The Effectiveness Of Implementing Law Number 23 Of 2004 Concerning The Elimination Of Domestic Violence In The City Of Palopo
Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota

## Palopo
Kusmawati 1) ; Hambali 2) ; Aan Aswari 3) 1,2,3) Universitas Muslim Indonesia, Makassar Email: 1) kusmawati@gmail.com , 2) hambali@umi.ac.id , 3) aan.aswari@umi.ac.id
ARTICLE HISTORY Received [15 January 2024]
Revised [27 March 2024]
Accepted [07 April 2024]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk:  (1)  mengetahui  dan  menganalisis  efektivitas implementasi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  penghapusan  kekerasan  dalam rumah  tangga  di  Kota  Palopo;  (2)  mengetahui  dan  menganalisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi  efektivitas  implementasi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan data primer melalui data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait dengan  penelitian  ini  yang  berjumlah  20  responden.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa implementasi  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di  Kota  Palopo masih kurang efektif, hal ini dinilai dari data yang diperoleh penulis yaitu tindak kekerasan dalam rumah  tangga  yang  semakin  meningkat  setiap  tahunnya.  Adapun  faktor-faktor  yang mempengaruhi  efektivitas  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di Kota  Palopo  yaitu  faktor masyarakat  dengan  persentase  36%  dari 50 responden,  disusul  faktor penegak hukum sebesar 20%, faktor undang-undang sebesar 18%, faktor budaya sebesar 16%, dan faktor sarana dan prasarana pendukung sebesar 5%.

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  with  the  aim  of:  (1)  knowing  and  analyzing  the  effectiveness  of implementing  Law  Number  23  of  2004  on  eliminating  domestic  violence  in  Palopo  City;  (2) knowing and analyzing the factors that influence the effectiveness of implementing Law Number 23  of  2004  concerning  the  elimination  of  domestic  violence  in  Palopo  City.  This  research  uses primary  data  through  data  obtained  through  field  research  with  parties  related  to  this  research, totaling 20 respondents. The results of this research indicate that the implementation of the Law on the Elimination of Domestic Violence in Palopo City is still less effective, this is assessed from the data obtained by the author, namely that acts of domestic violence are increasing every year. The factors that influence the effectiveness of the Law on the Elimination of Domestic Violence in Palopo City are community factors with a percentage of 36% of the 50 respondents, followed by law  enforcement  factors  at  20%,  legal  factors  at  18%,  cultural  factors  at  16%,  and  facility  and environmental factors. supporting facilities 5%.
KEYWORDS Effectiveness; UUD NO.23 Of 2004, Domestic Violence.
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Membangun  rumah  tangga  adalah  impian  setiap  pasangan  di  dunia  ini,  terutama  mereka  yang ingin  membentuk  keluarga  yang  bahagia.  Keluarga  yang  tentram,  aman,  dan  damai  merupakan  tujuan setiap  orang  dalam  menjalani  kehidupan  rumah  tangganya,  namun  tidak  semua  keluarga  dapat menjalaninya  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Tidak  jarang  kehidupan  rumah  tangga  diwarnai  dengan perbedaan  pendapat  antara  suami  dan  istri  sehingga  menimbulkan  pertengkaran  yang  dapat  berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ( Fakhrurazi, Ananda, M. R., Sabili, K. A, Basyarahil, A. M,  Al-Fikri,  M.  A.,  Ray,  M.  H.  .,  &  Rosfiani,  O,2024) .  Kekerasan  ini  dapat  berupa  kekerasan  fisik, kekerasan psikis,  kekerasan  seksual, maupun  kekerasan ekonomi.  Untuk  mewujudkan keutuhan  dalam rumah  tangga,  sangat  bergantung  pada  masing-masing  orang  dalam  rumah  tangga,  terutama  tingkat kualitas pelaku dan pengendalian diri masing-masing. Keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga dapat  terganggu  apabila  kualitas  dan  pengendalian  diri  tidak  dapat  dikendalikan,  yang  pada  akhirnya dapat  berujung  pada  tindakan  KDRT  yang  menimbulkan  perasaan  tidak  aman,  tidak  nyaman  atau bahkan  ketidakadilan  dalam  rumah  tangga.  Pada  kenyataannya  keutuhan  dan  keharmonisan  dalam rumah tangga tidak akan terwujud jika kehidupan rumah tangga diwarnai dengan kekerasan. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tentu dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan baik dalam rumah tangga, di lingkungan sekitar, di masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pada  kenyataannya,  meskipun  banyak  terjadi  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT), namun  sistem  hukum  di  Indonesia  belum  memberikan  jaminan  perlindungan  bagi  korban  KDRT.  Oleh karena  itu,  diperlukan  pengaturan  mengenai  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT) secara  tersendiri  karena  memiliki  kekhususan  tersendiri,  meskipun  secara  umum  KUHP  mengatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran terhadap orang yang wajib diberi nafkah dan penghidupan.  Meningkatnya  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  menimbulkan  keprihatinan  di kalangan  sebagian  masyarakat,  terutama  kaum  perempuan  dan  para  relawan  lembaga  swadaya masyarakat,  serta  lembaga  bantuan  hukum  lainnya,  yang  tergerak  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  korban  KDRT  dengan  mengajukan  rancangan  undang-undang  tentang  penghapusan  KDRT yang pada akhirnya melahirkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tanggal 22 September 2004. Penjelasan umum UU No. 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga  yang  bahagia,  aman,  tentram  dan  damai  merupakan  dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Sebagai salah satu langkah untuk mencegah, melindungi korban dan menindak  pelaku  KDRT,  maka  Negara  dan  masyarakat  harus  bekerjasama  dalam  melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku KDRT.

## LANDASAN TEORI

## Tinjauan Umum UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT
Permasalahan  mengenai  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  mulai  menjalar  di  Indonesia seiring  dengan  diratifikasinya  Convention  on  the  Elimination  of  all  Discrimination  Against  Woman (CEDAW)  dengan  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1984  Tentang  Pengesahan  Konvensi  mengenai Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan  (Paul  Sionlaeloe,2011).  Konvensi  ini mewajibkan  negara  peserta  untuk  menyusun  peraturan  perundang-undangan  yang  menempatkan perempuan  secara  setara  di  depan  hukum,  dalam  ketenagakerjan,  dan  dalam  haknya  sebagai  warga negara. Salah satu kewajiban negara adalah pemberdayaan terhadap perempuan, dengan kegiatan yang mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen pembaharuan di bidang politik, ekonomi dan sosial (M.  Ali  Zaidan,2014).  Latar  belakang  diberlakukannya  Undang-undang  Republik  Indonesia  ini sebagaimana dalam bagian menimbang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004, yang menyatakan:
a.  Bahwa  setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan  rasa  aman  dan  bebas  dari  segala  bentuk kekerasan  sesuai  dengan  falsafah  Pancasila  dan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.  Bahwa  segala  bentuk  kekerasan,  terutama  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  merupakan pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  kejahatan  terhadap  martabat  kemanusiaan,  serta  bentuk diskriminasi yang harus dihapus.”
c.  Bahwa  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang  kebanyakan  adalah  perempuan,  harus mendapat  perlindungan  dari  negara  dan/atau  masyarakat  agar  terhindar  dan  terbebas  dari kekerasan atau ancamankekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
d.  Bahwa  dalam  kenyataannya  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  banyak  terjadi,  sedangka sistem  hukum  di  Indonesia  belum  menjamin  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan  dalam rumah tangga;
e.  Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud dalam huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  dan huruf  d,  perlu  dibentuk  Undang-undang  Republik  Indonesia  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT
Pada tanggal 20 Desember 1993, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah menetapkan Deklarasi tentang  Penghapusan  Kekerasan  terhadap  Perempuan  yang  menegaskan  bentuk-bentuk  kekerasan terhadap perempuan dan juga menyatakan bahwa  kekerasan terhadap perempuan  haruslah dipandang sebagai  akibat  relasi  sosial  antara  negara  dan  masyarakat,  maupun  hubungan  antara  laki-laki  dan perempuan yang timpang tindih. Kekerasan terhadap  perempuan terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan seksual  dan  psikologis.  Batasan  yang  digariskan  lebih  luas  daripada  yang  telah  ditentukan  oleh  KUHP yang  hanya  meliputi  kekerasan  fisik  saja  yakni  membuat  orang  pingsan  atau  tidak  berdaya.  Kehadiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memperluas  pengertian  KDRT  sebagai  bentu  dalam  pasal  5  yang  meliputi  kekerasan  fisik,  kekerasan psikis,  kekerasan  seksual  dan  penelantaran  ekonomi.perlindungan  terhadap  perempuan  sebagaimana dirumuskan (M. Ali Zaidan,2014).

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan sumber data  primer.  Penelitian  hukum  empiris  ini  mementingkan  analisis  empiris-kuantitatif.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  hukum  diimplementasikan,  termasuk  proses  penegakan hukumnya. Karena jenis penelitian ini dapat mengungkap permasalahan di balik pelaksanaan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palopo
Pada  tanggal  22  September  2004,  Pemerintah  Indonesia  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT).  UU  ini diundangkan  untuk  memenuhi  tuntutan  masyarakat,  khususnya  kaum  perempuan,  untuk  menjadikan tindak pidana KDRT  sebagai  bagian  dari  tindak  pidana  yang  memungkinkan pelakunya untuk  dihukum, serta  untuk  menyelamatkan  korban  agar  tidak  terus  menjadi  korban  sekaligus  sebagai  upaya  untuk mencegah KDRT terjadi lagi di dalam keluarga.  Indonesia.  Di satu sisi,  UU ini mendapat banyak pujian karena  dianggap  dapat  mengatasi  beberapa  permasalahan  KDRT  dengan  lebih  mudah,  namun  di  sisi lain,  UU ini juga mengundang cukup banyak kritik.  Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana penegakan hukum KDRT, apakah aparat hukum serius dalam mengimplementasikan undang-undang ini ataukah  semangat  mereka  dalam  melindungi  korban  KDRT  hanya  sebatas teks  tertulis  tanpa  dibarengi dengan  upaya-upaya  konkrit  dan  sistematis  untuk  mewujudkannya.  Definisi  KDRT  menurut  UU  No.  23 Tahun  2004  adalah  sebagai  berikut:  Setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau penelantaran rumah tangga, untuk semua rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan. Penyebutan kata "terutama terhadap perempuan" menunjukkan bahwa ide pembuatan undang-undang ini tidak lepas dari  realitas  sosiologis  bahwa  KDRT  lebih  banyak  dialami  oleh  perempuan  daripada  laki-laki.  Rumah tangga, merujuk pada Pasal 1 Angka 30 KUHAP, merupakan kata lain dari keluarga, yaitu mereka yang mempunyai hubungan keluarga dalam derajat tertentu karena hubungan darah atau perkawinan. Namun dalam  UU  Penghapusan  KDRT,  cakupan  keluarga  diperluas  hingga  mencakup  suami,  istri,  dan  anak; orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  orang  lain  karena  hubungan  darah, perkawinan,  persusuan,  pengasuhan,  dan  perwalian,  yang  menetap  dalam  rumah  tangga  tersebut; dan/atau  orang  yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap  dalam  rumah  tangga  tersebut selama jangka waktu tertentu dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan.
Perluasan definisi rumah tangga dalam ketentuan di atas hingga mencakup pekerja rumah tangga dapat dikatakan sebagai jawaban hukum yang konkrit atas banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh  majikan  terhadap  pekerjanya.  Realitas  menunjukkan  bahwa  masuk  dan  menetapnya  seorang pekerja di dalam rumah majikan hampir dapat dipastikan menciptakan pola relasi kuasa yang timpang di mana majikan jauh lebih kuat sebagai pemegang kendali atas pekerja dan pekerja hanya bisa mengikuti kebijakan tanpa daya tawar yang memadai.
Berapa  besar  gaji,  berapa  lama  jam  kerja,  kapan  bisa  libur,  semua  ditentukan  oleh  majikan. Majikan,  karena  menggaji  PRT,  seringkali  merasa  berkuasa  dan  berhak  bertindak  semena-mena, termasuk  main  hakim  sendiri  ketika  mendapati  PRT-nya  melakukan  kesalahan.  Hal  yang  kurang  lebih sama  juga  terjadi  pada  orang-orang  yang  terikat  secara  hukum  sebagai  keluarga  karena  pernikahan. Dalam  hal  ini,  posisi  yang  tidak  setara  antara  majikan  dan  pembantu  rumah  tangga  seringkali  diadopsi dalam  hubungan  perkawinan  antara  suami  dan  istri.  Dalam  masyarakat  yang  mengonsepsikan  laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai pengelola domestik rumah tangga, maka secara otomatis  suami,  begitu  terjadi  perkawinan,  melekat  hak-hak  istimewa,  misalnya  menguasai  istri, memegang  otoritas  untuk  mengizinkan  istri  melakukan  tindakan-tindakan  sosial,  ekonomi,  dan  hukum, menentukan  keputusan-keputusan  rumah  tangga,  dan  beberapa  keistimewaan  lainnya.  Sementara  itu, istri  secara  otomatis  berperan  sebagai  pengelola  dan  penanggung  jawab  rumah  tangga  dalam  arti bertugas  melaksanakan  teknis  kebijakan  yang  dibuat  oleh  suami.  Rumah  tangga  yang  menjadi  arena tindak kekerasan bukanlah situasi yang dicita-citakan oleh norma sosial maupun norma hukum.
Sebagai  lembaga  sosial,  rumah  tangga  diharapkan  menjadi  tempat  interaksi  yang  hangat  dan intensif antar anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial. Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan  menjadi  tempat  yang  aman  dan  nyaman  bagi  semua  anggotanya,  saling  melindungi,  saling menghormati,  saling  mengasihi  sehingga  tumbuh  kebahagiaan  yang  kekal.  UU  Perkawinan  yang
diundangkan  pada  tahun  1974  memuat  hal  tersebut  sebagai  cita-cita  keluarga,  namun  ketentuannya lebih  bersifat  pengaturan  dan  non-hukum  dalam  arti  tidak  menimbulkan  akibat  hukum  yang  nyata  bagi suami  atau  istri  yang  tidak  menghormati  dan  menyayangi  pasangannya,  termasuk  dengan  melakukan tindak kekerasan. Akibatnya, tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai peristiwa hukum,  melainkan  sebagai  dinamika  perkawinan,  sehingga  orang  yang  mengalami  tindakan  kekerasan oleh  sesama  anggota  keluarga  tidak  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  negara  dan masyarakat.  Ketiadaan  perlindungan  hukum  yang  sistematis  menyebabkan  KDRT  dianggap  sebagai perilaku  yang  normal.  Seseorang  yang  mengalami  KDRT  hanya  dipandang  sebagai  seseorang  yang kebetulan  kurang  beruntung  dibandingkan  dengan  seseorang  yang  kebetulan  memiliki  suami  atau  istri yang  penyayang.  Hingga  saat  ini,  Indonesia  belum  memiliki  undang-undang  nasional  tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
data statistik untuk kejahatan KDRT yang sebenarnya. Data yang tercatat dalam laporan lembaga tentu  tidak  mencerminkan  seluruh  kejadian  KDRT  di  seluruh  Indonesia.  Alasannya  jelas  karena  tidak semua  korban  menyadari  dan  melaporkan  kekerasan  yang  dialaminya  sehingga  laporannya  tercatat. Namun demikian, jejak-jejak KDRT di masyarakat dapat ditelusuri melalui data-data yang dihimpun oleh berbagai  penyedia  layanan  terkait  sebagaimana  diatur  dalam  lembaga-lembaga  tersebut,  antara  lain rumah  sakit,  puskesmas,  kepolisian,  panti  sosial,  pengadilan  dan  lain-lain.  Khususnya  di  Kota  Palopo, Sulawesi Selatan yang menjadi lokasi penelitian penulis, tindak pidana KDRT cukup sering terjadi. Hal ini berdasarkan  data  yang  diperoleh  penulis  berdasarkan  laporan  yang  masuk  ke  Polres  Takalar  dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2013-2015). Data tersebut adalah sebagai berikut:

## Table 1 Data on Domestic Violence Cases in Palopo City for 2021-2023
No.
Year Case Case type 1 2021 30 cases Abuse (14), child abuse (9), sexual abuse (2), domestic neglect (5), 2 2022 52 cases Abuse (11), child abuse (28), sexual abuse (8), domestic neglect (5) 3 2023 77 cases Abuse (32), child abuse (28), sexual abuse (11), domestic neglect (6) Amount 159 cases Abuse  (57),  violence  against  children  (65),  sexual  abuse  (21), domestic neglect (10)
Source: Palopo Police in 2024
Berdasarkan data di atas, kasus KDRT meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, terdapat 30 kasus  KDRT  yang  dilaporkan  ke  Polres  Palopo.  Terdapat  14  kasus  penganiayaan,  9  kasus  kekerasan terhadap anak, 2 kasus pelecehan seksual, dan 5 kasus penelantaran rumah tangga. Pada tahun 2022, terdapat  52  kasus  KDRT  yang  dilaporkan  ke  Polres  Palopo.  Terdiri  dari  11  kasus  penganiayaan,  28 kasus  kekerasan  terhadap anak,  8  kasus  pelecehan  seksual,  dan  5  kasus  penelantaran  rumah  tangga. Sementara itu, pada tahun 2023, akan ada 77 kasus KDRT yang dilaporkan ke Polres Palopo. Terdiri dari 32 kasus penganiayaan, 28 kasus kekerasan terhadap anak, 11 kasus pelecehan  seksual, dan 6 kasus penelantaran  rumah  tangga.  Jumlah  kasus  KDRT  dari  tahun  2021  hingga  2023  sebanyak  159  kasus dengan  kasus  tertinggi  adalah  kekerasan  terhadap  anak  sebanyak  65  kasus,  disusul  penganiayaan sebanyak  57  kasus,  pencabulan  21  kasus  dan  penelantaran  rumah  tangga  10  kasus.  Dari  data  di  atas dapat dilihat bahwa kasus KDRT yang paling banyak terjadi di Kota Palopo adalah kekerasan terhadap anak
Jenis  kekerasan  ini  dapat  berupa  pelecehan,  pemukulan,  atau  kekerasan  fisik  lainnya.  Aturan hukum yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga sudah jelas, yaitu semua ketentuan yang ada di dalam  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Soerjono  Soekanto, sebagaimana  dikutip  oleh  Made  Arya  Utama,  mengatakan  bahwa  aturan  hukum  dapat  berlaku  efektif apabila memenuhi persyaratan untuk dapat diterapkan dalam aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Jika aturan  hukum  memenuhi  ketiga  aspek  syarat  keberlakuan  tersebut,  maka  jika  terjadi  pelanggaran terhadapnya, aturan hukum tersebut akan mudah ditegakkan. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  telah  memenuhi  syarat  sah  secara  hukum,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  proses perumusan  hingga  pelaksanaannya  yang  telah  sesuai  dengan  prosedur  perundang-undangan  dan peraturan  yang  berlaku.  Secara  filosofis,  aturan-aturan  dalam  UU  Penghapusan  KDRT  merupakan penjabaran  dari  nilai-nilai  filosofis  yang  terkandung  dalam  dasar  negara  Indonesia,  yaitu  Pancasila  dan UUD  1945.  Secara  eksplisit,  konsideran  UU  ini  menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  untuk mendapatkan  rasa  aman  dan  bebas  dari  segala  bentuk  kekerasan,  terutama  kekerasan  dalam  rumah tangga yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta  bentuk  diskriminasi  yang  harus  dihapuskan.  Pertimbangan  ini  sangat  sejalan  dengan  sila  kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Selain  itu,  sebagai  bangsa  yang  mengaku  religius,  masyarakat  Indonesia  juga  memiliki  berbagai landasan  filosofis  yang  sejalan  dengan  semangat  penghapusan  KDRT.  Seperti  dalam  agama  Islam "Kamu adalah pakaian baginya dan dia adalah pakaian bagimu", yang ditujukan kepada suami istri.
Pengandaian pakaian dalam Islam sedikit banyak merujuk pada fungsi pakaian sebagai alat untuk melindungi,  mempercantik,  menutupi  hal-hal  yang  tidak  perlu  diketahui  orang  lain,  dan  menyehatkan. Secara sosiologis, aturan-aturan yang tertuang dalam UU Penghapusan KDRT dianggap oleh sebagian kalangan  sebagai  gagasan  brilian  yang  dimaksudkan  untuk  menyelesaikan  kebuntuan  konflik  rumah tangga  di  hadapan  hukum.  Bagi  sebagian  aktivis  perempuan,  mereka  beranggapan  bahwa  UU  ini merupakan jawaban atas kegelisahan perempuan yang terkatung-katung ketika mengalami tindak KDRT. Jika  sebelumnya  KDRT  hanya  dianggap  sebagai  urusan  privat  yang  harus  diselesaikan  secara  mandiri tanpa campur tangan negara, maka dengan hadirnya UU Penghapusan KDRT ini menjadi urusan publik, sehingga  negara  secara  normatif  tidak  memiliki  alasan  untuk  menghindar  untuk  menanganinya. Masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas untuk dapat membantu korban mendapatkan perlindungan tanpa  takut  dituduh  mencampuri  urusan  rumah  tangga  orang  lain.  Namun  demikian,  tidak  semua masyarakat  merasa  terwakili  aspirasinya  sehingga  menyambut  baik  disahkannya  UU  Penghapusan KDRT.
Mereka  mengusulkan  agar  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga dicabut demi menjaga rumah tangga. UU Penghapusan KDRT merupakan produk sistem kapitalis yang tidak  sesuai  dengan  adat  dan  budaya  karena  memaksa  perempuan  untuk  setara  dengan  laki-laki, sebebas laki-laki dan tidak boleh dipimpin oleh laki-laki. Belum diterimanya secara penuh aturan hukum dalam  UU  Penghapusan  KDRT  oleh  masyarakat  mau  tidak  mau  akan  berpengaruh  pada  efektifitas pelaksanaan  UU  ini.  Pengaruh  tersebut  antara  lain  berupa  sikap  menerima  kekerasan  yang  dialami sebagai cobaan atau ujian dari Tuhan yang harus dihadapi dengan sabar. Sabar yang dimaksud antara lain  dengan  tidak  melaporkan  pelaku  KDRT  kepada  siapapun,  terutama  kepada  pihak  kepolisian, mendoakan  agar  pelaku  berubah  dengan  hati  nuraninya  sendiri,  dan  juga  memberikan  nasihat  kepada pelaku.  Dalam  situasi  seperti  ini,  aturan  hukum  dalam  UU  Penghapusan  KDRT  tidak  digunakan  untuk mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  maksimal.  Berkaitan  dengan  efektifitas  pelaksanaan  Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penulis telah menyebarkan kuesioner kepada 20 responden sesuai dengan lokasi penelitian penulis di Kota Palopo, yang terdiri dari 5 orang anggota Kepolisian,  2  orang  Hakim  Pengadilan  Negeri  Palopo,  5  orang  pelaku  KDRT.  Rumah  Tangga,  3  orang korban KDRT, dan 5 orang dari masyarakat umum. Adapun datanya adalah sebagai berikut:
Table 2 Effectiveness of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence No. Effectiveness of the PKDRT Law Frequency Presentase (%)
1.  Effective 2 10 2.  Less effective 13 65 3.  Not yet effective 5 25 Amount 20 100%
Data source: Results of primary data processing in 2024
Efektivitas Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palopo masih kurang  efektif,  terlihat  dari  hasil  kuesioner  yang  telah  disebarkan  oleh  penulis,  yaitu  65%  responden menilai bahwa efektivitas undang-undang ini masih kurang efektif. Sementara itu, 10% responden menilai bahwa  efektivitas  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  sudah  efektif, sedangkan  25%  responden  menilai  bahwa  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga belum  efektif. Hasil  wawancara penulis  dengan  salah  satu  anggota  kepolisian di  Polres  Palopo mengatakan  bahwa  pelaksanaan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga masih  terbilang  belum  efektif  karena  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kota  Palopo  semakin tahun semakin meningkat, seakan-akan sanksi yang diberikan kurang memberikan efek jera bagi pelaku. Pernyataan  tersebut  senada  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  MN  (bukan  nama  sebenarnya)  yang merupakan  korban  KDRT  yang  saat  ini  telah  bercerai  dengan  suaminya,  karena  sering  dipukuli  oleh suaminya tanpa sebab. Menurut MN, bukan hanya dirinya yang sering mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya,  tetapi  anak-anaknya  juga  sering  dipukuli.  Itulah  sebabnya  MN  melaporkan  suaminya  dan memilih untuk berpisah.

## Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Perspektif sosiologis mengasumsikan penegakan hukum sebagai suatu proses empiris yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip logika matematis yang penuh dengan kepastian sebagaimana hasil dari paradigma normatif positivistik sebagaimana telah dikemukakan di atas. Penegakan hukum, karena
melibatkan  manusia  dan  masyarakat  yang  kompleks,  diyakini  akan  menghasilkan  pengalaman  dan praktik  yang  kompleks  pula,  selalu  membuka  kemungkinan  dan  pilihan.  Belum  tentu  pasal  hukum  yang sama,  ketika  dilanggar  oleh  dua  orang  yang  berbeda,  akan  ditegakkan  dengan  cara  yang  sama  dan karenanya  menghasilkan  dampak  yang  sama.  Penegakan  hukum  sebagai  suatu  proses  yang  sarat dengan  interaksi  antara  hukum  dan  masyarakat  telah  mendapat  perhatian  yang  cukup  besar  dari  para sosiolog. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa  penegakan hukum bukanlah suatu hal yang sederhana, bukan  saja  karena  kompleksitas  sistem  hukum  itu  sendiri,  tetapi  juga  kompleksitas  hubungan  antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Proses penegakan hukum pada  hakikatnya  merupakan  suatu  variabel  yang  memiliki  korelasi  dan  saling  ketergantungan  dengan faktor-faktor lainnya.
Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum, seperti yang dinyatakan oleh  Friedman,  yaitu  substansi  hukum,  budaya  hukum,  dan  struktur  hukum.  Agar  penegakan  hukum berjalan  efektif,  ketiga  komponen  tersebut  harus  berjalan  secara  simultan.  Cacat  pada  salah  satu komponen  akan  menggagalkan  atau  mengurangi  kualitas  penegakan  hukum  yang  efektif.  Senada dengan  pendapat  Satjipto  dan  Friedman,  Seoerjono  Soekanto  menyebutkan  lima  faktor  yang menentukan  efektifitas  penegakan  hukum,  yaitu  faktor  hukumnya,  faktor  penegak  hukumnya,  faktor masyarakat,  faktor  lingkungan  dimana  hukum  itu  berlaku,  faktor  sarana  dan  fasilitas  yang  mendukung, dan  faktor  kebudayaan.  Untuk  melihat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia khususnya di Kota Palopo, maka penulis  memilih  komponen  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto  sebagai  pisau  analisis,  yaitu faktor  hukum,  faktor  penegak  hukum,  faktor  masyarakat  lingkungan  yang  berlaku,  faktor  sarana  dan fasilitas pendukung dan faktor kebudayaan.

## Faktor Hukum
Dalam  praktek  penyelenggaraan  hukum  di  lapangan,  ada  kalanya  terjadi  pertentangan  antara kepastian  hukum  dengan  keadilan,  hal  ini  disebabkan  karena  konsepsi  keadilan  merupakan  rumusan yang  abstrak,  sedangkan  kepastian  hukum  merupakan  suatu  prosedur  yang  telah  ditentukan  secara normatif.  Suatu  kebijakan  atau  tindakan  yang  tidak  sepenuhnya  didasarkan  pada  hukum  merupakan suatu hal yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

## Faktor Penegakan Hukum
Mentalitas  atau  kepribadian  aparat  penegak  hukum  memegang  peranan  penting.  Jika peraturannya  sudah  bagus,  tetapi  kualitas  aparatnya  kurang  baik,  maka  akan  menjadi  masalah.  Oleh karena  itu,  salah  satu  kunci  keberhasilan  dalam  penegakan  hukum  adalah  mentalitas  atau  kepribadian para penegak hukum, mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan: Dalam konteks penegakan hukum  dan  pelaksanaan  penegakan  hukum,  menegakkan  keadilan  tanpa  kebenaran  adalah  sebuah kebijakan.  Menegakkan  kebenaran  tanpa  kejujuran  adalah  kemunafikan.  Dalam  kerangka  penegakan hukum  oleh  setiap  lembaga  penegak  hukum  (termasuk  aparatnya)  keadilan  dan  kebenaran  harus diekspresikan,  harus  dirasakan  dan  dilihat,  harus  diaktualisasikan.  Dalam  konteks  di  atas  yang menyangkut  kepribadian  dan  mentalitas  penegak  hukum,  selama  ini  ada  kecenderungan  kuat  di kalangan  masyarakat  untuk  memaknai  hukum  sebagai  petugas  atau  penegak  hukum,  artinya  hukum diidentikkan  dengan  perilaku  nyata  petugas  atau  penegak  hukum.  Sayangnya,  dalam  menjalankan kewenangannya  sering  timbul  permasalahan  akibat  sikap  atau  perlakuan  yang  dianggap  melampaui kewenangan  atau  tindakan-tindakan  lain  yang  dianggap  mencoreng  citra  dan  kewibawaan  penegak hukum, hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas aparat penegak hukum.
Hal  ini  dapat  berakibat  pada  tidak  pahamnya  batas-batas  kewenangan,  karena  kurangnya pemahaman  terhadap  hukum,  sehingga  terjadi  penyalahgunaan  wewenang  dalam  menjalankan  tugas- tugas penyidikan dan tugas-tugas kepolisian lainnya. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala  yang dialami oleh berbagai instansi, namun khusus untuk  aparat  yang menjalankan tugas kewenangannya  menyangkut  hak  asasi  manusia  (dalam  hal  ini  aparat  penegak  hukum)  seharusnya mendapat  prioritas.  Meskipun  disadari  bahwa  peningkatan  kualitas  sangat  erat  kaitannya  dengan anggaran  lainnya,  yang  bagi  Polri  selalu  kurang  dan  sangat  minim.  Selain  itu,  faktor  penegak  hukum yang  dimaksud  di  sini  adalah  kelompok  yang  terlibat  langsung  dalam  bidang  tugas  dan/atau  fungsi penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegakan hukum tetapi juga pemeliharaan perdamaian, termasuk  di  dalamnya  adalah  bidang  kehakiman,  kejaksaan,  kepolisian  serta  penegakan  hukum  dan pemasyarakatan.

## Faktor fasilitas dan sarana pendukung
Faktor fasilitas yang dimaksud di sini adalah sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup  fasilitas  terutama  adalah  fasilitas  fisik  yang  berfungsi  sebagai  faktor  pendukung.  Fasilitas  atau sarana  pendukung  meliputi  perangkat  lunak  dan  perangkat  keras,  salah  satu  contoh  perangkat  lunak adalah  pendidikan.  Pendidikan  yang  diterima  polisi  saat  ini  cenderung  mengenai  hal-hal  yang  bersifat praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tujuannya, termasuk pengetahuan tentang kejahatan komputer.

## Faktor budaya
Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering berbicara tentang kebudayaan. Kebudayaan, menurut Soerjono  Soekanto,  memiliki  fungsi  yang  sangat  besar  bagi  manusia  dan  masyarakat,  yaitu  mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana ia harus bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya ketika ia berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan garis dasar perilaku yang menetapkan  aturan-aturan  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang  dilarang.  Faktor  budaya yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai yang dianggap baik oleh anggota masyarakat yang ditujukan pada peraturan hukum. Artinya apakah hukum yang ditegakkan sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh  masyarakat.  Jika  sesuai,  maka  masyarakat  dengan  sistem  nilai  yang  baik  akan  menaati  hukum dengan  baik,  namun  jika  tidak  sesuai,  maka  dapat  berdampak  sebaliknya.  Kelima  faktor  yang  telah disebutkan di atas,  secara teori memiliki pengaruh yang kuat  terhadap efektifitas pelaksanaan Undang- Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di  Indonesia,  khususnya  di  Kota  Palopo. Berkaitan dengan hal tersebut,  penulis telah menyebarkan kuesioner kepada 20 responden yang terdiri dari 5 orang anggota kepolisian, 2 orang hakim di Pengadilan Negeri Palopo, 5 orang terpidana KDRT, 3 orang korban KDRT, dan 5 orang dari masyarakat umum.
Table  3  Factors  Influencing  the  Effectiveness  of  Law  Number  23  of  2004  concerning  the Elimination of Domestic Violence
No. Factor affecting Frequency Presentase (%) 1.  Legal factors 3 15% 2.  Law enforcement factors 5 25% 3.  Facilities and supporting facilities factors 2 10% 4.  Community factors 8 40% 5.  Cultural factors 2 10% Amount 20 100%
Source: 2024 Primary Data Processed Results
Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa menurut responden di Kota Palopo, faktor yang paling mempengaruhi  efektivitas  pelaksanaan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  di  Kota  Palopo  adalah  faktor  masyarakat  dengan  presentasi  40%  dari  20  responden.  Menurut 40% responden, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat berjalan efektif jika  kesadaran  masyarakat  terhadap  undang-undang  tersebut  cukup  besar.  Sehingga  dapat  mencegah masyarakat  hukum  terkecil  dalam  artian  keluarga  untuk  tidak  melakukan  tindakan  KDRT  karena  sadar akan  pentingnya  hidup  aman  dan  damai  yang  dimulai  dari  keluarga.  Jika  kesadaran  masyarakat  akan hukum cukup besar, maka akan mengurangi terjadinya tindak pidana, sehingga supremasi hukum dapat berlaku  lebih  efektif.  Diikuti  dengan  faktor  penegak  hukum  dengan  persentase  sebesar  25%  dari  20 responden  menyatakan  bahwa  faktor  yang  paling  mempengaruhi  efektifitas  Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  adalah  faktor  penegak  hukum,  alasannya  karena penegak hukum harus dapat berlaku adil dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi pelaku untuk membuat jera atas perbuatan yang dilakukannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Implementasi  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di  Kota  Palopo masih kurang efektif, hal ini dinilai dari data yang diperoleh penulis yaitu tindak kekerasan dalam rumah tangga  yang  semakin  meningkat  setiap  tahunnya.  Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palopo yaitu faktor masyarakat dengan persentase 40% dari 20 responden, disusul faktor penegak hukum sebesar 25%, faktor undang- undang sebesar 15%, faktor budaya sebesar 10%, dan faktor sarana dan prasarana pendukung sebesar 10%.

## Saran
1.  Menilai  Efektivitas  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palopo: Tinjauan terhadap Kinerja Institusi Penegak Hukum dan Dampaknya pada Korban
2.  Analisis  Efektivitas  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di  Kota  Palopo:  Tantangan  dan  Peluang  untuk  Peningkatan Perlindungan Korban
3.  Studi  Kasus:  Evaluasi  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palopo: Analisis Terhadap Strategi Penegakan Hukum dan Dukungan Sosial bagi Korban

## DAFTAR PUSTAKA
Adibuat,  A.  S.,  Pawennei,  M.,  &  Baharuddin,  H.  (2020).  Law  Enforcement  Against  Domestic  Violence.
Journal of Lex Generalis (JLG), 1(7), 975 –988.
Baharuddin, A. A. L., Rahman, S., & Kamal, M. (2022). Resolving Criminal Cases Committed by Children Through  a  Restorative  Justice  Approach  at  POLRESTABES  Makassar.  Journal  of  Lex  Generalis (JLG), 3(10), 1726 –1742.
Ekwanto, E. R. (2020). Reformulation of Regulations Regarding Protection Procedure Articles in the Law on the Elimination of Domestic Violence No. 23 of 2004 which is not effective in its implementation.
Fakhrurazi, Ananda, M. R. ., Sabili, K. A. ., Basyarahil, A. M. ., Al-Fikri, M. A. ., Ray, M. H. ., & Rosfiani, O. . (2024). Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Indonesia. Journal Evidence Of Law , 3 (1), 52–62. https://doi.org/10.59066/jel.v3i1.600
Gaddafi,  F.  (2016).  Protection  and  Position  of  Victims  in  Acts  of  Domestic  Violence  According  to  Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in Indonesia. Journal of Legal Reform, 3(3), 391-399.
Hambali,  A.  R.  (2020).  Effectiveness  of  Law  Enforcement  for  Crimes  of  Violence  Against  Children  in Makassar City. Journal of Lex Philosophy (JLP), 1(2), 270-281.
Jannah,  M.  (2017).  Application  of  Criminal  Sanctions  Against  Perpetrators  of  Domestic  Violence  in  the Perspective  of  Law  Number  23  of  2004  concerning  the  Elimination  of  Domestic  Violence  (Study Decision No. 616/PID. B/2010/PN-RAP). Advocacy Scientific Journal, 5(2), 42-65.
Juanda, N. F. J. P., Pawennei, M., & Bima, M. R. (2022). Law Enforcement Against Crimes of Domestic Violence  (KDRT)  committed  by  Members  of  the  Indonesian  National  Army  (TNI).  Journal  of  Lex Generalis (JLG), 3(5), 1208 –1219.
Julia,  R.  (2006).  Implementation  of  Law  Number  23  of  2004  concerning  the  Elimination  of  Domestic Violence in the Law Enforcement Process.Pro Justitia Law Journal, 24(3).
Lesnussa, M. H., Supusepa, R., & Latumaerissa, D. (2021). Crime of Domestic Violence According to the Study  of  Law  Number  23  of  2004  concerning  the  Elimination  of  Domestic  Violence.  TATOHI: Journal of Legal Studies, 1(5), 474-480.
M. Ali Zaidan, Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Yuridis 1, no. 2 (2014): 217 –231. Hal. 224
Nur,  H.  M.,  Ahmad,  K.,  &  Baharuddin,  H.  (2020).  Punishment  of  Children  Who  Commit  Crimes  in  the Juvenile  Criminal  Justice  System:  Study  of  the  Makassar  District  Court.  Journal  of  Lex  Generalis (JLG), 1(2), 254-267.
Paul  Sionlaeloe,  Jalan  Panjang  Menuju  Keharmonisan  Rumah  Tangga  (Kupang:  Rumah  Perempuan Kupang, 2011). Hal. 21
Prasetyo, H. B., Suprayitno, P. H., Muharman, D., Mukminah, L. S., Anggraini, N. S., Subekti, A., & Fuadi, M.  A.  (2022).  Legal  Counseling  on  the  Crime  of  Eliminating  Domestic  Violence.  Journal  of  Law, Politics and Social Sciences, 1(1), 358-362.
Sembiring, H., & Saleh, M. (2019). Effectiveness of Law Enforcement on Domestic Violence (A Study in Banda Aceh City). Student Scientific Journal for State Law, 3(1), 46-58.
Sembiring, H., & Saleh, M. (2019). Effectiveness of Law Enforcement on Domestic Violence (A Study in Banda Aceh City). Student Scientific Journal for State Law, 3(1), 46-58.
Sibarani, S. (2016). Prospects for Law Enforcement of the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). Human Rights Journal, 7(1), 1-9.
Undang -undang  Republik  Indonesia  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  dan  Peraturan  Menteri Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Tahun  2010  tentang    Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), h. 1-2