Universitas Dharmawangsa
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
Oleh : Sahbana, M.Si NIDN : 012218406 Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran peran partai politik dalam pelaksanaan pemilihan  umum.  Metode  penulisan  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  metode  penulisan kulitatif deskriftif dimana penelitian ini dituangkan dalam sebuah tulisan dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan fakta dan data.  Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa Negara yang demokratis  memiliki  keunggulan  tersendiri  karena  dalam  setiap  pengambilan  kebijakan mengacu  pada  aspirsi  masyarakat.  Masyarakat  yang  sebagai  tokoh  utama  dalam  sebuah Negara   demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik dalam hal ini pemilihan umum. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu perlu pendidikan politik yang harus diketahui oleh masyarakat agar pada saat pelaksaan pesta demokrasi tidak asal pilih dan hanya ikut-ikutan saja. Pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang  cerdas  sehingga  mereka  tidak  akan  salah  pilih  dalam  memilih  pemimpin  atau  wakil mereka. Dengan demikian keinginan dan harapan masyarakat dapat tersalurkan dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah.
Kata kunci : partisipasi , pelaksanaan dan PEMILU

## 1. Pendahuluan

## 1.1  Latar Belakang
Proses pendewasaan demokrasi di Indonesia telah melalui masa 10 tahun sejak tahun 1999 dan dalam perjalanannya telah melewati berbagai proses yang penuh dengan dinamika kehidupan demokrasi. Pelaksanaan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, & DPRD Kab/Kota telah dilalui sebanyak 3 kali dengan 4 Presiden yang berbeda pasca  pemerintahan  Presiden  Soeharto.  Dalam  periode  10  tahu  ke  belakang  telah  banyak perubahan yang dialami Negara   Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan proses demokratisasi, diantaranya adalah Amandemen UUD 1945, kebebasan pers, pemisahan yang jelas antara militer dan sipil, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, dan lain-lain. Salah satu perubahan yang sangat penting sejak Reformasi adalah munculnya berbagai partai politik sebagai salah satu wujud kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul yang menjadi satu ciri utama Negara yang menjalankan sistem demokrasi.
Kebanyakan Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur  dari  sebuah  demokrasi.  Hasil  pemilu  yang  dilaksanakan  dalam  suasana  keterbukaan dengan  kebebasan  berpendapat  dan  kebebasan  berserikat  dianggap  mencerminkan  sudah cukup  mewakili  partisipasi  dan  merupakan  aspirasi  masyarakat.  Disadari  bahwa  pemilu bukan  merupakan  satu-satunya  tolak  ukur  dan  perlu  dilengkapai  dengan  pengukuran kegiatan lainnya yang bersifat berkesinambungan.
Di negara dunia ketiga beberapa kebebasan seperti yang dikenal didunia barat kurang diindahkan.  Dalam  karangannya  Budiardjo  (2009:461)  mengungkapkan  dalam  ilmu  politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:
a.    Single-member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut sistem distrik).
b.       Multi-member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberap wakil; biasanya dinamakan sistem sistem perwakila berimabng atau sistem proporsional).
Pemilu  merupakan  sarana  pengamalan  demokrasi.  Dapat  dikatakan  tidak  ada demokrasi  tanpa  pemilu.  Walaupun  begitu,  pemilu  bukanlah  tujuan,  akan    tetapi  hanya sebagai  sarana  untuk  memilih  anggota   parlemen  dan  pemimpin  eksekutif  di  pusat  dan daerah. Adapun tujuan kita berbangsa dan bernegara   adalah antara lain  untuk memajukan kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sebagaimana  tertuang  dalam pembukaan UUD 1945.
Masyarakat  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  penyelenggaraan  pesta demokrasi  seperti  halnya  pemilihan  umum.  Oleh  karenanya  masyarakat  tidak  dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh dimana masyarakat menjadi  faktor  utama  dan  penentu  berjalan  suksesnya  sebuah  pelaksanaan  pemilu. Pelaksanaan  pemilu  sangat  berpengaruh  terhadap  proses  perkembangan  sebuah  kebijakan pemerintah  yang  mengatur  masyarakat  banyak.  Oleh  karena  itu  sudah  waktunya  kita memberikan sebuah pembelajaran berharga kepada masyarakat mengenai makna dan arti dari sebuah pemilu itu sendiri sehingga masyarakat tidak terperosok kedalam sebuah kesalahan pada saat memilih kandidat pemilu.
Pembelajaran dan sosialisasi pemilu merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dan  wajib  dilakukan  agar  masyarakat  benar-benar  mengetahui  tentang  pemilu.  Selain memberikan petunjuk teknis, masyarakat Indonesia masih perlu diberikan pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipegaruhi hal lain yang  tidak  menguntungkan  masyarakat  itu  sendiri.  Pada  dasarnya  tujuan  tersebut  adalah memberikan  petunjuk  yang  benar terkait  pamilu  bukan  justru  mencari keuntungan  semata yang dapat merugikan masyarakat sehingga masyarakat hanya dijadikan boneka permainan politik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

## 1.2.  Tujuan Penulisan
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran peran partai politik dalam pelaksanaan pemilihan umum.

## Universitas Dharmawangsa

## 1.3. Metode Penulisan
Metode  penulisan  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  metode  penulisan  kulitatif deskriftif dimana penelitian ini dituangkan dalam sebuah tulisan dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan fakta dan data.

## 2. Uraian Teoritis
2.1.  Lembaga Penyelenggara Pemilu
2.1.1.  Sejarah singkat penyelenggaraan pemilu di Indonesia
Pemilihan  umum  (pemilu)  di Indonesia pada  awalnya  ditujukan  untuk  memilih anggota  lembaga  perwakilan,  yaitu DPR, DPRD  Provinsi,  dan DPRD  Kabupaten/Kota.
Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres),  yang  semula  dilakukan  oleh MPR,  disepakati  untuk  dilakukan  langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2007,  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  (pilkada)  juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu.

## 2.1.2.   Lembaga penyelenggara pemilu
Di  Negara  Indonesia  lembaga  penyelenggara  pemilu  adalah  KPU  yaitu  komisi pemilihan  umum  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  pemilu  baik  pemilu  tingkat nasional,  provinsi  atau  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Untuk  itu  atas  usul  insiatif  DPR-RI menyusun  dan  bersama  pemerintah  mensyahkan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2007 Tentang  Penyelenggara  Pemilu.  Sebelumnya  keberadaan  penyelenggara  Pemilu  terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945.
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara   Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga  yang  menjalankan  tugas  secara  berkesinambungan  meskipun  dibatasi  oleh  masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.
Dalam  undang-undang  Nomor  22  Tahun  2007  Tentang  Penyelenggara  Pemilu  diatur mengenai  KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota  sebagai  lembaga  penyelenggara pemilihan  umum  yang  permanen  dan  Bawaslu  sebagai  lembaga  pengawas  Pemilu.  KPU dalam  menjalankan  tugasnya  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  serta  dalam  hal  penyelenggaraan  seluruh  tahapan  pemilihan  umum  dan  tugas lainnya.
Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan
Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan  bahwa  untuk  melaksanakan  Pemilihan  Umum,  KPU  mempunyai  tugas kewenangan.

## 2.1.3.  Sistem pemilihan umum di Indonesia
Budiardjo  (2009:477),  perkembangan  sistem  pemilihan  umum  di  Indonesia  dapat disimpulkan,  keputusan  untuk  tetap  menggunakan  sistem  proporsional  pada  tahun  1967 adalah  keputusan  yang  tepat  karena  tidak  ada  distorsi  atau  kesenjangan  antara  perolehan suara nasional dengan jumlah kursi dalam DPR. Yang kedua ketentuan didalam UUD 1945 bahwa  DPR  dan  presiden  tidak  dapat  saling  menjatuhkan  merupakan  keuntungan,  karena tidak  ada  lagi  gejala  sering  terjadinya  pergantian  kabinet  seperti  zaman  demokrasi parlementer.
Secara keseluruhan sistem pemilu di Indonesia  pada tahun 1955 menggunakan sistem proporsional yakni jumlah anggota DPR ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk. Setiap 300.000 penduduk diwakilkan oleh 1 anggota DPR. Calon yang terppilih adalah yang memperoleh suara sesuai BPPD (bilangan pembagi pemilih daftar). Apabila tidak ada calon yang memperoleh suara sesuai dengan BPPD, suara yang diberikan kepada partai yang akan menentukan.
Kemudian sistem pemilu tahun 1955 sampai dengan tahun 1999 menggunakan sistem proprsional dengan stelsel daftar tertutup. Pemilih hanya memberikan suara hanya kepartai dan partai akan memberikan suaranya kepada calon dengan nomor urut teratas. Suara akan diberikan  kepada  urutan  berikutnya  bila  calon  dengan  nomor  urut  teratas  sudah  kebagian suara  cukup  untuk  kuota  1  kursi.  Pada  pemilihan  tahun  ini  setiap  anggota  DPR  mewakili 400.000 penduduk.
Pada  pemilu  tahun  2004  ada  satu  lembaga  didalam  legislatif  yaitu  DPD  (dewan perwakilan daerah) untuk pemilihannya menggunakan sistem distrik tetapi dengan wakil 4 kursi untuk setiap provinsi dan pesertanya adalah individu. Untuk pemilihan anggota DPR dan  PDRD  digunakan  sistem  proporsional  dengan  stelsel  daftar  terbuka  sehingga  pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada calon yang dipilih. Dalam hal ini pemilih yang memberikan suaranya kepada partai, calon pada urutan pertama mendapatkan peluang yang cukup besar untuk terpilih. Dari sudut pandang gender pemilu tahun 2004 secara tegas memberikan  peluang  lebih  besar  secara  afirmatif  bagi  peran  perempuan.  Pasal  65  UU  no. 12/2003 menyatakan bahwa setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR dan DPRD dengan memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% untuk setiap daerah pemilihan.
Ada  juga  upaya  untuk  kembali  menyederhanakan  atau  mengurangi  jumlah  partai melalui  cara  yang  bukan  paksaan.  Hal  ini  tampak  pada  prosedur  seleksi  partai  yang  akan menjadi  peserta  pemilu.  Ada  sejumlah  syarat  baik  administratif  maupun  substansial  yang harus dipenuhi oleh setiap partai untuk dapat menjadi peserta pemilu. Syarat tersebut antara lain ditentukannya electoral threshold dengan memperoleh sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi  dari  anggota  badan  legeslatif  pusat,  memperoleh  minimal  4%  jumlah  kursi  DPRD
provinsi  yang  tersebar  paling  tidak  setengah  jumlah  provinsi  di  Indonesia,  atau  minimal memperoleh 4 % dari jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar disetengah jumlah kabupaten di Indonesia. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden memperoleh minimal 3%  jumlah kursi dalam  badan yang bersangkutan atau 5% dari perolehan suara  sah  secara nasional.

## 2.2. Partai Politik

## 2.2.1. Pengertian dan Fungsi Partai Politik
a.  Sejarah singkat partai politik
Partai  politik  merupakan  sarana  bagi  warga  Negara  untuk  turut  serta  atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab dilingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunai sejarah cukup panjang meskipun belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan organisasi Negara   dan dia baru ada di Negara   modern (Budiardjo, 2009:397). Partai politik pertama lahir di Negara-negara eropa barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah dipihak lain. Dengan demikian Partai politik memiliki peran yang cukup besar dalam proses pelaksanaan pemilu dimana parpol merupakan peserta pemilu dalam pesta demokrasi yang notabene sebagai wakil daripada aspirasi masyarakat.

## b.      Pengertian partai politik
Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh partai politik dapat menjadi lebih besardalam proses pembuatan dan pelaksanaan sebuahkeputusan atau kebijakan.
Banyak definisi tentang partai politik, baik secara umum maupun pendapat-pendapat dari para ahli, sebagai misal partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik dikemukakan oleh Seilere (Firmanzah 2008:66). Lain dengan pengertian politik secara  umum,  partai  politik  adalah  suatu  kelompok  yang  terorganisir  yang  anggota- anggotanya  mempunyai  nilai  dan  cita-cita  yang  sama  tujuannya  untuk  memperoleh kekuasaan politik serta merebut kekuasaan politik.
Menurut  Miriam  Budiardjo  (2009:403)  partai  politik  adalah  suatu  kelompok terorganisir  yang  anggota-anggotanya  mempunyai  orientasi,  nilai-nilai,  dan  cita-cita  yang sama.  Tujuan  kelompok  itu  ialah  untuk  memperoleh  kekuasaan  politik  dan  merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sementara itu Carl J. Friedrich dalam Budiardjo (2009:404) menuliskan bahwa partai politik adalah  sekelompok  orang  yang  terorganisir  secara  stabil  dengan  tujuan  merebut  atau mempertahankan  penguasaan  terhadap  pemerintahan  bagi  pemimpin  partainya  yang berdasarkan  penguasaan  ini,  memberikan  kepada  anggota  partainya  kemanfaatan  yang
Universitas Dharmawangsa
bersifat idiil serta materil. Sementara itu Sigmun Neumann berpendapat bahwa partai politik adalah  organisasi  dari  aktifitas-aktifitas  politik  yang  berusaha  untuk  menguasaikekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan  lain  yang  mempunyai  pandangan  yanag  berbeda.  Menurut  Neumann, partai  politik  merupakan  perantara  yang  besar  yang  menghubunglkan  kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

## c.       Fungsi Partai Politik
Secara  umum  Prof.  Miriam  Budiardjo  (2009:405)  partai  politik  mempunyai  4  fungsi yaitu:
1.      Sarana Komunikasi Politik
Partai menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai melakukan penggabungan kepentingan masyarakat (interest aggregation) dan merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk yang teratur (interest articulation). Rumusan ini dibuat sebagai koreksi terhadap  kebijakan  penguasa  atau  usulan  kebijakan  yang  disampaikan  kepada  penguasa untuk dijadikan kebijakan umum yang diterapkan pada masyarakat
2.      Sarana Sosialisasi Politik
Partai  memberikan  sikap,  pandangan,  pendapat,  dan  orientasi  terhadap  fenomena (kejadian, peristiwa dan kebijakan) politik yang terjadi di tengah masyarakat. Sosialisi politik mencakup  juga  proses  menyampaikan  norma-norma  dan  nilai-nilai  dari  satu  generasi  ke generasi  berikutnya.  Bahkan,  partai  politik  berusaha  menciptakan  image  (citra)  bahwa  ia memperjuangkan  kepentingan  umum.  Selain  itu  partai  politik  merupakan  faktor  penting dalam terbentuknya budaya politik (politic culture) suatau bangsa.
Suatu definisi yang dirumuskan oleh ahli sosiologi politik M. Rush dalam Budiardjo (2009:407), sosiologi  politik  adalah  proses  yang  melaluinya  orang  dalam  masyarakat  tertentu  belajar mengenal sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik.
3.      Sarana Rekruitmen Politik
Partai politik berfungsi mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik  sebagai  anggota  partai.  Fungsi  ini  berkaitan  erat  dengan  masalah  seleksi kepemimpinan, baik pemimpin internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Setiap partai pada umumnya memerlukan kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang berkualitas sebuah partai akan menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar  untuk  mengembangkan  diri,  dengan  demikian  partai  tidak  akan  kesulitan  dalam menentukan pemimpinnya sendiri.
4.      Sarana Pengatur konflik (conflict management)
Di  tengah  masyarakat  terjadi  berbagai  perbedaan  pendapat,  partai  politik  berupaya untuk mengatasinya. Namun, semestinya hal ini dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi atau  partai  itu  sendiri  melainkan  untuk  kepentingan  umum.  Potensi  konflik  selalu  ada  di setiap  masyarakat,  apalagi  di  masyarakat  yang  bersidat  heterogen.  Disinilah  peran  partai politik  diperlukan  untuk  membantu  mengatasinya  atau  paling  tidak  dapat  mengatur
sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Pada tataran yang  lain  pendapat  Arend  Lijphart  dalam  Budiardjo  (2009:409),  menurutnya  perbedaan- perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elit- elit  politik.  Padahal  fungsi  Partai  Politik  salah  satunya  adalah  sebagai  alat  artikulasi kepentingan rakyat. Untuk menciptakan Partai Politik yang efektif dan fungsional diperlukan adanya kepercayaan yang penuh dari rakyat. Tanpa dukungan dan kepercayaan rakyat, Partai Politik akan terus dianggap sebagai pembawa ketidakstabilan politik sehingga kurang berkah bagi kehidupan rakyat.

## 3. Pembahasan

## 3.1.  Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu
Dalam  analisis  politik  modern  partisispasi  politik  meruapakan  suatu  maslaah  yang penting  dan  akhir-akhir  ini  banyak  dipelajari  terutama  hubungannya  dengan  Negara berkembang.  Sebagai  definisi  umum  dapat  dikatakan  bahwa  partisipasi  politik  adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara  lain  dengan  jalan  memilih  pimpinan  Negara  secara  langsung  atau  tidak  langsung, memengaruhi kehidupan kebijakan ( public policy ).
Setiap perhelatan demokrasi atau pemiihan umum yang diselenggarakan oleh Negara Republik  Indonesia  memiliki  dampak  terhadap  perkembangan  kemajuan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Para  elit  politik  sejatinya  memberikan  pendidikan  politik  yang cerdas  kepada  masyarakat  agar  kesadaran  berdemokrasi  semakin  tinggi  dari  berbagai kalangan.  Kesadaran  berdemokrasi  tersebut  akan  tinggi  jika  partisipasi  masyarakat  dalam memberikan haknya juga tinggi.
Karena  itu,  kesadaran  masyarakat  untuk  berpartisipasi  secara  positif  dalam  sistem politik yang ada, jika seseorang tersebut merasa dirinya sesuai dengan suasana lingkungan dimana dia berada. Apabila kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan lahir sikap dan tingkah laku politik yang tampak janggal atau negatif, misalnya jika seseorang sudah terbiasa berada dalam lingkungan berpolitik yang demokratis, tetapi dia ditempatkan dalam sebuah lingkungan  masyarakat  yang  feodal  atau  tidak  demokratis  maka  dia  akan  mengalami kesulitan dalam proses beradaptasi.
Meningkatnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum (Pemilu), menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki  adanya  keterlibatan  rakyat  dalam  setiap  penyelenggaraan  yang  dilakukan negara.  Rakyat  diposisikan  sebagai  aktor  penting  dalam  tatanan  demokrasi,  karena  pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu,  penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.
Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabill. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses
stabilisasi  politik.  Disamping  itu  pula  proses  berikutnya  melakukan  upaya  pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kasempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.
Partisipasi  politik  tidak  lebih  dari  keterlibatan  individu  sampai  pada  bermacam- macam  tingkatan,  atau  juga  dijelaskan  secara  subtantif  bisa  berarti  upaya  atau  usaha terorganisir oleh konstituen atau warga Negara yang baik untuk memilih para pemimpin yang mereka nilai baik juga. Partispasi ini mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab terhadap  kehidupan  bersama  dalam  lingkup  suatu  bangsa  dan  negara.  Partisipasi  politik ditekankan pada  aspek untuk  mendukung  kepentingan-kepentingan  atau  visi  dan  misi elit politik tetentu.
Sebagai masyarakat yang bijak kita harus turut serta dalam proses prmilihan umum dalam rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin kita. Dengan demikian, secara tidak  langsung  kita  akan  menentukan  pembuat  kebijakan  yang  akan  berusaha mensejahterakan  masyarakat  secara  umum.  Dalam  turut  berpartisipasi  dalam  proses pemilihan  umum  sebagai  masyarakat  yang  cerdas  kita  harus  mampu  menilai  calon  yang terbaik  yang  sekiranya  mampu  dan  mau  mendengarkan  aspirasi  masyarakat  agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon  yang  hanya  mementingkan  diri  sendiri  atau  kelompoknya  saja  sehingga  melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye. Sebagai pemilik hak pemilih dalam pemilu  kita  jangan  sampai  menyia-nyiakan  hak  suara  hanya  untuk  iming-iming  sementara yang  dalam  artian  kita  harus  memberikan  suara  kita  kepada  calon  yang  tepat. Ketidakikutsertaan kita sebenarnya justru akan membuat kita susah sendiri karena kita tidak turut memilih tetapi harus mengikuti pemimpin yang tidak kita pilih.

## 3.2.  Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
Peningkatan  partisipasi  masyarakat  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  pemilihan umum  dalam  proses  memilih  anggota  legislatif  dan  eksekutif.  Karena  bagaimanapun masyarakat  memiliki  andil  yang  cukup  besar  dalam  proses  pemilihan  umum  dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam pemenangan dalam proses pemilihan umum  tersbut.  Akan  tetapi  beberapa  tahun  terakhir  partisipasi  masyarakat  akhir-akhir  ini menurun  karena  disebabkan  banyak  faktor.  Sudah  menjadi  tanggungjawab  bersama bagaimana  upaya  untuk  meningkatkan  peran  masyarakat  dalam  pemilu  sebagai  proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia
Lembaga penyelenggara pemilu sudah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum agar masyarakat mau memberikan hak suaranya dalam proses pesta demokrasi  tersebut.  Komisi  pemilihan  umum  sebagai  lemabaga  penyelenggara  pemilihan umum  di Indonesia sudah banyak strategi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat  dalam  pemilihan  umum  diantaranya  memberikan  pendidikan  pemilih  ( vote education ). Kegiatan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu, namun bisa juga dilaksanakan oleh semua elemen bangsa ini, karena pemilu itu yang menentukan nasib bangsa,  dalam  menentukan  wakil  rakyat  diparlemen  dan  pemimpin  bangsa  baik  ditingkat
pusat  maupun  di  daerah.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pengertian  kepada masyarakat  bagaimana  tata  cara  dan  peran  masyarakat  dalam  pemilu  dengan  demikian masyarakat akan mengerti peran meraka dalam pesta demokrasi tersebut.
Selain memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, pendidikan pemilu juga  bertujuan  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  mengenai  demokrasi  dan pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  mensukseskan  terselenggaranya  pemilu  dan pemilukada. Selain itu kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang berkualitas dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik.
Selain  berupaya  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  proses pemilihan  pemilu,  komisi  pemilihan  umum  juga  berusaha  menarik  minat  pemilih  pemula untuk turut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Partisipasi pemilih pemula sangat penting sebagai  pembelajaran  untuk  berpartisipasi  dalam  dunia  perpolitikan  di  Indonesia.  Selain menarik minat, memberikan pemahaman dan pendidikan kepada pemilih pemula merupakan langkah yang sangat penting sehingga mereka tidak akan sembaranagn dalam menentukan pilihannya.  Di  Indonesia  sendiri,  pemilih  dengan  kisaran  usia  17-21  tahun  yang  berstatus pelajar dan mahasiswa ini selalu menjadi topik, sehingga komisi pemilihan umum berupaya bagaimana  caranya  supaya  mereka  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  Pemilu.  Semua  pihak setuju dan tidak mau kalau pemilih pemula tidak memiliki pendirian politik, atau suaranya malah mengambang dalam Pemilu.
Agar supaya sistem demokrasi semakin baik, dibutuhkan partisipasi semua pemilih, khususnya  partisipasi  pemilih  pemula,  hingga  level  partisipan  bahkan  level  subjek.   Pada kedua level ini, pemilih sudah sangat paham dan aktif terlibat pada semua tahapan pemilihan umum.
Strategi  yang  dilakukan  lembaga  penyelenggara  pemilu  dan  pemerintah  dalam menaraik  minta  pemilih  pemula  yang  notabene  masih  muda  maka  strategi  yang digunakanpun  harus  tidak  jauh  dari  aktifitas  positif  anak  muda.  Misalnya  saja  lembaga pemilihan  umum  menyelenggarakan  pertemuan  pelajar  dan  mahasiswa  dalam  sebuah seminar  terkait  pendidikan  pemilihan  umum  atau  mengadakan  pertemuan  komunitas pemuda. Dengan melalu pendidikan politik kepada pemilih pemula maka diharapkan pemilih pemula benar-benar turut berpartisipasi dalam pemilihan umum bukan hanya sekedar datang ke TPS dan mencoblos karea sebagai pengalaman pertama bagi mereka.

## 3.3.  Pelaksanaan Pemilihan Umum
Pemilu  merupakan  sarana  pengamalan  demokrasi.  Dapat  dikatakan  tidak  ada demokrasi, tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan. Ia hanya sebagai sarana untuk  memilih  anggota   parlemen  dan  pemimpin  eksekutif  di  pusat  dan  daerah.  Adapun tujuan  kita  berbangsa  dan  bernegara  adalah  antara  lain untuk  memajukan  kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuangdalam pembukaan UUD 1945.
Secara  teknis  penyelenggaraan  pemilihan  umum  dilakukan  oleh  komisi  pemilihan umum  sebaga  lembaga  penyelenggara  pemilihan  umum  yang  dibentuk  pemerintah.  Selain
Universitas Dharmawangsa
KPU, kesuksesan penyelenggaraan pemilahan umum juga harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai faktor penting dalam proses pemilihan.
Salah  satu  proses  pelaksanaan  pemilihan  umum  salah  satunya  adalah  kampanye. Kampanye merupakan proses menarik simpatisan pemilu sebagai proses menarik perhatian simpatisan untuk mau memilih salah satu calon dalam pemilihan umum tersebut. Banyak cara yang dilakukan dalam masa kampanye untuk menarik simpatisan sebanyak mungkin. Pada umumnya tim sukses menggunakan hiburan rakyat sebagai daya tarik tersendiri agar semakin banyak  simpatisan  yang  datang  dengan  harapan  mereka  mau  memilih  calon  yang diunggulkan. Akan tetapi cara tersebut pada masa sekaran ini kurang begitu efektif karena tidak sedikit simpatisan yang datang hanya karena hiburannya bukan karena ingin memilih calon tersebut.
Budaya kampanye pada beberapa tahun terakhir mengalami pergeseran yang tadinya mengumpulkan  masa  di  suatu  tempat  kini  berubah  dengan  berkampanye  dengan  gaya “blusukan”. Hal ini tidak terlepas dari kesuksesan Calon gubernur DKI Jakarta jokowi yang berhasil menarik perhatian masyarakat. Sebenarnya hal ini juga tidak terlepas dari ketokohan yang  dimiliki  calon  sebagai  daya  tarik  untuk  menarik  perhatian  masyarakat  sehingga masyarakat akan benar-benar memilih calon tersebut.

## 3.4.  Permasalahan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan dalam kegiatan tersebut meskipun presentasinya sangat kecil. Seperti halnya dalam pproses pelaksanaan  pemilihan  umum  juga  mengalami  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut anatara lain:

## a.      Biaya yang mahal
Diakui bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia masih sangat mahal hanya untuk  menyelenggarakan  pesta  demokrasi  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  proses  pemilihan umum  di  Indonesia  masih  manual.  Berbeda  dengan  Negara      maju  yang  dalam  proses pemiliohan  umum  sudah  menggunakan  teknologi  canggih  sehingga  pelaksanaannya  dapat lebih efisien dan efektif.
b.      Golput
Golput  atau  golongan  putih  merupakan  permasalahan  yang  sangat  krusial  karena merupakan  permasalahan  yang  sangat  sulit  dipecahkan.  Dari  sudut  pandang  hak  asasi manusia ini merupakan hal yang tidak dilarang oleh pemerintah Indonesia, berbeda dengan Negara    -negara      maju,  warga  Negara      yang  tidak  mau  menggunakan  hak  pilihnya  akan dikenakan sanksi misalnya di Negara   Australia dan Cina.
c.       Penetapan daftar pemilih tetap
Permasalahan ini biasanya terjadi pada pemilih pemula yang belum memiliki KTP atau pemilih  yang  baru  pindah  dari  daerah  satu  kedaerah  lain  sehingga  dama  mereka  tidak tercantum dalam DPT. Persoalan ini harus diselesaikan dengan cepat oleh pemerintah karena ini  dapat  emnghambat  hak  seseorang  untuk  dapat  brepartisipasi  dalam  pemilu.  Salah  satu terobosan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan membuat E-KTP Nasional
Universitas Dharmawangsa
yang dapat digunakan di setiap daerah. Dengan demikian hak seseorang untuk turut serta dalam pesta demokrasi tidak akan terhambat lagi.

## 3.5.  Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum
Setiap  pelaksanaan  pemilihan  umum  pada  umumnya  pemilukada  sudah  bukan  hal yang tabu bahwa pasti ada pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut yang tidak  sedikit  dapat  menimbulkan  konflik  berkepanjangan  yang  pada  akhirnya  merugikan kedua belah pihak bahkan masyarakat juga terkena dampaknya. Misalnya saja yang baru saja terjadi diwilayah Kalimantan tengah, tepatnya dikabupaten Kotawaringin Barat terjadi konflik karena berawal dari sengketa pemilu yang dimana salah satu pasngan melakukan pelanggran pemilu. Terkait pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, maka penulis merangkum beberapa pelanggaran pemilu yang sering terjadi di beberapa daerah, antara lain:
a.      Kampanye hitam
Kampanye hitam Yaitu kampanye yang bersifat menjelek-jelekkan calon lain, mengadu domba, memfitnah, menyebarkan berita bohong, menghasut, mengajak untuk tidak memilih calon  lain,  mengajak  untuk  tidak  memilih  calon  yang  tidak  seiman.  Hal  demikian  sangat dilarang  karena  dapat merugikan  calon  lain.  Selain  dapat merugikan  calon  lain,  kampanye seperti ini sangat tidak mendidik masyarakat untuk menjadi lebih cerdas dalam bersikap bijak dalam pemilihan umum.
b.      Money politic (politik uang)
Permasalahan pelanggran pemilu yang satu ini sudah seperti menjadi budaya karena terlalu banyak calon yang melakukan hal ini. politik uang juga merupakan tindakan yang tidak adil karena hanya akan menguntungkan bagi calon yang memiliki harta banyak. Selain itu hal ini tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap masyarakat dan cenderung membodohi masyarakat. Masyarakat harus lebih bijak dalam menyikapi hal ini Karena kebijakan selama satu periode tida k cukup terbayar dengan “serangan fajar” yang hanya berisi Rp. 50.000, - saja.
c.       Kampanye yang tidak sesuai jadwal
Meskipun KPU sudah merancang jadwal kampanye bagi setiap pasangan calon, tetapi masih ada saja pasangan calon yang curi start dalam pelaksanaan pemilu hal ini tentu sangat merugikan bagi pasangan lain. Selain itu hal tersebut rawan terjadi konflik karena banyaknya simpatisan yang berpotensi bentrok jadwal karena bertemu dijalan dan lain sebagainya. Selain kampanye  tidak  sesuai  jadwal,  banyak  juga  pasangan  calon  yang  berkampanye  di  saran peribadatan dan saran pendidikan yang sudah jelas-jelas dilarang.
d.      Intimidasi
Intimidasi  pada  masa  kampanye  merupakan  hal  terlarang  karena  hal  ini  sagat bertentangan dengan hak asasi manusia. Pelanggran ini biasanya berbentuk ancaman, tindak kekerasan,  salah  satu  pasangan  calon.  Selain  itu  tindak  pelanggaran  ini  juga  bisa merusak/menghilangkan alat peraga pasangan lain.

## e.       Menggunakan fasilitas Negara
Pelanggaran  ini  biasanya  dilakukan  oleh  calon  pasangan  incumbent  yang  masih memiliki  jabatan  penting  dalam  pemerintahan.  Hal  paling  sering  dilakukan  dengan
Universitas Dharmawangsa
menggunakan  fasilitas  Negara      adalah  intimidasi  terhadap  pegawai  sampai  dengan menggunakan anggaran Negara  .

## 3.6.  Partisipasi Partai Politik
Peran  partai  politik  telah  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  bagi  sistem perpolitikan  nasional,  terutama  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  dinamis  dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena  itu,  peran  partai  politik  perlu  ditingkatkan  kapasitas,  kualitas,  dan  kinerjanya  agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.
Sistem  politik  Indonesia  telah  menempatkan  Partai  Politik  sebagai  pilar  utama penyangga  demokrasi.  Artinya,  tak  ada  demokrasi  tanpa  Partai  Politik.  Karena  begitu pentingnya  peran  Partai  Politik,  maka  sudah  selayaknya  jika  diperlukan  sebuah  peraturan perundang-undangan  mengenai  Partai  Politik.  Peraturan  perundang-undangan  ini diharapkan  mampu  menjamin  pertumbuhan  Partai  Politik  yang  baik,  sehat,  efektif  dan fungsional.  Dengan  kondisi  Partai  Politik  yang  sehat,  selektif  dan  fungsional,  maka memungkinkan  untuk  melaksanakan  rekrutmen  pemimpin  atau  proses  pengkaderan, pendidikan  politik  dan  kontrol  sosial  yang  sehat.  Dengan  Partai  Politik  pula,  konflik  dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.
Di  satu  sisi,  banyaknya  jumlah  partai  politik  peserta  pemilu  dalam  proses  demokrasi  di Indonesia  merupakan  suatu  bentuk  konsenkuensi  logis  dari  penerapan  sistem  demokrasi secara konsisten, namun di sisi lain banyaknya jumlah partai politik tidak otomatis membuat kualitas  pelaksanaan  sistem  demokrasi  menjadi  lebih  baik,  bahkan  cenderung  menjadi semakin buruk.
Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, semua partai politik akan berusaha untuk memperoleh  dukungan  sebesar-besarnya  dalam  suatu  pemilihan  umum  untuk mempengaruhi arah kebijakan negara  . Tinggal dengan cara apa partai politik akan menarik simpati  rakyat  untuk  memperoleh  dukungan  rakyat  pada  periode  pemilihan  umum berikutnya di tahun 2014, apakah akan tetap menggunakan pola-pola pendekatan lama atau akan menggunakan pola-pola pendekatan yang baru dengan konsekuensi akan menghadapi perjuangan yang sangat berat. Pandangan masyarakat terhadap partai politik yang dibuktikan dengan  semakin  berkurangnya  partisipasi  pemilih  dalam  pemilu  2009  bukan  tanpa  alasan, karena memang sampai hari ini belum nampak hasil kerja nyata partai poltik yang benar-benar berdampak  positif  bagi  kehidupan  masyarakat,  khususnya  setelah  pelaksanaan  Pemilihan Umum.
Menumbuhkan  Partai  Politik  yang  sehat  dan  fungsional  memang  bukan  perkara mudah. Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan Partai Politik yang benar- benar berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat. Bagi Indonesia, pertumbuhan Partai Politik telah mengalami pasang surut. Meski keberadaan Partai Politik saat ini dianggap kurang baik,
bukan berarti dalam sistem ketatanegaraan kita menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik. Keadaan Partai Politik seperti sekarang ini hanyalah bagian dari proses demokrasi.

## 4. Kesimpulan dan Saran

## 4.1. Kesimpulan
Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Negara yang demokratis memiliki keunggulan  tersendiri  karena  dalam  setiap  pengambilan  kebijakan  mengacu  pada  aspirsi masyarakat.  Masyarakat  yang  sebagai  tokoh  utama  dalam  sebuah  Negara      demokrasi memiliki  peranan  yang  sangat  penting.  Salah  satu  peranan  masyarakat  dalam  Negara demokrasi  adalah  partisipasi  masyarakat  dalam  politik  dalam  hal  ini  pemilihan  umum. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu perlu pendidikan politik yang harus diketahui  oleh  masyarakat  agar  pada  saat  pelaksaan  pesta  demokrasi  tidak  asal  pilih  dan hanya  ikut-ikutan  saja.  Pendidikan  politik  yang  baik  akan  menciptakan  masyarakat  yang cerdas sehingga mereka tidak akan salah pilih dalam memilih pemimpin atau wakil mereka. Dengan  demikian  keinginan  dan  harapan  masyarakat  dapat  tersalurkan  dan  dapat dilaksanakan oleh pemerintah.
Partai politik bertanggungjawab atas calon yang di dukungnya dalam artian sebagai penengah. Tidak dipungkiri bahwa ketidakrelaan calon yang kalah dalam pertarungan pemilu disebabkan  biaya  yang  mahal  pada  masa  kampanye.  Sebaiknya  partai  politik  dalam menentukan calon peserta pemilihan umum yang akan didukung jangan hanya berorientasi pada  uang  saja,  tetapi  melihat  kemampuan  dan  potensi  yang  dimiliki,  misalnya  dengan memanfaatkan  kader  partai  sebagai  calon  yang  diusung  karena  sudah  mengetahui kemampuan dan track record kader partainya sehingga tidak perlu ada istilah “balas budi”. Dengan demikian apabila proses seleksi calon dilakukan dengan baik dan benar maka dunia politik Indonesia akan bersih dan bebas korupsi. Selain itu, hal tersebut juga akan membuat partai lebih sehat dalam artian proses pengkaderan dan penggerakan organisasi akan lebih baik karena diisi oleh kader yang benar-benar mencintai pertai dan sudah lama mengetahui permasalahan dan budaya dalam partai tersebut. Bukan hanya sebagai kader numpang nama untuk sebuah jabatan saja.

## 4.2.  Saran
1. Lembaga penyelenggara pemilu harus meningkatkan pemahaman warga negara   mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan terselenggaranya pemilu dan pemilukada.
2. Partai  politik  harus  lebih  selektif  dalam  mendukung  calon  baik  eksekutif  atau  legislatif sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya agar calon terpilih mampu menyelesaikan berbagai permaslahan yang ada.
3. Partai politik harus mampu menyiapkan kader terbaiknya sebagai regenerasi bangsa untuk kemajuan dan kepentingan bersama bukan hanya golongan tertentu saja.

## Universitas Dharmawangsa

## Daftar Pustaka
Budiardjo, Miriam.2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik .Jakarta.PT. Gramedia Pustaka Utama.
Detiknews.com_angka-golput-di-medan-dalam-pilgub-sumut-mencapai-63,38- persen.htm (diakses 12/4/2013).
Hazim, Nur Kholit.2004. Kamus Lengkap bahasa Indonesia .Surabaya.Terbit Terang.
KPU  kubu  raya_ seminar-peningkatan-peran-serta-masyarakat-dalam-pemilu-dan-  pemilukada.htm (diakses 12/4/2015).
Media center KPU jawa barat_ pemilih-pemula .html (diakses 12/4/2015) Nawawi, Hadari.2007. Metode Penelitian Bidang Sosial .Yogyakarta.Gajah Mada University Press
Novia, Windy.2009. Kamus Ilmiah Populer .WIPRESS.
Okezonenews.com_ antisipasi-golput-mendagri-usul-pilkada-digelar-hari-kerja .htm  (diakses  10 Maret 2015)
Partisipasi  Masyarakat  dalam  Politik  sebagai  Implementasi  Nilai-nilai  Demokrasi  di  Indoneisa _febrisartika257.htm (diakses 10 Maret 2015)
Pemberitaan  online  kompas.com_ 7.Kabupaten.di.Kalteng.Pilkada.Serentak .htm    (diakses 12/4/2013) Pembukaan UUD 1945.
Sugiyono.2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan  R&D .Bandung.Alfabeta.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
UUD 1945