Menyaksikan Kekerasan Politik dalam Novel ‘Azra Jakarta (Taufik A. Dardiri)
MENYAKSIKAN KEKERASAN POLITIK

## DALAM NOVEL ‘AZRA JAKARTA

## Taufiq Ahmad Dardiri
Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## ABSTRACT
This article has successfully aroused the violence of human’s right (HAM) by communists in the era of ironical HAM afterwards. Such a violence happens in the form of political force in the course of stricking, imprisoning, torturing, and kill- ing. Of those motives above, the forces can actually be traced back to its roots, marxis ideology. According to Galtung, it is an ideology as the cause of such vio- lence. He exemplifies with the case that most people have done killing for the sake of ideology. This novel presents an episode significant for the Indonesian historical background, G30S/PKI. The Indonesian Communist Party (PKI) force aimed to internalize its ideology in a country, has a great deal of its victims in the nation. Their violence is far from humanity principles. This case is illustrated by an author by presenting symbolic Moslem characters as the victims of PKI violence.
Key words : violence, symbolic characters, protagonis , dan konstelasi sejarah .

## 1.  Pendahuluan
Karya sastra, sebagai salah satu bentuk karya seni, merupakan cermin dari masyarakat tempat karya sastra tersebut dilahirkan. Dalam ungkapan Abrams (1976: 31) “ art is like a mirror” , menunjukkan pernyataan itu. Karya sastra merupakan imitasi dari universe atau semesta, yang dalam pengertian kritik sastra Marxis sering disebut dengan istilah refleksi masyarakat (Abrams, 1981: 178-179). Lebih jauh, Kuntowijoyo (1987: 134) menyatakan bahwa karya sastra, khususnya pada novel sejarah dan novel sosial, dapat menggunakan sejarah kontemporer sebagai bahan. Peristiwa sejarah kontemporer itu barangkali di zaman pengarangnya hanya dianggap sebagai peristiwa sosial, tetapi bagi generasi sesudah- nya dapat diangkat sebagai peristiwa sejarah. Dalam hubungan ini, novel sosial dan peristiwa
sejarah dapat mempunyai hubungan timbal balik; karya sastra menjadi saksi dan diilhami oleh zamannya, dan sebaliknya karya sastra itu dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa sejarah zamannya dengan membentuk sebuah public opinion .
Dalam konstelasi sejarah, Indonesia telah mengalami berbagai fase. Fase-fase tersebut direkam dalam berbagai bentuk dokumen, termasuk dalam dokumen fiksi. Indonesia dalam bentuknya yang paling awal; nusantara, direkam dalam berbagai babad dan serat; fase penjajahan Belanda direkam oleh sastrawan Balai Pustaka; fase penjajahan Jepang direkan oleh sastrawan Pujangga Baru, fase revolusi direkam oleh sastrawan angkatan 45, dan fase sesudah itu direkam oleh berbagai sastrawan yang berkarya kemudian. Rekaman tersebut menunjukkan refleksi kenyataan sosial yang
Kajian Linguistik dan Sastra, Vol. 18, No. 35, 2006: 153-163
menjadi latar belakang ( setting ) penciptaan novel. Jelas sekali bahwa karya sastra bukan- lah dokumen sejarah resmi, tetapi karya sastra merupakan potret artistik dari sebuah ling- kungan sosial.
Salah satu sejarah penting bangasa In- donesia adalah munculnya G.30S di peng- hujung tahun 1965. Peristiwa ini merupakan fase penting yang tidak mungkin dilupakan oleh bangsa Indonesia. Telikungan ideologi Komu- nis yang dicoba untuk dipenetrasikan ke dalam tubuh bangsa ini meninggalkan luka dan trauma yang berkepanjangan. Dari pihak pemerintah, beberapa jenderal menjadi korban keganasan PKI, sementara Anderson (2000: 14) mencatat bahwa peristiwa pembantaian sebagai tindakan reaktif yang berlangsung dari Oktober 1965 hingga Januari 1966 mengakibatkan kematian tidak kurang dari setengah juta orang Indone- sia yang berhaluan kiri. Belum lagi sejumlah perlakuan represif dan pembatasan hak-hak politik terhadap orang-orang dan keluarga yang terlibat peristiwa tersebut.
Anehnya, peristiwa sejarah segenting G30S/1965 tidak banyak dijadikan bahan da- lam penulisan kesusastraan Indonesia. Hanya sejumlah pengarang yang mengangkat peristiwa sejarah tersebut ke dalam karya-karyanya, seperti Ahmad Tohari melalui novel Kubah (1980) dan novel triloginya yang terkenal Ronggeng Dukuh Paruk: Catatan Buat Emak (1982), Lintang Kemukus Dini Hari (1985), dan Jentera Bianglala (1986); ke- mudian Umar Kayam dalam Sri Sumarah dan Bawuk (1975), dan Para Priyayi (1992). Dalam penelitian Putra (2001: 306-307), Um- ar Kayam menulis ketiga fiksi tersebut sebagai bentuk simpatinya terhadap orang-orang yang terlibat PKI sebagai korban yang dialami oleh tokoh Tun, Bawuk, dan Hari, ketiga tokoh dari masing-masing karya fiksi tersebut. Ada apakah gerangan dengan kesusastraan Indo- nesia sehingga peristiwa sejarah yang begitu penting itu tidak banyak diangkat ke dalam kesusastraan Indonesia?
Dalam artikel di majalah Prisma, Ariel Heryanto (1988: 4-7) menyatakan bahwa ke- susastraan Indonesia mutakhir (tahun 1979- 1980-an) cenderung besifat a-politis dan hegemonik (atau kesusastraan yang “dires- mikan/diabsahkan”). Di samping itu, terdapat kesusastraan subordinat yang oleh Heryanto (lihat Faruk H.T., 1994: 97-98) dibedakan menjadi tiga macam; (1) kesusastraan “ter- larang”, (2) kesusastraan yang “diremehkan”, dan (4) kesusastraan yang “dipisahkan”.
Kesusastraan yang diabsahkan atau diresmikan merupakan kesusastraan yang berkembang dengan definisi konseptual, studi dan penulisan sejarah yang dominan serta contoh-contoh karya sastra yang dianggap “sah” atau “puncak-puncak”. Kesusastraan semacam inilah yang mendapat perhatian dan penghargaan tertinggi dalam masyarakat dan mendapat legalitas dalam sekolah, seminar, karya ilmiah, dan ditemukan di toko-toko buku berlabel “kesusastraan”. Di pihak lain, ke- susastraan yang “terlarang” merupakan ke- susastraan yang dibasmi atau dimusuhi lembaga resmi pemerintah atau lembaga atau individu yang tunduk di bawah kekuasaan resmi. Bobot karya-karya ini diakui, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya secara politis, karena dapat mengancam status quo kesusastraan atau bahkan kehidupan sosial pada umumnya yang sedang mapan (Heryanto, 1988: 4-7).
Dengan latar belakang analisis itulah, barangkali yang menyebabkan tidak ba- nyaknya kesusastraan Indonesia yang meng- angkat peristiwa politik G30S/1965, juga peristiwa-peristiwa lain yang berseberangan dengan kekuasaan. Kekuasaan yang dibicara- kan dalam konteks analisis Heryanto tersebut adalah pemerintah Orde Baru dibawah pim- pinan Suharto yang disebut oleh Tamagola (2003) sebagai bentuk neo-fasisme militer dan penuh kekerasan.
Dalam keterasingan peristiwa G30S/1965 dari kesusastraan Indonesia, Najib Kailani, mengusung sebuah novel sejarah berjudul

## Menyaksikan Kekerasan Politik dalam Novel ‘Azra Jakarta (Taufik A. Dardiri)
‘ Azra Jakarta (selanjutnya disebut AJ) yang bercerita tentang konflik ideologi Islam- Komunis di Indonesia. Ajaibnya lagi, sastra- wan ini berasal dari Mesir dan belum pernah berkunjung ke Indonesia. Akan tetapi, realitas sejarah tentang kehadiran Komunisme di In- donesia begitu tampak nyata dengan dukungan tokoh dan latar yang sangat mimetis. Novel Najib ini, mencoba “memanjangkan” daftar pendek dokumentasi peristiwa genting tersebut dalam kesusastraan Indonesia.
Bila ditinjau dari tema yang ditawarkan, novel ini tidak termasuk kategori pembentuk public opinion sebagaimana harapan Kunto- wijoyo tetapi justru meneguhkan identitas Komunis dalam public opinion. Demikian pula, karya sastra ini tidak termasuk dalam kategori “terlarang” sebagaimana determinasi Heryanto. Hal ini karena fakta cerita mengalir dari mainstream besar. Maksudnya, novel ini mendukung sterotipe Komunis yang mencoba dengan segala cara (termasuk kekerasan) untuk menanamkan ideologinya di tubuh bumi pertiwi. Korban kekerasan politik pun berasal dari kelompok yang secara de facto berpihak kepada ideologi pemerintah. Walaupun tidak setimpal dengan kekejaman reaktif rakyat In- donesia terhadap penganut ideologi ini, kekerasan Komunis dalam politik perebutan kekuasaan tampil dalam bentuk yang tidak kalah menyeramkan.
Oleh karena itulah, penulis bertendensi untuk melihat aspek kekerasan politik yang direkam oleh novel ‘AJ sebagai bentuk cer- minan kondisi sosial politik yang sedang ber- langsung pada masa itu. Aspek kekerasan ter- sebut akan mengantarkan kita pada akar keke- rasan dan motifnya yang mampu memberikan gambaran komprehensif tentang bentuk-bentuk praktik pelanggaran hak-hak asasi manusia.

## 2.  Kekerasan, Politik, dan Sastra
Kekerasan, sebagaimana dikutip Beuken
(1997: 4) dari Collins Cobuild Dictionary of Essential English berarti perilaku yang di-
maksudkan untuk melukai atau membunuh orang, misalnya memukul atau menendang atau menggunakan senjata atau bom. Honderich (1989: 8) mendefinisikannya sebagai penggu- naan kekuatan yang besar atau yang meng- hancurkan terhadap orang atau benda, peng- gunaan kekuatan yang dilarang oleh hukum, diarahkan untuk mengubah kebijakan, lembaga atau sistem pemerintahan, dan karenanya juga diarahkan untuk mengubah eksistensi individu dalam masyarakat dan mungkin juga dalam masyarakat lain. Di antara berbagai jenis kekerasan ada yang bersifat politis, dan keke- rasan politik bisa digunakan untuk memper- tahankan atau mengganggu status quo (Hounderich, 1989: 8).
Kekerasan dalam diskursus kali ini, bukanlah dalam pengertian yang sempit seperti perang, pembunuhan, atau kekacauan saja, melainkan kekerasan dalam pengertiannya yang lebih luas sebagaimana dipaparkan oleh Galtung (dalam Salmi, 2003: 31). Kekerasan menurut Galtung terbagai dalam empat kategori besar, yaitu: (1) kekerasan langsung ( direct violence ), (2) kekerasan tak langsung ( indirect violence ), (3) kekerasan represif ( repressive violence ), dan (4) kekerasan alienatif ( alienative violence ). Selain itu, Fromm (2000) juga membahas kekerasan dari sisi sosio-psikologis atas watak manusia yang dapat dijadikan referensi dalam melihat akar kekerasan, sehingga dapat melihat munculnya motif kekerasan itu.
Selanjutnya, Galtung (2003: 4) menye- butkan bahwa kekerasan-kekerasan tersebut membesar secara kultural dan dapat berwujud secara simbolis; dalam agama dan ideologi, dalam bahasa dan seni, dalam ilmu penge- tahuan dan hukum, dalam media dan pendi- dikan, yang kesemuanya memiliki fungsi seder- hana, yaitu melegetimasi kekerasan. Selanjut- nya, kekerasan struktural mememiliki dimensi politik dan ekonomi.
Galtung (2003: 14) juga menyebut bahwa agama dan ideologi Barat terbesar seperti Is-
Kajian Linguistik dan Sastra, Vol. 18, No. 35, 2006: 153-163
lam dan Kristen, liberalisme dan Marxisme memiliki keragaman keras dan lunak. Keke- rasan dapat timbul dari keempat keyakinan di atas karena keempatnya juga merupakan singularis , yang mengklaim sebagai satu- satunya, pembawa sah kebenaran, dan uni- versalis, yang mengklaim validitas seluruh dunia dan untuk seluruh waktu yang akan datang. Agama dan ideologi, dituding Galtung ((2003: 13-14) sebagai penyebab terjadinya keke- rasan. Banyak orang membunuh atas nama agama dan ideologi. Namun, ia juga mengakui bahwa tidak semua agama atau ideologi ber- sifat keras; sebagian bahkan lantang dalam menganjurkan nonkekerasan. Dalam bahasa lain, agama dan ideologi dapat muncul dalam ragam keras dan lunak , ragam keras cende- rung memfokuskan pada tujuan abstrak dan transenden dan ragam lunak memfokuskan pada empati, bahkan kasih saying.
Sejak awal, Max Weber telah mengka- itkan kekerasan dengan negara (yang tentunya mempunyai sistem politik). Ia menyatakan bahwa sejak negara muncul, negara telah mem- bangun dirinya di atas kekerasan. Tindakan kekerasan yang absah merupakan salah satu karakteristik Negara (Beuken, 1997: ix.).
Kekerasan yang dilakukan negara meru- pakan otoritas pemangkunya karena mereka berhak menentukan tujuan-tujuan politik dan melaksanakannya serta mengambil keputusan/ kebijakan dan seleksi alternatif. Melaksanakan kebijakan berarti harus memiliki kekuatan (power) dan kewenangan (authority) yang dipakai untuk kerja sama atau menyelesaikan konflik dari proses ini. Untuk itulah cara yang dipakai dalam sistem politik terkadang berbentuk persuasif (meyakinkan) dan bisa juga paksaan ( coercion) ( Budiarjo, 2002: 8). Kekerasan dan politik ternyata tak luput dari rekaman para sastrawan. Edwar Said menengarai bahwa di negerinya para sastrawan juga berbicara tentang politik sebagai bagian dari isi karya sastra walaupun hanya pada masalah yang terbatas. Adapun bentuk, ke-
rangka, atau kategori ‘sastra’ itu sendiri diang- gap netral, nonpolitis, atauh bahkan dianggap mulia. Politis atau tidaknya suatu karya sastra hanya diperhitungkan dari apa-apa yang menjadi isi nya (Budiarjo, 2002: 63-64). Hal ini didukung oleh Foulcher (yang terkesan membela pandangan seniman Lekra) yang menyarankan faham “politik di atas seni”. Me- nurutnya, kegiatan bersastra merupakan tin- dakan pengamalan ideologi.
Dalam sejarah sastra Indonesia, pernah terjadi pergulatan gagasan tentang kesatuan/ keterpisahan sastra dan politik. Budiarjo (2002: 58), berkeyakinan bahwa sastra tidak pernah lepas dari politik, atau tidak pernah terlepas dari kepentingan politis pihak-pihak tertentu dalam masyarakat bersangkutan. Menurutnya, walaupun terjadi perdebatan tentang kedua hal ini, sastra dan politik tak dipandang oleh masyarakat sebagai dua perkara yang dipisahkan. Jadi jelas, sastra dapat saja menjadikan politik sebagai isi nya, bahkan lebih jauh bahwa sastra sangat bisa bersifat politis. Oleh karena itulah beberapa pementasan dan karya sastra sempat dilarang terbit atau dipentaskan.
Mengacu pada pikiran di atas, maka sistematika logis dari diskursus ini adalah bahwa politik, yang secara sederhana dapat disebut sebagai aneka siasat dan tingkah memperebutkan atau mempertahankan ke- kuatan sosial (Heryanto, 1985: 40), tidak ja- rang menggunakan kekerasan sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilannya. Pada sisi yang lain, kesusastraan berperan penting sebagai perekam fenomena sosial, sejarah, dan politik yang dapat dijadikan bahan bagi sebuah bangsa untuk berkaca, walau hanya pada cermin yang berbentuk karya sastra.

## 3. Kekerasan Politik dalam ‘Azra

## Jakarta
Novel ‘AJ berlatar kehidupan sosial politik Indonesia pada tahun 1965, di mana pertarungan ideologi mengalami titik-titik
Menyaksikan Kekerasan Politik dalam Novel ‘Azra Jakarta (Taufik A. Dardiri)
kulminasi. Sumber utamanya adalah ideologi Marxisme-Leninisme yang memiliki manifesto Komunis sebagai aliran politik dan mate- rialisme sebagai pandangan hidup (Soerojo, 1988: 352), telah masuk ke Indonesia dengan melakukan infiltrasi ke tubuh Sarikat Islam (Merah), mendirikan Perserikatan Komunis Indie, lalu berganti nama Partai Komunis In- donesia (PKI) (Soerojo, 1988: 36). Seba- gaimana diyakini Galtung bahwa ideologi seperti ini kemudian menjadi gelombang dahsyat yang menyatakan dirinya singularis , sebagai satu-satunya yang mengklaim kebe- naran bahwa sosialisme adalah solusi pamu- ngkas dari permasalahan bangsa Indonesia yang masih belia. Untuk itulah, segala perbuatan antirevolusioner, antiimperialisme harus dibe- rangus dari bumi pertiwi dengan cara apapun, termasuk dengan cara kekerasan.
Tokoh-tokoh yang berperan di sini ada- lah, Fatimah, Abul Hasan, H. Muhammad sebagai representasi ideologi Islam dan Zaim beserta aparatnya sebagai representasi ideologi Komunis. Di samping itu, peristiwa- peristiwa yang lebih penting diletakkan pada tokoh-tokoh netral sebagaimana didefinisikan Altenbernd & Lewis (dalam Nurgiantoro, 2003: 37) sebagai tokoh cerita yang berek- sistensi demi cerita itu. Tokoh ini hadir (atau dihadirkan) semata-mata demi cerita, atau bahkan dialah sebenarnya yang empunya cerita, pelaku cerita, dan yang diceritakan. Tokoh-tokoh yang dimaksud adalah Paduka, Kolonel, Komandan Pengawal Istana, dan beberapa Jenderal. Sesungguhnya, dapat dikatakan bahwa tokoh utama dan tambahan dihadirkan hanya untuk menopang dan menjadi saksi peristiwa sebenarnya yang dimainkan oleh tokoh-tokoh netral ini.
Sebagai perang ideologi, definisi Ted ten- tang kekerasan tergambar jelas dalam novel ini. Ideologi Komunis yang direpresentasikan oleh pengarang sebagai organisasi wanita di bawah pimpinannya yang bernama Zaim
menggunakan kekuatan yang besar atau yang menghancurkan sistem guna mengubah kebi- jakan, lembaga atau sistem pemerintahan In- donesia kepada haluan sosialis-Komunis.
Kekerasan-kekerasan dalam novel ‘AJ akan dilihat secara detil berdasarkan klasifikasi yang diungkapkan Galtung. Hanya saja, uru- tannya akan disesuaikan dengan alur plot agar mempermudah proses pembacaan keseluruhan novel.

## 3.1 Kekerasan Tak Langsung (Indirect Violence)
Kekerasan tak langsung maksudnya adalah melakukan tindakan yang melukai (bisa berarti nonfisik) orang dengan cara mengusik sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kepentingan vital orang tersebut.
Dalam novel ini, kekerasan tak langsung ditujukan kepada Fatimah (tokoh protagonis) yang dilakukan oleh Zaim (tokoh antagonis). Penyebabnya adalah, di suatu kampus di Jakarta tokoh antagonis mendapatkan pen- debat pidatonya sekaligus menentang ideologi Komunis yang coba dimasukkannya ke dalam pikiran para mahasiswa untuk mendukung perjuangan berdirinya negara dengan ideologi Komunis. Tokoh protagonis, si penentang itu, akhirnya mendapatkan nilai lebih dari tokoh antagonis sebagai gadis yang harus ditak- lukkan. Skenario yang disusun adalah memi- sahkan hubungan keluarga dan kekerabatan tokoh protagonis. Tujuan terakhir, tokoh tersebut akan memohon-mohon padanya untuk mencari ayahnya dan ia akan masuk perang- kap lelaki yang doyan wanita dan minuman keras itu.
Pertama, H. Muhammad (tokoh bawah- an), ayah tokoh protagonis diculik sepu-lang dari sebuah pulau guna menilik sekolah- sekolah di bawah yayasannya. Rupanya, kapal yang ia tumpangi sengaja dibelokkan ke sebuah pulau tengah menuju sebuah penjara.
Kajian Linguistik dan Sastra, Vol. 18, No. 35, 2006: 153-163
“Orang-orang mulai mempertanyakan nasib Haji Muhammad Idris yang telah seminggu melakukan perjalanan pemeriksaan se- kolah-sekolah yang ada dalam pengawa- sannya. Namun hingga kini belum kembali ke rumahnya” (Al-Kaylani, 1974: 36).
Penculikan H. Muhammad tentu saja ber- dampak psikologis berat bagi tokoh protagonis dan keluarganya. Penculikan ini kemudian berakibat lebih parah dengan terjualnya perhiasan dan perabotan yang mengakibatkan pemiskinan bagi keluarga tersebut.
Kedua, Menggiring Abul Hasan (tuna- ngan Fatimah) ke penjara dengan skenario yang dipersiapkan. Hilangnya kedua orang yang dicintai tokoh sentral ini merupakan ben- tuk kekerasan tak langsung yang dilakukan oleh tokoh antagonis guna mengintimidasi tokoh utama.
Ketiga, menghancurkan nama baik tokoh utama dengan menyebar pamflet di kampus berisi fitnah sehingga tokoh utama dides- kriditkan oleh teman-temannya.

## 3.2 Kekerasan Alienatif (Alienative Vio- lence).
Yang dimaksudkan dengan kekerasan alienatif adalah peminggiran individu atau kelompok tertentu dan tidak diberikannya hak- hak sebagaimana individu atau kelompok yang lain. Dalam kasus yang terkini, tidak diberinya hak yang luas kepada etnis Cina di Indonesia dalam proses berkehidupan berkebangsaan. Hal yang sama juga dirasakan oleh keluarga eks-PKI dan keturunannya. Kedua kategori warga ini mengalami pembusukan identitas di tengah kemegahan bangsanya sendiri.
Dalam novel ‘AJ , tokoh tambahan (H. Muhammad) diasingkan ke sebuah pulau yang nyatanya adalah penjara. Bersama para taha- nan yang lain (para tokoh Masyumi), tokoh ini mengalami alienasi dari lingkungannya. Ke- adaan umum penjara, apalagi dalam masa-ma- sa perang ideologi, tidaklah jauh berbeda. Pe- nahanan tanpa didahului dengan surat pena- hanan dan tanpa pembelaan.
Dengan bersedih hati, Haji Muhammad bertanya, “Apa yang membuat kalian ber- laku kejam seperti ini? Apakah kalian aparat pemerintah? Apakah aku seorang terdak- wa? Kalau benar, apakah seperti ini seorang terdakwa diperlakukan?” (Al-Kaylani, 1974: 44).
Tokoh ini diasingkan dari kehidupan normalnya karena bebarapa alasan pokok. Pertama, sebagai alat intimidasi bagi tokoh utama agar takluk di hadapan tokoh antagonis. Kedua, tokoh ini adalah dari kelompok (Masyumi) yang menjadi musuh utama tokoh antagonis dan organisasinya, dan karena itu harus diasingkan bersama anggota kelompok lainnya agar tidak menghambat perjuangan partai Komunis.

## 3.3 Kekerasan Langsung (Direct Vio- lence)
Dalam usaha menciptakan kekerasan tak langsung dan alienatif, organisasi ini membentuk sistem yang kuat dan merasuk ke dalam sistem pemerintahan, mulai dari istana kepresidenan hingga ke penjara-penjara. Lihat fragment berikut:
Menyaksikan Kekerasan Politik dalam Novel ‘Azra Jakarta (Taufik A. Dardiri)
“Saat itu, orang-orang partai telah mengu- asai kantor-kantor negara yang vital. Bahkan lembaga pemerintahan pun berada dalam genggamannya. Mereka sudah me- nempatkan orang-orangnya di tempat-tem- pat yang strategis, seperti media cetak, ra- dio ataupun dinas intelejen. Karena itu Zaim berkata, “Sejatinya kitalah yang memegang kekuasaan. Kita menguasai penguasa kita. Presiden sendiri adalah salah satu orang kita”. Setelah itu, zaim bergegas mening- galkan kantor intelejen. Ia mempunyai janji bertemu dengan Komandan Pengawal Istana.” (Al-Kaylani, 1974: 65).
Sasaran kekerasan langsung ini sebe- narnya adalah seluruh rakyat yang disebut reaksioner, antirevolusi, anti-imperialisme. Representasinya adalah tokoh utama dan tokoh bawahan serta juga tokoh-tokoh netral. Para tokoh ini secara ideologis bertentangan dengan tokoh antagonis dan organisasinya. Pemukulan terjadi pada tokoh utama (hlm. 71), pemu- kulan, penyiksaan dan pemenjaraan tokoh H. Muhammad (hlm. 41, 46, 48, 78), pembu- nuhan massal di penjara (hlm. 158), dan pem- bunuhan dan kebiadaban terhadap para jenderal dan kolonel pada peristiwa 30 S/PKI (hlm. 143-144). Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Sugihastuti (2002: 154) da- lam penelitiannya dengan menggunakan pen- dekatan kritik sastra feminis. Ia memandang bahwa novel ini secara eksplisit memuat masa-
lah kekerasan dan penindasan terhadap orang yang lemah, termasuk penindasan dan ke- kerasan lelaki terhadap perempuan.

## 3.4 Kekerasan represif (Repressive Vio- lence)
Semua bentuk kekerasan di atas pada da- sarnya adalah juga bentuk kekerasan represif. Secara prinsipil, kekerasan ini biasanya diguna- kan oleh pemerintah terhadap rakyatnya melalui aparat-aparatnya karena terdapat perbedaan pendapat yang ekstrim. Instrumen kekerasan ini berbentuk penangkapan, pengasingan, pemu- kulan, atau bahkan bisa pembunuhan.
Dalam kasus novel ini, terdapat dua kelompok yang sedang bertikai; pemerintah Indonesia yang didukung oleh rakyat dan sebuah organisasi beraliran kiri yang mencoba mengkudeta pemerintahan resmi. Organisasi ini, melakukan tindakan represif karena mempunyai perbedaan ideologi dengan pemerintah dan rakyat secara keseluruhan. Penentangan terhadap ideologi kiri ini berarti adalah kebinasaan. Organisasi oposisi yang mengalami pembinasaan sebagaimana ter- gambar dalam novel ini adalah Masyumi. Bentuk-bentuk kekerasan refresif organisasi Komunis, misalnya pembakaran gedung seko- lah milik Masyumi dan pembunuhan terhadap siswanya (hlm. 115-116), pemenjaraan orang- orang Masyumi (hlm. 46-48), rencana pembunuhan ulama (hlm. 23-24), dll.
Sebaliknya, ketika pemerintah Indonesia sudah berada di bawah kepemimpinan tokoh netral (disebut Jenderal Besar), maka penganut ideologi kiri juga mengalami tindakan represif yang sama besar (hlm. 169-174) sebagaimana disanyilir oleh Benedict Anderson dalam Kuasa Kata Jelajah Budaya-Budaya Politik di In- donesia .

## 4. Novel  ‘Azra Jakarta, Kekerasan Politik, dan HAM
Secara tegas al-’Ariny (Al-Aryani, TT:
51-52) menyebutkan bahwa Najib Kailani
Kajian Linguistik dan Sastra, Vol. 18, No. 35, 2006: 153-163
dalam novel sejarahnya banyak mengung- kapkan realitas nyata kebangsaan (dalam hal ini sebuah negara menjadi setting novelnya) secara menakjubkan disertai dengan fakta- fakta sejarah yang bersifat ilmiah. Dalam novel AJ , fakta-fakta sejarah dirunut dari usaha partai Komunis yang beriktikad buruk mengkooptasi pemerintahan. Al’Arini dalam menganalisis tema novel-novel Najib merujuk nama-nama tokoh dalam AJ dengan peristiwa kudeta di tahun 1965, seperti Ketua Partai Komunis: Aidid, dan Presiden: Sukarno. Kekuatan fakta historis yang dikemukakan oleh Najib didukung pula oleh tokoh-tokoh nyata yang diikutser- takan dalam novel, seperti Untung (Panglima TNI), Jenderal Ahmad Yani, dan Jenderal Abul Hasan Nasution (disamarkan dari Jenderal Abdul Haris Nasution).
Menariknya, fakta sejarah yang bersifat ilmiah tersebut didapatkan pengarang dari balik terali besi karena keterlibatannya dalam orga- nisasi Ikwanul Muslimin di Mesir. Semasa kuliah (pada tahun1955), ia dipenjara selama tiga tahun dari sepuluh tahun tuntutan jaksa. Pada saat kudeta terjadi di Indonesia dari pe- merintahan yang sah, Najib juga sedang di- penjara (tahun 1965) selama satu tahun lebih beberapa bulan (Al-Aryani, TT: 14-15).
Dengan demikian, pengarang tidak pernah melihat kondisi politik Indonesia secara langsung. Terdapat indikasi bahwa pijakan fakta sejarah yang kuat dalam novelnya AJ antara lain didapatkan pengarang dari infor- masi para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Cairo Mesir, di samping juga Najib Al-Kailani berprofesi sebagai wartawan. Hal inilah yang membuat Najib menyorotkan pan- dangnya ke Indonesia sebagaimana dilansir oleh Al-’Ariny, bahwa Najib selalu tertarik untuk menulis permasalahan ummat Islam sedunia berdasarkan peristiwa-peristiwa pen- ting, termasuk kudeta PKI di Indonesia.
Dengan merefleksikan peristiwa dalam AJ pada kenyataan politik Indonesia di tahun 1965, maka didapatkan bahwa tokoh utama
(Fatimah) dan tokoh tambahan lainnya (H. Muhammad, dan Abul Hasan) adalah repre- sentasi Islam, sedangkan organisasi wanita yang dipimpin oleh Zaim merupakan repre- sentasi Ideologi Komunis. Sementara peme- rintah (kepala negara dan aparatnya), sebagai pemersatu kedaulatan rakyat berada di te- ngah-tengah, dan oleh karena itu diperebutkan bagai tanah subur untuk berladang ideologi.
Komunis, dalam hal ini, bermaksud mere- but kekuasaan yang sah karena dukungan rakyat yang diwakili oleh beberapa partai. Partai-partai yang berhaluan berbeda dengan ideologi komunis kemudian harus dimusnahkan. Adapun partai penghalang yang besar bagi tumbuhnya ideologi komunis di antaranya adalah partai Masyumi dan Partai Syarikat Islam yang dinamai dengan “Kaum Kepala Batu” (Soerojo, 1988: 108). Menurut teori kekerasan, mereka harus diubah dan karenanya diarahkan atau dipaksa untuk mengubah eksistensi setiap individu dan masyarakat. Oleh karena itu komunis meng- gunakan kekerasan politik untuk mengganggu status quo bangsa Indonesia .
Dahsyatnya kekerasan komunis di Indo- nesia akibat kudeta meninggalkan penderitaan bangsa yang berkepanjangan. Orang-orang hilang (kebanyakan adalah kaum Muslim), penyiksaan, pemenjaraan sebagaimana dilu- kiskan oleh tokoh-tokoh novel adalah masa kelabu bagi bangsa Indonesia. Akibatnya, ber- tahun-tahun setelah itu, Indonesia mengalami komunisto phobi , sesuatu yang justru diha- ramkan pada masa pemerintahan Sokarno ka- rena infiltrasi komunis dalam pemerintahannya. Rakyat Indonesia seharusnya berterima kasih pada sastrawan Mesir ini karena mampu merekam dan menyorot kekejaman Komunis terhadap Masyumi yang dipersonifikasikan dengan tokoh Fatimah, H. Muhammad, Abul Hasan dengan tindakan-tindakan kekerasan destruktif yang dahsyat, hingga pembunuhan para jenderal yang tidak manusiawi. Rekaman yang sulit ditemui sequel nya dalam khazanah sastra Indonesia.

## Menyaksikan Kekerasan Politik dalam Novel ‘Azra Jakarta (Taufik A. Dardiri)
Bila dikaitkan dengan HAM, maka pe- ristiwa kekejaman komunis tahun 1965 terjadi setelah tujuh belas tahun Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang disahkan dan diproklamirkan oleh Resolusi Umum 217 (111) 10 Desember 1948. Artinya, komunis telah dengan sengaja menentang rambu-rambu internasional tentang bagaimana menghargai martabat manusia sebagaimana sudah diatur dalam 30 pasal, terutama pasal 5 dan pasal 9 yang berbunyi:
“Tidak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam dengan tidak mengingat kemanusiaan, ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghina- kan” (pasal 5), dan
“Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang wenang” (pasal 9) (Cassesse, 1994: 293).
Praktik-praktik kekejaman komunis seperti pemenjaraan dan penyiksaan tokoh- tokoh novel sebagai representasi (umat Islam dan rakyat Indonesia umumnya) dan peristiwa tragis lubang buaya (hlm. 185-191) sebagai representasi pemerintah yang sah, betul-betul keluar dari semangat HAM yang telah dise- pakati negara-negara yang tergabung dalam PBB. Akan tetapi, peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi dalam masa ini tidak men- dapatkan perhatian PBB karena pembe- rontakan PKI dianggap sebagai urusan negara yang terkait karena bisa digolongkan ke dalam perang saudara.
Pada saat yang kurang lebih sama, ko- munis di seluruh dunia juga melakukan praktek kekerasan dan kekejaman serupa untuk memaksakan ideologi kiri menjadi pondasi sebuah negara, baik di Eropa, Asia, maupun di Afrika. Pol Pot dengan Khmer Merahnya menghancurkan kira-kira 2 juta orang di Kamboja pada tahun 1975-1978. Di an- taranya beberapa kelompok etnis atau agama
seperti Champs (minoritas Islam) dan Biksu Buddha (Cassesse, 1994: 293).
Brzenzinski ( 1992: 216-217) mencatat korban kekerasan politik komunis:
(1) Ikhtisar penghukuman mati dalam proses pengambilan kekuasaan. Hukuman mati sekurang-kurangnya sejuta orang di Uni Soviet, beberapa juta di Cina, sekitar 1000.000 di Jerman Timur, dan sekurang- kurangnya 150.000 di Vietnam. (korban tidak termasuk yang mati akibat perang).
(2) Penghukuman mati lawan dan penentang politik setelah memegang kekuasaan. Jumlah korban berkisar lima juta orang
(3) Kematian yang berkaitan dengan de- portasi massal dan pemukiman ulang dengan paksa. Korban berkisar 10 juta di Uni Soviet dan 30 Juta di Cina.
(4) Hukuman mati atau kematian dalam kamp kerja dari komunis yang diber- sihkan. Korban di Uni Soviet berkisar satu juta orang dan puluhan ribu di Eropa Timur, serta beberapa juta jiwa melayang di Cina.
(5) Luka fisis dan psikologis dari pemenja- raan dan kerja paksa yang panjang.
(6) Penganiayaan anggota keluarga korban rezim yang berkuasa.
(7) Suasana ketakutan dan pengucilan pribadi dan politis yang menyebar di masyarakat.
Daftar kekerasan politik komunis di atas, memang ada yang terjadi pada sebelum deklarasi universal HAM 1948. Akan tetapi, motif kekerasan yang dilakukan memiliki kemiripan dengan beberapa tragedi politik pasca 1948. Proses pembinasaan setiap ideologi yang bertentangan merupakan main- stream politik komunis yang utama di setiap negara, termasuk di Indonesia sebagaimana yang telah direkam oleh Najib. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan kekerasan dalam AJ berakar pada masalah ideologi sebagaimana diasumsikan oleh Galtung.
Kajian Linguistik dan Sastra, Vol. 18, No. 35, 2006: 153-163

## 5. Simpulan
Bangsa Indonesia pernah mengalami komunisto phobi yang dahsyat akibat sejarah hitam PKI yang justru menelikung perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan melawan penjajah yang hampir berhasil dibelokkan ke pembentukan ideologi baru berdasarkan panji- panji sosialisme marxis. Akibatnya terjadi “perang saudara” yang memakan korban tidak sedikit. Beruntung peperangan (baca: pem- berontakan) tersebut dapat digagalkan bersa- maan dengan hancurnya ideologi komunis di berbagai belahan dunia.
Saat-saat persiapan menanamkan ideologi komunis untuk menggantikan ideologi negara, Partai Komunis Indonesia telah mela- kukan tindak kekerasan terhadap kelompok penentangnya, seperti Masyumi dan rakyat secara keseluruhan, seperti yang diwakilkan pada tokoh dan peristiwa dalam novel ini. de- ngan demikian AJ adalah a mirror dalam ba- hasa Abrams, refleksi masyarakat dalam pan-
dangan Kuntowijoyo yang memotret secara artistik kekerasan politik dan pelanggaran HAM politik di Indonesia sekaligus entitas dari kesusastraan itu sendiri.
Akhirnya, dapat diketahui kontribusi Najib dalam memotret kehidupan politik In- donesia dengan latar belakang peristiwa G 30S/PKI. Pertama , ia berhasil merekam pe- ristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Komunis terhadap rakyat Indonesia, terutama ummat Islam (diwakili oleh Masyumi). Kedua , dengan sudut pandang tokoh utama (Fatimah), ia berhasil memotret usaha kudeta PKI ter- hadap pemerintahan yang sah. Potret ini se- makin menguatkan public opinion tentang citra PKI yang kejam berkaitan dengan pem- bunuhan para jenderal dan peristiwa lubang buaya. Ketiga , ia berhasil mengabadikan peri- ngatan keras atas bahaya laten komunis melalui media sastra, sebagai counter terhadap paham materialis yang atheis; musuh dari doktrin Is- lam yang monoteis.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Aryani, Abdulllah bin Salih. (TT) Al-Ittijah al-Islamy fi A’mal Najib Kaiylani al-Qasasiyah.
Abrams, M.H. 1976. The Mirror and the Lamp. London: Oxford University Press.
Abrams, M.H. 1981. A Glossary of Literary Terms. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Al-Kaylani, Najib. 1974. ‘ Azra Jakarta (Cetakan Kedua). Cairo: al-Mukhtar al-Islamy.
Anderson, Benedict. 2000. Kuasa Kata Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia. Terj. Revianto Budi Santosa. Yogyakarta: Mata Bangsa.
Bauken, Wim. 1997. Agama Sebagai Sumber Kekerasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Budiarjo, Miriam. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Pustaka Gramedia Utama.
Brzenzinski, Zbigniew. 1992. Kegagalan Besar: Munculnya dan Runtuhnya Komunisme dalam Abad Kedua Puluh (Terj. Tjun Surjaman). Bandung: Remaja Rosdakarya.
Cassesse, Antonio. 1994. Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah (Terj . A. Rahman Zainudin). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Menyaksikan Kekerasan Politik dalam Novel ‘Azra Jakarta (Taufik A. Dardiri)
Davis, Peter. 1994. Hak-Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai (Terj. A. Rahman Zainudin). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Eagleton, Terry. 2002. Marxisme dan Kritik Sastra (Terj. Roza Muliati dkk.). Yogyakarta: Sumbu.
Faruk H.T. 1994. Pengantar Sosiologi Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fromm, Erich. 2000. Akar Kekerasan (Terj. Imam Muttaqin). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Galtung, Johan. 2003. Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban. Surabaya: Pustaka Eureka.
Gottschalk, Louis. 1985. Mengerti Sejarah, (terj. Nugroho Notosusanto). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Heryanto, Ariel. 1985. “Sastra dan Politik” dalam Perdebatan Sastra Kontekstual. Jakarta: Rajawali.
Heryanto, Ariel, 1988. “Masihkan Politik Jadi Panglima? Politik Kesusastraan Indonesia Mutakhir”, Prisma No. 8 Th. XVII. Jakarta: LP3ES.
Hounderich, T.1989. Violence For Equality. London: (TP).
Kuntowijoyo. 1987. Budaya dan Masyarakat. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Nurgiantoro, Burhan. 2003. Teori Pengkajian Fiksi . Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress.
Prasetyo, Eko. 2001. HAM Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Putra, Sri Heddy Ahmisa. 2001. Strukturalisme Levi-Strauss, Mitos dan Karya Sastra.
Yogyakarta: Galang Press.
Salmi, Jamil. 2003. Kekerasan dan Kapitalisme. Terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugihastuti 2002. Teori dan Apresiasi Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sumardjo, Jakob. 1992. Lintasan Sastra Indonesia Modern I. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soerojo, Soegiarso. 1988. Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai. Jakarta: Intermasa.
Soehisno. 1986. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
Tamagola, Tamrin Amal. 2003. “Geliat Cendekiawan dalam Cengkraman Neo-Fasisme Orde Baru” dalam Kompas, Edisi 19 Juli 2003.