Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayananan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur
Elda 1 , Mursalin 2
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, eldaputrikarwa@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, Mursalin@univpgri-palembang.ac.id

## ABSTRACT
This research aims to analyze the level of effectiveness of tax collection with reprimands and coercion letters against tax receipts in tax office at Palembang Ilir Timur. The method that using in this research is  descriptive  method.  The  population  and  sample  are  using  the  number  of  reprimands  and  forced letters.  The  data  source  in  this  research  is  secondary  data.  Data  collection  techniques  are  using documentation  and  literature  study  techniques.The  data  analysis  technique  is  using  quantitative descriptive  analysis.  The  results  showed  that  tax  collection  using  a  reprimand  in  tax  office  at Palembang  Ilir  Timur  Primary  from  2016  until  2019,  when  viewed  in  terms  of  sheets  classified  as effective while in terms of nominal classified as ineffective, whereas tax collection using Forced letters in the Tax Office at Palembang Ilir Timur Pratama from 2016 until 2019 was also classified as effective in terms of sheets in nominal terms classified as ineffective.
Keywords: Warning Letter, Forced Letter, Tax Revenue

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif.  Populasi  dan  Sampel yang  digunakan  adalah  Jumlah  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa.  Sumber  data  dalam  Penelitian  ini adalah data sekunder.Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan studi pustaka.  Teknik  analisis  data  yang  digunkan  adalah  analisis  deskriptif  kuantitatif.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  Penagihan  Pajak  dengan  menggunakan  Surat  Teguran  di  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  pada  tahun  2016-2019,  jika  dilihat  dari  segi  lembar  tergolong efektif  sedangkan  dari  segi  nominal  tergolong  tidak  efektif,  Sedangkan  Penagihan  Pajak  dengan menggunakan  Surat  Paksa  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  tahun  2016- 2019 juga tergolong efektif dari segi lembar dalam segi nominal tergolong tidak efektif.
Kata Kunci : Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan Pajak

## A. PENDAHULUAN
Sebagai  negara  yang  sedang  berkembang  Indonesia  sedang  giatnya melakukan  pembangunan  di  segala  bidang,  salah  satunya  dalam  pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus- menerus  dan  berkesinambungan  yang  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  baik  secara  materil  dan  spiritual.  Salah  satu  cara  untuk mewujudkan  peningkatan  penerimaan  pembangunan  tersebut  adalah  dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yakni dari sektor pajak. pajak merupakan sumber utama penerimaan negara.
Peranan  pajak  secara  umum  semakin  dominan,  hal  ini  terlihat  jelas  dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dimana diketahui bahwa penerimaan pajak yang tertuang didalam APBN merupakan penerimaan pajak dalam negeri yang
terbesar. Berdasarkan data pokok APBN tahun 2018-2019 Melalui Direktorat Jendral Pajak  mengemukakan  bahwa  dari  tahun  2019  target  dan  realisasi  penerimaan negara sebesar 1.577,56 triliun Jumlah ini berasal dari total penerimaan perpajakan sebesar  1.136,17  triliun  atau  sekitar  72,02%  dari  penerimaan  negara  secara keseluruhan    ( http://Pajak.go.id ).  Melihat  hal  tersebut  itulah  mengapa  pajak  telah menjadi  sektor  yang  sangat  penting  dalam  rangka  mensukseskan  pembangunan.
Di  dalam  praktiknya  optimalisasi  penerimaan  pajak  masih  terbentur  pada berbagai  kendala  seperti  ketidakmampuan  masyarakat  untuk  membayar  pajak, sampai  penghindaran  pajak  dari  masyarakat  yang  merasa  rugi  kalau  membayar pajak atau dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang  mengakibatkan  tidak  dilunasinya  utang  pajak  sebagaimana  mestinya.  Akibat dari  kendala  itu  mengakibatkan  tingginya  angka  tunggakan  pajak  yang  terus menerus  semakin  meningkat  dan  tentu  saja  akan  merugikan  bagi  negara berkembang  seperti  indonesia  oleh  karena  itu,  pihak  fiskus  diharapkan  lebih memperhatikan  dan  mengawasi  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  perpajakannya. Saat  ini  ada  dua  jenis  cara  melakukan  penagihan  pajak  yang  terbaru  yaitu menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagai tindakan penagihan penerimaan pajak.  tindakan  penagihan  merupakan  wujud  upaya  untuk  mencairkan  tunggakan pajak,  namun  dalam  pelaksanaan  penagihan  haruslah  memperhatikan  prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan  penagihan  dalam  rangka  pencairan  tunggakan  pajak  mengeluarkan biaya yag tidak sedikit.

## Tabel Target Penerimaan Pajak dan Tunggakan Pajak
di KPP Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2016-2019 (dalam Rupiah) Tahun Target Penerimaan Pajak Realisasi Penerimaan Pajak Tunggakan Pajak 2016 2.034.930.049.123 1.814.559.381.155 130.530.042.341 2017 2.100.006.452.000 1.697.082.677.223 202.948.990.681 2018 2.128.023.765.000 1.867.168.944.046 240.207.916.647 2019 1.011.054.744.000 1.071.754.312.800 268.674.426.231
Sumber: Seksi Penagihan Pajak dan Seksi PDI KPP Pratama Palembang (2020)
Dari data diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 target penerimaan pajak sebesar  2.034.930.049.123  namun  hanya  terrealisasi  sebesar  1.814.559.381.155 dan  terjadi  tunggakan  pajak  sebesar  130.530.042.341,  sementara  di  tahun  2017 target  penerimaan  pajaknya  sebesar  2.100.006.452.000  yang  terrealisasi  sebesar 1.697.082.677.223  dan  terjadi  kembali  tunggakan  pajak  sebesar  202.948.990.681, kemudian  di  tahun  2018  target  penerimaan  pajaknya  sebesar  2.128.023.765.000 yang  hanya  terrealisasi  sebesar  1.867.168.944.046  dan  terjadi  tunggakan  pajak sebesar  240.207.916.647,  lalu  di  tahun  2019  target  penerimaan  pajaknya  sebesar 1.011.054.744.000  dan  terrealisasi  sebesar  1.071.754.312.800  kemudian  terjadi kembali tunggakan pajak sebesar 268.674.426.231.

## B. KAJIAN TEORI

## Pengertian Pajak
Soemitro dalam Resmi (2017:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasakan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatan jasa timbal-balik  (Kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditujukan  dan  yang  digunakan untuk membayar pengeluruan umum.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  pajak  adalah  kontribusi  wajib  pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Fungsi Pajak
Resmi (2017:3) fungsi pajak terbagi dua,yaitu : 1   Fungsi budgetir (sumber keuangan negara)
Pajak  berfungsi  sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  pemerintah  untuk membiayai Pengeluran-pengelurannya.
2   Fungsi regularend (pengatur)
Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

## Penagihan Pajak
Mardiasmo  (2016:151)  mendefinisikan  bahwa  penagihan  pajak  adalah serangkaian  tindakan  agar  penanggung  pajak  melunasi  utang  pajak  dan  biaya penagihan  pajak  dengan  menegur  atau  memperingatkan,  melaksanakan  penagihan seketika  dan  sekaligus,  memberitahukan  Surat  Paksa,  mengusulkan  pencegahan, melaksanakan  penyitaan,  melaksanakan  penyanderaan,menjual  barang  yang  telah disita.

## Dasar Penagihan Pajak
Dalam  Undang-undang  Nomor  19  tahun  1997  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-undang  Nomor  19  tahun  2000  pasal  18  ayat  1  dasar  penagihan pajak terdapat dalam 2 pasal yaitu :
1. Pasal 18 ayat 1 UU KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah :
a  Surat Tagihan Pajak (SPT)
b  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
c  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT)
d  Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putus Banding.
2. Pasal 12 Undang-undang PBB menyebutkan dasar penagihan pajak adalah : a  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
b  Surat Ketetapan Pajak
c  Surat Tagihan Pajak ( SPT) merupakan dasar penagihan pajak

## Surat Teguran
Surat  Teguran  menurut  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2000  tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa pada pasal 1 ayat 10 berbunyi Surat Teguran, Surat  peringatanatau  surat  lain  yang  sejenis  adalah  surat  yang  diterbitkan  oleh pejabat  untuk  menegur  atau  memperingatkan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  melunasi utang pajaknya.

## Surat Paksa
Mardiasmo  (2016:153)  mendefinisikan  Surat  Paksa  adalah  surat  perintah membayar  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak,  surat  paksa  mempunyai kekuatan  eksekutorial  dan  kedudukan  hukum  yang  sama  dengan  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
IAI  (  2018:266)  Surat  Paksa  adalah  surat  perintah  membayar  utang  pajak  dan biaya penagihan pajak.

## Penerimaan Pajak
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  dengan  Nomor  18  tahun 2016  pasal  1  ayat  3  menyebutkan  bahwa  penerimaan  perpajakan  adalah  semua penerimaan  negara  yang  terdiri  atas  pendapatan  pajak  dalam  negeri  dan pendapatan pajak perdangangan internasional.

## Efektivitas
Mardiasmo  (2017:134)  efektivitas  adalah  ukuran  berhasil  tidaknya  pencapaian tujuan  suatu  organisasi  mencapai  tujuannya.  Dimana  apabila  suatu  organisasi mencapai  tujuan  maka  organisasi  tersebut  telah  berjalan  dengan  efektif.  Kemudian untuk  mengetahui  apakah  suatu  organisasi  tersebut  dikatakan  efektif  harus diperlukan  suatu  indikator  sebagai  tolak  ukur  untuk  mengetahui  tingkat  keefektivan suatu objek. Untuk menghitung tingkat/rasio keefektivitasan penerbitan surat teguran dan surat paksa tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Rasio Efektivitas penagihan dengan Surat Teguran

## 2. Rasio Efektivitas penagihan dengan Surat Paksa
Berdasarkan rumus diatas, maka penulis juga menggunakan rumus yang sama untuk  mengukur  keefektivitasan  penagihan  pajak  dengan  menggunakan  Surat Teguran  dan  Surat  Paksa  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir Timur.
Untuk  mengukur  keefektivitasan  digunakan  indikator  pengukuran  sebagai berikut:
Tabel Klarifikasi Pengukuran Efektivitas Persentase Kriteria > 100% Sangat efektif 90-100 % Efektif 80-90 % Cukup efektif 60% - 80% Kurang efektif < 60% Tidak Efektif
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996
Efektivitas = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑥 100 %
Efektivitas = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑥 100 %

## C. METODE PENELITIAN
1) Populasi dan Sampel
 Populasi
Menurut Sugiyono (2019:126)populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek/subjek  yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Jumlah  Surat  Teguran,  Jumlah    Surat Paksa  dan  Jumlah  Realisasi  Penerimaan  Pajak  dengan  Surat  Teguran  dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.

##  Sampel
Menurut  Sugiyono  (2019:127)Sampel  adalah  bagian  dari  sejumlah  karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Sampel yang digunakan untuk penelitian adalah Jumlah Surat Teguran, Jumlah Surat Paksa dan Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur dari tahun 2016 sampai dengan 2019.

## 2) Sumber Data
Menurut  Sugiyono  (2019:298)  bisa  dilihat  dari  sumber  datanya,maka pengumpulan data dapat menggunakan Data Primer dan Data Sekunder .
a. Data  Primer  adalah  sumber  data  yang  langsung  memberikan  data  kepada pengumpul data.
b. Data  Sekunder  adalah  sumber  yang  tidak  langsung  memberikan  data  kepada pengumpulan, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di dapat  dari  objek  penelitian  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir Timur.

## 3) Teknik Pengumpulan Data
Teknik  Pengumpulan  Data  yang  penulis gunakan  di  dalam  penelitian ini  adalah sebagai berikut :
a. Teknik Dokumentasi
Menurut  Sugiyono  (2019:314)  dokumen  merupakan  catatan  peristiwa  yang sudah  berlalu.  Dokumen  bisa  berbentuk  tulisan,  gambaran  atau  karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini  dokumentansi yang dimaksud yaitu dokumentasi  dengan  cara  meminta  langsung  data-data  yang  diperlukan  di dalam penelitian ini.
b. Studi Kepustakaan
Menurut  Sugiyono (2016:403)  studi pustaka digunakan  sebagai landasan  teori yang  akan  digunakan  dalam  menganalisis  kasus.  Dasar-dasar  studi  pustaka diperoleh  dari  buku,literatur-literatur  maupun  tulisan-tulisan  yang  berhubungan dengan penelitian ini. Dari penjelasan di atas penulis mencari sumber data dari jurnal, buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan.

## 4) Teknik Analisis Data
Menurut  Sugiyono  (2017:08)  teknik  analisis  data  dalam  penelitian  dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu
a. Analisis Kualitatif
Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kalimat,kata,skema,dan gambar.
b. Analisis Kuantitatif Analisis kuantitatif yaitu metode analisis  dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkat.
Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.  Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas. Untuk mengetahui seberapa besar tingkatkeefektivitasan  Penagihan  Pajak  dengan  menggunakan  Surat  Teguran  dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :
Analisis Efektivitas :
1. Rasio Efektivitas penagihan dengan Surat Teguran
2. Rasio Efektivitas penagihan dengan Surat Paksa

## D. HASIL PENELITIAN
1) Analisis  Efektivitas  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Teguran  Pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.
Tabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2016-2019 Tahun Lembar Nilai (Rp) Kenaikan/Penurunan Lembar Nilai (Rp) 2016 1.023 6.054.488.503,00 - - 2017 1.697 8.053.644.655,00 -674 -1.999.156.152 2018 10.139   103.636.729.936,00 -8.442 -95.583.085.282 2019 13.382 47.391.723.774,52 -3.243 56.245.006.162
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Timur (2020)
Penagihan  pajak  dengan  Surat  Teguran  pada  tahun  2016  sebanyak  1.023 lembar  dengan  nominal  sebesar  Rp  6.054.488.503,00  pada  tahun  2017  sebanyak 1.697  lembar  dengan  nominal  sebesar  Rp  8.053.644.655,00  pada  tahun  2018 sebanyak 10.139 lembar dengan nominal sebesar  Rp 103.636.729.936,00 dan pada tahun 2019 sebanyak 13.382 lembar  dengan nominal Rp 47.391.723.774,52. Dapat dilihat  pada  tahun  2017  adanya  penurunan  dalam  jumlah  lembar  penagihan  surat teguran sebanyak 674 lembar dengan nominal  -Rp 1.999.156.152,  dan pada tahun
Efektivitas = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑥 100 %
Efektivitas = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑥 100 %
2018  pemberian  Surat  Teguran  mengalami  penurunan  sabanyak  8.442  lembar dengan nominal -Rp 95.583.085.282, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan kembali  jumlah  lembar  nominal  sebanyak  3.243  lembar  dan  dari  segi  nominalnya mengalami  peningkatan  sebesar  Rp  56.245.006.162.  dapat  dilihat  dari  jumlah nominal  yang  ada,  penerbitan  Surat  Teguran  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Palembang Ilir Timur Mengalami Peningkatan.
2) Penerimaan  Tunggakan  Pajak  dengan  Surat  Teguran  di  Kantor  Pelayanan Pajak PratamaPalembang Ilir Timur.
Penerimaan  tunggakan  pajak  merupakan  pelunasan  utang  pajak  atau Tunggakan  pajak  oleh  Wajib  Pajak  /penanggung  pajak.  Dengan  penerimaan tunggakan  pajak,  penerimaan  pajak  pada  KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  akan mengalami  peningkatan,sehingga  membantu  pencapaian  target  penerimaan  negara yang berasal dari pajak.

## Tabel Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur
Tahun 2016-2019 Tahun Lembar Nilai (Rp) Kenaikan/Penurunan Lembar Nilai (Rp) 2016 1.023 3.535.246.268,00 - - 2017 1.697 7.055.847.459,60 -674 -3.520.601.192 2018 10.139 16.895.406.064.00 -8.442 -9.839.558.604 2019 13.382 14.791.271.697,00 -3.243 2.104.134.367
Sumber : Data sekunder yang diolah (2020)
Realisasi  penerimaan  tunggakan  pajak  dengan  Surat  Teguran  yang  telah tertagih  oleh  Seksi  Penagihan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir Timur  mengalami  hal  yang  jumlah  lembarnya  sama  dengan  penagihan  Surat Teguran dimana pada tahun 2016 sebanyak 1.023 lembar dengan nilai nominal yang tertagih  sebesar  Rp  3.535.246.268,00  pada  tahun  2017  sebanyak  1.697  lembar dengan  nilai  nominal  Rp  7.055.847.459,60  pada  tahun  2018  sebanyak   10.139 lembar  dengan  nilai  nominal    Rp  16.895.406.064.00  sedangkan  pada  tahun  2019 sebanyak 13.382 lembar dengan nilai nominal  Rp 14.791.271.697,00. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 terjadi penurunan sebanyak 674 lembar Surat Teguran dan nilai  nominalnya  mengalami  penurunan  sebesar  -Rp  3.520.601.192.  pada  tahun 2018  terjadinya  jumlah  lembar  Surat  Teguran  sebanyak  8.442  lembar  dan  adanya penurunan  kembali  nilai  nominal  -Rp  9.839.558.604,  sedangkan  pada  tahun  2019 terjadi  penurunan  jumlah  lembar  Surat  Teguran  sebanyak  3.243  lembar  Surat Teguran    dan  adanya  peningkatan    penerimaan  tunggakan  pajak  dengan  Surat Teguran  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  SebesarRp 2.104.134.367.
3) Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Palembang IlirTimur
Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  merupakan  tindakan  penagihan  aktif yang  dilaksanakan  oleh  juru  sita  pajak  dengan  menyampaikan  Surat  Paksa  kepada Wajib Pajak (WP) untuk melunasi tunggakan pajak dan biaya penagihan lainnya.
Tabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur
Tahun 2016-2019 Tahun Lembar Nilai (Rp) Kenaikan/Penurunan Lembar Nilai (Rp) 2016 1.502 3.478.202.653,00 - - 2017 2.047 5.252.346.093,00 -545 -1.774.143.440 2018 2.132 13.635.918.940,00 -85 -8.383.572.847 2019 4.193 64.302.555.976,70 -2.061 -50.666.637.037
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Timur (2020)
Penagihan  pajak  dengan  Surat  Paksa  pada  tahun  2016  sebanyak  1.502 lembar  dengan  nilai  nominal  sebesar  Rp  3.478.202.653,00  tahun  2017  sebanyak 2.047  lembar    dengan  nilai  nominal  sebesar  Rp  5.252.346.093,00  tahun  2018 sebanyak  2.132  lembar  dengan  nilai  nominal  sebesar    Rp  13.635.918.940,00 sedangkan  pada  tahun  2019  sebanyak  4.193  lembar  dengan  nilai  nominal  sebesar Rp 64.302.555.976,70. Dilihat dari jumlah nominal yang ada penerbitan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur mengalami penurunan dari tahun 2016-2019.
4) Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan  Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.
Penerimaan  Tunggakan  Pajak  Merupakan  pelunasan  utang  pajak  atau Tunggakan  pajak  oleh  Wajib  Pajak  /penanggung  pajak.  Dengan  penerimaan tunggakan  pajak,  penerimaan  pajak  pada  KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  akan mengalami  peningkatan,sehingga  membantu  pencapaian  target  penerimaan  negara yang berasal dari pajak.

## Tabel Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur
Tahun 2016-2019 Tahun Lembar Nilai (Rp) Kenaikan/Penurunan Lembar Nilai (Rp) 2016 1.502 1.002.568.979,00 - - 2017 2.047 2.424.379.220,00 -545 -1.421.810.241 2018 2.132 1.948.288.762,00 -85 476.090.458 2019 4.193 3.462.536.685,00 -2.061 -1.514.247.923
Sumber : Data sekunder yang diolah (2020)
Realisasi  penerimaan  tunggakan  pajak  dengan  Surat  Paksa  yang  telah tertagih  oleh  Seksi  Penagihan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir Timur mengalami hal yang jumlah lembarnya sama dengan penagihan Surat Paksa dimana  pada  tahun  2016  sebanyak  1.502  lembar  dengan  nilai  nominal  sebesar  Rp 2.424.379.220,00  pada  tahun  2017  sebanyak  2.047  lembar  dengan  nilai  nominal sebesar Rp 2.424.379.220,00 dan pada tahun 2018 sebanyak 2.132 lembar dengan nilai  nominal  sebesar  Rp  1.948.288.762,00  sedangkan  pada  tahun  2019  sebanyak 4.193  lembar  dengan  nilai  nominal  sebesar    Rp  3.462.536.685,00.  Dapat  dilihat
bahwa  pada  tahun  2017  terjadi  penurunan  sebanyak  545  lembar  Surat  Paksa  dan nilai nominalnya mengalami penurunan sebesar -Rp 1.421.810.241 pada tahun 2018 terjadinya jumlah lembar Surat Paksa sebanyak 85 dan adanya peningkatan kembali nilai nominal Rp 476.090.458, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah Surat  sebanyak  2.061  lembar  Surat  Paksa  dan  adanya  penurunan  penerimaan tunggakan  pajak  dengan  Surat  Paksa  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Palembang Ilir Timur Sebesar -Rp 1.514.247.923.

## E. PEMBAHASAN

## 1) Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran
Efektivitas  penagihan  pajak  dengan  Surat  Teguran  diukur  dengan  persentase sesuai  dengan  formula  rasio  efektivitas  yaitu  dengan  menghitung  jumlah  penagihan yang  dibayar  dibagi  dengan  jumlah  yang  diterbitkan  dikali  seratus  persen. Perhitungan dilakukan dengan rumus analisis rasio sebagai berikut:
Perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak dan pembayaran Surat Teguran di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  tahun  2016-2019  sebagai berikut :
Efektivitas Tahun 2016 (Nominal) = 3.535.246.268,00 6.054.488.503,00 𝑥 100% = 58,39 %
Efektivitas Tahun 2016 (Lembar)   = 1203 1203 𝑥 100 % = 100 %

## Tabel Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2016
Tahun Surat Teguran terbit Surat Teguran Bayar Tingkat Efektivitas Lembar Nominal (Rp) Lembar Nominal(Rp) Lembar  Nominal 2016 1.023 6.054.488.503,00 1.023 3.535.246.268,00 100% 58,39%
Sumber : Data sekunder yang diolah (2020)
Tahun 2016 penerbitan Surat Teguran tercatat sebanyak 1.023 lembar dengan nilai nominal Rp. 6.054.488.503,00 dan realisasi pembayaran oleh Wajib Pajak  (WP) sebanyak  1.023  lembar  dengan  nilai  nominal  Rp.3.535.246.268,00.  Dilihat  dari jumlah  lembar  Surat  Teguran  memiliki  persentase  efektivitas  100%  dan  dari nominalnya  memiliki  persentase  efektivitas  58,39%.  Berdasarkan  kriteria  indikator pengukuran  efektivitas  realisasi  penerimaan  tunggakan  pajak  dari  penerbitan  Surat Teguran  pada  tahun  2016  dari  jumlah  lembar  Surat  teguran  tergolong  efektif  dan jumlah nilai nominal pada tahun 2016 tergolong tidak efektif.
Perhitungan  tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak  dari  pembayaran  Surat Teguran  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  tahun  2017 sebagai berikut :
Efektivitas = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑥 100 %
Efektivitas Tahun 2017 (Nominal) = 7.055.847.459,60 8.053.644.655,00 𝑥 100%  = 87,61%
Efektivitas Tahun 2017 (Lembar ) = 1697 1697 𝑥 100 % = 100 %

## Tabel Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Surat Teguran
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2017 Tahun Surat Teguran terbit Surat Teguran Bayar Tingkat Efektivitas Lembar Nominal (Rp) Lembar Nominal (Rp) Lembar  Nominal 2017 1.697 8.053.644.655,00 1.697 7.055.847.459,60 100% 87,61%
Sumber : Data sekunder yang diolah (2020)
Pada  tahun  2017  penerbitan  Surat  Teguran  tercatat  sebanyak  1.697  lembar dengan  nilai  nominal  Rp.  8.053.644.655,00  dan  realisasi  pembayaran  Tunggakan pajak  oleh  Wajib  Pajak  (WP)  sebanyak  1.697  lembar  dengan  nilai  nominal Rp.7.055.847.459,60. Dilihat dari jumlah lembar surat memiliki persentase efektivitas 100% dan dari segi nominalnya memiliki persentase efektivitas 87,61%. Berdasarkan kriteria  indikator  pengukuran  efektivitas  realisasi  penerimaan    tunggakan  pajak  dari penerbitan  Surat  Teguran  pada  tahun  2017  dari  jumlah  lembar  Surat  teguran tergolong efektif. Dan nilai nominalnya tergolong cukup efektif.
Perhitungan  tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak  dari  pembayaran  Surat Teguran  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  tahun  2018 sebagai berikut :
Efektivitas Tahun 2018 (Nominal) = 16.895.406.064,00 103.636.729.936,82 𝑥 100%  = 16,30 %
Efektivitas Tahun 2018 (Lembar ) = 10139 10139 𝑥 100 % = 100 %

## Tabel Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2018
Tahun Surat Teguran terbit Surat Teguran Bayar Tingkat Efektivitas Lembar  Nominal (Rp) Lembar  Nominal (Rp) Lembar  Nominal 2018 10.139  103.636.729.936,82  10.139  16.895.406.064,00 100% 16,30%
Sumber : Data sekunder yang diolah (2020)
Pada tahun 2018 penerbitan Surat Teguran tercatat sebanyak  10.139 lembar dengan nilai nominal Rp. 103.636.729.936,82 dan realisasi pembayaran Tunggakan pajak  oleh  Wajib  Pajak  (WP)  sebanyak  10.139  lembar  dengan  nilai  nominal  Rp. 16.895.406.064,00.  Dilihat  dari  jumlah  lembar  surat  memiliki  persentase  efektivitas 100  %  dan  dari  segi  nominalnya  memiliki  persentase  efektivitas  16,30%. Berdasarkan  kriteria  indikator  pengukuran  efektivitas  realisasi  penerimaan tunggakan pajak dari penerbitan Surat Teguran pada tahun 2018 dari jumlah lembar Surat teguran tergolong efektif. Dan nilai nominalnya tergolong tidak efektif.
Perhitungan  tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak  dari  pembayaran  Surat Teguran  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  tahun  2018 sebagai berikut :
Efektivitas Tahun 2019 (Nominal) = 14.791.271.697,00 47.391.723.774,52 𝑥 100%  = 31,21%
Efektivitas Tahun 2019 (Lembar ) = 13382 13382 𝑥 100 % = 100 %
Tabel Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2019
Tahun Surat Teguran terbit Surat Teguran Bayar Tingkat Efektivitas Lembar  Nominal (Rp) Lembar  Nominal (Rp) Lembar  Nominal 2019 13.382  47.391.723.774,52  13.382  14.791.271.697,00 100% 31,21%
Sumber : Data sekunder yang diolah (2020).
Pada tahun 2019 penerbitan Surat Teguran tercatat sebanyak  lembar 13.382 dengan  nilai  nominal  Rp.  47.391.723.774,42  dan  realisasi  pembayaran  Tunggakan pajak  oleh  Wajib  Pajak  (WP)  sebanyak  13.382    lembar  dengan  nilai  nominal  Rp. 14.791.271.697,00.  Dilihat  dari  jumlah  lembar  surat  memiliki  persentase  efektivitas 100% dan dari segi nominalnya memiliki persentase efektivitas 31,21%. Berdasarkan kriteria  indikator  pengukuran  efektivitas  realisasi  penerimaan    tunggakan  pajak  dari penerbitan  Surat  Teguran  pada  tahun  2019  dari  jumlah  lembar  Surat  teguran tergolong efektif. Dan nilai nominalnya tergolong tidak efektif.

## 2) Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Efektivitas  penagihan  pajak  dengan  Surat  Paksa  diukur  dengan  persentase sesuai  dengan  formula  rasio  efektivitas  yaitu  dengan  menghitung  jumlah  penagihan yang  dibayar  dibagi  dengan  jumlah  yang  diterbitkan  dikali  seratus  persen. Perhitungan dilakukan dengan rumus analisis rasio sebagai  berikut :
Perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak dan pembayaran Surat Paksa di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  tahun  2016-2019  sebagai berikut :
Efektivitas Tahun 2016 (Nominal) = 1.002.568.979,00 3.478.202.653,00 𝑥 100% = 28,82 %
Efektivitas Tahun 2016 (Lembar) = 1502
1502 𝑥 100 % = 100 % Efektivitas = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑥 100 %

## Tabel Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir TimurTahun 2016
Tahun Surat Teguran terbit Surat Teguran Bayar Tingkat Efektivitas Lembar  Nominal (Rp) Lembar  Nominal (Rp) Lembar  Nominal 2016 1.502 3.478.202.653,00 1.502 1.002.568.979,00 100% 28,82 %
Sumber : Data sekunder yang diolah (2020)
Pada tahun 2016 penerbitan Surat Paksa tercatat sebanyak 1.502 lembar dengan nilai nominal Rp. 3.478.202.653,00 dan realisasi pembayaran Tunggakan pajak oleh Wajib  Pajak  (WP)  sebanyak  1.502  lembar  dengan  nilai  nominal  Rp. 1.002.568.979,00.  Dilihat  dari  jumlah  lembar  surat  memiliki  persentase  efektivitas 100%  dan  dari  segi  nominalnya  memiliki  persentase  efektivitas    28,82%. Berdasarkan  kriteria  indikator  pengukuran  efektivitas  realisasi  penerimaan tunggakan  pajak  dengan  Surat  Paksa  pada  tahun  2016  dari  jumlah  lembar  Surat Paksa tergolong efektif. Dan nilai nominalnya tergolong tidak efektif.
Perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak dan pembayaran Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2017 sebagai berikut :
Efektivitas Tahun 2017 (Nominal) = 2.424.379.220,00 5.252.346.093,00 𝑥 100% = 46,15 %
Efektivitas Tahun 2017 (Lembar) = 2047 2047 𝑥 100 % = 100 %

## Tabel Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2017
Tahun Surat Teguran terbit Surat Teguran Bayar Tingkat Efektivitas Lembar  Nominal (Rp) Lembar  Nominal (Rp) Lembar  Nominal 2017 2.047 5.252.346.093,00 2.047 2.424.379.220,00 100% 46,15%
Sumber : Data sekunder yang diolah (2020)
Pada  tahun  2017  penerbitan  Surat  Paksa  tercatat  sebanyak  2.047lembar dengan  nilai  nominal  Rp.  5.252.346.093,00  dan  realisasi  pembayaran  Tunggakan pajak  oleh  Wajib  Pajak  (WP)  sebanyak   2.047  lembar  dengan  nilai  nominal  Rp. 2.424.379.220,00.  Dilihat  dari  jumlah  lembar  surat  memiliki  persentase  efektivitas 100% dan dari segi nominalnya memiliki persentase efektivitas 46,15%. Berdasarkan kriteria  indikator  pengukuran  efektivitas  realisasi  penerimaan    tunggakan  pajak dengan  Surat  Paksa  pada  tahun  2016  dari  jumlah  lembar  Surat  Paksa  tergolong efektif. Dan nilai nominalnya tergolong tidak efektif.
Perhitungan  tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak  dan  pembayaran  Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2018 sebagai berikut :
Efektivitas Tahun 2018 (Nominal) = 1.948.288.762,00 13.635.918.940,00 𝑥 100% = 14,28 %
Efektivitas Tahun 2018 (Lembar) = 2132 2132 𝑥 100 % = 100 %

## Tabel Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2018
Tahun Surat Teguran terbit Surat Teguran Bayar Tingkat Efektivitas Lembar  Nominal (Rp) Lembar  Nominal (Rp) Lembar  Nominal 2018 2.132 13.635.918.940,00 2.132 1.948.288.762,00 100% 14,28%
Sumber : Data sekunder yang diolah (2020)
Pada  tahun  2018  penerbitan  Surat  Paksa  tercatat  sebanyak  2.132  lembar dengan  nilai  nominal  Rp.  13.635.918.940,00  dan  realisasi  pembayaran  Tunggakan pajak  oleh  Wajib  Pajak  (WP)  sebanyak  2.132 lembar  dengan  nilai  nominal  Rp. 1.948.288.762,00  Dilihat  dari  jumlah  lembar  surat  memiliki  persentase  efektivitas 100%  dan  dari  segi  nominalnya  memiliki  persentase  efektivitas    14,28%. Berdasarkan  kriteria  indikator  pengukuran  efektivitas  realisasi  penerimaan tunggakan  pajak  dengan  Surat  Paksa  pada  tahun  2018  dari  jumlah  lembar  Surat Paksa tergolong  efektif. Dan nilai nominalnya tergolong tidak efektif.
Perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak dan pembayaran Surat Paksa di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  tahun  2019  sebagai berikut:
Efektivitas Tahun 2019 (Nominal) = 3.462.536.685,00 64.302.555.976,00 𝑥 100% = 5,38%
Efektivitas Tahun 2019 (Lembar) = 4193 4193 𝑥 100 % = 100 %

## Tabel Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2019
Tahun Surat Teguran terbit Surat Teguran Bayar Tingkat Efektivitas Lembar  Nominal (Rp) Lembar  Nominal (Rp) Lembar  Nominal 2019 4.193 64.302.555.976,00 4.193 3.462.536.685,00 100% 5,38%
Sumber : Data sekunder yang diolah (2020)
Pada  tahun  2019  penerbitan  Surat  Paksa  tercatat  sebanyak  4.193lembar dengan  nilai  nominal  Rp.  64.302.555.976,00  dan  realisasi  pembayaran  Tunggakan pajak  oleh  Wajib  Pajak  (WP)  sebanyak  4.193  lembar  dengan  nilai  nominal  Rp. 3.462.536.685,00  Dilihat  dari  jumlah  lembar  surat  memiliki  persentase  efektivitas 100% dan dari segi nominalnya memiliki persentase efektivitas 5,38 %. Berdasarkan kriteria  indikator  pengukuran  efektivitas  realisasi  penerimaan    tunggakan  pajak dengan  Surat  Paksa  pada  tahun  2019  dari  jumlah  lembar  Surat  Paksa  tergolong efektif. Dan nilai nominalnya tergolong tidak efektif.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1) Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Penagihan  Pajak  dengan  menggunakan  Surat  Teguran  di  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP)  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  pada  tahun  2016  sampai  dengan 2019  jika  dilihat  dari  segi  lembar  surat  tergolong  efektif  sedangkan  dari  segi nominal tergolong tidak efektif.
b. Penagihan  Pajak  dengan  menggunakan  Surat  Paksa  di  Kantor  Pelayanan pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur sama halnya dengan Surat Teguran dimana pada tahun 2016 sampai dengan 2019 jika dilihat dari segi lembar surat tergolong efektif sedangkan dari segi nominal tergolong tidak efektif.
2) Saran
Berdasarkan kesimpulan, penulis memberikan saran kepada  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur sebagai berikut:
a. Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir  Timur  sebaiknya  perlu melaksanakan  kegiatan penyuluhan tentang perpajakan yang lebih efektif dan efisien  untuk  mensosialisasikan  perundang-undangan  yang  tertera  dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  benar-benar  mengerti  dan  dapat meningkatkan  kesadaran  Wajib  Pajak  dalam  membayar  pajak.  Contohnya dengan  cara  membuat  video  pendek  tentang  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa yang  diperankan  oleh  beberapa  selebgram  palembang  dan  kemudian disebarluaskan melalui media sosial yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur
b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur sebaiknya dapat bekerja sama  dengan  pemerintahan  daerah  setempat  dalam  rangka  meningkatkan efektivitas  tindakan  penagihan  pajak  dengan  Surat  Paksa  khususnya  dalam menelusuri keberadaan Wajib Pajak dan penanggung pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
IAI. (2018). Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu Cetakan 34 .  Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
Kardianti, Earlistiani, dkk. (2017). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan  Surat  Paksa  terhadap  Penerimaan  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Kuala Tungkal . Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini Vol. 8 No.02 Juli 2017.
Madjid,  Olvi.  dkk.  (2015). Efektivitas  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Teguran  dan Surat  Paksa terhadap  Penerimaan Pajak  Pengahasilan pada  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Jurnal EMBA Vol. 3 No. 4 Desember 2015. Hal.478-487.
Mardiasmo.(2016). Perpajakan. Edisi Terbaru. Penerbit: CV ANDI. Yogyakarta.
Menteri  Keuangan  RI.  (2008). Peraturan  Menteri  Keuangan    No.  85/PMK.03/2008 Tahun  2008  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 24/PMK.03/2008  tentang  Tata  cara  Pelaksanaan  dengan  Surat  Paksa  dan Pelaksanan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
Menteri  Keuangan  RI.  (2000). Peraturan  Menteri  Keuangan  No.561/KMK.04/2000 Tahun 2000 tentang Penerbitan Surat  Teguran dan Surat Paksa.
Nalle,  Filmon  Paul.  (2017). Efektivitas  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Teguran  dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.20.2. Agustus 2017.
Resmi, Siti. (2017). Perpajakan Teori dan Kasus . Jakarta: Salemba Empat
Republik  Indonesia.  (2009). Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang Perubahan  Keempat  atas  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .
Republik  Indonesia.  (2007 ).  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.
Republik  Indonesia.  (2008). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Republik  Indonesia.  (2000). Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2000  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  1997 tentang Penagihan Surat Paksa.
Republik  Indonesia.  (2016). Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2016  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan  R&D. : Alfabeta.Bandung.