## Tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap kerusakan Terumbu Karang Di Kabupaten Raja Ampat
Muharuddin Muharuddin 1 , Wahab Aznul Hidaya 2 , Jamaluddin Rumatiga 3
Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : amuharuddin@gmail.com 1, wahabaznulhidaya@gmail.com 2 , jamaluddin210@gmail.com 3

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  responsibilities  of local  governments  in  solving coral  reef damage, and to find out the process of resolving coral reef damage to the Raja Ampat Regency Government. The research carried out in the Raja Ampat Regency government uses empirical juridical  research  type,  and  by  making  in  depth  observations  about  the  symptoms  studied. Besides  structured  interviews  with  these  respondents,  the  researcher  also  conducted  free interviews with certain communities domiciled in Raja Ampat Regency with different locations, so  that  researchers  can  examine  the  rationality  and  accuracy  of  local  government responsibility for coral reefs in Raja Ampat district. Analysis. The findings obtained from this study are, That the responsibility of the local government of Raja Ampat Regency is in solving damage to coral reefs, that is request compensation for damage to coral reefs carried out by the Cruise Boat MV Kaledonian Sky from the United Kingdom covering an area of 1,600 M2 on Mios Mansuar Island which is as much Rp. 6,000,000,000,000 (six trillion rupiah), which was  delivered  directly  by  the  Raja  Ampat  Regency  government  to  the  British  Embassy  in Indonesia, and replanting coral reefs on Mios Mansuar Island.
Keywords: Local Government Responsibility, Coral Reef Damage, Raja Ampat Regency, Law Number 32 of 2009, Law Number 45 of 2009.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Tanggungjawab  Pemerintah  Daerah  dalam penyelesaiankerusakan terumbu karang, dan untuk mengetahui proses penyelesaian terhadap kerusakan terumbu  karang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat.  Peneltian yang dilakukan  di  pemerintah  Kabupaten  Raja  Ampat  ini  menggunakan  jenis  penelitian yuridis empiris , dan dengan melakukan pengamatan secara mendalam mengenai gejala yang diteliti. Di  samping  wawancara  terstruktur  dengan  responden  tersebut,  peneliti  juga  melakukan wawancara  bebas  dengan  masyarakat  tertentu  yang  berdomisili  di  Kabupaten  Raja  Ampat dengan lokasi yang berbeda-beda, sehingga peneliti dapat menelaah rasionalitas dan akurasi tanggungjawab pemerintah daerah terhadap terumbu karang di kabupaten Raja Ampat. Analisa data  peniliti  lakukan  dengan  mengunakan  analisis  kualitatif.  Temuan  yang  di  peroleh  dari penelitian ini adalah: (1) Bahwa Tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat dalam  penyelesaian  kerusakan  terumbu  karang,  yaitu  meminta  ganti  rugi  atas  kerusakan terumbu karang  yang dilakukan oleh Kapal Pesiar MV  Kaledonian Sky asal Negara Inggris seluas 1.600 M2 di Pulau Mios Mansuar yakni sebanyak  Rp. 6.000.000.000.000 (enam trilyun rupiah), yang disampaikan langsung oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat kepada Kedutaan Besar Inggris di Indonesia, dan melakukan penanaman ulang terumbu karang di Pulau Mios Mansuar.
Kata Kunci : Tanggungjawab Pemerintah Daerah, Kerusakan Terumbu  Karang,  Kabupaten Raja  Ampat,  Kajian  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009,  dan  Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009.

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  kepulauan  terbesar  dan  secara  geografis  terletak  di  antara  Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, keanekaragaman hayati laut Indonesia tak tehitung  jumlahnya. Terumbu karang Indonesia sangat beraneka ragam dan memegang peranan yang sangat penting dalam  menjaga  keseimbangan  lingkungan  dan  menyumbangkan  stabilitas  fisik  pada  garis pantai tetangga  sekitarnya. Oleh karena itu harus dilindungi dan dikembangkan secara terus menerus  baik  untuk  kepentingan  generasi  sekarang  maupun  generasi  mendatang.  Terumbu karang  sangat  mudah  terpengaruh  oleh  kondisi  lingkungan  sekitarnya  baik  secara fisik  juga biologis. Akibat kombinasi dampak negatif langsung dan tidak langsung pada terumbu karang Indonesia,  sebagian  besar  terumbu  karang  di  wilayah  Indonesia  saat  ini  sudah  mengalami kerusakan  yang  sangat  parah.  Bagaimanapun  juga,  tekanan  terhadap  keberadaan  terumbu karang paling banyak diakibatkan oleh kegiatan manusia, sehingga  perlu dilakukan langkah- langkah  pencegahan.  Peningkatan  kegiatan  manusia  sepanjang  garis    pantai  semakin memperparah kondisi terumbu karang. Oleh karena itu merupakan kebutuhan mendesak untuk menerapkan konservasi dan rencana-rencana pengelolaan yang baik untuk melindungi terumbu karang dari kerusakan yang semakin parah. Langkah dan kebijakan yang  perlu dilakukan untuk mengurangi  ancaman  terhadap  terumbu  karang  di  Indonesia  adalah  dengan  meningkatkan kesadaran  masyarakat  terhadap  perlunya  menjaga  kelestarian  terumbu  karang  dan meningkatkan  keterlibatan  semua  pihak  dalam  menjaga  kelestarian  terumbu  karang  di Indonesia.
Salah  satu  faktor  yang  menentukan  dalam  pembangunaan  adalah  lingkungan  hidup, dimana  lingkungan  hidup  adalah  tempat  pembangunaan  berlangsung.  Lingkungan  hidup mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, seperti tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup,  menyebutkan  bahwa  lingkuang  hidup  adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya  yang mempengaruhi kelangsungan  perikehidupan  dan  kesejahteraan  manusia  serta  makhulk  hidup  lain.  Ruang lingkup  lingkungan  hidup  indonesia  meliputi  ruang,  tempat  Negera  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  berwawasan  nusantara  dalam  melaksanakan  kedaulatan,  hak  berdaulat,  dan
yuridis. Dengan demikian, maka manusia seharusnya berusaha untuk menjaga terumbu karang yang ada tetap sehat dan serasi serta terpelihara, bahkan menjadikan terumbu karang yang ada menjadi lebih baik dan lebih indah.
Kerusakan yang sudah terjadi hendaknya diperbaiki sebelum menjadi bertambah parah. Salah satu upaya adalah membentuk peraturan yang baik dan lengkap, disertai penerapan dan penegakkan yang baik. Hal ini bertujuan untuk menjaga, memilihara lingkungan yang baik dan sehat,  serta  lestari.  Dalam  menerapkan  dan  menegakkan  hukum  lingkungan  diperlukan pelaksana dan penegakkan hukum yang cakap, jujur, dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri dan golongan serta mementingkan masa depan daripada kenikmatan sesaat  masa  kini.  Untuk  itu  dalam  proses  pembangunaan  yang  semakin  berkembang  dan berkelanjutan  dianggap  perlu  suatu  kajian  mengenai  dampak  akan  pembangunan  itu  sendiri seperti  tercantum  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2009 tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  mnegaskan  bahwa  perusakkaan kekayaan  alam,  seperti  terumbu  karang,  lahan  gambut,  dan  hutan,  merupakan  tindakkan kriminal dengan pidana penjara.
Kepulauan Raja Ampat merupakan kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan oleh  Keputusan  Menteri  Keluatan  dan  Perikanan  Nomor  36/KEPMEN-KP/2014  tentang kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provonsi Papua Barat. Kendati telah di tetapkan dalam keputusan Menteri, namun tidak dapat dielakan bahwa kerusakan terumbu karang akibat dari aktivitas manusia dapat terjadi. Seperti halnya  yang terjadi di Kabupaten Raja  Ampat  pada  tanggal  4  Maret  2017,  akibat  dari  peristiwa  kandasnya  kapal  MV CALEDONIAN SKY diperairan pulau Mios Mansuar Kabupaten Raja Ampat mengakibatkan kerusakan terumbu karang yang diprediksikan seluas 1600 M2. Kerusakan kterumbu karang ini  menjadi  perhatian  serius  pemerintah  Kabupaten  Raja  Ampat  dan  Pemerintah  Republik Indonesia, sehingga untuk menindaklanjuti masalah tersebut, maka dilakukan berbagai langkah penyelesaian termasuk penanaman kembali terumbu karang yang rusdak tersebut. Bertolak dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana  tanggungjawab  pemerintah  Kabupaten  Raja  Ampat  dalam  menyelesaikan permasalahan  yang  telah  menjadi  perhatian  dunia  ini,    mengingat  perairan  Raja  Ampat merupakan Harta Warisan Dunia yang dijaga kesinambungan ekosistem laut yang terkandung di dalamnya. Berangkat dari hal ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait hal tersebut.; (1) Bagaimana tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat dalam
penyelesain  kerusakan  terumbu  karang?  ;  (2)  Apa  kendala  dalam  penyelesaian  terhadap kerusakan terumbu karang di Kabupaten Raja Ampat?
Pengelolaan  wisata  bahari  perlu  aspek  kehati-hatian  karena  pengelolaan  pariwisata yang  buruk,  sering  bertentangan  dengan  nilai  estetika  dan/atau  daya  dukung  (carrying capacity)lingkungan pantai. Zhiyong dan Sheng (2009) . Ancaman kerusakan  terumbu  karang disebabkan oleh   2   kategori   utama   yaitu   yang berasal  dari  antropogenik  dan  alami. Kegiatan antropogenik peningkatan populasi masyarakat pesisir yang mengancam kesehatan terumbu karang, pembangunan pantai, overeksploitasi dan destructive fishing, serta polusi dan erosi lahan di daratan maupun di perairan. Souter dan Linden (2000) .

## METODE PENELITIAN
Peneltian yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Raja Ampat ini menggunakan jenis penelitian yuridis  empiris ,  dan  dengan  melakukan  pengamatan  secara  mendalam  mengenai gejala yang diteliti.
Di samping wawancara terstruktur dengan responden tersebut, peneliti juga melakukan wawancara  bebas  dengan  masyarakat  tertentu  yang  berdomisili  di  Kabupaten  Raja  Ampat dengan lokasi yang berbeda-beda, sehingga peneliti dapat menelaah rasionalitas dan akurasi tanggungjawab pemerintah daerah terhadap terumbu karang dikabupaten raja ampat. Analisa data peniliti lakukan dengan mengunakan analisis kualitatif.
Adapun penelitian ini mengunakan teknik analisa Data dengan mengelola Data hasil penelitian dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa  atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

## PEMBAHASAN
Tanggungjawab  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Raja  Ampat  dalam  Penyelesaian Kerusakan Terumbu Karang
Letak  geografis  Indonesia  yang  berupa  kepulauan  sangat  berpengaruh  terhadap mekanisme pemerintahan Negara Indonesia. Dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah. Untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka diperlukan adanya berbagai suatu
sistem  pemerintahan  yang  dapat  berjalan  secara  efisien  dan  mandiri  tetapi  tetap  dibawah pengawasan    dari  pemerintah  pusat.  Di  era  reformasi  ini  sangat  dibutuhkan  sistem pemerintahan yang memungkinkan cepatnya penyaluran aspirasi rakyat di daerah, namun itu juga  tetap  berada  di  bawah  pengawasan  pemerintah  pusat,  sehingga  seluruh  kebijakan pemerintah daerah senantiasa mencerminkan cita-cita negara. Berkenaan dengan hal tersebut maka  lahirlah  otonomi  daerah  bagi  setiap  daerah  di  Indonesia  dan  Otonomi  Khusus  bagi beberapa Daerah.
Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan  yang  bercorak  sentralisasi  mengarah  kepada  sistem  pemerintahan  yang desentralisasi,  yaitu  dengan  memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  dalam  mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  kondisi  dan  potensi  wilayahnya.  Pemberian  otonomi  kepada daerah  pada  dasarnya  bertujuan  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  penyelenggaraan pemerintah  daerah,  terutama  dalam  pelaksanakan  pembangunan  dan  pelayanan  terhadap masyarakat  serta  untuk  meningkatkan  pembinaan  kesatuan  politik  dan  kesatuan  bangsa. Berdasarkan  Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2015  tentang Pemerintahan  Daerah,  otonomi  yang  seluas  -  luasnya  bagi  pemerintah  Daerah  merupakan peluang  dan  sekaligus  tantangan.  Peluang  disini  bagi  pemerintahan  daerah  yang  memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi  pemerintah  daerah  yang  mempunyai  sumber  daya  alam  yang  kurang  memadai  justru merupakan tantangan. Melaksanakan amanat dari Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua Barat, maka pemerintah daerah raja ampat mengembangkan berbagai sumber daya alam yang ada guna kesejahteraan masyarakat, dengan memaksimalisasi seluruh sumber daya alam yang berada di laut. Dalam memaksimalisasikan sumber daya laut, maka pemerintah daerah  raja  ampat  menggandeng  lembaga-lembaga  adat  dan  masyarakat  untuk  menjaga kelestarian bioata laut khususnya terumbu karang yang selama ini di jadikan aikon pariwisata kabupaten  raja  ampat.  Pariwisata  merupakan  sumber  penghasilan  daerah  raja  ampat  dalam sektor  jasa,  oleh  karena  itu  pemerintah  daerah  raja  ampat  harus  berperan  penting  dalam menjaga  kawasan  pariwisata  agar  dapat  bersaing  dengan  daerah  lain  yang  ada  di  wilayah Indonesia.
Keunikan raja ampat terhadap pesona pariwisatanya masih sangat alami sehingga daya tarik orang asing yang melancong di daerah raja ampat dapat dinikmati dengan baik apalagi
masyarakatnya  yang santun terhadap para turis menambah daya tarik para pelancong di raja ampat. Kenyamanan dalam menikmati keunikan alam yang sangat eksotis ini, tidak lepas dari sikap masyarakat lokal di Kabupaten Raja Ampat dalam peningkatan pariwisata, maka dari itu pemerintah  derah  bersama  lembaga  adat  dapat  mensosialisasikan  manfaat  dan  kegunaan pengembangan pariwisata terhadap masyarakat agar masyarakat paham dan mengerti bahwa pariwisata  merupakan  aset  daerah  yang  harus  ditingkatkan  dan  dijaga  sebaik  mungkin. Semakin banyaknya turis melancong ke daerah raja ampat maka pertumbuhan ekonomi akan semakin  baik  berdasarkan  perputaran  ekonomi  yang  bersumber  dari  para  turis  lokal  dan domestik.
Kedatangan  pelancong  ke  Kabupaten  Raja  Ampat  disebabkan  alam laut  yang  begitu mempesona,  dengan  jenis  ikan  dan  terumbu  karang  yang  begitu  indah  sehingga  sangata menyegarkan mata. Namun kondisi ini berubah ketika salah satu tempat wisata laut di Pulau Mios  Mansuar  Kabupaten  Raja  Ampat  di  hamtam  Kapal  Inggris  MV  Caledonian  Sky  yang menyebabkan  hancurnya  terumbu  karang  seluas  1.600  M2  .  Menindaklanjuti  pemerintah Kabupaten melakukan berbagai upaya guna memulihkan kembali terumbu karang yang telah rusak,  dan  juga  meminta  pertanggungjawaban  dari  perusak  terumbu  karang  tersebut.  hal  ini sebagai  bentuk  tanggungjawab  pemerintah  daerah  raja  ampat  dalam  menjaga  kelestarian kawasan laut, dan menindak setiap orang yang dengan sengaja merusak ekosistem laut yang telah diakui sebagai salah satu harta warisan dunia.

## Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan narasumber penelitian
“Rusaknya  terumbu  karang  di  wilayah  Raja  Ampat  Papua  Barat  kami  pemerintah daerah terus menjalin kerjasama dengan kelembaga legislative (DPRD) beserta lembaga adat untuk  menyuarakan  sanksi  hukum  terhadap  pelaku  pengrusakan  terumbu  karang  Kemudian kami  sebagi  pemerintah  daerah  berencana  melakukan  langkah  hukum  menuntut  ganti  rugi, hukum pidana pun berupa penahanan layak diterapkan terhadap Nahkoda Kapten pada Kapal Pesiar  asal  Inggris  MV  Caledonia  Sky.  Adapun  kami  pihak  pemerintah  daerah  tetap  akan mengawal kasus ini sampai tuntas supaya bentuk wujud perhatian pemerintah daerah terhadap terumbu karang diraja ampat karena terumbu karang merupakan asset besar dalam pariwisata laut raja ampat bahkan sudah menjadi trend didunia saat ini”.
(Wawancara  peneliti  dengan  Bapak  Muhliat  Mayalibit,  S.H.,  Kepala  Bagian  Hukum Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, di Kantor Bupati Kabupaten Raja Ampat.)
Selanjutnya wawancara peneliti dengan narasumber penelitian.
“Kami  pihak  pemerintah  daerah  meminta  kepada  aparatur  penegak  hukum mestinya melakukan tindakan tegas sekalipun terhadap warga asing. Hukum pidana berlaku di Indonesia berlaku  pula  terhadap  warga  asing  yang  melanggar  hukum  di  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.Karena Kapal Pesiar asal Inggris Caledonia Sky masuk ke perairan dangkal seharusnya sudah dapat diantisipasi oleh kapten kapal tersebut.Hal ini yang menjadikan kami pihak pemerintah daerah agar pelaku pengrusakan terumbu karang diraja ampat menggati rugi terhadap  perbuatan  yang  mereka  lakukan  oleh  sebab  itu,  kami  pemerintah  daerah  meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan pencekalan terhadap kapten kapal MV Caledonia Sky dikedutaan Inggris di Jakarta, dan meminta ganti rugi atas kerusakan tersebut sebesar Rp. 6.000.000.000.000 (enam trilyun rupiah)”.
(Wawancara  peneliti  dengan  Bapak  Yusdi  Lamatengo,  S.Pi.,  M.Si.  Kepala  Dinas Parawisata Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, di Kantor Bupati Kabupaten Raja Ampat)
Kemudian hasil wawancara peneliti dengan narasumber penelitian.
“Permintaan  kami  sebagai  pemerintah  daerah  untuk  pemerintah  Republik  Indonesia agar  membantu  menuntut  ganti  rugi  dan  menindak  kapal  pesiar  MV  Caledonian  Sky  yang merusak 1.600 meter persegi terumbu karang di Raja Ampat, Papua, pada tanggal 4 Maret 2017 lalu.  Karena  terumbu  karang  merupakan  aset  yang  harus  dilindungi  dan  dijaga,  sebab pertumbuhan terumbu karang dalam jangka 1(Satu) tahun hanya tumbuh 1 cm. Oleh sebab itu, kami  pemerintah  daerah  dalam  persoalan  ini,  menjadikan  pengalaman  yang  tidak  pernah dilupakan oleh pemerintah daerah agar kedepannya tidak terulang kembali kerusakan terumbu karang”.
(Wawancara  peneliti  dengan  Ibu  Sarahia  Bahale,  Anggota  DPRD  Kabupaten  Raja Ampat Partai DEMOKRAT, di DPRD Kabupaten Raja Ampat).
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  narasumber  penelitian  di  atas,  maka diketahui  bahwa  Tanggungjawab  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Raja  dalam  Penyelesaian Kerusakan  Terumbu  Karang  ialah  melakukan  laporan  pada  Duta  Besar  Negara  Inggris  di Jakarta  dan  juga  menyampaikan  permasalahan  tersebut  pada  Menteri  Kelautan  di  Jakarta. Laporan  tuntutan  terhadap  kerusakan  tersebut  berakibat  pada  dicekalnya  kapten  kapal  dan selanjutnya  menuntut  ganti  rugi  atas  hancurnya  terumbu  karang  tersebut  sebesar  Rp.
6.000.000.000.000  (enam  trilyun  rupiah).  Rusaknya  terumbu  karang  yang  diakibatkan  oleh kapal  pesiar  MV  Caledonian  Sky  milik  pemerintah  inggris  menjadi  perhatian  serius  dari pemerintah  indonesia,  mengingat  kekayaan  alam  laut  Kabupaten  Raja  Ampat  merupakan warisan peninggalan dunia yang telah di akui oleh negara-negara di dunia. Disisi lain proses tumbuhnya  terumbu  karang  memakan  waktu  ratusan  tahun,  sehingga  kerusakan  terumbu karang  tersebut  sangat  berakibat  fatal  terhadap  kehidupan  laut,  dan  kehidupan  para  nelayan yang berdomisili di Pulau Mios Mansuar tempat rusaknya terumbu karang tersebut.
Melihat  pentingnya  kehidupan  terumbu  karang  terhadap  ekosistem  laut,  dan  juga dibutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  melakukan  perbaikan  terhadap  kerusakan  yang  terjadi sehingga  kondisi  dapat  seperti  semula,  maka  sudah  tentu  penyelesaian  perkara  dalam kerusakan terumbu karang di Pulau Mios Mansuar harus diterapkan berbagai hukum, sehingga seimbang  dengan  akibat  yang  ditimbulkan.  Bertolak  dari  pemikiran  ini,  maka  peneliti melakukan tanya jawab pada 55 (lima puluh lima) Orang masyarakat yang bermukim di pulau Mios Mansuar atau Responden Penelitian yang untuk menegetahui metode penyelesaian yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Raja  Ampat  sebagai  bentuk  tanggungjawab  dalam menindaklanjuti permaslahan yang terjadi. Adapun rumus perhitungan yang peneliti gunakan untuk mengukur hal tersebut ialah sebagai berikut :

## Gambar I
Tangapan 55 (Lima Puluh Lima) Orang Masyarakat Pulau Mios Mansuar (Responden Penelitian) Terhadap Pemberian Sanksi Ganti Rugi sebagai bentuk penyelesaian kerusakan terumbu karang yang dilkukan  oleh Kapal MV Caledonian Sky
Sumber Data  : Hasil Olahan Data Peneliti dalam Penelitian.

## Kendala Dalam Penyelesaian Kerusakan Terumbu Karang Di Kabupaten Raja Ampat.
Negara  Indonesia  adalah  negara  berdasarkan  hukum.  Dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Repblik Indonesa Tahun 1945, telah menegaskan dengan jelas bahwa Negara Republik Indonesia  berdasarkan  atas  hukum  (rechtstaat),  tidak  berdasarkan  kekuasaan  belaka (machtstaat). Hukum menetapkan apa  yang harus dilakukan atau apa yang boleh  serta  yang dilarang.  Sasaran  hukum  yang  hendak  dituju  bukan  saja  orang  yang  nyata-nyata  berbuat melawan  hukum  melainkan  perbuatan  hukum  yang  mungkin  akan  terjadi  dan  kepada  alat pelengkap negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu  merupakan  salah  satu  bentuk  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  pada  hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep serta usaha untuk mewujudkan ide-ide dari harapan  masyarakat  untuk  menjadi  kenyataan.  Penegakan  hukum  diartikan  sebagai  suatu proses  dilakukannya  upaya  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata sebagai  pedoman  berperilaku.  Penegakan  hukum  ini  merupakan  upaya  aparatur  penegak hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum.
Penegakan  hukum  yang  saat  ini  perlu  dilaksanakan  adalah  penegakan  hukum  dalam bidang  Kelautan.  Perkembangan  teknologi  dalam  bidang  pembangunan  menyebabkan peningkatan  pergerakan  manusia  yang  tidak  hanya  dalam  lingkup  domestik  tetapi  juga internasional.  Di  Indonesia  peningkatan  arus  lalu  lintas  orang  dengan  kapal  laut  masuk  dan keluar Indonesia itu disebakan karena posisi Indonesia yang strategis dan juga karena potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Peningkatan arus transportasi laut di Indonesia ini dapat memberi dampak positif dan dampak negatif. Dampak postitif antara lain seperti  modernisasi  masyarakat  serta  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  negara.  Sedangkan dampak  negatif  adalah  ketika  arus  transportasi  laut  kapal  ini  dilakukan  dengan  pola  illegal maka  akan  mendorong  meningkatnya  perkembangan  kejahatan  seperti  imigran  gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan juga sindikat-sindikat narkotika, terorisme, pencucian uang dan lain-lain.
Dalam penegakan hukum terhadap orang dan perbuatan yang terjadi di suatu negara hukum internasional memberikan yurisdiksi pada negara tersebut. Hal ini berarti penegakan hukum terhadap lalu lintas orang dan perbuatannya ditentukan oleh hukum yang ada di negara itu. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut kapal asing di suatu wilayah
negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku disuatu negara yang bersifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan negara.  Di  Indonesia  untuk  menjamin  kemanfaatan  dan  melindungi  berbagai  kepentingan nasional maka  perlu  ditetapkan  suatu  prinsip,  tata  pengawasan  tata  pelayananan  atas  masuk dan keluar kapal asing beserta orang ke dan dari wilayah Indonesia yang sesuai dengan nilai- nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repblik Indonesa Tahun 1945. Berdasarkan landasan inilah dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Terhadap warga negara asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, pelayanan dan pengawasan  dibidang  keimigrasian  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  yang  bersifat  selektif. Berdasarkan  prinsip  ini,  hanya  orang-orang  asing  yang  dapat  memberikan  mamfaat  bagi kesejahteraan  rakyat,  bangsa  dan  negara  Republik  Indonesia  serta  tidak  membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara kesatuan Republik Indonesia, dan tidak melakukan pengerusakan  terhadap hal-hal yang dilindungi oleh negara dengan Undang-Undang yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Bertolak dari hal ini, maka pertanggungjawaban hukum harus di berikan oleh warga asing yang karena kelalianya menahkodai kapal pesiar Inggris MV Caledonian Sky Kapten Keith Michael Taylor warga  negara  Inggris  dengan  membawa  102  turis  dan  79  ABK,  sehingga  menyebabkan kerusakan terumbu karang seluas 1.600 M2di Pulau Mios Mansuar Kabupaten Raja Ampat, yang merupakan salah satu wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari akibat  yang  timbul,  maka  seharusnya  telah  ada  langkah  hukum  guna  menyelesaikan permaslahan ini, namun mirisnya hingga sampai saat ini belum ada tanda-tanda keseriusan dari pemerintah  Inggris  dalam  menyelesaikan  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  warga negaranya tersebut.
Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan narasumber penelitian :
“Kami telah melakukan berbagai upaya untuk meminta pertanggungjawaban hukum terhadap kerusakan  terumbu  karang  di  Kabupaten  Raja  Ampat  pada  Duta  Besar  Inggris  di  Jakarta. Pertemuan itu ditemani oeh menteri oleh Menteri Kelautan Ibu Susi. Selanjutnya masalah ini kami  serahkan  pada  pihak  pemerintah  pusat  untuk  mengawal  atau  langsung  berkomunikasi dengan pemerintah Inggris. Terkait tuntutan  yang diminta oleh masyarakat juga sudah kami sampaikan  dan  sampai  saat  ini  Bapak  Bupati  intens  berkomunikasi  dengan  Ibu  menteri,
kabarnya menunggu team dari pemerintah Inggris untuk datang melihat secara langsung lokasi rusaknya terumbu karang, dan setelah itu baru dapat diselesaikan tuntutan ganti rugi tersebut”.
(Wawancara  peneliti  dengan  Bapak  Muhliat  Mayalibit,  S.H.,  Kepala  Bagian  Hukum Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, di Kantor Bupati Kabupaten Raja Ampat)
Kemudian hasil wawancara peneliti denga narasumber penelitian :
“Kendala  yang  terjadi  dalam  penyelesaian  kerusakan  terumbu  karang  yaitu  belum  tibanya perwakilan pemerintah inggris yang datang untuk melihat lokasi rusaknya terumbu karang di Kabupaten Raja Ampat. Terkait tentang besarnya tuntutan ganti rugi telah disepakati bahwa akan di bayarkan, hanya saja harus ada kroscek tempat kejadian dahulu. Informasi yang kami terima  dari  Bapak  Bupati,  pihak  Inggris  dalam  bulan  maret  2018  sudah  tiba  di  Sorong, sekaligus  akan  melakukan  penanaman  terumbu  karang  di  tempat  yang  rusak.  Saat  ini  kami hanya  bisa  bersabar  saja,  diserahkan  semua  pada  pemerintah  indonesia  yang  akan menindaklanjuti, mengigat ini permasalahan antar dua negara, jadi ada mekanisme yang harus dilakukan sebelum pembayaran gantu rugi diserahkan”.
(Wawancara peneliti dengan Bapak Yusdi Lamatengo, S.Pi., M.Si. Kepala Dinas Parawisata Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, di Kantor Bupati Kabupaten Raja Ampat)
Selanjutnya hasil wawancara peneliti denga narasumber penelitian :
“Permaslahan Rusaknya terumbu karang yang terjadi di Kabupaten Raja Ampat ini merupakan tanggungjawab  dari  pemerintah  indonesia,  bukanlah  permasalahan  Raja  Ampat  saja,  sebab yang melakukan kerusakan terhadap terumbu karang ini adalah warga negara inggris. Adapun keterlambatan  yang  terjadi  dalam  ganti  rugi  disebabkan  pemerintah  Inggris  belum  datang meninjau  secara  langsung  terumbu  karang  yang  rusak  saja.  Permaslahan  rusaknya  terumbu karang  ini  bukan  sekedar  permasalahan  nasional  tetapi  permasalahan  internasional,  sebab Kekayaan bahari Kabupaten Raja Ampat telah dinobatkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dari kekayaan dunia. Untuk itu dapat dipastikan bahwa inggris akan membayar ganti rugi, sebab kalau tidak akan menjadi sorotan Dunia dan akan di kecam oleh PBB”.
(Wawancara  peneliti  dengan  Ibu  Sarahia  Bahale,  Anggota  DPRD  Kabupaten  Raja  Ampat Partai DEMOKRAT, di DPRD Kabupaten Raja Ampat)
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  narasumber  penelitian  di  atas,  maka diketahui bahwa Kendala Dalam Penyelesaian Kerusakan Terumbu Karang Di Kabupaten Raja Ampat  yaitu  disebabkan  karena  pemerintah  Inggris  belum  melakukan  peninjauan  terhadap lokasi  kerusakan  terumbu  karang  di  Kabupaten  Raja  Ampat,  proses  ini  direncanakan  akan dilaksanakan  pada  bulan  maret  2018.  Permasalah  rusaknya  terumbu  karang  ini  ialah permaslahan  antar  negara  sehingga  proses  penyelesaiannya  di  atur  oleh  pemerintah  pusat, sementara pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat mendengar tindak lanjut masalah yang telah  dilaporkannya  tersebut melalui  Menteri  Kelautan.  Setelah  dilakukan  peninjauan  lokasi kerusakan, maka pemerintah Inggris akan melaksanakan pembayaran ganti rugi yang telah di tuntut, dan besaran ganti rugi telah disepakati nilainya oleh Pemerintah Inggris.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  terhadap  tangungjawab  Pemerintah  Kabupaten  Raja  Ampat terhadap  Kerusakan  Terumbu  Karang  yang  telah  di  uraikan  diatas  tersebut  peneliti mendeskripsikan  secara  analisis  dengan  mengelola  data  yang  di  peroleh  di  lapangan  dari penelitian  responden  atau  narasumber  dan  beberapa  informasi  lainnya,  maka  dapat  di simpulkan sebagai berikut :
Bahwa Tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat dalam penyelesaian kerusakan  terumbu  karang,  yaitu  meminta  ganti  rugi  atas  kerusakan  terumbu  karang  yang dilakukan  oleh  Kapal  Pesiar  asal  Negara  Inggris  seluas  1.600  M2  yakni  sebanyak    Rp. 6.000.000.000.000  (enam  trilyun  rupiah),  yang  disampaikan  langsung  oleh  pemerintah Kabupaten Raja Ampat kepada Kedutaan Besar Inggris di Indonesia. Proses ganti rugi tersebut difasilitasi  oleh  Pemerintah  Indonesi.  Tindakan  lainyang  dilakukan  pemerintah  Kabupaten Raja Ampat ialah melakukan pengembangan ulang terumbu karang yang telah rusak dengan menanam  kembali  terumbu  karang  di  perairan  Wisata  Mansuar  Distrik  Misos  Mansar Kabupaten Raja Ampat, atau tepat kerusakan terumbu karang oleh Kapal MV Kaledonian Sky Milik Pemerintah Inggris yang berwisata di Pulau Mansuar.
Bahwa kendala dalam penyelesaian terhadap kerusakan terumbu karang di Kabupaten Raja  Ampat,  yaitu    belum  ditinjauannya  lokasi  kerusakan  tanah  oleh  pemerintah  Inggris sebagai  syarat  terjadinya  ganti  rugi,  kerusakan  terumbu  karang  di  Pulau  Mios  Mansuar dilakukan  oleh  warga  negara  yang  berasal  dari  Inggris  sehingga  indonesia  masih  sangat berhati-hati untuk bertindak, adanya hubungan kerjasama dibidang ekonomi antara indonesia
yang menyebabkan ketergantungan terhadap pemerintahan inggris sehingga pembayaran ganti rugi  yang  diminta  oleh  pemerintah  Kabupaten  Raja  Ampat  sampai  saat  ini  belum  dapat terealisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Souter,  DW  dan  O.  Linden.  2000. The health and future of coral  reef systems. Ocean & Coastal  Management 43:  657 – 688.
Zhiyong F, Sheng Z. 2009. Research on psychological carrying capacity of tourism destination. Chinese  Journal of Population 7 (1) : 47-50.
Hondari Nawawi, 2007. “Metode Penelitian Ilmiah” . Penerbit Airlangga Perss, Jakarta.
Suharsini  Ari  Kunto,  2010.  “Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek”.  Penerbit RinekaCipta, Jakarta.
Suharsini Ari Kunto, 2010. “Metode Penelitian Ilmiah”. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
Hak-Hak Daerah Menurut UU No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah. Perubahan Atas UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Dalam  Penjelasan  UU  Nomor  23  Tahun
2014Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  No.32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007Tentang Pengelolaan Wilaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.
Undang-Undang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  No.  32 Tahun2009 Menggantikan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Tahun 1997.
Undang-Undang  No  32  Tahun  2009,  Landasan  Filosofi  Tentang  Konsep  Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan.