## NEGARA DALAM  PERSPEKTIF PLATO

## Abdul Hakim
Dosen Jurusan Aqidah-Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Telp. (0511) 3266593 e-mail: abdul_hakimkdg@yahoo.co.id
Diterima  10  Oktober  2009/  Disetujui  15  Desember  2009

## Abstract
According  to  Plato,  the  aim  of  establishing  a  state  is  to  achieve  pleasures and  happiness  for  all  citizens  based  on  justice,  wisdom,  courage  and  soli- darity.  To  attain  the  aim,  the  citizens  should  have  knowledge,  especially knowledge  of  virtues,  and  try  to  realize  them  in  their  daily  lives.  The  king, as  the  top  leader  of  the  state,  should  have  the  highest  level  of  the  knowledge. The  king  should  be  a  philosopher.
Kata  kunci:  negara  ideal,  negara  utopia,  dan  aristokrasi.

## Pendahuluan
Dalam  pembicaraan  tentang  negara,  khususnya  di  negeri  kita, perbincangan mengenai hakikat negara biasanya seringkali luput dari pusat perhatian kita. Kebanyakan dari masyarakat kita sepertinya melihat bahwa hakikat negara seakan-akan sudah jelas.  Ia merupakan sebuah kenyataan yang tak terelakkan, hadir dan selalu ada pada setiap zaman, sehingga tidak perlu  lagi  mempersoalkan  tentang  hakekat,  apalagi  asal-usul  mengapa negara terbentuk dan ada seperti yang kita kenal sekarang ini. 1
Pembicaraan  tentang  negara  pun kemudian  biasanya  dibatasi  pada masalah-masalah  aktual,  masalah-masalah  “kekinian”.  Seperti  misalnya kesalahan-kesalahan  penguasa  lama  saat  ia  digulingkan  dari  kursi pemerintahan,  atau  juga  seperti  soal  pertarungan  kelompok-kelompok
1 Edy  Haryadi,  Lenin : Pikiran,  Tindakan    dan  Ucapan,  (Jakarta:  Komunitas  Studi Untuk Perubahan, 2000), Cet. ke-1, h. 1.
kepentingan  politik  yang  tengah  berseteru  untuk  memperoleh  kursi kekuasaan.
Teori-teori  kenegaraan  yang  berkembang  di  Indonesia  mayoritas merupakan  teori-teori  filsuf  idealis  liberal  yang  sampai  sekarang dominan di Eropa dan Amerika, seperti teori Rosseau dan Hobbes. Teori ini  berasumsi  bahwa  negara  merupakan  sebuah  kenyataan  yang  tak terelakkan bagi umat manusia. Negara mutlak ada pada setiap zaman karena kebutuhan manusia untuk mengatur dirinya. Negara kemudian dianggap sebagai wasit yang netral untuk menengahi  setiap konflik yang terjadi di masyarakat. 2
Kenyataan  di  atas  kemudian  membuat  penulis  bertanya  tentang kebenaran  teori-teori  negara  dari  para  filsuf  idealis  liberal  tadi.  Apakah benar  negara  itu  merupakan  sesuatu  yang  mutlak  ada,  semacam  takdir yang tidak terelakkan bagi umat manusia? Apakah benar negara sepenuhnya netral?
Implikasi  dari  teori  ini,  bahwa  yang  menjadi  pola  jawab  umum penguasa  selama  ini  adalah  setiap  krisis  dan  gejolak  sosial  yang  terjadi haruslah menjadi tanggung jawab bersama. Stereotipe ini rupanya berangkat dari tesis dasar bahwa suatu negara adalah hasil kesepakatan bersama, dan karena itu, menjadi tanggungjawab bersama untuk memeliharanya. Bahkan setiap kesalahan dilihat sebagai kesalahan bersama, karena itu juga menjadi tanggungjawab  bersama. 3
Kenyataan  yang  sangat  jelas  kita  alami  bersama  selama  32  tahun di  bawah  pemerintahan  Orde  Baru  yang  jauh  dari  apa  yang  disebut dengan  “demokrasi”  dan  tidak  menciptakan  masyarakat  madani,  rakyat dihambat  untuk  ikut  berbicara,  tidak  terwujudnya  hak-hak  rakyat untuk  menikmati  hak-hak  dasar  mereka  sebagai  manusia,  munculnya rasa  ketakutan  rakyat  untuk  berbicara  masalah  negara,  aspirasi  rakyat terabaikan,  bahkan  hak-hak  rakyat  digerogoti  penguasa  (baca  :  KKN).
Dari  fenomena  di  atas,  maka  jelas  sekali  bahwa  eksistensi  sebuah negara  sangat  erat  sekali  dengan  moralitas  pemimpin  atau  penguasa
2 Haryadi,  Lenin : Pikiran,  Tindakan  dan  Ucapan….,  h.  v.
3 Tim  Maula  (ed.),  Jika  Rakyat  Berkuasa:  Upaya  Membangun  Masyarakat  Madani dalam  Kultur  Feodal,  (Bandung:  Pustaka  Hidayah,  1999),  Cet.  ke-1,  h.  57.
negara itu sendiri.  Plato mengatakan: “Apabila manusia  baik negara pun baik dan apabila negara baik itu berarti manusia pun baik; sebaliknya apabila manusianya  pun  buruk,  negara  pun  buruk,  itu  berarti  manusianya  pun buruk. Negara adalah pencerminan manusia yang menjadi warganya. ”4
Refleksi  kefilsafatan  Plato  dalam  masalah  kenegaraan  inilah  yang menarik penulis untuk membahasnya dalam artikel ini.

## Biografi Plato
Tempat  dan  tahun  kelahiran  Plato  sesungguhnya  tidak  diketahui dengan  pasti.  Ada  yang  mengatakan  Plato  lahir  di  Athena,  ada  juga yang  mengatakan  ia  lahir  di  Aegina.  Demikian  juga  dengan  tahun kelahirannya,  ada  yang  mengatakan  ia  lahir  pada  tahun  428  SM,  ada juga  yang  mengatakan  ia  lahir  pada  tahun  427  SM.  Yang  pasti  ialah Plato  lahir  dalam  suatu  keluarga  aristokrat  Athena  yang  turun-temurun memiliki  peranan  yang  amat  penting  dalam  kehidupan  politik  Athena. Ayahnya  bernama  Ariston,  seorang  bangsawan  keturunan  raja  Kodrus, raja  terakhir  Athena  yang  hidup  sekitar  tahun  1068  SM  yang  sangat dikagumi  rakyatnya  oleh  karena  kecakapan  dan  kebijaksanaannya memerintah  negeri  Athena. 5 Dikabarkan  Ariston  adalah  tetesan  dewa Poseidon. 6 Ibunya bernama Periktione keturunan Solon tokoh legendaris dan negarawan agung Athena.
Nama  Plato  yang  sebenarnya  ialah  Aristokles,  karena  dahinya dan  bahunya  yang  amat  lebar,  ia  memperoleh  julukan  Plato  (bahasa Yunani  platos  =  lebarnya)  dari  seorang  pelatih  senamnya.  Julukan  itu begitu  cepat  populer  dan  menjadi  panggilannya  sehari-hari,  bahkan kemudian  menjadi  nama  resmi  yang  diabadikannya  lewat  seluruh karyanya. 7
Semasa kecil Plato sudah mendapatkan pelajaran menggambar dan melukis, di samping pelajaran musik dan puisi. Sebelum beranjak dewasa
4 J.H.  Rapar,  Filsafat  Politik  Plato,  (Jakarta:  CV.  Rajawali,  1991),  Cet.  ke-3,  h.  1.
5 Rapar,  Filsafat  Politik  Plato....,  h.  41.
6 Tim  Penulis  Rosda,  Kamus  Filsafat,  (Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya,  1995), Cet.  ke-1,  h.  252.
7 Rapar, Filsafat Politik Plato...., h. 41.
ia sudah pandai membuat karangan yang bersajak. Sebagaimana kebiasaan anak-anak dimasa itu Plato mendapatkan pendidikan dari guru-guru filsafat. Pelajaran  filsafat  pertama  kali  dikenalnya  melalui  Kratylos,  murid Herakleitos.  Selanjutnya  sejak  berumur  20  tahun  ia  mengikuti  pelajaran Socrates.  Pelajaran  itulah  yang  memberi  kepuasan  baginya.  Pengaruh Socrates sangat mendalam pada dirinya. Ia menjadi murid Socrates yang setia, dan sampai akhir hayatnya Socrates tetap menjadi pujaannya. 8
Plato lahir ketika puncak kejayaan pemerintahan demokratis Athena yang berada di bawah pimpinan Perincles baru saja berlalu. Ia dilahirkan dan  tumbuh  menjadi  dewasa  pada  saat  perang  Peloponesos  sedang berkobar.  Ia  menyaksikan  kekalahan  Athena  dalam  perang Peloponesos itu pada tahun 404 SM. Bagi Plato, kekalahan Athena itu merupakan akibat dari  ketidakmampuan  sistem  demokratis  untuk  memenuhi  kebutuhan rakyat di bidang politik, moral dan spiritual.
Kekalahan  Athena  telah  merangsang  semangat  plato  untuk menempuh  karir  politik,  apalagi  ketika  terbentuk  pemerintahan “oligarkis-aristokratis”  yang  dikenal  dengan  nama  “kelompok  tiga puluh  tyrannoi”.  Kelompok  ini  hanya  berkuasa  selama  8  bulan  di Athena,  dan  setelah  itu  golongan  demokratis  kembali  memerintah Athena.  Hal  ini  membawa  harapan  baru  bagi  seluruh  rakyat  Athena, termasuk  Plato  dan  gurunya,  Socrates. 9
Cita-cita  dan  ambisi  Plato  menjadi  seorang  politikus  akhirnya padam, setelah kematian gurunya, Socrates. 10 Socrates ditangkap dengan tuduhan  merusak  dan  meracuni  para  pemuda  dan  mengembangkan ajaran baru di Athena, yang akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah demokratis  waktu  itu.
Plato  melihat  adanya  ketidakberesan  sistem  pemerintahan  yang ada  pada  masa  itu  dan  moralitas  para  penguasa  yang  sangat  bobrok. Menurut  Plato  pemerintahan  suatu  negara  akan  menjadi  baik  apabila
8 Mohammad Hatta, Alam Pikiran Yunani, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996), Cet.  ke-3, h. 87-88.
9 Rapar, Filsafat Politik Plato..., h. 42-43.
10 Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 1, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), Cet. ke- 9, h. 38.
kekuasaan dalam negara diserahkan kepada para filsuf. Hanya para filsuflah yang paling tepat menjadi raja, atau raja harus menguasai filsafat, barulah suatu  pemerintahan  akan  berhasil  membebaskan  rakyatnya  dari  segala bentuk kesengsaraan dan duka nestapa. 11
Setelah  kematian  Socrates,  Plato  banyak  melakukan pengembaraan  dari  suatu  negeri  ke  negeri  lain,  di  antaranya  ke  Italia dan  Sisilia.  Pada  saat  kembali  dari  pengembaraannya,  Plato  mendirikan sekolah  “Akademi”  (dekat  kuil  pahlawan  Akademos).  Maksud  Plato mendirikan  sekolah  itu  untuk  memberikan  pendidikan  yang  intensif dalam  ilmu  pengetahuan  dan  filsafat. 12 Di  tempat  itulah  Plato,  sejak berumur  40  tahun  sampai  meninggalnya  pada  usia  80  tahun, mengajarkan  filsafatnya  dan  mengarang  tulisan-tulisan  yang  tersohor sepanjang  masa. 13
Tulisan-tulisan  Plato  yang  berjumlah  lebih  dari  30  tulisan mengandung  keindahan  dan  kemurnian.  Karya-karya  Plato  memakai bentuk  sastra  yang  dinamakan  dialog  yang  terdiri  dari  percakapan- percakapan  antara  dua  orang  atau  lebih  mengenai  ide  yang  penting atau  ideal.  Tulisan-tulisannya  yang  permulaan  mungkin  mencerminkan pandangan  Socrates  secara  langsung.  Akan  tetapi  dalam  tulisan-tulisan yang  kemudian,  pelaku  yang  dinamakan  Socrates  adalah  jawaban  dari sikap  filsafat  Plato  sendiri.  Karya-karyanya  yang  sangat  dikenal diantaranya  adalah:  Apology  dan  Crito,  yang  keduanya  membicarakan tentang  peradilan  Socrates  dan  percakapan-percakapannya  yang terakhir;  Euthyphro  yang  membicarakan  tentang  kesalehan  (piety);  Phaedo yang  memusatkan  pembicaraan  “Idea  of  the  Good”;  dan  The  Republic, karangan  terbaik Plato  yang  membicarakan  tentang keadilan  dan  negara ideal. 14
11 Rapar, Filsafat Politik Plato...., h. 43-44.
12 Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 1...., h. 38.
13 Hatta,  Alam  Pikiran  Yunani....,  h.  90.
14 Harold  H.  Titus,  et.al.,  Living  Issues  in  Philosophy,  diterjemahkan  oleh    M.  Rasjidi dengan judul Persoalan-persoalan Filsafat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), Cet. ke-1, h. 320.

## Negara Ideal Menurut Plato

## 1. Pengertian dan Hakikat Negara
Satu pertanyaan yang sering mengusik para pemikir politik dan ke- negaraan,  apa sebenarnya  negara  itu?  Definisi tentang  negara  berjumlah hampir sebanyak pemikirnya, sesuai pengertian dan pemahamannya yang tentu saja tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta kenyataan yang hidup di sekitarnya yang berada dalam konteks sejarah dan budayanya.
Secara  leksikal  negara  mengandung  arti:  1)  organisasi  dalam  suatu wilayah  yang  mempunyai  kekuasaan  tertinggi  yang  sah  dan  ditaati oleh  rakyat,  2)  kelompok  sosial  yang  memiliki  wilayah  atau  daerah tertentu  yang  diorganisasikan  di  bawah  lembaga  politik  dan  pemerintah yang  efektif,  mempunyai  kesatuan  politik,  berdaulat,  sehingga  berhak menentukan  tujuan  nasionalnya. 15

## Musdah Mulia dalam bukunya Negara Islam: Pemikiran Politik Husain
Haikal  menyebutkan:
Negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang vital. Suatu negara paling sedikit harus mempunyai tiga unsur, yaitu wilayah, penduduk, dan pemerintah. Dari ketiga unsur tersebut terlihat  bahwa  pemerintah  merupakan  unsur  terpenting  dari  suatu  negara. Alasannya,  sekalipun  telah  ada  sekelompok  individu  yang  mendiami  suatu wilayah,  belum juga  dapat  diwujudkan  suatu negara  jika  terdapat  segelintir orang yang berwenang mengatur dan menyusun hidup bersama itu. 16
Sedangkan  menurut  Antonio  Gramsci,  “Negara  merupakan sejumlah  aktivitas  praktek  dan  teori  yang  kompleks,  di  mana  kelas  yang berkuasa  tidak  hanya  membenarkan  dan  mempertahankan  dominasi, tetapi  mengaturnya  untuk  memenangkan  pemaksaan  aktif  terhadap kekuasan di  luarnya. 17
15 Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 610.
16 Musdah Mulia, Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal, (Jakarta: Paramadina, 2001), Cet. ke-1, h. 190.
17 Nazar Patria dan Andi Arief, Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet. ke-1, h. 146.

## Senada  dengan  pendapat  ini,  Arief  Budiman  seperti  dikutip  oleh
Haryadi  juga  menulis:
Negara hanyalah alat dari klas yang berkuasa. Tetapi, karena pemihakan seperti ini bisa membuat negara kehilangan keabsahannya sebagai penguasa sebuah masyarakat, negara membuat sebuah ideologi. Melalui ideologi inilah negara berusaha  menyembunyikan  perbuatannya  yang  berpihak  pada  klas  yang dominan, supaya kekuasaannya mendapatkan keabsahan dari seluruh rakyat yang dikuasainya. 18
Kalau kita mengacu kepada pendapat Gramsci dan Arief Budiman, maka jelas dominasi politik dan kekuasaan negara sangatlah besar terhadap masyarakat  sipil  (civil  society).  Fenomena inilah  yang  pernah  dialami  oleh Plato. Ia kecewa menyaksikan bagaimana negara telah dijadikan alat untuk memuaskan  keinginan  para  penguasa.  Ia  juga  melihat  betapa  buruknya sistem pemerintahan yang ada pada masa itu. Negara menjadi rusak dan buruk akibat penguasa yang korup. 19 Menurut hemat Plato, nasib Athena hanya dapat tertolong dengan mengubah sama sekali dasar hidup rakyat dan sistem pemerintahan. Itulah alasan baginya untuk menciptakan bentuk suatu negara yang ideal. 20
Jostein Gaarder penulis buku “Sophie’s World” mengatakan bahwa negara  ideal  yang  dimaksud  Plato  tersebut  adalah  negara  bayangan  dan ideal atau yang dinamakan dengan negara utopis, yakni sebuah negara yang diperintah oleh para filsuf. Bagi Plato mereka inilah yang dipandang mampu menuntun akalnya menuju kebijaksanaan. Terciptanya sebuah negara yang baik tergantung pada apakah negara itu diperintah oleh akal. Sebagaimana kepala mengatur tubuh, maka filsuflah yang harus mengatur masyarakat. 21 Plato berpendapat bahwa negara dan manusia memiliki persamaan, oleh sebab itu masalah moralitas haruslah merupakan yang paling utama yang harus diperhatikan dalam kehidupan bernegara, bahkan harus menjadi yang  paling  hakiki  dalam  keberadaan  hidup  para  penguasa  dan  seluruh warga  negara  selaku  manusia.  Bagi  Plato  negara  ideal  adalah  suatu
18 Haryadi, Lenin : Pikiran, Tindakan dan Ucapan…., h. 6.
19 Rapar, Filsafat Politik Plato...., h. 58-59.
20 Hatta, Alam Pikiran Yunani...., h. 108.
21 Jostein Gaarder,  Sophie’s  World,  diterjemahkan oleh  Rahmani  Astuti dengan  judul Dunia Sophie : Sebuah Novel Filsafat, (Bandung: Mizan, 1998), Cet. ke-5, h. 111.
komunitas etikal untuk mencapai kebajikan dan kebaikan. Inilah pengertian negara menurut Plato.
Selanjutnya, menurut Plato, negara ideal pada hakikatnya adalah suatu keluarga. Ia mengatakan: “… di dalam negara kamu semua bersaudara. ”22 Karenanya  setiap  warga  negara  haruslah  bersikap  kekeluargaan  yang mencerminkan adanya kerukukunan dan keharmonisan antara sesama. Baik di kalangan elite pemerintahan maupun rakyat.

## 2. Asal-mula  Negara
Organisasi  kelompok  merupakan suatu  kebutuhan  bagi  kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk sosial politik. Manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan orang  lain.  Untuk  mencukupi  kebutuhan  makan  sehari  saja  diperlukan banyak bantuan dari pihak lain. Demikian juga untuk menjamin keamanan jiwa,  tiap  orang  memerlukan  bantuan  dari  sesamanya  untuk  pembelaan diri dari ancaman. Di sinilah perlunya ada negara untuk mengatur lalu lintas aktivitas kerjasama agar  tercapai tujuannya.
Masyarakat  Athena,  selama  berabad-abad,  dari  satu  generasi  ke generasi  berikutnya,  meneruskan  kepercayaan  mereka  yang  mengata- kan  bahwa  negara  Athena  diciptakan  oleh  dewa  Kekrops  yang kemudian  menjadi  raja  Athena  yang  pertama. 23
Pada zaman Socrates dan Plato, doktin teokratis tentang asal-mula negara  yang  demikian  itu  telah  memudar  popularitasnya  oleh  karena munculnya ajaran kaum sofis. Protagoras, seorang tokoh terkemuka kaum sofis,  mengatakan  bahwa  negara  dicipta  oleh  manusia  itu  sendiri.  Pada mulanya  manusia  hidup  sendiri-sendiri,  namun  ternyata  hidup  sendiri- sendiri itu mengundang terlalu banyak gangguan dan kesulitan, terutama yang  berasal  dari  luar  dirinya  sendiri,  misalnya  gangguan  binatang  buas, bencana alam, dan lain-lain. Menyadari bahwa manusia secara sendiri-sendiri begitu  sulit  untuk  menguasai  gangguan  dan  kesulitan  serupa  itu,  maka manusia mulai hidup berkelompok dan kemudian membentuk negara.
22 Rapar, Filsafat Politik Plato...., h. 59.
23 Rapar, Filsafat Politik Plato...., h. 61.
Ajaran  Protagoras  ini  ternyata  cukup  mempengaruhi  pemikiran Plato.  Ia  membenarkan  ajaran  Protagoras  yang  mengatakan  bahwa negara  dicipta  atau  dibentuk  oleh  manusia.  Namun  Plato  melihat bahwa  gangguan  dan  kesulitan  yang  harus  diatasi  oleh  manusia  bukan hanya  berasal  dari  dirinya  sendiri.  Bagi  Plato,  asal-mula  negara  dimulai dengan  keinginan  dan  kebutuhan  manusia  yang  begitu  banyak  dan beranekaragam  yang  tidak  dapat  terpenuhi  dan  terpuaskan  oleh kekuatan  dan  kemampuan  diri  sendiri. 24
Keinginan  dan  kebutuhan  tersebut  tidak  hanya  dapat  dipenuhi apabila manusia  bersatu dan bekerjasama  untuk dapat  saling mencukupi kekurangannya  masing-masing,  maka  bagi  Plato,  negara  haruslah dilihat  sebagai  suatu  sistem  pelayanan  yang  mengharuskan  setiap  warga negara  secara  bertanggung  jawab,  saling  mengerti,  saling  memberi  dan menerima,  saling  menukar  jasa,  saling  memperhatikan  kebutuhan sesama warga, dan saling membangun. Teori Plato tentang asal-mula negara ini  juga  diterima  dan  dikembangkan  oleh  pemikir  Barat  Modern  seperti Thomas Hobbes dan J.J. Rousseau. 25
Dengan  demikian  jelas  terlihat  bahwa  negara  ideal  Plato  bukanlah negara  khayalan  (utopis).  Adalah  suatu  kekeliruan  yang  amat  besar apabila  ada  orang  yang  mengira  bahwa  Plato  menciptakan  negara idealnya  itu  sebagai  tempat  pelarian  dari  berbagai  kenyataan  yang  tak dapat  disenanginya  dan  pengalaman  pahit  yang  begitu  menyakitkan hatinya  agar  ia  dapat  tenggelam  ke  dalam  dunia  impian  dan  khayalan yang  mengasikkan.  Sesungguhnya  Plato  berusaha  menciptakan  suatu negara  ideal  yang  realistik. 26

## 3. Tujuan Negara
Bilamana Plato mengatakan bahwa asal mula negara itu terletak dalam keinginan dan kebutuhan manusia, maka itu berarti bahwa negara dibentuk oleh dan untuk manusia. Sesuai dengan ajaran etik yang dikembangkannya,
24 Rapar, Filsafat Politik Plato...., h. 61-62.
25 Haryadi, Lenin, Pikiran, Tindakan dan Ucapan…., h. 2-3.
26 Rapar, Filsafat Politik Plato...., h. 63.
bagi  Plato  tujuan  negara  sinkron  dengan  tujuan  hidup  manusia,  yaitu kesenangan dan kebahagiaan seluruh warga negara. 27
Mohammad  Hatta  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan kesenangan hidup oleh Plato itu bukanlah memuaskan hawa nafsu di dunia ini.  Akan  tetapi  kesenangan  hidup  diperoleh  dengan  pengetahuan  yang tepat tentang nilai barang-barang yang dituju. Di bawah cahaya ide kebaikan orang harus mencapai terlaksananya keadilan dalam pergaulan hidup. Apa yang  baik  bagi  masyarakat,  baik  pula  bagi  orang-seorang.  Antara kepentingan orang-seorang tidak boleh ada pertentangan. 28
Dalam  kaitan  ini  Plato  kembali  menyebutkan  salah  satu  persoalan pokok di dalam negara, yakni keselamatan rakyat yang diperintah, bukan keselamatan  orang  yang  memerintah.  Orang-orang  yang  memerintah haruslah  mempersembahkan  hidup  mereka  bagi  pemerintahan  dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri. 29
Untuk  mencapai  kesenangan  dan  kebahagiaan  hidup,  sebagai- mana  dijelaskan  di  atas,  manusia  harus  memiliki  pengetahuan  yang akan  menjadikannya  bijak  untuk  menyelami  segala  sesuatu  sampai kepada  idenya.  Karena  ide  yang  tertinggi  berada  di  dunia  ide  ialah  ide kebaikan,  maka  kesenangan  dan  kebahagiaan  hidup  yang  sesungguhnya terletak  pada  keberhasilannya  untuk  menghidupi  suatu  kehidupan  yang penuh dengan kebaikan. Dalam konteks ini, maka negara ideal adalah negara yang dipenuhi oleh kebaikan dan kebajikan. Lebih rinci lagi dalam bukunya Republic, Plato memaparkan negara haruslah bersendikan keadilan, kearifan, keberanian atau semangat dan pengendalian diri dalam menjaga keselarasan dan keserasian hidup bernegara. Hanya negara yang demikian itulah yang sanggup mengupayakan kesenangan dan kebahagiaan hidup yang sejati bagi setiap  warganya. 30
Tujuan negara yang dirumuskan Plato tersebut tampaknya memiliki persamaan dengan tujuan negara Islam (baca: negara menurut Islam) yang dikemukakan  oleh  Husain  Haikal,  seorang  pemikir  reformis  Mesir. Menurutnya tujuan negara Islam adalah mewujudkan keadilan, kebebasan,
27 Rapar, Filsafat Politik Plato...., h. 63.
28 Hatta, Alam Pikiran Yunani...., h. 106.
29 Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 1...., h. 43-44.
30 Rapar, Filsafat Politik Plato...., h. 64-65.
dan kesejahteraan seluruh warga negara berlandaskan nilai-nilai spiritual. 31
Akhirnya  Plato  berharap  bahwa  setiap  warga  negara  haruslah melaksanakan  kewajibannya,  dan  sebaliknya  negara  haruslah menunaikan  hak  warganya.  Negara  ideal  harus  dapat  mendudukkan hak dan kewajiban pada tempat yang  tepat dan mengatur serta menjaga agar  keduanya  senantiasa  selaras  dan  serasi,  karena  hanya  dengan  cara itulah  negara  dapat  melaksanakan  tugasnya  dengan  sebaik-baiknya sesuai  dengan  fungsinya  untuk  mencapai  tujuan  yang  diidamkan  oleh seluruh  warga  negara. 32

## 4. Bentuk-bentuk Negara
Dalam bukunya Republic bagian  VIII, Plato  menyebutkan ada  lima macam bentuk negara. Menurutnya kelima bentuk negara itu tidak dapat hidup kekal, karena dasar-dasar kehidupan yang prinsipil yang dijalankan mengubah  kesehatan  mereka  menjadi  sakit,  dan  akhirnya  membunuh mereka. Bentuk-bentuk negara itu adalah :
a. Aristokrasi:  penguasa  pemerintahan  dari  kalangan  cendekiawan atau  para  budiman  yang  memerintah  dengan  bijaksana  dengan berpedoman  pada  keadilan.
b. Timokrasi:  pemerintahan  dijalankan  oleh  orang-orang  yang bertujuan  mencapai  kemasyhuran  dan  kehormatan,  bukan  untuk menciptakan  keadilan.
c. Oligarki:  tampuk  pemerintahan  dipegang  oleh  golongan  harta- wan  dan  tujuan  mereka  adalah  untuk  memperkaya  diri  sendiri.
d. Demokrasi:  pemerintahan  berada  di  tangan  kalangan  rakyat  biasa dimana  kebebasan  sangat  diutamakan.
e. Tirani:  bentuk  pemerintahan  yang  menindas  bahkan  menelan rakyatnya,  sehingga  dia  berkuasa  dengan  sewenang-wenang  dan tak terbatas. Tirani itu timbul akibat kemerosotan demokrasi. Tirani merupakan bentuk  yang paling jauh  dari bentuk negara  ideal yang didambakan  Plato. 33
31 Mulia, Negara Islam….. h. 200-201.
32 Rapar, Filsafat Politik Plato...., h. 66.
33 Rapar, Filsafat Politik Plato...., h. 67-72.
Lewat  dialektika,  Plato  membuktikan  bahwa  aristokrasi  adalah bentuk negara yang paling ideal. Secara harfiah aristokrasi, terdiri dari kata aristos: paling baik dan kratein: menguasai. Hal ini menurut Plato dikarenakan hanya warga negara yang paling baik dan paling cakap yang boleh diangkat menjadi pemimpin negara. 34 Plato kemudian menyadari bahwa negara ideal yang didambakannya, dimana suatu negara yang dipimpin dan diperintah oleh  cendekiawan  atau  yang  disebutnya  sebagai  filsuf   raja  merupakan negara  yang terlalu  sempurna  bagi  manusia. Di  dalam Republic  buku  IX, hal itu pun diungkapkannya terlebih dahulu, bahwa sesungguhnya negara ideal itu tidak berada di dunia ini tetapi di langit yaitu di dunia ide di mana pola negara ideal itu tersimpan dengan baik. 35
Plato pun akhirnya membuat klasifikasi negara yang lebih baik lagi dan realistis di dalam karyanya yang berjudul Politicus. Dalam buku ini Plato menyebutkan ada enam bentuk negara yang kemudian dibaginya kepada dua  bagian  yakni  tiga  bentuk  dari  golongan  yang  mengenal  hukum  dan tiga  bentuk  dari  golongan  yang  tidak  mengenal  hukum.  Dari  golongan yang mengenal hukum, yaitu negara yang memiliki undang-undang; bentuk negara yang terbaik ialah monarki, lalu aristokrasi, dan kemudian demokrasi. Sedangkan  dari  golongan  yang  tak  mengenal  hukum,  yakni  negara  yang tidak  memiliki  undang-undang;  bentuk  negara  terbaik  ialah  demokrasi, kemudian oligarki, dan yang terburuk ialah tirani. 36
Hal  menarik  dari  teori  yang  terakhir  itu  ialah  adanya  dua  bentuk negara  demokrasi,  yakni  demokrasi  dari  negara  yang  memiliki  undang- undang  dan  demokrasi  dari  yang  tidak  memiliki  undang-undang. Demokrasi  dari  yang  memiliki  undang-undang  adalah  bentuk  yang terburuk,  sedangkan  demokrasi  dari  negara  yang  tak  memiliki  undang- undang adalah bentuk yang terbaik. Jelas pula terlihat bahwa kedua bentuk demokrasi itu memiliki tempat yang lebih baik dari pada oligarki yang di dalam Republic menempati urutan di atas demokrasi.
34 K. Bertens, Sejarah  Filsafat Yunani, dari Thales  ke Aristoteles, (Yogyakarta: Kanisius,
1996), Cet. ke-13, h. 120.
35 Rapar, Filsafat Politik Plato…., h. 72.
36 Rapar. Filsafat Politik Plato…., h. 72-73.
Dari analisis Plato,  bahwasanya semua bentuk negara  itu tidak ada yang kekal dan abadi, sesuai dengan sifat dan kondisi jiwa manusia yang selalu  berubah.  Negara  aristokrasi  yang  merupakan  the  rule  of   the  best menurut  Plato  bisa  saja  berubah  menjadi  sistem  timokrasi  dikarenakan pemimpinnya tidak lagi mengindahkan kepentinyan rakyatnya, bahkan tidak menutup  kemungkinan  munculnya  negara  tirani. 37 Namun  terlepas  dari berbagai macam bentuk negara tersebut, adalah yang paling prinsipil bagi eksistensi  sebuah  negara  yakni  bagaimana  sistem  pemerintahannya dijalankan  dengan bijaksana,  senantiasa  berorientasi kepada  kepentingan bersama  agar  dengan  demikian  keadilan  dan    kebajikan  dapat  dinikmati secara merata oleh seluruh warga negara.

## Negara Ideal Plato: Antara Utopia dan Realitas
Bertrand  Russell menyebutkan  bahwa negara  yang ingin  dibangun Plato adalah “negara utopia” 38 . Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa  utopia  berarti  “sistem  politik  yang  sempurna  yang  hanya  ada  di bayangan  (khayalan)  dan  sulit  atau  tidak  mungkin  diwujudkan  dalam kenyataan. ”39 Kalau demikian secara sepintas memang konsep negara yang diinginkan  Plato  seolah-olah  hanyalah  khayalan  dan  tidak  mungkin diterapkan dalam kehidupan nyata.
Dalam pemikiran Plato tentang negara sangat banyak nilai luhur yang bisa  dijadikan  sebagai  etika  dalam  membangun  dan  memimpin  sebuah negara.  Plato  menegaskan  bahwa  sebuah  negara  haruslah  bersendikan keadilan, kearifan, keberanian atau semangat dan pengendalian diri dalam menjaga keselarasan dan keserasian hidup bernegara. Franz Magnis Suseno dalam  bukunya  “13  Tokoh  Etika”  menyebutkan  bahwa  ada  empat keutamaan yang paling utama, yaitu: kebijaksanaan, keberanian, sikap tahu
37 Rapar, Filsafat Politik Plato…., h. 68-69.
38 Bertrand Russell, History of  Western Philosophy and Its Connection with Political and Social
Circumstances from the  Earliest Times to the Present Day, diterjemahkan oleh Sigit Jatmiko  dkk dengan Judul Sejarah  Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondidi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 146.
39 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1257.
diri, dan keadilan. 40 Nilai-nilai yang disebutkan Plato merupakan nilai yang sangat  relevan  dengan  realitas  yang  dihadapi  manusia  sekarang,  dimana manusia saat ini masih memperjuangkan tegaknya suatu keadilan, berani dalam menegakkan kebenaran, mampu mengendalikan diri dan emosi, serta memiliki  kebijaksaan  dalam  memimpin  negara  dan  dalam  kehidupan bernegara secara luas.
Plato  menyebutkan  bahwa  pemerintah  haruslah  mempersembah- kan  hidup  mereka  bagi  negara  dengan  mengorbankan  kepentingan  diri sendiri.  Hal  ini  jelaslah  bahwa  pemerintah  tidak  sewajarnya  dalam memerintah  hanya  untuk  memperkaya  diri  dan  kelompoknya,  tanpa memperhatikan  keadaan  rakyat  yang  diperintahnya.  Sebuah  negara haruslah  memperjuangkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat,  se- hingga kebahagiaan dalam kehidupan dapat terwujud di semua golongan.
Bertrand  Russell  juga  menyebutkan  bahwa  Republiknya  Plato kemungkinan  dimaksudkan  untuk  benar-benar  diwujudkan.  Hal  itu bukanlah  suatu  yang  ganjil  atau  mustahil  sebagaimana  umumnya pandangan  orang.  Ide  negara  Plato  memang  telah  diterapkan  oleh bangsa  Sparta.  Pemerintahan  oleh  para  filsuf   sudah  pernah  diupayakan oleh Pythagoras, Architas (pengikut Pythagoras). Bahkan negara Republik juga  pernah  didirikan  di  wilayah  pesisir  Spanyol.  Akan  tetapi  dalam perkembangannya, negara-negara Republik yang merupakan negara-negara kecil,  akhirnya  mengalami  berbagai  kemunduran  yang  diakibatkan  oleh peperangan dan persaingan dengan negara yang lebih besar. 41

## Penutup
Menurut  Plato  negara  ideal  adalah  suatu  komunitas  etis  untuk mencapai kebajikan. Pada hakikatnya negara adalah suatu keluarga, dimana mereka yang menjadi warganya menjunjung tinggi persaudaraan. Plato juga mengatakan bahwa negara memang diciptakan atau dibentuk oleh manusia. Terbentuknya negara dikarenakan adanya keinginan dan kebutuhan manusia
40 Franz Magnis Suseno, 13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad-19, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), h. 23.
41 Russell, History of  Western Philosophy…., h. 160.
yang tidak dapat terpenuhi secara perorangan. Satu hal yang penting negara haruslah menjadikan dirinya sebagai sistem pelayanan, sehingga eksistensi negara selalu dibutuhkan rakyatnya di segala zaman.
Tujuan  negara  menurutnya  adalah  mewujudkan  kesenangan  dan kebahagiaan  seluruh  warga  negara  berlandaskan  keadilan,  kearifan,  ke- beranian, atau semangat dan pengendalian diri dalam menjaga keselaras- an  dan  keserasian  hidup  bernegara.  Untuk  merealisasikan  tujuan  negara tersebut,  warga  negara  harus  memiliki  pengetahuan,  terutama  tentang ide kebaikan, serta mengaplikasikannya dalam segala aspek kehidupan.
Mengenai  bentuk  negara  yang  diidamkan  Plato  adalah  “negara aristokrasi”,  yakni  suatu  pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  cendekia- wan  atau  filsuf  yang  bijaksana  dengan  berpedoman  pada  keadilan. Negara  utopia  Plato  memang  pernah  diaplikasikan  oleh  filsuf  seperti Pythagoras,  namun  dalam  perkembangannya  mengalami  kemunduran yang  disebabkan  oleh  peperangan.  Yang  terpenting  dari  konsep  negara utopia  Plato  adalah  muatan  nilai-nilai  etis  yang  tentunya  sangat  relevan dengan  realitas  manusia  sekarang,  dimana  nilai-nilai  tersebut merupakan  sesuatu  yang  diperjuangkan  di  tengah-tengah  bangsa  kita saat ini [ ]

## DAFTAR  PUSTAKA
Gaarder, Jostein, (1998). Sophie’s World, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dengan judul Dunia Sophie: Sebuah Novel Filsafat, Bandung: Mizan.
Hadiwijono,  Harun,  (1993).  Sari  Sejarah  Filsafat  Barat  1,  Yogyakarta:
Kanisius. Haryadi,  Edy,  (2000).  Lenin: Pikiran,  Tindakan  dan  Ucapan,  Jakarta: Komunitas Studi Untuk Perubahan. Hatta,  Mohammad,  (1996).  Alam  Pikiran  Yunani,  Jakarta:  Penerbit  Uni- versitas Indonesia. Mulia, Musdah, (2001). Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal, Jakarta: Paramadina. Patria, Nazar dan Andi Arief, (1999). Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni, Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar. Rapar, J.H.,  (1991). Filsafat  Politik  Plato,  Jakarta: CV.  Rajawali. Russell,  Bertrand,  (2007).  Sejarah  Filsafat  Barat:  Kaitannya  dengan  Kondidi Sosio-Politik  Zaman  Kuno  Hingga  Sekarang,  Terj.  Sigit  Jatmiko  dkk., Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar. Suseno, Franz Magnis, (1997). 13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai
Abad-19,  Yogyakarta:  Kanisius.
Tim Maula (ed.), (1999). Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal, Bandung: Pustaka Hidayah. Tim  Penulis  Rosda,  (1995).  Kamus  Filsafat,  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya. Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa In- donesia, (1989). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Titus, Harold H., et.al., (1984). Persoalan-persoalan Filsafat, Terj. M. Rasjidi,
Jakarta: Bulan Bintang.