## AKIBAT HUKUM PENOLAKAN RENCANA PERDAMAIAN DEBITOR OLEH KREDITOR DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

## Rindy Ayu Rahmadiyanti
Mahasiswa Magister Kenotariatan FH UNDIP ayurindy@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  dan menganalisis  proposal  rencana  perdamaian  Debitor  pada  proses  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  ditolak  oleh  kreditor  dan  akibat  hukum  bagi  Debitor pada  proposal  perdamaian  yang  ditolak  oleh  Kreditor.  Metode    penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif , yaitu penelitian kepustakaan, yang akan menghasilkan kajian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang dikelola secara deduktif,  yakni  menarik  kesimpulan  dari  suatu  permasalahan  yang  bersifat  umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa:  1.Proposal rencana perdamaian  pada  proses PKPU  ditolak  oleh  para  Kreditor  yaitu  sebagai  berikut: - Tawaran  pembayaran  yang  berbentuk  restrukturisasi  utang  dan/atau  restrukturisasi perusahaan tidak dapat meyakinkan para Kreditor; - Proposal  rencana  perdamaian yang diajukan oleh Debitor tersebut ditolak oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) Kreditor Konkuren yang hadir mewakili 2/3 (dua per tiga) dari seluruh tagihan dan ditolak oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) Kreditor Separatis yang hadir dan mewakili 2/3 (dua per tiga)  dari  seluruh  tagihan  berdasarkan  hasil voting yang  hadir  pada  Rapat  Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas pada masa PKPU Sementara. 2. Akibat hukum  bagi  Debitor  pada  proposal  rencana  perdamaian  yang  ditolak  oleh Kreditor yaitu  Debitor  langsung  dijatuhi  putusan  pailit  dengan  segala  akibat  hukumnya  oleh Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga,  serta  harta  Debitor  langsung  berada  dalam keadaan  insolvensi,  oleh  karena  itu  terjadi  pelimpahan  kewenangan  pengurusan harta  dari  Debitor  kepada  Kurator  untuk  membereskan  harta  pailit  Debitor  yang ditujukan untuk pembayaran piutang-piutang para Kreditor. Putusan tersebut bersifat final and binding dan tidak dapat diajukan upaya hukum.
Kata  Kunci  :  Mekanisme,  Penolakan  Rencana  Perdamaian,  Kreditor,  Debitor PKPU.

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pembangunan  ekonomi  merupakan  bagian  dari  pembangunan  nasional untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Untuk  memelihara kesinambungan  pembangunan,  pemerintah  maupun  masyarakat  sebagai perseorangan  dan  badan  hukum  sebagai  pelaku  usaha  melaksanakan  kegiatan
di bidang perekonomian dapat mendirikan badan usaha. Dari keseluruhan badan usaha yang ada di Indonesia seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi  dan  lain  sebagainya,  Perseroan  Terbatas  yang  selanjutnya  disebut sebagai  Perseroan  merupakan  bentuk  usaha  kegiatan  ekonomi  yang  paling disukai,  salah  satu alasannya  karena  perseroan merupakan  sarana  pemupukan modal yang lebih besar jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lain. 1
Perseroan  Terbatas  didefinisikan  sebagai  badan  hukum  yang  merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi atas  saham  dan  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  UUPT  serta  peraturan  pelaksanaannya, pengertian tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Perseroan Terbatas mempunyai  organ-organ  penting  sebagaimana  dimaksud  dalam  UUPT  yang terdiri atas  Rapat Umum Pemegang Saham,  Direksi, dan Dewan Komisaris.
Karakteristik  perseroan  salah  satunya  merupakan  asosiasi  modal  yang berbentuk  badan  hukum  yang  mandiri,  yang  memberikan  pertanggungjawaban yang bersifat terbatas kepada para pemegang sahamnya, sebagai suatu wadah untuk melakukan kegiatan usaha, perseroan didukung oleh perangkat organisasi serta  tenaga  manusia  yang  mengendalikannya. 2 Pemisahan  antara  pemilik modal dengan pengelola perusahaan dapat terlihat jelas. 3 Fungsi masing-masing pihak tidak dapat dipadukan, pemilik merupakan pihak yang menyediakan modal, sedangkan  pengelola  adalah  pihak  yang  memanfaatkan  modal  untuk menjalankan  kegiatan  ekonomi  berdasarkan  maksud  dan  tujuan  yang  tecantum dalam Anggaran Dasar. 4
Perseroan  harus  mempunyai  maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  2  UUPT  2007  menyebutkan suatu  perseroan  harus  mempunyai  maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha. Pada Pasal 18 UUPT 2007 ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu,  harus  dicantumkan  dalam  Anggaran  Dasar  Perseroan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1 Sentosa  Sembiring ,  Hukum  Perusahaan  dalam  Perundang-Undangan (Bandung:  Nuansa  Aulia, 2006). Hal. 13
2 Ibid, hal. 4
3 Sentosa Sembiring , Op.Cit . hal 4
4 Ibid, hal. 5
Penjelasan  Pasal  18  menyebutkan  pengertian  maksud  dan  tujuan perseroan  merupakan usaha  pokok  perseroan,  sedangkan  kegiatan  usaha merupakan  kegiatan  yang  dijalankan  oleh  Perseroan  dalam  rangka  mencapai maksud dan tujuan tersebut.
Pengelola  perseroan  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  untuk  mencapai tujuannya  memerlukan  pendanaan  dalam  jumlah  yang  besar,  sebagian  besar dana  tersebut  diperoleh  melalui  perkreditan  perbankan  dengan  melakukan kegiatan  pinjam  meminjam.  Kecenderungan  yang  ada  menunjukkan  proporsi perusahaan  yang  mempergunakan  pinjaman  semakin  besar,  bahkan,  dapat diketahui semakin lama semakin sedikit perusahaan yang tidak mempergunakan modal dari pihak ketiga atau modal dari luar perusahaan. Salah satu motif utama suatu    pelaku  usaha  meminjam  atau  memakai  modal  dari  pihak  ketiga  adalah keinginan  untuk  meningkatkan  keuntungan  yang dapat  diraih,  baik  dilihat  dari segi jumlah maupun dari segi waktu. Sedang di lain sisi, salah satu motif utama pihak  kreditor  atau  pemberi  pinjaman  bersedia  memberi  pinjaman  adalah keinginan  untuk  memperoleh  jasa  dengan  pemberian  pinjaman  tersebut (misalnya bunga).
Peminjam maupun yang meminjamkan sejak awal menyadari sepenuhnya, bahwa  kegiatan  yang  mereka  lakukan  mengandung  resiko,  bahkan,  besarnya resiko  yang  mungkin  timbul  menjadi  pertimbangan  utama  dalam  penentuan besarnya  jasa  bagi  suatu  pinjaman,  tetapi  semakin  besar  resiko  kerugian  yang mungkin  terjadi  menentukan  semakin  besar  pula  tingkat  jasa  atas  suatu pinjaman.  Untuk  mengkalkulasi  resiko,  biasanya  pihak  peminjam  mengkaji kinerja  dari  suatu  pelaku  usaha  pada  saat  sebelum  dikucurkannya  pinjaman, dengan analisis yang mengacu pada prinsip 5 C ( The 5 C’s Prinsiple ) 5 .
Kreditor  setelah  mempelajari  prinsip  5  C  tersebut  kemudian  menganalisis kemampuan  debitor  dalam  pemberian  kredit  dan  memperhatikan  jaminan  yang diserahkan oleh debitor kepada kreditor untuk dibebankan atas utang-utangnya. Tentang jaminan dari seorang Debitor kepada Kreditornya mengacu pada Pasal 1131  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menyebutkan  bahwa: ”Segala kebendaan  si  berutang,  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tak  bergerak,  baik
5 Kasmir, Bank  dan  Lembaga Keuangan  Lainnya (edisi  revisi), (Jakarta:  Raja  Graffindo  Persada. 2008), hal. 12
yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari,  menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”
Harta  debitor  dapat  dibagikan  kepada  para  kreditor  untuk  menyelesaikan utang-utangnya kepada kreditor, berdasarkan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  menyebutkan  bahwa: ”Kebendaan  tersebut  menjadi jaminan  bersama-sama  bagi  semua  orang  yang  mengutangkan  padanya; pendapatan  penjualan  benda-benda  itu  dibagi-bagi  menurut  keseimbangannya, yaitu  menurut  besar-kecilnya  piutang  masing-masing,  kecuali  apabila  diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”
Kebijakan  penyelesaian  masalah  utang  piutang  dengan  disertai  jaminan tersebut  pada  gilirannya  diharapkan  dapat  memberikan  kepercayaan  dan  rasa aman  kepada para  investor,  baik  nasional  maupun  asing  untuk  menanamkan modal  atau  mengembangkan  usaha  di  Indonesia.  Menteri  Kehakiman  pada waktu  itu  mengharapkan  penyelesaian  masalah  utang  piutang  dapat  terlaksana secara cepat, adil, terbuka, efisien, dan efektif serta profesional, sehingga dunia usaha  nasional  dapat  segera  beroperasi  secara  normal,  dan  pada  gilirannya kegiatan ekonomi akan berjalan kembali. Dengan demikian, tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan kerja akan berkurang. 6
Perseroan yang memiliki masalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar  utang,  menempuh  berbagai  alternatif  penyelesaian.  Mereka  dapat merundingkan  permintaan  penghapusan  utang,  baik  untuk  sebagian  atau seluruhnya.  Mereka  dapat  pula  menjual  sebagian  aset  atau  bahkan  usahanya, mereka  dapat  pula  mengubah  pinjaman  tersebut  menjadi  penyertaan  saham, selain  kemungkinan  tadi  perseroan  tersebut  dapat  pula  merundingkan permintaan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai jalan akhir barulah ditempuh pemecahan melalui proses kepailitan apabila proses perdamaian tidak tercapai. 7
Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat relevansinya dengan pailit pada dunia usaha adalah peraturan
6 Rudhy  A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), Penyelesaian  Utang  Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang , (Bandung : Alumni, 2001),  hal. 101.
7 Edward Manis, Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dilengkapi dengan studi kasus kepailitan ), (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 129
tentang  Kepailitan,  termasuk  pengaturan  tentang Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
PKPU  dalam  bahasa  Belanda  disebut surseance  van  betaling dan  dalam bahasa Inggris dinamakan suspension of payment . UU No. 37 Tahun 2004 tidak merumuskan pengertian apa yang dimaksud dengan PKPU, kendatipun menjadi titel  dari  UU  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.
PKPU merupakan suatu masa tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan  debitor diberikan  kesempatan  untuk  memusyawarahkan  cara-cara pembayaran  utangnya  dengan  memberikan  rencana  pembayaran  seluruh  atau sebagian  utangnya,  termasuk  apabila  perlu  untuk  merestrukturisasi  utangnya tersebut. 8
Pihak  yang  berinisiatif  untuk  mengajukan  permohonan  PKPU  pada umumnya  adalah  pihak  debitor,  yakni  debitor  yang  sudah  tidak  dapat  atau diperkirakan  tidak  akan  dapat  melanjutkan  pembayaran  utang-utangnya, permohonan PKPU juga dapat datang dari kreditor yang telah memperhitungkan, bahwa, debitor sudah tidak akan dapat membayar utang-utangnya tersebut. Hal tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  222  ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  37  tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa: ”(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1  (satu)  Kreditor  atau  oleh  Kreditor. (2)  Debitor  yang  tidak  dapat  atau memperkirakan  tidak  akan  dapat  melanjutkan  membayar  utang-utangnya  yang sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dapat  memohon  penundaan  kewajiban pembayaran  utang, dengan  maksud  untuk  mengajukan  rencana  perdamaian yang  meliputi  tawaran  pembayaran  sebagian  atau  seluruh  utang  kepada kreditur.”
Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor menurut Pasal 224 ayat (2) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta bukti yang secukupnya, serta dapat juga dilampirkan proposal rencana perdamaian. Ketentuan Pasal 224 ayat  (1)  UU  No.  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU  menyebutkan
8 Munir  Fuady, Hukum  Pailit  dalam  Teori  dan  Praktek ,  (Bandung:  PT Citra  Aditya  Bakti,  2010)  hal. 175
Permohonan  itu  sendiri  ditandatangani  oleh  pemohon  bersama-sama advokatnya, kemudian permohonan PKPU tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor. 9
Permohonan  PKPU  yang  telah  ditetapkan  sebagai  PKPU  sementara, Pengadilan  Niaga  memberikan  kesempatan  kepada  debitor  dan  kreditor  untuk verifikasi  atas  utang-utang  debitor,  membicarakan  dan  mengupayakan tercapainya  perdamaian  sesuai  proposal  rencana  perdamaian  debitor  yang diajukan  kepada  kreditor  dalam  pengawasan Hakim  Pengawas,  hal  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  224  ayat  (4)  UU  No.  37 tahun 2004  tentang  Kepailitan dan  PKPU  yang  menyebutkan  bahwa: ”Pada  sidang  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor  beserta  surat  bukti  secukupnya  dan,  bila  ada,  rencana perdamaian.”
Proposal  rencana  perdamaian  debitor  yang  disetujui  oleh  kreditor  berubah menjadi perjanjian perdamaian yang mengikat bagi debitor dan kreditor, dimana debitor  diwajibkan  untuk  membayar  utang-utangnya  sesuai  dengan  yang disepakati dalam perjanjian perdamaian, terhadap proposal rencana perdamaian yang  ditolak  oleh  kreditor,  maka  demi hukum debitor  menjadi  pailit  berdasarkan Pasal 230 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

## 2. Metode Penelitian
Dalam melaksanakan penyusunan penulisan hasil penelitian, disesuaikan  dengan  ruang  lingkup  obyek  penelitian  dan  akan  menggunakan motode  penelitian  yuridis  normatif  karena  penelitian  akan  difokuskan  untuk mengkaji  penerapan kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif. 10 Soerjono  Soekanto    menyatakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  merupakan metode penulisan yang berupa penelitian hukum tentang asas-asas hukum yang memusatkan  perhatian  pada  kajian  tentang  norma-norma hukum  yang  terdapat dalam  peraturan  perundang-undangan,  konvensi  internasional,  traktat,  serta keputusan-keputusan pengadilan yang dikelompokan dalam bahan hukum primer, dan yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan hukum sekunder, serta
9 Ibid, hal. 180
10 Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, (Malang  :  Banyumedia Publishing, 2007), hal. 295.
yang dapat ditentukan dalam bahan hukum tersier. 11
Pendekatan  yang  digunakan  untuk  jenis  penelitian  yuridis  normatif adalah pendekatan yang menggambarkan konsepsi yang mengemukakan bahwa hukum  identik  dengan  norma-norma  tertulis  yang  dibuat  dan  diundangkan  oleh yang  berwenang.  Penelitian  ini  menitikberatkan  pada  studi  kepustakaan  sebagai data  utamanya.  Namun  selain  studi  kepustakaan,  guna  memperoleh  hasil  yang lebih  komprehensif,  maka,  harus  dilakukan  penelitian  lapangan  yang  berfungsi untuk melengkapi serta menunjang data kepustakaan. Penelitian hukum normatif akan  menghasilkan  kajian  yang  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu,  memaparkan, menggambarkan  atau  mengungkapkan  data-data  yang  mempunyai  relevansi dengan  permasalahan  di  atas.  Hal  tersebut  kemudian  dibahas  atau  dianalisis menurut  ilmu  dan  teori-teori  atau  pendapat  peneliti  sendiri  dan  terakhir menyimpulkannya. 12

## 3. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  diatas,  beberapa  permasalahan  yang  akan  dikaji  adalah sebagai  berikut: 1. Mengapa  proposal  rencana  perdamaian  debitor  pada proses penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  dapat  ditolak  oleh  kreditor. 2. Bagaimana  akibat  hukum  bagi  debitor  pada  proposal  perdamaian  yang  ditolak oleh kreditor.

## B. PEMBAHASAN
1. Proposal  Rencana  Perdamaian  Debitor  Dalam  Proses  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditolak Oleh Kreditor
Permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dimaksudkan untuk  memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  membuat  rencana perdamaian  dengan  para  kreditornya  Perdamaian  sering  juga  disebut  dengan istilah  “ akkoord ”  dalam  bahasa  Belanda  atau  dalam  bahasa  Inggris  disebut dengan istilah “ compostion ”.
Permohonan  dapat  diajukan  oleh  debitor  itu  sendiri  atau  oleh  para kreditornya,  baik  itu  kreditor  separatis,  kreditor  preferen  maupun  kreditor konkuren  melalui  kuasa  hukumnya.  Permohonan  PKPU  tersebut  diajukan
11 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum , Cetakan  III (Jakarta  :  UI-Pres,  2007), hal.12
12 Loc.Cit
pengadilan  niaga  tempat  kedudukan  hukum  debitor,  serta  harus  memenuhi syarat formal dan syarat substansial.
Syarat  formal  berupa  kelengkapan  berkas  perkara,  termasuk  kwitansi pembayaran ongkos perkara, daftar nama, alamat dan jumlah taghan masing- masing  kreditor,  daftar  tagihan-tagihan  kepada  pihak  ketiga,  jika  pemohonnya debitor  maka  ada  tambahan  kelengkapan  dokumen  berupa  daftar  aktiva  tetap perusahaan debitor dan rencana perdamaian, tetapi rencana perdamaian juga dapat diberikan selama PKPU Sementara berjalan.
Syarat  substansial  yang  wajib  dipenuhi  dan  dibuktikan  oleh  pemohon PKPU di persidangan, yaitu apabila pemohon PKPU adalah debitor harus dapat membuktikan  adanya  utang,  utang  tersebut  telah  jatuh  tempo  dan  dapat ditagih,  ada  dua  atau  lebih  kreditor  lain,  serta  debitor  tidak  dapat  atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya.
Dalam  hal  pemohon  PKPU  adalah  kreditor,  maka  ada  4  (empat)  syarat yang  wajib  dipenuhi  atau  harus  terbukti  agar  permohonan  dikabulkan,  yaitu adanya utang, utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya satu kreditor  yang  memiliki  piutang  terhadap  debitor,  serta  kreditor  memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya
Syarat  substansial  tersebut  di  atas  bersifat  kumulatif,  artinya  seluruh syarat harus dapat dibuktikan pemohon PKPU. Apabila salah satu syarat tidak dapat  dibuktikan  oleh  pemohon  PKPU  berakibat  hukum  permohonan  akan ditolak  oleh  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  memutus  permohonan  PKPU tersebut.
Majelis  Hakim  dalam  waktu  paling  lambat  3  (tiga)  hari  terhitung  sejak tanggal  pendaftaran,  harus  memutus  dan  mengabulkan  PKPU  Sementara untuk  permohonan  yang  datang  dari  debitor.  Sedangkan  apabila  permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, Majelis Hakim dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh)  hari  dihitung  sejak tanggal  pendaftaran,  harus  memutus  dan mengabulkan PKPU Sementara. Putusan PKPU bersifat final dan binding , yaitu tidak  dapat  diajukan  upaya  hukum  apapun.  Pengurus  wajib  mengumumkan putusan  PKPU  Sementara  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  serta dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor atau oleh kreditor diajukan ke  pengadilan  niaga.  Debitor  dapat  juga  dilampirkan  proposal  rencana
perdamaian  secara  bersama-sama  dengan  surat  permohonan atau  proposal rencana  perdamaian  tersebut  dapat  diserahkan  kemudian  pada  saat berlangsungnya masa PKPU Sementara.
Proposal  rencana  perdamaian  dimaksudkan  untuk  mengajukan  kerangka perdamaian  berbentuk  proposal  yang  meliputi  tawaran –tawaran  tentang pembayaran  sebagian  atau  seluruh  utang  kepada  kreditor.  Proposal  rencana perdamaian  ini  ditujukan  untuk  menjadi  perjanjian  baru  sebagai  pembaharuan terhadap  perjanjian  utang  piutang  yang  dibuat  sebelumnya  oleh  debitor  dan kreditor,  hal  tersebut  dikarenakan  debitor  diperkirakan  tidak  akan  dapat  lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya kepada kreditor sesuai yang dengan perjanjian utang piutang yang mengikat debitor dan kreditor sebelumnya, maka dibutuhkan  prosedural  baru  terhadap  pembayaran  utang-utang  debitor  yang dapat meyakinkan para kreditor untuk menerimanya.
Proposal  rencana  perdamaian  dibahas  pada  saat  rapat  kreditor  yang dipimpin  oleh  hakim  pengawas,  yang  dihadiri  oleh  debitor,  kreditor  dan  juga pengurus.  Rapat  kreditor  diadakan  pada masa  PKPU  Sementara berlangsung yaitu dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan permohonan PKPU diterima oleh Majelis Hakim.
Proposal  rencana  perdamaian  dapat  ditolak  atau  diterima  oleh  para kreditor,  hal  tersebut  dipengaruhi  oleh  bagaimana  cara  debitor  dapat meyakinkan  para  kreditor  bahwa  debitor  masih  layak  untuk  diberikan kesempatan  dalam  melunasi  utang-utangnya  sesuai  dengan  yang  tercantum dalam proposal rencana perdamaian.
Apabila tidak juga terjadi kesepakatan antara debitor dan kreditor tentang perdamaian,  maka  hakim  pengawas  melakukan voting untuk  menyampaikan hak  suara,  selain  menerima  proposal  rencana  perdamaian,  para  kreditor  juga dapat  menolak  proposal  rencana  perdamaian  tersebut  apabila  tidak  yakin dengan isi dan tawaran yang diajukan oleh debitor.
Pada hari ke 46 (empat puluh enam) setelah putusan permohonan PKPU Sementara  diterima  oleh  Majelis  Hakim,  Hakim  Pengawas  hadir  kembali dihadapan  Majelis  Hakim  dalam  sidang  untuk  mendengarkan  laporan-laporan hasil  rapat  kreditor  tersebut,  pengurus  juga  hadir  untuk  memberikan  laporan- laporan  mengenai  kondisi  keuangan  dan  perusahaan  debitor,  sidang  juga dihadiri  oleh  debitor  dan  kreditor  untuk  didengerkan  keterangannya  apakah
sesuai  dengan  laporan-laporan  yang  diberikan  oleh  hakim  pengawas  dan pengurus tersebut.
Perkara  tentang  proposal  rencana  perdamaian  yang  ditolak  oleh  kreditor dalam  proses  PKPU  yang  diputus  oleh  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri  Kota  Semarang  Nomor:  07/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg juncto Nomor  : 01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg,  yaitu  antara PT.  Bank Negara  Indonesia (Persero), Tbk selaku Pemohon PKPU atau Kreditor melawan PT. Shangliem selaku Termohon PKPU.
Majelis  Hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Niaga  dengan  Register  Nomor 01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg, pada tanggal 9 mei 2012 memberikan putusan yaitu  Permohonan  Pemohon  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU)  yang  diajukan  oleh  PT  BNI  selaku  kreditor  dikabulkan,  PKPU Sementara  diberikan  selama  45  (empat  puluh  lima),  mengangkat  seorang Hakim Pengawas dan seorang Pengurus, menetapkan Sidang berikutnya untuk mendengar  laporan  Hakim  Pengawas  tentang  perkembangan  yang  dicapai selama proses PKPU Sementara pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan, yaitu pada hari Jum’at, tanggal 22 Juni 2012.
Hasil  laporan  hakim  pengawas,  laporan  pengurus,    serta  mendengar pendapat  debitor  dan  kreditor,  Majelis  Hakim  memutus  perkara  Nomor: 07/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg pada tanggal 26 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:
a. Rencana  perdamaian  dan  permohonan  PKPU  Tetap  Termohon  PKPU  / PT Shangliem (dalam PKPU) ditolak oleh para kreditornya;
b. Termohon  PKPU  /  PT  Shangliem  dalam  keadaan  Pailit  dengan  segala akibat hukumnya;
c. Sdr.  Noor  Ediyono,  SH,  MH,  Hakim  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
d. Dudi Pramedi, SH sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
e. Harta  pailit  PT  Shangliem  (dalam  Pailit)  dalam  keadaan  insolvensi  sejak putusan ini dibacakan;
f. Imbalan  jasa  Pengurus,  biaya  pengurusan  dalam  proses  PKPU  dan membebankan kepada PT Shangliem (dalam Pailit);
g. Imbalan jasa bagi Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya;
h. Termohon  PKPU  PT  Shangliem  (dalam  Pailit)  dihukum  untuk  membayar ongkos sebesar Rp. 1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu Rupiah).
2. Akibat  Hukum  Bagi  Debitor  Pada  Proposal  Rencana  Perdamaian    Yang Ditolak Oleh Kreditor
Sifat  Putusan  dari  PKPU  lebih  cepat  mempunyai  Kekuatan  Hukum  yang pasti,  dimana  Putusannya  bersifat Final and Binding (akhir  dan  mengikat) artinya  atas  putusan penolakan  PKPU  tidak  dapat  diajukan  upaya  hukum apapun  baik  itu  Banding,  Kasasi,  maupun  pengajuan  Peninjauan  Kembali seperti  dikatakan  didalam  Pasal  235  ayat  (1)  Undang-Undang  No.37  tahun 2004,.
Pernyataan Pailit sebagai akibat dari penolakan pengesahan perdamaian juga  tidak  dapat  diajukan  upaya  hukum  Kasasi  maupun  Peninjauan  Kembali sebagaimana  dikatakan  dalam  Pasal  293  ayat  (1)  UU  No.  37  tahun  2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Berdasarkan  hasil  penelurusan  penulis  terhadap  UU  .  37  tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  PKPU,  undang-undang  tersebut  menganut  prinsip perdamaian tunggal. Prinsip perdamaian tunggal ini terefleksi dalam Pasal 289 yang  menyebutkan  para  pihak  hanya  sekali  dapat  mengajukan  rencana perdamaian.  Apabila  rencana  perdamaian  ditolak,  tidak dapat  lagi  diajukan rencana  perdamaian  kedua.  Sebab,  setelah  rencana  perdamaian  tersebut ditolak,  hakim  pengawas  wajib  segera  memberitahukan  hal  tersebut  kepada Pengadilan  Niaga  dan  debitor  langsung  dinyatakan  pailit  oleh  Pengadilan Niaga.
Prinsip  perdamaian  tunggal  juga  tercermin  dari  ketentuan  dalam  Pasal 292.  Dalam  pasal  tersebut  ditentukan bahwa  apabila telah  ditolak  perdamaian dalam  proses  PKPU  dan  kemudian  debitor  dinyatakan  pailit,  dalam  proses kepailitan tersebut tidak boleh lagi debitor mengajukan rencana perdamaian.
Akibat  hukum  para  kreditor  menolak  rencana  perdamaian  berdasarkan ketentuan-ketentuan  tersebut  diatas,  maka  terjadi  perubahan  proses  hukum, yang  sebelumnya  ditempuh  dengan  jalan  damai  berdasarkan  proses  PKPU berubah  menjadi  menggunakan proses  yang  berlaku  dalam  ketentuan kepailitan.
Penjelasan  Pasal  292  UU  No.  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan PKPU,  menyatakan  bahwa  putusan  pernyataan  pailit  atas  penolakan  suatu perdamaian mengakibatkan debitor PKPU tidak dapat mengajukan perdamaian lagi  dan  karenanya  harta  pailit  debitor  langsung  berada  dalam  keadaan insolvensi.
Dalam istilah masyarakat umum, insolvensi disebut dengan ”bokek”. Jack P.  Friedman  dalam  bukunya  yang  berjudul ”Dictionary  Of  Business  Term” memberikan pengertian sebagai berikut: 13 “Insolvensi adalah:a. Ketidaksanggupan  untuk  memenuhi  kewajiban  financial  ketika  jatuh  waktu seperti layaknya dalam bisnis; atau b. Kelebihan  kewajiban  dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.”
Pasal  178  ayat  (1)  UU  No.  37  tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  PKPU menyebutkan,  insolvensi  itu  terjadi  (demi  hukum)  jika  tidak  terjadi perdamaian dan  harta  pailit  berada  dalam  keadaan  tidak  mampu  bayar  seluruh  utangnya yang wajib dibayar.
Insolvensi  membawa  konsekuensi  hukum  tertentu  terhadap  debitor  pailit. Kurator  yang  ditunjuk  oleh  Pengadilan  Niaga  melalui  Putusan  pailit berdasarkan  Pasal  261  jo.  Pasal  15  UU  No.  37  tahun  2004  tentang  Kepalitan dan  PKPU  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  pemberesan  harta  pailit, termasuk pencocokkan daftar piutang, kemudian harta pailit segera dieksekusi dan dibagi-bagi kepada kreditor. Demi hukum, harta kekayaan debitor menjadi budel  pailit  yang  akan  dibagikan  kepada  para  kreditornya  secara  proposional. Kurator  yang  dimaksud  disini  bisa  kurator  yang  dari  Balai  Harta  Peninggalan yang  berada  di  bawah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dan  juga kurator lainnya yang awam disebut sebagai kurator swasta.
Perseroan  terbatas  sebagai  badan  hukum  yang  mempunyai  harta kekayaan  terpisah  dari  kekayaan  perseronya  dapat  dinyatakan  pailit berdasarkan  putusan  pengadilan.  Adanya  pernyataan  pailit  oleh  pengadilan mengakibatkan  badan  hukum  tersebut  kehilangan  hak  untuk  mengurus  harta kekayaannya,  karena  hak  pengurusan  harta  kekayaan  perseroan  beralih kepada kuratornya, hal tersebut sesuai dengan  Pasal 26 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.
13 Jack  P.  Friedman,  “ Dictionary  of  Business  Terms” ,  (USA:  Barron’s  Educational  Series  Inc, 1987), hal. 289
Putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap debitor. Pasal 19  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1998  jo.  Pasal  21  Undang-Undang  No.  37 Tahun  2004  menentukan  bahwa  kepailitan  meliputi  seluruh  kekayaan  debitor pada  saat  pernyataan  pailit  itu  dilakukan,  beserta  segala  sesuatu  yang diperoleh selama kepailitan.
Akibat hukum lain bagi perseroan adalah bahwa debitor yang dinyatakan pailit  kehilangan  segala  hak  perdata  untuk  menguasai  dan  mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit.
“Pembekuan”  hak  perdata  ini  diberlakukan  terhitung  sejak  saat  putusan pailit  diucapkan. 14 Akibat  hukum  putusan  pailit  mempunyai  konsekuensi terhadap harta pailit perseroan (debitor). Semua perikatan antara debitor yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak  akan  dan  tidak  dapat  dibayar  dari  harta  pailit,  kecuali  jika  perikatan- perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit
Berdasarkan  putusan  pailit  tersebut,  seorang  kurator  diberikan  tugas sesuai  dengan  kewenangan  dalam  pengurusan  dan/atau  pemberesan  harta debitor  pailit  dibawah  pengawasan  seorang  hakim  pengawas.  Secara  teoritis dengan  diangkatnya  kurator  sebagaimana  dituangkan  dalam  putusan pernyataan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, mempunyai arti kurator tersebut secara yuridis mempunyai kewenangan untuk mengurus harta debitor pailit menggantikan kewenangan debitor selaku pemilik harta pailit.
Menurut  analisa  yang  telah  penulis  lakukan,  setelah  debitor  dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, maka pada tahap pertama, kurator harus  melakukan  pengurusan  harta  debitor  pailit  sebelum  melakukan pemberesan aset kepada para kreditor, yaitu sebagai berikut:
a. Mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya (Pasal 98);
b. Paling lambat 2 hari, membuat pencatatan harta pailit (Pasal 100);
c. Paling  lambat  5  hari,  mengumumkan  adanya  kepailitan  di  Berita  Negara Republik  Indonesia  dan  minimal  2  (dua)  surat  kabar  (Pasal  15  ayat  4) isinya antara lain:
- Identitas debitor pailit.
14 Gunawan  Widjaja, Tanggung  Jawab  Direksi  Atas  Kepailitan  Perseroan ,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 85
- Identitas kurator.
- Nama hakim pengawas.
- Identitas panitia kreditor sementara, apabila telah ditunjuk.
- Tempat dan waktu rapat kreditor pertama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pailit.
- Tempat dan batas waktu pengajuan tagihan kreditor.
- Tempat dan batas waktu verifikasi pajak.
- Tempat dan waktu rapat pencocokkan piutang/verifikasi.
Hakim Pengawas menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi  pajak  untuk  menentukan  besarnya  kewajiban  pajak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perpajakan  dan  menentukan  hari, tanggal,  waktu  dan  tempat  diadakannya  rapat  kreditor  untuk  membahas tentang pencocokkan piutang.
Setelah  adanya  penetapan  dari  hakim  pengawas  tersebut,  kemudian kurator  memberitahu  hari  batas  terakhir  pengajuan  piutang    tersebut  dan  juga jadwal  hari  rapat  pencocokan  piutang  kepada  kreditor.  Jika  kreditor  diketahui alamatnya, diberitahukan dengan surat tertulis, tetapi, jika tidak diketahui, maka diberitahukan  lewat  2  (dua)  surat  kabar  harian  yang  ditetapkan  oleh  Hakim Pengawas.
Perkara PT  TRISAKTI  PUTRA  MANDIRI merupakan  salah  satu  contoh dari  kasus  yang  dijatuhi  Putusan  Pailit  serta  dinyatakan  dalam  keadaan insolvensi  yang  diputus  oleh Pengadilan  Niaga  Semarang  dengan  Register Nomor: 01/PAILIT/2005/PN.NIAGA.SMG pada tanggal 12 Januari 2006 yang amarnya  berbunyi antara  lain  menyatakan  PT  TRISAKI  PUTRA  MANDIRI dalam  keadaan  pailit,  menetapkan  Hj.  Nirwana,  SH,  MH  sebagai  Hakim Pengawas, mengangkat Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai Kurator.

## ANALISIS KASUS
Proposal  Rencana  Perdamaian  debitor  yang  ditolak  oleh para  kreditor mempunyai  akibat  hukum  yaitu  Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga  memberikan Putusan  Pailit,  hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  289  UU  No.  37  tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  PKPU.  Terhadap  putusan  pailit  tersebut  berlaku ketentuan  kepailitan  tentang  Pengurusan dan  Pemberesan harta Debitor  Pailit oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.
Kurator  yang  dimaksud  disini  sesuai  dengan  Pasal  70  yaitu  Balai  Harta Peninggalan  atau  Kurator  Lainnya  sesuai  dengan  apa  yang  tercantum  dalam Putusan  pailit.  Tugas  Kurator  adalah  melakukan  pengurusan  dan/atau pemberesan harta pailit.
Tahap  pertama  yang  dilakukan  oleh  Kurator  terhadap  adanya  Putusan Pailit  yaitu  melakukan  Pengurusan  Harta  Debitor  Pailit,  yaitu  termasuk menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya, serta mencatat harta tersebut dalam suatu daftar, maka Kurator Balai Harta Peninggalan telah melakukan tugasnya sesuai dengan Pasal 98 UU No. 37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU  yaitu  menghimpun  aset-aset  PT Trisakti Putra Mandiri dan membuat daftar aset sebagai berikut:
Tabel 3.2

## Daftar Aset PT TRISAKTI PUTRA MANDIRI
No Nama Aset Nilai Status Aset 1. Uang Tunai Rp. 280.348.321 - 2. Tanah HGB 2710 Rp. 1.600.000.000 - 3. Mobil Toyota Kijang No.Pol. H 8518 VW Rp. 105.100.000 - 4. Mobil Toyota Kijang No.Pol. H 8317 VW Rp. 115.250.000 - 5. Tanah/Rumah  Jl.  Dieng 11 A, Semarang Rp. 3.075.000.000 - 6. Tanah/Rumah Komp. Semarang  Indah  Blok D15-15, Semarang Rp. 145.000.000 - 7. Tanah/Rumah Jl. Anjasmoro Blok F Kav.10, Semarang Rp. 298.000.000 -
8. Tanah/Rumah
Jl. Anjasmoro Blok F Kav.9, Semarang Rp. 328.500.000 -
9. Micro Bus Isuzu No.Pol.9709 VW Rp. 52.000.000 - 10 5 Unit Truck Box Rp. 246.000.000 - 11 Deposito atas nama Wijaya Wiliusa Rp. 520.000.000 Jaminan Kreditor Separatis 12 . 3  bidang  tanah/rumah yang dipegang Hak Tanggungan  oleh  PT BNI Rp. 15.543.134.084 Jaminan Kreditor Separatis
Hakim Pengawas menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi  pajak  untuk  menentukan  besarnya kewajiban  pajak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perpajakan  dan  menentukan  hari, tanggal,  waktu  dan  tempat  diadakannya  rapat  kreditor  untuk  membahas tentang pencocokkan piutang.
Setelah  adanya  penetapan  dari  hakim  pengawas  tersebut,  kemudian kurator  memberitahu  hari  batas  terakhir  pengajuan  piutang    tersebut  dan  juga jadwal hari rapat pencocokan piutang kepada kreditor.
Pada waktu yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas berkaitan dengan rapat  pencocokan  piutang,  kurator  mengumpulkan  segala  piutang  yang diajukan  oleh  kreditor  dengan  menunjukan  bukti  tertulis,  melakukan  pengujian terhadap  kebenaran  piutang,  membuat  daftar  piutang    dan  mencatat  piutang dalam daftar piutang
Setelah  semua  kreditor  telah  mengajukan  piutang-piutangnya,  maka diadankanlah  rapat  pencocokan  piutang  yang  dihadiri  oleh  Hakim  Pengawas sebagai  pimpinan  rapat,  panitera  sebagai  pencatat,  debitor  yang  harus  hadir sendiri dan tidak boleh diwakilkan, kreditor dapat hadir sendiri atau diwakilkan oleh  kuasa,  kurator  harus  hadir  dan  panitia  kreditor  (jika  ada)  harus  hadir. Dalam  rapat  pencocokan  piutang,  hakim  pengawas  membacakan  daftar piutang  yang diakui  sementara  dan  daftar  piutang  yang  dibantah oleh  kurator. Dari hasil rapat pencocokkan utang tersebut, berikut dibawah ini adalah daftar piutang kreditor PT Trisakti Putra Mandiri:
Tabel 3.3
Daftar Piutang Kreditor PT Trisakti Putra Mandiri
No Nama Sifat Utang Jumlah Tagihan Yang Diakui 1. PT BNI (Pesero) Separatis Rp. 67.759.539.616 2. Gaji/Upah  Karyawan  & Buruh PT Trisakti Putra  Mandiri  (bulan Nov  2005  s/d  Jan 2006) Preferen Rp. 523.912.500 3. THR & Pesangon yang belum dibayar Konkuren Rp. 955.158.125 4. PT  Haryono  Tours  & Travel Konkuren Rp. 42.839.000 5. Yunus Waas Konkuren Rp. 133.124.043 6. Adi Nugroho P Konkuren Rp. 129.458.500
7. Moesti Sanyoto Tanoko Konkuren Rp. 910.679.000 8. Toko Eropa Motor Konkuren Rp. 144.400.000 9. Ir. Nelwan Hendarto Konkuren Rp. 1.321.106.200 10. CV. Putra Tunggal Semarang Konkuren Rp. 5.603.378.275
Dengan total tagihan Kreditor Preferen Rp. 67.759.539.616,- (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan enam  ratus  enam  belas  rupiah),  Kreditor  Separatis  Rp.  523.912.500,- (lima ratus  dua  puluh  tiga  juta  sembilan  ratus  dua  belas  ribu  lima  ratus  rupiah)  dan Kreditor Konkuren Rp. 9.240.143.143,- (sembilan milyar dua ratus empat puluh juta seratus empat puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
Kurator  berdasarkan  Pasal  184  ayat  (1)  UU  No.  37  tahun  2004  tentang Kepailitan dan PKPU dapat memulai pemberesan dengan menjual semua harta debitor pailit. Semua harta debitor pailit dijual dimuka umum atau lelang sesuai dengan Pasal 185 ayat (1), tetapi apabila penjualan secara lelang tersebut tidak tercapai,  maka  dapat  dijual  dibawah  tangan  dengan  penetapan  Hakim Pengawas.
Dari hasil penjualan aset-aset PT Trisakti Putra Mandiri tersebut kemudian dibagikan  terlebih  dahulu  kepada  seluruh  pemegang  hak-hak  jaminan  yang memperoleh  kedudukan  didahulukan  seperti  gadai, fiducia ,  hak  tanggungan, hipotik  atau  disebut  kreditor  separatis  (yang  disebut  dengan  istilah  kreditor separatis  adalah  kreditor  pemegang  hak  jaminan  kebendaan),  berikut  adalah pembayaran kepada kreditor separatis PT Trisakti Putra Mandiri.
Tabel 3.5

## Daftar Pembayaran Kreditor Separatis
No. Nama Jumlah Piutang Yang Telah Dibayar Ket 1. PT BNI (Pesero) Rp. 67.759.539.616 Rp. 15.543.134.604 Sisanya  dijadikan piutang konkuren
Yang  berhak  didahulukan  untuk  dilakukan  pembayaran  selanjutnya  yaitu pemegang  tagihan-tagihan  yang  diistimewakan  (disebut  dengan  kreditor preferen adalah kreditor pemegang hak istimewa yang disebut dalam ketentuan Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Pemegang
hak  istimewa  atau  pemegang privelege khusus  dan  karenanya  ia  adalah kreditor  preferen  mempunyai  hak  tagihan  yang  didahulukan,  tagihan  yang preferen  atas  hasil  eksekusi  benda  tertentu  milik  debitor,  maka  berikut  ini adalah pembayaran kepada kreditor preferen PT Trisakti Putra Mandiri:
Tabel 3.4

## Daftar Pembayaran Kreditor Preferen
No. Nama Jumlah Piutang Yang Telah Dibayar Ket 1. Gaji/Upah Karyawan & Buruh Rp. 523.912.500 Rp. 523.912.500 Dibayar dalam 3 tahap 2. Upah Kepailitan Bagian Pertama - Rp. 23.840.000 - 3. Upah Kepailitan Bagian Kedua - Rp. 17.628.000 - 4. Upah Kepailitan Bagian Ketiga - Rp. 23.840.000 -
Setelah  semua  piutang  kreditor  separatis  dan  kreditor  preferen  telah dibayar  lunas,  maka  terdapat  sisa  harta debitor  pailit  yang  kemudian  akan dibagikan  secara  prorata  kepada  kreditor  konkuren  berdasarkan  prosentase sesuai  dengan  jumlah  kreditor  konkuren  yang  tercatat  dalam  daftar  piutang. Berikut ini adalah hasil pembagian piutang kepada kreditor konkuren:

## Tabel 3.6

## Daftar Pembayaran Kreditor Konkuren
No. Nama Jumlah Piutang (Rp.) Jumlah Yang Dibayar (Rp.) Prosentase Pembagian 1. PT  Haryono  Tours & Travel 42.839.000 195.538 0,46% 2. Yunus waas 133.124.043 607.642 0,46% 3. Adi Nugroho P 129.458.500 590.911 0,46% 4. Moesti Sanyoto 910.679.000 4.156.777 0,46% 5. Toko Eropa Motor 144.400.000 659.111 0,46% 6. THR dan Pesangon Karyawan & Buruh 955.158.125 4.359.801 0,46% 7. Ir. Nelwan Hendarto 1.321.106.200 6.030.164 0,46% 8. PT BNI (Pesero) 51.893.491.012 236.866.862 0,46%
No. Nama Jumlah Piutang (Rp.) Jumlah Yang Dibayar (Rp.) Prosentase Pembagian 9. CV  tunggal  Putra Semarang 5.603.378.275 25.576.515 0,46% TOTAL 61.133.634.155 279.043.321
Segera  semua  piutang  para  kreditor,  baik  kreditor  preferen,  kreditor separatis  dan  kreditor  konkuren  telah  selesai  dibagi,  maka  berdasarkan Pasal  202  UU  No.  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU,  maka berakhirlah kepailitan PT Trisakti Putra Mandiri. Kemudian Kurator membuat Laporan  Pertanggung  Jawabannya  yang  dikirimkan  kepada  Hakim Pengawas  Pengadilan  Niaga  dan  juga  Debitor  Pailit.  Berdasarkan  Laporan Pertanggung  Jawaban  Kurator  tersebut,  Hakim  Pengawas  mengeluarkan sebuah  Penetapan  yang  berisi  bahwa  Kepailitan  tersebut  telah  berakhir, kemudian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) Surat Kabar.

## C. PENUTUP
1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Proposal  Rencana  Perdamaian  Debitor  pada  proses  PKPU  ditolak  oleh Kreditor adalah sebagai berikut:
a. Perdamaian  menjadi  elemen  yang  paling  esensial  sekaligus merupakan  tujuan  suatu  PKPU,  pada  kenyataannya  perdamaian tersebut  tidak  mudah  untuk  tercapai,  salah  satunya  dikarenakan proposal  rencana  perdamaian  yang  diajukan  oleh  Debitor  ditolak  oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) Kreditor Konkuren yang hadir mewakili 2/3 (dua per tiga) dari seluruh tagihan dan ditolak oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) Kreditor Separatis yang hadir dan mewakili 2/3 (dua per tiga) dari  seluruh  tagihan  berdasarkan  hasil voting yang  hadir  pada  Rapat Kreditor  yang  dipimpin  oleh  Hakim Pengawas  pada  masa  PKPU Sementara.
b. Proposal  rencana  perdamaian  Debitor  tersebut  dapat  berisi  apa  saja, tetapi  dalam  prakteknya  berisi  restrukturisasi  utang  dan/atau restrukturisasi perusahaan.
c. Alasan  yang  menyebabkan  Kreditor  menolak  proposal  rencana perdamaian  tersebut  salah  satunya  yaitu  karena  para  Kreditor menganggap  Debitor  sudah  tidak  layak  untuk  dapat  melanjutkan pembayaran utang-utangnya tersebut.
d. Majelis  Hakim  diberitahukan  tentang  penolakan  rencana  perdamaian tersebut, kemudian berdasarkan laporan dari hasil Rapat Kreditor yang dibuat  oleh  Hakim  Pengawas,  laporan  Pengurus  tentang  kondisi keuangan dan perusahaan Debitor, keterangan Debitor serta Kreditor, memberikan putusan bahwa PKPU Tetap tidak dapat diterima, Debitor menjadi  pailit  beserta  segala  akibat  hukumnya,  serta  harta  kekayaan Debitor menjadi insolvensi.
2. Akibat  hukum  bagi  Debitor  pada  proposal  perdamaian  yang  ditolak  oleh Kreditor adalah sebagai berikut:
a. Rencana  perdamaian  yang  ditolak  tidak  dapat  diajukan  lagi  rencana perdamaian  kedua  yang  menyebabkan  PKPU  Tetap  tidak  dapat diterima,  sehingga  debitor  langsung  menjadi  pailit  dengan  segala akibat hukumnya.
b. Putusan  PKPU  mempunyai  sifat Final  dan  Binding (akhir  dan mengikat)  dan  di  dalam  UU  No.  37  tahun  2004  terdapat  unsur-unsur prinsip  perdamaian  tunggal,  oleh  karena  itu  harta  Debitor  langsung berada  dalam  keadaaan  insolvensi,  yang  mengakibatkan  terjadi pelimpahan  kewenangan  pengurusan  harta  dari  Debitor Pailit  kepada Kurator.
3). Kurator  diberikan  tugas  sesuai  dengan  kewenangan  dalam  hal pemberesan  harta  Debitor  Pailit  dibawah  pengawasan  Hakim Pengawas.  Tugas  Kurator  dibagi  menjadi  tiga  tahap  yaitu  tahap pertama  yaitu  pencocokkan  piutang  Kreditor  termasuk  didalamnya mengumpulkan tagihan-tagihan Kreditor; membuat daftar piutang; dan pencocokkan  piutang,  tahap  kedua  yaitu  penjualan  aset-aset  Debitor Pailit  termasuk  didalamnya  melakukan  penyegelan,  pengumpulan aset-aset,  melakukan  penjualan  melalui  lelang  dan/atau  dibawah
tangan, dan tahap terakhir yaitu pembagian atau pembayaran piutang Kreditor sesuai dengan daftar piutang yang telah dibuat oleh Kurator. 2. Saran
a. Perlindungan  kepentingan  para  pihak  dalam  PKPU  merupakan  salah satu  cara  untuk  menghindarkan  debitor  dari  kepaititan,  namun  dengan terbukanya  kesempatan  melakukan  usulan  rencana  perdamaian  yang tidak  proporsional  dan  bersikap  menguntungkan  atau  mengutamakan kepentingan  sepihak,  sehingga  sulit  dicapai  kesepakatan,  oleh  karena itu  dalam  hal  pembuatan  rencana  perdamaian  tersebut  seharusnya melibatkan  para  ahli  seperti appraiser , auditor ,  konsultan  hukum, management keuangan  dan  bisnis  dan  pakar  mengenai  industri  yang bersangkutan.
b. Isi pokok dari rencana perdamaian adalah restrukturisasi utang dan/atau restrukturisasi  perusahaan  sedangkan  tidak ada  yang mengatur  secara rinci,  hanya  mengandalkan  pendapat  para  ahli  hukum,  keuangan  dan bisnis,  penilai  sehingga  para  Kreditor  tidak  mengetahui  secara  pasti keadaan Debitor perusahaan yang menawarkan restrukturisasi utangnya dalam  rencana  perdamaian,  oleh  karena  itu  untuk  meminimalisasi terjadinya likuidasi besar-besaran dikarenakan tidak adanya pengaturan terhadap  isi  rencana  perdamaian,  maka  diharapkan  diberikan penambahan aturan dalam undang-undang kepailitan dan PKPU.
c. Tidak  adanya  peraturan  teknis  yang  jelas  sebagai  kontrol  terhadap pengambilan suara atau voting terhadap proposal rencana perdamaian, sehingga  harus  ada  penambahan  dalam  penjelasan  undang-undang kepailitan dan PKPU mengenai teknis pengambilan suara.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Busro,  2011, Hukum  Perikatan  Berdasarkan  Buku  III KUHPerdata , Pohon Cahaya, Yogyakarta.
Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, 1999, Seri Hukum Bisnis Kepailitan , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
A. Kohar, 1983, Notaris Dalam Praktek Hukum , Alumni, Bandung. Aria  Suyudi,  Suyudi,  Aria,  Eryanto  Nugroho  dan  Herni  Sri  Nurbayanti,
2004, Analisis  Hukum  Kepailitan  Indonesia,  Kepailitan  di  Negeri  Pailit ,  Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
Bambang  Sunggono,  2005, Metode  Penelitian Hukum Cet.  VII ,  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Bismar  Nasution  dan  Sunarmi,  2003, Diktat  Hukum  Kepailitan, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana USU, Medan.
Darda  Syahrizal  dan  Winarti,  2009, 205  Pertanyaan  Tentang  PT  CV Persero dan Badan Usaha Lainnya , Laskar Aksara, Jakarta.
Edward  Manik,  2012, Cara  Mudah  Memahami  Proses  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (dilengkapi  dengan  studi  kasus kepailitan) , Mandar Maju, Bandung.
Etty Soesilowati, 2013, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Universitas Diponegoro, Semarang. Gunawan  Widjaja,  2005, Tanggung  Jawab  Direksi  Atas  Kepailitan Perseroan, Raja Grafindo Persada, Jakarta Handri  Rahardjo,  2009, Hukum  Perusahaan ,  Pustaka  Yustisia, Yogyakarta
H.B.  Sutopo,  1988, Metode Penelitian  Kualitatif  Bagian II ,  UNS  Press, Surakarta.
Jae  K.  Shim  dan  Joel  G.  Siegel,  1994, CFO  :  Tools  for  executives, Elex Media Komputindo, Jakarta.
Johny  Ibrahim,    2007, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Banyumedia Publishing, Malang.
Kasmir,  2008, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya (edisi  revisi), Raja Graffindo Persada, Jakarta.
r  Fuady,  2010, Hukum  Pailit  dalam  Teori  dan  Praktek ,  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Orinton Purba, 2012, Petunjuk Praktis Bagi RUPS Komisaris dan Direksi Perseroan  terbatas  Agar  Terhindar  Dari  Jerat  Hukum ,  Raih  Asa  Sukses, Depok.
Peter  Salim  dan  Yani  Salim,  1991, Kamus  Bahasa  Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta Ronny Hanitijo Sumitro, 1982, Metode Penelitian Hukum ,  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Rudhi  Prasetya,  2011, Teori  dan  Praktik  Perseroan  Terbatas ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Rudhy  A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds),  2001, Penyelesaian  Utang  Piutang melalui  Kepailitan atau  Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang , Alumni, Bandung.
Sentosa Sembiring , 2006, Hukum  Perusahaan  dalam  Perundang- Undangan , Nuansa Aulia, Bandung.
----------------, 2012, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas , CV Nuansa Aulia, Bandung.
Soerjono  Soekanto,  2007, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Cetakan  III,  UI- Pres, Jakarta.
Solahudin  Pugung,  2013, Panduan  Praktis  Mengurus  Legal  Formal Perusahaan , Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian , PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Sutan Remy Sjahdeini, 2002, Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
Syamsudin  M. Sinaga,  2012, Hukum  Kepailitan  Indonesia , PT Tatanusa, Jakarta.