## ANALISIS PERAN KEPOLISIAN RESOR BOVEN DIGOEL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN MASYARAKAT
Oleh
M. Husni Ingratubun ingratubun.husni1964@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Semmy Latunussa
semylatunusa@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura M. Hafidz Ingsaputro Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura

## Abstrak
Perjudian sendiri merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Hal ini sesuai dengan pertimbangan yang ada pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengatakan bahwa pada hakekatnya perjudian  bertentangan  dengan  agama,  kesusilaan,  dan  moral  Pancasila  yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Banyaknya kasus perjudian yang beraneka ragam di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Kabupaten  Boven Digoel  pada  khususnya  sangat  membahayakan  bagi  kelangsungan  aktivitas perekonomian  dan  dapat  mengarah  pada  peningkatan  dilakukannya  tindak  pidana lain di masyarakat. Yang lebih Uniknya lagi perjudian ini sudah melibatkan kalangan “the haves” hanya untuk sekedar iseng-iseng ataupun rekreasi, dan untuk kota Boven Digoel  sendiri  perjudian  dilakukan  hampir  seluruh  lapisan  masyarakat.  Dalam memberantas  perjudian  sebenarnya  tidak  perlu  dilakukan  dengan  membentuk  tim khusus, cukup melalui operasi rutin,  karena perjudian ini sama halnya dengan umur manusia, jadi cukup diperangi dengan operasi rutin dan disertai komitmen yang kuat untuk  memberantas  perjudian  dari  aparat  kepolisian  dan  masyarakat.  Dalam mengatatasi hambatan tersebut beberapa upaya telah  dilakukan  oleh Polres Boven Digoel dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian. Jajaran Polres Boven Digoel dalam  menangani  kasus  perjudian  mengambil  langkah  dan  pendekatan  khusus melalui fungsi Bimbingan Masyarakat (Binmas).
Kata Kunci: Perjudian, Kesusilaan, Masyarakat

## A.  Pendahuluan
Salah satu bentuk perjudian yang ada  di  masyarakat  adalah  judi  togel. Judi togel dapat diartikan sebagai salah satu bentuk permainan perjudian dengan  menggunakan  angka  untuk menebak-nebak supaya mendapat keuntungan  dengan  angka  yang  telah di  tetapkan  pada  saat  di  keluarkan. Dengan  adanya  perjudian  togel  maka aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini polisi  harus  menertibkan  perjudian togel yang merupakan penyakit masyarakat  yang  sedang  berkembang yang  pada  hakekatnya  judi  togel  itu sangat ilegal karena melanggar hukum, norma  sosial,  kesusilaan,  kesopanan, dan ketertiban.
Perjudian sendiri merupakan tindakan  yang  bertentangan  dengan norma-norma  yang  ada.  Hal ini sesuai dengan  pertimbangan  yang  ada  pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang  Penertiban  Perjudian  yang mengatakan  bahwa  pada  hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan,  dan  moral  Pancasila  yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa.
Di  Kabupaten  Boven  Digoel, perjudian     seakan-akan     merupakan suatu hal yang biasa dilakukan, hampir
di setiap sudut kota baik siang maupun malam orang biasa menjumpai masyarakat yang melakukan perjudian. Seharusnya  masyarakat  malu  dengan penyakit  sosial  yang  penyebabnya sangat kompleks dan bersifat multidimensional ini, apalagi bila harus menelaah  akibatnya  yang  demikian destruktif dan merusak.
Banyaknya  kasus  perjudian  yang beraneka  ragam  di  Indonesia  pada umumnya  dan  di  wilayah  Kabupaten Boven  Digoel  pada  khususnya  sangat membahayakan  bagi  kelangsungan aktivitas  perekonomian  dan  dapat mengarah pada peningkatan dilakukannya  tindak  pidana  lain  di masyarakat. Berbagai  model perjudian yang  ada  seperti  Togel  (Toto  Gelap), Dadu Kopyok, Putih, Remi, Poker, Kiu- kiu, dan lain-lain kelihatannya semakin marak di masyarakat.
Dengan demikian, perjudian adalah  sumber  malapetaka,  penyebab kehancuran  rumah  tangga,  penyebab kemiskinan, kemelaratan,  mendidik orang jadi malas bekerja, bahkan tidak sedikit  para  pemain  mengalami  sakit jiwa,  stress,  dan  gila  disebabkan mengiming-imingkan    uang    banyak. Judi juga merusak mental masyarakat,
masyarakat yang keranjingan judi akan lemah  daya  tahan  dan  lemah  daya juangnya  terhadap  kerasnya  hidup, mereka          cenderung menjadi masyarakat pemimpin.
Dalam  Undang-Undang  No.  7 tahun 1974 tentang Penertiban
Perjudian  juga  ada  ketentuan  yang berbunyi: “Menyatakan  semua  tindak pidana  perjudian  sebagai kejahatan” .
Undang-Undang  ini  bertujuan  untuk menertibkan, mengurangi dan memberantas  perjudian.  Agar  aparat penegak  hukum  yaitu  Polisi,  Jaksa, Hakim  dapat  menerapkan  adanya ancaman pidana bagi pelaku kejahatan permainan judi dengan berupaya untuk melakukan  penertiban  tindak  pidana perjudian.  Apabila  ada  partisipasi  dari masyarakat  ini bisa berwujud ceramah ceramah  atau  melaporkan  kepada aparat  penegak  hukum  apabila  di daerahnya terjadi praktek-praktek perjudian.
Para  pelaku  perjudian  sudah banyak yang diseret ke depan Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun dalam prakteknya  pelaku   perjudian    tidak menyadari dan tetap mengulangi lagi perbuatannya bahkan dilakukan secara terbuka  dan   lebih  berani.  Dengan melihat perjudian yang ada di
masyarakat  dan  dengan  maraknya tindak pidana perjudian, penulis mencoba mengkaji mengenai kebijakan  yang  dilakukan  polisi  dan kendala yang dihadapi dalam penertiban  tindak  pidana  perjudian. Aparat kepolisian bertugas untuk menegakkan  ketertiban  dan  menjaga ketenteraman dalam masyarakat, salah satunya  dengan  cara  menertibkan  judi yang merupakan perbuatan yang nyata nyata telah melanggar peraturan hukum.  Dalam  hal  ini  masyarakat  di harapkan mau berperan serta mendukung  aparat  penegak  hukum agar penegakan hukum dapat terlaksana.
Fenomena  perjudian  yang  terjadi di  wilayah  hukum  Kabupaten  Boven Digoel  menjadi  perhatian  serius  pihak Kepolisian Resor Boven Digoel. Berbagai  upaya  pencegahan  telah dilakukan agar perjudian tidak meresahkan warga masyarakat.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  dalam  penulisan  ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis  atau  non  doktrinal  serta  di dukung dengan data sekunder, sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk  penelitian  yang  deskriptif kualitatif,  yaitu  suatu  penelitian  yang bertujuan    mendeskripsikan    tentang
kebijakan  kepolisian  Resor  Boven Digoel  dalam  penanggulangan  tindak pidana perjudian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian  yang  menghasilkan  data diskriptif-analitis.
Data  diskriptif  yaitu  apa  yang dinyatakan  oleh  responden  secara tertulis  atau lisan  dan juga  perilakunya yang  nyata,  yang  diteliti  dan  dipelajari sebagai  sesuatu  yang  utuh.  Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk  mengkaji  kehidupan  manusia dalam  kasus-kasus  terbatas,  kasuistis sifatnya, namun mendalam, total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual  ke  dalam  aspek-aspeknya yang eksklusif (disebut variabel).
Metode  kualitatif  dikembangkan untuk mengungkap gejala-gejala kehidupan  masyarakat  itu  sendiri  dan diberi kondisi mereka tanpa diintervensi oleh  peneliti  atau  naturlistik.  Dalam mempelajari  hukum,  tentunya  tidak boleh lepas dari 5 (lima) konsep hukum yang menurut
Soetandyo
Wignjosoebroto  seperti  dikembangkan oleh Setiono adalah sebagai berikut: 1
1 Soetandyo  Wignjosoebroto,  2002, Hukum,
Paradigma  dan  Dinamika  Masalahnya. Jakarta:
Lembaga   Studi   dan   Advokasi   Masyarakat (ELSAM)        dan        Perkumpulan        untuk
1. Hukum  adalah  asas-asas  moral atau  kebenaran  dan  keadilan yang  bersifat  kodrati  dan  berlaku universal  (yang  menurut  bahasa Setiono  disebut  sebagai  hukum alam)
2. Hukum  merupakan  norma  atau kaidah  yang  bersifat  positif  di dalam sistem perundang- undangan; 3. Hukum adalah keputusan- keputusan badan peradilan dalam penyelesaian
4. kasus  atau  perkara (in  concreto) atau  apa  yang  diputuskan  oleh hakim;
5. Pola-pola  perilaku  sosial  yang terlembagakan, eksis  sebagai variable sosial yang empiric;
6. Manifestasi makna-makna simbolik  para  perilaku  sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka (yang  menurut  bahasa
Setiono  disebut  sebagai  hukum yang ada dalam benak manusia). Penelitian   hukum  empiris  ini dilakukan    melalui    observasi    dan wawancara    mendalam (in    depth interview) dengan para respondent dan narasumber  yang  berkompeten  dan
Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa). hlm 25
terkait  dengan  masalah  yang  diteliti
(objek yang diteliti), untuk mendapatkan  data  primer  dan  akan dilakukan pula dengan studi kasus.
Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis  adalah:  Penelitian  dilakukan  di Kabuten  Boven  Digoel  khususnya  di Kantor  Kepolisian  Resor  (POLRES)
Boven Digoel. Penentuan lokasi penelitian
didasarkan atas pertimbangan  bahwa  di  kantor-kantor tesebut  tersedia  data  yang  diperlukan sebagai  bahan  analisis,  data  tersebut diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penyelidikan, penyidikan,  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP)  yang  terkait  dengan  penelitian ini.

## 1. Jenis Data
Data yang  dikumpulkan terutama merupakan data pokok yaitu data yang paling relevan dengan pokok permasalahan  yang  diteliti.  Namun untuk  kelengkapan  dan  keutuhan  dari masalah  yang  diteliti,  maka  akan disempurnakan  dengan  penggunaan data  pelengkap  yang  berguna  untuk melengkapi  data  pokok  dan  data pelengkap  tersebut  adalah  sebagai berikut:
a. Data  primer,  adalah  data  yang diperoleh langsung dari masyarakat  atau  data  dasar. Adapun  yang  termasuk  dalam
data  primer  dalam  penelitian  ini adalah  pihak-pihak  yang  terkait dalam pengambilan kebijakan penanggulangan  tindak  pidana perjudian di wilayah hukum Boven Digoel  antara  lain  Kaur  Bin  Ops Reskrim,  Kanit  Pidum  Reskrim serta pihak yang terkait.
b. Data sekunder,  adalah  data  yang berasal dari data-data yang sudah tersedia misalnya, dokumen resmi, surat perjanjian atau buku- buku.
2. Sumber data
Sumber  data  yang  akan  dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:
a. Sumber  Data  Primer  Sumber Data  Primer  adalah  sumber  data yang  diperoleh  secara  langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara  kepada  pejabat  yang berwenang  dalam  hal  kebijakan penanggulangan  tindak  pidana perjudian di wilayah hukum Kabupaten Boven Digoel. Sumber data  primer  adalah  data  atau keterangan yang diperoleh semua pihak  terkait  langsung  dengan permasalahan yang menjadi objek  penelitian.  Dalam  hal  ini, bertindak sebagai informan adalah pejabat dan staf (polisi) di
lingkungan Kepolisian Resor Boven Digoel.
b. Sumber  Data  Sekunder,  Sumber Data Sekunder merupakan sumber  data  yang  didapatkan secara langsung berupa keterangan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder  merupakan  pendapat para ahli, dokumen-dokumen,
tulisan-tulisan  dalam buku ilmiah, dan literaturcii  literatur yang
mendukung  data.  Data  sekunder dalam  penelitian  yang  berkaitan dengan bidang hukum ini meliputi:
1) Bahan-bahan hukum Primer:
a) Undang-Undang Dasar 1945;
b) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. c) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2) Bahan  hukum  sekunder  yaitu
bahan hukum yang erat
hubungannya  dengan  bahan hukum primer dan dapat membantu  menganalisis  dan memahami bahan hukum primer adalah : a) Hasil Penelitian yang
berkaitan  dengan  masalah Perjudian di Indonesia; b) Buku-buku Kebijakan Publik. 3) Bahan hukum tersier yaitu
bahan-bahan hukum yang
memberikan  informasi  tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder,misalnya : a) Kamus Besar Bahasa
Indonesia
b) Kamus  Umum  Lengkap
Inggris –Indonesia,
Indonesia- Inggris c) Kamus Hukum Metode wawancara yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode campuran,
dengan menggabungkan metode terpimpin (terstruktur )  dengan  metode  bebas (tidak terstruktur) dengan cara, penulis membuat pedoman wawancara dengan  pengembangan  secara  bebas sebanyak  mungkin  sesuai  kebutuhan data  yang  ingin  diperoleh.  Metode wawancara ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer serta pendapat-pendapat  dari  para  pihak yang  berkaitan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian  di  wilayah  hukum  Kepolisian
Resor Boven Digoel.
Selain  itu  juga  mempergunakan metode  Observasi  yaitu  dengan  cara mengamati  suatu  obyek  yang  diteliti, setelah itu mencatat dan mencocokkan dengan  teori  agar  tercapai  sasaran penelitian. Cara ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan adanya beberapa  hal  yang  tidak  sempat poneliti tanyakan ataupun tidak terjawabnya  pertanyaan  pada  saat wawancara dilakukan, sehingga peneliti  bisa  mendapatkan  data  yang lengkap.
Data yang telah terkumpul dengan  lengkap  dari  lapangan  harus dianalisis.  Dalam  tahap  analisis  data, data  yang  telah  terkumpul  diolah  dan dimanfaatkan
sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan  penelitian.  Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah  kualitatif  karena  data  yang diperoleh bukan angka atau yang akan di-angkakan secara statistik.
Menurut Soerjono Soekanto, analisis  data  kualitatif  adalah  suatu cara  analisis  yang  menghasilkan  data diskriptif  analitis,  yaitu  apa  yang dinyatakan  oleh  responden  secara tertulis  atau lisan  dan juga  perilaku
yang  nyata,  yang  diteliti  dan  dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 2
Dalam operasionalisasinya, peneliti membatasi permasalahan yang diteliti  dan  juga  membatasi  pada pertanyaan-pertanyaan  pokok  yang perlu  dijawab  dalam  penelitian.  Dari hasil  penelitian  tersebut  data  yang sudah diperoleh disusun sesuai dengan  pokok  permasalahan  yang diteliti  kemudian  data  tersebut  diolah dalam  bentuk  sajian  data.  Setelah pengumpulan  data  selesai,  peneliti melakukan  penarikan  kesimpulan  atau verifikasi berdasarkan semua  hal  yang terdapat  dalam  reduksi  data  maupun sajian datanya. Misalnya untuk mengetahui jawaban, tentang bagaimana  kebijakan  penanggulangan tindak  pidana  perjudian  di  wilayah hukum Kepolisian Resor Boven Digoel, maka penulis menanyakan langsung ke pokok permasalahannya.
Kemudian  dari  jawaban  yang diperoleh  tersebut  diolah menjadi sajian  data  untuk  kemudian  dianalisis. Setelah data tersebut selesai dianalisis kemudian  disimpulkan.  Apabila  di dalam  kesimpulannya  dirasa  kurang mantap, maka penulis kembali melakukan kegiatan pengumpulan data
2 Soerjono Soekanto. 2005. Pengantar
Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. hlm 15
yang sudah terfokus dan juga pendalaman data. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis  interaktif  yaitu  model  analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan  tiga  tahap/komponen berupa  reduksi  data,  sajian  data  serta penarikan  kesimpulan/verivikasi  dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data terkumpul akan berhubungan  satu  dengan  lainnya secara otomatis.
C.  Hasil dan Pembahasan
1.  Tinjauan umum tentang tindak pidana
a.  Pengertian tindak pidana
Pembentuk  Undang-Undang  kita telah menggunakan perkataan “ strafbaarfeit ”  untuk  menyebutkan  apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  tanpa  memberikan  sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya  yang  dimaksud  dengan perkataan “ strafbaarfeit ”  Oleh  karena itu  banyak  timbul  istilah-istilah  yang dipakai  oleh  para  ahli  hukum  untuk mengalih  bahasakan  dan  menyebut istilah dalam bahasa belandanya Strajbaarfei t tersebut. Merupakan suatu hal yang penting untuk memahami  pengertian  tindak  pidana, namun  adalah cukup sukar untuk
mendefinisikan pengertian tindak pidana.
Hal ini disebabkan karena banyaknya  pengertian  yang  diciptakan oleh  para  ahli  hukum. Strajbaarfeit sebagai  perbuatan  pidana  dengan memberikan pengertian sebagai berikut: perbuatan pidana adalah perbuatan  yang  oleh  suatu  aturan hukum  dilarang  dan  diancam  pidana asal  saja  dalam  pidana  itu  diingat bahwa  larangan  ditujukan  kepada perbuatan  (yaitu  suatu  keadaan  atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan  orang),  sedangkan  ancaman pidananya  ditujukan  kepada  orang yang menimbulkan kejadian itu.
Namun lain halnya yang diketemukan  oleh  Pompe,  dimana. menurut beliau, perkataan Strafbaarfeit itu  secara  teoritis  dapat  dirumuskan sebagai  "suatu  pelanggaran  norma" (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja  ataupun tidak dengan sengaja  telah  dilakukan  oleh  seorang pelaku  tersebut  adalah  perlu  demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
Simons telah merumuskan “ strafbaarfeit ” itu sebagai suatu tindakan  melanggr  hukum  yang  telah dilakukan  dengan  sengaja  ataupun tidak  dengan  sengaja  oleh  seseorang yang   dapat    dipertanggungjawabkan
atas  tindakannya  dan  yang  oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai  suatu  tindakan  yang  dapat dihukum.  Alasan  dari  Simons  apa sebabnya “ strafbaarfeift itu harus dirumuskan  seperti  di  atas  adalah karena:
1. Untuk adanya suatu “ strafbaarfeift itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat  suatu  tindakan  yang dilarang ataupun yang diwajibkan oieb  undang  undang,  dimana pelanggaran  terhadap  larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar  sesuatu  tindakan  itu  dapat dihukum, maka  tindakan tersebut harus  memenuhi  semua  unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
3. Setiap Strafbaarfeit sebagai pelanggaran  terhadap  larangan atau  kewajiban  menurut  undang- undang  itu,  pada  hakekatnya
merupakan suatu tindakan
melawan hukum.
Melihat dari pengertian- pengertian  tersebut  di  atas,  maka penulis  cenderung  untuk  menyetujui pendapat dari Moelyatno dengan
alasan bahwa pengertian perbuatan itu adalah  keadaan  yang  dibuat  oleh seseorang  atau  barang  sesuatu  yang dilakukan  dan  selanjutnya  perbuatan itu  menunjukkan  pada  akibat  ataupun yang menimbulkan akibat. 3
2.  Tinjauan Umum Tentang
Perjudian
a.  Sejarah Perjudian Tindak pidana perjudian
merupakan  suatu  tindak  pidana  yang sejak  dahulu  telah  ada  dan  terus berkembang dalam masyarakat dengan  berbagai  macam  bentuk  dan jenisnya. Permainan judi dalam bahasa asing dikenal dengan istilah hazardspel .
Pada  mulanya  perjudian  adalah salah  satu  kebiasaan  adat  dari  suatu suku  daerah  tertentu  yang  hingga sekarang  sering  dilakukan  Peruvian yang  dilakukan  pada  awalnya  hanya berwujud  permainan  untuk  mengisi waktu  senggang  guna  menghibur  hati dan  untuk  mencari  kesenangan  yang semata-mata  dilakukan  tidak  untuk mendapatkan untung atau kemenangan.  Sifatnya  pun  rekreatif netral.
Seiring  dengan  perkembangan zaman  lambat  laun  permainan  judi
3 Moeljatno.  1983, Asas-asas  Hukum  Pidana,
Jakarta: Bina Aksara. hlm 45
mengalami perkembangan dan perubahan  dalam  berbagai  hal,  baik menyangkut  macam,  jenis  maupun jumlah  atau  taruhan  disini  tidak  selalu dalam bentuk uang, dapat juga berupa benda  maupun  tindakan  lain  yang bernilai. Pertaruhan dalam perjudian ini sifatnya murni spekulatif untung- untungan.
Konsepsi  untung-untungan  itu sedikit atau banyak mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan  peruntungan.  Menurut para penjudi, nasib menang atau kalah itu  sudah  merupakan  “suratan”,  sudah menjadi  nasib.  Masyarakat  modern, mengembangkan macam-macam permainan yang disertai perjudian, dan menjadikan permainan tadi menjadikan aktivitas khusus yang bisa memberikan kegairahan,  kesenangan  dan  harapan untuk menang. Namun demikian mereka  percaya  unsur  kepercayaan animistik terhadap keberuntungan itu.

## b.  Unsur-Unsur  Tindak  Pidana Perjudian
Di  dalam  ketentuan  Pidana yang  diatur  dalam Pasal  303  ayat (1)  angka 1 dan 2 KUHP, Undang- Undang  melarang  dilakukannya dua macam perbuatan, yakni:
1) Kesengajaan melakukan sebagai usaha yakni
pembuatan-pembuatan menawarkan atau
memberikan  kesempatan untuk bermain judi;
2) Kesengajaan  turut  serta sebagai usaha dalam menawarkan atau memberikan  kesempatan untuk bermain judi.
c.  Pandangan Masyarakat

## Mengenai Perjudian
Tanggapan  masyarakat  terhadap perjudian  berbeda-beda  ini.  Ada  yang menolak sama sekali, karena menganggap  judi  sebagai  perbuatan dosa, dan haram sifatnya. Namun  ada yang  bersikap  netral,  ada  pula  yang menerimanya, bahkan menganjurkannya sebagai sumber penghasilan.
Bagi  penganut  agama  Kristen, perjudian  adalah  larangan,  sebab penghasilan  yang  halal  itu  bukanlah hasil pertaruhan, akan tetapi merupakan  hasil  jerih  payah  kerja dalam usaha kita membesarkan
Keangungan Tuhan.
Ajaran agama Islam juga melarang  perjudian,  perbuatan  judi atau  pertaruhan  dianggap  perbuatan haram. Judi  merupakan  bujukan setan untuk  tidak  mentaati  perintah  Tuhan. Karena itu sifatnya jahat dan merusak.
Banyak orang modern menganggap  perjudian  sebagai  suatu rekreasi yang netral, dan tidak mengandung  unsur  dosa,  perjudian bisa  menimbulkan  kegairahan  dan harapan-harapan. Disamping itu perjudian dan usaha-usaha kasino bisa dijadikan sumber keuangan dari oknum organisasi partai politik dan pemerintah daerah.

## d.  Dampak Perjudian
Perjudian  mempunyai  dampak yang  luar  biasa  terhadap  kondisi pelaku, baik itu rumah tangga maupun masyarakat.  Dampak  yang  sering muncul  dengan  adanya  perjudian antara lain:
1) Ketertiban  dan  Keamanan masyarakat terganggu
2) Rusaknya  Ekonomi  Rumah
Tangga 3) Dapat meningkatkan tindakan criminal 4) Dampak Psikologi bagi pelaku serta keluarga 3.  Penanggulangan Tindak
Pidana Perjudian
a.  Penaggulangan  dengan  Cara

## Preventif
Penanggulangan  tindak  pidana perjudian dengan cara preventif artinya penanggulangan yang dilakukan
dengan  cara  mencegah  terjadinya tindak  pidana  perjudian  itu  sendiri. Disamping  itu  Hukum  Pidana  juga merupakan “obat terakhir”, yang artinya apabila sanksi lain sudah tidak mampu baru menggunakan hukum pidana.
Ada  beberapa  upaya  yang  dapat dilakukan oleh pejabat kepolisian sebagai upaya penanggulangan perjudian yang bersifat preventif, yaitu:
1) Memberi peringatan terhadap pelaku  tindak  pidana  perjudian yang  biasa  melakukan  perjudian ditempat-tempat umum.
2) Menjalin hubungan dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat agar membantu memberi  pengarahan,  bimbingan masyarakat  lewat  jalur  agama kepada pelaku perjudian khususnya  dan  masyarakat  pada umumnya.
Dengan  upaya  preventif  ini  juga dapat  menjalin  kedekatan  hubungan antara aparat kepolisian dengan masyarakat.

## b. Penanggulangan  dengan Cara Represif
Salah  satu  cara  penanggulangan tindak  pidana  perjudian  dengan  cara represif  yaitu  dengan  menjatuhkan sanksi pidana pada barang siapa yang melakukan   tindak   pidana   perjudian
sesuai  dengan  peraturan  dan  hukum acara  yang  berlaku  (KUHP  dan KUHAP). Sanksi pidana terdapat dalam Pasal 10 KUHP yaitu sebagai berikut:
1) Pidana pokok
a) Pidana mati
b) Pidana penjara
c) Pidana kurungan
d) Pidana denda
2) Pidana tambahan
a) Pencabutan hak-hak tertentu
b) Perambasan barang-barang tertentu
c) Pengumuman keputusan
hakim Pemberian sanksi pidana itu baru
dapat  dikenakan  terhadap  pelaku tindak pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung  dalam  Pasal-Pasal  yang berhubungan  dengan  tindak  pidana perjudian.  Ada  beberapa  upaya  yang dapat  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian dalam  menanggulangi  tindak  pidana perjudian  dengan  menggunakan  cara represif, yaitu:
1) Melakukan  penyelidikan  dan
penyidikan sampai tuntas terhadap tindak pidana perjudian 2) Melakukan operasi- operasi/penggerebekan ke tempat-tempat dan di waktu
3) Yang rawan terjadi tindak pidana perjudian.
Dalam     menanggulangi    tindak pidana  perjudian,  tindakan   pertama yang  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian adalah   penyelidikan,   yaitu      untuk mencari dan menemukan perbuatan- perbuatan    yang  termasuk   kategori tindak  pidana  perjudian  serta  mencari dan menemukan bukti permulaan yang berkaitan      dengan   tindak     pidana tersebut.         Setelah      penyelidikan, dilanjutkan dengan penyidikan, yaitu tindakan        untuk      mencari     dan menemukan       tersangka,      dengan disertai   bukti-bukti   yang   memadai, sehingga    menjadikan   terang   tindak pidana  tersebut.   Aparat  Kepolisian harus melakukannya kebijakan- kebijakan      dalam     penanggulangan tindak pidana perjudian  tentunya sesuai koridor hukum yang berlaku antara lain sesuai dengan aturan- aturan yang telah diatur dalam KUHAP.
Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan                    (penyelidikan, penyidikan) Kepolisian masih sering mengalami  hambatan  hambatan,  baik yang    berasal     dari    dalam     tubuh kepolisian itu sendiri (sikap dan kinerja), maupun hambatan yang berasal  dari  masyarakat  (tradisi  dan budaya).  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan
masih adanya praktek-praktek pejudian di  wilayah  hukum  Kepolisian  Boven Digoel.  Langkah-langkah  yang  harus diambil  oleh  aparat  kepolisian  sebagai lembaga  yang  bertugas  menyelidiki dan menyidiki masalah perjudian adalah membenahi kinerja dan profesionalisme  serta  selalu  menjalin hubungan  kerjasama  dengan  anggota masyarakat  (kepala  desa,  tokoh-tokoh masyarakat,  dan  tokoh-tokoh  agama) dalam menanggulangi masalah perjudian  di  Kabupaten  Boven  Digoel sehingga  tercipta  ketertiban  dalam masyarakat.
Perjudian  dari  dahulu  memang merupakan  kasus  tindak  pidana  yang sulit  diberantas,  apalagi  sejak  muncul dan berkembangnya Togel dan sabung di Wilayah Hukum Polres Boven Digoel, perjudian ini berlangsung secara terang-terangan.  Berkat  kinerja  aparat kepolisian dan adanya kerjasama yang baik  dari  warga  masyarakat,  perjudian di  wilayah hukum Polres Boven Digoel dapat  diberantas.  Untuk  memberantas perjudian perlu tindakan bijaksana dan tegas.  Untuk  memberantas  perjudian ini  perlu  dukungan  dari  masyarakat. Tindakan  inipun  tidak  terlepas  dari sikap  masyarakat  yang pro  dan  kontra terhadap perjudian. Jika tidak ditangani secara bijaksana, bukan tidak mungkin akan  menimbulkan  konflik  yang  justru
merugikan   baik   di   masyarakat  itu sendiri maupun pada aparat kepolisian.
Peran Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi  Perjudian  di  Boven Digoel  sangatlah luar biasa, sehingga Polres Boven Digoel   dapat dikatakan sebagai salah satu Polres yang dengan konsisten   memberantas   Perjudian dengan tidak     pandang     bulu. Berdasarkan  latar belakang, realita perjudian di Kota  Boven Digoel, maka dapat dilihat  besarnya  peranan  aparat kepolisian   dan    pentingnya   upaya penanggulangan   perjudian    di   Kota Boven Digoel ini.
Tugas-tugas  di  bidang  preventif dilaksanakan dengan  konsep  dan  pola pembinaan  dalam  wujud  pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan  kepada  masyarakat,  agar masyarakat  merasa  aman,  tertib,  dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Faktor-faktor yang dihadapi  pada  tataran  preventif  ini secara  teoritis  dan  teknis  kepolisian, mencegah  adanya  Faktor  Korelasi Kriminogin  (FKK)  tidak  berkembang menjadi Police  Hazard (PH)  dan muncul sebagai Ancaman Faktual (AF). Sehingga dapat diformulasikan apabila niat  dan  kesempatan  bertemu,  maka akan terjadi kriminalitas atau kejahatan (n  +  k  =  c),  oleh  karena  itu  langkah preventif    adalah    usaha    mencegah
bertemunya  niat  dan  kesempatan berbuat  jahat,  sehingga  tidak  terjadi kejahatan atau kriminalitas.
Dalam  mengatatasi  hambatan tersebut beberapa upaya telah dilakukan  oleh  Polres  Boven  Digoel dalam  menanggulangi  Tindak  Pidana Perjudian. Jajaran Polres Boven Digoel dalam  menangani  kasus  perjudian mengambil  langkah  dan  pendekatan khusus melalui fungsi Bimbingan Masyarakat  (Binmas).  Langkah  ini diharapkan dapat mengantisipasi
hambatan –hambatan  yang  muncul dalam penanggulangan masalah perjudian  di  kota  Boven  Digoel. Sebenarnya tidak ada langkah – langkah  khusus  dalam  mengatasi hambatan –hambatan  tersebut,  aparat kepolisian  hanya  terus  melakukan operasi –operasi  rutin  dan  kontiniu dalam rangka  memberantas  perjudian. Komunikasi  dan  kordinasi  dengan tokoh  masyarakat,  ulama,  pemuka agama dan masyarakat lainnya
termasuk lembaga swadaya masyarakat yang ada.

## D.  Kesimpulan dan Saran
Adapun  yang  menjadi  kesimpulan dalam  penulisan  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
Peran  Kepolisian  Resor  Boven Digoel  dalam  menanggulangi  Tindak
Pidana Perjudian dengan cara pendekatan  sosiolagi  dan  Pendekatan filosofi,  untuk  memberantas  perjudian perlu adanya dukungan dari masyarakat.  aparat  kepolisian,  yang diserahi  tugas  dan  tanggung  jawab memberantas perjudian harus konsisten  dalam  memberantas  segala bentuk  perjudian  sampai  akar-akarnya dan tuntas serta tidak memandang bulu serta melakukan operasi rutin.
Peran Polres Boven Digoel dalam melakukan penindakan perjudian dengan  cara  penanggulangan  yang bersifat preventif Misalnya : melakukan himbauan kepada anggota masyarakat dan kerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama melakukan penyuluhan hukum  kepada masyarakat di Distrik- Distrik dan Balai Kampung  dengan  melibatkan  tokoh agama,  untuk  memberikan  Khotbah – Khotbah  di  Masjid  dan  gereja-gereja sedangkan  yang  bersifat  rehabilitative Misalnya  :  melakukan  pembinaan- pembinaan  kepada  para  penjudi  yang tertangkap,  begitu  juga  dengan  yang Bersifat Represif,  meliputi : Melakukan operasi penangkapan pelaku perjudian, Melakukan penyelidikan dan penyidikan  secara  tuntas  dan  serius, Melimpahkan  berkas  perkara  kepada Jaksa Penuntut Umum
Hambatan  Polres  Boven  Digoel dalam  penanggulangan  tindak  Pidana perjudian bahwa¸Masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara perjudian¸  masih  banyak  masyrakat melindungi  para  pelaku  tindak  pidana perjudian  dengan  cara  memberikan informasi  kepada  pelaku  pada  saat Anggota  Polres  melakukan  operasi
perjudian dan masayarakat
beranggapan bahwa perjudian merupakan  warisan  nenek  moyang serta  budaya,  serta  bukan  merupakan pelanggaran  hukum  /  perjudian  dan Didalam  tubuh  kepolisian  anggota Polres Boven Digoel masih ada oknum kepolisian yang menjadi back-up perjudian.
Beberapa saran yang ingin penulis  kemukakan  dibawah  ini  untuk menanggulangi perjudian ialah:
1. Menanggani dan mengontrol kriminal  secara “efektif”,  cepat, terbuka,  manusiawi  dan  tanpa pandang “bulu”.  Sehingga  tidak
ada lagi kesempatan untuk melakukan  pelanggaran  hukum (dalam  hal  ini  tindak  pidana perjudian).
2. Meningkatkan profesionalisme personil dalam menjalankan
tugasnya masing –masing.
3. Menindak  tegas  bila  ada  aparat yang  memback-up  tindak  pidana perjudian yang terjadi di lapangan.
4. Indepensi menuntut personil yang kualifaid dan memadai jumlanya.
a. Diperlukan  pengembangan dan  peningkatan  pelatihan polisi yang difokuskan kepada bidang hukum.
b. Adanya  gaji  yang  memadai sehingga  dapat  memenuhi kebutuhan
sehingga  dapat  menekan kemungkinan terjadinya
penyuapan.
c. Rekruitmen dan seleksi
dibuat standar: jasmani yang kualitas, latar belakang intelegensi  dan  kapasitas yang  potensial  dan  efektif sebagai penegak hukum.
5. Peningkatan fasilitas aparat kepolisian sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.
Saran penulis adalah agar masyarakat  Kota  Boven  Digoel  sadar bahwa perjudian adalah suatu kejahatan  yang  tidak  ada  untungnya bila  terus  dilakukan.  Perjudian  selain merupakan  larangan  bagi  tiap  agama juga  merupakan  pembuatan  yang merugikan banyak pihak.
Daftar Pustaka:

## Buku
Moeljatno. 1983, Asas-asas  Hukum  Pidana,
Jakarta: Bina Aksara.
Soerjono Soekanto. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Soetandyo  Wignjosoebroto,  2002, Hukum,

## Paradigma  dan  Dinamika  Masalahnya.
Jakarta:  Lembaga  Studi  dan  Advokasi Masyarakat  (ELSAM)  dan  Perkumpulan untuk  Pembaharuan  Hukum  Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa).