## OPTIMALISASI PARTAI ACEH SEBAGAI INFRASTRUKTUR POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU 2019 DI KOTA BANDA ACEH
Nofriadi 1 , Nada Nafira Almanzani 2 , dan Hawary Annisa 3 1,2,3 Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala (Penulis korespondensi: nofriadi_fisip@unsyiah.ac.id)
Masuk: 22 Februari 2021; Diterima: 29 Mei 2021; Dipublikasikan: 01 Juni 2021

## Abstrak
Masyarakat  diberi  ruang  dan  kesempatan  untuk  memberikan  pendapat  yang  telah  dijamin  dalam peraturan  perundang-undangan  terkait.  Sebagai  negara  demokrasi,  Indonesia  menggunakan infrastruktur  politik  untuk  mempengaruhi  masyarakat.  Dalam  negara  demokrasi,  partai  politik merupakan salah satu bentuk demokrasi dalam mewujudkan partisipasi politik. Di Aceh sendiri, salah satu  partai  politik  yang  paling  berpengaruh  adalah  Partai  Aceh.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  sejauh  mana  fungsi  parpol  dalam  memaksimalkan  diri  sebagai  infrastruktur  politik, khususnya  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  Aceh.  Makalah  ini  menggunakan  metode penelitian studi pustaka dengan bahan referensi yang digunakan penulis sebagian besar dari bahan bacaan  atau  data  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  partisipasi  pemilih  pada  pemilu 2019  relatif  tinggi  di  Kota  Banda  Aceh  yaitu  mencapai  78,67%,  melebihi  target  nasional  sebesar 77,5%. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingginya partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat Aceh terhadap kader di lingkungan Partai Aceh. Oleh karena itu, parpol harus dapat mengoptimalkan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi pemilih sesuai dengan tujuan awal pembentukan parpol dalam mendukung pelaksanaan sistem politik.
Kata kunci : Partai Politik; Infrastruktur Politik; Partisipasi Masyarakat; Partai Aceh.

## Abstract
The public is given the space and opportunity to give opinions, which has been guaranteed in the relevant laws and regulations. As a democracy, Indonesia uses political infrastructure to influence society. In a democratic country, political parties are one form of democracy in realizing political participation. In Aceh itself, one of the most influential political parties is Partai Aceh. This study aims to determine the extent to which political parties function in maximizing themselves as political infrastructure,  especially  to  increase  the  participation  of  the  Acehnese  people.  This  paper  uses  a literature study research method with the reference material used by the author mostly from reading material  or  secondary  data.  The  results  showed  that  voter participation  in the 2019  election  was relatively high in the city of Banda Aceh, reaching 78.67%, exceeding the national target of 77.5%. One factor that greatly influenced the high voter turnout in the 2019 Election was the increasing trust of the Acehnese people in cadres within the Aceh Party. Therefore, political parties must be able to  optimize their function in increasing voter participation  following  the  original  purpose  of forming political parties in supporting the implementation of the political system.
Keywords: Political Parties; Political Infrastructure; Community Participation; Aceh Party.
_______________

## PENDAHULUAN
Miriam  Budiardjo,  guru  besar  dan pakar  politik  Indonesia,  melihat  partai politik  sebagai  sebuah  kelompok  yang terorganisir  dimana  anggotanya  mem- punyai  orientasi,  nilai  serta  cita-cita  yang sama (Suharyanto, 2016). Seiring berkembangnya  zaman,  partai  politik  pun terus  berkembang.  Perkembangan  ini  juga dipengaruhi  oleh  pola  pikir  masyarakat yang setiap harinya terus  berkembang dan juga  dipengaruhi  oleh  perkembangan- perkembangan ideologi di berbagai wilayah di  dunia.  Hal  ini  membuat  pandangan terhadap partai politik bertambah kompleks dan  meliputi  banyak  bidang  yang  ada  di dalam  masyarakat.  Partai  politik  di Indonesia  memiliki  peran  yang  sangat krusial  dalam  memberikan  pengaruh  bagi masyarakat,  karena  partai  politik  sudah menjadi  bagian  dari  masyarakat.  Partai politik lahir sebagai jawaban dari problematika yang ada di dalam masyarakat.
Pada umumnya partai politik memiliki  empat  fungsi  yang  meng- gambarkan  eksistensiya,  yaitu  komunikasi politik,  sosialisasi  politik,  rekrutmen politik, dan pengatur konflik (Asshiddiqie, 2014).  Fungsi  partai  politik  diatas  saling berhubungan  satu  dengan  yang  lainnya. Sebagai  komunikasi  politik,  partai  politik memainkan  peran  penting  dalam  upaya menerjemahkan  urusan  atau  hal  yang
terjadi  di  dalam  masyarakat.  Urusan tersebut  diserap  oleh  partai  politik  lalu dijadikan ide-ide dan gagasan yang berguna untuk  kepentingan  partai  politik.  Karena sejatinya, partai politik lahir atas kepentingan  masyarakat  dan  kembali  lagi untuk  menghasilkan  dan  mencapai  tujuan yang ada di dalam mayarakat.
Sebagai  sosialisasi  politik,  partai politik  bertugas  memberikan  pendidikan, khususnya  pendidikan  politik.  Partai  juga berperan  dalam  mewujudkan  cita-cita negara.  Sebagai  rekruitmen  politik,  partai politik  berfungsi  dalam  menyeleksi kader- kader  yang  ingin  menjadi  pemimpin nantinya, karena kader tersebut dipilih oleh rakyat  secara  langsung  maupun  tidak. Sebagai  pengatur  konflik,  partai  politik harus pintar dalam mengendalikan masalah yang  terjadi  dalam  masyarakat  dan  harus mampu  menangani  dan  mengendalikan masalah tersebut.
Partai politik merupakan organisasi politik  formal  yang  dibangun  oleh  orang yang  memiliki  kepentingan  yang  sama dengan tujuan guna menguasai pemerintahan dengan menempatkan anggotanya di pemerintahan melalui pemilu  (Labolo  dan  Ilham,  2015).  Sebuah negara  yang  gagal  menjalankan  partai politik dengan baik berarti secara otomatis gagal  menjalankan  demokrasi  di  negara tersebut.  Karena  salah  satu  tanda  negara tersebut demokrasi ditandai dengan
pelaksanaan partai politik yang optimal dan dapat mempengaruhi masyarakat.
Sebagai  infrastruktur politik,  partai politik menjadi wadah untuk mengakomodir  kepentingan-kepentingan masyarakat  yang  tidak  diperhatikan  oleh pemerintah. Salah satu infrastruktur politik yang  cukup  signifikan  pengaruhnya  bagi masyarakat adalah partai politik. Untuk itu, partai  politik  diharapkan  mampu  menjadi wadah aspirasi masyarakat bukan sekelompok  orang  saja.  Hingga  saat  ini, Indonesia menggunakan sistem multipartai yaitu  terdapat  beragam  partai  yang mengakomodir  kepentingan  yang  sesuai dengan  tujuan  masyarakat.  Partisipasi politik merupakan aktivitas seorang ataupun  kelompok  guna  ikut  aktif  dalam kehidupan politik (Budiardjo, dalam Suharyanto, 2016).
Di  Aceh  tepatnya  setelah  MoU Helsinki  ditandatangani,  politik  di  Aceh menjadi semakin menarik dan berdinamika. Hal  ini  ditandai  dengan  adanya  Pilkada tahun  2006,  Pemilu  2009,  serta  Pilkada 2012  yang  membuat  banyak  perubahan. Seperti  salah  satunya  adalah  perubahan watak  dalam  kontestasi  politik  di  Aceh sendiri. Dalah hal ini, muncul sebuah partai politik baru yaitu Partai Aceh yang berhasil menduduki  tempat  penting  di  ajang perpolitikan  dan  menggeser  partai  lainnya seperti  Partai  Golongan  Karya  (Golkar), Demokrat, PPP, dan lainnya yang dulunya
lebih  dulu  berjaya  di  Aceh.  Hal  ini membuat  Partai  Aceh  dianggap  menjadi partai  yang  tergolong  memiliki  kekuatan yang  kuat  di  dalam  politik  itu  sendiri sekaligus  memunculkan  wajah  baru  dari Partai Aceh yang dapat mendominasi ranah politik di Aceh yang juga dapat mempengaruhi jalannya tatanan kehidupan masyarakat Aceh.
Dalam sistem politik di Indonesia, pemilihan  umum  adalah  salah  sebuah proses politik yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Adapun dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah beserta  wakilnya  dilaksanakan  dengan adanya  pemilihan  secara  langsung  oleh masyarakat  melalui  Pilkada.  Di  Aceh sendiri, khususnya Kota Banda Aceh yang memiliki 9 kecamatan dengan 90 desa juga dilangsungkan  Pilkada  dimana  jumlah penduduknya sebesar  265.111 orang (Pemerintah  Kota  Banda  Aceh,  2021)  dan yang memiliki hak pilih sebanyak 151.105 orang  (Badan  Kesbangpol  Kota  Banda Aceh, 2017).
Partai  Aceh  selaku  partai  lokal yang memiliki pendukung yang masih kuat, baik  pada  tingkat  Provinsi  maupun kabupaten/kota, ditandai dengan momentum  kemenangannya  pada  Pemilu tahun 2009, pada Pemilu tahun 2014 Partai Aceh meraih 29,17% suara, dan pada tahun 2019 Partai Aceh berhasil meraih 18 dari 81 kursi  DPR  Aceh.  Partai  politik  memiliki
kaitan  dengan  partisipasi  masyarakat ditandai  dengan  adanya  ajang  kontestasi antar partai politik saat Pemilu yang mana ialah  salah  satu  bentuk  dari  partisipasi masyarakat yang berperan dalam mempresentasikan  kedaulatan  masyarakat.
Partisipasi  politik  dan  Pemilu  sangat bergantung dan dipengaruhi oleh masyarakat  dalam  mewujudkan  proses demokrasi yang ideal.
Keikutsertaan  masyarakat  dalam Pemilu menunjukkan bahwa tatanan demokrasi  dalam  suatu  negara  semakin kuat.  Disamping  itu,  partai  politik  bekerja keras  untuk  melembagakan  politik  guna memberikan kesempatan kepada masyarakat  untuk  menggunakan  partai untuk  mewujudkan  cita-citanya.  Oleh karenanya,  penulis  tertarik  untuk  menulis mengenai Partai Aceh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi  dalam  Pemilu  tahun  2019. Maka  dari  hal  tersebut  tingkat  partisipasi pemilih  pada  pemilu  tahun  2019  di  Aceh khususnya di Banda Aceh dianggap sudah cukup  meningkat  dari  tahun  sebelumnya. Sebagai  infrastruktur  politik,  partai  politik memiliki peran krusial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada Pemilu  tahun  2019,  tingkat  partisipasi politik  masyarakat  Kota  Banda  Aceh tergolong  tinggi  mencapai  78,67%  yang melampaui  dari  target  nasional  yaitu 77,5%.  Maka,  jurnal  ini  akan  mengkaji
bagaimana optimalisasi peran partai politik sebagai infrastruktur politik dalam meningkatkan  partisipasi  pemilih  pada Pemilu  2019  Kota  Banda  Aceh  dengan menggunakan studi kasus Partai Aceh.

## METODELOGI
Artikel  ini  menggunakan  studi pustaka  atau library  research sebagai metode  penelitian  dimana  bahan  rujukan yang  digunakan  penulis  bersumber  dari bahan bacaan dari referensi terpercaya dan dari  bermacam-macam  literatur  ilmiah. Metode  studi  pustaka  ini  menggunakan bahan-bahan bacaan untuk mengumpulkan data  melalui  bahan  bacaan  sehingga  data yang  terdapat  di  tulisan  ini  dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan bahan  literasi  dari  studi  pustaka  yang tersedia. Data yang terdapat pada jurnal ini di  dapat  dengan  mengumpulkan  data  dari bahan bacaan berupa artikel, bahan tertulis, hasil  penelitian  terdahulu,  koran,  buku, jurnal,  laporan  resmi,  dan  penelitian- penelitian  terdahulu  yang  terkait  dengan jurnal  ini,  serta  dapat  membantu  penulis dalam  menyelesaikan  penelitian  ini.  Data yang  sudah  didapat  dari  pendekatan  studi pustaka  dianalisis  oleh  penulis  dan dikembangkan  sehingga  penulis  dapat menghasilkan jurnal ini.

## PEMBAHASAN
Michael  Rush  dan  Philip  Althof menggambarkan partisipasi politik sebagai aktivitas  masyarakat  yang  terorganisir untuk memilih pemimpin dan mempengaruhi bentuk dan proses kebijakan  (Hendrik,  2010).  Partisipasi politik  terbagi  dua,  yaitu  partisipasi  aktif dan  pasif.  Partisipasi  aktif  meliputi pengusulan  kebijakan  secara  keseluruhan; pengusulan alternatif kebijakan umum yang berbeda  dengan  kebijakan  pemerintah; pengusulan  kritik  dan  saran  perbaikan untuk  pembenahan  kebijakan.  Partisipasi pasif yaitu ketaatan kepada pemerintah dan hanya menerima dan melaksanakan kegiatan yang diputuskan oleh pemerintah (Surbakti, dalam Shobari, 2017).
Pengertian partisipasi politik diatas penulis  mengambil  kesimpulan  bahwa partisipasi  politik  merupakan  keinginan masyarakat dalam mengambil bagian pada sistem politik secara sukarela tanpa adanya paksaan dari siapapun dan ikut mengambil peran  dalam  proses  politik  atas  kemauan dan keinginannya sendiri. Patisipasi politik memiliki  arti  terjun  atau  ikut  serta  dalam ajang  perpolitikan  yang  mana  dapat berpatokan  pada  keinginan  mereka  untuk mengikutsertakan  diri  meraka  dalam berpolitik  dengan  suka  rela  dari  diri masing-masing tanpa intervensi dari pihak manapun.
Oleh  karena  itu,  partisipasi  politik erat  kaitannya  dengan  partai  politik  dan Pemilu  sangat  penting  tujuannya  dalam pelaksanaan  negara  demokrasi  seperti Indonesia  saat  ini.  Identitas  demokrasi ditandai  dengan  adanya  tingkat  partisipasi yang  tinggi  oleh  masyarakat.  Partisipasi politik  memiliki  fungsi  (Robert  Lane, dalam Rush dan Althof, 2000):
1. Selaku  sarana  mengejar  kebutuhan ekonomi, partisipasi politik ada dan timbul  serta  menjadikan  politik guna memperlancar usaha ekonomi ataupun  fasilitas  buat  mencari keuntungan material.
2. Selaku  fasilitas  guna  memuaskan kebutuhan untuk penyesuaian sosial,  semacam  pemenuhan  harga diri, peningkatan status sosial, serta perasaan  terhomat  sebab  memiliki relasi dengan orang terkemuka.
3. Selaku fasilitas buat mengejar nilai- nilai spesial ataupun tujuan tertentu, seperti memperoleh pekerjaan, memperoleh  proyek-  proyek  untuk pejabat-pejabat.
4. Selaku fasilitas buat penuhi kebutuhan alam dasar siuman serta kebutuhan psikologi tertentu.
Partai  politik  awalnya  ada  dan berkembang  di  negara  Eropa  Barat  pada abad  ke-18  dimana  lahirnya  partai  politik karena  kebutuhan  untuk  mengakomo- dasikan  kepentingan-kepentingan  setiap
daerah.  Mulanya,  terdapat  pertemuan- pertemuan  dari  anggota  legislatif  yang memperjuangkan kepentingan daerah mereka.  Di  Indonesia  sendiri,  awal  dari partai  politik  merupakan  lahirnya  Budi Utomo yaitu tempat berkumpulnya kalangan terpelajar yang merupakan wujud dari studie  club ,  perkumpulan  ekonomi, sosial,  serta  organisasi  pembelajaran. Setelah  Budi  Utomo  ada,  hadirlah  Sarekat Islam  dan  Indische  Partij  yang  disebut sebagai  partai  politik  awal  di  Indonesia (Labolo dan Ilham, 2015).
Lambat  laun,  partai  politik  di Indonesia  semakin  banyak  dan  beragam. Setidaknya,  setiap  partai  politik  memiliki empat unsur yaitu organisasi politik resmi, aktivis politik, aktivitas politik, dan tujuan politik  (Labolo  dan  Ilham,  2015).  Partai politik  memiliki  tujuan  menguasai  peme- rintahan dengan menempatkan anggotanya di  pemerintahan  melalui  pemilu  (Labolo dan  Ilham,  2015).  Oleh  karena  itu,  partai politik  turut  memainkan  peran  penting dalam  tatanan  kehidupan  masyarakat khususnya dalam mempengaruhi masyara- kat,  karena  bagaimanapun  partai  politik telah  menjadi  bagian  dari  masyarakat. Partai  politik  pun  memiliki  tujuan  untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap dunia  politik  yang  buruk,  sekaligus  juga berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain (Labolo dan Ilham, 2015).

## Partai  Politik  sebagai  Infrastruktur Politik
Terdapat beberapa komponen dalam  infrastruktur  politik,  yaitu  partai politik,  golongan  kepentingan,  media komunikasi politik, golongan penekan, dan tokoh  politik  (Risnawan,  2017).  Indonesia sebagai  negara  demokrasi  penggunaan infrastruktur politik dalam rangka mempengaruhi masyarakat merupakan identitas dari wajah demokrasi.
Infrastruktur politik bisa dikatakan sebagai tameng  dasar  atau  sebuah  pondasi  bagi dunia politik dalam suatu negara. Infrastruktur politik lebih cenderung memandang massa sebagai kekuatan politik dan  sosial  dalam  masyarakat  yang  terbagi dalam berbagai kekuatan politik dan sosial (Suprayogi, dalam Priyanto, 2017).
Berbeda dengan infrastruktur politik, suprastruktur politik adalah kebalikan  dari  organisasi  masyarakat tersebut  yang  berada  dalam  lingkungan masyarakat.  Jika  infrastruktur  politik  tadi adalah  pondasi  dasar  dunia  perpolitikan, maka  suprastruktur  politik  merupakan bangunan  kehidupan  politik  yang  dapat diartikan sebagai struktur politik pemerintahan. Oleh karena itu, suprastruktur politik ialah seluruh lembaga negara  dengan  fungsi  legislatif,  eksekutif, dan  yudikatif  yang  disebutkan  dalam konstitusi negara (Priyanto, 2017).
Tabel 1 Fungsi Partai Politik Komunikasi Politik Sosialisasi Politik Rekrutmen Politik Pengatur Konflik Partai politik dalam hal ini berfungsi untuk mendengarkan aspirasi masyarakat
apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang nantinya aspirasi tersebut ditampung untuk disampaikan kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan. Komunikasi politik ini tujuannya untuk menjadi perantara antara pemerintah dengan masyarakat.
Sosialisasi politik juga merupakan pendidikan politik yang berlangsung setiap saat dilingkungan
masyarakat. Partai politik dibentuk
untuk mensosialisasikan
Pendidikan politik agar masyarakat menjadi sadar akan pentingnya politik dalam kehidupan kita.
Partai politik menjadi wadah bagi orang-orang yang tertarik dengan proses politik dan ingin masuk kedalam sistem politik. Partai politik menjadi batu loncatan awal agar karir politik seseorang menjadi lebih jauh lagi. Partai politik mengajak
orang sebanyak- banyaknya agar masuk kedalam partai politik melalui sosialisasi politik tadi. Dengan berbagai kepentingan dan banyaknya keinginan masyarakat yang multicultural dari berbagai daerah maka kemungkinan munculnya konflik pun semakin besar.
Untuk itu, partai politik hadir untuk menampung
kepentingan dan menjadi alat sebagai pengatur konflik. Konflik memang tidak dapat dihindari namun dapat diminimalisir dampaknya.
Sumber: Priyanto (2017).
Dalam  menjalankan  peran  dan fungsinya, suatu partai politik harus mampu memenuhi  tujuan pembentukan dari partai politik  itu  sendiri,  dimana  fungsi-fungsi dari  partai  politik  tersebut  akan  sangat berpengaruh  bagi  kehidupan  masyarakat, seperti  fungsi-fungsi  yang  sebagaimana terdapat pada Tabel 1 diatas.
Lebih  lanjut,  dalam  menjalankan fungsinya,  partai  politik  juga  tidak  boleh memiliki  pemahaman  yang  berbeda  dan menentang  ideologi  dasar  dan  undang- undang  NKRI.  Semuanya  harus  sesuai dengan  UUD  1945  dan  juga  Pancasila. Negara Indonesia sendiri sistem kepartaiannya menganut sistem multipartai. Dengan banyaknya partai yang
mengakomodir  kepentingan  masyarakat yang  berbeda-beda  tersebut  pelaksanaan- nya harus sesuai dengan dasar negara kita. Adanya  partai  politik  Indonesia  tentu  erat kaitannya  dengan  banyaknya  gerakan politik yang terjadi. Diantara fungsi-fungsi yang dijelaskan dalam Tabel 1 diatas, partai politik  diharapkan  dapat  mengoptimalkan perannya  dalam  meningkatkan  partisipasi politik masyarakat.
Oleh  karena  itu,  infrastruktur  dan suprastruktur  politik  memiliki  kaitan  yang erat  dalam  pelaksanaan  sistem  politik  di masyarakat  yang  multikultural  seperti Indonesia. Infrastruktur politik lebih dianggap sebagai organisasi informal non- pemerintah yang berada dipihak
masyarakat. Sedangkan suprastruktur politik  merupakan  lembaga  negara  yang diakui  didalam  konstitusi  negara  dalam menjalankan  sistem  politik.  Partai  politik berada  dalam  bagian  infrastruktur  politik yang  sangat  dekat  hubungannya  dengan masyarakat. Partai politik seharusnya tidak hanya  menjadi  wadah  aspirasi  saja  tetapi mampu mengakomodir kepentingan masyarakat didalamnya.
Sebagai infrastruktur politik, sebuah  partai  politik  harus  bisa  menjadi wadah yang mengupulkan berbagai kepentingan  rakyat  agar  tidak  terjadi perpecehan  dan  meminimalisir  konflik dilingkungan masyarakat. Salah satu partai politik  yang  mempunyai  pengaruh  yang besar  di  daerah  Kota  Banda  Aceh  adalah Partai Aceh. Sebagai partai yang memiliki pengaruh  yang  besar  bagi  masyarakat Aceh,  Partai  Aceh  diharapkan  dapat mengoptimalkan perannya dalam memberikan  pendidikan  politik  kepada masyarakatnya.

## Geliat Partai Aceh
Memorandum  of  Understanding
(MoU)  yang  terjadi  antara  Gerakan  Aceh Merdeka  (GAM)  dengan  pemerintah Republik  Indonesia  (RI)  pada  15  Agustus 2005 merupakan awal baru bagi masyarakat Aceh dalam ranah politik. Aceh diberikan  hak  untuk  mendirikan  partai politik  yang  aturannya  tertuang  dalam
Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Dengan  adanya  peraturan  tersebut  maka Aceh  sah  untuk  membentuk  partai  politik lokal  yang  dapat  bersaing  dengan  partai lainnya.  Partai  politik  lokal  tidak  bisa dianggap remeh, dibuktikan dengan kemenangan  partai  politik  lokal  pada pemilu legislatif tahun 2009. Dan menurut perhitungan, partai Aceh masih menguasai parlemen tahun 2014 (Tasar, 2015).
Dengan adanya peristiwa kemenangan partai politik lokal yaitu Partai Aceh  pada  Pemilu  2009,  secara  langsung Partai Aceh pun menjadi pemegang kendali politik dan menjadi penguasa politik Aceh pada  saat  itu.  Semua  kontrol  politik  Aceh dimiliki oleh Partai Aceh. Pada kemenangan Pemilu 2009, pengurus Partai Aceh  memimpin  hampir  semua  daerah sebagai  bupati,  walikota,  dan  anggota dewan.  Awal  mula  kemunculan  partai politik  lokal  adalah  untuk  melakukan pembagian  kerja  antara  partai-partai  baik nasional  maupun  lokal  yang  ada  di  setiap daerah  untuk  kemudian  disampaikan  ke partai nasional.
Dalam menjalankan tugasnya, partai politik lokal berupaya menyesuaikan dengan  aspirasi  seluruh  masyarakat,  dan partai politik lokal mengakomodir keinginan  masyarakat  di  setiap  daerah untuk tunduk kepada partai politik nasional dan  mencari  solusi  atas  permasalahan
tersebut.  Partai  Aceh  sendiri  merupakan salah satu partai yang mempunyai legitimasi  dan  sangat  terkenal  di  kalangan masyarakat Aceh.
Dilihat  dari  sejarah  awal  mula Partai  Aceh  tidak  lepas  dari  peristiwa Gerakan  Aceh  Merdeka.  Sebagian  besar anggota  Partai  Aceh  adalah  penentang pemerintah Indonesia pada masanya. Partai Aceh  dipimpin  oleh  mantan  panglima Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  yaitu Muzakir Manaf (Hasan, 2019). Partai Aceh sendiri  berupaya  semaksimal  mungkin dalam  membentuk  masyarakat  Aceh  yang makmur dan sejahtera melalui kader-kader terbaik.  Partai  Aceh  memprioritaskan pelaksanaan  MoU  Helsinki  untuk  secara khusus  membangun  Aceh  dan  menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

## Partisipasi  Politik  Masyarakat  Kota Banda Aceh
Dalam mengukur keberhasilan suatu  negara  demokrasi,  kita  dapat mengukurnya  dengan  tingkat  partisipasi politik  masyarakatnya,  karena  masyarakat juga dapat memberi sumbangsih dan sangat berpengaruh  dalam  dunia  politik.  Jika masyarakat  aktif  dan  terlibat  dalam  ajang politik,  maka  dapat  dikatakan  sebuah daerah  atau  sebuah  negara  itu  memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi.
Tingkat  partisipasi  politik  di  Aceh di  Banda  Aceh  sudah  meningkat,  terlebih
pada Pemilu tahun 2019, partisipasi politik masyarakat  Kota  Banda  Aceh  sudah tergolong  cukup  tinggi  jika  dibandingkan dengan tahun 2017 saat pemilihan Gubernur  Aceh.  Jika  kita  bandingkan tingkat  partisipasi  masyarakat  Aceh  pada tahun  2017  dengan  tahun  2012  (tahun sebelumnya), tahun 2017 merupakan tahun dengan  penurunan  tingkat  partisipasi masyarakat (Juliani et al. , 2020).
Namun pada pemilihan umum 2019 partisipasi masyarakat kembali meningkat, karena  banyaknya  masyarakat  yang  aktif dan  terlibat  langsung  dalam  kontenstasi politik  serta  masyarakat  menggunakan suaranya dalam pesta demokrasi. Komisioner Komisi Independen Pemilihan Aceh,  Agusni,  melalui  siaran  persnya menyatakan  bahwa  tingkat  partisipasi politik  masyarakat  Aceh  pada  tahun  2019 telah meningkat dan juga berhasil melampaui  target  nasional  yang  sudah ditargetkan sebelumnya (Kumparan, 2019). Jumlah masyarakat Aceh yang menggunakan  hak  suaranya  sebesar  79 persen.  Jika  melihat  perbandingan  pada jumlah  suara  pemilu  tahun  2014  hanya sebesar  72  persen  suara  yang  masuk.  Hal tersebut  cukup  membuktikan  bahwasanya ada hal-hal yang dapat membuat penurunan atau peningkatan partisipasi politik masyarakat  Aceh  pada  pemilu.  Tingkat partisipasi  masyarakat  Aceh  pada  pemilu 2019 berjumlah 79 persen sedangkan target
nasional  sebesar  77,5  persen  (Bawaslu Aceh, 2020).
Menurut Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) partisipasi pemilih masyarakat Kota Banda Aceh pada pemilu tahun  2019  terjadi  peningkatan.  Sebanyak 78,67 persen masyarakat kota Banda Aceh menggunakan hak suaranya. Jumlah tersebut  juga  melampaui  target  partisipasi pemilih  nasional  sebesar  77,5  persen.  Hal ini  dianggap  sebagai  tingkat  partisipasi tertinggi  dalam  sejarah  pemilu  yang diselenggarakan di Kota Banda Aceh.
Tahun  1995  merupakan  tahun pertama kali Pemilu di Indonesia diselenggarakan  yang  dikenal  dengan pemilu  yang  paling  bersih  dan  tanpa kecurangan  yang  didukung  oleh  birokrat (Rozi,  2006).    Seiring  berjalannya  waktu, Pemilu  pun  berlangsung  dengan  lebih beragam,  lebih  menimbulkan  banyak
gejolak  dan  tentu  banyak  sekali  warna- warni didalamnya. Hal tersebut juga terjadi pada Pemilu Kota Banda Aceh.
Table  2  berikut  menunjukkan perkembangan  tingkat  partisipasi  pemilih di berbagai tingkatan pemilihan di beberapa edisi. Bebeda dengan beberapa edisi, angka partisipasi  pemilu  2019  sangat  tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni 78,63%.  Ini  membuktikan  pemilu  2019 memiliki angka partisipasi tertinggi sepanjang  sejarah,  namun  partisipasi masyarakat berfluktuasi.
Tingkat partispasi masyarakat yang fluktuatif dapat dilihat dari beberapa alasan utama,  antara  lain  masalah  keamanan, politik  uang,  rendahnya  kesadaran  politik masyarakat,  dan  kurangnya  sosialisasi penyelenggara  menjadi  faktor  utama  yang mendorong  tingkat  partisipasi  masyarakat di Banda Aceh (Hardiyanti et al., 2021).

## Tabel 2
Perkembangan Partisipasi Politik Masyarakat Aceh Pemilihan Kepala Daerah Tahun Tingkat Partisipasi 2006 59.41% 2012 56.32% 2017 63.92% Pemilu Legislatif Tahun Tingkat Partisipasi 2009 60.19% 2014 62.00% Pemilihan Presiden Tahun Tingkat Partisipasi 2009 63.41% 2014 53.00% Sumber: KIP Kota Banda Aceh (Diolah)
Solusi terhadap permasalahan keamanan,  politik  uang,  kesadaran  politik publik yang rendah, dan kurangnya model sosialisasi  yang  dapat  diterapkan  oleh penyelenggara  harus  ditemukan  agar tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Banda Aceh terus meningkat, bukan malah naik turun. Hal ini juga harus diperhatikan oleh  partai-partai  yang  ada  di  Aceh, khususnya Partai Aceh.
Partai  Aceh  cenderung  ditatap selaku  salah  satu  partai  gubahan  dari organisasi bersenjata GAM karena dibangun  oleh  mantan  anggota  dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Turbulensi yang terjadi dalam Partai Aceh di  dini  pembentukannya  pula  dilatar- belakangi oleh kecurigaan banyak golongan kalau Partai Aceh cumalah wujud lain dari perjuangan bersenjata yang saat ini berwajah  politik.  Perihal  tersebut  bukan perihal  mengejutkan  sebab  semenjak  dini kemunculannya, Partai Aceh sudah memunculkan  banyak  polemik,  seperti pemakaian  nama  Partai  GAM,  pemakaian bendera  GAM  selaku  bendera  serta lambang partai.
Keanggotaan Partai
Aceh cenderung lebih terbuka dibanding keanggotaan  GAM  secara  struktural. Keterbukaan ini bisa dilihat lewat keterbukaannya dalam rekrutmen keanggotaan.  Tidak  hanya  sebab  alibi administratif, perihal tersebut pula
dilatarbelakangi  oleh  logika  politik  buat menguatkan  premise  suara  yang  sangat logis  sebab  logika  suara  kebanyakan memiliki  peran  untuk  kemenangan  Partai Aceh dalam pemilu (Hajad, 2016).
Dalam hal mencalonkan diri dalam pemilu, Partai Aceh memiliki cara dengan menunjuk seorang anggota sebagai koman- dan  dengan  mengedepankan  popularitas atau  pengaruh  dari  zona  perlawanan  dan mencalonkan calon untuk pemilihan umum berdasarkan  tingkat  popularitas  dan  peng- aruh. Dari segi popularitas, calon pemimpin juga bisa dipilih karena calon lebih dikenal luas  oleh  masyarakat  dan  popularitas adalah nilai tambah dari calon pemimpin.
Berdasarkan Tabel 3 pada halaman berikutnya, dapat kita ketahui bahwasanya Partai Aceh terlihat pragmatis dalam aspek kandidasi. Sepatutnya partai politik melaksanakan  pola  kaderisasi  di  dalam partai apabila ingin menciptakan kader baru yang kompeten serta menjamin perputaran elit  partai.  Pada  sesi  berikutnya,  kader- kader  hendak  ditunjukan  buat  jadi  kader untuk menduduki jabatan publik (Pamungkas  dan  Parlindungan,  2011). Sumbernya  diperoleh  lewat  sebagian metode  antara  lain  melalui  pembelajaran politik  yang  terencana  dibangun  buat menyeleksi  kader  yang  jadi underbow partai, serta lewat organisasi yang sepemahaman  dengan  partai  (Hamid, 2008).
Tabel 3 Bentuk Organisasi Partai Aceh Variabel Partai Aceh Karakter partai Inklusif Paradigma PA- power-resources Jenis kepemimpinan Tersebar Cara pengambilan keputusan Patronase- tend to-democratic Level organisasi 23 wilayah administrative Sifat organisasi Formal-profesional Rekrutmen Terbuka Kandidasi Pragmatis Motif anggota Kekuasaan Sumber: Hajad (2016) Strategi Partai Aceh dalam meningkatkan  partisipasi  pemilih  adalah dengan aktif mensosialisasikan tim pemenang dengan masyarakat yaitu tentang sejarah konflik antara GAM dan RI di Aceh yang  saat  itu  GAM  berjasa  untuk memperjuangkan Aceh agar menjadi lebih sejahtera,  di  segala  bidang.  Strategi  lain termasuk kampanye politik, strategi masalah  politik  dan  strategi  komunikasi politik.  Dengan  demikian,  Partai  Aceh dapat memperoleh kepercayaan masyarakat setelah  berhasil  melaksanakan  pemasaran politik,  dan  masyarakat  akan  memberikan dukungan kepada mereka, sehingga tercipta komunikasi dan kerjasama yang baik dalam jangka  waktu  yang  berkelanjutan  melalui segmentasi yang rata-rata.

## SIMPULAN
Infrastruktur politik dapat dikatakan sebagai  bagian  dasar  dari  fondasi  dunia politik  suatu  negara.  Infrastruktur  politik lebih  cenderung  mengelompokkan  orang
sesuai dengan kepentingannya.
Infrastruktur  politik  merupakan  proses politik  dalam  proses  kekuasaan  lembaga swadaya  masyarakat.  Dalam  kelembagaan tersebut,  lembaga-lembaga  tersebut  dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan  secara  langsung  atau  tidak, sehingga  output  yang  dihasilkan  adalah output yang bagus.
Infrastruktur  politik  sangat  erat kaitannya  dengan  penyelenggaraan  sistem sosial dan politik dalam masyarakat. Salah satunya yang paling dekat dengan masyarakat  adalah  partai  politik  yang berkedudukan  selaku  infrastruktur  politik kepartaian  dalam  sebuah  sistem  politik harus  dapat  berfungsi  untuk  kepentingan masyarakat, sehingga tidak memecah belah dan  dapat  meminimalisir  konflik  dalam masyarakat.
Salah  satu  partai  yang  cukup dikenal oleh masyarakat Kota Banda Aceh adalah  Partai  Aceh.  Partai  Aceh  juga memiliki  pengaruh  yang  besar  terhadap
tatanan  kehidupan  masyarakat  dan  politik, salah satunya berpengaruh terhadap partisipasi pemilih masyarakat Kota Banda Aceh.  Dalam  meningkatkan  partisipasi pemilih  di  Kota  Banda  Aceh,  Partai  Aceh memiliki  beberapa  strategi  diantaranya dengan aktif mensosialisasikan tim pemenangan dalam masyarakat, kampanye politik,  strategi  isu  politik,  dan  strategi komunikasi  politik  yang  bertujuan  untuk mengambil  hati  masyarakat  sekaligus meningkatkan  partisipasi  pemilih  pada pemilu.

## REFERENSI
Asshiddiqie,  J.  (2014). Dinamika  Partai Politik dan Demokrasi . Diakses dari: http://www.jimly.com/makalah/nam afile/22/DINAMIKA_PARTAI_PO LITIK.doc
Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kota Banda  Aceh  (2017). Ini  Rincian
Jumlah Pemilih di Kota Banda Aceh . Diakses
dari:
http://kesbangpol.bandaacehkota.go.i d/2017/12/17/ini-rincian-jumlah- pemilih-di-kota-banda-aceh/
Bawaslu  Aceh.  (2020). Pemilu  2019,
Partisipasi Masyarakat Aceh Sangat Tinggi .
Diakses
dari:
https://aceh.bawaslu.go.id/pemilu- 2019-partisipasi-masyarakat-aceh- sangat-tinggi/
Hajad,  V.  (2016).  Kandidasi  Partai  Aceh Menjelang Pemilihan Gubernur 2017. GOVERNMENT:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, 9 (2), 63-70.
Hamid,  A.  F.,  &  Saripudin,  H.  A.  (2008) .
Partai  Politik  Lokal  di  Aceh:
Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan. Jakarta: Kemitraan.
Hardiyanti,  S.,  Amin,  M.,  &  Warjio,  W. (2021).  Model  Sosialisasi  Pemilihan Presiden 2019 di Komisi Independen
Pemilihan Kota Banda Aceh.
PERSPEKTIF, 10 (1), 160-170.
Hasan, E. (2019). Kemenangan Bupati dan Wakil  Bupati  Aceh  Barat  Pada Pilkada  2017  (Suatu  Penelitian Terhadap  Pemasaran  Politik  Partai Aceh). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik , 4 (2).
Hendrik,  D.  (2010).  Variabel-Variabel yang  Mempengaruhi  Rendahnnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam
Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. Jurnal Demokrasi, 9( 2), 137-148.
Juliani,  R.,  Nurkhalis,  N.,  &  Juliana,  R.
(2020).  Pengaruh  Media  Dalam Konflik  Partisipasi  Politik  Pada Pemilihan  Umum  2019  Di  Kota Banda Aceh Dan Meulaboh. Source: Jurnal Ilmu Komunikasi, 5 (2), 11-19. Kumparan.  (2019). Partisipasi  Pemilih  di Aceh  Meningkat,  Prabowo  Raup  2,4
Juta
Suara . Diakses dari:
https://kumparan.com/kumparannew
s/partisipasi-pemilih-di-aceh- meningkat-prabowo-raup-2-4-juta- suara-1r4Qcq3hvwy/full
Labolo,  M.,  &  Ilham,  T.  (2015). Partai Politik  dan  Sistem  Pemilihan  Umum di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Pamungkas, S., & Parlindungan, U. (2011).
Partai  Politik:  Teori  dan  Praktik  di Indonesia .  Yogyakarta:  Institute  for Democracy and Welfareism.
Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  (2021).
Demografi . Diakses dari: http://bandaacehkota.go.id/p/demogr afi.html
Priyanto,  S.  (2017). Modul  3:  Wajah
Demokrasi Kita. Diakses dari:
https://emodul.kemdikbud.go.id/C- Pkn-3/C-Pkn-3.pdf.
Risnawan,  W.  (2017).  Peran  dan  Fungsi
Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 4 (3), 511-518.
Rozi, S. (2006). Zaman Bergerak, Birokrasi Dirombak, Potret Birokrasi dan  Politik  Indonesia. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Rush, M., & Althoff, P. (2000). Pengantar Sosiologi  Politik .  Jakarta:  Raja Granfido Persada.
Shobari,  I.  (2017). Kaderisasi  Perempuan
Dalam Partai Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan  di  Kabupaten  Ponorogo (studi  kasus  di  Partai GOLKAR dan PKB kabupaten Ponorogo) . Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Suharyanto,  A.  (2016).  Surat  Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian  Informasi  Politik  Pada Partisipasi Politik Masyarakat. Jurnal Administrasi Publik: Public Administration  Journal,  6 (2),  123-
136.
Tasar,  M.  (2015).  Kekalahan  Partai  Aceh
Pada Pemilu Legislatif 2014. Lentera:  Jurnal  Ilmiah  Sains  dan
Teknologi, 15 (15), 105-108.