## ANALISIS PERUBAHAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN MANGROVE DI TAMAN NASIONAL GUNUNG PALUNG, KABUPATEN KAYONG UTARA, KALIMANTAN BARAT
ANALYSIS CHANGES AND MANAGEMENT STRATEGY OF MANGROVE FOREST IN GUNUNG PALUNG NATIONAL PARK, NORTH KAYONG REGENCY, WEST KALIMANTAN
Nurul Ihsan Fawzi a a Program Konservasi, Alam Sehat Lestari * Email: nurul.ihsan.f@mail.ugm.ac.id

## ABSTRACT
The inventory of global mangrove forest loss reached 12% from 1975 – 2005. The aim of this research is to find the change of mangrove forest in Gunung Palung National Park and its surrounding and to evaluate mangrove forest management. The method for mangrove forest mapping, we used Landsat TM image acquired on 12 September 1989 and 3 October 1989, Landsat ETM + images acquired on 25 June 2002, 11 July 2002 and 28 August  2002,  and  Landsat  8  (OLI) image acquired  on  19  March  2016  and  September  27,  2016.  Analyzing mangrove  forest  change  using  subtraction  methods  and SWOT analysis  for appropriate management evaluation. The result, we found the distribution and extent of mangrove forest with mapping accuracy for 2016  is  95%. Mangrove  forests  in  the Gunung Palung National  Park  area have  been  decreased,  i.e.  the respective  areas  in  1989,  2002,  and  2016  were  355.43  ha,  355.42  ha,  and  204.63  ha.  In  1989  and  2002 mangrove forests were unchanged, and by 2016 there was deforestation of 150.79 ha. For a comprehensive analysis, we using buffer along 10 km from National Park border, we found the change of mangrove forest area in  1989,  2002  and  2016  was  3,106.85  ha,  2,895.99  ha,  and  2,260.98  ha, respectively;  or  there  has  been deforestation  of  845.87  ha.  The  main  caused of deforestation  is  the  conversion  of  mangrove  forest  to agricultural  by  communities  due  to  tenure  conflict  with  National  Park.  Conflict  resolution  strategies  and management  are  Conflict  resolution  strategies  and  their  management  are  joint  forest  management  with respect to an agreement for conservation, mangrove forest inventory, and protection of remaining mangrove.

## Keyword: mangrove forest change, coastal management, Landsat image, Gunung Palung National Park

## ABSTRAK
Inventarisasi kehilangan hutan mangrove secara global mencapai 12% dari tahun 1975-2005. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perubahan  hutan  mangrove  pada  kawasan  taman  nasional  dan sekitarnya dan mengevaluasi strategi untuk restorasi hutan mangrove. Metode penelitian adalah pemetaan kawasan  hutan  mangrove  menggunakan  citra  Landsat  TM  direkam  tanggal  12  September  1989  dan  3 Oktober 1989, citra Landsat ETM+ direkam tanggal 25 Juni 2002, 11 Juli 2002, dan 28 Agustus 2002, serta citra Landsat 8 (OLI) direkam tanggal 19 Maret 2016 dan 27 September 2016. Perubahan hutan mangrove dianalisis  menggunakan  metode  subtraksi  dan  analisis  SWOT  untuk  evaluasi  pengelolaan  yang  sesuai. Interpretasi  citra  Landsat  menghasilkan  distribusi  dan  luas  hutan  mangrove  dengan  akurasi  pemetaan untuk  tahun  2016  adalah  sebesar  95%.  Hutan  mangrove  di  kawasan  Taman  Nasional  Gunung  Palung mengalami  penurunan,  yakni  luas  masing-masing  pada  tahun  1989,  2002,  dan  2016  adalah  355,43  ha, 355,42 ha, dan 204,63 ha. Tahun 1989 dan 2002 hutan mangrove tidak mengalami perubahan, dan tahun 2016 terjadi deforestasi seluas 150,79 ha. Untuk analisis lebih luas pada buffer 10 km dari batas taman nasional,  luas  pada  masing-masing  tahun  1989,  2002,  dan  2016  adalah  3.106,85  ha,  2.895,99  ha,  dan 2.260,98  ha;  atau  telah  terjadi  deforestasi  seluas  845,87  ha.  Penyebab  deforestasi  yang  utama  adalah konversi  menjadi  lahan  pertanian  akibat  konflik  tenurial  antara  Taman  Nasional  Gunung  Palung  dan masyarakat. Strategi penyelesaian konflik dan pengelolaannya adalah dengan pengelolaan hutan bersama dengan  memperhatikan  nilai-nilai  konservasi  yang  disepakati,  inventarisasi  hutan  mangrove,  dan perlindungan terhadap hutan mangrove yang tersisa.
Kata kunci: Perubahan mangrove, pengelolaan pesisir, citra Landsat, Taman Nasional Gunung Palung

## Coastal and Ocean Journal
e-ISSN: 2549-8223
Journal home page: http://coj.pksplipb.or.id/; email: journal@pksplipb.or.id

## 1. PENDAHULUAN
Ekosistem  pesisir  adalah  sistem ekologis  yang  penting  dan  area  paling produktif  di  muka  Bumi.  Salah  satu ekosistem pesisir yang dapat ditemukan di wilayah pesisir adalah ekosistem mangrove.  Mangrove  merupakan  hutan dengan  vegetasi  halofit  yang  ditemukan daerah  pesisir,  terutama  di  muara  sungai dan  pada  laguna  di  daerah  tropis  dan subtropis  yang  berfungsi  penting  untuk ekologis  dan  sosial-ekonomi  (FAO,  2007). Ekosistem  mangrove  tidak  hanya  hidup dan  sebagai  habitat  makhluk  hidup lainnya, tetapi terdapat banyak peran dari kehadiran  ekosistem  mangrove,  terutama sebagai  penghalang  dari  dinamika  laut yang  seringkali  terdapat  erosi  pantai. Kemampuan  melindungi  garis  pantai  ini secara  luas  juga  melindungi  dari  bencana alam, seperti badai, tornado, dan tsunami. Dari  peran  itu  semua,  terdapat  peran ekonomi yang sering dilupakan.
Pada  sisi  lain  terjadi  tekanan penggunaan  ekosistem  pesisir  untuk kebutuhan manusia (Andrés, et al., 2017). Terutama  tekanan  terhadap  ekosistem mangrove  yang  akan  semakin  meningkat di masa depan (Giri, et al., 2011). Hasilnya tentu  terjadi  penurunan  dan  degradasi eksistensi  ekosistem  mangrove  baik  dari segi  jumlah,  luas,  dan  dari  segi  fungsi (Uddin, et al., 2014). Horning, et al. (2010) menyatakan penelitian saat telah menginventarisasi  kehilangan  mangrove secara  global  mencapai  12%  dari  tahun 1975-2005.  Dengan  luas  saat  ini  yang tersisa  diperkirakan  hanya  1,67  juta hektare.  Penyebab  utama  deforestasi hutan  mangrove  secara  global  tersebut adalah  untuk  pertanian  (81%),  tambak (12%),  dan  menjadi  wilayah  perkotaan (2%).  Akan  tetapi,  penyebab  utama deforestasi  hutan  mangrove  untuk  setiap Negara adalah berbeda. Sebagai contoh, di Thailand, penyebab deforestasi mengrove
terbesar  adalah  untuk  pertanian  (50%) dan pembangunan tambak (41%). Sedangkan  di  Filipina,  konversi  hutan mangrove menjadi menjadi tambak adalah penyebab  kerusakan  mangrove  paling besar,  hingga  tahun  1981  konversi mangrove  menjadi  tambak  telah  dilarang (Janssen & Padilla, 1999).
Deforestasi  tersebut  membutuhkan upaya monitoring, evaluasi, dan pengelolaan  yang  sesuai.  Jika  tidak dilakukan  evaluasi,  kawasan  mangrove tersebut  akan  terus  terdegradasi  dan akhirnya  akan  rusak.  Salah  satu  upaya yang  relevan  adalah  dengan  mengetahui perubahan  yang  terjadi  menggunakan teknik  penginderaan  jauh  (Green,  et  al., 1998;  Kuenzer,  et  al.,  2011).  Karena dengan  pengukuran  in  situ  tidak  mampu menjelaskan
perubahan secara multitemporal  dan  membutuhkan  banyak waktu dan biaya. Keuntungan menggunakan  data  penginderaan  jauh adalah  tersedianya  data  dengan  resolusi yang cukup tinggi, konsisten, pengulangan perekaman,  dan  kemampuan  dalam mengukur/merekam  kondisi  permukaan bumi  dengan  baik  (Owen,  et  al.,  1998). Citra satelit penginderaan jauh secara luas telah  digunakan  untuk  memetakan mangrove dengan derajat kesuksesan yang berbeda  (Li,  et  al.,  2013;  Simard,  et  al., 2006;  Myint,  et  al.,  2008;  Green,  et  al., 1998).  Dalam  penelitian  ini  data  satelit yang  digunakan  adalah  citra  satelit Landsat.
Penelitian ini penting untuk dilakukan,  karena  tidak  ada  publikasi tentang  perubahan  kawasan  pesisir, terutama  hutan  mangrove  pada  Taman Nasional  Gunung  Palung  dan  sekitarnya. Taman  Nasional  Gunung  Palung  sendiri terletak  di  Kabupaten  Kayong  Utara  dan Kabupaten  Ketapang,  dan  untuk  kawasan pesisir  hanya  terletak  di  Kabupaten Kayong  Utara.  Untuk  itu,  penelitian  ini menjadi  penting  untuk  dilakukan.  Selain
itu, penggunaan satelit Landsat dikonfirmasi dapat memetakan mangrove lebih  akurat  dibandingkan  dengan  citra satelit SPOT yang memiliki resolusi 10 dan 20 meter (Gao, 1999). Hasil penelitian ini tentunya dapat mendukung dalam inisiasi perencanaan  awal  tentang  pengelolaan kawasan  pesisir  yang  terintregasi  (Harty, 2009). Hal ini didasarkan bahwa kawasan pesisir yang hanya menempati 8% daratan di  Bumi,  namun  hampir  50%  penduduk Bumi  menempati  area  ini  (Panigrahi  & Mohanty, 2012). Sehingga dalam perkembangan  ekonomi  yang  cepat  ini, evaluasi  perubahan  kawasan  pesisir  ini menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dalam strategi pengelolaan dan upaya konservasi (Pérez-Cayeiro & Chica-Ruiz, 2015).

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  berada  di  Kawasan Hutan  Mangrove  yang  terletak di  dalam Taman  Nasional  Gunung  Palung  dan sekitarnya.  Taman  Nasional  Gunung Palung sendiri terletak di 1 o 3’ – 1 o 22’ LS dan  109 o 54’  –  110 o 28’  BT,  dengan  luas mencapai  108.000  hektar.  Area  analisis tidak  hanya  berada  di  hutan  mangrove yang  berada  di  kawasan  nasional, termasuk  juga  pada  area  buffer  10  km dari batas taman nasional. Area buffer ini dimaksudkan  untuk  melihat  perubahan vegetasi  di  kawasan  pesisir  secara  luas, tidak  hanya  di  kawasan  lindung.  Hal  ini karena fenomena yang terjadi di kawasan pesisir selalu berkaitan antara satu sama lainnya.

## 2.2. Data
Untuk memetakan perubahan mangrove secara temporal, membutuhkan  data  penginderaan  jauh multitemporal.  Dalam  penelitian  ini digunakan  7  citra  penginderaan  jauh. Data  yang  digunakan  berada  path/row 121/61  yang  meliputi  citra  Landsat  TM
direkam tanggal 12 September 1989 dan 3  Oktober  1989,  citra  Landsat  ETM + direkam  tanggal  25  Juni  2002,  11  Juli 2002,  dan  28  Agustus  2002,  serta  citra Landsat  8  (OLI)  direkam  tanggal  19 Maret  2016  dan  27  September  2016. Data  satelit  Landsat  yang  digunakan diunduh  pada  situs  resmi  USGS  (Badan Survei Geologi Amerika Serikat). Resolusi spasial  untuk  citra  Landsat  TM  maupun Landsat  8  (OLI)  yang  digunakan  adalah 30 meter. Semua data penginderaan jauh telah  terkoreksi  geometrik  level  1T dengan  proyeksi  Universal  Transverse Mercator  (UTM)  zona  50  M  dengan datum WGS 1984.

## 2.3. Metode Analisis
Interpretasi  dari  hasil  citra  satelit menggunakan interpretasi visual dengan memperhatikan asosiasi dan teksur pada citra. Hasil klasifikasi tersebut digunakan sebagai  acuan  untuk  validasi  hasil klasifikasi dan perbaikan peta.  Peta yang telah  divalidasi,  kemudian  digunakan dalam analisis perubahan menggunakan metode subtraksi citra. Strategi pengelolaan  didasarkan  pada  evaluasi yang  dihasilkan  dari  perubahan  yang terjadi.  Proses  evaluasi  ini  akan menghasilkan  suatu  rekomendasi  dan perencanaan rehabilitasi mangrove yang sesuai  untuk  pengembangan  kawasan hutan  mangrove  yang  berkelanjutan. Hasil  evaluasi  ini  berupa  deskripsi analisis dari hasil-hasil pengolahan data yang  telah  dilakukan  dan  termasuk analisis
SWOT untuk mengkaji pengelolaan yang tepat di area penelitian.

## 3. HASIL DAN DISKUSI
3.1 Perubahan Hutan Mangrove
Untuk  mendapatkan  perubahan hutan  mangrove,  digunakan  hasil klasifikasi hutan mangrove dari interpretasi  data  penginderaan  jauh dengan   akurasi   pemetaan  untuk  tahun
Gambar  1.  Peta  lokasi  penelitian  berada  di  pesisir  Taman  Nasional  Gunung  Palung, Kalimantan Barat.
2016  adalah  95%.  Dari  hasil  pemetaan, hutan  mangrove  di  kawasan  Taman Nasional  Gunung  Palung  mengalami penurunan,  yakni  luas  masing-masing pada  tahun  1989,  2002,  dan  2016  adalah 355,43 ha, 355,42 ha, dan 204,63 ha. Pada tahun  1989  dan  2002  hutan  mangrove tidak  mengalami  perubahan,  dan  tahun
2016  terjadi  deforestasi  seluas  150,79  ha atau  sebesar  42%  hutan  mangrove  telah hilang.  Untuk  analisis  lebih  luas  pada buffer  10  km  dari  batas  taman  nasional, luas  pada  masing-masing  tahun  1989, 2002,  dan  2016  adalah  3.106,85  ha, 2.895,99  ha,  dan  2.260,98  ha;  atau  telah terjadi deforestasi seluas 845,87 ha.

## Tabel 1. Luas hutan dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung
No Kelas lahan Luas (ha) 1989 2002 2016 1. Hutan primer 102.218,53 91.921,65 89.820,91 2. Hutan sekunder 94,31 3.752,59 1.628,81 3. Mangrove 355,43 355,42 204,63 4. Non-hutan 5.344,34 11.982,95 16.358,25 Total 108.012,61 108.012,61 108.012,61
Pada  penelitian  ini,  klasifikasi hanya  ditentukan  atas  mangrove  dan bukan  mangrove,  tidak  pada  level  detil zonasi  mangrove  ataupun  spesies mangrove.  Hal  ini  dikarenakan  selain resolusi spasial citra Landsat sebesar 30 meter,  tidak  mampu  memetakan  pada level  yang  detail;  dan  juga  karena  lebar hutan mangrove yang berkisar 300 meter –  500  meter  saja.  Rhizophora  apiculata (bakau) mendominasi pada pesisir pantai yang  berbatasan  dengan  laut  secara langsung  karena  mampu  beradaptasi dengan  tingkat  salinitas  air  laut  yang tinggi (>20 ‰). Spesies yang berasosiasi dengan  Rhizophora  adalah  Avicennia marina,  Xylocarpus  granatum,  Bruguiera gymnorhiza  dan  Sonneratia  alba.  Pohon mangrove  jenis  Excoecaria  agallocha (buta-buta)  hidup  dominan  pada  lokasi dengan  tingkat  salinitas  yang  lebih rendah. Spesies yang berasosiasi dengan Excoecaria  agallocha  adalah  paku  laut
(Acrostichum  aureum),  waru  (Hibiscus tiliaceus), Acanthus ilicifolius, dan pandan (Pandanus tectorius).
3.2. Strategi Pengelolaan Strategi pengelolaan pada kawasan hutan mangrove yang mengalami deforestasi, hal pertama yang harus  diketahui  adalah  penyebab deforestasi  itu  sendiri.  Pada  area  hutan mangrove  di  kawasan  Taman  Nasional Gunung  palung  dan  sekitarnya  ini, penyebab  utama  deforestasi  adalah konversi  menjadi  lahan  pertanian.  Akar permasalahan konversi karena kebutuhan masyarakat akan lahan untuk bercocok  tanam  dan  bentuk  protes karena penentuan batas kawasan lindung yang  tidak  ada  koordinasi  dengan masyarakat. Berdasar kasus ini kerangka dasar  yang  harus  dipenuhi  adalah penggunaan  ekosistem  secara  bersama dan berkelanjutan (Bengen, 2001).
Gambar 2.   Peta distribusi mangrove tahun 1989, 2002, dan 2016 hasil interpretasi citra penginderaan jauh
Tabel 2. Luas hutan dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung dalam buffer 10
km No. Kelas Luas (ha) 1989 2002 2016 1. Hutan primer 208.041,06 141.679,78 107.598,13 2. Hutan sekunder 7.744,63 23.477,01 11.493,83 3. Mangrove 3.106,85 2.895,99 2.260,98 4. Non-hutan 56.435,56 107.275,33 84.850,82 5. Perkebunan kelapa sawit 0,00 0,00 71.449,92 6. Tubuh air 2.314,00 2.313,99 2.313,99 Total 277.642,10 277.642,10 277.642,11 Secara  umum,  pengelolaan  hutan mangrove  melibatkan  banyak  pihak karena  pada  dasarnya  kawasan  hutan mangrove memiliki potensi untuk budidaya tambak, ekonomi, dan konservasi  hutan  mangrove.  Pengelolaan pesisir merupakan suatu sistem perencanaan  untuk  mencapai  suatu  hasil. Tujuan  akhir  dari  pengelolaan  mangrove adalah  mengelola  mangrove  dengan prinsip  berkelanjutan,  yang  dapat  berupa konservasi  hutan  mangrove  yang  masih ada  maupun  rehabilitasi  mangrove  yang telah  rusak.    Pada  intinya  harus  terdapat upaya-upaya  perbaikan  secara  ekologis, sosial, dan ekonomi (Palazón, et al., 2016). Jika  ketika  parameter  tersebut  tidak diperhatikan  dalam  suatu  pengelolaan, maka hasilnya tetap degradasi lingkungan pada akhirnya (Biswas, et al., 2009).
Proses  konversi  menjadi  lahan pertanian adalah hasil dari ketidakpastian tenurial dalam skala teknis. Pada dasarnya, penentuan  batas  taman  nasional  sangat minim  melibatkan  masyarakat  sekitar. Pada  sisi  lain,  pihak  dari  taman  nasional sangat  minim  pula  mensosialisasikan batas-batas wilayah yang dilindungi dalam skala  detail.  Mengingat  batas  yang diberikan hanya berada di peta saja. Untuk itu masalah utama yang harus diselesaikan adalah penyelesaian masalah tenurial pada skala  detil  atau  persil-persil  tanah. Kepastian  hukum  ini  tentu  memudahkan
dalam pengaturan dan penegakan hukum. Terlebih  lagi,  dengan  tidak  adanya kepastian  hukum  yang  jelas,  masyarakat merasa memiliki lahan dan mengkonversi hutan  mangrove  tersebut  walaupun  telah dikatakan sebagai kawasan lindung.
Kepastian tenurial termasuk perlindungan  terhadap  kawasan  lindung secara  langsung  (Rotich  et  al.,  2016). Setelah  kepastian  hukum  yang  jelas, konflik tersebut dapat diselesaikan dengan kesepakatan  bersama.  Salah  satunya menggunakan hutan secara bersama-sama tanpa  hak  untuk  memiliki.  Dengan kesepakatan  bersama  tersebut,  telah diketahui area-area yang dapat dimanfaatkan  dan  yang  wajib  dilindungi. Pendekatan  ini  dapat  dicapai  dengan melakukan  zonasi  untuk  zona-zona kawasan  lindung  yang  dapat  digunakan. Dalam  hal  ini,  area  yang  telah  dikonversi dapat  dimasukkan  dalam  zona  ini. Langkah-langkah ini bersama-sama mensejahterakan  masyarakat  dengan meningkatkan  kapasitas  ekonomi  dan melindungi  kawasan  lindung  bersama- sama dengan masyarakat (Bickford, et al., 2012). Upaya inventarisasi yang berkelanjutan  pada  area  ekosistem mangrove  yang  tersisa  saat  ini  sejalan dengan  yang  disampaikan  oleh  Melana  et al.  (2000)  yakni  dengan  peran  serta masyarakat  dalam  upaya  perlindungan dan  rehabilitasi  dari ekosistem  mangrove.
Gambar  2.  Peta  penggunaan  lahan  di  kawasan  Taman  Nasional  Gunung  Palung  dan sekitarnya, yang menunjukkan tekanan sangat besar terhadap hutan lindung. Dengan semakin terbatasnya akses  illegal logging dan pembukaan kebun/lahan pertanian ke wilayah inti taman nasional, wilayah mangrove menjadi pilihan alternatif masyarakat untuk  mendapatkan  lahan.  Hal  tersebut  karena  hutan  mangrove  tidak  terlalu diperhatikan  atau  dianggap  sebagai  hutan  ‘nomor  dua.’  Padahal,  dalam  pengelolaan pesisir  yang  terintergrasi,  wilayah  darat  dan  pesisir  adalah  suatu  kesatuan  saling terkait. Untuk itu perlu upaya lebih nyata dalam upaya perlindungan kawasan lindung.
Salah  satu  pendekatan  penyusunan strategi  pengelolaan  adalah  dengan dengan    analisis  SWOT.  Analisis  SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan  untuk  mengevaluasi  kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang  (opportunities),  dan  ancaman (threats)  dalam  suatu  perencanaan  atau pengelolaan.  Keempat  faktor  itulah  yang membentuk  akronim  SWOT  (strengths, weaknesses,  opportunities,  dan  threats). Analisis  ini  dilakukan  untuk  menentukan perencanaan  yang  tepat  dalam  upaya rehabilitasi  yang  dilakukan.  Perencanaan pengelolaan  ini  dirumuskan  dalam  suatu
langkah yang tepat dengan melihat potensi dan kondisi yang ada saat ini. Kustanti, et al. (2012) melakukan analisis SWOT untuk pengelolaan  pesisir  di  Lampung  dengan hasil  pengelolaan  yang  diterapkan  adalah dengan  memberi  konseling  kepada stakeholder  yang  berkepentingan  dalam rehabilitasi untuk terlibat dalam pengelolaan, membangun hubungan nasional dan internasional untuk mencari dukungan, serta meningkatkan penelitian.
Perhatian  dalam  analisis  ini  adalah peluang  yang  cukup  besar  dalam pemanfaatan  hutan  mangrove  yang  tepat serta  perlindungannya.  Masyarakat  yang
Tabel 3. Matriks analisis SWOT untuk rehabilitasi hutan mangrove di kawasan Taman Nasional Gunung Palung
Strenght - Ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya pesisir, termasuk mangrove. - Telah  terdapat  regulasi  untuk  pengelolaan mangrove. - Potensi  peningkatan  ekonomi  yang  mampu meningkatkan kesejahteraan. - Potensi  pendanaan  internasional  yang  cukup besar. - Terdapat contoh program yang telah berhasil. Weakness - Lemahnya  pengawasan  dari  pemerintah  dan kurang koordinasi dalam pengelolaan mangrove.
- Untuk saat ini, pendanaan masih terbatas dan dalam proyek yang kecil.
- Kesadaran  cukup  tinggi,  akan  tetapi  tidak disertai dengan partisipasi yang tinggi pula.

## Opportunities
- Organisasi internasional telah berpartisipasi.
- Persepsi masyarakat yang cukup baik tentang rehabilitasi mangrove.
- Banyak lembaga yang ingin berperan dalam kelestarian lingkungan.
- Peraturan pemerintah yang telah mendukung program perbaikan ekosistem mangrove.
- Potensi  bisnis  yang  lebih  besar  jika dikembangkan  lebih  ramah  lingkungan berbasis peningkatan produksi.
Strategi S-O - Mempertahankan ketersediaan mangrove yang masih ada saat ini.
- Mempertahankan dukungan dan program yang telah  ada,  lalu  memperbaiki  sistem  dan mengembangakannya.
- Memperlebar jaringan pengelolaan mangrove, terutama untuk pencarian pendanaan. - Penegakan peraturan konservasi yang bersifat partisipatif.
Strategi W-O - Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam perbaikan ekosistem
- Lebih aktif dalam koordinasi, dan membangun sebuah pertemuan rutin pada tahap awal.
- Memperikan  penyuluhan  dan  pendampingan kepada penduduk tentang pentingnya menjaga kawasan lindung hingga pemanfaatan- pemanfaatan apa saja yang diperbolehkan. Threat - Penggunaan sumberdaya di hutan mangrove tidak sesuai dengan keberlanjutan lingkungan. - Terdapat konflik horizontal dengan masyarakat.
- Perubahan  iklim  terkait  kenaikan  muka  air laut  dan  erosi  yang  dapat  merubah sumberdaya mangrove.
- Minimnya koordinasi antar lembaga.
- Kurangnya  pendanaan  untuk  rehabilitasi atau  upaya  restorasi  suatu  ekosistem,
termasuk ekosistem mangrove. Strategi S-T - Menambah fasilitas pendukung untuk perlindungan  dan  rehabilitasi  mangrove  yang telah rusak. - Memperjelas  proses  dan  kepemilikan  dan pemanfaatn lahan di kawasan hutan mangrove. - Penegakan  peraturan  perlidungan  yang  lebih ajeg.
Strategi W-T - Berlakukan  pemberdayaan  masyarakat  untuk perlindungan mangrove.
- Merencanakan  program  perlindungan  dan rehabilitasi yang lebih terstruktur.
- Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dan partisipasinya  dalam  melindungi  ekosistem mangrove.
Tabel  4.    Tabel  rencana  aksi  yang  dapat  dilakukan  untuk  program  pengelolaan  hutan mangrove di kawasan Taman Nasional Gunung Palung No Strategi Rencana Aksi 1.  Program perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove harus berdasarkan partisipasi aktif dari masyarakat. - Mengikutsertakan LSM/NGO dalam upaya  perlindungan  dan  rehabilitasi, karena  langsung  berhubungan  dengan masyarakat.
- Memberikan  perwakilan  di  masyarakat dalam  perencanaan  perlindungan  dan rehabilitasi kawasan lindung. 2.  Percepatan dan kontrol terhadap program rehabilitasi hutan mangrove yang telah rusak.
- Meninjau peraturan yang telah ada untuk dievaluasi dan diperbaiki. - Menyerahkan monitoring kepada pemerintah  desa,  karena  berhubungan langsung  dengan  program.  Ini  terkait dengan faktor lokasi. 4.  Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan fasilitas infrastruktur, memperbanyak pelatihan pengolahan sumberdaya mangrove tepat guna untuk meningkatkan pendapatan - Membangun alternatif pemanfaatan hutan mangrove yang lebih sesuai.
- Mengembangkan  kerajinan  berbasis usaha kecil menengah. 6.  Memperlebar jaringan pengelolaan mangrove, terutama untuk pencarian pendanaan. - Ini  hal  penting  dalam  pengelolaan  dan rehabilitasi mangrove,
dengan memperbanyak  kampanye  dan  iklan  - iklan  tentang  perbaikan  ekosistem mangrove. - Pengajuan  proposal  untuk  pendanaan dan  bantuan  percepatan  program rehabilitasi kepada pihak yang relevan. 7.  Memperjelas  proses dan membatasi kepemilikan tanah/tenurial yang terjadi di kawasan mangrove dalam kawasan lindung - Menelusuri  wilayah  mangrove  yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung.
- Melakukan  kesepakatan  atas  kawasan yang  boleh  dimanfaatkan  tanpa  harus dimiliki.
- Membatasi  dan  penegakan  hukum terhadap aktivitas-aktivitas illegal dalam kawasan lindung.
telah  sadar,  banyaknya  lembaga  yang terlibat,  dan  peraturan  pemerintah  yang mendukung,  tentu  dapat  menjadi  acuan kita  semua  untuk  memperbaiki  degradasi hutan  mangrove  dan  juga  meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat  di  sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Analisis SWOT ini juga memberi gambaran pada  kita  bahwa  keterlibatan  faktor ekologis,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya;
sebuah koneksi yang sulit untuk dilakukan dalam  pengelolaan  hutan  mangrove (Harty,  2009).  Strategi  utama  dapat  kita rencana  aksi  (tabel  4),  seperti  dapat dilakukan  pemberdayaan  masyarakat untuk  perlidungan  mangrove,  terutama pemanfaatan  sumberdaya  bukan  kayu untuk  kerajinan  hingga  pariwisata. Perencanaan dan penegakan hukum untuk perlindungan  dan  rehabilitasi  yang  lebih tersruktur adalah hal langsung yang dapat dilakukan.

## 4. KESIMPULAN
Pada  penelitian  ini,  akurasi  pemetaan didapatkan  untuk  tahun  2016  adalah sebesar  95%.  Kesimpulan  yang  didapat bahwa hutan mangrove di kawasan Taman Nasional  Gunung  Palung  mengalami penurunan,  yakni  luas  masing-masing pada  tahun  1989,  2002,  dan  2016  adalah 355,43 ha, 355,42 ha, dan 204,63 ha. Pada tahun  1989  dan  2002  hutan  mangrove tidak  mengalami  perubahan,  dan  tahun 2016 terjadi deforestasi seluas 150,79 ha. Untuk analisis lebih luas pada buffer 10 km dari  batas  taman  nasional,  luas  pada masing-masing  tahun  1989,  2002,  dan 2016 adalah 3.106,85 ha, 2.895,99 ha, dan 2.260,98 ha; atau telah terjadi deforestasi seluas  845,87  ha.  Penyebab  deforestasi yang utama adalah konversi menjadi lahan pertanian  yang  terjadi  dalam  kawasan taman  nasional  dan  sekitarnya.  Pada kawasan  taman  nasional,  penyebab konversi  adalah  akibat  konflik  tenurial antara Taman Nasional Gunung Palung dan masyarakat.  Strategi  penyelesaian  konflik dan  pengelolaannya  adalah  dengan pengelolaan  hutan  bersama  dengan memperhatikan nilai-nilai konservasi yang disepakati.  Termasuk  upaya  inventarisasi dan  perlindungan  yang  lebih  maksimal terhadap mangrove yang tersisa pada area ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  banyak  penulis ucapkan  kepada  semua  pihak  yang  telah membantu dalam terselesaikannya penelitian  ini.  Terutama  kepada  Jackson Helm,  Ph.D.,  yang  telah  memberikan kesempatan kepada penulis untuk menulis paper  ini  di  sela-sela  kegiatan  konservasi Taman Nasional Gunung Palung.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrés,  M.,  Barragán,  J.,  &  Sanabria,  J.
(2017).  Relationships  between coastal urbanization and ecosystems in Spain. Cities, 68, 8-17. Bengen,  D.  G.  (2001).  Ekosistem  dan sumberdaya  pesisir  dan  laut  serta pengelolaan  secara  terpadu  dan berkelanjutan.  In  D.  Bengen  (Ed.), Prosiding  Pelatihan  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  Terpadu  (pp.  28- 55). Bogor:
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan.
Bickford,  D.,  Poo,  S.,  &  Posa,  M.  (2012).
Souteast Asian biodiversity crisis. In D. Gower, K. Johnson, J. Richardson, B.  Rosen,  L.  Ruber,  &  S.  Williams (Eds.), Biotic evolution and environmental  change  in  Southeast Asia  (pp.  434-462).  Cambridge: Cambridge University Press.
Biswas,  S.,  Mallik,  A.,  Choudhury,  J.,  & Nishat,  A.  (2009).  A  unified framework  for  the  restoration  of Southeast  Asian  mangrove  - bridging  ecology,  society  and economics.  Wetland  Ecol  Manage, 17,  365-383.  doi:10.1007/s11273- 008-9113-7
FAO.  (2007).  The  world's  mangrove  1980- 2005: A thematic study prepared in the  framework  in  the  Global  Forest Resources  Asessment  2005.  Rome:
Food  and  Agriculture  Organization of the United Nations.
Gao,  J.  (1999).  A  comparative  study  on spatial  and  spectral  resolutions  of satellite data in mapping mangrove forest.  International  Journal  of Remote Sensing, 20(14), 2823-2833.
Giri,  C.,  Ochieng,  E.,  Tieszen,  L.,  Zhu,  Z., Singh, A., Loveland, T., . . . Duke, N. (2011).  Status  and  distribution  of mangrove forest of the owrld using earth  observation  satellite  data. Global  Ecology  and  Biogeography, 20, 154-159.
Green, E., Clark, C., Mumby, P., Edward, A., &  Ellis,  A.  (1998).  Remote  sensing techniques for mangrove mapping. Int.  Journal  of  Remote  Sensing,  19, 935-956.
Harty,  C.  (2009).  Mangrove  planning  and management  in  New  Zealand  and South  East  Australia  -  A  reflection on  approaches.  Ocean  &  Coastal Management, 52, 278-286.
Horning,  N.,  Robinson,  J.,  Sterling,  E., Turner,  W.,  &  Spector,  S.  (2010). Remote  Sensing  for  Ecology  and Conservation  (1st  ed.).  New  York: Oxford University Press.
Janssen,  R.,  &  Padilla,  J.  (1999). Preservation or  conservation? Valuation  and  evaluation  of  a mangrove forest in the Philippines. Environmental
and Resource
Economics, 14, 297-331. Kustanti, A., Nugroho, B., Darusman, D., & Kusmana,  C.  (2012).  Integrated management
of mangrove ecosystem  in  Lampung  Mangrove
Center  (LMC)  East  Lampung Regency,  Indonesia.  Journal  of Coastal  Development,  15(2),  209- 216.
Li,  M.,  Mao,  L.,  Shen,  W.,  Liu,  S.,  &  Wei,  A. (2013). Change and Fragmentation
Trends  of  Zhanjiang  Mangrove Forest  in  Southern  China  using Multi-temporal  Landsat  Imagery (1977-2010). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 130, 111-120.
Melana, D., Atchue III, J., Yao, C., Edwards, R., Melana, E., & Gonzales, H. (2000). Mangrove  Management  Handbook. Cebu City, Philippines: Department of  Environment  and  Natural Resources,  Manila,  Philippines through  the  Coastal  Resource Management Project.
Myint,  S.,  Giri,  C.,  Wang,  L.,  Zhu,  Z.,  & Gillette,  S.  (2008).  Identifying mangrove  species  and  their surronding land use and land cover classes  using  an  object  oriented approach  with  a  lacunarity  spatial measure.  GIScience  &  Remote Sensing,
45(2), 188-208. doi:10.2747/1548-1603.45.2.188 Owen,  T.,  Carlson,  T.,  &  Gillies,  R.  (1998). Remotely sensed
surface parameters governing urban climate  change.  Internal  Journal  of Remote Sensing, 19, 1663-1681.
Palazón, A., Aragonés, L., & López, I. (2016). Evaluation of coastal management: Study  case  in  the  province  of Alicante, Spain. Science of The Total Environment, 572, 1184-1194.
Panigrahi,  J.,  &  Mohanty,  P.  (2012). Effectiveness  of  the  Indian  coastal regulation  zones  provisions  for coastal  zone  management  and  its evaluation  using  SWOT  analysis. Ocean  &  Coastal  Management,  65, 34-50.
Pérez-Cayeiro, M., & Chica-Ruiz, J. (2015). Evaluation  of  a  programme  of integrated coastal zone management: The Ecoplata Programme  (Uruguay).  Marine Policy, 51, 527-535.
Rotich, B., Mwangi, E. & Lawry, S. (2016). Where  land  meets the  sea:  a  global review of the governance and tenure dimensions  of  coastal  mangrove forests.  Bogor,  Indonesia:  CIFOR; Washington, DC: USAID Tenure and Global Climate Change Program.
Simard,  M.,  Zhang,  K.,  Rivera-Monroy,  V., Ross, M., Ruiz, P., Castañeda-Moy, E.,
.  .  .  Rodriguez,  E.  (2006).  Mapping Height  and  Biomass  of  Mangrove Forests in Everglades National Park with SRTM Elevation Data.
Photogrammetric  Engineering  &
Remote Sensing, 72(3), 299–311.
Uddin, S., Hoque, A., & Abdullah, S. (2014). The changing landscape of mangroves in Bangladesh compared to four other countries in tropical regions. Journal of Forestry
Research, 25(3), 605-611.