JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 9 NO. 1 (Maret 2021)                                                         E-ISSN : 2746-8178 DOI : https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.54

## Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Budaya Keterbukaan Informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta

## Dewi Amanatun Suryani¹, Erni Saharuddin²
¹. Prodi Administrasi Publik FEISHum, Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Jalan Siliwangi (Ring Road Barat) No 63 Mlangi Nogotirto Gamping Sleman 55292 , ² Prodi Administrasi Publik FEISHum, Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Jalan Siliwangi (Ring Road Barat) No 63 Mlangi Nogotirto Gamping Sleman 55292
A R T I C L E I N F O
Article history : Received 20/02/2021 Received in revised form 25/02/2021 Accepted 30/02/2021

## Abstract
Public services in Indonesia have many complaints from the public due to unclear procedures, limited access to information, and inadequate infrastructure. The enactment of the Law on Public Information Disclosure gives the public the right to supervise governance and improve the quality of information management  and  services  within  the  Public  Agency.  The  DIY  Regional  Government  PPID  which  has been  established  since  2013  has  not  shown  good  performance.  The  purpose  of  this  study  was  to analyze  the  performance  of  PPIDs  and  the  factors  that  influence  the  acceleration  of  bureaucratic reform  to  create  a  culture  of  information  openness.  Performance  evaluation  is  measured  based  on aspects of productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. Meanwhile, the influencing factors are seen from personal / individual, leadership, team, system, and contextual (situational)  factors.  This  research  method  uses  a  qualitative  descriptive  approach.  The  data collection technique is done through interviews, observation, and documentation study. An important finding from the performance evaluation results is that PPID productivity and accountability are still low. Meanwhile, factors that hinder performance are limited understanding of PPID, lack of intensity of communication between the Regional Head and Assistant PPIDs and the absence of budget support for  PPID.  Strategies  that  need  to  be  carried  out  include  improving  the  quality  of  PPID  service performance by compiling a community satisfaction index, updating the classification of information regularly,  monitoring  and  evaluation  by  giving  awards  and  punishment,  improving  personality  and utilizing various social media.
Keywords: bureaucratic reform, information disclosure, performance, public service

## Abstrak
Pelayanan  publik  di  Indonesia  banyak  dikeluhkan  masyarakat  akibat  ketidakjelasan  prosedur, keterbatasan  akses  informasi,  dan  sarana  prasarana  yang  kurang  mendukung.  Pemberlakuan Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik  memberikan  hak  kepada  publik  untuk  mengawasi penyelenggaraan  pemerintahan  dan  meningkatkan  kualitas  pengelolaan  dan  layanan  informasi  di lingkungan  Badan  Publik.  PPID  (Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi)  Pemda  DIY  yang telah terbentuk sejak tahun 2013 belum menunjukkan kinerja yang baik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja PPID dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya percepatan reformasi birokrasi    untuk  mewujudkan  budaya  keterbukaan  informasi.  Evaluasi  kinerja  diukur  berdasarkan
aspek  produktivitas,  kualitas  layanan,  responsivitas,  responsibilitas,  dan  akuntabilitas.  Sedangkan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dilihat dari  faktor personal/individu,  kepemimpinan, tim, sistem, dan  kontekstual  (situasional).  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Temuan penting  evaluasi  kinerja  adalah  produktivitas  dan  akuntabilitas  PPID  masih  rendah.  Sedangkan faktor yang sangat menghambat kinerja yaitu keterbatasan pemahaman PPID, kurangnya intensitas komunikasi  antara  Kepala  Daerah  dengan  PPID  Pembantu  dan  belum  adanya  dukungan  anggaran bagi PPID. Strategi yang perlu dilakukan antara lain meningkatkan kualitas kinerja pelayanan PPID dengan  menyusun  indeks  kepuasan  masyarakat,  pembaharuan  klasifikasi  informasi  secara  berkala, monitoring dan evaluasi dengan pemberian penghargaan dan sanksi,  peningkatan personality dan pemanfaatan berbagai media sosial.
Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Keterbukaan Informasi, Kinerja, Pelayanan Publik

## PENDAHULUAN
Perkembangan  jaman  di  era kebebasan informasi saat ini membawa konsekuensi pada tuntutan masyarakat kepada pemerintah  yang  semakin  dinamis. Hal  ini  semestinya  sejalan  dengan reformasi birokrasi khususnya terkait dengan  pelayanan  akses  informasi publik.  Hasil  temuan  yang  dilakukan peneliti sebelumnya terhadap implementasi  pelaksanaan  Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik  (UU  KIP)  menunjukkan terdapat  keenganan  Badan  Publik untuk  menjalankan  pelayanan  akses informasi  sehingga  menimbulkan sengketa  informasi  publik (Helmi, 2019).
Pemberlakuan UU  KIP  sejak diundangkan  tahun  2008  dengan masa  transisi  selama  dua  tahun ternyata  belum  mampu  mewujudkan keterbukaan  informasi  pada  badan publik.  Implementasi  UU  KIP  belum berjalan  optimal  dan    efektif. Permasalahan  tersebut  diantaranya minimnya  sosialisasi  UU  tersebut kepada  masyarakat  menyebabkan pemahaman  mereka    terhadap maksud  dan  tujuan  dibuatnya  UU keterbukaan informasi masih terbatas.  Selain  itu  rendahnya kemauan  dari  berbagai  badan  publik untuk  memberikan  informasi  kepada masyarakat  juga  turut  membuat  UU
KIP  belum  mencapai  tujuannya (Nurdiansyah,  2016).  Sesungguhnya tujuan  UU  KIP  merupakan  sarana masyarakat  untuk  meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan  berbagai  kegiatan pemerintahan,  serta  sebagai  bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam  menjalankan  amanat  yang diberikan  oleh  masyarakat  (Henovanto, Mansur,  Ghina,  &  Putri,  2020) namun demikian  kinerja  sektor  pelayanan publik masih menjadi sorotan karena berbagai  daerah  di  Indonesia  yang ditemukan  masih  belum  cukup  baik (Deni  Triyanto,  2017).  Kasus  yang ditemukan  oleh  pemohon  informasi terhadap  layanan  informasi  antara lain  ketugasan  PPID  pada  setiap instansi dalam mengelola, menyediakan informasi dan memberikan layanan informasi belum berfungsi secara optimal. Realita dalam praktek penyelenggaraan layanannya, permohonan  informasi  disampaikan kepada  unit  atau  bidang  lain  bukan
*) Dewi Amanatun Suryani E-mail : dewiamanatunsuryani@unisayogya.ac.id
PPID  (Grencentia,  2019).  Belum optimalnya  fungsi  PPID  di  setiap instansi disebabkan rendahnya komitmen  sebagian  pimpinan  Badan Publik  untuk  melaksanakan  UU  KIP. Pemahaman akan kewajiban membuka  informasi  publik  belum mengubah mindset ketertutupan yang sudah melekat pada birokrasi berakibat  pada  tidak  terlaksananya atmosfer  keterbukaan  dengan  baik sebagaimana yang diharapkan (Sjoraida 2015). Sumberdaya manusia  yang  terbatas menyebabkan tugas-tugas  pengumpulan  informasi terkadang menjadi terbengkalai.
Persoalan  lain    dalam  lingkup kelembagaan  PPID adalah minimnya anggaran (Marietha, 2017). Tanggung jawab  PPID  terkait  keseluruhan pelayanan  informasi  publik  masih terbatas,  kesiapan  badan  publik, umumnya  masih  kurang  fokus  baik dukungan kelembagaan, SDM maupun  infrastruktur.  Komitmen, regulasi dan anggaran, serta kerjasama, kemitraan, dan koordinasi untuk  mencapai  efeisiensi  dan efektivitas  kerja  masih  mengalami kelemahan(Kenda, 2015). Berbagai permasalahan tersebut  sampai  sekarang  masih terjadi sedangkan pemahaman publik semakin meningkat seiring perkembangan situasi dan kemudahan  akses  informasi  dari berbagai  sumber.  Munculnya  istilah keterbukaan  diawali  dari  konsep demokrasi  David  Beetham  yang menyatakan bahwa masyarakat sebagai  mayoritas  kontrol  dan kesetaraan  politik.  Teori  tersebut menunjukkan  bahwa  dalam  konsep demokrasi,  masyarakat  memiliki  hak partisipasi dalam pemerintahan karena  memiliki  kekuatan  dan  tidak dapat    diintervensi  oleh  siapapun (Henovanto,  2019.  p.  8).  Asshidiqie dalam  Edwin  Nurdiansyah (2016)
menyatakan  dalam  konsep  negara
hukum yang demokratis, keterbukaan informasi  publik  merupakan  pondasi dalam membangun tata pemerintahan  yang  baik,  yang transparan,  terbuka  dan  partisipasi dalam  seluruh  proses  kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi. Peningkatan pemahaman publik terhadap jenis informasi juga berpengaruh pada permintaan informasi.  Pada  tahun-tahun    awal diberlakukannya  UU  KIP,  sengketa lebih  banyak  terjadi  karena    tidak dipenuhinya  informasi  publik    yang terbuka  seperti  informasi  yang  wajib disediakan  dan  diumumkan  secara berkala.  Belakangan,    terdapat kecenderungan sengketa yang masuk ke  Komisi  Informasi  merupakan sengketa atas informasi yang dikecualikan.  (Zulaikha  &  Paribrata, 2017). Permohonan  informasi  yang disampaikan pada Pemda DIY sebagai badan  publik  yang  mendapatkan anggaran  dari  APBN  termasuk  Dana Keistimewaan  tentunya  diharapkan mampu  mewujudkan  pemerintahan yang  baik,  transparan  dan  akuntabel serta  mencegah  terjadinya  korupsi. Dalam hal pemberian akses informasi kepada  publik  sebagaimana  amanah UU KIP, Pemda DIY telah membentuk PPID  sejak  tahun  2013  namun demikian kinerja PPID belum berjalan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  komitmen  Badan  Publik Negara  di  DIY  dalam  mematuhi  UU KIP  masih  rendah  sehingga  upaya mendorong  budaya  keterbukaan informasi  pada  Badan  Publik  perlu ditingkatkan (Dewi Amanatun Suryani,  2017).  Peringkat  DIY  dalam hal  keterbukaan  informasi  di  tingkat nasional berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan  oleh  Komisi  Informasi
Pusat  pada  tahun  2018  masih dikategorikan belum informatif. Sengketa informasi yang diadukan ke
Komisi  Informasi  Daerah  (KID)  DIY mayoritas  adalah  informasi  yang diklasifikasikan  dikecualikan  oleh Badan Publik namun dibutuhkan oleh pemohon.  Demikian  juga  dalam  hal kemudahan  akses  informasi  yang belum  dimiliki  oleh  setiap  PPID melalui website resmi sesuai Permen Kominfo  No  5  Tahun  2015.  Website diharapkan  dapat  menjadi  media penyampaian  informasi  baik  yang berkaitan dengan aktifitas pemerintahan maupun layanan informasi  yang  lain  (Wanprala, Muallidin, and Kencono 2020) Upaya  percepatan  Reformasi
Birokasi  yang  sedang  dilakukan untuk  memenuhi  target  pencapaian terbukanya  akses  informasi  sebagai tindak  lanjut  dari      Permenpan  RB Nomor  25  Tahun  2020  Tentang Roadmap  Reformasi  Birokrasi  2020-
2024 dan  Perda DIY Nomor 3 Tahun 2018  Tentang  RPJMD  2017-2022 menjadi momentum untuk melakukan  evaluasi  kinerja  PPID dalam penyelenggaraan layanan informasi  publik  dan  menganalisis faktor yang berpengaruh pada kinerja PPID  dalam  mewujudkan  budaya keterbukaan informasi dan pencapaian target percepatan reformasi  birokrasi.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis kinerja PPID dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan budaya keterbukaan informasi. METODE PENELITIAN Reformasi  Birokrasi  di  DIY  telah dilaksanakan  pada  8  area  perubahan namun belum semuanya menunjukkan  hasil  yang  signifikan. Salah  satu  yang  mendapat  perhatian adalah  pelayanan  publik  khususnya
terkait  akses  informasi.    Pemerintah
Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta (Pemda  DIY)  membentuk  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID)    mengacu  pada berbagai peraturan perundang- undangan diantaranya Undang- Undang  Nomor  14  tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,  UU  Nomor  25  tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik,  PP  61 Tahun  2010,  Permendagri  Nomor  3 Tahun 2017 tentang PPID Kementerian  Dalam  Negeri  dan Pemerintahan Daerah, Pergub Nomor 52 Tahun 2018, Keputusan Gubernur
Nomor 79 Tahun 2019 tentang PPID,
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi  Publik,  Peraturan  Komisi
Informasi  Nomor  1  Tahun  2017 tentang  Pengklasifikasian  Informasi Publik  dan  Keputusan  Gubernur  DIY Nomor 124/Kep/2016 tentang Perubahan  Kedua  atas  Peraturan Gubernur  DIY  Nomor  38/KEP/2010 tentang  PPID.  Struktur  PPID  terdiri dari  PPID  Utama  yang  melekat  pada Dinas  Kominfo  sebagai  perangkat daerah  yang  membidangi  urusan pemerintahan  di  bidang  komunikasi dan informatika  dan PPID Pembantu yang melekat pada  Pejabat Eselon III yang  membidangi  fungsi  pengelolaan data  dan  informasi  pada  tiap perangkat  daerah  atau  kepala  sub bagian  yang  membidangi  fungsi pengelolaan  data  dan  informasi. Penelitian ini mengkaji upaya percepatan reformasi birokrasi dengan  melakukan  evaluasi  kinerja PPID. Pengertian  evaluasi  (Tullah  and Hanafri  2014)  adalah  suatu  proses untuk menyediakan informasi tentang  sejauh  mana  suatu  kegiatan tertentu  telah  dicapai,  bagaimana perbedaan  pencapaian  itu  dengan standar  tertentu  untuk  mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya,
serta  bagaimana  manfaat  yang  telah dikerjakan  itu  bila  dibandingkan dengan  harapan-harapan  yang  ingin diperoleh.  Sedangkan  pengertian kinerja adalah  prestasi  kerja  yang merupakan  hasil  dari  implementasi rencana kerja yang dibuat oleh suatu institusi  yang  dilaksanakan  oleh pimpinan  dan  karyawan  (SDM)  yang bekerja di institusi itu baik pemerintah  maupun  perusahaan (bisnis)  untuk  mencapai  tujuan organisasi (Abdullah 2014). Pengertian  kinerja  juga  diartikan kesediaan  seseorang  atau  kelompok orang  untuk  melakukan  sesuatu kegiatan  dan  menyempurnakannya sesuai  dengan  tanggung  jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan (Nursam 2017).
Wu  dan  Hung  menyampaikan bahwa  evaluasi  kinerja  menjadi bagian  dari  manajemen  dan  sistem kontrol  yang  membantu  organisasi untuk  secara  efektif  mengelola sumber daya dalam kaitannya dengan tujuan  organisasi  (Tunggul,  Isnanto, and Nurhayati 2016). Sistem manajemen  kinerja  memungkinkan organisasi untuk merencanakan, mengontrol, mengevaluasi dan mengatur kinerja (mengenai keluaran dan hasil). Proses tersebut dilakukan dengan mempromosikan tujuan bersama dan memperkenalkan kontrol  berbasis  berkelanjutan  juga memungkinkan  organisasi  untuk meningkatkan budaya, sistem pelaporan dan produktivitas sumberdaya  (West  and  Blackman 2015).  Dengan  demikian  evaluasi kinerja  bermanfaat  dalam  mengelola sumberdaya dan menciptakan budaya  kerja  yang  optimal,  efektif dan efisien.
Mengacu  pada  konsep  yang dikemukakan  Dwiyanto  (Wardana and  Meiwanda  2017)  indikator- indikator  kinerja  meliputi  :  a)
Produktivitas  (mengukur  tingkat
efisiensi,  efektivitas  pelayanan,  dan tingkat  pelayanan  publik  dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan);  b)  Kualitas  layanan (mengukur  kepuasan  masyarakat terhadap  layanan  yang  diberikan);  c) Responsivitas (kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan  masyarakat,  menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan  program-program pelayanan  publik  sesuai  dengan kebutuhan/  aspirasi  masyarakat);  d) Responsibilitas menjelaskan/ mengukur  kesesuaian  pelaksanaan kegiatan  organisasi  publik  yang dilakukan  dengan  prinsip-prinsip administrasi  yang  benar  atau  sesuai dengan  kebijakan  organisasi);  e) Akuntabilitas (menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan  organisasi  publik  tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh  rakyat  dan  konsisten  dengan kehendak masyarakat banyak. Laporan hasil pemeringkatan KID menyebutkan  terdapat  2  (dua)  PPID Pembantu yang mendapatkan peringkat  terbaik  dari  tiga  terbaik yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika  (Diskominfo)  dan  Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat  yang  sekarang  menjadi Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian
Penduduk (DP3AP2) sedangkan PPID berkinerja terburuk dalam pelayanan informasi  publik  diantaranya  yaitu Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan (Bandiklat)  dan  Dinas  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Metode penelitian ini menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif.   Informan dalam penelitian ini  terdiri  dari  4  (empat)  PPID pembantu yang mewakili keseluruhan  PPID  dengan  alasan  2 (dua)  PPID  merupakan  tebaik  dan dijadikan role  models dan  2  (dua) berikutnya termasuk kategori
terburuk  selama  dua  tahun  berturut- turut  berdasarkan  pemeringkatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah  (KID)  DIY  tahun  2018.
Prosedur  dalam  pengumpulan  data penelitian  antara  lain  dilakukan melalui Observasi dengan merekam/mencatat  -  baik  dengan cara terstruktur maupun semistruktur,  wawancara  mendalam, mempelajari dokumen-dokumen berupa laporan dan publikasi melalui website  maupun  data  pendukung  di masing-masing  PPID.  Analisis  dan interprestasi  data  dilakukan  dengan langkah-langkah mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data yang  diperoleh,  dan  melakukan coding semua  data.  Sedangkan keabsahan  data  dilakukan  melalui triangulasi  sumber  sebagai  teknik keabsahan  yang  digunakan  peneliti.
Triangulasi merupakan
proses dengan  cara  pengecekan  data-data yang  diberikan  satu  narasumber kepada narasumber lainnya.

## HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS
Hasil  pengukuran  kinerja  PPID dalam memberikan pelayanan informasi  kepada  publik  dengan mengacu  konsep  diatas  adalah sebagai berikut: a) Produktivitas.  Kinerja  PPID Pemda DIY dalam hal pelayanan  informasi  dinilai cukup.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  hasil  penilaian  peringkat
Keterbukaan  Informasi  Publik yang  dilakukan  oleh  Komisi Informasi  Pusat.  Pada  Tahun 2016  Pemda  DIY  tidak  masuk dalam  10  besar  Provinsi  yang terbuka.  Pada  tahun  2017 masuk  pada  kategori  cukup infomatif,  dan  tahun  2018 masuk kategori menuju informatif. Meskipun
mengalami kenaikan peringkat namun ditingkat PPID Pembantu  belum  dilengkapi standar  layanan  informasi seperti  SOP,  Website,  dan anggran  khusus  PPID.    Hasil temuan lapangan menunjukkan  bahwa  tidak semua informasi mudah dicari dalam mesin pencarian website.  Detail  informasi  yang ditampilkan  pada  website tidak  mudah  diakses  oleh publik atau masyarakat. Pemohon  informasi  harus terlebih dahulu meminta bantuan  dari  PPID  untuk mengaksesnya.    Keberadaan website merupakan kewajiban Badan  Publik  sesuai  Pasal  7 UU  KIP  dan  Pasal  20  Perki  1 Tahun 2010. Peneliti menemukan  terdapat  PPID yang  tidak  memiliki  website resmi  yang  dapat  diakses. langsung  oleh  masyarakat. Bandiklat  memiliki  website dengan alamat http:// imt@jogjaprov.go .id yang  hanya  dapat  diakses secara  terbatas  bagi  Aparatur Sipil Negara. Pembatasan akses  informasi  berdasarkan penuturan  PPID  Bandiklat dilakukan  karena  posisinya sebagai tempat penyelenggaraan  pendidikan dan  pelatihan  dimana  input SDM  yang  akan  dididik  dan dilatih  berasal  dari  data  di Badan  Kepegawaian  Daerah (BKD).  Peserta  terbatas  pada ASN bukan masyarakat umum. Pemahaman mengenai keterbatasan layanan informasi  ini  juga  hampir sama  dengan  PPID  DLHK dimana pelayanan pubik secara  langsung  dilakukan oleh  UPTD  sedangkan  Dinas
menempatkan  posisi  sebagai pengambil  kebijakan  umum.
Oleh karena itu dalam kategorisasi PPID perlu ditinjau  ulang  terkait  OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang secara langsung melayani masyarakat  maupun  yang tidak  termasuk  ketugasan PPID UPTD. Pasal 4 UU KIP menyebutkan  Badan  Publik wajib  melakukan  evaluasi  dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya. Evaluasi  internal  ini  belum pernah  dilakukan  oleh  PPID demikian juga infografis tentang jumlah pemohon informasi dan indeks kepuasaan  masyarakat  (IKM) terhadap  layanan  informasi. IKM  yang  dimunculkan  dalam website  masing-masing  OPD merupakan nilai layanan umum  yang  hasilnya  baik namun belum mendekati sempurna. Tabel 1. Indeks Kepuasan Masyarakat NO  Nama OPD Nilai 1 Diskominfo 84,36 2 DP3AP2 83 3 DLHK 87,76 4 Bandiklat 79,76 Sumber: Website OPD Pemda DIY dan Dokumentasi Bandiklat Hasil  penilaian  masyarakat tersebut  diatas  menunjukkan  bahwa kinerja  keempat OPD berjalan efektif. Penilaian persepsi masyarakat terhadap kinerja Bandiklat sebanding dengan  hasil  penilaian  keterbukaan informasi  yang  dilakukan  oleh  KID. Dari  hasil  penilian  tersebut  maka PPID Utama diharapkan lebih banyak melakukan pendampingan agar pelayanan semakin memuaskan. Setiap  tahun  PPID  berkewajiban mengumumkan  layanan  informasi yang  terdiri  dari  jumlah  permintaan informasi  yang  diterima,  waktu  yang diperlukan  dalam  memenuhi  setiap permintaan informasi, jumlah pemberian dan penolakan permintaan  informasi,  dan/  atau penolakan permintaan informasi. Upaya  yang  telah  dilakukan dalam menunjang produktivitas kinerja diantaranya penyediaan sarana dan prasarana,   pemanfaatan sarana dan prasarana dengan memberikan  berbagai  fasilitas  yang dapat diakses oleh publik baik secara langsung  maupun  melalui  daring termasuk  penyediaan  kursi  roda  dan alat  bantu  dengar  bagi  difabel  dan menjunjung  etika  pelayanan.    Serta pemanfaatan  media  sosial  secara aktif. b) Kualitas layanan.  Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Republik  Indonesia Nomor  15  Tahun  2014, komponen  standar  pelayanan yang  terkait  dengan  proses penyampaian pelayanan meliputi Persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan,  dan  penanganan pengaduan . Dalam hal kualitas  yang  diberikan  oleh PPID Utama dan PPID pembantu  termasuk  baik.  Hal ini ditandai dengan kemudahan pemohon informasi menyampaikan permohonan. Petugas memberikan pelayanan dengan  baik  dan  ramah. Koordinasi  antar  PPID  dalam
memberikan  layanan  berjalan lancar dengan diselengarakannya  pertemuan setiap  tiga  bulan  sekali termasuk  koordinasi  internal di masing-masing PPID Pembantu  bahkan  dilakukan setiap  saat  jika  terdapat  hal- hal yang harus segera ditanggapi.  PPID  Pembantu segera  menghubungi  PPID Utama  untuk  meminta  saran terhadap permohonan informasi  yang  disampaikan langsung  kepadanya.  Jangka waktu layanan juga memenuhi standar yaitu  sebelum  10  hari kerja sesuai batas waktu PPID menanggapi.  Persyaratan  bagi pemohon informasi sederhana,  pemohon  dapat langsung mengisi surat permohonan  yang  tersedia  di website  atau  mengisi  blangko permohonan jika datang lagsung  ke  PPID.  Pemohon tidak  dikenakan  biaya  dalam memperoleh informasi. c) Responsivitas, dapat diketahui dari  cepat  tanggapnya  PLID dalam  merespon  kebutuhan informasi  yang  dimohonkan, menanggapi  permohon  dan menjawab tanggapan keberatan  yang  diajukan  oleh pemohon  informasi.  Respon yang diberikan dalam pelayanan  adalah  merupakan bentuk dari kewajiban birokrasi dan pengabaian terhadap  hal  tersebut  akan berdampak  pada  kekecewaan yang  berujung  pada  krisis kepercayaan kepada pemerintah. Permohonan informasi yang tidak ditanggapi sesuai dengan jangka waktu, kepuasan pemohon, dan penolakan disebabkan  informasi  yang dimohonkan merupakan informasi  yang  dikecualikan berujung pada sengketa informasi. Sengketa yang diadukan masyarakat terhadap Pemda DIY  disidang oleh  KID  DIY  dalam  perkara informasi  pengadaan  barang dan jasa pada tahun 2018. Hal ini  terjadi  sebab  informasi yang  diminta  oleh  pemohon termasuk informasi yang dikecualikan  sedangkan  hasil putusan  Komisi  Informasi dengan putusan Nomor 006/IX/KIDDIY-PS/2018  yang berisi  mengabulkan  sebagian informasi  yang  dimohonkan oleh pemohon terkait dokumen  lelang  pengadaan barang  dan  jasa  pada  Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah pemda DIY (http://komisi- informasi@jogjaprov.go.id) Berdasarkan  putusan  tersbut maka  PPID  Pemda  DIY  wajib memperbaharui Daftar Informasi  yang  dikecualikan (DIK)  secara  terperinci  dan memilah  kembali  data  dan dokumen berdasarkan klasifikasi informasi. d) Responsibilitas,  menjelaskan apakah  pelaksanaan  kegiatan pelayanan itu dilakukan sesuai dengan prinsip -prinsip administrasi  yang  benar  atau sesuai  dengan  kebijaksanaan organisasi  dalam  pelayanan baik  yang  implisit  maupun eksplisit  (Paris  2014)  yang dapat  diukur  melalui  adanya sanksi  yang  tegas  bagi  PLID yang  melalaikan  tugas  dalam memberikan pelayanan informasi  maupun  sanksi  bagi petugas yang melanggar peraturan/disiplin.  Ketentuan ini  mengacu  pada  Pasal  52-56
UU  KIP  dimana  Badan  Publik dapat  dikenai  sanksi  pidana apabila  tidak  menyediakan informasi, menghilangkan atau merusak dokumen, memberikan  informasi  yang seharusnya dirahasiakan, membuat informasi yang tidak benar  yang  merugikan  orang lain.  Hasil  wawancara  kepada PPID Utama dan PPID pembantu  menyatakan  bahwa Selama  kurun  waktu  2017- 2019  tidak  ada  PPID  yang melanggar  aturan  sehingga dalam  hal  ini  responsibilitas PPID dapat dikatakan baik dan berpengaruh  terhadap  kinerja PPID. e) Akuntabilitas,  yaitu  adanya pembagian tugas dan wewenang  serta  tanggung jawab  dalam  pelaksanaan PPID. Dikaitkan dengan pelayanan publik, akuntabilitas merupakan bentuk  pertanggungjawaban pemberi layanan publik dalam melaksanakan    tugas  pokok dan  fungsinya  (Grescentia.  T 2019). Berdasarkan hasil wawancara dengan PPID Pembantu  hanya  Diskominfo yang  telah  membuat  SK internal tentang PPID. Pembagian tugas dan wewenang  sudah  dilakukan namun demikian dalam praktek pelayanan tidak semua  dapat  dilaksanakan mengingat  skala  prioritas pekerjaan setiap OPD berbeda-beda.  Hal  ini  dapat mempengaruhi  kinerja  PPID dalam  memberikan  layanan informasi.  Kontrol  eksternal terhadap kinerja PPID dilakukan  oleh  KID  DIY melalui  kegiatan  monitoring dan  evaluasi  implementasi keterbukaan  infomasi  pada
Badan  Publik  Negara  (PPID Pemda  DIY).  Selama  kurun waktu  tiga  tahun  terakhir dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
Tabel 2. Hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Pemda DIY NO Uraian 2017 2018 2019 1. Tingkat Pengem balian SAQ 71% (27 dari 38) 73% (27 dari 37) 84% (32 dari 38) 2. Hasil Pemeri ngkatan Terbaik 1. Disko minfo (79,2 5) 2. Bandi klat (67,0 5) 3. BKD (59, 82) 1. Disko minfo (87,6 2) 2. BPPM (74,6 5)
3. BKD (73,8 3 ) 1. Disko minfo (92,5 2) 2. DP3A PP (87,3 4) 3. BKD (81,9 9) Sumber : Hasil Monev KID diolah Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa tingkat keterbukaan  informasi  di  DIY  terjadi peningkatan  yang  cukup  signifikan namun  masih  belum  sangat  baik. Jumlah  PPID  yang  menyampaikan hasil Assesment keterbukaan informasi belum mencapai 100%. Hal ini  menandakan  bahwa  akuntabilitas kinerja PPID belum optimal. Budaya keterbukaan merupakan  bagian  dari  kemajuan suatu masyarakat. Budaya masyarakat  yang  tinggi  dalam merespon  implementasi    UU  KIP menjadi  modal  budaya  yang  dapat dikembangkan untuk memasyarakatkan keterbukaan informasi  publik  dan  kesadaran masyarakat  lokal memanfaatkan informasi  yang  ada  (Kenda  2015).
Implementasi  keterbukaan  informasi
akan mewujudkan budaya masyarakat  informatif  yang  dapat digunakan  untuk  mengembangkan ilmu  pengetahun  dan  mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia merupakan    negara  hukum  dengan sistem  demokrasi.  Sebagai  negara hukum demokrasi dimana pelaksanakan  sistem  kenegaraannya berdasarkan  amanat  rakyat,  maka sudah  sewajarnya  dan  bahkan merupakan hak rakyat untuk mengetahui informasi kinerja penyelenggaraan  negara  dan/atau pemerintahan  (Retnowati  2012). Penyelenggaraan pelayanan informasi  menjadi  bagian  dalam pemenuhan hak rakyat atas informasi.  Sebagai  amanah  UU  KIP, Pemda  DIY  membentuk  PPID.  Agar implementasi  budaya  keterbukaan informasi  dapat  terwujud  setidaknya terdapat empat instrumen yang harus disiapkan  yakni    instrumen  yuridis, instrumen  materiil,  personil  atau kepegawaian  (sumberdaya  manusia) dan  instrumen    keuangan  atau pembiayaan.  Kesiapan  bagi  personil atau  pegawai  (sumberdaya  manusia) baik  dari  sisi    integritas,  moral, budaya  ataupun  kesadaran  untuk melayani,  serta  kemampuan  (skill). Keterbukaan  informasi  merupakan salah  satu  prinsip  yang  penting  dari good governance, yang dapat membantu untuk mewujudkan penyelenggaraan  pelayanan  publik yang  baik  dan  prima  (Susila  Wibawa 2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi  kinerja  PPID  dalam Mewujudkan  Budaya  Keterbukaan Informasi  Publik  di  DIY  sebagai berikut: a) faktor  personal/individual  yang meliputi: pengetahuan,
ketrampilan  ( skill) ,  kemampuan, kepercayaan  diri,  motivasi,  dan komitmen  yang  dimiliki  oleh setiap individu. Tingkat
pemahaman  PPID  Bandiklat  dan DLHK  tentang  pengklasifikasian informasi masih terbatas. Berdasarkan  hasil  pengamatan dan  wawancara  menujukkan bahwa  tingkat personality pada PPID  DLHK  dan  Bandiklat  dinilai cukup. PPID DLHK dalam wawancara  menyebutkan  bahwa retensi informasi yang dikecualikan tidak terbatas. Demikian  juga  PPID  Bandiklat yang menyatakan bahwa informasi  tentang  pelatihan  dan pendidikan  hanya  terbatas  pada ASN  yang  ditentukan  oleh  BKD sehingga hak atas akses informasi pelatihan  masih  belum  dapat memenuhi  asas  keterbukaan. Kendala  yang  juga  dihadapi adalah keterbatasan latar belakang pendidikan staf PPID. b) faktor  kepemimpinan,  meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan,  semangat,  arahan,  dan dukungan  yang  diberikan  atasan PPID.  Dari  hasil  wawancara dengan PPID Pembantu menyatakan  bahwa  pemimpin sangat perhatian dengan memberikan arahan dan koordinasi secara intensif terhadap  pemecahan  masalah yang  terjadi.  Namun  demikian  di tingkat  Pengambil  kebijakan (Gubernur  dan  Atasan  PPID) kurang terjalin komunikasi secara  langsung  dengan  PPID Pembantu.  Komunikasi  menjadi problem  dalam  implementasi keterbukaan informasi di beberapa  daerah  pada  umumnya dikarenakan  koordinasi  yang lemah. Indikator kurangnya komunikasi antara lain ketiadaan SOP. Akibatnya komunikasi internal menjadi terhambat (Noor 2019).
c) faktor  tim,  meliputi:  kualitas dukungan  dan  semangat  yang
diberikan  oleh  rekan  dalam  satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan  keeratan  anggota  tim.    Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa keterbatasan jumlah SDM mempererat dukungan dan semangat didalam tim. Koordinasi dilakukan secara intensif  dengan  memanfaatkan teknologi informasi. Untuk mempererat  tim  dilaksanakan forum  koordinasi  antar  PPID. Beban  tugas  sebagai  PPID sekaligus  pelaksana  tugas  untuk mendukung program OPD diantisipasi  dengan  pembagian tugas  melalui  penjadwalan  dan saling mengingatkan untuk selalu menyediakan  informasi  yang harus  disampaikan  setiap  hari atau  mengecek  permohonan informasi yang disampaikan melalui  berbagai  media  baik daring maupun luring. d) faktor  sistem,  meliputi:  sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur  kinerja  dalam  organisasi terlihat  masih  terbatas  terutama dalam fasilitas kerja dan infrastuktur  dikarenakan  tidak ada anggaran khusus untuk PPID. Dalam  hal  media  penyampaian informasi  khususnya  keberadaan website  menjadi  media  yang paling efektif sehingga pembatasan  akses  website  pada Bandiklat  menjadi  hambatan dalam mewujudkan budaya keterbukaan. e) faktor  kontekstual  (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.    Faktor  Situasional  baik politik, ekonomi dan sosial sangat mempengaruhi  perilaku  semua pihak dalam mengimplementasikan kebijakan. James P. Lester & Joseph  Stewart (2000;104)  dalam  (Marietha 2017) menunjukkan bahwa proses  implementasi  kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif  yang  bertanggung jawab  untuk    melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan  pada  diri  targer  group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan  politik,  ekonomi,  dan sosial  yang    langsung  atau  tidak dapat  mempengaruhi  perilaku dari  semua  pihak  yang  terlibat, dan  pada  akhirnya  membawa konsekuensi logis terhadap dampak  baik  yang    diharapkan maupun  dampak  yang  tidak diharapkan.  Pandemi  Covid  19 membawa dampak pada prosedur layanan informasi dengan  tata  aturan  baru  dan mengutamakan  pelayanan  publik melalui  daring.  Hal  ini  pada awalnya  membuat  tidak  nyaman bagi  masyarakat  yang  lebih senang  bertemu  langsung.  Untuk mengatasinya  PPID  Utama  telah mengembangkan sistem informasi  berbasis  website  dan media  sosial  seperti  twitter, facebook,  dan  instagram  untuk menjangkau  publik  di  segala lapisan  baik  dari  usia  maupun latar belakang masyarakat. Sedangkan  untuk  menjangkau masyarakat  secara  lebih  luas dikembangkan  aplikasi  berbasis WAG.  Dalam  pelaksanaannya  di setiap PPID Pembantu sudah ada penghubung  untuk  memberikan pelayanan informasi publik. Konteks  situasional  yang  juga berpengaruh  pada  kinerja  PPID juga  berasal  dari  meningkatnya kesadaran  masyarakat  untuk mengakses informasi. Oleh karena  itu  Pemda  DIY  harus  pro aktif  menyediakan  informasi  dan
memperbaharui informasi berdasarkan  uji  konsekuensi yang teliti, seksama dan hati-hati agar  tidak  terjadi  lagi  sengketa yang  sama  di  tahun-tahun mendatang.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  hasil  penelitian evaluasi  kinerja  PPID  Pemda  DIY dalam mewujudkan budaya keterbukaan  informasi  publik  belum optimal terutama dalam hal akuntabilitas dan produktivitas. Faktor  yang  berpengaruh  dan  perlu lebih  banyak  diperhatikan  adalah faktor personal, faktor sistem terutama fasilitas kerja dan infrastruktur,  dan  faktor  kontekstual dalam memenuhi kebutuhan informasi publik. Rekomendasi dari hasil penelitian ini sebagai upaya percepatan reformasi  birokrasi  dalam  pelayanan akses informasi  dan acuan penelitian berikutnya adalah : 1. PPID diharapkan memenuhi standar layanan informasi, melakukan pemilahan OPD berdasarkan jenis layanan (langsung  atau  tidak)  kepada masyarakat,  mengukur  indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan informasi dan menyampaikan    laporan  layanan informasi kepada publik 2. PPID  memperbaharui  klasifikasi informasi secara berkala.
3. PPID  melakukan  monitoring  dan evaluasi  secara  berkala  diikuti pemberian  penghargaan    dan sanksi  bagi  OPD  yang  tidak terbuka.
4. PPID  melakukan  Bimtek  untuk peningkatan kapasitas dan penambahan  SDM  yang  memiliki latar  belakang  pendidikan  ilmu komunikasi, hukum, dan administrasi publik. Tenaga bantu  ini  dapat  berasal  dari kegiatan magang atau pengabdian dari institusi pendidikan. 5. Gubernur  selaku  Kepala  Daerah dan  Sekda  sebagai  atasan  PPID membangun  komunikasi  yang lebih  intensif  dengan  PPID Pembantu dan memberikan dukungan melalui Surat Keputusan  agar  PPID  semakin berkomitmen dalam melaksanakan tugas. 6. Forum  koordinasi  antar  PPID
Pembantu  lebih  diintensifkan untuk  mensinergikan  informasi antar  PPID yang  saling  berkaitan untuk mencegah disinformasi.
7. Infrastruktur  dan  fasilitas  kerja dipenuhi  dengan  penganggaran khusus PPID. 8. Sosialisasi dan edukasi pada OPD dan masyarakat perlu ditingkatkan  melalui  berbagai media untuk mewujudkan budaya  masyarakat  informatif dan  mendukung  terwujudnya percepatan reformasi birokrasi.

## PENGHARGAAN
Ucapan terima kasih disampaikan kepada : 1. Direktorat  Riset  dan  Pengabdian
Masyarakat  (DRPM)  Direktorat Jenderal  Penguatan  Riset  dan
Pengembangan  Kemenristekdikti berdasarkan  Surat  Keputusan Nomor 26/E1/KPT/2020 tanggal 4 Mei 2020 dan Perjanjian/ Kontrak Nomor 081/SP2H/AMD/LT/DRPM/2020
tanggal  20  Mei  2020,    Nomor Amandemen  Kontrak  Tunggal antara  LLDIKTI  dengan  UNISA Yogyakarta nomor 625.17/LL5/PG/2020  tanggal  2 Juni  2020  dan  Nomor  kontrak Amandemen Kontrak tunggal
antara  UNISA  Yogyakarta  dengan ketua Peneliti nomor 13/LPPM/UNISA/VI/2020  tanggal 8  Juni  2020  tentang  Penelitian Dosen Pemula. 2. Rektor Universitas Aisyiyah Yogyakarta  dan  LPPM  UNISA Yogyakarta yang telah memberikan  dukungan  dalam penelitian ini. REFERENSI Abdullah, M. Ma’ruf. 2014. Perpustakaan Nasional RI Manajemen  Dan  Evaluasi  Kinerja Karyawan . Deni Triyanto. 2017. “Analisis Kinerja Organisasi  Dalam  Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat  (Studi  Pada  Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang).” Mimbar  Jurnal  Penelitian  Sosial dan Politik 6(4): 6–13.
Dewi  Amanatun  Suryani.  2017. “Mewujudkan  Good  Governance Badan  Publik  Negara  Di  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Melalui Keterbukaan  Informasi  Publik.” Spirit Publik Volume 12, Nomor 1
Halaman 35-44 12(April): 35–44. Grescentia.  T,  V.  2019.  “Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Perizinan Di Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa  Yogyakarta.” JSPG: Journal  of  Social  Politics  and Governance 1(2): 66–80. Helmi,  Rahmadhona  Fitri.  2019. “Penyelesaian Sengketa Informasi  Publik  di  Komisi Informasi  Provinsi  Sumatera Barat.” JESS (Journal of Education on Social Science) . Henovanto, Khansa, Muhammad
Mansur,  Siti  Ghina,  and  Zahra Karyna  Putri.  2020.  “Analisis Pencapaian  PPID  Provinsi  DKI Jakarta Dalam Meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi  Publik  Tahun  2019.” Jurnal  Noken:  Ilmu-Ilmu  Sosial 5(1): 1–14. Kádárová, Jaroslava, Michaela Durkáčová, and Lenka Kalafusová.  2014.  “Innovative Approaches  to  the  Modification of  BSC  Model.” Procedia  -  Social and Behavioral Sciences . Kenda, Ndoheba. 2015. “Implementasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Doku- Implementation  of  Information and  Documantation  Of-.” Jurnal Penelitian  Komunikasi  dan  Opini Publik 19(3): 165–86. Marietha, Sri Rezeki. 2017. “Keterbukaan  Informasi  Publik Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Timur.” (April): 68–77.
Noor,  Muhammad  Usman.  2019. “Inisiasi Masyarakat Informasi Di Indonesia  Melalui  Implementasi Keterbukaan  Informasi  Publik : Satu  Dekade  Undang-Undang Keterbukaan  Informasi  Publik.” Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu
Perpustakaan,  Informasi,  dan Kearsipan 7(1): 11. Nurdiansyah, Edwin. 2016. “Keterbukaan  Informasi  Publik Sebagai  Upaya  Mewujudkan Transparansi  Bagi  Masyarakat.”
Bhineka  Tunggal  Ika 3(2):  147– 51. Nursam, Nasrullah. 2017. “Manajemen  Kinerja.” Kelola: Journal  of  Islamic  Education
Management .
Paris,  Yusran.  2014.  “Pengaruh Pelayanan  Bidang  Penerbitan
Sertifikat Tanah Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional  Kota  Makassar.” Jurnal Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Publik
4(1): 65–83.
Penanaman,  Perizinan,  and  Verena Grescentia  T.  2019.  “2685-8096
|| p-Issn 2686-027.” 1(2): 66–80. Retnowati,  E.  2012.  “Keterbukaan Informasi Publik.” : 54–61. Sjoraida, Diah Fatma. 2015. “Implementasi Kebijakan Keterbukaan  Informasi  Publik Pada  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat.” Sosiohumaniora 17(3): 204.
Susila  Wibawa,  Kadek  Cahya.  2019.
“Urgensi  Keterbukaan  Informasi Dalam  Pelayanan  Publik  Sebagai Upaya  Mewujudkan  Tata  Kelola Pemerintahan Yang Baik.” Administrative Law and Governance  Journal 2(2):  218– 34.
Tullah, Rahmat, and Muhammad Iqbal
Hanafri. 2014. “Evaluasi Penerapan  Sistem  Informasi
Pada  Politeknik  LP3I  Jakarta Dengan  Metode  Pieces.” Jurnal Sisfotek Global .
Tunggul, Adi Mora, Rizal Isnanto, and Oky  Dwi  Nurhayati.  2016. “Evaluasi  Kinerja  Organisasi Publik  Dengan  Menggunakan Pendekatan  Balanced  Scorecard Dan  Analytic  Network  Process.” Jurnal  Sistem  Informasi  Bisnis 6(2): 124.
Wanprala, Coni, Isnaini Muallidin, and Dewi  Sekar  Kencono.  2020.
“Kualitas  Layanan  Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Webportal Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID)  Kabupaten
Sleman  Tahun  2019.” Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan . Wardana, Data, and Geovani Meiwanda.  2017.  “Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru,  Bersih  Dan  Bermartabat.” Pemerintahan, Politik dan Birokrasi 3(April): 334. West, Damian, and Deborah Blackman.  2015.  “Performance Management  in  the  Public Sector.” Australian  Journal  of Public Administration . Zulaikha, Zulaikha, and Agni Istighfar Paribrata.  2017.  “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi  Publik  Di  Jawa  Timur Tahun  2016.” Jurnal  Studi
Komunikasi  (Indonesian  Journal of Communications Studies) .