## Legalitas

## Analisis  Normatif  Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pers Dalam Pemberitaan  Yang Mencemarkan Nama Baik

## Ruslan Abdul Gani, Muhammad Mustajab
Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Abstrak. Teknologi komunikasi dan informasi membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran  sebagai  penyalur  informasi  dan  pembentuk  pendapat  umum,  peranannya  semakin  sangat  strategis,  terutama  dalam mengembangkan  alam  demokratis  di  Indonesia.  Penyiaran  telah  menjadi  salah  satu  sarana  berkomunikasi  bagi  masyarakat lembaga  penyiaran,  dunia  bisnis,  dan  pemerintah.  Perkembangan  tersebut  telah  menyebabkan  landasan  hukum  pengaturan penyiaran  yang  ada  selama  ini  menjadi  tidak  memadahi.  Dilihat  dari  arah  dan  tujuan  dari  penyelenggaraan  penyiaran  tersebut, dimana  penyiaran  sangatlah  membantu  dalam  mencerdaskan  meningkatkan  sumber  daya  manusia,  namun  sangat  disayangkan madia massa tersebut sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak sehingga berakibat merusak nama baik seseorang yang tentunya berimplikasi pada perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan pidana maupun serta denda yang cukup besar. Hasil Temuan  diperoleh  bahwa  Pertanggungjawaban  Pers  Terhadap  yang  mencemarkan  nama  baik  seseorang  dapat  dikenakan  sanksi pidana selama 5 (lima) tahun penjara, selain itu pelakunya dapat pula dikenakan Denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus  juta  rupiah).Tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan  Pers  sebelumnya  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999, telah  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  seperti,  pembocoran  rahasia  negara  melalui  surat  kabar, Mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum yang isinya melanggar kesusilaan lal menyiarkannya untuk dipertontonkan sehingga membangkitkan nafsu birahi dan dan sebagainya.

## Latar Belakang  Masalah
Kemerdekaan    menyatakan  pendapat,  memperoleh    informasi,  bersumber    dari  kedaulatan  rakyat    dan merupakan  hak asasi manusia dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan bernegara  yang   demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau  kebebasan  dalam penyiaran harus   dijamin oleh  negara. Namun  sesuai  dengan  cita- cita  Proklamasi  Kemerdekaan  Indonesia,  maka    kemerdekaan    tersebut    harus    bermanfaat    bagi  upaya    bangsa Indonesia    dalam  menjaga    integritas  nasional,  menegakkan    nilai-nilai,  dan    tata    susila,  serta    memajukan kesejahteraan    umum,    dan    mencerdaskan    kehidupan    bangsa.  Dalam    hal    ini    kebebasan    harus      dilaksanakan secara  bertanggungjawab, selaras  dan  seimbang antara  kebebasan  dan  kesetaraan  menggunakan  hak berdasarkan Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Perkembangan  teknologi  komunikasi    dan  informasi  tersebut  telah    membawa  implikasi  terhadap    dunia penyiaran,  termasuk  penyiaran  di  Indonesia.  Penyiaran    sebagai    penyalur    informasi    dan  pembentuk    pendapat umum,  peranannya      semakin  sangat    strategis,  terutama    dalam  mengembangkan    alam  demokratis    di  Indonesia  . Penyiaran  telah menjadi  salah satu  sarana  berkomunikasi  bagi  masyarakat lembaga penyiaran,  dunia  bisnis,  dan pemerintah. Perkembangan  tersebut  telah menyebabkan  landasan  hukum pengaturan  penyiaran yang  ada  selama ini    menjadi    tidak  memadahi.  Peran    serta    masyarakat    dalam    menyelenggarakan    sebagian  tugas-tugas    umum pemerintahan,  khususnya    di  bidang    penyelenggaraan    penyiaran,  tidaklah    terlepas    dari    kaidah-kaidah    umum penyelenggaraan  telekomunikasi yang  berlaku secara  universal.
Atas  dasar  tersebut  Pemerintah  Republik  Indonesia bersama  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan  Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang  telah  diundangkan pada  tanggal  28 Desember  2002.
Di dalam Undang-Undang  nomor  32  Tahun  2002  memuat  Azas, Tujuan  dan Fungsi  dari  Penyiaran. Mengenai  Azas  dari  penyiaran,  di dalam  Pasal 2 Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2002  dijelaskan: Penyiaran diselenggarakan  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun    1945  dengan  azas  manfaat,  adil,    dan  merata,  kepastian  hukum,  keamanan,  keberagaman,  kemitraan,  etika, kemandirian, kebebasan, dan  tanggungjawab.
Dilihat  dari  tujuan  dari  penyiaran  diselenggarakan,  di dalam Pasal 3 Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2002:
Penyiaran  diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk  memperkukuh integritas  nasional, terbinanya  watak  dan jati  diri  bangsa yang  beriman  dan  bertaqwa, mencerdaskan  kehidupan bangsa, memajukan  kesejahteraan umum,    dalam    rangka    membangun  masyarakat    yang    mandirim,  demokratis,  adil    dan    sejahtera  serta menumbuhkan  insan  penyiaran  Indonesia.
Ruslan Abdul Gani, Muhammad Mustajab. Analisis  Normatif  Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pers Dalam  Pemberitaan

## Yang Mencemarkan Nama Baik
Mengenai    fungsi    diselenggarakannya    lembaga    penyiaran,  di  dalam  Pasal  4  Undang-Undang    Nomor    32 Tahun  202 dijelaskan:
(1) Penyiaran  sebagai    kegiatan  komunikasi    massa  mempunhyai    fungsi  sebagai    media    informasi,  pendidikan, hiburan yang  sehat, kontrol dan perekat  sosial.
(2) Dalam    menjalankan    fungsi    sebagaimana    dimaksud    dalam  ayat  (1),  penyiaran  juga    mempunyai    fungsi ekonomis  dan kebudayaan.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut   di atas,  dapatlah  dipahami bahwa  tujuan  dan arah  dari  penyiaran tersebut adalah    untuk    menjunjung  tinggi  pelaksanaan    Pancasila    dan  Undang-Undang    dasar    Republik    Indonesia  Tahun 1945. Selain  itu penyiaran  diarahkan  untuk  menjaga  dan  meningkatkan  moralitas   dan  nilai-nilai  agama serta jati  diri  bangsa  dan pada  akhirnya  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia.
Dilihat      dari    arah    dan    tujuan    dari  penyelenggaraan  penyiaran  tersebut,  dimana  penyiaran  sangatlah membantu dalam mencerdaskan   dan meningkatkan sumber daya manusia, namun  sangat  disayangkan  madia  massa tersebut    sering    disalahgunakan  oleh  orang-orang    yang      tidak    bertanggungjawab  sehingga    berakibat    merusak nama  baik seseorang. 1
Berkaitan    dengan    tindak    pidana    pencemaran    nama    baik    terhadap  seseorang  yang    dilakukan    dengan menggunakan  media  massa  atau  Pers yang  menjadi  pertanyaan  adalah  dapatkah  media  massa  tersebut  dimintai pertanggungjawaban secara hukum baik  pidana  maupun  perdata ?
Bila      dilihat    di  negara-negara  yang    menganut    sistem  hukum    civil  law  maupun    common  law,  umumnya pertanggungjawaban  pidana    dirumuskan  secara   negatif.  Hal   ini   berarti   dalam  hukum  pidana    Indonesia,  sebagai sebagaimana    civil  law    system  lainnya,  undang-undang    justru    merumuskan  keadaan-keadaan      yang    dapat menyebabkan  pembuat  tindak  pidana    tidak    dapat    dipertanggungjawabkan. 2 Dalam  praktek  peradilan  di  negara- negara    common  law,    diterima  berbagai    alasan    umum  pembelaan    ataupun  alasan  umum  peniadaan pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban pidana  dipandang  ada, kecuali  ada alasan  penghapusan pidana  tersebut. Dengan kata lain,  criminal    liability  dapat    dilakukan    sepanjang    pembuat    tidak    memiliki  defence    ketika    melakukan    suatu tindak    pidana.    Dalam    hukum    acara  pidana,  hal  ini  berarti  seorang  terdakwa  dipandang    bertanggungjawab  atas tindak    pidana    yang    dilakukannya,  jika    tidak    dapat    membuktikan    bahwa    dirinya  mempunyai    ”defence” (kesalahan)    ketika    melakukan    tindak    pidana.  Konsep    demikian    itu  membentuk    keseimbangan  antara    hak mendakwa    dan  menuntut    dari  Penuntut    Umum,    dan  hak    menyangkal    dan    mengajukan    pembelaan    dari terdakwa. 3
Penuntut    Umum    berhak    untuk    mendakwa  dan  menuntut    seseorang    karena    melakukan    tindak  pidana. Untuk  itu, Penuntut  Umum berkewajiban  membuktikan apa  yang  didakwa dan dituntut  itu,  yaitu   membuktikan hal-hal  yang  termuat  dalam  rumusan  tindak pidana.  Sementara  itu  terdakwa  dapat  mengajukan  pembelaan  atas dasar  adanya  alasan-alasan penghapusan pidana.  Untuk  menghindar  dari pengenaan  pidana, terdakwa  harus  dapat membuktikan  bahwa  dirinya  mempunyai  alasan penghapusan pidana  kitika  melakukan  tindak  pidana.
Menurut    Galligan    dalam  bukunya    Chairul  Huda:    apabila    persyaratan    ini    diabaikan  dan  tidak  tampak keadaan minimal yang menunjukkan pembuat  dapat  dicela, maka  hukum dan institusi nya  telah  gagal  memenuhi fungsiny. 4 Dalam  mempertanggungjawabkan  seseorang  dalam hukum pidana, harus  terbuka  kemungkinan  bagi pembuat  untuk  menjelaskan  mengapa  dia  berbuat  demikian. Jika  sistem  hukum  tidak  membuka  kesempatan demikian, maka dapat  dikatakan  tidak  terjadi  proses  yang wajar (due process) dalam  mempertanggungjawabkan pembuat pidana.  Pada  gilirannya  hal  ini  akan berhadapan  dengan prinsip-prinsip  keadilan.
Menurut Chairul Huda: Pertanggungjawaban pidana  pertama-tama  merupakan  keadaan  yang  ada pada  diri pembuat  ketika  melakukan tindak pidana. Kemudian  pertanggungjawaban  pidana  juga  berarti  menghubungkan antara    keadaan    pembuat    tersebut    dengan  pembuat    dan  sanksi  yang    sepatutnya    dijatuhkan.  Dengan    demikian, pengkajian  dilakukan  dua  arah. Pertama,  pertanggungjawaban pidana  ditempatkan  dalam  kontek  sebagai syarat- syarat faktual dari pemidanaan. 5
1 Sudirman Teba, Hukum Media Massa  Nasional ,  Pustaka Ir Van,  Ciputat : 2006. hal. 46.
2 Andi Zainal Abidin, Hukum  Pidana , Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hal 62.
3 Harkristusi Harkrisnowo, Tindak Pidana  Kessusilaan Dalam Perspektif  Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana , Jakarta: Pustaka  Firdaus, 2001. hal.  91
4 Chairul Huda, Dari Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan Menuju  Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana  Tanpa Kesalahan , Jakarta: Kencana  Prenada  Media,  2005, hal. 63.
5 Ibid. ,  hal. 64.

## Ruslan Abdul Gani, Muhammad Mustajab. Analisis  Normatif  Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pers Dalam  Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik
Di  Era  Reformasi,  ditandai  dengan  mundurnya  Presiden    Soeharto  pada  bulan  Mei  1999.  Dampak    dari mundurnya  Soeharto membawa  perubahan  di segala  bidang kehidupan   termasuk wartawan.
Karena    era reformasi ini   telah   memberi    kesempatan    pada   setiap    kelompok    masyarakat   menampakkan eksistensinya  di berbagai  bidang  kehidupan seperti, politik, hukum,  Media  Masa atau Pers dan sebagainya. 6 Pengelompokan  masyarakat  yang    heterogen  itu  menyeret    wartawan/Pers  pada    berbagai    afiliasi  dan kepentingan.  Hal    ini  mendorong    wartawan    untuk  berpihak    kepada  kelompok-kelompok  sosial  sehingga    timbul pertanyaan  tentang  profil wartawan  Indonesia  yang  ideal.
Wartawan yang  ideal  bukanlah  wartawan yang suka menerima  uang. Dimana wartawan tersebut  bekerja  di media  massa   tertentu,   namun    berita   yang     ditulis   atau   disiarkan  atas  permintaan   orang   atau   lembaga   yang memberikan uang. Wartawan semacam  ini  tidak menulis atau menyiarkan informasi yang  dia  yakini benar, tetapi mengikuti    kehendak    pemberi uang.  Kehendak    pemberi    uang    biasanya    ada    dua    macam,  pertama, memberikan uang    supaya    menyiarkan  informasi  sesuai    dengan    kehendaknya.  Kedua,    memberikan  uang    kepada    wartawan supaya  tidak  menyiarkan  informasi  tertentu yang  merugikan  kepentingan pemberi  uang.
Dalam pemberitaan  Pers ada juga  wartawan  yang  diberi uang  namun berita yang  ditayangkan tidaklah untuk merusak  nama  baik  seseorang    atau  untuk    mempengaruhi  isi    pemberitaan,  tetapi    sebagai    ucapan    terima    kasih kepada    wartawan atas  penyiaran   beritanya. Mengenai   pemberian   semacam   ini   banyak  yang   membolehkannya, karena    tidak    mempengaruhi    wartawan    untuk    memberitakan    atau    tidak    suatu    kejadian.  Sebenarnya    yang dilarang    adalah      wartawan  terpengaruh    oleh  pemberian  sumber    berita  untuk  memberitakan    atau    tidak    suatu informasi.  Sebab  wartawan  itu    harus    netral,  mandiri,  objektif  dan    hanya    berpihak  kepada    kebenaran.  Kalau wartawan menerima  uang untuk menyiarkan  atau  tidak menyiarkan suatu  kejadian, maka  sudah  pasti  tidak  netral.
Bila  diperhatikan    kondisi  Pers    pada  masa  Orde  Baru    masalah  SIUPP  merupakan    masalah    yang    sangat ditakuti  oleh  kalangan  pers,  karena    SIUPP  suatu  perusahaan    pers  bisa  dibatalkan    oleh  pemerintah.  Ini    berarti mematikan hak hidup  perusahaan  pers yang  bersangkutan.
Karenanya, ketika  era reformasi timbul keinginan  untuk  membebaskan  sama  sekali  intervensi  pemerintah dan    menamakan    diri    sebagai    pers    yang    merdeka  atau  kemerdekaan  pers.    Inilah  sebabnya  kebebasan  pers Indonesia dibedakan  dengan kemerdekaan pers, walaupun berakar  pada  konsep atau teori pers yang  sama, yaitu pers liberal.
Mengenai  pengertian pers  itu  sendiri, di dalam  Pasal 1    butir 1 Undang-Undang Nomor: 40  Tahun  1999 Tentang  Pers disebutkan:
Pers  adalah lembaga  sosial  dan wahana  komunikasi massa yang  melaksanakan  kegiatan jurnalistik  meliputi mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  baik    dalam    bentuk  tulisan, suara dan gambar, serta  data  dan grafik maupun  dalam bentuk  lainnya dengan menggunakan  media  cetak, media elektronik, dan segala  jenis  saluran yang  tersedia.
Walaupun  pers    diberikan    kebebasan    dalam    menyiarkan  pemberitaan    untuk  kepentingan    pemerintah, masyarakat    maupun  komunitas    bukan    berarti    pers    seenaknya    memuat    berita.  Akan    tetapi    pers    tetap    dapat dituntut  secara  hukum bila  berita/siaran yang  dimuat   merusak  nama  baik  seseorang.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar belakang  yang telah  dikemukakan  di atas, maka  dapat  dirumuskan permasalahan antara lain  sebagai  berikut:
1. Bagaimana Pertanggungjawaban  Pers  Terhadap  Pemberitaan  yang mencemarkan nama  baik  seseorang  ? 2. Tindak Pidana Apa saja  yang  Berhubungan  Dengan Pertanggungjawaban  Pers .

## Pembahasan
1. Pertanggungjawaban  Pers  Terhadap  Pemberitaan  yang Mencemarkan  Nama  Baik  Seseorang.
Mengenai Pertanggungjawaban  Pers terhadap pemberitaan yang  mencemarkan nama baik seseorang, dimana terhadap  Pers  yang  bersangkutan  dapat    dikenakan  hukuman    pidana    maupun    denda.  Di  dalam  Undang–Undang Republik Indonesia  No. 40 Tahun  1999 tentang Pers yang pernah  diberlakukan,    di dalam  Bab VIII  Ketentuan Pidana, dimana  di dalam Pasal 18 dijelaskan:
(1) Setiap  orang    yang    secara    melawan  hukum  dengan  sengaja    dan  melakukan    tindakan  yang    berakibat menghambat  atau  menghalangi  pelaksanaan    ketentuan  Pasal  4  ayat    (2)  dan    ayat  3  dipidana    dengan  pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.500.000.000 (lima  ratus  juta rupiah).
6 Bambang Poernomo ,  Azas-azas  hukum Pidana, Ghalia  Indonesia, Yogyakarta, 2002. hal. 72
Ruslan Abdul Gani, Muhammad Mustajab. Analisis  Normatif  Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pers Dalam  Pemberitaan

## Yang Mencemarkan Nama Baik
(2) Perusahaan  Pers  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  5 ayat (1) dan  ayat (2), serta  Pasal 13 dipidana  dengan denda paling  banyak  Rp.  500.000.000,00 (lima ratus  juta  rupiah).
(3) Perusahaan  pers  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  9 ayat (2) dan pasal  12 dipidana  dengan pidana  denda paling  banyak  Rp.100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah).
Lebih jelasnya  ketentuan  dari  Pasal  5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 dan Pasal  13 Undang- Undang  No. 40  Tahun  1999,  dapat dilihat  penjelasan  berikut  di bawah  ini:
Pasal  5  ayat (1)  dan ayat (2):
(1) Pers  nasional    berkewajiban  memberitakan    peristiwa  dan    opini  dengan      menghormati    norma-norma    agama dan rasa  kesusilaan  masyarakat serta  asas praduga  tak bersalah.
(2) Pers wajib  melayani  Hak Jawab.
Pasal  9  ayat (2): Setiap Perusahaan  pers  harus  berbentuk  badan hukum Indonesia.
Pasal  12 : Setiap perusahaan  pers  wajib  mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara  terbuka melalui media  yang  bersangkutan khusus  untuk  penerbitan  pers  ditambah  nama  dan alamat  percetakan. Pasal  13 : Perusahaan  pers  dilarang  memuat  iklan:
a. yang    berakibat  merendahkan    martabat    suatu  agama  dan atau  mengganggu  kerukunan hidup  antar umat beragama, serta  bertentangan  dengan  rasa  kesusilaan masyarakat.
b. Minuman    keras,  narkotika,  psikotropika,  dan    zat  adiktif  lainnya    sesuai    dengan    ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku;
c. Peragaan  wujud  rokok  dan penggunaan  rokok.
Sanksi  yang  dapat  dikenakan  terhadap Pers yang  merugikan nama baik seseorang  menurut ketentuan pasal 18  Undang-Undang  No. 40  1999  tentang Pers pada prinsipnya  ada  dua (2)  bentuk  sanksi yakni  sanksi yakni Pidana penjara  paling  lama  2 tahun  dan  sanksi  dan pidana  denda  paling  banyak Rp.500.000.000,00 (lima  ratus juta rupiah) dan paling  rendah  Rp.100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah).

## 2. Tindak   Pidana    yang    Berhubungan   Dengan   Pertanggung Jawaban  Pers.
Mengenai  tindak  pidana   yang   berhubungan   dengan  Pers,  sebelum  lahirnya  Undang-Undang    No.  40  Tahun 1999  tetang    Pers.  Ketentuan    mengenai    tindak  pidana  pers    ini    diatur  di  dalam    Kitab    Undang-Undang    Hukum Pidana (KUHP). Terutama  di dalam Pasal 112, 113, 114, 115, 116 KUHP. 7
Untuk lebih jelasnya  dapat  di lihat  pada   penjelasan  berikut di bawah  ini:

## Pasal 112 menyatakan:
Barang    siapa    dengan    sengaja    mengumumkan,  atau  mengambarkan    atau  menyampaikan    surat,  kabar  dan keterangan    tentang    sesuatu  hal    kepada    Negara    asing,  sedangkan    diketahuinya,  bahwa    surat,  kabar    atau keterangan    itu    harus    dirahasiakan    karena    kepentingan  Negara,  maka    ia    dihukum    dengan    hukuman    penjara selama-lamanya  tujuh tahun.
Ketentuan  Pasal  112  KUHP  tersebut  di atas, dapatlah  diketahui  bahwa  yang  dilarang  di sini  ialah  dua perbuatan yakni:
1. Mengumumkan    surat  kabar  atau  keterangan.  Mengumumkan  artinya    menyiarkan  kepada    beberapa    orang (orang  banyak), jadi  tidak  cukup hanya  diberitahukan  kepada  seorang  saja.
2. Sedangkan    Mengabarkan    atau  menyampaikan  surat  kabar    atau    keterangan    kepada    Negara    Asing (pemerintah).  Atau  rakyat mengabarkan  atau menyampaikan  dengan langsung  atau dengan  perantaraan  orang lain.

## Pasal 113 menyatakan :
(1)   Barang   siapa   dengan   sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan,  kepada  orang  yang  tidak  berwenang  mengetahui,  surat-surat,  peta-peta,  rencana,  gambar-gambar atau  benda-bendayang  bersifat  rahasia  dan  bersangkutan  dengan  pertahanan  atau  keamanan  Indonesia  terhadap serangan  dari  luar,  yang  ada  padanya  atau  yang  isinya,  bentuknya  atau  susunannya  benda-benda  itu  diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
7 Roeslan Saleh, Perbuatan  dan Pertanggungjawaban  Pidana,  Dua  Pengertian Dasar ,   Jakarta: Liberty  : 2009. hal. 81
Ruslan Abdul Gani, Muhammad Mustajab. Analisis  Normatif  Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pers Dalam  Pemberitaan

## Yang Mencemarkan Nama Baik
(2)    Jika  adanya  surat-surat  atau  benda-benda  pada  yang  bersalah,  atau  pengetahuannya  tentang  karena  itu  karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

## Pasal 114 menyatakan:
Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa surat-surat itu atau benda-benda rahasia tersebut dalam pasal 113, yang tentang menyimpan atau menaruhnya menjadi tugasnya, diketahui oleh umum, mengenai bentuk dan susunannya,  untuk  seluruhnya  atau  sebagian,  atau  oleh  orang  yang  tidak  berwenang  mengetahuinya,  ataupun  jatuh dalam tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

## Pasal 115 menyatakan :
Barang siapa melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia tersebut pasal 113, untuk seluruhnya atau  sebagian,  sedangkan  diketahui  atau  selayaknya  harus  diduga  bahwa  benda-benda  itu  tidak  dimaksud  untuk diketahui olehnya; begitu pula jika membuat atau menyuruh buat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa apa pun juga; membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau tiruan surat-surat atau benda-benda rahasia itu, atau jika  tidak menyerahkan benda-benda itu kepada  pejabat  kehakiman,  kepolisian atau  pamongpraja,  dalam  hal  benda- benda itu jatuh ke tanggannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun”.
Yang  dimaksud  di  dalam Pasal 115  KUHP  tersebut  di atas,  pada  intinya  ialah : 1. Melihat atau   mengetahui   dan sebagainya  surat-surat yang  tersebut  di dalam Pasal  115 KUHP.
2. Mendapatkan    atau    memperoleh    surat-surat  tersebut    dan    tidak    menyerahkan    surat-surat    tersebut    kepada pegawai – pegawai polisi atau  yustisi.

## Pasal 116 menyatakan :
Permufakatan  jahat  untuk  melakukan  kejahatan  tersebut  dalam  pasal  113  dan  115,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama satu tahun”.
Sedang rahasia jabatan/profesi yang berkaitan dengan media massa diatur dalam pasal 322 KUHP, yaitu:
(1)    Barang   siapa  dengan sengaja   membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik  yang  sekarang,  maupun  yang  dahulu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
(2) Jika  kejahatan  dilakukan  terhadap  seorang  tertentu,  maka  perbuatan  itu  hanya  dapat  dituntut  atas  pengaduan orang itu”.
Menurut  ketentuan Pasal 322 KUHP  tersebut  di atas yang  dapat  di  hukum  dengan pasal  ini  adalah:
1. Yang  diberitahukan  (dibuka) itu  harus  suatu rahasia.
2. bahwa  orang   tersebut  diwajibkan  untuk menyimpan  rahasia  tersebut  dan  ia  harus  betul-betul  mengetahui bahwa  ia wajib   menyimpan  rahasia  itu.
3. bahwa    kewajiban    untuk    menyimpan  rahasia    itu    adalah    akibat    dari    suatu    jabatan  atau    pekerjaan    yang sekarang, maupun  yang   dahulu pernah  ia  jabat ; dan
4. membukannya  rahasia  itu  dilakukan  dengan  sengaja.
Yang  diartikan  dengan  “rahasia” yaitu  barang  sesuatu  yang  hanya  diketahui  oleh  yang  berkepentingan, sedangkan   orang  lain  belum  mengetahuinya.
Dalam praktek jurnalistik ketentuan itu dapat diberlakukan terhadap penyiaran berita yang oleh nara sumbernya sudah  dinyatakan  sebagai  off  the  record,  jika  nara  sumber  itu  keberatan  terhadap  penyiaran  berita  tersebut  dan melakukan  tuntutan  hukum.  Begitu  pula  kalau  menyiarkan  identitas  nara  sumber  padahal  yang  bersangkutan  sudah menyatakan  minta  dirahasiakan.  Itu  juga  kalau  nara  sumber  itu  keberatan  terhadap  penyiaran  berita  tersebut  dan melakukan tuntutan hukum.
Ketentuan    lain  Tindak  Pidana    Yang    Berhubungan    Dengan    Pertanggung  Jawaban    Pers  di    dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana  dapat  kita lihat  di dalam  Pasal 281, 282, Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana.

## Pasal 281 menyatakan :
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah:
Ke – 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
Ke – 2. baranng siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.

## Ruslan Abdul Gani, Muhammad Mustajab. Analisis  Normatif  Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pers Dalam  Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik
Kesopanan    di  sini  dalam  arti  kata  “kesusilaan”,  perasaan  malu  yang    berhubungan    dengan    nafsu  kelamin misalnya  bersetubuh, meraba  buah  dada  orang   perempuan,  merapa  tempat  kemaluan wanita,  memperlihatkan anggauta  kemaluan  wanita atau  pria, mencium dan  sebagainya.

## Pasal 282 menyatakan:
(1)   Barang   siapa   yang   menyiarkan,   mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda,  yang  telah  diketahui  isinya  dan  yang  melanggar  kesusilaan;  atau  barang  siapa  dengan  maksud  untuk disiarkan,  dipertunjukkan  atau  ditempelkan  di  muka  umum,  membikin  tulisan,  gambaran  atau  benda  tersebut, memasukkan  ke  dalam  negeri,  meneruskannya,  mengeluarkannya  dari  negeri,  atau  mempunyainya  dalam persediaan;  ataupun  barang  siapa  secara  terang-terangan  atau  dengan  mengedarkan  surat  tanpa  diminta, menawarkannya  atau  menunjukkannya  sebagai  bias  di  dapat,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
(2)  Barang   siapa   menyiarkan,   mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang  melanggar  kesusilaan,  ataupun  barang  siapa,  dengan  maksud  untuk  disiarkan,  atau  dipertunjukkan  atau ditempelkan  di  muka  umum,  membikinnya,  memasukkannya  ke  dalam  negeri,  meneruskan,  mengeluarkannya dari  negeri  atau  mempunyai  dalam  persediaan,  ataupun  barang  siapa  secara  terang-terangan  atau  dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya sebagai bias didapat, diancam, jika ada alasan kuat  baginya  untuk  menduga,  bahwa  tulisan,  gambaran  atau  benda  itu  melanggar  kesusilaan,  dengan  pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.
(3)   Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat di jatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah”.
Perbuatan-perbuatn    yang    tercantum    pada    ayat  (1)    maupun    ayat  (2)  dalam    Pasal    282  KUHP  ada    tiga macam yakni:
1. Menyiarkan, menempelkan  atau mempertontonkan  dengan  terang-terangan  tulisan  dan  sebagainya.
2. Membuat,  membawa  masuk,  mengirimkan  langsung,  mebawa    keluar    atau    menyedia  tulisan  dan  sebagainya untuk  disiarkan, dipertontontan  atau  dipertempelkan  dengan  terang-terangan.
3. Dengan    terang-terangan    atau    dengan    menyiarkan      suatu  tulisan  menawarkan    dengan    tidak  diminta    atau menunjukkan, bahwa  tulisan  dan  sebagainya itu  boleh  didapat.
Bila   dilihat  perbedaan  antara  ayat (1)  dan (2) Pasal 282 KUHP  tersebut  di atas,  ialah  ayat (1) orang  yang harus  mengetahui, bahwa  isi  tulisan  dan  sebagainya  itu  melanggar perasaan kesopanan , sedangkan  ayat (2) nya orang  itu  tidak perlu  mengetahuinya, sudah  cukup apabila  padanya  ada alasan sungguh-sungguh  untuk menduga, bahwa  tulisan  dan sebagainya itu  melanggar  perasaan  kesopanan.
Tulisan, gambar atau  barang  itu  harus  melanggar perasaan kesopanan, perasaan  kesusilaan, misalnya  buku yang  isinya  cabul, gambar  atau patung yang  bersifat  cabul, film  yang  isinya  cabul  dan  sebagainya. Sifat  cabul dan  tidaknya  itu  harus  ditentukan  berdasarkan  atas  pendapat umum, tiap-tiap  peristiwa  harus  ditinjau  sendiri- sendiri, amat  tergantung  pada  adapt istiadat dalam lingkungan itu.
Selain itu  Tindak Pidana  yang   berhubungan   dengan pertanggungjawaban  Pers  dapat  pula     dilihat    di dalam  Rancangan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  antara lain dalam:

## Pasal 411 RUU KUHP menyantakan :
Dipidananya  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1 (satu)  tahun     atau  denda  paling  banyak kategori  III  setiap orang yang :
a. melanggar kesusilaan di muka umum, atau
b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan sendiri.

## Pasal 412 menyatakan :
(1)  Dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori III, setiap orang yang :
a. menyiarkan,  mempertunjukkan  atau  menempelkan  tulisan,  gambar  atau  benda  sehingga  terlihat  oleh  umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang isinya melanggar kesusilaan;
b. membuat  atau  mempunyai  persediaan  tulisan,  gambar,  atau  benda  dengan  maksud  untuk  disiarkan, dipertunjukkan  atau  ditempelkan  sehingga  terlihat  oleh  umum  atau  menbuat  atau  mempunyai  persediaan rekaman  dengan  maksud  untuk  diperdengarkan  sehingga  terdengar  oleh  umum,yang  isinya  melanggar kesusilaan;
Ruslan Abdul Gani, Muhammad Mustajab. Analisis  Normatif  Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pers Dalam  Pemberitaan

## Yang Mencemarkan Nama Baik
c. secara  terang-terangan  atau  dengan  kehendak  sendiri  mengedarkan,  menawarkan,  atau  menunjukkan  untuk dapat memperoleh tulisan, gambar, benda, atau rekaman yang isinya melanggar kesusilaan, atau
d. melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, atau c, jika ada alasan yang kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar, benda atau rekaman tersebut melanggar kesusilaan.
(2)  Jika  pembuat  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  melakukan  perbuatan  tersebut  sebagai  mata pencaharian atau kebiasaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak kategori III”.

## Pasal 413 menyatakan :
Dipidana dengan pidana penjara paling banyak kategori I, setiap orang yang:
a. di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
b. di muka umum mengucapkan pidato yang melanggar kesusilaan, atau
c. di tempat yang terlihat dari jalan umum membuat tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan”.

## Pasal 414 menyatakan :
Dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori III, setiap orang yang : a. menawarkan,  memberikan  untuk  seterusnya  atau  sementara  waktu,  menyerahkan  atau  memperlihatkan  tulisan, gambar,  benda  atau  rekaman  yang  diketahui  atau  patut  di  duga  melanggar  kesusilaan,  atau  alat  untuk  mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada orang yang diketahui atau patut di duga belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum kawin;
b. membacakan  tulisan  atau  memperdengarkan  rekaman  atau  memperlihatkan  gambar  yang  diketahui  atau  patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin; atau
c. melakukan perbuatan sebagaaimana dimaksud dalam butir a dan b, jika ada alasan kuat menduga, bahwa tulisan, gambar,  benda  atau  rekaman  tersebut  menyinggung  perasaan  kesusilaan  atau  alat  tersebut  adalah  alat  untuk mencegah kehamilan”.

## Pasal 415 menyatakan :
Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang : a. di  tempat  lalu  lintas  umum  secara  terang-terangan  mempertunjukkan  atau  menempelkan  tulisan  dengan  judul, sampul,  atau  isi  sehingga  terbaca,  atau  mempertunjukkan  atau  menempelkan  gambar  atau  benda,  yang  belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
b. di  tempat  lalu  lintas  umum,  secara  terang-terangan  memperdengarkan  isi  tulisan  yang  mampu  membangkitkan birahi orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
c. secara  terang-terangan  atau  tanpa  diminta  menawarkan,  mempertunjukkan  tulisan,  gambar,  atau  barang  yang mampu membangkitkan birahi remaja atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan  sebagai  dapat  diperoleh,  tulisan  atau  gambar  yang  mapu  membangkitkan  birahi  orang  yang  belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
d. menawarkan, memberikan untuk seterusnya atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang mampu  membangkitkan  birahi  pada orang  yang  belum  berumur 18 (delapan  belas) tahun  dan belum kawin”.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian  yang  telah penulis  kemukakan  di atas,  dapatlah  ditarik   ke-dalam  beberapa  kesimpulan antara  lain   sebagai berikut:
1. Pertanggungjawaban  Pers  Terhadap  Pemberitaan  yang mencemarkan nama  baik  seseorang  dapat  dikenakan sanksi pidana selama 5 (lima)  tahun penjara, selain itu  pelakunya  dapat pula   dikenakan  Denda  paling  banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus  juta  rupiah).
2. Tindak    pidana    yang    berhubungan    dengan  Pers      sebelumnya    lahirnya    Undang-Undang    Nomor  40  Tahun 1999,  telah  diatur  di dalam Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana seperti, pembocoran rahasia  negara  melalui surat  kabar,  Mempertunjukkan    atau  menempelkan    dimuka    umum  yang    isinya    melanggar    kesusilaan  lal menyiarkannya untuk dipertontonkan sehingga  membangkitkan  nafsu birahi  dan  dan sebagainya.

## Daftar  Pustaka
Andi   Zainal  Abidin,  Hukum  Pidana, Jakarta: Sinar Grafika,  2003.
Harkristusi  Harkrisnowo,  Tindak  Pidana    Kessusilaan  Dalam  Perspektif    Kitab  Undang-Undang    Hukum Pidana, Jakarta: Pustaka  Firdaus, 2001.
Ruslan Abdul Gani, Muhammad Mustajab. Analisis  Normatif  Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pers Dalam  Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik
Huda  Chairul,    Dari  Tiada    Pidana    Tanpa    Kesalahan  Menuju    Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana  Prenada  Media,  2005.
Bambang Poernomo,  Azas-azas  hukum Pidana,  Ghalia  Indonesia, Yogyakarta, 2002. Roeslan Saleh,  Perbuatan  dan Pertanggungjawaban  Pidana,  Dua  Pengertian Dasar,   Jakarta: Liberty  : 2009. Sudirman Teba,  Hukum Media Massa  Nasional,  Pustaka Ir Van,  Ciputat : 2006. Soerjono  Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas  Indonesia,  2004. Bambang Sunggono,.,  Metodologi Penelitian Hukum, Raja  Grafindo Jakarta, 2006. ---------- Undang-Undang  No. 40 Tahun  1999 tetang  Pers ---------- Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran