## MASA JABATAN JAKSA AGUNG DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

## Hanif Azhar
STAI Hasan Jufri Bawean Email: loranapatar@gmail.com
Abstract : The tenure of attorney general of Indonesia Republic that is not strictly regulated  by  the  law  of  prosecutor  has  created  legal  uncertainty.  By  descriptive analysis,  this  issue  will  be  studied  in fiqh  siyasah (islamic  political  law.  In  the Indonesian state administration, the attorney general's tenure that is based on the constitutional convention, which was later confirmed by the Constitutional Court decision, is 5 years old. This assertion is intended to eliminate the legal uncertainty over  the  conditions  governing  the  tenure.  The  regulations  are  in  line  with  the general principles and rules of islamic law which are mashlah mursalah and tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah.
Keyword : attorney general, the tenure, constitution court

## Pendahuluan
Beberapa Tahun lalu, sekitar pertengahan Tahun 2010, media masa tanah air  dihebohkan  oleh  perseteruan  politik  antara  jaksa  agung  saat  itu,  Hendarman Supandji dengan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) era  presiden  Abdurrahman  Wahid,  Yusril  Ihzamahendra.  Isu  ini  semakin menghangat    dan  mengerucut  menjadi  isu  hukum  ketatanegaraan  ketika  Yusril menggugat  keabsahan  jabatan  Hendarman  ke  Mahkamah  Konstitusi  yang kemudian  keluarlah  Putusan  MK  Nomor  49/PUU-VIII/2010  tentang  pengujian Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia pasal  22  ayat  (1)  huruf  d  yang  cukup  fenomenal  terutama  dari  kacamata  ilmu ketatanegaraan.
Isu  sentral  dari  gugatan  ini  adalah  mengenai  masa  jabatan  Jaksa  Agung Hendarman yang menurut Yusril secara hukum ketatanegaraan tidah sah. Sehingga Hendarman harus segera mudur dari jabatannya.
Terlepas  dari  berbagai  isu  yang  melatarbelakangi  peristiwa  hukum  ini, penulis  tertarik  untuk  mengkajinya  dari  perspektif fiqh  siyasah atau  hukum  tata negara  islam.  Dengan  mengkaji  berbagai  literatur fiqh  siyasah yang  ada,  secara deduktif,  Penulis  menelisik  berbagai  informasi  terkait  preseden  hukum  ataupun norma hukum yang terkait dengan masa jabatan pejabat negara, dalam hal ini jaksa agung.  Beberapa  hal  yang  akan  menjadi  fokus  kajian  tulisan  ini  adalah:  (i)    masa
jabatan definitif jaksa agung sebagai pejabat negara dan (2) pandangan fiqh siyasah terhadap persoalan masa jabatan ini.

## Eksistensi Institusi Kejaksaan
Institusi  Kejaksaan  telah  ada  sejak  masa  sebelum  kemerdekaan.  Namun, pasca  kemerdekaan  negara  Republik  Indonesia  belum  memiliki  undang-undang khusus  yang  mengatur  Kejaksaan  sehingga  berdasarkan  Pasal  II  aturan  peralihan Undang-Undang Dasar 1945 digunakanlah indische staatsregeling , semacam undang- undang negeri  jajahan,  Hindia  Belanda 1 .  Berdasarkan  konstitusi  ini  kedudukan Kejaksaan  Agung  berdampingan  dengan  Mahkamah  Agung  yang  secara administratif berada di bawah Departemen Kehakiman, di bawah eksekutif, namun secara fungsional dalam penyelenggaraan peradilan bersifat independen. Jadi, sejak awal,  kedudukan  Kejaksaan  agung  memang  berdiri  di  dua  sisi,  yudikatif  dan eksekutif, sehingga kemudian menimbulkan kontradiksi dalam pengaturannya ( dual obligation ) 2 .Pola  kelembagaan  ini  terus  dipakai  pada  masa  konstitusi  Republik Indonesia Serikat (RIS; 1949-1950), masa demokrasi parlementer (1950-1959), dan berakhir  pada  masa  demokrasi  terpimpin  (1959-1965).  Pada  masa  ini  Kejaksaan yang awalnya berstatus lembaga non departemen di bawah Departemen Kehakiman menjadi  lembaga  yang  berdiri  sendiri  (Effendy.  2005:  68),  departemen  tersendiri yang terpisah dari Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung, hingga saat ini.
Berdasarkan indische staatsregeling ini pula, jaksa agung adalah jabatan karir, bukan jabatan politik sehingga dalam praktiknya jaksa agung diangkat oleh perdana menteri  atas  usul  menteri  kehakiman.  Pola  ini  kemudian  berubah  pada  masa konstitusi  RIS,  jaksa  agung  diangkat  oleh  presiden  atas  usul  perdana  menteri 3 , hingga  timbulnya  dekrit  presiden  5  juli  1959  yang  disusul  dengan  disahkannya Undang-Undang  No.  15  Tahun  1961  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kejaksaan.
Selama berada di bawah UUD 1945 pasca dekrit presiden 1959, dari ketiga undang-undang  yang  mengatur  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  yaitu  UU No.  15  Tahun  1961,  UU  No.  5  Tahun  1991,  dan  UU  No  16  Tahun  2004,
1 http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-Kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam- sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945/
2 Riri Nazriyah, Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden, Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 2 Oktober 2010 (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 30 dan  Marwan  Effendy,  Kejaksaan  RI;  Posisi  dan  Fungsinya  dari  Perspektif  Hukum,  (Jakarta: Gramedia, 2005), 122
3 http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/
kesemuanya mengatur bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang berada di dalam ranah kekuasaan eksekutif 4 .
UU No. 15 Tahun 1961 menegaskan bahwa Kejaksaan ialah “alat negara” sedangkan UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan adalah “lembaga negara”.  Sementara  itu,  ketiga  undang-undang  yang  mengatur  tentang  Kejaksaan tersebut menetapkan bahwa jaksa agung adalah sebagai pembantu presiden karena diangkat  dan  diberhentikan  oleh  presiden  dengan  kedudukan  setingkat  menteri Negara 5 .
Setelah  akhir  masa  orde  lama  hingga  berakhirnya  masa  orde  baru kewenangan  mengangkat  dan  memberhentikan  jaksa  agung  sepenuhnya  menjadi kewenangan  mutlak presiden. Kemudian pada awal reformasi, demi independensi Kejaksaan  dalam  menjalankan  tugasnya  dari  bayang-bayang  kepentingan  politik presiden,  diusulkan  untuk  mengadopsi  pengaturan  mengenai  Kejaksaan  dalam BAB  IX  tentang  kekuasaan  kehakiman  dalam  amandemen  UUD  1945  namun gagal  mencapai  kesepakatan.  Demikian  pula  ketika  Rancangan  Undang-Undang Kejaksaan  2004  dibahas,  terjadi  ketidaksepakatan  antara  pemerintah  dan  DPR. Akhirnya  jaksa  agung  tetap  sebagai  pejabat  negara 6 yang  diangkat  dan diberhentikan  oleh  presiden  namun  dalam  menjalankan  fungsinya  Kejaksaan bersifat merdeka (Asshiddiqie. 2006: 222).
Salah  satu  dampak  dari  alotnya  pembahasan  RUU  Kejaksaan  ini diantaranya adalah adanya kealpaan presiden dan DPR sehingga regulasi mengenai masa jabatan jaksa agung tidak diatur secara eksplisit dalam RUU Kejaksaan yang disepakati.

## Masa Jabatan Jaksa Agung
Masa berarti berarti era,  zaman, musim, tempo, atau saat  (Partanto. 2001: 441).  Sedangkan  jabatan  berarti  sekumpulan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang
4 http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/
5 Marwan Effendy, Kejaksaan RI; ..., 9
6 Pejabat Negara adalah pejabat politik. Di Indonesia yang tergolong pejabat Negara adalah mereka yang  dipilih  oleh  rakyat  atau  dipilih  oleh  lembaga  perwakilan  rakyat  atau  ditunjuk  oleh  presiden. Karena  itu  yang  tergolong  sebagai  pejabat  negara  antara  lain  adalah  presiden  dan  wakil  presiden, angoota DPR, para menteri, ketua lembaga tinggi negara, gubernur BI, gubernur, bupati, wali kota dan duta besar. (dalam Said Zainal Abidin, Rekrutmen Politik Para Pejabat Negara , Jurnal Negarawan No. 11 Februari 2009 dalam http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3520&Itemid=281 ). Lihat pula pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 1974 juncto UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian.  Terkait perbedaan dan persamaan istilah pejabat negara dengan pejabat publik atau pejabat tata usaha negara. lihat pasal 1 angka 3 dan angka 8 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi  Publik.  Juga  pasal  1  angka  1  UU  No.  5  Tahun  1986  juncto  UU  No.  9 Tahun 2004 tentang PTUN.
dibebankan  oleh  seorang  pejabat  yang  berwenang  kepada  seseorang  baik  untuk waktu  yang  penuh  maupun  sebagian.  Jabatan  menunjukkan  hal-hal  yang dikerjakan,  bukan  orangnya  (Westra.  1989:  230).  Dengan  demikian  masa  jabatan dapat  diartikan  jangka  waktu  tertentu  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawab yang diemban seorang pejabat. Istilah masa jabatan dapat pula disimilarkan dengan masa bakti atau masa kerja.
Terkait hal ini, dalam dua udang-udang yang mengatur tentang Kejaksaan sebelum  reformasi  (UU  No  15  Tahun  1961,  UU  No  5  Tahun  1991)  dan  satu undang-undang pasca reformasi (UU No 16 Tahun 2004) tidak dicantumkan pasal atau klausul yang secara eksplisit mengatur dengan tegas masa jabatan jaksa agung sehingga tidak ada aturan yang secara definitif menyatakan kapan seseorang jaksa agung  berakhir  masa  jabatannya.  Pasal  22  ayat  (1)  UU  No.  16  Tahun  2004 mengatur demikian:
Jaksa agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
a. Meninggal dunia;
b. Permintaan sendiri;
c. Sakit jasmani atau rohani terus –menerus;
d. Berakhir masa jabatannya;
e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud pasal 21.
Dalam  penjelasan  pasal  22  UU  Kejaksaan  ini  dinyatakan  “cukup  jelas”. sehingga huruf d pasal ini yang berbunyi “ berakhir masa jabatannya” menjadi multi tafsir  ( polyinterpretable ).  Multi  tafsir  ini  potensial  menimbulkan  ketidakpastian hukum  ( rechsonzekerheid )  karena  dapat  dimungkinkan  tafsir  atas  pasal  ini inkonstitusional.  Sementara  itu,  berdasarkan  konvensi  ketatanegaraan  sejak Indonesia  merdeka  masa  jabatan  jaksa  agung  disamakan  dengan  menteri-menteri sebagai  anggota  kabinet  yang  membantu  presiden.  Oleh  karena  itu  masa  jabatan jaksa agung mengikuti masa bakti presiden yaitu lima tahun 7 . Walaupun demikian, presiden dengan hak prerogatifnya 8 dapat sewaktu-waktu memberhentikannya dari jabatan  dan  mengangkat  pejabat  baru.  Pengangkatan  pejabat  baru  ini  bisa  karena satu dan lain sebab, misalnya perombakan ( resuffle ) kabinet.
7 http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-Kejaksaan- ...
8 Hak  prerogatif  adalah  residu  dari  diskresi.  Hak  prerogatif  terkait  dengan  kebijakan-kebijakan pelaksanaan  undang-undang  oleh  presiden  yang  wewenangnya  diberikan  oleh  undang-undang. Kewenangan  presiden  dalam  bidan  eksekutif  terkait  pelaksanaan  administrasi  negara  yang  umum dan  yang  khusus  dituangkan  dalam  bentuk  Keppres.  Dalam  hal  ini  seperti  pengangkatan  dan pemberhentian  pejabat  publik. (Dalam  Riri  Nazriyah, Pemberhentian Jaksa Agung dan  Hak  Prerogatif Presiden , h. 23). Dengan demikian, perbedaan diskresi dengan hak prerogatif adalah diskresi bersifat luas  dan  tidak  diatur  dalam  undang-undang,  sementara  hak  prerogatif  lebih  sempit,  terbatas,  dan diatur dalam undang-undang.
Mahkamah Konstitusi dalam putusan sidang judicial review atas pasal 22 ayat (1)  huruf  d  UU  Kejaksaan  (Putusan  MK  No.  49/PUU-VIII/2010)  memberikan empat  alternatif  penafsiran  untuk  menentukan  kapan  mulai  diangkat  dan  saat pemberhentian pejabat negara menduduki jabatannya in casu jaksa agung, yaitu: (i) berdasar  periodesasi  kabinet  dan/atau  periode  masa  jabatan  presiden  yang mengangkatnya,  (ii)  berdasar  periode  (waktu  tertentu)  dan fixed tanpa  dikaitkan dengan  masa  jabatan  politik  di  kabinet,  (iii)  berdasarkan  usia  atau  batas  umur pensiun, (iv) berdasarkan diskresi 9 presiden/pejabat yang mengangkatnya. MK juga menyatakan  bahwa  dalam  praktik  ketatanegaraan  yang  berlangsung  selama  ini, penetapan  masa  jabatan  secara  tegas  telah  digunakan  dalam  beberapa  jabatan publik.  Peraturan  yang  tegas  tersebut  dapat  ditemukan  misalnya  dalam  pasal  7 UUD 1945, UU KY, UU KPK, UU MK, dan UU MA.
Akhirnya  MK  dalam  amar  putusannya  menetapkan  secara  konstitusional bersyarat  ( conditionally  constitutional )  bahwa  tafsir  “ berakhir  masa  jabatannya ”  harus diartikan berakhir dengan berakhirnya masa jabatan presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet, artinya selama lima tahun,  atau  diberhentikan  dalam  masa  jabatannya  oleh  presiden  yang bersangkutan,  artinya  dapat  diberhentikan  sewaktu-waktu  dalam  masa  tugasnya oleh presiden.
Perspektif Fiqh Siya > sah Dalam  kajian fiqh  siyasah sebagai  bagian  dari  hukum  islam  yang  mengatur masalah muamalah (dalam  arti  luas),  selain  masalah  ibadah,  masalah  eksistensi lembaga kejaksaan tidak diatur dalam hukum syara’. Namun, dalam kajian ushul al- fiqh dikenal adanya 10 sumber hukum syariat. Empat diantaranya sudah disepakati, yaitu:  al-Qur’an,  sunnah, ijma’ , qiyas } ,  dan  enam  sisanya  masih  terdapat ikhtila > f , yaitu: istihsa > n , mas } lahah mursilah , al-‘urf , al-istis } ha > b , syariat dari orang-orang sebelum kita dan mazhab sahabat (Khallaf. 1993: 17).
Abd  al-Wahhab  Khallaf  mendefinisikan maslahah  mursilah sebagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh sya > ri’ hukum untuk ditetapkan dan tidak
9 Dalam hukum tata negara atau administrasi negara, diskresi ( discretionary power ) merupakan segala tindakan pejabat negara yang secara hukum dibenarkan walaupun tidak ditentukan atau didasarkan pada suatu ketentuan undang-undang. Kekuasaan diskresi ini timbul dari prinsip freies-ermessen yang menjamin  keleluasaan  untuk  bertindak  atau  bergerak  aparat  tata  usaha  negara  dalam  rangka penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  untuk  kepentingan  umum.  Kewenangan  diskresi  ini bersifat  terbuka  yang  berpotensi  disalahgunakan  oleh  karena  itu  diskresi  dibatasi  oleh  undang- undang dan oleh praktik konvensi ketatanegaraan. (Dalam Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Jilid I, h. 220 dan 225; Jilid II, h. 32 dan Riri Nazriyah, Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak  Prerogatif  Presiden ,  h.  1  dan  22).  Terkait  istilah,  diskresi  sering  dirancukan  dengan  hak prerogatif.
ditunjukkan  oleh  dalil-dalil syar’iy untuk  meng i’tiba > r kannya  atau  membatalkannya (Khallaf.  1993:  98).  Ia  mencontohkan  maslahah  yang  tidak  disyariatkan  di  sini seperti yang pernah dilakukan sahabat ketika membangun penjara, mencetak mata uang  dan  memungut  pajak  atas  tanah  yang  dikelola  pemiliknya.  Sunnah  sahabat membangun penjara ini sangat erat hubungannya dengan peran peradilan. Dalam sistem negara modern fungsi-fungsi peradilan melibatkan hakim, polisi, jaksa, dan lembaga  pemasyarakatan  serta  pihak-pihak  lain  yang  diberi  wewenang  untuk  itu. Dengan  demikian  keberadaan  institusi  kejaksaan  sejalan  dengan  prinsip mas } lahah mursilah .
Dalam kaidah fikih, kaidah ke-5 dari 40 kaidah kulliy (umum) dinyatakan (Musbikin. 2001: 124):
ىمِ تَ تَ لْإِ تَ لْإِا مِ ىطٌ لْإِ فُنُ تَ ىمِ رَّ مِ رَّلا ى تَ تَ ىمِا تَ مِلْإِا ىفُ رُّلتَ تَ
ى
“ kebijaksanaan  imam  (pemimpin)  rakyatnya  itu  harus  dihubungkan  dengan kemaslahatan ”.
Menurut Imam Musbikin kaidah ini erat kaitannya dengan fiqh siyasah dan peraturan-peraturan  umum  dalam  pemerintahan  dan  tindakan  serta  kebijakan terhadap  rakyat  yang  kesemuanya  itu  harus  tidak  lepas  dari  pertimbangan kemaslahatan rakyat banyak ى (Musbikin. 2001: 125).
Dalam  literatur fiqh  siyasah tidak  dikenal  adanya  lembaga  yang  secara definitif  berwenang  khusus  di  bidang  penuntutan.  Namun,  bila  dikaji  dari  fungsi kejaksaan  yang  wewenang  utamanya  sebagai  penuntut  umum  dan  pelaksana putusan  pengadilan  serta  wewenang  lain  yang  diberikan  undang-undang  yang  di dalamnya termasuk wewenang yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum,  prinsip-prinsip  umum  dalam  kejaksaan  ini  memiliki  kemiripan  dengan beberapa  prinsip-prinsip  umum  yang  dimiliki wila > yah  al-h } isbah .  Lembaga al-h } isbah yang  cikal-bakal  kelembagaannya  terbentuk  pada  masa  Abbasiyah,  dimana  corak kehidupan  saat  itu  belum  sekompleks  saat  ini,  telah  dikembangkan  oleh  banyak ulama  dan  pemikir  islam  dan  tentunya  telah  bergeser  dari  konsep  awal  teori pembentukan lembaga ini. Ibn Taimiyyah  misalnya dalam kitabnya al-Hisbah fi > al- isla > m aw waz } i > fah al-h } uku > mah al-isla > miyyah telah mengembangkannya menjadi konsep pengawasan pasar (dalam arti luas: peredaran barang dan jasa).
Menurut  Nasrun  Haroen,  wewenang  lembaga hisbah saat  ini  terpencar  di berbagai  departemen  (Zaenuddin.  2005:  34) 10 .  Sementara  Hasby  Ash  Shiddieqy mengatakan  bahwa wila > yah  al-h } isbah dalam  hukum  islam  menyerupai  “jawatan
10 Kata  departemen  di  sini  mengacu  kepada  kementrian.  Namun  seiring  berubahnya  struktur keteatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 dapat pula dikatakan bahwa secara umum merujuk juga pada lembaga atau organ-organ negara lainnya.
penuntut  umum”,  sedangkan muh } tasib dapat  dipadankan  dengan  “penuntut umum”  (Ash  Shiddieqy.  1997:  101).  Dengan  demikian  dalam  konteks  Indonesia wila > yah al-h } isbah adalah kejaksaan dan muh } tasib adalah jaksa agung.
Dalam  literatur fiqh  siyasah tidak  ditemukan  penjelasan  mengenai penetapan  masa  jabatan muh } tasib secara  definitif.  Namun,  menilik  praktik (preseden)  ketatanegaraan  islam,  kewenangan  mengangkat  dan  memberhentikan pejabat-pejabat  di  lingkungan  peradilan  islam  dilakukan  oleh  khalifah,  kecuali lembaga maz } a > lim karena  kekuasaan  lembaga  ini  dipegang  langsung  oleh  khalifah.
Hal  ini  sebelum  adanya  pendelegasian  wewenang  dari  khalifah  kepada a > mir (gubernur  militer)  atau qa > d } i  al-qud } ah untuk  mengangkat  dan  memberhentikan pejabat-pejabat peradilan.
Menurut  al-Mawardi,  kualifikasi  seorang muh } tasib sama  dengan  kualifikasi seorang hakim kecuali pada syarat ‘a > lim yang nantinya berkaitan dengan wewenang berijtihad  (Mufid.  2000:  133  dan  Ash  Shiddieqy.  1997:  101).  Pendapat  ini dipertegas oleh Hasan Ibrahim Hasan yang menyatakan bahwa muh } tasib dipilih dari kalangan hakim (Hasan. 2003: 379). Oleh karena itu mengenai pengangkatan dan pemberhentiannya  dapat  diqiyaskan  pada  pengangkatan  dan  pemberhentian hakim.
Kekuasaan  tertinggi  dalam  praktiknya  ada  di  tangan  khalifah.  Jika qa > d } i dinilai  tidak  memuaskan  kepentingan  khalifah,  bisa  dicopot  dari  jabatannya (Mufid.  2000:  56)  meskipun  pada  dasarnya  khalifah  tidak  dapat  memecat  hakim tanpa  alasan  yang  jelas  karena  pengangkatan  hakim  berkaitan  dengan  dan  atas dasar kemaslahatan umat (Ash Shiddieqy. 1997: 50).
Al-Mawardi mengatakan jika imam (khalifah) meninggal dunia, hakim tidak otomatis meletakkan jabatan. Namun, jika hakim meninggal dunia, otomatis para pejabat di bawahnya meletakkan jabatan (al-Mawardi. 2006: 142).
Dengan  demikian,  sejalan  dengan  kaidah tas } arruf  al-ima > m  ‘ala > al-ra’iyyah manu > t } bi al-maslahah pengangkatan dan pemberhentian hakim, termasuk muh } tasib , lebih sebagai bentuk diskresi daripada sebagai hak prerogatif  khalifah. Sedangkan berakhirnya  masa  jabatan  hakim  dan muh } tasib tidak  didasarkan  pada  masa  bakti tertentu melainkan pada dua hal, yaitu diberhentikan oleh khalifah atau meninggal dunia.

## Kesimpulan
Jaksa agung merupakan kepala lembaga kejaksaan yang secara administratif bernaung  di  bawah  kekuasaan  eksekutif.  Kewenangan  pengangkatan  dan pemberhentiannya  berada  di  tangan  presiden.  Ia  bertanggung  jawab  kepada presiden. Sehingga, berdasarkan konvensi ketatanegaraan Indonesia, masa jabatan
jaksa  agung  mengikuti  masa  jabatan  presiden,  yaitu  5  tahun.  Hal  ini  dipertegas dengan  putusan  MK  No.  49/PUU-VIII/2010  yang  menyatakan  bahwa  masa jabatan  jaksa  agung  adalah  5  tahun  dan  dapat  diberhentikan  sewaktu-waktu  oleh presiden.
Dalam fiqh  siyasah atau  ketatanegaraan  islam.  berdasarkan  kemiripan beberapa fungsinya, kejaksaan dan jaksa agung dapat dipadankan dengan wila > yah al- h } isbah dan muh } tasib. Muhta } sib diangkat dan diberhentikan oleh khali < fah. Sementara masa  jabatannya  tidak  ditentukan  secara  definitif,  dalam  jangka  waktu  tertentu. Muh } tasib berhenti  dari  jabatannya  hanya  bila  diberhentikan  oleh  khalifah  atau meninggal dunia.
Pengaturan  jangka  waktu  atau  masa  jabatan  jaksa  agung  dalam  undang- undang  kejaksaan  secara  tegas,  demi  menghindari  kemungkinan  multi  tafsir  yang berakibat  timbulnya  ketidakpastian  hukum,  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  umum dalam fiqh  siya > sah. Prinsip  umum  itu  adalah  kaidah tas } arruf  al-ima > m  ‘ala > al-ra’iyyah manu > t } bi  al-maslahah, kebijaksanaan  imam  (pemimpin)  rakyatnya  itu  harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Kemaslahatan dalam hal ini adalah kepastian hukum.

## Daftar Pustaka
Abd  Al-Wahhab  Khallaf, ‘Ilm  Al-Ushul  Al-Fiqh ,  Penerjemah  Halimuddin,  (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) Akhmad  Zaenuddin  (eds.), Ensiklopedi  Islam ,  Jilid  III,  (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 2005)
Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh Al-Islam Al-Siyasi Wa Al-Saqafah Wa Al-Ijtima’; Sejarah dan Kebudayaan Islam , Penerjemah H. A. Bahauddin, (Jakarta: Kalam Mulia,
2003)
Hasbi  Ash  Shiddieqy, Peradilan  dan  Hukum  Acara  Islam ,  (Semarang:  Pustaka  Rizki Putra, 1997) Imam  Al-Mawardi, Al-Ahkam  Al-Sultaniyyah;  Hukum-Hukum  Penyelenggaraan  Negara dalam Syariat Islam , Penerjemah Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006)
Imam Musbikin, Qawa’id Al-Fiqhiyah , (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001) Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara ,  Jilid  I,  (Jakarta:  Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2006)
_____________, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara ,  Jilid  II,  (Jakarta:  Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2006)
_____________, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi , (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2006)
Marwan Effendy, Kejaksaan RI; Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum , (Jakarta: Gramedia, 2005)
Nur  Mufid  dan  Ahmad  Nur  Fuad, Bedah  Al-Ahkam  Al-Sultaniyyah  Al-Mawardi; Mencermati  Konsep  Kelembagaan  Politik  Era  Abbasiyyah ,  (Surabaya:  Pustaka Progressif, 2000)
Patriata Westra (eds.), Ensiklopedi Administrasi , (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989) Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Popular , (Surabaya: Arkola, 2001)
Riri  Nazriyah, Pemberhentian  Jaksa  Agung  dan  Hak  Prerogatif  Presiden ,  Jurnal Konstitusi  Vol.  7  No.  2  Oktober  2010  (Jakarta:  Sekretariat  Jendral  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU  No.  8  Tahun  1974  juncto  UU  No.  43  Tahun  1999  tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian.
UU No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Putusan MK No. 49/PUU-VIII/2010 www.setneg.go.id yusril.ihzamahendra.com