## Research Article
Kerugian Bisnis Persero: Business Judgment Rule Versus Delik Korupsi
A’an Efendi*, Dyah Ochrorina Susanti, Suwardi Fakultas Hukum, Universitas Jember *aan_efendi.fh@unej.ac.id

## ABSTRACT
Limited Liability Companies that operate in the field of corporate law and public law (state financial law) create problems when the Company's business has losses. This research answers the problem of the Limited  Liability  Company's  business  losses,  whether  commercial  business  losses  or  state  financial losses.  The  research  uses  doctrinal  legal  frameworks  with  statute  conceptual  and  case  approaches. Article 2 letter g of the State Finance Act which is justified by Constitutional Court Decision No. 48/PUU- XI/2013  and  Constitutional  Court  Decision  No.  26/PUU-XIX/2021  which  states  that  state  assets  that have been separated into Limited Liability Company Companies remain part of state assets is incorrect. State  assets  that  have  been  separated  into  Limited  Liability  Company  capital  have  legally  been converted  into  company  assets.  The  legal  consequences  of  Limited  Liability  Company  losses  are business  losses  resolved  using  company  law  principles.  Directors  who  without  bad  intentions  cause losses to the Limited Liability Company are protected by the principles of business judgment rules and cannot be charged with corruption.
Keywords: Limited Liability Company; Limited Liability Company's Assets; Business Losses.

## ABSTRAK
Persero  yang  beroperasi  pada  area  hukum  privat  (hukum  perseroan)  dan  hukum  publik  (hukum keuangan negara) menimbulkan  problematik  ketika bisnis Persero mengalami kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan kerugian bisnis Persero apakah merupakan kerugian bisnis komersial  atau  kerugian  keuangan  negara.  Penelitian  menggunakan  hukum  doktrinal  dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara yang dijustifikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam  Persero  tetap  bagian  dari  kekayaan  negara  adalah  tidak  tepat.  Kekayaan  negara  yang  telah dipisahkan  menjadi  modal  Persero  secara  hukum  telah  beralih  menjadi  kekayaan  perseroan. Konsekuensi  hukumnya  kerugian  Persero  merupakan  kerugian  bisnis  yang  penyelesaiannya menggunakan prinsip-prinsip hukum perseroan. Direksi yang tanpa itikad buruk menyebabkan kerugian bagi Persero dilindungi prinsip business judgment rule dan tidak dapat didakwa perkara delik korupsi.
Kata Kunci: Perusahaan Perseroan; Kekayaan Perusahaan Perseroan; Kerugian Bisnis.

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang  No.  19  Tahun  2003 tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  (UU  BUMN) membagi  Badan  Usaha  Milik  Negara  menjadi
dua  bentuk  badan  usaha  meliputi  Perum (Perusahaan  Umum)  dan  Persero  (Perusahaan Perseroan).  Berdasarkan  Pasal  1  angka  4  UU BUMN, Perum adalah badan usaha dengan cirinya
segenap  modalnya  milik  negara,  tidak  ada saham  didalamnya,  tujuannya  untuk  utilitas publik  dengan  menyediakan  produk  berupa barang  atau  jasa  dengan  kualitas  tinggi  dan memupuk keuntungan sesuai prinsip manajemen perusahaan. Persero sesuai Pasal 1 angka 2 UU BUMN  memiliki  ciri  berbentuk  perseroan terbatas,  modal  terbagi  dalam  saham  yang semua  atau  minimal  51%  milik  negara,  tujuan primernya  memupuk  keuntungan.  Persero dengan  karakternya  sebagai  perseroan  terbatas dan  modalnya  dimiliki  negara  menempatkan Persero  pada  persinggungan  hukum  publik  dan hukum perseroan (Taufik, 2020). Dimensi hukum publik  dari  Persero  dapat  dilihat  dari  empat aspek.  Pertama,  berdasarkan  Pasal  2  huruf  g Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara  (UUKN),  kekayaan  Persero merupakan  bagian  dari  kekayaan  negara. Putusan  MK  No.  48/PUU-XI/2013  menolak permohonan  pengujian  Pasal  2  huruf  g  UUKN yang berarti kekayaan Persero tetap bagian dari keuangan  negara.  Kedua,  berdasarkan  Pasal  6 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2006 tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (UU  BPK), kekayaan  Persero  adalah  bagian  dari  keuangan negara  yang  auditnya  dilakukan  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  (UU  BPK).  Putusan  MK No.  26/PUU-XIX/2021  menolak  permohonan pengujian Pasal 6 ayat (1) UU BPK yang berarti kekayaan  Pesero  tetap  bagian  dari  kekayaan negara dan pelaksanaan auditnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ketiga,
berdasarkan  penjelasan  umum  Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  (UU  PTPK),  keuangan  negara termasuk  kekayaan  negara  yang  ditempatkan pada  Persero.  Keempat,  pendirian  Persero  tidak berdasarkan  perjanjian  sebagaimana  perseroan pada  umumnya  tetapi  menggunakan  instrumen hukum  publik  berupa  peraturan  pemerintah, misalnya  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1961 tentang  Pendirian  Perusahaan  negara  “Hutama Karya”.  Selain  pendirian,  pembubaran  Persero juga  menggunakan  instrumen  hukum  publik, misalnya  Peraturan  Pemerintah  No.  70  Tahun 2008  tentang  Pembubaran  Perusahaan  Negara (Persero) PT Industri Soda Indonesia.
Dari  sudut  pandang  hukum  perseroan berdasarkan  UU  BUMN  dan  Undang-Undang  No. 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas (UUPT),  Persero  tidak  lain  merupakan  badan hukum  perseroan  terbatas  (Arifardhani,  2019). Bahwa  Persero  merupakan  perseroan  terbatas secara  mudah  dapat  dilihat  dari  namanya “Perusahaan  Perseroan”  yang  berarti  dalam Pesero  itu  ada  sero  (saham)  yang  merupakan karakteristik  dari  entitas  perseroan  terbatas  dan tidak  pada  entitas  bisnis  lainnya.  Persero sebagaimana  suatu  perseroan  terbatas  pada umumnya  harus  memiliki  organ  perseroan  yang meliputi  rapat  umum  pemegang  saham,  dewan komisaris,  dan  direksi.  UU  BUMN  pada  Pasal  1 angka  2  secara  eksplisit  menyebut  Perusahaan Perseroan  sebagai  perseroan  terbatas  yang
modalnya  terbagi  dalam  saham  dan  dipertegas Pasal  11  bahwa  untuk  Persero  berlaku  semua ketentuan  dan  prinsip-prinsip  bagi  perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT. Rudhi Prasetya  dengan  tegas  menyatakan  bahwa bahwa  Persero  itu  identik  (sama)  depan perseroan  terbatas  pada  umumnya  sehingga semua  ketentuan  hukum  perseroan  terbatas berlaku untuk Persero (Prasetya, 1995).
Posisi  Persero  pada  persinggungan hukum publik terutama hukum keuangan negara dan  hukum  perseroan  menimbulkan  problematik terkait  kerugian  Persero.  Dari  sudut  pandang hukum keuangan negara dan hukum pemberantasan  delik  korupsi,  kerugian  Persero merupakan  kerugian  keuangan  negara  yang penyelesaiannya menggunakan perangkat hukum pemberantasan delik korupsi, sebaliknya, dari  perspektif  hukum  perseroan,  kerugian Persero  merupakan  kerugian  bisnis  perseroan yang  berlaku business  judgment  rule .
Berdasarkan  prinsip  tersebut,  direksi  yang menyebabkan  kerugian  perseroan  tidak  dapat dibebani  tanggung  jawab  hukum  kecuali  karena sebab  itikad  yang  buruk  (Alazemi,  2022). Kerugian  Persero  oleh  tindakan  atau  keputusan direksi  tanpa  adanya  itikad  buruk  sama  sekali menjadi sesuatu yang normal dalam risiko dunia bisnis  sehingga  direksi  tidak  layak  dibebani tanggung hukum apapun. Berdasarkan Pasal 97 ayat  (1)  UUPT  direksi  tidak  beritikad  buruk  atas kerugian perseroan sehingga ia dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian perseroan jika: (1)
tidak  melakukan  kesalahan  atau  kelalaian  dalam membuat keputusan bisnis; (2) telah menjalankan bisnis  perseroan  dengan  itikad  baik  dan  penuh kehati-hatian;  (3)  tidak  ada  pertentangan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan  atas  tindakan  pengelolaan  bisnis perseroan  yang  berakibat  pada  kerugian;  dan  (4) telah  melakukan  tindakan  untuk  menghalangi timbul atau berlanjutnya kerugian.
Prinsip business  judgment  rule berkolerasi dengan  prinsip fiduciary  duty yang  memuat  dua pilar bahwa direksi memiliki duty of care dan duty loyalty . Duty  of  care mengharuskan  direksi menjalankan  tingkat  kehati-hatian  yang  akan digunakan  oleh  orang  yang  bijaksana  dalam situasi  yang  sama  sedangkan duty  of  loyalty mensyaratkan  direksi  untuk  menahan  diri  dari mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan  kepentingan  perseroan  (Eckstein, &  Parchomovsky,  2019).  Direksi  yang  melanggar prinsip fiduciary  duty kepadanya  berlaku  doktrin piercing the corporate veil yang berarti pengadilan membongkar tabir perseroan yang mengakibatkan direksi menanggung kewajiban kerugian perseroan (Matheson, & Eby, 2000).
Bahwa  kerugian  Persero  merupakan kerugian  keuangan  negara  dan  berlaku  hukum pemberantasan  delik  korupsi  ditemukan  dalam Putusan MA No. No. 262 K/Pid.Sus/2011, Putusan MA No. 417 K/Pid.Sus/2014, dan Putusan MA. No. 2405  K/Pid.Sus/2016.  Pada  sisi  lain,  bahwa kerugian  Persero  merupakan  kerugian  bisnis  dan
berlaku business  judgment  rule ditemukan  pada Putusan MA No. 121 K/Pid.Sus/2020.
Penelitian  Susanto  menemukan  bahwa kerugian Persero merupakan kerugian keuangan negara  dan  konsekuensinya  bagi  direksi  yang tindakan  atau  keputusannya  mengakibatkan kerugian  tersebut  dipersalahkan  dalam  perkara delik  korupsi  (Susanto,  2023).  Penelitian Hidayatulloh dan Éva Erdős menemukan bahwa keuangan  Persero  merupakan  bagian  dari keuangan negara yang dipisahkan dari anggaran dan  pendapatan  belanja  negara,  bedanya dengan  keuangan  negara  pada  institusi pemerintahan berlaku g overnment judgment rule sedangkan  keuangan  Persero  berlaku business judgment  rule (Hidayatulloh,  &  Erdős,  2020).
Penelitian Hartono, Sriwati, dan Rini menyatakan bahwa  doktrin business  judgment  rule dapat digunakan untuk melindungi direksi Persero yang didakwa  dalam  delik  korupsi  sepanjang  direksi telah  menjalankan fiduciary  duty sebagaimana telah  ditentukan  dalam  UUPT  (Hartono,  Sriwati, &  Rini,  2021).  Hukum  perseroan  memberikan tanggung  jawab  utama  kepada  direksi  untuk mengelola  bisnis  dan  urusan  perseroan  seperti mengontrol  hubungan  dengan  konstituen  yang terlibat  dan  dalam  pelaksanaan  tanggung jawabnya itu direksi bertindak untuk kepentingan terbaik perseroan (Povilonis, 2021). Direksi yang telah  bertindak  untuk  kepentingan  terbaik perseroan ( fiduciary duty ) ketika bisnis perseroan rugi ia dilindungi prinsip business judgment rule .
Bertindak  terbaik  untuk  kepentingan  terbaik
perseroan  meliputi  keharusan  loyalitas  pada perseroan  berupa  bertindak  untuk  kepentingan terbaik  perseroan  dan  pemegang  saham,  tidak melakukan  tindakan  apapun  yang  dapat merugikan  perseroan  serta  keharusan  kehati- hatian  berupa  melaksanakan  tanggung  jawab dengan  tingkat  kehati-hatian  yang  diperlukan dengan  cara  mencari  semua  informasi  yang relevan  sebelum  membuat  keputusan  bisnis (Hayes,  2015).  Penelitian  Roza  menemukan bahwa  kerugian  Persero  merupakan  kerugian keuangan  negara,  alasannya  karena  pemaknaan keuangan  negara  secara  luas  dan  komprehensif termasuk  keuangan  negara  yang  ditempatkan pada  Persero  (Roza,  2022).  Penelitian  Dahoklory menemukan bahwa Persero melekat fungsi publik untuk menyediakan kesejahteraan sekaligus fungsi bisnis  untuk  memupuk  keuntungan  sebanyak- banyaknya. Kerugian Persero merupakan kerugian keuangan negara jika berasal dari tindakan direksi dalam  ruang  lingkup  hukum  publik  dan  menjadi kerugian  bisnis  jika  tindakan  direksi  pada  ruang lingkup hukum perseroan (Dahoklory, 2020).
Penelitian  ini  untuk  menemukan  bahwa Persero  identik  dengan  badan  hukum  perseroan terbatas  sehingga  kerugiannya  merupakan kerugian  bisnis  yang  berlaku business  judgment rule dan  bukan  kerugian  keuangan  negara  yang penegakan  hukumnya  mengggunakan  hukum pemberantasan delik korupsi.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum doktrinal yang bekerja dengan memaparkan teks hukum  yang  meliputi  teks  hukum  otoritatif maupun teks hukum persuasif (Dent, 2017).Teks hukum  otoritatif  adalah  undang-undang  dan putusan  pengadilan  sedangkan  teks  hukum persuasif  adalah  publikasi  hukum  dalam  artikel jurnal  dan  buku  serta  bentuk  publikasi  hukum lainnya  yang  relevan  dengan  isu  yang  diteliti. Penelitian  hukum  doktrinal  menganalisis substansi  dari  bidang  hukum  tertentu  untuk dievaluasi  secara  mendalam  yang  dalam penelitian  ini  mengevaluasi  hukum  mengenai kerugian  Persero  (Boulanger,  2020).  Penelitian hukum  doktrinal  juga  digunakan  untuk menganalisis  konsep  dan  prinsip  hukum  yang relevan  dengan  isu  yang  diteliti  yang  meliputi konsep  Pesero  dan  prinsip-prinsip  hukum perseroan (Gawas, 2017).
Untuk  menjawab  permasalahan  penelitian digunakan  pendekatan  perundang-undangan, kasus,  dan  konseptual.  Pendekatan  perundang- undangan  untuk  menganalisis  UU  BUMN,  UU BPK,  UUKN,  dan  UUPT.  Pendekatan  kasus untuk  menganalisis ratio  decidendi Putusan  MK No.  77/PUU-IX/2011,  Putusan  MK  No.  48/PUU- XI/2013,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 26/PUU-XIX/2021,  Putusan  MA  No.  No.  262 K/Pid.Sus/2011,  Putusan  MA  No.  417 K/Pid.Sus/2014,  dan  Putusan  MA.  No.  2405 K/Pid,Sus/2016,  dan  Putusan  MA  No.  121 K/Pid.Sus/2020.  Pendekatan  konseptual  untuk
menganalisis  konsep  hukum  Persero  dalam konteks hukum perseroan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Persero Identik dengan Badan Hukum Perseroan Terbatas
Bahwa  Persero  identik  dengan  badan hukum  perseroan  terbatas  sebagaimana  yang diatur  dalam  UUPT  secara  mudah  dapat  dilihat dari  namanya  yang  harus  menggunakan  frasa “Perseroan  Terbatas”  yang  disingkat  PT  dan  kata “Persero”  yang  merupakan  singkatan  dari Perusahaan Perseroan untuk menunjukkan bahwa entitas  itu  adalah  perseroan  terbatas  berupa Persero,  misalnya  PT.  Perusahaan  Listrik  Negara (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan lainnya.  Perseroan  terbatas  merupakan  bentuk badan  usaha  dari  kombinasi  antara  perusahaan perorangan  dan  asosiasi  modal.  Perseroan terbatas  memiliki  karakter  sebagai  perusahaan perorangan  karena  melibatkan  pertimbangan pribadi  misalnya  terkait  jumlah  partnernya,  dan menampakkan ciri sebagai  asosiasi modal karena partner  hanya  dibebani  tanggung  jawab  secara terbatas atas utang perseroan (Kisswani, & Farah, 2022). Beban tanggung jawab partner (pemegang saham)  hanya  sebatas  nilai  saham  yang dimilikinya  untuk  modal  perseroan  dengan ketentuan  mereka  mematuhi  hukum  perseroan terbatas yang berlaku.
Perusahaan  perseorangan  adalah  bentuk badan  usaha  yang  terutama  didasarkan  pada pertimbangan  pribadi  karena  biasanya  melibatkan
sejumlah kecil orang yang disatukan oleh ikatan kekerabatan  atau  pertemanan  dan  masing- masing menaruh kepercayaannya pada yang lain sehingga  kepribadian  masing-masing  mitra menjadi  subjek  pertimbangan  mitra  lainnya, sehingga perusahaan akan bubar sebagai aturan umum  jika  pertimbangan  tersebut  hilang (Kisswani,  &  Farah,  2022).  Perusahaan perorangan  disebut  asosiasi  orang  karena perusahaan  bergantung  pada  keberadaan individu  anggotanya.  Perusahaan  perseorangan berbeda  dari  perseroan  terbatas  yang merupakan asosiasi modal di mana yang menjadi dasar pertimbangannya adalah keuangan bukan pada  kepribadian  mitra  pendirinya.  Keberadaan perseroan terbatas sebagai asosiasi modal tidak bergantung  pada  keberadaan  individu  mitranya yang  dapat  silih  berganti  dengan  cara mengalihkan  modal  (sahamnya)  kepada  pihak lain.  Perseroan  terbatas  dikatakan  sebagai perpaduan antara asosiasi modal terutama pada tanggung  jawab  terbatas  para  mitranya  untuk kewajiban (utang) perseroan dan  asosiasi orang karena mitra dapat memutuskan secara langsung tentang  hal-hal  mendasar  seperti  mengalihkan kepemilikan  sahamnya  (Pokorná,  &  Večerková, 2014).
Persero  sebagai  asosiasi  modal  dapat dilihat  dari  ketentuan  Pasal  1  angka  1  UUPT yang  mendeklarasikan  dengan  tegas  bahwa perseroan  terbatas  merupakan  persekutuan modal tetapi dengan pengecualian untuk Persero yang  seluruh  modalnya  dimiliki  negara.  Modal
Persero  dapat  seluruhnya  atau  minimal  51% bersumber  kekayaan  negara  yang  dipisahkan. Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (2)  UU  BUMN,  modal negara  untuk  pendirian  atau  penyertaan  pada Persero  bersumber  dari  APBN,  kapitalisasi cadangan, atau sumber lainnya.
Persero  sebagai  suatu  entitas  perseroan terbatas  kemudian  dapat  diidentifikasi  dari ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  BUMN.  Pasal  1 angka  2  UU  BUMN  mendefinisikan  Persero sebagai perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam  saham  yang  tujuan  utamanya  mengejar keuntungan.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  UU BUMN  tersebut,  pertama,  Persero  adalah  suatu perseroan  terbatas  dan  ini  dideklarasikan  secara eksplisit.  Kedua,  karena  Persero  merupakan perseroan  terbatas  maka  memiliki  saham  di dalamnya.  Saham  merupakan  komponen  yang melekat  pada  perseroan  terbatas  untuk membedakannya  dari  bentuk  badan  usaha lainnya.  Ketiga,  Persero  sebagai  suatu  perseroan terbatas  maka  kedudukannya  sebagai  institusi bisnis  yang  tujuan  utamanya  mengejar keuntungan.  Konsekuensi  dari  Persero  sebagai suatu perseroan terbatas dinyatakan Pasal 11 UU BUMN bahwa segala ketentuan dan prinsip hukum yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana  diatur  dalam  UUPT  juga  berlaku untuk Persero. Dari tiga karakteristik yang melekat pada Persero sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 11 UU BUMN, dapat ditegaskan bahwa Persero tidak lain merupakan badan hukum perseroan terbatas. .
Persero  sebagai  badan  hukum  perseroan terbatas  melekat  tiga  karakteristik.  Pertama, Persero  memiliki  saham.  Saham  Persero  dapat seluruhnya  (100%)  atau  minimal  51%  dimiliki negara dan sisanya dapat dimiliki publik. Saham adalah  kepentingan  yang  dapat  dinilai  dengan uang dan meliputi hak-hak tertentu sebagaimana ditentukan  dalam  UUPT  dan  disepakati  dalam anggaran  dasar  perseroan,  termasuk  hak  atas keuntungan  finansial  (Goulding,  1999).  Bahwa dalam  Persero  ada  saham  ditegaskan  oleh ketentuan  Pasal  1  angka  2  UU  BUMN.  Kedua, tanggung jawab dari anggota (pemegang saham) adalah  terbatas,  yaitu  dibatasi  oleh  nilai  saham yang  dimilikinya  (Riches,  &  Allen,  2009). Pemegang saham pada Persero sepanjang tidak melanggar hukum perseroan yang berlaku hanya akan  bertanggung  jawab  sebatas  nilai  saham yang  dimiliknya  (Harris,  2020).  Prinsip  ini  telah dituangkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT dengan pengecualiannya  pada  Pasal  3  ayat  (2)  UUPT. Ketiga,  perseroan  adalah  perangkat  perisai entitas  artinya  kekayaan  Persero  dilindungi  dari kreditur pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisarisnya. Kekayaan Persero hanya  akan  menjadi  jaminan  utang  untuk krediturnya  sendiri  tidak  kreditur  dari  para anggotanya  (Zeng,  2022).  Dari  tiga  atribut  ini maka  pemegang  saham  Persero  memiliki  hak- hak  khusus  termasuk  keuntungan  finansial  dari bisnis  Persero,  pemegang  saham  tidak  akan menanggung  beban  atas  utang  dan  kewajiban Persero, dan sebaliknya, Persero jika tidak akan
bertanggung  jawab  atas  utang  dan  kewajiban pribadi  pemegang  saham,  direksi,  maupun anggota komisarisnya.
Persero  sebagai  badan  hukum  perseroan terbatas maka menampakkan enam ciri khas yang meliputi  badan  hukum,  tanggung  jawab  terbatas, keberadaan  saham  yang  dapat  dialihkan, pengelolaan perusahaan terpusat pada satu organ yang  disebut  dewan  direksi,  perusahaan merupakan bentuk kepemilikan bersama dari para pemodal  (Cahn,  &  Donald,  2010)  dan  prinsip preferensi  pemegang  saham  yang  menempatkan pemegang  saham    pada  posisi  utama  dalam bidang  ekonomi  dan  tata  kelola  perusahaan (Rhee,  2017).  Enam  karakteristik  tersebut  yang membedakan  Persero  sebagai  institusi  perseroan terbatas dari bentuk institusi bisnis lainnya.
UU BUMN tidak memuat pernyataan bahwa Persero  adalah  suatu  badan  hukum.  Namun, berdasarkan  Pasal  11  UU  BUMN  yang menyatakan  bahwa  semua  ketentuan  dan  prinsip dalam  UUPT  berlaku  untuk  Persero  maka  sesuai ketentuan  Pasal  1  angka  1  UUPT  dapat disimpulkan  bahwa  Persero  adalah  suatu  badan hukum. Persero sebagai suatu badan hukum maka merupakan  subjek  hukum  mandiri  di  luar pemegang  sahamnya  (Watson,  2017).  Persero adalah  subjek  hukum  orang  buatan  atau  orang artifisial  ( artificial  person )  ciptaan  hukum  yang dikenal  sebagai  badan  hukum  di  mana  segala perbuatan  hukumnya  diwakili  oleh  dewan direksinya (Bourne, 2013). Persero sebagai subjek hukum  badan  hukum  terpisah  dari  subjek  hukum
orang  alamiah  (manusia)  yang  berada  dalam Persero  seperti  anggota  pemegang  saham, direksi,  maupun  dewan  komisaris.  Kedudukan Persero  sebagai  subjek  hukum  yang  otonom tersebut  berkonsekuensi  hukum  meliputi pemegang  saham,  direksi,  dan  anggota  dewan komisaris  bertanggung  jawab  secara  terbatas atas utang perseroan, Persero memiliki "suksesi abadi"  (pemegang  saham,  direksi,  atau  anggota dewan  komisaris  dapat  terus  berganti  tanpa berpengaruh pada eksistensi Persero) dan terus eksis sampai dengan dibubarkan secara hukum, kepemilikan  dan  kekayaan  yang  abadi  terpisah dari  siapapun  yang  menjadi  pemegang sahamnya,  dapat  membuat  kontrak  dan mengajukan  gugatan  atau  digugat  atas  kontrak yang  dibuatnya,  dan  Persero  dapat  didakwa dalam perkara pidana (MacIntyre, 2011).
Persero sebagai subjek hukum mempunyai  kekayaan  yang  terpisah  dari kekayaan  pemegang  saham,  direktur,  maupun anggota  dewan  komisarisnya.  Kekayaan  ini berasal  dari  kekayaan  pendiri  yang  dipisahkan menjadi  kekayaan  Persero.  Kekayaan  ini  akan menjadi jaminan untuk segala utang yang dibuat oleh  Persero.  Utang  Persero  hanya  akan membebani  kekayaan  Persero  sendiri  dan  tidak meliputi  kekayaan  pemegang  saham,  direksi, maupun anggota dewan komisarisnya.
Pendiri  Persero  adalah  negara  bukan orang  perorangan  atau  badan  hukum  privat sebagaimana  pada  pendirian  badan  hukum perseroan  terbatas  di  luar  Persero.  Persero
karena  didirikan  oleh  negara  maka  kekayaannya berasal  dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan. Persoalannya, berdasarkan Pasal 2 huruf g UUKN, kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Persero dianggap tetap sebagai keuangan negara dan bukan kekayaan Persero.
Pasal  2  huruf  g  UUKN  telah  dilakukan pengujian  oleh  Mahkamah  Konstitusi  yang diajukan  oleh Center  for  Strategic  Studies University of Indonesia atau Pusat Kajian Masalah Strategis  Universitas  Indonesia  dan  Mahkamah Konstitusi  berdasarkan  Putusan  MK  No.  48/PUU- XI/2013  menolak  permohonan  pengujian  Pasal  2 huruf g UUKN. Mahkamah Konstitusi membenarkan  substansi  Pasal  2  huruf  g  UUKN bahwa  kekayaan  Persero  merupakan  bagian  dari keuangan  negara.  Pertimbangan  Mahkamah Konstitusi  bahwa  Persero  melaksanakan  perintah konstitusional  Pasal  31,  Pasal  32,  dan  Pasal  33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  sehingga  Persero  menjalankan sebagian  dari  fungsi  negara  untuk  mencapai tujuan  negara,  yaitu  mencerdaskan  kehidupan bangsa  atau  memajukan  kesejahteraan  umum. Oleh  karena  menjalankan  sebagian  fungsi  dari negara maka modal Perusahaan Perseroan untuk sebagian  yaitu  minimal  51%  atau  seluruhnya bersumber  dari  keuangan  negara.  Berdasarkan perspektif demikian dan fungsi dari Persero  maka Persero  tidak  dapat  dianggap  sebagai  badan hukum  privat  sebagaimana  perseroan  terbatas pada umumnya. Mahkamah Konstitusi menyatakan  bahwa  Pasal  2  huruf  g  UUKN
memberikan  kepastian  hukum  mengenai  status hukum  keuangan  negara  yang  berada  di Persero.
Bahwa Persero menjalankan sebagian dari fungsi dari negara dapat dipahami sesuai Pasal 2 ayat  (1)  UU  BUMN  yang  menyatakan  bahwa Persero  bertujuan  memberikan  kontribusi  bagi perekonomian  nasional  dan  penerimaan  negara serta  menyelenggarakan  utilitas  publik  berupa menyediakan  barang  atau  jasa  berkualitas  baik untuk  kebutuhan  publik  (Dahoklory,  2020). Secara  umum,  Persero  dibebani  fungsi  untuk mendukung kepentingan ekonomi dan pembangunan  strategis  nasional,  menjamin kepemilikan  nasional  atas  suatu  perusahaan secara  berkelanjutan,  penyediaaan  barang  atau jasa  publik  tertentu,  melaksanakan  aktivitas bisnis  dalam  keadaan  monopoli  "alamiah",  dan menciptakan monopoli kepemilikan negara ketika regulasi  pasar  dianggap  tidak  efisien  (OECD, 2018).  Namun,  hal  demikian  tidak  dapat digunakan  untuk  mengingkari  bahwa  Persero adalah  institusi  bisnis  yang  motif  utamanya mencari keuntungan. Pasal 1 angka 2 UU BUMN menyatakan  secara  eksplisit  bahwa  Persero adalah  suatu  perseroan  yang  tujuan  utamanya mengejar keuntungan dan diulang kembali pada Pasal  2  ayat  (1)  UU  BUMN  yang  menyatakan bahwa tujuan dari Persero salah satunya adalah mengejar keuntungan.
Bahwa  Persero  tidak  dapat  dianggap sepenuhnya  sebagai  badan  hukum  privat sebagaimana  perseroan  pada  umumya  juga
dapat  dipahami  mengingat  pada  Persero  melekat karakteristik hukum publik. Pendirian Persero tidak seperti  perseroan  pada  umumnya  yang berdasarkan  perjanjian  tetapi  menggunakan instrumen  hukum  publik  berupa  peraturan pemerintah  termasuk  juga  pembubarannya berdasarkan  peraturan  pemerintah.  Modal  dari Persero  juga  berasal  dari  dana  publik  (kekayaan negara)  yang  ini  berbeda  dari  modal  perseroan terbatas pada umumnya.
Putusan  MK  No.  48/PUU-XI/2013  yang menyatakan  bahwa  Pasal  2  huruf  g  UUKN memberikan  kepastian  hukum  status  keuangan negara  yang  dipisahkan  ke  dalam  Persero sebaliknya  justru  menimbulkan  ketidakpastian hukum.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  UU  BUMN yang  menyatakan  bahwa  modal  Persero  dimiliki negara  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang berasal  dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan artinya  kekayaan  negara  itu  telah  dipisahkan menjadi kekayaan Persero. Persero adalah badan hukum  yang  berarti  merupakan  subjek  hukum yang berdiri sendiri yang memiliki kekayaan sendiri yang  terpisah  dari  kekayaan  pendiri  maupun pemegang sahamnya.
Berdasarkan  Putusan  MK  No.  48/PUU- XI/2013  yang  menyatakan  bahwa  kekayaan Pesero merupakan kekayaan negara maka berlaku prinsip  pengelolaan  keuangan  negara  yang  baik dan  akuntabel.  Konsekuensinya,  kekayaan Persero  diperiksa  oleh  BPK.  Dasar  hukum  BPK melaksanakan  audit  kekayaan  Persero  adalah Pasal  6  ayat  (1)  UU  BPK  yang  menyatakan  BPK
bertugas  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung jawab  keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh Badan Usaha Milik Negara. Pasal 6 ayat (1) UU BPK  telah  dilakukan  pengujian  oleh  Mahkamah Konstitusi yang memutuskan menolak permohonan  pemohon  untuk  seluruhnya. Berdasarkan Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021 pelaksanaan  audit  terhadap  kekayaan  Persero tetap dilakukan oleh BPK.
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan  bahwa  norma  dalam  Pasal  6  ayat (1)  UU  BPK  merupakan  penjabaran  Pasal  23E ayat (1) dan Pasal 23G ayat (2) Undang-Undang Dasar  1945  sehingga  merupakan  kebijakan hukum  terbuka  yang  diberikan  oleh  konstitusi kepada  pembuat  undang-undang  sepanjang terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  negara. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa subjek hukum  yang  menjadi  objek  audit  BPK  adalah semua  lembaga  yang  mengelola  keuangan negara,  baik  keuangan  negara  yang  dikelola langsung  atau  keuangan  negara  yang dipisahkan.  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan bahwa  pemisahan  kekayaan  negara  ke  dalam Persero  bukan  merupakan  transaksi  untuk mengalihkan  suatu  hak  sehingga  akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara ke Persero. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan kekayaan  negara  yang  dipisahkan  ke  dalam Persero  tetap  merupakan  bagian  dari  kekayaan negara dan BPK berwenang untuk mengauditnya.
Pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  yang menyatakan  bahwa  kekayaan  negara  yang  telah dipisahkan tetap merupakan bagian dari kekayaan negara  dan  bukan  kekayaan  Persero  telah menciptakan  ketidakpastian  hukum.  Persero adalah badan hukum perseroan terbatas sehingga merupakan  subjek  hukum  otonom  yang  memiliki kekayaan  sendiri  yang  terpisah  dari  kekayaan pendiri  maupun  pemegang  sahamnya.  Kekayaan pendiri  atau  pemegang  saham  yang  telah dipisahkan  ke  dalam  Persero  akan  menjadi kekayaan  perseroan  dan  kerugian  yang  terjadi adalah kerugian perseroan bukan kerugian pendiri atau  pemegang  sahamnya.  Persero  sebagai badan  hukum  perseroan  terbatas  dengan  segala kekhasannya yang membedakannya dari perseroan  pada  umumnya  tetaplah  merupakan institusi  bisnis  dengan  motif  utama  mencari keuntungan  sehingga  seharusnya  tidak  tunduk pada  tata  kelola  pengelolaan  keuangan  negara tetapi  tunduk  pada  tata  kelola  perusahaan  yang baik  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  reputasi perusahaan,  perlindungan  pihak  terkait,  dan meningkatkan kepatuhan organisasi dan manajerial  terhadap  peraturan  perundangan- undangan  dan  etika  bisnis  yang  berlaku (Purnamasari,  &  Trihatmoko,  2022).  Tata  kelola perusahaan  yang  efektif  memerlukan  kerangka hukum,  peraturan  dan  kelembagaan  yang  baik yang  dapat  diandalkan  oleh  para  pelaku  pasar ketika  membangun  hubungan  kontraktual  dengan rekan  bisnis  maupun  konsumen  (OECD,  2023). Negara berfungsi untuk membuat regulasi tentang
tata  kelola  perusahaan  yang  baik  agar  Persero dapat  berbisnis  secara  sehat  dan  bersaing dengan  perseroan  terbatas  lainnya  untuk mencapai  tujuannya  mengejar  keuntungan sebanyak-banyaknya,.  Hal  itu  dapat  dilakukan dengan  baik  jika  Persero  kedudukannya  murni sebagai  badan  hukum  perseroan  terbatas  yang terlepas dari negara.
Ketidakpastian  hukum  lainnya  dari Putusan  MK  No.  48/PUU-XI/2013  dan  Putusan MK  No.  26/PUU-XIX/2021  dalam  hal  bisnis Persero  mengalami  kerugian  dan  kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar kerugian mitra bisnisnya  maka  akan  dibayar  dari  kekayaan negara.  Hal  ini  tidak  terjadi  jika  Persero diposisikan  murni  sebagai  badan  hukum perseroan  di  mana  tanggung  jawab  pemegang saham (negara) sebatas nilai sahamnya.
2. Kerugian  Persero  adalah  Kerugian  Bisnis
Badan  Hukum  Perseroan  Terbatas  yang Berlaku Business Judgement Rule
Posisi  Persero  yang  berada  pada persinggungan  hukum  publik  dan  hukum perseroan  menimbulkan  problematik  terkait kerugian  Persero  apakah  merupakan  kerugian keuangan  negara  atau  kerugian  bisnis perseroan.  Sisi  hukum  publik  dari  Persero  yang terutama  dapat  dilihat  dari  modalnya  yang seluruh  atau  sebagian  dimiliki  negara  melalui pernyataan  langsung  yang  bersumber  dari kekayaan  negara  yang  dipisahkan.  Sisi  hukum perseroan  dari  Persero  bahwa  Persero merupakan  badan  hukum  perseroan  terbatas
sehingga  ketentuan  dan  prinsip  dalam  hukum perseroan berlaku bagi Persero.
Berdasarkan  Pasal  2  huruf  g  UUKN  dan Pasal  6  ayat  (1)  UUPK  yang  dijustifikasi  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  48/PUU-XI/2013  dan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  26/PUU- XIX/2021  kekayaan  negara  yang  dipisahkan  ke dalam  Persero  tidak  beralih  menjadi  kekayaan Persero  tetapi  tetap  merupakan  bagian  dari keuangan negara. Berdasarkan penjelasan  umum UU  PTPK,  keuangan  negara  meliputi  kekayaan negara  yang  ditempatkan  pada  Persero.  Dalam konteks yang demikian, dalam hal terjadi kerugian pada  Persero  maka  itu  merupakan  kerugian keuangan  negara  (Ayu,  Zaelani,  &  Nurwanti, 2021).  Tindakan  atau  keputusan  direksi  yang menyebabkan  kerugian  Persero  adalah  delik korupsi yang penegakan hukumnya menggunakan perangkat UU PTPK.
Pada  Putusan  MA  No.  262/Pid.Sus/2011 menyatakan  bahwa  kakayaan  Persero  adalah bagian  dari  keuangan  negara  sebagaimana  yang dimuat  dalam  penjelasan  umum  UU  PTPK  yang dengan  demikian  kerugian  PT.  Iglas  (Persero) adalah kerugian keuangan negara. Dalam perkara ini  Mahkamah  Agung  menyatakan  tindakan Direktur Utama PT. Iglas (Persero), Daniel Sunarya Kuswandi,  yang  menyebabkan  kerugian  Persero adalah delik korupsi (Iqbal, 2013).
Putusan MA No. 417 K/Pid.Sus/2014 dalam pertimbangan  hukum  menyatakan  bahwa  Persero (PT.  Merpati  Nusantara  Airline)  meskipun merupakan  suatu  badan  hukum  perseroan
terbatas,  namun  secara  struktur,  Persero  tetap milik  negara.  Perubahan  kepemilikan  saham tidak  sama  sekali  berpengaruh  terhadap kedudukan  Persero  sebagai  Badan  Usaha  Milik Negara  yang  dalam  beroperasinya  mengelola keuangan  negara.  Berdasarkan  statusnya tersebut, direksi Persero tidak hanya melaksanakan  fungsi  pengelolaan  bisnis perseroan tetapi juga melaksanakan fungsi publik yang  menjalankan  tugas  pemerintahan  pada Persero  sebagai  Badan  Usaha  Milik  Negara.
Dalam kasus ini, Direktur Utama PT. PT. Merpati Nusantara  Airline,  Hotasi  D.P.  Nababan, diputuskan  bersalah  telah  merugikan  keuangan negara.
Putusan  MA.  No.  2405  K/Pid.Sus/2016 pada  pertimbangan  hukum  menyatakan  bahwa tidak  benar  kekayaan  negara  yang  dipisahkan pada  Persero  bukanlah  kekayaan  negara  dan sepenuhnya  tunduk  pada  UUPT.  Kekayaan negara  yang  dipisahkan  pada  Persero  tidak menghapus  sifat  hukum  keuangan  negara menjadi  uang  privat  (badan  hukum  perseroan terbatas).  Berdasarkan  hal  tersebut,  UU  PTPK berlaku pada tiap perbuatan yang menyebabkan kerugian  keuangan  negara  termasuk  kekayaan negara  yang  dipisahkan  pada  Persero. Mahkamah Agung dalam putusan ini menyatakan terdakwa,  Ferri  Dwi  Adriansah,  selaku  Kepala Unit  BRI  Simpang  IV  Spin-Jambi  terbukti perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum berupa  menyalahgunakan  wewenangnya  yang merugikan keuangan negara.
Tiga  putusan  Mahkamah  Agung  tersebut memandang  kerugian  Persero  sebagai  kerugian keuangan  negara  dan  tindakan  direksi  yang menyebabkan  terjadinya  kerugian  Persero  adalah delik  korupsi  yang  penegakan  hukumnya menggunakan UU PTPK.
Tabel 1: Putusan MA mengenai Status Kekayaan dan Kerugian Persero Putusan Status Kekayaan  dan Kerugian Persero Tindakan Direksi Putusan  MA  No. 262/Pid.Sus/2011 Kekayaan Persero merupakan kekayaan negara dan kerugian Persero  adalah kerugian negara Delik korupsi Putusan  MA  No. 417 K/Pid.Sus/2014 Kekayaan Persero merupakan kekayaan negara dan kerugian Persero  adalah kerugian negara Delik korupsi Putusan  MA.  No. 2405 K/Pid.Sus/2016 Kekayaan Persero merupakan kekayaan negara dan kerugian Persero  adalah kerugian negara Delik korupsi
Sumber:  Putusan  MA  No.  262/Pid.Sus/2011; Putusan MA No. 417 K/Pid.Sus/2014; Putusan MA. No. 2405 K/Pid.Sus/2016
Berbeda dari tiga putusan Mahkamah Agung sebelumnya  tersebut,  Putusan  MA  No.  121 K/Pid.Sus/2020  menyatakan  bahwa  tindakan direksi PT. Pertamina (Persero) untuk mengembangkan  PT.  Pertamina  (Persero)
dilindungi  prinsip business  judgment  rule sepanjang  tindakannya  tidak  ada  kecurangan, konflik kepentingan, perbuatan melawan hukum, dan  kesalahan  yang  disengaja.  Tindakan  bisnis adalah  tindakan  penuh  risiko  dan  kerugian merupakan  hal  yang  lumrah  dalam  bisnis  dan direksi dilindungi prinsip business judgment rule .
Namun,  dalam  putusan  ini  Mahkamah  Agung tidak  mempertimbangkan  mengenai  status kekayaan  Persero  tetapi  menyatakan  bahwa kekayaan  anak  perusahaan  dari  Perusahaan Perseroan bukan bagian dari keuangan negara.
Bahwa  kekayaan  Persero  bukan  bagian dari  keuangan  negara  tetapi  merupakan kekayaan  perseroan  terdapat  pada  Putusan  MK No.  77/PUU-IX/2011.  Pertimbangan  hukum dalam  putusan  ini  menyatakan  bahwa  Persero memiliki  kakayaan  yang  terpisah  dari  kekayaan negara  sehingga  pengurusan  dan  termasuk penyelesaian utang Persero tunduk pada hukum perseroan terbatas berdasarkan UUPT. Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa  utang Persero  bukan  utang  negara  tetapi  utang perseroan  yang  diselesaikan  dalam  ruang lingkup  manajemen  masing-masing  Perusahaan Perseroan.
Bahwa  kekayaan  negara  yang  dipisahkan ke  dalam  Persero  bukan  lagi  kekayaan  negara tetapi  menjadi  kekayaan  Persero  adalah pandangan  yang  sangat  tepat.  Persero  adalah subjek  hukum  yang  mandiri  yang  konsekuensi hukumnya  memiliki  kekayaan  yang  terpisah dari kekayaan  pendiri  maupun  pemegang  sahamnya
(Karin,  2017).  Dengan  demikian,  tiap  kekayaan dari  pendiri  atau  pemegang  saham  yang dipisahkan  ke  dalam  perseroan  akan  beralih menjadi kekayaan perseroan. Konsekuensi hukum dari  kepemilikan  kekayaan  oleh  Persero  maka kerugian  yang  dialami  Persero  merupakan kerugian  bisnis  perseroan  atau  korporasi (Nurhalimah, 2022).
Tindakan direksi Persero dalam pengurusan perusahaan  dilindungi  prinsip business  judgment rule .  Berdasarkan  prinsip  ini,  direksi  perseroan tidak  dapat  dibebani  tanggung  jawab  atas keputusannya yang dibuat dengan itikad baik yang dibuat  atas  nama  perseroan  meskipun  keputusan tersebut  berakibat  terjadinya  kerugian  perseroan (Mantese,  &  Fields,  2020).  Prinsip business judgment  rule diadopsi  dalam  Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Negara  pada Pasal  27  ayat  (2)  menyatakan  bawah  direksi bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  kerugian Pesero  jika  bersalah  atau  lali  dalam  mengelola perseroan.  Pasal  27  ayat  (2a)  dari  peraturan pemerintah yang sama menyatakan bahwa direksi tidak  dapat  dibebani  tanggung  jawab  secara pribadi  jika  dapat  membuktikan  bahwa  kerugian terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah  melakukan  pengurusan  dengan  baik  dan kehati-hatian  untuk  kepentingan  perseroan,  tidak memiliki  konflik  kepentingan  atas  terjadinya kerugian perseroan, dan telah melakukan tindakan
untuk  mencegah  terjadinya  atau  berlanjutnya kerugian.

## D. SIMPULAN
Persero  merupakan  badan  hukum  yang memiliki  kekayaan  sendiri  yang  terpisah  dari kekayaan  pemegang  saham,  direksi  maupun anggota  dewan  komisarisnya  yang  bersumber dari  kekayaan  negara  yang  telah  dipisahkan. Pasal  2  huruf  g  UUKN  jo.  Pasal  6  ayat  (1)  UU BPK  yang  dikuatkan  Putusan  MK  No.  48/PUU- XI/2013  dan  Putusan  MK  No.  26/PUU-XIX/2021 yang menyatakan kekayaan Persero merupakan bagian  dari  kekayaan  negara  telah  menciptakan ketidakpastian  hukum  status  kekayaan  negara yang  dipisahkan  ke  dalam  Persero  merupakan kekayaan  negara  atau  kekayaan  Persero. Kekayaan  negara  yang  telah  dipisahkan  ke dalam Persero adalah kekayaan perseroan tidak lagi menjadi bagian dari kekayaan negara.
Akibat  hukum  dari  beralihnya  status kekayaan  negara  menjadi  kekayaan  Persero maka kerugian yang diderita oleh Persero bukan kerugian  keuangan  negara  tetapi  merupakan kerugian  badan  hukum  hukum  perseroan  yang penyelesaiannya  berdasarkan  prinsip-prinsip hukum  yang  berlaku  dalam  hukum  perseroan terbatas  bukan  dengan  hukum  pemberantasan delik korupsi. Direksi Persero yang menyebabkan terjadinya  kerugian  perseroan  sepanjang  tidak memiliki  itikad  buruk  dilindungi  prinsip business judgment  rule dan  tidak  dapat  didakwa  dalam perkara delik korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Alazemi,  Abdullah  Ahmed  A.  (2022).  Introducing the  Business  Judgement  Rule  in  Select Countries  of  the  Arabian  Gulf. Corporate
Law Review, Vol.28, pp.9-39. https://doi.org/10.12775/CLR.2022.001
Ayu,  Hanuring.,  Zaellani,  Muhammad  Aziz.,  &
Nurwanti,  Yulian  Dwi.  (2021).  Valuasi Kerugian  BUMN  sebagai  Kerugian  Negara dalam  Perspektif  Obyek  Pertanggung jawaban Tindak Pidana Ekonomi. S emarang Law  Review, Vol.2,  (No.2,Oktober),pp.215- 230. http://dx.doi.org/10.26623/slr.v2i2.4318
Arifardhani,  Y.  (2019).  Kemandirian  Badan  Usaha Milik Negara: Persinggungan antara Hukum Privat  dan  Hukum  Publik. Otentik’s:  Jurnal Hukum  Kenotariatan, Vol.6,  (No.1,Januari), pp.54-72.  https://journal.univpancasila.ac.id/ index.php/otentik/article/view/422,
Boulanger, C. (2020). The Comparative Sociology of Legal Doctrine: Thoughts on a Research Program. German  Law  Journal, Vol.21,
(No.7,October),pp.1362-1377.
https://doi.org/10.1017/glj.2020.80
Dahoklory,  Madaskolay  V.  (2020).  Dinamika Pengelolaan  Keuangan  BUMN  Perihal "Dilema:  Antara  Kerugian  Negara  ataukah Kerugian  Bisnis. Jurnal  Rechtsvinding,
Vol.9,(No.3,Desember),pp.349-365. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3 .457
Dent,  C.  (2017).  A  law  Student-Oriented Taxonomy  for  Research  in  Law. Victoria University  of  Wellington  Law  Review, Vol. 48,(No.2),pp.371-388. https://doi.org/10.26686/vuwlr.v48i2.4748
Eckstein,  Asaf.,  &  Parchomovsky,  Gideon.
(2019). Toward a Horizontal Fiduciary Duty in  Corporate  Law. Cornell  Law  Review , Vol.104,(No.4,May),pp.803-853. https://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol10 4/iss4/2/
Gawas,  Vijay  M.  (2017).  Doctrinal  Legal Research  Method  a  Guiding  Principle  in Reforming  the  Law  and  Legal  System Towards  the  Research  Development.
International Journal of Law, Vol.3, (No. 5, September),pp.128-130. http://irgu.unigoa.ac.in/drs/bitstream/handl e/unigoa/5046/Int_J_Law_3%285%29_201 7_128-130.pdf?sequence=1&isAllowed=y,
Harris,  R.  (2020).  A  new  Understanding  of  the
History of Limited liability: an Invitation for Theoretical Reframing. Journal of Institutional  Economics, Vol.16,  pp.663- 664.https://doi.org/10.1017/S17441374200 00181
Hartono,  Ryzky  Novian.,  Sriwati.,  &  Rini,  Wafia Silvi Deshinta. (2021). Kerugian Keuangan
Negara  pada  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business  Judgement  Rule . KELUWIH:
Jurnal  Sosial  dan  Humaniora ,  Vol.2,
(No.1),pp.23-32. https://doi.org/10.24123/soshum.v2i1.4392 Hidayatulloh.,  &  Erdős,  Éva.  (2020).  State-Owned Enterprise’s  Debt  in  the  State  Financial Regime. Sriwijaya Law Review, Vol.7, (No.1, January),pp.105-120.
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijay alawreview/article/view/1843
Nurhalimah, S. (2022). Menyoal "Kerugian BUMN" dalam  PP  No.  23  Tahun  2022  tentang Pendirian,  Pengurusan,  Pengawasan,  dan Pembubaran BUMN. Adalah: Buletin Hukum dan  Keadilan, Vol.6,  (No.2),  pp.67-87. https://doi.org/10.15408/adalah.v6i2.26945
Karin,  Amanda  S.  (2017).  Problematika  Status Kekayaan  Negara  dalam  Permodalan BUMN  Persero. Business  Law  Review Vol.3,(No.1,April),pp.15-20.
https://law.uii.ac.id/jurnal/jurnal-blc-business- law-community-fh-uii/volume-01-nomor-03- bulan-april-2017/
Kisswani,  Nazzal.,  &  Farah,  Ahmad.  (2022).
Personal  and  Joint  Liability  of  Partner  in Limited  Liability  Company  in  UAE  Federal Corporate  Law  No.  32  of  2021. Heylon,
Vol.8,(No.2,August),pp.1-12.  https://doi.org/ 10.1016/j.heliyon.2022.e10322
Mantese, Gerard V., & Fields, Emily S. (2020). The Business  Judgment  Rule. Michigan  Bar Journal ,pp.30-34.
https://manteselaw.com/wp-content/ uploads/2021/03/The-Busienss-Judgment-
Rule-Mantese-and-Fields-January-2020- 2.pdf
Matheson, John H., & Eby, Raymond B. (2000).
The Doctrine of Piercing the Veil in an Era of  Multiple  Limited  Liability  Entities:  An Opportunity to Codify the Test for Waiving Liability  Entities:  An  Opportunity  to  Codify the  Test  for  Waiving  Owners'  Limited Liability  Protection  Owners'  Limited
Liability  Protection. Washington  Law Review ,  Vol.75,  (No.174),  pp.147-193. https://scholarship.law.umn.edu/cgi/viewco ntent.cgi?article=1401&context=faculty_art icles
Pokorná, Jarmila., & Večerková, Eva. (2014). The Limited  Liability  Company  as  a  Universal Legal  Form  of  Business. Procedia Economics  and  Finance ,  Vol.12,  pp.533- 538.  https://doi.org/10.1016/S2212-5671 (14)00376-1
Povilonis,  Jonathan  R.  (2021).  The  Use  and Misuse  of  Fiduciary  Duties:  Corporate Social  Responsibility  and  the  Standard  of
Review  Responsibility  and  the  Standard.
William  &  Mary  Business  Law  Review , Vol.13,(No.1),pp.1-170. https://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcon tent.cgi?article=1221&context=wmblr Purnamasari,  Dian  Indri.,  &  Trihatmoko,
Roderikus  Agus.  (2022).  The  Framework for  and  Analysis  of  Good  Corporate Governance  Scoring  in  State-Owned Enterprises  (SOEs):  The  Substance  of
Government Policy on Corporate
Management. Wahana:  Jurnal  Ekonomi,
Manajemen dan Akutansi, Vol.25,
(No.1),pp.59-82.
https://doi.org/10.35591/wahana.v25i1
Rhee,  Robert  J.  (2017).  A  Legal  Theory  of
Shareholder  Primacy. Minnesota  Law Review, Vol.102,pp.1-58. https://scholarship.law.ufl.edu/cgi/viewconte nt.cgi?article=1004&context=working Roza,  N.  (2022).  Problematika  Penentuan  Status Keuangan  Negara  Dalam  Badan  Usaha Milik  Negara  Persero. Lex  Renaissance ,
Vol.7,(No.1,January),pp.41-54.
https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art4
Susanto.  (2023).  Fungsi  Audit  Investigatif  pada BUMN  Persero  untuk  Menghitung  Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum  Islam. Jurnal  Ilmu  Hukum;  Arena
Hukum, Vol.16,(No.1,April),pp.42-65. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.202 3.01601.3,
Taufik,  Ade  I.  (2020).  Keputusan  Direksi  Badan
Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  sebagai Keputusan  Tata  Usaha  Negara. Jurnal Rechtsvinding, Vol.3,  (No.2,  Desember), pp.331-347.
http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.
v9i3.450
Watson, S. (2017). The Corporate Legal Entity as
a  Fund. Journal  of  Business  Law , Forthcoming,pp.1-21.
https://ssrn.com/abstract=3300393
Zeng,  James  S.  (2022).  The  Case  for Disregarding  Entity  Shielding. Barkeley Business  Law  Journal, Vol.19,(No.2),pp.1- 55. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4082109

## BUKU
Bourne, N. (2013). Principles of Company Law.
Third  Edition .  London  and  Sydney:
Routledge.
Cahn,  Andreas.,  &  Donad,  David  C.  (2010).
Comparative  Company  Law  Text  and Cases on the Laws Governing Corporations in Germany, the UK and the USA. Cambridge:  Cambridge  University Press.
Goulding,  S.  (1999). Company  Law.  Second Edition .  London  and  Sidney:  Cavendish Publishing Limited.
Iqbal,  M.  (2013). Interpretasi  tentang  Makna
Uang Negara dan Kerugian Negara dalam Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  terkait BUMN  Persero:  Kajian  tentang  Putusan Mahkamah  Agung  Tahun  2005-2011.
Jakarta: Puslitlbang Hukum dan Peradilan Badan  Litbang  Diklat  Kumdil  Mahkamah
Agung RI.
MacIntyre, E. (2011). Business Law. 2nd Edition.
Essex: Pearson Education Limited.
OECD.  (2018). Ownership  and  Governance  of State-Owned  Enterprises  A  Compendium of  National  Practices .  Paris:  OECD
Publishing.
OECD. (2023). G20/OECD Principles of Corporate Governance 2013. Paris: OECD Publishing. Prasetya,  R.    (1995). Kedudukan  Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Riches, Sarah., & Alen, Vida. (2009). Keenan and Riches' Business Law. Ninth Edition . Essex: Edinburgh Gate.

## SUMBER ONLINE
Hayes, Monique D. (2015). When the Tides  Turn:
Fiduciary Duties of Directors and Officers of Distressed  Companies.  Retrieved  from https://www.americanbar.org/groups/busines s_law/resources/business-law-today/2015- july/when-the-tides-turn/