## MENGGAGAS FIKIH TAHKIM DI INDONESIA
Isa Ansori Institut Agama Islam Negeri Metro isa.ansori@metrouniv.ac.id
Abstract
Fiqh is a legal product as a result of Mujtahid's thinking and understanding againts a particular legal case. The fiqh will continuesly develop along with the changes in place and time. Fikihtahkim is compiled by the ulama as a procedure for resolving conflicts outside  the  court.  Some  provisions  of  classical  tahkim  jurisprudence  such  as  an arbitrator  must  be  Muslim,  wicked  people,  or  an  arbitrator  must  be  in  the  same mazhab with the people or parties whose conflicts are being resolved, it could not be appropriate if applied in Indonesia, because the provisions like this are not generally carried out  in  the  tradition  of  arbitration in Indonesia,  so they  require adjustments. These facts require Islamic jurists in Indonesia to reformulate the arbitration fiqh that consider  the  situation,  conditions  and  culture  of  the  Indonesian  people.  It  should consider the practices of traditional arbitration wich has become as culture in society Keywords: Fiqih  Tahkim,  Arbitration,  Alternative  Dispute  Resolution,  Non- Ligitasi

## Abstrak
Fikih  adalah  produk  hukum  hasil  pemikiran dan  pemahaman  mujtahid  atas suatu  kasus  hukum  tertentu.  Pemahaman  terhadap  hukum  Islam  terus berkembang  seiring  dengan  perubahan  tempat  dan  waktu.  Fikih  tahkim disusun  oleh  para  ulama sebagai  salah  satu  prosedur  menyelesaikan  konflik di  luar  pengadilan.  Beberapa  ketentuan  fikih  tahkim  klasik  seperti  seorang arbiter  harus  beragama  Islam,orang  fasik,  atau  harus  semazhab  dengan orang-orang  atau  para  pihak  yang  sedang  diselesaikan  konfliknya,bisa  jadi tidak  tepat  jika  diterapkan  di  Indonesia.Sebab  ketentuan  seperti  ini  tidak umum  dijalankan  dalam  tradisi  perdamaian  adat  di  Indonesia,  sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Fakta ini menuntut para ahli hukum Islam  di  Indonesia  untuk  merumuskan  kembali  fikih  tahkim  yang mempertimbangkan  situasi,  kondisi  dan  kultur  masyarakat  Indonesia  dalam menjalankan  praktik  perdamaian  secara  adat  yang  telah  menjadi  budaya  di masyarakat.
Kata Kunci : Fikih Tahkim, Arbitrasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Non- Ligitasi

## A. Pendahuluan
Tahkim  dalam  istilah  fikih  antara  lain  didefinisikan  oleh  Wahbah  Zuhaili sebagai  berhukumnya  dua  orang  yang  berselisih  kepada  orang  lain  agar menyelesaikan  konflik yang  ada  di  antara  keduanya  dengan  mengikuti  petunjuk hukum  syara’. 1 Orang  lain  dalam  posisi  ini  berperan  sebagai  penengah  yang disepakati  oleh  pihak-pihak  yang  bertikai  untuk  menjadi  juru  damai.  Ini  adalah salah  satu  bentuk  penyelesaian  konflik  yang  terjadi  antara  dua  atau  lebih orang/badan melalui jalur  di luar pengadilan, dan merupakan salah satu bentuk Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS)  –  dalam  bahasa  Inggris  dikenal  dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) - yang dalam istilah hukum di Indonesia disebut dengan arbitrase.
Di  dalam  banyak  kitab  fikih,  tahkim  masuk  pada  bagian  pembahasan mengenai al-Qa ḍ ā’ (peradilan) , karena  baik  tahkim  maupun al-Qa ḍ ā’ memang memiliki  kesamaan  tujuan  yaitu  menyelesaikan  konflik  antara  dua  atau  lebih orang/badan  yang  sedang  bertikai.  Hal  yang  menjadi  pembeda  menurut  Abu Yusuf  adalah pada  tahkim  tidak  boleh  dikaitkan  dengan syarat  dan  disandarkan kepada  waktu  tertentu,  karena  tahkim  merupakan  bagian  dari  akad perdamaian. 2 Pandangan  ini  sejalan  dengan  kajian  hukum  kontemporer,yang membedakan  antara  arbitrase  dan  peradilan  umum.Kedua  lembaga  ini  memiliki persamaan  dalam  hal  mendamaikan  orang-orang  yang  bertikai,  namun  diantara keduanya  terdapat  perbedaan.  Perbedaan  mendasar  antara  peradilan  umum  dan arbitrase adalah antara lain terletak dalam hal kedudukan arbitrase dan peradilan, syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan, serta sifat putusan yang dihasilkan.
Menurut teori hukum, penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui dua  model,  yaitu  litigasi  dan  non  litigasi.  Penyelesaian  sengketa  secara  litigasi adalah  menyelesaikan  sengketa  di  pengadilan,  sedangkan  non  litigasi  adalah menyelesaikan  sengketa  di  luar  pengadilan. 3 Tahkim  atau  arbitrase  adalah  salah satu bentuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Pasal 1 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa  arbitrase  adalah  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasar ketentuan pasal ini, obyek arbitrase dibatasi hanya pada perkara perdata.Sementara dalam ketentuan fikih ada dua pendapat, sebagian  menyatakan  bahwa  arbitrase  dapat  diberlakukan  untuk  perkara  baik
1 Wahbaaz-Zu ḥ ailī, al-Fiqh  al-islāmīwa-adillatuhū:  aš-šāmil  li- ʾ l-adillaaš-šar ʿ īyawa- ʾ l-ārāal- ma ḏ habīyawa-ahamman-na ẓ arīyātal-fiqhīyawa-ta ḥ qīqal-a ḥ ādī ṯ an-nabawīyawa- ta ḫ rī ǧ ihāmul ḥ aqanbihīfahrasaalfābā ʾ īyašāmila  li- ʾ l-mau ḍ ū ʿ ātwa- ʾ l-masā ʾ ilal-fiqhīya. Ǧ uz ʾ 11:  al-Fahāris al- ʿ āmma: fahrasa alfabā ʾȳ ia šāmila li- ʾ l-āyāt wa- ʾ l-a ḥ ādī ṯ wa- ʾ l-mau ḍ ū ʿ āt al-fiqhīya , Nachdr. der vierten verb. Ausg (Dimašq Bairūt: Dār al-fikr, 2002).
2 ميهاربا نب نيدلا نيز ،ميجن نبا and ,ايركز ،تا ريمع خيشلل ،ةيفنحلا عورف  ي
ز ف :ةيفنحلا عورف  ي ز ف قئاقدلا  ز ز يك ح ر ش قئارلا رحبلا
حبلا لىع قلاخلا ةحنم ة ّ امسملا  ي ر شاوحلا هعم و ، ي ز فسنلا نيدلا ظفاحب فورعملا دومحم نب دمحأ نب الله دبع تاك ريلا  ي ربأ ماملإا لا ر ئار
ق نيدباع نبلإ , 2013 .
3 Jimmy  Joses  Sembiring, Cara  Menyelesaikan  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan:  Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase (Jakarta: Visimedia, 2011).
pidana  maupun  perdata 4 ,  sebagian  yang  lain  menyatakan  bahwa  tahkim  hanya dapat  dilakukan  untuk khusus  perkara perdata 5 .Usaha-usaha perdamaian seperti di  dalam  tahkim  atau  arbitrase  yang  bertujuan  mendamaikan  para  pihak  yang bertikai baik perkara pidana atau perdata telah ada dan lama dipraktikkan dalam adat-istiadat dan budaya bangsa Indonesia.
Di dalam kehidupan masyarakat adat Indonesia, tradisi perdamaian seperti model tahkim dapat ditemukan dalam beragam bentuk. Indonesia sebagai negara yang  terdiri  atas  beragam  suku,budaya,  kepecayaan  dan  agama  memiliki beragamcara  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  di  masyarakat.  Secara  garis besar,  masyarakat  Indonesia  menyelesaikan  sengketa  dengan  bermusyawarah, para  tetua  adat  atau  orang  yang  dituakan  menengahi  sengketa  yang  terjadi. 6 Contohnya,  seperti  apa  yang  diceritakan  oleh  Nancy  Tanner.Ia  melukiskan mengenai apa yang terjadi di Minangkabau,para pihak kebanyakan menyelesaikan sengketa  di  luar  pengadilan  dengan  bantuan  mediator  informal,  yang  biasanya adalah teman, kepala suku, kepala desa, dilakukan di surau, halaman masjid, balai desa,  halaman  sekolah,  atau  kedai  kopi.  Peradilan  semacam  iniadalahpertemuan bersifat  spontan  yang  dihadiri  oleh  para  penduduk  kampung  yang  tertarik  dan dewan  adat.  Proses  yang  lebih  formal  juga  diadakan  di  depan  fungsionaris kekerabatan. 7 Contoh peradilan seperti ini, banyak terjadi di kehidupan masyarakat adat nusantara lainnya.
Di  masyarakat,  realitas  sosial  menunjukkan  bahwa  masyarakat  mampu menciptakan  mekanisme  keadilannya  sendiri.  HedarLaujeng  mengidentifikasi hidupnya  hukum  pidana  adat,  peradilan  adat  beserta  pemegang  otoritas  untuk menyelesaikan  perkara,  di  banyak  wilayah  nusantara  sampai  hari  ini. 8 Selain  itu, dalam penelitian  di  16  desa pada  tiga  provinsi, yaitu  Nusa  Tenggara  Barat,  Jawa Timur,  dan  Sumatra  Barat,  ditemukan  adanya  beragam  bentuk  penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat sendiri 9 .
Model  perdamaian  adat  yang  telah  lama  dikenal  dan  dipraktikkan  di nusantara  perlu  dipertahankan.  Faktanya,  banyak  model  perdamaian  adat  selain murni berasal dari praktik tradisional juga dipengaruhi oleh nilai dan budaya lain
4 سنوي نب روصنم ، ي بوهب ., etal عانقلاا  ز تم نع عانقلا فاشك ,،ةيملعلا بتكلا راد :تو ريب(
2009 ) . نيدلا قفوم ،ةمادق نبا دمحم ، يعفاش ,،دمحا نب الله دبع ليعامسا  نسح دمحم  نسح , and ,سورحم دمحا  ،رفعج
لبنح  نب دمحا  ماملاا  هقف  ي ز ف  ي ز فاكلا
,،ةيملعلا بتكلا راد ،نوضيب  يلىع دمحم تاروشنم :تو ريب( 2001 ) . ،دمحأ نب دمحم ، ي زنيب ر ش etal., ي ز باعم ةفرعم لىإ جاتحملا  ي زنغم جاهنملا ظافلأ
,،ةيملعلا بتكلا راد :تو ريب( 2009 ) . 5 Zu ḥ ailī, al-Fiqh al-islāmīwa-adillatuhū .Lihat juga,
,ليلخ  نب  يلىع  ، يسلبارط ماكحلأا  نم  ز ر تمسخلا  ز رتب  دد يي  ام  ي ز ف  ماكحلا  ز رتعم  باتك
بطملا( ,،ةينميملا  ةع
1893 ) .A ḥ madibnMu ḥ ammadDardīr, كلام ماملاا بهذم لىا كلاسملا برقا لىع : ريغصلا ح ر شلا ,،فراعملا راد( 1972 ) . 6 Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan . 7 Nancy  Makepeace  Tanner,  “The  Nuclear  Family  in  Minangkabau  Matriliny:  The MirrorofDisputes,” BijdragenTotdeTaal-, Land- En Volkenkunde 138, no. 1 (1982): 129–51.
8 HedarLaudjeng, Mempertimbangkan  Peradilan  Adat (Jakarta:  Perkumpulan  untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, 2003).11-12.
9 Donny  Danardonoand  Antonius  Cahyadi,  eds., Sosiologi  Hukum  Dalam  Perubahan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009).
termasuk  ajaran  Islam.  Pengaruh  Islam  terutama  tertanam  kuat  di  masyarakat seiring  diterima  dan  tersebarnya  ajaran  Islam  di  nusantara.  Seiring  dengan semakin  dibutuhkannya  model  perdamaian  arbitrase  untuk  menyelesaikan konflik-konflik  di  tengah  berkembang  pesatnya  bisnis  ekonomi  syariah  di Indonesia saat ini, merumuskan model tahkim syariah yang mengakomodir nilai- nilai lokal perlu dipertimbangkan. Kaidah fikih dengan jelas menyatakan bahwa al- hukmuyadurruma’aillatihiwujudanwaadaman, bahwa  hukum  itu  diberlakukan menurut  ilat  baik  ada  maupun  tidak  adanya,  juga  kaidah taghayyural-ahkam bitaghayural  amkinat  waal-azman bahwa  hukum  berubah  mengikuti  perubahan tempat dan waktu.

## B. Tahkim dalam Tradisi Perdamaian Adat Hingga Hukum Positif
Pada  hakikatnya,  beragam  model  penyelesaian  yang  dilakukan  secara  adat yang  terjadi  di  masyarakat  banyak  diantaranya  dipengaruhi  oleh  tradisi perdamaian  dalam  Islam.  Dalam  sejarahnya,  hukum  Islam  yang  berlaku  di Indonesia saat ini memiliki sejarah panjang. Akar geneologisnya telah tumbuh saat pertama  kali  Islam  masuk  di  Nusantara.  Hukum  Islam  masuk  dan  dipraktikkan oleh masyarakat Muslim bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Sejak  awal  masuk,  hukum  Islam  merupakan  hukum  hidup  ( living  law )  di masyarakat.  Hal  ini  mungkin  disebabkan  hukum  Islam  disamping  merupakan entitas agama yang dianut mayoritas penduduk, juga telah dipraktikkan di banyak daerah  di  Indonesia  sebagai  bagian  tradisi  atau  adat  masyarakat  yang  sering dianggap  sakral 10 .  Beberapa  daerah  bahkan  memiliki  hukum  adat  yang  sarat dengan  nilai-nilai  hukum  Islam,  seperti  Aceh  (kini  Nangroe  Aceh  Darussalam), Minangkabau  Padang,  Riau  dan  Sulawesi  Selatan.  Ungkapan pepatah-petitih yang berkaitan  dengan  itu  seperti  “ Adat  bersendi  Syara’,  Syara’  bersendi  Kitabullah”, dan “ Syara’ mengata, adat memakai”, merupakan evidensi surkumstansial ( dalālah qarīnah ) daritesis di atas 11 .
Hubungan  erat  yang  terjalin  antara  hukum  agama  dan  adat  dalam  sejarah tercemin dengan lahirnya beberapa teori hukum. Mula-mula muncul teori Receptio in  Complexu yang  dikemukan  oleh  Salmon  Keyzer  dan  C.F.  Winter  dan dikembangkan lebih lanjut oleh L.W.C van Den Berg,berdasarkan teori ini orang- orang Islam di Indonesia harus menerima dan memperlakukan seluruh ketentuan syariat  sesuai  yang  tercantum  dalam  syariat  Islam,  begitu  juga  bagi  agama  lain sesuai  agamanya,  dalam  hal  ini  hukum  agama  yang  mampu  menguasai  hukum adat 12 .  Seiring  perubahan  orientasi  kepentingan  politik  penjajah,  Belanda
10 Moh Mukri, “Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial),”
Analisis: Jurnal Studi Keislaman 11, no. 2 (2011): 189–218,
https://doi.org/10.24042/ajsk.v11i2.608.
11 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia , Cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001).
12 I. Gede A. B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya Dari Masa Ke Masa , Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). 96-101. Lihat juga Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia:
mempersempit  perberlakuan  hukum  Islam  dengan  memberlakukan  teori Receptie gagasan  Snouck  Hurgronye,  dan  dikuti  vanVollenhoven  dan  juga  Ter  Haar. Berdasarkan teori Receptie, hukum yang diberlakukan untuk pemeluk agama Islam juga pemeluk agama lain adalah hukum adat. Hukum Islam bisa berlaku jika telah diserap oleh hukum adat. Jadi berlaku atau tidaknya hukum Islam dan agama lain itu tergantung pada hukum adat. Hazairin salah seorong tokoh pembaharu hukum Islam di Indonesia, menolak keras teori Receptie ini dan menyebutnya sebagai teori “iblis”.  Ia  bahkan  mengeluarkan countertheory untuk  menentang  teori Receptie dengan merumuskan teori baru yang ia beri nama teori ReceptieExit, artinya teori Receptie harus  keluar  dari  teori  berlakunya  hukum  Islam  di  Indonesia.  Hal  ini disebabkan  teori Receptie bertentangan  dan  tidak  sesuai  Al-Qur’an  dan  al-Hadis juga UUD 1945. Selain itu, muncul pula teori Receptio a Contrario yang digagas oleh Sayuti Thalib. Sayuti Thalib menyatakan bahwa bagi rakyat Indonesia hukum yang berlaku adalah hukum agama masing-masing. Hukum adat dapat berlaku apabila sesuai  dan  tidak  menabrak  nilai-nilai  hukum  agama.  Sementara  itu  Ictijanto memunculkan  teori Existensi. Menurut  teori  ini  hukum  Islam  mempunyai spesifikasi:  [a]  ada  dan  menjadi  bagian  integral  dari  hukum  yang  berlaku  di Indonesia; [b] ada dan memiliki eksistensi dan power yang diakui serta berstatus sebagai  hukum  nasional;  [c]  ada  dan  memiliki  norma  hukum  yang  menyaring bahan-bahan  hukum  nasional,  dan  [d]  ada  menjadi  bahan  dan  sumber  utama hukum nasional 13 .
Sementara  itu,  keberadaan  para  sarjana  yang  mengkaji  Islam  dengan pendekatan  sosial  budaya  dan  antropologi  telah  melahirkan  beberapa  teorilain yang  mencoba  menjelaskan  hubungan  hukum  agama  dengan  adat,  seperti  teori PenetrationPasifique,  ToleranteerConstructive, yang  dikemukan  oleh  deJosselinde Jong.  De  Jongmenyoroti  peluang  masuknya  agama  Islam  hingga  sampai  pada tataran “Islam Indonesia”. Menurutnya, pengaruh Islam banyak tampak dalam hal wujud  dan  hidupnya  keyakinan  tertentu  berdasarkan  kebudayaan  masyarakat bersumber  dari  nilai-nilai  ajaran  Islam.  Pernyebabnya  menurut  De  Jong,  agama Islam masuk ke Indonesia secara damai, penuh toleransi, dan konstruktif 14 . Selain itu,  muncul  pula  teori  Sinkritisme,  yang  diantaranya  dikemukakan  oleh  M.B. Hooker.  Menurut  teori  ini  nilai-nilai  Islam  yang  akomodatif  menyebabkan terbentuknya hubungan yang erat antara nilai-nilai Islam dan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat terutama di pulau Jawa 15 .
Pemerintah  juga  menyadari  betapa  pentingnya  mengambil  nilai-nilai keadilan  yang  bersumber  dari  peradilan  adat  di  masyarakat  untuk  diterapkan dalam hukum positif. Ini dapat dilihat dari adanya respon pentingnya melibatkan lembaga  adat  untuk  menyelesaikan  konflik  di  Provinsi  Aceh.  Pemerintah  pusat
Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris , Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS : Distribusi, LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005). 55-56.
13 Fuad, Hukum Islam Indonesia . 14 Wiranata, Hukum Adat Indonesia . 15 Wiranata.
dalam  hal  ini  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Provinsi  Daerah Istimewa  Aceh  untuk  memberdayakan  lembaga-lembaga  adat  yang  hidup  di masyarakat  setempat.  Kewenangan  ini  dimanfaatkan  oleh  Pemerintah  Daerah dengan  menerbitkan  Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun  2008.  Dalam  qanun  ini disebutkan  bahwa  pada  masyarakat Aceh,  lembaga  adat memiliki  fungsi sebagai wahana  masyarakat  ikut  serta  menyelenggarakan  pemerintahan,  melakukan pembangunan, membina masyarakat, dan menyelesaikan beragam masalah sosial di  masyarakat.  Ini  adalah  tindak  lanjut  dari  pelaksanaan  Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006. UU ini menyebut bahwa pada masyarakat  Aceh,  lembaga  Adat  harus  berfungsi  dan  berperan  sebagai  tempat masyarakat  ikut  menyelenggarakan  pemerintahan  Aceh.  Lembaga  adat  di beberapa  wilayah  Aceh  berfungsi  dan  berperan  seperti  pada  masa  sebelum merdeka. Pada masa  itu  lembaga  adat  berwenang menyelesaikan segala masalah yang ada di daerah kewenangannya 16 .

## C. Urgensi Merumuskan Fikih Tahkim Indonesia
Susantimenjelaskan  bahwa  tantangan  kita  terutama  masyarakat  hukum  di Indonesia yaitu mendokumentasikan pola penyelesaian konflik dalam masyarakat tradisional  dan  secara  laboratoris  mengembangkan  corak  penyelesaian  sengketa yang  merupakan  produk  Indonesia 17 .  Lebih  lanjut  Susanti  menjelaskan  bahwa pada dasarnya APS adalah cara menyelesaikan persengketaan berdasar nilai-nilai asli  bangsa  Indonesia,  yaitu  bermusyawarah  untuk  mufakat,  karena  penggunaan bentuk  APS  secara  tradisional  sebenarnya  telah  berkembang  sejak  dahulu  kala. Namun  karena  sifatnya  tidak  terstruktur  secara  ilmiah,  ditambah  lagi dihapuskannya  peradilan  adat  karena  adanya  unifikasi  hukum,  maka  mediasi secara  terstruktur  dan  ilmiah  justru  lebih  berkembang  di  negara-negara  barat 18 . Masyarakat Barat yang lebih “litigious minded” menganggap konsep ADR sebagai kreasi baru. Sementara masyarakat Timur, menganggap ADR sebagai konsep lama dalam penyelesaian masalah yang merupakan bagian dari kebudayaan. Posisi ini mendorong  gagasan  untuk  mamasukkan  konsep  ADR  ke  dalam  system  hukum nasional lebih gampang 19 .
16 Kamaruddin  Kamaruddin,  “MODEL  PENYELESAIAN  KONFLIK  DI  LEMBAGA ADAT,” Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan; Vol 21, No 1 (2013): Resolusi KonflikDO   -
10.21580/Ws.21.1.236 , June 15, 2013, https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/236.
17 Susanti  Adi  Nugroho, Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Dan  Penerapan  Hukumnya ,  Edisi pertama (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2015). 8-9
18 Adi Nugroho.
19 Gary  Goodpaster, A  GuidetoNegotiationandMediation (Irvington-on-Hudson,  N.Y: TransnationalPublishers, 1997).
Penting  diperhatikan  bahwa  mayoritas  masyarakat  Indonesia  adalah Muslim, maka perlu juga memikirkan wujud model APS corak keindonesiaan yang sejalan  dengan  nilai-nilai  syariat  Islam.  Salah  satu  model  APS  yang  memiliki putusan  berkekuatan  hukum  lebih  mengikat  adalah  tahkim  atau  arbitrase. Karenanya,  perlu  dirumuskan  tahkim  atau  arbitrase  syariah  bercorak keindonesiaan. Tahkim syariah adalah tahkim atau arbitrase yang diselenggarakan berdasarkan petunjuk syara’(menurut  ketentuan syariat Islam) yaitu  berdasarkan ketentuan Al-Qur’an, Hadis, kesepakatan ulama (ijma) dan qiyas. Sedangkan corak keindonesiaan,  mengandung  makna  bahwa  konstruksi  tahkim  syariah  yang dibangun  memperhatikan  nilai-nilai  perdamaian  lokal  Indonesia.  Model penyelesaian  sengketa  ini  dibutuhkan  terutama  untuk  menyelesaikan  sengketa- sengketa yang berhubungan dengan bisnis syariah di Indonesia.
Untuk  mengakomodir  kebutuhan  penyelesaian  sengketa  dalam  lapangan perdata  khususnya  yang  berhubungan  dengan  bisnis  ekonomi  syariah  di Indonesia,  Majelis  Ulama  Indonesia  berinisiatif  mendirikan  badan  arbitrase syariah.  Badan  ini  diberi  nama  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas). Badan  ini  bersifat  independen,  disediakan  untuk  pihak-pihak  yang  bersepakat ingin  menyelesaikan  segala  persesengketaan  dalam  bisnis  mereka  melalu  jalur alternatif di luar pengadilan berdasar syariat Islam di yurisdiksi Indonesia. Namun sayangnya,  pihak-pihak  yang  terkait  langsung  dengan  Basyarnas  seperti  arbiter, masyarakat pengguna jasa arbitrase dan para akademisi hukum Islam di Indonesia dirasa masih belum banyak memiliki pengetahuan tentang bagaimanakah arbitrasi syariah  yang  memperhatikan  nilai-nilai  budaya  lokal  Indonesia  itu  sebaiknya diselenggarakan. Mereka masih banyak mengacu kepada fikih-fikih tahkim klasik yang  ditulis  oleh  ulama-ulama  baik  dari  kalangan  Syafi’i,  Maliki,  Hanafi  atau Hambali terdahulu, yang kebanyakan di tulis oleh para ulama dari Timur Tengah. Untuk  mengisi  kekurangan  ini,  penelitian  ini  dipandang  perlu  dilakukan,  yaitu dengan  merumuskan  konstruksi  fikih  tahkim  yang  memperhatikan  nilai-nilai budaya masyarakat lokal Indonesia.
Di  tengah  kondisi  kehidupan  masyarakat  yang  masih  kental  menerapkan hukum adat seperti di Indonesia, tahkim syariah sebagaimana dirumuskan dalam kitab-kitab  fikih  sudah  selayaknya  dimodifikasi  pada  beberapa  bagian  yang nampak  sulit  untuk  diterapkan  pada  tingkat  lokal  (seperti  seorang  arbiter  harus beragama  Islam,  tidak  boleh  kafir  zimmi,  arbiter  harus  semazhab  dengan  orang- orang  atau  para  pihak  yang  sedang  diselesaikan  konfliknya)  sehingga menghasilkan  rumusan  tahkim  yang  dapat  menyesuaikan  dengan  tradisi perdamaian  yang  biasa  dilakukan  oleh  masyarakat  setempat.  Perumusan  fikih dengan  memperhatikan  kondisi  masyarakat  setempat  ini  telah  lazim  dilakukan oleh  para  fuqaha,  sehingga  mereka  mampu  menghasilkanproduk  ijtihad  yang sesuai  dengankeadaan,  situasi  dan  kondisi  di  masyarakat.  Imam  Syafi’i  pernah melakukan hal ini. Hasil ijtihad fikih Imam Syafi’i -meskipun menyikapi persoalan yang sama -pada saat beliau tinggal di Irak berbeda dengan saat beliau tinggal di
Mesir.  Akibatnya,  muncullah  pemahaman  fikih qaulqadīm dan qauljadīd .  Usaha menyesuaikan fikih dengan situasi dan kondisi setempat seperti ini bertujuan agar “ al-sharī’ahal-Islāmiyyah ṣ āli ḥ ah  li  kulli  zaman  wamakān” (syariat  Islam  sesuai  di sepanjang waktu dan tempat) .
Beberapa  ulama  di  Indonesia  telah  berusaha  merumuskan  fikih  dengan corak  keindonesiaan,  seperti  usaha-usaha  yang  telah  dilakukan  oleh  Hasbi  Ash- Shiddiqie,  Hazairin, Sahal Mahfudz, Ali Yafie, MoenawarChalil dan masih banyak lagi  ulama-ulama  lain.  Selain  disponsori  oleh  ulama  secara  individual,  usaha merumuskan  fikih  corak  keindonesiaan  juga  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga kajian/kemasyarakatan  Islam  seperti:  Lajnah  Ba ḥ thulMasail  NU,  Majelis  Tarjih Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, dan lain-lain.
Hasbi  Ash-Shiddiqie  sebagai  salah  seorang  penggagas  fikih  keindonesiaan mendefinisikan  fikih  keindonesiaan  sebagai  fikih  yang  dirumuskan  di  atas  dasar kepribadian  dan  karakter  bangsa  Indonesia 20 .Menurut  Hasbi,  jika  ingin membangun fikih yang dapat diamalkan oleh masyarakat Indonesia, maka fikih itu harus mampu memecahkan segala persoalan yang timbul di masyarakat Indonesia dengan adil dan maslahat, selain itumasyarakat juga harus dibikin mudah dalam memahami fikihserta tidak merasa asing dengannya. Hasbi yakin fikih seperti ini dapat diwujudkan. Hasbi beralasan bahwa jika ‘urfmasyarakat Arab dapat menjadi sumber  fiqih yang  berlaku  di Arab,  maka  ‘urf  atau  budaya  Indonesia  dapat  pula menjadi  sumber  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia 21 .  Sementara  Sahal  Mahfudz yang mengutamakan maslahah dan maqā ṣ idal-syariah dalam  berijtihad  menyatakan bahwa  seseorang  harusmelihat  kitab  fiqihsecara  metodologis  dan  proporsional agar tidak kehilangan elemen vitalnya. Fiqih apabila dilihat terlalu tekstual justru berlawanan  dengan  historitas  fiqih  itu  sendiri  sehingga  tidak  dapat  menemukan esensinya  dalam  pergulatan  antara  ‘teks’  dan  ‘konteks’.  Metode  yang  harus dikembangkan  dalam  bermazhab  adalah  metode  kontekstual,  sebab  fiqih mengandung makna penalaran ( reasoning ) atas berbagai persoalan hukum. Ulama harus dapat menangkap ungkapan Imam Ghazali bahwa demi kemaslahatan umat seorang  ulama  harus  menangkap  “pesan  zaman” 22 Apa  yang  disampaikan  oleh para  pemikir  Indonesia  ini,  sejalan  dengan  kaidah  ushuliyah al-hukmu  yadurru ma’aillatihi wujudan waadaman, bahwa hukum itu dibangun menurut illat, baik ada atau tidak, juga kaidah taghayyur al-ahkam bi taghayur al amkinatwa al-azman, hukum berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi setempat.
Pemilihan  tahkim  atau  arbitrase  menjadi  focus  kajian  dalam  tulisan  ini, bukanlah  tanpa  alasan.  Arbitrase  dipandang  sebagai  salah  bentuk  pilihan penyelesaian  sengketa  yang  cukup  baik  di  dunia  bisnis.  Model  penyelesaian sengketanya dipandang efektif, efisien, cepat, ekonomis, rahasia dan memiliki sifat
20 T.M.  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Sjariat  Islam  Menjawab  Tantangan  Zaman (Djakarta:  Bulan Bintang, 1966).
21 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy.
22 MA. Sahal Mahfudh et al., Nuansa fiqh sosial (Yogyakarta: LKiS, 2012).
putusan  yang final  andbinding, sehingga  sangat  cocok  untuk  diterapkan  di  dunia bisnis  termasuk  bisnis  berbasis  syariah.  Bisnis  berbasis  syariah  diakui  menjadi salah  satu  model  bisnis  yang  lebih  realistis,  adil  dan  menjamin  keuntungan bersama para pihak yang terlibat. Bisnis ini tidak saja berkembang pesat di banyak negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia bahkan terus berkembang  dengan  baik  di  banyak  negara  non-Muslim  atauminoritas  Muslim seperti di Eropa. Namun demikian sama seperti bisnis konvensional, bisnis syariah juga rawan persengketaan yang memerlukan model penyelesaian yang tepat.
Metode menyelesaikan sengketa bisnis melalui tahkim atauarbitrase dipilih, karena  metode  ini  memiliki  beberapa  kelebihan  dibanding  melalui peradilan,disamping  juga  kelemahan.  Beberapa  kelebihan  yang  dimiliki  arbitrase adalah 23 :
(a)Kerahasiaan  para  pihak  dijamin.  (b)  Keterlambatan  karena  hal  yang  bersifat prosedural  dan  administratif  dapat  dihindari.  (c)Para  pihak  dengan  bebas  dapat memilih dan menentukan arbiter yang dipandang jujur, adil, berpengalaman dan berpengetahuan  terhadap  perkara  yang  disengketakan.  (d)Para  pihak  bebas memilih  hukum,  proses  penyelesaian  masalah  dan  tempat  untuk melakuknarbitrase.(e)  Hasil keputusan arbiter mengikat para pihak dan langsung dapat dieksekusi dengan cara sederhana.
Hukum  Internasional  mengakui  keabsahan  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase. Konvensi-konvensi Internasional seperti Conventionon the Recognation and Enforcement of Foreign Arbitral Award, atau Convention of the Settlement of Investment
Disputes  Between  State  and  National  Other  States, atau UNCITRAL ArbitrationRusles mengakui  keabsahan  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase. Arbitrase  juga  dimuat  dalam  Piagam  PBB  pasal  33.  Pasal  ini  menyatakan  bahwa para  pihak  yang  terlibat  dalam  persengketaan  yang  apabila  berlangsung  terus menerus  mungkin  menimbulkan  bahaya  dan  terpeliharanya  perdamaian internasional;  harus  mengusahakan  penyelesaian  atas  sengketa  itumelalui  cara perundingan,  penyelidikan  dengan  mediasi,  konsiliasi,  arbitrase,  penyelesaian berdasarkan  hukum  melalui  badan-badan  atau  aturan-aturan  yang  bersifat regional,  atau  dengan  cara  damai  lainnya  yang  dapat  mereka  pilih  sendiri. Berdasarkan pasal ini jelas bahwa arbitrase adalah salah satu cara menyelesaikan sengketa yang telah diakui eksistensinya oleh masyarakat internasional.
Indonesia  juga  mengakui  keabsahan  arbitrase  dengan  diterbitkannya  UU No.  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Adanya  pengakuan  melalui  undang-undang  ini  menunjukkan  posisi  penting arbitrase  sebagai  salah  satu  model  menyelesaikan  sengketa  yang  baik.  Praktik arbitrase  sebagai  cara  menyelesaikan  sengketa  di  luar  pengadilan  banyak digunakan  untuk  perkara-perkara  perdata  seperti  sengketa  bidang  korporasi,
23 Yayasan  Lembaga  Bantuan Hukum  Indonesia  and  Pusat  Studi  Hukum  dan Kebijakan Indonesia,  eds., Panduan  Bantuan  Hukum  Di  Indonesia:  Pedoman  Anda  Memahami  Dan Menyelesaikan Masalah Hukum , Ed. 2 (Jakarta: YLBHI : PSHK, 2009).
waralaba,asuransi,  konstruksi,pabrikasi,lembaga  keuangan,  lisensi,  hak  kekayaan intelektual,  pelayaran/maritim,  lingkungan  hidup,  penginderaan  jarak  jauh,  dan lain  sebaganya.  Pasal  5  UU  No.  30  Tahun  1999  menyebutkan  bahwa  arbitrase hanya  digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  bidang  perdagangan  dan  hak yang sepenuhnya dikuasai olah para pihak yang bersengketa menurut hukum dan peraturan  perundang-undangan.Untuk menjalankan  fungsi  arbitrase  ini  dibentuk Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  yang  berstatus  otonom  dan independen.
Untuk arbitrase syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan badan arbitrase  syariah  dengan  nama  Badan  Arbitrase Muamalah Indonesia  (BAPMUI), laluberganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).Pedoman Dasar  yang  ditetapkan  oleh  MUI  menyebut  Basyarnas  sebagai  lembaga  hakam yang  bebas,  otonom  dan  independen,  tidak  boleh  dicampuri  oleh  kekuasaan  dan pihak-pihak  manapun.  Basyarnas  merupakan  perangkat  dari  MUI  sebagaimana Lembaga  Pengkajian,  Pengawas  Obat-obatan  dan  Makanan  (LP-POM),  Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  dan  Yayasan  Dana  Dakwah  Pembangunan (YDDP) 24 .Badan  ini  telah  bekerja  dan  telah  berhasil  menyelesaikan  beberapa perkara sengketa bidang ekonomi syariah.
DamintoDanansuryo  dalam  disertasinya  berjudul “Penyelesaian  Sengketa Perjanjian  pada  Lembaga  Keuangan  Syariah  Melalui  Basyarnas” melaporkan bahwadalam  kurun  waktu  10  tahun  (2005-2015)  Basyarnas  telah  berhasil menyelesaikan  9  perkara  sengketa  bidang  lembaga  keuangan  syariah.  Dalam analisisnya,  Daminto  menyebut  bahwa  perkara  yang  ditangani  Basyarnas  masih minim, ini sangat kontras dengan pertumbuhan asset bank syariah yang mencapai 40%  per  tahun.  Menurutnya,  hal  ini  disebabkan  kurangnya  sosialisasi  Basyarnas dalam penyelesaian sengketa dan keengganan para pihak yang melakukan kontrak perjanjian keuangan untuk memilih Basyarnas dalam penyelesaian sengketanya 25 . Laporan  ini  menunjukkan  bahwa  Basyarnas  telah  bekerja.  Pekerjaan  ini harus terus didukung antara lain dengan menyediakan pemahaman tentang fikih tahkim keindonesiaan yang diyakinicocokdengansituasi dan kondisi di Indonesia. Seluruh  pihak  yang  berkecimpung  dalam  dunia  arbitrase  syariah  baik  arbiter, pihak-pihak  yang  bersengketa  atau  para  akademisi  hukum  Islam  harus  faham bagaimanakah  arbitrase  sesuai  syariat  Islam  diselenggarakan  di  Indonesia. Sehingga  kiprah  Basyarnas  di  Indonesia  dalam  menyelesaikan  sengketa  akan
24 Niken  Dyah  Triana,  “Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  Melalui  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional(Basyarnas)  Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  No.30  Tahun 1999  Tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  =  The  DisputeSettlementof Islamic Bankingthrough Badan Arbitrase Syariah Nasional (Bayarnas) Regardingto Law No. 30 Year  1999  Concerning  of  the  Arbitration  and  Alternative  Dispute  Resolution,”  Universitas Indonesia Library, 2011, http://lib.ui.ac.id.
25 DamintoDanansuryo,  “Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  pada  Lembaga  Keuangan syariah melalui Basyarnas,” May 2016, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39333.
semakin diterima oleh para pihak yang membutuhkannya, dan mendorong banyak pihak  untuk  memilih  Basyarnas  sebagai  lembaga  penyelesai  sengketa  yang  baik. Banyak  atau  sedikitnya  perkara  yang  diselesaikan  bukanlah  ukuran  baik  atau buruk  suatu  lembaga  perdamaian.  Karena  yang  lebih  penting  dalam  kehidupan adalah  membaiknya  kualitas  keadilan  dan  kedamaian  yang  dirasakan  oleh masyarakat.  Semakin  sedikit  orang  bersengketa,  juga  bisa  berarti  semakin  baik para pihak untuk memegang komitmen perjanjian yang telah dibuat. Ini tentu saja akan  mendorong  semua  pihak  mendapatkan  hasil  maksimal  sesuai  harapan  dari perjanjian yang telah disepakati.
Pemahaman  penerapan  prinsip  syariah  pada  arbitrase  syariahdi  Indonesia (Basyarnas) cenderunglebih menekankan kemampuan arbiter memahami teori dan praktik  akad-akad  syariah  dalam  bisnis  syariah,  ketimbang  pemahaman  dan kemampuan arbiter menguasai fikih tahkim yang menyesuaikan budaya lokal. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya hasil kajian atau buku-buku tentang fikih tahkim  yang  memperhatikan  budaya  perdamaian  nusantara.  Dasar  hukum Basyarnas adalah Pasal 58 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  dan  lebih  khusus  Undang-undang  No.  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Kedua  undang-undang  ini pengaturan  tentang  arbitrasenya  masih  bersifat  konvensional,  belum  ada  pasal yang  secara  khusus  mengatur  arbitrase  syariah,  karena  itu  perlu  untuk  merevisi undang-undang  arbitrase  ini  yang  memasukkan  klausul  arbitrase  syariah  di dalamnya,  atau  bila  dipandang  perlu  merumuskan  undang-undang  arbitrase syariah tersendiri. Ini adalah juga hal lain yang mendasari perlunya dilaksanakan penelitian  ini.  Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan sumbangan bagaimana merumuskan peraturan perundangan tentang tahkim yang berbasis syariah di Indonesia.

## D. Beberapa  Aspek  Fikih  Tahkim  Yang  Perlu  Disesuaikan  Dengan  Perdamaian Adat
Terdapatbeberapa hal yang perlu disesuaikan antara ketentuan fikih tahkim klasik dengan arbitrase syariah yang memperhatikan nilai-nilai budaya dan adat- istiadatserta  praktik  tahkim  berdasarkan  hukum  positif  Indonesia,diantaranya adalah hal-hal seperti berikut:
Di dalam kitab-kitab fikih klasik terdapat ketentuan bahwa seorang arbiter harus  beragama  Islam 26 ,  tidak  boleh  orang kafir, hamba,kafir  zimmi,  terkena  had qazaf,  dan  orang  fasik 27 ,.  Penyebab  larangan  ini  adalah  karena  mereka  tidak
26 لابق , يلىع نب ركب وبأ ،دادح
سايلإ ،ن and ,
,.دمحم نب دمحأ ،يرودق ةيفنحلا عورف  ي ز ف يرودقلا صرتخم لىع ة رينلا ةرهوجلا
(Bairūt: Dār al-Kutub al- ʿ Ilmīya, 2015).
27 Mu ḥ ammadIbn- ʿ Abd-al-Wā ḥ idIbn-al-Humām, ʿ AlīIbn-Abī-Bakr ;al- Marġīnānī,
and ʿ Abd-ar-RazzāqĠālib ;al-  Mahdī, Šar ḥ Fat ḥ al-Qādir ʿ ala  ’l-hidāyašar ḥ Bidāyaal-Mubtadī (Bairūt: Dāral-Kutub  al- ʿ Ilmīya,  2009).  Lihat  juga,  Mu ḥ ammad  Ibn-A ḥ mad  as-Sara ḫ sī,  Abū- ʿ Abdallāh Mu ḥ ammad Ḥ asan  Mu ḥ ammad Ḥ asan  Ismā ʿ īl  aš-Šāfi ʿ ī,  and  Kamāl ʿ Abd-al- ʿ A ẓ īm  al- ʿ Inānī, Kitāb al- Mab ṣ ū ṭ fi ’l-fiqh al- ḥ anafī (Bairūt: Dār al-Kutub al- ʿ Ilmīya, 2009).
memiliki  kecakapan  mengadili,  ini  mempertimbangkan  ketentuan  fikih  klasik bahwa  seseorang  tidak  cakap  menjadi  saksi  sebab  wujudnya  larangan  itu 28 . Sehingga  logikanya,  kalau  seseorang  karena  sebab  tersebut  untuk  menjadi  saksi saja  ditolak  apalagi  untuk  menjadi  arbiter.  Persyaratan  seperti  ini,  mesti  ditinjau ulang  jika  akan  diterapkan  menjadi  syarat  arbiter  dalam  arbitrase  syariah  di Indonesia. Ini mengingat konsep kafir, hamba, kafir zimmi, dan terkena had qazaf, itu  biasa  diberlakukan  bagi  negara  yang  mendasarkan  syariat  Islam  dalam konstitusinya.  Sementara  Indonesia  bukan  negara  Islam,  dan  tradisi  akad perdamaian  yang  biasa  dilakukan  oleh  budaya  dan  adat-istiadat  masyarakat Indonesia  tidak  mempertimbangkan  syarat-syarat  itu.  Solusinya,  adalah bagaimana merumuskan ulang syarat-syarat tersebut sehingga tetap sesuai dengan nilai-nilai  syariah  namun  tidak  berlawanan  dengan  tradisi  yang  berlaku  di Indonesia.  Caranya  adalah  dengan  meninjau  kembali  proses  penetapan persyaratan  itu  dengan  menggunakan  pendekatan  maslahat  pada maqā ṣ id  syariah yang sesuai dengan keadaan sertasituasi dan kondisi lokal di Indonesia.
Selain  itu  ada  juga  ketentuan  sebagian  fikih  klasik  bahwa  seorang  arbiter harus  semazhab  dengan  orang-orang  atau  para  pihak  yang  sedang  diselesaikan konfliknya 29 .  Jika  tidak  sesuai  maka  tahkim  dibatalkan 30 .Alasannya,  karena  tidak ada  guna  arbiter  menyelesaikan  konflik  dan  mensahkan  putusan,  sebab memungkinkan akan ada hakim lain saat permasalahan dimintakan untuk ditinjau ulang  kepadanya  melihat  ada  khilaf  dalam  putusan  itu,  yang  pada  akhirnya putusan  hakim  terakhirlah  yang  menjadi  final 31 .Keputusan  seorang  arbiter  yang dianulir oleh arbiter lain karena bertentangan dengan keyakinan fikih para pihak yang  berkonflik  dibolehkandalamfikih  klasik,  dan  ini  menjadi  satu  masalah. Permasalahan  ini  akan  semakin  rumit  jika  para  pihak  yang  berkonflik  juga  beda mazhab,  sehingga satu pihak  merasa  cocok  dengan keputusan  arbiter sedangkan pihak lain sebaliknya. Putusan arbiter tidak akan pernah final and binding (final dan mengikat  semua  pihak  untuk  mentaati),  padahal  para  pihak  sudah  bersepakat untuk  menyelesaikan  konflik  yang  ada  diantara  mereka  di  hadapan  lembaga
28 سايلإ  ،نلابق  , يلىع  نب ركب وبأ  ،دادح and , ,.دمحم  نب  دمحأ  ،يرودق
عورف  ي ز ف  يرودقلا  صرتخم  لىع  ة رينلا  ةرهوجلا ةيفنحلا . 29
ثع ، يعليز
، يلىع نب نام and ,وزع دمحا ،ةيانع ي رنلشلا خيشلا ة ّملاعلا ماملإا ةيشاح هعم و :قئاقدلا  ز زيك ح ر
ش قئاقحلا  ز رتيبت
ح ر شلا اذه لىع (Bairūt: Dāral-Kutub al- ʿ Ilmīya, 2010).
دمحم فيطللا دبع ،نمحرلا دبع and ʻ Abd Allāh ibn Ma ḥ mūd Maw ṣ ilī, راتخملا ليلعتل رايتخلاا (Bayrut:
Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1998).
ليلخ معنملا دبع ،ميهاربإ , يلىع نب دمحم ، ي ز
فكصح
, and ,الله دبع نب دمحم ، ي ر شاترمتلا بيطخ ريونت ح ر
ش :راتخملا ردلا يزغلا دمحأ نب الله دبع نب دمحمل راحبلا عماجو راصبلأا ي ز
فنحلا هقفلا عورف  ي ز ف ، ي ر شاترمتلا  ي ز فنحلا
م تاروشنم :نانبل ،تو ريب( دمح
,،ةيملعلا بتكلا راد ؛ نوضيب  يلىع 2002 ) .
Mu ḥ ammadIbn-Ma ḥ mūd  Akmal-ad-Dīnal-Bābartī,  Burhān-ad-Dīn ʿ Alī-Ibn-Abī-Bakr  al- Marġīnānī,  and  Abū-Ma ḥ rūs ʿ Amr  Ibn-Ma ḥ rūs, al- ʿ Ināya  šar ḥ al-hidāya:  wa-huwa  šar ḥ ʿ ala  ’l- Hidāya  šar ḥ bidāyat  al-mubtadī  fī  furū ʿ al-fiqh  al- ḥ anafī  li-Burhān-ad-Dīn ʿ Alī-Ibn-Abī-Bakr  al- Marġīnānī (Bairūt: Dār al-Kutub al- ʿ Ilmīya, 2007).
30 ، يلىع نب نامثع ، يعليز and ,وزع دمحا ،ةيانع
ز ز يك ح ر ش قئاقحلا  ز رتيبت قئاقدلا
. 31 ، يلىع نب نامثع ، يعليز and
وزع دمحا ،ةيانع .
arbitrase.Sifat putusan arbitrase final andbinding lazim berlaku dalam hukum positif arbitrase di Indonesia.
Tradisi  berarbitrase  fikih  klasik  yang  mempersyaratkan  adanya  kesamaan mazhab arbiter dengan para pihak yang berkonflik, serta adanya kebolehan untuk mengajukan  permasalahan  yang  telah  diputus  arbiter  kepada  arbiter  laindengan alasan putusannya tidak sesuai mazhab,kurang cocok diterapkan di Indonesia.Ada dua hal yang menyebabkan ketidakcocokan ini, pertama terkait syarat persamaan mazhab  itu  sendiri,  kedua  terkait  kebolehan  mengajukan  persoalan  yang  telah diputus oleh majelis arbiter kepada arbiter/hakim lain.
Terkait persyaratan pertama yaitu harus adanya persamaan mazhab antara arbiter  dengan  pihak-pihak  yang  konflik,  ini  tentu  saja  akan  menyulitkan menemukan kecocokan mazhab antara arbiter dengan para pihak yang berkonflik. Pluralitas masyarakat Muslim dalam hal bermazhab adalah hanya satu bagian saja dari  lebih  banyak  lagi  pluralitas  tradisi  perdamaian  yang  terjadi  dalam  adat- istiadat suku-suku bangsa di Indonesia. Perlu dirumuskan pemahaman fikih yang mengakomodir  tradisi  perdamaian  masyarakat  Indonesia  dan  mempersempit perbedaan dari beragam sudut pandang mazhab dan adat-istiadat, sehingga syarat tahkim lebih sesuai dengan kultur budaya Indonesia tanpa mengurangi nilai-nilai syariat  Islam.  Caranyaadalahdenganmenggunakan  pendekatan  maslahat  pada maqā ṣ id syariah yang sesuai dengan situasi dan kondisi lokal di Indonesia.
Syarat kedua mengenai kebolehan mengajukan persoalan yang telah diputus oleh seorang atau majelis arbiter kepada arbiter/hakim lain. Kebolehan ketentuan ini tentu akan mereduksi sifat keputusan arbitrase yang final andbinding, serta akan mengurangi  efektifitas,  ekonomis  dan  sifat  rahasia  yang  dimiliki  oleh  lembaga arbitrase dalam menyelesaikan suatu konflik disbanding melalui jalur pengadilan. Padahal  tujuan  kesepakatan  para  pihak  adalah  untuk  menyelesaikan persengketaan  jika  terjadi  melalui  arbitrase,  diantaranya  adalah  penyelesaian konflik  melalui  arbitrase  adalah  diyakini  lebih  efektif,  ekonomis,  dan  rahasia dibandingkan  melalui  pengadilan.  Sebab  lembaga  perdamaian  yang  memiliki karakteristik  seperti  inilah  yang  dikehendaki  oleh  terutama  para  pihak  yang menjalin  akad bisnis syariah, agar bisnis mereka berkelanjutan dan persaudaraan tetap terjaga. Karena itu perlu diminimalisir  segala hal yang dapat menyebabkan keputusan  arbitrase  menjadi  tidak final  and  binding ,  dengan  menghilangkan persyaratan  arbitrase yang memungkinkan keputusan  arbitrase  ditolak  oleh para pihak yang berselisih lalu mengajukan arbitrase ulang pada arbiter lain.
Penyesuaian ketentuan  tahkim  syariah  dengan  nilai-nilai  perdamaian  yang bersumber dari adat-istiadat dan praktik arbitrase dalam hukum positif Indonesia, tidak saja perlu dilakukan dari sudut fikih klasik saja, tetapi juga dari sudut praktik arbitrase  menurut  adat  dan  hukum  positif  di Indonesia.  Ada  beberapa ketentuan dalam praktik hukum positif di Indonesia yang perlu dikritisi sehingga dapat lebih sesuai  dengan  tujuan  arbitrase  yang  dikehendaki  syariat  Islam  yakni  keadilan untuk  semua  pihak.  Satu  contoh  misalnya,  dalam  ketentuan  arbitrase  hukum
positif  Indonesia,  ada  temuan  hasil  penelitian  Erman  Suparman  dengan  judul “Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan” disertasi  Program  Doktor  Ilmu  Hukum,  Pascasarjana  Universitas  Diponegoro, 2004.  Dalam  penelitian  ini  Erman  menemukan  bahwa  dalam  keseluruhan  proses arbitrase peran pengadilan masih sangat dominan. Dominasijurisdiksi pengadilan dimulaidaripenentuan  arbiter  hingga  pelaksanaan  putusan  arbitrase.Jurisdiksi pengadilan  seperti  ini  bahkan  dikukuhkanmenggunakanperaturan  yang  bersifat imperatif  ( dwingendrecht ).  Konsekwensinya,  putusan  arbitrase  dianggap  belum berkekuatan  hukum  tetap,  tidak  mandiri,  tidakeksekutorial,  dan  merupakan putusan  belum  final.  Bahkan  penjelasan  undang-undang  arbitrase  dengan  tegas menyatakan  bahwa  “putusan  arbiter  hanya  mempunyai  kekuatan  eksekutorial setelah  memperoleh  izin  atau  perintah  untuk  dieksekusi  ( executoir )  dari pengadilan 32 .Penyelesaian  sengketa  menggunakan  model  arbitrase  lebih  dipilih oleh  kalangan  pebisnis perfectionist ketimbang  pengadilan  karena  mereka  tidak menghendaki aktivitasnya tersita untuk mengurusi sengketa yang penyelesaiannya sulit  diprediksi  karena  prosesnya  berlarut-larut  tanpa  kepastian  waktu jika  harus melewati  jalur  pengadilan.  Namun  demikian,  pada  waktu  putusan  arbitrase hendak dieksekusi harus menghadapi brokrasijurisdiksi pengadilan, padahal pada mulanya  arbitrase  dipilih  untuk  menghindari  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan yang memerlukan waktu lama bertahun-tahun 33 .
Erman juga menemukan bahwakonsep normatif sifatputusan arbitrase final, berkekuatan  hukum  tetap  dan  mengikat  para  pihak  dan  harus  diwujudkan ( iusconstituendum ) sama sekali belum terwujud ( iusconstitutum ), baikuntukputusan di  tingkatnasionalmaupuninternasional.Putusan  arbitrase  hendaknya  tidak  lagi dideponir dan bergantung pada eksekutor dari pengadilan negeri sehingga betul- betul  mengikat  dan  mandiri. Rumusan seperti  ini  dan  tercantum  dalam undang- undang  arbitrese  sesungguhnya  menyesatkan  dan  mendorong  para  pihak  yang semula  hendak  menggunakan  jalur  arbitrase  harapannya  berhenti  di  pengadilan. Dalam arbitrase internasional sering kali ditemukan pihak yang kalah mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri untuk membatalkan kontrak yang di dalamnya terdapatklausula arbitrase, sebagai taktik untuk membatalkan proses arbitrase dan menghindari kewajiban membayar ganti kerugian atau kompensasi” 34 .
Kondisi  praktik  arbitrase  di  Indonesia  sebagaimana  digambarkan  oleh Erman  Suparman  jelas  tidak  sesuai  dengan  tujuan  diselenggarakannya  arbitrase dalam syariat Islam, yaitu keadilan yang dirasakan semua pihak, dan bertentangan dengan tujuan syariat agar dapat memelihara harta dengan semestinya,karenanya perlu  pula  upaya  penyesuaian  dari  sisi  praktik  arbititrase  di  Indonesia  dengan ketentuan fikih untuk mewujudkan fikih tahkim Indonesia yang lebih baik.
32 Eman Suparman, Pilihan forum arbitrase dalam sengketa komersial untuk penegakan keadilan , Cet. 1 (Jakarta, Indonesia: Tatanusa, 2004).
33 Suparman. 34 Suparman.
Ini adalah beberapa contoh problem dalam fikih tahkim klasik dan praktik hukum  arbitrase  menurut  hukum  positif  Indonesia  yang  mesti  disesuaikan  agar terwujud  fikih  tahkim  keindonesiaan  agar  sesuai  diterapkan  di  Indonesia. Penyesuaian  fikih  tahkim klasik  dengan  kondisi  lokal  dan  perkembangan  zaman memang  mutlak  dibutuhkan  agar  fikih  senantiasa  menjadi  panduan  yang  dapat diamalkan sepanjang zaman, sehingga terwujudlah “ al-sharī’ahal-Islāmiyyah ṣ āli ḥ ah li kulli  zaman  wamakān” (syariat  Islam  dapat  diterapkan  dan  dilaksanakan  di sepanjang waktu dan tempat) .

## E. Memilih Metode Ijtihad Dalam Konstruksi Fikih Tahkim Indonesia
Metode ijtihad yang dipilih untuk membangun konstruksi fikih tahkim yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kultur keindonesiaan adalah menggunakan teori maslahat dari maqā ṣ id syariah yang banyak diuraikan oleh ahli-ahli fikih.Salah satu teori maslahat melalui maqā ṣ id syariah diantaranya dikemukakan oleh Shātibī. Dalam bukunya Muwafaqat ,  al-Shātibī  menerangkan  bahwa  hukum  syariat  dibuat  untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia hingga akhirat secara bersama-sama 35 .Dalam hal ini ma ṣ la ḥ at tidak boleh bertentangan dengan dalil shara’ yakni Al-Qur’an, Sunnahdan ijmā’ , ditunjukkan oleh dalil khusus merujuk kepada qiyās, berlaku hanya dalam bidang muamalah bukan ibadah 36 . Untuk kepentingan penetapan  hukum,  al-Shātibī  membagi ma ṣ la ḥ at kepada  tiga  tingkatan: maqasidal- daruriyya t (primer), maqasidal-hajiyyat (sekunder) dan maqasidal- tahsiniyyat (komplementer) 37 .  Dalam  hal  ini  Shātibī  sependapat  dengan  al-Ghazāli yang  membagi ma ṣ la ḥ at secara  subtansial  kepada  tingkat ḍ arūrat (memenuhi kebutuhan  primer),  tingka hājat (memenuhi  kebutuhan  sekunder)  dan  tingkat tahsīnat (kebutuhan  pelengkap) 38 .  Tingkatan ḍ arūrat (kebutuhan  primer)  adalah lima  hal  prinsip,  yaitu:  memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta 39 . Tingkatan hājat a  dalah  kebutuhan  dibawah  tingkat  darurat,  tidak  mendesak, namun  diperlukan  untuk  kemaslahatan  hidup,  mencapai  kesetaraan,  terkendali, tidak terabaikan serta mendatangkan kebaikan di masa depan 40 . Sedangkan yang masuk dalam  kategori tahsīnat (mempercantik), tayzīn (memperindah), taisīr (mempermudah)  adalah  semua  hal  yang  bertujuan  untuk  memperoleh keutamaan 41 .
Berangkat dari pendekatan mewujudkan kemaslahatan ini, beberapa metode ijtihad  seperti  istihsan,  maslahah  mursalah  dan  terutama  metode  penetapan
35 دمحم  نب  شوم  نب  ميهاربإ  قاحسإ وبأ  ،  ي ر
نطاشلا ،  يطانرغلا
000 - 790 ,ـه تاقفاوملا Saudi - Ar  Riyad (
Arabia: Turath For Solutions, 2013).
36 ،  يطانرغلا دمحم نب شوم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ،  ي ر نطاشلا 000 - 790 ـه .
37 ،  يطانرغلا دمحم نب شوم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ،  ي ر نطاشلا 000 - 790 ـه . 38 Abu  Hamid  Gazali  and  Abdullah  Mahmud  Muhammad  Umar, Al-mustasfa  min  ilmal usul (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2010).
39 Gazali and Umar.
40 Gazali and Umar.
41 Gazali and Umar.
hukum dengan ‘urf dapat digunakan untuk mewujudkan fikih Tahkim Indonesia. Pemilihan  ketiga  metode  ini  terutama  metode  ‘urf  yang  disandarkan  pada maslahat  dan  istihsan  sangat  cocok  digunakan  untuk  kondisi  di  Indonesia, mengingat keberadaan budaya perdamaian yang berakar pada adat masih sangat kuat.  Peran  ahli  fikih  dari  Indonesia  yang  memahami  budaya  local  sangat dibutuhkan untuk  mewujudkan  cita-cita  perumusan  fikih tahkim yang  mulia  ini. Usaha-usaha  untuk  terus  mendorong  diskusi  mengenai  materi  ini  perlu  terus dilakukan agar semangat seperti ini tidak pudar di tengah jalan.

## F. Kesimpulan
Fikih  tahkim  Indonesia  adalah  pemahaman  mengenai  konsep  bertahkim berdasarkan  syariah  Islam  yang  dibangun  dengan  mempertimbangkan  nilai-nilai luhur  model  perdamaian  adat  di  Indonesia.  Model  pemahaman  ini  perlu  segera digagas mengingat Indonesia adalah negara multi etnik, budaya dan agama yang membutuhkan  model  perdamaian  non-litigasibersumber  dari  adat  setempat, namun  tidak  bertentangan  dengan  syariah  Islam.  Dengan  membangun  fikih tahkim ke-Indonesiaan diharapkan mampu meredam beragam konflik khususnya dalam bisnis ekonomi Syari’ah yang pertumbuhan dan perkembangannya semakin pesat  di  Indonesia.  Pada  gilirannya  kehadiran  fikih  tahkim  diharapkan  mampu menjamin  nilai-nilai  keadilan  berdasar  nilai  budaya  dan  agama  di  masyarakat, mampu  mendorong  kepastian  hukum  dalam  berusaha  sehingga  dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  bin  Mahmūd  bin  Maudūd  Al-Mū ṣ aliya, Al-IkhtiyārLita’līl  Al-Mukhtār, MaktabahSyamilah, 20 AbūBakr bin Alī bin Muhammad Al-Hadādī Al-Ibādī Al-YamanīAl-Zabīdī, Al-Jauharah Al-Nirah, MaktabahSyamilah, 23/6; 24/6. Abu Bakr bin Mas’ūd bin Ahmad Al-Kāsānī ‘Alau Al-Din, Badā’i’ Al- Ṣ anāi’ fīTartīb Al- Sharā’i’, MaktabahSyamilah, 417/14 Ad-Dardīr, al-Shar ḥ al- Ṣ aghīr  ‘aláAqrabal-MasālikiláMadhhabal-ImāmMālik, Juz  4,  Kairo, Dāral-Ma’ārif, t.th. Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 2001 Al-Bahūtī, Kashshāfal-Qanā’ ‘anMatnal-Iqnā’, Juz 6, Beirut: ‘Ālamal-Kutub, 1983 Al-Ghazāli, al-Musta ṣ fā min ‘ilmal-U ṣ ūl, Juz I, t.t.: Dāral-Fikr, t.t. al-Kha ṭ ībal-Sharbīnī, Mughnīal-Mu ḥ tājilāMa’rifahMa’ānīal-Fā ẓ al-Minhāj, Juz  4,  Beirut: Dāral-Ma’rifah, 1997 Al-Mawardi, Adab al-Qā ḍ ī, Juz 2, Baghdad: I ḥ yā’ al-Turāthal-Islāmī, 1972 Al-Shā ṭ ibī, al-MuwāfaqātfiU ṣ ūlal-Sharī’ah, , Khubar: DārIbn ‘Affān, 1997 Al- Ṭ arāblisī, KitābMu’ayyinal- Ḥ ukāmFīmāYataraddadBaynaal-Kha ṣ mayn  min  al-A ḥ kām, Būlaq Mesir: Al-Miriyah, 1300 H.
Asafri Jaya Bakri, “Konsep Maqasidal-Syari’ah dalam Pandangan al- Syâtibî”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996 Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia,
“ Berdamailah  di  BANI:  Arbitrase Mengedepankan Penyelesaian Sengketa Secara Damai, Bukan Sekedar Memutus Perkara atau Perselisihan”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20204/berdamailah-di-bani (diakses 30 April 2016) Chamim  Tohari, “Fiqh  Keindonesiaan:  Transformasi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Tata Hukum  di  Indonesia” (ANALISIS:  Jurnal  Studi  Keislaman,  Volume  15,  No.  2, Desember 2015),  403
DamintoDanansuryo, Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  pada  Lembaga  Keuangan  Syariah melalui  Basyarnas, Jakarta:  Kosentrasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2016
Erman  Suparman, Pilihan  Forum  Arbitrase  Dalam  Sengketa  Komersial  Untuk  Penegakan Keadilan”, disertasi  Program  Doktor  Ilmu  Hukum,  Pascasarjana  Universitas Diponegoro, 2004
Fakhru  Al-DīnUthmān  bin  Ali  Al-Zaila’ī, Tabyin  Al-Haqāiq:  SyarhKanz  Al-Daqāiq,
MaktabahSyamilah, 131/12. Gary Goodpaster, A guide to Mediation and Negotiation, (Transnational Press Inc., 1977) Chapter, 16. Hasbi Ash-Shiddieqy, Beberapa Permasalahan Hukum Islam, Jakarta: Tintamas, 1975 Hasbi  Ash-Shiddieqy, Syari’at  Islam  Menjawab  Tantangan  Zaman, Yogyakarta:  IAIN Sunan Kalijaga, 1961 Hasbi  Ash-Shiddieqy, Syari’at  Islam  Menjawab  Tantangan  Zaman, Yogyakarta:  IAIN Sunan Kalijaga, 1961
I  Gede  A.B.  Wiranata, Hukum  Adat  Indonesia:  Perkembangannya  dari  Masa  ke  Masa, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
IbnQudāmahal-Maqdisī, al-Kāfīfīal-Fiqh al-ImāmA ḥ mad bin Ḥ anbal, Juz 4, Beirut:  Dāral- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994
Jimmy  Joses  Sembiring, Cara  Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar  Pengadilan:  Negosiasi, Mediasi,  Konsiliasi,  &  Arbitrase, penyunting,  Zulfa  Simatur,  Jakarta:  Visimedia, 2011
Kamal  Al-Dīn  Muhammad  bin  Abd  Al-Wāhid  Al-Sīwāsī,  Ibn  Al-Hamām, Fath  Al- Qadīr, MaktabahSyamilah, 446/16;
Kamaruddin,  dkk.,  “Model  Penyelesaian  Konflik  di  Lembaga  Adat”,Walisongo, Volume 21, Nomor 1, Mei 2013,  53.
Mahsun  Fuad, Hukum  Islam  Indonesia:  Dari  Nalar  Partisipatoris  hingga  Emansipatoris, Yogyakarta: LKiS, 2005
MohMukri,  “DinamikaPemikiranFikihMazhab  Indonesia  (Perspektif  Sejarah  Sosial)”
Analisis, Volume XI, Nomor 2, Desember 2011 Muhammad Alāu Al-Dīn bin Ali Al-Ha ṣ kafī, Al-Dar Al-Mukhtār: SyarhTanwīr Al-Ab ṣ ārfī Fiqh Mazhab Al-Imām Abi Hanifah, MaktabahSyamilah, 576/5; Muhammad  Arifin, Prinsip  Arbitrase  Berbasis  Syariah  dalam  Penyelesaian  Sengketa Perbankan  Syariah, Medan:  Program  Doktor  (S-3)  Ilmu  Hukum  Universitas Sumatera Utara, 2014 Muhammad bin Muhammad  Al-Bābaratī, Al-‘Ināyah: Syarh Al-Hidāyah, MaktabahSyamilah, 294/10.
Niken  Dyah  Tiana, Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  Melalui  Badan  Arbitrase Syariah  Nasional  (Basyarnas)  dihubungkan  dengan  Undang-Undang  No.  30  Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Tesis Fakultas Hukum Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Universitas  Indonesia  Depok:  Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011
Panduan  Bantuan  Hukum  di  Indonesia:  Pedoman  Anda  Memahami  dan  Menyelesaikan Masalah Hukum, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007 Sahal Mahfudz, NuansaFiqhSosial, Yogyakarta: LKiS, 1994 Salim, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua), Jakarta: Rajawali Pers, 2014 Shamsu Al-DīnAbūBakr Muhammad bin AbīSahl Al-Sarkhasī, Al-Mabsū ṭ , Beirut: Dar Al-Fikr, 2000, MaktabahSyamilah, 211/16.
Sosiologi  hukum  dalam  perubahan. Antonius  Cahyadi  dan  Donny  Danardono  (ed)., Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009
Susanti  Adi  Nugroho, Penyelesaian  sengketa  Arbritase  dan  penerapan  hukumnya, Jakarta: Kencana, 2015 Uthmān  bin  Alī  Al-Bāri’i,  Fakhru  Al-Dīn  Al-Zaila’ī, Tabyin  Al-Haqāiq:  SyarhKanz  Al- DaqāiqwaHāsyiah  Al-Syilbī, Kairo:  Al-Ma ṭ ba’ah  Al-Kubrá  Al-Amiriyah,  1313,
MaktabahSyamilah, 193/4. Wahbah bin Mustafa Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-IslāmīwaAdillatuhu, Damaskus: Dār Al-Fikr,
t.t, MaktabahSyamilah 365/8
Zain  al-Dīn  bin  Ibrāhīm  bin  Najīm, Al-Bahr  al-Rāiq:  SyarhKanzal-Daqāiq, MaktabahSyamilah, 29/18