Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 57-62| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/ 10.22225/juinhum.v1i2.2435. 57-62

## SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH LIMBAH SABLON DAN PENCELUPAN DI KOTA DENPASAR
I Made Della Dwi Angga Saputra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Kota Denpasar merupakan pusat pemerintahan, pusat penduduk, pusat pariwisata, pusat perdagangan, kegiatan perekonomian  dan  pusat  terhadap  kegiatan  lainnya  sehingga  dapat  dibayangkan  betapa  sibuknya  Kota Denpasar  dalam  menangani  segala  aspek  kehidupan  masyarakat  yang  semakin  kompleks.  Kejadian  yang terlihat mudah namun  sedikit  orang  yang  peduli  salah  satunya  limbah,  begitu  banyak  efek  yang  didapat  dari pembuangan sisa penggunaan obat pewangi dan sablon yang banyak ditemukan, namun seperti tanpa respon yang  jelas  membiarkan  terjadinya  penimbunan  limbah.  Padahal  pemerintah  memiliki  peraturan  dan  sanksi terkait  permasalahan  tersebut  namun  sering  kali  diabaikan  oleh  pemilik  atau  pengusaha  yang  bergerak  di bidang  sablon.  Pencemaran  lingkungan  yang  sering  terjadi  sejak  dulu  merupakan  penyakit  masyarakat  yang sulit  dihilangkan.  Peneliti  memiliki  rumusan  masalah  meliputi  1)  Bagaimanakah  pengaturan  hukum  tentang tindak pidana terhadap pencemaran lingkungan hidup oleh limbah sablon dan pencelupan di Kota Denpasar? 2)  Bagaimanakah  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan  hidup  oleh  limbah sablon dan pencelupan di Kota Denpasar?  Penelitian dilakukan dengan mengkaji buku mengenai hukum dan tidak  menyimpang  dari  permasalahan  yang  diteliti  dan  hukum  positif  yang  berlaku  saat  ini  serta  studi  ke perpustakaan, penelitian ini sering disebut penelitian normatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Sanksi pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana pencemaran  lingkungan  hidup  oleh limbah  sablon dan pencelupan  di Kota  Denpasar  berupa  sanksi  pidana  denda  dan  sanksi  pidana  kurungan.  Perbuatan  pencemaran  lingkungan yang  dilakukan  oleh  NHY  dengan  membuang  limbah  sablon  ke  sungai  telah  melanggar  Pasal  58  ayat  (2) Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015.
Kata Kunci: Sanksi pidana; Perbuatan pencemaran lingkungan hidup

## Abstract
Denpasar  City is  the  center  of  government,  population  center, tourism  center,  trade center, economic  activity and center for other activities so you can imagine how busy Denpasar City is in handling all aspects of people's increasingly complex life. An incident that looks easy but few people care about, one of which is waste, so many effects can  be obtained  from  disposing of  the  residual  use of  fragrances  and  screen  printing,  which  are  often found,  but  without  a  clear  response  to  allow  the  accumulation  of  waste.  Even  though  the  government  has regulations and sanctions related to these problems, they are often ignored by owners or entrepreneurs engaged in  screen  printing. Environmental  pollution,  which  has  often  occurred  since a  long  time  ago, is  a  community disease  that  is  difficult  to  eliminate.  The  researcher  has  a  problem  formulation  covering  1)  How  is  the  legal arrangement  regarding criminal acts against  environmental  pollution  by  screen printing and  dyeing  waste  in Denpasar City? 2) What are the criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts of environmental pollution  by  screen  printing  and  dyeing  waste  in  Denpasar  City?  The  research  was  carried  out  by  reviewing books on law and not deviating from the problems studied and the current positive law as well as studies in the library, this research is often called normative research. The results of this study state that criminal sanctions against perpetrators of environmental pollution by screen printing and dyeing waste in Denpasar City are in the form of fines and imprisonment. The act of environmental pollution carried out by NHY by disposing of screen printing  waste  into  the  river  has  violated  Article  58  paragraph  (2)  of  the  Regional  Regulation  on  the  City  of Denpasar Number 1 of 2015.
Keywords: Criminal sanction; Environmental pollutioning act

## I. PENDAHULUAN
Pada dasarnya Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum. Oleh karena itu, hukum yang diterapkan  di  Indonesia  dibuat  untuk  memberikan  manfaat  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya ( Soekamto, 1982 ). Berkenaan  dengan  hal  tersebut  yang  mempengaruhi  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  di Indonesia  salah  satunya  adalah  faktor  ekonomi,  faktor  sosial,  dan  lain  sebagainya.  Tingkat kesejahteraan masyarakat juga timbul dari kualitas hukum yang diberikan oleh Negara, dalam hal ini Pemerintah  menjadi  perpanjangan  tangan  Negara  dalam  memberikan  pelayanan  serta  pemahaman yang  baik  terhadap  seluruh  lapisan  masyarakat,  sehingga  tingkat  kesejahteraan  pada  setiap  daerah memiliki  perbedaan,  tergantung  pada  pendapatan  serta  matapencaharian  masyarakatnya.  Di  Bali, tingkat  kesejahteraan  masyarakat  tergolong  cukup  tinggi  karena  mata  pencaharian  masyarakat  Bali terbilang  baik.  Mata  pencaharian  penduduk  di  Bali  sangat  beragam  yaitu  meliputi  pekerjaan  sebagai petani,  pengerajin,  pedagang,  pegawai,  serta  berbagai  jasa  yang  berkaitan  dengan  periwisata. Pariwisata  berkembang  pesat  seiring  berkembangnya  jaman  dimana  setiap  pengusaha  dibidang pariwisata  bersaing  satu  sama  lain  demi  menggait  para  wisatawan  deng  beragam  variasi  barang  dan jasa yang ditawarkan guna mempermudah wisatawan melakukan perjalanan di tempat wisata. Dewasa ini,  pariwisata  serta  seluruh  aspeknya  menjadi  sorotan  banyak  pihak  karena  memang,  pariwisata  di Bali sudah sangat berkembang dalam 10 tahun terakhir ini.
Kota  Denpasar  merupakan  pusat  pemerintahan,  pusat  penduduk,  pusat  pariwisata,  pusat perdagangan,  kegiatan  perekonomian  dan  pusat  terhadap  kegiatan  lainnya  sehingga  dapat dibayangkan  betapa  sibuknya  Kota  Denpasar  dalam  menangani  segala  aspek  kehidupan  masyarakat yang semakin kompleks dan meningkat disertai dengan kepedulian terhadap status sosial dan keadaan kota  yang  semakin  sempit  akan  mempengaruhi  stabilitas  keamanan  dan  ketertiban  kota.  Dengan demikian  untuk  mencapai  hal  tersebut  tidaklah  merupakan  hal  yang  mudah  serta  perlu  diciptakan aturan-aturan yang disertai sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut.
Masalah utama yang  dihadapi  oleh  daerah  khususnya Kota Denpasar adalah belum terarahnya pembuatan  dan  perkembangan  kota  yang  serasi,  aman,  nyaman,  indah  tertib  dan  sehat.  Dengan pertumbuhan  dan  perkembangan  Kota  Denpasar  semakin  pesat  diiringi  dengan  pertumbuhan  usaha- usaha  pencelupan  atau  sablon  ini  semakin  banyak  dalam  pendirian  usahanya  tersebut  tanpa memperhatikan lingkungan sekitar perusahaannya.
Menurut Teori Negara Hukum Modern atau Negara Kesejahteraan ( welfare state ), pemerintah dituntut untuk ikut campur tangan dalam segala aspek kehidupan warga negaranya. Turut campurnya pemerintah  tersebut,  dilakukan  melalui  perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan  seperti  :  pembuatan peraturan  perundangan,  baik  yang  bersifat  represif  maupun  preventif,  Pelayanan  kepentingan umum  yang dapat diwujudkan  dengan  mengadakan  joint venture atau penyerahan pelayanan  kepada badan  hukum  swasta,  pembuatan  administrasi  yakni  pembuatan  untuk  merealisasi  apa  yang  diatur dalam  undang-undang  supaya  hukum  atau  peraturan-  peraturan  benar-benar  berfungsi  terletak  pada faktor yang mempengaruhi.
Masyarakat  banyak  membuka  usaha  jasa  sablon  bertujuan  mempermudah  kegiatan  seseorang atau kelompok yang ingin melaksanakan kegiatan atau perkumpulan secara bersama-sama. Bagi para masyarakat  yang  tergolong  memiliki  banyak  tempat  perkumpulan  dan  tempat  rekreasi  pasti membutuhkan jasa sablom agar semua terlihat selaras satu sam lain dengan simbiosis mutualisme atau kerjasama  yang  saling  menguntungkan.  Hal  ini  dimanfaatkan  para  pemilik  sablon  untuk  menjalin kerjasama  jangka  panjang  dengan  banyaknya  store  yang  menjual  berbagai  fasion  dan  terkadang sekolah membutuhkan jasa sablon.
Dewasa  ini  usaha  sablon  kian  hari  kian  rame  dikunjungi  masyarakat  guna  melihat  proses pengerjaan  sablon  dan  berbagi  ilmu  dengan  seksama,  khususnya  di  daerah  Bali.  Masyarakat  banyak menggunakan jasa sablon  ini karena hampir setiap hari para perkumpulan melakukan aktifitas secara berkelompok  guna  menghilangkan  jenuh  akibat  padatnya  aktivitas  sehari  –  hari  ditambah  dapat mengurangi  lelah  yang  diakibatkan  pekerjaan  yang  dilakukan  sehari  –  hari.  .  Kebutuhan  dalam  jasa sablon  ini  sangat  dibutuhkan  baik  oleh  tamu  asing  maupun  warga  lokal  yang  memiliki  peningkatan aktivitas akibat pekerjaan yang dilakoni. Tapi dengan banyaknya usaha sablon yang berdiri di daerah Bali  membuat  dampak  tersendiri  bagi  lingkungan  sekitar  dan  sisa  pembuangan  dari  air  cucian  dapat membuat limbah yang merugikan lingkungan, tempat dimana pembuangan sisa sablon dapat menjadi sarang  kuman  dan  zat  beracun  hasil  pembuatan  sablon  yang  digunakan  mengendap  kepermukaan.
limbah  tersebut  dapat  mempengaruhi  kesuburan  tanah  dan  lingkungan  sekitar  karna  zat  yang menggenang secara tidak langsung menumpuk dan menjadi racun.
Pemerintah  Kota  Denpasar  menerbitkan  Peraturan  Daerah  tentang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Dalam  Pasal  38  ayat  1  Perda  Kota  Denpasar  Nomor  11 Tahun  2015 disebutkan  bahwa  setiap  orang  dan/atau  Badan  usaha  yang  melakukan  pencemaran  dan/atau perusakan  lingkungan  hidup  wajib  melakukan  pemulihan  fungsi  lingkungan  hidup.  Maka  dari  itu, Pemerintah  wajib  memberikan  penanganan  hukum  yang  baik  dalam  menjaga  kelestarian  lingkungan serta  seluruh  aspek  yang  ada  didalamnya.  Dengan  meningkatnya  parmintaan  sablon  yang  tiap  hari kian meningkat di Bali, maka segala aspek pendukung juga harus kita jaga dan awasi pergerakannya.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  mengenai  pencemaran  lingkungan  hidup  oleh  ( R.  Dwi Kennardi  Dewanto  P,  2018 )  bahwa  ada  berbagai  kendala  penegakkan  hukum  terhadap  perusahaan sebagai  pelaku  kejahatan  lingkungan  yang  mengakibatkan  ketidakefektifan  penegakkan  hukum lingkungan,  antara  lain,  Fasilitas  hukum,  aparat  penegak  hukum,  izin,  sistem  analisis  dampak lingkungan  (AMDAL),  dan  kurangnya  partisipasi  masyarakat.  Upaya  yang  perlu  dilakukan  untuk mengatasi  kendala  penegakkan  hukum  terhadap  kejahatan  korporasi  terhadap  lingkungan  tersebut meliputi:  meningkatkan  jumlah  aparat  penegak  hukum,  peningkatan  pengawasan  setelah  pemberian lisensi,  peningkatan  fungsi  AMDAL  sebagai  alat  penegakkan  hukum  lingkungan,  dan  memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum yang berkonsentrasi pada hukum lingkungan.
Adapun  tujuan  penelitian  ini  yaitu  : untuk  mengethui  pengaturan  hukum  tentang  tindak  pidana terhadap  pencemaran  lingkungan  hidup  oleh  limbah  sablon  dan  pencelupan  di  Kota  Denpasar.  Dan  sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh limbah sablon dan pencelupan di Kota Denpasar.

## II. METODE PENELITIAN
Pencarian  informasi  secara  normatif  berpatokan  pada  peraturan  pemerintah  yang  berfokus  pada limbah  sablon  sebagai  objeknya  dan  analisis  dalam  Informasi  yang  didapat  secara  konseptual berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian hukum normatif adalah hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan ( Waluyo, 2002 ).
Penulis  dalam  menyelesaikan  penelitian  ini  dengan  tidak  menyimpang  dari  hukum  positif  dan Penelitian  melalui  permasalahan  yang  dipaparkan  diatas.  Pendekatan  perundangan  -  undangan adalah  melakukan  suatu  penelitian  dengan  berpatokan  pada  undang  –  undang  sebagai  dasar penulisan  skripsi.  Pendekatan  kasus  dilakukan  guna  melihat,  mencatat  dan  memahami  permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dengan tidak keluar dari zona hukum positif.
Penulis  meneliti  kasus  ini  menggunakan  metode  normatif  dan  kualitatis  dimana  dalam pengerjaannya  penulis  menelaah  isu  hukum  dengan  didasari  peraturan  –  peraturan  hukum  Pidana yang  berlaku  di  Indonesia  ( A h m a d ,   2 0 0 8 ) . Analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian  ini  adalah  dengan  Interpretasi  hukum  yaitu  memberikan  penafsiran  dari  segi  hukum  yang terdiri dari interpretasi sistematis yaitu metode yang menafsirkan undang- undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Hasil analisis yang di dapat lalu kumpulkan dan dituangkan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup
Seiring  berkembangnya  zaman  pengusaha  sablon  memberikan  layanan  yang  lebih  cepat  karena kemajuan  teknologi  dapat  dilihat  dari  proses  pengerjaan  yang  dilakukan  dengan  cepat  dan  selesai sebelum  hari  yang  telah  ditetapkan  oleh  pihak  sablon  dan  pemesan.  Proses packing yang  cepat  pula dengan  tujuan  dapat  dikembalikan  kepada  pemesan.  Sifat  alami  masyarakat  Indonesia  selalu menginginkan  hasil  bagus  namun  proses  cepat,  cara  tersebut  sangat  efisien  bagi para pengusaha sablon  untuk  meminimalisir  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  proses  penyablonan  satu pelanggan begitu seterusnya dan banyak juga menggunakan jasa sablon exspers dimana bahan sablon yang digunakan dapat kering  hanya  dalam  waktu  satu  hari  namun  biaya  yang  dikenakan  sedikit lebih  mahal  dari  harga  normal.  Dengan  banyaknya  inovasi  yang  ada  saat  ini  masyarakat  dan  tempat wisata  lebih  memilih  menggunakan  jasa  sablon  untuk  membuat  pakaian  yang  sama  dengan  teman yang memiliki perkumpulan tertentu.
Bisnis ini kian hari kian menjanjian disamping banyak masyarakat yang membutuhkan  jasa  ini para  pengusaha  sablon  juga  sudah  banyak  yang  menjalin  kerja  sama  dengan  para  pemilik  toko baju  yang  membutuhkan  tenaga  sablon  dengan  skala  menengah  kebawah  namun  terdapat  beberapa dampak  dari  bisnis  ini  yang  juga  sudah  ada  undang  –  undang  yang  mengatur,  dengan  penjabaran sebagai berikut:
1. Dampak positif
a. Bisnis  sablon  dan  celupan  merupakan  bisnis  yang  siapa  saja  dapat  memulainya  karena  biaya yang sedikit namun sangat dibutuhkan masyarakat.
b. Para  pelanggan  kebanyakan  rutin  menggunakan  jasa  ini  karena  prosesnya  yang  cepat  dengan harga yang terjangkau dan kualitas sablon yang digunakan sesuai keinginan.
c. Adanya  aturan  pemerintah  yang  mengatur  tentang  penggunaan  jasa  sablon  dan  efek  daripada limbah pembuangan sisa warna dari sablon yang digunakan membuat pemilik sablon lebih hati – hati dan sadar pentingnya kebersihan lingkungan bagi orang banyak.
2. Dampak negatif
a. Dalam pemakian cairan bahan baku sablon  digunakan  secukupnya agar tidak merusak kain yang nantinya diberikan sablon.
b. Banyaknya  usaha  sablon  tidak  mematuhi  aturan  pemerintah  dengan  sembarangan  membuang limbah  sisa  hasil  penggunaan  cairan  yang  digunakan  menyablon  dan  jarangnya  aduan  dari masyarakat membuat pemilik usaha seenaknya menjalankan usaha tanpa memikirkan lingkungan sekitar.
Pentingnya  menjaga  lingkungan  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  dan  makhluk lain  seperti  binatang  dan  tumbuhan  dan  membuat  rantai  makanan  menjadi  stabil  ( Puspita  dkk., 2016; Taufiq, 2014 ). Semakin banyak orang yang bekerja pada bidangnya masing – masing peduli akan  lingkungan  maka  semakin  banyak  oksigen  yang  dapat  membuat  hidup  semakin  sehat bahkan  dengan  lingkungan  yang  bersih  tidak  menutup  kemungkinan  semakin  banyaknya wisatawan yang berkunjung serta dapat meningkatkan  ekonomi  masyarakat indonesia khususnya masyarakat  bali  yang  tinggal  dikelilingi  oleh  objek  wisata.  Wawasan  yang  dimiliki  makhluk nomor  satu  dalam  perebutan  rantai  makanan  yaitu  manusia  seharusnya  bisa  memilah  mana  yang dapat  merugikan  lingkungan  mana  yang  dapat  difungsikan  menguntungkan  lingkungan  namun banyak  masyarakat  yang  seperti  buta  melihat  banyaknya  limbah  ya ng  dihasilkan  dari  usaha sablon  ini  dan  lebih  memilih  diam  dan  tidak  mau  tau  kedepannya  akan  seperti  apa  di  masa penerus  mereka nanti lahir terlebih pemerintah jarang  melakukan sidak dan hanya  mengeluarkan aturan yang banyak diantara masyarakat tidak tahu hal tersebut.
Mengingat  lingkungan  adalah  kebutuhan  mutlak  bagi  kehidupan  mahluk  hidup  dibumi  maka diperlukan  perlindungan  bagi  lingkungan  agar  tidak  merusak  atau  tercemar.  Mengapa  lingkungan harus  dilindungi  adalah  pertanyaan  mendasar  dan  tidak  mudah  untuk  dijawab.  Pertanyaan  mengapa lingkungan  harus  dilindungi  adalah  pertanyaan  mengenai  tujuan  peradaban  manusia  diatas  bumi. Lingkungan  tidaklah  abstrak  tetapi  menunjukan  ruang  kehidupan,  kualitas  hidup  dan  juga  kesehatan kehidupan  manusia,  termasuk  untuk  generasi  yang  akan  datang.  Terdapat  kewajiban  umum  bagi negara-negara  untuk  menjamin  bahwa  aktivitas  di  wilayah  yurisdiksi  dan  dibawah  pengawasan harus  menghormati  lingkungan  negara  lain  atau  wilayah  diluar  control  negara-negara,  yang  pada saat  sekarang  ini  telah  menjadi  bagian  dari  hukum  Internasional  yang  berkaitan  dengan  lingkungan ( Rahmadi, 2011 ).

## 2. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup
Hukum sendiri dibuat untuk membatasi tingkah laku manusia yang dapat merugikan orang lain dan lingkungan sekitar dan mengikat bagi siapa saja yang beradi di wilayah Indoneia tidak terkecuali wisatawan  yang  berkunjung.  Pemerataan  aturan  dilakukan  pemerintah  demi  memajukan  negara  dan merubah  status  dari  negara  berkembang  menjadi  negara  maju.  Penegakan  hukum  harus  berlaku  adil kepada  setiap  yang  melanggar  hukum  agar  terjalin  kepastian  hukum  yang  dapat  membuat  semua orang  mematuhi  aturan  yang  diberlakukan  pemerintah  tidak  memandang  ras,  suku  dan  tahta  namun sering  kali  hukum  dapat  dikalahkan  dengan  uang  banyak  terjadi  kasus  di  Indonesia  seperti  korupsi yang  diberi  hukuman  ringan  bahkan  ada  yang  tidak  dikenakan  sanksi  karena  para  penegak  hukum sudah  disodori  terlebih  dahulu  dengan  uang.  Hal  itu  yang  menyebabkan  banyak  masyarakat  yang
masih  bertanya-tanya  tentang  arti  dari  kepastian  hukum  yang  selama  ini  diberitahukan  lewat  media- media  namun  secara  langsung  masyarakat  melihat  hal  yang  berbeda  pada  kehidupan  sehari-hari. Masyarakat  secara  tidak  langsung  bahwa  hukum  dapat  ditegakkan  hanya  pada  masyarakat  dengan ekonomi  menengah  kebawah  dan  tidak  berlaku  bagi  mereka  yang  memiliki  kekuasaan  dan  ber uang.  Pemerintah  memiliki  peraturan  terkait  kebersihan  lingkungan  dan  sanksi  bagi  yang melanggarnya namun baru sedikit yang peduli tentang peraturan tersebut karena beberapa alasan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  disebutkan  bahwa  jaminan  kepastian  hukum  memberikan  perlindungan  terhadap hak  setiap  orang  untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  sebagai  bagian  dari perlindungan  terhadap  keseluruhan  ekosistem.  Hal  ini  merupakan  pedoman  untuk  menjaga lingkungan serta sebuah acuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap lingkungan ( Moelyatno, 1998 ).
Dalam  berbagai  kasus  yang  menyangkut  masalah  lingkungan,  biasanya  Industri  merupakan subjek  paling  dominan  sebagai  dalang  yang  menyebabkan  terjadinya  penurunan  mutu  lingkungan hidup di suatu wilayah atau lingkungan masyarakat tertentu. Pelaku pencemaran lingkungan tidak lain adalah oknum yang bergelut di bidang industri, baik jasa maupun barang. pada penelitian ini, oknum yang  dimaksud  adalah  orang-orang  yang  memiliki  usaha  industri  rumah  binatu  yang  dengan sadar  maupun  tidak  sadar  membuang  limbah  hasil  industri  sembarangan  atau  tidak  sesuai  dengan aturan  pengelolaan  limbah  sisa  industri  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah  setempat.  kasus pencemaran  limbah  sablon  yang  terjadi  di  Kecamatan  Denpasar  Barat  tepatnya  di  Desa  Pemecutan Kelod  tentang  pembuangan  limbah  sablon  yang  mengakibatkan  sungai  tukad  Badung  menjadi merah.  Setelah  dilakukan  penyelidikan  oleh  pihak  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Denpasar, ternyata  sumber  pencemaran  berasal  dari  salah  satu  usaha  celup  kain  sablon  milik  pengusaha  asal Pekalongan,  Jawa Tengah,  HNY.  Berdasar  uji  laboratorium  dan  melihat  sistem  Instalasi  Pengolahan Air  Limbah  (IPAL)  di  kediaman  pelaku,  Satgas  DLHK  Denpasar  menyebut  ada  kecocokan. Perubahan  air  Tukad  Badung  dari  jernih  ke  merah  pekat  itu  disebabkan  adanya  pembuangan  hasil bekas  cuci  kain  celup  milik  NHY. Pemilik  juga  melanggar  Perda  Nomor  1  Tahun 2015,  Pasal  12 ayat  3  tentang  tertib  lingkungan  yang  menyatakan  setiap  orang  dan/atau  badan  hukum  dilarang membuang  limbah,  jalur  hijau,  taman  kota,  sungai,  saluran/drainase,  dan  tempat-tempat  lain  yang menyebabkan pencemaran serta Pasal 12 tahun 2002 tentang izin usaha. Denda setinggi-tingginya 50 juta dan kurungan selama 6 bulan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  hukum  tentang  tindak  pidana  terhadap  pencemaran  lingkungan  hidup  oleh  limbah sablon dan pencelupan di Kota Denpasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Perda  Nomor  4  Tahun  2005  tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Ketertiban  Umum.  Sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana pencemaran  lingkungan  hidup  oleh  limbah  sablon  dan  pencelupan  di  Kota  Denpasar  berupa  sanksi pidana  denda  dan  sanksi  pidana  kurungan.  Perbuatan  pencemaran  lingkungan  yang  dilakukan  oleh NHY  dengan  membuang  limbah  sablon  ke  sungai  telah  melanggar  Pasal  58  ayat  (2)  Perda  Kota Denpasar  Nomor  1  Tahun  2015  yang  menentukan  bahwa,  setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan dalam  Pasal  12  Peraturan  Daerah  ini  diancam  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi lain dari peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Melihat  dari  ketentuan  tersebut  diatas,  pelaku  yang membuang  limbah  sablon  ke  sungai  dikenakan  sanksi  pidana  yaitu  berupa  pidana  denda  sebesar Rp  2 juta dengan subsider kurungan selama tujuh hari.

## 2. Saran
Penegakan  hukum  pidana  di  bidang  lingkungan  saat  ini  belum  mencapai  tujuan  yang  diharapkan. Untuk  itu,  diharapkan  semua  pihak  terutama  aparat  penegak  hukum  dapat  memberikan  sanksi  yang tegas  terhadap  pelaku  kejahatan  lingkungan  hidup.  Perlunya  bagi  masyarakat  untuk  mengetahui
tentang  hukum  yang  berkaitan dengan  pencemaran  lingkungan,  dengan  pengetahuan  tersebut  maka masyarakat akan lebih mengetahui tentang limbah industri dan bagaimana penanganannya  agar  tidak merusak  lingkungan  hidup  dan  masyarakat  juga  bisa  mengetahui  sanksinya  apabila  ada  pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan akan mendapatkan sanksi yang sudah berlaku selama ini yaitu sanksi pidana berupa denda dan penjara.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian Hukum . Pustaka Setia. Moelyatno. (1998). Azas-Azas Hukum Pidana . Bina Aksara Mutiara.
Puspita,  I.,  Ibrahim,  L.,  &  Hartono,  D.  (2016).  Penurunan  Kualitas  Air  Sungai  Karang  Anyar  Kota Tarakan ( Influence Of The  Behavior Of Citizens Residing In Riverbanks To The Decrease Of Water Quality In The River Of Karang Anyar Tarakan City ). Jurnal Manusia Dan Lingkungan , 23 (2), 249–258.
R.  Dwi  Kennardi  Dewanto  P.  (2018).  Penegakan  Hukum  terhadap  Korporasi  sebagai  Pelaku  Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Sidoarjo. Dialektika , 13 (2), 183–192. Rahmadi, T. (2011). Hukum Lingkungan di Indonesia . PT Raja Grafindo Persada. Soekamto, S. (1982). Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum . Alumni Bandung. Taufiq,  A.  (2014).  Upaya  Pemeliharaan  Lingkungan  Oleh  Masyarakat  di  Kampung  Sukadaya Kabupaten Subang. Jurnal Geografi Gea , 14 (2), 124–134. Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Praktek . Sinar Grafika.