## OTONOMI DAERAH DAN GLOBALISASI: STUDI TENTANG MODEL PEMBANGUNAN DI KARAWANG

## Maulana Rifai
Pengajar di Fisip Universitas Singaperbangsa Karawang Program Studi Ilmu Pemerintahan Email: maulana.rifai@staff.unsika.ac.id

## Abstrak
Paska  jatuhnya  rezim  Soeharto  dan  bergulirnya  reformasi  pada  tahun  1998  di  Indonesia,  model pembangunan yang tadinya terpusat kemudian mengalami pergeseran menjadi terdesentralisasi. Gagasan otonomi  untuk  memberi  ruang  yang  lebih  luas  kepada  daerah  dalam  proses  pembangunan  dirinya termanifestasi dalam UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999, yang kemudian direvisi menjadi UU no 32 tahun 2004. Di saat bersamaan globalisasi membawa potensi manfaat dan kerugian bagi sebuah pembangunan kota  yang  tidak  bisa  mengoptimalkan  peluang  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  analisis-kritis  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  gejala  atau  kenyataan  yang  ada.  Temuan dalam  penelitian  ini  mengkonfirmasi  bahwa  pembangunan  di  Kabupaten  Karawang  masih  belum  sesuai dengan  konsep  ruang  publik  Habermas  dan  adanya  globalisasi  perlu  disikapi  dengan  persiapan  sumber daya manusia yang kompetitif agar bisa bersaing dan menjadi ujung tombak pembangunan.
Kata kunci: Otonomi Daerah, Globalisasi, Model Pembangunan di Karawang

## A. PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  merupakan  gagasan  yang  muncul  paska  jatuhnya  rezim  Orde  Baru dibawah  kepemimpinan  Soeharto.  Sentralisme  kekuasaan  yang  menjadi  wajah  dan  watak jalannya  roda  pemerintahan  yang  berkuasa  mengakibatkan  gagasan  ini  mengemuka  pada masa paska reformasi. Diawali dengan pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun  1999  dimana  kewenangan  itu  akhirnya  didesentralisasikan  ke  daerah.  Artinya, pemerintah  dan  masyarakat  di  daerah  dipersilakan  untuk  dapat  mengurus  rumah  tangganya sendiri  secara  bertanggung  jawab.  Pemerintah  pusat  tidak  lagi  mempatronase  apalagi mendominasi  mereka.  Peran  pemerintahan  pusat  dalam  konteks  desentralisasi  ini  adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah.
Lalu  kemudian  pemerintah  memberlakukan  UU  No.  32  tahun  2004  sebagai penyempurnaan  dari  UU  yang  lahir  sebelumnya  yang  terkait  dengan  otonomi  daerah  untuk lebih  memperjelas  dan  mempertegas  relasi  pusat  dan  daerah.  Seperti  diketahui  bersama,  di masa  lalu,  banyak  masalah  terjadi  di  daerah  yang  tidak  tertangani  secara  baik  karena keterbatasan  kewenangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  berkenaan  antara  lain  dengan  konflik pertahanan,  kebakaran  hutan,  pengelolaan  pertambangan,  perijinan  investasi,  perusakan lingkungan, alokasi anggaran, penetapan prioritas pembangunan dan sebagainya.
Sehingga  dalam  rangka  penerapan  otonomi  daerah  diperlukan  kombinasi  yang  efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah daerah untuk berinisiasi dan  berkreasi  demi  daerahnya.  Visi  otonomi  daerah  dapat  dirumuskan  dalam  tiga  ruang lingkup  interaksinya,  antara  lain;  ekonomi,  politik,  dan  sosial  budaya. 1 Di  bidang  politik, otonomi  daerah  adalah  buah  dari  kebijakan  desentralisasi  dan  demokratisasi,  maka  ia  harus dipahami  sebagai  sebuah  proses  untuk  membuka  ruang  bagi  lahirnya  kepala  pemerintahan daerah  secara  demokratis,  yang  memungkinkan  berlangsungnya  pemerintahan  responsif terhadap  kepentingan  mastarakat  luas  dan  memelihara  suatu  mekanisme  pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik.
Demokratisasi  pemerintah  juga  berarti  transparansi  kebijakan.  Artinya,  untuk  setiap kebijakan  yang  diambil,  harus  jelas  siapa  yang  memprakarsai  kebijakan  itu,  apa  tujuannya, berapa ongkos yang dipikul, siapa yang akan diuntungkan, apa resiko yang harus ditanggung, dan  siapa  yang  harus  bertanggung  jawab  jika  kebijakan  itu  gagal.  Otonomi  daerah  juga berarti  kesempatan  membangun  struktur  pemerintah  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah, membangun  sistem  dan  pola  karir  politik  serta  administrasi  yang  kompetitif  juga mengembangkan system manajemen pemerintahan yang efektif.
Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu sisi harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan  ekonomi  nasional  di  daerah,  dan  dilain  sisi  menjadi  peluang  bagi  pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi  ekonomi  di  daerahnya.  Dalam  konteks  ini,  otonomi  daerah  akan  memungkinkan lahirnya  berbagai  gagasan  pemerintah  daerah  untuk  menawarkan  fasilitas  investasi, memudahkan proses perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran  ekonomi  di  daerahnya.  Dengan  demikian,  otonomi  daerah  akan  membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Dan terakhir, di bidang sosial-budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang bersamaan memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan disekitarnya.
Otonomi  daerah  juga  sangat  terkait  erat  dengan  globalisasi  yang  telah  muncul  pada dekade  70-an  dan  80-an  di  Amerika  Serikat.  Artinya,  globalisasi  sudah  tidak  lagi  berbicara pada  level  antar  negara  yang  tidak  memiliki  sekat  sama  sekali  ( state  borderless )  namun sudah  bergerak  ke  level  yang  lebih  kecil  yakni  suatu  wilayah,  seperti  provinsi,  kabupaten atau  kota  di  sebuah  negara.  Hal  ini  memunculkan  persoalan  serius  yang  bisa  menjadi ganjalan  bagi  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  karena  ia  berlangsung  dalam  sebuah  era globalisasi yang serba cepat, terbuka dan luas.
Dalam situasi semacam itu, otonomi yang dimiliki oleh daerah akan sangat menentukan pemerintahan  daerah  dalam  mendorong  pembangunan.  Daerah-daerah  yang  mampu  bekerja secara efisien akan mampu memaksimalkan setiap peluang yang ditawarkan oleh globalisasi sehingga  mampu  mendorong  pembangunan  daerah  yang  memberikan  kesejahteraan  bagi warganya. Sebaliknya, pemerintahan daerah yang tidak efisien akan „ditelan‟ oleh globalisasi
1 M. Ryaas Rasyid. 2002. Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannya dalam Syamsuddin Haris (editor). Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas. Jakarta: AIPI. Hal. 18
melalui  perusahaan-perusahaan  multinasional  yang  beroperasi  di  wilayah-wilayah  tersebut. Akibatnya, kekalahan di tingkat nasional akan ditransformasikan dengan cepat ke daerah. 2
Daerah Karawang yang memiliki posisi strategis dengan Jakarta dan Bandung masing- masing  sebagai  ibukota  negara  dan  ibukota  provinsi Jawa  Barat,  tentu  memiliki  nilai  tawar tersendiri  dibanding  dengan  daerah  lain.  Ditambah  pula  dengan  pesatnya  pembangunan  di sektor  industri,  sektor  perumahan,  serta  investasi  lainnya  menjadikan  Karawang  menjadi salah satu daerah yang menjadi lahan investasi terbesar di Jawa Barat. Bahkan baru-baru ini, untuk  menopang  hal  tersebut  Presiden  ke-6  Susilo  Bambang  Yudhoyono  menandatangani prasasti  penegrian  Universitas  Singaperbangsa  Karawang.  Karena  kemajuan  dan pembangunan daerah akan sulit diwujudkan tanpa didukung oleh sektor pendidikan.
Amartya  Sen  menyebutkan,  kebebasan  adalah  inti  pembangunan  dan  karena  itu masyarakat  harus  dibebaskan  dari  sumber  ketidak-bebasan  itu. 3 Sumber  ketidakbebasan  itu adalah kemiskinan (yang dapat menyebabkan orang tidak mendapat kesempatan memperoleh gizi yang baik) dan tirani, rendahnya peluang ekonomi (antara lain peluang bagi perempuan untuk  mendapat  kerja  di  luar  rumah)  dan  pemiskinan  sosial  sistematis,  pengabaian  fasilitas publik  (misalnya  pendidikan  dan  pelayanan  kesehatan)  dan  intoleransi  atau  represi  oleh negara.  Dengan  demikian,  pembangunan  manusia  sebenarnya  bukan  sesuatu  yang  abstrak dan tidak mungkin ditunda-tunda.
Namun  demikian,  pelaksanaan  pembangunan  tidak  selalu  berbanding  lurus  dengan harapan  dan  angan-angan  bagi  sebagian  besar  masyarakat  Karawang  secara  umum. Pengangguran,  kemiskinan,  serta  keterbelakangan  yang  berimplikasi  terhadap  tingginya angka  kriminalitas  masih  terus  membayangi  masyarakat  Karawang.  Sejatinya,  sebuah pembangunan  itu  bisa  dapat  mensejahterkan  masyarakat  umum,  akses  terhadap  pendidikan jauh  lebih  mudah,  kemudian  tenaga  kerja  lokal  akan  lebih  mudah  terserap  untuk mendapatkan kerja pada perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di Karawang.
Kondisi ini diperparah lagi dengan tidak jelasnya arah pembangunan di Karawang yang tidak  sesuai  dengan  visinya,  yakni “Terwujudnya  Masyarakat  Karawang  Yang  Sejahtera Melalui  Pembangunan  di  Bidang  Pertanian  dan  Industri  Yang  Selaras  Dan  Seimbang Berdasarkan  Iman  dan  Takwa". Pernyataan  visi  tersebut  mengandung  dua  makna  yaitu Karawang sejahtera yang berbasiskan pada sektor pertanian dan industri. Karawang sejahtera mengandung  pengertian  perwujudan  kualitas  kehidupan  masyarakat  yang  layak  ditandai dengan  terpenuhinya  kebutuhan  pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan  dan  infrastruktur  dasar dalam  lingkungan  sosial  yang  harmonis,  berbudaya  dan  berakhlak  secara  berkelanjutan dalam tatanan sistem pemerintahan daerah dengan prinsip good governance .
Kalimat  berbasis  pertanian  dan  industri  mengandung  pengertian  bahwa  pembangunan kedua  sektor  dimaksud  merupakan  sarana  menuju  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat. Pemilihan  kedua  sektor  tersebut  memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut: pertama ,  sektor pertanian  dalam  arti  luas  dengan  prioritas  sesuai  potensi  riil  yaitu  sub  sektor  pertanian tanaman pangan dan sub sektor perikanan tangkap dan darat. Potensi sektor pertanian, sangat didukung  dengan  faktor  lahan  pertanian  irigasi  tekhnis  seluas  102.567  Ha  yang  terdiri  dari
2 Budi Winarno. 2013. Etika Pembangunan. Yogyakarta: CAPS (Centre for Academic Publishing Service). Hal. 286.
3 Amartya Sen. 2001. Government as Freedom . New York: Anchor Book
luas  areal  pertanian  tanaman  pangan  seluas  89.614  Ha,  luas  areal  perikanan  13.021  Ha dengan  serapan  tenaga  kerja  mencapai  26,3  persen.  Ditinjau  dari  sisi  produksi,  komoditas padi  menyumbang  21  persen  stok  pangan  Jawa  Barat  dan  11  persen  stok  pangan  nasional, sedangkan  komoditas  perikanan  menyumbang  konsumsi  rumah  tangga  sebesar  21,5  Kg  per kapita  per  tahun.  Kondisi  tersebut  dinilai  telah  mencerminkan  karakteristik  sosial  ekonomi masyarakat  yang  memberikan  manfaat  terhadap  peningkatan  pendapatan  dan  menjamin ketahanan pangan. 4
Kedua ,  industri  yang  secara  potensi  eksisting  dapat  dibedakan  menjadi  Industri  yang berbasis  pada  potensi  SDA  daerah  sehingga  diharapkan  memiliki  struktur  industri  yang kokoh  dan  memiliki  keterkaitan  yang  kuat  dengan  sektor  pertanian  dan  Industri  yang memanfaatkan  keuntungan  faktor  lokasi  yang  saling  bersinergi  dalam  suatu  rantai  nilai industri  meliputi  industri  inti,  industri  pendukung  dan  industri  terkait.  Berdasarkan  data, Kabupaten Karawang memiliki zona dan kawasan industri yang dapat dikembangkan untuk menunjang  pertumbuhan  ekonomi  pada  masa  yang  akan  datang  seluas  11.920,1  Ha,  terdiri dari    Kawasan  Industri  seluas  5.837,5  Ha,  Kota  Industri  1.000  Ha,  Zona  Industri  seluas 5.117,6  Ha  dengan  tingkat  penyerapan  tenaga  kerja  mencapai  19,8  persen  dan  kontribusi terhadap PDRB telah mencapai lebih dari 40 persen. 5 Namun demikian, kondisi faktual yang terjadi  di  lapangan  adalah  lahan  produktif  pertanian  justru  semakin  menyusut  sebagai imbas dari menjamurnya perumahan yang menggerus lahan pertanian serta bertambahnya pendatang yang memang berprofesi di sektor industri. Hal ini mengakibatkan ketimpangan terjadi  dengan  program  pembangunan  yang  memang  dicita-citakan  dalam  visinya. Maka dari  itu,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjawab  pertanyaan  berikut:  Bagaimana  model pembangunan  di  Karawang  terkait  dengan  kebijakan  otonomi  daerah  dan  arus  globalisasi? Serta  bagaimana  implikasi  otonomi  daerah  dan  globalisasi  terhadap  pembangunan  di Karawang?

## B. TEORI DAN KERANGKA ANALISIS
Kohesifitas  antara  otonomi  daerah  dan  globalisasi  merupakan  suatu  keniscayaan  bagi proses  dan  pelaksanaan  pembangunan  di  suatu  daerah,  tak  terkecuali  Karawang.  Otonomi daerah  merupakan  bentuk  sistem  penyerahan  urusan  pemerintahan  dan  pelimpahan wewenang kepada daerah yang berada dibawahnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pada  tingkat  yang  terendah,  otonomi  berarti mengacu  pada  perwujudan free  will yang  melekat  pada  diri-diri  manusia  sebagai  satu anugerah  paling  berharga  dari  Tuhan  (Piliang,  2003). Free  will inilah  yang  mendorong manusia  untuk  mengaktualisasikan  diri  dan  menggali  seluruh  potensi  terbaik  dirinya  secara maksimal.  Berawal  dari  individu-individu  yang  otonom  tersebut  kemudian  membentuk komunitas dan menjadi bangsa yang unggul.
Otonomi  individu  menjadi  modal  dasar  bagi  terbentuknya  otonomi  pada  level  yang lebih  tinggi.  Otonomi  daerah  adalah  manifestasi  dari  keinginan  untuk  mengatur  dan
4 Laporan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karawang tahun 2011.
5 Laporan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karawang tahun 2011.
mengaktualisasikan  seluruh  potensi  daerah  secara  maksimal  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah  tersebut.  Otonomi  daerah  dipandang penting  karena  otonomi  merupakan  kebutuhan  hakiki  dimana  daerah  memiliki  keinginan untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri.  Otonomi  daerah  memberikan  peluang  untuk bersaing  secara  sehat  dan  terbuka  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  dan  juga  antardaerah. Untuk  itu,  otonomi  daerah  perlu  diperkuat  dengan  peraturan  yang  jelas  dan  rambu-rambu yang  disepakati  bersama  untuk  menjamin  keteraturan  sosial  dan  mencegah  timbulnya kerawanan sosial yang tidak perlu.
Ciri-ciri  hakikat  otonomi  yang  independen  yaitu legal  self-sufficiency dan actual independence .  Dalam  kaitannya  dengan  politik  atau  pemerintahan,  otonomi  daerah  berarti self  government atau the  conditition  of  living  under  one’s  own  laws (Sarundajang,  1999). Karena  itu,  otonomi  lebih  menitikberatkan  pada  aspirasi  daripada  kondisi.  Otonomi  daerah menjamin setiap daerah memiliki peluang yang sama untuk berkembang berdasarkan potensi yang ada. Potensi sumber daya alam dan manusia menjadi akan dapat digali secara optimal jika  masing-masing  daerah  diberi  keleluasaan  dan  jaminan  untuk  menentukan  yang  terbaik bagi dirinya.
Otonomi  daerah  sebagai  satu  bentuk  desentralisasi  kebijakan  pemerintahan,  pada hakikatnya  ditujukan  untuk  mendekatkan  pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan cenderung akan lebih  merata  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  ada  di  daerah  bersangkutan. Otonomi  daerah  berupaya  untuk  lebih  mendekati  tujuan-tujuan  penyelenggaraan pemerintahan  untuk  mewujudkan  cita-cita  masyarakat  yang  lebih  adil  dan  makmur. Pemberian,  pelimpahan,  dan  penyerahan  sebagian  tugas-tugas  kepada  pemerintah  daerah. Otonomi daerah memiliki pijakan kuat dalam kerangka negara federal.
Dalam  kerangka  ini,  daerah  memiliki  hak  dan  dijamin  pelaksanaannya  untuk  dapat mengelola  dan  memaksimalkan  pembangunan  di  daerahnya  dengan  keunikannya  masing- masing.  Bagi  daerah  yang  daya  saingnya  belum  memadai  untuk  berkompetisi,  maka pemerintah  pusat  berkewajiban  memberikan  dorongan  dan support agar  daerah  tersebut mampu  berkembang  sesuai  dengan  kondisi  geografis,  sosial  budaya  dan  ekonomi  hingga mampu bersaing pada tingkatan persyaratan minimum.
Secara  politik,  desentralisasi  merupakan  langkah  menuju  demokratisasi.  Dengan desentralisasi,  pemerintah  lebih  dekat  dengan  rakyat,  sehingga  kehadiran  pemerintah  lebih dirasakan  oleh  rakyat  dan  keterlibatan  rakyat  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan pengawasan  pembangunan  dan  pemerintahan  semakin  nyata.  Secara  sosial,  desentralisasi akan  mendorong  masyarakat  ke  arah  swakelola  dengan  memfungsikan  pranata  sosial  yang merupakan social  capital dalam  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  mereka  hadapi. Dengan  pranata  yang  telah internalized ,  mekanisme  penyelesaian  mereka  pandang  lebih efektif, efisien dan adil.
Sedangkan  secara  ekonomi,  desentralisasi  diyakini  dapat  mencegah  eksploitasi  pusat terhadap  daerah,  menumbuhkan  inovasi  masyarakat  dan  mendorong  motivasi  masyarakat untuk  lebih  produktif.  Secara  administratif  akan  mampu  meningkatkan  kemampuan  daerah dalam  melakukan  perencanaan,  pengorganisasian,  meningkatkan  akuntabilitas  atau pertanggung  jawaban  publik.  Baik  Undang-Undang  No.  22/1999  maupun  amandemennya UU  No.  32/2004  tentang  Perintahan  Daerah  menganut  pemikiran  seperti  itu.  Bahwa peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, kualitas pelayanan pemerintah dan optimalisasi
peran  serta  masyarakat  dalam  pembangunan,  merupakan  trimatra  yang  mendasari  lahirnya UU No. 22/1999 dan amandemennya yaitu UU No. 32/2004. 6
Gagasan  pemerintah  sebagai  fasilitator  dalam  pembangunan  masyarakat,  masih  jauh dari  harapan,  jika  memperhatikan  kinerja  birokrasi  selama  beberapa  tahun  terakhir.  Selain format  ideal  bagi  keberadaan  birokrasi  di  berbagai  level  pemerintahan  belum  menemukan bentuknya,  tarik  menarik  antara  pemerintah  daerah  provinsi  dengan  kabupaten  dan  dengan pusat,  masih  mewarnai  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia.  Selain  itu kecenderungan  semua  level  pemerintahan  untuk  menjalankan  semua  fungsi  pelayanan  juga masih dominan, sehingga kecenderungan masyarakat sebagai obyek penerima pelayanan juga masih menonjol.
Sementara  itu,  globalisasi  adalah  sebuah  istilah  yang  memiliki  hubungan  dengan peningkatan keterkaitan  dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di  seluruh dunia melalui  perdagangan,  investasi,  perjalanan,  budaya  populer,  dan  bentuk–bentuk  interaksi yang  lain  sehingga  batas–batas  suatu  negara  menjadi  semakin  sempit.  Globalisasi  adalah suatu  proses  di  mana  antarindividu,  antarkelompok,  dan  antarnegara  saling  berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Menurut Keohane dan Nye globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. 7 Globalisasi belum memiliki  definisi  yang  mapan,  kecuali  sekedar  definisi  kerja  ( working  definition ),  sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya.
Sejarah globalisasi telah dimulai sejak ekspedisi Magellan, bahkan mungkin lebih dari itu. Namun sebagai sebuah diskursus dan praktik politik, globalisasi nyaring terdengar sejak 1980an  dan  terus  semakin  kuat  pasca  perang  dingin.  Menurut  sebagian  penulis,  dunia sekarang  jauh  lebih  terintegrasi,  terhubung  satu  sama  lain,  dan  juga  saling  tergantung (Keohane  dan  Nye,  2006).  Proses  globalisasi  yang  berlangsung  cepat  sebagai  akibat murahnya biaya komunikasi dan transformasi  yang memungkinkan mobilitas penduduk dan komunikasi  lintas  batas  negara.  Dengan  demikian,  dunia  terintegrasi  secara  global  dalam berbagai  bidang  baik  sosial,  politik,  dan  lebih-lebih  dalam  ekonomi,  maupun  lingkungan hidup.
Dalam  bukunya  yang  berjudul  Etika  Pembangunan,  Budi  Winarno  banyak menampilkan  contoh  model-model  pembangunan  dari  dalam  dan  luar  negeri.  Dari  dalam negeri misalnya, ia mengambil sampel dari Kabupaten Bantul, Jawa Tengah dan Gorontalo. Sedangkan  dari  luar  negeri  ia  mengambil  contoh  kasus  di  kota  Porto  Alegre,  Brazil  dan negara Uruguay. Tentu  model-model tadi tidak akan sepenuhnya berhasil jika diterapkan di Karawang,  namun  demikian  tidak  ada  salahnya  jika  Karawang  mau  belajar  dari  kota, provinsi,  dan  negara  dari  dalam  dan  luar  negeri  yang  dianggap  sudah  berhasil  dalam melaksanakan  pembangunan.  Jadi  kerangka  teori  yang  akan  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  konsep  ruang  publik  yang  merupakan  adopsi  dari  keberhasilan  model-model pembangunan diatas.
6 Pheni Chalid. 2005. Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan dan Konflik . Jakarta: Kemitraan. Hal. 28
7 Robert Keohane dan Joseph S. Nye. 2006. Kekuasaan dan Interdependensi: Transisi dalam Politik Dunia. Boston : Little Brown Publisher
Habermas  pernah  menggagas  mengenai public  sphere sebagai  model  kebijakan pembangunan  alternatif  ( non-mainstream )  dengan  contoh  yang  digulirkan  di  Porto  Alegre, Brazil. Ia mengatakan:
The  public  sphere  as  communication  structure  rooted  in  the  lifeworld  through  the sociational  network  of  civil  society.  The  public  shere  is  a  warning  system  with sensors  that,  though  unspecialized,  are  sensitive  throughout  society.  From  the perspective  of  democratic  theory,  the  public  sphere  must,  in  addition,  amplify  the pressure  of  problems,  that  is,  not  only  detect  and  identify  problems  but  also convincingly and influentially thematize them, furnish them with  possible solutions, and  dramatize  them  in  such  a  way  that  they  are  taken  up  and  dealt  with  by parliamentary complexes. The public sphere can best be described as a network for communicating  information and points of view (i.e. opinions expressing affirmative or negative attitudes), the streams of communication are, in the process, filtered and synthesized  in  such  a  way  that  they  coalesce  into  bundles  of  topically  specified public opinions (Habermas, 1996: 359-360).
Hal  tersebut  menjelaskan  maksud  Habermas  tentang public  sphere dengan  berbagai dimensi  yang  berasosiasi  dengan  jaringan  masyarakat  sipil  sebagai warning  system tidak hanya  mendeteksi  permasalahan  melalui  teknis  dialogis  (komunikasi).  Partisipasi  aktif masyarakat melalui jalur dialog merupakan sebuah sarana untuk mewujudkan public sphere sebagai  solusi  persoalan  dan  masalah.  Komunikasi  publik  dalam public  sphere memiliki makna reproducing  culture  and  keeping  traditions  alive,  social  integration  or  the coordination  of  the  plans  of  different  actors  in  social  interaction,  socialization,  or  cultural interpretation  of  needs (Habermas,  2007:25).  Untuk  lebih  memperjelas,  diagram  berikut menjelaskan  bagaimana  pola  dan  relasi  antara  negara/pemerintah,  masyarakat  dan  ruang publik yang dimaksud.
Sebagai  proses  demokrasi  yang  menghadirkan public  sphere merupakan  suatu  proses dari deliberative democracy . Untuk berjalannya deliberative democracy demi sebuah tujuan
dan  tatanan  legitimasi  yang  baik,  Habermas  berpendapat  bahwa  hak-hak  politik  harus dijamin  secara  hukum  dalam  partisipasi  deliberatif  untuk  proses  penentuan  pendapat  dan kebebasan  berbicara  untuk  mengkritik  dengan  kesetaraan dan  kebebasan  berbicara merupakan  cara  bekerjanya  prinsip  diskursus.  Penciptaan  legitimasi  hukum  melalui deliberatif politik menggambarkan sebuah prosedur problem-solving , mengontrol konflik dan upaya untuk mencapai kepentingan bersama, berorientasi kepada berbagai konsepsi bersama tentang kehidupan yang baik di mana dinilai oleh standar moral dan etika. Masyarakat secara umum dilihat sebagai problem-solving system (Habermas, 1996: 127 dan 139).

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  analisis  kritis  yang  bertujuan untuk  menggambarkan  gejala  atau  kenyataan  yang  ada  secara  utuh,  sehingga  data  yang disimpulkan  dalam  penelitian  akan  dijelaskan  dengan  metode  kualitatif.  Dalam  analisa kualitatif, terdapat empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan 8 :
a. Display data merupakan presentasi sumber data,  yang dimulai dengan keseluruhan data yang tersedia dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber lain.
b. Reduksi  data,  diartikan  sebagai  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada penyederhanaan,  pengabstrakan  dan  transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari  catatan- catatan  hasil  penelitian  di  lapangan.  Melalu  kegiatan  ini,  maka  peneliti  dapat menggolongkan,  mengarahkan  dan  mengorganisasi  data  sehingga  dapat  ditarik kesimpulan akhir.
c. Menarik  kesimpulan  atau  verifikasi,  merupakan  langkah  terakhir  dari  kegiatan  analisis kualitatif.  Penerapan  kesimpulan  ini  tergantung  pada  besarnya  kumpulan  catatan  di lapangan.

## D. PEMBAHASAN
Penelitian  ini  mengupas  mengenai  model  pembangunan  yang  berdasar  pada  teori Habermas  dan  telah  banyak  diaplikasikan  secara  empiris  dan  berhasil  di  beberapa  negara, provinsi,  bahkan  kabupaten.  Untuk  Kabupaten  Karawang  sendiri,  peneliti  telah  melakukan observasi  lapangan  yakni  ke  Bappeda  Karawang  bagian  Tata  Ruang,  Anggota  DPRD Karawang  dan  masyarakat.  Dari  observasi  lapangan  tersebut  peneliti  banyak  menemukan temuan-temuan  yang  nanti  akan  dibahas  secara  lebih  komprehensif  dan  mendalam  pada bagian ini.
Sebagaimana  yang kita ketahui bersama bahwa proses pembangunan di masa otonomi daerah  dan  globalisasi  ini  memang  sebuah  keniscayaan  bagi  suatu  wilayah  untuk  bisa mengambil  peluang  tersebut  dengan  sebaik  mungkin,  sehingga  suatu  wilayah  bisa mendapatkan manfaat  dan keuntungan dari adanya otonomi  dan globalisasi  tersebut.  Bukan malah  sebaliknya  yang  bisa  mengakibatkan  angka  kemiskinan  bertambah,  tingginya pengangguran, tingkat pendidikan yang minor dan implikasi-implikasi negatif lainnya.
1. Model Pembangunan di Karawang
8 M. Manulang. 2004. Pedoman Teknis Penelitian. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hal.35
Karawang  yang  periode  sekarang  ini  dipimpin  oleh  Cellica  Nurrachdiana, menggantikan  H.  Ade  Swara  yang  tersandung  kasus  hukum,  bisa  dikatakan  minim  dengan kebijakan  yang  sifatnya  inovatif  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat  umum  di  Karawang.  Hal ini  bisa  diterjemahkan  dari  pernyataan  salah  seorang  anggota  DPRD  yang  menegaskan bahwa pembangunan di  Karawang tidak jelas arah dan tujuannya, tidak sesuai dengan visi- misi,  serta pembangunan  yang  ada banyak menguntungkan para pemilik kapital,  ketimbang masyarakat  lokal  sebagai  tuan  rumah.  Ditambah  pula  dengan  bertambah  banyaknya pendatang dari sektor formal maupun informal yang mengadu nasib di kota ini yang seakan tidak sesuai dengan substansi Perda Ketenagakerjaan.
Persoalan tersebut juga diamini oleh seorang aparat  Bappeda bagian Tata Ruang  yang bernama  Puguh  Hariyanto  yang  menyatakan  bahwa  pemerintah,  pada  konteks  ini  (Plt.) Bupati Karawang, memang bisa dikatakan tidak memiliki kebijakan-kebijakan yang sifatnya inovatif dan populis jika dikomparasi dengan pemimpin daerah lain, semisal; Deddy Mulyadi sebagai  Bupati Purwakarta, Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung, serta Tri Rismaharini yang memimpin Kota Surabaya. Namun demikian, itu bukan berarti bahwa pemerintah tidak peduli  sama  sekali  pada  permasalahan-permasalahan  yang  dialami  oleh  masyarakat Karawang.
Ditambahkan  pula  bahwa  mereka  memimpin  pembangunan  wilayah  dengan  memiliki konsep yang sangat jelas serta yang terpenting adalah bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung.  Dan  itu  merupakan  esensi  dari  pembangunan,  tidak  hanya  yang  bersifat  fisik seperti  infrastruktur,  kebijakan  yang  bisa  memberdayakan  masyarakat,  mengangkat kehidupan  ekonomi  ke  tingkat  yang  lebih  baik  juga  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab pemerintah  di  masa  otonomi  daerah  dan  globalisasi  yang  sudah  secara  masif  berlaku  ke setiap daerah di manapun itu, tak terkecuali di Karawang.
Bicara  mengenai  pembangunan  sebuah  wilayah,  tentu  perlu  melibatkan  semua  pihak, tak  terkecuali  masyarakat  yang  memang  merasakan  langsung  dari  dampak  kebijakan- kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Maka  dari  itu,  peneliti  juga  mewawancarai  elemen masyarakat  untuk  lebih  memvalidasi  data  dan  temuan  pada  penelitian  ini.  Salah  satunya adalah  tokoh  agama  yang  bernama  Ustad  Anding.  Beliau  menuturkan  mengenai pembangunan  di  Karawang  yang  belum  merata  dan  masih  berkutat  di  wilayah  kota  serta belum menyentuh  wilayah perkampungan atau desa-desa di  daerah pesisir. Tentu  ini cukup mengkhawatirkan  di  tengah  pendapatan  daerah  yang  begitu  besar  dan  belum  sepenuhnya terserap dengan baik ketika bicara mengenai pemerataan pembangunan.
Sedangkan  tokoh  pemuda  yang  mewakili  masyarakat  menyatakan  bahwa  meskipun pemerintah  menyediakan  layanan sms-centre sebagai  bentuk  kepeduliannya  terhadap masyarakat untuk merespon dan melayani secara lebih baik, efektif, dan efisien. Namun itu yang  terjadi  hanyalah  sebatas lip-service belaka  yang  tidak  ada  tindak  lanjut  kedepannya. Sehingga ketidakpuasan warga terhadap pemerintah memang dianggap wajar karena merasa diasingkan atau dianaktirikan oleh penguasa yang sedang menjabat di pemerintahan.
Otonomi  daerah  merupakan  gagasan  yang  muncul  paska  jatuhnya  rezim  Orde  Baru dibawah  kepemimpinan  Soeharto.  Sentralisme  kekuasaan  yang  menjadi  wajah  dan  watak jalannya  roda  pemerintahan  yang  berkuasa  mengakibatkan  gagasan  ini  mengemuka  pada masa paska reformasi. Diawali dengan pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25
tahun  1999  dimana  kewenangan  itu  akhirnya  didesentralisasikan  ke  daerah.  Artinya, pemerintah  dan  masyarakat  di  daerah  dipersilakan  untuk  dapat  mengurus  rumah  tangganya sendiri  secara  bertanggung  jawab.  Pemerintah  pusat  tidak  lagi  mempatronase  apalagi mendominasi  mereka.  Peran  pemerintahan  pusat  dalam  konteks  desentralisasi  ini  adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah.
Lalu  kemudian  pemerintah  memberlakukan  UU  No.  32  tahun  2004  sebagai penyempurnaan  dari  UU  yang  lahir  sebelumnya  yang  terkait  dengan  otonomi  daerah  untuk lebih  memperjelas  dan  mempertegas  relasi  pusat  dan  daerah.  Seperti  diketahui  bersama,  di masa  lalu,  banyak  masalah  terjadi  di  daerah  yang  tidak  tertangani  secara  baik  karena keterbatasan  kewenangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  berkenaan  antara  lain  dengan  konflik pertahanan,  kebakaran  hutan,  pengelolaan  pertambangan,  perijinan  investasi,  perusakan lingkungan, alokasi anggaran, penetapan prioritas pembangunan dan sebagainya.
Dalam rangka penerapan otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang  jelas  serta  kepemimpinan  yang  kuat  dari  pemerintah  daerah  untuk  berinisiasi  dan berkreasi demi daearahnya. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya,  antara  lain;  ekonomi,  politik,  dan  sosial  budaya  (Ryaas  Rasyid,  2002:18)  Di bidang politik, otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka  ia  harus  dipahami  sebagai  sebuah  proses  untuk  membuka  ruang  bagi  lahirnya  kepala pemerintahan daerah secara demokratis, yang memungkinkan berlangsungnya pemerintahan responsif  terhadap  kepentingan  mastarakat  luas  dan  memelihara  suatu  mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik.
Otonomi  daerah  juga  sangat  terkait  erat  dengan  globalisasi  yang  telah  muncul  pada dekade  70-an  dan  80-an  di  Amerika  Serikat.  Artinya,  globalisasi  sudah  tidak  lagi  berbicara pada  level  antar  negara  yang  tidak  memiliki  sekat  sama  sekali  ( state  borderless )  namun sudah  bergerak  ke  level  yang  lebih  kecil  yakni  suatu  wilayah,  seperti  provinsi,  kabupaten atau  kota  di  sebuah  negara.  Hal  ini  memunculkan  persoalan  serius  yang  bisa  menjadi ganjalan  bagi  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  karena  ia  berlangsung  dalam  sebuah  era globalisasi yang serba cepat, terbuka dan luas.
Dalam situasi semacam itu, otonomi yang dimiliki oleh daerah akan sangat menentukan pemerintahan  daerah  dalam  mendorong  pembangunan.  Daerah-daerah  yang  mampu  bekerja secara efisien akan mampu memaksimalkan setiap peluang yang ditawarkan oleh globalisasi sehingga  mampu  mendorong  pembangunan  daerah  yang  memberikan  kesejahteraan  bagi warganya. Sebaliknya, pemerintahan daerah yang tidak efisien akan „ditelan‟ oleh globalisasi melalui  perusahaan-perusahaan  multinasional  yang  beroperasi  di  wilayah-wilayah  tersebut. Akibatnya, kekalahan di tingkat nasional akan ditransformasikan dengan cepat ke daerah.
Maka  dari  itu,  analisa  yang  bisa  diambil  oleh  peneliti  adalah  betapa  pembangunan  di Karawang masih jauh dari konsep yang digagas oleh Habermas di mana ruang publik masih sangat  minim,  sehingga  aspirasi  dari grass-roots belum  sepenuhnya  terserap.  Menilik pengalaman  dari  Provinsi  Gorontalo  di  bawah  Fadel  Muhammad,  kemudian  Kabupaten Bantul  yang  dipimpin  oleh  Idham  Samawi,  betapa  mereka  benar-benar  bisa  membangun wilayahnya masing-masing dengan memberdayakan masyarakat bawah, seperti; para petani, nelayan,  dan  mereka  yang  bergerak  di  sektor  perkebunan.  Sehingga  kebijakan  yang  dibuat sesuai dengan peruntukannya.
Kemudian  yang kedua adalah tidak sejalannya visi-misi  Kabupaten Karawang dengan program  pembangunan.  Sehingga  yang  terjadi  adalah  ketidakjelasan  konsep  dari  arah pembangunan  yang  tumpang  tindih.  Maka  tak  ayal,  ketika  pembangunan  itu  terjadi  justru banyak menguntungkan para pemilik modal yang menginvestasikan sahamnya di Karawang, dan  implikasinya  tidak  terjadi trickle  down  effect yang  sejatinya  menyentuh  masyarakat Karawang  itu  sendiri.  Sehingga  kebijakan  otonomi  daerah  dan  globalisasi  ini  benar-benar dimanfaatkan  peluangnya  oleh  pemerintah  demi  kemaslahatan  masyarakat  banyak  ( public goods ).

## 2. Implikasi Otonomi Daerah dan Globalisasi Bagi Pembangunan di Karawang
Salah  satu  esensi  otonomi  daerah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  adalah  keleluasaan  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan  fungsi  manajemen  pembangunan  daerah  mulai  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan,  pengendalian  dan  evaluasi.  Namun  demikian,  otonomi  yang seyogyanya menjadi peluang atau potensi suatu wilayah untuk bisa lebih maju, berkembang maksimal  dan  sekaligus  menikmati  hasil  kekayaan  alamnya.  Dalam  konteks  ini,  dapat member nilai lebih ( value - added ) pada tingkat kesejahteraan masyarakat.
Peneliti  mencoba  mengulas  implikasi  dari  adanya  kebijakan  otonomi  daerah  dan globalisasi  yang  terjadi  di  Karawang.  Wilayah  ini  yang  dulunya  dikenal  dengan  lumbung padi  di  tingkat  nasional  memang  bukan  rahasia  umum.  Namun  ada  yang  sedikit  berbeda dimana kini Karawang menuju era industrialisasi sebagai konsekuensi logis dari sebuah kota yang  sedang  tumbuh  dan  berkembang  mencari  jati  dirinya.  Industrialisasi  menuju  kota metropolitan dengan meninggalkan sejarah awalnya  yang bertumpu pada masyarakat petani dan  nelayan.  Ataukah  industrialisasi  menuju  kota  metropolitan  tanpa  meninggalkan  budaya usaha  pertanian  dan  perikanan.  Alternatif  yang  ketiga,  industrialisasi  menuju  kota metropolitan berjalan beriringan.
Masyarakat Karawang dengan kultur petani dan nelayan saat ini sedang menuju kearah industrialisasi  manufaktur  sebagai  implikasi  dari  adanya  otonomi  daerah  dan  globalisasi. Namun  sayangnya  pekerja  lokal  asal  Karawang  mulai  tergeser  dengan  tenaga  kerja pendatang.  Sebagai  pembanding,  China  dengan  sistem  komunis  jatuh  pada  pilihan membangun  negaranya  berawal  dari  daerah  pertanian.  Teknologi  industrinya  pun  berkiblat pada sektor pertanian dan perikanan, lalu bergeser ke industri manufaktur tingkat menengah dan  modern.  China  saat  ini  sebagai  negara  pengumpul  devisa  terbesar  di  dunia  tanpa meninggalkan  budaya  usaha  masyarakatnya  sebagai  kaum  pedagang.  Bukan  sekedar predikat,  masyarakat  China  kini  memiliki  ketahanan  mental  budaya,  ketahanan  pangan  dan modal yang kuat, meninggalkan Jepang dan Amerika serta nega-negara Eropa lainnya.
Realitas  ini  sekedar  menunjukan  gambaran  industrialisasi  berbasis  pertanian  atau perikanan dapat menciptakan dirinya menjadi sebuah negara megapolitan. Persoalan menjadi berbeda  ketika  melihat  industrialisasi  di  Karawang  terkesan  belum  berbasis  pada pembangunan  sektor  pertanian  dan  perikanan.  Dampak  yang  mungkin  terjadi  adalah Karawang  di  bagian  utara  sebagai  lumbung  padi  nasional  bakal  terancam.  Dan  akibat  yang paling  parah  adalah  petani  mati  di  lumbung  padinya  sendiri.  Nelayan  mati  di  lumbung ikannya  sendiri.  Keduanya  meratapi  nasibnya  namun  tidak  mampu  berbuat  banyak  akibat
arah pembangunan  yang tidak tepat.  Para petani  dan nelayan hanya  melihat dengan tatapan mata kosong serta mengerutkan dahinya ketika melihat aksi ratusan atau bahkan ribuan buruh yang bersuka cita menyambut terkabulnya Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Sebagai  kaum  marjinal,  petani  dan  nelayan  hanya  mampu  berharap  namun  tidak  bisa berbuat banyak ketika sejumlah lahan pertanian berubah menjadi kawasan pabrik, perumahan dan  gedung-gedung  perkantoran.  Itu  terjadi  karena  kiblat  pembangunan  pemerintah Kabupaten  Karawang  tidak  bertumpu  pada  industri  pertanian  dan  nelayan.  Itu  sebabnya, tidak ada pabrik hasil produksi pertanian yang dibangun secara masif di pedesaan. Demikian pula,  tidak  ada  pabrik  hasil  perikanan  yang  dibangun  secara  masif  di  pesisir  pantai  utara Karawang.  Bukan  hanya  lahan  pertanian  dan  perikanan  yang  menyempit  tetapi  lahan  kerja juga  sulit  dan  rata-rata  pendapatan  petani  dan  nelayan  juga  minim.  Ini  akibat  minimnya pembangunan  di  pedesaan.  Padahal,  hasil  produksi  pertanian  dan  perikanan  di  pedesaan adalah  sumber  makanan  bagi  kehidupan  masyarakat  perkotaan.  Namun  nasib  petani  dan nelayan terpinggirkan.
Sungguh  ironis,  manakala  melihat  kebijakan  pembangunan  di  Karawang  ini.  Pada tahun 2012 yang lalu misalnya, realisasi investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Dalam Negeri (PMDN)  di  Kabupaten Karawang mencapai  10,574 triliun, nilai  investasi ini sangat  besar  jika  dibandingkan  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Purwakarta  pada tahun  yang  sama  hanya  sebesar  658  miliar.  Nilai  investasi  di  Karawang  bersumber  dari  25 proyek  investasi  dan  boleh  jadi  80  persennya  tidak  ditanam  pada  sektor  industri  pertanian dan  perikanan.  Dari  sudut  lapangan  kerja  sudah  jelas  lebih  terbuka  luas  di  perkotaan ketimbang di perdesaan.
Dengan  nilai  investasi  sebesar  itu,  Karawang  yang  berbasis  industri  memang  menjadi sebuah magnet besar dalam tahap menuju kota metropolitan. Angka UMK yang sangat besar mengindikasikan bahwa pergeseran secara cepat dan besar-besaran dari sektor pertanian dan perikanan  menuju  kearah  industrialisasi.  Investasi  PMA  dan  PMDN  yang  tertanam  di Karawang  misalnya,  tidak  mencerminkan  kebijakan  pemerintah  daerah  akan  mendorong pertumbuhan  dunia  pendidikan  untuk  menyiapkan  sumber  daya  manusia  yang  kompetitif melawan  derasnya  tenaga  kerja  pendatang  baik  dari  luar  kota  maupun  luar  negeri.  Terlebih Masyarakat  Ekonomi  Asean  ( Asean  Economic  Community )  akan  sudah  berlaku  sejak  awal tahun 2016.
Dalam  analisis  data  kependudukan,  tingginya  angka  pengangguran  akan  berbanding lurus atau sama dengan tingginya angka kemiskinan. Itu sebabnya, kebijakan industrialisasi yang  dianggap  mampu  menyerap  lapangan  kerja  ternyata  berdampak  pada  tingginya  angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Karawang. Dengan kata lain, implikasi otonomi daerah  dan  globalisasi  ini  berimbas  pada  kebijakan  pembangunan  yang  semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan pemerataan pembangunan di bagian utara Karawang akan berdampak pada kemiskinan penduduk.
Implikasi  yang  lain  menurut  salah  satu  tokoh  masyarakat  adalah  modernisasi  yang menjadi  daya tarik  tersendiri  bagi  masyarakat  pedesaan.  Hal  itu mengakibatkan masyarakat desa,  terutama  yang  berusia  produktif,  enggan  untuk  bertani  atau  menjadi  nelayan.  Mereka lebih memilih menjadi karyawan pabrik  yang bergaji besar ketimbang jadi petani di sawah. Tentu  hal  ini  perlu  disikapi  dengan  serius  oleh  pemerintah  kabupaten  maupun
masyarakatnya.  Karena  bagaimanapun  juga,  industrialisasi  juga  perlu  kesiapan  dan keterampilan  masyarakatnya  dalam  memfungsikan  alih  teknologi  sebelum  menuju  era industrialisasi modern.
Pergeseran  arah  pembangunan  sesungguhnya  sudah  menampakkan  gejalanya  sejak tahun  1980-an.  Ada  percepatan  pembangunan  dari  sektor  pertanian  di  belahan  utara Karawang  kea  rah  industrialisasi  di  sebelah  selatan.  Dalam  kurun  waktu  20  tahun  terakhir saja,  pemerintah  Kabupaten  Karawang  menyulap  tanah-tanah  pertanian  yang  kurang produktif  menjadi  kawasan  industri.  Hasilnya  cukup  spektakuler,  investor  asing  dan  dalam negeri memburu investasi melalui pembangunan pabrik dan perkantoran serta perumahan di kawasan  industri.  Karena  jika  dilihat  dari  potensi  daerahnya,  Karawang  memang  pantas diburu  oleh  para  investor  karena  banyak  memiliki  cadangan  sumber  daya  alam  yang berlimpah, mulai dari minyak bumi, pasir laut, batu kapur (kars) dan sebagainya.
Maka  dari  itu,  kemajuan  industrialisasi  yang  beriringan  dengan  sektor  pembangunan pertanian  dan  perikanan  menjadi  suatu  kebutuhan  sekaligus  kunci  utama  konsep pembangunan  di  Kabupaten  Karawang.  Pada  perkembangannya,  bukan  hanya  pemerintah daerah  tetapi  implikasi  pembangunan  tentu  harus  memiliki  rasa  keadilan  dan  mampu menciptakan kemandirian hidup bagi masyarakatnya.

## E. KESIMPULAN
Penelitian  ini  mengulas  mengenai  model  pembangunan  di  Karawang  di  era  otonomi daerah  dan  globalisasi  yang  sudah  menggejala  di  belahan  bumi  manapun,  tak  terkecuali  di wilayah  ini.  Pergeseran  pembangunan  terjadi  dari  yang  asalnya  adalah  masyarakat  agraris atau pertanian beralih ke industrial. Tentu hal ini memiliki implikasi positif dan negatif bagi masyarakat  secara  umum  di  Karawang.  Namun  demikian,  peneliti  mencoba  menyimpulkan apa yang menjadi temuan di lapangan dan telah dibahas pada bab sebelumnya.
Model pembangunan di Karawang masih jauh dari konsep yang digagas oleh Habermas di  mana  ruang  publik  masih  sangat  minim,  sehingga  aspirasi  dari grass-roots belum sepenuhnya  terserap.  Tidak  sejalannya  visi-misi  Kabupaten  Karawang  dengan  program pembangunan.  Sehingga  yang  terjadi  adalah  ketidakjelasan  konsep  dari  arah  pembangunan yang  tumpang  tindih.  Maka  tak  ayal,  ketika  pembangunan  itu  terjadi  justru  banyak menguntungkan para pemilik modal yang menginvestasikan sahamnya di Karawang, dengan model pembangunan yang industrial. Dan implikasinya tidak terjadi trickle down effect yang sejatinya  menyentuh  masyarakat  Karawang  itu  sendiri.  Sehingga  kebijakan  otonomi  daerah dan  globalisasi  ini  benar-benar  dimanfaatkan  peluangnya  oleh  pemerintah  demi kemaslahatan masyarakat banyak ( public goods ).
Kemajuan industrialisasi yang terjadi di Karawang adalah sebuah keniscayaan. Hal ini perlu  disikapi  secara  serius  oleh  pemerintah  kabupaten  maupun  masyarakatnya.  Karena bagaimanapun  juga,  industrialisasi  juga  perlu  kesiapan  dan  keterampilan  masyarakatnya dalam  memfungsikan  alih  teknologi  sebelum  menuju  era  industrialisasi  modern.  Pada perkembangannya,  bukan  hanya  pemerintah  daerah  tetapi  implikasi  pembangunan  tentu harus  memiliki  rasa  keadilan  dan  mampu  menciptakan  kemandirian  hidup  bagi masyarakatnya.  Khususnya  dengan  memberdayakan  masyarakat  kelas  bawah,  seperti;  para
petani,  nelayan,  dan  mereka  yang  bergerak  di  sektor  perkebunan.  Sehingga  kebijakan  yang dibuat sesuai dengan peruntukannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Baylis,  J.,  and  Smith,  S.,  2001.  The  Globalization  of  World  Politics:An  Introduction  to International Relaations. New York: Oxford University Press.
Budiman,  Arief.  2006.  Kebebasan,  Negara,  Pembangunan:  Kumpulan  Tulisan  1965-2005. Jakarta: Pustaka Alfabet.
Chalid, Pheni. 2005. Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan dan Konflik. Jakarta: Kemitraan Press.
Chomsky,  Noam.  2005.  Memeras  Rakyat:  Neoliberalisme  dan  Tantangan  Global.  Jakarta: Profetik.
Hardiman,  F.,  Budi.  2009.  Menuju  Masyarakat  Komunikatif:  Ilmu,  Masyarakat,  Politik  dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius.
Habermas,  Juergen,  2012.  Teori  Tindakan  Komunikatif:  Kritik  Atas  Rasional  Fungsionalis. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Haris, Syamsuddin.  2002. Otonomi Daerah, Demokratisasi,  dan Pendekatan Alternatif Resolusi Konflik Pusat-Daerah. Jurnal Ilmu Politik: AIPI.
Keohane, R. dan Nye, J.S. 2006. Kekuasaan dan Interdependensi: Transisi dalam Politik Dunia.
Boston : Little Brown Publisher
Manulang, M. 2004. Pedoman Teknis Penelitian. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Muhammad,  Fadel.  2008.  Reinventing  Local  Government:Pengalaman  dari  Daerah.  Jakarta:
Elex Media Computindo.
Raharjo,  Dawam.  2005.  “Menuju  Demokrasi  Ekonomi”.  Dalam  Hadi  Soesastro,  dkk.  (eds.) Pemikiran  dan  Permasalahan  Ekonomi  di  Indonesia  dalam  Setengah  Abad  Terakhir. Yogyakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
Rasyid,  M.  Ryaas.  2002.  Otonomi  Daerah:  Latar  Belakang  dan  Masa  Depannya  dalam Syamsuddin Haris (editor). Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas. Jakarta: AIPI.
Salim, Emil. 2010. Ratusan Bangsa Merusak Bumi. Jakarta: Kompas. Sen, Amartya. 1999. Development as Freedom. New York: Anchor Books.
Soros,  George.  2007.  Open  Society:  Reforming  Global  Capitalism.  Terjemahan  Sri Koesdiyantinah, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Sugiono,  Muhadi.  1999.  Kritik  Antonio  Gramsci  Terhadap  Pembangunan  Dunia  Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung: Alfabeta. Winarno, Budi. 2013. Etika Pembangunan. Yogyakarta: CAPS (Centre for Academic Publishing Service).