## Wajah Hukum

## Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Penyaluran Kredit Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi
Prasanti Ratnaningrum, Dudik Djaja S Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Jalan Semolowaru No. 84, Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya *Correspondence: prasanti.ningrum@gmail.com, dudik.djaja@unitomo.ac.id
Abstrak . Walaupun perbankan sendiri memiliki prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitasnya, namun hal ini tidak  akan  menutup  celah  terjadinya  korupsi.  Tujuan  studi  ini  yaitu  untuk  menganilisis  prinsip-prinsip  kehati- hatian  bank dalam  pembrian  kredit  untuk  mencegah  tindak  pidana  korupsi  serta  menganalisis  penindakan  dan pertimbangan sanksi hakim dalam memberikan putusan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit. Dalam penelitian  ini,  terdapat  tiga  pendekatan  penelitian  yang  dipakai  ialah  pendekatan  perundang-undangan, pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Data  dianalisis  dengan  mengidentifikasi  fakta  hukum  dan mengurangi  hal-hal  yang  tidak  mempenyai  relevansi,  menajalnakn  pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dan bahan-bahan non hukum, melakukan telaah isu hukum yang diajukan, menerima kesimpulan, dan memberikan preskripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prinsip-prinsip kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit guna  menjalankan  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Perbankan  seperti yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998,  khususnya  tentang  penjelasan  dari  Pasal  8 ayat  (1).Dalam  hal  penindakan  dan  pertimbangan  sanksi  hakim  dalam  memberikan  putusan  tindak  pidana korupsi dalam penyaluran kredit hakim setidaknya melihat pada dua hal yaitu jika terdakwah melanggar prinsip kehati-hatian lalu terdapat bukti yang nyata terdakwah mengambil keuntungan dari tindakannya tersebut, maka terdakwah  akan  dijerat  dengan  pasal  korupsi.  Jika  terdakwah  melanggar  prinsip  kehati-hatian  namun  tidak terbukti secara nyata mengambil keuntungan pribadi dari tindakannya tersebut, maka hakim memutuskan bahwa terdakwah telah melakukan pelanggaran UU Perbankan bukan tindakan pidana korupsi.
Kata Kunci: Prinsip kehati-hatian, bank, kredit, tindak pidana korupsi
Abstract. Even though banking itself has the principle of prudence in every activity, this will not close the gap for  corruption.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  principles  of  bank  prudence  in  lending  to  prevent criminal  acts  of  corruption  and  analyze  the  prosecution  and  consideration  of  judges'  sanctions  in  giving decisions on corruption in lending. In this study, there are three research approaches used, namely the statutory approach,  the  conceptual  approach,  and  the  case  approach.  Data  is  analyzed  by  identifying  legal  facts  and eliminating  irrelevant  matters,  collecting  legal  materials  and  non-legal  materials,  conducting  a  review  of  the proposed legal issues, accepting conclusions, and providing prescriptions. The results of this study indicate that the precautionary principles of banks in extending credit to prevent corruption are regulated in Article 8 of the Banking  Law  as  amended  by  Law  Number  10  of  1998,  specifically  regarding  the  explanation  of  Article  8 paragraph  (1)  .  In  terms  of  enforcement  and  considering  the  judge's  sanctions  in  giving  a  decision  on corruption in the distribution of credit, the judge at  least looks at two things, namely if the defendant violates the principle of prudence and there is clear evidence that the defendant took advantage of his actions, then the defendant  will  be  charged  with  an  article  on  corruption.  If  the  defendant  violates  the  precautionary  principle but  is  not  proven  to  have  actually  taken  personal  advantage  from  his  actions,  the  judge  decides  that  the defendant has violated the Banking Law and not a criminal act of corruption.
Keywords: The principle of prudence, banking, credit, corruption .

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  memang  ialah  satu  di  natara  sekian  kejahatan  yang mengakar  kuat  di  dalam  tubuh  pemerintahan,  hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  hampir  setiap  lembaga pemerintahan  pasti  ada  oknum  yang  terlibat  korupsi  baik  dalam  jumlah  kecil  ataupun  besar.  Proses peralihan  uang  negara  baik  dari  lembaga  ke  individu,  ataupun  individu  ke  individu  yang  lain  pasti melewati proses perbankan. Dalam konteks ini Bank seakan-akan dijadikan media perantara peralihan uang korupsi dari negara ke kantong-kantong pribadi para koruptor.
Melihat perang Bank yang sangat urgen dalam proses terjadinya korupsi, maka Bank juga bisa menjadi media pencegah terjadinya korupsi di negara Indonesia. Bank sendiri pada dasarnya dibangun sebagai penunjang pembangunan ekonomi nasional yang mengarah pada kesejahteraan rakyat, artinya
Bank  memiliki  banyak  manfaat  yang  cukup  besar  terhadap  tujuan  tersebut,  namun  tindak  kejahatan korupsi  yang  dilakukan  oleh  koruptor  dapat  menjadi  batu  sandungan  yang  cukup  besar  untuk mencapai  visi-misi  di  atas. 1 Oleh  sebab  itu,  secara  operasional  Bank  juga  memiliki  prinsip  kehati- kehatian sehingga uang korupsi tidak begitu mudah lolos dari proses verifikasi bank.
Prinsip  kehati-hatian  ini  sebenarnya  dudah  disebutkan  dalam  Prinsip  Kehati-hatian  Bank sendiri. Prinsip tersebut sesungguhnya telah disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  seperti  perubahan  atas  UU  No.  7  Tahun  1992  serta  Prinsip  Kehati-hatian  Bank  dalam pengucuran  fasilitas  kepada  debitur  yakni  prinsip  5c  ( character,  capacity,  capital,  condition, collateral ).  Namun,  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan  aturan  tentang perbankan itu beluk terdapat penertian tentang prinsip kehati-hatian. Dengan demikian dalam UU No. 7  Tahun  1992  yang  sudah diganti menjadi  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  belum  diberi keterangan penjelas dan definisi yang terang tentang Prinsip Kehati-hatian Bank.
Prinsip  Kehatian-hatian  Perbankan  diatur  pula  alam  UU  No.  8  Tahun  2010  tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) serta dengan spesifik dalam asal  2  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan. Prinsip Kehati-hatian yang dalam kata yang lainnya diistilahkan prudential principles adalah prinsip yang  biasa  dipakai  pada  kegiatan  perbankan.  Salah  satu  di  antaranya  ialah  lewat  monitoring,  yaitu hinga  sedalam  apa  bank  dimotnitoring  aktivitasnya  dengan  memakai  prinsip  kehati-hatian  selaku tolok ukur utamanya. UU TPPU member panduan kepada bank untuk berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya. 2 Meski  harus  disadari  bahwa  prinsip  kehati-hatian  bank  dengan  peranan  bank  dalam mencegah  tindak  pidana money  loundry ,  masih  mempunyai  bermacam-macam  tafsir  sehingga menimbulkan  polemik.  Perbedaan  tafsir  ini  adalah  kekurangan  dari  sistem  hukum  Indonesia  yang membuat kekaburan norma.
Problemnya  adalah  Pasal  2  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  itu  tidak  diterangkan lebih  dalam.  Ditinjau  dalam  penguraian  undang-undang  belum  terdapat    penjelas  yang  lebih  terang tentang  hal  yang  dimaksudkan  sebagai  prinsip  kehati-hatian  bank,  baik  pada  unsur  aturan    dan  juga dalam  penguraiannnya.  Contohnya  di  bagian  terakhir  ayat  2  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang Perbankan  disebutkan  bahwa  bank  mesti  melakukan  upaya    berdasar  prinsip  kehati-hatian,  yang dimaksud bahwa prinsip kehati-hatian bank hanya selaku azas yang dijadikan pedoman untuk pelaku bisnis  bank,  dengan  demikian  yang  menjadi  permasalahan  yaitu  bahwa  prinsip  kehati-hatian  bank tidak diberi definisi serta penjelas yang memadai supaya pihak yang mempunyai kepentingan, dalam konteks ini penegak hukum mampu melakukan pencegahan, utanya dalam tindak pidana korupsi.
Prinsip  kehati-hatian  ialah  azas  yang  mesti  ada  semua  bank,  baik  yang  menjalankan  operasi dengan  konvensional  dan  juga  syariah  yang  diuaraikan  dalam  rambu-rambu  kesehatan  bank (prudentials standard) dan mesti dikerjakan berdasar yang sudah diamanahkan oleh Undang-Undang. Penentuan rambu-rambu  kesehatan bank mempunyai  tujuan  supaya bank sebagai  lembaga  perantara finansial (intermediary financial institution) yang menjalankan aktivitas pembiayaan senantiasa dalam kondisi  yang  sehat.  Karena  itulah  prinsip  kehati-hatian  yang  dimaksudnya  dalam  Undang-Undang membutuhkan kejelasan sehingga tidak terjadi kesalahan tuduhan korupsi terhadap pihak-pihak yang tidak  bersalah,  atau  membiarkan  tindakan  korupsi  berjalan  lancar  dilakukan  oleh  oknum-oknum tertentu.
Tindak  Korupsi  sendiri  menurut  Kartono  adalah  tingkah  laku  individu  dengan menyalahgunakan  wewenang  dari  jabatan  yang  dimilikinya  untuk  meraup  keuntungan  pribadi sehingga merugikan  negara. 3 Korupsi  juga  dapat  dipahami  sebagai sebuah tindakan  yang  dijalankan oleh  para  pejabat  atau  badan  negara  untuk  menjalankan  penyuapan,  pemalsuan,  serta  tindakan melawan hukum lainnya yang dapat memperkaya diri ataupun kelompok tertentu. 4
Tindak  pidana  korupsi  sendiri  sebenarnya  sudah  dicantumkan  dalam  Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sejak 16 Agustus 1999, lalu selanjutnya
1 Afzalur Rahmany, Economic Doctriness of Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 338
2 Filef  Wamafma,  Enni  Martha  Sasea,  Andi  Marlina,  “Upaya  Bank  Indonesia  Menanggulangi Money Laundring dalam Perbankan Online ”, Jurnal USM Law Riview E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 5,(2022) . 3 Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 80.
4 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hlm. 8.
diganti  menjadi  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.  Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi, dijelaskan bawa korupsi setidaknya mengandung tiga unsur,  yaitu  perbuatan  melawan  hukum,  menjadikan  kaya  dirinya  sendiri  ataupun  pihak  lain  atau korporasi, menimbukan rugi finansial dan perekonomian negara.
Hampir  setiap  tindak  pidana  korupsi  akan  menggunakan  media  perbankan  sebagai  proses transfer keuangan negara kepada para koruptor, namun demikian tidak menutup kemungkinan korupsi juga bisa terjadi di dalam perbankan itu sendiri. Terutama Bank-Bank yang adalah BUMN. Dimana Bank  tersebut  bertugas  untuk  menyalurkan  bantuan-bantuan  atau  program-program  kesejahteraan yang  harus  disalurkan  kepada  rakyat.  Hal  ini  juga  rentan  menjadi  lahan  korupsi  para  koruptor. Walaupun perbankan sendiri memiliki prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitasnya, namun hal ini tidak akan menutup celah terjadinya korupsi. Seperti halnya yang terjadi dalam kasus Putusan Nomor 263  K/Pid.Sus/2015,  Putusan  Nomor  16/Pid.Sus-TPK/2019/PN  Ptk,  dan  Putusan  Nomor 166/PID/2021/PU.DKI, dimana ada beberapa pertimbangan hakim dalam penindakan dan pemberian sanksi terkait dengan tindak pidana dalam penyaluran kredit yang mengabaikan prinsip kehati-hatian bank. Ketiga pertimbangan hakim tersebut berbeda-beda dalam tiga kasus tersebut.
Permasalahan  tersebut    yang  hendak  dibahas  lebih  dalam  pada  dalam  penulisan  ini  judul “Prinsip-Prinsip  Kehati-Hatian  Bank  dalam  Penyaluran  Kredit  untuk  Mencegah  Tindak  Pidana Korupsi”.

## METODE
Penulis mempergunakan tipe penelitian doktrinal yang disebut pula penelitian hukum normatif. Pada  penelitian  ini,  terdapat  tiga  pendekatan  penelitian  yang  dipakai  ialah  pendekatan  perundang- undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukumnya mencakup bahan hukum  primer  serta  sekunder.  Bahan  hukum  primernya  mencakup  UUD  1945,  KUHP,  UU Perbankan, UU Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder terdiri atas bukuilmu hukum,  jurnal,  artikel  ilmiah  dan  makalah.Bahan  huku  dikumpulkan  degan  studi  literatur.  Sumber bahan hukum dianalisis dengan telaah atas isu hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prinsip  Kehati-Hatian  Bank  Dalam  Penyaluran  Kredit  Untuk  Mencegah  Tindak  Pidana Korupsi  dan  Penyelesaian  Hukum  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Kasus  Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk dan Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2015
Perbankan ialah semua hal  yang berhubungan dengan bank, terdiri atas  kelembagaan, aktivitas bisnis,  serta  mekanisme  serta  proses  dalam  menjalankan  aktivitas  usaha  dengan  cara    konvensional dan  syariah  seperti  yang  dimaksudkan  dalam  undang-undang  terkait  perbankan  dan  undang-undang tentang perbankan syariah.
Umumnya  terdapat  sejumlah  prinsip  perbankan  yang  menjadi  landasan  dalan    pengelolaan bank.  Berdasar    Kamus  besar  Bahasa  Indonesia (KBBI)  prinsip  ialah  aas,  kebenaran  yang  dijadikan inti  dasar  berfikir.  Pada  manajemen  bank  ada  prinsip  perbankan  yang  menyebutkan  relasi  hukum antara bank serta nasabah yakni sebagai berikut :
1. Prinsip Kepercayaan ( fiduciary principle )
Prinsip  ini  diterapkan  antara  pihak  perbankan  dan  nasabahnya  atas  dasar  kepercayaan.  Di mana bank bekerja melalui dana masyarakat yang disimpan pada bank berdasar pada  kepercayaan. Seluruh  usaha  perbankan  harus  mampu  menciptakan  kepercayaan  kepada  nasabah  agar  nasabah bersedia menggunakan jasanya. Tindakan bank untuk menjamin kepercayaan itu antara lain :
a. Melaksanakan transaksi dengan hati-hati untuk kepentingan masyarakat;
b. Memberikan  informasi  secara  transparan  tentang  risiko  yang  mungkin  terjadi  dalam penyimpanan dana di bank.
Prinsip  ini  terlihat  sepele,  namun  sebenarnya  menjadi  pondasi  utama  sebuah  bank  bisa menjadi bank yang sukses dan memiliki value yang bagus. Dengan memiliki predikat bank yang terpercaya, tentu akan banyak nasabah yang menggunakan jasa bank tersebut.
2. Prinsip Kerahasiaan ( confidential principle )
Prinsip  kerahasiaan  penting  bagi  eksistensi  bisnis  perbankan.  Bank  harus  menjaga  rahasia data  yang  dimiliki  nasabah.  Dalam  prinsip  ini  bank  bekerja  dengan  kewajiban  merahasiakan
keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Data ini berupa data-data pribadi dan data  transaksi.  Yang  bisa  mengakses  tentunya  hanya  nasabah  dan  orang  yang  diberikan kepercayaan  untuk  mengaksesnya  oleh nasabah yang bersangkutan.  Adanya  jaminan  kerahasiaan membuat nasabah merasa aman menyimpan dananya di bank.
Apabila  memanfaatkan  data  itu  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  yang  illegal  maka  ada hukumannya.  Hal  ini  sangat  berhubungan  dengan  kepercayaan  yang  diberikan  oleh  bank  untuk masyarakatnya.
3. Prinsip Kehati-hatian ( prudential principle )
Prinsip  ini  penting  untuk  bank  karena  perbankan  harus  melaksanakan  kegiatannya  dengan hati-hati,  dimana  bank  bekerja  dengan  prosedur  yang  telah  diperhitungkan  dan  teruji  demi melindungi kepentingan mayarakat yang menjadi nasabahnya. Untuk itu, kegiatan transaksi yang dilakukan  oleh  bank  perlu  mengikuti  aturan  dan  hukum  yang  berlaku  dalam  dunia  perbankan. Sebagai contoh sederhana ketika ada nasabah yang ingin menggunakan jasa kredit mereka, pihak bank tentu akan memberlakukan beberapa syarat dan mengukurnya sebelum memberi persetujuan bahwa nasabah tersebut dapat memakai jasa kreditnya.
Pihak bank yang sangat hati-hati dalam menentukan pilihan debitur yang mampu  melunasi hutangnya  secara  baik.  Dalam  melaukann  pengelolaan  finansial  nasabah  pula    bank  diwajibkan menjalankan  prinsip  kehati-hatian  sebab  terdapat  dana  publik  yang  disimpan  dan  diamanahkan kepada bank.
4. Prinsip Mengenal Nasabah
Dalam  prinsip  ini  pihak  bank  bukan  sekedar  mencermati  dan  mengetahui  data  pribadinya nasabah,  mulai  dari  namanya,  alamatnya,  nomor  telepon  yang  dapat  dihubungi.  Tetapi  hal  yang diperlukan  pula  dan  diinginkan  oleh  nasabah  atas  layanan  pihak  bank,  mencakup  pula  dalam meninjau  semua  aktivitas  transaksi  dan  secepatnya  memberi  nformasi  bila  ada    transaksi  yang janggal.
Prinsip  ini  meliputi  pula  prinsip  waspada  pihak  bank  atas  praktik  illegal  yang  dapat  saja dijalankan    nasabah.  Perlu  dihindari  sistem  bank  yang  telah  beroperasi  secara  memadai,  justru disalahgunakan oleh nasabah yang  kurang memiliki rasa  tanggung jawab. Oleh karenanya, pihak bank mesti memahami perilaku nasabah.
Di  samping  ukum  dan  prinsip  perbankan  yang  telah  dipaparkan,  pihak  perbankan  diharuskan pula untuk memunyai SOP internal. Oleh karenya SOP internal ini tidak ada yang sama antar bank di Indonesia.  Ketentuan  SOP  internal  tersebut  tentu  tidak  perlu  dibuat  dengan  menyesuaiakan  kondisi dan kebutuhan bank.
Prinsip  kehati-hatian  ialah  suatu  prinsip  yang  menyebutkan  bahwa  bank  dalam  melakukan aktivitas  usahanya  baik  dalam  pengumpulan    khususnya  dalam  distribusi  dana  kepada  publik  wajib selalu  berhati hati. Penerapan  prinsip kehati-hatian bertujuan  supaya bank senantiasa  dalam kondisi sehat melakukan  bisnisnya  secara memadai  serta  menaati  sejumlah  aturan  dan  norma-norma  hukum yang  ada  di  lingkungan  perbankan.  Apabila  menyepelekan  implemenetasi  prinsip  kehati-hatian tersebut  oleh  bank, baik  bank  konvensional  atau juga  bank  syariah pasti berefek  pada  kemungkinan rugi dan risiko terhadap bank tersebut sendiri.
Dalam  pengucuran  kredit  perbankan  harus  dijalankan  melalui  implementasi  prinsip  kehati- hatian  ( prudent  banking  principle). Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan : i. Ayat (1) : “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum  wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atau  itikad  dan kemampuan  serta  kesanggupan  Nasabah  Debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau  mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.
ii. Ayat  (2) :  “Bank  Umum wajib  memiliki  dan  menerapkan  pedoman  perkreditan  dan  pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.
Penjelasan Pasal 8  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  menjelaskan  bahwa  guna  mendapat  keyakinan terhadap  niat,  kemampuan  dan  kesediaan  masabah  dalam  membayar  hutangnya,  sebelum mengucurkan  kredit,  bank  mesti  menilai  secara  cermat  atas  wataknya,  kemampuannya,  modalnya, agunannya, dan peluang usahanya.
Kemudian  pasal  8  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan diatur bahwa Bank mesti mempunyai serta mengimplementasikan  panduan  perkreditan,  berdasakan  aturan  yang  ditentukan    Bank  Indonesia. Penjabarab  pasal ini menyebutkan bahwa aturan yang ditentukan oleh Bank Indonesia terdiri atas: 1. Pengucuran kredit atau pembiayaan berdasar Prinsip Syariah disususun berupa  perjanjian tertulis;
2. Bank  mesti  mempunyai  keyakinan  terhadap  kapabilitas  nasabah  serta  kesediaaannya  dalam melunasi  hutangnya,  yang  didapat  dari  penilaian  yang  cermat  atas    wataknya,  kemampuannya, modalnya, agunannya, dan peluanga usahanyar;
3. Kewajiban  bank  guna  membuat  dan  mengimplementasikan  prosedur  pengucuran  kredit  atau pembiayaan berdasar Prinsip Syariah;
4. Kewajiban  bank  dalam  memberi  informasi  yang  terang  tentang  prosedur  dan  persyaratan  kredit atau pembiayaan berdasar Prinsip Syariah;
5. Larangan  bank  dalam  memberi  kredit  ataupun  pembiayaan  berdasar  Prinsip  Syariah  dengan persyaratan yang tidak sama terhadap Debitur maupun pihak-pihak terafiliasi;
6. Penyelesaian sengketa.
Pada  proses  pegucuran  kredit  terhadap  nasabah  terhadap  sejumlah  analisis  umum  dan  mesti dilaksankan oleh bank saat  menganalisa kelayakan suatu pengajuan kredit, yakni  Prinsip 5C dan 7P. Prinsip tersebut yang jadi elemen atas prinsip kehati-hatian.
Prinsip dalam pemberian kredit melalui analisis 5C yakni : 1. Character , yakni sifat ataupun watak individu dalam konteks ini calon debitur. Maksudnya guna membuat  yakin  bank  bahwa  sifatnya  calon  debitur  yang  hendak  dikucuir  kredit  betul-betul  bisa dipercayai;
2. Capacity ,  menilai  kapabilitas  calon  debitur  dalam  melunasi  kredit  yang  dikaitkan    dengan kapabilitasnya  dalam  melakukan  pengelolaan  bisnis  serta  kapabilitasnya  mendapat  keutungan. Oleh  karenya,  akhirnya  akan  dapat  dinilai  kapabilitasnya  dalam  membayar  kewajiban  yang diterimanya.  Semakin  besar  sumber  penghasilan  seseorang,  semakin  tinggi  kapabilitasnya  dalam melunasi kreditnya;
3. Capital, umumnya   bank tidak akan  anggup dalam  mendanai  sebuah bisnis secara keseluruhan. Halitu bermakna bahwa semua  nasabah yang memohon pemberian kredit meski menyiapkan dana dari  sumber  yang  lain  atau  baik  dari  modalnya  sendiri.  Guna    mengetahui  sejumlah  sumber pembiayaan  yang  ada  pada  nasabah  atas  bisnis  yang  hendak  didanai    oleh  bank  yakni  berkaitan dengan keadaan   aset  serta harta  yang dipunyai  calon debitur, uatamnya nasabah yang memiliki sutau bisnis;
4. Collateral , agunan yang diserahkan  calon debitur  yang sifatnya fisik atau juga non fisik. Agunan baiknya  lebih  tinggi  daripada  bilai  kredit  yang  dikucurkan  sehingga  mesti  dikaji  nilainya  secara cermat,  dengan  demikian  bila  ada  sesuatu  permasalahan  agunan  yang  dijaminkan    akan  dipakai sesegera mungkin. Fungsi Agunan ilaha selaku  pelindung tas risiko kemunkinan rugi yaitu ahunan aset ketika memohon kredit dari bank. Agunan aset ini yakni hal paling akhir yang hendak dinilai pihak bank sebelum memberi persetujuan kredit ;
5. Condition, dalam melakukan penilaian kredit sebaiknya dinilai pula keadaan ekonomi saat ini serta untuk masa depan berdasar bidangnya masing-masing. Pada  keadaan ekonomi yang kurag stabil, hendaknya pengucuran kredit untuk bidang tertentu jangan diucurkan lebih dulu serta jika pun jadi dikucurkan hendaknya pula dengan memandang peluag bisnis tersebut di masa depan.
Di samping prinsip 5C kredit, ada prinsip lain yang dipergunakan oleh pihak lembaga finansial dalam memberi kredit, yakni prinsip kredit 5P. Di dalamnya  ada 7 kriteria yang mesti ada pada diri debitur, yakni :
1. Personality yaitu kepribadian dari calon debitur yang memohon kredit;
2. Party yakni  calon  debitur  dimasukkan  ke  dalam  sejumlah    kriteria  dalam  kaitannya    dengan keadaan finansialnya;
3. Purpose yaitu saran atau tujuan  calon debitur dalam memohon kredit pada institusi finansial;
4. Prospect yaitu bagaimana pelunag bisnis  yang dikerjakan calon debitur. Prinsip ini pasti berlaku spesifik untuk debitur memohin kredit untuk modal bisnis yang dikelola calon debitur;
5. Payment yaitu  memiliki  tujuan  guna  menilai  kapabilitas  pembayaran  calon  debiturp.  Prinsip  ini dilihat dari sumber penghasilan nasabah, kelancaran bisnis yang dikerjakan, sampai peluang  dari usahanya tersebut;
6. Profitability yaitu  dimana  pihak  bank  memandang  kapbilitas  calon  debitur  dalam  memperoleh pendapatan;
7. Protection yaitu  hampir  sama  dengan  kriteria collateral pada  prinsip  5C,  kriteria protection merujuk  pada  agunan  yang  bisa  disiapkan  oleh  calon  debitur.  Di  samping  agunan  dalam  wujud barang seperti asset rumah atau perusahaan, protection ini pula bisa dalam wujud agunan  asuransi yang dipunyai debitur.
Penyelesaian  hukum  tindak  pidana  korupsi  secara  umum  mengacu  pada  Pasal  2  Ayat  (1) Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  diatur  secara tegas  bahwa:  “Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  yang  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Lalu  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi mengatur: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena  jabatan  atau  kedudukan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”
Tindak  pidana  korupsi  yang  menjadi  luas  serta  sistematis  sering  ikut  serta  melakukan pelanggaran hak-hak ekonomi publik sehingga dibutuhkab evaluasi serta pembaruan atas serangkaian aturan  yang  kait  mengkait  dan  kerap  kali  bersentuhan.  Tindak  pidana  korupsi  ini  bisa  terjadi  di lembaga manapun,  termasuk  juga dalam lembanga  perbankan.  Sehingga  kejahatan  perbankan  bukan sekedar dijerat melalui Undang- undang perbankan, akan tetapi sektor perbankan ialah sektor/bidang yang rentan tindak pidana korupsi. Sebab perbankan adalah  lembaga finansial yang fungsinya selaku menghimpun atau mengumpulkan serta mendisttribusikan  dana publik. Perkembangan tindak pidana korupsi di sektor perbankan berkembang sejalan dengan naiknya industri perbankan selaku penggerak pembangunan  nasional.  Efek  adanya  tindak  pidana  korupsi  di  sektor  perbankan  tidak  hanya  untuk pihak yang jadi korban, melainkan menyebabkan kesan buruk  untuk institusi finansial atau perbankan itu  sendiri.  Fakta  itu  dikarenakan    bank  ialah  instituso  yang  tata  cara  ata  tata  kelola  operasionalnya berlandaskan kepada relasi kepercayaan ( fiduary relation ), relasi kerahasian ( confidental relation ) dan relasi kehati-hatian ( prudential relation ). Korupsi bukan saja ada di bidang publik, akan tetapi dapat pula  terjadi  di  sektor  swasta  saat  kegiatan  usahanya  berkaitan    dengan  sektor  publik,  misalnya perpajakan, atau sektor yang lain.
Kasus putusan Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk melibatkan karyawan BUMN  yaitu  Roby  Roy  Frandana  selaku  terdakwah  yang  didakwah  telah  melakukan  tindak  pidana korupsi  terkait  penyaluran  dana  KUR  Mikro  kepada  masyarakat  BRI  di  kota  Pontianak,  yang menyebabkan negara mengalami kerugian, akibat kredit macet yang dijalankan oleh nasabah. Kredit macet terjadi diduga disebabkan terjadinya penyelewengan prosedur yang dilakukan oleh terdakwah sehingga  menyalurkan  dana  KUR  Mikro  kepada  nasabah  yang  tidak  terpeuhi  syarat-syaratnya  yang sudah  ditetapkan.  Sehingga  terdakwah  diduga  melakukan  penyelewengan  dan  penyalahgunaan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi dari penyaluran dana KUR Mikro.
Selengkapnya, dijelaskan dalam tuntutan penuntut umum menyatakan Bahwa Terdakwa Roby Roy Frandana, S.Sos., selaku Mantri Teras pada BRI Unit Sungai Jawi dan selaku Mantri Teras pada BRI  Unit  Kota  Baru,  bersama-sama  maupun  bertindak  sendiri-sendiri  dengan  Saudara  NELDES MARPAUNG  dan  FEBRI  ANDINI,  pada  tanggal  18  September  2015  s/d  09  November  2015  dan tanggal07 Januari 2016 s/d 22 Desember 2016 atau pada waktu lain dalam rentang Bulan September s/d Bulan Desember tahun 2015 dan rentang Bulan Januari s/d Desember pada tahun 2016, atau pada waktu lain dalam  tahun 2015 dan2016, bertempat di BRI Unit  Sungai  Jawi  Pontianak dan BRI Unit Kota Baru Pontianak, sesuai dengan aturan   Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI  Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melaksanakan, memerintahkan menjalankan  ataupun  turut  serta  menjalankan,  secara  melawan  hukum  yaitu  dengan  cara  telah menggunakan  dokumen  atau  surat  berupa fotocopy Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  surat  keterangan
perekaman  KTP  elektronik, fotocopy Kartu  Keluarga  (KK)  dan  Surat  Keterangan  Usaha  dari Kelurahan  yang  tidak  benar  isinya  dan  diperoleh  Terdakwa  melalui  Saudara  Neldes  Marpaung maupun  Febri    Andini    untuk    melengkapi    persyaratan    guna   mendapatkan    fasilitas  Kredit  Usaha Rakyat (KUR) Mikro dari BRI Unit Sungai Jawi dan Kota Baru yang bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran NOSE : S.09- DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)  Mikro  dan  Surat  Edaran  NOSE  :  S.21-DIR/ADK/08/2015  tanggal  13  Agustus2015, menjalankan  perbuatan membuat  kaya dirinya  sendiri  ataupun pihak lain  atau suatu korporasi  yakni Saudara NELDES MARPAUNG dan FEBRI ANDINI sebesar Rp.192.330.000.-  (seratus  sembilan puluh  dua  juta  tiga  ratus  tiga  puluh  ribu rupiah), yang dapat membuat rugi finansial  Negara atau perekonomian  Negara  sebesar  Rp.  875.000.000.-  (delapan  ratus  tujuh  puluh  lima  juta  rupiah)    dari adanya  penyaluran  fasilitas  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  Mikro  kepada  6  (enam)  nasabah/debitur KUR  Mikro  pada  BRI  Unit  Sungai  Jawi  dan  29  (dua  puluh  sembilan)  nasabah/debitur  KUR  Mikro pada  BRI  Unit  Kota  Baru  yang  tidak  berhak  karena  tidak  mempunyai  usaha  yang  layak  dan  sudah diusahakan  selama  minimal  6  (enam)  bulan  dibuktikan  dengan  adanya  Surat  Keterangan  Usaha (SKU) dari Kelurahan   setempat.
Terdakwa Roby  Roy  Frandana,  S.Sos., selaku  Mantri  Teras  pada  BRI  Unit  Sungai  Jawi maupun  BRI  Unit  Kota  Baru  dalam  periode  tahun  2015  dan  2016  pernah  meminta  Sdr.  Neldes Marpaung dan Febri Andini  untuk mencarikan calon nasabah (debitur)   yang berminat mengajukan kredit  dan  mendapatkan  fasilitas  KUR  Mikro  dari  BRI  ditempatnya  bertugas.  Kesempatan  tersebut telah  digunakan  oleh  Saudara  Neldes  Marpaung  dan  Febri  Andini,  untuk  mencari  sebanyak- banyaknya calon debitur/nasabah baik secara personal maupun dengan menggunakan perusahaannya yaitu  CV.  VASCA  IMPERIAL  yang  bergerak  dibidang  property,  dengan iming-iming  mendapatkan modal  usaha  yang  mana  pada  kenyataannya  setelah  berhasil  dan  disetujui  fasilitas  KUR  Mikronya, dananya  diambil  sebagian  besar  oleh  Saudara  NELDES  MARPAUNG  dan  FEBRI  ANDINI  untuk dipergunakan diluar tujuan penyaluran KUR Mikro kepada nasabah/debitur.
Karena itulah, perbuatan Terdakwa Roby Roy Frandana, S.Sos tersebut bertentangan dengan Surat Edaran NOSE : S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 Bagian III syarat dan ketentuan kredit  angka  13,  disebutkan  “ pelayanan  KUR  Mikro  harus  tetap  didasarkan  pada  prinsip  kehati– hatian dan asas–asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur”.
Akibat perbuatannya tersebut, terdakwah didakwah dengan pasal berlapis yaitu: 1. Dakwahaan  Primair:  Perbuatan  Terdakwa Roby  Roy Frandana,  S,Sos., seperti  yang  diatur  dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang- Undang RI No. 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  seperti  yang  sudah  diubah  dan  ditambah dengan  Undang–Undang  RI  No.  20Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang–Undang  RI  No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke–1KUHP.
2. Dakwaan Subsidair: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Namun  demikian,  dengan  mengacu  pada  sejumlah  fakta  hukum  yang  ada  dalam  persidangan, alat  bukti,  keterangan  saksi,  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pokok perkara, hakim kemudian memutuskan:
1. Menyatakan  Terdakwa  Roby  Roy  Frandana,  S.Sos  tidak  terbukti  secara  sah    dan    menyakinkan bersalah  melaksanakan  tindak  pidana  seperti  dalamdakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan    Terdakwa        Roby    Roy    Frandana,    S.Sos.tersebut    diatas,  terbukti  mengerjakan perbuatan yang didakwakan sebagaiama dakwaan subsider namun perbuatannya bukan merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan  Terdakwa  oleh  karenanya  dari  semua  tuntutan  hukum (onslag  van  alle rechtvervolging)
5. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
6. Memperbaiki  hak-hak  Terdakwa    dalam  kemampuannya,  kedudukannya,  harkatnya  serta martabatnya.
Kasus  Putusan  Nomor  263  K/Pid.Sus/2015  melibatkan  terdakwah  yang  bernama  Didit Wijayanto, S.E., M.M., bin AGOES SOEROSO yang merupakan Pegawai PT. BRI (Staff PT Kanwil BRI Bandung). Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang  Teluk  Betung  bersama-sama  dengan  saksi  Ahmad  Nizam  Iqbal  bin  H.M.  Lakoni  Selaku Senior Account Officer (AO) PT. BRI Teluk Betung,  saksi Fredy Victory Bey bin Bunyamin selaku pelaksana  ADK  (administrasi  kredit  PT.  BRI  Teluk  Betung),  saksi  Firdaus  Bin  Sukarna  selaku supervisor ADK (administrasi kredit PT. BRI Teluk Betung), (yang penuntutannya diajukan terpisah), dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang  masih  dalam  tahun  2008  sampai  dengan  tahun  2010  bertempat  di  Kantor  PT.  Bank  Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Teluk Betung di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 78 Teluk Betung Kota Bandar  Lampung  atau  setidak-tidaknya  di  suatu  tempat  yang  masih  termasuk  dalam  daerah  hukum Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang,  sudah  melaksanakan  menyuruh  menjalankan  atau  turut  serta melakukan  ejumlah  perbuatan  yang  terdapat  kaitanya  sedemikan  rupa,  oleh  karenanya  mesti  dilihat sebagai  satu  perbuatan  berkelanjutan,  anggota  dewan  komisaris,  direksi  atau  pegawai  bank  secara sengaja  membuat  atau  menimbulkan  terdapatnya  pencatatan  palsu  dalam  pembukuan  atau  dalam laporan,  atau  juga  dalam  dokumen  atau  laporan  aktivitas  bisnisnya,  laporan  transaksi  atau  rekening suatu bank.
Perbuatan mana dijalankan oleh Terdakwa dengan cara  Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BRI Cabang Teluk Betung Bandar Lampung dengan jabatan sebagai Pemimpin Cabang berdasarkan Surat Keputusan  Dewan  Direksi  PT.  BRI  Pusat  Jakarta  Nomor  392-DIR/SDM/09/2008  tanggal  24 September 2008 memiliki  tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan oprasional perbankan antara  lain  :  Mengelola  Kantor  cabang  yang  meliputi  tentang  Aset  Bank,  SDM  Pekerja  Bank, Monitoring kegiatan operasional layanan perbankan, simpanan, perkreditan di Cabang PT. BRI Teluk Betung;
Bahwa  berkaitan  dengan  tugas  Terdakwa  selaku  Pemimpin  Cabang  PT.BRI  (Persero)  Teluk Betung  telah  ada  perjanjian  kerjasama  pemberian  Kredit  Kenderaan  Bermotor  (KKB)  oleh  Joint Financing di Kantor Cabang BRI Teluk Betung dengan pihak ke tiga yaitu PT. Natar Perdana Abadi (PT.  NPA).  Dalam  proses  kredit  tersebut  di  atas  terdakwa  Didit  Wijayanto  sejak  menjabat  sebagai Pemimpin PT. BRI Cabang Teluk Betung sudah  meberi persetujuan  dalam meberikan fasilitas KKB kepada PT. NPA sebanyak + 5.837 debitur dimana pengajuan KKB tersebut pada dokumen instruksi pencairan  kredit  atas  nama  +  5.837  debitur,  tidak  pernah  dibuat  atau  dibuat  tetapi  tidak  ditanda tangani  oleh  petugas  ADK  dan  Supervisor  ADK  serta  terdakwa  selaku  Pemimpin  Cabang  BRI Cabang  Teluk  Betung,  akan  tetapi  kreditnya  direalisasi  dan  dapat  dicairkan,  sedangkan  proses Instruksi Pencairan Kreditnya (IPK) menyusul; sehingga hal tersebut menjadi kredit fiktif.
Kasus  tersebut  berawal  pada  tahun  2004  PT.  Natar  Perdana  Abadi  (PT.NPA)  mengajukan fasilitas  pinjaman  modal  kerja  (KMK)  sebesar  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  kepada Kanwil  BRI  Palembang  dan  disetujui/diputus  oleh  Kanwil  BRI  Palembang  tetapi  dikarenakan  PT. NPA tinggal  di Natar Lampung Selatan maka Kanwil BRI Palembang menunjuk Kantor Cabang BRI Teluk Betung selaku  cabang booking office guna  melakukan layanan operasional PT. NPA.
Pada  tahun  2006  PT.  NPA  mengajukan  tambahan  pinjaman  Modal  Kerja  (KMK)  +  Investasi (KI) dengan total eksposur Rp. 34.850.000.000,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan sudah diputus / disetujui oleh Kepala Divisi Bisnis Umum dan Kepala Divisi ARK Kantor  Pusat  BRI  Jakarta.      Untuk      KKB  Joint      Financing      sebesar  Rp.  15.000.000.000,00  (lima belas  miliar)  sudah    dibuat  PKS  pelayanan  KKB  antara  Kanwil  BRI  Palembang  dengan  PT.  Natar Perdana  Abadi  vide  PKS  Nomor  94  tanggal  25  September  2006  yang  dibuat  secara  akte  notaril dihadapan  Notaris  Eva  Susialawati,  SH  Notaris  di  Palembang  dan  dibuatkan  juga  Corporate Guarantee  atas  nama  PT.  Natar  Perdana  Abadi    Group  Nomor  95  tanggal  25  September  2006  dan untuk  kelancaran  operasional  PT.  Natar  Perdana  Abadi  membuat  Surat  Kuasa  Notaris  Nomor  96 tanggal 25 September 2006 untuk mendebet rekening PT. Natar Perdana Abadi yang ada di BRI untuk pembayaran  kewajiban  PT.  Natar  Perdana  Abadi  di  BRI.  Surat  Kuasa  Notariil  ditandatangani  oleh pengurus PT. Natar Perdana Abadi (saksi H. Eki Setyanto, SE dan saksi Hj. Melin Haryani Wijaya) dan Pemimpin Wilayah BRI Palembang (saksi H.M. Sutoyo). Atas penambahan KKB Joint Financing telah dibuatkan addendum PKS pelayanan KKB antara Kanwil BRI Palembang dengan PT. NPA vide PKS Nomor 57 tanggal 28 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, SH Notaris di Palembang.
Pada  Tahun  2007  PT.  Natar  Perdana  Abadi  mengajukan  permohonan  Revolving  KKB  Joint Financing  ke  Kanwil  BRI  Palembang  dan  sudah  disetujui  untuk  diberikan  fasilitas  penggunaan kelonggaran  tarik  KKB  Joint  Financing  sebesar  Rp7.525.652.450,00  (tujuh  miliar  lima  ratus  dua puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) oleh PT. Natar Perdana Abadi  kepada  end  user  dan  kemudian  PT.  Natar  Perdana  Abadi  dapat  memanfaatkan  kelonggaran yang  ada  sepanjang  tidak  melebihi  plafond  un-commited  line  yang  diberikan  sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh  lima  milyar  rupiah).  Putusan  diatas  telah  dituangkan  dengan addendum  PKS  pelayanan  KKB  antara  Kanwil  BRI  Palembang  dan  PT.  Natar  Perdana  Abadi  vide PKS Nomor 84 tanggal 23 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, SH Notaris di Palembang
Pada  tahun  2008  terjadi  kredit  macet  konsumen  Kredit  Kendaraan  Bermotor  (KKB)  oleh karenaya angsuran tidak bisa terpenuhi sesuai dengan nilai penagihan PT. BRI. Kemudian saksi Melin Haryani  Wijaya  selaku  wakil  Direktur  PT.  Natar  Perdana  Abadi mengajukan  Restrukturisasi  hutang (penjadwalan ulang jatuh tempo pembayaran dan nilai angsuran) ke PT. BRI Kantor Cabang Utama (KCU) Teluk Betung melalui Account officer (AO) pada waktu itu dijabat oleh saksi Akhmad Nizam Iqbal secara tertulis namun di tolak oleh saksi Akhmad Nizam Iqbal dengan alasan akan menurunkan kredibilitas  saksi  Akhmad  Nizam  Iqbal  sebagai  AO  terbaik  PT.  BRI  Wilayah  Sumatera,  dengan ditolaknya  pengajuan  restrukturisasi  hutang  tersebut  saksi  Melin  Haryani  Wijaya  menyampaikan bahwa  saksi  Melin  Haryani  Wijaya  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban/menalangi  tunggakan pembayaran  angsuran  konsumen.  Selanjutya  saksi  Akhmad  Nizam  Iqbal  menyuruh  atau memerintahkan  saksi  Melin  Haryani  Wijaya  untuk  memakai  kembali  berkas  kredit  yang  sudah  cair atas nama Konsumen / Debitur, dan mengajukannya kepada BRI melalui Saksi Akhmad Nizam Iqbal atas permintaan Saksi Akhmad Nizam Iqbal saat itu saksi Melin Haryani Wijaya  menolak sebab akan menaikkan beban utang PT. Natar Perdana Abadi,  namun saat itu saksi Akhmad Nizam Iqbal tetap berkeras  memaksakan  saksi  Melin  Haryani  Wijaya  untuk  mengikuti  kemauannya  yang  selanjutnya disetujui oleh saksi Melin Haryani Wijaya.
Bahwa  pada  Tahun  2010  oleh  karena  kebijakan  perkreditan  BRI  mengalami  perubahan  untuk debitur  dengan  nilai  plafond  pinjaman  diatas  Rp.  40.000.000.000,00  (empat  puluh  miliar  rupiah) dialihkan  penanganannya  dari  Prakarsa  Kantor  Wilayah  BRI  Palembang  menjadi  Prakarsa  Kantor Pusat BRI Divisi Bisnis Umum. Sejak ditangani Kantor Pusat Divisi Umum, PT. Natar Perdana Abadi telah mengajukan baik perpanjangan, restrukturisasi pinjaman maupun   penambahan   plafond   KKB Joint      Financing      sebesar  Rp25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima  miliar  rupiah),  sehingga  total eksposur  KKB  Joint  Financing  menjadi  Rp50.000.000.000,00  (lima  puluh  miliar  rupiah)  serta  telah dibuatkan PKS Nomor 14 dan Nomor 15 tanggal 20 Juli 2010.
Dalam setiap proses pencairan kredit fiktif tersebut di atas, saksi Ahmad Nizam Iqbal meminta fee  kepada  saksi  Melin  Haryani  Wijaya  sebesar  Rp300.000,00  (tiga  ratus  ribu  rupiah)  per  aplikasi pencairan  kredit  sedangkan  terdakwa  selaku  Pemimpin  Cabang  BRI  Cabang  Teluk  Betung  untuk kelancaran KKB fiktif, terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap  pencairan  aplikasi  KKB  tersebut  di  atas  dengan  cara  diserahkan  oleh  saksi  Melin  Haryani Wijaya baik secara tunai dan atau ditransfer ke rekening terdakwa.
Bahwa  selanjutnya  terhadap  proses  pencairan  kredit  KKB  yang  diajukan  oleh  PT.  Natar Perdana  Abadi  ke  PT.  BRI  Cabang  Teluk  Betung  telah  dilakukan  audit  terhadap  seluruh  populasi KKB sepeda motor roda dua, yang terkait dengan PT. NPA posisi 31 Desember 2010, sebanyk 11.266 rekening, dimana dalam hasil pemeriksaan berdasarkan salinan hasil pemeriksaan audit Nomor R-97- AIN-KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Laporan Tentang Adanya Tindak Kecurangan Proses KKB  Roda  Dua,  Kanca.  BRI  Teluk  Betung,  ditemukan  bahwa  Pemberian  KKB  sepeda  motor  roda dua  direkayasa  dan fiktif. Rekayasa itu  dijalankan  atas  inisiatif,  saran,  petunjuk,  peran  dari  saksi  A. Nizam  Iqbal  (AO-2  Kanca  BRI  Teluk  Betung).  PT.  Natar  Perdana  Abadi  diminta  guna  melakukan pengisian  dan  melengkapi  isi  form  dokumen  kredit  berupa  :  Permohonan,  LKN,  CRS,  MAK,  PTK, IPK, SPH, Pj08, guna diisi serta dilengkapi oleh PT. Natar Perdana Abadi.
Bahwa  terhadap  KKB  fiktif  itu    di  atas  terdakwa  sebagai  Pemimpin  Cabang  PT.  BRI  Teluk Betung  dari  tahun  2008  hingga  tahun  2010  sudah    menyetuju  proses  pemberian  fasilitas  KKB sebanyak + 5.837 debitur yang diketahui fiktif dimana Terdakwa sudah secara  sengaja :
1. Tidak  melakukan  review  atau  melakukan  penelitian    ulang  pemberian  PDWK  AO  pemutus  atas namaAkhmad Nizam Iqbal;
2. Mekukan penandatanganan instruksi pencairan kredit (IPK) KKB yang ternyata fiktif;
3. Melakukan penandatanganan akta pengikatan fidusia agunan kredit KKB yang ternyata fiktif;
4. Selaku    Pemimpin  Cabang  kurang  efektif  dalam  menjalankan    pembinaan,  pengawasan  serta monitoring proses pemberian kredit KKB;
Perbuatan  Terdakwa  seperti  yang  diatur  serta  diancam  pidana  dalam  Pasal  49 ayat(1)  huruf  a Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1992  tentangPerbankan    jo  Pasal  55  Ayat  (1)  ke  1  KUHP  Jo  Pasal  64  Ayat  (1) KUHP.
Atas  dasar  tuntutan  tersebut,  terdakwah  kemudian  mengajukan  kasasi,  namun  majlis  Hakim sendiri  berdasarkan  sejumlah  fakta  hukum  yang  ada  dipersidangan,  serta  keterangan  saksi  serta  alat bukti yang ada memutuskan bahwa:
1. Menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  TERDAKWA    DIDIT  WIJAYANTO,  S.E., M.M., bin AGOES SOEROSO tersebut ;
2. Memperbaiki  amar  putusan  Pengadilan  Tinggi  Tanjung  Karang  Nomor  123/Pid/2013/PT.TK tanggal 11 Desember 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 438/Pid.Sus/2013/PN.TK  tanggal  09  September  2013  sekedar  mengenai  lamanya  pidana  penjara dan pidana kurungan pengganti denda sehingga berbunyi sebagai berikut : “Menyatakan Terdakwa DIDIT    WIJAYANTO,    S.E.,    M.M.,    bin    AGOES  SOEROSO  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Pegawai  bank  secara  bersama-sama    tidak melaksanakan    langkah-langkah    yang  diperlukan    untuk    memastikan  ketaatan  bank  terhadap ketentuan  dalam  undang-undang  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang berlaku bagi bank yang dilakukan secara berlanjut”
3. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu) tahun  dan  denda  sebesar  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  dengan  ketentuan  apabilan denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

## Analisa  Prinsip  Kehati-Hatian  yang  Digunakan  Hakim  dalam  Penindakan  dan  Pertimbangan Sanksi Hakim Dalam Memberikan Putusan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Kredit
Pada  sistem  pemidanaan  atas  pelaku  perbuatan  pidana  korupsi  yang  tepat  atau    relevan dipergunakan  ialah  teori  gabungan  sebab  pada  teori  itu  ada  aspek  atau  elemen  pembalasan  serta pencegahan yang memiliki  tujuan dalam  memberi efek jera  serta juga  dalam usaha mencegah atas tindak  pidana  yang  sama. 5 Teori  tersebut  relevan  pula  dengan  konsep  pemidanaan  lewat Double Track  System (Ramadhani  dkk.,  2012). Double  Track  System yaitu  suatu  konsep  pemidanaan  lewat dua  jalur  yaitu  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan  (Ramadhani  dkk.,  2012;  Sinaga  dkk.,  2018; (Syakirin, 2018). Sanksi pidana  mempunyai tujuan memberi pembalasan  serta efek jera pada pelaku tindak pidana sementera  sanksi tindakan mempunyai fokus kepada upaya memberi dukungan kepada pelaku  supaya  dapat  berubah  dan  melakukan  pencegahan  agar  masyarakat  yang  lain  tidak menjalankan  perbuatan  jahat  yang  sejenis.  Pada  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  jo.  Undang- Undang No. 20 Tahun 2001, konsep Double Track System adalah berupa penjatuhan pidana penjara dan  denda.  Pidana  penjara  merupakan  “sanksi  pidana”  dalam  konsep Double  Track  System karena pidana  penjara  merupakan  perampasan  kemerdekaan  dan  pembalasan  terhadap  kejahatan  yang dilakukan  oleh  pelaku  korupsi  yang  bertujuan  agar  adanya  efek  jera  terhadap  pelaku  tersebut. Sedangkan  denda  merupakan  “sanksi  tindakan”  dalam  konsep Double  Track  System karena  denda merupakan perampasan keuntungan yang didapat dari kejahatan korupsi yang bertujuan untuk upaya pencegahan  terhadap  kejahatan  yang  sama  dan  sebagai  upaya  pengembalian  kerugian  keuangan negara.
Dasar  Hukum mengenai  Hukum  Perbankan  Indonesia,  menyangkut  sumber  hukum dalam  arti formal maupun sumber hukum materil. Sumber Hukum dalam arti materiil ialah sumber hukum yang melakukan penentuan isi hukum itu sendiri, yang mencakup sejumlah jenis sehingga tergantung dari perspektif  mana  diambil.  Apakah  dari  perspektif  ekonomi,  sejarah,  sosiologi,  filsafat,  dan  lain sebagainya.
5 Anak  Agung  Gede  Budhi  Warmana  Putra  ,  Simon  Nahak,  I  Nyoman  Gede  Sugiartha,  Pemidanaan Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui  Double  Track  System  Fakultas  Hukum  Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1, No. 2, 2020
Bank  merupakan  lembaga  finansial  yang  memiliki  fungsi  sebagai  institusoi  atau  lembaga intermediasi  finansial  ( financial  intermediary  institution )  yaitu  sebagai  lembaga  yang  melakukan kegiatan  penghimpunan  dana  berupa  simpanan  seperti  tabungan,  giro  maupun  deposito  dari  publik serta  mendistribusikannya  kembali  kepada  publik  berupa  pinjaman  kredit  atau  pembiayaan  dengan bunga yang kompetitif. 6
Selain  itu  perbankan  adalah    agen  kepercayaan  ( agent  of  trust )  dari  publik  sebab  terdapatnya salah  satu  prinsip  manajemen  bank  yaitu  prinsip  kepercayaan  ( fiduciary  principle )  oleh  karenanya dalam  memberi  pinjaman  dalam  bentuk  kredit  senantiasa  memiliki  pedoman  kepada  prinsip prudential banking . 7
Kehati-hatian asalnya ”hati-hati” ( prudent ) yang dekat hubungannya dengan fungsi monitoring bank  serta  managemen  bank. Prudent bisa  pula  diartikan  sebagai  bijaksana,  akan  tetapi  dunia perbankan  kata  tersebut  dipakai  dan  diartikan  kehati-hatian  ( prudential ).  Dengan  demikian  prinsip kehati-hatian  perbankan  ( prudent  banking  principle )  adalah  sebuah  azas  atau  prinsip  yang menegaskan  bahwa  bank  dalam  melakukan  fungsinya  dan  aktivitasnya  mesti  memegang  sikap  hati- hati  saaat  mengupayakan  perlindungan    dana  kepada  publik  (masyarakat)  yang  diamanahkan  pada bank. 8
Hal  tersebut  diterangkan    dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  sebagai perubahan  dari  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  Tentang  perbankan,  bahwa  perbankan Indonesia  dalam  menjalankan  bisnisnya  dengan  asas  demokrasi  ekonomi  serta  memegang  prinsip kehati-hatian. Dalam aturan tersebut, mengundikasikan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas  utama  yang  mesti  dijalankan  atau  diimplementasikan  oleh  bank  dalam  melakukan  aktivitas bisnisnya.
Urgensitas prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan secara yuridis akan menjadi perhatian khusus  dalam  setiap  kasu-kasus  kejahatan  perbankan.  Sehingga  prinsip  ini  menjadi  salah  satu pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  perbangkan. Termasuk  juga  dalam  hakim  memakai  prinsip  kehati-hatian  dalam  menyelesaikan  prinsip  kehati- hatian  dalam  kasus  putusan  dalam  penelitian  ini.  Dimana  kasu-kasus  tersebut  berhubungan  dengan pemberian kredit bank kepada nasabah.
Dalam  pemberian  kredit,  mengacu  pada  Pasal  8  dan  penjelasan  Pasal  8  UU  Perbankan, penerapan  prinsip  kehati-hatian  ini  diartikan  sebagai  keyakinan  bank  sesuai  dengan  n  analisis  yang cermat atas niat baik dan kemampuan, serta kesediaan debitur dalam membayar lunas hutangnya atau melakukan  pengembalian  pembiayaan  berdasar  perjanjian  kredit.  Sehingga  dalam  proses  pemberian kredit  ini  beberapa  bank  memiliki  prosedur-prosedur  khusus  dan  cukup  ketat  sebagai pengejawantahan dari prinsip kehatian-hatian dalam dunia perbankan.
Keyakinan  atas  kapabilitas  dan  kesediaan    nasabah  adalah  faktor  utama    yang  mesti  menjadi perhatian  bank.  Selanjutnya,  guna  mendapat  keyakinan,  sebelum  memberi  kredit  atau  pembiayaan, bank mesti menjalankan penilaian yang cermat atas watak ( character ); kemampuan ( capacity ); modal ( capital ); jaminan/agunan ( collateral ); dan prospek bisnis ( condition of economic ), yang lazim disebut the 5 C’s analysis of credit . Adapun maksud dari 5 kriteria atau faktor tersebut sebagai berikut : 1. Watak  ( Character );  yang  artinya    bank mesti  bisa   mengukur  calon  debitur  mempunyai  karakter dan sifat yang positif guna menjalankan kewajiban dalam membayar kredit;
2. Kemampuan  ( Capacity );  yang  artinya  bank  mesti  bisa  mengukur  calon  debitur  mempunyai kapabilitas dari segi ekonomis saat ini serta masa depan guna  membayarkan kredit;
3. Modal  ( Capacity );  yang  artinya    bank  mesti  bisa  mengukur    calon  debitur  mempunyai  aset ekonomi yang bisa dibuat sarana calon debitur menjalankan kewajibannya;
4. Jaminan/agunan ( Collateral ); yang artinya bank mesti bisa melakukan penilaian aset calon debitur yang  diagunkan  mempunyai  nilai  ekonomis  yang  proporsional  dengan  jumlah  kredit  yang dikucurkan;
6 Lukmanul  Hakim  &  Eka  Travilta  Oktaria,  “Prinsip  Kehati-Hatian  Pada  Lembaga  Perbankan  Dalam Pemberian Kredit”, Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 9, (2018).
7 Lukmanul  Hakim,  “Analisis  AlternatifPenyelesaian  Sengketa  Antara  PihakNasabah  Dengan  Industri JasaKeuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan”, Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 6 , (2015).
, 8 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit , (Jakarta:Rineka Cipta,.2009), hlm. 268
5. Kondisi  Ekonomi  /  Prospek  Usaha  ( Condition  of  economy );  yang  artinya    bank  mesti  bisa mengukur  stabilitas  keadaan    ekonomi  dan  finansial  calon  debitur  saat  meminjam  atau  juga mengembalikannya.
Pada  Pasal  8  disebutkan,  bahwa  jaminan  ialah    satu  dari  beberapa  elemen  dalam  pemberian kredit,  oleh  karenanya  jika  menurut  sejumlah  elemen  lain  sudah  bisa  didapat  keyakinan  atas kepabilitas  debitur  melakukan  pengembalian  hutangnya,  maka  jaminan  hanya  dalam  bentuk  barang, proyek, atau hak tagih yang pembiayaannya melalui kredit yang bersangkutan. Hal ini berarti jaminan wajib  ialah  agunan    pokok.  Pada  praktiknya,  guna  mengurangi  risiko  kemacetan  kredit,  Bank mementingkan pada kesiapan aminan pokok dan juga agunan tambahan.
Kejahatan  dunia  perbankan  terjadi  dengan  berbagai  moti  dan  modus  yang  dijalankan  oleh beragam  pihak,  salah  satunya  yakni  melakukan  manipulasi  dokumen,  penyalahgunaan  wewenang, pengajuan  kredit  fiktif,  dan  lain  sebagainya.  Sehingga  hal-hal  tersebut  menimbulkan  kejahatan korupsi,  kolusi,  nepotisme,  dan  lain  sebagainya  yang  menyebabkan  kerugian  dan  merusak  ekonomi negara.  Sebab  itulah  prinsip  kehati-hatian  menjadi  titik  kunci  yang  mesti  dipegang  oleh  dunia perbankan  dalam  proses  menjalankan  segala  aktivitasnya.  Dengan  prinsip  tesebut  pihak  bank  dapat mencegah terjadinya kejahatan perbankan.
Proses  penyelesaian  perkara  kejahatan  perbankan  bukanlah  proses  yang  sederhana  seperti kejahatan atau tindakan kriminal lainnya. Karena itulah proses penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup panjang dan proses yang cukup pelik. Hal ini membuat majlis hakim juga harus berhati- hati  dalam  menangani  kasus  dunia  perbangkan.  Dalam  kasus  penelitian  ini,  majlis  hakim  harus menggunakan  setidaknya  Undang-Undang  tentang  Korupsi  dan  Undang-Undang  tentang  perbankan serta  SOP  perbankan sebagai bahan  pertimbangan utama  untuk menangani  kasus  tersebut.  Sehingga majlis hakim tidak bisa tidak harus menggunakan prinsip kehati-hatian sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara kasus dalam penelitian ini.
Menurut  hasil  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dengan  berpijak  pada  surat  dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis hakim, dan merujuk Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka wujud  dari putusan hakim atas terdakwa tindak pidana korupsi bisa dalam bentuk: 9 1. Putusan bebas ( vrijspraak ) 2. Putusan pemidanaan ( veroordeling )
Berikut ini penulis akan menguraikan kedua putusan tersebut sebagai berikut :
1. Putusan Bebas (vrijspraak)
Pada  praktik  putusan  bebas  yang  bisasanya  disebut  putusan acquittal ,  yang  artinya  bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah menjalankan tindak  pidana  korupsi  yang  didakwakan  atau  bisa  pula  disebut  terdakwa  tidak  dijatuhi  hukuman pidana.
Menurut  aturan  Pasal  191  ayat  (1)  KUHAP,  putusan  bebas  kepada  pelaku  tindak  pidana korupsi atau tindak pidana biasanya bisa  dijatuhkan sebab :
a. Dari pemeriksaan sidang di pengadilan.
b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan terhadapnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Berdasar  uraian  Pasal  191  ayat  (1)  KUHAP  menegaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ialah tidak cukup bukti  berdasar  pertimbangan  hakim  berdasarkan  pembuktian  dengan  menggunakan  alat  bukti berdasar ketentuan KUHAP.
Secara  yuridis  putusan  bebas  bisa  diambil  oleh  majelis  hakim  jika  sesudah    melakukan pemeriksaan pokok perkara dan melaukan musyawarah menilai  bahwa : 10
a. Ketiadaan  alat  bukti  sebagaimana  ditetapkan  azas  minimum  pembuktian  berdasar  undang- undang  secara  negatif  ( negatief  wettelijke  bewijs  theorie )  sebagaimana    dipegang    oleh KUHAP.  Dengan  demikia,  pada  dasarnya  majelis  hakim  dalam  persidangan  tidak  bisa  cukup membuktikan  menegnai  kesalahannya  serta  hakim  tidak  mempunyai  keyakinan  atas kesalahannya terdakwa.
9 Evi Hartanti, S.H., Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika : Jakarta, 2005
10 Ibid
b. Majelis  hakim  mempunyai  pandangan  atas  azas  minimum  pembuktian  yang  ditentukan  oleh undang-undang  sudah  memenuhi,  contohnya  dalam  bentuk  terdapatnya  dua  orang  saksi  atau terdapatnya  petunjuk,  namun  majelis  hakim  tidak  memiliki    keyakinan  atas  kesalahannya terdakwa.
2. Putusan Pemidanaan
Putusan pemidanaan dalam perbuatan pidana korupsi bisa ada jika yang didakwakan kepada terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  berdasar  hukum  terdakwa  bersalah  menjalankan perbuatan pidana korupsi yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhi pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).
Hakim  dalam  menjatuhi  putusan  pemidanaan,  bila  kepada  terdakwa  tersebut  tidak  ditahan bisa  diperintahkan  oleh  majelis  hakim  agar  terdakwa  itu  ditahan,  jika    tindak  pidana  yang dijalankan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau jika tindak pidana yang dijalankan  diatur  dalam  Pasal  21  ayat  (4)  huruf  b  KUHAP  dan  ada    cukup  alasan  untuk  hal  itu. Dalam  hal  terdakwa  dilaksanakan  suatu  penahanan  maka  pengadilan  bisa  melakukan  penetapan terdakwa  agar  tetap  ada  dalam  tahanan  ataupun  membebaskan  terdakwa,  apabila  terdapat  cukup alasan untuk hal itu (Pasal 193 ayat (2) KUHAP).

## Analisa  Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  yang  Diterapkan  Dalam  Perbankan  Pada  Kasus Putusan  Pengadilan  Nomor  16/Pid.Sus-TPK/2019/PN  Ptk  dan  Putusan  Nomor  263 K/Pid.Sus/2015
Dua  kasus  dalam  penelitian  ini  berhubungan  dengan  penyaluran  dana  kredit  bank  terhadap nasabah  yang  diduga  digelapkan  oleh  pihak-pihak  yang  menjadi  pejabat  dalam  bank  yang bersangkutan.  Dalam  dua  kasus  ini  hakim  memiliki  keputusan  yang  berbeda-beda,  walaupun demikian hakim  tetap melakukan  prinsip kehati-hatian  dalam  semua  keputusan pada masing-masing kasus.
1. Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  yang  digunakan  Hakim  pada  Kasus  Putusan  Pengadilan  Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Ptk,
Dalam  memutuskan  kasus  Nomor  16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Ptk  salah  satu  pertimbangan pada kasus ini, hakim menyatakan bahwa:
“perbuatan-perbuatan  terdakwa  ROBY  ROY  FRANDANA,  S.Sos.,  selaku  Mantri  Teras/KUR, Pemrakarsa  Kerdit  penyaluran  Kredit  KUR  Mikro  telah  dimanfaatkan  oleh  NELDES MARPAUNG dan  FEBRI  ANDINI,  maka  prinsip  kehati-hatian  Bank  tidak  diterapkan  oleh Terdakwa  sehingga  perbuatan  Terdakwa  merupakan    bentuk  penyalahgunaan  wewenang, kesempatan,  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  Roby  Roy  Frananda sebagai  Mantri  Teras,  Pemrakarsa  kredit  KUR  Mikro  pada  BRI  Unit  Sungai  Jawi  dan  BRI  Unit Kota  Baru setidaknya  dalam  bentuk    ketidak-hati-hatian Terdakwa    ROBY    ROY FRANDANA,    S.Sos    selaku  Mantri  Teras,  Pemrakarsa  KUR  dalam  proses  permohonan  kredit KUR Mikro atas 35 (tiga puluh lima) nasabah BRI Unit Sungai Jawi dan BRI Unit Kota Baru pada tahun 2015 dan tahun 2016”;
Dalam  pertimbangan  tersebut,  hakim  jelas  menyatakan  bahwa  kasus  kerugian  bank  yang disebabkan  banyaknya  kredit  macet  tersebut  terjadi  karena  terdakwa  tidak  menerapkan  prinsip kehati-hatian  dalam  memberikan  KUR  Mikro  kepada  nasabah.  Ketidak  hati-hatian  terdakwa tersebut dijelaskan dalam pertimbangan hakim lainnya yang menyatakan bahwa:
“……. Terdakwa ROBY ROY FRANDANA, S.Sos., tidak  secara  hati-hati meneliti  keabsahan dokumen persyaratan yang dalam hal ini dimanfaatkan oleh NELDES MARPAUNG dan FEBRI ANDINI  dalam  melengkapi  persyaratan  berupaSurat  Keterangan  Usaha  (SKU)  dan  ternyata NELDES  MARPAUNG  dan  FEBRI  ANDINI  meminjam  nama  nasabah  untuk  meminjam  daba penyaluran KUR Mikro dan Terdakwa juga tidak melakukan analisa mendalam tentang kelayakan usaha dan kemampuan calon nasabah//debitur sesuai ketentuan yang berlaku ……………”
“Menimbang,  bahwa  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  dalam  pembuktian  unsur  perbuatan Terdakwa ROBY ROY FRANDANA, S.Sos., selaku Mantri Teras/KUR, Pemrakarsa KUR, telah
dapat  dibuktikan  bahwa  perbuatan terdakwa  ROBY  ROY  FRANDANA,  S.Sos., telah memenuhi perbuatan  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  dan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan atau kedudukan terdakwa ROBY ROY FRANDANA, S.Sos., sebagai Mantri Teras/KUR tersebut  dalam  hal kekurang-hati-hatian terdakwa  dalam  menganalisa  kelayakan  usaha  dan kemampuan calon nasabah pada saat melakukan survey on the spot ., oleh karena Terdakwa ROBY ROY  FRANDANA,  S.Sos.,  percaya  saja  kepada  yang  memberikan  referensi  calon  nasabah (NELDES MARPAUNG dan atau FEBRI ANDINI);……”
Melihat  pertimbangan-pertimbangan  yang  telah  dijelaskan  diatas,  dapat  dipahami  bahwa majelis  hakim  menggunakan  prinsip  kehati-hatian  perbankan  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk memutuskan  status  kesalahan  secara  hukum  yang  dilakukan  oleh  tersangka.  Oleh  karena  itulah majelis hakim kemudian memutuskan bahwa:
a. Menyatakan  Terdakwa  ROBY  ROY  FRANDANA,  S.Sos  tidak  terbukti  secara  sah    dan menyakinkan  bersalah  menjalankan  tindak  pidana  seperti dalam dakwaan primer ;
b. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer.
c. Menyatakan    Terdakwa        ROBY    ROY    FRANDANA,    S.Sos.  tersebut    diatas,  terbukti menjalankan  perbuatan  yang  didakwakan  seperti  dakwaan  subsidair  namun    perbuatannya bukan merupakan tindak pidana;
d. Melepaskan Terdakwa atas semua tuntutan hukum (onslag van alle  rechtvervolging)
e. Memerintahkan Terdakwa secepatnya dibebaskan dari tahanan;
f. Mengembalikan  hak-hak  Terdakwa  dalam  kemampuannya,  kedudukannya,  harkatnya  dan martabatnya;
Mencermati  keputusan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  majelis  hakim  memutuskan  bahwa tersangka  tidak  bersalah  sebagaimana  asumsi  penutut  umum  yang  menyatakan  bahwa  tersangka telah  melanggar  sebagaimana  disebutkan  dalam  dakwaan  Primair,  namun  demikian  tersangka dinyatakan  bersalah  sebagaimana  dakwaan  susidair  tetapi  perbuatan  tersangka  tidak  termasuk tindakan pidana. Sehingga terdakwa kemudian dibebaskan dari segala tuntutan.
Dengan  melihat  penjelasan  diatas,  pengaruh  prinsip  kehati-hatian  dalam  memutuskan perkara  sangat  mempengaruhi  isi  putusan  yang  dibuat  oleh  majlis  hakim.  Sebab  dalam  kasus tersebut  kita  dapat  memandang  atas  sejumlah  -fakta  hukum  yang  ada,  bahwa  tersangka  memang telah  melakukan  kesalahan  dengan  mengabaikan  prinsip  kehati-hatian,  namun  tersangka  tidak mengambil keuntungan sama sekali baik secara langsung atau tidak atas penyaluran KUR Mikro kepada nasabah.
2. Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  yang  digunakan  Hakim  pada  Kasus  Putusan  Nomor  263 K/Pid.Sus/2015
Kasus Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2015 pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kasus sebelumnya,  yaitu  berkaitan  dengan  penyaluran  dana  kredit  bank  yang  menyebabkan  bank mengalami kerugian akibat banyak kredit macet oleh nasabah sehingga bank mengalami kerugian. Hal  ini  terjadi  disebabkan  banyak  dokumen  atau  nasabah  yang  pada  dasarnya  tidak  layak mendapatkan  kredit  tersebut  berdasarkan  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan,  bahkan  beberapa nasabah  ternyata  fiktif,  namun  pihak  terdakwa  tetap  meloloskannya  dengan  mengambil keuntungan dari setoran yang diberikan oleh nasabah akibat pengajuan kreditnya diloloskan oleh tersangka.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat  (1) huruf a  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan    jo  Pasal  55  Ayat  (1)  ke  1  KUHP  Jo  Pasal  64 Ayat (1) KUHP. Melihat kasus tersebut, hakim juga menggunakan prinsip kehati-hatian perbankan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut: seperti halnya yang dinyatakan oleh hakim:
“Bahwa Terdakwa seharusnya selaku pimpinan Bank BUMN lebih mengutamakan unsur kehati- hatian  dan  prinsip-prinsip  perbankan  yang  baiksesuai  peraturan  perundang-undangan  dan  SOP (Standart Operational Prosedure );”
Dengan  pertimbangan  tersebut,  hakim  menemukan  fakta-fakta  hukum  yang  benar-benar menyatakan bahwa terdakwa memang telah melanggar Undang-Undang Perbankan tentang prinsip kehati-hatian  disebabkan  terdakwa  tidak  melakukan  tugas  dan  kewajibannya  untuk  melakukan verifikasi  terhadap  nasabah,  bahkan  banyak  nasabah  fiktif  yang  lolos  untuk  mendapatkan  kredit. Disamping  itu,  terdakwa  juga  mengambil  keuntungan  dari  setoran  nasabah  yang  mendapatkan kredit dari bank.
Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim mengeluarkan keputusan :
a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TERDAKWA DIDIT WIJAYANTO, S.E., M.M., bin AGOES SOEROSO tersebut ;
b. Memperbaiki  amar  putusan  Pengadilan  Tinggi  Tanjung  Karang  Nomor  123/Pid/2013/PT.TK tanggal  11  Desember  2013  yang  memperbaiki  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang Nomor  438/Pid.Sus/2013/PN.TK  tanggal  09  September  2013  sekedar  mengenai  lamanya pidana  penjara  dan  pidana  kurungan  pengganti  denda  sehingga  berbunyi  sebagai  berikut  : “Menyatakan Terdakwa DIDIT  WIJAYANTO,  S.E.,  M.M.,  bin  AGOES SOEROSO telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  menjalankan  pebuatan  pidana  “Pegawai  bank secara  bersama-sama    tidak  menjalankan  sejumlah  langkah    yang  dibutuhkan  guna  menjamin kepatuhan    bank  atas  aturan  dalam  undang-undang  dan  aturan  peraturan  perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang dijalankan secara berkelanjutan”
c. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa    pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  serta  denda sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar  rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
Dari  keputusan  tersebut  dapat  disimpulkan,  bahwa  hakim  memutuskan  tersangka  secara jelas telah melanggar aturan sebagai mana dalam tuntutan penutut umum. Artinya tersangka benar- benar telah melakukan tindakan kejahatan perbankan. Tindakan kejahatan perbankan yang berupa manipulasi  dokumen  dan  nasabah  fiktif,  serta  mengambil  keuntungan  pribadi  dari  nasabah- nasabah yang diloloskan untuk mendapatkan kredit dari bank.
Prinsip  kehati-hatian  dalam  kasus  putusan  nomor  263  K/Pid.Sus/2015  ini  benar-benar diterapkan  oleh  hakim.  Bahkan  prinsip  kehati-hatian  perbankan  menjadi  kunci  utama  untuk menentukan  tingkat  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa.  Sehingga  dengan  analisa  prinsip kehati-hatian tersebut terdakwa dinyatakan bersalah.

## SIMPULAN
Mengacu  pada  permasalah  yang  ada  dalam  penelitian  ini  maka  simpulan  yang  dapat  diambil dari studi ini yaitu :
1. Prinsip  Kehati-Hatian  Bank  Dalam  Penyaluran  Kredit  Untuk  Mencegah  Tindak  Pidana  Korupsi dalam Penyelesaian Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN  Ptk  dan  Putusan  Nomor  263  K/Pid.Sus/2015  dijadikan  sebagai  dasar untuk  menyatakan  bahwa  terdakwa  bersalah  sebab  terdakwa  sebagai  pegawai  bank  secara bersama-sama  tidak  menjalankan  sejumlah  langkah    yang  dibutuhkan    guna  menjamin  ketaatan bank  ataas  aturan  dalam  undang-undang  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya yang berlaku bagi bank yang dijalankan secara berkelanjutan sehingga terdakwa dihukum penjara selama  1  (satu)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Bahwa Prinsip-prinsip kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit untuk mencegah tindak pidana korupsi  diatur  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  Nomor  7  tahun  1992,  tentang  Perbankan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998,  khususnya  tentang penjelasan dari Pasal 8 ayat (1).
3. Dalam hal penindakan dan pertimbangan sanksi hakim dalam memberikan putusan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit hakim setidaknya melihat pada dua hal yaitu:
a. Jika  terdakwa  melanggar  prinsip  kehati-hatian  lalu  terdapat  bukti  yang  nyata  terdakwah mengambil  keuntungan  dari  tindakannya  tersebut,  maka  terdakwa  akan  dijerat  dengan  pasal korupsi.
b. Jika  terdakwa  melanggar  prinsip  kehati-hatian  namun  tidak  terbukti  secara  nyata  mengambil keuntungan pribadi dari tindakannya tersebut, maka hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran UU Perbankan bukan tindakan pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Kartono, Kartini. Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Rahmany, Afzalur, Economic Doctriness of Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996. Supramono, Gatot, Perbankan danMasalah Kredit . Jakarta: Rineka Cipta,.2009.

## Jurnal
Hakim, Lukmanul, “Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri JasaKeuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan”, Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 6 , (2015). Hakim, Lukmanul.,dan Eka Travilta Oktaria, “Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit”, Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 9, (2018).
Putra, Anak Agung Gede Budhi Warmana. dkk. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui  Double  Track  System  Fakultas  Hukum  Universitas  Warmadewa,  Denpasar-Bali, Indonesia, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1, No. 2, (2020)
Wamafma,  Filef.  dkk.“Upaya  Bank  Indonesia  Menanggulangi Money  Laundring dalam  Perbankan Online ”, Jurnal  USM  Law  Riview  E-Journal  Ilmu  Hukum  Kertha  Wicara,  Fakultas  Hukum Universitas Udayana, 5,(2022) .