http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada

## Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu

## ISSN 2656-7202 (P) ISSN 2655-6626 (O)
Volume 6 Nomor 1, Januari-Juni 2023
DOI: https://doi.org/10.35961/perada.v6i1.968

## AGAMA DAN MAKNA SOSIAL EKONOMI DAN POLITIKNYA (STUDI KASUS PENGELOLAAN ZAKAT DI SUMATERA BARAT)
Delmus Puneri Salim Institut Agama Islam Negeri Manado delmus.salim@gmail.com

## ABSTRAK
Agama merupakan way of life bagi umat Islam. Agama mengandung makna social ekonomi dan politik. Di Indonesia, pasca-Suharto  era,  agama telah  dimanifestasikan dalam berbagai  aspek, termasuk  salah  satunya  hukum  zakat.  Pemerintah  pusat  dan  daerah  telah  menetapkan peraturan-peraturan  terkait  pengelolaan  zakat,  baik  sebagai  sarana  untuk  mendistribusikan kesejahteraan  kepada  masyarakat  maupun  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan  sumber  daya keuangan  pemerintah.  Di  Sumatera  Barat,  zakat  adalah  bagian  penting  dari  strategi  daerah untuk  mengumpulkan  dana  untuk  program-program  yang  berkaitan  dengan  kemiskinan,  untuk program pengendalian bencana alam, serta untuk menangani akibat social dari krisis keuangan regional  dan  global.  Artikel  ini  mengeksplorasi  makna  social  ekonomi  dan  politik  zakat  di Sumatera  Barat.  Zakat  telah  menyediakan  sumber  pendapatan  daerah  yang  memungkinkan pemerintah  daerah  mengakumulasi  sumber  daya  alternatif  dengan  cara  memanfaatkan peningkatan  nilai-nilai  agama  di  masyarakat  dan  secara  selektif  mendistribusikannya  untuk meningkatkan popularitas mereka.
Religion  is  a  way  of  life  for  Muslims.  Religion  consists  of  social,  economic,  and  political meanings. In Indonesia, in  the Post-Suharto era, Islam has been manifested in  many aspects, including  zakat.  The  Indonesian  national  and  regional  governments  have  enacted  many regulations on zakat, both as a means to distribute welfare to the community and as a means to increase  regional  financial  resources.  In  West  Sumatra,  zakat  is  an  important  part  of  regional strategies  to raise  funds  for  programs  related  to  poverty,  for  natural  disaster  programs,  and  to deal  with  the  social  consequences  of  regional  and  global  financial  crises.  This  article  explores social, economic, and political meanings of zakat in West Sumatra. Zakat has provided a source of  regional  income  that  allows  local  governments  to  accumulate  alternative  resources  by utilizing  increased  religious  values  in  the  community  and  selectively  distributing  them  to increase their popularity.
Keywords: Religion, Zakat, Regional Regulations, Local Politics, and Socio-Economic Pressure.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada

## PENDAHULUAN
Zakat  telah  dipraktikkan  di  Indone- sia sejak zaman kerajaan Islam abad ketu- juh  belas. 1 Pada  saat  itu,  pengumpulan dan  distribusi  zakat  dikelola  oleh  pejabat agama (amil dan modin di tingkat desa dan penghulu  dan  naib  di  tingkat  yang  lebih tinggi),  serta  para  pemimpin  agama informal  seperti  kiai  dan  ulama.  Dana zakat digunakan oleh mereka yang terlibat langsung  dalam  pengumpulannya,  sebagai bentuk kompensasi sebagai pengganti gaji. Praktek-praktek tersebut berlanjut di masa  colonial,  meskipun  Belanda  baru mulai  terlibat  dalam  manajemen  zakat  di abad  kesembilan  belas.  Korespondensi antara  Snouck  Hurgronje  dan  pejabat  di Belanda  menunjukkan  bahwa  pemerintah kolonial  prihatin  bahwa  pejabat  pribumi, seperti  penghulu  dan  naib,  menyalah- gunakan  hasil  zakat,  dan  bahwa  tindakan mereka  akan  berdampak  negatif  pada otoritas  colonial. 2 Pada  akhirnya,  pada tahun  1893,  Belanda  memperkenalkan kebijakan  untuk  mencegah  penyalah- gunaan  zakat  oleh  pejabat  adat. 3 Belanda kemudian memperkenalkan peraturan baru yang  melarang  pejabat  adat  mengum- pulkan  zakat.  Kebijakan  ini  membuat setiap  orang  Muslim  bebas  untuk memutuskan apakah akan membayar zakat atau tidak, dan apakah akan membayarnya melalui lembaga keagamaan atau langsung kepada  penerima  manfaat  yang  mereka pilih. 4
1 Arskal  Salim,  “Muslim  Politics  in Indonesia's  Democratisation:  The  Religious Majority and the Rights of  Minorities in the Post- New Order Era,” Indonesia: Democracy and the Promise of  Good  Governance,  ed. Ross McLeod  dan  Andrew MacIntyre, (Singapore: ISEAS, 2007): 688.
2 Taufik  Abdullah,  “Zakat  Collection  and Distribution  in  Indonesia,” The  Voluntary  Sector  in Southeast  Asia, ed.  Mohamed  Ariff,  (Singapore: ISEAS, 1991).
3 Mohammad  Daud  Ali, Sistem  Ekonomi Islam:  Zakat  dan  Wakaf (Jakarta:  UI  Press,  1988):
32.
4 Snouck Hurgronje. 1992{1936}. Nasihat- nasihat  C.  Snouck  Hurgronje  Semasa  Kepegawaiannya
Lembaga  zakat  modern  pertama  di Indonesia  adalah  Bayt  Mal  Indonesia, didirikan  pada  masa  pendudukan  Jepang pada  tahun  1943  oleh  organisasi  politik dan  sosial  Islam  yang  disponsori  Jepang, Dewan  Tinggi  Islam  Indonesia  (Majlis Islam  A-la  Indonesia,  MIAI). 5 Di  Aceh, zakat  dikumpulkan  oleh  Pengadilan Syariah  (Mahkamah  Syariah),  yang  juga dibentuk  pada  awalnya  oleh  Jepang. Setelah  kemerdekaan,  pemerintah  Repub- lik  Indonesia  membentuk  Kementerian Agama  (dulu:  Departemen  Agama)  pada tahun 1946 (menggantikan Kantor Urusan Adat),  tetapi  pemerintah  Indonesia  tidak terlibat  dalam  pengelolaan  zakat  pada waktu  itu. 6 Pada  tahun  1959,  setelah diberikan  otonomi  khusus  oleh  peme- rintah  Indonesia,  Aceh  adalah  provinsi pertama  yang  melembagakan  zakat.  Di sini,  Baitul  Mal  didirikan  di  setiap  tingkat struktur  administrasi,  hingga  tingkat  desa. Namun, zakat fitr, bukan zakat mal, adalah target  utama  lembaga-lembaga  zakat tersebut. 7
Tidak  ada  langkah  lebih  lanjut  yang diambil untuk melembagakan zakat sampai jatuhnya  pemerintahan  Sukarno  dan terbentuknya  pemerintahan  Orde  Baru pada  tahun  1966-67.  Tak  lama  setelah pemerintahan  Orde  Baru  didirikan, Kementerian  Agama  mengusulkan  ran- cangan  undang-undang  zakat  yang memerintahkan  setiap  gubernur  untuk mendirikan  Baitul  Mal  di  setiap  provinsi. 8 Draf  tersebut  ditolak  oleh  Menteri Keuangan,  Frans  Seda,  pada  tahun  1967. Seda  percaya  bahwa  zakat  tidak  perlu diatur  melalui  undang-undang  nasional, dengan  alasan  bahwa  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  Kementerian  Agama
Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1880-1936 . Trans. Sukarsi. Original edition Ambtelijk Adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936 Jakarta: INIS.
5 Abdullah, Zakat Collection , hal. 57.
6 Salim, Muslim politics , hal. 689.
7 Abdullah, Zakat Collection , hal. 57.
8 Ali, Sistem Ekonomi Islam , hal. 36.
sudah cukup. Setahun kemudian, Kementerian  Agama  mengubah  fokus undang-undang  yang  diusulkannya  dari pemberlakuan undang-undang zakat menjadi  pembentukan  lembaga-lembaga zakat.  Mengikuti  saran  dari  Kementerian Keuangan, proposal yang direvisi dikeluarkan  sebagai  Peraturan  Menteri Agama  No.  4/1968,  di mana  kemunculan lembaga-lembaga dan komite-komite zakat akan  diatur. 9 Namun,  Presiden  Soeharto membatalkan  peraturan  tersebut  beberapa bulan  kemudian  dan  menginstruksikan Kementerian  Agama  untuk  membatalkan upayanya  mengelola  zakat.  Sebagai gantinya,  ia  menyatakan  dirinya  sebagai kolektor  zakat  secara  pribadi  dan menginstruksikan  perwira  militer  untuk mempersiapkan  pembentukan  yayasan zakat  nasional.  Presiden  Soeharto  juga mendorong pejabat publik dan pemerintah daerah untuk mendirikan lembaga zakat di kantor mereka masing-masing. 10 Inisiatif  Presiden  Suharto  adalah upaya  untuk  menghindari  tuntutan  untuk menerapkan  hukum  Islam,  dan  membuka peluang keterlibatan negara dalam pengelolaan  zakat.  Meskipun  menolak pengaturan  zakat  di  bawah  hukum nasional,  Presiden  Soeharto  membuka peluang  baru  untuk  pelembagaan  zakat oleh  pemerintah  daerah.  Badan  Amil Zakat  Infak  dan  Sedekah,  BAZIS, didirikan  setelah  presiden  mengirim  surat edaran ke semua kantor pemerintahan dan pemerintah  daerah  pada  tahun  1968,  dan menyarankan  agar  mendirikan  agen  zakat di  tempat  kerja  masing-masing.  BAZIS didirikan di Jakarta tahun 1968, Kalimantan  Timur  1972,  Sumatra  Barat 1973, Jawa Barat 1974, Kalimantan Selatan 1974, Sumatra Selatan, Lampung dan Aceh
1975,  Papua  1978,  Sulawesi  Utara  1985, dan  Sulawesi  Selatan  1985.  Lembaga- lembaga  zakat  semi-pemerintah  ini beroperasi paralel dengan sistem
9 Salim, Muslim politics , hal. 182.
10 Ibid.
pengumpulan dan distribusi zakat tradisional, di mana umat Islam membayar zakat  secara  sukarela  ke  organisasi- organisasi  Islam.  Pada  tahun  1980-an, sistem paralel ini berubah menjadi lembaga zakat berbasis perusahaan sukarela. 11 Setelah perubahan pendekatan pemerintahan  Orde  Baru  terhadap  Islam pada  akhir  1980-an,  Kementerian  Agama mulai  menawarkan  panduan  luas  tentang pengelolaan  zakat  dan  bantuan  terbatas untuk  berbagai  lembaga  zakat.  Sebagai bagian  dari  inisiatif  ini,  Kementerian Agama  mengeluarkan  Instruksi  Menteri No.  16/1989  dan  No.  5/1991  serta Keputusan Bersama Menteri No. 29/1991 dan  No.  47/1991  tentang  lembaga  zakat yang  ada,  yang  bersama-sama  berfungsi untuk memberikan dasar untuk agen zakat di  Indonesia.  Yang  penting,  bagaimana- pun,  instruksi  dan  keputusan  ini  memberi jalan  bagi  perubahan  sifat  lembaga  zakat dari  lembaga  yang  disponsori  pemerintah yang  mapan  ke  lembaga  lokal  non- pemerintah dan semi-otonom.
12
Pembayaran  zakat  tetap  bersifat  sukarela, dan  belum  ada  koordinasi  pengelolaan zakat dari pusat dan daerah. Undang-Undang No. 38/1999 tentang  Pengelolaan  Zakat  disahkan setelah  krisis  keuangan  Asia,  yang  telah meningkatkan  angka  kemiskinan  di Indonesia.  Undang-undang  ini  dikem- bangkan  dari  rancangan  Undang-undang yang  diusulkan  oleh  Kementerian  Agama pada  tahun  1967,  1985  dan  1991,  yang telah  ditolak  oleh  Presiden  Suharto. 13 Kementerian Agama menyerahkan rancangan  tersebut  pada  tahun  1999  ke parlemen  pada  tanggal  24  Juni  dan
11 Lihat  Salim, Muslim  politics ,  hal.  689, Abdullah, Zakat Collection ,  hal.  57.  dan  Ali,  Sistem Ekonomi Islam, hal. 36.
12 Salim, Muslim politics , 689.
13 Salim, The  Shift  in  Zakat  Practice  in Indonesia: from Piety to an Islamic Socio-political-economic System (Chiang Mai: Silkworm Books, 2008): hal 48.
undang-undang  itu  diberlakukan  pada bulan Desember pada tahun yang sama. 14
Undang-undang tersebut, yang tujuannya  untuk  membantu  pengumpulan dan  pendistribusian  zakat,  dan  meman- faatkan  konsep-konsep  agama  dalam mencapai  keadilan  sosial,  mendefinisikan zakat  sebagai  penyerahan  harta  oleh individu  atau  lembaga,  untuk  didistri- busikan  kepada  penerima  zakat.  Menurut undang-undang  tersebut,  perlu  untuk mengatur  pelembagaan  zakat  melalui undang-undang untuk mewujudkan potensi  zakat  sebagai  sumber  dana  dalam meningkatkan  kesejahteraan  bagi  warga negara  yang  kurang  beruntung.  Berdasar- kan  undang-undang  tersebut,  pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaganya memi- liki  kewenangan  untuk  membuat  lembaga zakat  yang  mengumpulkan  dan  mendis- tribusikan  zakat  di  setiap  tingkat  struktur peme-rintahan,  dengan  persyaratan  bahwa setiap  lembaga  zakat  yang  dibentuk memenuhi  persyaratan  pelaporan  kegia- tannya.  Ini  juga  memungkinkan  pendirian lembaga-lemba-ga  zakat  swasta  untuk mengumpulkan  dan  mendistribusikan zakat. Undang-undang tahun 1999 ini telah melegalkan  pendirian  lembaga  zakat  baik oleh  pemerintah  maupun  oleh  organisasi swasta.  Undang-undang  ini  mengama- natkan  pembentukan  dewan  pengawas yang  bertugas  mengawasi  lembaga  zakat berbasis pemerintah dan pembayaran zakat atas  aset  seperti  emas,  perak,  uang  tunai; perdagangan  dan  perusahaan,  produk pertanian,  perkebunan  dan  perikanan, pertambangan,  peternakan,  pendapatan dari  pekerjaan  dan  jasa,  dan  harta  karun. Undang-undang  ii  juga  menyebutkan sanksi  bagi  administrator  yang  gagal mencatat,  atau  membuat  kesalahan  dalam mencatat  hasil  zakat.  Meskipun  undang- undang ini mewajibkan pembayaran zakat, namun  tidak  menyebutkan  sanksi  bagi
yang tidak menunaikan kewajiban tersebut (Bab  7  Pasal  21).  Selain  itu,  Undang- undang  ini  tidak  menominasikan  asset yang  digunakan  dalam  perhitungan  zakat, metode yang digunakan untuk menilai aset tersebut  atau  kelompok  yang  memenuhi syarat untuk menerima zakat. Menyadari  beberapa  kekurangan dalam  Undang-undang  zakat  tahun  1999 tersebut,  Forum  Zakat,  yang  anggotanya termasuk  lebih  dari  150  lembaga  zakat, mengajukan  proposal  untuk  amandemen hukum  pada  tahun  2002.  Para  anggota forum  tersebut  menuntut  agar  perubahan pada Undang-undang zakat dilakukan agar prinsip-prinsip  agama  tentang  dasar manajemen  zakat.  Mereka  mengusulkan agar  Kementerian  Zakat  dan  Wakaf dibentuk,  dan  bahwa  lembaga-lembaga zakat  diharuskan  untuk  secara  aktif mengumpulkan zakat, dan sanksi dikenakan  kepada  mereka  yang  gagal memenuhi  kewajiban  zakat.  Namun proposal  ini  ditolak  oleh  Direktur  Zakat dan  Wakaf  di  Kementerian  Agama  dan Wahiduddin  Adam,  direktur  Harmonisasi Peraturan  di  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia. 15
Terlepas dari kekurangannya,
undang-undang zakat tahun 1999 tersebut telah memfasilitasi restrukturisasi dramatis kelembagaan  zakat.  Yang  paling  penting, Undang-undang  tersebut  telah  mencip- takan  mandat  untuk  pembentukan lembaga  zakat  pemerintah  (disebut  Badan Amil  Zakat)  di  semua  tingkat  peme- rintahan  dan  Lembaga  Zakat  Nasional (Badan  Amil  Zakat  Nasional,  BAZNAS). BAZNAS  didirikan  pada  Januari  2001 melalui  Keputusan  Presiden  No.  8/2001. Selain  mengumpulkan  dan  mendistri- busikan zakat, lembaga ini bertujuan untuk mendorong  umat  Islam  membayar  zakat, mendistribusikannya  untuk  mengurangi kemiskinan,  dan  untuk  menciptakan jaringan di antara lembaga-lembaga zakat.
15 Ibid , hal. 57.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
Sejak pembentukannya, jumlah zakat yang  dikumpulkan  oleh  BASNAS  dan BAZDA telah meningkat dari IDR100 juta pada  tahun  2003  menjadi  Rp1,8  triliun pada  tahun  2011.  Dalam  hal  distribusi, BAZNAS  berwenang  untuk  mendistri- busikan  zakat  ke  dalam  lima  program; pendidikan,  pertanian  dan  perikanan, bencana  alam,  kesehatan  dan  pendidikan Islam.  Para  kritikus  berpendapat  bahwa BAZNAS  telah  membelanjakan  proporsi yang  relatif  tinggi  dari  hasil  zakat  untuk biaya promosi agar lebih banyak pembayar zakat. Namun demikian, pengurus lembaga  zakat  beranggapan  bahwa  biaya tersebut  seharusnya  ditanggung  oleh negara  sebagaimana  dipraktekkan  di negara-negara  di  Timur  Tengah.  Sehingga muncul  dorongan  kepada  pemerintah Indonesia untuk mendanai biaya operasional lembaga zakat. Sejak diberlakukannya undang- undang  zakat  tahun  1999  tersebut,  18 lembaga  zakat  swasta  juga  telah  didirikan di  tingkat  nasional,  seperti  Dompet Dhuafa,  Rumah  Zakat  Indonesia,  Pos Keadilan dan Peduli Rakyat, serta lembaga di  bawah  naungan  Muhammadiyah  dan Nahdlatul  Ulama.  Pos  Keadilan  Peduli Umat,  PKPU,  yang  berafiliasi  dengan Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  didirikan pada  bulan  Desember  1999  untuk membantu  para  pengungsi  Muslim  yang melarikan diri dari konflik sosial di Ambon dan  Maluku.  Kemudian  secara  resmi diakui  sebagai  lembaga  zakat  melalui Keputusan  Menteri  Agama  No.441  / 2001. Lembaga  swasta  seperti  PKPU mengumpulkan  proporsi  zakat  yang  lebih besar  daripada  lembaga  zakat  pemerintah di  berbagai  tingkatan.  Karena  alasan  ini, dan  juga  mengingat  fakta  bahwa pemerintah  tidak  dapat  mengendalikan distribusi  zakat  yang  dikumpulkan  oleh lembaga-lembaga  swasta,  Kementerian Agama  berusaha  untuk  memperkenalkan amandemen  undang-undang  no  38  tahun
1999 tentang pengelolaan zakat pada tahun 2009.  Rancangan  amandemen  2009 mengusulkan  pengenaan  sanksi  bagi mereka  yang  tidak  memenuhi  kewajiban zakat  mereka,  seperti  yang  diusulkan sebelumnya  oleh  Forum  Zakat,  dan membuat  ketentuan  untuk  pengenalan pengurangan  pajak  untuk  pembayaran zakat. Yang paling penting, amandemen ini bertujuan  untuk  memusatkan  pengelolaan zakat  dalam  lembaga  zakat  yang  dikelola pemerintah.
Usulan sentralisasi pengelolaan zakat ini  menimbulkan  diskusi  yang  panjang. Nasaruddin  Umar,  Direktur  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  (Dirjen Bimas Islam) di Kementerian Agama pada saat  itu  berpendapat  bahwa  sentralisasi akan  sangat  bermanfaat  karena  akan meningkatkan  kontrol  atas  total  jumlah zakat  yang  dikumpulkan.  Namun  juru bicara  banyak  organisasi  Islam  swasta dengan keras menolak proposal sentralisasi manajemen  zakat  di  bawah  kendali pemerintah.  Jaya  Saputra,  kepala  cabang Rumah  Zakat  Indonesia  mengatakan bahwa  sentralisasi  akan  membatasi kegiatan  lembaga  zakat  swasta,  sementara Ahmad  Juwaini,  kepala  Forum  Zakat, berpendapat  bahwa  pemerintah  harus lebih  peduli  dengan  mereka  yang  tidak membayar  zakat  terlebih  dahulu  sebelum mengusulkan sentralisasi pengelolaan zakat. Terhadap usulan pengurangan pajak, Peraturan  Pemerintah  No.  17/2000 tentang Pajak Penghasilan telah memberikan konsesi 2,5 persen pada pajak pendapatan  negara  untuk  Muslim  yang telah  membayar  zakat  atas  pendapatan mereka.  Selain  itu,  pada  bulan  Agustus 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah  No.  60/2010  tentang  Zakat sebagai  Pengurang  Pajak  atas  Penghasilan Bruto, yang memungkinkan untuk memberi  keringanan  pendapatan  kotor dengan  jumlah  zakat  yang  dibayarkan,
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
sehingga  mengurangi  jumlah  pendapatan wajib  pajak.  Revisi  yang  diusulkan  juga berusaha  untuk  menerapkan  kredit  pajak untuk  zakat  yang  dibayarkan  pada  semua aset.  Namun pada bulan September 2010, Menteri  Keuangan,  Agus  Martowardojo, berbicara  dengan  keras  menentang proposal  ini  yang,  seperti  yang  ia tunjukkan, akan memiliki dampak signifikan pada pendapatan pajak (Penghasilan Kena Pajak, PKP). Poin  lebih  lanjut  dari  perdebatan tentang  amandemen  yang  diusulkan menyangkut  sanksi  yang  diusulkan  bagi mereka  yang  tidak  memenuhi  kewajiban zakat  mereka.  Yusuf  Wibisono,  Wakil Kepala Pusat Bisnis dan Ekonomi Islam di Universitas Indonesia, menyarankan bahwa  ketentuan  ini  tidak  akan  efektif.  Ia mencatat  bahwa  langkah-langkah  serupa pada  pajak  sebagian  besar  tidak  efektif, seperti  halnya  undang-undang  1999  yang mewajibkan  Muslim  membayar  zakat tetapi  belum  membuat  ketentuan  untuk sanksi.  Seperti  yang  Wibisono  tunjukkan, zakat  dilihat  oleh  sebagian  besar  Muslim Indonesia sebagai kegiatan sukarela, bukan kewajiban. Usulan  amandemen  UU  1999 tentang  pengelolaan  zakat  diperdebatkan di  parlemen  pada  tahun  2010  dan  2011. Pada akhirnya, pada November 2011, UU No.23  /  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat disahkan,  meskipun  ada  protes  dari perwakilan  Partai  Keadilan  Sejahtera  dan sikap  abstain  oleh  anggota  Partai  Nurani Rakyat (Hati Nurani Rakyat, Hanura). PKS berpendapat bahwa  Undang-undang zakat tahun  2011  tersebut  akan  membatasi kegiatan  lembaga  zakat  swasta  seperti PKPU, yang berafiliasi dengan partai PKS. Undang-undang  No  23  tahun  2011 tentang pengelolaan zakat hasil amendemen  Undang-undang  zakat  no  38 tahun  1999  mengharuskan  lembaga  zakat swasta untuk melaporkan kegiatan mereka ke BAZNAS atau BAZDA, sesuai tingkat administrasi mereka. Undang-undang baru
ini  juga  memberikan  sanksi  pada  lembaga swasta  yang  gagal  melakukannya.  Setelah disahkannya  undang-undang  tersebut, banyak  lembaga  zakat  swasta  kembali membuat  pernyataan  publik  menen- tangnya, dengan alasan bahwa hal itu akan mengurangi  peran  lembaga  zakat  swasta. Pada tahun 2013, 9 lembaga zakat swasta, seperti  Dompet  Dhuafa,  Yayasan  Rumah Zakat  Indonesia,  Yayasan  Yatim  Mandiri telah meminta peninjauan kembali atas UU Zakat  tersebut  ke  Mahkamah  Konstitusi. Mahkamah  Konstitusi  kemudian  mem- batalkan persyaratan ketat untuk pendirian lembaga  zakat  swasta.  Lembaga  zakat swasta  tidak  harus  dari  organisasi  Islam, harus  memiliki  bentuk  hukum  dan  izin dari pemerintah. Pengadilan juga menolak kriminalisasi  lembaga  zakat  swasta  tanpa izin. Namun, pengadilan mempertahankan kewajiban  lembaga  zakat  swasta  untuk melaporkan  pengelolaan  zakat  mereka kepada badan zakat pemerintah di wilayah masing-masing.

## ZAKAT DI SUMATERA BARAT
Di Sumatera Barat, seperti di bagian lain  Indonesia,  zakat  secara  tradisional dikumpulkan  melalui  masjid  atau  melalui sekolah swasta Islam. Sebagian besar uang zakat  yang  terkumpul  digunakan  untuk biaya  pembangunan  dan  pengoperasian masjid,  panti  asuhan,  dan  sekolah,  serta sangat sedikit yang dibagikan kepada orang miskin.
Menyusul  perubahan  di  tingkat nasional  di  bawah  pemerintahan  Orde Baru,  lembaga  zakat  modern  pertama didirikan  di  Sumatera  Barat  pada  tahun 1973,  dengan  pendirian  BAZIS  yang disponsori  pemerintah. 16 Selanjutnya, BAZIS  didirikan  di  lembaga-lembaga pemerintah  dan  non-pemerintah  seperti PT.  Semen  Padang  dan  Universitas Andalas  Padang.  Surat  edaran  Presiden Suharto ke kantor-kantor pemerintah pada
16 Ali, Sistem  Ekonomi  Islam ,  hal.  32.  dan Abdullah, Zakat Collection , hal. 37.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
tahun 1968 (surat edaran yang mendukung pendirian  BAZIS  di  seluruh  Indonesia), pengumpulan  zakat  terbatas  untuk karyawan lembaga masing-masing. Pada tahun-tahun berikutnya, sejumlah  lembaga  zakat  swasta  modern, yang  menjadi  mekanisme  penting  untuk pengumpulan  zakat,  juga  muncul  di provinsi  tersebut.  Sebagai  contoh,  Badan Pelaksana  Urusan  Zakat,  Infak  dan
Sedekah, BP-UZIS, didirikan oleh Muhammadiyah Sumatra Barat pada tahun
1995,  berhasil  mengumpulkan  Rp3,4  juta pada tahun 1995, yang meningkat menjadi Rp19,2  juta  pada  tahun  1999.  Meskipun Muhammadiyah mendirikan lembaga zakat swasta  lainnya  (Lembaga  Amil  Zakat Muhammadiyah,  Lazismu)  pada  tahun 2002,  BP-UZIS  telah  mempertahankan independensinya,  mengumpulkan  sekitar Rp240 juta pada tahun 2011. Dengan disahkannya undang- undang  zakat  tahun  1999,  pemerintah daerah  mendirikan  lembaga  pengumpulan zakat  mereka  sendiri.  BAZDA  pertama kali  didirikan  di  tingkat  provinsi  pada tahun  2001.  Kemudian antara  tahun  2003 dan 2007, BAZDA didirikan di 18 dari 19 kabupaten  di  Sumatra  Barat  (kecuali Kepulauan  Mentawai,  yang  memiliki populasi  mayoritas  Kristen).  Dalam praktiknya,  agen  zakat  daerah  ini dikendalikan  oleh  walikota  dan  bupati. Sebagai  contoh,  Fauzi  Bahar,  Walikota Padang,  yang  menjabat  sebagai  Kepala Dewan  Penasihat  BAZDA  Padang  sejak didirikan  pada  tahun  2006  hingga  2010. Dalam  peran  ini,  ia  secara  pribadi menunjuk  langsung  personil  untuk  posisi dewan Penasihat, Pengawas dan Pengurus BAZDA  Padang. 17 Walikota  Padang  ini kemudian  menunjuk  kepala  eksekutif BAZDA  dari  anggota  Majelis  Ulama Indonesia Daerah.
Narasi  tentang  zakat  di  daerah  ini sangat berfokus pada kewajiban seseorang
17 Wawancara  dengan  Irsadunas,  Anggota Komite Eksekutif BAZDA, 25 November 2008.
untuk  membayar  zakat,  potensi  zakat sebagai  alat  untuk  mengentaskan  kemis- kinan,  dan  tentang  peran  penting pemerintah daerah dalam fasilitasi pengumpulan dan distribusi zakat. Namun, peneliti  belum  menemukan  narasi  zakat yang  dikaitkan  dengan  filosofi  Minang, 'Adat  Basandi  Syarak  Syarak  Basandi Kitabullah' . Sebaliknya, peringatan kepada masyarakat  untuk  memenuhi  kewajiban zakat  sangat  tinggi.  Pemerintah  kota Padang,  misalnya,  telah  memasang  papan iklan  besar  di  tengah  kota  yang menyatakan  bahwa  Zakat  Menyelamatkan Sikaya  dari  Api  Neraka  dan  Simiskin  dari Kekufuran.  Selain  itu,  kegagalan  untuk mematuhi  kewajiban  untuk  membayar zakat  dikatakan  memiliki  implikasi  tidak hanya  untuk  individu  tetapi  juga  untuk seluruh  masyarakat.  Menurut  Amri Darwis, Bupati Limapuluh Kota:
Bencana  yang  berulang  terjadi karena  kesalahan  umat  manusia.  Orang tidak  lagi  mengikuti  perintah  dan  doktrin Tuhan. Ambil contoh zakat. Begitu banyak orang  yang  enggan  memenuhi  kewajiban mereka  untuk  membayar  zakat,  termasuk pegawai pemerintah. 18
Ketakutan  akan  kehancuran  total sebagai  akibat  gempa  bumi  atau  bencana alam  lainnya  bagi  orang-orang  berdosa telah  terbukti  menjadi  insentif  yang  kuat untuk  memenuhi  kewajiban  agama seseorang.  Salmadanis,  kepala  BAZDA Padang  pada  tahun  itu,  mengatakan  pada banyak  kesempatan  bahwa  fungsi  zakat adalah  untuk  mengurangi  kemiskinan. Pernyataan  serupa  juga  disebutkan  oleh Walikota Padang, Fauzi Bahar 19 dan kepala Komite  Khusus  Parlemen  Daerah  untuk Peraturan  Zakat,  Azwar  Siry,  yang  sejauh mengklaim bahwa 'dengan zakat, tidak ada Muslim yang akan miskin. 20 Menurut Fauzi Bahar, tugas pemerintah  daerah  dalam  mengurangi
18 Padang Ekspres 15 Juni 2009.
19 Padang Ekspres 23 April 2008.
20 Padang Ekspres 30 April 2010.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
kemiskinan  akan  sangat  kecil  jika  orang kaya  membayar  jumlah  zakat  yang  sesuai. Pada 2008, ia mengklaim bahwa „sebanyak Rp90 triliun dapat dikumpulkan di Padang setiap tahun. Jika potensi itu tercapai, tidak akan  ada  kemiskinan  di  kota  Padang. 21 Mengulangi  pernyataan  ini  di  tahun berikutnya, ia berseru 'bagaimana mungkin 72  persen  penduduk  kota  Padang  yang makmur tidak dapat mengurangi kemiskinan dari 28 persen yang tersisa?'. 22
Pernyataan  serupa  telah  dibuat  oleh para pejabat lain di Sumatera Barat. Amran Nur,  Walikota  Sawahlunto,  mengamati bahwa  „jika  potensi  pengumpulan  zakat dikumpulkan  secara  lebih  intensif  oleh BAZ  Sawahlunto,  tidak  akan  ada  orang miskin  di  kabupaten  tersebut. 23 Menurut Zulfiadi,  sekretaris  BAZDA  Bukittinggi, "semakin  banyak  orang  yang  membayar zakat,  semakin  cepat  tujuan  kita  untuk menghilangkan kemiskinan akan terwujud". 24 Narasi  kedua  tentang  zakat  di
Sumatera  Barat  adalah  pemanfaatan lembaga  zakat  sebagai  pengumpul  dan pendistribusi  zakat  dengan  mengurangi lembaga  tradisional  dan  peran  individu. Lembaga zakat dianggap akan mendistribusikan zakat secara adil dan luas ketimbang  secar  individu.  Menurut Muharlion,  anggota  DPRD  Padang  dari
Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS),  lembaga zakat  lebih  mampu  memastikan  bahwa distribusi  dapat  ditargetkan  ketimbang masjid  atau  panti  asuhan. 25 Kardinal, kepala  kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Solok  Selatan,  setuju  dengan penilaian  ini.  Ia  mengamati  bahwa 'meskipun  tidak  ada  masalah  dengan membayar zakat untuk keluarga dekat atau ke  tetangga,  akan  lebih  baik  untuk membayar  zakat  melalui  lembaga  zakat
21 Singgalang 15 September 2008.
22 Padang Ekspres 30 September 2009.
23 Padang Ekspres 30 April 2010. 24 Padang Ekspres 12 Agustus 2006. 25 PosMetro Padang 8 September 2009.
karena lembaga zakat akan mendistribusikannya  kepada  penerima yang layak. 26
Salmadanis, kepala BAZDA Padang, berbicara  lebih  keras  terhadap  mekanisme manajemen  zakat  di  luar  lembaga  zakat. Praktek  tersebut  dianggap  tidak  Islami. Dalam  kata-katanya:  mendistribusikan zakat  secara  langsung  oleh  seseorang bertentangan  dengan  perintah  Tuhan. Dalam surat At-Taubah ayat 60 Al-Qur'an, dikatakan  bahwa  seorang  Muslim  harus membayar  zakat  melalui  lembaga  zakat. 27 Walikota  Padang,  Fauzi  Bahar,  juga mengambil sikap yang sama, dengan alasan bahwa  ada  risiko  zakat  akan  digunakan secara  tidak  tepat  jika  disalurkan  melalui lembaga  yang  salah.  Dia  memperingatkan bahwa  memberikan  dana  zakat  untuk masjid sering digunakan untuk pembangunan  masjid,  yang  bertentangan dengan  kategori  penerima  zakat  yang diizinkan agama. 28
Para  pejabat  daerah  menekankan peran  lembaga  zakat  dalam  meningkatkan komunitas  masing-masing.  Seperti  yang dicatat  Zulfiadi,  'zakat  yang  dikumpulkan dari  orang-orang  Bukittinggi  dan  hanya akan didistribusikan kepada orang-orang di Bukittinggi oleh lembaga zakat'. 29 Selain itu, para  pejabat  daerah  ini  menjelaskan, pengumpulan  zakat  oleh  lembaga  daerah sangat  bermanfaat  karena  pemerintah daerah siap bekerja keras untuk mendorong  lebih  banyak  orang  untuk memenuhi  kewajiban  zakat  mereka  dan dapat menggunakan dana yang dikumpulkan  tersebut  secara  fleksibel untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat Sumatera Barat. Tekad pejabat lokal untuk merangsang  pengumpulan  zakat  jelas tercermin  dalam  pernyataan  Zulfiadi, sekretaris  BAZDA  Bukittinggi,  yang
26 Padang Ekspres 5 Oktober 2010.
27 Padang Ekspres 16 September 2008.
28 Padang Ekspres 18 Agustus 2010. 29 Padang Ekspres 26 Agustus 2010.
menjelaskan rencananya untuk memastikan  bahwa  orang  kaya  memenuhi kewajiban zakat mereka: Orang  kaya  harus  membantu orang  miskin.  Semua  sumber  daya ekonomi  orang  kaya  di  setiap  kecamatan akan  didokumentasikan:  berapa  hektar lahan  pertanian  yang  mereka  miliki, apa kegiatan  bisnis  mereka,  dan  berapa banyak  pendapatan  yang  mereka  peroleh. Mereka  yang  memenuhi  syarat  untuk membayar  zakat  akan  diminta  untuk melakukannya . 30
Dalam contoh lain, Hamdy Burhan, Wakil  Bupati  Pasaman,  mencatat  bahwa BAZDA  Pasaman  telah  berhasil  mening- katkan  jumlah  yang  telah  dikumpulkan dengan  meningkatkan  kesadaran  di  antara pegawai  pemerintah  tentang  kewajiban mereka  untuk  membayar  zakat.
31
Sementara  itu,  Fauzi  Bahar  menerima Penghargaan  Zakat  pada  tahun  2011  dari organisasi  penelitian  zakat  nasional, Keindahan  Zakat  Indonesia  (KZI),  atas keberhasilan  meningkatkan  jumlah  zakat yang  dikumpulkan  setiap  tahun  di Padang. 32 Para  pejabat  menikmati  kapasitas mekanisme  zakat  pemerintah  daerah dengan memberikan contoh-contoh manfaat  yang  telah  dihasilkan.  Ketika Maigus Nasir, kepala administrasi operasional  BAZDA  Padang,  mengu- mumkan  bahwa  pada  2008  dana  senilai Rp321,6  juta  telah  dialokasikan  untuk beasiswa yang akan didistribusikan kepada siswa  berprestasi  tertinggi  dari  keluarga miskin,  ia  menekankan  bahwa  'uang  ini dikumpulkan  oleh  BAZDA  Padang. 33 Menurut  Maigus  Nasir,  „setiap  tahun akademik baru kami baca di media bahwa ada  anak-anak  dengan  kemampuan  luar biasa  yang  orang  tuanya  tidak  mampu mengirim  mereka  ke  universitas.  Untuk
30 Padang Ekspres 18 Agustus 2010 31 Posmetro Padang 8 September 2009.
32 Padang Ekspres 5 Agustus 2011. 33 Padang Ekspres 31 Agustus 2008.
alasan  ini,  Bazda  Padang  menyediakan beasiswa universitas untuk yang membutuhkan. 34 Dengan  mengumumkan bahwa  biaya  transportasi  untuk  keluarga miskin yang perlu melakukan perjalanan ke rumah  sakit  didanai  dari  pembayaran zakat,  Pun  Ardi,  Sekretaris  Komisi  IV  di DPRD  Padang,  kembali  menekankan bahwa biaya ini 'dibayar oleh BAZDA'. 35 Fauzi Bahar juga menunjukkan manfaat dari sumber daya zakat yang dikendalikan secara lokal dalam keadaan darurat:
Saya pikir jika pengelolaan zakat efektif,  manfaatnya  akan  sangat  besar, terutama  dalam  situasi  darurat.  Sebagai contoh, setelah gempa 30 September, kami membantu  anak-anak  agar  tidak  putus sekolah dengan menggunakan dana zakat Rp43  triliun  yang  dikumpulkan  oleh pemerintah kota Padang. 36 Demikian  pula,  Yandril,  kepala BAZDA di Kabupaten Agam mengumumkan  bahwa  dana  zakat  yang dikelola secara lokal telah digunakan untuk bantuan  darurat  setelah  gempa  bumi  30
September 2010. 37
Kelompok-kelompok  Muslim  telah bersikap  kritis  terhadap  keterlibatan pemerintah  daerah  dengan  zakat  secara lebih  umum.  Kepala  unit  Fatwa  Dewan Ulama  daerah  (MUI),  Gusrizal  Gazahar, menganggap mereka mengambil keuntungan  dari  orang  miskin,  dengan mengumandangkan  distribusi  hasil  zakat kepada  mereka  sebagai  keberhasilan pemerintah. 38 Pemimpin  Islam  regional lainnya, Nasrun Harun, menegaskan dalam surat  kabar  Islam  nasional  utama  bahwa penerapan zakat di Padang, di mana semua karyawan tunduk pada zakat, tidak sejalan dengan  prinsip-prinsip  Islam. 39 Tiap-tiap
34 Padang Hari Ini 26 Mei 2010.
35 Padang Ekspres 5 April) 2010.
36 Padang Today 10 April 2010.
37 Posmetro Padang 26 Mei 2010.
38 Padang Ekspres 3 September 2010.
39 Republika 15 Juni 2006.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
orang  diharuskan  untuk  memenuhi ambang  batas  (nisab)  yang  dihitung berdasarkan  pendapatan  dari  aset  mereka (atau  upah)  sebelum  mereka  diharuskan membayar zakat. Menurut Sekolah Shafi'i, nisab  harus  ditetapkan  sekitar  85  gram emas,  atau  setara  dengan  Rp25  juta  per tahun.  Menurut  perhitungan  ini,  sebagian besar  pegawai  pemerintah  di  Sumatera Barat  harus  dibebaskan  dari  pembayaran zakat  karena  gaji  mereka  lebih  rendah daripada nisab.
Sejak penerapan desentralisasi, beberapa  bentuk  peraturan  (peraturan daerah,  instruksi  dan  surat  edaran  yang dikeluarkan  oleh  bupati)  telah  digunakan untuk  membuat  zakat  wajib  di  Sumatera Barat.  Peraturan  Daerah  (Perda)  tentang zakat  telah  disahkan  di  sembilan  dari  19 kabupaten  di  provinsi  ini.  Peraturan daerah  pertama  tentang  pengelolaan  zakat disahkan  di  Solok  pada  tahun  2003 (Peraturan  Daerah  No.  13/2003),  yang segera  diikuti  oleh  Pesisir  Selatan (Peraturan Daerah No. 31/2003). Peraturan  Daerah  No.13  /  2003  tentang
Pengelolaan  Zakat  memiliki  tujuan  yang dinyatakan  untuk  meningkatkan  pengelo- laan  zakat  dalam  rangka  memfasilitasi pengumpulannya,  untuk  meningkatkan fungsi  dan  peran  lembaga  keagamaan dalam penciptaan masyarakat yang adil dan berkeadilan;  dan  untuk  meningkatkan penggunaan  dan  efisiensi  zakat.  Undang- undang  tersebut  tidak  hanya  mewajibkan individu  Muslim  dan  institusi  bisnis  yang dimiliki  oleh  Muslim  untuk  membayar zakat  tetapi  juga  menetapkan  bahwa pembayaran  harus  disalurkan  melalui BAZDA yang sesuai. Dari  2004  hingga  2010,  peraturan daerah  tentang  pengelolaan  zakat  juga disahkan  di  Bukittinggi  dan  Padang,  serta di  kabupaten  Sawahlunto,  Sijunjung  dan Agam.  Peraturan  daerah  No.2  /  2010 tentang  Pengelolaan  Zakat  di  Padang, misalnya,  membuat  pembayaran  zakat wajib  bagi  warga  Muslim  yang  secara
finansial  mampu  membayarnya,  bersama dengan bisnis yang dimiliki oleh Muslim di Padang.  Peraturan  daerah  menominasikan aset  termasuk  emas,  perak,  uang  tunai, perdagangan  dan  keuntungan  bisnis, produk  pertanian,  perkebunan  dan perikanan, pertambangan, ternak, pendapatan  dan  artefak  yang  wajib dikeluarkan zakatnya dan mengidentifikasi penerima  zakat  sebagai  orang  miskin, tunawisma,  mereka  yang  mengumpulkan zakat (amil), mualaf baru ke Islam, budak, berhutang,  mereka  yang  terlibat  dalam 'jalan  Tuhan'  dan  musafir.  Semua peraturan  daerah  ini  menunjuk  BAZDA sebagai  agen  untuk  mengumpulkan  dan mendistribusikan zakat.
Meskipun  kabupaten  lain  belum mengeluarkan  peraturan  daerah  tentang pengelolaan  zakat,  instruksi  dan  surat edaran  oleh  bupati  tentang  pengelolaan zakat  telah  diterapkan  di  semua  wilayah kecuali Kepulauan Mentawai. Di sembilan kabupaten  lainnya,  walikota  dan  bupati telah  menggunakan  perangkat  peraturan ini,  serta  kebijakan  yang  kurang  formal, untuk lebih mengontrol pengumpulan dan distribusi  zakat.  Di  antara  inisiatif  lain,
BAZDA  telah  didirikan  di  Pariaman,
Payakumbuh, Tanah Datar, Solok Selatan,
Pasaman Barat, Pasaman, Padang Pariaman,  Lima  Puluh  Kota  dan Dharmasraya.  Di  Payakumbuh  dan Bukittinggi,  semua  pegawai  pemerintah daerah  wajib  membayar  1  persen  dari penghasilan  bulanan  mereka  ke  BAZDA. Kontribusi  zakat  dari  para  karyawan  ini dikurangi  secara  otomatis  dari  gaji mereka. 40
Pejabat  lokal  juga  bermaksud melakukan  amandemen  terhadap  undang- undang  zakat  nasional  1999  dalam  upaya untuk  merebut  kendali  manajemen  zakat dari  lembaga  zakat  swasta,  dengan menyatakan bahwa lembaga zakat pemerintah harus diberi hak tunggal untuk
40 Padang Ekspres 15 Juni 2009.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
distribusi  hasil  zakat.  Di  bawah  proposal ini,  lembaga-lembaga  zakat  swasta  masih akan  diizinkan  untuk  tetap  ada,  tetapi hanya  untuk  mengumpulkan  zakat,  bukan untuk mendistribusikannya. Menurut Febri Thomas, Kepala Sub-Unit Zakat di kantor Kementerian  Agama  Padang,  mekanisme tunggal untuk pengelolaan distribusi zakat diperlukan  untuk  menghindari  situasi  di mana ada tumpang tindih dengan program lain untuk pengentasan kemiskinan, karena ini dapat mengakibatkan beberapa penerima  menerima  dua  kali  lipat  jumlah yang  layak  mereka  terima. 41 Proposal  ini mendapat  tentangan  keras  dari  para pendukung lembaga-lembaga zakat swasta, yang  berpendapat  bahwa  mereka  lebih dapat dipercaya daripada lembaga-lembaga zakat  pemerintah  (Padang  Ekspres  26
Agustus  2010),  mengutip  sebagai  bukti bahwa kantor-kantor zakat swasta menerima  lebih  banyak  kontribusi  dari Muslim  di  luar  negeri  daripada  lembaga negara (Padang Ekspres 21 Agustus 2010).
Mekanisme  untuk  mengelola  zakat ditentukan  secara  terpisah  oleh  masing- masing  lembaga  zakat.  BAZDA  Padang, misalnya,  mengumpulkan  Rp10  miliar pada  2009,  yang  lebih  dari  Rp8  miliar dibagikan  pada  tahun  itu.  Alokasi  dana termasuk  Rp5  juta  untuk  empat  muadzin (mereka  yang  memanggil  umat  Islam untuk  shalat)  dan  lebih  dari  Rp600  juta untuk  kegiatan  Islam,  seperti  pembayaran untuk khotbah di kantor-kantor pemerintah  dan  di  stasiun  radio  lokal, kegiatan yang diusulkan oleh warga negara Muslim  dan  kegiatan  seremonial  selama bulan  Ramadhan.  Sisanya  didistribusikan melalui berbagai alokasi seperti sumbangan tunai  langsung,  beasiswa  dan  pelatihan untuk  sekitar  20.000  penerima  dari kalangan  Muslim.  BAZDA  Bukittinggi mengumumkan bahwa 60 persen dari Rp1 triliun yang dikumpulkan pada tahun 2009 dialokasikan  untuk  pendidikan  anak-anak
41 Wawancara  Febi  Thomas,  29  November 2010.
dari  keluarga  miskin. 42 Selanjutnya  Rp1,8 juta dibagikan kepada masing-masing tujuh lansia miskin melalui Badan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 43 Dua tahun  kemudian,  badan  ini  menga- lokasikan  dana  yang  dikumpulkannya untuk  program  kesejahteraan  sosial termasuk penyediaan beasiswa untuk siswa di  sekolah  dasar  dan  menengah  dan insentif  untuk  guru  tidak  tetap  (guru honorer)  baik  di  sekolah  umum  maupun sekolah  Islam. 44 BAZDA  Pasaman  Barat, sementara  itu,  mengalokasikan  hasil  zakat mereka  untuk  subsidi  tunai  kepada  orang miskin dan beasiswa untuk mahasiswa. 45 Kelompok  Muslim  prihatin  bahwa pemerintah  daerah  dan  bukan  pemimpin Islam  sekarang  memiliki  wewenang  untuk memutuskan  kelompok  Muslim  mana yang  menerima  zakat  dan  kegiatan  mana yang  didanai  dari  hasil  zakat.  Mereka kawatir  dana  ini  digunakan  untuk memajukan  agenda  pemerintah  sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 2009 program zakat  digabungkan  dengan  program pemerintah yang disebut Program Keluarga Miskin (Keluarga Miskin, Gakin) di  Padang.  Dalam  contoh  lain,  penerima beasiswa dari hasil zakat diharuskan untuk berpartisipasi  dalam  kegiatan  Islam. 46
Kekhawatiran  ini,  bagaimanapun,  sejauh ini hanya berdampak kecil pada keterlibatan  pemerintah  daerah  dalam pengumpulan  dan  distribusi  zakat.  Kritik lain  termasuk  keluhan  bahwa  penekanan pemerintah  daerah  pada  zakat  telah membungkam diskusi tentang penggunaan pajak  penghasilan  sekuler  untuk  program kesejahteraan  sosial,  yang  membebaskan
42 Rahman  Ritonga,  kepala  Dewan Pendidikan  Bukittinggi  yang  dikutip  di  Posmetro Padang 31 Maret 2010.
43 Tati  Budi  Perwira  dikutip  dalam  Padang Ekspres 3 Juni 2009.
44 Padang Ekspres 29 Juli 2011.
45 Padang Ekspres 24 November 2011.
46 Maigus  Nasir,  kepala  administrasi, BAZDA  Padang,  dikutip  di  Singgalang  2 November 2010.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
hasil  pajak  sekuler  untuk  proyek-proyek lain.

## HASIL DAN DISKUSI
Sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru  pada  tahun  1998,  peran  ideologi dalam  politik  Indonesia  telah  secara bertahap  didefinisikan  ulang.  Menggan- tikan  ideologi  Orde  Baru  tentang perkembangan sekuler (yang telah menggantikan anti-imperialisme dan nasio- nalisme  radikal  Demokrasi  Terpimpin), peran Islam telah meningkat pesat. Dalam sejarah  politik  Indonesia  baru-baru  ini, Islam telah menjadi pemain ideologis yang dominan.  Religiusitas,  dan  ekspresi  public terhadap`    nilai-nilai  Islam,  adalah  bagian yang  lebih  penting  dari  kehidupan masyarakat  daripada  sebelumnya  dalam sejarah  Indonesia  pasca-kemerdekaan, tetapi upaya untuk memindahkan
Indonesia  ke  arah  negara  Islam  telah menemui  sedikit  keberhasilan  di  tingkat nasional.  Bidang  di  mana  Islam  telah berhasil  membuat  tanda  pada  politik Indonesia  dalam  beberapa  tahun  terakhir adalah  pengenalan  peraturan  berdasarkan kepercayaan  dan  praktik  Islam  di  tingkat provinsi  dan  kabupaten.  Desentralisasi telah memberi pemerintah daerah wewenang  untuk  menyelaraskan  legislasi lokal  dengan  bidang  praktik  Islam  yang belum  pernah  diatur  oleh  negara Indonesia.
Ini  bukan  berarti  bahwa  negara sebelumnya  melepaskan  diri  dari  Islam. Islam  telah  lama  menjadi  fokus,  kadang- kadang  dimasukkan  dan  di  pihak  lain dikecualikan dalam menanggapi perubahan keadaan  sosial  dan  politik.  Di  era  pra- kolonial, dengan memeluk Islam memung- kinkan  kerajaan-kerajaan  di  daerah  untuk berpartisipasi  dalam  rute  perdagangan internasional  yang  didominasi  oleh Muslim. Selama masa kolonial, kecurigaan
Belanda  terhadap  Islam  sebagai  basis ideologis yang potensial terhadap perlawanan  anti-kolonial  menyebabkan
jaringan Islam sangat dibatasi, dan otoritas hukum  adat  berbasis  daerah  diberi  hak tertinggi  dalam  administrasi  peradilan dibandingkan prinsip-prinsip Islam.
Dengan menolak sistem hukum atau pendidikan  kolonial,  Islam  menemukan lahan  subur  dalam  hubungannya  dengan gerakan  nasionalis  Indonesia  dari  awal abad kedua puluh, membangun hubungan internasional  melalui  partisipasi  Muslim Indonesia  dalam  jaringan  Pan-Islam  dan menyediakan  model  alternatif  modernitas ke  lembaga  sekuler  kolonialisme.  Ketika kolonialisme  runtuh  dengan  invasi  dan pendudukan  Jepang  ke  Indonesia  antara tahun  1942  dan  1945,  Islam  memperkuat posisi  politiknya  melalui  dukungannya terhadap anti-Barat yang merupakan aspek fundamental  dari  ideologi  kekaisaran Jepang. Organisasi sosial dan militer Islam yang didirikan di bawah Jepang memainkan  peran  penting  dalam  revolusi nasional,  dan  setelah  Belanda  mengakui kemerdekaan  Indonesia  pada  tahun  1949, organisasi  Islam  dan  partai  politik  diberi tempat yang baik untuk memainkan peran penting dalam kehidupan politik dan sosial yang baru, Republik Indonesia. Dipinggirkan  secara  politis  oleh  Sukarno dan sekutu sayap kirinya di paruh pertama tahun  1960-an,  partai-partai  Islam  dan organisasi sosial kembali menyapu kedepan  di  tahun-tahun  awal  Orde  Baru, ketika  mereka  dipandang  oleh  rezim sebagai  benteng  pertahanan  anti-militan, komunisme.  Sepanjang  periode  Orde Baru, peran politik Islam semakin menipis, tetapi  keputusan  Suharto  untuk  menjalin hubungan erat dengan tokoh-tokoh politik dan  intelektual  Islam  di  tahun-tahun terakhir pemerintahannya kembali menempatkan  Islam  pada  posisi  untuk mengambil manfaat dari perubahan dalam kehidupan  sosial  dan  politik  Indonesia.  di Era Reformasi pasca 1998. Perhatian  utama  dari  artikel  ini adalah untuk menunjukkan bahwa pengenalan peraturan Islam oleh
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
pemerintah daerah di era pasca Orde Baru telah  menjadi  produk  dari  iterasi  baru interaksi  antara  elemen  internasional, nasional  dan  lokal  yang  telah  menandai hubungan  antara  Islam  dan  politik sepanjang  perjalanan  sejarah  Indonesia. Interaksi  zakat  melalui  periode  sejarah yang  berbeda  dan  dalam  keadaan  politik yang  sangat  bervariasi.  Dalam  studi  yang ada,  peraturan  Islam  yang  dilembagakan dalam  beberapa  tahun  terakhir  cenderung dilihat  sebagai  hasil  dari  pengaruh  Islam transnasional  atau  sebagai  inisiatif  yang dihasilkan  secara  lokal  dalam  menanggapi keadaan  regional  atau  nasional  tertentu. Namun,  seperti  yang  dikemukakan  dalam makalah  ini,  kedua  pendekatan  tersebut mengabaikan  kompleksitas  dan  interaksi berkelanjutan  antara  politik  Islam  lokal dan  perkembangan  di  dunia  Islam  yang lebih  luas.  Dengan  kata  lain,  makalah  ini berpendapat  bahwa  bentuk-bentuk  Islam lokal  harus  dilihat  sebagai  fleksibel  dan dapat  berubah  sejalan  dengan  perkem- bangan  transnasional  di  dunia  Islam, bahkan  ketika  unsur-unsur  daerah  terus memainkan peran penting dalam manifestasi politik Islam Indonesia. Contoh  yang  diambil  dari  Sumatera Barat  menunjukkan  bahwa  ada  proses interaksi yang kompleks antara agen lokal,
kepedulian nasional dan interaksi internasional.  Ini  muncul  dalam  berbagai tanggapan,  dari  akomodasi  praktik  global hingga  tantangan  dan  modifikasi  mereka. Pembentukan  lembaga  zakat  adalah contoh cara di mana lembaga-lembaga dan ide-ide yang berasal dari Islam transnasional telah diakomodasikan dengan keadaan daerah di Sumatera Barat,
daripada  sebagai  bentuk  adopsi  langsung dari mode aksi sosial Wahhabi atau Salafi. Mereka mewakili institusi dan praktik baru yang  telah  berkembang  sebagai  respons terhadap  keadaan  politik  lokal  dan  model transnasional,  pola  yang  sama  yang  telah menandai  perkembangan  Islam  Indonesia sepanjang sejarah.
Artikel  ini  telah  mengilustrasikan berbagai  tantangan  dan  modifikasi  pada praktik  Islam  global  yang  telah  dimasuk- kan  oleh  peraturan  di  Sumatera  Barat. Pengumpulan  zakat  dari  semua  pegawai pemerintah  terlepas  dari  ambang  batas pembayaran zakat yang berlaku di negara- negara  Islam  lainnya  adalah  satu  bidang utama  di  mana  peraturan  yang  baru-baru ini  dilembagakan  telah  berangkat  dari norma-norma Islam setempat.
Faktor-faktor    transnasional  yang mempengaruhi  sifat  peraturan  Islam  di Sumatera Barat sebagian besar berasal dari Arab  Saudi,  Malaysia,  dan  Organisasi Kerjasama  Islam  (IOC).  Seperti  yang ditunjukkan dalam artikel, praktik zakat di Sumatera  Barat  telah  menunjukkan  peran kunci  OKI  dalam  menyebarkan  lembaga- lembaga  zakat  di  seluruh  dunia  Islam. Dengan  bekerja  sama  dengan  lembaga- lembaga zakat lokal di negara-negara Islam seperti  Kuwait,  Arab  Saudi,  Lebanon  dan Malaysia, OKI telah mensponsori serangkaian konferensi internasional tentang  zakat  yang  telah  dirancang  untuk mempromosikan dan membantu pelembagaan zakat di negara-negara di luar Timur Tengah. OKI juga telah menerbitkan  buku  dan  artikel  tentang zakat yang  secara luas telah didistribusi di seluruh  dunia  Islam.  Sebagaimana  dicatat oleh  artikel  ini,  negara-negara  Asia Tenggara  seperti  Indonesia,  Malaysia, Singapura  dan  Brunei  Darussalam  telah menanggapi inisiatif ini dengan pembentukan Dewan Zakat Asia Tenggara (Dewan  Zakat  Asia  Tenggara,  DZAT), sebuah pusat regional untuk promosi zakat di negara-negara Asia Tenggara. Faktor-faktor  internasional  telah berkontribusi  pada  pengembangan  pera- turan  Islam  di  Sumatera  Barat.  Namun, artikel  ini  telah  menunjukkan  bahwa elemen  nasional  juga  memainkan  peran penting. Pengaruh nasional mungkin telah berkurang  sejak  jatuhnya  Suharto,  tetapi
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
pemerintah  pusat  terus  memberikan pengaruh terhadap regulasi urusan Islam. Artikel  ini  menunjukkan  bahwa kebijakan tentang zakat di tingkat nasional juga  berpengaruh  dalam  pengembangan lembaga zakat di Sumatera Barat. Undang- undang Indonesia mewajibkan pemerintah daerah  untuk  membentuk  lembaga  zakat pemerintah (BAZDA) dan mengumpulkan dan  mendistribusikan  hasil  zakat,  yang hasilnya harus dilaporkan ke lembaga zakat pemerintah  nasional,  BAZNAS.  Sumatera Barat  juga  terkait  dengan  lembaga  zakat swasta  nasional  melalui  pembentukan cabang organisasi regional seperti Yayasan Kemanusiaan  Nasional  (Pos  Keadilan Peduli  Umat,  PKPU).  Forum  Zakat  di Jakarta  juga  terlibat  dalam  inisiatif  yang dirancang  untuk  meningkatkan  standar praktik zakat di Sumatera Barat. Meskipun jelas bahwa Islam transnasional  dan  faktor-faktor  nasional telah mempengaruhi munculnya peraturan Islam  di  Sumatera  Barat,  artikel  ini berpendapat  bahwa  unsur-unsur  daerah sebenarnya  memainkan  peran  yang dominan  dalam  proses  ini,  meskipun  satu dimediasi  oleh  pengaruh  dari  level  yang lain  ini.  Pengenalan  peraturan  Islam  lokal dalam  banyak  kasus  dapat  dipandang sebagai upaya politisi dan pejabat setempat untuk  menggunakan  Islam  sebagai  cara untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan,  termasuk  kekuatan  untuk membuat  orang  bertindak  dengan  cara tertentu.  Sementara  Islam  transnasional menyediakan  bahan,  bentuk  dan  jaringan yang memungkinkan perumusan peraturan Islam, dan pemerintah nasional menggunakan  kewenangannya  di  bidang yang  ditentukan  oleh  hukum  nasional, otonomi  daerah  telah  membuka  peluang baru bagi politisi dan pejabat daerah untuk memanfaatkan  Islam  sebagai  sarana memajukan  kepentingan  politik  dan keuangan mereka sendiri.
Dominasi faktor lokal telah ditunjukkan  dalam  diskusi  peraturan
daerah tentang zakat. Pengenalan peraturan  tentang  zakat  telah  dibenarkan dalam  hal  isu-isu  daerah  sebagai  upaya untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran,  serta  kebutuhan  untuk memposisikan  ekonomi  daerah  untuk dapat  menanggapi  bencana  alam  yang berulang  seperti  banjir  dan  gempa  bumi. Mengingat  faktor-faktor  sosial  dan ekonomi ini, wacana tentang zakat menjadi bagian  dari  kebijakan  lokal  di  bidang kesejahteraan  sosial.  Namun,  artikel  ini berpendapat bahwa politik zakat memainkan  peran  yang  lebih  penting daripada  makna  sosial  dan  ekonomi. Dalam  dukungan  mereka  terhadap  zakat, pemerintah  daerah  telah  secara  eksplisit menyatakan  bahwa  alih-alih  menjadi tanggung jawab mereka untuk mengalokasikan  dana  dari  pajak  sekuler untuk  mengurangi  kemiskinan,  adalah tanggung  jawab  Muslim  kaya  untuk mengurangi  kemiskinan  sesama  Muslim melalui pembayaran zakat. Sudut pandang ini  jelas  dirancang  untuk  mengurangi beban keuangan yang ditanggung pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan program  pengentasan  kemiskinan.  Sama pentingnya,  zakat  juga  menyediakan mekanisme yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mendistribusikan dana  kepada  mayoritas  penduduk  lokal, cara  yang  jelas  untuk  menarik  dan mempertahankan dukungan pemilihan. Tema utama dalam artikel ini adalah bahwa peraturan Islam yang diperkenalkan di  Sumatera  Barat  dalam  beberapa  tahun terakhir  telah  dihasilkan oleh  faktor  sosial dan  ekonomi  yang  terlepas  dari  motif keagamaan  yang  sering  terlihat  mendasari fenomena islamisasi. Peraturan Islam lokal pertama  kali  muncul  di  Indonesia kontemporer  pada  periode  setelah  Krisis Keuangan  Asia  1997,  ketika  peningkatan kemiskinan  dan  pengangguran  menarik perhatian  pada  masalah  etika  keuangan dan  kebutuhan  akan  model  alternatif keamanan  sosial  dan  ekonomi.  Dalam  hal
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
ini,  zakat  muncul  sebagai  sistem pembagian  kekayaan  berbasis  masyarakat yang  tidak  tergantung  pada  kebijakan  dan keputusan anggaran pemerintah nasional.

## KESIMPULAN
Seperti  yang  ditunjukkan  artikel  ini, pemerintah  daerah  membangun  zakat dengan dua cara khusus. Di satu sisi, zakat adalah  kewajiban  agama  yang  dirancang untuk membantu pengentasan kemiskinan, yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah daerah  untuk  meningkatkan  ketersediaan sumber  daya  keuangan  untuk  penyediaan kesejahteraan  sosial  dan  proyek-proyek terkait kemiskinan lainnya, sehingga  dapat menyalurkan  dana  untuk  kebutuhan lainnya.  Upaya  ini  sangat  penting  dalam meningkatkan  fokus  kontemporer  pada Islam  dalam  politik  daerah  untuk memaksimalkan  sumber  daya  provinsi. Artikel  ini  juga  menunjukkan,  bahwa politik lokal zakat telah sangat dipengaruhi oleh  gerakan  zakat  di  dunia  Muslim  yang lebih luas. Konferensi internasional reguler yang  diadakan  oleh  OKI  dan  pertemuan regional  DZAT  di  negara-negara  Asia Tenggara,  yang  menyediakan  jaringan  dan informasi kepada pemerintah nasional dan kepada otoritas regional, telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
pengambilan keputusan nasional dan lokal tentang  administrasi  zakat  ,  meskipun tekanan  dan  pertimbangan  lokal  pada akhirnya membentuk bentuk kelembagaan yang  tepat  yang  diambil  oleh  inisiatif- inisiatif  tersebut  dalam  konteks  Sumatera Barat.  Yang  penting  juga,  seperti  yang ditunjukkan  oleh  artikel  ini,  zakat  belum dibenarkan  dalam  wacana  politik  lokal dengan mengacu pada filosofi Minangkabau  tentang  „Adat  Basandi Syarak  Syarak  Basandi  Kitabullah‟,  tetapi lebih  kepada  posisi  Sumatera  Barat  di dunia  Islam  kontemporer.  Ini  sangat mengejutkan karena, seperti yang ditunjukkan  oleh  artikel  sebelumnya, referensi  terhadap  filosofi  daerah  telah
menjadi  karakteristik  kuat  wacana  publik tentang  keuangan  Islam,  meskipun lembaga  keuangan  Islam  memiliki  lebih sedikit  sejarah  di  provinsi  ini  daripada zakat. Seperti yang akan ditunjukkan dalam artikel-artikel  berikutnya,  wacana  publik tentang  pendidikan  dan  perilaku  dan pakaian  juga  membuat  referensi  yang signifikan  terhadap  filosofi  regional,  yang berarti bahwa zakat merupakan pengecualian dalam hal ini.[] DAFTAR PUSTAKA Abdullah,  Taufik.  Zakat  Collection  and Distribution  in  Indonesia. The Voluntary  Sector  in  Southeast  Asia, ed. Mohamed  Ariff.  Singapore:  ISEAS.
1991.
Ahmed,  Habib. Role of Zakat and Wakaf in Poverty  Alleviation. Riyadh : Islamic Research  and  Training  Institute. 2004. Alfitri.  The  Law  of  Zakat  Management and Non-Governmental Zakat Collectors  in  Indonesia. International Journal of Non-for-Profit Law, 8 (22): 55- 64. 2006.
Ali,  Mohammad  Daud. Sistem  Ekonomi Islam:  Zakat  dan  Wakaf. Jakarta:  UI Press. 1988.
Al-Omar,  Fouad  Abdullah  1995.  General,
Adminstrative  and  Organisational Aspects.  In Institutional  Framework  of Zakah:  Dimensions  and  Implications, ed. Al-Ashker  and  Sirajul  Haq.  Riyadh:
IRTI, IDB. Ariff,  Mohammad.  Resource  Mobilization Through  the  Islamic  Voluntary Sector  in  Southeast  Asia.  In Mohammad Ariff. The  Islamic Voluntary  Sector  in  Southeast  Asia. Singapore: ISEAS. 1991.
Barker,  Christine  R.  Church  and  State: Lessons from Germany?. The Political Quarterly 75 (2): 168-176. 2004. Basher,  Suliman.  On  the  Origins  and Development  of  the  Meaning  of
Zakat  in  Early  Islam. Arabica 40  (1): 84-113. 1993. Benthall,  Jonathan.  Financial  Worship: The Quranic Injunction to Almsgiving. The  Journal  of  the  Royal Anthropological  Institute 5  (1):  27-42. 1999. Burr,  J.  Millard.  and  Collins,  Robert  O. Alms for Jihad: Charity and Terrorism in the Islamic World. Cambridge: Cambridge University Press. 2006. Coffield,  James. A  Popular  History  of
Taxation: From Ancient to Modern Times,
London: Longman. 1970.
Harrelson,  Walter.  Tithes.    In Encyclopedia of  Religion, 2nd  edition,,  ed.  Lindsay Jones. Detroit: Macmillan. 2005.
Imtiazi,  I.  A.  Organisation  of  Zakat:  The
Pakistan  Model  and  Experience.  In Management of Zakat in Modern Muslim Society , ed. Imtiazi, I. A., Mannan, M. A.,  Niaz,  M.  A.  and  Deria,  A.  H.
Karachi:  IRTI  Islamic  Development Bank. 1985.
Kahf,  Monzer.  Applied  Institutional Models  for  Zakah  Colection  and Distribution in Islamic Countries and Communities. In Instititutional Framework  of  Zakah:  Dimensions  and Implications, ed. El-Ashker, A.A.F. and
Haq,  M.S.  Jeddah,  Saudi  Arabia: Islamic  Research  and  Training Institute  Islamic  Development  Bank. 1995.
Kuran,  Timur. Islam  and  Mammon:  The Economic  Predicaments  of  Islamism. Princeton: Princeton University Press. 2004. Meagher, P.K. and Dietlein, D. Tithes. In
New Catholic Encyclopedia, 2nd  edition, Detroit: Gale. 2003.
Nienhaus,  Volker.  Zakat,  Taxes,  and
Public Finance in Islam. In Islam and the  Everyday  World:  Public  Policy Dillemmas ,  ed.  Sohrab  Behdad  and Farhad  Nomani.    New  York: Routledge. 2007.
Salim,  Arskal.    Muslim  Politics  in Indonesia's  Democratisation:  The
Religious  Majority  and  the  Rights  of Minorities  in  the  Post-New  Order Era.  In Indonesia:  Democracy  and  the Promise  of  Good  Governance,  ed. Ross McLeod    and  Andrew  MacIntyre.
Singapore: ISEAS. 2007.
Salim,  Arskal, The  Shift  in  Zakat  Practice  in Indonesia : from Piety to an Islamic Socio- political-economic  System. Chiang  Mai: Silkworm Books. 2008. Siddiqi,  M.  Nejatullah..  The  Role  of  the Voluntary  Sector  in  Islam:  A Conceptual  Framework.  Mohammed Ariff. The  Islamic  Voluntary  Sector  in Southeast  Asia. Singapore:  ISEAS.
1996. Snouck  Hurgronje. Nasihat-nasihat  C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia  Belanda  1880-1936 .  Trans. Sukarsi.  Original  edition  Ambtelijk Adviezen  van  C.  Snouck  Hurgronje 1889-1936 Jakarta: INIS. 1992{1936}. Wilson,  Rodney.  Islamic  Finance  and Ethical Investment. International Journal  of  Social  Economics 24  (11): 1325-1343. 1998. Zeitlin,  Solomon.  The  Am  Haarez:  A
Study  in  the  Social  and  Economic Life of the Jews before and after the Destruction  of  the  Second  Temple. The Jewish Quarterly Review ,  23  (1):  45- 61. 1932.
Zysow,  Aron.  Zakat.  In Encyclopedia  of
Islam, Second  Edition,  ed.  Bearman, et.all.  Leiden: Brill Online. 2009.