Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 6 Juni 2021

## ANALISIS  KINERJA  PEMERINTAH  DESA  DALAM  PENGELOLAAN SAMPAH DI TPS GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO
Binti Azizatun, Febby Maulana Hakim Kubro, Fina Aura Regita, dan Nabilah Dinda Permatasari
Program Studi Administrasi Publik, UPN Veteran Jawa Timur Email: binti.azizatun.adneg@upnjatim.ac.id, febbymaulanahakim@gmail.com, nabilahdindapermatasari@gmail.com fina.aura26@gmail.com

## Abstract
Sidoarjo Regency is one of the areas with the highest volume of waste in East Java after Surabaya. The potential for household waste production in Sidoarjo Regency reaches  4,517  m3  or  around  2,400  tons  per  day  and  only  600  tons  has  been managed  properly.  The  remaining  1,800  tons  cannot  be  managed  properly.  The obstacles  faced  by  the  Government  of  Gedangan  Village,  Sidoarjo  Regency  in managing  waste  properly,  of  course,  cause  new  problems  for  the  surrounding community.  As  happened  at  one  of  the  TPS  in  Gedangan  District,  Sidoarjo Regency.  Several  work  programs  that  have  not  been  implemented  properly  have resulted in the implementation of waste management at TPS Gedangan to date not going  well.  This  study  aims  to  answer  what  the  village  government  has  done  in waste  management  at  TPS  Gedangan,  Sidoarjo  Regency.  This  research  uses  a descriptive research method with a qualitative approach. The results of this  study indicate  that  in  general  the  performance  of  the  Village  Government  in  waste management at TPS Gedangan Sidoarjo Regency is not optimal.
Keyword : public  organization;  public  organization  performance;  productivity;  waste management.

## Abstrak
Kabupaten  Sidoarjo  merupakan  salah  satu  daerah  yang  memiliki  volume  sampah tertinggi  di  Jawa  Timur  setelah  kota  Surabaya.  Potensi  produksi  sampah  rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo mencapai 4.517 m 3 atau sekitar 2.400 ton per hari dan hanya  600  ton  yang  berhasil  dikelola  dengan  baik.  Sebanyak  1.800  ton  sisanya tidak  mampu  dikelola  dengan  baik.  Kendala  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Desa Gedangan  Kabupaten  Sidoarjo  dalam  mengelola  sampah  dengan  baik  tentunya menimbulkan  permasalahan  baru  bagi  masyarakat  sekitar.  Seperti  halnya  yang terjadi  di  salah  satu  Tempat  Penampungan  Sementara  di  Kecamatan  Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Beberapa program kerja yang belum dilaksanakan dengan baik menyebabkan  pelaksanaan  pengelolaan  sampah  di  TPS  Gedangan  hingga  saat  ini belum  berjalan  dengan  baik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab  kinerja  apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah di TPS Gedangan  Kabupaten  Sidoarjo.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif dengan penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini mengindikasikan
bahwa  secara  umum  kinerja  Pemerintah  Desa  dalam  pengelolaan  sampah  di  TPS Gedangan Kabupaten Sidoarjo belum cukup optimal.
Kata  kunci: organisasi  publik;  kinerja  organisasi  public;  produktivitas;  pengelolaan sampah.

## Pendahuluan
Sejalan  dengan  semakin  meningkatnya  aktivitas  serta  mobilitas  masyarakat  di perkotaan,  permasalahan  mengenai  sampah  semakin  sulit  ditangani  oleh  pemerintah terlebih  di  kota-kota  metropolitan  di  Indonesia.  Meskipun  dampak  yang  ditimbulkan terkait  permasalahan  sampah  ini  telah  nyata  di  depan  mata,  akan  tetapi  penanganan sampah  seperti  bukan  menjadi  prioritas  utama  pembangunan  di  Indonesia.  Timbulnya permasalahan  lain  seperti  banjir,  pencemaran  air,  serta  masalah  kesehatan  merupakan dampak nyata dari penanganan sampah yang kurang optimal. Menurut ( Prabwati , 2018), permasalahan  yang  hampir  dihadapi  oleh  banyak  kota  di  seluruh  dunia  salah  satunya adalah sampah. Seiring dengan bertambahnya aktivitas industri serta jumlah penduduk, membuat volume sampah terus bertambah setiap harinya.
Di pulau Jawa sendiri selaku pusat dari segala sektor ekonomi, sosial, dan politik di  Indonesia,  kemajuan  industri  dan  teknologi  masyarakat  masih  berbanding  terbalik dengan pengelolaan sampah yang masih belum terselesaikan. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  No.21/PRT/M/2006  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan  Sistem  Pengelolaan  Persampahan menyebutkan  bahwa  pengurangan sampah yang dimulai dari sumbernya merupakan hal yang harus diperhatikan dan mulai digalakkan.  Selanjutnya  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  (2008) tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia yang berupa pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan residu.
Salah  satu  wilayah  yang  menghasilkan  volume  sampah  tertinggi  di  Indonesia yaitu Jawa Timur. Hal ini dikarenakan Jawa Timur merupakan wilayah yang besar dan luas,  di  sisi  lain  juga  memiliki  banyak  kota  dan  kabupaten.  Luasnya  wilayah  di  Jawa Timur mendorong potensi banyaknya volume sampah yang dihasilkan tiap harinya baik dari industri maupun rumah tangga. Kota pertama penghasil volume sampah tertinggi di Jawa Timur adalah Kota Surabaya. Akan tetapi, permasalahan sampah di Kota Surabaya telah  dapat  dikelola  dengan  baik  ( Ardiansyah ,  2016).  Pengelolaan  sampah  secara optimal mampu mengantarkan Kota Surabaya meraih banyak penghargaan terkait upaya dalam  pengelolaan  sampah.  Pada  tahun  2019,  Surabaya  meraih  tiga  penghargaan  dari Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  yaitu  Adipura  Kencana, Kinerja Pengurangan Sampah, dan Nirwasita Tantra.
Setelah kota Surabaya, daerah penghasil volume sampah tertinggi kedua di Jawa Timur  adalah  Kabupaten  Sidoarjo.  Berdasarkan  data  Dinas  Catatan  Sipil  Kabupaten Sidoarjo  pada  tahun  2018,  tercatat  sebanyak  2.238.069  jiwa  atau  mengalami  kenaikan 1,38% dari tahun 2017 ( BPS Sidoarjo , 2019). Potensi produksi sampah rumah tangga di Kabupaten  Sidoarjo  mencapai  4.517  m 3 atau  sekitar  2.400  ton  per  hari  dan  hanya  600
ton  yang  berhasil  dikelola  dengan  baik.  Sebanyak  1.800  ton  sisanya  tidak  mampu dikelola  dengan  baik.  Undang-Undang  Nomor  28  (2009)  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  6  (2012)  tentang Pengelolaan  Sampah  dan  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  menunjukkan bahwa  penambahan  volume  sampah  yang  terjadi  berbanding  lurus  dengan bertambahnya  jumlah  penduduk.  Artinya,  jumlah  volume  sampah  di  Kabupaten Sidoarjo saat ini mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya ( Tamyiz & Prasetyo , 2018).
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  membentuk  Peraturan  Daerah  tentang pengelolaan  sampah,  yaitu  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  6  (2012) Tentang  Pengelolaan  Sampah.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  dalam  pengelolaan  sampah perlu  melibatkan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  Selain  itu,  pengelolaan  sampah juga melibatkan peran serta pemerintah desa dalam rangka menuju pembangunan desa. Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di desa atau kelurahan,  kecamatan,  kawasan  komersial,  kawasan  industri,  fasilitas  umum,  fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
Meskipun pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  telah  mengembangkan  inovasi  pengolahan  sampah  dengan  membangun infrastruktur  dasar  yaitu  Tempat  Penampungan  Sementara  (TPS),  Tempat  Pengolahan Sampah dengan prinsip reduce , reuse , dan recycle (TPS 3R), Stasiun Peralihan Antara (SPA),  Tempat  Pengolahan  Sampah  Terpadu  (TPST)  dan  Tempat  Pemrosesan  Akhir (TPA)  ( Marlena  et  al .,  2020).  Pemilihan  lokasi  TPS  sampah  pada  dasarnya  harus ditetapkan  berdasarkan  pertimbangan  pertimbangan  khusus,  supaya  TPS  sampah  yang ditetapkan tidak mengganggu aktivitas penduduk maupun kondisi lingkungan sekitarnya ( Hardiyanti & Subowo , 2019).
Kinerja  pengelolaan  sampah  dapat  dipahami  sebagai  perbandingan  antara  hasil yang telah dicapai oleh organisasi dengan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya dalam sistem pengelolaan sampah. Untuk menilai kinerja organisasi dalam pengelolaan sampah  sangat  erat  kaitannya  dengan  kualitas  pelayanan  serta  kepuasan  yang didapatkan oleh masyarakat  ( Usman , 2017).
Pengelolaan  sampah  dapat  didefinisikan  sebagai  usaha  dalam  mengatur  dan mengelola  sampah  mulai  pengumpulan,  pemisahan,  pemindahan,  sampai  pengelolaan dan  pembuangan  akhir  ( Dinas  Cipta  Karya ,  1993).  Menurut  ( Suryani ,  2014) menyatakan  bahwa  tujuan  dari  sistem  pengelolaan  sampah  pada  dasarnya  adalah menciptakan  kota  yang  sehat,  bersih,  dan  teratur.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut, sistem  pengelolaan  sampah  memiliki  aspek-aspek  yang  satu  dengan  lainnya  saling mendukung,  saling  berinteraksi.  Aspek-aspek  tersebut  adalah  aspek  teknis, kelembagaan, pembiayaan, hukum, dan partisipasi peran masyarakat.
Dari  pemaparan  latar  belakang  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  lebih dalam tentang Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah di TPS Gedangan Kabupaten Sidoarjo karena Pemerintah Desa Gedangan merupakan instansi terkait yang
memiliki  kewenangan  dan  bertanggung  jawab  dalam  mengelola  permasalahan  sampah di TPS Gedangan Kabupaten Sidoarjo sendiri.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  penelitian  bersifat deskriptif.  Menurut  ( Purnama ,  2016)  menjelaskan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata- kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati.  Peneliti  akan mencoba  menggambarkan  bagaimana  kinerja  dari  Pemerintah  Desa  Gedangan  dalam pengelolaan sampah di TPS Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penelitian di Kantor Pemerintah  Desa  Gedangan  Kabupaten  Sidoarjo,  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dan di area TPS Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti pada penelitian kali ini adalah purposive sampling dan dikembangkan lagi menjadi snowball sampling. Teknik pengumpulan  data  oleh  peneliti  menggunakan  metode  observasi, in  depth-interview , dokumentasi, serta studi literatur melalui penelitian terdahulu. Teknik analisis data yang digunakan  oleh  peneliti  menggunakan  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik  triangulasi  dimana  Susan  Stanback  (1988)  dalam ( Sugiyono ,  2011)  menyatakan  bahwa  tujuan  triangulasi  adalah  meningkatkan pemahaman peneliti atas apa yang telah ditemukan.

## Hasil dan Pembahasan
Kinerja  Pemerintah  Desa  Gedangan  Kabupaten  Sidoarjo  dalam  pengelolaan sampah di TPS Gedangan secara umum belum dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat  dilihat  melalui  masih  terdapat  keterbatasan  sarana  prasarana  di  TPS  Gedangan, kurangnya dana untuk perbaikan fasilitas, koordinasi yang belum baik, serta partisipasi dari  masyarakat  sekitar  TPS  yang  masih  jauh  dari  kata  cukup.  Pengelolaan  sampah secara umum masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasannya baik dari kurangnya  fasilitas  dan  dana,  sistem  pengelolaan  sampah  yang  belum  optimal,  serta kurangnya  partisipasi  dari  masyarakat.  Dalam  menilai  kinerja  Pemerintah  Desa  dalam Pengelolaan sampah di TPS Gedangan Kabupaten Sidoarjo ini, diperlukan aspek-aspek yang  dapat  digunakan  sebagai  cara  untuk  mengukur  kinerja  organisasi  tersebut  antara lain
A. Produktivitas
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  dari  wawancara  dengan  Kepala Desa Gedangan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Gedangan dalam pengelolaan  sampah  di  TPS  Gedangan  belum  maksimal  dikarenakan  kendala  yang terjadi  dalam  beberapa  program  atau  kegiatan  yang  telah  direncanakan.  Salah  satu program  yang  dicanangkan  oleh  Pemerintah  Desa  Gedangan  terkait  pengelolaan sampah  adalah  Bank  Sampah.  Program  ini  bekerjasama  dengan  kelompok  PKK  di Desa  Gedangan  yang  bertugas  untuk  mengolah  sampah  yang  telah  dipilih
sebelumnya seperti sampah plastik, sampah organik, atau sampah kardus. Dari hasil wawancara, program ini belum berjalan dengan baik karena kendala minimnya lahan TPS  Gedangan  untuk  proses  pengolahan  sampah.  Pemerintah  Desa  Gedangan  telah berupaya mengajukan bantuan alat untuk pengolahan sampah ke Dinas  Lingkungan Hidup  dan  Kebersihan  Kabupaten  Sidoarjo  sejak  tahun  2019.  Akan  tetapi,  hingga penelitian  ini  berlangsung  bantuan  alat  yang  diajukan  belum  dipenuhi  oleh  DLHK Kabupaten Sidoarjo.
Kurangnya  sarana  dan  prasarana  serta  fasilitas  yang  memadai  menjadi kendala  utama  bagi  Pemerintah  Desa  Gedangan  dalam  menjalankan  program- program terkait pengelolaan sampah di TPS Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Rencana program  terkait  pembangunan  dan  perbaikan  TPS  Gedangan  yang  direncanakan hingga  saat  ini.  Lokasi  TPS  Gedangan  yang  sempit  dan  tidak  memiliki  tempat terbuka  yang  luas  serta  keterbatasan  dana  menjadi  faktor  penghambat  salah  satu program  Pemerintah  Desa  berupa  pengadaan incenerator atau  mesin  pengolah sampah.  Permasalahan  lain  yang  juga  menjadi  penghambat  pengelolaan  sampah  di TPS  Gedangan  ini  juga  berasal  dari  kurangnya  jumlah  personil  Pemerintah  Desa Gedangan.  Jumlah  personil  dalam  pengelolaan  sampah  yang  hanya  berjumlah  10 orang  membuat  pengelolaan  sampah  menjadi  tidak  maksimal.  Dalam  mengatasi kurangnya  jumlah  personil,  Pemerintah  Desa  Gedangan  menginisiasi  program pembentukan  Satgas  Lingkungan  di  Desa  Gedangan  untuk  turut  serta  membantu menangani pengelolaan sampah di wilayah mereka.
Program  seperti  penyuluhan  atau  jaring  aspirasi  kepada  masyarakat  sampai saat ini belum terlaksana dengan optimal. Pembinaan kepada masyarakat pun seperti 3R ( reuse, reduce, recycle ) hingga saat ini belum berjalan dengan baik. di sisi lain, meskipun  telah  terlaksana  penyuluhan  dan  pembinaan  terhadap  masyarakat  terkait 3R, fasilitas dan sarana prasarana yang belum memadai juga nantinya akan menjadi penghambat program pembinaan tersebut.

## B. Responsivitas
Dalam  pembahasan  responsivitas  ini,  kemampuan  Pemerintah  Desa  terkait dengan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  sekitar  TPS  Gedangan  belum  dapat dikatakan  berjalan  dengan  baik.  Terdapat  banyak  kendala  yang  membuat responsivitas  Pemerintah  Desa  Gedangan  dalam  pengelolaan  sampah  di  TPS Gedangan  Kabupaten  Sidoarjo  belum  berjalan  dengan  efektif.  Salah  satunya  adalah belum  adanya  kegiatan  atau  program  jaring  aspirasi  serta  pengaduan  terkait pengelolaan  sampah.  Masyarakat  hanya  memiliki  akses  bertemu  langsung  atau menyampaikan  keluhan  terlebih  dahulu  melalui  telepon.  Sikap  Pemerintah  Desa Gedangan  dalam  menanggapi  keluhan  masyarakat  adalah  dengan  melakukan  upaya menyelesaikan  masalah  yang  diadukan  ke  mereka.  Beberapa  bentuk  sikap Pemerintah Desa Gedangan dalam menjawab keluhan masyarakat seperti pengadaan gerobak  sampah,  pengajuan  perbaikan  TPS  Gedangan,  serta  pengajuan incinerator untuk mengolah sampah.
Respon  yang  diberikan  Pemerintah  Desa  terhadap  keluhan-keluhan masyarakat  sekitar  terkait  pengelolaan  sampah  di  TPS  Gedangan  dinilai  belum optimal. Selain itu, kesadaran masyarakat pun dinilai juga masih minim yang mana segala  urusan  terkait  problem  sampah  dilimpahkan  hanya  kepada  Pemerintah  Desa selaku instansi yang bertanggung jawab mengelola sampah di TPS Gedangan. Skala prioritas  yang  ditetapkan  telah  berjalan  dengan  baik  dan  masih  dalam  proses pengerjaan  yaitu  perencanaan  pengadaan incinerator yang  akan  digunakan  untuk mengatasi  permasalahan  volume  sampah.  Pemerintah  Desa  Gedangan  juga  tetap mengupayakan  berjalannya  pengelolaan  sampah  dengan  optimal  salah  satunya dengan  menggandeng  lembaga  masyarakat  (PKK)  yang  khusus  mengelola  sampah atau bahkan mendaur ulang sampah tersebut.

## C. Akuntabilitas
Akuntabilitas Pemerintah Desa Gedangan adalah berupaya meluaskan daerah pengelolaan  dan  pengolahan  sampah,  melakukan  pemilahan  sampah,  menginisiasi pembentukan  bank  sampah,  serta  pengajuan  pengadaan  incinerator  guna  mengolah sampah  di  wilayah  Gedangan.  Sejauh  ini,  Pemerintah  Desa  telah  berupaya  untuk mewujudkan  target  yang  telah  mereka  rencanakan  sebelumnya  terkait  pengelolaan sampah di wilayah mereka. Akan tetapi, terdapat banyak kendala dalam mewujudkan rencana-rencana  yang  telah  mereka  tetapkan.  Kurangnya  sumber  daya,  dana,  serta partisipasi masyarakat membuat program yang direncanakan sebelumnya tidak dapat berjalan  sesuai  target.  Upaya  lain  yang  dilakukan  Pemerintah  Desa  Gedangan  yaitu pengadaan  gerobak  sampah  untuk  memudahkan  proses  pengumpulan  sampah  dari tiap  rumah.  Meskipun  banyak  target  yang  belum  tercapai,  akan  tetapi  Pemerintah Desa  Gedangan  tetap  berupaya  melaksanakan  tanggung  jawab  pengelolaan  sampah di TPS Gedangan sampai saat ini.
Persoalan  koordinasi  dan  transparansi  antara  Pemerintah  Desa  Gedangan dengan  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  Kabupaten  Sidoarjo  merupakan salah  satu  kendala  yang  membuat  kurang  optimalnya  pengelolaan  sampah  di  TPS Gedangan.  Selain  itu,  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  DLHK  Kabupaten Sidoarjo, tingkat ketaatan Desa Gedangan terkait retribusi pengelolaan sampah masih belum  memenuhi  standar.  Seringkali  retribusi  tidak  dibayarkan  dengan  sesuai sehingga  pengiriman  truk  pengangkut  sampah  ke  TPS  Gedangan  tidak  teratur. Dampaknya  adalah  seperti  yang  terjadi  pada  periode  sebelum-sebelumnya,  sampah menumpuk dan melebihi batas volume wajar sehingga meluber ke jalan raya.
1. Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Kinerja  Pemerintah  Desa  dalam Pengelolaan Sampah di TPS Gedangan Kabupaten Sidoarjo
a. Sumber Daya
Ketersediaan  sumber  daya  memiliki  beberapa  elemen  di  dalamnya seperti dana, pegawai, serta fasilitas sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi.  dalam  pelaksanaannya,  Pemerintah  Desa  Gedangan  mengalami kendala  dalam  ketiga  elemen  sumber  daya  yang  dimiliki.  Dana  yang  belum
mencukupi  menyebabkan  proses  pengelolaan  sampah  di  TPS  Gedangan menjadi  terhambat.  masih  minimnya  sarana  dan  prasarana  dapat  dilihat  dari kondisi  yang  ada  di  TPS  tersebut,  secara  keseluruhan,  dana  yang  dimiliki masih belum menunjang berjalannya pengelolaan sampah dengan baik di TPS Gedangan.
Sumber  daya  manusia  berupa  staff/pegawai  di  Pemerintah  Desa Gedangan  secara  kuantitas  belum  cukup.  Hal  ini  menyebabkan  tidak mampunya  Pemerintah  Desa  menjangkau  aspirasi  dari  masyarakat  sekitar secara  menyeluruh  terkait  persoalan  pengelolaan  sampah  di  sekitar  TPS Gedangan.  Secara  kualitas,  staff/pegawai  telah  memiliki  wawasan  yang mumpuni  terkait  pengelolaan  sampah  di  tempat  tugas  mereka.  Fasilitas  yang dimiliki  oleh  Pemerintah  Desa  Gedangan  masih  kurang  mencukupi  untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara efektif di TPS Gedangan Kabupaten Sidoarjo.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  ketersediaan  teknologi  pengolahan  yang masih  minim  atau  bahkan  tidak  ada  seperti  alat  penghancur  sampah  yang bertujuan memudahkan pengangkutan ke TPA pusat.
b. Struktur Organisasi
Struktur  organisasi  mencoba  menggambarkan  bagaimana  pembagian kegiatan  pekerjaan  antara  pegawai  satu  dengan  pegawai  lainnya  serta hubungan  aktivitas  dan  pembagian  fungsi  antar  pegawai  Salah  satu  indikator struktur organisasi yang baik adalah dengan menjelaskan hubungan antar siapa yang  melapor  dan  siapa  yang  dilapor.  Struktur  organisasi  sendiri  mempunyai tiga  komponen  yang  menjadi  dasar,  antara  lain  formalisasi.  Sentralisasi,  dan kompleksitas.  Struktur  organisasi  di  Pemerintah  Desa  Gedangan  sangat formalis,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  pembagian  tugas  dan  wewenang.  Aturan dan  prosedur  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pegawai  pun  telah  ditetapkan secara spesifik  Akan tetapi, kendala keterbatasan jumlah pegawai yang hanya 10 orang membuat pengelolaan sampah di TPS Gedangan Kabupaten Sidoarjo belum maksimal. Pemerintah Desa Gedangan juga memiliki struktur organisasi yang  sentralistis  dapat  dilihat  dari  program-program,  tugas,  atau  pekerjaan yang  dilakukan  setiap  pegawai  adalah  perintah  yang  telah  ditetapkan  oleh kepala  desa.  Selanjutnya,  kompleksitas  menunjukkan  bahwa  tugas  yang diterima  oleh  personil  di  Pemerintah  Desa  Gedangan  cukup  kompleks  karena dengan 10 personil tidak hanya mengerjakan tugas terkait pengelolaan sampah tetapi juga tugas administratif lainnya.
c. Partisipasi Masyarakat
Menurut  hasil  wawancara  dengan  pegawai  di  kantor  Pemerintah  Desa Gedangan  serta  observasi  dari  daerah  sekitar  TPS  Gedangan,  keterlibatan masyarakat  secara  aktif  dalam  pengelolaan  sampah  di  TPS  Gedangan  masih belum  tercapai.  Bahkan  kesadaran  masyarakat  sekitar  dalam  pengelolaan sampah  masih  rendah  seperti  membuang  sampah  di  sungai  atau  bukan  di
wadah  tempat  sampah.  Hal  ini  juga  disebabkan  karena  kurangnya  jaring aspirasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  atau  penyuluhan  kepada masyarakat  yang  belum  tepat  sasaran.  Masyarakat  belum  bisa  bertanggung jawab dan bekerjasama dengan baik. Terkadang, masyarakat yang tidak berasal dari  daerah  Desa  Gedangan  turut  membuang  sampah  secara  ilegal  di  TPS Gedangan. Kesadaran serta partisipasi aktif dari masyarakat yang masih rendah hingga  saat  penelitian  berlangsung  turut  andil  dalam  menghambat  terciptanya pengelolaan sampah yang lebih baik di TPS Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dijelaskan  dan  dipaparkan  sebelumnya, dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  Pemerintah  Desa  Gedangan  dalam  pengelolaan sampah  di  TPS  Gedangan  Kabupaten  Sidoarjo  secara  umum  belum  terlaksana  dengan optimal.  Pelaksanaan  yang  belum  optimal  dari  kinerja  Pemerintah  Desa  Gedangan terkait  pengelolaan  sampah  dapat  dilihat  dari  tiga  dimensi  yang  digunakan  untuk mengukur kinerja organisasi yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas.

## Bibliografi
Ardiansyah, D. (2016). Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Sampah . Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik Universitas Airlangga , 4 (2), 188–198.
BPS Sidoarjo. (2019). Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2019 .
Dinas  Cipta  Karya.  (1993). Penyusunan  Pedoman  Teknik  Operasi  dan  Pemeliharaan Pembangunan Prasarana Perkotaan (Komponen Persampahan) . Jakarta.
Hardiyanti  &  Subowo.  (2019). Analisis  Kinerja  Organisasi  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten Demak Dalam Pengelolaan Sampah . 68–70.
10.14710/jppmr.v8i2.23545
Marlena,  M.,  Adi,  T.  J.  W.,  &  Warmadewanthi,  I.  D.  A.  A.  (2020).  Evaluasi  Kinerja Aset Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas , 4 (3), 211–218.
https://doi.org/10.12962/j26151847.v4i3.7101
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan .
Perda  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  6.  (2012). Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo Nomor  6  Tahun  2012 .  Pengelolaan  Sampah  Dan  Retribusi  Pelayanan Persampahan/Kebersihan . 1965 , 1–28.
Prabwati, I. (2018). Evaluasi Program Zero Waste Indra Propatria D . W Abstrak .
Purnama,  Y.  (2016). Kajian  Nilai  Budaya  Dalam  Carita  Pantun  Sawung  Galing . Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya , 8 (2), 187. https://doi.org/10.30959/patanjala.v8i2.72
Sugiyono.  (2011). Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D) . Bandung: Alfabeta.
Suryani,  A.  S.  (2014).  Peran  Bank  Sampah  Dalam  Efektivitas  Pengelolaan  Sampah (Studi  Kasus  Bank  Sampah  Malang). Jurnal  Aspirasi , 5 (1),  71–84. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i1.447
Tamyiz  &  Prasetyo.  (2018). Pendistribusian  Sampah  Di  Kabupaten  Sidoarjo Menggunakan Aplikasi Simulasi . Journal of Research and Technology , 4 (2), 113– 122.

## Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2008  Tentang  Pengelolaan Sampah.

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Usman,  L.  (2017). Analisa  Kinerja  Pengelolaan  Sampah  Di  Kota  Gorontalo  (  Studi Kasus Kecamatan Kota Selatan ) . 5 (1), 47–54. https://doi.org/10.37971/radial.v5i1.142