p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Analisis Penentuan Lokasi Program Keluarga Harapan  Dalam Menanggulangi Masalah Kekumuhan di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara
Chairida Yunita Putri 1* , Sirojuzilam 2 , Rujiman 3
1,2,3 Perencanaan Wilayah Pedesaan, Sekolah PascaSarjana, Universitas Sumatera Utara * Koresponden email : chairidayunitaputri@gmail.com
Diterima: 28 Februari 2020 Disetujui: 10 Maret 2020

## Abstract
Slum is a general impression or picture of attitudes and low behavior seen from the standard of living and middle  class  income.  Communities  that  live  in  slums  economically  are  generally  classified  as  poor  and low-income groups, which are often  the reason for the degradation of discipline  and disorder in  various social  order.  This  study  aims  to  investigate  and  determine  the  right  location  for  Family  Hope  Program (PKH) implementation so program implementation can be more targeted and targeted and able to reduce and overcome the problem of slums in Tebing Tinggi City, North Sumatra province. The method used is to use spatial analysis with a Geographic  Information System (GIS) and  5 indicators data from TNP2K. These  indicators  are  combined  and  modeled  spatially  using  3  class  locations  namely  Inaccurate,  Less Accurate  and  Precisely  Accurate.  The  results  of  spatial  analysis  and  modeling  are  the  location  of Inaccurate (Tebing Tinggi Kota sub-district), Less Accurate (Padang Hilir and Padang Hulu sub-district) and  Precisely  Accurate  (Bajenis  and  Rambutan  sub-district).  The  resulting  spatial  model  was  validated with  satellite  photos  from  Google  Earth  and  photos  of  field  visits  using  triangulation  validation techniques Keywords: Slums,  Poverty,  Spatial  Analysis,  Spatial  Modeling,  Google  Earth,  Hope  Family  Program, GIS

## Abstrak
Kumuh  dan  kekumuhan  merupakan  kesan  atau  pandangan  umum  mengenai  sikap  dan  prilaku  rendah tampak  dari  standar  hidup  dan  pendapatan  kelas  menengah  dan  menengah  ke  bawah.  Masyarakat  yang tinggal  di  kawasan  permukiman  kumuh  secara  ekonomi  umumnya  adalah  golongan  masyarakat  miskin dan  berpendapatan  rendah,  yang  seringkali  dijadikan  alasan  sebagai  penyebab  munculnya  degradasi kedisiplinan  dan  ketidaktertiban  di  berbagai  tatanan  sosial  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan menyelidiki  dan  menentukan  lokasi  yang  tepat  untuk  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) sehingga  implementasi  program  dapat  lebih  terarah  dan  tepat  sasaran  dan  mampu  mengurangi  serta menanggulangi  masalah  kekumuhan  di  Kota  Tebing  Tinggi,  provinsi  Sumatera  Utara.  Metode  yang digunakan adalah dengan metode analisis spasial dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) menggunakan data  5  indikator  dari  TNP2K.  Indikator-indikator    ini  digabung  dimodelkan  secara  spasial  dengan menetapkan  3  kelas  lokasi  yaitu  Tidak  Tepat,  Kurang  Tepat  dan  Tepat  Sasaran.Hasil  analisis  dan pemodelan  spasial  pada  penelitian  ini  adalah  lokasi  Tidak  Tepat  sasaran  (Kecamatan  Tebing  Tinggi Kota), Kurang Tepat (kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu) dan Tepat Sasaran (Kecamatan Bajenis dan  Rambutan).  Model  spasial  yang  dihasilkan  divalidasi  dengan  foto  satelit  dari  GoogleEarth  dan  foto kunjungan lapangan dengan teknik validasi trianggulasi Kata  Kunci: Kekumuhan,  Kemiskinan,  Analisis  Spasial,  Pemodelan  Spasial,  Google  Earth,  Program Keluarga Harapan, SIG

## 1. Pendahuluan
Kumuh  dan  kekumuhan  merupakan  kesan  atau  pandangan  umum  mengenai  sikap  dan  prilaku rendah tampak dari  standar hidup dan  pendapatan kelas menengah dan menengah  ke bawah. Dapat pula diartikan  bahwa  kumuh  dan  kekumuhan  adalah  tanda  atau  stempel  yang  diberikan  golongan  atas  yang mampu  terhadap  golongan  bawah  yang  belum  mampu.  Kumuh  bisa  dilokasikan  sebagai  penyebab  tapi dapat  juga  di  masukkan  sebagai  akibat.  Namun  dimanapun  berada,  ,  kata  kumuh  dan  kekumuhan  terap cenddrung  untuk  hal  yang  negatif  dan  tidak  baik  ([1]  dalam  [2]).  Pada  bidang  sosial  budaya kemasyarakatan, masyarakat yang berlokasi di kawasan permukiman kumuh, perekonomiannya termasuk kelompok  masyarakat  miskin  dan  berpendapatan  rendah,  yang  acapkali  sebagai  alasan  ditenggarai
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
terjadinya  penurunan  kedisiplinan  dan  ketidakteraturan  serta  ketidaktertiban  dalam  bermacam  kondisi sosial masyarakat [3].
Kompleksnya  kawasan  kumuh  dapat  muncul  bisa  disebabkan  beberapa  hal,  yaitu  keadaan  rumah yang tidak layak huni karena keadaan perekonomian masyarakat yang kurang baik, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Ini menyebabkan masyarakat berpendapatan rendah tidak bisa mempunyai rumah yang  layak  huni.  Level  kepadatan  bangunan  dan  perumahan  yang  tinggi  pada  permukiman  kumuh memberikan  informasi  yaitu  masyarakat  tidak  mampu  ‘membeli’  tanah  yang  lebih  baik  untuk membangun rumah. Salah satu efek tingkat kepadatan bangunan dan perumahan yang tinggi ialah sarana dan prasarana dasar kawasan yang ada belum mampu merangkul seluruh permukiman [4].
Dalam  rangka  percepatan  penanggulangan  kemiskinan,  sejak  tahun  2007  Pemerintah  Republik Indonesia  telah  mencanangkan  dan  melaksanakan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  Program  yang sama telah pula dilakukan dan memberikan hasi  yang cukup menggembirakan di beberapa Negara yang dikenal  pula  dengan  nama Conditional  Cash Transfers  (CCT) atau  bantuan  tunai  bersyarat.  PKH bukan merupakan kesinambungan dari program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang dilaksanakan dalam upaya membantu  rumah  tangga  miskin  mempertahankan  daya  belinya  di  saat  pemerintah  melaksanakan penyesuaian  harga  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM).  Tetapi  PKH  lebih  ditujukan  sebagai  usaha  dalam membangun  sistem  perlindungan  sosial  untuk  masyarakat  miskin.  Dengan  melihat  pengalaman  negara- negara  berkembang  lain,  program  ini  bisa  sangat  berguna  terutama  untuk  keluarga  dengan  level kemiskinan  yang  sangat  buruk.  PKH  ini  muncul  sebagai  terobosan  dalam  percepatan  penanganan kemiskinan  dan  juga  sekaligus  untuk  sarana  dalam  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  untuk masyarakat kelompok sangat miskin yang berhak memperoleh bantuan tunai bersyarat atau PKH [5].
Penelitian  bertujuan  menyelidiki  dan  menentukan  lokasi  yang  tepat  untuk  pelaksanaan  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  sehingga  implementasi  program  dapat  lebih  terarah  dan  tepat  sasaran  dan mampu mengurangi serta menanggulangi masalah kekumuhan di Kota Tebing Tinggi, provinsi Sumatera Utara.

## 2. Studi Literatur

## Kemiskinan dan Permukiman Kumuh di Kota Besar
Kemiskinan di daerah perkotaan mengakibatkan golongan masyarakat yang berpendapatan rendah mendapatkan  nasibnya  lebih  jelek  karena  mereka  bahkan  tidak  bisa  dan  tidak  mampu  untuk  menempati rumah-rumah  kumuh.  Kenaikan  kebutuhan  bangunan  serta  perkembangan  kawasan  kumuh  dan  liar karena  kemiskinan  dalam  kota  akan  semakin  meningkat  pesat.  Jika  ditinjau  dari  sisi  tersebut  maka  kita pesimis  dalam  menyediakan  sarana  permukiman  karena  kondisi  kemiskinan  yang  naik  dan  indikator ekonomi yang terus menurun tajam pada saat ini [6].
Kawasan permukiman kumuh adalah isu yang dialami oleh semua kota-kota besar di Indonesia dan kota-kota  besar  di  negara  berkembang  lainnya.  Studi  mengenai  kawasan  kumuh  ( slum ),  secara  umum meliputi  tiga  bagian,  yaitu,  pertama,  keadaan  fisiknya.  Keadaan  fisik  dapat  dilihat  dari  keadaan bangunan/rumahnya yang sangat rapat dengan nilai kualitas konstruksi yang rendah, jaringan jalan tidak baik, tidak berpola dan tidak diperkeras seperti jalan tanah yang becek saat hujan, kebersihan umum dan saluran  drainase  yang  sering  tidak  berfungsi  serta  masalah  sampah  yang  belum  dikelola  baik.  Kedua, keadaan  ekonomi  budaya  dan  sosial  masyarakat  yang  tinggal  di  kawasan  tersebut.  Keadaan  sosial ekonomi  penduduk  yang  tinggal  di  kawasan  kumuh  meliputi  tingkat  penghasilan  yang  rendah,  aturan sosial  yang  longgar,  sikap  kemiskinan  yang  menghiasi  kehidupannya  yang  nampak  dari  sikap  dan aktifitas  yang  cenderung  apatis  dan  mudah  menyerah.  Ketiga,  efek  oleh  kedua  keadaan  diatas,  keadaan tersebut  sering  juga  menjadikan  keadaan  kesehatan  menjadi  buruk,  sumber  pencemaran,  sumber tersebarnya  penyakit  dan  aktifitas  dan  perilaku  menyimpang,  yang  berefek  pada  keseluruhan kehidupannya [7].
Ref [8] dalam tesisnya mengemukakan bahwa permukiman di bantaran sungai adalah permukiman kumuh.  Hal  ini  dikarenakan  pertumbuhan  penduduk  yang  meningkat  dan  tidak  cukupnya  lokasi  yang memadai  untuk  lokasi  perumahan.  Faktor  kemiskinan  menjadi  sebab  bantaran  sungai  menjadi  lokasi permukiman  yang  pada  umumnya  adalah  kumuh.  Ref  [8]  memberikan  saran  dalam  penelitiannya: Pemerintah  Kabupaten  Serdang  Bedagai  harus  segera  memperbaiki  keadaan  fisik  dan  mengelola permukiman kumuh di Kecamatan Tanjung Beringin sebagai berikut: a. Normalisasi sungai agar kawasan permukiman  lebih  teratur  dan  ekosistem  lingkungan  lebih  seimbang  ;  b.  Menaikkan  kualitas  bangunan tidak  layak  huni  (RTLH)  untuk  masyarakat  berpendapatan  rendah  (MBR)  dan  c.  Memperbaiki  dan meningkatkan  kualitas  jalan  yang  rusak.  Pemerintah  Kabupaten  Serdang  Bedagai  diharapkan  sanggup menurunkan  tingkat  kawasan  permukiman  kumuh  yang  ada  di  Kecamatan  Tanjung  Beringin  dengan
memperbaiki  dan  menata  keadaan  fisik  dan  memperbaiki  keadaan  bangunan  di  kawasan  kumuh  dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai harus segera menyiapkan master plan dalam menangani masalah kawasan kumuh secara menyeluruh dengan ikut menyertakan dinas dan instansi yang berkepentinagn dan terkait,  yaiut  pihak  swasta  dan  masyarakat  dengan  pendekatan  model  konsolidasi  lahan  ( Land Consolidation ) dan pendekatan model rencana program Pembenahan kampung (KIP) [8].

## Penanggulangan Kemiskinan dan Kekumuhan Melalui Perencanaan Spasial Perkotaan
Persoalan  kemiskinan  memicu  hal  seperti  tampilnya  kawasan  permukiman  kumuh  yang diakibatkan oleh sumberdaya di kota, tidak dapat melayani kebutuhan seluruh masyarakat kota. Penyebab utama  masalah  kekumuhan  di  kota  adalah  dari  kemiskinan,  yang  dikarenakan  kemiskinan  penduduknya dan lumpuhnya pemerintah kota dalam mempersiapkan layanan yang bauk dan memadai kepada seluruh penduduknya.
Informasi kemiskinan dengan basis spasial dan karakteristik kemiskinan spasial bisa menolong dan sangat  dibutuhkan.   Sehingga,  disarankan  bagi  pemangku  kepentingan,  baik  dari  pihak  pemerintah maupun  non  pemerintah  agar  mengambil  beberapa  tindakan,  yaitu  :1.  Memupuk  kesadaran  bagaimana informasi  kemiskinan  berbasis  spasial  memegang  peranan  penting  dan  karakteristik  kemiskinan  spasial adalah basis pertimbangan baik dalam membangun rencana induk perkotaan ataupun dalam membangun rencana  program  penanggulangan  kemiskinan  dan  2.  Membuat  sistem  proteksi  sosial  dan  penyelesaian masalah kemiskinan yang sensitif atas kebutuhan dan kondisi kehidupat golongan miskin dan kerentanan yang di hadapi oleh golongan ini sesuai konteks basis spasialnya.
Secara  teknis,  memasukkan  situasi  kemiskinan  dalam  rencana  wilayah/spasial  perkotaan  bisa dilakukan dengan berbagai sistem sebagai berikut: 1. Menyatukan data-data seputar kemiskinan bersama dengan informasi dengan basis spasial, seperti contoh, bisa dilakukan dengan aplikasi / software GIS  ke dalam  format  peta  interaktif  maupun  peta  sosial.  2.  Menjalin  kemitraan  dengan  kelompok  diluar pemerintah atau swasta maupun lembaga donor dalam berinovasi [9].

## 3. Metode Penelitian
Tempat atau lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah  administratif Kota Tebing Tinggi,  Provinsi Sumatera  Utara,  dimana  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kuantitatif    [10]  dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung tanpa perantara dari  pihak  pertama  atau  langsung  dari  pengumpul  data.  Data  sekunder  merupakan  kebalikan  dari  data primer yaitu data didapat dan digunakan oleh kelompok yang bukan pengelolanya [11]. Data primer yang dipakai  merupakan  data  kunjungan  lapangan  berupa  foto  kunjungan  lapangan.  Data  sekunder  yang dipakai  dalam  riset  ini  adalah  dari  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K), Badan  Pusat  Stastistik  (BPS)  Kota  Tebing  Tinggi  dan  data  spasial  dari  Badan  Informasi  Geospasial (BIG).

## Penentuan indikator kemiskinan
Pada  latar  belakang  dan  tinjauan  pustaka  disebutkan  bahwa  kemiskinan  adalah  salah  satu  aspek utama  pencetus  kawasan  kumuh.  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K) mengumpulkan  data  dan  menetapkan  16  indikator  kemiskinan  [12].  Dalam  penelitian  ini,  peneliti memakai  5  indikator  dalam  menentukan  lokasi  pelaksanaan  program  PKH  yang  paling  tepat.  Indikator yang  dipakai  sebagai  berikut:  status  kesejahteraan,  kepala  rumah  tangga  perempuan,  pendidikan, kecacatan dan penyakit kronis.

## Analisis dan Pemodelan spasial indikator dengan metode intersect.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  di  penelitian  ini  merupakan  metode/pendekatan  analisis spasial  dengan  memanfaatkan  teknologi  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG)  [13].  Kelima  indikator  akan dibuat  analisis  spasial  sebaran  masing-masing  indikator  dengan  membaginya  menjadi  tiga  kelas  nilai. Kelima analisis spasial indikator ini akan digabung dengan metode geoprocessing intersect menjadi satu. Hasil  penggabungan  ini  kemudian  dibuat  pemodelan  spasial  dengan  membagi  kelas  menjadi  tiga  kelas yaitu  Tidak  Tepat,  Kurang  Tepat  dan  Tepat  Sasaran.    Nilai  interval  dalam  kelas  ini  dilakukan  dengan persamaan 1 sebagai berikut [14], [15], [16] :
i = r/c (1) dimana: i = Interval nilai. r
=  Jarak pengukuran (nilai tertinggi – nilai terendah)
c =  Kelas yang diminta/ditentukan.

## Validasi Model spasial
Validasi adalah suatu aksi pembuktian, dimana validasi adalah suatu kegiatan “dokumentasi”. Cara atau pendekatan pembuktian harus dengan  “cara yang  cocok”, artinya proses pembuktian tersebut  harus melalui aturan yang baku. “Obyek” pembuktian adalah setiap material, proses, prosedur, aktifitas, sistem, peralatan  yang  dipakai  dalam  produksi  dan  pengawasan  mutu.  Sasaran  dari  kegiatan  validasi  ini menyatakan  yaitu  seluruh  entitas  pengujian  akan  diharapkan  mencapai  keluaran  yang  dituju  secara berkesinambungan (konsisten) [17].
Metode  atau  teknik  validasi  yang  dipakai  adalah  metode  trianggulasi.  Triangulasi  adalah  metode pemeriksaan autentikasi data yang memmakai sesuatu yang di luar data untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai pembeda terhadap data itu [18].
Validasi  dilakukan  dengan  menggunakan  data  sekunder  dari  GoogleEarth.  GoogleEarth  adalah produk  pemetaan  di  jaringan  internet  atau  web  yang  diluncurkan  dan  dikembangkan  oleh  Google. Validasi  juga  dilakukan  melalui  kunjungan  lapangan  dan  mengambil  beberapa  foto  lokasi.  Foto  lokasi diambil dengan smartphone Android sehingga foto ini memuat informasi koordinat. Informasi koordinat akan membantu dalam memasukkan ( plotting ) foto keatas foto satelit Google Earth

## 4. Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum Kota Tebing Tinggi
Kota Tebing Tinggi adalah satu dari tujuh kota administrative yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara,  dengan  jarak  sekitar  78  kilometer  dari  Kota  Medan.  Kota  Tebing  Tinggi  terletak  pada  lokasi koordinat  3°19’00”-  3°21’00”  Lintang  Utara  dan  98°11’-  98°21’  Bujur  Timur.  Kota  Tebing  Tinggi berlokasi  di  tengah-tengah  Kecamatan  Tebing  Tinggi,  Kabupaten  Serdang  Bedagai  yang  berbatasan dengan  PTPN  III  Rambutan  di  bagian  Utara,  berbatasan  dengan    PT.  Socfindo  Kebun  Tanah  Besih  di bagian  Timur,  berbatasan  dengan  PTPN  III  Kebun  Pabatu  di  bagian  Selatan,  dan  berbatasan  dengan PTPN  III  Kebun  Gunung  Pamela  Bandar  Bejambu  di  bagian  Barat. Gambar  1 menampilkan  peta administrasi Kota Tebing Tinggi [19].
Gambar 1. Peta Administrasi Kota Tebing Tinggi Sumber: BPS Kota Binjai, 2019
Sampai  bulan  Desember  2018,  Kota  Administratif  Tebing  Tinggi  memiliki  5  kecamatan  dan  35 kelurahan/kampung, dengan luas wilayah 38,438 km2. Kecamatan Padang Hilir adalah kecamatan dengan area  terluas  yaitu  11,441  km2  atau  29,76  persen  dari  luas  total  Kota  Tebing  Tinggi.  Sebagian  besar (45,55%)  lahan  di  Kota  Tebing  Tinggi  merupakan  lahan  pertanian. Tabel  1 menampilkan  daftar kecamatan-kecamatan di Kota Tebing Tinggi [19].
Tabel 1 . Kecamatan di Kota Tebing Tinggi Kecamatan Luas (km2) Persentase Padang Hulu 8.511 22,14 Tebing Tinggi Kota 3.473 9,04 Rambutan 5.935 15,44 Bajenis 9.078 23,62 Padang Hilir 11.441 29,76 Sumber: Kota Tebing Tinggi Dalam Angka, 2019

## Indikator Penelitian
Tabel 2 menampilkan data individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia.  Data  ini  berasal  dari  TNP2K.  Kecamatan  Bajenis  adalah  kecamatan  dengan  tingkat kesejahteraan sampai 10% tertinggi dengan angka 5.542 orang atau 28 %.
Tabel 2 . Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia Kecamatan Kesejahteraan sampai 10% Persentase Padang Hulu 3.414 17 Tebing Tinggi Kota 2.566 13 Rambutan 4.947 25 Bajenis 5.542 28 Padang Hilir 3.619 18 Total 20.088 100 Sumber: TNP2K, 2015
Tabel  3 menampilkan  data  kepala  rumah  tangga  perempuan  dengan  status  kesejahteraan  40% terendah.    Dari Tabel  3 ,  Kecamatan  Rambutan  adalah  kecamatan  dengan  jumlah  kepala  rumah  tangga tertinggi yaitu 516 orang atau 23 %.
Tabel 3. Kepala Rumah Tangga Perempuan dengan status kesejahteraan 40% terendah
Kecamatan Kepala Rumah Tangga Wanita Persentase Padang Hulu 440 20 Tebing Tinggi Kota 356 16 Rambutan 516 23 Bajenis 471 21 Padang Hilir 467 21 Total 2.250 100 Sumber: TNP2K, 2015
Tabel 4 menampilkan data anak yang tidak  bersekolah dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kota Tebing Tinggi. Kecamatan Bajenis adalah kecamatan dengan jumlah anak yang tidak bersekolah terbanyak yaitu 3.366 orang anak atau 26 %
Tabel 4. Data anak yang tidak bersekolah Kecamatan Anak tidak bersekolah Persentase Padang Hulu 2062 16 Tebing Tinggi Kota 1671 13 Rambutan 3166 24 Bajenis 3366 26 Padang Hilir 2845 22 Total 13.110 100 Sumber: TNP2K, 2015
Tabel  5 menampilkan  data  penduduk  yang  mempunyai  penyakit  kronis  dengan  status kesejahteraan  40%  terendah  di  Kota  Tebing  Tinggi.  Kecamatan  Padang  Hulu  adalah  kecamatan  dengan jumlah penduduk penderita penyakit kronis yaitu 5015 orang atau 26 %.
Tabel 5 . Penduduk penderita penyakit kronis Kecamatan Penderita Penyakit Kronis Persentase Padang Hulu 515 26 Tebing Tinggi Kota 225 12 Rambutan 387 20 Bajenis 496 25 Padang Hilir 329 17 Total 1.952 100 Sumber: TNP2K, 2015
Tabel  6 menampilkan  data  penduduk  dengan  penyakit  kronis  dengan  status  kesejahteraan  40  % terendah di Kota Tebing Tinggi.
Tabel 6. Penduduk penderita cacat Kecamatan Penderita cacat Persentase Padang Hulu 197 26 Tebing Tinggi Kota 110 15 Rambutan 171 23 Bajenis 164 22 Padang Hilir 110 15 Total 752 100 Sumber: TNP2K, 2015

## Analisis Spasial Indikator TNP2K
Dari  data  masing-masing  indikator  TNP2K  diatas,  kita  terjemahkan  dengan  analisis  spasial. Analisis  spasial  dapat  membantu  dalam  melihat  secara  visual  sebaran  atau  distribusi  masing-masing indikator.
Gambar  2 menampilkan  analisis  spasial  distribusi  individu  dengan  kondisi  kesejahteraan  sampai dengan  10  %  terendah  di  Indonesia.  Gambar  ini  memberikan  informasi  bahwa  kecamatan  Bajenis  dan Rambutan adalah 2 kecamatan dengan individu berkondisi kesejahteraan sampai dengan 10 % terendah di Kota Tebing Tinggi dengan membagi analisis menjadi tiga kelas.
Gambar 2. Analisis spasial indikator individu dengan kondisi kesejahteraan sampai 10% terendah di Indonesia Sumber: Olah data, TNP2K, 2015
Gambar 3 menampilkan analisis spasial sebaran kepala rumah tangga perempuan di Kota Tebing Tinggi. Gambar ini memberikan informasi bahwa kecamatan Rambutan adalah kecamatan dengan jumlah kepala  rumah  tangga  perempuan  terbanyak  di  Kota  Tebing  Tinggi  dengan  membagi  analisis  menjadi  3 (tiga) kelas.
Gambar 3. Analisis spasial indikator kepala rumah tangga perempuan
Sumber: Olah data, TNP2K, 2015
Gambar  4 menampilkan  analisis  spasial  sebaran  anak  tidak  bersekolah  di  Kota  Tebing  Tinggi. Gambar  ini  memberikan  informasi  bahwa  kecamatan  Bajenis  dan  Rambutan  adalah  kecamatan  dengan jumlah anak tidak sekolah paling banyak di Kota Tebing Tinggi. Analisis membagi kelas menjadi 3 (tiga) kelas.
Gambar 4 . Analisis spasial sebaran anak tidak sekolah Sumber: Olah data, TNP2K, 2015
Gambar 5 menampilkan analisis spasial sebaran penduduk dengan penyakit kronis di Kota Tebing Tinggi.  Gambar  tersebut  memberikan  informasi  bahwa  kecamatan  Bajenis  dan  Padang  Hulu  adalah kecamatan dengan penduduk dengan penyakit kronis terbanyak di Kota Tebing Tinggi.
Gambar 5 . Analisis spasial sebaran penduduk dengan penyakit kronis Sumber: Olah data, TNP2K, 2015
Gambar  6 menampilkan  analisis  spasial  sebaran  penduduk  penyandang  cacat  di  Kota  Tebing Tinggi. Gambar ini memberikan informasi yaitu kecamatan Padang Hulu adalah kecamatan dengan angka penyandang cacat paling banyak di Kota Tebing Tinggi.
Gambar 6. Analisis spasial sebaran penduduk penyandang cacat di Kota Tebing Tinggi Sumber: Olah data, TNP2K, 2015

## Pemodelan Spasial Menentukan Lokasi Pelaksanaan PKH
Pemodelan  spasial  dapat  menjadi  alat  pengambilan  keputusan  untuk  menentukan  lokasi  yang paling  tepat  dalam  mengimplementasi  suatu  program. Gambar  7 menampilkan  pemodelan  spasial  dan pembagian  3  (tiga)  kelas  yaitu  lokasi  tepat  sasaran,  kurang  tepat  dan  tidak  tepat  dalam mengimplementasikan PKH
Gambar 7. Pemodelan spasial penentuan lokasi PKH di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Sumber: Olah data, TNP2K, 2015
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Berdasarkan pada model spasial pada Gambar 7 , memberikan informasi bahwa kecamatan Bajenis dan Kecamatan Rambutan adalah lokasi yang paling tepat sasaran dalam implementasi PKH.

## Validasi Model Spasial
Gambar  8 menampilkan  analisis  spasial  sebagai  validasi  model  spasial  penentuan  lokasi  yang telah dibuat. Analisis spasial pada Gambar 8 disertai dengan foto lokasi pemukiman kumuh. Foto lokasi ini menjadi validasi model spasial sebagai bukti bahwa model spasial penentuan lokasi telah valid/benar. Beberapa  juga  menampilkan  lokasi  di  bantaran  sungai  Padang,  Kota  Tebing  Tinggi.  Ini  sesuai  dengan tesis [8] yang mengemukakan hal kekumuhan dikawasan bantaran sungai [8].
Gambar 8 . Validasi Model Spasial dengan GoogleEarth dan Foto Lokasi Sumber: Olah data, Google Earth, 2019

## 5. Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Penelitian  mempunyai  tujuan  menyelidiki  dan  menentukan  lokasi  yang  dianggap  tepat  untuk pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  sehingga  implementasi  program  dapat  lebih  terarah  dan tepat sasaran dan mampu mengurangi  serta  menanggulangi masalah  kekumuhan di Kota  Tebing Tinggi, provinsi Sumatera Utara
Pemodelan  spasial  telah  berhasil  mengidentifikasi  lokasi  yang  tepat  untuk  pelaksanaan  Program Keluarga Harapan(PKH) di Kota Tebing Tinggi. Pemodelan spasial memberikan saran lokasi yang tepat sasaran  adalah  kecamatan  Bajenis  dan  Kecamatan  Rambutan.  Lokasi  kurang  tepat  yaitu  kecamatan Padang Hulu dan kecamatan Padang Hilir dan lokasi yang Tidak Tepat adalah Kecamatan Tebing Tinggi Kota.
Pemodelan  spasial  juga  berhasil  divalidasi  dengan  teknik  trianggulasi  dengan  memanfaatkan bantuan foto satelit GoogleEarth dan foto lokasi kunjungan  lapangan. Ini menjadikan model spasial yang di buat telah valid dan benar sehingga layak untuk dikonsumsi.
Pemanfaatan model spasial diharapkan mampu memberikan informasi kelayakan lokasi untuk PKH sehingga  program  ini  lebih  tepat  sasaran  dan  mampu  mengurangi  kemiskinan  yang  pada  akhirnya  akan mengurangi kawasan pemukiman kumuh.

## Saran
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  memakai  lima  indikator  kemiskinan  dari  16  indikator  TNP2K. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  mampu  menambahkan  indikator  lainnya  sehingga  analisis  dan pemodelan spasial akan lebih tajam dan lebih objektif

## 6. Daftar Pustaka
[1] J.  D.  Putro,  “Penataan  Kawasan  Kumuh  Pinggiran  Sungai  Di  Kecamatan  Sungai  Raya,” J.  Tek. Sipil , vol. 11, no. 1, 2011.
[2] Bahagia,  I.  Yunita,  and  Ruslin,  “Analisa  Kualitas  Air  Sumur  Pemukiman  Kumuh  di  Gampong Beurawe Kota Banda Aceh,” Serambi Eng. , vol. 3, no. Khusus, pp. 285–291, 2018.
[3] H. Rizka, A. Purwoko, and Rujiman, “Perencanaan Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara,” Serambi Eng. , vol. 3, no. Khusus, pp. 321–329, 2018.
[4] L.  Andriana  and  A.  Manaf,  “Relevansi  Aspek  Kemiskinan  dan  Fisik  Lingkungan  Kumuh  Pada Penentuan  Lokasi  Penerima  Program  KOTAKU  (Studi  Kasus  Kecamatan  Pamekasan  Kabupaten Pamekasan),” J. Pengemb. Kota , vol. 5, no. 2, pp. 131–139, 2017, doi: 10.14710/jpk.5.2.131-139.
[5] K.  Sosial,  “Apa  itu  Program  Keluarga  Harapan,”  2017.  [Online].  Available: https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1. [Accessed: 25-Feb-2020].
[6] A. Ardiansyah, “Dampak Kemiskinan Kota Terhadap Perumahan dan Permukiman di Kota-Kota Besar di Indonesia,” Artik. Bull. TERAS , 2009.
[7] D.  J.  C.  Karya,  “Permukiman  Kumuh  dan  Upaya  Penanganannya,”  2016.  [Online].  Available: http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/nusp-2/index.php?/berita/detail/permukiman-kumuh-dan- upaya-penanganannya. [Accessed: 25-Feb-2020].
[8] V.  Anggara,  “Analisis  Tingkat  Kekumuhan  Dan  Strategi  Penanganan  Kawasan  Permukiman Kumuh  Di  Kecamatan  Tanjung  Beringin,  Kabupaten  Serdang  Bedagai,”  Universitas  Sumatera Utara, 2018.
[9] I.  K.  Thoriq,  “Penanggulangan  Kemiskinan  Melalui  Perencanaan  Spasial  Perkotaan,”  2019. [Online]. Available: https://www.kompasiana.com/imaduddinkamalthoriq5443/5daf41650d8230240b6c4195/penanggu langan-kemiskinan-dalam-lingkup-spasial-perkotaan?page=all#. [Accessed: 25-Feb-2020].
[10] Sugiyono, Metodologi Penelitian dan Pengembangan. Bandung . 2016.
[11] A. Dajan, Pengantar Metode Statistik Jilid II . 1986.
[12] TNP2K,  “Indikator  sosial,  ekonomi  dan  Demografi  status  Kesejahteraan  Penduduk  Indonesia.” [Online]. Available: http://bdt.tnp2k.go.id/sebaran/. [Accessed: 25-Feb-2020].
[13] D.  H.  U.N,  R.Soelistijadi,  and  Sunardi,  “Pemanfaatan  Analisis  Spasial  untuk  Pengolahan  Data Spasial Sistem Informasi Geografi,” J. Teknol. Inf. Din. , vol. X, pp. 108–116, 2005.
[14] J.  M.  Mustafa,  Sirojuzilam,  and  N.  Sulistiyono,  “Analisis  Tingkat  Kerawanan  Longsor  Dengan Integrasi  Analytical  Hierarchy  Process  dan  Pemodelan  Spasial  Sistem  Informasi  Geografis  di Kabupaten Aceh Tenggara,” Serambi Eng. , vol. 4, no. Khusus, pp. 471–481, 2019.
[15] M.  A.  M.  Azaliatul  Hidayah,  Paharuddin,  “Analisis  Rawan  Bencana  Longsor  Menggunakan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) Di Kabupaten Toraja Utara,” Geocelebes , vol. 1, pp. 1–4, 2017.
[16] J.  Harefa,  Zulkifli,  and  A.  S.  Toha,  “Analisis  Daerah  Rawan  Bencana  Tsunami  Terhadap Pemanfaatan  Lahan  Perumahan  dan  Permukiman  Kota  Gunungsitoli  Berbasis  Geospasial,” Serambi Eng. , vol. 5, no. 1 Januari 2020, pp. 824–834, 2020.
[17] Samuel, “Apa Itu Validasi,” 2011. [Online]. Available:
http://samuel.blog.undip.ac.id/2011/03/22/apa-itu-validasi/. [Accessed: 26-Feb-2020].
[18] L. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
[19] Badan Pusat Statistik (BPS), “Kota Tebing Tinggi Dalam Angka 2019,” 2019.