Muhammad Nur Hadi, Abdul Bashith | 61

## Malia: Jurnal Ekonomi Islam
Accreditation of Sinta 4 Number 36/E/KPT/2019 Volume 12 Number 2, December 2021, Pages 61-76 Print : 2087-9636 Online : 2549-2578
Strategi Pengelolaan Cash Waqf dalam Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial
Muhammad Nur Hadi, Abdul Bashith Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nurhadi@yudharta.ac.id, abbash98@pips.uin-malang.ac.id
Article Info ABSTRACT Article History: Received Dec 8 th, 2021 Revised Dec 24 th, 2021
Accepted Dec 28 th, 2021
Cash  waqf has  enormous  potential  for empowerment  and  poverty  alleviation  of  the people,  but Cash  waqf has  not  been  widely disseminated by management institutions  and is still  foreign  among  Muslims,  one  of  the triggering factors is that the Muslim community is more familiar with the terms zakat, infaq, and shadaqah  compared  to Cash  waqf .  this  is  a challenge  for  Islamic  economists  to  formulate the  best  strategy  in  socializing  to  the  public  as well  as  strategies  in  finding  loopholes  to implement Cash waqf , there  are three strategies that  can  be  done  in  utilizing Cash  waqf ,  first, through  the  development  of Cash  waqf in  the form  of  a  productive  business,  second, Cash waqf from  waqf  profits,  third,  waqf  from  state- owned  company  reserves.  With  this  strategy,  it is  hoped  that  it  will  be  carried  out  with  sharia principles so that its useful value can be used for the  benefit  of  the  community  in  alleviating poverty and being able to create educational and religious  institutions  that  are  needed  for  social and humanitarian interests.
Keyword: strategy, Cash waqf, social welfare. Copyright@ 2021 Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan All rights reserved.
DOI: https://doi.org/ 10.35891/ml.v13i1.2749
Corresponding Author: Muhammad Nur Hadi,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Email: nurhadi@yudharta.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Di  Indonesia  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam,  apabila  kita prosentasekan  adalah  Muslim  87.2  persen,  protestan  6.9persen,  katolik  2.9 persen,  hindu  1.7  persen,  Budha  0.7  persen  dan  khonghucu  0.05  persen (Worldpopulationreview.com  2019).  Menurut  Yaqut  Cholil  Qoumas,  Menteri Agama  Republik  Indonesia  yang  dirilis  kompas.com  pada  13  Maret  2021, secara  nasional,  proporsi  penduduk  muslim  di  Indonesia  sebesar  87,2%  dari total  populasi  penduduk  Indonesia,  persentase  itu  sebanding  dengan 227.000.000  jiwa.  Jumlah  yang  cukup  besar  dan  memiliki  potensi  luarbiasa dalam membangun ekonomi umat berbasis wakaf uang.
Namun  jumlah  yang  mayoritas  ini  masih  lemah  dari  bidang  ekonomi apalagi  di  masa  pandemi  Covid  19  semakin  memicu  angka  kemiskinan  yang semakin  melejit.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menyatakan,  naiknya  jumlah kemiskinan  dipengaruhi  oleh  pandemi  Covid-19  yang  mengahmtam perekonomi  Indonesia.  Dampaknya  dirasakan  oleh  12,2  juta  penduduk  miskin yang bekerja di sektor informal. Kelompok ini merupakan yang rentan terhadap kemiskinan dan terdampak Covid-19. (katadata.co.id 2021).
Islam  sebenarnya  memiliki  potensi  untuk  mengatasi  masalah  tersebut diantaranya  ada  konsep  zakat  yang  berpotensi  untuk  mengentas  kemiskinan apabila  didukung  oleh  kesadaran  masyarat  muslim  dan  perolehan  zakat  bisa dikelola dengan strategi yang tepatguna, selain itu ada konsep wakaf yang saat ini  belum  maksimal  dalam  sosialisasi  dan  pemanfaatan  yang  sesuai  dengan ajaran syari’at  Islam,  pemicunya bisa karena belum  dikenalkannya fungsi  dan manfaat  wakaf  secara  masiv  kepada  pihak  pengelola  maupun  pihak  penerima wakaf.  Selain  itu  di  Indonesia  pemaknaan  wakaf  yang  sempit  hanya  terbatas pada benda  yang tidak bergerak menjadi  kendala utama dalam pemanfaatanya sebagai instrumen kemandirian umat.
Salah  satu  lembaga  Islam  yang  erat  kaitanya  dengan  sosial  ekonomi masyarakat  adalah  wakaf.  wakaf  merupakan  lembaga  sosial  Islam  yang hukumnya  sunnah,  tetapi  lembaga  wkaf  dapat  berkembang  dengan  baik  di beberapa  Negara  muslim  seperti  Arab  Saudi,  Mesir,  Turki,  Yordania,  Qatar, Kuwait dan lain-lain (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006: 174).
Mustafa  Edwin  Nasution  pernah  membuat  asumsi  bahwa  penduduk muslim  kelas  menengah  di  Indonesia  sebanyak  10.000.000  jiwa  dengan penghasilan  rata-rata  antara  Rp.  500.000,-  sampai  Rp.  10.000.000,-  perbulan. Menurut  perhitungan  angkanya,  ini  merupakan  potensi  yang  sangat  besar. Misalnya, jika warga yang berpenghasilan Rp. 500.000,- sebanyak 4 juta jiwa,
Muhammad Nur Hadi, Abdul Bashith | 63
dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya Rp 60.000,- maka setiap tahun akan terkumpul Rp 240.000.000.000,-
Secara  umum  wakaf  merupakan  salah  satu  ibadah  harta  benda  yang memiliki peran vital dan memiliki potensi dalam bidang perekonomian. wakaf sebelumnya  dikenal  dalam  bentuk  benda  seperti  tanah  maupun  barang  atau bangunan,  tapi  saat  ini  sudah  dikembangkan  bisa  berupa  benda  bergerak berdasarkan  undang-undang  nomor  14  tahun  2004,  dimana  wakaf  barang bergerak ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha produktif.
Dalam  wakaf  barang  bergerak  memiliki  ciri  yakni  adanya  pergeseran kepemilikan  dari  pribadi  menuju  kepemilikan  Allah  Swt  yang  bersifat  abadi yang  dapat  bermanfaat  secara  berkesinambungan.  Orang  yang  melakukan wakaf  sama  halnya  dengan  mengembangkan  harta  produktif  untuk  generasi mendatang  sesuai  dengan  tujuan  wakaf,  baik  berupa  manfaat  pelayanan  dan pemanfaatan hasilnya. Wakaf tersebut bagian atau unit dana investasi.
Pada  perbankan  Islam Cash  waqf merupkan  produk  baru  yang  sangat penting, karena bentuk wakaf ini lebih bisa dikembangkan sebagai potensi baru dalam  bidang  ekonomi  Islam,  hal  ini  yang  telah  lakukan  Rasulullah  Saw.  dan para  sahabat. Cash  waqf dalam  pandangan  ekonomi  merupakan  upaya mengembangkan  harta  produktif  melalui  kegiatan  investasi  maupun  produksi yang bermanfaat bagi generasi mendatang.
Wakaf  sebagai  bentuk  pengorbanan  kepentingan  saat  ini  demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada kepentingan sosial dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat muslim yang membutuhkan. Cash  waqf juga  sebagai  bagian  pemberdayaan  potensi  ekonomi  masyarakat yang  ada  dalam  harta  wakaf.  Oleh  karena  itu  wakaf  produktif  harus  dikelola secara professional agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, misalnya membuka terbukanya lapangan kerja baru dan terwujudnya  pelayanan  publik  yang  bisa  meringankan  problem  ekonomi masyarakat.  Dengan Cash  waqf berarti  kita  telah  mengubah  harta  dari konsumtif menjadi harta produktif dan investasi dalam bentuk modal produktif yang bisa memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa manfaatkan pada masa mendatang.
UU  No.  41  Tahun  2004  tentang  wakaf  pasal  28  menyebutkan  bahwa Wakif  dapat  mewakafkan  benda  bergerak  berupa  uang  melalui  lembaga keuangan  syariah  yang  ditunjuk  oleh  Menteri 1 ,  hal  ini  menunjukkan  bahwa fikih wakaf Indonesia telah mengintegrasikan hukum fikih dengan kontekstual yang  terjadi  saat  ini.  Dalam  Undang-undang  tersebut  telah  memperluas  ruang
1 UU nomor 14 tahun 2004, pasal 28. Tanpa halaman
lingkup wakaf pada benda-benda bergerak. Undang-Undang Tentang Wakaf ini telah  memberikan  ruang  yang  luas  bagi  umat  Islam  untuk  ikut  serta  dalam program  wakaf  uang  sehingga  tidak  perlu  menunggu  kaya  baru  mewakafkan sebagian  hartanya  untuk  kepentingan  sosial  namun  masyarakat  bisa menyisihkan sebagian hartanya dalam bentuk wakaf uang.
UU  No.  41  Tahun  2004  merupakan  salah  satu  pembaharuan  hukum wakaf di Indonesia sebagai jawaban atas produk hukum lama yang membatasi barang  wakaf  hanya  pada  benda  yang  tidak  bergerak,  sehingga  yang  bisa melakukan  hanya  orang  tertentu  saja,  hal  ini  menunjukan  adanya  persepsi bahwa hukum wakaf tidak adil dan tidak efektif.
Berdasarkan realitas di  atas maka penulis bermaksud untuk  melakukan kajian  literatur  dalam  menyikapi  potensi  wakaf  uang  sebagai  instrument kesejahteraan sosial dan sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang melanda umat Islam menuju umat yang berdaya dan mampu bersaing dengan umat yang lain.

## B. KAJIAN TEORI

## 1. Pengertian dan Sejarah Wakaf Uang
Wakaf  adalah  bentuk masdar ( gerund )  dari  ungkapan  wakaf asysyai`, yang berarti menyimpan sesuatu. Secara etimologis, ada tiga kata untuk  menggambarkan  wakaf,  yaitu:  alwaqf  (wakaf),  alhabs  (menyimpan) dan  attasbil  (memberikan  kepada  sabilillah).  Ibnu  Manzur  dalam  kitab Lisan  al-Arab  mengatakan  bahwa  kata  habasa  berarti  amsakahu (menjaganya).  Dia  juga  menambahkan  kata  waqafa  seperti  dalam  kalimat: waqafa  alardha  `ala  almasakin  (dia  memberikan  tanah  kepada  orang miskin). (Ibn Mandzur, 1301 H: 276).
Sedangkan  menurut  Munzir  Qahaf,  wakaf  adalah  pemilikan  barang yang  bersifat  tetap  atau  sementara,  yang  digunakan  secara  langsung  atau tidak  langsung,  dan  dinikmati  hasil  yang  berulang-ulang  dalam  arti jenisnya,  umum  atau  khusus.  (Qahaf,  2006:  52)  Wakaf  tunai  ( Cash  waqf ) adalah  dana  atau  uang  yang  dikumpulkan  oleh  organisasi  yang menyelenggarakan wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat.
Dalam  pengertian  lain  wakaf  tunai  juga  dapat  dipahami  sebagai wakaf  harta  berupa  uang  atau  surat  berharga  yang  dikelola  oleh  bank syariah  atau  lembaga  keuangan  yang  keuntungannya  akan  dikembalikan, tetapi tidak dapat mengurangi modal untuk sedekah, sedangkan dana wakaf yang  diperoleh  kemudian  dapat  dikerahkan  dan  diinvestasikan  oleh  nadzir
di berbagai bidang usaha dan produksi halal, sehingga keuntungannya dapat digunakan  untuk  pembangunan  umat  dan  bangsa.  (Syauqi  Beik,  1  Juli 2014).
Pengertian wakaf uang yang dijabarkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah wakaf  yang dilakukan  oleh seseorang,  sekelompok orang dan  organisasi  atau  badan  hukum  dalam  bentuk  uang  muka.  (Departemen Agama,  2008:  1)  Pengertian  wakaf  uang  dikembangkan  oleh  MUI berdasarkan  surat  Direktur  Pembinaan  Zakat  dan  Wakaf  Depag  No. Dt.1.III/5  /  BA.03.2  /  2772/2002  tanggal  26  April  2002  tentang  meminta fatwa  tentang  uang  wakaf.  Majelis  Ulama  Indonesia  mengeluarkan  fatwa dari Majelis Fatwa MUI tentang wakaf tunai tertanggal 28 Syafar 1423H/11 Mei  2002.  Fatwa  juga  mengatakan  bahwa  surat  berharga  termasuk  dalam pengertian  uang,  bahwa  wakaf  uang  itu  halal  (diperbolehkan),  dan  bahwa wakaf tunai hanya boleh didistribusikan dan digunakan untuk hal-hal  yang diizinkan oleh syariah.
Sedangkan  menurut  Mazhab  Maliki  bahwa  wakaf  berarti  tidak melepaskan  harta  yang  diwakafkan  dari  kepemilikan  wakif,  namun  wakaf mencegah  wakif  untuk  melepaskan  harta  tersebut  kepada  yang  lain, sehingga wakif membolehkan pemanfaatan untuk kebajikan dan tidak boleh menarik kembali manfaatnya (Zamakhsyari, 2018).
Menurut  Mazhab  Syafi’I  dan  Ahmad  bin  Hambali  bahwa  wakaf sama  dengan  melepaskan  harta  yang  diwakafkan  dari  kepemilikan  wakif dengan  menyedekahkan  manfaatnya  sehingga  status  harta  tersebut  ialah milik  Allah  SWT  semata.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  wakaf merupakan perbuatan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta  benda  yang  dimiliki  dimanfaatkan  guna  kesejahteraan  masyarakat, baik  selamanya  atau  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Menurut  Mazhab Hambali, benda yang diwakafkan merupakan benda yang bersifat kekal dan dapat diperjualbelikan dikarenakan wakaf dilaksanakan bukan dalam jangka waktu tertentu namun selamanya (Taqiyuddin, tt).
Landasan  hukum  terkait  wakaf  terdapat  pada  firman  Allah  Swt. dalam Surat Ali-Imran ayat 92 (Departemen Agama RI, 2011):
مْيِلَع  ٖهِب َ ّّٰاللّ َّنِاَف ٍءْيَش  ْهِم اْوُقِفْنُت اَمَوۗ  َن ْوُّبِحُت اَّمِم اْوُقِفْنُت ىّّٰتَح َّرِبْلا اوُلاَنَت  ْهَل Artinya:  “Kamu  tidak  akan  memperoleh  kebajikan,  sebelum  kamu menginfakkan  sebagian  harta  yang  kamu  cintai.  Dan  apa  pun  yang  kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.
Dengan  begitu  menurut  jumhur  ulama  anjuran  untuk  melakukan infak  secara  umum  tersebut  dapat  melalui  wakaf.  Kemudian  sebagaimana
dalam  Hadits  Rasulullah  Saw.  Dari  Ibnu  Umar  r.a  (dilaporkan) bahwasannya  Umar  Ibn  al-Khattab  telah  memperoleh  sebidang  tanah  dari Khaibar, lalu beliau datang kepada Nabi Saw untuk meminta anjuran beliau tentang tanah tersebut, Umar berkata “Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini belum pernah saya peroleh harta yang  lebih  berharga  daripadanya.  Apa  instruksimu  mengenai  harta  itu? Rasulullah  bersabda:  Jika  engkau  mau,  engkau  dapat  menahan  pokoknya (melembagakan  bendanya)  dan  menyedekahkan  manfaatnya”.  Kemudian Umar  mensedekahkan  tanah  tersebut  dengan  catatan  tidak  untuk  dijual, hadiahkan atau diwariskan.
Ibnu  Umar  berkata:  Umar  meyedekahkannya  kepada  para  fakir, kaum  kerabat,  budak  belian,  sabilillah,  ibn  sabil  dan  tamu.  Dan diperbolehkan  bagi  orang  yang  menguasai  tanah  wakaf  itu  (mengurus) untuk  makan  dari  hasilnya  dengan  cara  baik  (sepantasnya)  atau  makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR Bukhari) (Ghofur, 2013).
Di  Indonesia,  wakaf  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  41  Tahun 2004  tentang  Perwakafan  dan  PP  Np.  42  tentang  Pelaksanaan  Wakaf. Lembaga yang menaungi wakaf di Indonesia ialah Badan Wakaf Indonesia (BWI) Wakaf berperan  dalam mewujudkan potensi  dan manfaat  ekonomis harta  benda  wakaf  untuk  kepentingan  ibadah  dan  untuk  memajukan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan (Kementerian Agama, 2013).
Tujuan  umum  wakaf  ialah  sebagai  fungsi  sosial.  Dalam melaksanakan fungsi sosial tersebut bahwa wakaf memberikan kesempatan bagi  yang  kaya  untuk  menyantuni  yang  miskin,  yang  cerdas  membimbing yang  bodoh,  yang  kuat  menolong  yang  lemah  sehingga  memberikan hikmah  bahwa  seorang  muslim  memberi  manfaat  bagi  muslim  yang membutuhkan (Su’ud, tt).
Oleh karena itu wakaf merupakan sarana untuk melakukan kebaikan sebagai  upaya untuk  mendekatkan diri kepada Allah serta menjalin  ta’aruf sesama  manusia  (Abid,  2014).  Sedangkan  tujuan  khusus  dari  wakaf  yaitu mewujudkan  potensi  dan  manfaat  ekonomi  dari  harta  benda.  Wakaf dimaksudkan  untuk  terbentuknya  sarana  dan  prasarana  bagi  kepentingan umum  sehingga  terwujudnya  kesejahteraan  dalam  hal  ibadah  maupun muamalah.
Dalam  pelaksanaan  wakaf  terdapat  6  rukun  yang  harus  terpenuhi, yakni  orang  yang  berwakaf  (waqif),  benda  yang  diwaqafkan  ( mauquf ), penerima  waqaf  ( mauquf ‘alaih ),  penyerahan  lafaz  penyerahan  (sighat), pengelola wakaf (nazhir), dan jangka waktu tertentu atau tak terbatas.
..:: Malia: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 13 No. 1, Desember 2021 ::..
Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir,  wakaf  dari  segi  peruntukkannya dibagi menjadi 2, yakni: a.Wakaf ahli, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang  tertentu,  seperti  keluarga  wakif  atau  bukan.  Wakaf  ini diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial terhadap keluarga atau kerabat.  Sehingga  wakaf  ini  memberikan  manfaat  yang  terbatas.  b.Wakaf umum (khairi), ialah wakaf  yang digunakan untuk  kepentingan agama dan kemaslahatan  umat.  Sehingga  wakaf  ini  dapat  memberikan  manfaat  yang tidak  terbatas  karena  dapat  dinikmati  oleh  masyarakat  secara  luas  dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya (Nurfaidah,  2016).  Wakaf  berdasarkan  jenis  harta  dapat  digolongkan menjadi 2, yakni:
a. Wakaf Benda Tidak Bergerak mengacu dalam Pasal 16 Ayat 2 UU No.
41  Tahun  2004,  benda  tidak  bergerak  tersebut  diantaranya  tanah, bangunan  atau  bagian  dari  bangunan,  tanaman  dan  benda  lain  yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, serta benda tidak  bergerak  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Selain  itu,  benda  tidak  bergerak yang dapat diwakafkan merupakan benda yang telah berstatus hak milik dan badan-badan sosial kegamaan.
b. Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang Mengacu pada Pasal 28 Undang- Undang  No.  41  Tahun  2004,  wakif  dapat  mewakafkan  benda  bergerak yang  berupa  uang  melalui  lembaga  keuangan  syariah  yang  telah ditunjuk.
Mazhab Maliki memperbolehkan untuk mewakafkan harta bergerak berupa uang dikarenakan sifatnya  yang kekal tidak harus ada dalam syarat sahnya  wakaf.  Sedangkan  mazhab  Syafi’I  dan  Mazhab  Hambali memperbolehkan  wakaf  benda  bergerak  berdasarkan  status  abadi  dan kekalnya  harta  tersebut.  Sesuai  dengan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  tanggal  11 Mei 2002, wakaf  uang tersebut  dapat  berupa uang tunai atau  dalam  bentuk  surat  berharga  dengan  nilai  pokok  wakaf  uang  yang dijaga  kelestariannya  sehingga  tidak  boleh  dijual,  dihibahkan  atau diwariskan.
Tujuan  diperbolehkannya  wakaf  uang  ini  ialah  melengkapi perbankan  Islam  dalam  produk  wakaf  uang,  mendorong  minat  dalam penggalangan  tabungan  sosial,  serta  meningkatkan  investasi  sosial dikarenakan  wakaf  uang  lebih  fleksibel  dan  tidak  terbatasi  oleh pendistribusian.  Wakaf  uang  ini  memiliki  keunggulan  diantaranya  jumlah
yang  bervariasi  sehingga  siapapun  yang  memiliki  dana  terbatas  dapat mewakafkannya,  melalui  wakaf  uang  ini  dapat  disalurkan  untuk memproduktifkan  wakaf  bergerak    ataupun    kegiatan-kegiatan    produktif lainnya  untuk kesejahteraan umat.

## 2. Wakaf Uang Sebagai Instrumen Ekonomi Islam
Wakaf  uang  sebagai  salah  satu  instrumen  ekonomi  Islam menawarkan  konsep  ekonomi  yang  berpihak  pada  sistem  ekonomi  yang berkeadilan  sosial melalui berbagai pengembangan  baik secara kelembagaan  maupun  secara  yuridis,  seiring  dengan  perkembangan lembaga-lembaga  ekonomi  Islam  di  Indonesia.  Jika  diamati  secara menyeluruh  masih  terdapat  banyak  kelemahan  yang  menjadi  sebagian masyarakat  terhadap  ekonomi  Islam  dalam  praktek,  misalnya  persoalan mekanisme  birokrasi  yang  panjang,  produk-produk  yang  terkesan  tidak fleksibel, kaku dan lain-lain (Nurul, 2011).
Sehubungan dengan persoalan tersebut, dewasa ini muncul kembali berbagai usaha untuk mengkaji ulang kegiatan lembaga ekonomi Islam. Hal ini  disebabkan  terjadinya  berbagai  krisis  perekonomian  yang  melanda sistem  ekonomi  yang  ada.Salah  satu  kajian  tersebut  menjadikan  wakaf sebagai  sumber  ekonomi  yang  sangat  strategis  dan  potensial  bagi pengembangan  ekonomi  Islam.  Salah  satu  cara  mengatasi  sistem  ekonomi yang  tengah  melanda  bangsa  ini  adalah  dengan  menggiatkan  kembali lembaga  wakaf  sebagai  salah  satu  kegiatan  atau  infrastruktur  sektor ekonomi volunter yang merupakan salah satu sektor sistem ekonomi Islam.
Melalui  sektor  ini  diharapkan  mampu  menggerakkan  dan meningkatkan kesejahteraan rakyat bahkan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan perekonomian pada utang luar negeri. Dengan dibolehkanya wakaf  uang,  baik  melalui  fatwa  MUI  maupun  Undang-undang  Nomor  41 Tahun 2004, memperlihatkan adanya upaya  yang serius dan terus menerus untuk memaksimalkan sumber dana wakaf.
Semakin  banyak  dana  wakaf  yang  dihimpun,  berarti  semakin banyak  pula  kebaikan  yang  mengalir  kepada  pihak  yang  berwakaf,  dan semakin memberi manfaat besar bagi kebaikan masyarakat banyak. Dengan demikian,  wakaf  uang  yang  termasuk  bagian  dari  wakaf  produksi  ini membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi  seperti  syirkah, mudharabah dan  ibadah  sosial  lainnya  seperti pendidikan,  beasiswa,  kesehatan  dan  lain-lain  sesuai  dengan  prinsip syari’ah.
..:: Malia: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 13 No. 1, Desember 2021 ::..
Wakaf  sebagai  dana  publik,  maka  dalam  pengelolaannya  harus disadari, bahwa manfaat yang akan diperoleh harus kembali kepada publik. Untuk  itu,  tidak  saja  pengelolaannya  yang  harus  dilakukan  secara profesional,  melainkan  juga  transparansi  serta  akuntabilitas  merupakan faktor yang harus diwujudkan. Oleh sebab itu, maka Lembaga apapun yang telah  memiliki  budaya  tersebut  sesungguhnya  merupakan  lembaga  yang paling siap di dalam mengemban pengelolaan wakaf tunai.
Di  Indonesia  lembaga  yang  secara  khusus  mengelola  dana  wakaf tunai  dan  beroperasi  secara  nasional  itu  berupa  Badan  Wakaf  Indonesia (BWI). Tugas lembaga ini yaitu mengkoordinir nazhir yang sudah ada atau mengelola  secara  mandiri  harta  wakaf  yang  dipercayakan  kepadanya, khususnya  wakaf  tunai.  Hasil  dari  pengembangan  wakaf  yang  dikelola secara profesional dan amanah oleh lembaga-lembaga kenazhiran dan BWI sendiri  kemudian  dipergunakan  secara  optimal  untuk  keperluan  sosial. Karena  itulah  badan  wakaf  indonesia  yang  mempunyai  fungsi  sangat strategis tersebut diharapkan dapat membantu, baik dan pembinaan maupun pengawasan terhadap nazhir dalam pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional.
Pada  dasarnya  tujuan  pembentukan  badan  wakaf  Indonesia  yaitu untuk  menyelenggarakan  administrasi  pengelolaan  wakaf  secara  nasional, mengelola  harta  wakaf  sendiri  yang  dipercayakan  kepadanya  khususnya yang  berkaitan  dengan  tanah  wakaf  produktif  dalam  rangka  sosialisasi kepada umat Islam pada umumnya.

## C. METODOLOGI
Dalam  pembahasan  ini  penulis  melakukan  penelitian  dengan pendekatan kualitatif dekriptif dengan jenis library riset, penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan  budaya,  nilai  dan  norma  yang  berkembang  pada  situasi  sosial  yang diteliti (Sugiyono, 2012).
Dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data  diperoleh  dari  berita  dan artikel-artikel  pada  jurnal  online.  Peneliti  melakukan  penelusuran  artikel dengan menggunakan kata kunci “strategi pengelolaan Cash waqf ” Berdasarkan penelusuran kata kunci “strategi pengelolaan Cash waqf ” peneliti memperoleh berbagai  macam  berita  dan  artikel.  Selanjutnya  peneliti  melakukan  reduksi dimana  mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan  dan  membuang  data  yang  tidak terkait dengan tema. Selanjutnya dilakukan analisis data satu persatu kemudian hasilnya di deskripsikan dan disimpulkan.

## D. PEMBAHASAN

## 1. Strategi Pengelolaan Cash waqf
Para  ahli  fikih  terdahulu  telah  mengenal  wakaf  uang.  Sebagian diantara  mereka  ada  yang  memperbolehkan  dan  sebagian  ada  yang melarangnya.  Inti  permasalahanya  adalah  kemungkinan  penggunaannya merusak barangnya  atau  tidak. Sebagian ahli fikih memperbolehkan wakaf uang  dengan  alasan  apabila  wakaf  uang  dipergunakan  untuk  hiasan berdasarkan  dalil  qiyas  bahwa  penyewaan  uang  untuk  tujuan  ini diperbolehkan, sekalipun hal ini masih diperdebatkan.
Sebagian  ada  yang  memperbolehkannya  untuk  tujuan  dipinjamkan. Sebagian yang lain juga memperbolehkan untuk diinvestasikan dalam usaha bagi untungnya ( mudharabah ), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan  tujuan  wakaf  (Qahaf,  2005).  Perbedaan  pandangan  di  atas menunjukkan  bahwa  yang  baru  dalam  wakaf  uang  yang  mereka  katakan biasanya  sebagai  unit  keuangan  tidak  banyak.  Karena  para  ahli  fikih  tidak terlalu banyak dan bahkan tidak berani memasuki pembahasan wakaf uang. Akan  tetapi  realita  saat  ini,  hal  tersebut  sangat  banyak,  yaitu  dengan bermunculan berbagai macam-macam bentuk baru dalam wakaf uang yang sejenis.  Lebih  jauh  hal  itu  bahkan  sebagian  telah  secara  resmi  menjadi bagian  dari  muamalat  yang  dilakukan  oleh  banyak  orang.  Sebagaimana halnya dengan sebab-sebab munculnya formulasi baru dalam wakaf barang dan  hak-hak,  maka  formulasi  baru  wakaf  uang  juga  disebabkan  oleh munculnya  berbagai  bentuk  baru  dalam  investasi  dan  munculnya  berbagai bentuk  metode  dalam  pengelolaan  ekonomi.  Setidaknya  ada  beberapa  hal sehubungan dengan formulasi baru dalam wakaf uang, yaitu:
2. Pengembangan Cash waqf
Dalam  Bentuk  Investasi  Biasanya  wakaf  uang  dibentuk  atas  dasar bagi  untung  ( mudharabah )  atau  berdasarkan  penyewaan  pengelola. Sehubungan  hal  ini  menurut  ahli  fikih,  satu  kepengurusan  bisa  melakukan investasi harta dari beberapa pemilik harta bermacam-macam. Pembahasan ini telah dikaji secara detail oleh para ahli fikih kontemporer yang menaruh perhatian  besar  pada  bidang  muamalat  keuangan  kontemporer  terutama menyangkut  muamalat  perbankan  syari’ah.  Dalam  konteks  ini,  uang  yang diwakafkan  kepada  badan  atau  yayasan  yang  menerima  pinjaman  usaha bagi  untung  atau  kepada  yayasan.  Sedangkan  hasil  dari  pinjaman  uang untuk  usaha  bagi  untung  diberikan  sebagai  amal  kebaikan  sesuai  dengan esensi  dari  tujuan  wakaf.  Wakaf  seperti  ini  bisa  berbentuk  salah  satu  dari tiga bentuk wakaf sejenis, di antaranya:
pertama ,  badan  wakaf  bisa  membolehkan  dirinya  menerima  wakaf uang untuk mendanai proyek wakaf tertentu, misalkan pabrik pembangunan perangkat  computer  kemudian  memberikan  hasilnya  untuk  tujuan  wakaf tertentu untuk yayasan yatim piatu dan lain sebagainya.
Adapun bentuk wakaf seperti di atas, badan hukum atau perusahaan adalah nazhir atas semua wakaf uang yang diterimanya, dimana perusahaan Dalam  hal  ini  juga  termasuk  investor.  Prosedur  awalnya  wakif  bisa langsung  menginvestasikan  uangnya  kepada  perusahaan  atau  juga  dengan cara tidak langsung melalui lembaga investasi khusus, misalkan bank Islam dan  lembaga  investasi  lainnya  berdasarkan  asas mudharabah atau  sewa dengan  cara  kesepakatan  yang  baik.  Apabila  wakaf  uang  kemudian dialihkan  menjadi  benda,  maka  secara  otomatis  tabiat  wakaf  menjadi berubah dari wakaf uang menjadi wakaf benda.
Kedua ,  bentuk  wakaf  dilakukan  dengan  cara  wakif  menentukan dirinya  sebagai  pihak  yang  menginvestasikan  uang,  artinya  wakaf  uang diinvestasikan dalam bentuk  deposit  (wadi’ah) di  bank  Islam tertentu  atau unit-unit investasi lainnya. Pada saat yang demikian, wakif menjadi nadzhir atas  wakafnya  dengan  tugas  menginvestasikan  wakaf  uang  dan  mencari keuntungan  dari  wakafnya  untuk  dibagikan  hasilnya  orang-orang  yang berhak mendapatkannya.
Ketiga ,  bentuk  wakaf  investasi  banyak  dilakukan  orang  saat  ini dalam membangun proyek wakaf produktif, akan tetapi sebagian tidak ingin menyebutnya  sebagai  wakaf  uang,  karena  harta  telah  beralih  menjadi barang  yang  bisa  diproduksi  dan  hasilnya  diberikan  untuk  amal  kebaikan umum.  Bentuk  sederhana  dari  sistem  wakaf  ini  ialah  dengan  membentuk panitia  pengumpul  infak  dan  shadaqah  untuk  membangun  wakaf  sosial. Apabila  kaum  muslimin  memerlukan  masjid  misalnya,  biasanya  dibentuk kepanitiaan  untuk  mengumpulkan  dana  dari  dermawan  untuk  membangun masjid. Namun pada realitanya proyek-proyek wakaf seperti pembangunan masjid, rumah sakit, rumah yatim piatu dan lain sebagainya saat ini sangat banyak membtuhkan dana yang sangat jarang sekali dapat dipikul oleh satu orang saja, melainkan dapat diselesaikan melalui gotong royong.
Sementara  itu,  bentuk  wakaf  yang  sudah  berkembang  bisa  dilihat pada beberapa praktik wakaf Sudan dan Kuwait. Lembaga umum wakaf di sudan telah membentuk yayasan wakaf yang disebut “proyek wakaf” dan di Kuwait  hal  yang  sama  disebut  “dana  wakaf”,  dimana  proyek  wakaf  dan dana wakaf memberikan bantuan dana untuk proyek-proyek wakaf tertentu atau  tujuan  tertentu.  Kemudian  dana  yang  di  dapat  dipergunakan  untuk
membangun  wakaf  yang  sesuai  dengan  tujuan  proyek  atau  dana  wakaf,
dimanfaatkan sebaik-baiknya.

## 3. Keuntungan Cash waqf
Di  antara  bentuk  wakaf  uang  juga  yaitu  wakaf  keuntungan  uang tanpa  mewakafkan  uangnya  langsung  atau  tanpa  mewakafkan  benda  yang dapat  menghasilkan  uang.  Dalam  raktikna  bentuk  wakaf  keuntungan  uang seperti ini tidak terlepas dari dua hal yaitu;
pertama ,  wakaf  hasil  benda  yang  dapat  diproduksi  hingga  batas waktu tertentu, misalkan seseorang mewakafkan hasil dari suatu benda, baik secara keseluruhan maupun hasil bersihnya saja yang muncul dari investasi bangunan pada bulan  yang telah ditentukan. Contoh  lain,  misalnya  apabila ada  orang  mewakafkan  keuntungan  uangnya  satu  hari  setiap  tahun  dalam beberapa tahun kemudian, maka ini tetap disebut wakaf. Sedangkan apabila ada  yang  mewakafkan  keuntungan  uangnya  sehari  tanpa  berulang-ulang, maka  ini  termasuk  shadaqah  jariyah.  Dan  apabila  ada  yang  mewakafkan keuntungan  uangnya  selama  10  hari  berturut-turut,  maka  ini  dapat  disebut shadaqah jariyah dimana selama pemberian itu berlangsung selama 10 hari, sekalipun batas waktu bisa dikatakan singkat dan tidak lama.
Kedua ,  wakaf  bagian  prosentase  dari  keuntungan  uang,  baik  secara keseluruhan  maupun  hasil  bersihnya  saja  bagi  lembaga  investasi  yang menyelenggarakan  penggalangan  dana  untuk  investasi,  ditambah  zakat wajib  yang  harus  diberikan  kepada  orang-orang  yang  berhak  menerima menurut  syari’at  islam.  Dalam  hal  ini  penyaluran  keuntungan  wakaf uangnya, wakif adalakanya menyalurkannya untuk kebaikan umum ataupun untuk  kemaslahatan  pihak  tertentu  atau  keturunannya,  atau  orang-orang yang  masuk  dalam  kategori  yang  diinginkan  wakif,  sehingga  wakaf  tidak terputus  dengan  berakhirnya  orang-orang  yang  berhak  menerima  hasil wakafnya.
4. Cash waqf dari Cadangan Perusahaan Persero
Alternative  lain  selain  dari  dua  pilihan  di  atas  adalah  wakaf  dari dana  cadangan  perusahaan  persero  dimana  perusahaan  perseroan merupakan sistem yang muncul di barat pada abad ke 19. Sistem ini dalam pengaturan  perusahaan  didasarkan  pada  sistem  yang  diaplikasikan  dalam yayasan  yang  mendapatkan  perlakuan  istemewa  secara  pribadi,  dan tanggungjawab  terbatas  serta  kemungkinan  berlanjutnya  yayasan  melebihi usia pendirinya atau pemiliknya, artinya yayasan bersifat abadi.
Keistimewaan  ini  penting  mengingat  peran  serta  dalam  menunjang suksesnya  suatu  perusahaan.  Dengan  keistimewaannya  secara  hukum  dan
..:: Malia: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 13 No. 1, Desember 2021 ::..
banyak  keterikatan  perusahaan  perseroan  biasanya  dengan  berbagai kepentingan umum dan banyak orang, baik berkenaan dengan pembentukan modal  dan  pengumpulannya  dari  banyak  orang,  atau  karena  banyaknya proyek  dan  hubungan  erat  dengan  kepentingan  umum  suatu  negara,  atau banyaknya  pekerjaan,  maka  Undang-undang  banyak  campur  tangan  dalam pengaturan perusahaan dan berbagai kegiatannya.
Di  antara  bentuk  campur  tangan  undang-undang  pada  perusahaan perseroan  yaitu  mengharuskan  perusahaan  membentuk  cadangan  wajib setahun  dengan  cara  menyisihkan  sebagian  dari  keuntungan  tahunannya untuk  mendanai  cadangan  yang  diharuskan  kepadanya.  Adapun  tujuan utama  dari  kewajiban  ini  ialah  memperkuat  pusat  keuangan  perusahaan perseroan  terlebih  kepada  para  nasabahnya  agar  tetap  memenuhi kewajibannya sesuai dengan tanggungjawabnya yang terbatas. Tanggungjawab  terbatas  pada  perusahaan  perseroan  menjadi  kajian  yang penting.  Kaian  ini  tidak  ada  dalam  pembahasan  usaha  bersama  di  dalam fikih  Islam  terdahulu.  Kendati demikian, lembaga fikih  Islam melalui OKI dalam konferensinya yang ke-7 yang diselenggarakan di Jeddah 4 mei 1992 mengakui  secara  hukum  pembentukan  perusahaan  perseroan  dengan menyatakan  bahwa  secara  syari’at  pembentukan  perusahaan  perseroan dengan  tanggungjawab  terbatas  sesuai  dengan  modalnya  masing-masing diperbolehkan,  sepanjang  hal  tersebut  dilakkan  atas  sepengetahuan  pihak yang lain dalam perusahaan.
Selain alasan tersebut, diperbolehkannya perusahaan perseroan ialah karena  pengakuan  prinsip  tanggungjawab  terbatas  tidak  bertentangan dengan  prinsip  pembentukan  cadangan  untk  melakukan  tanggungjawab. Sebab  karakteristik  dari  pengertian  yayasan  ( corporation )  menyerupai pengertian  wakaf,  dalam  artian  bahwa  yayasan  merupakan  harta  tetap  dan berputar  yang  dipergunakan  untuk  tujuan  tertentu,  dimana  hal  ini  tidak terpengaruh dengan kehidupan pemiliknya dan mendapatkan keistimewaan perlakuan  hukum  serta  keuangan  yang  independen  khusus  menjadi  hak milik  yayasan.  Perlu  dipahami  dari  pengertian  di  atas,  bahwa  sudah seharusnya  wakaf  mencakup  semua  cadangan  yang  diharuskan  secara hukum atau paling tdak sebagian besar dari cadangan tersebut. Maka harta ini  dianggap  wakaf  apabila  dengan  memperbaiki  topik  nash-nash  hukum yang  berhubungan  di  bawah  kepengurusan  persahaan  itu  sendiri  sebagai wakif.
Harta  wakaf  ini  dapat  bertahan  dan  berkembang  dengan  cara  yang diusulkan  oleh  undang-undang  yaitu  dari  menyisikan  hasil  tahunan.
Sedangkan yang berhak atas cadangan dari keuntungan dihitung dari bagian yang  disahamkan  untuk  cadangan  dalam  jumlah  harta  yang  diinvestasikan di  perusahaan,  dengan  asumsi  bahwa  hartanya  ditaruh  sebagai mudharabah .  Keuntungan  tahunan  diberikan  ke  jalan  kebaikan sebagaimana  ditentukan  oleh  undang-undang.  Misalnya  melindungi lingkungan  dari  berbagai  macamnya  dari  pengaruh  negatif  yang  muncul dari kegiatan ekonomi perusahaan.
Sementara  itu  harta  pokok  cadangan  dan  selebihnya  pada  setiap tahunnya  tetap  dipergunakan  untuk  pemmbangun  perusahaan  dalam melakukan  tanggung  jawabnya  terhadap  nasabah  dalam  keadaan penyaringan hasil bersihnya. Dengan model bentuk wakaf seperti ini dalam praktiknya  berupa  sebagian  harta  yang  ada  baik  tetap  maupun  berputar, yang  hukumnya  sama  seperti  harta mudharabah ,  akan  tetapi  biasanya dilihat  di  bawah  bahasan  cadangan  yang  diwajibkan  dalam  anggaran. Dengan demikian wakaf ini termasuk ke dalam bagian wakaf uang.

## E. KESIMPULAN.
Cash waqf dalam sejarah perekonomian Islam sebagai produk baru yang menjadi  bagian  dari  wakaf  barang  bergerak. Cash  waqf sendiri  diartikan sebagai  perbuatan  hukum  orang  mewakafkan  untuk  memisahkan  dan  atau menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  berupa  uang  untuk  dimanfaatkan tanpa batas waktu atau untuk batas waktu tertentu sesuai dengan keperluannya yang  diniatkan  untuk  kepentingan  ibadah  dan  atau  kesejahteraan  sosial  sesuai dengan syara’.
Sehubungan  dengan  hal  ini,  konsepsi Cash  waqf menekankan  adanya keseimbangan  yang  bersifat  timbal  balik  dan  terbebasnya  dari  berbagai ketimpangan  sosial  yang  berpangkal  dari  tidak  meratanya  kesejahteraan ekonomi.  Dengan  kata  lain,  konsepsi  keadilan  sosial  dalam  Islam  setidaknya mempunyai  perbedaan  dengan  konsep  ekonomi  yang  lain,  di  antaranya; keadilan sosial dilandasi prinsip keimanan, keadilan sosial dalam Islam berakar pada  moral,  menggalakkan  sistem  pendistribusian  kembali  pendapatan  yang lebih diefektifkan lagi dengan mengharapridla Allah SWT.
Dalam  pembahasan  ini  ditawarkan  strategi  yang  bisa  dilakukan  dalam mendayagunakan Cash waqf melalui 3 strategi, yakni pertama, pengembangan Cash  waqf sesuai  dengan  tuntunan  syari’ah,  kedua  mengembangkan Keuntungan Cash  waqf,  dan  ketiga memanfaatkan  dana  cadangan  perusahaan sebagai Cash waqf .

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Su’ud, Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, (Beirut: dar Ibn Hazm, tt).
Departemen Agama RI, 2011, al Qur’an dan terjemahnya, Jakarta, PT Adhi Aksara Abadi Indonesia.
H.M. Athoillah, 2014, Hukum Wakaf, Bandung: Yrama Widya.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  2013,  Panduan  Pengelolaan  Wakaf
Tunai.
Muhammad  Abid  Abdullah  Al-Kabisi,  2004,  Hukum  Wakaf,  Depok:  IIMan Press,).
Mundzir Qahaf, 2005, Manajemen Wakaf Produktif, Dar Al-Fikr, Jakarta.
Nurfaidah M, 2016, “Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah”, Jurnal al-Adl.
Nurul Hak, 2011, Ekonomi Islam Dan Hukum Bisnis Syari’ah, Teras, Yogyakarta. RuslanAbdul  Ghofur;  Isnayati  Nur,  2013,  “Pemberdayaan  Masyarakat  melalui Optimalisasi  Pengelolaan    Wakaf    Tunai    (Studi    Kasus    pada    LAZ    Baitl Maal    Hidayatullah    dan    Yatim    Mandiri  Cabang  Lampung)”,  Inferensi:
Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan.
Taqiyuddin Abi Bakr, Kifayah al Akhyar Juz 1, (Mesir: Dar al_kitab al-Araby, tt)
Undang-undangan Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf