YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 1, April 2023, hlm. (57-72) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863| E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BTPN Jenius akibat Tindakan
Phishing (Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)

## Yosefine
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: 1111180421@untirta.ac.id

## Rani Sri Agustina
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: rani@untirta.ac.id
Dede Agus Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: de298gus@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1 .
Info Artikel
|Submitted : 13 November 2022
|Revised : 5 Maret 2023 |Accepted : 20 Maret 2023
How  to  cite :  Yosefine,  Rani  Sri  Agustina,  Dede  Agus, “ Perlindungan  Hukum  terhadap Nasabah BTPN Jenius akibat Tindakan Phishing (Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius) ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 57- 72.

## ABSTRACT:
This article discusses phishing activities that have led to allegations of leakage of personal data from Jenius customers, which is one of the digital banking applications from the National Pension Savings Bank (BTPN). This phishing activity causes the loss of customer deposits in the Jenius application. Law Number 10  of  1998  concerning  Banking  and  Law  Number  19  of  2016  concerning  Information  and  Electronic Transactions are used as references in this study. The purpose of this study is to identify and analyze legal protection for customers and to identify and analyze the legal responsibilities given by banks to customers. The  research  method  used  is  normative  juridical  through  legislation  approach,  conceptual  approach,  case approach  and  qualitative  descrptive  analysis.  The  source  of  the  data  used  is  secondary  data  in the  form  of library research and is supported by primary data obtained by interview. Based on the research results, the legal protection provided to customers is by applying the principle of confidentiality by banks as regulated in Law  Number  10  of  1998  concerning  Banking,  although  the  Banking  Law  does  not  regulate  in  detail regarding digital banking. Phishing activities themselves have been regulated and threatened in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The responsibility given by the bank is to provide  complaint  services  and  carry  out  inspections/investigations  as  well  as  assist  customers  in  finding solutions for losses suffered by customers.
Keyword : Digital Banking, Personal Data Leakage, Phishing, BTPN Jenius

## ABSTRAK:
Jurnal  ini  membahas  mengenai  kegiatan  phising  yang  menimbulkan  dugaan  kebocoran data pribadi dari para nasabah Jenius yang merupakan salah satu aplikasi  perbankan digital dari Bank  Tabungan  Pensiunan  Nasional  (BTPN).  Kegiatan  phising  ini  menimbulkan  hilangnya simpanan  nasabah  dalam  aplikasi  Jenius.  Undang-Undang    Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan  dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  penelitian  ini.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisis  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  serta  untuk  mengetahui  dan menganalisis  tanggung  jawab  hukum  yang  diberikan  oleh  bank  kepada  nasabah.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  melalui  pendekatan  perundang-undangan, pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus  serta  analisis  deskriptif  kualitatif.  Sumber  data yang digunakan adalah data sekunder berupa penelitian kepustakaan dan didukung dengan data primer  yang  diperoleh  dengan  wawancara.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  perlindungan  hukum yang  diberikan  bagi  nasabah  adalah  dengan  penerapan  prinsip  kerahasiaan  oleh  bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, meskipun Undang-Undang  Perbankan  tidak  mengatur  secara  rinci  mengenai  perbankan  digital.  Kegiatan phising sendiri telah diatur dan diancam dalam  Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Tanggung  jawab  yang  diberikan  oleh  bank  adalah menyediakan  layanan  pengaduan  dan  melakukan  pemeriksaan/penyelidikan  serta  membantu nasabah dalam mencari solusi atas kerugian yang dialami oleh nasabah.
Kata Kunci : Perbankan Digital, Kebocoran Data Pribadi, Phising, BTPN Jenius

## Pendahuluan
Perkembangan industri telah memasuki era digial yang mempengaruhi berbagai bidang. Setiap bidang berlomba- lomba untuk memaksimalkan transformasi  layanannya  guna  menarik perhatian  konsumennya.  Salah  satu bidang yang turut melakukan transformasi  adalah  sektor  perbankan dengan memunculkan layanan perbankan  berbentuk  digital  ( digital banking) . Layanan  perbankan  digital  ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi.
Perbankan  digital  adalah  suatu  kegiatan dengan melakukan layanan atau kegiatan perbankan  secara  mandiri  menggunakan fasilitas  elektronik  atau  digital  yang dimiliki  oleh  bank,  serta  melalui  media digital  yang  dimiliki  oleh  nasabah  atau calon nasabah. Perbankan digital memungkinkan nasabah untuk
melakukan  komunikasi,  pendaftaran, pembukaan  rekening,  transaksi,  dan penutupan  rekening. 1 Selain  itu,  nasabah juga  dapat  memperoleh  informasi  dan melakukan  transaksi  yang  tidak  terkait dengan  layanan  perbankan,  seperti penasehat  keuangan,  investasi,  dan  e- commerce  atau  transaksi  melalui  sistem perdagangan berbasis elektronik.
Transformasi  yang  dilakukan dalam  sebuah  perbankan  tetap  harus memegang  prinsip  kerahasiaan  bank terutama  dalam  menjaga  kerahasiaan data pribadi nasabah. Hubungan hukum antara  bank  dengan  nasabah  pada hakekatnya mengikuti asas kepercayaan, dimana  nasabah  menitipkan  dananya untuk  disimpan  di  bank  dalam  suatu portofolio  dan  dikelola  secara  jujur  dan aman,  dengan  pengertian  bahwa  bank
1 Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Panduan
Penyelenggaraan  Digital  Branch  Oleh  Bank Umum,” https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbanka n/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-Digital- Branch-oleh-Bank-Umum.aspx., December 2016.
dapat  menyediakannya  ketika  diminta kembali oleh nasabah. 2 Hal ini didukung dengan  adanya  prinsip  kehati-hatian sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan.  Prinsip  kehati-hatian ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menghindari  terjadinya  kerugian  yang dapat  merugikan  kepentingan  nasabah, mengingat  adanya  risiko  yang  besar terutama  dalam  pemanfaatan  teknologi dan informasi.
Bank wajib merahasiakan seluruh informasi yang berkaitan dengan nasabah  yang  melakukan  penyimpanan dan  simpanannya  dengan  menerapkan asas-asas,  yaitu  asas  perlindungan,  asas kepastian  hukum,  asas  kemanfaatan, asas kepentingan umum, asas pertanggungjawaban, asas
keseimbangan,  dan  asas  kehati-hatian. Penerapan  prinsip-prinsip  perbankan tersebut  pada  kenyataannya  masih belum terlaksana secara maksimal dalam menjaga  data  pribadi  nasabahnya, sehingga  menimbulkan  kebocoran  data pribadi. Kebocoran data pribadi nasabah tersebut dapat menimbulkan penyalahgunaan  data  pribadi  yang merugikan nasabah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya nasabah mendapatkan telepon yang mengatasnamakan  pihak  bank  untuk melakukan penipuan. Sehingga
menimbulkan dugaan adanya kebocoran data pribadi dari para nasabah.
Dugaan  kebocoran  data  pribadi ini  dialami  oleh  beberapa  nasabah  Bank Tabungan  Pensiunan  Nasional  (BTPN) Jenius.  Hal  ini  bermula  ketika  beberapa nasabah  menerima  panggilan  telepon yang  mengatasnamakan  Jenius  dan menginformasikan  adanya  pergantian kartu  debit.  Awalnya  tidak  ada
2 Trisadini  P.  Usanti  and  Shomad, Hukum  Perbankan (Jakarta:  Kencana,  2017), hlm.25.
kecurigaan  dari  para  nasabah  karena perkataan yang dilontarkan oleh penelepon  tersebut  memiliki  kesamaan dengan  ciri  khas customer  secrive Jenius. Nasabah yang tidak memiliki kecurigaan tersebut  kemudian  mengisi link yang diberikan  oleh  penelepon.  Setelah beberapa  saat,  aplikasi  Jenius  nasabah sudah  ter- log  out dan  tidak  bisa melakukan log  in lagi.  Ketika  melakukan pengecekan  di  kantor  BTPN,  nasabah mendapatkan  informasi  bahwa  uang ratusan  juta  milik  nasabah  sudah ditransfer  ke  rekening  orang  lain.  Hal inilah  yang  menimbulkan  dugaan kebocoran  data  nasabah  BTPN  Jenius sehingga  terjadi  penyalahgunaan  data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang dan menimbulkan kerugian bagi nasabah.
Prinsip  kerahasiaan  merupakan salah  satu  kewajiban  bank.  Peraturan mengenai  rahasia  perbankan  ini  dapat dijumpai di dalam Pasal 40, 41, 41 A, 42, 43,  44,  44A  dan  Pasal  45  Undang- Undang  Perbankan. 3 Keterangan  data pribadi  seorang  nasabah  juga  sangat penting  untuk  dijaga  kerahasiaannya, hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  40 Undang-Undang Perbankan yang berarti keterangan  mengenai  nasabah  bank tidak  hanya  mengenai  keterangan mengenai  keadaan  keuangan  melainkan segala  bentuk  keterangan  mengenai nasabah penyimpan, dan nomor telepon menjadi sesuatu yang harus
dirahasiakan  oleh  bank penyimpan  data nasabah. 4 Meskipun peraturan menganai perlindungan  data  pribadi  belum  diatur secara  merinci  dalam  suatu  Undang- Undang,  namun  Pasal  26  Undang- Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang
3 Mahesa  Jati  Kusuma, Hukum
Perlindungan  Nasabah  Bank,  Upaya  Hukum Melindungi  Nasabah  Bank  Terhadap  Tindak Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 113.
4 Marnia  Rani, Perlindungan  Otoritas Jasa  Keuangan  Terhadap  Kerahasiaan  Dan Keamanan  Data  Pribadi  Nasabah  Bank ,  vol.  2, No.1, (2014): 169.
Perubahan  Atas  UU  No.  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan landasan perlindungan data pribadi yang diperoleh  dengan  menggunakan  sistem elektronik. 5 Berdasarkan  latar  belakang masalah  tersebut,  maka  penulis  tertarik untuk  melakukan  sebuah  penelitian mengenai  bentuk  perlindungan  hukum yang  diberikan  kepada  nasabah  Jenius akibat adanya tindakan phishing .

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang membahas norma-norma
kemasyarakatan  dan  hukum  yang terdapat  dalam  undang-undang  dan putusan  pengadilan. 6 Penelitian  ini didukung dengan pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach), pendekatan konspetual ( conceptual approach), dan  pendekatan  kasus  ( case approach). Penulis  menggunakan  data sekunder  dan  data  primer  sebagai sumber  data  dalam  penelitian  ini.  Data sekunder  diperoleh  dengan  penelitian kepustakaan ( library search) dari dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan,  skripsi,  tesis,  disertasi,  dan peraturan
perundang-undangan. 7 Selanjutnya data primer yang digunakan diperoleh  dengan  studi  lapangan  ( field research) berupa  wawancara  dengan BTPN  Jenius,  Nasabah  BTPN  Jenius, Otoritas  Jasa  Keuangan,  dan  Direktorat Jenderal  Aplikasi  Informatika  Kominfo. Semua  data  yang  diperoleh  kemudian dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif,
5 Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia,” Business Economic,  Communication,  and  Social  Sciences (BECOSS) Journal 1, no. 1 (2019): 152.
6 Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian Hukum (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2009),  hlm.
105.
7 Ibid, hlm. 106.
yaitu penulis berpedoman kepada bahan hukum sebagai acuan dalam memberikan  penetapan  serta  dianalisis tanpa menggunakan perhitungan rumus matematika,  populasi,  sampel,  dan  data statistika.
Perlindungan Hukum terhadap Nasabah  akibat  Dugaan  Kebocoran Data Pribadi dalam Aplikasi Perbankan
Digital
Perbankan  digital  sebagai  suatu pemanfaatan teknologi dalam perbankan telah  memberikan  perubahan  baru  bagi nasabah.  Setiap  pelaku  usaha  tentunya selalu  berusaha  untuk  memberikan pelayanan  terbaiknya  bagi  nasabah. Sama  halnya  dengan  perbankan  digital yang diharapkan dapat lebih
memberikan  kemudahan  bagi  nasabah daripada pelayanan secara konvensional. Harapan ini dapat kita lihat dalam Pasal 1  Ayat  (4)  POJK  No.12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan  Digital  Oleh  Bank  Umum, bahwa layanan perbankan digital adalah layanan  perbankan  elektronik  yang dikembangkan  dengan  mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani  nasabah  secara  lebih  cepat, mudah,  dan  sesuai  dengan  kebutuhan ( customer experience ), serta dapat dilakukan  secara  mandiri  sepenuhnya oleh  nasabah,  dengan  memperhatikan aspek  keamanan. 8 Pelayanan  yang diberikan  oleh  bank  dalam  perbankan digital  juga  didukung  dengan  layanan- layanan lain yang dapat digunakan oleh nasabah, yaitu:
1. Internet banking yang memungkinkan nasabah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan  dengan  menggunakan perangkat elektronik atau komputer yang  terhubung  dengan  jaringan
8 “Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital
Oleh Bank Umum ” (n.d.).
internet,  antara  lain  transfer  dana, perubahan rekening, informasi saldo, informasi nilai tukar, pembayaran tagihan, dan pembelian. 2. Mobile  banking yang memungkinkan nasabah  untuk  bertransaksi  melalui telepon  dimana  terdapat  program khusus  yang  sudah  terpasang  pada SIM  Card  nasabah  untuk  bisa melakukan transaksi perbankan.
3. SMS  banking merupakan  layanan perbankan  digital  yang  dapat dilakukan nasabah dengan menggunakan  fitur  SMS  yang terdapat dalam telepon seluler.
4. Phone  banking yang  memungkinkan nasabah  menghubungi  pihak  bank untukmenjalankan
transaksi nasabah  seperti  transfer  dana, informasi  saldo,  mutasi  rekening, pembayaran tagihan,
dan pembelian.
Pelaksanaan  perbankan  digital pada  dasarnya  berpedoman  pada Undang-Undang  Perbankan  meskipun belum ada undang-undang yang mengatur  secara  khusus.  Undang- Undang Perbankan memberikan pengaturan  yang  dapat  ditemukan dalam  Pasal  5  Ayat  (2),  yaitu  bahwa “Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk  melaksanakan  kegiatan  tertentu atau  memberikan  perhatian  yang  lebih besar kepada kegiatan tertentu”. 9 Pasal 6 huruf  a  juga  menyebutkan  bahwa “melakukan  kegiatan  lain  yang  lazim dilakukan  oleh  bank  sepanjang  tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku”. 10 Berdasarkan ketentuan
9 “Undang -Undang  Nomor  7  Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah  Dengan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998” (n.d.).
10 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998.
tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  sistem perbankan  digital  dapat  dilaksanakan oleh  bank  selama  tidak  bertolak belakang dengan Undang-Undang Perbankan  serta  peraturan  perundang- undangan  lainnya  yang  memiliki keterkaitan.  Namun  berkembangnya layanan perbankan digital juga meningkatkan resiko yang akan dihadapi oleh bank, untuk itu Peraturan OJK  No.12/POJK.03/2018  diharapkan dapat memprioritaskan manajemen risiko  dalam  penggunaan  teknologi informasi  dengan  tetap  menawarkan layanan  perbankan  digital.
11 Pasal  2 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan  Layanan  Perbankan Digital  Oleh  Bank  Umum  menentukan bahwa:
1. Bank dapat menyelenggarakan Layanan  Perbankan  Elektronik  atau Layanan Perbankan Digital. 2. Bank yang menyelenggarakan Layanan  Perbankan  Elektronik  atau Layanan  Perbankan  Digital,  wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Data  pribadi  seseorang  saat  ini menjadi  hal  prioritas  yang  harus  dijaga keamanannya,  terutama  dalam  sistem elektronik  seperti  perbankan  digital. Ketika  membicarakan  sebuah  sistem elektronik,  kita  tidak  bisa  mengatakan bahwa  data  diri  seseorang  akan  aman seutuhnya  karena  pasti  memiliki  celah- celah  keamanan  yang  tidak  terlihat. Kejahatan  dalam  dunia  perbankan  juga semakin  canggih  mengingat  adanya pemanfaatan teknologi informasi dengan memanfaatkan  kelemahan  keamanan
11 Herdian  Ayu  Andreana  Beru Tarigan  and  Darminto  Hartono  Paulus, "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah Atas  Penyelenggaraan  Layanan  Perbankan
Digital", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , Vol. 1, No. 3, (2019): 301.
sistem  perbankan  atau  biasa  disebut dengan cyber  crime .  Tentunya  segala upaya harus dilakukan untuk
mengantisipasi  terjadinya  kebocoran data  atau  mengamankan  data  pribadi ketika  terjadi  kebocoran  data. 12 Hal tersebut harus dilakukan baik dari pihak bank maupun nasabahnya untuk mencegah  timbulnya  kerugian  yang tidak diinginkan.
Salah  satu  tindakan Cyber  crime yang sering ditemukan dalam perbankan adalah phising. Berdasarkan  hasil  studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya, faktor penyebab munculnya  ancaman  serangan  phising ketika  pengguna  menggunakan  layanan online banking  adalah minimnya pengetahuan  pengguna,  psikologis,  dan privasi  social  networking  services pengguna. 13 Phising merupakan  sebuah kegiatan  peretasan  yang  dilakukan  oleh seseorang untuk mendapatkan informasi sensitif secara ilegal, seperti data pribadi (nama,  usia,  alamat),  data  akun (username, password), dan data finansial (informasi  kartu  kredit,  rekening). Kegiatan  phising  ini  terbilang  mudah karena  dapat  memberikan  hasil  yang efektif  dengan  langkah  yang  mudah yaitu dengan cara meminta calon korban untuk  memberikan  informasi  pribadi dengan  cara  mengirimkan  pesan  yang tidak  benar  dalam  bentuk  surat elektronik  atau  komunikasi  lainnya. 14
12 “Wawancara  Dengan  Ajeng  Risda Rahmadani,  Subkor  Edukasi  Dan  Promosi
PDP
Direktorat Jenderal
Aplikasi
Informatika  Kementerian  Komunikasi  Dan Informatika”,  pada  20  Juli  2022,  pukul  10.00 WIB, n.d.
13 Ikhsan  Radiansyah  and  Yudi Priyadi,  “Anal isis  Ancaman  Phising  Dalam Layanan  Online  Banking,” Jurnal  Ekonomika Bisnis, Universitas Telkom , Vol.7, No.1, (2016):
4.
14 Fitri Nur Latifahi, Imron Mawardi, and  Bayu  Wardhana,  “Ancaman  Pencurian Data  (Phising)  Di  Tengah  Trend  Pengguna Fintech  Pada  Pandemic  Covid-19  (Study
Menggunakan  beberapa  saran  resmi, peretas  mengklaim  untuk  menjaga  atau meningkatkan  keamanan  rekening  bank pengguna, pengguna dapat
memasukkan  kembali  nama  pengguna dan  kata  sandi  untuk internet  banking atau    rekening    bank,    dan    kemudian menambahkan    administrator    atau layanan dukungan nomor telepon untuk mengatasi  masalah.
15 Kasus  hilangnya simpanan nasabah BTPN Jenius merupakan  salah  satu  kegiatan phising karena pelaku phising (phiser)
mendapatkan  informasi  sensitif  korban seperti  data  pribadi  dan  data  finansial dengan  cara  memberikan link menuju sebiah website yang  serupa  dengan website asli BTPN Jenius. Ketika nasabah memasukkan  isian  data  dan  kata  sandi miliknya  ke  dalam  website  tiruan tersebut,  maka  data  tersebut  akan diketahui oleh phiser tersebut.
Perlindungan  terhadap  nasabah
sangat diperlukan mengingat risiko yang dapat  menimpa  nasabah.  Menurut menurut Marulak Pardede, perlindungan  terhadap  data  nasabah bank  di  Indonesia  dapat  dilakukan melalui 2 cara, yaitu: 1. Perlindungan secara eksplisit ( explicit  deposit  protection ),  yaitu perlindungan  dengan  membentuk suatu  lembaga,  yaitu  Lembaga
Penjamin  Simpanan  yang  diatur berdasarkan  Keputusan  Presiden  RI Nomor  26  Tahun  1998  mengenai Jaminan Terhadap Kewajiban Umum serta Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2004  mengenai lembaga tersebut Lembaga Penjamin
Simpanan  (LPS).  Tujuan  lembaga
Phising  Di  Indonesia),” Perisai:  Islamic Banking  and  Finance  Journal, Vol  6  Issue  1,
(2022): 80.
15 Amin  Muftiadi,  “Studi  Kasus
Keamanan  Jaringan  Komputer:  Analisis Ancaman  Phisingterhadap  Layanan  Online Banking,” Hexatech: Jurnal Ilmiah Teknik 1, no. 2 (2022):. 63.
LPS  ini  adalah  sebagai  penjamin simpanan  nasabah  yang  bertugas sebagai lembaga yang nantinya akan mengganti  dana  nasabah  yang disimpan di bank, ketika bank yang bersangkutan  mengalami  kegagalan atau  biasa  disebut  dengan  bank gagal. LPS juga berperan aktif dalam menjaga  stabilitas  sistem  perbankan sesuai dengan kewenangannya.
2. Perlindungan secara implisit ( implicit  deposit  protection) ,  yaitu diterapkannya  pengawasan  serta pembinaan  bank  yang  merupakan bentuk  penerapan  perlindungan secara  efektif  untuk  mencegah terjadinya kebangkrutan bank. Dalam hal perlindungan implisit ini, terdapat  beberapa  perlindungan yang  diperoleh  melalui  peraturan perundang-undangan  di  bidang perbankan; perlindungan yang dihasilkan  dari  pengawasan  dan pengarahan  yang  efisien  oleh  Bank Indonesia, khususnya dengan memantau  kinerja  bank  dalam mengamankan nasabah dan
memberikan  pembinaan  terhadap yang  tidak  sehat;  upaya  menjaga kelangsungan  usaha  bank  sebagai sebuah  lembaga  pada  khususnya dan  perlindungan  terhadap  sistem perbankan pada umumnya; memelihara  tingkat  kesehatan  bank yaitu  dengan  pembinaan  yang dilakukan  oleh  Bank  Indonesia; melakukan  usaha  sesuai  dengan prinsip  kehati-hatian  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang Perbankan;  cara  pemberian  kredit yang  tidak  merugikan  bank  dan kepentingan  nasabah;  menyediakan informasi risiko pada nasabah bank.
Perlindungan hukum bagi nasabah  selaku  konsumen  mempunyai hak  untuk  melakukan  pengaduan nasabah,  serta  menggunakan  forum mediasi  perbankan  untuk  mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah, dan
cepat. 16 Otoritas  Jasa  Keuangan  selaku pengawas  pada  sektor  jasa  keuangan juga  memberikan  perlindungan  hukum bagi nasabah Pengawasan OJK terhadap perbankan  mencakup  seluruh  aspek dalan  keberjalanan  suatu  bank,  mulai dari  aspek  kelembagaan,  aspek  produk dan  aktivitas,  aspek  prudensial,  hingga aspek  transparasi.  Tahapan  pengawasan yang dilakukan OJK mencakup memahami bank yang diawasi, melakukan  penilaian  risiko  bank, menyusun rencana pengawasan
berdasarkan  risiko  yang  teridentifikasi, melakukan  pemeriksaan  bank,  dan melakukan  pemantauan  kondisi  bank secara  berkala. 17 Perlindungan  hukum yang diberikan oleh OJK kepada nasabah atau  konsumen  dalam  perbankan berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan
Masyarakat  di  Sektor  Jasa  Keuangan, yaitu dengan menerapkan prinsip: 18
1. edukasi yang memadai;
2. keterbukaan dan transparansi informasi;
3. perlakuan  yang  adil  dan  perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
4. perlindungan  aset,  privasi  dan  data Konsumen; dan
5. penanganan pengaduan dan penyelesaian  sengketa  yang  efektif dan efisien.
Pemanfaatan  akan  teknologi  dan informasi  yang  dapat  dirasakan  dalam
16 David  Y.  Wonok,  "Perlindungan Hukum  Atas  Hak-Hak  Nasabah  Sebagai Konsumen  Pengguna  Jasa  Bank  Terhadap Risiko  Yang  Timbul  Dalam  Penyimpangan Dana", Jurnal  Edisi  Khusus Vol.1,  No.2, (2012): 63.
17 “Wawancara  Dengan  Direktorat
Pengembangan  Pengawasan  Bank,  Otoritas Jasa  Keuangan,”,    pada  6  Juni  2022,  pukul 14.00 WIB , n.d.
18 “Wawancara  Dengan  Departemen Perlindungan  Konsumen,  Otoritas  Jasa Keuangan,”,  pada  6  Juni  2022,  pukul  14.00 WIB, n.d.
berbagai  bidang  memungkinkan  pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik  bisa  mengumpulkan  data pribadi  dari  pelanggan  atau  calon pelanggan  secara  luring  atau  daring, dimana data digital dapat diperjualbelikan  tanpa  sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan,  bisa  juga  terjadi  data pribadi  yang  terkoneksi  dibajak,  dicuri ( hack )  oleh  pihak  ketiga. 19 Peristiwa inilah  yang  dapat  membuka  peluang timbulnya  kejahatan  dalam  perbankan digital  atau  biasa  disebut  dengan cyber crime .  Aplikasi  Jenius  sendiri  sudah terbilang  cukup  aman  karena  telah berada  di  dalam  pengawasan  Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  simpanannya juga  telah  dijamin  oleh  Lembaga Penjamin  Simpanan  (LPS).  Jadi  jika terdapat  kesalahan  dalam  Jenius,  OJK selaku  pengawas  akan  mendatangkan pengawasnya ke pusat untuk melakukan pengecekan. 20
Selain  itu  menurut  Haryono, service point Jenius, data pribadi nasabah dalam  aplikasi  Jenius  terbilang  aman karena dari sisi internal melakukan audit mengenai  betul  ada  atau  tidaknya penyimpanan  data  nasabah,  ada  atau tidaknya  penyalahgunaan  data  nasabah, ada  atau  tidaknya  keterlibatan  internal. Aplikasi  Jenius  juga  tidak  mengalami kebocoran data, melainkan nasabah yang memang memiliki kekurangan informasi mengenai perbankan dan tidak tersedukasi.  Ketika  nasabah  tersebut melakukan  pembukaan  tabungan  yang relatif  singkat,  banyak  nasabah  yang malas  membaca  sehingga  menimbulkan
19 Sahat  Maruli  Tua  Situmeang, “Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif  Hukum  Siber,” SASI 27,  Vol.  27
No. 1, (2021): 39.
20 “Wawancara  Dengan  Haryono K.P, Service Point Jenius,”, pada 6 Juni 2022, pukul 14.00 WIB, n.d.
nasabah  tidak  mengetahui  risiko  ketika memberikan data kepada orang lain.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum penyelenggaraan  sistem  elektronik  telah memberikan perlindungan hukum
apabila terjadi permasalahan antara bank dengan  nasabah  dalam  pelaksanaan layanan perbankan digital.
Saat  ini  kegiatan cyber  crime dalam bentuk phising di Indonesia diatur dalam  Pasal  35    jo.  Pasal  51  ayat  (1) Undang-Undang Informasi dan
Transaksi  Elektronik  karena  dalam kegiatannya phiser menirukan  website asli  yang  menimbulkan  kerugian  bagi nasabah. Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) ini manyatakan:
Pasal 35 Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak  atau  melawan  hukum  melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,  pengrusakan  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal 51 Ayat (1)
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  12  (dua  belas)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Phiser juga  dapat  dikenakan  Pasal  30
Ayat  (3)  jo.  Pasal  46  Ayat  (3)  Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  jika  pelaku  menerobos  atau menjebol suatu sistem elektronik dengan menggunakan  identitas  dan password korban dengan tanpa hak. Pasal 30 Ayat (3) jo. Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik menyebutkan:
Pasal 30 Ayat (3)
(3) “ Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses  Komputer  dan/atau Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa pun  dengan  melanggar,  menerobos, melampaui,  atau  menjebol  sistem pengamanan ” . Pasal 46 Ayat (3)
(3) “ Setiap  Orang  yang  memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal  30  ayat  (3)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  8 (delapan)  tahun  dan/atau  denda paling  banyak  Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ” . Selain  itu  kegiatan phising juga diatur dalam Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat  (2)  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  atas  perbuatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik milik korban seperti isi  rekening,  kode  akses,  dan  lain sebagainya yang memiliki arti atau dapat dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya.  Pasal  32  Ayat  (2)  jo. Pasal  48  Ayat  (2)  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik menyebutkan: Pasal 32 Ayat (2)
(2) “ Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  atau  melawan  hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang Lain yang tidak berhak ” . Pasal 48 Ayat (2)
(2) “ Setiap  Orang  yang  memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal  32  ayat  (2)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  9 (sembilan)  tahun  dan/atau  denda paling  banyak  Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ” .
Tanggung  Jawab  Bank  Tabungan Pensiunan  Nasional  akibat  Hilangnya Dana Nasabah dalam Aplikasi Jenius
Pertanggungjawaban bank terhadap  kerugian  yang  dialami  oleh
nasabah  dapat  dilakukan  dengan melakukan  penyelesaian  sengketa.  Bank sebagai  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan (PUJK)  wajib  melakukan  penanganan atas  aduan  dari  nasabah  selaku konsumen  dan  menyelesaikan  sengketa atas  produk  dan/atau  layanannya.  Hal ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6 POJK  Nomor  6/POJK.07/2022  tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat  di  Sektor  Jasa  Keuangan. Bank  BTPN  Jenius  sendiri  telah memberikan  tata  cara  pengaduan  yang dapat  dilakukan  jika  sewaktu-waktu nasabah mengalami kerugian sebagaimana  dijelaskan  dalam  website
BTPN Jenius yaitu www.jenius.com .
Pengaduan  dapat  dilakukan  oleh nasabah  dengan  secara  lisan  maupun tertulis.  Pengaduan  secara  lisan  dapat dilakukan  oleh  nasabah  dengan  cara menelepon  Jenius  Help  di  nomor 1500365  atau  datang  secara  langsung  ke Jenius Service Point terdekat. Selanjutnya pengaduan  akan  diverifikasi  oleh  tim terkait  dan  jika  dibutuhkan  Jenius  akan meminta  dokumen  tambahan  atau pendukung. Setelah diverifikasi, nasabah akan  mendapatkan  nomor  registrasi untuk  memudahkan  pihak  Jenius maupun  nasabah  dalam  mengecek proses  pengaduan.  Pengaduan  yang telah diajukan akan selesai dalam waktu maksimal 5 hari kerja. Pengaduan secara lisan  tidak  jauh  berbeda  dengan pengaduan  secara  lisan.  Perbedaannya terletak  pada  media  yang  digunakan dalam  pengaduan  serta  jangka  waktu proses  pengaduan.  Nasabah  dapat mengirimkan pengaduan melalui Twitter @jeniushelp, email jenius-
help@btpn.com,  atau  live  chat  di website www.jenius.com  dan  aplikasi  Jenius. Jangka  waktu  yang  dibutuhkan  untuk memproses  aduan  nasabah  adalah maksimal  20  hari  kerja.  Dalam  kondisi tertentu,  penyelesaian  pengaduan  dapat diperpanjang  dalam  jangka  waktu maksimal  20  hari  kerja.  Pengaduan  ini dapat  dilakukan  oleh  nasabah  Jenius
sendiri  maupun  diwakilkan  oleh  pihak lain  dengan  surat  kuasa  khusus. Beberapa  dokumen  yang  diperlukan pada saat melakukan pengaduan adalah kartu  identitas  nasabah,  jenis  dan tanggal  transaksi  yang  ingin  diadukan, permasalahan  yang  ingin  diadukan, serta  kartu  identitas  dan  surat  kuasa khusus  jika  pengaduan  diwakilkan  oleh pihak  lain.  Nasabah  akan  mendapatkan 3  tanda  terima  sebagai  bukti  nasabah telah  mengajukan  pengaduan,  yaitu nomor  registrasi  pengaduan,  tanggal penerimaan  pengaduan,  nomor  telepon fungsi/layanan  pengaduan  yang  gapat dihubungi oleh nasabah terkait.
Setelah  melakukan  pengaduan, nasabah  nantinya  akan  mendapatkan tanggapan  pengaduan  yaitu  diterima atau  tidak  diterima.  Terdapat  beberapa hal  penyebab  tidak  diterimanya  aduan nasabah,  yaitu  nasabah  dan/atau perwakilan  nasabah  tidak  melengkapi persyaratan  dokumen  sesuai  jangka waktu yang telah ditetapkan, pengaduan sebelumnya  telah  diselesaikan  Jenius sesuai  dengan  peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan,  pengaduan  tidak  terkait dengan  kerugian  dan/atau  potensi kerugian  materil,  wajar,  dan  secara langsung  sebagaimana  tercantum  dalam perjanjian  dan/atau  dokumen  transaksi keuangan, serta pengaduan tidak terkait dengan transaksi keuangan yang dikeluarkan  oleh  Jenius.  Jika  nasabah terkait  dan/atau  perwakilan  nasabah menolak  tanggapan  pengaduan  dari Jenius,  maka  nasabah  terkait  dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui  pengadilan  atau  di  luar pengadilan.
Secara  umum,  setiap  PUJK memiliki  kewajiban  untuk  menjaga privasi  tiap-tiap  konsumennya  dan bertanggung  jawab  atas  setiap  kerugian konsumennya  akibat  adanya  tindakan kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pihak yang mewakili kepentingan PUJK terkait ataupun  kesalahan  dalam  pelaksanaan
usaha  oleh  PUJK  terkait. 21 Tahap pertama  yang  harus  dilakukan  bank adalah  dengan  melakukan  pemeriksaan atas  dana  nasabah  yang  hilang  tersebut. Apabila  benar-benar  hilang,  maka nasabah  dapat  mengajukan  tuntutan pertanggungjawaban kepada pihak bank maupun kepada pihak ketiga. Konsumen yang mengalami kerugian dapat
menggugat  melalui  lembaga  yang bertugas  menyelesaikan  sengketa  atau melalui  peradilan  yang  berada  di lingkungan  peradilan  umum.  Sebagai upaya  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan,  pemerintah  membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Berdasarkan  Pasal  52  Undang- Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat dilakukan  dengan  melalui  cara  mediasi, arbritase  atau  konsiliasi.  BPSK  wajib mengeluarkan  keputusan  paling  lambat dalam  waktu  21  hari  kerja  setelah gugatan  diajukan  oleh  korban.  Apabila para  pihak  merasa  keberatan  dengan putusan  BPSK,  maka  para  pihak  dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja  setelah  pemberitahuan  putusan tersebut. Secara lebih khusus pertanggungjawaban  PUJK  terhadap kerugian  konsumen  yang  terjadi  di sektor jasa keuangan diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang  Perlindungan  Konsumen  dan Masyarakat  di  Sektor  Jasa  Keuangan. Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  PUJK memiliki  tanggung  jawab  atas  kerugian nasabah  atau  konsumen  dalam  hal terdapat  kesalahan/kelalaian/pelanggaran ketentuan perundang-undangan di sektor jasa  keuangan  oleh  pihak  PUJK,  dimana hal  ini  memerlukan  penelaahan  dan pembuktian  yang  lebih  lanjut.  Lebih lanjut  pertanggungjawaban  bank  atau
21 “Wawancara  Dengan  Departemen Perlindungan  Konsumen,  Otoritas  Jasa Keuangan”
PUJK  dijelaskan  dalam  Pasal  8  Ayat  (3) POJK  Nomor  6/POJK.7/2022  tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di  Sektor  Jasa  Keuangan.  Dalam  hal  ini apabila  tidak  ditemukan  kesepakatan diantara  para  pihak,  maka  penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan ke pengadilan atau  apabila  disepakati  bersama  dapat pula melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa Keuangan (LAPS Sektor Jasa Keuangan). 22 Penyelenggaraan transaksi elektronk secara lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Informasi dan
Transaksi  Elektronik.  Undang-Undang ini  berfungsi  sebagai  suatu  pendekatan terhadap perkembangan telekomunikasi, teknologi  informasi  dan  transaksi elektronik,  tetapi  yang  paling  penting adalah  berfungsi  dan  bertujuan  sebagai sarana tolok ukur yang dapat menjamin perlindungan  hukum,  kepastian  hukum dan  keadilan  bagi  para  pihak,  baik perseorangan,  pengguna,  masyarakat, lembaga-lembaga non pemerintah,
pelaku  bisnis,  penyelenggara,  instansi pemerintah dalam penyelenggaran informasi dan transaksi elektronik. 23 Kegiatan  bank  didasari  oleh kepercayaan dari nasabah untuk menyimpan  simpanannya  di  bank. Sultan  Remy  Sjahdeini  menerangkan bahwa  hubungan  antara  bank  dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara  debitur  (bank)  dan  kreditur (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi  oleh  asas  kepercayaan,  bukan hanya  hubungan  kontraktual  biasa antara  debitur  dan  kreditur,  tetapi  juga
22 “Wawancara  Dengan  Departemen Perlindungan  Konsumen,  Otoritas  Jasa Keuangan.”
23 Abdul  Halim  Barkatullah, Hukum Transaksi  Elektronik  Sebagai  Panduan  Dalam Menghadapi  Era  Digital  Bisnis  E-Commerce  Di Indonesia (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm.
19.
hubungan  kepercayaan  yang  diliputi asas kepercayaan. 24 Ketika nasabah telah mempercayakan  simpanannya  di  bank, khususnya  dalam  perbankan  digital, maka bank harus memaksimalkan segala upaya  untuk  tetap  mempertahankan kepercayaan nasabah dengan memberikan pertanggungjawaban
hukum  kepada  nasabah  apabila  terjadi kesalahan  dalam  sistemnya.  Ketika membicarakan  mengenai  digital,  maka otomatis  kita  berbicara mengenai  sistem elektronik  yang  harus  diperhatikan pengamanannya.  Bank  yang  sudah memutuskan  untuk  beralih  ke  digital harus  sudah  menilai  risiko  dan  juga harus  siap  terkait  dengan  pengamanan dalam  sisi  teknologi  dan  sumber  daya yang  mengolah  teknologi  tersebut. Khususnya  data  pribadi  nasabah  yang memiliki  kaitan  yang  erat  dengan penyalahgunaan  pihak  yang  tidak berwenang  dan  dapat  merugikan  secara materil juga.
25 Pertanggungjawaban yang
diberikan oleh BTPN Jenius tentunya harus melalui  tahap  pemeriksaan/penyelidikan terlebih  dahulu  untuk  melihat  apakah kerugian  yang  dialami  oleh  nasabah merupakah  kesalahan  dari  pihak  bank, kesalahan  dari  pihak  nasabah,  atau kesalahan  dari  pihak  ketiga.  Peristiwa hilangnya  simpanan  nasabah  di  aplikasi Jenius ini merupakan akibat dari praktik penipuan  rekayasa  sosial  atau  lebih dikenal  dengan social  engineering yaitu phising . Kegiatan phising ini terjadi akibat kurangnya  pengetahuan  nasabah  atas kegiatan social  engingeering ini  sehingga nasabah  secara  tidak  sadar  mengakses
24 Andika  Persada  Putera,  "Prinsip
Kepercayaan
Sebagai Fondasi Utama Kegiatan  Perbankan", Jurnal  Hukum  Bisnis
Bonum Commune , Vol. 3 No. 1, (2020): 136.
25 “Wawancara  Dengan  Ajeng  Risda
Rahmadani,  Subkor  Edukasi  Dan  Promosi
PDP Direktorat Jenderal Aplikasi
Informatika  Kementerian  Komunikasi  Dan Informatika.”
link  phising yang  diberikan  oleh phiser dan memberikan informasi data pribadinya.  Hal  ini  mengakibat phiser dapat  mengakses  akun  Jenius  nasabah dengan info yang telah didapatkan phiser melalui link yang  diberikan  kepada nasabah.  Apabila  informasi  rahasia konsumen (seperti user id, password, PIN, kode  OTP,  dll)  yang  diperlukan  untuk melakukan kejahatan dalam ITE diberikan  oleh  konsumen  kepada fraudster, maka konsumen
bertanggungjawab atas hal tersebut. 26 Jenius  telah  mengatur  mengenai keadaan  kahar  ( force  majeure) dalam syarat  dan  ketentuan  dalam  aplikasi Jenius, yaitu: 27
1. Nasabah  akan  membebaskan  bank dari segala tuntutan, jika bank tidak dapat  melaksanakan  instruksi  dari nasabah,  baik  sebagian  maupun sepenuhnya  yang  disebabkan  oleh kejadian  atau  sebab  yang  berada  di luar kendali atau kemampuan bank, meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada bencana alam, peperangan, kerusuhan, kondisi perangkat keras, kegagalan sistem infrastruktur elektronik  atau  transmisi,  ganguan daya,  gangguan  telekomunikasi, kegagalan  sistem  kliring  atau  hal lainnya  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia  atau  lembaga  berwenang lainnya.
2. Setelah kejadian yang menyebabkan bank  tidak  dapat  melaksanakan instruksi  dari  nasabah  berakhir, bank  akan  melanjutkan  kembali instruksi  tersebut  dalam  kurun waktu sesuai dengan ketentuan dari Bank  Indonesia  dan/atau  Otoritas Jasa Keuangan.
26 “Wawancara  Dengan  Departemen Perlindungan  Konsumen,  Otoritas  Jasa Keuangan.”
27
Jenius, https://www.jenius.com/terms-and-conditions , pada 8 Agustus 2022, pukul 13.27 WIB.
Dasar hukum force majeure sendiri telah  diatur  dalam  KUH  Perdata  Pasal 1244  dan  1245  yang  memberikan ketentuan  bahwa  pihak  debitur  tidak melakukan  penggantian  biaya  kerugian atau bunga kepada pihak lainnya akibat terjadinya  sesuatu  hal  yang  tidak terduga,  keadaan  memaksa,  dan  karena perbuatan  tersebut  dilarang.  Selain diatur  dalam  KUH  Perdata,  secara khusus  keadaan force  majeure dalam transaksi  elektronik  diatur  dalam  Pasal 15  Ayat  (3)  Undang-Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pertanggungjawaban penyelenggara
sistem  elektronik  tidak  berlaku  dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.
Keadaan Force majure yang telah ditetapkan  oleh  Bank  BTPN  Jenius  ini menimbulkan
pembatasan dalam pemberian tanggung jawab atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dipenuhi. Pertanggungjawaban dengan pembatasan ini dikenal dengan klausula eksonerasi,  yaitu  ketentuan  dalam perjanjian baku yang berisi penambahan, pengurangan, pembatasan secara sepihak  atas  hak  dan  kewajiban  salah satu  pihak  oleh  pihak  lain  yang menetapkan  isi,  bentuk,  serta  cara penutupan perjanjian baku. 28 Pertanggungjawaban  Bank  BTPN Jenius  terhadap  kerugian  yang  dialami nasabah adalah dengan membantu proses pengaduan  nasabah  dan  melakukan pemeriksaan/penyelidikan  sesuai  dengan prosedur  bank  serta  membantu  nasabah dalam  mencari  solusi  atas  kerugian  yang dialami  oleh  nasabah  seperti  membuat laporan  kepada  pihak  kepolisian  untuk ditangani  lebih  lanjut.  BTPN  Jenius  juga bertanggungjawab atas pemeliharaan atau maintenance aplikasi Jenius guna menjaga
28 Johannes Gunawan,
dkk.,
Perjanjian  Baku  Masalah  Dan  Solusi (Jakarta, 2021), hlm. 41.
keamanan  dan  kenyamanan  nasabahnya kedepannya.  Pertama,  BTPN  Jenius menonaktifkan  akses  Jenius  melalui  situs guna  meminimalisir  risiko  terjadinya upaya rekayasa sosial (social engineering) oleh  pelaku tindak kejahatan siber.  Selain itu,  BTPN  juga  telah  menerapkan kebijakan satu perangkat yang terhubung untuk  melindungi  akun  Jenius  nasabah. Ini  dilakukan  agar  pemilik  akun  Jenius hanya  bisa  mengakses  dan  bertransaksi menggunakan  akunnya  lewat  satu perangkat  saja  yang  telah  terverifikasi. Kemudian, nasabah yang ingin mengalihkan  akun  Jenius  miliknya  ke perangkat lain hanya dapat melakukannya melalui Jenius Help 1500 365 atau Kantor Cabang Sinaya Bank BTPN. 29
Jika  membicarakan  pertanggung- jawaban  akibat  pencantuman  klausula eksonerasi, nasabah dapat meminta ganti rugi  atas  kerugian  yang  dialaminya. Tanggung  jawab  yang  diberikan  oleh bank kepada korban ini dapat dilaksanakan  ketika  perkara  tersebut diproses  oleh  korban  dalam  sistem peradilan  dan  di  luar  peradilan.  Sistem peradilan  dapat  dilakukan  dalam  hal konsumen  telah  mengalami  kerugian sebagai  akibat  perjanjian  baku  yang mencantumkan  klausula  eksonerasi, maka  untuk  memitigasi  kerugian  yang telah  dialaminya,  konsumen  dapat menggugat  ganti  rugi  melalui  badan peradilan.  Selanjutnya  sebagai  alternatif selain melalui badan peradilan, konsumen  yang  telah  dirugikan  dapat memitigasi  kerugian  yang  dialaminya dengan  melalui  badan  penyelesaian sengketa  konsumen  sebagai  badan  non
29 Kompas.com.,  “Jenius  BTPN:
Tidak Ada Kasus Nasabah Kehilangan Dana
Karena Sistem Keamanan Bank,” https://Money.Kompas.Com/Read/2021/08/26/12 3152626/Jenius-Btpn-Tidak-Ada-Kasus-Nasabah- Kehilangan-Dana-Karena-Sistem-
Keamanan?Page=all, diakses pada 26
September 2022, pukul 11.05 WIB.
litigasi. 30 Lain  hal  dengan  konsumen yang tidak ingin atau tidak mau berbelit- belit  dalam  urusan  tersebut  dan kebanyakan  konsumen  tidak  mengerti semua  akan  hak-haknya,  sehingga  tidak melakukan atau mengajukan gugatan ke pengadilan,  dan  knsumen  itu  sendiri hanya diam dan menerima apapun yang menjadi pengalihan dari tanggung jawab pelaku usaha. 31

## Penutup
Berdasarkan  Uraian  tersebut dapat disimpulkan bahwa  perlindungan hukum  yang  diberikan  kepada  nasabah adalah  menerapkan  prinsip  kerahasiaan sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Perbankan  dengan  memastikan keamanan  sistem  elektronik  yang digunakan  dalam  perbankan  digital. Jenius  sebagai  salah  satu  perbankan digital  yang  telah  berjalan  dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpananan  dapat  memastikan  bahwa aplikasinya  memiliki  keamanan  berlapis dengan menggunakan teknologi keamanan dan enkripsi data terkini yang berstandar internasional serta
menerapkan  isolasi  dan  proteksi  data berlapis.  Kegiatan  phising  juga  telah diatur  dan  diancam  dalam  Undang- Undang Informasi dan Transaksi
Adapun  tanggung  jawab  yang dilakukan  oleh  BTPN  adalah  dengan pertanggungjawaban terbatas yaitu dengan menyadiakan layanan pengaduan nasabah secara lisan maupun tertulis. Kasus phising yang dialami oleh beberapa  nasabah  Jenius  ini  terjadi akibat  kelalaian  nasabah  yang  tidak berhati-hati  dalam  mengakses  link phising  yang  diberikan  oleh  phiser,
30 Johannes  Gunawan,  Op.Cit,  hlm.
65.
31 Jein Stevany  Manumpil,  "Klausula Eksonerasi  Dalam  Hukum  Perlindungan Konsumen Di Indonesia", Lex Privatum, Vol. IV, No.3, 2016, hlm.39.
sehingga  BTPN  tidak  memberikan pertanggungjawaban  berupa  ganti  rugi. Selain  itu  BTPN  juga  melakukan beberapa tanggung jawab dalam pemeliharaan  aplikasi  Jenius  yaitu dengan  menonaktifkan  akses  Jenius melalui  situs  guna  meminimalisir  risiko terjadinya upaya social engineering oleh pelaku  tindak  kejahatan  siber.  Jenius juga  telah  menerapkan  kebijakan  satu perangkat  yang  terhubung  untuk melindungi akun nasabah. Ini dilakukan agar  pemilik  akun  Jenius  hanya  bisa mengakses dan
bertransaksi menggunakan  akunnya  lewat  satu perangkat  saja  yang  telah  terverifikasi. Akses  unlink  device  melalui  aplikasi atau  situs  juga  telah  ditutup  dan mengalihkannya ke Jenius Help 1500365 atau kantor cabang BTPN.
Bagi  pihak  bank  diharapkan untuk  meningkatkan  sistem  keamanan dalam  aplikasi  perbankan  digital  serta melakukan pemblokiran situs-situs ilegal yang  meniru  situs  resmi  untuk mencegah  terjadinya  peningkatan  kasus pembobolan  melalui  perbankan  digital yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang tidak bertanggung jawab. Selain itu bank diharapkan  untuk  lebih  giat  lagi  dalam memberikan  sosialiasi  kepada  nasabah baik  mengenai  keamanan  data  pribadi maupun  produk-produk  resmi  bank. Selain itu, bagi pihak nasabah diharapkan  dapat  lebih  berhati-hati dalam  mengakses  segala  hal  yang berkaitan  dengan  transaksi  elektronik serta  menambah  wawasan  mengenai keamanan  data  pribadi  dan  informasi mengenai bank yang digunakan.

## Daftar Pustaka
Abdul  Halim  Barkatullah. Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan  Dalam  Menghadapi  Era Digital  Bisnis  E-Commerce  Di
Indonesia .  Bandung:  Nusa  Media, 2020.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum .

## Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Amin Muftiadi. “Studi Kasus Keamanan Jaringan Komputer: Analisis Ancaman Phisingterhadap Layanan Online Banking.” Hexatech:  Jurnal  Ilmiah  Teknik 1, no. 2 (2022): 60 – 65. Andika Persada Putera. “Prinsip
Kepercayaan  Sebagai  Fondasi Utama  Kegiatan  Perbankan.” Surabaya, 2020.
Ayu  Andreana  Beru  Tarigan,  Herdian, and  Darminto  Hartono  Paulus. “Perlindungan  Hukum  Terhadap Nasabah  Atas  Penyelenggaraan Layanan  Perbankan  Digital,” 2019.
David Y. Wonok. “Perlindungan Hukum Atas  Hak-Hak  Nasabah  Sebagai Konsumen  Pengguna  Jasa  Bank Terhadap  Risiko  Yang  Timbul Dalam  Penyimpangan  Dana,” 2012.
Jein  Stevany  Manumpil.  “Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia,” 2016.
Jenius. “No Title,” n.d. Johannes Gunawan, dkk. Perjanjian Baku Masalah Dan Solusi . Jakarta, 2021.
Kompas.com.  “Jenius  BTPN:  Tidak  Ada Kasus Nasabah Kehilangan Dana Karena  Sistem  Keamanan  Bank.” https://money.kompas.com/rea d/2021/08/26/123152626/jenius- btpn-tidak-ada-kasus-nasabah- kehilangan-dana-karena-sistem- keamanan?page=all, n.d.
Latifahi,  Fitri  Nur,  Imron  Mawardi,  and
Bayu Wardhana. “Ancaman
Pencurian  Data  (Phising)  Di Tengah  Trend  Pengguna  Fintech
Pada  Pandemic  Covid-19  (Study Phising  Di  Indonesia).” Study Phishing Di Indonesia) 74 Perisai 6, no. 1 (2022): 73 – 85. https://doi.org/10.21070/perisai. Mahesa Jati Kusuma. Hukum Perlindungan Nasabah Bank, Upaya Hukum  Melindungi  Nasabah  Bank
Terhadap  Tindak  Kejahatan  ITE  Di Bidang Perbankan . Bandung: Nusa
Media, 2019. Marnia  Rani.  “Perlindungan  Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi  Nasabah  Bank.”  Vol.  2,
2014.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  “Panduan Penyelenggaraan  Digital  Branch Oleh Bank Umum.” https://www.ojk.go.id/id/kanal /perbankan/Pages/Panduan-
Penyelenggaraan-Digital-Branch- oleh-Bank-Umum.aspx.,
December 2016.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan  Digital  Oleh  Bank Umum  (n.d.). Radiansyah,  Ikhsan,  and  Yudi  Priyadi. “Analisis Ancaman Phising Dalam Layanan Online Banking.” Bulan  Januari  Tahun 7,  no.  1 (2016): 1 – 14. Situmeang, Sahat Maruli Tua. “Penyalahgunaan  Data  Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum  Sib er.” SASI 27,  no.  1 (March 2021): 38 – 52. https://doi.org/10.47268/sasi.v2
7i1.394.
Trisadini P. Usanti, and Shomad. Hukum Perbankan . Jakarta: Kencana, 2017. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998 (n.d.).
“Wawancara  Dengan  Ajeng  Risda Rahmadani,  Subkor Edukasi Dan Promosi  PDP  Direktorat  Jenderal
Aplikasi Informatika Kementerian  Komunikasi  Dan Informatika.” n.d. “Wawancara Dengan Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuang an.” n.d.
“Wawancara Dengan Direktorat Pengembangan Pengawasan Bank,  Otoritas  Jasa  Keuangan.”
n.d.
“Wawancara  Dengan  Haryono  K.P, Service Point Jenius.” n.d. Yuniarti,  Siti.  “Perlindungan  Hukum Data  Pribadi  Di  Indonesia.” Business Economic, Communication, and  Social  Sciences  (BECOSS) Journal 1,  no.  1  (2019):  147 – 54. https://doi.org/10.21512/becossj ournal.v1i1.6030.