## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY , V OL . 10 N O . 01 (2024), 111 - 119
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Implementasi  Kebijakan  Transaksi
Cash  Manajemen  System (CMS)
Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kabupaten Kubu Raya)
Sri Devie Melavanic* 1 , Evi Satispi 2 , Muh. Kadarisman 3 , Rahmat Salam 4
1,2,3,4 Program Studi Magister Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta Indonesia

## A RTICLE I NFORMATION

## A B S T R A C T
Received: 18 July, 2023 Revised: 11 July, 2024 Accepted: 12 July, 2024 Available online: 14 July, 2024
As an effort to orderly manage village finances and in order to  prevent  corruption  at  the  village  level,  the  Kubu  Raya
Regency Government gave rise to the innovation of Village Non-Cash  Transactions  through  the  Village  CMS  (Village Cash Management System) application in collaboration with the  West  Kalimantan  Regional  Development  Bank  Kubu Raya  Branch.  This  study  uses  policy  implementation  from the views of Van Meter and Van Horn that implementation is  an  action  by  individuals,  officials,  groups  of  government or private bodies directed at achieving the goals outlined in a  particular  decision.  This  study  aims  to  analyze  the Implementation  of  the  CMS  Innovation  in  Kubu  raya Regency.  This  research  is  a  research  with  a  qualitative descriptive  approach.  Data  collection  techniques  in  this study  used  interview,  observation,  and  documentation techniques. The  results  of  the  study can  be  concluded  that the  Implementation  of  the  CMS  Innovation  in  Kubu  Raya Regency  so  far  has  been  going  well,  but  has  not  been optimal in its implementation. This is because in some areas of  infrastructure  such  as  electricity  that  is  not  evenly distributed,  minimal  internet  access,  lack  of  human resources, so that it is difficult for the village to implement this application .

## K EYWORDS
Implementasi Kebijakan, Cash Management System, Pembangunan, Pemerintahan Desa

## T O CITE THIS ARTICLE :
Melavanic,  S,  Devie.,  Satispi,  E., Kadarisman,  M  &  Salam,  R.  (2024). Implementasi  Kebijakan  Transaksi Cash Manajemen  System (CMS)  Pemerintahan Desa  (Studi  Kasus  di  Kabupaten  Kubu Raya). Asia-Pacific Journal oof Public Policy , 10 (01), 111 – 119. DOI : 10.52137/apjpp.v10i1.164

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Daerah  merupakan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di  daerah  baik  itu pemeritah kabupaten/kota maupun provinsi, sehingga komitmen pemerintah dalam penyelenggaran pemerintahan harus berasaskan perundang- undangan dan asas otonomi dengan tugas pembantuan berdasarkan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Menurut  Permendagri  No.  113  Tahun  2014,  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  umum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintah, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. (Kadjudju, Morasa, & Lambey, 2017).
Tantangan  pembangunan  desa  di  masa  depan  atas  kondisi  perekonomian  daerah  dengan keterbukaan,  hingga  kehidupan  berpolitik  yang  demokratis.  Terbelakang  dan  miskin  yang  melekat pada desa tidak dapat dikesampingkan. Namun banyak pihak mengakui bahwa peranan  desa yang besar  bagi  kota,  namun  tetap  saja  desa  dipandang  rendah  dalam  hal  ekonomi  ataupun  hal  yang lainnya. (Sofiyanto, Mardani, & Salim).
Pembangunan  desa  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dan  strategis    dalam  rangka menciptakan  pemerataan  pembangunan  dan  menyentuh  secara  langsung  kepentingan  masyarakat. Dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, otonomi diberikan secara leluasa untuk memanfaatkan potensi sebagimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa dapat diartikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemberdayaan masyarakat.
Dana desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah desa, agar tujuan adanya dana  desa  dapat  tercapai.  Tahap  pengelolaan  dana  desa  sama  halnya  dengan  pengelolaan keuangan desa,  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  Pasal  1  Ayat  (6)  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa,  menjelaskan  bahwa  Pengelolaan  keuangan  desa  adalah  keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggung jawaban  keuangan  desa.  Pemerintah  desa  bertugas  untuk  melakukan  pengelolaan  keuangan  desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asasasas  transparan,  akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Sebagai  upaya  peningkatan  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  efisien  maka pemerintah  menerbitkan  Surat  Edaran  (SE)  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  910/1866/SJ  tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  mengamanatkan bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  dilakukan  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi.  Transaksi  non  tunai  merupakan  transaksi yang tidak melakukan pembayaran secara tunai  tetapi dengan cara pemindah bukuan atau transfer antar rekening dari satu pihak kepihak lain.
Inovasi  teknologi  menandai  momentum  transformasi  disegala  bidang  termasuk  bidang keuangan. Era digitalisasi di bidang keuangan memicu penggunaan teknologi internet, telepon pintar dan  big  data  yang  mampu  menyentuh  sampai  ke  konsumen  atau  pengguna  akhir.  Era  digitalisasi

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY, VOL. 10 NO. 01 (2024), 111 - 119
keuangan mampu menciptakan kegiatan menjadi lebih efisien,  baik dari  segi waktu, akses maupun biaya.
Sistem  pembayaran  berperan  penting  dalam  perekonomian  dalam  kaitannya  dengan  tujuan mewujudkan  stabilitas  sistem  keuangan.  Didukung  oleh  kemajuan  teknologi,  inovasi  alat pembayaran berkembang dari alat pembayaran tunai ke alat pembayaran non tunai. Perkembangan teknologi  informasi  dengan  segala  bentuknya  memberi  kemudahan,  kecepatan,  dan  kelancaran terhadap sistem   pembayaran.
Pemerintah  Desa  dalam  hal  ini  telah    mengelola  APBDesa  yang  sangat  besar,  rata-rata sejumlah 1,5 Milyar sampai 3,5 Milyar setiap tahunnya yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana  Desa  (ADD),  Bagi  Hasil  Pajak  (BHP)  dan  Bagi  Hasil  Retribusi  Daerah  (BRD).  Selama  ini pengelolaannya  dengan  menggunakan  mekanisme  pembayaran  secara  tunai  yang  menimbulkan banyak  resiko,  mulai  dari  penggunaan  tidak  sesuai  perencanaan,  tidak  tertibnya  pencatatan, kehilangan  hingga  penyimpangan  oleh  oknum  aparatur  pemerintah  desa,  yang  mengakibatkan pemanfaatan anggaran desa menjadi tidak maksimal dan menimbulkan potensi korupsi yang cukup besar. Oleh sebab itu, dalam rangka tertib administrasi keuangan desa serta dalam upaya pencegahan korupsi  di  tingkat  desa  maka  Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya  memunculkan  inovasi  Transaksi Non Tunai Desa melalui aplikasi CMS Desa ( Cash Management System Desa). Menurut OJK (OJK, 2016) Cash  Management adalah  jasa  atau  layanan  pengelolaan  kas  yang  diberikan  kepada  nasabah  yang memiliki  simpanan  pada  Bank,  dimana  setiap  transaksi  dilakukan  berdasarkan  perintah  nasabah. Dari  definisi  di  atas  dapat  diartikan  Bank  bertindak  berdasarkan  perintah  nasabah  (dalam  hal melakukan pembayaran) dan tidak dapat bertindak sebagai agen investasi. Contoh jasa atau layanan Cash  Management yang  diperkenankan  adalah  pendebetan  atau  pemindah  bukuan  rekening  nasabah dalam  rangka  pembayaran  tagihan  atau  kewajiban,  transfer  atau  pemindahbukuan  dana  dari  satu rekening ke rekening lain milik nasabah, konsolidasi ( pooling ) atau distribusi dana dari kantor- kantor cabang  atau  jaringan  operasional  perusahaan,  dan  jasa  pembayaran  gaji  karyawan  secara  massal ( payroll ).
CMS Desa ( Cash Management System Desa) yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya  hasil  kerjasama  dengan  Bank  Pembangunan  Daerah  Kalimantan  Barat  Cabang  Kubu  Raya. Dengan aplikasi mudah yang langsung dikelola oleh Pemerintah Desa ini, seluruh transaksi keuangan desa  dilakukan  dengan  mekanisme  transfer  langsung  dan  seluruh  transaksi  tercatat  pada  mutasi rekening kas desa sehingga dapat diyakini kebenaran pertanggungjawabannya. Selain itu, kini desa tidak lagi mengambil atau memegang uang tunai dalam jumlah besar sehingga mampu meminimalisir potensi penyimpangan.
Implementasi kebijakan transaksi non tunai melalui CMS di tingkat desa merupakan langkah strategis  dalam  upaya  memodernisasi  dan  meningkatkan  tata  kelola  keuangan  desa  di  Indonesia. Kabupaten Kubu Raya, sebagai salah satu daerah yang menerapkan kebijakan ini, menjadi fokus studi kasus dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi CMS berjalan di tingkat grass root pemerintahan. Hasil  penelitian  dan  pembahasan  akan  menjawab  persoalan  implementasi kebijakan  transaksi  non  tunai  CMS  di  desa-desa  Kabupaten  Kubu  Raya.  Analisis  akan  mencakup berbagai aspek implementasi, mulai dari proses sosialisasi dan pelatihan, ketersediaan infrastruktur pendukung,  tingkat  adopsi  sistem,  jenis  transaksi  yang  dilakukan,  hingga  kendala-kendala  yang dihadapi dalam proses implementasi.

## METODE
Penelitian Implementasi Inovasi Transaksi Non-Tunai Cash Manajemen Sistem (CMS) Desa dalam  Upaya  Peningkatan  Keuangan  Akuntabilitas  Keuangan  Desa  di  Kabupaten  Kubu  Raya, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode dekriptif. Penelitian ini menyiratkan penekanan pada kualitas entitas dan pada proses dan makna yang tidak diuji secara eksperimental atau  diukur  dalam  hal  kuantitas,  jumlah,  intensitas,  atau  frekuensi.  Peneliti  kualitatif  menekankan sifat  realitas  yang  dikonstruksi  secara  sosial,  hubungan  intim  antara  peneliti  dan  apa  yang  diteliti, dan kendala situasional yang membentuk pertanyaan. Oleh sebab itu penelitian ini akan menilai hal- hal  terkait  dengan  pelaksanaan  pogram  tersebut,  juga  guna  memahami  fenomena  apa  yang  dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Adapun sumber data diperoleh melalui proses wawancara, pengumpulan data dokumentasi dan observasi dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, studi literatur dan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Latar  belakang  Inovasi  Transaksi  Non  Tunai Desa  Berawal  dari  berbagai macam  banyaknya masalah yang di hadapi oleh desa dengan banyaknya anggaran yang dikelola oleh setiap desa sebesar 1-3 milyar per tahun.  Sebelum  adanya CMS non tunai pihak desa harus mengambil atau mencairkan dana secara tunai di Bank Kalbar dengan jumlah yang besar kurang lebih ratusan juta rupiah. Dengan jarak tempuh yang jauh. Membawa uang yang banyak secara tunai merupakan resiko yang besar bagi kemanan kepala  desa, staf desa dan lain-lain. Sehingga sering terjadi penyalahgunaan dana desa, di curigai oleh masyarakat, tidak tepat guna anggaran.  Selain itu pihak desa sangat disibukan  dengan pencatatan dan pelaporan yang sangat ribet sehingga dapat menguras waktu dan tenaga pihak desa sehingga  fungsi  dan  tugas  utama  pihak  desa  sering  dilupakan  yaitu  mengambil  kebijakan  untuk kepentingan orang banyak.
Terkait  banyaknya  masalah  yang  dihadapi  oleh  desa,  Bupati  Kubu  Raya  menggagas  ide bagaimana  transaksi  desa  ini  bisa  dilakukan  dengan  Non  Tunai  atau cashless .    Dalam  wawancara dikatakan; “ Dengan transaksi non tunai ini semua melalui mekanisme transfer, dengan mekanisme transfer semua mutasi  transaksi  akan  tercatat  secara  otomatis.  Jadi  mau  “cawe-  cawe”  atau  transfer  di  luar  rancangan  anggaran mereka tidak akan berani. Karena sudah ada mutasinya, nah itulah salah satu tujuan kita. Tujuan dan harapan kami dalam terlaksananya pogram ini pencatatatan keuangan akan lebih tertib dan profesional, kedua tentu untuk mencegah penyalagunaan keuangan ”.
Pemerintah Kubu Raya melakukan regulasi kebijakan meliputi : pertama , Peraturan Bupati No 27  tahun  2019  tentang  Sistem  dan  prosedur  pengelohan  keuangan  desa  dan  pembayaran  non  tunai pada pelaksanaan aggaran pendapatan dan belanja desa. Kedua , Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 04  tahun  2020  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Bupati  no  27  tahun  2019  tentang  Sistem  dan Prosedur  Pengelohan  Keuangan  Desa  dan  Pembayaran  Non  Tunai  Pada  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Desa. Ketiga ,  Kesepakatan  MoU  pihak  Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya dengan Bank kalbar Kubu Raya. Keempat , Surat perjanjian kerjasama / komitmen yang dilakukan oleh pihak desa dengan pihak Bank Kalbar.
Dalam penerapan Implementasi CMS Non Tunai ini melibatkan beberapa  pihak  yang terkait dan berperan penting dalam pelaksanaan inovasi. Pihak pihak yang terlibat dalam implementasi CMS

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY, VOL. 10 NO. 01 (2024), 111 - 119
transaksi  non  tunai  ini  terbatas  hanya  Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya  melalui  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Kubu  Raya  dan  Desa  sebagai  penggagas  pogram  dan  pengawas.  Bank Kalbar  selaku  penyedia  sistem  dan  pihak  desa  selaku  pengguna  sistem.  Eksistensi  Siskudes  Non Tunai ini, sistem birokrasi jauh lebih ringkas sehingga membuat lebih efektif dan efesien.
Keberhasilan  implementasi  CMS  dengan  komunikasi  yang  baik  antar  stakeholder  pembuat kebijakan  dengan  pelaksana  kebijakan.  Implementasi  berjalan  efektif  dengan  ukuran-ukuran  serta tujuan-  tujuan  kebijakan  dapat  dipahami  oleh  individu  yang  bertanggungjawab  untuk  mencapai tujuan  suatu  kebijakan.  Komunikasi  kebijakan  yang  dikedepankan  atas  program  Transaksi  Non Tunai Cash  Management System (CMS)  Desa  merupakan  penyampaian  informasi  kebijakan  dari pembuat  kebijakan  kepada  pelaksana  kebijakan,  penyampaian  efektif  kepada  kelompok  sasaran kebijakan serta pihak lain yang berkepentingan.
Dalam pelaksanaan sosialisasi Transaksi Non Tunai Cash Manajemen System Desa di Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat  Kubu Raya melakukan sosialisasi kepada pihak desa selaku pengguna/ penerima manfaat dari pogram ini dengan berbagai  metode  salah  satunya  dengan  menggunakan  sosialisasi,  bimbingan  teknis  bagaimana  cara menggunakan CMS dan melakukan Kemitraan Pemeritah Swasta (KPS) bersama Bank Kalbar dalam berperan  aktif  pada  pelaksanaan  dan  mensosialisasikan  pogram  ini  sampai  terlaksana  dengan  baik oleh pihak desa, meliputi : (1) Dalam dokumen Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Program Tansaksi Non Tunai Cash Manajemen Sistem (CMS) masuk dalam indikator persiapan. Tahap persiapan dilaksanakan untuk  membangun  komitmen  untuk  kesediaan  setiap  pihak  yang  terkait  untuk  secara bersinambungan dalam pelaksanaan pogram ini. Tahap persiapan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu: (1) dilakukannya Kesepakatan ( MoU ) kerjasama antara Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya dengan Bank  Kalbar  Kubu  Raya  sebagai  pelaksana  program  ini. (2) Pihak  Pemerintah  Kubu  Raya menjembatani  para  pihak  Bank  Kalbar  dan  desa  dengan  membuatkan  perjanjian  kerjasama  dan komitmen pihak desa dalam penggunaan Cash Mananjemen System (CMS). ( 3) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara masif melakukan Branding terhadap program CMS ini. Sosialisasi dilakukan Dinas Pemberdayaan Desa kepada kepala desa dan bimbingan teknis kepada Kaur Keuangan Desa dengan pendampingan oleh pihak Bank Kalbar dalam menjaga sistem dan kendala yang dihadapi oleh pihak desa. Sehingga  pihak desa dapat melakukan implementasi dengan baik dan berjalan dengan lancar.
Selain  itu,  persoalan  sumber  daya  juga  menjadi  faktor  yang  penting  dalam  implementasi kebijakan. Tanpa kecukupan sumber daya, apa yang direncanakan tidak akan sama dengan apa yang akhirnya diterapkan. Sumber daya kebijakan pada umumnya ialah sumber daya manusia dan sumber daya  non  manusia  seperti  sumber  pendanaan  dan  juga  prasarana.  Dalam  program  ini  sumberdaya yang  dimiliki  terutama  sumber  dana  yang  dialokasikan  untuk  pogram  ini.  Keberlangsungan Cash Management  System Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya  tidak  mengeluarkan  anggaran/biaya  untuk membuat  system  atau  aplikasi  karena  sudah  disiapkan  oleh  pihak  ketiga  Bank  Kalbar,  adapun anggaran yang dianggarkan adalah biaya sosialisasi, seminar dari anggaran rutin tahunan.

## Analisis Aspek Tantangan Implementasi Kebijakan CMS
Implementasi  kebijakan  transaksi  non  tunai  melalui Cash  Management  System (CMS)  di  desa- desa  Kabupaten  Kubu  Raya  merupakan  langkah  strategis  dalam  upaya  modernisasi  pengelolaan keuangan  desa.  Inisiatif  ini  dimulai  pada  tahun  2020  sebagai  respons  terhadap  Instruksi  Presiden Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Aksi  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  serta  kebijakan
Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan keuangan desa. Tujuan utama dari implementasi CMS adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa.
Proses sosialisasi dan pelatihan menjadi tahap krusial dalam implementasi CMS di Kabupaten Kubu  Raya.  Pemerintah  kabupaten  bekerjasama  dengan  bank  penyedia  layanan  CMS  mengadakan serangkaian workshop dan pelatihan intensif bagi aparatur desa. Materi yang disampaikan mencakup aspek teknis penggunaan aplikasi CMS, prosedur transaksi, serta regulasi terkait. Meskipun upaya ini  telah  dilakukan  secara  sistematis,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  pemahaman aparatur desa terhadap sistem ini masih bervariasi. Desa-desa dengan akses yang lebih baik ke pusat kota  dan  memiliki  SDM  yang  lebih  mumpuni  cenderung  lebih  cepat  mengadopsi  sistem  ini. Sementara itu, desa-desa terpencil masih memerlukan pendampingan lebih intensif.
Ketersediaan  infrastruktur  pendukung  menjadi  faktor  penting  dalam  keberhasilan implementasi  CMS.  Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya  telah  berupaya  memastikan  setiap  desa memiliki  perangkat  komputer  dan  akses  internet  yang  memadai.  Namun,  realitas  di  lapangan menunjukkan adanya kesenjangan digital antar desa. Desa-desa yang terletak di wilayah pesisir atau pedalaman  Kubu  Raya  seringkali  menghadapi  kendala  jaringan  internet  yang  tidak  stabil.  Hal  ini berdampak pada kelancaran proses transaksi dan sinkronisasi data keuangan. Untuk mengatasi hal ini,  beberapa  desa  telah  mengambil  inisiatif  untuk  meningkatkan  infrastruktur  mereka  secara mandiri,  sementara  pemerintah  kabupaten  terus  berupaya  memperluas  jangkauan  jaringan  internet ke wilayah-wilayah terpencil.
Tingkat adopsi CMS di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan tren positif. Dari 9 kecamatan, 118  desa,  dan  448  dusun  yang  ada,  sekitar  75%  Desa  telah  mengimplementasikan  sistem  ini  untuk transaksi keuangan mereka. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas desa telah beralih dari sistem transaksi  tunai  konvensional  ke  sistem  digital.  Desa-desa  yang  telah mengadopsi  CMS  melaporkan peningkatan efisiensi dalam proses pencairan dana dan pembayaran. Namun, 25% desa yang belum mengimplementasikan  CMS  masih  menghadapi  berbagai  tantangan.  Beberapa  diantaranya  masih dalam  proses  transisi,  sementara  yang  lain  menghadapi  kendala  teknis  atau  resistensi  internal terhadap perubahan sistem.
Jenis transaksi yang telah dilakukan melalui CMS di Kabupaten Kubu Raya cukup beragam. Penerimaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat dan daerah kini dapat langsung masuk ke rekening desa melalui sistem ini. Pembayaran gaji aparatur desa juga telah beralih ke sistem non tunai, meningkatkan akurasi dan transparansi. Selain itu, transaksi dengan pihak ketiga seperti pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa kini dapat dilakukan secara langsung melalui transfer bank. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mengurangi risiko penyalahgunaan dana yang seringkali terjadi dalam transaksi tunai.
Meskipun  implementasi  CMS  telah  menunjukkan banyak  manfaat,  beberapa kendala  masih dihadapi  dalam  prosesnya.  Keterbatasan  SDM  yang  memahami  teknologi  menjadi  salah  satu tantangan utama, terutama di desa-desa terpencil. Banyak aparatur desa yang sudah terbiasa dengan sistem manual mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem digital. Selain itu, terdapat resistensi dari  sebagian  aparatur desa  yang  merasa  sistem baru  ini  terlalu  rumit  atau  mengancam  "cara  lama" mereka  dalam  mengelola  keuangan  desa.  Masalah  teknis  seperti  gangguan  jaringan  dan  kerusakan perangkat komputer juga seringkali menghambat kelancaran transaksi. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya  terus  berupaya  mengatasi  kendala-kendala  ini  melalui  program  pendampingan  berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur.

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY, VOL. 10 NO. 01 (2024), 111 - 119
Adapun  aspek  tantangan  dalam  implementasi Cash  Management  System (CMS)  di  desa-desa Kabupaten Kubu Raya dapat dijelaskan lebih mendalam sebagai berikut;

## 1. Kesenjangan Digital Antar Desa
Kesenjangan  digital  merupakan  tantangan  utama  dalam  implementasi  CMS  di  Kabupaten Kubu  Raya.  Desa-desa  yang  terletak  di  wilayah  perkotaan  atau  dekat  dengan  pusat  kabupaten umumnya  memiliki  akses  yang  lebih  baik  terhadap  infrastruktur  teknologi  informasi.  Sebaliknya, desa-desa  di  wilayah  pedalaman  atau  pesisir  sering  menghadapi  keterbatasan  akses  internet  dan listrik yang stabil.
Kesenjangan  ini  berdampak  signifikan  pada  kecepatan  adopsi  dan  efektivitas  penggunaan CMS.  Desa-desa  dengan  infrastruktur  yang  lebih  baik  dapat  mengimplementasikan  sistem  dengan lebih lancar, sementara  desa-desa terpencil mengalami kesulitan dalam  melakukan transaksi online dan  sinkronisasi  data.  Hal  ini  berpotensi  menciptakan  ketimpangan  dalam  hal  transparansi  dan efisiensi pengelolaan keuangan antar desa.
Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  diperlukan  investasi  besar  dalam  pengembangan infrastruktur  telekomunikasi  di  wilayah-wilayah  terpencil.  Pemerintah  kabupaten  perlu berkolaborasi  dengan  penyedia  layanan  telekomunikasi  untuk  memperluas  jangkauan  jaringan internet ke seluruh wilayah Kubu Raya.

## 2. Keterbatasan Kompetensi SDM di Beberapa Desa
Implementasi  CMS  membutuhkan  keterampilan  dasar  dalam  pengoperasian  komputer  dan pemahaman tentang sistem keuangan digital. Sayangnya, banyak aparatur desa, terutama di daerah terpencil,  memiliki  keterbatasan  dalam  hal  ini.  Banyak  dari  mereka  lebih  terbiasa  dengan  sistem pencatatan manual dan transaksi tunai.
Keterbatasan  kompetensi  ini  tidak  hanya  memperlambat  proses  adopsi  CMS,  tetapi  juga meningkatkan risiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Aparatur desa yang kurang memahami sistem dapat melakukan kesalahan input data atau salah dalam melakukan prosedur transaksi, yang berpotensi menimbulkan masalah administratif dan keuangan.
Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  program  pelatihan  dan  pendampingan  intensif  perlu dilakukan  secara  berkelanjutan.  Pelatihan  tidak  hanya  fokus  pada  aspek  teknis  penggunaan  CMS, tetapi  juga  pemahaman  konsep  dasar  pengelolaan  keuangan  digital  dan  pentingnya  transformasi digital dalam tata kelola desa.

## 3. Kebutuhan Pemeliharaan dan Pembaruan Sistem Secara Berkala
CMS  sebagai  sebuah  sistem  teknologi  informasi  memerlukan  pemeliharaan  dan  pembaruan berkala  untuk  memastikan  kinerjanya  tetap  optimal  dan  sesuai  dengan  perkembangan  kebutuhan. Hal  ini  meliputi  pembaruan  perangkat  lunak,  peningkatan  kapasitas  server,  dan  penyesuaian  fitur sesuai dengan perubahan regulasi keuangan desa.
Tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan proses pemeliharaan dan pembaruan ini dapat dilakukan secara konsisten di seluruh desa, mengingat adanya keterbatasan anggaran dan sumber  daya  teknis  di  tingkat  desa.  Selain  itu,  setiap  pembaruan  sistem  berpotensi  menimbulkan
gangguan  sementara  pada  operasional  keuangan  desa  dan  memerlukan  proses  adaptasi  baru  bagi pengguna.
Untuk  mengatasi  hal  ini,  diperlukan  perencanaan  yang  matang  dalam  hal  anggaran  dan sumber  daya  untuk  pemeliharaan  sistem.  Pemerintah  kabupaten  juga  perlu  mempertimbangkan pembentukan  tim  teknis  khusus  yang  dapat  memberikan  dukungan  pemeliharaan  dan  pembaruan sistem secara terpusat.

## 4. Potensi Risiko Keamanan Siber
Seiring  dengan  peningkatan  penggunaan  sistem  digital,  risiko  keamanan  siber  juga meningkat. Desa-desa yang mengimplementasikan CMS menjadi target potensial bagi serangan siber seperti  peretasan,  pencurian  data,  atau  manipulasi  transaksi.  Risiko  ini  semakin  besar  mengingat banyak aparatur desa yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang keamanan informasi digital.
Serangan  siber  dapat  mengakibatkan  kerugian  finansial,  kebocoran  data  sensitif,  dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan keuangan desa. Selain itu, gangguan pada  sistem  akibat  serangan  siber  dapat  menghambat  operasional  keuangan  desa  dan  mengganggu pelayanan publik.
Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  diperlukan  investasi  dalam  sistem  keamanan  yang  kuat, termasuk penggunaan enkripsi data, otentikasi multi-faktor, dan pembaruan keamanan secara rutin. Selain  itu,  edukasi  tentang  keamanan  siber  kepada  seluruh  pengguna  CMS  di  tingkat  desa  juga sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran keamanan akibat kelalaian pengguna.
Tantangan-tantangan  yang  ada  tersebut  memerlukan  pendekatan  komprehensif  dan kolaboratif  antara  pemerintah  kabupaten,  aparatur  desa,  penyedia  layanan  CMS,  dan  pemangku kepentingan lainnya. Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, tantangan-tantangan ini dapat diatasi untuk memastikan implementasi CMS yang efektif dan berkelanjutan di seluruh desa di Kabupaten Kubu Raya.

## KESIMPULAN
Implementasi kebijakan transaksi non tunai melalui CMS di desa-desa Kabupaten Kubu Raya menunjukkan  perkembangan  positif  dalam  meningkatkan  efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa.  Meskipun  masih  menghadapi  beberapa  tantangan,  dengan  strategi pengembangan  yang  tepat,  sistem  ini  berpotensi  untuk  terus  disempurnakan  dan  memberikan manfaat yang lebih optimal bagi tata kelola keuangan desa di Kabupaten Kubu Raya. Ada beberapa hal  yang  perlu  di  tingkatkan  dengan  pelaksanaan  ini.  Yaitu  infrastruktur  yang  kurang  memadahi seperti listrik yang belum merata dan jaringan internet yang belum ada,  keterbatasan kompetensi. Implementasi  CMS  membutuhkan  keterampilan  dasar  dalam  pengoperasian  komputer  dan pemahaman tentang sistem keuangan digital. Sayangnya, banyak aparatur desa, terutama di daerah terpencil,  memiliki  keterbatasan  dalam  hal  ini.  Banyak  dari  mereka  lebih  terbiasa  dengan  sistem pencatatan manual dan transaksi tunai. Oleh sebab itu, persoalan implementasi CMS ini memerlukan pendekatan  komprehensif  dan  kolaboratif  antara  pemerintah  kabupaten,  aparatur  desa,  penyedia layanan CMS, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, tantangan-tantangan ini dapat diatasi untuk memastikan implementasi CMS yang efektif dan berkelanjutan di seluruh desa Kabupaten Kubu Raya.

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY, VOL. 10 NO. 01 (2024), 111 - 119

## REFERENSI
Abidin, Said Zainal (2006), Kebijakan Publik, Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: CV Alfabeta.
Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisi Kebijakan Publik Edisi Kedua .
Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2004), Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
Dye, Thomas R. (2000), Understanding Public Policy, Englewood Cliffs , New York 7632, Pretice Hall Inc Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
Febrianti, Dewi. dkk. (2017). Implementasi Inovasi Pelayanan Saksi Tahu (KK, AKTA,KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Haidin  Sahrul.  (2016).  Pelaksanaan  Pengelolahan  Keuangan  Desa  Setelah  Berlakunya  Undang- Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Study di Kabupaten Dumpo)
Hessel Nogi S.Tangkilisan. (2005). Manajemen Publik. Jakarta: PT. Gramedia
Imelda  Sari.  (2019).  Analisis  Penerapan  Cash  Manajemen  Syetem  Dalam  Pengelolahan  Keuangan Daerah Di Pik Pulogadung. Jakarta. P-ISSN 1411-8637
Nugroho, Riant. (2014). Metoda Penelitian Kebijakan . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Nugroho,  Riant.  (2008). Kebijakan  Publik .  Jakarta  :  Penerbit  PT  Elex  Media  Kumputindo  Kelompok Gramedia.
Riani,  Fani.  Dkk.  (2018).  Implementasi  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKUDES)  Pada Pemerintahan Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahyu Kabupaten Kutai Timur.
Saputra,  Trio.  Dkk.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Inovasi  Pelayanan  Publik  Di  Puskesmas  Jaya Mukti Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat.
Sugiyono. (2007). MetodePenelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Administratif . Bandung: Alfabeta.
Umam,  Khaerul.  Dkk.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Pengguna  Sistem  Keuangan  Desa  Di Kabupaten Sukabumi. Bandung
Wati,Saudahwati.  (2018).  Implementasi  Pelayanan  Publik  Melalui  Er-  Urip  (Elektronik  Retrebusi Pasar) di Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah. Bangka Tengah. Vol. 10 No 2.
Winarno,  Budi.  (2016). Kebijakan  Publik  Era  Globalisasi  Teori,  Proses,  dan  Studi  Komparatif .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press