Volume 6 Nomor 2 (2024)   1377 – 1393   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6502
Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di PT Perusahaan Listrik Negara: Persero Unit Layanan Pelanggan Tanjungbalai
Silmi Kaffah 1 , Farid Wajdi 2
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 1,2 silmikaffah253@gmail.com 1 , faridwajdi@umsu.ac.id 2

## ABSTRACT
The increasing human need for electricity has led to an increase in various modes of electricity theft. The aim of this research was to determine the resolution of the crime of electric current theft at PT PLN Tanjungbalai city. The research method used is a normative juridical legal research method (normative law research), namely a legal research method by examining the  implementation  or  implementation  of  positive  legal  provisions  (legislation)  and  factual contracts in every legal event and achievement of goals in society. The data collection technique uses  literature  review  as  secondary  data  by  discussing  Law  Number  30  of  2009  concerning Electricity and interviews as primary data to determine the resolution and prevention of acts of electricity  theft  in  the  city  of  Tanjungbalai.  The  steps  taken  by  PT.  PLN  Tanjungbalai  City  in resolving  the  criminal  act  of  electricity  theft  are  based  on  the  provisions  stated  in  PT.  PLN Directors Regulation Number 0028 to provide a deterrent effect and fear to the individuals who carry out the theft. PT. PLN Tanjungbalai city also carries out prevention by providing outreach about  electricity  to  the  community  as  an  effort  to  increase  understanding  and  awareness  of sanctions for committing violations.
Keywords: Electrical Energy Theft, Crime, Directors' Regulations

## ABSTRAK
Listrik menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh barang kebutuhan  yang  bersifat  elektronik  memerlukan  daya  listrik.  Namun,  naiknya  tarif  listrik menjadi  penyebab  meningkatnya  berbagai  macam  modus  pencurian  arus  listrik.  Hal  ini menunjukkan  pentingnya  upaya  dalam  mengatasi  masalah  pencurian  listrik  agar  pasokan arus listrik dapat tetap stabil. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelesaian tindak  pidana  pencurian  arus  listrik  di  PT.  Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN)  Kota Tanjungbalai.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  yuridis normatif  ( normative law research )  yaitu  metode  penelitian  hukum  dengan  mengkaji penerapan  ataupun  pengimplementasian  atas  ketetapan  hukum  positif  (perundang- undangan)  serta  kontrak  faktual  di  setiap  fenomena  hukum  dan  pencapaian  tujuan  di masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka sebagai data sekunder dengan  membahas  UU  No.  30  Tahun  2009  mengenai  Ketenagalistrikan  serta  wawancara sebagai  data  primer  untuk  mengetahui  penyelesaian  serta  pencegahan  tindak  pencurian aliran  listrik  di  Kota  Tanjungbalai.  Adapun  langkah  PT.  PLN  Kota  Tanjungbalai  dalam penyelesaian tindak pidana pencurian arus listrik ialah berdasarkan ketentuan yang tertera di dalam Peraturan Direksi PT. PLN Nomor 0028 untuk memberikan efek jera serta rasa takut pada  oknum-oknum  yang  melakukan  tindakan  pencurian    tersebut.  Tindakan  pencegahan yang  dilakukan  PT.  PLN  Kota  Tanjungbalai  ialah  dengan  memberikan  sosialisasi  tentang
ketenagalistrikan  kepada  masyarakat  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan kesadaran terhadap sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran.
Kata Kunci: Pencurian Arus Listrik, Tindak Pidana, Peraturan Direksi

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya manusia memiliki aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan  dalam  melangsungkan  hidup.  Kebutuhan  tersebut  terbagi  menjadi  3 golongan, yakni kebutuhan primer, sekunder, serta tersier. Nainggolan menyebutkan pengertian kebutuhan primer merupakan golongan kebutuhan yang pertama harus dipenuhi  oleh  manusia  karena  kebutuhan  primer  ini  merupakan  kebutuhan  dasar ( basic needs )  adapun  sandang,  pangan,  dan  papan  merupakan  kebutuhan  primer. Selanjutnya,  kebutuhan  sekunder.  Kebutuhan  sekunder  merupakan  golongan kebutuhan pendukung ( complementer needs ) yang dapat dipenuhi manusia setelah memenuhi  kebutuhan  primer.  Sebagai  contoh,  kendaraan,  televisi,  telepon  dan lainnya. Lalu terakhir kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan dimana  sebetulnya  tidaklah  wajib  terpenuhi  apabila  kebutuhan  primer  maupun sekunder dianggap telah mencukup. 1
Pada era modern ini, secara bersamaan perkembangan kebutuhan manusia selalu sejalan dengan perkembangan peradaban yang terjadi, dimana  listrik sudah menjadi  keperluan  dasar  bagi  individu  dan  kelompok  masyarakat.  Seperti  yang terjadi  sekarang  ini,  hampir  semua  perangkat  membutuhkan  daya  listrik  untuk berfungsi  secara  optimal.  Selain  itu,  pada  zaman  yang  dipenuhi  akan  teknologi  ini hampir  seluruh  manusia  mengandalkan  perangkat  elektronik  dimana  tentunya membutuhkan  pasokan  listrik  dalam  penggunaannya,  bahkan  manusia membutuhkan tenaga listrik dalam memenuhi kebutuhan primer. Namun Kamuihkar mengatakan  bahwa  dengan  besarnya  manfaat  listrik  dalam  kehidupan  sehari-hari, listrik juga mempunyai risiko besar yang dapat membahayakan pemakainya. 2
Permatasari (2023) menjelaskan bahwa adanya risiko pada listrik juga bukan sesuatu yang harus ditakuti dalam menggunakannya, tetapi seluruh manusia harus memahami  bagaimana  kita  memanfaatkan  listrik  dengan  baik  dan  aman,  karena seiring  dengan  konsumsi  energi  listrik  yang  meningkat,  pemenuhan  kebutuhan energi listrik pun sekarang tidak murah. Hal inilah yang menyebabkan banyak terjadi peristiwa  pencurian  atau  pelanggaran  dalam  penggunaan  listrik  dengan  berbagai metode  yang  berbeda.  Berdasarkan  keputusan  dari  direksi  PT.  PLN  (Persero)  No 234.K/Dir/2008  pelanggaran  penggunaan  listrik  adalah  pelanggaran  dimana
1 Hermin Nainggolan. 2022. “Pengaruh Literasi Keuangan, Kontrol Diri, Dan Penggunaan E-Money Terhadap Perilaku Konsumtif Pekerja Produksi Pt Pertamina Balikpapan,” dalam Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah) , 5(1), 810-826.
2 Irene  I.  Kamuihkar,  I  Made  Parsa,  Crispinus  P.  Tamal.  2022.  “Pengaruh  Pemanfaatan Listrik Dan Bahayanya Bagi Keselamatan Manusia Terhadap Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor,”  dalam Jurnal Spektro , 5(1), 18-24.
berpengaruh  pada  penentuan  batas  daya  ataupun  pengukuran  konsumsi  energi listrik yang tidaklah wajar selama minimal tiga bulan berturut-turut 3 .
Dalam  penelitian  Gita  Khasfi  disebutkan  strategi  pencurian  listrik  terbagi dalam 4 jenis, yang pertama yakni penggantian Miniature Circuit Breaker (MCB) yaitu jenis pencurian alat pengukur listrik yang dimanipulasi sehingga konsumsi daya lebih tinggi  dibanding  biasanya.  Kedua,  modus  dengan  mengubah  kWh  meter  melalui melakukan  penurunan  kawat jumper  terminal diantara  1  dengan  3  hingga menyebabkan  pencatatan  pada  meteran  menjadi  lebih  sedikit.  Modus  selanjutnya merupakan gabungan dari modus sebelumnya yaitu dengan memanipulasi daya listik dan  meteran.  Keempat,  modus  yang  sering  dilakukan  oleh  para  pedagang  dengan melakukan penyambungan listrik dari lampu penerangan jalan umum (PJU). 4
Dilansir  dari website Kominfo,  Direktur  Utama  PLN  menyebutkan  bahwa kerugian PLN yang disebabkan oleh pencurian mencapai Rp 10 Triliun per tahun. 5 Pelanggaran atau pencurian listrik ini biasanya paling banyak dilakukan oleh rumah tangga dan industri. Naiknya tarif listrik setiap tahun menjadi salah satu alasan para oknum-oknum  tertentu  dalam  melakukan  pencurian  arus  listrik.  Para  pelaku  juga tidak  menyadari  tentang  bahaya  pencurian  aliran  listrik  hanya  karena  keinginan menggunakan daya yang sebesar-besarnya dengan tarif yang sekecil-kecilnya. Pada tahun  2023  PT.  PLN  Kota  Tanjungbalai  mendapati  450  kasus  pelanggaran  atau pencurian  aliran  listrik  dengan  384  kasus  rumah  tangga,  46  kasus  sosial,  serta  20 kasus pelanggaran listrik yang dilakukan oleh industri atau bisnis. Oleh karena itu, pihak  PT.  PLN  dan  pemerintah  harus  mengupayakan  alternatif  untuk  menangani masalah tersebut.
Hukum dalam pandangan Sagala & Nadirah memiliki fungsi suatu peraturan dalam mengatur perilaku masyarakat, terlebih bisa dilihat jelas apa yang jadi ciri khas hukum,  yakni  instruksi  ataupun  larangan  yang  seharusnya  dilaksanakan  seluruh individu. Tahapan penegakan hukum di Indonesia ialah suatu sistem dimana tidak bisa  dipisahkan  diantara  bermacam  penegak  hukum  yang  memberi  pengaruh didalam  mewujudkan  sistem  peradilan  pidana  yang  terpadu. 6 Emilia  &  Nadirah mengutarakan  bahwasanya  penegakan  hukum  ialah  pelaksanaan  hukum dilaksanakan  pihak  berwenang,  petugas  penegak  hukum  ataupun  individu  dimana kepentingan  yang  sejalan  akan  yurisdiksi  yang  diberi  peraturan  hukum  yang
3 Alviola V Permatasari. 2023.  “Analisis Yuridis Putusan Pidana Pencurian Aliran Listrik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 17/Pid.Sus/2018/PN Cag)”. Skripsi, Semarang: FH Universitas Sultan Agung
4 Gita  Khasfi.  2021.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pertanggungjawaban  Tindak PidanaPencurian  Arus  Listrik  di  PT.Cahaya  Indo  Persada  (Studi  Putusan  Nomor  : 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby)”. Skripsi, Surabata: FH Universitas Bayangkara.
5 https://www.kominfo.go.id
6 Lamhot Heryanto Sagala & Ida Nadirah. 2023.  “Upaya Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Nomor: 504/Pid. B/2020/Pn. Srh)”, dalam Jurnal Doktrin Review , 2(2), 160-171.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1377 – 1393   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6502
ditetapkan. 7 Penegakan  hukum  ialah  upaya  yang  memiliki  tujuan  dalam  rangka mengatasi  kejahatan  rasional,  memastikan  keadilan,  serta  bermanfaat  untuk masyarakat.  Dalam  rangka  menghadapi  beragam  kejahatan,  terdapat  beberapa tindakan  yang  bisa  diambil  menjadi  tanggapan  atas  pelaku  kejahatan,  baik  yang sifatnya hukuman pidana ataupun non-hukum pidana yang bisa saling terintegrasi. Pandangan Hasibuan & Nadirah, pada saat hukuman pidana diperlukan dalam rangka menanggulangi kejahatan tersebut mengindikasikan terdapatnya kebijakan hukum pidana, dimana keputusan dibentuk dalam rangka tercapainya hasil hukum pidana yang sejalan akan keadaan serta situasi yang terdapat di saat itu beserta dalam rangka masa mendatang. 8
Pemerintah  telah  mengesahkan  UU  No  30  Tahun  2009  terkait  Ketenaga Listrikan  dimana  salah  satunya  bentuk  tegas  pemerintah  pada  kasus  pelanggaran atau pencurian aliran listrik.  Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan UU No 30 Tahun 2009 mengenai Ketenaga Listrikan ditanggal 23 September 2009. 9 Adapun tujuan UU tersebut disahkan adalah apabila terjadi pencurian aliran listrik, pelaku harus dihukum dengan hukuman yang setimpal sehingga dapat menimbulkan efek jera  dan  menanamkan  ketakutan  kepada  masyarakat  untuk  mencegah  mereka melakukan  tindakan  pelanggaran  atau  pencurian  aliran  listrik  tersebut.  Namun, berpangku  pada  undang-udang  saja  tidaklah  cukup,  pihak  PT.  PLN  juga  harus mendirikan  tim-tim  Penertiban  Pemakaian  Tenaga  Listrik  (P2TL)  untuk melaksanakan penggerebekan pada oknum pencurian aliran listrik.
Berdasarkan deskripsi di atas, penulis tertarik untuk mengkaji faktor-faktor yang mendukung atau menjadi pengaruh atas peningkatan pencurian aliran listrik di Kota Tanjungbalai, bagaimana peraturan hukum pidana dalam penyelesaian tindakan pencurian aliran listrik tersebut, serta langkah apa yang telah diambil oleh PT.PLN Tanjungbalai  dalam  menghindari  dan  menangani  kasus  pencurian  arus  listrik tersebut dengan judul “Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di PT. PLN Tanjungbalai”.

## TINJAUAN LITERATUR

## Tindak Pidana
Sesuai  kategori  hukum,  hukum  pidana  masuk  ke  dalam  kelompok  hukum publik.  Hukum  publik  ialah  aturan  dimana  mengatur  interaksi  diantara  Negara ataupun  institusi  pemerintah  bersama  individu  ataupun  warga  negaranya.  Hukum
7 Liza Emilia & Ida Nadirah. 2024. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin  Keimigrasian  Menurut  Undang-Undang  RI  No.  9  Tahun  1992  Tentang  Keimigrasian  (Studi Kasus Kantor Imigrasi Sumatera Utara)”, dalam UNES Law Review, 6(3),  7886-7898.
8 Ardiansyah  Hasibuan  &  Ida  Nadirah.  2023.  ‘Pertanggungjawaban  Pidana Menyalahgunakan  Kewenangan  Yang  Mengakibatkan  Merugikan  Keuangan  Negara  (Analisis Putusan Nomor: 85/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn Mdn),” dalam Jurnal Doktrin Review , 2(2), 199-212.
9 Andhy Bara.  2023.  “Tinjauan Yuridis  Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Tenaga ( Arus) Listrik oleh Pelanggan Rayon Kota Atambua di Kabupaten Belu,” dalam Jurnal Hukum Online (JHO), 1(6).
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1377 – 1393   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6502
pidana  ialah  serangkaian  peraturan  yang  memuat  serta  menerangkan  tindakan ataupun perilaku dimana dipandang menjadi suatu kejahatan ataupun pelanggaran beserta menetapkan jenis hukuman yang bisa diberi pada pelaku kejahatan ataupun pelanggarannya. 10 Hukum  pidana  berawal  atas  terjemahan  bahasa  Belanda " Strafrecht ".  Kata  " straf "  berarti  pidana,  sementara  " recht "  berarti  hukum.  Secara harfiah,  " straf "  berarti  hukuman.  Ketika  dua  kata  itu  dikombinasikan,  akan memberikan  makna  sama  dengan  "hukum  hukuman".  Namun,  istilah  tersebut dianggap tidak umum dalam penggunaan bahasa, sehingga istilah "hukum hukuman" digantikan dengan hukum pidana. Tindak pidana adalah konsep utama dalam hukum pidana (dalam konteks hukum yang berlaku). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diinterpretasikan dari sudut pandang hukum atau ilmu kriminologi. Kejahatan atau tindakan jahat dalam konteks hukum menurut Mukhlis (2018) adalah seperti yang tercermin  dalam  peraturan  pidana  secara  abstrak.  Sedangkan  dalam  konteks kriminologi, kejahatan ialah tindakan manusia dimana melanggar norma-norma yang berlaku konkret dalam masyarakat. 11
Hukum  pidana  juga  dijelaskan  Prof.  Dr.  O.  S.  Hiariej,  S.H.,  M.Hum  didalam penelitian  Ishaq  bahwa  hukum  pidana  mengacu  pada  seperangkat  peraturan  yang mengatur  suatu  negara  yang  berdaulat.  Peraturan  ini  mencakup  perilaku  yang dilarang atau diwajibkan dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi mereka yang tidak mematuhi atau melanggarnya. Selain itu, hukuman pidana menentukan kapan dan dalam  keadaan  apa  hukuman  tersebut  diterapkan  serta  bagaimana  negara  akan melaksanakan  pelanggaran  tersebut. 12 Pada  dasarnya,  perbuatan  pidana  harus memiliki  unsur-unsur  yang  terlihat  karena  tindakan  itu  sendiri,  yang  melibatkan perilaku  dan  konsekuensi  yang  ditimbulkan.  Oleh  karena  itu,  perbuatan  pidana merupakan suatu kejadian dalam dunia nyata.
Dalam  penelitian  Dayanti  disebutkan  terdapat  perbedaan  pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang diajukan oleh para ahli, baik atas persepsi Monis  ataupun  aliran  Monis  serta  persepsi  Dualis  ataupun  aliran  Dualis.  Sesuai pandangan Monis, jika seseorang melakukan tindak pidana, maka dia dapat dipidana. Sementara itu, pandangan Dualis memisahkan antara perbuatan pidana dan tanggung jawab pidana. Hal ini berdampak pada perumusan unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana  memiliki  tujuan  untuk  mempengaruhi  tingkah  laku  dan  menyelesaikan konflik.  Selain  untuk  kepastian  hukum,  tindak  pidana  juga  bertujuan  untuk memberikan efek jera terhadap pelaku terpidana yang melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan dan memberikan rasa takut sehingga dapat mencegah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. 13
10 Faisal Riza & Erwin Asmadi. 2023. Hukum Pidana Indonesia . UMSU Press, Medan.
11 Mukhlis, dkk. 2018. Hukum Pidana . Syiah Kuala University, Banda Aceh.
12 Ishaq. 2020 “ Hukum Pidana” PT. Rajagrafindo Persada: Depok
13 Fitri Dwizay Dayanti. 2021. “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi  Proyek  Pengaspalan  Jalan  Paket  10  di  Pengadilan  Tipikor  Jambi  (Studi  Kasus  N0. 2/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB Dan No. 20/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB)”.Tesis, Jambi: Fakultas Pascasarjana Universitas Batanghari.

## Arus Listrik
Energi listrik menurut Gumerung adalah energi yang dihasilkan dari muatan listrik yang menggerakkan ion-ion dalam cairan atau gas, menimbulkan medan listrik statis,  atau  menggerakkan  elektron  dalam  konduktor.  Garis-garis  medan  listrik menunjukkan arah dari medan listrik suatu muatan, dan garis-garis tersebut tidak boleh  saling  berpotongan. 14 Listrik  merupakan  sumber  energi  penting  yang  lazim dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berlaku tidak hanya bagi masyarakat umum, tapi juga sangat penting dalam kegiatan ekonomi yang bergantung pada listrik sebagai  penunjang  kelangsungan  usaha  dan  sebagai  bahan  bakar  utama  dalam kegiatan manufaktur. Penemuan listrik pertama kali dilakukan oleh Michael Faraday, dan di Indonesia sendiri, pemerintah Belanda pertama kali memperkenalkan listrik selama kurun waktu 350 tahun saat mereka menjajah Nusantara. 15
Arus listrik menurut Siagian adalah aliran elektron yang terus menerus dalam suatu  kawat  sebagai  akibat  dari  variasi  konsentrasi  elektron  pada  berbagai  titik. Ampere  adalah  satuan  arus  listrik.  Muatan  listrik  yang  bergerak  melalui  medium tertentu  bergabung  menghasilkan  arus  listrik.  Perpindahan  elektron  dari  muatan positif ke muatan negatif dapat dipahami sebagai aliran listrik. 16 Aliran listrik juga merupakan  kebutuhan  yang  sangat  diperlukan  dalam  pembangunan,  mencakup penggunaan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, organisasi, serta industri.
Definisi tenaga Listrik juga tertuang didalam Pasal 1 ayat (2) UU No 30 Tahun 2009  mengenai  Ketenagalistrikan  yang  berisi:  “Tenaga  listrik  merupakan  sebuah wujud  energi  sekunder  yang  dibangkitkan,  dilakukan  penyebaran,  didistribusikan pada konsumen sebuah perusahaan tenaga listrik namun tidak mencakup listrik yang digunakan  dalam  rangka  berkomunikasi,  elektronika  ataupun  isyarat”. 17 Selain  itu, UU  tersebut  juga  menyatakan  bahwasanya  upaya  ketenagalistrikan  dikuasai  oleh negara  untuk  melayani  kemakmuran  rakyat,  yang  mana  penyelenggaraan  atau lembaganya  dilakukan  pemerintah  pusat  maupun    daerah  didalam  menetapkan pedoman, peraturan, pengawasan, dan penegakan hukum bagi industri kelistrikan.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian didalam penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif  ( normatif law research )  yakni  metodologi  penelitian  hukum  lewat menganalisis  dengan  faktual  penerapan  kontrak  dan  aturan  hukum  positif
14 Yefta Joaquin Gumerung dkk. 2023. “Tinjauan Yuridis Pencurian Arus Listrik Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan,” dalam Jurnal Unsrar 15 Vanya  Karunia  Mulia  Putri.  “Listrik  Statis  dan  Dinamis:  Pengertian,  Contoh,  dan Perbedaannya”.
https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/06/140000269/listrikstatis-dan-dinamis- pengertian-contoh-dan-perbedaannya?page=all (Accessed: 6-Sep-2022) 16 Nelli  L.O  Siagian,  2021”  Pencurian  Energi  Listrik  di  PT.PLN  (Persero)  UP3  Medan Berdasarkan  Undang-Undang  Nomo  30  Tahun  2009  tentang  Ketenagalistrikan”  Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
(peraturan-perundang-undangan) didalam setiap kejadian hukum unik yang timbul dalam  masyarakat  guna  mencapai  sasaran  yang  telah  diamanatkan. 18 Teknik penghimpunan data yang dipakai didalam penelitian ini ialah melakukan penelusuran literatur  dan  melakukan  wawancara.  Dimana  studi  pustaka  digunakan  untuk mendapatkan  data  sekunder  yaitu  peraturan  UU  No  30  Tahun  2009  mengenai Ketenagalistrikan. Sedangkan wawancara dipakai untuk mendapatkan data primer yaitu  informasi  terkait  apa  saja  yang  menjadi  pemicu  terjadinya  pencurian  listrik serta bagaimana PT. PLN di Kota Tanjungbalai dalam mengatasi dan menangani kasus pencurian aliran listrik tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Pencurian Arus Listrik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Secara umum kita ketahui bahwa daya listrik memiliki peranan yang krusial bagi  negara  dalam  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  sehingga  pemerintah mengambil peran dengan membentuk Undang-Undang untuk mencegah terjadinya pencurian aliran listrik. Paryono menyebutkan adapun UU Ketenagalistrikkan yang dibuat oleh DPR RI dan pemerintah pertama kali yaitu UU No. 15 Tahun 1985 dimana selanjutnya direvisi jadi UU No. 20 tahun 2002. Kemudian dengan alasan dianggap tidak  lagi  relevan  dengan  kebutuhan  perkembangan  kehidupan  masyarakat,  UU No.20 tahun 2002 ini dibatalkan dengan mengajukan gugatan Judical Review kepada MK  oleh  sekelompok Civil  Society dan  digantikan  oleh  UU  No  30  Tahun  2009 mengenai Ketenagalistrikan. 19
UU No 30 Tahun 2009 mengenai Ketenagalistrikan ini memberikan 17 BAB yang  membahas  tentang  peraturan  ketenagalistrikan  mulai  dari  ketentuan  umum, asas dan tujuan, penggunaan lahan, harga jualnya, penyewaan jaringan, tarif tenaga listriknya,  pengendalian  dan  tata  kelola,  manajemen  kewenangan,  pemanfaatan sumber  energi  utama,  rencana  umum  ketenagalistrikan,  perijinan,  lingkungan  dan keteknikannya,  pembinaan  maupun  pengawasannya,  penyidikan,  hukuman administratifnya,  aturan  hukum  pidana,  ketetapan  transisi,  dan  ketentuan penutupnya. Dalam upaya untuk menghasilkan dampak pembelajaran pada oknum yang melakukan pencurian aliran listrik dan memberikan salah rasa takut agar tidak melakukan pencurian tersebut, adapun tidak pidana yang sudah dimuat didalam UU No.  30  mengenai  Ketenagalistrikan  ini  tertuang  pada  Bab  XV  tentang  ketentuan pidana dalam pencurian aliran listrik pada pasal 49 dimana berisikan:
1) Seluruh individu yang melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka  kepentingan  umum  dengan  tidak  mengantongi  izin  sesuai  dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dimana pidana penjara maksimal 3 tahun serta denda maksimalnya Rp2.000.000.000,00.
18 Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum , Mataram University Press, Mataram.
19 Paryono.  2018.  “Perkembangan  Hukum  Energi  Ketenagalistrikan  di  Indonesia”,  dalam Jurnal Hukum Ransedental .
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1377 – 1393   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6502
2) Seluruh individu yang menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik namun tidak memiliki izin operasi sejalan akan yang dimuat didalam Pasal 22 penjara maksimal 5 tahun serta denda maksimalnya Rp4.000.000.000,00
3) Seluruh  individu  yang  menjualkan  kelebihan  tenaga  listrik  dalam  rangka dipergunakan untuk kepentingan umum namun tidak memiliki izin dari pusat ataupun  daerah  sesuai  yang  termaktub  didalam  Pasal  23  ayat  (3)  dimana pidana  penjara  maksimal  2  tahun  serta  denda  maksimalnya Rp2.000.000.000,00.

## Pasal 50
(1) Seluruh  individu  yang  tidak  terpenuhi  keselamatan  ketenagalistrikannya sesuai  yang  tertera  didalam  Pasal  44  ayat  (1)  hingga  berpengaruh  pada keberlangsungan  penyediaan  tenaga  listrik  dipidana  penjara  maksimal  3 tahun serta denda maksimalnya Rp 500.000.000,00.
(2) Jika perilaku sesuai ketentuan ayat (1) menyebabkan putusnya aliran listrik hingga membuat rugi masyarakat, dipidana penjara maksimal 5 tahun serta denda maksimalnya Rp 2.500.000.000,00.
(3) Masing-masing  individu  yang  memakai  tenaga  listrik  dimana  tidak  haknya dengan  melawan  hukum  dipidana  penjara  maksimal  7  tahun  serta  denda maksimalnya Rp 2.500.000.000,00.

## Pasal 52
(1) Masing-masing individu yang menjalankan usaha menyediakan tenaga listrik dimana  tidak  terpenuhi  kewajibannya  terhadap  yang  berhak  akan  tanah, bangunan serta tanaman sesuai Pasal 30 ayat (1) dipidana penjara maksimal 5 tahun serta denda maksimalnya Rp 3.000.000.000,00.
(2) Disamping  pidana  sesuai  dengan  ayat  (1)  bisa  mendapat  sanksi  tambahan berbentuk  pencabutan  izin  usaha  penyediaan  tenaga  listrik  ataupun  izin operasinya.
Pasal 53
(1) Seluruh  individu  yang  menjalankan  aktivitas  usaha  jasa  penunjang  tenaga listrik yang tidak mengantongi izin sesuai Pasal 25 ayat (1) dipidana penjara maksimal 5 tahun serta denda maksimalnya Rp 2.000.000.000,00.

## Pasal 54
(1) Masing-masing  individu  yang  melakukan  pengoperasian  instalasi  tenaga listrik namun tidak memiliki sertifikat laik operasi sesuai Pasal 44 ayat (4) dipidana  penjara  maksimal  5  tahun  serta  denda  maksimalnya  Rp 500.000.000,00.
(2) Masing-masing  individu  yang  memproduksi,  mengedarkan  ataupun melakukan jual beli peralatan serta pemanfaatan tenaga listrik dimana tidak sejalan  akan  Standar  Nasional  Indonseia  sesuai  Pasal  44  ayat  dipidana penjara maksimal 5 tahun serta denda maksimalnya Rp 5.000.000.000,00.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1377 – 1393   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6502
Pasal 55
(1) Terkait akan tindak pidana sesuai akan Pasal 49 hingga Pasal 54 dilaksanakan badan usaha, pidana diberikan pada badan usaha ataupun pengurusnya.
(2) Terkait akan hal pidana sesuai ayat (1) dibebankan pada badan usaha, pidana berbentuk denda paling banyak kemudian ditambah sepertiga lagi. 20
Para oknum-oknum pencurian aliran listrik akan berikan tindak pidana sesuai dengan tindak kesalahan dan ketentuan yang telah diatur di dalam UU No 30 Tahun 2009  mengenai  Ketenagalistrikan  tersebut.  Harapan  pemerintah  lewat  adanya peraturan dimana tertuang didalam undang-undang ini dapat memberikan rasa jera terhadap  pelanggaran  peraturan  serta  memberikan  ketakutan  di  kalangan masyarakat  yang  berniat  untuk  melakukan  tindakan  yang  menyalahi  peraturan tersebut.

## Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Peningkatan  Pelaku  Pencurian  Aliran Listrik di Kota Tanjungbalai
Menurut Sinaga, Eddy, & Erwinsyahbana kejahatan ialah peristiwa kompleks dimana dapat dimengerti atas beragam pandangan yang tidak sama. Maka dari itu, didalam  kehidupan  sehari-hari,  sering  kali  didengar  beragam  tanggapan  yang berbeda-beda  mengenai  sebuah  kejahatan. 21 Terjadinya  tindakan  pencurian  aliran listrik  bukan  tentunya  didasari  oleh  beberapa  faktor  yang  menjadi  alasan  para oknum-oknum tersebut melakukan pencurian. Dari informasi yang diperoleh dalam wawancara penulis dengan staf pekerja di PT. PLN kota Tanjungbalai, ada beberapa faktor  yang  menjadi  alasan  oknum  melakukan  pencurian  aliran  listrik,  yaitu  yang pertama adalah alasan ekonomi. Dimana dari beberapa kasus pencurian aliran listrik di Kota Tanjungbalai prosedur pemasangan listrik terlalu rumit membuat beberapa masyarakat kesulitan membayarnya, terutama karena mayoritas penduduk di Kota Tanjungbalai  adalah  pedagang  kecil  dan  nelayan  dengan  pendapatan  yang  tidak stabil.  Sehingga  merasa  terbebani  dengan  biaya  pemasangan  dan  tagihan  listrik bulanan.
Pemasangan daya baru membutuhkan biaya Rp1.390.000 untuk daya 1300 VA dan sekitar Rp2.372.200 untuk daya 2200 VA. 22 Besarnya biaya pemasangan ini menjadi  salah  satu  faktor  bagi  masyarakat  yang  memiliki  masalah  ekonomi  untuk melakukan tindakan pencurian aliran listrik. Disamping itu, PLN menyediakan dua jenis transaksi layanan pasang baru, yaitu listrik pasca bayar dan prabayar. Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 mengatur rincian biaya terkait penyambungan aliran
20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
21 Berlin Sinaga, Triono Eddy, Tengku Erwinsyahbana. 2020. “Penanggulangan Premanisme Di  Kota  Medan  (Studi  di  Satuan  Reskrim  Polresta  Medan)”,  dalam Journal  of  Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , 3(2),  333-341.
22 PT PLN.  “Biaya Pemasangan Baru Listrik Prabayar”. https://web.pln.co.id/cms/media/siaran- pers/2022/01/lewat-aplikasi-pln-mobile-pasang-baru-listrik-kini-jadi-makin-mudah/ (Accessed: 15- Jan-2022)
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1377 – 1393   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6502
listrik baru dan mengalami revisi di tahun 2021. Rincian biaya pasang baru prabayar adalah:
• Rp. 230.000 untuk biaya instalasi dengan daya 450 VA
• Rp. 863.000 untuk biaya instalasi dengan daya 900 VA
• Rp. 1.238.000 untuk biaya instalasi dengan daya 1.300 VA
• Rp. 2.082.000 untuk biaya instalasi dengan daya 2.200 VA
• Rp. 3.411.500  untuk biaya instalasi dengan daya 3.5000 VA
Harga pemasangan listrik baru didasarkan pada pembelian token prabayar Rp  20.000.  Bea  materai,  biaya  penyambungan,  pajak  penerangan  jalan,  dan  uang jaminan berlangganan, semuanya sudah termasuk dalam harga pemasangan listrik baru. Sementara, untuk biaya pasang baru listrik PLN pasca bayar ( postpaid ) adalah sebagai berikut:
• Rp. 242.900 untuk biaya instalasi dengan daya 450 VA
• Rp. 986.000 untuk biaya instalasi dengan daya 900 VA
• Rp. 1.390.000 untuk biaya instalasi dengan daya 1.300 VA
• Rp. 2.372.000 untuk biaya instalasi dengan daya 2.200 VA
• Rp. 3.941.000  untuk biaya instalasi dengan daya 3.5000 VA 23
Pegawai  PLN  juga  menjelaskan  bahwa  tindakan  pencurian  aliran  listrik  ini dilakukan oleh kebanyakan masyarakat dari golongan prasejahtera akan tetapi tidak menutup  kemungkinan  kalangan  masyarakat  sejahtera  juga  melakukan  tindak pencurian  aliran  listrik  dengan  alasan  tidak  mau  banyak  biaya  serta  ada  juga masyarakat yang tertipu oleh oknum yang memanfaatkan kehaliannya tentang listrik membuat masyarakat menganggap bahwa orang tersebut merupakan pegawai PLN dan  memanfaatkan  keahliannya  untuk  melakukan  modus  pencurian  aliran  listrik dengan ketertarikan tarif yang lebih murah.
Peristiwa  tersebut  menunjukkan  bahwa  selain  faktor  ekonomi,  faktor pencurian aliran listrik juga dipengaruhi oleh lingkungan. Hal ini dapat diukur dari sikap  apatis  dan  kurangnya  pengetahuan  hukum  di  masyarakat,  misalnya  ketika melihat  tetangga  melakukan  pencurian  aliran  listrik  bukannya  melaporkan  hal tersebut ada oknum yang malah ikut melakukan tindakan tidak bertanggung jawab tersebut  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kelemahan  kontrol  sosial  juga  dapat memicu terjadinya suatu tindak kejahatan.

## Langkah-langkah  yang  Dilakukan  oleh  PT.  PLN  Kota  Tanjungbalai  dalam Mencegah dan Menangani Pelaku Pencurian Aliran Listrik
Dari informasi yang diperoleh dalam wawancara penulis dengan salah satu pegawai  PT.  PLN  kota  Tanjungbalai,  terdapat  450  kasus  pencurian  aliran  listrik  di Kota  Tanjungbalai  pada  tahun  2023  dengan  384  kasus  pencurian  aliran  listrik golongan  rumah  tangga,  46  kasus  pencurian  aliran  listrik  golongan  sosial,  dan  20 kasus pencurian aliran listrik golongan bisnis/ industri. Adapun indikator bagi pihak
23 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1377 – 1393   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6502
PT. PLN Kota Tanjungbalai dalam menentukan adanya dugaan pencurian aliran listrik adalah dengan memberikan tugas kepada tim P2TL untuk melakukan analisa secara umum  dengan  memperhatikan  daftar  pelanggan,  dengan  melakukan  pemeriksaan catatan  meter  dan  daftar  pemakaian  Kwh,    model  bulanan  apakah  prabayar  atau pasca bayar, melakukan pemeriksaan kesesuaian daya, serta pembelian token listrik baik  melalui online maupun offline .  Selain  itu,  PT.  PLN  Kota  Tanjungbalai  juga menggunakan  metode  visualisasi  seperti  tim  PLN  langsung  turun  kelapangan melakukan  pemeriksaan  berkala  terhadap  pelanggan-pelanggan  dan  melakukan tindakan penertiban apabila terdapat kegiatan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan. 24
Dasar  hukum  yang  dilaksanakan  PT.  PLN  Kota  Tanjunngbalai  didalam melakukan penertiban pencurian aliran listrik adalah Permen ESDM No. 27 Tahun 2017  terkait  tingkat  mutu  pelayanan  serta  biaya  terkait.  Kemudian  PT.  PLN  Kota Tanjungbalai juga menjadikan peraturan menteri sebagai dasar menyusun peraturan direksi  tentang  P2TL  di  Nomor  0028  perubahan  dari  P2TL  2016  (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dimana peraturan direksi tersebut disusun menimbang dari  peraturan  menteri.  Dalam  melakukan  penyelesaian  tindak  pidana  bagi  para pelaku pencurian aliran listrik, PT. PLN Kota Tanjungbalai juga memiliki kerja sama atau koordinasi kepada aparat penegak hukum Kota Tanjungbalai dalam menangani kasus-kasus pencurian aliran listrik di Kota Tanjungbalai.
Pada saat ini pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki kerja sama dengan PT. PLN kota Tanjungbalai untuk melakukan penyelidikan dan pihak kejaksaan apabila masalah tersebut tidak selesai. Berdasarkan Peraturan Direksi No. 0028  Pasal  1  ayat  14  bahwa  dalam  melakukan  tindakan  penyelidikan  untuk penegakan hukum P2TL, selain pihak kepolisian ada juga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri  Sipil)  walaupun  pada  umumnya  penyelidikan  terhadap  kasus  pelanggaran maupun pencurian aliran listrik ini dilakukan oleh pihak kepolisian. 25
Dilansir dari website farid wajdi.com temuan lapangan menunjukkan bahwa para  pejabat  P2TL  kurang  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  mengenai  prosedur operasional dan protokol. Ketentuan P2TL sangat memperjelas bahwa pejabat harus memahami  dasar-dasar  komunikasi,  etika,  dan  hukum  selain  jargon  kelistrikan. Namun,  banyak  standar  hukum  dan  etika  yang  dilanggar  di  lapangan.  Masih rendahnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  P2TL  akibat  buruknya  sosialisasi merupakan  permasalahan  yang  penting  namun  terkadang  terabaikan.  Sebagai ilustrasi,  pertimbangkan  kerusakan  pada  segel  pengaman  meteran. 26 Segel  rusak tidak  boleh  dihakimi  sebagai  pencurian  listrik  tanpa  uji  tera  bersama  antara konsumen/Badan Usaha Pengguna Jasa Listrik, pelaku usaha (PT PLN), dan mediator
24 Hasil Wawancara dengan salah satu karyawan bagian transaksi energi di Kantor PT PLN (Persero) ULP Tanjung Balai pada 29 Januari 2024.
25 Peraturan Direksi No. 0028 Pasal 1 ayat 14
26 Farid Wajdi. “P2TL dan Peminggiran Hak Konsumen” ( http://farid- wajdi.com/detailpost/p2tl-dan-peminggiran-hak-konsumen (Accessed: 24-Jun-2017).
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1377 – 1393   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6502
jika dibutuhkan. 27 Oleh karena itu telah diperjelas dalam Tribun Kaltim (2024) bahwa kompetensi  PLN  sebagai  petugas  pelaksana  P2TL  perlu  ditegaskan  dalam  Perdir. Petugas  diwajibkan  oleh  peraturan  yang  ahli  dan  memiliki  akreditasi  untuk mengoperasikan P2TL ini sampai dengan administrasi. 28
Proses sistem pelaporan bagi pelanggan atau masyarakat jika terjadi dugaan pencurian aliran listrik memiliki beberapa mekanis, yaitu:
1) Sistem  pelaporan  dugaan  pencurian  aliran  listrik  dapat  dilaporkan  melalui PLN Mobile, yaitu aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan
2) Sistem  pelaporan  dugaan  pencurian  aliran  listrik  juga  dapat  dilaporkan dengan menghubungi no call center 123. Pada no call center ini masyarakat dalam  menyampaikan  segala  hal  terkait  pelannggaran  maupun  keluhan tentang aliran listrik.
3) Melalui media sosial seperti Instagram PT. PLN Kota Tanjungbalai
4) Masyarakat yang ingin melaporkan dugaan terjadinya pencurian aliran listrik juga bisa langsung datang ke kantor PT. PLN Kota Tanjungbalai.
Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh PT. PLN Kota Tanjungbalai terhadap  kasus  pencurian  aliran  listrik  yang  dilaksanakan  subjek  yang  tidak bertanggung jawab ditetapkan sejalan akan Peraturan Direksi No. 0028. Berdasarkan Peraturan Direksi Pasal 2 Ayat 1 dan 2 adapun maksud ditetapkannya peraturan ini adalah  sebagai  pedoman  dalam  melaksanakan  tindakan  membatasi  penggunaan tenaga  listrik  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  kepada  pelanggan  dan menjamin  bahwa  pelanggan  dapat  menggunakan  tenaga  listrik  dengan  aman  dan mencegah timbulnya kerugian PLN. Kehadiran kebijakan P2TL pada dasarnya ialah hasil  atas  ketetapan  serta  perundang-undangan  dimana  mengatur  masalah  listrik sekarang  ini,  seperti  UU  No  30  Tahun  2009  mengenai  Ketenagalistrikan,  PP  No  3 Tahun 2005 mengenai Penyediaan serta Pemanfaatan Tenaga Listrik, beserta Permen ESDM No 45 Tahun 2005 mengenai Instalasi Ketenagalistrikan yang sudah dilakukan revisi hingga menjadi Peraturan Menteri ESDM No 46 Tahun 2006. 29
UU  No  8  Tahun  1999  terkait  Perlindungan  Konsumen  juga  penting  dalam rangka diperhatikan terkait masalah listrik saat ini. Menurut Wajdi dan Diana (2023) Perlindungan  konsumen  merupakan  salah  satu  jenis  perlindungan  hukum  yang meliputi  pembelaan  hak  asasi  subjek  hukum  dan  pemeliharaan  harkat  dan martabatnya  terhadap  perilaku  yang  berubah-ubah.  Hal  ini  juga  dapat  berupa serangkaian undang-undang atau peraturan yang berfungsi untuk melindungi satu
27 Ivan Fajrianur.  “Sosialisasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Sesuai Perdir No. 0028.P/DIR/2023 PT. PLN (Persero) UID Kalimantan Timur & Kalimantan Utara”
28 Mathias Masan Ola. “PLN UID Kaltimra Sosialisasi Perdir Nomor 0028P, Selamatkan Listrik Sampai 16 Juta KwH” ( https://kaltim.tribunnews.com/2024/01/15/pln-uid-kaltimra- sosialisasi-perdir-nomor-0028p-selamatkan-listrik-sampai-16-juta-kwh ( Accessed: 15-Jan-2024).
29 Bagus Gumilang. 2018. Instalasi Listrik , Penerbit Andi, Yogyakarta.
hal dari hal lainnya. Dalam kaitannya dengan nasabah, dapat dikatakan bahwa hukum melindungi hak-haknya dari keadaan-keadaan yang menghambat realisasinya. 30
Prosedur penyelesaian pencurian listrik dimulai dengan PLN menugaskan tim P2TL untuk memantau klien-klien yang bermasalah. Selanjutnya, untuk melakukan verifikasi  konsumen  yang  melanggar  kebijakan,  tim  P2TL  menetapkan  tujuan operasional, menentukan jadwal pelaksanaan, dan berkoordinasi di lapangan dengan pihak  terkait.  Tim  P2TL  mempunyai  kewenangan  dalam  melaksanakan  tindakan pemutusan sementara pada sambungan tenaga listrik, pembongkaran rampung atas sambungan  tenaga  listrik,  serta  pengumpulan  pembuktian  dengan  menggunakan alat-alat  seperti  alat  ukur  dan  pembatas  serta  peralatan  lainnya.  Mereka  juga bertanggung  jawab  untuk  memberikan  pengenalan  dan  mendiskusikan  tujuan penerapan P2TL dengan power user atau perwakilan mereka. Semua kegiatan terkait pekerjaan lapangan P2TL harus dikoordinasikan secara efektif dengan personil yang berwenang dan pihak terkait lainnya sesuai dengan standar yang berlaku.
PT. PLN juga memberikan sanksi kepada pelaku pencurian aliran listrik yaitu kerugian  yang  disebabkan  harus  dikembalikan  kepada  negara.  Apabila  pelaku pencurian aliran listrik menyatakan tidak sanggup untuk melakukan ganti rugi, maka PT. PLN Kota Tanjungbalai juga memiliki beberapa cara alternatif yaitu dengan cara cicilan  tanpa  bunga.  Namun,  apabila  pencurian  aliran  listrik  terus  berlanjut  tanpa adanya  penyelesaian,  maka  pihak  PT.  PLN  Kota  Tanjungbalai  akan  memberikan kewenangan  kepada  penegak  hukum  untuk  melakukan  putusan  terhadap permasalahan tersebut.
Selain dari pada menetapkan sanksi-sanksi tindak pidana dalam penyelesaian kasus pencurian aliran listrik ini, PT. PLN Kota Tanjungbalai seharusnya juga memilik langkah-langkah  dalam  mencegah  masyarakat  untuk  tidak  melakukan  tindak kejahatan  tersebut.  Langkah-langkah  yang  dilakukan  PT.  PLN  Kota  Tanjungbalai sebagai  upaya  melakukan  pencegahan  terjadinya  tindakan  kejahatan  pencurian aliran listrik di Kota Tanjungbalai adalah dengan melakukan patroli degan cara P2TL (Penertiban  Pemakaian  Tenaga  Listrik).  Apabila  terjadi  penggunaan  listrik  yang berlebihan minimal sepanjang 3 bulan berturut-turut, setelah itu dikumpulkan data serta  informasi  pelanggan  yang  melanggar  ketentuan  ini  maka  tim  P2TL  dapat melakukan pemeriksaan dengan menghadirkan saksi.
PT. PLN juga melakukan sosialisasi ketenagalistrikan. Dimana pihak PT. PLN menjelaskan  kepada  masyarakat  segala  sesuatu  tentang  listrik  termasuk  bahaya listrik,  mutu  pelayanan,  penggunaan  energi  listrik  dengan  baik,  sanksi  terhadap pelanggaran  peraturan  ketenagalistrikan  dan  lain  sebagainya.  Sosialisasi  tentang ketenagalistrikan  ini  biasanya  dilakukan  oleh  pihak  PT.  PLN  Kota  Tanjungbalai dengan peserta audiensi siswa SMA dan masyarakat desa. Selain itu, penjelasan dan keterangan  terhadap  hak  dan  kewajiban  pelanggan  serta  informasi  penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) pun telah termaktub pada SPJBTL (Surat Perjanjian
30 Wajdi Farid  & Diana Susanti. 2023. Hukum Perlindungan Konsumen , Setara Press, Malang.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1377 – 1393   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6502
Jual Beli Tenaga Listrik) ketika pelanggan baru melakukan transaksi bersama PT. PLN Kota Tanjungbalai.

## KESIMPULAN
Sejalan atas penelitian serta pembahasan yang sudah dipaparkan, maka bisa ditarik simpulan berikut ini:
1. Tindak  pidana  pencurian  arus  listrik  sesuai  UU  No  30  Tahun  2009  mengenai Ketenagalistrikan,  para  oknum  pencurian  arus  listrik  akan  mendapat  tindak pidana  sejalan  akan  tindak  kesalahan  serta  ketentuan  yang  sudah  ditetapkan didalam UU sebagai upaya dalam rangka memberi efek jera serta memberi rasa takut supaya tidak melaksanakan pencurian.
2. Faktor-faktor  yang  memberi  pengaruh  pada  meningkatnya  pelaku  pencurian arus listrik di Kota Tanjungbalai antara lain ialah keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan  individu  dalam  membayarkan  pengguna  listrik  baru  serta pembayaran  tagihan  bulanan  energi  listrik.  Tingginya  kasus  pencurian  aliran listrik di Kota Tanjungbalai, PT. PLN Kota Tanjungbalai melaksanakan beberapa tahapan dalam rangka menyelesaikan tindak pidana dengan melibatkan aparat penegak hukum.
3. Tindak  Pidana  yang  dilaksanakan  PT.  PLN  Kota  Tanjungbalai  didalam pencegahan serta penanganan pelaku pencurian arus listrik dilaksanakan sesuai Peraturan  Direksi  PT.  PLN  Nomor  0028  mengenai  P2TL  dimana  peraturan tersebut  ialah  peraturan  yang  disusun  atas  dasar  UU  No  30  Tahun  2009 mengenai Ketenagalistrikan, PP No 3 Tahun 2005 mengenai PPTL, serta UU No 8 Tahun  1999  mengenai  Perlindungan  Konsumen  beserta  Peraturan  Menteri ESDM  No  45  Tahun  2005  mengenai  Instalasi  Ketenagalistrikan  sebagaimana sudah berubah jadi Permen ESDM No 46 Tahun 2006. Tugas yang dipunya P2TL antara lain dalam rangka melaksanakan pemeriksaan beserta pengawasan untuk para  pelanggan  PT.  PLN,  terkhususnya  pelanggan  yang  diduga  melaksanakan pencurian arus listrik. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilaksanakan PT. PLN Kota Tanjungbalai ialah lewat pemberian sosialisasi mengenai Ketenagalistrikan dengan  tujuan  dalam  rangka  mengedukasi  masyarakat  mengenai  listrik, bahayanya,  hak  serta  kewajiban  pelanggan  PT.  PLN  beserta  sanksi-sanksi  jika melaksanakan tindakan yang tidak sejalan akan peraturan yang sudah dibuat.

## SARAN
Sesudah  dipaparkan  hasil  penelitian  ini,  peneliti  dapat  memberi  beberapa saran berikut ini:
1. PT. PLN Kota Tanjungbalai dan Penegak Hukum
Dalam hal ini penegak hukum pada PT. PLN Kota Tanjungbalai adalah tim  P2TL  sebagai  pemeriksa  dan  pengawas  terhadap  penggunaan  energi listrik oleh masyarakat harus terus dilakukan dengan adil dan tegas karena lemah  atau  kuatnya  sebuah  penegakan  hukum  tergantung  pada  penegak
hukumnya.  Apabila  penegak  hukum  lemah  dalam  melakukan  penegakan hukum membuat masyarakat menilai bahwasanya hukum itu tidaklah nyata. Sehingga  para  penegak  hukum  harus  saling  bekerja  sama  dalam  upaya pemberantasan tindakan pencurian aliran listrik di Kota Tanjungbalai.
2. Masyarakat
Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  pencurian  aliran  listrik dikarenakan faktor ekonomi maupun lingkungan. Maka dari itu masyarakat memiliki peran penting didalam mencegah terjadinya pencurian aliran listrik tersebut. Hal ini dapat dilakukan apabila masyarakat memiliki pengetahuan tentang  bahaya  dan  sanksi-sanksi  apabila  melakukan  pelanggaran  dan mempunyai  kesadaran  dalam  menaati    peraturan-peraturan  yang  telah ditetapkan serta saling mengingatkan satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Alviola V Permatasari. 2023. “Analisis Yuridis Putusan Pidana Pencurian Aliran Listrik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 17/Pid.Sus/2018/PN Cag) ” . Skripsi, Semarang: FH Universitas Sultan Agung  Semarang.
Andhy Bara, 2023. “ Tinjauan Yuridis  Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Tenaga  (  Arus)  Listrik  oleh  Pelanggan  Rayon  Kota  Atambua  di  Kabupaten Belu,” dalam Jurnal Hukum Online (JHO), Vol 1 No.6
Dwizay,  Fitri  Dayanti.  2021.  “Disparitas  Putusan  Hakim  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Korupsi  Proyek  Pengaspalan  Jalan  Paket  10  di  Pengadilan  Tipikor Jambi  (Studi  Kasus  N0.  2/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB  Dan  No.  20/PID.SUS- TPK/2020/PN.JMB)”.  Tesis,  Jambi:  Fakultas  Pascasarjana  Universitas Batanghari.
Emilia, L., & Nadirah, I. 2024. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin  Keimigrasian  Menurut  Undang-Undang  RI  No.  9  Tahun  1992  Tentang Keimigrasian  (Studi  Kasus  Kantor  Imigrasi  Sumatera  Utara),”  dalam UNES Law Review , 6(3), 7886-7898.
Farid  Wajdi.  “  P2TL  dan  Peminggiran  Hak  Konsumen”.  24  Juni  2017.  http://farid- wajdi.com/detailpost/p2tl-dan-peminggiran-hak-konsumen
Gita  Khasfi,  2021 .  “ Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana Pencurian  Arus  Listrik  di  PT.Cahaya  Indo  Persada  (Studi  Putusan  Nomor: 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby)”. Skripsi, Surabaya: FH Universitas Bayangkara
Gumilang, Bagus. 2018. Instalasi Listrik, Penerbit Andi : Yogyakarta
Hermin  Nainggolan.  (2022).  “Pengaruh  Literasi  Keuangan,  Kontrol  Diri,  Dan Penggunaan  E-Money  Terhadap  Perilaku  Konsumtif  Pekerja  Produksi  Pt Pertamina Balikpapan”. dalam Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah) , 5(1), 810-826.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1377 – 1393   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6502
Irene I. Kamuihkar, I Made Parsa, Crispinus P. Tamal. (2022). “Pengaruh Pemanfaatan Listrik  Dan  Bahayanya  Bagi  Keselamatan  Manusia  Terhadap  Tingkat Pemahaman  Masyarakat  Desa  Tribur  Kecamatan  Abad  Selatan  Kabupaten Alor”, dalam Jurnal Spektro , 5(1), 18-24.
Ishaq. 2020 . Hukum Pidana .  PT. Rajagrafindo Persada: Depok
Ivan Fajrianur. (n.d). “Sosialisasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Sesuai Perdir  No.  0028.P/DIR/2023”.  PT.  PLN  (Persero)  UID  Kalimantan  Timur  & Kalimantan Utara.
Kominfo  Jatim.  25  April  2018.  “Akibat  Pencurian  Listrik  Pendapatan  PLN  Hilang Hingga RP.10 Triliun.      https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/akibat- pencurian-listrik-pendapatan-pln-hilang-rp-10-triliun
Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum . Mataram University Press
Mukhlis, dkk. 2018 Hukum Pidana . Syiah Kuala Univercity: Banda Aceh
Nelli  L.O  Siagian.  2021.  ”Pencurian  Energi  Listrik  di  PT.PLN  (Persero)  UP3  Medan
Berdasarkan Undang-Undang Nomo 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan”. Skripsi, Medan: FH Universitas Pembangunan Pancabudi.
Paryono,  2018  “Perkembangan  Hukum  Energi  Ketenagalistrikan  di  Indonesia,” dalam Jurnal Hukum Ransedental.
Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) No. 0028
Peraturan Direksi PT. PLN Nomor 0028 tentang P2TL.
PLN UID Kaltimra Sosialisasi Perdir Nomor 0028P, Selamatkan Listrik Sampai 16 Juta KwH. 15 Januari 2024. https://kaltim.tribunnews.com/2024/01/15/pln-uid- kaltimra-sosialisasi-perdir-nomor-0028p-selamatkan-listrik-sampai-16- juta-kwh
PT.  PLN  (Persero).  15  Januari  2022.  “Biaya  Pemasangan  Baru  Listrik  Prabayar. https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2022/01/lewat-aplikasi-pln- mobile-pasang-baru-listrik-kini-jadi-makin-mudah/
Riza Faisal &  Erwin Asmadi. 2023. Hukum Pidana Indonesia. Medan: UMSU Press
Sinaga, B., Eddy, T., & Erwinsyahbana, T. (2020). “Penanggulangan Premanisme Di Kota  Medan  (Studi  di  Satuan  Reskrim  Polresta  Medan),”  dalam Journal  of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , 3(2), 333-341.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Vanya  Karunia  Mulia  Putri.  “Listrik  Statis  dan  Dinamis:  Pengertian,  Contoh,  dan Perbedaannya”. 6 September 2022. https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/06/140000269/listrikstati s-dan-dinamis-pengertian-contoh-dan-perbedaannya?page=all
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1377 – 1393   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6502
Wajdi  Farid  &  Diana  Susanti.  2023. Hukum  Perlindungan  Konsumen .    Setara  Press: Malang
Yefta Joaquin Gumerung,dkk. 2023. “Tinjauan Yuridis Pencurian Arus Listrik Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan,” dalam Jurnal Unsrat