http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah-Tanah Hak Milik Adat
(Study Kasus Di Desa O’O dan Desa Dori Dungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima-NTB)
Adi Israfil Fahrurrahman
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: adryanwhynte@yahoo.com 082247634679

## Abstract
The purpose of this study was to determine and analyze the legal awareness of the community in  the  registration  of  customary  land  rights,  with  location  points  in  two  villages,  namely  Desa Doridungga and Desa O'O in Donggo District, Bima-NTB Regency, in the perspective of Land law and  and  analyzing  the  obstacles  faced  by  communities  in  registering  customary  land  rights  at  the Bima District Land Office. The research method used is a Socio-legal research that is oriented to a value approach (value-oriented approach). Empirical / sociological research is used to find out what and how public awareness in registering customary land rights is related to the implementation of land  registration  in  the  Land  Agency  Office  of  Bima-NTB  Regency.  The  results  of  the  research conducted were the level of community legal awareness in the context of registering customary land rights in Bima Regency, generally and in particular, Donggo District. This is due to the lack of several aspects,  namely,  lack  of  legal  knowledge,  legal  understanding,  legal  attitudes,  and  community behavior  patterns.  The  obstacle  faced  by  the  people  of  O’O  Villagers  and  Desa  Doridungga  in registering  customary  land  rights  is  the  lack  of  socialization  from  the  local  government  regarding proper procedures for registering customary land rights. As well as the level of legal awareness of the villagers of O'O and Desa Doridungga to carry out sporadic land registration as a result of the wrong mindset about the importance of land registration
Keywords: Legal awareness, citizens, Land registration, Certificate

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kesadaran  hukum masyarakat  dalam  Pendaftaran  Tanah-Tanah  hak milik  adat,  dengan  titik  lokasi  di  dua  Desa  yaitu Desa doridungga dan O’O Villagers di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima-NTB, dalam perspektif hukum  Pertanahan  serta  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kendala  yang  dihadapi  masyarakat dalam  Pendaftaran  Tanah  hak  milik  adat,  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bima.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian Socio-legal yang  berorientasi  pada  pendekatan  nilai ( value-oriented  approach ).  Penelitian  empiris/sosiologis  digunakan  untuk  mengetahui  apa  dan bagaimana  kesadaran  masyarakat  dalam  mendaftarkan  Tanah  hak  milik  adat  dikaitkan  dengan masalah pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang dilaksanakan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bima-NTB.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  adalah  Tingkat  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dalam rangka Pendaftaran tanah-tanah hak milik adat di Kabupaten Bima umumnya dna Kecamatan Donggo Khususnya dapat dikatakan rendah. Hal ini disebabkan kurangnya berberapa aspek yaitu, kurangnya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku masyarakat. Kendala yang dihadapi masyarakat O’O Villagers dan Doridungga Villagers dalam mendaftarkan tanah-tanah hak milik  adat  adalah  kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah  setempat  mengenai  tata  cara  pendaftaran tanah-tanah hak milik adat yang baik. Serta tingkat kesadaran hukum dari masyarakat O’O Villagers dan Doridungga Villagers untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara sporadik sebagai akibat pola pikir yang keliru tentang arti pentingnya pendaftaran tanah.
Kata Kunci: Kesadaran hukum, Masyarakat, Pendaftaran Tanah, Sertifikat.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)

## PENDAHULUAN
Dalam  ruang  lingkup  agraria,  Tanah merupakan  bagian  dari  bumi,  yang  disebut permukaan  bumi.  Tanah  yang  dimaksudkan disini  bukan  mengatur  Tanah  dalam  segala aspeknya,  melainkan  hanya  mengatur  salah satu  aspeknya,  yaitu  Tanah  dalam  pengertian yuridis yang disebut hak. Di dalam Pasal 4 ayat (1)  UUPA,  yaitu”  atas  dasar  hak  menguasai dari  negara  sebagai  yang  dimaksud  dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas  permukaan  bumi,  yang  disebut  Tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang,  baik  sendiri  maupun  bersama- sama  dengan  orang-orang  lain  serta  badan- badan  hukum”.Pemberian  jaminan  kepastian hukum dibidang Pertanahan adalah memerlukan  tersedianya  perangkat  hukum yang  tertulis,  lengkap  dan  jelas  serta dilaksanakan  secara  konsisten,  sesuai  dengan ketentuan-ketentuannya.  Disamping  itu  guna menghadapi kasus-kasus dibidang Pertanahan selain diperlukan  tersedianya perangkat hukum  dan  tersedianya  berbagai  keterangan mengenai  Tanah  yang  menjadi  objek  dari perbuatan hukum yang dilakukan. Dilihat dari segi  fisik  Tanahnya  untuk  memberikan  hak tertentu diperlukan adanya kepastian mengenai letak,  batas-batas  dan  luas  serta  pemilikan bangunan serta tanaman-tanaman yang mungkin  ada  di  atas  Tanah  tersebut. Berdasarkan  segi  data  yuridisnya,  diperlukan adanya  status  hukum  Tanahnya  dan  status pemegang hak dan tentang ada atau tidak hak- hak  pihak  lain  yang  membebani  Tanah tersebut.  Dan  data  fisik  diperlukan  untuk mengetahui  mengenai  letak,  batas,  dan  luas bidang  Tanah  dan  satuan  rumah  susun  yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya  bangunan  atau  bagian  bangunan diatasnya.
Sebagai  upaya  untuk  meningkatkan pelayanan dibidang Pertanahan, maka Pemerintah  dalam  hal  ini  Kantor  Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Bima  harus menyelenggarakan  penyertipikatan  Tanah rutin secara kolektif dibeberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bima. Seluruh masyarakat sangat  menginginkan  pelayanan  Pendaftaran di  bidang  Pertanahan Tanah  dengan  prosedur
yang  mudah  dan  dapat  dipahami  oleh masyarakat pemegang hak atas Tanah.
Pendaftaran  Tanah  dilakukan  Untuk menjamin  kepastian  hukum terhadap  hak-hak atas  Tanah,  sebagaimana  yang  diamanatkan dalam  Pasal  19  Undang-Undang  Pokok Agraria  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (UUPA), Pemerintah wajib menyelenggarakan Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Indonesia dan mengharuskan kepada pemegang hak atas Tanah untuk mendaftarkan Tanahnya.
Hasil pra-survei menunjukkan di Desa O’O  dan  Desa  Doridungga  Kecamatan Donggo  Kabupaten  Bima  yang  merupakan bagian dari Desa yang menjadi target peneliti atas pelaksanaan Pendaftaran Tanah menunjukkan  bahwa  masih  banyak  Tanah- Tanah yang diperoleh masyarakat akan tetapi belum didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Bima.
Hal tersebut terkait dengan keamanan, biaya,  prosedur  Pendaftaran  dan  pengetahuan masyarakat.  Berangkat  dari  adanya  ketentuan normatif mengenai Peraturan Pendaftaran hak atas  Tanah  dengan  praktek  yang  ada  dalam masyarakat,  maka  penulis  tertarik  untuk mengkajinya  lebih-lebih  tempat  penelitian yang penulis teliti adalah masyarakat Donggo yang  masyarakatnya  masih  memegang  teguh adat,  istiadat  yang  kental  serta  jiwa kesukuannya yang kuat.
Masalah  tanah  adalah  masalah  yang sangat menyentuh keadilan karena sifat Tanah yang  langka  dan  terbatas,  dan  merupakan kebutuhan  dasar  setiap  manusia,  tidak  selalu mudah  untuk  merancang  suatu  kebijakan Pertanahan  yang  dirasakan  adil  untuk  semua pihak.  Suatu  kebijakan  yang  memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada sebagian kecil  masyarakat  dapat  dibenarkan  apabila diimbangi  dengan  kebijakan  serupa  yang ditujukan  kepada  kelompok  lain  yang  lebih besar.
Dengan    melihat  kondisi  tanah  yang ada  di  Donggo  yang  cukup  subur  sehingga sangat  mendukung  dalam  pengembangan sumber  daya  pertanian.  Maka  tak  heran, sebagian  besar  penduduknya  mencari  nafkah dengan  bercocok  tanam  di  tegalan  atau
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
berkebun.  Hanya  saja  patut  disayangkan belakangan  ini  terjadi  kerusakan  hutan  yang begitu  akut.  Akibatnya  bebukitan  tampak tandus, dikarenakan perladangan liar berpindah-pindah,  bahkan  ada  juga  oknum tertentu  membakar  hutan  tanpa  sedikitpun menyadari  kerugian  yang  ditimbulkan  secara ekologis  dan  efek  buruk  lain.  Namun demikian,  setelah  dilakukan  pendekatan yang bersifat  mendidik  (edukatif)  oleh  bupati beserta jajarannya, al-hasil pembakaran maupun pembabatan hutan tak terjadi lagi.
Adapun yang bertugas untuk melakukan  Pendaftaran  peralihan  hak  yang ada  sekarang  ini  ditangani  oleh  Badan Pertanahan  Nasional.  Salah  satu  obyek  hak yang terdapat didalam lingkungan masyarakat adalah  Tanah,  dan  setiap  individu  berhak untuk  memiliki  obyek  hak  (Tanah)  tersebut. Kewenangan negara dalam hal ini Pemerintah dalam mengatur dan mengakomodasi masalah Pertanahan  di  Indonesia,  telah  mengakar  dan tumbuh  dalam  hukum  formal  yakni  Undang- Undang  Dasar  1945.  Tanah  menjadi  suatu kebutuhan di mana setiap orang membutuhkannya,  hal  ini  mendorong  setiap orang  untuk  dapat  memiliki  dan  menguasai Tanah  yang  dibutuhkannya.  Sebelum  penulis menjelaskan  lebih  lanjut  tentang  Kesadaran Hukum Masyarakat dalam SertiFikasi Tanah- Tanah Hak Milik Adat di Desa O’O dan Desa Doridungga  Kecamatan  Donggo  Kabupaten Bima-NTB  maka  penulis  menelaah  sumber informasi  baik  dari  buku,  Undang-Undang atau  penelitian  terdahulu  yang  dijadikan sumber  informasi  dan  perbandingan  dalam mendapatkan  jawaban  atas  permasalahan- permasalahan tersebut.
A. Metode Penelitian
Berdasarkan kepustakaan tentang penelitian  hukum,  lazimnya  ada  dua  jenis penelitian  yang  populer  yaitu  normatif  dan empiris.  Penelitian  hukum  normatif  disebut juga  penelitian  kepustakaan  yang  lebih menitiberatkan  pada  inventarisasi  hukum tertulis  dan  lazimnya  dilakukan  dengan mengkaji  data  sekunder  sebagai  bahan pustaka, sedangkan penelitian hukum empiris atau  sosiologis  lebih  condong  ke  aspek perilaku  masyarakat  (behavioural  aspect)
dengan mendapatkan dan meneliti data primer atau data lapangan.
Dari  uraian  singkat  tentang  metode penelitian  diatas  dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  metode  penelitian Socio-legal yang  berorientasi  pada  pendekatan  nilai ( value-oriented approach ). Penelitian empiris/sosiologis
digunakan untuk
mengetahui  apa  dan  bagaimana  kesadaran masyarakat  dalam  mendaftarkan  Tanah  hak milik adat dikaitkan dengan masalah pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang dilaksanakan  di  Kantor  Badan  Pertanahan Kabupaten Bima-NTB HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dalam Pendaftan  Tanah-Tanah  Hak  Milik Adat  Di  Desa  O’O  dan  Desa  Dori Dungga Kecamatan Donggo
a) Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, responden  penduduk  Desa  O’O  dan  Desa Dori  Dungga  dikelompokan  atas  2 kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Jumlah  pada  masing-masing  kelompok dapat dilihat sebagai berikut:
Karakteristik  Responden  Berdasarkan  Jenis Kelamin  di  Desa  O’O  dan  Desa  Doridungga Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:
Jenis Kelamin Jumlah Persentase Laki-Laki 55 73,33% Perempuan 20 26,67% Jumlah 75 100% Sumber: Data Sekunder yang diolah dari dua Desa yang diteliti
Tabel diatas menunjukan bahwa mayoritas penduduk   Desa O’O dan Desa Dori Dungga berjenis  kelamin  laki-laki  dengan  jumlah  55 orang  (73,33%).  Responden  dengan  jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 30 orang (26,67%).
b) Karakteristik Berdasarkan Jenis Usia. Berdasarkan  usianya,  responden penduduk    Desa  O’O  dan  Desa  Dori Dungga  yang  menjadi  responden  dalam penelitian dikelompokan dalam 4
kelompok, yaitu responden dengan usia ≤ 30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, > 51
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
tahun. Jumlah pada masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut: Karakteristik  Responden  Berdasarkan  Usia Desa O’O dan Desa Doridungga Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:
Usia Jumlah Persentase ≤ 30 tahun 25 33,33% 31-40 tahun   20 26,67% 41-50 tahun   20 26,67% > 50 tahun 10 13,33% Jumlah 75 100%

## Sumber: Data Sekunder yang diolah dari dua Desa yang diteliti
Tabel  diatas  menunjukan  bahwa mayoritas responden penduduk Desa O’O dan Desa  Dori  Dungga  yang  menjadi  responden pada  penelitian  ini  berusia  ≤  30  tahun,  yaitu sebanyak 25 orang (33,33%). Responden yang berusia 31 - 40 tahun, yaitu sebanyak 20 orang (26,67%). Lalu responden yang berusia 41 - 50 tahun menunjukan jumlah, yaitu sebanyak 20 orang  (26,67%).  Kemudian  responden  yang berusia  >  50  tahun,  yaitu  sebanyak  10  orang (13,33%) pada masing-masing kategori.
c) Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Berdasarkan  pendidikan,  responden penduduk  Desa  O’O  dan  Desa  Doridungga yang menjadi responden penelitian dikelompokan  dalam  4  kelompok,  yaitu responden dengan pendidikan SD, SMP, SMA, dan  lain-lain.  Jumlah  pada  masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut. Karakteristik Responden
Berdasarkan
Pendidikan  Desa  O’O  dan  Desa  Doridungga Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut: Pendidikan Jumlah Persentase SD 32 42,67% SMP 24 32% SMA 17 22,66% Lain-lain... (S1) 2 2,67% Jumlah 75 100%

## Sumber: Data Sekunder yang diolah  dari dua
Desa yang diteliti
Tabel  diatas  menunjukan  bahwa mayoritas  penduduk  Desa  O’O  dan  Desa Doridungga yang menjadi responden penelitian memeliki pendidikan Sekolah Dasar
(SD),  yaitu  sebanyak  32  orang  (42,67%). Responden yang memiliki pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu sebanyak 24 orang  (32%).  Responden  yang  memiliki pendidikan  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA) yaitu sebanyak 17 orang (22,67%). Responden lainnya memiliki tingkat pendidikan Sarjana 1 (S1), sebanyak 2 orang (2,66%).
d) Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Responden berdasarkan pekerjaan,
yang  menjadi  responden  penelitian  ini dikelompokan  dalam  4  kelompok,  yaitu responden  dengan  pekerjaan  TNI/Polri, PNS,  Pegawai  Swasta,  Wiraswasta,  dan kelompok pekerjaan lainnya.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan di Desa O’O dan Desa Doridungga
Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut: Pendidikan Jumlah Persentase PNS 2 2,67% TNI/Polri 0 0% Wiraswasta 40 53,33% Pegawai Swasta   29 38,67% Lain-lain 4 5,33% Jumlah 75 100%
Sumber: Data Sekunder yang diolah dari dua
Desa yang diteliti
Tabel  diatas  menunjukan  bahwa mayoritas  penduduk  Desa  O’O  dan  Desa Doridungga yang menjadi responden penelitian  termasuk  dalam  jenis  pekerjaan Wiraswasta 40 orang (53,33%). Lalu responden  yang  bekerja  sebagai  Pegawai Swasta,  yaitu  29  orang  (38,67%).  Responden yang  termasuk  dalam  pekerjaan  lain-lain sebanyak  4  orang  (5,33%).  Responden  yang bekerja  sebagai  PNS,  yaitu  2  orang  (2,67%). Kemudian  tabel  di  atas  menjelaskan  bahwa tidak  ada  responden  yang  diambil  bekerja sebagai TNI atau Polri.
e) Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Tempat tinggal Responden berdasarkan lamanya tempat  tinggal,  yang  menjadi  responden penelitian  dikelompokan  dalam  4  kelompok, yaitu  responden  dengan  lamanya  bertempat tinggal  sekitar  1  –  5  tahun,  10  tahun,  ≤  20 tahun,  dan  ≥  21  tahun.  Jumlah  pada  masing-
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
masing  kelompok  tersebut  adalah  sebagai berikut.
Karakteristik  Berdasarkan  Lamanya  Tempat Tinggal  Desa  O’O  dan  Desa  Doridungga Tahun  2019  dapat  dilihat  pada  Tabel  5 dibawah ini:
Lamanya tempat tinggal jumlah persentase 1-5 tahun 20 26,67% 10 tahun 14 18,66% ≤ 20 tahun 29 38,67% ≥ 21 tahun 12 16% Jumlah 75 100%
Sumber: Data Sekunder yang diolah dari dua Desa yang diteliti
Tabel  diatas  menunjukan  bahwa mayoritas  responden  yang  menjadi  penelitian telah bertempat tinggal di Desa O’O dan Desa Doridungga    selama  ≤  20  tahun,  yaitu sebanyak 29 orang (38,67%). Responden yang telah disana selama 1 – 5 tahun, yaitu sebanyak 20  orang  (26,67%).  Responden  yang  tinggal disana  selama  10  tahun,  yaitu  sebanyak  14 orang  (18,66%).  Dan  responden  yang  tinggal disana  selama  ≥  21  tahun  sebanyak  12  orang (16%). Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner  diatas  dapat  diketahui  bahwa  rata- rata  penduduk    Desa  O’O  dan  Desa Doridungga telah menetap selama ≤ 20 tahun. f) Karakteristik Responden Berdasarkan Cara Mendapatkan Tanah
Berdasarkan  cara  mendapatkan  tanah, responden yang menjadi responden penelitian ini  dikelompokan  dalam  3  kelompok,  yaitu reponden  yang  mendapatkan  tanah  melalui jual-beli  tanah,  mendapatkan  tanah  melalui warisan, mendapatkan tanah melalui hibah. Karakteristik  Responden  Berdasarkan  Cara Mendapatkan  Tanah  Desa  O’O  dan  Desa Doridungga  Tahun  2019  dapat  dilihat  pada tabel 6 dibawah ini:
Cara Mendapatkan Tanah Jumlah Persentase Jual – Beli 52 69,33% Hibah 18 24%
Warisan 5 6,67% Jumlah 75 100% Sumber:  Data Sekunder yang diolah  dari dua Desa yang diteliti Tabel  diatas  menunjukan  bahwa mayoritas responden yang menjadi responden pada penelitian ini mendapatkan tanah melalui jual - beli, yaitu sebanyak 52 orang (69,33%). Responden  yang  mendapatkan  tanah  melalui hibah,  yaitu  sebanyak  18  orang  (24%). Responden  yang  mendapatkan  tanah  melalui warisan,  yaitu  sebanyak  5  orang  (6,67%), berikut  ungkapan  dari  salah  satu  narasumber yang mendapatkan tanah warisan.
Berikut  ini  deskripsi  dari  jawaban responden  terkaait  indikator  dari  kesadaran hukum  yang  terdiri  dari  pengetahuan  hukum, pemahaman  hukum,  sikap  hukum,  dan  pola perilaku hukum
a) Pengetahuan Hukum
Secara keseluruhan, pengetahuan hukum  diteliti  melalui  kuesioner  dengan  9 butir  pertanyaan.  Pengkategorian  tanggapan responden  terhadap  pengetahuan  hukum diketahui  dari  jawaban  responden  yang merupakan  masyarakat    Desa  O’O  dan  Desa Doridungga    yang  terdiri  dari  berberapa elemen  di  Kecamatan  Donggo,  Kabupaten Bima-NTB.  Pengetahuan  hukum  responden dapat  diketahui  secara  keseluruhan  dapat dilihat pada tabel berikut.
Deskripsi Pegetahuan Hukum  Desa O’O dan Desa Doridungga Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini:
Sumber: Data Sekunder yang diolah dari dua Desa yang diteliti
Keterangan:
▪ SM = Sangat Mengetahui
No . Pernyataan Jumlah SM M CM TM STM
1. Pendaftaran tanah diatur melalui Undang-Undang yang berlaku. 23 22 20 8 2 2. Tata cara mendaftarkan tanahdiatur dalam PP no 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. 20 39 16 - - 3. Dalam  mendaftarkan  tanahharus  melalui  akta otentik PPAT seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  37  tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 10 20 30 13 2 4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa
kepemilikan Sertifikat Tanah itu wajib bagi warga masyarakat? 6 30 27 8 4 5. Apakah  Bapak/Ibu  mengetahui  syarat-syarat untuk mendaftarkan tanah? 2 10 30 23 15 6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui berapa besar biaya dalam  pengurusan  serta  pembuatan  sertifikat tanah? - 3 22 47 3 7. Apakah  Bapak/Ibu  mengetahui  fungsi  dan kegunaan dari Pendaftaran tanah? 3 16 31 13 12 8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui waktu dan tempat
Pendaftaran tanah? 2 9 26 34 4 9. Apabila  Pendaftaran  tanah  yang  melanggar
peraturan-peraturan  yang  berlaku  dikenai  sanksi berat. 10 35 20 7 3 Jumlah 76 184 239 153 45
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
▪ M = Mengetahui
▪ CM = Cukup Mengetahui
▪ TM = Tidak Mengetahui
▪ STM = Sangat Tidak Mengetahui
b) Pemahaman hukum
Secara keseluruhan, pemahaman hukum  yang  diteliti  melalui  kuesioner  ini berupa  7  butir  pertanyaan.  Pengkategorian tanggapan  responden  penelitian  terhadap pemahaman  hukum  dapat  diketahui  melalui jawaban  responden  yang  merupakan  warga Desa O’O dan Desa Doridungga. Pemahaman hukum  responden  secara  keseluruhan  dapat dilihat pada tabel berikut Deskripsi Pemahaman Hukum Desa O’O dan Desa  Doridungga  Tahun  2019  dapat  dilihat pada tabel 8 dibawah ini:
Sumber: Data Sekunder yang diolah  dari dua Desa yang diteliti
Keterangan:
▪ SP = Sangat Paham
▪ P = Paham
▪ CP = Cukup Paham
▪ KP = Kurang Paham
▪ TP = Tidak Paham
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat bahwa  jumlah  jawaban  yang  paling  banyak adalah  “CP/  Cukup  Paham”.  Hal  tersebut menunjukan  bahwa  pemahaman  hukum responden  penelitian  ini  dapat  dikategorikan cukup.  Kemudian  jumlah  yang  banyak selanjutnya  adalah  “KP/  Kurang  Paham”, diperkuat  dengan  wawancara  yang  peneliti lakukan dengan salah satu narasumber, berikut ungkapan narasumber.
“saya tidak tahu menahu proses hukum Pendaftaran  tanah  yang  berlaku,  saya lebih baik menunggu tetangga- tetangga  yang  lain,  lagipula  saya  juga bingung  harus  melakukan  apa  dan membawa  apa  saja  untuk  membuat sertifikat tanah”.
Hal ini sangat disayangkan mengingat negara  kita  adalah  negara  yang  menjunjung tinggi  hukum,  dan  hal  ini  sangat  berpotensi untuk  menjadi  korban  dalam  kasus  sengketa tanah  dan  klaim  secara  sepihak.  Berdasarkan deskripsi  jawaban  para  responden  penelitian diatas  dapat  diketahui  bahwa  pemahaman hukum  responden  tergolong  cukup  tetapi cenderung kurang.
Mengenai  pemahaman  hukum  ini, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pemahaman  hukum  dalam  arti  disini  adalah sejumlah  informasi  yang  dimiliki  seseorang mengenai  isi  peraturan  dari  suatu  hukum tertentu.  Dengan  perkataan  lain,  pemahaman hukum  adalah  suatu  pengertian  terhadap  isi dan  tujuan  dari  suatu  peraturan  tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi  pihak-pihak  yang  kehidupannya  diatur oleh  peraturan  tersebut.  Dalam  hal  ini pemahaman hukum, tidak diisyaratkan seseorang  harus  terlebih  dahulu  mengetahui adanya  suatu  aturan  tertulis  yang  mengatur suatu  hal.  Akan  tetapi  yang  dilihat  disini adalah  bagaimana  persepsi  mereka  dalam menghadapi  berbagai  hal,  dalam  kaitannya dengan  norma-norma  yang  ada  dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui  sikap  mereka  terhadap  tingkah  laku sehari-hari.
c) Sikap Hukum
Secara  keseluruhan,  sikap  hukum diteliti  melalui  kuesioner  dengan  7  butir pertanyaan. Pengkategorian tanggapan responden  terhadap  sikap  hukum  diketahui dari  jawaban  responden  yang  merupakan warga  Desa O’O dan Desa Doridungga. Sikap hukum  responden  secara  keseluruhan  dapat dilihat pada tabel berikut.
Deskripsi Sikap Hukum Desa O’O dan Desa Doridungga Tahun 2019 daat dilihat pada tabel 9 dibawah ini:
No. Pernyataan Jumlah SP P CP KP TP
1.   Apakah  Bapak/Ibu  memahami  syarat-syarat  yang diperlukan dalam Pendaftaran Tanah? - - 20   30   25 2.    Apakah  Bapak/Ibu  memahami  petunjuk  mekanisme dalam Pendaftaran Tanah? - - 20   30   25 3.   Apakah  Bapak/Ibu  memahami  semua  fomulir  yang tertera dalam Pendaftaran tanah? - - 13   32   30 4.   Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari Pendaftaran tanah? 2 10   40   13   10
5.   Apakah  Bapak/Ibu  memahami  prosedur  pembuatan
Sertifikat Tanah? - - 20   40   15 6.   Apakah Bapak/Ibu memahami apabila tidak memiliki Sertifikat  Tanah  merupakan  rawan  terjadinya  klaim sepihak, sengketa tanah, dan sebagainya. 10   15   40   5 5 7. Apakah Bapak/Ibu memahami kegunaan dari
Sertifikat Tanah?
8 17  44 6 -
Jumlah
20  42  197  156  110
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Sumber:  Data Sekunder yang diolah  dari dua Desa yang diteliti
Keterangan:
▪ SS = Sangat Setuju
▪ S = Setuju
▪ CS = Cukup Setuju
▪ TS = Tidak Setuju
▪ STS = Sangat Tidak Setuju
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat bahwa  jumlah  jawaban  responden  penelitian yang paling banyak adalah  “Cukup Setuju/CS”. Hal ini menunjukan bahwa sikap hukum yang dimiliki responden adalah Cukup. Lalu  kemudian  jumlah  yang  cukup  banyak adalah  “Tidak  Setuju/TS”  yang  menunjukan bahwa  sikap  hukum  responden  penelitian  ini tergolong Kurang.  Meskipun  demikian, terdapat perbedaan jawaban yang tidak terlalu jauh  antara  “Tidak  Setuju/TS”  dengan “Setuju/S”  yang  hanya  berbeda  3  nilai  saja. Berdasarkan  deskripsi  jawaban  kuesioner yang  dijawab  oleh  para  responden  penelitian ini  dapat  diketahui  bahwa  sikap  hukum  yang dimiliki sebagian banyak responden penelitian ini  tergolong  dalam  kategori  cukup  namun cenderung kurang.
d) Pola perilaku hukum
Secara  keseluruhan,  pola  perilaku hukum  diteliti  melalui  kuesioner  dengan  7 butir  pertanyaan.  Pengkategorian  tanggapan respoden  penelitian  terhadap  pola  perilaku hukum dapat diketahui dari jawaban responden  yang merupakan warga  Desa  O’O dan  Desa  Doridungga,  KecamatanKecamatan DonggoSelatan,  Kota  Bekasi.  Pola  perilaku hukum responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.
Deskripsi Pola Perilaku Hukum Desa O’O dan Desa  Doridungga  Tahun  2019  dapat  dilihat poada tabel 10 dibawah ini:
Sumber:  Data Sekunder yang diolah  dari dua Desa yang diteliti
Keterangan:
▪ SM = Sangat Setuju
▪ S = Setuju
▪ CS = Cukup Setuju
▪ TS = Tidak Setuju
▪ STS = Sangat Tidak Setuju Pemerintah Indonesia telah
menyelenggarakan  progam  PTSL,  yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL adalah proses Pendaftaran tanah untuk pertama kali,  yang  dilakukan  secara  serentak  dan meliputi  semua  obyek  Pendaftaran  tanah termasuk  dalam    mendaftarkan  tanah-tanah hak milik adat yang belum didaftarkan didalam suatu  wilayah  desa  atau  kelurahan  atau  nama lainnya  yang  setingkat  dengan  itu.  Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian  hukum  atau  hak  atas  tanah  milik masyarakat.  Program  yang  dimaksud  berada dalam  payung  hukum  Peraturan  Menteri Agararia  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan Pertanahan Nasional No.12 tahun 2017 tentang Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  dan  Instruksi  Presiden  No.2  tahun 2018  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  di  Seluruh  Wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian program  tersebut  telah  dituangkan  dalam bentuk  peraturan  hukum  yang  menuntut masyarakat  untuk  melaksanakannya.    Sesuai dengan  fungsinya,  hukum  dapat  mengubah kondisi  masyarakat  kearah  yang  lebih  baik. Dengan  hukum,  hidup  masyarakat  akan menjadi  teratur  serta  tidak  ada  pertentangan
No. Pernyataan Jumlah SS S CS TS STS 1. Bagaimanakah  sikap  Bapak/Ibu  terhadap  syarat- syarat Pendaftaran Tanah? - 10 50 10 5 2. Bagaimanakah  sikap  Bapak/Ibu  terhadap  sistem admintrasi yang berlaku dalam Pendaftaran tanah? - 15 50 4 1 3. Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu dengan pelayanan pejabat pemerintahan dalam Pendaftaran tanah? - 10 55 7 3 4. Bagaimanakah  sikap  Bapak/Ibu  terhadap  biaya yang dikenakan dalam Pendaftaran tanah? - 2 35 20 18
5. Bagaimanakah  tanggapan  Bapak/Ibu  terhadap mekanisme Pendaftaran dalam pembuatan Sertifikat Tanah? - 4 40 20 11 6. Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap kewajiban untuk memiliki sertifikat tanah?
4 11 37 12 11 7. Bagaimanakah  tanggapan  Bapak/Ibu  mengenai
PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria)? 29   19 15 1 1 Jumlah
33 71 282 74 50 No. Pernyataan Jumlah SS S CS TS STS 1. Sebelum  mendaftarkan  tanahBapak/Ibu,  Bapak/Ibu bertanya terlebih dahulu secara detail kepada Pejabat Pemerintah/PPAT yang bersangkutan. 12   32   13 15   13 2. Bapak/Ibu  mendaftarkan  tanahmelalui  proses  yang resmi, baik dan benar, tidak melalui calo ataupun hal lainnya. 4 11   24 20   16 3. Sebelum  mendaftarkan  tanahBapak/Ibu  menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan. 12   37   22 3 1
4. Bapak/Ibu  tidak  akan  melanggar  peraturan  dalam mendaftarkan tanahsaya karena hal tersebut
melanggar hukum dan dapat dipidana. 3 9 37 15   11
5. Bapak/Ibu  lebih  berminat  mendaftarkan  tanahnya apabila  pemerintah  setempat  sering  mengadakan sosialisasi. 19   39   11 3 3 6. Bagaimanakah  sikap  Bapak/Ibu  terhadap  program yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mempercepat pembuatan sertifikat tanah? 31   37   7 - - 7. Bagaimanakah  sikap  Bapak/Ibu  terhadap  kewajiban kepemilikan Sertifikat Tanah? 7 10   35 8 15
Jumlah 88 90 149 64 59
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
apabila  mena’ati  aturan  hukum  tersebut. Dengan  demikian,  untuk  tercapainya  sasaran itu,  maka  seluruh  elemen  masyarakat  harus sadar  untuk  dapat  melaksanakan  peraturan hukum tersebut.
Untuk  mengetahui  tingkat  kesadaran hukum  masyarakat  di  Desa  O’O  dan  Desa Doridungga  Kecamatan  Donggo  Kabupaten Bima-NTB  dalam  rangka  sertipikasi  tanah- tanah  hak  milik  adat,  penulis  menggunakan indikator  yang  dikemukan  oleh  Soerjano Soekanto,  dimana  terdapat  empat  indikator kesadaran  hukum,  yang  masing-masing merupakan  suatu  tahapan  bagi  tahapan berikutnya, yaitu: (1) Pengetahuan hukum; (2) Pemahaman hukum; (3) Sikap hukum; dan (4) Pola perilaku hokum..
2. Kendala Yang Dihadapi Masyarakat
Dalam Pendaftaran Tanah Hak Milik Adat, Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Kesadaran
hukum masyarakat terhadap  Pendaftaran  tanah-tanah  Hak  Milik Adat  di  Desa  O’O  dan  Desa  Doridungga Kecamatan  Donggo  Kabupaten  Bima-NTB tentunya memiliki berberapa faktor pendukung  dan  juga  berberapa  faktor penghambat.  Berikut  ini  salah  satu  faktor pendukung dari kesadaran hukum masyarakat dalam  mendaftarkan  tanah  Hak  milik  adat, adalah tingginya kemauan untuk mendaftarkan  tanah  adat  tersebut  serta  rasa takut akan terjadinya klaim sepihak atas tanah hak milik adat tersebut. Hal ini dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut:
“Saya  awalnya  memang  sudah  berkeinginan untuk  mendaftarkan  tanah  hak  milik  adat tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,  karenakan  tempat  saya  dengan tanah-tanah  adat  tersebut  berdeketan  sekali, dan takutnya ada masalah sengketa disini atau saling mengklaim”.
Dan  diperkuat  juga  hal  ini  oleh narasumber  lainnya  yang  mengungkapkan sebagai berikut.
“Saya  dari  tahun-tahun  sebelumnya  sudah punya niatan untuk mendaftarkan tanah-tanah hak milik adat tersebut, tapi saya mengurungkan  niat  saya  karena  saya  takut kedepannya  terjadi  hal-hal  yang  tidak  saya inginkan”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas, diketahui  bahwa  narasumber  yang  bernama Asmari  memiliki  keinginan  besar  untuk  bisa mendaftarkan  tanah-tanah  hak  milik  adat tersebut  supaya  tidak  tersangkut  kasus sengketa  tanah,  secara  tidak langsung  tempat tinggalnya  saat  ini  berdekatan  dengan  tanah- tanah  hak  milik  adat  tersebut.  Dengan timbulnya rasa takut yang dialami narasumber ini,  maka  masyarakat  berupaya  untuk mendaftarkan  tanah-tanah  hak  milik  adat tersebut.
Praktek  di  lapangan  menunjukan bahwa  salah  satu  penghambat  suksesnya pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik adat, khususnya  di  Kecamatan  Donggo  Kabupaten Bima  adalah  rendahnya  tingkat  kesadaran hukum dari masyarakat pemilik tanah melalui pendaftaran sporadik. Di Kecamatan Kecamatan  Donggo  Kabupaten  Bima  yang terdiri atas 9 Desa, masih banyak tanah yang belum  disertipikatkan,  kecuali  orang-orang yang  benar-benar  mengetahui  dan  mengerti fungsi dari sertipikat tanah. Dengan demikian dapat  dikatakan  bahwa  pembuatan  sertipikat sampai  sekarang  ini  masih  mengalami hambatan. Hambatan tersebut disebabkan oleh 2 faktor, yaitu:
1. Faktor dari dalam
Yang dimaksud faktor dari dalam adalah : a. Berkas atau syarat-syarat yang diajukan  pada  kantor  Pertanahan dianggap  kurang  lengkap  sehingga proses  pengurusannya  ditunda  untuk sementara  sampai  berkas-berkasnya dilengkapi.  Sedang  berkas  yang  telah lengkap bisa langsung diproses.
b. Para  petugas  dari  Kantor  Pertanahan dalam melayani permohonan masyarakat yang cukup banyak, dimana jumlah tenaganya tidak sebanding  dengan  tanah-tanah  yang didaftar. Apalagi petugas dari Kantor Pertanahan  tidak  hanya  melayani  Kecamatan Donggo  saja,  melainkan  melayani  dan menangani Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupatan  Bima.  Disamping  itu  sarana  dan prasarananya  juga  kurang  memadai  sehingga apabila pendaftaran tanah yang letak tanahnya jauh akan mengalami keterlambatan waktu.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
2. Faktor dari luar. Yang  dimaksud  faktor  dari  luar  adalah yang  terdapat  didalam  masyarakat  pada Kecamatan Donggo itu sendiri.
Faktor-faktor itu antara lain:
a. Biaya  yang  dirasakan  terlalu  tinggi sehingga  masyarakat  yang  kurang mampu enggan untuk mensertifikatkan tanahnya.
b. Masyarakat  yang  menganggap  bahwa dengan memilik petuk pajak maka hak seseorang  atas  tanahnya  sudah  dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat di desa.
c. Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat  relatif  rendah,  sehingga kurang  mengetahui  dan  menyadari akan  arti  penting  dan  manfaat  dengan mensertipikatkan tanahnya.
d. Didalam  hal  pengurusan  dirasakan proses  yang berbelit-belit dan panjang sehingga membuat masyarakat khususnya  didaerah  pedesaan  malas
untuk mengurus.
e. Anggapan sebagian kecil dari
masyarakat  mengenai  sertipikat  tanah bahwa pemerintahlah yang
membutuhkan padahal sebaliknya;
f. Jarak  yang  dirasakan  terlalu  jauh  dari masyarakat yang terisolir untuk datang mendaftarkan tanahnya.
g. Pada  proses  jual  beli  tanah  hak  milik adat  masyarakat  enggan  dan  tidak mempunyai
inisiatif untuk mensertipikatkan tanahnya setelah

## Simpulan
1. Tingkat  Kesadaran  Hukum  Masyarakat dalam rangka Pendaftaran tanah-tanah hak milik  adat  di  kabupaten  Bima  dapat dikatakan  rendah.  Hal  ini  disebabkan
kurangnya
berberapa aspek yaitu, kurangnya pengetahuan hukum, pemahaman  hukum,  sikap  hukum,  dan pola perilaku masyarakat. Tetapi masyarakat  Desa  O’O  dan  Desa Doridungga Kecamatan Donggo
mengharapkan  perhatian  lebih  untuk persoalan ini, karena masyarakat Desa O’O
dan  Desa  Doridungga  benar-benar  tidak
mengetahui  proses-proses  pendaftaran tanah-tanah  hak  milik  adat  yang  berlaku. Sebagaian masyarakat Desa O’O dan Desa Doridungga    mengetahui  dampak  negatif dari  ketiadaannya  memiliki  sertifikat tanah- tanah hak milik adat.
2. Kendala  yang  dihadapi  masyarakat  Desa O’O  dan  Desa  Doridungga  dalam mendaftarkan  tanah-tanah  hak  milik  adat adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah  setempat  mengenai  tata  cara pendaftaran    tanah-tanah  hak  milik  adat yang baik. Serta tingkat kesadaran hukum dari  masyarakat  Desa  O’O  dan  Desa Doridungga untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara sporadik sebagai akibat  pola  pikir  yang  keliru  tentang  arti pentingnya pendaftaran tanah.

## Daftar Pustaka
Amirudin  dan  Zainal  Asikin. Pengantar Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
Bachtiar  Effendie ,  Pendaftaran  Tanah  di Indonesia  dan  Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Bandung,
Banjarmasin: Alumni,1983.
Chambert  Loir,  Henri  dan  Siti  Maryam  R. Salahuddin  1999 .  Bo’  Sangaji  Kai, Catatan  sKerajaan  Bima. Jakarta  : Yayasan  Obor  Indonesia  dan Ecole Francaise d’Extreme Orient .
Ediwarman, Perlindungan  Hukum  Bagi Korban Kasus-kasus Pertanahan , Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.
Hamzah, Muslimin. 2004. Ensiklopedia Bima. Bima : Pemda Kabupaten Bima. ________________. “Dou Donggo”. Majalah Progress Edisi III.
Hartono,  Soenaryati. Penelitian  Hukum  di Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke-20. Bandung: Alumni, 1994.
Laurensius, A. (2015). Penegakan Hukum dan kesadaran  Masyarakat. Yogyakarta: Deeppublish.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index
Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Lubis,  A.  R.,  &  Lubis,  M.  Y.  (2011).
Pencabutan  Hak,  Pembebasan,  dan Pengadaan  Tanah. Mandar  Maju:
Bandung.
Just,  Peter.  2000. Dou  Donggo  Justice: Conflict and Morality in an Indonesian Society. Rowman  &  Little  field Publishers.
Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak  Milik  Atas  Tanah. Jakarta:
Republika, 2008.
Moloeng,  Lexi  J. Metodologi  Penelitian Kualitatif .  Bandung:  Rosda  Karya,
2007.
Otje  Salman, Kesadaran  Hukum  Masyarakat Terhadap  Hukum  Waris .  Bandung: Alumni 1993.
Ronny  Hanitijo  Soemitro. Metode  Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
Soekanto,  Soerjono. Kesadaran  Hukum& Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali,1982. _______________.Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada, 2003.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu
Tinjauan  Singkat. Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada, 2007.
Tajib,  Abdullah.  1995. Sejarah  Bima  Dana
Mbojo. Jakarta: Harapan Masa PGRI. Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia , Jakarta: Rineka
Cipta, 1991.
Wibawanti  Sri  Erna,  Murjiyanto, Hak  Atas Tanah  &  Peralihannya, Yogyakarta: Liberty Yogya, 2013.
Buku  Peraturan  Akademik  dan  Pedoman
Penyusunan Tesis Magister
Kenotariatan  Universitas  Diponegoro.
Semarang 2019. Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . Jakarta. Balai Pustaka. 1998. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960
Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  224  Tahun  1961  tentang pelaksanaan  pembagian  Tanah  dan pemberian ganti kerugian.
Peraturan Pemerinstah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.