## PERLINDUNGAN NASABAH MELALUI KLAUSUL BAKU PERJANJIAN TRANSAKSI GADAI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
Ika Atikah, Maimunah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ika.atikah@uinbanten.ac.id

## Abstrak
Klausul  baku  perjanjian  menjadi  salah  satu  pengikat  transaksi  gadai  Syariah antara  kreditur  dan  debitur  sehingga  dalam  pelaksanaannya  hak  dan  kewajiban menjadi seimbang sehingga proteksi hukum diberikan juga kepada debitur sebagai salah  satu  bagian  nasabah  ekonomi  Syariah,  tanpa  perjanjian  maka  tak  ada transaksi gadai Syariah sepanjang mengikuti Syariah Islam. Akad yang digunakan adalah  akad  rahn  sesuai  fatwa  DSN  MUI  No.25/DSN-MUI/III/2002  dan No.68/DSN-MUI/III2008. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  analisis.  Sumber  hukum  primer yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merujuk  pada  jurnal,prosiding,karya  ilmiah relevan  dengan  hukum  ekonomi  Islam  (Fiqh  Muamalah).  Sedangkan  sumber hukum  sekunder  merujuk  pada  buku  –  buku  yang  berkaitan  dengan  fiqih muamalah.  Urgensi  perlindungan  terletak  dari  asas  keseimbangan  baik  hak  dan kewajiban kreditur dan debitur transaksi gadai syariah, dalam transaksi rahn tentu saja  bergantung  pada  isi  klausul  akad  yang  disepakati  bersama  dengan mengedepankan asas keridhoan dan asas keadilan sehingga keduanya baik debitur dan  kreditur  memiliki  persamaan  dan  kesetaraan  untuk  memenuhi  hak  dan kewajibannya  sesuai  akad  yang  disepakati  tersebut  guna  terhindar  dari  hal  –  hal yang dapat merusak akad.
Kata Kunci : Perlindungan nasabah, Perjanjian, Gadai Syariah

## Abstract
The  standard  clause  of  the  agreement  is  one  of  the  binding  elements  of  Sharia pawn  transactions  between  creditors  and  debtors  so  that  in  its  implementation rights  and  obligations  are  balanced  so  that  legal  protection  is  also  given  to debtors as part of Sharia economic customers, without an agreement there will be no Sharia pawn transactions as long as they follow Islamic Sharia. The contract used  is  the  Rahn  contract  according  to  the  DSN  MUI  fatwa  No.  25/DSN- MUI/III/2002  and No.68/DSN-MUI/III2008. This  research  uses  normative research  with  a  conceptual  approach  and  an  analytical  approach.  The  primary legal  sources  used  in  this  study  refer  to  journals,  proceedings,  scientific  works relevant  to  Islamic  economic  law  (Fiqh  Muamalah).  While  secondary  legal sources refer to books related to muamalah fiqh. The urgency of protection lies in the principle of balancing both the rights and obligations of creditors and debtors of  sharia  pawn  transactions,  in  rahn  transactions  of  course  depending  on  the contents of the mutually agreed contract clauses by prioritizing the principles of pleasure  and  the  principle  of  justice  so  that  both  debtors  and  creditors  have
equality  and  equality  to  fulfill  rights  and  obligations  according  to  the  agreed contract in order to avoid things that can damage the contract.
Keywords: customer protection, agreement, pawn of sharia

## Pendahuluan
Eksistensi  ekonomi  syariah  bagian  tidak  terpisahkan  secara  integral  dan menyeluruh  dari  ajaran  Islam,  dikarenakan  prinsip  dasarnya  kembali  pada keislaman.  Ini  menjadi  fitrah  banyak  orang  berperan  didalamnya,  menghindari benturan dalam pelaksanaannya, bebas melakukan kegiatan ekonomi secara aman menjadi  kekhasan  pada  sistem  ekonomi  syariah.  Bebas  memproduksi  roda ekonomi  menjadi  hal  mendesak  selama  memberikan  kemanfaatan  banyak  orang. Keberadaan  ekonomi  Islam  di  Indonesia  memberikan  dampak  positif  bagi peningkatan perekonomian nasional dengan minat masyarakat menggunakan jasa lembaga ekonomi syariah Namun, kemunculan lembaga ekonomi syariah tersebut tidak  dibarengi  dengan  regulasi  yang  melibatkan  konsistensi  peran  pemerintah terhadap  pelaksanaan  lembaga  ekonomi  syariah  di  Indonesia.  Dengan  demikian, dalam melakukan transaksi–transaksi tersebut oleh lembaga ekonomi syariah pada saat itu, masih mengacu pada peraturan-peraturan yang menyatu dengan lembaga konvensional. 1 Ekonomi  syariah  merupakan  bagian  dari  disiplin  ilmu  social, sehingga  eksistensinya  memegang  peranan  utama  dalam  ekonomi  dunia  yang diklaim sekarang menjadi sumber pendapatan negara. Kemunculan ekonomi Islam bukan  dikarenakan  sistem  ekonomi  kapitalis  memiliki  banyak  merugi  dan  tidak adil.  Dia  datang  tuntutan  dari  kesempurnaan  Islam  itu  sendiri.  Ekonomi  syariah memiliki sistem tersendiri yang termaktub dalam nash dan hadits. 2
Fiqih  muamalah  merupakan  peraturan  Islam  yang  memiliki  keterkaitan dengan  hukum  perniagaan,  dan  telah  menjadi frame  work yang  legal  untuk
1 Ika  Atikah (2018),  Peran  Pemerintah  Terhadap  Proteksi  Hak-Hak  Konsumen  dalam Transaksi Ekonomi Syariah, http://digital.library.ump.ac.id/17/ http://digital.library.ump.ac.id/17/1/1.%20PERAN%20PEMERINTAH%20TERHADAP%20PRO TEKSI%20HAK%20%E2%80%93%20HAK%20KONSUMEN.pdf  diakses  pada  tanggal  01  Juli 2020
2 Ika Atikah. Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. MUAMALATUNA , [S.l.], v. 9, n. 2, p. 143-162, oct. 2019. ISSN 2685-774X. Available at:  <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/2106  diakses  pada  tanggal  01  Juli 2020
ekonomi  Islam.  Hubungan  antara  fiqih  muamalah  dan  ekonomi  Islam  seperti kajian  tata  bahasa  dengan  kemahiran  penggunaan  bahasa.  Kegiatan  ekonomi Islam  tidak  bisa  dipisahkan  dari  fiqih  muamalah,  bahkan  kegiatan  ini  hendak diawali  dan  dipandu  oleh  fiqih  muamalah. 3 Sejak  kemunculan  IDB  (Islamic Development  Bank)  menjadi  trending  topic  saat  itu  secara  intensif  tentang ekonomi  Islam  pada  beberapa  pertemuan  konferensi  internasional.  Pada  tahun 1976,  kota  Mekkah  menjadi  tempat  konferensi  internasional  pertama  kali dilaksanakan,  kemudian  setahun  kemudian  tepatnya  di  tahun  1977  dilaksanakan konferensi  kedua  di  London.  Pasca  itu,  di  tahun  1978  kota  Mekkah  dan  tahun 1981  Islamabad  menjadi  tempat  dilaksanakan  dua  seminar  sekaligus  tentang ekonomi  moneter  dan  kebijakan  fiskal  dalam  konteks  syariat  Islam.  Pada  tahun 1982,  kota  Baden-Banden,  Jerman  menjadi  lokasi  diadakan  konferensi  tentang perbankan  Islam  dan  kerja  sama  ekonomi  Islam,  kemudian  diadakan  konferensi internasional di Islamabad pada tahun 1983. Dalam pertemuan konferensi tersebut membahas  dengan  menyepakati  bersama  tentang  penghapusan  riba  pada  bank Islam dan diganti dengan bagi hasil. 4
Pada abad awal XX, fenomena ekonomi syariah menjadi perhatian serius oleh  pada  ilmuwan  muslim.  Penyebabnya  karena  pergolakan  ekonomi  hampir seluruh  dunia  saat itu  di  tahun  1930,  sehingga  itu  menjadi  fase  baru  taraf  secara konsepsional dan embrio dalam pengembangan yang secara aplikatif. Manan yang merupakan  ahli  pemikir  dan  penemuan  dasar  ekonomi  syariah  sebagai  sebuah perangkat terhadap perkembangan pendekatan secara metode pada ilmu ekonomi syariah. Dia pula yang telah mengembangkan pemikiran baru ekonomi Islam baik sistem  maupun  disiplin  ilmu  pengetahuan. 5 Hingga  di  akhir  abad  XX,  pengaruh dari  perkembangan  pemikiran  ekonomi  syariah  telah  melahirkan  sejumlah  karya yang  ditulis  oleh  pakar  Indonesia  yaitu  M.A.Mannan  yang  merupakan  pemikir
3 Juhaya S.Pradja, Ekonomi Syariah , (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2012).
4 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan Agama , (Jakarta: Kencana, 2012).
5 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan Agama , (Jakarta: Kencana, 2012).
dan  peletak  dasar  ekonomi  Syariah  sebagai  system  dan  berkembang  menjadi sebuah pendekatan metodologis ilmu ekonomi Islam. 6
Sejak  virus  corona  atau  covid-19  mewabah  hampir  di  seluruh  negara termasuk  Indonesia,  gadai  menjadi  salah  satu  solusi  bagi  masyarakat  saat membutuhkan dana dengan menggadaikan barang jaminan bernilai uang sehingga proses pencairan dana pinjaman dapat diterima oleh masyarakat yang mengajukan gadai  pada  lembaga  resmi  seperti  perusahaan  pegadaian  syariah.  Masyarakat dalam  transaksi  gadai  yang  dalam  fiqih  muamalah  dikenal  dengan rahn, perlu mendapatkan  perhatian  dari  pemerintah  dalam  bentuk  proteksi  nasabah  sebagai konsumen ekonomi syariah. Sebab, tak jarang konsumen dalam transaksi ekonomi syariah pihak yang tidak memiliki keleluasaan mengatur substansi perjanjian yang dibuat  oleh  kreditur,  dalam  arti  yang  mengikuti  aturan  dari  perusahaan  gadai dalam  proses  pemberian  pinjaman  dana  dengan  barang  jaminan  gadai. Perlindungan konsumen umumnya dijelaskan, dan dibenarkan, oleh konsep pihak yang  lebih  lemah  (tidak  memiliki bargaining  power ).  Konsumen  dianggap  lebih lemah  daripada  mitra  kontrak,  profesional,  dan  dianggap  tidak  dapat  melindungi kepentingan mereka karena daya tawar yang lebih rendah. 7
Kemunculan  lembaga  ekonomi  syariah  seperti  gadai  ( rahn )  di  Indonesia, menurut  Muhammad  dibangun  berdasarkan  5  fondasi  yaitu  ketuhanan  ( ilahiah ), keadilan ( al-‘adl ), kenabian ( al-Nubuwah ), pemerintahan ( al-Khalifah ), dan hasil ( al-Ma’ad )  atau  keuntungan. 8 Nilai  keadilan  menjadi  salah  satu  prinsip  yang sangat  penting  dalam  melaksanakan  kegiatan  ekonomi  syariah.  Bertindak  adil tidak  hanya  berdasarkan  kepada  al-Qur’an  dan  al-hadits,  namun  menjadi pertimbangan  dari  hukum  alam,  yang  didasarkan  pada  keseimbangan  dan keadilan.  Keadilan  dalam  konteks  ekonomi  dapat  diimplementasikan  secara
6 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan Agama , (Jakarta: Kencana, 2012).
7 Ika  Atikah, Consumer  Protection  And  Fintech  Companies  in  Indonesia  :  Innovations and Challenges of The Financial Services Authority, Jurnal Hukum dan Peradilan – ISSN: 2303- 3274 (p), 2528-1100 (e) Vol. 9, no. 1 (2020), pp. 132-153, doi: 10.25216/JHP.9.1.2020.132-153 http://114.129.22.229:2375/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/371/231  diakses pada 26 Juli 2020
8 Muhammad, Ekonomi  Mikro  dalam  Perspektif  Islam ,  (Yogyakarta:  Fakultas  Hukum UGM, 2004).
komprehensif,  antara  lain  dalam  penentuan  harga,  kualitas  produk,  dan  dampak dari  kebijakan  ekonomi  yang  dikeluarkan. 9 Penegakan  keadilan  dan  usaha mengeliminasi  segala  bentuk  diskriminasi  menjadi  prioritas  utama  al-Qur’an sebagaimana  yang  difirmankan  oleh  Allah  SWT  dalam  surat  al-Maidah  ayat  8 yang  mana  substansi  dari  ayat  tersebut  menghimbau  umat  Islam  untuk  selalu menegakkan suatu kebenaran karena Allah SWT, kemudian menjadi saksi secara adil.  Ketika  sebagian  umat  Islam  membenci  orang  lain  karena  suatu  hal,  maka kesampingkan  benci  itu  sehingga  terhindar  dari  ketidakadilan,  karena  adil  lebih dekat  pada  ketakwaan.  Gadai  ( rahn )  merupakan  salah  satu  transaksi  perjanjian atau  akad  hutang-piutang.  Dalam  melakukan  transaksi rahn ,  diperlukan  ada jaminan  sebagai  syarat  diterapkannya  asas  kepercayaan  antara  kreditur  dan debitur,  sehingga  barang  yang  digadaikan  tersebut  menjadi  syarat  dana  dapat diproses. Sejak zaman Rasulullah SAW praktik gadai sudah dilakukan oleh umat muslim saat itu, sehingga diperlukan pemahaman secara spesifik tentang proteksi nasabah  sebagai  konsumen  dalam  transaksi  akad  pada  gadai  (rahn)  dari  konteks fiqih  muamalah.  Riset  tersebut  menggunakan  normatif  dengan  pendekatan konseptual  dan  pendekatan  analisis. 10 Sumber  primer  yang  digunakan  merujuk pada  jurnal,prosiding,karya  ilmiah  relevan  dengan  hukum  ekonomi  Islam.  Isu sentral  dari  pemasalahan  ini  adalah  bahwa  mekanisme  transaksi  gadai  Syariah antara debitur dan kreditur tidak terlepas adanya perjanjian yang mengedepankan asas  keseimbangan  dengan  menggunakan  akad  rahn  sebagaimana  diatur  dalam hukum  ekonomi  Syariah  seperti  fiqih  muamalah,  kompilasi  hukum  ekonomi Syariah, dan fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan transaksi rahn di Indonesia.
9 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan Agama . 10 Jonaedi  Efendi  &  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , (Jakarta: KENCANA, 2016).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  normatif  dengan  pendekatan  konseptual  dan pendekatan  analisis. 11 Isu  sentral  dari  pemasalahan ini  adalah  bahwa  mekanisme transaksi  gadai  Syariah  antara  debitur  dan  kreditur  tidak  terlepas  adanya  esensi akad/perjanjian  yang  mengedepankan  asas  keseimbangan  dengan  menggunakan akad  rahn  sebagaimana  diatur  dalam  hukum  ekonomi  Syariah  seperti  fiqih muamalah,  kompilasi  hukum  ekonomi  Syariah,  dan  fatwa  DSN  MUI  yang berkaitan dengan transaksi rahn di Indonesia. Pengumpulan sumber hukum primer merujuk  pada  teori-teori  hukum  ekonomi  Syariah,  kompilasi  hukum  ekonomi Syariah,  fatwa  DSN  MUI.  Sedangkan  pengumpulan  sumber  hukum  sekunder teknik bola salju yang merujuk pada bahan hukum berupa text books, journal law review dan lainnya yang tertulis daftar pustaka pada bagian akhir tulisan. 12 Teknik analisis bahan hukum dengan cara deskriptif. 13

## Pembahasan

## Transaksi Akad Gadai (Rahn) dalam Konteks Fiqih Muamalah
Implementasi konsep syariah, memiliki 3 ciri mendasar dalam sistem ekonomi syariah  yaitu,  keadilan,  menjauhi  kegiatan  yang  dilarang,  dan  memprioritaskan kemanfaatan. 14 Ketiganya  tidak  hanya  berfokus  terhindari  dari  praktik  bunga, namun  diperlukan  penerapan  dari  seluruh  prinsip  hukum  Islam  secara  seimbang sistem  ekonomi.  Dasar  pijakan  ekonomi  umat  adalah  upaya  untuk  mewujudkan hubungan  manusia  yang  Islami  mereka  yang  melakukan  berbagai  transaksi  atau akad  dan  perikatan.  Semangat  dan  etika  ekonomi  Islami  menekankan  pada kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (taba’dul al-mana’fi) atas dasar saling  merelakan  (an  tara’dlin),  saling  menguntungkan  (murabahah),  saling
11 Jonaedi  Efendi  &  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , (Jakarta: KENCANA, 2016).
12 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016).
13 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016).
14 OJK, Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB- Syariah.aspx diakses pada tanggal 31 Desember 2021
memercayai  (amanah),  dan  bekerja  sama  (musyarakah),  dalam  berbagai bentuknya.  Semua  tindakan  itu  dilakukan  dengan  penuh  kerelaan  (ikhlas)  atas dasar tauhidullah dan persaudaraan (ukhuwah) sehingga tiada gharar, maisir, riba, dan ikhtikar. 15
Hukum  Islam  mengatur  setiap  gerak-gerik  manusia  menyeluruh,  termasuk aspek  yang  relevansinya  dengan  kehidupan  tersebut.  Hubungan  manusia  dan Allah SWT diatur dalam aspek ibadah, dan hal saling berkaitan sesama manusia di bidang muamalat. Muamalat adalah bagian sangat penting dalam roda kehidupan manusia,  karena  muamalat  berhubungan  keduanya  yang  memunculkan  hak- kewajiban,  sehingga  akan  tercipta  segala  hal  yang  diharapkan  guna  mencapai kebutuhan hidupnya. 16
Terdapat 2 pelaksanaan keberadaan hak pada setiap manusia, yaitu: 17
1. Penggunaan  hak  atau to  lay  down  a  right .  Seseorang  dapat  dikatakan menggunakan  haknya  manakala  dia  mengurangi,  melepaskan,  atau membatasi  kebebasan  orang  lain  untuk  melakukan  sesuatu  sehingga mengurangi kebebasan orang tersebut untuk mendapatkan keinginannya.
2. Meninggalkan  hak  atau renouncing  a  right .  Seseorang  dapat  dikatakan meninggalkan  haknya  manakala  dia  mengabaikan  haknya,  dengan  cara melepaskan haknya dan/atau dengan bertukar hak kepada orang lain timbal balik ( mutual transferring rights ).
Pertukaran  hak  timbal  balik  atau mutual  transferring  of  rights, menurut Hobbes  dikatakan  sebagai  kontrak.  Menurutnya,  seseorang  dapat  bertukar  hak kepada orang lain baik dengan barang, uang, jasa seketika atau janji dikemudian hari. Meskipun pelaksanaannya dikemudian hari, namun kontrak harus dilakukan saat  itu  juga.  Hobbes  menyimpulkan  tanpa  kontrak,  kehidupan  manusia  sempit, melarat,  keji,  brutal,  dan  sesaat.  Hukum  Islam  membedakan  antara  janji  dengan
15 Ika, Atikah, Peran Pemerintah Terhadap Proteksi Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Ekonomi Syariah,
2018, http://digital.library.ump.ac.id/17/ http://digital.library.ump.ac.id/17/1/1.%20PERAN%20PEMERINTAH%20TERHADAP%20PRO TEKSI%20HAK%20%E2%80%93%20HAK%20KONSUMEN.pdf  diakses  pada  tanggal  01  Juli 2020 16 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan Agama . 17 Fajar Sugianto, Economic Analysis of Law , (Jakarta: Kencana, 2013).
perjanjian  atau  kontrak.  Istilah  janji  terkadang  memiliki  maksud  yang  sama dengan  terminologi  perjanjian/kontrak.  Perjanjian  dipandang  sebagai  kontrak. Keduanya  berbeda  dengan  janji.  Kontrak  terdapat  pernyataan  suatu  keinginan positif  dari  salah  satu  pihak  yang  terlibat  dan  diterima  oleh  pihak  lainnya menimbulkan akibat hukum pada objek perjanjian, serta hak-kewajiban keduanya. Sedangkan  janji  lebih  kepada  keinginan  yang  diutarakan  oleh  seseorang  untuk melakukan  sesuatu,  perbuatan  maupun  ucapan,  guna  memberikan  keuntungan bagi  pihak  lain.  Perbedaannya  terletak  pada  konsekuensi  hukum  dari  keduanya, kontrak bersifat mengikat ( mulzim ) pelakunya, wajib dilaksanakan, baik dari segi hukum  maupun  dari  sudut  pandang  agama  ketika  semua  persyaratan perjanjian/kontrak terpenuhi. 18
Implementasi  hukum  akad/kontrak,  orang-orang  yang  terlibat  didalamnya memiliki kewajiban bersamaan dengan hak. Akad jual-beli, yang mana si penjual diharuskan  memberikan  benda/barang  menjadi  hak  si  pembeli  dan  si  pembeli berkewajiban  memberikan  uang  hak  penjual.  Timbal  balik  seperti ini  dinamakan hak-kewajiban akad. Namun ada 2 macam yang membedakan hukum akad yakni hukum pokok dari hukum Islam, dan hukum tambahan ditentukan dan disepakati oleh  yang  membuatnya. 19 Transaksi  yang  dilakukan  memiliki  hubungan  antar manusia  yang  terkait  harta  kekayaan,  hak,  dan  penyelesaian  perkara  tentang  hal- hal  tersebut  guna memenuhi  kebutuhan  keseharian  manusia  dengan  berpegangan pada  syariat.  Pengertian  ini  memberikan  petunjuk  adanya  keterkaitan  transaksi dengan syariat. Syariat menjadi pedoman bagi semua aktivitas transaksi. Kegiatan transaksi yang tidak mengikuti ketentuan syariat berarti dilarang(diharamkan). 20
Syariat  adalah  rujukan  yang  datang  dari  ketentuan  Allah  untuk  dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan dunia. Syariat menjadi way of life yang harus dipercaya oleh seorang muslim yang dapat membawanya pada
18 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan Agama . 19 Urbanus  Uma  Leu, Akad  Dalam  Transaksi  Ekonomi Syariah,  Vol.  10  No.1,  2014, https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/63,
http://dx.doi.org/10.33477/thk.v10i1.63 diakses pada tanggal 10 Juli 2020
20 Abu  Hasan, Islamic  Ethical  Responsibilities  for  Business  and  Sustainable Development ,  dalam  jurnal  The  Islamic  Quartely,  Vol.48,No.4,  London  :  The  Islamic  Cultural Centre,2004
kebahagiaan hidup. Allah SWT memiliki kekuasaan untuk menentukan ketentuan dan jalan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh manusia karena Allah SWT adalah pencipta dan penguasa alam semesta. Ini menjadi alasan semua kegiatan tranksasi yang  merujuk  pada  pedoman  yang  ditetapkan  syariat. 21 Gadai  atau  rahn sebagaimana  pendapat  dari  M.  Syafi’I  Antonio,  adalah  salah  satu  cara  untuk menahan  harta  benda  milik  dari  si  peminjam  guna  dijadikan  jaminan  terhadap pinjaman  yang  diterimanya.  Sedangkan  barang  yang  ditahan  dan  dijadikan jaminan tentunya memiliki nilai ekonomis. Singkat kata, rahn merupakan bentuk jaminan  hutang.  Menurut  Sri  Nurhayati,  akad  gadai  (rahn)  sebagai  bentuk perjanjian  disertai  jaminan  dengan  cara  menahan  benda  milik  dari  si  peminjam sebagai syarat terpenuhinya pinjaman yang diterimanya. 22
Rahn (Gadai)  didefinisikan  syara’  menahan  sesuatu  yang  disebabkan terindikasi  hak  yang  memungkinkan  bisa  dilakukan  dari  sesuatu  tersebut,  yang dalam  artian  menjadikan  al-aini  atau  benda/barang,  harta/benda  bernilai  yang barangnya berwujud jelas/konkrit, kebalikan dari ad-dain /utang bernilai atau daya jual  menurut  pandangan  syara’  sebagai  watsiqah/pengukuhan,  jaminan  utang- piutang,  yang  mana  barang  tersebut  dapat  digunakan  untuk  dilunasi  sepenuhnya atau  separuh  pembayaran  utang  yang  ada.  Sesuatu  yang  dijadikan watsiqah/jaminan diharuskan sesuatu yang bernilai daya jual barang. 23
Rahn memiliki  makna  yang  cukup  luas,  bukan  sekadar  istilah  gadai  yang sebagian besar ulama sendiri memberikan definisi rahn. Imam Maliki dan ulama – ulama pengikutnya,  rahn dapat dipecah dalam beberapa macam. Sejauh ini, rahn yang berkembang dalam perekonomian Islam, baik di Indonesia maupun di negara lain  yang  mengembangkan  konsep  ekonomi  Islam  dan  memasukkan  rahn  di dalamnya,  rahn  terdiri  atas  rahn  aqari  ( يراق ع نهر (yang  dikenal  dan dipersamakan  dengan  gadai  dan  rahn  tasjily/rahn  rasmi/rahn  hukmi  yang
21 Juhaya S.Pradja, Ekonomi Syariah .
22 Rokhmat  Subagiyo, Tinjauan  Syariah  Tentang  Pegadaian  Syariah  (Rahn), AN- NISBAH, Vol. 01, No.
01, Oktober 2014,
http://ejournal.iain- tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/242 diakses pada tanggal 26 Juli 2020 23 Rachmad Saleh Nasution, Sistem Operasional Pegadaian  Syariah  Berdasarkan Surah Al-Baqarah  283  pada  PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Syariah  Gunung  Sari  Balikpapan ,  Al- Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016, Vol. 1, No. 2, Hal. 93-119, P-ISSN: 2460-9404; E- ISSN: 2460-9412 2016, DOI prefix : 10.21093/at.v1i2.529 akses pada tanggal 28 Juli 2020
dipersamakan dengan fidusia. Secara etimologi, rahn diartikan sebagai tetap/kekal dan  jaminan.  Akad  rahn  (gadai)  sendiri  dalam  hukum  positif  sebagai  barang jaminan/agunan/rungguhan.Terminologi  mengartikan  ar-rahn  adalah  tertahannya salah  satu  harta  benda  yang  bernilai  uang  milik  si  peminjam/debitur  sebagai jaminan terhadap pinjaman dana yang diterimanya, pihak yang mengambil barang tersebut  sebagai  jaminan  apabila  si  peminjam  tidak  dapat  membayar  pelunasan pinjaman, barang dapat dijual untuk menulasi baik seluruh atau sebagian pinjaman dana. 24
Mengingat  konsep  gadai  (ar-rahn)  dalam  Islam  adalah  berdasarkan  akad tabarru  dan  adanya  jaminan  (al-dhaman)  merupakan  salah  satu  rukun  ar-rahn. Tetapi  jika  dalam  penerapannya  dapat  menimbulkan  salah  satu  pihak  dirugikan, maka  hal  tersebut  tidak  dibenarkan  menurut  syara’.  Terkait  pemanfaatan  lahan yang  diambil  alih  oleh  penerima  gadai  syariah  (murtahin)  yang  tidak  sah  secara hukum  Islam. 25 Namun,  menurut  Subagyo  transaksi  gadai  (rahn)  terdapat  dua akad, yakni, akad rahn (gadai) dan akad ijarah. Dikatakan akad rahn, apabila akad utang  dalam  menggadaikan  harta  benda  sebagai  jaminan  barang  atas  pinjaman dana.  Kedua,  diklasifikasikan  sebagai  akad  ijarah,  yang  artinya  apabila  tempat penyewaan  dan  jasa  penyimpanan  atas  barang  gadai  tersebut.  Pegadaian  yang menyewakan tempat dan memberikan jasa penyimpanan, sedangkan nasabah yang menyewa tempat dan jasa penyimpanan. Kemudian kedua akad tersebut sekaligus ditandatangani  secara  bersamaan  pada  saat  nasabah  gadai  (rahn)  menyerahkan barang benda yang bernilai uang miliknya tersebut. 26
Beberapa ulama seperti ulama syafi’i menafsirkan bahwa rahn sebagai barang jaminan atas utang pinjaman yang dapat dijadikan pelunasan utang manakala yang
24 Manahaar,  P,  Implementasi  Gadai  Syariah  (Rahn)  Untuk  Menunjang  Perekonomian Masyarakat  di  Indonesia, Dialogia  Iuridica:  Jurnal  Hukum  Bisnis  Dan  Investasi , 10 (2),  97-104, 2019 https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126 diakses pada tanggal 28 Juli 2020
25 Jannah , N. L. F and Fanani, Z. “Penerapan dan Analisis Hukum Gadai Lahan Pertanian di Desa Gondanglegi Wetan, Kabupaten Malang”, Iqtishodia: Jurnal  Ekonomi Syariah , 4(2), pp. 120-150. 2019, doi: 10.35897/iqtishodia.v4i2.227. http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/227  diakses  pada  tanggal  28  Juli 2020 26 Rokhmat  Subagyo,  Tinjauan  Syariah  Tentang  Pegadaian  Syariah  (Rahn)    AN- NISBAH,  Vol.  01,  No.  01,  Oktober  2014,  DOI: 10.21274/an.2014.1.1.161-184,  2014, http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/242  diakses  pada  tanggal  28 Juli 2020
berhutang tidak dapat membayarnya. Begitu juga ulama Hanafi, mengartikan rahn adalah  harta  benda  (barang)  dijadikan  sebagai  jaminan  yang  bisa  dijadikan sebagai  pelunasan  pinjaman  dana apabila  tidak membayar  pinjamannya  tersebut. Ulama  Maliki  pun  memiliki  penafsiran  yang  sama  dari  ulama  Syafi’i  dan  ulama Hanafi  bahwa rahn suatu  yang  bernilai  harta/ mutawwal yang  diberikan  dari pemiliknya sebagai pengikat terhadap utang yang tetap, dimana menurutnya harta itu tidak hanya dari materi, namun juga yang memiliki manfaat. 27
Rahn  tasjily  atau  rahn  ta’mini,  rahn  rasmi  atau  rahn  hukmi  merupakan perbuatan  jaminan  barang  terhadap  utang  yang  didasari  oleh  sepakat  bahwa debitur menyerahkan barang bernilai ekonomi tersebut kepada kreditur dan hanya kepemilikan yang sah  yang dapat dijadikan jaminan, namun fisik barang tetap di tangan  debitur.  Ketentuan  ini  berdasarkan  fatwa  DSN  MUI  NO:  68/DSN- MUI/III2008.
Akad  rahn  menjadi  salah  satu  cara  transaksi  gadai  Syariah  mengikat  para pihak sehingga dalam pelaksanaannya keduanya tunduk dan patuh pada apa yang disepakati  bersama. 28 Menelusuri  asas  daripada  akad  sebagaimana  diatur  dalam KHES  pasal  21  yang  pada  intinya  bahwa  bahwa  akad  memiliki  unsur  tidak dipaksa dan atas kehendak para pihak, mampu menepati janji, menerapkan kehati- hatian,  tidak  berubah  substansi  yang  diperjanjikan,  saling  menguntungkan  para pihak,  adanya  kesetaraan  baik  hak  dan  kewajiban  seimbang,  tranparansi,  adanya kemudahan  dalam  bertransaksi  sesuai  yang  disepakati,  mengedepankan  iktikad baik,  sesuatu  sebab  yang  halal  tidak  bertentangan  dengan  hukum,  bebas berkontrak, dan terakhir tertulis. 29
Urgensi Perlindungan Nasabah sebagai Konsumen Ekonomi Syariah
27 Ika  Indriasari,  Gadai  Syariah  di  Indonesia,  Jurnal Bisnis  dan  Manajemen  Islam DOI: http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5267 Vol. 2, No. 2, Desember 2014 https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/5267  diakses  pada  tanggal  28  Juli 2020
28 Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badilag Tahun 2011
Berbicara nasabah tentu saja memiliki persamaan dengan konteks konsumen. Konsumen diartikan sebagai setiap orang yang pengguna akhir ( end-consumer ). 30
Perlindungan  nasabah  sebagai  konsumen  diartikan  dengan  proteksi  hukum nasabah ekonomi syariah guna terhindar dari sesuatu yang dapat merugikannya. 31 Perlindungan  hukum  adalah  perbuatan  atau  tindakan  untuk memproteksi  publik  dari  tindakan  sewenang-wenang  oleh  pihak  berwenang, bukan oleh peraturan hukum untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian untuk memungkinkan  manusia  menikmati  martabat  mereka  sebagai  manusia.  Proteksi tidak akan terlaksana apabila keadilan belum ditegakkan. Keadilan yang disetujui oleh  hak,  dilakukan  secara  adil  (tidak  memihak)  dan  jujur,  serta  bertanggung jawab  terhadap  perbuatan  yang  diambil.  Rasa  adil  dan  hukum  wajib  ditegakkan sebagaimana  hukum  negara  mengaturnya,  sehingga  perlu  ditegakkan  keadilan dalam  hukum  yang  telah  dibuat  oleh  orang-orang  yang  ingin  mencapai masyarakat yang aman terlindungi dan damai. 32
Di  Indonesia  dikenal  sebagai  negara  hukum  yang  menganut  sistem  ekonomi bersama atas asas kekeluargaan sesuai dengan amanat UUD NKRI 1945 Pasal 33 (1), namun nasib konsumen belum terjamin. Hal ini disebabkanpadakenyataannya bahwa  negara  lebih  cenderung  pada  sistem  ekonomi  kapitalisme.  Sebagai cerminan  buruknya  nasib  konsumen  dan  sebagai  kompensasi  dari  sistem  dan keadilan  ekonomi  yang  berjalan  selama  ini,  pemerintah  Indonesia  telah mengeluarkan  dua  undang-undang,  yaitu  Undang-Undang  No.5/1999  yang diundangkan tanggal 05 Maret 1999 tentang dilaran melakukan praktek monopoli dan usaha yang tidak sehat dan Undang-Undang Nomor 8/1999 yang diundangkan tanggal 20 April 1999 berkaitan perlindungan kepada konsumen.
Perlindungan  nasabah  sebagai  konsumen  sangatlah  penting  di  era  disrupsi seperti  sekarang  ini,  karena  konsumen  mempunyai  hak-hak  yang  bersifat  umum
30 Shidarta dkk, Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis , (Jakarta: Kencana, 2018).
31 Ika Atikah, Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Hukum Negara , (Serang: Media Publishing, 2020).
32 Ika  Atikah, Consumer  Protection  And  Fintech  Companies  in  Indonesia  :  Innovations and Challenges of The Financial Services Authority, Jurnal Hukum dan Peradilan – ISSN: 2303- 3274 (p), 2528-1100 (e) Vol. 9, no. 1 (2020), pp. 132-153, doi: 10.25216/JHP.9.1.2020.132-153 http://114.129.22.229:2375/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/371/231  diakses pada 28 Juli 2020
dan  bersifat  spesifik.  Dengan  demikian, peraturan  hukum  yang  berkaitan  dengan perlindungan  konsumen  yang  memuat  nilai-nilai  secara  global  dan  nilai-nilai secara  spesifik  sebagaimana  nilai  tersebut  tumbuh  dalam  masyarakat  dan terkandung  nilai  -  nilai  dalam  Islam. 33 Di  dalam  fiqih  muamalah,  masalah perlindungan  nasabah  setidaknya  memberikan  pembuktian  dalam  sebuah  prinsip hukum  yang  didasari  dari  sebuah  hadits yang  artinya,  “tidak  boleh  ada tindakan bahaya (rugi) dan membahayakan (merugikan) dalam Islam” (HR.  Ahmad, Ibnu Majah, al-Hakim, al-Daruquthni dari Abu Sa’aid al-Khudhri). 34 Oleh karena itu, penetapan hukum Islam dalam hal muamalat mengandung maslahat yang menjadi latar belakang ( rationable ) penetapan hukum tersebut karena hukum Islam adalah satu-satunya  hukum  yang  senantiasa  mampu  menyediakan  solusi  terhadap berbagai persoalan kekinian dan futuristik.
Ada  beberapa  prinsip  dalam  nash  dan  as-Sunnah  yang  berkaitan  dengan muamalat  (transaksi),  tetapi  sulit  untuk  mengetahui  secara  pasti  alasan tersembunyi pada setiap prinsip yang melatarbelakangi penetapan prinsip tersebut. Allah  SWT  yang  Maha  Mengetahui  secara  pasti  alasan  dan  tujuan  yang sebenarnya  di  balik  penetapan  hukum-hukum  muamalat.  Manusia  hanya  diberi kemampuan mengira-ngira dan tujuan di balik penetapan hukum-hukum transaksi, yaitu sebagai berikut : 35
1. Meningkatkan kedudukan manusia pada posisi yang terhormat sesuai dengan statusnya  sebagai  makhluk  termulia  ( asyraf  al-makhluqat )  karena  keimanan dan  kedisiplinannya.  Hukum  Islam  senantiasa  menekankan  integrasi  antara pemikiran  dan  perbuatan.  Dengan  demikian,  hukum  transaksi  berkontribusi dalam  membangun  kepribadian  ( personality/syakhsyiyya )  manusia.  Hukum transaksi  Islam  menekankan  pada  setiap  pihak  yang  bertransaksi  harus bersemangatkan  kejujuran,  keadilan,  dan  persaudaraan.  Allah  SWT  sangat
33 Ahmad  Khumaidi  Ja’far,  (2014), Perlindungan  Konsumen  Dalam  Perspektif Hukum  Bisnis  Islam, ASAS  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah,  Vol.6,  No.1,  Januari  2014 , https://doi.org/10.24042/asas.v6i1.1709 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1709 diakses pada tanggal 29 Juli 2020
34 Erina  Pane,  Perlindungan  Konsumen  dalam  Perspektif  Undang-undang  Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, PRANATA HUKUM vol. 2 No. I - Januari 2007.
35 Juhaya S.Pradja, Ekonomi Syariah .
membenci  setiap  manusia  yang  melanggar  batas  –  batas  syariat  yang ditetapkan,  termasuk  dalam  bertransaksi.  “Dan  perangilah  di  jalan  Allah orang-orang  yang  memerangi  kamu,  tetapi  jangan  melampaui  batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang – orang yang melampaui batas”. (Q.S. al-Baqarah:190).
2. Mendorong  manusia  agar  melakukan  transaksi  perdagangan  secara  aktif, yang  menjadikan  mereka  mampu  memenuhi  kebutuhan  secara  finansial  dan percaya  diri.  Rasulullah  SAW  mendorong  manusia  berdagang  sebagaimana hadits  beliau,  “Sembilan  per  sepuluh  rezeki  itu  terdapat  di  dalam perdagangan”.
3. Menghindari  kesalahpahaman  ( misunderstanding )  antar  pihak  yang bertransaksi.  Pada  hakikatnya,  hukum-hukum  transaksi  Islam  memberikan panduan  ( guidelines )  yang  sangat  fundamental  dalam  bertransaksi.  Apabila setiap  pihak  yang  bertransaksi  mematuhinya,  mereka  akan  terhindar  dari kecurangan, penipuan, dan pelanggaran.
4. Menjaga  keadilan  ( fairness )  dan  kejujuran  dalam  perdagangan  dan perniagaan.  Hal  ini  sebagaimana  ditegaskan  dalam  al-Qur'an  (Q.S.  al- Isra’:35).
5. Menjaga  keabsahan  (spirit  legalitas)  guna  terhindar  dari  kesepakatan  atas sesuatu yang dilarang atau diharamkan dalam bertransaksi apa saja.
6. Memberikan  perlindungan  dalam  bentuk  jaminan  pelaksanaan  atas  suatu konsekuensi yang muncul dari macam kontrak atau transaksi yang disepakati syarat  -  syarat  tertentu.  Sebuah  transaksi  mengikat  setiap  pihak  untuk melaksanakan  kesepakatan  akhir  yang  dirumuskan  dalam  transaksi  itu, terutama  apabila  transaksi  tersebut  dikaitkan  dengan  syarat-syarat  tertentu. Sebuah  transaksi  mengikat  setiap  pihak  untuk  melaksanakan  kesepakatan akhir  yang  dirumuskan  dalam  transaksi  itu,  terutama  apabila  transaksi tersebut dikaitkan dengan syarat - syarat tertentu.
7. Memastikan  dan  mensahkan  hak-kewajiban  bagi  mereka  yang  melakukan transaksi  didalamnya.  Dalam  akad  transaksi  yang  telah  di-binding,  suatu pihak berkewajiban untuk melunasi harga yang disepakati, sebaliknya penjual
berkewajiban menyerahkan barang  yang  dijualnya. Setiap pihak mempunyai hak sekaligus mempunyai pihak - pihak yang bertransaksi untuk menyertakan syarat - syarat tertentu untuk kemudahan transaksi, selama tidak bertentangan dengan  wahyu  Allah  SWT  yang  telah  memberikan  kemudahan  ini,  karena Allah  SWT  menghendaki  kemudahan  untuk  umat  manusia,  bukan menyulitkan, hal ini sesuai dalam surat al-Baqarah:185.
8. Mengukuhkan  semangat  persaudaraan  sebagai  tujuan  utama  bertransaksi.
Setiap  orang  yang  terikat  dalam  transaksi  akan  memperoleh  manfaat  yang saling menguntungkan di antara mereka, karena terjadinya pertukaran barang dengan  uang.  Hal  ini  diharapkan  menimbulkan  semangat  persaudaraan  di antara  mereka  karena  adanya  sikap  saling  menolong,  sesuai  dalam  surat  al- Baqarah: 185.
9. Memastikan adanya keamanan dan perdamaian pada masyarakat.
Muamalah  adalah  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  hukum  yang memiliki  pengaturan  terhadap  sistem  transaksi  akad  antara  satu  orang  atau  lebih orang  lain  yang  menyertakan  harta  yang  secara lahiriah  wujud  dan  hal  -  hal  lain yang mempunyai ciri harta, seperti hak-hak individu ( rights ), harta dalam bentuk intelek  dan  sejenisnya.  Asas  dalam  transaksi  Islam  (muamalah)  merupakan  akad (kontrak) yang menentukan cara dan kaidah perpindahan harta dalam Islam secara sah. Dengan demikian, akad (kontrak) merupakan bagian penting dari muamalah. Akad  secara  khusus  diartikan  oleh  banyak  pakar  fiqih  adalah  pertalian  transaksi dalam bentuk qabul yang disampaikan salah satu pihak yang mengadakan kontrak dengan  qabul  yang  disampaikan  pihak  lain  dengan  cara  yang  menimbulkan pengaruh pada objek kontrak.
Suatu kontrak akan menjadi sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun  dimaknai  bagian  kukuh  yang  memungkinkan  tegaknya  sesuatu.  Menurut fuqaha,  rukun  berarti  apa  yang  merupakan  unsur  asasi  wujudnya  sesuatu  dan menjadi  esensinya. 36 Dengan  demikian,  rukun  adanya  suatu  keharusan  ada  pada
36 Ala’Eddin  Kharofa, Transaction  in  Islamic  Law ,  (Kuala  Lumpur:  A.S.  Noordeen, 1997).
saat berlangsungnya suatu kontrak. Syarat menjadi tanda yang dapat membedakan dari  yang  lain.  Para  fuqaha  memaknai  bahwa  syarat  dengan  semua  hal  yang mengikut pada yang lain, baik ada maupun tidak ada di luar dari substansi atau isi pokoknya.  Dengan  demikian,  syarat  merupakan  sesuatu  yang  harus  ada  sebelum dan  ketika  kontrak  berlangsung.  Posisi  syarat  berada  diluar  esensi  kontrak  itu karena yang terjadi menjadi esensi kontrak adalah rukun. 37 Namun, rukun menjadi tidak sah apabila tidak dibarengi dengan syarat - syarat kontrak.
Bagian  mendasar  dalam  syarat  pelaksanaan  transaksi  akad  dari  semua transaksi  kontrak  dalam  hukum  Islam  adalah At-taradin alias suka  sama  suka. Keridhoan  ini  bersifat  subjektif  yang  tidak  dapat  diketahui,  kecuali  dengan implementasi  dari  pihak  yang  bertransaksi,  baik  secara  lisan,  tulisan,  tindakan, maupun  isyarat.  Oleh  karena  itu,  dalam  transaksi  ijab  qabul  diharuskan keikutsertaan keridhoan oleh orang yang memiliki kecakapan ahliyyah , yaitu telah dewasa  atau  baligh  dan  berakal.  Persetujuan  secara  ridha/ consent juga  harus terhindar dari adanya intimidasi, penipuan, dan ketidakadilan serta penyamaran. 38
Islam  memberi  kebebasan  kepada  pihak  yang  memiliki  kemampuan  untuk melakukan  kontrak  yang  dikehendaki,  selama  hal  -  hal  yang  diikat  dalam  akad kontrak sesuatu yang tidak dilarang oleh syara’. Diriwayatkan dari Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi hadits  yang berkaitan dengan kebebasan dalam melakukan transaksi  akad  kontrak  dan  meletakkan  syarat  dalam  kontrak  bahwa  Nabi Muhammad SAW bersabda “orang-orang Islam boleh melakukan kontrak dengan membuat segala syarat, kecuali syarat agar haram dapat dihalalkan dan halal dapat diharamkan. 39
Secara  umum,  para  ulama  telah  membagi  syarat  dalam  kontrak  antara  syarat sah  dan  syarat  tidak  sah  atau  rusak.Syarat  sah  yaitu  syarat  yang  memiliki akibat hukum  perjanjian,  seperti  keharusan  penyerahan  barang  dan  pembayaran,  syarat penting  dalam  perjanjian  yang  mana  syarat  untuk  pembayaran,  seperti
37 M.  Anwar  Ibrahim, Philosopy  of  Islamic  Law  of  Transaction ,  Jakarta, t.t.,  CIFA  dan Muamalat Institute,t.t.
38 Ahmad Hidayat Buang, Studies in  The Islamic Law of Contracts : The Prohibition of Gharar , (Kuala Lumpur: International Law Book Service, 1998).
39 Juhaya S.Pradja, Ekonomi Syariah .
pembayaran cash atau utang, syarat secara nyata fungsi atau kegunaannya, namun bukan dikategorikan sebagai konsekuensi perjanjian, dan bukan demi kepentingan perjanjian  tersebut  serta  tidak  bertentangan  dengan  konsekuensi  perjanjian  itu. Sedangkan  syarat  yang  dianggap  tidak  sah  atau  rusak  yaitu  syarat  yang  tidak sesuai  dari  kesepakatan  dengan  tetap  melaksanakan  rukun  dan  syarat  atas  dasar dari akad kontrak, dan syarat  yang menjadikan kesempatan masuknya unsur riba dan  gharar  serta  ilegal,  syarat  yang  bertentangan  dengan  konsekuensi  perjanjian, dan syarat yang membuat perjanjian menjadi bergantung.
Menurt  Wahbah  Zuhaili  tujuan  daripada  kontrak  menurut  para  ahli  hukum Islam  hanya  dapat  diketahui  melalui  syara’  dan  harus  sejalan  dengan  kehendak syara’. Atas dasar itu, seluruh kontrak yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang  tidak  sejalan  dengan  syara’  hukumnya  tidak  sah. 40 Kebolehan  meletakkan syarat  dalam  transaksi  akad,  tidak  hanya  terbatas  dari  substansi  kontrak  saja, namun  juga  syarat  sanksi  yang  bertujuan  agar  kontrak  dapat  berjalan  lancar  dan adil bagi semua pihak yang membuat kontrak serta memiliki tanggung jawab agar menyelesaikan  kewajibannya.  Adanya  syarat  sanksi  akan  memberikan  jaminan yang  lebih  baik  terhadap  sikap  menjaga  komitmen  terhadap  kontrak  daripada merusaknya.  Merusak  transaksi  artinya  disinyalir  dapat  membahayakan  dan menghilangkan  banyak  manfaat.  Dengan  membolehkan  adanya  sanksi  hukum tersebut,  maka  tertutup  pintu  atas  kekacauan  dalam  muamalat  atau mempermainkan  hukum  –  hukum  Allah,  termasuk  sebab  perbuatan  melawan hukum yang tidak melaksanakan akad kontrak, hal ini tentu saja berdasarkan surat al-Maidah ayat 1.
Dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  nasabah  dalam  transaksi  akad  rahn (gadai)  terjadi  karena  adanya  kontrak  atau  perjanjian  diantara  keduanya  yang didasari  adanya  suka  sama  suka  atau  sepakat  para  pihak  untuk  melakukan pemindahan  barang  dan  penyerahan  uang  dalam  akad  transaksi  rahn  dengan mengutamakan  asas  keadilan  agar  dapat  memenuhi  tanggung  jawab  dalam penyelesaian  kontrak  tersebut.  Sebenarnya,  nasabah  juga  dapat  membatalkan
40 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan Agama .
kontrak  manakala  didapatinya  yang  dapat  merusak  keridhoan  nasabah  karena adanya  indikasi  paksaan  atau  intimidasi,  kekeliruan  atau  kesalahan,  penyamaran harga  barang,  dan  penipuan.  Musthafa  Ahmad  al-Zarqa  berpendapat  bahwa pemaksaan yang terjadi dalam kontrak yang sesuai dengan syariat Islam atau tidak dibenarkan secara hukum. Namun, apabila pemaksaan tersebut dikehendaki secara hukum,  maka  pemaksaan  itu  tidak  berpengaruh  kepada  batalnya  suatu  kontrak. Abdul  Halim  Mahmud  al-Ba’ly  juga  menyatakan  tentang  penipuan  ( tadlis )  yang dianggap sebagai upaya untuk tidak berkata jujur dengan menyembunyikan cacat pada  benda/objek  kontrak  dan  memberikan  penjelasan  yang  tidak  sesuai  dengan kenyataannya untuk menyesatkan pihak yang berkontrak dan berakibat merugikan salah satu pihak yang berkontrak tersebut. 41

## Simpulan
Perlindungan  nasabah  transaksi  rahn  (gadai)  merupakan  bagian  yang  sangat penting  guna  menerapkan  asas  keridhoan  dan  asas  keadilan  antara  debitur  dan kreditur  yang  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  yang  disebut  kontrak  (akad) atau perjanjian. Perlindungan nasabah dapat terjadi, apabila rukun dan syarat sah akad (kontrak) terpenuhi dengan mengimplementasikan asas persamaan dan kesetaraan ( al-musawah ),  yang  mana  para  pihak  yang  melakukan  kontrak  terhadap  suatu perjanjian  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  guna  memenuhi  hak  dan kewajiban  yang  tentu  saja  dilakukan  oleh  keduanya  agar  prestasi  dalam  kontrak menjadi efektif.

## Daftar Pustaka
Atikah,  Ika.  (2018)  :  Peran  Pemerintah  Terhadap  Proteksi  Hak-Hak  Konsumen dalam  Transaksi  Ekonomi  Syariah,    http://digital.library.ump.ac.id/17/ http://digital.library.ump.ac.id/17/1/1.%20PERAN%20PEMERINTAH%20T ERHADAP%20PROTEKSI%20HAK%20%E2%80%93%20HAK%20KONS UMEN.pdf diakses pada tanggal 01 Juli 2020
Atikah,  Ika.  (2019)  :  Eksistensi  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan  Agama. MUAMALATUNA ,  [S.l.],  v.  9,  n.  2,  p.  143-162,  oct.
2019. ISSN 2685-774X. Available at:
41 Ibid.,
< http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/2106 diakses  pada tanggal 01 Juli 2020
Atikah  Ika.  (2020)  : Perlindungan  Hak-Hak  Konsumen  dalam  Hukum  Negara . Serang. Media Publishing.
Atikah, Ika. (2020) : Consumer Protection And Fintech Companies in Indonesia : Innovations  and  Challenges  of  The  Financial  Services  Authority, Jurnal Hukum  dan  Peradilan  –  ISSN:  2303-3274  (p),  2528-1100  (e)  Vol.  9,  no.  1 (2020), pp. 132-153, doi: 10.25216/JHP.9.1.2020.132-153
http://114.129.22.229:2375/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/371/ 231 diakses pada 28 Juli 2020
Buang,  Ahmad  Hidayat.  (1998)  : Studies  in  The  Islamic  Law  of  Contracts  :  The Prohibition of Gharar . Kuala Lumpur. International Law Book Service. Hasan, Abu. (2004) : Islamic Ethical Responsibilities for Business and Sustainable Development . dalam jurnal The Islamic Quartely. Vol.48,No.4.  London : The Islamic Cultural Centre.
Ibrahim, M. Anwar.t.t. Philosopy of Islamic Law of Transaction , Jakarta, t.t. CIFA dan Muamalat Institute.
Indriasari, Ika. (2016) : Gadai Syariah di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam  DOI: http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5267 Vol.  2,  No.  2, Desember 2014 https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/5267 diakses pada tanggal 28 Juli 2020
Jannah  ,  N.  L.  F  and  Fanani,  Z.  (2019)  :  Penerapan  dan  Analisis  Hukum  Gadai Lahan Pertanian di Desa Gondanglegi Wetan, Kabupaten Malang. Iqtishodia:
Jurnal Ekonomi Syariah , 4(2), pp. 120-150. doi:
10.35897/iqtishodia.v4i2.227.
http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/227 diakses
pada tanggal 28 Juli 2020
Ja’far,Ahmad  Khumaidi.  (2014)  : Perlindungan  Konsumen  Dalam  Perspektif
Hukum  Bisnis  Islam, ASAS  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah,  Vol.6,  No.1,
Januari 2014 , https://doi.org/10.24042/asas.v6i1.1709 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1709 diakses  pada tanggal 29 Juli 2020
Jonaedi  Efendi  &  Johnny  Ibrahim.  (2016)  : Metode  Penelitian  Hukum  Normatif dan Empiris . Jakarta. KENCANA. Kharofa,  Ala’Eddin.  (1997)  : Transaction  in  Islamic  Law .  Kuala  Lumpur,  A.S. Noordeen.
Manahaar,  P.  (2019)  :  Implementasi  Gadai  Syariah  (Rahn)  Untuk  Menunjang Perekonomian  Masyarakat  di  Indonesia, Dialogia  Iuridica:  Jurnal  Hukum Bisnis  Dan  Investasi , 10 (2),  97-104. https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126 diakses pada tanggal 28 Juli 2020
Manan,Abdul.  (2012)  : Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Perspektif  Kewenangan Peradilan Agama . Jakarta : Kencana. Muhammad.  (2004)  : Ekonomi  Mikro  dalam  Perspektif  Islam. Fakultas  Hukum UGM. Yogyakarta.
Nasution,  Rachmad  Saleh.  (2016)  : Sistem  Operasional  Pegadaian  Syariah Berdasarkan  Surah  Al-Baqarah  283  pada  PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan , Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016,  Vol.  1,  No.  2,  Hal.  93-119,  P-ISSN:  2460-9404;  E-ISSN:  2460-9412
2016, DOI prefix : 10.21093/at.v1i2.529 akses pada tanggal 28 Juli 2020
Pane,Erina.  (2007)  :  Perlindungan  Konsumen  dalam  Perspektif  Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, PRANATA HUKUM vol. 2 No. I - Januari 2007
S.Pradja,  Juhaya.  (2012)    : Ekonomi  Syariah .  Bandung.  Penerbit  CV  Pustaka Setia.
Shidarta et.al. (2018) : Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis . Jakarta. Kencana. Subagyo, Rokhmat. (2014) : Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)
AN-NISBAH, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014, DOI: 10.21274/an.2014.1.1.161-184 , http://ejournal.iain-
tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/242 diakses  pada  tanggal  28 Juli 2020