## STUDI KEBUTUHAN PELABUHAN DAN TINJAUAN TEKNIS TERHADAP KONDISI PERAIRAN DAERAH KEPULAUAN ARU

## Aripurnomo Kartohardjono
Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jakarta email: a.kartohardjono@gmail.com
Haryo Koco Buwono Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jakarta email: haryo.hkb@ftumj.ac.id

## Basit Al Hanif
Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jakarta email: albasit08@gmail.com
ABSTRAK: Kabupaten  Kepulauan  Aru  merupakan  hasil  pemekaran  dari  Kabupaten  Maluku  Tenggara pada  tahun  2003  berdasarkan  Undang-undang  No  40  Tahun  2003  tentang  Pembentukan  Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku. Pada  saat  pembentukan  kabupaten  baru,  wilayah  ini  terdiri  dari  3  kecamatan,  Kecamatan  Pulau-pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah dan Kecamatan Aru Selatan. Sarana dan prasarana angkutan penyeberangan yang  beroperasi  secara  rutin  seperti  LCT/kapal  fery  dan  dermaganya  masih  sangat  terbatas.  Sampai dengan saat ini Pemerintah Dearah telah memiliki 1 unit LCT dan 1 buah dermaga penyeberangan yang masih  dalam  tahap  pembangunan.  Saat  ini,  pergerakan  melalui  laut,  baik  untuk  transportasi  regional maupun lokal, dilayani oleh pelabuhan Dobo dan pelabuhan Benjina. Jumlah penumpang yang naik turun di pelabuhan Dobo pada tahun 2006 mencapai 19.947 orang, sedangkan jumlah barang yang dibongkar muat  mencapai  1.469  ton.  Secara  lebih  rinci  mengenai  angkutan  penumpang  dan  barang  pada  lintas penyeberangan  Dobo –  Tual.  Hasil  pemilihan  alternatif  diperoleh  alternatif  1 sebagai  lokasi  yang  paling tepat  sebagai  lokasi  rencana  pelabuhan  Batu  Goyang  namun  dari  evaluasi  kelayakan  didapati  bahwa lokasi  ini  dikategorikan  kurang  layak  dibangun  mengingat  tinggi  gelombang,  arus  dan  akses  enunjang hinterland tidak terpenuhi.
Kata Kunci : kelayakan, pelabuhan, kondisi perairan, Indonesia Timur
ABSTRACT: Aru Islands are a result of the expansion of the Southeast Maluku district in 2003 by law No. 40 of 2003 concerning the establishment of the Eastern Seram Regency, a Regency of West SeramBagian And Aru Islands In Maluku province. At the time of the formation of the new County, the region is made up of 3 sub,  sub  Aru  Islands,  Aru  and  Aru  Selatan  Subdistrict.  The  crossing  of  the  transport  infrastructure  and facilities that operate on a regular basis such as the LCT/ship and ferry pier is still very limited. Up to this time the Government Areas has had 1 unit of LCT and 1 piece of pedestrian Pier is still in the development stage. Currently, the movement by sea, either to local, regional and transportation is served by the port and harbour of Dobo Benjina. The number of passengers up and down in the harbor of Dobo in 2006 reached 19.947  people,  while  the  number  of  goods  unloaded  fit  reached  1.469  tons.  In  more  detail  about  the transport  of  passengers  and  goods  in  Dobo  –  crossing  traffic  Tual.  Alternative  election  results  obtained alternative 1 as the most appropriate location as the location of Batu Goyang Port but the feasibility of the evaluation found that this location is zoned for less worthy built considering the high waves, currents and access enunjang hinterland are not met.
Keywords : feasibility, the Harbour, the condition of the waters of Eastern Indonesia

## Umum
Negara  Republik  Indonesia  terdiri  dari ribuan  pulaudan  banyak  diantaranya merupakan daerah yang terisolir, terpencil, tertinggal  dan  belum  berkembang  serta belum  terjangkau  oleh  sarana transportasi. Transportasi laut sebagai bagian darisistem transportasi  nasional  perlu  dikembangkan dalam  rangka  mewujudkan  wawasan nusantara  yang  mempersatukan  semua wilayah  Indonesia,  mengingat  transportasi merupakan  masalah  yang  vital  dalam mendukung  perekonomian  suatu  bangsa. Dengan  semakin  meningkatnya  kualitas sistem  dan  jaringan  transportasi,  akan meningkat  pula  interaksi  antar  pelaku ekonomi  di  suatu  wilayah  yang  pada kelanjutannya  akan  dapat  meningkatkan perekonomian secara keseluruhan.
Dari sisi legalitas, Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran mengindikasikan perlunya penyediaan infrastruktur pelabuhan sebagai  tempat  perpindahan  intra  dan antar  moda  transportasi.  Pembangunan pelabuhan  tersebut  harus  direncanakan secara tepat, memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan,  kelestarian  lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intra dan antar moda transportasi.
Pembangunan pelabuhan dilaksanakan sebagai  pengembangan  dari  fasilitas  yang sudah ada untuk mendukung perkembangan ekonomi setempat, maupun pada lokasi baru untuk membuka jalanbagi kegiatan  transportasi  warga  sehari-hari yang  bersifat  mendasar.  Oleh  karena  itu, pembangunan  pelabuhan  di  Indonesia dalam  lingkup  Sub  Sektor  Perhubungan akan  terus  dilaksanakan  dalam  rangka menunjang trasnportasi penumpang danbarang,  dalam  skema  pelayaran  yang bersifatkomersial maupun pelayaran perintis, pelayaran lokal ataupun pelayaran rakyat.
Kabupaten Kepulauan Aru merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku
Tenggara  pada  tahun  2003  berdasarkan Undang-undang No 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan  Kabupaten  Seram  Bagian Timur,  Kabupaten  SeramBagian  Barat,  Dan Kabupaten  Kepulauan  Aru  Di  Provinsi Maluku. Pada saat pembentukan kabupaten baru,  wilayah  ini  terdiri  dari  3  kecamatan, Kecamatan  Pulau-pulau  Aru,  Kecamatan Aru Tengah dan Kecamatan Aru Selatan.
Letak  geografis  Kabupaten  Kepulauan  Aru antara antara 5º sampai 8º Lintang Selatan dan  133,5º  sampai  136,5º  Bujur  Timur. Luas  wilayah  Kabupaten  Kepulauan  Aru adalah  ±  55.270,22  Km2  dengan  luas daratan  ±  6.426,77  Km2.  Kabupaten  ini merupakan  wilayah  kepulauan  dengan pulau-pulau  berbagai  ukuran  dengan jumlah  pulau  sebanyak  187  pulau,  dimana sekitar 89 pulauberhuni, dan sisanya masih kosong.  Berdasarkan  klasifikasi  pulau, terdaat  5  bupah  pulau  yang  berukuran relatif  besar  di  Kabupaten  Kepulauan  Aru yakni  Pulau  Wokam,  Kobror,  Maekor, Trangan,  dan  Kola.  Kota  Dobo  sebagai ibukota  Kabupaten  Kepulauan  Aru  berada di Pulau Warmar.

## Jaringan Transportasi
Sistem transportasi di Kabupaten
Kepulauan  Aru  meliputi  sarana  dan prasarana  perhubungan  laut,  perhubungan darat, dan perhubungan udara.
Ketersediaan  prasarana  transportasi  yang ada  di  Kabupaten  Kepulauan  Aru  hingga kini  masih  tetap  belum  memadai  bila dibanding dengan kondisi dan karakteristik fisik  wilayah  Kabupaten  Kepulauan  Aru yang sebagian besar wilayahnya merupakan  kawasan  pesisir  dan  pulau- pulau  kecil  serta  berbatasan  langsung dengan  negara  lain.  Kondisi  tersebut mengakibatkan rendahnya aksebilitas antar pulau,  antar  desa,  dusun  dengan  pusat- pusat pertumbuhan yaitu ibukota Kecamatan dan ibukota Kabupaten.

## Gambar 1. Peta Maluku

## Sistem Transportasi Darat
Keberadaan  jaringan  darat  relatif  sangat terbatas, terutama di wilayah P.Warmardimana  terdapat  Kota  Dobo sebagai  Ibukota  Kabupaten,  sebagian lainnya terdapat di P.Trangan.
Kondisi  jaringan  jalan  di  Kabupaten Kepulauan  Aru  dapat  di  rinci  menurut status dan panjang jalan sebagai berikut :
1.  Jalan provinsi sepanjang 62,9 km dengan jenis  perkerasan  aspal  30  km,  dimana sepanjang  36,4  km  kondisinya  sedang, 17  km  kondisinya  rusak,dan  9,5  km kondisinya rusak berat.
2.  Jalan  kabupaten  sepanjang  71,1  km dengan kondisi jalan sepanjanang 16,5km  kondisinya  sedang,  34,9  km kondisinya rusak, dan 20 km kondisinya rusak  berat.  Secara  lebih  jelas  mengenai panjang  jalan  di  Kabupaten  Kepulauan Aru.
Sistem Transpotasi Laut Dan Penyeberangan Sistem transportasi laut dan
penyeberangan  di  kabupaten  kepulauan aru, seperti pada umumnya sistem transportasi  laut  dan  penyeberangan  di wilayah  lain  diperairan  maluku,  dapat dibagi  berdasarkan  alur  pelayarannya, yaitu :
1.  Jalur  pelayaran  antarpulau  dan  desa yang dilayani oleh kapal motor tempel
2.  Jalur kapal perintis yang menghubungkan antar gugusan pulau 3.  Jalur  kapal  pelni  yang  menghubungkan maluku dengan wilayah lain 4.  Jalur pelayaran dagang yang mengangkut  kebutuhan  pokok  dari  luar daerah,  seperti  Makassar,  Bitung,  dan Surabaya 5.  Jalur  pelayaran  kapal  asing  untuk perikanan dengan jalur antar pulau Dari 10  (sepuluh)  ibukota  kecamatan  di Kabupaten Kepulauan Aru, hanya 1(satu)  di  antaranya  telah  memiliki dermaga pelabuhan laut yang representatif  yakni  di  Dobo  (Kecamatan Pulau-Pulau  Aru).  Pelabuhan  Dobo melayani  pergerakan  regional  maupun lokal.  Hingga  kini  sarana  perhubungan laut yang menghubungkan kota kabupaten  dengan  kota-kota  kecamatan sebagian  besarmasih  menggunakan  jasa angkutan  pelayanan  rakyat,  kecuali Dobo-Benjina dilayani oleh sebuah kapal ferry dengan trip 1 kali seminggu.
Sarana dan prasarana angkutan
penyeberangan  yang  beroperasi  secara rutin seperti LCT/kapal fery dan dermaganya masih sangat terbatas. Sampai dengan  saat  ini  Pemerintah  Dearah  telah memiliki  1  unit  LCT  dan  1  buah  dermaga penyeberangan  yang  masih  dalam  tahap pembangunan.
Saat ini, pergerakan melalui laut, baik untuk transportasi regional maupun lokal, dilayani oleh pelabuhan Dobo dan pelabuhan  Benjina.  Jumlah  penumpang yang  naik  turun  di  pelabuhan  Dobo  pada tahun  2006  mencapai  19.947  orang, sedangkan  jumlah  barang  yang  dibongkar muat mencapai 1.469 ton. Secara lebih rinci mengenai angkutan penumpang dan barang pada lintas penyeberangan Dobo – Tual.

## Pengembangan Prasarana Transportasi
1.  Transportasi Laut Untuk  prasarana  transportasi  laut, pengembangan  diarahkan  pada  dua  hal pokok  yaitu  prasarana  transportasi  laut, dan  jaringan  transportasinya.  Sesuai dengan  kondisi  dan  permasalahan  yang
ada,  pengembangan  sistem  prasarana transportasi  laut  Maluku  di  tahap  awal diarahkan  pada  pola  “trade  follow  the ship”  artinya  pembangunan  wilayah Maluku  dipacu  dengan  terlebih  dulu menyediakan  sarana  dan  prasarana pendukung  transprtasi  laut.  Diharapkan nantinya  secara  bertahap  mengarah  ke pola  “ships  follow  the  trade”  yang  lebih sesuai  dengan  hakekat  fungsinya,  yaitu sebagai faktor pendukung bagi pengembangan sosial-ekonomi wilayah. Pengembangan  pelabuhan  dan  dermaga di Provinsi Maluku berdasarkan skenario optimum.  Pada  tahun  ini  Provinsi Maluku  hanya  memiliki  1  pelabuhan kelas  I  yaitu  pelabuhan  Ambon.  Sesuai dengan proyeksi pengembangan seluruh kawasan, maka pada tahun 2016, jumlah pelabuhan  kelas  I  perlu  ditingkatkan menjadi  4  buah.  Peningkatan  kelas pelabuhan  dari  kelas  III  ke  kelas  I dilakukan pada Pelabuhan Banda ditingkatkan  dalam  rangka  promosi pariwisata  Pulau  Banda.  Sedangkan Pelabuhan Amahai dan Tual ditingkatkan sebagai  upaya  mendesentralisasikan pusat-pusat  pelayanan,  yaitu  Wahai sebagai pusat pelayanan kawasan Maluku  Tengah  dan  Tual  sebagai  pusat pelayanan kawasan Maluku Tenggara.
2.  Transportasi Udara Pengembangan  prasarana  transportasi udara  di  Maluku  diusahakan  lebih diarahkan pada tujuan pemerataan antar wilayah  utara  dan  selatan  Maluku disamping  meningkatkan  pertumbuhan wilayah Maluku dengan penekanan pada komoditi Unggulan yaitu produk perikanan,  dan  pertanian,  di  samping mobilisasi  penumpang.  Hal  ini  berarti pengembangan  layanan  transportasi udara diarahkan untuk membuka potensi pemasaran produk unggulan dan jasa  wilayah  Maluku  pada  umumnya maupun  wilayah  terpencil  di  Maluku khususnya.  Selain  itu,  pengembangan sistem prasarana transportasi udara juga ditujukan untuk menunjang
pengembangan kegiatan pariwisata,
terutama  pariwisata  mancanegara,  serta kegiatan  industri  di  Maluku  dalam rangka  memacu  pertumbuhan  wilayah Maluku.
Pengembangan bandar udara di Provinsi Maluku berdasarkan
skenario pengembangan  optimum  kota  Ambon sebagai  pintu  masuk  eksternal  Provinsi Maluku  akan  terus  berkembang  seiring dengan  peningkatan  kapasitas  seluruh kawasan.  Terkait  dengan  itu,  peran bandar  udara  Pattimura  akan  semakin strategis.
Sejumlah  bandar  udara  perintis  yang saat  ini  ada  di  Provinsi  Maluku,  perlu mengalami peningkatan kapasitas seiring  dengan  pengembangan  wilayah. Bandar  udara  Wahai  misalnya,  saat  ini masih  tergolong  sebagai  bandar  udara perintis.  Jika  pengembangan  wilayah Seram  Utara  dapat  berjalan  sesuai skenario,  maka  kapasitas  dan  kelas bandara  ini  harus  ditingkatkan  menjadi bandara  kelas  IV  pada  tahun  2016. sedangkan  Lapter-lapter  perintis  di kawasan  Maluku  Tenggara  danMaluku Tenggara  Barat  ditingkatkan  sesuai dengan peningkatan kebutuhan
perjalanan pada kawasan-kawasan tersebut.
3.  Transportasi Darat Sebagai wilayah yang paling terbelakang perkembangannya, maka pengembangan prasarana  transportasi  darat  sangat penting  dilakukan  bagi  wilayah  ini.  Di samping  untuk  memacu  perkembangan wilayah, pengembangan prasarana transportasi  juga  penting  peranannya untuk menghubungkan wilayah produksi dengan  pusat  pengumpul  atau  pusat pemasaran.  Prioritas  pengembangan prasarana  transportasi jalan perlu dilakukan di Pulau Kei Besar yaitu antara Elat dengan hinterlandnya perlu dilakukan  pembangunan  jalan,  serta peningkatan  prasarana  jalan  di  wilayah selatan.
Prioritas lainnya adalah antara Saumlaki dengan  hinterlandnya  di  pesisir  timur P.Yamdena,  perlu  diselesaikan  prasaran jalan  Saumlaki-Arma-Siwahan  di  ujung utara  pulau.  Dengan  dikembangkannya perkebunan di pulau ini maka prasarana jalan  juga  perlu  dikembangkan  dari wilayah perkebunan sampai ke pelabuhan laut. Pembangunan jalan yang perlu  diprioritaskan  adalah  di  P.  Wetar, antara  Lurang  dan  Ilwaki  dan  daerah eksploitasi emas, serta daerah transmigrasi di ujung timur pulau.

## Kendala Pengembangan
Kendala pengembangan pemanfaatan ruang Kabupaten Kepulauan Aru umumnya lahir  dari  kondisi  wilayah  yang  bersifat kepulauan.
Beberapa kendala
pengembangan  di  wilayah  antara  lain sebagai berikut :
1.  Dari aspek kerjasama regional, pengembagan  wilayah  terkendala  oleh potensi  SDA  yang  relatif  terbatas  dan bersifat  umum.  Sehingga  komoditi  yang dihasilkan  kurang  unik  dan  memiliki banyak  daerah pesaing.  Akibatnya permintaan  terhadap  komoditi  yang dihasilkan  tidak  mampu  tumbuh  secara cepat.
Konsekuensinya
terhadap pengembangan  sektor  unggulan  di wilayah ini menjadi terbatas.
2.  Dalam  konteks  perekonomian  nasional, produktivitas wilayah yang relatif rendah  mengakibatkan  Aru  banyak tertinggal perkembangannya oleh wilayah  lain.  Kendala  utama  berupa infrastruktur  dan  SDM  menjadi  faktor penentu  rendahnya  kontribusi  ekonomi wilayah  dalam  perekonomian  nasional. Faktor  lain  yang  juga  menjadi  kendala adalah  tingkat  spesalisasi  ekonomi wilayah  yang  berada  pada  sektor-sektor yang secara nasional
sedang menunjukkan pertumbuhan
yang melambat. Keuntungan lokasional
beberapa  sektor  seperti  perikanan  laut di  Kabupaten  terkendala  oleh  mahalnya biaya transportasi dan rendahnya infrastruktur untuk memanfaatkan
keuntungan lokasi tersebut.
3.  Sedangkan  kendala  yang  muncul  dari perubahan  kebijakan  nasional  antara lain berupa terbatasnya program- program  pembangunan  nasional  yang menjadikan  Kabupaten  sebagai  daerah pelaksanaan program. Selain itu, kendala lain yang teridentifikasi adalah realisasidari perubahan kebijakan nasional yang relatif lambat.
4.  Ketergantungan  system  transportasi regional  terhadap  kondisi  gelombang dan  cuaca  mengakibatkan  rendajnya aksesibilitas wilayah yang pada gilirannya mengakibatan rendahnya produktivitas wilayah Aru.
Berdasarkan uraian tentang kendala pengembangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara eksternal, kendala pengembangan  wilayah  Arulahir  dari keterbatasan  sumber  daya  yang  dimiliki. Keterbatasan  ini  mengakibatkan  interaksi yang  terjadi  antara  dengan  wilayah  lain menjadi  terbatas  juga.  Oleh  karena  itu, tantangan besar bagi pengembangan wilayah  adalah  bagaimana  menciptakan kawasan-kawasan  produktif  yang  mampu menjadi  penggerak  pertumbuhan  ekonomi wilayah,  terutama  dalam  meningkatan produktivitas  sektor  di  wilayah  yang bersangkutan.

## Keadaan Fasilitas Pelabuhan
Sistem transportasi di Kabupaten Kepulauan  Aru  meliputi  sarana  dan prasarana  perhubungan  laut,  perhubungan darat, dan perhubungan udara. Ketersediaan  prasarana  transportasi  yang ada  di  Kabupaten  Kepulauan  Aru  hingga kini  masih  tetap  belum  memadai  bila dibanding dengan kondisi dan karakteristik fisik  wilayah  Kabupaten  Kepulauan  Aru yang sebagian besar wilayahnya merupakan  kawasan  pesisir  dan  pulau- pulau  kecil  serta  berbatasan  langsung dengan  negara  lain.  Kondisi  tersebut mengakibatkan rendahnya aksebilitas antar pulau,  antar  desa,  dusun  dengan  pusat- pusat pertumbuhan yaitu ibukota Kecamatan dan ibukota Kabupaten.
Letak  geografis  Kabupaten  Kepulauan  Aru antara antara 5º sampai 8º Lintang Selatan dan  133,5º  sampai  136,5º  Bujur  Timur. Luas  wilayah  Kabupaten  Kepulauan  Aru adalah  ±  55.270,22  Km2  dengan  luas daratan  ±  6.426,77  Km².  Kabupaten  ini merupakan  wilayah  kepulauan  dengan pulau-pulau  berbagai  ukuran  dengan jumlah  pulau  sebanyak  187  pulau,  dimana sekitar 89 pulau berhuni, dan sisanya masih kosong.  Berdasarkan  klasifikasi  pulau, terdapat  5  buah  pulau  yang  berukuran relatif  besar  di  Kabupaten  Kepulauan  Aru yakni  Pulau  Wokam,  Kobror,  Maekor, Trangan,  dan  Kola.  Kota  Dobo  sebagai ibukota  Kabupaten  Kepulauan  Aru  berada di Pulau Warmar.
Berdasarkan  daftar  pulau-pulau  kecil terluar  Indonesia  (Peraturan  Presiden  No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau- pulau  Kecil  Terluar)  diketahui  terdapat  7 (tujuh)  buah  pulau  kecil  terluar  yang terdapat  di  wilayah  ini,  yaitu  Pulau Ararkula  (P42),  Pulau  Karaweira  (P43), Pulau  Panambulai  (P44),  Pulau  Kultubai Utara  (P45),  Pulau  Kultubai  Selatan  (P46), Pulau  Karang  (P47)  dan  Pulau  Enu  (P48). Pulau-pulau  kecil  terluar  ini  dijadikan sebagai  lokasi  titik  dasar  garis  pangkal acuan  perbatasan  laut  NKRI.  Secara geografis,  wilayah  Kabupaten  Kepulauan Aru mempunyai batas-batas sebagai berikut :
1.  sebelah  utara  berbatasan  dengan  Laut Aru dan Provinsi Papua;
2.  sebelah  timur  berbatasan  dengan  Laut Aru dan Provinsi Papua
3.  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Laut Arafura, dan
4.  sebelah  barat  berbatasan  dengan  Laut Banda dan Kabupaten Maluku Tenggara
Fasilitas pelabuhan laut terdiri dari 3 (tiga) hierarki yaitu:
1.  Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi  pokoknya  melayani  kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional,  alih  muat  angkutan  laut dalam  negeri  dan  internasional  dalam jumlah  besar,  dan  sebagai  tempat  asal
tujuan  penumpang  dan/atau  barang, serta  angkutan  penyeberangan  dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
2.  Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan  laut  dalam  negeri,  alih  muat angkutan  laut  dalam  negeri  dalam jumlah  menengah,  dan  sebagai  tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta  angkutan  penyeberangan  dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
3.  Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani  kegiatan  angkutan  laut  dalam negeri,  alih  muat  angkutan  laut  dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan  pengumpan  bagi  pelabuhan utama  dan  pelabuhan  pengumpul,  dan sebagai  tempat  asal  tujuan  penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
Sistem transportasi laut dan penyeberangan  di  Kabupaten  Kepulauan Aru,  seperti  pada  umumnya  sistem transportasi  laut  dan  penyeberangan  di wilayah  lain  di  perairan  maluku,  dapat dibagi  berdasarkan  alur  pelayarannya, yaitu :
1.  Jalur  pelayaran  antarpulau  dan  desa yang dilayani oleh kapal motor tempel
2.  Jalur kapal perintis yang menghubungkan antargugusan pulau 3.  Jalur  kapal  pelni  yang  menghubungkan maluku dengan wilayah lain 4.  Jalur pelayaran dagang yang mengangkut  kebutuhan  pokok  dari  luar daerah,  seperti  Makassar,  Bitung,  dan Surabaya
5.  Jalur  pelayaran  kapal  asing  untuk perikanan dengan jalur antar pulau

## Keadaan Jaringan Pelayanan Transportasi Laut
Untuk prasarana transportasi laut, pengembangan  diarahkan  pada  dua  hal pokok  yaitu  prasarana  transportasi  laut, dan jaringan transportasinya. Sesuai
dengan  kondisi  dan  permasalahan  yang ada,  pengembangan  sistem  prasarana transportasi  laut  Maluku  di  tahap  awal diarahkan pada pola “trade follow the ship” artinya  pembangunan  wilayah  Maluku dipacu  dengan  terlebih  dulu  menyediakan sarana dan prasarana pendukung transprtasi  laut.  Diharapkan  nantinya secara  bertahap  mengarah  ke  pola  “Ships follow  the  trade”  yang  lebih  sesuai  dengan hakekat  fungsinya,  yaitu  sebagai  faktor pendukung  bagi  pengembangan  sosial- ekonomi wilayah.
Pengembangan  pelabuhan  dan  dermaga  di Provinsi  Maluku  berdasarkan  skenario optimum.  Pada  tahun  ini  Provinsi  Maluku hanya  memiliki  1  pelabuhan  kelas  I  yaitu pelabuhan  Ambon.  Sesuai  dengan  proyeksi pengembangan  seluruh  kawasan,  maka pada tahun 2016, jumlah pelabuhan kelas I perlu  ditingkatkan  menjadi  4  buah. Peningkatan  kelas  pelabuhan  dari  kelas  III ke kelas I dilakukan pada Pelabuhan Banda ditingkatkan dalam rangka promosi pariwisata Pulau
Banda. Sedangkan Pelabuhan  Amahai  dan  Tual  ditingkatkan sebagai upaya mendesentralisasikan pusat- pusat pelayanan, yaitu Wahai sebagai pusat pelayanan  kawasan  Maluku  Tengah  dan Tual  sebagai  pusat  pelayanan  kawasan Maluku Tenggara.

## Survey  Hydro-Oceanografi
Survey    Hydro-Oceanografi  dilaksanakan guna  untuk  mengetahui  kondisi  perairan dilokasi alur pelayaran, mengenai:
1.  Kedalaman laut;
2.  Pasang Surut;
3.  Kecepatan dan arah arus; dan
4.  Kondisi ketinggian tanah daratan.
Data-data  yang  diperoleh  dari  pekerjaan Survey  Hidro-Oceanografi  dan  Topografi sebagaimana  dimaksudkan  diatas,  akan menjadi  bahan  masukan  dalam  proses analisis pekerjaan Studi
Kelayakan
Pembangunan  Pelabuhan  Batu  Goyang Kepulauan  Aru.  Adapun  survey  lokasi dilakukan  pada  dua  lokasi,  lokasi  sebelah timur dan barat.
1.  Pengukuran Kontrol Horizontal Posisi sounding dan kedalaman perairan ditentukan  dengan  menggunakan  alat GPS; Garmin Type 178 dengan Frekuensi 200 KHZ;
Untuk  referensi  selanjutnya,  vertikal maupun  horizontal,  semua  mengacu kepada  BM  milik  dermaga  Ferry  sejak tahun 1992 (dikarenakan saat peninjauan,  tim  survey  dilarang  warga setempat  untuk  memasang  BM  bahkan melakukan  topografi  di  tanah  warga setempat)  yang  telah  dikonversi  dengan hasil  pengamatan  pasang  surut  yang dilakukan  Bench  Mark  adalah  berposisi di  X  (411.715)  dan  Y  (9.233.977)  atau 06 o 55’46”  LS  dan  134 o 12’  03”  BT, dengan  ketinggian  +  9.25  meter.  Sketsa dan  penjelesan-penjelasan  BM  tersebut terlampir;
2.  Pengamatan Pasang Surut
1.  Pengamatan  pasang  surut  dilakukan selama  15  X  24  jam  secara  terus menerus agar bisa mengetahui kedudukan Palem terhadap 0,00 LWS, selama 15 hari;
2.  Dari hasil perhitungan 15 Piantan, didapat nilai Duduk Tengah (ZO) yaitu: 70.5 dm sesuai dengan nilai Duduk Tengah yang tercantum pada
Peta Laut daerah Kepulauan Aru.
Gambar  2.  Hasil  Pengamatan  Pasang Surut selama 15 hari
3.  Pengamatan Arus Pengamatan  arus  dilaksanakan  untuk mengetahui  kecepatan  arus  tertinggi pada waktu pasang maupun pada waktu surut. Pengukuran arus dilakukan dalam 2  posisi.  Posisi  pertama  06 o 55’50,0  LS dan  134 o 11’18,5  BT.  Posisi  kedua 06 0 56’12.4 LS dan 134 0 11’35.4 BT.
Analisis Kondisi Transportasi Dan Kondisi Lokasi 1.  Berdasarkan informasi pelabuhan sekitar,  kondisi  penduduk.  Kondisi pelayaran dan kondisi potensi
sumberdaya  alam  di  sekitar  Batu Goyang, maka kebutuhan akan pelabuhan sangat kecil. Mempertimbangkan  bahwa  RIPN  414 tahun  2013,  dinyatakan  hirarki  dari Batu Goyang adalah Pelabuhan Pengumpul, berdasarkan data yang ada, maka  perlu  koreksi  untuk  RIPN  dari Pelabuhan Pengumpul menjadi Pelabuhan Pengumpan Lokal.
2.  Kondisi  perairan  dengan  pasang  surut dengan  duduk  tengah  70  dm,  dan kedalaman  perairan  yang  cukup  untuk pelayaran,  seharusnya  memenuhi,  bila dibangun  fasilitas  pelabuhan.Hal  ini mengingat  daerah  Batu  Goyang  tidak memiliki Dermaga untuk kapal berlabuh/sandar.

## Pemilihan Alternatif Alternative 1
1.  Kedalaman Perairan
Kedalaman  -4  mLWS  per  jarak  ±300  m dari pantai.
2.  Gelombang  Arah  gelombang  selalu mengikuti  arah  angin,  tinggi  gelombang rata-rata  antara  0,5  –  1,5  m.  Gelombang terbanyak  pada  alternatif  1  adalah  4 bulan yaitu pada bulan Desember hingga Maret.
3.  Dominasi Arah Angin
Dominasi  arah  angin  adalah  arah Tenggara,  yaitu  pada  bulan  April  hingga bulan  November  (8  bulan),  sedangkan angin Barat Laut adalah bulan Desember hingga bulan Maret (4 bulan).
Pada  alternatif  1  ini  paling  banyak menerima  angin  adalah  selama  4  bulan. Jadi  pada  bulan  Desember  hingga  Maret tidak  ada  kapal  yang  bisa  sandar  pada rencana dermaga.
4.  Sedimen
Tidak  terdapat  sedimentasi  pada  lokasi alternative 1.
5.  Luas Perairan Untuk Olah Gerak Kapal Lokasi  perairan  pada  alternative  1 adalah perairan lepas. Tahun  Jan Feb Mar  Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov  Des 2010 315  315  315 135  130 135  135  135  135  135  135 315 2011 315  325  315 135  135 130  130  130  130  130  130 130 2012 290  290  300 120  CALM  120  120  130  130  130  130 320
Gambar Area Alternative 1
6.  Arus
Pada  station  1  (alternative  lokasi pelabuhan  1),  Kecepatan  arus  tertinggi pada  waktu  pasang  yaitu  Kecepatan arus  tertinggi  pada  saat  pasang  sekitar 1770.  Kecepatan  tertinggi  sekitar  +  0.9
m/detik sedangkan kecepatan pada saat surut sekitar 3470+ 0.9 m/detik.
7.  Pasang Surut Dari  hasil  perhitungan  15  Piantan, didapat  nilai  Duduk  Tengah  (ZO)  yaitu: 70.5  dm  sesuai  dengan  nilai  Duduk Tengah  yang  tercantum  pada  Peta Laut daerah Kepulauan Aru.
8.  Topografi Kondisi daratan / pantai sekitar sekitar alternatif  1  adalah  landai  dengan  sudut kemiringan  lahan  dibawah  15o  yaitu Kecuraman antara +2 mLWS sampai +4 mLWS.
9.  Akses Infrastruktur Penunjang Tidak  ada  infrastruktur  penunjang pelabuhan pada lokasi alternative 1.
Alternative 2
1.  Kedalaman Perairan Kedalaman -4 mLWS per jarak ±150 m dari pantai.
2.  Gelombang Arah  gelombang  selalu  mengikuti  arah angin, tinggi gelombang rata-rata antara
0,5  –5  m.  Gelombang  terbesar  pada alternatif  2  adalah  8  bulan  yaitu  pada bulan  April  hingga  November.  Jadi selama musim angin, pelabuhan selama 8 bulan tidak bisa disinggahi.
3.  Dominasi Arah Angin Dominasi  arah  angin  adalah  arah
Tenggara, yaitu pada bulan April hingga bulan  November  (8  bulan),  sedangkan angin Barat Laut adalah bulan Desember  hingga  bulan  Maret  (4 bulan).
Pada  alternatif  2  ini  paling  banyak menerima angin adalah selama 8 bulan. Jadi pada bulan April hingga November tidak  ada  kapal  yang  bisa  sandar  pada rencana dermaga.
4.  Sedimen Tidak  terdapat  sedimen  pada  lokasi alternative3.
5.  Luas Perairan Untuk Olah Gerak Kapal Lokasi perairan pada alternative 2 luas.

## Gambar Area Alternative 2
6.  Arus Pada  station  2  (alternative  lokasi pelabuhan  2),  Kecepatan  arus  tertinggi pada  waktu  pasang  yaitu  Kecepatan arus  tertinggi  pada  saat  pasang  sekitar 1740.  Kecepatan  tertinggi  sekitar  +  0.9 m/detik sedangkan kecepatan pada saat surut sekitar 3500+ 0.9 m/detik.
7.  Pasang Surut Dari  hasil  perhitungan  15  Piantan, didapat  nilai  Duduk  Tengah  (ZO)  yaitu:
70.5  dm  sesuai  dengan  nilai  Duduk Tengah  yang  tercantum  pada  Peta Laut daerah Kepulauan Aru.
8.  Topografi Pemantaian
Kondisi daratan / pantai sekitar sekitar alternatif  3  adalah  sangat  curam  dan bertebing,  dengan  sudut  kemiringan lahan diatas60o yaitu kecuraman antara +8 mLWS sampai +10 mLWS. No Kriteria/subkriteria Parameter Penilaian Skor  Alt 1  Bobot Alt 2 Bobot a Kedalaman Perairan Kedalaman diatas desain kriteria 3 3 3 kedalaman sesuai kriteria 2 kedalaman dibawah kriteria 1 b Gelombang Tinggi gelombang < 1.0 m 3 1 1 Tinggi gelombang 1.0 m sd. 1.5 m 2 Tinggi gelombang > 1.5 m 1 c Dominasi arah angin Arah angin dominan < 4 bulan 3 3 Arah angin dominan > 4 bulan 1 1 d Sedimen Tidak ada proses sedimen 3 3 3 Sedimen ada dalam skala kecil 2 Sedimen sangat tinggi 1 e Luas perairan untuk olah gerak kapal lebih besar dari kebutuhan turning basin (> 2 loa) 3 3 3 Sesuai dengan kebutuhan turning basin (2 loa) 2 tidak terpenuhi kebutuhan turning basin (< 2 loa) 1 f Arus Kecepatan < 0.2 m/detik 3 kecepatan 0.2 sd. 0.5 m/detik 2 kecepatan > 0.5 m/detik 1 1 1 g Pasang surut beda pasang surut < 1.5 m 3 3 3 beda pasang surut  1.5 sd 2.5 m 2 beda pasang surut > 2.5 m 1 h Topografi Pemantaian kemiringan < 5% 3 3 Kemiringan 5% sd 15% 2 kemiringan > 15% 1 1 i Akses dan infrastruktur penunjang terdapat akses jalan dan infrastruktur lengkap 3 terdapat akses jalan namun infrastruktur kurang lengkap 2 tidak ada akses jalan dan infrastruktur kurang lengkap 1 1 1 22  11.73% 18  9.60% Hasil pemilihan alternatif diperoleh alternatif 1 sebagai lokasi yang paling tepat sebagai  lokasi  rencana  pelabuhan  Batu Goyang  namun  dari  evaluasi  kelayakan didapati  bahwa  lokasi  ini  dikategorikan kurang  layak  dibangun  mengingat  tinggi
gelombang,  arus  dan  akses  penunjang hinterland tidak terpenuhi.

## Kesimpulan
Secara  teknis  lokasi  pelabuhan  di  Batu Goyang, Kepulauan Aru memenuhi persyaratan untuk dibangun fasilitas pelabuhan  dimana  parameter–parameter kelayakan  teknis  telah  terpenuhi  sebagai berikut:
1. Kedalaman Perairan
2. Gelombang
3. Dominasi Arah Angin
4. Sedimen
5. Luas  Perairan  Untuk  Olah  Gerak Kapal
6. Arus
7. Pasang Surut dan Arus
8. Topografi
9. Akses Infrastruktur Penunjang

## Referensi
1. Undang-undang  No.  17 Tahun  2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan  Pemerintah  No.61  Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
3. Peraturan  Pemerintah  No.5  Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
4. Peraturan  Pemerintah  No.20  Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
5. Peraturan  Pemerintah  No.21  Tahun
201 0tentang Perlindungan Lingkungan Maritim; 6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tahun  2007  tentang  Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  26 Tahun  2008  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Keputusan  Menteri  Perhubungan
Nomor  31  Tahun  2006  tentang Pedoman Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan; 9. Keputusan  Menteri  Perhubungan Nomor KP. 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional. 10. Kepulauan  Aru  Dalam  Angka  2014,
BPS Kabupaten Aru, 2014
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2011-2015, Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan Aru, 2012.