## Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta
Reza Pramasta Gegana, Aminah, Budi Ispriyarso Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email: rezagegana@gmail.com

## Abstract
BPOM  as  the  agency  has  the  authority  and  responsibility  in  carrying  out  supervision  of  food  and medicinal products that are circulated by business actors. The issues that will be discussed in this article are  regarding  the  Role  of  the  Food  and  Drug  Administration  for  Business  Actors  in  Special  Region  of Yogyakarta Yogyakarta. The method used in this article is juridical empirical. The result of the research in  this  article  is  that  the  BPOM  of  the  Special  Region  of  Yogyakarta  supervises  food  and  medicinal products  that  contain  hazardous  materials.  Supervision  is  carried  out  by  going  directly  to  the  market, especially the Bringharjo market, to find out what food products are being sold by traders. The results of the  supervision  show  that  there  are  still  many  food  product  sellers  who  mix  their  food  products  with hazardous  materials,  so  they  take  firm  action  by  asking  the  sellers  to  make  a  statement  not  to  sell anymore  and  to  socialize  to  the  public  about  the  dangers  of  mixing  food  products  with  dangerous ingredients.
Keywords : BPOM; businessmen; hazardous materials.

## Abstrak
BPOM selaku  instansi  yang  memiliki  wewenang  dan tanggung  jawab dalam  melaksanakan pengawasan terhadap  produk  makanan  dan  obat-obatan  yang  diedarkan  oleh  pelaku  usaha.  Permasalahan  yang  akan dibahas dalam  artikel  ini  mengenai Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap pelaku  usaha di  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Metode yang digunakan dalam artikel  ini adalah  yuridis empiris. Hasil penelitian dalam artikel  ini adalah  BPOM  Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan produk makanan  dan  obat-obatan  yang  mengandung  bahan  berbahaya.  Pengawasan  dilakukan  dengan  terjun langsung ke pasar khusunya pasar Bringharjo untuk mengetahui produk makanan  yang dijual pedagang. Hasil  pengawasan  menunjukkan  bahwa  masih  ditemukan  banyak  penjual  produk  makanan  yang mencampuri  produk  makannya  dengan  bahan  berbahaya,  sehingga  dilakukan  tindakan  tegas  dengan meminta  penjual  untuk  membuat  pernyataan  tidak  berjualan  lagi  dan  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat mengenai bahayanya mencampur produk makanan dengan bahan yang berbahaya.
Kata kunci: BPOM; pelaku usaha; bahan berbahaya.

## A. PENDAHULUAN
Hak  asasi  manusia  adalah  hak  yang  diberikan  oleh  Tuhan  kepada  setiap  pribadi  manusia  sejak lahir.  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia menyatakan  bahwa  Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  Negara,  hukum,  pemerintah  dan  setiap  orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  juga  mengamatkan  mengenai Hak Asasi Manusia yang tercantum didalam Pasal 28 I ayat (4) yang berbunyi Perlindungan, pemajuan dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggung  jawab  Negara,  terutama  pemerintah.  Salah  satu yang  menjadi Hak  Asasi Manusia adalah Pangan. Pangan adalah suatu kebutuhan  mendasar  manusia karena memberikan pengaruh pada eksistensi dan ketahanan hidup dari segi kuantitas maupun kualitas. Pangan yang bermutu dan bergizi adalah syarat utama yang harus dipenuhi (Erniati, 2016).
Pemilihan pangan yang bermutu dan bergizi diperlukan peran dari masyarakat sebagai konsumen agar  teliti  dalam  memilih  pangan  yang  diperdagangkan  oleh  pelaku  usaha  dikarenakan  tidak  semua yang  diperdagangkan  oleh  pelaku  usaha  memiliki  mutu  yang  baik  karena  konsumen  sering  tidak menyadari  dan  tidak  mengetahui  bahwa  produk  pangan  tersebut  mengandung  bahan  tambahan berbahaya atau tidak.
Pembelian  produk  pangan  yang  mengandung  bahan  tambahan  berbahaya  pernah  dialami oleh  konsumen  di  “Pasar  Beringharjo”.  Kejadian  tersebut  terjadi  ketika  ada  seseorang  yang membeli bakso sepeda (tukang bakso menggunakan sepeda onthel) di “Pasar Bringharjo”. Setelah memakan  bakso  seseorang  tersebut  mengalami  diare  selama  2  (dua)  hari.  Atas  kejadian  tersebut seseorang  tersebut  ingin  meminta  penjelasan  ke  penjual  bakso,  akan  tetapi  tidak  ketemu  karena penjual bakso berjualan dengan cara berkeliling (Roby, 2018).
Berdasarkan  informasi  yang  berkembang  di  atas,  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan (BPOM)  selaku  instansi  yang  berwenang  melakukan  pengawasan  terhadap  produk  makanan olahan  dengan  melakukan  pemeriksaan  makanan  berbahaya  di  pasar-pasar  besar  di  daerah Yogyakarta,  salah  satu  diantaranya  di  Pasar  Beringharjo.  Dari  hasil  pemeriksaan  tersebut ditemukan beberapa contoh makanan yang dicampur dengan bahan-bahan yang berbahaya antara lain  “borak  dan  rhodamin.  Zat  tersebut  ditemukan  pada  makanan  antara  lain  lanting,  kerupuk legendary, kerupuk berwarna-warni.
Perlindungan  terhadap  konsumen  sangat  terkait  dengan  adanya  perlindungan  hokum  yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Perlindungan  konsumen  mempunyai  beberapa  aspek  hukum  yang menyangkut suatu materi untuk mendapatkan perlindungan yang bukan sekedar perlindungan fisik
semata melainkan yang bersifat abstrak juga (Prabowo, 2010).
Menurut  BPOM,  Zat  aditif  sebenarnya  diperbolehkan  untuk  dicampurkan  pada  makanan, dengan  catatan  tidak  melebihi  ukuran  yang  ditentukan.  Meskipun  demikian  masih  ditemukan adanya  produsen  makanan  yang  masih  menambahkan  bahan  non-pangan  yang  akibatnya  dapat membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi, sehingga dilarang oleh pemerintah. Sesuai dengan Permenkes  RI  No.  722/Menkes/Per/IX/1988  dan  No  1168/Menkes/Per/X/1999  dijelaskan  bahwa ada  larangan  untuk  mencampur  makanan  dengan  zat-zat  yang  dianggap  berbahaya  untuk kesehatan antara lain formalin, borak, pewarna pakaian/rhodhamin B.
Dampak  yang  dapat  membahayakan  kesehatan  akibat  mengkonsumsi  makanan  yang mengandung  zat  aditif  tersebut  antara  lain,  seperti  pusing,  mual,  dan  muntah.  Bahkan  jika dikonsumsi  dalam  waktu  yang,  zat  berbahaya  tersebut  akan  semakin  menumpuk  dan  dapat mengakibatkan  penyakit  kanker  bahkan  yang  lebih  parahnya  dapat  menyebabkan  kematian.  Jika ditemukan  adanya  pencampuran  zat-zat  berbahaya  di  atas  maka  konsumen  berhak  mendapatkan perlindungan  hokum  atas  hak-hak  mereka  untuk  mendapatkan  keamanan,  keselamatan  terhadap makanan yang mereka konsumsi.
Membahas  tentang  perlindungan  konsumen  otomatis  membahas  mengenai  jaminan  dan kepastian  hukumnya  tentang  hak-hak  konsumen.  Perlindungan  konsumen  menjadi  bagian  yang tidak  dapat  dipisahkan  dari  ranah  kegiatan  bisnis  yang  sehat.  Manakala  perlindungan  konsumen gagal dicapai dalam suatu bisnis, maka akan gagal pula keseimbangan hukumnya antara produsen dengan konsumen (Suriati., Darmawan., & Mansur, 2018).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  butir  (a)  telah    menjelaskan  mengenai  hak  atas  keamanan  dan keselamatan,  hal  ini  dimaksudkan  untuk  menjamin  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk (Miru, 2011).
Memperhatikan  hal  di  atas  tampak  jelas  adanya  kaitan  yang  erat  antara  konsumen  dan tanggung jawab produk dari produsen, dimana konsumen memiliki hak yang harus dipenuhi oleh produsen begitu juga sebaliknya. Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa produsen memiliki tanggung  jawab  hukum  manakala  terjadi  kesalahan  produk  atau  kelalaian  atas  hasil  produksinya (Sidabalok, 2006).
Teori  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  dengan  menggunakan  2  teori  yaitu  teori kewenangan dan teori pengawasan.
1. Teori kewenangan
Menurut  Ateng  Syafrudin  mengatakan  bahwa  Kewenangan  ( gezag) adalah  apa  yang  disebut kekuasaan  formal,  kekuasaan  yang  berasal  dari  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  undang-undang, sedangkan  “wewenang  ( bevoegheid )  melingkupi  perbuatan  hokum  public,  lingkup  wewenang pemerintah,  tidak  hanya  meliputi  wewenang  membuat  keputusan  pemerintah  ( bestuur ),  tetapi meliputi  wewenang  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas,  dan  memberikan  wewenang  serta  distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam perundang-undangan” (Syafrudin, 2000).
Pengertian  wewenang  menurut  pendapat  H.D.  Stoud  adalah “bevoegheid  wet  kan  worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in  het  bestuurechttelijke  rechsverkeer” bahwa  “wewenang  dapat  dijelaskan  sebagai  keseluruhan aturan- aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik” (Stout, 2004).
Secara  yuridis,  pengertian  wewenang  adalah  “kemampuan  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan  untuk  menimbulkan  akibat-akibat  hukum”  (Indrohato,1994).  Kewenangan sebagai  bentuk  dari  pelaksanaan  hukum  atas  suatu  jabatan  berdasarkan  pada  aturan  yang  berlaku yang mengatur tentang jabatan tersebut. Dan setiap kewenangan di atur dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Teori kewenangan (authorty theory) sebagai teori yang mengkaji dan menganalisis tentang “Kekuasaan dari  organ  pemerintahan  untuk  melakukan  kewenangannya,  baik  dalam  lapangan  hukum  publik  maupun hukum privat” (Indrati, 2007).
2. Teori pengawasan
Pengawasan  menurut  Sarwoto  adalah  “ kegiatan  manajer  yang  mengusahakan  agar  pekerjaan- pekerjaan  terlaksana  sesuai  dengan  rencana  yang  ditetapkan  dan  atau  hasil  yang  dikehendaki ”  (Sarwoto, 2006).
Sedangkan  menurut  Henry  Fayol  mengatakan  bahwa  “pengawasan  terdiri  dari  pengujian apakah  segala  sesuatu  berlangsung  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditentukan  dengan  intruksi yang  telah  digariskan,  ia  bertujuan  untuk  menunjukan  (menentukan)  kelemahan-kelemahan  dan kesalahankesalahan  dengan  maksud  untuk  memperbaikinya  dan  mencegah  terulangnya  kembali”
(Situmorang & Juhir, 1994).
Terselenggaranya  pengawasan  di  sebuah  lembaga  atau  institusi  bertujuan  untuk  menilai kinerja  dari  lembaga/ististusi  dan  memperbaiki  kinerja  dari  sebuah  lembaga.  Oleh  karena  itu pengawasan sangat diperlukan bahkan sebaiknya rutin dilakukan.
Terdapat  2  (dua)  teknik  dalam  pelaksanaan  pengawasan  antara  lain,  pengawasan  langsung yaitu  “ pemimpin  organisasi  mengadakan  sendiri  pengawasan  terhadap  kegiatan  yang  sedang  dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spotobservation, dan on the spotreport ”. Dan pengawasan tidak langsung yaitu “ pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui la- poran  yang  disampaikan  oleh  bahawan.  Laporan  ini  dapat tertulis  dan  lisan  melalui  telepon” (Wasilawati, 2014) .
Fungsi  pengawasan  dapat  dilakukan setiap  saat,  baik  selama  proses  manajemen  atau  administrasi berlangsung  maupun  setelah  berakhir  untuk  mengetahuai  tingkat  pencapaian  tujuan  suatu  organisasi  atau kerja.

## a. Kedudukan dan Kewenangan BPOM
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  sebagai  lembaga  pemerintah  non  departemen berdasarkan  keputusan  presiden  No.  166  tahun  2000  dan  kemudian  diubah  dengan  keputusan presiden  No.  178  tentang  kedudukan,  tugas,  fungsi  dan  kewenangan,  susunan  organisasi  dan  tata kerja  lembaga  pemerintahan  non  departemen.  BPOM  melakukan  fungsi  regulasi  sebagai  wujud perwakilan  dari  pemerintah,  yaitu  melindungi  masyarakat  dari  sisi  negatif  industrialisasi, membetulkan  kesalahan-kesalahan  pada  tahap-tahap  sebelumnya  dengan  tujuan  utamanya  untuk kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan kepres No. 166 Tahun 200 Tentang tugas, wewenang, susunan organisasi dan tata kerja  lembaga  pemerintah  non  departemen,  BPOM  memiliki  tugas  khusus  di  bidang  pengawasan terhadap obat dan makanan, antara lain: :
1) Pengkajian dan penyusunan Kebijakan Nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
2) Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
4) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
5) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrsi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksanan kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persediaan, perlengkapan rumah tangga.

## b. Tugas dan fungsi BPOM
BPOM  memiliki  tugas  sesuai  yang  diatur  dalam  Keputusan  kepala  BPOM  Nomor 02001/SK/KBPOM  tanggal  26  Februari  2001  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  BPOM  mengatur tentang  tugas  dan  fungsi  Badan  POM,  antara  lain    melakukan  tugas  pemerintahan  di  bidang pengawasan  obat  dan  makanan,  melakukan  kebijakan  tertentu  dibidang  pengawasan  obat  dan makanan,  koordinasi  kegiatan  fungsional  dalam  pelaksanaan  tugas  BPOM,  memantau,  memberikan bimbingan  dan  melakukan  pembinaan  terhadap  kegiatan  instansi  pemerintah  dibidang  pengawasan dan makanan
Fungsi  pengawasan  dari  BPOM  sangat  penting  guna  melindungi  konsumen.  Fungsi pengawasan  oleh  pemerintah  dimulai  ketika  suatu  badan  usaha  memulai  melakukan  produksi. Kegiatan pengawasan  sebaiknya dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta pelaku usaha  itu sendiri.  Kepedulian dari  berbagai pihak ini sangat diperlukan untuk mendapatkan kualitas barang yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditentukan (Sidabalok, 2016) .
BPOM  dalam  dalam  menjalankan  tugasnya  selalu  membutuhkan  peran  dari  dinas/instasi terkait.  BPOM  ketika  mengeluarkan  ijir  edar  atas  produk  obat  diharuskan  untuk  melakukan koordinasi dengan instansi kesehatan terkait. Pelaku usaha dituntut untuk terlebih dahulu memperoleh rekomendasi  dari  Instansi  Kesehatan  terkait higyen usaha.  Disamping  juga  diharuskan  mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait keamanan dan legalitas bahan baku untuk obat.
Menurut Sidabalok, BPOM memiliki fungsi untuk melakukan pemeriksaan, antara lain:
1) Memasuki  setiap  tempat  yang  diduga  digunakan  dalam  kegiatan  atau  proses  produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan untuk diperiksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi.
2) Menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mangambil contoh.
3) Membuka setiap kemasan pangan.
4) Memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan  lain  yang diduga memuat  keterangan mengenai kegiatan produksi.
5) Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen sejenis.
6) Berdsarkan  hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  BPOM  jika  diduga  telah  terjadi  perbuatan melawan hukum, maka segera dilakukan penyidikan oleh petugas terkait” (Sidabalok, 2016) .

## c. Wewenang BPOM
Berdasarkan  pasal  74  Keputusan  Presiden  No.  166  Tahun  2000  tentang  kedudukan,  fungsi, kewenangan,  susunan  Organisasi  dan  tata  kerja  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen.  BPOM mempunyai wewenang sebagai berikut:
1) Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya.
2) Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3) Penetapan sistim infromasi dibidangnya.
4) Penetapan  persyaratan  penggunaan  bahan  tambahan  (zat  aditif)  tertentu  untuk  makanan  dan penetapan pedornan pengawasan peredaran obat dan makanan.
5) Pemberian ijin dan pengawasan obat serta pengawasan industri farmasi.
6) Penetapan pedoman penggunaan, konservasi penggabungan dan pengawasan tanaman obat.
Menurut Sidabalok BPOM juga diberikan wewenang untuk melakukan tindakan administratif, antara lain:
a) Memberi peringatan secara tertulis.
b) Melarang pengedaran barang tersebut untuk sementara waktu atau memerintahkan untuk menarik produk dari peredaran jika sudah diedarkan. Penghentian peredaran sementara atau penerikan produk pangan jika produk tersebaut membahayakan bagi kesehatan manusia.
c) Memerintahkan pemusnahan produk jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, sesuai
d) dengan ketentuan yang berlaku.
e) Penghentian produksi untuk sementar waktu. Tindakan ini dapat dilakukan apabila terdapat dugaan kuat bahwa dalam pelaksanaan produksi tidak sesuai dengan peratuan perundang- undangan yang berlaku, sampai dilakukan pengkajian yang lebih mendalam atas proses produksi.
7) Pencabutan  izin produksi atau  izin usaha, apabila terbukti  tidak memenuhi  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sidabalok, 2016) .
Bagi  pelaku  usaha  yang  melanggar  peraturan  perundang-undangan  maka  dapat  dikenai  sanksi- saksi  seperti  di  atas.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat/konsumen  dari bahaya/kerugian produk kesehatan dan makanan yang mereka konsumsi atau gunakan.
Keberadaan  BPOM  ini  merupakan  upaya  pemerimtah  untuk  melindungi  masyarakat/konsumen dari  produk  yang  berbahayaa  dan  merugikan,  yaitu  dengan  cara  mengatur,  mengawasi,  serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan
Salah  satu  contoh  kasus  adalah  yang  dialami  seorang  konsumen  yang  mengalami  gangguan kesehatan sesudah memakan krupuk legendar. Konsumen tersebut merasakan perutnya sakit serta
muntah-muntah setelah memakan krupuk tersebut. Konsumen tersebut akhirnya menemui penjual krupuk  legendar  tersebut  untuk  meminta  pertannggungjawaban.  Penjual  krupuk  legendar  tidak bersedia  dimintai  pertanggungjawaban  karena  menurutnya  sakit  yang  dirasakan  konsumen tersebut  belum  tentu  disebabkan  karena  memakan  krupuk  produksinya  akan  tetapi  dapat  juga disebabkan dari sebab yang lain (Edo, 2018). Kejadian tersebut peran BPOM sangat dibutuhkan, guna  mencegah  peredaran  makanan  yang  mengandung  bahan  berbahaya,  sehingga  masyarakat terhidar  dari  bahaya  dari  makanan  yang  dicampurkan  dengan  zat-zat  yang  berbahaya  untuk kesehatan.
Berdasarkan  dari  uraian  yang  sudah  dijelaskan  di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan dibahas  dalam  artikel  ini  mengenai  bagaimana  Peran  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta.
Artikel dengan pembahasan yang mendekati kemiripan  artikel ini  banyak ditemukan, antara lain artikel  yang  ditulis  oleh  Eni  Suriati,  Darmawan,  dan  Teuku  Muttaqin  Mansur  yang  membahas mengenai  “Perlindungan  Konsumen  Jajanan  Bahan  Berbahaya  Di  Lingkungan  Sekolah”.  Artikel  ini membahas  permasalahan  mengenai  perlindungan  konsumen  dan  tanggung  jawab  penjual  makanan terhadap  jajanan  makanan    yang  dicampurkan  dengan  bahan-bahan  berbahaya  yang  dijual  di lingkungan sekolah  dan pengawasan  Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap pangan jajanan yang dijual tersebut (Suriati, Darmawan & Mansur, 2018). Kemudian artikel yang ditulis oleh Lalu Rizky Rachmatullah, Fendi Setyawan dan Edi Wahjuni  yang  membahas  mengenai Perlindungan Konsumen  Terhadap  Produk  Kemasan  Makanan  Dan  Minuman  Yang  Tidak  Mencantumkan Komposisi  Bahan  ( Ingredients  Product )  Pada  Kemasan  Luarnya  (Rachmatullah,  Setyawan,  & Wahjuni,  2013).  Artikel  ini  membahas  permasalahan  mengenai  sistem  pengaturan  labelisasi ingredients dalam  produk  kemasan  dan  akibat  hukumnya  terhadap  penentuan  tidak  dicantumkanya label ingredients produk dalam kemasan. Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Erniati yang membahas mengenai  Tingkat  Pendidikan,  Pengetahuan,  Sikap  Pedagang  Bakso  Dan  Penggunaan  Boraks  Pada Bakso Di SDN Lemahputro III Sidoarjo (Erniati, 2016).
Artikel  yang  ditulis  ini  memiliki  perbedaan  dengan  beberapa  artikel  yang  disebutkan  di  atas. Artikel  ini  lebih khusus  membahas  mengenai Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta.

## B. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan dalam artikel ini adalah yuridis empiris. Istilah empiris (Inggris: empirical ) artinya bersifat “nyata”. Amiruddin, 2010)
Pendekatan  yuridis  empiris  dimaksudkan  ialah  sebagai  usaha  mendekati  masalah  yang  diteliti dengan  sifat  hukum  yang  nyata  atau  sesuai  dengan  kenyataan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  jadi penelitian  dengan  pendekatan  masalah  empiris  harus  dilakukan  dilapangan,  dengan  menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan (Hadikusuma, 1995).
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mengumpulkan informasi  aktual  secara  rinci  yang  melukiskan  gejala  yang  ada  dan  mengidentifikasi  permasalahan (Suteki, 2018). Teknik pengumpulan data dalam  penelitian  ini  menggunakan penelitian  lapangan dan penelitian  kepustakaan  dan  metode  analitis  data  yang  dilakukan  adalah deskriptif  kualitatif yang merupakan  suatu  teknik  yang  menggambarkan  dan  menginterprestasikan  arti  data-data  yang  telah terkumpul  dengan  memberikan  perhatian  dan  merekam  sebanyak  mungkin  aspek  situasi  yang  diteliti pada  saat  itu,  sehingga  memperoleh  gambaran  secara  umum  dan  menyeluruh  tentang  keadaan sebenarnya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Terhadap  Pelaku  Usaha  di  Wilayah Yogyakarta
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  adalah  sebuah  lembaga  yang  ada  di  Indonesia yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengawasi  peredaran  obat-obatan  dan  makanan. Pasal  2  Huruf  b dan c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi, kimia obat adalah obat yang dibuat dari bahan- bahan  yang  berasal  dari  binatang,  tumbuh-tumbuhan,  mineral  dan  obat  syntetis,  sedangkan  obat  asli Indonesia,  adalah  obat-obat  yang  didapat  langsung  dari  bahan-bahan  alamiah  di  Indonesia,  terolah  secara sederhana atas dasar pengalaman  dan dipergunakan dalam pengobatan tradisional. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  yang  dimaksud  dengan Obat adalah  bahan  atau paduan  bahan,  termasuk  produk  biologi  yang  digunakan  untuk  mempengaruhi  atau menyelidiki  sistem  fisiologi  atau  keadaan  patologi  dalam  rangka  penetapan  diagnosis,  pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (Mulyansyah, 2016).
Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan  penjelasan  mengenai  perlindungan  konsumen  yaitu  segala  upaya  untuk  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
Menurut  Zulham  disebutkan  bahwa  Perlindungan  konsumen  sebagai  istilah  yang  dipakai  untuk menggambarkan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen  dalam  usahanya  untuk  memenuhi kebutuhannya  dari  hal-hal  yang  merugikan  konsumen  itu  sendiri.  Perlindungan  konsumen  mempunyai cakupan  yang  luas,  meliputi  perlindungan  konsumen  terhadap  barang  dan  jasa,  yang  berawal  dari  tahap kegiatan  untuk  mendapatkan  barang  dan  jasa  hingga  sampai  akibat-akibat  dari  pemakaian  barang  dan/atau jasa tersebut (Zulham, 2013).
BPOM  memiliki  wewenang  sesuai  yang diamanatkan dalam  Pasal 4 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:
“1]  menerbitkan  izin  edar  produk  dan  sertifikat  sesuai  dengan  standar  dan  persyaratan keamanan,  khasiat/manfaat  dan  mutu,  serta  pengujian  obat  dan  makanan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  2]  melakukan  intelijen  dan  penyidikan  di bidang  pengawasan  Obat  dan  Makanan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;  dan  3]  pemberian  sanksi  administratif  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan”
BPOM memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan, pengaduan dan pengawasan kepada  masyarakat  terhadap  semua  produk  makanan  yang  diproduksi  dan  dijual  oleh  para produsen.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BPOM  antara  lain  dengan  cara  mendeteksi, mengawasi dan mencegah terhadap semua produk makanan yang pasarkan dan dijual oleh para produsen dengan maksud melindungi masyarakat/konsumen dari resiko/bahaya kesehatan yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk makanan tersebut (Dewi, 2015).
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BPOM  sebagai  bentuk  pengawasan  yang  bersifat komprehensif  mulai  dari  pengawasan  pre-market  sampai  post-market.  Pengawasan  tersebut antara lain (Windarti, 2018):
“1]  standardisasi  yang  merupakan  fungsi  penyusunan  standar,  regulasi,  dan  kebijakan terkait  dengan  pengawasan  Obat  dan  Makanan.  Standardisasi  dilakukan  terpusat, dimaksudkan  untuk  menghindari  perbedaan  standar  yang  mungkin  terjadi  akibat  setiap provinsi membuat standar tersendiri;  2]  penilaian  (pre-market)  yang  merupakan  evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin  edar  berlaku  secara  nasional;  3]  pengawasan  setelah  beredar  (post-market)  untuk
melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan  sampling  produk  Obat  dan  Makanan  yang  beredar,  serta  pemeriksaan  sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten,  dan  terstandar.  Pengawasan  ini  melibatkan  Balai  Besar/Balai  POM  di  33 provinsi  dan  wilayah  yang  sulit  terjangkau/perbatasan  dilakukan  oleh  Pos  Pengawasan Obat  dan  Makanan;  4]  pengujian  laboratorium,  produk  yang  disampling  berdasarkan risiko  kemudian  diuji  melalui  laboratorium  guna  mengetahui  apakah  Obat  dan  Makanan tersebut  telah  memenuhi  syarat  keamanan,  khasiat/manfaat  dan  mutu.  Hasil  uji laboratorium  ini  merupakan  dasar  ilmiah  yang  digunakansebagai  untuk  menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran; 5] penegakan hukum  di  bidang  pengawasan  Obat  dan  Makanan.  Penegakan  hukum  didasarkan  pada bukti  hasil  pengujian,  pemeriksaan,  maupun  investigasi  awal.  Proses  penegakan  hukum sampai  dengan  projusticia  dapat  berakhir  dengan  pemberian  sanksi  administratif  seperti dilarang  untuk  diedarkan,  ditarik  dari  peredaran,  dicabut  izin  edar,  disita  untuk dimusnahkan.  Jika  pelanggaran  masuk  pada  ranah  pidana,  maka  terhadap  pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana”.
Pasal  67  Keputusan  Presiden  (Kepres)  No.  103  tahun  2001  tentang  “kedudukan,  tugas, fungsi,  kewenangan,  susunan  organisasi,  dan  tata  kerja  lembaga  pemerintah  nondepartemen”. Disebutkan bahwa BPOM memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan.
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 14 Tahun 2014  tentang  “Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  di  Lingkungan  Badan Pengawas Obat dan Makanan” dijelaskan bahwa:
”Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas  produk terapetik,  narkotika,  psikotropika,  zat  adiktif,  obat  tradisional,  kosmetik,  produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya”.
Unit  Pelaksana  Teknis  di  BPOM  diberikan  tugas  dan  wewenang  untuk  melakukan pengawasan  produk  makanan  dan  obat-obatan  antara  lain:  produk  berbagai  jenis  makanan olahan,  produk  terapetik,  obat-obatan  tradisional,  produk  kecantikan,  produk  komplemen, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  menjadi  provinsi  yang  memiliki  BPOM  Wolayah. Wilayah  kerja  BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup: “seluruh wilayah administrasi DIY, terdiri  dari  1  (satu)  kota  dan  4  (empat)  kabupaten,  yaitu:  Kota  Yogyakarta,  Kabupaten  Bantul,
Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman”.
BPOM  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  termasuk  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  tipe  A. Keputusan  Kepala  BPOM  No.  05018/SK/KBPOM  tahun  2001  mengalami  perubahan  menjadi Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014.  Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun  2014,  dinyatakan  bahwa  UPT  di  lingkungan  BPOM  mempunyai  tugas  melaksanakan kebijakan  di  bidang  pengawasan  obat  dan  makanan,  yang  meliputi  pengawasan  atas  produk terapetik,  narkotika,  psikotropika,  zat  adiktif,  obat  tradisional,  kosmetik,  suplemen  kesehatan serta  pengawasan  atas  keamanan  pangan  dan  bahan  berbahaya.  BPOM  Daerah  Yogyakarta menjalankan  tugasnya  secara  rutin  dengan  melaksanakan  pengawasan  langsung  dengan langsung  turun  ke  pasar-pasar.  Salah  satu  pasar  yang  dikunjungi  tersebut  yaitu  Pasar Beringharjo.  Pengawasan  dan  pemeriksaan  rutin  dilakukan  demi  untuk  menjamin  keamanan dan  kualitas  makanan  yang  beredar  bebas  di  masyarakat.  Pengawasan  yang  dilakukan  antara lain  dengan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  produk  makanan  yang  pada  kemasannya  tidak mencantumkan  label  secara  lengkap,  dan  juga  produk  makanan  yang  dicurigai  mengandung bahan-bahan yang berbahaya.
Dalam  melakukan  pengawasan  manakala  ditemukan  produk  makanan  yang  dicurigai mengandung  bahan  yang  berbahaya  maka  akan  langsung  dilakukan  pengujian  secara  cepat dengan  menggunakan  “metode  tes  kit”.  “Metode  Tes  kit”  ini  dilakukan  untuk  mengetahui produk  makanan  yang  aman  dan  tidak  mengandung  atau  dicampur  dengan  bahan-bahan  yang berbahaya  untuk  kesehatan  manusia.  Apabila  setelah  dilakukan  “tes  kit”  ternyata  produk makanan  tersebut  mengandung  bahan  yang  berbahaya,  maka  BPOM  akan  langsung mengamankan  produk  makanan  yang  berbahaya  tersebut  dan  selanjutnya  akan  dilakukan  uji laboratoritum  untuk  memperoleh  hasil  yang  akurat  terhadap  produk  makanan  yang  dicampur dengan bahan berbahaya tersebut (Windarti, 2018).
BPOM  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  selama  melakukan  pengawasan  melalui  operasi terjun  langsung  ke  Pasar  Pringharjo  sering  mendapatkan  produk  makanan  yang  mengandung
bahan  berbahaya.  Ciri-ciri  produk  makanan  yang  mengandung  bahan-bahan  berbahaya  antara lain (Windarti, 2018):

## Tabel  I. Karakteristik produk makanan Yang Mengandung Formalin
Kategori Produk Karakteristik Mie basah 1. Dapat bertahan sampai 2 hari pada suhu kamar (25°C)
dan bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es (10°C)
2. Terasa berbau formalin,  agak menyengat, tidak lengket dan  mie berwarna lebih mengkilap dibandingkan mie normal Tahu 1. Dapat bertahan baik sampai 3 hari pada suhu kamar (25°C) dan bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es (10°C)
2. Tekstur tahu terasa sangat keras, tetapi  tidak padat, permukaannya menjadi lebih kering”
3. Terasa berbau formalin,  bau terasa menyengat”
Ikan segar 1. Dapat bertahan sampai 3 hari pada suhu kamar (25°C)
2. Warna insang terlihat merah tua dan pucat”
3. Ikan bagian dalamnya terlihat agak hancur ketika
4. Terasa berbau ,  bau terasa menyengat”
Ikan asin 1. Dapat bertahan baik sampai > 1 bulan pada suhu kamar (25°C)
2. Berwarna cerah dan bersih
3. Tidak dihinggapi lalat dan tidak berbau khas ikan asin
Tabel II. Karakteristik produk makanan yang “Mengandung Boraks”
Kategori Produk Karakteristik Bakso 1. Lebih cenderung berwarna keputihan dan tidak berwarna kecoklatan seperti tidak menggunakan daging 2. Tidak mudah rusak bahkan bisa bertahan sampai 5 hari pada suhu kamar (25°C) 3. strukturnya terasa terlalu alot, dan berwarna mengkilat Lontong 1. Strukturnya terasa terlalu alot 2. Rasanya dirasakan anyir Kerupuk 1. Teksturnya dirasakan terlalu kering 2. Rasanya dirasakan anyir Kategori Produk Karakteristik Makanan yang dicampukan pewarna non pangan dan berbahaya 1. Cerderung berwarna tajam//bercahaya
2. Terdapat  seperti  bercak-bercak  lubang  berwarna  yang disebabkan  karena  tidak  sejenis  (seperti  yanbg  terjadi  pada krupuk)
Tabel  III. Karakteristik produk makanan Dicampurkan “Pewarna Non-Pangan”
BPOM  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  melaksakan  tugasnya  dibidang pengawasan  makanan  dan  obat  seringkali  menemukan  hambatan-hambatan,  manakala melakukan operasi dengan cara turun langsung  ke pasar-pasar. Hambatan tersebut antara lain  datang  dari  para  pedagang/produsen  yang  tidak  terbuka  terhadap  makanan  yang dijualnya.  Disatu  lain  para  pedagang/produsen  makanan  tersebut  hanya  lebih mengutamakan keuntungan tanpa memperhatikan kualitas produk makanan yang mereka jual  supaya  aman  dikonsumsi  oleh  pembeli/konsumennya.  Selain  melaksanakan pengawasan  BPOM  juga  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  produk makanan  yang  sehat  dan  aman  untuk  dikonsumsi,  sehingga  tidak  menimbulkan  dampak yang merugikan terhadap kesehatan masyarakat sebagai konsumen produk tersebut.
Dalam  melaksanakan  sosialisasi  kepada  masyarakat  BPOM  Daerah  Istemewa Yogyakarta  memberikan  memberikan  penjelasan-penjelasan  mengenai  produk  makanan yang  aman  untuk  dikonsumsi  oleh  masyarakat.  Di  setiap  lokasi  yang  dikunjungi dijelaskan  mengenai  ciri-ciri  makanan  yang  mengandung  yang  tidak  sehat,  tidak  aman dan sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu juga dilakukan “tes kit” untuk mengetahui kualitas produk makanan  yang dijual oleh produsen/pelaku usaha sehingga  masyarakat  dapat  menghindari  untuk  tidak  membeli  produk  makanan  yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk kesehatan (Windarti, 2018).
BPOM  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  ketika  melakukan  pengawasan  ternyata menemukan  adanya  produsen/penjual  makanan  yang  menjual  produk  makanan  yang dicampur  dengan  bahan-bahan  yang  berbahaya,  maka  seluruh  produk  makanan  yang dijual  tersebut  akan  diamankan  sebagai  barang  bukti.  Kemudian  petugas  BPOM  akan meminta  kepada  penjual  makanan  tersebut  untuk  membuat  surat  pernyataan  yang menyatakan bahwa pedagang tersebut tidak diijinkan untuk berjualan lagi. Surat tersebut ditandatangani  penjual  yang  bersngkutan.  Apabila  ternyata  dikemudian  hari  penjual tersebut  melanggar  pernyataan  yang  sudah  dibuat  tersebut,  maka  pihak  BPOM  akan menggugat ke Pengadilan (Windarti, 2018).
Tanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan dari kandungan bahan yang berbahaya sebenarnya tidak hanya menjadi tugas dari BPOM saja, melainkan ada 3 pihak yang  terkait  di  dalamnya  yaitu  pemerintah  selaku  pelaksana,  pelaku  usaha  dan konsumen/masyarakat.

## D. SIMPULAN
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  menjadi  lembaga  yang  memiliki  tugas  dan wewenang  untuk  mengawasi  peredaran  obat-obatan  dan  makanan  di  Indonesia.  Pengawasan terhadap  produk  makanan  dan  obat-obatan  harus  dilaksanakan  untuk  menjamin  produk  dan makanan  yang  dijual  oleh  produsen  tidak  berbahaya  untuk  kesehatan,  sehingga  merugikan konsumen. BPOM Daerah  Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan dengan cara terjun langsung  ke  Pasar  Pringharjo.  Dalam  operasi  tersebut  sering  ditemukan  produk  makanan yang  ditambahkan  zat-zat  berbahaya    sehingga  dilakukan  tindakan  tegas  dengan  cara mengambil  dan  mengamankan  produk  makanan  tersebut  sebagai  barang  bukti.  Kemudian petugas  BPOM  akan  meminta  kepada  penjual  makanan  tersebut  untuk  membuat  surat pernyataan  dan  ditandatangai  penjual  makanan  tersebut  untuk  tidak  berjualan  lagi.  Apabila ternyata dikemudian hari penjual tersebut melanggar pernyataan yang sudah dibuat tersebut, maka pihak BPOM akan menggugat ke Pengadilan (Windarti, 2018).
Terkait dengan pengawasan obat dan makanan, sebenarnya tidak hanya menjadi tugas dari  BPOM  saja,  melainkan  ada  3  pihak  yang  terkait  di  dalamnya  yaitu  pemerintah  selaku pelaksana, pelaku usaha dan konsumen/masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Amiruddin, & Asikin, Z. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers. Dewi, E. W. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hadikusuma,  H.  (1995). Metode  Pembuatan  Kertas  Kerja  Atau  Skripsi  Ilmu  Hukum .  Bandung: Mandar Maju.
Indrati, M.F. (2007). Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi  Muatan . Yogyakarta: Kanisius.
Indrohato. (1994). Asas- Asas Umum Pemerintahan yang baik dalam Paulus Efendie Lotulung. In Himpunan Makalah Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik . Bandung: Citra Aditya Bakti. Miru, A., & Yodo, S. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Rajawali Pers.
Prabowo, M. S. (2010). Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia . Yogyakarta: Rangkang. Sarwoto. (2006). Dasar-dasar Organisasi dan Management. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sidabalok, J. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Situmorang,  V.M.,  &  Juhir,  J.  (1994).  Jusuf  Juhir,  Aspek  Hukum  Pengawasan  Melekat.  Jakarta: penerbit Rineka Cipta.
Stout H.D. (2004). de Betekenissen van de wet. In dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah . Bandung: Alumni.
Suteki., & Taufani, G. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) . Depok: PT RajaGrafindo Persada.
Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Kencana.

## Artikel Jurnal:
Ardansyah., & Wasilawati. (2014). Pengawasan, Disiplin Kerja, dan Kinerja Pegawasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan , Vol.16,(No.2). Erniati. (2016). Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Sikap Pedagang BaksoDan  Penggunaan Boraks Pada  Bakso  Di  SDN  Lemahputro  III  Sidoarjo  (Level  Of  Education,  Knowledge,  Attitude Sellers Meatballs And Borax Used In Meatballs In Lemahputro III Elementary School). Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol.9, p. 209.
Mulyansyah,  H.  (2016).  Peranan  Balai  Besar  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Dalam  Memberantas Tindak  Pidana  Peredaran  Obat  Keras  Di  Sarana  Yang  Tidak  Memiliki  Keahlian  Dan Kewenangan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  Di Provinsi Riau. JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, (No.2 Oktober).
Rahmatullah, L.R., Setyawan, F., & Wahjuni, E. (2013). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kemasan  Makanan  dan  Minuman  yang  Tidak  Mencantumkan  Komposisi  Bahan  (Ingrediens Product) pada Kemasan Luarnya . Universitas Jember.
Suriati,  E.,  Darmawan.,  &  Mansur,  T.  M.  (2018).  Perlindungan  Konsumen  Jajanan  Bahan Berbahaya Di Lingkungan Sekolah. Jurnal Imu Hukum, Vol. 20,(No. 03), p.459–510.
Syafrudin, A. (2000).  Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab. Jurnal Pro Justisia, Edisi 4 .

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Keputusan  Presiden  Nomor  103  Tahun  2001 Tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  1168/MENKES/PER/X/1999  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  722/MENKES/PER/IX/1988 Tentang Bahan Tambahan Makanan.

## Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014
Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Di  Lingkungan  Bdan  Pengawas Obat Dan Makanan.

## Wawancara:
Edo (2018). Hasil Wawancara Pribadi dengan “Edo”  pada tanggal 14 Januari 2018.
Roby (2018). Hasil Wawancara Pribadi dengan “Roby” pada tanggal 12 Januari 2018.
Windarti,  D.  I.  W.  (2018).  Hasil  Wawancara  Pribadi  dengan  “Ida  Wahyu  Windarti  Apt.  Bagian Sertifikasi  dan  Layanan  Informasi  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Yogyakarta”  pada tanggal 23 Januari 2018.