## EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN RAWAT JALAN NON- SPESIALISTIK BAGI PESERTA BPJS DI PUSKESMAS RAMBAH HILIR I KABUPATEN ROKAN HULU
Jihan Natassa 1 , Ummil Munawaroh 2
1,2 Program Studi Kesehatan Masyarakat STIKes Hang Tuah Pekanbaru

## ABSTRACT
Referral  health  is  changing  authority  and  responsibilities  in  reciprocal  ,  both  horizontal  and vertical  synchronization  and  structural  and  functional  on  the  disease  or  problem. Based  on  data obtained from Health Sosial Security Organizer that the number of non-specialist outpatient referrals for  sosial  Security  administrator  participants  in  the  Public  Health  Center  Reaching  Downstream  I falls into the unsafe zone. This is because the number of referrals exceeds the predetermined target, which is 5.95% while the achievement target is 5%. This will affect the performance and service of the Puskesmas itself. The purpose of this study was to find out how the evaluation of the implementation of  the  Sosial  Security  Administrator  program,  especially  in  the  non-specialist  outpatient  referral system for BPJS participants in the Public Health Center of Rambah Hilir I in Rokan Hulu Regency in 2018.  The  results  of  the  study  found that  the  availability  of  human resources  is still  lacking and  not evenly  distributed,  the  facilities  and  infrastructure  are  still  incomplete,  medicines  are  still  not available,  the  outpatient  referral  is  in  accordance  with  the  referral  flow  but  there  are  still  many references  from  the  patient's  own  request.  Follow-up  has  been  done  by  the  Public  Health  Center  in the  form  of socialization  to  across  sectors  and  communities.  The  conclusion  of  this  study  is  that  the availability  of  human  resources,  infrastructure  and  medicines  at  the  Public  Health  Center  is downstream  I  not  in accordance  with  Minister  of  Health  Regulation Number  75  of  2014  concerning Public  Health  Center,  there  are  still  many  that  need  to  be  equipped  and  provided  at  Public  Health Center  of  Rambah  Hilir  I.  Regarding  the  implementation  of  outpatient  referral  systems  for  BPJS participants  at  the  Public  Health  Center  of  Rambah Hilir  I  are  in  accordance  with the  set  path,  but because of the many referrals originating from the patient's own request resulting in a high number of referrals at the Public Health Center of Rambah Hilir I.

## Keywords: Evaluation, Human Resources, Facilities and infrastructure, drugs, reference

## PENDAHULUAN
Fasilitas  kesehatan  adalah  fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  digunakan  untuk menyelenggarakan upaya pelayanan  kesehatan perorangan,  baik  promotif,  preventif,  kuratif maupun  rehabilitatif  yang  dilakukan  oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah ataupun masyarakat.  Sedangkan  pelayanan  kesehatan tingkat  pertama  adalah  pelayanan  kesehatan perorangan  yang  bersifat  non  spesialistik (primer)  meliputi  rawat  jalan  maupun  rawat inap,  seperti  Puskesmas  atau  yang  setara, Praktek  Dokter,  Praktek  Dokter  Gigi,  Klinik Pratama  atau  yang  setara  termasuk  fasilitas kesehatan  tingkat  pertama  milik  TNI/  POLRI dan  Rumah  Sakit   Kelas  D Pratama atau  yang setara.
Rujukan  kesehatan  adalah  pelimpahan wewenang  dan  tanggungjawab  secara  timbal balik,  baik  horizontal  dan  vertical  maupun structural  dan  fungsional  terhadap  kasus penyakit atau permasalahan. Rujukan kesehatan berkaitan  dengan upaya pencegahan dan  peningkatan  kesehatan  (sarana,  teknologi dan operasional) (Kemenkes, 2012).
Rujukan  vertical  merupakan  rujukan antar  pelayanan  kesehatan  yang  berbeda tingkatan  dapat  dilakukan  dari  tingkatan pelayanan  yang  lebih  rendah  ke  pelayanan yang  lebih  tinggi  atau  sebaliknya.  Sedangkan rujukan  horizontal  adalah  ujukan  antar pelayanan    kesehatan  dalam  satu  tingkatan, dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai
dengan  kebutuhan  pasien  karena  keterbatasan fasilitas,  peralatan  ataupun  ketenagaan  yang sifatnya  sementara  atau  menetap  (PMK  No. 001 Tahun 2012).
Kesiapan  pelayanan  dalam  program BPJS  masih  banyak  yang  perlu  diperhatikan terutama  dalam  system  rujukan  peserta  BPJS di  Puskesmas.  Adapun  yang  menjadi  penentu dalam kesuksesan program BPJS sebagaimana yang  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan  No.  75  Tahun  2014    yaitu ketersediaan  sumber  daya  manusia  misalnya Dokter  atau  tenaga  kesehatan  lainnya  serta memiliki  kompetensi  di  bidangnya  masing-
masing,  ketersediaan  sarana  dan  prasarana serta  pembiayaan  kesehatan  di  Puskesmas  itu sendiri.
Penilaian terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (BPJS) di Puskesmas dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu: angka  kontak  peserta  BPJS  di  FKTP  atau  di Puskesmas,  rasio  rujukan  rawat  jalan  non spesialistik dan rasio peserta Prolanis (Program  Pengelolaan  Penyakit  Kronis)  yang rutin berkunjung ke FKTP.
Berdasarkan data dari Dinas kesehatan Kabupaten Rokan Hulu diperoleh data sebagai berikut:

## Tabel 1.  Rekap Hasil Penilaian Kinerja FKTP sampai bulan September 2018
No Puskesmas Rasio AK Rasio RPPB Rasio RNS % Pemba yaran Kapita si Rata2 Penca pa Ian Rata2 Penca pa ian Rata2 Pencap a Ian 1 Ujung Batu 168,54 Aman 84 Aman 0,08 Aman 100% 2 Rambah Samo I 157,35 Aman 96,75 Aman 0,00 Aman 100% 3 Pendalian IV Koto 156,24 Aman 0,00 Tidak Aman 0.00 Aman 95% 4 Kepenuhan 142,87 Tidak Aman 71,49 Aman 4,05 Aman 95% 5 Kunto Darussalam 120,32 Tidak Aman 52,87 Aman 0.00 Aman 95% 6 Rambah 21,88 Tidak Aman 58,33 Aman 0.00 Aman 95% 7 Tandun I 124,40 Tidak Aman 25,49 Tidak Aman 1,30 Aman 92,5% 8 Tandun II 95,67 Tidak Aman 42,36 Tidak Aman 0,78 Aman 92,5% 9 Rambah Hilir II 66,43 Tidak Aman 0.00 Tidak Aman 4,16 Aman 92,5% 10 Kabun 37,63 Tidak Aman 0.00 Tidak Aman 0.00 Aman 92,5% 11 Rokan IV Koto 25,79 Tidak Aman 39,22 Tidak Aman 0,90 Aman 92,5% 12 Rambah Samo II 16,98 Tidak Aman 0.00 Tidak Aman 0.00 Aman 92,5% 13 Tambusai Utara I 11,34 Tidak Aman 0.00 Tidak Aman 0.00 Aman 92,5% 14 Tambusai 10,35 Tidak Aman 0.00 Tidak Aman 0.00 Aman 92,5% 15 Kepenuhan Hulu 7,51 Tidak Aman 2,22 Tidak Aman 1,08 Aman 92,5% 16 Tambusai Utara II 3,33 Tidak Aman 0.00 Tidak Aman 1,19 Aman 92,5%
17 Rokan IV Koto II 0.00 Tidak Aman 0.00 Tidak Aman 0.00 Aman 92,5% 18 Rambah Hilir I 17,21 Tidak Aman 3,51 Tidak Aman 5,95 Tidak Aman 90% 19 Bangun Purba 17,04 Tidak Aman 0.00 Tidak Aman 10,34 Tidak Aman 90% 20 Pagaran Tapah Darussalam 8,38 Tidak Aman 7,41 Tidak Aman 6,48 Tidak Aman 90% 21 Bonai Darussalam 1,51 Tidak Aman 0.00 Tidak Aman 7,69 Tidak Aman 90%
Berdasarkan  data  di  atas  dapat  dilihat bahwa  pelaksanaan  program  BPJS  di  FKTP masih  banyak  yang  belum  mencapai  target. Hal  ini  lah  yang  perlu  di  evaluasi  bagaimana program  BPJS  terutama  sistem  rujukan  yang diterapkan  oleh  Puskesmas  Rambah  Hilir  I kepada  peserta  BPJS  yang  berkunjung  ke Puskesmas.
Puskesmas  Rambah  Hilir  I  merupakan salah  satu  Puskesmas  yang  berada  di Kecamatan  Rambah  Hilir  I  Kabupaten  Rokan Hulu yang memiliki jumlah penduduk sebanyak.  Berdasarkan  hasil  survey  awal  di Puskesmas  Rambah  Hilir  I,  diperoleh  data sebagai berikut:
Tabel 2. Rekap kasus Rujukan di Puskesmas Rambah Hilir I Januari-Desember 2018
No Bulan Pencapaian Rata2 Rasio Rujukan semua kasus 1. Januari 58,3% 2. Pebruari 51,6% 3. Maret 52,6% 4. April 23,6% 5. Mei 26,3% 6. Juni 14% 7. Juli 27,3 8. Agustus 26% 9. September 26% 10. Oktober 24,6% 11. November 18% 12. Desember 17,3%
Berdasarkan  data  di  atas  dapat  dilihat bahwa  pelaksanaan  rujukan  bagi  peserta  BPJS di Puskesmas Rambah Hilir I masih dikategorikan  tinggi  sedangkan  target  rasio rujukan  rawat  jalan  non  spesialistik  yang sudah  ditentukan  oleh  pihak  BPJS  kepada Pihak Puskesmas yaitu kurang dari 5%..
Masih  tingginya  angka  rujukan  rawat  jalan non  spesialistik  bagi  peserta  BPJS  di Puskesmas Rambah Hilir I sangat berpengaruh pada  kinerja  dan  pelayanan  Puskesmas  itu sendiri.  Hal  ini  lah  yang  menjadi  alasan peneliti untuk mengetahui bagaimana sebenarnya  pelaksanaan  system  rujukan  di Puskesmas  Rambah  Hilir  I  Kabupaten  Rokan
Hulu  tahun  2018. Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  evaluasi  pelaksanaan  program BPJS  khususnya  dalam  system  rujukan  rawat jalan  non  spesialistik  menurut  Permenkes nomor  75  tahun  2014  bagi  peserta  BPJS  di Puskesmas  Rambah  Hilir  I  Kabupaten  Rokan Hulu tahun 2018.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif.  Penelitian dilakukan di Puskesmas Rambah  Hilir  I  Kabupaten  Rokan  Hulu dimulai  dari  Bulan  Januari-Pebruari  2019. Subjek  dalam  penelitian  ini  berjumlah  3 orang terdiri dari Kepala Puskesmas,
Pengelola Program dan peserta rujukan.Instrumen penelitian merupakan alat- alat yang akan digunakan untuk pengumpulan  data.  Instrumen  ini  dapat berupa kuesioner, formulir observasi,
formulir-formulir  yang  berkaitan  dengan pencatatan data dan sebagainya.

## HASIL Hasil Penelitian dari Observasi
Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di
Puskesmas Rambah Hilir I adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Pedoman Observasi Di Puskesmas  Rambah Hilir I Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018
No Kriteria Penerapan Penerapan Keterangan Ya Tidak 1. Petugas/ SDM a. sesuai dengan standar b. Memiliki kompetensi di bidangnya √ √ 2. Sarana dan prasarana
a. Sesuai dengan standar b. Digunakan sesuai dengan fungsinya c. Mudah dijangkau √
√ √
3. Obat-obatan
a. Tersedia sesuai kebutuhan
b. Di kelola secara baik
c. Digunakan sesuai diagnosa √ √ √ 4. Pelaksanaan  sistem  rujukan  rawat jalan  non-spesialistik  di  Puskesmas Rambah Hilir I
a. Dilakukan sesuai alur rujukan b. Pencatatan dan pelaporan √ √ 5. Evaluasi  pelaksanaan  sistem  rujukan rawat  jalan  non  spesialistik  di Puskesmas Rambah hilir I
a. Adanya  evaluasi  program  dengan pihak terkait
b. Adanya tindak lanjut/ feedback
√

## √
Sumber: Data Primer Puskesmas Rambah Hilir I Tahun 2018
Berdasarkan  tabel  3  di  atas  dan  hasil observasi penulis selama melakukan penelitian di  Puskesmas  Rambah  Hilir  I,  dapat  dilihat bahwa  SDM  di  Puskesmas  Rambah  Hilir  I belum  sesuai  dengan  Permenkes  Nomor  75 Tahun  2014.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  segi penempatan,  tanggung  jawab  yang  belum sesuai  dengan  kompetensi  yang  dimiliki. Penempatan  yang  belum  merata  menjadi penyebab munculnya masalah belum tercapainya kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan  standar  yang  berlaku.  Jumlah  tenaga memang banyak namun kebanyakan
merupakan tenaga suka rela (TKS). Kemudian tenaga  sanitasi,  tenaga  kesehatan  masyarakat (Promkes) dan gizi juga masih dibutuhkan.
Dari  segi  sarana  dan  prasarana  juga masih belum sesuai  dengan standar yang telah ditetapkan.  Seperti  masih  ada  alat-alat  yang seharusnya  sudah  diganti  tetapi  masih  tetap digunakan.  Namun  dari  segi  keterjangkauan Puskesmas  Rambah  Hilir  I  masih  bisa dijangkau  oleh  masyarakat  karena  Puskesmas berada  di  pusat  kecamatan  dan  dekat  dengan pemukiman.
Ketersediaan  obat-obatan  di  Puskesmas
Rambah Hilir I juga masih terbatas, pemberian obat-obatan  sudah  sesuai  dengan  diagnose Dokter.  Penyimpanan  obat  sudah  tertata dengan baik.
Dalam  hal  pelaksanaan  system  rujukan, rujukan  sudah  sesuai  dengan  alur  yang  telah ditetapkan,  namun  masalahnya  masih  banyak rujukan  karena permintaan dari pasien sendiri. Pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh Pcare setiap  bulan  dan  dilaporkan  ke  pihak  BPJS melalui aplikasi online.
Untuk  evaluasi  program  di  Puskesmas selalu  dilakukan  setiap  6  (enam)  bulan  sekali
untuk melihat sejauh mana program dilaksanakan.  Dan  feedback  seperti  sosialisasi ke  lintas  sector  sudah  dilakukan  oleh Puskesmas Rambah Hilir I.

## Hasil Penelitian dari Wawancara
Pada  penelitian  ini  penulis  melakukan wawancara terhadap 4 (emapat) orang informan  yang  terdiri  dari  1  (satu)  orang Kepala  Puskesmas,  1(satu)  orang  Pcare,  2 (dua)  orang  pasien  rujukan.  Informan  dalam penelitian ini berumur antara 28-38tahun. Tabel 4. Karakteristi Informan No Informan Kode Informan Jenis Kelamin Pendidikan 1. Kepala Puskesmas Kp Perempuan S1 2. Pcare Pc Perempuan D-III 3. 4 Pasien Pasien P1 P2 Laki-laki Perempuan S1 SMA Sumber: Data Primer Penelitian di Puskesmas Rambah Hilir I

## SDM
Berdasarkan
wawancara terhadap informan  dikteahui  ketersediaan  SDM  di Puskesmas Rambah Hilir I masih belum sesuai dengan  kebutuhan  dan  dari  segi  penempatan dan  tanggung  jawab  belum  sesuai  dengan kompetensi yang dimiliki.

## Sarana dan Prasarana
Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap informan  utama  dan  pendukung,  terkait dengan  sarana  dan  prasarana  diketahui  sarana dan  prasarana  di  Puskesmas  Rambah  Hilir  I sebenarnya masih belum sesuai dengan standar yang ada. Puskesmas masih banyak kekurangan  terutama  ruangan,  namun  apa yang  tersedia  di  puskesmas  selama  masih  bisa diberdaya akan diberdayakan mengingat kondisi  yang ada. Kalau untuk keterjangkauan karena  Puskesmas  ini  memiliki  8  desa  ada beberapa  desa  yang  harus  melewati  aliran sungai  untuk  sampai  ke  Puskesmas  induk. Namun  untuk  memudahkan  akses  pelayanan kesehatan masih ada Pustu yang buka di setiap desanya  sehingga  masyarakat  tidak  perlu  ke puskesmas induk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup di Pustu saja sudah bisa .

## Obat-obatan
Ketersediaan  obat-obatan  Puskesmas sebenarnya  masih  kekurangan,  tetapi  karena adanya dana BPJS dapat mendukung penyediaan obat-obatan di Puskesmas walaupun  tidak  sepenuhnya  tapi  setidaknya membantu  pembiayaan  penyediaan  obat- obatan  di  Puskesmas  Rambah  Hilir  I  ini. Kemudian  pemberian  obat  kepada  pasien diberikan  sesuai  dengan  diagnose  yang  telah ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan .

## Pelaksanaan Sistem Rujukan
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan kepada informan mengenai “Bagaimana  pelaksanaan  system  rujukan  di Puskesmas  Rambah  Hilir  I,  apakah  sudah sesuai dengan alur yang telah ditetapkan?”
Informan 2 (Pc) menjawab:
“ Pelaksanaan system rujukan rawat jalan non  spesialistik  sudah  dilakukan  sesuai dengan  alur,  misalnya  pasien  datang  ke Puskesmas  dengan  membawa  kartu  BPJS kemudian  mendaftar  di  bagian  pendaftaran, selanjutnya  pasien  ke  poli  pelayanan  disana pasien  diperiksa  dan  didiagnosa  Dokter, kemudian  pasien  melaporkan  ke  saya  selaku Pcare  untuk  melihat  apakah  pasien  tersebut dirujuk  atau  hanya  rawat  jalan,  kalau  pasien dirujuk  akan  disiapkan  surat  rujukannya  dan
saya  selaku  Pcare  langsung  mengentri  data pasien rujukan di aplikasi BPJS online”(Pc). Hal  ini  sama  dengan  Pasien  1  (pc)  yang mengatakan:
“Nah pertama saya datang saya langsung menuju  ke  bagian  pendaftaran  dengan menunjukkan kartu BPJS saya, kemudian saya di  arahkan  ke  bagian  poli  umum  untuk diperiksa,  selanjutnya  Dokter  menentukan penyakit  saya  kemudian  saya  di  arahkan kembali  ke  bagian  pendaftaran,  selanjutnya petugas memberikan saya surat rujukan” (P1).
Sedangkan Pasien 2 (P2) menjawab:
“pertama  saya  langsung  ke  bagian pendaftaran,  saya  menunjukkan  kartu  BPJS, kemudian  saya  langsung  menuju  ke  poli Umum  untuk  diperiksa  Dokter,  setelah  Dokter menentukan  penyakit  saya  kemudian  saya memberikan  hasil  pemeriksaan  ke  bagian depan  bagian  pendaftaran,  kemudian  mereka mengeluarkan surat rujukan untuk saya” (P2) . Pelaksanaan  system  rujukan  rawat  jalan non  spesialistik  di  Puskesmas  Rambah  Hilir  I sudah  sesuai  dengan  alur  rujukan  BPJS  di Puskesmas.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan kepada informan mengenai “Kenapa angka  rujukan  di  Puskesmas  Rambah  Hilir  I masih  tinggi?  Apakah  karena  anjuran  dari Dokter atau permintaan pasien sendiri?” Informan 1 (Kp) mengatakan:
“Tingginya  angka  rujukan  di  Puskesmas Rambah  Hilir  I  dikarenakan  banyaknya pemintaan  pasien,  Kita  tau  bahwa  Puskesmas Rambah  Hilir  I  ini  dekat  dengan  Kabupaten, banyak  masyarakat  yang  beranggapan  bahwa kalau  mereka  dirujuk  mereka  langsung mendapat pelayanan ke Dokter spesialis, pada hal  kita  tahu  bahwa  ada  144  penyakit  yang sebenarnya  tidak  boleh  dirujuk  karena  masih bisa ditangani di Puskesmas, jadi kalau pasien melakukan  control  ulang  ke  Rumah  sakit pasien  akan  meminta  rujukan  kembali  ke Puskesmas,  nah  ini  lah  yang  mengakibatkan tingginya  angka  rujukan  rawat  jalan  di Puskesmas Rambah hilir I ini” (Kp).
Informan  2  (Pc)  menanggapi  hal  yang  sama dengan mengatakan:
“Sebenarnya  rujukan  pasien  sesuai  dengan indikasi  medis,  namun  lebih  banyak  ke permintaan  sendiri,  banyak  pasien  yang meminta  rujukan  pada  hal  sebenarnya  masih bias  ditangani  di  Puskesmas,  kemudian rujukan ini sebenarnya berlaku selama 3 (tiga) bulan,  namun  pada  saat  pasien  ingin
melakukan  control  ulang  banyak  pasien  yang meminta  rujukan  kembali  ke  Puskesmas dengan alasan surat rujukannya hilang, itu lah yang  mengakibatkan  tingginya  angka  rujukan di puskesmas ini” (Pc).
Pasien 1 (P1) menjawab:
“Saya  melakukan  rujukan  di  Puskesmas Rambah  Hilir  I  karena  saya  ingin  berobat  ke Dokter Spesialis di Rumah sakit. Saya merasa kalau  saya  berobat  ke  Dokter  spesialis penyakit  yang  saya  derita  lebih  cepat diketahui dan cepat diobati” (P1).
Sedangkan Pasien 2 (P2) mengatakan:
“Saya  meminta  rujukan  karena  keinginan sendiri,  karena  Rumah  sakit  dekat  dari  sini saya lebih memilih langsung berobat ke rumah sakit saja” (P2).
Banyaknya  permintaan  pasien  untuk dirujuk mengakibatkan tingginya angka rujukan  di  Puskesmas  sehingga  masuk  ke dalam  zona  tidak  aman.  Hal  ini  juga  akan berpengaruh  pada  kinerja  Puskesmas  Rambah Hilir I.

## Tindak  Lanjut/  feedback  dari  belum tercapainya  target  pelaksanaan  system Rujukan
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan kepada informan mengenai “Bagaimana  tindak  lanjut/  feedback  yang  bisa dilakukan  oleh  pihak  Puskesmas  dalam menurunkan angka rujukan?
Informan 1 (Kp) mengatakan:
“Kami  sudah  menyampaikan  kepada lintas  sector  secara  langsung  dan  juga  sudah disosialisasikan  ke  masyarakat  bahwa  di Puskesmas  ini  sudah  ada  Dokter  dan  disini juga  sudah  ada  obat,  jadi  selagi  masih  bisa kami  tangani  sebenarnya  pasien  tidak  perlu dirujuk.  Kemudian  kami  berharap  untuk  ke depannya kami lebih giat lagi mensosialisasikan  kepada  lintas  sector  dan juga kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat  yang  beranggapan  bahwa  di Puskesmas  tidak  ada  Dokter  yang  ada  hanya perawat  atau  Bidan  pada  hal  kan  di Puskesmas sudah ada Dokter yang menangani” (Kp).
Informan  2  (Pc)  menanggapi  pertanyaan tersebut dengan mengatakan:
“Kalau menurut saya supaya pelaksanaan  program  BPJS  terutama  system rujukan  terlaksana  sesuai  dengan  yang  telah ditetapkan Perlu dilakukan pelatihan bersama dengan  Dokter  juga  supaya  program  lebih
sinkron,  jadi  Dokter  juga  perlu  menekankan kepada  pasien  bahwa  penyakit  yang  masih bisa  ditangani  di  Puskesmas  tidak  perlu dirujuk  ke  Rumah  sakit  karena  Puskesmas juga menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan. (Pc).
Informan 3 (P1)  mengatakan:
“Harapan  saya  kepada  Puskesmas Rambah Hilir I supaya memberikan pelayanan lebih  baik  lagi,  Dokternya  dapat  memeriksa penyakit  yang  diderita  dan  obat-obatan  juga tersedia di Puskesmas” (P1).
Sedangkan Informan 4 (P2) menjawab: “saya berharap Puskesmas lebih banyak penyuluhan  ke  masyarakat  karena  sepertinya masih  banyak  yang  belum  tau  pelayanan  di Puskesmas itu seperti apa, Dokternya bagaimana ketersediaan obatnya seperti apa” (P2).
Pada  intinya  Puskesmas  Rambah  Hilir  I perlu mensosialisasikan ke masyarakat tentang pelayanan  apa  saja  yang  bisa  dilakukan  di Puskesmas.  Terutama  dalam  memberikan pelayanan  kesehatan.  Menyediakan  tenaga kesehatan  yang  lengkap  dan  kompeten  di bidangnya,  menyediakan  sarana  dan  prasarana yang memadai, menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan  Jika  Puskesmas  sudah  melengkapi semua  fasilitas  kesehatan  otomatis  angka rujukan  pasien  bisa  menurun  dan  pelaksanaan system  rujukan  rawat  jalan  terlaksana  sesuai dengan  indikasi  sehingga  program  BPJS terlaksana dengan baik untuk ke depannya.

## PEMBAHASAN Ketersediaan SDM di Puskesmas Rambah Hilir I
Berdasarkan  hasil  wawancara  mengenai evaluasi  pelaksanaan  system  rujukan  rawat jalan  non-spesialistik  bagi  peserta  BPJS  di Puskesmas  Rambah  Hilir  I,  dapat  diketahui bahwa  ketersediaan  SDM  di  Puskesmas Rambah  Hilir  I  masih  belum  sesuai  dengan Permenkes  Nomor  75  Tahun  2014  bahwa Puskesmas setidaknya memiliki 2 Dokter.
Dan  dari  hasil  observasi  yang  telah dilakukan  dapat  dilihat  dari  segi  penempatan, tanggung  jawab  yang  belum  sesuai  dengan kompetensi  yang  dimiliki.  Penempatan  yang belum  merata  menjadi  penyebab  munculnya masalah  belum  tercapainya  kualitas  dan kuantitas  SDM  sesuai  dengan  standar  yang berlaku.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Nining  Talib  (2017)  dalam
penelitiannya menyebutkan bahwa keterbatasan  SDM  berpengaruh  terhadap pelayanan  kesehatan  dan  pelaksanaan  rujukan pasien BPJS di Puskesmas.
Sumber  daya  manusia  adalah  individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi,  baik  institusi  ataupun  perusahaan dan  berfungsi  sebagai  asset  yang  harus  dilatih dan  dikembangkan  kemampuannya.  Sumber daya  manusia  dapat  dinilai  dari  segi  kualitas dan kuantitasnya. Kuantitas SDM menyangkut jumlah  SDM  (penduduk)  sedangkan  kualitas menyangkut  mutu  sumber  daya  manusia tersebut, yang menyangkut kemampuan nonfisik (kecerdasan dan mental).
Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan bahwa  tingginya  angka  rujukan  rawat  jalan non-spesialistik  di  Puskesmas  Rambah  Hilir  I dipengaruhi oleh kurangnya ketersediaan SDM terutama  tenaga  Dokter,  karena  dalam  hal  ini Dokter sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan dan pelaksanaan rujukan di Puskesmas  Rambah  Hilir  I.  Untuk  itu diharapkan
Pihak Puskesmas dapat mengusulkan  penyediaan  Tenaga  kesehatan terutama  Dokter  kepada  Pihak  terkait  yaitu Dinas Kesehatan sehingga pelaksanaan pelayanan  kesehatan  berjalan  sesuai  dengan yang  diharapkan,  terutama  mengenai  system rujukan  yang  dapat  dikelola  dengan  baik sehingga Puskesmas Rambah Hilir I memenuhi  target  rujukan  sesuai  dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

## Ketersediaan Sarana dan prasarana
Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap informan  dan  observasi  yang  telah  dilakukan dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di Puskesmas Rambah Hilir I belum sesuai  dengan  Permenkes  Nomor  75  Tahun 2014. Peralatan di Puskesmas harus memenuhi persyaratan  seperti  standar  mutu,  keamanan, keselamatan, memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan diuji  serta  dikalibrasi  secara  berkala  oleh institusi  penguji  dan  pengkalibrasian  yang berwenang.  Sedangkan  untuk  Puskesmas Rambah  Hilir  I  sendiri  dari  ketersediaan bangunan  yang  masih  minim,  Puskesmas Rambah  Hilir  I  menggunakan  aula  sebagai IGD  Puskesmas.  Namun  disamping  itu  sarana dan  prasarana  yang  ada  di  Puskesmas  masih bisa  diberdayakan  dan  masih  bisa  digunakan sesuai dengan fungsinya.
Selain  itu  Puskesmas  Rambah  Hilir  I
juga  masih  bisa  dijangkau  oleh  masyarakat. Walaupun  masih  ada  desa  yang  harus menyeberangi sungai untuk sampai ke puskesmas induk namun masih ada Pustu yang siap melayani masyarakat.
Penelitian Nining Talib (2017) mengemukan  bahwa  ketersediaan  fasilitas kesehatan  yang  memadai  dapat  meningkatkan kinerja puskesmas dalam melakukan pemeriksaan  kepada  pasien  dan  merupakan suatu  keharusan  untuk  proses  rujukan  yang dilakukan  akibar  keterbatasan  sarana  tersebut. Jika  sarana  dan  prasarana  kurang  lengkap maka  proses  mendiagnosis  pasien  akan terganggu  dan  hal  ini  menyebabkan  petugas kesehatan harus merujuk pasien ke rumah sakit sehingga akan berdampak peningkatan rujukan pasien  pada  rumah  sakit  penerima  rujukan tersebut.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian Josua  Tobing  (2015)  yang  mengemukan bahwa  jika  kekurangan  fasilitas  alat  medis  di pelayanan  primer  akan  membuat  pasien merasa  tidak  puas  dan  kecewa  sehingga berdampak  pada  tingginya  angka  rujukan  atau akan terjadi rujukan ke rumah sakit.
Sarana  merupakan  segala  sesuatu  yang dapat  dipakai  sebagai  alat  dalam  mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana yaitu segala  sesuatu  yang  merupakan  penunjang utama  terselenggaranya  suatu  proses  (usaha, pembangunan,  proyek).  Ketersediaan  sarana dan  prasarana  dalam  pelayanan  kesehatan merupakan  hal  yang  sangat  penting  guna mencapai penegakan diagnose dan pelaksanaan tindakan yang tepat.
Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan bahwa  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  di Puskesmas  Rambah  Hilir  I  merupakan penyebab tingginya angka rujukan di Puskesmas  Rambah  Hilir  I.  Diharapkan Puskesmas Rambah Hilir I dapat menyediakan sarana  dan  prasarana  baik  itu  berupa  ruangan ataupun  alat  kesehatan  yang  menunjang pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  sehingga Puskesmas  dapat  memberikan  pelayanan secara  maksimal  sesuai  dengan  kompetensi Puskesmas tanpa harus merujuk pasien.

## Ketersediaan Obat-obatan
Berdasarkan wawancara terhadap informan  dapat  diketahui  bahwa  ketersediaan obat-obatan  di  Puskesmas  Rambah  Hilir  I masih  terbatas,  masih  ada  obat-obatan  yang belum  tersedia  di  Puskesmas.  Sebenarnya
pengadaan obat-obatan di Puskesmas berdasarkan  permintaan  ke  pihak  Dinas kesehatan Kabupaten, namun pihak Puskesmas masih  merasa  belum  tercukupi.  Dikarenakan adanya  program  BPJS  jadi  dana  BPJS  bisa sedikit  membantu  dalam  hal  pengadaan  obat- obatan  di  Puskesmas.  Jika  obat  habis  pihak Puskesmas  dapat  segera  menyediakan  obat tersebut.
Dari  penelitian  Nining  Talib  (2017) dijelaskan  bahwa  jika  obat-obatan  yang dibutuhkan  tidak  tersedia  di  Puskesmas  maka akan diganti dengan obat-obatan lain. Jika obat pengganti  tidak  ada  maka  akan  diberi  rujukan untuk mendapat pengobatan yang sesuai.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian Josua  Tobing  (2015)  bahwa  banyak  pasien yang  seharusnya  bisa  diberikan  pelayanan  di Puskesmas  namun  harus  dirujuk  karena keterbatasan obat-obatan di Faskes.
Berdasarkan  UU  nomor  36  tentang kesehatan pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan  dan  keterjangkauan  pembekalan kesehatan  terutama  obat  esensial.  Namun kenyataannya  di  lapangan  masih  ada  Obat- obatan  yang  belum  tersedia  di  Puskesmas. Obat merupakan bahan yang dibutuhkan untuk penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan  dan  kontrasepsi  untuk  manusia. Untuk itu penyediaan obat-obatan di Puskesmas harus diperhatikan demi terselenggaranya  pelayanan  kesehatan  kepada pasien  dan  mempengaruhi  angka  rujukan pasien  di  Puskesmas  itu  sendiri,  Oleh  karena itu  dapat  disimpulkan  bahwa  tingginya  angka rujukan  di  Puskesmas  Rambah  Hilir  I disebabkan terbatasnya obat-obatan di Puskesmas  Rambah  Hilir  I.  Diharapkan  untuk kedepannya  Puskesmas  Rambah  Hilir  I menyediakan  obat-obatan  yang  dibutuhkan sesuai  dengan  kebutuhan  pasien  sehingga angka  rujukan  dapat  ditekan  dan  Puskesmas Rambah Hilir I mencapai target rujukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan  Sistem  Rujukan  Rawat  Jalan Non-Spesialistik  Bagi  Peserta  BPJS  Di Puskesmas Rambah Hilir I
Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap informan dan observasi yang dilakukan bahwa alur  rujukan  yang  dilakukan  pasien  di Puskesmas  Rambah  Hilir  I  sudah  sesuai dengan  alur  rujukan  yang  berlaku,  dimana
pasien  peserta  BPJS  melakukan  pendaftaran terlebih  dahulu  dengan  memperlihatkan  kartu BPJS  kepada  petugas  dan  selanjutnya  petugas mengarahkan pasien ke poli yang bersangkutan,  setelah  pasien  diperiksa  dan didiagnosa  oleh  Dokter  selanjutnya  pasien diarahkan  kembali  ke  meja  pendaftaran  dan memberikan  status  pasien  kepada  petugas Pcare,  kemudian  jika  pasien  harus  dirujuk maka  petugas  akan  mengeluarkan  surat rujukan kepada pasien.
Dari  segi  pencatatan  dan  pelaporan system  rujukan,  Pcare  Puskesmas  Rambah Hilir  I  sudah  menjalankan  aplikasi  BPJS online  yang  terhubung  langsung  dengan  pihak BPJS.  Pasien  yang  datang  berkunjung  ke Puskesmas  akan  langsung  dientri  ke  aplikasi begitu  juga  dengan  pasien  rujukan.  Pelaporan dilakukan  setiap  bulan  kepada  pihak  terkait dan  akan  dievaluasi  setiap  3  (tiga)  bulan sekali.  Jika  rasio  rujukan  melebihi  dari  target yang  telah  ditentukan  maka  akan  berdampak pada  kinerja  Puskesmas  itu  sendiri  sehingga biaya kapitasi Puskesmas akan dipotong.
Kemudian  dari  segi  pelaksanaan  system rujukan tingginya angka rujukan di Puskesmas Rambah Hilir I dikarenakan permintaan pasien itu  sendiri.  Pasien  yang  melakukan  rujukan beranggapan  bahwa  sarana  dan  prasarana  di Puskesmas  masih  kurang  sehingga  mereka lebih  mempercayai  Rumah  sakit  untuk melakukan  pemeriksaan.  Selain  itu  pasien yang  sudah  dirujuk  meminta  kembali  surat rujukan kepada pihak Pukesmas dengan alasan harus  control  ulang  pada  hal  surat  rujukan tersebut  berlaku  selama  3  (tiga)  bulan,  namun karena alasan hilang dan sebagainya menyebabkan pihak Puskesmas harus mengeluarkan surat rujukan kembali.
Penelitian Nining Talib (2017)
menyebutkan  bahwa  BPJS  Kesehatan  telah menetapkan  target  rujukan  yaitu  dibawah  5%, untuk  itu  Puskesmas  sebagai  penapis  rujukan pelayanan  kesehatan  perlu  di  tingkatkan  lagi. Penelitiannya juga mengemukan bahwa fungsi Puskesmas  yaitu  sebagai  barisan  terdepan dengan  kata  lain  sebagai  pelaksana  kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada masyarakat. Oleh karena itu fungsi Puskesmas sebagai  penapis  rujukan  pelayanan  kesehatan perlu ditingkatkan lagi.
Sesuai  dengan  Kemenkes  tahun  2012 rujukan  kesehatan  berkaitan  dengan  upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan
(sarana,  teknologi  dan  operasional).  Untuk  itu Puskesmas sebagai pelaksana kebijakan memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat dengan  mendahulukan  upaya  preventif  dan promotif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabititatif.  Berdasarkan  kesepakatan  dari pihak  BPJS  bahwa  Puskesmas  tidak  boleh melakukan  rujukan  jika  masih  bisa  ditangani di  Puskesmas.  Ada  144  diagnosa  penyakit yang  tidak  boleh  dirujuk  ke  faskes  lanjutan. Sedangkan  untuk  target  rujukan  rawat  jalan Puskesmas harus dibawah 5%.
Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan bahwa  Puskesmas  Rambah  Hilir  I  sudah melakukan  alur  rujukan  sesuai  dengan  alur rujukan  yang  telah  ditetapkan,  namun  masih banyak  rujukan  yang  berasal  dari  permintaan pasien sehingga dapat menyebabkan tingginya rasio  rujukan  rawat  jalan  non  spesialistik  di Puskesmas  Rambah  Hilir  I.  Sedangkan  untuk pencatatan  dan  pelaporan  Puskesmas  Rambah Hilir  I  selalu  melaporkan  pasien  rujukan melalui aplikasi Pcare yang terhubung langsung dengan pihak BPJS kesehatan.
Diharapkan  Puskesmas  Rambah  Hilir  I yang  berwenang  dalam  memberikan  rujukan kepada  pasien  untuk  lebih  tegas  dalam mengambil  keputusan  terkait  pelaksanaan rujukan  pasien,  sehingga  pasien  yang  dirujuk masuk  dalam  kategori  yang  harus  dirujuk  dan angka  rujukan  di  Puskesmas  dapat  diturunan untuk kedepannya.
Tindak  Lanjut/  feedback  dari  belum tercapainya  target  pelaksanaan  sIstem
Rujukan
Berdasarkan wawancara yang dilakukan  kepada  informan  adapun  tindak lanjut  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak Puskesmas  dalam  menurunkan  angka  rujukan di  Puskesmas  yaitu  melakukan  sosialisasi kepada Lintas sector dan masyarakat bahwa di Puskesmas  sudah  tersedia  Dokter  dan  obat- obatan  juga,  untuk  itu  selama  Puskesmas masih  bisa  menangani  pasien  maka  pihak Puskesmas  tidak  boleh  mengeluarkan  surat rujukan  kepada  pasien  kecuali  dalam  keadaan darurat.
Dari  hasil  observasi  yang  dilakukan Puskesmas  Rambah  Hilir  I  melaksanakan evaluasi  program  BPJS  setiap  3  (tiga)  bulan sekali  untuk  melihat  kinerja  Puskesmas  itu sendiri  dan  Puskesmas  sendiri  juga  sudah melakukan  tindak  lanjut  dalam  mengatasi masalah rujukan tersebut.
Berdasarkan  Permenkes  Nomor  80 tahun  2012  tentang  pedoman  pelakssanaan Program jaminan kesehatan nasional menyebutkan  bahwa  kendala  pelaksanaan jaminan  kesehatan  yang  masih  terjadi  yaitu system  rujukan  yang  belum  berjalan  secara optimal. Puskesmas sebagai pelaksana kebijakan sekaligus menjalankan upaya promotif  dan  preventif  tanpa  mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitative.
Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan bahwa  Puskesmas  Rambah  Hilir  I  telah melakukan  tindak  lanjut  dalam  menurunkan angka  rujukan  berupa  sosialisasi  kepada  lintas sector  dan  masyarakat  mengenai  bagaimana ketersediaan  SDM  berupa  Dokter  dan  tenaga medis  serta  sudah  tersedia  obat-obatan  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Diharapkan Puskesmas  Rambah  Hilir  I  bukan  hanya mensosialisasikan  kepada  masyarakat  tetapi juga menyediakan SDM, sarana dan prasarana serta  obat-obatan  yang  berkualitas  untuk masyarakat  sehingga  pasien  terlayani  di Puskesmas tanpa harus dirujuk.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  tentang  Evaluasi  Pelaksanaan Sistem  Rujukan  Rawat  Jalan  Non-Spesialistik Bagi Peserta BPJS di Puskesmas Rambah Hilir I  Tahun  2018,  maka  penulis  menarik kesimpulan bahwa:
Ketersediaan SDM di Puskesmas Rambah  Hilir  I  belum  sesuai  dengan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014. Dilihat dari segi  penempatan,  tanggung  jawab  yang  belum sesuai  dengan  kompetensi  yang  dimiliki merupakan  masalah  yang  dihadapi  oleh Puskesmas  Rambah  Hilir  I.  Hal  ini  lah  yang mempengaruhi  tingginya  angka  rujukan  ke faskes lanjutan di Puskesmas Rambah Hilir I.
Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  di Puskesmas  Rambah  Hilir  I  belum  sesuai dengan  Permenkes  Nomor  75  Tahun  2014. Jumlah  ruangan  yang  masih  terbatas  serta  alat kesehatan  yang  masih  perlu  di  tambah merupakan  hal  yang  perlu  diperhatikan. Alasan  ini  lah  yang  menjadi  tingginya  angka rujukan di Puskesmas Rambah Hilir I.
Ketersediaan  obat-obatan  di  Puskesmas Rambah Hilir I masih terbatas, masih ada obat- obatan yang pengadaannya belum tercukupi di Puskesmas.  Hal  ini  mempengaruhi  tingginya angka  rujukan  di  Puskesmas  Rambah  Hilir  I karena  pasien  harus  di  rujuk  dengan  alasan
tidak tersedianya obat-obatan.
Pelaksanaan system rujukan di Puskesmas Rambah Hilir I sudah dilaksanakan sesuai  dengan  alur  rujukan,  namun  masih banyak  kasus rujukan berdasarkan permintaan pasien  sendiri,  hal  inilah  yang  mempengaruhi tingginya  angka  rujukan di  Puskesmas Rambah Hilir I.
Tindak  lanjut/  feedback  yang  telah dilakukan  oleh  pihak  Puskesmas  dalam menurunkan angka rujukan di Puskesmas yaitu dengan  melakukan  sosialisasi  kepada  Lintas Sektor  dan  masyarakat  mengenai  pelayanan yang bisa didapatkan di Puskesmas, menekankan kepada masyarakat bahwa selama Puskesmas masih bisa melayani penyakit yang diderita  pasien  maka  pasien  tidak  perlu  di rujuk  ke  Rumah  sakit  kecuali  dalam  keadaan darurat. Meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas  dengan  meyediakan  tenaga  Dokter dan juga obat-obatan di Puskesmas.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  saran yang bisa diberikan antaralain:
Diharapkan  adanya  penambahan  SDM terutama Dokter di Puskesmas Rambah Hilir I supaya  pasien  dapat  terlayani  sepenuhnya sesuai  dengan  diagnose  yang  telah  ditetapkan. Perlu  diperhatikan  penempatan,  kompetensi dan  tanggung  jawab  dari  SDM  itu  sendiri untuk kedepannya.
Diharapkan  Puskesmas  Rambah  Hilir  I dapat  melengkapi  sarana  dan  prasarana  untuk kedepannya,  alat  kesehatan  yang  rusak  atau belum  tersedia  di  Puskesmas  dapat  di  ganti supaya  pelayanan  medis  yang  diberikan kepada pasien lebih maksimal, sehingga angka rujukan dapat diturunkan untuk kedepannya.
Diharapkan  Puskesmas  Rambah  Hilir  I dapat menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan  pasien  di  Puskesmas  sehingga dapat  menumbuhkan  kepercayaan  kepada pasien,  dan  angka  rujukan  dapat  diturunkan untuk kedepannya.
Diharapkan  Puskesmas  Rambah  Hilir  I yang  berwenang  dalam  memberikan  rujukan kepada  pasien  untuk  lebih  tegas  dalam mengambil  keputusan  terkait  pelaksanaan rujukan  pasien,  sehingga  pasien  yang  dirujuk masuk  dalam  kategori  yang  harus  dirujuk bukan  karena  permintaan  sendiri.  Dengan begitu  maka  angka  rujukan  di  Puskesmas Rambah  Hilir  I  dapat  diturunkan  untuk kedepannya.
Diharapkan  Puskesmas  Rambah  Hilir  I banyak melakukan pendekatan kepada masyarakat mengenai pelayanan apa saja yang bisa  diberikan  di  Puskesmas,  karena  masih banyak  masyarakat  yang  belum  tau  bahwa Puskesmas  sudah  menyediakan  tenaga  Dokter dan  obat-obatan  yang  pelayanannya  bisa dijangkau oleh masyarakat.
Diharapkan Dinas Kesehatan
menanggapi  mengenai  ketersediaan  SDM, sarana  dan  prasarana  serta  obat-obatan  di Puskesmas Rambah Hilir I.
Dan  untuk  pihak  BPJS  dan  Dinas Kesehatan  supaya  melakukan  tindak  lanjut/ mengirimkan feedback kepada pihak Puskesmas sehingga pihak Puskesmas mengetahui berapa pencapaian indicator angka rujukan  rawat  jalan  non-spesialistik  dalam setiap  6  (enam)  bulan  sekali  dan  melakukan evaluasi  program  minimal  1  (satu)  kali  dalam setahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayuningtyas  Dumilah,  (2015). Kebijakan Kesehatan . Jakarta: Rajawali Pers BPJS  Kesehatan.  (2014). Dana Kapitasi  BPJS Kesehatan.
BPJS  Kesehatan. Panduan  Praktis  Sistem Rujukan Berjenjang . Budiono Agus. Evaluasi Implementasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional  Pada  Balai  Kesehatan  Paru Masyarakat (BKPM) Wilayah Semarang Terikat Kerja Sama dengan Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial
(BPJS  Kesehatan) . Jurnal  Manajemen
Kesehatan  Indonesia Vol.04  No.01. (2016). Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.
Hastuti  Permata  R,  dkk.  (2016). Asuransi Konvensional  Syariah  dan  BPJS .
Yogyakarta: Parama Publishing. Indrianingrum  Irawati,  dkk. Input  System Rujukan Badan Penyelenggara Jaminan  Social  (BPJS)  Kesehatan Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama (FKTP)  Kabupaten  Jepara Vol  2  No. 2  (2017).  STIKes  Muhammadiyah
Universitas Negeri Semarang
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.
(2015). Buku  Pegangan  Sosialisasi
Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN) dalam Sistem Jaminan SosialNasional .
Kurnia  Roni.  (2018).  Penerapan  KBK  pada FKTP JKN. Jakarta: BPJS Kesehatan. Notoatmodjo  Soekidjo.  (2012). Metodologi Penelitian  Kesehatan .  Jakarta:  Rineka
Cipta. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  2017 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus Fisik Bidang kesehatan Tahun Anggaran 2017 . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  75  Tahun  2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat . Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia  dan  Direktur  Utama  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  Nomor  HK.01.08/  III/  980/ 2017  Nomor  2  tahun  2017  tentang Petunjuk Teknis Pelaksananaan Pembayaran Kapitasi Pemenuhan Komitmen  Pelayanan  pada  Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  71  Tahun  2013 Tentang  Pelayanan  Kesehatan  Pada
Jaminan Kesehatan Nasional.
Simatur  Zulfa R,  dkk.  (2014). Panduan  Resmi Memperoleh  Jaminan  Kesehatan  dari BPJS . Jakarta: Visimedia Stikes  Hangtuah.  (2018). Panduan  Skripsi .
Pekanbaru: Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Suprianto Arip. Evaluasi Pelaksanaan Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Journal of  Government  and  Public  Policy Vol.4  No.1.  (2017).  Magister  Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tristanto Yudhapura. Kebijakan Sistem Rujukan Dalam Rangka Menyongsong
Jaminan  Kesehatan  Nasional. Jakarta: RS  Pendidikan  BUKR  Kementerian Kesehatan.
Umami Shafiatul L, dkk. Analisis Pelaksanaan Rujukan Rawat Jalan Tingkat Pertama Peserta BPJS Kesehatan Di Puskesmas Vol 6 No.2 (2017). Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.