Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i3.989

## PATOLOGI BIROKRASI PENDIDIKAN
Amruddin, Arbainsyah, Sri Handayani, Sofyan Sauri amrudin@gmail.com Universitas Islam Nusantara Bandung

## Abstrak
Tujuan  dari  penulisan  makalah  ini  adalah  untuk  mengetahui,  menganalisis  dan  mendapatkan informasi tentang pola hubungan kebijakan dan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tujuan  utama  yang  ingin  dicapai  dari  reformasi  pendidikan adalah pendidikan  yang  berkualitas  yang  dapat  menjadi  modal  pembangunan  manusia  di  suatu bangsa.  Pendidikan  yang  berkualitas  bukanlah  variabel  mandiri  yang  dapat  dicapai  hanya dengan  memperbaiki  infrastruktur  sekolah  maupun  kurikulum  dan  anggaran pendidikan. Dalam RPJMN  2019-2024  disebutkan  bahwa  sektor  pendidikan  merupakan  bahwa  pendidikan merupakan Prioritas Nasional ke-2, yaitu Pendidikan yang ditujukan terutama untuk peningkatan akses  pendidikan  yang  berkualitas,  terjangkau,  relevan,  dan  efisien.  Patologi  yang  terdapat dalam  dunia  pendidikan  sangat  beragam.  Plagiarisme,  kecurangan  dalam  evaluasi,  pemalsuan data,  hingga  korupsi.Terdapat  empat  penyebab  utama  yang  menjadi  penghambat  rendahnya kualitas birokrasi di Indonesia, yaitu peraturan perundangan, organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM),  dan  manajemen  pemerintahan.  Manfaat  reformasi  birokrasi  akan  berdampak  langsung kepada  perbaikan  kualitas  kebijakan  public  pendidikan  berdasarkan  kondisi  nyata  di  lapangan (evidence  based),  adanya  transparansi  untuk  kesejahteraan  masyarakat,  serta  peningkatan kualitas  pelayanan  masyarakat.  Reformasi  birokrasi  ini  tentu  akan  mendorong  terlaksananya pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, terutama dalam menjalankan RPJMN tahap tiga yang saat ini dilaksanakan. Di samping itu, terlaksananya reformasi birokrasi dinilai juga akan mengajak investor untuk terurus ikut serta berinvestasi demi kemajuan bangsa ini.
Kata Kunci: Patologi, Reformasi dan Pendidikan

## PENDAHULUAN
Birokrasi  merupakan  instrumen  penting  dalam  masyarakat  yang  kehadirannya  tak mungkin  terelakkan.  Untuk  itu  negara  harus  terlibat  langsung  dalam  memproduksi  barang  dan jasa  publik  yang  diperlukan  oleh  rakyatnya.  Negara  secara  aktif  terlibat  dalam  kehidupan  sosial rakyatnya.  Untuk  itu  negara  membangun  sistem  administrasi  yang  bertujuan  untuk  melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi.
Birokrasi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia seharihari. Bila  kenyataanya  birokrasi  adalah  bagian  kental  dari  kehidupan  manusia,  kenapa  banyak  yang membenci dan mencemooh birokrasi?Apa yang salah dengan birokrasi? Apa sebenarnya birokrasi itu? Seperti apakah wajah birokrasi pendidikan kita.
Amruddin, Arbainsyah, Sri Handayani, Sofyan Sauri : Patologi Birokrasi Pendidikan
Seorang individu yang bekerja dalam organisasi ada yang memiliki motivasi untuk meniti karir tertinggi, tapi ada juga yang ingin tetap pada satu posisi yang saat ini diduduki.Permasalahan sering  muncul  ketika  seorang  individu  yang  menduduki  posisi  tertentu  tidak  lagi  mampu melaksanakan  tugas  dan  fungsi  seperti  yang  diinginkan.Dalam  kondisi  semacam  ini  seringkali individu menerapkan strategi “tidak melakukan apa-apa”. 1
Dalam  dunia  pendidikan,  sebuah  organisasi  sangat  diperlukan  dalam  rangka memperlancar  fungsi  dan  proses  pendidikan.  Dalam  menjalankan  fungsi  organisasi  pendidikan tidaklah dapat dipisahkan dengan birokrasi. Pada dasarnya, birokrasi ini  hakikatnya adalah salah satu perangkat yang fungsinya untuk memudahkan pelayanan publik khusunya pada pendidikan di sekolah.
Reformasi pendidikan pada era reformasi dewasa ini secara prinsip sebenarnya mengarah pada  dua  sasaran  penting.  Pertama  reformasi  pendidikan diarahkan  untuk memberikan  tanggung jawab  lebih  besar  kepada  birokrasi  di  daerah  untuk  secara  langsung  menangani  pendidikan, dengan  memobilisasi  dukungan  penuh  masyarakat  (desentralisasi).  Kedua,  reformasi  ditujukan untuk meningkatkan dinamika internal sekolah, dengan memberikan kesempatan lebih besar pada level  sekolah:  kepala  sekolah,  guru,  orang  tua  siswa,  staf  administrasi  dalam  melaksanakan penyelenggaraan  sekolah  sehari-hari  (otonomi  sekolah)  atau  disebut  juga  dalam  wujud Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 2
Birokrasi  digunakan  untuk  dapat  membantu  mempermudah  dalam  memberikan  layanan pendidikan yang pasti akan mempengaruhi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Birokrasi merupakan  instrumen  pembangunan  pendidikan.  Kekuatan  birokrasi  Indonesia  sebetulnya  bisa menjadi  mesin  penggerak  yang  luar  biasa  apabila  mampu  didayagunakan  untuk  memajukan kesejahteraan  rakyat.  Jika  birokrasi  dijalankan  dengan  benar,  konsisten  dan  bertanggung  jawab, maka kualitas pendidikan akan maju.
Ekspetasi  birokratis  adalah  tuntutan  dan  kewajiban  formal  yang  ditetapkan  oleh  suatu organisasi termasuk di satuan lembaga pendidikan; ekspetasi birokratis merupakan bahan mentah utama dalam struktur organisasional. Peran birokratis ditentukan oleh serangkaian ekspetasi yang dileburkan  ke  dalam  posisi  dan  jabatan  di  dalam  suatu  organisasi  tertentu.  Di  lembaga  sekolah, jabatan  kepala  sekolah,  guru  dan  siswa  sangatlah  penting  dan  masing-masingnya  didefinisikan berdasarkan serangkaian ekspetasi. Ekspetasi birokratis memerinci dan menetapkan perilaku yang semestinya/tepat  bagi  peran  atau  posisi  tertentu.  Seorang  guru,  mengemban  kewajiban  untuk merancang  pengalaman  belajar  para  siswa  dan  memiliki  tugas  untuk  melibatkan  para  murid
1 Guy Benveniste, Birokrasi , Terjemahan: Sahat Simamora (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 137-163.
2 Zamroni, Pendidikan dan Demokrasi  dalam Transisi (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), h. 204.

## Amruddin, Arbainsyah, Sri Handayani, Sofyan Sauri : Patologi Birokrasi Pendidikan
dengan  cara  yang  efektif  secara  pedagogis.  Peran  dan  ekspetasi  birokratis  merupakan  cetak  biru resmi bagi aksi, yang merupakan hadiah/fasilitas organisasi jabatan. 3
Sementara  itu  birokrasi  pendidikan  yang  dimaksud  disini  adalah  penggunaan  praktik- praktik birokrasi dalam pendidikan. Banyak persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan  dengan segera menjadi berlarut-larut karena rumitnya birokrasi. Sistem sentralistik kebijakan pendidikan, penentuan  alokasi  anggaran  yang  selama  ini  terjadi,  meskipun  sudah  dilakukan  kebijakan desentralisasi  pemerintahan,  bagi  sekolah  pola  sentralistik  dari  sekolah  ke  pemerintah  daerah masih berjalan.
Patologi  birokrasi  ialah  penyakit  dalam  birokrasi  Negara  yang  tampil  karena  sikap beberapa  birokrat  dan  keadaan  yang  buka  peluang  karena  itu,  baik  yang  tersangkut  diplomatis, ekonomis, social cultural dan tehnologikal
Patologi  birokrasi  atau  penyakit  birokrasi  ialah  "hasil  hubungan  di  antara  susunan birokrasi  yang  keliru  dan  faktor-variabel  lingkungan  yang  keliru".   birokrasi  yang  terlalu berlebih,seperti  rantai  hierarki  panjang,  specialistasi,  formalisasi  dan  performa  birokrasi  yang tidak linear sehingga menimbulkan Patologi birokrasi
Patologi yang terdapat dalam dunia pendidikan sangat beragam. Plagiarisme, kecurangan dalam  evaluasi,  pemalsuan  data,  hingga  korupsi.  Patologi  tersebut  sebenarnya  merupakan  gejala turunan  dari  berbagai  sebab.  Kebijakan  yang  asal  adopsi  yang  penting  dinilai  canggih dan  baru, sistem  evaluasi  yang  tidak  memberikan  kesempatan  pada  guru  untuk  bekerja  secara  kreatif, hingga  pemanfaatan  keuangan  yang  menyita  sebagian  besar  perhatian  kepala  sekolah  yang seharusnya  mempersiapkan  visi  dan  misi  sekolah  beberapa  tahun  yang  akan datang.  Dari  uraian latar belakang maka makalah ini mengemukakan pembahasan dengan judul: “Patologi Birokrasi Pendidikan” .

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  Moleong  setelah  melakukan analisis  terhadap  beberapa  definisi  penelitian  kualitatif  kemudian  membuat  definisi  sendiri sebagai  sintesis  dari pokok-pokok  pengertian  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain  secara  holistic,  dan dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 4
3 Wayne  K.  Hoy  dan  Cecil  G.  Miskel, Administrasi  Pendidikan :  teori,  riset,  dan  praktik , Terjemahan: Daryatno&Rianayati K. Pancasari (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 36.
4 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda karya, 2010), h. 6.
Amruddin, Arbainsyah, Sri Handayani, Sofyan Sauri : Patologi Birokrasi Pendidikan
Jadi  penelitian  ini  merupakan  jenis  penelian  fenemonologi  tentang pola  hubungan Kebijakan  Pendidikan,  yaitu,  agar  mengetahui  arti  Kebijakan  Pendidikan  Nasional,  mengetahui karakteristik  kebijakan  pembangunan  pendidikan  dan  kebudayaan,  mengetahui  kebijakan- kebijakan  pemerintah  dalam  pembangunan  bidang  Pendidikan  dan  juga  untuk  mengetahui Implementasi Kebijakan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Konsep Patologi
Istilah  birokrasi  telah  diperkenalkan  oleh  Marthin  Albrow  sejak  tahun  1745  dan  hingga kini  masih  menjadi  pembicaraan  hangat  di  masyarakat  terutama  kalangan  akademisi.  Sejak manusia lahir hingga meninggal selalu terlibat dalam urusan birokrasi. Anak lahir harus memiliki akta kelahiran, mati pun harus memiliki akta kematian. Kenyataan ini membernarkan pernyataan Etziomi Amitai dan Gerald Caiden bahwa hidup ini selalu membutuhkan birokrasi dan birokrasi tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia.
Dalam  hal  ini  patologi  birokrasi  dapat  dikategorikan  ke  dalam  lima  kelompok.  sebagai berikut: 1). Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi.  2).  Patologi  yang  disebabkan  karena  kurangnya  atau  rendahnya  pengetahuan  dan ketrampilan  para  petugas  pelaksana  berbagai  kegiatan  operasional.  3).  Patologi  yang  timbul karena  tindakan  para  anggota  birokrasi  yang  melanggar  norma-norma  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  4)  Patologi  yang  dimanifestasikan  dalam  perilaku  para birokrasi  yang  bersifat  disfungsional  atau  negatif.  5).  Patologi  yang  merupakan  akibat  situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan. 5

## 2. Konsep Dasar Birokrasi
Istilah  birokrasi  telah  diperkenalkan  oleh  Marthin  Albrow  sejak  tahun  1745  dan  hingga kini  masih  menjadi  pembicaraan  hangat  di  masyarakat  terutama  kalangan  akademisi.  Sejak manusia lahir hingga meninggal selalu terlibat dalam urusan birokrasi. Anak lahir harus memiliki akta kelahiran, mati pun harus memiliki akta kematian. Kenyataan ini membernarkan pernyataan Etziomi Amitai dan Gerald Caiden bahwa hidup ini selalu membutuhkan birokrasi dan birokrasi tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia.
Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa birokrasi dapat berarti: (a) prosedur kerja, (b) sistem  keorganisasian,  dan  (c)  kekuasaan  untuk  mengambil  keputusan.  Dalam  analisis  ini  tidak memfokuskan  pada  salah  satu  pengertian,  namun  menggunakan  secara  bersilangan  yang  artinya makna  birokrasi  bisa  bersentuhan  dengan  birokrasi  sistem  keorganisasi,  prosedur  kerja,  dan
5 Siti  Patimah Junus, “Masalah Patologi  Birokrasi (Hipocracy) dan Terapinya,” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 32, no. 2 (19 Juni 2017): h. 144-145.

## Amruddin, Arbainsyah, Sri Handayani, Sofyan Sauri : Patologi Birokrasi Pendidikan
pengambilan  keputusan.Penulis  berpendapat  bahwa  ketiganya  tidak  dapat  dipisahkan  secara diskrit.Dalam  ketiga  pengertian  tersebut  birokrasi  hanyalah  alat  yang  digunakan  oleh  manusia untuk menjalankan kehidupan di masyarakat.
Birokrasi  adalah  kata  yang  berasal  dari  bureaucracy  (bahasa  inggris bureau  +  cracy), yang  artinya  adalah  suatu  organisasi  yang  memiliki  rantai  komando  dengan  bentuk  piramida,  di mana  lebih  banyak  orang  berada  di  tingkat  bawah  daripada  tingkat  atas.  Sistem  organisasi  ini biasa ditemui pada instansi yang bersifat administratif maupun militer.
Salah  satu  karakteristik  utama  dari  birokrasi  ialah  biasanya  digunakan  oleh  organisasi besar, seperti pemerintahan, dan sifatnya formal. Selain karakteristik tersebut, birokrasi memiliki sejumlah karakteristik lainnya, yaitu:
a. Pekerjaannya sangat ketat dan berorientasi pada peraturan. Tugasnya bersifat spesialisasi atau khusus atau spesifik.
b. Biasanya  bersifat  kaku  dan  sederhana.  Penyelenggaraannya  dilakukan  secara  resmi  atau formal.
c. Bersifat sentral atau terpusat. Biasanya tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati.
d. Bentuknya terstruktur. Artinya memiliki susunan organisasi yang jelas.
e. Taat  dan  patuh  terhadap  peraturan  atau  ketentuan  yang  ada.  Adanya  kewenangan  hierarki secara vertikal.
f. Terkadang  prosedur  pelayanannya  berbelit-belit  sehingga  menyulitkan  proses  pengambilan keputusan.
3. Ruang Lingkup Patologi Birokrasi
Ruang lingkup patologi birokrasi dapat dipetakan dalam dua konsep besar, yaitu:
a. Disfunctions  of  bureaucracy ,  yakni  berkaitan  dengan  struktur,  aturan,  dan  prosedur  atau berkaitan  dengan  karakteristik  birokrasi  atau  birokrasi  secara  kelembagaan  yang  jelek, sehingga  tidak  mampu  mewujudkan  kinerja  yang  baik,  atau  erat  kaitannya  dengan  kualitas birokrasi secara institusi.
b. Mal-administration ,  yakni  berkaitan  dengan  ketidakmampuan  atau  perilaku  yang  dapat disogok,  meliputi:  perilaku  korup,  tidak  sensitif,  arogan,  misinformasi,  tidak  peduli  dan  bias, atau erat kaitannya dengan kualitas  sumber daya manusianya atau birokrat yang ada di dalam birokrasi.
Bentuk  patologi  birokrasi  yang  ditinjau  dari  perspektif  perilaku  birokrasi  merefleksikan bahwa  birokrasi  sebagai  pemilik  kewenangan  menyelenggarakan  pemerintahan  tentu  memiliki kekuasaan  “relatif”  yang  sangat  rentan  terhadap  dorongan  untuk  melakukan  hal-hal  yang menguntungkan  diri  dan  kelompoknya  yang  diformulasikan  atau  diwujudkan  dalam  berbagai
Amruddin, Arbainsyah, Sri Handayani, Sofyan Sauri : Patologi Birokrasi Pendidikan
perilaku yang buruk.
Suatu  perilaku  dikatakan  baik,  bila  secara  universal  semua  orang  bersepakat  mengakui suatu  perbuatan  yang  menunjukkan  tingkah  laku  seseorang  memang  baik,  sedangkan  sebaliknya suatu perilaku dikatakan buruk, bila secara universal semua orang bersepakat menyatakan bahwa tingkah laku seseorang itu buruk. Karena hakikatnya hanya dua jenis perilaku yang ada dalam diri manusia,  yaitu  perilaku  baik  dan  perilaku  buruk,  yang  kesemuanya  itu  tergantung  dari manusianya  sendiri.  Dikaitkan  dengan  patologi  birokrasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan dalam  perspektif  perilaku,  maka  yang  dijadikan  indikator  adalah  berbagai  perilaku  buruk  dari birokrasi itu sendiri.
Patologi birokrasi dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu:
a. Patologi  yang  timbul  karena  persepsi  dan  gaya  manajerial  para  pejabat  dilingkungan birokrasi,  seperti:  penyalahgunaan  wewenang  dan  jabatan;  persepsi  atas  dasar  prasangka; mengaburkan masalah; menerima sogok; pertentangan kepentingan; cenderung mempertahankan  status  quo;  empire  building;  bermewah-mewah;  pilih  kasih;  takut  pada perubahan,  inovasi,  dan  resiko;  penipuan;  sikap  sombong;  ketidakpedulian  pada  kritik  dan saran; tidak mau bertindak; takut mengambil keputusan; sifat menyalahkan orang lain; tidak adil;  intimidasi;  kurang  komitmen;  kurang  koordinasi;  kurang  kreativitas;  kredibilitas trendah;  kurangnya  visi  yang  imajinatif;  kedengkian;  nepotisme;  tindakan  tidak  rasional; bertindak  diluar  wewenang;  paranoid;  patronase;  keengganan  mendelegasikan;  ritualisme; keengganan pikul tanggung jawab; dan xenophobia.
b. Patologi  yang  disebabkan  karena  kurangnya  atau  rendahnya  pengetahuan  dan  keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, seperti: ketidakmampuan menjabarkan kebijaksanaan  pimpinan;  ketidaktelitian;  rasa  puas  diri;  bertindak  tanpa  berpikir; kebingungan;  tindakan  yang  tidak  produktif;  tidak  adanya  kemampuan  berkembang;  mutu hasil pekerjaan yang rendah; kedangkalan; ketidakmampuan belajar; ketidaktepatan tindakan; inkompetensi;  ketidakcekatan;  ketidakteraturan;  melakukan  tindakan  yang  tidak  relevan; sikap ragu-ragu; kurangnya imajinasi; kurangnya prakarsa; kemampuan rendah; bekerja tidak produktif; ketidakrapian; dan stagnasi.
c. Patologi  yang  timbul karena  tindakan  para  anggota  birokrasi  yang  melanggar  norma-norma hukum  dan  peraturan  perundangundangan  yang  berlaku,  seperti:  penggemukan  biaya; menerima  sogok;  ketidakjujuran; korupsi;  tindakan kriminal;  penipuan;  kleptokrasi;  kontrak fiktif; sabotase; tata buku tidak benar; dan pencurian.
d. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif,  seperti:  bertindak  sewenangwenang;  pura-pura  sibuk;  paksaan;  konspirasi;  sikap
takut;  penurunan  mutu;  tidak  sopan;  diskriminasi;  dramatisasi;  sulit  dijangkau;  sikap  tidak acuh;  tidak  disiplin;  kaku;  tidak  berperikemanusiaan;  tidak  peka;  tidak  sopan;  tidak  peduli tindak;  salah  tindak;  semangat  yang  salah  tempat;  negativisme;  melalaikan  tugas; tanggungjawab  rendah;  lesu  darah;  paparazi;  melaksanakan  kegiatan  yang  tidak  relevan; utamakan  kepentingan  sendiri;  suboptimal;  imperatif  wilayah  kekuasaan;  tidak  profesional; sikap tidak wajar; melampaui wewenang; vested interest; dan pemborosan.
e. Patologi  yang  merupakan  akibat  situasi  internal  dalam  berbagai  instansi  dalam  lingkungan pemerintahan,  seperti:  penempatan  tujuan  dan  sasaran  yang  tidak  tepat;  kewajiban  sosial sebagai  beban;  eksploitasi;  tidak  tanggap;  pengangguran  terselubung;  motivasi  yang  tidak tepat;  imbalan  yang  tidak  memadai;  kondisi  kerja  yang  kurang  memadai;  pekerjaan  tidak kompatibel; tidak adanya indikator kinerja;  miskomunikasi; misinformasi; beban kerja yang terlalu  berat;  terlalu  banyak  pegawai;  sistem  pilih  kasih;  sasaran  yang  tidak  jelas;  kondisi kerja  yang  tidak  nyaman;  sarana  dan  prasarana  yang  tidak  tepat;  dan  perubahan  sikap yang mendadak. 6 7
Layaknya  patologi  dalam  dunia  medis,  patologi  birokrasi  juga  memiliki  berbagai  jenis penyakit. Jenis-jenis patologi birokrasi antara lain:
1) Penyalahgunaan wewenang
2) Persepsi yang didasarkan pada prasangka
3) Pengaburan masalah
4) Menerima sogokan
5) Pertentangan antar kepentingan
6) Status quo
7) Empire building
8) Complacency
9) Nepotisme
10) Paranoia (menilai diri sendiri secara berlebihan)
11) Sikap opresif
12) Patronase
13) Astigmatisme (ketidakmampuan melihat masalah dalam organisasi)
14) Xenophobia
15) Ritualisme
16) Counter productive
6 Sondang  P.  Siagian, Patologi  Birokrasi :  analisis,  identifikasi  dan  terapinya (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1994).
7 Mu’min Ma’ruf’, “Patologi Birokrasi,” Jurnal Visioner 4, no. 3 (2010): h. 7.

## Amruddin, Arbainsyah, Sri Handayani, Sofyan Sauri : Patologi Birokrasi Pendidikan
17) Mediocrity (kemampuan rendah dalam penyelesaian pekerjaan)
18) Stagnasi
19) Sabotase
20) Diskriminasi
21) Red tape (berbelit-belit)
22) Sycophancy , tampering  (mengotak-atik barang bukti)
23) Tokenisme (tidak sepenuh hati), vested interest. 8
Pendidikan  sejatinya  tidak  bisa  lepas  dari  peran  aktif  masyarakat.  Oleh  sebab  itu, dibutuhkan  kebijakan  dan  peran  berokrasi  yang  mampu  mengakomudasi  seluruh  aspirasi  serta keterlibatan  masyarakat.  Selama  ini  rantai  berokrasi  cukup  panjang  dan  persoalannyapun kompleks  sehingga  menambah  beban  peningkatan  mutu  pendidikan.  Kajian  ini  difokuskan  pada bagaimana  kebijakan  pendidikan  dilihat  dari  peran  birokrasi  dan  partisipasi  masyarakat,  yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan pendidikan bila dilihat dari peran birokrasi dan partisipasi masyarakat.
Kinerja  birokrasi  harus  ditingkatkan  untuk  menciptakan  pelayanan  prima  pada kepentingan publik. Lembaga pendidikan perlu diberi apresiasi dan dijauhkan dari ekploitasi dan kepentingan  politik  etis.  Peran  birokrasi  di  lembaga  pendidikan  dapat  menjadi  model implementasi  kebijakan  pada  satuan  dan  jenjang  pendidikan  sehingga  dibutuhkan  pembaharuan manajemen. inovasi manajemen menjadi suatu keniscayaan dalam menyelesaikan persoalan-yang ada.  Problem  tersebut  dapat  berupa  pemerataan  pendidikan,  peningkatan  mutu,  peningkatan efisiensi dan efektifitas serta relevansi yang bertujuan agar penyebaran ide inovasi dapat diadopsi, dimanfaatkan dan didesiminasikan untuk perbaikan dan pemecahan problem pendidikan. 9

## 1. Patologi Birokrasi dan Prakteknya dalam Bidang Pendidikan
Kehadiran  birokrasi  sebenarnya  dipergunakan  untuk  mengatur  suatu  pekerjaan  yang beraneka  ragam  yang  menyangkut  kepentingan  orang  banyak  agar  bisa  terlaksana  dan  melayani semua golongan dengan baik, efektif, dan mudah. Akan tetapi, dalam perkembangannya, sampai sekarang  birokrasi  telah  menjadi  momok  bagi  manusia  modern,  yang  selalu  ingin  dihindari  dan dijauhi. 10
Patologi  birokrasi  bukan  hanya  disebabkan  oleh  struktur  birokrasi  yang  salah  dan  tidak tepat,  seperti  hirearki  yang  tidak  tepat,  seperti  hirearki  yang  berlebihan,  prosedur  yang  rigid, fragmentasi  birokrasi  yang  terlalu  banyak,  dan  masalah  structural  lainnya.  Selain  masalah
8 Siagian, Patologi Birokrasi : analisis, identifikasi dan terapinya .
9 Erma  Fatmawati,  “Kebijakan  Pendidikan  Dalam  Perspektf  Peran  Birokrasi  Dan  Partisipasi Masyarakat,” JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management 1, no. 1 (27 Desember 2019): h. 58.
10 Muhammad Rifai, Politik Pendidikan Nasional (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 61.
Amruddin, Arbainsyah, Sri Handayani, Sofyan Sauri : Patologi Birokrasi Pendidikan
structural, patologi birokrasi disebabkan karena juga oleh interaksi berbagai variabel saling terkait antara  satu  dengan  yang  lainnya,  baik  yangterdapat  dalam  struktur  birokrasi,  budaya  birokasi, maupun variable- variabel lain yang terdapat dalam lingkungan.
Sebagai  konsekuensi  pendidikan  dilembagaan  dan  menjadi  milik  umum,  maka masyarakat memerlukan kepastian, baik menyangkut tentang standard, legalitas, dan bahkan juga kualitasnya.  Selain  itu,  pelaksanaan  pendidikan  juga  memerlukan  pengakuan,  dan  bahkan  juga perlindungan.  Atas  dasar  kepentingan  tersebut,  yaitu  standard  dan  legalitas  misalnya,  maka  bisa jadi, seseorang yang sebenarnya memiliki keahlian luar biasa, tetapi oleh karena kelebihannya itu diperoleh tidak melewati prosedur formal maka tidak diakui.
Lebih dari apa yang digambarkan tersebut, oleh karena lembaga pendidikan masuk pada wilayah  birokrasi  pemerintahan,  maka  penyelenggaraannya  juga  mengikuti  aturan-aturan birokrasi.  Pendidikan  tidak  saja  diatur  dari  aspek  guru,  murid,  buku  teks,  dan  sejenisnya,  tetapi juga diatur tentang siapa yang berhak menjadi kepala sekolah, pejabat administrasi atau structural, siapa  yang  menyediakan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  hingga  penganggarannya.  Semua penyelenggaraan  pendidikan,  sekalipun  ada  saja  kemungkinan  pihak-pihak  luar  yang berkepentingan ikut mempengaruhinya, tetapi harus dijalankan sebagaimana semestinya birokrasi dijalankan.
Birokrasi  pendidikan  memang  diperlukan  sebagai  cara  mudah  dan  praktis  dalam memberikan pelayanan masyarakat.  Pendidikan harus diatur agar  tidak ada pihak yang dirugikan atau  diperlakukan  secara  tidak  adil.  Kepentingan  umum  harus  dikedepankan  dan  dilindungi. Sekalipun  demikian  sebenarnya  disadari,  birokrasi  tidak  selalu  berhasil  menyelesaikan  masalah secara  tuntas.  Manakala  aturan  birokrasi  terlalu  detail  dan  kaku,  justru  akan  mengganggu kreatifitas,  inovasi  dan  atau  perubahan yang sebenarnya  diperlukan  untuk  menyesuaikan  dengan tuntutan zaman dan melahirkan kualitas. Bahkan birokrasi bisa menguras tenaga yang sebenarnya tidak  terlalu  substatif  dengan  jenis  tugasnya.  Tugas  pokok  guru  atau  dosen  misalnya,  bisa terganggu hanya oleh urusan administrasi birokrasi. Maka di dalam menjalankan birokrasi harus dipertimbangkan mana sebenarnya yang lebih penting, antara menunaikan tugas sebagai pendidik atau sekedar memenuhi tuntutan administrasi birokrasi.
Selama  ini  banyak  contoh  birokrasi  yang  dijalankan  sedemikian  ketat  justru  menjadikan pendidikan  tidak  dinamis  dan  lambat.  Akibatnya,  pendidikan  yang  seharusnya  selalu  berada  di posisi depan perkembangan masyarakat, tetapi yang terjadi sebaliknya, yaitu berada di belakang. Pendidikan menjadi ketinggalan zaman. Berbagai kritik bahwa pendidikan tidak berkualitas, atau belum  mampu  memenuhi  tuntutan  masyaraat,  dan  bahkan  munculnya  penyimpangan penyelenggaraan  pendidikan,  misalnya,  pendidikan  dijalankan  sebatas  formalitas,  berita  adanya

## Amruddin, Arbainsyah, Sri Handayani, Sofyan Sauri : Patologi Birokrasi Pendidikan
ijazah palu, nilai hasil ujian yang direkayasa, dan seterunya adalah bisa jadi merupakan buah dari birokrasi pendidikan yang tidak memberi ruang berkreasi itu.
Selain  itu  birokrasi  yang  salah  satu  tujuannya  adalah  agar  terjadi  efisiensi  dan  menjadi rasaional  tetapi  oleh  karena  dilaksanakan  secara  berlebihan,  maka  ada  saja  potensi  yang  tidak dihemat  dan  atau  dimanfaatkan  maksimal.  Misal,  orang  yang  sebenarnya  menguasai  bidang keilmuan  tertentu  dan  bahkan  tenaga  itu  sulit  dicari,  terpaksa  tidak  diakui  oleh  karena  terbentur aturan  birokrasi.  Sebaliknya,  hanya  oleh  karena  memenuhi  syarat  formal,  seseorang  diberikan jabatan  yang  sebenarnya  tidak  sesuai  dengan  tuntutan  yang  diperlukan.  Dalam  kepemimpinan misalnya,  seseorang  yang  diakui  memiliki  kecakapan  namun  terpaksa  tidak  bisa  dimanfaatkan oleh  karena  faktor  umur,  ijazah,  masa  kerja,  dan  sejenisnya.  Akhirnya  sebagaimana  disebut  di muka,  tatkala  birokrasi  pendidikan  hanya  dijalankan  sekedar  mengikuti  aturan  formal,  maka hasilnya  menjadi  sebatas  formalitas.  Maka,  kualitas  menjadi  dikorbankan  oleh  adanya  birokrasi itu.
Pendidikan  sebenarnya  tidak  bisa  disamakan  dengan  cara  kerja  pabrik  yang  sehari-hari mengolah dan memproduk barang mati. Pendidikan selalu terkait dengan orang. Mereka memiliki pikiran,  hati,  dan  jiwa  yang  memelukan  ruang  untuk  berkreasi,  improvisasi,  adaptasi  terhadap terhadap tuntutan perubahan dari waktu ke waktu yang selalu berubah. Manusia terdiri dari aspek jasmani  dan  ruhani.  Aspek  jasmani  sangat  mungkin  diatur,  akan  tetapi  aspek  ruhaninya  yang bersifat  dinamis  dan  menyukai  perubahan,  maka  tidak  akan  bisa  dengan  mudah  mengikutinya. Tuntutan  semacam  itulah  menjadikan  siapapun  dalam  menjalankan  aturan  yang  tidak  sesuai dengan  kehendak  hati  mereka  sangat  mungkin  bersikap  mendua  atau  meninggalkan  sama  sekali. Pada  aspek  lahirnya  mengikuti  aturan,  sementara  itu  aspek  dalamnya  meninggalkan  atau melakukan kepura-puraan.
Masih  menyangkut  birokrasi,  persoalan  yang  lebih  pelik  lagi  adalah  ketika  berbicara anggaran. Berbagai lembaga pendidikan yang memiliki tantangan, dan tuntutan yang berbeda, pasti membutuhkan penyelesaian yang berbeda pula. Manakala perbedaan itu tidak diakomodasi, maka pasti  akan  menghasilkan  capaian  yang  tidak  berkualitas.  Suasana  yang  stagnan,  tidak  adanya kreatifitas, keadaan serba menunggu, dan sejenisnya yang sebenarnya sangat membahayakan, salah satu  sebabnya  adalah  tidak  adanya  otonomi  atau  dijalankannya  birokrasi  mesin  itu.  Birokrasi pendidikan  adalah  perlu  tetapi  di  dalam  implementasinya,  oleh  karena  sifat  penyelenggaraan pendidikan yang  menuntut  adanya  fleksibilitas,  kebutuhan  inovasi,  dan perubahan  terus menerus, maka diperlukan penyesuaian. Mengurus lembaga pendidikan tidak sama dengan mengurus pabrik atau kantor sebagaimana pada umumnya
Dari  berbagai  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  penyebab  penyakit  atau
permasalahan  dalam  suatu  organisasi  antara  lain  lembaga  pendidikan  adalah  budaya  organisasi, faktor manusia (pimpinan dan guru), serta faktor usia dan lembaga itu sendiri. Untuk konteks lokal (Manggarai  Raya  khususnya),  terutama  lembaga  pendidikan  (sekolah),  menurut  hemat  penulis penyakit  yang  muncul  pada  umumnya  antara  lain  disebabkan  karena  faktor  manusia,  budaya sekolah, keuangan dan lingkungan. Keempat faktor ini ada atau hadir dalam bidang politik, budaya masyarakat, ekonomi, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat.

## 2. Upaya Meminmalisasi Patolgi Birokrasi Pendidikan
Menilik  banyaknya  penyakit  yang  melekat  pada  birokrasi,  maka  dari  itu  diperlukan adanya  suatu  penanggulangan  untuk  memperbaiki  birokrasi  agar  lebih  baik,  cepat  tanggap  dan mampu merespon apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam  rangka  mengatasi  birokrasi  atau  bahasa  lainnya  menyembuhkan  penyakit-penyakit  kronis yang  melekat  pada  birokrasi  yaitu,  mengembangkan  kebijakan  pembangunan  birokrasi  yang holistis  (menyeluruh)  agar  mampu  menyentuh  semua  dimensi  baik  itu  sistem,  struktur,  budaya, dan  perilaku  birokrasi;  mengembangkan  sistem  politik  yang  demokratis  dan  mampu mengontrol jalannya  pemerintahan  dengan  maksud  agar  pemerintah  lebih  transparan,  tanggung  jawab terhadap  apa  yang  mereka  lakukan  dan  masyarakat  dengan  mudah  mengakses  informasi  publik; mengembangkan birokrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti, e-government, e- procurement untuk  mempermudah  interaksi  antara  masyarakat  dengan  para  pemberi layanan.Akan  tetapi  sistem  berbasis  teknologi  tersebut  tetap  perlu  dimonitoring  dan  dikawal terkait dengan pengimplementasiannya guna meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan birokrasi.
Solusi  yang  ditawarkan  untuk  mengatasi  patologi  birokrasi  termasuk  bidang  pendidian yaitu:  yang  pertama,  perlu  adanya  reformasi  administrasi  yang  global.  Artinya  reformasi administrasi  bukan  hanya  sekedar  mengganti  personil  saja,  bukan  hanya  merubah  nama  intansi tertentu  saja,  atau  bukan  hanya  mengurangi  atau  merampingkan  birokrasi  saja  namun  juga reformasi  yang  tidak  kasat  mata  seperti  upgrading  kualitas  birokrat,  perbaikan  moral,  dan merubah  cara  pandang  birokrat,  bahwa  birokrasi  merupakan  suatu  alat  pelayanan  publik  dan bukan untuk mencari keuntungan.
Yang  kedua  pembentukan  kekuatan  hukum  dan  per-UndangUndangan  yang  jelas. Kekuatan  hukum  sangat  berpengaruh  pada  kejahatan-kejahatan,  termasuk  kejahatan  dan penyakait-penyakit  yang  ada  di  dalam  birokrasi.  Kita  sering  melihat  bahwa  para  koruptor  tidak pernah  jera  walaupun  sering  keluar  masuk  buih.  Ini  dikarenakan  hukuman    yang  diterima  tidak sebanding  dengan  apa  yang  diperbuat.  Pembentukan  supremasi  hukum  dapat  dilakukan  dengan cara:
a. kepemimpinan yang adil dan kuat
b. alat penegak hukum yang yang kuat dan bersih dari kepentingan politik
c. adanya  pengawasan  tidak  berpihak  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  dalam birokrasi.
Yang  ketiga  ialah  dengan  cara  menciptakan  sistem  akuntabilitas  dan  transparansi. Kurangnya  demokrasi  dan  rasa  ber-tanggung  jawab  yang  ada  dalam  birokrasi  membuat  para birokrat semakin mudah untuk menyeleweng dari hal yang semstinya dilakukan. Pengawasan dari bawah  dan  dari  atas  merupakan  alat  dari  penciptaan  akuntabilitas  dan  transparansi  ini. Pembentukan E-Government diharapkan  mampu  menambah  transparansi  sehingga  mampu memperkuat akuntabilitas para birokrat. 11

## KESIMPULAN
Peran  birokrasi  di  lembaga  sekolah  pada  akhirnya  menjadi  puncak  model  implementasi kebijakan  pada  satuan  dan  jenjang  pendidikan.  Di  sini  diperlukan  adanya  pembaharuan manajemen  pada  satuan  dan  jenjang  pendidikan  tersebut.  Proses  pembaharuan  atau  inovasi manajemen  menjadi  suatu  keniscayaan  untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  tengah dihadapi.  Problem-problem  tersebut  dapat  berupa  usaha  pemerataan  pendidikan,  peningkatan mutu, peningkatan efisiensi dan efektifitas pendidikan serta relevansi pendidikan. Tujuannya agar supaya  penyebaran  ide-ide  inovasi  yang  dilakukan  bisa  diadopsi,  dimanfaatkan  dan didesiminasikan untuk perbaikan dan pemecahan problematika pendidikan di Indonesia.
Faktor  penyebab  penyakit  atau  permasalahan  dalam  lembaga  pendidikan  adalah  budaya organisasi,  faktor  manusia  (pimpinan  dan  guru),  serta  faktor  usia  dan  lembaga  itu  sendiri.  Untuk konteks  lokal  (Manggarai  Raya  khususnya),  terutama  lembaga  pendidikan  (sekolah),  Penyakit yang  muncul  pada  umumnya  antara  lain  disebabkan  karena  faktor  manusia,  budaya  sekolah, keuangan  dan  lingkungan.  Keempat  faktor  ini  ada  atau  hadir  dalam  bidang  politik,  budaya masyarakat, ekonomi, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Benveniste, Guy. Birokrasi . Terjemahan: Sahat Simamora. Jakarta: Rajawali, 1991.
Fatmawati,  Erma.  “Kebijakan  Pendidikan  Dalam  Perspektf  Peran  Birokrasi  Dan  Partisipasi
Masyarakat.” JIEMAN:  Journal  of  Islamic  Educational  Management 1,  no.  1  (27 Desember 2019).
Hoy,  Wayne  K.,  dan  Cecil  G.  Miskel. Administrasi  Pendidikan :  teori,  riset,  dan  praktik .
11 Sampar, “Patologi  Birokrasi  dalam  Pengelolaan  Tenaga  Honorer  di  Kabupaten  Mamuju Tengah” (Makassar: UNHAS, 2021) h. 49.
Terjemahan: Daryatno&Rianayati K. Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Junus, Siti Patimah. “Masalah  Patologi Birokrasi (Hipocracy) dan Terapinya.” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 32, no. 2 (19 Juni 2017).
Ma’ruf’, Mu’min. “Patologi Birokrasi.” Jurnal Visioner 4, no. 3 (2010).
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda karya, 2010.
Rifai, Muhammad. Politik Pendidikan Nasional . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
Sampar.  2021.  Patologi  Birokrasi  dalam  Pengelolaan  Tenaga  Honorer  di  Kabupaten  Mamuju Tengah.  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Hasanuddin  Makassar.
Makassar.
Siagian,  Sondang  P. Patologi  Birokrasi :  analisis,  identifikasi  dan  terapinya .  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1994.
Zamroni. Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi . Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007.