Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No. 10 Oktober 2018
PRO  DAN  KONTRA  PASAL  TENTANG  OUTSORCING    DALAM  UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  TENTANG KETENAGAKERJAAN
Andi Lala Akademi Minyak dan Gas (AKAMIGAS) Balongan Indramayu Email: cirebonkotakip11@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pro  dan  kontra  undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  deskriptif,  yaitu  penelitian  normatif  yang dapat  diartikan  sebagai  prosedur  pemecahan  masalah  yang  diteliti  dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang  berdasarkan  fakta  yang  tampak  atau  sebagaimana  adanya.  Metode Penelitian  ini  menggunakan  studi  naskah  atau  umumnya  dikenal  dengan  pustaka library,  dengan  studi  kasus  pada  UU  tenaga  kerjaan.  Penelitian  yang  mengkaji pada ruang lingkup hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian doctrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktinya, sistem outsourcing yang selama ini sudah berjalan, ternyata menimbulkan gejala konflik dan masalah yang melibatkan  antara  pihak  buruh/pekerja  dengan  perusahaan.  Adanya  sistem  ini adalah  karena  sebelumnya  telah  ditetapkan  UU  Ketenagakerjaan  No  13  Tahun 2003.  Menurut  penelaahan  peneliti,  dalam  UU  tersebut  masih  banyak  kelemahan di  dalamnya,  seperti  tidak  adanya  kebijakan  yang  mengatur  dan  menjelaskan pelaksanaan sistem outsourcing. Di dalamnya hanya menjelaskan tentang legalitas dari praktik tersebut. Kemudian, peneliti juga tidak menemukan perlindungan hak para  pekerja/buruh,  dan  hal  ini  menjadi  bagian  terpenting  mengapa  UU  tersebut menjadi persoalan bagi sebagian kalangan.
Kata Kunci : Pro dan Kontra, Outsorcing, udang-undang Nomor 13 tahun 2003.

## Pendahuluan
Pasca  kemerdekaan  tahun  1945  sampai  dengan  tahun  1946  masalah ketenagakerjaan menjadi perhatian utama dari Kementerian Sosial. Melalui  Keputusan Presiden  No  07  tahun  1947  mengenai  struktur  kabinet  di  tetapkan  bahwa  untuk menghadapi  masalah  ketenagakerjaan  mulai  di  urus  oleh  Kementerian  Perburuhan dengan  Menteri  Muda  Perburuhan.  Hal  ini  menjadi  penting  karena  persoalan ketenagakerjaan  perlu  lembaga  khsusus  yang  menangani  masalah  tersebut.  Masalah perburuhan  sampai  saat  ini  menjadi  perhatian  khusus  dan  berkelanjutan  dari  politik
perburuhan  yang  ada  dalam  lingkungan  Kementerian  Sosial.  Hal  ini  dikarenakan masalah  yang  muncul  dalam  dunia  ketenagakerjaan  adalah  berhubungan  dengan masalah  perlindungn  tenaga  kerja,  jaminan  sosial  kerja,  maupun  masalah  kesempatan kerja  yang  berimplikasi  terhadap  perselisihan  perburuhan.  Disisi  lain,  masalah  dalam organisasi perburuhan yang seolah-olah mendukung adanya antrian pemberian kerja dan urusan yang berhubungan dengan kerja dan penempatan kerja.
Sebagai  suatu  solusi  yang  ditawarkan  adalah  memutuskan  biaya  produksi  ( cost productioan ).  Artinya  jalan  lain  untuk  menguraikan  masalah  tersebut  adalah  dengan adanya sistem outsourcing . Namun dalam hal ini pihak yang paling diuntungkan adalah perusahaan,  karena  dapat  memangkas  ongkos  anggaran  untuk  Sumber  Daya  Manusia (SDM). Artinya perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam pemberdayaan SDM yang bekerja diperusahaannya.
Seiring dengan disahkannya praktik outsourcing, sebagaimana dijelaskan dalam UU  No  13  tahun  2003  mengenai  Ketenagakerjaan  tersebut  menuai  pro-kotra  antara disahkannya  dan  pelaksanaanya  UU  tersebut.  Alasannya  adalah  adanya  kekhawatiran masyarakat untuk dimanfaatkan oleh perusahaan, dengan tidak diberikan haknya secara utuh  dari  perusahaan.  Karena  dalam  sistem outsourcing ini  seorang  buruh  tidak melakukan  hubungan  kontrak  kerja  dengan  perusahaan  dimana  dia  bekerja,  melainkan ia  melakukan  hubungan  kontrak  kerja  dengan  pihak  penyalur  kerja  atau  dalam  hal  ini pihak  jasa outsourcing .  Pemerintah  dalam  hal  ini  justru  tidak  melihat  kerugian  yang dapat ditimbulkan oleh pihak perusahaan terhadap buruh, dan sistem ini pun dilegalkan. Padahal  jelas  secara  ekonomi  dan  hak  buruh/pekerja  dapat  merugikan  bagi  mereka. Namun  bagi  yang  pro,  adanya outsourcing ini  justru  memberikan  kontribusi  terhadap perkembangan  ekonomi,  artinya  dapat  menjadi  stimulan  lebih  lanjut  sehingga tumbuhnya bentuk  usaha-usaha baru. Dengan demikian, bagi  mereka  yang pro, hal  ini akan  membuka  lapangan  kerja  baru,  sementara  bagi  pemerintah  sendiri  dengan berdirinya  perusahaan  tersebut  dapat  membantu  pemerintah  untuk  mengurangi  angka kemiskinan  dan  menambah  pendapatan  pajak.  Pertubuhan  perusahaan  dan  terciptanya lapangan  kerja,  dan  menstimulasi  pertumbuhan  ekonomi  dan  mengurangi  angka kemiskinan menjadi dalih bagi kelompok masyarakat  yang pro terhadap adanya sistem outsourcing ini. Sedangkan bagi perusahaan sudah pasti, karena setiap kebijakan bisnis tetap berorientasi pada keuntungan.
Outsourcing merupakan  perusahaan  yang  menyalurkan  tenaga  kerja  kepada pihak perusahaan. Dengan demikian, ada satu tahap yang hilang antara hubungan buruh dan pihak perusahaan. Buruh tidak berhubungan langsung dengan pihak perusahaan. Ia berhubungan dengan pihak perusahaan penyalur tenaga kerja. Dalam masalah hubungan kerja,  ada  tiga  pihak  yang  bermain,  yaitu  buruh  sebagai  pelaku  kerja,  perusahaan penyalur  ( outsourcing )  sebagai  pemberi  jasa  memasukan  tenaga  kerja  kepada  pihak perusahaan,  dan  perusahaan  sendiri  sebagai  tempat  tujuan  kerja  dari  para  pelaku  kerja (buruh).  Dengan  demikian  dalam  hal  ini  perusahaan  dapat  terkurangi  bebannya  dan resiko  tanggungjawab terhadap para pekerja  (buruh). Penyerahan tenaga  kerja tersebut dilakukan  melalui  mekanisme  kesepakatan  atau  bentuk  perjanjian  antara  pihak  si penyalur kerja  (jasa outsourcing )  dengan pihak penerima pekerja (perusahaan).  Dalam praktiknya,  perusahaan  jasa  (jasa outsourcing )  menentukan  persyaratan  yang  harus dipenuhi  oleh  pelamar/calon  pekerja.  Syarat  kerja  tersebut  mengikuti  kualifikasi  calon buruh  pada  perusahaan,  sehingga  dengan  dasar  tersebut  perusahaan outsourcing merekrut  tenaga  kerja.  Dengan  demikian  kontrak  kerja  dilakukan  antara  calon  pekerja dengan perusahaan jasa outsourcing, bukan dengan pihak perusahaan ( principal ) .
Sistem outsourcing ini  pada  dasarnya  banyak  pertentangan  dalam  penetapan apalagi  dalam  pelaksanaanya.  Berbagai  kalangan  menolaknya  kerja  jelas-jelas merugikan masyarakat  yang akan melakukan hubungan kerja,  atau mencari kerja pada suatu perusahaan. Pertentangan yang paling mendasar adalah hak-hak buruh yang tidak bisa  secara  langsung  menuntut  pada  pihak  perusahaan.  Hak  para  perkerja/buruh  tidak dapat  secara  langsung  didapatkan  dari  perusahaan,  Padahal  dalam  bekerja  mereka dituntut  melakukan  hal  yang  sama  dengan  pekerja  tetap.  Berbagai  alasan  penolakan terhadap sistem outsourcing ini, hal tersebut didasarkan pada terjadi banyak kelemahan dalam  hubungan  kerja,  banyak  penyelewengan  bahkan  penyimpangan  dalam  sistem outsourcing yang  dapat  merugikan  salah  satu  pihak,  dalam  hal  ini  pihak  buruh  yang sangat riskan untuk dirugikan dan dimonopoli oleh pihak pemberi kerja.
Harus diketahui bahwa, kebutuhan dasar dari manusia adalah masalah ekonomi, hal  tersebut  dapat  dicapai  dengan  cara  bekerja.  Berkerja  adalah  suatu  kegiatan  yang tidak  bisa  dipisahkan  dari  kehidupan  manusia.  Karena  pada  dasarnya  bekerja  adalah bagian  dari  aktivitas  sosial,  interaksi  sosial  yang  terjadi  pada  manusia.  Manusia  akan eksis  ketika  ia  mampu  berinteraksi  dengan  sesama  manusia  yang  lainnya.  Eksistensi
manusia  tersebut  perlu  diwujudkan  dengan  melakukan  hubungan  kerja,  saling menguntungkan  satu  sama  lainnya.  Dengan  demikian,  pada  dasarnya  antara buruh/pekerja  dan  perusahaan/pemberi  kerja  sama-sama  membutuhkan.  Buruh  akan sulit  mencapai  tujuan  sosial  tadi  tanpa  ada  hubungan  kerja,  apalagi  untuk  memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Semantara perusahaan pun tidak dapat berbuat apa-apa tanpa ada pekerja. Perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan ketika ia tidak melakukan hubungan  kerja  dengan  pihak  yang  akan  membantunya  mencapai  tujuan  perusahaan (keuntungan).  Namun  pola  hubungan  kerja  yang  dijelaskan  sebelumnya,  justru menimbulkan kegaduhan bagi kedua belah pihak. Pada dasarnya jika kedua belah pihak sama-sama  menjalankan  hak  dan  kewajibannya,  tidak  menjadi  masalah.  Namun bermasalah  ketika  satu  sama  lain  menerobos  hak  dan  tanggungjawabnya.  Pihak perusahaan  perlu  memperhatikan  kebutuhan  buruh.  Namun  ketika  pekerja  merasa dirugikan  dalam  masalah  hak-haknya,  baik  kesejahteraan  maupun  sosialnya,  apalagi sampai terjadi pemutusan hubungan kerja, dalam masalah ini (sistem outsourcing ) pihak perusahaan  akan  berlindung  dibelakang  peraturan  atau  UU  yang  sudah  dibahas sebelumnya. Karena dalam sistem outsourcing perusahaan dan buruh dapat melakukan perjanjian kerja dalam waktu tertentu.
Masalah outsourcing memang  memiliki  implikasi  yang  luar  biasa  banyak.  Hal tersebut dapat dilihat pada konteks hubungan kerja yang terputus, ada jarak antara buruh dan pihak perusahaan. Jarak tersebut ditutupi oleh pihak jasa pemberi kerja. Pengguna sistem outsourcing di Indonesia sampai hari ini semakin banyak dan menjadi kebutuhan karena  menumpuknya  pengangguran  di  masyarakat.  Artinya  dengan  jasa outsourcing masyarakat  bisa  tersalurkan  melalui  perusahan-perusahaan  yang  diingikan  dan  sesuai dengan kapasitasnya. Namun kelemahannya ada pada kebijakan yang mengatur tenang sistem outsourcing yang tengah berjalan tersebut. Karena kenyataannya, sistem tersebut masih banyak celah  yang bisa merugikan salah satu  pihak, dalam hal  ini adalah buruh atau masyarakat.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan studi naskah atau umumnya dikenal dengan pustaka library, dengan  studi  kasus  pada  UU  tenaga  kerjaan.  Penelitian  yang  mengkaji  pada ruang lingkup hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian doktrinal. Penelitian
yang  termasuk  pada  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif  ini,  menempatkan  dokumen, buku, naskah UU dan lain sebagainya sebagai sumber primer dalam kajiannya.
Penelitian  hukum  yang  termasuk  pada  jenis  penelitian  hukum  normatif  ini termasuk pada kategori deskriptif. Artinya penelitian normatif adalah sebagai cara atau prosedur dalam melihat masalah dengan mengkaji UU sebagai dasar dalam menjelaskan kedudukan  masalah.  Masalah  yang  diteliti  adalah  obyek  masalah  penelitian  yang didasarkan  pada  keadaan  yang  tampak  atau  fakta  sebagaimana  adanya.  Penelitian deskriptif  bertujuan  untuk  menjelaskan  secara  pas  dalam  sifat-sifat  suatu  individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian dari  penjelasan  tersebut  penulis  berusaha  untuk  melukiskan  keadaan  dari  suatu  objek yang dijadikan permasalahan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Kontroversi  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  Melanggar  Hak-Hak  Tenaga Kerja
Dalam  dunia  bisnis,  terjadi  persaingan  adalah  suatu  yang  sangat  wajar  dan biasa.  Hal  inilah  yang  menjadi  tantangan  dan  memaksa  perusahaan  harus berkonsentrasi  untuk  menghadapi  persaingan  tersebut.  Pada  dataran  proses  atau kegiatan  pengelolaan  jasa,  biaya  operasional  dan  membuat  produk  inilah  menjadi perhatian  utama  bagi  perusahaan.  Karena  dalam  dunia  bisnis  dan  usaha,  hanya keuntunganlah  yang  selalu  menjadi  perhatian  utama.  Jadi  bagaimana  ketiga persoalan  tadi  dapat  ditekan  semaksimal  mungkin  sehingga  perusahaan  dapat dikatakan  sukses  dan  menguntungkan.  Dalam  dunia  persaingan  usaha  semakin  hari semakin  ketat,  salah  satu  cara  yang  dianggap  efektif  untuk  menghadapi  persaingan tersebut  adalah  dengan  mengefisiensikan  biaya  produksi  atau  operasional perusahaan.  Dengan  adanya  sistem outsourcing sebenarnya  perusahaan  bisa mengefisienkan  kedua  masalah  tersebut.  Karena  pada  praktiknya,  perusahaan  dapat mengurangi  anggaran  pengeluaran  untuk  membiayai  SDM  yang  bekerja  pada perusahaannya.
Outsourcing atau  diistilahkan  lainnya  dengan  alih  daya,  merupakan  proses pemindahan  tanggungjawab  sebagian  dari  perusahaan.  Proses  pemindahan tanggungjawab tersebut dibebankan pada lembaga penyedia jasa. Penyedia jasa yang
berfungsi  sebagai  lemabga  administrasi  dan  manajemen  dalam  urusan  ke-SDM-an. Lembaga  tersebut  disebut  dengan  sistem outsourcing .  Dengan  demikian  lembaga tersebut  memiliki  fungsi  sebagai  penyediaan  tenaga  kerja  profesional  yang  sesuai dengan  perusahaan.  Untuk  hukum outsourcing ini,  di  Indonesia  sendiri  telah  diatur dalam  UU  No  13  Tahun  2003  pada  terutama  dijelaskan  pada  Pasal  64,  65,  dan  66. Kemudian dasar hukum lainnya dijelaskan pada Kemenakertrans RI No.101/Men/Vi/2004  yang  berisi  tentang  tata  cara  mengelola  atau  membuat perjanjian antara penyedia jasa pekerja dan perusahaan. Namun demikian, peraturan ini  sendiripun  masih  dianggap  belum  komprehensif  dalam  menjelaskan  masalah sistem outsourcing.
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  menjadi  salah  satu ‘kambing  hitam’,  penyebab  adanya  perubahan  sosial  kehidupan  masyarakat, termasuk  dalam  bidang  hubungan  kerja.  Robert  A.  Nisbet  dalam  bukunya Social Change  and  History, ia  menjelaskan  bahwa  perkembangan  masyarakat,  yang tersusun  dalam  stratifikasi  sosial  membuat  munculnya  kelas  atau  golongan,  teori inilah  yang  kemudian  menjadi  asal-usul  munculnya  kelas  pekerja  atau  umumnya disebut  dengan  kelompok  buruh.  Dalam  stratifikasi  sosial  tersebut  mengatur hubungan  sosial  terlebih  dalam  masalah  kepemilikan  alat  produksi  dan  sistem produksi.  Dengan  demikian  memisahkan  dan  menentukan  antara  pemilik  produksi dan pola produksi atau sistem produksi  yang dibangun di masyarakat. Namun lebih jauh  lagi  dalam  masalah  sistem  pola  dan  produksi  memberikan  dampak  pada ketentuan  nasib  seseorang  dalam  kehidupan  sosial  ekonomi.  Dan  inilah  dalam stratifikasi  sosial,  manusia  ditentukan  oleh  alat  produksi,  siapa  yang  menjadi pengusaha/pemiliki  produksi  siapa  yang  menjadi  pekerja  atau  berperan  sebagai buruh.
Dalam  pandangan  hukum,  Satjipto  Raharjo  menjelaskan  bahwa  pemilik barang  (alat  produksi)  hanya  terikat  pada  barangnya  saja.  Dengan  demikian  ia memiliki  kekuasaan  terhadap  barang  kepemilikannya,  dan  dapat  melakukan  kontrol atas  barang  dan  menentukan  upah  terhadap  para  pekerja  yang  bekerja  di  dalam kepemilikan  barang  alat  produksinya.  Kepemilikan  barang  tersebut  kemudian berubah  wujud  menjadi  suatu  perusahaan  atau  bentuk  pemilik  modal  (kapital). Seseorang disebut pemiliki karena sebagai penguasa kapital dan memiliki kewengan
untuk  menetukan  tugas-tugas  buruh,  artinya  para  pekerja  tersebut  menjadi  obyek suruhan  pemilik  kapital.  Seorang  yang  semula  memiliki  res,  sekarang  bisa “memaksakan” kehendaknya kepada personal.
Dijelaskan dalam Inpres pada No 03 Tahun 2006 mengenai Kebijakan Iklim Invesasi  bahwa outsourcing merupakan  suatu  sistem  kebijakan  yang  perlu diperhatikan  secara  khusus  dalam  menarik  investasi  ke  Indonesia.  Keseriusan  itu terlihat  dalam  menegasan  tugas  Menteri  Tenaga  Kerja  untuk  menyusun  revisi terhadap  UU  no  13  Tahun  2003  mengenai  Ketenagakerjaan.  Revisi  ini  diharapkan agar  memberikan  keuntungan  bagi  buruh,  dan  memposisikan  buruh  yang  memiliki daya  tawar  dihadapan  perusahaan.  Melalui  instrumen  dan  kesempatan  revisi  UU tersebut  pada  dasarnya,  pemerintah  memiliki  peluang  untuk  kembali  mengubah peraturan agar seimbang, dan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, terutama para pekerja sebagai masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan.
Permasalahan outsourcing tidak  bisa  hanya  dipandang  sebelah  mata,  hal  ini bukan  merupakan  paket  kebijakan  yang  hanya  bersifat  “isapan  jempol’  semata. Karena  dampaknya  sistematis  dan  menyeluruh  terhadap  masalah-masalah  sosial  di masyarakat,  apalagi  terkait  dengan  pembangunan  masyarakat.  Perusahaan  akan menggelontorkan  dana  yang  lebih  untuk outsourcing ,  karena  pada  dasarnya  sistem ini  menguntungkan  bagi  mereka.  Bagi  perusahaan,  sistem  ini  memiliki  keuntungan berjangka  panjang,  karena  pengembangan  SDM,  tenaga  kerja,  organisasi,  benefit, dan lainnya bisa dialihkan. Dengan mekanisme semacam itu, perusahaan akan lebih fokus pada persaingan bisnisnya, dan keberadaan outsourcing tersebut dapat menjadi suporting sistem dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan akan lebih profesional  dan  mendapatkan  keutungan  yang  maksimal,  karena  tanggungjawab SDM sudah ada yang meng- handle. Namun demikian, pada pelaksanaannya, hal ini menimbulkan permasalah yakni pada dataran ketengakerjaan.
Permasalahan outsourcing (alih  daya),  memang  sangat  kompleks.  Hal  ini timbul  karena  sistem  ini  dalam  dunia  hubungan  kerja  hanya  menguntungkan  salah satu pihak, pihak lainnya yaitu buruh sebagai bagian dari masyarakat menjadi obyek monopoli bisnis perusahaan. Namun demikian, dilapangan kebutuhan akan sistem ini semakin  marak  digunakan.  Oleh  karena  itu,  butuh  instrumen  baru  yang  bisa mengawal  sistem  ini  sehingga  seimbang.  Berikut  beberapa  contoh  yang
menunjukkan  bahwa outsourcing sangat  tidak  disukai  para  pelaku  bisnis/usaha, terutama kaum buruh :
a. Sekitar  100  buruh  yang  tergabung  dalam  Forum  Pekerja  Operator  Head  Truck melakukan unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (25/11). Mereka menolak sistem kerja outsourcing yang diterapkan di beberapa perusahan di  Pelabuhan Tanjung  Priok. Pengunjuk  rasa menyatakan, perusahaannya  diduga melakukan pelanggaran  UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003,  hal  ini mereka lihat bahwa akan memberlakukan outsourcing pekerja yang menjadi bagian utama dari  perusahan  tersebut.  Mereka  menuntut  perusahaan  menaati  Undang-Undang Ketenagakerjaan  dan  Dinas  Tenaga  Kerja  DKI  Jakarta  melakukan  pengawasan kerja.  Mereka  mengancam  akan  mogok  kerja  selama  satu  minggu  sejak  1 Desember mendatang.
b. Jantung Ibukota berdegub kencang. Lalu lintas di kawasan Jl.Thamrin- Sudirman, Silang  Monas  Jalan  Medan  Merdeka,  hingga  ke  jalan-jalan  arteri  di  sekitarnya, lumpuh total pada hari Rabu terakhir di bulan Maret 2006 lalu. Ribuan buruh dan pekerja kerah putih dari berbagai elemen organisasi serikat pekerja -Aliansi Buruh Menggugat-  hari  itu  tumpah  ruah  ke  jalan,  mengepung  Istana  Negara,  dengan mengusung  satu  tuntutan  bersama:  Menolak  Revisi  UU  Ketenagakerjaan  No.13 Tahun  2003.  Penyebabnya  menurut  media  masa  adalah  karena  draft  revisi  UU ketenagakerjaan  yang  disusun  oleh  tim  Bappenas,  diantaranya  memuat  dua subtansi, oleh para pekerja dianggap sangat merugikan.
Pertama , ketentuan siapa yang wajib diberi pesangon dan besaran pesangon. Kedua , pemberlakuan status pekerja kontrak atau outsourcing . Soal pesangon, dalam UU No.13 Tahun 2003 pasal 156. Ditetapkan bahwa perusahaan wajib memberikan pesangon manakala terjadi  PHK. Namun,  ketentuan tersebut  dibatasi  di  dalam draft revisi.  Pesangon  hanya  didapatkan  oleh  buruh  yang  upahnya  Rp.1,2  juta  ke  bawah. Draft revisi pasal 156 itu berbunyi: (ayat 2), bahwa kriteria buruh yang memiliki hak untuk  mendapatkan  pesangon  dari  perusahaan  adalah  buruh  yang  memiliki  upah minimum atau dengan kata lain satu kali penghasilan kena pajak.
Artinya,  apabila  terjadi  PHK,  maka  hanya  buruh  rendahan  yang  diberi pesangon,  sedang  pekerja  kantoran  pada  level  menengah  ke  atas  tidak  mendapat pesangon. Hal lain yang memicu aksi demonstrasi Aliansi Buruh Menggugat, adalah
soal outsourced, atau kesepakatan janji kerja dalam masalah waktu tertentu. Semula outsourced hanya  bisa  diberlakukan  pada  jenis  pekerjaan  tertentu.  Pasal  59  ayat  1 UU No.13 berbunyi: 1). Perjanjian kerja/ kesepakatan kerja waktu tertentu disepakati berdasarkan pada sifat dan jenis kegaitan dalam waktu tertentu, yakni: a). Pekerjaan yang sifatnya jangka pendek, b). Pekerjaan yang sifatnya jangka panjang atau dalam rentang  waktu  minimal  3  tahun  lamanya,  c).  Pekerjaan  yang  sifatnya  musiman,  d). Pekerjaan yang memiliki jenis produksi baru, kegiatan baru, atau produk yang masih pada  dataran  percobaan.  Sejak  awal  penyusunan  UU  No  13  tahun  2003  mengenai Ketenagakerjaan  ini,  telah  menuai  protes  dari  kalangan  buruh.  Bukan  karena  pasal- pasalnya  yang multi interpretasi, namun  juga roh atau jiwa  yang terkandung adalah jiwa  neoliberalisme.  UU  ini  harus  dicabut!  Selama  enam  tahun  UU  ini  telah mengorbankan  jutaan  buruh.  Maka,  tak  ada  alasan  lagi  bagi  pemerintah  untuk mengkaji  ulang  dan  memulai  dari  awal  pembuatan  UU  yang  berpihak  pada  buruh dan sekaligus mendukung industri nasional. Agar  bisa tercapai harus melalui tahap- tahap  yang demokratis dengan melibatkan seluruh komponen serikat buruh maupun buruh secara umum, pihak pengusaha, pemerintah, juga para ahli.
Namun,  untuk  mengatasi  situasi  yang  mendesak  tentang outsorucing dan sistem kerja kontrak, Menaker perlu mengeluarkan peraturan atau keputusan khusus. Ini  sangat  diperlukan  agar  interpretasi  terhadap  pasal-pasal  dalam  UU  No  13  tidak bias  dan  menghindari  manipulasi  oleh  perusahaan.  Peraturan  tersebut;  a).  Pertama menyangkut  jenis  pekerjaan  yang  boleh  dikontrak  kerjakan/ outsoursing ,  b).  Soal syarat-syarat  hubungan  industrial  antara  buruh  dengan  agen  atau  perusahaan outsourcing .
2. Konsep Ideal Untuk Mengatur Permasalahan Ketenagakerjaan Dalam Rangka Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja.
Istilah outsourcing sendiri  secara  etimologis  berasal  dari  bahasa  Inggris  yang artinya “alih daya”. Istilah lain dari outsourcing adalah contracting out , yang memiliki maksud  suatu  pemindahan  kegiatan  dari  satu  perusahaan  pada  perusahaan  lain.  ini dilakukan umumnya oleh perusahaan untuk  menekan biaya produksi  pada perusahaan, atau  mengkhususkan  pada  fokus  masalah  lain.  Di  negara  Amerika  maupun  Eropa sendiri,  sistem outsourcing sudah  populer  begitu  lama  dan  mengglobal  dan  hal  ini menjadi media bagi perusahaan untuk memusatkan perhatiannya pada core bisnis yang
digelutinya.  Dengan  demikian,  perusahaan  dapat  meraup  keuntungan  lebih  besar  lagi, sebagai akibat dari fokus keunggulan produk service perusahaan.
Sistem outsoursing memang sulit untuk dihindari bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.  Bagi  perusahaan  sistem  ini  banyak  memberikan  kontribusi  terhadap  laju perkembangan  perusahaan.  Hal  tersebut  bisa  teraplikasikan  kedalam  bentuk penghematan biaya ( cost saving ), dengan begitu juga perusahaan dapat lebih fokus pada program  utamanya  ( core  business ),  serta  pemberdayaan  SDM  dapat  terbantu  oleh sistem tersebut.
Di Amerika Serikat  sendiri, negara merupakan instrumen  penting dalam proses pembagian  hasil  secara  adil  dan  seimbang.  Sewajarnya  perusahaan  lebih mengedepankan  keuntungan  dari  pada  perhatiannya  terhadap  kesejahteraan  buruh, namun  jika  keuntungan  tersebut  mengorbankan  masyarakat  dan  terjadi  eksploitasi atasnya maka dalam hal ini negara harus hadir memberikan keadilan dan keseimbangan atasnya.
Dalam  perkembangannya,  sistem outsourcing umumnya  memangkas  hak-hak buruh,  seperti  dalam  masalah  kesejahteraan,  kesehatan,  benefit,  dan  lain  sebagainya. Sistem outsourcing menutup  rapat  kesempatan  buruh  untuk  menjadi  karyawan  tetap, sehingga  haknya  sebagai  pekerja  ikut  terpangkas.  Sistem  ini  selain  merugikan  satu pihak  dan  dipihak  lain  sangat  diuntungkan.  Pada  beberapa  kasus,  diperusahaan  seperti PT  KAI  menggunakan  jasa outsourcing sebagai  lembaga  penyalur  tenaga  kerja  untuk bagian  tertentu,  seperti  tiket,  porter,  penjaga  pintu  masuk,  administrasi  dan  lainnya. Padahal  perusahaan  tersebut  merupakan  perusahaan  kereta  api  yang  berdiri  dibawah naungan pemerintah.
Kemudian banyak perusahaan lainnya yang memberlakukan sistem ini, sehingga seolah  sistem  ini  menjadi  pilihan  yang  efektif  bagi  perusahaan  untuk  mendapatkan buruh  yang  tidak  membebani  bagi  perusahaanya.  Pada  umumnya,  jasa outsourcing mewajibkan bagi para pelamar untuk memberikan kontribusi/ biaya guna menanggung kesejahteraan  mereka  sendiri.  Karena  melalui  sistem  ini,  perusahaan  tidak  memiliki kewenangan  untuk  menanggungnya.  Begitupun  dengan  pihak  perusahaan  tidak memiliki kewajiban untuk memiliki kewajiban buruh tersebut untuk menjadi karyawan tetap, dengan demikian beban perusahaan berkurang.
Masalah  ini  menjadi  kegelisahan  bagi  para  buruh,  karena  sistem  ini  jelas
merugikan mereka. Sistem outsourcing dianggap sebagai upaya perusahaan untuk cuci tangan terhadap tanggungjawab kepada buruh, dengan dalih untuk mengefektifkan kerja perusahaan.  Dalam  praktiknya,  perusahaan  mendapatkan  jasa  penyaluran  pekerja melalui  perusahaan  jasa outsourcing. Dimana  kedua  perusahaan  tersebut  terjalin kerjasama  yang  meliputi  masalah  perjanjian  kerja  berjangka  waktu,  serta  pihak pengguna menempatkan buruhnya sesuai dengan mandat perusahaan jasa outsourcing.
a. Amanat  para  pendiri  republik  yang  terkandung  di  dalam  Pasal  27  (2)  UUD  1945 tentang  hak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak,  berlaku  diskriminatif terhadap  pekerja outsourcing. Walaupun  pekerja  yang  masuk  melalui  lembaga outsourcing namun  pada  dasarnya,  mereka  memiliki  hak  yang  sama  dengan  buruh yang  lainnya.  Kewajiban  yang  diberikan  kepada  buruh,  namun  haknya  berbeda, inilah  yang  menjadi  persoalan  ketidak  seimbangan  dan  keadilan  bagi  pekerja outsourcing. Bahkan  tidak  tersentuh  oleh  aturan  UUD  1945  yang  seharusnya melindungi segenap bangsa.
b. Pola hubungan kerja dalam sistem outsourcing bisa terwujud dalam perjanjian kerja berjangka  atau  waktu  tertentu  (PKWT).  Untuk  jenis  pekerja  seperti  ini,  memang terbatas  sifatnya  sementara,  sehingga  jika  waktu  kerjanya  sudah  selesai  maka selesailah  sudah  perjanjian  dan  hubungan  kerjanya  dengan  perusahaan.  Namun  di dalam PKWT perkerjaan yang dikerjakan merupakan pekerjaan yang bersifat pokok. Pada  dasarnya  pekerja outsourcing merapakan  pekerja  penunjang,  bukan  pekerja pokok.  Namun  pada  praktiknya  pekerja outsourcing ditempatkan  sebagai  pekerja pokok perusahaan dan dilakukan secara terus menerus.
c. Pekerjaan-pekerjaan outsourcing tidak hanya terjadi pada pekerja lulusan pendidikan menengah  atau  rendah,  namun  juga  terjadi  pada  pekerja  lulusan  pendidikan  tinggi, seperti akuntan.
d. Peraturan-peraturan  yang  mengatur  sistem outsourcing ,  seharusnya  dapat  direvisi dan  ditinjau  kembali  dengan  diajukan  pada  Mahkamah  Konstitusi  untuk  dilakukan amandemen.  Karena  peraturan  tersebut  (UU outsourcing )  tidak  sesuai  dengan semangat Pasal 27 (2) UUD 1945. Dibuat suatu kebijakan didalamnya menyebutkan secara  tegas  mengenai  kualifikasi  dari  pekerjaan  tambahan/  penunjang  bagi  pekerja outsourcing.
e. Perusahaan-perusahaan outsourcing, seharusnya  tidak  berlindung  dibelakang  sistem tersebut. Karena hal tersebut merupakan bentuk politisasi dari perusahaan pengguna jasa outsourcing.
f. Pekerjaan-pekerjaan  yang  bersifat  pokok  atau  yang  berkaitan  dengan  masalah produksi seharusnya masuk pada masalah hubungan kerja outsourcing.
g. Perbedaan yang ada pada PKWT dan sistem outsourcing dalam pelaksanaanya harus dibedakan secara proporsional dan jelas. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan dan anggapan bahwa telah melanggar aturan hukum.
h. Bagi buruh yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi seharusnya tidak melakukan pekerjaan outsourcing ,  namun  mereka  dipindahkan  pada  pekerjaan  yang  bersifat utama sehingga tidak menimbulkan pemborosan SDM.
Pada  dasarnya  sistem outsourcing  employee atau  pekerja  kontrak  merupakan tenaga  yang  diperbantukan  dalam  skala  tertentu.  Namun  demikian,  karena  pekerja tersebut  hanyalah  pekerja  kontrak  maka  umumnya  mereka  sulit  untuk  menjadi karyawan  tetap  dan  memiliki  jabatan  di  dalam  perusahaannya.  Disisi  lain  juga perusahaan juga tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pesangon atau upah yang lebih  besar  dalam  biaya  produksi  perusahaan.  Implikasi  yang  dapat  terjadi  akibat Outsourcing mengakibatkan  keresahan  ditingkat  usaha  UKM.  Karena  dengan  begitu kegiatan industri akan terpusat para perusahaan induk.
Permasalahan hubungan industrial yang terjadi pada dilapangan, mengorbankan buruh sebagai penggerak perusahaan, karena haknya yang tidak dipenuhi secara adil dan seimbang.  Terlibatnya  Perusahaan  Pemberi  Pekerjaan  (oknum  karyawan)  dalam penentuan  remunerasi  kontraktor;  Proteksi  kedaerahan  pekerja  lokal  yang  berlebihan; Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dicampur-adukan dengan masalah sosial; Pemaksaan penyelesaian masalah perburuhan dengan cara politis; Kurangnya antisipasi kemungkinan terjadinya perselisihan; Perburuhan dalam kontrak dokumen.

## Kesimpulan
Dalam  praktinya,  sistem outsourcing yang  selama  ini  sudah  berjalan,  ternyata menimbulkan  gejala  konflik  dan  masalah  yang  melibatkan  antara  pihak  buruh/pekerja dengan  perusahaan.  Adanya  sistem  ini  adalah  karena  sebelumnya  telah  ditetapkan  UU Ketenagakerjaan  No 13  Tahun 2003. Menurut penelaahan peneliti, dalam UU tersebut
masih  banyak  kelemahan  di  dalamnya,  seperti  tidak  adanya  kebijakan  yang  mengatur dan  menjelaskan  pelaksanaan  sistem outsourcing. Di  dalamnya  hanya  menjelaskan tentang  legalitas  dari  praktik  tersebut.  Kemudian,  peneliti  juga  tidak  menemukan perlindungan  hak  para  pekerja/buruh,  dan  hal  ini  menjadi  bagian  terpenting  mengapa UU  tersebut  menjadi  persoalan  bagi  sebagian  kalangan.  Karena  jelas,  dengan  tidak adanya  penjelasan  tentang  hak  buru  dan  perlindungan  lainnya  akan  menimbulkan kesewenang-wenangan  pihak  perusahaan  terhadap  para  pekerja/buruh.  Hal  inilah  yang menyebabkan  timbulnya  kontroversi  terhadap outsourcing yang  tentunya  menjadi masalah tersendiri bagi perusahaan khususnya lagi bagi tenaga kerja. Dengan demikian, ada persoalan yang menjadikannya pro-kontra terhadap pelaksanaan sistem outsourcing, karena ternyata terkait dengan pemanfaatan outsourcing di Indonesia, terdapat beberapa pendapat  yang  Pro  dan  Kontra,  diantaranya  yaitu,  Pendapat  yang  Pro  dengan diberlakukannya outsourcing :
1. Business owner bisa fokus pada core business ;
2. Cost reduction ;
3. Biaya investasi berubah menjadi biaya belanja;
4. Tidak lagi dipusingkan dengan oleh turn over tenaga kerja.
Solusi  dalam  menjawab  masalah  tersebut  (sistem outsourcing )  bagi  peneliti sendiri  melihatnya  melalui  teori  Kranenburg  tentang  teori  keseimbangan.  Artinya melalui teori tersebut bahwa melihat dari sisi kacamata atau kesadaran hukum menjadi sumber  hukum  bagi  seseorang  individu.  Hukum  tersebut  berfungsi  menjadi  batas  dan dalil  dalam  melihat  realitas  yang  tidak  seimbang.  Dalam  kaitannya  dengan implementasi outsourcing secara tegas menyebutkan bahwa tugas negara secara politis dalam  memenuhi  kebutuhan  rakyatnya  dan  untuk  merealisasikan  diperlukan keseimbangan    bahwa  pemerintah  sebagai  pemangku  kebijakan  perlu  memperhatikan kebutuhan  dan  hak-hak  dan  kewajiban  dari  pelaku  hubungan  kerja  secara  seimbang. Pemerintah  sebagai  wujud  kedaulatan  negara  dan  bangsa  seharunya  menjaga keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan outsourcing harus mengedankan hak buruh/pekerja dan bukan hanya disandarkan pada pelaksanaan perundang-undangan ( law enforcement).

## BIBLIOGRAFI
Agusmidah.  2010. Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia. Bogor:  Penerbit  Ghalia Indonesia.
Alfredo  Risano.  2006. Pengantar  Ilmu  Hukum:  Outsourcing, Surabaya:  Universitas Airlangga.
Artikel, Outsource dipandang dari sudut perusahaan pemberi kerja”, http://www.apindo.or.id, diakses tanggal 4 Agustus 2006
http://blogs.unpad.ac.id/ramadhan_peksos/?p=27
http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/outsourcing-dan-tenaga-kerja.html
http://rizazahari.blogspot.com/2008/07/outsourcing-alih-daya-dan-pengelolaan.html
http://soulofdistortion.wordpress.com/2018/07/30/gambaran-buruh-outsourcing/ http://topanz.com/2009/09/outsourcing-masih-kental-di-perusahaan-negara.html http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/10/opi01.html
Libertus Jehani, Hak-hak Karyawan Kontrak, Jakarta: Forum Sahabat, 2008
Mc Donald, SM and Jacobs, TJ 2005 Brand Name ‘India’: The Rise of Outsourcing, Int.
J. Management Practice, Vol. 1, No. 2
Robert A. Nisbet. 1972. Social Change and History-Aspects of the Western Theory of Development , London, Oxfort University Press.
Satjipto Rahardjo.1980. Hukum dan Masyarakat , Bandung: Angkasa.
_______________. 1986. Ilmu Hukum . Bandung: Alumni. Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
Springsteel,  Ian.  "Outsourcing  Is  Everywhere." CFO:  The  Magazine  for  Senior Financial Executives. December 1994, http://www.answers.com/.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Pemutusan  Hubungan  Kerjam Perjanjian kerja Waktu Tertentu, Perhitungan Pesangon, Ijin tenaga Kerja Asing dan istirahat panjang.
Wirawan,  Rubrik  Hukum  Teropong,Apa  yang  dimaksud  dengan  sistem  outsourcing?, http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0504/31/teropong/komenhukum.htm.
Wirawan, Rubrik Hukum Terpogong: Apa yang Dimaksud dengan Sistem Outsourcing? http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0504/31/teropong/komenhukum.htm.