## Oleh: Iwan Setiawan*)

## ABSTRAK
Kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai kawasan dunia saat ini telah sampai  pada  taraf  yang  mengkhawatirkan.  Berbagai  indikator  lingkungan menunjukkan  hal  tersebut,  sehingga  berbagai  pihak  telah  dan  sedang berupaya  keras  untuk  mengatasinya.  Upaya-upaya  tersebut,  tidak  jarang masih  bersifat  lokal  atau  sporadis  dan  jangka  pendek,  sehingga  kerusakan lingkungan  terus  terjadi.  Solusi  jangka  panjang  tengah  di  perjuangkan  oleh berbagai  lembaga  baik  di  dunia  maupun  Indonesia  yaitu  dengan menyiapkan  generasi  yang  akan  datang  melalui  pendidikan  lingkungan.  Di tingkat dunia, organisasi-organisasi di  bawah naungan PBB terus berupaya menggalang  kerjasasama  antar  negara  dalam  membangun  kesadaran lingkungan.  Berbagai  konferensi  telah  diselenggarakan  dan  sejumlah konvensi  telah  dihasilkan  yang  sangat  bermanfaat  sebagai  dasar  atau kerangka  dalam  merancang  program  di  tiap  negara.    Indonesia  sebagai salah  satu  negara  yang  memiliki  posisi  penting  dalam  tatanan  lingkungan dunia  juga  terus  mengikuti  perkembangan  tersebut.  Kerusakan  lingkungan yang terjadi di negara ini tidak bisa hanya diatasi sendiri tetapi memerlukan kerjasama  dengan  negara  lain.  Kementrian  Negara  Lingkungan  hidup  juga menjalin  kerjasama  dengan  departemen  lainnya  untuk  mengatasi permsalahan  yang  ada.  Kerjasama  penting  telah  dilakukan  dengan Depdiknas dan Departemen Agama dengan merancang progam pendidikan lingkungan hidup bagi generasi penerus.
Kata kunci: Pembangunan berkelanjutan, Pendidikan lingkungan.

## 1.  Pendahuluan
Pendidikan  lingkungan  yang  akhir-akhir  ini  menjadi  bahan pembicaraan  di  banyak  media  merupakan  sebuah  cermin  dari  kegalauan akan pemasalahan lingkungan yang  semakin mengkhawatirkan. Kegalauan tersebut  sangat  logis  ketika  permasalahan  lingkungan  sudah  sampai  pada taraf  mengganggu,  bahkan  mengancam  jiwa  manusia.  Banyak  orang  yang sudah merasakan dampak langsung dari kerusakan lingkungan yang terjadi seperti banjir, kemarau, berjangkitnya bibit penyakit dan lain-lain.
*)  Iwan  Setiawan,  S.Pd.,  M.Si.,  adalah  dosen  Jurusan  Pendidikan  Geografi  FPIPS
UPI.
Walaupun    perhatian  terhadap  masalah  lingkungan  mulai  muncul tetapi tidak lantas begitu saja permasalahan tersebut selesai. Permasalahan lingkungan  terus  muncul  dan  berkembang,  bahkan  cenderung  bergerak  ke arah  yang  semakin  mengkhawatirkan.  Upaya  untuk  mencegah  dan mengatasi masalah lingkungan kalah cepat dibandingkan dengan tindakan- tidakan  yang  menimbulkan  kerusakan  lingkungan.  Akibatnya  masalah lingkungan terus terjadi dan berkembang makin tak terkendali.
Hal tersebut mengisyaratkan bahwa upaya pencegahan lingkungan tidak dapat dilaksanakan dalam jangka pendek dan temporal serta sporadis. Dalam jangka panjang perlu dilakukan perencanaan yang matang, terutama menyiapkan generasi penerus untuk lebih peduli terhadap lingkungan.
Upaya-upaya  untuk  membina  generasi  penerus  dengan  pendidikan lingkungan  sebenarnya  telah  cukup  lama  diperjuangkan.  Pada  level internasional  berbagai  lembaga  dunia,  khususnya  di  bawah  naungan  PBB terus  menjalin  kerjasama  seluruh  negara  untuk menyadarkan    warga  dunia akan  bahaya  yang  mengancam  kehidupan  di  dunia  yang  sudah  pada  taraf mengkhawatirkan.  Di  Indonesia,  upaya  memupuk  kepedulian  terhadap lingkungan  juga  semakin  mendapat  perhatian  walaupun  masih  banyak kelemahan  dan  tantangan  yang  cukup  besar.  Tulisan  ini  akan  membahas upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  masyarakat  internasional  maupun Indonesia dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, khususya melalui pendidikan lingkungan.

## 2.  Upaya internasional
Upaya  untuk  mewujudkan  masyarakat  dunia  yang  peduli  terhadap lingkungan  hidup  telah  cukup  lama  dilakukan.  Sutrisno  (2005)  membagi upaya-upaya  tersebut  menjadi  lima  tahap  atau  periode.  Pada  periode sebelum  tahun  1940  terdapat  sejumlah  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh masyarakat internasional berupa Convention for Protection of Useful Birds to Agriculture  (1902),  Treaty  of  Preservations  of  Fur  Seals  (Wahington  1911), Convention  Regulation  of  Whaling  (1931),  dan  Convention  on  Nature Protection  and  Wildlife  Preservation  in  the  Western  Hemisphere (Washington 1940).
Pada  periode  1940  sampai  dengan  1972  tercatat  hampir  60 perjanjian  internasional  yang  berisi  perlindungan  beberapa  komponen lingkungan hidup yang dianggap bernilai bagi manusia. Organisasi di bawah PBB  berperan aktif dalam mengangkat isu lingkungan seperti WHO, WMO, ICAO,  IAEA,  FAO,  UNESCO,  OECD,  IMO,  ILO  dan  lain-lain.    Pada  tahun 1968  dan  1969  PBB  mengesahkan  resolusi  guna  menyelenggarakan  The United  Nations    Conference  on  Humant  Environment.  Konferensinya  itu sendiri  baru  terwujud  pada  tahun  1972  yang  diselenggarakan  di  Stockholm atau dikenal dengan konferensi Stockholm 1972.
Pada  periode  1972-1992  atau  setelah  konferensi  Stockholm,  PBB membentuk  United  Nation  Environment  Programme  (UNEP)  dan  Dana Lingkungan  (Environment  Fund).  Pada  periode  ini  dilakukan  penanganan masalah-masalah  lingkungan  yang  konvensional  seperti  pelestarian  flora dan  fauna  langka,  polusi  air  dan  udara,  perlindungan  habitat  dan  lain-lain. Beberapa  konvensi  telah  dihasilkan  pada  periode  ini  diantaranya  adalah
konvensi  Vienna  untuk  perlindungan  lapisan  ozone  (1985),  Protokol Montreal  tentang  substansi  yang  merusak  lapisan  ozon  (1987),  Konvensi Biodiversity  (1992)  dan  lain-lain.  Pada  periode  ini  pula  dibentuk  World Commision  on  Environment  and  Development/Brundland  Commission (WCED)  yang  melakukan  pendekatan  integral  dalam  menanggapi permasalahan  lingkungan  hidup  yang  kemudian  berkembang  menjadi konsep Pembangunan Berkelanjutan.  Laporannya diberi judul Masa Depan Kita Bersama (Our Common Future) yang dijadikan dasar dalam persiapan Konferensi Rio De Janeiro di Brazil.
Pada  periode  1992-2002    terjadi  kemajuan-kemajuan  berupa semakin  meningkatnya  kesadaran  negara-negara  di  dunia  tentang pentingnya  pembangunan  berkelanjutan.  Pada  tahun  1992  berlangsung Konferensi  PBB  untuk  Lingkungan  dan  Pembangunan  (United  Nation Conference on Environment and Development/UNCED) yang menghasilkan Deklarasi  Rio  (Rio  Declaration)  dan  Agenda  21.  Pada  periode  ini    dibentuk Komisi Pembangunan Berkelanjutan (Commision on Sustainable Development/CSD) di bawah ECOSOC.  Sejumlah konvensi yang dihasilkan pada  periode  ini  diantaranya  adalah  Konvensi  Rotterdam  tentang perdagangan  bahan  kimia  berbahaya  dan  pestisida  (1998)  Protokol  Kyoto tentang  Perubahan  Iklim  (1998),  Protokol  Kartagena  yang  berisi implementasi Konvensi PBB tentang Biodiversity dan lain-lain.
Periode 2002 sampai sekarang telah dilaksanakan KTT Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan  di Johannesburg Afrika Selatan tahun 2002. KTT ini sebenarnya menindaklanjuti Deklarasi Rio dan Agenda  21  yang  dihasilkan  pada  konferensi  Rio  dan  menjabarkan  agenda 21 menjadi Plan of Implementation yang berorientasi aksi dan terukur.

## 3.  Perjuangan Melalui Jalur Pendidikan
Masyarakat  internasional  tidak  hanya  berupaya  melindungi lingkungan melalui berbagai konvensi yang dihasilkannya tetapi juga melalui jalur  pendidikan  lingkungan.  Pada  saat  masalah  lingkungan  hidup  ramai dibicarakan,  secara  simultan  UNEP,  UNESCO  dan  IEEF  (International Environment  Education  Program)  mengadakan  beberapa  kali  pertemuan yang membahas  masalah pendidikan lingkungan hidup yaitu di Paris pada tahun 1974, Belgrade pada tahun 1975, Tblisi pada tahun 1987 dan lain-lain. Salah  satu  hasil  dari  pertemuan  itu  adalah  dirumuskannya  definisi  tentang Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai berikut:
Environmental  Education  is  the  process  of  recognizing  values  and clarifying concepts in order to develop skills and attitudes necessary to understand and appreciate the inter-relatedness among men, his culture  and  his  biological  surroundings.  Environmental  education also  entails  practice  in  decision  making  and  self-formulation  of  a code  of  behavior  about  issues  concerning  environmental  quality (UNESCO 1983)
Definisi  tersebut  memberikan  arahan  yang  jelas  bahwa  pendidikan lingkungan  bukan  sekedar  memberikan  pengetahuan  tentang  lingkungan
tetapi  membentuk  keterampilan  dan  sikap  yang  baik  terhadap  lingkungan. Semua  itu  memerlukan  proses  pengenalan  nilai  dan  konsep  tentang hubungan antara manusia dan lingkungannya.
Upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan memlaui pendidikan  semakin  jelas  setelah  dilaksanakan  Pertemuan    Tingkat  Tinggi Pembangunan  Berkelanjutan  (World  Summit  on  Sustainable  Development atau  WSSD)  tanggal  25  Agustus  sampai  dengan  4  September  2002  di Johannesburg  Afrika  Selatan.  Pertemuan  tersebut  membahas    antara  lain implementasi  Agenda  21  yang  meliputi    rencana  program  aksi  di  bidang- bidang sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
WSSD    juga  menghasilkan    rekomendasi  penting  yaitu  berupa dokumen  Millenium  Development  Goals  (MDGs)  yang  di  dalamnya menekankan  bahwa  dalam  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan pendidikan merupakan unsur terpenting. MDGs juga menghapus paradigma lama  yaitu mengejar kepentingan  ekonomi  dan  sosial  melalui  pertumbuhan eokonomi  tanpa  mempertimbangkan  aspek  lingkungan.  Prinsip  yang dikembangkan  yaitu  konsep  pembangunan  yang  mengintegrasikan  aspek- aspek  ekonomi,  sosial  dan  ekologi  dalam  setiap  kegiatan  pembangunan. Catatan  penting  dari  MDGs    adalah  mengamanatkan  pada  setiap  negara untuk  mengintegrasikan  perspektif  pembangunan  berkelanjutan  ke  dalam sistem pendidikan di semua jalur/jenjang pendidikan yang ada.
Menindaklanjuti  MDGs,  pada  Bulan  Mei  2003,  Komisi  Ekonomi PBB  untuk  Eropa  telah  melaksanakan  konferensi  bagi  para  menteri lingkungan hidup negara-negara Eropa, Canada dan Amerika Serikat di Kiev Ukraina.  Hasil  dari  konferensi  tersebut  adalah  sejumlah  rekomendasi  yang salah  satunya    adalah    adanya  keharusan  untuk  memperbaiki  sistem pendidikan  dan  mendesain  program  pembelajaran  bagi  pembangunan berkelanjutan  dengan  maksud  agar  dapat  meningkatkan  pemahaman semua  pihak  masyarakat  dalam  hal  bagaimana  mempromosikan  dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.  Inti dari  konferensi Kiev adalah :
1)  Pendidikan  untuk  pembangunan  berkelanjutan  adalah  isu  multisektor yang  membahas  dimensi  ekonomi,  lingkungan  hidup  dan  sosial  serta mengharapkan adanya suatu pendekatan yang partisipatif dan holistik.
2)  Pembelajaran  pada  setiap  level/tingkatan  harus  terus  diupayakan  dan perlu menggunakan pemikiran dan refleksi yang kritis sebagai pra syarat untuk tindakan yang nyata bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
3)  Pembangunan  berkelanjutan  perlu  terus  disampaikan  kepada  seluruh perancang  pendidikan  di  semua  tingkatan,  termasuk  kursus  praktis pendidikan yang berjenjang.
4)  Pendidikan  adalah  proses  sepanjang  masa  yang  dapat  meliputi pendidikan formal, nonformal dan informal.
5)  Tujuan akhir dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan  kemampuan  masyarakat  agar  dapat  melaksanakan perubahan  yang  positif  dan  berwawasan  lingkungan.  Untuk  itu, diperlukan adanya proses orientasi dan pendekatan yang partisipatif.

## 4.  Perjuangan di Indonesia
Sebagai salah satu negara yang kaya akan sumberdaya alam, baik hayati  maupun  non  hayati,  Indonesia  memiliki  pandangan  yang  sama dengan masyarakat internasional tentang pentingnya pendidikan lingkungan bagi  generasi  saat  ini  dan  terutama  generasi  penerus.  Ketidakberdayaan dalam mengendalikan  kerusakan  lingkungan  semakin menyadarkan  semua pihak  bahwa  pendidikan  merupakan  solusi  jangka  panjang  yang  sangat efektif.
Sebagai  wujud  dari  komitmennya  terhadap  pendidikan  lingkungan, maka  pada  tanggal  19  Pebruari  2004,  Kementrian  Negara  Lingkungan Hidup  bersama  sama  dengan  Departemen  Pendidikan  Nasional, Departemen  Agama  dan  Departemen  Dalam  Negeri  telah  menetapkan kebijakan  Pendidikan  Lingkungan  Hidup  (PLH)  yang  dijadikan  dasar  atau arahan  bagi  seluruh  Stakeholder/pihak  terkait  dalam  pelaksanaan  dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup di Indonesia.
Kementrian  Negara  Lingkungan  Hidup  juga  mengembangkan program  adiwiyata  yang  bertujuan  menciptakan  kondisi  yang  baik  bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru, murid dan pekerja lainnya), sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut  dapat  bertanggungjawab  dalam  upaya-upaya  penyelamatan lingkungan  dan  pembangunan  berkelanjutan.    Program  tersebut  telah menghasilkan  sekolah-sekolah  yang  memiliki  kepedulian  tinggi  terhadap lingkungan.
Di  Jawa  Barat,  Badan  Pengendalian  Lingkungan  Hidup  Daerah (BPLHD)  Jawa  Barat  mengembangkan  Sekolah  Berbudaya  Lingkungan (SBL).  SBL    bertujuan    untuk  menyediakan  wahana  yang  mampu mendukung  dan  berperan  nyata  dalam  upaya  menumbuh-kembangkan generasi  penerus  dan  sumberdaya  manusia  saat  ini  yang  berbudaya lingkungan,  dalam  arti  sadar  dan  memahami  kondisi  lingkungan  hidup sekolah  dan  lingkungan  sekitar  saat  ini  sebagai  suatu  ekosistem,  serta mengembangkan  cipta,  rasa,  karsa,  dan  karya  untuk  memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup saat ini dan yang akan datang.
Baik  Adiwiyata  maupun  SBL  sebenarnya  tidak  hanya  sekedar memberikan  materi  lingkungan  pada  siswa  di  kelas.  Lebih  jauh  dari  itu, keduanya menekankan pentingnya membudayakan sikap dan perilaku yang peduli  terhadap  lingkungan  dalam  baik  di  sekolah  maupun  di  luar  sekolah. Konsep  berbudaya  lingkungan  mengandung  makna  bahwa  kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga sekolah.  Penghematan  energi,  air,  material,  menjadi  kebiasaan  yang tertanam  kuat  pada  setiap  warga  sekolah.  Begitu  pula  dengan  penataan sekolah,  baik  bangunan  dan  lingkungannya  yang  nyaman  menjadi  bagian dari  SBL.   Dalam  SBL   keterlibatan  siswa  menjadi fokus  karena  merekalah yang  akan  menggantikan  generasi  saat  ini.  Aspek  proses  juga  menjadi  hal penting  dalam  SBL,  sehingga  sekolah  yang  baik  adalah  sekolah  yang melibatkan  siswa  secara  aktif  dalam  proses  pengelolaan  lingkungan sekolah.

## 5.  Tantangan yang masih menghadang
Berbagai  masalah  lingkungan  yang  semakin  tak  terkendali menunjukkan  bahwa  pendidikan  lingkungan  belum  berhasil  membentuk manusia  yang  peduli  terhadap  lingkungan.  Kegagalan  tersebut    terjadi karena  adanya  sejumlah  kelemahan  dalam  pendidikan  lingkungan.  BPLHD Jawa Barat kegagalan tersebut  tidak lepas dari hal-hal berikut: 1)  Masih  rendahnya  partisipasi  masyarakat  untuk  berperan  dalam Pendidikan Lingkungan Hidup, karena kurangnya pemahaman terhadap permasalahan  pendidikan  lingkungan,  rendahnya  tingkat  kemampuan atau  keterampilan,  dan  rendahnya  komitmen  masyarakat  dalam menyelesaikan permasalahan tersebut;
2)  pemahaman  pelaku  pendidikan  terhadap  pendidikan  lingkungan  yang masih  terbatas  menjadi  kendala  pula.  Dalam  jalur  pendidikan  formal, masih ada anggapan bahwa Pendidikan Lingkungan Hidup tidak begitu penting;
3)  materi  dan  metode  pelaksanaan  Pendidikan  Lingkungan  Hidup dirasakan  belum  memadai,  dan  kurang  aplikatif,  sehingga  pemahaman kelompok sasaran mengenai pelestarian lingkungan hidup menjadi tidak utuh.
4)  sarana  dan  prasarana  dalam  Pendidikan  Lingkungan  Hidup  belum mendapatkan  perhatian  yang  cukup.  Sarana  dan  prasarana  untuk Pendidikan  Lingkungan  Hidup  seringkali  disalahartikan  sebagai  sarana fisik  yang  berteknologi  tinggi  sehingga  menjadi  faktor  penghambat tumbuhnya motivasi dalam pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup
5)  kurangnya  kemampuan  Pemerintah  untuk  mengalokasikan  dan meningkatkan  anggaran  pendidikan  lingkungan,  sehingga  pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup di berbagai instansi tidak dapat maksimal;
6)  lemahnya  koordinasi  antar  instansi  terkait  dan  para  pelaku  pendidikan menyebabkan  kurang  berkembangnya  Pendidikan  Lingkungan  Hidup. Hal ini  terlihat  pada  gerakan  Pendidikan  Lingkungan  Hidup  (formal  dan nonformal/informal)  yang  masih  bersifat  sporadis,  tidak  sinergis  dan saling tumpang tindih
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  Sungkowo  (2005)  yang mengemukakan  bahwa  hambatan  yang  dihadapi  dalam  pendidikan lingkungan  adalah  masih  adanya    permasalahan  internal  di  Ditjen Dikdasmen  dan  Permasalahan  Eksternal  di  lapangan.  Permasalahan internal  diantaranya  adalah  belum  adanya  konsep  PLH  yang  baku,  belum adamya  rencana  strategi  pelaksanaan  PLH,  sosialisasi  internal  masih kurang dan lain-lain. Adapun permasalahan yang eksternal adalah:
1)  Pola  pelatihan  belum  efektif,  kepala  sekolah  yang  telah  mendapatkan pelatihan kurang mensosialisasikannya.
2)  Metode pengajaran didominasi oleh ceramah.
3)  Kurikulum yang sudah ada sangat padat, sehingga sulit mengintegrasikan PLH ke dalamnya.
4)  Penegakan  hukum  di  masyarakat  masih  rendah  dan  keadaan lingkungan  sekolah  jauh  lebih  baik  daripada  lingkungan  di  luar.  Karena itu pendidikan siswa tidak optimal karena tidak sinkron dengan kondisi di luar.
5)  Tidak ada target yang jelas dalam pelaksanaan. 6)  Keterlibatan lembaga yang lain masih rendah.

## 6.  Penutup
Walaupun  berbagai  lembaga  di  dunia  telah  berupaya  keras  untuk mengarasi  permasalahan  lingkungan  namun  belum  cukup  memadai  untuk mengatasi  permasalahan  yang  sudah  sedemikian  berat  dan  kompleks. Upaya  yang  lebih  besar  perlu  diarahkan  tidak  hanya  untuk  mengatasi permasalahan  jangka  pendek  tetapi  juga  dalam  jangka  panjang  dengan menyiapkan  generasi  yang  lebih  arif  dalam  memanfaatkan  lingkungan. Banyak  kendala  dan  tantangan  yang  menghadang  dan  harus  segera direspon  bersama,  sehingga    kerjasama  antar  lembaga  mesti  dilakukan terus menerus.

## Daftar Pustaka
Badan  Pengendalian  Lingkungan  Hidup  Daerah  Jawa  Barat,  2006. Pedoman Sekolah Berbudaya Lingkungan . Bandung: BPLHD Hutomo,  2005. Peran  Pendidikan  Lingkungan  Hidup  dalam  Decade  of Education  for  Sustainable  Develpment  (DESD). Jakarta:  Deputi Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup Sungkowo,  2005. Konsep  Pendidikan  Lingkungan  Hidup  pada  Jalur Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Dikdasmen Sutrisno,  Tupuk,  2005. Hasil  KTT  Pembangunan  Berkelanjutan  di Johannesburg 2002 . WATAPRI UNEP World  Commission  on  Environment  and  Development,  1988. Hari  Depan Kita Bersama. Jakarta: Gramedia.