan dari hasil analisis 3 indikator variabel daya dukung politik (political viability) menurut Eugene Bardach, yaitu: 1) Appropriateness (kelayakan),  yaitu  putusan  KPU  yang  tumpang  tindih  justru  merusak  nilai- nilai  harmoni  dalam  masyarakat  Kabupaten  Tolitoli  akibat  tindakan  anarkis  massa pendukung  Aziz  Bestari  yang  merasa  dirugikan;  2) Responsiveness (daya  tanggap) , yaitu pasal  63  ayat  2  UUNo.32/2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  menjelaskan  aturan gugunya paslon tidak dibuat secara jelas dan sederhana sehingga menimbulkan interpretasi yang  berbeda  dalam  pengambilan  keputusan,  dan  ada  fakta  temuan  pelanggaran  kode etik penyelenggara pemilu; 3) Equity (keadilan), yaitu cara yang ditempuh  KPUD Kabupaten Tolitoli  agar tahapan  penyelenggaraan pemilu  tidak terganggu  dengan  tidak memberikan ruang  kepada  pihak  yang  merasa  dirugikan  untuk  memperjuangkan  kepentingan  mereka, salah satu di antaranya adalah gugatan ke Mahkamah Konstitusi, atau menjalin komunikasi yang  efektif  dengan  Aziz  Bestari  dan  pendukungnya  untuk  mencegah  konflik  kekerasan meledak dipermukaan.

## REFERENSI
Bahri, S., & Rahman, A. (2022). KOMUNIKASI POLITIK YANG ADAPTIF MELALUI E-GOVERNMENT DI TENGAH PERUBAHAN METODE KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  TOLITOLI  DI  BAWAH  ANCAMAN  WABAH  CORONA  VIRUS  DISEASE  19. Jurnal Analisis Sosial Politik , 1 (2), 148 – 171.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.416-432                                                            Muhammad Iqbal DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.115 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jaspol/article/view/546 Bardach,  Eugene.  (2012). A  Practical  Guide  for  Policy  Analysis:  The  Eightfold  Path  to  More Effective  Problem  Solving . Fourth  Edition .  Berkeley:  University  of  California  Press.  E-book (Http://goodgovernanceighealth.files.wordpress.com)
Chaniago,  P.  S.  (2016).  Evaluasi  Pilkada  Pelaksanaan  Pilkada  Serentak  Tahun  2015. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review , 1 (2), 196.
https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6585
Cinu,  S.  (2017).  AGAMA,MELITERISASI  DAN  KONFLIK  (Kasus  Poso,  Sulawesi  Tenggah). Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman , 15 (1), 1. https://doi.org/10.24014/af.v15i1.4007
Crisis  Group  Asia  Report  N°197.  (2010). Indonesia :  Mencegah  Kekerasan  dalam  Pemilihan Kepala Daerah . https://icg-prod.s3.amazonaws.com/197-indonesia-preventing-
violence-in-local-elections.pdf
Fauzan,  Almanshur.  dan  Ghony,  Djunaedi.  (2012). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .
Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
Fraenkel,  Jack  R.  dan  Wallen,  Norman  E.  (1993). How  to  Design  and  Evaluate Research  in Education . Singapura: McGraw-Hill Inc.
Iqbal,  M.  (2019).  Evaluasi  Dampak  Putusan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dalam Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Tahun  2010  di  Kabupaten  Tolitoli. Tolis Ilmiah; Jurnal Penelitian , 1 (2), 124 – 129.
Islamy, Irfan. 2014. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara Keban, T. Yeremias. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori,  dan
Isu. Yogyakarta . Gava Media
Mufidah.  (2013).  Evaluasi  Kebijakan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Tahun  2011  di Provinsi Sulawesi Tengah (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah). E-Jurnal Katalogis , Vol. 1 (No. 2), 87 – 95.
Novianti,  V.,  Suryono,  A.,  &  Hanafi,  I.  (2015).  Akuntabilitas  Politik  Komisi  Pemilihan  Umum Daerah  Pada  Pelaksanaan  Pilkada  2010  Kabupaten  Situbondo. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi , 4 (3), 42422.
Nugroho, Riant. (2003). Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi) .  Jakarta: PT. Alex Media Komputindo
Nurhasim, M. (2010). Konflik dalam Pilkada Langsung: Studi tentang Penyebab dan Dampak Konflik. Jurnal Penelitian Politik LIPI: Peluang Indonesia Dalam Perdagangan Bebas , 7 (2), 105 – 117.
Nuryanti,  S.  (2015).  Intervensi  Penyelenggaraan  Pemilukada : Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik , 19 (2), 125 – 140.
Pradhanawati,  A.  (2011).  Kekerasan  politik  dan  kerusuhan  sosial  dalam  pemilukada. Mpiis Forum , 39 (1), 8 – 13.
Saleh,  A.  M.  (2016).  Evaluasi  Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Legislatif  Tahun  2014  Di Kabupaten Poso. Jurnal Katalogis , 4 (11), 10 – 20.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RdanD , Cetakan   ke-17. Bandung: Alfabeta.
Suyatno,  S.  (2016).  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  dan  Tantangan  Demokrasi  Lokal  di Indonesia. Politik  Indonesia:  Indonesian  Political  Science  Review , 1 (2),  212. https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586
Widodo. (2007). Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi . Jakarta:  Gramedia