RESIPROKAL Vol. 4 No. 1 (40-64) Juni 2022 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614
Realitas Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Institusi Total di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram
Oryza Pneumatica Inderasari 1 , Nuning Juniarsih, Solikatun, dan Nila Kusuma Universitas Mataram

## Abstract
This study raises the issue of children's problems, with a focus on the study of Children Against the Law (ABH). The purpose of the study is to describe the social construction of ABH in life at the Mataram Total Institute for Child Special Guidance (LPKA) including the ABH process when revealing the reasons for obtaining ABH status, what motives encourage children to be entangled in actions that result in children facing the law, as well as the concept of ABH's current life and about the child's plans to build the future. This research was conducted at the Mataram Special Child Development Institute (LPKA) using qualitative methods and analyzed using several theories from a phenomenological perspective, namely the theory of Peter L. Berger and Alfred Schutz. The results showed that the vulnerability of children in conflict with the law was caused by dysfunctional family upbringing and the dominant influence of the social environment. The status as ABH has made the child feel ashamed/disappointed/and sorry for the deviant behavior that has been done. ABH believes that the family can accept his presence again after undergoing coaching at LPKA, but realizes that society will give a negative stigma to his status as ABH. The ABH socialization process is carried out by LPKA Mataram through personality development, independence development, and education. The socialization process has made ABH learn from their current experience, ABH in the future has hope in the form of a desire to continue education, be able to work and be independent, and become a better person. Recommendations from this research are (1) the need for preventive prevention efforts through the formation of alternative social communities at the village or RT level in the hope of minimizing the potential for ABH, (2) fostering and strengthening the role and function of the family as the main institution to create a home and family environment. child-friendly through social assistance through integrated program implementation, (3) LPKA Mataram in carrying out its role as a total institution must evaluate the implementation of programs, especially those related to spiritual development so that they are adjusted more proportionally considering the different religious backgrounds of ABHs, (4) strengthen the role of community leaders, religious leaders, and traditional leaders to revitalize the values of local wisdom that have been abandoned as social engineering to control people's behavior, including children.
Keywords: Social motive, ABH, Future of ABH, Total Institution
1 oryza.sociologist@unram.ac.id

## Abstrak
Kajian ini mengangkat isu masalah anak, dengan fokus kajian Anak Berhadapan  Hukum (ABH). Tujuan penelitian adalah untuk memaparkan konstruksi sosial ABH dalam kehidupan di Institusi Total Lembaga Pembinaan Khusus Anak  (LPKA) Mataram meliputi proses ABH saat mengungkapkan alasan  memperoleh status ABH, motif apa yang mendorong anak untuk terjerat dalam tindakan yang mengakibatkan anak berhadapan dengan hukum, serta konsep tentang kehidupan ABH saat ini dan tentang rencana anak untuk membangun masa depan. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram menggunakan metode kualitatif dan dianalisis dengan menggunakan beberapa teori dari perspektif fenomenologi yaitu teori dari Peter L. Berger dan Alfred Schutz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerawanan Anak Berhadapan dengan Hukum disebabkan oleh disfungsi pola asuh keluarga dan pengaruh dominan dari lingkungan sosial. Status sebagai ABH telah membuat anak merasa malu/kecewa/dan menyesal atas perilaku menyimpang yang telah dilakukan. ABH meyakini bahwa keluarga dapat menerima kehadirannya kembali setelah menjalani pembinaan di LPKA, namun menyadari bahwa masyarakat akan memberikan stigma negatif terhadap statusnya sebagai ABH. Proses sosialisasi ABH dilakukan oleh LPKA Mataram melalui pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dan pendidikan. Proses sosialisasi telah membuat ABH belajar dari pengalamannya saat ini, ABH ke depan memiliki harapan berupa keinginan untuk melanjutkan Pendidikan, dapat bekerja dan mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu (1) perlu adanya upaya pencegahan preventif melalui pembentukan komunitas sosial alternatif di tingkat desa atau RT dengan harapan dapat meminimalisir potensi terjadinya ABH, (2) pembinaan dan penguatan peran dan fungsi keluarga sebagai institusi utama untuk mewujudkan rumah dan lingkungan keluarga yang ramah anak melalui bansos dengan pelaksanaan program terpadu, (3) LPKA Mataram dalam menjalankan perannya sebagai institusi total harus mengevaluasi pelaksanaan program-program khususnya yang berkaitan dengan pembinaan kerohanian agar disesuaikan secara lebih proporsional mengingat latar belakang agama ABH yang berbeda, (4) memperkuat peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini ditinggalkan sebagai rekayasa sosial untuk mengendalikan perilaku masyarakat, termasuk anak-anak.
Kata Kunci: Motif sosial, ABH, Masa Depan ABH, Institusi Total

## Pendahuluan
Penelitian ini mengangkat judul “Realitas Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Institusi Total di Lembaga Pembinaan Khusus Anak  (LPKA) Mataram”. Mencoba untuk menempatkan empati pada anak yang menyandang status sebagai Anak Berhadapan Hukum. Anak adalah aset dan generasi penerus bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kondisi anak saat ini, sangat menentukan kondisi keluarga, masyarakat dan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, anak harus menjalani kehidupan yang utuh, baik secara fisik maupun psiko-sosial untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan. Anak
akan tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, apabila kebutuhan anak terpenuhi secara adil, baik kebutuhan fisik, emosional maupun sosial. D. Gunarso (1997) membagi kebutuhan dasar anak menjadi dua, yaitu kebutuhan fisiologis-terorganisir dan kebutuhan psikis dan sosial.
Kebutuhan fisiologis-terorganisir adalah kebutuhan dasar yang berkaitan dengan pertumbuhan fisik dan kelangsungan hidup anak. Adapun yang termasuk dalam kebutuhan fisiologis-terorganisir seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan. Dimana jika kebutuhan tidak terpenuhi dapat menyebabkan gangguan pada kondisi fisik dan kesehatan anak. Selanjutnya kebutuhan psikis dan sosial merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan perkembangan emosi dan kepribadian anak. Adapun kebutuhan psikis dan sosial yaitu kasih sayang, rasa aman, perlindungan, jauh dari perasaan takut, cemas, kebebasan berekspresi, menjalin hubungan dengan sesama teman, pergaulan dan harga diri (www.https://kesmas.kemkes.go.id, 2011).
Kenyataannya, sejumlah anak di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB), masih belum dapat hidup dengan baik, secara fisik maupun psikososial, bahkan menghadapi ancaman terhadap tumbuh kembangnya sebagai pengembangan sumber daya manusia. Kita contohkan saja sebagaimana informasi yang disebutkan pada Anggraini, 2020 mengenai masalah anak mengenai  Survei pekerja  anak yang  dilakukan  oleh  Badan  Pusat Statistik (BPS)  bekerjasama dengan  ILO  menemukan  dari  58,8  juta  anak  di Indonesia  pada  2009,  sekitar 1,7  juta  jiwa  menjadi  pekerja  anak.  Hasil  survey terbaru yang dilakukan ILO pada 2010, di Indonesia masih ada 1,5 juta (4,3 persen) pekerja  anak.Menurut Kementerian Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  jumlah  pekerja anak atau orang yang bekerja di bawah umur 17 tahun di Indonesia masih tinggi, yaitu sekitar 1,6 juta orang atau orang pada tahun 2017.  Sedangkan untuk daerah NTB jumlah pekerja anak sebanyak 5.391 anak pada tahun 2015 (BPS, 2009). Hampir semua studi tentang pekerja anak membuktikan adanya tindakan yang merugikan anak. Para pekerja anak umumnya selain dalam posisi tak berdaya, juga  sangat  rentan terhadap  eksploitasi  ekonomi  dan  merupakan  hal  yang memprihatinkan  karena dunia  anak-anak  yang  seharusnya dimanfaatkan  untuk  belajar,  bermain,
bergembira  dengan  suasana  damai  dan menyenangkan, dan mendapatkan kesempatan serta fasilitas untuk mencapai cita-cita  sesuai  dengan  perkembangan fisik,  psikologis,  intelektual  dan  sosialnya (Suyanto, 2010).
Hal lainnya yang  dihadapi anak di Nusa Tenggara Barat adalah korban eksploitasi, korban kekerasan, phedhopilia, incest, konflik dengan hukum, status gizi buruk, orang dengan masalah kesejahteraan sosial (balita dan anak cacat) dan partisipasi sekolah yang rendah. Selain itu, PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) menyebutkan 7 dari 26 masalah terkait anak, yaitu (1) Balita Terlantar, (2) Anak Terlantar, (3) Anak Berhadapan  Hukum (ABH), (4) Anak Jalanan, (5) Anak Penyandang Disabilitas (ADK), (6) Anak korban kekerasan, (7) Anak yang memerlukan perlindungan khusus (Suradi, 2006). PMKS yang saat ini telah berganti istilah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memberi kategori khusus yang dialami di usia anak-anak. Salah satu permasalahan dalam kategori  Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang menjadi fokus penelitian ini.
Permasalahan ABH dari tahun ke tahun terus meningkat secara signifikan. Hal ini dibuktikan berdasarkan basis data pemasyarakatan mencatat jumlah narapidana anak pada akhir tahun 2016 sebanyak 2.123 anak sedangkan pada bulan Juni 2017 terjadi peningkatan sebanyak 3.983 anak. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan data pada semester I-2018, KPAI telah menangani 1.885 kasus. Dari jumlah itu, ABH seperti menjadi pelaku narkoba, mencuri, hingga asusila menjadi kasus terbanyak. Data KPAI menyebutkan ada 504 kasus ABH, kemudian di urutan kedua ada kasus keluarga dan orang tua alternatif atau anak yang orang tuanya bercerai sebanyak 325 kasus. Peringkat ketiga, pornografi dan cybercrime dengan 255 kasus (detiknews, 2019)
Masalah tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi gangguan berpikir, kecerdasan pada anak dan gangguan emosi atau emosi. Sedangkan faktor eksternal berupa faktor keluarga yang tidak utuh (broken home), pendidikan yang salah dalam keluarga, faktor lingkungan masyarakat, pengaruh kondisi sosial ekonomi, kesetiaan teman kepada teman atau kerabat, dan adanya kesepakatan negatif (Yuniati dkk, 2017). Dampak yang
ditimbulkan oleh bangsa Indonesia khususnya Nusa Tenggara Barat akan kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas yang juga berimplikasi pada lambatnya pembangunan material dan immaterial.
Mencermati permasalahan yang dihadapi ABH, lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus ABH di Nusa Tenggara Barat adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram. LPKA Mataram prihatin dengan masalah pidana, pencabulan, asusila, ITE, lakalantas, narkotika, pembunuhan, penjarahan, pencurian dari anak-anak (LitmasBapas, 2018). Disinilah anak yang berhadapan dengan hukum menjalani pembinaan agar dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik.
Melihat permasalahan di atas, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan “Bagaimana Anak Berhadapan  Hukum (ABH) mengkonstruksi realitas sosialnya menurut pandangannya sendiri?”. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui harapan, cita-cita dan rencana hidup masa depannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab konstruksi sosial dalam pandangan ABH meliputi proses ABH saat mengungkapkan alasan memperoleh status ABH, motif apa yang mendorong sehingga terjerat dalam tindakan yang mengakibatkan anak berhadapan dengan hukum, serta konsep tentang kehidupan ABH saat ini dan tentang rencana  untuk membangun masa depan.
Penelitian terkait Anak Berhadapan Hukum sudah banyak dilakukan, beberapa penelitian tersebut antara lain yang pertama, hasil penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum di Pusat Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta”, Karya Mirza Maulana al Kautsari (2017) diterbitkan dalam tesis pascasarjana  pada prodi interdisipliner konsentrasi pekerjaan sosial UIN Sunan Kalijaga. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hak-hak dasar dalam Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) yang penulis pilih adalah hak atas pendidikan, hak pemenuhan pembinaan mental, hak mengembangkan minat bakat dan hak atas rasa aman. UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Sosial No.9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi BPRSR. Bentuk
pemenuhan hak tersebut adalah pembinaan dan pembinaan melalui program- program hak tersebut. Secara umum pelaksanaan hak dasar ABH di BPRSR telah terpenuhi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Kendala tersebut antara lain: pertama, rendahnya semangat anak untuk kembali bersekolah dan sulitnya mencari sekolah yang mampu menerima ABH; kedua, dalam pelaksanaan pembinaan mental belum ada SOP pelayanan yang jelas; ketiga, pemberian pelatihan keterampilan yang belum maksimal karena masa rehabilitasi anak yang tidak menentu; keempat, kurangnya pendamping dalam mengawasi kegiatan anak selama di asrama.
Teori yang digunakan dalam menganalisis rumusan masalah penelitian ini adalah teori fenomenologi Alfred Schutz. Kuswarno (2013) menjelaskan bahwa landasan metodologis dalam ilmu-ilmu sosial yang didasarkan pada pemikiran Schutz dikenal sebagai studi fenomenologis, yang sebenarnya tidak lain adalah kritik Schutz terhadap pemikiran Weber, selain Husserl tentang Sosiologi. Schutz setuju dengan pemikiran Weber tentang manusia sebagai realitas yang bermakna secara sosial. Schutz menyebut pria yang berperilaku sebagai "aktor". Ketika seseorang melihat dan mendengar apa yang dikatakan dan dilakukan aktor, dia akan memahami makna dari tindakan tersebut. Dalam dunia sosial disebut sebagai “realitas interpretatif”.
Bagi Schutz masih dalam Kuswarno (2013), menyebutkan bahwa dalam pemahaman orang-orang fenomenologis, tugas utama analisis fenomenologis adalah merekonstruksi dunia kehidupan manusia "sebenarnya" dalam bentuk yang ABH alami sendiri. Realitas dunia bersifat intersubjektif dalam arti bahwa anggota masyarakat berbagi persepsi dasar tentang dunia yang ABH internalisasikan melalui sosialisasi dan memungkinkan ABH untuk terlibat dalam interaksi atau komunikasi. Schutz setuju dengan argumen Weber bahwa fenomena sosial dalam bentuk idealnya harus dipahami dengan baik. Schutz juga tidak hanya menerima pandangan Weber, tetapi menekankan bahwa ilmu-ilmu sosial pada dasarnya tertarik pada tindakan sosial. Konsep “interaksi sosial” diartikan sebagai hubungan antara dua orang atau lebih dan konsep “tindakan” diartikan sebagai hubungan antara dua orang atau lebih (secara subjektif) meliputi dunia pribadi, pribadi, atau individu.
Makna subjektif yang dibentuk dalam dunia sosial oleh aktor dalam bentuk “umum dan bersama” antar aktor. Oleh karena itu makna subjektif disebut sebagai “intersubjektif”.
Selain makna “intersubjektif”, dunia sosial menurut Schutz harus dilihat secara historis. Oleh karena itu Schutz menyimpulkan bahwa tindakan sosial adalah tindakan yang berorientasi pada perilaku orang lain di masa lalu, sekarang dan masa depan. Schutz kemudian menjelaskan bahwa melihat ke depan ke masa depan. Hal ini penting untuk konsep tindakan atau tindakan (hadeln). Tindakan adalah perilaku yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan masa depan yang tetap ditentukan. Kalimat ini sebenarnya berarti bahwa seseorang memiliki masa lalu. Dengan demikian tujuan tindakan memiliki unsur ke masa depan (before) dan unsur ke masa lalu (after). Untuk menggambarkan bahwa tujuan dari tindakan sosial seseorang cukup kompleks, Schutz meminjam istilah grammar, merujuk pada future perfect tense (perubahan kata kerja untuk menyatakan suatu peristiwa atau menyatakan hal yang diprediksi akan sudah terjadi, bahkan sudah selesai di masa depan). Sementara itu, suatu tindakan dapat berupa "tindakan yang sedang berlangsung", dan "tindakan yang telah selesai". Meminjam istilah dari Heidegger, Schutz menyebutkan bahwa "tindakan yang telah selesai dengan demikian digambarkan di masa depan perfect tense sebagai rancangan (entwurf) dari tindakan". Apa yang disebut sebagai "rancangan," Schutz menjelaskan: "adalah aktivitas yang merupakan tujuan dari tindakan dan yang diwujudkan oleh tindakan" (Kuswarno, 2013).
Sebuah rancangan adalah makna yang kompleks atau makna kontekstual. Oleh karena itu untuk menggambarkan keseluruhan tindakan seseorang, perlu dilakukan secara bertahap. Dua fase yang diusulkan Schutz diberi nama tindakan in- order-to-motive (um-zu-motive), yang mengacu pada masa depan; dan tindakan karena-motif (wei-motif). Yang mengacu pada masa lalu. Ia mencontohkan, jika seseorang membuka payung saat hujan, maka motif pertama (motif-untuk) akan menjadi pernyataan “menjaga pakaian tetap kering”, sedangkan motif kedua (motif- penyebab) dengan melihat pengalaman dan pengetahuan sebelumnya tentang bagaimana akan terjadi pada pakaian jika hujan tanpa payung, misalnya digambarkan sebagai pernyataan “agar pakaian tidak basah” (Kuswarno, 2013).
Scott dan Lyman menjelaskan bahwa istilah motives lebih berkonotasi kajian psikologis, sedangkan sebagai sosiolog, mengusulkan istilah yang khas sosiologi : accounts walaupun istilah yang dikemukakan anak agak berbeda dengan pengertian motif dari Schutz. Scott dan Lyman menyebutkan terdapat dua tipe accounts, yaitu pernyataan maaf (excuses) dan pembenaran (justification). Tipe pertama adalah pengakuan atas tindakan yang buruk, salah, atau tindakan tidak layak. Sedangkan tipe kedua adalah pengakuan tentang tanggung jawab penuh atas tindak anyang dipertanyakan (Kuswarno, 2007: 111).
Dalam konteks fenomenologis, Anak Berhadapan Hukum (ABH) adalah aktor yang melakukan tindakan sosial (melakukan hukuman atas perilaku menyimpang yang telah dilakukannya) dengan aktor lain sehingga memiliki kesamaan dan kebersamaan dalam ikatan makna intersubjektif. Para aktor juga memiliki historisitas dan dapat dilihat dalam bentuk yang alami. Mengikuti pemikiran Schutz, ABH sebagai aktor mungkin memiliki salah satu dari dua motif, yaitu motif berorientasi masa depan (in order to motif) dan motif berorientasi masa lalu (because motives). Tentunya motif akan menentukan penilaian dirinya dalam statusnya sebagai ABH. Meminjam pemikiran Scott dan Lyman, mungkin ABH tidak merasa telah melakukan kesalahan, dengan alasan tertentu atau bahkan mungkin dengan jujur dan percaya diri menyatakan tindakan masa lalu ABH sebagai pembenaran pembenaran), kondisi ini juga akan menentukan deskripsi diri sendiri tentang ABH. "masa depan dan harapannya" atau alasan "masa lalu yang mengakibatkan anak menjadi ABH.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Kajian fenomenologis dengan konstruksi sosial berusaha untuk “menjelaskan makna sejumlah pengalaman hidup masyarakat tentang suatu gejala. Lokasi penelitian adalah di tempat Anak Berhadapan  Hukum saat wawancara bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan Moleong L., (2010) bahwa “Instrumen yang digunakan
dalam pengumpulan data adalah manusia yaitu peneliti. Peneliti sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan reporter hasil penelitian. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pedoman wawancara, alat perekam dan catatan lapangan.
Data untuk penulisan penelitian ini diperoleh data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi dengan informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta informan pendukung termasuk petugas LPKA dan orang tua ABH. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, surat kabar, profil ABH dari bahan penelitian LPA NTB, dan penelitian sebelumnya. Dokumentasi digunakan sebagai upaya pengumpulan data agar data yang terkumpul lebih akurat. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto, rekaman suara dan catatan lapangan (logbook). Selain melalui wawancara dan  dokumentasi, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Melalui observasi, digunakan teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden (wawancara dan angket) tetapi juga dapat digunakan untuk mencatat berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi) dalam observasi ini. Observasi yang dikaji dalam penelitian ini adalah pola komunikasi, tindakan dan interaksi ABH dengan lingkungan sosialnya (LPKA).
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi peneliti memfokuskan pada data-data yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman wawancara dan terkait dengan masalah. Selanjutnya pada tahap penuajian data, peneliti memaparkan hasil perekaman yang telah dilakukan dengan informan kunci dan informan pendukung ke dalam bentuk yang singkat. untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kegiatan selanjutnya mengacu pada hasil brief yang telah dibuat. Pada tahap verifikasi terakhir, peneliti menarik kesimpulan awal dari wawancara dengan informan kunci, namun data tersebut masih belum valid sehingga peneliti menggali data lebih dalam melalui informan pendukung untuk mendapatkan hasil yang kredibel.
Anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak saksi tindak pidana. ABH dalam konteks penelitian ini adalah anak yang melakukan perilaku menyimpang sehingga menghadapi proses hukum sebagai akibat dari perbuatannya. Penyimpangan sosial diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh kebanyakan orang. Hal ini disebabkan karena gejala tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma atau standar sosial yang berlaku.

## Hasil dan Pembahasan

## Penyebab Anak Berhadapan  Hukum
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak saksi tindak pidana. ABH dalam konteks penelitian ini adalah anak yang melakukan perilaku menyimpang sehingga menghadapi proses hukum sebagai akibat dari perbuatannya. Penyimpangan sosial diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh kebanyakan orang. Hal ini disebabkan karena gejala tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma atau standar sosial yang berlaku (Soetomo, 2015). Menyandang status sebagai ABH tentu bukan pilihan dan keinginan, namun kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab sebagai berikut. Pola Perawatan Keluarga
Keluarga adalah suatu organisasi manusia yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan mungkin juga kerabat lainnya yang menjalankan fungsi dan perannya secara terus-menerus (Soekanto, dalam Juniarsih, 2014). Keluarga sebagai institusi primer memiliki peran dan tanggung jawab dalam memperkenalkan sistem nilai dan norma kepada anggota keluarga (anak) sebagai pegangan dalam kehidupan sosialnya. Proses internalisasi nilai dan norma oleh orang tua terhadap anak sangat bergantung pada pola asuh yang diterapkan. Proses internalisasi itu sendiri adalah proses pengendapan sistem nilai budaya ke dalam diri manusia, dalam arti sistem nilai dan sistem norma yang berlaku dalam masyarakat menjadi bagian dari dirinya sendiri (Sunarto, 2000).
Kesalahan dalam pola pengasuhan keluarga tentunya akan berdampak pada gagalnya menerima nilai dan norma kepada anak sehingga pada kondisi tertentu rentan menyebabkan anak berperilaku menyimpang. Creswell menjelaskan tentang studi fenomenologi, bahwa fenomenologi berusaha menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala (Kuswamo, 2007). Definisi ABH tentang perilaku menyimpang tidak terbentuk begitu saja. Jika mengacu pada perspektif fenomenologis, makna-makna tersebut dihasilkan dari rangkaian plot atau pengalaman yang dialami ABH dalam konteks sosialnya. Menurut Schutz, individu membangun makna di luar pengalaman arus utama melalui proses “tipifikasi". Hubungan antar makna diorganisasikan bersama melalui proses tipifikasi atau biasa disebut stock of knowledge (Wirawan, 2012). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, berikut tipifikasi pengalaman ABH selama mendapatkan pola asuh dalam keluarga yang mempengaruhi dan membentuk pola hidupnya sehingga melakukan perilaku menyimpang.
Pertama, pengalaman ABH yang berada dalam kondisi keluarga broken home. ABH yang diasuh oleh orang tua yang broken home tentunya tidak mendapatkan perlakuan dan perhatian sebagai anak dalam keluarga yang harmonis. Dalam kondisi inilah pengenalan dan penanaman nilai dan norma dalam keluarga tidak berjalan dengan maksimal. Sehingga, kondisi keluarga yang tidak utuh membuat ABH merasa kecewa karena hak-hak dasar sebagai anak yang seharusnya diperoleh melalui peran dan fungsi orang tua cenderung terabaikan.
Pengalaman ABH yang dibina oleh orang tua yang broken home tidak hanya sebatas kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, namun lebih jauh lagi orang tua seringkali memperlakukan ABH dengan kasar dan tidak wajar. Perlakuan buruk dari orang tua tidak hanya dilakukan secara verbal, tetapi juga secara fisik. Sikap apatis dan perlakuan buruk dari orang tua yang broken home telah membentuk definisi ABH tentang situasi tersebut. Makna yang dibentuk oleh ABH merupakan hasil pengalamannya dalam keluarga yang kemudian direpresentasikan melalui perilaku menyimpang sehingga membuatnya menyandang status sebagai ABH.
Kedua, pengalaman ABH akibat disfungsi peran orang tua. Desakan ekonomi yang terjadi dalam keluarga membuat orang tua disibukkan dengan aktivitas dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi keluarga yang secara ekonomi terbatas berdampak pada pola asuh orang tua terhadap ABH menjadi tidak maksimal. Aktivitas orang tua ABH yang disibukkan dengan keterbatasan ekonomi berdampak pada pola asuh orang tua terhadap ABH menjadi tidak maksimal. Aktivitas orang tua ABH yang disibukkan dengan bekerja sebagai pekerja migran telah mengurangi peran dan fungsi orang tua dalam memberikan pemahaman tentang nilai dan norma ABH, bahkan proses pemantauan pola sosial ABH menjadi tidak terkendali.
Disfungsi peran keluarga terhadap ABH tidak hanya terjadi pada orang tua yang menjadi TKI, tetapi orang tua yang dalam kesehariannya hidup bersama ABH juga tampak apatis dalam mendidik dan mengawasi ABH di dunia sosialnya. Sikap apatis orang tua kemudian membuat pola pergaulan ABH menjadi bebas. Dalam kondisi ini, ABH sangat rentan terhadap perilaku menyimpang karena merasa tidak mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tua.
Ketiga, pengalaman ABH dibina oleh keluarga pengganti orang tua. Dalam kondisi tertentu, orang tua seringkali memberikan peran dan tanggung jawab kepada kerabat terdekat seperti: nenek, paman atau anggota keluarga lainnya dalam mendidik anak-anaknya. Akibatnya, pola interaksi anak lebih dominan dengan orang tua pengganti dibandingkan dengan orang tua sendiri.
Berdasarkan hasil penelitian, fakta bahwa lemahnya sistem pengawasan oleh orang tua pengganti dalam menjalankan perannya membuat anak terjerat masalah hukum. Kenyataannya ketika ABH melakukan perilaku menyimpang, namun di satu sisi orang tua pengganti terkesan apatis. Fakta ini kemudian diperparah dengan kenyataan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh ABH tidak lain adalah akibat dari pola asuh orang tua pengganti itu sendiri. Dengan kata lain, orang tua penggantilah yang mengajar dan mengajak ABH melakukan perilaku menyimpang yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, pola asuh yang diperoleh dalam internal keluarga menjadi cerminan bagi ABH untuk mengkonstruksi makna dalam menjalankan tindakannya.

## Lingkungan Sosial ABH
Lingkungan sosial merupakan salah satu media sosialisasi yang sangat penting. Dalam konteks lingkungan sosial ABH, teman bermain adalah sekelompok orang dekat yang memiliki tingkatan usia dan sering terlibat dalam interaksi yang intensif. Intensitas interaksi yang kuat ABH dengan teman bermainnya memiliki pengaruh besar dalam membentuk kepribadian ABH. Proses sosialisasi melalui lingkungan sosial merupakan awal dari proses inkulturasi, yaitu proses pengendapan sistem nilai dan sistem norma di lingkungan menjadi sistem nilai yang tertanam dalam diri seseorang yaitu sebagai kepribadian (Juniarsih dkk, 2014). Dengan demikian, perilaku ABH dapat dipastikan dipengaruhi secara dominan oleh kelompok sosial di mana ABH berada.
Schutz berpendapat bahwa dunia sosial kehidupan sehari-hari selalu merupakan pengalaman intersubjektif dan bermakna. Oleh karena itu, fenomena yang ditampilkan individu merupakan cerminan dari pengalaman transendental dan pemahaman makna (Kuswarno, 2013). ABH dalam konteks fenomenologi Schutz, budaya negatif yang mendominasi lingkungan sosial telah membentuk pengalaman ABH dalam kehidupan sehari-harinya. Hasil dari pengalaman yang diperoleh ABH melalui kelompok sosialnya inilah yang membuat ABH memberi makna pada perilakunya.
ABH memahami bahwa distorsi periaku yang dilakukannya merupakan bentuk lingkungan sosial dimana ABH berada. Bahkan, ABH mengatakan bahwa lingkungan sosial sekitar seringkali mengajarkan dan mengajak ABH untuk melakukan perilaku menyimpang untuk mencapai tujuan dan motif tertentu. ABH yang tidak mengikuti pola dan budaya kelompok sosial seringkali dianggap tidak solid dan loyal, sehingga akibat menguatnya pengaruh kelompok sosial membuat ABH mudah terjebak pada perilaku menyimpang.
Harus diakui bahwa pada dasarnya ABH tentu tidak ingin dirinya melakukan perbuatan menyimpang, apalagi harus berhadapan dengan hukum. Namun kebiasaan negatif yang diperoleh ABH melalui lingkungan sosial telah mempengaruhi dan membentuk pemaknaan ABH sehingga dari hasil pemaknaan tersebut ABH melakukan “pembenaran” atas perilakunya. Oleh karena itu, definisi
dan pembenaran ABH untuk perilaku menyimpang adalah hasil dari pengalamannya yang terpola dan berulang melalui lingkungan sosialnya.
Secara garis besar pemahaman ABH terhadap perilaku menyimpangnya tidak terlepas dari bentuk pengalaman yang diperolehnya melalui pola asuh keluarga dan lingkungan sosial ABH. Kedua faktor tersebut secara dominan mempengaruhi pola perilaku ABH dalam dunia sosialnya, sehingga konstruksi makna perilaku menyimpang bagi ABH dipengaruhi oleh proses pengalaman yang panjang dengan mempertimbangkan kondisi sosial berdasarkan tingkat kemampuan pemahaman anak sendiri sebelum tindakan tersebut dilakukan. dilakukan.
Rangkaian proses pengalaman ABH yang menjalani kehidupan di dunianya sebagai anak menghadapi hukum, sehingga memunculkan makna bahwa: 1). Perilaku menyimpang (pencurian/perampokan) yang anak lakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonominya; 2). Perilaku menyimpang ABH dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kegagalan pola asuh keluarga terhadap dirinya; 3). Perilaku menyimpang (narkoba/pencurian/perampokan) yang dilakukan ABH sebagai bentuk solidaritas dan loyalitas ABH terhadap ajakan lingkungan sosial. Aspek definisi ABH tentang tindakannya sebagaimana Schutz menyebutnya sebagai stok pengetahuan.

## Status sebagai Anak Berhadapan Hukum (ABH)
Adanya status sebagai ABH merupakan konsekuensi dari perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak karena harus berhadapan dengan hukum. Status sebagai ABH tentu bukan keinginan dan pilihan anak, namun status sebagai ABH merupakan hasil konstruksi sosial atas makna pengalaman yang telah dilalui dalam dunia sosial ABH. Ada kemungkinan perilaku menyimpang yang dilakukan ABH tidak dianggap sebagai kesalahan, melainkan dijadikan sebagai pembenaran atas situasi sosial yang dilaluinya.
Namun, harus diakui bahwa menyandang status sebagai ABH bukanlah perkara mudah. Risiko sosial yang dihadapi ABH tentunya sangat besar ketika dihadapkan pada pandangan masyarakat terhadap dirinya setelah melalui proses pembinaan. Munculnya pandangan negatif tersebut tentunya tidak terlepas dari
status ABH yang melekat pada diri anak sehingga dalam kondisi tertentu keberadaan anak dianggap “berbeda” dengan anak-anak pada umumnya.
Berdasarkan temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa anak yang menyandang status ABH mengaku merasa malu, menyesal, dan kecewa atas perilaku menyimpang yang telah dilakukan sehingga terjerat masalah hukum. Perasaan itu muncul setelah ABH mencoba merefleksikan kembali perilaku menyimpang yang telah anak lakukan. ABH prihatin bahwa perilaku menyimpang tersebut tidak hanya berdampak negatif pada dirinya, tetapi juga menimbulkan kekecewaan bagi orang tua dan orang-orang terdekat lainnya.
Secara sosiologis, meskipun ABH telah dihukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun pada kenyataannya sanksi sosial yang berlaku di masyarakat cukup sulit untuk dihindari. Pelabelan label negatif oleh masyarakat terhadap ABH akan terus berkembang karena masyarakat telah tidak konsisten dengan kasus-kasus yang melekat dan telah dilakukan oleh ABH. Status sebagai ABH kemudian akan berlanjut di loket sebagai bagian dari stigma.
Menurut Goffman, stigma adalah tanda yang dibuat oleh tubuh seseorang untuk ditunjukkan dan diberitahukan kepada publik bahwa orang yang memiliki tanda itu adalah budak, penjahat, atau pengkhianat dan merupakan ekspresi ketidakwarasan dan keburukan status moral seseorang. Stigma ini merujuk pada atribut yang memperburuk citra seseorang (Anis, 2017).
Merujuk pada konsep stigma Goffman, pelabelan sebagai ABH telah menjadi atribut yang dapat menurunkan citra diri seorang anak baik secara fisik maupun sosial dalam kehidupannya di masyarakat. Temuan data lapangan, ABH menyatakan siap menerima segala risiko atas kenyataan stigma negatif yang diberikan masyarakat. Dengan demikian, anak sebenarnya telah menyadari bahwa status sebagai ABH tentunya memiliki konsekuensi berupa stigma negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran jika kemudian anak memiliki perasaan malu, menyesal dan kecewa dengan menyandang status sebagai ABH.
Goffman juga menjelaskan konsep stigma berupa diri dan identitas. 1). Self, ABH tidak hanya memaknai dirinya sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana orang lain mempersepsikan dan memberi makna pada ABH. Proses tersebut
terbentuk melalui interaksi ABH dengan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya sehingga ABH mampu melakukan konstruksi yang berkaitan dengan konsep diri. Dari temuan hasil di lapangan, ABH merasa dirinya sama dengan anak-anak pada umumnya. Meski ABH yakin setelah menjalani proses pemidanaan, pihak keluarga akan menerima kehadiran anak kembali, namun anak menyadari bahwa makna masyarakat atas dirinya tentu akan membawa stigma negatif; 2). Identitas, Goffman membagi identitas berdasarkan dua pandangan yang kemudian diistilahkan dengan identitas sosial virtual dan identitas sosial aktual. Dalam identitas sosial virtual, munculnya rasa malu ABH jika mendapat stigma negatif dari masyarakat sehingga dapat menghambat fungsi sosialnya di masyarakat, sedangkan identitas sosial yang sebenarnya menekankan bahwa ABH harus mampu menunjukkan bahwa ABH juga dapat melakukan aktivitas seperti orang pada umumnya. dengan membangun harapan untuk kehidupan yang lebih baik.

## Peran LPKA Mataram dalam Pembinaan Anak Menghadapi Hukum
LPKA Mataram merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dan kewenangan dalam pembinaan Anak Berhadapan  Hukum (ABH). Peran LPKAMataram terhadap ABH tidak hanya sebatas memberikan hukuman atas perbuatannya, tetapi lebih jauh lagi, ABH diberikan pembinaan dan pendidikan dengan tujuan agar ABH mampu membangun konsep diri untuk kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan situasi yang dialami sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Erving Goffman dalam Pujileksono (2010) memperkenalkan konsep institusi total. Goffman melihat bahwa melalui institusi total, individu akan menyesuaikan diri dengan peran masyarakat dan di satu sisi institusi akan mendukung dan menegakkan perannya. Institusi total digunakan untuk menganalisis institusi yang membatasi perilaku individu melalui proses birokrasi yang mengarah pada isolasi fisik dan aktivitas normal di sekitarnya. Merujuk pada konsep Goffman, LPKA Mataram merupakan salah satu institusi total. Dalam rangka proses sosialisasi kembali di LPKA, ABH mengalami masa pemulihan, ABH dituntut untuk mengikuti nilai dan norma yang berlaku di masyarakat melalui pengaturan sistem birokrasi yang bersifat struktural. ABH dalam proses pembinaan secara tidak langsung “diasingkan” dalam kehidupan masyarakat. ABH yang berada di LPKA
diberikan pembinaan untuk dapat beradaptasi di masyarakat setelah menjalani hukumannya.
Secara sosiologis, proses pembinaan yang dilakukan LPKA Mataram terhadap ABH ditempuh sebagai proses sosialisasi kembali kepada ABH agar keberadaannya dapat diterima kembali oleh masyarakat. Proses sosialisasi ulang ABH penting dilakukan untuk mengantisipasi potensi perilaku menyimpang yang terulang kembali oleh ABH. Upaya sosialisasi kembali kepada ABH melalui proses pembinaan tidak instan. Peran LPKA Mataram dalam proses pembinaan dilakukan melalui berbagai kegiatan secara terpadu.
Dalam upaya mendukung proses resosialisasi, kegiatan ABH diatur dan diperketat sedemikian rupa sesuai dengan sistem yang ada. Pengaturan dan pengekangan terhadap perilaku tersebut tentu membuat aktivitas ABH menjadi terbatas. Hal ini dilakukan karena ABH masih dalam tahap pembinaan sehingga harus “dipaksa” mengikuti sistem yang ada. Urgensi tujuan ABH tidak boleh dikaitkan secara sosial dengan dunia luar, sehingga program resosialisasi dapat dilakukan dan dapat mencapai target yang diharapkan.
Lembaga dikatakan total, ketika membatasi ruang individu di dalamnya di setiap kesempatan. Individu tidak dapat melarikan diri, menghasilkan dan mereproduksi normalitas di dalamnya. ABH sendiri sebenarnya adalah aktor-aktor yang hidup dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas untuk jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani kehidupan yang diperketat dan diatur secara formal. Lebih lanjut Goffman menjelaskan bahwa Institusi total merupakan tempat sosialisasi bagi individu. Sosialisasi mengacu pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh ABH sehingga mampu merefleksikan identitas baru untuk membentuk konsep diri yang lebih baik dari sebelumnya.
Peran LPKA Mataram dalam mensosialisasikan kembali ABH diwujudkan melalui program sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peran LPKA Mataram dalam pembinaan ABH adalah sebagai berikut:

## Pembinaan Mental dan Watak
Pembinaan mental dan Watak merupakan salah satu pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Mataram untuk mendukung proses sosialisasi kembali ABH sehingga setelah menjalani proses pembinaan diharapkan ABH dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Proses sosialisasi ulang melalui pembinaan kepribadian dilakukan dengan program berbasis agama. Bentuk program keagamaan yang dilakukan oleh LPKA Mataram berupa: pengajian/ceramah, sholat berjamaah, pengajian bersama dan program spritual lainnya.
Berbagai jenis program keagamaan diupayakan untuk membentuk karakter baru menuju ABH. Rangkaian program tersebut dilakukan dengan pola melalui sistem birokrasi yang memaksa. Kegiatan ABH telah dibatasi dan ditentukan melalui program-program yang ada oleh LPKA. Melalui program tersebut, karakter ABH dibangun dan dibimbing agar kedepannya tidak ada potensi menyimpang lagi.
ABH yang telah mengikuti program pembinaan kepribadian mengakui adanya perubahan watak atau perilaku terhadap dirinya setelah menjalani pembinaan. Perubahan perilaku tersebut dirasakan oleh ABH mengingat sebelumnya jarang melakukan kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, perubahan perilaku ABH setelah mengikuti pembinaan kepribadian diharapkan tidak hanya terjadi selama di LPKA, tetapi dapat dilanjutkan setelah ABH kembali ke masyarakat.
Meskipun demikian, harus diakui bahwa pelaksanaan program pembinaan mental dan watak bagi ABH melalui penguatan nilai-nilai agama bukan tanpa kendala. “Pelaksanaan program pembinaan kepribadian oleh LPKA belum proporsional menyentuh ABH dengan pendekatan keagamaan dimana identitas ABH berasal dari latar belakang agama yang berbeda-beda.” ulas petugas LPKA. Oleh karena itu, mengingat pentingnya program pembinaan kepribadian yang dilakukan, sudah selayaknya agar program pembinaan keagamaan lebih tepat sasaran maka latar belakang agama ABH dapat menjadi pertimbangan untuk pendekatan pembinaan.

## Pengembangan Kemandirian
Pengembangan kemandirian dilakukan oleh LPKA dalam rangka mengembangkan keterampilan ABH sehingga setelah menjalani proses pembinaan dapat hidup mandiri melalui keterampilan yang dimiliki. Sebagai upaya mendukung pelaksanaan pembinaan kemandirian, ABH dilengkapi dan diberikan berbagai jenis pelatihan seperti: pelatihan mencukur, sablon, kerajinan tangan dan pelatihan lainnya yang dapat dikembangkan untuk membuka usaha setelah kembali ke masyarakat.
Pengembangan kemandirian ini penting sebagai upaya agar ABH tidak mudah terjerat masalah hukum, karena perilaku menyimpang anak disebabkan oleh masalah ekonomi. Kemampuan ABH untuk bekerja secara mandiri setelah menjalani proses pembinaan diharapkan dapat meminimalisir risiko perilaku menyimpang anakn di kemudian hari.

## Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu peran penting LPKA terhadap ABH. Pendidikan yang diberikan kepada ABH dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan nonformal sesuai dengan kebutuhan masing-masing ABH.

## Pendidikan formal
Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan secara resmi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan formal yang diberikan LPKA kepada ABH sebagai upaya mengantisipasi potensi putus sekolah. Hal ini mengingat ABH yang berhadapan dengan hukum masih anak sekolah. Oleh karena itu, dalam upaya agar hak pendidikan ABH tidak terabaikan, LPKA memfasilitasi dengan bekerja sama dengan pihak sekolah agar ABH dapat mengakses dan melanjutkan pendidikannya.
Pendidikan formal yang diikuti ABH sama dengan pendidikan di sekolah pada umumnya. Dengan demikian, ijazah yang diperoleh ABH setelah menyelesaikan pendidikan formal dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya di kemudian hari. Oleh karena itu, meskipun menyandang status ABH, ABH tetap diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dengan harapan di masa depan anak dapat meningkatkan taraf hidupnya berdasarkan situasi saat ini.

## Pendidikan non formal
Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang. Dalam konteks pendidikan nonformal di LKPA, ABH yang putus sekolah difasilitasi oleh Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) untuk menimba ilmu. Selain itu, ABH juga difasilitasi untuk mengikuti pendidikan dengan sistem Paket A, Paket B, dan Paket C yang diselenggarakan bekerjasama dengan pihak sekolah.

## Harapan akan Masa Depan bagi Anak berhadapan Hukum
Menyandang status sebagai ABH tentu bukan perkara mudah. Hal ini dikarenakan status sebagai ABH dalam konteks sosial dianggap dapat menurunkan citra diri sebagai akibat dari perilaku menyimpang yang telah dilakukan. Meski demikian, ABH tidak menyerah dengan situasi yang anak hadapi. ABH berusaha memaknai situasi sosial saat ini sebagai upaya membangun harapan yang lebih baik di masa depan.
Menurut Schutz, tindakan subyektif aktor sebelum masuk ke tataran dalam rangka motif, ada tahapan-tahapan karena motif yang mendahuluinya (Wirawan, 2012) Belajar dari pengalaman yang telah dilalui membuat ABH melakukan refleksi untuk membangun harapan yang lebih baik. Peristiwa atau peristiwa masa lalu menjadi pijakan bagi ABH untuk memulai proses kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Terlepas dari motif (because motive) yang melatarbelakangi tindakan tersebut sehingga membuat anak berstatus ABH, namun belajar dari pengalaman membuat anak ingin memiliki orientasi masa depan yang lebih baik (dalam rangka motif) dengan membangun ekspektasi. Berikut ekspektasi ABH ke depan berdasarkan temuan di lapangan.

## Meneruskan pendidikan
Salah satu harapan ABH setelah menjalani proses pembinaan di LPKA Mataram adalah melanjutkan pendidikan. ABH berharap dengan memiliki pendidikan tinggi akan membuat kehidupan anak lebih baik di masa depan. Bahkan komitmen ABH untuk ingin melanjutkan pendidikan berarti menunjukkan bahwa memiliki status sebagai ABH tidak selalu bisa dipandang negatif. ABH ingin
membuktikan dengan memiliki pendidikan tinggi akan membuat anak mendapatkan status sosial di masyarakat.
Harapan ABH untuk melanjutkan pendidikan juga mendapat respon positif dari para orang tua. Orang tua ABH akan mendukung semua keinginan yang dicita- citakan ABH selama tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dari orang tua dapat menjadi stimulus bagi ABH untuk mewujudkan keinginannya untuk melanjutkan pendidikan.
Bekerja sebagai Wujud Kemandirian dan Penerimaan Masyarakat
Harapan ABH selanjutnya setelah menjalani proses pembinaan di LPKA Mataram adalah bekerja. Bekerja untuk lebih mandiri dianggap oleh ABH sebagai kehidupan yang ideal bagi anak setelah melalui situasi yang anak hadapi saat ini. ABH memahami bahwa pengalaman yang anak dapatkan di LKPA MATARAM berupa pelatihan keterampilan dapat dikembangkan menjadi sebuah usaha setelah kembali ke masyarakat. Pada tahap resosialisasi, hal ini menjadi modal anak untuk dapat menunjukkan perubahan diri, dibandingkan masa lalu, anak ingin menunjukkan kemandirian melalui kegiatan positif yang produktif sehingga ketrampilan yang anak miliki dapat menjadi modal bagi anak dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga hal ini merupakan representasi upaya ABH untuk melakukan resosialisasi dimana anak mencoba menunjukkan diri bahwa anak telah beradaptasi dengan norma baru, nilai, sikap, dan perilaku secara sadar dan sukarela.

## Menjadi Pribadi yang Lebih Baik
Menyandang status sebagai ABH telah memunculkan perasaan malu, menyesal dan kecewa ABH pada dirinya. Belajar dari pengalaman situasi sosial, ABH  tidak ingin terjebak kembali dalam persoalan hukum di kemudian hari. Sebagai upaya untuk tidak melakukan perilaku menyimpang, ABH ingin melanjutkan kebiasaan baik yang diperoleh selama LKPA Mataram untuk dilakukan selama berada di masyarakat.
ABH berkomitmen di masa depan untuk memperbaiki perilakunya sehingga dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih baik di masa depan. Komitmen ABH tidak dapat tercapai tanpa dukungan dan bimbingan dari keluarga, sehingga memungkinkan ABH terjebak dalam hubungan yang salah di lingkungan sosialnya.
Oleh karena itu, peran orang tua atau wali dan lingkungan sosial ABH sangat penting dalam mendukung perubahan perilaku ABH ke arah yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang Realitas Sosial Anak Berhadapan Hukum dalam Institusi Total di Lembaga Pembinaan Khusus Anak  (LPKA) Mataram dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Anak Berhadapan  Hukum (ABH) sangat rentan menghadapi berbagai masalah yang menyebabkan terganggunya perkembangan fisik dan psikososial disebabkan  oleh  beberapa  faktor  antara  lain: a) Disfungsi pola asuh keluarga terhadap ABH seperti: keluarga broken home, disfungsi peran orang tua (core family), dan tidak optimalnya peran orang tua pengganti. b) Pengaruh lingkungan sosial yang buruk telah membentuk perilaku ABH berdasarkan hasil pemaknaannya pada pengalamannya. (2) ABH percaya bahwa setelah menjalani proses pembinaan, keluarga akan menerima kehadirannya kembali. Namun, anak menyadari bahwa masyarakat pasti akan memberikan stigma negatif terkait status anak sebagai ABH. (3) Peran LPKA Mataram sebagai institusi total dalam mendampingi proses resosialisasi ABH dilakukan melalui proses pembinaan, yaitu: a) Personal  Development, dilakukan untuk membentuk karakter ABH melalui program berbasis religi. b) Pengembangan Kemandirian, dilakukan melalui program pelatihan agar ABH dapat mandiri setelah menjalani hukuman. c)  Pendidikan, ABH diberikan akses pendidikan formal dan pendidikan nonformal sebagai bekal di masa depan. (4) Setelah menjalani proses pembinaan, ABH memiliki harapan mengenai tujuan masa depan untuk kehidupan yang lebih baik, yaitu: a) Pendidikan Berkelanjutan, ABH berharap dengan pendidikan tinggi anak dapat memiliki masa depan yang jauh lebih baik. b) Bekerja, ABH berharap bisa mandiri melalui bekerja dengan mengembangkan usaha dan melanjutkan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan di LPKA. c)  Menjadi Better Person (pribadi yang lebih baik), ABH berharap keinginannya untuk memperbaiki perilaku juga mendapat dukungan dari pola keseragaman dan lingkungan sosial ABH.

## Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian tentang Realitas Sosial Anak Berhadapan Hukum dalam Institusi Total di Lembaga Pembinaan Khusus Anak  (LPKA) Mataram, peneliti memiliki tanggung jawab untuk memberikan saran atau rekomendasi sebagai bagian dari kontribusi akademik peneliti. Adapun saran atau rekomendasi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Perlu adanya upaya pencegahan preventif melalui pembentukan komunitas sosial alternatif di tingkat desa atau RT dengan harapan dapat meminimalisir potensi terjadinya Anak Berhadapan  Hukum (ABH). 2)  Pembinaan dan penguatan peran dan fungsi keluarga sebagai institusi utama untuk mewujudkan rumah dan lingkungan keluarga yang ramah anak melalui bansos dengan pelaksanaan program terpadu dan terpadu. 3) LPKA Mataram dalam menjalankan perannya sebagai institusi total harus mengevaluasi pelaksanaan program-program khususnya yang berkaitan dengan pembinaan kerohanian agar disesuaikan secara lebih proporsional mengingat latar belakang agama ABH yang berbeda. 4) Memperkuat peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini ditinggalkan sebagai rekayasa sosial untuk mengendalikan perilaku masyarakat, termasuk anak-anak.

## Daftar Pustaka
Al Kautsari, Mirza Maulana. 2017. Tesis “ Implementasi Perlindungan Hak Anak dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta ”. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
Andriani, Anis. 2017. Stigma Pada Masyarakat “Kampung Gila” di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo . Universitas Airlangga
Anggraini, Mina, dkk. 2020.  Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah). Jurnal Resiprokal Vol 2 No 1. Prodi Sosiologi Universitas Mataram
BPS. 2009. Pekerja Anak di Indonesia . Katalog BPS
Data Litmas Bapas. 2018. Jenis Tindak Pidana yang dilakukan Anak http://eprints.ums.ac.id/61134/1/10.%2520NASKAH%2520PUBLIKASI.p df .Diakses pada Selasa, 12 Februari 2019 pukul 09:15 Detik News. 2018. Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana, KPAI Soroti Pengawasan Orang Tua . https://news.detik.com/berita/4128703/ada-504- kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu diunduh Rabu,
13 Februari 2019 pukul 22.15
Gunarso, Singgih D. dan Yulia Singgih Gunarso. 1997. Psikologi Anak, Remaja, dan Keluarga , Jakarta, Gunung Mulia Agung
Juniarsih, Nuning, Syarifuddin dan Oryza Pneumatica Inderasari. 2014. Pengantar Sosiologi . Prodi Sosiologi Universitas Mataram.
Kuswarno, Engkus. 2007. Tradisi Fenomenologi Pada Penelitian Komunikasi
Kualitatif: Sebuah Pedoman Penelitian dari Pengalaman Penelitian.
Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora . Vol 9, No 2.
Universitas Padjajaran
Kuswarno, Engkus. 2013. Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi
Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian . Bandung: Widya Padjadjaran Meolong, LJ 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya
64 | RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual
Pujileksono, Sugeng. Runtuhnya Penjara Sebagai Institusi Total . Jurnal Volume 13
Nomor 1 Januari-Juni 2010. Universitas Airlangga Soetomo. 2015. Masalah Sosial dan Upaya Pencegahannya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sunarto, Kamanto. 2000. Pengantar Sosiologi , Edisi Kedua. Jakarta: FE UI.
Suradi. 2006. Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barat. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Volume 11 Nomor 3,
2006: 1-17. Kementerian Sosial Republik Indonesia
Suyanto, Bagong. 2013. Masalah Sosial Anak . Jakarta: Prenada Media Group
Yuniati, Ani, Suyahmono dan Junaedi. 2017. Perilaku Perilakug dan Tindak Kekerasan Siswa SMP di Kota Pekalongan. Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Wirawan, IB 2012. Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma . Jakarta: Grup Prenadamedia. www.kesmas.kemkes.go.id. 11 Februari 2011. Kebutuhan Dasar Anak untuk Tumbuh Kembang Yang Optimal . Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia