## Wajah Hukum

## Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia

## Sigit Somadiyono
Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-65351, Correspondence email: sigit.somadiyono@unbari.ac.id
Abstrak .  Penelitian  ini  adalah  studi  perbandingan  tentang  dua  hukum  di  dunia,  hukum  Indonesia  dan  hukum  Malaysia.  Studi keduanya dilakukan dengan membandingkan ketentuan definisi, karakteristik, tujuan, dan sistem hukum dalam struktur peradilan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  perbandingan  keduanya  untuk  menemukan  kemungkinan  adanya  keunggulan  dan kekurangan.  Dengan  melakukan  perbandingan  sistem  hukum  Malaysia,  faktanya,  Indonesia  tidak  lebih  buruk  dari  pada  di Malaysia,  didalam  penelitian  ini  ternyata  Indonesia  memiliki  banyak  keunggulan  yaitu  orang  yang  bekerja  dan  berprofesi  di bidang  hukum,  dan  oleh  karena  itu  kemungkinan  aturan  hukum  di  Indonesia  masih  lebih  baik  karena  banyak  orang  yang  taat hukum.  Negara  Indonesia  harus  menciptakan  sistem  hukum  yang  baik,  struktur  pengadilan  harus  mempertimbangkan  budaya masyarakat seperti Malaysia, karena penegakan hukum akan lebih efektif apabila sesuai dengan nilai atau adat istiadat yang telah terbentuk pada masyarakat itu sendiri.
. Kata kunci : Hukum Komparatif; Indonesia, Malaysia; Sistem Hukum; Pengadilan
Abstract. This research is a comparative study of two laws in the world, Indonesian law and Malaysian law. The second study was conducted by comparing the terms of definition, characteristics, objectives, and legal system in the judicial structure. The  study aims to look at comparisons of the two to find possible advantages and disadvantages. By comparatively comparative malaysian legal system, in fact, Indonesia is no worse than in Malaysia, in this study it turns out that Indonesia has many advantages  that people who work and work in the field of law, and therefore the possibility of the rule of law in Indonesia is still better because many people are law-abiding. The State of Indonesia must create a good legal system, the structure of the court should  consider the culture of society such as Malaysia, because law enforcement  will  be more effective when in  accordance  with the values or customs that have been formed in the society itself.

## Keywords: Comparative Law; Indonesia, Malaysia; Legal System; Court

## PENDAHULUAN
Keadilan  adalah  salah  satu  dari  beberapa  permasalahan  penting  bagi  suatu  negara.  Masalah  Keadilan  akan selalu  menjadikan  perdebatan  antar  para  ahli  hukum  bagaimana  menuangkan  keadilan  pada  suatu  peraturan perundang-undangan di suatu negara. Apalagi terdapat banyak perbedaan sistem hukum di dunia seperti sistem hukum islamic Law, Common Law, Civil Law dan  sebagainya yang menyebabkan semakin  kompleksnya perbedaan definisi rasa  keadilan. 1 Peraturan  perundang-undangan  harus  dapat  mencerminkan  nilai-nilai  keadilan  yang  ada  di  dalam masyarakat. Produk hukum yang di buat jangan sampai menjadi sebuah peraturan yang ada tapi tidak dapat dilaksakan karena  peraturan  tersebut  tidak  melidungi  kesejahteraan  rakyat  dan  terutama  tidak  memberikan  manfaat  apapun. Namun  baik  dari  semua  undang-undang  yang  dibuat  dalam  suatu  negara  bermaksud  untuk  memastikan  keselamatan orang  dan  mengarah  pada  kesejahteraan  rakyat.  Oleh  karena  itu  harus  ada  pihak  yang  mengambil  keputusan berdasarkan  undang-undang  dapat  memaksa  orang  untuk  mematuhi  semua  peraturan  negara,  dan  sebagai  forum  di mana penduduk dapat mencari keadilan dan penyelesaian masalah-masalah hak dan kewajiban sesuai dengan hukum.
Di  negara  Indonesia  untuk  mewujudkan  keadilan  didirikan  peradilan.  Badan  peradilan  diciptakan  dan difungsikan  untuk  menyelesaikan  permasalah  hukum  yang  terjadi  menurut  pembagian  otoritas  atau  kekuasaanya. 2 Definisi keadilan berdasarkan  kamus bahas  Indonesia  adalah tentang litigasi. Nasional adalah sifat  kebangsaan yang berasal dari bangsa itu sendiri. Dengan demikian, peradilan nasional adalah segala sesuatu tentang perkara pengadilan yang bersifat nasional atau segala sesuatu tentang perkara hukum yang mencakup suatu bangsa.
Sistem  hukum  dan  peradilan  negara  Indonesia  terbentuk  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945.  Cita-cita  pendiri  bangsa  Indonesia  untuk  mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  telah  jelas tercantum  pada  Pancasila.  Sedangkan  Keadilan  nasional  berdasarkan  konstitusi  berada  pada  Pasal  24  dan  Pasal  25
1 Sigit Somadiyono, Perbandingan Sejarah Positivisme Hukum Di Indonesia Sebagai Penentu Politik Hukum Dimasa Yang Akan Datang . Legalitas: Jurnal Hukum, 12(1), Juni 2020, 13-26.
2 Penyelesaian  sengketa  dapar  dilakukan  melalui  2  (dua)  cara  yaitu  litigasi  didalam  pengadilan  atau  non  litigasi  (diluar pengadilan). Lihat : Sigit Somadiyono, Peran Kantor Wilayah Provinsi Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melakui Mekanisme Mediasi , Wajah Hukum Volume 1 Nomor 1, Oktober 2017.
Undang-Undang  Dasar  1945  untuk  menyelenggarakan  peradilan  yamg  bertujuan  menegakkan  hukum  dan  keadilan serta menjadi kekuatan peradilan yang merdeka tanpa intervensi dari pihak manapun.
Pembagian hukum yang berlaku di dunia terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sistem hukum umum dan sistem hukum  perdata,  yang  keduanya  memiliki  karakteristik  yang  berbeda.  Mengingat  perbedaan-perbedaan  ini  akan memuncul metode perbandingan sistem hukum umum dan sistem hukum perdata. Metode perbandingan sistem hukum umum dan sistem hukum perdata memiliki beberapa tujuan yaitu untuk menemukan jawaban yang tepat atas masalah- masalah konkret ketika perbedaan dalam sistem hukum di berbagai negara dan masyarakat yang sebenarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian kepada setiap masyarakat di suatu negara.
Sinzheimer  dalam  teorinya  menyampaikan  bahwa  hukum  tidak  bergerak  dalam  ruang  hampa  dan  berhadapan dengan hal-hal yang abstrak tetapi, ia selalu berada dalam tatanan sosial dan hidup. 3 Sehingga penting menggunakan ilmu  selain  dan  apalagi  ilmu  hukum  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  kemudian  membandingkan  antar negara  yang  berdasarkan  perbedaan  sistem  hukum,  dan  metode  tersebut  tidak  menjadi  permasalahan  jika  itu  bisa mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
Dalam sistem hukum  Indonesia masih mayoritas dipengaruhi  hukum modern  yang dibawa oleh negara-negara Eropa,  seperti  mewarnai  hukum  yang  hidup  di  Indonesia,  hukum  Indonesia  yang  kekeluargaan  ini  memiliki kecenderungan  memprioritaskan  bentuk  daripada  konten,  sehingga  tidak  terlalu  mempedulikan  dengan  isi  moralitas. dan isu terkait ketimpangan pada nilai  kemanusiaan yang ada dalam sistem hukum. Berdasarkan karakteristik seperti itu negara hukum menjadi sama seperti hanya pembuat peraturan perundang-undangan saja; kualitas sebuah peraturan perundang-undangan hanya ditentukan oleh kurangnya kepatuhan pada hukum.
Selama  beberapa  dekade  sebagai  negara  merdeka  dan  berdaulat  negara,  Indonesia  masih  banyak  oknum  yang melakukan  perbuatan  curang  dan  kotor  dalam  penegakan  hukum,  kemungkinan  adanya  sistem  hukum  yang  cacat  di Indonesia  selalu  ada,  oleh  karena  itu  diharapkan  dengan  sistem  hukum  komparatif  antara  Malaysia  dan  Indonesia. Diharapkan dapat berkontribusi perbaikan penyempurnaan sistem hukum yang saat ini menjadi tolok ukur ketertiban negara Indonesia.
Penelitian  ini  berfokus  pada  kondisi  institusi  yang  melayani  keadilan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  dan Malaysia.  Dalam  struktur  masyarakat  yang  majemuk  dari  sisi  agama  dan  perkembangan  hukum  adat  yang  telah berjalan  ternyata  menimbulkan  perbedaan  dari  lembaga  pencipta  keadilan.  Munculnya  lembaga  peradilan  yang berbeda bisa diakibatkan pengaruh masa kolonial dan/atau kecukupan dalam memenuhi rasa keadilan masyarakatnya.

## METODE
Jenis  penelitian  dalam  jurnal  ini  adalah  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  normatif oleh  Ronald  Dworkin  juga  disebut  studi  doktrinal  ( doctrinal  research ),  sebuah  studi  yang  menganalisis  baik  hukum sebagai hukum seperti yang tertulis dalam buku, maupun hukum sebagai hukum oleh hakim melalui proses peradilan.
Pada  penelitian  hukum  normatif,  bahan  pustaka  yang  merupakan  data  dasar  dalam  ilmu  penelitian diklasifikasikan sebagai data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bahan  hukum  utama  yaitu  bahan  hukum  yang  terdiri  dari  undang-undang  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang- undang yang berkaitan dengan sistem hukum dan struktur peradilan di Indonesia dan Malaysia.
2. Bahan  hukum  sekunder  adalah  buku-buku  yang  ditulis  oleh  para  ahli  hukum,  jurnal  hukum,  dan  pendapat  para sarjana hukum dan hasil simposium hukum termasuk prosiding hukum.
3. bahan  hukum  tersier  terdiri  atas  bahan  hukum  yang  memberikan  instruksi  atau  penjelasan  tentang  bahan  hukum primer  dan  hukum  sekunder  seperti  kamus  hukum,  ensiklopedia  hukum,  surat  kabar  dan  majalah  yang  berisi tentang topik yang relevan dalam penelitian ini.
Teknik  yang  digunakan  untuk  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian keperpustakaan  ( Library  Research ).  Studi  dokumen  dilakukan  dengan  metode  inventarisasi  dari  berbagai  bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder serta tersier melalui pencarian literatur (studi pustaka).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hukum Komparatif
Setiap subjek hukum yang berkaitan dengan bagian spesifik dari sistem hukum, aturan hukum pidana mengatur tentang  kejahatan,  aturan  hukum  acara  mengaturan  tata  cara  dan  proses  persidangan.  Sebagian  besar  yurisprudensi memiliki sifat berbeda disebabkan karena berkaitan dengan beberapa  masalah yang mempengaruhi keseluruhan atau hampir  semua  sistem  hukum  di  dunia.  Kelompok  ini  termasuk  subyek  teoretis,  antara  lain  sejarah  hukum,  sosiologi hukum, yurisprudensi dan hukum komparatif. Istilah hukum komparatif dalam berbagai bahasa antara lain:
Hukum  Komparatif,  Yurisprudensi  Komparatif,  Hukum  Asing,  Bandingkan  Droit, Rechtsgelijking .  Dalam Blacks  Law  Dictionary berpendapat  bahwa,  Yurisprudensi  Komparatif  adalah  studi  tentang  prinsip  hukum  dengan
3 Lihat : Esmi Warasih, Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm. 3.
melakukan  perbandingan  berbagai  macam  sistem  hukum.  Istilah  hukum  komparatif  yang  berbeda  di  atas,  beberapa sarjana berpendapat bahwa membedakan istilah antara Hukum Komparatif dengan Hukum Asing sebagai berikut:
1. Hukum Komparatif, yaitu, metode untuk membandingkan sistem hukum asing dengan maksud untuk mempelajari kelebihan dan kelemahannya;
2. Hukum Asing, yaitu, belajar hukum asing dengan tujuan tunggal untuk sekedar mengetahui dan memahami sistem hukum asing itu sendiri tanpa niat nyata untuk membandingkannya dengan sistem hukum lainnya.
Komparatif hukum menurut Rudolf  D. Schlesinger dalam bukunya yang berjudul Comparative Law-Cases and Materials sebagai berikut: 4
1. Hukum Komparatif adalah metode untuk melakukan investigasi agar memperoleh pengetahuan dan informasi yang lebih dalam tentang materi hukum yang berbeda.
2. Hukum Komparatif bukan seperangkat aturan dan prinsip hukum, bukan cabang hukum.
3. Hukum Komparatif adalah teknik atau cara bekerja pada elemen aktual hukum asing dalam masalah hukum.
Hukum  komparatif  sebagai  sebuah  pendekatan  menyiratkan  untuk  lebih  memahami  objek  atau  masalah  yang diteliti  lebih  dalam  dan  terukur.  Atas  dasar  itu,  para  sarjana  menggunakan  istilah  metode  hukum  komparatif  bukan dengan  istilah  hukum  studi  banding  untuk  menetapkan  tata  cara  atau  metode  dalam  melakukan  pekerjaan  penelitian komparatif.
Komparatif dibuat untuk masing-masing elemen atau kumulatif, dan juga dapat dilakukan pada berbagai sistem atau  sub-sistem  hukum  yang  berlaku  di  negara  lain  atau  secara  lintas-sektoral  dengan  berbagai  sistem  hukum kelompok masyarakat yang berbeda.
Berdasarkan  pendapat  dari  berbagai  definisi  di  atas,  hukum  komparatif  adalah  proses  untuk  mencari  dan menggali serta menyelaraskan bentuk hukum berdasarkan pendekatan kegunaan dan kemanfaatan serta menyelesaian masalah termasuk unsur-unsur dan persamaan dan perbedaan dalam perbandingan hukum.

## Sistem Hukum
Sistem hukum menurut  Lawrence M. Friedman adalah sistem yang terdiri dari struktur, substansi dan budaya. Struktur  hukum  adalah  elemen  dasar  dan  nyata  dari  sistem  hukum,  polisi,  jaksa,  dan  pengadilan  serta  orang-orang beserta  tingkatan  yang  terlibat  pada  prosesnya.  Pada  substansi  hukum  merupakan  satu  elemen  lain  yaitu  aturan bersama dengan ketentuan tentang bagaimana institusi harus bersikap. Sedangkan Budaya hukum berisikan sikap dan nilai  sosial  yang  hidup  dimasyarakat  dan  tidak  secara  langsung  menggerakkan  sistem  hukum.  Budaya  hukum  dari sistem  hukum  adalah  aturan  dasar  untuk  sistem  peradilan  pidana,  yaitu  sistem  kontrol  kejahatan  yang  terdiri  dari institusi polisi, jaksa penuntut, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sistem pengendalian kejahatan di Indonesia, selain  mengandalkan  fasilitas,  infrastruktur  dan  sumber  daya  manusia  juga  masih  tergantung  pada  nilai-nilai  dan pandangan tentang kehidupan dan budaya hukum masyarakat dan keanekaragaman budaya bangsa.
Perkembangan dan corak dari sistem peradilan disuatu negara dapat dilihat dari 2 (dua) sudut. Pertama , segala sesuatu berkaitan dengan administrasi peradilan. Di sini, sistem peradilan akan mencakup kelembagaan, sumber daya, tata  cara,  infrastruktur  dan  fasilitas,  dan  lainnya-lainnya. Kedua ,  sistem  peradilan  didefinisikan  sebagai  hakim  yang bertugas dan berperan sebagai pemerilsa dan pemutus kasus.

## Keadilan Institusional
Lembaga  peradilan  dapat  dibedakan  antara  pengaturan  horisontal  dan  vertikal. 5 Komposisi  berbagai  masalah lingkungan  badan  peradilan  horisontal  (pengadilan  umum,  pengadilan  agama,  pengadilan  militer,  pengadilan administrasi dan pengadilan pajak). Ada juga badan peradilan khusus di pengadilan umum dan Mahkamah Konstitusi. Khusus untuk wilayah Aceh terdapat juga Pengadilan Syariah Kabupate/kota dan Pengadilan Syariah Provinsi.
Pengaturan  pengadilan  vertikal  adalah  pengaturan  yang  mengatur  dari  tingkat  pertama,  banding  dan  kasasi. Terhadap  pengaturan  horizontal  ditemukan  diharapkan  akan  muncul  lingkungan  baru  dalam  sistem  peradilan  baik secara mandiri atau yang berada di lingkungan masyarakat yang telah ada dan hidup.
Kasus peradilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat biasanya hanya menangani permasalah sederhana yang berkaitan dengan pengaturan  vertikal, yaitu jika ada banding hanya  ke pengadilan distrik.  Masalah tersebut biasanya sederhana  sekali  lagi  terkait  dengan  pengaturan  vertikal  yaitu  jika  ada  banding  hanya  ke  pengadilan  distrik. Permasalahan  tersebut  hanya  seputar  bidang  keluarga,  seperti  perceraian,  hak  asuh  anak,  pembagian  kekayaan
4 Rudolf  Schlesinger, Comparative  Law-Cases  and  Materials, (Brooklyn  :  Foundation  Press,  1959),  sebagaimana  diutip oleh Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana , (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 7.
5 Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa, Suatu  Pencarian, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm.
15.
bersama, atau warisan. Kasus perceraian dan hak asuh anak tidak perlu naik banding, hanya sampai pada pemeriksaan peradilan banding saja.
Dengan cara tersebut, setidaknya ada dua hal yang ingin dicapai yaitu;
1. Pencari keadilan dapat dengan cepat mengambil keputusan yang menggambarkan keadilan dan memiliki kekuatan hukum permanen (putusan dapat segera dilaksanakan).
2. Sebagai upaya mengurangi dan membatasi banding. Cara ini bisa menghindari penumpukan banding.
Indonesia  juga  memiliki  beberapa  pengadilan  khusus  di  bawah  pengadilan  umum  yaitu  pengadilan  niaga, pengadilan  HAM  ad  hoc,  Pengadilan  Tindak  Pidana  korupsi,  dan  pengadilan  hubungan  industrial.  Ada  juga kekhususan  dalam  pemeriksaan  kasus  anak-anak  yang  diadili  peradilan  anak  pada  badan  peradilan  mulai  dari pengadilan  kabupaten  dan  kota  hingga  Mahkamah  Agung.  Namun,  peradilan  anak  bukan  pengadilan  khusus  atau berdiri  sendiri.  Kekhususan  hanya  pada  hakim  khusus  yaitu  hakim  untuk  memeriksa  perkara  anak-anak  berdasarkan tugas dari ketua Mahkamah Agung dan prosedur pemeriksaan khusus yang berbeda dengan orang dewasa.

## Sistem Hukum dalam Struktur Pengadilan di Indonesia
Bangsa  Indonesia menggunakan sistem hukum dari peninggalan Belanda, ini terjadi karena  penjajaan Belanda di  Indonesia  selama  lebih  dari  tiga  ratus  tahun.  Hukum  perdata  yang  tiba  di  Indonesia  saat  ini  masih  menggunakan KUHPerdata  peninggalan  Belanda  yang  pada  negara  asalnya  tidak  dipergunakan  lagi  atau  telah  diganti.  Pengaruh Belanda  yang  memiliki  sistem  hukum common  law, menjadi  sebab  Indonesia  membagi  antara  Hukum  Publik  dan Hukum Privat tetapi masih dalam satu atap Keadilan.

## Struktur Pengadilan di Indonesia
Ada empat (4) pengadilan di Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, antara lain sebagai berikut: 1. Lingkungan Pengadilan Umum: mencakup perselisihan hukum perdata dan hukum pidana;
2. Lingkungan  Pengadilan  Agama:  yang  membawahi  hukum  bagi  individu  beragama  Islam  dibidang  wakaf  dan hukum keluarga serta permasalahan lain dibidang muamalah.
3. Lingkungan  Pengadilan  Administrasi:  mencakup  perselisihan  antara  individu  yang  merupaka  warga  negara  dan pejabat administrasi Negara.
4. Lingkungan Pengadilan Militer: hanya mencakup kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.
Pengadilan  tersebut  diatas  secara  struktur  merupakan  pengadilan  tingkat  pertama  dan  dapat  diajukan  upaya hukum kepada pengadilan tingkat selanjutnya serta pada akhirnya semuanya bermuara pada Mahkamah Agung (MA). Di bawah Mahkamah Agung ada Pengadilan Tinggi untuk Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama di setiap ibukota provinsi, masing-masing berikut penjelasan:
1. Pengadilan umum disebut juga Pengadilan Negeri.
Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pengadilan  umum  yang  disebut  juga  Pengadilan  Negeri adalah  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1965  tentang  Pengadilan  dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan Mahkamah Agung. Pada Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama, berwenang memutuskan perkara pidana dan perdata  pada wilayah hukum setingkat kabupaten atau kota.
2. Pengadilan Agama (PA)
Hukum  yang  mengatur  Pengadilan  Agama  yaitu  Undang-Undang  No.  7  tahun  1989  tentang  Pengadilan  Agama, tugas  dan  wewenang  untuk  memeriksa,  memutuskan  dan  menyelesaikan  tindakan  hakim  di  tingkat  pertama  di antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang  perkawinan,  warisan,  wasiat,  hibah,  wakaf  dan  shadaqoh,  di mana  seluruh  bidang  didasarkan  pada  hukum  Islam.  Pengadilan  Agama  bersifat  pengadilan  khusus  untuk  warga negara yang beragama Islam pada hal-hal terkait hubungan muamalah.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  diatur  Undang-Undang  No.  5  tahun  1986  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.  Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) berwenang  untuk  menyelesaikan  perselisihan  antara  warga  negara  dan  Pejabat  Administrasi  Negara.  Objek perkaranya  adalah  keputusan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  terkait  permasalahan  administrasi  dikeluarkan  oleh pejabat administrasi negara. Dan di Pengadilan Tata Usaha Negara, ada 2 (dua) jenis pemulihan, antara lain, Upaya Administrasi, yang terdiri dari banding administratif dan keberatan, serta gugatan.
4. Pengadilan Militer (PM)
Pengadilan  Militer  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  31  tahun  1997  tentang  Pengadilan  Militer.  Pengadilan  ini berwenang untuk mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer.
5. Pengadilan  Khusus  yang  terdapat  di  Indonesia,  Pengadilan  Khusus  di  Indonesia  masing-masing  memiliki  haknya sendiri, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah ini, antara lain:
a. Pengadilan  Niaga  dibuat  dan  dibentuk  oleh  Keputusan  Presiden  No.  97  tahun  1999.  Kewenangan  Pengadilan Niaga, antara lain, adalah untuk mendengarkan kasus Kepailitan, Hak Kekayaan  Intelektual, serta perselisihan komersial lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
b. Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  dibentuk  dan  dibentuk  oleh  Undang-Undang  No.  26  tahun  2000.  Pengadilan Hak  Asasi  Manusia  adalah  untuk  mengadili  pelanggaran  berat  hak  asasi  manusia,  seperti  yang  terjadi  pada kasus-kasus  pelanggaran  HAM  berat  di  Timor  Timur  dan  Tanjung  Priok  pada  tahun  1984.  Manusia  Bagian tengah  pelanggaran  hak  asasi  manusia  mengeluarkan  Keputusan  Presiden  No.  53  tahun  2001  tentang pembentukan  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  Ad  Hoc  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  yang  sekarang diamandemen dengan Keputusan Presiden No. 96 tahun 2001.
c. Peradilan Anak, dibentuk dan dibentuk oleh UU No. 3 tahun 1997, dimana implementasi CRC, yang disahkan, bahwa  setiap  anak  berhak  atas  perlindungan,  baik  terhadap  eksploitasi,  pelecehan  dan  perlakuan  buruk  dalam proses  peradilan  pidana.  Dan  Yurisdiksi  Peradilan  Anak  dalam  kasus  pidana  adalah  mereka  yang  berusia  8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun.
d. Pengadilan Pajak, dibentuk dan dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dan memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa di bidang perpajakan. Sengketa pajak  itu sendiri adalah sengketa yang timbul di bidang  perpajakan  antara  wajib  pajak  atau  orang  dalam  pajak  dan  otoritas  yang  berwenang  sebagai  hasil  dari penerbitan keputusan yang dapat diajukan banding atau naik banding ke Pengadilan Pajak berdasarkan hukum perpajakan,  termasuk  gugatan  atas  implementasi  penagihan  berdasarkan  Undang-undang  penagihan  tagihan pajak.
e. Pengadilan  Perikanan,  dibentuk  dan  dibentuk  oleh  Undang-Undang  31  tahun  2004.  Pengadilan  ini  memiliki wewenang  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  tindakan  kriminal  di  bidang  perikanan,  dan beroperasi  di  dalam  pengadilan  umum  dan  memiliki  yurisdiksi  sesuai  dengan  hukum  setempat  pengadilan distrik yang bersangkutan.
f. Pengadilan Tipikor, dibentuk dan didirikan di bawah mandat Pasal 53 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus korupsi dan berdomisili di jakarta

## Sistem Hukum dalam Struktur Pengadilan di Malaysia
Malaysia adalah negara bekas jajahan Inggris. Sebagai bekas jajahan Inggris, hukum Malaysia dipengaruhi oleh tradisi common  law Inggris  ( Common  Law  System )  dan  Malaysia  merupakan  satu  dari  53  (lima  puluh  tiga)  negara anggota Persemakmuran Inggris.
Malaysia  tidak  meninggalkan  atau  merombak  seluruh  tatanan  hukum  dasar  mereka  yang  telah  berlaku  jauh sebelum  hukum  Inggris  menjadi  tatanan  hukum  negara,  hal  itu  disebabkan  karena  Malaysia  ingin  menjaga  hukum sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada  dan  hidup  di  masyarakat  mereka.  Sehingga  dalam  menciptakan  kesadaran  hukum akan  lebih  mudah  tumbuh  dan  tercipta  dari  pada  merombak  total  seluruh  budaya  hukum  lama  dengan  budaya  baru. Tradisi sistem hukum umum Inggris berdiri di tengah-tengah sistem hukum Islam (dilaksanakan oleh pengadilan atau Pengadilan Syariah) dan hukum adat dari berbagai kelompok masyarakat adat.
Sistem Peradilan di  negara Malaysia dibagi  dan disesuaikan dengan hukum  yang dibuat  tanpa menghilangkan sistem arbitrase sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat mereka.
Sumber  hukum  Malaysia  terdiri  dari  tiga,  yaitu:  hukum  tertulis/nasional,  hukum  Islam  dan  hukum kebiasaan/adat. Hukum adat terdiri dari hukum Inggris dan aturan kesetaraan telah berkembang pengadilan Malaysia, di  mana  ada  kemungkinan  besar  terjadi  konflik  dengan  hukum  tertulis.  Adanya  penyesuaian  keberlakuan  hukum dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi konflik hukum.
Ada dua pengadilan tinggi, satu di Semenanjung Malaysia, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Malaya, dan  yang  lainnya  di  Malaysia  Timur,  yang  dikenal  sebagai  Pengadilan  Tinggi  di  Sabah  dan  Sarawak.  Dengan pengecualian  semua  masalah  dalam  yurisdiksi  pengadilan  Syariah,  pengadilan  ini  memiliki  yurisdiksi  tidak  terbatas untuk wilayah tersebut. Mereka juga dapat menerima banding dari the Sessions Court dan Putusan Pengadilan. Posisi Pengadilan Tinggi di Malaysia memeriksa kasus-kasus serta tingkat banding pertama untuk the Sessions Court dan Putusan Pengadilan tingkat pertama. Struktur Peradilan di Malaysia adalah sebagai berikut 1. Pengadilan Banding
Beberapa Pengadilan Banding Malaysia yaitu Supreme Flirt dan Pengadilan Federal ( Supreme Guild ). Pengadilan Banding  terdiri  dari  Ketua  Pengadilan  dan  10  (sepuluh)  hakim.  Wewenang  Pengadilan  Tinggi  adalah  untuk memeriksa banding pengadilan tinggi dan  memiliki  yurisdiksi  lain  sebagaimana ditentukan untuk  hukum federal. Di  Malaysia,  Pengadilan  Tinggi  adalah  pengadilan  yang  menilai  putusan  pengadilan  tinggi.  Di  Indonesia, pengadilan  Banding  merujuk  ke  Pengadilan  Tinggi.  Sedangkan  di  Malaysia  adalah  pengadilan  tingkat  pertama dengan tingkat banding yang sama untuk Pengadilan Sidang dan Pengadilan Hakim
2. Pengadilan federal
Pengadilan  Federal  terdiri  dari  hakim  agung  di  pengadilan  federal,  presiden  pengadilan  banding,  ketua  hakim pengadilan  tinggi,  dan  tujuh  hakim  lain  yang  ditunjuk  oleh  raja  di  bawah  saran  ketua  pengadilan  Pengadilan Federal.
Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi untuk menentukan validitas suatu undang-undang dengan pertimbangan hal itu  disebabkan  masalah  di  luar  wewenang  parlemen  dan  undang-undang  negara  bagian  dalam  membuat  undang- undang. Nantinya, raja bisa mengajukan pertanyaan tentang dampak ketentuan hukum dari Pengadilan Federal. Pengadilan  Federal  juga  memiliki  yurisdiksi  untuk  menentukan  perselisihan  antara  negara  dan  federasi  atau  di negara  bagian  lain.  Ketika  pertanyaan  tentang  dampak  undang-undang  terhadap  persidangan  di  pengadilan  lain, Pengadilan  Federal memiliki yurisdiksi untuk menentukan pertanyaan dan membatalkan  kasus ke pengadilan lain sesuai dengan ketentuan Pengadilan Federal.
3. the Sessions Court
the Sessions Court memiliki yurisdiksi pidana untuk menuntut semua kejahatan yang tidak tersentuh oleh hukuman mati.  Pengadilan  ini  juga  memiliki  yurisdiksi  dalam  kasus  perdata  yang  berkaitan  dengan  kecelakaan  kendaraan, kasus tuan tanah dengan penyewa dan kasus lainnya dengan jumlah kompensasi sekitar 250.000 ringgit, dan juga dapat memeriksa kasus dengan tuntutan lebih tinggi pada perjanjian dengan pihak terkait.
Namun,  perselisihan  sipil  terkait  dengan  permintaannya  untuk  sesuatu,  misalnya  kontrak  pembatalan,  putusan pengadilan, keputusan deklaratif, atau pelaksanaan kepercayaan di luar yurisdiksi the Sessions Court . 4. Pengadilan Tingkat Pertama.
Pengadilan  tingkat  pertama  memeriksa  kasus-kasus  pidana  dengan  hukuman  terbatas  pada  10  tahun  penjara  atau denda.  Pengadilan  ini  dapat  memutuskan  hukuman  penjara  5  tahun,  denda  $  10.000,  hukuman  cambuk  sebanyak 12 kali, atau kombinasi ketiganya.
Pengadilan  ini  juga  dapat  memeriksa  banding  oleh  Pengadilan  Pengulu.  Pengadilan  Hakim  memeriksa  kasus perdata  kelas  dua  dengan  klaim  sebesar  30.000  ringgit  dan  kasus  pidana  dengan  hukuman  penjara  12  bulan  atau denda.  Pengadilan  ini  dapat  memberikan  hukuman  penjara  hingga  6  bulan,  denda  1.000  ringgit,  atau  kombinasi dari kedua hukuman ini.
5. Pengadilan Pengulu
Pengadilan Pengulu ditemukan di Malaysia Barat dan menangani kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak warga negara  Asia  yang  menggunakan  dan  memahami  bahasa  Melayu.  Pengadilan-pengadilan  ini  juga  menangani perkara perdata dengan klaim 50 ringgit dan pelanggaran ringan dengan denda maksimum denda 25 ringgit.
6. Pengadilan remaja (pengadilan Anak)
Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok remaja (antara usia 10 hingga 18 tahun) diadili oleh pengadilan remaja, kecuali  berat  kejahatan  yang  dilakukan.  Ini  terdiri  dari  dua  penasihat  (salah  satunya,  jika  mungkin  perempuan). Hakim  memutuskan  suatu  kasus  dan  penasihat  hanya  memberikan  nasihat  tentang  hukuman.  Hukuman  penjara adalah pilihan terakhir dibandingkan dengan pengiriman ke sekolah khusus yang telah ditentukan.
7. Pengadilan syariah
Pengadilan  syariah  adalah  pengadilan  di  negara  bagian  yang  agak  terpisah  dari  pengadilan  federal,  yang  tidak memiliki  yurisdiksi  di  pengadilan  Syariah.  Dengan  kata  lain,  bahwa  pengadilan  federal  tidak  memiliki  yurisdiksi dalam kasus-kasus syariah di bawah otoritas pengadilan syariah.

## SIMPULAN
Dengan  melihat  sistem  hukum  Malaysia,  faktanya,  Indonesia  tidak  lebih  buruk  daripada  di  Malaysia,  bahkan Indonesia  memiliki  banyak  keunggulan  yaitu  orang  yang  kompeten  di  bidang  hukum,  dan  oleh  karena  itu kemungkinan  penyebab  hukum  di  Indonesia  masih  senonoh  karena  banyak  orang  yang  jangan  menuruti  hukum. Jangan menutup mata jika sistem  hukum yang diterapkan Negara Malaysia  kemungkinan  akan meningkatkan  sistem hukum yang ada di Indonesia.
Menurut Friedman, jika menginginkan undang-undang yang lebih baik, penegakan hukum harus memenuhi tiga komponen:  struktur  yang  melihat  bagaimana  sistem  hukum  menyediakan  layanan  untuk  penanaman  bahan  hukum secara  teratur.  Substansi  adalah  melihat  output  dari  sistem  hukum  dalam  bentuk  peraturan  dan  keputusan.  Budaya melihat  hukum  terdiri  dari  nilai-nilai  yang  ada  di  masyarakat  yang  sangat  berpengaruh  dalam  kerja  hukum.  Negara harus menciptakan sistem hukum yang baik, struktur pengadilan harus mempertimbangkan budaya masyarakat seperti Malaysia, karena orang akan lebih patuh jika hukum tersebut digunakan sesuai dengan nilai-nilai yang telah tertanam dan mendarah daging di dalamnya.
Di  Negara  Malaysia,  Yurisdiksi  dalam  hukum  pidana  terbatas  pada  apa  yang  sudah  ada  di  pengadilan  federal dan terbatas pada Muslim  yang melanggar  hukum Syariah di mana pelaku dapat dihukum hingga tiga tahun penjara dan denda 5.000 ringgit, hukuman cambuk maksimal 6 kali, atau kombinasi dua atau lebih.
1. Pengadilan asli

## Sigit Somadiyono, Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia
Di Sabah dan Sarawak, hukum umum digunakan di pengadilan asli. Yurisdiksi yang berlaku antara pengadilan di pengadilan  yang  berbeda  di  Sabah  dan  Sarawak,  tetapi  umumnya  meluas  ke  situasi  di  mana  kedua  belah  pihak merupakan  kelompok  adat;  kasus  memeriksa  masalah  agama,  seksualitas,  atau  perkawinan  di  mana  satu  pihak adalah penduduk asli; dan kasus-kasus lain di mana yurisdiksi diatur oleh hukum tertulis. Niat pengadilan pribumi adalah pengadilan adat yang berlaku untuk masyarakat di Sabah dan Sarawak.
2. Pengadilan lain
Selain  itu  ada  juga  pengadilan  militer  yang  menangani  orang-orang  yang  terlibat  dalam  kegiatan  militer. Pengadilan ini tidak memiliki masalah hukum perdata yurisdiksi yang berkaitan dengan warga negara atau personil militer,  dan  tidak  memiliki  yurisdiksi  pidana  atas  warga  negara.  Menteri  yang  bertanggung  jawab  atas  undang- undang  hubungan  industrial  dapat  mengajukan  perselisihan  antara  penyedia  pekerjaan  dengan  serikat  pekerja  di pengadilan industri, dan direktur jenderal pekerja dapat dipanggil untuk menyelesaikan perselisihan mengenai gaji karyawan.
Banyak  undang-undang  yang  menyediakan  arbitrase,  arbitrase,  legislasi  berikutnya  pada  tahun  1952  yang menyediakan  aturan  untuk  arbitrase  domestik.  Ada  juga  Pusat  Regional  untuk  Arbitrase  di  Kuala  Lumpur  yang menyediakan fasilitas untuk melaksanakan arbitrase pada transaksi komersial internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir Manan, 2005, Sistim Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian , FH UII Press, Yogyakarta De  Cruz,  Peter,  2010, Perbandingan  Sistem  Hukum,  Common  Law,  Civil  Law  dan  Socialist  Law ,  Nusa  Media, Bandung.
M.  Yahya  Harahap , 1997, Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  dan  Penyelesaian  Sengketa, PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung. Munir Fuady, 2010, Perbandingan Ilmu Hukum , Refika Aditama, Bandung. Rudolf D Schlesinger, 1959, Comparative Law- Cases and Materials , Foundation Press, Brooklyn. Satjipto Rahardjo, 2008, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya , Genta Press, Yogyakarta. Satjipto Rahardjo, 2009, Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum , Bayumedia Publishing, Malang. Soerjono Soekanto, 1989, Perbandingan Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung. Tresna, 1957, Peradilan di Indonesia dari abad ke abad , W. Versluys N.V., Jakarta. Warassih, Esmi, 2010, Peranata hukum sebagai telaah sosiologis , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.