Preferensi Masyarakat terhadap Pola Pemanfaatan Lahan Hutan Rakyat di Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros
Arman Syahrul Amin 1 , Emban Ibnurusyd Mas’ud 2,* , Mas’ud Junus 2
1 Tim Layanan Kehutanan Masyarakat
2 Lab. Kebijakan dan Kewirausahaan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin *E-mail: emban.masud@gmail.com
ABSTRACT : This study describes the community preferences on land use arrangement in Lekopancing Village, Tanralili Subdistrict, Maros District. The results showed that the preferences of society towards the selection  patterns  of  land  use  private  forest  determined  by  social  factors,  economic  factors,  and  external factors. Social factors such as success stories of two persons in this village whom earn a large income from the plantation of Gmelina arborea (white teak), which is accompanied by social capital in the form of local knowledge and cultural system based on reciprocity. Economic factors, that is people felt motivated caused by  increased  income  through  the  white  teak  plantation.  External  factors,  such  as  KBR  incentive  programs and the provision of forestry extension worker, become the driving factors too.
Keywords : Community Forests; Land Use Patterns; Community Preferences DOI: http://dx.doi.org/10.24259/jhm.v9i2.3098

## 1. PENDAHULUAN
Umumnya,  masyarakat  pedesaan  di  Indonesia  beraktifitas  sebagai  petani.  Tersedianya lahan  yang  luas  didalam  desa,  sangat  memadai  bagi  masyarakat  desa  untuk  bertani  ataupun berkebun. Masyarakat  pedesaan  identik  dengan  istilah  ‘gotong-royong’  yang  merupakan  kerja sama  untuk  mencapai  kepentingan-kepentingan  mereka  (Soekanto,  2007).  Maka  dalam  hal bertani,  beternak  ataupun  berkebun,  masyarakat  desa  biasanya  akan  membentuk  sebuah kelompok  tani  guna  berkerja  secara  kolektif.  Dalam  berkebun  ataupun  bertani  masyarakat  yang tergabung dalam satuan kelompok tani desa biasanya bercocok tanam jenis-jenis tanaman yang menjadi  komoditi  unggulan.  Ada  banyak  jenis  tanaman  perkebunan  yang  bisa  dikembangkan, seperti,  tanaman  tahunan,  tanaman  semusim,  tumpang  sari,  tanaman  campuran,  tanaman terpencar.
Berdasarkan  penelitian  awal  yang  dilakukan  pada  lahan  masyarakat  di  Desa Lekopancing,  Kecamatan  Tanralili,  Kabupaten  Maros,  diketahui  bahwa  di  masa  awal  90-an, umumnya  masyarakat  memanfaatkan  lahannya  dengan  menanam  tanaman  pertanian  dan perkebunan. Kebanyakan dari tanaman tersebut adalah tanaman ubi kayu. Akan tetapi pada tahun 2010  terjadi  perubahan  yang  signifikan  pada  lahan  milik  masyarakat  tersebut.  Lahan  yang sebelumnya  ditanami  tanaman  pertanian  dan  perkebunan  telah  ditanami  banyak  pepohonan, sehingga  menyebabkan  status  lahan  perkebunan  masyarakat  terkonversi  menjadi  sebuah kawasan hutan rakyat.  Pada lahan hutan rakyat tersebut para petani memadukan tanaman kayu dengan  tanaman  pertanian  ( agroforestry )  serta  menerapkan  pola  pencampuran  berbagai  jenis tanaman  dalam  suatu  lahan  ( mix  plantation ).  Adapun  jenis  pohon  yang  mereka  tanam  berupa pohon cepat tumbuh seperti jati putih ( Gmelina arborea).
Perubahan  di  atas  mengindikasikan  adanya  preferensi  masyarakat  yang  mendorong mereka  mengembangkan  hutan  rakyat.  Preferensi  ini  menjadi  kajian  penting  karena  dengan mengetahuinya  maka  dapat  membantu  daerah  lain  untuk  membantu  mengembangkan  hutan  di wilayahnya  masing-masing.  Implikasinya  adalah  persoalan  lingkungan  utamanya  laju  degradasi hutan di Indonesia dapat diminimalisir.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1. Tempat dan Waktu
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Bulan  Agustus  2015  hingga  Bulan  Maret  2016.  Desa yang menjadi  lokasi penelitian adalah Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat  yang  memiliki  lahan  hutan  rakyat  di  Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

## 2.2. Bahan dan Alat Penelitian
Bahan dan alat penelitian berupa, alat tulis seperti pulpen dan kertas lembaran kuisioner, dibutuhkan  untuk  saat  pengambilan  data  di  lapangan  dan  mencatatkan  keterangan  masyarakat yang menjadi objek penelitian pada waktu melakukan wawancara. Serta smartphone yang dapat mendukung  dokumentasi,  seperti  pengambilan  gambar  dengan  fitur  kameranya,  dan  rekaman audio dengan fitur perekam suaranya.
Pada konteks tertentu bahan dan alat yang digunakan membutuhkan kertas flipchart dan spidol  untuk  membantu  pengaplikasian  teknik  pengambilan  data Participatory  Action  Research (PAR).  PAR  merupakan  metode  pengumpulan  data  yang  memberikan  kesempatan  masyarakat untuk  menyusun  data-datanya  sendiri  yang  dibantu  oleh  peneliti  selaku  fasilitator  (MacDonald, 2012).    Adapun  teknik  PAR  yang  digunakan  adalah Transect  Walk ,  Semi- Structured  Interview , Wealth Mapping, dan Social Mapping .

## 2.3. Analisa Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif  dan deskriptif kualitatif yang dikaji secara mendalam. Hasil dari obsesrvasi langsung di lapangan akan dikaji  sehingga  dapat  diketahui  situasi-situasi  yang  telah  terjadi  sebelumnya  dan  temuan  fakta yang  dijadikan  acuan  untuk  mengetahui  perubahan  terhadap  pemanfaatan  lahan  menjadi  lahan hutan rakyat. Pengamatan observatif dan wawancara tersebut dikaji dan dipahami secara bersama oleh responden yang memahami situasi sosial yang pernah terjadi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara detail.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Preferensi Berdasarkan Faktor Sosial
Faktor sosial merupakan faktor dominan terhadap perubahan penggunaan lahan di lokasi penelitian. Pada tahap awal, tahun 2004, terdapat dua orang petani yang melakukan usaha rintisan berupa  pengelolaan  hutan  rakyat.  Usaha  tersebut,  pada  tahun  2008  dan  2009,  mengalami kesuksesan dengan tingkat pendapatan yang tinggi akibat penjualan kayu jati putih. Kesuksesan kedua petani tersebut kemudian menjadi viral pada skala dusun dan kemudian menyebar hingga skala desa.
Kondisi ini terjadi karena interaksi sosial yang terjadi adalah interaksi asosiatif . Interaksi ini  banyak  menghasilkan  bentuk  atau  proses  dalam  melaksanakan  aktifitas  sehari-hari.  Aktifitas- aktifitas tersebut berupa gotong royong, saling sipakattau (saling menghormati antar sesama, baik antar  sesama  petani  maupun  dengan  orang  lain  yang  berbeda  pekerjaan,  gender,  suku,  agama dan  ras),  saling sipakainge’ (saling  mengingatkan  dengan  berusaha  tidak  menyakiti  perasaan orang  lain),  serta  saling sipakalebbi (saling  menghargai  dan  berupaya  untuk  memuji  serta mengangkat derajat orang lain dalam sebuah pergaulan sosial).
Kondisi  di  atas  diperkuat  oleh  sistem  budaya  masyarakat  yang  berasaskan reciprocity . Dimana  melalui  budaya  tersebut  masyarakat  saling  berbagi  kebaikan  termasuk  pengalaman dengan  nuansa alturisme tanpa  mengharapkan  imbalan,  sehingga  masyarakat  dengan  mudah mendapatkan  informasi  serta  mengakses  pengetahuan-pengetahuan  dari  kelompok  sosialnya (Mas’ud, dkk., 2017).
Seluruh  pemahaman  ini  divalidasi  oleh  masyarakat  di  desa  lokasi  penelitian.  Hasil penelitian lebih lanjut mendapatkan persentase nilai 67 % masyarakat terinspirasi oleh dua orang perintis pengelolaan hutan rakyat, 15 % mengatakan tidak tertarik dan 18 % tidak menjawab. Nilai tersebut  mengindikasikan  besarnya  peran  sebuah  model  yang  terbukti  terlaksana  dan  dapat memberikan  hasil  yang  signifikan  bagi  pengelola.  Signifikansi  hasil  akan  dijelaskan  lebih  lanjut dalam preferensi berdasarkan faktor ekonomi.
Faktor  pendukung  lainnya  dalam  konteks  sosial  masyarakat  yaitu  kondisi  kesiapan masyarakat  dalam  menerima  sistem  baru  di  wilayahnya.  Sebesar  90  %  masyarakat  di  lokasi penelitian  telah  memiliki  pengetahuan  dalam  mengelola  lahan  dengan  sistem  agroforestri  dan terdapat  10  %  masyarakat  belum  memiliki  pengetahuan.  Kondisi  ini  berasal  dari  program Pemerintah  Daerah  melalui  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  yang  telah  memberikan  beragam pengalaman  kepada  masyarakat  mulai  dari  konteks  pembibitan,  persiapan  lahan  hingga memelihara  tanaman  berkayu.  Pengetahuan  dan  pengalaman  yang  telah  ada  memberikan kemudahan  bagi  para  perintis  pengelolaan  hutan  rakyat  dalam  menyebarkan  sistem  yang  telah mereka laksanakan sebelumnya.

## 3.2. Preferensi Berdasarkan Faktor Ekonomi
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penanaman  jati  putih  dengan  penerapan  pola agroforestri memberi pendapatan lebih tinggi bagi masyarakat. Sistem agroforestri yang terbentuk pada  lahan  masyarakat  adalah  agroforestri  sistem  baris  yang  mengkombinasikan  jenis  tanaman jati putih dengan beragam tanaman semusim seperti ubi kayu, kacang mete, dan jagung.
Tabel  1.  Perbandingan  Pendapatan  Rata-Rata  Per  Tahun  Melalui  Skema  Tanaman  Semusim
Dengan Skema Agroforestry dalam 1 Hektar Lahan Tahun Ke- Skema Kelola Lahan dengan Tanaman Semusim (Rp.) Skema Kelola Lahan dengan Agroforestri (Rp.) 1 23.220.000 13.900.000 2 23.220.000 13.900.000 3 23.220.000 13.900.000 4 23.220.000 13.900.000 5 23.220.000 13.900.000 6 23.220.000 139.000.000 Jumlah 139.320.000 208.500.000 Rata-Rata 23.220.000 34.750.000
Angka di atas merupakan pendapatan rata-rata masyarakat pada rata-rata lahan seluas satu  hektar.  Namun  terdapat  perbedaan  dalam  distribusi  sebaran  penerimaan  pendapatan  tiap tahun  apabila  melakukan  aktifitas  pengelolaan  tanaman  semusim  dibandingkan  dengan  aktifitas pengelolaan dengan sistem agroforestri.
Pada konteks pengelolaan tanaman semusim penerimaan masyarakat relatif sama yaitu 23.220.000  per  tahun  per  hektar  namun  pada  konteks  pengelolaan  lahan  berbasis  agroforestri penerimaan terbesar terdapat pada tahun ke keenam yakni sebesar 139.000.000 dari pendapatan sebelumnya yaitu 13.900.000. Nilai pada tahun ke-6 meningkat karena adanya pemanenan kayu pada lahan masyarakat.
Melalui Tabel 1 dapat dilihat pula bahwa rasionalitas preferensi masyarakat juga terlihat jelas  secara  finansial.  Selisih  pendapatan  kedua  skema  ini  selama  enam  tahun  (1  rotasi pengelolaan hutan rakyat) sebesar Rp.69.180.000,-.

## 3.3. Preferensi Berdasarkan Faktor Eksternal
Faktor  eksternal  juga  memberikan  pengaruh  terhadap  preferensi  masyarakat mengembangkan  hutan  rakyat.  Peran  Dinas  Kehutanan  dalam  pengembangan  hutan  rakyat  di Desa Lekopancing yaitu dengan memfasilitasi masyarakat melalui petugas teknis di lapangan yang mengajarkan  para  petani  bagaimana  membibit  dan  merawat  tanamannya,  memberi    peluang usaha  kepada  para  petani  di  sektor  kehutanan  pada  kegiatan  temu  usaha  HR  (Hutan  Rakyat), mempertemukan pengusaha-pengusaha meubel dengan para petani, serta merincikan keuntungan dari  penanaman  pohon  penghasil  kayu  yang  semakin  memberi  dorongan  kepada  masyarakat dalam meningkatkan penanaman pohon pada lahan miliknya.
Kegiatan  lain  yang  mendukung  pengembangan  Hutan  Rakyat  di  Desa  Lekopancing adalah  Program  Kebun  Bibit  Rajyat  (KBR)  yang  dimulai  pada  tahun  2010.  Berdasarkan  hasil wawancara  yang  dilakukan,  program  KBR  mampu  memberikan  stimulus  bagi  masyarakat  dalam membangun dan mengelola Hutan Rakyat.
KBR  merupakan  program  yang  diadakan  oleh  kementerian  kehutanan,  melalui mekasnisme  yang  melibatkan  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Maros.  Mekanisme  tersebut  sebagai berikut:  Masyarakat  Desa  Lekopancing  mengajukan  satu  kelompok  KBR,  lalu  kelompok  KBR bentukan  desa  tersebut  diusulkan  oleh  Dinas  Kehutanan  Maros  kepada  BP  DAS,  kemudian  BP DAS memverivikasi ke Kementerian Kehutanan, sehingga Kementerian memberi anggaran untuk menjalankan program KBR tersebut. Dampak program ini terhadap preferensi yang terlihat melalui banyaknya jati putih yang berasal dari program KBR yang dibudidayakan pada lahan masyarakat.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1. Kesimpulan
Preferensi  petani  di  Desa  Lekopancing  terhadap  pemilihan  tanaman  hutan  rakyat ditentukan  oleh  3  faktor,  yaitu  faktor  sosial,  faktor  ekonomi,  dan  faktor  eksternal.  Pada  konteks sosial,  sistem  altruisme  para  perintis  pengelola  hutan  rakyat  yang  didukung  oleh  prinsip-prinsip gotong royong, sipakattau, sipakalebbi, dan sipakainge’ menjadi penyebab preferensi masyarakat Desa  Lekopancing  membangun  hutan  rakyat.  Pada  konteks  ekonomi,  adanya  contoh  nilai pendapatan yang tinggi yang telah didapatkan oleh para perintis pengelola hutan rakyat menjadi stimulus  bagi  preferensi  masyarakat.  Faktor  eksternal  pun  memberikan  pengaruh  penting memberikan  pengaruh  terhadap  preferensi  masyarakat  karena  dukungan  yang  diberikan  oleh Dinas Kehutanan Kabupaten melalui beragam programnya mempermudah masyarakat menerima sistem hutan rakyat.

## 4.2. Saran
Pengembangan  hutan  rakyat  perlu  untuk  dibantu  secara  intensif  sehingga  preferensi masyarakat  tidak  berubah.  Hal  ini  membutuhkan  pendampingan  yang  berkelanjutan  baik  dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (Moeliono dkk, 2017) . Selain itu kajian-kajian terkait  model  pengelolaan  lahan  yang  efektif  terkait  pembangunan  hutan  rakyat  perlu  dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu mendapatkan pendapatan yang lebih baik dari pengelolaan hutan rakyat sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
MacDonald ,  C.  (2012).  Understanding  participatory  action  research:  A  qualitative  research methodology option. The Canadian Journal of Action Research , 13 (2), 34-50.
Mas'ud, E.I., Kadir, M. I., Molo, H., Tahnur, M., & Hardiyanti. 2017. Potensi Pengembangan Ulat Sutera di Areal KPHP Model Awota . Jurnal Hutan dan Masyarakat, 9 (1), 17-22.
Moeliono, M., Thuy, P., Waty Bong, I., Wong, G., & Brockhaus, M. (2017). Social Forestry - why and for whom? A comparison of policies in Vietnam and Indonesia. Forest and Society, 1 (2), 78-97. doi:http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484
Soekanto, S. (2007). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.