INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3435-3454 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Perlindungan Hukum Atas Hak Kreditor Separatis Pada Proses Kepailitan Dalam Kaitannya Dengan Nilai Aset Debitor Yang Lebih Kecil Dari Nilai

## Utang
Krisman Ferdinan Sihotang 1 , Wulan Windiarti 2 ✉
Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Humaniora Universitas Pelita Bangsa Email : wulanwindiarti@pelitabangsa.ac.id 2 ✉

## Abstrak
Kegiatan perekonomian merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan  suatu  negara. Salah  satu  kegiatan  perekonomian  yang  dilakukan  oleh warga negara dalam memenuhi kebutuhannya adalah  dengan  berbisnis. Berbisnis dengan Jual-beli  atau  perdagangan , menjadi  pengusaha  besar  maupun  pengusaha  kecil,hingga mendirikan  perusahaan  sendiri. Hal  ini  didasari  dengan  usulan  dari  IMF  agar  pemerintah Indonesia  untuk  segera  merevisi  peraturan  Kepailitan, yang  menjadi  syarat  mutlak  bagi negara Indonesia untuk dapat memperoleh kucuran dana pinjaman dari IMF dalam rangka mengatasi  krisis  moneter  yang  melanda  seluruh  kegiatan  perekonomian  negara. Menurut M. Hadi  Shubhan, pailit  merupakan  suatu  keadaan  di  mana  debitor  tidak  mampu  untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu me Silondae mbayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari  usaha  debitor  yang  telah  mengalami  kemunduran . Kondisi  demikian  tentu memandulkan  hak  istimewa  yang  dimiliki  kreditor  separatis  pemegang  hak  jaminan kebendaan.  Penelitian ini juga  menjelasakan mengenai  perlindungan hukum  bagi kreditor separatis  dalam  proses  kepailitan  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 Tentang Kepailitan dan PKPU serta KUH Perdata. dan penyelesaian utang debitor yang nilai asetnya lebih kecil dari utang terhadap kreditor, serta kedudukan hak kreditur separatis di dalam  proses  kepailitan  dibandingkan  dengan  hak  kreditor  konkuren  dan  hak  kreditor preferen.  selain  itu  bermanfaat  menambahkan  khasanah  ilmu  pengetahuan  hukum  dan literatur  dalam  dunia  akademis,  khususnya  tentang  hal-hal  yang  berhubungan  dengan
kepailitan di Indonesia. Penyelesaian utang debitor pailit kepada para kreditornya itu melalui pemberesan harta  pailit  dapat juga terjadi apabila dalam rapat pencocokan  piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau juga  pengesahan  perdamaian  ditolak  berdasarkan  putusan  yang  sudah  memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit itu berada dalam keadaan insolvensi Pasal 178 ayat . Kemudian apabila dalam kepailitan tersebut ternyata aset debitor tidak mencukupi untuk  menutupi  seluruh  tagihan  utang  dari  pihak  kreditor  tentunya  hal  tersebut  akan merugikan pihak kreditor itu sendiri.
Kata kunci : Kepailitan, Debitor, dan Jual beli

## Abstract
Abstract  Economic  activity  is  a  very  important  aspect  in  ensuring  the  sustainability  of  a country. One of the economic activities carried out by citizens to fulfill their needs is by doing business. Doing business by buying and selling or trading, becoming a large entrepreneur or small entrepreneur, even setting up your own company. This is based on a proposal from the IMF for the Indonesian government to immediately revise Bankruptcy regulations, which is an absolute requirement for the Indonesian state to be able to obtain loan funds from the IMF in order to overcome the monetary crisis that has hit all of the country's economic activities. According to M. Hadi Shubhan, bankruptcy is a situation where the debtor is unable to make payments on the debts of his creditors. The situation of being unable to pay is usually caused by the difficult financial condition of the debtor's business which has experienced a setback. Such conditions certainly invalidate the privileges of separatist creditors who hold material security rights. This research also explains the legal protection for separatist creditors in the bankruptcy process in terms of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU as well as the Civil Code. and settlement of debts from debtors whose asset value is less than debts to creditors, as well as the position of separatist creditor rights in the bankruptcy process compared to the rights of concurrent creditors and the rights of preferred creditors. Apart from that, it is useful to add to the body of legal knowledge and literature in the academic world, especially on matters relating to bankruptcy in Indonesia. Settlement of the bankrupt debtor's debts to his creditors through the settlement of the bankruptcy estate can also occur if at the receivables matching meeting a peace plan is not offered, the peace plan offered is not accepted or the ratification of the peace is rejected based on a decision that has obtained permanent  legal  force,  for  the  sake  of  the  law  of  the  bankruptcy  estate.  is  in  a  state  of insolvency Article 178 paragraph. Then, if in bankruptcy it turns out that the debtor's assets are insufficient to cover all debt claims from the creditors, of course this will be detrimental to
the creditors themselves.
Keywords: Bankruptcy, Debtors, and Buying and Selling

## PENDAHULUAN
Kegiatan  perekonomian  merupakan  salah  satu  aspek  yang  sangat  penting  dalam menjamin keberlangsungan suatu negara. Salah satu kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh  warga  negara  dalam  memenuhi  kebutuhannya  adalah  dengan  berbisnis.  Berbisnis dengan  Jual-beli  atau  perdagangan  ,  menjadi  pengusaha  besar  maupun  pengusaha kecil,hingga mendirikan perusahaan sendiri (Hartanto A. , 2021). Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, menjadi sejarah kelam perekonomian negara ini. Dunia usaha nasional sedang porak-poranda, ditandai dengan inflasi yang tidak terkendali dan kemudian  melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah secara luar biasa terhadap mata uang  asing,  khususnya  Dollar  Amerika  Serikat.  Hampir  seluruh  rantai  perekonomian Indonesia sangat terpuruk, dan dunia bisnis menjadi tidak menentu, karena meningkatnya kegagalan  ataupun  ketidakmampuan  pengusaha  di  Indonesia  dalam  menyelesaikan kewajiban-kewajiban atau utang-utangnya kepada para kreditor ataupun mitra bisnisnya. Krisis  ekonomi  ini  berdampak  sangat  buruk  bagi  perusahaan  di  Indonesia  yang  memiliki utang dalam mata uang asing (terutama dollar Amerika Serikat), karena perusahaan tersebut harus menghadapi biaya yang lebih besar yang disebabkan oleh penurunan nilai tukar rupiah dan bursa saham yang mengalami penurunan tajam di titik terendah pada tahun 1998. Pada tahun 1998, kasus-kasus kepailitan terjadi secara besar-besaran sehingga dibentuklah suatu Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 1998 mengenai kepailitan  sebagai  pengganti  Undang-Undang  Kepailitan  (UUK)  peninggalan  Belanda (Yuhelson, 2019). Perpu Nomor 1 Tahun 1998 ini juga yang melatarbelakangi campur tangan Dana Moneter Internasional ( International Monetary Fund: IMF) di Indonesia. Hal ini didasari dengan  usulan  dari  IMF  agar  pemerintah  Indonesia  untuk  segera  merevisi  peraturan Kepailitan,  yang  menjadi  syarat  mutlak  bagi  negara  Indonesia  untuk  dapat  memperoleh kucuran  dana  pinjaman  dari  IMF  dalam  rangka  mengatasi  krisis  moneter  yang  melanda seluruh kegiatan perekonomian negara. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Tentang  Kepailitan  kemudian  telah  disahkan  menjadi  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada tanggal 9 September 1998.
Tujuan utama dari pengurusan dan pemberesan harta pailit ini adalah menjual harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional dan  sesuai  dengan  struktur  atau  tingkatan  kreditor  yang  ada.  Kepailitan  adalah  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  peristiwa  pailit.  Pailit/failliet  (Bahasa  Belanda)  atau
bankrupt (Bahasa Inggris) adalah keadaan berhenti membayar (utang utangnya). Berhenti membayar  di  sini  bukan  berarti  bahwa  si  debitor  berhenti  sama  sekali  untuk  membayar utang-utangnya, melainkan debitor tersebut pada waktu diajukan permohonan pailit berada dalam keadaan tidak membayar utang tersebut. (Kansil, 2006)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  mengatur  tentang  prosedur  pengajuan  pailit  dan  permohonan penundaan pembayaran utang dengan proses yang cepat dan sederhana. Menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4), syarat untuk dinyatakan pailit sangat sederhana: debitor harus memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih.  Jika  syarat  ini  terpenuhi,  Pengadilan  Niaga  wajib memutuskan  permohonan  pailit  dalam  waktu  60  hari.  Namun,  meskipun  prosedurnya terlihat  sederhana,  dampak  dari  putusan  kepailitan  sangat  kompleks.  Setelah  dinyatakan pailit, debitor kehilangan kemampuan untuk mengurus bisnis dan keuangannya, dan aset- asetnya berada di bawah pengelolaan Kurator. Keputusan pengadilan juga menyebabkan seluruh aset debitor yang awalnya bersifat privat menjadi harta pailit. Selain itu, Undang- Undang ini juga mempengaruhi hak kreditor separatis, yaitu kreditor yang memiliki jaminan khusus seperti gadai atau hak tanggungan. Hak eksekusi mereka terhadap benda jaminan debitor ditangguhkan selama 90 hari, yang mengurangi keistimewaan yang biasanya mereka miliki.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  syarat  untuk  kepailitan  tampak  sederhana, implikasi hukumnya sangat luas dan kompleks (Hartanto J. A., 2015).
Jika  pada  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  debitur  tidak  dapat  melakukan pengembalian seluruh utang, maka kreditur atau debitur dapat melakukan upaya alternatif yaitu  meletakkan  debitur  pada  status  pailit  dengan  dan  atas  permintaan  debitur  atau kreditur.  Langkah  pailit  dapat  dipilih  oleh  kreditur  atau  debitur  jika  alternatif  lain  telah ditempuh namun debitur masih tetap saja pada kondisi tidak mampu membayar hutangnya (Rahayu, 2020). Penangguhan eksekusi jaminan utang dalam hukum pailit (standstill atau automatic stay) adalah dalam masa-masa tertentu, sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan  utang  ada  di  tangan  kreditor  separatis  (pemegang  hak  jaminan),  tetapi  kreditor separatis  tersebut  tidak  dapat  mengeksekusinya  (Jono,  2010).  Filosofi  ketentuan penangguhan  eksekusi  ini  adalah  bahwa  dalam  praktik  sering  kali  para  pemegang  hak jaminan akan menjual benda jaminannya dengan harga jual cepat, dimana harga jual cepat adalah harga yang dibawah harga pasar. (Shubhan H. , 2008)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dirancang untuk menghadapi  berbagai  permasalahan  yang  muncul  akibat  proses  kepailitan.  Salah  satu permasalahan yang diantisipasi adalah perebutan harta debitor oleh beberapa kreditor yang
menagih piutangnya secara bersamaan. Selain itu, terdapat masalah kreditor yang memiliki hak  jaminan  kebendaan  yang  menjual  aset  milik  debitor  secara  sepihak  tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya. Kondisi ini dapat memicu potensi kecurangan  yang  dilakukan  oleh  debitor  atau  kreditor  tertentu.  Pernyataan  kepailitan menyebabkan seluruh kekayaan debitor masuk dalam harta pailit yang berada di bawah sita umum. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, harta pailit mencakup seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh debitor selama masa kepailitan, kecuali yang secara tegas dikecualikan oleh undang-undang. Dengan demikian, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak- hak  semua  pihak  yang  terlibat,  baik  debitor  maupun  kreditor.  Meskipun  pernyataan kepailitan  telah  diucapkan,  direksi  perusahaan  tetap  diizinkan  untuk  menjalankan perusahaan dan melakukan perbuatan hukum terkait hak dan kewajibannya. Namun, mereka tidak diizinkan untuk mengurus dan membereskan kekayaan perseroan yang berhubungan dengan  kepailitan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  proses  kepailitan  berjalan dengan adil dan transparan, serta mencegah tindakan yang merugikan salah satu pihak.. (Susilowati, 2011)
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk penulisan skripsi  dengan  judul  “ PERLINDUNGAN  HUKUM  ATAS  HAK  KREDITOR  SEPARATIS  PADA PROSES KEPAILITAN DALAM KAITANNYA DENGAN NILAI ASET DEBITOR YANG LEBIH KECIL DARI NILAI UTANG ”.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dari kegunaan  tertentu.  Istilah  cara  ilmiah  menunjukkan  arti  bahwa  kegiatan  penelitian didasarkan  pada  ciri-ciri  keilmuan,  yaitu  rasional,  empiris,  dan  sistematis.  Rasional  dalam penelitian adalah bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, bukan hasil mediasi.  Empiris  adalah  bahwa  kegiatan  penelitian  dapat  diamati  oleh  indera  manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Adapun sistematis adalah bahwa proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah- langkah tertentu yang bersifat logis. (Mahmud, 2011, p. 23)
Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk  mengadakan  dan  mencapai  suatu  tujuan  penelitian,  sehingga  penelitian  tidak mungkin  dapat  merumuskan,  menemukan,  menganalisa  maupun  memecahkan  masalah dalam  suatu  penelitian  tanpa  metode  penelitian.  Berdasarkan  pengertian  metode  dan
penelitian  oleh  para  ahli  tersebut  di  atas,  maka  yang  dimaksud  dengan  metodologi penelitian  adalah  suatu  ilmu  yang  mempelajari  atau  membicarakan  cara-cara  yang digunakan dalam usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan  identifikasi  terhadap  pengertian-pengertian  atau  dasar  dalam  hukum. (Sunggono,  2016,  p.  96)  Jenis  penelitian  ini  dipergunakan  karena  peneliti  ingin  mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan hukum atas hak kreditor separatis pada proses kepailitan yang dimana nilai asset lebih rendah dari pada nilai utang.
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum  deskriptif  bersifat  pemaparan  dan  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Kadir, 2004, p. 2)
Selain itu peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna yang dimaksud dengan makna dalam penelitian tersebut ialah data yang sebenarnya dan pasti. (Moleong, 1998, p. 4)
Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini maka, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan ( library research). Library Research adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur,  dan  menelaah  dari  berbagai  macam  teori  yang  mempunyai  hubungan  dengan permasalahan yang diteliti. (Mardalis,  2009, p. 24) Jadi dapat  dipahami bahwa penelitian pustaka adalah suatu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama dalam permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.
Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penyusunan penelitian ini. Untuk memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi, dibutuhkan sumber-sumber penelitian  dalam  penelitian  hukum  normatif.  Sumber  penelitian  hukum  normatif  adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier yang terdiri dari:
Penelitian  ini  terdiri  ats  peraturan  perundang-undang  yang  berhubungan  dengan penelitian  hukum  kepailitan.    Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari studi kepustakaan berupa  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Dalam penelitian  ini  bahan  hukum  sekunder  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  Undang- undang  tentang  Kepailitan  dan  PKPU,  beserta  buku  pedoman  skripsi  Universitas  Pelita
Bangsa. Selain  itu,  peneliti menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal, maupun artikel ilmiah khususnya  dibidang  hukum  perdata  dan  hukum  acara  perdata  tentang  kepailitan  dalam menyelaraskan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukum yang termuat dalam kamus hukum, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum, dan semacamnya. (Wignjosoebroto, 2013, p. 81)
Metode dokumentasi digunakan selain mempunyai kesesuaian dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis, juga karena metode dekumentasi ini mempunyai sifat utama data yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahu hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. (Noor, 2011, p. 141). Dalam penelitian  ini  setelah  keseluruhan  data  terkumpul  maka  langkah  selanjutnya  penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. ..
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Serta KUH Perdata.
(Silondae & B.Ilyas , 2012) menyatakan bahwa pinjaman yang diberikan oleh kreditor dapat berupa kredit dari bank, perusahaan selain bank, atau individu berdasarkan perjanjian kredit yang harus dilunasi sesuai waktu yang disepakati. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang  No.  37  Tahun  2004,  kreditor  adalah  pihak  yang  memiliki  piutang  berdasarkan perjanjian  atau  undang-undang  yang  dapat  ditagih  di  muka  pengadilan.  Kreditor  dapat dibedakan menjadi konkuren, separatis, dan preferen, dimana kreditor separatis dan preferen memiliki hak untuk mengajukan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atau prioritas pelunasan terhadap harta debitor.
Dalam  memberikan  kredit,  kreditor  memastikan  bahwa  kredit  tersebut  dapat  dilunasi tepat waktu, termasuk pokok dan bunganya. Kreditor harus yakin bahwa usaha debitor mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban utang, setelah menutupi kebutuhan  operasional  perusahaan  dan  mengumpulkan  cadangan.  Untuk  menjamin pengembalian  kredit,  diadakan  perjanjian  jaminan  yang  bersifat  asesoir,  yaitu  perjanjian tambahan yang berkaitan dengan perjanjian pokok, yakni perjanjian kredit. Perjanjian jaminan ini penting untuk memastikan kredit dapat dilunasi sesuai dengan kesepakatan. Kreditur adalah pihak  yang  memiliki  piutang,  yang  bisa  berupa  individu  atau  badan  hukum  seperti  bank, lembaga pembiayaan, atau lembaga penjamin lainnya. Kreditur memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan pinjaman kepada debitur dalam bentuk uang atau modal untuk usaha atau keperluan lain. Sebagai imbalannya, kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan pelunasan hutang.  (Albertus, 2010, p. 30)
Dalam hal gadai, benda berharga seperti emas dijadikan jaminan. Terdapat juga jaminan fidusia  yang  mencakup  jaminan  kebendaan  dan  jaminan  perorangan,  di  mana  terdapat kepercayaan  dan itikad  baik antara  kreditur  dan debitur, serta  diatur oleh  hukum. Jaminan kebendaan  dapat  berupa  hipotek,  hak  tanggungan,  fidusia,  gadai,  dan  sistem  resi  gudang (Supramono, 2009, p. 30).
Dasar  hukum  penggolongan  kreditor  terdapat  dalam  pasal  1131-1149  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer).  Kreditor  diklasifikasikan  menjadi  tiga  macam:  kreditor separatis,  kreditor  preferen,  dan  kreditor  konkuren.  Kreditor  separatis  adalah  kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat mengeksekusi jaminan tanpa bantuan kurator atau pengadilan. Hak eksekusi mereka ditangguhkan hingga 90 hari setelah pernyataan pailit, dan  jika  nilai  eksekusi  tidak  mencukupi  utang,  mereka  dapat  menjadi  kreditor  konkuren. Kreditor separatis mencakup pemegang gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. (Fuady, 2017, p. 30)
Kreditor  preferen  memiliki  hak  istimewa  untuk  didahulukan  dalam  pelunasan  utang karena  ketentuan  hukum  atau  putusan  pengadilan.  Dasar  pengaturan  kreditur  preferen  ini diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 KUHPer. Contoh kreditur preferen termasuk negara untuk pajak dan pekerja untuk upah yang terutang. Utang-utang yang diistimewakan meliputi biaya perkara, uang sewa, biaya perbaikan, dan biaya pengangkutan, serta hak-hak lainnya yang diatur dalam KUHPer.  (Jono, Hukum Kepailitan, p. 10)
Secara umum, kreditor preferen didahulukan dalam pelunasan dari hasil penjualan benda bergerak maupun tidak bergerak debitor pailit, dengan urutan prioritas yang ditentukan oleh undang-undang.  Piutang-piutang  yang  diistimewakan  atas  semua  benda  meliputi  biaya perkara, biaya penguburan, biaya perawatan dan  pengobatan, upah buruh,  piutang bahan makanan, dan piutang pengusaha sekolah. Dengan demikian, penggolongan kreditor dalam hukum perdata Indonesia memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai prioritas dalam pelunasan utang pada proses kepailitan (Silondae, Arus Akbar, 2012, p. 68).
Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam BAB III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  dan  Pembayaran  Utang.  Ketentuan  tersebut  menjelaskan  bahwa keberadaan PKPU sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan  sebagian  atau  seluruhnya  untuk  daoat  menyelesaikan  sengketa  kepailitan. (Sanjaya, 2014, p. 26)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak menyatakan secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian
dari PKPU, di dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi:
1. Debitor  yang  tidak  dapat  atau  memperkirakan  tidak  akan  dapat  melanjutkan membayar  utang-utangnyayang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dapat memohon  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,dengan  maksud  untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagianatau seluruh utang kepada Kreditor.
2. Kreditor  yang  memperkirakan  bahwa  Debitor  tidak  dapat  melanjutkan  membayar utangnya yang sudahjatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor  diberi  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  untuk  memungkinkan Debitor  mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputitawaran  pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.
Munir  Fuady  berpendapat  bahwa  PKPU  merupakan  suatu  masa  yang  diberikan  oleh undang-undang  melalui  putusan  hakim  pengadilan  niaga  di  mana  dalam  masa  tersebut kepada  pihak  Kreditor  dan  Debitor  diberikan  kesempatan  untuk  memusyawarahkan  cara pembayaran utangnya secara seluruhnya atau sebagian saja termasuk untuk merestrukturisasi utangnya tersebut Menurut  (Salam, 2010, p. 30).  PKPU tetap merupakan lanjutan dari PKPU sementara, dan akan terjadi apabila memenuhi syarat sebagai berikut (Pasal 229 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) :
a) Disetujui  lebih  dari  ½  (setengah)  kreditor  konkuren  yang  haknya  diakui  atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari  seluruh  tagihan  yang  diakui  atau  yang  sementara  diakui  dari  kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
b) Disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan  lainnya  yang  hadir  dan  mewakili  paling  sedikit  2/3  (dua  pertiga) bagian  dari  seluruh  tagihan  kreditor  atau  kuasanya  yang  hadir  dalam  sidang tersebut.
Waktu  yang  diberikan  di  dalam  PKPU  tetap  ini  selama  270  hari  sejak  tanggal diucapkannya putusan PKPU sementara.71 Waktu tersebut terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan apabila diberikan oleh Pengadilan Niaga. Menurut penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berhak menentukan apakan debitor akan diberikan  PKPU  tetap  atau  tidak  adalah  kreditor  konkuren,  sedangkan  pengadilan  hanya berwenang menetapkannya berdasarakan persetujuan dari kreditor konkuren.
Jangka waktu yang diberikan undang-undang di dalam PKPU tetap ini merupakan jangka waktu untuk merundingkan rencana perdamaian antara debitor dan kreditor. Hasil perdamaian yang  dicapai  di  dalam  perundingan  tersebut  diharapkan  memberikan rescheduling  utang debitor,  yaitu  mengenai  jangka  waktu  untuk  pembayaran  utang  atau  pelunasan  utang. (Sanjaya, 2014, p. 38)
Mencermati Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan ditemukan beberapa pihak yang terlibat di dalam PKPU, yaitu.

## a. Debitor
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  menentukan  tidak  semua  debitor  dapat mengajukan permohonan PKPU. Menurut Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan, dalam hal debitor adalah sebuah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reaasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan public, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan.

## b. Kreditor
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998  hanya  memungkinkan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh debitor saja, akan tetapi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kemungkinan  PKPU  dapat  diajukan  oleh  kreditor.  Menurut  Pasal  222  ayat  (1)  dan  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa PKPU dapat diajukan oleh kreditor juga selain oleh debitor.

## c. Pengurus
Berbeda  dengan  kepailitan,  jika  di  dalam  kepailitan  pihak  yang  bertugas  untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor adalah kurator. Akan tetapi di dalam PKPU pihak yang mengurus segala harta kekayaan debitor adalah Pengurus. Menurut Pasal  240  ayat  (1)  Undang-Undang  Kepailitan,  dengan  diangkatnya  seorang  atau  lebih pengurus,  maka  serta  merta  kekayaan  debitor  berada  di  bawah  pengawasan  pengurus. Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan debitor maupun dengan kreditor.
Kegiatan  perkreditan  membutuhkan  penanganan  yang  profesional  dengan  integrasi moral  yang  tinggi  karena  ruang  lingkup  dari  kredit  sebagai  kegiatan  perbankan,  tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks
karena  menyangkut  keterkaitan  unsur-unsur  yang  cukup  banyak,  diantaranya  meliputi: sumber-sumber dana kredit, alokasi  dana,  perkreditan, kebijakan perkreditan,  dokumentasi dan  administrasi  perkreditan,  pengawasan  kredit  serta  penyelesaian  kredit  bermasalah (Djumhana, 2000).
Setiap kredit yang telah disetujui  antara pihak bank (kreditor) dengan nasbah (debitor), maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis (Djumhana, 2000). perjanjian  kredit  merupakan  perjanjian  pendahuluan  ( pactum  de  contrahendo).  Perjanjian kredit bersifat konsensuil, sedangkan perjanjian utang piutang bersifat riil, artinyan perjanjian baru ada setelah uang yang dipinjamkan dalam perjanjian kredit diserahkan secara nyata pada debitor (Untung, 2000).
Dasar  hukum  Kreditor  Separatis  yaitu  Kreditor  pemegang  jaminan  kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata yaitu Gadai dan Hipotik. Saat ini jaminan-jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia adalah:
a. Gadai (Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata);
b. Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
c. Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah);
d. Hipotik Kapal (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata);
e. Resi Gudang (UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011)
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  kewenangan  Debitor  separatis  untuk mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan menjadi terpengaruh karena hak eksekusinya ditangguhkan selama 90 hari untuk kepailitan (Pasal 56 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004) dan 270 hari untuk PKPU (Pasal 228 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004) sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Penundaan tersebut bertujuan untuk kepentingan usaha Debitor. Ketentuan penundaan tersebut telah meniadakan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Kreditor separatis dalam hukum jaminan (Suci & Poesoko, 2011, p. 113)
B. Kedudukan Hak Kreditor Separatis Dibandingkan Dengan Hak Kreditor Konkuren Dan Hak Kreditor Preferen.
Hukum  kepailitan  mengenal  istilah  “ kreditor  separatis ”  dikatakan  “ separatis ”  yang berkonotasi  “pemisahan”  karena  kedudukan  kreditor  tersebut  memang  dipisahkan  dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya (Nugroho, 2008, p. 205). Bagi pihak debitor bentuk jaminan yang baik adalah jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditor jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat
memberikan rasa aman dan kepastian hukum, bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. (Ahyani, 2011, p. 208)
Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang harus didahulukan (diberlakukan) jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan (Agustina, 2015). Ada beberapa asas preferensi sebagai berikut: (a) Lex superiori derogat legi inferiori,  yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  akan  mengesampingkan peraturan perundangundangan yang lebih rendah; (b) Lex specialis derogat legi generali, yaitu peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan; (c) Lex posteriori derogat legi priori, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau mengesampingkan peraturan yang lama.
Seperti yang diketahui bahwa apabila kita mendasarkan pilihan hukum kepada asas lex superiori derogat legi inferiori, maka kita merujuk kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yakni pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang -undangan  adalah  sebagai  berikut:  (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  (2)  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat;  (3)  UndangUndang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah.”
Kreditor separatis kedudukannya paling aman karena memiliki hak-hak yang berbeda dari kreditor lainnya. Hak tersebut diantaranya kreditor separatis dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan dari benda agunan yang menjadi jaminan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya (Fuady, Munir, 2005, p. 99). Hak separatis berlaku ketika debitor dinyatakan pailit berdasarkan suatu putusan pengadilan. Adanya hak jaminan dan pengakuan hak separatis dalam proses kepailitan, merupakan hal yang penting dalam sistem perkreditan disuatu negara khususnya sistem kredit perbankan. Hasil dari penjualan tersebut disesuaikan dengan  besarnya  nilai  piutang  kreditor  separatis.  Hasil  penjualan  yang  melebihi  besarnya piutang, kelebihannya harus dikembalikan kepada kurator. Namun, jika hasil penjualan kurang dari besarnya nilai piutang, kreditor separatis dapat mengajukan kekurangan tersebut dengan kedudukan sebagai kreditor konkuren.
Prinsip hukum jaminan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti pemegang hak  gadai,  hak  tanggungan,  pemegang  jaminan  fidusia,  atau  hak  agunan  atas  kebendaan lainnya,  dapat  melaksanakan  haknya  seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan.  Hal  tersebut  juga diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,  yang  berbunyi:  ” Dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik  atau  hak  agunan  atas  kebendaan  lainnya,  dapat  mengeksekusi  haknya  seolah-olah
tidak  terjadi  kepailitan ”.  Isi  Pasal  tersebut,  meski  terjadi  kepailitan  pemegang  hak  jaminan kebendaan tetap dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Jadi, terjadi atau  tidak  kepailitan  tidak  menghalangi  hak  pemegang  hak  jaminan  kebendaan  untuk mengeksekusi haknya.
Namun  dalam  Pasal  56  ayat  (1)  Undang-Undang  Kepailitan  Pembayaran  Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan “ Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan pihak  ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan ”. Dengan demikian kedudukan kreditor separatis tidak sepenuhnya bebas dari akibat kepailitan debitornya karena Pasal  56  Undang-Undang  Kepailitan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang menangguhkan eksekusi jaminan utang yang disebut masa stay.
Kreditor separatis harus melaksanakan haknya untuk mengeksekusi harta jaminan dalam jangka  waktu  paling  lambat  2  (dua)  bulan  setelah  dimulainya  keadaan  insolvensi.  Apabila setelah  lewat  jangka  waktu  tersebut  Kreditor  separatis  tidak  dapat  mengeksekusi  harta jaminannya,  kurator  harus  menuntut  diserahkannya  benda  yang  menjadi  jaminan  untuk selanjutnya dijual tanpa mengurangi hak kreditor separatis atas hasil penjualan benda jaminan tersebut.
Selain itu, hukum jaminan fidusia juga mengatur tentang kreditor separatis. Kedudukan kreditor separatis dalam hukum jaminan fidusia sendiri adalah sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang lebih diprioritaskan atas peluasan piutangnya dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya. Hak untuk diprioritaskan lahir pada saat pendaftaran jaminan fidusia. Jadi, selama tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, kreditor penerima fidusia tidak memiliki kedudukan yang prioritas melainkan hanya sebagai kreditor konkuren (Kamello, 2014, p. 324).
Peneliti  berpendapat  berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan telah ditentukan secara jelas dalam KUHPerdata, Undang- Undang  Kepailitan  Penundaan  Kewajiban  Pembayran  Utang  dan  undang-undang  lainnya. Adanya hak istimewa terhadap kreditor separatis akan memberikan kedudukan lebih tinggi dari  kreditor  lainnya,  memiliki  kedudukan  untuk  didahulukan  pembayarannya  dari  kreditor lainnya, memiliki kedudukan untuk dipisahkannya hak atas benda agunan dari harta pailit yang menjadi  hak  kreditor  lainya,  serta  memiliki  kedudukan  untuk  merubah  status  dari  kreditor separatis menjadi kreditor  konkuren  dalam hal terjadi kekurangan  pembayaran piutangnya dari penjualan benda aguna.

## C. Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Kreditor Separatis Pada Proses Kepailitan Dengan
Nilai Aset Debitor Yang Lebih Kecil Dari Nilai Utang
Tujuan utama kegiatan perbankan adalah kegiatan perkreditan. kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan  datang. Kehidupan ekonomi modern adalah  prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut  uang sebagai alat  kredit. Kredit  berfungsi  kooperatif antara  si  pemberi  kredit  dan  si  penerima  kredit  atau  antara  kreditor  dan  debitor.  Mereka menarik  keuntungan  dan  saling  menanggung  risiko.  Singkatnya,  kredit  dalam  arti  luas  di dasarkan atas komponen, risiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang (Untung, 2000).
Kegiatan  perkreditan  membutuhkan  penanganan  yang  profesional  dengan  integritas moral  yang  tinggi  karena  ruang  lingkup  dari  kredit  sebagai  kegiatan  perbankan,  tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan  sangatlah kompleks karena  menyangkut  keterkaitan  unsur-unsur  yang  cukup  banyak,  diantaranya  meliputi: sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan adminitrasi perkreditan, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah (Djumhana, 2000)
Dalam menyalurkan kredit yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank wajib mempunyai keyakinan akan kemampuan debitor untuk mengembalikan kredit pada waktunya, seperti yang diperjanjikan. Keyakinan bank atas kemampuan debitor tersebut didasarkan oleh bank atas debitor, yang meliputi penilaian atas character, capacity, collateral, dan condition of economic. Akan tetapi jaminan yang demikian yang didasarkan pada jaminan umum ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata sangat rawan bagi kreditor karena sangat berisiko tinggi.
Pada  saat  debitor  cidera  janji  atau  wanprestasi  maka  kreditor  separatis  memiliki keistimewaan yang melekat pada ciri-ciri yaitu dapat mengeksekusi hak jaminan kebendaan secara  langsung  yang  ditinjau  dari  ketentuan  hukum  jaminan  yang  terdapat  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan jaminan seperti Undang-Undang yang mengatur mengenai hak tanggungan, Undang-Undang yang mengatur mengenai Gadai, Undang-Undang yang mengatur mengenai jaminan resi gudang, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
Perlindungan hukum ini merupakan suatu hak  setiap warga negaranya  dan disisi  lain bahwa  perlindungan  merupakan  kewajiban  bagi  negara  itu,  karena  negara  itu  wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Perlindungan hukum pada prinsipnya  terhadap  masyarakat  itu  bersumber  dari  konsep  tentang  pengakuan  dan  juga
perlindungan terhadap harkat serta martabat sebagai manusia. Perlindungan hukum adalah semua upaya dalam pemenuhan hak dan juga pemberian bantuan untuk memberi rasa yang aman kepada saksi ataupun korban, yang bisa juga diwujudkan dalam bentuk yaitu seperti restitusi, kompensasi, bantuan hukum dan juga pelayanan medis (Soekanto, 1984, p. 133)
Jadi perlindungan hukum berarti perbuatan hal yang bersifat meIindungi subyek-subyek hukum  dengan  kumpulan  peraturan  perundangundangan  yang  berlaku  dan  pelaksaannya dapat dipaksakan dan berlaku sanksi di dalamnya. Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan  pada  Pancasila  wajiblah  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap masyarakatnya yang sesuai dengan Undang – Undang. Oleh karenanya perlindungan hukum berdasarkan  pada  Undang – Undang  dan  Pancasila  berarti  pengakuan  dan  pelindungan hukum akan harkat martabat manusia atas dasar nilai  ketuhanan,  kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial.
Penyelesaian  utang  debitor  terhadap  kreditor  melalui  kepailitan  pada  hakekatnya  itu merupakan  satu  rangkaian  proses  yang  dimulai  dari  permohonan  pernyataan  pailit, pengurusan  dan  juga  pemberesan  harta  pailit,  dan  terakhir  adalah  berakhirnya  kepailitan. Berikut Penyelesaian utang debitor kepada kreditor ialah sebagai berikut :
1. Pencocokan (Verifikasi) Piutang
Pencocokan  piutang  yang  terdapat  didalam  Undang-undang  Kepailitan  diatur didalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143. Pencocokan (verifikasi) piutang ini merupakan salah satu  bentuk kegiatan yang penting dalam proses kepailitan. Dan dengan adanya verifikasi  yang  dapat  ditentukan  pertimbangan  dan  urutan  hak  dari  masing – masing kreditor.

## 2. Perdamaian Dalam Kepailitan
Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan, dalam Pasal 144 Undang-undang kepailitan juga menyatakan bahwa debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu  bentuk  perdamaian  kepada  semua  kreditor – kreditor.  Dan  tujuan  dari  perdamaian dalam  proses  kepailitan  ini  adalah  untuk  menentukan  bagian  masing – masing  yang  akan dibayar oleh debitor pailit atau juga kurator dengan melikudasi aset atau tidak (Fuady, Munir, 2005, p. 116).
3. Insolvensi
Insolvensi  atau insolvency  didalam  kamus  Bahasa  inggris  itu  memiliki  arti “ ketidakmampuan membayar  utang” (Salim,  2000,  p.  754).  Undang-  undang  Kepailitan mengatur insolvensi dalam Pasal 178 ayat (1) yaitu “Jika didalam rapat pencocokan piutang tersebut tidak ditawarkan suatu rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak  diterima,  atau  pengesahan  perdamaian  ditolak  berdasarkan  putusan  yang  telah
memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  demi  hukum  harta  pailit  berada  dalam  keadaan insolvensi. “
Akibat hukum insolvensi yaitu harta pailit segera dieksekusi dan juga dibagi kecuali ada pertimbangan  tertentu  misalnya  itu  pertimbangan  bisnis.  Kurator  juga  harus  memulai pemberesan  dan  juga  menjual  seluruh  harta  pailit  (  Pasal  184  ayat  (  1  )  Undang-Undang Kepailitan ).
4. Penjualan Aset Kepailitan
Penjualan aset debitor pailit itu merupakan salah satu tugas utama dari seorang kurator dalam kepailitan, didalam hal ini kurator tersebut melakukan pengalihan atau juga penjualan aset – aset itu kepada pihak manapun sehingga diperoleh uang tunai sesuai dengan prosedur yang berlaku juga serta sesuai juga dengan kebiasaan, kepatutan dan sesuai dengan syarat – syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang kepailitan ataupun Undang-undang lainnya. Ada beberapa  alasan  yang  diamanatkan  oleh  Undang-undang  Kepailitan  dalam  hal  kurator menjual aset debitor pailit :
a. Untuk menutup ongkos kepailitan (Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan)
b. Penahanan barang mengakibatkan suatu kerugian ( Pasal 107 ayat (1) Undang- Undang Kepailitan)
c. Untuk  kelangsungan  suatu  usaha  debitor  (Pasal  56  ayat  (3)  Undang-Undang Kepailitan)
d. Barang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan debitor (Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan)
e. Dalam Rangka Pemberesan (Pasal 184 ayat ( 1 ) Undang-Undang Kepailitan)
Seorang  kurator  dalam  menjual  aset  debitor  pailit  selain  berdasarkan  alasan-alasan tersebut diatas juga perlu mempertimbangkan cara penjualannya, baik pertimbangan yuridis maupun  pertimbangan  bisnis.  Dan  pertimbangan  yuridis  haruslah  diperhatikan  juga  oleh kurator yaitu apakah persyaratan yuridis untuk penjualan itu, misalnya apakah harus ada izin tertentu,  dan  peraturan  mana  yang  mengaturnya  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan pertimbangan bisnis yang haruslah diperhatikan adalah apakah cara penjualan tersebut dapat dicapai dengan harga setinggi – tingginya. Dan berdasarkan pada Pasal 185 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) UUK penjualan dilakukan di muka umum itu sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan.
5. Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan
Permohonan pernyataan pailit itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya  meliputi  daerah  tempat  kedudukan  hukum  debitor  tersebut.  Permohonan
pernyataan pailit dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit yaitu debitor mempunyai minimal dua kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo / waktu dan dapat ditagih. Dan salinan putusan Pengadilan yang mengabulkan suatu permohonan pernyataan pailit dikirim kepada kurator, kemudian setelah menerima salinan putusan permohonan pernyataan pailit tersebut Kurator melakukan tugas pengurusan dan juga pemberesan.
Kurator harus mengambil keputusan yang paling baik untuk memaksimalkan harga aset dalam proses pelunsan harta pailit. Dalam melaksanakan penjualan harta Debitor pailit, kurator harus  memperhatikan  beberapa  hal,  diantaranya  adalah:  Harus  menjual  untuk  harga  yang paling tinggi; Harus mengambil keputusan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan lebih dahulu karena nilainya bisa lebih tinggi di kemudian hari; Harus memiliki inisiatif dalam mendapatkan niIai teratas atas harta Debitor pailit.
Sehingga peneliti berpendapat di tafsirkan jika apabila debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannnya dengan kata lain tidak dapat membayar utang maka kreditor hak eksekutorial dalam jaminan fidusia dapat dilaksanakan apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan cara aset milik debitor diambil oleh kurator untuk di lelang supaya mampu menutupi utang debitor.
Pada  masa  penangguhan  atau  stay,  Kurator  dapat  mengeksekusi  /menjual  barang jaminan utang sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004, yaitu dengan alasan untuk kelangsungan usaha Debitor. Akan tetapi dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
1) Harta tersebut berada dalam pengawasan Kurator;
2) Kurator  memberikan  kompensasi  sebagai  perlindungan  yang  wajar  kepada Kreditor dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.
Penjualan  jaminan  kebendaan  dilakukan  dengan  parate  eksekusi  yang  cara-cara dilakukan dengan penjualan dimuka umum atau lelang menurut ketentuan pasal 185 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.
Dinyatakannya pailit debitor menurut peneliti adalah salah satu wujud perlindungan hak- hak  kreditor  sebab  jika  debitor  sudah  dalam  keadaan  pailit  maka  hak  untuk menguasai/megurus hartanya di cabut guna mencegah hal-hal buruk yang mungkin terjadi seperti  debitor  menjual  asetnya,  debitor  menggelapkan  asetnya  dengan  berbagai  modus seperti mengalihkan hartanya ke orang lain agar tidak masuk dalam boedel pailit. serta jika debitor sudah dinyatakan pailit maka ditunjuklah seorang kurator yang bertugas mengurus
dan membereskan harta pailit sebagaimana yang diatur dalam pasal 69 sampai 79 Undang- Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Kemudian apabila dalam kepailitan tersebut ternyata aset debitor tidak mencukupi untuk menutupi  seluruh  tagihan  utang  dari  pihak  kreditor  tentunya  hal  tersebut  akan  merugikan pihak kreditor itu sendiri. Persoalan selanjutnya adalah dari segi batasan waktu membereskan utang-utang  debitor  dalam  poses  kepailitan  karena  dalam  undang-undang  kepailitan  dan PKPU  tidak  mengatur  mengenai  maksimal  lamanya  proses  kepailitan  yang  diatur  hanya maksimal waktu proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yakni maksimal 270 hari, sehinggal menurut peneliti undang-undang kepailitan mestinya juga mengatur mengenai lamanya proses kepailitan guna mewujudkan kepastian waktu terhadap proses kepailitan karna jika proses kepailitan tidak dibatasi lamanya pastinya akan merugikan kreditor.

## SIMPULAN
Kegiatan  perkreditan  memerlukan  penanganan  profesional  dan  integritas  moral  yang tinggi karena kompleksitasnya yang melibatkan berbagai unsur seperti sumber dana, alokasi dana, kebijakan, dan pengawasan kredit, hingga penyelesaian kredit bermasalah. Bank harus yakin  bahwa  debitor  mampu  mengembalikan  kredit  sesuai  perjanjian,  sebagaimana  diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998. Kreditor separatis memiliki hak menjual dan mengambil hasil penjualan  jaminan  meskipun  terjadi  kepailitan.  Jika  hasil  penjualan  tidak  cukup  menutupi utang,  kekurangan  tersebut  dapat  diperhitungkan  sebagai  utang  konkuren;  jika  lebih, kelebihan harus diberikan kepada debitor. Kreditor separatis dan preferen dapat mengajukan pailit tanpa kehilangan haknya atas agunan.
Dalam hukum kepailitan, kreditor separatis memiliki hak menjual barang jaminan seolah- olah tidak terjadi  kepailitan, sesuai  dengan UU No. 37 Tahun 2004. Kreditur separatis  juga memiliki  keistimewaan  untuk  mengeksekusi  hak  jaminan  kebendaan  secara  langsung  jika debitor  wanprestasi.  Posisi  kreditor  separatis  dijelaskan  dalam  berbagai  undang-undang seperti  UU  Hak  Tanggungan  dan  UU  Jaminan  Fidusia,  yang  menjamin  hak  mereka  untuk mengeksekusi hak kebendaan meskipun terjadi kepailitan.
Penyelesaian utang debitor melalui kepailitan melibatkan serangkaian proses mulai dari permohonan pailit hingga pemberesan harta pailit. Jika debitor tidak mengajukan atau rencana perdamaian  ditolak,  harta  pailit  dianggap  insolvensi  dan  kurator  harus  menjual  aset  untuk membayar utang. Namun, jika aset debitor tidak mencukupi untuk menutupi seluruh utang, kreditor akan dirugikan. Undang-undang hanya mengatur maksimal waktu proses penundaan kewajiban  pembayaran  utang  (PKPU)  yaitu  270  hari,  tanpa  batasan  waktu  untuk  proses kepailitan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahyani, S. (2011). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia. Jurnal Wawasan Hukum, 24(1).
Albertus, A. (2010). Hukum Fidusia. Malang: Selaras.
Djumhana, M. (2000). Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Fuady, M. (2002). Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik . Bandung : Citra Aditya Bakti.
Fuady, M. (2017). Hukum pailit dalam teori dan praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Fuady, Munir. (2005). Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004). Bandung: Mandar Maju.
Hartanto,  A.  (2021). Hukum  Jaminan  dan Kepailitan  :  Hak  Kreditor  Separatis  Dalam  Pembagian  Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
Hartanto, J. A. (2015). Hukum Jaminan dan Kepailitan. Surabaya: Laksbang Justitia.
Hartono, s. S. (1981). Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran. Yogyakarta: Liberti. Jono. (2008). Hukum Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.
Jono. (2010). Hukum Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika. Jono. (Hukum Kepailitan). 2010. Jakarta: Sinar Grafika.
Kadir, M. A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya . Kamello, T. (2014). Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan yang Didambakan . Bandung: Alumni. Kansil, C. S. (2006). Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Mahmud. (2011). Metode penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
Mardalis. (2009). Metode Penelitian . Jakarta : Bumi Aksara .
Moleong, L. J. (1998). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Noor, J. (2011). Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Jakarta: Karya Kencana. Nugroho, S. A. (2008). Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Rahayu, D. P. (2020). Pengantar Hukum Kepailitan. Yogyakarta: Thafa Media.
Salam, M. F. (2010). Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional. Yogyakarta. Salim, P. (2000). Slim’s Ninth Collegiate English – Indonesian Dictionary. Jakarta : Modern English Press.
Sanjaya, U. H. (2014). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU. Yogyakarta: Grama Media Printing.
Shubhan, H. (2008). Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Silondae, A. A., & B.Ilyas , W. (2012). Pokok-pokok Hukum Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Silondae, Arus Akbar. (2012). Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
Soekarso, V. S. (1994). Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Subhan,  M.  H.  (2008). Htiktrm  Kepailitan  (Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  Peradilan). Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Suci,  I.  D.,  &  Poesoko,  H.  (2011). Hak  Kreditor  Separatis  dan  Mengeksekusi  Jaminan  Debitor  Pailit. Yogyakarta: LaksBank Prssindo.
Sunggono, B. (2016). Metode Penelitian Hukum . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Supramono, G. (2009). Perbankan dan masalah kredit : suatu tinjauan di bidang yuridis. Jakarta: Rineka Cipta.
Supramono,  Gatot.  (1996). Perbankan  dan  Masalah  Kredit:  Suatu  Tinjauan  Yuridis,  Ed.  Revisi.  Cet.  2. Jakarta: Djamban.
Susilowati, E. (2011). Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Semarang: Badan Penerbit Undip Press.
Untung, B. (2000). Kredit Perbankan di Indonesia. Yogyakarta: Andi.
Wignjosoebroto, S. (2013). Hukum Konsep dan Metode. Malang: Setara Press.
Yuhelson. (2019). Hukum Kepailitan di Indonesia.
Yuhelson. (2019). Hukum Kepailitan di Indonesia . Gorontalo: Ideas.
Jurnal
Anisah,  S.  (2009).  Studi  Komparasi  terhadap  Perlindungan  Kepentingan  Debitur  dan  Kreditor  Dalan
Hukum Kepailitan. Hukum Bisnis, 6.
Shubhan, M. H. (2008). Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Kencana.
Sigalingging,  B.  (2014,  Oktober  23). Pengertian  Kreditor.  Diambil  kembali  dari  Bisdan  Sigalingging:
Bisdansigalingging.blogspot.co.id/2014/10/
Sularto. (2012). Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan. MIMBAR HUKUM, 187-375. Undang-Undang
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
Undang-undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata