Journal of Governance and Social Policy Volume 3, Issue 2, December 2022 (108-124) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v3i2.29450

## MENGKAJI PELUANG DAN TANTANGAN PRAKTIK PARADIPLOMASI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DI KAWASAN INDO-PASIFIK
Risky Novialdi 1 dan Saddam Rassanjani 2
1 Prodi Hubungan Internasional, Universitas Almuslim, Bireun, Indonesia
2 Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia (Penulis korespondensi: hera.aldyra@gmail.com )
Diterima: 11 Desember 2022; Disetujui: 28 Desember 2022; Publikasi: 31 Desember 2022

## Abstrak
Kesadaran  dalam  melakukan  kerjasama  internasional  harus  ditumbuhkan  oleh  pemerintah  pusat terhadap  pemerintah  daerah.  Dinamisnya  perkembangan  dunia  mengharuskan  pemerintah  pusat menjadi lebih terbuka dalam setiap peluang yang ada demi pembangunan yang lebih merata. Makalah ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  mengembangkan  teori  dan  konsep  dalam proses analisis berdasarkan data yang dikumpulkan dari buku, jurnal, dan sumber terbuka lainnya. Adapun  tujuan  utama  dalam  tulisan  ini  adalah  untuk  mengungkap  peluang  dan  tantangan  yang dihadapi pemerintah daerah di Indonesia dalam praktik paradiplomasi, khususnya di kawasan Indo- Pasifik.  Berdasarkan  hasil  kajian,  peluang  pemerintah  daerah  dalam  ekspansi  internasional  di kawasan  Indo-Pasifik  cukup  potensial  karena  negara  wilayah  di  kawasan  Indo-Pasifik  memiliki banyak  kesamaan  yang  menjadi  salah  satu  indikator  krusial  dalam  praktik  paradiplomasi. Kesempatan  ini  sayangnya  belum  berjalan  secara  maksimal  karena  banyak  praktik  paradiplomasi yang  sejauh  ini  tengah  berjalan  hanya  sampai  pada  tahap  perjanjian  bersama  atau  MoU  saja; kemudian adanya pandemi yang membuat sejumlah hubungan bilateral terpaksa vakum; dan masalah teknis  lainnya.  Walupun  begitu,  pemerintah  pusat  harus  terus  berperan  aktif  dalam  mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertaji dalam kerjasama luar negeri dalam lingkup kawasan.
Katakunci: Paradiplomacy; Indo-Pacific Region; Pemerintah Daerah.

## Abstract
Awareness in conducting international cooperation must be raised by the central government to local governments.  The  dynamic  development  of  the  world requires  the  central  government to  be  more open in every opportunity that exists for a more equitable development. This paper uses qualitative research  methods  by  developing  theories  and  concepts  in  the  analysis  process  based  on  data collected from books, journals, and other open sources. The main objective of this paper is to uncover the  opportunities  and  challenges  faced  by  local  governments  in  Indonesia  in  the  practice  of paradiplomacy,  especially  in  the  Indo-Pacific  region.  Based  on  the  results  of  the  study,  the opportunities for local governments in international expansion in the Indo-Pacific region are quite potential because regional countries in the Indo-Pacific region have many similarities which are one of the crucial indicators in the practice of paradiplomacy. Unfortunately, this opportunity has not run  optimally  because  many  para-diplomacy  practices  that  have  been  running  so  far  have  only reached the stage of a collective agreement or MoU; then there was a pandemic that forced a number of bilateral relations to be vacuumed; and other technical problems. Even so, the central government must  continue  to  play  an  active  role  in  encouraging  local  governments  to  be  more  ambitious  in foreign cooperation within the region.
Keywords: Paradiplomacy; Indo-Pacific Region; Local Government. _______________

## PENDAHULUAN
Gagasan  terkait  terbentuknya  wilayah  atau  kawasan  tentu  saja  merupakan  artefak  sejarah manusia yang relatif modern, walaupun masih ada perdebatan tentang siapa yang menemukan siapa? Mengapa dan bagaimana? Sehingga tidak ada yang alami, abadi, atau esensial tentang pembentukan wilayah atau kawasan. Poin umumnya jelas bahwa kemajuan dalam navigasi dan eksplorasi  membuat  koneksi  menjadi  mungkin  antara  tempat-tempat  yang  secara  geografis terpencil,  gagasan  tentang  adanya  wilayah  yang  berbeda  dan  terpisah  itu  tidak  realistis  lagi dengan  perkembangan  zaman  (Wilson,  2018).  Hal  yang  perlu  disadari  bersama  bahwa eksistensi  suatu  wilayah  sangat  penting  saat  ini  karena  daya  tawarnya  yang  bisa  membuka kerjasama pengembangan negara untuk menggapai kemajuan ekonomi yang lebih besar.
Terdapat banyak wilayah atau kawasan di belahan dunia ini, seperti; Asia Pasifik, Uni Eropa,  Asia  Tenggara,  dan  masih  banyak  yang  lain  sebagainya.  Diantara  sekian  banyak wilayah yang terbentuk  di dunia ini, ada satu wilayah yang banyak mencuri perhatan dunia dikarenakan  memiliki  tingkat  keanekaragaman  yang  sangat  tinggi  dalam  berbagai  aspek; bahkan wilayah ini telah menjadi rumah bagi sekitar dua pertiga total dari populasi dunia, dan wilayah  itu  disebut  dengan  Kawasan  Asia  Pasifik  (Poot  &  Roskruge,  2020).  Kawasan  Asia Pasifik yang diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik merupakan salah satu kawasan yang berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan perekonomian dunia (Mahriun & Putri, 2020). Dan terdapat salah satu sub-kawasan yang paling strategis di kawasan ini yakni sub- kawasan  yang  bernama  Indo-Pasifik.  Istilah  Indo-Pasifik  muncul  dan  mulai  dikenal  sebagai konsep geografis yang meliputi wilayah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sejak Guurpet S.  Kurana  menggunakan  kata  “Strategi  Indo-Pasifik”  pada  tahun  2007  sebagai  ahli  strategi kelautan dan Direktur Eksekutif Yayasan Kelautan Nasional New Delhi (Herindrasti, 2019).
Isu  yang  sering  dibicarakan  saat  mendiskusikan  kawasan  (termasuk  Indo-Pasifik) adalah  geopolitik,  keamanan,  perdagangan  internasional,  dan  isu  politik  tinggi  lainnya. Kemudian aktor utama dalam interaksi dalam hubungan internasional tersebut adalah negara. Sebelum  memasuki  abad  21,  praktik  diplomasi  memang  didominasi  oleh  aktor  negara  atau organisasi  internasional.  Namun,  seiring  dengan  perkembangan  pengetahuan  dan  praktik diplomasi, kini para pelaku diplomasi ikut berevolusi. Dalam artian, saat ini sub-negara di suatu negara, baik itu provinsi maupun kota, juga bisa melakukan kegiatan diplomasi, atau yang lebih dikenal  dengan  paradiplomasi.  Hal  tersebut  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Hakiem  & Susilowati (2020) bahwasanya melakukan hubungan internasional tidak hanya dimiliki oleh
pemerintah pusat di suatu negara, tetapi pemerintah daerah juga memiliki kewenangan tersebut melalui praktik paradiplomasi.
Kondisi  arah  politik  saat  ini  dan  pengaruh  globalisasi  membuat  pemerintah  daerah cenderung ingin melakukan kerjasama luar negeri (Aldecoa & Keating, 2013). Lebih lanjut, kegiatan  paradiplomasi  dapat  menjadi  langkah  strategis  untuk  memajukan  suatu  daerah (Magam,  2021).  Perubahan  tatanan  zaman  yang  kini  membuat  provinsi  dan  kabupaten/kota juga memiliki kewenangan untuk berdiplomasi adalah peluang bagi pemerintahan lokal untuk mengembangkan  daerahnya  dan  memenuhi  kebutuhan  spesifiknya  dengan  bekerja  sama dengan provinsi dan kabupaten/kota lain di luar  negeri. Dan merupakan  sebuah keuntungan bagi  Indonesia  yang  tergabung  dalam  negara-negara  Indo-Pasifik  yang  berada  di  kawasan strategis dalam konteks geografis, budaya, dan demografis, karena praktik paradiplomasi akan lebih efektif.
Secara  umum,  praktik  paradiplomasi  menjanjikan  peluang  yang  cukup  besar  dalam interaksi  hubungan  internasional  saat  ini.  Pemerintah  daerah  di  Indonesia  dapat memperjuangkan kebutuhan khusus mereka dengan bekerja sama dengan mitra strategis di luar negeri. Namun seiring dengan peluang tersebut, beberapa tantangan harus dihadapi, antara lain; (i) beberapa daerah yang belum memiliki kelembagaan yang jelas untuk melakukan kegiatan paradiplomasi;  (ii)  pemerintah  daerah  belum  mengetahui  kekuatan  yang  digunakan  untuk kegiatan  paradiplomasi;  (iii)  dan  regulasi  yang  belum  memberikan  ruang  bagi  kegiatan paradiplomasi (Mukti, 2018). Sementara itu, tantangan yang dihadapi paradiplomasi di suatu kawasan, dalam konteks kawasan di Indo-Pasifik, juga sama dengan tantangan paradiplomasi pada umumnya. Namun, juga terdapat beberapa hal memunculkan permasalahan yang berbeda yang lebih kompleks dari permasalahan umum.
Nganje  (2014)  mengakui  akan  adanya  potensi  dan  manfaat  dari  paradiplomasi, menurutnya,  komitmen  pejabat  pusat  untuk  menyelaraskan  paradiplomasi  dengan  kebijakan luar negeri dan prioritas  nasional adalah kunci untuk mengelola paradiplomasi agar mampu dimaksimalkan  oleh  pemerintah  daerah.  Lebih  lanjut,  Chatterji  &  Saha  (2017)  menilai kehadiran  pardiplomasi  memunculkan  perdebatan  tentang  kontrol  pusat  versus  otonomi daerah,  hal  ini  terkait  dengan  ancaman  bagi  negara  berdaulat;  disamping  juga  terdapat keyakinan bahwa praktik paradiplomasi ini dapat menuai keuntungan terhadap pembangunan ekonomi di daerah. Sementara itu, Jackson (2018) melihat perdebatan seputar sifat dan praktik paradiplomasi lebih ke arah geografi politik, ia menyarankan bagaimana wawasan teoretis dan metodologis dari geografi politik dapat terjalin secara produktif dengan studi paradiplomasi,
dengan membangun wawasan tersebut memungkinkan paradiplomasi lebih berkontribusi pada proyek geografi politik yang sedang berlangsung.
Sejumlah penelitian terdahulu yang tersebut di atas telah memberikan pandangannya terkait  dengan  peluang  dan  tantangan  dari  praktik  paradiplomasi.  Keberhasilan  praktik paradiplomasi  di  tiap  kawasan  akan  berbeda,  dan  hal  tersebut  tergantung  dari  kebijakan nasional  yang  sedang  dijalankan  dan  komitmen  pemerintah  pusat  untuk  memberikan kewenangan seluasnya bagi pemerintah daerah dalam kesempatan paradiplomasi. Selain itu, dalam  konteks  geopolitik  diperlukan  sebuah  wawasan  yang  tersistematis  agar  apa  yang diupayakan oleh aktor yang berkepentingan di sebuah kawasan bisa berlangsung sesuai dengan keinginan. Simons (2019) menyatakan bahwa penguasaan geopolitik mampu membuka potensi untuk  menciptakan  jaringan  dan  hubungan  global,  sementara  itu,  kendala  geopolitik  akan menghasilkan pengekangan tradisional yang membuat ruang dan waktu menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, akan lebih mudah untuk membangun hubungan internasional antar kawasan mengingat adanya kesamaan geopolitik yang dimiliki.
Berdasarkan penjelasan di atas, tulisan ini akan menggali peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di Indonesia ketika praktik paradiplomasi dilakukan di kawasan Indo-Pasifik  yang  sepertinya  belum  ada  yang  spesifik  mengangkat  potensi  wilayah  ini. Pembahasan  dalam  makalah  ini  akan  dibagi  menjadi  tiga  bagian.  Yang  pertama  akan membahas perkembangan praktik paradiplomasi. Kedua, kita akan membahas peluang praktik paradiplomasi di kawasan Indo-Pasifik. Ketiga, akan membahas tantangan yang akan dihadapi dalam praktik paradiplomasi di kawasan Indo-Pasifik.

## KERANGKA TEORITIS
Istilah paradiplomasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Basque yang  bernama  Panayotis  Soldatos  dalam  debat  ilmiah  pada  tahun  1980-an  (Paquin,  2020). Paradiplomasi  mulanya  adalah  penggabungan  kata  ‘paralel’  dengan  ‘diplomasi’  yang menghasilkan kata paradiplomasi, dimana memiliki korelasi dengan arti kebijakan luar negeri non-pemerintah  pusat  (Liu  &  Song,  2020).  Desentralisasi  ranah  diplomatik  global  dengan secara  tidak  sengaja  telah  meningkatkan  keterlibatan  pemerintah  daerah  dari  seluruh  dunia dalam  urusan  luar  negeri  (Cornago,  2018),  maka  dengan  begitu  paradiplomasi  telah menunjukkan  kemunculan  aktor-aktor  baru  dalam  hubungan  internasional  selain  negara (Kuznetsov, 2020; Tavares, 2016). Dengan begitu, paradiplomasi yang mengacu pada kegiatan lintas negara yang dilakukan oleh aktor sub-negara, baik provinsi maupun kota adalah sebuah
peluang nyata di depan mata bagi pemerintah daerah untuk berbicara lebih banyak di kancah internasional.
Paradiplomasi telah menjadi fungsi utama nasionalisme tanpa kewarganegaraan, disini menunjukkan  bahwa  proses  nasionalisme  (konstruksi  identitas  dan  teritorial  politik)  secara logis mengarah pada pemerintah daerah yang mengejar pengembangan kepribadiannya secara internasional.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  diungkapkan  oleh  Moreno  (2016)  yang menganggap  paradiplomasi  telah  berfungsi  sebagai  sarana  identifikasi  identitas  dan pembangunan bagi pemerintah daerah, khusunya pemerintah provinsi atau kota dalam suatu negara yang berdaulat. Secara kelembagaan, memang tidak ada penentangan oleh pemerintah pusat  terkait  dengan  usaha  pemerintah  daerah  untuk  mengembangkan  dirinya  lebih  jauh, dikarenakan  jenis  kemandirian  yang  dihasilkan  oleh  paradiplomasi  ini  justru  akan  mampu meringankan kerja dari negara dalam meningkatkan derajatnya di mata dunia.
Berdasarkan pengamatan penulis terhadap perkembangan literasi di bidang Hubungan Internasional,  kajian  paradiplomasi  belum  terlalu  massif  dibandingkan  dengan  kajian  sub- lainnya  dalam  disiplin  ilmu  yang  sama.  Walupun  begitu,  sejumlah  peneliti  menyadari  akan eksistensi akademik dari paradiplomasi dan telah mengangkat tema ini dalam penelitiannya. Bagian ini akan menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya tentang praktik paradiplomasi. Penelitian Alan Tidwell (2021) yang berjudul “Strategic Competition and the Evolving Role of Indo-Pacific Paradiplomacy” menemukan bahwa saat ini negara-negara di kawasan Indo- Pasifik  harus  bergerak  aktif  melibatkan  kawasan  dalam  menjalankan  suatu  program,  agar persaingan dan perkembangan ekonomi di kawasan yang saat ini terjadi tidak hanya melibatkan antar  Negara  saja,  tetapi  juga  membuka  kemungkinan  kerjasama  antar  pemerintah  daerah (Provinsi atau Kota). Jika inisiatif tersebut tidak dicoba untuk dimulai, pemerintah daerah yang selama ini cukup tertinggal akan mengalami masalah serius dalam pertumbuhan ekonominya. Namun,  tantangan  yang  terjadi  adalah  paradiplomasi  di  kawasan,  akan  menguji  kekuatan legislatif dan konstitusi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.
Herish Khali Mohammed dan Francis Owtram (2014) dalam artikel penelitiannya yang berjudul “Paradiplomacy of Regional Governments in International Relations: The Foreign Relations  of  the  Kurdistan  Regional  Government  (2003-2010)” menjelaskan  bahwa  praktik kerjasama  internasional  dalam  praktik  paradiplomasi  yang  dilakukan  oleh  Kurdistan  tidak menunjukkan indikasi separatisme terhadap Negara Irak, malahan praktik paradiplomasi yang dilakukan  berkontribusi  untuk  kemajuan  ekonomi  di  wilayah  Kurdistan.  Salah  satu kekhawatiran yang banyak dialami oleh pemerintah pusat dalam praktik paradiplomasi adalah terhadap  daerah-daerah  yang  memiliki  hubungan  konfliktual  dengan  pemerintah  pusat  yang
akan  dicurigai  melakukan  semua  kegiatan  hubungan  internasional  yang  menggoyahkan kedaulatan negara.
Praktik paradiplomasi juga mempengaruhi penguatan keamanan internasional di suatu kawasan.  Gilberto  Marcos  Antonio  Rodrigues  dan  Thiago  Mattioli  (2017)  dalam  artikelnya yang  berjudul “Paradiplomacy,  Security  Policies  and  City  Networks:  the  Case  of  the Mercocities Citizen Security Thematic Unit” menjelaskan bahwa jaringan pemerintah daerah berperan  dalam  menyebarkan  nilai-nilai  penting  di  kawasan,  termasuk  terkait  keamanan. Sebagai contoh, salah satu kota di kawasan Amerika Latin yang telah memberikan kontribusi yang  signifikan  terhadap  penyebaran  kebijakan  secara  horizontal.  Dalam  hal  ini,  jaringan kerjasama  antar  kota  telah  memainkan  peran  penting  dalam  menyebarkan  pengalaman  dan praktik  terbaik  yang  dapat  diterapkan  dalam  konteks  lokal  serupa  di  tempat  lain,  bahkan  di negara lain.
Martin  Kossa,  Marina  Lomaeva  dan  Juha  Saunavaara  (2021)  juga  menggunakan konsep  paradiplomasi  dalam  penelitian  mereka  yang  berjudul “East  Asian  subnational government involvement in the Arctic: a case for paradiplomacy?” . Artikel ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah di kawasan Asia Timur aktif dalam praktik paradiplomasi, terutama dalam  kerjasama  terkait  pengembangan  jalur  transportasi  baru  di  kawasan  Samudra  Arktik. Fakta  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  sudah  mulai  memperjuangkan  kebutuhan ekonominya  sendiri  untuk  kemajuan  daerahnya,  terutama  dalam  memanfaatkan  kondisi geografis di daerahnya.
Sebuah artikel oleh Francesca Dickson (2014) yang berjudul “The Internationalization of Regions: Paradiplomacy or Multi-level Governance?” menjelaskan hubungan suatu daerah dengan  pihak  luar.  Disini  dijelaskan  bahwa  konsep  multi  level  governance  dapat  dilakukan dalam suatu kegiatan tertentu oleh pemerintah daerah, termasuk praktik paradiplomasi. Dengan membuka  keran  kerjasama  seuasnya  bagi  pemerintah  daerah,  maka  praktek  paradiplomasi memungkinkan suatu daerah untuk memaksimalkan kebijakan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah.
Sebuah buku menarik tentang paradiplomasi yang diedit oleh Francisco Aldecoa dan Michael  Keating  (2013)  dengan  judul “Paradiplomacy  in  Action:  The  Foreign  Relations  of Subnational  Governments” memuat  sejumlah  tulisan  akademis  terkait  beberapa  masalah penting dalam praktik paradiplomasi dan beberapa studi kasus tentang berhasil tidaknya praktik paradiplomasi.  Beberapa  tulisan  menarik  lain  terkait  praktik  paradiplomasi  yang  dilakukan oleh gerakan nasionalisme Basque di Spanyol, perkembangan diplomasi Plurinasional di Uni
Eropa,  dan  lain  sebagainya.  Dari  sekian  banyak  referensi,  terdapat  satu  karya  yang  dapat dijadikan  acuan  untuk  melihat  paradigma  paradiplomasi  secara  teoritis  dan  praktis,  yaitu sebuah  buku  yang  ditulis  oleh  Alexander  Kuznetsov  (2020)  yang  berjudul “Theory  and Practice of Paradiplomacy: Subnational Government in International Affairs” . Di dalam maha karyanya tersebut penulis memuat tinjauan sistematis tentang dimensi teoritis paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hubungan internasional.
Berdasarkan  uraian  beberapa  literatur  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  belum  ada penelitian yang membahas tentang paradiplomasi di kawasan Indo-Pasifik yang berfokus pada tantangan  dan  peluang.  Alan  Tidwell  (2021)  seperti  yang  disebutkan  pertama  sudah mengangkat  tema  paradiplomasi  di  Indo-Pasifik,  namun  ia  belum  membahas  secara  jelas peluang dan tantangan yang dihadapi dalam praktik paradiplomasi di kawasan tersebut. Oleh karena itu, artikel ini akan menjelaskan tentang konsep paradiplomasi, peluang dan tantangan praktik paradiplomasi di kawasan Indo-Pasifik.

## METODE
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  fokus  studi  kepustakaan  melalui pencarian sumber referensi yang relevan dengan masalah yang dapat ditemukan dalam literatur seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan di internet. Referensi teoritis yang diperoleh melalui studi  literatur  penelitian  yang  didapatkan  langsung  dari  mesin  pencarian  Google  Scholar berfungsi sebagai landasan dasar dan alat analisis utama dalam praktik penelitian dalam artikel ilmiah ini. Data yang dicari berkaitan dengan praktik paradiplomasi dan penerapannya di suatu daerah. Data-data tersebut dianalisis dan kemudian dikorelasikan dengan praktik paradiplomasi di kawasan Indo-Pasifik yang menjadi fokus utama artikel ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkembangan Praktik Paradiplomasi
Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, praktik diplomasi juga ikut berkembang baik dari segi praktis maupun teoritis, demikian pula dengan para pelaku yang terlibat langsung dalam  arena  diplomasi.  Pada  mulanya,  praktik  diplomasi  dilakukan  oleh  perwakilan pemerintah  pusat  dan  organisasi  internasional  saja,  namun,  saat  ini  negara  bagian  ataupun provinsi atau kota di suatu negara juga bisa melakukan kegiatan diplomasi (Novialdy et al., 2022). Kegiatan kerja sama internasional yang dibangun tersebut lebih dikenal dengan istilah paradiplomasi, dimana kegiatan lokal skala global tersebut telah menjadi sebuah kajian penting dan istimewa dalam ilmu hubungan internasional.
Praktik paradiplomasi sudah sering dilakukan di negara-negara industri, namun masih kurang di negara-negara berkembang. Morin et al. (2022) melihat adanya gagasan yang tengah berkembang yang menganggap paradiplomasi sebagai fenomena yang hanya mampu dilakukan oleh  negara  berpenghasilan  tinggi.  Anggapan  tersebut  tentunya  agak  keliru,  dan  untuk meluruskannya,  terdapat  tiga  hal  yang  perlu  dipahami  dalam  konsep  paradiplomasi  ini; pertama,  paradiplomasi  dapat  melayani  berbagai  tujuan,  termasuk  pembangunan  ekonomi, pelestarian  budaya,  kemajuan  teknologi,  dan  penegasan  politik  sub-negara  (Novialdi  et  al., 2021).  Dalam  konteks  ini,  pengembangan  kapasitas  untuk  bertindak  di  luar  negeri  dapat melayani  berbagai  kepentingan  dalam  jangka  panjang.  Setiap  negara  tentu  memiliki keunggulan  di  bidangnya  masing-masing,  potensi  yang  dimiliki  harus  mampu  dirawat  dan dikembangkan  agar  menjadi  pintu  yang  membuka  minat  negara  luar  untuk  berkolaborasi  di dalam bidang tertentu tersebut.
Kedua,  pengembangan  paradiplomasi  harus  menyesuaikan  dengan  kondisi  domestik suatu  negara  (Novialdi  et  al.,  2021).  Di  tingkat  negara  bagian,  paradiplomasi  berarti menciptakan  banyak  saluran  dengan  pemerintah  pusat  untuk  bertukar  informasi  dan mengoordinasikan  tindakan.  Negara  tidak  serta  merta  menyambut  agenda  paradiplomasi, apalagi  jika  berasal  dari  kelompok  yang  memiliki  identitas  berbeda  atau  memiliki  aspirasi nasionalis lokal sebagai aktor separatis (McHugh, 2015). Oleh karena itu, paradiplomasi dapat berubah  menjadi  protodiplomasi  jika  dipraktikkan  oleh  provinsi  yang  bermasalah  dengan negara. Dan hal tersebut akan berunjung kepada kesia-sian, dikarenakan protodiplomasi jarang membuahkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pelakunya (Ganohariti & Dijxhoorn, 2020).
Ketiga,  paradiplomasi  menghadirkan  peluang  sekaligus  potensi  jebakan  bagi perkembangan  demokrasi  (Mauad,  2020),  ini  menjadi  masalah  yang  sangat  krusial  bagi sejumlah  kawasan  di  negara  berkembang.  Sisi  positifnya,  hubungan  kelembagaan  dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dapat menyebarkan nilai-nilai demokrasi dengan lebih prinsipil, dan melaksanakan proyek-proyek kolaboratif yang dapat mendorong keterlibatan dan mobilisasi  masyarakat  di  tingkat  lokal.  Sementara  itu,  sisi  negatifnya  terlihat  ketika  aspek desentralisasi  dari  tindakan  internasional  dapat  menghambat  pertimbangan  publik  dan hubungan internasional karena hal ini biasanya dilakukan dalam konteks nasional. Unit sub- negara  terlepas  dari  kategorisasi  aktor  internasional  karena  mereka  bukan  negara  berdaulat. Namun, konseptualisasi mereka sebagai agen dalam politik domestik dan arena internasional tampaknya semakin dibutuhkan.
Secara umum, hal utama yang harus diperhatikan adalah peran sub-negara yang saat ini sangat penting dalam hubungan internasional. Kuznetsov (2020) menilai pemerintah daerah di seluruh dunia telah memainkan peran aktif dalam hubungan internasional dengan berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran ekonomi dan budaya, kegiatan-kegiatan tersebut secara teratur telah mampu  mempromosikan  kepentingan  pembangunan  di  daerah.  Provinsi  dan  kota  memang harus  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  daerahnya  demi  memenuhi kebutuhan spesifiknya. Namun, pemerintah pusat harus tetap mengawasi kewenangan ini. Jika praktik diplomasi yang dibangun menjadi terlalu jauh, bisa menjadi tahap awal peluang konflik dan  separatisme  (Ababakr,  2020),  oleh  karena  itu  pemerintah  pusat  harus  mempu menyelesaikannya  lebih  awal  melalui  kegiatan  preventif  yang  bernama  pengawasan. Elcaputera (2021) menyatakan bahwasanya superioritas negara kesatuan akan terus kuat jika pemerintah pusat mampu melakukan pengawasan yang efektif dan efisien terhadap perilaku pemerintah daerah. Maka dengan begitu, pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah  bisa  disebut  sebagai  upaya  sinergisitas  antar  dua  aktor  dalam  rangka  menciptakan stabilitas kewenagan agar tidak tumpang tindih.
Praktik  paradiplomasi  dalam  konteks  pembangunan  menjadi  sebuah  peluang  akibat kesamaan  identitas  yang  muncul  oleh  letak  geografis,  politik,  budaya,  dan  lain  sebagainya; dimana  hal  tersebut  mampu  menjadi  faktor  positif  yang  mendukung  praktik  paradiplomasi. Kekhasan  identitas  adalah  komoditas  politik  utama  yang  dapat  digunakan  oleh  setiap  aktor dalam  praktik  paradiplomasi  (Olomojobi  &  Omonye,  2019).  Secara  khusus,  kawasan  Indo- Pasifik  yang  meliputi  Samudra  Hindia  dan  Samudra  Pasifik  memiliki  negara  yang  beragam dan  latar  belakang  yang  berbeda-beda  namun  terikat  dalam  satu  kawasan  yang  merupakan salah  satu  kawasan  paling  strategis  di  dunia,  terutama  dalam  hal  prospek  maritim.  Melalui praktik  paradiplomasi  dan  sharing  of  power  antara  state  government  dan  sub-state  aktor  di dalam  negara,  efektivitas  dan  efisiensi  kerjasama  internasional  dapat  dilaksanakan,  bahkan politik luar negeri suatu negara akan lebih mudah untuk dilaksanakan.

## Peluang Paradiplomasi di Indo-Pasifik
Konsep kedaerahan memang lebih diidentikkan dengan letak geografis. Namun dalam interaksi hubungan internasional saat ini, wilayah tidak selalu berkaitan dengan letak geografis tetapi telah berkembang menjadi asosiasi dengan penekanan pada kepentingan bersama, meskipun secara geografis berjauhan. Fawcett (2012) menyebutkan bahwa konsep  kedaerahan saat ini dipahami  dalam  dua  bagian,  yaitu:  kedaerahan  lama  ( old  regionalism )  dan  kedaerahan  baru ( new  regionalism ).  Dalam  jenis  regionalisme  lama,  aktivitas  bersama  negara-negara  di
kawasan tersebut karena merasa berada pada level yang sama dan secara otomatis terbentuk dari proses politik. Sementara itu, regionalisme baru adalah aktivitas bersama negara-negara dengan level yang berbeda dan terbentuk dari proses ekonomi.
Terkait dengan kawasan Indo-Pasifik, istilah regionalisme baru sepertinya lebih tepat untuk  menggambarkan  kawasan  ini  karena  komposisi  negara-negaranya  yang  terdiri  dari ekonomi  pada  tingkatan  yang  berbeda.  Meski  demikian,  kawasan  Indo-Pasifik  masih menjanjikan  peluang  yang  sangat  besar  bagi  kegiatan  diplomatik.  Thuong  &  Oanh  (2021) menilai kawasan Indo-Pasifik sebagai pintu gerbang yang menghubungkan kekuatan besar dari negara-negara kecil ke dunia luar, dan  terdapat keyakinan bahwa Indo-Pasifik ini cukup besar bagi  setiap  negara  untuk  tumbuh  berkembang  dan  sejahtera.  Secara  prospek,  Indo-Pasifik memiliki  spesialisasi  maritim  potensial  yang  berpusat  di  kawasan  Asia  Tenggara  (Medcalf, 2018), selain itu, kepariwisataan juga menjadi sektor prioritas pembangunan ekonomi negara- negara Asia-Pasifik (Asthu, 2020). Sehingga kerjasama di bidang maritim dan pariwisata akan mendominasi kerjasama antar negara di kawasan Indo-Pasifik.
Kawasan  Indo-Pasifik  memiliki  peluang  besar  untuk  praktik  paradiplomasi  karena negara-negara di kawasan  Indo-Pasifik memiliki  banyak kesamaan antar  sesamanya, seperti persamaan geografis, budaya, dan politik; yang mana hal ini merupakan salah satu indikator penting  dalam  praktik  paradiplomasi.  Seiring  dengan  bertambahnya  aktor  hubungan internasional yang memiliki otoritas dalam interaksi diplomasi; tidak hanya negara tetapi juga aktor sub-negara yang memiliki kebutuhan spesifik mereka sendiri. Di masa depan, aktor sub- negara memiliki peran penting dalam tata kelola  internasional (Hale, 2018).  Indonesia yang memiliki letak geografis yang menguntungkan melihat isu geopolitik maritim menjadi krusial bagi  negara  berkepulauan  ini,  oleh  karena  itu,  Indonesia  memandang  Indo-Pasifik  sebagai kawasan yang prospektif bagi karena memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikerjasamakan (Oktaviano et al., 2020).
Dalam  konteks  paradiplomasi,  praktik  ini  dapat  diterapkan  dalam  beberapa  bentuk kerja sama: sister province , sister city , dan twin city . Provinsi atau kota di kawasan Indo-Pasifik dapat saling berinteraksi - sesuai kewenangan yang diberikan oleh negara asal masing-masing - untuk menjalin kerjasama internasional dengan Provinsi atau kota lain di luar negeri. Kerja sama akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan efektif ketika sub-negara berkembang mampu  menjalin  kerja  sama  dengan  sub-negara  industri  (Balliester  &  Elsheikhi,  2018), sehingga terjadi pertumbuhan yang lebih efisien.
Kita  contohkan  saja  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam memajukan konsep wisata “halal tourism” yang tengah menjadi tren saat ini. Sub-state aktor dari  Indonesia  (Aceh)  misalnya,  bisa  menjalin  paradiplomasi  dengan  sub-state  aktor  dari negara Malaysia (Melaka) untuk mengoptimalisasikan kerjasama pemerintah daerah tersebut. Kemungkinan  kerjasama  Pemerintah  Aceh  dengan  Pemerintah  Melaka  akan  bisa  berjalan efektif  dan  efisien.  Bukan  tanpa  alasan,  jalinan  kerjasama  potensial  tersebut  akan  dengan mudah  bisa  tercapai,  melihat  sejarah  panjang  diplomasi  nusantara  yang  pernah  berlangsung beberapa abad lalu yang melibatkan kesultanan Aceh dan kesultanan Johor (Wahyudi, 2017). Disatu  sisi,  Pemerintah  Aceh  sendiri  telah  memproyeksikan  diri  untuk  menjadi  destinasi unggulan  dalam  arena  wisata  halal  (Herizal  et  al.,  2021).  Disisi  lainnya,  ternyata  Malaysia merupakan  negara  dengan  pertumbuhan  pembangunan  wisata  halal  terbaik  di  dunia  (Aziz, 2018).  Dengan  begitu,  best-practice  penyelenggaran  wisata  halal  yang  selama  ini  dilakukan oleh  Malaysia  dapat  menjadi  asupan  yang  berharga  jika  Aceh  mampu  membangun  kembali romansa diplomatik yang pernah terjalin di masa lalu, sehingga di masa depan Aceh mampu mewujudkan halal tourism yang unggulan di tingkat regional maupun global.
Contoh lain yang bisa menjadi gerbang kerjasama adalah implementasi konsep smart city  yang  tengah  coba  digaungkan  oleh  sejumlah  kota  besar  di  Indonesia  seperti  Jakarta, Bandung,  Yogyakarta,  Surabaya,  Denpasar,  Makassar,  dan  lainnya.  Sejumlah  hambatan terbentang di seruas jalas panjang suksesi “smart city” seperti minimnya sumberdaya manusia, rendahnya teknologi, dan kurangnya penerimaan atau kesiapan khalayak (Wahid & Amalia, 2020). Sementara itu, The Institute for Management Development (2021) menerbitkan Smart City Index 2021 yang merangkum peringkat kota pintar dari seluruh negara, dan di dalam daftar tersebut  terdapat  tiga  kota  kawasan  Indo-Pasifik  yang  berhasil  masuk  dalam  sepuluh  besar terbaik, yaitu; Singapore (peringkat satu), Taipei (peringkat empat), dan Auckland (peringkat sembilan). Berkaca pada kondisi yang dialami oleh sejumlah pemerintah daerah, maka lesson- learned perlu  diupayakan  oleh  setiap  pemerintah  daerah  dengan  menjalin  hubungan  dengan sejumlah kota di kawasan Indo-Pasifik yang telah menjadi kiblatnya smart city dunia.
Berkaitan  dengan  teknis  kerjasama  Paradiplomasi  di  kawasan  Indo-Pasifik,  ada beberapa  langkah  yang  bisa  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah.  Langkah-langkah  ini sebagaimana  yang  disebutkan  oleh  Mukti  (2013)  dalam  bukunya  tentang  paradiplomasi. Langkah-langkah  tersebut  di  antaranya:  (i)  Pemerintah  daerah  terlebih  dahulu  melakukan inventarisasi  potensi  yang  dimiliki  oleh  daerah;  (ii)  Pemerintah  daaerah  menyusun Country Profile untuk meunjukkan keunggulan yang dimiliki daerah dan siap itu melakukan kerjasama untuk  pembangunan  bersama  terkait  potensi  unggulan  tersebut;  (iii)  Pemerintah  daerah
melakukan publikasi memalui Web; (iv) Pemerintah daerah melakukan identifikasi mitra asing yang  bisa  diajak  kerjasama  paradiplomasi;  (v)  Pemerintah  daerah  melakukan  komunikasi dengan duta besar, agar bisa menghubungjkan dengan mitra asing yang ada di Negara mereka; (vi)  Pemerintah  daerah  melakukan  negosiasi Letter  of  Intent dalam  pertemuan  awal  dengan mitra,  yang  untuk  selanjutnya  akan  melakukan  kerjasama  tenis  yang  lebih  formal;  (vii) Pemerintah daerah selanjutnya membtuk tim negosiasi untuk melakukan perumusan draft MoU yang  akan  digunakan  dalam  kerjasama  paradiplomasi;  (viii)  Sebelum  melangkah  ke  tahap perundingan dan penandatanganan, rencana dan draft MoU ini akan dibahas dipihak legislative daeri sebuah pemerintah daerah yang akan melakukan praktik paradiplomasi; (ix) Pemerintah daerah melakukan perundingan dan MoU dengan pihak asing/mitra kerjasama paradiplomasi; (x)  Pertemuan  tim  teknis  masing-masing  bidang  kerjasama  yang  sudah  direncanakan  dan tercantum  dalam  MoU;  (xi)  Pembahasan  Anggaran  untuk  setiap  bidang  kerjasama;  (xii) Pemerintah  daerah  kedua  belah  pihak  melakukan  program  kerjasama  yang  terlah  disepakati bersama; (xiii) Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap keseluruhan bidang kerjasama.
Petunjuk  teknis  yang  disebutkan  di  atas,  bisa  menjadi  panduan  dasar  dalam  praktik kerjasama luar negeri antara daerah di Kawasan Indo-Pasifik. Namun, saat ini yang dibutuhkan adalah  kesadaran  dari  pemerintah  Indonesia  untuk  mendorong  pemerintah  daerahnya  dalam melakukan praktik paradiplomasi.

## Tantangan Paradiplomasi di Indo-Pasifik
Kawasan  Indo-Pasifik  menjanjikan  peluang  yang  cukup  besar  bagi  praktik  paradiplomasi. Namun, tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan peluang tersebut cukup besar. Tantangan yang dihadapi antara lain memahami soft power yang digunakan oleh suatu provinsi atau kota dan  menemukan  mitra  yang  cocok  untuk  praktik  paradiplomasi  di  kawasan  Indo-Pasifik (Mendes & Figueira, 2017). Terdapat kesan yang sedikit menantang untuk memulai kerjasama internasional bagi provinsi atau kota di negara berkembang mengingat praktik paradiplomasi dan  interaksi  hubungan  internasional  yang  belum  terlalu  familiar  di  kalangan  pemerintah daerah.
Kedua,  selama  ini  hubungan  internasional  masih  didominasi  oleh  negara-negara, terutama di kawasan seperti Indo-Pasifik, sub-state actors masih kurang dikenal dibandingkan state  actors.  Padahal  saat  ini  negara  harus  berbagi  tugas  dengan  sub-negara  bagian  untuk kemajuan negara secara keseluruhan (Chambers, 2012). Selain itu, provinsi dan kota mungkin juga memiliki kepentingan yang berbeda dengan kebijakan luar negeri negara pusat (Kenealy,
2012). Perbedaan kepentingan dalam pembangunan menjadi suatu hal yang lumrah jika bisa membawa  perubahan  kearah  yang  lebih  baik,  asalkan  tidak  dibumbui  oleh  perbedaan kepentingan politik yang mampu menjerumuskan ke arah kehancuran kesatuan negara.
Ketiga, praktik paradiplomasi di Indo-Pasifik belum maksimal karena banyak praktik kerja  sama  luar  negeri  hanya  mencapai  tahap Memorandum  of  Understanding (MoU)  saja tanpa  adanya  program  implementasi  yang  nyata.  Kalaupun  kerjasama  itu  bisa  diwujudkan, seringkali  implementasinya  gagal  dan  hanya  sebatas  penandatanganan  MoU  (Mukti,  2018). Artinya kerjasama masih belum efektif karena tujuan utama dari praktik paradiplomasi yaitu untuk membangun provinsi dan kota masih belum terpenuhi.
Keempat,  pandemi  COVID-19  yang  mengancam  stabilitas  dalam  negeri.  Triwibowo (2020) mengungkapkan bahwa periode panjang COVID-19 mengakibatkan sejumlah negara tidak melakukan kegiatan diplomasi secara konstruktif karena tengah menghadapi tantangan jenis baru, akibatnya, diplomasi cenderung nasionalistik dan tidak mampu merespon hal yang bersifat  internasional.  Fitzgerald    &  Wong  (2020)  melihat  dampak  yang  berbeda-beda  yang dialami  negara-negara  di  kawasan  Asia-Pasifik;  Vietnam,  Selandia  Baru,  dan  Australia misalnya  memiliki  hasil awal  yang  sangat  bagus  dalam  menanggapi  COVID-19,  sedangkan kebanyakan negara lainnya mengalami masalah umum dengan kesiapsiagaan yang buruk dan kurangnya  respons  terpusat  sehingga  menghambat  upaya  untuk  memerangi  pandemi.  Oleh karena  itu,  kerentanan  terhadap  COVID-19  mengakibatkan state  actors maupun sub-state actors kawasan  Asia-Pasifik  yang  lebih  banyak  mengfokuskan  tenaga  dalam  memperbaiki kondisi internal, sehingga tidak sempat memikirkan urusan luar negeri.

## KESIMPULAN
Kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan yang sangat strategis bagi hubungan internasional. Namun, saat ini kegiatan hubungan internasional di kawasan Indo-Pasifik masih didominasi oleh aktor negara, sedangkan sub-negara masih memiliki peran yang cukup kecil di kawasan Indo-Pasifik  dalam  kerangka  praktik  paradiplomasi.  Sub-negara  bagian  (Provinsi  dan  Kota) memiliki  kebutuhan  spesifik  mereka  sendiri  dan  seringkali  berbeda  dari  Provinsi  atau  Kota lain.  Sehingga  memberikan  ruang  kepada  aktor  non-negara  untuk  terlibat  dalam  kerjasama regional sangat penting. Namun, negara pusat tetap harus mengawasi kegiatan paradiplomasi ini agar kegiatan yang dilakukan memiliki program yang jelas dan dilaksanakan, tidak hanya seremonial atau penandatanganan MoU.
Indonesia  yang  merupakan  bagian  dari  negara  di  kawasan  Indo-Pasifik  harus  lebih berani  dalam  mendelegasikan  praktik  politik  luar  negeri  mereka  kepada  aktor  sub-negara
seperti  Provinsi  dan  Kota.  Melalui  keterlibatan sub-state  actor tersebut,  tujuan  politik  luar negeri khususnya untuk kepentingan regional akan lebih mudah dicapai. Namun tentunya di balik peluang tersebut ada tantangan yang harus dihadapi. Provinsi yang ingin memisahkan diri dari  negara  pusat,  memberikan  kekuasaan  yang  terlalu  luas  untuk  melakukan  praktik paradiplomasi dapat disalahgunakan (protodiplomasi).

## REFERENSI
Ababakr,  Y.  M.  (2020).  Iraqi  Kurdistan  Region:  From  Paradiplomacy  to  Protodiplomacy.
Review  of  Economics  and  Political  Science .  https://doi.org/10.1108/REPS-01-2020- 0002
Aldecoa,  F.,  &  Keating,  M.  (2013). Paradiplomacy  In  Action:  The  Foreign  Relations  Of Subnational Governments . Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315039497
Asthu,  A.  A.  (2020).  Efek  Destinasi  Pariwisata  Terhadap  Jumlah  Kunjungan  Wisatawan Mancanegara  ke  Asia. Intermestic:  Journal  of  International  Studies,  5 (1),  133–152. https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.8
Aziz,  A.  H.  B.  A.  (2018).  Muslim  Friendly  Tourism:  Concept,  Practices  and  Challenges  in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,
8 (11), 355–363. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i11/4908
Balliester, T., & Elsheikhi, A. (2018). The Future of Work: A Literature Review (Issue 29).
Chambers, G. (2012). Europe and Beyond: The Development of Sub-State Paradiplomacy with Special Reference to Catalonia. Romanian Journal of Society and Politics, 7 (1), 7–26.
Chatterji, R., & Saha, S. (2017). Para-diplomacy: Concept and the Context. India Quarterly, 73 (4), 375–394. https://doi.org/10.1177/0974928417731638
Cornago, N. (2018). Paradiplomacy and Protodiplomacy. In G. Martel (Ed.), Encyclopedia of Diplomacy (pp. 1–8). https://doi.org/10.1002/9781118885154.dipl0211
Dickson,  F.  (2014).  The  Internationalisation  of  Regions:  Paradiplomacy  or  Multi-level Governance ? Geography Compass, 8 (10), 689–700. https://doi.org/10.1111/gec3.12152 Elcaputera,  A.  (2021).  Kewenangan  Pengawasan  Pemerintah  Provinsi  Terhadap Penyelenggaraan  Pemerintahan  Kabupaten/Kota  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah. Al  Imarah:  Jurnal  Pemerintahan  Dan Politik Islam, 6 (1), 22–38. https://doi.org/10.29300/imr.v6i1.4116
Fawcett,  L.  (2012).  The  History  and  Concept  of  Regionalism. European  Society  of International Law (ESIL) Conference Paper Series, 4 , 13–15.
Fitzgerald, D. A., & Wong, G. W. K. (2020). COVID-19: A Tale of Two Pandemics Across the Asia Pacific Region. Paediatric Respiratory Reviews, 35 , 75–80. https://doi.org/10.1016/j.prrv.2020.06.018
Ganohariti,  R.,  &  Dijxhoorn,  E.  (2020).  Para-  and  Proto-Sports  Diplomacy  of  Contested Territories:  CONIFA  as  a  Platform  for  Football  Diplomacy. The  Hague  Journal  of Diplomacy, 15 (3), 329–354. https://doi.org/10.1163/1871191X-BJA10027
Hakiem,  F.  N.,  &  Susilowati,  I.  (2020).  Kerjasama  Luar  Negeri  Pemerintah  Daerah  Dalam Mendukung  Penguatan  Keamanan  Manusia  (Studi  Kasus  Kerjasama  Luar  Negeri
Pemprov DI Yogyakarta). Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs, 5 (1), 49–80. https://doi.org/10.21111/dauliyah.v5i1.4274
Hale, T. (2018). The Role of Sub-state and Non- state Actors in International Climate Processes (Issue November).
Herindrasti,  V.  L.  S.  (2019).  Fenomena  Indo-Pasifik  dan  Diplomasi  Indonesia. Jurnal  Asia Pacific Studies, 3 (1), 43–51. https://doi.org/10.33541/japs.v3iq.965
Herizal,  H.,  Rassanjani,  S.,  &  Mukhrijal,  M.  (2021).  Kebijakan  Kepariwisataan  di  Provinsi Aceh : Peluang dan Tantangan. Jurnal Public Policy, 7 (1), 21–28. https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3341
Jackson,  T.  (2018).  Paradiplomacy  and  political  geography:  The  geopolitics  of  substate regional diplomacy. Geography Compass, 12 (2), e12357. https://doi.org/10.1111/gec3.12357
Kenealy,  D. (2012). Commercial  Interests and  Calculated Compassion: The Diplomacy  and Paradiplomacy of Releasing the Lockerbie Bomber. Diplomacy & Statecraft, 23 (3), 555– 575. https://doi.org/10.1080/09592296.2012.706542
Kossa,  M.,  Lomaeva,  M.,  &  Saunavaara,  J.  (2021).  East  Asian  subnational  government involvement in the Arctic: a case for paradiplomacy? The Pacific Review, 34 (4), 664– 695. https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1729843
Kuznetsov, A. S. (2020). Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs . Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315817088
Liu, T., & Song, Y. (2020). Chinese Paradiplomacy: A Theoretical Review. SAGE Open, 10 (1), 2158244019899048. https://doi.org/10.1177/2158244019899048
Magam, N. L. (2021). Trade and Security Cooperation in the SADC Region: Optimising the Developmental  Role  of  Paradiplomacy.  In  K.  Omeje  (Ed.), The  Governance,  Security and  Development  Nexus (pp.  151–170).  Springer  International  Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49348-6_8
Mahriun, D., & Putri, D. Z. (2020). Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan,  Penerimaan Pajak dan  Ekspor  Terhadap  Perekonomian  di  Asia  Pasifik. Jurnal  Kajian  Ekonomi  dan Pembangunan, 2 (3), 25-32. https:// doi.org/10.24036/jkep.v2i3.12674
Mauad, A. C. (2020). Paradiplomacy in Latin America: Between the Policy and the Research
Agenda . Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1708
McHugh, J. T. (2015). Paradiplomacy, protodiplomacy and the foreign policy aspirations of Quebec and other Canadian provinces. Canadian Foreign Policy Journal, 21 (3), 238– 256. https://doi.org/10.1080/11926422.2015.1031261
Medcalf, R. (2018). Reimagining Asia: From Asia-Pacific to Indo-Pacific. In G. Rozman & J. C. Liow (Eds.), International Relations and Asia’s Southern Tier: ASEAN, Australia, and India (pp. 9–28). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3171-7_2
Mendes,  M.  V.  I.,  &  Figueira,  A.  R.  (2017).  Paradiplomacy  and  the  International Competitiveness  of  Cities:  the  case  of  Rio  de  Janeiro. Revista  Brasileira  de  Política Internacional, 60 (1), e012. https://doi.org/10.1590/0034-7329201700103
Mohammed,  H.  K.,  &  Owtram,  F.  (2014).  Paradiplomacy  of  Regional  Governments  in International Relations: The Foreign Relations of the Kurdistan Regional Government
(2003 – 2010). Iran and the Caucasus, 18 (1), 65–84. https://doi.org/10.1163/1573384X- 20140106
Moreno,  L.  (2016).  Theory  and  Practice  of  Paradiplomacy:  Subnational  Governments  in International Politics.
Regional & Federal Studies,
26 (2), 287–288. https://doi.org/10.1080/13597566.2016.1157072
Morin,  J.-F.,  Fournier,  V.,  &  Paquin,  S.  (2022).  The  Federated  Entities  in  Environmental Treaties (FEET) Dataset: Questioning Conventional Wisdom on Green Paradiplomacy. Canadian  Journal  of  Political  Science,  55 (1),  226–241.  https://doi.org/DOI: 10.1017/S0008423921001001
Mukti, T. A. (2013). Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia . The Phinisi Press.
Mukti, T. A. (2018). Paradiplomacy and the Future of Aceh Government. Proceedings of the 1st  Aceh  Global  Conference  (AGC  2018),  292 ,  50–56.  https://doi.org/10.2991/agc- 18.2019.8
Nganje, F. (2014). The Developmental Paradiplomacy of South African Provinces: Context, Scope and the Challenge of Coordination. The Hague Journal of Diplomacy, 9 (2), 119– 149. https://doi.org/10.1163/1871191X-12341273
Novialdi,  R.,  Ahmad,  R.,  Muhammad,  Z.,  Saputra,  J.,  &  Bon,  A.  T.  (2021).  A  Review  of Paradiplomacy  Literature:  Mini-Review  Approach. Proceedings  of  the  11th  Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management , 6253– 6268.
Novialdi, R., Rassanjani, S., & Ramadani, I. (2022). The Practice of Paradiplomacy in Indo- Pacific  Region:  Opportunities  and  Challenges.  International  Journal  of  Advances  in Social Sciences and Humanities, 1(1), 1-5. https://doi.org/10.56225/ijassh.v1i1.33
Oktaviano, D., Mahroza, J., & Risman, H. (2020). Indonesia Defense Strategy Towards Indo- Pacific (Case Study: The ASEAN Outlook on the Indo-Pacific). International Affairs and Global Strategy, 80 , 21–29. https://doi.org/10.7176/iags/80-04
Olomojobi,  Y.,  &  Omonye,  O.  (2019).  Contested  Sovereignty  and  Conflict:  Between  Spain and  Catalonia. Russian  Law  Journal,  7 (1),  138–153.  https://doi.org/10.17589/2309- 8678-2019-7-1-138-153
Paquin,  S.  (2020).  Paradiplomacy.  In  T.  Balzacq,  F.  Charillon,  &  F.  Ramel  (Eds.), Global Diplomacy: An Introduction to Theory and Practice (pp. 49–61). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-28786-3_4
Poot, J., & Roskruge, M. (2020). Population Change in the Asia-Pacific Region: Trends, Issues and Models. In J. Poot & M. Roskruge (Eds .), Population Change and Impacts in Asia and  the  Pacific (pp.  1–26).  Springer  Singapore.  https://doi.org/10.1007/978-981-10- 0230-4_1
Rodrigues,  G.  M.  A.,  &  Mattioli,  T.  (2017).  Paradiplomacy  ,  Security  Policies  and  City Networks :  the  Case  of  the  Mercocities  Citizen  Security  Thematic  Unit. Contexto Internacional, 39 (3), 569–587. https://doi.org/10.1590/S0102-8529.2017390300006
Simons,  G.  (2019).  Digital  Communication  Disrupting  Hegemonic  Power  in  Global Geopolitics. Russia in Global Affairs, 2 , 108–130. https://doi.org/10.31278/1810-6374- 2019-17-2-108-130
Tavares, R. (2016). Paradiplomacy: Cities and States as Global Players . Oxford University Press.
The  Institute  for  Management  Development.  (2021). Smart  City  Index  2021 . https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/smart_city/smart_city_index2021.pdf
Thuong,  N.  L.  T.,  &  Oanh,  N.  T.  (2021).  Vietnam  in  the  Indo-Pacific  Region:  Perception,
Position and Perspectives. India Quarterly, 77 (2), 129–142. https://doi.org/10.1177/09749284211005036
Tidwell, A. (2021). Strategic competition and the evolving role of Indo-Pacific paradiplomacy.
Australian Journal of International Affairs, 75 (1), 103–119. https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1831437
Triwibowo,  A.  (2020).  Diplomacy  and  COVID-19:  a  Reflection. Jurnal  Ilmiah  Hubungan Internasional, 0 (0), 103–112. https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3861.103-112
Wahid,  U.-,  &  Amalia,  N.  (2020).  Tantangan  Humas  Pemerintah  Daerah  dalam  Upaya Publikasi Inovasi Program Smart City. Nyimak: Journal of Communication, 4 (1), 35–51. https://doi.org/10.31000/nyimak.v4i1.2300
Wahyudi, J. (2017). Model Diplomasi Kuno di Nusantara: Kasus Kesultanan Aceh dan Johor Abad  XVI-XVII. Buletin  Al-Turas,  23 (1),  37–54.  https://doi.org/10.15408/al- turas.v23i1.4800
Wilson,  J.  D.  (2018).  Rescaling  to  the  Indo-Pacific:  From  Economic  to  Security-Driven Regionalism  in  Asia. East  Asia,  35 (2),  177–196.  https://doi.org/10.1007/s12140-018- 9285-6