## JURNAL WIDYA BHUMI

## Perlakuan Tanah Adat dan Tanah Negara dalam Redistribusi Tanah di Papua Barat
Aurellia Putri Shenia 1 , M. Nazir Salim 2* , Dian Aries Mujiburohman 2
1 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong, Papua Barat Jalan Sorong-Klamono Km.24, Klamasen, Aimas, Sorong, Papua Barat
2 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jalan Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta * Koresponden email: nazirsalim@stpn.ac.id

## ABSTRACT
The expansion of Domine Eduard Osok (DEO) Airport forced the Kokoda tribe community in Sorong City, West Papua, to relocate to Maibo Village. However, community control over plots of land in the village is unclear because it is an area with former cultivation rights. This study aims to clarify and resolve  the  issue  of  control  of  the  Kokoda  Tribe  community  over  former  HGU  areas  within  the framework of the redistribution of former HGU land belonging to indigenous communities. The study employs a historical method and a qualitative descriptive approach. The research results reveal two distinct perspectives on the treatment and control of the former HGU land in Maibo Village, slated for designation as a land reform object. According to the land office, the land has returned to state land, and according to the local indigenous community, the land has returned to customary land. The land office successfully resolved the land control issue and redistributed the land to the Kokoda Tribe, despite differences in the treatment of former HGU land in Maibo Village. This research concludes that the national land law system still applies partially, especially to areas where there are traditional communities and very strong customary law. Ideally, the state should consider general arrangements to ensure appropriate and mutually beneficial protection for indigenous peoples.
Keywords : Customary Land, Land Redistribution, Kokoda Tribe, Maibo Village.

## INTISARI
Masyarakat  adat  Suku  Kokoda  di  Kota  Sorong,  Papua  Barat,  tergusur  ke  Kampung  Maibo  akibat pelebaran  Bandara  Domine  Eduard  Osok  (DEO).  Namun  demikian,  penguasaan  masyarakat  atas bidang-bidang tanah di Kampung Maibo hanya sebatas penguasaan fisik dan belum secara yuridis karena merupakan wilayah bekas Hak Guna Usaha (HGU). Studi ini bertujuan untuk memperjelas dan mendudukkan  persoalan  penguasaan  masyarakat  Suku  Kokoda  atas  bidang-bidang  tanah  dalam wilayah bekas HGU. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua persepsi terhadap perlakuan penguasaan tanah bekas HGU di Kampung Maibo yang akan ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria.  Menurut  kantor  pertanahan,  tanah  tersebut  kembali  menjadi  tanah  negara  dan  menurut masyarakat  adat  setempat,  tanah  tersebut  kembali  menjadi  tanah  adat.  Meskipun  terdapat  dua perbedaan perlakuan terhadap tanah bekas HGU di Kampung Maibo, namun persoalan penguasaan tanah  tersebut  mampu  diselesaikan  oleh  kantor  pertanahan  dan  telah  diredistribusikan  kepada masyarakat Suku Kokoda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum tanah nasional masih berlaku parsial, terutama terhadap wilayah-wilayah yang memiliki ikatan masyarakat adat dan hukum adat  yang  sangat  kuat.  Idealnya,  negara  memikirkan  pengaturan  secara  umum  agar  perlindungan terhadap masyarakat adat dapat diwujudkan secara tepat dan saling menguntungkan.
Kata Kunci : Tanah Adat, Redistribusi Tanah, Suku Kokoda, Kampung Maibo.

## A. Pendahuluan
Kebijakan  Reforma  Agraria  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk melakukan  penataan  kembali  struktur  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan pemanfaatan tanah (P4T) yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan  penataan  akses  untuk  kemakmuran  rakyat  Indonesia  (Adinegoro,  2023). Penataan aset sendiri adalah dasar dalam penataan akses (Kristiani, 2022) di mana
Vol 4, No.1 April 2024
Received
May 12 td , 2024
Accepted May 27 th , 2024
Published May 30 th , 2024
penataan  aset  dalam  Peraturan  Presiden  (Perpres)  No.  62/2023  dilaksanakan dengan cara menata kembali P4T, melalui kegiatan legalisasi aset dan  redistribusi tanah (Winarso dkk., 2022). Pada kegiatan redistribusi tanah, terdapat Tanah Objek Reforma  Agraria  (TORA),  yang  salah  satunya  berasal  dari  tanah  bekas  Hak  Guna Usaha (HGU) yang sudah tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
Di  Kabupaten  Sorong,  Papua  Barat  terdapat  tanah  bekas  HGU  No.  21  (HGU yang telah habis masa berlakunya). Tanah bekas HGU tersebut terbit tanggal 12 April 1990 dan berakhir tanggal 11 April 2015 dengan luas tanah 19,27 hektar, atas nama DL  (nama  disamarkan),  berdasarkan  Surat  Keputusan  (SK) Kepala  Kantor  Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Irian Jaya No. 16/HGU/1990 tanggal 17 Januari  1990. Saat  ini,  status  tata  ruang  pada  lokasi  bekas  HGU  tersebut  adalah berada  pada  Areal  Penggunaan  Lain  (APL),  namun  terdapat  bagian  yang  berada dalam kawasan hutan. Artinya, di atas tanah tersebut terjadi tumpang tindih antara status tanah APL dan kawasan hutan.
Seiring perkembangan, tanah bekas HGU tersebut telah dikuasai masyarakat dan  menjadi  sebuah  perkampungan,  yaitu  Kampung  Maibo.  Masyarakat  yang mendiami Kampung Maibo adalah masyarakat yang dipindahkan dari Kota Sorong karena  dampak  pembangunan  pelebaran  bandara  Domine  Eduard  Osok  (DEO)  di Kota Sorong. Meskipun dipindahkan ke kampung tersebut, penguasaan masyarakat terhadap  bidang-bidang  tanahnya  belum  memiliki  status  kepemilikan  haknya, karena  tanah  tersebut  adalah  tanah  bekas  HGU.  Dalam  penelusuran  kemudian terbukti  bahwa  semua  warga  masyarakat  yang  tinggal  di  Kampung  Maibo  belum mempunyai sertipikat kepemilikan hak atas tanah. Artinya, masyarakat di Kampung Maibo  hanya  menguasai  secara  fisik  tanah  bekas  HGU,  tanpa  status  kepemilikan secara yuridis yang jelas, meskipun telah menjadi perkampungan resmi yang diakui oleh  pemerintah  daerah  setempat.  Bahkan,  banyak  bantuan  pemerintah  daerah maupun  organisasi  non  pemerintah  yang  melakukan  kegiatan  di  Kampung  Maibo tersebut  (Faizah  &  Katmas,  2023;  Hidayah,  2023).    Berdasarkan  Peraturan Pemerintah (PP) No. 18/2021, terhadap tanah HGU yang tidak diperpanjang maka status haknya telah berakhir dan menjadi tanah negara. Akan tetapi, pemahaman umum masyarakat adat di Papua dan Papua Barat, tanah yang digunakan untuk HGU setelah habis akan kembali menjadi tanah adat.
Pada kenyataannya, kondisi di Papua berbeda dengan wilayah lain (Winarso, dkk.,  2024).  Hutan  negara  yang  diklaim  sebagai  milik  negara,  dalam  praktiknya merupakan  tanah  yang  diklaim  oleh  masyarakat  adat,  sekalipun  terkadang  klaim tersebut saling tumpang tindih di antara masyarakat adat itu sendiri, baik klaim milik adat  individu  yang  turun  temurun  maupun  komunal  (Faryadi,  &  Elisabeth,  2020). Perbedaan pemahaman ini dalam kasus Kampung Maibo sempat menjadi kendala, karena klaim masyarakat adat  pemilik tanah sebelum terbit HGU yakni Suku Moi. Oleh karena itu, upaya redistribusi tanah dan atau legalisasi aset di Kampung Maibo yang akan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong sempat mengalami kemandekan, sampai tanahnya sudah memiliki status clean and clear .
Atas  kondisi  masyarakat  Kampung  Maibo  yang  telah  menguasai  fisik  tanah bekas HGU, maka pemerintah harus segera membantu kejelasan status kepemilikan yuridisnya  melalui  skema  penataan  aset  ( landreform ).  Program  redistribusi  tanah yang  dilakukan  oleh  BPN,  berupaya  melegalkan  aset  tersebut.  Selanjutnya, stakeholder lain  seperti  Kementerian  Sosial  akan  membantu  memfasilitasi pembangunannya dalam bentuk program-program  sosial, pembangunan berbagai fasilitas dan infrastruktur pertanian, serta kemudahan dalam mendapatkan kredit
usaha  rakyat  dari  perbankan  (Ahbar,  2021).  Idealnya,  pasca  redistribusi  tanah, sebagai  bagian  dari  upaya  pembangunan  Kampung  Maibo,  pemerintah  daerah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, untuk memastikan bahwa tanah yang diberikan dapat tumbuh secara produktif dan berkelanjutan (Junarto & Salim, 2022; Riyadi dkk., 2020; Saheriyanto & Suhaimi, 2021; M. N. Salim & Utami, 2019; Winoto, 2012).
Terkait  studi  redistribusi  tanah,  khususnya  di  Papua  telah  dilakukan  oleh beberapa  peneliti.  Misalnya,  studi  Faryadi  &  Elisabeth  (2020)  yang  mengingatkan dengan jelas bahwa perlakukan tanah negara sangat berbeda di daerah ini. Sebab, tanah  negara  di  Papua  pada  praktiknya  telah  diklaim  sebagai  tanah  adat  oleh masyarakat  adat  setempat.  Oleh  karena  itu,  ketika  suatu  wilayah  bekas  HGU  di Papua telah ditetapkan sebagai objek TORA, bisa jadi akan menimbulkan masalah karena  tanah  tersebut  adalah  tanah  milik  masyarakat  adat.  Kemudian,  kajian Wardhana (2020), juga menunjukkan bahwa tanah adat yang dijadikan TORA juga sering tidak konsisten dalam penyelesaian pemberian status kepemilikannya. Dua studi  terakhir  ini  cukup  menjelaskan  bagaimana  dinamika  TORA  di  Papua  sangat problematis,  karena  pemahaman  pemerintah  daerah,  BPN  dan  klaim  atas  tanah negara  oleh  masyarakat  adat  yang  masih  belum  bersepakat.  Pada  sisi  lain, berdasarkan ketentuan perindang-undangan, redistribusi tanah secara mutlak harus menggunakan tanah negara (Widarbo, 2021).
Penelitian  lain  dapat  juga  dijadikan  referensi  atau  sebagai  perbandingan, bahwa masyarakat adat yang memiliki ikatan yang kuat masih memiliki ikatan yang kuat juga terhadap wilayahnya. Seperti di Sumatera Barat, studi Ihsan & Salim (2022) membahas pelaksanaan redistribusi tanah ulayat yang sumber objeknya dari tanah adat Suku Melayu Domo. Masyarakat adat Suku Domo terlebih dahulu melepaskan tanah  ulayatnya  menjadi  tanah  negara  untuk  kemudian  diredistribusikan  kepada masyarakat.  Begitu  juga  dengan  studi  Nur  (2021)  yang  menggaris  bawahi  bahwa redistribusi tanah dapat terlaksana setelah melalui pelepasan tanah menjadi tanah negara, terhadap tanah bekas HGU PT. Sodro Bahu di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Beberapa pengalaman studi di atas menarik minat penulis untuk melihat lebih jauh bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah di Papua Barat (Sorong) atas tanah bekas HGU, yang pada awalnya juga dilakukan klaim oleh masyarakat adat namun berhasil  dilaksanakan  karena  kemampuan  aparat  dan  masyarakat  adat  untuk membangun  komprominya.  Kata  kunci  tanah  bekas  HGU  menjadi  tanah  adat, menjadi salah satu keunikan sistem tanah di Papua Barat. Sebab, tanah bekas HGU seharusnya  menjadi  tanah  negara  namun  pada  praktiknya  tanah  bekas  HGU tersebut  menjadi  tanah  adat  berdasarkan  sistem  lokal.  Kompromi  dan pembangunan komunikasi pada tingkat tapak telah berhasil dilakukan untuk saling memberi  ruang  penghidupan  bagi  sesama  warga  masyarakat  Sorong.  Kemudian, studi ini juga melihat bagaimana sejarah sosial ekonomi dan pembentukan Kampung Maibo  sebagai  bagian  dari  penataan  aset  dan  akses  untuk  menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Terakhir, studi ini bertujuan untuk memperjelas dan mendudukkan persoalan penguasaan tanah masyarakat Suku Kokoda dalam wilayah bekas HGU di Kampung Maibo.

## B. Metode Penelitian
Studi  ini  dilakukan  di  Desa  Maibo,  Kecamatan  Aimas,  Kabupaten  Sorong, Provinsi Papua Barat (Gambar 1). Desa Maibo mempunyai luas wilayah: + 10.000 Ha yang  sebagian  besar  digunakan  sebagai  kawasan  permukiman  dengan  jumlah
penduduk 361 jiwa dengan 77 KK (BKKBN, 2023). Penduduk kampung Maibo adalah masyarakat asli Papua yang mayoritasnya beragama muslim yang berasal dari Suku Kokoda. Desa Maibo juga berada pada wilayah yang dekat dengan pesisir, memiliki kelerengan berkisar 0-2% dengan ketinggian tanah 0-3 mdpl dan mayoritas tanahnya masih berupa lahan gambut dan bekas rawa bakau (Ambarsari dkk., 2021).
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  historis  dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Creswell, 2016; Sukmana, 2021; Wasino, Hartatik, 2018). Metode historis digunakan untuk melakukan penelusuran terhadap sejarah masyarakat Kampung Maibo dan proses pembentukan kampungnya, yang tanahnya bersumber dari HGU yang telah habis masa berlakunya. Sementara informan dalam penelitian  ini  dipilih  secara purposive ,  diantaranya  Kepala  Kantor  Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sorong, Kepala Seksi dan Koordinator Sub Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kabupaten Sorong, Field Staff kegiatan Gugus Tunas Agraria (GTRA)
Kabupaten  Sorong,  Kepala  Kampung  Maibo,  Kepala  Bagian  Tata  Pemerintahan Kabupaten  Sorong,  tokoh  masyarakat,  dan  masyarakat  di  Kampung  Maibo. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara,  observasi  lapangan,  dan  studi dokumen. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan analisis (Rijali, 2019) untuk  mendeskripsikan  sejarah  Kampung  Maibo  dan  penguasaan  tanah,  serta proses redistribusi tanah yang dilakukan oleh Kantah Kabupaten Sorong.
Gambar 1. Peta Administrasi Kampung Maibo Sumber: Laporan Kegiatan GTRA Kabupaten Sorong, 2022

## C. Hasil dan Pembahasan
C.1  Sejarah Penguasaan Tanah dan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kampung Maibo
Kampung  Maibo  adalah  salah  satu  dari  kampung-kampung  yang  telah dibentuk  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sorong  sejak  tahun  2008  berdasarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sorong  No.  22  Tahun  2008.  Namun,  terbentuknya
Kampung  Maibo  pada  tahun  2008  tidak  memenuhi  persyaratan  pembentukkan sebuah  kampung  baru  karena  jumlah  penduduk  yang  tidak  memenuhi  syarat minimal  sesuai  peraturan  perundangan  dan  persyaratan  lainnya.  Selain  itu,  pada saat  masa  pembentukannya,  wilayah  Kampung  Maibo  terletak  pada  perbatasan antara  Kabupaten  Sorong  dan  Kota  Sorong  yang  menyebabkan  Kampung  Maibo menjadi perebutan antar kedua wilayah tersebut. Oleh sebab itu,  Kampung Maibo dinonaktifkan pada saat itu.
Pada  tahun  2013  terjadi  pengembangan  atau  pelebaran  landasan  pacu  di Bandara Domine Edward Osok (DEO) di Kota Sorong yang menyebabkan masyarakat yang tinggal di sekitar bandara terkena dampaknya. Masyarakat terdampak harus digusur dari lokasi tersebut. Warga masyarakat yang tergusur adalah masyarakat asli Papua (Suku Kokoda) yang selama ini menggarap bidang tanah milik pihak lain di area kerja bandara DEO Sorong. Masyarakat yang tergusur kemudian diberikan ganti rugi garapan bukan ganti rugi tanah di wilayah lain.
Pada  awalnya,  masyarakat  Suku  Kokoda  tidak  langsung  ditempatkan  di Kampung Maibo, namun dipindahkan ke tanah kosong di daerah Kelurahan Klalin. Di Kelurahan Klalin, masyarakat kemudian membangun pondokan untuk tinggal dan hidup  sementara.  Situasi  tersebut  membuat  Bupati  Sorong  kemudian  meminta aparatnya untuk mencarikan lokasi yang layak untuk dijadikan daerah pemukiman masyarakat  Suku  Kokoda.  Kemudian  setelah  melalui  proses  yang  panjang  maka diputuskan  masyarakat  Suku  Kokoda  dipindahkan  ke  Kampung  Maibo.  Di  tempat tersebut  kemudian  dibangunkan  fasilitas  rumah  layak  huni  berukuran  25x25  oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong sebanyak 10 unit, dan 50 unit lainnya dari Kementerian Sosial.
Masuknya Suku Kokoda ke Kampung Maibo berimplikasi terhadap pengaktifan kembali  Kampung  Maibo  sebagai  kampung  definitif  pada  tahun  2016.  Namun demikian,  karena  lokasi  penempatannya  tidak  berkoordinasi  dengan  kantor pertanahan setempat, maka terdapat overlaping dengan tanah yang telah diberikan Hak  Guna  Usaha  (HGU).  Artinya,  setelah  masyarakat  ditempatkan  baru kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong mengetahui adanya Hak Guna Usaha (HGU) di lokasi tersebut. Sekalipun HGU dimaksud sudah berakhir pada tahun 2015, namun saat  proses  mengaktifkan  dan  membangun  fasilitas  di  Kampung  Maibo,  HGU tersebut  masih  aktif  meskipun  ditelantarkan.  Persoalan  lain  kemudian  muncul bahwa tanah HGU yang ditelantarkan oleh pemiliknya, diklaim sebagai tanah milik hak ulayat masyarakat Suku Moi, Marga Malakabu. Masyarakat adat menganggap bahwa tanah tersebut setelah HGU berakhir kembali menjadi tanah adat mereka.
Secara  historis,  tanah  yang  diduduki  warga  Suku  Kokoda  adalah  tanah masyarakat adat Malakabu, kemudian dibebaskan secara adat oleh Stepanus Malak melalui  Surat  Pernyataan  Pelepasan  Tanah  Adat  No.  583/II/AMS/2011.  Jadi,  pada saat  tanah  tersebut  dibangun  berbagai  fasilitas  untuk  Suku  Kokoda,  status  tanah tersebut  secara  adat  milik  Stepanus  Malak,  yang  kemudian  dihibahkan  kepada masyarakat  Suku  Kokoda  karena  suku  ini  terkena  gusur  akibat  pembangunan pelebaran bandara DEO Kota Sorong. Artinya, problem yang muncul kemudian dapat diselesaikan  antara  pemilik  tanah  yang  telah  membebaskan  secara  adat  dengan Marga Malakabu, sehingga persoalan kemudian dapat diselesaikan secara adat dan kekeluargaan  (wawancara  dengan  Koordinator  Sub  Penataan  dan  Pemberdayaan Tanah, Kab Sorong).
Secara lebih rinci, problem di atas dapat dijelaskan lebih detail aturan main tanah  adat  di  Papua  Barat  yang  berlaku.  Artinya  kerumitan  pengaturan  ini  sering
menjadi persoalan khususnya terkait status tanah adat di Papua. Lebih rinci, riwayat penguasaan tanah di Kampung Maibo berasal dari HGU yang telah berakhir masa waktunya,  yang  kemudian  dianggap  oleh  masyarakat  adat  setempat  kembali menjadi tanah adat. Persepsi masyarakat tersebut bersumber dari Peraturan Daerah (Perda)  Kabupaten  Sorong  No.  10/2017  tentang  Pengakuan  dan  Perlindungan Masyarakat  Hukum  Adat  Moi  di  Kabupaten  Sorong.  Pada  Pasal  28  ayat  2 menyebutkan  bahwa  apabila  izin  atau  hak  atas  tanah  yang  telah  berakhir  jangka waktunya akan kembali penguasaannya kepada masyarakat hukum adat Moi atau menjadi tanah adat kembali.
Atas status dan realitas tersebut, tanah adat di atas kemudian diakuisisi oleh Stepanus Malak secara pribadi lewat surat pelepasan tanah adat. Surat pelepasan tanah adat tersebut menjadi bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan Pasal 13 ayat 5  Perda  Kab.  Sorong  No.10/2017.  Dengan  demikian,  penerapan  hak  ulayat masyarakat adat tidak berlaku lagi pada tanah yang telah diperoleh oleh perorangan ataupun badan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pasal 4 yang telah diperbaharui dengan Permen ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2024. Tanah  tersebut  kemudian  dihibahkan  oleh  Stepanus  Malak  kepada  masyarakat Kampung Maibo sebagai tempat permukiman Suku Kokoda karena tergusur akibat pelebaran  bandara  DEO.  Dengan  status  tanah  yang  dianggap clear  and  clean , kemudian  pemerintah  bertindak  lebih  lanjut,  yakni  menetapkan  tanah  tersebut sebagai TORA dan kemudian dilakukan redistribusi kepada Suku Kokoda.
Di atas tanah tersebut, Suku Kokoda hidup dan tinggal dan bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan yang tersedia. Sebagian warga masyarakat yang hanya memiliki  lahan  terbatas  kemudian  bergantung  pada  mata  pencaharian  lain  yakni mengambil kayu mangrove dan batu karang. Aktivitas ini kemudian dianggap dapat merusak  ekosistem  laut  dan  alam  sekitar,  namun  pemerintah  setempat  hanya memberikan  larangan  tanpa  memberikan  penyelesaian yang  dapat  menggantikan pekerjaan  warga  masyarakat.  Artinya,  masyarakat  Kampung  Maibo  melakukan aktivitas tersebut karena tidak terdapat potensi lahan lainnya untuk bertahan hidup. Hal itu terus berlangsung dari hari ke hari tetap sama sekalipun sebagian kegiatan masyarakat  ada  yang  melakukan  usaha  lain,  termasuk  memanfaatkan  berbagai bantuan  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan  ekonomi keluarganya.

## C.2  Penetapan Kampung Maibo sebagai Tanah Objek Reforma Agraria
Kampung Maibo merupakan salah satu kampung yang dijadikan Tanah Objek Reforma  Agraria  (TORA)  di  Kabupaten  Sorong  pada  tahun  2021.  Kampung  Maibo diusulkan oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) karena memenuhi syarat dan  ketentuan  untuk  dijadikan  sebagai  TORA.  Secara  historis,  di  atas  Kampung Maibo tersebut terdapat tanah bekas HGU No. 21 yang terbit pada tanggal 12 April 1990  dengan  luas  19,27  hektar  atas  nama  DL  yang  diperoleh  berdasarkan  Surat Keputusan Kakanwil BPN Prop. IRJA: 16/HGU/1990 pada tanggal 17 Januari 1990. HGU  No.  21  telah  habis  masa  berlakunya  pada  tanggal  11  April  2015  dan  tidak dimohon  perpanjangan  dan/atau  tidak  dimohonkan  pembaruan  haknya  oleh pemegang hak setelah haknya berakhir.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  No.  18  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak
Pengelolaan  dan  Hak  Atas  Tanah,  khususnya  pada  Pasal  79  dijelaskan  bahwa, seharusnya tanah bekas HGU tersebut kembali menjadi tanah negara. Akan tetapi, tanah  bekas  HGU  yang  terletak  di  Papua/Papua  Barat  dianggap  kembali  menjadi tanah adat yang dikuasai oleh pemegang hak ulayatnya, yang pada tanah bekas HGU tersebut  termasuk  dalam  tanah  adat  Suku  Moi,  Marga  Malakabu.  Permasalahan tersebut  kemudian  dapat  diselesaikan  oleh  Stepanus  Malak  dengan  membeli sebagian tanah tersebut sehingga mendapat surat pelepasan adat pada tahun 2011. Untuk itu, tanah bekas HGU tersebut secara adat statusnya menjadi milik Stepanus Malak.
Proses untuk menyatakan Kampung Maibo sebagai TORA yang clean and clear , pihak  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sorong  melakukan  dua  pendekatan berdasarkan hukum tanah nasional dan hukum adat setempat. Pendekatan secara hukum  tanah  nasional  dilakukan  dengan  anggapan  tanah  tersebut  menjadi  tanah negara.  Atas  anggapan  tersebut,  pihak  kantor  pertanahan  mensyaratkan pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik yang diketahui oleh Kepala Kampung dan Kepala Distrik. Oleh karena itu, tanah tersebut dianggap telah clean and clear dari  segi  hukum  tanah  nasional  dikarenakan  tidak  dimanfaatkan  oleh  pemiliknya sehingga berstatus terlantar dan tidak diperpanjang masa berlaku HGU-nya. Di sisi lain, pendekatan pihak Kantor Pertanahan Sorong dari segi hukum adat setempat yaitu dengan berkoordinasi bersama Stepanus Malak. Koordinasi ini penting untuk menyelesaikan secara adat, agar persoalan tidak muncul di kemudian hari. Artinya, di  Papua/Papua  Barat  secara  umum  (setiap  kabupaten  memiliki  sistem  adat  yang berbeda-beda), proses penerbitan TORA dilakukan melalui mekanisme hukum yang berbeda dibanding di tempat lain, karena harus melakukan clean and clear dalam dua system hukum (nasional dan adat).
Kegiatan  koordinasi  dengan  Stepanus  Malak  membicarakan  perihal kesediaannya  untuk  melepaskan  tanah  pribadi  tersebut  untuk  diberikan  kepada masyarakat Kampung Maibo melalui kegiatan redistribusi tanah. Dalam pernyataan resmi,  Stepanus  Malak  bersedia  untuk  melepaskan  tanahnya  kepada  masyarakat Kampung  Maibo  agar  dapat  sertifikatkan  melalui  mekanisme  redistribusi  tanah. Surat  pelepasan  tanah  adat  yang  dimiliki  oleh  Bapak  Stepanus  Malak  kemudian disimpan di kantor pertanahan sebagai bagian dari warkah. Secara hukum nasional, TORA harus berstatus tanah negara, dan secara adat juga harus ditegaskan tidak lagi bersinggungan  dengan  hak  kepemilikan  adat,  sehingga  harus  dilakukan  deklarasi clean and clear dari status hak kepemilikan mana pun. Setelah penyelesaian objek inilah  kemudian  kegiatan  redistribusi  yang  berujung  pada  pemberian  sertifikat kepada masyarakat Kampung Maibo bisa dilakukan oleh kantor pertanahan.
Pada  kasus  tertentu  apabila  terjadi  ketidaksepahaman  antara  masyarakat adat/pemegang  surat  pelepasan  tanah  adat  dengan  kantor  pertanahan  atau masyarakat  yang  menjadi  subjek  redistribusi  tanah,  umumnya  dilakukan  mediasi (Rizaldi  dkk.,  2023).  Mediasi  dilakukan  untuk  menentukan  uang  ganti  sewajarnya atau  pembelian  sewajarnya  yang  disepakati  antar  kedua  belah  pihak  dari  yang menguasai tanah dan masyarakat adat/pemegang surat pelepasan tanah adat. Jika mediasi  tidak  didapatkan  titik  temu,  maka  persoalan  dinyatakan  masuk  ke  ranah sengketa,  dan  proses  lebih  lanjut  untuk  redistribusi  tanah  maupun  kegiatan legalisasi aset lainnya belum bisa dilanjutkan.
Sering  kali,  ketidaksepemahaman  dapat  terjadi  apabila  ada  perbedaan persepsi antara masyarakat adat dengan masyarakat yang menguasai tanah, instansi pemerintah, maupun masyarakat adat suku lain. Berdasarkan pengalaman, pernah
terjadi  konflik  antara  masyarakat  hukum  adat  Kajoe  Batoe  dengan  instansi pemerintah  setempat  yang  diajukan  gugatan  secara  perdata  oleh  masyarakat hukum  adat  dalam  kasus  pembangunan  pusat  pembelanjaan  yang  mereklamasi Pantai APO Dok II (Sarjita, 2003). Menurut Sumardjono (dalam Sarjita, 2003), pada lingkungan masyarakat hukum adat seperti di Papua berlaku prinsip bahwa tanah adalah kepemilikan bersama dari seluruh anggota kelompok suku. Oleh karenanya, orang luar yang mengakuisisi tanahnya setelah memberikan rekognisi tidak berarti dilepaskan selamanya, dan hanya berlangsung selama tanahnya diusahakan. Hal ini didukung  oleh  berbagai  peraturan  daerah  yang  memberikan  ruang  dan perlindungan masyarakat hukum adat. Dalam kasus HGU di atas juga terjadi, bahwa tanah bekas HGU yang telah selesai atau ditelantarkan akan kembali menjadi tanah adat. Argumen  ini juga ditegaskan pada UU  No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menjelaskan penerapan hak ulayat dapat dilakukan kembali  dengan  menghormati  penguasaan  tanah  bekas  hak  ulayat yang  diakuisisi oleh orang lain sebagaimana kemudian dinyatakan dengan Perda Kab. Sorong No. 10/2017.
Berkaitan dengan tanah yang ditetapkan menjadi TORA di Sorong merupakan lokasi area penggunaan lain (APL) sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2. Luas tanah bekas HGU yang masuk pada kawasan APL seluas 14,6044 hektar. Sedangkan, tanah  bekas  HGU  tersebut  yang  diredistribusikan  seluas  13,1494  hektar.  Namun, tanah bekas HGU tersebut tidak sepenuhnya masuk Kawasan APL. Setelah dilakukan cek lapangan, seluas 4,6656 hektar masuk Kawasan Hutan Produksi (HPK). Hal ini menjadi  sebab,  sebagian  fasilitas  sosial  seperti  masjid  dan  sekolah  yang  sudah berdiri tidak bisa diikutkan pada kegiatan redistribusi tanah karena masuk kawasan hutan.
Gambar 2. Peta Batas Areal Penggunaan Lain Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong, 2021

## C.3.  Redistribusi Tanah Kampung Maibo di Atas Tanah Bekas HGU
Redistribusi  Tanah  merupakan  salah  satu  program  Reforma  Agraria. Redistribusi  tanah  adalah  proses  pembagian/pemberian/pendistribusian  tanah negara yang subjeknya telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, di antaranya  petani  penggarap  yang  memenuhi  syarat  sebagaimana  subjek  di Kampung Maibo (Abby dkk., 2013; M. N. Salim, 2020). Dalam definisi lain yang lebih kompleks,  Borras  mengatakan,  redistribusi  tanah  adalah  sebuah  pengalihan kepemilikan dari orang kaya yang memiliki banyak tanah yang luas kepada pekerja miskin  yang  tidak  memiliki  tanah  (Borras  &  Franco,  2012).  Tujuannya  agar  dapat merangsang  perkembangan  sosial  dan  ekonomi,  meningkatkan  tarap  hidup  dan kesejahteraan  masyarakat,  dan  menciptakan  distribusi  tanah  secara  adil  dan merata. Hal ini juga untuk menegaskan bahwa Masyarakat Suku Kokoda dianggap sebagai  subjek  yang  memenuhi  syarat  karena  status  masyarakatnya  yang  miskin, lemah,  dan  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  mengakses  tanah  di  Papua  Barat secara  layak.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  redistribusi  tanah  yang  ditujukan  kepada kelompok  ini  dianggap  sebagai  bagian  dari  menciptakan  keadilan  sesungguhnya. Adapun  tahapan  redistribusi  tanah  di  Kampung  Maibo  secara  sederhana sebagaimana bisa dilihat pada Gambar 3 berikut.
Gambar 3. Tahapan Kegiatan Redistribusi Tanah di Kampung Maibo Sumber: Hasil pengolahan penulis, 2023
Tanah yang telah ditetapkan oleh tim GTRA Kabupaten Sorong sebagai TORA kemudian  melalui  tahapan  redistribusi  tanah  telah  diberikan  legalitas  haknya kepada para subjek penerima (Resti & Wulansari, 2022). Setelah ada usulan lokasi kegiatan  redistribusi  tanah  tahun  anggaran  2021  dari  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten Sorong No. 96/92.01.NT.02.03/1/2021 tanggal 19 Januari 2021, terbitlah SK  Penetapan  Lokasi  Redistribusi  Kabupaten  Sorong  oleh  Kakanwil  BPN  Provinsi Papua  Barat  No.  27/SK-92.NP.02.03/II/2021.  Selanjutnya  ditetapkan  organisasi pelaksanaan berupa Satgas Pelaksana Redistribusi Tanah di Kabupaten Sorong tahun 2021 yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua  Barat  dengan  Surat  Keputusan  No.  22/SK-92.NP.02.03/II/2021  tentang
Pembentukan  Tim  Pelaksana  Kegiatan  Redistribusi  Tanah  di  Provinsi  Papua  Barat tahun anggaran 2021.
Secara  substansi,  terdapat  empat  hal  utama  dalam  redistribusi  tanah  pasca penetapan  TORA,  yaitu:  penyuluhan,  IP4T,  Pengukuran,  dan  Sidang  Panitia Pertimbangan Landreform (PPL). Tahapan penyuluhan dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong di Kampung Maibo pada tanggal 3 September 2021, sementara  kegiatan  inventarisasi  dan  identifikasi  objek  dan  subjek  (P4T)  pada Kampung  Maibo  dilaksanakan  pada  tanggal  6-10  September  2021.  Kegiatan inventarisasi  selain  perintah  Perpres  Reforma  Agraria,  juga  dimanfaatkan  untuk mengumpulkan  data  subjek  dan  objek  yang  kemudian  dijadikan  modal  untuk melakukan analisis kesesuaian subjek-objek. Selanjutnya, kegiatan pengukuran dan pemetaan keliling pada Kampung Maibo, yang merupakan tanah bekas HGU dengan luas 15,24 Ha. Kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah tersebut bertujuan untuk mendapatkan peta keliling TORA.
Pada tahap selanjutnya, pelaksanaan sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) dilaksanakan setelah kegiatan pengukuran dan pemetaan keliling. Sidang PPL yang  dipimpin  oleh  Bupati  Kab.  Sorong  dengan  tujuan  untuk  membahas  dan menentukan  objek  dan  subjek  yang  ujungnya  adalah  penetapan  subjek-objek redistribusi tanah. Hasil sidang PPL yang menampilkan subjek by nama by address telah  disetujui  bahwa  subjek  dan  objek  yang  berasal  dari  masyarakat  Kampung Maibo  telah  disahkan  melalui  Berita  Acara  Sidang  PPL.  Daftar  nama  kemudian ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Sorong dan diserahkan ke kantor pertanahan pada tanggal 29 November 2021. Tanah yang dikuasai langsung oleh negara menjadi tanah objek redistribusi tanah, dan tanah Kampung Maibo Distrik Aimas seluas 15,24 hektar akan segera didistribusikan kepada Jacob Esau Komigi dkk. sebanyak 70 KK dan  72  Bidang.  Sidang  PPL  merupakan  agenda  penting  yang  menjadi  kunci penatapan subjek, karena pasca penetapan subjek oleh bupati, proses redistribusi tanah dianggap selesai, menyisakan penerbitan sertifikat sebagai bagian akhir dari redistribusi tanah (Salim, 2020). Saat ini, sejak terbitnya Perpres No. 62 Tahun 2023 sidang  PPL  telah  berganti  nama  menjadi  sidang  GTRA,  Di  luar  itu,  terkait  hal-hal teknis  seperti  kewajiban  menyampaikan  pembatasan  jual  beli/peralihan  pada sertifikat tanah yang telah diterima masyarakat dan akses reform .
Pada  tahap  selanjutnya,  berdasarkan  Risalah  Pengolahan  Data  (RPD)  dan dilaksanakannya penataan objek redistribusi TOL yang menghasilkan site plan/block plan ,  berupa  peta  rencana  penataan  objek  redistribusi  tanah  dalam  bentuk bidang/persil, yang di dalamnya terdapat rencana pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos). Pengukuran dan pemetaan bidang dilakukan  dengan  berpedoman  pada  PP  tentang  Pendaftaran  Tanah  termasuk aturan  turunannya  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah.  Hasil  dari kegiatan  pengukuran  dan  pemetaan  yaitu  Peta  Bidang  Tanah  Objek  Redistribusi Tanah skala 1:2.000 dengan No. PBT 338/2021, 339/2021, 340/2021, dan 341/2021 tanggal 07 Oktober 2021 , dan PBT 389/2021 tanggal 16 November 2021, serta PBT 398/2021  dan  399/2021  tanggal  18  November  2021.  Pada  bagian  akhir  proses redistribusi  tanah  adalah  diterbitkannya  surat  keputusan  redistribusi  tanah  yang dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sorong  berdasarkan  Berita Acara Sidang PPL, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Penetapan Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Redistribusi dan Surat Keputusan Bupati Sorong tentang Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah.
Surat  Keputusan  Redistribusi  Tanah  dengan  No.  47/HM/BPN.92.01/2021 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah, dalam putusannya menyebutkan  bahwa:  Kepala  Kantor  Kab.  Sorong  memberikan  Hak  Milik  kepada subjek penerima redistribusi tanah sebanyak 72 bidang atas tanah pertanian yang berasal dari Tanah Bekas HGU No. 021 dengan luas 15,24. Berdasarkan penerbitan surat keputusan tersebut disertai kewajiban dan beberapa persyaratan:
1. Memasang dan memelihara tanda batas;
2. Membayar  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Mengerjakan  dan  mengusahakan  tanah  secara  aktif  untuk  meningkatkan produktivitasnya; dan
4. Tidak mengalihkan hak atas tanah baik sebagian atau seluruhnya, kecuali kepada pihak yang memenuhi syarat dengan izin tertulis dari kepala kantor pertanahan dan/atau merupakan jaminan yang digunakan untuk pelunasan pinjaman kepada lembaga keuangan.
Studi  ini  menemukan  bahwa  pada  saat  pelaksanaan  redistribusi  tanah  di Kabupaten Sorong, panitia Redistribusi menghadapi kendala terkait keaktifan warga masyarakat.  Awalnya  masyarakat  cukup  antusias  terhadap  program  redistribusi tanah ini, akan tetapi, pada saat kegiatan telah berjalan, terjadi permasalahan pada kegiatan  pengukuran.  Masyarakat  mulai  bersikap  acuh  dan  hanya  beberapa  saja yang aktif, seperti kepala kampung dan beberapa masyarakat. Masyarakat tidak aktif untuk  membantu  petugas  pertanahan  yang  turun  ke  lapangan,  padahal  terkait luasan  dan  batas  menjadi  persyaratan  penting  bagi  pengukuran  bidang-bidang. Selain  itu,  persoalan  biaya  materai  yang  menjadi  kewajiban  masyarakat  juga mengalami  kendala  dan  sulit  dipenuhi,  begitu  juga  dalam  koordinasi  terkait dokumen-dokumen  yang  dibutuhkan,  perselisihan  antar  keluarga  tentang  nama siapa yang harus tertera dalam sertifikat.

## C.4.  Permasalahan Penataan Akses dan Potensinya
Pada saat proses pelaksanaan redistribusi selesai, maka tahapan selanjutnya adalah pemberian akses reform atau penataan akses. Kegiatan penataan akses ini dilakukan oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sorong yang dibentuk dengan  Keputusan  Bupati  Kabupaten  Sorong  No.  592  /KEP.22  /II/Tahun  2021. Rachman (dalam Salim & Shohibuddin, 2012) menjelaskan bahwa Reforma Agraria dilaksanakan melalui kegiatan penataan aset yang dibarengi dengan pendampingan serta  pemberian  fasilitas  untuk  memaksimalkan  pemanfaatan  tanahnya  melalui kegiatan penataan akses. Hal tersebut merupakan salah satu dari lima usaha penting yang  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  pada  masa  kepemimpinan  Joyo Winoto.  Dalam  kerangka  tersebut, Kampung  Maibo  kemudian  ditetapkan  sebagai Kampung Reforma Agraria pertama di Kabupaten Sorong.
Setelah ditetapkan sebagai Kampung Reforma Agraria (RA) di Kampung Maibo, tim  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sorong  beserta  dinas  terkait  melakukan penyuluhan  dalam  rangka  pengembangan  program  kegiatan  penataan  akses  RA. Setelah  penyuluhan,  kemudian  dilakukan  kegiatan  pemetaan  sosial,  yakni pengumpulan  data,  informasi,  potensi,  kebutuhan  dan  permasalahan  sosial, ekonomi,  serta  kelembagaan  untuk  menemukenali  dan  mendalami  kondisi masyarakat. Kampung Maibo ditetapkan sebagai Kampung RA berdasarkan skema program  RA  yakni  aset  dan  akses  yang  dilaksanakan  dalam  kurun  waktu  yang bersamaan. Pertimbangannya, Kampung Maibo memiliki potensi yang cukup besar
di bidang perikanan dan sebagai objek wisata mangrove , karena disekitar Kampung Maibo terdapat rehabilitasi penanaman mangrove seluas 50 ha yang dikelola oleh Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Sorong.  Keberadaan mangrove menjadi  daya  tarik sendiri  karena  bisa  dimanfaatkan  untuk  wisata  dan  sekaligus  menjaga kelestarian alam sekitar sebagaimana banyak wilayah melakukan pelestariannya  (Mahmudah dkk., 2019; Suriansyah dkk., 2023; B. Utomo dkk., 2018).
Sampai  pertengahan  tahun  2023,  di  Kampung  Maibo  belum  dilakukan pendampingan  yang  diberikan  oleh  dinas  terkait,  karena  gagasan  awal  untuk mengelola  kerajinan  tidak  membawa  minat  warga,  karena  warga  lebih  tertarik dengan  perikanan  dan  kelautan.  Berdasarkan  hasil  data  lapangan  menunjukkan bahwa  Kampung  Maibo  sangat  membutuhkan  bantuan  dalam  bentuk pendampingan  dan  pelatihan  usaha  serta  penataan  fasilitas  untuk  membantu menunjang peningkatan perekonomian warga dalam bentuk: alat tangkap tangkap perikanan;  pendampingan  dan  pemasaran  hasil  perikanan;  pendampingan pengembangan  ekowisata;  pendampingan  pengembangan  usaha  pertanian; pengembangan infrastruktur (sarana sanitasi, kawasan terbuka hijau, sekolah, pusat pelayanan kesehatan); dan pendampingan pelestarian lingkungan hidup. Mengingat sebagian masyarakat di wilayah ini bermata pencaharian sebagai penambang batu karang,  maka  berbagai  kebutuhan  tersebut  belum  berhasil  dipenuhi  oleh  pemda setempat karena berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kegiatan penataan akses di  Kampung  Maibo  belum  bisa  sepenuhnya  dilakukan  dan  baru  pada  tahap pendampingan.  Setidaknya  dibutuhkan  beberapa  tahun  ke  depan  sebagai  bentuk pendampingan  yang  berkelanjutan.  Salah  satu  problem  utama  penataan  akses adalah kesulitan menciptakan masyarakat mandiri dalam perekonomian. Umumnya, warga  atau  masyarakat  desa/kampung  lebih  banyak  bergantung  pada  bantuan- bantuan  yang  sifatnya  materi,  padahal stakeholder terkait  memiliki  keterbatasan anggaran dan pembiayaan.

## D. Kesimpulan
Kampung Maibo telah terbentuk sejak tahun 2008, kemudian dinonaktifkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong karena belum memenuhi persyaratan sebagai sebuah  kampung/desa,  letaknya  yang  berbatasan  dengan  dua  kabupaten,  dan terdapat perselisihan batas wilayah. Sebagian Tanah di Kampung Maibo berasal dari bekas  HGU  yang  berakhir  pada  tahun  2015  dan  dianggap  kembali  menjadi  tanah adat oleh masyarakat setempat. Tanah tersebut kemudian diakuisisi oleh salah satu tokoh masyarakat adat Sorong lewat mekanisme pelepasan tanah adat. Pada tahun 2016, tanah tersebut kemudian dihibahkan kepada masyarakat Suku Kokoda yang tergusur  karena  adanya  pembangunan  pelebaran  Bandara  Domine  Edward  Osok (DEO) di Kota Sorong. Berkat adanya pemindahan masyarakat tersebut, Kampung Maibo diaktifkan kembali dan warga Suku Kokoda tinggal di kampung tersebut.
Tanah  yang  ditempati  Suku  Kokoda  di  Kampung  Maibo  kemudian  dijadikan tanah  objek  reforma  agraria  (TORA).  Namun  demikian,  masyarakat  setempat menganggap  bahwa  tanah  tersebut  kembali  menjadi  tanah  adat  setelah  HGU berakhir. Ketegangan sempat terjadi dan akhirnya dapat diselesaikan oleh Stepanus Malak,  karena  memiliki  surat  keterangan  pelepasan  adat.  Setelah  tanah  dalam kondisi clear and clean barulah kemudian dilakukan redistribusi oleh pihak kantor pertanahan  kepada  masyarakat  yang  berhak,  tentu  setelah  melewati  berbagai proses substansi dan teknis redistribusi tanah. Yang menarik justru perlakuan tanah adat  dan  tanah  negara  di  Papua  Barat,  karena  berbeda  dengan  wilayah  lainnya.
Pasca  HGU  berakhir,  tanah  tersebut  seharusnya  kembali  menjadi  tanah  negara, namun di Papua khususnya Kab. Sorong tidak demikian. Semua tanah HGU setelah berakhir  akan  kembali  menjadi  tanah  adat.  Mekanisme  ini  bagian  dari  kompromi antara hukum adat dan hukum tanah nasional, karena untuk memanfaatkan tanah bekas  HGU  harus  melewati  proses  pelepasan  adat  terlebih  dahulu  dengan membayar  ganti  rugi.  Kebijakan  ini  menarik  karena  sebagai  bentuk  melindungi masyarakat  adat  dengan  catatan  tidak  disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  tertentu, karena hal demikian memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan masyarakat adat jika sistem dan mekanisme adatnya tidak dibangun secara clear .

## E. Ucapan Terima Kasih
Kami berterima kasih kepada para pihak khususnya narasumber dan reviewer anonim  yang  telah  membantu  dalam  penulisan  artikel  ini.  Penulis  pertama  juga berterima  kasih  kepada  Bapak-Ibu  Dosen  STPN  yang  telah  membimbing  dan menunjukkan  jalan  menuju  kesuksesan.  Terima  kasih!.  Bapak-Ibu  sekalian  adalah guru terbaikku dan semoga amal ibadah senantiasa mengalir serta dapat diterima di Sisi-Nya.

## Daftar Pustaka
Abby, F. A., Rahmawati, D., Qamariyanti, Y., & Syahrida. (2013). Redistribusi Tanah dalam rangka Reforma Agraria . Aura Pustaka.
Adinegoro,  K.  R.  R.  (2023).  Tantangan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis
Lengkap di Kabupaten Ende. Widya Bhumi , 3 (1), 1 – 12.
https://doi.org/10.31292/wb.v3i1.42
Ahbar, F. K. (2021). Akses Reform Sebagai Pemberdayaan Masyarakat. In repository unhas . Tesis, Universitas Hasanuddin.
Ambarsari,  Y.,  Baharsyah,  S.,  &  Kadri,  H.  (2021). Laporan  Gugus  Tugas  Reforma Agraria kabupaten Sorong 2021 .
BKKBN.  (2023). Profil  Maibo .  Badan  Kependudukan  Dan  Keluarga  Berencana Nasional.
Borras,  S., &  Franco,  J.  (2012).  Global  Land  Grabbing  and  Trajectories  of  Agrarian Change:  A  Preliminary  Analysis. Journal  of  Agrarian  Change , 12 (1),  34 – 59. https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2011.00339.x
Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran (A. F. & R. K. P. (Penerjemah), Ed.; Keempat). Pustaka Pelajar.
Evitasari, S., Syafira, A., & Saleh, R. D. D. (2024). Pendaftaran Tanah Masyarakat Adat Toraja. Widya Bhumi , 4 (1), 35 – 54. https://doi.org/10.31292/wb.v4i1.54
Faizah,  N.,  &  Katmas,  E.  (2023).  Pelatihan  Keterampilan  Rajut  Noken  dan  Tikar Sajadah Bagi Masyarakat Muslim Kokoda Kampung Maibo Kabupaten Sorong Sebagai  Upaya  Pengentasan  Kemiskinan. I-Com:  Indonesian  Community Journal , 3 (1). https://doi.org/10.33379/icom.v3i1.2230
Faryadi, E., & Elisabeth, A. (2020). Memeriksa Program TORA dan Perhutanan Sosial di Jayapura dan Keerom. Wacana: Jurnal Transformasi Sosial , 38 , 197-210.
Hidayah,  N.  (2023).  Sosialisasi  Penguatan  Ekosistem  Mangrove  Untuk Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Kampung  Maibo. Jurnal  Pengabdian Teratai , 4 (1).
Ihsan, A., & Salim, M. N. (2022). Ulayat Land and Agrarian Reform Policy in West Sumatra. Marcapada:  Jurnal  Kebijakan  Pertanahan , 1 (2),  155 – 171. https://doi.org/10.31292/mj.v1i2.17
Junarto,  R.,  &  Salim,  M.  N.  (2022).  Strategi  Membangun  Kemandirian  dan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Bukti Dari Gunung Sewu Geopark, Indonesia. Tunas Agraria , 5 (2). https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.181 Kristiani,  N.  (2022). Penyusunan  Rencana  Aksi  Penataan  Akses  Reforma  Agraria Berbasis Potensi Wilayah Kelurahan dan Analisis Ekonominya dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Sidoharjo Kecamatan  Pacitan  Kabupaten  Pacitan) .  Skripsi,  Sekolah  Tinggi  Pertanahan Nasional.
Lado,  B.,  Warami,  H.,  &  Tjolli,  I.  (2022).  Penerapan  Delapan  Fungsi  Keluarga  dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kabupaten Sorong. Cassowary ,
5 (1). https://doi.org/10.30862/casssowary.cs.v5.i1.87
Mahmudah,  S.,  Badriyah,  S.  M.,  Turisno,  B.  E.,  &  Soemarmi,  A.  (2019).  Strategi Penberdayaan  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Hutan  Mangrove. Masalah-
Masalah Hukum , 48 (4). https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.393-401 Nur,  D.  L.  (2021). Pelaksanaan  Reforma  Agraria  melalui  Redistribusi  Tanah  Bekas Hak  Guna  Usaha  PT.Sosro  Bahu  di  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota .  Tesis, Universitas Andalas.
Resti,  F.  A.,  &  Wulansari,  H.  (2022).  Peran  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria. Tunas Agraria , 5 (2), 94 – 110.
Rijali,  A.  (2019).  Analisis  Data  Kualitatif  (Qualitative  Data  Analysis). Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah , 17 (33).
Riyadi, A. D., Salim, M. N., & Mujiati, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan  Ajudikasi  di  Desa  Sumogawe  Kecamatan  Getasan  Kabupaten Semarang. Tunas Agraria , 3 (2). https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.105
Rizaldi,  M.  .,  Mujiburohman,  D.  A.,  &  Pujiriyani,  D.  W.  (2023).  Mediasi  Sebagai Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Tumpang  Tindih  Tanah  Antara  Hak  Guna Usaha dan Hak Milik. Widya Bhumi , 3 (2), 137 – 151.
https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62
Saheriyanto,  S.,  &  Suhaimi,  A.  (2021).  Pendampingan  dan  Akses  Modal  sebagai Strategi  Access  Reform  dari  Tanah  Pelepasan  Kawasan  Hutan  di  Kabupaten Barito Kuala. Jurnal Pertanahan , 11 (1). https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.47 Salim,  M.  N.  (2020). Reforma  Agraria:  Kelembagaan  dan  Praktik  Kebijakan .  STPN Press & Program Studi DIV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Salim,  M.  N.,  &  Utami,  W.  (2019). Reforma  Agraria,  Menyelesaikan  Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria (1st ed.). STPN Press.
Salim,  N.,  &  Shohibuddin,  M.  (2012). Pembentukan  Kebijakan  Reforma  Agraria, 2006-2007:  Bunga  Rampai  Perdebatan .  Yogyakarta,  Sajogyo  Institute  dan STPN Press.
Sarjita. (2003). Konflik hak ulayat masyarakat hukum adat kampong Kajoe Poeloe dan  Kajoe  Batoe  dengan  pemerintah  kota  Jayapura  provinsi  Papua .  Tesis, Universitas Gadjah Mada.
Sukmana, W. J. (2021). Metode Penelitian Sejarah (Metode Sejarah). Seri Publikasi Pembelajaran , 1 (2).
Suriansyah, S., Makmun, M., & Juwari, J. (2023). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam  Pengelolaan  Hutan  Mangrove  Center  Kariangau  Graha  Indah Balikpapan. Learning  Society:  Jurnal  CSR,  Pendidikan  Dan  Pemberdayaan Masyarakat , 4 (2).
Utomo,  B.,  Budiastuty,  S.,  &  Muryani,  C.  (2018).  Strategi  Pengelolaan  Hutan Mangrove Di Desa Tanggul Tlare Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Jurnal Ilmu Lingkungan , 15 (2). https://doi.org/10.14710/jil.15.2.117-123
Utomo,  S.  (2021).  Percepatan  Reforma  Agraria  untuk  Mencapai  Keadilan. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 4 (2), 202 – 213.
Wardhana, Y. S. (2020). Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Di Kawasan Tanah Adat Provinsi Papua. Kosmik Hukum , 20 (1), 64 – 72.
Wasino,  Hartatik,  E.  S.  (2018).  Metode  Penelitian  Sejarah:  dari  Riset  hingga Penulisan. In Seri Publikasi Pembelajaran (Vol. 1, Issue 2).
Widarbo,  K.  (2021).  Problematika  Reforma  Agraria  pada Tanah  Redistribusi  Bekas
HGU Tratak, Batang. Widya Bhumi , 1 (1), 25 – 38.
https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.7
Winarso,  A.,  Prasetyo,  P.  K.,  &  Saleh,  R.  D.  D.  (2022).  Akses  Reform  Melalui Pengembangan   Padi  Organik   di  Desa  Rawajaya  Kabupaten  Cilacap. Tunas Agraria , 5 (3), 238 – 253.
Winoto, J. (2012). Reforma Agraria dan Keadilan Sosial. In M. & S. M. N. Shohibuddin (Ed.), Pembentukan  Kebijakan  Reforma  Agraria,  2006-2007:  Bunga  Rampai Perdebatan . STPN Press.