## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS KOMISI YUDISIAL INDONESIA PENGHUBUNG DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERSIH
Aztri Fithrayani Alam STKIP Matappa Pangkep Email: aztri@gmail.com

## Abstract
In executing duty and its function, entire/all Commission of Yudisial Link in  area  bound  with  Code  of  Etik  pursuant  to  regulation  of  Secretary  General Commission of Yudisial RI number 4 Year 2013 about Guidance Of Behavior Of Acceptance  Of  Report  Society,  Verification,  Annotate,  Monitoring,  Conference, Inspection,  and  Investigation.  Commission  of  Yudisial  Link  run  duty  and  its function of them always prioritize importance - importance which in entrusting by Commission of Yudisial center compared to its own importance Key Word : Commission of Yudisial Link

## Abstrak
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  seluruh  Komisi  Yudisial Penghubung  di  daerah  diikat  dengan  Kode  Etik  berdasarkan  peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Perilaku  Penerimaan  Laporan  Masyarakat,  Verifikasi,  Anotasi,  Pemantauan, Persidangan,  Pemeriksaan,  dan  Investigasi.  Komisi  Yudisial  Penghubung menjalankan  tugas  dan  fungsinya  mereka  selalu  mendahulukan  kepentingan  – kepentingan  yang  di  amanahkan  oleh  Komisi  Yudisial  pusat  dibandingkan dengan kepentingannya sendiri
Kata Kunci : Komisi Yudisial Penghubung

## PENDAHULUAN
omisi  Yudisial  merupakan  lembaga  Negara  yang  lahir  dari  tuntutan reformasi,  Komisi  Yudisial  memiliki  amanat  penting  dari  konstitusi untuk membantu mewujudkan peradilan yang bersih dan
bermartabat.saat  ini  banyak  Negara  terutama  Negara-negara  yang  sudah  maju mengembangkan  lembaga  komisi  judicial  ( judicial  comimision ),  disebabkan rendahnya kepercayaan  masyarakat  terhadap proses peradilan  yang bersih dan bermartabat.  Komisi  Yudisial  merupakan  lembaga  Negara  yang  lahir  pada zaman  reformasi  dan  dalam  pelaksanaan  wewenangnya  bebas  dari  campur tangan  atau  pengaruh  kekuasaan  lainnya.Tujuan  utama  di  bentuknya  Komisi Yudisial  adalah  untuk  mengawal  agenda  reformasi  bidang  penegakan  hukum agar peradilan dan supremasi hukum berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi, yaitu bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 1
Bambang Widjojanto menjelaskan beberapa alasan yang menjadi dasar faktual  dibentuknya  komisi  yudisial,  yaitu: pertama, Indonesia  adalah  negara hukum yang demokratis. Di dalam suatu negara hukum yang demokratis maka negara  harus  menjamin  kekuasan  kehakiman  yang  merdeka.  Kekuasaan kehakiman yang merdeka penting sebagai prinsip dalam menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, untuk memastikan terwujudnya kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  diperlukan  suatu  upaya  dari  Mahkamah Agung  sendiri  dan/atau  lembaga  tertentu  lainnya  yang  berfungsi  guna menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat  dan  menjaga  perilaku  hakim. Ketiga, lembaga  kekuasaan  sendiri,  khususnya  mahkamah  agung,  mempunyai keterbatasan dan masih menjadi bagian dari masalah yang secara potensial dan faktual  mendistorsi  kehormatan,  keluhuran  dan  martabat  serta  perilaku  hakim sendiri. 2
Pengadilan  sebagai  pilar  utama  dalam  penegakan  hukum  dan  keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Hakim sebagai Aktor utama atau Figure  sentral  dalam  proses  peradilan  senantiasa  dituntut  untuk  mengasah kepekaan  nurani,  memelihara  integritas,  kecerdasan  moral  dan  meningkatkan
1 Maradaman  Harahap, Optimalisasi  Wewenang  KY  Dalam  Mewujudkan Hakim Berintegritas, (jl.  Kramat  Raya57Jakarta  Pusat;  Sekertariat  Jenderal  Komisi Yudisial Republik Indonesia,2016). h.27
2 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih, Mencetak  Hakim  Bervisi  Keadilan ,  (Jakarta;  Komisi  Yudisial  Republik Indonesia, 2011) h 127-128
K
profesionalisme dalam  menegakkan hukum  dan keadilan bagi  rakyat  sehingga semua  wewenang  dan  tugas  yang  dimiliki  oleh  hakim  harus  dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan  tidak  membeda-bedakan  orang  seperti  diatur  dalam  lafal  sumpah seorang  hakim,dimana  setiap  orang  sama  kedudukannya  di  depan  hukum  dan hakim. 3
Pasal  24B  UUD  1945,Komisi  Yudisial  di  berikan  dua  kewenangan konstitutional,  yaitu  untuk  melakukan  seleksi  calon  Hakim  Agung  dan kewenangan  lain  dalam  rangka  menjaga  dan  menegakan  keluhuran  martabat dan  perilaku  hakim.  Komisi  Yudisial  meyakini  bahwa  perbaikan  dunia peradilan  harus  dilakukan  melalui  pendekatan  yang  menyeluruh.  Oleh  karena itu,  penafsiran  terhadap  konsep  “Menjaga  dan  Menegakan”  menjadi  penting untuk  di  terjemahkan  dalam  beberapa  langkah  strategis  guna  mendukung reformasi peradilan yang saat ini sedang berjalan.
Komisi  Yudisial  dituntut  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  fungsi pengawasan dan pembinaan, mengingat di banyak negara, reformasi peradilan hanya bisa berhasil apabila ada perubahan pardigma, perilaku, peningkatan skill hakim  serta  pegawai  peradilan  yang  mendukung  upaya  reformasi  tersebut. Perubahan  paradigme,  perilaku,  serta  peningkatan  peradilan  hakim  utamanya dapat dilakukan melalui proses pendidikan yang dikelola secara baik, bermutu, profesional,  dan  kesinambungan  bahkan  sejak  sebelum  menjadi  hakim  (calon hakim)  yang  dilaksanakan  secara  terpadu  dengan  proses  seleksi  pengangkatan hakim yang profesional.
Lahirnya Komisi  Yudisial  diharapkan mampu  memberikan masyarakat sebuah  tempat  untuk  mengadu  dan  melaporkan  segala  perilaku  hakim  apabila diduga  melanggar  atau  bila  dinilai  oleh  masyarakat  bahwa  hakim memperlihatkan  sikap  yang  keliru  ketika  sedang  melakukan  tugasnya,  dengan demikian  adanya  pengawas  yang  independen  dan  tidak  berasal  dari  lembaga yang  sama  membuat  masyarakat  sedikit  demi  sedikit  kembali  percaya  dengan independensi  hakim  dalam  memutus  perkara,  Namun  posisi  Komisi  Yudisial yang  terletak  di  ibukota  negara  tentunya  menjadi  hambatan  tersendiri  bagi masyarakat  Pencari  Keadilan  untuk  menjangkaunya  sehingga  dengan pertimbangan  itulah  serta  banyaknya  laporan  dari  daerah-daerah  dan  sesuai dengan  pasal  3  ayat  2  UU  No  18  tahun  2011  tentang  pengganti  UU  No  22
3 Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia ,(Jakarta;  Sekertariat  Jenderal  Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014) h.2
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maka demi kelancaran segala pemantauan perilaku  hakim  dan  untuk  mempermudah  masyarakat  melaporkan  dugaan pelanggaran  kode  etik  hakim  dan  pedoman  perilaku  hakim  maka  Komisi Yudisial melalui Peraturan Komisi Yudisial Republik indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang pembentukan, susunan dan tatakerja penghubung Komisi Yudisial di  daerah  dan  berdasarkan  keputusan  Sekretariat  Jenderal  Komisi  Yudisial
Republik Indonesia Nomor:119/KEP/SET.KY/08/2013 dibentuklah Penghubung Komisi Yudisial di berbagai daerah, Daerah yang merupakan kota besar,  tingkat  dugaan  pelanggaran  kode  etik  dan  pedoman  perilaku  hakim lumayan  banyak  berdasarkan  laporan  dari  masyarakat  yang  masuk  ke  Komisi Yudisial republik Indonesia.
Penghubung  Komisi  Yudisial  diberbagai  daerah  yang  merupakan perpanjangan  tangan  dari  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia  dinilai  sebuah langkah  yang  strategis  mengingat  wilayah  kerja  Komisi  Yudisial  meliputi seluruh  hakim  yang  kurang  lebih  berjumlah  8000-an  diseluruh  indonesia sehingga  dengan  hadirnya  berbagai  penghubung  jelasakan  mempermudah Komisi  Yudisial  Dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  amanah  dari masyarakat  untuk  melakukan  Reformasi  Peradilan  menuju  peradilan  yang bersih dan bermartabat. Komisi Yudisial Penghubung telah memberikan akses yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan di daerah untuk menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku  hakim  untuk  di  teruskan  ke  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia. Selain  sebagai  akses  yang  mudah  bagi  masyarakat  untuk  melaporkan  adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di daerah, tentunya penghubung  Komisi  Yudisial  daerah  diharapkan  mampu  mengembalikan sistem  Peradilan  kearah  peradilan  yang  betul-betul  bersih  dari  KKN ( Kolusi,Korupsi dan Nepotisme ) dan senantiasa mengedepankan Keadilan bagi setiap orang.

## PEMBAHASAN
A. Efektivitas  Pelaksanaan  Tugas  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia Penghubung dalam Mewujudkan Peradilan Bersih.
Dalam  konteks  supremasi  hukum,  pengawasan  merupakan  salah  satu unsur  esensial  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  sehingga  siapapun pejabat  Negara  tidak  boleh  menolak  untuk  di  awasi.  Melihat  pengawasan  tidak
lain  hanya  untuk  melakukan  pengendalian  yang  bertujuan  untuk  mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang. 4
Tujuan  pengawasan  adalah  untuk  mengetahui  apakah  pengawasan  sudah di  jalankan  sesuai  apa  yang  telah  ditetapkan  atau  tidak,  dan  untuk  mengetahui kesulitan-kesulitan  apa  saja  yang  telah  di  jumpai  oleh  para  pelaksana  agar kemudian  di  ambil  langkah  untuk  perbaikan. 5 Fungsi  pengawasan  diharapkan mendatangkan  hasil  yang  diinginkan.  Sehingga  pemimpin  organisasi  harus banyak mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha  untuk  memenuhi  sebanyak  mungkin  cirri-ciri  dalam  pelaksanaannya. 6 Perubahan undang-undang dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga baru yakni Komisi  Yudisial  RI  dengan  tujuan  Reformasi  sistem  peradilan  di  indonesia. Kewenangan  Komisi  Yudisial  di  pertegas  dalam  UUD  1945  Pasal  24  a  ayat  3 yaitu  “calon  hakim  agung  diusulkan  Komisi  Yudisial  kepada  dewan  perwakilan rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya di tetapkan sebagai hakim agung oleh presiden” dan juga terdapat pada pasal 24 b yaitu:
1. Komisi  Yudisial  bersifat  mandiri  yang  berwenang  mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan Kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Anggota  Komisi  Yudisial  harus  mempunyai  pengetahuan  dan pengalaman  dibidang  hukum  serta  memiliki  integritas  dan kepribadian yang tidak tercela.
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Susunan,  kedudukan,  dan  keanggotaan  Komisi  Yudisial  Republik Indonesia diatur dengan Undang–Undang. 4
Ketentuan  diatas  melahirkan  sebuah  konskwensi  logis  yakni  dengan hadirnya  Undang–Undang  nomor  18  tahun  2011  tentang  pengganti  Undang– Undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi  yudisial.  Dalam pasal  3 UU a quo dikatakan bahwa :
4 Yohanes Usfunan, Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial , (Jakarta; komisi yudisial,TT )h 207
5 Y.W.  Sunindhia, Praktek  Pemerintahan  Penyelenggaraan  Di  Daerah, (Jakarta; Rineka cipta,1996)h 103
6 Sondang  P.  Siagian, Filsafat  administrasi, (Jakarta;  CV.  Gunung  Agung, 1985)h 135
1. Komisi Yudisial berkedudukan di ibu kota negara republik Indonesia.
2. Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan
3. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pembentukan  susunan  dan tatakerja  penghubung  Komisi  Yudisial  di  daerah  sebagaimana  di maksud pada pasal 2 diatur dengan peraturan komisi yudisial.
Undang-undang  tersebut  menjadi  dasar  dikeluarkannya  peraturan  Komisi
Yudisial  RI  no  1  tahun  2012  tentang  pembentukan,  susunan  dan  tata  kerja penghubung  Komisi  Yudisial  di  daerah.  Dalam  pasal  2  ayat  2  dikatakan  bahwa pembentukan  Komisi  Yudisial  bertujuan  untuk  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat  dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  Komisi  Yudisial  penghubung dan  seluruh  Komisi  Yudisial  Penghubung  di  daerah  diikat  dengan  Kode  Etik berdasarkan  peraturan  Sekretaris  Jenderal  Komisi  Yudisial  RI  nomor  4  Tahun  2013 tentang  Pedoman  Perilaku  Penerimaan  Laporan  Masyarakat,  Verifikasi,  Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi. Adanya Kode Etik tersebut merupakan  suatu  aturan  main  yang  mengikat  seluruh  petugas  penghubung  di daerah  sehingga  petugas  penghubung  bisa  independen  dan  mengedepankan integritas dalam melaksanakan Tugasnya.
Mengenai tugas penghubung Komisi Yudisial di daerah diatur dalam pasal 5 UU KY yaitu:
1. Penerimaan  Laporan  Masyarakat  Terkait  Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
Penerimaan  laporan  masyarakat  dilakukan  dengan  cara masyarakat  yang  bersangkutan  dan/atau  kuasa  hukumnya  datang langsung  ke  kantor  Komisi  Yudisial  penghubung  untuk  melaporkan adanya  dugaan  pelanggaran  kode  etik  dan  pedoman  perilaku  hakim yang  disertai  dengan  bukti-bukti  agar  laporan  tersebut  memilki kekuatan.  Bagi  pelapor  yang  diwakili  oleh  kuasa  hukumnya  harus memperlihatkan  surat  kuasa  khusus  untuk  mewakili  kliennya  ke penghubung Komisi Yudisial daerah.

## 2. Pemantauan Persidangan di wilayah kerjanya
Pemantauan  persidangan  dilakukan  dengan  dua  cara  yakni dengan full set dan tidak full set.pemantauan yang dilakukan secara full set  biasanya  dilakukan  dengan  cara  membawa  seluruh  peralatan- peralatan  perekam  yang  ada  di  kantor  Komisi  Yudisial  penghubung pemantauan  dengan  cara  full  set  hanya  dapat  dilakuakan  dengan  izin Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia  karena  hal  ini  terkait  dengan pertanggung jawaban alat dan biaya.
3. Sosialisasi kelembagaan
Dalam  melakukan  sosialisasi  kelembagaan  dilakukan  kepada seluruh elemen masyarakat tentang lembaga Komisi Yudisial dan tugas Komisi  Yudisial  dalam  menjaga  dan  mengawasi  Kode  Etik  dan Pedoman  Perilaku  Hakim,  tidak  hanya  itu  sosialisasi  yang  dilakukan adalah sosialisasi informasi seleksi calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial
Tugas lain yang diberikan kepada Komisi Yudisial Penghubung adalah  melakukan  pendampingan  kepada  KY  RI  yang  melakukan investigasi  kepada  hakim  yang  diduga  terlibat  pelanggaran  kode  etik dan pedoman perilaku hakim.

## B. Faktor  Yang  Mempengaruhi  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia Penghubung  menjalankan  Tugasnya  dalam  mewujudkan  Peradilan
Bersih
faktor  yang  mempengaruhi  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia Penghubung  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dalam  mewujudkan peradilan bersih terbagi atas faktor penghambat dan faktor pendorong yakni :

## 1. Faktor Penghambat
a. Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  yang  di  maksud  adalah  kurangnya  jumlah pegawai yang ada pada saat ini di kantor Komisi Yudisial Penghubung menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.sementara  menurut  pasal  10  tentang  pembentukan  dan  susunan  tata kerja Komisi Yudisial Penghubung di daerah menytakan bahwa:
Pasal 10
(1) Petugas Penghubung terdiri atas :
a. 1 (satu) orang koordinator ; dan
b. Paling sedikit 3 (tiga) orang asisten, dan satu diantaranya bertanggung jawab terhadap administrasi penghubung. (2) Pengankatan dan Pemberhentian petugas penghubung ditetapkan oleh Sekertaris Jendral setelah mendapat persetujuan dalam rapat pleno Anggota Komisi Yudisial.
Dalam  pasal  tersebut  telah  jelas  menerangkan  bahwa  petugas  Komisi Yudisial  Penghubung  di  daerah  minimal  berjumlah  4  orang  sementara  batas minimalnya  tidak  disebutkan.  Melihat  kondisi  internal  yang  terjadi  di  Komisi Yudisial  Penghubung  terlihat  jelas  bahwa  dengan  hanya  4  orang  petugas penghubung  sangatlah  menjadi  kendala  untuk  mengefektivkan  tugas  mereka, seharusnya  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia  seharusnya  menambahkan petugas  penghubung  lagi  mengingat  luasnya  wilayah  kerja  Komisi  Yudisial Penghubung  dengan  penambahan  petugas  penghubung  yang  kompeten  diyakini sebagai  salah  satu  langkah  untuk  membuat  Komisi  Yudisial  Penghubung  jauh lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## 2. Faktor Pendorong
a. Kerjasama dan Profesionalisme
Salah satu faktor untuk mengefektivkan tugas dan fungsi Komisi Yudisial
Penghubung adalah faktor sikap kerjasama dan profesionalisme dari para petugas Komisi  Yudisial  Penghubung.  Jadi  salah  satu  cara  adalah  dengan  cara mengedapankan  sikap  propesionalisme.  Jika  seorang  petugas  selalu  mencampur adukkan urusan-urusan pribadi dengan urusan pekerjaan di kantor maka perilaku tesebut  jelas  akan  menjadi  penghambat  dalam  melaksanakan  tugas  utamanya. Tetapi jika sesorang petugas dapat mengaplikasikan sikap profesionalisme dalam dirinya maka akan tercipta kinerja kerja yang luar biasa.
Guna  mencapai  tujuan  bersama  kesamaan  Visi  dan  Misi  adalah  hal  yang paling  urgent  mengingat  bahwa  tujuan  tersebut  dapat  tercapai  apabila  semua bidang  yang  ada  bekerja  secara  profesional.  Kesatuan  visi  dan  misi  merupakan langkah penyatuan persepsi agar dalam bertindak selalu sesuai dengan yang telah disepakati di awal.

## b. Jejaring Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung
Usaha  mewujudkan  peradilan  bersih  yang  berasal  dari  luar  tubuh penghubung  banyak  memberikan  kontribusi.  Hal  ini  bukan  saja  berasal  dari
lembaga  atau  instansi  hukum  di  luar  komisi  yudisial,  tapi  dari  semua  pihak  di semua  aspek  kehidupan.  Seperti  pemerintah  kota,  provinsi,  masyarkat  awam, mahasiswa,  hingga  aktivis.  Jejaring  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia Penghubung  yang  turut  mendorong  progress  dan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi dari  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia  Penghubung  itu  sendiri  merupakan  hal yang paling mampu membantu Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung dalam  melaksanakan  berbagai  tugas  dan  fungsinya  mengingat  bahwa  Komisi Yudisial  Republik  Indonesia  Penghubung  hanya  dijalankan  oleh  empat  personil. ketika  dilakukan  tugas  pemantauan  tak  jarang  tugas  itu  melibatkan  minimal  dua orang  personil.  Pertanyaannya  kemudian  siapa  yang  akan  menjalankan  tugas sosialisasi  dan  penerimaan  laporan  masyarakat  pada  hari  tersebut.  Maka  dari itulah peran dari jejaring sangat dibutuhkan

## PENUTUP
Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia Penghubung  dalam  Mewujudkan  Peradilan  Bersih  belum  dilaksanakan  secara efektif.  Hal  ini  didasari  pada  masih  banyaknya  laporan  masyarakat  yang  belum ditangani oleh petugas, masih banyak pengadilan di wilayah kerjanya yang belum dilakukan  pemantauan,  serta  masih  banyak  daerah  yang  belum  dilakukan sosialisasi.  Hal  ini  sebagian  besar  dipengaruhi  oleh  terbatasnya  jumlah  petugas yang hanya empat orang sedangkan wilayah kerjanya meliputi satu Provinsi.
Faktor  yang  mempengaruhi  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia Penghubung  menjalankan  Tugas  dan  Fungsinya  dalam  mewujudkan  Peradilan Bersih  adalah  Sumber  Daya  Manusia,  Kerjasama  dan  Profesionalisme,  dan Jejaring Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfons,  Maria. Implementasi  Perlindungan  Indikasi  Geografis  atas  Produk Produk Masyarakat  Lokal  dalam  Perspektif  Hak  dan  Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor. Malang : Universitas Brawijaya, 2010
Hartono, Sunaryati. Politik Hukum Suatu Sistem Hukum Nasional. Bandung : Alumni, 1991.
Harahap,  Yahya.  Beberapa Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  dan Penyelesaian Sengketa . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
Hadjon,  Philupus  M. Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia. Surabaya  : Bina Ilmu, 1987.
Tanya,  Bernard  L. Teori  Hukum  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi . Surabaya : CV Kita, 2007.