= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Kebijakan
Pengembangan Pariwisata Kota Cirebon
1 Cecep Wahyu Hoerudin, 2 Siti Alia, 3 Maya Sukmanita
1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; cecepwahyu@uinsgd.ac.id
2 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran; alialaya267@yahoo.co.id
3 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; mayasukmanitha@gmail.com

## Abstract
The research carried out aims to find out the extent of the implementation of Law Number 10 Year 2009 concerning Tourism, whether this policy has been properly implemented or not and to find out how the efforts made by policy providers (the Government) to advance the tourism potential in the city of Cirebon, especially Kejawan Beach. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive design because in this study, data collection through  observation  and  interviews  is  obtained  directly  down  to  the  field,  therefore  the techniques used were Purposive Sampling and Accidental techniques. The results of the study show that the implementation of Law Number 10 of 2009 has not gone well and there is still a lack of tourist attraction to visit the coast due to the lack of government attention to the shore beaches, and the lack of complete infrastructure and governance that has not been maximized in accordance with Law Number 10 of 2009.
Keywords : Public Policy, Implementation, Governance, Object Tourism, Local Government.

## Pendahuluan
Pariwisata dapat dikatakan sebagai suatu kunjungan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menikmati keindahan suatu tempat yang berada di luar tempat tinggalnya. Tempat-tempat yang dikunjungi oleh wisatawan ini berupa lingkungan yang harus dibudayakan dan dilestarikan, seperti pantai, pengunungan, danau, sungai, lembah serta keanekaragaman hayati lainnya yang mampu mengikat daya tarik para wisatawan untuk mengunjungi  tempat  tersebut.  Disamping  keindahan  alam,  wisatawan  memiliki  ketertarikan dengan  hal  lainnya  yaitu  fasilitas  menarik  yang  disediakan  oleh  pengelola  tempat  tersebut seperti permainan indoor dan outdoor , makanan, merchandise serta masih banyak lagi.
Objek dan daya tarik pariwisata menjadi komponen utama dalam aktivitas pariwisata. Seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 pasal 1 ayat 5 bahwa suatu  budaya, keanekaragaman kekayaan alam maupun  keunikan  hasil  buatan manusia yang indah dan memiliki nilai ini menjadi daya tarik wisata  dalam menggapai sasaran atau tujuan dari kunjungan wisatawan. Sehingga pariwisata menjadi salah satu upaya pembentukan sumber daya lingkungan, baik dari segi biotik maupun abiotik, bahkan budaya dan kuliner. Pariwisata juga  merupakan  upaya  yang  dilakukan  agar  lingkungan  maupun  industri  tersebut  tidak tercemar dan tidak akan pernah berakhir.
Berkembangnya Pariwisata di suatu daerah memang banyak manfaat untuk masyarakat sekitar,  tetapi  tidak  semuanya  berdampak  positif    seperti  dengan  adanya  objek  wisata  dapat membuka lapangan pekerjaan, menambah pendapatan devisa, dan lain-lain.  Tetapi tetap saja
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
jika perkembangan tersebut tidak di persiapkan dengan matang dan di lestarikan dengan baik maka akan menimbulkan berbagai macam permasalahan dan persoalan.
Kebijakan  menurut  Friedrich  dalam  Widodo  (2017:13)  adalah  suatu  tindakan  dalam mencari  kesempatan-kesempatan  yang  dapat  mewujudkan  keinginan  yang  dimiliki  oleh seseorang, kelompok maupun pemerintah terhadap kawasan yang memiliki suatu  hambatan- hambatan  tertentu.  Kebijakan  menurut  Lasswell  dan  Kaplan  dalam  Widodo  (2017:11) merupakan  suatu  program  yang  memiliki  nilai  yang  telah  diproyeksikan  kemudian dipraktekkan  sesuai  dengan  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Kebijakan  seperti  yang dijelaskan dalam pandangan Laswell dan Kaplan bahwa kebijakan merupakan program atau proses  dalam mencapai  suatu  tujuan dan nilai  yang telah diproyeksikan.  Kebijakan  menurut Leslie (1987:4) dalam  Widodo (2017 :11) adalah segala yang dilakukan atau tidak dilakukan yang  dipilih  oleh  otoritas  public  tertentu  untuk  mengatasi  masalah  yang  diberikan  atau serangkaian masalah yang saling terkait. .
Sedangkan  kebijakan  publik  menurut  Abidin  (2004:23)  dalam  Anggara  (2014:37) merupakan  suatu  kebijakan  yang  berfungsi  sebagai  pedoman  umum  yang  bersifat  luas  dan berada  pada  strata  strategis  untuk  kebijakan  dan  keputusan  khusus  bawahan  nya.  Arti  yang dikemukakan  oleh  Abidin  menjelaskan  bahwa  kebijakan  publik  bersifat  luas  dan  juga mempunyai  sifat  yang  dijadikan  dasar  untuk  kebijakan-kebijakan  keputusan  yang  berada  di bawahnya.  Menurut  Dye  (1992:2-4)  dalam  Anggara,  (2014:35)  mengemukakan  bahwa pemerintah harus berlaku bijaksana saat menetapkan suatu kebijakan yang didalamnya terdapat alasan  suatu  kebijakan  itu  harus  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  dan    mampu  memberikan manfaat  bersama dalam kehidupan yang harus dipertimbangan dengan memerhatikan segala aspek  yang  membuat  kebijakan  tersebut  memberikan  manfaat  yang  besar  tanpa  adanya kerugian  bagi  warganya.    Apa  yang  telah  disampaikan  oleh  Thomas  Dye  bahwa  kebijakan menyangkut  suatu  hal  yang  dilakukanatau  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah  yang  dapat mengandung manfaat untuk masyarakat untuk memenuhi suatu kebutuhan publik.
Kemudian  menurut  Grindle  (1980:6)  dalam  Winarno  (2016:  135),  secara  umum implementasi mempunyai tugas dalam membentuk suatu hubungan yang dapat mempermudah mencapai tujuan kebijakan sehingga dapat diwujudkan sebagai pengaruh dari suatu kegiatan pemerintah.  Implementasi  menurut  Ripley  dan  Franklin  dalam  Hamdi  (2014:  134)  yaitu sesuatu  yang  memberikan  otoritas  terhadap  program,  kebijakan,  keuntungan (Benefit), atau suatu  jenis  pengeluaran  bersifat  nyata (tangible  output) yang  terjadi  setelah  undang-undang tersebut ditetapkan.Supaya memiliki dampak dan mencapai tujuan dari kebijakan, maka suatu program  dari  kebijakan  tersebut  harus  dapat  diimplementasikan.  Mengingat  implementasi kebijakan  merupakan  bagian  yang  penting  dalam  proses  kebijakan  publik  (Winarno,  2016: 133).  Dapat  disimpulkan    bahwa  implementasi  kebijakan  memiliki  peranan  yang  sangat penting agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik.
Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan , dalam undang-undang ini di maksud dengan :
1. Pasal 1 ayat (1) ; Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok  orang  dengan  mengunjungi  tempat  tertentu  untuk  tujuan  rekreasi, pengembangan  pribadi,  atau  mempelajari  keunikan  daya  tarik  wisata  yang  dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Ayat (2) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Ayat  (3)  Pariwisata  adalah  berbagai  macam  kegiatan  wisata  dan  didukung  berbagai fasilitas  serta  layanan  yang  disediakan  oleh  masyarakat,  pengusaha,  Pemerintah,  dan Pemerintah Daerah.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
2. Pasal  2  ayat  (1) yang  berbunyi  :  Kepariwisataan diselenggarakan  berdasarkan  asas:  (a). manfaat; (b). kekeluargaan; (c). adil dan merata; (d). keseimbangan; (e). kemandirian; (f). kelestarian; (g). partisipatif; (h). berkelanjutan; (i). demokratis; (j). kesetaraan;  dan  (k). kesatuan.
3. Pasal 3 : Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Kota Cirebon pada dasarnya merupakan bagian dari  kota di Jawa Barat yang memiliki tempat  tujuan  wisata  terbesar  dan  objek  wisata  yang  cukup  lengkap  di  lihat  dari  daya  tarik wisatawan  yang  ada.  Pengembangan  objek  wisata  tentu  saja  tidak  terlepas  dari  perhatian penyelenggaranya terutama kepada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon dan masyarakat setempat dan pengetahuan tentang kondisi, sarana dan prasarana. Hal ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan proses objek wisata yang sangat perlu di dukung oleh kondisi sesuai dengan apa yang di inginkan wisatawan.
Pantai  Kejawanan  Cirebon  merupakan  tempat  Wisata  Pantai  selain    itu  juga  pantai kejawanan di jadikan tempat Pengelolaan Ikan (TPI Kejawanan) dan Wisata Terapi. Pantai ini terletak di Jalan Yos Sudarso Kota Cirebon yang berdekatan dengan Pelabuhan Cirebon dan Ade  Irma Traffic  Garden Cirebon.  Tarif  yang  perlu  dikeluarkan  untuk  memasuki  wisata  ini sangat  terjangkau  yaitu  hanya  Rp.  1000  untuk  pengguna  kendaraan  yaitu  mobil  pribadi  dan sepeda  motor,  serta  tidak  dipungut  tarif  masuk  bagi  para  pejalan  kaki.  Masih  kurangnya kesadaran pemerintah setempat akan pantai kejawanan, padahal tidak ada pantai lain yang di miliki  kota  Cirebon  selain  pantai  ini,  harusnya  Pemerintah  setempat  bangga  dan  harus memperhatikan  pantai  tersebut  karena  ini  bisa  menambah  pendapatan  Daerah  kota  Cirebon. Daya tarik masyarakat kota Cirebon untuk berkunjung ke pantai ini pun sangat kurang ,selain pantai  nya  yang  tidak  teratur  di  sekitar  pantai  pun  tidak  terdapat  sarana  prasarana  yang memadai, bahkan masyarakat lebih senang pergi ke pantai yang berada di luar Cirebon.
Permasalahan  yang  sudah  jelas  kurang  nya  daya  tarik  jumlah  wisatawan  domestik dibandingkan  asing  itu  karena  masyarakat  mengetahui  bahwa  tempat  wisata  tersebut  belum menarik untuk di kunjungi dan di jadikan tempat wisata. Seperti yang tercantum pada Undang- undang nomor 10 tahun 2009 Bab III pasal 5 bahwa kepariwisataan di selenggarakan dengan prinsip pemeliharaan kelestarian alam dan lingkungan hidup serta pemberdayaan masyarakat setempat.
Terdapat di dalam  Peraturan Derah Tentang Perubahan Atas  Peraturan Derah Nomor 12 Tahun 2011 tentang izin usaha dan kepariwisataan  terdapat  dalam Pasal 1 Ayat  (5)  yang berbunyi  Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah,  yang  selanjutnya  disebut  Kepala  SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, pelayanan dan  pengendali lembaga Perangkat  Daerah  dalam  melaksanakan  kewenangan  Otonomi  Daerah  Kota  dalam  rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
Berdasarkan latar belakang masalah dan potensi di atas, Kota Cirebon hanya memiliki Pantai  Kejawanan  yang  dijadikan  sebagai  objek  wisata  unggulan.  Tetapi  penulis  memiliki pandangan  akan  potensi  yang  besar  ini  masih  belum  dimaksimalkan  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan  di  daerah  tersebut.  Dimana  jika  potensi  ini  dimaksimalkan,  sehingga  pantai kejawanan dapat menjadi destinasi wisata paling unggul di para wisatawan. Oleh karena itu, penulis tertarik  untuk  melakukan penelitian dengan  tujuan untuk menganalisis  implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Kota Cirebon).
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  tipe  penelitian  deskriptif. Dalam  metode  penelitian  kualitatif  ini,  peneliti  menggunakan  penelitian  dengan  Desain Deskriptif, karena dalam penelitian ini merupakan uraian yang dapat mengungkapkan segala suatu hal permasalahan yang ada dalam Pemerintah Kota Cirebon dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Cirebon khususnya masyarakat sekitar Pantai Kejawanan.
Pencarian data dilakukan untuk mendukung penelitian tersebut  dengan cara mencari, mengumpulkan,  dan  menyusun  data  secara  sistematis  kemudian  data  tersebut  dipilah  dan dianalisis  menjadi  suatu  kesimpulan  untuk  mendapatkan  jawaban  dari  permasalahan  yang dihadapi dalam penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif ini  peneliti  berupaya  untuk  menguraikan,  menggambarkan,  mencatat,  menganalisis, menginterpretasikan  kejadiankejadian  dan  fakta-fakta  yang  ditemukan  dalam  penelitian mengenai  analisis  faktor  penghambat  dan  pendukung  kebijakan  pengembangan  pariwisata dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Kota Cirebon.

## Hasil Dan Pembahasan
Cirebon merupakan Kota yang saat ini di juluki sebagai Kota Wisata, dengan berbagai macam  destinasi  wisata  yang  di  suguhkan.  Kota Cirebon  berhasil  membuat  para  wisatawan asing  maupun  lokal  berkunjung  untuk  menikmati  berbagai  macam  objek  wisata.  Sehingga pelayanan  pariwisata  yang  diberikan  instansi  pemerintah  kepada  masyarakat  dituntut  agar dilakukan  secara  optimal  dengan  meningkatkan  kinerja  yang  ada  mengikuti  perkembangan pembangunan dan perubahan paradigma Pemerintah sebagai bentuk pengabdian kepada negara maupun masyarakat. Pelayanan tersebut diharapkan dapat menjadikan sumber daya di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ini berkualitas dalam memberikan pelayanan di Bidang Pariwisata.
Tugas pokok, fungsi maupun ruang lingkup bidang kepariwisataan tidak terlepas dari implementasi  kebijakan.  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  teori Edward  III  untuk  mendukung  penelitian  dilapangan.  Edward  III  (1980:10)  dalam  Winarno (2016:155) terdapat 4 (empat) faktor yang dijadikan syarat terpenting dalam keberhasilan suatu proses implementasi, diantaranya adalah (1) komunikasi ( communication) yang berhubungan dengan  suatu  masalah;  (2)  sumber  daya  (resources)  yang  berkualitas;  (3)  sikap  pelaksana ( dispositions  or  attitude) dalam  pelaksanaannya;  dan  (4)  struktur  birokrasi  ( bureaucratic structure) yang disesuaikan dengan tupoksinya. Lebih lanjut dikemukakan Edward III dalam Winarno  (1980  :  147-148)  bahwa  faktor-faktor  tersebut  dapat  memberikan  dampak  secara langsung terhadap proses implementasi kebijakan dan memudahkan penulis untuk melakukan penelitian.
Jika Pantai Kejawanan ini dikelola dengan semestinya oleh para pihak yang mengerti tentang Pariwisata, maka pantai ini bisa menjadi ikon dan sangat menguntungkan untuk Kota Cirebon. Hal ini sangat  jauh berbeda oleh Misi  Kota Cirebon yang baru saja di sahkan oleh Walikota terpilih Kota Cirebon Bapak Nasrudin Aziz yang isi misi nya yaitu “Mewujudkan Kualitas  Sumber  Daya  Manusia Kota  Cirebon  yang  Berdaya  Saing,  Berbudaya  dan  Unggul dalam segala bidang.” Ada 2 pihak yang memiliki kewenangan di dalam kepengurusan Pantai Kejawanan, maka dari itu banyak sekali perselisihan di dalam pengelolaan tersebut, sehingga banyak terjadinya isu-isu strategis di dalam pengelolaan pantai kejawanan.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1. Faktor  Penghambat  Dalam  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Pariwisata  Pantai Kejawanan Kota Cirebon
Faktor  penghambat  merupakan  suatu  kendala  yang  selalu  ada  di  setiap  kebijakan, karena faktor penghambat ini  membuat  pelaksanaan kebijakan tidak  berjalan dengan lancer, sehingga  menimbulkan  beberapa  dampak  negatif  dalam  melaksanakan  kebijakan  terutama dalam peningkatan pariwisata di Kota Cirebon, yaitu dianataranya:
a. Belum optimalnya komunikasi pemerintah dam pihak pengelola wisata di Kota Cirebon, contohnya  dengan  pihak  keraton  maupun  kejawanan  sehingga  Kurang  tertatanya  Pantai Kejawanan untuk obyek wisata yang menarik
b. Belum  optimalnya  pemanfaatan  budaya  sebagai  aset  wisata  Kota  Cirebon,  disebabkan karena masih rendahnya aset budaya Kota Cirebon yang dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata.
c. Kepariwisataan  Kota  Cirebon  masih  belum  dikenal  oleh  wisatawan    domestik  maupun internasional, hal ini karena Kurangnya promosi keparawisataan melalui pameran, even, dan  leaflet  seta  Belum  adanya  SDM  yang  menguasai  IT  dan  Bahasa  Asing  serta berintegritas.
Kendala  selanjutnya  di  Pantai  Kejawanan  Kota  Cirebon  yaitu  masih  kurangnya berbagai macam promosi, hal ini di sebabkan karena di dalam pengelolaan Pantai sumberdaya manusia yang mengerti akan IT dan bahasa asing sangat minim, sehingga jika ada wisatawan asing    yang  datang  berkunjung  ke  pantai  tidak  ada  yang  menjadi  tour  guide  lokal  untuk memberikan arahan dan mengenali lingkungan dengan mengelilili situasi dan kondisi Pantai Kejawanan.

## 2. Faktor Pendukung dalam Implementasi Pantai Kejawanan di Kota Cirebon
Dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung selalu ada saja, tetapi harus ada uangnya, dan  anggaran  yag  masuk  tidak  sesuai  dengan  anggaran  yang  di  inginkan.  Berdasarkan  hasil wawancara  faktor  pendukung  yang  paling  utama  adalah  sumber  anggaran,  dengan  upaya peningkatan  pengelolaan  pariwisata  di  Kota  Cirebon  tidak  sesuai  dengan  anggaran  yang diperoleh dari Pemerintah Cirebon. Memperketat prioritas kebutuhan dan penghematan biaya untuk mengefisiensi anggaran yang dapat meningkatkan urusannya.

## Simpulan
Dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam Implementasi kebijakan pengeman Pariwisata ini  harus  berdasarkan  teori  dan  dimensi  yang  digunakan  oleh  penulis  yaitu  teori  Edward III yang  mempunyai  4  (empat)  dimensi  yaitu  komunikasi,  struktur  birokrasi,  sumber  daya,  dan sikap pelaksana.
1. Komunikasi
Dapat di katakan bahwa di dalam komunikasi yang di dapatkan di lapangan tidak berjalan dengan  baik,  karena  adanya  2  (dua)  pengelola  di  pantai  kejawanan  ini  yaitu  Dinas Kepemudaan,  Olahraga,  Kebudayaan  dan  Pariwisata  di  Kota  Cirebon  juga  Pelabuhan Perikanan  Nusantara  (PPN)  sehingga  adanya  timbul  berbagai  macam  konflik  untuk pengelolaan pantai tersebut.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## 2. Sumber Daya
Sumber daya yang ada di  Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon,  maupun  di  Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  (PPN)  belum  berjalan  sebagaimana mestinya, karena masih kurang nya ahli IT dan juga yang memahami bahasa asing, sehingga sulit untuk menjangkau para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Kejawanan.
3. Disposisi (Sikap Pelaksana)
Sikap Pelaksana di Dinas sudah sebagaimana mestinya
4. Struktur Birokrasi
Di dalam penelitian di lapangan bahwa struktur birokrasi nya sudah berjalan dengan baik karena para pegawai yang sudah memenuhi kapasitas dan sesuai dengan apa yang di butuhkan sesuai tupoksi.

## Referensi
Addin, I.N. (2011). Potensi Wisata Budaya Kota Cirebon . Cirebon: Neo Technology
Agustino, L. (2006). Dasar‐Dasar Kebijakan Publik . Alfa Beta, Bandung.
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik . Bandung: Pustaka Setia
Breugel, L.V. (2013). Community Based Tourism: Local Participation and Perceived Impacts . Faculty of Social Sciences Radboud University Nijmegen
Edward  III  GC.  (1980). Implementing  Public  Policy .  Congressional  Quarterly  Press, Washington.
Grindle,  M.S.  (1980). Politics  And  Policy  Implementation  In  The  Third  Words .  Princeton University Press, New Jersey.
Guzman,  dkk.  (2011). Community  Based  Tourism  in  Developing  Countries:  A  Case  Study. dalam Jurnal Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Volume 6, halaman 69-84
Hamdi, M. (2014). Kebijkaan Publik Proses, Analisis , dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia Hasyim, R.S. (2016). Bunga Rampai Artikel Budaya dan Pariwisata  Cirebon . Cirebon: Neo Tevhnology
Ikbar, Y. (2012). Metode Penelitian Sosial Kualitatif . Bandung:  Refika Aditama
Jupir,  M.M.  (2013). Implementasi  Kebijakan  Pariwisata  Berbasis  Kearifan  Lokal  (Studi  Di Kabupaten Manggarai Barat) . Journal of Indonesian Tourism and Development Studies. Vol 1, Januari 2013.
Koesmayadi,  S.E.  (2000)  . Metodologi  Penelitian  Dalam  Bidang  Kepariwisataan .Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik . Bandung:  Alfabeta
Syafiie, I.K. (2006). Ilmu Administrasi Publik . Jakarta:  Rineka Cipta Wahab.
Solichin,  A.  (2012). Analisis  Kebijakan    Dari  Formulasi  Ke  Penyusunan  Model-Model Implementasi Kebijakan Publik . Jakarta:  Bumi Aksara
Suansri, P. (2003). Community Based Tourism Handbook . Thailand: REST Project
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Widodo, J. (2017). Analisis Kebijakan Publik konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik . Malang: Media Nusa Creative
Winarno,  B.  (2016.) Kebijakan  Publik  Era  Globalisasi  Teori,  Proses , danStudi  Kasus Komparatif . Yogyakarta:  Buku Seru
Yusuf, M. (2014) . Metode Penelitian Kuantitaf, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan . Jakarta: Fajar Inter Pratama Mandiri