108 | Jurnal Pendidikan Nonformal Volume 10, No. 2, September 2016

## MANAJEMEN DIKLAT PENYULUH PERPAJAKAN

## Ferdian Wahyu Romadoni, Lasi Purwito
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UM Jl. Semarang no. 5 Malang Email: w.r_ferdian@yahoo.com
Abstract: This  study  was  the  aim  to  describe  the  three  activities  in  education  and  training  management  that are planning, implementation, and evaluation  of education and training for tax instructor held  in  Balai Diklat Keuangan Malang. The study used a qualitative approach with a case study. The results showed that: first, the education and training for tax instructor is planned centrally by Renbang Pusdiklat  Pajak by keeping  involves Balai  Diklat  Keuangan  Malang  especially  related  to  the  coordination  in  harmonization  stage  and preparation stage  of  education  and  training.  The  implementation  process  of  education  and  training    for  tax  instructor conducted centrally so that every aspect of the implementation used is determined by Renbang Pusdiklat Pajak. Kinds of evaluation, techniques, procedures, and reports have been determined by the Renbang as the education and training planner and BPPK.
Abstrak: Penelitian  bertujuan  mendeskripsikan  tiga  aktifitas  manajemen  kediklatan  yaitu  perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi diklat penyuluh perpajakan  yang diselenggarakan di Balai Diklat Keuangan Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perencanaan diklat dilakukan oleh bidang Renbang Pusdiklat Pajak dengan tetap melibatkan Balai Diklat Keuangan  Malang,  khususnnya  terkait  koordinasi  pada  tahap  harmonisasi  dan  tahap  persiapan  diklat. Pelaksanaan  diklat  penyuluh  perpajakan  dilaksanakan  secara  terpusat  sehingga  setiap  aspek  pelaksanaan  yang digunakan  sudah  ditetapkan  oleh  bidang  Renbang  Pusdiklat  Pajak.  Macam  evaluasi,  teknik,  prosedur,  dan laporan telah ditetapkan oleh pihak Renbang selaku perencana diklat dan BPPK.
Kata kunci: manajemen, diklat, perpajakan.
Pelatihan  sebagai  salah  satu  bagian  dari konsep  pendidikan  nonformal,  menurut Suparna  (2005:  3)  memiliki  artian  sebagai suatu program yang khusus untuk menumbuhkan
dan meningkatkan kemampuan dasar, pengetahuan, dan keterampilan  individu  sesuai  dengan  misi lembaga  penyelenggara  dan  hasil  analisis pakar.  Pelatihan  juga  diartikan  sebagai proses  meningkatkan  pengetahuan  dan keterampilan  karyawan.  Kaitannya  dengan tujuan untuk menumbuhkan dan
meningkatkan kemampuan dasar, pengetahuan  serta  keterampilan  individu tersebut,  pelatihan  ini  juga  memiliki organisasi yang bertugas dalam penyelenggaraan
pelatihan. Menurut Suparna  (2005:  5)  “organisasi  pelatihan  ini berkembang  seirama  dengan  perkembangan latar belakang dan kebutuhan, masalah yang dihadapi,  serta  perkembangan  ilmu  dan teknologi.  Pada  garis  besarnya  pelatihan dikelola oleh dua lembaga, yaitu pusat-pusat
pelatihan (training  centres) dan  pelatihan wilayah (district training).”
Balai Diklat Keuangan Malang sebagai organisasi pelatihan merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Pendidikan dan Pelatihan  Keuangan  (BPPK)  yang  bertugas untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan  pendidikan,  pelatihan,  dan penataran  bagi  pegawai  di  lingkungan Departemen Keuangan. Wilayah kerja Balai Diklat  Keuangan  Malang  meliputi  seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur. Diklat yang diselenggarakan  di  Balai  Diklat  Keuangan Malang ini adalah diklat yang terkait dengan departemen  keuangan.  Untuk  itu  diklat- diklat  yang  diselenggarakan  juga  turut menyesuaikan  kebutuhan  masing-masing kantor  yang  berhubungan  langsung  dengan kementerian Keuangan, seperti Kantor Pajak Pratama,  Kantor  Pajak  Bea  Cukai  dan banyak kantor keuangan lainnya.
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh di lapangan, Balai Diklat Keuangan Malang
dapat  dikatakan  memiliki  manajemen  yang cukup  baik.  Baik  dari  segi  perencanaan, pelaksanaan,  maupun  evaluasinya.  Hal  ini dapat  dibuktikan  dengan  prestasi  yang diperoleh  oleh  Balai  Diklat  Keuangan Malang yang menjadi salah satu balai diklat keuangan terfavorit dalam hal penyelenggaraan diklat. Balai Diklat Keuangan  Malang  ini  juga  kerap  kali dijadikan rujukan oleh balai dikat keuangan lain  dalam  hal  penyelenggaraan  diklat. Terkait  dengan  daya  serap  diklat  yang dilaksanakan  oleh  Balai  Diklat  Keuangan Malang  ini,  berdasarkan  hasil  survey lapangan  di  saat  semua  balai  diklat  di lingkungan kementerian lain seperti kementerian  pendidikan  masih  sibuk  dalam proses  perencanaan  diklat  dan  pengajuan dana  di  awal  tahun,  Balai  Diklat  Keuangan Malang secara terorganisir sudah menjalankan lebih dari 2 diklat bahkan pada minggu kedua di awal tahun. Hasil evaluasi dari peserta diklat selama peneliti melakukan  kegiatan  Praktik  Pengalaman Lapangan  (PPL)  selama  tiga  bulan  di  Balai Diklat
Keuangan
Malang, juga
menunjukkan  respon  yang  positif  dan  puas dengan  pelayanan  penyelenggaraan  diklat yang ada di Balai Diklat Keuangan Malang. Untuk  itu  terkait  manajemen  diklat  tidak bisa dipungkiri bahwa Balai Diklat Keuangan  Malang  termasuk  dalam  kategori balai diklat yang memiliki manajemen yang sangat  baik.  Aspek  apa  yang  menjadikan balai  diklat  keuangan  ini  menjadi  balai diklat  keuangan  favorit  yang  memiliki  daya serap  diklat  yang  tinggi  dan  evaluasi  yang baik menjadikan penelitian mengenai manajemen diklat di Balai Diklat Keuangan Malang ini menjadi menarik untuk diteliti.
Diklat  penyuluh  perpajakan  dipilih oleh  peneliti  untuk  diteliti  karena  diklat  ini adalah  diklat  yang  memiliki  metode  dan teknik pembelajaran yang variatif. Diklat ini juga menjadi diklat favorit yang diselenggarakan hingga tiga kali dalam satu tahun  anggaran  di  Balai  Diklat  Keuangan Malang  dan  materi  yang  ajarkan  lebih berbasis  pada  praktik.  Untuk  itu  diklat  ini dilihat  dari  segi  pelaksanaannya  akan
semakin  menambah  temuan  dan  bahasan penelitian karena semakin baik dan bervariasinya  pelaksanaan  diklat  maka penelitian  ini  akan  semakin  detail  dan menarik.
Penelitian mengenai manajemen diklat penyuluh  perpajakan  ini  menjadi  menarik untuk  diteliti  karena  penelitian  ini  masih jarang dilakukan. Banyak penelitian berkaitan  dengan  manajemen  diklat  tetapi hanya  mengenai  evaluasinya  saja  atau pelaksanaannya  sehingga  masih  jarang pnelitian  berkenaaan  dengan  manajemen diklat  secara  keseluruhan.  Selain  itu penelitian  terkait  dengan  manajemen  diklat yang  diselenggarakan  oleh  Kementerian Keuangan  ini  juga  belum  pernah  ada sebelumnya  sehingga  penelitian  ini menjadi menarik  karena  akan  semakin  memperkaya pengetahuan  terkait  manajamen  diklat  yang diselenggarakan oleh
Kementerian
Keuangan  yang  sudah  barang  tentu  berbeda style nya  dengan  manajemen  diklat  yag diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan.  Fokus  dalam  penelitian  ini adalah  terkait  manajemen  diklat  penyuluh perpajakan yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan memaparkan bagaimana proses perencanaan,
pelaksanaan,  dan  evalusai  diklat  penyuluh perpajakan berlangsung.
Terkait  kegiatan  manajemen  dalam pelatihan  menurut  Davies  (dalam  Daryanto dan  Bintoro,  2014:  116)  diartikan  sebagai suatu  proses,  istilah  manajemen  atau pengelolaan pelatihan berdampingan dengan trisula aktifitas, yakni perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi”.  Hal  ini  sejalan dengan  pendapat  Kamil  (2012  :  16)  yang menyatakan bahwa “ …. Secara manajerial, fungsi-fungsi  organizer  pelatihan  adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelatihan”. Dengan demikian, kegiatan  manajemen  dilaksanakan  dalam proses  menyeluruh,  berkesinambungan  dan dilakukan  secara  formal.  Prinsip-prinsip  ini erat  kaitannya  dengan  pelaksanaan  fungsi- fungsi manajemen yang meliputi perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi,
sedangkan  tujuan  yang  telah  ditetapkan berkaitan dengan tujuan suatu organisasi.
Perencanaan  diklat  dilakukan  dengan beberapa  langkah.  Langkah  pertama  dalam perencanaan diklat adalah identifikasi kebutuhan  diklat.  Hal  ini  disebutkan  oleh Kaswan (2000: 55-56):
yaitu  pendekatan  sitematik  untuk mengembangkan  program  pelatihan. Tabel    dibawah  menyajikan  enam langkah proses desain pelatihan yang menekankan bahwa praktik pelatihan yang  efektif  lebih  dari  sekedar metode  yang  popular.  Langkah pertama  adalah  menilai  kebutuhan untuk  menentukan  apakah  pelatihan dibutuhkan  ….  Langkah  keenam adalah  evaluasi  yaitu  menentukan apakah  pelatihan  mencapai  hasil pembelajaran  yang  dikehendaki  dan/ atau tujuan finansial.
Dengan  demikian  proses  pertama  dan penting  dalam  manajemen  perencanaan program  adalah  identifikasi  kebutuhan  atau dapat  juga  disebut  sebagai  penilaian kebutuhan  ( needs  assessment ).  Penilaian kebutuhan  ( needs  assessment )  ini  juga merupakan  proses  yang  harus  ada  demi terciptanya  pelatihan  yang  sesuai  dengan kebutuhan  dan  demi  keefektifan  suatu program.
Selain  identifikasi  pembuatan  desain diklat  juga  turut  menjadi  langkah  pada proses perencanaan diklat. Menurut Hamalik  (2000:  32)  menyatakan  bahwa “Program  pelatihan  merupakan  suatu pegangan  yang  penting  dalam  rangka pelaksanaan suatu kegiatan pelatihan. Program  tidak  hanya  memberikan  acuan, melainkan  juga  menjadi  patokan  untuk mengukur  keberhasilan  kegiatan  pelatihan. Itu  sebabnya,  desain  dan  perencanaan program  pelatihan  sebaiknya  di  lakukan oleh  ahli  dalam  bidangnya  dan  betitik  tolak dari  kebijakan  yang  telah  digariskan  oleh pimpinan  yang  berwenang  dalam  bidang ketenagaan”.
Kamil (2012: 159) menjelaskan pelaksanaan  pelatihan  merupakan  proses
pembelajaran  dengan  penyampaian  materi yang  dilakukan  oleh  fasilitator  dengan peserta  pelatihan.  Komponen-komponen yang dilaksanakan meliputi materi, ketenagaan, pendekatan, metode, teknik, dan media. Dengan demikian komponen- komponen  tersebut  akan  saling  melengkapi antara  satu  dengan  yang  lain  pada  proses pelaksanaan diklat karena keempat komponen  tersebut  akan  diterapkan  secara bersamaan pada proses pembelajaran.
Evaluasi terbagi atas beberapa macam. Mudjiman  (2011:  141)  menjelaskan  tentang macam  evaluasi  yang  dijalankan  dalam program  pelatihan  yaitu  “Kegiatan  evaluasi yang  dijalankan  dalam  program  pelatihan selengkapnya adalah: 1). Pretes; 2). Evaluasi Formatif; 3). Evaluasi Sumatif; 4). Evaluasi Plan  of  Action  Partisipan;  5).  Evaluasi  diri; 6). Refleksi; 7). Evaluasi terhadap
Instruktur; 8). Evaluasi Program Pelatihan”.
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan  dan masukan  terkait  tahapan  proses  dari manajemen diklat penyuluh perpajakan yang barangkali belum terlaksana dengan maksimal atau tidak terdapat tahapan proses tersebut  dalam  kegiatan  manajemen  diklat penyuluh  perpajakan  sehingga  masukan  ini diharapkan  dapat  semakin  menambah  dan meningkatkan
kualiatas layanan
penyelenggaraan  diklat  di  Balai  Diklat Keuangan Malang.
Bagi  jurusan  pendidikan  luar  sekolah diharapkan  penelitian  ini  dapat  digunakan sebagai  bahan  pengajaran  bagi  mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah khususnya konsentrasi  pelatihan  terkait  manajemen diklat  yang  dilakukan  di  Kementerian Keuangan.  Untuk  itu  penelitian  ini  dapat digunakan  sebagai  bahan  rujukan  atau referensi  terkait  manajemen  diklat  yang dilakukan  di  balai  diklat  keuangan  yang mendapat  predikat  sebagai  balai  diklat keuangan  favorit.  Penelitian  ini  juga  dapat berguna bagi jurusan PLS terkait penyesuaian  standar  kompetensi  yang  harus dimiliki  bagi  para  lulusan  PLS  agar  sesuai dengan  kebutuhan  mangsa  pasar  yang membutuhkan  tenaga  PLS,  karena  dengan
mempelajari  ilmu  kediklatan  di  tempat- tempat  yang  membutuhkan  tenaga  diklat selain  sebagai  media  promosi  jurusan  juga dapat  digunakan  sebagai  suatu  cara  untuk mengetahui  kompetensi  lulusan  PLS  apa yang dibutuhkan di lingkungan kerja.

## METODE
Penelitian
ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis rancangan studi kasus. Hasil dari investigasi itu  adalah  diskripsi  kasus  yang  rinci, intensif,  dan  menyeluruh.  Subtansi  kasus yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah program  yang ada, peristiwa atau kelompok individu.  Peristiwa  yang  dimaksud  untuk diteliti adalah serangkaian proses perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi diklat Penyuluh Perpajakan yang diselenggarakan  di  Balai  Diklat  Keuangan Malang.  Untuk  menghimpun  data  yang sesuai  kaitannya  dengan  manajemen  diklat Penyuluh  Perpajakan  yang  diselenggarakan di  Balai  Diklat  Keuangan  Malang,  peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
Wawancara  dilakukan  dengan  CTO (penanggungjawab)  acara  Harmonisasi  dan Penggalian  Potensi  Kalender  Diklat  2016 dan  PIC  Kalender  Diklat  2016  sebagai pelaku utama dalam manajemen perencanaan  diklat  Penyuluh  Perpajakan. Wawancara juga dilakukan dengan pengajar diklat  Penyuluh  Perpajakan  sebagai  pelaku utama dalam manajemen pelaksanaan diklat Penyuluh  Perpajakan.  Sedangkan  terkait manajemen evaluasi diklat Penyuluh Perpajakan,  wawancara  dilakukan  dengan PIC  atau  penanggungjawab  evaluasi  diklat Penyuluh  Perpajakan.  Wawancara  juga dilakukan dengan Kepala Seksi dari masing- masing  bidang,  dan  anggota  seksi  bidang penyelenggaraan  dan  bidang  evaluasi  yang lain  ikut  terlibat  dalam  proses  manajemen diklat  penyuluh  perpajakan  selaku  sumber data  sekunder  dalam  penelitian  ini.  Fokus wawancara  pada  penelitian  ini  adalah mengenai  manajemen  diklat  Penyuluh
Perpajakan  di  Balai  Diklat  Keuangan Malang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  diklat  tersebut. Alat bantu yang digunakan dalam teknik ini adalah  pedoman  wawancara,  buku  catatan, camera,  dan  alat  perekam  suara.  Hasil wawancara  ini  kemudian  dicatat  oleh peneliti  di  buku  catatan  di lapangan.  Proses wawancara  dilakukan  di  ruang  seksi Penyelenggaraan,  kantor  widyaiswara,  dan ruang seksi Evaluasi dan Informasi di kantor Balai Diklat Keuangan Malang dan di lokasi penyelenggaraan Diklat.
Observasi  dilakukan  dengan  cara mengamati rangkaian kegiatan dalam proses manajemen  diklat  Penyuluh  Perpajakan mulai  dari  perencanaan  khususnya  pada tahap  persiapan,  pelaksanaan  hingga  dan evaluasi. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat dan sekaligus memvalidasi data hasil wawancara berkenaan dengan manajemen diklat Penyuluh  Perpajakan.  Kegiatan  observasi dilakukan  dengan  cara  mengamati  dan merekam  berbagai  aktivitas  yang  dilakukan oleh  tim  penyelenggaraan  selama  diklat Penyuluh Perpajakan berlangsung.
Studi  dokumentasi  dalam  penelitian ini  digunakan  untuk  mengumpulkan  data dengan  menghimpun  serta  menganalisis dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan  dengan  fokus  penelitian,  yaitu manajemen  diklat  Penyuluh  Perpajakan. Dokumen ini berupa foto kegiatan observasi,  foto  kegiatan  wawancara,  dan foto  pelaksanaan  diklat.  Dokumen  berupa foto pelaksanaan diklat tersebut diperoleh di pusat dokumentasi yang ada di Balai Diklat Keuangan Malang.
Analisis  data  diawali  dengan  reduksi data, seluruh data yang diperoleh peneliti di lapangan dikumpulkan, diseleksi dan dikelompokkan  kemudian  dipilih  hal-hal yang  penting  yang  sesuai  dengan  fokus penelitian.  Data  hasil  penelitian  ini  berupa data hasil observasi dan wawancara. Semua data  yang  diperoleh  dari  kedua  teknik tersebut dikelompokkan berdasarkan simbol-simbol  yang  sudah  dibuat  untuk pengkategorian  data.  Setelah  dilakukan
reduksi  data  maka  peneliti  melakukan penyajian  data  atau  paparan  data  yaitu dengan  menulis  hasil  reduksi  data  dalam bentuk  narasi.  Selanjutnya,  hasil  paparan tersebut  dianalisis  dan  dievaluasi  lebih lanjut  pada  tahapan  berikutnya  untuk memperoleh simpulan.
Pengujian validitas data dalam penelitian  ini  dilakukan  uji  kredibilitas dengan  cara  triangulasi  sumber,  teknik,  dan member  checks.  Triangulasi  sumber  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara membandingkan dan mengecek balik informasi  atau  data  yang  diperoleh  dari sumber  atau  informan  yang  berbeda.  Pada penelitian  ini  terkait  manajemen  diklat penyuluh  perpajakan,  setiap  informasi  yang diperoleh  dari  sumber  data  primer  yang meliputi  CTO  (penanggungjawab    acara) Harmonisasi dan Penggalian Potensi Kalender Diklat 2016,  PIC Kalender Diklat 2016,  Pengajar  Diklat  Penyuluh  Perpajakan dan  PIC  atau  Penanggungjawab  Evaluasi Diklat Penyuluh Perpajakan akan dicek atau dikonfirmasi  ulang  kepada  anggota  bidang yang  yang  lain  dan  kepala  seksi  masing- masing bidang baik bidang penyelenggaraan maupun  bidang  evaluasi.  Triangulasi  teknik dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara membandingkan  data  hasil  wawancara dengan  pengamatan  (observasi)  dan  studi dokumentasi dokumen. Setiap jawaban yang didapatkan dari informan dicek oleh peneliti secara langsung dengan melakukan pengamatan  di  lapangan.  Peneliti  juga menggunakan  member  checks  dengan  cara menyampaikan  isi  catatan  lapangannya secara  lisan,  kemudian  mendiskusikannya kembali dengan informan sampai mendapatkan  kesamaan  informasi  atau  data yang dimaksudkan.

## HASIL

## Perencanaan Diklat Penyuluh Perpajakan
Diklat  Penyuluh  Perpajakan  yang diselenggarakan  di  Balai  Diklat  Keuangan Malang ini tidak direncanakan dan dirancang  oleh  Balai  Diklat  Keuangan
Malang  melainkan  dirancang  oleh  Pusat Pendidikan  dan  Pelatihan  (Pusdiklat)  Pajak. Diklat  ini  dirancang  oleh  bidang  Rencana dan  Pengembangan  (Renbang)  Pusdiklat Pajak.  Diklat  ini  tidak  dirancang  oleh  Balai Diklat  Keuangan  Malang  karena  Balai Diklat Keuangan merupakan versi mini dari bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pusdiklat  sehingga  tidak  memiliki  tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dalam perencanaan  diklat.  Balai  diklat  keuangan turut  diidentifikasi  kebutuhannya  karena juga  berperan  sebagai  user  atau  pihak pengguna pada proses perencanaan.
Diklat  penyuluh  pepajakan  ini  dalam proses  perencanaannya  juga  dilakukan dengan  identifikasi  kebutuhan  diklat  atau IKD  yang  diselenggarakan  oleh  bidang Renbang.  Proses  identifikasi  kebutuhan dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi  terkait  kebutuhan  belajar  yang diinginkan  sasaran  agar  sesuai  dengan tujuan organisasi. Proses identifikasi kebutuhan yang dilakukan dalam merencanakan  diklat  penyuluh  perpajakan ini  adalah  dengan  menggunakan  kuisioner yang disebar oleh Bidang Renbang Pusdiklat  Pajak  kepada  pegawai  Direktorat Jendral  Pajak.  Otoritas  kewenangan  untuk melakukan  identifikasi  kebutuhan  diklat  ini hanya  dimiliki  oleh  pihak  perencana  diklat yaitu  pihak  Renbang  Pusdiklat  Pajak, berikut  pula  otoritas  penentuan  realisasi. Terkait  penyelenggaraan  diklat,  kegiatan identifikasi  kebutuhan  diklat  tersebut  akan menghasilkan  data  tentang  diklat–diklat yang dapat dilaksanakan atau direalisasikan. Baik  diklat  yang  dapat  direalisasikan  di Pusdiklat sendiri maupun yang direalisasikan  di  Balai  Diklat  Keuangan. Diklat penyuluh perpajakan ini adalah salah satu  diklat  yang  harus  diselenggarakan  di balai  diklat  keuangan.  Hal  ini  dikarenakan diklat penyuluh perpajakan sangat diperlukan  oleh  seluruh  kantor  pajak  di seluruh  Indonesia  sehingga  terkait  efisiensi dan  efektifitas  tidak  memungkinkan  untuk diselenggarakan oleh Pusdiklat Pajak sendiri dalam kurun satu tahun anggaran,
mengingat  jumlah  kantor  pelayanan  pajak yang juga sangat banyak.
Diklat penyuluh perpajakan ini kemudian  akan  di  break  down  di  seluruh Balai  Diklat  Keuangan  se  Indonesia  salah satunya  Balai  Diklat  Keuangan  Malang, melalui acara harmonisasi yang diselenggarakan oleh Pusdiklat dalam bentuk  draft  diklat  yang  berisi  diklat-diklat lain  selain  diklat  penyuluh  perpajakan  dan kemudian  draft  tersebut  akan  dibentuk menjadi  kalender  diklat  oleh  Balai  Diklat Keuangan  Malang.  Kalender  diklat  yang telah  dibuat  juga  akan  di  harmonisasikan kembali  oleh  Balai  Diklat  Keungan  Malang ke  wilayah  kerjanya  yaitu  wilayah  Jawa Timur. Wilayah Kerja Balai Diklat Keuangan  Malang  adalah  seluruh  wilayah
Jawa Timur sehingga peserta yang mengikuti  diklat  penyuluh  perpajakan  di Balai  Diklat  Keuangan  Malang  adalah  para perwakilan  pegawai  dari  masing-masing Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  se  Jawa Timur.
Desain diklat dan desain pembelajaran Diklat  Penyuluh  perpajakan  juga  tidak dirancang  dan  dibuat  oleh  balai  diklat keuangan  sendiri,  melainkan  dibuat  dan dirancang  oleh  bagian  Kurikulum  bidang Renbang  Pusdiklat  Pajak.  Desain  diklat  ini meliputi Kerangka Acuan Program, sedangkan desain pembelajaran diklat meliputi  GBPP,  Satuan  Acara  Pengajaran (SAP),  dan  Session  Plan.  Meskipun  desain pembelajaran  diklat  ini  sangat  banyak, Session  Plan  adalah  desain  pembelajaran diklat  yang  real  diterapkan  dilapangan. Desain  diklat  dan  desain  pembelajaran diklat  tersebut  akan  diminta  oleh  seksi penyelenggaraan  Balai  Diklat  Keuangan Malang  khususnya  CTO  untuk  dijadikan acuan  dalam  penyelenggaraan  diklat,  salah satunya  sebagai  bahan  rapat  persiapan diklat.
Rapat persiapan diklat diselenggarakan sebelum diklat
dilaksanakan.  Rapat  dislenggarakan  dengan tujuan  untuk  kepentingan  koordinasi  antar pihak  penyelenggara  yaitu  Balai  Diklat Keuangan  Malang.  Rapat  membahas  KAP
yang  merupakan  desain  diklat,  karena  KAP merupakan pedoman utama penyelenggaraan diklat.

## Pelaksanaan Diklat Penyuluh Perpajakan
Pada  tahap  pelaksanaan  diklat,  materi yang  diberikan  pada  diklat  penyuluh perpajakan  ini  disesuaikan  dengan  tujuan diklat  dan  kebutuhan  peserta  diklat.  Materi ini  telah  diatur  di  KAP  dan  dirancang  pula dalam  GBPP,  SAP,  dan  session  plan. Peserta  mendapatkan  materi-materi  yang menunjang  kegiatan  diklat  mereka  untuk menjadi  seorang  penyuluh  pajak,  seperti materi  Manajemen  Perencanaan  Kebutuhan Diklat, materi Metode dan Teknik Penyuluhan  serta  materi  tentang  Ilmu Komunikasi.
Peserta juga turut mendapatkan  materi  pembentukan  karakter dari  tentara  angkatan  darat.  Materi  yang disajikan  (bahan  tayang),  modul,  berikut pula  pedoman  diklat  dibuat  dan  dirancang oleh  bagian  Kurikulum  bidang  Renbang Pusdiklat  Pajak.  Hanya  saja  materi  yang disajikan juga turut disesuaikan sendiri oleh pengajar  dengan  style  mereka  tanpa mengurangi  outcomes  yang  diharapkan dalam  penyampaian  materi  tersebut.  Setiap mata  diklat  atau  mata  pelajaran  yang diajarkan  dalam  diklat  penyuluh  perpajakan juga memiliki wali program yang merupakan  widyaiswara  Pusdiklat  Pajak yang  bertugas  dalam  proses  pembaharuan atau updating. Setelah diklat selesai dilakukan  peserta  juga  akan  mendapatkan bahan  tayang  yang  disajikan  selam  proses diklat  berikut  pula  session  plan  diklat penyuluh  perpajakan  dengan  alasan  karena peserta  setelah  mengikuti  diklat  penyuluh perpajakan  akan  sharing  bersama  dengan teman-teman di kantornya.
Pengajar dalam diklat penyuluh perpajakan ini adalah pengajar atau widyaiswara  yang  berasal  dari  Pusdiklat Pajak  dan  Balai  Diklat  Keuangan  Malang. Pengajar diklat penyuluh perpajakan ini juga turut  diatur  dalam  KAP  bahwa  dalam penyelenggaraannya  dengan  metode  Team Teaching  dengan  minimal    2  (dua)  orang pengajar/fasilitator  dari  Widyaiswara  dan
minimal satu orang asisten
pengajar/fasilitator selama lima hari penyelenggraan  diklat.  Hanya  saja  terkait efisiensi  dan  efektifitas  penyelenggaraan diklat,  balai  diklat  keungan  menyediakan  2 orang pengajar, 2 orang asisten pengajar dan 5  orang  petugas  piket.  KAP  juga  turut  pula mengatur  persyaratan  tenaga  pengajar  dan asisten  pengajar.  Pengajar  dari  Pusdiklat Pajak  ditentukan  oleh  bagian  Tenaga Pengajar  (TP)  bidang  Renbang  Pusdiklat Pajak  atas  dasar  permintaan  pengajar  dari balai  diklat.  Sedangkan  untuk  tenaga pengajar  dan  asisten  pengajar  dari  balai diklat  keuangan  Malang  berikut  pula petugas piket dikonsep oleh seksi Penyelenggaraan  Balai  Diklat  Keuangan Malang atas paraf Kepala Seksi Penyelenggaraan  dan  disetujui  oleh  Kepala Balai Diklat Keuangan Malang.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam diklat  penyuluh  perpajakan  ini  pendekatan andragogi  hal  ini  terlihat  berdasarkan  hasil observasi  dimana  materi  yang  disampaikan dalam  diklat  penyuluh  perpajakan  ini  selalu dikaitkan  dengan  pengalaman  peserta  diklat dan  peserta  juga  turut  pula  diajak  untuk mengkomunikasikan tujuan
mereka
mengikuti  diklat  ini  dalam  papan  tujuan supaya menjadi bahan pertimbangan peserta terkait  materi  yang  disampaikan  dan  juga praktiknya.  Pedekatan  andragogi  ini  juga turut tercermin dari metode yang digunakan pemateri dalam diklat penyuluh perpakan ini yaitu  menggunakan  metode  Adult  Learning Principles (ALP) yaitu menempatkan peserta  diklat  sebagai  orang  yang  memiliki pemikiran, pendapat dan pengalaman. Metode ALP dalam pelakasanaannya menggunakan  teknik  ceramah,  diskusi, latihan, aktivitas kelompok, praktik, simulasi, role play , permaianan (game), dan tayangan  video  dalam  pembelajarannya. Proses pembelajaran diklat penyuluh perpajakan  ini  terdiri  dari  80%  praktik  dan 20%  teori,  seta  memerlukan  konsultasi selama  proses  pembelajaran  berlangsung, sehingga  perlu  diampu  oleh  fasilitator. Terkait  metode  dan  teknik  ini  juga  telah diatur  dalam  KAP  dan  secara  rinci
dijelaskan  dalam  session  plan  terkait  kapan teknik tersebut digunakan.
Media  yang  digunakan  dalam  diklat penyuluh  perpajakan  ini  juga  turut  diatur dalam KAP dan session plan mngenai media apa  saja  yang  dibutuhkan.  Selain  media berupa  bahan  tayang  yang  diperoleh  dari Pusdiklat Pajak, media seperti poster, poster yang  ditempel  di  dalam  kelas  diklat penyuluh  perpajakan  pun  juga  merupakan media gambar yang diperoleh dari Pusdiklat dan  sudah  diatur  bentuknya  oleh  pusat. Sehingga  apabila  balai  diklat  keuangan malang menggunakan media poster tersebut dalam pelaksanaan diklat penyuluh perpajakan, poster yang sama juga digunakan  dibalai  diklat  lain  seluruh Indonesia  ketika  menyelenggarakan  diklat tersebut.  Dengan  demikian  poster  tersebut merupakan poster standar seluruh Indonesai. Selain  poster  dan  bahan  tayang  media  lain seperti  video  dan  lagu  pun  juga  telah ditetapkan  oleh  pusat  terkait  temanya. Hanya  saja  memang  terkait  Video  bersifat fleksibel  sebagaimana  bahan  tayang  yang diperbolehkan untuk dirubah dengan ketentuan outcomes yang dihasilkan sama.

## Evaluasi Diklat Penyuluh Perpajakan
Evaluasi  yang  diselenggarakan  di balai  diklat  keuangan  malang  khususnya pada  diklat  penyuluh  perpajakan  bertujuan untuk  mengetahui  kesalan  apa  yang  terjadi selama  diklat  sehingga  terciptanya  suatu perbaikan apabila diklat penyuluh perpajakan  ini  diselenggarakan  kembali  di balai  diklat  keuangan  malang.  Selain  itu evaluasi  diklat  penyuluh  perpajkan  ini  juga bertujuan  untuk  mengetahui  masukan- masukan  apa  yang  diberikan  oleh  peserta diklat  selama  mengikuti  diklat  penyuluh perpajakan selama lima hari.
Evaluasi  yang  diselenggarakan  pada diklat  penyuluh  perpajakan  ini  terdiri  atas evaluasi peserta, evaluasi pengajar, penyelenggaraan  diklat,  dan  evaluasi  tatap muka.  Terkait  jenis  evaluasi  dalam  diklat penyuluh  perpajakan  ini  juga  sudah  diatur dalam  KAP  diklat  penyuluh  perpajakan. Evaluasi  peserta  diselenggarakan  dalam
bentuk  kehadiran,  praktik  presentasi  3-4 menit  dan  10  menit  atau  yang  biasa  disebut dengan  metode  before  after,  dan  ujian komprehensif berupa studi kasus. Soal yang diujikan  dalam  diklat  penyuluh  perpajakan ini  juga  berasal  dari  Pusdiklat  Pajak.  Balai Diklat  Keuangan  hanya  bertugas  untuk mendistribusikan  dan  mengkoreksi  hasil ujian  tersebut.  Adanya  ujian  berupa  kasus dalam evaluasi peserta secara tidak langsung juga  turut  menjelaskan  bahwa  mereka  yang tidak lulus ujian maka akan dinyatakan tidak lulus  dan  dalam  diklat  penyuluh  perpajakan tidak  ada  ketentuan  yang  menjelaskan bahwa peserta diperbolehkan untuk mengulang ujian.
Untuk  teknik  yang  digunakan  dalam evaluasi  penyelenggaraan  dan  evaluasi pengajar adalah dengan menyebarkan angket evaluasi yang bersifat anonim (tanpa nama).  Pada  angket  tersebut  juga  terdapat aspek-aspek penting terkait penilaian terhadap  pengajar  dan  penilaian  terhadap penyelenggaraan  diklat.  Angket  evaluasi pengajar  didistribusikan  sebelum  pelajaran selesai  dilakukan  dan  akan  dikembalikan kembali ke petugas setelah pelajaran selesai. Karena  terdapat  dua  pengajar  diklat  maka setiap  pelajaran  peserta  akan  mengisi  dua angket  pengajar.  Untuk  angket  evaluasi penyelenggaraan  hanya  dibagikan  satu  kali saja  selama  diklat  berlangsung  yaitu  pada akhir  kegiatan  diklat.  Hal  ini  dilakukan karena  pada  prinsipnya  peserta  bisa  menilai penyelenggaraan  diklat  setelah  mengikuti diklat  secara  keseluruhan.  Selain  itu  pihak penyelenggara  juga  berjaga-jaga  apabila terjadi  hal  hal  yang  tak  diinginkan  pada detik  detik  terakhir.  Terkait  teknik  angket yang  digunakan  pada  evaluasi  pengajar  dan penyelenggaraan  ini  juga  turut  diatur  dalam Surat  Edaran  nomor  SE  –  15/MK.12/2014. Surat  edaran  tersebut  merupakan  surat edaran  yang  berasal  dari  sekertaris  badan pendidikan  dan  pelatihan  keuangan  yang didalamnya tidak hanya menjelaskan mengenai  mekanisme  pelaksanaan  evaluasi melainkan  juga  menjelaskan  mengenai format  evaluasi  berikut  pula  aspek  yang dinilai dalam evaluasi pengajar dan
penyelenggara.  Sehingga  model  angket berikut  teknik  yang  digunakan  dalam evaluasi  pengajar  dan  penyelenggaraan seragam  antara  balai  diklat  keuangan malang  dengan  balai  diklat  keuangan seluruh Indonesia.
Evaluasi  tatap  muka  diselenggarakan di  akhir  kegiatan  diklat.  Evaluasi  ini dipimpin  oleh  kepala  seksi  evaluasi  dan informasi untuk mendengarkan keluhan dan masukan  dari  peserta  selama  mengikuti diklat penyuluh perpajakan. Lazimnya diklat ini  dihadiri  pula  oleh  kepala  seksi penyelenggaraan  dan  kasubag  TU  &  KI hanya saja apabila keduanya tidak bisa hadir kegaiatn ini akan direkam untuk disampaikan  kepada  para  kepala  seksi  dan kepala  sub  bagian.  Alasan  mengapa  kepala seksi  penyelenggaraan  dan  kasubag  TU  & KI  diundang  adalah  untuk  mendengarkan sdan memberikan tanggapan secara langsung  terkait  evaluasi  yang  disampaikan karena setiap seksi memiliki tanggungjawab tanggungjawabnya  masing  masing  dalam setiap hal yang dievaluasi, Penyelenggaraan terhadap kurikulum dan jadwal diklat, TU & KI  terhadap  sarana  dan  prasarana  berikut pula  penerimaan  ATK,  dan  Evaluasi terhadap  penyelenggaraan  ujian  diklat  dan semua  hasil  evaluasi  juga  mengikat  di bagian evaluasi.
Hasil evaluasi diklat akan direkap oleh seksi evaluasi dan informasi yang kemudian akan dikirim tidak hanya ke Pusdiklat Pajak melainkan  juga  ke  pengajar,  para  kepala seksi  dan  kepala  balai.  Laporan  hasil evaluasi  juga  akan  dirapatkan  dalam  rapat rekomendasi apabila terdapat penilaian yang kurang  baik  sebagai  upaya  tindak  lanjut. Akan tetapi apabila penilaiannya sudah baik maka rapat rekomendas tidak perlu dilakukan.  Standar  nilai  baik  adalah  nilai  4 pada  diklat  penyuluh  perpajakan  nilainya diatas 4 mendekati 5 yang berarti mendekati sempurna.  Laporan  hasil  evalausi  ini  diolah oleh  PIC  Evaluasi  seksi  Evaluasi  dan Informasi  dan  kemudian  akan  digabungkan dengan  laporan  penyelenggaraan  diklat secara keseluruhan. Laporan penyelenggaraan  diklat  akan  dikirim  tidak
hanya kepada internal Balai Diklat Keuangan Malang melainkan juga Pusdiklat Pajak.

## PEMBAHASAN

## Perencanaan Diklat Penyuluh Perpajakan
Paparan  hasil  menjelaskan  bahwa perencanaan  diklat  Penyuluh  Perpajakan tidak  dilakukan  oleh  pihak  Balai  Diklat Keuangana  Malang,  melainkan  menjadi tanggungjawab  Renbang  Pusdiklat  Pajak untuk  merencanakannya.  Hal  ini  sesuai dengan pendapat Hamalik (2000 : 32)  yang menyatakan bahwa “….perencanaan program pelatihan sebaiknya dilakukan oleh ahli  dalam  bidangnya  dan  betitik  tolak  dari kebijakan  yang  telah  digariskan  oleh pimpinan  yang  berwenang  dalam  bidang ketenagaan”.  Pihak  Renbang  Pusdiklat Pajak  adalah  pihak  yang  ahli  dalam perencanaan  diklat  karena  sudah  menjadi tugas  pokok  dan  fungsi  mereka  untuk merencanakan  diklat,  balai  diklat  keuangan tidak  merencanakan  kegiatan  diklat  secara langsung karena balai diklat keuangan tidak memiliki  bagian  yang  bertugas  untuk merencanakan  diklat  mengingat  balai  diklat keuangan  merupakan  versi  mini  dari Penyelenggaraan dan Evaluasi Pusdiklat.
Tahap  awal  dari  keseluruhan  proses perencanaan diklat adalah dengan identifikasi  kebutuhan  diklat.  Kegiatan  ini dimaksudkan untuk mengumpulkan
informasi  terkait  kebutuhan  belajar  yang diperlukan untuk menunjang tujuan organisasi.  Menurut  Kaswan  (2011:  55-56),
“Yaitu pendekatan sistematik untuk mengembangkan  program  pelatihan.  …. Langkah  pertama  adalah  menilai  kebutuhan untuk menentukan apakah pelatihan dibutuhkan  ….  “.  Identifikasi  kebutuhan atau  penilaian  kebutuhan  ini  dijadikan sebagai  langkah  awal  dalam  perencanaan, karena  hasil  identifikasi  kebutuhan  inilah yang  akan  menjadi  dasar  terkait  kebutuhan yang  akan  direalisasikan. Tahap  identifikasi ini  merupakan  otoritas  tahap  yang  dimiliki Renbang  Pusdiklat  sehingga  balai  diklat
keuangan tidak ikut campur dalam pelaksanaannya.  Balai  diklat  juga  turut  di Identifikasi kebutuhannya oleh pihak Renbang sebagai pengguna ( user ).
Tahap  kedua  dan  ketiga  adalah  tahap yang  disebut  dengan  harmonisasi,  tahap  ini berbeda karena terdapat dua tahap harmonisasi pada perencanaan diklat. Tahap harmonisasi  Pusdiklat  dengan  balai  diklat keuangan adalah tahap harmonisasi pertama yang  merupakan  temuan  penelitian  karena belum pernah ada penelitian yang membahas  terkait  harmonisasi  antara  pihak perencana dan penyelenggara diklat. Harmonisasi  Pusdiklat  ini  bertujuan  untuk mengkoordinasikan diklat yang direalisasikan  kepada  pihak  penyelenggara diklat.  Tahap  ini  akan  menghasilkan kalender  diklat  yang  disusun  oleh  balai diklat  keuangan  dengan  berdasar  pada  draft diklat yang diterima melalui acara Harmonisasi.  Harmonisasi  balai  diklat keuangan  adalah  harmonisasi  kedua  yang bertujuan  untuk  memaparkan  diklat-diklat yang akan direalisasikan kepada masyarakat sasaran yaitu anggota kementerian keuangan wilayah  jawa  timur  selaku  regional  wilayah Balai
Diklat Keuangan Malang. Harmonisasi  dilakukan  dengan  metode curah  pendapat  atau  brainstorming  yang mempertemukan pihak penyelenggara diklat dan  perencana  diklat  dengan  perwakilan masayarakat sasaran. Sejalan dengan hal itu terkait pemberian informasi atau koordinasi,
Kamil (2012:
157) menerangkan “Penyelenggara  dan  tutor  mengadakan musyawarah  (diskusi)  yang  dipandu  oleh salah  satu  tutor  atau  penyelenggara  untuk mengidentifikasi  kebutuhan  belajar  peserta pelatihan  dengan  metode  curah  pendapat ( brainstorming ).  Hasil  dari  diskusi  dapat menjawab kebutuhan belajar peserta pelatihan  bahwa  akan  mengikuti  kegiatan pelatihan”.  Curah  pendapat  pada  tahap harmonisasi  dilakukan  untuk  menampung saran  dan  masukan  terkait  diklat  yang  akan diselenggarakan, meskipun terkait keputusan usulan direalisasi atau tidak tetap menjadi tanggungjawab dari Renbang Pusdiklat selaku perencana diklat.
Tahap keempat dari proses perencanaan adalah tahap pembuatan desain diklat  dan  desain  pembelajaran.  Kedua desain  dibuat  dan  dirancang  oleh  pihak Renbang  Pusdiklat  Pajak.  Balai  diklat keuangan  berperan  untuk  menjalan  desain yang telah dibuat. Terkait pembuatan desain diklat juga turut dijelas oleh Hamalik (2000: 32) yang menyatakan bahwa “…. desain dan perencanaan program pelatihan sebaiknya di lakukan  oleh  ahli  dalam  bidangnya  dan betitik  tolak  dari  kebijakan  yang  telah digariskan  oleh  pimpinan  yang  berwenang dalam bidang ketenagaan”.
Desain  diklat  dibuat  dalam  bentuk Kerangka Acuan Program (KAP),
sedangkan desain pembelajaran diklat memiliki  banyak  versi  yaitu  GBPP,  SAP, dan  session  plan.  Terkait  banyaknya  versi dari  desain  pembelajaran  diklat  ini,  juga turut  dijelaskan  oleh  Mudjiman  (2011:  73) bahwa  “mendesain  mata  pelajaran  dalam bentuk lesson plan , atau rencana pembelajaran. Sangat banyak model rencana pembelajaran  yang  dapat  digunakan  oleh instruktur”.  Desain  pembelajaran  real  yang diterapkan  di  lapangan  adalah  session  plan sebagai  versi  rinci  dari  alur  pembelajaran atau skenario pemberlajaran.
Tahap  kelima  adalah  tahap  persiapan yang tidak hanya bertujuan untuk menyiapkan  peserta  diklat  melainkan  juga turut mempersiapkan penyelenggaraan diklat  dalam  bentuk  rapat  persiapan.  Data dari  peserta  diklat  penyuluh  perpajakan  ini juga  bersifat  terpusat  dan  hanya  dimiliki oleh  pihak  perencana  diklat,  sedangkan untuk  pihak  penyelenggara  diklat  akan meminta  kepada  pihak  perencana  ketika diklat akan dilaksanakan. Terkait penambahan  peserta  dari  anggota  non kementerian  keuangan  yang  terjadi  pada iklat Penyuluh Perpajakan ini juga turut atas izin pihak perencana diklat. Rapat persiapan dilakukan  dengan  mengkoordinasikan  antar panitia penyelenggara diklat baik penanggungjawab diklat atau Chief Training Officer  (CTO)  dengan  pengajar,    asisten pengajar, petugas piket, bagian evaluasi, dan bagian umum.
Modul  diklat  Penyuluh  Perpajakan  ini tidak  dibuat  oleh  Balai  Diklat  Keuangan Malang  melainkan  dibuat  oleh  bagian Renbang di masing-masing Pusdiklat. Untuk itu  karena  diklat  ini  merupakan  diklat Penyuluh  Perpajakan  yang  berasal  dari Pusdiklat Pajak, maka modul juga diperoleh dari  Renbang  Pusdiklat  Pajak.  Dengan demikian  terkait  standar  penulisan  modul diklat  Penyuluh  Perpajakan    juga  bagian Renbang  Pusdiklat  Pajak  yang  menentukan. Terkait pembuatan modul untuk setiap mata pelajaran  atau  mata  diklat  yang  diajarkan dalam  diklat  Penyuluh  Perpajakan  juga memiliki  wali  program  yang  merupakan widyaiswara  Pusdiklat  Pajak.  Setiap  wali program  bertugas  dalam  membuat  modul dan  melakukan  proses  pembaharuan  materi jika terdapat kebijakan atau kompetensi baru yang  harus  dimiliki  dan  dipahami  oleh setiap  peserta  diklat.  Materi  berupa  bahan tayang  untuk  diklat  Penyuluh  Perpajakan juga  dikonsep  dan  diperoleh  dari  Pusdiklat Pajak. Setelah materi dikirim oleh Pusdiklat Pajak  kepada  penyelenggara  diklat,  materi berupa bahan tayang tersebut akan didistribusikan  langsung  kepada  pengajar diklat.  Bahan  ajar  yang  diterima  akan dikoreksi ulang oleh kedua pemateri. Bahan ajar  tersebut  juga  akan  disesuaikan  dengan pembawaan  atau  style  dari  masing-masing pengajar  ketika  memberikan  materi.  Kamil (2011:  113)  yang  menyatakan  bahwa  “…. pelatih / profesional HRD perlu mengetahui dan  menerapkan  prinsip-prinsip  penulisan bahan pelatihan.

## Pelaksanaan Diklat Penyuluh Perpajakan
Materi  diklat  Penyuluh  Perpajakan diberikan  sesuai  dengan  yang  telah  diatur dalam  Kerangka  Acuan  Program  (KAP). Materi  yang  diberikan  disesuaikan  dengan tujuan  diklat  yang  berorientasi  pada kebutuhan dari peserta diklat untuk menjadi seorang  penyuluh  pajak.  Materi  berbasis softskills yang  diberikan  pada  diklat Penyuluh Perpajakan ini juga turut disesuaikan  dengan  kebutuhan  dari  peserta diklat  karena  kaitannya  dalam  melakukan penyuluhan sama hal nya dengan
mengedepankan  kemampuan softskills agar penyuluhan  menjadi  lebih  menarik.  Sejalan dengan  hal  itu  menurut  pendapat  Kamil (2012:  169)  menyatakan  bahwa,  “materi pelatihan diberikan sesuai dengan kebutuhan belajar, minat, dan kriteria peserta pelatihan”.  Materi  diberikan  sesuai  dengan kebutuhan  peserta  diklat  dengan  harapan agar output dan outcomes yang  dihasilkan sesuai dengan tujuan awal diselenggarakannya
diklat Penyuluh
Perpajakan. Materi dapat disesuaikan dengan style pengajar atau dapat dimprovisasi  sesuai  dengan  kemampuan pengajar  dengan  tetap  tidak  keluar  dari outcomes yang telah ditetapkan.
Selain  disajikan  dalam  bentuk  bahan tayang berupa powerpoint, materi juga turut disajikan  dalam  bentuk  modul.  Modul disesuaikan  dengan  jumlah  materi  yang diberikan  pada  peserta,  sehingga  apabila terdapat tiga materi dalam diklat Penyuluhan  Perpajakan  tersebut,  maka peserta  juga  turut  mendapatkan  tiga  modul. Modul  diberikan  di  awal  diklat  atau  pada hari  pertama  diklat.  Selain  modul  peserta juga  mendapatkan  pedoman  yang  diberikan bersamaan dengan modul pada hari pertama diklat.  Kaswan  (2011:  110)  juga  turut menjelaskan  bahwa  “Kebanyakan  peserta pelatihan  mengandalkan  buku  pedoman pelatihan  atau  buku  teks  untuk  bahan pembelajaran dasar, bacaan, latihan, swa-uji. Beberapa  dokumen  diorganisir  menjadi modul  yang  memudahkan  mengorganisasi program  pelatihan  menjadi  sesi-sesi.  Buku teks  memberikan  pembahasan  yang  luas terhadap  suatu  subjek,  sedangkan  buku pedoman  pelatihan  lebih  dikenal  karena singkatnya  dan  pendekatan hands-on ”. Dengan  demikian  hal  ini  sejalan  dengan teori  yang  dipaparkan  oleh  Kaswan  bahwa modul  yang  diberikan  kepada  peserta mengorganisasi  program  pelatihan  menjadi sesi-sesi.  Buku  teks  berupa  modul  tersebut juga  memberikan  pembahasan  yang  luas terhadap  suatu  subjek.  Alasan  diberikannya modul  yang  terbagi  atas  sesi  materi  adalah agar  peserta  dapat  dengan  mudah  untuk memahami materi secara luas karena materi
dapat  dibahas  secara  mendetail  jika  modul dibuat setiap mata pelajaran bukan digabung menjadi  satu  diklat  utuh.  Penjelasan  materi yang dibuat menjadi sesi-sesi mata pelajaran juga  mempermudah  peserta  diklat  untuk memahami  pokok  pikiran  dalam  materi tertentu secara menyeluruh.
Pengajar  diklat  Penyuluh  Perpajakan ini  adalah  widyaiswara  dari  Pusdiklat  Pajak dan widyaiswara dari Balai Diklat Keuangan Malang. Tenaga pengajar ditunjuk  dengan  disesuaikan  pada  standar persyaratan  yang  telah  ditetapkan  dalam KAP.  Tenaga  pengajar  dipersiapkan  sesuai dengan  kemampuan  yang  dibutuhkan  pada diklat Penyuluh Perpajakan. Hamalik (2000: 144) menyebutkan bahwa “Pada hakikatnya pelatih  adalah  tenaga  kependidikan,  yang bertugas dan berfungsi melaksanakan pendidikan  dan  pelatihan.  Pelatih  adalah orang yang ditugaskan memberikan pelatihan  dan  diangkat  sebagai  tenaga fungsional,  yang  disebut  Widyaiswara”. Dengan  demikian  widyaiswara  pada  diklat Penyuluh Perpajakan ini adalah widyaiswara yang  telah  dipersiapkan  dan  ditetapkan sesuai  dengan  tugas  dan  bidangnya  untuk melakukan  pembelajaran  dalam  kegiatan diklat. Tenaga  pengajar  berikut  pula asisten pengajar  ditetapkan  dengan  berdasar  pada KAP. Penetapan tenaga pengajar dan asisten pengajar  di  Balai  Diklat  Keuangan  Malang dilakukan  oleh  kepala  balai  dengan  tetap mempertimbangkan  efisiensi  dan  efektifitas diklat sehingga memungkinkan jika penetapan  tenaga  diklat  dapat  berbeda jumlahnya  dengan  yang  ditetapkan  dalam KAP.
Pendekatan, metode, dan teknik diklat Penyuluh  Perpajakan  telah  diatur  dalam KAP  dan  dijelaskan  secara  detail  pada GBPP dan SAP. Diklat Penyuluh
Perpajakan menggunakan pendekatan andragogik  dengan  selalu  mengkaitkan materi yang
disampaikan dengan pengalaman-pengalaman peserta baik dalam kegiatan penyuluhan maupun dalam kegiatan yang ada di kantor masing-masing.
Sejalan  dengan  hal  itu  Kamil  (2012:  161) menyatakan, “Dalam melaksanakan
pelatihan,  pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan  partisipatif  andragogik (model  pendidikan  orang  dewasa),  yakni dengan memanfaatkan pengalaman- pengalaman peserta pelatihan sebagai sumber belajar untuk terlibat dalam perencanaan,  pelaksanaan,  dan  penilaian pelatihan  ….”.  Pengalaman  peserta  diklat dijadikan  sumber  belajar  bagi  peserta  lain pada pelaksanaan diklat Penyuluh Perpajakan.  Metode  yang  digunakan  pada diklat  Penyuluh  Perpajakan  adalah  metode ALP  atau Adult  Learning  Principles yaitu menempatkan  peserta  diklat  sebagai  orang yang  memiliki  pemikiran,  pendapat,  dan pengalaman. Metode ALP dilakukan dengan menggunakan  teknik  ceramah,  diskusi, latihan, aktivitas kelompok, praktik, simulasi, role  play ,  permainan  (game),  dan tayangan video dalam proses pembelajaran.
Media yang digunakan dalam pelaksanaan  diklat  Penyuluh  Perpajakan juga  turut  dijelaskan  pada  GBPP,  SAP,  dan session  plan . Session  plan mengatur penggunaan media lebih rinci karena session plan adalah rencana pembelajaran real yang akan  dilakukan  di  lapangan.  Meskipun sudah  ditetapkan  oleh  bagian  perencana diklat,  media  yang  telah  diatur  dalam session  plan  dapat  diganti  sesuai  dengan keinginan pengajar dengan tidak keluar dari outcomes yang  telah  ditetapkan.  Hamalik (2000:  66-67)  menyatakan  bahwa;  “…. Pemilihan  dan  penggunaan  media  pelatihan supaya  mempertimbangkan    a)  tujuan pembelajaran,  b)  materi  pelatihan,  c) ketersediaan media itu sendiri, d) kemampuan pelatih yang akan
menggunakannya  ….”.  Pergantian  media disesuaikan dengan outcomes yang ditetapkan karena outcomes yang ditetapkan tersebut  telah  disesuailan  dengan  tujuan diklat.
Diklat  Penyuluhan  Perpajakan  ini menggunakan  banyak  media  dalam  proses pembelajaran  di  kelas.  Selain  poster  dan power  point,  diklat  ini  juga  menggunakan video  yang  biasanya  digunakan  untuk memberikan  contoh  terkait  materi  yang sedang  diajarkan  dan  motivasi  kepada
peserta  diklat.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat  Hamalik  (2000:  66-67)  tentang fungsi  media  yang  menyatakan  bahwa “Media  pelatihan  merupakan  salah  satu komponen  yang  penting  dalam  sistem pelatihan  manajemen,  karena  berfungsi sebagai unsur penunjang proses pembelajaran, menggugah gairah dan motivasi  belajar  ….”.  Dengan  demikian  hal ini  sejalan  dengan  dengan  teori  yang dikemukakan  Hamalik  bahwa  media  tidak hanya  berfungsi  sebagai  unsur  penunjang proses pembelajaran melainkan juga berfungsi  untuk  menggugah  gairah  dan motivasi  belajar.  Dikatakan  sejalan  karena selain pemateri juga memotivasi secara lisan dalam kegiatan pembelajaran, pemateri juga turut pula menggunakan  video dengan tema from  zero  to  hero untuk  membuat  peserta semakin terpacu untuk bisa menjadi seorang penyuluh pajak yang profesional. Pengguanaan media video untuk memotivasi peserta  ini  dapat  dikatakan  juga  sangat penting  untuk  dilakukan  karena  memang pemateri  berusaha  untuk  menampilkan contoh  nyata  kepada  peserta  agar  mereka selalu  termotivasi  untuk  terus  belajar  dan berbenah.

## Evaluasi Diklat Penyuluh Perpajakan
Evaluasi  yang  diselenggarakan  pada diklat  Penyuluh  Perpajakan  bertujuan  untuk mengetahui  kesalahan  apa  yang  terjadi selama  diklat  berlangsung  dan  untuk  bahan perbaikan  pada  penyelenggaraan  diklat selanjutnya.  Kegiatan  evaluasi  ini  juga bertujuan  untuk  mengetahui  masukan  apa yang  diberikan  oleh  peserta  kepada  pihak penyelenggara  diklat  Penyuluh  Perpajakan. Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Philips (dalam  Werner  dan  DeSimone,  2006:  233) yang menyatakan bahwa, “Evaluasi program pelatihan  dapat  memiliki  beberapa  tujuan dalam  organisasi  yaitu:  evaluasi  dapat membantu:  1).  menetukan  apakah  program itu mencapai tujuannya; 2). mengidentifikasi kekuatan  dan  kelemahan  program,  yang dapat  mengarah  pada  perubahan,  seperti yang  dibutuhkan;    ….  7).  membangun database  untuk  membantu  manajeman
dalam  mengambil  keputusan”.  Dikatakan sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Philips karena tujuan dari evaluasi ini adalah untuk  mengetahui  kesalahan  –kesalahan yang  terjadi  pada  kegiatan  diklat  yang berarti  pula  mengidentifikasi  kelemahan dalam pelaksanaan diklat tersebut. Mengetahui  masukan  yang  diberikan  oleh peserta  juga  termasuk  ke  dalam  kegiatan mengidentifikasi  kekuatan  dan  kelemahan dari  kegiatan  diklat  yang  bertujuan  untuk membangun
database terkait penyelenggaraan  diklat  untuk  kepentingan pengambilan  keputusan  apakah  diklat  ini berjalan  dengan  baik  atau  kurang  baik, sekaligus untuk mengetahui penting tidaknya  diklat  ini  diselenggarakan.  Tujuan evaluasi ini menjadi penting untuk dirumuskan  karena  setiap  lembaga  atau setiap  orang  memiliki  tujuan  yang  berbeda- beda  dalam  melakukan  evaluasi  tergantung pada  aspek  yang  ingin  dievaluasi.  Tujuan evaluasi yang dirumuskan dengan jelas akan menghasilkan  pula  hasil  evaluasai  yang sesuai dengan yang diharapkan.
Evaluasi  yang  diselenggarakan  pada diklat  penyuluh  perpajkan  ini  juga  turut diatur  dalam  KAP  dan  disesuaikan  dengan pedoman  evaluasi  yang  telah  ditetapkan oleh BPPK. Macam evaluasi yang dilakukan pada  diklat  Penyuluh  Perpajakan  adalah evaluasi  peserta,  penyelenggaraan,  evaluasi pengajar, dan evaluasi tatap muka. Evaluasi peserta  dilakukan  dalam  bentuk  kehadiran, ujian komprehensif, dan praktik before after atau yang disebut dengan Pre Test dan Post Test yang  berbasis  praktik.  Sejalan  dengan hal  itu,  Mudjiman  (2011:  141)  menjelaskan tentang  macam  evaluasi  yang  dijalankan dalam  program  pelatihan  yaitu  “  Kegiatan evaluasi  yang  dijalankan  dalam  program pelatihan  selengkapnya  adalah:  1).  Pretes; 2). Evaluasi  Formatif; 3). Evaluasi Sumatif; 4).  Evaluasi  Plan  of  Action  Partisipan;  5). Evaluasi  diri;  6).  Refleksi;  7).  Evaluasi terhadap  Instruktur;  8).  Evaluasi  Program Pelatihan”.
Kaswan (2011: 228-230) yang
menjelaskan  bahwa:  “Semua  metode  cocok untuk mengumpulkan evaluasi data,
tergantung  pada  relevansi  pertanyaan  yang diajukan  ….  2).  Angket:  seperangkat pertanyaan  terstandar  yang  dimaksudkan untuk  menilai  pendapat,  pengamatan,  dan kepercayaan  mereka.  Keuntungannya  biaya rendah,  kejujuran  meningkat  jika  anonim, seanonim  mungkin,  responden  menetapkan langkahnya  sendiri,  dan  aneka  pilihan. Sedangkan  keterbatasnnya  adalah  mungkin data yang tidak akurat, kondisi merespon di tempat  kerja  tidak  dikendalikan  responden menetapkan  langkah  yang  berbeda,  dan tingkat  pengembalian  di  luar  kendali  ….”. Evaluasi  pengajar  dan  penyelenggaraan diklat  penyuluh  perpajakan  ini  juga  turut dilakukan  denga  metode  angket.  Evaluasi dilakukan  dengan  menjawab  pertanyaan yang  terdapat  pada  angket  yang  berdasar pada pedoman evaluasi dari BPPK. Evaluasi juga  dilakukan  dengan  anonim  tanpa mencantumkan nama dari peserta diklat.
Evaluasi  tatap  muka  dapat  dikatakan merupakan  evaluasi  penyelenggaraan  diklat secara  keseluruhan  hanya  saja  dilakukan dengan tatap muka pada akhir penyelenggaraan  diklat  sebelum  diklat ditutup. Evaluasi ini diselenggarakan sebanyak satu kali selama diklat berlangsung.  Evaluasi  ini  adalah  salah  satu bentuk konfirmasi atas evaluasi yang ditulis oleh peserta pada angket evaluasi penyelenggaraan diklat. Evaluasi tatap muka juga  merupakan  bentuk  tanggungjawab  dari pihak  Balai  Diklat  Keuangan  Malang sebagai  penyelenggara  diklat  terhadap kesalahan  dalam  penyelenggaraan  diklat. Evaluasi  ini  merupakan  salah  satu  temuan penelitian  karena  tidak  terdapat  teori  yang membahas terkait evaluasi tatap muka ini.

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Manajemen diklat penyuluh
perpajakan dilakukan secara terpusat. Perencanaan  diklat  penyuluh  perpajakan dilakukan  secara  terpusat  oleh  Pusdiklat Pajak  bidang  Renbang  dengan  tetap melibatkan  Balai  Diklat  Keuangan  Malang, baik  sebagai  user  maupun  designer.  Peran
balai  diklat  keuangan  adalah  sebagai  pihak yang ikut diidentifikasi kebutuhan diklatnya ( user )  dan  sebagai  pihak  pelaku  proses perencanaan  khususnya  terkait  koordinasi pada tahap harmonisasi dan tahap persiapan diklat  (designer).  Proses  pelaksanaan  diklat penyuluh  perpajakan  dilaksanakan  juga dilakukan  secara  terpusat  sehingga  setiap aspek  pelaksanaan  yang  meliputi  materi, pengajar,  pendekatan,  metode,  teknik,  dan media  yang  digunakan  sudah  ditetapkan oleh  bidang  Renbang  Pusdiklat  Pajak. Improvisasi  boleh  dilakukan  dalam  proses pelaksanaan  diklat  selama  tidak  keluar  dari outcomes masing-masing aspek yang ditetapkan. Evaluasi diklat penyuluh perpajakan bersifat terstruktur dari Renbang Pusdiklat  Pajak  sehingga  terkait  macam evaluasi, teknik, prosedur, dan laporan telah ditetapkan  oleh  pihak  Renbang  selaku perencana diklat dan BPPK.

## Saran Saran bagi Penyelenggara Diklat
Saran  dalam  penelitian  ini:  pertama, identifikasi  kebutuhan  diklat  sebaiknya dilakukan  secara bottom  up dengan  tidak diputuskan  secara  langsung  oleh  Renbang Pusdiklat  Pajak,  melainkan  diputuskan dengan mempertimbangkan masukan- masukan  yang  diperoleh  dari  Balai  Diklat Keuangan Malang selaku pihak
penyelenggara.  Kedua,  tahap  harmonisasi Balai  Diklat  Keuangan  sebaiknya  dijadikan sebagai  kegiatan  tahunan  pada  proses perencanaan diklat. Ketiga, sebaiknya evaluasi  tatap  muka  dilakukan  setiap  hari, agar  setiap  keluhan  atau  komplain  yang diajukan  oleh  peserta  dapat  segera  ditindak lanjuti sebagai suatu proses perbaikan.

## Saran bagi Jurusan PLS dan Konsentrasi Pelatihan
Balai Diklat Keuangan Malang adalah tempat  yang  tepat  untuk  mengajarkan mahasiswa pendidikan luar sekolah khususnya  konsentrasi  pelatihan  dalam  hal manajemen  diklat.  Balai  Diklat  Keuangan Malang  ini  dapat  membuka  mata  dan pengetahuan  mahasiswa  tentang  bagaimana
cara menyelenggarakan diklat secara sempurna  dan  tepat  baik  dari  hal  teknis maupun  subtansi  nya.  Meskipun  tidak terdapat  peluang  kerja  bagi  mahasiswa pendidikan luar sekolah khususnya konsentrasi  pelatihan  di  Balai  Diklat Keuangan  Malang  karena  di  lingkungan kementerian keuangan yang sudah terstruktur  terkait  rekrutmen  pegawainya, setidaknya  dengan  kita  praktik  disana seperti  dalam  kegiatan  PPL  dan  melakukan penelitian  skripsi  dapat  menjadi  media promosi  bagi  pendidikan  luar  sekolah tentang  bidang  ilmu  yang  kita  miliki  yaitu pelatihan.  Hal  ini  dikarenakan  selama kegiatan  PPL  di  Balai  Diklat  Keuangan Malang,  tidak  banyak  yang  tahu  mengenai adanya  jurusan  yang  bidang  kajiannya terkait  langsung  dengan  kediklatan  dan pelatihan sehingga banyak diantara pegawai berpendapat  seharusnya  jurusan  seperti Pendidikan  Luar  Sekolah  inilah  yang seharusnya  banyak  dipekerjakan  di  Balai Diklat  Keuangan  karena  pertimbangannya secara  keilmuan  jauh  lebih  mumpuni  di bidang kediklatan.
Saran  untuk  jurusan  Pendidikan  Luar Sekolah  adalah  terus  menjalin  komunikasi dan kerjasama dengan Balai Diklat Keuangan  Malang  dalam  hal  pembelajaran mahasiswanya. Selain itu diharapkan jurusan Pendidikan Luar  Sekolah juga tidak lupa untuk menambah jaringan dan kerjasama bukan hanya dengan Kementerian Pendidikan,  Pertanian,  dan  Keuangan  saja, melainkan  juga  kementerian-kementerian lain.  Sehingga  diharapkan  selain  dapat menambah  khasanah  ilmu  pengetahuan tentang  pelatihan  yang  diselenggarakan  di setiap  kementerian  juga  dapat  menjadi media  promosi  bagi  Pendidikan  Luar Sekolah  tentang  bidang  kajian  dan  wilayah kerja Pendidikan Luar Sekolah.
Saran  bagi  Mahasiswa  dan  Peneliti

## Lanjutan
Peneliti selanjutnya hendaknya meneliti  manajemen  diklat  yang  dirancang oleh  Pusdiklat  lain  bukan  yang  dirancang oleh  Pusdiklat  Pajak  sehingga  diharapkan
dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan  terkait  manajemen  diklat  yang ada  di  Balai  Diklat  Keuangan  Malang. Selain  itu  peneliti  hendaknya  meneliti diklat-diklat lain yang tidak berbasis praktik atau  softskills  sebagaimana  diklat  penyuluh
Perpajakan  melainkan  meneliti  diklat-diklat yang  bersifat  teknis  sehingga  dapat  melihat perbedaan  secara  langsung  terkait  suasana belajar  dalam  manajemen  pelaksanaan  dan kegiatan evaluasi dalam manajemen evaluasinya.

## DAFTAR RUJUKAN
Hamalik,  O.  2000. Pengembangan  Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan  Terpadu. Jakarta:  PT Bumi Aksara. Kaswan. 2011. Pelatihan dan Pengembangan  untuk  Meningkatkan Kinerja SDM. Bandung: CV alfabeta.
Kamil,  M.  2012. Model  Pendidikan  dan Pelatihan  (Konsep  dan  Aplikasi). Bandung: CV alfabeta. Mudjiman, H. 2011. Manajemen Pendidikan Berbasis Belajar Mandiri . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suparna,  B.  2005. Manajemen  Pelatihan . Malang: Elang Mas.
Werner,  J.M.  &  Randy  L.  D.  2006. Human Resource Development. USA: Thomson.