## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERBANG EMAS BERSINAR DALAM MENGUKUR IPM DI KABUPATEN TABALONG
Anang Syakhfiani 1 , Sampara Lukman 2 , Khasan Effendy 3 , Marja Sinurat 4
1,2,3,4 Instititut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: anang.syakhfiani@gmail.com

## Abstrak
Dalam sepuluh  tahun terakhir  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di  Kabupaten Tabalong Provinsi  Kalimantan  Selatan  selalu  bearada  di  urutan  bawah  dari  seluruh  kabupaten/Kota yang ada yaitu antara urutan 9 dan 10, hal ini sangat miris karena bertolak belakang dengan kondisi  Kabupaten  Tabalong  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam.  Sehubungan  dengan  hal tersebut pemerintah daerah berupaya untuk mencari cara untuk dapat meningkatkan IPM agar dapat  menyusul  ketertinggalan  dari  daerah  lain.  Program  Gerbang  Emas  Bersinar  yang dimulai  sejak  tahun  2015  oleh  pemerintah  daerah  yang  menyasar  terutama  pada  bidang ekonomi, kesehatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat ternyata mampu meningkatkan IPM Kabupaten  Tabalong  yang  sebelumnya  selalu  berada  di  peringkat  bawah  dalam  beberapa tahun  terakhir  selalu  berada  di  dalam  5  besar.  Penelitian  ini  akan  menjelaskan  bagaimana Kebijakan Gerbang Emas Bersinar dapat berkontribusi dalam peningkatan IPM di Kabupaten Tabalong.
Kata Kunci : Kebijakan, Indeks Pembangunan Manusia, Pemerintah

## Abstract
In  the  last  ten  years  the  Human  Development  Index  (HDI)  in  Tabalong  Regency,  South Kalimantan Province has always been at the bottom of all regencies/cities, namely between 9th  and  10th,  this  is  very  sad  because  it  is  contrary  to  the  condition  of  Tabalong  District which is rich in Natural Resource. In connection with this the local government is trying to find ways to improve HDI so that it can catch up with other regions. Gerbang Emas Bersinar Program,  which  began  in  2015  by  local  governments  targeting  mainly  in  the  fields  of economy, health education and people's welfare, was able to improve the HDI of  Tabalong Regency, which had always been ranked lower in the last few years, always in the top 5. This research will explain how tGerbang Emas Bersinar Policy can contribute to the improvement of HDI in Tabalong Regency.
Keywords : Policy, Human Development Index, Government.

## A. PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  secara  langsung  memberikan  dampak  terhadap  kemandirian  daerah pada setiap aspek khususnya kebijakan serta aktivitas Pemerintahan, termasuk dalam konteks perencanaan  daerah.  Sejalan  dengan  pandangan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang (RPJP)  nasional,  Pemerintah  harus  menghantarkan  masyarakat  Indonesia  kepada kemakmuran,  kesejahteraan  lahir  dan  batin,  serta  harus  mengatasi  masalah  jangka  panjang seperti  masalah  pertumbuhan  ekonomi  (Arsyad,.dkk.,  2011).  Sedangkan  di  dalam  jangka
pendek  Pemerintah  dituntut  untuk  selalu  dapat  membantu  menciptakan  iklim  usaha  yang kondusif  atau  mendukung  semua  pihak,  seiring  dengan  pengentasan  masalah-masalah ekonomi  jangka  pendek.  Keberhasilan  program  jangka  pendek  dirasa  penting,  mengingat keberhasilan  pemerintah  tidak  terlepas  dari  kemampuanya  menangani  masalah-masalah ekonomi jangka pendek.
Kondisi tersebut memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk berbagai  kebijakan  yang  memberikan benefit terhadap  kesejahteraan  masyarakatnya.  Setiap daerah  memiliki  metode  masing-masing  dalam  membentuk  kebijakan  yang  sesuai  dengan karakteristik  daerahnya.  Tercapainya  kondisi suitable antara  kebijakan  dari  Pemerintah  dan masyarakat sebagai penerima dampak, yang diharapkan dapat menjadikan kebijakan tersebut berhasil. Hal tersebut sejalan dengan juga terjadi di Kabupaten Tabalong dalam membentuk gerakan dan kebijakan dalam percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satunya melalui gerakan Gerbang Emas Bersinar yang menjadi Gerakan dan kebijakan percepatan peningkatan IPM.
Gerbang  Emas  Bersinar  tersebut  muncul  karena  adanya political  will dari  Kepala Daerah Kabupaten Tabalong dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibentuk melalui regulasi kebijakan antara lain:
1. Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  18  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Gerakan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera Bersinar di Kabupaten Tabalong.
2. Peraturan Bupati Tabalong tentang Pelaksanaan Kredit Gerbang Emas
3. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  07  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Secara  filosofis,  gerakan  tersebut  didasari  pada  buruknya  nilai  IPM  Kabupaten Tabalong  yang tidak sejalan dengan sumber daya alam  yang dimilikinya. Sebuah fenomena ironis  yang  dikenal  dengan  teori  “kutukan  sumber  daya  alam”  ( the resource  curse/the paradox  of  plenty )  yang  menyatakan  bahwa  negara  yang  kaya akan  sumber  daya  alam, terutama  yang  tak  terbarukan  seperti  minyak  dan  hasil  tambang,  cenderung  lebih  lambat pertumbuhan  ekonominya  jika  dibandingkan  dengan  negara  yang  terbatas  sumber  daya alamnya menjadi salah satu landasan mengapa Gerakan tersebut lahir.
Kondisi demikian dirasa oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong SDA  yang melimpah tidak memberikan pengaruh terhadap kondisi pada kualitas IPM yang baik. Tinjauan tersebut, Melalui sebuah tabel sebagai berikut:
Tabel 1 Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan
Data Kabupaten/ Kota Tahun 2004-2013 Tahun IPM Peringkat IPM Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan 2004 67.2 Peringkat 10 2005 67.6 2006 68.27 2007 68.51 Peringkat 9 2008 68.95 2009 69.45 2010 70 Peringkat 7 2011 70.45 Peringkat 9 2012 71.05 Peringkat 8 2013 71.56 Peringkat 10
Sumber: BPS Kalimantan Selatan Tahun 2004-2013
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Tabalong dalam peringkat IPM di antara Kabupaten/Kota Kalimantan pada tahun 2004 menempati posisi peringkat ke- 10.  Posisi  IPM  tersebut  dirasa  belum  memuaskan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Tabalong, kondisi ini juga dilihat dari tabel tersebut IPM menunjukkan 9 tahun kembali pada peringkat ke-10  walaupun  terjadi.  Kondisi  tersebut  diamati  dan  menjadi  dasar  dorongan  untuk membentuk  suatu  strategi  dalam  peningkatan  IPM  dalam  rangka  memajukan  kawasan  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Maka  Pemerintah  Kabupaten  Tabalong  untuk  dapat mensinergiskan  antara  keinginan  dan  Program  Pemerintah  Pusat  melalui  Gerbang  Emas Bersinar.  Program  tersebut  menjadi  diimplementasikan  secara  komprehensif  dan  terpadu untuk  melaksanakan  pembangunan  desa  secara  sinergis  dengan  memberdayakan  semua stakeholder dan  seluruh  sumber  daya  yang  tersedia  guna  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemandirian pedesaan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Kebijakan
Kebijakan menurut Thomas R. Dye, (1978, 3) seperti yang diungkapkan ialah, “ policy is  whatever  goverments  chose  to  do  or  not  to  do ”.  Artinya,  kebijakan  adalah  apa  yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Pengertian tersebut dipahami bahwa kebijakan  merupakan  sebuah  pilihan  dan  terdapat  unsur  dalam  menetapkan  suatu  prioritas. Merujuk pada pandangan tersebut, sebenarnya menunjukkan bahwa kebijakan memiliki sifat temporer.  Sifat  tersebut  mengacu  terhadap  bagaimana  kita  merancang  dan  mengkonstruksi sebuah kejadian atau pengalaman yang dapat dimengerti atau jelas dalam term waktu. Waktu tidak dapat dipisahkan dari hal-hal, kejadian, proses dan merupakan bagian atau melekat dari
seluruh entitas empiris. Pertama, pada tiap pilihan kebijakan atau keputusan bergantung pada opsi  pengetahuan  dan  di  mana  sebuah  konsep  peluang  merupakan  sebuah  hal  yang fundamental.  Kedua,  peluang  tidak  bisa  dialienasikan  terkait  dengan  temporalitas:  tanpa menyadari sebuah masa lalu, sekarang atau masa depan, gagasan kemungkinan dan pilihan- pilihan tersebut menjadi tidak masuk akal (Adrian, 2006:3-4).
Model implementasi kebijakan menurut Grindle (1980) dalam Wibawa (1994:22-25) bahwa  implementasi  kebijakan  ditentukan  oleh  isi  kebijakan  dan  kontek  implementasinya, ide  dasarnya  adalah  bahwa  setelah  kebijakan  di  transformasi  barulah  kebijakan  dilakukan, keberhasilannya ditentukan oleh derajad implementabilitynya dari program itu, isi kebijakan tersebut  mencakup  hal-hal  sebagai  berikut:  Pertama,  kepentingan  yang  dipengaruhi  oleh kebijakan,  kedua,  tipe  atau  jenis  manfaat  yang  akan  dihasilkan,  ketiga,  derajat  perubahan yang  diinginkan,  keempat,  kedudukan  pembuat  kebijakan,  kelima,  siapa  pelaksana  program dan keenam, sumberdaya yang dilibatkan.

## Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan Merilee S Grindel (1980)
Dalam bukunya Merilee S Grindel yang berjudul Politics and Policy Implementation in  the  Third  Word menyatakan  bahwa  tugas  dan  fungsi  implemtasi  menciptakan  relasi  dan koneksi yang mengijinkan tujuan kebijakan public untuk direaslisasikan menjadi sebuah hasil dan  aktifitas  pemerintah,  sementara  aktifitas  pemerintah  akan  diwujudkan  melalui  program
dan  proyek  individu,  dimana  dapat  dianggap  sebagai  hasil  program  yang  sudah  dijakankan. Keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi kebijakan dijadikan sebagai pedoman untuk perumusah kebijakan selanjutnya.
Pendekatan Grindel dikenal dengan Implementation as a Political and Administrative Procces, dimana  terdapat  dua  variabel  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  publik, yaitu sebagai berikut:
a. Keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan  public  dapat  diukur  dari  proses pencapaian  hasil  akhir  ( outcome) ,  yaitu  tercapai  atau  tidaknya  tujuan  yang  ingin diraih, dimana pengukuran keberhasilan dapat dilihat dari 2 hal, yaitu:
1). Dilihat  dari  prsesnya  dengan  mempertanyakan  apakah  pelaksanaan  kebijakan sesuai dengan yang ditentukan ( design ) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2). Apakah  tujuan  kebijakan  tercapai,  dimensi  ini  diukur  dengan  melihat  dua  factor yaitu, dampak atau efeknya kepada masyarakat secara individua tau kelompokdan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.
b. Keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan  public,  ditentukan  oleh  tingkat implementasi  kebijakan  itu  sendiri,  yang  terdiri  atas  isi  kebijakan  atau content  of policy yang mencakup:
1). Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mem pengaruhi)
Interest  affected berkaitan  dengan  berbagai  kepentingan  yang  mempengaruhi suatu  implementasi  kebijakan.  Indicator  ini  berargumen  bahwa  suatu  kebijakan dalam  pelaksanaanya  pasti  melibatkan  banyak  kepentingan,  dan  sejauh  mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
2). Type of Benefits (tipe manfaat)
Tipe  manfaat  berupaya  untuk  menunjukan  atau  menjelaskan  bahwa  dalam  suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplemntasikan kebijakan yang hendak dilaksanakan.
3). Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai)
Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai isi dari kebijakan yang  ingin  dijelasksan  pada  poin  ini  adalah  sejauhmana  perubahan  yang diinginkan  dari  sebuah  kebijakan  haruslah  memiliki  skala  yang  jelas.  Suatu program ytang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih  sulit  di  implemntasikan  daripada  program  yang  sekedar  memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.
4). Site of decision making (letak pengambilan keputusan)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan di implemtasikan, apakah letak sebuah program sudah tepat.
5). Program Implementer (pelaksana program)
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan  kebijakan  yang  kompeten  dan  kapabel  demi  keberhasilan  suatu kebijakan dan ini haru sudah terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyediakan implementator dengan rinci.
6). Resource Committed (sumber-sumber daya yang digunakan)
Apakah  sebuah  program  didukung  oleh  sumber  daya  yang  memadai,  pelaksana kebijakan  harus  didukung  oleh  sumberdaya  -sumberdaya  yang  mendukung  agar pelaksanaan berjalan dengan baik.
Untuk  lingkungan  implementasi  ( context  of  implementation )  terdiri  dari  beberapa variable yaitu:
a. Power,  Interest,  and  Strategy  of  Actor  Involved (Kekuasaan,  Kepentingan- Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)
Dalam  suatu  kebijakan  perlu  dipertimbangkan  pula  kekuatan  atau  kekuasaan, kepentingan  serta  strategi  yang  digunakan  oleh  para  actor  yang  terlibat  guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan  dengan  matang,  sangat  besar  kemungkinan  program  yang  hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.
b. Institution and Regime Characteristic (Karakteristik lembaga dan penguasa)
Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakanjuga berpengaruh terhadap keberhasilannya,  maka  pada  bagian  ini  ingin  dijelaskan  karakteristik  dari  suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
c. Compliance  and  Responsiveness (Tingkat  Kepatuhan  dan  Adanya  Respon  dari Pelaksana)
Hal  lain  yang  dirasa  penting  dalam  proses  pelaksanaan  suatu  kebijakan  adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah  sejauhmana  kepatuhan  dan  respon  dari  pelaksana  dalam  menanggapi  suatu kebijakan.
Setelah  kegiatan  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipengaruhi  oleh  isi  atau  konten  dan lingkungan  atau  konteks  diterapkan,  maka  akan  dapat  diketahui  apakah  para  pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa  yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lngkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.
Menurut  Grindle  (1980),  keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik  dipengaruhi oleh  dua  variabel  yang  fundamental,  yakni  isi  kebijakan  ( content  of  policy )  dan  lingkungan implementasi  ( context  of  implementation )  seperti  terlihat  pada  gambar  di  atas.  Variabel  isi kebijakan  ini  mencakup:  (1)  sejauh  mana  kepentingan  kelompok  sasaran  atau  target  groups termuat  dalam  isi  kebijakan;  (2)  jenis  manfaat  yang  diterima  oleh  target  groups,  (3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah  sikap  dan  perilaku  kelompok  sasaran  relative  lebih  sulit  diimplementasikan  dari pada program  yang sekedar memberikan bantuan atau kredit kepada masyarakat miskin; (4) apakah  letak  sebuah  program  sudah  tepat.  (5)  apakah  sebuah  kebijakan  telah  menyebutkan implementornya  dengan  rinci;  dan  (6)  apakah  sebuah  program  didukung  oleh  sumber  daya yang  memadai.  Sedangkan  variabel  lingkungan  kebijakan  mencakup:  (1)  Seberapa  besar kekuasaan,  kepentingan,  dan  strategi  yang  dimiliki  oleh  para  actor  yang  terlibat  dalam implementasi kebijakan, (2) Karakteristik Lembaga dan penguasa yang sedang berkuasa, (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

## 2. Pemerintah
Menurut  Ndraha  (2011:7),  Pemerintahan  didefinisikan  sebagai  proses  pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumer (produk-produk pemerintahan), akan pelayanan publik dan pelayanan civil, badan yang berfungsi sebagai prosesor (pengelola, provider)-nya disebut pemerintah;  konsumer  produk-produk  pemerintahan  disebut  yang  diperintah;  hubungan personil  pemerintah  disebut  aktor  pemerintah;  dan  aktor  yang  melkukan  tugas  tertentu disebut artis pemerintah.
Pengertian  pemerintahan  menurut  Syafiie  (2019:19),  dapat  diartikan:  1)  Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki empat unsur yaitu, terdiri dari dua  pihak,  unsur  yang  diperintah  yaitu  rakyat,  unsur  yang  memerintah  yaitu  pemerintah  itu sendiri  dan  antar  keduanya  ada  hubungan,  2)  setelah  ditambah  awalan  “pe”  menjadi pemerintah  yang  berarti  badan  atau  organisasi  yang  mengurus,  3)  setelah  ditambah  akhiran “an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.
Selanjutnya (Suradinata, 2004) pengertian pemerintahan adalah lembaga atau badan- badan  politik  yang  mempunyai  fungsi  melakukan  upaya  untuk  mencapai  tujuan  negara, sedangkan  pemerintahan  adalah  semua  kegiatan  lembaga  atau  badan-badan  publik  tersebut dalam  menjalankan  fungsinya  untuk  mencapai  tujuan  negara.  Berdasarkan  pengertian tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintahan  pada  hakikatnya  adalah  aspek  statis sedangkan pemerintahan adalah aspek dinamikanya.
Menurut  Effendy  (2010,  61),  dalam  konteks  sosiologi  pemerintahan  secara  esensial merupakan suatu proses pengambil keputusan dan proses bagaimana keputusan dilaksanakan atau  tidak  diimplementasikan  secara  konseptual  pemahaman  tersebut  dimaksudkan  untuk menjamin keberlanjutan kekuasaan dan pemeriksaan kinerja pelaku pemerintahan diperlukan interaksi  antara  pemerintah  yang  diperintah  melalui  koridor  sistem  konstruktif  dan  dinamis dalam membangun kinerja siapa, mengerjakan apa dan bertanggungjawab pada siapa dengan hasil apa dan memuaskan siapa.
Pemerintahan  dibentuk  dengan  maksud  untuk  membangun  peradaban  dan  menjaga sistem  ketertiban  sosial  sehingga  masyarakat  bisa  menjalani  kehidupan  secara  wajar  dalam konteks  kehidupan  bernegara.  Dalam  perkembangannya,  konsep  pemerintahan  mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar ( market or public interest ), dari  pemerintahan  yang  kuat,  besar  dan  otoritarian  ke  orientasi small  and  less  government , egalitarian  dan  demokratis,  serta  transformasi  sistem  pemerintahan  dari  yang  sentralistik  ke desentralistik (Bappenas, 2004).

## C. METODE
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode  eksploratoris.  Metode  penelitian  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berdasarkan data. Penggunaan pendekatan kualitatif juga disesuaikan dengan karakteristik  yang  ada  bahwa  peneliti  secara  langsung  terlibat  di  lokasi  penelitian  melalui pengamatan peran serta ( participant observation ).
Desain  penelitian  bersifat  ekploratoratif,  dimana  menemukan  fakta  dengan interprestasi  dalam  melukiskan  secara  akurat  sifat  dari  beberapa  fenomena  kelompok  atau individu yang berasal dari hasil temuan penelitian. Irawan (2000:59), juga menyatakan bahwa metode  yang  bersifat  eksploratoris  merupakan  pemahaman  paling  dangkal  terhadap  sesuatu melalui  penelitian  survey  dengan  mengandalkan  kuesioner  atau  observasi  sekilas  sebagai
instrumen  pengumpulan  data.  Jadi,  dengan  metode  eksploratif  maka  pendekatan  yang digunakan  juga  merupakan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  tersebut  digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkapkan secara komprehensif dan alami bagaimana proses perencanaan pembangunan daerah Gerbang Emas “Bersinar” dalam mewujudkan masyarakat desa sejahtera di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
Penggunaan  pendekatan  metode  kualitatif  menekankan  kepada  permasalahan mengenai  apa  adanya  (das  sein)  dengan  kenyataan  yang  ada  di  lapangan  melalui  kata-kata lisan  atau  tertulis  dari  orang  dan  perilaku  yang  diamati.  Metode  Implementasi  Kebijakan Gerbang  Emas  bersinar  ini  Mengambil  model  Implementasi  kebijakan  yang  dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) yang dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan ( content of policy ) dan lingkungan implementasi ( context of implementation ).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konten Kebijakan
a. Kepentingan Kebijakan yang Terpengaruh oleh Kebijakan Gerbang Emas Bersinar Kebijakan  program  Gerbang  Emas  Bersinar  yang  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten Tabalong  menyentuh  pada  kepentingan  kesejahteraan  masyarakat.  Secara  objektif  Gerbang Emas  Bersinar  untuk  memajukan  IPM  masyarakat  yang  cenderung  dirasa  perlu  dari  pihak Pemerintah Kabupaten mengupayakan peningkatan kesejahteraan melaluo peningkatan IPM. IPM  Kalimantan  Selatan  dan  kondisi  empirik  di  mana  potensi  SDA  yang  melimpah  tidak diiringi  dengan  kondisi  SDM  Kabupaten  Tabalong.  Fenomena  tersebut  direfleksikan Pemerintah  Kabupaten  Tabalong,  di  mana  beberapa  tahun  peringkat  IPM  tidak  mencapai angka ke urutan 5 besar hingga sebelum dilaksanakan Gerbang Emas Bersinar, di tahun 2013 Kabupaten Tabalong hanya menempati posisi ke-10 di Kalimantan Selatan.
Kepentingan  yang  dominan  terlihat  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  menginginkan adanya  perubahan  dalam  peningkatan  IPM  yang  sekaligus  menggerakan  pemerintah  untuk melibatkan  berbagai  kepentingan  untuk  mensukseskan  program  Gerbang  Emas  Bersinar. Demikian  mendorong  pemerintah  untuk  melakukan  berbagai  kebijakan  seperti;  Kredit UMKM  0%,  Gemas  Mekar  untuk  peningkatan  kualitas  dan  harga  komoditas  karet, penyediaan pasar komoditas, serta pemanfaatan dana CSR untuk sarana fasilitas transportasi pendidikan.
b. Tipe Manfaat
Manfaat  Gerbang  Emas  Bersinar  diupayakan  memberikan  dampak  peningkatan  IPM yang  menyentuh  berbagai  aspek  utama  ekonomi,  pendidikan,  dan  kesehatan.  Program
Gerbang  Emas  yang  sudah  dilaksanakan  memberikan  manfaat  terhadap  masyarakat diantaranya  memberikan  kemudahan  dalam  permodalan  usaha  dengan  Kredit  0%  sekaligus pengentasan permasalahan sosial tindak praktik rentenir berkedok koperasi di tengah-tengah masyarakat. Pemberian Kredit juga diiringi dengan pembekalan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan  yang  disokong  oleh  dinas  teknis  dalam  mengelola  usaha  contohnya pembelian bibit yang tidak merusak ekosistem.
Manfaat program juga mendorong terjadinya intensifikasi atau nilai tambah terhadap produk komoditas masyarakat seperti Gemas Mekar hingga menciptakan keberlanjutan dalam menyediakan  pasar  untuk  hasil  komoditi  melalui  Perumda  Karet  Kabupaten  Tabalong  yang disokong  dengan  perbankan  dan  koperasi  daerah,  sehingga  harga  dari  petani  karet  terhadap karetnya dapat dikontrol dan cenderung lebih stabil.
c. Derajat Perubahan yang ingin dicapai
Pemerintah  Kabupaten  Tabalong  menanggapi  adanya  permasalahan  yang diindikasikan  tidak  seimbangnya  antara  sumber  daya  yang  berlimpah  dengan  pembangunan masyarakat.  Fenomena  ini  ditinjau  dengan  merujuk  pada  angka  IPM  Kabupaten  Tabalong pada tahun 2004-2013 peningkatan menempati posisi ke-10 dari 13 Kabupaten di Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Tabalong  menginisiasikan Program  Gerbang Emas Bersinar untuk meningkatkan IPM pada tahun 2014. Inisiasipun menghasilkan pencapaian yang baik, di  mana  berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik  pada  tahun  2014  IPM  Kabupaten  Tabalong mencapai pada posisi ke-3 Kalsel yang bertahan sampai saat ini.
d. Letak Pengambilan Keputusan
Program  Gerbang  Emas  Bersinar  Kabupaten  Tabalong  cenderung  memiliki karakteristik  kebijakan top-down yang  sekaligus  menempatkan  bahwa  letak  pengambilan keputusan  berada  di  Kepala  Daerah  dan  DPRD.  Posisi  pengambilan  kebijakan  dilihat  dari political  will atau  inisiatif  program  berasal  dari  Pemerintah  Kabupaten  Tabalong  untuk kesejahteraan  masyarakat  bukan  berasal  dari  tuntutan  masyarakat  untuk  mendorong kebijakan.  Kemudian  dalam  konten  implementasi  kebijakan  DPRD  juga  turut  andil  dalam mendukung  terbitnya  Peraturan  Daerah  No.  31  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Kredit  Gerbang  Emas.  Artinya  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tabalong  dan  DPRD  terhadap program  Gerbang  Emas  Bersinar  yang  terdapat  kesamaan  visi  dan  misi  yang  sekaligus memberikan  kekuatan  kebijakan  dalam  implementasi  pengembangan  dan  perencanaan kebijakan Gerbang Emas Bersinar secara bersama-sama. Akan tetapi kecenderungan tersebut harus  disadari  bahwa  implementasi  kebijakan  perlu  dilakukan  melibatkan  masyarakat  agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.

## e. Pelaksana Program
Program Gerbang Emas Bersinar dilaksanakan pada tahun 2014 dengan dipersiapkan Pemerintah  Kabupaten  Tabalong  didukung  dengan  adanya  pelaksanaan  kebijakan  yang kompeten  dan  kapabel  untuk  keberhasilan  suatu  kebijakan  diantaranya;  landasan  dasar kebijakan,  implementator,  sumber  pendanaan  dan  target  penerima  dampak.  Landasan  dasar kebijakan beberapanya telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman  Gerakan  Pembangunan  Menuju  Masyarakat  Sejahtera  dan  terbitnya  Peraturan Daerah No. 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Gerbang Emas. Kemudian, implementator  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  Gerbang  Emas  Bersinar  melalui  Tim penyelenggara ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Tim penyelenggara tersebut terdiri dari: 1.  Tim  Koordinasi  di  tingkat  kabupaten;  2.  Tim  Sekretariat  di  tingkat  kabupaten,  dan  3. Kelompok  Kerja  di  tingkat  kecamatan.  Sumber  pendanaan  Gerbang  Emas  Bersinar  berasal dari  APBDesa,  APBD  Kabupaten,  APBD  Provinsi,  APBN,  Corporate  Social  Responsibility (CSR), dan Swadaya Masyarakat.

## f. Sumberdaya yang digunakan
Program  Gerbang  Emas  Bersinar  menggunakan  berbagai  sumber  daya  untuk mensukseskan  pencapaian  harapan  Pemerintah  Kabupaten  Tabalong  secara  organisasi internal  Satuan  Kerja  Peringkat  Daerah  (SKPD)  disesuaikan  dengan leading  sector dinas- dinas  terkait  dengan  kebijakan  Gerbang  Emas  Tim penyelenggara  ditetapkan  melalui Keputusan  Bupati.  Kemudian  pelaksanaan  juga  didukung  dengan  pembentukan  tim penyelenggara  Gerbang  Emas  oleh  Bupati  diantaranya:  1.  Tim  Koordinasi  di  tingkat kabupaten;  2.  Tim  Sekretariat  di  tingkat  kabupaten,  dan  3.  Kelompok  Kerja  di  tingkat Kecamatan.  Kemudian  dari  sumber  pendanaan  Gerbang  Emas  Bersinar  berasal  dari APBDesa,  APBD  Kabupaten,  APBD  Provinsi,  APBN,  Corporate  Social  Responsibility (CSR), dan Swadaya Masyarakat. Sumber daya lain, yang dikategorikan selanjutnya sebagai pendukung  adalah  sumberdaya  dari  dinas  teknis,  Unit  Pengelolaan  dan  Pemasaran  Bokar (UPPB),  Perusahaan  Umum  Daerah  (PERUMDA),  LSM,  Perusahaan,  Yayasan,  Univeritas untuk membantu mengawal proses kebijakan termasuk masukan yang membangun.

## 2. Konteks Implementasi
a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi dari Aktor yang terlibat
Kekuasan  terdapat  pada  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tabalong  dan  DPRD.  Kemudian kepentingan  dari  pada  Gerbang  Emas  Bersinar  Kabupaten  Tabalong  adalah  memajukan daerah  dan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  IPM.  Sementara,  meninjau  dari
aspek  strategi  merupakan  political  will  dari  pemerintah  yang  diaktualisasikan  dengan Peraturan  Bupati  No.  18  Tahun  2014  tentang  tentang  Pedoman  Gerakan  Pembangunan Menuju  Masyarakat  Sejahtera  dan  Peraturan  dan  Peraturan  Daerah  No.  31  Tahun  2017 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kredit  Gerbang  Emas.  Munculnya  peraturan  tersebut  tidak terlepas  dari  peran  DPRD  yang  memberikan  dukungan  terhadap  kebijakan  tersebut.  Hal tersebut  berarti  political  will  telah  terbentuk  baik  pada  kepala  daerah  sebagai  eksekutif  dan DPRD  sebagai  legislatif.  Kesamaan  political  will  tersebut  kemudian  terwujud  dalam hubungan yang baik dan harmonis antara kepala daerah dengan DPRD.
b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa
Karakteristik dari kebijakan Gerbang Emas dari sisi kelembagaan bersifat Top Down sebagai  pola  konsekuensi  saat  ini  dengan  kecenderungan  inisiasi  Pemerintah  terhadap kebijakan kepada masyarakat. Penerima dampak terutama masyarakat apabila merujuk pada pembangunan IPM  yang pesat seiring dengan implementasi Kebijakan Gerbang Emas tahun 2014  dengan  membandingkan  peringkat  ke-3  terindikasi  bahwa  masyarakat  antusias. Sementara, ditinjau dari insiasi Pemerintah sebagai penguasa, Program Gerbang Emas dilihat sebagai  political  will  Pemerintah  untuk  mengentaskan  permasalahan  ekonomi,  pendidikan, dan kesehatan yang sekaligus mendorong peningkatan IPM dan berujung pada kesejahteraan masyarakat.
c. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tangkap Pelaksana Kebijakan
Pemerintah berkedudukan sebagai  inisiator ditanggapi  oleh masyarakat  dentgan baik tidak ada tekanan dari masyarakat untuk tidak mensetujui dalam gerakan penolakan maupun menanggapi secara pasif dalam program. Antusias masyarakat yang posititf menjadi kekuatan dalam implementasi kebijakan Gerbang Emas Bersinar. Daya tangkap pelaksanaan kebijakan yang  baik  juga  mampu  dilihat  dari  antusiasnya  pihak  swasta  patuh  mendukung  Gerbang Emas Bersinar melalui CSR seperti mendukung transportasi Bus Sekolah.
Sementara  di  sisi  lain,  Pemerintah  Kabupaten  Tabalong  masih  mengalami  kendala terhadap  SKPD  yang  dianggap  masih  belum  mampu  mengartikulasikan  kebijakan  Gerbang Emas  Bersinar  sesuai  dengan  kehendak  Kepala  Daerah.  Permasalahan  ini  dapat  ditangani dengan pola penyelenggaraan Gerbang Emas Bersinar secara mixed, di mana Kepala daerah kepada  SKPD  dan  masyarkat  kepada  Kepala-Kepala  Daerahnya  melalui  Musrembang kemudian dilakukan formulasi kebijakan yang tepat sesuai dengan bidang masing-masing.

## E. KESIMPULAN
Berbagai  dinamika  yang  terjadi  terhadap  implementasi  kebijakan  Gerbang  Emas Bersinar  yang  ada  di  Kabupaten  Tabalong  memberikan  dampak  terhadap  peningkatan  IPM. Kebijakan tersebut dirasa berhasil dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  berbagai  program  yang  sejalan  dengan peningkatan  kapasitas  dan  kualitas  ekonomi.  Adanya  peningkatan  ekonomi  tersebut diharapkan mampu menjadi pemicu dalam perkembangan pendidikan dan kesehatan.
Analisis  Implementasi  Kebijakan  pada  Konteks  Griendle  mengungkapkan  bahwa Kekuasan  terdapat  pada  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tabalong  dan  DPRD.  Kemudian kepentingan dari pada Gerbang Emas  Bersinar adalah memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan  IPM.  Selain  itu  implementasi  kebijakan  pada  koordinasi lintas  lembaga  terdapat  sinergisitas  kaitannya  political  will  baik  Kepala  Daerah  sebagai Eksekutif dan DPRD sebagai Legislatif. Kepatuhan dan daya tangkap program menunjukkan pola  yang  tidak  berlawanan,  pihak  penerima  dampak  seperti  masyarakat  antusias  terhadap kebijakan,  yang  diperkuat  dengan  argumen  pesatnya  peningkatan  IPM.  Kemudian, pelaksanaan  kebijakan  didukung  dari  berbagai  pihak  termasuk  antusias  perusahaan  swasta dalam transfer sumberdaya melalui CSR.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R. (2006). Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Arikunto, S. (1998). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta. Arsyad,  L.  (1999). Pengantar  Perencanaan  dan  Pembangunan,  Ekonomi Daerah . Yogyakarta: BPFE.
Creswell, J. W. (2016). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantatif, dan Campuran .Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Dinar, A. L. (2015). Implementasi Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara Di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali (Studi Pada Kelompok Usaha Ekonomi Produktif). Publika , 3 (5), 1-14.
Dye, T. R. (1978). Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall .
Effendy, K. (2010). Sosiologi Pemerintahan. Bandung: Indraprahasta.
Hanif,  N.  (2011). Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
Harli, M. (2013). Implementasi Program Gerakan Pembangunan Rakyat (Gapura) Sa-Ijaan di Desa  Sungai  Kupang  Jaya  Kecamatan  Kelumpang  Selatan  Kabupaten  Kotabaru Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal , 2 (2), 302-310.
Istianto, B. (2011). Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik) , Jakarta: Mitra Wacana Media.
Jati,  H.,  Astuti,  I.,  &  Fernandez,  D.  (2015,  November).  Implementasi  Inovasi  Program Gerakan  Membangun  Ekonomi  Masyarakat  (Gerbang  Emas)  Dalam  Meningkatkan Pendapatan  Usaha  Mikro  Kecil  di  Kabupaten  Flores  Timur.  In Seminar  Nasional Riset Inovatif (Vol. 3).
Jones, C. O. (1996). Pengantar Kebijakan Publik . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Maryuni,  S.  (2016).  Implementasi  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM) Mandiri  Perkotaan  di  Kota  Pontianak. PROYEKSI-Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Humaniora , 19 (01).
Moleong, L. J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mudrajat,  K.  (2011). Perencanaan  Daerah:  Bagaimana  Membangun Ekonomi  Lokal,  Kota dan Kawasan. Jakarta: Salemba Empat.
Nazir, M (2005). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia.
Ndraha, T. (2011). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) . Jakarta: Rineka Cipta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang  Tatacara  Perencanaan, Pengendalian  dan  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  Tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  tahun  2014  tentang  Pedoman  Pembanguna Desa.
Pudjianto,  W.  S.  (2019). Pendekatan  Baru  Perencanaan  Pembangunan Daerah. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Sinurat, M., & Panjaitan, H. M. (2017). Perencanaan dan Penganggaran Daerah . Bandung: Pustaka Rahmat.
Suharyadi,  H.,  &  Insani,  M.  A.  (2016).  Manajemen  Pemerintahan  Dalam  Program  Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung Tahun 2015. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(2), 241-243 .
Suradinata, E. (1996). Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung: Ramadhan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Masyarakat  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Wasistiono,  S.  (2003). Kapita  Selekta  Manajemen  Pemerintahan  Daerah. Bandung: Fokusmedia.