P-ISSN: 2085-2541, E-ISSN: 2715-7865
Volume 12, Nomor 1, Juni 2020
https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri

## TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM MALPRAKTIK DOKTER PADA PELAYANAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Budi Handoyo S.H., M.H. Dosen Prodi Hukum Tata Negara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh handoyobudi67@gmail.com

## Abstrak
Masalah malpraktek yang dilakukan oleh dokter dan tenaga medis dalam perawatan kesehatan adalah  tindakan  yang  sangat  merugikan  pasien  dalam  melakukan  perawatan  dapat  berakibat pada  kondisi  medis  yang  semakin  buruk,  atau  kematian  seorang  pasien.  Kesalahan  dalam menjalankan  profesi  medis  akan  membentuk  pertanggungjawaban  pidana.  Oleh  karena  itu, perlu memiliki kepastian hukum khusus di sektor kesehatan untuk memberikan keadilan hukum bagi  pasien  yang  terluka.  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  atau hukum normatif. Pendekatan yang diambil adalah, pendekatan hukum, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil diskusi, ditemukan bahwa proses penegakan hukum pidana  untuk  kasus  malpraktek  medis  diatur  dalam  Pasal  360  ayat  (1)  dan  (2)  KUHP  yang memuat  unsur  kelalaian  (kulpa)  dokter  atau  tenaga  medis.  Untuk  memberikan  jaminan kepastian  hukum  yang  lebih  kuat,  penegakan  hukum  untuk  malpraktek  medis  dan  petugas kesehatan diatur dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Kata kunci : Penegakan Hukum Malpraktik dalam Perspektif Hukum Pidana .

## Abstract
The problem of malpractice committed by doctors and medical personnel in health care is an act  that  is  very  detrimental  to  the  patient  in  conducting  treatment  can  result  in  worsening medical conditions, or death of a patient. Errors in carrying out the medical profession will form criminal liability. Therefore, it is necessary to have a special legal certainty in the health sector to provide legal justice for injured patients. the research used is normative juridical research or normative  law.  The  approach  taken  is,  the  law  approach,  case  approach  and  conceptual approach. Based on the results of the discussion, it was found that the process of criminal law enforcement for medical malpractice cases is regulated in Article 360 paragraph (1) and (2) of the  Criminal  Code  which  contains  elements  of  negligence  (kulpa)  of  doctors  or  medical personnel.  To  provide  a  stronger  guarantee  of  legal  certainty,  law  enforcement  for  medical malpractice and health workers is regulated in Law No. 36 of 2009 concerning Health and Law No. 36 of 2014 concerning Health Workers.
Keywords: Malpractic Law Enforcement In Criminal Law Perspective

## A. PENDAHULUAN
Kejahatan  merupakan  suatu  fenomena yang  komplek  yang  dapat  dipahami  dari berbagai  sisi  yang  berbeda.  Itu  sebabnya dalam  keseharian  kita  dapat  menangkap berbagai  komentar  tentang  suatu  peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. 1
Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan.
Pada mulanya kejahatan disebabkan  faktor  kemiskinan.  Akan  tetapi beberapa waktu kemudian, kejahatan disebabkan oleh kemakmuran. 2 yaitu
Perkembangan Ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Sejalan dengan pesatnya perkembangan dan  kemajuan  yang  dicapai  dibidang  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Maka  dunia kedoktoren,  khususnya  pelayanan  kesehatan selalu  mengalami  tuntutan  dan  tantangan kemajuan  yang  tidak  kecil  artinya.  Namun demikian,  dalam  perkembangan  di  masa sekarang  ini  penilaian  masyarakat  terhadap pelayanan  tenaga  kesehatan  di  Indonesia sangat  buruk.  Akibat  negatif  dari  kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  adalah timbulnya  kejahatan  dalam  di  bidang kesehatan atau kriminalitas medis yang mana viktimisasi  adalah  para  pasien.  Sahetapy menjelaskan “viktimisasi medis dalam hal ini dapat  disebut  penyalahgunaan  obat  bius, alkoholisme, malpraktik di bidang kedokteran,  eksperimen  kedokteran  yang melanggar  kode  etik.” 3 Dalam  menjalankan
1 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi [Jakarta: Rajawali Persi, 2006], hal. 1. 2 M. Ali. Zaidan, Kebijakan Kriminal [Jakarta: Sinar Grafika, 2016], hal. 1. 3 C. Maya Indah S. Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi [Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014], hal. 23.
4 Hardisman, Opini  Masyarakat  Tentang  Malpraktek  Kedokteran ,  [Majalah  Kedokteran  Andalas  No.1. Vol.36. Januari-Juli 2012], hal. 75.
5 Bambang Heryanto , Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum {Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10 No. 2 Mei 2010] hal. 184.
6 Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi , [ Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012] hal. 222.
profesinya,  dokter  harus  berpedoman  pada standar  dan  etika  profesi.  Etika  kedokteran tersebut  merupakan  salah  satu  aplikasi  dari filosofi etika. Etika kedokteran dan kode etik profesi  medis  didasarkan  atas prinsip-prinsip beneficence/non-maleficence (memberi manfaat/dan  tidak  memperburuk  keadaan),
respect for the autonomy (menghormati hak- hak  pasien), justice (keadilan) and  personal integrity (integritas  pribadi  tenaga  medis).
Perilaku  yang  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip  tersebutlah  yang  merupakan  suatu malpraktik kedokteran. 4
Masalah  malpraktik  dalam  pelayanan kesehatan  akhir-akhir  ini  mulai  ramai dibicarakan masyarakat diberbagai golongan. Hal  ini  ditujukkan  Karena  banyaknya berbagai  pengaduan  kasus-kasus  malpraktik yang  diajukan  masyarakat  terhadap  profesi dokter yang telah dianggap merugikan pasien dalam  melakukan  perawatan.  Sebenarnya dengan  meningkatnya  jumlah  pengaduan  ini membuktikan  bahwa  masyarakat  telah  sadar akan  haknya  dalam  usaha  untuk  melindungi dirnya  sendiri  dari  tindakan  lain  yang merugikannya. 5 Berita  tenaga  medis  dituntut di  pengadilan  disebabkan  adanya  unsur kesalahan  pengobatan  dan  pemberian  dosis obat  tidak  sesuai  dengan  kondisi  pasien hingga  menyebabkan  meninggal,  cacat, menambah  parah  penyakit  yang  diderita sampai  tindakan  kurang  senonoh  yang dilakukan tenaga medis pada pasiennya 6
Kesalahan  dalam  menjalankan  profesi kedokteran  akan  membentuk  pertanggung- jawaban  hukum  pidana  (bergantung  sifat
akibat  kerugian  yang  timbul)  mengandung  3 (tiga)  aspek  pokok  sebagai  suatu  kesatuan yang tak terpisahkan, ialah pertama perlakuan yang  tidak  sesuai  norma,  kedua  dilakukan dengan  kelalaian,  dan  ketiga  mengandung akibat  kerugian  dalam  hukum.  Kerugian dalam hukum adalah kerugian yang
dinyatakan  hukum  dan  boleh  dipulihkan dengan membebankan tanggungjawab hukum pada pelaku beserta yang terlibat dengan cara hukum. Perlakuan medis malpraktik kedokteran  terdapat  pada  pemeriksaan  alat dan  cara  yang  dipakai  dalam  pemeriksaan, perolehan  fakta  medis  yang  salah,  diagnosa yang  ditarik  dari  perolehan  fakta,  perlakuan terapi, maupun perlakuan menghindari akibat kerugian dari salah diagnosa atau salah terapi. Kelalaian/culpa  adalah  pengertian  hukum yang  pada  tataran  penerapannya  dibidang malpraktek  kedokteran  belum  seragam,  ini menimbulkan  ketidak  pastian  hukum.  Titik penentu  pertanggungjawaban  hukum  dalam perlakuan  medis  malpraktek  kedokteran  ada pada akibat yang ditimbulkan berupa kerugian menurut hukum.
Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  suatu kepastian  hukum  khusus  bidang  kesehatan untuk  memberikan  keadilan  hukum  bagi pasien  yang  dirugikan.  Sebagai  mana  yang Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah merupakan hak asasi manusia. Pada pasal 28  H dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,  bertempat  tinggal  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan. Selanjutnya  pada  pasal  34  ayat  3  dinyatakan bahwa  negara  bertanggung  jawab  atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas  pelayanan  umum  yang  layak.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  pemerintah
7 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010],  hal. 41.
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, [Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010], hal. 93-95.
9 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode , Malang: Setara Press, 2013], hal. 22.
berkewajiban  untuk  menyehatkan  yang  sakit dan  berupaya  mempertahankan  yang  sehat untuk  tetap  seha  Berdasarkan  pernyataan diatas,  maka  tulisan  ini  akan  mengkaji Tinjauan Yuridis penegakkan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan Kesehatan dalam perspektif Hukum Pidana.

## B. METODOLOGI PENELITAN
Berdasarkan  objek  masalah  penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis normatif  atau  hukum  normatif,  yaitu  hukum dikonsepsikan  sebagai  norma,  norma,  asas- asas  atau  dogma-dogma.  Menurut  Soerjono Soekanto  penelitian  hukum  normatif  terdiri dari  penelitian  asas-asas  hukum,  sistematika hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum,  sejarah hukum, dan perbandingan hukum 7 . Pendekatan  yang  dilakukan  adalah Pertama , pendekatan undang-undang ( stature approach ) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi hukum yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang ditangani. Kedua ,  pendekatan  kasus  ( case approach ) dilakukan dengan cara melakukan telaah  terhadap  kasus-kasus  yang  berkaitan dengan  isu  yang  dihadapi  yang  menjadi putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyao kekuatan hukum tetap. Dan ketiga,
Pendekatan konseptual ( conseptual approach ) beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 8 melakukan Menurut Soetandyo Wignjosoebroto pendekatan konseptual
hukum  sebagai  konsep  yang  amat  berwarna moral dan filosofis. 9

## C. PEMBAHASAN
1. Hukum dan Fungsi Hukum Pidana
a) Pengertian Hukum Pidana
Hukum  adalah  undang-undang  dan sebagainnya  untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat  atau    patokan  {ketentuan] mengenai  peristiwa  tertentu  atau  putusan [pertimbangan]  yang  ditetapkan  hakim  di pengadilan  [vonis]. 10 Menurut  Achmad  Ali, Hukum  adalah  seperangkat  kaidah  atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya.
Hukum tersebut  bersumber  baik  dari  masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya  oleh  otoritas  tertinggi  dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan  oleh  warga  masyarakat  sebagai satu  keseluruhan)  dalam  kehidupannya,  jika kaidah  itu  dilanggar  akan  memberikan kewenangan  bagi  otoritas  tertinggi  untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal. 11
Secara  khusus  hukum  yang  memberikan sanksi  berupa  sanksi  fisik  maupun  sanksi denda/atau  kurungan  dalam  ilmu  hukum disebut  dengan  istilah  hukum  pidana.  Dalam hal  ini,  Moeljatno  menjelaskan,  Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang  berlaku  di  suatu  Negara,  yang mengadakan  dasar-dasar  dan  aturan-aturan untuk:
1) Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang dilarang,  yang  disertai  ancaman  atau sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi
10 Departemen Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, [Jakarta: Balai Pustaka, 2007 ], hal.
410.
11 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Bogor: {Ghalia Indonesia,2008} hal. 30-31.
12 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , [Jakarta: Rineka Cipta, 2015], hal. 1.
13 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, {Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010} hal. 99.
pidana sebagaimana yang telah
diancamkan.
3) Menentukan  dengan  cara  bagaiamana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila  ada  orang  yang  disangka  telah melanggar larangan tersebut. 12
Hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan  kepentingan  manusia,  hukum mempunyai  tujuan.  Hukum  mempunyai sasaran  yang  hendak  dicapai.  Adapun  tujuan pokok  hukum  adalah  menciptakan  tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya  ketertiban  dalam  masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlidungi. Dalam mencapai tujuan itu, hukum bertugas  membagi  hak  dan  kewajiban  antar perorangan  di  dalam  masyarakat,  membagi wewenang  dan  mengatur  cara  memecahkan masalah  hukum  serta  memelihara  kepastian hukum. 13

## b) Fungsi Hukum Pidana
Menurut  Adami  Chazawi,  sebagai bagian hukum public, hukum pidana memiliki fungsi sebagai berikut:
1) Fungsi melindungi kepentingan  hukum dari  perbuatan  yang  menyerang  atau memperkosanya.
Kepentingan hukum adalah segala kepentingan  yang  diperlukan  dalam berbagai  segi  kehidupan  baik  sebagai pribadi,  anggota  masyarakat,  maupaun anggota Negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan  agar  tidak  dilanggar/ diperkosa  oleh  perbuatan-perbuatan manusia.  Semua  itu  ditujukan  untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan.
2) Memberi  dasar  legitimasi  bagi  Negara dalam  rangka  Negara  menjalankan fungsi  mempertahankan  kepentingan hukum yang dilindungi.
Fungsi hukum pidana yang dimaksud  ini  tiada  lain  memberi  dasar legitimasi  bagi  Negara  agar  Negara dapat  menjalankan  fungsi  menegakkan dan  melindungi  kepentingan  hukum yang dilindungi oleh hukum pidana tadi dengan sebaik-baiknya. 3) Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka menjalankan  fungsi  mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Dalam menjalankan fungsi hukum  pidana  yang  disebutkan  kedua, hukum  pidana  telah  memberikan  hak dan  kekuasaan  yang  sangat  besar  pada Negara agar Negara dapat menjalankan fungsi  mempertahankan  kepentingan hukum yang dilindungi  dengan sebaik- baiknya. 14

## 2. Pengertian Malpraktik
Medical  malpractice atau  disingkat malpractice ( Malpraxis ) secara umum berarti praktek  buruk  ( bad  practice )  yang  dapat dikatakan  terhadap  orang  yang  menjalankan profesinya  dengan  memakai  cara  atau ilmunya  secara  tidak  wajar,  sehingga  hal  ini tidak  berlaku  bagi  profesi  medis  saja  tetapi juga  berlaku  bagi  profesi  lainnya  seperti notaris, advokat, akuntan dan lain sebagainya. Malapraktek  berasal  dari  kata  “mala”  dan “praktek”, kata mala mempunyai arti petaka, kecelakaan, bencana, sedangkan kata praktek diartikan  dengan  cara  melakukan  apa  yang disebut  dalam  teori  atau  menjalankan
14 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, [Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013], hal 17- 20.
15 https://yuokysurinda.wordpress.com/ Malpraktek Dan Perlindungan Hukumnya, diakses pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 14.30 WIB
16 Vera Polina Br Ginting, Penanggulangan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan [ junral: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  Universitas Lampung 2017], hal. 1.
pekerjaan.  Sehingga  secara  umum  kata malapraktek dapat diartikan sebagai menjalankan pekerjaan dengan tidak baik. 15 Vera  Polina  Br  Ginting menjelaskan Istilah Malpraktik dalam kehidupan
masyarakat saat ini, yaitu kelalaian profesional  karena  tindakan  atau  kealpaan oleh pihak penyedia jasa kesehatan, sehingga perawatan yang diberikan tidak sesuai dengan prosedur  standar  medis  (SOP)  sehingga mengakibatkan kondisi medis yang memburuk,  atau  kematian  seorang  pasien. Sorotan  masyarakat  yang  cukup  tajam  atas jasa  pelayanan  kesehatan  oleh  tenaga kesehatan,  khususnya  dengan  terjadinya berbagai kasus yang menyebabkan ketidakpuasan  masyarakat  memunculkan  isu adanya dugaan malpraktek medis yang secara tidak langsung dikaji dari aspek hukum dalam pelayanan kesehatan. 16
Pengertian  Malpraktek  Ada  berbagai macam  pendapat  dariparasarjana  mengenai pengertian malpraktek.
Masing-masing pendapat  itu  diantaranya  adalah  sebagai berikut:
a. Veronica  menyatakan  bahwa  istilah malparaktek  berasal  dari  “ malpractice ” yang  pada  hakekatnya  adalah  kesalahan dalam  menjalankan  profesi  yang  timbul sebagai akibat adanya kewajiban- kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh dokter. (Anny Isfandyarie, 2005: 20).
b. Hermien Hadiati menjelaskan malpractice  secara  harfiah  berarti  bad practice,  atau  praktek  buruk  yang berkaitan dengan praktek penerapan ilmu dan teknologi medik dalam menjalankan profesi medik yang mengandung ciri-ciri
khusus.  Karena  malpraktek  berkaitan dengan  “ how  to  practice  the  medical science and technology ”, yang sangat erat hubungannya  dengan  sarana  kesehatan atau tempat melakukan praktek dan orang yang  melaksanakan  praktek.  Maka Hermien lebih cenderung untuk menggunakan istilah “ maltreatment ”.
c. Pengertian  malpraktek  medik  di  dalam Black’s  Law  Dictionary :  “Malpraktek adalah  setiap  sikap  tindak  yang  salah, kekurangan  keterampilan  dalam  ukuran tingkat  yang  tidak  wajar.  Istilah  ini umumn  yang  dipergunakan  terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara,
dan akuntan.
Kegagalan untuk memberikan  pelayanan  professional  dan melakukan pada ukurant ingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di  dalam  masyarakatnya  oleh  teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan  luka,  kehilangan  atau kerugian  pada  penerima  pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka. 17 Kartono Mohammad mengatakan bahwa,  “Malpraktek  adalah  suatu  istilah hukum,  suatu  istilah  yang  sering  disamakan dengan  kelalaian  tindakan  dokter  ( Medical neglegence ).”  Selanjutnya  yang  juga  dapat dipergunakan sebagai petunjuk adalah pengertian  yang  disampaikan  oleh  Soerjono Soekanto  yang  mengatakan  bahwa:  “istilah malpractice  berarti  kekeliruan  profesional yang mencakup ketidak mampuan melakukan kewajiban  profesional,  atau  lalai  melakukan kewajiban  profesional.” 18 Menurut  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  [KBBI]  Malpraktek
17 RiskaAndi Fitriono, Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal , [Yustisia.Vol.5 No.1 Januari - April 2016], hal. 89.
18 M. Nurdin. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran , [Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015] hal. 99.
19 Departemen Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia …, hal. 706.
20 Bambang Heryanto , Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum …… hal. 184.
adalah  praktek  kedokteran  yang  salah,  tidak tepat,  menyalahi  undang-undang  dan  kode etik. 19
Malpraktik  menurut  Azrul  Azwar memilik  beberapa  arti,  pertama  Malpraktik adalah  setiap  kesalahan  profesional  yang diperbuat oleh dokter, oleh karena pada waktu melakukan  pekerjaan  profesionalnya,  tidak memeriksa,  tidak  menilai,  tidak  berbuat  atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat  atau  dilakukan  oleh  dokter  pada umunya,  didalam  situasi  dan  kondisi  yang sama.  Kedua,  malpraktik  adalah  setiap kesalahan  yang  diperbuat  oleh  dokter,  oleh karena dalam melakukan pekerjaan kedokteran  dibawa  standar  yang  sebenarnya secara  rata-rata  dan  masuk  akal  dapat dilakukan  oleh  setiap  dokter  dalam  situasi atau  tempat  yang  sama.  Ketiga,  malpraktik adalah setiap kesalahan profesional di perbuat oleh seorang dokter yang didalamya termasuk kesalahan  karena  perbuatan-perbuatan  yang tidak  masuk  akal  serta  kesalahan  karena keterampilan  ataupun  kesetiaan  yang  kurang dalam menjalankan kewajiban ataupun kepercayaan profesional yang dimilikinya. 20 Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dalam hal ini, malpraktek adalah setiap kelalaian,  atau  penyalahgunaan  profesional dokter,  dan  tenaga  kesehatan  lainnya  baik secata  etik  dan  secara  hukum  ketika  dalam melaksanakan  pelayanan  kesehatan  pada situasi dan tempat tertentu yang menimbulkan akibat  buruk  bagi  pasien  yang  mana  pasien dapat menjadi korban.

## 3. Hubungan Pasien dan Dokter
Dasar  adanya  kewajiban  dokter  adalah adanya  hubungan  kontraktual-profesional
antara  tenaga  medis  dengan  pasiennya,  yang menimbulkan  kewajiban  umum  sebagai akibat dari hubungan tersebut dan kewajiban profesional  bagi  tenaga  medis  tersebut. Kewajiban  profesional  diuraikan  di  dalam sumpah profesi, etik profesi, berbagai standar pelayanan, dan berbagai prosedur operasional. Kewajiban-kewajiban  tersebut  dilihat  dari segi  hukum  merupakan  rambu-rambu  yang harus diikuti untuk memperoleh perlindungan,  baik  bagi  pemberi  layanan maupun bagi penerima layanan. 21 Hubungan antara dokter dan pasien secara yuridis dapat dimasukkan  ke  dalam  golongan  kontrak. Suatu  kontrak  adalah  pertemuan  pikiran ( meeting  of  minds )  dari  dua  orang  mengenai suatu  hal.  Pihak  pertama  mengikatkan  diri untuk  memberikan  pelayanan,  sedangkan pihak  kedua  menerima  pemberian  pelayana tersebut.  Pasien  datang  kepada  dokter  untuk diberikan  pelayanan  pengobatan  sedangkan dokter menerima untuk memberikannya.
Dengan demikian maka sifat hubungannya  mempunyai  2  ciri:  (1)  Adanya suatu  persetujuan  ( consensual  agreement ), atas dasar saling menyetujui dari pihak dokter dan  pasien  tentang  pemberian  pelayanan pengobatan.  (2)  Adanya  suatu  kepercayaan ( fiduciary ), karena hubungan kontrak tersebut berdasarkan saling percaya mempercayai satu sama lain. 22

## 4. Hukum  dan  Kode  Etik  Kedokteren Indonesia
Etika  profesi  adalah  bagian  dari  etika sosial,  yaitu  filsafat  atau  pemikiran  kritis rasional  tentang  kewajiban  dan  tanggung
21 Budi  Sampurno, Laporan  Akhir  Tim  Penyusunan  Kompendium  Hukum  Kesehatatan ,  [Jakarta:  Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM  RI Tahun 2011], hal. 113.
22 Priharto Adi, Formulasi Hukum Penanggulangan Malpraktik Kedokteran , [Kanun Jurnal No. 60, Th. XV Agustus, 2013], hal. 270.
23 Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat hukum, [Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004], hal. 271.
24 RiskaAndi Fitriono, Penegakan Hukum Malpraktik…., hal. 89.
jawab  manusia  sebagai  anggota  umat manusia.  Dalam  penerapannya  di  lapangan etika  profesi  memang  selalu  tidak  puas dengan  gambaran-gambaran  empiris  tentang sesuatu fenomena. Ia membutuhkan penilaian-penilaian  agar  dapat  diterapkan. 23 Dalam etik kedokteran ini mempunyai dua sisi dimana  satu  sisi  saling  terkait  dan  saling pengaruh  mempengaruhi,  yaitu  etik  jabatan atau medical  ethics ,  yang  menyangkut masalah yang berhubungan dengan sikap para dokter  terhadap  sejawatnya,  sikap  dokter terhadap  pembantunya  dan  sikap  dokter terhadap  masyarakat.  sedangkan  etik  asuhan atau ethics  of  the  medical  care ,  yaitu merupakan  etik kedokteran dalam kehidupan sehari-hari  mengenai  sikap  dan  tindakan seorang  dokter  terhadap  penderita  yang menjadi tanggung jawabnya. 24
Salah  satu  persyaratan  untuk  dapat mengetahui  bahwa  dokter  telah  melakukan tindakan  atau  proses  perawatan  yang  benar adalah dengan mengukur pada standar profesi medis,  atau  standar  minimal  pelayanan kedokteran yang dipergunakan sebagai pedoman  didalam  pelaksanaan  profesinya. Adapun  yang  dimaksud  dengan  standar profesi menurut Lacnen adalah berbuat secara teliti  dan  seksama  menurut  standar  medis sebagai  seorang  dokter  yang  memiliki kemampuan  rata-rata  dibanding  dengan dokter-dokter  dari  kaegori  keahlian  medis yang  sama,  dalam  situasi  dan  kondisi  yang sama  dengan  sarana  upaya,  (middelen)  yang sebanding  atau  profesional  dengan  tujuan konkrit  yang  merupakan  tindakan  atau perbuatan medis tersebut.
Sedangkan  sumber  lain  mengatakan bahwa  standar  profesi  medis  merupakan sesuatu yang harus dilakukan ( commisio ) atau tidak harus dilakukan ( omissio ) oleh katakata dokter  dari  kategori  tertentu  (dokter  umum, spesialis,  super  spesialis)  dalam  kondisi  dan situasi  yang  sama.  Apabila  diperinci  lebih lanjut, maka standar profesi medis (dokter) ini terbagi ke dalam 6 (enam) unsur yaitu:
a. Berbuatnya  secara  teliti  atau  seksama ( Zorg Vulding Handele )
b. Sesuai  standar  medis  ( Volgens  de
Medische Standard ) c. Kemampuan rata-rata ( average ) dibanding  kategori  keahlian  medik  yang
sama ( Gemeddel de Van gelijke Medische categoric ).
d. Situasi  dan  kondisi  yang  sama  ( gelijke omstagding haiden )
e. Sarana  upaya  ( midelen )  yang  sebanding atau  profesional  (asas  profesionalitas) ( met meddelendei in redelijke vet hauding stramm )
f. Dengan  tujuan  konkrit  tindakan  atau perbuatan  medik  tersebut  atau  tujuan medik ( tot the concriet handelings doel ).
Uraian  di  atas  menunjukkan  betapa pentingnya  unsur  standar  medik  di  dalam standar  profesi  kedokteran  karena  tiap pelaksanaan pengobatan harus selalu berlandaskan  pada  standar  medik  yang berlaku.  Pengertian  medik  menurut  Leenen adalah  suatu  cara  untuk  melakukan  tindakan tuduhan medik yang didasarkan kepada ilmu medik  dan  pengalaman.  Penyusunan  standar medis  ini  ditujukan  agar  pelanan  kesehatan yang diberikan oleh dokter mempunyai tolak ukur  yang  jelas  agar  masyarakat  mengetahui dengan pasti berapa jauh tindakan medis yang ditetapkan  terhadap  dirinya  apakah  sudah tepat atau belum. 25
25 M. Nurdin. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien …., hal. 102.
Akan  tetapi,  keberadaan  hukum  dan kode  etik  profesi  menjadi  masalah  cukup krusial  dalam  pelayanan  kesehatan.  Pada umumnya  hukum  mengatur  perilaku  setiap warga  masyarakat  sedangkan  kode  etik mengatur bagi profesi tertentu. Namun antara hukum  dan  kode  etik  profesi  terdapat persamaan  dan  perbedaan  cukup  prinsipil. Persamaan keduanya merupakan norma yang mengatur perilaku  manusia dalam kehidupan bersama masyarakat. Perbedaan utama terletak pada bentuk susunan, yakni menyakut atas;
a. Lembaga/institusi  yang  menciptakan norma tersebut;
b. Kekuatan mengikat
c. Jenis-jenis  sanksi  dan  akibat  hukum yang dijatuhkan,
d. Lembaga/institusi  yang  menjatuhkan sanksi, dan
e. Kriteria  yang  digunakan  sebagai  tolak ukur  ada  atau  tidaknya  perbuatan kesalahan/kelalaian.
Perbedaan  antara  etika  profesi  dengan hukum  yang  sesungguhnya,  oleh  Hermein Hadiati koeswadji, menjelaskan, etika profesi memiliki ciri-ciri khas, yaitu;
a. Mengatur perilaku pelaksana/pengemban profesi,
b. Dibuat  berdasarkan  adanya  consensus/ kesepakatan  di  antara  para  pelaksana pengemban,
c. Kekuatan mengikatnya untuk satu waktu tertentu dan mengenai satu hal tertentu,
d. Sifat sanksinya moral dan psikologis,
e. Macam  sanksinya  dapat  berupa  dis- kreditasi profesi,
f. kontrol dan penilaiannya atas
pelaksananya  dilakukan  oleh  ikatan/ organisasi profesi terkait.
Semenata itu, hukum memiliki ciri-ciri, yaitu:
a. Mengatur perilaku manusia pada umumnya,
b. Dibuat oleh lembaga resmi Negara yang berwenang bagi setiap orang,
c. Mengikat  sebagai  sesuatu  yang  wajib secara  umum  sampai  dicabut/diganti dengan yang baru,
d. Sifat  sanksinya  adalah  berupa  derita jasmani/materiil [ lichamelik leed ],
e. Macam  sanksinya  dapat  berupa  pidana [ straf] ,  ganti  rugi  [ schandevergoeding ] atau tindakan [ maatregel ], dan f. kontrol dan penilaian atas
pelaksanaannya  dilakukan  oleh  warga masyarakat  dan  lembaga  resmi  dari aparat penegak hukum struktural. 26
Teguh  Sulistia,  menjelaskan,  dari  segi hukum  kesalahan/kelalaian  selalu  terikat dengan sifat melawan hukum suatu perbuatan dilakukan  oleh  orang  yang  mampu  untuk bertanggung  jawab.  Oleh  karena  itu,  setiap perbuatan  orang  yang  mampu  bertanggung jawab dalam ilmu hukum dirumuskan sebagai perbuatan  yang  dapat  dipidana  atau  tindak pidana [ strafbaarfeit ]. Tindak pidana merupakan  istilah  dalam  ilmu  hukum pidana yang  menunjuk  kepada  kelakuan  orang [ menselijke  gedraging ]  yang  dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum  oleh  karena  itu  patut  dipidana [ strafwaarding ]  bagi  para  pelaku  dan dilakukan dengan adanya kesalahan. 27

## 5. Kasus-kasus  Malpraktik  yang  terjadi  di Indonesia
Ada  ungkapan  'Dokter  Juga  Manusia'. Artinya, sebagai manusia, wajar kalau dokter melakukan kesalahan. Ungkapan itu memang benar.  Tapi  bila  memperhatikan  kasus-kasus malpraktik di  dunia  kedokteran  selama ini.  Di  Indonesia  misalnya,  ada  kasus  bayi
26 Teguh Sulistia, Hukum Pidana Horizon …, hal. 233-234.
27 Teguh Sulistia, Hukum Pidana Horizon …, hal. 234.
yang  salah  potong  jari,  salah  tranfusi  darah, salah  suntik,  hingga  salah  diagnosis  yang berujung pada kematian. Berikut ini beberapa kasus malpraktek yang dilakukan oleh dokter dan  tenaga  kesahatan  yang  terjadi  di Indonesia.

## a. Infeksi Pasca Operasi Cesar
Kasus  malpraktik  ini  terjadi  di  Bintan Utara,  seorang  perempuan  berusia  30  tahun mengalami  infeksi  pasca  operasi  cesar. Bahkan perutnya berlubang dan mengeluarkan bau busuk. Diketahui perempuan  tersebut  menjalani  rawat  inap selama  tiga  hari  pasca  operasi  cesar.  Selama tiga hari itu pula, rupanya pihak  rumah sakit tak memeriksa luka bekas operasi, bahkan tak mengganti  perbannya.  Setelah  itulah  ia mengeluh  sakit  di  bagian  perut.  Saat  dilihat, ternyata  dinding  perut  istrinya  sudah  basah dan menimbulkan bau bahkan berlubang.

## b. Kesalahan Menangani Persalinan
Berikutnya ada malpraktik yang terjadi di  Palembang,  sepasang  suami  istri  harus menerima  kenyataan  pahit  jika  bayi  mereka ternyata tewas usai dilahirkan dengan kondisi leher  patah  dan  kulit  terkelupas.  Kondisi  ini diduga  terjadi  karena  kesalahan  bidan  dalam menangani  proses  persalinan  sang  istri. Menurut  keterangan,  rupanya  ini  bukan  kali pertama  ada  kasus  bayi  meninggal  di  tangan bidan  tersebut.  Pihak  keluarga  pun  akhirnya melaporkan hal ini ke pihak berwajib.

## c. Kebutaan Pasca Operasi Usus Buntu
Kali  ini  nasib  tragis  dialami  seorang anak  berusia  14  tahun  asal  Nusa  Tenggara Timur. Setelah jalani operasi usus buntu, mata kanannya malah mengalami kebutaan. Padahal sebelumnya kedua matanya baik-baik saja.
Awalnya mata kanannya hanya bengkak,  ayah  pasien  pun  mengeluhkan kondisi  mata  kanan  anaknya  yang  mulai memburuk, hingga lama kelamaan penglihatan  dari  mata  kanannya  tersebut benar-benar hilang.
d. Salah Obat
Lagi-lagi malpraktik menyebabkan kebutaan,  mulanya  warga  yang  berprofesi sebagai  petani  di  Kabupaten  Bone  ini memeriksakan  diri  dengan  keluhan  sakit  di bagian  kepalanya.  Dokter  pun  memberikan obat  berupa  salep  kepada  pasiennya  dengan cara mengoleskan salep kulit di bagian pinggir mata  atas  dan  bawah.  Tidak  lama  setelah dioleskan  kedua  matanya  terasa  panas  dan tidak dapat melihat sama sekali. 28

## e. Kasus Suntikan Maut
Terakhir  kasus  malpraktik  yang  terjadi di Rumah Sakit Cut Nyak Dhien (RSCUND) Meulaboh-Kabupaten  Aceh  Barat  yang dilakukan oleh tenaga medis yang mengakibatkan  kematian  pasien  setelah disuntik  atas  nama Alfa  Reza.  Pihak  protes lantaran  pasien  meninggal  dunia  setelah disuntik  petugas  medis.  Sebelumnya,  korban sempat menjalani perawatan usai dioperasi di Ruang Anak. Aflareza meninggal dunia lima menit  mendapat  suntikan  lebih  dari  dua  kali dari tim medis RSCUND. Pihak rumah sakit membenarkan insiden tersebut dan mengakui ada dua anak yang meninggal setelah disuntik oleh tim medis.

## 6. Proses  Pelaksanaan  Penegakkan  Hukum Pidana Malpraktik Tenaga Kesehatan
Setiap  tindak  pidana  selalu  terdapat unsur  sifat  melawan  hukum.  Pada  sebagian kecil  tindak  pidana  sifat  melawan  hukum dicantumkan  secara  tegas  dalam  rumusan,
28 https://parenting.orami.co.id/6  Kasus  Malpraktik  Paling  Mengerikan  di Indonesia/diakses  pada  tanggal 29 Januari 2020 pukul 10.20 WIB
29 Vera Polina Br Ginting, Penanggulangan Malpraktek …, hal. 4.
tetapi  pada  sebagian  larangan  berbuat,  maka setiap  tindak pidana  mengandung  unsur  sifat melawan  hukum.  Bagi  tindak  pidana  yang tidak  mencantumkan  unsur  sifat  melawan hukum  dalam  rumusannya,  unsur  tersebut terdapat secara terselubung pada unsur-unsur yang lain. Bisa melekat pada unsur perbuatan, objek perbuatan, akibat perbuatan atau unsur keadaan yang menyertainya.
Kasus-kasus malpraktek seperti gunung es  hanya  sedikit  yang  muncul  dipermukaan. Ada  banyak  tindakan  dan  pelayanan  medik yang  dilakukan  dokter  atau  tenaga  medis lainnya yang berpotensi merupakan malpraktek  yang  dilaporkan  masyarakat  tapi tidak  diselesaikan  secara  hukum.  Bagi masyarakat  hal  ini  sepertinya  menunjukkan bahwa  para  penegak  hukum  tidak  berpihak pada  pasien  terutama  masyarakat  kecil  yang kedudukannya  tentu  tidak  setara  dengan tenaga medis.
Secara  umum  letak  sifat  melawan hukum malpraktek dibidang kesehatan terletak  pada  dilangarnya  kepercayaan  atau amanah  pasien  dalam  kontrak  terapeutik. Kepercayaan  atau  amanah  tersebut  adalah kewajiban  tenaga  kesehatan  untuk  berbuat sesuatu  dengan  sebaik-baiknya,  secermat cermatnya, penuh kehati-hatian, tidak berbuat ceroboh,  berbuat  yang  seharusnya  diperbuat dan  tidak  berbuat  apa  yang  seharusnya  tidak diperbuat. Secara khusus latak sifat melawan hukum  perbuatan  malpraktek  tidak  selalu sama, bergantung pada kasus, terutama syarat yang menjadi penyebab timbulnya malpraktek.    Faktor  sebab  dalam  kasus malpraktek selalu ada, yaitu timbulnya akibat yang  merugikan  kesehatan  atau  nyawa pasien. 29
Dalam ilmu hukum setiap kasus/perkara terjadi  dituntut  adanya  pertanggung  jawaban
hukum. Tanggungjawab hukum dapat dibedakan  dalam  tanggungjawab  hukum administrasi,  tanggungjawab  hukum  perdata dan tanggungjawab hukum pidana. Terhadap pelanggaran-pelanggaran  hukum  tersebut yang  dilakukan  oleh  profesi  dokter  ini  dapat dilakukan  tindakan  atau  dengan  kata  lain dilakukan  penegakan  hukum.  Yang  menjadi konsentrasi  pertanggungjawaban  dalam  hal ini  adalah  tanggungjawab  pidana,  dimana pertanggungjawaban  hukum  pidana  adalah kebebasan  seseorang  untuk  dan  tidak melakukan sesuatu, dimana penegakan hukumnya  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum yang berwenang.
Penegakkan  hukum  merupakan  hal yang  sangat  essensial  pada  suatu  negara hukum  yang  mengutamakan  berlakunya hukum  negara  berdasarkan  undang-undang ( state  law )  guna  dapat  terwujud  tujuan hukum,  yaitu  keadilan  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara.  Ini  berarti seluruh  kegiatan  berkenaan  dengan  upaya melaksanakan,
memelihara dan mempertahankan  positif  sehingga  hukum tidak  kehilangan  makna  dan  fungsinya sebagai  pedoman  dalam  mematuhi  norma- norma  yang  berlaku  dalam  kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu perlindungan  kepentingan  manusia,  baik secara  perorangan  maupun  seluruh  warga masyarakat. 30
Penegakkan  hukum  pidana  malpraktek kedokteran diartikan sebagai sebagai penggunaan  atau  penerapan  instrumen- instrumen  dan  sanksi-sanksi  dalam  lapangan hukum  pidana,  dengan  tujuan  memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi  peraturan  perundang-undangan. Atau  penggunakan  sanksi  kepada  tenaga kesehatan  yang  telah  melakukan  perbuatan
30 Budi  Handoyo, Legalitas  Lingkungan  Hidup  dalam  Perspektif  Keadilan  dan  Hukum  Administrasi Negara , [Al-Ijtima’I Vol. 2 No. 2 Maret 2017], hal. 35.
melawan hukum yang mengkibatkan kerugian bagi  pasien.  Dalam  Penegakkan  hukum pidana malpraktek ada tiga unsur yang harus diperhatikan  yaitu  unsur  kepastian  hukum, kemanfaatan  dan  keadilan.  Dengan  adanya kepastian  hukum  pelayanan  kesehatan  akan lebih  tertib.  masyarakat  juga  mengharapkan manfaat yang diperoleh dari tegaknya hukum itu.  Dalam  pelaksanaan  penegakkan  hukum masyarakat  mengharapkan  juga  agar  hukum bisa  memberikan  keadilan  bagi  kepentingan mereka.
Kemanfaatan dalam penegakkan hukum salah  satunya  dimaksud  untuk  pembangunan masyarakat, termasuk didalamnya pembangunan kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan,  sangat  besar  manfaatnya  bagi pembangunan  dan  pembinaan  sumberdaya manusia Indonesia. Adapun mengenai pelaksanaan  penegakkan  hukum  malpraktik melalui sarana peraturan perundang- undangan,  yaitu  peraturan  yang  diatur didalam KUHP dan Undang. Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan:

## a. Penegakkan Hukum Pidana Malpraktek Dalam KUHP
Profesi  sebagai  dokter  tidaklah  mudah karena banyak dokter dalam dunianya sering melakukan  tindakan  malpraktek  sehingga berakibat  kepada  kesalahan  medis  yang menyebabkan pasien cacat ataupun meninggal dunia,  maka  didalam  praktek  agar  tidak menimbulkan kesemena-menaan dari seorang dokter terhadap pasiennya perlu diadakannya pertanggungjawaban  hukum  secara  pidana, yang dimana jika dikaji dari KUHP terhadap dokter  yang  melakukan  tindakan  malpraktek dapat  dipertanggungjawabkan  perbuatannya dengan Pasal 360 KUHP pada ayat (1) dan (2)
sehingga  terhadap  dokter  yang  melakukan tindakan medis yang berakibat menimbulkan luka  berat  atau  kematian  karena  kelalaian dokter  terhadap  pasiennya  dapat  memper- tanggungjawabkan  secara  pidana,  dengan tujuan untuk melindungi hak terhadap korban yang mendapatkan tindakan malpraktek.
Malpraktik  kedokteran  pidana  hanya terjadi  pada  tindak  pidana  materiil  (KUHP), yaitu  suatu  tindak  pidana  yang  melarang menimbulkan  akibat  tertentu  yang  diancam dengan  sanksi  berupa  pidana.  Timbulnya akibat,  menjadi  syarat  selesainya  tindak pidana.  Adapun  akibat  yang  menjadi  unsur malpraktik kedokteran pidana adalah kematian, luka berat, rasa sakit, atau luka yang mendatangkan  penyakit,  atau  luka  yang menghambat tugas dan mata pencaharian. Di dalam  KUHP,  perbuatan  yang  menyebabkan orang lain luka berat atau mati yang dilakukan secara  tidak  sengaja  dirumuskan  didalam Pasal 359 dan 360. Adapun unsur-unsur dari pasal 359 dan 360 adalah sebagai berikut:
1) Adanya unsur kelalaian (culpa)
2) Adanya wujud perbuatan tertentu
3) Adanya  akibat  luka  berat  atau  matinya orang lain
4) Adanya  hubungan  kausal  antara  wujud perbuatan  dengan  akibat  kematian orang lain itu,
Jika 4 unsur diatas dibandingkan dengan unsur  pembunuhan  dalam  pasal  338,  maka terlihat bahwa unsur 2,3 dan 4 dari pasal 359 tidak ada bedanya dengan unsur pembunuhan dalam pasal 338. Perbedaannya hanya terletak pada  unsur  kesalahannya  yaitu  pasal  359 kesalahan  dalam  bentuk  kurang  hai-hati (kulpa), sedangkan kesalahan dalam pasal 338 (pembunuhan)  dalam  bentuk  kesengajaan. Dalam hal ini, R. Soesilo menjelaskan “Mati orang disini [ pada pasal 359] tidak dimaksud
31 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP] Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal , [Bogor: Politeia, 1994], hal. 248.
sama  sekali  oleh  terdakwa,  akan  tetapi kematian  terserbut  hamya  merupakan  akibat dari  kurang  hati-hati  atau  lalainya  terdakwa [delik  culpa].” 31 Seperti  kasus  malpraktik yang terjadi di  Rumah Sakit  Cut Nyak Dhien (RSCUND) Meulaboh-Kabupaten Aceh Barat yang    dilakukan  oleh  tenaga  medis    yang mengakibatkan  kematian  pasien  setelah disuntik.  Dalam  hal  adanya  malpraktik kedokteran  pidana  atau  malpraktik  tenaga medis  ( crime  malpractive ),  pertanggung- jawaban  pidana  itu  harus  dapat  dibuktikan tentang adanya kesalahan profesional, misalnya  kesalahan  diagnosis  atau  kesalahan cara pengobatan atau perawatan. Dalam hal korban malpraktik kedokteran pidana mengalami luka berat, atau luka  yang  mendatangkan penyakit,  atau  luka yang menghambat tugas dan mata pencaharian, ketentuan pidananya diatur pada Pasal  360  ayat  (1)  yang  berbunyi:  ”Barang siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat,  diancam  dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama  satu  tahun”.  Ayat  (2):  “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka
sedemikian  rupa  sehingga  timbul  penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau  pecaharian  selama  waktu  tertentu, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan  bulan  atau  pidana  kurungan  paling lamaenam  bulan  atau  pidana  denda  paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”
Akan  tetapi  peraturan  yang  mengatur tindak  pidana  malpraktek  didalam  KUHP belum  secara  jelas  mengatur  kualifikasi  dan jenis-jenis  tindakan  malpraktek  yang  ada dalam  bidang  kedokteran,  peraturan  didalam KUHP  hanya  mengatur  lebih  kepada  akibat
dari perbuatan  malpraktek  tersebut,  sehingga perlu  adanya  peraturan  baru  didalam  KUHP yang  secara  khusus  mengatur  tentang kualifikasi tindakan malpraktek yang dilakukan  dokter,  sehingga  dokter  tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara  pidana  dan  penegak  hukum  dapat memiliki  landasan  yuridis  yang  jelas  dalam menegakan peraturan didalam KUHP terhadap  dokter  yang  melakukan  tindakan malpraktek.
b. Penegakkan Hukum Pidana Malpraktek Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  Dan  UU  No.  36  Tahun  2014 Tentang Tenaga Kesehatan
Kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia harus  diwujudkan  dalam  bentuk  pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakal melalui penyelenggaraan pembangunan  kesehatan  yang  menyeluruh oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan masyarakat  secara  terarah,  terpadu  dan berkesinambungan,  adil  dan  merata,  serta aman,  berkualitas,  dan  terjangkau  oleh masyarakaL  Namun  dalam  hal    menjaga kesehatan tentu seringkali ditemukan beberapa tindakan-tindakan yang mengancam kesehatan  yang  dapat  berupa  kesengajaan, kelalaian, ataupun kecelakaan. Hal-hal seperti ini  dapat  dikategorikan  sebagai  malpraktek. Selain  penegakkan  hukum  tindak  pidana malpraktek yang telah diatur dalam pasal 529 dan  Pasal  360  KUHP,  untuk  memberikan jaminan  kepastian  hukum  yang  lebih  kuat, penanganan  malpraktek  kedokteran  dan tenaga kesehatan juga diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
Sartika Damopolii, menjelaskan Dalam Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009
32 Sartika  Damopolii, Tanggung  Jawab  Pidana  Para  Medis  Terhadap  Tindakan  Malpraktek    Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , [Jurnal: Lex Crimen Vol. VI/No. 6/Ags/2017] hal. 60.
33 Pasal 190 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan[LN Tahun 2009 No.145]
tentang  Kesehatan  telah  diatur  tentang kebutuhan  akan  perlindungan  hukum  bagi para  ahli.  Para  ahli  dalam  bidang  kesehatan, misalnya  tenaga  medis,  dalam  melaksanakan profesinya  melakukan  suatu  pekerjaan  yang kadang-kadang  penuh  risiko.  Kalau  yang bersangkutan  telah  melakukan  tugasnya dengan benar menurut tolak ukur profesional (standar  profesi),  maka  yang  bersangkutan harus mendapat perlindungan hukum. 32
Akan  tetapi,  dalam  UU  No.  36  Tahun 2009  Tentang  Kesehatan  tidak  dicantumkan pengertian tentang Malpraktek, namun didalam  Ketentuan  Pidana  pada  Bab  XX diatur didalam Pasal 190 yaitu:
1. Pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan  praktik  atau  pekerjaan  pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan  pertama  terhadap  pasien dalam keadaan gawat darurat sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32 ayat  (2)  atau  Pasal  85  ayat  (2)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  2 (dua)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah); 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan terjadinya  kecacatan  atau  kematian, pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan dan/atau  tenaga  kesehatan  tersebut dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. 33
Selain  ketentuan  pidana  yang  diatur dalam  UU  No.  36  Tahun  2009  terkait Malpraktek,  juga  diatur  dalam  UU  No.  36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang
mana  diatur  dalam  Bab  XIV  pada  Pasal  84 yaitu:
1. Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan  luka  berat  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
2. Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan kematian,  setiap  Tenaga  Kesehatan dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 5 (lima) tahun. 34
Pembentukan  perundang-undangan  di bidang  pelayanan  kesehatan  diperlukan,  hal ini  dilakukan  agar  pelaku  tindak  pidana malpraktek  dapat  dijerat  dengan  ketentuan yang  tegas  serta  tuntutan  korban  dapat direalisasikan  dengan  pembentukan  Undang- Undang  yang  berkaitan  dengan  kesehatan serta pelanggaran kesehatan bagi setiap orang.
Dengan  diundagkannya  UU  No.  36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pada tanggal  17  Oktober  2014  memberikan jaminan kepastian hukum penegakkan pidana tindak malpraktek yang dilakukan oleh dokter dan  tenaga  medis.  Mengenai  bentuk  hukum pidana  malpraktek  UU  No.  36  Tahun  2014 Tentang  Tenaga  Kesehatan  adalah Lex
Posterior  Derogat  Legi Priori ,  mengalahkan Undang-Undang yang lebih terdahulu. Berdasarkan pada ketentuan antara UU No. 36 Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  maka
Ketentuan Pidananya dapat diterapkan berdasarkan ketentuan pidana yang ditentukan dalam  UU  No.  36  Tahun  2014  Tentang Tenaga  Kesehatan  yaitu  dengan  ketentuan pidana paling lama lima tahun. Demikian pula pernyataan  berdasarkan  Asas  lainnya  yaitu Lex Specialis Derogat Legi Generali (bahwa
peraturan yang Khusus mengalahkan peraturan  yang  umum).  UU  No.  36  Tahun 2014  Tentang  Tenaga  Kesehatan  merupakan
34 Pasal 84 Undang.Undang  Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan [LN Tahun 2014 No.298]
kekhususan  dari  pasal  259  dan  Pasal  360 KUHP.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian diatas,  berikut  ini  dikemukakan  beberapa kesimpulan dan disertai pula beberapa saran.
1. Malpraktik kedokteran pidana hanya terjadi pada tindak pidana materiil (KUHP), yaitu suatu  tindak  pidana  yang  melarang menimbulkan akibat tertentu yang diancam dengan  sanksi  berupa  pidana.  Proses penegakkan hukum pidana dalam menangani  kasus  malpraktek  kedokteran diatur  didalam  Pasal  360  ayat  (1)  dan  (2) KUHP yang memuat unsur-unsur kelalaian (kulpa)  dokter  atau  tenaga  medis,  Adanya wujud perbuatan tertentu yaitu bentuk dari malpraktek  yang  dilakukan  dokter  atau tenaga medis,  adanya akibat luka berat atau matinya  pasien  dan    adanya  hubungan kausal  antara  wujud  perbuatan  dengan akibat kematian orang lain itu.
2. Selain  penegakkan  hukum  tindak pidana  malpraktek  yang  telah  diatur dalam  KUHP,  untuk  memberikan jaminan  kepastian  hukum  yang  lebih kuat, penanganan malpraktek kedokteran  dan  tenaga  kesehatan  juga diatur  dalam  UU  No.  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan  Dan  UU  No.  36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

## Saran
a. Disarankan kepada pihak aparat penegak hukum, dapat berperan aktif dan melihat dengan jeli indikasi-indikasi kasus malapraktek  ini.  Selanjutnya,  sebagai rangkaian  dalam  keaktifannya  dalam mencari  penegakan  hukum,  Kejaksaan sebagai  Penuntut  Umum  dan  sebagai pengawasan  penyidik  sesuai  dengan  isi KUHP,  dapat  meningkatkan  peranannya dengan  jalan  membina  kerja  sama  yang
erat dengan pihak penyidik (polisi) untuk dapat membongkar
kasus-kasus malapraktek  yang  selama  ini  masih banyak yang tertutup.
b. Selain  ditegakkannya  substansi  hukum dan  alat  penegak  hukum,  juga  perlu dilibatkan  partisipasi  masyarakat  untuk mengantisipasi  kerugian  baik  dipihak dirinya selaku pasien dan atau keluarganya maupun dokter.
c. Disarankan kepada pemerintah baik pusat maupun  daerah  untuk  dilakukannya penyuluhan  kesehatan  kepada  pihak pelayan  kesehatan  dengan  menghimbau masyarakat  untuk  dapat  memberikan informasi secara jelas mengenai perjalanan  penyakitnya  kepada  dokter sehingga  dokter  tidak  salah  dalam menentukan  diagnosa  yang  akibatnya akan  mempengaruhi  keberhasilan  terapi pada pasien.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Ghalia Bogor, cetakan kedua 2008
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana Bagian  I ,  PT  RajaGrafindo  Persada,
Jakarta: 2013
Bambang  Heryanto, Malpraktik  Dokter Dalam Perspektif Hukum Jurnal
Dinamika  Hukum .  Vol.  10  No.  2  Mei
2010. Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian
Hukum ,  PT  RajaGrafindo  Persada Jakarta, 2010
Budi  Handoyo, Legalitas  Lingkungan  Hidup dalam Perspektif Keadilan dan Hukum Administrasi Negara , Al-Ijtima’I Vol. 2 No. 2 Maret 2017
Budi Sampurno, Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Hukum
Kesehatatan ,  Pusat  Penelitian  Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional  Kementerian  Hukum  Dan
HAM RI Tahun Jakarta: 2011.
C. Maya Indah S. Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi ,
Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2014.
Darji  Darmodiharjo,  dan  Shidarta, Pokok- pokok  Filsafat  hukum ,  PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004.
Departemen  Pendidikan  Nasional ,  Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
Hardisman, Opini  Masyarakat  Tentang Malpraktek Kedokteran , Majalah
Kedokteran  Andalas  No.1.  Vol.36.
Januari-Juli 2012.
M.  Ali.  Zaidan, Kebijakan  Kriminal Sinar
Grafika Jakarta, 2016. M.  Nurdin. Perlindungan  Hukum  Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran ,  Jurnal  Hukum  Samudra Keadilan,  Vol.  10  No.  1  Januari-Juni
2015
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta:  2015
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2010 Priharto Adi, Formulasi Hukum Penanggulangan Malpraktik Kedokteran ,  Kanun  Jurnal  No.  60,  Th.
XV Agustus, 2013
R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  [KUHP]  Serta  komentar- komentarnya  Lengkap  Pasal  demi Pasal , Politeia, Bogor: 1994
Riska  Andi  Fitriono, Penegakan  Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan
Mediasi  Penal ,  Yustisia.Vol.5  No.1 Januari - April 2016
Sartika  Damopolii, Tanggung  Jawab  Pidana Para Medis Terhadap Tindakan Malpraktek  Menurut  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang
Kesehatan ,  Jurnal:  Lex  Crimen  Vol.
VI/No. 6/Ags/2017
Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum
Suatu  Penganta r,  Universitas  Atma
Jaya, Yogyakarta, 2010 Soetandyo Wignjosoebroto, Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan  Hukum ,  Setara  Press,  Malang,
2013.
Teguh  Sulistia  dan  Aria  Zurnetti, Hukum
Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi ,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
Topo  Santoso  dan  Eva  Achjani  Zulfa,
Kriminologi ,  Rajawali  Persi,  Jakarta 2006.
Vera  Polina  Br  Ginting, Penanggulangan Malpraktek  Yang  Dilakukan  Oleh
Tenaga  Kesehatan ,  jurnal:  Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009
Tentang Kesehatan
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014 Tentang Tenaga Kesehatan https://yuokysurinda.wordpress.com/ Malpraktek dan Perlindungan Hukumnya ,  diakses  pada  tanggal  27 Januari 2020 pukul 14.30 WIB. https://parenting.orami.co.id/ 6 Kasus Malpraktik  Paling  Mengerikan  di Indonesia ,  diakses  pada  tanggal  29 Januari 2020 pukul 10.20 WIB