## ProsPek Pemberlakuan Delik aDat Dalam Hukum PiDana nasional
(ruu-kuHP)

## Vincentius Patria Setyawan
Universitas Atma Jaya Yogyakarta Email: vincentpatria@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the existence of customary law specifically related to the handling of customary offenses in national criminal law and its implementation after the RUU-KUHP was enacted. The problem is the unclear handling of adat offense in criminal justice, that is, there is still no uniform handling procedure. The enactment of customary offenses is useful to fill the legal vacuum in handling offenses that are not regulated in the Criminal Code while customary law regulates them as adat offenses. The results of this study are the application of customary law provisions in criminal law should pay attention to several aspects, namely: determining the limits of the enactment of customary offenses whose existence is recognized, in this case synchronized with the Bill on Indigenous Peoples, determining the limits on customary offenses that can be recognized as a criminal offense which can be tried with national criminal justice, and determine aspects of formal criminal law regarding the process of examining customary offense cases.
Keywords: Criminal Law, Customary Criminal Act, RUU-KUHP

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan hukum adat khususnya terkait penanganan delik adat di dalam hukum pidana nasional serta implementasinya setelah RUU-KUHP diberlakukan. Permasalahannya adalah belum jelasnya penanganan delik adat dalam peradilan pidana, yakni masih belum terdapat keseragaman prosedur penanganannya. Pemberlakuan delik adat bermanfaat untuk mengisi kekosongan hukum dalam menangani delik yang tidak diatur dalam KUHP sedangkan hukum adat mengaturnya sebagai delik adat. Hasil dari penelitian ini adalah pemberlakuan ketentuan hukum adat dalam hukum pidana semestinya memperhatikan beberapa aspek yakni: menentukan batasan-batasan berlakunya delik adat yang diakui eksistensinya, dalam hal ini disinkronkan dengan RUU-Masyarakat Adat, menentukan batasan delik adat yang dapat diakui sebagai suatu tindak pidana yang dapat diadili dengan peradilan pidana nasional, dan menentukan aspek hukum pidana formil mengenai proses pemeriksaan perkara delik adat.

## Kata Kunci: Hukum Pidana, Delik Adat, RUU-KUHP

## A. Latar Belakang Masalah
Ketentuan mengenai Hukum Pidana Indonesia sampai dengan saat ini masih berdasarkan pada Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan Wetboek van Straftrecht voor Nederlansche Indie yang diberlakukan
sebagai KUHP Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pemberlakuan KUHP di Indonesia didasarkan asas konkordansi (penyesuaian) dari ketentuan Wetboek van Straftrecht (WvS) Belanda. Pada awalnya, KUHP (WvS) 1 dipandang sebagai induk dan sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi. Namun dalam perkembangannya, KUHP dianggap tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang tentu saja sejalan dengan perkembangan pemikiran dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
Selain perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru KUHP yang berlaku sekarang ini bukan hukum pidana yang mencerminkan keadaan sosial dan budaya dari masyarakat Indonesia, oleh karena KUHP yang merupakan warisan kolonial Hindia Belanda adalah dibuat berdasarkan kondisi sosial dan budaya dari masyarakat Belanda. KUHP yang diberlakukan di Indonesia hingga saat ini juga berbeda dnegan WvS oleh karena Wvs NI merupakan KUHP untuk negara jajahan yang bersifat membatasi kebebasan dari jajahannya. KUHP yang diberlakukan di Indonesia sebagai terjemahan dari WvS NI memiliki ketentuan yang lebih ketat dalam mengatur perbuatan-perbuatan pidana bagi rakyat Indonesia dikarenakan sebagai negara jajahan, pemerintah kolonial sangat membatasi kebebasan warga negara jajahannya.
1 Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012) hlm. 24.
KUHP peninggalan Belanda bukan merupakan sistem hukum pidana yang utuh, sebab terdapat beberapa ketentuan pasal yang sudah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Implikasi dari pencabutan beberapa pasal tersebut adalah munculnya peratuan perundang- undangan baru di luar KUHP yang mengatur tentang delik khusus dan ketentuan hukum acara pidana yang khusus. Akan tetapi peraturan tersebut merupakan produk perundang- undangan nasional yang masih berkiblat pada Wetboek van Strafrecht. Peraturan tersebut dapat dimaknai peraturan dengan roh kolonial namun berbadan nasional. 2
Kemunculan dari perundang- undangan yang bersifat khusus atau yang biasa dikenal dengan peraturan hukum pidana di luar kodifikasi menimbulkan penyimpangan-penyimpangan terhadap KUHP. Penyimpangan-penyimpangan di dalam undang-undang hukum pidana di luar KUHP tidak menjadi permasalahan selama memang diperlukan pengaturan khusus terkait dengan tindak pidana yang bersifat khusus, dan di dalam Pasal 103 KUHP telah diatur mengenai aturan peralihan yang mengatur bahwa selama tidak diatur secara khusus, maka yang berlaku adalah ketentuan di dalam KUHP. Permasalahan yang timbul dari banyaknya aturan hukum pidana di luar KUHP adalah ketidakseragaman di dalam pengaturan mengenai satu hal yang sama, misalkan pengaturan mengenai pemidanaan terhadap korporasi yang
2 Randy Pradityo, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 Nomor 02, Juni 2017, hlm 139.
masih belum terdapat keseragaman dalam beberapa undang-undang yang mengatur perihal tersebut.
Selain ketidakseragaman pengaturan yang terdapat di dalam undang-undang hukum pidana di luar KUHP, yang tidak kalah penting untuk dicermati adalah KUHP yang ada saat ini secara tidak langsung telah mengubah pemikiran dan dogmatis masyarakat Indonesia yang condong untuk ber paham liberalis individualis. Wetboek van Straftrecht Belanda memiliki corak yang disesuaikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan masyarakat Belanda dan apabila diterapkan di Indonesia adalah sama sekali tidak cocok sebab akan mempengaruhi paham yang dianut masyarakat Indonesia.
Salah satu aturan hukum yang asli dan dijiwai oleh kondisi masyarakat Indonesia adalah hukum adat ( living law ) yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Akan tetapi ironisnya, eksistensi hukum adat 3 sebagai living law bangsa Indonesia semakin hari semakin termarginalkan. Hukum adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya. Saat ini, dalam kenyataan empiriknya kadangkala banyak bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan
3 Mason C Hoadley, “The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)”, Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 21 No. 1 April 2006, http://muse.jhu.edu/journals/soj/summary/ v021/ 21.1.hoadley.html, diakses tanggal 05 Maret 2019 Pukul 18:55 WIB.
hukum positif.
Pemerintah bersama dengan legislatif masih berupaya untuk membahas RUU- KUHP yang memasukkan ketentuan hukum adat ke dalam hukum pidana nasional yang hingga saat ini masih menuai kontroversi. RUU-KUHP tidak menjelaskan sehubungan dengan definisi dan cakupan yang tegas mengenai yang dimaksudkan dengan “hukum yang hidup” dan kriteria dari kata “masyarakat” di dalam rumusan Pasal 2 RUU-KUHP versi 28 Mei 2018. Selain ketidakjelasan ruang lingkup dari pemberlakuan hukum adat bagi masyarakat adat tertentu, kontroversi yang terjadi juga dikarenakan hukum adat bertentangan dengan asas legalitas formil yang membatasi perbuatan pidana yang dapat dipidana hanyalah terbatas pada perbuatan pidana yang telah ada dan diatur sebelum perbuatan tersebut dilakukan.
Rencana pembaruan hukum pidana yang menyandingkan asas legalitas dengan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat ini bukan tanpa persoalan. Batasan tindak pidana diperluas, tidak saja pada yang tertulis dalam undang-undang tetapi juga menurut hukum (pidana) adat baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam konteks ini penyimpangan terhadap asas lex certa sangat mungkin terjadi. 4 Selain itu, permasalahan lain yang mungkin terjadi di dalam proses pemeriksaan perkara adalah delik
4 I Dewa Made Suartha, “Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional” , Jurnal Yustisia , Vol. 4, No. 1, Januari-April 2015,hlm.242.
adat yang memiliki keanekaragaman interpretasi akan menyulitkan untuk menentukan sejauh mana pemberlakuan delik adat yang masing-masing daerah memiliki kekhususan dan kekhasannya masing-masing.
Bertitik tolak dari pembaharuan KUHP yang mengakomodir ketentuan hukum adat ( living law ), artikel ini akan mengupas mengenai prospek penerapan hukum adat ( living law ) dalam hukum pidana nasional dengan ruang lingkup pembahasan terkait dengan eksistensi hukum adat dalam hukum pidana nasional, model asas legalitas yang mampu mengakomodir hukum adat ( living law ), serta proses penanganan perkara delik adat di dalam sistem peradilan pidana nasional. Berdasarkan uraian permasalahan di dalam pendahuluan ini maka dirumuskanlah judul artikel ini: “Prospek Pemberlakuan Delik Adat dalam Hukum Pidana Nasional (RUU- KUHP).”

## B. Pembahasan

## 1.  Kedudukan Hukum Adat dalam
Hukum Pidana Nasional Snouk Hurgronje adalah pakar hukum Belanda yang pertama kali memperkenalkan istilah “adatrecht” dengan karyanya “De Atjhers”. Snouk Hurgronje mengadakan penelitian terhadap adat istiadat suku aceh, dan kemudian Van Vollenhoven juga menggunakan istilah “adatrecht” untuk meneliti mengenai adat-istiadat suku- suku bangsa Indonesia. 5
5 A Ridwan Halim, 1985, Hukum Adat Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta.hlm.10.
Van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat sebagai suatu himpunan aturan mengenai perilaku yang diberlakukan untuk orang pribumi serta Timur Asing, yang memiliki 2 (dua) dimensi yaitu sebagai aturan hukum memiliki sanksi di dalamnya, dan di sisi lain oleh karena berasal dari kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat maka tidak dikodifikasikan. 6 Menurut pendapat Van Vollenhoven tersebut secara tegas dinyatakan bahwa hukum adat merupakan salah satu bentuk dari hukum yang tidak tertulis ( unstatutary law ) atau tidak dikodifikasikan. Menurut pendapat Van Vollenhoven tersebut, sebagai hukum yang tidak tertulis dan tidak terkodifikasikan, maka pemberlakuan hukum adat di masyarakat didasarkan atas kebiasaan yang muncul dari nilai- nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka hukum adat dapat dikatakan pula sebagai hukum kebiasaan ( customary law ).
Berdasarkan definisi hukum adat tersebut, menurut Mohd. Din dikatakan bahwa bangsa kita telah memiliki hukum tersendiri yang telah ada sejak zaman nenek moyang Bangsa Indonesia. Hukum yang dimiliki oleh bangsa kita berasal dari masyarakat kita sendiri, tidak berasal dari paksaan pihak luar. 7
6 Van Vollenhoven, 1983, Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia, Jambatan kerjasama dengan Inkultura Foundation Inc, Jakarta, hlm.14danlihat Dewi Wulansari, 2016, Hukum Adat Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm.4.
7 Mohd. Din, “Aspek Hukum Eksistensi Hukum Pidana Adat” , Makalah , Seminar Penelitian dan Diskusi Terbatas tentang “Eksistensi Hukum Pidana adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Praktik dan Prosedur” di hadapan hakim dari 4
Hal ini terbukti dan masih banyak ditemukan masyarakat yang masih memberlakukan adat untuk mewujudkan k e t e r t i b a n   d a l a m   k e h i d u p a n bermasyarakatnya. Masyarakat tersebut menggunakan sanksi adat sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dengan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. Lilik Mulyadi berpendapat bahwa penjatuhan sanksi adat bertujuan untuk memulihkan keseimbangan alam, magis, pemulihan alam kosmos guna mengembalikan pada keseimbangan yang terganggu agar bersifat religio magis kembali. 8
Lilik Mulyadi merumuskan hukum pidana adat dengan suatu perbuatan yang melanggar rasa keadilan serta kepatutan yang ada di dalam masyarakat sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat. 9 Menurut pendapat Muladi tersebut dapat dikatakan bahwa hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia, sehingga jika dilanggar akan menimbulkan gangguan dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat meskipun tidak tertulis atau tidak terkodifikasikan namun memiliki sifat yang mengikat dalam pemberlakuannya oleh karena merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama oleh masyarakat
lingkungan peradilan di wilayah Nangroe Aceh Darussalam, 29 Juni 2010, hlm.2.
8 Lilik Mulyadi, 2010, Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya , LaporanPenelitian, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung, Jakarta. hlm. 186.
9 Lilik Mulyadi, 2015, Eksistensi Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, hlm.43.
dan didalamnya tercermin rasa keadilan masyarakat.
Konstitusi Negara Republik Indonesia di dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI1945) telah mengakui eksistensi dari hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dari nilai-nilai asli yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pengakuan secara eksplisit tersebut termaktub dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat selain terdapat di dalam UUDNRI1945 juga dapat ditemukan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UUHAM). Pasal 6 ayat (1) UUHAM menyatakan “dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. Berdasarkan UUDNRI1945 maupun UUHAM yang telah melegitimasi eksistensi hukum adat, maka sudah layak dan sepantasnyalah hukum adat mendapatkan tempat di dalam sistem hukum nasional Indonesia termasuk delik adat sebagai sistem hukum pidana nasional.
Perwujudan eksistensi hukum adat di dalam hukum nasional dalam perkembangannya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UUKK). Pasal 5 ayat (1) UUKK menyatakan “Hakim
dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan ini dimaknai bahwa sumber dari aturan hukum yang berlaku bagi hakim di dalam menangani suatu perkara tidak hanya berasal dari hukum positif dalam peraturan perundang-undangan nasional belaka, akan tetapi juga mengakomodir hukum yang hidup. Sehingga dalam hal hakim tidak menemukan aturan hukum dalam suatu perkara yang ditanganinya oleh karena tidak ada ketentuan undang- undang yang mengaturnya, hakim wajib untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 secara tegas juga mengatur mengenai kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat termasuk di dalamnya untuk perkara pidana. Pasal 5 ayat (3) huruf b menyatakan “perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam KUHP maka perbuatan itu dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip perbuatan pidana itu.” Ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa eksistensi hukum adat dapat mengisi kekosongan hukum dalam hal suatu delik tidak diatur di dalam KUHP sedangkan hakim wajib untuk memeriksa perkara tersebut.
Meskipun memiliki alas hukum yang kuat, akan tetapi eksistensi hukum adat di hadapan hukum pidana selalu
dibenturkan dengan asas legalitas yang menentukan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Pernyataan tersebut bukan berarti hukum adat tidak mendapatkan tempat untuk diberlakukan. Batasan yang diberikan di dalam asas legalitas sejatinya bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum di dalam penanganan perkara pidana, dan mencegah kesewenang- wenangan hakim di dalam memutus perkara.
Mardjono Reksodiputro dalam hal ini berpendapat bahwa legitimasi hukum adat sebagai sumber hukum pidana dapat terlihat dari upaya pencarian keadilan oleh hakim. Keadilan yang dicari oleh hakim harus dimaknai keadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan positif belaka, akan tetapi keadilan yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 10
Berkaitan dengan hal tersebut Loebby Loqman 11 berpendapat bahwa banyak perbuatan-perbuatan yang menurut hukum adat merupakan suatu delik adat sebagai suatu perbuatan yang tercela akan tetapi KUHP tidak mengatur demikian. Oleh karena itu apabila seorang pelaku delik adat yang merupakan perbuatan tercela tersebut tidak dijatuhi sanksi akan menimbulkan rasa ketidakadilan
10 Mardjono Reksodiputra, 2001, Pembaharuan Hukum Pidana , Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 108.
11 Loebby Loqman, Op.cit , hlm 31.
di dalam masyarakat. Hakim dalam hal ini sebaiknya tetap menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tersebut meskipun secara eksplisit undang- undang tidak mengaturnya sebagai perbuatan yang dilarang.
Sedangkan untuk sistem peradilan pidana yang mengadopsi hukum adat di dalamnya memang menimbulkan suatu benturan terkait dengan peradilan pidana yang cenderung bersifat dualisme. Eva Achjani Zulfa 12 dalam hal ini berpendapat bahwa keberadaannya menimbulkan dua makna yang melahirkan pertanyaan besar yaitu keberlakuan peradilan adat berarti berlakunya delik adat atau peradilan adat sebagai mekanisme penyelesaian delik (bukan adat) melalui mekanisme peradilan adat. Hal yang perlu dicermati dengan seksama adalah penyerapan hukum adat ke dalam hukum pidana sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam mekanisme peradilan pidana.
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 sebenarnya telah memberikan solusi dari permasalahan penyerapan hukum adat ke dalam hukum pidana, dengan unifikasi ketentuan hukum adat yang masih eksis keberadaannya. Sekalipun Pengadilan Swapraja telah dihapuskan akan tetapi ketentuan- ketentuan delik adat yang ada perlu untuk dipertahankan, namun secara teknis pengadilan yang menjalankan hukum acara terhadap penanganan delik tersebut.
12 Eva Achjani Zulfa, “Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” , http://bphn.go.id/data/documents/lampiran_ makalah_dr._eva_achjani,_sh.,mh.pdf, hlm. 3-4, diakses pada tanggal 05 Maret 2019 Pukul 08:00.
Permasalahan yang masih muncul dalam pemberian sanksi terhadap delik adat adalah adanya ketidakseimbangan dengan sanksi yang diberikan oleh KUHP. Andi Zainal Abidin 13 dalam penelitiannya menemukan masih adanya Pengadilan Adat yang mengadili perkara adat dan menjatuhkan jenis pidana yang tidak dikenal dalam Pasal 5 Undang- Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 secara eksplisit. Bahkan diantaranya ancaman  pidana bagi pembuat kejahatan delik kesusilaan di KUHP dirasakan terlalu ringan dibandingkan dengan sanksi hukum adat pidana dahulu.
Mengakomodir hukum adat ke dalam hukum pidana nasional perlu ditata secara seksama baik unifikasi ketentuan delik adat, berat ringannya sanksi delik adat, maupun mekanisme hukum acara pidana di dalam menangani perkara delik adat. Hal ini dimaksudkan agar hukum adat dapat terintegrasi secara rapi ke dalam hukum pidana nasional, bukan hanya sekedar disisipkan sebagai pelengkap manakala aturan hukum pidana tidak dapat menjangkau suatu perbuatan yang oleh undang-undang bukan merupakan tindak pidana.

## 2.  Prospek Integrasi Delik Adat ke dalam Hukum Pidana Nasional (RUU-KUHP)
Pembaharuan hukum pidana nasional dengan memasukkan hukum adat ke dalam hukum pidana nasional menimbulkan suatu konsekuensi
13 M. Hatta Ali, 2012, Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan (Menuju Keadilan Restoratif),
Alumni, Bandung. hlm. 191.
tersendiri bagi hakim di dalam memeriksa perkara pidana berupa delik adat. Menurut Lilik Mulyadi dengan dimasukkannya delik adat ke dalam hukum pidana nasional memberikan tugas dan tanggungjawab yang lebih berat kepada hakim dalam menjalankan kewenangan mengadili suatu perkara. Hakim harus sungguh-sungguh memahami rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat yang tersurat dalam hukum yang hidup. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri atas beraneka ragam adat istiadat yang diusung oleh masing-masing suku bangsa. 14
H a k i m   w a j i b   u n t u k m e m p e r t i m b a n g k a n   m e n g e n a i harmonisasi antara aturan-aturan hukum adat yang ada dengan realitas sosial masyarakat yang sebenarnya. Pertimbangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan penilaian yang bertujuan agar aturan yang ada tidak bertentangan dengan realitas sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Tholib Setiady 15 berpendapat bahwa hakim wajib untuk memberikan penilaian terhadap sebuah aturan hukum adat, untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan tersebut masih eksis di dalam kehidupan masyarakat adat ataukah tidak. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pertentangan antara peraturan hukum adat yang diterapkan dengan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat.
14 Lilik Mulyadi, Op.cit , hlm 87.
15 Tolib Setiady, 2009, Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan), Alfabeta, Bandung. hlm. 369.
Menurut Lilik Mulyadi, terdapat 3 (tiga) jenis putusan yang mengakomodir ketentuan hukum adat, antara lain adalah: 16
a.  P u t u s a n   P e n g a d i l a n Menerapkan Padanan Delik Adat dengan Ketentuan KUHP
Penjatuhan putusan dengan karekteristik ini pernah d i j a t u h k a n   p a d a   s a a t pemeriksaan perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 666 K/Pid/1984. Putusan tersebut tidak menggunakan sanksi adat terhadap delik yang dilakukan oleh terdakwa. Pengadilan Judex Factie dan Pengadilan Judex Juris menggunakan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP, dan mengesampingkan hukum adat.
b.  P e r a d i l a n   A d a t   y a n g Me m b at a l k a n   P ut u s a n Pemidanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644/K/Pid/1988 memuat p er timbangan meniadakan pemidanaan terhadap seorang terdakwa yang telah dijatuhi sanksi adat oleh Kepala Adat. P e r t i m b a n g a n   d a l a m putusan ini dapat dikatakan menerapkan p erluasan terhadap asas nebis in idem yang menyatakan seseorang tidak dapat dihadapkan ke pengadilan untuk kedua kalinya terhadap perkara yang sama.
16 Lilik Mulyadi, Op.cit , hlm 97-103

## c.  Pengadilan Menjatuhkan
P e m i d a n a a n   d e n g a n Menggunakan Sanksi adat Putusan Mahkamah Agung Nomor 854/K/Pid/1983 m e mb at a l k an   P utu s an Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 33/Pid/Sumir/1983 yang membebaskan terdakwa dari dakwaan Pasal 378 KUHP dan Delik Lokika Sanggraha. Pembuktian terhadap Pasal 378 KUHP memang dianggap lemah oleh karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi, akan tetapi Delik Adat Lokika Sanggraha tetap dinyatakan terbukti sehingga terdakwa tidaklah pantas dijatuhkan putusan bebas atas perbuatan yang dilakukannya.
Karakteristik dari ketiga jenis putusan tersebut telah membuktikan bahwa penyerapan hukum adat ke d a l am   hu ku m   pi d an a   n a s i on a l sudah pernah diterapkan. Perbedaan karakteristik putusan di atas didasarkan pada pertimbangan ada atau tidaknya padanan delik adat dengan ketentuan KUHP, tujuan dari pemidanaan, dan penggunaan delik adat untuk mengisi kekosongan hukum pidana.
Hakim selain bertugas untuk menangani perkara dengan menjalankan wewenang mengadili sebagaimana diatur dalam KUHAP, hakim memiliki fungsi lain dalam menjalankan tugasnya. Fungsi hakim selain tercermin di dalam wewenang mengadili adalah fungsi pendidikan hukum bagi masyarakat dan fungsi penemuan hukum. 17 Hakim
17 Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui
di dalam melakukan penemuan hukum ( rechtsvinding ) sangat diperlukan sebab berdasarkan UUKK disebutkan bahwa hakim dilarang untuk menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan aturan hukumnya tidak ada maupun tidak jelas. Berkaitan dengan hal ini hakim tidak hanya menerapkan aturan hukum yang telah ada ke dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya, akan tetapi juga dalam hal harus menemukan peraturannya terlebih dahulu. Hakim dalam menemukan hukum dilaksanakan dengan 18 jalan interpretasi maupun dengan analogi ataupun rechtsvervijning . Selain menjalankan kewenangan mengadili serta menemukan hukum dalam menangani suatu perkara, hakim di dalam memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan suatu perkara pidana juga memiliki fungsi untuk menyelesaikan konflik. Fungsi tersebut apabila dihubungkan dengan hukum adat di maka kedua hal tersebut telah seiring dan sejalan. Hukum adat memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu hampir setiap masyarakat adat memiliki lembaga adat yang memiliki fungsi untuk mengawasi perilaku indvidu di dalam masyarakat dan menjatuhkan hukuman apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum adat. 19
Hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik dirasa lebih
Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, Alumni , Bandung, hlm. 312.
18 Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Historis, Chandra Pratama, Jakarta, hlm 146.
19 Aries Kelana dan Amran Amir, 2000, Hukum Adat: Diperkosa, Digugat Pula, Majalah Gatra, Edisi Maret 2000, halaman 15.
baik daripada peraturan perundang- undangan hukum pidana yang dibentuk oleh legislator oleh karena berasal dari nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut terbukti dari praktik mediasi penal yang telah diimplementasikan di dalam menyelesaikan perkara pidana terutama perkara ringan. Penyelesaian dengan mediasi penal sejatinya merupakan penerapan hukum adat oleh karena perkara pidana diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh pelaku dan korban. Pola penyelesaian tersebut tentu saja mempertimbangkan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat, nilai-nilai yang dipertahankan oleh masyarakat adat merupakan pedoman hidup yang mereka junjung tinggi. Tak jarang rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pengadilan yang menjalankan hukum dalam perundang-undangan memilih penyelesaian konflik dan cara mereka sendiri bahkan sering sampai melakukan main hakim sendiri.
Begitu halnya dalam mengatasi kekosongan hukum terhadap peraturan perundang-undangan hukum pidana. Manakala suatu perbuatan belum diatur, namun akibat dari perbuatan sudah diderita oleh korban, lantas layakkah pelaku perbuatan tersebut tidak dipidana hanya karena tidak ada aturan hukumnya? Kondisi semacam inilah yang menjadi dasar dari pentingnya penyerapan hukum adat ke dalam hukum pidana nasional dalam hal ini KUHP baru di masa mendatang.
Urgensi dari penerapan ketentuan hukum adat ke dalam hukum pidana di
masa mendatang juga dilatarbelakangi oleh alasan bahwa untuk mengatasi kekosongan hukum dengan menggunakan proses legislasi (pembentukan undang- undang) memerlukan waktu yang tidak sebentar dan mekanisme yang tidak sederhana. Situasi inilah yang semestinya menjadi peluang untuk mengintegrasikan ketentuan deli k adat ke da lam penanganan perkara pidana. Hakim sangat perlu untuk mempertimbangkan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum adat manakala menangani suatu perkara yang belum ada aturan hukum pidana yang mengaturnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim dapat menggali aturan hukum lain tidak hanya dari undang- undang tertulis semata.
Secara teknis, dalam hal tidak menemukan aturan hukum pidana di dalam menangani suatu perkara pidana, biasanya hakim akan merujuk pada ketentuan penemuan hukum ( rechtsvinding ) sebagaimana telah diatur secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim juga akan mencari perkara serupa yang pernah terjadi dan sudah ditangani serta diputus oleh hakim lain sebelumnya. Penelusuran terhadap yurisprudensi tersebut dimaksudkan untuk menemukan dasar/pedoman yang memiliki legitimasi untuk menentukan sikap di dalam hakim memeriksa perkara. Ketika hakim tidak menemukan yurisprudensi untuk menangani perkara yang tidak ada hukumnya tersebut, langkah yang harus dilakukan hakim
adalah menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.
Ter Haar berpendapat apabila tidak ada yurisprudensi atau yurisprudensi yang ditemukannya sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan terhadap perkara yang ditanganinya, maka hakim harus memutus perkara tersebut didasarkan pada keyakinannya. Keyakinan hakim ini harus didasarkan kepada kenyataan sosial dan asas-asas kemanusiaan yang ada di dalam masyarakat. Hal yang demikian ini dapat ditemukan apabila hakim mengadili suatu perkara dengan menggunakan hukum adat. 20
Selanjutnya secara teoritik, parameter untuk mengetahui sejauh mana hukum adat memiliki kekuatan, menurut Tholib Setiady adalah sebagai berikut: 21
a.  apakah struktur masyarakat a d a t n y a   m a s i h   t e t a p dipertahankan ataukah sudah berubah;
b.  apakah kepala adat dan perangkat hukum adatnya masih tetap berperan sebagai petugas hukum adat;
c.  apakah masih sering terjadi penyelesaian perkara dengan keputusan-keputusan serupa;
d.  apakah kaidah-kaidah hukum adat yang formal masih dipertahankan ataukah sudah bergeser dan berubah; dan
e.  apakah hukum adat itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta politik hukum nasional.
20 Tholib Setiady, Op.cit , hlm 170.
21 Ibid ,. hlm 370.
M. Misbahul Mujib berpendapat bahwa keberadaan hukum adat di masa sekarang akan sangat dipengaruhi oleh keberlakuan hukum tertulis seperti konstitusi dan peraturan perundang- undangan lainnya. Hal yang demikian ini menurut sejarahnya merupakan salah satu dari bentuk resepsi sitem hukum kolonial dalam sistem hukum asli Indonesia. Pemerintah Belanda memberlakukan asas konkordasi atas hukum yang dibawanya ke Indonesia, delik adat diakui keberadaannya apabila memiliki sifat sebagai hukum. 22
Secara garis besar Pasal 2 ayat (1) RUU-KUHP yang mengakomodir ketentuan-ketentuan hukum adat tidak memberikan definisi yang eksplisit sehubungan dengan yang dimaksud sebagai “hukum yang hidup dalam masyarakat”. Supriyadi Widodo Eddyono, dkk 23 berpendapat RUU- KUHP tidak merumuskan batasan yang jelas tentang hukum yang mana yang diterapkan, mengingat keberagaman masyarakat Indonesia yang setiap masyarakat memiliki hukumnya sendiri-sendiri. Selain itu tidak adanya pengaturan yang eksplisit terkait dengan pendefinisian masyarakat adat. Hal ini dapat menimbulkan implikasi negatif manakala sekelompok masyarakat menyatakan dirinya adalah masyarakat adat, dan dimaksudkan untuk menghidar dari ketentuan hukum pidana nasional di dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana.
22 M. Misbahul Mujib, “Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia ”, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 2 No. 2, Desember 2013, hlm. 494.
23 Supriadi, 2015, Pembaharuan Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 20.
Berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai- nilai hak asasi manusia, pancasila, dan prinsip hukum yang berlaku. 24 Ketentuan tersebut masih mengandung ketidakjelasan sehingga menimbulkan penjatuhan sanksi yang semena-mena di dalam praktiknya. Menurut Sudargo Gautama 25 menjelaskan ketidakpastian di dalam rumusan pasal tersebut akan berimplikasi dalam tatanan pergaulan antar masyarakat adat yang masing- masing memiliki aturan hukum masing- masing. Manakala terjadi konflik antar masyarakat adat dimungkinkan terjadi tumpang tindih terhadap aturan yang diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Reformasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 membuka cakrawala baru terhadap kebijakan hukum yang membuka peluang untuk daerah mengembangkan potensinya masing- masing. Hukum sebelum reformasi cender ung b ersifat sentralisme s e d ang kan s emenj a k refor masi kecenderungan tersebut cenderung lebih menekankan pada otonomi daerah. Otonomi daerah dapat mengakomodir karakteristik masing-masing daerah dan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Semenjak itu pula kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah telah melahirkan
24 Pasal 2 ayat (1) RUU-HP 2018
25 Sudargo Gautama, 1977, Hukum Antar Tata Hukum (Kumpulan Karangan), Alumni, Bandung, hlm. 7.
hukum yang mencerminkan kedaerahan dalam balutan nasionalisme.
Tak terkecuali untuk pengakuan terhadap hukum adat semestinya juga mendapatkan tempat di dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu praktik pemberlakuan hukum adat yang berjalan dengan baik adalah di Aceh. Peraturan daerah yang ada di Aceh dilatar belakangi oleh latar belakang adat dan syariah. Penegakan hukum pidana di Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah dan didukung oleh Mahkamah Syariah. Selain itu di Papua juga praktik ini dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Papua memberikan otoritas kepada Pengadilan Adat untuk berkontribusi di pengadilan, termasuk di dalamnya terhadap penegakan hukum terhadap delik adat. Praktik ini berjalan dengan baik di Papua, karena dalam implementasinya mekanisme peradilan dikawal oleh Pemerintah dan mengacu pada aturan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif.
Praktik penerapan hukum adat di Aceh dan di Papua tersebut menunjukkan dimensi fleksibilitas yang dimiliki hukum adat terhadap realitas kehidupan masyarakat yang senantiasa dinamis. Berkaitan dengan realitas tersebut, Artidjo Alkostar berpendapat 26 bahwa elastisitas dan kekenyalan keberadaan hukum adat dapat diandalkan sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Hukum adat akan selalu relevan terhadap perkembangan masyarakat dan nilai-nilai
26 Anto Soemarman, 2003, Hukum Adat: Perspektif Sekarang dan Mendatang, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, halaman 120.
yang terkandung di dalam kehidupan mereka sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adat memiliki karakter yang responsif. Ironisnya beberapa masyarakat adat tidak menyadari akan kelebihan yang dimiliki oleh hukum adat mereka, dan hanya menggunakannya saat sudah terjadi suatu konflik, dalam hal tertentu mereka hanya pasrah tunduk pada aturan yang ditetapkan pemerintah.
Pemahaman terhadap hukum adat sangat diperlukan oleh hakim apabila RUU-KUHP telah disahkan. Pemahaman yang diperlukan oleh hakim adalah pemahaman mengenai nilai- nilai yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat yang memanifestasikan suatu keadilan. Pemahaman tersebut sangat penting oleh karena hukum adat memiliki karakteristik yang tidak tertulis pula, maka perlu menggali nilai-nilai yang sifatnya implisit tersebut.
Karakteristik hukum adat yang tidak tertulis memiliki kelebihan tersendiri dibanding peraturan perundang- undangan yang dituliskan secara formil dalam bentuk undang-undang. Kelebihannya adalah bersifat lebih fleksibel dan tidak rigid. Fleksibilitas bunyi rumusan undang-undang dapat menjawab permasalahan terkait dengan fenomena orang yang bersembunyi dari jerat hukum melalui permainan rumusan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam suatu peraturan perundang- undangan hukum pidana.
Selain fleksibilitas, hukum adat juga dapat senantiasa mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat.
Hal ini disebabkan oleh karena memang hukum adat sebagai hukum kebiasaan munculnya dari masyarakat itu sendiri. Hal ini juga merupakan suatu antisipasi bila terjadi suatu perubahan, maka perubahan tersebut sudah pasti didasarkan kepada dinamika kehidupan masyarakat. Berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai produk politik, di mana perubahannya terkadang dilandasi oleh kepentingan- kepentingan tertentu dan tak jarang merupakan bentuk dari menghalalkan segala cara untuk mencapai kepentingan tertentu oleh golongan tertentu.
Secara faktanya hukum adat dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian terhadap perkara yang diajukan kepada hakim manakala hakim tidak menemukan aturan yang mengatur perbuatan pidana tersebut di dalam peraturan perundang- undangan. Selanjutnya bagaimanakah otoritas keberlakuan hukum adat agar dapat diterapkan dalam perkara pidana? Berkaitan dengan hal tersebut, Anto Soemarman berpendapat bahwa otoritas tersebut diperoleh apabila ketentuan- ketentuan hukum adat diakui dan dipegang teguh oleh tokoh masyarakat adat, pemuka adat, selain dari dipegang oleh masyarakat adat itu sendiri. Otoritas tokoh-tokoh hukum adat yang diakui masyarakat tersebut berpengaruh terhadap putusan hakim dikarenakan oleh beberapa alasan yang diantaranya adalah: 27
a.  Tokoh-tokoh hukum adat menjadi semacam konsultan bagi hakim-hakim ketika akan
27 Ibid ,.
memutus perkara, terutama bila perkara itu menyangkut delik adat;
b.  Tokoh-tokoh hukum adat s e r i ng   d ij a d i k an   s a k s i ahli dalam sidang-sidang peradilan;
c.  Apa yang dialami oleh tokoh- tokoh hukum adat merupakan suatu pelestarian nilai-nilai hukum adat, yang selalu diperlihara dari generasi kegenerasi sehingga karenanya hukum adat juga ber wujud personifikasi tokoh-tokoh hukum adat; dan d.  D a l a m   k e n y a t a a n n y a penghormatan masyarakat terhada pemuka-pemuka masyarakat masih terasa sehingga pemuka-pemuka masyarakat itulah panutan mereka. Karena pemuka- pemuka masyarakat adalah p a n u t a n   m a s y a r a k a t , maka apa yang difatwakan mempunyai daya tersendiri.
Beberapa waktu lalu sebelum dihapuskannya pengadilan swapraja, m a s y a r a k a t   m a s i h   m e m i l i k i pengadilan adat yang masih eksis, hakim kemungkinan besar akan mempertimbangkan pemberlakuan ketentuan hukum adat melalui mekaisme peradilan adat, dan mengesampingkan pemidanaan berdasarkan undang- undang. Setelah berlakunya Undang- Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, seluruh perkara pidana diselesaikan di
pengadilan negeri, termasuk di dalamnya adalah delik adat. Hal ini menjadi hambatan dalam mengimplementasikan penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme hukum adat. Hal yang tidak kalah sulitnya adalah menentukan sejauh mana ketentuan hukum adat tersebut diberlakukan atas dasar kepatutan dan rasa keadilan yang terkandung di dalamnya. Hakim perlu menelaah secara mendalam dan menggunakan intuisinya untuk memberikan penilaian terhadap ketentuan tersebut.
Mahkamah Agung dalam hal ini telah mengambil sikap yang tepat dalam rangka pengadopsian hukum adat ke dalam hukum pidana nasional dengan menetapkan putusan-putusan tersebut ke dalam yurisprudensi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yurisprudensi adalah termasuk ke dalam sumber hukum yang dapat menjadi dasar yang meligitimasi dalam penjatuhan putusan. Legitimasi tersebut termasuk juga di dalam penjatuhan sanksi, dapat berupa sanksi pemidanaan sebagaimana diatur di dalam KUHP maupun menerapkan ketentuan sanksi adat. Kebebasan hakim untuk menentukan demikian ini harus dimaknai sebagai kebebasan yudisial yang dimiliki oleh hakim. Hakim bebas menentukan menerapkan kententuan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, rasa keadilan masyarakat, dan Hak Asasi Manusia.
Permasalahan lain yang melatar belakangi sulitnya menerapkan hukum adat ke dalam hukum pidana nasional adalah substansi dari hukum adat yang sederhana, dan tidak sekompleks hukum
positif. Selain dari unsur-unsurnya, hal yang perlu dicermati apakah aturan hukum adat yang akan diterapkan ke dalam peradilan pidana diresepsi dengan kodifikasi ataukah unifikasi.
Sebagai suatu gambaran, suatu perbuatan di dalam adat-istiadat masyarakat tertentu mungkin bukan merupakan sesuatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum adat dan dapat dijatuhi sanksi adat namun bisa jadi di dalam masyarakat lainnya merupakan pelanggaran ketentuan hukum adat. Hal yang demikian perlu diperhatikan ke dalam implementasinya ke depan. Permasalahannya adalah di dalam menentukan delik adat manakah yang memenuhi syarat untuk dikriminalisasikan sebagai suatu tindak pidana mengingat bahwa keberagaman suku bangsa Indonesia menyebabkan pemberlakuan hukum adat hanya dapat diberlakukan secara lokal/regional semata.
Solusi dari permasalahan ini adalah semestinya terdapat kesatuan persepsi mengenai perbuatan manakah yang secara utuh oleh semua masyarakat Indonesia diakui sebagai suatu delik adat. Sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam implementasinya. Selain daripada itu yang tidak kalah pentingnya sanksi hukum yang diterapkan tidak boleh mengandung disparitas yang menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum. Menindaklanjuti permasalahan tersebut maka idealnya RUU-KUHP dalam penerapannya harus disinkronkan dengan RUU-Masyarakat Adat yang saat ini juga belum disahkan,
dalam hal penanganan delik adat dengan menggunakan instrumen hukum pidana.
B e rd a s ar k an   p e r m a s a l a h an - permasalahan yang telah peneliti kemukakan di dalam pembahasan ini, pemerintah perlu berupaya untuk menata eksistensi hukum adat, dan mekanisme pemberlakuannya. Pemberlakuan hukum adat dalam hukum pidana nasional meskipun mengandung unsur-unsur hukum yang hidup di dalam masyarakat akan tetapi harus memuat suatu bentuk kesatuan yang utuh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu perlu diinventarisir terkait dengan aturan-aturan yang diperlukan baik aturan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil yang terkait dengan penerapan hukum adat kaitannya dengan penanganan delik adat dan resepsinya ke dalam hukum pidana.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan:
a.  Kedudukan hukum adat khususnya dalam penanganan delik adat di Indonesia saat ini telah terbatasi oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Sejak berlakunya undang-undang tersebut maka keseluruhan perkara pidana termasuk di dalamnya delik adat adalah menggunakan peradilan nasional. Pembaharuan hukum pidana dalam RUU-KUHP bermaksud untuk kembali menghidupkan penyelesaian delik adat namun dengan cara yang berbeda yakni melalui peradilan nasional namun tetap mengakui
eksistensi nilai-nilai dalam hukum adat. Pemberlakuan mekanisme tersebut memerlukan penataan yang rapi di dalam menentukan standar delik adat yang dapat diakomodir sebagai tindak pidana yang diselesaikan melalui peradilan nasional. Pemberlakuan delik adat ini bermanfaat dalam hal terjadi kekosongan hukum untuk menangani suatu delik yang tidak diatur dalam KUHP sedangkan di dalam hukum adat diatur sebagai suatu delik adat. b.  P r o s p e k   p e n g a t u r a n   u n t u k memberlakukan ketentuan hukum adat di dalam hukum pidana di mas a mendat ang s emest inya memperhatikan beberapa aspek yakni: menentukan batasan-batasan berlakunya delik adat yang diakui eksistensinya, yang dalam hal ini disinkronkan dengan RUU- Masyarakat Adat, menentukan batasan delik adat seperti apakah yang dapat diakui sebagai suatu tindak pidana yang dapat diadili dengan peradilan pidana nasional, dan menentukan aspek hukum formil (hukum acara pidana) yang mengatur mengenai proses pemeriksaan perkara delik adat.

## D.  Daftar Pustaka
Buku
A Ridwan Halim, 1985, Hukum Adat Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta
Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Historis, Chandra Pratama, Jakarta
Anto Soemarman, 2003, Hukum Adat: Perspektif Sekarang dan Mendatang, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta Barda Nawawi Arief, 2012, RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, UNDIP, Semarang
Dewi Wulansari, 2016, Hukum Adat Indonesia, Refika Aditama, Bandung
Lilik Mulyadi, 2010, Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pekajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya, Laporan Penelitian, Puslitbang Kumdil, Mahkamah Agung, Jakarta Lilik Mulyadi, 2015, Eksistensi Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung M. Hatta Ali, 2012, Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan (Menuju Keadilan Restoratif ), Alumni, Bandung Mardj ono   R ek s o d iput r a ,   2 0 0 1 , Pembaharuan Hukum Pidana , Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia,

## Jakarta
Pontang Moerad, 2011 Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, Alumni , Bandung, hlm. 312. Sudargo Gautama, 1977, Hukum Antar Tata Hukum (Kumpulan Karangan), Alumni, Bandung Tolib Setiady, 2009, Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan), Alfabeta, Bandung Van Vollenhoven, 1983, Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia, Jambatan

## kerjasama dengan Inkultura
Foundation Inc, Jakarta, hlm.14

## Jurnal
I Dewa Made Suartha, “Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional” , Jurnal Yustisia , Vol. 4, No. 1, Januari-April 2015
M. Misbahul Mujib, “Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia ”, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 2 No. 2, Desember 2013.
Randy Pradityo, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 Nomor 02, Juni 2017

## Internet
Eva Achjani Zulfa, “Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” , http://bphn.go.id/data/ documents/lampiran_makalah_dr._ eva_achjani,_sh.,mh.pdf , diakses pada 05 Maret 2019, Pukul 08:30 WIB.
Mason C Hoadley, “The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)”, Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 21 No. 1 April 2006, http://muse.jhu.edu/journals/ soj/summary/v021/ 21.1.hoadley. html, diakses tanggal 05 Maret 2019 Pukul 18:55 WIB.

## Makalah Seminar
Mohd. Din, “Aspek Hukum Eksistensi Hukum Pidana Adat” , Makalah , Seminar Penelitian dan Diskusi Terbatas tentang “Eksistensi Hukum Pidana adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Praktik dan Prosedur” di hadapan hakim dari 4 lingkungan peradilan di wilayah Nangroe Aceh Darussalam, 29 Juni 2010.

## Majalah
Aries Kelana dan Amran Amir, 2000, Hukum Adat: Diperkosa, Digugat Pula, Majalah Gatra, Edisi Maret 2000.