## PERILAKU PEMILIH DALAM PILKADA KABUPATEN KUDUS 2013

## Fitriyah

## Abstract
This  study  describes  of    Kudus  Regency  (Kabupaten  Kudus)    voting  behaviour.  Voting behavior is explained by three main approaches in the study of voting behavior, which are sociological models,  psychological  models  and  rational  /  economic  model.  Research  was  conducted  in  local election (Pilkada)  Kudus Regency. The research is based on survey with a sample of 100 members who are chosen randomly. The study found that the  economic  models and candidate figure are the main factors. Also found that voters had permissive attitude to money politics.

## Key words: Perilaku pemilih, Pilkada, politik uang

## A.  PENDAHULUAN
Tanggal 26 Mei 2013 Kabupaten Kudus menyelenggarakan Pemilihan Kepala daerah  (Pilkada).  Perilaku  pemilih  dalam  Pilkada  Kabupaten  Kudus  ini  menarik diteliti  karena  Pilkada  Kudus  diselenggarakan  serentak  (Pilkada  bersama)  dengan Pilgub  Jateng  dan  Kabupaten  Temanggung.    Pada  Pilkada    bersama  ini  bisa  jadi pemilih  mempunyai  pilihan  politik  yang  beda  partai  pengusung  antar  pilkada Kabupaten  dan  Pilkada  Provinsi.  Apalagi  realitasnya  pemilih  di  Kabupaten  Kudus adalah pemilih  yang terpolarisasi pada banyak partai politik dan cenderung cair,  ini tergambar dari hasil Pemilu 2009 yang lalu,  ketika dikonversi menjadi kursi  DPRD Kudus  memunculkan  16  partai  politik  yang  memperoleh  kursi.  Pemilih  cair  ini  bisa jadi  baru akan membuat keputusan  pilih siapa tepat pada hari pemilu.
Secara umum jumlah pemilih non-partisan, yakni sekelompok masyarakat yang tidak menjadi  anggota    atau  mengikatkan  diri  secara  ideologis  dengan  partai  politik tertentu  (Firmanzah,  2007:  58-59)  menunjukkan  kecenderungan    meningkat  pada setiap  Pemilu,  terutama  di  Pilkada.  Kelompok  pemilih  ini  belum  tentu  lebih mempertimbangkan program-program yang dijual oleh calon, melainkan faktor politik uang (transaksional) ikut berperan. Politik uang adalah pemberian uang atau barang, atau  fasilitas  tertentu,  dan  janji  kepada  para  orang-orang  tertentu  agar  seseorang dapat dipilih  menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah
Politik uang  sebagai faktor yang menjadi pertimbangan pemilih makin marak. Fenomena politik uang ini sudah ada di Pemilu 2004 dan berulang di Pemilu 2009, dan  pada  semua  Pilkada,  bahkan  ditengarai  makin  meningkat.  Politik  uang  dalam suatu  pemilihan  di  Indonesia  bukanlah  hal  baru.  Di  Pemilihan  kepala  desa (Pilkades),  yang  sudah  lama  ditradisikan  dalam  memilih  kepala  desa  secara langsung,    juga  lazim  ada  politik  uang.  Setidaknua  ini  dibuktikan  dari  studi  Nico  L. Kana (2001: 5-25) di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang dan studi Halili (2009: 99-112) di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura. Dari latar belakang ini maka  penulis  membuat  perumusan  masalah    “Apakah  faktor  politik  uang  menjadi faktor  determinan  yang  mempengaruhi  perilaku  pemilih    dalam  Pilkada  Kabupaten Kudus 2013? “.

## A.1 Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian survai, adalah penelitian yang mengambil sampel  dari  satu  populasi  dan  menggunakan  kuesioner  sebagai  alat  pengumpulan data  pokok  (Singarimbun  dan  Effendi,  1989:  2).    Lokasi  penelitian  di  Kabupaten Kudus.  Populasi dalam penelitian ini adalah  pemilih yang terdaftar di Data Pemilih Tetap (DPT)  pada  Pilkada Kudus 2013, yakni sebanyak 600.195  pemilih.  Sampel
penelitian  sebanyak  100  responden  dipilih  dengan multi-stage  random  sampling . Dari  sembilan  kecamatan  di  Kabupaten  Kudus  dipilih        lima  kecamatan  secara random dengan teknik random sederhana, yakni mewakili kelompok perkotaan  satu kecamatan dan mewakili kelompok perdesaan empat  kecamatan. Selanjutnya  dari masing-masing  kecamatan  terpilih,  diambil  dua  desa  dengan  cara  random.    Cara random juga diberlakukan untuk memilih TPS. Setiap TPS selanjutnya diwakili  dua orang  pemilih  laki-laki  dan  perempuan  dengan  ketentuan  tidak  boleh  tinggal  dalam rumah  yang  sama.  Pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner,  hasilnya  setelah melalui  fase    pengolahan  data,  dilakukan  analisis  dengan  menggunakan  tabel frekuensi dan tabel silang.

## A.2 Telaah Pustaka
Adman  Nursal  (2004:  5)  menyebutkan  ada  4  (empat)    pendekatan  untuk  melihat perilaku  pemilih,  yakni  (1)    Pendekatan  sosiologis  (madzhab  Columbia);  (2) Pendekatan  psikologis  (madzhab  Michigan);  (3)    Pendekatan  rasional;  dan  (4) Pendekatan  domain  kognitif  (pendekatan  marketing).  Secara  sosiologis  perilaku memilih seseorang ditentukan oleh karakteristik dan pengelompokan- pengelompokan sosial, baik secara formal (organisasi, kelompok, okupasi, lembaga) maupun  secara  informal  (keluarga,  pertemanan,  kelompok  kecil).  Ikatan-ikatan sosiologis  semacam  agama,  kelas  sosial,  karakteristik  demografis  dan  geografis, umur  serta  jenis  kelamin,  secara  teoritis  dapat  digunakan  untuk  menjelaskan aktivitas  dan  pilihan  politik  seseorang.  Sedangkan  secara  psikologis,  perilaku memilih  lebih  dititik  beratkan  pada  konsep  sosialisasi  dan  sikap    ketimbang pengelompokan  sosial.  Sosialisasi  politik  yang  diterima  (baik  dari  institusi  formal maupun  informal)  sangat  mempengaruhi  sikap  politik  mereka.  Selain  itu  sudut pandang  psikologis  ini  juga  menganggap  sikap  politik  seseorang  dalam  memilih adalah refleksi kepribadiannya. Sikap memilih tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu  ikatan  emosional  pada  suatu  parpol,  orientasi  terhadap  isu-isu,  dan  orientasi terhadap  kandidat.      Pendekatan  ini  lebih    memberikan  perhatian  kepada  aspek psikologis  pemilih.  Menurut  pendekatan  ini,  kecenderungan  atau  pilihan  seseorang terhadap  partai/  kandidat  tertentu  bukan  hanya  karena  partai/  kandidat  mempunyai kesamaan latar belakang/ karakteristik sosiologis dengan pemilih, tetapi juga secara psikologis dekat dengan pemilih.  Menurut model ini, Aspek sosiologis dan psikologis ini  saling  berkaitan  (sosio-psikologis).  Faktor-faktor  sosiologis  tersebut  tidak langsung  mempengaruhi  keputusan  untuk  memilih,  tapi  diperantarai  oleh  persepsi dan sikap,  baik terhadap faktor sosiologis tersebut maupun terhadap partai politik  ( Haris dan  Syafarani, 2005: 98-99).   Salah satu variabel utama dari pendekatan  ini adalah identifikasi seseorang atau individu terhadap partai politik. Identifikasi Partai adalah  perasaan  keterlibatan  dan  memiliki  yang  terdapat  dalam  diri  seseorang terhadap  sebuah  partai politik.  Sehingga,  ini  bisa  dikatakan  sebagai  sikap  dan perasaan psikologis yang terdapat di dalam diri seseorang. Kedekatan ini umumnya terbangun  dalam  proses  yang  panjang.  Identitas  partai  politik  ( Party  ID )  ini  yang memperantarai faktor-faktor sosiologis dengan opini dan sikap terhadap partai politik (Eriyanto, 2007: 18)
Selain  faktor  sosiologis  dan  psikologis,  Rui  Antunes  (exedrajournal.com, 2011) menambahkan faktor pilihan rasional sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi  perilaku  memilih.  Model  rasional/ekonomi  politik  menekankan kepada  penilaian  rasional  pemilih.  Ahli  politik  mengadaptasi  teori  tentang  ekonomi politik    untuk  menjelaskan  perilaku  pemilih  dengan  memperhitungkan  apa  dampak yang  bisa  dirasakan  langsung  oleh  pemilih  di  masa  datang  kalau  ia  memilih  partai
tertentu.  Menurut  model  ini,  pilihan  terhadap  partai  politik/kandidat      bukan  hanya masalah  psikologis  dan  partisanship  tapi  merupakan  pertimbangan  rasional terutama  kemampuan  dalam  mengatasi  dan  menangani  masalah  ekonomi: Bagaimana  seseorang  memposisikan  dirinya  terhadap  isu  tertentu,  dan bagaimana partai dan calon menyikapi isu-isu tersebut. Pertemuan antara posisi atau preferensi atas  isu  seorang  pemilih  dengan  posisi  atas  isu  yang  sama  dari  calon  atau  partai politik menentukan perilaku memilih seseorang (Eriyanto, 2007:20)..
Perilaku  pemilih  menunjukkan  dinamikanya.  Sejumlah  kajian  menemukan kekuatan  uang  selanjutnya  mulai  menggeser  faktor  lain  yang  mempengaruhi perilaku  memilih  dalam  pemilu  juga  pilkada.  Ini  antara  lain  dapat  dilihat  dari penelitian  Abdur  Rozaki Penelitiannya  di    Kecamatan  Tanjung  Bumi  Madura menemukan,    bahwa  pada  Pemilu  2004 ideologi  kiai    (yang  kuat  di  Pemilu  1999) mendapatkan  tandingan  yang  cukup  signifikan,  terutama  munculnya  kesadaran ideologis pemilih kepada ikatan kekerabatan (trah) serta ideologi uang.  Politik uang adalah  fenomena  dalam  Pilkada  bisa  disimak  dari  Veri  Junaidi  (2010:  41),  yang menjelaskan  bahwa  terdapatnya  sejumlah  kasus  politik  uang    menjadi  salah  satu pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  untuk  membatalkan  hasil  Pilkada,  yakni yang  terjadi  di  Kabupaten  Kotawaringin    Barat,  Kabupaten  Mandailing  Natal, Kabupaten  Konawe  Selatan,  Kabupaten  Gresik,  Kabupaten  Sintang  Kabupaten Tanjungbalai, Kabupaten Sumbawa.

## B.  PEMBAHASAN

## B.1 Profil Lokasi Penelitian
Kabupaten  Kudus  terletak  diantara 4  (empat)  kabupaten  yaitu  di  sebelah  utara berbatasan  dengan  Kabupaten  Jepara  dan  Kabupaten  Pati,  sebelah  timur berbatasan  dengan  Kabupaten  Pati,  sebelah  selatan  dengan  Kabupaten  Grobogan dan  Pati  serta  sebelah  barat  berbatasan  dengan  Kabupaten  Demak  dan  Jepara. Luas  wilayah  Kabupaten  Kudus  tecatat  sebesar  42.516  hektar  atau  sekitar  1,31 persen  dari  luas  Propinsi  Jawa  Tengah.  Jumlah  penduduk  Kabupaten  Kudus  pada tahun  2011  tercatat  sebesar  769.904  jiwa,  terdiri  dari  382.021  jiwa  laki-laki  (49,62 persen)  dan  387.883  jiwa  perempuan  (50,38  persen).    Mayoritas  penduduk Kabupaten  Kudus  beragama  Islam,  jumlahnya  mencapai  97  persen.  Dari  aspek pendidikannya,   masih  ada  penduduk  usia       10 tahun  ke atas   yang  tidak  sekolah (5,87 persen),  namun  dengan  Angka Partisipasi Kasar (APK) pelaksanaan Wajib Belajar  9  tahun  di  Kabupaten  Kudus  yang  telah  mencapai  96,67  persen,  maka Kabupaten  Kudus  masuk  kategori    telah  mencapai  tuntas  paripurna  dalam penyelenggaraan Program Wajib Belajar 9 tahun. Dari mata pencaharian penduduk, Industri  adalah  lapangan  kerja  yang  paling  luas  diakses  penduduk  (39,67 persen).Urutan  berikutnya    sektor  jasa,  yakni  jasa  perdagangan,  hotel  dan  rumah makan  (20,82  persen),  dan  jasa  kemasyarakatan  sosial  dan  perorangan    (10,38 persen)  dan    konstruksi  (10,29  persen).  Sektor  pertanian  (dalam  arti  luas)    hanya menyerap 12,57 persen penduduk usia kerja. Ini menggambarkan Kabupaten Kudus adalah daerah industri dan jasa perdagangan.

## B.2 Pilkada Kudus 2013 dan Perilaku Pemilih
Pilkada    Kabupaten  Kudus  2013  diikuti  oleh  5  pasangan  calon.  Selain  calon yang  diusung  oleh  koalisi  partai-partai,  juga  diikuti  calon  dari  jalur  peseorangan. Lima pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan maju pada  Pilkada Kudus 2013,  adalah:   nomor urut    satu,    pasangan calon  Muhammad Tamzil-Asyrofi  yang
diusung  Partai  Demokrat,  Partai  Kebangkitan  Nasional  Ulama  (PKNU),  dan  Partai Indonesia  Sejahtera  (PIS).  Nomor  urut  dua,  pasangan  calon  Badri  Hutomo-Sofiyan Hadi diusung Partai Hanura, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Demokrasi Kebangsaan  (PDK),  dan  Partai  Bintang  Reformasi  (PBR).  Nomor  urut  tiga, pasangan  calon  perseorangan  Erdi  Nurkito-Anang  Fahmi.  Nomor  urut  empat, petahana  Musthofa-Abdul  Hamid  yang  diusung  PDI  Perjuangan,  Partai  Persatuan Pembangunan  (PPP),  Gerindra,  Partai  Pengusaha  dan  Pekerja  Indonesia  (PPPI), Partai  Pelopor,  PAN,  dan  PKS.  Selanjutnya    nomor  urut      lima,    pasangan  calon Budiyono-Sakiran  yang  diusung  Partai  Golkar,  Partai  Damai  Sejahtera  (PDS),  PNI Marhaenisme,  dan  Partai  Demokrasi  Pembangunan  (PDP).  Pilkada  Kudus  ini dengan  demikian  diikuti  petahana  Bupati  Mustofa,  Wakil  Bupati  Budiono,  mantan Bupati Muhamad Tamzil, dan  mantan Sekretaris Daerah Badri Hutomo.     Ada tiga calon wakil bupati  yang berasal dari unsur NU. Ketiganya  adalah  Asyrofi Masitho (ketua  Lakpesdam-NU),  Sofyan  Hadi  (Sekjen  Rabithah  al- ma’ahid  Al-Islamia, Asosiasi Pesantren Kudus) dan  Abdul Hamid (wakil ketua PCNU).
Partisipasi  pemilih  pada  Pilkada  2013  mencapai  79,28  persen  atau  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  partisipasi  pemilih  pada  Pilkada  2008  yang  hanya mencapai  56  persen,  dan  Pilgub  Jateng  2008  yang  hanya  sebesar  31,8  persen, yang  terendah  di  Jawa  Tengah.  Mayoritas  responden  (65  persen)  menganggap menggunakan hak pilih adalah kewajibannya sebagai warga negara. Alasan memilih itu  wajib  menonjol  pada  pemilu  masa  Orde  Baru,  ketika  itu  pemerintah  berhasil membentuk  persepsi  bahwa  memilih  sebagai  kewajiban  warga  negara.  Alasan berikutnya,  sebanyak  24  persen  responden  menginginkan  Kabupaten  Kudus  lebih maju.      Dua  alasan  tersebut  positif  bagi  pengembangan  demokrasi  di  Indonesia, yakni  menunjukkan  telah  tumbuhnya  sikap  memiliki  daerahnya  ( political  efficacy ) dan  karenanya  ingin  terlibat  mempengaruhi  pengambilan  keputusan    memilih pemimpinnya. Pembuktian dari sikap ini adalah naiknya angka partisipasi di Pilkada Kudus 2013 yang signifikan dibandingkan Pilkada 2008.
Hasil  hitung  suara  KPU  menunjukkan  Pasangan  Muthofa-Abdul  Hamid meraih  suara  terbanyak  (48,33  persen).  Ada  beragam  alasan  yang  menjadi pertimbangan  pemilih  dalam  memilih  salah  satu  pasangan  calon  dalam  Pilkada Kudus  2013.      Visi,    dan  program  adalah  pertimbangan  yang  paling  dipakai  oleh pemilih  (32  persen).  Faktor  pemberian  uang/barang  tidak  menonjol,  padahal  hasil observasi  di  lapangan  pada  H-1  maupun  hari  pemungutan  suara  menunjukkan pemberian  uang  mewarnai  Pilkada  Kudus,  praktek  ini  dilakukan  oleh  semua pasangan  calon  dengan  jangkauan  sebaran  wilayah  dan  besaran  uang  yang bervariasi.    Fakta  bahwa  semua  pasangan  calon  membagi  uang  kepada  pemilih menyebabkan faktor ini diabaikan ketika pemilih membuat keputusan memilih calon.

## Tabel 2. Pertimbangan Memilih
No Pertimbangan Pilih Calon Jumlah % 1 Idiologi 13 13,0 2 Visi, misi, program 32 32,0 3 Citranya baik 15 15,0 4 Pemimpin yang peduli 20 20,0 5 Mampu selesaikan masalah 5 5,0 6 Keuntungan langsung 2 2,0 7 Lingkungan (tetangga) 3 3,0 8 Ppemberian uang/barang 3 3,0 9 Bupati/mantan bupati yg sukses 2 2,0 10 Lain-lain 5 7,0 Jumlah 100 100.0 Sumber: Kuesioner (diolah), 2013 Tabel 1: Alasan Tidak Golput No. Alasan Gunakan Hak Pilih Jumlah % 1 Kewajiban 65 65,0 2 Ingin lebih maju 24 24,0 3 Ingin calon menang 5 5,0 4 Ikut-Ikutan (tetangga) 1 1,0 5 Karena diperintah 2 2,0 6 Diberi uang 2 2,0 7 Lain-lain 1 1,0 Jumlah 100 100.0 Sumber: Kuesioner (diolah), 2013

## B.3 Faktor-Faktor Dalam Perilaku Pemilih
Figur  calon  merupakan  faktor  penting  dalam  Pilkada  Kudus.  Temuan  ini memperkuat  temuan-temuan  penelitian  sebelumnya  seperti  dalam  Pilkada  Kota Semarang  2010  dan  Pilkada  Batang  2011.  Seperti  halnya  Pemilu  Presiden,  dalam Pilkada  faktor  figur  calon  berperan  penting.  Ada  beberapa  hal  yang  mendukung mengapa  faktor  figur    calon  penting.    Faktor  figur  calon  menjadi  pertimbangan pemilih.  Ukuran  ideal  pemimpin  adalah  cerdas,  dermawan  dan  jujur.  Dari  kriteria tersebut faktor dermawan paling penting. Pemilih tidak melihat fisik menarik sebagai hal  penting.  Praktek    Pilkada  menunjukkan  kebanyakan  partai  politik  hanya  punya peran dominan saat pencalonan, selanjutnya kendali diambil alih oleh calon. Hanya beberapa  kasus  yang  menunjukkan  mesin  partai  bekerja  dalam  Pilkada,  seperti  di Pilgub Jawa Tengah (Eriyanto dan Sukanta, 2008: 1-18). Demikian pula jika merujuk regulasi, maka calon yang menjadi peserta Pilkada. Misalnya tim kampanye adalah tim  kampanye  yang  dibentuk  oleh  calon  yang  bersangkutan,  demikian  pula  pada saat pemungutan suara  pemilih mencoblos foto pasangan calon.  Faktor sosiologis menunjuk  pada  karakteristik  sosial  yang  melekat  pada  diri  calon  yang  mempunyai kesamaan  dengan  karakteristik  sosial  pemilih,  seperti  persamaan  agama,  umur, jenis  kelamin, dan asal  daerah.  Namun    secara  umum    tidak  ada perbedaan  tajam dari aspek ini. Semua calon beragama Islam, yakni agama mayoritas di Kabupaten Kudus.  Semua calon adalah laki-laki, faktor usia juga tidak bisa dipilah generasi tua dan  muda,    dan  semuanya    berasal    dan/atau  menetap  di  Kabupaten  Kudus. Karakteristik  sosial  diduga  hanya  akan  kelihatan  dari  persamaan  afiliasi  pada organisasi agama antara pemilih dengan pasangan calon, yakni antara sesama NU atau  sesama  Muhamadiyah.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  persamaan afliasi  dengan  organisasai  agama  Nahdatul  Ulama  (NU)  antara  pemilih  dan  calon, tidak  menjadi  pertimbangan  memilih  oleh  mayoritas  pemilih  (63,2  persen)  yang punya  afiliasi  dengan  NU.  Apalagi  ada  tiga  pasangan  calon  yang  berasal  dari  NU, yakni  Asyrofi,  Sofyan  Hadi  dan    Abdul  Hamid.  Pola  yang  sama  ditemukan  pada pemilih yang berafiliasi dengan Muhamadiyah.
Faktor  psikologis  menunjuk  pada  faktor  kedekatan  pemilih  dengan  partai politik  pengusung  pasangan  calon  ataupun  dengan  calon  yang  bersangkutan. Pemilih nampaknya tidak melihatnya sebagai faktor penting. Ini karena karakteristik pemilih di Kabupaten Kudus sangat cair. pemilih juga tidak menunjukkan  ada ikatan psikologis  dengan  calon  sebagai    dasar  dalam  menentukan  pilihannya.  80  persen responden    tidak    merasa  punya  kedekatan  khusus  dengan  pasangan  calon  yang ada.
Tabel 3. Faktor Figur Calon No.  Figur Calon Ya Tidak 1 Cerdas 57,0 43,0 2 Dermawan 62,0 38,0 3 Jujur 57,0 43,0 4 Fisik menarik 36,0 64,0 Sumber: Kuesioner (diolah), 2013 Tabel 4. Faktor  Ekonomis No. Figur Ekonomis Ya Tidak  Tdk Tahu 1 Visi, misi, program 53,0  47,0 0,0 2 Yakin mampu membangun Kudus 55,0  45,0 0,0 3 Terbukti mampu membangun Kudus 55,0  45,0 0,0 Yakin, pasca Pilkada Kudus makin baik 63,0  17,0 20,0 4 Yakin, akan kerja untuk rakyat 62,0  15,0 23,0
Berbeda  dari  faktor  sosiologis  dan  psikologis  yang  tidak  menunjukkan peranannya,  faktor  ekonomis  menjadi  pertimbangan  penting  pemilih  dalam menentukan pilihan politik mereka dalam Pilkada Kudus 2013. Pemilih  yang menilai Kondisi  Kudus  saat  ini  lebih  baik  cenderung  memilih  pasangan  Musthofa-Hamid. Artinya  mereka  merasakan  dibawah  kepemimpinan  Musthofa,  inkumben,  ada perubahan kondisi yang makin baik.
Terkait  faktor  politik  uang,  temuan  penelitian  ini  menunjukkan  Pemilih  tidak mempertimbangkan faktor uang sebagai hal utama dalam memilih. Ini terjadi karena semua calon faktanya membagi uang dan politik uang dianggap wajar oleh pemilih. Sejalan  dengan  itu    sifat  kedermawanan  adalah  salah  satu  nilai  utama  seorang pemimpin. Mereka juga lebih mengapresiai pemimpin yang peduli kepada rakyatnya.
Temuan bahwa pemberian uang sebagai hal wajar dan bukan pertimbangan utama  memilih    memperkuat  penelitian  di  Pilkada  Semarang  2010  dan  Pilkada Batang 2011. Pasangan Musthofa-Hamid yang dinilai pemilih paling membagi uang, perolehan  suaranya  di  peringkat  pertama.  Namun  mayoritas  pemilih  juga  menilai Musthofa mampu membawa kondisi Kudus sekarang lebih baik, mereka cenderung memberikan suaranya ke Musthofa.  Sementara yang menilai kondisinya sama saja cenderung  memberikan  suaranya  ke  Badri  Hutomo  (mantan  sekretaris  daerah), bukan ke Tamzil (mantan bupati).
Tabel 5. Terima Uang
No. Menerima uang dari calon Jumlah % 1 Ya 68 68,0 2 Tidak 32 32,0 Jumlah 100 100,0 Sumber: Kuesioner (diolah), 2013 Tabel 6. Terima Uang Dari Semua Calon No.  Menerima uang dari semua calon Jumlah % 1 Ya 45 66,2 2 Tidak 23 33,8 Jumlah 68 100,0 Sumber: Kuesioner (diolah), 2013
Tabel 7. Pilih Yang Memberi Uang
No. Pilih yang memberi uang Jumlah % 1 Ya
38 55,9 2 Tidak 30 44,1 Jumlah 68 100,0 Sumber: Kuesioner (diolah), 2013 Tabel 8.   Bukan Karena Faktor Uang No. Pilih calon bukan karena faktor uang Jumlah % 1 Memilih sesuai hati nurani 40 64,5 2 Uang itu rejeki, bukan balas budi 6 9,7 3 Semua calon memberi 2 3,2 4 Sudah punya calon 9 14,5 5 lainnya 5 8,1 Jumlah 62 100,0
Penelitian ini juga menemukan kemenangan Musthofa-Abdul Hamid didukung oleh  pemilih  dengan  dengan  karakteristik    perempuan  yang  bekerja,  pemilih  usia matang,  mereka  yang  bekerja  sebagai  petani,  nelayan  dan  guru  dan  pemilih  yang pendidikannya  rendah.    Pesaing  utamanya,  Tamzil-Asyrofi,  punya  karakteristik berbeda, yakni laki-laki, kalau perempuan adalah  ibu rumah tangga, pemilih muda, latar  belakang  pekerjaan  buruh  dan  swasta.  Namun  sebagaimana  Musthofa-Abdul Hamid, pasangan ini juga kuat disegmen pemilih dengan penghasilan rendah.

## C.  PENUTUP
Penelitian  ini  menemukan  adanya  praktik  politik  uang  dalam  Pilkada  Kudus 2013,    namun  belum  mampu  membuktikan  bahwa  faktor  uang  sebagai  faktor dominan mempengaruhi perilaku pemilih dalam Pilkada. Karena itu perlu ada kajian lebih mendalam mengenai  makna uang dalam Pilkada Kudus .

## DAFTAR RUJUKAN
Antunes , Rui, Theoretical models of voting behavior ( diunduh dari www.exedrajournal.com/.../10C_Rui-Antunes ..., 5 Desember 2011) Eriyanto,  “Studi  Perilaku  Pemilih”, Kajian  Bulanan LSI ,  Edisi  06  Oktober  2007        (diakses  dari www.lsi.co.id , 5 Desember 2010) Eriyanto dan Sukanta, “Kasus Pilkada Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat”, Kajian Bulanan LSI , Edisi 15 Juli 2008  (diakses  dari www.lsi.co.id , 5  Desember 2010) Firmanzah, Marketing  Politik:  Antara  Pemahaman  dan  Realitas ,  Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 2007
Halili, “Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala  Desa: Studi di Desa  Pakandangan  Barat Bluto Sumenep Madura”, Jurnal  Humaniora, Volume  14,  Nomor  2,    Lemlit  UNY,    Oktober  2009, Hlm. 99 – 112
Haris,  Syamsuddin  Haris  dan  Tri  Rainni  Syafarani,  “Pola  dan  Kecenderungan  Perilaku  Memilih” dalam Lili Romli dkk, Pemilihan Presiden  Langsung 2004 dan Masalah Konsolidasi Demokrasi di Indonesia,  Jakarta: P2p-LIPI, 2005 , Hlm. 98-99 Junaidi,  Veri, “Pelanggaran  Sistematis,  Terstruktur, dan  Masif:  Suatu  Sebab  Pembatalan  Kehendak Rakyat  Dalam  Pilkada  Tahun  2010”, Jurnal  Konstitusi, Volume  7  ,  Nomor  5,  Oktober  2010, Hlm. 41-72 Kana,  Nico  L., “Strategi  Pengelolaan  Persaingan  Politik  Elit  Desa  di  Wilayah  Kecamatan  Suruh: Kasus Pemilihan Kepala Desa”, Jurnal Renai Tahun 1, No.2, April-Mei 2001, Hlm. 5-25
Nursal,  Adman  , Political  Marketing,  Strategi  Memenangkan  Pemilu,  Sebuah  Pendekatan  Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden , PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2004 Singrimbun, Masri dan Sofian Effendi (Ed.), 1989, Metode Penelitian Survai , Jakarta: LP3ES