## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA
Vivi Herlina STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh viviherlina124@gmail.com

## Ringkasan
Masyarakat saat ini menganggap banyak kinerja pemerintah desa yang belum optimal. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melakukan  kajian  tentang  Persepsi  Masyarakat  Terhadap Kinerja  Pemerintah  Desa  Dalam  Menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa  dengan  mengambil lokasi  penelitian  di  Desa  Air  Teluh  yang  berada  Kecamatan  Kumun  Debai  di  Kota  Sungai Penuh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Pemilihan para responden dalam penelitian ini berasal dari masyarakat Desa Air Teluh. Instrumen penelitian adalah  pengumpulan  data  melalui  kuisioner,  wawancara  dan  observasi  lapangan.  Teknik analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  alat  analisis  Korelasi  Pearson Product Moment. Sedangkan operasionalisasi variabel menggunakan variabel bebas (X) yaitu Persepsi  masyarakat.  Sedangkan  variabel  terikat  (Y)  adalah  Kinerja.  Hasil  analisis  yang dilakukan  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  skor  yang  diperoleh  sebesar  0,691.  Hal  ini menunjukkan bahwa pada umumnya Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa di Desa Air Teluh dapat dikategorikan baik.
Kata Kunci: Kinerja; Pearson Product Moment; Pemerintah Desa; Persepsi

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  bentuk  kesatuan  masyarakat  yang  tidak  hanya  dipandang  sebagai suatu  unit  kecil  pemerintahan  dalam  pemerintahan  Indonesia,  melainkan  lebih  dari  itu,  desa adalah  suatu  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  telah  ada,  lama  sebelum  terbentuknya  Negara Indonesia.  Terlepas  dari bentuk  dan berbagai  sebutan bagi  desa,  dalam pelaksanaan  semangat reformasi dan penegakan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan di daerah menyangkut pula  dengan  pemerintahan  desa.  Kemajuan  dan  pertumbuhan  masyarakat  yang  cepat  serta hubungan  antara  masyarakat  dan  pemerintah  yang  bersifat  dinamis  dan  dengan  adanya birokrasi pemerintah, hal ini menuntut aparat pemerintah yang bertugas pada level bawah yang secara  langsung  berhubungan  dengan  masyarakat  peka  dan  responsif  membaca  denyut  nadi publik  yang  wajib  dilayani  (Wasistiono,  2002,  p.  27).  Aparatur  harus  selalu  mampu  secara mandiri  dan  juga  secara  organisasi  untuk  selalu  meningkatkan  profesionalisme  yang berhubungan  dengan  tugas,  serta  tanggung  jawabnya.  Pada  tingkatan  inilah  citra  pemerintah dinilai oleh masyarakat.
Pelayanan  yang  prima  dan  berkualitas  akan  menciptakan  kepuasan,  kebahagiaan  dan kesejahteraan  masyarakat  yang  pada  akhirnya  akan  mewujudkan  tujuan  pembangunan
masyarakat.  Hal  ini  juga  tergolong  ukuran  tingkat  kinerja  birokrasi  pemerintahan.  Isu peningkatan  kualitas  pelayanan  ( public  service )  menjadi  isu  penting  dalam  era  pembangunan saat  ini.  Pelayanan  publik  menjadi  isu  utama  yang  menentukan  keberhasilan  setiap  lembaga dalam  memberikan  pelayananan.  Thoha  (2006,  p.  114)  menjelaskan  bahwa  pelayanan  publik merupakan  salah  satu  parameter  untuk  menilai  kualitas  administrasi  pemerintahan  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.  Baik  buruknya  administrasi  publik  dapat  dilihat  dari seberapa baik pelayanan publik, apakah sudah sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat.
Kewenangan  desa  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014,  Pasal  18 dijelaskan “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,  pelaksanaan  Pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  Desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  ada  istiadat  Desa”. Dalam Pasal 19, Kewenangan Desa meliputi:
1. Kewenangan berdasarkan hal asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  atau  Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenganan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan  perundang-perundangan.
Pemerintah  Desa  memiliki  tugas  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan,  yaitu mengatur  kehidupan  masyarakat  yang  sesuai  dengan  kewenangan  desa.  Sebagai  contoh, pembuatan peraturan  di desa, pembentukan  lembaga  kemasyarakatan, pendirian  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDES),  dan  melakukan  kerja  sama  antar  desa;  urusan  pembangunan , antara lain  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  untuk  menyediakan  sarana  dan  prasarana  umum desa  seperti  jalan,  jembatan,  irigasi,  dan  pasar  desa.  Urusan  kemasyarakatan , dilakukang dengan pemberdayaan masyarakat dengan cara melakukan pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.
Dalam rangka untuk mengembangkan  organisasi  pemerintah  desa maka  salah satu hal yang  harus  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  sebagai pemimpin di desa adalah mengarahkan atau memberikan  motivasi  terhadap  aparat  pemerintah  desa  supaya  dapat  menjalankan  tugasnya dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  peran  masyarakat  dalam  pengembangan  organisasi pemerintah desa  sangat  diharapkan.  Selain  itu,  hal  ini  tidak  terlepas  pula  dari  tanggung  jawab  Kepala
Desa sebagai pembina masyarakat demi terwujudnya Pemerintahan Desa yang baik.
Pemerintah Desa berkewajiban menyediakan infrastruktur sosial yang memadai, seperti lingkungan  yang  layak,  meningkatkan  keterampilan warga,  tersedianya fasilitas umum yang memadai,  dan tercukupinya sarana  transportasi.  Penyediaan  infrastruktur  sosial tersebut  harus dilakukan supaya  desa  dapat  berkembang  dan  mampu  menjalankan rumah tangganya sendiri untuk mencapai kehidupan masyarakat yang makmur, sejahtera dan damai. Maka strategi dan program  pemerintahan  Desa  harus  dapat  memudahkan  masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi dan  turut  pula  menikmati  hasil  kerja  mereka  sendiri.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  peraturan dan  kebijakan  yang  ada  perlu  dituangkan  dalam  yang  lebih  sederhana,  serta  dengan  biaya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat desa.
Banyak  teori  menjelaskan  bahwa  kesadaran  dan  juga  partisipasi  masyarakat  desa merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa. Perlu pula untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat  desa  pentingnya  kegiatan  pembangunan  sebagai  sarana  untuk  memperbaiki kondisi  sosial,   terutama dalam rangka meningkatkan  partisipasi  warga  dalam  pembangunan sangat  tergantung  pada  kemampuan  kepala  desa  selaku  pemimpin  di  desa.  Sebab  pada tingkatan  yang  paling  bawah,  kepala  desa  selaku  pimpinan  pemerintah  desa  menjadi  ujung tombak  untuk  pelaksanaan  pembangunan  di  desa  sekaligus  menumbuhkan  kesadaran masyarakat desa untuk mau berperan serta dalam membangun desa . Sebagai pemerintah yang langsung  berhadapan  dengan  masyarakat,  pemerintah  desa  memiliki  beban  tugas  yang  tidak dapat dianggap ringan.  Para aparatur desa sebagian besar tidak pernah mendapatkan pelatihan public servie seperti para  eksekutif  di  sebuah  perusahaan.
Berdasarkan hasil  pengamatan  di  lapangan,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah desa menjalankan  empat  fungsi  utama, yaitu:
1. Sebagai  kepanjangan  tangan  birokrasi  pemerintah  dengan  menyediakan  pelayanan administratif untuk masyarakat desa.
2. Fungsi  sosial  yang  bercampur  aduk  dengan  fungsi  pribadi,  yaitu  beranjangsana  dengan warga  masyarakat  melalaui  silaturahmi.  Anjangsana  sosial  adalah  kearifan  lokal  yang mempunyai makna simbolik, mendekatkan pamong desa dengan  rakyatnya.
3. Fungsi  pembangunan  seperti  menggerakkan  perencanaan  dari  bawah,  merancang proposal  yang  disampaikan  kepada  pemerintah  supra  desa,  mengalokasikan  bantuan  ke masyarakat  serta  memobilisasi  dana  dan  tenaga  masyarakat melalui gotong royong.
Guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  desa,  pemerintah  terus  melakukan pembaharuan  di  bidang  pemerintahan  dengan  harapan  agar  penyelenggaraan  pemerintahan desa  menjadi  terarah  dan  mempunyai  dasar  serta  kepastian  hukum,  supaya  dapat  meletakkan dasar-dasar  administrasi  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien  sehingga  aparat  pemerintah desa bisa menunjang program pemerintah untuk menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan profesional.
Desa  Air  Teluh  adalah  salah  satu  desa  yang  terletak  di  Kecamatan  Kumun  Debai,  di Kota  Sungai  Penuh.  Kegiatan  penyelenggaraan  pemerintah  desa  di  Desa  Air  Teluh dilaksanakan  oleh  aparatur  desa  dengan  jumlah  8  (delapan)  orang  yang  terdiri  atas  seorang Kepala Desa  dan  beberapa perangkat  desa.  Penyelenggaraan  pemerintah  desa  akan berjalan baik  dan  terarah  bahkan  menjadi  maju  apabila  kinerja  aparatur  desa  yang  memberikan pelayanan tidak berbelit-belit dan tidak terlalu formal yang mengakibatkan masyarakat  merasa kepentingannya  terlayani  dengan  baik  dan  bebas  dari  praktik  Korupsi  Kolusi  dan  Nepotisme (KKN). Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Air Teluh perlu mengacu pada  peraturan  pemerintah  yang  telah  ditetapkan.  Sehingga  Kepala  Desa  sebagai  aparatur desa diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Berdasarkan  informasi  di  atas,  tentunya  tidak  menimbulkan  persepsi  yang  merupakan fenomena di tengah masyarakat bahwa kinerja pemerintah desa:
1. Identik dengan pelayanan yang lamban, birokrasi yang tidak jelas dan berbelit belit.
2. Pembagian  tugas  ( job  description )  yang  jelas,  penunjukan  aparat  yang  “asal  ada”  tanpa memperhatikan faktor pendidikan, kompetensi dan kemampuan kerja.
3. Pemerintah  desa  masih  bersifat  pasif  hanya  menunggu  tanpa  ada  usaha-usaha  menggali potensi desa yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli desa.
4. Kepala  Desa  pada  umumnya  berkantor  di  rumah  kediamannya  walaupun  sudah  memiliki kantor  desa  sehingga  peralatan  (barang-barang  inventaris  desa)  akan  langsung  jadi perabotan rumah pribadi kepala desa,
5. Persoalan Administrasi yang masih belum tertib dan setumpuk permasalahan lainnya.
6. Produktivitas  yang  rendah,  dalam  hal  kualitas  dan  kuantitas  layanan  yang  diterima masyarakat.
7. Kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
8. Pelaksanaan  pekerjaan  (tata  kerja)  yang  menyimpang  dari  prosedur  kerja  yang  telah ditentukan.
9. Kebijakan dan kegiatan sektor publik yang kurang bisa dipertanggungjawabkan.
Penelitian  yang  dilakukan  ini,  perlu  dirujuk  pula  penelitian  terdahulu  yang  telah dilakukan  sebelumnya.  Supaya  diketahui  apakah  penelitian  ini  memiliki  pengaruh  dan sekaligus  mendukung  penelitian  sebelumnya.  Berdasarkan  penelitian  oleh  Diah  Putri Mardiyasari  dan  Supriyadi  dengan  judul  penelitian  “Persepsi  Masyarakat  Mengenai  Kinerja Aparat  Pemerintah  Desa  Dalam  Pelayanan  Publik  di  Kelurahan  Bangunharjo  Sewon  Bantul” menjelaskan  bahwa  persepsi  warga  masyarakat  tentang  kinerja  aparat  pemerintah  desa  dalam hal  kesederhanaan  aparat  desa  dalam  memberikan  pelayanan  publik,  dipersepsikan  belum sepenuhnya  memberikan  pelayanan  secara  jelas  dan  masih  ada  warga  yang  merasakan  atau menganggap  ada  pelayanan  yang  berbelit-belit.  Ketepatan  waktu  aparat  desa  dalam memberikan  pelayanan  publik  terhadap  warga,  pada  umumnya  dipersepsikan  sesuai  dengan prosedur  dan  prinsip  pelayanan  publik,  khususnya  mengenai  ketepatan  waktu,  namun  masih ada  satu  atau  dua  aparat  desa  kadang  terlambat  dalam  kedatangan  maupun  dalam  pelayanan administratif. Tanggung jawab aparat desa dalam memberikan pelayanan publik, dipersepsikan bahwa aparat desa sudah secara konsekuen atau tanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada  warga.  Dan  kedisiplinan,  kesopanan  dan  keramahan  aparat  desa  dalam  memberikan pelayanan publik, dipersepsikan masih terdapat sebagian kecil aparat desa yang kurang ramah dan kurang sopan. Ketegasan kedisiplinan dan cara berbicara yang keras terhadap warga yang membutuhkan pelayanan.
Penelitian  berikutnya  dilakukan  oleh  Zulihar  Mukmin,  Ruslan,  Siti  Kurniati  dengan judul  penelitian  “Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Kinerja  Aparatur  Desa  Dalam Penyelenggaraan  Pembangunan  di  Desa  Suak  Ribee  Kecamatan  Johan  Pahlawan  Kabupaten Aceh  Barat”.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  metode wawancara. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat terhadap tugas  pokok  dan  fungsi  aparat  desa  dalam  menyelenggarakan  pembangunan  di  Desa  Suak Ribee  Kecamatan  Johan  Pahlawan  sudah  baik.  Pandangan  masyarakat  di  Desa  Suak  Ribee terhadap  kinerja  aparatur  desa  dalam  penyelenggaraan  pembangunan  dari  segi  kualitas  sudah memenuhi  harapan  masyarakat  namun  dari  segi  kuantitas  belum  maksimal  (Mukmin,  Ruslan and Kurniati, 2016).
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ali  Sahbana  dengan  judul  penelitian “Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Pembangunan  di  Desa  Muara  Botung  Kecamatan  Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal” menjelaskan bahwa pembangunan rabat beton usaha tani di Desa
Muara Botung diterima oleh masyarakat dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian diperoleh  r hitung sebesar  0,793,  sementara  r tabel dengan  taraf  kepercayaan  95%  diperoleh  pada tabel  “r”  Product  Moment  nilai  sebesar  0,294.  Maka  r hitung >  r tabel yaitu  0,793  >  0,294,  yang berarati  bahwa  korelasi  antara  variabel  x  (pembangunan  rabat  beton)  dengan  variabel  y (persepsi  masyarakat)  adalah  signifikan.  Dengan  demikian  persepsi  masyarakat  terhadap pembangunan rabat beton usaha tani di Desa Muara Botung cukup baik (Sahbana, 2017).
Terdapat  pula  penelitian  oleh  Vivi  Herlina  yang  berjudul  “Analisis  Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pungut Hilir, Kabupaten Kerinci” menjelaskan bahwa salah indikator keberhasilan pemerintah adalah terlaksananya pemerataan pembangunan dan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini  hanya  digunakan  satu  variabel,  yaitu variabel  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Fisik  di  Desa  Pungut  Hilir  Kecamatan Air  Hangat  Timur,  Kabupaten  Kerinci.  Dari  hasil  penelitiannya  diperoleh  informasi  bahwa masyarakat telah ikut terlibat dalam proses pembangunan fisik sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan  hanya  saja  masih  banyak  masyarakat  yang  enggan  untuk  ikut  berpartisipasi karena  mereka  tidak  mengerti  akan  pentingnya  keterlibatan  mereka  dan  teknik  atau  metode dalam  pelaksanaan  pembangunan  fisik  tersebut.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan dengan pelatihan, pendidikan dan stimulasi kegiatan yang berkelanjutan (Herlina, 2017).
Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  tertarik  untuk  meneliti  bagaimanakah  sebenarnya persepsi atau pandangan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa.  Oleh  karena  itu, penulis  melakukan penelitian  dengan judul  “Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  Dalam  Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Studi Kasus Desa Air Teluh di Kecamatan Kumun Debai”.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini,  dengan  berpijak  pada  permasalahan  yang  dihadapi adalah  untuk  mengetahui:  Bagaimana  persepsi  atau  pandangan  masyarakat  terhadap  kinerja Pemerintah  Desa  dalam  menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa,  dengan  lokasi  penelitian  di Desa Air Teluh, Kec. Kumun Debai yang berada di Kota Sungai Penuh.
Secara  etimologis,  persepsi  berasal  dari  bahasa  latin percipare yang  artinya menerima  atau  mengambil  (Sobur,  2003,  p.  445).  Selanjutnya  Walgito  menjelaskan  persepsi adalah  proses  yang  dilalui  oleh  sebuah  stimulus  yang  selanjutnya  diterima  panca  indera  lalu diorganisasikan  dan  diinterpretasikan  sehingga  seseorang  menyadari  yang  diinderanya  itu (Walgito,  2002,  p.  69).  Senada  pula  dengan  Atkinson  dan  Hilgard  yang  menjelaskan  bahwa
Halaman 55 dari 85
persepsi  adalah  proses  seseorang  menafsirkan  dan  mengorganisasikan  pola  stimulus  dalam lingkungannya.  Sebagai  sebuah  bentuk  cara  pandang,  persepsi  muncul  karena  adanya  respon terhadap sebuah stimulus (Atkinson, 1991, p. 209).
Sedangkan persepsi menurut Jalaluddin (2005, p. 51) ialah pengalaman tentang sebuah objek, peristiwa, atau bahkan hubungan yang didapatkan dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan  pesan.  Selanjutnya  pengertian  persepsi  dikemukakan  oleh  Robbins  (2003,  p.  97) yang  menguraikan  bahwa  persepsi  merupakan  kesan  yang  diperoleh  oleh  seseorang  melalui panca indera kemudian dianalisa, dan diintepretasi yang kemudian  dilakukan evaluasi sehingga individu  tersebut  mendapatkan  makna.  Pendapat  Robbins  tersebut  melengkapi  pendapat- pendapat  sebelumnya,  yaitu  adanya  unsur-unsur  evaluasi  atau  penilaian  terhadap  obyek persepsi.
Pengertian  Persepsi  menurut  Walgito  dan  Robbins  di  atas  tidak  saling  bertentangan. Dari kedua sumber tersebut terdapat kesamaan, yaitu:
1. Persepsi merupakan sebuah ataupun gambaran suatu obyek di luar diri individu itu sendiri.
2. Proses terjadinya persepsi dimulai melalui indra.
Dari  berbagai  pendapat  di  atas  peneliti  dapat  memberikan  kesimpulan  bahwa  persepsi adalah sudut pandang  seseorang  yang  diperoleh dari proses identifikasi panca  indera terhadap suatu  objek/permasalahan  kemudian  diinterpretasikan  disampaikan  berdasarkan  apa  yang diperoleh dari panca indera tersebut, proses menginterpretasikan tersebut biasanya dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman dan tingkat pendidikan seseorang.
Menurut  Mahsun  (2006,  p.  25),  kinerja (performance) merupakan  gambaran  tentang pencapaian  sebuah  kegiatan  atau  program  untuk  mewujudkan  visi  dan  misi  organisasi  yang tertuang  dalam  rencana  strategis  ( strategic  planing ) suatu  organisasi.  Kinerja  bisa  diketahui apabila  individu  atau  organisasi  telah  memiliki  kriteria  atau  indikator  keberhasilan.  Indikator keberhasilan  ini  dapat  berupa  tujuan-tujuan,  atau  target  yang  hendak  dicapai  oleh  organisasi. Tanpa tujuan atau  target maka  kinerja  sebuah organisasi  akan sulit diketahui karena tidak ada parameternya. Sedangkan Widodo (dalam Pasolong, 2008, p. 175) menjelaskan bahwa kinerja berarti  melakukan  sebuah  kegiatan  selanjutnya  menyempurnakannya  sesuai  dengan  tanggung jawab untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan.
Nasucha  (2004,  p.  107)  mendefinisikan  kinerja  organisasi  sebagai  efektifitas  untuk memenuhi  kebutuhan  organisasi  yang  ditetapkan  oleh  setiap  kelompok  melalui  usaha
sistematik  serta  meningkatkan  kemampuan  organisasi  secara  berkelanjutan  untuk  mencapai kebutuhannya efektif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kuantitatif  deskriptif,  yaitu pembahasan  dengan  penjelasan  dan  menggunakan  statistik  sederhana  yang  memerlukan kemampuan  berteori  dan  berasumsi.  Menurut  Sugiyono  (2003,  p.  11)  penelitian  deskriptif merupakan  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai  sebuah  variabel  mandiri,  baik terdapat  satu  variabel  atau  bahkan  lebih  ( independen )  dengan  tidak  membuat  perbandingan, atau menghubungkannya dengan variabel-variabel lain. Dengan demikian dapat pula diartikan sebagai proses pemecahan masalah  ( problem  solving )  dengan  melukiskan keadaan subjek  dan juga  objek  penelitian  untuk  saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  tampak  atau bagaimana adanya.
Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Air Teluh-Kecamatan Kumun Debai.  Adapun  jumlah  responden  dalam  penelitian  ini  sesuai  dengan  jumlah  sampel  yaitu  40 (empat  puluh)  orang.  Pemilihan  responden  ditentukan  dengan purposive  sampling .  Deskriptif kuantitatif diperlukan guna memberi gambaran hasil penelitian. Selanjutnya untuk memperkuat korelasi variabel itu sendiri maka diperlukan pembuktian analisa yang dilakukan terhadap hasil angket yang telah disebar.
Untuk  memberikan  gambaran  tentang  hubungan  antar  variabel  maka  perlu  dibuat operasionalisasi variabel. Adapun operasionalisasi variabel dari penelitian ini adalah:
1. Variabel  bebas  ( independent  variabel )  atau  diistilahkan  Variabel  X.  Adapun  Variabel  X pada penelitian ini yaitu Persepsi masyarakat.
2. Variabel  tidak  bebas  atau  terikat  ( dependent  variabel )  atau  yang  diistilahkan  Variabel  Y. Adapun yang menjadi variabel Y adalah Kinerja.
Menurut Walgito (2002, pp. 54–55), persepsi memiliki indikator sebagai berikut:
1. Penyerapan terhadap rangsang dari luar individu
2. Pengertian atau pemahaman
3. Penilaian atau evaluasi
Dwiyanto (dalam Nasucha, 2004, p. 119), menyebutkan  empat parameter atau indikator dalam menilai  kinerja  organisasi publik sebagai  berikut:
1. Productivity (produktivitas).
2 . Responsiveness (responsivitas)
3. Responsibility (responsibilitas)
4. Accountability (akuntabilitas)
Dari teori di atas dapat disimpulkan kerangka berpikir seperti gambar 1:

## Gambar 1

## Kerangka Berpikir
Interpretasi data dilakukan dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang  digunakan  dalam  mengukur  sikap,  pendapat,  dan  persepsi  atau  pandangan  individu  atau sekelompok  individu  tentang  suatu  gejala  atau  fenomena.  Skala  likert  yang  digunakan menggunakan ketentuan skor sebagai berikut:
1. Sangat Baik : di beri skor = 5 2. Baik : di beri skor = 4 3. Cukup Baik : di beri skor = 3 4. Tidak Baik : di beri skor = 2 5. Sangat tidak Baik : di beri skor = 1
Sedangkan  untuk  melihat  sejauh  mana  hubungan  variabel  independen  dan  variabel dependen menggunakan Korelasi Pearson Product Moment (PPM) .
Rumus yang digunakan:
r hitung = √
Keterangan:
r hitung = Koefesien Korelasi X = Jumlah skor item Y = Jumlah skor total ( seluruh item) n = Jumlah responden
Namun untuk penghitungannya peneliti menggunakan alat bantu program SPSS Versi 20.

## HASIL PENELITIAN
Hasil  perhitungan  pada  seluruh  indikator  yang  ditujukan  kepada  40  orang  responden dengan penyebaran angket yang memiliki 6 (enam) item pertanyaan pada Variabel Persepsi (X) dan  12  (dua  belas)  item  pertanyaan  pada  Variabel  Kinerja  (Y).  Selanjutnya  dilakukan  proses

## VARIABEL X
(PERSEPSI )
1. Penyerapan
2. Pemahaman 3. Penilaian
VARIABEL Y
(KINERJA)
(1 ) Productivity.
(2 ) Responsiveness
(3 ) Responsibility
(4 ) Accountability
untuk menentukan nilai korelasi menggunakan metode Pearson Product Moment (PPM) yang dalam  hal  ini  menggunakan software SPSS  Versi  20  untuk  melakukan  perhitungan.  Hasilnya dapat dilihat dalam tabel 1:
Tabel 1
Persamaan Korelasi Pearson Product Moment (PPM) Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai
. Correlations Persepsi Kinerja Persepsi Pearson Correlation 1 ,691 ** Sig. (2-tailed) ,001 N 40 40 Kinerja Pearson Correlation ,691 ** 1 Sig. (2-tailed) ,001 N 40 40
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai r (Koefisien Korelasi) antara Persepsi dan Kinerja adalah  0,691.  Analisis  yang  dilakukan  dari  hasil  penelitian  melalui  penyebaran  angket menunjukkan  bahwa  berdasarkan  skor  yang  didapatkan  berada  pada  interval  0,51  sampai dengan 0,75 yaitu sebesar 0,691 .
Kemudian  untuk  membaca  atau  menjelaskan  hasil  tersebut,  dapat  menggunakan  skala garis kontinum yang digambarkan sebagai berikut:
0 s/d 0,25 = Kurang Baik
0,26 s/d 0,50  = Cukup Baik
0,51 s/d 0, 75  = Baik
0,76 s/d 1,00  = Sangat Baik

## Gambar 2 Skala Garis Kontinum
Dengan  demikian maka dapat  diartikan  bahwa  korelasi antara  persepsi  dengan  kinerja dikategorikan baik.

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  data  dan  hasil  perhitungan  dapat  diperoleh  kesimpulan  bahwa Persepsi  Masyarakat  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  dalam  Menyelenggarakan
Pemerintahan  Desa,  Studi  Kasus  di  Desa  Air  Teluh  Kecamatan  Kumun  Debai  berada  pada angka  0,691  yang  artinya  persepsi  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  di  dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai adalah Baik

## DAFTAR PUSTAKA
Atkinson (1991) Administrasi Negara . Jakarta: Erlangga.
Herlina, V. (2017) ‘Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik (Studi Kasus di Desa  Pungut  Hilir,  Kecamatan  Air  Hangat  Timur,  Kabupaten  Kerinci)’, Jurnal Ipteks Terapan , 11(3), p. 220. doi: 10.22216/jit.2017.v11i3.2069.
Mahsun, M. (2006) Pengukuran Kinerja Sektor Publik . 1st edn. Yogyakarta: BPFE.
Mukmin, Z., Ruslan and Kurniati, S. (2016) ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat’, JIPPK , 3, pp. 106–111.
Nasucha, C. (2004) Reformasi Administrasi Publik . Jakarta: PT. Grasindo.
Pasolong, H. (2008) Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta.
Rakhmat, J. (2005) Psikologi Komunikasi . 2nd edn. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Robbins, S. P. (2003) Perilaku Organisasi . 10th edn. Jakarta: Salemba Empat.
Sahbana,  A.  (2017)  ‘Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Pembangunan  Di  Desa  Muara  Botung Kecamatan  Kotanopan  Kabupaten  Mandailing  Natal’, Jurnal  Ilmiah  Muqoddimah , 2(1), pp.40–45.
Sobur, A. (2003) Psikologi Umum . Bandung: Pustaka Setia.
Sugiyono (2003) Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta.
Walgito (2002) Dasar-dasar Pelayanan Prima . Jakarta: Gramedia.
Wasistiono, S.  (2002) Evaluasi Pelaksanaan Otonomi  Daerah  Sebagai Upaya  Awal  Merevisi UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 . Bandung: Alqaprint.