## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN
p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789

## EFEKTIVITAS PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN NOTARIS

## Pramadita Anggara Putra
Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang Email : putra.pramaditaanggara@gmail.com

## Abstrak
Notaris  sebagai  salah  satu  profesi  dalam  menjalankan  fungsi  dan wewenang  nya  tentunya  banyak  berinteraksi  dengan  banyak  orang,  tidak hanya internal di lingkungan Kantor Notaris tetapi juga dengan pihak-pihak lain,  baik  subyek  hukum  pribadi  maupun  badan  hukum  dan  atau  badan usaha  lainnya,  ataupun  instansi  pemerintah.    Dalam  hubungan  tersebut secara  internal  di  kantor  notaris,  Notaris  membutuhkan  satu  atau  lebih Karyawan,  tentunya  hubungan  tersebut  tidak  hanya  sekedar  sebuah hubungan,  tetapi  hubungan  yang  disebut  dengan  hubungan  hukum. perjanjian  kerja  yang  terjadi antara  karyawan  dan  notaris  adalah  perjanjian kerja  secara  lisan,  hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  karyawan  dan notaris berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.
Kata Kunci: efektivtias, perjanjian kerja, karyawan, notaris

## Abstract
Notary as one of the professions in carrying out their functions and authority certainly interacts with many people, not only internally within the Notary  Office  but  also  with  other  parties,  both  personal  legal  and  legal entities  and  or  other  business  entities,  or  government  agencies.  Internally, the  relationship  in  the  notary's  office,  a  Notary  requires  one  or  more Employees,  of  course  the  relationship  is  not  just  a  relationship,  but  a relationship called legal relationship. work agreements that occur between employees  and  notaries  are  verbal  work  agreements,  legal  relationships that occur between employees and notaries take place over a period of time. Keywords : effectiveness, work agreement, employee, notary

## PENDAHULUAN
Manusia pada dasarnya tidak bisa melakukan sesuatu secara sendiri, sebagai  mahkluk  sosial  manusia  juga  perlu  berinteraksi  dengan  manusia yang  lain  untuk  memenuhi  kebutuhannya  atau  untuk  mencapai  tujuan tertentu. Menurut Aristoteles manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat  dan  berinteraksi  satu  sama  lain.  Antara  manusia  atau

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
pengemban  profesi  yang  satu  dengan  manusia  lain  saling  membutuhkan 1 Manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan  haruslah  bekerja,  dalam  bekerja  kita membutuhkan suatu peristiwa yang mungkin itu melibatkan orang lain agar dapat memberikan  hasil  berupa  uang  atau  jasa  untuk  memenuhi  kebutuhan sehari-hari.
Notaris  sebagai  salah  satu  profesi  dalam  menjalankan  fungsi  dan wewenang  nya  tentunya  banyak  berinteraksi  dengan  banyak  orang,  tidak hanya  internal  di  lingkungan  kantor  notaris  tetapi juga  dengan  pihak-pihak lain,  baik  subyek  hukum  pribadi  maupun  badan  hukum  dan  atau  badan usaha lainnya, ataupun instansi pemerintah.
Dalam  hubungan  tersebut  secara  internal  di  kantor  notaris,  Notaris membutuhkan  satu  atau  lebih  karyawan,  tentunya  hubungan  tersebut  tidak hanya  sekedar  sebuah  hubungan,  tetapi  hubungan  yang  disebut  dengan hubungan hukum,
Hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  karyawan  notaris  dengan notaris pada dasarnya menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak sekedar hubungan  antara  subyek  hukum  yang  satu  dengan  yang  lain,  tetapi  juga hubungan  hukum  yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  dalam  hal ketenagakerjaan.
Hubungan  hukum  adalah  hubungan  antara  dua  atau  lebih  subyek hukum.  Dalam  hubungan  hukum  ini  hak  dan  kewajiban  pihak  yang  satu berhadapan  dengan  hak  dan  kewajiban  yang  lain 2 .  Hubungan  hukum  yang diatur  oleh  hukum  itu  adalah  hak  dan  kewajiban  warga,  pribadi  yang  satu terhadap  pribadi  yang  lain,  hak  dan  kewajiban  tersebut  apabila  tidak terpenuhi  dapat  dikenakan  sanksi  menurut  hukum.  Dalam  hal  hubungan hukum antara notaris dengan karyawan harusnya dituangkan dalam sebuah perjanjian,  yang  lazimnya  disebut  sebagai  perjanjian  kerja,  dimana  isi  dari perjanjian  kerja  tersebut  berisi  tentang  hak  dan  kewajiban  dari  masing- masing  pihak.  Fakta  di  lapangan  menunjukkan,  bahwa  hampir  sebagian besar perjanjian kerja yang dibuat adalah berbentuk lisan, ketika berbentuk lisan bagaimana ketika salah satu atau kedua belah yang membuat perjanjian kerja  tersebut  wanprestasi. 3 Seharusnya  perjanjian  kerja  adalah  salah  satu pedoman  kedua  belah  pihak  baik  notaris  maupun  karyawan  dalam menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.
Dalam  kenyataan  yang  terjadi  baik  notaris  maupun  karyawan  tidak memenuhi  baik  hak  maupun  kewajiban  masing-masing.  meskipun  hampir
1 Abdul  Wahid,  Mariyadi,  dan  Sunardi, Penegakan  Kode  Etik  Notaris ,  (Jakarta: Nirmana Media, 2017), hal 56..
2 R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, ,2005), hal. 269.
3 Hasil  Wawancara  dengan  salah  satu  Karyawan  Notaris  (  Wawancara  dilakukan tanggal 13 Desember 2018 Pukul 14.00 WIB)

## EFEKTIVITAS PERJANJIAN KERJA ANTARA
KARYAWAN DENGAN NOTARIS (Pramadita Anggara Putra)
tidak  ada  kasus  perselisihan  antara  notaris  maupun  karyawan,  pada umumnya  karyawan  menjadi  pihak  yang  memilih  untuk  mengakhiri hubungan  hukum  yang  terjadi.  Pilihan  untuk  mengundurkan  diri  menjadi karyawan  notaris  menjadi  hal  yang  sudah  biasa  dilakukan  oleh  karyawan. Ketika  gaji  mungkin  sudah  bertahun  tahun  tidak  mengalami  kenaikan, sedangkan secara nyata notaris  yang menjadi atasan (pemberi kerja) dalam hal  pekerjaan,  semakin  banyak  hal  yang  harus  dikerjakan  hal  ini  menjadi salah  faktor  kenapa  karyawan  (penerima  kerja)  memutuskan  untuk  keluar dari  kantor  notaris  tersebut.  Seharusnya  notaris  sebagai  pemberi  kerja  juga menerapkan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  ketenagakerjaan. Sebagai  pejabat,  seorang  notaris  idealnya  juga  menjadi  contoh  yang  baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang pemberi kerja.
Dalam  kaitannya  dengan  notaris,  berdasarkan  Pasal  40  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  digariskan, bahwa setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang  saksi,  kecuali  peraturan  perundang-undangan  menentukan  lain. Artinya  bahwa  dalam  menjalankan  pekerjaan  atau  tanggung  jawabnya notaris  memerlukan  bantuan  tenaga  kerja  yang  dalam  hal  ini  adalah pekerja/karyawan  notaris,  sehingga  antara  notaris  dan  karyawan  notaris terdapat suatu hubungan yang menurut hukum ketenagakerjaan adalah suatu hubungan  kerja.  Karyawan  notaris  memegang  peranan  penting  tidak  hanya sekedar  menjadi  saksi  dalam  setiap  akta  yang  dibuat  oleh  dan  atau dihadapan  notaris,  tetapi  juga  membantu  notaris  menyiapkan  akta, melakukan  pendaftaran  dan  pengesahan  surat-surat  atau  akta-akta  yang dibuat di bawah tangan. Tanpa karyawan apa yang sudah dipersiapkan akan dilakukan atau dikerjakan notaris tentu tidak akan terlaksana sesuai dengan yang  diinginkan.  Karena  itu    keberadaan  pekerja  atau  karyawan  harus diperhatikan supaya dapat menjalankan perintah notaris dengan baik.
Hal ini sesuai dengan Pasal 27  ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang  menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan,  dan  dalam  Pasal  28H  ayat  (3) menyebutkan,  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang memungkinkan  pengembangan  dirinya  secara  utuh  sebagai  manusia  yang bermartabat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  warga  negara  mempunyai hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  berhak  atas  jaminan  sosial.  Dalam Pasal  1  angka  4  Undang  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  bahwa    pengertian  pemberi  kerja  adalah  orang perseorangan  ,pengusaha,  badan  hukum,  atau  badan  lainnya  yang mempekerjakan  tenaga  kerja  dengan  membayar  gaji,  upah  atau  imbalan dalam bentuk lainnya. Pasal 1 angka  12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  juncto  Pasal  1  angka  9

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  pengertian  pemberi  kerja  adalah  orang  perseorangan, pengusaha,  badan  hukum,  atau  badan  lainnya  yang  mempekerjakan  tenaga kerja  atau  penyelenggara  negara  yang  mempekerjakan  pegawai  negeri dengan  membayar  gaji,  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lainnya.  Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam  bentuk  lain.  Pengertian  Pekerja  terdapat  dalam  Pasal  1  angka  3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial  Nasional  juncto  Pasal  1.angka  8  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  bahwa  yang  dimaksud pekerja adalah setiap orang yang bekerja.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut  maka  hubungan  notaris dengan karyawannya adalah termasuk hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja, yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara pemberi kerja dan pekerja Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  (selanjutnya  UUK)  menyatakan  bahwa  hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja dibuat berdasarkan perjanjian kerja, yang  mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah  dan  perintah.  Secara  sosiologis, pekerja  atau  karyawan  memang  merupakan  pihak  yang  lebih  lemah dibanding  pihak  pemberi  kerja.  pekerja  atau  karyawan  adalah  orang  yang tidak bebas dalam menentukan kehendaknya terhadap pemberi kerja, karena dalam  suatu  hubungan  kerja  pemberi  kerja  telah  memberikan  batasan- batasan  yang  harus  diikuti  oleh  pihak  pekerja  atau  karyawan. 4 Hubungan kerja  merupakan  hubungan  antara  pemberi  kerja  dengan  penerima  kerja yang mempunyai unsur-unsur seperti  pekerjaan, upah dan Perintah, karena unsur-unsur  tersebut  terpenuhi,  Notaris  harusnya  juga    tunduk  pada  UUK, namun  dalam  kenyataannya  masih  banyak  notaris  sebagai  pemberi  kerja tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan UUK.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini jenis  yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat  disebut  pula  dengan  penelitian  lapangan,  yaitu  mengkaji  ketentuan hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataannya  di masyarakat, 5 atau  dengan  kata  lain  yaitu  suatu  penelitian  yang  dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat
4 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  tentang Pengupahan nomor  78  tahun 2015.
5 Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  dalam  Praktek ,  (Jakarta,  Sinar Grafika,2002), hal.15.

## EFEKTIVITAS PERJANJIAN KERJA ANTARA
KARYAWAN DENGAN NOTARIS (Pramadita Anggara Putra)
dengan  maksud  untuk  mengetahui  dan  menemukan  fakta-fakta  dan  data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah  yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.  Jenis  penelitian  ini  dipilih  agar  dalam  penelitian  yang  dilakukan bisa  secara  efektif  menunjukkan  antara  bagaimana  kenyataan  dari permasalahan  yang  ada  dengan  bagaimana  yang  seharusnya  menurut peraturan  perundang-undangan,  sehingga  antara  kenyataan  dengan  aturan, sudah sesuai atau kah masih jauh dari kesesuaian diantara keduanya.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  pendekatan yuridis  sosiologis.  Pendekatan  yuridis  sosiologis  adalah  mengidentifikasi dan  mengkonsepsikan  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  sosiologis  dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. 6
Pendekatan  ini  menekankan  penelitian  yang  bertujuan  untuk memperoleh pengetahuan hukum secara yuridis sosiologis artinya perjanjian kerja  yang  sudah  dibuat  oleh  para  pihak baik  tertulis  maupun  tidak tertulis sudah  dianggap  sebagai  suatu  harapan  ( das  sollen )  apakah  sudah  sesuai dengan  kenyataannya  ( das  sein ).  Bagaimana  sebenarnya  sebuah  perjanjian kerja  mengikat  para  pihak  dan  bagaimana  jika  salah  satu  pihak  atau  kedua belah  pihak  melakukan  wanprestasi.  Hal  ini  bisa  dikaji  .Dengan  cara melakukan wawancara terhadap beberapa karyawan notaris dan atau notaris yang ada di Kota Malang.
Selain itu pendekatan secara  perundang-undangan ( statue approach ) dilakukan  dengan  memahami  semua  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan  dengan  masalah  penelitian  yang  akan  diteliti,  yaitu  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  perjanjian  dan ketenagakerjaan.

## PEMBAHASAN
Notaris  adalah  pejabat  yang  diangkat  oleh  Pemerintah  yang memperoleh kewenangan secara  atributif  dari  Negara.  Notaris  bertindak untuk  melayani kebutuhan  masyarakat  dalam  hubungan  hukum.  Dalam pelayanannya  notaris    terikat    pada    peraturan    jabatan    dan    kode    etik profesi    sebagai    notaris.    Dengan    adanya    kode    etik    dan    peraturan jabatan,  maka notaris  terikat  dalam  satu  peraturan  yang  memuat  kaidah moral    dan    sanksi-sanksi  yang  akan  diberikan  bila  Notaris  melakukan pelanggaran.  Di  dalam    konsideransi    huruf    c    Undang-Undang    Jabatan Notaris  Nomor    2    Tahun    2014    Tentang    Jabatan  Notaris,  disebutkan bahwa    Notaris    merupakan    jabatan    tertentu    yang    menjalankan  profesi dalam    pelayanan    hukum    kepada    masyarakat.  Notaris    merupakan
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta; Universitas Indonesia Press, 1986), hal.51.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
pemberi  kerja,  menurut  Pasal  1 angka  4   UUK,  pemberi  kerja  adalah orang  perseorangan, pengusaha,  badan  hukum,  atau  badan-badan  lainnya yang    mempekerjakan  tenaga  kerja  dengan  membayar  upah  atau    imbalan dalam bentuk  lain. Sebagai orang perseorangan,  notaris  juga memerlukan pekerja  sebagai penunjang  profesional  kerjanya.  Tanpa  pekerja,   notaris tidak    dapat  melaksanakan  profesinya  dengan  cepat  atau    tepat  waktu. Notaris selalu menitikberatkan pencarian pekerja yang utama hanya sebatas lulus  pendidikan  Sekolah  Menegah  Atas    (SMA),    bagi  notaris    lulusan SMA    akan    lebih  mempunyai  semangat  kerja  yang  tinggi  sehingga  dapat diberikan gaji atau upah yang rendah dibandingkan pekerja lulusan sarjana. Pekerja    notaris    memiliki    potensi    yang    besar    untuk    menjalankan aktivitas  notaris.  Notaris  dan  pekerja  merupakan  dua  hal  yang    saling membutuhkan. Bagi   pekerja,  keberhasilan merupakan  aktualisasi potensi diri sekaligus peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan bagi notaris,  keberhasilan  merupakan    sarana  menuju  pertumbuhan  dan perkembangan    kesuksesan    notaris.    Sehingga    kemampuan    dan keterampilan    serta    keahlian    karyawan    notaris    perlu    terus    menerus ditingkatkan,  baik  melalui  perencanaan  maupun  program  pelatihan  dan pemagangan    yang    lebih    luas    agar    mampu    dalam    membantu    kerja notaris secara optimal.
Dalam  dunia  pekerjaan  antara  pemberi  kerja  di  sini,  adalah  notaris dengan karyawan nya, di sini adalah karyawan notaris yang  diawali dengan adanya  hubungan  hukum.    Hubungan    hukum    adalah    hubungan    antara subjek    hukum  ataupun    antara    subjek    hukum    dengan    objek    hukum, yang  diatur  oleh  hukum dan menimbulkan  akibat  hukum  yaitu  hak  dan kewajiban.Setiap    hubungan  hukum  yang  diciptakan  oleh  hukum  selalu mempunyai  dua  sisi.  Sisi  yang  satu  ialah    hak    dan    sisi    lainnya    adalah kewajiban,    karena    pada    hakikatnya    sesuatu    pasti    ada    pasangannya, tidak  ada  hak  tanpa  kewajiban  atau  sebaliknya. Menyalahgunakan hak dianggap  ada,  apabila  orang  menjalankan  haknya    tidak  sesuai  dengan tujuan.  Ada  prestasi  yang  harus  dilaksanakan  oleh  kedua  belah  pihak    ini. Pemenuhan   segala    prestasi   ini    yang    akan   menimbulkan  keharmonisan ataupun  disharmonisasi  dalam  hubungan  kerja.    Hubungan    hukum    antara notaris  sebagai  pemberi  kerja  dengan  pekerja merupakan hubungan kerja. Secara garis besar hubungan kerja yaitu hubungan yang  meliputi  hak  dan kewajiban    antara    pekerja    dan    pemberi    kerja,    terjadi  setelah    diadakan perjanjian  oleh  pekerja  dengan  pemberi  kerja  (perjanjian kerja).
Menurut    Pasal    1    angka    14    UUK,    perjanjian    kerja    adalah perjanjian  antara    pekerja/buruh    dengan    pengusaha    atau    pemberi    kerja yang    memuat  syarat-syarat  kerja,  hak  dan  kewajiban  para  pihak. Terjalinnya    hubungan    kerja    antara    Notaris/PPAT    dan    pekerjanya

## EFEKTIVITAS PERJANJIAN KERJA ANTARA
KARYAWAN DENGAN NOTARIS (Pramadita Anggara Putra)
seharusnya  dimulai  dengan  perjanjian  kerja.  Sehingga  syarat-syarat  kerja, hak dan  kewajiban  para  pihak  jelas.  Jika  terjadi  pelanggaran mengenai hal  yang telah  diperjanjikan  maka  sudah  ada  yang  mengikat  para  pihak untuk  bertanggung  jawab.  Hubungan    kerja    merupakan    hubungan    saling ketergantungan  antara pengusaha  dan  pekerja.  Secara  yuridis,  Pasal  1 angka    15  UUK  merumuskan  hubungan    kerja    adalah    hubungan    antara pemberi    kerja    dengan    pekerja/buruh  berdasarkan  perjanjian  kerja,  yang mengandung adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Unsur  pekerjaan adalah  objek  perjanjian  sehingga menjadi  faktor  paling utama  timbulnya perjanjian  kerja.  Oleh  karena  itu,  jika  perkerjaan  yang dijanjikan  tidak ada,  dapat  dikatakan  perjanjian  kerja  tersebut  batal  demi hukum. Unsur upah  adalah  hak  pekerja  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam bentuk uang  atas  suatu  pekerjaan  dan  atau  jasa  yang  telah  atau  akan  dilakukan, sedangkan  unsur  perintah  adalah  hak  pemberi  kerja/pengusaha  dan merupakan  kewajiban    pekerja    untuk    melaksanakan    pekerjaan    seperti yang    diinginkan  pengusaha,    dan    merupakan    bagian    akhir    dari    unsur- unsur  hubungan  kerja setelah adanya pekerjaan dan adanya upah.
Notaris dapat diartikan  sebagai  pihak pemberi kerja. Pemberi kerja dalam menjalankan  usaha  sangat  tergantung  dan membutuhkan  pekerja agar  usahanya  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  mendatangkan  keuntungan. Pada  sisi    lain,    menurut    Zainal    Asikin    pekerja    dalam    kehidupannya tentu  menginginkan    kesejahteraan    dan    memiliki    kebutuhan    yang beraneka    ragam,  untuk    dapat    memenuhi    semua    kebutuhan    tersebut pekerja  dituntut  untuk bekerja. Pemberi  kerja  berhak  menuntut  prestasi dari    pekerjanya    berupa  pekerjaan    tertentu    atas    perintahnya    dan sebaliknya    pekerja    berkewajiban  memenuhi    tuntutan    itu    dengan    hak untuk  menuntut    upah    tertentu    dari    pihak  pemberi  kerja.Setiap    pekerja baik  itu  Pegawai  Negeri  Sipil,  karyawan  swasta,  buruh ataupun  pekerja kantor  notaris punya   hak   yang  sama   dimata  hukum,  yaitu  hak  untuk mendapatkan    perlindungan    di    dalam    mereka    bekerja.  Perlindungan hukum    adalah    suatu    perlindungan    yang    diberikan    terhadap  subyek hukum    dalam    bentuk    perangkat    hukum    baik    yang    bersifat    preventif maupun  yang  bersifat  represif,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis. Dengan  kata  lain  perlindungan  hukum  sebagai  suatu  gambaran  dari  fungsi hukum,  yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat  memberikan  suatu  keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan  dan  kedamaian.
Kata  perlindungan  hukum  menunjukkan  arti  bahwa  hukum  itu melindungi    sesuatu.    Sesuatu    yang    dilindungi    oleh    hukum  adalah kepentingan  manusia,  karena  memang  hukum  itu  dibuat  oleh  dan  untuk manusia    atau  masyarakat.    Berangkat    dari    pemahaman    ini,    Perjanjian kerja  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  baik  kepada  karyawan  dan

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
notaris,  hal  ini  kareana  kata    perlindungan  hukum    sebenarnya    erat kaitannya    dengan    fungsi    hukum    dan    tujuan    hukum.  Mengenai    apa fungsi   hukum  pada   umumnya  ahli  hukum  sudah   sepakat mengatakan bahwa    fungsi    hukum    merupakan    perlindungan    kepentingan  manusia. Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja merupakan  pemenuhan  hak  dasar yang  melekat  dan  dilindungi  oleh  konstitusi  sebagaimana  yang  diatur  di dalam Pasal  27  ayat  (2)  dan  Pasal  28D  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia    Tahun    1945    (selanjutnya  dibaca  UUD  1945)  yaitu tiap-tiap  warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang  layak bagi  kemanusiaan  dan  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,    jaminan, perlindungan dan kepastian hukum  yang  adil  serta perlakuan  yang  sama dihadapan  hukum.  Pelanggaran  terhadap    hak    dasar    yang    dilindungi konstitusi  merupakan  pelanggaran  hak asasi manusia.
Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  dimaksudkan  untuk  menjamin hak-hak  dasar  pekerja  dan  menjamin  kesamaan  serta  perlakuan    tanpa diskriminasi  atas  dasar    apapun    untuk  mewujudkan  kesejahteraan  pekerja dan  keluarganya  dengan  tetap    memperhatikan    perkembangan    kemajuan dunia    usaha    dan  kepentingan    pengusaha.    Perlindungan    hukum    bagi pekerja  menurut  UUK meliputi  perlindungan  waktu  kerja,  keselamatan dan  kesehatan  kerja, pengupahan dan kesejahteraan.  Perlindungan  waktu kerja  meliputi  lama  bekerja  sehari  atau  seminggu, waktu  istirahat  dan cuti,    perlindungan    keselamatan    dan    kesehatan    kerja  meliputi pengawasan  keselamatan  dan  kesehatan  mental  dan  fisik, perlindungan kesejahteraan    meliputi    jaminan    sosial,    dan    perlindungan  pengupahan meliputi  kelayakan  upah.  Para    pencari    kerja    tergiur    untuk    bekerja    di kantor-kantor    notaris  dengan    harapan    upah    atau    gaji    yang    besar. Menurut  Pasal  1   angka  30  UUK  menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  uang sebagai imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan  keluarganya  atas  suatu  pekerjaan  dan/atau  jasa  yang telah atau akan dilakukan.
Perlindungan    upah    merupakan    salah    satu    aspek    yang    paling penting, didalam  Pasal  88  ayat  (1)  UUK  bahwa  setiap  pekerja/buruh berhak  memperoleh    penghasilan    untuk    penghidupan    yang    layak. Penghidupan  yang layak, yaitu dimana pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya  mampu  memenuhi    kebutuhan    hidup    pekerja/buruh    dan keluarga    secara    wajar    yang  meliputi    makanan,    minuman,    sandang, perumahan,    pendidikan,   kesehatan, rekreasi  dan   jaminan  hari    tua.  Upah

## EFEKTIVITAS PERJANJIAN KERJA ANTARA
KARYAWAN DENGAN NOTARIS (Pramadita Anggara Putra)
atau  gaji  merupakan  salah  satu  hak  dasar  pekerja/buruh    yang    bersifat sensitif,  karena  tidak  jarang  dapat menimbulkan perselisihan.
Beberapa    pekerja    Notaris/PPAT,    menyebutkan  bahwa    selama bekerja    di    kantor  Notaris/PPAT  mereka    ada    yang    terikat    dan  tidak terikat  dengan  perjanjian  kerja.  Mereka  yang  tidak  terikat  perjanjian  kerja memiliki    posisi    yang    lemah,    yang    mengakibatkan    tidak    ada keseimbangan  antara    hak-hak    pekerja    kantor    Notaris/PPAT    dengan kewajiban-kewajiban  yang    telah    dilaksanakannya.    Selain  mengenai perjanjian  kerja mereka  belum mendapatkan  perlindungan  kerja  terutama perlindungan    upah    yang    sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Hal  yang  lebih  menyedihkan  pekerja  Notaris/PPAT  diberikan upah dibawah standar upah minimum bahkan terkadang jauh dibawah batas kewajaran upah perbulannya.
Mereka    juga    menyebutkan,    Notaris/PPAT    terkadang    meminta mereka  untuk  lembur  tapi  tidak  diberikannya  upah  lembur.  Pada  dasarnya kerja  lembur  bersifat  kesukarelaan,    tidak  boleh  ada  paksaan,    tetapi  hal tersebut  bisa    terjadi  karena    ada    kesepakatan    antara    pekerja    dengan atasan.  Jika  pekerja menolak untuk  lembur maka  tidak dapat dipaksakan untuk  melakukan    lembur.  Upah  lembur  mereka    hanya    diganti    dengan makanan  tanpa  kesepakatannya  dengan pekerjanya. Namun,  jika  pekerja libur    seperti    sakit  dan  terkena  musibah,  langsung  dipotong  upah  mereka tanpa memperdulikan alasan mereka libur.
Kehidupan  dan  pekerjaan  adalah  dua  sisi  dari  satu  mata  uang,  agar orang dapat hidup maka orang harus bekerja. Di dalam UUK menyebutkan tentang perlindungan  tenaga  kerja, menjamin  kesamaan  kesempatan  serta perlakukan  tanpa    diskriminasi    serta  mewujudkan    kesejahteraan    pekerja dan  keluarganya. Hal  serupa  juga  terdapat dalam UUD 1945 dalam Pasal 27  ayat    (2)  menjamin  atas  pekerjaan  dan  penghidupan    yang    layak  bagi kemanusian.
Tenaga    kerja    menurut    UUK    diatas    sejalan    dengan  pengertian tenaga    kerja    pada    umumnya,    bahwa  pengertian  tenaga  kerja  adalah mencakup    penduduk    yang    sudah    atau    sedang    bekerja,    yang    sedang mencari  kerja  dan  yang melakukan  pekerjaan  lain  seperti  sekolah  dan mengurus rumah tangga.
Permasalahan  yang  timbul  dalam  hubungan  antara  karyawan  dan notaris  tidaklah  terbatas  pada  hubungan  di  dalam  internal  kantor  saja, banyak hal yang penulis temui dan temukan dalam lingkungan kerja notaris dan karyawan, baik konflik di dalam maupun di luar kantor, sebagai sebuah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara karyawan dan  notaris  hendaknya  para  pihak  saling  memahami  bahwa  satu  dengan

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
yang  lain  sama  sama  membutuhkan,  sehingga  jika  pemikiran  sudah  saling sepaham, maka hubungan hukum dalam pekerjaan berlangsung harmonis,
Hasil  penelitian  yang  penulis  ke  beberapa  karyawan/notaris  bisa penulis pahami sebagai berikut :
1. Hubungan  kerja  antara  karyawan  dan  notaris  hanya  berbentuk perjanjian kerja secara lisan
2. Dalam penerimaan karyawan dikenal masa percobaan.
3. Hubungan kerja yang terjadi  bisa bertahun-tahun tanpa kejelasan status
4. Upah  yang  diberikan  kurang  dari  UMK  Kota  Malang  (untuk  Notaris yang SK penetapan notarisnya dibawah 5 tahun )
5. Karyawan tidak diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.
6. Berakhirnya hubungan kerja tidak secara tegas ditentukan.
7. Dalam  hal  terjadi  wanprestasi  karena  perjanjian  kerjanya  tidak  secara tertulis  maka  sulit  ditentukan  bagaimana  jika  terjadi  wanprestasi  yang dilakukan salah satu satu atau kedua belah pihak.
Sebagai    negara    yang    merdeka    dan    berdaulat,    Indonesia mempunyai  tujuan  negara  sebagaimana  tersurat  dalam  alinea  keempat PembukaanpUndang-undang  Dasar    1945    yang  menyebutkan    bahwa tujuan negara  antara lain  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tanah tumpah    da  rah    Indonesia,    memajukan    kesejahteraan    umum mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta  melaksanakan  perdamaian  dunia. Tujuan    negara    tersebut    dapat    tercapai    melalui  pembangunan  nasional. Pembangunan    nasional    sebagai    amanat    Pembukaan    UUD  1945    pada hakikatnya  bertujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang adil,  makmur dan  sejahtera.  Pembangunan  nasional  dilaksanakan  antara  lain melalui pembangunan  dibidang    ekonomi.  Pembangunan  nasional  khususnya dibidang    perekonomian    tidak    terlepas    dari    pembangunan ketenagakerjaan.  Pembangunan  ketenagakerjaan  mempunyai  arti  penting bagi    pencapaian  kemakmuran    dan    kesejahteraan    masyarakat    secara materil,    oleh    sebab    itu  pembangunan    ketenagakerjaan    dengan    sarana hukum    ketenagakerjaan  mempunyai  karakteristik  khusus  dalam  hubungan pengusaha  dan  pekerja  serta    pemerintah.    Karakteristik    tersebut    berupa penghapusan  sub  ordinasi  antara pemberi kerja  dan  pekerja (karyawan). Hubungan    ketenagakerjaan    yang    terjadi    adalah    keseimbangan    dan kesetaraan  antara  pekerja  dan  pengusaha.
Dari  hubungan  hukum  tersebut  timbullah  tanggung  jawab  notaris terhadap  pemenuhan  hak-hak  karyawan,  dari  penelitian  yang  penulis lakukan ternyata ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
1. Bahwa  upah/gaji  yang  diterima  oleh  karyawan  pada  notaris  yang mempunyai  SK  dibawah  5  tahun,  masih  dibawah  UMK  Kota

## EFEKTIVITAS PERJANJIAN KERJA ANTARA
KARYAWAN DENGAN NOTARIS (Pramadita Anggara Putra)
Malang,  sedangkan  bagi  Karyawan  yang  bekerja  pada  notaris  yang mempunyai SK diatas 5 Tahun  sudah diatas UMK Kota Malang.
2. Bahwa  karyawan  baik  yang  bekerja  di  notaris  yang  SK Pengangkatannya  dibawah  5  tahun  atau  diatas  5  tahun,  sama-sama tidak  diikut  sertakan  dalam  program  jaminan  sosial  baik ketenagakerjaan maupun kesehatan.
3. Dalam menjalankan kewajibannya karyawan notaris tidak diberikan upah lembur jika melakukan lembur. Dalam kenyataannya seringkali karyawan pulang kerja melebihi jam kerja yang sudah disepakati.
Akibat  hukum  jika  salah  satu/kedua  belah  pihak  wanprestasi (karyawan dan atau  notaris). Notaris sebagai pemberi kerja tentu nya tidak terlepas  dari  kewajiban.  Kewajiban  ialah  suatu  beban  yang  bersifat kontraktual.  Hak  dan  Kewajiban  timbul  apabila  terjadi  hubungan  hukum antara  dua  pihak  yang  didasarkan  pada  suatu  kontrak  atau  perjanjian,  jadi selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk  memenuhinya.  Sebaliknya  apa  yang  dinamakan  tanggung  jawab adalah  beban  yang  bersifat  moral.  Pada  dasarnya  sejak  lahirnya  kewajiban sudah  lahir  pula  tanggung  jawab. 7 Begitu  juga  karyawan  juga  mempunyai kewajiban sesuai dengan tanggung jawabnya, bagaimana jika karyawan dan atau notaris melakukan sebuah wanprestasi.
Dalam  hubungan  kerja  antara  karyawan  dan  notaris,  bentuk  bentuk wanprestasi yang dilakukan antara lain :
1. Karyawan tidak mampu menyelesaikan sebuah akta yang diminta oleh notaris  dalam  jangka  waktu  yang  sudah  ditentukan,  misalnya  notaris akan membuat sebuah akta perjanjian jual beli pada hari Kamis tanggal 13  Desember  2018,  perintah  untuk  membuat  akta  dari  notaris  ke karyawan pada hari Jum’at tanggal 7 Desember 2018, akan tetapi pada hari  akan  ditanda  tangani  nya  akta  perjanjian  jual  beli  tersebut, karyawan  belum  mampu  menyelesaikannya,  hal  ini  menyebabkan notaris di mata klien tidak profesional.
2. Karyawan  diperintahkan  oleh  notaris  untuk  membayar  pajak  daerah pada hari Rabu 12 Desember 2018, akan tetapi sampai 1 Minggu, pajak tersebut  belum  dibayarkan,  dan  baru  dibayarkan  pada  hari  rabu  26 Desember  2018.  hal  ini  bisa  memperlambat  pekerjaan  yang  dilakukan oleh notaris. Artinya Karyawan memenuhi kewajibannya tapi terlambat. 3. Notaris  sebagai  pemberi  kerja  terkadang  memberikan  upah  kepada karyawan nya terlambat memenuhinya.
7 Soedikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  suatu  Pengantar ,  (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm.49

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
4. Notaris  tidak  memberikan  upah  sesuai  dengan  yang  sudah diperjanjikan.
Terdapat  fakta    bahwa  jika  yang  melakukan  wanprestasi  adalah karyawan  bisa  terjadi  karyawan  tersebut  diminta  untuk  mengundurkan  diri dari  kantor  notaris  tersebut,  lain  hal  nya  jika  yang  melakukan  wanprestasi adalah notaris, maka karyawan hanya bisa bersikap pasitf, tidak bisa berbuat apa apa, hal ini dikarenakan posisi karyawan lebih rendah daripada notaris.
Pada dasarnya, perjanjian kerja tidak harus dilakukan secara tertulis. Berdasarkan Pasal  50  jo.  Pasal  51 UUK, hubungan  kerja  terjadi  karena adanya  perjanjian  kerja  antara  pengusaha  dan  pekerja/buruh,  yang  mana perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Akan tetapi, terdapat pengecualian  dalam  hal  perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  (“PKWT”). Dalam Pasal 57 UUK ditegaskan bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis serta  harus  menggunakan  bahasa  Indonesia  dan  huruf  latin.  PKWT  yang dibuat  tidak  tertulis  dinyatakan  sebagai  perjanjian  kerja  untuk  waktu  tidak tertentu (“PKWTT”).
Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah tersebut  berlaku  sebagai  Undang-undang    bagi  para  pihak  yang membuatnya,  dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  ternyata  bahwa perjanjian  kerja  yang  dilakukan  antara  notaris  dan  karyawan  dibuat  secara lisan,  dalam  hukum  ketenagakerjaan  memang  dikenal  ada  nya  Perjanjian Kerja yang dibuat secara lisan, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 14 UUK bahwa    perjanjian  kerja  adalah  perjanjian  antara  pekerja  dan  pengusaha secara  lisan  dan/atau  tertulis,  baik  untuk  waktu  tertentu  atau  untuk  waktu tidak  tertentu  yang  memuat  syarat-syarat  kerja,  hak  dan  kewajiban    para pihak”,  akan    tetapi  apakah  hubungan  kerja  antara  notaris  dan  karyawan termasuk dalam hubungan yang bisa diperjanjikan secara lisan,
Menurut  UUK,  bahwa  jika  perjanjian  kerja  untuk  waktu  tidak tertentu  maka  bisa  diperjanjikan  secara  lisan,  jika  perjanjian  kerja  untuk waktu  tertentu  haruslah  dibuat  secara  tertulis,  Hubungan  kerja  antara karyawan  dan  notaris  bersifat terus  menerus  dan  tetap,  sehingga  perjanjian kerja  bisa  dibuat  secara  lisan,  akan  tetapi  perjanjian  lisan  juga  memiliki banyak  kekurangan, Perjanjian  kerja  bisa  berbentuk  lisan  dan  tertulis. Dalam  hal  perjanjian  kerja  dibuat  secara  lisan,  perjanjian  tersebut  tetap mengikat kedua belah pihak (pekerja dan pemberi kerja). Namun kelemahan dari  perjanjian  kerja  secara  lisan  adalah  jika  salah  satu  pihak  tidak memenuhi  kewajiban  sesuai  dengan  yang  telah  diperjanjikan  dan  terjadi perselisihan,  akan  sulit  mencapai  penyelesaian.  Karena  perjanjian  yang dibuat secara tidak tertulis sehingga sulit untuk dibuktikan mengenai hal-hal apa  saja  yang  telah  diperjanjikan  sebelumnya.  Sementara  perjanjian  kerja

## EFEKTIVITAS PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN NOTARIS (Pramadita Anggara Putra)
yang  dibuat  secara  tertulis  dapat  dijadikan  alat  jika  salah  satu  pihak  tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan.
Perjanjian  kerja  yang  dibuat  secara  tertulis  sekurang-kurangnya harus memuat :
1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
3. Jabatan atau jenis pekerjaan
4. Tempat pekerjaan
5. Besarnya upah dan cara pembayarannya
6. Syarat  syarat  kerja  yang  memuat  hak  dan  kewajiban  pengusaha  dan pekerja/buruh
7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
8. Tempat  dan  tanggal  perjanjian  kerja  dibuat;  dan.  tanda  tangan  para pihak dalam perjanjian kerja.
Perjanjian  kerja  baik  tertulis  maupun  lisan    efektvitas  nya  dapat dinilai dari beberapa  hal. Hukum yang efektif adalah jika tujuan keberadaan dan  penerapannya  dapat  mencegah  perbuatan-perbuatan  yang  tidak diinginkan  dan  dapat  menghilangkan  kekacauan,  Perjanjian  kerja sebenarnya adalah salah satu pedoman bagi karyawan maupun notaris dalam menjalankan  hak  dan  kewajiban  masing-masing,  jika  berbentuk  tertulis maka  lebih  mudah  bagi  para  pihak  untuk  melihat  hak  dan  kewajiban  nya masing-masing,  jika  perjanjian  kerja  berbentuk  lisan  maka  dimungkinkan adanya pengingkaran terhadapa apa yang sudah diperjanjikan., Dalam salah satu  narasumber  yang  Penulis  lakukan  wawancara,  biarpun  perjanjian kerjanya dilakukan lisan tetapi hubungan kerja yang sudah terjadi.  Berjalan dalam  kurun  waktu  lebih  dari  20  Tahun,  artinya  bahwa  perjanjian  kerja apapun bentuknya baik lisan maupun tertulis akan berjalan efektif dan bisa berfungsi  sebagai  hukum  bagi  para  pihak  yang  membuatnya  adalah tergantung  komitmen  dari  para  pihak,  karena  sesungguhnya  apa  yang diperjanjikan  sudah  disepakati  sejak  awal,  seperti  tentang  upah  yang diterima  karyawan, jam dan hari kerja karyawan. Dari 3 orang narasumber yang  penulis  wawancarai,  rata  rata  mempunyai  masa  kerja  menjadi karyawan  notaris,  diatas  10  tahun  di  notaris  yang  sama.  Jadi    bisa  ditarik kesimpulan bahwa meskipun perjanjian kerja dibuat secara lisan tapi dalam kenyataannya berjalan efektif.
Sedangkan menurut Hubungan  Industrial  Pancasila, hubungan kerja yang sesuai dengan Hubungan Indutrial Pancasila adalah  hubungan  antara para    pelaku  dalam  proses  produksi  barang  dan  jasa  yang  didasarkan  atas nilai-nilai  luhur  dari    pancasila    dan    UUD    1945    yang    merupakan pedoman  hidup  bangsa Indonesia.   Konsep  dalam  Hubungan   Industrial Pancasila  yang  mengatur antara  para  pelaku  dan  proses  produksi  yang

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
berdasarkan  nilai-nilai  luhur dalam  Pancasila,  dengan  adanya  nilai-nilai Pancasila  seperti  sifat kebersamaan  dan  gotong  royong  yang  merupakan sendi    penting    dalam  Hubungan    Industrial    Pancasila.    Hubungan Industrial    Pancasila    membuat  pengusaha    dan    pekerja    bukan    lagi bersebrangan  melainkan  memiliki    tujuan  yang  sama  untuk  mencapai keuntungan.  Seiring    berjalannya  waktu    kedudukan  hubungan    industrial Pancasila di Indonesia belum berjalan sesuai dengan harapan dan dianggap masih tidur, karena masih banyak permasalahan dalam hubungan  indutstrial yang  belum  terselesaikan.Kedudukan    Hubungan    Industrial    Pancasila    di Indonesia    pada  zaman  sekarang  ini  sudah  mulai  terlupakan,  disebabkan karena beberapa hal, seperti:
1. Sikap mental dari para pihak dalam hubungan industrial.
2. Buruknya penegakan hukum dalam masalah ketenagakerjaan
3. Peraturan yang substansinya kurang baik
4. Budaya hukum masyarakat
Kedudukan    Hubungan    Industrial    Pancasila    harus    di   perhatikan oleh  para    pelaku    hubungan    industri    agar    hubungan    industri    di Indonesia  bisa berjalan dengan baik.
Uraian diatas menjelaskan bahwa dalam hubungan kerja yang terjadi antara  karyawan  dan  notaris  hendaknya  berpedoman  kepada  Pancasila, filosofi Pancasila sangatlah tepat diterapkan dalam Hubungan kerja tersebut, Perjanjian  kerja  jika  dibuat  oleh  masing-masing  pihak  berdasarkan  nilai- nilai Pancasila maka akan menghindari konflik yang terjadi antara karyawan dan  notaris,  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  meskipun perjanjian  kerjanya  dibuat  secara  lisan  akan  tetapi  selama  ini  konflik  yang terjadi  bisa  diselesaikan  dengan  musyawarah,  hal  ini  dibuktikan  dengan tidak  adanya  perselisihan  antara  karyawan  dan  notaris  yang  sampai  ke pengadilan,  jika  terjadi  konflik  maka  diselesaikan  secara  internal  di  dalam kantor notaris yang bersangkutan.
Aloysius  Uwiyono  memandang  hubungan  kerja  dalam  konteks hukum Indonesia adalah bahwa hubungan kerja berkaitan dengan hubungan kontraktual 8 yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha. Faktor  lain  yang  mempengaruhi  dasar  hubungan  kerja  adalah berkembangnya  model  hubungan  industrial  yang  dianut  oleh  negara  yang bersangkutan.  Dalam  hal  ini  terdapat  dua  model  hubungan  industrial  yaitu corporatist  model dan contractualist  model .  Yang  pertama  suatu  model hubungan  kerja  di  mana  peran  Pemerintah  sangat  dominant  dalam menentukan  syarat-syarat  kerja  dan  kondisi  kerja  ( corporatist  model )  dan yang  kedua  model  hubungan  industrial  di  mana  peran  Pemerintah  sangat
8 Aloysius  Uwiyono,  “Dinamika  Ketentuan  Hukum  tentang  Pesangon,”  dalam http:// www.Hukumonline diakses pada tanggal 21 Desember 2018.

## EFEKTIVITAS PERJANJIAN KERJA ANTARA
KARYAWAN DENGAN NOTARIS (Pramadita Anggara Putra)
minim  atau  rendah( contractualist  model ).  Hubungan  industrial  yang  lain menyebutkan peran serikat pekerja sangat besar ( multi union system ). 9
Hubungan  kerja  didasarkan  pada  perjanjian  kerja,  perjanjian  kerja bersama  dan  peraturan  perusahaan.  Hubungan  hukum  yang  berdasarkan pada  hubungan  kontraktual  sebenarnya  telah  dianut  di  Indonesia  sejak berlakunya Burgelijk  Wetboek (BW) 10 atau  yang  lazim  sekarang  disebut dengan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata.  Berdasarkan  prinsip kebebasan  berkontrak 11 dalam  hukum  perdata/hukum  privat,  dinyatakan bahwa  siapapun  yang  memenuhi  syarat  berhak  melakukan    perjanjian dengan  pihak  lain  dan  perjanjian  tersebut  berlaku  sebagai  undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
Asas  kebebasan  berkontrak  mempunyai  hubungan  erat  dengan  asas konsensualisme  dan  asas  kekuatan  mengikat  yang  terdapat  dalam  Pasal 1338  (Ayat  1)  KUH  Perdata.  Asas  kebebasan  berkontrak  ( contravijheid ) berhubungan  dengan  isi  perjanjian  yaitu  kebebasan  menentukan  apa  dan dengan siapa perjanjian itu diadakan.
Dari  penjelasan  diatas  dan  mengkaji  hasil  penelitian  yang  sudah penulis lakukan  bahwa kebebasan berkontrak antara karyawan dan notaris, perjanjian  kerja  nya  secara  lisan  hal  ini  memang  sesuai  dengan  asas kebebasan  kontrak  yaitu  para  pihak  menentukan  sendiri  bentuk  kontrak tersebut.
Dalam pekembangannya hal ini memang berjalan efektif akan tetapi jika  dilakukan  secara  lisan  tidak  memberikan  perlindungan  terhadap karyawan,  meskipun  demikian  dari  narasumber  yang  penulis  wawancarai para Karyawan tersebut bisa bekerja di  1 Kantor notaris yang sama, selama lebih  dari  5  tahun.  Perjanjian  kerja  secara  lisan  memang  diperbolehkan sepanjang  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-undangan  di  bidang ketenagakerjaan.

## KESIMPULAN
Hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  notaris  dan  karyawan  adalah hubungan kerja, dimana notaris sebagai pemberi kerja dan karyawan sebagai penerima  kerja,  Notaris  meskipun  bukan  sebagai  pengusaha,  karena tanggung jawab dan pekerjaannya maka dia digolongkan sebagai penerima
9 Ibid .
10 Indonesia  masih  menggunakan  dasar  hukum  dalam  BW/KUH  Perdata, khususnya juga mengenai masalah hukum perburuhan mulai dari pasal 1601 a – pasal 1752 KUH Perdata.
11 Sutan Remi Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di  Indonesia ,  (Jakarta  :  Institut  Bankir,  1993), hal. 105.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
kerja.  Hal  ini    dikarenakan  antara  notaris  dan  karyawan  terdapat  adanya perintah/pekerjaan, upah, dan unsur waktu.
Dalam  hubungan  hukum  antara  karyawan  dan  notaris  lahirlah  apa yang dikenal sebagai perjanjian kerja secara lisan, hal ini menurut peraturan perundang-undangan  diperbolehkan  sepanjang  dilakukan  dalam  hal pekerjaan  yang  bersifat  tetap  dan  terus  menerus  seperti  pekerjaan  yang dilakukan  oleh  seorang  notaris  dan  karyawan.  Dari  apa  yang  penulis  teliti, terdapat fakta bahwa, notaris di Kota Malang Lazim menggunakan perjanjin kerja  secara  lisan.  Meskipun  perjanjian  kerjanya  dibuat  secara  lisan,  tapi dalam  faktanya  ini  berjalan  efektif,  Hal  ini  bisa  dibuktikan  dengan  bahwa karyawan notaris yang tidak mempersoalkan jika tidak ada perjanjian kerja secara  lisan.  Meskipun  banyak  hak-hak  karyawan  yang  merupakan kewajiban  seorang  notaris  belum  terpenuhi,  tetapi  hubungan  kerja  antara karyawan  dan    notaris  terus  terjadi  sampai  bisa  puluhan  tahun,  bahkan sampai notaris yang bersangkutan sudah purna tugas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Wahid, Mariyadi, dan Sunardi, 2017, Penegakan Kode Etik Notaris ,
Jakarta: Nirmana Media.
Bambang  Waluyo  ,2007, Penelitian  Hukum  dalam  Praktek ,  Jakarta:  Sinar Grafika.
R. Soeroso, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika. Sutan  Remi  Sjahdeini,  1993, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan Seimbang  bagi  Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di Indonesia , Jakarta: Institut Bankir. Soedikno  Mertokusumo,  2010, Mengenal  Hukum  suatu  Pengantar , Yogyakarta: Liberty.
Soerjono,Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum ,Jakarta: UI Press.
_______________.2008. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum , Jakarta:  Raja Grafindo Persada.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-Undang    Republik  Indonesia  Nomor    2    Tahun    2014    Tentang Jabatan Notaris
Undang Nomor Republik Indonesia  Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

## EFEKTIVITAS PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN NOTARIS (Pramadita Anggara Putra)

## Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan

## Internet
Aloysius Uwiyono, “Dinamika Ketentuan Hukum tentang Pesangon,” dalam http:// www.Hukumonline diakses pada tanggal 21 Desember 2018.