## Artikel
Perbandingan Kebijakan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia Dan Korea Selatan
Wahid Hidayatulloh 1 ; Denok Kurniasih 2
1,2 Magister Administrasi Publik Universitas Jendral Sudirman
* Korespondensi: wahid.hidayatulloh@mhs.unsoed.ac.id

## Abstrak
Masalah yang dihadapi negara berkembang seperti di Indonesia yaitu baby bom. Di Indonesia ledakan penduduk sangat terasa di akhir tahun 1960-an. Berbeda dengan Indonesia, di Korea laju pertumbuhan penduduknya rendah. Korea memiliki salah satu tingkat kesuburan terendah di dunia, dan penurunan tajam dalam tingkat kesuburan telah diamati sejak akhir abad ke-20. Tingkat kesuburan total di Korea menurun dengan cepat dari 1,74 pada tahun 1984 menjadi 1,08 pada tahun 2005 dan kemudian, secara mengejutkan,  turun  ke  level  0,92  pada tahun  2019.  Kebijakan  yang  diambil  pemerintah  Indonesia untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yaitu Mencanangkan program Keluarga Berencana (KB)  sebagai  gerakan  nasional.  Sedangkan  Kebijakan  yang  diambil oleh  pemerintah  Korea  dalam mengatasi  penurunan  angka  kelahiran  yaitu  dengan  kebijakan  yang  berfokus  pada  tiga  bidang: Memperluas  dukungan  untuk  biaya  perawatan  dan  pendidikan  anak,  dan  memperluas  pendidikan setelah  sekolah.  Pemberian  berbagai  insentif  bagi  keluarga  yang  memiliki  anak;  memperkuat dukungan  bagi  keluarga  yang  mengadopsi;  memperluas  fasilitas  penitipan  anak  dan  tempat  kerja, meningkatkan kualitas layanan di fasilitas penitipan anak swasta, dan memperluas layanan penitipan anak untuk memenuhi tuntutan yang beragam. Membangun sistem kesehatan dan gizi, memberikan dukungan  ekonomi  bagi  pasangan  yang  menderita  infertilitas,  dan  bantuan  untuk  perawatan  bayi pasca persalinan dari kelas miskin..
Kata Kunci: keluarga berencana, pertumbuhan penduduk, kelahiran.

## Abstract
The  problem  faced  by  developing  countries  like  Indonesia  is  the  baby  bomb.  In  Indonesia  the population explosion was felt in the late 1960s. In contrast to Indonesia, Korea has a low population growth rate. Korea has one of the lowest fertility rates in the world, and a sharp decline in fertility rates has been observed since the late 20th century. The total fertility rate in Korea declined rapidly from 1.74 in 1984 to 1.08 in 2005 and then, surprisingly, fell to a level of 0.92 in 2019. the Family Planning  (KB)  program  as  a  national  movement.  Meanwhile,  the  policies  adopted  by  the  Korean government in addressing the declining birth rate are policies that focus on three areas: Expanding support for child care and education costs, and expanding after-school education. Provision of various incentives  for  families  with  children;  strengthening  support  for adopting families;  expanding  child care facilities and workplaces, improving the quality of services in private child care facilities, and expanding  child  care  services  to  meet  diverse  demands.  Building  health  and  nutrition  systems, providing economic support for couples suffering from infertility, and assistance for post-natal care of the poor.
Keywords: family planning, population growth, births
Perbandingan Kebijakan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia Dan Korea Selatan

## 1. Pendahuluan
Kualitas  hidup  manusia  atau  masyarakat  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal,  diantaranya adalah kepadatan penduduk, pola hidup yang dianut oleh masyarakat, norma yang berlaku di suatu  daerah,  ketersediaan  fasilitas-fasilitas  umum  yang  disediakan  oleh  negara  untuk kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Jumlah penduduk adalah salah satu indikator penting dalam  suatu  Negara  (MacGaffey  &  Barnes,  1990).  Dalam  kenyataannya,  kepadatan penduduklah  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  kualitas  hidup  masyarakat,  sebab  adanya kepadatan  penduduk  yang  tinggi  akan  banyak  menimbulkan  berbagai  masalah  yang berhubungan  dengan  masalah  kependudukan  misalnya  kemiskinan,  perumahan,  lapangan pekerjaan  dan  lain-lain.  Adanya  permasalahan  yang  timbul tersebut  akan  membawa  dampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat (Christiani & Masalah, n.d.).
Penduduk  merupakan  bagian  dalam  pembangunan  di  negara.  Komponen  utama  dalam pembangunan tergantung dari kualitas penduduk. Masalah yang dihadapi negara berkembang seperti  di  Indonesia  yaitu  baby  bom.  Peledakan  penduduk  diperparah  oleh  adanya  stigma masyarakat  yaang menurut filosofi jawa bahwa banyak anak, akan banyak rezeki. Stigma ini bisa  berakibat  meningkatnya  angka  kelahiran  karena  mereka  menginginkan  banyak  anak. Peledakan  penduduk  tentu  membawa  tantangan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengatasi masalah kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur, dan pelayanan public (Diro & Arsiyah, 2014). Pada suatu negara ledakan penduduk adalah pertumbuhan penduduk secara cepat dan tiba-tiba serta tidak terkendali. Di Indonesia permasalahan ledakan penduduk sangat terasa di akhir  tahun  1960-an.  Berdasarkan  sensus  penduduk  tahun  2000  hingga  tahun  2010  jumlah penduduk  Indonesia  menunjukkan  peningkatan  yang  cukup  serius  walaupun  pertumbuhan mengalami penurunan (Suartha, 2016).
Menurut  publikasi  BPS  pada  bulan  Agustus  2010,  jumlah  penduduk  Indonesia berdasarkan hasil sensus tercatat sebanyak 237.556.363 orang. Diketahui juga dari hasil sensus penduduk  pada  2010  bahwa  laju  pertumbuhan  penduduk  sebesar  1,49  persen  per  tahun. Penduduk  Indonesia  tercatat  terus  bertambah  dari  waktu  ke  waktu.  Dari  pemerintah  Hindia Belanda tahun 1930 hingga tahun 2010 (BPS, 2010) dalam (Timur et al., 2014). Hasil sensus penduduk pada tahun 2010 tercatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 240 juta jiwa dengan nilai laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen pertahun. Apabila nilai laju pertumbuhan penduduk tidak berubah atau berkurang, maka ledakan penduduk akan terjadi pada tahun 2045 mencapai  450  juta  jiwa  atau  hamper  dua  kali  lebih  besar  dari  tahun  2010.  Jika  hal  ini diekuivalensi jumlah  kelahiran  yang terjadi,  maka  jumlah  kelahiran  bayi  2484  per  hari  yang setiap  jamnya  jumlah  kelahiran    mencapai  103  bayi  atau  2  orang  bayi  akan  lahir  2  jiwa  per menit.. Ini menandakan betapa pesatnya perkembangan penduduk di Indonesia (Suartha, 2016)
Fertilisasi  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat  mempengaruhi  pertumbuhan penduduk.  Tingkat  fertilitas  yang  tinggi  merupakan  masalah  serius  bagi  suatu  negara  tak terkecuali Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan timbulnya berbagai masalah  (Timur  et  al.,  2014).  Karena  banyaknya  masalah  yang  ditimbulkan  dari  ledakan penduduk maka pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengatasinya.
Salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah dalam memberikan akses dan meningkatkan kualitas  pelayanan  KB  pada  masyarakat,  pemerintah  dalam  hal  ini  BKKBN  menetapkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 10 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana  Bergerak.  Pelayanan  KB  bergerak  dilakukan  melalui  2  (dua)  metode  yaitu kunjungan  pelayanan  dan/atau  menggunakan  fasilitas  KB  bergerak  seperti  Mobil  Unit Pelayanan (Muyan) KB. Pelayanan KB bergerak dengan kunjungan pelayanan KB dilakukan oleh  tim  pada  daerah  yang  memerlukan  bantuan  pelayanan  KB  bergerak  seperti  pelayanan dalam rangka kegiatan momentum. Persoalan yang dihadapi dalam pembiayaan program KB bergerak di era JKN adalah dengan terbitnya Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan  yang  secara  jelas  menyatakan  bahwa  pelayanan  momentum  tidak  dibiayai  dalam
Perbandingan Kebijakan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia Dan Korea Selatan
skema  JKN,  hal  tersebut  tentunya  berimplikasi  pada  implementasi  kebijakan  pelayanan  KB bergerak. Pelayanan KB bergerak sebagai perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan KB  dan  kesehatan  reproduksi  yang  berkualitas  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia  termasuk yang berada di wilayah pinggiran, DTPK dan wilayah miskin di perkotaan termasuk di Provinsi DKI Jakarta (Astuti & Laksmono, 2020).
Berbeda  dengan  Indonesia,  di  Korea  laju  pertumbuhan  penduduknya  rendah.  Korea Selatan (selanjutnya disebut Korea) memiliki salah satu tingkat kesuburan terendah di dunia, dan  penurunan  tajam  dalam  tingkat  kesuburan telah  diamati  sejak  akhir  abad  ke-20.  Tingkat kesuburan total di Korea menurun dengan cepat dari 1,74 pada tahun 1984 menjadi 1,08 pada tahun 2005 dan kemudian, secara mengejutkan, turun ke level 0,92 pada tahun 2019 (Park et al., 2021). Menurut perkiraan masa depan populasi Korea, berdasarkan tingkat kelahiran yang rendah, populasi diperkirakan akan terus menurun setelah Korea mengalami puncak kelahiran pada  tahun  2020  sebesar  49.9000.000  jiwa.  Pemerintah  Korea  memperkirakan  bahwa  angka populasi pada tahun 2050 akan menurun menjadi 42.300.000 jiwa. Selain itu, diharapkan hanya membutuhkan waktu 18 tahun bagi Korea untuk berevolusi dari masyarakat lanjut usia, di mana warga  lanjut  usia  berusia  di  atas  65  tahun  mencapai  7  persen  dari  total  populasi,  menjadi masyarakat  lanjut  usia,  di  mana  warga  lanjut  usia  berusia  di  atas  65  tahun.  menyumbang  14 persen dari total populasi (Rhee, 2007).
Tingkat kesuburan total Korea pada tahun 2020 adalah 0,84, terendah di dunia. Sulitnya menyeimbangkan  tanggung  jawab  pekerjaan  dan  keluarga  terkait  dengan  keengganan perempuan untuk memiliki anak di Korea Selatan. Menurut laporan Organization for Economic Co-operation  and  Development  (OECD)  2009,  wanita  pekerja  Korea  Selatan  yang  sudah menikah  menghabiskan  rata-rata  tiga  jam  sehari  untuk  pekerjaan  rumah  tangga  yang  tidak dibayar, sementara pria menghabiskan rata-rata 30 menit sehari untuk pekerjaan rumah tangga. . Budaya patriarki Konfusianisme telah berdampak besar pada wanita pekerja di Korea Selatan. Untuk  meningkatkan  tingkat  kesuburan  wanita  pekerja  dan  mempromosikan  keseimbangan kehidupan  kerja,  pemerintah  Korea  Selatan  telah  secara  agresif  memperluas  cuti  hamil  dan orang  tua  sejak  tahun  2000-an.  Namun,  terlepas  dari  upaya  pemerintah,  tingkat  kesuburan Korea  Selatan  terus  menurun,  dan  tingkat  cuti  melahirkan  dan  cuti  melahirkan  yang  diambil oleh wanita pekerja tetap relatif rendah, wanita yang bekerja mengambil cuti hamil dan 35% mengambil cuti melahirkan .(Internasional et al., 2021)
Kekhawatiran atas penurunan populasi semakin serius di Korea, karena tingkat kesuburan total—jumlah rata-rata anak yang akan lahir dari setiap wanita selama hidupnya—berada pada titik  terendah  sepanjang  masa  sebesar  0,81  persen  pada  tahun  2021,  sebelumnya  penurunan angka  kelahiran  sebesar  0,84  pada  tahun  2020.  Menanggapi  kekhawatiran  ini,  paradigma kebijakan fertilitas rendah telah bergeser dari mendorong fertilitas itu sendiri ke peningkatan kualitas  hidup,  yaitu  berfokus  pada  'penyebab'  struktural  sosial  yang  menyebabkan  fertilitas rendah  dan  berupaya  menyelesaikannya  untuk  meningkatkan  secara  keseluruhan.  kualitas hidup (Ahn, 2022).
Menurut  penelitian  sebelumnya,  penurunan  fertilitas  dapat  disebabkan  oleh  perubahan demografi,  sosial  budaya,  dan  ekonomi  yang  mengubah  kehidupan  perempuan.  Faktor  yang berkontribusi  dalam  perubahan  demografi  terhadap  fertilitas  adalah  usia ibu  saat  melahirkan pertama  kali.  Karena  melahirkan  memiliki  masa  kesuburan  yang  tetap,  ada  batasan  biologis yang terlibat; oleh karena itu, semakin lambat kelahiran pertama, semakin rendah kemungkinan untuk  melahirkan  berikutnya.  Ada  bukti  bahwa  usia  ibu  saat  melahirkan  pertama  dikaitkan dengan persalinan berikutnya, yang merupakan faktor penting dalam melahirkan bayi kedua. Dari sudut pandang perubahan sosial budaya dan ekonomi, pencapaian pendidikan yang lebih tinggi,  penundaan  pernikahan,  penundaan  melahirkan  anak,  perubahan  pandangan  tentang anak, dan peningkatan pekerjaan produktif secara ekonomi bagi perempuan dianggap sebagai alasan  utama  yang  terkait  dengan  rendahnya  fertilitas.  Perubahan  sosial  ini  telah  diamati  di Korea. Sejak tahun 2005, tingkat pendaftaran perguruan tinggi untuk perempuan (72,7%) telah
Perbandingan Kebijakan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia Dan Korea Selatan
melampaui  laki  -  laki  (65,3%).  Selain  itu,  tingkat  pekerjaan  perempuan  adalah  50,8%  pada tahun 2017, mencerminkan tren yang meningkat. Sementara itu, rata-rata usia kawin pertama dan melahirkan bagi perempuan masing-masing adalah 30,2 dan 31,6 tahun pada tahun 2017, dan  keduanya  terus  meningkat  sejak  tahun  1990.  Gavin  dkk.  (2007)  melaporkan  bahwa penurunan tingkat kesuburan Korea ke tingkat yang sangat rendah sejak tahun 1995 tampaknya sepenuhnya merupakan akibat dari tren menunda pernikahan (Park et al., 2021)
Status sosial budaya dan ekonomi, seperti tingkat pendidikan, status pekerjaan, karir, dan tingkat  pendapatan,  sangat  erat  kaitannya  dengan  penundaan  pernikahan.  Wanita  dengan pendidikan  tinggi  lebih  mungkin  untuk  memiliki  pekerjaan  yang  lebih  baik,  memiliki pendapatan  yang  lebih  tinggi,  dan  kemandirian  ekonomi  yang  lebih  baik.  Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki hubungan negatif dengan angka kelahiran. Pilihan hidup yang lebih luas dengan memperoleh pendidikan tinggi berkontribusi pada penghindaran atau penundaan pernikahan dan pengasuhan anak, yang meringankan beban perempuan  dalam  kewajiban  keluarga  yang  dibentuk  oleh  pernikahan.  Dalam  konteks  yang sama,  menunda  memiliki  anak  juga  dapat  menjelaskan  kemungkinan  memilih  untuk  meniti karir.  Wanita  yang  bekerja  dengan  pendidikan  lanjutan  membesarkan  anak  kecil  cenderung memiliki anak berikutnya daripada ibu rumah tangga penuh waktu. Peran pengasuh tambahan yang  dibentuk  oleh  pernikahan  merupakan  beban  bagi  perempuan;  oleh  karena  itu,  wanita pekerja  cenderung  mempertimbangkan  untuk  meninggalkan  pekerjaan  atau  hanya  memiliki satu anak untuk mengurangi beban (Park et al., 2021). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menulis makalah dengan judul “Perbandingan Kebijakan Laju Pertumbuhan Penduduk di Indonesia dan Korea Selatan”.

## 2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan yaitu literature review atau tinjauan pustaka. Literatur review  adalah  sebuah  metode  yang  sistematis,  eksplisit  dan  reprodusibel  untuk  melakukan identifikasi,  evaluasi  dan  sintesis  terhadap  karya-karya  hasil  penelitian  dan  hasil  pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktis

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 1.1. Kebijakan Kependudukan dan Keluarga Berencana  di Indonesia
Salah  satu  solusi  dari  permasalahan  jumlah  penduduk  yang  meningkat  adalah  dengan menurunkan angka kelahiran, yang dalam hal ini adalah  menggunakan cara keluarga berencana (Rachmadi,  2019).  Kebijakan  Program  Keluarga  Berencana  diakui  telah  memberikan kontribusi  besar  terhadap  pembangunan  ekonomi  di  hampir  semua  negara  (Ali  et  al.,  2019). Program  Keluarga  Berencana  berlaku  untuk  semua  lapisan  masyarakat  baik  itu  kaya  atau miskin. KB merupakan  upaya  mengatur  kelahiran  anak,  jarak  dan  usia  ideal  melahirkan, mengatur    kehamilan,  melalui    promosi,    perlindungan,    dan    bantuan    sesuai    dengan    hak reproduksi  untuk  mewu judkan  keluarga  yang  berkualitas (Ria et al., 2021).
Secara teoritis program KB adalah suatu kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka mengatasi ledakan penduduk (Gustika & Hidir, 2013). Program Keluarga Berencana (KB) yang diluncurkan  oleh  pemerintah  sejak  tahun  1960an  merupakan  sebuah  pendekatan  kegiatan komunikasi dan informasi kepada khalayaknya atau masyarakat Indonesia dalam peningkatan kependudukan  yang  berkualitas  (Sari  et  al.,  2016).    Amanat  Undang-undang  No.52/2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (pasal 56 Ayat 1) memiliki tugas  melaksanakan  pengendalian  penduduk  dan  menyelenggarakan  keluarga  berencana sebagai implementasi kebijakan publik dan merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai  strategi  untuk  merealisasikan  program.  Untuk itu  pemerintah  perlu  mengatur  jumlah penduduk suatu daerah dengan melaksanakan program administrasi penduduk. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 mengatur tentang administrasi kependudukan. Undang-undang ini sangat
Perbandingan Kebijakan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia Dan Korea Selatan
penting  perannya  terhadap  pertumbuhan  penduduk  terutama  terhadap  determinan kependudukan  yang  menyebabkan  meningkatnya  laju  pertumbuhan  penduduk  (Fertility, Mortality  dan  Migration).  Maka  dari  itu,  untuk  mengurangi  tingkat  pertumbuhan  penduduk dapat dilakukan dengan menggalakkan kembali program Keluarga Berencana. BKKBN (Badan Kependudukan  Keluarga  Berencana  Nasional)  mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas pemerintahan  di  bidang  pengendalian  penduduk  dan  penyelenggaraan  keluarga  berencana (Suartha, 2016).
Kebijakan  pemerintah  Indonesia  untuk  mengatasi  masalah  jumlah  penduduk  adalah dengan  menetapkan  Program  Keluarga  Berencana  (KB)  sebagai  gerakan  nasional.  Keluarga Berencana  (KB)  meningkatkan  kesadaran  dan  peran  serta  masyarakat  dengan  meningkatkan usia kawin (PUP), kontrasepsi, membina ketahanan keluarga, dan memfasilitasi kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. (Buditampi, 2012). Tujuan program Keluarga Berencana secara  makro  untuk  mengendalikan  laju  pertumbuhan  penduduk  dan  menurunkan  angka kelahiran, secara mikro mewujudkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan masyarakat, yang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut (Setih et al., n.d.) :  Upaya meningkatan kesadaran partisipasi masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan.
1. Pengaturan kelahiran.
2. Pembinaan ketahanan keluarga.
3. Meningkatan  kesejahteraan  keluarga  guna  mewujudkan  keluarga  kecil  bahagia  dan sejahtera.
4. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi perangkat/aparatur dan masyarakat sehingga koordinasi dalam pembinaan KB dapat tercapai.
5. Meningkatkan peran penyuluh dalam peningkatan capaian program      Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia sulit terlaksana jika jumlah penduduk semakin tidak terkendali
Dampak  Program  Keluarga  Berencana  antara  lain  :  Dampak  KB  Terhadap  Kesehatan. Keluarga berencana berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan penduduk. Semakin ideal jumlah  anak,  semakin  besar  pula  kepedulian  keluarga  terhadap  kesehatan  anak  dan keluarganya.  Indikator  yang  meningkatkan  kualitas  kesehatan  keluarga  adalah  tersedianya fasilitas  pelayanan  kesehatan  bagi  anggota  keluarga.  Dampak  KB  terhadap  Pendidikan, Program  keluarga  berencana  berdampak  pada  peningkatan  kualitas  pendidikan  penduduk. Semakin ideal jumlah anak, semakin besar perhatian keluarga terhadap tingkat pendidikan anak atau anggota keluarga. Jika jumlah anak optimal, tingkat pendidikan keluarga jauh lebih baik daripada keluarga besar.
Dampak  KB  terhadap  Perekonomian.  Program  keluarga  berencana  berdampak  pada peningkatan  kualitas  ekonomi  penduduk.  Semakin  ideal  jumlah  anak,  semakin  tinggi  minat keluarga terhadap situasi keuangan keluarga. Tingkat ekonomi keluarga dengan jumlah anak yang  ideal  semakin  mengurangi  tingkat  kebutuhan  dan  tentunya  meningkatkan  kepuasan kebutuhan keluarga. (Aisah, n.d.).

## 1.2. Kebijakan Kependudukan di Korea Selatan
Kebijakan  pengasuhan  anak  di  Korea  telah  menarik  banyak  perhatian  sejak  Pemerintah pertama mengesahkan pendidikan anak usia dini dan pengasuhan anak. Menghadapi rendahnya tingkat kelahiran dan masyarakat yang menua, Pemerintah Korea memprioritaskan kebijakan pengasuhan  anak  sebagai  tugas  nasional,  menetapkan  arah  dan  tujuan  kebijakan  dukungan pengasuhan anak, dan mengedepankan skema kebijakan yang terperinci (Rhee, 2007).
Pemerintah  Korea  terus  meningkatkan  anggaran  untuk  dukungan  pengasuhan  anak  dan melaksanakan  proyek-proyek  dukungan  pengasuhan  anak  berikut:  meningkatkan  akses  ke fasilitas  pengasuhan  anak  (misalnya,  pusat  penitipan  anak, taman  kanak-kanak), mengurangi beban  rumah  tangga  karena  biaya  pengasuhan  anak,  dan  meningkatkan  kualitas  layanan pengasuhan anak. Akibatnya, jumlah fasilitas penitipan anak meningkat dari 19.276 pada tahun
Perbandingan Kebijakan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia Dan Korea Selatan
2000 menjadi 35.352 pada tahun 2020, dan biaya pengasuhan anak telah disubsidi sepenuhnya kecuali untuk beberapa rumah tangga berpenghasilan tinggi sejak 2012 di Korea. Tampaknya kebijakan pemerintah yang agresif ini tampaknya berdampak pada tingkat kesuburan sampai batas tertentu (Park et al., 2021).
Pemerintah  Korea  Selatan  telah  mengembangkan  dan  melaksanakan  beberapa  program untuk  meningkatkan  angka  fertilitas  guna  menghadapi  angka  kelahiran  rendah  yang  tidak terduga.  Pemerintah  Korea  Selatan  mengumumkan  Perencanaan  Dasar  Pertama  untuk Kesuburan Rendah dan Masyarakat Lanjut Usia (2006-2010) pada tahun 2006, yang berfokus pada  tiga  bidang:  Memperluas  dukungan  untuk  biaya  perawatan  dan  pendidikan  anak,  dan memperluas  pendidikan  setelah  sekolah  ke  meringankan  beban  keuangan  rumah  tangga. pemberian  berbagai  insentif  bagi  keluarga  yang  memiliki  anak;  memperkuat  dukungan  bagi keluarga  yang  mengadopsi;  memperluas  fasilitas  penitipan  anak  umum  dan  tempat  kerja, meningkatkan  kualitas  layanan  di  fasilitas  penitipan  anak  swasta,  dan  memperluas  layanan penitipan anak untuk memenuhi tuntutan yang beragam, membangun sistem kesehatan dan gizi untuk  ibu  hamil  dan  anak,  memberikan  dukungan  ekonomi  bagi  pasangan  yang  menderita infertilitas,  dan  bantuan  untuk  perawatan  bayi  pascapersalinan  dan  bayi baru  lahir  dari kelas miskin (Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea, 2012).
Dampak kebijakan pemerintah Korea yaitu jumlah anak meningkat untuk pertama kalinya sejak  1994  dari  438.000  pada  2005  menjadi  452.000  pada  2006  dan  497.000  pada  2007, meningkatkan TFR (tingkat kesuburan total) dari 1,08 pada 2005 menjadi 1,13 pada 2006 dan 1,26 pada 2007 (Lee , 2009) dalam  (Do & Choi, 2013). Selain itu tingkat kepuasan terhadap kebijakan pemerintah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap persepsi persalinan dan pengasuhan anak di kalangan wanita menikah Korea. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya  (Choi  &  Kim,  2005;  Chun,  2005;  Lee,  2009).  Peserta  yang  memiliki  tingkat kepuasan  lebih  tinggi  dengan  kebijakan  yang  diprakarsai  pemerintah  telah  mengungkapkan persepsi yang relatif positif tentang persalinan dan melahirkan anak. (Do & Choi, 2013) .
.

## 4. Kesimpulan
Kebijakan  pemerintah  Indonesia  untuk  mengatasi  masalah  jumlah  penduduk  adalah dengan  menetapkan  Program  Keluarga  Berencana  (KB)  sebagai  gerakan  nasional.  Program Keluarga  Berencana  berlaku  untuk  semua  lapisan  masyarakat  baik  itu  kaya  atau  miskin. Keluarga  Berencana  (KB)  meningkatkan  kesadaran  dan  peran  serta  masyarakat  dengan meningkatkan usia kawin (PUP), kontrasepsi, membina ketahanan keluarga, dan memfasilitasi kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Sedangkan Kebijakan yang diambil oleh pemerintah  Korea  dalam  mengatasi  penurunan  angka  kelahiran  atau  penurunan  jumlah penduduk  yaitu  dengan  kebijakan  yang  berfokus  pada  tiga  bidang:  Memperluas  dukungan untuk biaya  perawatan  dan pendidikan  anak,  dan memperluas  pendidikan  setelah sekolah  ke meringankan beban keuangan rumah tangga. Pemberian berbagai insentif bagi keluarga yang memiliki anak; memperkuat dukungan bagi keluarga yang mengadopsi; memperluas fasilitas penitipan  anak  umum  dan tempat  kerja,  meningkatkan  kualitas  layanan  di  fasilitas  penitipan anak swasta, dan memperluas layanan penitipan anak untuk memenuhi tuntutan yang beragam. Membangun  sistem  kesehatan  dan  gizi  untuk  ibu  hamil  dan  anak,  memberikan  dukungan ekonomi  bagi  pasangan  yang  menderita  infertilitas,  dan  bantuan  untuk  perawatan  bayi pascapersalinan dan bayi baru lahir dari kelas miskin.

## Perbandingan Kebijakan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia Dan Korea Selatan

## Referensi
1. Ahn, S. (2022). Toward new health and welfare policies to overcome low birth in Korea.
Korean Journal of Women Health Nursing, 28(1), 4–7. https://doi.org/10.4069/kjwhn.2022.03.16
2. Aisah,  N.  (n.d.).  DAMPAK  KELUARGA  BERENCANA  PENDUDUK  DI  PROVINSI JAWA TIMUR ( Studi tentang.
3. Ali, M., Junaidi, M., & Hafiz, A. (2019). Implementasi Program Desa Keluarga Berencana Bagi Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Geguntur Mataram. Jurnal Ulul Albab, 23(2), 95–99.
4. Astuti,  W.  S.,  &  Laksmono,  B.  S.  (2020).  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2019. PAPATUNG: Jurnal
Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik, 3(3), 88–106. https://doi.org/10.54783/japp.v3i3.323
5. Buditampi, G. (2012). KOTA MANADO Amelia Lasut Jantje Mandey. 1969.
6. Christiani,  C.,  &  Masalah,  L.  B.  (n.d.).  Permasalahan  Permasalahan  dalam  kajian  ini adalah : Tujuan Penelitian : 102–114.
7. Diro,  A.,  &  Arsiyah,  A.  (2014).  Implementasi  Kebijakan  Pengendalian  Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sidoarjo. JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik), 2(1), 15–28. https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.405
8. Do, M. H., & Choi, W. S. (2013). Perception of childbirth and childrearing among Korean married women. Asian Women, 29(3), 51–69. https://doi.org/10.14431/aw.2013.09.29.3.51
9. Gustika,  G.  S.,  &  Hidir,  A.  (2013).  Peningkatan  Sosial  Ekonomi  Peserta  Keluarga Berencana. Jurnal Kebijakan Publik, 2, 203–207.
10. Internasional, J., Kim, E. J., Hwang, W. J., & Kim, J. (2021). Penentu Persepsi Aksesibilitas Cuti Bersalin dan Cuti Penitipan Anak di Korea Selatan.
11. MacGaffey,  W.,  &  Barnes,  S.  T.  (1990).  Africa’s  Ogun:  Old  World  and  New.  African Studies Review, 33(2), 205. https://doi.org/10.2307/524472
12. Park, J., Lee, K., & Kim, H. (2021). Factors associated with subsequent childbirth between marriage  years  in  Korea.  International  Journal  of  Environmental  Research  and  Public Health, 18(23). https://doi.org/10.3390/ijerph182312560
13. Rachmadi,  M. S.  (2019).  Kebijakan  Dan  Implementasi  Program  Keluarga  Berencana  Di Kota Semarang 1970-1999.
14. Rhee, O. (2007). Childcare Policy in Korea: Current Status and Major Issues. International Journal  of  Child  Care  and  Education  Policy,  1(1),  59–72. https://doi.org/10.1007/2288- 6729-1-1-59
15. Ria,  I.,  Sidabukke,  R.,  Turisna  Octavia,  Y.,  &  Saragih,  F.  L.  (2021).  Di  Bpm  Idaria  Rs Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Abdimas Mutiara, 2(2), 189–200.
16. Sari,  Y.  D.,  Indrayani,  I.  I.,  &  Vidyarini,  T.  N.  (2016).  Ideologi  Dalam  Iklan  Keluarga Berencana Periode 2004-2014. Scriptura, 6(1), 21–32.
https://doi.org/10.9744/scriptura.6.1.21-32
17. Setih,  J.,  No,  S.,  Pasir,  K.,  Kabupaten,  P.,  &  Provinsi,  B.  (n.d.).  PERTUMBUHAN PENDUDUK Ariyanto . M , 2 Hamirul Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio. 2(1), 11–21.
18. Suartha, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Laju Pertumbuhan Dan Implementasi Kebijakan Penduduk Di Provinsi Bali. Piramida, 12(1), 1–7.
Perbandingan Kebijakan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia Dan Korea Selatan
19. Timur,  D.  A.,  Wilandari,  Y.,  &  Safitri,  D.  (2014).  Ketetapan  Klasifikasi  Keikutsertaan Keluarga  Berencana  (KB)  Menggunakan  Analisis  Regresi  Logistik  Biner  dan  Fuzzy  K- Nearest Neightbor In Every Class Di kabupaten Klaten. Jurnal Gaussian, 3(4), 615–624.