## REKONSTRUKSI HUKUM WAḌ’Ī :
Pembaharuan Usul Fikih dan Respon terhadap Kajian Fikih

## Ahmad Sholihin Siregar
Jurusan Syariah STAIN Gajah Putih Takengon Jl. Lukup Asir-Asir Atas Takengon, Aceh Tengah Email: ahmadsholihinsiregar@gmail.com

## Abstrak
Kajian  ini  bertujuan  untuk  merekonstruksi  hukum waḍ’ī dalam  Usul  Fikih. Rekonstruksi  ini  penting  karena: mubṭil dalam  fikih  tidak  ditemukan  dalam  Usul Fikih,  rancunya  definisi  hukum waḍ’ī dan  fungsinya  yang  tidak  sistimatis  dalam penjelasan  Usul  Fikih.  Rekonstruksi  hukum waḍ’ī dalam  kajian  ini  terdiri  dari:  1) Penambahan  hukum mubṭil sebagai  hukum waḍ’ī.  Mubṭil sebagai khiṭābullāh yang menetapkan sesuatu sebagai sebab batalnya perbuatan diperlukan dalam hukum waḍ’ī karena  ia  dibutuhkan  dalam  menjelaskan  hukum  perbuatan,  ia  bukan  kebalikan  dari syarat dan khiṭāb tentang mubṭil ditemukan dalam al-Qur’an, 2) Pendefenisian ulang ‘azīmah sebagai khiṭābullāh yang  menetapkan  sesuatu  sebagai  sebab  khusus berlakunya  hukum  umum  dari  hukum  khusus,  tambahan  atas  definisi  awal.  3) Pendefinisian  ulang waḍ’ī secara  implisit  juga  ekslusif  sebagai khiṭābullāh yang menetapkan  sesuatu  sebagai  faktor  penentu  atau  ukuran  bagi  perbuatan  mukalaf.  4) Penyusunan  ulang  hukum waḍ’ī sesuai  dengan  fungsinya,  yaitu  dengan  mengukur hukum taklīfī ,  ia  harus  dibagi  kepada  tiga  bagian  secara  sistimatis,  yakni:  pra- perbuatan ( sabab-māni`-rukhṣah-’azīmah ), dalam perbuatan ( syarṭ-mubṭil ) dan pasca- perbuatan ( ṣaḥīḥ-bāṭil ).
Kata kunci : rekonstruksi, hukum waḍ’ī, mubṭil, kajian fikih, Usul Fikih.

## Abstract
This  study  aims  to  reconstruct  the waḍ’ī law  in uṣūl  fiqh .  This  reconstruction  is important considering the facts: mubṭil which is always cited in fiqh , has no referrence to uṣūl  fiqh ,  the  ambiguity  of waḍ’ī’s definition  and  its  unsystematic  function  as explained in uṣūl fiqh . The reconstruction of waḍ’ī law in this article consisted of: 1) adding mubṭil to waḍ’ī law. Mubṭil, as a decree of Allah ( khiṭābullāh ) which stipulates something  as  the  cause  of  the  cancellation  of  acts,  is  required  in  law  because  it  is needed in explaining the law of acts, it is not the opposite of conditions ( syarṭ ), and the  decree  ( khiṭāb )  about mubṭil is  found  in  the  Qur’an;  2) ‘azīmah should  also  be determened  as khiṭābullāh , which  stipulates  something  as  a  special  reason  for  the enactment of general law from special law, in addition to the initial definition. 3) the waḍ’ī law  should  be  defined  implicitly  and  exclusively  as khiṭābullāh , assigned something as determinant factor or measurement for mukallaf ’s (legal subjects) deeds. 4) Restructuring of waḍ’ī law according to its function, i.e. by measuring taklīfī law, it must  be  divided  into  three  parts  systematically,  namely:  pre-acts  ( sabab-māni`- rukhṣah-’azīmah ), in acts ( syarṭ-mubṭil ), and post-acts ( ṣaḥīḥ-bāṭil ).
Keywords: reconstruction, waḍ’ī law, mubṭil, nawāqiḍ, uṣūlal- fiqh

## A. Pendahuluan
Hukum  syarak  terdiri  dari  dua bagian  utama,  yakni  hukum taklīfī dan hukum waḍ’ī. Hukum taklīfī adalah tuntutan  atau  larangan  perbuatan,  se- dangkan  hukum waḍ’ī adalah  ketetapan atau  ukuran  bagi  tuntutan  atau  larangan atau atas perbuatan tersebut.  Karena itu, hukum taklīfī merupakan  substansi  dari hukum  syarak,  dan  hukum waḍ’ī meru- pakan  ketentuan  berhubungan  dengan hukum taklīfī tersebut. Sebagai substansi dari  hukum  syarak,  hukum taklīfī selalu mendapat  perhatian  dari  literatur  Usul
Fikih,  dan  tidak  demikian  dengan hukum waḍ’ī. Sebagian  literatur  Usul Fikih  tidak  mengkaji  hukum waḍ’ī . 1
Bahkan pada awalnya, sebagian literatur Usul  Fikih  tidak  memasukkan al-waḍ`ī sebagai bagian dari hukum. 2
Usul Fikih merupakan landasan dari ilmu fikih. Karena itu, kajian-kajian dalam  fikih  mengikuti  kaidah-kaidah yang  ditetapkan  dalam  Usul  Fikih. Dalam  mengkaji  hukum  perbuatan mukalaf,  kitab-kitab  fikih  biasanya menjelaskan  hukum  asal  dan  rukun perbuatan,  sebagai  bagian  dari  hukum taklīfī .  Dari  kajian  hukum waḍ’ī, kitab- kitab  fikih  menjelaskan sabab,  māni`, syarṭ dan rukhṣah nya.  Semua  kajian  di atas  memiliki  rujukan  kepada  Usul Fikih.  Akan  tetapi,  lebih  dari  itu,  fikih juga biasanya memuat penjelasan
tentang mubṭil perbuatan  mukalaf, padahal mubṭil tidak  dikaji  dalam  Usul Fikih. 3
Mubṭil dalam  kajian  fikih  telah ada  sejak  masa-masa  awal  perkemba- ngan  fikih  hingga  masa  modern,  meski dalam  istilah  yang  berbeda.  Literatur fikih  biasanya  menggunakan  istilah nawāqiḍ atau mufsid yang  artinya  sama dengan mubṭil. Imam  Syafi`i  menyerta- kan sub-bab mā yunqiḍ masḥ al-khuffain (yang  membatalkan masḥ  al-khuffain ), 4
Imam  Malik  juga  memasukkan  sub-bab “ fī  al-wuḍū’  min  mass  al-żakar” yang isinya :  “Qultu  fahal  yantaqiḍu  wuḍū’-
uhu  idzā  ghasala  dubūrahu  famassa  al- syarja” 5 ,  juga  Ibn  Qudāmah  yang  me- nyertakan  sub-bab nawāqiḍ  al-ṭahārah al-ṣughrā, 6 dan mā yufsid al-ṣawm, 7 atau Ibn  Bāzz  al-Kurdi  yang  juga  memuat sub-bab faṣl  fī  nawāqiḍ  al-wuḍū’, 8 atau Wahbah  Zuhaili, 9 atau  Yusri  Sayyid Muhammad. 10 Kadangkala, mubṭil atau nawāqiḍ atau mufsid tidak  menjadi kajian  tersendiri  dalam  sub-bab  tertentu seperti  al-Mawardi  yang  menjelaskan bahwa  makan  pada  saat  salat  menye- babkan  batalnya  salat  bila  ia  sadar, 11 atau  al-Syirbīnī  yang  menuliskan  “ tab- ṭulu al-ṣalāt bi al-nut ̣ qi bi harfain, 12 atau al-Ghazali  yang  mengatakan  “ Yabṭulu al-tayammum bi ru’yat al-mā’i qabla al- syuru’  fī  al-ṣalāt”, 13 juga  al-Nawawī yang  menulis  “ Yantaqiḍ  al-wuḍū’  bi ah ̣ adi  arba`ati  umūr,  al-nāqiḍ  al- awwal….,  al-nāqiḍ  al-s ̇ ānī… ”. 14 Mubṭil dalam  berbagai  istilah  ada  dalam  litera- tur fikih klasik hingga modern.
Dalam  hal  ini,  fikih  harus melampaui Usul Fikih karena  ia bertujuan  untuk  menjelaskan  hukum syarak  agar  dapat  dipraktikkan. Mubṭil diperlukan agar perbuatan mukalaf yang dituntut  oleh  hukum  syarak  dapat dilaksanakan  dengan  baik.  Karena  itu, ushul fikih perlu menambahkan kajiannya  tentang mubṭil. Mengingat mubṭil
adalah ketetapan yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf, maka  ia  dapat  dikategorikan  dalam hukum waḍ’ī. Untuk  itu,  hukum waḍ’ī dalam  Usul  Fikih  harus  direkonstruksi agar  dapat  menjadi  landasan  yang merespon kebutuhan ilmu fikih.
Kebutuhan  terhadap  rekonstruk- si hukum waḍ’ī bertambah urgen karena definisinya  yang  tidak  akurat.  Hukum waḍ’ī selama  ini  didefinisikan  sebagai khiṭābullāh yang  menetapkan  sesuatu sebagai sabab, syarṭ, māni` atas perbua- tan  mukalaf.  Kadang  kala  didefinisikan dengan  lebih  lengkap  dengan  menyerta- kan rukhṣah dan ‘azīmah atau ṣaḥīḥ dan bāṭil. Meskipun  ada,  hukum waḍ’ī
sangat  jarang  didefinisikan  secara  leng- kap.  Definisi  seperti  ini  menyebabkan hukum waḍ’ī lebih sempit dari cakupan- nya  (tidak  implisit).  Akan  tetapi,  bila disebutkan secara lengkap dalam define- sinya, maka hukum waḍ’ī akan kaku dan menutup diri dari pengembangan, padahal  hukum waḍ’ī berkembang  dari masa ke masa. 15 Untuk itu, hukum waḍ’ī memerlukan pendefinisian ulang.
Selain  dua  hal  di  atas,  hukum waḍ’ī dengan  mempertimbangkan  fung- sinya  terhadap  hukum taklīfī juga  perlu disusun  ulang  dan  dijelaskan  kembali agar ia lebih sistimatis  dan lebih mudah dipahami.  Selama  ini,  susunan  hukum waḍ’ī yang  terdiri sabab,  syarṭ,  māni`, ‘azīmah,  rukhṣah,  ṣaḥīḥ dan bāṭil tidak diketahui apakah memiliki tujuan khusus atau tidak.
Kebutuhan terhadap mubṭil, definisi yang tidak akurat, dan penyusu- nan  yang  tidak  sistimatis  pada  hukum waḍ’ī, melahirkan  kebutuhan  terhadap rekonstruksi hukum waḍ’ī.
B. Hukum Waḍ’ī dalam Usul Fikih Kata al-waḍ` merupakan maṣ- dar dari waḍa`a, dapat  diartikan  dengan penurunan,  penjatuhan,  pukulan,  pemal- suan,  atau  rekayasa,  pengarangan  dan peletakan. 16 Dalam  definisi  hukum  sya- rak,  kata al-waḍ` yang  mewakili  hukum waḍ’ī, berarti  peletakan,  yakni  peletakan sesuatu menjadi hukum syarak. Berbagai literatur  Usul  Fikih  berbahasa  Indonesia menerjemahkan al-waḍ’ dengan  kata “ketetapan”.
Dalam  bahasa  Indonesia,  selain makna  “peletakan”,  kata al-waḍ’ dalam definisi  hukum  juga  bisa  diartikan dengan  “tatakan”,  yang  dekat  maknanya dengan  kata  peletakan. Al-waḍ’ juga dapat  dimaknai  dengan  ukuran.  Dengan pemaknaan  ini,  maka  dapat  dipahami bahwa  hukum waḍ’ī merupakan  tatakan atau  ukuran  bagi  hukum taklīfī . Al-waḍ` dapat  dimaknai  dengan  tatakan  dan model  selain  karena  maknanya  dekat,
juga  fungsi  hukum al-waḍ’ī adalah tatakan dan ukuran bagi hukum taklīfī . Hukum waḍ’ī, bagian kedua dari hukum  syarak  adalah  titah  tuhan  yang menjadikan  atau  menetapkan  sesuatu menjadi  sebab  atau  syarat  atau  pengha- lang  bagi  suatu  perbuatan  mukalaf. 17
Definisi ini adalah definisi yang populer. Mardani  mendefinisikan  hukum waḍ’ī dengan lebih lengkap sebagai khiṭābullāh yang  menjadikan  sesuatu  sebagai sabab, syarṭ,  māni`,  ṣiḥḥat dan fasād. 18 Dalam definisi  yang  lebih  rumit,  hukum waḍ’ī juga  didefinisikan  sebagai  tanda-tanda yang  ditetapkan  Allah  untuk tsubūt (validitas), intifā’ (ketiadaan), nufūdz (keberlakuan)  atau ilghā (ketidakberla- kuan). 19
Hukum waḍ’ī merupakan  uku- ran  atau  cetakan  bagi  berlakunya  hukum taklīfī. Agar  sebuah  perbuatan  mukalaf memiliki  nilai  hukum,  maka  perbuatan tersebut  harus  diukur  dengan  hukum waḍ’ī. Singkatnya,  hukum waḍ’ī meru- pakan  ketetapan  yang  berhubungan dengan  hukum taklīfī. Seorang  mukalaf baru  diwajibkan  salat  apabila  ada  sebab dituntutnya  salat  pada  dirinya  yakni masuknya waktu salat. Seorang mukalaf, tidak  diwajibkan  salat  apabila  sebabnya belum  ada  yakni  masuknya  waktu  salat. Maka  untuk  melaksanakan  salat  yang benar,  mukalaf  harus  memenuhi  Syarat- nya yakni bersuci. Tuntutan salat tersebut tidak akan berlaku bila pada diri mukalaf terdapat  penghalang  seperti  haid  bagi wanita.
Dalam Usul Fikih, hukum waḍ’ī terdiri dari: sebab ( sabab ), syarat ( syarṭ ), penghalang  ( māni’ ), rukhṣah (keringa- nan), ‘azīmah (hukum  yang  tidak  beru- bah) , sah  ( ṣaḥīḥ ) dan  batal  ( bāṭil atau fāsid ) . Sabab adalah sesuatu yang dijadi- kan  oleh  Syariat  sebagai  tanda  dan mengkaitkan keberadaan musabbab dengan  keberadaanya. 20 Menurut  ulama usul,  sebab  merupakan  sifat  (kualitas) yang  jelas  yang  ditunjukkan  oleh  dalil auditory sebagai  pengenal  bagi  hukum
syarak. 21 Sebab  merupakan  sesuatu  yang menyebabkan  munculnya  hukum,  dan ketiadaannya  menyebabkan  ketiadaan hukum. 22 Sederhananya, sabab atau sebab adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah melalui khiṭāb Nya  sebagai  sebab munculnya  tuntutan  ( iqtiḍā’ ).  Tanpa adanya  sebab  maka  tidak  akan  ada tuntutan.  Tuntutan  salat  tidak  berlaku dengan  hilangnya  sebab  tuntutannya, yakni  masuknya  waktu  salat.  Sebelum datang waktu salat tidak berlaku tuntutan salat  bagi  mukalaf.  Artinya  ketiadaan sebab meniadakan tuntutan, dan sebaliknya, keberadaan sebab menyebab- kan munculnya tuntutan.
Dalam Usul Fikih, sabab dikelompokkan  kepada  dua  jenis,  yakni: sabab yang  merupakan  perbuatan  muka- laf,  dan  bukan  merupakan  perbuatan mukalaf.  Masuknya  waktu  salat  yang merupakan  sebab  munculnya  tuntutan salat bukan merupakan perbuatan mukalaf,  akan  tetapi,  membunuh  dengan sengaja  merupakan  sebab  atas  muncul- nya tutuntan qiṣāṣ pada pelakunya. 23 Menurut  Khallāf, sabab meru- pakan ‘illah hukum,  akan  tetapi  tidak semua ‘illah merupakan sabab. 24 Berbe- da  dengan  al-Zuhaylī  yang  menyatakan bahwa setiap ilat merupakan sabab, akan tetapi  tidak  semua sabab merupakan ilat . 25
Menurut  Usul  Fikih, syarṭ adalah  sesuatu  yang  ke ṣaḥīḥ an  suatu hukum bergantung  kepadanya,  dan bukan  merupakan  bagian  dari  sesuatu tersebut. 26 Al-Zuhaylī  mengemukakan definisi  syarat  menurut  ulama  usul sebagai  sifat  yang  jelas  yang  bergantung padanya keberadaan hukum, atau dengan kata  lain  sesuatu  yang  ketiadaannya menyebabkan  ketiadaan  hukum  dan sebab. 27
Definisi  seperti  di  atas  rumit. Karena  itu,  syarat  harus  didefinisikan sebagai  kondisi  atau  keadaan  yang bergantung kepadanya ke ṣaḥīḥ an perbua- tan  mukalaf.  Sebagai  keadaan  atau
kondisi  maka  syarat  bukan  merupakan bagian  dari  perbuatan  mukalaf.  Agar mudah  dipahami, syarṭ harus  didefinisi- kan  sebagai  kondisi  atau  keadaan  yang meliputi  perbuatan  mukalaf  dari  awal hingga  akhir  perbuatan  agar  perbuatan tersebut  sah.  Kondisi  atau  keadaan perbuatan  berhubungan  dengan  banyak hal,  yakni  pelaku  perbuatan  (mukalaf), tempat  dilakukannya  perbuatan  dan waktu  perbuatan. Syarṭ misalnya,  suci merupakan  syarat  mukalaf  yang  hendak salat,  tempat  suci  merupakan  syarat tempat  dilaksanakannya  salat,  tepat  pada waktunya merupakan syarat waktu dilaksanakannya  salat.  Sebagai  sebuah keadaan,  maka  kapanpun  syarat  tidak terpenuhi  maka  perbuatan  mukalaf  telah batal.
Meskipun  terdapat  persamaan antara syarat dengan rukun, yakni kedua- nya merupakan ukuran sah atau batalnya suatu  perbuatan  mukalaf,  keduanya adalah  hal  yang  berbeda.  Rukun  sendiri merupakan  bagian  dari  hukum taklīfī, karena ia merupakan bagian dari perbua- tan  mukalaf  yang  diperintahkan  oleh khiṭāb. Sedangkan  syarat  bukan  bagian dari perbuatan tersebut.  Selain itu, rukun berakhir  setelah  ia  dikerjakan  dan berlanjut  kepada  rukun  selanjutnya. Sedangkan  syarat  tidak  berakhir  hingga berakhirnya perbuatan mukalaf.
Māni’ atau  penghalang  dalam Usul  Fikih  pada  umumnya  didefinisikan sebagai  sesuatu  yang  keberadaannya menyebabkan  ketiadaan  hukum  atau batalnya  sebab. 28 Māni’ merupakan sebuah  keadaan  yang  menyebabkan tuntutan  atau  pembebanan  hukum  tidak berlaku  pada  mukalaf,  seperti  hilangnya tuntutan salat bagi wanita dalam keadaan haid,  atau  hilangnya  tuntutan  berzakat bagi  mukalaf  yang  dalam  keadaan berhutang.  Mukalaf  yang  padanya  terda- pat māni’ dengan sendirinya telah hilang konsekuensi hukum atasnya.
Al-Zuhaylī  beranggapan  bahwa māni’ terdiri dari dua jenis, yakni penga-
lang  hukum  dan  penghalang sebab. 29
Māni’ hukum  (penghalang  hukum) adalah sesuatu yang menyebabkan tuntutan  hukum  tidak  berlaku,  seperti membunuh  pewaris  yang  menyebabkan hilangnya  tuntutan  waris.  Sedangkan māni’  sabab (penghalang  sebab)  adalah sesuatu yang menyebabkan tidak berlakunya  sebab  pada  mukalaf,  seperti berhutang  yang  menyebabkan sabab zakat  yakni  kepemilikan  harta  menjadi hilang.
Rukhṣah merupakan sesuatu yang  disyariatkan  oleh  Allah  dari  berba- gai  hukum  dengan  maksud  memberikan keringanan kepada mukalaf dalam berbagai  situasi  dan  kondisi  khusus. Kebalikannya  adalah ‘azīmah, yakni hukum  umum  yang  disyariatkan  sejak semula  oleh  Allah  yang  tidak  tertentu pada suatu keadaan saja dan tidak khusus untuk  seorang  mukalaf. 30 Terdapat perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama tentang  kedudukan ‘azīmah dan rukhṣah sebagai waḍ’ī, karena  sebagian,  seperti Ibn  Hājib,  al-Āmidī  dan  al-Syāṭibị berpendapat keduanya adalah bagian dari hukum taklīfī, dengan  alasan  bahwa ‘azīmah adalah iqtiḍā’ (tuntutan),  se- dangkan rukhṣah adalah takhyīr (pili- han).  Sementara  itu,  ulama  yang  meng- kategorikan  keduanya  sebagai  bagian dari  hukum waḍ’ī berasalan  bahwa rukhṣah adalah  istilah  tentang khiṭāb Allah  yang  menjadikan  sebuah  keadaan tertentu  menjadi  sebab  adanya  keri- nganan  tuntutan  bagi  mukalaf.  Sedang- kan ‘azīmah juga  merupakan  istilah untuk  keadaan  umum  yang  menjadi sebab  berlakunya  tuntutan  asli  bagi mukalaf. 31
Di antara bentuk rukhṣah (keringanan)  adalah  pembolehan  hal-hal yang  dilarang,  pembolehan  mening- galkan  kewajiban,  pengesahan  sebagian perbuatan  tanpa  mengerjakan  seluruh rukun  dan  syaratnya.  Ulama  Hanafiyah mengelompokan rukhṣah ke  dalam  dua
jenis, yakni: tarfīh (keringanan) dan isqāṭ (pembatalan/pengguguran). 32
Sedangkan ṣaḥīḥ (sah)  adalah sebuah  keadaan  perbuatan  yang  telah dipenuhi  segala  sesuatu  yang  diperlukan padanya,  yakni  rukun  dan  syarat. 33 Khallāf  mendefinisikan  sah  sebagai timbulnya  berbagai  konsekuensi  secara syariyyah atas perbuatan tersebut. Akibat dari perbuatan yang sah adalah hilangnya kewajiban  ( barā’ah  al-żimmah )  tuntutan pada diri mukalaf atas perbuatan tersebut. 34 Kebalikan  dari ṣaḥīḥ adalah fāsid atau bāṭil (batal),  yakni  sebuah keadaan  di  mana  perbuatan  tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Akibatnya  adalah  tidak  ada  konsekuensi apapun  dari  perbuatan  tersebut,  atau dianggap  tidak  pernah  dilaksanakan. Akan tetapi, mazhab Hanafiyah membedakan antara baṭil dan fāsid. Baṭil adalah tidak terpenuhinya syarat perbuatan,  sementara fāsid adalah  tidak terpenuhinya rukun pada perbuatan  yang merupakan bagian dari perbuatan tersebut. 35

## C. Mubṭil
Salah satu yang harus dibicarakan dalam  rekonstruksi  hukum waḍ’ī adalah keberadaan mubṭil ( nawāqiḍ atau mufsid ) dalam  kajian-kajian  fikih,  dan  ketiada- annya  dalam  Usul  Fikih .    Mubṭil selalu muncul  dalam  kajian  fikih  ketika mengkaji  hukum  ibadah,  seperti  taharah, salat,  puasa  dan  haji.  Lebih  dari  itu, mubṭil juga  sering  muncul  dalam  kajian muamalat seperti  nikah,  jual-beli  dan sebagainya. 36
Dalam  fikih,  perbuatan  mukalaf biasanya  dikaji  melalui  definisinya, hukum taklīfī dan  hukum waḍ’ī- nya. Bagian  dari  kajian  hukum taklīfī seperti hukum  asalnya,  rukun,  dan  dalil  yang mendukungnya.  Bagian  dari  kajian hukum waḍ`ī adalah syarat, sabab, māni` dan rukhṣah. Kajian  hukum  asal, rukun, syarṭ,  sabab,  māni`, dan  dalil  yang mendukungnya memiliki rujukan ke Usul
Fikih.  Akan  tetapi  kajian mubṭil yang selalu muncul dalam fikih tidak memiliki rujukan  kepada  Usul  Fikih.  Usul  Fikih tidak mengkaji mubṭil.
Pada  hakikatnya, mubṭil diperlu- kan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah  perbuatan  mukalaf. Mubṭil dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyebabkan batalnya sebuah perbuatan hukum,  atau  sesuatu  yang  keberadaanya menyebabkan batalnya perbuatan  hukum mukalaf.  Dengan  demikian,  bila  dikate- gorikan  kepada  dua  kelompok  hukum, mubṭil merupakan  bagian  dari  hukum waḍ’ī. Mengikuti  definisi  hukum  dalam Usul  Fikih,  maka mubṭil dalam  Usul
Fikih harus didefinisikan sebagai
khiṭābullāh yang  menetapkan  sesuatu menjadi penyebab batalnya sebuah perbuatan  hukum  ( khiṭābullāh  allaz ̇ ī yaj‘al  syay’an  mubṭilan  li  af’āl  al- mukallaf ). Dengan keberadaan hukum
mubṭil dalam hukum waḍ’ī, maka ukuran sah  atau  batalnya  perbuatan  hukum mukalaf  diukur  melalui  tiga  hal,  yakni: rukun, syarat dan mubṭil. Sebuah perbua- tan  hukum  mukalaf  dapat  dikatakan  sah bila:  terpenuhi  rukunnya,  terpenuhi syaratnya  dan  tidak  ada mubṭil yang menyertai  perbuatan  hukum  tersebut. Sebelumnya, ke ṣaḥīḥ an perbuatan muka- laf diukur dengan dua ukuran: rukun dan syarat.  Dalam  dua  ukuran  ini, mubṭil dipahami  dengan  sebagai  lawan  dari syarat,  seperti  yang  dipahami  oleh  al- Qarafī bahwa syarat salat adalah tark al- af’āl  al-kas ̇ īrah (tidak  banyak  berge- rak), 37 atau  syarat  puasa  adalah  suci  dari haid. 38
Pemahaman terhadap syarat, bahwa  kebalikannya  dapat  dipahami sebagai mubṭil menyebabkan  ketiadaan kajian mubṭil dalam  hukum waḍ’ī. Hal ini menyebabkan ketiadaan kajian mubṭil dalam  Usul  Fikih.  Akan  tetapi  untuk perbuatan lain, mubṭil tidak bisa dipahami sebagai lawan dari syarṭ . Untuk perbuatan  wuduk  misalkan,  yang  mem-
batalkanya  adalah  bersenggama.  Akan tetapi  senggama bukan lawan dari syarat wuduk  yang  terdiri  dari:  niat,  air  yang suci mensucikan dan tertib.
Khiṭābullāh yang  menetapkan sesuatu  menjadi  penyebab  batalnya perbuatan  mukalaf  dapat  ditemukan dalam  Alquran,  seperti  QS  2:264  “ yā ayyuhā  alladzīna  āmanū  lā  tubṭilū ṣadāqatikum  bi  al-manni  wa  al-adzā (wahai orang-orang yang beriman!
Jangan  kalian  batalkan  sedekah  kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menya- kiti perasaan orang yang menerimanya)”. Hukum waḍ’ī yang  dapat  dipahami  dari ayat  ini  adalah  bahwa  penyebutan  dan menyakiti  perasaan  orang  yang  mene- rima  merupakan mubṭil bagi  perbuatan bersedekah.  Bersedekah  dengan  adanya kedua  hal  tersebut  di  atas  menyebabkan perbuatan  itu  batal. Mubṭil juga  dapat dilihat  pada  QS  24:  4  “ walā  taqbalū syahādatan  lahum  abadan (dan  jangan kalian  terima  persaksian  mereka  selama- nya)” bahwa menuduh muhsanah berzina tanpa  4  saksi  merupakan mubṭil bagi persaksian.  Perbuatan  bersaksi  dari seseorang yang pernah menuduh muhsanah berzina tanpa  ada empat saksi adalah batal.
Karena  itu, mubṭil harus  berdiri sendiri  agar  hukum  perbuatan  mukalaf dapat  dijelaskan  dengan  lebih  baik. Kebutuhan  terhadap mubṭil sangat  jelas tergambar dalam kitab-kitab fikih, khiṭāb nya  juga  terdapat  dalam  al-Quran dan ia tidak selamanya lawan dari syarat, menunjukkan  urgensi  kajian mubṭil dalam hukum waḍ’ī dalam Usul Fikih.

## D. ‘Azīmah
Selama  ini, ‘azīmah didefinisikan keadaan  umum  yang  menjadi  sebab berlakunya  tuntutan  asli  bagi  mukalaf 39 atau hukum  yang sejak semula disyariat- kan Allah bagi mukalaf. 40 Dalam definisi lain,  yang  lebih  rumit, ‘azīmah diartikan sebagai  sesuatu  yang  disyariatkan  oleh Allah  sebagai  dasar  dari  hukum  umum
yang  tidak  dikhususkan  untuk  suatu keadaan  tertentu  juga  tidak  untuk mukalaf  tertentu. 41 Definisi  ini  menjadi- kan  semua  hukum  yang  tidak  berlaku rukhṣah menjadi ’azīmah . Dengan demi- kian,  seluruh  hukum taklīfī pada  dasar- nya  adalah ’azīmah. Karena  itu,  terdapat perbedaan  pendapat  tentang  kedudukan ‘azīmah sebagai  hukum taklīfī atau waḍ’ī . 42 ‘Azīmah dengan  definisi  di  atas menyebabkan  sulit  untuk  membedakan- nya dari hukum taklīfī. Seluruh khiṭābullāh yang  menutut  atau  melarang perbuatan juga merupakan ‘azīmah. Tun- tutan dalam  QS  2:  183  “ kutiba  `alaikum al-ṣiyām (diwajibkan  atas  kamu  ber- puasa) ”, adalah ‘azīmah karena  berlaku untuk umum dalam keadaan umum. Bila demikian, ‘azīmah tidak  berbeda  dengan hukum asal, seperti didefinisikan oleh al- Zarkasyī. 43 Bila  ia  hukum  asal maka tidak  akan  ada  perbedaan  pendapat bahwa ‘azīmah adalah  hukum taklīfī. Akan  tetapi ‘azīmah tidak  disebut sebagai  hukum  asal,  dan  umumnya dikategorikan sebagai hukum waḍ’ī. Selain itu, ‘azīmah lebih luas dari itu. ‘Azīmah juga berarti keadaan khusus yang  menyebabkan  kembalinya  hukum khusus  kepada  hukum  asal.  Contoh ‘azīmah dalam  definisi  ini  ditemukan dalam  QS  24:  4-5  “ wallażīna  yarmūna al-muḥṣanāt  s ̇ umma  lam  ya’tū  bi arba’ati  syuhadā’  fajlidūhum  s ̇ amānīna jaldat  wa  lā  taqbalū  lahum  syahādat abada.  Ulā’ika  hum  al-fāsiqūn.  Illā allażīna tābū min ba`di żālika wa aṣlaḥū fa  inna  allāh  ghafūrun  raḥīm (dan mereka  yang  menuduh  muhsanat lalu tidak  dapat  menghadirkan  empat  saksi, maka deralah mereka 80 dera dan jangan terima  persaksian  mereka  selamanya. Mereka adalah orang-orang fasiq. Kecuali  mereka  yang  bertobat  dan memperbaiki  diri,  maka  sesungguhnya Allah  maha  pengampun  dan  penya- yang)”.  Dari  ayat  ini  dapat  dipahami bahwa  hukum  asal  menerima  persaksian
mukalaf  adalah  mubah.  Akan  tetapi karena  penuduhan  tanpa  saksi  maka hukum  menerima  perksaksian  penuduh adalah  haram.  Meskipun  demikian,  bila penuduh bertaubat dan memperbaiki diri, maka hukum menerima persaksian mereka  dikembalikan  kepada  hukum asal, mubah. Bertaubat dan memperbaiki diri  menjadi  sebab  kembalinya  hukum khusus  kepada  hukum  asal,  disebut sebagai ‘azīmah. Demikian juga pada QS 24:  59  “ wa  idzā  balaga  al-aṭfāl  minkum al-ḥulm  fal  yastaz ̇ inū  kama  ista’z ̇ ana alladzīna  min  qablikum (apabila  anak- anak  kalian  telah  sampai  umur  maka hendaklah mereka meminta izin sebagaimana  orang-orang  sebelum  kamu meminta  izin).  Dalam  ayat  ini,  dan  ayat sebelumnya  terkandung  bahwa  mukalaf harus  meminta  izin  ketika  hendak bertemu  orang  lain  di  waktu-waktu privat. Harus meminta izin adalah hukum asal. Ada pengecualian bagi anak-anak di mana  ketika  hendak  bertemu  orang  lain, anak-anak  tidak  harus  meminta  izin. Akan tetapi, bila anak-anak telah dewasa, maka  ia  juga  harus  meminta  izin. Keadaan  dewasa  menyebabkan  berlaku- nya  hukum  asal  (meminta  izin)  dari hukum  khusus.  Keadaan  dewasa  ini disebut ‘azīmah.
E. Pendefinisian Ulang dan Penyusunan Ulang Hukum Waḍ‘ī Dalam  definisi  awalnya,  hukum syarak  diartikan  sebagai khiṭābullāh  al- muta’alliq bi af’āl al-mukalafīn iqtiḍā’an aw  waḍ`an. Dalam  mendefinisikan hukum waḍ’ī, ia  dirinci  menjadi khiṭā- bullāh yang  menjadikan  sesuatu  sebagai sabab,  māni` dan syarṭ bagi  perbuatan mukalaf. 44 Definisi  ini  cukup  populer mengingat  sebagian  literatur  hanya memasukkan  3  hukum  sebagai  hukum waḍ’ī. 45 Dalam definisi yang lebih rinci, hukum waḍ’ī didefinisikan  sebagai khiṭābullāh yang  menjadikan  sesuatu sebagai  sabab, māni’ , syarṭ , rukhṣah , ‘azīmah ,  sah  atau  batalnya  perbuatan
mukalaf. 46 Definisi  hukum waḍ’ī yang lengkap  seperti  ini  tidak  populer  dan jarang  ditemukan.  Meskipun  hukum waḍ’ī didefinisikan  sebagai khiṭābullāh yang  menjadikan  sesuatu  sebagai sabab , māni’ dan syarṭ ,  dalam  kenyataanya dalam  kajian  hukum waḍ’ī,  rukhṣah , ‘azīmah , ṣaḥīḥ dan bāṭil selalu  dikaji, akan  tetapi  tidak  masuk  dalam  definisi. Akibatnya  definisinya  lebih  sedikit  dari isinya,  yang  menyebabkan  definsinya tidak implisit. 47
Bisa saja hukum waḍ’ī didefini- sikan  secara  lengkap  dengan  menyebut seluruh  bagiannya  dari sabab hingga bāṭil. Akan  tetapi,  definisi  ini  cukup panjang  dan  menjadikan  hukum waḍ’ī rigid  dan  tidak  berkembang.  Padahal sangat  mungkin  ada  ketetapan  lain  yang berhubungan  dengan  perbuatan  mukalaf yang  tidak  sesuai  dengan  hukum waḍ’ī yang  ada saat  ini, seperti mubṭil . Hukum waḍ’ī berkembang,  mengingat  kategori- sasinya dilakukan oleh ulama.
Untuk  itu,  agar  definisinya terbuka,  tapi  juga  ekslusif  sekaligus implisit,  maka  hukum waḍ’ī harus didefinisikan lebih umum sebagai khiṭābullāh yang  menetapkan  sesuatu menjadi penentu bagi perbuatan mukalaf, atau khiṭābullāh yang menetapkan sesuatu  sebagai  ukuran  bagi  perbuatan mukalaf.  Dengan  definisi  ini,  maka segala  hukum  yang  pada  dasarnya merupakan faktor penentu bagi perbuatan mukalaf  dapat  dikategorikan  sebagai hukum waḍ’ī, tanpa  harus  merubah definisinya.
Selain  itu,  selama  ini,  hukum waḍ’ī disusun  dengan sabab,  syarṭ, māni`,  ‘azīmah,  rukhṣah,  ṣaḥīḥ dan bāṭil 48 Sebagian  literatur  menyusunnya dengan sabab,  māni`,  syarṭ,  ‘azīmah, rukhṣah,  ṣaḥīḥ dan bāṭil. Kedua susunan ini  paling  mudah  ditemukan  dalam  Usul Fikih.    Dalam  penjelasan  hukum waḍ’ī , sabab selalu  menempati  urutan  pertama. Hal  ini  dapat  dipahami  karena sabab merupakan  tanda  keberadaan  hukum
taklīfī,
ketiadaannya menyebabkan ketiadaan  hukum taklīfī. Setelahnya, kadang  kala māni’ menempati  urutan kedua. Hal ini dapat dipahami mengingat ia memiliki hubungan erat dengan sabab, karena  salah  fungsi  dari māni` adalah membatalkan sabab sebagaimana  ia didefinisikan. 49 Bila māni’ menempati urutan  kedua,  maka syarṭ menempati urutan selanjutnya, atau sebaliknya. Lalu selanjutnya selalu ‘azīmah-rukhṣah menempati urutan berikutnya. Dua
hukum  ini  selalu  berpasangan,  karena keduanya  mengukur  hal  yang  sama, yakni keadaan apakah normal atau tidak, umum atau khusus.  Bila sebuah tuntutan tidak  berlaku ‘azīmah, maka  ia  pasi berlaku rukhṣah. Dua hukum yang selalu menempati  posisi  terakhir  adalah ṣaḥīḥ dan bāṭil. Hal  ini  mudah  dipahami demikian,  mengingat  keduanya  merupa- kan  ukuran  yang  konsekuensinya  adalah selesainya perbuatan hukum yang dicerminkan oleh barā`ah al-z ̇ immah bila perbuatan  hukum  tersebut ṣaḥīḥ atau mengulang bila perbuatan hukum
tersebut bāṭil.
Agar  dapat  dipahami  lebih mudah, hukum waḍ’ī juga harus disusun ulang  berdasarkan  fungsinya  terhadap hukum taklīfī atau  terhadap  perbuatan mukalaf.  Sebagai  ukuran  atau  faktor penentu,  hukum waḍ’ī dapat  dikate- gorikan  kepada  tiga  kelompok,  yakni: ukuran  pra  pelaksanaan,  ukuran  dalam pelaksanaan dan ukuran pasca pelaksana- an perbuatan.
Sabab, māni’,  rukhṣah dan
‘azīmah merupakan  ukuran  dan  faktor penentu pra-pelaksanaan perbuatan hukum. Khiṭāb QS  2:  183 “kutiba ‘alaikum  al-ṣiyām ”  menentukan  bahwa mukalaf  wajib  berpuasa  dalam  bulan Ramadhan. Sebelum  melakukan  perbua- tan  puasa,  tuntutan ījāb di  atas  harus diukur  atau  ditentukan  terlebih  dahulu oleh dua hukum , yakni sabab dan māni’. Tuntutan ījāb di  atas  tidak  berlaku kecuali  telah  ada sabab yang  ditentukan
dalam  QS  2:  185  “ fa  man  syahida minkum  al-syahra  fal  yaṣumhu, yakni datangnya  bulan  Ramadhan.  Meskipun telah  ada khiṭāb  ījāb, hukum sabab juga telah  ada,  tuntutan  tersebut  masih  harus diukur  dan  ditentukan  oleh  satu  hukum lain,  yakni māni. Dengan  adanya māni’ seperti  berhaid  bagi  perempuan,  maka tuntutan  berpuasa  Ramadhan  tersebut menjadi  tidak  wajib.  Dengan  adanya iqtiḍā’ disertai  dengan sabab dan ketiadaan māni’, barulah tuntutan perbuatan  diukur  atau  ditentukan  oleh dua  hukum  lainnya,  yakni rukhṣah dan ‘azīmah.
Sebelum
melaksanakan perbuatan  puasa,  mukalaf  menentukan apakah ia berada dalam keadaan rukhṣah hingga  ia  boleh  melaksanakan  puasa tersebut  pada  hari  yang  lain  atau  dalam keadaan ‘azīmah hingga  ia  harus melaksanakan  puasa  tersebut  saat  itu juga. Artinya, kedua hukum ini menentukan  apakah  tuntutan  puasa tersebut dilakukan dalam keadaan umum ( ‘azīmah ) atau khusus ( rukhṣah ).
Dalam  pelaksanaannya,  perbua- tan  hukum  diukur  dan  ditentukan  oleh dua  hukum,  yakni: syarṭ dan mubṭil. Setelah iqtiḍā’ melewati  empat  hukum tersebut  ( sabab,  māni`,  rukhṣah dan ‘azīmah )  barulah  tuntutan  perbuatan hukum dapat dilaksanakan. Dalam melaksanakannya, seorang mukalaf harus mengikuti syarṭ dan  menjauhi mubṭil.
Dalam  berpuasa,  misalkan,  mukalaf harus  berniat  ( syarṭ )  dan  tidak  berhubu- ngan badan ( mubṭil ).
Pasca pelaksanaan, maka
perbuatan hukum tersebut diukur dengan dua  hukum,  yakni ṣaḥīḥ atau bāṭil. Bila dalam  melaksanakan  perbuatan,  mukalaf mengikuti  rukun,  syarat  dan  tidak terdapat mubṭil dalam  pelaksanaannya, maka  perbuatan  hukumnya ṣaḥīḥ (sah) yang  berakibat  lepasnya  tuntutan  hukum dari dirinya ( barā’ah al-z ̇ immah ). Dalam contoh  puasa,  bila  mukalaf  berpuasa dengan  mengikuti  rukun  puasa,  menjaga syaratnya dan menjauhi mubṭil nya, maka
puasanya ṣaḥīḥ hingga  tuntutan  puasa pada  hari  itu  lepas  darinya.  Sebaliknya, bila  perbuatan  hukum  dilaksanakan dengan  tidak  berpedoman  pada  rukun, atau  ada  syarat  yang  tertinggal  atau terdapat mubṭil dalam  pelaksanaannya, maka  perbuatan  tersebut bāṭil, yang berakibat tuntutan puasa belum lepas dari dirinya.
Susunan  hukum waḍ’ī yang populer  selama  ini,  yang  terdiri  dari: sabab , syarṭ,  māni’,  rukhṣah,  ‘azīmah , ṣaḥīḥ , bāṭil atau sabab,  syarṭ,  māni` ‘azīmah,  rukhṣah,  ṣaḥīḥ dan bāṭil, harus dirubah  menjadi: sabab,  māni`,  ‘azīmah, rukhṣah (pra  perbuatan), syarṭ,  mubṭil (dalam perbuatan) dan ṣaḥīḥ, bāṭil (pasca perbuatan).
Susunan ini, pra-perbuatan, dalam  perbuatan  dan  pasca  perbuatan menjadikan  hukum waḍ’ī lebih  praktis dalam  mengukur  perbuatan  mukalaf. Pertanyaan  lebih  lanjut  adalah  apakah semua  hukum waḍ’ī telah  sesuai  dengan kategorinya  baik  pra-perbuatan  atau dalam  perbuatan  maupun  pasca  perbua- tan.  Kritik  terkait  hal  tersebut  mungkin muncul  pada  hukum rukhsah yang merupakan  hukum  pra-perbuatan,  pada- hal  ada  kemungkinan  ia  berlaku  dalam perbuatan.  Misalkan,  seseorang  yang salat dalam keadaan ‘azīmah mengharus- kannya  salat  dalam  keadaan  berdiri. Akan tetapi, di tengah pelaksanaan salat, salah  satu  kakinya  lumpuh,  maka  pada saat itu berlaku baginya hukum rukhṣah, dimana  ia  dapat  melakukan  salat  dalam keadaan  khusus  yakni  dengan  keadaan duduk atau berbaring. Meskipun demiki- an,  pada  umumnya,  penentuan ‘azīmah atau rukhṣah terjadi  sebelum  perbuatan, dengan  alasan  tersebut,  maka  ia  dikate- gorikan sebagai hukum pra-perbuatan. Sedangkan syarṭ selalu  berada dalam  perbuatan,  karena  ia  harus  didefi- nisikan  sebagai  kondisi,  atau  sifat (kualitas  atau washf )  menurut  Zuhaylī, 50 yang  meliputi  perbuatan  mukalaf  selama pelaksanaannya  dari  awal  hingga  akhir.
Kapan  saja  kondisi  ini  tidak  terpenuhi, maka  perbuatan  menjadi  tidak  valid. Syarṭ bukan  merupakan  bagian  dari perbuatan  hukum  yang  sedang  dikerja- kan,  bahkan  ia  bukan  perbuatan  sama sekali,  melainkan  kondisi.  Karena  itu, wuduk  bukan syarṭ salat.  Yang  menjadi syarṭ salat  dalam  hubungannya  dengan wuduk  adalah  tujuan  dari  wuduk  itu sendiri yakni suci dari hadas. Hal ini bisa dibuktikan  dengan  sahnya  berbagai  salat dengan  sekali  wuduk,  atau  digantinya wuduk  dengan  tayammum  atau  mandi janabah dalam keadaan tertentu sebelum melaksanakan  salat.  Yang  menjadi syarṭ salat  adalah  keadaan  suci  seorang mukalaf  sejak  ia  berdiri  hingga  ia mengucapkan salam dalam salat.
Demikian halnya dengan mubṭil. Pada  umumnya,  ia  dipahami  sebagai kebalikan  dari syarṭ, seperti  yang dipahami  oleh  al-Qarafi  bahwa  syarat salat  adalah tark  al-af’āl  al-kas ̇ īrah (tidak  banyak  bergerak), 51 atau  syarat puasa adalah suci dari haid. 52 Akan tetapi mubṭil harus  berdiri  sendiri  karena  dua alasan:  pertama,  ia  tidak  selalu  lawan dari syarṭ. Dalam bertayamum misalkan, syarṭ nya  adalah:  debu  yang  bersih, berniat, terusap seluruh bagian wajah dan tangan.  Tidak  ada  dari syarṭ tayamum berhubungan dengan air. Yang
berhubungan  dengan  air  adalah sabab- nya  yakni  “telah  masuk  waktu  salat dalam  keadaan  ketiadaan  air”.  Akan tetapi  tidak  ada  yang  membantah  bahwa tayamum  menjadi  batal  ketika  mukalaf melihat  air.  Ketika  seorang  mukalaf sedang melakukan tayamum, dan saat itu juga  ia  melihat  air,  maka  tayamumnya menjadi  batal.  Melihat  air  adalah mubṭil bagi tayamum, padahal ia bukan kebalikan  dari syarṭ. Kedua,  istilah  dan kajian mubṭil selalu  muncul  dalam  fikih ketika membahas
ibadah--seperti ditunjukkan  pada  halaman  sebelumnya-- dan  dipisahkan  dari  istilah  dan  kajian syarṭ. Untuk  merespon  fikih,  maka  Usul
Fikih  sebagai  rujukan  fikih  harus menambahkan istilah dan kajian mubṭil. Mubṭil berhubungan erat dengan dengan bāṭil. Keberadaan mubṭil dalam perbuatan memastikan perbuatan tersebut bāṭil. Akan  tetapi  ketiadaannya  tidak memastikan  perbuatan  menjadi ṣaḥīḥ , karena  ukuran ṣaḥīḥ lebih  luas  dari ketiadaan mubṭil, karena  masih  harus diukur dengan syarṭ .

## F. Penutup
Rekonstruksi hukum waḍ’ī dalam  tulisan  ini  dimulai  dengan penambahan  hukum mubṭil sebagai bagian  dari  hukum waḍ’ī.  Mubṭil adalah khiṭābullāh yang  menjadikan  sesuatu sebagai  penyebab  batalnya  perbuatan mukalaf. Mubṭil perlukan  dalam  hukum waḍ’ī mengingat:  kajian-kajian  fikih selalu  memuat mubṭil, sedangkan  Usul Fikih  tidak,  ia  berbeda  dari  kebalikan syarat  dan  rukun,  terdapat khiṭāb yang menetapkan sesuatu sebagai mubṭil. Sedangkan ‘azīmah yang merupakan khiṭābullāh yang  menjadikan sesuatu sebagai sebab berlakunya hukum umum  atau  hukum  asal  juga  mengan- dung  sebab  khusus  yang  membatalkan keberlakuan hukum khusus dan mengem- balikannya ke hukum asal.
Hukum waḍ’ī harus  didefinisi- kan sebagai khiṭābullāh yang menjadikan sesuatu  sebagai  faktor  pengukur  atau penentu bagi hukum taklīfī . Definisi yang lama  harus  ditinggalkan  karena  ia  tidak implisit.  Hukum waḍ’ī juga  tidak  bisa didefinisikan  dengan  menyebut  seluruh bagiannya karena akan  menyebabkannya kaku dan sulit untuk berkembang.
Hukum waḍ’ī sesuai  dengan fungsinya  sebagai  ukuran  bagi  hukum taklīfī harus  disusun  kepada  tiga  bagian, yakni:  pra-perbuatan  yang  terdiri  dari sabab,  māni`,  ruksṣah dan ‘azīmah; dalam  perbuatan  yang  terdiri  dari syarṭ dan mubṭil, dan  pasca  perbuatan  yakni ṣaḥīḥ dan bāṭil.

## Cacatan Akhir
1 Abū  al-Wafā’  `Alī  bin  `Uqail, al-Wāḍīḥ fī Uṣūl al-Fiqh (Beirūt: Mu’assah Risālah, 1999),
I: 28. 2 Syihāb  al-Dīn  al-Qarāfī, al-Żakhīrah (Beirūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994), I:66. Lihat juga  Kamāl  al-Dīn  Muḥammad  bin  `Abd  al- Raḥmān, Taysīr  al-Wuṣūl (Kairo:  al-Fārūq  al- Ḥadīs ̇ ah,  2002),  I:  311.  Dalam  buku  ini,  hukum hanya  didefinisikan  sebagai khiṭābullāh  al- muta`alliq  bi  af’āl  al-mukalafin  bi  al-iqtiḍā’  aw al-takhyīr.
3 Abū  Isḥāq  al-Syāṭībī, al-Muwāfaqāt  fī Uṣūl  al-Syarī’ah (Mesir:  al-Maktabah  al- Tijāriyyah  al-Kubrā,  t.t.),  I:  187.  Fakhruddīn  al- Rāzī, al-Maḥṣūl  fī  Uṣūl  al-Fiqh (Beirūt: Mu’assasah al-Risālah, t.t.). I:109-122. Lihat juga Wahbah  al-Zuhaylī, Uṣūl al-Fiqh  al-Islāmī (Beirūt:  Dār  al-Fikri,  1986),  I:40.    Wahbah Zuhaylī, al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh (Damasqus: Dār al-Fikri, 1999), hlm. 135.  Lihat juga al-Zarkasyī, al-Baḥr  al-Muḥīṭ  fī  Uṣūl  al-Fiqh (Kuwait: Wizārah  al-Awqāf  wa  al-Syu’ūn  al-Islāmiyah, 1992 ), I: 305-315. Jalāluddīn `Umar al-Khabbārī, al-Mughnī fī Uṣūl al-Fiqh (Saudi Arabia: Ummul Qurrā’,  t.t.),  hlm.  337.  Lihat  juga  Muhammad Ḥusain  `Abdullāh, al-Wāḍīḥ  fī  Uṣūl  al-Fiqh (Beirūt:  Dār  al-Bayāriq,  2005),  hlm.  233-245. Maḥfūẓ  bin  Aḥmad, al-Tamhīd  fī  Uṣūl  al-Fiqh (Arab  Saudi:  Ummul  Qurrā’,  1980),  II:  68. Muḥammad  bin  Ṣāliḥ  al-Uṡaimin, al-Uṣūl  Min ‘Ilm  al-Uṣūl (Saudi  Arabia:  Dār  Ibn  Jauzī,  1426 H), hlm. 13-14.. Lihat juga  Chaerul Uman, Usul Fikih  1 (Bandung:  Pustaka  Setia,  2000),  hlm.  10 dan  213-263.  Lihat  juga  Syafi`i  Karim, Ushul Fiqih (Bandung:  Pustaka  Setia,  2006), hlm.  107- 120. Lihat juga Abd Rahman Dahlan, Usul Fiqih (Jakarta:  Amzah , 2011), hlm.  67-78.  Lihat  juga Maszfuk  Zuhdi, Pengantar  Hukum  Syarak (Jakarta:  Hajimasagung,  1990),  hlm.  16.  Lihat juga  Abd  Basiq  Djalil, Usul  Fiqih  1-2 (Jakarta:
Kencana  Prenada  Media,  2010),  hlm.  43-46. Lihat juga Beni Ahmad Saebani, Fiqh Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 210.
4 Muḥammad  bin  Idrīs  al-Syāfī`ī, al-Umm (Pakistan: Dār al-Wafā’, 2001), II: 78.
5 Mālik  bin  Anas, al-Mudawwanah  al- Kubrā (Beirūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1994),
I: 119.
6 Ibnu  Qudāmah, al-Kāfī (Pakistan:  Hajr, 1997), I: 89-106.
7 Ibnu  Qudāmah, al-Kāfi (Pakistan:  Hajr, 1997), I: 239-250.
8 Ibn  al-Bazzāz  al-Kurdī, Faṣl  fī  nawāqiḍ al- wuḍū’dalam al-Fatāwā  al-Hindiyah (Mesir: al-Ambariyyah, 1310 H), I: 9 .
9 Lihat  sub-bab nawāqiḍ  al-wuḍū’ dalam Wahbah  al-Zuhaylī, al-Fiqh  al-Islāmī  wa Adillatuh (Damasqus: Dār al-Fikr, 1985), I: 624. 10 Nawāqiḍ  al-wuḍū’ dalam  Yusrī  as-
Sayyid  Muḥammad, Jāmi`  al-Fiqh (Beirūt:  Dār al-Wafā’, 2000), I: 197 . 11 Abū  al-Ḥasan  al-Māwardī, al-Ḥāwī  al- Kabīr (Beirūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1994), II: 188- 189.
12 Syams  al-Dīn  al-Syirbīnī, Mughnī al - Muḥtāj (Libanon: Dār al-Ma`ārif, 1999), I: 198. 13 Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, al-wasīṭ  fī  al-Madzhab (Kairo:  Dār  al-Salām, 1997), I: 382.
14 Abū  Zakariyā  Yaḥyā  al-Nawāwī, Rawḍāt  al-Ṭālibīn (Beirūt:  Dār  al-Kutub  al- `Ilmiyyah, 2003), I: 183-186.
15 Awalnya, hukum waḍ’ī dalam usul fikih hanya terdiri dari sabab, syarḥ dan māni’, lalu berkembang dengan penambahan rukhṣah,’azīmah, ṣaḥīḥ dan bāṭil.
16 Louis  Ma’luf, al-Munjid  fī  al-Lughah wa al-A`lām (Beirūt: Dār al-Masyriq, 1973), hlm. 904-905
17 Uman,  et.all, Usul…, hlm.  242.  Karim, Usul…, hlm. 107. Dahlan, Usul…, hlm. 39.
18 Mardani, Ushul Fiqh (Jakarta: Grapindo Persada, 2013), hlm. 34.
19 ‘Abdullāh, al-Wāḍīḥ…, hlm.  235.  Juga Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Ushul Fiqih, terj. (Jakarta: Media Hidayah, 2008), hlm. 21.
20 ‘Abdul  Wahab  Khallāf, `Ilm  Uṣūl  al- Fiqh (Kairo:  Maktabah  al-Daulah  al-Islāmiyah, t.t.) ., hlm.  170.  Lihat  juga  Zuhaili, Uṣūl…, hlm. 93.
21 Abū  Ḥamīd  Al-Ghazālī, al-Mustaṣfā  fi `Ilm  Uṣūl  al-Fiqh (Beirūt:  Intasyārāt  Dār  al- Dzakhāir, 1328), I: 60. 22 Al-Ghāzalī, al-Mustaṣfā…, hlm.  60. Lihat  juga  ‘Alī  bin  Muḥammad  al-Amidī, al- Iḥkām  fī  Uṣūl  al-Aḥkām (Riyad:  Dār  as-Sam`ī,
2003), I: 66.
23 Zuhaili, Uṣūl…, hlm. 97-98.
24 Khallāf, Uṣūl, hlm. 171. 25 Zuhaili, Uṣūl.., hlm. 95.
26 Khallāf, Uṣūl…, hlm.  173,  lihat  juga Hakim, Mabādi’…, hlm. 8. 27 Zuhaili, Uṣūl…, hlm. 99.
28 Khallāf, Uṣūl…, hlm.  173.  Lihat  juga Zuhaili, Uṣūl.., hlm. 102.
29 Zuhaili, Uṣūl.., hlm. 103.
30 Khallāf, Uṣūl…, hlm. 176. 31 Zuhaili, Uṣūl…, hlm. 108.
32 Khallāf, Uṣūl…, hlm. 176.
33 Zuhaili, Uṣūl.., hlm. 104.
34 Khallāf, Uṣūl…, hlm. 183.
35 Khallāf, Uṣūl…, hlm.  186.  Lihat  juga Zuhaili, Uṣūl,…, hlm. 106.
36 Lihat catatan kaki sebelumnya
37 Syihābuddīn  al-Qarāfī, al-Żakhīrah,  juz 2 (Beirūt:  Dār-al-Gharb  al-Islāmī,  1994),  hlm. 144.
38 Ibid., hlm. 496.
39 Zuhaili, Uṣūl…, hlm. 108.
40 Uman, et.all. Usul…, hlm. 250.
41 Khallāf¸ Uṣul…, hlm. 190.
42 Dahlan, Usul…, hlm. 75.
43 Al-Zarkasyī  mendefinisikan ‘azīmah sebagai istilah untuk hukum asal. Al-Zarkasyī, al- Baḥr…, hlm. 325.
44 Utsman,  et.all, Usul…, hlm.  242.  Lihat juga Djalil, Usul…, hlm. 42.
45 `Abdul Ḥasan al-Jayzānī, Ma`ālim Uṣūl al-Fiqh  ‘Inda  Ahli  as-Sunnah  wa  al-Jamā`ah (Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jauzi, 1996), hlm. 320.
46 Zuhaili  mengutip  dari Ḥāsyiah  al-Bānī, Zuhaili, Uṣūl…, hlm. 40.
47 Lihat Uman, et.all, Usul…, hlm. 242.
48 Syāṭībī, al-Muwāfaqāt…, hlm.  187. Zuhaili, al-Wajīz…, hlm. 135. 49 Zuhaili, Uṣūl…, hlm. 102 , Khallāf¸ Uṣul…, hlm. 173. 50 Zuhaili, Uṣūl…, hlm. 99. 51 Syihābuddīn  al-Qarāfī, al-Żakhīrah
(Beirūt: Dār-al-Gharb al-Islāmī, 1994), II: 144.
52 Ibid., hlm. 496.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Abdullāh,  Muḥammad  Ḥusain. al- Wāḍiḥ  fī  Uṣūl  al-Fiqh. Beirūt: Dār al-Bayāriq, 2005. al-Āmidī, ‘Alī bin Muḥammad. al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām Riyad: Dār al- Sam`ī, 2003.
Dahlan,  Abd  Rahman. Usul  Fiqih. Jakarta: Amzah , 2011.
Djalil,  Abd  Basiq. Usul  Fiqih  1-2. Jakarta: Kencana Prenada
Media, 2010. Al-Ghazālī,  Abū  Ḥamīd. al-Musṭaṣfā  fī `Ilm Uṣūl al-Fiqh. Beirūt: Intasyārāt Dār al-Żakhā’ir,
1328.
________,  Muḥammad  bin  Muḥammad. al-Wasīṭ  fī  al-Madzhab .  Kairo:  Dār  al- Salām, 1997. Ibn  ‘Abd  al-Raḥmān,  Syihābuddīn. Taysīr al-Wuṣūl. Kairo: al-Faruq al-Ḥadītsah, 2002.
Ibn ‘Uqail, Abū al-Wafā’ ‘Alī. al-Wāḍīḥ fī Uṣūl al-Fiqh . Beirūt: Mu’assah Risālah, 1999.
Ibn  Ahmad,  Maḥfūẓ. at-Tamhīd  fī  Uṣūl al-Fiqh .  Arab  Saudi:  Ummul Qurrā’,1985.
Ibn  Anas,  Mālik. al-Mudawwanah  al- Kubrā. Beirūt:  Dār al-Kutub  al- `Ilmiyyah, 1994.
Ibn  al-Bazzāz,  Kurdi. Al-Fatāwā  al- Hindiyah . Mesir: al- Ambariyyah, 1310. Ibn  Quddāmah. al-Kāfī. Pakistan:  Hajr, 1997. Jayzānī, Abdul Ḥasan. Ma`ālim Uṣūl al- Fiqh  `Inda  Ahli  as-Sunnah  wa al-Jamā`ah. Saudi  Arabia:  Dar Ibn al-Jauzi, 1996. Karim,  Syafi`i. Ushul  Fiqih. Bandung: Pustaka Setia, 2006. Khabbārī,  Jalāluddīn  `Umar, al-Mughnī fī  Uṣūl  al-Fiqh. Saudi  Arabia: Ummul Qurrā’, t.t. Khallāf,  `Abdul  Wahab. `Ilm  Uṣūl  al- Fiqh. Kairo:  Maktabah  al-
Daulah al-Islāmiyah, t.t.
Ma’luf,  Louis. al-Munjid  fī  al-Lughah wa  al-A`lām. Beirūt:  Dār  al- Masyriq, 1973. Mardani. Ushul  Fiqh. Jakarta:  Grapindo Persada, 2013. al-Mawardī,  Abū  al-Ḥasan. al-Ḥāwī  al- Kabīr .  Beirūt:  Dār  al-Kutub  al- `Ilmiyyah, 1994. Muḥammad,  Yusrī  al-Sayyid. Jami`  al- Fiqh .  Beirūt:  Dār  al-Wafa’,
2000.
al-Nawāwī, Abū  Zakariyā  Yaḥyā .
Rawḍat  al-Ṭālibīn. Beirūt:  Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2003. al-Qarāfī, Syihābuddīn. al- Ż akhīrah. Beirūt:  Dār-al-Gharb  al-Islāmī, 1994. al-Rāzī,  Fakhruddīn. al-Maḥṣūl  fī  Uṣūl al-Fiqh. Beirūt:  Mu’assasah Risālah, t.t.
Saebani,  Beni  Ahmad. Fiqh  Ushul  Fiqh. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
al-Syāfī`ī,  Muḥammad  bin  Idrīs. al- Umm. Pakistan:  Dār  al-Wafā’, 2001. al-Syirbīnī,  Syams  al-Dīn. Mughnī  al- Muḥtāj. Libanon:  Dār    al- Ma`ārif, 1999.
al-Syāṭibī,  Abū  Isḥāq. al-Muwāfaqāt  fī Usūl  as-Syarī`ah. Mesir:  al- Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā,
t.t.
Uman,  Chaerul. Usul  Fikih  1. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
Uṡaymin,  Muḥammad  bin  Ṣāliḥ. al-Uṣūl Min `Ilm al-Uṣūl. Saudi Arabia: Dār Ibn Jauzi, 1426 H.
al-Zarkasyī. al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-
Fiqh .  Kuwait:  Wizārah  al-
Awqāf wa al-Syu’ūn al-
Islāmiyah, 1992.
al-Zuhaylī,  Wahbah. al-Fiqh  al-Islāmī wa  Adillatuhu,. Damasqus:  Dār al-Fikr, 1985.
________. al-Wajīz  fī  Uṣūl  al-Fiqh. Damasqus: Dār al-Fikri, 1999.
________. Uṣūl al-Fiqh  al-Islāmī . Beirūt: Dār al-Fikri, 1986.
Zuhdi,  Masyfuk. Pengantar  Hukum Syarak. Jakarta: Hajimasagung, 1990.