## ANALISIS PUTUSAN HUKUM PERCERAIAN QABLA AL-DUKHUL PADA KAWIN PAKSA DI PENGADILAN AGAMA SINJAI KELAS II
Usnidar Arfah 1 , Andi Muhammad Akmal 2 , Istiqamah 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : usnidararfah@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  pada  penelitian  ini  adalah  bagaimana  analisis  putusan  hukum  terhadap perceraian qabla al-dukhul pada kawin paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan ( fieldsearch ), dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian karena kawin  paksa  di  Pengadilan  Agama  Sinjai  umumnya  disebabkan  dua  faktor  yaitu,  faktor ketidakrelaan  menjalani  pernikahan  dan  faktor  perselingkuhan.  Mengenai  mekanisme persidangan perceraian qabla al-dukhul karena kawin paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II  umumnya  sama  dengan  mekanisme  persidangan  perceraian  yang  merujuk  pada  prosedur perceraian yang diatur dalam Pasal 39-41 UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, dan dalam Pasal 129-148  KHI.  Akibat  hukum  perceraian qabla  al-dukhul dalam  putusan  nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Sj  tidak  memiliki  konsekuensi  hukum  akibat  putusnya  perkawinan, dikarenakan pihak suami tidak menuntut dan pernikahan baru berjalan 7 hari, serta pihak istri meninggalkan suami dan tidak ingin kembali lagi. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian, hakim Pengadilan Agama Sinjai berpedoman pada Pasal 39 UU RI. No. 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  pendapat  ahli  fikih  dalam  kitab  al-Iqna  juz  II  halaman  133,  dan Qaidah  Fiqhiyah.  Berdasarkan  dasar  pertimbangan  tersebut,  Penulis  dapat  menyimpulkan bahwa  putusan  nomor  306/Pdt.G/2019/PA.Sj  telah  mengambil  dasar-dasar  pertimbangan secara  filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis  yang  sesuai  dengan  keadilan,  kemanfaatan,  dan kepastian hukum.
Kata Kunci : Kawin Paksa, Perceraian Qabla al-Dukhul, Pengadilan Agama.

## Abstract
The main problem in  this  research is  how to  analyze the legal decision regarding qabla  al- dukhul divorce in forced marriage at the Class II Sinjai Religious Court. This research is a type of field research with a normative juridical approach. The results of the research show that the factors  behind  divorce  due  to  forced  marriage  at  the  Sinjai  Religious  Court  are  generally caused  by  two  factors,  namely,  the  unwillingness  to  enter  into  marriage  and  the  factor  of infidelity. Regarding the divorce trial mechanism for qabla al-dukhul due to forced marriage at the Class II Sinjai Religious Court, it is generally the same as the divorce trial mechanism, which refers to the divorce procedures regulated in Articles 39–41 of the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 concerning marriage and Government Regulation No. 9 of 1974 concerning the Implementation of the Marriage Law, and in Articles 129–148 KHI. The legal consequences of Qabla al-Dukhul's divorce are discussed in decision number 306/Pdt.G/2019/PA. SJ do not have legal consequences due to the dissolution of the marriage because the husband did not
Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-Dukhul Pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II
Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, Istiqamah
sue, the marriage had only lasted 7 days, and the wife left her husband and did not want to return. Again. The judges' considerations in deciding divorce cases are guided by Article 39 of the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 concerning marriage, the opinion of fiqh experts in the book al-Iqna Juz II, page 133, and Qaidah Fiqhiyah. Based on these basic considerations, the author can conclude that decision number 306/Pdt.G/2019/PA Sj has taken philosophical, juridical,  and  sociological  considerations  in  accordance  with  justice,  expediency,  and  legal certainty.
Keywords: Forced Marriage, Divorce Qabla al-Dukhul, Religious Courts.

## A. Pendahuluan
Perkawinan adalah perjanjian yang lahir dari keinginan seorang laki-laki dan perempuan untuk  hidup  bersama  dalam  ikatan  akad.  Perkawinan  merupakan  suatu  kejadian  yang sangat penting bagi tiap-tiap orang, dikarenakan suatu ritual perkawinan terkadang tidak hanya  dipandang  sebagai  peristiwa  sosial,  melainkan  juga  dipandang  sebagai  peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdsarkan kepercayaan masing-masing. 1
Secara  yuridis,  perkawinan  diatur  dalam  UU  RI.  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  UU  RI.  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Dalam  Pasal  1 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:
Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan  antara  pria  dan  wanita  dalam  mewujudkan  sebuah  keluarga  yang  bahagia dengan berdasarkan cinta dan kasih sayang, untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti berbagai ketentuan yang telah diatur oleh syariah. 2 Salah satu  tujuan  syariah  islam  dan  menjadi  tujuan  perkawinan  adalah Ihfiz  an-nasl yaitu terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah fi al-ard . Tujuan ini dapat tercapai melalui jalan perkawinan yang sah berdasarkan agama, diakui
1 Istiqamah,  "Tinjauan  Yuridis  Pembagian  Harta  Warisan  Pasangan  Suami  Istri  Yang  Beda  Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPerdata)." Jurisprudentie 4, no.1 (2017): 54-67.
2 Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 27.
Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-Dukhul Pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II
Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, Istiqamah
oleh undang-undang dan diterima sebagai budaya dalam masyarakat. 3
Adapun kenyataannya di masyarakat, tujuan perkawinan tersebut tidak selalu terwujud. Pernikahan merupakan keputusan yang diambil secara sadar dan penuh pertimbangan agar tidak  dapat  dilaksanakan  sembarangan.  Sekalipun  pasangan  yang  telah  menikah  bukan berarti mereka telah mencapai puncak dari kebahagiannya, akan tetapi dalam pernikahan itu  sendiri  masih  ada  persoalan  tidak  nyaman  dari  kedua  belah  pihak  untuk mempertahankannya. 4 Salah satunya yaitu karena adanya perkawinan secara paksa.
Perkawinan  sering  dimaknai  sebagai  kewajiban  sosial  dan  bukan  sebagai  ekspresi kehendak  bebas  setiap  individu.  Pada  umumnya  cara  berpikir  masyarakat  masih tradisional,  perkawinan  dianggap  sebagai  keharusan  sosial  yang  menjadi  bagian  dari warisan  budaya  sosial.  Sedangkan  pada  masyarakat  rasional  modern,  perkawinan dianggap sebagai kontrak sosial dan karena itu perkawinan sering dimaknai sebagai suatu pilihan. Oleh karenanya, kawin paksa yang masih ada hingga saat ini adalah kemungkinan akibat pandangan bahwa perkawinan itu adalah kewajiban sosial. 5 Pada dasarnya setiap orang  memiliki  hak  untuk  memilih  pasangan  hidupnya  dan  jika  orang  tua  ingin menjodohkan  alangkah  baiknya  jika  satu  sama  lain  harus  saling  mengenal  terlebih dahulu. 6 Perkawinan  bukanlah  sekedar  upaya  mempertemukan  manusia  yang  berlainan jenis dengan tujuan materil belaka, akan tetapi diharapkan tujuan yang seimbang antara kebahagiaan lahir dan batin antara kedua belah pihak yang dalam hal ini suami dan istri sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 7 Hal  tersebut  perlu  diperhatikan  karena  semua  manusia  menginginkan  pernikahan  yang
3 Muh.Ridwan  dan  Hamzah  Hasan,  “Perkawinan  Sekufu  Wanita  Syarifah  dengan  Laki-Laki  Biasa  Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar”, Shautuna 2, no. 1 (Januari, 2021): 177.
4 Abdul Fatta dan Zulfahmi Alwi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar)”, Qadauna 2, no. 1 (Januari, 2021): 7.
5 Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry,  “Kebebasan Perempuan  dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi, Mazahibuna 2, no. 2 (Desember, 2020): 212-213.
6 Kurniawan  Hidayat  dan  Lalu  Hadi  Adha,  “Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Nomor  : 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel  Tentang  Pembatalan  Perkawinan Karena  Kawin  Paksa”, Jurnal  Private  Law 1,  no.  3 (Oktober 2021): 284.
7 Ahmad Sabran dan Muh. Amiruddin,  “Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri”, Alauddin Law Develompent (ALDEV) 2, no. 2 (Agustus, 2020): 143.
Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-Dukhul Pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II
Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, Istiqamah
abadi serta menjalaninya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang.
Dampak  kawin  paksa  mengakibatkan  tidak  hanya  tidak  adanya  keharmonisan  dalam berumah tangga, akan tetapi kawin paksa sangat memicu terjadinya perceraian. Perceraian yang sering terjadi karena kawin paksa yaitu perceraian qabla al-dukhul . Jika dikaitkan dengan pengaturan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perceraian qabla al-dukhul termasuk ke dalam kategori talak ba’in shugra , yaitu talak yang tidak boleh di rujuk,  namun  jika  ingin  kembali  maka  boleh  dengan  akad  nikah  baru.  Terkait  dengan perceraian qabla al-dukhul sebagaimana yang diatur dalam QS al-Baqarah/2:236-237 dan QS al-Ahzab/33:49 menyatakan bahwa istri yang diceraikan secara qabla al-dukhul oleh suaminya  maka  tidak  ada  masa ‘iddah bagi  bekas  istri,  mengembalikan  seperdua  dari mahar yang telah ditentukan dan jika tidak ada penentuan mahar maka bekas suami wajib memberikan mut’ah kepada bekas istri yang telah dijatuhi talak.
Perkawinan paksa merupakan salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II terdapat pengajuan perkara perceraian karena kawin paksa pada periode tahun 2019. Hal ini  membuktikan bahwa di Kabupaten Sinjai masih banyak orangtua/wali memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya. Padahal, Negara Indonesia telah mengatur dengan jelas dan tegas mengenai larangan kawin paksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis putusan hukum perceraian qabla al-dukhul karena kawin paksa yang ada di Pengadilan  Agama  Sinjai  dengan  membahas  di  dalamnya  terkait  faktor  penyebab perceraian  karena  kawin  paksa,  mekanisme  persidangan  perceraian,  dan  akibat  hukum serta pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian qabla al-dukhul .

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian lapangan ( fieldsearch ) dan bersifat  kualitatif,  dengan  jenis  pendekatan  hukum  yuridis  normatif.  Sumber  data  pada
Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-Dukhul Pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II
Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, Istiqamah
penelitian ini bersumber dari Hakim Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, serta para pihak yang berperkara atau para masyarakat yang berada di sekitar para pihak dengan metode pengumpulan  data  yang  di  gunakan  adalah  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi. Adapun  teknik  pengolahan  data  yang  digunakan  yaitu  pengumpulan  informasi,  reduksi data,  penyajian  data  dan  kesimpulan,  sedangkan  teknik  yang  digunakan  untuk  menguji keabsahan data dari penelitian ini adalah validitas dan realibitas.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Karena Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II
Kawin paksa berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sebagai suami istri dengan adanya pemaksaan dari orang tua tanpa memperhatikan izin dari  seseorang  yang  berada  di  bawah  perwaliannya. 8 Dalam  prakteknya,  kawin  paksa banyak  menimbulkan  dampak  negatif  diantaranya  terjadinya  perceraian,  konflik  antar keluarga,  dan  terjadinya  perselingkuhan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, bapak Kaharuddin, S.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Sinjai mengatakan bahwa:
“Kawin  paksa  tidak  bisa  di  benarkan  menurut  Undang-Undang  RI.  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua  calon  mempelai”.  Penjelasan  pasal  ini  menyebutkan,  karena  perkawinan mempunyai  maksud  agar  suami  isteri  dapat  membentuk  keluarga  yang  kekal  dan bahagia,  maka  perkawinan  seharusnya  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak  yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.” 9
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung  oleh  peneliti  dari  hasil wawancara dengan para pelaku kawin paksa yang bercerai, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktornya, yaitu:
a. Faktor Ketidakrelaan Menikah
8 Agus  Mahfudin  dan  Siti  Musyarrofah,  “Dampak  Kawin  Paksa  Terhadap  Keharmonisan  Keluarga”, Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no.1 (2019): 77.
9 Kaharuddin, S.H. (30 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, Wawancara , Sinjai, 22 April 2022.
Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-Dukhul Pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II
Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, Istiqamah
Salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  perceraian  karena  kawin  paksa  adalah  faktor ketidakrelaan  menikah.  Ibu  Nisbah  adalah  salah  satu  pelaku  kawin  paksa  yang  telah bercerai secara qabla al-dukhul dan menikah secara paksa oleh omnya sebagaimana yang telah dikatakan kepada penulis bahwa:
“Saya menikah karena dipaksa oleh om saya sendiri, yang dimana pada saat itu saya tidak mengetahui bahwa saya akan dinikahkan. Saya baru mengetahui bahwa saya akan menikah saat duduk di tempat pengantin. Tetapi karena saya tidak rela menikah secara paksa, tidak berselang lama saya memutuskan pergi dari rumah suami saya dan tidak kembali lagi.” 10
Dalam hal ini orang tua selaku wali yang seharusnya menjadi penentu kebahagiaan dari pernikahan anak-anak mereka, justru menafikkan tujuan pernikahan yang didasarkan pada rasa  cinta  dan  kasih  tanpa  adanya  unsur  paksaan.  Hal  ini  dilakukan  tanpa  memikirkan perasaan  anaknya  yang  menjadi  korban  pernikahan  atas  keterpaksaan  tersebut. 11 Sebagaimana  halnya  yang  diutarakan  oleh  Hakim  Pengadilan  Agama  Sinjai  Kelas  II, bapak Kaharuddin S.H. mengatakan bahwa:
“Jika  melihat  putusan-putusan  serta  keterangan  para  pihak  di  persidangan  terdapat berbagai  alasan terjadinya perceraian seperti kawin paksa dan pertengkaran, ada juga perceraian yang terjadi karena suami lemah syahwat. Adapun mengenai kawin paksa, pada umumnya terjadi karena disebabkan kemauan orang tua dimana orang tua ingin mencarikan  pasangan  untuk  anaknya  yang  sesuai  dengan  kemauannya  tanpa mempertimbangkan  bahwa  apakah  anaknya  menginginkan  calon  pasangan  tersebut yang telah dipilih oleh orangtuanya. Sehingga bisa jadi pilihan orang tua tidak sesuai dengan  hati  anaknya  dan  setelah  menikah  tidak  ada  keharmonisan  serta  tidak  pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri sampai terjadinya perceraian.” 12
b. Faktor Perselingkuhan
Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang langgeng, serta penuh rasa cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, pernikahan yang terjadi secara paksa sangat sulit untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih
10 Nisbah  (47  tahun),  Pelaku  Perceraian Qabla  al-Dukhul karena  Kawin  Paksa  di  Kabupaten  Sinjai, Wawancara , Sinjai, 12 Mei 2022.
11 Hamzah Hasan, “Pernikahan di Bawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan)”, Al-Daulah 6, no. 1 (Juni, 2017): 92.
12 Kaharuddin, S.H. (30 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, Wawancara , Sinjai, 22 April 2022.
Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-Dukhul Pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II
Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, Istiqamah
sayang diantara hubungan mereka. Sehingga kebanyakan para pelaku kawin paksa, entah itu suami atau istri berselingkuh dari pasangannya.
Pengakuan  oleh  salah  satu  keluarga  pelaku  kawin  paksa  yang  bercerai  karena  faktor perselingkuhan yaitu bapak Bahar (bukan nama asli) bahwa:
“Sepupu  saya  menikah  secara  paksa  dengan  mantan  pacarnya  sendiri  yang  telah mengaku dihamili, padahal itu tidak benar. Akhirnya setelah dipaksa dan diancam oleh bapaknya, dia memutuskan menikah dengan wanita tersebut. Akan tetapi, dalam waktu tidak  cukup  sebulan  sepupu  saya  meninggalkan  wanita  tersebut  dan  pergi  bersama dengan pacarnya.” 13
Melegitimasi suatu ikatan perkawinan dengan dalih cinta memang bukanlah perilaku yang patut diacungi jempol, akan tetapi di sisi lain, jalinan kebatinan antara dua insan atas dasar cinta  adalah  suatu  hal  yang  tidak  dapat  dipandang  remeh  disebabkan  manusia  pada hakikatnya mempunya fitrah untuk saling mencintai. 14

## 2. Mekanisme Persidangan Perceraian  Qabla al-Dukhul Karena Kawin Paksa  di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II dan Akibat Hukumnya
Pengadilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam tentang suatu perkara tertentu. Pengadilan Agama memiliki wewenang absolut  yang  diatur  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahannya. 15
Untuk  menyelesaikan perkara perceraian qabla al-dukhul di pengadilan, tentunya harus melewati tahap-tahap mekanisme persidangan. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, bapak Kaharuddin, S.H. menyatakan bahwa:
“Mekanisme persidangan perceraian qabla al-dukhul di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II  sama  dengan  mekasnisme  persidangan  perceraian  pada  umumnya.  Prosedur/Tata
13 Bahar  (24  tahun),  Keluarga  Pelaku  Perceraian Qabla  al-Dukhul karena  Kawin  Paksa  di  Kabupaten Sinjai, Wawancara , Sinjai, 13 Mei 2022.
14 Alwiah dan Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang kawin Hamil Karena Siri’ (studi kasus di KUA kec. Pallangga, Kab.Gowa)”, Qadauna 2, no. 2 (April, 2021): 414.
15 Supardin dan Kurniati, “Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (Studi  Kasus  di  Pengadilan  Agama Sungguminasa)”, Al-Qadau 8, no. 1 (Juni, 2021): 107.
Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-Dukhul Pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II
Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, Istiqamah
Cara  Perceraian  diatur  dalam  Pasal  39-41  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Pasal  14-36  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum  Islam  (KHI),  prosedur  dan  tata  cara  perceraian  diatur  dalam  Pasal  129-148 kompilasi Hukum Islam.” 16
Putusan  yang  dikeluarkan  oleh  hakim  tentunya  akan  menimbulkan  suatu  akibat  hukum termasuk putusan perceraian qabla al-dukhul . Adapun akibat hukum perceraian qabla al- dukhul dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sinjai, bapak Kaharuddin,
S.H. menerangkan bahwa:
“Akibat  hukum  perceraian  qabla  al-dukhul  apabila  suami  mengajukan  permohonan talak ke Pengadilan Agama, maka akibat hukum terhadap mas kawin atau mahar dari suami apabila mahar tersebut telah dilunasi pada saat perkawinan dilangsungkan maka mahar tersebut tetap menjadi hak bagi istri. Sedangkan, apabila mahar tersebut belum lunas  alias  masih  ditangguhkan  atau  dihutang,  maka  berdasarkan  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) Pasal  35 ayat (1) disebutkan bahwa apabila suami yang menalak istrinya qabla  al-dukhul  wajib  membayar  setengah  mahar  yang  telah  ditentukan  dalam  akad nikah. Sedangkan mengenai nafkah dan mewaris, berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI istri  yang  diceraikan  qabla  al-dukhul  tidak  berhak  atas  mut’ah,  nafkah  maupun  atas warisan dari suami, tetapi apabila suami dengan alasan kemanusiaan mau memberikan maka tidak di larang. Terkait dengan iddah, istri tidak ada masa iddah sehingga istri juga tidak berhak atas nafkah iddah sebagaimana yang diterangkan dalam QS. al-Ahzab ayat 49.” 17
Menurut Pasal 149 KHI, jika ikatan perkawinan putus karena suami melakukan talak maka memiliki beberapa akibat hukum, yaitu sebagai berikut:
a. Memberikan mut’ah yang pantas kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali mantan istrinya tersebut qabla al-dukhul .
b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masih dalam masa iddah ,  kecuali  bekas  istri  tersebut  telak  dijatuhi  talak ba’in atau nusyuz dan  dalam keadaan tidak hamil.
c. Melunasi  mahar  yang  masih  ditangguhkan  seluruhnya  dan  setengah  jika qabla  al- dukhul .
16 Kaharuddin, S.H. (30 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, Wawancara , Sinjai, 22 April 2022.
17 Kaharuddin, S.H. (30 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, Wawancara , Sinjai, 22 April 2022.
Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-Dukhul Pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II
Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, Istiqamah
Terkait akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan perceraian qabla al-dukhul di depan sidang  Pengadilan  Agama,  peneliti  mengangkat  perkara  Nomor  306/Pdt.G/2019/PA.Sj. Dalam perkara tersebut, suami sebagai pemohon mempunyai hak untuk mengajukan cerai talak kepada termohon karena pemohon adalah suami sah dari termohon.  Adapun amar putusan dari majelis hakim terkait permohonan tersebut adalah:
a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
b. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek:
c. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain shugraa terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
d. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp. 951.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).
Jika putusan ini dikaitkan dengan Pasal 149 KHI maka dalam putusan ini tidak memiliki konsekuensi hukum akibat putusnya perkawinan, dikarenakan beberapa hal, yaitu pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, pihak suami tidak menuntut dan pernikahan baru berjalan selama 7 hari, serta pihak istri meninggalkan suami dan tidak ingin kembali lagi.

## 3. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perceraian Qabla al-Dukhul pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II dan Analisisnya
Hakim sebagai penegak keadilan dalam memutuskan perkara harus sesuai dengan yang di tetapkan  oleh  syari’at  bahwasanya  hakim  dalam  menyelesaikan  perselisihan  tidak mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. 18 Hakim dalam proses perkara  perdata,  terbatas  hanya  mencari  serta  menemukan  kebenaran  formal  dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta yang diajukan para pihak
18 Nurul Ainun Marfuah dan Erlina, “Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA. Takalar 1B)”, Qadauna 2, no. 1 (Januari, 2021): 5.
Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-Dukhul Pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II
Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, Istiqamah
selama  proses  persidangan  berlangsung. 19 Sehubungan  dengan  pertimbangan  hakim dalam memutus perkara perceraian, bapak Kaharuddin, S.H. menjelaskan bahwa:
“Pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  perceraian  didasarkan  pada Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan bahwasanya:  a.  Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  stelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri; c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Selain itu, majelis hakim juga mengambil pendapat ahli fikih dalam kitab al-Iqna juz II halaman 133 dalam memutus perkara  perceraian  yang  isinya  bahwa  disaat  istri  telah  memuncak  rasa  tidak  suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)nya dengan talak satu. Adapun pertimbangan hakim yang diambil dari qaidah fiqhiyah yaitu dimana menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan.” 20
Hakim  dalam  memberikan  putusan  tidak  berhenti  pada  tataran  kesesuaiannya  dengan norma hukum semata, akan tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang luas yaitu terkait tugas peradilan guna mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Atas dasar itulah, hakim dalam membuat sebuah putusan hukum harus berdasar pada pertimbangan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif, filosofis dan sosiologis. 21 Maka dari itu  putusan  hukum  yang  baik  seharusnya  mengandung  3  aspek  pertimbangan  yaitu pertimbangan  filosofis,  pertimbangan  sosiologis,  dan  pertimbangan  yuridis. 22 Pertimbangan filosofis menggambarkan keadilan dan kebenaran, yuridis menggambarkan kepastian  hukum  dan  sosiologis  menggambarkan  kemanfaatan. 23 Agar  lebih mempermudah memahami tentang dasar pertimbangan hakim baik dalam aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dalam amar putusan dengan perkara nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Sj,
19 Abdul Halim Talli, “Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara”, Al- Daulah 3, no. 1 (Juni, 2014): 4.
20 Kaharuddin, S.H. (30 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, Wawancara , Sinjai, 22 April 2022.
21 Asni,  “Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam”, Jurnal Al-‘Adl 8, no. 2 (Juli, 2015): 32.
22 Firman  Floranta  Adonara, Prinsip  Kebebasan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara  sebagain  Amanat Konstitus , h. 220.
23 Nurul Mahmudah, Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat , h. 111.
Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-Dukhul Pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II
Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, Istiqamah
maka peneliti akan menguraikan sebagaimana yang tertulis dalam amar putusan.
a. Dasar pertimbangan filosofis
Dasar  pertimbangan  filosofis  merupakan  aspek  yang  memberatkan  pada  keadilan  dan kebenaran yang berpedoman pada hukum syara , yaitu al-Qur’an, hadits dan qaul fuqaha. 24
Berkaitan dengan pertimbangan filosofis, peneliti melakukan analisis pada putusan nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Sj, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang mengadili perkara ini  memberikan  pertimbangan-pertimbangan  hukum  yang  inti  pokoknya  yaitu  sebagai berikut:
Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  juncto  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia dan QS. al-Rum/30:21.
َّو ًة َّدَو َّم ْم ُ كَنْيَب َ ل َع َج َو ا َهْي َ ل ِا آٖ ْوُن ُ ك ْس َ ت ِّ ِل ا ًجا َو ْزَا ْمُك ِسُفْن َ ا  ْن ِِّم ْم ُ ك َ ل  َق َ ل َخ ْ ن َ ا ٖٓ هِتٰي ٰ ا  ْن ِم َو ًة َمْح َر ٍتٰي ٰ ا َ ل  َكِل ٰذ  ْيِف َّ ن ِا َ ن ْو ُر َّ ك َ فَتَّي ٍم ْو َ ق ِّ ِل -
Dan  di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  Dia  Menciptakan  pasangan- pasangan  untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan  merasa tenteram kepadanya,  dan  Dia  Menjadikanmu  diantara  rasa  kasih  dan  sayang.  Sungguh,  pada demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  (kebesaran  Allah)  bagi  kaum  yang brpikir . 25
Menimbang,  bahwa  fakta  dan  pertimbangan  hukum  tersebut  juga  sesuai  dengan  norma hukum Islam yang termuat dalam firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah/2:227.
ٌمْيِلَع  ٌعْي ِم َس َ ه للّٰا َّ نِا َ ف  َقا َ ل َّ طلا او ُم َز َع ْ ن ِا َو –
Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui . 26
Dalam  putusan  ini,  analisis  hukum  dalam  pertimbangan  hakim  menggambarkan  unsur
24 Nurul Mahmudah, Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat , h. 112.
25 Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya ,  Edisi  I  (Cet.X;  Bandung:  CV  Penerbit Diponegoro, 2014), h. 406.
26 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 36.
Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-Dukhul Pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II
Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, Istiqamah
keadilan, karena hakim telah menerapkan kesesuaian peraturan yang ada dengan putusan hakim dan dasar pertimbangan hakim ini telah sesuai dengan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat terutama kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari tujuan perkawinan tersebut sehingga ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat dipertahankan lagi. Maka dari  itu,  perceraian  adalah  jalan  terbaik  untuk  menyelesaikan  permasalahan  diantara Pemohon dan Termohon.
b. Dasar Pertimbangan Yuridis
Terkait dengan dasar pertimbangan yuridis yang menggambarkan asas kepastian hukum, peneliti melakukan analisis pada putusan nomor  306/Pdt.G/2019/PA.Sj, Majelis  Hakim Pengadilan  Agama  Sinjai  yang  mengadili  perkara  ini  memberikan  pertimbangan- pertimbangan hukum yang inti pokoknya yaitu sebagai berikut:
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas  dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu kepada Termohon serta hubungan suami istri  ( qabla  dukhul ),  maka  petitum  permohonan  Pemohon  mengenai  izin  talak  tersebut memenuhi  Pasal  119  ayat  (2)  huruf  a  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karena  itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Dasar  pertimbangan  hakim  pada  putusan  ini  mengandung  aspek  yuridis  yang menggambarkan  asas  kepastian  hukum.  Berdasarkan  ketentuan  pasal-pasal  yang
Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-Dukhul Pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II
Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, Istiqamah
dikemukakan, putusan tersebut sudah memuat dasar-dasar alasan yuridis yang jelas dan rinci dikarenakan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
c. Dasar Pertimbangan Sosiologis
Aspek  sosiologis  menggambarkan  tentang  kemanfaatan  terutama  bagi  para  pihak  yang berperkara  dan  kepentingan  masyarakat  pada  umumnya.  Maka  dari  itu,  hakim  dalam menerapkan hukum diharapkan mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan akhir tersebut membawa manfaat bagi semua pihak. 27
Untuk  memahami  bentuk  dasar  pertimbangan  sosiologis,  maka  peneliti  melakukan analisis  pada  putusan  nomor  306/Pdt.G/2019/PA.Sj,  Majelis  Hakim Pengadilan  Agama Sinjai yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang inti pokoknya yaitu sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut,  maka  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  hubungan  perkawinan  antara  Pemohon  dan  Termohon  benar-benar telah putus sedemikian rupa dan sudah sangat susah untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri  ( Break  Down  Marriage ),  dan  telah  terbukti  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan serta pertengkaran, bukannya keharmonisan yang tercipta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, melainkan percekcokan yang  terjadi  antara  Pemohon  dengan  Termohon  sampai  pada  akhirnya  berpisah  tempat tinggal dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan  hidup  rukun  kembali  karena  kedua  belah  pihak  telah  hilang  rasa  cinta  dan  kasih sayang  serta  kedamaian  sebagai  unsur  yang  fundamental  dalam  sebuah  bahtera  rumah tangga yang bahagia.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas  dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu kepada Termohon serta hubungan suami istri  ( qabla  dukhul ),  maka  petitum  permohonan  Pemohon  mengenai  izin  talak  tersebut memenuhi  Pasal  119  ayat  (2)  huruf  a  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karena  itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
27 Nurul Mahmudah, Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat , h. 114.
Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-Dukhul Pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II
Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, Istiqamah
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Dasar pertimbangan sosiologis pada putusan ini telah menggambarkan asas kemanfaatan karena telah sesuai dengan kriteria kemanfaatan, yakni telah memberikan kebahagiaan dan kepuasan bagi pihak yang berperkara, telah menyelesaikan konflik antara para pihak, dan diperolehnya  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Dalam  pertimbangan  putusan  ini,  unsur kemanfaatan dapat dilihat dari keinginan masing-masing pihak yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan  perkawinan  dikarenakan  seringnya  terjadi  perselisihan,  bahkan Pemohon  dan  Termohon  sudah  berpisah  tempat  tinggal  sehingga  tidak  ada  lagi komunikasi diantara mereka, dan mengakibatkan ikatan perkawinan mereka sangat sulit untuk  dipertahankan,  oleh karenanya penyelesaian yang dianggap tepat  dan adil adalah perceraian. Adapun mengenai hak dan kewajiban yang diperoleh bagi para pihak, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini yaitu dengan membebankan kepada Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara,  yang  mana  pembebanan  biaya  tersebut merupakan kewajiban Pemohon. Dalam hukum acara perdata, setiap yang berperkara akan dikenakan pembebanan biaya perkara. 28
Berdasarkan dasar-dasar pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkara cerai  dengan  putusan  nomor  306/Pdt.G/2019/PA.Sj  telah  memenuhi  aspek  filosofis, yuridis  dan  sosiologis  yang  menggambarkan  asas  keadilan,  kepastian  hukum  dan kemanfaatan dalam putusan.
Selain  itu,  dalam  perkara  ini  hakim  lebih  mengedepankan  kemaslahatan  dimana  hakim memilih pertimbangan untuk kebaikan dan mencegah kemudharatan antara kedua belah pihak yaitu pemohon dan termohon. Hal tersebut sudah sesuai dengan kaidah fikih. Akan
28 Nur  Alfadhilah  Ruslan  dan  Abd.  Halim  Talli,  “Efektivitas  Beracara  Secara  Elektronik  Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare”, Qadauna 2, no. 3 (September, 2021): 461.
Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-Dukhul Pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II
Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, Istiqamah
tetapi walaupun perceraian merupakan jalan terbaik dalam putusan majelis hakim dalam kasus  permohonan  cerai  talak  tersebut,  perlu  diketahui  bahwa  perceraian  tersebut mempengaruhi  kondisi  seorang  wanita  yang  diceraikan,  apalagi  perceraiannya  terjadi secara qabla al-dukhul dan diakibatkan karena perkawinan paksa. Meskipun sebenarnya hukum perkawinan dan KHI sudah mengatur untuk mempersulit adanya perceraian, akan tetapi  demi  kemaslahatan  bagi  para  pihak  maka  pada  akhirnya  aturan  tersebut dikesampingkan.

## D. Penutup
Kasus  perceraian  karena  kawin  paksa  di  Pengadilan  Agama  Sinjai  disebabkan  oleh beberapa  faktor  yaitu  faktor  ketidakrelaan  menikah  dan  faktor  perselingkuhan.  Adapun mekanisme  persidangan  perceraian qabla  al-dukhul karena  kawin  paksa  di  Pengadilan Agama Sinjai Kelas II sama dengan mekanisme persidangan perceraian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 39-41 UU RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 14-36  PP  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  UU  Perkawinan  dan  dalam  Pasal 129-148 KHI. Akibat hukum yang ditimbulkan akibat putusan hakim terhadap perceraian qabla  al-dukhul yaitu  tidak  ada  masa  iddah  bagi  istri  sehingga  tidak  berhak  juga  atas nafkah iddah ,  istri  juga  tidak  berhak  atas  mut’ah,  nafkah  maupun  warisan  dari  suami, namun jika suami secara sukarela mau memberikan maka tidak dilarang. Mengenai mahar dari suami yaitu apabila suami telah melunasi mahar pada saat perkawinan berlangsung maka  mahar  tersebut  adalah  sepenuhnya  milik  istri.  Akan  tetapi,  jika  suami  belum melunasi atau masih ditangguhkan maka menurut Pasal 35 ayat 1 KHI, pihak suami wajib membayar  setengah  mahar  yang  telah  ditentukan  dalam  akad  nikah.  Namun  dalam putusan nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Sj tidak memiliki konsekuensi hukum akibat putusnya perkawinan, dikarenakan beberapa hal, yaitu pihak suami tidak menuntut dan pernikahan baru berjalan selama 7 hari, serta pihak istri meninggalkan suami dan tidak ingin kembali lagi. Mengenai putusan Nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Sj, hakim Pengadilan Agama Sinjai telah mengambil dasar-dasar pertimbangan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis yang sesuai  dengan  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum.  Selain  itu,  dalam  putusan tersebut hakim Pengadilan Agama Sinjai juga lebih mengutamakan kemaslahatan untuk
Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-Dukhul Pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II
Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, Istiqamah
menghindari adanya kemudharatan sesuai dengan kaidah fikih.
Dengan banyaknya perceraian qabla al-dukhul karena kawin paksa terjadi di lingkungan masyarakat, seharusnya menjadi sebuah pembelajaran baik bagi orang tua maupun pihak keluarga  yang  lain.  Mulai  dengan  memperhatikan  persetujuan  anak  sebelum menikahkannya,  tidak  memaksakan  kehendak,  dan  membiarkan  anaknya  memilih pasangannya sendiri agar mereka dapat menjalin rumah tangga yang kekal dan dipenuhi rasa bahagia, cinta dan kasih  sayang.    Selain itu,  Pengadilan agama merupakan sebuah lembaga yang memberikan putusan mengenai perkawinan diantaranya adalah perceraian. Maka  dapat  diharapkan  kepada  hakim  pengadilan  agama  untuk  menggali  lebih  dalam untuk memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, agar pihak yang berperkara tidak merasa dirugikan. Serta diharapkan untuk membuat peraturan perundang-undangan secara  khusus  dan  rinci  mengenai  perceraian qabla  al-dukhul terutama  peraturan mengenai mut’ah bagi istri yang diceraikan secara qabla al-dukhul , karena hal tersebut untuk penghibur bagi mantan istri.

## Daftar Pustaka
Buku
Kementerian  Agama  RI. Al-Qur’an  dan  Terjemahnya .  Bandung:  CV  Penerbit  Diponegoro,
2014.
Ridwan, Muhammad Saleh. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional . Makassar: Alauddin University Press, 2014.

## Jurnal
Adonara,  Firman  Floranta.  “Prinsip  Kebebasan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara  sebagai Amanat Konstitusi”. Jurnal Konstitusi 12, no. 2 (April 2015): 220.
Alwiah dan Lomba Sultan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang kawin Hamil Karena Siri’ (studi kasus di KUA kec. Pallangga, Kab. Gowa)”. Qadauna 2, no. 2 (April 2021): 414.
Asmawi, Nur Ilma dan Muammar Muhammad Bakry. “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi”. Mazahibuna 2, no. 2 (Desember 2020): 212-213.
Asni. “Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam”.
Jurnal Al-‘Adl 8, no. 2 (Juli 2015): 32.
Fatta, Abdul dan Zulfahmi Alwi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar)”. Qadauna 2, no. 1 (Januari 2021): 7.
Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-Dukhul Pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II
Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, Istiqamah
Hasan, Hamzah. “Pernikahan di Bawah Umur (Analisis  tentang Konsekuensi Pemidanaan)”. al-daulah 6, no. 1 (Juni 2017): 92.
Hidayat,  Kurniawan  dan  Lalu  Hadi  Adha.  “Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Nomor: 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel  Tentang  Pembatalan  Perkawinan  Karena  Kawin  Paksa”. Jurnal Private Law 1, no. 3 (Oktober 2021): 284.
Istiqamah.  "Tinjauan  Yuridis  Pembagian  Harta  Warisan  Pasangan  Suami  Istri  Yang  Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPerdata)." Jurisprudentie 4, no. 1 (2017): 54-67.
Mahfudin,  Agus  dan  Siti  Musyarrofah.  “Dampak  Kawin  Paksa  Terhadap  Keharmonisan Keluarga”. Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2019): 77.
Mahmudah, Nurul. “Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat”.
Nizham: Jurnal Studi Keislaman 7, no. 1 (Juli 2019): 111.
Marfuah,  Nurul  Ainun  dan  Erlina.  “Legal  Reasoning  Hakim  Dalam  Menentukan  Besaran Bagian  Harta  Bersama  Dalam  Perkara  Perceraian  (Studi  Putusan  Nomor 139/Pdt.G/2017/PA. Takalar 1B)”. Qadauna 2, no. 1 (Januari 2021): 5.
Ridwan,  Muh.  dan  Hamzah  Hasan.  “Perkawinan  Sekufu  Wanita  Syarifah  dengan  Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar”. Shautuna 2, no. 1 (Januari 2021):177.
Ruslan, Nur Alfadhilah dan Abd. Halim Talli. “Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama  Parepare”. Qadauna 2,  no.  3 (September 2021): 461.
Sabran,  Ahmad  dan  Muh.  Amiruddin.  “Upaya  Perdamaian  dalam  Perkara  Perceraian  Non Muslim di Pengadilan Negeri”. Alauddin Law Develompent (ALDEV) 2, no. 2 (Agustus 2020): 143.
Supardin,  Kurniati.  “Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Pemberian  Izin  Perkawinan  Poligami Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)”. Al-Qadau 8, no. 1 (Juni 2021): 107.
Talli,  Abdul  Halim.  “Integritas  dan  Sikap  Aktif-Argumentatif  Hakim  dalam  Pemeriksaan Perkara”. Al-Daulah 3, no. 1 (Juni 2014): 4.

## Peraturan Perundang-undangan
Kompilasi Hukum Islam.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  RI  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  RI  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-Dukhul Pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II
Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, Istiqamah
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.