## Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia

## Diah Imaningrum Susanti
ella@widyakarya.ac.id Universitas Katolik Widya Karya

## Abstract
This article explores the various scattered rules and their protections for Communal Intellectual Property Rights (KIK) within the framework of law and human rights (HAM) which include Traditional Cultural Expressions, Geographical Indications, Traditional Knowledge, and Genetic Resources. The aim is to determine the adequacy of Indonesia’s positive law in providing legal protection, both defensive and positive, as well as the human rights base in the KIK. The method used is normative juridical, with primary legal material, secondary legal material, which is analyzed using the hermeneutic circumference method, with linguistic and phenomenological analysis to obtain a comprehensive understanding of the protection of the right to KIK within the framework  of  law  and  human  rights.  The  research  findings  show  that:  the  inadequate legal protection for KIK in Indonesia is caused by the duality of nomenclature, recording,
and institutional authorities that handle KIK. In addition, the concept of human rights as a claim right, privilege, immunity, power for KIK has not been identified in the KIK rules. A comprehensive and integrated legal protection model is needed for various types of communal intellectual property for the preservation of cultural heritage and national identity within the framework of human rights.
Media Iuris Vol. 5 No. 3, October 2022                                                                         p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v5i3.40174                                                                                         e-ISSN: 2621-5225
Article history: Submitted 14 February 2022; Accepted 27 October 2022; Available online 31 October 2022.
Keywords: Business; Communal Intellectual
Property Rights; Exploration;
Human Rights; Protection.
Copyright © 2022 Diah Imaningrum Susanti.
Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Artikel ini mengeksplorasi berbagai aturan yang tersebar dan perlindungannya bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dalam kerangka hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang meliputiEkspresi Budaya Tradisional, Indikasi Geografis,  Pengetahuan  Tradisional,  dan  Sumber  Daya  Genetik.  Tujuannya adalah untuk mengetahui kememadaian hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum, baik yang bersifat defensif maupun positif, juga  basis  HAM  dalam  KIK  tersebut.  Metode  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif, dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang dianalisis menggunakan metode lingkar hermeneutika, dengan analisis linguistik dan fenomenologis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan hak atas KIK dalam kerangka hukum dan HAM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: belum memadainya perlindungan hukum bagi KIK di Indonesia disebabkan oleh adanya dualitas nomenklatur, pencatatan, dan otoritas kelembagaan yang menangani KIK. Selain itu, konsep HAM sebagai claim  right,  privilege,  immunity,  power  bagi  KIK  masih  belum  teridentifikasi dalam aturan KIK. Diperlukan model perlindungan hukum yang mengatur secara komprehensif dan terintegrasi atas berbagai jenis kekayaan intelektual komunal demi dilestarikannya warisan budaya dan jati diri bangsa dalam kerangka HAM.
Kata Kunci:
Bisnis; Eksplorasi; HAM; Kekayaan Intelektual Komunal; Perlindungan.
Diah Imaningrum: Eksplorasi Perlindungan Kekayaan...

## Pendahuluan
Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) amat penting dilindungi mengingat ia merupakan warisan budaya leluhur Indonesia yang sangat luas, beragam, bersifat benda (cagar budaya) dan takbenda (ekspresi budaya tradisional, pengetahuan  tradisional,  sumber  daya  genetik,  dan  Indikasi  Geografis),  yang secara umum dianggap sebagai aset dan memiliki nilai ekonomi. Hak atas KIK secara kolektif dipegang oleh masyarakat. Hak tersebut timbul karena penciptaan, pemeliharaan, peningkatan, dan transformasi kekayaan intelektual yang dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan. Sifat komunal hal ini tidak mengurangi fakta bahwa individu adalah agen fisik dalam menciptakan kekayaan intelektual komunal, namun kontribusi tersebut terjadi dalam konteks nilai-nilai komuinal, dan seringkali dengan visi, pengawasan, dan otoritas komunitas. 1 Walaupun demikian, ketiadaan pengetahuan tentang posisi KIK dalam hukum dan hak asasi manusia telah dirasakan dampaknya sekarang. Kasus-kasus misapropriasi, bahkan biopiracy pada berbagai wilayah KIK berdampak merugikan masyarakat pengemban. 2
Di wilayah Ekspresi Budaya Tradisional yang bersifat benda misalnya, cagar budaya dan berbagai artefak hancur dan dicuri di seluruh Indonesia patung Arjuna di Purwakarta dihancurkan oleh kelompok Islam radikal, 3 cagar budaya di Kota Surabaya dirusak, 4 juga di Yogyakarta . 5
1 Enninya S. Nwauche, ‘The Emerging Rights to Communal Intellectual Property’ (2015) 19 Marquitte Intellectual Property Law Review.[222].
2 Olufunmilayo Arewa, ‘Cultural Appropriation: When “Borrowing” Becomes Exploitation’ ( The Conversation ,  2016)  <https://theconversation.com/cultural-appropriation-when-borrowing- becomes-exploitation-57411>;  Erich  Hatala  Mathes,  ‘Cultural  Appropriation  without  Cultural Essentialism?’ (2016) 42 Social Theory and Practice.
3 Reyssent, ‘Patung Arjuna Dihancurkan, Mengapa Patung Polisi Dibiarkan?’ ( Kompasiana , 2016) <https://www.kompasiana.com/mikereys/56bfd884ad7e61fa0f44608b/patung-arjuna-di - hancurkan-mengapa-patung-polisi-dibiarkan?page=all#section2> diakses 20 Maret 2022.
4 Iming Imungkasi Devi Suko P, ‘Proses Penanganan Perusakan Cagar Budaya di Kota Surabaya (Studi Kasus Perusakan Bangunan Sinagoge Beit Hashem)’ (2015) 2 Novum Jurnal Hukum.
5 Gendro Keling, ‘Penegakan Hukum Cagar Budaya di Indonesia: Studi Kasus SMA 17 “1” Yogyakarta’ (2019) 14 Jurnal Kebudayaan 1.[1–14].
Media Iuris, 5 (3) 2022: 401-428
Di wilayah EBT takbenda, temuan Kusumadara, 6 Edayanti, 7 dan Mahadewi 8 menunjukkan  bahwa  musik,  tarian,  motif  perak  tradisional  Bali,  diambil  dan didaftarkan oleh perusahaan asing, selain klaim Malaysia atas produk-produk budaya Indonesia. 9 Di sisi lain, masyarakat pun (misalnya, UKM Batik) kurang peduli dengan EBT yang dilindungi dengan model hak cipta, karena hak cipta tidak dapat mengakomodir keadaan khusus batik Indonesia, sistem administrasi HKI tidak akomodatif, serta lemahnya penegakan hukum. 10
Di  wilayah  Indikasi  Geografis,  beberapa  contoh  kasus  peniruan  atau pemalsuan bisa disebutkan, antara lain: kerajinan perak tradisional Bali didaftarkan oleh perusahaan asing;. 11 Kopi Toraja didaftarkan mereknya sebagai Key Coffee Co. di Jepang tahun 1974, dan Kopi Gayo oleh perusahaan Jerman. 12 Akibatnya, produk yang dihasilkan dari bahan dan proses pengetahuan tradisional Indonesia tersebut tidak lagi diakui sebagai milik Indonesia, dan manfaatnya dinikmati pihak asing.
Di wilayah PT dan SDG, ketahanan pangan Indonesia terancam hilang sampai 75% karena negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang tetap ingin mempertahankan akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dengan mengambil dan menggunakan SDG secara legal dan terang-terangan. Negara-negara seperti Amerika dan Jepang memanfaatkan pengetahuan tradisional masyarakat lokal untuk kemudian diproduksi menjadi obat-obatan  sintetis.  Hal  ini  terjadi  misalnya,  pada  perusahaan  kosmetik
6 Afifah Kusumadara, ‘Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya  Tradisional  Indonesia:  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  non-Hak  Kekayaan Intelektual’ (2011) 18 Jurnal Hukum.[21].
7 Yenny Eta Widyanti, ‘Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis’ (2020) 13 Arena Hukum.[388–415].
8 Kadek Julia Mahadewi, ‘Program Budaya Hukum dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak di Bali’ (Universitas Udayana 2015).
9 Albert Yaputra dan Deddy Mulyana, ‘The Contestation of Cultural Claims in Online Media Between Malaysia and Indonesia’ (2020) 4 Jurnal Studi Komunikasi.[344–356].
10 Selvie Sinaga, ‘Faktor-Faktor Rendahnya Penggunaan HAKI di kalangan UKM Batik’ (2014) 21 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[77].
11 I Nyoman Lodra, Hak Kekayaan Intelektual dalam Peradaban Masyarakat Bali (Unesa University Press 2017).[xii].
12 Faradila Yulistari Sitepu, ‘The potential of Geographical Indications and Its legal protection’, E3S Web of Conferences 52 (CSSPO 2018).

## Diah Imaningrum: Eksplorasi Perlindungan Kekayaan...
Shiseido dari Jepang yang telah melakukan pembajakan hayati Indonesia dengan mengajukan 51 (lima puluh satu) permohonan paten tumbuhan berkhasiat obat dan rempah asli Indonesia. 13
Berbagai problem tersebut ditambah dengan globalisasi yang meningkatkan gesekan antarbudaya yang menyebabkan ketegangan dan klaim identitas 14 ; KIK  menjadi  objek  predatoris  pengusaha  trans-nasional  terhadap  artis  dunia berkembang, 15 dipercepat teknologi canggih yang mempermudah eksploitasi komersial karya seni, kerajinan, dan pengetahuan tradisional dalam skala besar- besaran, sehingga negara berkembang dirugikan. 16
Berbagai  kasus  tersebut  menunjukkan  pentingnya  pemahaman  serta penjelasan  yang  kritis  tentang  KIK  dan  kewajiban  negara  untuk  melindungi KIK, termasuk pelanggaran HAM di dalam wilayahnya yang dilakukan oleh pihak ketiga, khususnya terkait isu hukum misapropriasi dan biopiracy terhadap KIK. Misapropriasi adalah penggunaan kekayaan atau uang orang lain untuk kepentingan diri sendiri secara tidak jujur, 17 sementara biopiracy adalah perampasan dan monopoli terhadap pengetahuan pengobatan dan pertanian yang telah lama  tentang  alam  dan  sumber  daya  fisik  terkait. 18 Istilah ini menggambarkan cara perusahaan multinasional dari negara industri mengklaim kepemilikan, tumpangan gratis, atau mengambil keuntungan yang tidak adil dari pengetahuan tradisional dan sumber daya keanekaragamana hayati terkait. 19
13 Sudaryat, ‘Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetik Indonesia Dan Optimalisasi Teknologi Informasi Indonesia’ (2020) 4 Bina Hukum Lingkungan.[236–250].
14 UNESCO, Berinvestasi dalam Keanekaragaman Budaya dan Dialog Antarbudaya (UNESCO 2011); Cristoph Antons, ‘Asian Borderlands and the Legal Protection of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions’ (2013) 47 Modern Asian Studies 1403; Mira Burri-Nenova, ‘Digi - tal Technologies and Traditional Cultural Expressions: A Positive Look at a Difficult Relationship’ (2010) 17 International Journal of Cultural Property.
15 Adebambo Adewopo, ‘Protection and Administration of Folklore in Nigeria’ (2013) 3 SCRIPT-ed.[10].
16 Christoph Graber dan Mira Burri-Nenova, Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions in a Digital Environment (Edward Elgar 2008).[205].
17 Bryan A. Garner, Black’s Law Dicitionary (10 edn, Thomsons Reuters 2014). misappropriation ( n ). 18 Daniel  F.  Robinson,  ‘Locating  Biopiracy:  Geographically  and  Culturally  Situated Knowledges’ (2010) 42 Environment and Planning 38–39.
19 Graham Dutfield, ‘Identification of Outstanding ABS Issues: Access to GR and IPR; what is Biopiracy?’, International Expert Workshop on Access to Genetic Resources and Benefit Sharing (2004).
KIK perlu dieksplorasi dalam kerangka hukum dan hak asasi manusia (HAM).  Hal  ini  berarti  terlebih  dahulu  mengkaji  makna  “hak”,  yang  dalam kerangka Wesley Hohfeld meliputi hak sebagai lawan kewajiban, hak sebagai keistimewaan/  privilege,  hak  sebagai  power,  dan  hak  sebagai  kekebalan. 20
Kemudian,  bagaimana  keempat  makna  tersebut  terejawantah  dalam  norma hukum yang mewadahi KIK. Posisi KIK - yang selama ini dikenal meliputi Pengetahuan  Tradisional,  Ekspresi  Budaya  Tradisional,  Indikasi  Geografis, dan Sumber Daya Genetik 21 –  perlu  ditempatkan  secara  jelas  dan  setepat- tepatnya dengan mengkaji filosofi, konsep, historisitas, dan kerangka regulasi di tingkat internasional dan nasional. Ditempatkannya posisi KIK secara tepat dalam kerangka hak asasi manusia didasarkan pada teori elemen-elemen yang harus ada dalam hukum, termasuk dalam hal pengaturan KIK, yang meliputi legal precepts (norma-norma otoritatif), mekanisme/tata cara, maupun elemen ideal. 22

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan bahan hukum kepustakaan hukum, terdiri dari tiga bentuk: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan alat bantu hukum ( legal aid ) berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis berdasarkan metode lingkar hermeneutika, dengan analisis linguistik dan fenomenologis (filosofis dan perbandingan) untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif 23 tentang KIK dalam kerangka hukum dan hak asasi manusia (HAM).
20 Wesley Newcomb Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning (Yale University Press 1964); Wacks Raymond, Philosophy of Law, A Very Short Introduction (Oxford University Press 2006).[53–55].
21 Ria Wierma, Yunita Maya Putri dan Rehulina, ‘Recognizing The Protection of Communal Intellectual Property’, 2nd International Conference on Fundamental Rights (Faculty of Law, University of Lampung 2019).
22 Roscoe Pound, The Ideal Element in Law (Liberty Fund Inc 2002).[32].
23 Diah Imaningrum Susanti, Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berdasarkan Lingkar Herme- neutika (Indonesian Philosophical Studies 2005); Diah Imaningrum Susanti, Penafsiran Hukum: Teori dan Metode (Hak Cipta, Kajian Filosofis dan Historis) (Sinar Grafika 2019).
Diah Imaningrum: Eksplorasi Perlindungan Kekayaan...

## Hukum Positip tentang Kekayaan Intelektual Komunal
Walaupun masih ada pendapat bahwa KIK harus mengandung intervensi intelektualitas manusia, 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal mendefinisikan KIK sebagai Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi  Geografis.  Secara  umum  Kekayaan  Intelektual  Komunal  merupakan Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis  Kekayaan  Intelektual  lainnya  yang  kepemilikannya  bersifat  eksklusif  dan individual. Kekayaan intelektual komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat. 25
Konsep Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan konsep yang baru berkembang mengingat kekayaan intelektual itu sendiri didasarkan pada konsep barat dan lebih bersifat melindungi karya-karya intelektual individual. Namun demikian, rezim-rezim hak kekayaan intelektual konvensional itu “dipaksakan” untuk melingkupi, mengatur, dan melindungi kekayaan intelektual komunal. Definisi  dan  ruang  lingkup  KIK  dan  hukum  berada  dalam  perdebatan  seputar kekayaan, intervensi intelektualitas manusia, kepemilikan komunal, dan isu-isu hak asasi manusia. 26

## Ekspresi Budaya Tradisional
Ekspresi Budaya Tradisional Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) bernilai penting sebagai saksi sejarah suatu komunitas, yang secara perlahan dan bertahap membentuk gambaran unik tentang budaya dan identitas sosial dari komunitas. Bertahan hidupnya komunitas tidak hanya persoalan eksistensi fisik, melainkan
24 Ahmad M. Ramli dan et.al, Hukum  Kekayaan  Intelektual:  Indikasi  Geografis  dan  Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik (Rafika Aditama 2019).[v].
25 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ‘Kemenkumham Bersama Pemprov Yogyakarta Lindungi Kekayaan Intelektual Komunal’ (2019) 3 Media HKI; Enninya S. Nwauche (n 1).[222].
26 M.M. Carpenter, ‘Intellectual Property Law and Indigenous Peoples: Adapting Copyright Law to the Needs of a Global Community’ (2004) 7 Yale Human Right and Development Law.[1].
bergantung pada dipeliharanya hubungan dengan tanah dan komunitas mereka. 27
EBT  juga  memberi  sumbangan  pada  industri  lain  seperti  iklan,  film,  eksport, fesyen,  dan  musik.  Maka,  Perlindungan  EBT  menjadi  pelestarian  nilai  budaya komunitas yang menyatu dengan bertahan hidupnya komunitas.
Hak-hak budaya komunitas adalah hak asasi manusia yang mendasar, sejalan  dengan  Pasal  15  The  International  Covenant  on  Economic,  Social  and Cultural Rights (ICESCR). Melindungi EBT menjadi bernilai bukan hanya untuk EBT itu sendiri, melainkan untuk mempromosikan keanekaragaman budaya manusia, penghormatan, sekaligus mencerminkan hak asasi komunitas dan mempromosikan perkembangan budaya manusia. Selain itu, EBT memiliki nilai ekonomik, terlebih dalam dunia global saat ini, karena seni dan kerajinan rakyat sebagai industri adalah bagian signifikan dari Penghasilan Domestik Bruto ( Gross Domestic Product /(GDP) di banyak negara berkembang dan bagian penting dari ekonomi Indonesia.
Perkembangan  globalisasi  akan  meminggirkan  EBT,  yang  jika  tidak  ada kesadaran,  kebijakan,  maupun  regulasi  yang  tepat  terhadap  potensi  risiko misapropriasi terhadap EBT, maka masyarakat pengemban EBT itu sendiri yang akan dirugikan. Perlindungan terhadap EBT mencakup perlindungan dalam arti positif dan defensif. 28 Perlindungan positif mencakup pembuatan hukum yang memastikan bahwa tidak ada eksploitasi dan penggunaan yang tidak sah ( unauthorized ) atas PT-EBT. Sementara perlindungan hukum yang defensif merupakan strategi untuk memastikan bahwa tidak ada klaim yang tidak sah atas EBT. World Intellectual Property Organization (WIPO) menyamakan perlakuan pelanggaran  terhadap  PT  dan  EBT,  dalam  satu  istilah:  “misappropriation”, suatu tindakan melawan hukum dengan cara menggunakan informasi yang  menggunakan  informasi/ide-ide  yang  tidak  bisa  dihakcipta-kan  yang dikumpulkan dan diserbarluaskan oleh sebuah organisasi untuk mendapatkan
27 Lisa Zhang, Research on Intellectual Property Protection of Folklore (Law Press China 2007).[42].
28 ‘Glossary of Key Terms Related To Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Traditional Cultural Expressions’ (2012).
Diah Imaningrum: Eksplorasi Perlindungan Kekayaan...
keuntungan untuk bersaing secara tidak sehat, atau menuru suatu karya yang penciptanya belum diketahui atau diberi hak eksklusif atas karya tersebut. 29
Sebagian besar EBT berada di wilayah seni, sastra, dan musik, seperti cerita  rakyat,  lagu-lagu  rakyat,  dan  kerajinan  tradisional.  Gambaran  tentang sastra, musik, dan seni itu adalah penting ketika kita mempertimbangkan sistem kekayaan  intelektual  yang  memadai/cocok  untuk  melindungi  EBT.  Walaupun demikian, sistem hak kekayaan intelektual, sebagai suatu bidang yang dirancang khususnya untuk hak-hak individual model Barat, perlu dikritisi, apakah mampu melaksanakan fungsi perlindungan secara efektif untuk hak-hak kolektif. Dalam hal ini, hak cipta merupakan ranah hukum kekayaan intelektual yang paling banyak dibicarakan untuk melindungi EBT.
Perlindungan hak cipta atas EBT mencakup dua wilayah utama. Wilayah pertama adalah perlindungan EBT di mana identitas penciptanya tak diketahui, mencakup  perwujudan-perwujudan  budaya  secara  lisan,  musikal,  tindakan, dan bersifat takbenda ( intangible ). Semua bentuk perwujudan di atas memiliki suatu  formula  mendasar  atau  pola  dasar.  Sarjana  Cina  menyebutnya  sebagai “EBT Gaya Induk” atau mother-style folklore, 30 Istilah yang juga digunakan dalam WIPO report. 31
Wilayah kedua, perlindungan EBT dimana pencipta dari EBT turunan ini  dapat  diketahui/diidentifikasi,  karena  pencipta  secara  sadar  atau  tak  sadar mengubah dan mengembangkan pola-pola dasar atau formula-formula dasar, atau mempertunjukkan ulang simbol-simbol atau gambaran rohaniah dalam cara yang lain untuk membuatnya lebih baik dengan apresiasi estetik. Semua aspek kerja akal budi ini dilakukan oleh pencipta. Inilah yang disebut “karya yang didasarkan pada folklore atau diinspirasi oleh folklore”, yang seringkali disebut “EBT Gaya Anak” atau Child-style Folklore. Di Bali, misalnya, puisi klasik selalu diajarkan pada
29 Bryan A. Garner (n 17). Misappropriation.
30 Lisa  Zhang,  ‘Protecting  Traditional  Cultural  Expressions  From  a  Copyright  Perspective’ (Fudan University Law School 2008).[40].
31 WIPO, ‘Consolidated Analysis of the Legal Protection of Traditional Cultural Expressions’ (2003) WIPO/GRTKF/IC/5/3, 2003.
para murid magang melalui metode meniru terus menerus tanpa menunjukkan sumber  puisi  itu,  yang  mungkin  menjadi  plagiarisme  besar-besaran  ( rampant plagiarism ) menurut orang Barat. Lagu, penampilan, dan seni grafis mereka hanya akan tumbuh dengan subur dan eksis ketika khususnya orang muda setempat, melakukan copy karya-karya warisan dan gaya-gaya yang diwariskan, termasuk koreografer tari klasik dan produsen dari pedang untuk ceremonial (keris) yang terkenal karena potensinya, yang dalam bahasa Jawa diistilahkan sebagai mutrani , yang berarti “to make a child of,” ketika berbicara tentang pembuatan suatu tiruan dengan  sengaja  dari  suatu  karya  yang  hebat. 32 Maka, konsep-konsep hak cipta Euro-American tentang berharganya hak cipta yang original dan konsep-konsep tentang peniruan yang sah atau tidak sah, sering menjadi kurang masuk akal jika diberlakukan untuk kekayaan intelektual komunal, khususnya EBT.
Peran negara sebagai pemegang hak cipta atas EBT menuai kritik dalam penelitian Aragon 33 melalui analisisnya tentang nasionalisme kekayaan takbenda.
Kajian  penafsiran  hukum  yang  komprehensif  berbasis  Lingkar  Hermeneutika dari Susanti 34 menunjukkan  bahwa  hukum  hak  cipta  tak  memadai  dalam melindungi EBT karena filosofi dan tujuannya yang berbeda: hak cipta bersifat individual,  jangka  waktu  terbatas,  mensyaratkan  fiksasi,  sama  sekali  berbeda dengan konsep EBT yang bersifat turun temurun dan tak diketahui penciptanya. Juga, tiga kali pengundangannya dilakukan tanpa naskah akademis, tak menunjukkan  maksud  pembuat  undang-undang  mengapa  EBT  dimasukkan dalam ranah hukum hak cipta.
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), dalam formulasinya saat ini, kurang memadai untuk melindungi kreativitas masyarakat adat.  UUHC  sebenarnya  sudah  memperluas  jangkauan  sehingga  mencakup “authorship”  komunal,  dengan  memasukkan  EBT  dalam  ranah  hukum  hak
32 Lorraine V. Aragon, ‘Copyrighting Culture for the Nation? Intangible Property Nationalism and the Regional Arts of Indonesia’ (2014) 19 International Journal of Cultural Property.[292].
33 ibid. [269].
34 Diah Imaningrum Susanti, Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berdasarkan Lingkar Herme- neutika (n 23); Diah Imaningrum Susanti, Hak Cipta, Kajian Filosofis dan Historis (Intrans Publishing 2017).
Diah Imaningrum: Eksplorasi Perlindungan Kekayaan...

## cipta. Ekspresi Budaya Tradisional diwadahi dalam sistem kekayaan intelektual
Indonesia dalam konstruksi “authorship” yang diatur dalam ranah hukum hak cipta. Dalam UUHC, terdapat 2 (dua) Pasal yang mengatur EBT, yakni Pasal 38 dan Pasal 39 yang berbunyi:
(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
(2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 39
(1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
(2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
(3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku  jika  Pencipta  dan/atau  pihak  yang  melakukan  Pengumuman  dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
(5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.
Perlindungan  EBT  menimbulkan  problem  karena  sejak  dibuatnya  UUHC tahun  1982,  belum  ada  peraturan  pelaksanaan  dan  belum  ada  badan  yang berwenang sebagai representasi negara dalam melindungi EBT. 35 Sampai saat ini, belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang hak cipta yang dipegang oleh negara atas EBT sebagaimana diamanatkan oleh UU ini. Hasil wawancara dengan DJHKI subdit pelayanan hukum hak cipta dan desain Industri
35 Rafles Junarto Poltak Manondang Banjar Nahor, ‘Perlindungan Hukum Hak Cipta Folklor atas Tari-Tarian Rakyat Indonesia’ (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2013).
menunjukkan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah ini telah dirancang dan menunggu pengesahan dari Pemerintah. 36
Selain itu, di tataran pemerintah, selain dokumentasi EBT masih belum lengkap, masih ada dualisme otoritas dalam hal inventarisasi EBT, yakni DJKI dan Kemendikbud. 37 DJKI melakukan Inventarisasi KIK di berbagai daerah, sementara Kemendikbud juga telah melakukan inventarisasi atas warisan budaya takbenda (yang sebagian merupakan KIK) di berbagai daerah. Kedua lembaga ini sama- sama melakukan inventarisasi atas KIK. Hal ini bersumber dari belum jelasnya ranah hukum yang seharusnya mewadahi EBT, ranah hukum hak cipta – yang berarti mengasosiasikan EBT dengan konsep kepenciptaan/ “authorship” yang memiliki  pencipta,  ataukah  warisan  budaya  –  yang  berarti  mengandaikan  EBT sebagai warisan, tidak ada pencipta, dan harus dilestarikan oleh negara.

## Indikasi Geografis
Indikasi  Geografis  (IG)  juga  merupakan  wadah  yang  disediakan  sistem kekayaan intelektual untuk melindungi hak atas KIK. IG muncul sebagai skema registrasi nasional dan alat multifungsi dalam menampilkan karakter lokal dan tradisional produk di pasar global. 38 Fungsi  utamanya  adalah  menunjukkan keterhubungan antara kualitas, karakteristik atau reputasi barang dan wilayah asalnya. 39 Dalam masyarakat kontemporer, gagasan tentang aglomerasi produktif lokal dihubungkan dengan konsep daya saing, sehingga IG menjadi objek kajian kebijakan publik. 40
36 Hasil wawancara dengan Kasubdit Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, Ditjen Kebudayaan Kemdikbud, pada tanggal 16 Juni 2017. Lihat: Diah Imaningrum Susanti, Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual (Widya  Sasana  Publication  2019).[66] . 37 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (n 25); Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Panduan Pencatatan, Penetapan, dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015).
38 Andrea Zappalaglio, The Transformation of EU Geographical Indications Law: The Present, Past and Future of the Origin Link (Routledge 2021).
39 K. Carpets, Geographical indications (World Intellectual Property Indicators 2017).
40 M.A. Conejero, A. Da dan S. César, ‘The Governance Of Local Productive Arrangements (LPA) For The Strategic Management Of Geographical Indications (GIS)’ (2017) 20 Ambiente and Sociedade.[293–294].
Diah Imaningrum: Eksplorasi Perlindungan Kekayaan...
Dalam hukum Eropa, konsep kualitas produk berbasis asal wilayah telah mapan pada budaya, institusinya. 41 Perlindungan diberikan bagi produk lokal berbasis identitas teritorial yang kuat dan reputasi teritorial, dan/atau produk- produk khusus berbasis cara-cara produksi spesifik dan yang kualitas, reputasi, atau  karakter  pada  asal  geografisnya.  Di  negara-negara  anggota  TRIPS,  WTO boleh menentukan metode yang memadai untuk menerapkan ketentuan IG di dalam skema hukum mereka sendiri. Pengakuan akan anggur dan alkohol yang mensyaratkan  perlindungan  hukum  IG  yang  “ditinggikan”,  sebagian  adalah karena  didesakkannya  kebijakan  memberlakukan  UU  tahun  1905  di  Perancis yang berbasis kebutuhan untuk mengidentifikasi anggur berbasis geografis untuk memangkas penyalahgunaan pada sebutannya. 42
Penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  terkait  kemasan  yang  disertifikasi oleh European Union, responden mau membayar harga premium untuk produk dengan suatu label IG. 43 Selain itu, perlindungan IG berkorelasi terhadap ekonomi petani, perlindungan konsumen, dan pelestarian lingkungan. 44 Bérard and Marchenay menggambarkan IG sebagai sarana “memampukan masyarakat untuk menerjemahkan pengetahuan patrimonial, kolektif, dan pengetahuan yang sudah hidup lama dalam kehidupan mereka ke dalam mata pencaharian dan pendapatan, sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati. 45
Di Indonesia, UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek mendefinisikannya sebagai  suatu  tanda  yang  menunjukkan  daerah  asal  suatu  barang  dan/atau produk  yang  karena  faktor  lingkungan  geografis  termasuk  faktor  alam,  faktor
41 Cerkia Bramley, Estelle Biénabe dan Johann Kirsten, Developing Geographical Indications in the South: The Southern African Experience (Springer 2013) v; Vadim Mantrov, EU Law on Indications of Geographical Origin: Theory and Practice (Springer International Publishing 2014); Michael Blakeney, The Protection of Geographical Indications: Law and Practice (Edward Elgar Cheltenham 2014).[291–292].
42 William van Caenegem dan Jen Cleary, The Importance of Place: Geographical Indications as a Tool for Local and Regional Development (Springer International Publishing 2017).[83–84].
43 M.C. Aprile, V. Caputo dan R. M. N. Jr, ‘Consumers valuation of food quality labels’ [2012] International Journal of Consumer Studies.[158–165].
44 Ahmad M. Ramli dan et.al (n 24) v; S. Besky, ‘The Labor of Terroir and the Terroir of Labor : Geographical Indication and Darjeeling Tea Plantations’ (2014) 31 Agric Hum Values.[83–96].
45 Michael  Blakeney,  ‘Geographical  Indications  and  Environmental  Protection’  (2017)  12 Frontiers of Law in China.[2].
manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan  karakteristik  tertentu  pada  barang  dan/atau  produk  yang  dihasilkan.  IG diberikan oleh negara sebagai hak eksklusif kepada pemegang IG yang terdaftar, selama  reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik  yang  menjadi  dasar  diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. IG tidak dapat dialihkan secara bebas karena pengguna IG harus memiliki asosiasi yang memadai terkait wilayah geografis dan harus mentaati praktik-praktik produksi yang mencirikan wilayah tersebut. Lembaga yang mewakili produsen biasanya bertanggung jawab untuk melakukan gugatan atas tindakan yang melanggar hukum atas IG. 46
Hubungan EBT dan IG sangat erat. Fokus EBT lebih pada perlindungan nilai-nilai dan keutamaan yang terdapat pada budaya tradisional, dimana EBT itu membentuk IG. Dalam hal ini, IG menjadi salah satu produk dari EBT, IG menjadi bagian  dari  EBT  berwujud,  sebagai  penanda  produk,  dimana  produk  tersebut menunjukkan  daerah  asalnya.  Perlindungan  produk  EBT  melalui  IG  bisa  jadi lebih konkret, yaitu melalui komersialisasi, pelabelan produk, pemberian merek, sementara perlindungan EBT lebih abstrak, yakni melalui pelestarian dan upaya- upaya promotif. 47
Perlindungan KIK melalui IG masih menemui kendala. Purnamawati 48 menunjukkan hambatan pengrajin tenun Gringsing dalam melakukan pengurusan IG karena belum ada kesepakatan untuk menunjuk salah seorang untuk dijadikan pemegang hak. Di samping itu, kesadaran hukum masyarakat yang rendah, kompetisi fatricidal, dan ancaman produk-produk palsu membuat komunitas enggan mengurus IG. 49 Padahal, perlindungan atas produk lokal yang bereputasi internasional amat rentan dengan praktik peniruan.
46 Michael Blakeney, International Food Law and Policy (Springer International Publishing 2016).
[101–143].
47 Diah Imaningrum Susanti, ‘Designing Intellectual Property-based Law to Protect Traditional Cultural Expressions’, Conference Paper at 16thAsian Law Institute (ASLI) Conference (Asian Law Institute (ASLI) 2019).
48 I Gusti Ayu Purnamawati, ‘Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Wilayah’ (2016) 11 Pandecta.[11].
49 Rashmi Aggarwal dan H. Singh, ‘Branding of Geographical Indications in India: A Paradigm to Sustain Its Premium Value’ (2014) 56 International Journal of Law and Management.[431–442].
Diah Imaningrum: Eksplorasi Perlindungan Kekayaan...
Praktik  peniruan  terhadap  IG  terjadi  misalnya,  pada  kopi  yang  bukan dari  Toraja  dipasarkan  dengan  nama  Kopi  Toraja  sehingga  mengurangi  pasar potensial Kopi Toraja yang asli. Sebelum Kopi Toraja didaftarkan sebagai IG di Indonesia, nama Kopi Toraja telah didaftarkan sebagai merek di Amerika Serikat. Dampaknya adalah terhalanginya eksportir kopi untuk memasarkan produk dengan  menggunakan  nama  Toraja  atau  gambar  rumah  tradisional  Toraja  ke pasar domestik Amerika Serikat. Di dalam negeri sendiri, beberapa perusahaan Indonesia  juga  telah  mendaftarkan  merek  dengan  memakai  istilah  “Toraja”  di DJKI dengan memakai istilah “Toraja” maupun kata-kata yang mengindikasikan daerah Toraja. Merek-merek ini, jika ditelusuri lebih jauh, dikelola bersama antara Perusahaan Jepang dan Indonesia. 50
Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis telah memberi peluang kepada pemegang hak merek individual untuk menghentikan pemakaian mereknya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan produsen diharapkan bergabung dalam asosiasi pemegang hak IG sehingga dapat menikmati perlindungan yang lebih kuar bagi produknya sendiri melalui hak komunal yang eksklusif. Namun ketentuan ini belum atau sulit diimplementasikan. 51
Sebagai kekayaan intelektual yang dimiliki komunitas, hak-hak komunitas harus dilindungi agar transaksi atas produk-produk IG berlangsung secara fair . Coriat and Weinstein 52 menyebutkan dua syarat tersebut: (1) definisi yang baik dan kesepakatan umum tentang hak-hak yang dimiliki; (2) mekanisme yang menjamin dihormatinya hak-hak tersebut. Pada sebagian besar masyarakat, mekanisme ini dikontrol oleh negara. Yang lebih penting, cara hak kepemilikan ini dilindungi dan diakui adalah refleksi dari hubungan kekuasaan yang eksis di dalam pasar dan di luar pasar (yang bisa mengarah pada suatu ‘asymmetry of exchange’). 53
50 Ahmad M. Ramli dan et.al (n 24).[10].
51 ibid .
52 I. Calboli dan D. Gervais, ‘Socio Economic Aspects of Geographical Indications’ ( WIPO , 2015) <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_bud_15/wipo_geo_bud_15_9-an - nex1.pdf>.
53 Louis Augustin Jean, Hélène Ilbert dan ‘Neantro Saavedra-Rivano, Geographical Indications and International Agricultural Trade (Palgrave Macmillan 2012).[51].

## Pengetahuan Tradisional (PT) dan Sumber Daya Genetik (SDG)
PT merupakan pengetahuan tentang fungsi SDG. Salah satu aspek pengetahuan tradisional yang penting dan memiliki potensi yang tinggi adalah pengetahuan tentang fungsi pengobatan tradisional atau obat tradisional. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan PT dan  SDG yang sering dimanfaatkan oleh inventor dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang baru.
PT dan SDG adalah konsep yang terpisah. PT adalah aset tidak berwujud, sementara SDG adalah berwujud. Seperti halnya sumber daya lain yang bernilai material, komposisi genetik SDG “mewakili seperangkat kode, dengan masing- masing  bagian  membawa  informasi  spesifik  yang  berhubungan  dengan  fungsi tertentu”. 54 PT tidak bertentangan dengan pengetahuan Barat, tetapi ia paling baik dipahami sebagai sistem nyata dari pengetahuan, makna, nilai, dan praktik yang tertanam kuat dalam budaya asli. 55
Materi  fisik  keanakeragaman  hayati  “tidak  hanya  dinilai  dari  atribut langsungnya” (seperti benih yang berfungsi sebagai makanan untuk memuaskan rasa  lapar,  atau  komposisi  daun  yang  membawa  efek  obat),  tetapi  juga  “untuk konten  informasi  yang  tidak  berwujud  (misalnya  kapasitas  benih  untuk menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan tanaman, atau pengkodean tanaman untuk protein terapeutik). 56 Di luar konten informasinya, bahan  fisik  keanekaragaman  hayati  biasanya  merupakan  objek  nilai  budaya, estetika, dan spiritual bagi sebagian besar masyarakat adat dan masyarakat lokal. Dalam  konteks  ini,  keanekaragaman  hayati  berfungsi  sebagai  media  fisik  yang mewujudkan informasi berharga dan menyampaikan nilai-nilai budaya, sehingga seringkali dianggap sebagai bentuk aset yang tidak berwujud.
54 Teshager  Dagne,  ‘The  Protection  of  Traditional  Knowledge  in  the  Knowledge  economy: Cross-Cutting Challenge’ (2012) 14 International Property Law.[137–178].
55 S.  Smallacombe,  M.  Davis  dan  R.  Quiggin,  ‘Scoping  Project  on  Aboriginal  Traditional Knowledge’ (2007).[7] dalam Teshager Dagne (n 54).[137–178].
56 Von Lewinski S, Indigenous Heritage And Intellectual Property: Genetic Resources, Traditional Knowledge And Folklore (Kluwer Law International 2004).[205] dalam Teshager Dagne (n 54).[137– 178].
Diah Imaningrum: Eksplorasi Perlindungan Kekayaan...
Ketertarikan terhadap PT muncul karena revolusi bioteknologi yang membuat para peneliti di industri pertanian dan farmasi terus memanfaatkan keanekaragaman hayati sebagai dasar untuk mencari obat berbagai penyakit dan sarana untuk meningkatkan ketahanan pangan. 57 Inti dari materi PT adalah keanekaragaman hayati. Hal ini disebabkan oleh karena selama lebih dari 10.000 tahun tanaman telah menyediakan bukan hanya makanan, melainkan juga bahan- bahan dasar untuk menghasilkan barang yang melestarikan dan meningkatkan kehidupan manusia.
Urgensi perlindungan PT dan SDG secara moral dan ekonomi menimbulkan reaksi dua kutub: di satu sisi, dipahami bahwa PT dalam wilayah publik tetap berada dalam negara itu, sehingga seharusnya ia tersedia secara publik tanpa hambatan apapun; di sisi lain, PT adalah pengetahuan yang tunduk pada ketertutupan dan oleh karenanya ada efisiensi-efisiensi dalam menyediakannya. Debat antara kedua ini menyangkut dimensi statis dari perlindungan pengetahuan, yakni efek dari perlindungan tersebut terhadap distribusi dan penyebaran ilmu pengetahuan.
Urgensi  perlindungan  PT/SDG  adalah  untuk  melindungi  masyarakat/ komunitas pengemban dari tindakan biopiracy .  Tindakan ini melanggar sebagian besar, nilai-nilai spiritual dan non komersial masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, yang dipertaruhkan adalah keberadaan pengetahuan itu sendiri karena “kelangsungan  hidup  budaya  masyarakat  berada  di  bawah  ancaman”  dengan adanya biopiracy itu. 58
Vandana Shiva menguraikan tiga cara biopiracy memengaruhi negara- negara berkembang: pertama, hal itu menciptakan klaim palsu tentang kebaruan dan penemuan, meskipun pengetahuan itu telah berkembang sejak jaman dulu; kedua, mengalihkan SDG yang langka ke monopoli kontrol perusahaan, merampas komunitas lokal dan praktisi adat; dan ketiga, menciptakan monopoli pasar dan mengeluarkan inovator asli dari bagian yang sah dari pasar lokal, nasional, dan
57 Teshager Dagne (n 54).[137–178].
58 WIPO,  ‘Traditional  Knowledge:  Key  to  a  Diverse  and  Sustainable  Future,  Intellectual Property and Traditional Knowledge: Booklet’ 2.[7].
internasional. 59 Hal ini terjadi pula di Indonesia, terlebih belum adanya database tentang SDG yang dimiliki. 60
PT bisa terdiri dari pengetahuan yang rumit maupun sederhana secara teknis,  yang  sangat  mudah  ditiru.  Misalnya,  seorang  dukun  menunjukkan suatu tanaman yang ia gunakan pada pasien yang mengeluh sakit kepala kepada seorang bioprospector . Sang Bioprospector tidak butuh instruksi lebih  lanjut  untuk  memahami  bahwa  tanaman  itu  berpotensi  mengandung suatu bahan aktif yang bermanfaat 61 Sederhananya peniruan PT di bidang obat-obatan memunculkan kritik keras bahwa perlindungan PT adalah hal yang tidak masuk akal.  Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa HKI tidak  hanya  mempromosikan  kreativitas,  melainkan  juga  mempromosikan pengalihannya dan penyebarluasannya. Dilingkupkannya PT di dalam HKI akan berdayaguna dalam memunculkan insentif untuk mendokumentasikan dan melestarikannya, sehingga melindunginya dari kepunahan. Tentu, manfaat itu akan bergantung pada konfigurasi khusus yang diberikan pada mekanisme  hukum  yang  diambil,  melainkan  berbagai  rejim  perlindungan hukum sui generis yang dipakai selama ini telah mendesakkan perlunya pendokumentasian, baik sebagai syarat perlindungan (yakni mekanisme konstitutif) , atau sebagai suatu elemen bukti dari kepemilikan (sebagai instrumen deklaratif). Maka, perlindungan PT dan SDG  merupakan konsekuensi langsung untuk memberdayakan pengemban hak terhadap komersialisasi hak tanpa wewenang.
Payung perlindungan hukum terhadap PT dan SDG terdapat dalam Pasal
59 Vandana Shiva, ‘War against Nature and the People of the South’ in Sarah Denny Anderson (ed), Views from the South: The Effects of Globalization and the WTO On Third World Countries (2000). [116–118]. <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/views- south-effects-globalization-and-wto-third-world>.
60 Sudaryat (n 13).
61 Nuno  Pires  de  Carvalho,  ‘From  the  Shaman’s  Hut  to  the  Patent  Office:  A  Road  Under Construction’ in Charles R. McManis (ed), Biodiversity and the Law: Intellectual Property, Biotechnology and Traditional Knowledge (Earthscan 2007).[244].
Diah Imaningrum: Eksplorasi Perlindungan Kekayaan...
33 ayat 3 UUD 1945. 62 Selain itu, PT diakui oleh negara berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 , yang menyatakan bahwa : “Negara  mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang”.
Selain  itu,  Pasal  28I  ayat  (3)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan  zaman  dan  peradaban.  Hal  ini  dijelaskan  lagi  dalam  Pasal  5 Undang-Undang  No.  5  Tahun  2017  tentang  Pemajuan  Kebudayaan  (UUPK), bahwa : PT merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan meliputi : (a). tradisi lisan; (b). manuskrip; (c). adat istiadat; (d). ritus;
(e). pengetahuan tradisional; (f). teknologi tradisional; (g). seni; (h). bahasa; (i). permainan rakyat; dan (j). olahraga tradisional.
Dalam penjelasan UU tersebut, ditegaskan bahwa “pengetahuan tradisional” adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.
Kemajuan bioteknologi dibangun di atas pencapaian teknis para ilmuwan utara namun di atas keragaman genetik komunitas Selatan. 63 Seperempat dari semua obat resep yang tersedia saat ini berasal dari tumbuhan, dan lebih dari setengahnya dikembangkan dari senyawa alami. Penelitian tentang tanaman rosy
62 Pasal 33 UUD 1945 berbunyi: ”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 tersebut maka pengelolaan sumberdaya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam (natural resource oriented) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dan terpadu.
63 Noah  Zerbe,  ‘Biodiversity,  Ownership,  and  Indigenous  Knowledge:  Exploring  Legal Frameworks for Community, Farmers, and Intellectual Property Rights in Africa’ (2005) Ecological Economics.[493–506].
periwinkle ( Catharanthus roseus ) misalnya, yang dulu asli Madagaskar tetapi tidak lagi ditemukan di tempat itu karena deforestasi, mengarah pada pengembangan pengobatan yang sangat efektif untuk leukimia anak dan penyakit Hodgin. 64
Keanekaragaman hayati, tumbuh-tumbuhan, hewan, yang masih hidup di dalam hutan, perairan, atau bentuk-bentuk habitat aslinya, belum dapat dikatakan sebagai  kekayaan  intelektual  komunal  sejauh  belum  ada  intervensi  intelektual atas bahan tersebut. Ia bisa menjadi produk KIK, seperti IG misalnya, sejauh ada intervensi intelektual manusia, yang tidak harus berbentuk transformasi produk menjadi produk jadi, namun bisa merupakan PT tentang fungsi khusus dari objek- objek tersebut. 65
Setiap daerah di Indonesia memiliki beberapa sumber daya genetik yang khas, yang sering berbeda dengan yang ada di daerah lain. Kekayaan sumber daya  genetik  yang  melimpah  telah  memberikan  penghidupan  bagi  sejumlah penduduk  bahkan  turut  berperan  dalam  menjaga  ketahanan  pangan  dan Kesehatan, tumbuh-tumbuhan, hewan, yang masih hidup di dalam hutan, perairan, atau bentuk-bentuk habitat aslinya, belum dapat dikatakan sebagai kekayaan intelektual komunal sejauh belum ada intervensi intelektual atas bahan tersebut. Ia bisa menjadi produk KIK, seperti IG atau paten, misalnya, sejauh ada intervensi intelektual manusia, yang tidak harus berbentuk transformasi produk menjadi produk jadi, namun bisa merupakan pengetahuan tentang fungsi khusus dari objek-objek tersebut. 66
Keterkaitan antara PT, SDG, dan HKI mewujud dalam Pasal 26 (1) Undang- Undang  Nomor  13  tahun  2016  tentang  Paten  yang  menyatakan  bahwa  :  “Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi paten. Penjelasan  ketentuan  tersebut  adalah  bahwa  alasan  penyebutan  asal  dari  SDG
64 N. Farnsworth, ‘Screening plants for new medicines’ in E.O. Wilson (ed), Biodiversity (National Academy Press 1998).[83–97].
65 Ahmad M. Ramli dan et.al (n 24).[110].
Diah Imaningrum: Eksplorasi Perlindungan Kekayaan...
dan/atau  PT  dalam  deskripsi  supaya  sumber  daya  genetik  dan/atau  PT  tidak diakui  oleh  negara  lain  dan  dalam  rangka  mendukung  Access  Benefit  Sharing (ABS). Selain itu, ditegaskan sanksinya jika paten yang berasal dari SDG dan/atau PT  tersebut  tidak  menyebutkan  dengan  jelas  dan  benar  asal  SDG  dan/atau  PT tersebut dalam deskripsi (Pasal 132 UUP).
Ditinjau  dari  pendekatan  perlindungan  hukum,  nampak  bahwa  Undang- Undang Paten menggunakan pendekatan yang defensif, dengan menentukan sarana  hukum  yang  bertujuan  mencegah  pihak  ketiga  untuk  mengklaim  hak- hak atas elemen PT secara tanpa alasan. Akan lebih konkret jika unsur-unsur PT dapat dikumpulkan dan disusun dalam database dalam suatu cara sedemikian sehingga mengijinkan pertimbangan pemeriksa merek dan paten sebagai p rior art atau lainnya sebagai penghalang registrasi. 67 Alternatifnya, adalah adanya syarat pengungkapan di dalam aplikasi paten tentang asal mula sumber genetik dan persetujuan berdasarkan informasi (informed consent) terdahulu dari pemegang PT yang akhirnya digunakan dalam membuat invensi yang diklaim.
Indonesia juga telah meratifikasi Convention on Biological Diversity (CBD), melalui UU Nomor 5 Tahun 1994. Inti dari UU ini adalah diakuinya peranan masyarakat yang berciri tradisional seperti tercermin dalam gaya hidupnya, diakui pula adanya peranan penting wanita, untuk memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati dan adanya keinginan untuk membagi manfaat yang adil dalam penggunaan pengetahuan tradisional tersebut melalui inovasi-inovasi, dan praktik-praktik yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.
Perlindungan hukum defensif terhadap PT dan SDG berupa pencegahan secara normatif mewujud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya. Dalam Protokol tersebut, negara pihak mendapatkan keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati. 68 Selain  itu,  Indonesia  telah  meratifikasi
67 Nuno Pires de Carvalho (n 61).[241].
68 Sudaryat (n 13).[98].
Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (protokol Kartagena tentang Keamanan Hayati untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati) dengan UU Nomor 21 tahun 2004. Dengan ratifikasi ini, Indonsia telah memiliki dasar perlindungan KIK khususnya dalam hal SDG, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar.

## Basis HAM untuk Kekayaan Intelektual Komunal
Kekayaan  Intelektual  Komunal  yang  rawan  akan  terjadinya  pelanggaran HAM komunal berupa misapropriasi (EBT) dan biopiracy (PT-SDG) mendesakkan perlunya perlindungan atas kekayaan komunal dan kekayaan intelektual komunal yang menghormati HAM komunal.  Konsep HAM sebagai lawan dari kewajiban
( claim right ) , keistimewaan ( privilege ) , kekebalan ( immunity ) , kekuasaan ( power ) bagi  KIK  masih  belum  teridentifikasi  dalam  aturan-aturan  tentang  KIK.  Hal ini ini berpotensi menimbulkan risiko tercederainya HAM komunal yang pada gilirannya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat pengemban.
Teori Hohfeld tentang hak menegaskan bahwa hak bukan melulu dimaknai sebagai lawan kewajiban – yang mensyaratkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban  –  melainkan  harus  dimaknai  sebagai  keistimewaan,  kekuasaan,  dan imunitas yang dimiliki oleh pemegang hak. 69 Maka, masyarakat komunal, sebagai pemegang  hak  atas  kekayaan  intelektual  komunal,  sudah  sewajarnya  memiliki keistimewaan, kekuasaan, dan imunitas atas kekayaan komunal mereka. Hal ini  berimplikasi  pada  diberlakukannya  prinsip  dasar  kewajiban  negara  untuk melindungi HAM, dengan mencegah, melindungi komunitas pengemban KIK, menghukum, dan memberi ganti rugi pelanggaran tersebut melalui kebijakan yang efektif, legislasi, reguilasi, dan putusan pengadilan. 70 Hal ini juga didukung oleh perjanjian  internasional  Pasal  15  Kovenan  Internasional  untuk  Hak-Hak  Sosial, Ekonomi,  dan  Budaya  serta  Pasal  27  Deklarasi  Universal  HAM,  memberikan
69 Wesley Newcomb Hohfeld (n 20).
70 Office  of  High  Commissioner  United  Nation  Human  Rights,  ‘Guiding  Principles  on Business  and  Human  Rights,  Implementing  the  United  Nations  “Protect,  Respect,  and  Remedy” Framework’ (2011).
Diah Imaningrum: Eksplorasi Perlindungan Kekayaan...
beberapa dukungan untuk pengakuan HKI sebagai HAM. 71
Oleh karena itu, berbagai konsep tentang hak tersebut perlu diwadahi dalam pengaturan tentang KIK. Dualisme otoritas (DJKI dan Kemendikbud) sebagai lembaga yang memiliki otoritas inventarisasi, pencatatan, dan pendaftaran EBT perlu dikaji lagi, lembaga mana yang seharusnya melakukan. Hak sebagai lawan kewajiban ( claim right ) , perlu direalitasikan dalam norma-norma tentang kewajiban apa yang dimiliki negara terhadap pengemban KIK. Hak sebagai pengistimewaan ( privilege ), perlu direalisasikan dalam norma-norma yang mengatur keistimewaan yang dimiliki oleh pengemban KIK. Hak sebagai kekebalan ( immunity ), perlu dirumuskan lebih rinci untuk mengatur kekebalan apa yang selayaknya diberikan untuk melindungi pengemban KIK. Juga hak sebagai kekuasaan ( power ) perlu diatur agar masyarakan pengemban KIK mengetahui kekuasaan apa dan sejauh mana batas kekuasaan mereka atas KIK. Berbagai konsep “hak” ini perlu dirumuskan dalam kerangka hak atas budaya yang terdapat dalam KIK sebagai bagian dari HAM.

## Kesimpulan
KIK masih berlum dilindungi secara memadai, karena pengaturannya masih parsial, tersebar di berbagai aturan, dan belum mengakomodasi konsep-konsep HAM sebagai lawan kewajiban, pengistimewaan, kekebalan, dan kekuasaan. Hal ini berakibat pada parsialitas pemahaman dan pengaturan atas KIK di Indonesia, yang dapat dilihat dari nomenklatur, otoritas inventarisasi/pencatatan atas KIK. Parsialitas pemahaman dan pengaturan KIK tersebut berimplikasi pada terjadinya keadilan yang parsial (ketidakadilan), kemanfaatan yang parsial (menguntungkan golongan tertentu), dan kepastian yang parsial (ambiguitas), bagi pengemban kekayaan komunal. Sementara tidak adanya perlindungan, penghormatan, dan
71 Lihat, Pasal 15 The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (IC- ESCR), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya, menikmati  manfaat  dari  kemajuan  ilmiah,  dan  menerima  manafat  dari  perlindungan  hak  moral dan hak material dari penemuan ilmiah apapun atau karya seni yang telah mereka ciptakan. Sum- ber:  https://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Economic,_Social_and_Cultural_ Rights , diunduh tanggal 28 Oktober 2021.
pemulihan HAM komunal berpotensi timbulnya risiko yang mencederai HAM komunal, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat pengembannya.
Pencanangan tahun 2020 oleh DJKI tersebut perlu ditindaklanjuti dengan eksplorasi dan analisis akademis tentang kerangka hukum kekayaan intelektual komunal, warisan budaya bangsa, dan kaitannya dengan bisnis dan HAM. Hal ini berarti mengeksplorasi model perlindungan kekayaan komunal yang paling sesuai dengan praktik dan nilai-nilai semua komunitas tradisional. Mencari model perlindungan atas kekayaan komunal yang tepat harus diarahkan dengan mengidentifikasi  berbagai  karakteristik  kekayaan  komunal  itu  berdasarkan sifat dan penggunaan pengetahuan dalam kategori masing-masing, sehingga pengaturan yang lebih komprehensif atas KIK diperlukan untuk kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat pengembannya.

## Bibliografi

## Buku
Ahmad M. Ramli dan et.al, Hukum  Kekayaan  Intelektual:  Indikasi  Geografis  dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik (Rafika Aditama 2019).
Andrea Zappalaglio, The  Transformation  of  EU  Geographical  Indications  Law:  The Present, Past and Future of the Origin Link (Routledge 2021).
Bryan A. Garner, Black’s Law Dicitionary (10 edn, Thomsons Reuters 2014).
Cerkia  Bramley,  Estelle  Biénabe,  dan  Johann  Kirsten, Developing Geographical Indications in the South: The Southern African Experience (Springer 2013).
Christoph Graber dan Mira Burri-Nenova, Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions in a Digital Environment (Edward Elgar 2008).
Diah Imaningrum Susanti, Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berdasarkan Lingkar Hermeneutika (Indonesian Philosophical Studies 2005).
——, Hak Cipta, Kajian Filosofis dan Historis (Intrans Publishing 2017).
——, Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual (Widya Sasana Publication 2019).
Diah Imaningrum: Eksplorasi Perlindungan Kekayaan...
——, Penafsiran Hukum: Teori dan Metode (Hak Cipta, Kajian Filosofis dan Historis) (Sinar Grafika 2019).
Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Panduan Pencatatan, Penetapan, dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015).
I Nyoman Lodra, Hak Kekayaan Intelektual dalam Peradaban Masyarakat Bali (Unesa University Press 2017).
K. Carpets, Geographical indications (World Intellectual Property Indicators 2017).
Lisa Zhang, Research on Intellectual Property Protection of Folklore (Law Press China 2007).
Louis Augustin Jean, Hélène Ilbert, dan ‘Neantro Saavedra-Rivano, Geographical Indications and International Agricultural Trade (Palgrave Macmillan 2012).
Michael Blakeney, The  Protection  of  Geographical  Indications:  Law  and  Practice (Edward Elgar Cheltenham 2014).
——, International Food Law and Policy (Springer International Publishing 2016).
N. Farnsworth, ‘Screening plants for new medicines’ in E.O. Wilson (ed), Biodiversity (National Academy Press 1998).
Nuno Pires de Carvalho, ‘From the Shaman’s Hut to the Patent Office: A Road Under Construction’ in Charles R. McManis (ed), Biodiversity and the Law: Intellectual Property, Biotechnology and Traditional Knowledge (Earthscan 2007).
Roscoe Pound, The Ideal Element in Law (Liberty Fund Inc 2002).
UNESCO, Berinvestasi dalam Keanekaragaman Budaya dan Dialog Antarbudaya (UNESCO 2011).
Vadim Mantrov, EU Law on Indications of Geographical Origin: Theory and Practice (Springer International Publishing 2014).
Vandana Shiva, ‘War against Nature and the People of the South’ in Sarah Denny Anderson (ed), Views from the South: The Effects of Globalization and the WTO On Third World Countries (2000).
Von Lewinski S, Indigenous  Heritage  And  Intellectual  Property:  Genetic  Resources, Traditional Knowledge And Folklore (Kluwer Law International 2004).
Wacks Raymond, Philosophy of Law, A Very Short Introduction (Oxford University Press 2006).
Wesley Newcomb Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning (Yale University Press 1964).
William van Caenegem dan Jen Cleary, The  Importance  of  Place:  Geographical Indications as a Tool for Local and Regional Development (Springer International Publishing 2017).

## Jurnal
Adebambo Adewopo, ‘Protection and Administration of Folklore in Nigeria’ (2013) 3 SCRIPT-ed.
Afifah  Kusumadara,  ‘Pemeliharaan  dan  Pelestarian  Pengetahuan  Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual’ (2011) 18 Jurnal Hukum.
Albert Yaputra dan Deddy Mulyana, ‘The Contestation of Cultural Claims in Online Media Between Malaysia and Indonesia’ (2020) 4 Jurnal Studi Komunikasi.
Cristoph Antons, ‘Asian Borderlands and the Legal Protection of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions’ (2013) 47 Modern Asian Studies.
Daniel F. Robinson, ‘Locating Biopiracy: Geographically and Culturally Situated Knowledges’ (2010) 42 Environment and Planning.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ‘Kemenkumham Bersama Pemprov Yogyakarta Lindungi Kekayaan Intelektual Komunal’ (2019) 3 Media HKI.
Enninya S. Nwauche, ‘The Emerging Rights to Communal Intellectual Property’ (2015) 19 Marquitte Intellectual Property Law Review.
Erich Hatala Mathes, ‘Cultural Appropriation without Cultural Essentialism?’ (2016) 42 Social Theory and Practice.
Gendro Keling, ‘Penegakan Hukum Cagar Budaya di Indonesia: Studi Kasus SMA 17 “1” Yogyakarta’ (2019) 14 Jurnal Kebudayaan 1.
I  Gusti  Ayu  Purnamawati,  ‘Perlindungan  Hukum  Indikasi  Geografis  terhadap Kerajinan  Tradisional  untuk  Penguatan  Ekonomi  Wilayah’  (2016)  11 Pandecta.
Diah Imaningrum: Eksplorasi Perlindungan Kekayaan...
Iming Imungkasi Devi Suko P, ‘Proses Penanganan Perusakan Cagar Budaya di Kota Surabaya (Studi Kasus Perusakan Bangunan Sinagoge Beit Hashem)’ (2015) 2 Novum Jurnal Hukum.
Lorraine V. Aragon, ‘Copyrighting Culture for the Nation? Intangible Property Nationalism and the Regional Arts of Indonesia’ (2014) 19 International Journal of Cultural Property.
M.A.  Conejero,  A.  Da,  dan  S.  César,  ‘The  Governance  Of  Local  Productive Arrangements (LPA) For The Strategic Management Of Geographical Indications (GIS)’ (2017) 20 Ambiente and Sociedade.
M.C. Aprile, V. Caputo, dan R. M. N. Jr, ‘Consumers valuation of food quality labels’ [2012] International Journal of Consumer Studies.
M.M.  Carpenter,  ‘Intellectual  Property  Law  and  Indigenous  Peoples:  Adapting Copyright Law to the Needs of a Global Community’ (2004) 7 Yale Human Right and Development Law.

## Michael Blakeney, ‘Geographical Indications and Environmental Protection’ (2017)
12 Frontiers of Law in China.
Mira Burri-Nenova, ‘Digital Technologies and Traditional Cultural Expressions: A Positive Look at a Difficult Relationship’ (2010) 17 International Journal of Cultural Property.
Noah  Zerbe,  ‘Biodiversity,  Ownership,  and  Indigenous  Knowledge:  Exploring Legal Frameworks for Community, Farmers, and Intellectual Property Rights in Africa’ [2005] Ecological Economics.

## Rashmi Aggarwal dan H. Singh, ‘Branding of Geographical Indications in India:
A Paradigm to Sustain Its Premium Value’ (2014) 56 International Journal of Law and Management.
S. Besky, ‘The Labor of Terroir and the Terroir of Labor : Geographical Indication and Darjeeling Tea Plantations’ (2014) 31 Agric Hum Values.
S.  Smallacombe,  M.  Davis,  dan  R.  Quiggin,  ‘Scoping  Project  on  Aboriginal Traditional Knowledge’ (2007).

## Selvie Sinaga, ‘Faktor-Faktor Rendahnya Penggunaan HAKI di kalangan UKM Batik’ (2014) 21 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
Sudaryat, ‘Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetik Indonesia Dan Optimalisasi Teknologi Informasi Indonesia’ (2020) 4 Bina Hukum Lingkungan
Teshager Dagne, ‘The Protection of Traditional Knowledge in the Knowledge economy: Cross-Cutting Challenge’ (2012) 14 International Property Law.
Yenny Eta Widyanti, ‘Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis’ (2020) 13 Arena Hukum
Laporan/Kertas Kerja/Booklet
‘Glossary of Key Terms Related To Intellectual Property And Genetic Resources,
Traditional Knowledge And Traditional Cultural Expressions’ (2012).
Office of High Commissioner United Nation Human Rights, ‘Guiding Principles on Business and Human Rights, Implementing the United Nations “Protect, Respect, and Remedy” Framework’ (2011).
WIPO,  ‘Traditional  Knowledge:  Key  to  a  Diverse  and  Sustainable  Future, Intellectual Property and Traditional Knowledge: Booklet’ 2.
——, ‘Consolidated Analysis of the Legal Protection of Traditional Cultural Expressions’ (2003) WIPO/GRTKF/IC/5/3, 2003.

## Konferensi/Workshop
Diah Imaningrum Susanti, ‘Designing Intellectual Property-based Law to Protect Traditional Cultural Expressions’, Conference Paper at 16thAsian Law Institute (ASLI) Conference (Asian Law Institute (ASLI) 2019).
Faradila Yulistari Sitepu, ‘The potential of Geographical Indications and Its legal protection’, E3S Web of Conferences 52 (CSSPO 2018).
Graham  Dutfield,  ‘Identification  of  Outstanding  ABS  Issues:  Access  to  GR  and IPR; what is Biopiracy?’, International Expert Workshop on Access to Genetic Resources and Benefit Sharing (2004).
Ria  Wierma,  Yunita  Maya  Putri,  dan  Rehulina,  ‘Recognizing  The  Protection  of Communal Intellectual Property’, 2nd International Conference on Fundamental Rights (Faculty of Law, University of Lampung 2019.

## Tesis/Disertasi
Kadek Julia Mahadewi, ‘Program Budaya Hukum dalam Keberlakuan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak di Bali’ (Universitas Udayana 2015).
Lisa  Zhang,  ‘Protecting  Traditional  Cultural  Expressions  From  a  Copyright
Diah Imaningrum: Eksplorasi Perlindungan Kekayaan...
How to cite: Diah Imaningrum Susanti, ‘Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia’ (2022) Vol. 5 No. 3 Media Iuris.

## Perspective’ (Fudan University Law School 2008).
Rafles  Junarto  Poltak  Manondang  Banjar  Nahor,  ‘Perlindungan  Hukum  Hak Cipta Folklor atas Tari-Tarian Rakyat Indonesia’ (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2013).

## Laman
I. Calboli dan D. Gervais, ‘Socio Economic Aspects of Geographical Indications’ ( WIPO ,  2015)  <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_ geo_bud_15/wipo_geo_bud_15_9-annex1.pdf>.
Olufunmilayo  Arewa,  ‘Cultural  Appropriation:  When  “Borrowing”  Becomes Exploitation’  ( The Conversation ,  2016)  <https://theconversation.com/ cultural-appropriation-when-borrowing-becomes-exploitation-57411>.
Reyssent,  ‘Patung  Arjuna  Dihancurkan,  Mengapa  Patung  Polisi
Dibiarkan?’ ( Kompasiana , 2016) <https://www.kompasiana.com/ mikereys/56bfd884ad7e61fa0f44608b/patung-arjuna-dihancurkan- mengapa-patung-polisi-dibiarkan?page=all#section2>  diakses  20  Maret 2022.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek.
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keragaman Hayati.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).