Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LANGKA DALAM SISITIM HUKUM PIDANA INDONESIA
Andi Purnawati Universitas Muhammadiyah Palu Email :andipurnawati0967@gmail.com
Irmawaty Ambo Universitas Muhammadiyah Palu Email :irmawatiambo@gmail.com

## ABSTRACT
Legal protection in the field of biological conservation and endangered species as part of environmental law, has special characteristics that are different from other types of law. The difference is that the field of law is in the fields of administrative law, civil law  and  criminal  law.  This  implies  that  in  the  case  of  the  imposition  of  sanctions concerning this field, it can take the form of administrative sanctions (revocation of licenses), criminal sanctions (corporal punishment, fines or both) and civil sanctions (compensation  payments  and  environmental  restoration).  Legal  protection  is  an activity to protect individuals by harmonizing the relationship of values or rules that are  manifested  in  attitudes  and  actions  in  creating  order  in  the  association  of  life among humans. According to Muchsin, legal protection is a matter that protects the legal  subject  through  the  applicable  laws  and  regulations  and  is  enforced  with  a sanction.

## Keywords: endangered animals, environment and legal protection

## A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang  memiliki tingkat keanekaragaman hayati serta tingkat endemisme (keunikan) yang sangat tinggi sehingga dimasukan dalam salah  satu  negara  mega  biodivirsity  .  Menurut  World  Conservation  Monitoring Committe  Indonesia,  kekayaan  alam  Indonesia  berupa  keanekaragaman  hayati antara lain memiliki 1.558 jenis burung (17% dari seluruh jenis burung di dunia). Oleh karena itu jenis satwa-satwa tersebut memiliki potensi eknomi dan nilai jual yang  tinggi,  oleh  karena  perlu  dilindungi  agar  satwa-satwa  tersebut  tidak  habis
dihabitatnya. 1 Perlindungan hukum di bidang  konservasi hayati dan satwa langka sebagai  bagian  dari  hukum  lingkungan,  mempunyai  ciri  khusus  yang    berbeda dengan jenis hukum lainnya. Perbedaannya ialah bahwa bidang hukum ini berada pada  bidang  hukum  administrasi,  hukum  perdata  dan  hukum  pidana.  Hal  ini mengandung  pengertian  bahwa  dalam  hal  penjatuhan  sanksi  menyangkut  bidang ini, dapat  berupa sanksi  administratif (pencabutan izin), sanksi pidana (hukuman badan,, denda atau kedua-duanya) dan sanksi perdata (pembayaran ganti kerugian dan pemulihan lingkungan). 2 Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum  adalah  perlindungan  akan  harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan  terhadap hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum  berdasarkan  ketentuan hukum dari kesewenangan.
Menurut  Muchsin Perlindungan  hukum  merupakan  kegiatan  untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang  menjelma  dalam  sikap  dan  tindakan  dalam  menciptakan  adanya  ketertiban dalam  pergaulan  hidup  antar  sesama  manusia.  Menurut  Muchsin,  perlindungan hukum  merupakan  suatu  hal  yang  melindungi  subyek  hukum  melalui  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dipaksakan  pelaksanaannya  dengan  suatu sanksi.
Penjatuhan  sanksi  terhadap  orangdan/atau  badan  hukum  yang  melakukan pelanggaran  ketentuan  perundang-undangan  dibidang  konservasi  sumber  daya alam  hayati  dan  ekosistemnya  berdasarkan  kualitasnya  dapat  berupa  sanksi administratif,  pidana  dan  perdata.  Bahkan  terhadap  pelanggaran  dengan  kualitas tertentu, ketiga sanksi tersebut diatas dapat di jatuhkan sekaligus secara bersamaan (stimulan). Olehnya itu setiap pelanggarolehan yang terjadi dibidang ini, pertama- tama  harus  diadakan  pemulihan  secara  selektif  aspek  mana  yang  masuk administrasi,  pidana  dan  perdata.  Untuk  menentukan  sanksi  apa  yang  akan
1 http/jendelagertak.blongspot.com/2010. Wa-langka.html. diakses  15 januari 2017
2 Pedoman pengrusakan pengelolaan hutan lindung. Direktorat Jenderal PHPA Departemen Kehutanan. Jakarta. 1991. Hal. 23
dikenankan  terhadap  suatu  kasus  pelanggaran  lingkungan  hidup  dalam  hal  ini sumber daya hayati dan ekosistemnya, seharusnya dibicarakan  oleh berbagai pihak yang  berwenang,  misalnya  Pemda,Kepolisian  dan  Kejaksaan  guna  menentukan kasus  mana  yang  perlu  ditindak  secara  administratif,  pidana  dan  perdata. Penjatuhan sanksi dalam setiap pelanggaran dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mempunyai dampak sosiologis masyarakat. Sanksi apapun  yang  dijatuhkan  yang  penting  adal  Jika  ini  suddah  terjadi,  paling  tidak dampaknya akan sangat luas bagi masyarakat, karena dengan adanya sanksi akan memberikan isyarat bahwa peraturan yang ada bukan sekedar tertulis diatas kertas atau gertakan saja. 3 Menurut Van Wijk , sanksi sebagai alat kekuasaan publik yang digunakan  oleh  penguasa  sebagai  alat  kekuasaan  publik  yang  digunakan  oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi. 4

## B. METODE PENELITIAN
Untuk  memperoleh  informasi    yang  penulis  butuhkan,  penulis  melakukan penelusuran  beberapa  literatur  yang  berhubungan  dengan  perlindungan  terhadap satwa  langka,  serta  melakukan  pencarian  diinternet  yang  berhubungan  dengan tulisan  ini.  Tulisan  ini  bersifat  deskriptif  analisis  yang  memberikan  gambaran berkaitan  dengan  penerapan  hukum  terhadap  pelaku  pelanggaran  satwa  langka, serta  sangsi  yang  dibebankan  kepada  pelaku.  Penelitian  yang  digunakan  adalah metode  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  dengan  mengkaji  peraturan  yang berkaitan  dengan  artikel  ini,  yaitu  peraturan  perundang-undang  nomor  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA)
3 Ibid, hal 52
4 Philipus M Hadjon. Perlindungan Hukum bagi Bagi Rakyat Indonesia . Bina Ilmu Surabaya. 1987. Hal. 37

## C. PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka di Indonesia
Mengingat  urgensi  konservasi  sumberdaya  alam  hayati  dan  ekosistemnya termasuk  didalamnya  adalah  satwa  yang  dilindungi,  bagi  kehidupan  manusia sangat vital, maka ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dibidang ini harus benar-benar  ditegakkan  dan  dipertahankan.  Setiap  pelanggaran  yang menyangkut  bidang  konsservasi  sumber  daya  alam  hayati  termasuk pelanggaraan  terhadap  satwa  yang  dilindungi,  harus  ditindak  tegas  sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau/ badan hukum yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku dibidang konservasi, harus ditindak dan diberi sanksi hukum sanksi tersebut dapat berupa administratif, perdata dan pidana.
a. Sanksi Administratif
Tujuan  sanksi  administratif  ialah  agar  perbuatan  melanggar  hukum tersebut  segera  dihentikan,  dan  mengembalikan  pada  keadaan  semula sebelum adanya  pelanggaran, mematuhi segala perintah sesuai dengan sanksi yang dijatuhkan kepadanya.Sanksi Administratif diatur dalam pasal 76 Und ang-undangnomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Selain  penerapan  paksaan  administratif,  dikenal  pula sanksi administratif yang lain yaitu berupa penutupan perusahaan, larangan menangkap/berburuh  fauna  yang  dilindungi,  uang  paksa  dan  pencabutan izin.yang  kesemuanya  berfungsi  sebagai  peringatan  keras  terhadap penanggung  jawab  usaha  atau  orang  perorang  untuk  mematuhi  peraturan perundang-undangan  lingkungan  hidup  yang  berlaku.Pencabutan  izin  ini hanya bersifat sementara dan sewaktu-waktu izin lingkungan dapat diaktifkan kembali  bilamana  pelaku  telah  memenuhi  ketentuan  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan dengan baik. 5
5 Mohamad Askin. Seluk beluk hukum Lingkungan . Nekamatra. 2010. Hal. 128
Salah  satu  sanksi  hukum  yang  dapat  dijatuhkan  hukum  terhadap pelanggaran di bidang konservai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya termasuk  didlamnya  adalah  satwa  yang  dilindungi  adalah  sanksi administratif.  Sanksi  administratif  dapat  dijatuhkan  kepada  setiap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang atau badan hukum yang karena perbuatannya  sumberdaya  alam  hayati  dan    mengakibatkan  kepunahan terhadap hewan yang dilindungi. Menurut Hadjon , dalam membanddingkan sanksi administrasi dengan sanksi pidana mengemukakakn adanya dua sifat sanksi  yaitu  sanksi  reparatoir  dan  sanksi  kondemnatoir.  Sanksi  reparatoir adalah sanksi yang dijatuhkan untuk memulihkan keadaan semula sedangkan sanksi kondomnatoir adalah sanksi yang mengandung hukuman.Sifat sanksi administrasi  adalah  reparatoir  dan  kondemnatoir  sedangkan  sanksi  pidana bersifat kondemnatoir.
Peluang tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum  dibidang satwa  langka  adalah  maraknya  perburuhan  satwa  yang  dilindungi  untuk diperjual  belikan  mengingat  Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki tingkat  keanekaragaman  hayati  serta  tingkat  endemisme  (keunikan)  yang sangat  timggi  sehingga  dimasukkan  dalam  salah  satu  negara  mega biodersiting (PHPA. 2005), menurut World Convenstion monitoring Comitee Indonesia (1994). Kekayaan alam Indonesia berupa keanekaragaman hayati tersebut  antara  lain  memiliki  1,539  jenis  burung  (17%)  dari  seluruh  jenis burung  didunia.  Pada  tahun  2003  Pemerintah  melalui  Surat  Keputusan Menteri  Kehutanan  Nomor  516/skpts-II/1995  yang  kemudian  ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 telah menetapkan nama dan  jenis  satwa  lilindungi    yang  langka  yaitu  sekurang-kurangnya  ada  236 jenis satwa yang dilindungi dengan perincian 70 jenis mamalia, 93 jenis aves, 31 jenis reptilia,7 jenis qisces,20 jenis insecta,1 jenis anthozoa dan 14 jenis bivalvic. Oleh karena itu satwa-satwa tersebut memiliki potensi ekonomis dan nilai jual yang tinggi, maka penyelundupan terhadap satwa-satwa langka yang
dilindungi  tersebut  marak  dilakukan.  Penyelundupan  satwa  langka  ini sangatlah  mengkwatirkan  karena  kegiatan  tersebut  tidak  tercatat  dalam statistik resmi kegiatan ekspor. 6 .

## b. Sanksi Perdata
Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  atau  UUPLH  sanksi  perdata  berupa  ganti kerugian  dan  biaya  pemeliharaan  diatur  dalam  pasal  87,  sedangkan  dalam pasal  88  mengatur  tentang  tanggung  jawab  mutlak  (stract  liabiility),  kedua pasal diatas,  sulit dilaksanakan hingga saat ini .Dalam UUKSDA, tampaknya tidak ada pasal yang mengatur tentang sanksi perdata yang dapat  dijatuhkan kepada  pelanggar  hukum  di  bidang  konservasi  dan  pelanggaran  terhadap satwa yang dilindungi. Oleh karena itu jika ada pelanggaran hukum dibidang tersebut  yang menyebabkan harus dijatuhkan sanksi perdata, maka tentunya harus  mengacu  pada  pasala  92  UUPLH  (sebagai  lex  generalis)    karena UUKSDA  (sebagai  lex  spesialis),  tidak  mengatur  secara  khusus  sanksi perdata.Dasar  hukum  yang  digunakan  dalam  penuntutan  ganti  kerugian lingkungan  adalah  ketentuan  yang  tercantum  dalam  kitab  undang-undang hukum perdata pasal 1243 dan pasal 1365.
Pasal 1243 berbunyi; Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya satu perikatan mulai diwajibkan untuk memenuhi perikatan itu jika sesuatu harus diberikan dalam tengang waktu yang telah ditentukan.
Pasal 1365 berbunyi;  Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain  mewajibkan orang  yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. 7
Penerapan sanksi perdata dibidang lingkungan hidup, termasuk bidang konservasi dan perlindungan satwa langka sangat sulit, karena penyelesaian
6 Hhtp/jendela gerak blongspot,com,diakses tgl 2 Januari 2017
7 Mohamad Askin. Seluk beluk hukum lingkungan . 2010. Hal. 136
kasus  lingkungan  hidup  melalui  jalur  hukum  perdata  kurang  populer  di Indonesia.  Hal  tersebut  berlarut-larutnya  proses  perdata  di  pengadilan  baik pada  pengadilan  tingkat  pertama,  banding  dan  kasasi.  Apalagi  mengingat bahwa  sebagian  besar  aparat  penegak  hukum  kita  (termasuk  para  Hakim), belum menguasai peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup, baik secara khusus maupun global.
Selama ini di  Indonesia kecenderungan menempuh  jalur pidana dalam penyelesaian kasus-kasus lingkungan tampak menonjol, karena dalam hukum pidana  ada  alat  paksa  seperti  penahanan,pengeledahan,penyitaan  dan  lain- lain. Apalagi dalam UUPLH dan UUKSDA termuat dan terinci secara jelas dalam pasal tersendiri 8
c. Sanksi Pidana
Tujuan  sanksi  pidana  dalam  hukum  lingkungan    ialah  untuk memperbaiki,pembuat  (pelanggar  hukum)  agar  ia  berubah  menjadi  orang yang baik dan memperhatikan lingkungan serta hak orang lain, untuk hidup didalam lingkungan yang sehat dan tentram. 9 Dalam UULPH, sanksi pidana diatur  dalam  pasal  98  sedangkan  UUKSDA  diatur  dalam  pasal  40,  Kalau diperhatikan sanksi pidana yang ada pada UUPLH dan dibandingkan dengan pidana dalam dalam UUKSDA, tampak adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana  kurungan  dan  besarnya  denda.  Dalam  UULPH,  perbuatan  yang tergolong  kejahatan  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  98    ayat  (1),  diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp.  3.000.000.000,-  (tiga  miliar  rupiah)  dan paling banyakRp 10.000.000,000,- (sepuluh miliar rupiah).           Tingginya sanksi  yang  terdapat  dalam  UULPH,  sesungguhnya  dapat  dimaklumi, mengingat bahwa urgensi keutuhan dan kelestarian sumberdaya alam hayati
8 Daud Silalahi. Hukum Lingkungan Dalam Sisitim Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia . Penerbit Alumni Bandung. 1995. Hal. 89-91
9 Penegakan Hukum lingkungan . Penerbit Arikha Media Cipta. Jakarta.1995. Hal.107
dan ekosistemnya bagi kelangsungan hidup bangsa, baik masa kini maupun masa  akan  datang  sangat  vital,  atau  dengan  kata  lain,  bahwa  kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan berdampak sangat luas dan sangat  membahayakan  kelangsungan  hidup  bangsa  baik  masa  sekarang maupun masa akan datang.
Mengingat  tingginya  sanksi  pidana  dalam  UULPH,  maka  seyogyanya dijadikan  sebagai  payung  dari  UUKSDA,  hal  tersebut  mengingat  maslah sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dengan hal-hal  yang diatur dalam UULPH.  Penjatuhan  sanksi  pidana  yang  berat  diharapkan  dapat  meredam seminimal  mungkin  tindak  kejahatan  dan  pelanggaran  terhadap  fauna  yang dilindungi.di  Indonesia.  Selain  jenis  sanksi  diatas,  menurut Soerjono Soekamto ,  secara  sosiologis  dikenal  pula  sanksi  positif  dan  negatif.
Pemberian  tanda  jasa  misalnya  adalah  suatu  sanksi  positif  sedangkan penjatuhan  sanksi  kurungan  adalah  suatu  sanksi  negatif.  Sanksi  negatif sebenarnya  merupakan  suatu  penolakan  terhadap  prilaku  tertentu.  Sanksi negatif alam arti yang luas mencakup tiga bnetuk yakni pemulihan keadaan, pemenuhan keadaan dan hukuman dalam arti luas. 10
Menurut Teori  Hukum Ref resif,  hukum  mengabdi  kepada  kekuasaan refresif  dan  kepada  tata  tertib  sosial  yang  refresif.  Kekuasaan  yang memerintah adalah refresif, bilamana ia kurang memperhatikan kepentingan- kepentingan rakyat  yang diperintahkan, artinya bilaman ia cenderung untuk tidak  mempedulikan  kepentingan-kepentingan  tersebut  atau  menolak legitimasinya,  Meskipun  refresi  seringkali  berbentuk  penindasan  dan pemaksaan yang terang-terangan, pemaksaan sendiri bukanlah merupakan ciri yang  menentukan  bagi  sifat  refrsif,  melainkan  diacuhkan  atau ditelantarkannya  kepentingan  rakyat. 11 Penjatuhan  hukuman  yang  berat
10 Soerjono Soekamto. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum . Rajawali Pers. Jakarta 1982. Hal. 54-55
1111 Setiawan R : Penemuan Hukum; Sebuah pengantar 1996;87
berupa pidana badan dan denda sangat sejalan dengan maksud dari UUPLH, dan teori hukum refresif yang menyatakan tindakan yang tidak bertanggung jawab  yang  dapat  menimbulkan  kerusakan  pada  kawasan  suaka  alam  dan kawasan  pelestarian  alam  ataupun  ketentuan  tentang  perlindungan  terhadap tumbuhan  dan  satwa  yang  dilindungi  diancam  dengan  pidana  berat  berupa pidanana  badan  dan  denda,  Pidana  berat  dipandang  perlu  karena  kerusakan dan  kepunahan  dari  fauna  yang  dilindungi  beserta  ekosistemnya  akan mengakibatkan  kerugian  besar  bagi  masyarakat  yang  tidak  dapat  dinilai dengan materi sedangkan perkembangbiakan terhadap fauna yang dilindungi akan memakan waktu yang cukup lama.
Dari  keseluruhan  uraian  menyangkut  penerapan  sanksi  hukum  diatas, baik  sanksi  administratia,  perdata  dan  pidana  secara  konsisten  sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, artinya dengan  penerapan  dan  penjatuhan  sanksi  hukum  secara  konsekuen  kepada setiap  pelaku  pelanggaran  UUPLH  akan  berpengaruh  dalam  membentuk ketaatan  warga  masyarakat  terhadap  hukum  yang  berlaku.  Dari  bentuk  dan terwujudnya ketaatan warga masyarakat terhadap ketentuan hukum (UUPLH dan  UUKSDA)  akan  mewujudkan  kelestarian  sumber  daya  alam  hayati termasuk didalamnya satwa yang dilindungi.
Perdagangan  satwa  langka  secara  ilegal  menjadi  ancaman  serius  bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa langka yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan kebanyakan adalah  hasil  tangkapan  dari  alam,  bahkan  jenis-jenis  satwa  yang  dilindungi dan terancam punah juga diperdagangkan secara bebas dipasar-pasar hewan di seluruh Indonesia, seperti dipasar burung spendid Malang, memang satwa- satwa tersebut tidak secara terang-terangan ditempatkan didepan toko hewan tersebut. Pedagang tersebut menyembunyikan dulu hewan-hewan/fauna yang dilindungi didalam tokonya, apabila ada pembeli yang bertanya, baru mereka
menawarkan kepada pembeli, seperti anak harimau, burung kakaktua jambul kuning sering ditemui dipasar splendid Malang untuk dijual oleh pedagang. Padahal harimau dan kakatua jambul kuning telah ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi oleh pemerintah dengan PP Nomor 7 Tahun 1999 dan tidak boleh dipejual belikan oleh masyarakat umum.
Padahal  dalam  undang-undang  sudah  diatur  mengenai  larangan memperjual  belikan  fauna/satwa  ynag  dilindungi  maupun  memelihara  atau memiliki satwa/fauna langka yang dilindungi tersebut. Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dalam  bab  V,  Pengawetan  jenis  tumbuhan  dan  satwa,  pasal  21  ayat  (2) menyebutkan  bahwa  setiap  orang  dilarang  untuk  menangkap,  melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Namun dalam kenyataannya  larangan  yang  diatur  oleh  undang-undang  ini  tidak  membuat para  pelaku  takut  memperjualbelikan  satwa-satwa  tersebut.  Malah  semakin marak  satwa  yang  diperjual  belikan  dan  ada  tempat  khusus  yang memperjualbelikan satwa yang dilindungi tersebut. 12
Perdagangan  satwa  yang  dilindungi  adalah  melanggar  undang-undang nomor  5  tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  hayati  dan ekosistemnya.  Dalam  Undang-undang  tersebut  bahwa  pelaku  perdagangan satwa/fauna yang dilindungi dapat dijerat hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar  Rp.10.000.000.000,-  (sepuluh  milyar  rupiah).  Meskipun  sudah  ada hukum yang melindungi satwa/fauna langka dari perdagangan ilegal, namun pada  prakteknya  perdagangan  satwa.  langka  tersebut  masih  terjadi  secara terbuka dibanyak tempat di Indonesi
D. PENUTUP
12 Arif Budiman. Makalah perlindungan satwa langka menurut uu no 5 tahun 1990 . diakses tanggal 5 Januari 2017.

## 1. Kesimpulan
Perlindungan Hukum Terhadap satwa Langka Dalam Sisitim Hukum Pidana  Indonesia.    adalaah    Dalam  UULPH,  sanksi  pidana  diatur dalam  pasal  22,  sedangkan  UUKSDA  diatur  dalam  pasal  40,  Kalau diperhatikan sanksi pidana yang ada pada UUPLH dan dibandingkan dengan  pidana  dalam  dalam  UUKSDA,  tampak  adanya  perbedaan dalam penjatuhan pidana kurungan dan besarnya denda.

## 2. Saran
Sistem  pemidanaan  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  no  32  tahun  2008, tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  Peraturan pemerintah  no  7  Tahun  1999,  tentang  jenis  tumbuhan  dan  satwa  yang dilindungi  disosialisasikan  secara  intensif  kemasyarakat,  terutama masyarakat yang berada disekitar kawasan konservasi. Untuk memperlancar pelaksanaan  penegakan  hukum  dibidang  konservasi,  maka  kegiatan monitoring, pengawasan dan evaluasi perlu lebih ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
A’an  Efendy,  2014. Hukum  Lingkungan  :  Instrumen  Ekonomik  dalam Pengelolaan  Lingkungan  di  Indonesia  dan  Perbandingannya  dengan Beberapa Negara . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Absori,  2000. Penegakan  Hukum  Lingkungan  an  Antisipasi  dalam  Era Perdagangan  Bebas. Cetakan  Kedua,  Muhammadiyah  University  Press, Surakarta.
Achmad Ali. 2015. Menguak Tabir Hukum. Prenada Media Grup. Jakarta.
. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori peradilan (Judicial Prudence). Prenada Media Grup. Jakarta.
.  1999. Pengadilan  dan  Masyarakat .  Hasanuddin  University.  Ujung Pandang.
Andi  Hamza,  1985. Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia  dari  retribusi kereformasi . Pradnya Paramita.
Andi Zainal Abidin Farid, 1995. Hukum Pidana I . Sinar Grafika, Jakarta.
Anonim,  1999. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum .  No.11  Vol.6.  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Jakarta.
Atmasasmita,  Romli,  1989. Asas-Asas  Perbandingan  Hukum  Pidana,  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia . Jakarta.
Andi Ayyub Saleh, 2006. Tamasya Perenungan Hukum dalam “Law in Book and  Law  in  Action”  Menuju  Penemuan  Hukum  (Rechtsvinding ), Yarsif Watampone. Jakarta.
Barda  Nawawi  Arief,  2005. Pembaharuan  Hukum  Pidana  Dalam  Persfektif Kajian Perbandingan . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
CST  Kansil,  1989. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia .  Balai Pustaka, Jakarta.
Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1995. Pokok-Pokok Filsafat Hukukum, Apa dan Bagaimana  Filsafat  Hukum  Indonesia .  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama,
Jakarta.
Darsono P, 2006, Karl Marx  Ekonomi  Politik dan Aksi-Revolusi . Diadit Media,
Jakarta.
Hadin  Muhjad,  H.M.  2015. Hukum  Lingkungan  :  Sebuah  Pengantar  untuk Konteks Indonesia . Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.
Hanitijo Soemitro, Ronny. 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri
Hilman  Hadikusuma,1989. Bab-Bab  Tentang Hukum Adat  Pidana . Cetakan  III,
Alumni Bandung.
Ishaq, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Sinar Grafika, Jakarta.
Jan Gijssels and Mark Van Hock, 1982, Wat Is Rechtsteorie , Kluwe Rechtsweten, Schappen.
Johnny Ibrahim, 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif . Bayumedia Publishing, Malang.
Joseph Schacht  and C. E Bosworth,  1979, The legacy Of Islam, Second edition , Oxford University Press, Malbourne.
Keraf, Gorys.  1994, Komposisi  Sebuah Pengantar  Kemahiran Bahasa , Penerbit Nusa Indah, Flores.
Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, Tata Lingkungan , Gadjah Mada Univesity Press, Yogyakarta.
L.J. van Apeldoorn, 2000, Pengantar Ilmu hukum . PT. Pradnya Paramita, Jakarta,
Marzuki,  Mahmud,  Peter.  2006. Penelitian  Hukum . Cetakan  Pertama,  Kencana Predana Group, Jakarta.
Made Widyana, I, 1993. Kapita Selakta Hukum Pidana Adat . PT. Eresco Bandung.