Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 173-178| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI
Ni Luh Kadek Dwi Fenny Febriyanti, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Spasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Transaksi e-commerce merupakan  kontrak  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  oleh  penjual  dan  pembeli  melalui internet memberikan kemudahan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha namun  transaksi  tersebut  juga memiliki beberapa  kelemahan  yang  dapat  menimbulkan  permasalahan  hukum.  Tulisan  ini  membahas  permasalahan mengenai  keabsahan  perjanjian  terkait  dengan  transaksi  e-commerce  dan  upaya  penegakan  hukum  dalam pensengketa  transaksi  e-commerce.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan  dan  konseptual.  Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  menggunakan  metode  studi kepustakaan  yang  kemudian  disusun  secara  sistematis  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  deskripsi. Keabsahan perjanjian terkait dengan transaksi e-commerce apabila telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata,  antara lain  sepakat  para  pihak  mengikatkan  dirinya,  kecakapan,  suatu  hal  tertentu,  dan  sebab  yang  halal.  Upaya penegakan hukum terkait penyelesaian sengketa transaksi e-commerce dilakukan secara preventif melalui peraturan perundang-undangan dan represif melalui jalur litigasi dan non-litigasi seperti melalui arbitrase, konsultasi, mediasi, konsiliasi,  atau  penilaian  ahli.  Selain  itu,  dapat  juga  diselesaikan  melalui  BPSK,  LPKSM,  dan  Direktorat Perlindungan Konsumen.
Kata Kunci: E-commerce ; Penegakan Hukum; Penyelesaian Sengketa

## Abstract
E-commerce  transaction  as  a  trade  transaction  contract  between  sellers  and  buyers  using  the  internet  media provide convenience for both consumers and businesses, but these transactions also have some weaknesses that can lead  to  legal  problems.  This  research  discusses  issues  regarding  the  validity  of  the  agreement  related  to  e- commerce transactions and the law enforcement efforts in resolving e-commerce transaction disputes. This research uses  a  normative  research  method  with  a  statute  and  conceptual  approach.  The  collection  of  legal  materials  is carried  out  using  the  literature  study  method  which  is  then  systematically  compiled  and  analyzed  using  the described method. The validity of  the  agreement is  related  to  e-commerce transactions if  it  meets  Article  1320  of the  Civil  Code,  including  the  agreement  of  those  who  bound  themselves,  the  ability  to  make  an  agreement,  the existence of a certain matter, and the existence of a halal cause. Law enforcement efforts in  resolving e-commerce transaction disputes are  carried out preventively through legislation and repressive measures through litigation and non-litigation  channels  such  as  through  arbitration,  consultation,  mediation,  conciliation,  or  expert  judgment.  In addition, it can also be resolved through BPSK, LPKSM, and the Directorate of Consumer Protection.
Keywords: E-commerce; Law Enforcement; Dispute Resolution

## I. PENDAHULUAN
Teknologi informasi memiliki peran yang sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa adanya batasan jarak, ruang,  waktu dan dapat meningkatkan kinerja manusia dalam  berbagai kegiatan sehingga memberikan  dampak  terhadap  peningkatan  produktivitas  dan  efisiensi  ( Sunarso,  2009 ).  Pengembangan dan  pengguna  teknologi  mengarah  kepada  suatu  yang  memberikan  kemudahan  bagi  pengguna  sebagai media informasi dan juga komunikasi untuk keperluan jual beli atau perdagangan. Dengan meningkatnya penggunaan,  internet  menjadi  media  yang  sangat  efektif  untuk  melaksanakan  kegiatan  jual  beli  atau perdagangan melalui media elektronik atau e-commerce .
Konsumen dan produsen  mendapatkan manfaat  dari adanya e-commerce terkat dengan pemasaran produk  yang memberikan  pengaruh  terhadap pengurangan  biaya  dan  penghematan  waktu.  Transaksi e-
commerce mampu  membuat  transaksi  jual  beli  atau  perdagangan  berlangsung  secara  cepat  dan  mudah. Mengenai transaksi elektronik secara khusus telah diatur Pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan  Transaksi  Elektronik.  Pasal  1  angka  2  UU  tersebut  menjelaskan  bahwa  transaksi  elektronik merupakan perbuatan atai tindakan hukum yang menggunakan media dan jaringan Komputer, atau dapat juga  menggunak  media  elektronik  lainnya.  Transaksi  melalui e-commerce harus  dilakukan  secara  hati- hati.  Hal  tersebut  dikarenakan  transaksi  secara  online  dimana  pelaku  usaha  dan  konsumen  tidak melakukan  pertemuan  dan  barang  tidak  terlihat  atau  tersentuh  secara  langsung,  melainkan  hanya melalui gambar yang berisi keterangan dari pelaku usaha.
Transaksi  yang  dilakukan  melalui e-commerce memiliki berbagai  kelebihan  yang  membantu  baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen, namun  transaksi tersebut juga memuat kelemahan-kelemahan dimana  hal  tersebut  dapat  menimbulkan  sengketa  atau  permasalahan  hukum  diantara  para  pihak.  yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum.
Kajian tentang transaksi dan perdagangan, baik melalui media elektronik maupun non-elektronik, telah sering mendominasi kajian ilmiah terhadap dunia bisnis. Dalam hal penyelesaian sengketa dalam e- commerce ,  sengketa  yang  melibatkan e-banking dan  perselisihan  dokumen  perusahaan  yang  telah ditransfer  dalam  bentuk  media  elektronik  dapat  diajukan  dengan  alat  bukti  dalam  bentuk  alat  bukti tertulis,  saksi  mata,  presuposisi,  pengakuan,  sumpah,  dan  saksi  mata  ahli  untuk  memperkuat  dokumen elektronik. Namun demikian, aturan hukum belum diberikan secara komprehensif ( Bintoro, 2011 ). Pada tataran  penyelesaian  sengketa  perdagangan  internasional  ditemukan  bahwa  penyelesaian  dilakukan melalui  negosiasi,  penyelidikan  fakta,  mediasi,  konsiliasi,  arbitrasi,  penyelesaian  melalui  hukum  atau melalui pengadilan, atau dengan cara penyelesaian perselisihan lain yang dipilih dan disepakati oleh para pihak ( Asrianto & Adhayanto, 2014 ). Prospek penerapan ODR ( Online Dispute Resolution ) selain bentuk reformasi  hukum  di  bidang  transaksi elektronik juga  terkait  dengan  upaya untuk  menciptakan  kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa online di Indonesia ( Sitompul et al., 2016 ). Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  memiliki  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengawasi  bisnis  PM-Tekfin.  OJK  juga  telah menerbitkan Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pengguna layanan  PM-Tekfin.  Sengketa  bisnis  PM-Tekfin  diharapkan  dapat  diselesaikan  melalui  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (APS)  dengan  membentuk  lembaga  Penyelesaian  Sengketa  online  (PSD) ( Hariyani, 2017 ). Saat ini, instrumen hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang lengkap  bagi  konsumen  dalam  transaksi e-commerce .  Mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  tersedia adalah melalui pengadilan dan di luar pengadilan ( Setiantoro dkk., 2018 ).
Dalam  perspektif  yuridis  dasar  penyelesaian  kasus-kasus  transaksi  elektronik  menjadi  penguatan hukum  untuk  mengambil  rasa  keadilan  sehingga  dapat  dilihat  bahwa  dasar  pengaturan e-commerce internasional sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) dari UU ITE dan Pengadilan Negeri memiliki peran sebagai institusi  utama  dan  pelengkap  dalam  penyelesaian  sengketa.  transaksi  elektronik  internasional  ( Ayu, 2018 ).  Berkaitan  lagi  dengan  penyelesaian  sengketa  dalam transaksi,  resolusi  perselisihan online adalah bentuk  pembaruan  modern  dari  penyelesaian  perselisihan  alternatif  yang  merupakan  solusi  yang dikembangkan  oleh  teknologi  dan  internet  melalui  dunia  maya  dengan  memfasilitasi  dan  memberi manfaat bagi para pelaku bisnis dalam upaya menyelesaikan perselisihan yang muncul sehingga hukum positif dapat mengimbangi laju perdagangan global, teknologi, dan informasi sangat cepat. Kajian-kajian yang  sudah ada ini  belum mengungkap  secara  spesifik  tentang  keabsahan  dan  penegakan  hukum  dalam transaski sengketa e-commerce .
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  menganalisis  Penegakan  Hukum  Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Electronic Commerce dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana keabsahan perjanjian terkait dengan transaksi e-commerce ?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce ?
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  tujuan  yaitu,  sebagai  bentuk  sumbangsih  pemikiran  yang tentunya  dapat  bermanfaat  untuk  semua  pihak  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  dibahas,  serta dapat  menambah  pengetahuan  masyarakat  sebagai  penerapan  disiplin  keilmuan  yang  didapatkan  dalam proses  hidup  berkaitan  dengan  transaksi  daring  yang  terjadi  di  masyarakat.  Selain  itu,  studi  ini  secara
khusus  bertujuan  untuk  menganalisis  keabsahan  perjnajian  terkait  dengan  transaksi e-commerce serta menganalisis upaya penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce .

## II. METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  tipe  penelitian  normatif  yang  menggunakan  pendekatan  peraturan  serta konseptual.  Terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  hukum  sekunder,  dan  hukum  tersier  dengan  teknik pengumpulan  adalah  studi  dokumen.  Data  utama  diperoleh  dari  wawancara  dengan  beberapa  pelaku transaksi online yang  bersengketa.  Selain  itu,  bahan  sekunder  ialah  undang-undang  yang terkait dengan transaksi online atau e-commerce . Kemudian, bahan hukum tersier ialah hasil-hasil kajian ilmiah tentang transaksi online atau e-commerce yang digunakan sebagai patokan dan batas pembahasan penelitian yang membantu  memosiskan  penelitian  yang  sekarang.  Hasil-hasil  kajian  yang  dimaksud  ialah  hasil  kajian terkait  transaksi online yang  telah  dipublikasikan  melalui  jurnal-jurnal  ilmiah.  Setelah  bahan  terkumpul kemudian  dianalisis  menggunakan  teknik  deskripsi.  Menggunakan  teknik  deskripsi  bertujuan  untuk menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan hasil penelitian ini, perbandingannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, dalam bentuk bahasa verbal, menggunakan kata-kata.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Keabsahan Perjanjian Terkait dengan Transaksi E-Commerce
Perjanjian terkait dengan e-commerce pada dasarnya sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana  diatur  pada  Pasal  1320  KUHPerdata.  Syarat  sahnya  suatu  perjanjian e-commerce sebagaimana  yang tercantum  pada  Pasal  1320  KUHPerdata  antara lain  para  pihak  yang  terlibat  sepakat untuk  saling  mengikatkan  diri.  Hal  tersebut  berarti  bahwa  para  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian memiliki  kemauan  yang  bersifat  bebas  untuk  berkeinginan  mengikatkan  atau  tidak  dirinya  terhadap perjanjian tersebut. Kesepakatan merupakan suatu pernyataan dari  kehendak  yang dimiliki  oleh  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  perjanjian,  sehingga  yang  menjadi  acuan  dari  hal  tersebut  merupakan pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain ( Salim, 2011 ). Teori  kesepakatan  sahnya  perjanjian  melalui e - commerce antara  lain  (Fuady,  1999),  Teori Penawaran  yang menjelaskan  bahwa  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  dengan  kehendaknya terjadi setelah adanya salah satu pihak yang melakukan penawaran yang selanjutnya oleh pihak  lainnya disetujui untuk dituangkan dalam perjanjian atau dengan kata lain bahwa ketika pelaku usaha melakukan penawaran terhadap produk dan keterangan-keterangan yang dimilikinya, kemudian konsumen menyetujui hal tersebut.
Teori  selanjutnya  adalah  pernyataan  yang  menjelaskan  bahwa,  kesepakatan  terhadap  kehendak dimiliki oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian  tersebut  telah  terjadi  ketika  pihak konsumen  telah  melakukan  pengisian terhadap syarat-syarat yang diberikan oleh pelaku usaha, sehingga apa  yang telah  dinyatakan secara  tegas  tersebutlah  yang  berlaku.  Teori  lainnya  adalah  konfirmasi  yang memiliki  pengertian  bahwa,  para  pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi  dikatakan  memiliki  kesepakatan ketika  pihak  konsumen  yang  ditawarkan  suatu  produk  oleh  pelaku  usaha  menjawab  atau  memberikan persetujuan atas produk tersebut.
Keabsahan  selanjutnya  adalah  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perjanjian.  Para  pihak  yang membuat suatu perjanjian harus memiliki kecakapan menurut hukum untuk terlibat dalam suatu perjanjian. Kecakapan  bertindak  merupakan  kemampuan  untuk  melakukan  tindakan  atau  perbuatan  yang menimbulkan  akibat  hukum.  Pasal  1330  KUHPer  memberikan  batasan  mengenai  orang  yang  tidak memiliki  kecakapan dalam hal melakukan perjanjian antara lain orang-orangyang tidak memenuhi syarat sebagai  pihak  yang  dikatakan  belum  dewasa  yaitu  belum  memiliki  umur  genap  21  tahun  dan  belum melakukan hubungan perkawinan.
Keabsahan perjanjian terkait dengan transaksi e-commerce selanjutnya adalah suatu hal yang terkait dengan  obyek  dari  perjanjian.  KUHPer  telah  mengatur  dalam  Pasal  1333  mengenai  suatu  perjanjian terkait jual  beli  wajib  untuk  memiliki suatu  barang  yang  dapat  ditentukan  ataupun  dihitung  humlahnya. Selain itu, KUHPer juga mengatur bahwa hanya barang yang dapat diperjual belikan dan barang yang ada
pada kemudian hari yang menjadi pokok adanya suatu perjanjian. Suatu  sebab  halal  juga  menjadi  syarat keabsahan  perjanjian  terkait  dengan  transaksi e-commerce .  Undang-undang  tidak  memberikan pengertian mengenai  sebab.  Oleh  karena  itu, sebab  yang  halal  adalah isi  dari  perjanjian itu  sendiri  atau tujuan yang ingin dicapai dari para pihak yang mengadakan perjanjian ( Subekti & Tjitrosudibio, 2008 ). Keabsahan lainnya dari perjanjian terkait dengan transaksi e-commerce perlu memuat  unsur-unsur yang  terdapat  dalam  perjanjian  konvensional,  seperti  unsur  essensalia,  unsur  naturalia,  dan  unsur aksidentalia. Selanjutnya, perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat pada perjanjian seperti kebebasan berkontrak atau sistem terbuka, konsensualisme dan asas itikad baik.

## Upaya Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce
Upaya  penegakan  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa e-commerce dapat  dilakukan  secara  preventif yang dilakukan melalui pembentukan norma-norma yang substansinya mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai Penegakan hukum represif, Pasal 18 ayat (4) UU No.  19  Tahun  2016  menjelaskan  pelaku usaha  dan  konsumen  dapat  menentukan  mengenai forum  yang  akan  menyelesaikan  sengketa  yang  dialami  seperti  melalui  Lembaga  pengadilan,  Lembaga arbitrase,  dan  Lembaga  lainnya  yang  memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  diantara  par apihak  tersebut.  Gugatan  dapat  diajukan  oleh  pihak-pihak  yang  memang  mengalami  kerugian  akibat kegiatan melalui e-commerce.
Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan suatu prosedur atau proses untuk menyelesaikan perselisihan  atau  sengketa  yang  dilakukan  di  pengadilan,  dimana  para  pihak  tersebut  bertemu  dan berhadapan  secara  langsung  dengan  memberikan  pendapat-pendapat  dan  dasar  yang  jelas  untuk mempertahankan hak masing-masing yang dimiliki  di hadapan majelis hakim dalam prsidangan. Proses penyelesain sengketa melalui pengadilan ini akan menghasilkan suatu keputusan menang atau kalah bagi salah satu pihak ( Amriani, 2012 ).
Terkait  alternative  penyelesaian  sengketa  atau  perselisihan  lainnya,  sebagimana  yang  telah dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  (10)  UU  No.  30  Tahun  1999,  bahwa  alternatif  penyelesaian  sengketa merupakan  suatu  Lembaga  yang  bertugas  untuk  menyelesaikan  perselisihan  atau  sengketa  yang melibatkan  para  pihak  melalui  prosedur  yang  disepakati  bersama.  Alternatif  penyelesaian  sengketa tersebut dapat berupa konsultasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, atau penilaian ahli.
Arbitrase merupakan cara untuk melakukan penyelesaian terhadap suatu perselisihan atau sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian arbitrase diantara para pihak  yang  memiliki  sengketa.  Mengenai  negosiasi  adalah  suatu  proses  perundingan  tanpa  melibatkan pihak  lainnya  atau  pihak  ketiga  yang  dilakukan  hanya  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  agar  dapat menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang dihadapi melalui dialog diantara para pihak ( Adolf, 2004 ). Mediasi  adalah  proses  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  dengan  negosiasi  untuk  menyelesaikan sengketa  atau  perselisihan  yang  sedang  dialami  oleh  para  pihak  dengan  melibatkan  pihak  lainnya  atau pihak  ketiga  yang  memiliki  sifat  netral  untuk  terlibat  dalam  memberikan  alternatif  solusi  dalam menyelesaikan  sengketa  atau  perselisihan  tersebut  yang  tentunya  adil  atau  tidak  memihak  salah  satu pihak. Selanjutnya mengenai konsiliasi adalah sebuh proses lanjutan dari yang sebelumnya atau mediasi. Para  proses  konsiliasi,  maka  seorang  pihak  ketiga  atau  mediator  akan  berubah  fungsinya  menjadi konsiliator  untuk  bertugas  menjalan  fungsinya  yang  lebih  aktif  untuk  memberikan  solusi  atau  mencari bentuk lainnya dari upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan diantara para pihak tersebut.
Mengenai  Penilaian  Ahli  adalah  prosedur  atau  proses  penyelesaian  sengketa  atau  perselisihan dengan  meminta  pendapat  yang  dimiliki  oleh  para  ahli  dan  akan  digunakan  sebagai  solusi  untuk menyelesaian  sengketa  atau  perselisihan  tersebut  ( Rahmadi,  2011 ).  Alternatif  penyelesaian  sengketa lainnya  sebagaimana  terdapat  dalam  UU  No.  8  Tahun  1999  adalah  melalui  BPSK,  LPKSM,  Direktorat Perlindungan  Konsumen  di  bawah  Departemen  Perdagangan,  atau  lembaga  lainnya  yang  memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang dialami oleh para pihak.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Keabsahan  perjanjian  terkait  dengan  transaksi e-commerce menurut  Pasal  1320  KUHPer,  antara  lain meliputi  kesepakatan,  kecakapan,  hal  tertentu,  dan  sebab  yang  halal.  Keabsahan  lainnya  dari  perjanjian perlu memuat unsur essentialia, naturalia, dan accidentalia. Selanjutnya, perlu memperhatikan juga asas- asas yang terdapat pada perjanjian seperti kebebasan berkontrak atau sistem terbuka, konsensualisme, dan asas itikad baik. Upaya penegakan hukum penyelesaian  sengketa e-commerce dilakukan secara preventif melalui pembentukan norma-norma  sebagaimana yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan secara  represif  dilakukan  dengan  pemberian  sanksi  yang  dilakukan  melalui  jalur  litigasi  dengan  proses persidangan  perkara  perdata  atau  pidana  sebagaimana  ditentukan  berdasarkan  hukum  acara,  serta  non- litigasi  atau  penyelesaian  sengketa  alternatif  seperti  arbitrase,  konsultasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau penilaian  ahli.  Selain  itu,  dapat  juga  diselesaikan  melalui  Badan  Penyelsaian  Sengketa  Konsumen  , Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat,  dan  Direktorat  Perlindungan  Konsumen  di bawah Departemen Perdagangan, atau lembaga lainnya yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang dialami oleh para pihak.

## 2. Saran
Pemerintah  perlu  melakukan  program-program  penegakan  atau  perlidungan  hukum  melalui  kegiatan- kegiatan  yang  secara  langsung  bersentuhan  dengan  kepentingan  konsumen  dan  pelaku  usaha,  seperti sosialisasi,  pembinaan  dan  pengawasan  serta  pembentukan  regulasi.  Sosialisasi,  pembinaan  dan pengawasan  oleh  pemerintah  memiliki  dampak  besar  bagi  konsumen  maupun  pelaku  usaha  untuk memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Konsumen dan pelaku usaha yang telah memahami hak dan kewajibannya akan bertindak hati-hati, teliti dan cermat dalam melakukan setiap tahapan transaksinya. Selanjutnya, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli tepat  pada  waktunya  sesuai  dengan  apa  yang  diperjanjikan.  Memiliki  kewajiban  untuk  menanggung segala kerusakan, cacat-cacat tersembunyi, dan ketidaksesuaian dengan apa yang telah diperjanjian, serta tidak melakukan hal bertentangan dengan perjanjian. Jika dilihat melalui aspek masyarakat, bahwa perlu untuk  lebih  memiliki  sifat  kritis,  cerdas,  dan  berhati-hati  dalam  setiap  transaksi e-commerce yang dilakukan  agar  tidak  menimbulkan  kerugian.  Masyarakat  juga  perlu  memahami  aturan-aturan  terkait maupun proses atau prosedur hukum jika terjadi perselisihan atau sengketa terkait e-commerce. Masyarakat  harusnya  lebih  waspada  dan  lebih  memahami  bagaimana  bertransaksi  online  secara baik  dan  benar,  tidak  hanya  kelebihan  yang  positif  di  dapatkan  pada  saat  melakukan  transaksi  online, tetapi  dampak  dari  kecerobohan  masyarakat  itu  sendiri  jika  tidak  waspada  melakukan  transaksi  online tersebut menimbulkan banyak kerugian secara material. Kelemahan dalam melakukan transaksi online ini sendiri  seharusnya  membuat  masyarakat  harus  lebih  waspada,  karena  pelaku  usaha  yang  berusaha membohongi  konsumen  dapat  dengan  mudah  membohongi  jika  kita  tidak  lebih  berhati  hati  dan  harus lebih  memahami  bagaimana  melakukan transaksi online  yang baik dan benar.  Banyak masyarakat yang tergiur  dan  ceroboh  saat  melakukan  transaksi  online  karena  kemudahan  dan  lebih  murahnya  jika  kita berbelanja online yang sebenarnya pelaku usaha dengan sangat mudahnya dapat membohongi konsumen dengan lebih sangat mudah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, H. (2004). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional . Sinar Grafika. Amriani, N. (2012). Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan . Grafindo Persada. Asrianto, B., & Adhayanto, O. (2014). Penyelesaian Sengketa Dagang dalam Hukum Internasional (Suatu Tinjauan terhadap Forum Penyelesaian Sengketa Internasional Non-Litigasi). Jurnal Selat , 1 (2), 65– 71.
Ayu, I. K. (2018). Peran Pengadilan Negeri Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional. Legality , 26 (1), 40–52.
Bintoro, R. W. (2011). Penerapan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik di Peradilan Umum. Jurnal Dinamika Hukum , 11 (2), 258–272.
Fuady, M. (1999). Hukum Kontrak dari Sudut Hukum Bisnis . Citra Aditya Bakti.
Hariyani,  I.  (2017).  Perlindungan  Hukum  dan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Jasa  PM-Tekfin. Jurnal Legalisasi Indonesia , 14 (5). Rahmadi, T. (2011). Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat . Rajawali Pers. Salim, H. S. (2011). Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak) . Sinar Grafika. Setiantoro,  A.,  Putri,  F.  D.,  Novitarani,  A.,  &  Njatrijani,  R.  (2018).  Urgensi  Perlindungan  Hukum Konsumen  dan  Penyelesaian  Sengketa  E-Commerce  di  Era  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN.  In  V. Wijaya & E. W. Setyawat (Eds.), Peran Lembaga Peradilan dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa  dalam  Mendukung  Pembangunan  Ekonomi  Nasional (Vol.  7,  Issue  1,  pp.  1–17).  Jurnal Rechtsvinding.
Sitompul,  M.  G.,  Syaifuddin,  M.,  &  Yahanan,  A.  (2016).  Online  Dispute  Resolution  (ODR):  Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia. Jurnal Renaissance , 1 (02), 75–93. Subekti, & Tjitrosudibio. (2008). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Pradnya Paramita. Sunarso,  S.  (2009). Hukum  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik:  Studi  Kasus  Prita  Mulyasari .  Rineka Cipta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Undang-Undang Republik