KOMPARASI ASEAN SME POLICY INDEX DENGAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos., IMAS & Ryan Anggria Pratama, M.IP
Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional &
Peneliti Laboratorium Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tanjungpinang
sayedfauzan@yahoo.com / ryananggria@gmail.com

## ABSTRACT
This  article  compares  two  documents,  ASEAN  SMEs  Policy  Index  2014  with 2016-2021  Strategic  Planning  of  Industrian  dan  Trade  Office  of  Riau  Islands Province.  The  aims  is  to  see  wether  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises (MSMEs) policy, especially for Small and Medium Industries, has been aligned with  ASEAN  Economic  Community  framework  for  SMEs  development.  From the  analysis,  it  can  be  found  that  there  are  three  field  of  comparison  which show  that  those  two  documents  aren  not  yet  alligned:  definition,  informality and High-Growth Entrepreneurship orientation.
Key  word:  ASEAN  MSMEs,  Policy,  ASEAN  SMEs  Policy  Index,  Riau  Islands Provincial Government

## ABSTRAK
Tulisan  ini  melihat  komparasi  antara  ASEAN  SMEs  Policy  Index  2014  dengan Rencana  Strategis  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi  Kepulauan Riau.  Tujuannya  adalah  untuk  mengetahui  apakah  program  pengembangan MSMEs,  terutama  Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  sudah  mengikuti  kerangka pengembangan  MSMEs  dalam  konteks  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA). Dari  analisa  terlihat  ada  tiga  ranah  komparasi  yang  menunjukkan  belum sejalannya dua dokumen tersebut, yaitu ranah definisi, ranah informalitas dan ranah orientasi kepada High-Growth Entrepreneurship (HGE).
Kata  kunci:  ASEAN  MSMEs,  Kebijakan,  ASEAN  SMEs  Policy  Index, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017

## PENDAHULUAN
Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) menjadi salah satu pilar utama pembangun  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA).  Hal  ini  karena  di  negara- negara  anggota  ASEAN,  MSMEs  mendominasi  dalam  jumlah  jenis  usaha (antara  88,8%  sampai  99,9%)  dan  dalam  jumlah  penyerapan  tenaga  kerja (antara 51,7% sampai 97,2%) ( The ASEAN Secretariat , 2015).  Dalam struktur perekonomian  di  Indonesia,  Usaha  Mikro  Kecil  (UMK)  mendominasi  jumlah usaha sebanyak 98,33% dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 76,26% (BPS, 2016).  Ini  artinya,  sudah  menjadi  urgensi  utama  bagi  pengelolaan  MSMEs Indonesia agar mampu masuk dan berperan aktif dalam kerangka MEA.
Untuk  mewujudkan  “ Equitable  Economic  Development ”  sebagai  pilar  ketiga MEA  untuk  pengembangan  MSMEs, Economic  Research  Institute  for  ASEAN and East Asia (ERIA) mengembangkan ASEAN SME Policy Index 2014. Laporan ini menganalisa kebijakan pengembangan MSMEs di sepuluh negara anggota ASEAN, kemudian melihat kekuatan dan kelemahan kebijakan masing-masing negara  serta  mengukur  sejauh  mana  kebijakan  tersebut  mengarah  pada kebijakan  pengembangan  MSMEs  di  ASEAN.  Selain  itu  dokumen  ini  juga memberikan  rekomendasi  prioritas-prioritas  perbaikan  kebijakan  untuk diambil oleh masing-masing negara anggota ASEAN (ERIA, 2008).
Dalam  era  desentralisasi,  pemerintah  provinsi  memiliki  peran  komprehensif, baik sebagai perwujudan pemerintah pusat sekaligus pemangku kepentingan utama  dari  pelaku  usaha  di  wilayahnya.  Dengan  demikin  jelas  peran pemerintah  provinsi,  termasuk  dalam  pengembangan  MSMEs  sangatlah penting.  Dalam  hal  pengembangan  MSMEs  khususnya  berupa  Industri  Kecil dan  Menengah  (IKM),  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  (Disperindag) Provinsi  Kepulauan  Riau  (Kepri),  menjadi  tonggak  utama  perencana, implementator dan evaluator, kebijakan di wilayah Provinsi Kepri.
Selain  itu,  wilayah  Provinsi  Kepri  yang  masuk  dalam  wilayah  kerjasama  sub- regional  SIJORI  (Singapore-Johore-Riau)  seharusnya  memiliki  MSMEs  yang lebih  berpeluang  dan  lebih  siap  dalam  menghadapi  MEA.  Dengan  kata  lain, seharusnya  pemerintah  Provini  Kepri  dapat  merespon ASEAN  SMEs  Policy Index 2014  dengan  baik.  Karena  itu,  artikel  ini  melakukan  komparasi  antara dua dokumen tersebut, untuk melihat apakah Disperindag Provinsi Kepri telah menjalankan urusannya sesuai kerangka MEA untuk pengembangan MSMEs?

## KERANGKA TEORITIS
Kebijakan  pengembangan  MSMEs  di  Indonesia,  masih  menghadapi  dua kendala  utama,  yaitu  informalitas  dan  belum  berorientasi  sebagai high- growth business . Informalitas artinya usaha yang tidak terdaftar secara formal sebagai badan usaha, sehingga mengurangi kesempatan untuk bertahan dan berkembang.  Hambatan  informalitas,  menurut  USAID  (2013)  adalah  sebagai berikut:
1. Akses terhadap pembiayaan yang terbatas, biasanya hanya melalui 3F ( Friends,  Family,  Fools )  –  hanya  melalui  teman,  keluarga,  atau  lintah darat ( fools );
2. Tidak  dapat  memperoleh  bantuan  jasa  dan bantuan dari pemerintah, seperti bantuan pengembangan usaha, bantuan kepatuhan usaha, dan bantuan pemasaran;
3. Tidak  dapat  melakukan  usaha  secara  formal  dengan  pemerintah, seperti  menjadi  penyuplai  barang  dan  jasa,  atau  masuk  ke  pasar internasional  yang  semakin  membutuhkan  kejelasan  kualitas  dan keterlacakan;
4. Memiliki  kecenderungan  bertransaksi  sesama  pelaku  usaha  informal, sehingga  jarang  masuk  dalam  kesempatan  pertumbuhan  usaha  yang

## 154
bersumber dari konsumen yang lebih besar dan formal atau dari rantai suplai regional;
5. Pemerintah  tidak  dapat  menerapkan  peraturan  untuk  melindungi usaha,  maupun  untuk  memungut  pajak  yang  dibutuhkan  untuk membangun infrastruktur bagi pengembangan usaha.
Kebijakan pengembangan MSMEs dalam era globalisasi harus mengarah pada penciptaan pelaku usaha yang berorientasi pada High-Growth Entrepreneurship (HGE).  Kebijakan  yang  berorientasi  pada  HGE  sangat berbeda  dengan  kebijakan  pengembangan  MSMEs  pada  umumnya,  dimana secara  mendasar  dapat  dikatakan  ada  perbedaan  antara  mengedepankan kuantitas  atau  kualitas.  Autio,  Kronlund  dan  Kovalainen  (2007)  menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan MSMEs pada umummnya lebih mendorong pada  peningkatan  jumlah  pelaku  usaha  dan  penciptaan  kondisi  usaha  yang kondusif,  orientasi  pada  kuantitas  dan  stabilitas.  Sedangkan  kebijakan pengembangan MSMEs yang beriorientasi HGE lebih fokus pada kualitas dan kondisi  dinamis  dalam  pengembangan  usaha.  Sehingga  terjadi trade-offs bahkan  konflik  antara  kedua  kebijakan  tersebut,  terutama  yang  berkaitan dengan  pembagian  sumberdaya.  Tabel  berikut  ini  menjelaskan  perbedaan tersebut.
Tabel 1. Perbedaan Kebijakan Pengembangan MSMEs Umum dan High-Growth
Entrepreneurship (HGE) Kebijakan MSMEs Umum Kebijakan HGE Sasaran Kebijakan -  Sasaran berkaitan dengan kewirausahaan Mendorong lebih banyak orang menjadi wirausahawan Mendorong orang yang tepat untuk menjadi wirausahawan -  Sasaran berkaitan badan usaha Meningkatkan jumlah pelaku usaha baru Meningkatkan pertumbuhan badan usaha -  Sasaran berkaitan lingkungan usaha Memfasilitasi lingkungan usaha untuk usaha kecil Memfasilitasi  lingkungan usaha  untuk  pertumbuhan badan usaha

## Pembagian Sumberdaya
-  Sumber Kebanyakan dari sektor publik Kombinasi  sektor  publik dan privat -  Jenis sumberdaya finansial Hibah,  subsidi,  pinjaman lunak R&d loan dan hibah inovasi, pendanaan business angel , pendanaan ventura, ipo -  Pelayanan dominan Masukan  dasar  (standar) untuk  pembentukan  badan usaha,  perencanaan  bisnis, pengelolaan usaha kecil Masukan berdasar pengalaman untuk pendanaan ventura, perencanaan strategis, internasionalisasi, pertumbuhan organisasi -  Prinsip distribusi sumberdaya Menjamin akses yang merata  untuk  semua  orang (penyebaran sumberdaya) Memilih  penerima  yang menjanjikan (fokus sumberdaya) Penekanan peraturan -  Fokus siklus hidup Menghilangkan  penyekatan untuk badan usaha baru Menghilangkan penyekatan untuk pertumbuhan badan usaha -  Penyekatan kepatuhan yang ditangani Mengurangi biaya kepatuhan bagi usaha kecil Penghalusan kepatuhan yang  dibutuhkan  untuk pertumbuhan usaha -  Pengaturan fiskal Mengurangi ppn bagi usaha kecil Mengakomodasi perubahan dramatis terhadap skala usaha; mengatur pembagian saham secara netral -  Sikap terhadap kegagalan Mencegah kegagalan, kebangkrutan Menerima  kegagalan  dan kebangkrutan, namun mengurangi  resiko  sosial dan ekonominya -  Hubungan dengan domain kebijakan lainnya Kebijakan industrial, kebijakan  sosial,  kebijakan ketenagakerjaan Kebijakan industrial, kebijakan inovasi, kebijakan sosial
Sumber: Autio, Kronlund dan Kovalainen (2007)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  dengan  metode  deskriptif.
Metode  pengumpulan  data  melalui  studi  pustaka  (studi  dokumen).  Sumber data utama adalah dokumen kebijakan.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017

## PEMBAHASAN

## 1. Masalah Definisi MSMEs di Indonesia
Definisi  MSMEs  di  Indonesia  cukup  beragam,  demikian  juga  antara  industri kecil dengan usaha kecil. Berikut beberapa definisi terkait MSMEs di Indonesia (Tobing, MTSL, 2011; BPS, 2016):
1.  Menurut  Depepenrindag  (Depertemen  Perindustrian  dan  Per- dagangan)  tahun  1999,  industri  kecil  merupakan  kegiatan  usaha industri  yang  memiliki  investasi  sampai  Rp.  200.000.000,-  tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha.
2.  Menurut  Biro  pusat  Statistik  (1998),  mendefinisikan  industri  kecil dengan  batasan  jumlah  karyawan  atau  tenaga  kerja  dalam mengklasifikasi  skala  industri  yang  dapat  dikelompokkan  menjadi beberapa kelompok, sebagai berikut:
a. Perusahaan  atau  industri  rumah  tangga  jika  memperkerjakan kurang dari 3 orang.
b. Perusahaan  atau  industri  pengolahan  termasuk  jasa  industri pengolahan yang mempunyai pekerja 1 sampai 19 orang termasuk pengusaha,  baik  perusahaan  atau  usaha  yang  berbadan  hukum atau tidak.
c. Perusahaan  atau  industri  kecil  jika  memperkerjakan  antara  5 sampai 19 orang.
d. Perusahaan  atau  industri  sedang  memperkerjakan  antara  20 sampai 99 orang.
e. Perusahaan  atau  industri  besar  jika  memperkerjakan  antara  100 atau lebih.
3.  Menurut  Biro  Pusat  Statistik  (2003),  mendefinisikan  industri  kecil adalah  usaha  rumah  tangga  yang  melakukan  kegiatan  mengolah barang  dasar  menjadi  barang  belum  jadi  atau  setengah  jadi,  barang
setengah jadi menjadi barang jadi, atau yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 orang dan yang paling banyak 19 orang termasuk pengusaha.
4.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (2016)  dalam  Sensus  Ekonomi  2016 kategori usaha hanya dibagi menjadi dua:
a. Usaha  Mikro  Kecil,  yaitu  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha, dengan  kriteria  jumlah  tenaga  kerja  kurang  dari  10  orang  dan
memiliki kekayaan paling banyak 500.000.000
b. Usaha  Menengah  Besar,  yaitu  usaha  ekonomi  produktif  yang berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau badan usaha, dengan kriteria jumlah tenaga kerja lebih dari 20 orang dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 500.000.000
5.  Menurut Bank Indonesia, industri kecil yakni industri yang asset (tidak termasuk tanah dan bangunan), bernilai kurang dari Rp. 600.000.000,-.
6.  Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 1995 :
a. (Pasal 1): ayat 1, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala  kecil  dan  memenuhi  beberapa  kriteria  kekayaan  bersih atau  hasil  penjualan  tahun  serta  kepemilikan  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang ini.
b. (Pasal  5):  (1)  Memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp.
200.000.000,-  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha,
(2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp.1.000.000.000,-,  (3)  milik  warga  Indonesia,  (4)  berdiri  sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,  dikuasai,  atau  berafiliasi  baik  langsung  maupun  tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, (5) berbentuk
usaha  orang  perseorangan,  badan  usaha  yang  tidak  berbadan hukum,  atau  badan  usaha  yang  berbadan  hukum,  termasuk koperasi.

## 2.  ASEAN SMEs Policy Index 2014
ASEAN  SMEs  Policy  Index  2014  mengatur  delapan  dimensi  untuk  dasar kebijakan  pengembangan  MSMEs,  termasuk  di  Indonesia.  Berikut  delapan dimensi tersebut berikut sub-dimensinya:

## Tabel 2. Dimensi Sistem Monitoring Pemberdayaan MSMEs
Model ASEAN SME Policy Index 2014
No  Dimensi Monitoring Sub Dimensi Keterangan 1 Kerangka Kerja Kelembagaan a. Definisi UKM b. Formulasi Kebijakan antar SKPD c. Strategi pengembangan UKM d. Adanya SKPD pelaksanaan kebijakan UKM e. Fasilitasi dalam transisi dari informal ke formal 5 indikator 2 Akses terhadap layanan pendukung a. Kerangka  kerja  kebijakan  untuk layanan pendukung b. Promosi melalui layanan internet 5 indikator 3 Memulai usaha yang lebih cepat dan murah serta peraturan perundangan yang lebih baik bagi UKM a. Memulai usaha yang lebih cepat dan murah b. Penyelesaian  untuk  seluruh  proses registrasi
c. Akses on-line ,  registrasi  satu  pintu dan kecepatan memulai usaha d. Peraturan dan perundang-undangan yang lebih baik 12 indikator 4 Akses terhadap keuagan a. Kerangka  kerja  peraturan  dan  dasar hukum b. Penganekaragaman pasar keuangan 10 indikator 5 Teknologi dan transfer teknologi a. Promosi dan diseminasi teknologi b. Membantu teknologi koperasi melalui riset dan pengembangan c. Mempromosikan klaster dan jaringan usaha d. Pengembangan teknologi dan keuangan 10 indikator 6 Ekspansi pasar Internasional a. Program promosi ekspor b. Adanya  informasi  tentang  pasar internasional 5 indikator
c. Fasilitasi  keuangan  untuk  ekspor
UKM d. Pengurangan  biaya-biaya  perijinan untuk ekspor (per-kontainer) 7 Pendidikan dan Pelatihan kewirausahaan a. Kebijakan promosi keuangan b. Dukungan  pendidikan  dasar  dalam pembelajaran kewirausahaan c. Dukungan  pendidikan  tinggi  dalam pembelajaran kewirausahaan d. Kolaborasi  dunia  bisnis  dengan perguruan tinggi e. Pendidikan non formal pada pembelajaran  kewirausahaan  dan pengelolaan UKM 5 indikator 8 Perwakilan yang efektif untuk kepentingan UKM a. Peran dan kapasitas asosiasi (perkumpulan) UKM b. Partisipasi pada penyusunan kebijakan UKM 6 indikator
Sumber: ERIA, 2014
3.  Rencana  Strategis  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
Renstra  Disperindag  Provinsi  Kepri  Tahun  2016-2021  merupakan  penjabaran visi  dan  misi  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kepri  periode  2016-2021.  Visi pembangunan  Gubernur  Provinsi  Kepulauan  Riau  yaitu  ”Terwujudnya Kepulauan  Riau  sebagai  Bunda  Tanah  Melayu  yang  Sejahtera,  Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim.” Fokus Disperindag adalah  pada  perwujudan  misi  ketujuh  yaitu:  ”Meneruskan  pengembangan ekonomi  berbasis  industri  dan  perdagangan  dengan  memanfaatkan  bahan baku lokal”.
Dalam  Renstra  tersebut,  ditetapkan  enam  buah  tujuan  Disperindag  sebagai tujuan  pembangunan  perindustrian  dan  perdagangan  tahun  2016-2021 sebagai berikut:
1.  Menjaga  ketersediaan  bahan  pokok  dan  bahan  strategis/penting masyarakat.
2.  Peningkatan Perlindungan Konsumen

## 3.  Meningkatkan kinerja ekspor
4.  Meningkatkan produktivitas industri berbahan baku lokal
5.  Meningkatkan  Koordinasi  dalam  Perumusan  Kebijakan  Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
6.  Meningkatkan  Kapasitas  Sumberdaya  Aparatur  dan  Kualitas  Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan Penerapan Teknologi Informasi
Untuk  mewujudkan  tujuan  jangka  menengah  Disperindag  tersebut,  maka ditetapkan  sasaran  jangka  menengah  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan sebagai berikut:
1.  Meningkatnya peran pasar lokal dengan pola perdagangan dan sistim distribusi  yang  makin  meluas,  lancar  dan  Efisien  dengan  harga  yang stabil
2.  Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen,  standarisasi,  pengawasan dan pengendalian mutu barang dan jasa dalam melindungi konsumen
3.  Meningkatkan  Fasilitasi  Ekspor  untuk  mendukung  daya  saing  produk daerah
4.  Meningkatnya  kuantitas  dan  omset  produksi  industri  pengolahan berbasis bahan baku lokal
5.  Tercapainya  Efektifitas  Koordinasi  Perumusan  Kebijakan  Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
6.  Meningkatnya  Kapasitas  Sumberdaya  Aparatur  dan  Kualitas  Sarana dan Prasarana Perkantoran
Dalam  kerangka  implementasi,  ditetapkanlah  strategi,  kebijakan,  fokus  misi dan  program  unggulan  Disperindag  sebagaimana  tersaji  dalam  tabel  berikut ini:
Tabel 3. Strategi, Kebijakan, Fokus Misi dan Program Unggulan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Strategi Kebijakan Fokus Misi Program Unggulan Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur, dan
meningkatkan ketersediaan dan kelayakan sarana perdagangan. Peningkatan upaya promosi dan kerjasama
perdagangan dalam dan luar negeri, serta pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai. Pengembangan perdagangan 1  Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2  Program perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan 3  Program Peningkatan
dan Pengembangan
Ekspor Meningkatkan pembinaan industri kecil, menengah dan besar Pengembangan kawasan industri, teknopark, dan sentra industri potensial berbahan baku lokal terutama industri pengolahan hasil perikanan. Pembangunan dan pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar) 1  Program Pengembangan sentra- sentra industri potensial
2  Program Penataan
Struktur Industri
3  Program Pengembangan Industri
Unggulan
3  Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah 4  Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi
Sumber: Renstra Disperindag Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021

## 4. Komparasi  ASEAN  SMEs  Policy  Index  dengan  Rencana  Strategis  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
Komparasi  ini fokus  kepada  tiga  hal:  definisi,  informalitas dan  orientasi HGE. Pertama  dari  sisi  definisi,  terjadi  tumpang  tindih  terutama  dengan  Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri. Hal ini karena sama-sama fokus pada pelaku usaha  kecil,  yaitu  Industri  Kecil  dan  Menegah  (IKM).  Contoh  lain  misalnya,
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
pada  tahun  2017  pengembangan  IKM  oleh  Disperindag  Provinsi  Kepri  masih terfokus pada industri kerajinan sesuai konsep keberadaan Dekranasda.
Jika dilihat dari ASEAN SMEs Policy Index, maka dalam dimesi Kerangka Kerja Kelembagaan,  khususnya  di  sub-dimensi  Definisi  UKM,  Formulasi  Kebijakan antar  SKPD,  Strategi  pengembangan  UKM  dan  Adanya  SKPD/Lembaga pelaksanaan  kebijakan  UKM  masih  kurang  maksimal.  Kunci  utama  dari permasalahan  ini  adalah  pengembangan  pangkalan  data,  keterbukaan informasi data dan usaha MSMEs, serta semakin intensifnya koordinasi antar lembaga, baik pemerintah, perbankan maupun pihak lainnya.
Kedua  berkaitan  dengan  informalitas,  masih  belum  terlihat  upaya  sistematis untuk mendorong pelaku IKM agar menjadi industri formal. Ini sesuai dengan sub-dimensi  Fasilitasi  dalam  transisi  dari  informal  ke  formal  dalam  ASEAN SMEs  Policy  Index.  Misalnya  baru  pada  tahun  2017  dianggarkan  kegiatan Pendataan  dan  Revitalisasi  Industri  Kecil  dan  Menengah.  Sebelumhya pendataan  IKM  dilakukan  melalui  Sensus  Ekonomi  2016,  oleh  BPS.  Namun sensus  tersebut  juga  tidak  mendata  pelaku  usaha  secara  mendetail,  namun lebih  umum  untuk  mendapatkan  data  menyeluruh  secara  horisontal.  Selain itu  tidak  ada  bukti  adanya  koordinasi  antar  perangkat  daerah  dalam sinkronisasi data pelaku UMKM.
Permasalahan  informalitas  ini  juga  dapat  terlihat  dari  data  Bank  Indonesia (2017)  yang  menunjukkan  di  Tanjungpinang,  Tanjung  Balai  Karimun  dan Natuna,  sebanyak  58,64%  dari  total  kredit  yang  diberikan  oleh  bank  adalah untuk konsumsi. Kredit usaha mikro hanya mencapai 26,41% dengan nilai NPL mencapai 2,66%. Setidaknya ada upaya untuk mewujudkan dimensi  Ekspansi pasar  Internasional,  terutama  sub-dimensi  adanya  program  promosi  ekspor dan adanya informasi tentang pasar internasional. Hal ini terlihat dari adanya
kegiatan-kegiatan dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
Komparasi  ketiga,  berkaitan  dengan  orientasi  HGE.  Konsistensi  keberadaan klinik  kemasan  mencerminkan  upaya  perwujudan  dimensi  Teknologi  dan transfer  teknologi  dan  dimensi  Pendidikan  dan  Pelatihan  kewirausahaan. Namun jika melihat dimensi Memulai usaha yang lebih cepat dan murah serta peraturan perundangan yang lebih baik bagi UKM, Akses terhadap keuangan dan  Perwakilan  yang  efektif  untuk  kepentingan  UKM,  masih  terlihat kekurangan.
Hal  ini  terutama  karena  seharusnya  orientasi  pengembanga  MSMEs  oleh Disperindag  lebih  banyak  mensasar  pelaku  usaha  dengan  tingkat  formalitas yang lebih tinggi ketimbang misalnya oleh Dinas Koperasi dan UKM. Selain itu jika  dilihat  besarnya  kontribusi  Industri  Pengolahan  pada  PDRB  di  Provinsi Kepri,  seharusnya  MSMEs  dapat  masuk  dalam  rantai  suplai  industri pengolahan  besar.  Dari  data  Sensus  Ekonomi  2016,  Industri  pengolahan berjumlah  11,94%  dari  total  usaha  di  Provinsi  Kepri,  dan  menyerap  tenaga kerja  sebanyak  29,32%  dari  total  642.125  orang  tenaga  kerja.  Dari  jumlah tersebut,  Usaha  Menengah  Besar  (UMB)  hanya  berjumlah  3,43%  sedangkan 96,57%  dari  usaha  industri  pengolahan  adalah  Usaha  Mikro  Kecil  (UMK). Artinya  mayoritas  pelaku  usaha,  khususnya  di  industri  pengolahan  masih membutuhkan  bantuan  pemerintah  daerah,  agar  mampu  menjadi  UMB, sesuai prinsip kebijakan pengembangan MSMEs berorientasi HGE.

## KESIMPULAN
Dari  komparasi  antara  ASEAN  SMEs  Policy  Index  2014  dengan  Rencana Strategis  Disperindag  Provinsi  Kepri  Tahun  2016-2021  ini  setidaknya  terlihat ada  tiga  ranah  yang  perlu  perhatian  khusus.  Ranah  definisi  ini  cenderung urgen untuk diselesaikan agar pemerintah memiiki kontrol yang baik terhadap
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
pelaku  usaha  untuk  dibina,  menghindari  tumpang  tindih,  dan  meningkatkan kemungkinan pelaku MSMEs untuk bertahan dan berkembang.
Kedua, pada ranah informalitas, perlu koordinasi antara pemerintah provinsi dengan  pemerintah  kabupaten/kota  untuk  mempermudah  pendaftaran  dan perijinan  MSMEs.  Selain  itu  perlu  didorong  agar  MSMEs  yang  sudah  formal untuk menikmati perubahan kebijakan-kebijakan yang bertujuan mengembangkan  pelaku  usaha  kecil,  misalnya  pengembangan  MSMEs berorientasi ekspor. Ketiga, dalam ranah orientasi HGE, belum terlihat upaya untuk melakukan diskriminasi positif, yang memilih kualitas beberapa MSMEs untuk  dikembangkan,  tetapi  masih  berorientasi  pada  pemerataan sumberdaya.
Apabila  ASEAN  SMEs  Policy  Index  dipahami  secara  komprehensif,  dan dijadikan  acuan  utama  dalam  perencanaan  strategis,  khususnya  di Disperindag,  maupun  secara  umum  di  pemerintah  Provinsi  Kepri,  niscaya mewujudkan  MSMEs  yang  berorientasi  HGE  akan  mudah  terwujud.  Karena Provinsi  Kepri  memiliki  sejarah  dan  dinamika  hubungan  ekonomi  yang produktif  dengan  Singapura  dan  Johor,  sebuah  dinamika  yang  tidak  dimiliki provinsi lainnya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Autio, E., Kronlund, M., & Kovalainen, A. High-growth SME support initiatives in  nine  countries:  Analysis,  categorization,  and  recommendations. MTI  Publications  1/2007  Industries  Department.  Finnish  Ministry  of Trade and Industry. 2007 Badan Pusat Statistik. Sensus Ekonomi 2016. http://se2016.bps.go.id. 2016 Bank  Indonesia  Kantor  Wilayah  Kepulauan  Riau.  Kajian  Ekonomi  dan
Keuangan  Regional  Provinsi  Kepulauan  Riau  Mei  2017.  Batam:  Bank Indonesia Kantor Wilayah Kepulauan Riau. 2017.
Disperindag  Provinsi  Kepri.  Rencana  Kerja  Anggaran  Perubahan  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2016
Disperindag  Provinsi  Kepri.  Rencana  Kerja  Anggaran  Perubahan  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2017 Disperindag Provinsi Kepri. Rencana Strategis Tahun 2016-2021. 2016 Economic  Research  Institute  for  ASEAN  and  East  Asia  (ERIA).  ASEAN  SME Policy Index 2014: Towards Competitive and Innovative ASEAN SMES. Jakarta: ERIA. 2014
Summary.  USAID  Market  Project.  https://www.usaid.gov/sites/default/files/ documents/1861/Informal_Economy.pdf. 2013
The  ASEAN  Secretariat.  ASEAN  Strategic  Action  Plan  for  SME  Development 2016-2025. Jakarta: ASEAN Secretariat. 2015
Tobing,  Merry  Triana  Shinta  L.  Strategi  Bertahan  Usaha  Kecil  dan  Menengah (Studi  Kasus  Kerajinan  Kulit Manding,  Kabupaten  Bantul,  Yogyakarta Tahun 2007-2008). Skripsi S1 thesis, UAJY. 2011 USAID. Informal Economy Regional Agricultural Trade Environment (RATE)