## Bingkai Media terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia

## (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Sengketa Perbatasan Kelautan dan Perairan Indonesia-Malaysia Pasca Insiden 13 Agustus 2010 dalam Kompas online )

## Gatut Priyowidodo Inri Inggrit Indrayani

## Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra

## Abstrak
Hubungan  bilateral  Indonesia  Malaysia  mengalami  pasang  surut.  Dari  sejarah, agama serta kultur sosialnya, negara yang bertetangga ini memiliki kemiripan. Namun hubungan keduanya terus memburuk beberapa decade terakhir. Di pihak lain, sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia dan Malaysia sama-sama menampilkan identitas Negara timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi Kompas online dalam meliput perselisihan perbatasan Indonesia Malaysia tahun 2010. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memeriksa isu sentral yang diangkat oleh Kompas online. Kompas merupakan pelopor pemberitaan online di Indonesia. Penelitian menggunakan metode framing Robert N. Entman yang meliputi empat tahap identifikasi: mendefinisikan masalah,  mendiagnosa  sebabnya,  menilai  konsep  moral  di  belakangnya  dan rekomendasi jalan keluarnya. Penelitian ini menemukan bahwa pemberitaan Kompas mengenai  permasalahan  perbatasan  cenderung  mendorong  dilakukannya  negosiasi dalam rangka pengakuan kedaulatan Indonesia.

## Kata kunci: framing, Kompas online, Perselisihan Indonesia-Malaysia in 2010

## Abstract
The  relations  between  Indonesia  and  Malaysia  are  always  full  of  colors.  Indonesia and Malaysia are assumed as neighbour since it has similar history, religion also socio culturally.  Some  decades  show  that  the  decline  of  relationship  the  both  countries. Another time, as ASEAN members the two countries devotes their nationalities to purify their collective identities as Eastern. The objective of the research is to extricate the construction of Kompas online toward news coverage of the borders dispute between Indonesia-Malaysia  in  2010.  This  research  is  proposed  to  examine  central  issues which reported by Kompas online consistently. As a media industry, Kompas coverage dominates circulation  nationally. Kompas was the pioneer of online news in Indonesia and  born    in  reformation  era.  The  method  used  in  this  research  is  framing  method by  Robert  N.  Entman’s  which  consist  of  four  steps  identification  :  defining  problem, diagnosing causes, moral judgement and a treatment recommendation. This research found that Kompa news covered the border dispute must be negotiated as recognition of Indonesia dignity.
Keywords : Framing, Kompas online, perselisihan Indonesia-Malaysia in 2010
Pendahuluan Pasang surut  isu  aktual  relasi Indonesia-Malaysia sepertinya tak pernah padam. Pada 2009, Dr. Mahathir Muhamad  mantan  Perdana  Menteri
Malaysia  bereaksi  keras  atas  aksi  Sapu Malaysia  ( Sweeping )  yang  dilakukan sekelompok  pemuda  yang  menamakan dirinya  Bendera  ( Utusan  Online ,  12 September  2009).  Aksi  yang  merupakan ekspresi kekecewaan atas klaim warisan budaya  tradisional  oleh  Malaysia  sudah terjadi  berulang  kali.  Sejak  tahun  1957 (Terang  Bulan)  hingga  2009  (Tarian Pendet  dan  Tenun  ikat  Sambas)  ada sekurangnya  24  item  yang  diklaim sebagai warisan budaya mereka.
Setahun  kemudian  tepatnya  13 Agustus 2010 bara panas kembali meng- gelinding.    Pemicunya,  polisi  kelautan Diraja  Malaysia  dengan  sewenang- wenang  menyeret  paksa  tiga  petugas patroli  perairan  KKP  (Kementerian Kelautan  dan  Perikanan)  yang  berhasil memergoki  nelayan  Malaysia    mencuri ikan di laut Indonesia.
Ibarat  api  menemukan  pemantik, maka  setiap  isu  yang  muncul  selalu mengarah kepada ketegangan-ketegangan baru. Sejarah diplomasi mencatat bahwa relasi  dan    interaksi  politik  dua  negara serumpun ini memang selalu dalam tensi turun  naik.  Klimaksnya  terjadi  ketika PM  Soebandrio  mengumumkan  perang dengan  Malaysia  pada  20  Januari  1963. Tiga bulan kemudian, tepatnya 12 April, pasukan  para  militer  (sukarelawan) bergerak  tangkas  dan  sudah  memasuki wilayah  Sabah  dan  Sarawak  untuk  aksi propaganda, sabotase dan penyerangan.
Pada  tataran  indoktrinasi,  Presiden Soekarno  pernah  mengumandangkan
instruksi  Dwikora  yang  berisi  pertinggi ketahanan revolusi Indonesia serta bantu perjuangan  revolusioner  rakyat  Malaya, Singapura,  Sarawak  dan  Sabah,  untuk menghancurkan  Malaysia.  Presiden Soekarno yang merasa terhina oleh ulah demonstrasi  anti-Indonesia  di  Kuala Lumpur.
Peristiwa  13  Agustus  2010,  yang kemudian disusul aneka demonstrasi anti Malaysia di Indonesia dan anti Indonesia di  Malaysia  membuktikan  bahwa  dua negara  bertetangga  ini  terus  menerus mengalami ketegangan latent .  Peristiwa penangkapan aparat negara yang sedang bertugas oleh negara lain, bukan sekedar peristiwa belum jelasnya tapal batas laut dan  kesalahan  prosedur,  tetapi  adalah berkaitan  dengan  kedaulatan  sebuah bangsa.
Interaksi  Indonesia-Malaysia  me- mang  selalu  dalam  kondisi  labil  tetapi saling memerlukan.  Itu sebabnya kajian dua negara menyangkut isu-isu kontem- porer seakan tidak pernah senyap seiring dengan  dinamika  pola  hubungan  yang terjalin.  Beberapa  penelitian  khususnya tentang liputan media terhadap fluktuasi relasi  dua  negeri  yang  bertetangga ini    pernah  dilakukan  oleh  beberapa peneliti  sebelumnya.  Ludiro  Madu (2007)  misalnya,  mengeksplorasi  secara mendalam  tentang  nasionalisme  ketika terjadi  krisis  Ambalat  tahun  2005. Demikian juga Sukandar dan Handayani (2010)  secara  khusus  melakukan  kajian perbandingan  tentang  konfrontasi  pada media Indonesian era tahun 1960-an dan 2000-an.
Penelitian  ini  secara  khusus  akan memfokuskan  pada  konstruksi  media terhadap konfrontasi politik  dalam krisis
hubungan  bilateral  Indonesia  versus Malaysia melalui pemberitaan demontrasi anti  Indonesia  di  Malaysia  dan  anti Malaysia di Indonesia pada pemberitaan Kompas  online. Sebagai  media  yang memiliki format depth news dan memiliki oplah terbesar di tanah air, pemberitaan Kompas juga seringkali menjadi referensi bagi perkembangan wacana, ide maupun gagasan  yang  berhubungan  dengan kepentingan masyarakat luas.

## Rumusan masalah :
Bagaimanakah  konstruksi  media terhadap  hubungan  bilateral  Indonesia- Malaysia  dalam  pemberitaan  Kompas online?

## Politik Bilateral Antarnegara
Kajian  tentang  krisis  hubungan dua  negara  Indonesia  dengan  Malaysia melalui peliputan pemberitaannya
selalu  menarik  untuk  diangkat.    Studi yang  dilakukan  Madu  (2007)  melihat bahwa krisis Ambalat yang terjadi tahun 2005  telah  memicu  perang  pesan  dalam dunia  virtual.  Masing-masing website mengekspresikan kampanye yang mengusung  spirit  nasionalisme,  yang pada intinya berusaha untuk memberikan pembelaan terhadap
kepentingan negaranya    berdasarkan  persepsi  atau versinya sendiri-sendiri.
Penelitian  serupa  yang  lebih terfokus  pada  kontrontasi  dari  dimensi sejarah  juga  bisa  dilihat  dari  studi  yang dilakukan Sukendar (2010).  Ia berusaha membuat  perbandingan  liputan  media terhadap insiden konfrontasi pada media tahun  1960-an  dan  pada  akhir  tahun 2000-an.    Hasilnya,  sekalipun  terdapat perbedaan  penekanan  tetapi  pada
intinya  setiap  kali  media  mengangkat isu  tersebut  dalam  kurun  waktu  yang berbeda,  masing-masing media berusaha menampilkan  sensitifitas  emosional khalayak pembacanya.
Serupa  dengan  kajian  Sukendar, Woodard  (1998)  beberapa  tahun sebelumnya  juga  sangat  tertarik  dengan isu  sensitif  tersebut.  Namun  lebih diorientasikan  terhadap  apa  kaitannya konfrontasi  Malaysia-Indonesia,  dengan konstelasi    politik  domestik  Australia sebagai tetangga dekat IndonesiaMelalui beberapa  kajian  leteratur  di  atas,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  sebenarnya hubungan  antar  negara  apakah  itu bertetangga  dekat  atau  jauh,  selalu mengalami  dinamika  yang  fluktuatif. Terlebih  lagi  jika  dua  negara  tersebut memiliki  kesamaan  baik  dari  segi rumpun  bahasa  ataupun  rumpun  etnik. Dimensi  sensitifitas  emosional    akan selalu  dimainkan  dan  dikelola  secara baik oleh media dalam  pemberitaannya.
Pertimbanganya tidak semata kepentingan  nasional  dimana  media  itu terbit,  tetapi  media  pasti  sudah  secara cermat  memperhitungkan  apa  untung dan  ruginya  jika  sebuah    isu  sensitif  itu diangkat
Framing Media
Framing media  bisa  saja  sama dengan  realitas  sosial  yang  senyatanya, namun dapat pula terjadi sebaliknya. Itu sebabnya potret media tidak sepenuhnya bisa diamini sebagai gambaran seutuhnya atas  fenomena  sosial  yang  ada.    Ruang, waktu  dan  kepentingan  dimana  sebuah peristiwa  itu  terjadi    sangat  memiliki kontribusi  besar  terhadap  bagaimana sebuah  fakta  itu  diproduksi  dan didistribusi  dalam  bentuk  komoditas
komersial yang bernama teks.  Teks yang awalnya  netral  menjadi  sangat  parsial ketika ia jatuh ke tangan-tangan redaksi media  yang  memiliki  disorientasi  atas kenetralan  dan  kebenaran  obyektif  dari sebuah teks.
Water Lippmann (1922 dalam Griffin, 2003:390)  mengemukakan  pendapat bahwa  media  massa  menciptakan  imej dari  peristiwa  di  dalam  alam  pikiran kita. Kemudian oleh McCombs dan Shaw mengembangkannya,
“… as laid out by McCombs and Shaw, the agenda setting hypothesis is relatively strightforward one. Specifically, agenda setting is the process whereby the news media lead the public assigning relative important to various public issues (Zhu and  Blood,  1997 ).  The  media  agenda influences the public agenda not only by saying “this issues is important” in an overt way, but by giving more space and time (Miller, 2001:257). Mengutip Arie Soesilo dam Philo  Washburn,  Eriyanto  (2005:66) mengungkapkan framing adalah
pendekatan  untuk  melihat  bagaimana realitas  itu  dibentuk  dan  dikonstruksi oleh  media.  Proses  pembentukan  dan konstruksi  realitas  itu,  hasil  akhirnya adalah  adanya  bagian  tertentu  dari realitas  yang  lebih  menonjol  dan  lebih mudah dikenal. Di sini media menyeleksi, menghubungkan,  dan  menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khayalak.
Konsep framing oleh  Entman digunakan untuk
menggambarkan proses  seleksi  dan  menonjolkan  aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat  dipandang  sebagai  penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan
alokasi lebih besar daripada isu yang lain. (Eriyanto, 2005 : 186)
Entman  melihat framing dalam  dua dimensi besar : seleksi isu dan penekanan atau  penonjolan  aspek-aspek  tertentu dari  realitas/isu.  Penonjolan  adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna,  lebih  menarik,  berarti,  atau lebih  diingat  oleh  khalayak.(Robert  N. Entman dalam Eriyanto, 186)

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  menggunakan pendekatan  kualitatif  dan  metode  yang akan  digunakan  dalam  penelitian  ini ialah  analisis  framing.  Analisis  framing berpusat  pada  pembentukan  pesan  dari teks. Model yang akan digunakan untuk mengurai  pemberitaan Kompas terhadap hubungan  bilateral  Indonesia  –Malaysia ialah model Robert N. Entman.
Dalam  konsepsi  Entman,  framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi,  penjelasan,  evaluasi,  dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan  kerangka  berpikir  tertentu terhadap  peristiwa  yang  diwacanakan. Berikut model framing Entman :

## Temuan dan Pembahasan
Beberapa frame diangkat  dalam pembe ritaan Kompas  online terhadap pembe ritaan  sengketa  perbatasan  ke- lautan  dan  perairan  Indonesia-Malaysia pasca  insiden  13  Agustus  2010.  Berikut pembahasannya
1.  Frame  :Pelanggaran  Wilayah  Oleh Malaysia atas wilayah RI

## Problem Identification
Kompas menurunkan tulisan tentang klaim  dan  pelanggaran  yang  dilakukan oleh Malaysia dalam pemberitaan tanggal 16 Agustus 2010. Ketegangan Indonesia- Malaysia  mengenai  perbatasan,  bukan sekali  ini  saja.  Catatan  berkait  dengan masalah tapal batas kelautan ini menurut Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan  sudah  sepuluh  kali  terjadi. Insiden  terjadi  lagi  pada  13  Agustus 2010. Kompas menggambarkan peristiwa dengan  detail  dan  rinci  termasuk menyebutkan  petugas  Indonesia  yang
ditangkap  Malaysia.  Berikut  teks pemberitaan diawali,.
Tiga  anggota  patroli  pengawas perikanan  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  ditangkap  dan  ditahan  oleh Polisi Diraja Malaysia di Johor. Mereka ditangkap  saat  menggiring  lima  kapal nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia.
Kepala  Stasiun  Pengawasan  Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Bambang  Nugroho  mengatakan,  ketiga anggota patroli yang ditahan itu adalah Asriadi  (40),  Erwan  (37),  dan  Seivo Grevo Wewengkang (26).
Dalam  teks  Kompas  ditegaskan bahwa Malaysia telah melakukan pelang- garan dan penodaan terhadap kedaulatan Indonesia  dengan  menangkap  petugas Indonesia  yang  sedang  berpatroli  di wilayah kelautan Indonesia. Penangkapan aparatur negara yang merupakan simbol negara    di  wilayah  sendiri  merupakan bentuk penghinaan.
Tabel 1.1. Model framing Robert N. Entman Define Problems (Pendefinisian masalah) Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat ? Sebagai apa ? Atau sebagai masaah apa ? Diagnose Causes (Memperkirakan  masalah  atau  sumber masalah) Peristiwa  itu  dilihat  disebabkan  oleh apa\?  Apa  yang  dianggap  sebagai penyebab  dari  suatu  masalah  ?  Siapa (actor) yang dianggap sebagai penyebab masalah ? Make moral judgement (Membuat keputusan moral) Nilai  moral  apa  yang  disajikan  untuk menjelaskan masalah ? Nilai moral apa yang  dipakai  untuk  melegitimasi  atau mendelegitimasi suatu tindakan ? Treatment Recommendation (Menekankan penyelesaian) Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu ? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah ?

## Causal Interpretation
Kompas  edisi  16  Agustus  2010 ini  secara  jelas  memberitakan  bahwa penangkapan  tiga  petugas  Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia adalah sesuatu yang menyalahi aturan.  Mereka sedang bertugas menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya selaku aparatur negara.    Tetapi  kemudian  diperlakukan secara  tidak  wajar  (ditangkap)  oleh Polisi Diraja Malaysia.   Maka ini bentuk pelanggaran.    Penyebab  penangkapan itu  secara  jelas  dimuat  dalam  kutipan pemberitaan sebagai berikut:
Petugas  patroli  Indonesia  memper- tahankan  prinsip  tidak  mau  melepas kapal nelayan Malaysia. Namun, polisi Malaysia  kemudian  menarik  paksa  dan membawa  ketiga  petugas  patroli  itu ke  Johor.  Kapal  pengawas  Dolphie  015 juga dibawa, tetapi kemudian kembali ke Batam.
Tujuh awak kapal Malaysia pencuri ikan itu  kini  ditahan  di  Kepolisian  Perairan Batam.  Ketujuh  nelayan  Malaysia yang  ditangkap  itu  adalah  Faisal  bin Muhammad,  Muslimin  bin  Mahmud, Lim Kok Guan, Chen Ah Choy, Ghazaki bin Wahab, Roszaidy bin Akub, dan Boh Khe Soo.
Namun sepertinya, alasan Indonesia itu tidak diakuinya.  Ini jelas seperti yang terlihat dari kutipan Kompas demikian:
Direktur  Jenderal  Pengawasan  dan Pengendalian  Sumber  Daya  Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Aji Sularso  mengatakan,  Malaysia  merasa bahwa nelayan mereka menangkap ikan di  wilayahnya.”Menurut  kami,  hal  itu terjadi di wilayah kami,” ujarnya.
”Status  mereka  bukan  tahanan,  hanya dimintai  keterangan,”  katanya.  Hal yang  sama,  menurut  Yassin,  berlaku untuk  tujuh  nelayan  Malaysia  yang saat ini berada di Kantor Polisi Perairan Kepolisian  Daerah  Kepulauan  Riau  di Batam.

## Moral Evaluation
Kompas  menyesalkan  kejadian  ini. Tetapi  Indonesia  tetap  menginginkan bahwa  masalah  ini  bisa  diselesaikan secara  baik-baik.    Lebih  jauh  Kompas memuat berita demikian:
Menteri  Koordinator  Politik,  Hukum, dan  Keamanan  Djoko  Suyanto,  di Istana  Negara,  Jakarta,  mengatakan, Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono menginginkan  kasus  penangkapan tiga  petugas  oleh  polisi  Malaysia itu  diselesaikan  secara  baik-baik  dan mengedepankan upaya diplomasi. Menurut Djoko, instansi terkait sedang berusaha menyelesaikan masalah itu. Pernyataan Menko Polhukam tersebut menyiratkan pesan bahwa solusi konflik sejauh mungkin dihindari.  Lebih penting  menyelesaikan  masalah  ‘panas’ ini dengan cara-cara diplomasi.

## Treatment Recommendation
Karena sudah menyangkut harga diri sebuah bangsa, maka saluran diplomatik harus dioptimalkan. Lebih detil Kompas memberitakan demikian:
Fadel  Muhammad  dalam  keterangan persnya  di  Jakarta,  Minggu  malam, mengatakan,  ”Pemerintah  Indonesia segera  mengirimkan  teguran  atau  nota diplomatik kepada Malaysia.”

## 2.  Frame: Kemarahan masyarakat Indo- nesia  atas Malaysia

## Problem Identification
Pada  18  Agustus  2010  Kompas menajamkan  pemberitaan  mengenai kemarahan  setiap  elemen  masyarakat terhadap ketidakjelasan sikap pemerintah atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Malaysia.  Penangkapan  tiga  petugas patroli  Indonesia  oleh  Malaysia  yang
notabene  merupakan  aparat  negara dipandang sebagai bentuk dari pelecehan terhadap kedaulatan Indonesia. Tindakan ini mendatangkan gelombang kemarahan masyarakat  terhadap  ketidaktegasan Pemerintah  Indonesia.  Sikap  tersebut merepresentasikan  lemahnya  posisi Indonesia di depan Malaysia.

## Causal Interpretation
Pemberitaan  pada  edisi  18  Agustus 2010 ini merupakan tindak lanjut peristiwa yang terjadi pada 13 Agustus 2010. Fakta ini merupakan rangkaian peristiwa yang menunjukkan  bahwa  walau  sudah  lima hari berlalu, pemerintah Indonesia seolah tidak sigap menangkap emosi rakyatnya. Ketika  sebuah  negara  yang  mengklaim satu  rumpun  justru  bertindak  di  luar kepatutan. Kompas memberitakan:
Namun, pembebasan petugas patroli itu dianggap tidak memadai. Ketua Dewan Perwakilan  Cabang  Legiun  Veteran  RI Kota Pontianak Sutarman (71) menilai Pemerintah  Indonesia  terlalu  lemah. ”Penangkapan  oleh  Polisi  Malaysia sangat  melecehkan,”  kata  Sutarman seusai  menghadiri  Upacara  Peringatan Hari  Ulang  Tahun  Ke-65  RI  di  Kebun Sajoek, Pontianak, Selasa.
Sekretaris  Jenderal  Koalisi  Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik  menyatakan,  pelepasan  tujuh nelayan pencuri ikan asal Malaysia telah mempertaruhkan masa depan penegakan hukum  laut  tetorial  Indonesia.  ”Tukar guling tujuh nelayan Malaysia dengan tiga  petugas  kita  membuka  peluang Malaysia untuk mengklaim wilayah kita di masa datang.”
Sangat  jelas  tergambar  bahwa pemerintah  dinilai  oleh  sebagian rakyatnya  adalah  pemerintah  yang lemah, bahkan secara hiperbolis
Sutarman  mengatakan  ‘terlalu  lemah’. Dalam  perkembangan  pemberitaannya,
Kompas  menyiratkan  bahwa  sengketa dalam politik luar negeri bukan menjadi esensi  itu  sendiri  apabila  dibandingkan dengan  rendahnya  sikap  asertif  dalam diplomasi. Sengketa perbatasan teritorial menjadi semakin ambigu ketika pemerintah terlalu compromise dan tidak berani menyatakan sikap keras terhadap pelanggaran  Malaysia  atas  wilayah Indonesia.

## Moral Evaluation
Kompas  menyajikan  evaluasi  dua arah.   Artinya bukan saja Malaysia yang menilai  Indonesia  sebagai  negara  yang lemah,  tetapi  masyarakat  Indonesia juga  berpikiran  sama.    Aksi  Malaysia melakukan  penangkapan  aparat  negara Indonesia di wilayah kedaulatan RI sendiri merupakan  bukti  bahwa  negara  jiran tersebut  sudah  mengukur  kemampuan militer  Indonesia.    Apapun  yang  akan dilakukan tidak terlalu membuat negara tersebut gemetar. Lebih detil Kompas ini memberitakan demikian:
Namun, pembebasan petugas patroli itu dianggap tidak memadai. Ketua Dewan Perwakilan  Cabang  Legiun  Veteran  RI Kota Pontianak Sutarman (71) menilai Pemerintah  Indonesia  terlalu  lemah. ”Penangkapan  oleh  Polisi  Malaysia sangat  melecehkan,”  kata  Sutarman seusai  menghadiri  Upacara  Peringatan Hari  Ulang  Tahun  Ke-65  RI  di  Kebun Sajoek, Pontianak, Selasa.
Sekretaris  Jenderal  Koalisi  Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik  menyatakan,  pelepasan  tujuh nelayan pencuri ikan asal Malaysia telah mempertaruhkanmasa depan penegakan hukum  laut  tetorial  Indonesia.  ”Tukar guling tujuh nelayan Malaysia dengan tiga  petugas  kita  membuka  peluang Malaysia untuk mengklaim wilayah kita di masa datang.”
Barter  tawanan  tersebut,  seolah mengeksposisi  fakta  memang  Indonesia tidak  memiliki bargaining  position jika berhadapan  dengan  Malaysia.  Namun begitu  apa  yang  sudah  telanjang diketahui  publik,  masih  tetap  saja  tidak diakui,  bahwa  pembebasan  tiga  aparat tersebut    memang  ada  prasyaratnya. Ironisnya  persyaratan  tersebut  sangat melukai harkart dan martabat Indonesia sebagai sebuah bangsa.
Banyak komentar penyesalan disampaikan  ke  pemerintah  dalam hal  ini  Kementerian  Luar  Negeri, tetapi  sepertinya  justru  pemerintah lebih  banyak  mendiamkan  daripada memberi  respon.  Jalur  perundingan atau negosiasiasi akan lebih diutamakan ketimbang aksi kekerasan.  Seperti yang ditegaskan melalui keterangan pers yang dikutip Kompas demikian:
Keterangan  pers  dari  Departemen Luar  Negeri  Malaysia,  Selasa  (17/8), menyebutkan,  tiga  petugas  patroli  RI dibebaskan. Demikian pula para nelayan Malaysia telah dipulangkan. ”Pada hari Senin, Menlu Malaysia Dato Seri Anifah Aman  dan  Menlu  Marty  Natalegawa telah  berbicara  dan  keduanya  sepakat agar  masalah  itu  diselesaikan  segera secara bersahabat.”

## Treatment Recommendation
Dapat  diperkirakan  bahwa  gesekan antara  dua  negara  ini  ke  depan  akan terus  terjadi.    Unjuk  kekuatan  Malaysia menjadi  ajang  pamer  bahwa  Malaysia lebih  unggul  dibanding  Indonesia. Bahkan    tidak  hanya  dari  sektor  militer Indonesia  merasa  dilecehkan  tetapi juga  disektor-sektor  yang  lain.  Warisan budaya,  TKI,  hak  cipta,  perdagangan dan  perbatasan  darat,    Indonesia  seolah tidak  memiliki  kemampuan bargaining yang handal.   Maka satu-satunya  usul
kongkrit  yang  dapat  diukur  adalah dengan  pembenahan  Alutista  (peralatan dan  sistem  persenjataan)  yang  lebih modern.  Kompas menulis :
”Pembenahan sistem persenjataan memang membutuhkan dana besar, tetapi sekarang kita lihat akibatnya, harga diri diinjak-injak  negara  tetangga  sendiri. Sekarang  pemerintah  tinggal  memilih: membenahi  pertahanan  wilayah  atau merelakan wilayah kita dilanggar.”
Jika  hal  itu  tetap  tidak  dilakukan, maka  gertakan  Malaysia  akan  kembali dan terulang lagi. Sebagai sebuah bangsa, beragam elemen akan hanya bisa marah tetapi  tidak  mampu  berbuat  apa-apa.
Kompas menulis: Kemarahan serupa disampaikan Ketua  Umum  Pimpinan  Pusat Muhammadiyah  Din  Syamsuddin, anggota  DPRD  Kabupaten  Bangka Hermas Suhadi, Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke  Circle  Syahganda Nainggolan,  Sekretaris  Fraksi  Partai Amanat  Nasional  DPRD  Kepulauan Riau  Yudi  Carsana,  dan  Ketua  Umum Front  Komunitas  Indonesia  Satu  M Julian Manurung.
Tindakan  kongkrit  yang  secara konstitusi  bisa  dijalankan  adalah melakukan  ‘ hearing ’  dengan  DPR  dulu. Sepert diusulkan oleh salah satu anggota DPR. Kompas menulis:
Anggota Komisi I DPR, Mahfud Siddiq, akan  mengusulkan  kepada  pimpinan Komisi I untuk menggelar rapat dengar pendapat  dengan  instansi  terkait  dalam rangka menjaga wilayah laut dan daratan.

## 3.  Frame:  Lokasi  Pencurian  Ikan,
Dinilai Bermasalah

## Problem Identification
Lemahnya koordinasi jika kebablasan akan mereproduksi lemahnya
daya  taring  diplomasi  yang face  to  face merepresentasi  simbol  negara.  Ini  yang patut  dicermati.    Jika  diplomasi  saja lemah,  bagaimana  pihak  lain  yakin bahwa  sesungguhnya  kita  negara  yang kuat dan disegani. Memang benar bahwa kepentingan  internasional  merupakan cerminan  kepentingan  domestik.  Maka jika kepentingan domestik kuat dan solid dapat  diasumsikan  keluar  menghadapi negara lain kita juga akan tampak solid.

## Causal Interpretation
Kompas  memberitakan  bahwa  ulah Polisi  Diraja  Malaysia  itu  seolah-olah dimaklumi  oleh  Menkopolhukam.  Atau tepatnya,  Djoko  Suyanto  tidak  melihat alibi bahwa itu kesalahan aparat Malaysia, karena  memang  penangkapan  terjadi di  wilayah  tak  bertuan  atau  wilayah sengketa.      Itu  sebabnya  gelombang protes yang terjadi, bisa dihindari kalau rakyat  mengerti  persoalan  perbatasan secara benar. Kompas menulis :
Menteri  Koordinator  Bidang  Politik, Hukum,  dan  Keamanan  Djoko Suyanto,  Senin  (23/8),  membenarkan bahwa  kawasan  perairan  tempat terjadinya  insiden  penangkapan  tiga aparat  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  Indonesia  oleh  Kepolisian Diraja  Malaysia  beberapa  waktu  lalu adalah  wilayah  yang  memang  masih dipersengketakan oleh kedua negara.
Dengan  begitu,  menurut  Djoko, seharusnya tidak boleh terjadi satu pihak pun, baik Indonesia maupun Malaysia, mengklaim wilayah perairan itu sebagai teritorialnya,  apalagi  sampai  terjadi insiden  penangkapan  seperti  menimpa ketiga aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.
Namun  pada  saat  yang  sama Menlu  yang  berada  dalam  wilayah koordinasinya  justru  memberi  bukti
bahwa kawasan tersebut bukan kawasan sengketa.    Maka  sepatutnyalah  bahwa peristiwa penangkapan itu tidak terjadi. Kompas menulis :
Pernyataan  Djoko  sangat  berbeda dengan  klaim  Menteri  Luar  Negeri Marty  Natalegawa,  Rabu  pekan  lalu, menyikapi insiden penangkapan. Marty saat  jumpa  pers  menegaskan,  wilayah perairan  tempat  terjadinya  insiden adalah wilayah perairan Indonesia.
Teks  Kompas  menunjukkan  silang sengkarut pejabat negara dalam memberi keterangan  resmi  kepada  publik.    Itu menandakan bahwa mereka yang diberi mandat  untuk  merepresentasi  negara seolah  tidak  memiliki  pengetahuan yang cukup tentang wilayah kedaulatan negara yang diwakilinya.  Sesungguhnya bukan saja tapal batas teritorial laut yang dipersoalkan  namun  juga  lemahnya koordinasi  di  level  birokrasi  yang membuat masalah semakin semrawut.

## Moral Evaluation
Lemahnya koordinasi menjadi titik  simpul  permasalahan  ini  lama diurai.  Tidak  heran,  rakyat  pun  dalam kebingungan memahami masalah penangkapan  ini.  Kompas  menulis demikian :
Saat  Kompas  menanyakan  hal  itu, Djoko  meminta  pernyataannya  jangan disalahartikan  sebagai  ketidakjelasan sikap  pemerintah  atau  bahkan  sampai berimplikasi  mementahkan  sikap  dan nota  diplomatik  Kemlu  sebelumnya, apalagi sampai diartikan sebagai bentuk pemakluman  terhadap  penangkapan ketiga aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## Treatment Recommendation
Nota  protes  diplomatik  dan perundingan.    Dua  rekomendasi  ini layak ditawarkan sebab jika benar bahwa
wilayah tersebut wilayah Indonesia maka pemerintah  harus  berani  mengambil langkah-langkah  yang  tegas.    Kompas juga menurunkan berita demikian:
Sementara itu, Marty seusai pengukuhan Duta  Belia  2010  di  Kemlu,  pagi harinya,  menegaskan  tengah  berupaya mempercepat proses perundingan dengan Malaysia, dari yang seharusnya digelar  September-Oktober  tahun  ini. Saat  ini  ia  masih  menunggu  jawaban atas tawarannya minggu lalu

## Problem Identification
Hubungan Indonesia-Malaysia sepatutnya  juga  menganut  patron simbiosis  mutualisme.    Bila  yang  satu mencoba  merasa  superior,  maka  nasib hubungan  kedepan  hanya  menunggu waktu,  dapat  diteruskan  atau  cukup sampai  di  sini.  Idealnya,  semua  negara berharap  mereka  mampu  memelihara hubungan  secara  berkesinambungan, Karena tidak satupun negara di dunia ini mampu eksis di atas kakinya sendiri. Era global dan rajutan relasi yang tidak bisa terurai  lagi  meniscayakan  bahwa  jauh lebih baik memiliki 1000 teman daripada satu  musuh.  Namun  itu  tidak  berarti bahwa  kompromi  dalam  menegakkan kedaulatan  negara  menjadi  pilihan satu-satunya  dengan  mengorbankan jatidiri  dan  dignitas  bangsa.  Kompromi diperbolehkan tapi kalau sudah menyangkut harkat dan martabat, semua level harus satu kata.

## Causal Interpretation
Kemarahan  yang  diluapkan  massa maupun anggota DPR sejatinya hanyalah respon balik atas kesewenang-wenangan Polisi Diraja Malaysia. Kemarahan dapat diekspresikan dengan apa saja, termasuk melakukan penyerangan simbolik
dengan  membuang  kotoran  manusia ke  kantor  Kedubes  Malaysia  di  Jakarta. Kompas menurunkan berita :
Pada Rabu (25/8), giliran Komisi I DPR meluapkan  kekesalan  serta  kemarahan. Kasus  ini  turut  memicu  gelombang unjuk rasa dan protes keras masyarakat di  lapangan.  Salah  satu  bentuk pelampiasan  kemarahan,  sejumlah pengunjuk  rasa,  Selasa,  melempar Kedutaan  Besar  Malaysia  di  Jakarta dengan kotoran.
Ketika  kemarahan  bisa  dikontrol, mungkin  cara-cara  seperti  itu  tidak  bisa ditolerir.    Namun  karena  kejengkelan sudah  memuncak,  dan  melihat  respon negara  yang  amat  lamban  maka  rakyat melampiaskan dengan caranya sendiri.

## Moral Evaluation
Hubungan  baik  tetap  penting, karena itu roh dalam membangun relasi internasional,  tetapi  bersikap  tegas juga  penting  agar  wibawa  negara  tidak dilecehkan oleh pihak lain.  Kompas lebih lanjut menulis demikian:
Komisi  I  mendesak  pemerintahan di  bawah  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono agar berani bertindak.
Komisi  I  menginginkan  Pemerintah Indonesia bertindak lebih jauh ketimbang sekadar  mengirimkan  nota  diplomatik berisi  protes  keras.Komisi  I  mendesak Pemerintah Indonesia menuntut Malaysia memberikan pernyataan minta maaf.

## Treatment Recommendation
Beberapa pilihan rekomendasi
ditawarkan  seperti,  Presiden  SBY  harus bertindak tegas, pengiriman nota protes, permintaan  maaf  dan  penarikan  duta besar  RI  dari  Malaysia.  Yang  ditunggu adalah  realisasinya.  Adakah  pemerintah memiliki  keberanian  mengambil  resiko
yang  tidak  populer  tetapi  mengangkat wibawa bangsa?

## 4.   Frame : Pemerintah Indonesia harus berani mengambil sikap tegas

## Problem Identification
Persoalan mendasar ketika hubungan bilateral dilakukan adalah menjaga agar dua negara tersebut memiliki kesetaraan. Jika tidak, maka hubungan tersebut akan berdampak  pada  kerugian  di  salah  satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Tindakan  tegas  untuk  terapi  kejut  yang bisa membuat ‘lawan’ harus berpikir dua kali  dalam  mengambil  tindakan  sangat diperlukan  guna  membangkitkan  harga diri dimata negara lain.

## Causal Interpretation
Bergulirnya desakan elemen bangsa yang menghendaki RI berani mengambil tindakan  tegas  kepada  Malaysia,  karena pemerintah penuh
pertimbangan. Kompas  menulis  bahwa  gelombang protes  yang  saat  itu  terjadi  tidak terlepas  dari  akumulasi  persoalan  yang terpedam.  Kejadian  13  Agustus  2010 tersebut  hanyalah  pemicunya.  Kompas memberitakan  jika  dua  pengamat  dari UI  dan  LIPI  juga  tidak  terlepas  dari luapan  emosi  yang  tidak  sabar  melihat lambannya RI mengambil tindakan:
Keduanya berkomentar tentang rembesan  isu  terkait  kasus  pencurian ikan  oleh  nelayan  Malaysia  di  wilayah
Indonesia.
Menteri  Luar  Negeri  Malaysia  Dato’ Sri  Anifah  Hj  Aman  menyatakan  siap berunding  dengan  Indonesia  dalam menuntaskan  masalah  kedua  negara, baik perairan maupun darat, walaupun prosesnya dipastikan berlangsung lama dan rumit.

## Moral Evaluation
Karena  sikapnya  yang  tidak  tegas tersebut,    pemerintah  dihadapkan  pada pilihan yang sulit.  Jika benar Indonesia melakukan pemutusan hubungan
diplomatik  lalu  tiga  jutaan  TKI  yang sekarang  mengais  rejeki  di  Malaysia  itu akan  dipertaruhkan  nasibnya.Kompas menulis:
Marty  khawatir  pemutusan  hubungan diplomatik  bisa  sangat  menyulitkan tenaga  kerja  Indonesia  yang  bekerja  di negara jiran tersebut.
Namun ada benarnya juga pendapat  pengamat    bahwa  berkonflik itu  tidak  harus  bermusuhan  selamanya.
Konflik  sebetulnya  adalah  solusi  untuk menemukan cara-cara yang lebih elegan menata relasi dua negara kedepan yang lebih baik.

## Treatment Recommendation
Pemutusan  hubungan  diplomatik, masih merupakan wacana yang disuarakan  sebagian  elemen  bangsa yang  sangat  prihatin  melihat  Indonesia diperlakukan  kurang  pada  tempatnya oleh  Malaysia.  Tetapi  sebelum  itu terjadi,  perlu  dipikirkan  bagaimana pola  hubungan  diplomatik  kedua negara  ini  yang  lebih  baik  dan  saling menguntungkan.  Seperti yang diusulkan oleh  Ketua  Umum  PDS  dan  juga dikuatkan  oleh  pengamat  hubungan internasional dari Unair demikian:
Ketua  Umum  Partai  Damai  Sejahtera Denny  Tewu  meminta  Presiden Yudhoyono  merevisi  putusan  yang telah  diambilnya  terkait  persoalan ini.  Dia  juga  mengaku  akan  berkirim surat  kepada  Presiden  agar  pemerintah meninjau kembali hubungan diplomatik dengan negara itu. Sikap dan pernyataan pemerintah  selama  ini  dia  nilai  justru
tidak membangkitkan rasa nasionalisme
bangsa.

## 5.  Frame  :  Diperlukan  perundingan antara Kepala Negara

## Problem Identification
Dalam  relasi  bilateral  Indonesia- Malaysia  selalu  muncul  percikan- percikan.   Kedua bangsa ini merupakan bangsa  yang serumpun,  maka pilihannya adalah  tetap  harus  dijaga  hubungan baik  diantara  keduanya.  Itu  sebabnya ketimbang  menghiraukan  atau  meng- iya-kan desakan publik untuk membuka front dengan  Malaysia,  jauh  lebih bijaksana,  jika  menyelsaikan  persoalan emosional  ini  dengan  perundingan. Dengan  sikap  tersebut,  jelas    Presiden SBY memetik kerugian terutama berkait citra diri dia sebagai presiden yang tidak pemberani  karena  selalu  menghindari konflik.  Pencitraan seperti ini akan lama melekat  pada  rakyat,  hingga  ditemukan sebuah  momentum  penghapusan  citra jelek  tersebut.  Tetapi  disisi  lain,  baik dilihat  dari  dimensi  politik,  ekonomi, persenjataan  dan  keuangan  negara, dengan  mengabaikan  ‘perang’,    enerji rakyat  yang  terbuang  sia-sia  bisa dihindari.
Memang  seorang  pemimpin  tidak mungkin  memberi  rasa  puas  kepada semua pihak.  Benar dan tepatpun sebuah keputusan yang diambil oleh pemimpin negara, kalau rakyat menilai bahwa fakta tersebut  dianggap  sangat  berlawanan dengan kepentingan publik atau aspirasi masyarakat,  persepsi  yang  muncul  di mata  masyarakat  tetap  juga  negatif. Artinya,  keputusan  apapun  yang  akan diambil  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini diwakili  oleh  Presiden,  memang  harus
memikirkan  banyak  aspek.  Tidak  boleh gegabah  apalagi  melihat  persoalan hanya  dengan  kaca  mata  kuda.  Aspek- aspek  lain  yang  barangkali  sama  sekali belum  dipikirkan  oleh  rakyat,  seorang pemimpin  harus  mampu  mengatisipasi jauh sebelumnya. Causal Interpretation
Penyebab  utama  persoalan  yang semakin lebar  adalah ternyata Presiden senndiri  selaku  kapala  negara  tidak mengambil  tindakan  apapun.  Itu sebabnya  kemudian  Presiden  SBY mengirim  surat  kepada  PM  Malaysia. Penyebab  utamanya  adalah  Presiden seolah-olah  terkesan  lambat  dalam mengambil  tindakan  kongkrit.  Kompas menulis:
Duta  Besar  RI  untuk  Malaysia  Da’i Bachtiar mengatakan, pertemuan bilateral  akan  mencari  solusi  terbaik agar  mencegah  terulangnya  insiden yang  dapat  mengganggu  hubungan akrab kedua negara.
”Kita  belajar  dari  insiden  yang  terjadi untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa perbatasan yang kerap menjadi pemicu konflik,” ujar Da’i dalam jumpa pers di Kedutaan Besar RI di Jalan Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur.
Di  ibukota    Kuala  Lumpur, Malaysia,  dikabarkan,  sesepuh  Partai Islam  Se-Malaysia  (PAS)  Nik  Azis,  di tengah  komentar  keras  dari  Pemerintah Malaysia,  menyampaikan  harapan  agar hubungan  kedua  negara  tetap  terjaga baik.  ”Saya  berdoa  kepada  Allah  agar memulihkan  hubungan  kedua  negara,” ujar Nik Aziz, yang merupakan sahabat dekat keluarga Anwar Ibrahim.
Di  tengah  kemarahan  warga,  juga ada  niat  untuk  meredakan  ketegangan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Natalegawa dijadwalkan bertemu dengan  Menteri  Luar  Negeri  Kerajaan Malaysia  Anifah  Aman  di  Kinabalu,
6  September  2010,  untuk  membahas perbatasan laut kedua negara.

## Moral Evaluation
Meskipun  membangun  adalah proses  kegiatan  yang  tidak  pernah berhentti,  pekerjaan  itu  tetap  disenangi. Termasuk  dalam  upaya  menyelesaikan persoalan  penangkapan  ikan  agar  tidak memicu  gelombang  protes  lebih  lanjut. Para  tokoh  harus  membuat  pernyataan yang sedapat mungkin tidak memancing emosi.  Kompas menulis:
Di  ibukota    Kuala  Lumpur,  Malaysia, dikabarkan,  sesepuh  Partai  Islam  Se- Malaysia  (PAS)  Nik  Azis,  di  tengah komentar  keras  dari  Pemerintah Malaysia, menyampaikan harapan agar hubungan  kedua  negara  tetap  terjaga baik.  ”Saya  berdoa  kepada  Allah  agar memulihkan  hubungan  kedua  negara,” ujar Nik Aziz, yang merupakan sahabat dekat keluarga Anwar Ibrahim.
Di  tengah  kemarahan  warga,  juga  ada niat  untuk  meredakan  ketegangan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Natalegawa dijadwalkan bertemu dengan  Menteri  Luar  Negeri  Kerajaan Malaysia  Anifah  Aman  di  Kinabalu, 6  September  2010,  untuk  membahas perbatasan laut kedua negara.

## Treatment Recommendation
Surat, nota protes diplomatik adalah salah satu cara agar masalah dua negara ini  dapat  segera  diselesaikan  secara damai.

## Simpulan
Bingkai Kompas menegaskan bahwa sengketa  yang  terjadi  pada  pertengahan Agustus  2010  merupakan  bentuk pelanggaran  Malaysia  atas  wilayah kelautan  Indonesia.  Aparatur  negara yang  ditangkap  oleh  petugas  Malaysia menunjukkan  delegitimasi  terhadap pemerintah Indonesia. Tindakan itu juga
dinilai  sebagai  penghinaan  terhadap harga diri bangsa. Walau dalam bingkai selanjutnya,  Kompas  menyinggung mengenai masalah perbatasan yang tidak kunjung  usai  antara  Indonesia-Malaysia namun Kompas menekankan pentingnya bersikap  tegas  dalam  sengketa  ini dan  selanjutnya  dibutuhkan  finalisasi perjanjian  perbatasan  laut  dengan Malaysia.

## Daftar Pustaka
Berger,  Mark  T.(2004). Conflict  and confrontation in  South  East  Asia,
1961-1965:  Britain,  the  United  States,
Indonesia and the creation of Malaysia Journal of Southeast Asian Studies , Feb. Brittingham,  Michael  Alan.  (2007) . The “Role”  of Nationalism in  Chinese Foreign  Policy:  A  Reactive  Model  of Nationalism &  Conflict . Journal  of Chinese Political Science , Aug, Vol. 12 Issue 2. Eriyanto.  (2005),  ”Analisis  Framing  :
Konstruksi,  Ideologi,  dan  Politik Media”, LKIS.
Hack,  Karl . Britain  and  the Confrontation with Indonesia ,  1960-1966 . Detail Only Available By: Journal of British
Studies , Apr2007, Vol. 46 Issue 2. Hein, Laura (2008). The Cultural Career of the  Japanese  Economy:  developmental and  cultural nationalisms in  historical perspective. Third  World  Quarterly, Apr, Vol. 29 Issue 3. Madu,  Ludiro.  (2007).    ” Nasionalisme &  Internet:  Krisis  Ambalat  Antara Indonesia&  Malaysia  2005 ”    dalam Jurnal  Ilmu  Komunikasi  Vol.5  No.1
Januari-April.
Sukandar,  Rudi  and  Erda  Handayani . (2010) “A  Comparative  Study  Of
Indonesian Media In 1960s And 2000s On Konfrontasi” Paper on International Conference  on  Media  (i-Come)  2010 , Melaka: June. Woodard,  Garry . (1998). Best  practice  in Australia’s foreign policy: `Konfrontasi’
(1963-66) Australian Journal of Political
Science , Mar, Vol. 33 Issue 1.