## KECAMATAN SIMPANG KATIS KABUPATEN BANGKA TENGAH

## Dony Yanuar
Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung Jl. Merdeka No 4 Pangkal Pinang dhonibanka@yahoo.co.id
Abstract  : This  study  aims  to  analyze  and  determine  financial  performance comparisons  between  villages  of  Katis  Simpang  district  of  Central  Bangka regency  during  period  2010-2012;  as  well  as  to  analyze  and  determine  the effectiveness  of  the  allocation,  management  and  use  of  the  Village  Budget (APBDes) at Simpang Katis District, Central Bangka regency during the same period.  This  research  uses  quantitative  method.  The  sample  is  the  local governmentof  Simpang  Katis  district,  Central  Bangka  regency.  The  analytical tools used to determine the financial performance comparison of the village are analisis of spending ratio, analysis of spending growth, analysis of expenditure balance,  analysis  of expenditure  efficiency,  and  analysis of budget  allocations in  support  of  the  mission  of  the  Rural  Development  Plan  (RPJMDes).  The results  shows  that  there  are  differences  and  similarities  in  terms  of  the management  of  direct  spending,  indirect  spending,  spending  on  personnel, expenditure  growth,  expenditure  balance,  expenditure  efficiency,  and  budget allocations in supporting the mission of the Rural Medium-Term Development Plan  (RPJMDes).  In  general  the  financial  performance  of  Simpang  Katis District, Central Bangka regency, is in the range of good to excellent.
Keywords : Financial  Performance  of local  government, APBDes,  Financial ratios Analysis
Abstrak  : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  menentukan perbandingan  kinerja  keuangan  antara  desa  kabupaten  Katis  Simpang Kabupaten  Bangka  Tengah  selama  periode  2010-2012;  serta  untuk menganalisis dan menentukan efektivitas alokasi, manajemen dan penggunaan Anggaran  Desa  (APBDes)  di  Simpang  Katis,  Kabupaten  Bangka  Tengah selama  periode  yang  sama.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif. Sampel  adalah  pemerintah  daerah  kabupaten  Simpang  Katis,  Kabupaten Bangka Tengah. Alat analisis yang digunakan untuk menentukan perbandingan kinerja  keuangan  desa  adalah  analisis  menghabiskan  rasio,  analisis pertumbuhan  belanja,  analisis  keseimbangan  pengeluaran,  analisis  efisiensi pengeluaran,  dan  analisis  alokasi  anggaran  dalam  mendukung  misi  Rencana Pembangunan  Desa  (  RPJMDes).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada perbedaan  dan  persamaan  dalam  hal  pengelolaan  belanja  langsung,  belanja tidak langsung, belanja pegawai, pertumbuhan belanja, saldo belanja, efisiensi pengeluaran,  dan  alokasi  anggaran  dalam  mendukung  misi  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (  RPJMDes).  Secara  umum  kinerja keuangan  Simpang  Katis  Kabupaten,  Central  Kabupaten  Bangka,  berada  di kisaran baik untuk sangat baik.
Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, APBDes, Analisis Rasio Keuangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) merupakan rencana keuangantahunan  pemerintah  desa  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh pemerintah  desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)serta  ditetapkan dengan  peraturan  yang  telah  ada.Pengelolaan  keuangan  desa  merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  dan  pengawasan  keuangan desa.  Alokasi  Dana  Desa(ADD)adalah  bagian  keuangan  desa  yang  diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  yang  telah  dikemukakan maka  penulis  tertarik  (1)  Untuk  menganalisis  dan  mengetahui  komparasi kinerja  keuangan  desa  di  Kecamatan  Simpang  Katis  Kabupaten  Bangka Tengah  selama  periode  2010-2012.  (2)  Untuk  menganalisis  dan  mengetahui efektivitas pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan  Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  pada  Kecamatan  Simpang  Katis  Kabupaten Bangka Tengah selama periode 2010-2012.

## TUJUAN LITERATUR

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Menurut  Nurlan  Darise  (2009:  366)  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam NegeriNomor  37  Tahun  2007  tentangpedoman  pengelolaan  keuangan  desa pasal 1 angka 3Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

## Penyusunan Rancangan APBDes
Dalam  melaksanakan  tugasnya  Kepala  desa  menyusun  rencana pembangunan  jangka  menengah  desa  yang  selanjutnya  disingkat  RPJMDes adalah  dokumen  perencanaan  desa  untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun merupakan  penjabaran  visi  dan  misi  dari  kepala  desa  terpilih,  ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik. Kepala desa bersama badan  permusyawaratan  desa  (BPD)  menyusun  RKPDes  yang  merupakan penjabaran  dari  RPJMDes  berdasarkan  hasil  musyawarah  rencana pembangunan desa.

## Pelaksanaan APBDes
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang pedoman  pengelolaan  keuangan  desa  pada  pasal  8    dan  juga  menurut  Nurlan Darise (2009: 368) dalam pelaksanaan  APBDes berkaitan dengan pendapatan harus  memenuhi  ketentuan  sebagai  berikut:  (1)  emua  pendapatan  desa dilaksanakan  melalui  rekening  kas  desa  dan  khusus  bagi  desa  yang  belum
memiliki  pelayanan  perbankan  diwilayahnya  maka  pengaturannya  diserahkan kepada daerah. (2) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes. (3) Setiap pendapatan  desa  sebagaimana  dimaksud  pada  point    (a)  tersebut  harus didukung  oleh  bukti  yang  lengkap  dan  sah.  (4)  Kepala  desa  wajib mengintensifkan  pemungutan  pendapatan  desa  yang  menjadi  wewenang  dan tanggungjawabnya.  (5)  Pemerintah  desa  dilarang  melakukan  pungutan  selain dari  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  desa.  (6)  Pengembalian  atas  kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan  untuk  pengembalian  pendapatan  desa  yang  terjadi  dalam  tahun yang  sama.  (7)  Untuk  pengembalian  kelebihan  pendapatan  desa  yang  terjadi pada  tahun-tahun  sebelumnya  dibebankan  pada  belanja  tidak  terduga.  (8) Pengembalian pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

## Mekanisme Penyaluran dan Pencairan
Menurut  Nurlan  Darise  (2009)  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Pasal 22 ayat 2 Nomor 37 Tahun 2007 tentangpedoman pengelolaan keuangan desa  penggunaan  anggaran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  sebesar  30% untuk  belanja  aparatur  dan  operasional  pemerintah  desa,  sebesar  70%  untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

## Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 37 Tahun 2007
tentangpedoman  pengelolaan  keuangan  desa,  paling  lambat  1  bulan  setelah tahun anggaran berakhir, Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBDes  dan  rancangan  keputusan Kepala  desa  tentang  pertanggungjawaban  Kepala  desa  dan  menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD.

## Pembinaan dan Pengawasan
BerdasarkanPeraturan  Menteri  Dalam  NegeriPasal  24,  25  dan  26 Nomor  37  Tahun  2007  tentangpedoman  pengelolaan  keuangan  desa, pemerintah  provinsi  wajib  mengkoordinir  pemberian  dan  penyaluran  alokasi dana dari kabupaten/kota kepada desa. Pemerintah kabupaten/kota dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

## Kinerja Keuangan
Mohamad Mahsun (2006: 25) kinerja ( performance ) adalah gambaran mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan/program/kebijakan dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi  organisasi  yang  tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.
116 Jurnal Ecosains, Volume 4, Nomor 2, November 2015, Hal 113 - 126
Pengukuran  kinerja (performance  measurement) adalah  suatu  proses penilaian  kemajuan  pekerjaan  terhadap  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik  barang  dan  jasa  diserahkan  kepada  pelanggan  dan  sampai  seberapa  jauh pelanggan  terpuaskan);  hasil  kegiatan  dibandingkan  dengan  maksud  yang diingginkan; dan efektivitas dalam mencapai tujuan.

## Elemen Pokok Pengukuran Kinerja
Mohamad  Mahsun  (2006:  26)  menyatakan  bahwa  elemen  pokok pengukuran  kinerja  adalah  sebagai  berikut:      (1)  a.    Menetapkan  Tujuan, Sasaran  dan  Strategi  Organisasi.  Tujuan  adalah  pernyataan  secara  umum (belum  secara eksplisit )  tentang  apa  yang  ingin  dicapai  organisasi.  Sasaran merupakan  tujuan  organisasi  yang  sudah  dinyatakan  secara eksplisit dengan disertai  batasan  waktu  yang  jelas.  Strategi  adalah  cara  atau  teknik  yang digunakan  organisasi untuk  mencapai tujuan dan sasaran. (2) b. Merumuskan Indikator  dan  Ukuran  Kinerja.Menurut  Mahmudi  (2005:  96)indikator  kinerja merupakan  konsep  yang multidimensional dan  kompleks.  Ukuran  kinerja mengacu  pada  penilaian  kinerja  secara  lagsung.  (3)  c.    Mengukur  Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi. Jika sudah mempunyai indikator dan  ukuran  kinerja  yang  jelas,  maka  pengukuran  kinerja  biasanya diimplementasikan.  Mengukur  tingkat  ketercapaian  tujuan,  sasaran  dan strategi  adalah  dengan  membandingkan  hasil  aktual  dengan  indikator  dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan.

## Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja
Menurut  Mohamad  Mahsun  (2006:  31)  aspek  pengukuran  kinerja yaitu:  (1)  Kelompok  masukan  ( input ),  (2)  Kelompok  proses  ( process ),  (3) Kelompok  hasil  ( outcome ),  (4)  Kelompok  manfaat  ( benefit ),  (5)  Kelompok dampak ( impact ), (6) Kebijakan ( policy ), (7) Perencanaan dan pengganggaran ( planning  and  budgeting,  (8) Kualitas  ( quality ),  (9)  Kehematan  ( economy ), (10) Keadilan ( equity ), (11) Pertanggungjawaban ( accountability ).

## Pengukuran Kinerja dan Peningkatan Kinerja
Menurut Mohamad Mahsun (2006: 25) pengukuran kinerja
menyediakan  dasar  bagi  organisasi/pemerintah  untuk  menilai:  (1)  Bagaimana kemajuan  atas  sasaran  yang  telah  ditetapkan.(2)  Membantu  dalam  mengenali area-area kekuatan dan kelemahan.(3) Menentukan tindakan  yang tepat untuk meningkatkan  kinerja.(4)  Menunjukkan  bagaimana  kegiatan  mendukung tujuan organisasi.(5) Membantu dalam membuat keputusan-keputusan dengan langkah inisiatif.(6) Mengutamakan alokasi sumber daya.

## Kerangka Pemikiran
Sumber: Joko Wahono, 2012 (Modifikasi Peneliti, 2013)
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  dapat  dijelaskan  bahwa  penelitian penilaian  kinerja  keuangan  desa  dapat  dilihat  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes).  Penilaian  tersebut  dapat  diukur  dengan menggunakan analisis Rasio Belanja, Rasio Pertumbuhan, Rasio
Keserasian,Rasio  Efisiensi,  dan  Alokasi  Anggaran  Belanja.  Kemudian melakukan perbandingan bagaimana desa yang satu dengan desa yang lainnya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder, yaitu data yang telah ada baik dari buku literatur maupun dari sumber-sumber lainnya  dan  diperoleh  langsung  dari  desa-desa  yang  ada  di  Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah. Data sekunder dari desa-desa yang ada  di  Kecamatan  Simpang  Katis  Kabupaten  Bangka Tengah  tersebut  berupa laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  pada  desa-desa  di Kecamatan Simpang Katis tahun 2010-2012.

## Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  teknik  analisa  data kuantitatif  yang  didapat  dari  laporan  keuangan  desa  di  Kecamatan  Simpang Katis.Teknik  yang  digunakan  adalah  dengan  menggunakan  rasio-rasio  yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan.
Alat analisis atau komponen analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Untuk  mengetahui  bagaimana  pemerintah  desa  memprioritaskan  alokasi dananya pada belanja secara optimal menggunakan analisis rasio belanja.
Penilaian Kinerja Keuangan Desa Berdasarkan APBDes Tahun 2010-2012 1. Rasio Belanja
2. Rasio Pertumbuhan
3. Rasio Keserasian
4. Rasio Efisiensi
5. Alokasi Anggaran
Belanja
Komparasi Kinerja Keuangan Desa Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah

## Rasio Belanja Tidak Langsung
= 100 %                                            (1)

## Rasio Belanja Langsung
= 100%                                                (2)
Untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ketahun positif ataunegatif, menggunakan analisis pertumbuhan belanja.

## Analisis Pertumbuhan Belanja
= (3) Untuk mengetahui keserasian belanja pemerintah desa dapat menggunakananalisis keserasian belanja, dalam total belanja jika belanja tidak langsung lebihbesar dari pada belanja langsung dianggap tidak baik, demikian sebaliknya  bila  belanja  langsung  lebih  tinggi  daripersentase  belanja  tidak langsung,  berarti  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  belanja  dianggap  baik. Jika  Belanja  Pegawai  >50  %  dalam  Total  Belanja,  maka  dikatakan  anggaran belanja  tidak  baik,  demikian  pula  sebaliknya  jika  belanja  pegawai  <50  % dalam Total Belanja, maka dikatakan anggaran belanja baik.
Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap total belanja
= 100%                                       (4)

## Rasio Belanja Langsung terhadap total belanja
= 100%                                                (5)

## Rasio Belanja Pegawai terhadap total belanja
= 100%                                                     (6)
Untuk  mengetahui  bagaimana  pemerintah  desa  mengelola  belanjanyaapakah melakukan efisiensi anggaran atau tidak, dengan menggunakan analisisefisiensi belanja.

## Rasio Efisiensi Belanja
= 100%                                                                  (7)
Analisis Alokasi Anggaran Belanja dalam mendukung misi RPJMDes adalahbertujuan untuk
mengetahui bagaimana pemerintah desa mengalokasikanbelanja  apakah  sudah  sesuai  dengan  RPJMDes  yang  telah disusun,  dan  berapabesar  persentase  anggaran  belanja  yang  dialokasikan  dari total belanja desa yang ditetapkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Analisis Rasio Belanja
Berdasarkan  hasil  analisis  rasio  belanja  tidak  langsung  dan  belanja langsung, bahwa dari tahun 2010-2012 dana yang dimiliki pemerintah desa di Kecamatan  Simpang  Katis  lebih  besar  dialokasikan  untuk  belanja  langsung, sehingga rasio rata-rata belanja langsung (56%) lebih besar dibandingkan rasio rata-rata  belanja  tidak  langsung  (44%).  Perhitungan  rasio  belanja  pegawai terhadap  belanja  tidak  langsung  tahun  2010-2012  rata-rata  belanja  pegawai memberikan  kontribusi  yang  sangat  besar  (31%).  Analisis  belanja  modal terhadap  total  belanja  rata-rata  rasio  belanja  pada  tahun  2010-2012  sebesar (50%).

## Analisis Pertumbuhan Belanja
Penyebab  dari  pertumbuhan  belanja  yang  terkadang  persentasenya positif atau negatif dan naik atau turun  dari desa-desa ini adalah karena setiap desa  kebanyakan  lebih  mementingkan  terlebih  dahulu  belanja  langsungnya dibandingankan  dengan  belanja  tidak  langsungnya.  Belanja  langsung  itu berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

## Analisis Optimalisasi (Keserasian ) Belanja
Dengan  demikian  bahwa  penyebab  hal  ini  bisa  terjadi  karena keseraian (optimalisasi) belanja pada pemerintah desa di Kecamatan Simpang Katis  Kabupaten  Bangka  Tengah  prioritas  lebih  mengutamakan  atau mementingkan  belanja  langsung  dan  juga  belanja  pegawai  dari  pada  belanja tidak langsungnya.

## Tabel 1. Analisis dan Interpretasi Data Rata-rata Keseluruhan Rasio
Rasio Total Rata-rata Rasio Belanja Rasio Belanja Tidak Langsung 44% 50% Rasio belanja langsung 56% Analisis pertumbuhan belanja 17% 17% Rasio Keserasian Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja 44% Rasio belanja langsung terhadap total belanja 44% 56% Rasio belanja pegawai terhadap total belanja 31% Rasio Efisiensi Belanja 84% 84%
Sumber:  APBDes  di  Kecamatan  Simpang  Katis  Tahun  2010-2012  (diolah, Peneliti, 2013)

## Analisis Efisiensi Belanja
Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio  efisiensi,  pengelolaan  belanja pemerintah  desa  di  Kecamatan  Simpang  Katis  Kabupaten  Bangka  Tengah dapat dikatakan efisiensi, dimana rata-rata rasio efisiensi dari setiap desa pada periode 2010-2012 memberikan kontribusi yaitu sebesar (84%).

## Analisis Alokasi Anggaran Belanja Dalam mendukung Misi RPJMDes
Hasil  analisis  dan  evaluasi  diketahui  bahwa  pengalokasian  anggaran belanja  pemerintah  setiap  desa  di  Kecamatan  Simpang  Katis  sudah  sesuai dengan  yang  tertuang  dalam  RPJMDes  Kabupaten  Bangka  Tengah  dan capaian  kinerja  sasaran  strategis  pada  umumnya  baik  sampai  dengan  baik sekali.

## Pembahasan Hasil
Komparasi  Kinerja  Keuangan  Desa  di  Kecamatan  Simpang  Katis Kabupaten Bangka Tengah Selama Periode 2010-2012.
Komparasi  kinerja  keuangan  setiap  desa  di  Kecamatan  Simpang  Katis Kabupaten Bangka Tengah terlihat memiliki rata-rata keseluruhan yang sudah sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada.  Perbandingan  (komparasi)  terlihat  sekali dari setiap desanya walaupun perbandingan itu tidak begitu jauh berbeda. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Analisis Rasio APBDes Sepuluh Desa Di Kecamatan Simpang katis Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2012
Simpang katis 2010 2011 201 2 Rata- rata Rasio Belanja Rasio belanja tidak langsung 35% 52% 35% 41% Rasio belanja langsung 65% 48% 65% 59% Analisis pertumbuhan belanja 55% -27% 45% 24% Rasio Keserasian Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja 35% 52% 35% 41% Rasio belanja langsung terhadap total belanja 65% 48% 65% 59% Rasio belanja pegawai terhadap total belanja 26% 44% 27% 32% Rasio Efisiensi Belanja 100% 59% 68% 76% Beruas 2010 2011 201 2 Rata- rata Rasio Belanja Rasio belanja tidak langsung 43% 32% 46% 40% Rasio belanja langsung 57% 68% 54% 60% Analisis pertumbuhan belanja 66% 2% 3% 24% Rasio Keserasian Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja 43% 32% 46% 40% Rasio belanja langsung terhadap total belanja 57% 68% 54% 60% Rasio belanja pegawai terhadap total belanja 28% 26% 20% 24% Rasio Efisiensi Belanja 100% 49% 66% 71% Teru 2010 2011 201 2 Rata- rata Rasio Belanja Rasio belanja tidak langsung 42% 36% 43% 40% Rasio belanja langsung 58% 64% 57% 60% Analisis pertumbuhan belanja 44% 5% -6% 14% Rasio Keserasian Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja 42% 36% 43% 40%
Rasio belanja langsung terhadap total belanja 58% 64% 57% 60% Rasio belanja pegawai terhadap total belanja 25% 29% 23% 26% Rasio Efisiensi Belanja 100% 78% 87% 89% Pasir Garam 2010 2011 201 2 Rata- rata Rasio Belanja Rasio belanja tidak langsung 42% 52% 45% 46% Rasio belanja langsung 58% 48% 55% 54% Analisis pertumbuhan belanja 18% -7% 25% 12% Rasio Keserasian Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja 42% 52% 45% 46% Rasio belanja langsung terhadap total belanja 58% 48% 55% 54% Rasio belanja pegawai terhadap total belanja 26% 43% 23% 31% Rasio Efisiensi Belanja 100% 100 % 84% 95% Terak 2010 2011 201 2 Rata- rata Rasio Belanja Rasio belanja tidak langsung 35% 42% 40% 39% Rasio belanja langsung 65% 58% 60% 61% Analisis pertumbuhan belanja 55% 9% 16% 27% Rasio Keserasian Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja 35% 42% 40% 39% Rasio belanja langsung terhadap total belanja 65% 58% 60% 61% Rasio belanja pegawai terhadap total belanja 23% 35% 20% 26% Rasio Efisiensi Belanja 100% 58% 62% 73% Katis 2010 2011 201 2 Rata- rata Rasio Belanja Rasio belanja tidak langsung 33% 40% 44% 39% Rasio belanja langsung 67% 60% 56% 61% Analisis pertumbuhan belanja 71% -28% 16% 20%
Rasio Keserasian Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja 33% 40% 44% 39% Rasio belanja langsung terhadap total belanja 67% 60% 56% 61% Rasio belanja pegawai terhadap total belanja 20% 34% 25% 26% Rasio Efisiensi Belanja 100% 77% 81% 86% Puput 2010 2011 201 2 Rata- rata Rasio Belanja Rasio belanja tidak langsung 54% 42% 39% 45% Rasio belanja langsung 46% 58% 61% 55% Analisis pertumbuhan belanja 27% 12% 18% 19% Rasio Keserasian Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja 54% 42% 39% 45% Rasio belanja langsung terhadap total belanja 46% 58% 61% 55% Rasio belanja pegawai terhadap total belanja 34% 34% 22% 30% Rasio Efisiensi Belanja 100% 81% 83% 88% Pinang Sebatang 2010 2011 201 2 Rata- rata Rasio Belanja Rasio belanja tidak langsung 80% 45% 33% 52% Rasio belanja langsung 20% 55% 67% 48% Analisis pertumbuhan belanja -31% 77% 9% 18% Rasio Keserasian Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja 80% 45% 33% 52% Rasio belanja langsung terhadap total belanja 20% 55% 67% 48% Rasio belanja pegawai terhadap total belanja 60% 38% 26% 42% Rasio Efisiensi Belanja 100% 81% 57% 80% Celuak 2010 2011 201 2 Rata- rata Rasio Belanja Rasio belanja tidak langsung 42% 52% 36% 44% Rasio belanja langsung 58% 48% 64% 56%
Analisis pertumbuhan belanja 30% -12% 11% 10% Rasio Keserasian Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja 42% 52% 36% 44% Rasio belanja langsung terhadap total belanja 58% 48% 64% 56% Rasio belanja pegawai terhadap total belanja 37% 44% 28% 37% Rasio Efisiensi Belanja 100% 87% 91% 93% Sungkap 2010 2011 201 2 Rata- rata Rasio Belanja Rasio belanja tidak langsung 56% 54% 42% 51% Rasio belanja langsung 44% 46% 58% 49% Analisis pertumbuhan belanja 0,91 % 6% 1% 2,74% Rasio Keserasian Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja 56% 54% 42% 51% Rasio belanja langsung terhadap total belanja 44% 46% 58% 49% Rasio belanja pegawai terhadap total belanja 33% 45% 45% 41% Rasio Efisiensi Belanja 100% 96% 70% 89%
Efektivitas  Pengalokasian,  Pengelolaan,  dan  Penggunaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah Selama Periode 2010-2012.
Implementasi  dari  pengeluaran  pemerintah  dalam  pelaksanaannya diharapkan  dapat  menyerap  anggaran  secara  optimal,  yang  dimaksud  optimal disini  adalah  penggunaan  serta  pengalokasian  dalam  pengelolaan  anggaran dilaksanakan  dengan  mengelola  anggaran  mendekati  100  %.  Dengan menggunakan analisis keserasian belanja, dapat dilihat bagaimana Pemerintah desa di Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah
mengalokasikan  anggarannya.  Alokasi  anggaran  yang  dimaksud  adalah belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Berdasarkan  hasil  analisis  rasio  belanja  tidak  langsung  dan  belanja langsung, bahwa dari tahun 2010-2012 dana yang dimiliki pemerintah desa di Kecamatan  Simpang  Katis  lebih  besar  dialokasikan  untuk  belanja  langsung, sehingga  rasio  rata-rata  belanja  langsung  sebesar  (56%)  lebih  besar dibandingkan  rasio  rata-rata  belanja  tidak  langsung    yaitu  (44%).Analisis
belanja  modal  terhadap  total  belanja  rata-rata rasio  belanja  pada  tahun  2010- 2012 sebesar (50%).

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  :  (1)  Rasio rata-rata  belanja  tidak  langsung  setiap  desa  di  Kecamatan  Simpang  Katis Kabupaten  Bangka  Tengah  ada  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  rasio rata-rata belanja langsung .(2) Persentase pertumbuhan belanja tidak langsung pada  setiap  desa  di  Kecamatan  Simpang  Katis  Kabupaten  Bangka  Tengah pada  tahun  2010-2012  ada  yang  mengalami  pertumbuhan    negatif    yang disebabkan  karena  adanya  pengurangan  anggaran  belanja  tidak  langsung, sedangkan persentase pertumbuhan belanja langsung ada yang  meningkat. (3) Pemerintah  desa  di  Kecamatan  Simpang  Katis  Kabupaten  Bangka  Tengah pada  tahun  2010-2012  ada  yang  dianggap  tidak  baik  dan  ada  yang  dianggap baik  sampai  dengan  baik  sekali  dalam  pengalokasian  anggarannya,  karena terkadang  belanja  tidak  langsung  lebih  besar  dari  pada  belanja  langsung, sehingga  tidak  optimal.  (4)  Untuk  rasio  efisiensi  belanja,  pemerintah  desa  di Kecamatan  Simpang  Katis  Kabupaten  Bangka  Tengah  telah  melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan rasio efisiensi yaitu pada tahun 2010- 2012 rata-rata rasio efisiensi berada dibawah 100% .

## DAFTAR RUJUKAN
Adisasmita,  Rahardjo.  (2011). Pembiayaan  PembangunanDaerah (Edisi Pertama). Yogyakarta: Graha Ilmu. Darise,  Nurlan.      (2009). Pengelolaan    KeuanganDaerah .    Jakarta:    PT
Indeks.
Darise, Nurlan. (2009). Pengelolaan  Keuangan  Pada SKPD dan BLU (Edisi Kedua). Jakarta: PT Indeks. Halim,  Abdul.  (2002). Akuntansi  Sektor  Publik,  Akuntansi  Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Kepmendagri  Nomor  29  Tahun  2002 tentangPedoman  Pengurusan  , Pertangungjawaban dan pengawasanKeuangan daerah sertatata cara penyusunananggaran  pendapat  danbelanja  daerah,  pelaksana  tata usaha
keuangandaerah
dan penyusunanperhitungan anggaranpendapatan dan belanja daerah.
Mahmudi.  (2005). Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik .  Yogyakarta:  Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bangka Tengah.
Peraturan Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kabupaten  Bangka Tengah  Nomor  1  Tahun  2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010.
Peraturan  Pemerintah    Desa  Nomor  1  Tahun  2010 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentangDesa. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Setyoko,  Paulus  Israwan.  (2011). “Akuntabilitas  Administrasi  Keuangan Program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)”. Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara. Vol. 11. No. 1, Hal. 14 – 24, 2011. Sukasmanto.  (2004). Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Jakarta:  Salemba Empat.