Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska P-ISSN: 2085-7616; E-ISSN: 2541-0962 Agustus 2022, Vol. 14 No. 2

## Pertanggungjawaban Pidana oleh Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Autentik
Mathelda Naatonis 1 mateldanaatonis58@gmail.com , Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Indonesia 1

## Abstract
Background :
Notaries  are  public  officials  and  have  a  very  important  position  to  assist  in  providing  legal  certainty  to  the public.  An  authentic  deed  issued  by  a  notary  must  be  carried  out  carefully  so  as  to  prevent  losses,  whether intentionally  or  unintentionally.  Notaries  in  issuing  authentic  deeds  can  be  subject  to  criminal  sanctions  if criminal elements are met

## Research Methods:
The  types  of  legal  materials  are  in  accordance  with  the  typology  of  this  research  in  the  form  of  normative juridical,  it  is  clear  that  the  legal  materials  used  in  this  research  are  secondary  data  or  materials.  Analysis  of legal  materials  is  achieved  by  conducting  prescriptive  juridical  studies  or  analyzes  of  legal  materials.  The method  of  study  and  analysis  is  through  interpretation  while  still  paying  attention  to the  consistency  between legal theory, legal principles and legal rules that are relevant to the problems in this research.

## Findings:
Notary practice is  found, if there is a Notary deed that is disputed by the parties or other parties, the Notary is often withdrawn as a party participating in committing or helping to commit a criminal act, namely making or providing false information into the Notary deed.

## Conclusion:
Notary  can  be  sentenced  to  criminal  if  it  is  proven  in  court  that  intentionally  or  unintentionally  the  Notary together with the parties appearing to make actions with certain goals and objectives to benefit a certain party appearing before or harming other appears, if this is proven the Notary must be punished.
Keywords : Notary; Responsibility; Criminal.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Notaris merupakan pejabat umum dan memiliki posisi yang sangat penting untuk membantu dalam memberikan kepastian  hukum  pada  masyarakat.  Akta otentik  yang  diterbitkan  oleh  notarus  harus  dilakukan  dengan  kehati- hatian sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Notaris dalam penerbitan akta otentik dapat dikenakan sanksi pidana apabila terpenuhi unsur-unsur pidana

## Metode Penelitian:
Jenis  bahan  hukum sesuai dengan tipelogi penelitian  ini  yang  berbentuk yuridis  normatif,  jelas kiranya  bahwa bahan  hukum  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini,  yaitu  data  atau  bahan  sekunder.  Analisis  bahan  hukum  yang ditempuh  dengan  jalan  melakukan  kajian-kajian  atau  analisis-analisis  yuridis  preskriptif  terhadap  bahan-bahan hukum. Metode kajian dan analisisnya melalui interpretasi dengan tetap memperhatikan konsistensi antara teori hukum, asas hukum dan kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## Hasil Penelitian:
Praktek notaris ditemukan kenyataan, apabila ada akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain  sering  pula  Notaris  ditarik  sebagai  pihak  yang  turut  serta  melakukan  atau  membantu  melakukan  suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris.

## Kesimpulan:
Notaris  dapat  dihukum  pidana  apabila  terbukti  di  Pengadilan  bahwa  secara  sengaja  atau tidak  sengaja  Notaris secara  bersama-sama  dengan  para  pihak  penghadap  membuat  akta  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk menguntungkan  pihak  penghadap  tertentu  saja  atau  merugikan  penghadap  lain,  Apabila  ini  terbukti  Notaris wajib dihukum.
Kata kunci: Notaris; Tanggung Jawab; Pidana.
DOI : 10.24903/yrs.v11i2.1507 Received :  June 2022 Accepted :  July 2022 Published :  August 2022 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Notaris  merupakan  pejabat  umum  dan  memiliki  posisi  yang  sangat  penting  untuk membantu  dalam  memberikan  kepastian  hukum  pada  masyarakat.  Mencegah  terjadinya permasalahan  hukum  di  kemudian  hari  melalui  akta  otentik  yang  dibuatnya  sebagi  alat pembuktian yang sempurna di Pengadilan. Notaris merupakan profesi yang terhormat selalu lekat dengan etika dan dengan etikalah Notaris berhubungan dengan pekerjaan. Tanpa etika, Notaris hanyalah robot-robot mekanis yang bergerak dalam tanpa jiwa. Karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi mulia ( officium nobile) . 1
Posisi  notaris  harus  independen  atau  netral  artinya  notaris  diharapkan  untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan  kliennya.  Dalam  hal  melakukan  tindakan  hukum  untuk  kliennya,  notaris  juga tidak  boleh  memihak  kliennya,  karena  tugas  notaris  ialah  untuk  mencegah  terjadinya masalah. 2 Jika memang notaris  ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian  ada  alasan  atau  argumentasi  hukum  yang  jelas  dan  tegas  sehingga  pihak  yang bersangkutan dapat memahaminya. 3
Kewajiban  lain  notaris  untuk  melakukan  hal-hal  yang  telah  diatur  dalam  undang- undang,  notaris  masih  memiliki  kewajiban  lain.  Jadi  ini  berhubungan  dengan  sumpah/janji notaris yang berisi bahwa seorang pejabat umum akan merahasiakan isi akta dan keterangan
1 I  Ketut  Adi  Gunawan,  I  Nyoman  Sumardika,  dan  Ida  Putu  Ayu  Widiati,  Penetapan  Honorarium  Notaris dalam  Praktik  Pelaksanaan  Jabatan  Notaris,  Jurnal  Konstruksi  Hukum,  Vol.1,  No.2  Tahun  2020,  369-373, hlm.369, DOI : https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2547.369-373 .
2 Supriyanta,  Kajian  Filosofis  Standar  Perilaku  Etis  Notaris,  Yustitia  Jurnal  Hukum,  Vol.2,  No.3,  137-144, hlm.138, DOI: https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10174 .
3 Kartikosari dan Sesung, Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jurnal Panorama Hukum, Vol.2, No.2, 167-184, hlm.168, https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.1855

## Pertanggungjawaban Pidana oleh Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Autentik

## Mathelda Naatonis
yang  diperoleh  dalam  melaksananakan  jabataannya  kecuali  jika  diperiintahkan  oleh  UU bahwa  notaris  tidak  wajib  merahasiakan dan  memberikan  keterangan  yang  diperlukan  yang bersangkutan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undnag-undang saja yang dapat memerintahkan  notaris  untk  membuka  isi  rasia  akta  dan  keterangan  atau  pernyataan  yang diketahui oleh notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta. 4
Fokus  penelitian  ini  terletak  pada  akta  yang  dibuat  oleh  notaris.  Rumusan  norma dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris secara komprehensif memberikan kewenangan  penuh  kepada  notaris  untuk  membuat  akta  autentik.  Kewenangan  lain  terkait dengan  norma  tersebut  ialah  kewenangan  membuat  akta  autentik  mengenai  perbuatan, perjanjian  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan  atau dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik,  menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse , salinan dan kutipan akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga  di  tegaskan  atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan undang-undang. 5
Akta  otentik  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna  dan  mengikat  mempunyai  peranan penting dalam aktifitas lalu lintas hukum maupun setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan  masyarakat  sehari-hari.  Peranan  akta  tersebut  menyangkut  pembuktian  terhadap suatu  perbuatan  hukum,  hubungan  hukum  maupun  identitas  hukum  yang  berisi  pernyataan, keterangan,  ketetapan  dan  perjanjian  yang  memiliki  substansi  berupa  rumusan  hak  dan kewajiban (prestasi dan kontraprestasi). 6
Sempurna berarti suatu akta autentik sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau  keadaan  tanpa  diperlukannya  penambahan  bukti-bukti  lainnya.  Mengikat  berarti  segala sesuatu  yang  dicantumkan  di  dalam  akta  harus  dipercayai  dan  dianggap  benar  benar  telah terjadi.  Hal  ini  memberikan  beban  pembuktian  kepada  pihak-pihak  yang  membantah  atau meragukan kebenaran akta autentik wajib untuk membuktikan keraguan dan ketidakbenaran akta  autentik  tersebut.    Karena  akta  autentik  memiliki  semua  unsur-unsur  alat  bukti  berupa alat bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. 7
Adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, berkaitan dengan  kebenaran  materil  atas  akta  otentik,  bilamana  dilakukan  tanpa  kehati-hatian  dapat
4 Putri  dan  Prananingtyas,  Peranan  Ikatan  Notaris  Indonesia  dalam  Penetapan  Tarif  di  Antara  Notaris Kota Balikpapan, Jurnal Notarius, Vol.12, No.1, hlm.140, DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23776 .
5 Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta , Mandar Maju, Bandung, 2011,hlm.228.
6 Bachrudin, Hukum  Kenotariatan:Teknik  Pembuatan  Akta  dan  Bahasa  Akta ,  PT.Refika  Aditama, Bandung, 2019, hlm.52.
7 Adjie Habib, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris , PT.Refika Aditama. Bandung, 2011,  hlm.6.
membahayakan  masyarakat  dan/atau  menimbulkan  kerugian  baik  yang  dilakukan  dengan sengaja  maupun  tidak,  dan  perbuatan  tersebut  diancam  dan/atau  memenuhi  unsur-unsusr tindak  pidana  maka  notaris  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatan  tersebut  secara pidana. Dasar ada tidaknya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika notaris mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan  mempunyai  kesalahan  menyangkut  masalah  pertanggungjawaban  pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak  pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.
Seorang  Notaris  bisa  saja  terlibat  dalam  pertanggungjawaban  pidana  dan  mungkin saja  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  apabila  memenuhi  unsur-unsur  yang dilarang menurut hukum. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatanya  yang berupa kesengajaan ( dolus) atau kealpaan ( culpa) dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.
Notaris sebagai pejabat umum ( openbaar ambtenaar ) yang berwenang membuat akta otentik  dapat  dibebani tanggung  jawab  atas  perbuatannya  sehubungan  dengan  pekerjaannya membuat  akta.  Ruang  lingkup  pertanggungjawaban  meliputi  kebenaran  materiil  atas  akta yang  dibuatnya.  Mengenai  tanggung  jawab  notaris  selaku  pejabat  umum  yang  berhubungan dengan  kebenaran  materiil,  dibedakan  menjadi  4  (empat)  jenis  yakni: 8 a).  Tanggung  jawab Notaris  secara  perdata  terhadap  kebenaran  materiil  terhadap  akta  yang  dibuatnya;  b). Tanggung  jawab  Notaris  secara  pidana  terhadap  kebenaran  materiil  terhadap  akta  yang dibuatnya;  c).  Tanggung  jawab  Notaris  berdassarkan  peraturan  jabatan  Notaris,  UUJN, terhadap  kebenaran  materiil  dalam  akta  yang  dibuatnya;  d).  Tanggung  jawab  notaris  dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.
Mengenai tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur di  dalam  UUJN  namun  tanggung  jawab  notaris  dikenakan  apabila  notaris  melakukan perbuatan  pidana.  UUJN  hanya  mengatur  sanksi  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Notaris  terhadap  UUJN  sanksi  tersebut  dapat  berupa  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  tidak memiliki  kekuatan  otentik  atau  hanya  mempunyai  kekuatan  sebagai  akta  di  bawah  tangan. Terhadap  Notarisnya  sendiri  dapat  diberikan  sanksi  yang  berupa  teguran  hingga pemberhentian dengan tidak hormat.
8 Abdul  Ghofur  Anshori, Lembaga  Kenotariaran  Indonesia  Perspektif  Hukum  dan Etika ,  Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm.34.

## Pertanggungjawaban Pidana oleh Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Autentik

## Mathelda Naatonis
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut  disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  yang  melanggar larangan tersebut. Tentu pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan notaris dalam  kapasitasnya  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  dan  tidak  dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbutan pidana meliputi:  perbuatan  (manusia),  memenuhi  rumusan  peraturan  perundangan-undangan  dan bersifat melawan hukum.
Prakteknya  ditemukan  kenyataan,  apabila  akta  Notaris  dipermasalahkan  oleh  para pihak atau  pihak  lainnya  sering  pula  Notaris  sebagai  pihak  yang  turut  serta  melakukan  atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan, apakah mungkin Notaris secara sengaja culpa atau khilaf alpa bersama-sama para penghadap atau para pihak membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini tidak berarti Notaris  bersih  dari  hukum,  tidak  dapat  di  hukum  atau  kebal terhadap  hukum,  Notaris  dapat dihukum  pidana  apabila  dapat  dibuktikan  di  Pengadilan  bahwa  secara  sengaja  atau  tidak sengaja  Notaris  secara  bersama-sama  dengan  para  pihak  penghadap  membuat  akta  dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Apabila ini terbukti Notaris tersebut wajib dihukum.
Perspektif  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN) diatur  bahwa  ketika  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya  terbukti  melakukan pelanggaran  Notaris  dapat  dikenai  atau  dijatuhi  sanksi  berupa  sanksi  perdata,  administrasi tetapi  tidak  mengatur  sanksi  pidana  bagi  Notaris  tetapi  hal  itu  tidak  berarti  Notaris  kebal hukum ketika melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan jabatannya. Apabila terjadi pelanggaran  pidana  terhadap  Notaris  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  yang  terdapat  dalam KUHP dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan yaitu:
1. Adanya  tindakan  hukum  dari  Notaris  terhadap  aspek  lahiriah,  formal  dan  materiil akta  yang  sengaja,  penuh  kesadaran  dan keinsyafan  serta  direncanakan  bahwa  akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2022, Vol. 14 No. 2
3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.
Menjalankan jabatan Notaris berpotensi melakukan beberapa tindak pidana antara lain membuat  surat  palsu/yang  dipalsukan  menggunakan  surat  palsu/yang  dipalsukan  (Pasal  263 ayat  (1)  dan  (2)  KUHP,  melakukan  pemalsuan  terhadap  akta  otentik  (Pasal  264  KUHP), menyuruh  mencantumkan  keterangan  palsu  dalam  akta  otentik  (Pasal  266  KUHP), melakukan, menyuruh, turut serta melakukan (Pasal 55 jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 266, membantu atau membuat surat palsu atau yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266.
Pasal  16  huruf a  UUJN,  Notaris  diwajibkan  bertindak  jujur,  seksama,  mandiri,  tidak berpihak  dan  menjaga  kepentingan  para  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum.  Tidak sedikit  Notaris  yang  tidak  jujur  hanya  mementingkan  pendapatan  semata  dengan mengesampingkan  norma  dan  etika  yang  telah  diatur.  Keterlibatan  Notaris  dalam  perkara hukum  disebabkan  adanya  kesalahan  pada  akta  yang  dibuatnya,  baik  karena  kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Akhir-akhir ini banyak Notaris yang  mulai  terseret  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  suatu  kasus  pidana  baik  itu sebagai  tersangka,  saksi  ataupun  aktanya  dipermasalahkan  karena  mengandung  unsur-unsur pidana dan atau aspek pidana. Tidak sedikit Notaris yang dipanggil oleh penyidik kepolisian karena banyaknya laporan dari masyarakat atas kelalaian atau kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja.
Dewasa ini ditemukan kasus pidana yang menjerat Notaris ke pengadilan serta sudah ada  yang  dijatuhi  putusan  pengadilan.  Hal  demikian  dapat  dirujuk  melalui  yurisprudensi mengenai  Notaris  dalam  putusan  pidana,  yaitu  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1099 K/PID/2010 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 82/PID/2010/PT-MDN jo putusan Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor  3036/PID.B/2010/PN.MDN  telah  menyatakan  bahwa Notaris  telah  terbukti  secara  sah  bersalah  melakukan  tindak  pidana  turut  serta  menyuruh menempatkan  keterangan  palsu  dalam  suatu  akta  otentik  dan  menjatuhkan  pidana  penjara selama 2 tahun.
Dari  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  mengangkat  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  bentuk  tanggung  jawab  pidana  terhadap  pekerjaan  notaris  sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang bersifat melawan hukum.

## Pertanggungjawaban Pidana oleh Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Autentik
Mathelda Naatonis

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekatan  diartikan  sebagai  usaha  dalam  rangka  aktivitas  penelitian  untuk mengadakan  hubungan  dengan  orang  yang  diteliti  atau  metode-metode  untuk  mencapai pengertian  tentang  masalah  penelitian.  Pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Pendekatan  perundang- undangan  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani sedangkan pendekatan  kasus adalah pendekatan yang  dilakukan  dengan  cara  melakukan  telaah  terhadap  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan isu  yang  dihadapi  yang  telah  menjadi  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum  yang  tetap.  Jenis  bahan  hukum  sesuai  dengan  tipelogi  penelitian ini  yang  berbentuk yuridis normatif 9 , jelas kiranya bahwa bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu data  atau  bahan  sekunder.  Analisis  bahan  hukum  yang  ditempuh  dengan  jalan  melakukan kajian-kajian  atau  analisis-analisis  yuridis  preskriptif  terhadap  bahan-bahan  hukum.  Metode kajian  dan  analisisnya  melalui  interpretasi  dengan  tetap  memperhatikan  konsistensi  antara teori  hukum,  asas  hukum  dan  kaidah  hukum  yang  relevan  dengan  permasalahan  dalam penelitian ini.

## 3. PEMBAHASAN
Tanggung  Jawab  Pidana  Terhadap  Pekerjaan  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum  Yang Berwenang Membuat Akta Otentik Yang Bersifat Melawan Hukum
Tanggung  jawab  pidana  muncul  bilamana  Notaris  telah  terbukti  bersalah  melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh  Undang-undang atau melakukan kesalahan, melakukan  perbuatan  melawan  hukum  pidana  baik  karena  sengaja  maupun  kelalaian  yang menimbulkan kerugian pihak lain, Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana.
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  bahasa  asing  di  sebut  sebagai “toereken- baarheid”, ”criminal reponsibility”, criminal liability”, pertanggungjawaban  pidana  di  sini dimaksudkan  untuk  menentukan  apakah  seseorang  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan atasnya  pidana  atau  tidak terhadap  tindakan  yang  dilakukannya  itu  menurutnya  juga  bahwa pertanggungjawaban  yang  dilakukannya  tersebut  tidak  hanya  menyangkut  masalah  hukum semata akan  tetapi  menyangkut  pula  masalah  nilai-nilai  moral  ataupun  kesusilaan yang  ada dalam  suatu  masyarakat. 10 Konsep  KUHP  Tahun  1982-1983,  pada  Pasal  27  menyatakan
9 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.20.
10 E.  Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Jndonesia  dan  Penerapannya, Sioria Geafika, Jakarta, 2002,  hlm 245.
bahwa  pertanggungjawaban  pidana  adalah  diteruskannya  celaan  yang  objektif  ada  pada tindak  pidana  berdasarkan  hukum  yang  berlaku,  secara  objektif  kepada  pembuat  yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. 11
Menurut  Roslan  Saleh,  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  dan  memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis  mengatakan,  “tidak  dipidana  jika  tidak  ada  kesalahan,”  merupakan  dasar  dari  pada dipidananya  si  pembuat.  Dengan  demikian  menurutnya  seseorang  mendapatkan  pidana tergantung  pada  dua  hal,  yaitu  (1)  harus  ada  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap  pelakunya  ada  unsur  kesalahan  dalam  bentuk  kesengajaan  dan  atau  kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif. Tindak pidana yang dilakukan Notaris yang disertai unsur kesalahan tidak  cukup  untuk  memidanakan  Notaris.  Unsur  kemampuan  bertanggung  jawab  Notaris harus  ada  sehingga  atas  perbuatan  dan  kesalahan  yang  dilakukan  Notaris  dapat  dimintakan pertangungjawaban secara pidana.
Secara umum Notaris dituntut untuk memahami konsep akuntabilitas ( accountabiliy) atau  pertanggungjawaban,  Akuntabilitas  mempersoalkan  keterbukaan  ( transparancy ) menerima  kritik  dan  pengawasan  ( controlled )  luar  serta  bertanggung  jawab  dari  pihak  luar atas hasil pekerjaannya atau pelaksanaan tugas jabatannya. Konsep akuntabilitas yaitu terdiri atas: 12

## 1. Akuntabilitas Spriritual
Hal ini berkaitan secara langsung-vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat pribadi.  Akuntabilitas  seperti  ini  dapat  dilihat  pada  kalimat  yang  tercantum  dalam sumpah/janji  jabatan  Notaris.  Bagaimana  implementasi  akuntabilitas  spiritual  ini  akan bergantung  kepada  diri  Notaris  yang  bersangkutan.  Akuntabilitas  spiritual  seharusnya mewarnai  dalam  setiap  tindakan/perbuatan  Notaris  ketika  menjalankan  tugas  jabatannya. Artinya  apa  yang  diperbuat  bukan  hanya  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat, melainkan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## 2. Akuntabilitas Moral kepada Publik
Kehadiran  Notaris  adalah  untuk  melayani  kepentingan  masyarakat  luas  yang membutuhkan  akta  otentik  ataupun  surat-surat  lain  yang  menjadi  kewenangan  Notaris. Masyarakat  berhak  untuk  mengontrol  hasil  karya  dari  Notaris.  Salah  satu  konkretisasi  dari
11 Djoko Prakoso, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , Liberty Yogyakarta,1997, hlm.48.
12 “Konsep Akuntabilitas”www.materihukum.com/akuntabilitas.html. Diunduh 16 Juni 2022

## Pertanggungjawaban Pidana oleh Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Autentik

## Mathelda Naatonis
akuntabilitas  ini,  misalnya  masyarakat  dapat  menuntut  Notaris  jika  ternyata  hasil pekerjaannya  merugikan  anggota  masyarakat  atau  tindakan  Notaris  yang  mencederai masyarakat yang menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril.
3. Akuntabilitas Hukum
Notaris bukan orang atau jabatan yang kebal dari hukum. Adanya perbuatan/tindakan Notaris yang menurut ketentuan hukum yang berlaku dapat dikategorikan melanggar hukum (pidana, perdata, administrasi), maka Notaris harus bertanggungjawab.
4. Akuntabilitas Profesional.
Notaris  dapat  dikatakan  profesional  jika  dilengkapi  dengan  keilmuan  ( intellectual capital ) yang dapat diterapkan dalam praktek, dalam hal bagaimana mengola nilai-nilai atau ketentuan-ketentuan  yang  abstrak  menjadi  suatu  bentuk  yang  tertulis  (akta)  sesuai  yang dikehendaki  oleh  para  pihak.  Para  Notaris  dituntut  meningkatkan  kualitas  keilmuan  agar senantiasa profesional.

## 5. Akuntabilitas Administratif
Notaris  sebelum  menjalankan  jabatan/tugasnya,  tentu  sudah  mempunyai  surat pengangkatan sebagai Notaris, sehingga legalitasnya tidak perlu di pertanyakan lagi. Perihal administrasi  Notaris  pengangkatan  dan  pengajian  karyawan  masih  menjadi  pertanyaan  bagi Notaris sampai saat ini. Banyak Notaris yang mengangkat karyawan karena pertemanan atau persaudaraan  pada  dasarnya  apapun  latar  belakangnya  tetap  harus  ada  pembenahan  secara administratif. Perihal pengarsipan akta-akta terkadang hanya ditata secara asal-asalan padahal akta  tersebut  adalah  arsip  negara  yang  harus  diadministrasikan  secara  seksama.  Sangat beralasan  jika  Notaris  harus  belajar  manajemen  kantor  Notaris  yang  bahan  dasarnya  dari pengalaman-pengalaman Noteris senior yang sudah dibukukan.

## 6. Akuntabilitas Keuangan
Bentuk  akuntabilitas  dalam  bidang  keuangan  ini,  yaitu  melaksanakan  kewajiban pembayaran pajak ataupun membayar kewajiban lain pada organisasi, seperti iuran bulanan. Pembayaran  gaji  para  karyawan  tidak  senantiasa  mengacu  (atau  lebih  dari)  Upah  Minimun Regional (UMR).
Tanggung  jawab  Notaris  secara  pidana  atas  akta  yang  dibuatnya  tidak  diatur  dalam UUJN  namun  tanggung  jawab  Notaris  secara  pidana  dikenakan  apabila  Notaris  melakukan perbuatan  pidana.  UUJN  hanya  mengatur  sanksi  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Notaris  terhadap  UUJN  sanksi  tersebut  dapat  berupa  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  tidak memiliki  kekuatan  otentik  atau  hanya  mempunyai  kekuatan  sebagai  akta  dibawah  tangan,
Terhadap Notaris sendiri dapat diberikan sanksi  yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.
Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan dengan batasan yaitu:
1. Ada  tindakan  hukum  dari  Notaris  terhadap  aspek  lahiriah,  formal  dan  materil  akta yang  sengaja,  penuh  kesadaran  dan  keinsafan,serta  direncanakan  bahwa  akta  yang akan  dibuat  dihadapan  Notaris  atau  oleh  Notaris  bersama-sama  (sepakat)  para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan   suatu tindak pidana.
2. Ada  dan  tidaknya  hukum  dari  Notaris  dalam  membuat  akta  dihadapan  atau  oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan  Notaris  tersebut  juga  tidak  sesuai  menurut  Instansi  yang  berwenang  untuk menilai  tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.
Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana  tersebut  dilanggar  artinya  disamping  memenuhi  rumusan  pelanggaran  yang tersebut  dalam  UUJN,  kode  etik  Jabatan  Notaris  juga  harus  memenuhi  rumusan  tersebut dalam  KUH  Pidana.  Sanksi  pidana  diatur  dalam  Pasal  10  KUHP,  dimana  sanksi  pidana dibagi  menjadi  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan.  Pidana  pokok  terdiri  atas  pidana  mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumunan putusan hakim. Sanksi pidana dianggap sebagai sanksi paling kuat bagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris, karena sanksi pidana merupakan ultimum remedium yaitu obat terakhir apabila sanksi  perdata,  administrasi  atau  sanksi  kode  etik  Notaris  tidak  mampu  dalam  menghukum atau membuat Notaris menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi.
Prosedur  penetapan  sanksi  pidana  yaitu  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  yang  amar  putusannya  menghukum  Notaris  untuk  menjalani pidana  tertentu.  Notaris  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana  berupa  pidana  kurungan  atau  pidana penjara  atau  pidana  lainnya  yang  diatur  dalam  KUHP.  Adapun  yurisprudensi  yang menunjang  dalam  pertanggungjawaban    seorang  Notaris  secara  pidana  yaitu  Putusan  MA Nomor 1099/K/PID/2010, Notaris San Smith, SH didakwa dalam dakwaan Primer: Pasal 266 ayat  (1)  KUHP  jo  Pasal  55  ayat  (1)  Ke-1  KUHP  yaitu  telah  melakukan,  turut  serta melakukan,  menyuruh  memasukkan  keterangan  palsu  kedalam  suatu  akta  otentik  mengenai suatu hal yang kebenaannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk itu seolah- olah keterangannya sesuai kebenaran. Dalam dakwaan Subsidair Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  yaitu  telah  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang

## Pertanggungjawaban Pidana oleh Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Autentik

## Mathelda Naatonis
dapat menerbitkan suatu hak yang dilakukan terhadap akta, turut serta melakukan, menyuruh memasukkan  keterangan  palsu  kedalam  suatu  akta  otentik  mengenai  suatu  hal  yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah-olah keterangannya sesuai kebenaran.
Lebih lanjut, terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor  3036/PID.B/2009/PN.Mdn,  tertanggal  04  Januari  2010  yang  amar  lengkapnya menyatakan  bahwa  terdakwa  Notaris  San  Smith,  SH,  tersebut  telah  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “turut  serta  menyuruh  menempatkan keterangan  palsu  kedalam  suatu  akta  otentik,”  dan  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Pengadilan  Tinggi  Medan  menerima  permintaan  banding  dari  Jaksa  dan  Penasehat Hukum  terdakwa  dan  tetap  menyatakan  dalam  putusan  Nomor:  82/PID/2010/PT-  MDN tanggal  25  Februari  2010  bahwa  Notaris  San  Smith,  SH  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  turut  serta  menyuruh  menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik dan menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun.
Mahkamah  Agung  dalam  Putusan  MA  Nomor  1099  K/PID/2010  menolak permohonan  Kasasi  dari  pemohon  kasasi  yaitu  San  Smith,  SH  tersebut.  Menimbang  bahwa putusan judex facti tidak bertentangan dengan hukuum dan/atau Undang-undang, judex facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis.  Putusan  tersebut  di  atas  seorang  Notaris  dibebankan  pertanggungjawaban  pidana dengan  pidana  penjara  atas  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukannya.  Sanksi  pidana merupakan sanksi yang kuat dan bisa memberikan efek jera terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik.
UUJN  mengatur  bahwa  ketika  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  terbukti malakukan  pelanggaran  maka  Notaris  dapat  dikenai  atau  dijatuhi  sanksi  berupa  sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan Notaris. Praktiknya ditemukan kenyataan bahwa suatu  tindakan  hukum  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  Notaris  sebenarnya  dapat  dijatuhi sanksi  administrasi  atau  perdata  atau  kode  etik  jabatan  Notaris  tetapi  kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. 13
Perbuatan  melawan  hukum  merupakan  perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian,  dan secara  normatif  perbuatan  tersebut  tunduk  pada  ketentuan  Pasal  1365  KUHPerdata.  Pasal 1365  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian
13 Habib  Adjie, Hukum  Notaris  Indonesia,  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris , Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm.2.
itu,  mengganti  kerugian  tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  ketentuan  pasal  tersebut  yang mensyaratkan adanya kesalahan pada pelaku untuk sampai pada keputusan apakah perbuatan seseorang  itu  merupakan  perbuatan  melanggar  hukum.  Kesalahan  itu  harus  dibuktikan  oleh pihak  yang  menderita  kerugian  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata. M.A.  Moegni  Djojodiharjo  berpendapat  bahwa  Pasal  1365  KUHPerdata,  tidaklah memberikan  perumusan,  melainkan  hanya  mengatur  bilakah  seseorang  yang  mengalami kerugian  karena  perbuatan  hukum,  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  terhadap  dirinya,  akan dapat mengajukan tutuntan ganti kerugian pada Pengadian Negeri dengan sukses. 14
M.A  Moegni  Djojodiharjo  merumuskan  bahwa  perbuatan  melawan  hukum  diartikan suatu perbuatan kesengajaan atau kealpaan (kelalaian), bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si  pelaku  atau  bertentangan  dengan  kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau  benda,  sedang  barang  siapa  karena  salahnya  sebagai  akibat  perbuatannya  itu  telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.
Menurut  Munir  Fuady  perbuatan  melawan  hukum  dalam  konteks  Hukum  Pidana dengan  dalam  konteks  Hukum  Perdata  adalah  lebih  dititikberatkan  pada  perbedaan  sifat Hukum  Pidana  yang bersifat publik dan  Hukum  Perdata  yang bersifat privat. sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar  (disamping  mungkin  juga  kepentingan  individu),  sedangkan  dengan  perbuatan melawan hukum dalam sifat Hukum Perdata maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja. 15
Adapun  syarat  perbuatan  dikatakan  perbuatan  melawan  hukum  yaitu  adanya perbuatan, yang melawan hukum, harus ada kesalahan  dan harus ada hubungan sebab akibat antara  perbuatan  dan  kerugian.  Perbuatan  melawan  hukum  adalah  suatu  tindakan  yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Notaris  sebagai  subjek  hukum  yaitu  pendukung    hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipatuhi dalam menjalankan tugas dan jabatannya.
Kriteria  kesalahan  Notaris  dalam  melakukan  pembuatan  akta  baik  kesengajaan maupun kelalaian pada dasarnya apabila melanggar salah satu dari:
1. Pasal    16  ayat  (1)  huruf  i  yaitu  kewajiban  mengirimkan  daftar  akta  yang  berkenaan dengan  wasiat  menurut  urutan  waktu  pembuatan  akta  setiap  bulan  atau  daftar  nihil
14 M.A Moegni Djojodiharjo, Perbuatan Melawan Hukum , Jakarta, Padya Paramita, 1982, hlm.25
15 Munir  Fuady, Perbuatan  Melawan  Hukum  Pendekatan  Kontemporer ,  Cet.  2.  Bandung,  PT.  Citra Aditya, 2005, hlm.33.

## Pertanggungjawaban Pidana oleh Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Autentik

## Mathelda Naatonis
yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat Direktur Jenderal Administrasi Hukum  Umum,  Depertemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  waktu  5  (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
2. Pasal  16  ayat  (1)  huruf  k  yaitu  kewajiban  mempunyai  cap/stempel  yang  memuat lambang  Negara  Republik  Indonesia  dan  pada  ruang  yang  melingkarinya  dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
3. Pasal  41  yaitu  pelanggaran  tidak  dipenuhinya  ketentuan  Pasal  39  yaitu  mengenai syarat-syarat sebagai penghadap dan tindakan pelanggaran dengan tidak dipenuhinya Pasal 40 yaitu mengenai kewajiban membacakan akta oleh Notaris dan dihadiri paling sedikit dua (2) orang saksi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai saksi.
4. Pasal  44  yaitu  tindakan  pelanggaran  tidak  segera  menandatangani  akta  setelah dibacakan  oleh  Notaris  kepada  para  penghadap,  saksi  dan  oleh  Notaris,  apabila  ada penghadap  yang  tidak  dapat  membubuhi  tanda  tangannya  maka  harus  dinyatakan dengan  tegas  dalam  akta  tentang  alasannya  tidak  menandatangani  akta  dan  apabila penghadap  tidak  mengerti  bahasa  yang  digunakan  dalam  akta,  Notaris  wajib menterjemahkan  atau  menjelaskan  akta  itu  dalam  bahasa  yang  dimengerti  oleh penghadap  dan  apabila  Notaris  tidak  dapat  menterjemahkan  atau  menjelaskan  akta tersebut,  diterjemahkan  atau  dijelaskan  oleh  seorang  penerjemah  resmi  dan  akta tersebut ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi dan penerjemah resmi. Apabila akta    dibuat  dalam  bahasa  selain  bahasa  Indonesia  yang  dipahami  oleh  Notaris  dan saksi  atas  kehendak  para  pihak  yang  berkepentingan,  maka  Notaris  wajib menterjemahkannya dalam bahasa Indonesia, dan mengenai pembacaan, penterjemah atau penjelasan dan penandatanganan dinyatakan secara tegas pada akhir akta.
5. Pasal  48  yaitu  tindakan  pelanggaran  terhadap  isi  akta  tidak  boleh  dirubah  atau ditambah  baik  penulisan  tindih,  penyisipan,  pencoretan  atau  penghapusan  dan menggantinya  dengan  yang  lain.  Perubahan  terhadap  isi  akta  berupa  penambahan, penggantian  atau  pencoretan  dalam  akta  hanya  sah  apabila  penambahan  tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris.
6. Pasal 49 yaitu tindakan pelanggaran terhadap setiap perubahan atas akta yang dibuat disisi  kiri  akta,  perubahan  tersebut  dibuat  pada  akhir  akta  sebelum  penutup  akta dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
7. Pasal  50  yaitu  tindakan  pelanggaran  apabila  dalam  akta  perlu  dilakukan  pencoretan kata,  huruf atau angka  hal  tersebut  dilakukan  sedemikian  rupa  sehingga    tetap  dapat
dibaca sesuai dengan yang tercantum semula dan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta.
8. Pasal  51  yaitu  tindakan  pelanggaran  terhadap  kewenangan  Notaris  untuk membetulkan  kesalahan  tulis  dan/atau  kesalahan  ketik  yang  terdapat  dalam  minuta akta  yang  telah  ditandatangani.  Pembetulan  tersebut  diatas  dilakukan  dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli  dengan  menyebutkan  tanggal  dan  nomor  akta  berita  acara  pembetulan.  Salinan akta berita acara sebagaimana tersebut diatas wajib disampaikan kepada para pihak.
9. Pasal 52 tindakan pelanggaran terhadap ketentuan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat  akta  untuk  diri  sendiri,  istri/suami  atau  orang  lain  yang  mempunyai hubungan  kekeluargaan  dengan  Notaris  baik  karena  perkawinan  maupun  hubungan darah  dalam  garis  keturunan  lurus  kebawah  dan/atau  keatas  tampa  pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai derajat ketiga serta menjadi pihak untuk diri  sendiri  maupun  dalam  suatu  kedudukan  atau  dengan  perantara  kuasa.  Dengan pengecualian  apabila  orang  tersebut  diatas  kecuali  menjadi  penghadap  dalam penjualan dimuka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan dihadapan Notaris, persewaan  umum,  atau  pemborongan  umum  atau  menjadi  anggota  rapat  yang risalahnya dibuat oleh Notaris.
Ketentuan  sebagimana  tercantum  dalam  pasal-pasal  tersebut  diatas  tidak  dipenuhi maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan onderhands  geschrft atau  akta  tersebut  menjadi  batal  demi  hukum  dan  hal  tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak atau para penghadap yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Tuntutan  para  pihak  terhadap  Notaris  tersebut  dalam  bentuk  penggantian  biaya,  ganti  rugi dan  bunga  merupakan  akibat  yang  akan  ditanggung  Notaris  jika  akta  yang  bersangkutan mempunyai kekuatan pembuktan sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Penyebab suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan  atau  akta  menjadi  batal  demi  hukum,  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat  menuntut penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga  pada  Notaris.  Dalam  hal  suatu  akta  Notaris dibatalkan  oleh  putusan  hakim  di  pengadilan,  maka  jika  menimbulkan  kerugian  bagi  para pihak  yang  berkepentingan,  Notaris  dapat  dituntut  untuk  memberikan  ganti  rugi,  sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris.

## Pertanggungjawaban Pidana oleh Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Autentik

## Mathelda Naatonis
Selanjutnya  atas  pelanggaran  ketentuan-ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  7,  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  (a),  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  (b),  Pasal  16  ayat  (1)  Huruf  c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 36 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 54, Pasal 58 dapat dikenakan sanksi  berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  pemberhentian  sementara,  pemberhentian dengan  hormat  atau  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal 85 UUJN.

## 1. Pasal 7 UUJN
Dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris yang bersangkutan wajib:
a. menjalankan jabatanya dengan nyata;
b. menyampaikan  berita  acara  sumpah/janji  jabatan  Notaris  kepada  Menteri, Organisasi Notaris dan Maelis Pengawas Daerah; dan
c. menyampaikan  alamat  kantor  dan  contoh  tanda  tangan,  paraf,  serta  teraan cap/stempel  jabatan  Notaris  berwarna  merah  kepada  Menteri  dan  pejabat  lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, serta Bupati atau Walikota di tempat Notaris diangkat.
2. Pasal 16 UUJN
a. bertindak  jujur,  seksama,  mandiri,  tidak  berpihak  dan          menjaga  kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. membuat  akta  dalam  bentuk  Minuta  Akta  dan      menyimpannya  sebagai  bagian dari Protokol Notaris;
c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
d. Memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-undang  ini, terkecuai ada alasan untuk menolaknya;
e. Merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan  segala keterangan  yang  diperoleh  guna  pembuatan  akta  sesuai  dengan  sumpah/janji jabatan kecuali Undang-undang menentukan lain;
f. Menjilid  akta  yang  dibuatnya  dalam  1  (satu)  bulan  menjadi  buku  yang  memuat tidak  lebih  dari  50  (lima  puluh),  dan  jika  jumlah  akta  tidak  dapat  dimuat  dalam
satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatanya pada sampul setiap buku;
g. Mem  buat  akta  dari  daftar  protes  terhadap  tidak  dibayar  atau  tidak  diterimanya surat berharga;
h. Membuat  daftar  akta  yang  berkenaan  dengan  wasiat  menurut  urutan  waktu pembuatan akta setiap bulan;
i. Mengirimkan  daftar  akta  sebagaima  dimaksud  dalam  huruf  h  atau  daftar  nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat depertemen yang tugas dan tangung jawabnya di bidangkenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
j. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada akhir bulan;
k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara indonesia dan pada ruang yang  melingkarinya  dituliskan  nama,  jabatan,  dan  tempat  kedudukan  yang berangkutan.
3. Pasal 17 UUJN
(1) Notaris dilarang:
a. Menjalankan  jabatan diluar jabatannya;
b. Meninggalkan  wilayah  jabatannya  lebih  dari  7  (tujuh)  hari  kerja  berturut- turut tanpa alasan yang sah;
c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
f. Merangkap  jabatan  sebagai  pemimpin  atau  pegawai  badan  usaha  milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
g. Merangkap  jabatan  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  di  luar  wilayah jabatan Notaris;
h. Menjadi Notaris pengganti; atau
i. Melakukan  pekerjaan  lain  yang  bertentangan  dengan  norma  agama, kesusilaan  atau  kepatutan  yang  dapat  mempengaruhi  kehormatan  dan martabat jabatan Notaris.
(2) Notaris  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat dikenai sanksi berupa:
a. peringatan tertulis;
Pertanggungjawaban Pidana oleh Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Autentik Mathelda Naatonis
b. pemberentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemeberhentian dengan tidak hormat.
4. Pasal 20 UUJN
(1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap  memperhatikan  kemandirian  dan  ketidakberpihakan  dalam  menjalankan jabatannya.
(2) Bentuk  persekutuan  perdata  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
5. Pasal 27 UUJN
(1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukkan Notaris Pengganti.
(2) Permohonan  cuti  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  diajukan  kepada  pejabat  yang berwenang, yaitu:
a. Majelis  Pengawas  Daerah  dalam  jangka  waktu  cuti  tidak  lebih  dari  6 (enam) bulan;
b. Majelis  Pegawas  Wilayah,  dalam  hal  jangka  waktu  tidak  lebih  dari  6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
(3) Permohonan  cuti  dapat  diterima  atau  ditolak  oleh  pejabat  yang  berwenang memberikan izin cuti.
(4) Tembusan  permohoan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b  disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
(5) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan majelis Pengawas Wilayah.
6. Pasal 32 UUJN
(1) Notaris  yang  menjalankan  cuti  wajib  menyerahkan  Protokol  Notaris  kepada Notaris Pengganti.
(2) Notaris  Pengganti  menyerahkan  kembali  Protokol  Notaris  kepada  Notaris  setelah cuti berakhir.
(3) Serah  terima  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dibuatkan  berita  acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
(4) Notaris  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1),  ayat  (2)  dan ayat (3) dapat dikenai sanksi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemeberhentian dengan tidak hormat
7. Pasal 54 UUJN
(1) Notaris  hanya  dapat  memberikan,  memperlihatkan,  atau          memberitahukan  isi Akta,  Grosse  Akta,  Salinan  Akta  atau  Kutipan  Akta  kepada  orang  yang berkepentingan langsung pada  Akta, ahli waris atau orang  yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan’
(2) Notaris  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat dikenai sanksi berupa;
a. peringatan tertulis;
b. pemberentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemeberhentian dengan tidak hormat.
8. Pasal 58 UUJN
(1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat dibawah tangan   yang  disahkan, daftar surat dibawah tangan  yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-undang ini.
(2) Dalam  daftar  akta  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Notaris  setiap  hari mencatat  semua  akta  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapannya  baik  dalam  bentuk Minuta Akta maupun original, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang  ditutup  dengan  garis-garis  tinta,  dengan  mencantumkan  nomor  urut,  nomor bulan, tanggal, sifat akta dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya maupun sebagai kuasa orang lain.
(3) Akta  yang  dikeluarkan  dalam  bentuk  original  yang  dibuat  dalam  rangkap  2  (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.
(4) Setiap halaman dalam daftar diberi nomor urut dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah,  Kecuali  pada  halaman  pertama  dan  terakhir  ditandatangani  oleh  Majelis Pengawas daerah.

## Pertanggungjawaban Pidana oleh Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Autentik
Mathelda Naatonis
(5) Pada  halaman  sebelum  halaman  pertama  dicantumkan  keterangan  tentang  jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani Majelis Pengawas Daerah.
(6) Dalam  daftar  surat  dibawah  tangan  yang    disahkan  dan  daftar  surat  di  bawah tangan  yang  dibukukan  sebagaimana  dimakdus  pada  ayat  (1),  Notaris  tiap  hari mencatat  suat  di  bawah  tangan  yang  disahkan  atau  dibubukan,  tanpa  sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang tertutup dengan gais-garis tinta, dengan mencantumkan  nomor  urut,  tanggal,  sifat  surat,  dan  nama  semua  orang  yang bertindak baik untuk dirinya sendiri aupun sebagai kuasa orang lain.
9. Pasal 59 UUJN
(1) Notaris membuat daftar klepper untuk daftar akta da daftar surat di bawah tangam yang  disahkan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  58  ayat  (1),  disusun  menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.
(2) Daftar  klepper  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)    memuat  nama  semua  orang yang menghadap dengan menyebutkan dibelakang tiap-tiap nama, sifat dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.
10. Pasal 60 UUJN
(1) Akta  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris  Pengganti  atau  Notaris  Pengganti Khusus dicatat dalam daftar akta.
(2) Surat di bawah tangan  yang disahkan dan surat di bawah tangan  yang dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.
Prakteknya ditemukan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris  dapat  dijatuhi  sanksi  administrasi  atau  perdata  atau  kode  etik    Jabatan  Notaris kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.  Hal ini dapat  dilihat  dalam  pengaturannya  di  dalam  Pasal:  263  dan  Pasal  264  KUHP  menegaskan bahwa:
1. Ketentuan Pasal 263 KUHP, menegaskan bahwa :
(1) Barang  siapa  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat menimbulkan  sesuatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  hutang,  atau  yang diperuntukkan  sebagai  bukti  daripada  sesuatu  hal  dengan  maksud  untuk memakai  atau  menyuruh  orang  lain  memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinya benar  dan  tidak  dipalsu,  diancam  jika  pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan kerugian,  karena  pemalsuan  surat,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  enam tahun.
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2022, Vol. 14 No. 2
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu  atau  yang  dipalsukan  seolah-olah  sejati,  jika  pemakaian  surat  itu  dapat menimbulkan kerugian.
2. Ketentuan Pasal 264 KUHP, menegaskan bahwa :
1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
a. akta-akta otentik;
b. surat  hutang  atau  sertifikat  hutang  dari  sesuatu  negara  atau  bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
c. surat  sero  atau  hutang  atau  sertifikat  sero  atau  hutang  dari  suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat- surat itu;
e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk   diedarkan.
2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut  dalam  ayat  pertama,  yang  isinya  tidak  sejati  atau  yang  dipalsukan seolah-olah  benar  dan  tidak  dipalsu,  jika  pemalsuan  surat  itu  dapat menimbulkan kerugian.
Perbuatan  membuat  dan  melakukan  pemalsuan  surat,  menggunakan  atau  menyuruh orang  lain  memakai  surat  palsu,  menyuruh  memasukkan  keterangan  palsu  ke  dalam  akta otentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya, maka dijatuhi sanksi pidana bilamana terbukti bersalah.  Unsur  tindak  pidana  dibedakan  atas  unsur  subjektif  dan  unsur  objektif.  Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).
2. Macam-macam  maksud  atau oogmerk seperti  misalnya  yang  terdapat  dalam  tindak pidana pencurian.
3. Merencanakan  terlebih  dahulu,  seperti  misalnya  yang  terdapat  dalam  Pasal  340 KUHP. 16
16 A.  Fuad  Usfa  dan  Tongat, Pengantar  Hukum  Pidana ,  Malang,  Universitas  Muhammadyah,  2004, hlm. 33.

## Pertanggungjawaban Pidana oleh Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Autentik

## Mathelda Naatonis
Sedangkan  unsur  objektifnya  adalah  unsur-unsur  yang  ada  hubungannya  dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari tindak pidana meliputi :
1) Sifat melanggar (melawan hukum).
2) Kualitas  dari  si  pelaku,  misalnya  keadaan  sebagai  seorang  pegawai  negeri  dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
3) Kasualitas,  yaitu  hubungan  antara  sesuatu  tindakan  sebagai  penyebab      dengan kenyataan sebagai akibat.
Untuk  menentukan  seseorang  telah  melakukan  tindak  pidana,  terlebih  dahulu  harus memenuhi unsur - unsur perbuatan pidana yaitu :
1. Perumusan delik tersebut harus terpenuhi unsur-unsur :
a. Delik formil
Delik  formil  kalau  perbuatan  sebagai  yang  dirumuskan  dalam      pidana  telah dilakukan (yang dilarang) adalah perbuatannya atau kelakuannya.
b. Delik materiil.
Mengenai unsur delik materil yang dilarang oleh UU ialah akibatnya. 17
2. Sifat melawan hukum  dapat dibedakan juga kedalam :
a. Sifat melawan hukum formil
Suatu  perbuatan  hanya  dapat  dipandang  sebagai  bersifat  melawan  hukum apabila perbuatan memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik dalam  UU.  Perbuatan  (pidana)  yang  tidak  memenuhi  salah  satu  unsur  delik dalam rumusan UU tidak dapat dikatakan bersifat melawan hukum.
b. Sifat melawan hukum materil
Suatu  perbuatan  bersifat  melawan  hukum  atau  tidak,  ukurannya  bukan  hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis saja, tetapi juga harus ditinjau  menurut  asas-asas  umum  dari  hukum  yang  tidak  tertulis,  seperti  nilai- nilai dalam masyarakat (hukum masyarakat).
3. Sifat Tercela
Suatu  perbuatan  yang  memenuhi  semua  unsur  delik  yang  tertulis  dan  juga  bersifat melawan  hukum,  namun  tidak  dapat  di  pidana  kalau  tidak  dapat  dicela  pelakunya. Misalnya  kalau  dia  berada  dalam  kesesatan  yang  dapat  dimaafkan  (ingat  putusan terkenal tahun 1916 tentang Air dan Susu). Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu
17 D. Schffmeister. K. keijzer. E.PH. Sitones. Editor J.E. Sahetapy, 1995, Hukum Pidana, Yogyakarta, Yogyakarta Liberty, 1995, hlm.27
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2022, Vol. 14 No. 2
merupakan syarat umum untuk dapat di pidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan  di luar UU, jadi yang tidak tertulis. Unsur-unsur pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 ayat (1) di atas adalah :
1) Membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat,  artinya  membuat  yang  isinya bukan  semestinya  (tidak  benar),  atau  memalsukan  surat  dengan  cara mengubahnya sehingga isinya menjadi lain seperti aslinya, yaitu dengan cara :
a. Mengurangkan atau menambah isi akta.
b. Mengubah isi akta.
c. Mengubah tandatangan pada isi akta.
Unsur  pertama  ini  adalah  unsur  obyektif  yang  artinya  perbuatan  dalam membuat surat palsu dan memalsukan surat.
2) Dalam  penjelasan  pada  Pasal  tersebut  disebutkan,  yang  diancam  hukuman dalam  Pasal  ini  adalah  orang  yang  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan surat yakni :
a. Yang dapat menerbitkan sesuatu hak.
b. Yang dapat menerbitkan suatu perutangan.
c. Yang dapat membebaskan dari pada hutang.
d. Yang  dapat  menjadi  bukti  tentang  sesuatu  hal,  dengan  maksud  untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu  asli  dan  tidak  dipalsukan,  jikalau  pemakaian  surat  itu  dapat mendatangkan kerugian.
Unsur kedua ini tergolong kepada unsur obyektif.
3) Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat  yang  dipalsukan, seolah-olah surat  itu  asli  dan  tidak  dipalsukan,  artinya  perbuatan  smemalsukan  surat seolah-olah  surat  asli  harus  dengan  niat  menggunakannya  atau  menyuruh orang lain menggunakannya. Unsur ketiga ini tergolong pada unsur subyektif.
4) Merugikan orang lain yang mempergunakan surat tersebut.
Unsur keempat ini tergolong pada unsur subyektif.
Sedangkan unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah :
1) Unsur obyektif yaitu :
a. Perbuatan yaitu memakai.
b. Obyeknya yaitu surat palsu dan surat yag dipalsukan.
c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

## Pertanggungjawaban Pidana oleh Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Autentik

## Mathelda Naatonis
2) Unsur subyektifnya adalah dengan sengaja.
Unsur-unsur pemalsuan surat berdasarkan Pasal 264 ayat (1) di atas adalah:
1) Unsur-unsur obyektif yaitu :
a. Perbuatan yaitu membuat palsu dan memalsu.
b. Obyeknya  yaitu  surat  sebagaimana  tercantum  dalam  ayat  (1)  huruf  a sampai dengan e.
c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat.
2) Unsur subyektif yaitu:
Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah- olah isinya benar dan tidak palsu.
Sedangkan unsur - unsur Pasal 264 ayat (2) KUHP adalah:
1) Unsur-unsur objektif yaitu
a) Perbuatan yaitu memakai.
b) Obyeknya yaitu surat palsu dan surat yang dipalsukan.
c) Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.
2) Unsur subyektif yaitu dengan sengaja.
Berdasarkan  uraian  diatas  jika  memenuhi  unsur-unsur  tersebut  maka  Notaris  dapat dituntut  dan  dijatuhi  hukuman  pidana  oleh  karena  membuat  surat    palsu  atau  memalsukan surat seperti Putusan Mahkamah Agung  Nomor 1099/K/PID/2010 jucto putusan Pengadilan Negeri  Medan  Nomor  82/PID/2010/PT.MDN  jucto  putusan  Pengadilan  Negeri  Medan Nomor 3036/PID.B/2010/PN.MDN telah menyatakan bahwa Notaris telah terbukti secara sah bersalah  melakukan  tindak  pidana  turut  serta  menyuruh  menempatkan  keterangan  palsu dalam suatu akta otentik dan menjatuhkan pidana penjara seama 2 tahun.
Kasus  lainnya  melalui  Putusan  Nomor  40/Pid.B/2013/PN.Lsm  Pengadilan  Negeri Lhokseumawe Klas I B telah menyatakan terdakwa atas nama Imran Zubir Daoed pekerjaan Notaris,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan akta otentik sehingga terdakwa dikenai sanksi penjara selama 2 bulan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  kesimpulan  yang  diperoleh  ialah  dalam  praktek  notaris ditemukan  kenyataan,  apabila  ada  akta  Notaris  yang  dipermasalahkan  oleh  para  pihak  atau pihak  lain  sering  pula  Notaris  ditarik  sebagai  pihak  yang  turut  serta  melakukan  atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam  akta  Notaris.  Hal  ini  menimbulkan  kerancuan,  apakah  mungkin  Notaris  secara
sengaja culpa atau khilaf alpa bersama-sama para penghadap atau pihak membuat akta yang diniatkan  sejak  awal  untuk  melakukan  suatu  tindak  pidana.  Notaris  bisa  dihukum  pidana apabila  dapat  dibuktikan  di  Pengadilan  bahwa  secara  sengaja  atau  tidak  sengaja  Notaris secara  bersama-smam  dengan  para  pihak  penghadap  membuat  akta  dengan  maksud  dan tujuan untuk menguntungkan pihak penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap lain, Apabila ini terbukti Notaris wajib dihukum.
Saran  yang  diberikan  oleh  penulis  ialah  Seorang  Notaris  dalam  menjalankan  tugas dan  jabatannya  sebagai  pejabata  umum  yang  berwenang  membuat  akta  otentik  harus mematuhi  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  berkewajiban  bertindak  jujur,  seksama, mandiri, tidak perpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sehingga terhindar dari segala resiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta otentik.

## 5. REFERENSI
Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariaran Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press;
Adjie  Habib,  2008,  Hukum  Notaris  Indonesia,  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30  Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung, Refika Aditama;
Adjie Habib, 2011, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT.Refika Aditama. Bandung;
A.  Fuad  Usfa  dan  Tongat,  2004,  Pengantar  Hukum  Pidana,  Malang,  Universitas Muhammadyah;
Bachrudin, 2019, Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta, PT.Refika Aditama, Bandung;
Djoko Prakoso, 1997, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Liberty Yogyakarta;
D.  Schffmeister.  K.  Keijzer.  E.PH.  Sitones.  Editor  J.E.  Sahetapy,  1995,  Hukum  Pidana, Yogyakarta, Yogyakarta Liberty;
E.  Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi,  2002,  Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya, Sioria Geafika, Jakarta
M.A Moegni Djojodiharjo, 1982 Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Padya Paramita;
Munir Fuady, 2005 Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Cet. 2. Bandung, PT. Citra Aditya;

## Pertanggungjawaban Pidana oleh Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Autentik

## Mathelda Naatonis
Sjaifurrachman,  2011,  Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta,  Mandar Maju, Bandung;
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2015,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta
I  Ketut  Adi  Gunawan,  I  Nyoman  Sumardika,  dan  Ida  Putu  Ayu  Widiati,  Penetapan Honorarium  Notaris  dalam  Praktik  Pelaksanaan  Jabatan  Notaris,  Jurnal  Konstruksi  Hukum, Vol.1, No.2 Tahun 2020, 369-373, DOI : https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2547.369-373 ;
Kartikosari  dan  Sesung,  Pembatasan  Jumlah  Pembuatan  Akta  Notaris  oleh  Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jurnal Panorama Hukum, Vol.2, No.2, 167-184, https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.1855 ;
Putri dan Prananingtyas, Peranan Ikatan Notaris Indonesia dalam Penetapan Tarif di Antara Notaris
Kota Balikpapan, Jurnal Notarius, Vol.12,
No.1, DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23776 ;
Supriyanta,  Kajian  Filosofis  Standar  Perilaku  Etis  Notaris,  Yustitia  Jurnal  Hukum,  Vol.2, No.3, 137-144, DOI: https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10174 ;
Konsep Akuntabilitas”www.materihukum.com/akuntabilitas.html. Diunduh 16 Juni 2022.