## PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(MONEY LAUNDERING)
oleh: Hana Krisnamurti 

## ABSTRAK
Tindak Pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor serta tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan landasan hukum untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Namun dalam pelaksanaannya undang-undang ini memicu berbagai permasalahan diantaranya yaitu tentang pembuktian tindak pidana ini. Ketentuan Pidana yang terdapat dalam Undang-Undang TPPU mengandung multi interpretatif, adanya duplikasi penyebutan unsur-unsur dan banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan, sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian, selanjutnya mengandung pembuktian terbatas yaitu pada unsur melawan hukum tindak pidana asal yang tidak wajib dibuktikan (Pasal 69), kebijakan ini melanggar hak-hak Terdakwa bahkan tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil tidak akan tercapai.
Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana, Pencucian Uang
A . Pendahuluan
Pencucian uang atau money laundering diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (Proceed of crimes) atau disebut sebagai uang kotor (dirty money) yang diubah ke dalam bentuk yang nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi
 Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1
Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF , antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (reporting parties) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi. 2
Dalam perkembangan dan kemajuan teknologi, bentuk tindak pidana ini telah dianggap sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime) serta menembus lintas batas antar Negara (transnational crime) 3 , karena dilakukan melalui wire system oleh sindikat kejahatan yang profesional sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan keuangan Negara dan perekonomian Negara atau bahkan dapat merusak tujuan pembangunan nasional yang telah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwatidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai tindak pidana pencucian uang (money laundering) , karena berbagai pihak seperti institusi-institusi investigasi, kalangan pengusaha, Negara-negara dan organisasi-organisasi lainnya memiliki definisi-definisi sendiri untuk itu. Akan tetapi beliau mengambil kesimpulan tentang berbagai definisi tentang pencucian uang sebagai berikut: 4 “Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam
1 Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2 Ibid.
3 Laporan utama Komisi Hukum Nasional, “Negara Kalah Perang Melawan Penjahat Cuci Uang”, News letter KHN , vol. 10. No. 5 (Jakarta, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2010). hlm. 5 4 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme , Jakarta , PT Pustaka Utama Grafiti, 2004, hlm. 5.
system keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang halal.”
Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat Undang- Undang TPPU) menyatakan bahwa: “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.” Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Sebagai catatan berkenaan dengan definisi tindak pidana umumnya, maka masalah definisi tindak pidana pencucian uang menjadi sesuatu yang sangat penting. Pentingnya menentukan definisi dalam tindak pidana antara lain berkaitan dengan asas lex certa , yaitu nullum crimen sine lege stricta atau tiada suatu kejahatan tanpa peraturan yang jelas dan terbatas. Hal ini juga menyiratkan bahwa ketentuan tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dan limitatif atau terbatas, tidak bersifat karet, untuk menjaga kepastian hukum. Implikasinya akan menunjukkan rumusan delik, siapa yang dimaksud sebagai pelaku, lalu apa saja yang dimaksud unsur objektif dan subjektif 5 Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian terutama dari segi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengadili pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, di samping kendala lainnya yang berasal dari professional aparat penegak hukum dan budaya masyarakat. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai salah satu kejahatan yang termasuk dalam kejahatan yang serius (serious crime) juga memiliki kesulitan dalam hal pembuktian, karena T indak Pidana Pencucian uang ( Money Laundering ) sebagai kejahatan yang mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime atau ada negara yang merumuskannya sebagai unlawful actifity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.
Pasal 69 Undang-Undang TPPU menyatakan bahwa : “ Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.
Undang-Undang
TPPU
pada pelaksanaannya belum dapat mempertimbangkan keseimbangan yang objektif antara kepentingan tersangka dan kepentingan masyarakat, keberadaan Pasal 69 undang-undang ini menjadi kendala
5 Yenti Ganarsih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering) , Jakarta , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 47.
atau ketidakjelasan dan pertentangan dalam undang-undang, tidak hanya dalam hukum subsbtansi tetapi juga dalam hukum prosedural (hukum acara).
Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan mengenai pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) yang berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana asal (predikat crime).
B . Pembahasan
1. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana R. Soesilo, berpendapat bahwa : “Hukum Acara Pidana fungsinya adalah melaksanakan hukum pidana materiil artinya memberi peraturan, cara bagaimana Negara dan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana. 6
Andi Hamzah menemukan tiga fungsi acara pidana sebagai berikut 7 : a. Mencari dan menemukan kebenaran; b. Pemberian keputusan oleh hakim, dan; c. Pelaksanaan keputusan. Dalam mewujudkan wewenang tersebut di atas, ada dua macam kepentingan yang menuntut kepada alat negara, yaitu:
1. Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum, dan
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya. Bambang Poernomo menyatakan bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya, ialah 8 :
1. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran;
2. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
3. Melaksanakan keputusan secara adil.
Selain fungsi hukum acara pidana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikemukakan tujuan dari hukum acara pidana, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP tahun 1982, bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah:
6 R. Soesilo, 1982, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bogor Politea, hlm. 12.
7 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek , Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 8.
8 Bambang Poernomo, Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana , Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 29.
1. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat;
2. Untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;
3. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.
2. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil, maka KUHAP telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut adalah untuk mendukung tujuan dari pada hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil.
Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.
Untuk mendukung implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) , asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dan asas pemeriksaan akusator. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara.
Pasal 184 ayat (1) KUHAP membatasi alat bukti yang sah diantaranya ialah:
1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk; dan
5. keterangan terdakwa.
Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata “membuktikan”. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo 9 disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sedangkan Subektimenyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. 10
Pada umumnya beban pembuktian diberikan kepada penuntun umum namun mengingat adanya sifat kekhususan (Certain Cases) yang sangat mendesak maka beban pembuktian itu diletakkan tidak lagi kepada Penuntut Umum tetapi kepada Terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian yang awalnya secara universal berada di penuntut umum kemudian berbalik menjadi beban atau kewajiban si terdakwa yang kemudian dikenal dengan istilah “Pembalikan Beban Pembuktian”. 11
Sistem Pembalikan Beban Pembuktian ini diatur dalam Pasal 77 Undang- Undang TPPU yang berbunyi : “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”
3. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dikaitkan dengan pembuktian unsur tindak pidana asal (predicat crime).
Unsur-unsur tindak pidana dibedakan dalam dua macam yaitu:
1. Unsur Subjektif, unsur ini terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, meliputi: Kesengajaan, Kealpaan, Niat, Maksud, Dengan rencana lebih dahulu, Perasaan takut.
2. Unsur objektif, unsur ini terdapat diluar diri si pelaku tindak pidana, meliputi : perbuatan atau kelakuan manusia, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan pidana, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
Perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang TPPU diantaranya ditemui dalam beberapa pasal sebagai berikut:
9 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) ,Yogyakarta, Liberty, 1996, hlm.. 123. 10 Subekti, Hukum Pembuktian , Jakarta, Pradnya Paramitha, 2001, hlm. 1.
11 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta, Diadit Media, 2009, hlm. 278.
Pasal 2 menyatakan: (1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. Korupsi
b. Penyuapan
c. Narkotika
d. Psikotropika
e. Penyelundupan tenaga kerja
f. Penyelundupan migrant
g. Di bidang perbankan h. Di bidang pasar modal i. Di bidang perasuransian
j. Kepabeanan
k. Cukai
l. Perdagangan orang m. Perdagangan senjata gelap
n. Terorisme
o. Penculikan
p. Pencurian
q. Penggelapan r. Penipuan s. Pemalsuan uang
t. Perjudian
u. Prostitusi
v. Di bidang perpajakan
w. Di bidang kehutanan
x. Di bidang lingkungan hidup
y. Di bidang kelautan dan perikanan, atau
z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
(2) Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Ketentuan di atas menentukan secara limitatif kejahatan-kejahatan yang menjadi tindak pidana asal (predicate crime) dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan follow up crime . Hal ini menunjukkan bahwa untuk terjadinya TPPU terlebih dahulu ada tindak pidana/kejahatan lain yang telah dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 2.
Pasal 3 menyatakan: “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri. Mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Pasal 4 menyatakan: “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Pasal 5 menyatakan:
(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Pertama, Unsur subjektif, yaitu pelaku sebagai subjek hukum orang atau organisasi (badan hukum).Unsur Subjektif ini berkaitan dengan unsur kesalahan yaitu sengaja (opzet) dan/atau kelalaian (culpa) .
Bentuk kesalahan yang dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 khususnya terdapat dalam kata-kata “Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, maka dapat dipastikan sebagian untuk kesengajaan, sebagian untuk kealpaan. Konsekuensi logisnya, pasal tersebut tidak hanya mensyaratkan kesengajaan tetapi juga kealpaan yang dialternatifkan dengan kesengajaan. Dalam konteks teori penyebutan culpa yaitu culpa yang sesungguhnya dan culpa yang tidak sesungguhnya. Culpa sesungguhnya berarti akibat yang dilarang
itu timbul karena kealpaannya, sedangkan culpa tidak sesungguhnya berarti melakukan suatu perbuatan berupa kesengajaan namun salah satunya di culpakan. 12 Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tersebut termasuk dalam culpa yang tidak sesungguhnya. Masalahnya ketentuan tersebut kontradiktif dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) ini mengubah konsekuensi bentuk kesalahan dari kealpaan menjadi kesengajaan. Hal ini terbukti dari kata-kata “suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan”. adanya pengetahuan dan keinginan atau weten en willen adalah syarat mutlak kesengajaan dan bukan kealpaan. Kedua , Unsur Objektif, yaitu : a). perbuatan (transaksi keuangan atau finansial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal); b). merupakan hasil tindak pidana.
Unsur objektif berkaitan dengan istilah melawan hukum yang bermuara pada pertanggungjawaban pidana si pelaku. Dalam praktik peradilan, apabila unsur melawan hukum dinyatakan dalam rumusan tindak pidana, maka penuntut umum harus mencantumkan dan menguraikannya di dalam dakwaan dan kemudian membuktikannya di persidangan. Ketidakmampuan penuntut umum untuk membuktikan unsur melawan hukum ini maka konsekuensinya adalah terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum ( vrijspraak ). Berbeda dengan kedudukan melawan hukum yang tidakdinyatakan dalam rumusan tindak pidana namun melawan hukum dalam konteks ini disyaratakan harus ada dalam setiap tindak pidana. Dalam praktiknya, penuntut umum dalam hal ini tidak perlu mencantumkan dan menguraikannya dalam surat dakwaan dan tidak ada pula kewajiban untuk membuktikannya di persidangan, melainkan terdakwalah yang berusaha untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak bersifat melawan hukum. Ketika melawan hukum tidak ditemui pada perbuatan yang didakwakan maka konsekuensinya terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan ( onslag van alle rechtsvervolging ).
Dari uraian tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna. Pertama , sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakukan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela; kedua , kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat
12 Eddy O.S Hiariej, Beberapa Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah Disampaikan dalam Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Pusat Bekerjasama Dengan MAHUPIKI DKI, Jakarta 28-29 Agustus 2014.
dipidananya suatu perbuatan; ketiga , sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan keempat , sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan, pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik, dan kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.
Sifat melawan hukum merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Kata melawan hukum adalah kata yang sudah baku digunakan untuk menterjemahkan kata dari bahasa Belanda wederrechtelijk , atau dari bahasa Inggris unlawful . Dengan demikian wederrechtelijk atau unlawfulness dapat diterjemahkan sifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga dikatakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan- perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana.
Sifat melawan hukum dalam ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 sejalan dengan ketentuan Pasal 2 yang menjelaskan adanya tindak pidana asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan kata lain, untuk menetapkan telah terjadi suatu Tindak Pidana Pencucian Uang dan pelakunya, maka terlebih dahulu dibuktikan adanya tindak pidana asal. Akan tetapi ketentuan itu menjadi tidak jelas atau kontradiktif dengan adanya ketentuan Pasal 69 yang menyatakan: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Ketentuan Pasal 69 tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum karena jelas-jelas Pasal 2, 3, 4, dan 5 mengatakan dengan tegas bahwa untuk Tindak Pidana Pencucian Uang harus ada tindak pidana asal dan ini harus dibuktikan terlebih dahulu atau setidak-tidaknya dibuktikan secara bersama-sama.Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang (M oney laundering) seharusnya diputuskan bersalah terlebih dahulu pada predicate crime nya. Memang dalam praktek, sudah banyak dikeluhkan oleh institusi penegak hukum jika dikaitkan dengan proses pembuktian. Namun demikian, bukanlah menjadi unsur pembenar untuk mempermudah proses perkara money laundering. Gencarnya penegakan hukum sebagai extra-ordinary crime tidaklah lantas menciptakan sistem yang super extra-ordinary yang justru melanggar hak-hak Terdakwa bahkan tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil tidak akan tercapai.
C . Penutup Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU termasuk dalam culpa yang tidak sesungguhnya. Ketentuan tersebut kontradiktif dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak- tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) ini mengubah konsekuensi bentuk kesalahan dari kealpaan menjadi kesengajaan. Hal ini dapat dibuktikan dari frasa “pengetahuan dan keinginan” dapat diartikan sebagai weten en willen yang termasuk syarat mutlak kesengajaan dan bukan kealpaan. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih terdapat kontradiktif dalam hukum substantif (hukum materil) maupun dalam hukum acaranya (hukum formil). Kontradiktif dimaksud adalah yang berkaitan dengan pembuktian terhadap tindak pidana awal (predicate crime). Ketentuan Pidana yang terdapat dalam Undang-Undang TPPU mengandung multi interpretatif, adanya duplikasi penyebutan unsur-unsur dan banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan, sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian, selanjutnya mengandung pembuktian terbatas yaitu pada unsur melawan hukum tindak pidana asal yang tidak wajib dibuktikan (Pasal 69).
Akibat hukum dari Pasal 69 tersebut, sangat dimungkinkan bahwa seorang Terdakwa dipidana dengan dakwaan yang belum terbukti secara materiil dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat ( inkracht ). Hal ini memperjelas bahwa pemidanaan yang dilakukan oleh rezim anti money laundering di Indonesia telah melanggar asas hukum pidana karena telah mempidana seorang terdakwa atas tindak pidana yang belum terbukti dan belum memperoleh keputusan Hakim. Karena yang ditelusuri hanya asal usul hasil kejahatannya ( proceeds of crime ), dan bukan tindak pidananya yang terbukti.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek , Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004. Bambang Poernomo, Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana , Yogyakarta, Liberty, 1988.
Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta, Diadit Media, 2009.
Subekti, Hukum Pembuktian , Jakarta, Pradnya Paramitha, 2001.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) ,Yogyakarta, Liberty, 1996. Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme , Jakarta , PT Pustaka Utama Grafiti, 2004.
Yenti Ganarsih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering) , Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
Perundang-undangan:
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bogor Politea, 1982. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## Sumber Tersier:
Eddy O.S Hiariej, Beberapa Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah Disampaikan dalam Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Pusat Bekerjasama Dengan MAHUPIKI DKI, Jakarta 28-29 Agustus 2014.
Laporan utama Komisi Hukum Nasional, “Negara Kalah Perang Melawan Penjahat Cuci Uang”, News letter KHN , vol. 10. No. 5 (Jakarta, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2010).