## Legalitas

## Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan melalui Pamanfaatan

## Hotdiatur Apri Wandi Purba, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara Correspondence email:hotdiatur@gmail.com
Abstrak .  Impelementasi  mewujudkan  rasa  aman  terhadap  implikasi  kriminalitas  kejahatan  jalanan  (street  crime)  misalnya  yang terjadi di Kota Binjai maka Polri khususnya Satuan Fungsi di bidang  Reserse harus mengambil langkah-langkah strategic untuk menanggulanginya. Saat ini Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai telah merumuskan program penanggulangan kejahatan melalui tindakan pengungkapan dengan pemanfaatan IT terhadap beberapa kejahatan yang  dikategorikan kedalam 3 C yakni Curas, Curat dan Curanmor yang sebagai kejahatan jalanan (street crime) dengan alasan jenis kejahatan ini semakin meningkat dan sering terjadi di Kota Binjai serta berdampak langsung terhadap Harkamtibmas. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut: Pertama, pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai. Ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi  hambatan  dalam  pengungkapan  kejahatan  melalui  pemanfaatan  IT  oleh  Satreskrim  Polres  Binjai.  Metode  penelitian didasarkan pada jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif atau  penelitian  hukum  kepustakaan.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif,  artinya  melalui  analisis  kualitatif  maka  data  yang dianalisis  akan  dikemukakan  dalam  bentuk  uraian  yang  sistematis  dengan  menjelaskan  hubungan  antara  berbagai  jenis  data, selanjutnya  semua  data  diseleksi  dan  diolah  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  sehingga  selain  menggambarkan  dan mengungkapkan diharapkan akan memecahkan permasalahan (problem solving) yang telah diidentifikasi pada penelitian tesis ini. Peranan  TI  dalam  pengungkapan  setiap  kasus  pada  proses  penegakan  hukum  yang  ada  di  Kepolisian,  sangatlah  dominan  dan dijadikan  sebagai  alat  bukti  atas  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  di  dalam  proses  penyidikan  terutama  untuk menemukan  tersangka.  Contoh,  dalam  pelacakan  posisi  pelaku,  cukup  dengan  mendeteksi  sinyal  HP  menggunakan  sistem  LBS (Location  Base  Transmiter).  Oleh  karenanya  melalui  peran  TI,  maka  kepolisian  dapat  dimudahkan  dalam  mencari  pelaku  atau tersangka dalam kasus yang sedang ditangani. TI juga digunakan untuk menganalisa bukti-bukti dalam kasus yang sedang dihadapi oleh Kepolisian, khususnya mengenai alibi dan perencanaan kegiatan serta pasca kejadian melalui isi SMS (SMS Content), WA, Istagram, Facebook dan Rekaman suara (Voice Tapping) dan analisa data TI lainnya.
Kata Kunci: Perana Satreskrim Polres Binjai, Pengungkapan Kejahatan, Pemanfaatan IT
Abstract. Implementing a sense of security against the implications of street crime, for example in Binjai City, the National Police, especially the Functional Unit in the field of Investigation, must take strategic steps to overcome it. Currently, the Binjai Police Criminal Investigation Unit has formulated a crime prevention program through disclosure actions using IT against several crimes that are categorized into 3 C's namely Curas, Curat and Burglary which are street crimes on the grounds that this type of crime is increasing and frequently occurring. in Binjai City and has a direct impact on Harkamtibmas. The problems formulated in writing this thesis are as follows: First, the disclosure of crimes through the use of IT by the Binjai Police Satreskrim. Second, the factors that influence the disclosure of crimes through the use of IT by the Binjai Police Satreskrim. Third, the efforts made to overcome obstacles in disclosing crimes through the use of IT by the Binjai Police Satreskrim. The research method is based on the type of normative  legal  research.  This  study  tends  to  use  secondary  data  in  the  form  of  primary  legal  materials  and  secondary  legal materials so that the method used in this research is a normative legal approach or library law research. Data analysis was carried out  qualitatively,  meaning  that  through  qualitative  analysis  the  data  analyzed  would  be  presented  in  the  form  of  a  systematic description by explaining the relationship between various types of data, then all data were selected and processed and then analyzed descriptively so that in addition to describing and expressing it is expected to solve the problem (problem). solving) that has been identified in this thesis research. The role of IT in disclosing each case in the law enforcement process in the Police is very dominant and is used as evidence for an event that is suspected of being a criminal act in the investigation process, especially to find suspects. For example, in tracking the position of the perpetrator, it is enough to detect a cellphone signal using the LBS (Location Base Transmiter) system. Therefore, through the role of IT, the police can be facilitated in finding perpetrators or suspects in cases that are being handled. IT is also used to analyze evidence in cases being faced by the Police, particularly regarding alibis and planning activities as well as after the incident through SMS content (SMS Content), WA, Instagram, Facebook and Voice Tapping and other IT data analysis.
Keywords: The Role of the Binjai Police Satreskrim, Disclosure of Crimes, Utilization of IT
Hotdiatur Apri Wandi Purba, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi . Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan melalui Pamanfaatan

## PENDAHULUAN
Kedudukan Polisi Republik Indonesia dalam subsistem peradilan pidana Indonesia yang melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum dituntut untuk dapat memainkan peran sesuai dengan profesi dan tanggung jawabnya. Namun demikian untuk melihatan apakah Polri telah menjalankan profesinya sesuai dengan mekanisme yang telah dirumuskan pada kebijakan ( policy ) intitusi Polri tentunya memerlukan pemahaman mengenai tolak ukur ( standart court ) kinerja Polri dalam menjalankan proses penegakan hukum berupa program Reformasi Birokrasi Polri di bidang Reserse dengan sasaran terjadinya pembenahan kinerja Reserse meliputi perubahan mind set dan culture set . 1 Kinerja reserse pada proses penegakan hukum saat ini dinilai kurang profesional dan proporsonal sehingga menjadi perhatian masyarakat.
Kinerja  reserse  kerap  mendapatkan  persepsi  negative,  bahkan  memberikan  kontribusi  turunnya  citra  Polri. Berdasarkan jejak pendapat Kompolnas yang mengevaluasi banyaknya laporan yang masuk pada Kompolnas tahun 2020 tentang  penyimpangan  Polri,  72%  terjadi  pada  aspek  penegakan  hukum,  sedangkan Transparency  International Indonesia (TII) menyampaikan bahwa Polri merupakan institusi dengan tingkat suap tertinggi. Oleh karena itu penguatan kinerja reserse menjadi sangat penting. Salah satu bagian dari kinerja reserse adalah dalam bidang penyidikan. 2 Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh fungsi Reserse selaku penyidik pada proses penyidikan tentunya menggunakan kerangka hukum pidana yakni KUH Pidana dan KUHAP yang merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi tersangka dan mengedepankan pembuktian materil berdasarkan asas praduga tidak bersalah. 3 Penegakan hukum dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik merupakan salah satu suatu proses dari penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana ( criminal justice system ), hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian adalah merupakan “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut tata cara yang telah diatur dalam undang-undang untuk itu perbuatan berupa mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Hal ini mengandung arti bahwa prinsip utama yang berlaku pada sistem pembuktian terhadap tersangka pada proses penegakan hukum adalah harus adanya kesalah ( schuld ) pada pelaku yang mempunyai  tiga  tanda,  yakni: 4 Pertama ,  kemampuan  bertanggung  jawab  dari  orang  yang  melakukan  perbuatan ( toerekeningsvatbaarheid van de daderi ). Kedua , hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat  berupa  kesengajaan atau  kealpaan. Ketiga , tidak  terdapat  dasar  alasan  yang  menghapuskan  pertangungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu. 5
Dalam  rangka  menjerat  pelaku  kejahatan  mengharuskan  terlebih  dahulu  penyidik  dapat  membuktikan  adanya unsur kesalahan, pembuktian yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana  yang  dilakukannya,  kesalahan  adalah  pertanggungjawaban  dalam  hukum  ( schuld  is  de  veranttwoordelijkheid rechtens ). 6 Konsep pertanggungjawaban ini tentunya tidak terpisah dari prinsip praduga tidak bersalah ( Presumption of Innocence ), 7 sehingga penyidik dalam proses penegakan hukum tetap harus memperhatikan etika profesi.
1 Ibid , hal. 148.
2 Edward Aritonang,, Revitalisasi Polri , Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Juli 2011, hal. 4
3 Mr. J. M. van Bemmelen, dalam Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan , Citra Aditya Bakti, Bandung,  2002, hal. 11
4 Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia , CV. Utomo, Bandung, 2004, hal. 34.
5 Ibid
6 Azas  yang  termuat  dalam  hukum  pidana  materil  yaitu  bahwa  pidana  hanya  diberikan  kepada  orang  yang  bersalah  (azas “ culpibiltas ” tidak ada pidana tanpa kesalahan)
7 Asas praduga tak bersalah atau " Presumption of Innocence " adalah asas di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Asas ini sangat penting pada demokrasi modern dengan banyak negara memasukannya kedalam konstitusinya. Lihat, Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu:“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya  dan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.” Sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang  menyatakan  kesalahannya  dan  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.”  Lihat  juga  M.  Yahya  Harahap, Pembahasan Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  Dan  Penuntutan .  Sinar  Grafika,  2006,  hal.  34  bahwa  “Tersangka  harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”
Hotdiatur Apri Wandi Purba, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi . Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan melalui Pamanfaatan
Penegakan hukum secara represif yang menempatkan Polri 8 sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan kasus pada hakekatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana 9 adalah  untuk  mencari  kebenaran  materiil  ( substantial  truth )  dan melindungi hak-hak asasi manusia ( protection of human rights ). Tujuan ini merupakan tujuan besar dan utama dari proses sistem  peradilan  Pidana.  Penyelenggaraan  kegiatan  mencari  kebenaran  materiil  meskipun  bermuara  di  dalam pemeriksaan sidang Pengadilan, hendaknya proses kegiatan ini dimulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh sub sistem kepolisian, sebab sub kepolisian ini merupakan pintu gerbang yang dapat menentukan suatu dugaan  terjadinya tindak  pidana  itu  dapat  dipertanggungjawabkan  atau  tidaknya  bagi  pelaku  yang  diperiksa  dapat  diidentifikasikan. Pertanggungjawaban ini diartikan sebagai  dipidananya perbuatan pelaku ( de strafbaarheid van het feit atau het verboden zijr van het feit ) dengan menggunakan perangkat hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan maupun KUH Pidana, 10 artinya  bahwa    penggunaan  perangkat  hukum  merupakan  penjabaran  dari  asas  legalitas  yang  dianut  dalam hukum pidana yakni “ nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali ”.
Peranan TI dalam pengungkapan setiap kasus pada proses penegakan hukum yang ada di Kepolisian, sangatlah dominan  dan  dijadikan  sebagai  alat  bukti  atas  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  di  dalam  proses penyidikan terutama untuk menemukan tersangka. Contoh, dalam pelacakan posisi pelaku, cukup dengan mendeteksi sinyal HP menggunakan sistem LBS ( Location Base Transmiter ). Oleh karenanya melalui peran TI, maka kepolisian dapat dimudahkan dalam mencari pelaku atau tersangka dalam kasus yang sedang ditangani. TI juga digunakan untuk menganalisa bukti-bukti dalam kasus yang sedang dihadapi oleh Kepolisian, khususnya mengenai alibi dan perencanaan kegiatan  serta  pasca  kejadian  melalui  isi  SMS  ( SMS  Content ),  WA,  Istagram,  Facebook  dan  Rekaman  suara  ( Voice Tapping ) dan analisa data TI lainnya. Adapun metode penyidikan dengan pemanfaatan TI untuk mengungkap pelaku kejahatan yang dikategorikan sebagai 3 C sebagai berikut:
Analisis Kasus dengan Menggunakan TI, adapun piranti lunak yang digunakan antara lain: Pertama , Location Base  System  (LBS).  Alat  ini  merupakan  suatu  alat  yang  dapat  menentukan  posisi  HP  ( Cellular  Phone )  dari  target penyelidikan berdasarkan BTS ( Base Transmitter System ) secara tepat dan akurat. Melalui alat ini akan terlihat posisi target berupa Local Area Code (LAC) dan Cell ID dari pada posisi HP tersebut. Kedua ,  Analyst Note Book, software ini sangat berguna untuk memadukan beberapa CDR ( Call data record ), dari software ini dapat diperoleh fakta-fakta TI antara lain: 1). Pola komunikasi target penyelidikan, 2). Jaringan komunikasi target penyelidikan (sindikat target), 3).  Lokasi terbanyak  target  penyelidikan  dalam melakukan  komunikasi  (dari  data  ini bisa  disimpulkan rumah  target penyelidikan, tempat persembunyian, check point dari target penyelidikan). Dari data-data yang dihasilkan oleh Analyst NoteBook maka  penyelidik  dapat  menentukan  sasaran  dan  lokasi  penyelidikan  sehingga  dapat  dilanjutkan  dengan penyelidikan secara manual/konvesional. Ketiga , Net Monitor ( Cell Track ). Peranti lunak ini bisa di download melalui internet  kemudian  ditransfer  ke  dalam  HP  jenis-jenis  tertentu  yang  dapat  digunakan  untuk  menentukan  posisi  LAC ( Local Area Code ) dan Cell ID posisi HP. Dengan menggunakan Net Monitor ini penyelidik dapat melakukan Coverage Area untuk  menentukan  posisi  real  target  penyelidikan  yang  sebenarnya  berada,  setelah  menggunakan  LBS  untuk menentukan  posisi  LAC  CID  target  penyelidikan. Keempat ,  Docter  Recovery,  merupakan  peranti  lunak  yang  dapat digunakan untuk memunculkan kembali data-data yang ada di dalam HP setelah dihapus oleh pemiliknya. Metode ini sangat  bermafaat  apabila  setelah  target  penyidikan  ditangkap  ada  hal-hal  rahasia  yang  tersimpan  di  dalam  HP  baik
8 Lihat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyangkut tentang peran Polri adalah beberapa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni : Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua,  menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
9 Pasal 285 UU No. 8 Tahun 1981 selengkapnya berbunyi Undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
10 Mulyanto  dalam  Faisal  Salam, Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Pustaka,  Bandung,  2004,  hal.  87,  bahwa  KUH Pidana adalah merupakan suatu kodifikasi hukum pidana yang tidak semua tindak pidana dimasukkan dalam kodifikasi tersebut. Tetapi hal ini tidak mungkin karena selalu timbul perbuatan-perbuatan yang karena perkembangan masyarakat yang tadinya bukan merupakan tindak pidana lalu menjadi tindak pidana. Sebagaimana diketahui dalam KUH Pidana terdapat suatu bagian yang memuat aturan umum yaitu buku kesatu, yang memuat asas-asas hukum pidana pada umumnya dan defenisi-defenisinya yang berlaku bagi seluruh  bidang  hukum  pidana  positif,  baik  yang  dimuat  dalam  KUH  Pidana  maupun  yang  dimuat  dalam  peraturan  perundang- undangan lainnya. Aturan penutup dari buku kesatu KUH Pidana (Pasal 103) menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII dari buku kesatu juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang yang bersangkutan ditentukan lain. Jadi semua tindak pidana di luar KUH Pidana harus tunduk pada aturan-aturan umum yang dimuat dalam buku kesatu KUH Pidana itu, kecuali apabila secara khusus diatur oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang memuat tindak pidana di luar KUH  Pidana  itu,  berbeda  dengan  KUH  Pidana.  Sebab  pada  umumnya  selain  mengatur  tentang  segi-segi  hukum  pidana  materiil (perumusan  tindak  pidana,  macam-macam  pidana  dan  lain-lain),  juga  mengatur  secara  khusus  tentang  segi-segi  hukum  pidana formal, yaitu bagaimana cara melaksanakan hukum pidana materiil itu, misalnya pengusutan, penuntutan, mengadili perkara dan lain-lain.
Hotdiatur Apri Wandi Purba, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi . Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan melalui Pamanfaatan
memory card, sim card maupun memory internal HP yang sudah dihapus oleh tersangka. Namun software ini masih sangat  sederhana  dan  tidak  dapat  mentransfer  data  yang  dihapus  dengan  lebih  optimal.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan peralatan yang lebih canggih lagi yaitu Celebritte .Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian,  maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut,
1. Bagaimana pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai?
2. Faktor-faktor  bagaimanakan  yang  mempengaruhi  pengungkapan  kejahatan  melalui  pemanfaatan  IT  oleh Satreskrim Polres Binjai?

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian  hukum normatif.  Menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum 11 . Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukan Legal Research adalah penelitian hukum yang mengunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), pendekatan konseptual ( Conceptual Approach) 12
Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 16
Pembahasan  kedua  penulis  menjelaskan  mengenai  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Aprroach ),  pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. 13

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengungkapan Kejahatan Melalui Pemanfaatan IT Oleh Satreskrim Polres Binjai
Pengungkapan kejahatan dengan pemanfaatan IT yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Binjai yakni kejahatan dengan  kekerasan  (Curas)  dan  kejahatan  dengan  pemberatan  (Curat)  di  samping  kejahatan  pencurian  kendaraan bermotor. Sejak tahun 2019 dan 2020, kasus Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan sangat menonjol di Wilayah Hukum  Polres  Binjai  dengan  trend  yang  terus  meningkat,  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitasnya  sehingga penanganan kasus pencurian dengan kekerasan mendapat perhatian yang khusus. Kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Biniau dapat dikualifikasi sebagai berikut:

## Pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan sebelum menggunakan Sarana Teknologi Informasi.
Sebelum  mennggunakan  sarana  TI  hanya  sedikit  pengungkapan  kasus  pencurian  dengan  kekerasan  oleh  Sat Reskrim Polres Binjai, banyaknya ketidak berhasilan mengungkap para pelakunya namun bukan berarti Sat Reskrim Polres Binjai tidak bekerja akan tetapi petugas kesulitan mendeteksi dan mengejar para pelaku kejahatan yang selalu bergerak dan dengan cepat karena mengetahui keberadaan petugas Polri melalui jaringan mereka. Sementara petugas Polri sendiri masih menggunakan pola-pola konvensional  yaitu dengan hanya menggunakan ‘ informan ’ serta insting petugas  Polri  untuk  mencari informasi  tentang  keberadaan  pelaku  serta kegiatannya  sehingga  hasil  yang  didapatpun belum maksimal. Belum lagi penyelidik yang mengeluarkan biaya untuk membiayai ‘ informan ’, sementara anggaran yang  terbatas. 14 Meski  berhasil  mendeteksi  kelompok-kelompok,  tapi  sulit  mendeteksi  keberadaan  pelaku  sehingga petugas selalu gagal dan tertinggal cepat oleh kawanan para pelaku pencurian dengan kekerasan.  Pengungkapan kasus oleh Sat Reskrim Polres Binjai belum menunjukkan hasil yang signifikan.

## Pengungkapan kasus Curas setelah Menggunakan Sarana Teknologi Informasi.
Pengungkapan  kasus  pencurian  dengan  kekerasan  sudah  mulai  diterapkan  pola  penyelidikan  dengan mengunakan TI. Metode penyelidikan TI pada dasarnya merupakan suatu penyelidikan yang “eksklusif dan rahasia”. Hal ini dikarenakan metode ini masih sangat baru dan tidak semua personel Polri dapat mengetahuinya, serta memilki
11 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.
12 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
13 Ibid , hlm 177.
14 Hasil wawancara dengan Perwira Unit pada Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus 2021
Hotdiatur Apri Wandi Purba, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi . Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan melalui Pamanfaatan
tingkat  kerahasiaan  yang  tinggi.  Karena apabila metode  ini  diketahui  oleh banyak  pihak,  dikhawatirkan  akan  terjadi kebocoran atau dapat diketahui oleh pelaku tindak pidana Curas sehingga mengakibatkan metode ini tidak efektif lagi digunakan  untuk  proses  penyelidikan.  Oleh  karena  itu  perlu  dipersiapkan  personel-personel  yang  dapat  menjaga kerahasian  tersebut  dan  teruji  kesetiaannya  terhadap  lembaga  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri). Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pada Sat Reskrim Polres Binjai bahwa penggunaan IT sangat berperan dalam pengungkapan pelaku dan penyelesaian perkara terhadap kasus pencurian dengan kekerasan, sebagai berikut: 15 Dari fakta-fakta yang telah ditangani oleh Sat Reskrim Polres Binjai dapat dilihat bahwa dinamika kasus Curas yang begitu tinggi namun tidak diimbangi dengan pengungkapan kasus yang seimbang. Dengan metode penyelidikan dan  penyidikan  yang  konvensional,  efektifitas  pengungkapan  kasus  terlihat  begitu  rendah.  Sedangkan  dengan menggunakan metode penyelidikan TI efektifitas akan lebih terjamin yang berupa kecepatan, keakuratan serta efesiensi biaya.  Pengungkapan  kasus  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  saat  ini  terjadi  peningkatan  yang  signifikan. lndikasi  ini  menyimpulkan  efektifitas  penggunaan  metode  TI  dalam  penyelidikan  dan  penyidikan  kasus  pencurian dengan  kekerasan  begitu  tinggi  dan  mencapai  penyelesaian  kasus  sebesar  53%.  Pengungkapan  kasus  tindak  pidana pencurian  dengan  kekerasan  sebelum  menggunakan  teknologi  informasi  sebanyak  52%  sedangkan  setelah menggunakan teknologi informasi pada tahun 2015 sebanyak 53% sehingga terjadi peningkatan sebanyak 1%.

## Metode Penyelidikan dengan pemanfaatan TI
Sat Reskrim Polres Binjai secara mandiri telah melakukan pelatihan maupun pengadaan piranti lunak ( software ) serta koordinasi  yang baik dengan pihak provider selular GSM, walaupun masih bersifat tidak resmi dan hanya terbatas pada  data tertentu.  Selain  itu  koordinasi intensif  juga dilakukan  dengan  Monitoring  Center  Polda  Sumut  dan  Mabes Polri,  dalam  setiap  pengungkapan  kasus  pencurian  dengan  kekerasan  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Polres  Binjai. Adapun beberapa piranti lunak yang telah dimiliki oleh Sat Reskrim Polres Binjai antara lain :

## Location Base System (LBS)
Alat  ini  merupakan  suatu  alat  yang  dapat  menentukan  posisi  HP  ( Cellular  Phone )  dari  target  penyelidikan berdasarkan BTS ( Base Transmitter System ) secara tepat dan akurat. Sehingga tidak membutuhkan waktu penyelidikan yang lama, guna menentukan posisi target penyelidikan. Melalui alat ini akan terlihat posisi target berupa Local Area Code (LAC) dan Cell ID dari pada posisi HP tersebut. Kondisi pasca Oktober 2014, peralatan masih bisa difungsikan untuk semua provider. Namun saat ini provider selain Indosat sudah tidak berfungsi lagi dan harus berkoordinasi dengan provider secara langsung sehingga tidak menjamin efektif serta efisiensinya, bahkan terkadang sering sekali terkendala dari pihak provider tidak dapat membantu dikarenakan harus menyiapkan personil mereka untuk mem back up proses penyelidikan  dari  pihak  Kepolisian  yang  terkadang  tidak  kenal  waktu.  Disisi  lain,  saat  ini  alat  yang  dimiliki  Polda Sumatera Utara masih menginduk kepada server Mabes Polri.

## Analyst Note Book
Peranti  lunak  ini  telah  dimiliki  oleh  Sat  Reskrim  Polres  Binjai  di  mana software ini  sangat  berguna  untuk memadukan beberapa CDR ( Call data record ), Namun bukan Software asli dalam bentuk Donggle sehingga kurang optimal dalam penggunaannya. Dari software ini dapat diperoleh fakta-fakta TI antara lain: Pertama , pola komunikasi target penyelidikan. Kedua , jaringan komunikasi target penyelidikan (sindikat target). Ketiga , lokasi terbanyak target penyelidikan  dalam  melakukan  komunikasi  (dari  data  ini  bisa  disimpulkan  rumah  target  penyelidikan,  tempat persembunyian, check  point dari  target  penyelidikan).  Dari  data-data  yang  dihasilkan  oleh Analyst  NoteBook maka penyelidik dapat menentukan sasaran dan lokasi penyelidikan sehingga dapat dilanjutkan dengan penyelidikan secara manual/konvesional.

## Net Monitor (Cell Track)
Peranti lunak ini bisa di download melalui internet kemudian ditransfer ke dalam HP jenis-jenis tertentu yang dapat digunakan untuk menentukan posisi LAC ( Local Area Code ) dan Cell ID posisi HP. Dengan menggunakan Net Monitor ini  penyelidik  dapat  melakukan Coverage  Area untuk  menentukan  posisi  real  target  penyelidikan  yang sebenarnya berada, setelah menggunakan LBS untuk menentukan posisi LAC CID target penyelidikan.

## Docter Recovery
Docter Recovery merupakan peranti lunak yang dapat digunakan untuk memunculkan kembali data-data yang ada  di  dalam  HP  setelah  dihapus  oleh  pemiliknya.  Metode  ini  sangat  bermafaat  apabila  setelah  target  penyidikan ditangkap ada hal-hal rahasia yang tersimpan di dalam HP baik memory card, sim card maupun memory internal HP yang sudah dihapus oleh tersangka. Namun software ini masih sangat sederhana dan tidak dapat mentransfer data yang dihapus dengan lebih optimal. Oleh karena itu dibutuhkan peralatan yang lebih canggih lagi yaitu Celebritte .

## Koordinasi dengan Provider dan Monitoring Centre Mabes Polri
Proses  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  Curas  maka  Sat  Reskrim  Polres  Binjai  senantiasa berkoordinasi baik dengan Provider Selular namun hanya terbatas pada data-data TI tertentu, yaitu bantuan Cek Posisi
15 Hasil wawancara dengan Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus 2021
Hotdiatur Apri Wandi Purba, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi . Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan melalui Pamanfaatan
bila  alat  LBS  ( Location  Base  Transmitter )  mengalami  gangguan  ataupun  “kuota”nya  telah  melebihi.  Hal  tersebut mengingat  belum  adanya Memorandum  of  Understanding (MoU).  Di  lain  pihak  kerjasama  juga  dilakukan  dengan Monitoring  Centre Mabes  Polri.  Namun  mengingat  kurangnya  sosialisasi  tentang  Keputusan  Kapolri  No.  Pol  : Kep/34/VIII/2008 tentang indikator Kinerja Utama di lingkungan Polri, khususnya dalam bidang program penyelidikan dan  penyidikan  tindak  pidana,  dimana  menjelaskan  adanya  bantuan  penyelidikan  TI  ( Tehnologi  Information )  dari Monitoring  Centre Mabes Polri.  Bantuan tersebut masih dirasakan  kurang optimal.  Dan terkadang melalui birokrasi sedemikian rumit serta waktu yang cukup lama. Sedangkan dalam prinsip penyelidikan bahwa waktu sangat menentukan keberhasilan penyelidikan. Berdasarkan Monitoring Centre Mabes Polri maka akan diperoleh data-data antara lain:

## CDR (Call Data Record)
Data CDR merupakan kumpulan data yang berisikan data komunikasi pemilik No.HP antara lain :
a) A Number (No. HP pemilik),
b) B Number (No. HP orang yang dihubungi pemilik HP),
c) LAC CID menentukan posisi A Number pada saat menghubungi B Number sehingga menggunakan CDR dapat diketahui alibi target penyelidikan pada waktu-waktu tertentu,
d) Date (waktu) menunjukan waktu transaksi antara A Number dan B Number yang apabila dikaitkan dengan LAC CID maka dapat ditentukan posisi target penyelidikan pada waktu tertentu sebagai mana ditunjukan pada kolom date .
e) Call type , yaitu menentukan jenis transaksi apakah berupa SMS ataupun voice call ,
f) dan  yang  terakhir  adalah Duration ,  data  ini  digunakan  untuk  menentukan  lamanya  waktu  transaksi  antara A Number dan B Number .
Melalui Call Data Record (CDR), penyelidik dapat langsung mengadakan analisa, disamping menggunakan ANB ( Analyst  NoteBook )  untuk menganalisis  beberapa  CDR  ( Call  Data  Record )  sehingga  memperjelas  pola  komunikasi, posisi  serta  jaringan  komunikasi  target  penyelidikan.  CDR  ( Call  Data  Record )  dapat  langsung  digunakan  untuk menganalisa pola komunikasi serta posisi target penyelidikan pada saat tertentu.

## Trace (pelacakan) IMEI (International Mobile Equipment Indentify)
Dengan berkoordinasi melalui monitoring centre Mabes Polri maka dapat diperoleh data-data berkaitan dengan No.  HP  yang  pernah  digunakan  dalam  suatu  IMEI  ( International  Mobile  Equipment  Indentify ).  Metode  ini  sangat diperlukan bila suatu saat penyelidik menemukan No. HP tersangka ataupun No. HP korban kejahatan sudah diganti dan tidak  dapat  dilacak lagi melalui  metode  LBS  ( Location  Base  System ).  Dengan  kata  lain  dengan  metode  ini bisa diperoleh  No.  HP  baru,  sehingga  dapat  dilacak  kembali  keberadaan  tersangka  dengan  metode  LBS  ( Location  Base System ).

## Tapping (penyadapan)
Pada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan kecepatan serta dan merupakan kasus yang diprioritaskan Subdit Jatanras juga bisa mengajukan permohonan baik berupa voice tapping (penyadapan suara) maupun penyadapan isi SMS ( SMS  Content )  kepada Monitoring  centre (MC)  Mabes  Polri.  Melalui  metode  ini  penyelidik  dan  penyidik  dapat menentukan beberapa hal antara lain:
a) identitas orang yang dihubungi dan No.HP-nya.
b) Rencana-rencana serta kegiatan yang akan dilakukan oleh para pelaku kejahatan.
c) Sindikat para pelaku kejahatan.
d) Posisi-posisi ( safe house ) ataupun kediaman pelaku.

## Kendaraan GSM Signaling Unit (Direction Finder)
Disamping menganalisis data-data IT yang diperoleh baik dengan metode LBS ( Location Base System ), ANB ( Analyst  NoteBook )  maupun  dengan  menganalisis  CDR  ( Call  Data  Record )  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan penyelidikan secara manual / konvensional. Terdapat cara lain yang lebih efektif apabila posisi target tidak berada pada posisi lokasi yang berat (hutan, pegunungan, rawa-rawa dan sungai) dalam arti yang masih memiliki akses jalan untuk dilakukan pelacakan signal dengan menggunakan kendaraan GSM signaling unit ( Derection Finder ).

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Kejahatan Melalui Pemanfaatan IT Oleh Satreskrim Polres Binjai
Peranan  TI  dalam  penanganan  setiap  kasus  kasus  yang  ada  di  Kepolisian,  sangatlah  dominan.  Contoh,  dalam pelacakan posisi pelaku, cukup dengan mendeteksi sinyal HP menggunakan sistem LBS ( Location Base Transmiter ). Oleh karenanya melalui peran TI, maka kepolisian dapat dimudahkan dalam mencari pelaku atau tersangka dalam kasus yang  sedang  ditangani.  TI  juga  digunakan  untuk  menganalisa  bukti-bukti  dalam  kasus  yang  sedang  dihadapi  oleh Kepolisian, khususnya mengenai alibi dan perencanaan kegiatan serta pasca kejadian melalui isi SMS ( SMS Content ), Rekaman  suara  ( Voice  Tapping )  dan  analisa  data  TI  lainnya.  Berkaitan  dengan  kemampuan  TI  di  atas,  cenderung kontradiktif dengan situasi kemampuan personil Sat Reskrim Polres Binjai.
Hotdiatur Apri Wandi Purba, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi . Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan melalui Pamanfaatan
Keterbatasan personil dengan kondisi wilayah yang luas dan banyaknya kasus Curas seperti begal yang terjadi mengakibatkan upaya-upaya yang dilakukan terbatas seperti intensitas kasus curas yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai sedangkan operator hanya 2 (dua) personil dan alat GSM signaling unit ( Derection Finder ) hanya 1 (satu) beserta 1  (satu)  unit  mobil  yang  mengakibatkan  operator  dapat  merasa  kelelahan  dalam  pelaksanaan  pengungkapan  tindak pidana  tersebut. 16 Kondisi  ini  merupakan  satu  kelemahan  ( weakness ),  seiring  dengan  terus  berkembangnya  model kejahatan  yang  dalam  setiap  aksinya  selalu  menggunakan  tehnologi  komunikasi,  terutama  handphone  sebagai  alat komunikasi.
Di samping itu, anggaran Sat Reskrim Polres Binjai, khususnya anggaran yang mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan dengan metode TI tidak dialokasikan secara khusus sedangkan TI sangat dibutuhkan dan merupakan satu bagian unsur dalam sebuah sistem. Artinya dengan tidak adanya anggaran yang dialokasikan khusus terhadap TI akan  menyebabkan  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  kasus  Curas  tidak  dapat  terlaksana  dengan  baik. Anggran yang ada di Sat Reskrim Polres Binjai tidak sama sekali menyentuh soal TI termasuk pengadaan dan perawatan peralatan GSM signaling unit ( Derection Finder ) sedangkan TI sangat dibutuhkan. Termasuk anggaran untuk pelatihan tenaga khusus sebagai operator pelaksana GSM signaling unit ( Derection Finder ) dan jika memungkinkan TI memiliki ruangan tersendiri serta memiliki database terhadap kasus-kasus Curas tersebut. 17 Sat Reskrim Polres Binjai memiliki sarana dan prasarana peralatan TI berupa 1 (satu) unit peralatan TI yaitu GSM signaling unit ( Derection Finder ) dan 1 (satu) unit mobil untuk tempat GSM signaling unit ( Derection Finder ) dalam mendukung pengungkapan tindak pidana yang terjadi di seluruh kewilayahan hukum Polres Binjai namun saat ini belum didukung ketersediaan ruangan tersendiri dan belum memiliki data base yang secara khusus memuat data-data berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan. Sedangkan peralatan tersebut merupakan pemberian dari Mabes Polri. Kondisi ini tentunya rawan terjadinya pemanfaatan sarana TI yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga dalam pemanfaatannya tidak terinventarisir dengan baik. Kondisi perlu diantisipasi karena rawan menimbulkan kerusakan sarana TI yang ada, sehingga dapat menghambat kemampuan dan daya dukung terhadap pelaksanaan tugas penyelidikan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan.Upaya optimalisasi  pemanfaatan  teknologi  informasi  guna  meningkatkan  pengungkapan  tindak  pidana  kejahatan  dengan kekerasan, akan dipengaruhi berbagai faktor baik yang dari lingkungan internal maupun eksternal.

## SIMPULAN
1. Pemanfaatan  TI  dalam  pengungkapan  kejahatan  oleh  Sat  Reskrim  Polres  Binjai  ditujukan  dalam  rangka menanggulangi kejahatan (salah satu sub sistem penanggulangan kejahatan adalah penggunaan sarana penal/represif). Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Polri diharapkan bukan lagi sebagai alat penguasa melainkan sebagai  institusi yang  lebih  mengedepankan  knowledge,  skill  dan  intitute  melalui  pembenahan  soft  skil  dengan  memanfaatkan teknologi  pada  pelaksanaan  pengungkapan  kejahatan-kejahatan  jalanan  yang  terjadi.    Hal  ini  ditujukan  bahwa kerangka  sistem  hukum  pidana  dalam  penanggulangan  kejahatan  jalanan  mempunyai  tujuan  adalah  premium remedium  dalam  rangka  pertanggungjawaban  pidana  (liability  on  fault  or  negligence  atau  fault  liability). Pengungkapan kasus kejahatan jalanan yang dikualifikasi sebagai kasus menonjol yang dilakukan oleh Sat Rekrim Polres Binjai dikorelasikan dengan kemampuan sumber daya dapat dideskripsikan bahwa kemampaun sumber daya dalam mengimpelemtasikan informasi teknologi terkait sumber daya manusia dan sistem metode masih menggunakan pola  konvensional  dalam  pengungkapan  dan  proses  penyidikan  sehingga  berpengaruh  pada  upaya  pengungkapan kasus-kasus kejahatan jalanan yang dikualifikasi sebagai kasus menonjol.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan kejahatan melalui IT yakni sumber daya manusia penyelidik pada Satreskrim Polres Binjai baik kuantitas maupun kualitasnya belum optimal karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Di samping itu terkait dukungan anggaran yang tersedia untuk mendukung pengungkapan tindak pidana kejahatan  dengan  kekerasan  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  masih  sangat  terbatas  sehingga  kurang mendukung  pengadaan  sarana  prasarana  berupa  server  yang  terkoneksi  antara  Polres  Binjai  dan  Provider  atau penyedia jasa telekomunikasi untuk melakukan pelacakan (Trace), dengan metode LBS (Location Base Station), serta menyediakan  sarana  berupa  bangunan  yang  secara  khusus  disediakan  untuk  mengakomodir  data  yang  berkaitan dengan kasus-kasus yang sedang ditangani..

## DAFTAR PUSTAKA
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,  Banyumedia,  2010  Peter  Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010.
16 Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus 2021
17 Hasil wawancara dengan Perwira Unit pada Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus 2021
Hotdiatur Apri Wandi Purba, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi . Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan melalui Pamanfaatan
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Edward Aritonang,, Revitalisasi Polri , Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Juli 2011.
Mr. J. M. van Bemmelen, dalam Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan , Citra Aditya Bakti, Bandung,  2002. Dwidja  Priyatno, Kebijakan  Legislatif  Tentang  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  di  Indonesia ,  CV. Utomo, Bandung, 2004.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyangkut tentang peran Polri adalah beberapa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni : Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban  masyarakat.  Kedua,    menegakkan  hukum.  Ketiga,  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan pelayanan kepada masyarakat.
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,  Banyumedia,  2010,  hlm  93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005.