## HUKUM PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
Peby Ziana Sirojul Munir Asep Salahudin
STAI Miftahul Ulum, Indonesia UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: pebyzianasm@yahoo.co.id , doktorasepsalahudin19@gmail.com

## Abstrak
Praktik gadai sudah ada sejak jaman Rasullullah Saw. Dan bahkan dipraktikan sendiri oleh Nabi, dan begitupun seterusnya sampai pada masa sekarang, praktik gadai masih dilakukan oleh masyarakat. Kajian tentang boleh tidaknya praktik gadai sudah banyakdibahasoleh para ulama, termasuk empat imam mazhab. Pandangan paraulama tentang bolehnya melakukan gadai hamper sama namun masih terdapat beberapa perbedaan dalam hal boleh tidaknya pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (murtahin). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum fiqih muamalah terhadap praktik  gadai  tanah  sawah  yang  dilakukan  masyarakt  Dusun  Sindangrasa  Desa Sindangbarang, apakah sesuai dengan ketentuan yang di syariatkan atau tidak. Karena seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa masih terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang pemanfaatkan barang gadai ini. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metodepenelitian kualitatif. Penelitian ini didasari padapemanfaatan barang gadai dalam hal ini tanahsawahitudiambilmanfaatnyaolehsipemberiutang. Kebanyakan ulama berpendapat Barang gadai yang boleh dimanfaatkan hasinya hanya hewan ternak yang bias ditunggangi atau diperah susunya hal ini dikarenakan sebagai ganti dari biaya perawatannya. Sementara untuk pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai selain daripada yang sudah disebutkan diatas maka kebanyakan ulama mengharamkanya karan dinilai merugikan salah satu pihak.
Kata Kunci: gadai, hukum, muamalah, perspektif, tanah

## Abstract
Thepracticeofpawnhasexistedsincetheeraof  Rasullullah  Saw.  Andevenpracticed by the prophet, and likewise until now, the practice of mortgage is still done by society. The studyofthepracticeofpawnshophasbeenwidelydiscussedbyscholars, includingthefour priests of the sect. The view of the scholars about the ability to do the same pledge but still there are some differences in terms of the use of mortgage goods by the recipient of Pawn (murtahin). Thisresearchaimstoknowthe Fiqhlawtothepractice of soil pledgethat is carried out by the community Hamlet Sindangrasa Sindangbarang Village, whether in accordancewiththeprovisionsthatareshariaornot. Becauseasalreadymentionedabove that therearestill differences in theopinion of thescholars about the utilization of pawn goods.  Themethodsusedinthewritingofthisthesisarequalitativeresearchmethods.  This research is based on the utilization of pawn goods in this case the rice fields are taken advantage by the creditor. Most scholars argue that the pawn goods can be utilized only thelivestockthatarebiasedto be ridden or used bymilk is becauseinstead of thecostof treatment. Meanwhile, for the utilization of pawn goods by the recipient of pawn other than those mentioned above, most of the scholars do not expect it to be assessed to harm one of the parties.

## Keywords: pawn, law, muamalah, perspective, land

## PENDAHULUAN
Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan oleh tuhan yang maha pengasih  untuk  hidup  dengan  manusia  lainya  (bermasyarakat).  Dalam hidup  bermasyarakat  ini  mereka  saling  menjalin  hubu  ngan  yang  apabila diteliti jumlah dan sifatnya tidak terhingga banyaknya. Didalam kehidsupan bermasyarakat  tiap-  tiap  individu  mempunyai  kepentingan  yang  berbeda- beda. 1 Islam merupakan agama yang sempurna, dalam berbagai hal Islam mengatur  bagaimana  melakukan  sesuatu  dengan  baik  dan  benar.  Ajaran Islam  memerintahkan  secara  eksplisit  kepada  umat  manusia  untuk memegang  nilai-nilai  ajaran  Islam  secara  kaffah  (total),  menyeluruh,  dan utuh.  Mereka  diperintahkan  melaksanakan  ajaran  yang  berkaitan  dengan kewajiban individu kepada Allah Swt, dan juga berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya. 2
Keadaan  setiap  orang  berbedabeda,  ada  yang  kaya  dan  ada  yang miskin, padahal semua manusia sama-sama mempunyai kebutuhan untuk memenuhi  kebutuhanya  sehari-hari.  Lalu,  terkadang  di  suatu  waktu, seseorang  sangat  membutuhkan  uang  untuk  menutupi  kebutuhan- kebutuhannya  yang  mendesak.  Islam  memerintahkan  umatnya  supaya hidup  saling  tolongmenolong,  yang  kaya  harus  menolong  yang  miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong-menolong ini  bisa  pemberian  atau  pinjaman,  dalam  bentuk  pinjaman,  hukum  Islam menjaga kepentingan penerima gadai dan penggadai agar keduanya tidak ada  yang  dirugikan.  Oleh  karena  itu  dibolehkannya  meminta  barang  dari penggadai  sebagai  barang  jaminan  utangnya.  Jaminan  dalam  konsep hukum Islam disebut rahn (gadai). 3
Secara linguistic ,  Gadai  (rahn)  bermakna  menetap  atau  menahan. Secara  istilah,  rahn  adalah  menahan  salah  satu  harta  milik  si  peminjam (rahin)  sebagai  jaminan  atas  pinjaman  yang  diterimanya.  Barang  yang ditahan  tersebut  memiliki  nilai  ekonomis.  Dengan  demikian  pihak  yang menahan (Murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh  atau  sebagian  piutangnya.  Secara  sederhana,  rahn  adalah semacam  jaminan  utang.  Penggadaian  diperbolehkan  berdasarkan  Al- Qur’an, surat alBaqarah ayat 283 yang berbunyi:
1 Retno wulan Sutantio dan Iskandar oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori danPraktik , (Bandung: Cv. Mandar Maju, Cet-ke 10, 2005), hlm. 1
2 Jusmaliani dkk, Bisnis Berbasis Syari’ah , (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 21
3 Ihwan Aziz, “Tinjauan praktik gadai tanah sawah tanpa batas waktu Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan”, (Penelitian , UIN Walisongo semarang 2015), hlm. 7
“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai dari sebagian yang lain, hendaklah yang di percayaiitumenunaikanamanatnya(utangnya) danhendaklahdiabertaqwa kepada Alloh, Tuhanya. ” (al-Baqarah: 283) 4
Ayat  tersebut  menegaskan  bahwa  bagi  yang  memberi  utang  dan yang berutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis (notaris), maka  untuk  memudahkan  jalannya  bermuamalah  ini  disertai  dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam  melakukan  transaksi  lisan  dan  juga  harus  menyerahkan  barang tanggungan  kepada  yang  memberi  utang  sebagai  jaminan  bagi  utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi  utang.  Dalam  hal  ini  orang  yang  berutang  adalah  memegang amanat  berupa  utang  sedangkan  yang  berpiutang  memegang  amanat yaitu  barang  jaminan.  Maka  kedua-duanya  harus  menunaikan  amanat masing-masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT.
Disampaikan  pula  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Ahmad,  Bukhari, Nasa‟i dan Ibnu Majah dari Anas r.a ia berkata:
“ Dari Anas, ia berkata: Rasullullah SAW. Menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi  di Madinah, sebagai jaminan  mengambil syair untuk keluarga nya” . (H.R. Ahmad, AlBukhary, An- Nasa‟i dan Ibnu Majah).
Syarih  berkata,  perkataan,  “Yahudi”  dalam  hadits  itu,  Abu  Syahm sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  As- Syafi‟i  dan  Baihaqi  dari  riwayat Ja‟far bin Muhammad dari ayahnya, yang berbunyi:
“ Bahwa sesungguhnya Nabi Saw pernah menggadaikan sebuah baju besinya dengan gandum kepada Abu Syahm, seorang laki-laki Yahudi dari Bani Zhufi.” Disampaikan  pula  sebuah  hadits  oleh  Aisyah  r.a  :  Artinya: “Dan dari Aisyah  r.a.,  bahwa  sesungguhnya  Nabi  Saw.  pernah  membeli makanan  dari  seorangYahudi  secara  bertempo,  sedang  Nabi  Saw. menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu .” (HR Bukhari dan Muslim)
4 Departemen Agama RI, Al- qur’an dan Terjemahanya (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), hlm. 49
Dari  hadits  diatas  dapat  dipahami  bahwa  gadai  hukumnya diperbolehkan,  baik  bagi  yang  sedang  dalam  perjalanan  maupun  orang yang  tinggal  di  rumah,  dibenarkan  juga  melaksanakan  transaksi  dengan non-muslim  selama  tidak  berkenaan  dengan  halhal  yang  diharamkan Islam  dan  harus  ada  jaminan  sebagai  pegangan,  sehingga  tidak  ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman. Jumhur ulama sepakat bahwa gadai itu boleh. Hal itu dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Saw. yang menggadaikan  baju  besinya  untuk  mendapatkan  makanan  dari  seorang Yahudi di Madinah.
Disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan berpergian, adapun dalam masa perjalanan seperti dikaitkan dengan Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 283, dengan melihat kebiasaannnya, dimana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu berpergian. Dalam hal ini, ketika saat berpergian bahwasannya tidak semua barang dapat dipegang atau dikuasai  secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan  yang dapat menjamin bahwa barang dalam status agunan hutang. Misalnya untuk barang jaminan tanah maka yang dikuasai sertifikat tanah tesebut. Fatwa
Dewan Syari ‟ah Nasional-Majelis Ulama‟ Indonesia  (DSN-MUI). Rujukan  akad gadai  adalah fatwa  yang dikeluarkan oleh  Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesiaatau sering disebut DSNMUI yaitu fatwa Nomor:  25/DSNMUI/III/2002  tentang  RAHN  yang  ditetapkan  di  Jakarta pada  tanggal  15  Rabiul  Akhir  1423  H  atau  26  Juni  2002  Masehi. bahwasannya: Menimbang:
1.  Bahwa  salah  satu  bentuk  jasa  pelayanan  keuangan  yang  menjadi kebutuhan  masyarakat  adalah  pinjaman  dengan  menggadaikan barang sebagai jaminan hutang.
2.  Bahwa  lembaga  keuangan  syariah  (LKS)  perlu  merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
3.  Bahwa  agar  cara  tersebut  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-  prinsip syariah,
4.  Dewan  Syariah  Nasional  memandang  perlu  menetapkan  fatwa tentang  hal  untuk  dijadikan  pedoman  tentang  rahn,  yaitu  menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Mengingat :
 Firman  Allah  QS.  AI-Baqarah  ayat  283:  " Jika  kamu  dalam perjalanan (bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh  seorang  penulis,  Maka  hendaklah  ada  barang tanggungan yang dipegang .”
 Hadis  nabi  riwayat  alBukhari  dan  Muslim  dari  'Aisyah  r.a,  ia berkata:
" Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan
berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya ."
 Hadis  Nabi  riwayat  al-Syafi'i,  al-Daraquthni  dan  Ibnu  Majah  dari Abu
Hurairah, Nabi s.a.w bersabda: " Tidak terlepas kepemilikan barang gadai  dari  pemilik  yang  menggadaikannya.  Ia  memperoleh manfaat dan menanggung resikonya ."
 Hadis nabi riwayat Jama'ah kecuali Muslim dan al-Nasai, Nabi s.a.w bersabda: " Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki  dengan  menanggung  biayanya  dan  binatang  ternak  yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya.
Orang  yang  menggunakan  kendaraan  dan  memerah  susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan ."
 Ijma: Para ulama sepakat membolehkan akad rahn (Al- Zuhaili, al- Fiqh al-
lslami wa Adillatuhu, 1985,V:181).
 Kaidah  Fiqh:  Pada  dasarnya  segala  bentuk  muamalat  boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Memperhatikan :
Pendapat  peserta  Rapat  Pleno  Dewan  Syari'ah  Nasional  pada  Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dan hari rabu, 15 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002.
Memutuskan : Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan: Fatwa Tentang Rahn  Pertama:  Hukum  Bahwa  pinjaman  dengan  menggadaikan  barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
Kedua: Ketentuan Umum:
1.  Murtahin  (penerima  barang)  mempunyai  hak  untuk  menahan marhun  (barang)  sampai  semua  hutang  rahin  (yang  menyerahkan barang) dilunasi.
2.  Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin dengan  tidak  mengurangi  nilai  marhun  dan  pemanfaatannya  itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3.  Pemeliharaan  dan  penyimpanan  marhun  pada  dasarnya  menjadi kewajiban  rahin,  namun  dapat  dilakukan  juga  oleh  murtahin, sedangkan  biaya  dan  pemeliharaan  penyimpanan  tetap  menjadi kewajiban rahin.
4.  Besar  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan  marhun  tidak  boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5.  Penjualan marhun
 Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan  yang  belum  dibayar  serta  biaya penjualan.
 Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
Ketiga: Ketentuan Penutup:
a. Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  atau  jika terjadi  perselisihan  di  antara  para  pihak,  maka  penyelesaiannya dilakukan  melalui  badan  arbitrase  syariah  setelah  tidak  tercapai kesepakatan melalui musyarawah.
b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di  kemudian  hari  ternyata  terdapat  kekeliruan,  akan  diubah  dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
c. Berdasarkan  pada  keterangan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa, hukum  akad  gadai  adalah  boleh,  dapat  diaksanakan  dalam keadaan  bermukim  maupun  sedang  perjalanan,  dan  juga  akad gadai  boleh  dilaksanakan  dengan  orang  muslim  dan  juga  orang non-muslim. Akad gadai baru dianggap sempurna apabila barang yang  di  gadaikan  itu  secara  hukum  sudah  berada  di  tangan murtahin  (penerima  gadai),  dan  uang  yang  dibutuhkan  telah diterima rahin (penggadai).
Ada  dua  bentuk  sistem  gadai  tanah  (sawah)  di  masyarakat  dusun Sindangrasa  desa  Sindangbarang  kecamatan  Panumbangan  kabupaten Ciamis, yaitu;
1.  Orang  yang  menggadaikan  tanah  sawahnya  tetap  menggarap tanah  sawahnya,  yang  mana  hal  inilah  yang  menurut  para  ulama praktik gadai yang benar.
2.  Penerima  gadai  (Murtahin)  menggarap  terus  sawah  gadainya sampai rahin  melunasi hutangnya,dan hasilnya di  manfaatkan oleh murtahin.
Pada  Praktiknya  si  pemilik  tanah  mendatangi  orang  yang  memiliki uang  dengan  maksud  untuk  meminjam  uang  dan  si  pemilik  tanah menjadikan  tanah  sawahnya  sebagai  jaminan  atas  hutangnya,  umumnya perjanjian  dilakukan  secara  lisan  antara  kedua  pihak  tentang  luas  sawah dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadainya, yang menjadi  persoalan dalam sistem gadai sawah  ini  adalah  petani akan sulit mengembalikan  uang  kepada  pemilik  uang  dikarenakan  tanah  tersebut masih dalam perjanjian gadai, sawah yang menjadi pendapatan
pokok keluarga digarap oleh pemilik uang, yang akhirnya membuat petani tersebut kehilangan mata pencaharian dan tidak bisa membayar hutangnya.
Sistem gadai ini juga seringkali menyebabkan  petani terpaksa menjual tanahnya dengan harga murah, karena petani tidak memiliki daya tawar kepada si pemilik uang. Sebagian besar petani rata-rata memiliki tanah yang sempit, makin diperparah bila terjadi gagal panen, sebagai akibat peristiwa alam yang tidak menguntungkan seperti serangan hama wereng, tikus, kekeringan air dan lain-lain.
Pada umumnya praktik gadai yang terjadi di masyarakat,  selain tidak tertulis juga tidak ada batasan waktu. Yang bisa dijadikan  barang gadaian adalah tanah  pertanian. Dalam  masyarakat, biasanya  jika ada seseorang menggadaikan tanah pertaniannya maka hak mengambil manfaat dari tanah tersebut jatuh ke tangan penerima gadai (murtahin) . Hal ini  jika disinggungkan  dengan  kitab-kitab  klasik  jelas  banyak  ulama  yang mengharamkan pengambilan manfaat dari tanah tersebut oleh murtahin.
Sementara sudah jelas bahwa jika barang gadaian itu bukan binatang yang  di  tunggangi,  atau  di  perasi,  tidak  boleh  yang  menerima  gadai  itu untuk mengambil manfaat walaupun seizin yang menggadaikan. Dan tidak boleh  bagi  yang  menggadaikan  mentasarufkan  barang  yang  di  gadaikan itu  dengan  ketiadaan  izin  yang  menerima  gadai.  Segala  hasil  yang  di gadai  itu,  baik  bersambung  dengan  dia  atau  tidak,  semuanya  masuk gadaian;  tetap  di  tangan  yang  menerima  gadai.  maka  dijual  hasil  itu beserta pokok apabila di jual. kalau barang itu tidak dapat di tinggal lama, hendaklah di jual dan harganya dijadikan harganya barang gadian pula. 5
Berdasarkan  uraian  dari  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  saya sebagai  penulis  menemukan  beberapa  aspek  pokok  masalah  yang  akan dikaji,  yakni  sebagai  berikut:  apakah  praktik  gadai  tanah  sawah  di  Dusun Sindangrasa  Desa  Sindangbarang  Kecamatan  Panumbangan  Kabupaten Ciamis  sesuai  dengan  hokum  Islam.  Apakah  Akad  gadai  yang  dilakukan masyarakat  Dusun  Sindangrasa  Desa  Sindangbarang  Kecamatan Panumbangan kabupaten Ciamis sesuai dengan hukum Islam. Bagaimana dampak yang terjadi dari praktik gadai tanah sawah terhadap masyarakat Dusun  Sindangrasa  Desa  Sindangbarang  Kecamatan  Panumbangan kabupaten Ciamis.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau  field  research  yaitu  kegiatan  penelitian  yang  dilakukan  di  lingkungan masyarakat
5 M. Asbu Ash, Hukum-Hukum Fiqih Islam , Hlm, 407
tertentu  baik  di  lembaga-lembaga  organisasi  masyarakat  (sosial)  maupun lembaga  pemerintahan 6 Penelitian  ini  bersifat  Kualitatif,  metode  penelitian kualitatif sering di sebut metode penelitian naturalistik karena penelitianya dilakukan  pada  kondisi  alamiah  (natural  setting);  disebut  juga  sebagai metode  etnograhi.  Karena  pada  awalnya  metode  ini  lebih  banyak  di gunakan  untuk  penelitian  bidang  antopologi  budaya;  disebut  sebagai metode  kualitatif,  karena  data  yang  terkumpul  dan  analisisnya  lebih bersifat kualitatif. 7
Metode penelitian kualitatif dapat di artikan sebagai metode penelitian yang  berlandaskan  filsafat  prostivisme,  digunakan  pada  populasi  atau sample  tertentu,  teknik  pengumpulan  sample  umumnya  dilakukan  secara random, penelitian analisis  yang bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan. 9
Subjek Penelitian
Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Sindangrasa  Desa  Sindangbarang  Kecamatan  Panumbangan  Kabupaten Ciamis yang melaksanakan praktik gadai tanah sawah tersebut.

## Jenis Data
Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  tujuan  penelitian  yang  telah dirumuskan  diatas,  maka  data  yang  akan  dihimpun  dalam  penelitian  ini antaralain  adalah:  Data  tentang  masyarakat  Dusun  Sindangrasa  Desa Sindangbarang  Kecamatan  Panumbangan  Kabupaten  Ciamis  yang melakukan  gadai  tanah  sawah.  Data  tentang  dampak  gadai  tanah  sawah tersebut terhadap keduabelah pihak.

## Sumber Data
Sumber data Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dari itu sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain adalah:

## Sumber Primer
Dalam  penelitian  ini  adalah  data  utama  yang  berhubungan  dengan objek  yang  dikaji,  yakni  informasi  permasalahan  gadai  tanah  sawah  dan dampaknya  pada  masyarakat  Dusun  Sindangrasa  Desa  Sindangbarang Kecamatan Panumbangan
6 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-II, 1998, Hlm . 22
7 Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi , Bandung: Alfabeta, 2017, Hlm. 13 9 Wawan, Desain Penelitian Kualitatif , tasikmalaya : latifah press, 2015, Hlm. 18
Kabupaten Ciamis. Data tersebut antara lain diperoleh dari bukubuku dan litelaturlitelatur yang menjadi rujukan referensi.

## Sumber Sekunder
Pada  penelitian  ini  diperoleh  dari  pihak-pihakyang  tidak  terlibat langsung  dengan  obyek  penelitian,  namun  mereka  tahu  tentang  adanya praktik tersebut. Data tersebut antara lain diperoleh dari: tokoh masyarakat dan Tokoh Agama.

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:
 Studi dokumentasi, yaitu penelitian dilakukan di perpustakaanperpustakaan,  arsip,  dan  lain-lain.  Studi  dokumentasi ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  sumbersumber  yang berkaitan  erat  dengan  aspek-aspek  permasalahan,  mengambil  data, meneliti,  dan  mengkaji  literatur.  Atau  bukubuku  rujukan  tentang  hak tanggungan  dan  hukum  acara,  maupun  sumber-sumber  lain  yang menunjang serta mempermudah penelitian ini.
 Wawancara  (interveiw),  yaitu  percakapan  dengan  maksud  tertentu yang  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu  pewawancara  mengajukan pertanyaan  dan  yang  diwawancarai  membenarkan  jawaban  atau pertanyaan itu. Setelah mengumpulkan data berupa teori dan fakta di lapangan.  Dalam  hal  ini,  penulis  mengadakan  wawancara  terhadap masyarakat  Dusun  Sindangrasa  Desa  Sindangbarang  Kecamatan Panumbangan  Kabupaten  Ciamis  dengan  mempersiapkan  terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi disesuaikan dengan situasi wawancara.

## Teknik Analisa Data
Analisa  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  data  lapangan  dan bahan-bahan  lain  sehingga  dapat  mudah  dipahami  dan  temuannya  dapat diinformasikan  kepada  orang  lain.  Analisa  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  analisa  kualitatif,  yaitu  menganalisa dengan  cara  menguraikan  dan  mendepenelitian  kan  gadai  tanah  sawah yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  Dusun  Sindangrasa  Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis sehingga di dapat
suatu  kesimpulan  yang  objektif,  logis,  konsisten,  dan  sistematis  sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Analisis Akad Gadai
Akad  atau  perjanjian  adalah  kesepakatan  antara  dua  orang  atau lebih  yang  terbingkai  dengan  nilainilai  syariah.  Dalam  melakukan  akad (perjanjian)  harus  ada  pelaku  akad,  objek  akad,  dan  pernyataan  akad yang  di  ucapkan  oleh  pelaku  akad  tersebut.  Tiga  hal  tersebut  termasuk rukun  akad  yang  harus  dipenuhi.  Dalam  akad  juga  terjadi  Ijab  dan  Qabul didalam  hokum  islam  akad  adalah  gabungan  atau  penyatuan  dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang sah sesuai dengan hokum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.
Ijab  dan  qabul  termasuk  dalam  rukun  akad,  pernyataan  ijab  dan qabul dari kedua belah pihak boleh dengan lapaz, atau ucapan, boleh juga dilakukan  dengan  tulisan.  Antara  ijab  dan  qabul  harus  selaras.  Apabila satu  pihak  menawarkan  (ijab)  benda  A  denganb  harga  seratus  rupiah, pihak  lain  harus  menerima  (qabul)  dengan  menyebutkan  benda  A  senilai seratus  rupiah  pula,  bukan  benda  B  yang  harganya  seratus  limapuluh rupiah.  Dalam sighah, kedua  belah  pihak  harus  jelas  menyatakan penawaranya  dan  pihak  yang  lain  harus  dengan  jelas  menerima tawaranya,  qabul  harus  diucapkan  setelah  ijab  diucapkan,  ijab  dan  qabul haruslah bersatu satu dengan yang lain tanpa adanya halangan waktu dan tempat. Misalnya ijab ditawarkan hari ini dan dijawab dua hari kemudian itu tidak  sah.  Ijab  dan  qabul  juga  harus  dilakukan  dalam  satu  ruangan  yang sama  oleh  kedua  belah  pihak  atau  istilahnya  harus  dalam  satu  majelis yang sama. 8
Akad  gadai  yang  dilakukan  masyarakat  Dusun  Sindangrasa  Desa Sindangbarang  Kecamatan  Panumbangan  Kabupaten  Ciamis  Sendri dilakukan  dengan  cara  salah  satu  pihak  mendatangi  pihak  yang  lain dengan  maksud  ingin  meminjam  uang  dan  menjadikan  tanah  nya  dalam hal  ini  tanah  sawahnya  sebagai  jaminan  atas  utangnya.  Dan  akad  yang dilakukan biasanya disertai dengan adanya ijab dan qabul akan gadai tanah sawah  yang  terjadi  di  rumah  pemberi  utang.  Namun  dalam  akad  yang dilakukan masyarakat Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Biasanya Tidak Disertai adanya saksi dari kedua belah pihak, inilah  yang  membuat cacadnya  akad  yang  dilakukan  dan  akad  gadai  tanah  sawah  tersebut menjadi tidak
8 Gufron Hidayat Lina, Ensiklopedia Fiqih Muamalah Seri Mumalah , (Cirebon: Cv. Gunung Djati, 2009), hlm. 26
memenuhi  syrat  dan  rukun  gadai  yang  sesuai  dengan  apa  yang disebutkan dalah fiqih.

## Praktik Gadai Tanah Sawah
Berkaitan   dengan   pemanfaatan   barang   gadaian,   jumhur   ulama ‟ mempunyai  pendapat  berbeda,  Imam  Syafi‟i  dalam  kitab  al-Umm mengatakan:  Manusia  sebagai  makhluk  sosial  tidak  akan  lepas  dari  yang namanya bersosialisasi, saling tolongmenolong di dalam kehidupan sehari- hari.  Ketergantungan  manusia  kepada  yang  lain  dirasakan  ada  ketika manusia  itu  lahir,  setelah  dewasa,  manusia  tidak  ada  yang  serba  bisa, masih  juga  menggantungkan  hidupnya  kepada  orang  lain.  Misalnya, ketergantungan  di  bidang  keuangan  yang  mana  orang  miskin  meminjam uang  kepada  orang  kaya,  orang  yang  punya  modal  dengan  orang  yang mau  membuka  usaha  tetapi  tidak  punya  modal  ini  bisa  saling  tolong- menolong antar keduanya. Pinjam-meminjam uang seperti ini sudah sering kita  jumpai  dikehidupan  sehari-hari  dengan  berbagai  macam  rupa diantaranya  pinjaman  dengan  barang  yang  ditangguhkan  atau  sering disebut gadai.
Gadai  adalah  kegiatan  menjaminkan  suatu  barang  yang    memiliki nilai  atas  pinjaman  yang  diambil  yang  hak  penguasaannya  berpindah kepada pihak yang  memberikan pinjaman, sampai pinjaman  yang diambil tersebut  dikembalikan.  dan  seandainya  sampai  masa  yang  ditentukan  si peminjam  tidak  mampu  mengembalikan  hutang  maka  barang  yang digadaikan  dijual,  jika  terdapat  kelebihan  dalam  hal  penjualan  maka kelebihan  tersebut  dikembalikan  ke  peminjam  hutang  dan  jika  terdapat kekurangan  dari  hasil  penjualan  maka  peminjam  hutang  wajib  melunasi kekurangan tersebut. Perjanjian gadai ini dibenarkan dengan firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:
َ يت َ م َ ن ٱ َ ؤ ت َ أ َ َ م ن
ع َ ق ب َ و َ ن م َ م َ ه َ عل َ َ ى ۞ َ و ق لو َ َ هۥ
َ َ نت أ َ َ َ م ض َ كم ب َ َ ع
َ َ ر َ ت َ با ف َ و ا ك ا ت َ َ ج د َ َ م ك نت َ إ
ن َ ذ ي َ ؤ َ د ٱ ل ض ا َ لي َ
َ ن َ ف َ إ
َ ر ول َ َ س ف َ ض َ َ َ ة
َ لي َ م َ م ل َ و ع َ ٱو ل َ ل َ ت َ ع َ َ ۥه َ َ هۥ َ َ م َ ه ا ف َ إ َ ن

## Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam
َ م و ا َ كت َ ر ب َ ۥه َ َ ن َ ما َ لب َ
َ َ مق َ َ ة َ ش َ َ ه د َ َ ل  َ ت َ َ ٱل و ٱ َ ل َ ل ء ا َ ث و َ م ن ك َ ت َ
“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yangdipegang ”. (QS. al-Baqarah: 283)
Barang  yang  ditangguhkan  atau  dipegang.  Masyarakat  sering
H m u e k n u y m e P b r u a t kt d ik e G n a g d a a n i T i a s n ti a la h h Sa g w a a d h a D i. a 9 la B m erdasarkan  penjelasan  konsep  di  atas P da er p s a pe t k d ti i f p F a iq h i a h m M i u b am ah al w ah a  dalam pelaksanaan gadai tanah sawah di Dusun

## sindangrasa desa Sindangbarang
9 Qurais Shyhab, Tafsir Al-Misbah, (Ciputat: Lentera Hati, 2011), Hlm. 739
pada praktiknya gadai yang ada di Dusun Sindangrasa ada dua: pertama , gadai  yang  sifatnya  sosial  dengan  maksud  saling  membantu,  disini penerima gadai tidak melihat luas maupun letak tanah yang digadaikan.
Kedua ,  gadai  yang  sifatnya  komersial  dengan  maksud  penerima gadai  menerima  gadai  tersebut  semata-mata  ingin  mengambil  manfaat atas  sawah  yang  digadaikan  dengan  melihat  letak  dan  luas  tanah penggadai,  hal  ini  yang  menjadi  bahan  pertimbangan  penerima  gadai dalam  menentukan  jumlah  besaran  pinjaman  uang  kepada  penggadai. Sementara  itu  berkenaan  dengan  ijab-qobul  yang  diucapkan  oleh penggadai dengan penerima gadai baik yang menggadaikan sifatnya sosial maupun  komersial  pada  prinsipnya  sama,  yaitu  rata-rata  penggadai mendatangi penerima gadai untuk meminjam uang dengan jaminan tanah sawah  sebagai  barang  pegangan.  Seperti  ijab-qabul  yang  dilakukan secara  lisan  oleh  Ibu  Izah  (rahin)  dengan  Bapak  Asep  (murtahin)  dengan ucapan “Saya gadaikan tanah sawah seluas 35 m2 dengan uang sebesar Rp.  5.000.000,00,-  ,  yang  kemudian  dijawab  oleh  Bapak  Asep  selaku penerima  gadai  “Saya  serahkan  uang  sebesar  Rp.  5.000.000,00,-  dan saya terima lahan sawah tersebut”.
Ketika  sudah  terjdinya  akad  ijabqobul  antara  penggadai  (rahin)  dan penerima  gadai  (murtahin)  lahan  sawah  yang  menjadi  barang  jaminan dimanfaatkan oleh penerima gadai baik dalam pengolahan sawah maupun panen/  hasilnya.  Dilihat  dari  ijab-qabul  yang  dilaksanakan  telah  terjadi kekeliruan  penafsiran/  pemahaman  yaitu  dalam  pemanfaatan  barang gadaian  oleh  penerima  gadai.  Hal  ini  bertentangan  dengan  rukun  dan syarat sahnya gadai. 10
Dilihat  dari  segi  rukunnya,  menurut  pendapat  Abdurrahman  Al-Jaziri dalam  kitab  Fiqh  ‘ala  AlMadzahib  bahwa  rukun  gadai  ada  tiga.  Pertama Aqid (orang yang berakad). Kedua Ma’qud ‘alaih (obyek akad) yang terdiri dari  Marhun  (barang  jaminan)  dan  Marhun  bihi  (hutang).  Ketiga,  Sighat (akad  gadai).  Dalam  gadai,  apabila  salah  satu  rukun  atau  syarat  sahnya gadai  tersebut  tidak  terpenuhi,  maka  gadai  tersebut  tidak  sah/batal. Berikut  penjelasan  tentang  rukun/  syarat  gadai  dalam  praktik  gadai  di Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang:
Aqid (orang yang berakad)
Pihak-pihak  yang  berakad  dalam  hal  ini  rahin  dan  murtahin  cakap menurut  hukum  yang  ditandai  dengan  aqil  baligh,  berakal  sehat  dan mampu  melakukan  akad.  memenuhi  syarat  diatas.  Yang  sudah  dewasa, dan sudah cakap hukum. Penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtain) disini  rata-rata  berumur  35-55  tahun.  Sedangkan  yang  dimaksud  berakal disini adalah seseorang yang bisa
10 Izah, Ibu Rumahtangga, Wawancara, Ciamis, 8 Agustus 2018
membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari  keduanya  baik  penggadai  maupun  penerima  gadai  tidak  berakal, maka transaksi tersebut tidak sah. Seseorang yang melakukan perbuatan hukum  dalam  melakukan  gadai  haruslah  seseorang  yang  sudah  baligh atau  dewasa.  Yang  dimaksud  sudah  dewasa  adalah  laki-laki  yang  sudah pernah  bermimpi,  dan  bagi  perempuan  yang  sudah  mengeluarkan  darah haid.
Penulis  melakukan  wawancara  kepada  pihak  penggadai  dan penerima  gadai  yang  sudah  balig  seperti  yang  di  jelaskan  di  atas.  Hal  ini sejalan  dengan  firman  Allah  daalam  Al- Quran  yang  artinya:  “Janganlah kamu serahkan harta orang-orang yang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah  menjadikan  kamu  pemeliharaannya,  berilah  mereka  belanja  dari hartanya  itu  (yang  ada  d i  tangan  kamu)”  (Q.S.  An-  Nisa:  5).  Pada  ayat tersebut  dijelaskan  bahwa  harta  tidak  boleh  diserahkan  kepada  orang bodoh. Ilat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan  harta,  orang  gila  dan  anak  kecil  juga  tidak  cakap  dalam mengelola  harta  sehingga  orang  gila  dan  anak  kecil  juga  tidak  sah melakukan ijab dan qabul.
Seorang  penggadai  mapun  penerima  gadai  harus  berpegang  teguh pada  etika  Islam,  diantara  etika  Islam  yang  terpenting  adalah  seorang penggadai  maupun  penerima  gadai  tersebut  harus  jujur,  seorang penggadai mapun penerima gadai juga harus memiliki sifat amanah untuk dirinya sendiri dan orang lain, memiliki sikap toleransi dalam bermuamalah, serta seorang penggadai mapun penerima gadai haruslah memenuhi akad dan janji dalam bergadai.
Dalam  praktiknya  gadai  di  Di  Dusun  Sindangrasa,  kedua  belah pihak  baik penggadai dan penerima gadai yang melakukan akad gadai tersebut ialah seseorang yang berakal. Yakni mereka bisa  membedakan mana  yang  baik  dan  mana  yang bathil.  Tidak  hanya  baligh  dan  berakal, seorang penggadai (rahin) ataupun penerima gadai  (murtahin) juga harus mampu melakukan akad (al-ahliyyah). al- Ahliyyah  disini adalah ahliyyatul bai’ (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual- beli).
Setiap orang yang sah dan boleh melakukan  transaksi jual-beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad gadai. Karena gadai adalah sebuah tindakan atau pentasyarufan yang berkaitan dengan harta seperti jual- beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan  akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual- beli. Di Dusun Sindangrasa baik penggadai dan penerima  gadai  jika dilihat dengan kasat mata  maka semuanya sudah bisa dibilang mampu melakukan akad. Hal ini didasarkan pada saat  mereka melakukan interaksi jual- beli dengan masyarakat baik di pasar, swalayan, toko  dan lain sebagainya. Jadi, penggadai dan penerima gadai  boleh
melakukan transaksi gadai.

## Ma’qud ‘alaih (obyek yang diakadkan)
Berkenaan  dengan  Ma’qud  ‘alaih  terdapat  dua  hal  yang  diakadkan. Pertama, marhun (barang gadaian)  maksudnya harta  yang dipegang oleh penerima  gadai  atau  wakilnya,  sebagai  jaminan  hutang.  Para  ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya agunan  itu  harus  bernilai  dan  dapat  dimanfaatkan  menurut  ketentuan syari‟at Islam, agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya  utang,  agunan  itu  harus  jelas  dan  tertentu  (harus  dapat ditentukan  secara  spesifik),  agunan  itu  milik  sah  debitur,  agunan  itu  tidak terikat  dengan  hak  orang  lain  (bukan  milik  orang  lain,  baik  sebagian maupun  seluruhnya),  agunan  itu  harus  harta  yang  utuh,  tidak  berada  di beberapa tempat.
Barang  gadai  yang  dijadikan  agunan  di  Dusun  Sindangrasa  adalah tanah  sawah,  sawah  memiliki  nilai  ekonomis,  jadi  sah  saja  penggadai menggadaikan  tanah  sawahnya  ke  penerima  gadai.  Kedua,  marhun  bihi (pinjaman  hutang).  Pinjaman  hutang  diserahkan  pada  saat  pelaksanaan akad  gadai.  Yakni  penerima  gadai  menyerahkan  uang  pinjaman  dan penggadai  menyerahkan  tanah  sawah  secara  lisan.  Besarannya  sesuai kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai.

## Sighat (akad Gadai)
Menurut konsep hukum Islam, ijab dan qobul adalah sighat al-aqdi, atau perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak.  Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam sighat al-aqdi,
diantaranya: lafadz yang dipakai untuk ijab dan qabul harus terang pengertiannya, qabul harus sesuai dengan ijab dari segala segi dan bersautan atau langsung. Dalam kesepakatan yang terjadi  antara penggadai  dan  penerima  gadai  saat  berakad  seperti  yang  telah dilakukan oleh Bapak Yoyon (rahin) dengan Bapak Oman (murtahin) atau penggadai dan penerima gadai yang ada di Dusun Sindangrasa lainnya,
justru terdapat kerancuan yang mana selama akad  gadai berlangsung hak pemanfaatan barang gadai berada di tangan penerima gadai sampai penggadai bisa melunasi hutangnya. Dapat kita ketahui bahwa  akad gadai ini merupakan suatu kegiatan menjadikan  barang  sebagai jaminan hutang, dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pengembalian hutang maka barang yang dijadikan barang jaminan itu dijual untuk melunasi hutangnya. Sehingga terlihat jelas  bahwa  fungsi dari barang gadaian  itu  hanya  untuk  penjamin  saja,  bukan  obyek  yang untuk dimanfaatkan oleh penerima gadai. karena pada hakikatnya hak seorang penerima gadai hanya menahan barang gadaian dalam hal ini sawah yang menjadi obyeknya, sementara hak kepemilikan  barang gadaian  dan pemanfaatannya  tetap berada
ditangan penggadai.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat di analisa bahwa praktik gadai tanah  sawah  yang  dilaksanakan  di  Dusun  Sindangrasa  Desa Sindangrbarang  Kecamatan  Panumbangan  Kabupaten  Ciamis  tersebut tidak  sah  karena  salah  satu  rukun  gadai  mengalami  cacat  dalam  hal  ini sighat akad. Sementara menurut tokoh agama Dusun Sindangrasa Yoyon Abdurahman, “gadai sawah boleh dil;akukan dan boleh di ambil manfaatnya oleh  si  penerima  gadai  dengan  catatan  hal  tersebut  tidak  disiratkan  atau diharuskan  oleh  penerima  gadai  bahwa  hasil  dari  tanah  sawah  tersebut harus di manfaatkan atau di ambil oleh penerima gadai. Dan pemanfaatan barang  gadaian  itu  disetujui  dalam  artian  si  pemberi  gadai  atau  yang mempunyai  tanah  tidak  merasa  keberatan  tanah  sawahnya  di  kelola  oleh penerima  gadai.’  Maka  menurut  Ustad  Yoyon  abdurahman  praktik  gadai yang  terjadi  “boleh  dan  halal  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  yang  di sebutkan diatas.” 11
Analisis Fiqih Mumalah Praktik Gadai Tanah Sawah Berkaitan  dengan  pemanfaatan  barang  gadaian,  jumhur  ulama‟ mempunyai  pendapat  berbeda,  Imam  Syafi‟i  dalam  kitab  al-Umm mengatakan:  Artinya: “Manfaat  dari  barang  jaminan  adalah  bagi  yang menggadaikan,  tidak  ada  sesuatupun  dari  barang  jaminan  itu  bagi  yang menerima gadai .” 12
Dengan  ketentuan  diatas,  jelaslah  bahwa  yang  berhak  mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang  tersebut.  Serupa  dengan  pendapat  Imam  Syafi‟i,  Imam  Malik berpendapat bahwa yang berhak yang menguasai/ memanfaatkan barang gadai  sebagaimana  dikutip  dari  kitab  Fiqh  Islam  wa  Adillatuhu  karya Wahbah  az  Zuhaili  adalah  penggadai  selama  penerima  gadai  (murtahin) tidak mensyaratkannya.
Syarat  yang  dimaksud  adalah  ketika  melakukan  akad  jual-beli  dan tidak  secara  kontan  maka  boleh  meminta  barang  yang  ditangguhkan, selain itu pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai  adalah  untuknya,  dan  yang  terakhir  jangka  waktu  pengambilan manfaat  harus  ditentukan,  apabila  tidak  ditentukan  dan  tidak  diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah. Seperti yang diambil dalam kitab Fiqh  Islam  Wa  Adillatuhu karya  Wahbah  Az-  Zuhaily,  Imam  Malik mengatakan:
“ Hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian
11 Yoyon Abdurahman, Wawancara, Ciamis, Agustus 2018
12 Imam Syafi ‟i, Al-Umm, Jilid III, Beirut: Dar al-Kitab al-„Ilmiyyah, 1993, hlm. 155
itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan .”
Sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan,  bahwa  jaminan  dalam  gadai menggadai  itu  berkedudukan  sebagai  kepercayaan  atas  utang  bukan untuk  memperoleh  laba  atau  ketentuan.  Jika  membolehkan  mengambil manfaat  kepada  orang  yang  menerima  gadai  berarti  membolehkan mengambil  manfaat  kepada  bukan  pemiliknya,  sedang  yang  demikian  itu tidak  dibenarkan  oleh  syara‟.  Selain  daripada  itu  apabila  penerima  gadai mengambil  manfaat  dari  barang  gadaian,  sedangkan  barang  gadaian  itu sebagai  jaminan  utang,  maka  hal  ini  termasuk  kepada  menguntungkan yang mengambil manfaat, dimana Rasulullah Saw telah bersabda: Artinya: “Dari  Ali  r.a  ia  berkata,  Rasulullah  Saw  telah  bersabda:  setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba . (HR. Harrits bin Abi Usamah).” Dengan demikian jelaslah Imam Malik berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi  penerima  gadai  ( murtahin ),  akan  tetapi  penerima  gadaipun  dapat memanfaatkan  barang  gadaian  dengan  ketentuan  syarat  yang  telah disepakati.
Sama  de ngan  pendapat  Imam  Syafi‟i  dan  Maliki,  Imam  Ahmad  bin Hanbal  (Hanbaliyah)  dalam  masalah  ini  memperhatikan  kepada  barang yang digadaikan itu sendiri, apakah yang digadaikan itu hewan atau bukan, dari  hewanpun  dibedakan  pula  antara  hewan  yang  dapat  diperah  atau ditunggangi dan yang tak dapat diperah dan ditunggangi. Kutipan tersebut dapat  dipahami  bahwa  penerima  gadai  tidak  boleh  mengambil  manfaat barang gadaian kecuali hewan yang bisa ditunggangi dan diperah susunya, sedangkan apabila barang yang digadaikan itu tidak bisa diperah dan tidak bisa  ditunggangi  seperti  rumah,  kebun,  sawah  dan  sebagainya,  maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaatnya.
Menurut  ulama  Hanafiyah  bahwa  yang  berhak  mengambil  manfaat dari barang gadaian bagi penerima gadai adalah seperti hadist Rasulullah Saw. Artinya : “ Dari Abu Shalih dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw bersabda:  Barang  jaminan  utang  bisa  ditunggangi  dan  diperah  dan  atas menunggangi dan memeras susunya wajib nafkah . (HR. Bukhari)”. Nafkah bagi  barang  yang  digadaikan  itu  adalah  kewajiban  yang  menerima  gadai, karena  barang  tersebut  ditangan  dan  kekuasaan  penerima  gadai.  Oleh karena  yang  mengambil  nafkah  adalah  penerima  gadai,  maka  dia  pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut. 13
13 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009, hlm. 384
Berkenaan dengan pendapat diatas, dapat di analisa bahwa Jumhur Ulama  Hanafiyyah  melarang  penggadai  memanfaatkan  barang  gadai, menurutnya yang berhak memanfaatkan barang gadaian adalah penerima gadai  (murtahin),  karena  hak  penguasaan  ada  ditangan  penerima  gadai jadi  sah  saja  jika  penerima  gadai  ( murtahin )  memanfaatkan  arang gadaian.  sedangkan  ulama  Syafi’iyah  berpendapat  bahwa  yang  berhak mengambil  manfaat  barang  gadaian  adalah  penggadai,  sama  dengan pendapat Syafi’iyah, ulama Hambaliyyah dan  Malikiyyahmemperbolehkan penggadai memanfaatkan barang gadaian dengan syarat.
Ulama ‟  Hambaliyyah  berpendapat  jika  barang  yang  digadaikan  itu hewan  yang  dapat  ditunggangi  dan  diperah  susunya  maka  si  penerima gadai ( murtahin ) boleh  memanfaatkannya dengan cara  menunggangi dan memerah susunya sebagai upah atas perawatan hewan tersebut. Selain itu ulama  Malikiyyah  melarang  adanya  pemanfaatan  barang  gadaian  tanpa batas  waktu,  ketika  penerima  gadai  mensyaratkan  pihak  penerima  gadai boleh memanfaatkan barang maka jangka waktu mengambil manfaat yang telah  disyaratkan  itu  waktunya  harus  ditentukan,  apabila  tidak  ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.
Sejauh  pengamatan  dan  melakukan  wawancara  kepada  penggadai dan  penerima  gadai  gadai  di  Dusun  Sindangrasa  Desa  Sindangbarang Kecamatan  Panumbangan  kabupaten  Ciamis  pada  pelaksanaannya penerima  gadai  yang  memanfaatkan  barang  gadaian  dan  juga  gadainya tidak  dibatasi  sampai  kapan  gadai  itu  berakhir,  hanya  saja  ketika  si penggadai  sudah  ada  uang  dan  bisa  melunasi  barang  gadaian  tersebut maka  secara  otomatis  akad  gadai  itu  berakhir,  merujuk  pada  pendapat ulama‟  Malikiyyah  yang  mengatakan  ketidakjelasan  syarat  akad,  maka gadai yang seperti itu tidak sah.
Sementara  itu  mengenai  pemanfaatan  barang  gadai  oleh  penerima gadai  menurut  tokoh  agama  Dusun  Sindangrasa  mempunyai  perbedaan pendapat,  beliau  menuturkan  bahwa  penerima  gadai  menguasai  barang gadai  dilakukan  untuk  meraup  untung  semata.  Hal  ini  dibuktikan  dengan hasil  pengolahan  sawah  sepenuhnya  dimiliki  oleh  penerima  gadai sedangkan  penggadai  tidak  mendapatkan  hasil  pengolahan  sawah sedikitpun.  Hutangnya  masih  utuh  tidak  dipotong  dari  hasil  keuntungan tersebut, hal tersebut menurutnya adalah riba.
Menurut kepala dusun sindangrasa Deni “Gadai tanah sawah yang di lakukan masyarakat Dusun Sindangrasa boleh dan sah asalkan tidak ada paksaan dan saling
rela  dari  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  praktik  gadai  tanah tersebut.” 14 Sedangkan pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai ( murtahin )  tanpa  batas  waktu  menurut  Undang-Undang  Nomor  56  Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 yang berbunyi:
a.  Barangsiapa  menguasai  tanah-pertanian  dengan  hak  gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun  atau  lebih  wajib  mengembalikan  tanah  itu  kepada  pemiliknya dalam  waktu  sebulan  setelah  tanaman  yang  ada  selesai  dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
b.  Mengenai  hak  gadai  yang  pada  mulai  berlakunya  peraturan ini  belum  berlangsung  7  tahun,  maka  pemilik  tanahnya  berhak  untuk memintanya  kembali  setiap  waktu  setelah  tanaman  yang  ada  selesai dipanen,  dengan  membayar  uang-  tebusan  yang  besarnya  dihitung menurut rumus dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan  tanah  tersebut  tanpa  pembayaran  uang-  tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  56  Tahun  1960  tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dapat di analisa bahwa pada praktiknya, pelaksanaan  gadai  di  Dusun  Sindangrasa  Desa  Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, rata-rata gadai tanah sawah yang  ada  berjangka  waktu  sangat  lama  karena  memang  dalam  akad  di awal  tidak  disebutkan  tenggang  waktu  sementara  hal  ini  lah  yang bertentangan dengan apa yang dikemukakan para ulama bahwa tenggang waktu  itu  harus  disebutkan  dalam  akad.  Dan  biasanya  tak  jarang  gadai yang  dilakukan  masyarakat  Dusun  Sindangrasa  Desa  Sindangbarang Kecamatan  Panumbangan  Kabupaten  Ciamis  sudah  berlangsung  lebih dari 7 tahun seperti gadai yang dilakukan oleh Bapak Aang dengan Bapak Zaenuri  (Penerima  gadai/  murtahin)  bahwa  gadai  tanah  sawah  mereka sudah  berlangsung  9  tahun,  jika  mengacu  pada  Undang-  Undang  maka Bapak  Rahmat  dan  penggadai/  rahin  lainnya  boleh  meminta  kembali sawahnya tanpa ada uang tebusan.
Dari analisa diatas dapat dipahami bahwa praktik gadai yang ada di Dusun  Sindangrasa  Desa  sindangbarang  kecamatan  Panumbangan kabupaten Ciamis cacat/ rusak dalam sighat akad hal ini dikarenakan tidak ada  batas  waktu  dalam  gadai,  pemanfaatan  yang  berlarut-  larut  oleh penerima  gadai  juga  tidak  sesuai  dengan  AlQuran  dan  Hadis  dan  juga pendapat para ulama mazhab yang dimana
14 Deni, Kepala Dusun Sindangrasa, wawancara, Ciamis, 17 juli 2018.
pada penerapanya mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, sebagaimana  pendapat  Imam  Syafi‟i,  Imam  Maliki  dan  Imam  Hanbali bahwa  yang  berhak  menguasai/  memanfaatkan  barang  gadaian  adalah penggadai  (rahin).  Sedangkan  Imam  Hanafi  berpendapat  yang  berhak menguasai/ memanfaatkan barang gadaian adalah penerima gadai.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  hukum  praktik  gadai  tanah  sawah  di Dusun  Sindangrasa  Desa  Sindangbarang  Kecamatan  Panumbangan Kabupaten Ciamis tidak sesuai dengan apa yang di Ijtihadkan para ulama dan  banyak  rukun  dan  syarat  dalam  akadnya  yang  tidak  dipenuhi.  Akad gadai  yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam  karena  tidak disertakanya  saksi  dari  kedua  belah  pihak  dan  juga  tidak  disebutkan batasan gadainya. Praktik gadai tanah sawah di Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang  ini  menghasilkan  dua  dampak.  Yaitu  dampak  fositif  dan negative bagi kedua belah pihak.
Dampak fositif dari praktik gadai tanah sawah ini adalah terjalinya sifat tolong menolong jika tujuan utamanya memang ingin membantu, selain itu memberikan  harapan  juga  untuk  penggadai  memanfaatkan  uang  yang didapatnya  untuk  memenuhu  kebutuhanya  yangmen.  Sementara  dampak negatifnya  pemilik  tanah  bisanya  sulit  untuk  membayar  atau  melunasi hutangnya karena penghasilanya yang kebanyakan justru dating dari tanah sawah yang di jadikan jaminan tersebut, serta tenggang waktu yang tidak pasti membuat pemilik tanah kadang sampai kehilangan tanahnya karna di jadikan hak milik oleh si pemberi pinjam uang.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2009. Terjemahan Lengkap Bulughul Maram . Jakarta:
Akbar Media Eka Sarana.
Amirudin & Zainal Asikin. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.
Asbu Ash, Muhamad. 2005. Hukumhukum Fiqih Islam . Jakarta: Bulan Bintang.
Ash Shiddieqy, Hasbi. 2001. Koleksi Hadis-Hadis Hukum . Jakarta: Pustaka Rizki Putra.
----------------. 1998. Pengantar Fiqh Muamalah. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
Bakri, Azar. 1994. Problematika PelaksanaanFikihIslam . Jakarta: Rajawali
Press. Departemen  Negara  RI.  2004.
Al- Qur’an dan Terjemahannya
AlJumanatul Ali .
Bandung: CV Jumanatul Ali-Art.
DSN-MUI. 2006. Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional . Ciputat: CV
Gaung Persada, cet. 4, ed. 4.
Djuawaini, Dimyauddin. 2010. Pengantar Fiqh Muamalah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hajar al-Asqalani, Ibnu. 2009. Bulughul Maram . Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. Aziz, Ihwan. 2015. Tinjauan praktik gadai tanah sawah tanpa batas waktu Studi Di
Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan .UIN Walisongo. Semarang.
Zuhaili,. 1989. Pengantar Fiqih muamalah Cet-ke 1.Jakarta.
Jamaludin. 2018. Kapita Selekta Tasawuf, Hukum dan Ekonomi Syariah .
Suryalaya: Latifah.
Jusmaliani dkk. 2008. Bisnis Berbasis Syari’ah . Jakarta: Bumi Aksara.
Kholifah. 2012. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai Oleh Rahin (Study Kasus di Desa Kumesu, Kec. Reban, Kab. Batang).
Semarang: Walisongo Library.
Hadi, Muhammad Sholikhul. 2993. Pegadaian Syariah ,. Salemba:
Diniyah. Https://uu.direktorimu.com/kuhper/buku-kedua/bab- 20gadai/
Muttalib, Abdul. 2016 . Implikasi Gadai Syariah Terhadap Kesejahtraan Masyarakat Kota Praya (study kasus dipengadilan syariahkota praya ). Praya. Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Fiqh Muamalat . Jakarta: Amzah. Nazar Bakri, Nazar. 1994. Problematika Pelaksanaan Fikih Islam . cet. ke-1. Jakarta: Rajawali Press.
Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi. 1996. Hukum . Jakarta: Grafika,
Cet-ke 2. Rahine s., Bambang. 2014. Menulis Artikel dankarya Ilmiah .
Bandung: Rosda karya. Sabiq, Sayyid. 1997. Fiqih Sunnah , Jilid 12.
Bandung: Pustaka Percetakan Offset.
Subekti,  R  dan  R.  Tjitrosudibio.  2008. Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata ,  Jakarta:  PT  Pradnya  Paramita.  Shyhab,  Qurais.  2011. Tafsir  Al- Misbah , Ciputat: Lentera Hati.
Sugiyono.  2017. Metode  Penelitian  kombinasi .  Bandung:  Alfabeta. Suryabrata, Sumardi. 1998. Metodologi Penelitian , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D . Bandung : Alfabeta,.
Sugiono. 2017. Metode Penelitian kombinasi . Bandung: Alfabeta. Sutantio, Retnowulan, dan Oeripkartawinata, Iskandar. 2005. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik . Cet-ke 10. Bandung: Cv. Mandar Maju Syafi‟i, Imam. 1993. Al-Umm , Jilid III . Beirut: Dar al-Kitab alIlmiyyah.
T. Yanggo, Chuzaimah dan Hafiz Anshary (eds).2004. Problematika Hukum Islam Kontemporer . Jakarta: Pustaka Firdaus.
Undang-undang Nnomor 56 Tahun 1960.
Wawan. 2015. Desain Penelitian Kualitatif . Tasikmalaya: Latifah
Press. www.pegadaiansyariah.co.id.
Zuhaily, Wahbah. 2002. Al-Fiqh AlIslamwa Adillatuhu . Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr. Zuhdi, Masyfuk. 1997. Masail fiqhiyah . Jakarta: CV. Haji masagung.
Zuhdi, Masifuk. 1994. Masail Fiqhiyah(Kapita Selekta Hukum Islam) . Jakarta: Haji Masagung.