## Gorontalo

## Development Review

## Vol. 3 No. 1 April 2020
P-ISSN: 2614-5170, E-ISSN: 2615-1375

## Peran Pembangunan Manusia Dan Desentralisasi Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi
The Role of Human Development and Decentralization toward Poverty Through Economic Growth
Jihad Lukis Panjawa 1) Fakultas Ekonomi Universitas Tidar email: jipanjawa@untidara.ac.id
Joko Triyanto 2)
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen email: joko.triyanto@bps.go.id Submit: 07/04/2020 ; Direvisi; 14/04/2020 ; Publish; 30/04/2020

## Abstract
Efforts  to  reduce  poverty  that  continue  in  the  sustainable  development goals  (SDGs),  need  to  research  with  different  approaches  for  each different problem. The objective of this research is to analyze the direct and indirect effects of human development and fiscal decentralization on poverty  through  economic  growth  in  eastern  Indonesia.  The  analytical method used the causal model for directly observed variables. The results show that there is no significant effect on human development and fiscal decentralization  on  economic  growth.  Also  human  development  has  a negative  and  significant  direct  effect  on  poverty  but  does  not  affect poverty through economic growth. Fiscal decentralization  does no effect on  poverty  through  economic  growth,  while  economic  growth  has  a negative  and  significant  direct  effect  on  poverty.  Policy  by  prioritizing improving human resource qualities will be effective in reducing poverty directly.
Keywords :  Human  development;  Decentralization;  Economic  Growth; Poverty

## 1. PENDAHULUAN
Kemiskinan  masih  menjadi  permasalahan  kompleks  dan  tantangan dalam pembangunan setiap negara. Pada dasarnya pembangunan yang dilakukan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Menurut  Samputra  dan  Munanda  (2019),  kemiskinan  dapat  dijadikan sebagai salah satu indikator yang paling mudah digunakan dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu negara. Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu  negara  tinggi  dapat  tercermin  dari  presentase  penduduk  miskin yang menurun.
Bahkan  setelah  Tujuan  Pembangunan  Millennium  (Millenium Development Goals/MDGs) berakhir, tujuan pembangunan tentang tidak ada  kemiskinan  dalam  bentuk  apapun  muncul  pada  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (Sustainable  Development  Goals/SDGs). Sebagai  salah  satu  negera  berkembang  dengan  dikategorikan  middle income country, Indonesia masih mengalami peliknya kemiskinan yang cukup tinggi.
Secara umum, Perkembangan tingkat kemiskinan pada periode 1999 – 2017 di Indonesia cenderung mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun  persentasenya.  Adapun  penurunan  kemiskinan  yang  terjadi terlihat  dari  sisi  absolut  maupun  relatif.  Meskipun  kemiskinan  secara umum  mengalami  penurunan,  presentase  kemiskinan  masih  berada pada  dua  digit  (Badan  Pusat  Statistik  Indonesia,  2017).  Samputra  dan Munanda  (2019)  menambahkan,  kondisi  tingkat  kesejahteraan  yang rendah  dan  tingkat  kemiskinan  yang  tinggi  terjadi  hampir  disebagian besar propinsi luar pulau Jawa.
Kemiskinan  tidak  cukup  dipandang  hanya  sebatas  kemampuan ekonomi. Kemiskinan dipandang sebagai kegagalan memenuhi hak dasar

## Abstrak
Upaya  pengurangan  kemiskinan  yang  terus  berlanjut  dalam  tujuan pembangunan  berkelanjutan  (SDGs),  perlu  kajian  dengan  pendekatan yang berbeda untuk setiap permasalah yang berbeda pula. Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  langsung  dan  tidak  langsung pembangunan  manusia,  desentralisasi  fiskal  terhadap  kemiskinan melalui  pertumbuhan  ekonomi  dengan  studi  kasus  di  kawasan  timur Indonesia. Pendekatan The causal model for directly observed variables yang digunakan dalam metode penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa pembangunan  manusia  dan  desentralisasi  fiskal  tidak  berpengaruh nyata  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Selain  itu,  pembangunan manusia  secara  langsung  berpengaruh  negatif  dan  nyata  terhadap kemiskinan,  namun  tidak  berpengaruh  nyata  terhadap  kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh nyata terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh negatif dan nyata terhadap kemiskinan. Kebijakan dengan memprioritaskan  peningkatan kualitas  sumberdaya  manusia  akan  efektif  untuk  menurunkan kemiskinan secara langsung.
Kata  kunci:  Pembangunan  Manusia;  Desentralisasi;  Pertumbuhan Ekonomi; Kemiskinan
dan  perlakuan  yang  berbeda  oleh  seseorang  atau  masyarakat  dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Secara umum, Hak-hak dasar yang  dimaksud  adalah  terpenuhinya  sandang,  pangan,  papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam  dan  lingkungan  hidup,  rasa  aman  dan  hak  untuk  berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik (Badan Pusat Statistik, 2017b).
Meskipun  berbagai  kajian  dan  kajian  telah  dilakukan  untuk  terus mengurangi  kemiskinan.  Banyak  kajian  mengenai  kemiskinan  guna mendapatkan  formula  yang  tepat  untuk  mengatasi  permasalahan tersebut. Beberapa kajian mengenai kemiskinan dengan pendekatan dan metode  yang  berbeda  mulai  dari  metode  panel  data  (Dartanto  & Nurkholis, 2013; Prapdopo, 2018; Samputra & Munanda, 2019; Sofilda, Zilal, & Sholeh, 2013; Widianingrum, Riyanto, & Mulyanto, 2019), regresi berganda  (Adeyemi,  Ijaiya,  &  Raheem,  2009;  Astrini  &  Purbadharmaja, 2013), analisis jalur (Prapdopo, 2018), probit dan tobit (Achia, Wangombe, & Khadioli, 2010; Akerele, Momoh, Samuel A Adewuyi, Biola B. Phillip, & Olumuyiwa  F  Ashaolu,  2012;  Islam,  Sayeed,  &  Hossain,  2017),  model dinamis  dengan  spatial  autoregressive  (Caraka,  2017),  metode  Growth Incidence Curve dan Pro-Poor Growth Index (Permadi, 2018). Selain itu, indikator dan tingkat dimensi yang berbeda mulai antar negara (Adeyemi et  al.,  2009),  suatu  negara  (Islam  et  al.,  2017;  Kedir  &  Mckay,  2005; Permadi,  2018),  antar  provinsi  (Dartanto  &  Nurkholis,  2013;  Pratama, 2014; Samputra & Munanda, 2019; Sofilda et al., 2013), tingkat provinsi (Astrini  &  Purbadharmaja,  2013;  Caraka,  2017;  Sisca  HS,  HAmzah,  & Syechalad, 2013; Usman & Diramita, 2018), antar kabupaten dalam satu provinsi (Prapdopo, 2018; Sofilda et al., 2013; Widianingrum et al., 2019).
Berbagai kebijakan terus dilakukan untuk mengurangi kemiskinan. Salah  satunya  dengan  pembangunan  manusia  melalui  peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sumber daya manusia menjadi asset yang sangat penting dan investasi yang tidak ternilai dalam jangka panjang, apabila pemerintah berkomitmen untuk meningkatan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas (Prapdopo, 2018; Samputra & Munanda, 2019; Sofilda et  al.,  2013).  Sebagai  indikator  pengukur  keberhasilan  pembangunan manusia,  indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  yang  memiliki  konsep dasar yang dimiliki manusia diharapkan mampu membawa perubahan dalam  kesejateraan  manusia  (Arsyad,  2010;  Badan  Pusat  Statistik, 2017a).
Upaya pengurangan kemiskinan melalui peranan pemerintah dalam kebijakan  fiskal  tentu  sangat  diperlukan.  Desentralisasi  fiskal  sebagi wujud kebijakan pemerintah pusat yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah.  Efisiensi ekonomi yang besar dalam pendistribusian sumber daya antar sektor dapat diwujudkan adanya desentralisasi fiskal. Mengingat  bahwa  desentralisasi  fiskal  mampu  memperbaiki  efisiensi ekonomi setelah pemerintah daerah lebih dekat dan cepat tanggap akan kebutuhan dan preferensi untuk masyarakat lokal dari pada pemerintah pusat  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  (Fadli,  2014). Kontradiksi  akan  peran  desentralisasi  muncul  akibat  dari  penerapan desentralisasi  fiskal  dalam  upaya  untuk  mengurangi  kemiskinan cenderung  untuk  menutup  defisit  anggaran,  dan  menarik  anggaran pemerintah  pusat  untuk  menutupi  kekurangan  tersebut.  Adanya desentralisasi  fiskal  beresiko  pemerintah  daerah  cenderung  akan  lebih korup daripada pemerintah pusat, menyebabkan keputusan pengeluaran yang  buruk  dan  penyalahgunaan  sumber  daya  publik.  Pada  akhirnya upaya  pengurangan  kemiskinan  menjadi  sia-sia  sebagai  akibat  dari
program  untuk  orang  miskin  berkualitas  rendah  dan  tidak  merespons kebutuhan mereka (Agyemang-Duah et al., 2018; Crook, 2003)
Peran  desentralisasi  dan  pembangunan  manusia,  selain  untuk mengurangi kemiskinan, juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan dapat dinikmati  secara  merata  setiap  golongan  masyarakat,  termasuk penduduk miskin. Dalam hipotesis kuznet, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan  memiliki  hubungan  yang  erat.  Pada  tahap  awal  proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung tinggi karena pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari distribusi pendapatan belum merata  kesemua  golongan.  Namun,  dalam  jangka  panjang,  dengan pembangunan  yang  mulai  merata,  secara  berangsur-angsur  mampu mengurangi  kemiskinan  (Arsyad,  2010;  Prapdopo,  2018).  Paradox hubungan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan  mungkin  terjadi. Selain  disebabkan  priode  waktu  yang  singkat  (jangka  pendek), pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu menurunkan kemiskinan. Hal tersebut  dapat  juga  disebabkan  adanya  kebijakan  pemerintah  yang diimplementasikan  tidak  pro  poor  tetapi  pro  rich,  pengeluaran  yang kurang produktif pada sektor-sektor basis dan bahkan akibat investasi yang padat modal.
Berdasarkan kajian dan upaya pengurangan kemiskinan yang terus berlanjut dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), perlu kajian dengan pendekatan yang berbeda untuk setiap permasalah yang berbeda pula.  Selain  itu,  Kawasan  Indonesia  Timur  memiliki  gap  yang  cukup nyata  dibandingkan  Kawasan  Indonesia  Barat  dalam  pembangunan ekonomi.  Lebih  lanjut,  adanya  distorsi  model  menjadi  permasalahan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi  dalam  pengentasan  kemiskinan  melalui  tawaran  suatu model  ekonometrika.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan  melakukan investigasi terkait pengaruh langsung dan tidak langsung pembangunan manusia, desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini temasuk penelitian kuantitatif dengan jenis data cross section.  Adapun  data  cross  section  meliputi  kabupaten  dan  kota  di kawasan  Indonesia  Timur  tahun  2017,  yang  datanya  bersumber  dari publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia. The causal model for directly observed  variables digunakan  sebagai  alat  analisis  guna  menjawab tujuan  penelitian  ini . Menurut  Ghozali    (2016)  Analisis  tersebut merupakan  metode  analisis  data  multivariat  yang  bertujuan  untuk menganalisis pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung beberapa variabel  eksogen  terhadap  variabel  endogen  dengan  pola  rekursif  dan semua variabel dapat diobservasi secara langsung. Korelasi antarvariabel adalah  satu  arah  dan  tidak  ada  hubungan  yang  bersifat  resiprokal diarikan sebagai rekursif. Variabel mampu diobservasi langsung, dengan kata  lain,  variabel  yang  dianalisis  adalah  variabel  manifes.  Dalam penelitian  ini,  model  yang  digunakan  merupakan  modifikasi  dari penelitian Suliswanto (2010) serta Widianingrum, Riyanto, dan Mulyanto (2019). Berikut modifikasi persamaan untuk the causal model for directly observed  variables yang  digunakan  untuk  menganalisis  pengaruh langsung  dan  pengaruh  tidak  langsung  variabel  indeks  pembangunan manusia,  desentralisasi  fiskal  dan  pertumbuhan  ekonomi  terhadap kemiskinan di kabupaten dan kota kawasan timur Indonesia :
EG =   IPM i +   FDPAD i +  i
(1)
POV =   IPM i +   FDPAD i +   EG i +  i (2) di  mana,  POV  adalah  tingkat  kemiskinan  dalam  satuan  persen,  EG adalah pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen, IPM adalah indeks pembangunan manusia sebagai proksi pembangunan manusia, FDPAD adalah  desentralisasi  fiskal  yang  diukur  dengan  rasio  penerimaan  asli daerah  terhadap  total  pendapatan  sebagai  proksi  kebijakan  otonomi,  dan  adalah  koefisien,  i  adalah  kabupaten/kota,  dan  adalah error term .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs/ Sustainable Development  Goals )  adalah  tidak  ada  kemiskinan  dimanapun.  Suatu perencanaan,  strategi  dan  kebijakan  pembangunan  dalam  mengatasi kemiskinan  terus  diterapkan  secara  terintegrasi  mulai  dari  nasional sampai regional. Guna memberikan alternatif penyelesaian
permasalahan kemiskinan di Indonesia, khususnya kawasan Indonesia Timur  dengan  menganalisis  pengaruh  langsung  dan  tidak  langsung pembangunan  manusia,  desentralisasi  fiskal  melalui  pertumbuhan ekonomi. Tabel 1 menampilkan  hasil regres untuk the causal model for directly observed variables .
Tabel 1. Estimator of the causal model for directly observed variables Estimator 1 EG = − IPM i +  FDPAD i +  i ( 0,9850) (0,2820)
Rsquare = 0,0060; Dw-Stat = 1,7110; F-Stat = 0,6770; Prob.F stat = 0,5090 Estimator 2 POV = -0,7450 IPM i + 0,0350 FDPAD i – 0,1070 EG i + 0,6700 i (0,0000***) (0,4670) (0,0170**)
Rsquare = 0,5510; Dw-Stat = 1,0230; F-Stat = 93,2250; Prob.F stat = 0,0000 catatan: *** significant of alfa 1% and ** significant of alfa 5%
Mengacu  pada  output  Regresi  Model  I  pada  bagian  tabel  Estimator dapat  diketahui  bahwa  variabel  IPM  dan  desentralisasi  fiskal  tidak berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Nilai  R-Square  adalah sebesar  0,0060,  yang berarti  variansi  pengaruh  IPM  dan  desentralisasi fiskal  hanya  mampu  menjelaskan  variansi  pertumbuhan  ekonomi sebesar 0,6 persen, sementara sisanya 99,4 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian. Sementara itu, untuk nilai  dapat dicari dengan rumus  = √( 1-0,0060) = 0,9970. Berdasarkan  output  Regresi  Model  II  pada  bagian  tabel  Estimator, diketahui bahwa variabel IPM dan pertumbuhan ekonomi  berpengaruh signifikan  terhadap  kemiskinan,  sedangkan  desentralisasi  fiskal  tidak berpengaruh  terhadap  kemiskinan.  Nilai  R-Square  adalah  sebesar 0,5510, yang berarti variansi IPM, desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi hanya mampu menjelaskan variansi kemiskinan sebesar 55,10 persen, sementara sisanya 44,89 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian. Sementara untuk nilai  = √(1 - 0,5510) = 0,6700. Dengan demikian diperoleh Schema of the causal model for directly observed variables sebagai berikut:
Gambar 1. Skema causal model for directly observed variables
Berdasarkan uji  distribusi  residual  pada  tabel  2  dapat  disimpulkan bahwa  residual  terdistribusi  secara  normal.  Hasil  tersebut  diperoleh dengan  membandingkan  nilai asymp.sig  Kolmogorov-Smirnov dengan  ( alfa ) ,  yaitu  0,0000  <  0,01.  Pengujian  ini  penting  dilakukan  untuk terpenuhinya asumsi bahwa Model  yang  digunakan  diasumsikan atau dispesifikasikan  secara  tepat,  yaitu  dengan  memasukkan  semua penyebab ke dalam model.
Tabel 2. Distribution Residual Test
Kolmogorov-Smirnov Z  Asymp. Sig. (2-tailed)
0,0590 0,0000
Keterangan : *** signifikan pada alfa 1%
Berdasarkan  hasil  pembahasan  sebelumnya  pada  tabel  1 menunjukkan bahwa IPM dan desentralisasi fiskal tidak ada ber pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa IPM dan desentralisasi fiskal secara langsung tidak terdapat pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, IPM berpengaruh langsung terhadap  kemiskinan,  namun  tidak  berpengaruh  nyata  melalui pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap kemiskinan  melalui  pertumbuhan  ekonomi,  sedangkan  pertumbuhan ekonomi  berpengaruh  langsung  terhadap  kemiskinan.  Besarnya pengaruh langsung, tidak langsung dan secara total dapat dilihat secara lengkap pada tabel 3.
Tabel 3. Coefficients of Variables Directly and Indirectly Slope Direct Effect Indirect Effect Total Effect IPM → EG -0,0010 - − 0,0010 IPM → POV -0,7450 0,0080 − 0,7370 FDPAD → EG 0,0770 - 0,0770 FDPAD → POV 0,0350 -0,0038 0,0312 EG → POV -0,1070 - 0,1070
Indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  berpengaruh  negatif  dan nyata  terhadap  kemiskinan.  Peningkatan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas mampu menurunkan kemiskinan di kabupaten dan kota di kawasan  Indonesia  Timur.  Peningkatan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas dapat dilakukan dengan peningkatan pada dimensi kesehatan dan  pendidikan,  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  pendapatan perkapita  masyarakat.  Peningkatan  pada  dimensi  kesehatan  dapat dilakukan dengan meningkatan saranan dan prasarana kesehatan baik
FDPAD IPM EG POV   ( -0,0010)
  (0,0770)   (-0,1070) r (0,3940)
()
 ( 0,6700)   (-0,745)   (0,0350)
secara kualitas dan kuantitasnya, begitu juga untuk pendidikan. Dengan kondisi  di  kawasan  Indonesia  Timur  yang  memiliki  geografis  yang  luas dengan  kepadatan  yang  masih  rendah,  pembangunan  infrastruktur kesehatan  dan  pendidikan  dirasa  perlu  untuk  meningkatan  kualitas pembangunan manusia.
Selain  itu,  pertumbuhan  ekonomi  juga  menunjukkan  pengaruh negatif  dan  nyata  terhadap  kemiskinan.  Pertumbuhan  ekonomi  yang meningkat  diharapkan  dapat  dinikmati  secara  merata  setiap  golongan masyarakat,  termasuk  penduduk  miskin.  Laju  pertumbuhan  ekonomi tercermin dari peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) tanpa mempertimbangkan  kenaikan  itu  lebih  besar  atau  lebih  kecil.  Artinya, kenaikan dari kapasitas produksi untuk penambahan output mengalami peningkatan  yang  signifikan  atau  cukup  signifikan.  Perlu  disadari bersama  bahwa  pembangunan  ekonomi  tidak  cukup  ditinjau  dari pertumbuhan  PDRB  secara  keseluruhan,  akan  tetapi  yang  tidak  kalah penting  juga  adalah  perlu  memperhatikan  penyebaran  distribusi pendapatan sampai kelapisan masyarakat terbawah (masyarakat miskin) serta  hasil-hasilnya  sudah  dinikmati  oleh  siapa  saja.  Selain  itu,  PDRB yang menurun akan berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dampak  tersebut  akan  menyebabkan  tingkat  pendapatan  penduduk sangat  terbatas,  rumah  tangga  miskin  cenderung  akan  mengubah  pola konsumsi  ke  kualitas  dan  kuantitas  rendah  dibandingkan  sebelumnya. Oleh  karena  itu,  untuk  mengukur  keberhasilan  pembangunan  dan merupakan  syarat  keharusan (necessary  condition) bagi  pengurangan tingkat  kemiskinan  perlu  syarat  kecukupan.  Adapun  syarat kecukupannya adalah pertumbuhan ekonomi tersebut yang lebih efektif dalam  mengurangi  tingkat  kemiskinan.  Artinya,  pertumbuhan  ekonomi tersebut  sekiranya  tersebar  sampai  golongan  pendapatan  terendah  ( termasuk di golongan penduduk miskin).
Desentralisasi  fiskal  yang  diukur  dengan  rasio  penerimaan  asli daerah  terhadap  total  penerimaan  diharapkan  mampu  menunjukkan eksistensinya dalam membiayai kebutuhan dan preferensi lokal daerah. Peningkatan  penerimaan  asli  daerah  merepresentasikan  tingkat kemandirian  daerah.  Penerimaan  asli  daerah  yang  meningkat mengambarkan penurunan ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
Adanya  kebijakan  desentralisasi,  daerah-daerah  akan  lebih mandiri  dalam  pengaturan  daerahnya.  Daerah  yang  lebih  berotonom dengan  adanya  desentralisasi  fiskal  dapat  membawa  efisiensi  ekonomi yang  besar  dalam  pengalokasian  sumber  daya  antar  sektor  publik. Desentralisasi  fiskal  mampu  memperbaiki  efisiensi  ekonomi  semenjak pemerintah  daerah  lebih  dekat  dengan  masyarakat  lokal  daripada pemerintah  pusat  sehingga  pemerintah  daerah  diharapkan  akan  lebih tanggap  terhadap  kebutuhan  dan  preferensi  lokal.  Pemerintah  dan masyarakat diharapkan dapat membedayakan sumber daya lokal untuk menciptakan  pembangunan  ekonomi  yang  tinggi  di  daerah  masing- masing  ketika  keduanya  mencapai  tingkat  otonom.  Namun  demikian, pada daerah di kawasan Indonesia Timur hal di atas belum tercerminkan. Kondisi  yang  terjadi  di  kabupaten  dan  kota  kawasan  timur  Indonesia adalah  desentralisasi  fiskal  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap keberhasilan pembangunan, yang dalam penelitian ini digunakan dengan indikator  tingkat  kemiskinan.  Rata-rata  penerimaan  asli  daerah  diluar pulau jawa, khususnya kawasan Timur Indonesia masih relaitf kecil jika dibandingkan  kawasan  barat  Indonesia  atau  daerah-daerah  dipulau Jawa.  Dorongan  pemerintah melalui  kebijakan  atau  program  perlu  dan tetap  dilakukan  untuk  meningkatan  penerimaan  asli  daerah,  sehingga kedepannya dalam jangka panjang daerah-daerah akan lebih mandiri.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  pembahasan  sebelumnya  dapat  disimpulkan pembangunan manusia dan desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh yang  nyata  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Selain  itu,  pembangunan manusia  secara  langsung  berpengaruh  negatif  dan  nyata  terhadap kemiskinan,  namun  tidak  berpengaruh  nyata  melalui  pertumbuhan ekonomi.  Melalui  pertumbuhan  ekonomi,  desentralisasi  fiskal  tidak berpengaruh  nyata  terhadap  kemiskinan.  Temuan  lainnya  adalah pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh negatif dan nyata terhadap kemiskinan.
Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan peningkatan kapasitas  produksi  untuk  mencapai  penambahan  output  mampu meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  kawasan  Indonesia  Timur. Potensi  tenaga  kerja  yang  terserap  akan  tinggi,  sehingga  meraka mendapatkan pengahasilan guna memenuhi kebutuhan dasar. Kebijakan pemerintah  diharapkan  mengarah  akan  hal-hal  tersebut  dengan meningkatkan  investas,  pelatihan  kerja  dan  penciptaan  lapangan pekerjaan yang memiliki efek pengganda.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku : Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan . Yogyakarta: STIM YKPN. Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS
21 . Semarang: Badan Penerbit Unversitas Diponegoro.
Badan  Pusat  Statistik.  (2017a). Indeks  Pembangunan  Manusia  2017 . Jakarta: Badan Pusat Statistik. Badan  Pusat  Statistik.  (2017b). Penghitungan  Dan  Analisis  Kemiskinan Makro Indonesia . Jakarta.
Jurnal : Achia, T. N. O., Wangombe, A., & Khadioli, N. (2010). A Logistic Regression Model to Identify Key Determinants of Poverty Using Demographic and Health Survey Data. European Journal of Social Sciences , 13 (1), 38 – 46.
Adeyemi,  S.  L.,  Ijaiya,  G.  T.,  &  Raheem,  U.  A.  (2009).  Determinants  of Poverty  in  Sub-Saharan  Africa. An  International  Multi-Disciplinary Journal , 3 (2), 162 – 177.
Agyemang-Duah,  W.,  Kafui  Gbedoho,  E.,  Peprah,  P.,  Arthur,  F.,  Kweku Sobeng, A., Okyere, J., & Mengba Dokbila, J. (2018). Reducing poverty through fiscal decentralization in Ghana and beyond: A review. Cogent Economics and Finance , 6 (1), 1 – 14. https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1476035
Akerele, D., Momoh, S., Samuel A Adewuyi, Biola B. Phillip, & Olumuyiwa F  Ashaolu.  (2012).  Socioeconomic  determinants  of  poverty  among urban  households  in  South-West  Nigeria. International  Journal  of Social Economics , 39 (3), 168 – 181. https://doi.org/10.1108/03068291211199341
Astrini,  N.  M.  M.,  &  Purbadharmaja,  I.  B.  P.  (2013).  Pengaruh  Produk Domestik  Regional  Bruto,  Pendidikan,  Pengangguran  terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. E-Jurnal EP Unud , 2 (8), 384 – 392. Caraka,  R.  E.  (2017).  Analisis  Kemiskinan  Di  Provinsi  Jawa  Tengah Dengan  Pendekatan  Spatial  Autoregressive  Model. Jurnal  Ekonomi Kuantitatif Terapan , 11 (1), 53 – 60.
Crook, R. C. (2003). Decentralisation and Poverty Reduction in Africa: The
Political  of  Local-Central  Relations. Public  Administration  and Development , 23 (1), 77 – 88. Dartanto,  T.,  &  Nurkholis.  (2013).  Bulletin  of  Indonesian  Economic Studies The determinants of poverty dynamics in Indonesia : evidence from panel data. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 49 (1), 61 – 84. https://doi.org/10.1080/00074918.2013.772939 Fadli,  F.  (2014).  Analysis  of  Direct  and  Indirect  Effect  of  Fiscal Decentralization  and  Regional  Disparity  (  Case  Study  Provinces  in East and West Indonesia Year 2006-2012 ). Journal of Economics and Sustainable Development , 5 (18), 45 – 56.
Islam, D., Sayeed, J., & Hossain, N. (2017). On Determinants of Poverty and  Inequality  in  Bangladesh. Journal  of  Poverty , 21 (4),  352 – 371. https://doi.org/10.1080/10875549.2016.1204646
Kedir, A. M., & Mckay, A. (2005). Chronic Poverty in Urban Ethiopia : Panel Data Evidence. International Planning Studies , 10 (1), 49 – 67. Permadi, Y. A. (2018). Growth, Inequality, and Poverty: An Analysis of Pro- Poor Growth in Indonesia. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan , 11 (2),
216 – 233.
Prapdopo,  A.  A.  (2018).  Determinants  Of  Poverty  In  East  Kalimantan Province , Indonesia. International Journal If Scientific and Technology Research , 7 (5), 5 – 8.
Pratama,  Y.  C.  (2014).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kemiskinan  di  Indonesia. Jurnal  Bisnis  Dan  Manajemen , 4 (2),  210 – 223.
Samputra,  P.  L.,  &  Munanda,  A.  I.  (2019).  Korupsi,  Indikator  Makro Ekonomi dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan , 12 (1), 35 – 46. Sisca  HS,  V.,  HAmzah,  A.,  &  Syechalad,  M.  N.  (2013).  Pengaruh Kesempatan Kerja, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi , 1 (4), 21 – 30. Sofilda,  E.,  Zilal,  H.,  &  Sholeh,  A.  S.  (2013).  Human  Development  and Poverty in Papua Province (An Analysis of Simultaneous Approach on Panel  Data  Regression). International  Journal  of  Sustainable Development , 6 (6), 51 – 62.
Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto dan Indeks Pembangunan  Manusia  terhadap  Angka  Kemiskinan  di  Indonesia.
Jurnal Ekonomi Pembangunan , 8 (2), 358 – 366. Usman,  U.,  &  Diramita.  (2018).  Pengaruh  Jumlah  Penduduk, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan  di Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ekonomi Regional Unimal , 01 (02), 9 – 15.
Widianingrum, I. F., Riyanto, G., & Mulyanto. (2019). The Role of Physical Capital  on  Reduction  Poverty  Evidance  Regional  Autonomy.
International Journal of Economics and Research , 10 (1), 69 – 85.