## Article

## Ketimpangan  Peran  Domestik Rumah  Tangga  dalam  Cerai
Gugat Pada Masyarakat Minangkabau Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society, 2021, Vol. 3 (2), 103-110
© The Journal, 2021 DOI : 10.36256/ijrs.v3i2.193 www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS

## Journal
Article History Received  : November 25 th , 2021 Revised   : December 27 th 2021 Accepted  : December 30 th 2021

## Almizan
Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, Padang, Indonesia almizan554@gmail.com

## Mufti Ulil Amri
Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, Padang, Indonesia mufti_ulimamri@uinib.ac.id

## ABSTRACT
Industrialization makes people pragmatic and individualistic. The impact can be seen from the estrangement of family relations. Family ties are getting looser because each person is required to have certain duties and professions to fulfill their needs. Social transformation and deregulation make it increasingly difficult to create social intimacy. The purpose of this is to analyze the inequality of the domestic role of the household in litigation, which is more common than talak divorce, as well as social changes in family relations. The method used in  this  research  is  qualitative  with  descriptive  approach.  The  research  data  was  obtained from the results of interviews with the administrators of the Religious Courts and the people of  the  City/Regency  in  the  Padang  Religious  High  Court  Region  related  to  divorce.  Other data search techniques are also carried out by means of documentation and observation to the research location. The main objective of this study is to answer one question; How is the transformation from shifting roles between husband and wife to household harmony. That the  effect  of  social  transformation  on  divorce  is  1.  increasing  divorce  due  to nusyuz :  the wife's  disobedience  to  her  husband  or  the  wife's  lack  of  rights  and  obligations.  The independence  of  women  is  the  main  factor.  2.  Increasing  divorce  due  to shiqaq :  husband and wife fighting and arguing with each other. Disharmony is the most common reason put forward  by  the  plaintiffs.  The  factors  that  cause  divorce  is  a  form  of  social  deviation.  This study  agrees  with  the  opinion  of  Emile  Durkheim  who  said  that  independence  in  life  and economic level as well as the need for social deregulation in the form of deviation.
Keywords: Domestic Role of the Household; Divorce; Minangkabau people

## ABSTRAK
Industrialisasi  menjadikan  manusia  hidup  pragmatis  dan  individualis.  Dampak  yang ditimbulkan  terlihat  dari  kerenggangan  relasi  keluarga.  Ikatan  kekeluargaan  semakin longgar disebabkan masing-masing orang dituntut memiliki tugas dan profesi tertentu demi memenuhi kebutuhannya. Transformasi dan deregulasi sosial mengakibatkan kian sulitnya menciptakan keakraban sosial. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis ketimpangan peran  domestik  rumah  tangga  dalam  cerai  gugat  yang  lebih  banyak  terjadi  dibandingkan cerai  talak,  serta  perubahan  sosial  pada  relasi  keluarga.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan sifat deskriptif. Untuk mendapatkan data penelitian
ini  diperoleh  dari  hasil  wawancara  kepada  pengurus  Pengadilan  Agama  dan  masyarakat Kota/kabupaten  di  Wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama  Padang  terkait  dengan  perceraian. Teknik pencarian data lainnya juga dilakukan dengan cara dokumentasi serta observasi ke lokasi penelitian. penelitian ini untuk menjawab satu pertanyaan; Bagaimana transformasi dari  pergeseran  peran  antara  suami  isteri  pada  keharmonisan  rumah  tangga.  Bahwa pengaruh transformasi  sosial pada  perceraian adalah  1. meningkatnya  cerai gugat karena nusyuz: ketidaktaatan  istri  terhadap  suami  atau  kurangnya  istri  dalam  menjalankan  hak dan  kewajiban.  Kemandirian  perempuan  menjadi  faktor  utama.  2.  meningkatnya  cerai gugat  karena syiqaq: bertengkarnya  suami  dan  istri  dan  saling  berselisih. Ketidakharmonisan  menjadi  alasan  terbanyak  yang  diajukan  para  penggugat.  Faktor- faktor  penyebab  perceraian  merupakan  bentuk  penyimpangan  sosial.  Penelitian  ini  setuju dengan pendapat Emile Durkheim yang mengatakan bahwa independensi dalam kehidupan dan  tingkat  ekonomi  serta  kebutuhan  akan  melahirkan  deregulasi  sosial  berupa penyimpangan.
Kata Kunci: Peran Domestik Rumah Tangga; Cerai Gugat; Masyarakat Minangkabau

## 1. Pendahuluan
Ketimpangan  peran  dalam  rumah  tangga,  pada  dasarnya  ada  peran-peran  yang  diletakkan diantara  anggota  keluarga  tidak  berjalan  sesuai  dari  apa  yang  diharapkan,  seperti  suami berperan sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Suami  berperan  sebagai  kepala  rumah  tangga  memiliki  tugas  yakni  untuk  mencari  nafkah untuk  anggota  keluarganya,  melindungi  dan  mengayomi  rumah  tangga.  Maka  suami memiliki  kekuasaan  lebih  dibandingkan  anggota  keluarga  lainnya  terutama  dalam  hal pengambilan  keputusan  untuk  urusan  keluarga  (Andriani,  2020).  Sementara  istri bertanggung  jawab  untuk  mengurusi  rumah  tangga  sehari-hari.  Untuk  menjalankan  peran dan fungsinya masing-masing, suami harus melindungi istrinya sementara istri harus patuh kepada suaminya (Chotban, 2019). Pembagian peran dan fungsi suami istri tak lain adalah manifestasi  dari  penafsiran  dari  ajaran  agama  dan  nilai-nilai  budaya  yang  dianut  oleh masyarakat (Yuliantri, 2020).
Gejala  sosial  yang  berkembang  dalam  beberapa  tahun  terakhir  di  Indonesia  ialah peningkatan peran kaum perempuan pada sektor publik (Shalihin & Firdaus, 2019). Tercatat ada kecenderungan perusahaan memilih mempekerjakan perempuan dibandingkan laki-laki. Pertimbangan  ini  disebabkan  perempuan  adalah  pekerja  yang  tekun,  teliti,  hati-hati,  tidak senang  protes  dan menerima  apa  adanya,  prestasi lebih  bagus  dibandingkan laki-laki  pada jenis  pekerjaan  tertentu.  Beberapa  jabatan clerical seperti  bagian  keuangan,  administrasi umum, dan bidang-bidang yang sejenis dengan itu banyak dijabat oleh perempuan (Nuryoto, 1998).  Konflik  peran  muncul  apabila  perempuan  bekerja  mengalami  pertentangan  antara tanggung  jawab  rumah  tangga  dengan  tugasnya  di  ranah  publik.  Konflik  peran  lebih dirasakan oleh perempuan dari pada laki-laki (Apriani & Anggraeni, 2019). Perbedaan terjadi dikarenakan tuntutan peran yang berbeda. Pada satu sisi yang lain, Perempuan dihadapkan antara  tuntutan  peran  pekerjaan  dan  peran  keluarga  secara  serentak.  Hal  tersebut  dapat memunculkan  konflik  peran  apabila  perempuan  tidak  dapat  membagi  waktu  antara perannya  sebagai  ibu  rumah  tangga  dan  peran  sebagai  pekerja  di  luar  atau  ranah  publik (Rahmayati, 2020).
Faktor meningkatnya angka gugatan cerai di pengadilan agama disebabkan karena aspek spiritual  dan  emosional,  aspek  ekonomi,  aspek  pendidikan  dan  aspek  perubahan  sosial (Hasmida,  2020).  Meningkatnya  tingkat  pendidikan  perempuan,  Perempuan  semakin  sadar hukum,  Adanya  peluang  berkarir  bagi  perempuan  (Andaryuni,  2017).  Penelitian  dari  Merry Triana  (2017).  Perubahan  stigma  masyarakat  terhadap  perempuan  yang  bercerai.  faktor ekonomi,  faktor  tidak  adanya  tanggungjawab  dan  faktor  perselisihan  terus  menerus  yang tidak  bisa  didamaikan.  Penelitian  dari  Syaefullah  (2017)  dan  Arlinta  P.D,  (2019). Ketimpangan  pendapatan  suami  istri  terhadap  tingginya  kasus  cerai  gugat  di  pengadilan Agama. Bahwa adanya hubungan yang kuat antara ketimpangan pendapatan suami dan istri dalam meningkatnya kasus cerai gugat. Terkhusus pada keluarga migran atau tenaga kerja wanita. Akan tetapi bentuk faktor digali bukan sebagai faktor yang dominan sebagai pemicu dalam  perceraian  (cerai  gugat).  Faktor  lain  yang  dimaksud  ialah  suami  tidak  mampu memaksimalkan  pengelolaan  keuangan  keluarga  dan  campur  tangan  dari  pihak  keluarga suami  dalam  persoalan  keuangan  keluarga,  ketidakteraturan  suami  dalam  mengontrol
perkembangan  dan  perlindungan  pada  anak  dan  adanya  perselingkuhan  oleh  pihak  suami atau istri disebabkan adanya hubungan kekeluargaan dari jarak jauh.
Berdasarkan  beberapa  paparan  penelitian  di  atas,  bahwa  penelitian  yang  ada  melihat persoalan secara umum masalah Ketimpangan Gender dan Ketimpangan pendapatan suami istri.  Tujuan  penelitian,  Walaupun  pada  penelitian  yang  diteliti  adalah  sama-sama  tentang cerai  gugat,  akan  tetapi  substansi  atau  isu  yang  digali  dalam  persoalan  ini  tentang ketimpangan  peran  domestik  suami  istri  dalam  rumah  tangga  dalam  tataran  pengaruh antara perubahan struktur sosial  keluarga  dan  perubahan sosial-kebudayaan  (Baharuddin, 2015)
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif  yang  memberikan  paparan  langsung hubungan  antara  peneliti  dengan  informan,  sehingga  memudahkan  peneliti  mendapatkan data yang  dibutuhkan  berupa perkataan  dan  perbuatan informan  (Moleong, 2014). Sumber data dari penelitian ialah terdapat pada Pengadilan Agama Kota Padang, Pengadilan Agama Pariaman, Pengadilan Agama Payakumbuh, dan Pengadilan Agama Painan. Sebagian sumber data  lainnya  diambil  langsung  dari  hasil  survey  di  lapangan  dan  wawancara  dengan  pihak terkait.  Setelah  data  diperoleh  dan  dikumpulkan  kemudian  dianalisa  berdasarkan  kaedah penelitian kualitatif.
Sumber data dalam penelitian terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer ialah  sumber  data  utama  yang  digunakan  dalam  sebuah  penelitian.  Wawancara  dan observasi langsung dengan pejabat atau kepala bagian dari Pengadilan Agama Kota Padang, Pengadilan Agama Pariaman, Pengadilan Agama Payakumbuh, dan Pengadilan Agama Painan dan  langsung  kepada  informan  yang  telah  melakukan  cerai  gugat.  Maka  hasilnya  dapat diperoleh  secara  maksimal.  Disamping  itu,  untuk  menjadikan  penelitian  lebih  padat  dan komprehensif, penulis mencantumkan sumber-sumber sekunder berupa buku-buku tentang hukum Islam dalam  bab perceraian dan  dokumen-dokumen  mengenai  data perceraian  dari pengadilan.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  sosiologi  keluarga  yang menggunakan teori pertukaran sosial. Mengkaji kelompok sosial khususnya sebuah keluarga melalui  bantuan self  interest (kepentingan  diri)  dan  individu  anggotanya  (Sholichah,  2016) diharapkan gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga sebelum perceraian dapat  dijelaskan.  Gejala  sosial  disini  difokuskan  pada  interaksi  timbal  balik  dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

## 2. Literatur Review

## 2.1. Fenomena Perceraian
Pergeseran  budaya  yang  semakin terbuka  terutama  media  sosial,  makna  dan  nilai perkawinan  yang sudah  semakin  hilang  sehingga  terjadi  pengabaian  dan penelantaran  dari pihak laki-laki, rendahnya pemahaman agama (Fitrawati, 2020). Ada banyak dampak negatif dari cerai gugat terhadap kehidupan keluarga dan anak, namun ada juga dampak positifnya bagi  perempuan  karena  memiliki  status  yang  jelas  dan  tidak  terbebani  untuk  melakukan kewajiban  sebagai  istri.  Sedangkan  struktur  sosial  belum  secara  maksimal  memiliki  sistem untuk  memperkuat  tali  perkawinan  dan  ketahanan  keluarga  sehingga  perceraian  lebih mudah  terjadi.  Perbedaan  Penyebab  Perceraian  bagi  Wanita  Bekerja  dan  tidak  Bekerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa cerai gugat yang terjadi di pengadilan agama Yogyakarta lebih  besar  setiap  tahunnya  dibandingkan  cerai  thalak  dan  tidak  ada  perbedaan  yang mendasar  dari  alasan  perceraian  antara  wanita  bekerja  dan  tidak  bekerja.  Perbedaannya ialah  wanita  bekerja  memiliki  kemandirian  ekonomi  dan  keberanian  bersikap  karena memiliki sumberdaya seimbang  bahkan lebih  dari pada  dimiliki suami.  Pada sisi yang lain, bentuk  relasi  keluarga,  sumberdaya  dan  kekuatan  merupakan  bentuk  hubungan  keluarga secara  umum  mempunyai  pengaruh  terhadap  hubungan  serta  kebutuhan  dalam  keluarga (Nurrahman, 2016).
Zanden  (dalam  Triwahyuni,  2009)  mendefinisikan  konflik  peran  ganda  sebagai  suatu situasi yang tidak  menyenangkan yang  dapat  bersumber  dari diri individu  atau lingkungan sosialnya  sehingga  cenderung  dihindari  atau  berusaha  dicari  jalan  keluarnya.  Selanjutnya, Goode  (dalam  Rachminiwati,  1988)  mendefinisikan  konflik  peran  ganda  sebagai  kesulitan- kesulitan yang dirasakan dalam menjalankan kewajiban atau tuntutan peran yang  berbeda secara bersamaan. Lebih lanjut Katz & Rosemzweigh dalam Anindyajati sebagaimana dikutip oleh  Kalsum  (2006)  konflik  peran  ganda  ( multiple  roles )  adalah  dua  peran  atau  lebih  yang dimiliki  oleh  seorang  perempuan  yang  masing-masing  peran  tersebut  mempunyai  tuntutan yang berbeda-beda (Apollo & Cahyadi, 2012).

## 2.2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Positif (Perundang-undangan)
Dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  (Laurensius  Mamahit:  2013).  Pasal  1  Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria  dan  perempuan  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena sudah takdirnya bahwa dua orang  manusia  dengan  jenis  kelamin  yang  berbeda,  dalam  hal  ini  seorang  pria  dengan seorang wanita memiliki ketertarikan satu sama lain untuk saling hidup bersama.
Di Indonesia, pasal 30 hingga pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hak dan kewajiban suami istri, (Mamahit, 2013), diantaranya pada  Pasal 30 Undang-undang Perkawinan  No.  1  tahun  1974  berbunyi:  Suami-istri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
Pada  intinya,  dasar  pola  perkawinan  adalah  keadilan (equity) dan  kesetaraan (equality) antara  suami  dan  istri  (Putri  &  Lestari,  2015).  Keadilan  dalam  sebuah  perkawinan  dapat terwujud  apabila  masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  untuk  mencapai keharmonisan  yang  diterima  keluarga.  Sebuah  relasi  keluarga  dikatakan  setara  apabila masing-masing  pihak  memikul  tanggungjawab  bersama  dan  memiliki  status  sederajat. Karena  apabila  urusan  rumah  tangga  tidak  dibagi  sesuai  tanggungjawab  masing-masing, maka  akan  timbul  tekanan  (stress)  pada  salah  satu  pihak.  Korban  terbanyak  ialah  berasal dari pihak istri karena double burden , hal ini tentu akan mengurangi keharmonisan keluarga (Sulaeman, 2015).

## 2.3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam
Selain diatur oleh hukum perundang-undangan, hak dan kewajiban suami istri  juga diatur dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI ) .  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  sebuah  unifikasi hukum  Islam  khususnya  di  bidang  hukum  keluarga,  diantaranya  adalah  hukum perkawinan, hukum waris dan hukum wakaf (Sarmadi, 2013). Salah satu faktor munculnya KHI  adalah  karena  hukum  materil  dari  peradilan  Agama  cenderung  masih  variatif  dalam kitab-kitab fiqih yang biasa dijadikan pedoman para hakim dalam mengambil keputusan. Hal ini  menjadi  pemicu  terjadinya  pembangkangan  bagi  orang  yang  kalah  dalam  berperkara. Mereka menanyakan pendapat yang dipakai dengan menunjukkan kitab lain sebagai bentuk penyelesaian  perkara  untuk  memenangkan  perkaranya.  Inilah  sebab  munculnya  KHI  agar orang  yang  berperkara  memiliki  hukum  positif  dan  konkrit,  karena  pada  hakikatnya peradilan  Agama  itu  sendiri  telah  lahir  dari  lebih  dari  se-abad  lamanya  (Mawardi,  2015). Munculnya  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  mengatur  hak  dan  kewajiban  suami-istri  dalam bab VII pasal 77 sampai pasal 84 (Sanjaya & Faqih, 2017)

## 3. Hubungan Interpersonal Pemicu Perceraian
Pada  dasarnya  kehidupan  rumah  tangga  pasti  tidak  selamanya  berjalan  mulus.  Masalah yang  timbul  bisa  menyebabkan  percekcokan  bagi  anggota  keluarga.  Ada  yang  mengambil solusi  dengan  melakukan  mediasi  atau  sebagian  lain  memilih  bercerai.  Perceraian  tersebut sebenarnya bisa dicegah dengan kerjasama antar keluarga dengan menahan emosi impulsif, mengadakan  dialog  batin,  meminta  nasehat  perkawinan  serta  mendengar  dan  berbicara secara  terbuka  dengan  pasangan.  Jika  diperinci,  faktor  penyebab  perceraian  di  catatan Pengadilan  Agama  bercabang  menjadi  tiga,  yaitu:  Pertama.  Moral,  Moral  diartikan  sebagai nilai  dan  norma  yang  menjadi  pegangan  individu  atau  suatu  kelompok  dalam  mengatur tingkah  laku  Moral  dijadikan  pedoman  manusia  menuju  kepribadian  yang  matang  karena moral dapat mengendalikan perilaku manusia. Ketika manusia memiliki kendali yang buruk terhadap dirinya maka akan memunculkan tindakan yang tidak bermoral. Beberapa bentuk tindakan tidak bermoral pada pasangan suami istri ialah krisis moral terkait perkara mabuk dan judi.
Sebagai  mahluk  sosial,  remaja  juga  dituntut  untuk  mematuhi  norma  yang  ada  di sekitarnya.  Mematuhi  norma  dapat  diartikan  bahwa  remaja  bertindak  sesuai  dengan  nilai moral  untuk  bertingkah  laku  positif  (Willis,  Sofyan  S,  2010).  Namun  pada  kenyataannya mengajarkan  nilai  moral  kepada  remaja  tidak  semudah  membalikkan  telapak  tangan. Banyaknya  intervensi  dari  media  dan  mudahnya  informasi  buruk  yang  diterima  remaja menjadi  hambatan  penanaman  nilai  moral  yang  baik.  Tumbuhnya  era  globalisasi membiaskan  norma  budaya  Timur  dan  membaur  dengan  identitas  yang  kebarat-baratan (Febrieta, 2016).
Di  era  globalisasi  saat  ini,  banyak  budaya  dari  luar  baik  itu  yang  positif  atau  negatif diadopsi di negara kita. Budaya ini secara otomatis memengaruhi moral, perilaku dan akhlak masyarakat.  Hal  ini  bisa  mengarah  ke  hal  yang  dapat  menimbulkan  dekadensi  moral  di kalangan  umat  manusia.  Sehingga  fenomena  dekadensi  moral  sudah  menjadi  hal  yang umum  yang  ada  di  tengah  masyarakat  dunia  sekarang.  Seiring  dengan  perkembangan teknologi  dan  perkembangan  jaman,  moral  manusia  justru  mengalami  penurunan  yang cukup  drastis,  walaupun  masih    ada  sebagian  masyarakat  yang  bisa  menjaga  dan mengembangkan moral serta perilakunya ke arah yang lebih baik. Manusia yang mengalami penurunan moral biasanya akan mengabaikan aturan-aturan dan norma-norma yang ada di dalam lingkungannya. Mereka cenderung melanggar nilai-nilai yang berlaku. Adapun hal-hal yang sangat memengaruhi penurunan moral yang paling utama adalah lingkungan dimana ia melakukan  aktivitasnya. Sedangkan faktor-faktor lain  yang  dapat memengaruhi  penurunan moral adalah keluarga, lingkungan tempat ia tinggal dan teman bergaul.
Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, salah satu faktor yang mempunyai pengaruh paling besar adalah media informasi mulai dari televisi, media internet dan sebagainya. Media seperti  internet  contohnya  memberikan  pengaruh  yang  besar  di  kalangan  masyarakat Indonesia  saat  ini,  baik  dampak  positif  atau  negatif.  Saat  ini,  budaya-budaya  lokal  sudah mulai pudar dan bahkan ada pula yang tidak tahu budaya asli Indonesia sendiri (Herawati, Yuliana,  2016).  Salah  satu  contoh  yang  sangat  ironis  yang  melanda  masyarakat  sekarang adalah  banyaknya  masyarakat  yang  mengikuti  budaya  luar  seperti  budaya  korea  (k-pop) (Simbar, 2016). Hal yang di perlu dikhawatirkan sekarang adalah mulai berkurangnya rasa nasionalisme  masyarakat  dikarenakan  masuknya  budaya  luar  yang  lebih  menarik. Dekadensi  moral  dimulai  dari  hal  yang  kecil  yaitu  mulai  dari  mengikuti  sampai  berhasil dalam adaptasi (Listari, 2021).
Masalah  moral  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  perceraian  di  Pengadilan Agama.  Karena  perkembangan  gaya  hidup  dan  perubahan  sosial  seringkali  tidak  sesuai dengan ajaran agama, terutama budaya westernisasi. Hal ini mendorong istri mudah untuk meminta cerai, begitu juga suami.
Kedua,  Meninggalkan  Kewajiban.  hak  dan  kewajiban  suami  istri,  satu  sama  lain  dalam perkara perceraian sudah tidak bisa memenuhinya lagi. Baik suami tidak bertanggungjawab atas  istri  atas  nafkah  keluarga  atau  istri  tidak  bertanggungjawab  mengurusi  rumah tangganya.  Hal  demikian  memicu  pertengkaran  antara  suami  dan  istri  yang  berujung  pada perceraian.  Masih  banyak  diantara  pasangan  suami  istri  yang  mengajukan  gugatan  cerai terhadap pasangannya yang meninggalkannya tanpa ada pemberitahuan dan tidak diketahui keberadaannya.  Hal  ini  termasuk  dalam  tindakan  yang  tidak  bertanggungjawab.  Selain  itu, perilaku tidak bertanggungjawab lainnya ialah meninggalkan kewajiban diakibatkan karena keadaan  rumah  tangga  yang  tidak  harmonis,  salah  satu  pasangan  suami  istri  pergi meninggalkan  pasangannya,  masalah  ketidakpuasan  dalam  rumah  tangga,  salah  satu pasangan menikah lagi tanpa adanya persetujuan dari pasangannya dan dapat juga karena salah satu pasangan suami istri itu berzina atau karena pihak ketiga.
Dihukumnya salah satu pasangan secara Undang-Undang juga menjadi salah satu faktor penyebab  perceraian.  Apabila  salah  satu  pasangan  tersandung  masalah  hukum  yang berlaku, misalnya suami. Suami terbukti melakukan kesalahan dan harus menjalani proses hukuman (dipenjara) dengan waktu yang lama. Kemudian istri tidak bisa menerima keadaan tersebut  bahkan  merasa  malu.  Disamping  itu,  suami  sudah  tentu  tidak  bisa  memenuhi kewajibannya. maka istri memilih untuk menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama. Ketiga, Penganiayaan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disebutkan dalam Undang- Undang  No.  23  Tahun  2004  ialah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  kepada perempuan  yang  menimbulkan  kesengsaraan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  penderitaan dan  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan  secara    melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah tangga.  Kekerasan  fisik  Merupakan  perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit atau  luka  berat.  Perilaku  kekerasan  yang  termasuk  dalam  golongan  ini  antara  lain  adalah memukul,  menampar,  meludahi,  menarik  rambut  (menjambak),  menendang,  menyudut dengan rokok, memukul atau melukai dengan senjata. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti  bilur-bilur,  muka  lebam,  gigi  patah  atau  bekas  luka  lainnya.  Kesehatan  anggota keluarga menjadi faktor terpenting dalam rumah tangga. Maka apabila terjadi kekerasan fisik dalam  rumah  tangga  tentu  akan  mengganggu  keutuhan  rumah  tangga.  Inti  persoalan kesehatan sesungguhnya terletak pada konteks sosial, ekonomi dan kebudayaan yang sangat
kompleks. Kesehatan dipengaruhi dan mempengaruhi sistem politik, sistem sosial, ekonomi, kebudayaan dan gender.
Kekerasan  psikologis/emosional  ialah  perbuatan  yang  menimbulkan  ketakutan, kehilangan  rasa  percaya  diri,  kehilangan  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya dan  penderitaan  psikis  berat  pada  seseorang.  Perilaku  kekerasan  yang  termasuk penganiayaan  secara  emosional  adalah  penghinaan,  mengancam  atau  menakut-nakuti sebagai  sarana  memaksakan  kehendak,  melemparkan  komentar-komentar  yang menyakitkan atau merendahkan harga diri dan mengisolir istri dari dunia luar..

## 4. Transformasi Penyebab Perceraian dan Penyelesaian Konflik
Pada  zaman  dahulu,  perceraian  merupakan  aib  dan  hal  yang  tabu.  Setiap  keluarga  pasti menghindari perceraian karena bukan saja melanggar aturan agama namun juga melanggar norma sosial. Setiap pasangan yang bercerai menanggung malu dan cibiran dari masyarakat. Banyak  para  istri  menderita,  rela  dipoligami,  ditinggalkan  suami,  tidak  dibiayai  dan  lain sebagainya  dari  pada  dicerai  oleh  suaminya.  Namun  sebaliknya  pada  zaman  sekarang, maraknya  kasus  cerai  gugat  menimbulkan  pertanyaan  besar,  mengapa  perempuan  (istri) sekarang  mau  dan  berani  menggugat  cerai  suaminya.  Padahal  sudah  jelas  bahwa  dampak negative  dari  perceraian  tidak sedikit, bukan hanya diri mereka sendiri, namun juga  untuk anak- anak. Perubahan zaman ini membawa pemahaman tentang pergeseran paradigma dan nilai.
Seorang  psikolog,  Nella  Safitri  memberikan  empat  hal  yang  menjadi  faktor  utama perubahan  budaya  pada  kasus  cerai  gugat,  diantaranya  ialah; Pertama ,  perempuan  masa kini  semakin  paham  akan  hak  mereka  dalam  rumah  tangga  sebagai  istri.  Maka  apabila terjadi  ketimpangan  dalam  hak  dan  kewajiban  atau  ketidaksesuaian,  perempuan  merasa tidak  rela  jika  hak  mereka  diabaikan  dan  diperlakukan  tidak  adil. Kedua ,  kemandirian ekonomi  bagi  perempuan  sudah  mempengaruhi  kehidupan  saat  ini.  Karena  desakan kebutuhan maka  banyak  perempuan yang  bekerja. Hal ini membentuk mindset perempuan bahwa mereka memiliki power untuk menghidupi diri dan anak-anaknya. Mereka tidak malu menanggung  status  janda .  Ketiga ,  perempuan  mulai  memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik terhadap  ilmu  agama.  Khususnya  tentang  ketentuan  talak  tiga  yang  terkadang  dengan mudah diucapkan oleh suami. Ketika istri sudah ditalak tiga oleh suaminya, maka ia percaya bahwa agama tidak lagi membolehkan mereka bersama. Dalam kondisi ini, kalau suami tidak merasa  telah  melakukan  itu,  sedangkan  istri  merasa  bahwa  hal  itu  telah  terjadi,  maka biasanya  istri  maju  untuk  menggugat  cerai,  karena  tidak  mau  melanggar  aturan  agama. Keempat ,  istri  tidak  menerima  kenyataan  jika  keadaan  rumah  tangganya  digantung  oleh suaminya. Kesimpulannya, penyebab cerai gugat lebih tinggi daripada cerai talak diantaranya ialah karena kesadaran akan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, arus utama hubungan gender dan kemandirian ekonomi perempuan (Nisa & Koentjoro, 2017).
Faktor  ekonomi  sebagai  pemicu  utama  perceraian  dalam  realita  ialah  bukan  hanya karena suami tidak mampu memberi nafkah materi yang cukup untuk keluarga, namun saat ini banyak pula istri yang banyak meminta materi yang lebih dikarenakan transformasi sosial di  lingkungannya.  Belum  lagi  karena  cara  penggunaan,  pengelolaan  uang  serta  susunan anggaran  belanja merupakan tugas yang penting dalam  sebuah keluarga. Keluarga mampu bertahan hidup dari penghasilan yang ada dan tetap menghadapi pertengkaran-pertengkaran yang  mungkin  timbul  jika  uang  tidak  cukup  sampai  akhir  bulan.  Oleh  karenanya, dibutuhkan  keputusan  yang  baik  dan  tepat  dalam  menangani  anggaran  kebutuhan  sehari- hari dan pengeluaran lainnya.
Sifat  konsumeristik  masyarakat  telah  mendorong  perilaku  dan  pola  berpikir  dalam pemenuhan  kebutuhan  hidup  seperti  yang  selama  ini  dipertontonkan  dalam  acara-acara televisi. Di sisi lain, tingkat pengetahuan dan paradigma masyarakat yang pragmatis sedikit banyak  telah  menciptakan  budaya  dan  tradisi  masyarakat  yang  materialistis  (mengejar materi).  Sedangkan  secara  batiniyah,  yang  terkait  dengan  kelanggengan  keluarga  justru kurang mendapat perhatian. Hal ini terjadi karena efek domino budaya pop dan westernisasi yang  membelenggu  masyarakat,  sehingga  perkawinan  hanya  suatu  transaksi  biasa  dan memiliki makna sakral dan suci untuk tetap dijaga.

## 5. Diskusi
Wanita yang  produktif  bekerja pada ranah  publik  dan menghasilkan   uang memungkinkan untuk berkembang baik pada sektor jabatan, peran maupun kepribadiannya, ditekuni dalam waktu  yang  lama  secara  penuh  demi  mencapai  prestasi  tinggi  berupa  gaji  maupun  status
tertentu.  Konsekuensi  bagi  wanita  karier  adalah  adanya  dua  peran  sekaligus  dalam  waktu bersamaan,  yang  menimbulkan  keterkaitan  antara  pekerjaan  dengan  keluarga,  sehingga menimbulkan  peran ganda.  Terdapat dampak positif dan negatif  dari adanya wanita karier. Dampak  positif  diantaranya  adalah  perempuan  bisa  membantu  menanggulangi  krisis ekonomi,  meringankan  beban  keluarga,  dan  membanggakan  keluarga  jika  berhasil  dalam kariernya.  Tetapi  dampak  negatifnya  adalah  kurang  komunikasi  dengan  anak,  tidak  bisa melayani suami dengan baik, merasa lebih tinggi dari suami, sehingga menyebabkan rumah tangga berantakan dan bahkan menuju pada perceraian. Solusi dari permasalahan tersebut adalah  dengan  saling  sadar  akan  hak  dan  kewajiban  masing-masing.  Kewajiban  tersebut harus  dimaknai  secara  timbal  balik  yang  berarti  bahwa  yang  menjadi  kewajiban  suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami.
Keluarga  menjadi  kelompok  sosial  utama  tempat  anak  atau  anggota  keluarga  belajar menjadi manusia sosial. Rumah tangga menjadi tempat pertama dalam perkembangan segi- segi sosialnya, dan dalam interaksi dibangun dengan wajar, ia pun memperoleh bekal yang memungkinkan untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna kelak. Apabila hubungan dalam  keluarga  kurang  baik  maka  besar  kemungkinan  interaksi  sosial  tidak  berlangsung secara baik, sehingga kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga sangat besar. Konflik biasanya  terjadi  dalam  Keluarga  ketika  ada  upaya  dalam  anggota  keluarganya  untuk memperebutkan    sumber-sumber  daya  yang  langka  dan  materi.  Misalnya  uang,  perhatian, kekuasaan dan kewenangan untuk memainkan peran tertentu. Bahkan para keluarga sering memperundingkan  atau  mengadakan  tawar  menawar  dalam  mencapai  tujuan  yang  saling berkompetisi.  Sehingga  interaksi  konflik  yang  terjadi  adalah  interaksi  mulai  yang  sifatnya verbal sampai kepada yang bersifat fisik. Kondisi tersebut tidak jarang keluarga menjadikan ajang  konflik  bagi  kepentingan  yang  saling  bertentangan  sehingga  mempengaruhi keharmonisan berinteraksi dalam keluarga. konflik lebih sering terjadi dibandingkan dengan gejala  harmonis,  meskipun  banyak  penulis  mengandaikan  bahwa  keluarga  sebagai  suatu organisme  yang  berjuang  untuk  mencapai  keseimbangan.  Maka  diupayakan  keseimbangan hak dan kewajiban rumah tangga dilaksanakan secara kolektif.

## 6. Kesimpulan
Berbagai  teori,  baik  struktural  fungsional,  feminis  dan  konflik  terhadap  relasi  gender berbeda  dalam  memaknai  institusi  keluarga.  Akan  tetapi  secara  bersamaan  semuanya mengamini  bahwa  konstruksi  sosial  budaya  tetap  mempengaruhi  secara  signifikan  atas pembagian  peran  rumah  tangga  yang  dimainkan  laki-laki  dan  perempuan  dalam  institusi keluarga. Artinya,  pengaruh  sosial budaya sangat berperan dalam memberikan kontribusi penciptaan relasi antara laki-laki dan perempuan pada institusi  keluarga secara adil atau sebaliknya terjadi ketimpangan peran.

## Referensi
Andaryuni, L. (2017). Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda. Jurnal Fenomena , 9 (2), 155. https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946 Andriani,  A.  D.  (2020).  Peran  Istri  sebagai  Wanita  Karier  dalam  Perspektif  Islam  dan Pengaruhnya  Terhadap  Angka  Perceraian  Indonesia. Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam , 18 (2), 2020.
Apollo,  &  Cahyadi,  A.  (2012).  Konflik  Peran  Ganda  Perempuan  Menikah  yang  Bekerja Ditinjau  Dari  Dukungan  Sosial  Keluarga  dan  Penyesuaian  Diri. Jurnal  Widya  Warta , 02 (I), 254–271.
Apriani,  F.,  &  Anggraeni,  L.  D.  (2019).  Efek  Psikososial  pada  Perawat  Perempuan  yang Menjalani Peran Ganda. Jurnal Kesehatan Saelmakers Perdana , 2 (1), 14–23. Baharuddin, B. (2015). Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial dan Kebudayaan. Al-Hikmah , 9 (2), 180–205. https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v9i2.323 Chotban, S. (2019). Peran Istri Menafkahi Keluarga dalam Pranata Kehidupan Masyarakat
Lamakera Desa Motonwutun.
Jurnal
Al-Risalah , 19 (1), 110. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9686
Febrieta, D. (2016). Moralitas Remaja . 1–16. Fitrawati.  (2020). Praktik  Sosial  Cerai  Gugat  Aparatur  Sipil  Negara  Pemerintah  Provinsi Sumatera Barat . Universitas Andalas Padang. Hasmida.  (2020).  Faktor  Meningkatnya  Angka  Perceraian  di  Kabupaten  Aceh  Singkil.
Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam , 2 (1), 128–148. https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i1.59
Listari,  L.  (2021).  Dekadensi  Moral  Remaja  (Upaya  Pembinaan  Moral  oleh  Keluarga  Dan Sekolah). Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora , 12 (1), 7–12. https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46320
Mamahit,  L.  (2013).  Hak  dan  Kewajiban  Suami  Isteri  Akibat  Perkawinan  Campuran  di Tinjau dari Hukum Positif Indonesia. Jurnal Lex Privatum , 1 (1), 12–25.
Mawardi.  (2015). Realisasi  Tujuan  Pernikahan  Menurut  Syariat  Islam  pada  Kehidupan Berumah  Tangga  (Penelitian  Terhadap  Berumah  Tangga  pada  Masyarakat  di  Desa Pusaka  Rakyat  Taruma  Jaya  Kabupaten  Bekasi) .  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah.
Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In Remaja Rosdakarya (Issue 32). Remaja Rosdakarya.
Nisa,  H.,  &  Koentjoro.  (2017).  Some  Issues  About  Women  Who  File  for  Divorce  in  Aceh. Gender  Equality:  International  Journal  of  Child  and  Gender  Studies , 23 (9),  75–85. https://doi.org/10.7748/nm.23.9.12.s14 Nurrahman,  M.  Y.  (2016). Perbedaan  Penyebab  Perceraian  Bgi  Wanita  Bekerja  dan  Tidak Bekerja di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2013-2015 . Nuryoto, S. (1998). Perbedaan Prestasi Akademik Antara Laki-Laki dan Perempuan Studi di Wilayah Yogyakarta. Jurnal Psikologi , 16 (2), 16–24.
Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa. Jurnal Penelitian Humaniora , 16 (1), 72–85. Rahmayati, T. E. (2020). Konflik Peran Ganda pada Wanita Karier. Juripol (Jurnal  Institusi Politeknik Ganesha Medan) , 3 (1), 152–165.
https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10920
Sanjaya,  U.  H.,  &  Faqih,  A.  R.  (2017). Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia (I).  Gama Media. Sarmadi, H. A. S. (2013). Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni) . Aswaja Pressindo. Shalihin, N., & Firdaus, F. (2019).  Transformasi Gender: Strategi  Pembebasan  Perempuan dari  Jerat  Pembangunan  dan  Kapitalisme. Sawwa:  Jurnal  Studi  Gender , 14 (1),  109– 140. https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.3366 Sholichah, A. S. (2016). Pendidikan Asertif Gender dalam Perspektif Al-Qur’an . Institut PTIQ. Simbar, F. K. (2016). Fenomena Konsumsi Budaya Korea Pada Anak Muda Di Kota Manado. Jurnal Holistik , 10 (18), 1–12.
Sulaeman, M. (2015). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosiologi . Yuliantri,  A.  T.  (2020). Praktik  Penyelesaian  Sengketa  Harta  Setelah  Perceraian  Antara Suami  Pengangguran  dan  Istri  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Masyarakat  Desa  Samura Kecamatan  Kabanjahe  Kabupaten  Karo  (Tinjauan  Kompilasi  Hukum  Islam .  Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.