## KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN KONSISTENSI TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN

## Deasy Arieffiani

## Abstrak
Kebijakan  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  pemanfaatan  lahan  dan  perwujudan pembangunan  pemukiman  yang  baik,  maka  beberapa  keputusan  dalam pembangunan  rusun  dan  apartemen  memiliki  efektifitas  yang  melibatkan  pihak pelaku  dan  lingkungan.  Efektifitas  dari  kebijakan  pemerintah  dalam  membangn rusun  dan  apartemen  ini  terwujud  karena  memenuhi  kebijakan  yang  melibatkan publik  dalam  segala  tahap,  realistic,  transparan,  jelas  tolak  ukurnya,  jelas  target atau sasarannya, jelas dasar hukumnya, dan kebijakan  yang tidak tumpang tindih. Perencanaan  embangunan  ini  sebagai  perwujudan  keputusan  pemerintah  yang tertuang  dalam  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  46  Tahun  2013  Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2014.
Kata kunci: Efektifitas, Kebijakan Publik, Pembangunan Rusun dan Apartemen
Jumlah  penduduk  di  Indonesia  semakin  meningkat  setiap  tahunnya,  oleh karena  itu  Pemerintah  dipandang  sangat  penting  untuk  membuat  aturan  yang  tegas dalam  mengatur  dan  menjamin  kesejahteraan  rakyat.  Sebagai  kota  terpadat  kedua setelah  ibukota  Jakarta,  kota  Surabaya  merupakan  salah  satu  kota  yang  memiliki jumlah  penduduk  yang  cukup  besar.  Adapun  berbagai  kebijakan  Pemerintah  kota Surabaya  telah  dibuat  dan  diharapkan  terlaksana  dengan  baik.  Kebijakan  tersebut meliputi  model  kelembagaan,  kelompok,  elit,  rasional,  incremental,  dan  sistem. Model  kebijakan  ini  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  kesejahteraan masyarakat kota. Setiap peraturan ditetapkan dengan memiliki tujuan yang pasti dan dipandang  memiliki  faktor  kemanfaatan  bagi  seluruh  aspek  kehidupan.  Dengan demikian  definisi  dari  kebijakan  publik  dapat  didefinisikan  sebagai  aturan  yang ditetapkan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat tertuang dalam  peraturan  perundang-undangan  atau  dalam  policy  statement  yang  berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang  segera  ditindaklanjuti  dengan  program-program  dan  tindakan  pemerintah (Edwards & Sharkansky, 2008).
Dalam  mengatur  sebuah  Negara  sebagai  lingkup  yang  luas  diperlukan pengaturan  sistem  pemerintahan  setiap  kota  yang  ada  di  suatu  Negara.  Negara
Indonesia  tidak  dapat  berdiri  sendiri  tanpa  adanya  pembangunan  yang  sukses  dari setiap  kota  di  tiap  pulau  dari  sabang  sampai  merauke.  Hal  yang  tidak  dapat dilepaskan  adalah  permasalahan-permasalahan  yang  ada  di  setiap  kota  yang memiliki ciri khas masing-masing, sebagai contoh masalah pengaturan pembuangan sampah kota A berbeda dengan kota B. Hal tersebut adalah salah satu masalah yang kecil  dan  masih  terdapat  berbagai  macam  permasalahan  yang  dihadapi  oleh pemerintah  kota,  salah  satu  masalah  pembangunan  yang  sedang  dibicarakan  oleh berbagai  kalangan  adalah  terkait  dengan  masalah  kepadatan  penduduk  dan perumahan. Sebagai kebutuhan primer setiap insan manusia, pemerintah wajib untuk mengatur  masyarakatnya  dan  memberikan  solusi  dari  masalah  pertambahan penduduk dan perpindahan penduduk daerah ke kota.
Untuk memberikan solusi dari masalah mobilitas penduduk, maka beberapa tahun  ini  telah  dibangun  banyak  rusun  dan  apartemen  dengan  harga  yang  cukup terjangkau  sehingga  tidak  hanya  masyarakat  kaya  raya  yang  dapat  memiliki apartemen  tetapi  juga  masyarakat  ekonomi  menengah  juga  dapat  membeli apartemen sebagai pengganti kepemilikan rumah karena dipandang rumah memiliki harga  yang  sangat  mahal.  Kebijakan  pemerintah  dalam  memberikan  perijinan pembangunan  rusun  dan  apartemen  merupakan  wujud  dari  solusi  untuk  mengatasi masalah  penduduk  yang  semakin  meningkat.  Oleh  karena  lahan  tanah  di  Surabaya semakin  menyempit,  sehingga  rusun  dan  apartemen  dapat  mengurangi  pemakaian lahan.  Adapun  terdapat  keterkaitan  yang  erat  antara  pertambahan  masyarakat  yang berkeluarga atau berstatus menikah dengan tuntutan kepemilikan tempat tinggal. Hal ini  dalah  proses  kehidupan  dimana  masyarakat  telah  berkembang  baik  dari  segi pendidikan,  ekonomi  dan  spiritual.  Kemajuan  ini  menuntut  pemerintah  untuk menyediakan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih baik.
Pembangunan  rusun  dan  apartemen  juga  menjawab  permasalahan perpindahan penduduk daerah ke kota. Beberapa tujuan perpindahan penduduk dari desa  ke  kota  antara  lain  lulusan  SMA  melanjutkan  kuliah  di  Universitas,  seorang pegawai mutasi kerja ke kota, pernikahan, dan perdagangan, penyebaran agama, dan pencarian nafkah yang lebih baik. Seorang karyawan swasta yang telah berpindah ke kota  untuk  tujuan  tugas  pekerjaan,  maka  membutuhkan  tempat  tinggal.  Seorang
pimpinan  perusahaan  berpindah  ke  Surabaya  untuk  tujuan  perluasan  marketing produk  dagangannya.  Motif  dan  tujuan  inilah  yang  mendorong  masyarakat menempati  kota  Surabaya.  Sebagai  tambahan,  pemerintah  memprediksikan  bahwa lahan tanah di kota Surabaya dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun kedepan akan menyempit  karena  dalam  kurun  waktu  10  tahun  ini  terdapat  pembangunan perumahan yang cukup besar baik di Surabaya pusat, utara, selatan, barat dan timur. Hampir di setiap tempat akan diprediksi sulit menemukan lahan tanah. Berdasarkan definisi  –definisi  kebijakan  publik  yang  dipaparkan  di  atas,  maka  kebijakan  publik memiliki  konsep-konsep  sebagai  berikut  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Taufik, 2002:
(1). Kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik/pelaksanaannya.
(2). Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
(3). Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
Dari  poin  -  poin  di  atas  maka  kita  bisa  menarik  benang  merah  dari  definisi kebijakan  publik  dalam  Lampiran  1  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor  PER/04/M.PAN/4/2007  tentang  Pedoman  Umum  Formulasi, Implementasi,  Evaluasi  Kinerja,  dan  Revisi  Kebijakan  Publik  di  Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini, kebijakan 16 publik  adalah  keputusan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  atau  lembaga  pemerintahan untuk  mengatasi  permasalahan  tertentu,  untuk  melakukan  kegiatan  tertentu  atau untuk  mencapai  tujuan  tertentu  yang  berkenaan  dengan  kepentingan  dan  manfaat orang  banyak.  Dalam  Peraturan  Menteri  tersebut,  kebijakan  publik  mempunyai  2 (dua)  bentuk  yaitu  peraturan  yang  terkodifikasi  secara  formal  dan  legal,  dan pernyataan  pejabat  publik  di  depan  publik.  Menurut  Subarsono  (2005:3)  kebijakan publik  dapat  berupa  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Pemerintah Provinsi,  Peraturan  Pemerintah  Kota/Kabupaten,  dan  Keputusan  Walikota/Bupati. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  ini,  pernyataan  pejabat  publik  juga  merupakan bagian kebijakan publik. Hal ini dapat dipahami karena pejabat publik adalah salah satu aktor kebijakan yang turut berperan dalam implementasi kebijakan itu sendiri.
Kebijakan  pemerintah  dalam  melaksanankan  pembangunan  Apartemen memiliki tujuan dan nilai-nilai positif. Pembangunan ini bukan semata untuk tujuan keuntungan  perusahaan  swasta  ataupun  badan  usaha  properti,  melainkan  perijinan dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat luas, yaitu:
(1). Pemanfaatan lahan dengan bijak
(2). Mewadahi masyarakat dengan kehidupan yang lebih ekonomis dan terjangkau
(3). Proses kepemilikan tempat tinggal yang lebih mudah.
(4). Mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain yang lebih cepat.
(5). Pemerataan hak kepemilikan tempat tinggal.
Di  berbagai  tempat  belahan  dunia,  baik  Negara  berkembang  maupun  maju seperti  Jepang,  Singapura,  dan  Taiwan  telah  memusatkan  pembangunan  tempat tinggal  yaitu  Apartemen,  selain  dinilai  bahwa  Negara-negara  tersebut  memiliki lahan/  daratan  yang  tidak  cukup  luas,  tetapi  dengan  adanya  dorongan  kemajuan teknologi  maka  telah  banyak  dibangun  Apartemen.  Pemusatan  pembangunan Apartemen  di  Negara  tersebut  merupakan  hasil  dari  kebijakan  pemerintah  Negara yang terkait. Dengan demikian definisi dari kebijakan publik dapat berarti keputusan yang  bijak  yang  dirumuskan  melalui  pemikiran  dan  pertimbangan  yang  matang sehingga  tercipta  tindakan  yang  bijak  dan  memperhatikan  lingkungan.  Menurut Thomas  R.  Dye  dalam  Dunn  (2000:  110)  terdapat  tiga  elemen  kebijakan  yang membentuk  sistem  kebijakan.  Dye  menggambarkan  ketiga  elemen  kebijakan tersebut  sebagai  kebijakan  publik/public  policy,  pelaku  kebijakan/  policy stakeholders, dan lingkungan kebijakan/policy environment.

## Gambar 1. Tiga Elemen Sistem Kebijakan
Pelaku
Lingkunga n Kebijaka n
Gambar  diatas  menyimpulkan  bahwa  masyarakat  sebagai  pelaku  memiliki hubungan yang saling berpengaruh dengan lingkungan dan pembentukan kebijakan. Ketika  masayarakat  melakukan  suatu  tindakan  terhadap  lingkungan  baik  yang berakibat positif maupun negatif, maka kebijakan pengaturan dan pengendalian akan terbentuk.  Sebagai  contoh  adalah  kebijakan  pemerintah  untuk  melarang  dengan keras  pembakaran  hutan  dan  penebangan  hutan  di  Kalimantan  demi  perlindungan manusia  dan  penyediaan  oksigen  bagi  makhluk  hidup.  Demikian  juga  dengan lingkungan  memberikan  suatu  akibat  buruk  bagi  pelaku,  maka  kebijakan perlindungan  akan  ditetapkan.  Sebagai  contoh  yaitu  perlindungan  terhadap  korban bencana  gunung  meletus.  Tiga  elemen  sistem  kebijakan  tidak  dapat  dipisahkan karena saling terkait. Kebijakan pemerintah terlahir dari pelaku dan lingkungan dan pemerintah  memperhatikan  kesejahteraan  pelaku  yaitu  masyarakat  dan  lingkungan hidup untuk membentuk suatu kebijakan.
Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua, Surabaya terbagi menjadi sejumlah area/kawasan strategis antara lain:
1. Perumahan vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium (mewah).
2. Perumahan real estate yang tersebar di kawasan barat, timur dan selatan kota.
3. Perumahan kampung yang terkonsentrasi di area pusat kota.
4. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan  yang terkonsentrasi di kawasan pusat kota dan sebagian di
area perumahan yang berkembang di kawasan barat dan timur kota.
5.  Area  untuk  kegiatan  industri  dan  pergudangan  terkonsentrasi  di  kawasan  pesisir utara dan kawasan
selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo. 6. Wilayah pesisir yang dimanfaatkan untuk perumahan pesisir (kampung nelayan), tambak garam dan ikan, pergudangan militer, industri kapal, pelabuhan, wisata serta jalan  yang  menghubungkan  Kota  Surabaya  dan  Pulau  Madura  (Jembatan Suramadu).
7.  Ruang  laut  Surabaya  selain  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  pelayaran  baik interinsulair maupun
internasional,  juga  dikembangkan  untuk  kegiatan  penangkapan  ikan  tradisional dan wisata  pantai di Kenjeran dan sekitarnya.
Sebagaimana  yang tertuang diatas bahwa pembangunan kota Surabaya juga mengembangkan  bidang  perumahan,  seperti  rumah  susun,  apartemen,  dan kondominium,  maka  penelitian  memusatkan  analisis  pada  efektifitas  kebijakan pemerintah  dalam  mengatur  pembangunan  rusun  dan  apartemen  sebagai  solusi pertambahan  penduduk  di  kota  Surabaya.  Pembangunan  ini  diharapkan  memiliki proses  kebijakan  public  yaitu  penyusunan  agenda,  formulasi  kebijakan,  adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dam penilaian kebijakan (Dunn, W, 2003).
Jumlah  penduduk  Kota  Surabaya  sampai  dengan  tahun  2012  adalah sebanyak  3.125.576.  jiwa.  Jumlah  penduduk  terbanyak  berada  di  Kecamatan Tambaksari  yaitu  242.735  jiwa.  Sedangkan  jumlah  penduduk  yang  paling  sedikit terdapat  di  Kecamatan  Bulak,  yaitu  41.742  jiwa.  Komposisi  penduduk  kota Surabaya  pada  tahun  2012  berdasarkan  jenis  kelamin  meliputi  1.566.072  jiwa penduduk laki-laki (50,105%) dan 1.559.504 jiwa penduduk perempuan (49,895%) sebagaimana yang disajikan pada tabel 1.

## Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012
No Kecamatan Jenis kelamin Jumlah (Jiwa) Laki-laki Perempuan 1 Karang Pilang 38.924 38.298 77.222 2 Wonocolo 42.436 42.381 84.817 3 Rungkut 54.048 53.906 107.954 4 Wonokromo 96.122 96.131 192.253 5 Tegalsari 57.942 58.322 116.264 6 Sawahan 114.826 115.268 230.094 7 Genteng 33.784 34.588 68.372 8 Gubeng 76.230 77.924 154.154 9 Sukolilo 55.700 55.568 111.268 10 Tambak Sari 121.252 121.483 242.735 11 Simokerto 53.190 53.569 106.759 12 Pabean  Cantian 46.556 46.056 92.612 13 Bubutan 57.695 57.564 115.259 14 Tandes 48.843 48.678 97.521 15 Krembangan 65.183 64.420 129.603 16 Semampir 103.414 102.025 205.439 17 Kenjeran 76.722 75.189 151.911
18 Lakar Santri 28.083 27.623 55.706 19 Benowo 27.586 27.324 54.910 20 Wiyung 34.670 34.123 68.793 21 Dukuh Pakis 31.723 31.443 63.166 22 Gayungan 24.630 24.456 49.086 23 Jambangan 25.095 24.545 49.640 24 Tenggilis Mejoyo 28.709 28.717 57.426 25 Gunung Anyar 26.880 26.712 53.592 26 Mulyorejo 43.820 44.303 88.123 27 Sukomanunggal 52.880 52.549 105.429 28 Asemrowo 23.445 22.177 45.622 29 Bulak 20.981 20.761 41.742 30 Pakal 24.577 23.781 48.358 31 Sambi Kerep 30.126 29.620 59.746 Jumlah 1.566.072 1.559.504 3.125.576
S umber: Data Diolah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2013,
Berdasarkan  data  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Surabaya,  komposisi  penduduk  Kota  Surabaya  pada  tahun  2012  berdasarkan kelompok  usia  dapat  dijelaskan  bahwa  proporsi  terbanyak  adalah  pada  kelompok usia 15 sampai dengan 64 tahun (2.250.805 jiwa) selanjutnya kelompok usia kurang dari  15  tahun  (684.385  jiwa)  dan  kelompok  usia  diatas  64  tahun  (190.386  jiwa. Komposisi  penduduk  kota  Surabaya  pada  tahun  2012  berdasarkan  jenis  pekerjaan dapat  dijelaskan  bahwa  penduduk  kota  Surabaya  pada  umumnya  bekerja  sebagai karyawan  swasta  yaitu  sebanyak  880.945  jiwa.  Komposisi  penduduk  berdasarkan tingkat  pendidikan  dapat  dijelaskan  bahwa  tingkat  pendidikan  terbesar  penduduk kota  Surabaya  adalah  SMA/sederajat  sebanyak  947.216  jiwa,  kemudian  Sekolah Dasar  (SD)/sederajat  sebanyak  620.394  jiwa  dan lulus  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP) sebanyak 428.521 jiwa.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  penduduk  usia  15  sampai  64 tahun merupakan individu-individu yang aktif berkarya, baik di usia tertentu mereka belajar, bekerja, dan berwirausaha. Usia tersebut merupakan usia yang aktif bekerja dan  mempunyai  target  kehidupan,  seperti  karir,  menikah,  dan  kepemilikan  tempat tinggal.  Oleh  karena  di  usia  tersebut  jumlah  penduduknya  terhitung  cukup  besar, maka tuntutan untuk memiliki tempat tinggal sangat banyak  yang dipengaruhi oleh tuntutan hidup. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah kota Surabaya memberikan kebijakan  publik  dimana  pembangunan  perumahan  sangat  dicari  oleh  individu  di masa usia tersebut.  Salah satu  kawasan  yang sedang berkembang di  kota Surabaya
adalah Surabaya timur dimana terdapat berbagai institusi, Universitas, Sekolah, dan perusahaan  yang  berdiri  di  area  ini.  Beberapa  rusun  dan  apartemen  telah  dibangun untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal.
Efektifitas  kebijakan  publik  dapat  diukur  dari  berapa  besar  kebijakan tersebut  dapat  diaplikasikan  dan  memberi  jalan  keluar  terhadap  berbagai  masalah publik  yang  sedang  terjadi  saat  ini.  Hal  ini  berarti  bahwa  pelayanan  publik  adalah kegiatan tindak lanjut  dari penerapan kebijakan  yang langsung bersentuhan dengan masalah  dan  kepentingan  masyarakat  (Rusli,  2013).  Untuk  mencapai  efektifitas suatu  kebijakan  publik,  maka  pemerintah  perlu  mewujudkan  kebijakan  yang  baik dan benar atau yang melayani masyarakat. Kebijakan tersebut perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

## 1. Melibatkan publik dalam segala tahap
Pelibatan  publik  dalam  kebijakan  public  dalam  segala  tahap  (perencanaan, implementasi, dan evaluasi) dibutuhkan agar kebijakan tersebut benar -benar sesuai dengan kebutuhan publik. Seringkali hanya pada perencanaan saja publik dilibatkan. Hasilnya  memang  kebijakan  tersebut  ditujukan  untuk  publik  tetapi  karena  dalam implemntasi  dan  evaluasi  publik  tidak  dilibatkan  maka  bisa  saja  implementasinya tidak sesuai atau kalau sesuaipun tidak diikuti oleh partisipasi publik yang memadai. Dalam  evaluasipun  publik  perlu  dilibatkan  supaya  bisa  memberi  masukan  pada kebijakan  berikutnya  agar  lebih  sempurna.  Undang-undang  tentang  Pemerintah Daerah  memberikan  peluang  bagi  partisipasi  publik  dalam  kebijakan  publik  yaitu mimungkinkannya  dibentuk  forum  pemangku  kepentingan  (stakeholders)  kota  atau kabupaten  yang  anggota  -  anggotanya  terdiri  dari  berbagai  pihak  dan  unsur masyarakat.  Meskipun  ada  forum  seperti  itu,  partisipasi  langsung  masyarakat misalnya lewat kotak pengaduan seharusnya juga dibuka.
2. Realistik
Kebijakan  publik  yang  baik  juga  harus  realistik.  Realistik  dalam  arti kebijakan tersebut harus benar -benar bisa diterapkan dan dengan mempertimbangkan  kemampuan  dari  pihak  pemerintah  baik  dalam  hal  organisasi, personalia, maupun keuangan.

## 3. Transparan
Transparansi  kebijakan  yang  dimaksud  adalah  publik  harus  bisa  mengakses informasi  yang  terkait  dengan  kebijakan.  Hal  krusial  dalam  kebijakan  publik  yang menuntut transparansi adalah masalah keuangan. Dalam ketentuan undang – undang sekarang  ini  sudah  diharuskan  APBD  baik  propinsi  maupun  kota  dan  kabupaten untuk  memakai  format  yang  transparan  dan  dapat  di  pertanggungjawabkan  antara lain  karena  jelas  tujuan  penggunaannya,  jelas  dasar  perhitungannya  dan  jelas  tolok ukur dampak dari alokasi anggaran tersebut.

## 4. Jelas Tolok Ukur Keberhasilannya
Kebijakan  yang  baik  juga  harus  jelas  tolok  ukur  keberhasilannya.  Hal  ini berguna untuk digunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan evaluasi
5. Jelas Target atau Sasarannya
Kebijakan  yang  baik  juga  harus  tepat  sasarannya.  Misalnya  kebijakan pengentasan  kemiskinan  harus  jelas  kriteria  siapa  yang  dimaksud  sebagai  orang miskin  itu. Jangan  sampai  karena  definisi  operasional  target  yang  tidak  jelas  maka kebijakan yang dilaksanakan menjadi tidak tepat sasaran atau targetnya.

## 6. Jelas Dasar Hukumnya
Kebijakan  publik  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  juga  harus  jelas  dasar hukumnya  karena  kebijakan  tersebut  tidak  dilaksanakan  di  ruang  hampa  udara. Memilih  landasan  hukum  yang  tepat  untuk  suatu  kebijakan  memang  bukan  hal mudah.  Contoh  kasus  dari  tidak  berjalannya  pilihan  dasar  hukum  yang  tepat  ini adalah  berbagai  peraturan  daerah  (Perda)  yang  bermasalah  akhir-akhir  ini  .  Perda- perda  tersebut  bermasalah  karena:  tidak  jelas  peraturan  diatasnya  yang  menjadi payung,  tidak  ada  peraturan  di  atasnya  yang  memayungi,  bertentangan  dengan perturan di atasnya, dan lain-lain.

## 7. Antar Kebijakan Tidak Tumpang Tindih dan Bertentangan
Seringkali  terjadi  dalam  praktek  kebijakan  terjadi  tumpang  tindih  antar kebijakan  dan  juga  terjadi  pertentangan  antar  kebijakan  publik.  Tumpang  tindih maksudnya  adalah  apa  yang  sudah  dijangkau  oleh  suatu  kebijakan  diatur  lagi  oleh kebijakan  lain.  Misalnya  saja  kasus  pembinaan  pengusaha  kecil.  Hampir  semua dinas  dan  lembaga  mempunyai  program  pembinaan  untuk  pengusaha  kecil. Akibatnya  ada  pengusaha  kecil  yang  berkali-kali  harus  ikut  pembinaan  yang dilaksanakan  oleh  berbagai  lembaga  dengan  materi  yang  sama.  Sedangkan  contoh kebijakan  yang bertentangan satu sama lain misalnya dulu pernah terjadi  kebijakan umum  APBD  yang  nantinya  akan  menjadi  dasar  APBD  di  peraturan  yang  satu cukup ditetapkan dengan Surat Keputusan bupati atau walikota , tetapi di peraturan yang lain harus dengan Peraturan Daerah (berarti harus disetujui oleh DPRD).

## Metodologi
Data: Adapun  pengambilan  data  berupa  observasi  dan  analisis  kebijakan  dari Pemerintah  kota  Surabaya  digunakan  sebagai  bahan  untuk  meneliti  sejauh  mana efektifitas  kebijakan  Pemerintah  menyusun  keputusan  sebagai  suatu  kebijakan publik  yang  memperhatikan  lingkungan  dan  pelaku.  Data  yang  diambil  dari pembangunan rusun dan apartemen yang ada di Surabaya Timur.
Prosedur : Sistem yang digunakan untuk mengukur efektifitas kebijakan Pemerintah terkait  dengan  pembangunan  rusunawa  dan  apartemen  di  wilayah  Surabaya  Timur yaitu:
(1). Melibatkan publik dalam segala tahap
(2). Realistik
(3). Transparan
(4). Jelas Tolok Ukur Keberhasilannya
(5). Jelas Target atau Sasarannya
(6). Jelas Dasar Hukumnya
(7). Antar Kebijakan Tidak Tumpang Tindih dan Bertentangan
Tujuh  tolak  ukur  diatas  menjadi  sistem  pengukuran  efektifitas  kebijakan Pemerintah  kota  Surabaya  dalam  menagani  masalah  pengaturan  tempat  tinggal warga, sehingga terdapat kebijakan yang baik dan benar.

## Hasil
Konsepsi pengembangan kualitas lingkungan permukiman perkotaan di Kota Surabaya  bertujuan  untuk  melakukan  penataan  perumahan  dan  pemukiman  di perkotaan  dan  mengurangi  kekumuhan  di  kawasan  berpenduduk  padat.  Program perumahan  dan  permukiman  diarahkan  untuk  mengatasi  permasalahan  Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  agar  mendapat  manfaat  rumah  layak  huni. Pembangunan  di  bidang  perumahan  dan  permukiman  tidak  hanya  membangun perumahan  atau  permukiman  baru,  akan  tetapi  juga  menjaga  kualitas  sarana prasarana  permukiman  itu  menjadi  lebih  baik,  lebih  sehat  dan  tidak  kumuh. Penanganan permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan  secara  multisektoral  melalui  upaya  pembenahan  fisik  dan  lingkungan serta  pemberdayaan  masyarakat.  Pengembangan  hunian  diarahkan  secara  vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  dan  Pematusan  Kota  Surabaya,  luasan  kawasan  kumuh  di  Kota  Surabaya mencapai  329,1  Ha  atau  1,01%  dari  luas  wilayah  kota.  Pemerintah  Kota  Surabaya juga  mengupayakan  penyediaan  lahan  bagi  terbangunnya  rumah  sederhana  layak huni  yang  memiliki  konsep  pembangunan  vertical  dengan  dukungan  dana  dari Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Provinsi  yang  diperuntukkan  bagi  MBR  di Kota  Surabaya  agar  bisa  mendapatkan  manfaat  rumah  layak  huni.  Sampai  dengan tahun 2012, di Kota Surabaya terdapat 11 lokasi Rumah Susun (Rusun) yang terdiri dari  70  blok  rusun  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya,  yaitu  Rusun Dupak Bangunrejo, Rusun Sombo, Rusun Urip Sumoharjo, Rusun Penjaringan Sari I, II dan III, Rusun Wonorejo I dan II, Rusun arugunung, Rusun Tanah Merah I dan II,  Rusun  Randu,  Rusun  Jambangan,  Rusun  Pesapen  dan  Rusun  Grudo.  Selain mengupayakan  konsep  pembangunan  rumah  sederhana  layak  huni  vertikal, Pemerintah  Kota  Surabaya  mengupayakan  pembangunan,  perbaikan  dan pemeliharaan  sarana  prasarana  di  lingkungan  permukiman  kumuh/tidak  layak  huni melalui kegiatan rutin antara lain pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana permukiman,  peningkatan  pemanfaatan  dan  pengelolaan  rumah  susun  sederhana sewa  serta  pemeliharaan  dan  pengadaan  sarana  dan  prasarana  makam.  Selain  itu, pembangunan  apartemen  di  berbagai  wilayah  kota  Surabaya  telah  memberikan
dampak  positif  bagi  penambahan  devisa  Negara  karena  pelaksanaan  bisnis  atau perdagangan  dapat  diwujudkan.  Beberapa  contoh  apartemen  yang  memiliki  tujuan kelayakan  tempat  tinggal  dan  bisnis  center  yaitu  Gunawangsa,  Bale  Hinggil,  dan Puncak Kertajaya
Surabaya  merupakan  kota  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi. Beberapa perusahaan besar memiliki kantor pusat di dan di sekitar Surabaya. Karena perkembangan  ekonomi  yang  pesat  maka  kota  Surabaya  merupakan  lokasi  yang menarik  bagi  para  investor  yang  berasal  dari  Indonesia  bagian  timur  untuk melakukan  investasi  property.  Seperti  Jakarta,  siklus  properti  di  Surabaya  yang terpengaruh  selama  krisis  keuangan  Asia  tahun  1997  dan  krisis  keuangan  global pada  tahun  2008,  akan  tetapi  sejak  itu,  pasar  properti  di  wilayah  ini  telah mempertahankan tren pengembangan property yang optimis, terutama perkembangan  property  hunian  seperti  apartemen.  Untuk  melihat  trend pengembangan  apartemen  dapat  dilihat  pada  table  research  Collier  International Indonesia yang berada di bawah ini:

## Tabel 2 Research Collier
Tingginya  kebutuhan  akan  apartemen  di  pusat  kota  seperti  Surabaya,  juga disebabkan  karena  harga  tanah  yang  semakin  meningkat  dari  waktu  ke  waktu. Kondisi ini menunjukan harga tanah semakin tinggi. Landed house di Surabaya akan semakin  mahal.  Saat  ini  sulit  sekali  untuk  memperoleh  rumah  di  bawah  Rp  200 juta/unit.  Setidaknya  terdapat  15  apartemen  yang  ada  di  Surabaya.  Surabaya  Barat
paling diminati pengembang apartemen. Di kawasan itu terdapat antara lain berdiri The Via & The Vue di kawasan Ciputra World yang memiliki 400 unit apartemen. Kemudian dua menara milik PT Adhibaladika Agung di kawasan Bukit Darmo Golf dengan  The  Adiwangsa  sebanyak  372  unit.  Ada  juga  tiga  Menara  Metropolis sebanyak  800  unit  apartemen  di  Jl  Tenggilis  dan  Apartemen  Kosmopolis  dengan 180 unit dibangun PT Kreativitas Putra Mandiri. Sedangkan untuk perkembangannya, pada tahun 2014 dan 2015 terdapat 11 pembangunan apartemen baru di kota Surabaya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3 Pembangunan Apartemen di Surabaya
Berdasarkan data konsultan properti Colliers  International, pada tahun 2013 Surabaya  berhasil  mensuplai  lebih  dari  16  ribu  unit  apartemen.  Menurut  Associate Directors  Colliers  International  Ferry  Salanto,  yang  mendorong  peningkatan apartemen di  Surabaya adalah banyaknya jumlah kampus di  kota ini. Pertumbuhan apartemen  di  Surabaya  ini  didorong  oleh  jumlah  kampus  di  Surabaya,  terutama  di sebelah timur Surabaya, sehingga konsentrasi pembangunan apartemen ke depannya akan dipusatkan di Surabaya Timur.

## Pembahasan
Sesuai  dengan  hasil  pembahasan  data  analisis  maka  pembangunan  rusun  di berbagai  tempat  di  kota  Surabaya  merupakan  kebijakan  Pemerintah  yang  tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan  Daerah  (RKPD)  Kota  Surabaya  Tahun  2014.  Kebijakan  ini  telah memenuhi tujuh tolak ukur untuk menuju efektifitas Kebijakan Publik, yaitu: 1. Melibatkan publik dalam segala tahap
Dalam  penyusunan  keputusan  kebijakan,  pemerintah  telah  memperhatikan jumlah penduduk kota Surabaya yang semakin meningkat, terutama jumlah usia 15- 64  tahun  yang  mana  usia  tersebut  merupakan  usia  yang  produktif  bekerja  dan membutuhkan  kelayakan  tempat  tinggal,  sehingga  dengan  adanya  pembangunan rusun dan apartemen dipandang sebagai keputusan yang melibatkan segala tahap. 2. Realistik
Kebijakan  ini  dipandang  sebagai  keputusan  yang  realistik  karena  dari  segi organisasi  perusahaan  melihat  bahwa  pemanfaatan  lahan  tanah  untuk  rusun  dan apartemen sangat efisien.
3. Transparan
Transparansi  kebijakan  yang  dimaksud  adalah  publik  harus  bisa  mengakses informasi  yang  terkait  dengan  kebijakan.  Hal  krusial  dalam  kebijakan  publik  yang menuntut transparansi adalah masalah keuangan. Dalam ketentuan undang – undang sekarang  ini  sudah  diharuskan  APBD  baik  propinsi  maupun  kota  dan  kabupaten untuk  memakai  format  yang  transparan  dan  dapat  di  pertanggungjawabkan  antara lain  karena  jelas  tujuan  penggunaannya,  jelas  dasar  perhitungannya  dan  jelas  tolok ukur dampak dari alokasi anggaran tersebut.
4. Jelas Tolok Ukur Keberhasilannya
Pembangunan  rusun  dan  apartemen  telah  memberikan  dampk  positif  bagi masyarakat dan pemerintah. Terutama bagi masyarakat, pihak-pihak yang bertempat tinggal di rusun yaitu masyarakat ekonomi bawah, memandang bahwa hal ini sangat menguntungkan  karena  dari  segi  ekonomi  memberikan  solusi  tempat  tinggal  yang layak  dengan  harga  yang  terjangkau,  sedangkan  bagi  masyarakat  ekonomi menengah  keatas  memandang  bahwa  pembangunan  apartemen  sangat  memberikan keuntungan karena keterjangkauan menuju wilayah satu ke wilayah yang lain.

## 5. Jelas Target atau Sasarannya
Kebijakan  pemerintah  dalam  pembangunan  rusun  dan  apartemen  memiliki target  dalam  penataan  dan  pengaturan  masyarakat  yang  merata.  Pemerintah menargetkan  masyarakat  ekonomi  bawah  memiliki  tempat  tinggal  yang  layak  di Rumah Rusun sedangkan masyarakat ekonomi menengah keatas memiliki kelayakan tempat tinggal di apartemen.

## 6. Jelas Dasar Hukumnya
Pembangunan  apartemen  sebagai  salah  satu  contoh  yang  mana  pemerintah dengan  mudah  memberikan  legalitas  kepemilikan  apartemen  dengan  pengurusan IMB.
7. Antar Kebijakan Tidak Tumpang Tindih dan Bertentangan.
Kebijakan  pembangunan  rusun  telah  diatur  dan  dikelola  dengan  baik  oleh pemerintah  dengan  menggandeng  pihak  swasta  sebagai  pelaku  pembangunan, sedangkan
Kesimpulan.
Kota  Surabaya  memiliki  penduduk  yang  sangat  produktif.  Produktifitas masyarakat ini telah berperan aktif dalam penyusunan kebijakan pemerintahan Kota Surabaya.  Seperti  halnya  mengenai  masalah  pengaturan  lahan  dan  pemukiman, pemerintah merencanakan dan mengantisipasi melalui beberapa kebijakan sehingga jumlah penduduk yang semakin meningkat ini dapat diatur dan diberikan sarana dan prasarana  yang layak dan merata. Salah satu  masalah  yang dihadapi  adalah jumlah penduduk yang meningkat dengan tuntutan kepemilikan tempat tinggal  yang layak. Solusi  dari  permasalahan  tersebut,  maka  dibangun  rusun  dan  apartemen  di  Kota Surabaya  sebagai  salah  satu  wujud  kebijakan  pemerintah  sesuai  yang  dituangkan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2014. Kebijakan ini memiliki efektifitas  karena  memperhatikan  pihak-pihak  yang  terkait  seperti  pelaku  yaitu masyarakat  dan  lingkungan.  Pembangunan  ini  dipandang  sebagai  kebijakan  yang
melibatkan publik dalam segala tahap, realistic, transparan, jelas tolak ukrnya, jelas target  atau  sasarannya,  jelas  dasar  hukumnya,  dan  kebijakan  yang  tidak  tumpang tindih.  Dengan  adanya  pembangunan  rusun  dan  apartemen,  masyarakat  lebih terjamin kehidupannya di masa kini dan masa yang akan datang.

## Daftar Pustaka
Taufik,  B.  2002.  Mikro  Ekonomi  untuk  Kebijakan  Publik.  Edisi  pertama.  Jakarta:
Pustaka Petronomika.
Rusli,  B.  2013.  Kebijakan  Publik.  Membangun  Pelayanan  Publik  Yang  Responsif.
Bandung: Hakim    Publishing.
William N. Dunn. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
Subarsono, A. 2005. “Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Lampiran  1  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor PER/04/M.PAN/4/2007   tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi  Kinerja,  dan  Revisi  Kebijakan  Publik  di  Lingkungan  Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  46  Tahun  2013  Tentang  Rencana  Kerja Pembangunan  Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2014.