## FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Suhendar, Saeful Kholik, Syamsul Bahri Siregar, Kodrat Alam,
Dian Noventi
Universitas Wiralodra
Email : suhendarabas.sap83@gmail.com, saefulkholik21@gmail.com, syamsulbahrisiregar@yahoo.com, amuksamudrajustitia@gmail.com, diannofenti46@gmail.com.

## ABSTRACT
This article aims to analyze and describe the implementation of the functions of the Village Consultative  Body  in  the  formation  of  village  legal  products.  Remembering,  in  reality, village regulations  are often ignored in  terms of  administering government  affairs in  the village. So that in its preparation the village regulations are not based on the principles of good legislation, and even many villages do not have village regulations. The absence of the  Village  Regulation  is  an  illustration  of  the  implementation  of  the  functions  of  the Village  Consultative  Body  that  has  not  run  properly.  Identify  the  problem  as  follows:  1. How the Village Consultative Body functions based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages,  2.  How  to  implement  the  Village  Consultative  Body  in  the  formation  of  village legal products in Singaraja Village, Indramayu District, Indramayu Regency. The research method  used  is  juridical-normative  legal  research  examining  primary  and  skunder  legal data  and  materials.  All  legal  data  and  materials  are  then  analyzed  qualitatively  by providing a review of the research results by providing a review of the research results with their own minds and assisted by legal norms, legal doctrines, and legal theories mastered. Based on the findings, it is explained that the implementation of the legislative function of BPD in Singaraja Village, Indramayu District, Indramayu Regency is still not optimal due to the lack of coordination between BPD Singaraja and the Singaraja Village Government. In  collecting  community  aspirations  related  to  the  idea  of  Raperdes  to  be  made,  the formulation of Village Regulations, and the proposal of Raperdes which was later ratified into Village Regulations is still dominated by the Village Government.
Keywords:  Village  Consultative  Body, Functions  Village  regulations,  Village government

## I. PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan  “Negara  Indonesia  ialah  Negara  Kesatuan  berbentuk  Republik” 1 .  Namun
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
karena  luasnya  wilayah,  banyaknya  jumlah  penduduk  dan  semakin  kompleksnya  urusan pemerintahan  maka  sebagian  besar  negara  kesatuan  membagi  wilayahnya  menjadi beberapa  daerah,  baik  yang  bersifat  otonom  berdasarkan  asas  desentralisasi  maupun dengan asas dekonsentrasi yang melahirkan pembagian wilayah administratif belaka 2 .
Untuk  menjalankan  pemerintahan  di  daerah,  pemerintah  pusat  melimpahkan wewenang kepada aparatnya di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, dan menyerahkan wewenang  kepada  daerah  untuk  mengurus  rumah  tangga  daerahnya  berdasarkan  asas desentralisasi/  otonomi,  serta  menugaskan  kepada  daerah/desa  untuk  membantu pelaksanaan urusan pusat  berdasarkan asas tugas pembantuan 3 . Ketentuan yang langsung mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dalam  Konstitusi  Negara  Republik Indonesia  tercantum  dalam  Pasal  18  UUD  1945.  Pasal  ini  menyatakan  bahwa  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang 4 . Secara rinci, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan terkait pembagian wilayah dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas Daerah provinsi  dan  Daerah  Provinsi  itu  dibagi  atas  Daerah  kabupaten  dan  kota,  selanjutnya Daerah kabupaten/ kota dibagi atas Kecamatan, dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/ atau desa 5 .
Desa  merupakan  unit  pemerintahan  terkecil  dalam  tata  sistem  pemerintahan  di Indonesia,  dimana  desa  tersebut  memiliki  garis  teritorial  wilayah  dan  memiliki  jumlah penduduk yang sesuai  dengan regulasi yang berlaku. Desa adalah  wilayah dengan batas- batas  tertentu  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  (adat)  yang  berhak  mengatur  dan mengurus  urusan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usulnya 6 .  Selain  itu,  pemaknaan desa dapat dipahami sebagai warisan kolonial belanda dimulai dari Inlandsche Gemeente Ordonantie  (IGO) yang  berlaku  untuk  Jawa  dan  Madura  dan Inlandsche  Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB) yang berlaku di luar Jawa dan Madura. Peraturan ini
2 Soehino, Ilmu Negara , Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005, hlm. 224-225
3 Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi , Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019, hlm. 9
4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5 Elisabeth Lenny Marit, dkk, Pengantar Otonomi Daerah dan Desa , Yayasan Kita Menulis, 2021, hlm 3.
6 Hanif  Nurcholis,  “ Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa” ,  Jakarta:  PT  Gelora  Aksara Pratama, 2011, hlm. 1.
tidak mengatur desa secara seragam sehingga mengakibatkan desa dan pemerintahan desa dengan bentuk dan corak yang beraneka ragam 7 .
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  yang  mengatur  tentang  Desa,  desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masayarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. 8
Dengan  kewenangan  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakatnya, desa memiliki sistem pemerintahan yang mandiri sebagai sub sistem dalam sistem  pemerintahan  nasional.  Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dilakukan  oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dengan dibantu perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing.
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan  ditetapkan  secara  demokratis 9 .  Badan Permusyawaratan  Desa  merupakan  lembaga  perwakilan  di  tingkat  desa  yang  salah  satu fungsinya adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala  Desa  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 10 .
Sebagai  lembaga  perwakilan  desa  yang  salah  satu  fungsinya  adalah  membahas dan  menyepakati  Rancangan  Peraturan  Desa  bersama  dengan  Kepala  Desa,  Badan
7 Galuh Candra  Purnamasari, Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  (Studi  Bpd  Desa  Kunjang), Universitas  Katolik Parahyangan, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm 164.
8 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5495.
9 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5495.
10 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5495.
Permusyawaratan  Desa  bertugas  membahas  dan  membuat  Peraturan  Desa  bersama dengan  Kepala  Desa  dimana  peraturan  tersebut  akan  ditetapkan  dan  dijalankan  oleh pemerintah  desa.  Peraturan  desa  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
Di  tingkat  Desa  terdapat  2  (dua)  jenis  produk  hukum,  yaitu  bersifat  peraturan perundang-undangan  ( Regelling )  dan  keputusan  ( Beschikking ).  Peraturan  yang  bersifat
Regelling diatur dalam Undang-Undang Desa dalam Pasal 69 ayat (1), yaitu:
1. Peraturan  Desa,  yaitu  peraturan  yang  dibuat  dan  disepakati  bersama  Kepala  Desa dan BPD melalui musyawarah tingkat desa.
2. Peraturan Bersama Kepala Desa, yaitu peraturan antara dua Kepala Desa atau lebih yang dibuat dalam rangka kerjasama antar desa ataupun dengan pihak ketiga guna mempercepat proses pembangunan dan kesejahteraan warga desa.
3. Peraturan Kepala Desa, yaitu peraturan yang dibuat guna menjelaskan secara rinci atau teknis pelaksanaan sebuah peraturan desa atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 11 .
Sebagai salah satu produk hukum desa yang mengatur kehidupan masyarakat desa yang  bersangkutan  dan  guna  meningkatkan  peran  desa  dalam  pemberdayaan  masyarkat desa  sehingga  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat,  Peraturan  Desa  dalam pembentukannya  haruslah  sesuai  dengan  teknik  dan  asas-asas  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Namun  dalam  praktik  Peraturan  Desa  seringkali diabaikan  dalam  hal  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di  desa.  Sehingga  dalam penyusunannya  Peraturan  Desa  tersebut  tidak  berdasarkan  pada  prinsip  peraturan perundang-undangan yang baik ( good legislation ), dan bahkan banyak desa yang belum memiliki  Peraturan  Desa.  Ketiadaan  dari  Peraturan  Desa  tersebut  merupakan  gambaran terhadap  pelaksanaan  fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  belum  berjalan sebagaimana mestinya.
11 Elisabeth Lenny Marit, dkk, “ Pengantar Otonomi Daerah dan Desa” , Yayasan Kita Menulis, 2021, hlm. 100.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  pemerintah  desa  dalam  menjalankan fungsinya  saling  berkesinambungan  terhadap  kemajuan  desa,  seperti  halnya  dalam membahas  dan  menyepakati  Rancangan  Peraturan  Desa  bersama  dengan  Kepala  Desa dalam  menghasilkan  peraturan  desa  yang  sesuai  untuk  perkembangan  desa.,  berdasarkan urian di atas maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaiamana  implementasi  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  pembentukan produk  hukum  desa  di  Desa  Singaraja  Kecamatan  Indramayu  Kabupaten Indramayu?

## III. METODE
Pada  tataran  konsep  dan  filosfinnya  metode  penelitia  hukum  masuk  dalam penelitian  ilmiah. Dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  mengacu  pada  norma  hukum yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  serta  norma-norma  hukum  yang berlaku dan pengambilan data pendukung secara langsung bagaimana implementasi hukum tersebut  di  masyarakat 12 .  Sedangkan  pendekatan  yang  dilakukan  peneliti  berupa pendekataan  perundang-undangan  ( Statue  Approach ).  Pendekatan  perundang-undangan yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani 13 .

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa
Legislasi selama ini dikenal merupakan proses pembuatan produk undang-undang oleh  lembaga  tertentu  ( the  creation  of  general  legal  norm  by  special  organ ).  Arti  dari legislasi sering dikaitkan dengan upaya badan parlemen untuk membentuk undang-undang sebagai primary  legislation ,  yang  dibedakan  dengan  otoritas  badan  pelaksana/eksekutif
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 21.
13 Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35.
untuk  membuat  peraturan  pelaksana  undang-undang  atau  sebagai secondary  legislation melalui  proses  regulasi.  Namun,  kedua  istilah  tersebut  (legislasi  dan  regulasi)  sering disamakan  artinya  karena  pengertian  legilasi  dalam  arti  luas  mencakup  pula  pengertian regulasi,  yaitu  bahwa  legislasi  dalam  arti  luas  termasuk  pula  pembentukan  peraturan pemerintah  dan  peraturan-peraturan  lain  yang  dapat  mendapat  delegasi  kewenangan  dari undang-undang ( delegation of rule making power by the laws ) 14 .
Proses legislasi merupakan upaya untuk membentuk norma hukum yang ditetapkan sebagai  pedoman  perilaku  ( the  guidance  of  behaviour )  bagi  masyarakat.  Norma  tersebut berasal  dari  kata nomos yang  berarti  nilai  dan  kemudian  dipersempit  maknanya  menjadi norma  hukum.  Jadi,  hakikat  proses  legislasi  adalah  proses  pelembagaan  nilai  yang  dapat dipergunakan  sebagai  ukuran  baik/buruk  dan  boleh/tidak  suatu  perbuatan  dilakukan seseorang  yang  dapat  dilekati  dengan  sanksi  sebagai  pemaksa  kepatuhan  ( legal  and order ) 15 .  Badan  Permusyawaratan  Desa  atau  yang  selanjutnya  disebut  dengan  BPD mempunyai  kedudukan  sejajar  dengan  pemerintah  desa  (Kepala  Desa)  dengan  kata  lain BPD  merupakan  mitra  kerja  Kepala  Desa  yang  saling  bekerja  sama  dalam  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  desa,  sehingga  tercipta  mekanisme check  and  balance  system dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa 16 .  Di  dalam  perkembangannya  fungsi  legislasi adalah  merupakan  bentuk  strategi  yang  dapat  diterapkan  pihak  berwenang  untuk mengadaptasi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat 17 .
BPD  merupakan  lembaga  perwujudan  demokrasi  penyelenggaraan  pemerintahan desa.  BPD  sebagai  badan  permusyawaratan  memerankan  peran  penting  sebagai  wadah untuk  melaksanakan  demokrasi  dengan  menjalankan  fungsinya  yaitu  membahas  dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. sebagai dasar bagi pemerintahan desa untuk menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan desa secara
14 W. Riawan Tjandra, Hakikat Legislasi , Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dan  Associate  Researcher  Ire-Yogyakarta.  Sumber:  Media  Indonesia,  19  April  2012  https://lautanopini .wordpress.com/2012/04/20/hakikat-legislasi/. Diakses April 2023.
15 Ibid
16 Supriyadi Jaya Abadi, Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa  Batu  Belerang  Kecamatan  Sinjai  Borong  Kabupaten  Sinjai ,  Skipsi  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018, hlm. 16.
17 Nurul Rezky Fitriana, Sulsalman Moita, Aryuni Salpiana Jabar, Strategi Penguatan Fungsi Badan Permu- syawaratan Desa Dalam Pembangunan (Studi Di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe) , JKPS: JurnalKesejahteraan dan Pelayanan Sosial, Volume 2 Nomor 1 Mei, 2021, hlm 58.
tertib  dan  teratur.  Selain  itu,  fungsi  yang  melekat  pada  BPD  adalah  dapat  menajdikan wadah aspirasi dan sarana pengawasan 18 .

## B. Implemantasi  Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Pembentukan Produk Hukum Desa di Desa Singaraja
Pemerintahan desa, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar di sini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak lebih  tinggi  dan  bukan  merupakan  bagian  dari  Pemerintah  Desa.  Berkaitan  dengan  BPD sebagai  mitra  kerja  pemerintah  desa  dalam  sesi  wawancara,  Sekretaris  Desa  singaraja menerangkan  bahwa  dalam  melaksanakan  tugasnya  BPD  dan  Pemerintah  Desa  saling bantu-membantu dan saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintahan desa yang  efektif  dan  efisien  serta  tercapainya  kemakmuran  desa.  Saat  ini  Desa  Singaraja memiliki 7 Produk Hukum berupa Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa Tentang RKPDesa, Peraturan  Desa  Tentang  RAPBDesa,  Peraturan  Desa  Tentang  APBDesa,  Peraturan  Desa Tentang  LKPJDesa,  Peraturan  Desa  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa,  Peraturan  Desa Tentang Pasar Desa, dan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa 19 .
Proses  legislasi  peraturan  desa  dapat  dibagi  menjadi  3  (tiga)  tahap  yakni  tahap inisiasi,  tahap  sosio-politis  dan  tahap  yuridis.  Tahap-tahap  tersebut  menjadi  pedoman dalam  proses  legislasi  peraturan  desa  tidak  terkecuali  dalam  pembuatan  peraturan  desa singaraja.  Dalam  pembuatan  peraturan  desa  tersebut  melibatkan  banyak  pihak  dan didominasi  oleh  bpd  desa  singaraja  dan  pemerintah  desa  singaraja.  Dalam  hal  ini,  BPD desa singaraja bertindak sebagai lembaga legislasi di desa.

## a. Tahap Inisiasi
Fungsi inisiasi ini tidak terlepas dari membangun informasi untuk menjawab kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat. 20 Dalam  tahap  inisiasi  proses  legislasi peraturan  desa  di  desa  singaraja  gagasan  atau  usulan  terkait  dengan  rancangan peraturan  desa  yang  akan  dibentuk  muncul  melalui  musyawarah  perencanaan
18 Maxno,  Ishak  Bagea,  Asrul, Implementasi  Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (Bpd)  Terhadap Pengawasan Kepala Desa , Jurnal Pendidikan dan Pengajaran (JPP) Vol. 2 No. 1 Januari 2021, hlm 8.
19 Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, 6 Maret 2023 pukul 11.00 WIB.
20 Noor M, Inisiasi Masyarakat Informasi Di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Satu  Dekade  Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik, Jurnal  Ilmu  Perpustakaan,  Informasi  dan Kearsipan, Vol 7 No. 11. 2019, hlm 11.
pembangunan  desa  (musrembangdes)  yang  dihadiri  Pemerintah  Desa,  BPD,  dan para  pemangku  kepentingan  ( stakeholder )  desa.  Dalam  pembentukan  Peraturan Desa,  tahap  inisiasi  ini  merupakan  tahapan  paling  awal.  Dalam  tahap  ini,  BPD memiliki  hak  untuk  mengajukan  usulan  rancangan  peraturan  desa  kecuali  untuk rancangan  Peraturan  Desa  tentang  rencana  pembangunan  jangka  menengah  Desa, rancangan  Peraturan  Desa  tentang  rencana  kerja  Pemerintah  Desa,  rancangan Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  dan  rancangan  Peraturan  Desa  tentang  laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa hak untuk mengajukan usulan datang dari Pemerintah Desa. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 pasal 7 ayat (2).
Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  sangat  penting  bagi  Pemerintah  Desa, Peraturan  pemerintah  No.  43  tahun  2014  menegaskan  bahwa  ada  beberapa peraturan desa yang wajib dibentuk atau dibuat oleh pemerintah desa di Indonesia, salah  satunya  yakni  Peraturan  Desa  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APBDesa).  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Desa  Singaraja  sangat  membutuhkan Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  untuk  membenahi  Desa  Singaraja  dalam  hal pembenahan infrastruktur dan suprastruktur Desa Singaraja juga untuk  pendanaan kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  dalam  periode  satu  tahun  tersebut.  Dalam  tahap inisiasi  proses  legislasi  Peraturan  Desa  Singaraja  diawali  dengan  pengumpulan aspirasi masyarakat dalam bentuk musyawarah.

## a) Musyawarah Tingkat RT
Dalam proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat di Desa Singaraja diawali oleh  musyawarah  yang  diadakan  di  tingkat  RT  yang  ada  di  dusun-dusun. Musyawarah  RT  ini  bertujuan  untuk  menyiapkan  materi  pembahasan  dalam musyawarah dusun. Ketua BPD singaraja menerangkan bahwa dalam pembentukan Peraturan  Desa,  sebelumnya  kita  terlebih  dahulu  menyusun  rancangannya, rancangan  terkait  perdes  ini  datang  dari  usulan  masyarakat  disamping  dari Pemerintah  Desa  maupun  BPD,  gagasan  tersebut  diwadahi  dalam  musyawarah tingkat RT sebelum nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam musyawarah dusun 21 .
21 Hasil  wawancara  dengan  Ketua  BPD  Singaraja,  Kecamatan  Indramayu  Kabupaten  Indramayu, 15  Maret 2023. Pukul 10.30 WIB.
Dalam  musyawarah  RT  ini  forum  yang  ada  bersifat  informal  dan kekeluargaan  namun  tetap  terpimpin.  Musyawarah  RT  dipimpin  oleh  ketua  RT masing-masing  atau  tidak  menutup  kemungkinan  dapat  dipimpin  oleh  tokoh masyarakat setempat bila ketua RT berhalangan. Musyawarah RT ini dihadiri oleh tokoh  pemuda,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat  dan  masyarakat  di  RT  masing- masing. Hasil yang didapatkan dari musyawarah ini didasarkan  atas kata mufakat atau kesepakatan bersama. Hasil musyawarah ini dimaksudkan untuk memperkaya materi yang akan dibahas dalam Musyawarah Dusun nantinya.

## b) Musyawarah Dusun
Musyawarah  terkait  pengumpulan  aspirasi  masyarakat  desa  dalam pembuatan  Peraturan  Desa  Singaraja  kemudian  dilanjutkan  dalam  Musyawarah Dusun. Musyawarah Dusun ini berguna sebagai wadah dalam pengumpulan aspirasi masyarakat RT yang telah dilakukan sebelumnya sekaligus wadah dalam penyatuan gagasan  dari  13  (tiga  belas)  RT  yang  ada.  Selain  itu,  Musyawarah  Dusun  juga dimaksudkan untuk mewadahi masyarakat yang mungkin tidak sempat hadir dalam musyawarah RT sebelumnya. Yang paling penting adalah hasil dari musyawarah ini akan  diberikan  kepada  Pemerintah  Desa  Singaraja  sebagai  bahan  pertimbangan dalam merumuskan rancangaan peraturan desa.

## b. Tahap Sosio-Politis
Tahap sosio-politis merupakan kelanjutan dari Tahap Inisiasi karena berperan sebagai  tahap  kedua  dalam  proses  pembuatan  Peraturan  Desa  Singaraja.  Tahap  ini dapat  dikatakan  sebagai  penentu  kualitas  dari  Peraturan  Desa  Singaraja  yang  akan dihasilkan  nantinya.  Peraturan  desa  akan  memiliki  kualitas  sebagai  peraturan perundang-undangan  jika  isi  dari  peraturan  desa  tersebut  memiliki  ketepatan  dan kesesuaian  antara  aturan  yang  dihasilkan  dengan  apa  yang  dibutuhkan  masyarakat desa dalam kondisi kekinian desa tersebut.
Dalam  Tahap  sebelumnya  rancangan  peraturan  desa  yang  telah  diusulkan oleh  pemerintah  Desa  Batu  Singaraja  diberikan  kepada  BPD  Desa  Batu  Singaraja. Raperdes  tersebut  diserahkan  langsung  oleh  FH  selaku  sekretaris  Pemerintah  Desa Singaraja  kepada  AS  selaku  Ketua  BPD  Desa  Singaraja.  Setelah  menerima rancangan  tersebut,  Ketua  BPD  Singaraja  kemudian  mengadakan  rapat  bersama
dengan perangkatnya guna membahas rancangan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Singaraja terebut secara internal BPD Singaraja (Ketua BPD dan jajarannya). Setelah rapat tersebut barulah diadakan pembahasan dalam rapat gabungan.
Berdasarkan penjelasan di atas, tahap sosio-politis pembuatan peraturan desa di Desa Singaraja terdiri dari:
1. Rapat Internal BPD;
2. Rapat Gabungan atau Rapat Pembahasan.
a) Rapat Internal BPD Desa Singaraja
Rapat  internal  BPD  Singaraja  dilaksanakan  guna  membahas  rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD Singaraja. Rapat ini dihadiri oleh Ade Sutarno selaku  Ketua BPD Singaraja, Sanuri selaku Wakil Ketua BPD Singaraja, Fauziyah selaku Sekretaris BPD Singaraja, Neli Farkhanah, Abdul Goni, Khotibul Umam, Fuadi, Akhmad Rois, dan Khaerudin selaku anggota BPD Singaraja. Rapat ini  dipimpin  oleh  Ketua  BPD  dengan  pokok  bahasan  Rancangan  Peraturan  Desa yang  diajukan  oleh  Pemerintah  Desa  Singaraja.  Rapat  ini  bertujuan  untuk menyatukan pendapat dikalangan BPD Singaraja sehingga tidak terjadi perpecahan persepsi terkait Rancangan Peraturan Desa tersebut.
Hasil  keputusan  rapat  kemudian  dipersiapkan  untuk  dibahas  bersama  sama dalam  rapat  gabungan  yang  dihadiri  oleh  BPD  dan  Kepala  Desa  Singaraja  serta berbagai unsur masyarakat lainnya yang ada di Desa Singaraja.

## b) Rapat Gabungan/Rapat Pembahasan Desa Singaraja
Rapat pembahasan rancangan peraturan desa dilaksanakan sesuai yang telah dijadwalkan oleh BPD dan Pemerintah Desa Singaraja di  Kantor Desa Singaraja. Dalam rapat pembahasan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa beserta Perangkatnya, Ketua BPD Singaraja beserta anggotanya, serta tokoh masyarakat Desa Singaraja.
Rapat gabungan ini dimulai dengan pemaparan latar belakang dan tujuan dari Raperdes  Desa  Singaraja  oleh  Ketua  BPD  Singaraja  dan  Kepala  Desa  Singaraja. Pemaparan oleh Kepala Desa dimaksudkan untuk memberi alasan sejelas-jelasnya terkait Raperdes yang berasal  dari usulan Pemerintah Desa dirasa perlu  dijadikan Peraturan  Desa  di  Desa  Singaraja,  begitu  juga  Pemaparan  oleh  Ketua  BPD dimaksudkan untuk memberi alasan sejelas-jelasnya terkait Raperdes yang datang
dari  usulan  BPD.  Alasan  tersebut  ditujukan  kepada  Pemerintah  Desa  Singaraja, perangkat  desa,  tokoh-tokoh  masyarakat,  unsur-unsur  desa  lainnya  dan  terkhusus kepada  masyarakat  Desa  Singaraja  sendiri  yang  melaksanakan  peraturan  desa. Setelah  pemaparan  latar  belakang  dan  tujuan  Raperdes  tersebut,  seluruh  unsur masyarakat  Desa  Singaraja  yang  hadir  dalam  rapat  diberi  kesempatan  untuk menyampaikan  tanggapan/komentar,  kritik  maupun  saran  yang  berhubungan dengan Raperdes tersebut.
Setelah  diadakan  pembahasan  yang  mendalam  maka  diambil  sebuah keputusan  diterimanya  rancangan  tersebut  dengan  segala  perubahannya  yang dihasilkan  dalam  rapat  pembahasan  menjadi  peraturan  desa.  Pengambilan keputusan  tersebut  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  mufakat  oleh  seluruh peserta rapat pembahasan.
Dalam  tahap  ini  BPD  Singaraja  aktif  dalam  memberikan  usulan  terkait dengan  Peraturan  Desa,  beberapa  usulan  telah  diberikan  BPD  Singaraja  terkait dengan Peraturan Desa diantaranya adalah terkait dengan Pengelolaan sampah dan Pungutan  Desa  namun  belum  dapat  direalisasikan.  Wakil  Ketua  BPD  Singaraja menerangkan  bahwa  dalam  proses  pembentukan  Peraturan  Desa  BPD  banyak memberikan  usulan  terkait  perdes  apa  yang  sekiranya  dibutuhkan  masyarakat, usulan  ini  kami  dapat  dari  masyarakat  langsung  karena  kami  masing-masing anggota merupakan perwakilan masyarakat di tiap RT ada, namun memang usulan beberapa usulan peraturan belum bisa direalisasikan 22 .

## c. Tahap Yuridis
Tahap  Yuridis  merupakan  Tahap  ketiga  setelah  Tahap  Inisiasi  dan  Tahap Sosio-politis sekaligus tahap terakhir dari tahap-tahap pembentukan Peraturan Desa Singaraja.  Dalam  tahap  ini  rancangan  peraturan  desa  yang  telah  disetujui  dalam Tahap  Sosial-politik  ditetapkan  menjadi  peraturan  desa  (Penetapan)  dan  disahkan oleh Pemerintah Desa (Pengesahan), dalam hal ini adalah Kepala Desa Singaraja. Sebelum  itu,  dalam  Tahap  ini  juga  dilakukan  penyusunan  bahan  (raperdes  yang telah  disetujui)  ke  dalam  bentuk  Peraturan  Perundang-undangan.  Dan  kemudian
22 Hasil  wawancara  dengan  Wakil  Ketua  BPD  Singaraja,  Kecamatan  Indramayu  Kabupaten  Indramayu,  15 Maret 2023, pukul 10.30 WIB.
Kepala  Desa  Singaraja  memerintahkan  Sekretaris  Desa  Singaraja  untuk mengundangkannya dalam bentuk Lembaran Desa.

## a) Penyusunan Raperdes
Penyusunan rancangan peraturan desa Singaraja dilakukan berdasarkan Legal Drafting (Teknik Perundang-undangan). Hal ini merupakan salah satu persyaratan agar  Raperdes  tersebut  dapat  menjadi  peraturan  desa  yang  sesuai  dengan  teknik perundang-undangan  itu  sendiri.  Adapun  sistematika  penyusunan  peraturan  desa yang  menjadi  pedoman  Perdes  di  Desa  Singaraja  adalah  berdasarkan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Indramayu  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Produk  Hukum  Di Desa.  Dalam  Lampiran  Perda  tersebut  terdapat  sistematika  Peraturan  Desa  yaitu sebagai berikut: 23

## A. JUDUL
B. PEMBUKAAN
1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan pembentuk Peraturan Desa
3. Konsideran
4. Diktum
C. BATANG TUBUH
1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang diatur
3. Sanksi dan Ketentuan Pidana (jika diperlukan
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup
D. PENUTUP
E. PENJELASAN (jika diperlukan)

## F. LAMPIRAN (jika diperlukan)
b) Penyerahan Raperdes yang Telah Disetujui
Pada tahap sebelumnya, rancangan Peraturan Dea Singaraja telah mengalami pembahasan dan telah disepakati bersama secara musyawarah mufakat. Rancangan Perdes tersebut pada rapat gabungan/rapat pembahasan telah disetujui bersama oleh
23 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Di Desa, Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5.
BPD  dan  Kepala  Desa  Singaraja.  Pada  saat  ranperdes  tersebut  disetujui,  turut disaksikan  oleh  perangkat  desa,  berbagai  unsur  Desa  Batu  Belerang  dan Masyarakat  Desa  Singaraja  sendiri.  Rancangan  Perde  yang  telah  disetujui kemudian diserhakan oleh Ade Sutarno selaku Ketua BPD kepada Suaebah selaku Kepala  Desa  Singaraja.  Penyerahan  ranperdes  tersebut  dilakukan  sekitar  2  hari setelah  ranperdes  tersebut  disetujui  untuk  menjadi  peraturan  desa.  Penyerahan tersebut  dilakukan  karena  pada  saat  rapat  pembahasan  berakhir,  rancangan peraturan  desa  tersebut  hanya  dipegang  oleh  BPD  Desa  Batu  Belerang  untuk diubah  sesuai  hasil  rapat  pembahasan.  Sebelum  diserahkan,  ranperdes  tersebut telah disusun berdasarkan Legal Drafting (Teknik Perundang-undangan) yang ada.
c) Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa
BPD  Desa  Singaraja  dan  Kepala  Desa  Singaraja  kemudian  berssama-sama menetapkan rancangan peraturan desa Singaraja menjadi Peraturan Desa Singaraja. Rancangan tersebut ditetapkan menjadi peraturan desa oleh Kepala Desa Singaraja. Bersamaan  dengan  hal  tersebut,  kemudian  disahkan  dengan  ditanda  tangani  oleh Kepala Desa Singaraja. Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Sekretaris Desa Singaraja,  Fathul  Hamami  mengundangkan  peraturan  desa  tersebut  ke  dalam Lembaran  Desa  dengan  menandatangani  lembaran  desa  tersebut.  Dengan diundangkannya  Peraturan  Desa  ke  dalam  Lembaran  Desa  maka  selesai  sudah proses pembuatan Peraturan Desa Singaraja khususnya dalam Tahap Yuridis.
d) Peran BPD Desa Singaraja Dalam Tahap Yuridis
Dalam  Tahap  Yuridis  Pembuatan  Peraturan  Desa  Singaraja,  BPD  Desa Singaraja  telah  menjalankan  peranannya  sebagai  lembaga  legislasi  di  Desa Singaraja.  Peranan  tersebut  dapat  kita  lihat  mulai  dari  penyususnan  rancangan peraturan desa hingga ditetapkan dan disahkan. Adapun peranan-peranan tersebut yakni antara lain:
1. BPD  Singaraja  melakukan  penyusunan  Raperdes  berdasarkan  teknik perundang-undangan;
2. Raperdes  yang  telah  disetujui  kemudian  diberikan  oleh  Ketua  BPD  Singaraja kepada  Kepala  Desa  Singaraja  untuk  kemudian  disahkan  menjadi  Peraturan Desa;
3. BPD  Desa  Singaraja  bersama  dengan  Kepala  Desa  Singaraja  menetapkan
Peraturan Desa Singaraja.

## V. PENUTUP
A. Simpulan
1. Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari  penduduk  desa Berdasarkan  keterwakilan  wilayah  yang  diterapkan  secara  demokratis. Berdasarkan  pasal  55  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, fungsi  badan  permusyawaratan  desa  yaitu:  Membahas  dan  menyepakati Rancangan  Peraturan  Desa  bersama  dengan  kepala  desa  Menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  desa,  dan  Melakukan  pengawasan  kinerja kepala desa.Dalam menjalankan fungsi legislasi, BPD dituntut untuk mampu menjaring aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memilahnya, karena apa yang akan ditetapkan dalam sebuah peraturan desa merupakan pedoman pemerintah desa dalam membuat kebijakan, sehingga BPD harus mengetahui betul  apakah  Peraturan  Desa  tersebut  dibutuhkan  atau  tidak.  Dalam pembuatan  peraturan  desa  inilah  letak  arti  pentingnya  BPD,  karena  dapat menolak  dan  menerima  usulan  rancangan  Peraturan  Desa  baik  yang  berasal dari Pemerintah Desa maupun yang diusulkan oleh anggota BPD.
2. Implementasi  fungsi  legislasi  BPD  Desa  Singaraja  meliputi  Tahap  inisiasi yang  dilakukan  melalui  Musyawarah  RT  dan  Musyawarah  Dusun,  Tahap Sosio-politis  melalui  Rapat  Internal  BPD  dan  Rapat  Gabungan/  Rapat Pembahasan antara BPD dengan Pemerintah Desa, serta Tapap Yuridis berupa penyusunan  Raperdes,  penyerahan  Raperdes  yang  telah  disetujui  untuk kemudian  disahkan  menjadi  Peraturan  Desa,  dan  penetapan  Peraturan  Desa oleh BPD bersama dengan kepala desa
B. Saran
1. Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari  penduduk  desa berdasarkan  keterwakilan  wilayah  yang  ditetapkan  secara  demokratis,  yang salah satu fungsinya adalah menampung menyusun dan menetapkan Peraturan
Desa  bersama  dengan  Kepala  Desa,  sehingga  dalam  proses  pembentukan Peraturan  Desa  hendaknya  antara  BPD  dengan  Pemerintah  Desa  dapat  lebih berkordinasi lagi sehingga masing-masing baik Pemerintah Desa maupun BPD dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal.
2. Dalam pengumpulan aspirasi masyarakat terkait gagasan Raperdes yang akan dibuat,  dan  perumusan  Peraturan  Desa,  serta  terhadap  usulan  Raperdes  yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Desa masih didominasi oleh Pemerintah Desa  sehingga  pelaksanaan  fungsi  BPD  di  Desa  Singaraja  Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu masih belum optimal. Hendaknya koordinasi antara  BPD  Singaraja  dengan  Pemerintah  Desa  Singaraja  dapat  lebih ditingkatkan  lagi  karena  penyerapan  aspirasi  masyarakat  sangat  penting  agar Peraturan  Desa  yang  dibentuk  dapat  efektif  dan  efisien  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku dan Jurnal
Elisabeth Lenny Marit, dkk, Pengantar Otonomi Daerah dan Desa , Yayasan Kita Menulis, 2021.
Elisabeth Lenny Marit, dkk, Pengantar Otonomi Daerah dan Desa , Yayasan Kita Menulis, 2021.
Galuh  Candra  Purnamasari, Pergeseran  Fungsi  Dan  Kedudukan  Badan Permusyawaratan  Desa  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  Tentang  Desa  (Studi  Bpd  Desa  Kunjang), Universitas  Katolik Parahyangan, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 2019. Hanif  Nurcholis, Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa , Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011.
Maxno, Ishak Bagea, Asrul, Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd)  Terhadap  Pengawasan  Kepala  Desa ,  Jurnal  Pendidikan  dan Pengajaran (JPP) Vol. 2 No. 1 Januari 2021.
Noor  M, Inisiasi  Masyarakat  Informasi  Di  Indonesia  Melalui  Implementasi Keterbukaan  Informasi  Publik:  Satu  Dekade  Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi dan
Kearsipan, Vol 7 No. 11. 2019.
Nurul  Rezky  Fitriana,  Sulsalman  Moita,  Aryuni  Salpiana  Jabar, Strategi Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan (Studi Di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe) ,  JKPS:  JurnalKesejahteraan  dan  Pelayanan  Sosial,  Volume  2
Nomor 1 Mei, 2021.
Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2010.
Soehino, Ilmu Negara , Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
Supriyadi  Jaya  Abadi, Peranan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam Proses  Legislasi  Peraturan  Desa  Batu  Belerang  Kecamatan  Sinjai Borong Kabupaten Sinjai , Skipsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi , Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019.
2. Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Indramayu  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Produk Hukum Di Desa, Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5.

## 3. Sumber Lain
W. Riawan Tjandra, Hakikat Legislasi , Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma  Jaya  Yogyakarta  dan  Associate  Researcher  IRE-Yogyakarta. Sumber:  MEDIA  INDONESIA,  19  April  2012 https://lautanopini. wordpress.com/2012/04/20/hakikat-legislasi/ . Diakses April 2023.