## KEBIJAKAN NASIONAL TENTANG MUTU PEKERJA SOSIAL
(Studi Evaluasi Tentang Implementasi Kebijakan Pekerja Sosial Pemerintah Pusat dan Daerah)
Chazali H. Situmorang 1
Abstract: This research is  aimed  to analyse : (1) Policy substance  which is  guiding the social workers, especially related to  the quality of the social workers, (2) The policy implementation which is implemented by the stakeholders of the social ministry (The directorate General of social rehabilitation  services,  The  head  of  Research  and  training  Board,  The  head  of  Employee  and organization Biro, All directors and heads of Training and education centers, (3) and the result of policy implementation which is done in the operational level. The resources of the primary data as  an  anlysis  unit  is  the  stakeholders  of  social  ministry,  social  workers  and  the  head  of  care management centers in the local and central government. The conclussion of this research is : (1) The National Policy in the form of regulation (Constitution, government  President and  Minister regulation), (2) In the policy implementation of the social workers’ quality, during the five year period  (2004-2009)  has  not  been  implemented  well.  (3)  The  Evaluation  of  national  policy implementation about the quality of the social workers in providing social services is : (a) 40% of the social workers who are competence in providing social services, (b) the qualification of social workers mostly in the skilled level ( 65 %) and the small part is in the expert level (35 %), (c) The ratio of social workers to the clients is about 1 : 22 (1156 social workers handle 25.000 clients), (d) the limited number of social workers and budget, lack of training and education are regarded as the causes of the low target of social services and the low quality of the the PMKS output, (4) There are some head of the care management center who do not give the sufficient opportunities for the social workers to implement their main job and function. This problem brings bad impact to the performance and competencies of the social workers in developping their profession.
Keywords: Policy, Quality.

## Pendahuluan
Dimensi  pelayanan sosial sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang  No.11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteran  Sosial  meliputi  rehabilitasi  sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Pelaksanaan pelayanan sosial  tersebut  pendekatannya  melalui  pelayanan  sosial  di  dalam  Panti  Sosial  dan pelayanan sosial di luar Panti Sosial (di masyarakat). Yang dimaksud dengan Pekerja Sosial,  adalah  pejabat  fungsional  yang  berkedudukan  sebagai  pelaksana  teknis fungsional  yang  menyelenggarakan  kegiatan  pelayanan  kesejahteraan  sosial  pada instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya. Pekerja Sosial dimaksud adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil.  (Permenpan  Nomor:  KEP/03/M.PAN/1/2004).  Latar belakang  menjadi  Pekerja  Sosial  sekitar  20  persen  bukan  keinginan  sendiri  tetapi ditunjuk  atasan  dan    himbauan  pimpinan.  Terkait  dengan  kesesuaian  antara  jabatan fungsional dengan pelaksanaan tugas, sebanyak 24 persen Pekerja Sosial menyatakan tidak/kurang sesuai.
1 Sekretaris Jenderal  Kementerian Sosial RI/Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional/Anggota Dewan Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Bagaimana  dengan  besarnya  tunjangan  jabatan,  sebanyak  74  persen menyatakan  besarnya  tunjangan  jabatan  yang  diperoleh  setiap  bulan  tidak  sesuai dengan besarnya biaya hidup saat ini, dan 24 persen menyatakan kurang sesuai dengan biaya  hidup.    Gambaran  diatas  adalah  mencakup  problematika  Pekerja  Sosial  di Pemerintah  Pusat    dan  Pemerintah  Daerah.  Khusus  di  Kementerian  Sosial,  potret Pekerja Sosial adalah  sebagian besar berada pada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi  Sosial  khususnya  di  Balai  Besar  Rehabilitasi  Sosial  dan  Panti  Sosial berjumlah 432 orang di Balai Besar Diklat Kessos dan STKS 22 orang, di Kantor Depsos Pusat 27 orang , totalnya berjumlah 481 orang (25% dari total Pekerja Sosial). Dari jumlah tersebut yang berlatar belakang pendidikan Kesejahteraan Sosial adalah 195 orang dan selebihnya tidak berlatar belakang pendidikan Kesejahteraan sosial.
Dari  latar  belakang  yang  diuraikan  diatas,  ada  2  (dua)  masalah  besar  yang dihadapi pemerintah dan juga masyarakat, yaitu pertama, berkaitan dengan besarnya target  sasaran  pembangunan  kesejahteraan sosial  (PMKS),  khususnya  di  Panti  Sosial Pusat  dan  Daerah  jumlah Pekerja  Sosial  sekitar  1.156,  jumlah  klien  di  250 unit  Panti Sosial  Pusat  dan  Daerah  lebih  kurang  25.000  klien.  Artinya,  1  orang  Pekerja  Sosial melayani 22 klien. Menurut Standarisasi Panti Sosial, idealnya 1 orang Pekerja Sosial melayani  5  orang  klien,    dan kedua, ada  kesenjangan  antara  Kebijakan  yang  telah digariskan  oleh  pemerintah  tentang  upaya  menjaga  mutu  Pekerja  Sosial  dengan implementasi  dan hasil pelaksanaan yang sesuai  dengan  standar pelayanan sosial di Panti Sosial
Analisis Kebijakan. Menurut Versi Dunn, mengemukakan bahwa:” Policy analysis is an applied sosial science discipline which use multiple methods of inquiry and argument to produce and transform policyrelevant information that my be utilized in political setting to resolve policy problems”. Dunn mendefinisikan analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan  untuk  menciptakan,  secara  kritis  menilai,  dan  mengomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi  dan  debat  politik  untuk  menciptakan,  secara  kritis  menilai,  dan mengomunikasikan  pengetahuan  yang  relevan  dengan  kebijakan.  Dunn  sendiri melukiskan  proses  analisis  kebijakan  (yang  berorientasi  pada  masalah  kebijakan) sebagai berikut pada gambar 1:

## Gambar 1

## Analisis Kebijakan yang Berorientasi pada Masalah
Patton dan Savicky mengatakan: “Policy analyst are often required to give advice to policy maker in incredibly short periods of time, in contrast to university researcher and think tank consultant who are hired specifically to conduct intensive research on publik policy issues.” Lain juga disampaikan oleh Quade  dan   Jenkis-Smith E.S. Quade, Quade mempunyai kredo  yang  dikutip  oleh  ahli  kebijakan  bahwa  (disiplin)  analisis  kebijakan  muncul karena  perumusan  kebijakan  publik  tidak  memuaskan– unsatisfactory  state  of  public policy-making .  Oleh  karena  itu,  tujuan  analisis  kebijakan  adalah  untuk  memperbaiki pembuatan keputusan  kebijakan. Dalam  kebijakan,  digunakan  istilah  “analisis” yang sebenarnya menyiratkan penggunaan “intuisi” dan “ judgement”.
Pendekatan Analisis Kebijakan. Analisis kebijakan memiliki tiga pendekatan, yaitu  (1)  pendekatan  empiris,  berupaya  menjawab  per-masalahan  fakta-fakta;  (2) pendekatan  evaluatif,  berupaya  mencari  beberapa  nilai  atas  sesuatu;  (3)  pendekatan normatif, memberikan upaya tindakan atas apa yang harus dilakukan. Dalam penelitian ini,  analisis  kebijakan  dipakai  untuk  menilai  atau  evaluasi  suatu  kebijakan.  Artinya, sejauh mana substansi, implementasi dan hasil kebijakan tentang mutu Pekerja Sosial dalam  pelayanan  sosial  sesuai  dengan  standar  pelayanan  sosial  di  Panti  Sosial. Kebijakan  yang  dievaluasi  adalah  kebijakan  Kementerian  Sosial  tentang  Pekerja  Sosial. Substansi kebijakan mencakup berbagai peraturan yang berhubungan dengan Pekerja Sosial,  implementasi  kebijakan  mencakup  bagaimana  para  stakeholder  Kementerian Sosial  melaksanakan  berbagai  ketentuan/  peraturan,  dan  apa  saja  hasil  pelaksanaan kebijakan  dimaksud pada  tingkat  operasional yaitu  pelayanan sosial yang  dilakukan Pekerja Sosial di Panti Sosial.
Ada  tiga  pendekatan  dalam  evaluasi  kebijakan:  (1)  evaluasi  semu;  adalah pendekatan  yang  menggunakan  metode-metode  deskriftif  untuk  menghasilkan informasi  yang  valid  dan  dapat  dipercaya  mengenai  hasil kebijakan,  tanpa  berusaha untuk  menanyakan  tentang  manfaat  atau  nilai  dari  hasil-hasil  tersebut  terhadap individu,  kelompok,  atau  masyarakat  secara  keseluruhan.  (2)  evaluasi  formal; merupakan  pendekatan  yang  menggunakan  metode  deskriftif  untuk  menghasilkan informasi  yang  valid  dan  cepat,  dipercaya  mengenai  hasil-hasil  kebijakan  tetapi
Perumusan masalah Perumusan masalah Peramalan Evaluasi Rekomendasi Pemantauan Kinerja Kebijakan Masalah Kebijakan Hasil Kebijakan Aksi Kebijakan Masa Depan Kebijakan
mengevaluasi  hasil  tersebut  atas  dasar  tujuan  program  kebijakan  yang  telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal dan merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat dan nilai kebijakan serta program, dan  (3)  evaluasi  teoritis  keputusan,  adalah  pendekatan  yang  menggunakan  metode- metode deskriftif untuk menghasilkan informasi yang dapat  dipertanggung-jawabkan mengenai hasil-hasil kebijakan  yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

## Indikator Evaluasi Kebijakan
Menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena  penggunaan  indikator  yang  tunggal  akan  membahayakan,  dalam  arti  hasil penilaiannya dapat bias dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi yang dapat dikembangkan oleh Dunn (1994) mencakup lima indikator sebagai berikut:
Tabel 1

## Tabel Indikator Evaluasi Kebijakan
No Kriteria Penjelasan 1. Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai 2. Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? 3. Kecukupan Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah? 4. Pemerataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata pada kelompok masyarakat yang berbeda? 5. Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuat preferensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka? 6. Ketepatan Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

## Konsep Mutu
Pakar Total  Quality  Control berikutnya  adalah  Philip  B.  Crosby,  dikutip  dari Tjiptono  dkk,  (2001)  yang  dikenal  dengan  anjuran  manajemen zero  defect dan pencegahan,  yang    menentang  tingkat  kualitas  yang  dapat  diterima  secara  statistik ( acceptable quality level ). Ia juga dikenal dengan Quality Vaccine dan Crosby’s Fourteen Steps to Quality Improvement . Pandangan-pandangan Crosby dirangkumnya dalam ringkasan yang disebut sebagai Dalil-dalil Manajemen Kualitas. Dalil-dalil ini dikemukakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok berikut:
a. Apa yang dimaksud dengan kualitas?
b. Sistem seperti apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan kualitas?
c. Standar kinerja bagaimana yang harus digunakan?
d. Sistem  pengukuran seperti apa yang dibutuhkan?
Dalil  pertama:  definisi  kualitas  adalah  sama  dengan  persyaratan.  Definisi kualitas  menurut  Crosby  adalah  memenuhi  atau  sama  dengan  persyaratannya ( conformance  to  requirements ).  Dalil  kedua:  sistem  kualitas  adalah  pencegahan.  Dalam suatu  proses  pasti  ada  input  dan  output.  Di  dalam  proses  kerja  internal  sendiri  ada empat kendali input di mana proses pencegahan dapat dilakukan, yaitu: fasilitas dan perlengkapan;  pelatihan  dan  pengetahuan;  prosedur,  pedoman/  manual  operasi standar,  dan  pedoman  standar  kualitas;  standar  kinerja/  prestasi.  Dalil  ketiga: kerusakan nol ( zero defect ) merupakan standar  kinerja yang harus digunakan. Konsep yang  berlaku  dimasa  lalu,  yaitu  konsep  mendekati  ( close  enough) ,  misalnya  efisiensi mesin  mendekati  95  persen.  Tetapi  coba  dihitung  berapa  besarnya  efisiensi  5  persen dikalikan  penjualan.  Orang  sering  terjebak  dengan  nilai  persentase,  sehingga  Crosby mengaju-kan konsep kerusakan nol yang menurutnya dapat tercapai bila perusahaan melakukan sesuatu secara benar semenjak pertama kali dan setiap kali. Dalil keempat: ukuran kualitas adalah price of non conformance . Kualitas harus merupakan sesuatu yang dapat diukur. Biaya untuk menghasilkan kualitas juga harus terukur. Menurut Crosby, biaya  mutu  merupakan  penjumlahan  antara Price  of  Non  Conformance dan Price  of Conformance .
Crosby’s Qualirty Vaccine Crosby’s  Quality Vaccine terdiri atas tiga unsur, yaitu Determinasi  ( Determination ),  Pendidikan  ( Education ),  dan  Pelaksanaan  ( Implementation ). Determinasi adalah suatu sikap dari manajemen untuk tidak menerima proses, produk atau  jasa  yang  tidak  memenuhi  persyaratan,  seperti reject , scrap , lead delivery , wrong shipment , dan lain-lain.
Mutu Pekerja Sosial Dengan merujuk definisi mutu  yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan bahwa:  Mutu Pekerja Sosial adalah Pekerja Sosial yang mampu memberikan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat pengguna, dalam hal ini adalah para klien sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sedangkan yang dimaksud Pekerja Sosial  adalah  pejabat  fungsional  (terampil  dan  ahli)  yang  berkedudukan  sebagai pelaksana teknis fungsional yang menyelenggara-kan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial kepada klien (PMKS), pada instansi pemerintah maupun badan/ organisasi sosial lainnya. Pekerja Sosial dimaksud adalah jabatan  karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia
Pekerja Sosial sebagai Sumber Daya Manusia pembangunan kesejah-teraan sosial, dalam  pengembangannya  tentu  tidak  terlepas  dan  bagian  integral  dari  Manajemen Sumber Daya Manusia. Disamping itu, Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia (PMSDM)    secara  teoritis  merupakan  rujukan  dalam  penentuan  kebijakan pengembangan  mutu  Pekerja  Sosial  yang  telah  tercantum  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan yang telah ada. Terkait mutu Pekerja Sosial sebagai pilar utama dalam  pelayanan  sosial,  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  tentunya  masuk  dalam sistem  pengembangan  manjemen  Sumber  Daya  Manusia  yang  secara  teoritis  telah dikutip pendapat para pakar   Manajemen Sumber Daya Manusia. Menurut Hariandja (2009)  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  mencakup  14  pokok  penting  yang  saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu: 1). Analisis Jabatan dan Perancangan Pekerjaan; 2)  Perencanaan  Sumber  Daya  Manusia;  3)  Perekrutan;  4).  Seleksi;  5)  Orientasi  dan Penempatan; 6) Pelatihan dan Pengembangan; 7) Penilaian Kinerja; 8) Pengelolaan dan Perencanaan  Karier;  9)  Manajemen  Gaji  dan  Upah;  10)  Insentif  dan  Bagi  Hasil;  11)
Tunjangan  dan  Program  Kesejahteraan;  12)  Peningkatan  Kepuasan  Kerja  dan Produktivitas Pegawai; 13) Motivasi; 14) Pemberhentian Pegawai.

## METODE
Secara khusus penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) substansi kebijakan yang mengatur tentang Pekerja Sosial, terutama terkait  mutu Pekerja Sosial; (2)  implementasi kebijakan  yang  dilaksanakan  oleh  stakeholder  Kementerian  Sosial  (Dirjen  Yanrehsos, Kepala Badiklit, dan Ka. Biro Organisasi dan Kepegawaian) dan para Direktur, Kepala Balai Diklat terkait; (3) dan hasil pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan pada level operasional (Pekerja Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial  di Panti Sosial). Sumber data sebagai unit  analisis untuk  data  primer  adalah  stakeholder  dilingkungan Departemen  Sosial, Pekerja Sosial Kepala dan Panti Sosial Pemeirntah Pusat dan Daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Evaluasi substansi, implementasi dan hasil pelaksanaan kebijakan
Dalam penelitian ini kriteria evaluasi yang dilakukan adalah mencakup kriteria:
(1) Latar belakang pendidikan . Proporsi  yang berpendidikan SMA/SMPS, dengan S1 untuk  Pekerja  Sosial  berimbang  masing-masing  37%  dan  38,5%,  bandingkan  dengan para Kepala Panti Sosial  90% berpendidikan S1dan S2, dan SMA hanya 1 orang. Dalam situasi  seperti  ini,  seharusnya  sudah  perlu  diprioritaskan  meningkatkan  pendidikan bagi  Pekerja  Sosial.  Kondisi  tersebut  tentu  sangat  menyulitkan  posisi  Pekerja  Sosial terhadap  Kepala Pantai  Sosial,  dilihat  dari  sudut  pendidikan saja sudah  cukup  lebar kesenjangannya. (2)  Ketentuan  jabatan  fungsional  Pekerja  Sosial;  (3)    Kegiatan pelayanan  sosial  dan  pengembangan  kualitas  pelayanan  sosial;  (4)  Formasi;  (5) Penilaian  angka  kredit;  (6)  Kompetensi  profesi  Pekerja  Sosial  dan  (7)    Partisipasi masyarakat.
Kepala  Panti  Sosial,  walaupun  pendidikannya  lebih  tinggi  dari  Pekerja  Sosial, banyak  hal-hal  yang  belum  dipahami,  diketahui,  dipedomani,  dan  dilaksanakan  terkait dengan  standar  pelayanan  sosial  di  Panti  Sosial.  Antara  lain  penerapan  pembagian kewenangan  antar  jenjang  Pekerja  Sosial,  hanya  sekitar  59%  dari  Kepala  Panti  Sosial melaksanakannya. Contoh lain adalah penerapan Tim PAK, sekitar 62% menyatakan sudah menjalankannya tetapi belum efektif. Terkait dengan kriteria penilaian dan pengumpulan angka  kredit,  juga  kondisinya  sangat  memprihatinkan,  setengah  dari  Pekerja  Sosial menyatakan cukup sulit dan sulit dalam memperoses pengumpulan angka kredit, dan sudah dapat dipastikan sekitar setengah dari Pekerja Sosal akan mengalami problem untuk  kenaikan  pangkat,  kondisi  ini  akan  menurunkan  semangat  dan  kinerja  para Pekerja  Sosial.  Bagaimana  dukungan  Kepala  Panti  Sosial  untuk  mengatasi  kesulitan tersebut, terbesar (47%) memberikan kemudahan dan memberi-kan pengarahan. Tentu dukungan tersebut belumlah optimal, dan ironisnya ada sekitar 7% Kepala Panti Sosial tidak memberikan dukungan atas kesulitan Pekerja Sosial tersebut. Keadaan yang sama terjadi  pada  mekanisme  pengajuan  kenaikan  pangkat,  dan  dukungan  fasilitas pembuatan  dokumen  angka  kredit,    hampir  40%  dan  45%  Pekerja  Sosial  mengeluh “cukup  sulit/sulit  dan  tidak  memadai.  Hal  yang  langsung  terkait  dengan  kriteria pelayanan  sosial  dan  pengembangan  kualitas  pelayanan  sosial,  adalah  mencakup metode,  teknik  dan  keterampilan  Pekerja  Sosial,  sebanyak  45%    dari  Pekerja  Sosial menyatakan  tidak  memahami,  berarti  hampir  separuhnya  tidak  paham  bagaimana caranya melaksanakan pelayanan sosial di Panti Sosial.
Bagaimana dengan 6 (enam) tahap pelayanan sosial, ternyata hampir setengahnya (43%) dari Pekerja Sosial mengalami kesulitan/ hambatan pada keenam tahap  pelayanan
sosial tersebut. Tentu kondisi ini tidak sesuai dengan standar pelayanan sosial di Panti Sosial, yang  pada  gilirannya  mempengaruhi  tingkat  keterampilan  klien  yang  dihasilkan.  Untuk indikator pengembangan kualitas pelayanan kersejahteraan sosial, 17%  menyatakan belum dan 12% tidak menjawab. Keadaan ini lebih baik, karena lebih dari 69% menyatakan sudah melaksanakan.  Walaupun  gambaran  Pekerja  Sosial  dan  Panti  Sosial  yang  sangat memprihatinkan, ternyata keterlibatan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan sosial  di  Panti  Sosial  cukup  lumayan  (47%),    bahkan  menurut  Kepala  Panti  Sosial persentasenya lebih tinggi,  sedangkan bantuan dari orsos/ormas terhadap panti,  sebagai besar (65%) Pekerja Sosial menyatakan pernah mendapatkan bantuan. Demikian juga dari orang tua klien, hampir setengah dari Pekerja Sosial menyatakan ada bantuan dari orang tua klien. Berikutnya, bagaimana output dengan  kondisi Pekerja Sosial dan Kepala Panti Sosial  yang  telah  diuraikan  diatas.  41%   Pekerja  Sosial  menyatakan, klien  yang  telah  di terminasi ditampung oleh orsos/ormas/ pokmas untuk melaksanakan kegiatan ekonomi produktif. Hal ini berarti selebihnya tidak bekerja dan kembali kerumah orang tuanya, atau melakukan kegiatan mandiri. Maknanya adalah tingkat efektifitas pelayanan sosial di Panti Sosial  masih  rendah,  sehingga  kegiatan  monitoring  dan  pembinaan  lanjut  perlu ditingkatkan. Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan terkait dengan Kepala Panti Sosial yang bertanggung  jawab  langsung  dan  melakukan  pembinaan  terhadap  Pekerja  Sosial  dapat diperoleh  deskripsinya  sebagai  berikut:  Perhatian  terhadap  aturan  dan  pedoman    yang mencakup  Pekerja  Sosial,  kurang  memadai,  misalnya,  pemahaman  terhadap  ketentuan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial yang diatur dalam Kepmenpan dan Kepmensos (ada 6 perangkat  peraturan),  hanya  17%  lebih  yang  memahami  keenam  perangkat  peraturan tersebut.
Demikian juga dalam upaya pengumpulan angka kredit dan mekanisme pengajuan kenaikan  jabatan  Pekerja  Sosial,  masih  belum  optimal.  Hal  yang  mencakup  penerapan metode,  teknik  dan  keterampilan  Pekerja  Sosial,  ditanyakan  kepada  para  Kepala  Panti Sosial,  jawabannya  31%    tidak  memahami,  17%  lebih    memahami  tapi  tidak  mampu menerapkan,  34%      memahami  dan  mampu  menerapkan  sebagian.  Kondisi  ini  sejalan dengan apa yang dialami Pekerja Sosial, dan jauh dari pemenuhan standar  pelayanan sosial di Panti Sosial. Penerapan keterampilan Pekerja Sosial dalam tahapan pelayanan sosial di Panti  Sosial,  substansinya  sama  dengan  standar  pelayanan  sosial,  dan  sebagai standard operation  procedure (SOP)  yang  harus  diketahui  oleh  Kepala  Panti  Sosial  sebagai  unsur pimpinan dalam aspek penyelenggaraan Panti Sosial. Dari evaluasi menunjukkan bahwa kurang dari setengah (46%) Kepala Panti Sosial yang menerapkan keenam tahapan pelayanan sosial,  dan  30%  hanya  menerapkan  3  tahapan  lainnya.  Dalam  penyusunan  program  dan kegiatan, 47% Kepala Panti Sosial menyatakan tidak melibatkan Pekerja Sosial.
Alasannya  sebagian  besar  menyatakan  karena  bukan  bidang  tugas  Pekerja  Sosial, Pekerja Sosial kurang aktif, dan kemampuan Pekerja Sosial tidak memadai. Persoalan menjadi rumit kalau pembagian tugas menjadi kaku, dan secara prinsip manajemen, Kepala Panti Sosial bertanggung jawab meningkatkan kemampuan manajemen  dan peran serta Pekerja Sosial  dalam menyusun program dan kegiatan di unit kerjanya masing-masing. Hal yang sama juga tergambar dalam keterlibatan Pekerja Sosial untuk pengelolaan anggaran. Untuk meningkatkan mutu Pekerja Sosial, tidak cukup perangkat hukum yang lengkap, tetapi juga dukungan anggaran untuk kompetensi Pekerja Sosial. Namun kenyataannya 50%  Kepala Panti Sosial tidak menyedia-kan anggaran untuk peningkatan kompetensi dimaksud. Untuk kegiatan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, 56%  Kepala Panti Sosial menyatakan belum dilaksanakan, situasi ini hampir sama dengan yang disampaikan Pekerja Sosial. Demikian juga keinginan pegawai yang berpendidikan non pekerjaan sosial untuk mengikuti pendidikan profesi pekerjaan sosial cukup tinggi (73%).

## Analisis SWOT
Dengan Analisis SWOT,  melalui pendekatan IFAS ( Internal Factors Strategic ) dan EFAS ( External Factors Strategic ) dan Strategi SO, WO, ST dan WT, maka   telah dapat dirumuskan 8 (delapan)  strategi program yaitu:

## Komitmen Pimpinan untuk pembinaan jabatan fungsional Pekerja Sosial.
Dalam strategi ini, pimpinan Kementerian Sosial   (Menteri Sosial, Pejabat Eselon I, II terkait), berkomitmen untuk melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Pekerja Sosial. Dengan  komitmen  yang  tinggi  ini  diharapkan  para  Pekerja  Sosial  dapat  ditingkatkan kompetensinya dalam melaksanakan pelayanan sosial di Panti Sosial, dan pengembangan karirnya mendapat perhatian yang lebih proporsional.

## Produk peraturan perundang-undangan untuk peningkatan standar pendidikan Pekerja Sosial.
Saat  ini  sesuai  dengan  Kepmenpan  Nomor:  KEP/03/M.PAN/1/  2004,  untuk menjadi  tenaga  fungsional  Pekerja  Sosial,  pendidikan  terendah  adalah  SMA/SMK,  dan untuk jangka pendek akan ajukan  kepada Menpan, bahwa standar minimal pendidikan tenaga  fungsional  Pekerja  Sosial  adalah  DIII.  Peningkatan  standar  minimal  dimaksud, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu Pekerja Sosial, dan peningkatan profesionalitas dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial.

## Implementasi Renstra RPJM II (2010-2014) untuk pemberdayaan Pekerja Sosial.
Mendorong  agar  Renstra  Pembangunan  Jangka  Menengah  II  (2010-2014),  yang telah merumuskan berbagai program dan kegiatan untuk pemberdayaan Pekerja Sosial, melalui penyediaan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, peningkatan  kinerja  Pekerja  Sosial,  dan  penambahan  formasi  untuk  mengisi  tenaga fungsional Pekerja Sosial di Panti Sosial, dapat diimplementasikan mulai tahun pertama RPJM II.

## Peningkatan eselonering pembinaan fungsional Pekerja Sosial .
Diusulkan kepada Menpan untuk meningkatkan eselonering pembinaan jabatan fungsional Pekerja Sosial dari level eselon III menjadi eselon II. Peningkatan eselonering ini  tentu  dapat  mendorong  motivasi  kerja  para  Pekerja  Sosial,  karena  semakin terbukanya peluang untuk terlaksananya Tupoksi Pekerja Sosial dan pemberian insentif sesuai dengan kinerja para Pekerja Sosial.
Mobilisasi  keterampilan  Pekerja  Sosial  untuk  peningkatan  kualitas  out  put  Panti Sosial .
Karena  pengalaman  yang  panjang,  sebagian  besar  Pekerja  Sosial  mempunyai keterampilan yang baik dalam melaksanakan pelayanan sosial di Panti Sosial. Dengan mobilisasi  keterampilan  Pekerja  Sosial  diharapkan  dapat  mendorong  Panti  Sosial meningkatkan  kualitas out  put Klien  sehingga  menjadi  mandiri  dan  dapat  diserap lapangan kerja.
Mendorong Kepala Panti Sosial untuk meningkatkan pelayanan sosial di Panti Sosial. Komitmen  Kepala  Panti  Sosial  merupakan  faktor  penting  untuk  membangun suasana kerja yang kondusif bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan tupoksinya. Bagi
Pekerja Sosial, kepemimpinan Kepala Panti Sosial merupakan faktor utama berhasilnya pelayanan sosial dan mendorong partisipasi dan solidaritas seluruh komponen di Panti Sosial.

## Program Beasiswa untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Kesejahteraa Sosial.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesejahteraan sosial, maka Perguruan Tinggi Kesejahteraan Sosial memberikan kemudahan dan beasiswa kepada calon mahasiswa, sehingga  PerguruanTinggi  tetap  eksis,  dan  kebutuhan  tenaga  Kesejahteraan  Sosial dapat terpenuhi. Oleh karena itu perlu kerja sama dengan Pemerintah Daerah Propinsi dan  Kabupaten/Kota,  Organisasi  Sosial  untuk  mendapatkan  program  beasiswa dimaksud.
Supervisi pada in put dan proses pelayanan sosial di Panti Sosial . Pada  tahap in  put ,    perlu  dilakukan  secara  cermat  pendekatan  awal  yang dilakukan terhadap calon klien, dan dalam tahap proses, perlu dilakukan control dan supervis pada setiap tahapan pelayanan sosial.  Langkah supervisi ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas agar dapat lebih optimal

## PENUTUP
Kesimpulan. (1) Dari  sisi  efektifitas  ternyata  Pekerja  Sosial  belum  efektif  menjalankan profesinya, karena hanya 40% Pekerja Sosial yang melaksanakan 6 (enam) tahap  pelayanan sosial  (pendekatan  awal,  asesmen,  rencana  intervensi,  intervensi,  evaluasi-terminasi- rujukan, bimbingan dan tindak lanjut) secara lengkap, dan 38% melaksanakan 3 (tiga) tahap dari  6  (enam)  tahap  pelayanan  sosial  di  Panti  Sosial;  (2)  Kualifikasi  jabatan  fungsional Pekerja Sosial 65% pada tingkat terampil, dan 35% pada tingkat ahli. Dengan latar belakang pendidikan  terbesar  tingkat  Sekolah  Menengah.  Atas/Kejuruan  dan  S1  non  pekerjaan sosial. Kondisi tersebut tentu belum mencukupi untuk mendapatkan standar pelayanan sosial di Panti Sosial; (3) Unit kerja Balai Besar Diklat Kessos, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Biro Organisasi dan Kepegawaian Kemensos, berperan besar dalam merespons dan fasilitator untuk peningkatan kompetensi Pekerja Sosial; (4)  Terbatasnya jumlah Pekerja Sosial (1 orang Pekerja Sosial melayani 22 klien di Panti Sosial, seharusnya 1:5),  rendahnya  tunjangan  jabatan  fungsional,  kesempatan  Pendidikan  dan  Pelatihan jenjang jabatan fungsional yang terbatas, dukungan anggaran untuk pelayanan Panti Sosial yang minim, sebagai faktor utama penyebab belum meratanya jangkauan pelayanan sosial maupun mutu keluaran ( out put ) PMKS di Panti Sosial.

## Saran.
Untuk  penerapan  sertifikasi  bagi  Pekerja  Sosial,  perlu  diatur  penetapan  standar kompetensi yang meliputi pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang dipersyaratkan bagi  Pekerja  Sosial    untuk  dapat  melaksanakan  praktik  pekerjaan  sosial  dan penyelenggaraan  kesejahteraan  social.  Penyelenggaraan  Diklat  yang  bersifat  klasikal membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, jangka pendek  ini  Diklat  dilaksanakan di  lokasi  tugas  Pekerja  Sosial,  dengan  penyediaan  modul  Diklat,  dan  pengiriman widyaiswara  sebagai  tutorial,  Pimpinan  Kementerian  Sosial  (Menteri  Sosial,  Pejabat Eselon  I  dan  II  terkait),  berkomitmen  untuk  melaksanakan  pembinaan  jabatan fungsional  Pekerja  Sosial.  perlu  kerja  sama  dengan  Pemerintah  Daerah  Propinsi  dan Kabupaten/  Kota,  Organisaasi  Sosial  untuk  mendapatkan  program  beasiswa.  Pada tahap in put ,  perlu dilakukan secara cermat pendekatan awal yang dilakukan terhadap calon klien, dan dalam tahap proses, perlu dilakukan control dan supervis pada setiap
tahapan  pelayanan  sosial.    Langkah  supervisi  ini  perlu  dilakukan  untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas agar dapat lebih optimal.

## DAFTAR RUJUKAN.
Dunn, William N., (2000, 2nd edition ), Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Gajah Mada University Press, Yogyakarta Hariandja,  MTE,  (2009), Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Pengadaan,  Pengembangan, Pengkompensasian dan Peningkatan Produktivitas Pegawai , PT.Gramedia Jakarta. Midgley,  James,  (2008), Imperialisme  Profesional  Pekerjaan  Sosial  di  Dunia  Ketiga, (Biro Organisasi & Kepegawaian), Departemen Sosial R.I.
Patton, Carl V., & David S. Sawicky, (1993), Basic Methods of Policy Analysis and Planning, London: Prentice Hall.
Tjiptono, Fandy, & Diana, Anastasia, 2001 (2001, Edisi Revisi), Total Quality Mangement, Yogyakarta: Andi.