http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## HAK DISABILITAS DALAM AKSESIBILITAS RUANG PUBLIK DI KOTA SURABAYA
Amelia Puspita Sari, Hari Soeskandi

## Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Amelia180999@gmail.com, Soeskandihari@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penetitian ini adalah untuk menemukan kepastian hukum terkait dengan belum terjamin sepenunya mengenai hak hak disabilitas di kota Surabaya. Dengan menggunakan metode penelitian normatif yang mana dengan menelaah kembali peraturan peraturan mengenai hak aksesibilitas bagi disabilitas di kota Surabaya. Melalui konsep yang peneliti buat, peneliti ingin menjabarkan dan menggamarkan makna kepastian hukum terhadap  hak  aksesibilitas  bagi  disabilitas,  yang  mana  mengacu  peran  pemerintah  kota  Surabaya  serta ketiadaan  sanksi  bagi  pemerintah  selaku  pelaksana  sekaligus  penyelenggara  pengadaan  hak  untuk  kaum disabilitas.  Permasalahan  mengenai  hak  kemudahan  bagi  disabilitas  terletak  pada  pelaksaanaan  hak aksesibilitas bagi disabilitas di kota Surabaya yang tidak merata, yang mana pembangunan aksesibilitas bagi disabilitas  hanya  terdapat  pada  tempat  tempat  tertentu  seperti  ;  Museum  Pendidikan,  Masjid  Al-Akbar, Trotoar Gubeng Kertajaya, Gedung Pemerintah Kota, dan Taman Bicara. Yang mana dapat di ketahui bahwa disabilitas  di  kota  Surabaya  tidak  hanya  terletak  di  pusat  kota  namun  di  seluruh  wilayah  kota  Surabaya termasuk wilayah wilayah pinggiran.
Kata Kunci : Disabilitas, Aksesibilitas, Tata Ruang Publik

## Abstract
The purpose of this research is to find legal certainty related to not being fully guaranteed regarding disability rights in the city of Surabaya. By using a normative research method which is by reviewing the regulations regarding accessibility rights for people with disabilities in the city of Surabaya. Through the concept that the researcher created, the researcher wants to describe and describe the meaning of legal certainty on accessibility rights for persons with disabilities, which refers to the role of the Surabaya city government and the absence of sanctions for the government as the implementer and organizer of the procurement of accessibility rights for persons with disabilities. The problem regarding accessibility rights for persons with disabilities lies in the uneven implementation of accessibility rights for persons with disabilities in the city of Surabaya, where the development of accessibility for persons with disabilities is only found in certain places such as; Education Museum,  Al-Akbar  Mosque,  Gubeng  Kertajaya  Sidewalk,  City  Government  Building,  and  Talking  Park. Which can be seen that disability in the city of Surabaya is not only located in the city center but throughout the city of Surabaya, including the suburbs.
Keywords: Disability, Accessibility, Public Spatial Planning

## Pendahuluan
Hak asasi manusia (HAM) merupakan segala sesuatu yang menjadi hak dasar setiap orang yang di miliki sejak lahir yang berasal dari Tuhan. Keberadaan HAM harus di junjung, di hormati, dan di  oleh orang lain. Hak dasar yang dimaksud adalah sesuai yang di jelaskan dalam Undang- Undang  No.39  tahun  1999  mengenai  hak  asasi  manusia,  menegaskan  setiap  manusia  memiliki pangkal atas hak, yang mana hak tersebut meliputi peghidupan, kesejahteraan dan kebebasan yang di dapat sejak dalam kandungan. Semua memiliki kedudukan dan hak yang sama dan di dalam pelaksanaan hukum HAM selain didasarkan pada hakikatnya juga di dasarkan pada penerapan budaya  yang  ada  di  daerah  masing  masing,  karena  sejatinya  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  di dasarkan pada saling menghormati dan saling mengerti hal tersebut bentuk kesetaraan di antara perbedaan. Selain itu HAM tidak terbentuk hanya karena manusia hidup namun HAM terbentuk dari nilai dan moralitas budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sejak mereka lahir.
Di dalam HAM, sebagai makhluk sosial sekalikus manusia yang hidup memiliki hak dasar atas hak orang lain kita di tuntut untuk bisa memanusiakan manusia, yang mana kita harus bisa menghargai dan menghormati kekurangan maupun kelebihan orang lain tanpa mendiskriminasi kekurangannya. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (2),  yang  mana  menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  terbebas  atas  diskriminasi,  sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No.8 Tahun 2016 tentang Disabilitas memberikan penjelasan
mengenai  disabilitas,  yang  mana  dijelaskan  bahwa  disabilitas  merupakan  seseorang  yang mempunyai kekurangan fisik, mental, maupun kemampuan intelektual, atau bisa juga mereka yang memiliki gangguan pada saraf sensorik yang menyebabkan mereka sulit untuk beraktifitas maupun berinteraksi  dengan  orang  orang  di  sekitarnya.  Dalam  Pasal  1  ayat  (11)  Peraturan  Daerah  Jawa Timur No.3 Tahun 2013 memberikan pengertian dasar mengenai aksesbilitas yang merupakan salah satu bentuk kemudahan yang di peruntukan bagi kaum disabilitas untuk menciptakan kesamaan peluang dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan.
Dalam memenuhi hak asasi tiada ketetapanyang melain-lainkan dan menjarakan seseorang satu  bersama  seseorang  lainnya  terlepas  apapun  kekurangan  maupun  kelebihan  setiap  orang termasuk tidak ada perbedaan perlakuan bagi orang normal maupun disabilitas. Artinya tidak ada pembedaan dalam memberikan hak bagi orang yang memiliki fisik, mental, maupun kemampuan intelektual yang normal ataupun bagi disabilitas. Dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas di surabaya memiliki berbagai jenis, dan tidak sedikit penyandang disabilitas memiliki kekurangan yang membuat mereka kesulitan beraktifitas di ruang publik. Adanya aksesibilitas bagi disabilitas tentu di rasa akan sangat membantu disabilitas dalam beraktifitas. Hal tersebut bukan termasuk perlakuan  khusus  hanya  saja  pemberian  hak  asasi  bagi  disabilitas  memiliki  cara  yang  berbeda dengan orang normal lainnya.
Indonesia  dapat  di  katakan  sebagai  negara  yang  telah  menjamin  hak  disabilitas,  namun negara  Indonesia  sendiri  belum  memiliki  sanksi  yang  ditujukan  kepada  pemerintah  sebagai penyelenggara maupun sebagai pelaksana penjamin hak disabilitas. Padahal undang-undang telah menetapkan pemerintah memiliki kewajiban menjamin terpenuhinya hak disabilitas namun tidak memiliki  ketetapan  sanksi  apabila  tidak  terjaminnya  hak  disabilitas,  hal  tersebut  menjadi kekosongan  norma  yang  mana  bisa  saja  pemerintah  tidak  melaksanakan  hak-haknya  karena jaminan hak disabilitas dapat di katakan sebagai norma samar. Dalam Pasal 133 Huruf (d) pada Bab VI  tentang  Komisi  Nasional  Disabilitas  Undang-Undang  No.8  tahun  2016  tersemat  kalimat “Pemangku Kepentingan Terkait” yang mana yang di maksudkan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah,  Organisasi  Penyandang  Disabilitas,  Organisasi  Kemasyarakatan,  dan  Badan  Hukum. Makna  “Pemangku  Kepentingan  Terkait” merujuk  pada  tanggung jawab  yang  di  tujukan  untuk memenuhi hak-hak disabilitas dalam menyelaraskan kedudukan hak satu sama lain.
Berdasarkan  permasalahan  yang  ada  penelitian  ini  dengan  judul  “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DISABILITAS DALAM AKSESIBILITAS DI TATA RUANG PUBLIK KOTA  SURABAYA”  pernah  di  teliti  mengenai  hak  bagi  disabilitas  dengan  konsep  pembahasan berbeda antara lain penelitinya adalah sebagai berikut ; Pertama Hak Para Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur. 1 Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa aksesibilitas fisik berupa fasilitas pendidikan yang telah di akui secara undang undang, yang mana pendidikan merupakan salah satu hak asasi setiap orang termasuk disabilitas tetapi dalam hal pemenuhan serta perlindungan di rasa kurang  maksimal,  selain  itu  fasilitas  pendidikan  untuk  disabilitas  belum  dapat  di  katakan terpenuhi. Sehingga perlu adanya penyuluhan untuk memperkenalkan hak pendidikan  terutama bagi orang tua para penyandang disabilitas untuk memahami pendidikan bagi disabilitas.  Kedua Implementasi  Aksesibilitas  Bagi  Penyandang  Disabilitas  (Studi  Kota  Mataram,  Nusa  Tenggara Barat) 2 . Dari hasil penelitian tersebut di temukan bahwa implementasi aksesibilitas yang di berikan oleh  dinas  sosial  kota  mataram  tidak  hanya  berupa  pelatihaan  dan  pembinaan  bagi  disabilitas namun juga adanya fasilitas lain yang mendukung kemudahan para disabilitas untuk melatih minat
2 (Philona & Listyaningrum, 2021)
dan bakat yang menunjang karir dan ekonomi para penyandang disabilitas. Dalam pemenuhannya masih belum maksimal karena jumlah data yang di dapat oleh dinas kesehatan mengenai disabilitas masih belum lengkap sehingga sulit dijangkau.
Ketiga  Hak  Penyandang  Disabilitas  Antara  Tanggung  Jawab  dan  Pelaksanaan  Oleh Pemerintah Daerah 3 . Dari hasil penelitian tersebut di jelaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak Disabilitas di rasa belum maksimal karena belum adanya peraturan mengenai pelaksanaan hak hak  disabilitas,  dalam  pernyataan  penulis  di  sampaikan  bahwa  ketiadaan  peraturan  mengenai pelaksanaan hak hak disabilitas yang telah terjamin dalam undang undang no.8 tahun 2016 menjadi tidak terjamin kepastian hukumnya. Keempat, Mengkaji Disabilitas Mental Dalam Hukum Pemilu 4 ,  yang  mana  dalam  penelitian  keempat  tersebut  di  jelaskan  bahwa  dalam  pemenuhan  hak disabilitas  dalam  praktik  pemilu  di  perlukan  aksesibilitas  sebagai  penunjang  kemudahan  bagi disabilitas mental. memberikan sarana dan prasarana yang seluar luasnya di dalam ruang publik bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan hak politik bagi penyandang disabilitas. Keempat penelitian  tersebut  memiliki  perbedaan  dengan  penelitian  ini karena  pada  penelitian  ini  peneliti terfokus  pada  konsekuensi  pemerintah  kota  Surabaya  apabila  tidak  dapat  menjamin  hak  bagi penyandang disabilitas. Keempat
penelitian di atas fokus pada hak hak disabilitas. Pada jurnal yang pertama fokus pada hak disabilitas  dalam  memperoleh  pendidikan  yang  sesuai,  pada  jurnal  yang  kedua  fokus  dalam penerapan hak aksesibilitas bagi disabilitas di kota mataram, pada jurnal ketiga peneliti fokus dalam ketidak  pastian  hukum  pada  hak  disabilitas.  Sedangkan  pada  penelitian  ke  empat  di  fokuskan dalam pemenuhan hak disabilitas mental dalam pemilihan umum. Untuk Persamaan penelitian di atas dengan peneliti adalah sama sama membahas tentang aksesibilitas bagi disabilitas selain itu kesamaan lainnya adalah ketidakmaksimalan pemerintah daerah dalam memenuhi hak disabilitas yang mana di sebabkan oleh ketiadaan aturan mengenai pelaksanaan hak-hak disabilitas yang telah di atur dalam undang-undang.
Pemerintah kota Surabaya telah memiliki peraturan mengenai penerapan atau pengaktualan hak  kemudahan  atas  fasilitas  guna  penderita  keterbatasan,  namun  yang  menjadi  permasalahan adalah penyelanggaraan pengadaan aksesibilitas bagi disabilitas masih belum merata di Surabaya. Pemenuhan aksesibilitas di Surabaya hanya ada pada tempat tertentu di wilayah Surabaya seperti ; Taman Bicara, Gedung Pemerintah kota Surabaya, Trotoar Gubeng Kertajaya, Masjid Al akbar, dan beberapa  tempat  lagi.  Padahal  penyandang  disabilitas  di  kota  Surabaya  tidak  hanya  berada  di wilayah  Surabaya  pusat  namun  juga  wilayah-wilayah  pinggiran  Surabaya.  Hal  tersebut membuktikan  bahwa  pemenuhan  hak-hak  disabilitas  dapat  di  katakan  belum  menjamin  hak disabilitas secara merata dan masih terjadi kesenjangan yang aksesibilitas bagi disabilitas di tempat tempat  yang  belum  terjangkau  dengan  penguasa  praja  Surabaya.  Kota  Surabaya  sendiri  tidak memiliki  peraturan  yang  menetapkan  sanksi-sanksi  yang mengatur  mengenai ketentuan  apabila pemerintah daerah kota Surabaya tidak bisa memenuhi hak disabilitas secara merata, Dalam hal tersebut sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 133 huruf (d) bahwa penguasa wilayah ialah salah satu perwujudan pengemban atau Representatif terkait hak disabilitas atau yang juga di sebut komisaris  nasional  disabilitas.  Berdasarkan  penelitian  yang  peneliti  kaji  maka  diperoleh  satu rumuskan masalah tentang konsekuensi bagi pemerintah apabila tidak bisa menjamin terpenuhinya hak-hak disabilitas dalam aksesibilitas di tata ruang rublik kota Surabaya.
4 (Putri & Michael, 2019)

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  menggunakan metode  penelitian  normatif  yang mana  peneliti  berusaha mencari kebenaran koherensi yaitu mengenai kesesuaian anata tindakan pemerintah dengan norma hukum yang berlaku. Yang mana norma tersebut memuat tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya.(Putri & Michael, 2019) Penelitian menggunakan metode pendekatan Perundang- Undangan  (statute  approach)  dan  Pendekatan  Konseptual.  sumber  data  yang  digunakan  adalah peraturan  perundang  undangan  terkait  aksesibilitas  bagi  disabilitas  dalam  tata  ruang  publik khususnya  peraturan  kota  surabaya  terkait  hal  tersebut.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum dilakukan  dengan  pengumpulan  bahan  hukum  primer  menggunakan  metode  inventarisasi  dan kategorisasi, sedangkan untuk teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah Teknik analisis normatif preskriptif dengan menganalisis semua bahan hukum menggunakan penalaran hukum yang  baku  berupa  penafsiran  terhadap  norma  yang  samar  dan  harmonisasi  terhadap  kepastian hukum.(Tomy Michael, 2021)

## Hasil dan Pembahasan

## Konsep Hak Aksesibilitas Disabilitas Dalam Tata Ruang Publik
Berdasarkan  Pasal  7  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi membagi jenis disabilitas menjadi 6 jenis :
 Kedudukan satu: dapat melakukan aktivitas dan dapat mengontrol sikap dengan sedikit kesulitan
 kedudukan dua: melakukan aktivitas dengan menggunakan alat.bantu
 Kedudukan tiga: dalam melakukan aktivitasnya memerlukan bantuan orang lain sekalipun menggunakan alat bantu ataupun tidak.
 Kedudukan empat: dalam aktivitasnya sayang bergantung pada pengawasan orang lain
 Kedudukan  lima:  tidak  bisa  melakukan  aktivitas  tanpa  bantuan  rang  lain  dan  perlu disediakannya lingkungan khusus.
 Kedudukan enam: sepenuhnya tidak bisa melakukan aktivitas sekalipun di bantu orang lain.
Menurut Reefani(PUJIANTI, 2018),  penderita disabilitas mental di tegaskan dalam jumlah 6 jenis, yakni keterbatasan intelektual dan keterbatasan tubuh yang mana disabilitas mental di bagi menjadi 2 bagian sedangkan disabilitas fisik di bagi menjadi 4 bagian yang di jelaskan sebagai berikut ;
1) Disabilitas dengan kelainan mental terdiri dari 3 bagian ;
• Disabilitas dengan kemampuan mental tinggi, yang mana mereka  sering juga disebut dengan orang yang memiliki kecerdasan tinggi. Atau disebut juga genius.
• Disabilitas  dengan kemampuan mental rendah, yang  mana  dapat  di  katakan mereka sangat sulit mengelolah data atau informasi yang mereka terima, biasanya di bagi 2 jenis. Yang pertama adalah mereka yang lamban dalam proses pembelajaran sedangkan yang kedua adalah mereka yang di sebut autisme.
2) keterbatasan melalui abnormalitas fisik, yang terdiri dari 4 jenis:
 Abnormalitas Tubuh (Tuna Daksa).
 Abnormalitas pada mata (Tuna Netra).
 Abnormalitas pada telinga (Tunarungu).
 Abnormalitas pita suara (Tunawicara).
Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menegaskan bahwa setiap  penyandang  cacat  atau  juga  disebut  di  sabilitas  berhak  memperoleh  pendidikan  dalam bidang  dan  jenjang,  berhak  memperoleh  pekerjaan  sesuai  dengan  kempampuan  tanpa  adanya diskriminasi  kekuarangannya,  berhak  memperoleh  atau  diperolehnya  perlakuan  dan  hasil  yang
sama  atau  setara,  berhak  memperoleh  aksesibilitas  dalam  menjamin  kemudahan  ruang  gerak disabilitas  untuk  beraktivitas,  berhak  mendapat  bantuan  medis,  sosiaal  maupun  bantuan  dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas, dan berhak mengembangkan kemampuannya.
Menurut  Rahayu,  dkk.  4  asas  yang  dapat  memberikan  jaminan  harus  terpenuhinya  hak aksesibilitas bagi disabilitas, yaitu sebagai berikut 5 :
1) Asas  atas  kemudahan  beraktivitas  yang  mana  asas  ini  menjamin  setiap  orang  menerima kemudahan  dalam  beraktivitas  di  ruang  publik,  yang  mana  dukungan  fasilitas  publik dsangat di butuhkan dalam menjamin adanya kemudahan bagi masyarakat
2) Asas atas kegunaan bangunan yang mana setiap bangunan memiliki fungsi atau kegunaan yang di peruntukan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatas atau aktivitas sehari hari.
3) Asas  atas  keselamatan  yang  mana  setiap  orang  berhak  atas  keselamatan  mereka  maka mereka juga bertanggungjawab atas keselamatan mereka sendiri selain itu bagunan maupu fasilitas publuk yang di buat harus menjammin standarisasi aman atau layak di gunakan
4) Asas kemandurian bagi disabilitas sendiri yaitu setiap disabilitas harus bisa mencapai suatu tempat  tanpa  bantuan  dari  orang  lain  yang  mana  tentu  ada  dukungan  alat  bantu  bagi disabilitas untuk mempermudahnya bergerak atau beraktifitas.
Bambang Sutantono pernah menyatakan aksesibilitas merupakan bentuk hak asasi yang mana di tujukan untuk mempermudah dalam melakukan perdalanan kecil yang mana disediakan oleh pemerintah yang mana merupakan bentuk dari layanan publik terlepas di gunakannya atau tidak. 6 Dalam menjamin kemudahan jangkauan dalam beraktivitas atau melakukan perjalanan pemerintah harus menyediakan akses yang mana akses tersebut dapat berupa layanan publik maupun dapat berupa fasilitas publik, bagi disabilitas sendiri aksesibilitas sangat penting. Aksesibilitas menjadi sangat penting karena akan sangat membantu mereka dalam bergerak di ruang publik, yang mana kita ketahui bersama di Indonesia khususnya Surabaya masih di katakan minim aksesibilitas bagi disabilitas.  Adapun  masih  banyak  disalahgunakan  sehingga  rusak  dan  perlu  adanya  perbaikan, aksesibilitas di Surabaya masih terbatas dalam tempat tertetu yang mana dapat di katakan belum lengkap. Surabaya masih jarang menyediakan trotoar khusus penyangdang tuna netra, dan tuna daksa yang mana dalam aktivitasnya di ruang publik sangat membutuhkan aksesibilitas sebagai bentuk kemudahan mereka dalam menyusuri kota atau dalam melakukan aktifitas bekerja dan lain sebagainya.  Aksesibilitas  fisik  terdiri  dari  fasilitas  jalan  setapak,  gedung  atau  bangunan,  atau fasilitas fisik lainnya yang di tujukan untuk menjamin kemudahan bagi disabilitas 7 , selain itu tujuan lainnya aksesibilitas adalah membangun asas kemandirian pada disabilitas, yang mana aksesibilitas di peruntukan sebagai alat bantu disabilitas untuk mencapai suatu tempat dengan mudah dan tidak menggantungkan dirinya pada orang lain.(Sodiqin, 2021) Aksesibilitas dalam bentuk fisik maupun bukan  fisik  merupakan  bagian  yang  sama  sama  penting  bagi  disabilitas  karena  merupakan  alat bantu mereka beraktifitas maupun alat bantu mereka untuk bertahan hidup, sehingga tidak dapat di pisahkan atau di pilih salah satunya 8 .
Menurut  Carr  (1992) 9 dalam  bukunya  Public  Space    memberikan  definisi  yang  di  maksud dengan  ruang  publik  adalah  tata  ruang  milik  masyarakat  umum  di  mana  semua  orang  dapat melakukan berbagai kegiatan yang mana tidak ada pungutan biaya atas itu. Menurut Carr adanya
5 (Propiona, 2021)
6 Asip Suyadi, "Hukum Tata Negara", 2020.
7 (A. Priamsari, 2019)
8 (M et al., 2021)
9 Abdul  Malik,  “Ruang  Publik  Sebagai  Representasi  Kebijakan  dan  medium  komunikasi  publik”,  Jurnal SAWALA Vol 6 No 2, Oktober 2018. Hal. 86
ruang publik di tujukan sebagai bentuk pensejahteraan bagi masyarakat, selain itu adanya ruang publik  menambah  gambaran  umum  mengenai  wilayah  tersebut.  Tidak  hanya  itu  ruang  publik memiliki  fungsi  sebagai  tempat  dalam  mengembangkan  lingkungan  hidup  juga  sebagai pengembangan ekonomi masyarakat.  Sedangkan Darmawan (2009 ) 10 menyatakan ruang publik di bagi dengan beberapa jenis sesuai dengan karakter masyarakat juga kebutuhan masyarakat, yaitu tempat hiburan, tempat melakukan kegiatan atau interaksi sosial, tempat aksesi, tempat melakukan kegitan suatu perkumpulan dan sebagainya.

## Jaminan Hak Aksesibilitas Bagi Disabilitas Di Surabaya
Secara garis besar pemerintah kota Surabaya telah melakukan upaya dalam menjamin hak- hak  disabilitas  namun dalam  pelaksanaan  hak aksesibilitas  secara  umum  yang meliputi  fasilitas umum belum terlaksana secara menyeluruh. Kemudahan dalam aksesibilitas tidak di bangun secara menyeluruh namun hanya beberapa di tempat tertentu, padahal di seluruh titik kota Surabaya pasti memiliki  penyandang  disabilitas  yang  kesulitan  dalam  melakukan  aktivitasnya  karena  haknya belum terpenuhi, contoh tidak ada trotoar yang di fungsikan khusus disabilitas, sehingga mereka berjalan  di  tepi  jalan  raya  yang  mana  kemunkinan  besar  membahayakan  diri  mereka  dalam aktivitasnya. Tidak hanya pembangunan fasilitas umu m bagi disabilitas yang tidak merata namun juga belum ada perbaikan dari pemerintah daerah untuk membenahi fasilitas fasilitas di tempat tempat tertentu yang kondisinya sudah tidak bisa di fungsikan lagi bagi disabilitas, sampai sekarang tidak ada peraturan yang mengatur mengenai jaminan fasilitas aksesibilitas yang menjamin hak- hak disabilitas dalam kemudahan mereka beraktivitas di ruang publik kota Surabaya. Peraturan peraturan  yang  sudah  di  keluarkan  oleh  pemerintah  kota  Surabaya  adalah  mengenai  sebagai berikut :
 SK  Walikota  Surabaya  Nomor:  188.45/79/436.1.2/2019  tentang  Tim  fasilitasi Penyelenggara Pendidikan Inklusi, Sekolah Terbuka Dan Unit Layanan Disabilitas Di Kota Surabaya, memberikan hak disabilitas untuk memperoleh Layanan pendidikan formal di sekolah umum terdekat yang membuka peluang bagi anak-anak disabilitas
 Perda kota Surabaya No 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteaan Sosial pada pasal 14 ayat (2), menyebutkan bahwa :
dalam  pengupayaan  kesejahteraan  penyangandang  cacat  atau  juga  yang  di  sebut  juga dengan disabilitas sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat (1), Pemerintah daerah Kota Surabaya memberikan upaya sebagai berikut ;
a Upaya  pemberian  aksesiilitas  bagi  penyandang  cacat  atau  yang  juga  disebut disabilitas  yang  mana  aksesibilitas  yang  di  maksud  adalah  aksesibilitas  dalam bentuk  fisik  atau  disebut  juga  infrastruktur.  Adanya  fasilitas  infrastruktur  akan mempermudah disabilitas dalam beraktifitas
b Mengenai  bentuk  pelayanan  non  fisik  atau  biasanya  di  berikan  dalam  bentuk rehabilitasi  namun  pemberian  pelayanan  non  fisik  tersebut  di  bagi  berdasarkan jenis  kebutuhannya  dan  kemampuannya,  tujuannya  adalah  seperti  memberikan pelatihan  mengasah  keterbatasan  para  penyandang  cacat  atau  disabilitas. Pemberian  pelayanan  tersebut  terbagi  atas  beberapa  jenis  yaitu  dalam  bentuk pemberian  layanan  Psikolososial,  pelatihan,  pembinaan  dan  pengembangan kemampuan, bantuan asistensi sosial dan sebagainya.
10 (Salsabila & Apsari, 2021)(Kurniawan & Susilowati, 2016)
 Adapun bentuk bantuan lain apabila tidak memungkinkan di lakukan secara rehabilitas, bentuk bantuan lainnya tersebut dapat berupa bantuan makanan, pemeriksaan kesehatan bagi penyandang, bantuan pemakaman ataupun bantuan sandang.
Dari  ketidakadanya  peraturan  pelaksaan  regulasi  akan  hak  kemudahan  atas  fasilias penunjang aktivitas teruntung para penderita keterbatasan membuat terjadinya kekosongan norma. karena  dalam  undang-undang  sudah  mengatur  mengenai  hak-hak  aksesibilitas  bagi  disabilitas namun  dalam  pelaksanaannya  tidak  di  atur  secara  resmi  oleh  undang-undang  sehingga  tidak terjamin  kepastian  hukum  dalam  pelaksanaan  pengadaannya.  Apabila  telah  terjadi  demikian akhirnya  pemerintah  daerah  dapat  berasumsi  bahwa  boleh  tidak  di  lakukan  karena  ketiadaan regulasi yang sah memuat pelaksanaan hak aksesibilitas teruntuk disabilitas. Dan yang nantinya menjadi ambigu siapa yang bisa di salahkan apabila tidak terjaminnya hak disabilitas yang akhirnya malah tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi disabilitas. Selain itu jika pengaturan mengenai pelaksanaan tidak di atur secara resmi lalu bagaimana pemerintah mempertanggung jawabkan hak disabilitas  yang  belum  terpenuhi,  sedangan  tidak  ada  peraturan  mengenai  sanksi  administrasi maupun sanksi pidana yang mengatur ketidak terlaksanaannya hak disabilitas tersebut.

## Konsekuensi Pemerintah Kota Surabaya Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Disabilitas
Negara  Indonesia  sendiri  telah  mengatur  mengenai  jaminan  hak  hak  bagi  disabilitas,  dan sebagai  bentuk  kesungguhan  pemerintah  dalam  menjamin  hak  disabilitas  akhirnya  pemerintah mengadopsi dan mengesahkan the Convention of Rights for People with Disabilities (CRPD) atau bisa juga  di  sebut  konvensi  hak  penyandang  disabilitas.  konvensi  hak  penyandang  disabilitas  ini ditujukan  untuk  memenuhi  sekaligus  untuk  melindungi  hak-hak  disabilitas  dan  mewujudkan kesederajadan  antara  disabilitas  maupun  orang  orang  pada  normalnya,  sehingga  dapat menghindari kesenjangan dalam memberikan pelayanan ataupun dalam hal lainnya 11 . Indonesia ialah anggota PBB yang telah mengadopsi traktat atas hak penderita  keterbatasan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011  tepatnya  tanggal 18 Oktober Tahun 2011. Undang-undang tersebut  di  gunakan  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  sekaligus  sebagai  dasar  pembentukan peraturan lainnya agar senantiasa berupaya merealisasikan kesederajatan hak teruntuk penderita keterbatasan.
Adanya  pemberlakuan  konvensi  hak  penderita  keterbatasan  memiliki  peraturan-peraturan yang di tujukan kepada pemerintah Indonesia sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebagai mana yang kita ketahui pengupayaan tersebut tidak hanya di wujudkan dalam bentuk peraturan namun  juga  pelaksanaan  pembangunan  hak  disabilitas  dalam  bentuk  fisik,  selain  itu  adapula bentuk  bantuan  sosial  yang  merupakan  sebagai  wujud  upaya  pemerintah.  Pemenuhan  dalam bentuk  fisik  merupakan  wujud  aksesibilitas  yang  di  tujukan  untuk  mempermudah  aktifitas disabilitas di ruang publik dan mewujudkan tujuan utama yaitu kesejahteraan disabilitas. Adanya pengapdosian konvensi hak penyandang disabilitas yanb di tuangkan dalam peraturan membuat terbentuknya Undang-Undang no.8 tahun 2016 yang mana di tujuan demi menciptakan persamaan hak  teruntuk  penderita  keterbatasan  atau  disabilitas    sebagaimana  hak  tersebut  di  buat  agar samasama menyegani dan memedulikan penderita disabilitas, sebagai penjamin perlindungan serta martabat penyandang disabilitas, dan sebagai upaya untk meningkatkan kesejahteraan disabilitas. Perlindungan  yang  dimana  di  maksud  dalam  undang  undang  tersebut  adalah  perlindungan terhadap  penelantaran  dan  diskriminatif,  ataupun  pelecehan  dan  eksploitasi  yang  di  lakukan kepada penyandang disabilitas.
Di  dalam  pengaturan  konvensi  hak  penyandang  disabilitas  pemerintah  berkewajiban menghormati juga melindungi hak hak disabilitas dengan segenap bangsa, sebenarnya di dalam konvensi hak penyandang disabilitas memiliki pilihan dalam melaksanakan perlindungan hak hak disabilitas.  Yaitu;  Pertama  setiap  penyandang  dapat  menyodorkan  gugatan  kepada  komite konvensi hak penyandang disabilitas, untuk mengkonfirmasi hak hak mereka yang telah dilanggar. Kedua adalah memasrahkan semua kepada komite konvensi hak penyandang disabilitas sehingga dapat dilakukannya penyelidikan lebih lanjut perihal gugatan yang di ajukan atau perihal adanya pelanggaran hak asasi bagi disabilitas yang di anggap sebagai pelanggaran berat.  Pilihan aturan CRPD  sesuai  dengan  enamaannya,  berkarakter  pemilihan  sehingga  tiada  mesti harus  dilegalkan wilayah  yang  telah  jadi  ikatan  CRPD 12 .  Sebagai  negara  yang  telah  megadopsi  konvensi  hak penyandang  disabilitas  dan  telah  menjamin  pengadaan  pelaksanaan  pemenuhan  hak  disabilitas sebenarnya ada yang harus di pertimbangkan sebagaimana yang telah di jelaskan di atas bahwa Indonesia telah memberikan dua pilihan dalam menyelesaikan pelanggaran hak disabilitas yang mana  tentu  saja  di  rasa  kurang  fleksibel  bagi  disabilitas  untuk  menyelesaikan  permasalahan pelanggaran tersebut. Seperti halnya undang-undang yang di buat sefleksibel mungkin yang mana bisa di gunakan dalam keadaan apapun dan seiring perkembangan zaman juga masih efisien untuk di gunakan sebagai alat menyelesaikan suatu permasalahan, seperti itu juga seharusnya pemerintah memberikan pilihan yang fleksibel yang mana tidak hanya terpaku pada dua pilihan namun ada juga  pilihan  pilihan  lain  yang  dapat  di  gunakan  sebagai  alternatif  lain  bagi  disabilitas  untuk menyelesaikan masalah. Seiring perkembangan zaman corak atau jenis pelanggaran ham bervariasi atau sering bertamban dengan model pelanggaran baru yang mana tentu semua tidak selalu bisa di selesaikan secara hukum melalui badan atau melalui penyelesaian perkara di dalam persidangan. Untuk menjamin perlindungan hak maka harus ada pilihan di mana semua permasalahan mengenai hak asasi dapat di selesaikan barulah tepat di rasa menempatkan kata “Terjamin” dalam undang undang.  Singatkatnya  pemerintah Indoensia  harus  memberikan  atau  menyediakan  pilihan  yang mana  memungkinkan  dapat  di  gunakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  pelanggaran  hal apapun itu.
Indonesia merupakan negara yang telah mengkonversikan HAM dalam segala konstitusinya, dalam hal pelaksanaan hak asasi disabilitas maka di perlukan akses yang mendukung pelaksanaan hak  bagi  disabilitas  untuk  terjamin  kesejahteraannya.  Yang  mana  dapat  dilaksanakannya  upaya upaya untuk melindungi hak asasi telah di akui dalam ruang lingkup nasional dan internasional. Ruang lingkup tersebut adalah ruang lingkup yang telah di akui secara mendunia yang mana semua negara mengakui adanya hak asasi dan adanya kesetaraan antar umat manusia.(Michael & Kleden, 2018) Di Indonesia sendiri terjaminnya hak asasi yang mana tertuangnya pengadopsian konvensi hak penyandang disabilitas tertuang dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016. Secara garis besar Indonesia  dapat  di  katakan  sebagai  negara  yang  telah  menjamin  hak  disabilitas,  namun  negara Indonesia sendiri belum memiliki sanksi yang ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara maupun sebagai pelaksana penjamin hak disabilitas. Padahal undang-undang telah menetapkan pemerintah  memiliki  kewajiban  menjamin  terpenuhinya  hak  disabilitan  namun  tidak  memiliki ketetapan sanksi apabila tidak terjaminnya hak disabilitas, hal tersebut menjadi kekosongan norma yang mana bisa saja pemerintah tidak melaksanakan hak haknya karena jaminan hak disabilitas dapat di katakan sebagai norma samar. Dalam Pasal 133 Huruf (d) pada Bab VI tentang Komisi Nasional Disabilitas terdapat kalimat “Pemangku Kepentingan Terkait” yang mana yang dimaksud dengan “Pemangku Kepentingan Terkait”, antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi
Penyandang  Disabilitas,  Organisasi  Kemasyarakatan,  dan  Badan  Hukum.  Makna  “Pemangku Kepentingan Terkait” merujuk pada tanggung jawab yang di tujukan untuk memenuhi hak hak disabilitas dalam menyelaraskan kedudukan hak satu sama lain.
Surabaya  sendiri  telah  memiliki  peraturan  mengenai  pelaksanaan  hak  aksesibilitas  bagi penyandang disabilitas, namun yang menjadi permasalahan adalah penyelanggaraan pengadaan aksesibilitas bagi disabilitas masih belum merata di Surabaya, pemenuhan aksesibilitas di Surabaya hanya ada pada tempat tertentu di wilayah Surabaya seperti ; Taman Bicara, Gedung Pemerintah kota  Surabaya,  Trotoar  Gubeng  Kertajaya,  Masjid  Al  akbar,  dan  beberapa  tempat  lagi.  Padahal penyandang disabilitas di kota Surabaya tidak hanya berada di wilayah Surabaya pusat namun juga wilayah-wilayah  pinggiran  Surabaya.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  pemenuhan  hak-hak disabilitas  dapat  di  katakan  belum  menjamin  hak  disabilitas  secara  merata  dan  masih  terjadi kesenjangan  yang  aksesibilitas  bagi  disabilitas  di  tempat  tempat  yang  belum  terjangkau  oleh pemerintah  kota  Surabaya.(Michael,  2019)  Kota  Surabaya  sendiri  tidak memiliki  peraturan yang menetapkan  sanksi-sanksi  yang  mengatur  mengenai  ketentuan  apabila  pemerintah  daerah  kota Surabaya tidak bisa memenuhi hak disabilitas secara merata, Dalam hal tersebut sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 133 huruf (d) bahwa pemerintah daerah merupakan salah satu pemangku kepentingan  terkait  hak  disabilitas  atau yang  juga  di  sebut  komisaris  nasional disabilitas.  Tidak terpenuhinya hak disabilitas secara merata karena tidak adanya jaminan sanksi apabila pemerintah belum  memenuhi  hak  disabilitas  secara  merata,  maka  pemerintah  pusat  perlu  menetapkan ketetapan  terhadap  pelaksanaan  hak  disabilitas  oleh  pemerintah,  adanya  sanksi  tegas  bagi pemerintah dapat menjamin terlaksananya hak hak disabilitas secara menyeluruh dan merata.

## Kesimpulan
Ketiadaan  pengaturan  mengenai  sanksi  terhadap  pemerintah  dalam  menjamin  hak-hak aksesibilitas  bagi  disabilitas  membuat  terjadinya  ketidakpastian  hukum  yang  mana  terjadi kekosongan norma dalam pelaksanaan pengadaan aksesibilitas terhadap disabilitas, padahal setiap warga  negara  berhak  atas  kemudahan  beraktifitas  yang  mana  yang  di  maksudkan  adalah aksesibilitas. Dalam hal kekosongan norma serta tidak terjaminnya hak disabilitas maka pemerintah daerah  perlu  melakukan  pembenahan  infrastruktur  semua  wilayah  di  surabaya  yang  mana pembangunan tersebut di tujukan untuk memudahkan disabilitas beraktifitas di ruang publik kota surabaya. Selain itu diperlukannya pembentukan peraturan daerah kota surabaya terkait dengan pelaksaanan pengadaan aksesibitas bagi disabilitas yang mana pertauran tersebut juga menganut sanksi  administratif  bagi  pemerintah  daerah  yang  melanggar  atau  tidak  bisa  memenuhi  hak disabilutas secara merata. Meskipun terlihat sepele, namun setiap hak warga negara harus memiliki kepastian hukum dan harus ada jaminan terpenuhinya hak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terdahap warga negara. 13

## Daftar Pustaka
A. Priamsari, R. P. (2019). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. Masalah-Masalah Hukum, 48(2), 215. https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223
Afifah, W., & Hadi, S. (2018). HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI JAWA TIMUR. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1793
Hendriks, A. (2007). UN convention on the rights of persons with disabilities. European Journal of Health Law, 14(3), 273–298. https://doi.org/10.1163/092902707X240620
Kurniawan, E., & Susilowati, F. (2016). DALAM BERAKTIVITAS DI RUANG PUBLIK DI KOTA SURABAYA Erwin Eko Kurniawan.
M, M. P. W., S, A. W., Kurnia, E., Limijadi, S., M, M. P. W., S, A. W., Kurnia, E., & Limijadi, S. (2021). DI KOTA SEMARANG ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION
13 (Utami et al., 2018)
RIGHTS AND REPRODUCTIVE HEALTH RIGHTS OF WOMEN. 4(2), 547–564. Michael, T. (2019). PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2267
Michael, T., & Kleden, K. L. (2018). PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA TAHUN 2007 (STUDI YURIDIS EMPIRIS DI PROVINSI JAWA TIMUR). IPTEK Journal of Proceedings Series. https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4447
Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. Jurnal HAM, 11(1), 131. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150 Philona, R., & Listyaningrum, N. (2021). Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Mataram. Jatiswara, 36(1), 38–48. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i1.274
Propiona, J. K. (2021). Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas. Jurnal Analisa Sosiologi, 10, 1–18. https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47635
PUJIANTI, N. I. M. 14250095. (2018). Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Difabel Di Kota Pangkalpinang. 144.
Putri, N. R., & Michael, T. (2019). Mengkaji Disabilitas Mental Dalam Hukum Pemilu.
Salsabila, S., & Apsari, N. C. (2021). Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik Di Beberapa Wilayah Dan Implementasi Undang-Undang Dalam Memenuhi Hak Penyandang …. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian …, 2(2).
Sodiqin, A. (2021). Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang- Undangan Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(1), 31. https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707 Suyadi, A. (2020). Hukum Tata Negara.
Tomy Michael, R. D. A. D. and. (2021). SPACE TOURISM ACTIVITIES OVERVIEW OF INTERNATIONAL LAW. Journal of International Trade, Logistics and Law, 7(Num. 1), 8–12.
Utami, E. O., Raharjo, S. T., & Apsari, N. C. (2018). Aksesibilitas Penyandang Tunadaksa. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1), 83.
https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16962
Yeni Rosdianti. (2018). Hak atas Pekerjaan pada Pasal 27 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Menuju Dunia Kerja yang Inklusif. 9(2).