## DESIGN AND DEVELOPMENT OF ANDROID-BASED MIDWIFERY LAW APPLICATIONS IN INDEPENDENT MIDWIFE PRACTICE
Rissa Nuryuniarti *) rissanuryuniarti19@gmail.com
Ubad Badrudin *) ubadb95@gmail.com
Endah Nurmahmudah *) endahnurmahmudah0@gmail.com

## (Diterima 14 Januari 2021, disetujui 07 Februari 2021)

## ABSTRACT
According  to  Article  23  of  Law  Number  36  Year  2009,  it  is  stated  that  health  workers  are authorized  to  provide  health  services.  Midwives  are  one  of  the  health  workers.  Law  of  the Republic of Indonesia Number 4 of 2019 concerning Midwifery is the latest reference related to midwifery, Midwifery Practice is an activity of providing services carried out by midwives in the  form  of  midwifery  care.  The  phenomenon  in  the  field  is  found  that  not  every  health worker, especially midwives and midwifery students who have received courses in midwifery ethics and health law, know in detail about the Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2019  concerning  Midwifery.  Based  on  this,  it  is  felt  that  it  is  important  to  develop  from previous  research  into  an  Android-Based  Design  of  Midwifery  Law  Applications  in Implementing Independent Midwives Practices. The purpose of this study was to create an Android-based  Midwifery  Law  application  that  can  be  used  to  determine  the  authority  and regulations  regarding  midwifery.  This  research  method  uses  a  Rapid  Application Development  (RAD)  system  development  approach.  The  results  of  the  study  can  be concluded that the design of the Android-based Midwifery Law application can be continued in  the  next  research  to  become  an  Installable  Application,  so  that  the  Android-based Midwifery Law application becomes an electronic means of understanding and searching for regulations regarding midwifery.
Key words: Applications, Health Law, Midwives
*) Dosen Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya
*) Dosen Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya
*) Dosen Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

## ABSTRAK
Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa tenaga kesehatan  berwenang  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan.  Bidan merupakan  salah  satu  tenaga  kesehatan.  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2019  Tentang  Kebidanan  menjadi  acuan  terbaru  yang  berkaitan dengan  kebidanan,  Praktik  Kebidanan  adalah  kegiatan  pemberian  pelayanan  yang dilakukan  oleh  Bidan  dalam  bentuk  asuhan  kebidanan.  Fenomena  dilapangan didapatkan  bahwa  tidak  setiap  petugas  kesehatan  khususnya  bidan  maupun mahasiswa kebidanan yang telah menerima mata kuliah etika kebidanan dan hukum kesehatan mengetahui secara detail mengenai  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  4  Tahun  2019  Tentang  Kebidanan.  Berdasarkan  hal  tersebut  dirasakan penting  melakukan  pengembangan  dari  penelitian  sebelumnya  menjadi  Rancang Bangun  Aplikasi  Hukum  Kebidanan  Berbasis  Android  Dalam  Menjalankan  Praktik Mandiri  Bidan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  membuat  sebuah  aplikasi  Hukum Kebidanan Berbasis Android  yang dapat digunakan untuk mengetahui kewenangan dan peraturan mengenai kebidanan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan  system  Rapid  Application  Development  (RAD).  Hasil  penelitian dapat disimpulkan bahwa rancang bangun aplikasi UU Kebidanan berbasis Android dapat  diteruskan  pada  penilitian  berikutnya  menjadi  Aplikasi  yang  dapat  di  Install, sehingga aplikasi UU Kebidanan berbasis Android menjadi sarana elektronik dalam memahami dan mencari peraturan-peraturan mengenai kebidanan.
Kata kunci: Bidan ; Aplikasi, Hukum Kesehatan, Bidan

## I. Pendahuluan
Kesehatan  merupakan  salah  satu  dari  hak  asasi  manusia  yang  diatur dalam  UUD  1945  dinyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk hidup  sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Kesehatan  sebagai  hak asasi manusia, mengandung suatu kewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan berupaya  mempertahankan  yang  sehat  untuk  tetap  sehat.2  Sejalan  dengan amanat  Pasal  28  H  ayat  (1)  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Tahun 1945  telah  ditegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan,  kemudian  dalam  Pasal  34  ayat  (3)  dinyatakan  Negara  bertanggung jawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan umum yang layak (Putri ,et.al 2019).
Menurut  Pasal  23  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  disebutkan bahwa  tenaga  kesehatan  berwenang  untuk  menyelenggarakan  pelayanan kesehatan. Namun dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewenangan yang dimaksud dalam  ayat  ini  adalah  kewenangan  yang  diberikan  berdasarkan  pendidikannya
setelah  melalui  proses  registrasi  dan  pemberian  izin  dari  pemerintah  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bidan  adalah  seorang  perempuan  yang  lulus  dari  pendidikan  bidan  yang telah  teregistrasi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (RI, 2017).    Kewenangan  bidan  dalam  penyelenggaraan  praktik  kebidanan  yang disebutkan  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun  2017  tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan  Praktik  Bidan,  yakni  pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak,dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
Pada  penelitian  sebelumnya  mengenai “Perlindungan  Hukum  Bagi  Bidan Dalam  Melakukan  Asuhan  Kebidanan  Pada  Balita  Di  Bidan  Praktik  Mandiri Menurut  Pasal  20  Ayat  2  Permenkes  Nomor  28  Tahun  2017  Tentang  Izin  Dan Penyelenggaraan  Praktik  Bidan”,  mengkaji  apa  saja  yang  menjadi  kewenangan bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan di praktik mandiri bidan.
Pada  saat  ini  pelayanan  bidan  di  Indonesia  mengacu  pada  perundang- undangan yang baru yaitu “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019  Tentang  Kebidanan”  yang  telah  di  sahkan  pada  tanggal  13  Maret  2019, undang-undang ini berkaitan dengan kebidanan yang menyatakan bahwa segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  bidan  dalam  memberikan  pelayanan kebidanan  kepada  perempuan  selama  masa  sebelum  hamil,  masa  kehamilan, persalinan,  pasca  persalinan,  masa  nifas,  bayi  baru lahir, bayi,  balita,  dan  anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai  dengantugas  dan  wewenangnya.  Oleh  karena  itu,  setiap  tenaga kesehatan  khususnya  bidan  maupun  mahasiswa  yang  sedang  menempuh pendidikan  di  bidang  kebidanan  harus  mengetahui  secara  detail  mengenai peraturan dalam pelayanan kebidanan dan aspek legalnya.
Fenomena di lapangan didapatkan bahwa tidak setiap petugas kesehatan khususnya  bidan  maupun  mahasiswa  kebidanan  yang  telah  menerima  mata kuliah  etika  kebidanan  dan  hukum  kesehatan  mengetahui  secara  detail mengenai  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2019  Tentang Kebidanan.  Oleh  karena  itu  dirasa  sangat  diperlukan  adanya  aplikasi  berbasis android yang dapat digunakan untuk melihat hukum mengenai kebidanan secara digital.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  penelitian  ini  dilakukan dalam pengembangan dari penelitian sebelumnya  mengenai kewenangan bidan dalam  melakukan  pelayanan  kebidanan  menjadi  Rancang  Bangun  Aplikasi Hukum Kebidanan Berbasis Android Dalam Menjalankan Praktik Mandiri Bidan.
Jenis  penelitian  ini  bertujuan  untuk  rancang  bangun  sebuah  aplikasi. Metode  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pengembangan  yaitu  merancang software    Aplikasi  Hukum  Kebidanan  berbasis  android  dalam menjalankan praktik  mandiri  bidan  atau  dikenal  dengan  istilah Research  and  Development ( R & D ).
Penelitian  dilakukan  di  Universitas  Muhammadiyah  Tasikmalaya.  Alat yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini berupa:
1.  Software atau perangkat lunak Corel Draw X7, Canva dan Adobe Photoshop CS3.
2.  Hardware/Perangkat  Keras:  Laptop  dengan  spesifikasi  Processor  Intel  Core i5, RAM 8Gb, dan SSD 120 GB.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  : 1)  Study  Literatur,  pada  tahap  ini, yang dilakukan adalah dengan membaca literatur yang ada dan mencari literatur tambahan yang dibutuhkan dalam pendalaman materi terhadap konsep dan teori aplikasi android; 2) Dokumentasi, Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung  dari  tempat  penelitian,  meliputi  buku-buku  yang  relevan,  peraturan- peraturan, laporan kegiatan, foto-foto,  dan data yang relevan untuk penelitian.
Pengembangan aplikasi secara terstruktur dengan menggunakan metode Waterfall pada  tahapan Software  Development  Life  Cycle  (SDLC) meliputi: analisis,  perancangan,  pembuatan  kode,  pengujian,  implementasi  dan perawatan.
1.  Requirements &  Analysis :  Fase  ini  meliputi  pengumpulan  kebutuhan  dan menganalisa segala kebutuhan aplikasi/sistem yang akan dikembangkan.
2.  Design:  Fase  ini  adalah  tindak  lanjut  dari  fase  yang  sebelumnya.  Pada fase  ini  akan  dilakukan  pembuatan  disain  sistem/aplikasi  sesuai  dengan kebutuhan  yang  telah  teridentifikasi  pada  fase  sebelumnya.  Disain  yang dibuat meliputi desain sistem/aplikasi dan disain antarmuka ( interface ).

## II.  Pembahasan

## 2.1. Analisis Kebutuhan
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bunyi dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan yang didalamnya terdapat Ketentuan  Umum pada Bab I, Pendidikan Kebidanan pada  Bab  II,Registrasi  dan  Izin  Praktik pada Bab  III,  Bidan Warga  Negara Indonesia  Lulusan  Luar  Negeri  pada  Bab  IV,  Bidan  Warga  Negara  Asing pada Bab V, Praktik Kebidanan pada Bab VI, Hak dan Kewajiban pada Bab VII,Organisasi  Profesi  Bidan  pada  Bab  VIII,  Pendaya  Gunaan  Bidan  pada Bab  IX,  Pembinaan  dan  Pengawasan  pada  Bab  X,  Ketentuan  Peralihan pada Bab XI, Ketentuan Penutup pada Bab XII (KEBIDANAN, 2019).

## 2.2. Desain
Disain  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  perancangan sistem/aplikasi  yang  dibuat  menggunakan  Use  Case  Diagram,  Activity Diagaram dan Design antarmuka aplikasi. Aplikasi UU Kebidanan berbasis android  merupakan  aplikasi  yang  nantinya  berisikan  peraturan-peraturan kebidanan  yang  dapat  dicari  dengan  mudah.  Desain  antarmuka  dapat dilihat pada flowchart berikut:

## Gambar 1. Desain Aplikasi Hukum Kebidanan

## Gambar 2. Diagram Aplikasi Hukum Kebidanan

## III.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  rancang  bangun aplikasi  UU  Kebidanan  berbasis  Android  dapat  diteruskan  pada  penilitian berikutnya  menjadi  Aplikasi  yang  dapat  di  Install,  sehingga  aplikasi  UU Kebidanan  berbasis  Android  menjadi  sarana  elektronik  dalam  memahami  dan mencari peraturan-peraturan mengenai kebidanan.
Saran  yang  dapat  diberikan  adalah  bahwa  Android  bukanlah  satu-satunya sistem  operasi  yang  dapat  digunakan  pada  handphone,  namun  terdapat bergbagai  sistem  operasi  yang  juga  popular  digunakan  oleh  masyarakat. Rancang  bangun  Aplikasi  UU  Kebidanan  berbasis  android  ini  masih  bisa dikembangkan lagi  agar  aplikasi ini  bisa  dijalankan  di  sistem  operasi lain  selain android  dan  dengan  fungsionalitas  yang  sama.  Untuk  menghasilkan  aplikasi yang lebih sempurna, ada beberapa hal yang dapat disarankan diantaranya :
1.  Realisasi  produk  hasil  rancangan  aplikasi,  agar  segera  digunakan  oleh  para bidan dan mahasiswa kebidanan.
2.  Perlunya  implementasi  produk  aplikasi  UU  Kebidanan  untuk  mempermudah bidan  maupun  mahasiswa  kebidanan  dalam  memahami  peraturan-peraturan kebidanan dalam melakukan kegiatan profesinya.

## Daftar Pustaka
Putri,  P.  M.,  &  Murdi,  P.  B.  (2019).  Pelayanan  Kesehatan  Di  Era  Jaminan
Kesehatan  Nasional  Sebagai  Program  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial Kesehatan. Jurnal Wacana Hukum , 25 (1), 80.
https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.1.3046
RI,  P.  Permenkes  RI  NO.  28  tAHUN  2017  Tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan Praktik Bidan, Internet § (2017). Retrieved from http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No._28_ttg_Izin_d an_Penyelenggaraan_Praktik_Bidan_.pdf
KEBIDANAN,  U.-U.  I.  N.  4  T.  2019  T.  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  4  TAHUN  2019  TENTANG  KEBIDANAN  (2019). https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78