Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Konawe

## INFO PENULIS
Muhammad Kaimuddin Balaka Universitas Sulawesi Tenggara kheyshnobi@gmail.com Amir Faisal Universitas Sulawesi Tenggara St. Fatmawati L
Universitas Sulawesi Tenggara fatma.sultra@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 3, No. 2, Agustus 2023
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Balaka,  M.  K.,  Faisal,  A.,  &  Fatmawati  L,  S.    (2023).  Penegakan  Hukum  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang di Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Konawe. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 3 (2), 109-118.

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis penegakan  hukum  pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  di  Kabupaten Konawe dan upaya penegak hukum di Kabupaten Konawe untuk memberantas tindak pidana  perdagangan.Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif-empiris.  Teknik pengumpulan  data  dan  bahan  hukum  adalah  studi  dokumen  dan  wawancara. Sedangkan  proses  analisis  data  dilakukan  dengan  tiga  Langkah,  yaitu:  pertama, identifikasi  fakta  hukum.  kedua,  memeriksa  atau  dan  mencari  norma  hukum  yang terkait  dengan  fakta  hukum.  Ketiga,  menerapkan  norma  hukum  pada  fakta hukum.Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  Pertama,  Penegakan  hukum pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  di  Kabupaten  Konawe  belum berjalan  optimal.  Dikarenakan  penegakan  hukum  pemberantasan  tindak  pidana perdagangan  orang,  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  kepolisian  maupun  dari eksternal  kepolisian.  Faktor-faktor  internal  kepolisian  berupa  terbatasnya kemampuan  sumber  daya  manusia  Polri  dan      keterbatasan      sarana      dan prasarana   penunjang.   Faktor-faktor eksternal di luar kepolisian, berupa peraturan pelaksanaan  ditingkat  kepolisian  belum  sejalan  dengan  substansi  UUPTPPO,  serta dipengaruhi  oleh  kondisi  dan  budaya  masyarakat.  Kedua, Upaya  penegak  hukum  di Kabupaten  Konawe  untuk  memberantas  tindak  pidana  perdagangan  berpedoman pada  hukum  acara  pidana  yang  berlaku,  yang  diterapkan pada  peristiwa   nyata  dan disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana perdagangan orang melalui kegiatan penyelidikan  dan  penyidikan,  dengan  melakukan  upaya  pre-emtif,  upaya  preventif dan upaya represif.
Kata Kunci : Perdagangan orang, Penegakan Hukum, Pemberantasan tindak pidana

## A. Pendahuluan
Perlindungan kepada warga negara merupakan wujud dan prasyarat suatu negara hukum. Negara Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945),  yang menyatakan:  “Negara  Indonesia  adalan  negara  hukum”.  Kewajiban      negara  untuk memberikan  perlindungan  kepada  warga  negara  yang  diatur  dalam  hukum  dasar  ataupun undang-undang,  merupakan  manifestasi  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  paling sempurna dan memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabat sebagai manusia.  Untuk  memberikan  perlindungan  hukum  atas  harkat  dan  martabat  manusia  dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi, negara Indonesia telah menempatkan ke dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pada  dasarnya,  perdagangan  orang  adalah  bertentangan  dengan  harkat  dan  martabat manusia  yang  paling  dasar  dan  paling  utama.  Perdagangan  orang  menempatkan  sebagian orang menjadi lebih rendah dari sebagian orang lainnya. Apabila ditelusuri pada asal muasal praktik  perdagangan  orang,  hal  ini  bersumber  dari  praktik  perbudakan  yang  sudah  tidak dapat  diterima  sama  sekali  oleh  masyarakat  yang  beradab.  Dengan  kata  lain,  perdagangan orang  adalah  bentuk  modern  dari  praktik  perbudakan.  Praktik  perbudakan  berasal  dari adanya kesenjangan sosial atau perbedaan kelas di dalam suatu masyarakat. Perbedaan kelas ini  menjadikan  satu  kelas  bergantung  pada  kelas  lain  yang  secara  sosial  dianggap  lebih terpandang    atau    lebih    berada    secara    materiil.    Kesenjangan    sosial  inilah  yang  pada akhirnya  dapat  melahirkan  tirani  oleh  kelompok  kelas  atas  yang  kemudian  menindas kelompok yang bergantung pada mereka.
Penegakan  hukum  pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  sebagaimana diamanatkan    oleh    Undang-undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (UUPTPPO),  Polri  merupakan  alat  penegak  hukum  terdepan  yakni  sebagai  penyidik.  Peran Polri  untuk  memberantas  tindak  pidana  perdagangan  orang  melalui  kegiatan  penyelidikan dan  penyidikan  dilakukan  berdasarkan  hukum  acara  pidana  dan  UUPTPPO.  Guna mewujudkan  komitmen  bangsa  Indonesia  untuk  melaksanakan  Protokol  Palermo  2000  dan untuk memerangi berbagai bentuk perbudakan modern khususnya perdagangan perempuan dan  anak,  Pemerintah  Republik  Indonesia  mengeluarkan  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  88  Tahun  2002  (Keppres  Nomor  88  Tahun  2002)  tentang  Rencana  Aksi Nasional  Penghapusan  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  (RAN-P3A)  serta  pembentukan

## Abstract
The purpose of this study is to describe and analyze law enforcement for eradicating criminal  acts  of  trafficking  in  persons  in  Konawe  Regency  and  law  enforcement efforts  in  Konawe  Regency  to  eradicate  trafficking  crimes.This  research  is  a normative-empirical  research.  Data  collection  techniques  and  legal  materials  are document studies and interviews. While the process of data analysis is carried out in three steps, namely: first, identification  of  legal  facts.  secondly,  examining  or  and seeking    legal  norms  related  to  legal  facts.  Third,  applying  legal  norms  to  legal facts.The results of this study indicate that: First, law enforcement against the crime of  trafficking  in  persons  in  Konawe  Regency  has  not  run  optimally.  Due  to  law enforcement  eradicating  criminal  acts  of  trafficking  in  persons,  it  is  influenced  by both internal and external police factors. Police internal  factors  include  the  limited capability  of  Polri's  human  resources  and  limited  supporting  facilities  and infrastructure.  External  factors  outside  the  police,  in  the  form  of  implementing regulations at the police level, are not in line with the substance of the UUPTPPO, and are  influenced  by  the  conditions  and  culture  of  society.  Second,  the  efforts  of  law enforcers in Konawe Regency to eradicate the criminal act of trafficking are guided by the applicable criminal procedural law, which is applied to real events and adapted to the  characteristics  of  the  crime  of  trafficking  in  persons  through  investigative    and investigative  activities,  by  carrying  out  pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts.
Keywords: Trafficking  in  persons,  law  enforcement , eradication of crime
Gugus  Tugas  Lintas  Sektoral  untuk  implementasinya.  Pemerintah  mengeluarkan  Keppres Nomor  88  Tahun  2002  tersebut  dengan  harapan  langkah-langkah  pemberantasan peningkatan  upaya  memerangi  perbudakan  modern  yaitu    perdagangan  orang  terwujud. Selanjutnya  secara  lebih  terencana,  terintegrasi  dengan  langkah  untuk  mengatasi  akar masalahnya  Pemerintah  Republik  Indonesia  telah  mengeluarkan  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  21  tahun 2007   tentang   Pemberantasan   Tindak   Pidana   Perdagangan Orang (UUPTPPO).
Berdasarkan obeservasi awal yang dilakukan oleh penulis, perempuan dan anak adalah kelompok  yang  paling  banyak  menjadi  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Korban diperdagangkan    tidak    hanya    untuk    tujuan    pelacuran  atau  bentuk  eksploitasi  seksual lainnya,  tetapi  juga  mencakup  bentuk  eksploitasi  lain,  misalnya  kerja  paksa  atau  pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk  tujuan  menjebak,  menjerumuskan,  atau  memanfaatkan  orang  tersebut  dalam  praktik eksploitasi  dengan  segala  bentuknya  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  atau memberi  bayaran  atau    manfaat    sehingga    memperoleh    persetujuan    dari  orang    yang memegang kendali atas korban.
Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik  serupa  perbudakan.  Kerja  paksa  atau  pelayanan  paksa  adalah  kondisi  kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar  seseorang  yakin  bahwa jika    ia    tidak    melakukan    pekerjaan  tertentu,  maka  ia  atau  orang  yang  menjadi tanggungannya  akan  menderita  baik  secara  fisik  maupun  psikis.Lebih  lanjut    berdasarkan hasil  observasi  dilapangan,  dengan melakukan observasi dibeberapa cafe-cafe atau tempat hiburan malam seperti Hotel dan Karoke SRI RAHAYU, Karoke Remang Jalan Pasar Buah dan Happy  Mammy  Karoke,  yang  dimana  dapat  dilakuakan  transaksi  Boking  Out  (BO)  dengan ladies  (atau  pemandu)  yang  difasilitasi  oleh  pegawai  (mami/papi)  tempat  hiburan  malam tersebut. Sehubungan dengan itu, Tindak pidana perdagangan orang mengalami peningkatan yang  cukup  tajam  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitas  dengan  jumlah  total  5  laporan polisi, 4  korban dan 6 tersangka, berdasarkan sumber yang sudah diolah pada Unit PPA Dit Reskrimum Polres Konawe.
Pada  umumnya  modus  operandi  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana perdagangan  orang di  wilayah  Kabupaten Konawe, adalah    dengan    cara    merekrut   dari keluarga      atau      lingkungan  masyarakat    yang    memiliki    anak    perempuan    pencari    kerja dengan iming-iming  gaji  besar  dan  menggiurkan,  dibujuk  dan  ditipu  dengan cara paksaan atau  kata-kata  bohong,  pengenaan  atau  pengikatan  hutang  dan  bentuk  lain  cara  pelaku mencari  korban,  yang  turut  didipengaruhi  oleh  situasi  dan  kondisi  sosial  masyarakat Kabupaten  Konawe  yang  cenderung  konsumtif.  Rute  pengangkutan  atau  transportasi  dan pengiriman  korban  tindak  pidana      perdagangan  orang  dari  Kabupaten  Konawe  melalui terminal  bus,  penginapan,  hotel,  pelabuhan  Very  Kolaka.  Posisi  strategis  ini  di  samping membawa  keuntungan  secara  geografis,  tetapi  di  sisi  lain  berpotensi  menimbulkan kerawanan  gangguan  kemanan  dan  ketertiban  masyarakat  antara  lain  berupa  peristiwa perdagangan orang melalui jalur tidak resmi atau illegal.
Oleh karena itu, sejak diberlakukannya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  (UUPTPPO)  sampai  sekarang  dengan  dihadapkan  pada  permasalahan atau  fenomena    atau    gejala    yang    muncul    memperlihatkan    bahwa    upaya  untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara lebih khusus pada Kab. Konawe masih belum optimal. Tindak pidana perdagangan orang  tetap  ada  dan  semakin  meningkat  intensitasnya    dengan  berbagai  modus operandinya.  Kondisi  maraknya  tindak  pidana  perdagangan  orang,  di  samping  dipengaruhi oleh  berbagai  faktor  yang  mendorong  para  pelaku  melakukan  tindak  pidana,  juga  karena kendala  dan  hambatan dihadapi oleh alat penegak hukum terdepan yaitu kepolisian. Hal lain yang   turut mempengaruhi adalah adanya sebagian masyarakat yang tidak bersedia menjadi saksi  dalam  proses  penanganan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  karena  berbagai  alasan baik alasan karena malu, perlindungan kepada warga negara merupakan wujud dan prasyarat suatu  negara  hukum.  Negara  Indonesia  menyatakan  dirinya  sebagai  negara  hukum.  Hal  ini tercantum  dalam  Pasal  1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (UUD  1945),  yang  menyatakan: “Negara  Indonesia adalan  negara  hukum”.  Kewajiban negara  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  warga  negara  yang  diatur  dalam  hukum dasar ataupun undang-undang.
Menurut  Muladi , penegakan  hukum  pidana  merupakan  bagian  dari  politik  kriminal sebagai  salah  satu  bagian  dari  keseluruhan  kebijaksanaan  penanggulangan  kejahatan. Memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan  atau  menanggulangi  kejahatan  secara  tuntas.  Hal  ini mencemarkan nama  baik  keluarga,  tidak  mau  berurusan  dengan  penegak  hukum  atau  karena  alasan  lain. Berdasarkan  penelusuran  kepustakaan,  berhasil  dihimpun  dan  diperoleh  data  awal  bahwa ada beberapa penulis atau peneliti yang pernah membahas tentang perdagangan orang, yaitu L.  M.  Gandhi  Lapian  &  Hetty  A.  Geru,  buku  obor  tentang Trafiking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif, Studi Kasus Sulawesi Utara, tahun 2006. dititikberatkan pada kajian  empiris  hukum  terhadap  efektivitas  peran  di  bidang sarana prasana yang terbatas. Ruang  pelayanan  khusus  pemeriksaan  dan  perlindungan  terhadap  saksi  dan/atau  korban masih  disatukan  dengan  ruang  pemeriksaan  terhadap tersangka.
Tubagus Rachmat Sentika, disertasinya berjudul Implementasi Kebijakan Nasional dan Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penghapusan    Perdagangan    Anak    (Studi    di    Kabupaten Keraw  wajar  karena  pada  hakikatnya  kejahatan  itu  merupakan  masalah  kemanusiaan  dan masalah  sosial  yang  tidak  dapat  diatasi  semata-mata  dengan  hukum  pidana.  Walaupun penegakan hukum pidana   dalam rangka penanggulangan kejahatan   bukan merupakan satu- satunya  tumpuan  harapan,  namun  keberhasilannya  sangat  diharapkan  karena  pada  bidang penegakan  hukum  inilah  dipertaruhkan  makna  dari  negara  berdasarkan  atas  hukum. Selanjutnya  Achmad  Ali  mengemukakan,  bahwa  jika  yang  ingin  dikaji  adalah  efektivitas aturan hukum tertentu, maka akan tampak  perbedaan,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi efektivitas  dari  setiap  aturan  hukum  yang  berbeda  tersebut.  Jika  yang  akan  kita  kaji adalah  efektivitas  perundang-undangan,  maka  kita  dapat  mengatakan  bahwa  tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor antara lain: a. Pengetahuan tentang substansi (isi) undang-undang
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut
c. Institusi      yang      terkait      dengan      ruang      lingkup      perundang-  undangan  di  dalam masyarakatnya
d. Bagaimana  proses  lahirnya  suatu  perundang-undangan,  yang  tidak  boleh  dilahirkan secara  tergesa-gesa  untuk  kepentingan  instan  (sesaat),  yang  diistilahkan  oleh  Gunnar Myrdall  sebagai sweep  legislation (undang-undang  sapu),  yang  memiliki  kualitas  buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
Menurut  Achmad  Ali,  pada  umumnya  faktor  yang  banyak mempengaruhi efektivitas suatu  perundang-undangan  adalah  profesional  dan  optimal  pelaksanaan  peran,  wewenang dan  fungsi  dari  para  penegak  hukum,  baik  didalam  menjelaskan  tugas  yang  dibebankan terhadap   diri   mereka   maupun   dalam   menegakkan perundang-undangan tersebut.
J.  F.  Glastra  Van  Loo berpendapat  bahwa  efektifnya suatu perundang-undangan, secara sederhana berarti, bahwa tujuannya tercapai. Hal ini sangat tergantung pada pelbagai faktor, antara  lain  pengetahuan  tentang  isi  perundang-undangan  tersebut,  cara-cara  mendapatkan pengetahuan  tersebut  dan  pelembagaan  dari  perundang-undangan  pada  bagian-bagian masyarakat  sesuai  dengan  ruang  lingkup  perundang-undangan  tadi.  Hukum  dan  peraturan perundang-undangan efektif bila telah menjadi perilaku dan tingkah laku warga masyarakat serta situasi dan kondisi. Dalam situasi kondisi ini sangat ditentukan oleh alat penegak hukum terutama  polisi  dalam  pemberdayaan  hukum  perundang-undangan.  Pada  situasi  tertentu, hukum perundang- undangan tidak efektif untuk diterapkan oleh polisi, kemungkinan karena warga  masyarakat  tidak  ada  yang  melanggar  atau  mungkin  kalau  diterapkan  akan meresahkan  masyarakat  atau  mengganggu  ketertiban  masyarakat  atau  karena political  will pemerintah. Oleh karena itu penegakan hukum di lapangan, Polri mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Satjipto  Rahardjo  berpendapat  bahwa  polisi  dituntut  untuk  menjalankan  hukum,  yang berarti terikat kepada prosedur-prosedur hukum yang ketat,  sedang  di  lain  pihak,  ia  adalah jabatan  yang  harus  menjaga  ketertiban.  Bahwa  antara  hukum  dan  ketertiban  tidak  selalu sejalan. Untuk memahami tentang penegakan  hukum pada penelitian ini,   terlebih     dahulu perlu   disampaikan   beberapa   pendapat mengenai istilah penegakan hukum. Dalam bahasa Indonesia  dikenal  istilah  di  luar  penegakan  hukum  tersebut,  seperti  ”penerapan  hukum”. Tetapi  istilah  penegakan    hukum    adalah    yang    paling    sering    digunakan    dan  dengan demikian    pada    waktu-waktu    mendatang    istilah    tersebut  akan  makin  mapan  atau merupakan istilah yang dijadikan ( coined ). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan,  seperti rechtstoepassing , rechtshandhaving (Belanda), law  enforcement , application .  Muladi  berpendapat      bahwa      penegakan      hukum      harus  diartikan  dalam
kerangka  tiga  konsep  yaitu  konsep penegakan hukum  yang  bersifat total  ( total  enforcement concept )  yang  menuntut  agar  semua  nilai  yang  ada  di  belakang  norma  hukum  tersebut ditegakkan  tanpa  kecuali,  yang  bersifat  penuh  ( full  enforcement      concept ).      Menyadari bahwa      konsep      total      harus  dibatasi  dengan  hukum  acara  dan  sebagainya,  demi perlindungan  kepentingan  individu  serta  konsep  penegakan  hukum  aktual  ( actual enforcement  concept )  yang  muncul  setelah  dinyakini  adanya diskresi   dalam   penegakan hukum  hukum  karena   keterbatasan-keterbatasan,   baik   yang   berkaitan   dengan   sarana prasarana.

## B. Metodologi

## a. Metode Penelitian
Metode  penelitian  hukum  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif  empiris  yaitu diterjemahkan  dengan  penelitian  hukum  dengan  dilengkapi  dengan  data  empirik,  bukan penelitian  empirik  karena  masih  berinduk  pada  ilmu  hukum,  bukan  pada  disiplin  ilmu sosial.Yang dimana dalam kajian menggunakan pendekatan sebagai berikut:
a) Pendekatan        Undang-undang        ( Satate        Approach )        yakni  pendekatan  ini  pada dasarnya  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
b) Pendekatan  Kasus  ( Case  Approach ),  yakni  pendekatan  ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
c) Pendekatan Analitis ( Analytical Approach ), yakni pendekatan ini dilakukan jika penelitian ditujukan  untuk  menelaah makna  suatu  istilah  hukum  dan  dilihat  dalam  praktik  hukum dan putusan pengadilan.
d) Pendekatan    Teori    ( Theoretical    Approach ),    yakni    setiap    teori  hukum    mempunyai konsep    tentang    kaidah    hukum,    ketaatan  terhadap  hukum,  konsep  keadilan,  dan konsep  sumber-sumber hukum dan konsep tentang penemuan hukum.
b. Lokasi Penelitian
Untuk  pengumpulan  data  dalam  penyelesaian  tesis  ini  sesuai  dengan  pembahasan  yang penulis  bahas,  maka  penelitian  akan  dilaksanakan  di  Kepolisian  Resort  Kab.  Konawe  dan Tempat  Hiburan  Malam    yang  berada  di  Propinsi  Sulawesi  Tenggara  Kab.    Konawe, dimana lokasi tersebut.

## c. Populasi dan Sampel
Adapun  yang  menjadi  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepolisian  Resort  Kab. Konawe  dan  Tempat  Hiburan  Malam.  Adapun  responden  yang  dipilih  adalah  sebanyak  15 orang dengan perincian sebagai berikut :
 Penyidik Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polres Kab. Konawe sebanyak 5 orang
 Korban  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (TPPO) sebanyak 5 orang.
 Pelaku  Pidana  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  sebanyak  5 Orang
d. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang diperoleh ada dua macam :
a) Data primer, berupa data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak- pihak yang terkait dengan pembahasan tesis yang penulis angkat.
b) Data   sekunder,   berupa   data   yang   diperoleh   dari   bahan dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang telah ada yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.
Sumber data yang diperoleh penulis bersumber dari :
a) Sumber  data  primer,  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  ( field  research ),  yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.
b) Sumber  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  ( library  research ), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari tulisan ilmiah, peraturan perundang- undangan,      serta      sumber-sumber      lainnya  yang  telah  ada  dan  terkait  dengan  materi yang akan di bahas oleh penulis.

## e. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  dalam  melakukan  penelitian  lapangan maupun penelitian kepustakaan sebagai berikut :
a) Teknik    wawancara,    yaitu    pengumpulan    data    secara   langsung  melalui  tanya  jawab yang  dilakukan  dengan  wawancara  tidak  berstruktur  untuk  mendapatkan  data  dan informasi yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.
b) Teknik  dokumentasi,  yaitu  teknik  pengumpulan  data  dengan menggunakan dokumen- dokumen, dan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
f. Analisis Data
Dari  data  primer  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  akan  dianalisis  Data  diolah  dan dianalisis  secara  normatif  empiris  dengan  melakukan  pendekatan  normatif,  sosiologis,  dan filosofis  melalui  logika  berfikir  formal  dan  argumentatif    dalam  proses  penyimpulan deduktif  induktif  serta  melihat  hubungan  antar  fenomena  mengenai  permasalahan  yang diangkat dalam penulisan  tesis  ini.  Hal  ini  dimaksudkan untuk memperoleh  gambaran  yang jelas berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas.

## C. Hasil dan Pembahasan
a. Penegakan  Hukum  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang Penegakan  hukum  pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  bertujuan  untuk mencegah dan menanggulangi tindak  pidana perdagangan  orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Agar tujuan pemberantasan  tindak  perdagangan  orang  tercapai  sebagaimana  dirumuskan  dalam UUPTPPO,  maka  yang  utama  harus  diketahui  dan  dipahami  oleh  penyidik  adalah  substansi dari  UUPTPPO  dan  prosedur  penegakan  hukum  melalui  kegiatan  penyelidikan  dan penyidikan.  Tanpa  pengetahuan  dan  pemahaman  tujuan  hukum  pemberantasan  tindak pidana    perdagangan  orang    sebagaimana    diamanatkan    oleh  UUPTPPO.  Sistem  hukum Indonesia  khususnya  dalam  KUHP,  subyek  hukum  atau  pelaku  tindak  pidana  terbatas  pada orang perseorangan, sedangkan  korporasi  tidak  termasuk  sebagai  subyek  pelaku  tindak pidana.    Korporasi    ditetapkan    sebagai    subyek    hukum    atau    pelaku  tindak  pidana  hanya terdapat  dalam  ketentuan  hukum  yang  bersifat  khusus  atau  tertentu,    antara    lain    diatur dalam    UUPTPPO.  Pasal    angka  4  UUPTPPO      menyatakan:  ”setiap  orang  adalah  orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang”.
Selanjutnya,  Pasal  1  angka  6  UUPTPPO  menyatakan  ”korporasi  adalah  kumpulan  orang dan/atau  kekayaan  yang    terorganisasi    baik    merupakan    badan    hukum    maupun    bukan badan  hukum”.  UUPTPPO  selain  memberikan  pengertian  tentang  korporasi  itu  sendiri  juga menjelaskan kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal  13  Ayat  (1)  UUPTPPO,      yaitu      tindak      pidana      perdagangan      orang      dianggap dilakukan  oleh  korporasi  apabila  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh  orang-orang  yang bertindak untuk dan/atau atas nama  korporasi atau untuk    kepentingan   korporasi,    baik berdasarkan   hubungan   kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Tindak pidana perdagangan  orang mengalami peningkatan yang cukup tajam baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan jumlah total 5 laporan polisi, 4 korban dan 6 tersangka, yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Data Penanganan  Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Polres  Konawe Tahun
2021 sd 2023 No. Tahun Jumlah Laporan Polisi Jumlah Korban Jumlah Tersangka Keterangan 1. 2021 4 3 2 2. 2022 1 1 4 3. 2023 - - - Sumber : Data primer yang sudah diolah pada Unit PPA Dit Reskrimum Polres Konawe. Hasil  wawancara  pada  tanggal  05  bulan  april  2023,  dengan  Brigadir  Ayu  Armilia,SH, selaku penyidik Unit PPA Polres Konawe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: “ Umumnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan trafficking atau tindak pidana perdagangan orang,
yang menjadi sasaran utama adalah pelaku perseorangan baik germonya maupun mereka yang menyediakan atau mendukungan biaya pengiriman ke lokasi pekerjaan ”. Pendapat  penyidik  tersebut  di  atas,  merupakan  bukti  empiris  yang  terjadi  selama  ini dihadapi oleh para penyidik sebagai realitas kegiatan penyidikan. Penyidik sebenarnya sudah memahami bahwa  di samping  orang  perorangan  juga  ada  korporasi  sebagai  subyek  hukum pidana.  Sebagaimana  peneliti  kemukakan  di  atas,  bahwa  penyelidikan  dan    penyidikan merupakan  “pintu  masuk”  pada  sistem  peradilan pidana di Indonesia. Maka kemampuan penyidik untuk menggali substansi yang terkandung dalam Pasal 30 UUPTPPO. Hal  tersebut sebagaimana  dengan  hasil  wawancara  pada tanggal 05 bulan April 2023 dengan  Brigadir Ayu  Armilia,SH,  selaku  penyidik  Unit  PPA  Polres  Konawe,  mengemukakan  hal-hal  sebagai berikut: “jika  dikaitkan  dengan  fakta  hukum  yang  terjadi  adalah  penting  untuk  meyakinkan jaksa peneliti/penuntut umum bahwa dengan keterangan saksi korban ditambah laporan polisi dipandang sudah cukup memenuhi unsur telah terjadi tindak pidana perdagangan orang” . Hal ini menjadi bahan penilaian dan keyakinan hakim ketika memeriksa dan memutus perkara  tindak  pidana  perdagangan  orang  di  depan  persidangan,  bahwa  keterangan  saksi korban ditambah dengan satu  alat  bukti  cukup  mendakwa  seorang  sebagai  pelaku  tindak pidana.  Peran    Polres    Konawe    dalam  penegakan    hukum  pemberantasan  tindak  pidana perdagangan  orang  di  wilayah  Kabupaten  Konawe,  selama  5  tahun  terakhir,  mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jenis tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dan berhasil  diungkap  oleh  penyidik  Polres  Konawe,  umumnya  terjadi  pada  daerah  kabupaten atau  kota  yang  mudah  dijangkau  oleh  para    pelaku    tindak    pidana.    Pelaku    yang berhubungan  langsung dengan korban adalah pelaku yang merekrut korban di tempat tinggal korban yang tersebar merata di beberapa wilayah Kabupaten Konawe.
Berdasarkan    hasil    penelitian    terhadap        tindak    pidana perdagangan orang di Kabupaten  Konawe,  umunya  merupakan  pelanggaran  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam Pasal 2 UUPTPPO, tersebut di bawah ini.

## a) Tahap I: Perekrutan
Berbagai  modus  operandi  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  pada  tahap perekrutan  yaitu  pelaku  memanfaatkan  posisi  rentan  korban,  seperti  kondisi  ekonomi keluarga  yang  kurang  mampu,  anak  putus  sekolah,  keluarga broken  home ,  anak  korban perkosaan.
b) Tahap II: Perpindahan atau Transportasi
Meliputi kegiatan transportasi darat, laut dan udara. Korban dipindahkan dari satu tempat ketempat lain, baik dalam daerah satu provinsi, antar provinsi bahkan antar negara.
c) Tahap III: Eksploitasi
Tindakan  eksploitasi  dapat  dilakukan  dengan  cara  paksaan    atau    tanpa    persetujuan korban.    Pelaku    tindak  pidana  perdagangan  orang,  menggunakan  banyak  cara  agar  korban dapat  dieksploitasi.  Pemaksaan  untuk  tujuan  eksploitasi  biasanya  dimulai  sesaat  setelah kedatangan korban  di  tempat  eskploitasi  dengan  maksud memaksimalkan keuntungan dari korban segera mungkin.
b. Upaya   Penegak   Hukum   Untuk   Memberantas   Tindak   Pidana Perdagangan Orang Dengan    berlakunya     UUPTPPO,     diharapkan    alat    negara penegak  hukum  dalam sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  mampu  memberikan  perlindungan  korban  tindak pidana  perdagangan  orang  dan  menjatuhi  hukuman  kepada  para  pelakunya.  Dalam  rangka penegakan    hukum    pidana    terhadap    pelaku    tindak  pidana  perdagangan  orang, fungsionalisasi  hukum  pidana  merupakan  pola  utama  dalam  penegakan  hukum  terhadap pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Eksistensi  tindak  pidana  perdagangan  orang, berdasarkan penelitian sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya,  saat  ini  semakin meningkat    dan    di    sisi    lain  fungsionalisasi  hukum  pidana  oleh  alat  penegak  hukum khususnya penyidik sudah diterapkan terhadap jenis-jenis tindak pidana perdagangan   orang yang   terjadi   di   wilayah   hukum   Kabupaten Konawe.
Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,  sering  pula  masih menggunakan   ketentuan   pidana    dalam KUHP  yang seharusnya  dengan  adanya  UUPTPPO, KUHP  dikesampingkan  dengan  menerapkan  asas Lex  Specialis  Derogat  Lex  Generalis . Gambaran  ketentuan  pidana      pada  pasal  esensial  dalam  UUPTPPO  yang  sering  dilanggar oleh  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang      di  wilayah    negara    Republik  Indonesia adalah Pasal   2   UUPTPPO   dan/atau   Pasal   10   UUPTPPO.   Sebelum berlakunya UUPTPPO.
Berdasarkan  penelitian  dan  pengumpulan  data  yang  dilakukan  oleh    peneliti    pada Polres    Konawe,    menunjukkan    fungsionalisasi  hukum  pidana  yang  dilakukan  oleh
penyidik menangani tindak pidana perdagangan orang sudah dilakukan sejak dikeluarkannya UUPTPPO. Hal  tersebut  sebagaimana  dengan  hasil  wawancara  pada tanggal 05 bulan april 2023  dengan  Brigadir  Ayu  Armilia,SH,  selaku  penyidik  Unit  PPA  Polres  Konawe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
”Hanya  saja,  ada  penyebab  lain  belum  dapat  dilaksanakannya  secara  efektif  fungsionalisasi hukum  pada  tindak  pidana  perdagangan  orang,  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya yaitu: masih ada sebagian penyidik beranggapan tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak  pidana  aduan,  harus  ada  laporan  atau  pengaduan  saksi  korban  kemudian  dapat ditindaklanjuti.”
Hubungan  tata  cara  kerja  antara  penyidik  dengan  instansi terkait yang membidangi perlindungan  korban  tindak  pidana  perdagangan    orang    belum    optimal.    Persoalan    lain, yang    sering  menjadi  hambatan  adalah  kurangnya  pemahaman  substansi  hukum  dalam ketentuan  pidana  UUPTPPO,  yang  mengakibatkan  keterlambatan  penyelesaian  perkara dan/atau  perbedaan  pendapat  antara  penyidik  dan  penuntut  umum  dalam  melihat  dan mengkaji peristiwa pidana yang sedang diproses.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  sebagaimana berpedoman  pada KUHAP  dan  undang-  undang  yang  mengatur  secara  khusus  hukum  acara pidana  termasuk  di  dalamnya  UUPTPPO,  para  alat  penegak  hukum  dituntun  dengan menerapkan asas-asas sebagai berikut.
a) Perlakuan  yang  sama  atas  diri  setiap  orang  di  muka  hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan
b) Penangkapan  penahanan,  penggeledahan  dan  penyitaan  hanya  dilakukan  berdasarkan perintah  tertulis  oleh  pejabat  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  dan  hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang
c) Setiap  orang  yang  disangka  ditangkap,  ditahan,  dituntut  dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap
d) Kepada  seorang  yang  ditangkap,   ditahan,  dituntut   ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rahabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan/atau dikenakan hukuman administrasi;
e) Peradilan  yang  harus  dilakukan  dengan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  serta bebas, jujur  dan  tidak  memihak  harus  diterapkan  secara  konsekuen  dalam  seluruh  tingkat peradilan
f) Setiap  orang  yang  tersangkut  perkara  wajib  diberi  kesempatan  memperoleh  bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya
g) Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu  haknya  itu  termasuk  hak  untuk  menghubungi  dan  minta  bantuan  penasehat hokum
h) Pengadilan    pemeriksa    perkara    pidana    dengan    hadirnya terdakwa
i) Sidang  pemeriksaan  pengadilan  adalah  terbuka  untuk  umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang
j) Pengawasan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  dalam  perkara  pidana  dilakukan  oleh ketua pengadilan negeri
Sehubungan  dengan  itu,  mengantisipasi  perkembangan  tindak  pidana    perdagangan orang    di    Kabupaten    Konawe,    Polres    Konawe  telah  dan  sedang  melakukan  kegiatan- kegiatan sebagai berikut:
a) Upaya pre-emtif
 Melaksanakan  sosialisasi  untuk  mengungkap  jaringan  pelaku  tindak  pidana perdagangan orang di Kabupaten Konawe
 Bekerjasama dengan Sub Gugus Tugas Pencegahan Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota se Kabupaten Konawe untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya dari tindak pidana perdagangan orang
 Melakukan    kegiatan    penyuluhan    tentang    tindak    pidana  perdagangan  orang  di sekolah-sekolah  dasar,  menengah  dan  perguruan  tinggi,  bekerja  sama  dengan Kabupaten/Kota dan Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Konawe
 Kegiatan      pre-emtif      ini      juga      dilaksanakan      melalui      upaya  pemberdayaan masyarakat  yang  terakomodasi  dalam  sebuah  konsep  “ Community  Policing “  dimana masyarakat dilibatkan secara aktif berpartisipasi untuk dapat berperan sebagai polisi di wilayahnya masing-masing.
b) Upaya preventif
 Melaksanakan  operasi  khusus  dan  operasi  rutin  kepolisian,  dengan  sasaran  tempat atau  lokasi  yang    berpotensi  menjadi  tempat  perekrutan,  dan  perpindahan  atau transportasi para pelaku tindak pidana perdagangan orang;
 Tindakan  antisipasi  pada  tataran  upaya  preventif  dilaksanakan  melalui  konsep penjagaan  dan  patroli  serta  melakukan  upaya  pemberdayaan  masyarakat.  Kegiatan seperti  ini  dilaksanakan  oleh  Polri  sebagai  upaya  mewujudkan  perannya  sebagai pelayan, pelindung  dan pengayom masyarakat;
 Kegiatan antisipasi ini, selanjutnya dilaksanakan melalui  upaya membangun hubungan kerjasama yang harmonis antara masyarakat dan kepolisian.
Dengan  langkah-langkah  antisipatif  terhadap  penanganan  tindak  pidana    perdagangan orang  di  Kabupaten  Konawe,  dapat memberantas  atau  mencegah  atau  setidak-tidaknya dapat  meniadakan    niat    dan    kesempatan    para    pelaku    untuk    melakukan  tindak  pidana pedagangan  orang  di  Kabupaten  Konawe.  Pada  dasarnya,    perdagangan    orang    adalah bertentangan  dengan harkat

## D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian kepustakaan  maka dapat disimpulkan bahwa kajian penguatan civil society menuju pemilu 2024 tercermin pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  (Pemilu),  menunjukan  semakin  kuatnya  tatanan demokrasi  dalam  sebuah  negara.  Dalam  berdemokrasi,  keterlibatan  rakyat  dalam  setiap penyelenggaraan  yang  dilakukan  negara  adalah  sebuah  keniscayaan  (keharusan  yang  tidak bisa  tidak).  Rakyat  menjadi  faktor  yang  sangat  penting  dalam  tatanan  demokrasi,  karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan  dari  yang  diperintah.  Untuk  itu,  penyelenggaraan  pemilu  sebagai  sarana  dalam melaksanakan  demokrasi,  tentu  saja  tidak  boleh  dilepaskan  dari  adanya  keterlibatan masyarakat (teori bahwa negara ada sebagai manivestasi kehendak tuhan di muka bumi yang menjelma  dalam  aspirasi  rakyat).  Peningkatan  partisipasi  masyarakat  sangat  penting  dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun  masyarakat  memiliki  andil  yang  cukup  besar dalam  proses pemilihan  umum dimana  masyarakat  sebagai  pemilih  yang  menentukan  dalam  pemenangan  dalam  proses pemilihan umum 2024.
Hal  ini  dilakukan  dengan  mengangkat  sejumlah  permasalahan  yang  ada  dalam masyarakat,  melakukan  advokasi  dengan  tujuan  untuk  merubah  kebijaksanaan  negara, mengembangkan  kemauan  politik  rakyat  dan  mengadakan  eksperimen  yang  mendorong inisiatif  masyarakat.  Memonitor  pelaksanaan  sistem  dan  cara  penyelenggaraan  negara, bahkan  bila  perlu  melakukan  protes.  Hal  ini  dilakukan  karena  adanya  penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan. Hal ini dilakukan karena tidak jarang  masyarakat  menjadi  korban  kekerasan  akan tetapi  mereka  tidak  berdaya untuk  mengadvokasi  dirinya  ke  lembaga  peradilan.  Kalangan organisasi  non-pemerintah inilah yang aktif untuk melakukan pembelaan dan pendampingan bagi  korban  ketidakadilan.  Implementasi  program  pelayanan,  organisasi  non-pemerintah menempatkan  diri  sebagai  sebuah  lembaga  yang  mewujudkan  program-program  yang berkaitan dengan masyarakat.

## E. Referensi
Aburaera, S. Muhadar, and Maskun.(2009). Filsafat Hukum . Achmad, A. (2011). Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia. Adji,  I.  S.  (2007).  Perspektif  Perbuatan  Melawan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Pro Justitia , 25 (4).
Ali, A. (1998). Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum . Yarsif Watampone.
Ali,  A.  (2009).  Menguak  teori  hukum  (legal  theory)  dan  teori  peradilan  (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence). Jakarta: kencana , 1 .
Anwar, Y. (2009).  Adang, Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: Widya Padjajaran . Asshiddiqie,  J.  (2008). Menuju  negara  hukum  yang  demokratis .  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan, Mahkamah Konsititusi. Barda  Nawawi  Arief,  S.  H.  (2018). Masalah  penegakan  hukum  dan  kebijakan  hukum  pidana dalam penanggulangan kejahatan . Prenada Media.
Bartol, C. R. (1983). Psychology and American law.
Bisri,  I.  (2004).  Sistem  Hukum  Indonesia:  Prinsip-Prinsip  dan  Implementasi  Hukum  di Indonesia.
Chairul  Huda,  S.  H.  (2015). Dari'Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan',  Menuju'Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan' . Kencana. Djamin,  A.  (2007). Kedudukan  kepolisian  negara  RI  dalam  sistem  ketatanegaraan:  dulu,  kini dan esok .
Farhana, & Tarmizi. (2010). Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia . Sinar Grafika. Fuady, M. (2006). Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung: Citra Aditya . Fuady, M. (2009). Teori negara hukum modern (rechtstaat). Bandung: Refika Aditama . Hamzah, A. (2015). Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP . Sinar Grafika. Hardjasoemantri, K. (2002). Hukum Tata Lingkungan Cet. Ke-Ke-7. Hart, H. L. A. (2011). Konsep Hukum, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung . Hatta, M. (2009). Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus . Liberty Yogyakarta.
Hasbullah,  A.,  &  Rauf,  S.  (2010). Rapor  merah  polisi:  catatan  advokasi  Dr.  Jazuni,  SH,  MH . Indonesia Police Watch.
Indonesia, G. Abdussalam. R. 1997. Penegakan Hukum di Lapangan oleh POLRI. Dinas Hukum POLRI. Arikunto, Suharsimi, 1989. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. PT. Bima  Aksara-Jakarta.  Bakhri,  Syamsul.  2007.  Hukum  Kepolisian.  LAKSBANG MEDIATAMA. PERAN  PEMOLISIAN  MASYARAKAT  (POLMAS)  KOTA  METRO  DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM , 88.
Irwansyah,  I.  (2020).  Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media , 8 .
Kusuma,  M.  (2009).  Menyelami  Semangat  Hukum  Progresif  Terapi  Paradigmatik  Bagi Lemahnya Hukum Indonesia. Yogyakarta: antonyLip . Lapian, L. M. G., & Geru, H. A. (Eds.). (2006). Trafiking perempuan dan anak: penanggulangan komprehensif: Studi kasus Sulawesi Utara . Yayasan Obor Indonesia.
Leden Marpaung, S. H. (2012). Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta . Manan, A. (2005). Aspek-aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media. Mansur,  D.,  Arief,  M.,  &  Gultom,  E.  (2006).  Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan,  Antara Norma dan Kejahatan.
Muhadar, E. A., & Thamrin, H. (2009). Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. CV Putra Media Nusantara, Surabaya .
Mulyadi, L. (2003). Kapita selecta Hukum Pidana Kriminoogi dan Victimologi Djambatan. Nasional, I. D. P. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa. Osmond,  I.  A.  (2019). Peran  International  Organization  For  Migration  Dalam  Menanggulangi Perdagangan  Manusia  Di  Indonesia  Tahun  2015-2018 (Doctoral  dissertation, Universitas Islam Indonesia).
PTIK Press. Ellis, E. (1988). Thinking About Crime and Justice . CCH Australia.