Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan
Lina Maulidiana, Rendy Renaldy p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## KEPEMILIKAN SAHAM TANPA BATAS PADA GRUP PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT MUNCULNYA POSISI DOMINAN

## Lina Maulidiana, Rendy Renaldy
Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung maulidianalina17@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah kedudukan serta problematika komposisi kepemilikan saham tanpa batas dapat berpengaruh terhadap munculnya posisi dominan. Peran swasta yang tidak terlepas dari keinginan kepentingan pribadi atau kelompok tidak bisa  terhindarkan,  saat  ini  berkembang  dalam  dunia  usaha  yang  beralih  kepada pembentukan badan hukum yaitu Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang memiliki  hak  dan  kewajiban  layaknya  manusia  ( recht  person )  sehingga memberikan perindungan bagi pemilik perseroan dalam menjalankan usaha tanpa khawatir  kekayaan  pribadinya  ikut  disertakan  ( strict  limited  liability ).  Kekayaan pribadi  ini  juga  berlaku  bagi  perseroan  yang  turut  juga  mendirikan  atau menanamkan  modalnya  pada  perseroan  lain,  sehingga  konsepsi  perusahaan  grup dalam  bentuk  perseroan  muncul  yang  menciptakan  perlindungan  ganda  bagi pemegang  harta  sesungguhnya  sekaligus  pengendali  utama  dibalik  kinerja  suatu Perseroan  Terbatas.  Metode  pendekatan  yang  akan  digunakan  dalam  penulisan ilmiah ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa komposisi kepemilikan saham tanpa batas dapat berpengaruh terhadap munculnya posisi  dominan  dikarenakan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan satu-satunya peraturan untuk mengakomodir badan  hukum  perseroan  dianggap  tidak  mampu  lagi  untuk  memberikan  batasan bagi pelaku usaha yang tergabung dalam suatu grup perusahaan untuk menciptkan posisi  dominan  dalam  pangsa  pasar  bersangkutan.  Tidak  dilarangnya  posisi dominan  oleh  pelaku  usaha  sebenarnya  telah  diakomodir  oleh  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat,  namun  hal  ini  merupakan  pemikiran  lampau  yang  tidak  lagi  dapat melindungi  kepentingan  pelaku  usaha  secara  khusus.  Sehingga  kencenderungan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya merupakan pemikiran dasar mengapa perlu  diantisipasi  bentuk  perusahaan  grup  oleh  perseroan  yang  dilindungi  oleh undang-undang itu sendiri.
Kata Kunci: Kepemilikan Saham; Group Perusahaan; Posisi Dominan.
Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan
Lina Maulidiana, Rendy Renaldy p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## UNLIMITED STOCK OWNERSHIP IN GROUP OF COMPANIES WHICH RESULTED FROM THE DOMINANT POSITION
Lina Maulidiana, Rendy Renaldy
Faculty of Law, Sang Bumi Ruwa Jurai University, Bandar Lampung maulidianalina17@gmail.com

## Abstract
The research objective is the position and problems that regulate unlimited share ownership  can  affect  the  dominant  rank.The  role  of  the  private  sector  that  is inseparable from the desires of personal or group interests is inevitable, currently developing in the business world that is turning to the formation of a legal entity that is a Limited Liability Company as a legal subject that has human rights and obligations so as to provide protection for the owner of the company in running a business without worrying about his personal wealth being included. This personal wealth also applies to companies that have also established or invested their capital in  other  companies,  so  that  the  conception  of  group  companies  in  the  form  of  a company  appears  which  creates  a  double  protection  for the  real  asset  holder  as well  as  the  main  controller  behind  the  performance  of  a  Limited  Liability Company.The  method  of  approach  that  will  be  used  in  scientific  writing  is normative juridical, this type of research is a type of legal research that analyzes and examines mere literature or secondary data.The results of this study provide the  answer  that  the  composition  of  unlimited  share  ownership  can  affect  the emergence  of  a  dominant  position  due  to  Act  Number  40  of  2007  concerning Limited  Liability  Companies  which  is  the  only  regulation  to  accommodate corporate  legal  entities  deemed  unable  to  provide  limits  for  business  actors incorporated in a group of companies to create a dominant position in the relevant market  share.  No  dominance  of  the  dominant  position  by  business  actors  has actually been accommodated by Law Number 4 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, but this is a past thought that  no  longer  protects  the  interests  of  business  actors  specifically.  So  that  the tendency to make maximum profits is the basic idea why it is necessary to anticipate the form of group companies by companies protected by the law itself.
Keywords: Share Ownership; Company Group; Dominant Position.
Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan
Lina Maulidiana, Rendy Renaldy p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Persaingan usaha merupakan hal yang lumrah dan wajar sehingga terjadinya iklim persaingan usaha yang sehat dan tentunya bedampak positif bagi pelaku usaha yang  saling  bersaing  atau  berkompetisi  demi  upaya  memunculkan  peningkatan efisiensi,  produktivitas,  dan  kualitas  produk  yang  dihasilkan. 1 Penegakan  hukum larangan  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  memiliki  persoalan  yang sangat  kompleks,  hal  ini  telah  berimplikasi  pada  tidak  efektifnya  pelaksanaan  tugas  dan kewenangan  yang  diamanatkan  oleh  Undang-undang    Nomor  5  Tahun  1999  Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang  ini  dibentuk  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU),  yang merupakan  lembaga  independen  yang  terlepas  dari  pengaruh  dan  kekuasaan  Pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 2
Praktik dilapangan masih ditemukannya kepemilikan saham tanpa batas pada grup  perusahaan  yang  berakibat  munculnya  posisi  dominan, sebuah perusahaan dapat menjadi perusahaan induk ( parent company ) dalam perusahaan grup ( holding    company ) apabila memiliki saham mayoritas atau lebih dari 50% saham perusahaan anak. Atas kepemilikan saham mayoritas tersebut, perusahaan induk  mempunyai  kewenangan  dalam  pengembangan  kebijakan,  pengelolaan strategi bisnis, dan melakukan pengawasan atas aspek oprasional bisnis perusahaan, maka  dengan  demikian,  perusahaan  induk  mendapatkan  manfaat  yang  lebih menguntungkan.
Penelitian ini terkait dengan penelitian Roni Bara Pratama dkk (2020) yang mengkaji  mengenai  kepemilikan  saham  silang  pada  perusahaan  berbentuk  grup. Larangan  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  walau  telah  diatur dalam  undang-undang  tetapi  pada  pelaksanaannya  masih  ditemui  adanya pelanggaran.  Hal  ini  terjadi  karena  undang-undang  tersebut  tidak  secara  tegas
1 Abdul  R.  Saliman,  Ahmad  Jalis,  Hermansyah, Esensi  Bisnis  Indonesia:  Teori dan  Contoh  Kasus , Kencana, 2004, Jakarta, hal. 170.
2 Otih  Handayani,  Juliana  S.  Ndolu,  Achmad  Jumeri  Pamungkas,  Douglas  Napitupulu  Pratama, Effectiveness  Of  Law  Enforcement  Case  By  The  Cartel  Commission  Honda  And  Yamaha  Based  On  Justice Pancasila, Jurnal Ius Constituendum Vol 5 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2020, Semarang, hal 3. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.1980
Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan
Lina Maulidiana, Rendy Renaldy p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
menyatakan pelarangan atas kepemilikan saham silang. Kepemilikan saham yang berbentuk  grup  dapat  menimbulkan  pasar  dengan  persaingan  usaha  tidak  sehat yang pada akhirnya akan merugkan masyarakat. Penelitian ini mengambil contoh penguasaan  pasar  dominan  oleh  Temasek  dari  Singapura  yang  mempunyai kepemilikan  saham  di  Telkomsel  dan  Indosat  dapat  menyebabkan  pasar telekomunikasi  menjadi  tidak  sehat.  Hal  berbeda  teerjadi  pada  penanganan  kasu kepemilikan saham MNC Grup pada RCTI, MNC TV, dan Global TV    yang oleh KPPU  dianggap  bukan  sebagai  pelanggaran  karena  dianggap  ranahnya  hukum penyiaran  dan  MNC  mempunyai  usaha  tidak  hanya  pada  jenis  usaha  penyiaran saja. 3
Sedangkan  penelitian  yang  hampir  sama  oleh  Suparji  dan  Akhmad  Irkaam (2016)  yang hanya mengkaji kasus kepemilikan saham silang Temasek Holdings yang  diduga  melakukan  kepemilikan  saham  silang  dengan.  Temasek  Holdings perusahaan dari Singapura telah menanamkan sahamnya pada PT. Indosat dan PT Telkomsel  yang  mempunyai  bidang  usaha  dan  pasar  yang  sama  yaitu telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia.    KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha berwenang dalam memeriksa dan memutuskan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Masih adanya celah yang ada dalam undang-undang  tersebut    meyebabkan  masih  adanya  pelanggaran-pelanggran tentang  kepemilikan  saham  pelaku  usaha  pada  beberapa  badan  usaha  yan mempunayi  bidang  usaha  dan  pangsa  pasar  yang  sama  dapt  mengakibatkan preaktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 4
Hal yang senada juga sama dengan kajian yang dilakukan oleh Putri Regina dkk (2020) dalam penelitiannya yang membahas mengenai praktik monopoli dan persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  oleh  Temasek  Holdings.  Penelitian  ini  lebih banyak  mengkaji  dari  perspektif  hukum  persaingan  usaha.  Hasil  dari  penelitian
3 Roni Bara Pratama, Rizky Ramadhan, Yoses Kharismanta Tarigan, Kepemilikan Saham Silang Pada Perusahaan Berbentuk Grup: Analisa Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Amanna Gappa Vol 28 No 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020, Makassar.
DOI: https://doi.org/10.20956/ag.v28i1.10175
4 Suparji, Akhmad Irkaam, Kasus Kepemilikan Saham Silang Temasek Holdings Jurnal Magister Ilmu Hukum, Hukum dan Kesejahteraan Vol 1 No 2 2020, Universitas Al Azhar Indonesia, 2016, Jakarta, hal 1-15.
Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan
Lina Maulidiana, Rendy Renaldy p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
tersebut juga menguatkan penelitain sebelumnya bahwa Temasek Holdings terbukti melanggar Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 5
Sedangkan kajian yang dilakukan oleh Dewi Astutty Mochtar (2013) tentang penyalahgunaan  posisi  dominan  dalam  kepemilikan  saham  silang.  Dewi  Astutty Mochtar dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kepemilikan saham silang dapat menyebabkan penyalahgunaan posisi dominan, kepemilikan saham mayoritas pada beberapa badan usaha yang mempunyai bidang usaha sejenis dan pempunyai pasar yang sama. Masih lemahnya aturan yang mengatur tentang posisi dominan seperti syarat-syarat pelaku usaha dapat dinyatakan sebagai posisi dominan dan penentuan posisi  dominan  berdasarakan  pengamat  dan  analisa  dari  KPPU  atau  berdasarkan adanya aduan dari masyarakat belum diatur secara jelas. 6
Penelitian  ini melengkapi  penelitian terdahulu  yang  hanya  terfokus  kepada adanya kepemilikan saham silang oleh pelaku usaha untuk jenis usaha yang sejenis dan pangsa pasar yang sama. Adanya kelemahan dalan pengaturan yang mengatur tentang  posisi  dominan  suatu  badan  usaha  atas  jenis  udaha  dan  pangsa  pasar tertentu. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji kepada landasan sosiologis yang masih  minimnya  pembatasan  secara  legalistik  dan  sulitnya  pengawasan  dan  pola pikir  yang  masih  mengacu  pada  kegiatan  berusaha  untuk  mencari  keuntungan sebesar-besarnya  maka  penguasaan  atas  kepemilikan  saham  yang  tidak  dibatasi, sehingga  berpotensi  memunculkan  posisi  dominan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah terkait  dengan  komposisi  kepemilikan  saham  tanpa  batas  dapat  berpengaruh terhadap munculnya posisi dominan.

## B. Perumusan Masalah
Bagaimana    komposisi  kepemilikan  saham  tanpa  batas  dapat  berpengaruh terhadap munculnya posisi dominan?
5 Putri Regina, Muskibah Muskibah, Faizah Bafadhal, Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat Oleh Temasek Holdings, Jurnal Zaaken  Vol 1 No 1. Fakultas Hukum Universitas Jambi , 2020, Jambi.
6 Dewi Astutty Mochtar, Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam kepemilikan Saham Silang, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18 No.2, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang. 2018, Malang, hal 116-126.
Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan
Lina Maulidiana, Rendy Renaldy p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## C. Metode Penelitian
Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang  menganalisis  dan  mengkaji  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka. 7
Penelitian  ini  akan  fokus  terhadap  pembahasan  terhadap  fenomena  adannya perusahaan grup di tengah kegiatan perusahaan yang memungkinkan timbul adanya penyalahgunaan  atas  posisi  dominan  suatu  induk  perusahaan  terhadap  anak perusahaannya bagi pihak ketiga. Tipe penelitian yang bersifat deskriptif, karena penelitian  ini  bertujuan  memberikan  gambaran  tentang  suatu  sifat  individu, keadaan, gejala yang terjadi di masyarakat atau bahkan untuk menentukan frekuensi suatu gejala. 8

## II. PEMBAHASAN
Komposisi  Kepemilikan  Saham  Tanpa  Batas  Dapat  Berpengaruh  Terhadap Munculnya Posisi Dominan
Pemerintah melalui undang-undang tentang praktik monopoli dan persaingan usaha  tidak  sehat  telah  melarang  pelaku  usaha  memiliki  saham  mayoritas  pada beberapa  badan  usaha  yang  mempunyai  kegiatan  usaha  yang  sama  bidangnya dengan  pasar  yang  sama  atau  pelaku  usaha  dilarang  mendirikan  beberapa  badan usaha baru yang memiliki kegiatan usaha yang sama bidang usahanya dengan pasar yang  sama  yang  dapat  berakibat  adanya  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha yang tidak sehat apabila pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tersebut pada akhirnya menguasai pangsa pasar lebih dari 50% dari satu jenis barang/jasa tertentu.
Pembentukan  perusahaan  grup  ( holding  company )  ini  mengacu  kepada realitas bisnis yang dikendalikan oleh perusahaan induk sebagai pemegang saham mayoritas.  Melalui  kepemilikan  sahan  mayoritas  dari  perusahaan  induk terhadap perusahaan  anak  ( subsidiary )  tersebut,  memungkinkan  perusahaan  induk
7 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Raja Grafindo Persada, 2010, Jakata, hal.13-14
8 Sri Mamuji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, Depok, hal 3.
Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan
Lina Maulidiana, Rendy Renaldy p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
mengendalikan dan medominasi kepengurusan perusahaan anak, sehingga orientasi kepentingan    ekonomi  dari  perusahaan  anak  sepenuhnya  mengarah  untuk mendukung  kepentingan  perusahan  grup.  Hal  ini  berimplikasi  terhadap  ketidak mandirian  yuridis  perusahaan  anak,  karena  perusahaan  anak  wajib  menjalakan intruksi perusahaan induk. Kontruksi pengaturan ini memberikan peluang kepada perusahaan  induk  untuk  menyalahgunakan  kewenangan  kontruksi  perusaahaan grup  ( holding  company )  atau  memanfaatkan  keadaan  hukum  dalam  menjalakan kegiatan  usahanya.  Penyalagunaan  kontruksi  perusahaan  grup  ini  menimbulkan suatu kerugian kepada perusahaan anak ( subsidiary ) atau juga yang disebut sebagai opportunity lost .
Kemudahan  yang  diberikan  dalam  berusaha  melalui  kepemilikan  saham terhadap  suatu  Perseroan  Terbatas  akan  menimbulkan  ketertarikan  bagi  pelaku usaha untuk mengambil peluang tersebut, namun berapa besaran dari kepemilikan tersebut  tidak  dijelaskan  secara  rinci.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPer) yang masih diadopsi dari hukum belanda yaitu Burgerlijk Wetboek yang mengartikan perseroan dalam bentuk dasarnya perkumpulan, dimana perkumpulan yang  dimaksudkan  disini  adalah  perkumpulan  dalam  arti  luas  yang  tidak mempunyai kepribadian tersendiri dan yang mempunyai unsur-unsur kepentingan bersama; kehendak bersama; tujuan bersama; kerja sama.
Saham yang dimaksud dengan memiliki kualifikasi dengan potensi dominan terhadap penguasaan disini mengacu pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana pada ayat 1 mengatur bahwa anggaran  dasar  dapat  menetapkan  satu  klasifikasi  saham  atau  lebih.  Klasifikasi saham adalah kelompok saham yang satu sama lain mempunyai karakteristik yang sama, dan karakteristik tersebut membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok  saham  dari  kalsifikasi  yang  berbeda. 9 Dijelaskan  di  atas  mengenai beberapa  klasifikasi  saham,  dimana  munculnya  variasi  pemegang  saham  akan memberikan batasan dalam hal apa saham dapat mempengaruhi besarnya arah dan
9 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perseroan Indonesia , Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung, hal. 43.
Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan
Lina Maulidiana, Rendy Renaldy p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
kebijakan  suatu  perusahaan  atau  perseroan.  Pada  hakikatnya  apabila  terdapat klasifikasi  saham  yang  demikian,  maka  perlu  diperjelas  dahulu  mengenai  satu klasifikasi saham melalui anggaran dasar yang menetapkan satu klasifikasi sebagai saham biasa.
Komposisi yang menyebabkan salah satu pihak lebih dominan dari pemilik saham  lainnya  inilah  yang  memberikan  potensi  besar  terjadinya  posisi  dominan dengan kondisi khusus yang memberatkan iklim persaingan usaha. Sebelum masuk jauh  lebih  dalam  mengenai  posisi  dominan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  perlu  dipahami  walaupun  tidak  ada  penjelasan  dalam Undang-undang  bahwa  jelas  terjadi  penguasaan  terhadap  kendali  atas  suatu perusahaan  karena  kepemilikan  saham  yang  lebih  dari  setengah,  potensi  tersebut jelas  akan  terjadi  dengan  pemikiran  bahwa  tidak  ada  satu  entitas  ekonomi  yang tidak  mencari  keuntungan  yang  sebesar-besarnya,  sehingga  penguasaan  terhadap komposisi  saham  akan  sangat  berpengaruh  besar  atas  organisasi  persero  yang menjurus kedalam kebijakan mencari posisi dominan dalam suatu pasar.
Seperti  halnya  adanya  pelanggaran  persaingan  usaha  karena  adanya kemepilikan saham Temasek Holdings pada PT Indosat dan PT Telkomsel. Dugaan adanya pelanggaran terhadap Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berawal  pada  15  Desember  2002,  ketika  PT.  Indosat  Tbk.  Melakukan  divestasi saham sebesar 41,94 % yang akhirnya dimenangkan oleh STT melalui tender offer . STT  sendiri  merupakan  anak  perusahaan  yang  100  %  sahamnya  dikuasai  oleh Temasek  Holdings,  yang  merupakan  pemegang  saham  ganda  atas  perusahaan telekomunikasi di tanah air. Dengan kedudukannya sebagai pemegang ganda, maka setidaknya menyebabkan industri telekomunikasi seluler di Indonesia mengalami struktur  kepemilikan  silang  ( cross  shareholding  ownership ).  Di  samping  itu struktur kepemilikan silang juga terjadi dikarenakan sebelum divestasi saham PT. Indosat  Tbk.  dilakukan  (2001),  saham  PT.  Telkomsel  yang  merupakan  operator seluler  terbesar  di  Indonesia  telah  dimiliki  pula  oleh  Temasek  Holdings  melalui anak perusahaannya yaitu Singtel dan SingTel Mobile, yakni sebesar 35%. Dengan
Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan
Lina Maulidiana, Rendy Renaldy p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
demikian boleh dikatakan, bahwa Temasek Holdings sendiri telah menguasai pasar seluler Indonesia dengan menguasai Telkomsel dan Indosat secara tidak langsung. 10
Dengan alasan bahwa Temasek telah melakukan kepemilikan saham silang terhadap Telkomsel dan Indosat sehingga mengakibatkan dampak anti persaingan usaha  dalam  pelayanan  telekomunikasi  seluler  di  Indonesia.  KPPU  juga menyatakan  Temasek  bersalah  melanggar  pasal  17  ayat  1  bahwa  pelaku  usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan  atau  persaingan usaha tidak sehat. 11
Posisi  dominan  apabila  ditelaah  menurut  dapat  diartikan  posisi  sebagai kedudukan (orang atau barang) sementara arti kata dominan adalah bersifat sangat menentukan karena kekuasaan, pengaruh, tampak menonjol, 12 sedangkan menurut Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  posisi  dominan  adalah  keadaan  dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan  dengan  pangsa  pasar  yang  dikuasai,  atau  pelaku  usaha  mempunyai  posisi tertinggi  di  antara  pesaingnya  di  pasar  bersangkutan  dalam  kaitan  dengan kemampuan  keuangan,  kemampuan  akses  pada  pasokan  atau  penjualan,  serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 angka 4.
Penguasaan  posisi  dominan  dalam  hukum  persaingan  tidak  dilarang, sepanjang pelaku usaha dalam mencapai posisi dominannya atau menjadi pelaku usaha  yang  lebih  unggul  ( market  leader )  pada  pasar  yang  bersangkutan  atas kemampuannya sendiri dengan cara yang sehat. 13
10 L.  Budi  Kagramanto, Kepemilikan  Silang  Saham  PT.  Indosat  Dan  PT.  Telkomsel  Oleh  Temasek Holding Company , Mimbar Hukum Vol 28 No 1, Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, 2008, Jogjakarta, hal 3. http://dx.doi.org/10.22146/jmh.16310
11 Udin Silalahi, Single Economic Entity: Kajian Hukum Persaingan Usaha di Indonesia , Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syraiah Vol 9 No 1, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018, Malang, hal 13. DOI: 10.18860/j.v9i1.4903
12 Departemen  Pendidikan  Nasioan, Kamus  Besar  bahasa  Indonesia  Pusat ,  Edisi  Keempat,  PT Gramedia, 2008, Jakarta, hal. 64
13 Hanifah  Prasetyowati,  Paramita  Prananingtyas,  Hendro  Saptono, Analisa  Yuridis  Larangan Perjanjian  Integrasi  Vertikal  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat, Diponegoro Law Review Vol 6 No 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017, Semarang, hal 6.
Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan
Lina Maulidiana, Rendy Renaldy p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Undang-undang tersebut menetapkan syarat atau paramenter posisi dominan, syarat  yang dimaksud adalah pelaku usaha tdak mempunyai pesaing  yang  berarti atau pelaku usaha mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha  pesaingnya  di  pasar  yang  bersangkutan  dalam  kaitan  pangsa  pasarnya, kemapuan  keuangan,  kemampuan  akses  pada  pasokan  atau  penjualan,  dan kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
Penjelasan  yang  demikian  tidak  secara  tegas  juga  menyatakan  apakah pelaku usaha tersebut harus secara kumulatif atau tidak, artinya apakah jika salahj stu syarat terebut dimiliki oleh pelaku usaha dapat dinyatakan bahwa pelaku usaha tersebut  sudah  mempunyai  posisi  dominan,  maka  perlu  dijabarkan  3  (tiga)  unsur penting hasil tafsiran dari kalimat tersebut yaitu:
1. Kemampuan Keuangan
Salah  satu  unsur  yang  menyatakan  bahwa  suatu  pelaku  usaha  mempunyai posisi dominan adalah apabila pelaku usaha mempunyai keuangan yang lebih besar (kuat)  dibandingkan  dengan  keuangan  pelaku  usaha  pesaignya.  Pengertian kemampuan keuangan suatu pelaku usaha dapat dipahami khususnya kemampuan ekonomi  pelaku  usaha  tersebut  yang  pada  pokoknya  mempunyai  kemungkinan keuangan  artinya  kemampuan  keuangan  yang  dimiliki  sendiri,  untuk  melakukan investasi  sejumlah  uang  tertentu  dan  mempunyai  akses  menjual  kepada  pasar modal. 14 Secara sederhana dilihat dari keberadaan pelaku usaha yang mempunyai pangsa  pasar  yang  lebih  tinggi  (besar)  dibandingkan  dengan  pelaku  usaha pesaingnya,  pelaku  usaha  yang  mempunyai  pangsa  pasar  yang  lebih  tinggi  akan mempunyai  keuangan  yang  lebbih  besar  dibandingkan  dengan  pelaku  usaha pesaingnya.  Karena  presentase  nilai  jual  atau  beli  yang  lebih  tinggi  atas  suatu barang  atau  ajsa  tertentu  dibandingkan  dengan  nilai  jual  ataiu  beli  pesaing- pesaingnya akan menunjukkan ke kemampuan keuangan yang lebih kuat atau lebih besar.
2. Kemampuan Pada Pasokan atau Penjualan
14 Dwi Tatak Subagiyo, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum  Direksi  Menurut  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas, Jurnal  Perspektif  Volume  XX  No.  1  Tahun 2015, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v20i1.122
Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan
Lina Maulidiana, Rendy Renaldy p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Unsur  kemampuan  mengatur  pasokan  atau  penjualan  adalah  salah  satu  ciri pelaku  usaha  yang  mempunyai  posisi  dominan.  Kemampuan  ini  dapat  dilakukan oleh satu pelaku usaha jika memililiki pangsa pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pangsa pasar pesaing-pesaingnya, oleh karena itu penilaian atau penetapan pangsa  pasar  pelaku  usaha  pada  pasar  bersangkutan  sangat  penting.  Pengertian pangsa pasar harus dipahami terlebih dahulu,  yaitu persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersankutan dalam tahun kalender tertentu.
Pelaku usaha yang sudah menentukan target pangsa pasar, akan menciptakan kondisi  persaingan  lebih  tinggi,  dengan  demikian  secara  otomatis  akan  dapat ditentukan  apakah  pelaku  usaha  yang  menguasai  pangsa  pasar  dalam  persentase tertentu dapat melakukan praktik monopoli dan/ atau persaigan usaha tidak sehat pada  pasar  yang  bersangkutan  yaitu  melalui  kemampuan  pengaturan  jumlah pasokan atau penjualan barang tertentu di pasar yang bersangkutan. Kemampuan pengaturan  pasokan  atau  penjualan  barang  atau  jasa  tertentu  menjadi  salah  satu bukti  bentuk  penyalahgunaan  posisi  dominan  yang  dapat  dilakukan  oleh  pelaku usaha  yang  mempunyai  posisi  dominan  yang  mengakibatkan  pelaku  usaha pesaingnya tidak dapat ebrsaing pada pasar yang bersangkutan.
3. Kemampuan Menyesuaikan Pasokan atau Permintaan
Kemampuan  pelaku  usaha  untuk  menyesuaikan  pasokan  atau  permontaan barang atau jasa tertentu pada pasar  yang bersangkutan menjadi salah satu unsur dalam pengertian posisi dominan yang ditetapkan di dalam pasal 1 angka 4. Pada prinsipnya kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan atas suatu barang atau  jasa  tertentu  pada  pasar  yang  bersangkutan  mempunyai  kesamaan  dengan kemampuaan  mengatur  pasokan  atua  penjualan abrang  atau  jasa  tertentu.  Pelaku usaha  yang  mempunyai  posisi  dominan  mempunyai  kemampuan  untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan pada pasar yang bersangkutan, oleh karena itu penetapan siapa pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan pada pasar yang bersangkutan penting untuk dilakukan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak melarang pelaku usaha menjadi besar  dan  mempunyai  posisi  dominan  di  pasar.  Undang-undang  tersebut  hanya
Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan
Lina Maulidiana, Rendy Renaldy p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
melarang  jika  posisi  dominan  tersebut  disalahgunakan  oleh  pelaku  usaha  yang menghambat  pelaku  usaha  pesaingnya  untuk  masuk  ke  dalam  pasar  sehingga mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat. 15 Posisi  dominan  secara    diatur  dalam  pasal  25  sampai  dengan  Pasal  29  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, meliputi posisi dominan yang bersifat umum yaitu pelaku  dilarang  menggunakan  posisi  dominan  baik  secara  langsung  atau  tidak langsung    untuk  menetapkan  syarat-syarat  perdagangan,  jabatan  rangkap,  yaitu seseorang atau pelaku usaha menduduki jabatan direksi atau komisaris pada suatu perusahaan dan pada waktu bersamaan menduduki posisi yang sama di perusahaan yang  lain  dengan  keterkaitan  pasar  yang  erat,    kepemilikan  saham,  yaitu  pelaku usaha memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, dalam bidang usaha  yang sama, pasar  yang  sama atau memiliki kegiatan usaha yang  sama dan mengakibatkan penguasaan sampai 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu,  penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan,  yaitu  pelaku  usaha atau kelompok pelaku usaha melakukan peleburan, pengambilalihan dan penggabungan dengan tujuan untuk penguasaan pasar dan melakukan persaingan usaha tidak sehat.
Undang-Undang No 5 Tahun 1999 telah memberikan gambarannya mengenai saham yang merupakan bagian tak tepisahkan dengan kondisi perusahaan memiliki posisi dominan, sedangkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 yang menerangkan saham  yang  tidak  terpisahkan  dengan  modal  dari  suatu  perseroan  itu  sendiri. Walaupun tidak dimaksudkan ide pembuatan  Undang-Undang  Nomor Nomor 40 Tahun  2007  maupun  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  untuk  mengatur mengenai batasan agar seseorang atau badan hukum dapat memiliki saham dalam jumlah tertentu terhadap suatu perseroan dalam pangsa pasar tertentu pula, sudah sewajarnya untuk dipikirkan dampak terhadap kemungkinan adanya perkembangan ekonomi yang menjurus kepada arah yang tidak sehat. Jiwa dari pembuatan suatu peraturan  atau  perundang-undangan  dimaksudkan  untuk  menunjukkan  adanya tanggung jawab pemerintah dalam memberikan koridor dalam menjaga persaingan usaha tetap pada kondisi yang ideal. Posisi dominan akibat kepemilikan saham yang
15 Hermansyah, Karakteristik Persaingan Usaha yang Diinginkan Negara , 2008, Jakarta, hal. 48.
Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan
Lina Maulidiana, Rendy Renaldy p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
tidak terbatas memang tidak menjadi fokus utama dalam era lampau, karena dalam masa pembangunan diperlukan peran serta dari pihak swasta yang aktif dalam ikut membangun perekonomian bangsa. Bagaimanapun ketika swasta sudah tidak lagi menjadi figuran dalam menunjang kesejahteraan bangsa, maka tolak ukur sejahtera mulai  banyak  dipengaruhi  oleh  kegiatan  produksi  swasta,  sehingga  dampak pemerintah  pada  pokoknya  hanya  menyediakan  prasarana  transportasi,  fasilitas umum,  atau  sarana  komunikasi  dan  ketidakmampuan  untuk  menyehatkan  iklim usaha.

## III. PENUTUP
Komposisi  kepemilikan  saham  tanpa  batas  dapat  berpengaruh  terhadap munculnya  posisi  dominan  karena  perusahaan  yang  diakui  dengan  memiliki  hak dan  tanggung  jawab  layaknya  manusia  dikenal  dalam  Undang-Undang  Nomor Nomor  40  Tahun  2007,  dimana  besaran  hak  dan  tanggung  jawab  yang  diemban dibatasi dengan saham. Saham sebagaimana telah dibahas akan memberikan hak bagi  pemegang  atau  pemilik  saham  sesuai  dengan  anggaran  dasar  yang  telah ditentukan,  dimana  dalam  hal  ini  akan  menentukan  arah  dan  kebijakan  suatu perseroan bergerak dalam dunia bisnis. Posisi dominan digambarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar  yang  dikuasai,  atau  pelaku  usaha  mempunyai  posisi  tertinggi  diantara pesaingnya  di  pasar  bersangkutan  dalam  kaitan  dengan  kemampuan  keuangan, kemampuan  akses  pada  pasokan  atau  penjualan,  serta  kemampuan  untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak melarang pelaku usaha menjadi besar dan mempunyai posisi  dominan  di  pasar.  Undang-undang  tersebut  hanya  melarang  jika  posisi dominan  tersebut  disalahgunakan  oleh  pelaku  usaha  yang  menghambat  pelaku usaha pesaingnya untuk masuk ke dalam pasar sehingga mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha dalam bisnis seharusnya  memang  dijalankan  dengan  prinsip  jujur  dan  tidak  merugikan  pihak manapun, dimana persaingan inilah yang disebut dengan persaingan yang dihargai oleh  hukum,  namun  dengan  masih  minimnya  pembatasan  secara legalistic dan
Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan
Lina Maulidiana, Rendy Renaldy p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
pengawasan yang masih sulit serta pola pikir yang masih mengacu pada kegiatan berusaha  untuk  mencari  keuntungan  sebesar-besarnya  makan  penguasaan  atas kepemilikan  saham  yang  tidak  dibatasi  dapat  dipastikan  akan  berpotensi memunculkan posisi dominan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul R. Saliman, Ahmad Jalis, Hermansyah , Esensi Bisnis Indonesia: Teori dan Contoh Kasus , Kencana, 2004, Jakarta.
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perseroan  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,  1996, Bandung.
Departemen  Pendidikan  Nasioan, Kamus  Besar  bahasa  Indonesia  Pusat ,  Edisi Keempat, PT Gramedia, 2008, Jakarta.
Hermansyah, Karakteristik  Persaingan  Usaha  yang  Diinginkan  Negara ,  2008, Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, 2010, Jakata. Sri  Mamuji, Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum, Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, Depok
Sulistiowati, Aspek  Hukum  dan  Realitas  Bisnis  Perusahaan  Grup  di  Indonesia , Erlangga, 2010, Jakarta.

## Jurnal
Dewi  Astutty  Mochtar, Penyalahgunaan  Posisi  Dominan  Dalam  kepemilikan Saham  Silang, Jurnal  Cakrawala  Hukum,  Vol.18  No.2,  Program  Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang. 2018, Malang.
Dwi  Tatak  Subagiyo, Perlindungan  Hukum  Pemegang  Saham  Minoritas  Akibat Perbuatan  Melawan  Hukum  Direksi  Menurut  Undang-Undang  Perseroan Terbatas, Jurnal  Perspektif  Volume  XX  No.  1  Tahun  2015,  Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v20i1.122
Hanifah  Prasetyowati,  Paramita  Prananingtyas,  Hendro  Saptono, Analisa  Yuridis Larangan Perjanjian Integrasi Vertikal Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Diponegoro Law Review Vol 6 No 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017, Semarang,
L. Budi Kagramanto, Kepemilikan Silang Saham PT. Indosat Dan PT. Telkomsel Oleh  Temasek  Holding  Company ,  Mimbar  Hukum  Vol  28  No  1,  Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, 2008, Jogjakarta. http://dx.doi.org/10.22146/jmh.16310
Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan
Lina Maulidiana, Rendy Renaldy p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Otih  Handayani,  Juliana  S.  Ndolu,  Achmad  Jumeri  Pamungkas,  Douglas Napitupulu Pratama, Effectiveness Of Law Enforcement Case By The Cartel Commission  Honda  And  Yamaha  Based  On  Justice  Pancasila, Jurnal  Ius Constituendum Vol 5 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2020,
Semarang, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.1980
Putri  Regina,  Muskibah  Muskibah,  Faizah  Bafadhal, Praktek  Monopoli  Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat Oleh Temasek Holdings , Jurnal Zaaken Vol 1 No 1. Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020, Jambi.
Roni  Bara  Pratama,  Rizky  Ramadhan,  Yoses  Kharismanta  Tarigan, Kepemilikan Saham  Silang  Pada  Perusahaan  Berbentuk  Grup:  Analisa  Hukum Persaingan  Usaha, Jurnal    Amanna  Gappa,  Vol.  28  No.1  Maret  2020, Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin,  2020,  Makassar.  DOI: http://dx.doi.org/10.20956/ag.v28i1.10175 . Suparji,  Akhmad  Irkaam, Kasus  Kepemilikan  Saham  Silang  Temasek  Holdings , Jurnal Magister Ilmu Hukum, Hukum dan Kesejahteraan Vol 1 No 2 2020, Universitas Al Azhar Indonesia, 2016, Jakarta.
Udin  Silalahi, Single  Economic  Entity:  Kajian  Hukum  Persaingan  Usaha  di Indonesia ,  Jurisdictie:  Jurnal  Hukum  dan  Syariah  Vol  9  No  1,  Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim, 2018, Malang. DOI: 10.18860/j.v9i1.4903

## Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas