Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 - 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan

## Musyawarah Adat Kluet Timur
Burhanuddin A. Gani Ainun Hayati Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

## Abstrak
Mahar  merupakan  pemberian  wajib  dari  calon  suami  kepada  calon  istri sebagai bentuk dari aplikasi perintah syar‟i. Ketentuan pemberian mahar dalam  Islam  tidak  ditentukan  jumlah  dan  bentuknya.  Namun,  hal  ini berbeda  dengan  praktek  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  kecamatan Kluet  Timur  yang  menetapkan  standar  mahar.  Penelitian  ini  membahas aspek  yang  melatarbelakangi  pembatasan jumlah  mahar  yang  ditetapkan oleh masyarakat adat kecamatan Kluet Timur dan tinjauan fiqh terhadap praktek pembatasan jumlah mahar yang telah ditetapkan masyarakat adat kecamatan  Kluet  Timur.  Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian yuridis  sosiologis yaitu  penelitian  terhadap  identifikasi  hukum  dan efektifitas hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara,  dokumentasi  dan  observasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  yang  melatarbelakangi  pembatasan  mahar  tersebut  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor  yaitu  faktor    agama, ekonomi,  sosial,  dan budaya. Adapun  pandangan  fikih  terhadap  pembatasan  mahar  tersebut ialah  jika  pembatasan  pemberian  mahar  tersebut  atas  dasar  paksaan, dibujuk atau tipu muslihat maka hukumnya tidak boleh diterima, karena telah mendzalimi calon suami, begitu pula sebaliknya.
Kata kunci: Fikih, Mahar, Keputusan, Adat, dan Kluet Timur.

## Pendahuluan
Mahar  ( sḥadaq) ialah  pemberian  khusus  laki-laki  kepada perempuan  yang  melangsungkan  akad  nikah. 1 Mazhab  Hambali mengemukakan,  bahwa  mahar  sebagai  imbalan  suatu  perkawinan,  baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan
1 Amir Syarifuddin ,Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 97.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
persetujuan  kedua  belah  pihak,  maupun  ditentukan  oleh  hakim. 2 Imam Syafi‟i mengatakan bahwa mahar adalah suatu yang wajib diberikan oleh seorang  laki-laki  kepada  perempuan  untuk  dapat  menguasai  seluruh anggota badannya. Karena Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan  seorang  wanita  dengan  memberikan  hak  kepadanya,  di antaranya  adalah  hak  untuk  menerima  mahar  (maskawin),  sebagai ketulusan  hati  calon  suami  untuk  menimbulkan  rasa  cinta  kasih  bagi seorang istri kepada calon suaminya. 3
Adapun  landasan hukum  tentang  pemberian  mahar, didasarkan kepada ayat Al-Quran, surat an-Nisa‟ ayat 4. Dalam surat an- Nisa‟ ayat 4 ini  terdapat  kata  “ Nihlah” berarti  pemberian  yang  tulus  tanpa mengharapkan  sedikitpun  imbalan.  Ia  juga  dapat  berarti  agama, pandangan  hidup,  sehingga  maskawin  yang  diserahkan  itu,  merupakan bukti  kebenaran  dan  ketulusan  hati  sang  suami,  yang  diberikan  tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikan karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya. 4
Dalam  Islam  tidak  disebutkan  jenis  kualitas  dan  kuantitas mahar. Hal ini menyangkut dengan adanya perbedaan status sosial antara yang  kaya  dan  yang  miskin,  berpangkat  dan  tidak  berpangkat.  Islam menyerahkan  kualitas  (jenis  dan  mutu)  dan  kuantitas  (jumlah)  mahar kepada  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Sehingga  ketentuan  tentang kualitas  dan  kuantitas  mahar  tidak  disebutkan  dalam  nash  kecuali  untuk menunjukkan  betapa  pentingnya  nilai  mahar  tersebut  (menunjukkan kemuliaan  perempuan  dalam  pandangan  Islam)  tanpa  melihat  besar kecilnya jumlah mahar.
Selain  itu,  hadis  Nabi  SAW  yang  diriwayatkan  oleh  Sahal  bin Sa‟ad  al-Sa‟idi  dalam  bentuk  hadis muttafaq  „alaih tentang  kedudukan hukum  mahar  dalam  sebuah  perkawinan  sebagaimana  di  jelaskan: “Wahai  Rasulullah,  jika  memang  engkau  tidak  menginginkannya, nikahkanlah  aku dengan  dirinya.  “Rasulullah  SAW  bersabda,  “  Apakah engkau  mempunyai  sesuatu  untuk  di  jadikan  sebagai  mahar?”  sahabat
2 Ali  Hasan, Pedoman  Hidup  Berumah  Tangga dalam  Islam ,  (Jakarta:  Siraja, 2006), hlm. 114.
3 Abdurrahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 84- 85.
4 M.  Quraisy  Shihab, tafsir  al-Misbah, Cet.1 (Jakarta:  Lentera  Hati,  2000),. hlm 346.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tersebut  menjawab,”Tidak,  demi  Allah  wahai  Rasulullah!”  Rasulullah bersabda,  “temuilah  keluargamu,  lalu  lihatlah  apakah  engkau mendapatkan sesuatu (yang dapat di jadikan mahar?)” sahabat tersebut lalu  pergi,  kemudian  kembali  lagi  dan  berkata,  “tidak,  demi  Allah  aku tidak  mendapatkan  apa-apa.”Mendengar  demikian  Rasulullah  SAW bersabda:” Carilah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi . ” 5
Demikian juga Nabi saw tidak pernah sekalipun meninggalkan pemberian mahar pada suatu pernikahan, yang menunjukkan tidak wajib. Oleh  karena  itu,  hukum  memberi  mahar  adalah  wajib. 6 Menurut kesepakatan  ulama,  memberikan  mahar  hukumnya  wajib.  Para  ulama juga  sepakat  menempatkan  mahar  sebagai  syarat  sah  bagi  suatu perkawinan, artinya perkawinan yang tidak memberi mahar adalah tidak sah.  Ulama  Zhahiriyah  mengatakan  bahwa  bila  dalam  akad  nikah dipersyaratkan  tidak  adanya  mahar,  maka  perkawinan  tersebut  dapat dibatalkan.  Karena  menurut  ulama  Zhahiriyah  tidak  seharusnya  mahar tersebut  disebutkan  dan  diserahkan  ketika  akad  nikah  berlangsung. Namun dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus diserahkan. 7 Jadi, penulis dapat pahami bahwa memberi mahar adalah hukumnya wajib.
Mengenai bentuk dan jumlah mahar para ulama sepakat bahwa pernikahan  itu  sah  berdasarkan  pertukaran  dengan  sesuatu  tertentu  serta diketahui  sifatnya. 8 Artinya  yaitu  yang  jelas  jenis  dan  ukuran  dengan sifatnya. 9 Sedangkan  mengenai  pemberian  mahar  bisa  dilakukan  sesuai dengan  kemampuan  atau  di  sesuaikan  dengan  keadaan  dan  adat masyarakat,  atau  kebiasaan  yang  berlaku  di  wilayah  setempat.  Pada daerah  Aceh  umumnya  mahar  di  berikan  berbentuk  emas  (cincin  emas) dan  sejenisnya.  sedangkan  pada  daerah  lainnya  cukup  dengan seperangkat alat shalat.
5 Imam  An-Nawawi,  Syarah  Shahih  Muslim,  terj.  Ahmad  Khotib,  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 595-597.
6 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam,  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh Munakahat ..., hlm. 177.
7 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2006), hlm. 87.
8 Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Waadillatuhu, Jilid  9, (Jakarta:  Gema Insani, 2007),  hlm. 40.
9 Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid  2, terj.  Abu  Usamah  Fakhtur  Rohhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.40.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
Islam  tidak  mengatur  mengenai  pembatasan  maksimal  mahar yang harus diberikan. Dalam Islam hanya mengatur batas minimal mahar seperti  terdapat  dalam  hadis  yang  di  riwayatkan  oleh muttafaq „alaih  di atas.  Namun,  dalam  praktek  masyarakat  khususnya  di  kecamatan  Kluet Timur  kabupaten  Aceh  Selatan, telah diberlakukan  dan  diterapkan  suatu aturan  (reusam) 10 ,  dalam  adat  Kluet  Timur  yaitu,  pemberian  mahar  dari mempelai  laki-laki  kepada  mempelai  wanita  “tidak  boleh  di  bawah maupun  di  atas  2  mayam  dalan  sebuah  perkawinan.” 11 Hal  ini  berlaku bagi  wanita  yang  belum  pernah  menikah  sebelumnya,  sedangkan  bagi wanita  yang  sudah  pernah  menikah  ketentuannya  adalah  satu  mayam untuk  mahar  mereka.  Seperti  disebutkan  dalam  pasal 1  adat  perkawinan Kluet  Timur  ayat  2  syarat-syarat  menandai/meminang  huruf  d  yang bunyinya,  “Dalam  menentukan/menetapkan  maskawin  tidak  boleh  lebih dari delapan mayam, serendah-rendahnya sebanyak dua mayam”. Aturan ini harus di patuhi dan tidak boleh dilanggar, sebagaimana yang telah di tetapkan  dalam  ketentuan  musyawarah  rakyat  Masyarakat  kecamatan Kluet  Timur  pasal  1  ayat  2  huruf  d  ketentuan  adat  tentang  perkawinan tahun 1978.
Di  samping  aturan  tersebut,  sebagaimana  yang  dipraktekkan oleh  masyarakat  Kluet  Timur  biasanya  mempelai  laki-laki  yang  berasal dari luar kecamatan Kluet Timur meminang perempuan Kluet Timur dan mampu  memberi  lebih  dari  2    mayam  emas,  dengan  persetujuan  kedua belah pihak keluarga mempelai, misalnya 15 mayam emas, maka yang di akadkan  dan  yang  di  tulis  di  dalam  buku  nikah  tetap  2  mayam  emas saja. 12 Hal  ini  seolah-olah  terdapat  unsur  pembohongan  terhadap pemberian  mahar  dari  mempelai  laki-laki  kepada  mempelai  perempuan, karena  beda  yang  di  akadkan  dengan  pemberian  yang  sebenarnya. Dengan  kata  lain  bahwa,  di  dalam  praktek  adat  kecamatan  Kluet  Timur
10 Reusam, adalah aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan  atau petunjuk-petunjuk adat istiadat yang ditetapkan oleh keuchik (kepala desa) setelah mendapat persetujuan dari tuha peut gampong.
11 Hasil  Wawancara  dengan,  Hamka,  Keuchik Gampong Durian  Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Tanggal 10 Februari 2016.
12 Hasil  Wawancara  dengan,  Sudirman,  Tuha  Peut Gampong Durian  Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Tanggal 11 Februari 2016.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
terjadi  pembatasan  pemberian  mahar  kepada  mempelai  perempuan, pemberlakuan  ketentuan  ini  tidak  memandang  perempuan  tersebut  dari segi pendidikan, rupa, keturunan, status sosial maupun hal-hal lainnya.
Dari  paparan  diatas  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  perbedaan konsepsi antara pemaknaan dan  pengakadan mahar dalam fikih dan sosio adat  masyarakat  kecamatan  Kluet  Timur.  Maka  dari  itu  penulis  ingin meneliti  lebih  jauh  dan  mendalam  mengapa    masyarakat  menerapkan konsep  yang  berbeda  dengan  fiqh  Islam  dalam  konteks  mahar  yang diakadkan.  Secara  hukum  apakah  hal  tersebut  mempunyai  pengaruh terhadap  status  mahar  atau  tidak  dan  bagaimana  penerapan  hukum  adat ini  dapat  berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat  di  kecamatan  Kluet Timur kabupaten Aceh Selatan.

## Pengertian dan Dasar Hukum Mahar
Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan  hati  calon  suami  untuk  menimbulkan  rasa  cinta  kasih  bagi seorang istri kepada calon suaminya. Dalam istilah ahli fikih, di samping perkataan  “mahar”  juga  dipakai  perkataan:  “ shadaq”,  nihlah;  dan faridhah” dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin. 13 Imam  Syafi‟i  mengatakan  bahwa  mahar  adalah  sesuatu  yang wajib  diberikan  oleh  seorang  laki-laki  kepada  perempuan  untuk mendapatkan  menguasai  seluruh  anggota  badannya.  Karena  mahar merupakan  syarat  sahnya  nikah,  bahkan  Imam  Malik  mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. 14
Berdasarkan  uraian  penjelasan    di  atas  dapat  dipahami,  bahwa mahar  merupakan  pemberian  wajib  dari  pihak  laki-laki  kepada  pihak perempuan  sesuai  dengan  kesepakatan  di  antara  kedua  belah  pihak, dengan  ikhlas  tanpa  ada  paksaan  dan  mengharapkan  ridha  Allah  SWT. dan Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu  ia  memberikan  sebagian  maharnya  maka  boleh  diterima  dan  tidak disalahkan.  Akan  tetapi,  bila  istri  dalam  memberikan  maharnya  karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.
13 Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat, (  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2010), hlm. 36
14 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , (Jakarta:Kencana Media Group, 2012), hlm.84.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Islam  sangat  memperhatikan  dan  menghargai  kedudukan seorang wanita dengan memberi hak  kepadanya, diantaranya adalah hak untuk  menerima  mahar  (maskawin).  Mahar  hanya  boleh  diberikan  oleh calon  suami  kepada  calon  istri,  bukan  kepada  wanita  lainnya  atau siapapun  walaupun  sangat  dekat  dengannya.  Orang  lain  tidak  boleh menjamah  apalagi  menggunakannya,  meskipun  oleh  suaminya  sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri. Adapun dasar hukumnya terdiri atas  dasar  hukum  yang  diambil  dari  Al-Qur‟an  dan  As-Sunnah.  Adapun ayat-ayat  Al-Qur‟an  yang  menjelaskan  tentang  mahar  yaitu  diantaranya adalah:
                                                                                                          (
ء اسنل ا : ٤ )
Artinya:”Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu nikahi)  sebagai  pemberian  dengan  penuh  kerelaan.  Kemudian  jika mereka  menyerahkan  kepada  kamu  sebagian  dari  maskawin  itu  dengan senang  hati,  Maka  makanlah  (ambillah)  pemberian  itu  (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa‟:4)
Dalam surat an- Nisa‟ ayat 4 di atas pada kata “ Nihlah” kata ini berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. Ia juga  dapat  berarti  agama,  pandangan  hidup,  sehingga  maskawin  yang diserahkan  itu,  merupakan  bukti  kebenaran  dan  ketulusan  hati  sang suami,  yang  diberikannya  tanpa  mengharapkan  imbalan,  bahkan diberikannya  karena  didorong  oleh  tuntunan  agama  atau  pandangan hidupnya. 15 Ayat  di  atas  juga  menerangkan  diperbolehkan  memberikan kepada  orang  tua  (wali)  atau  orang  selainnya,  yaitu  pada  kata “hanian marian” yang berarti sedap lagi baik, yaitu perempuan-perempuan yang telah  kamu  nikahi  itu  dan  telah  kamu  serahkan  maharnya  kepadanya, dengan  kebaikan  hati,  bukan  karena  dipaksa  atau  dibujuk  atau  ditipu kemudian  mereka  berkenan  menyerahkan  sebahagian  kepadamu  dengan lezat. 16 Akan  tetapi  begitu  pula  sebaliknya,  apabila  dalam  memberikan
15 M.  Quraisy  Shihab, Tafsir  al-Misbah, (Jakarta:  Lentera  Hati,  2000),  Cet.1. hlm 346.
16 Syaikh Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2006). Cet. 1. Hlm.195-196.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mahar  tersebut  perempuan  atau  laki-laki  merasa  terpaksa  maka  tidak dihalalkan atau haram untuk menerimanya.
Dalam syariat tidak ada batasan banyak sedikitnya mahar yang diberikan  kepada  perempuan.  Selama  segala  sesuatu  itu  halal  dan mengandung manfaatnya dan pemberian tersebut atas dasar suka rela dan ikhlas  dari  lubuk  hati  laki-laki  tersebut  yang  bertujuan  untuk menimbulkan  cinta  kasih  dari  seorang  istri.  Dan  jika  dalam pengakadannya disepakati mahar tertentu dan dengan mahar itu menjadi sempurnakan,  suami  boleh  menambah  mahar  sekehendaknya  selama  ia seorang  ahli  derma  dengan  syarat  istri  menerima  tambahan  tersebut.
Sesuai dengan firman Allah SWT:
 ...                                                                   ...
Artinya: Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah  saling  merelakannya  sesudah  menetapkan  mahar  itu .  (QS.  An- Nisa‟ (4):24)
Sebagaimana  pula  sang  istri  yang  dewasa,  berakal,  dan memiliki  hak  pilih,  ia  boleh  mengurangi  mahar  yang  telah  di  tentukan jika suami menyetujuinya. 17
Dalil  sunnahnya  yang  menyatakan  kewajiban  memberi  mahar adalah sabda Nabi SAW yang bunyinya:
هبقف ،بْٖٞجٗضفخجبحبٖث لى ِنٝ ٌى ُإ ،الله ه٘سسبٝ : ءٜش ٍِ كذْع وٖف . هبقف : ه٘سسبٝ اللهٗ ،لا الله . هبقف : بئٞشذجر وٕشظّبف ليٕا ٚىإ تٕرإ . هبقف عجس ٌث تٕزف : بئٞش دذجٗبٍ اللهٗ ،لا . هبقف
ذٝذح ٍِبَربخ٘ىٗشظّا ،ٌيسٗ ٔٞيع الله ٚيص للهلا٘سس . ة٘قعٝ ثٝذحٗ ًصبح ٚثأ ِثا ثٝ ذح ظفيىا ٜف ٔثسبقٝ . Artinya:“Wahai Rasulullah, jika memang engkau tidak menginginkannya,  nikahkanlah  aku  dengan  dirinya.  “Rasulullah  SAW bersabda, “ Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk di jadikan sebagai mahar?”  sahabat  tersebut  menjawab,”Tidak,  demi  Allah  wahai Rasulullah!”  Rasulullah  bersabda,  “temuilah  keluargamu,  lalu  lihatlah apakah  engkau  mendapatkan  sesuatu  (yang  dapat  di  jadikan  mahar?)” sahabat tersebut lalu pergi, kemudian kembali lagi dan berkata, “tidak, demi  Allah  aku  tidak  mendapatkan  apa-apa.”Mendengar  demiakian
17 Abdul  Aziz  Muhammad  Azam,  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh Munakahat, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011),hlm. 199.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
Rasulullah SAW bersabda:” Carilah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi,” 18
Demikian juga Nabi SAW tidak pernah sekalipun meninggalkan  pemberian  mahar  pada  suatu  pernikahan,  yang menunjukkan tidak wajib. Oleh karena itu, hukum memberi mahar adalah wajib. 19
Menurut  Abdur  Rahman  Ghazaly,  jika  istri  telah  menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh di terima dan tidak boleh disalahkan. Akan tetapi, bila  istri  dalam  memberikan  maharnya  karena  malu,  atau  takut,  maka tidak  halal  menerimanya. 20 Dan  pemberian  maskawin  yang  besar kecilnya di tetapkan atas kesepakatan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Sedangakan
Ibnu Juraij
menambahkan:”yaitu  suatu  keharusan  yang  telah  disebutkan  namanya. Selanjutnya ia berkata,”(maksudnya janganlah engkau nikahi dia kecuali dengan  sesuatu  yang  wajib  baginya  (yakni  mahar)  dan  tidak  boleh  bagi seseorang  kecuali  Nabi  menikahi  seseorang    tanpa  menyerahkan  mahar yang wajib, tidak boleh pula menyebutkan mahar secara dusta . 21
Mengenai  penyerahan  mahar  dalam  fiqh  Islam  mahar dipandang  sebagai  hak  yang  wajib  diberikan  kepada  istri,  suami  tidak mesti  harus  segera  menyerahkan  mahar  pada  saat  akad  nikah.  Akan tetapi,  boleh  menurut  kesepakatan,  apakah  tunai  seluruhnya  atau diutangkan  seluruhnya  atau  dibayar  tunai  sebagian  dan  diutangkan sebagian.  Baik  itu  dalam  waktu  dekat  atau  lama  semua  itu  tergantung pada  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Jika  mahar  disebutkan  secara mutlak  dan  keduanya  tidak  ada  kesepakatan  apakah  tunai  atau diutangkan,  keputusannya dikembalikan  kepada „ urf pernikahan  daerah
18 Imam  An-Nawawi,  Syarah  Shahih  Muslim,  terj.  Ahmad  Khotib,  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 595-597.
19 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam,  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh Munakahat ..., hlm. 177. 20 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam,  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh Munakahat..., hlm, 85.
21 Syaikh Syafiyyurrahman al-Mubarakfuri , Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, terj. Abu Ishan al-Atsari, (Bogor: PustakaIbnu Katsir, 2006), hlm.423-424.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tertentu. 22 Namun  demikian,  disunnahkan  membayar  kontan  sebagian, berdasarkan  sabda Nabi SAW:
هبقف ،بئٞشبٖٞطعٝ ٚزحخَغبفث وخذٝ ُابٞيع عٍْ ٌيسٗ ٔٞيع لله ا ٚيص ٚجْىا ُا طبجع ِثا ِع : بف
بطعأف  ؟خَٞطحىا لعسد ِٝ ٓبٝا ( ٔححصٗ ٌمبحىاٗ ٚئبسْىاٗدٗاد٘ثا ٓاٗس )
Artinya:  Dariibnu  Abbas  bahwa  Nabi  Saw.  Melarang  Ali  menggauli Fatimah  sampai  memberikan  sesuatu  kepadanya.  Lalu  jawabnya:  Saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: Di manakah baju besi Huthamiy- yahmu? Lalu diberikanlah barang itu kepada Fatimah.” (HR. Abu Daud, Nasa‟i dan disahihkan oleh Hakim).
Hadis  di  atas  menunjukkan  bahwa  larangan  itu  dimaksudkan sebagai  tindakan  yang  lebih  baik,  dan  secara  hukum  dipandang  sunnah memberikan mahar terlebih dahulu. 23
Bila  mahar  tidak  dalam  bentuk  tunai  kemudian  terjadi  putus perkawinan  (cerai)  setelah  melakukan  hubungan  suami  istri,  sewaktu akad  maharnya  adalah  dalam  bentuk musamma (bentuk,  wujud  atau nilainya  jelas) , maka  kewajiban  suami  yang  menceraikan  adalah  secara penuh  sesuai  dengan  bentuk  dan  jumlah  yang  ditetapkan  dalam  akad. Demikian pula bila keadaannya salah satu dari keduanya yang meninggal dunia.  Namun  jika  perceraian    terjadi  sebelum  terjadinya  persetubuhan, sedangkan  jumlah  mahar  telah  ditentukan  maka  kewajiban  sang  suami hanyalah  separuh  dari  jumlah  yang  ditetapkan  waktu  akad,  kecuali  bila yang separuh itu telah di maafkan oleh mantan istri atau walinya. Hal ini dijelaskan Allah dalam surah al-Baqarah ayat 237:
                                                                                                
                                                          ...
Artinya:  “Jika  kamu  menceraikan  Isteri-isterimu  sebelum  kamu bercampur  dengan  mereka,  padahal  Sesungguhnya  kamu  sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah
22 Abdul  Aziz  Muhammad  Azam,  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh Munakahat,... hlm. hlm.190.
23 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat ,.. hlm.44.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kamu  tentukan  itu,  kecuali  jika  isteri-isterimu  itu  mema'afkan  atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.”
Sedangkan  dasar  hukum  yang  terdapat  dalam  hadis  Nabi Muttafaqun „Alaih yang bunyinya:
هبقٗ ٌعّ هبق خّلاف لجٗصأ ُأ ٚظشرأ وجشى ه بق ْٔع الله ٚظ س ٜجّا ُأشٍ بع ِث خجقع ِع ضشفٝ ٌىٗ وجشىابٖث وخذف ٔجحبصبَٕذحأ جٗضف ٌعّ ذىبقبّلاف لجٗ صأ ُأ ِٞظشرأ حأشَيى
،شجٞخث ٌٖس ٔىخٞجٝذحىاذٖش ٍِ ُبمٗ ،ٔٞجٝذحىاذٖش ٍَِ ُبمٗ ،بئٞشبٖطعٝ ٌىٗبقاذصبٖى هبقحبف٘ىا ٔرشعحبَيف : ٌىٗبقاذصبٖى ضشفأ ٌىٗخّلاف ْٜجٗص ٌيسٗ ٔٞيع لله ا ٚيص لله ا ه٘سس ُإ ٔزعبجفبَٖس دزخأفشجٞخث َٜٖسبٖقاذص ٍِبٖزٞطعأ ّٜأ ٌمذٖشأ ّٜإٗبئٞشبٖطعأ فىأخىءبَث . وٞق :
ٓشسٝأ حبنْىاشٞخ
.
Artinya: “ Diriwayatkan  dari  Uqbah  bin  Amir;  sesungguhnya  Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki, “Apakah engkau senang jika aku nikahkanmu  dengan  fulanah?”  laki-laki  itu  menjawab,  “Ya”  Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sang wanita, “Apakah engkau senang, jika  aku  nikahkan kamu  dengan si  fulan?”  sang  wanita  pun  menjawab, “Ya”.  “Kemudian  Nabi  SAW  mengawinkan  keduanya,  hingga  laki-laki itu  tidur  dengannya,  namun  saat  itu  sang  laki-laki  belum  menyebut mahar yang harus ia berikan, dan ia belum memberikan sesuatu kepada wanita  tersebut.  Laki-laki  tersebut  termasuk  salah  seorang  yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah, dan biasanya seorang yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah akan mendapatkan bagian harta perang Khaibar. Ketika laki-laki tersebut mendekati ajalnya, ia berkata, “Rasulullah SAW telah  mengawinkan  saya  dengan  seorang  wanita,  dan  saya  belum menyebutkan  besarnya  mahar  yang  harus  saya  berikan,  dan  saya bersaksi di hadapan kalian semua, bahwa saya akan berikan bagian saya pada  perang  Khaibar  kepada  wanita  tersebut  sebagai  mahar.  Sang wanita itu pun mengambil bagian tersebut dan menjualnya dengan harga seratus  ribu.  “  dalam  riwayat  lain  ada  penambahan  redaksi  yang berbunyi,  “sebaik-baik  pernikahan  adalah  yang  mudah  maharnya.” (HR. Abu Daud dan dinilai sahih oleh Al Hakim). 24
Hadits Nabi yang juga menjelaskan tentang mahar yaitu: ٚفقثىاذٞعس ِثخجٞزقبْثذح . ة٘قعٝبْثذح - ٙسبقىا َِحشىاذجع ِثا ْٚعٝ - ِث وٖس ِع ًصبح ٚثأ ِع هبق ٛذعبسىاذعس ِث وٖس ِع ٔٞثأ ِع ًصبح ٜثأ ِٝضٝضعىاذجعبْثذحخجٞزقبْثذحٗذعس : حاشٍا دءبج
ذىبقف ،ٌيسٗ ٔٞيع الله ٚيص لله ا ه٘سس ٚىا : الله ه٘سسبٖٞىإشظْف ٜسفّ لى تٕا ذئج الله ه٘سسبٝ بَيف ،ٔسأس ٌيسٗ ٔٞيع الله ٚيص الله ه٘سسأغأغ ٌث ٔث٘صٗبٖٞفشظْىاذعصف ٌيسٗ ٔٞيع الله ٚيص
24 Muhammad  Nashiruddin  Al-Albani, Shahih  Sunan  Abu  Daud, Jilid  1  terj. Tajuddin Arif dkk ,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 820-821.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
هبقف ،ٔثبحصأ ٍِ وجس ًبقف ذسيجبئٞشبٖٞف طقٝ ٌى ّٔأحأشَىا دأس : لى ِنٝ ٌى ُإ ،الله ه٘سسبٝ
هبق ،بْٖٞجٗضفخجبحبٖث : هبقف ؟ءٜش ٍِ كذْع وٖف : الله ه٘سسبٝ اللهٗ،لا . هبقف : ليٕا ٚىإ تٕرإ
هبقف؟عجس ٌث تٕزف؟بئٞشذجر وٕشظّبف : بئٞشرذجٗبٍ ،اللهٗ ،لا . ٔٞيع الله ٚيص الله ه٘سس هبقف
ذٝذح ٍِبَربخ٘ىٗشظّا ،ٌيسٗ . ظفيىا ٜف ٔثسبقٝ ة٘قعٝ ثٝذحٗ ًصبح ٚثأ ِث ا ثٝذح . ٔٞيع قفزٍ . Artinya:“Qutaibah  bin  sa‟id  ats-Tsaqafi  menceritakan  kepada  kami, ya‟qub (yakni Ibnu Abdirrahman Al Qaari), dari Abu Hazim, dari Sahal Bin  Sa‟ad.  Dan,  Qutaibah  menceritakan  kaepada  kami,  dari  ayahnya, dari Sahal bin Sa‟ad as Sa‟idi, ia berkata: seorang wanita datang kepada Rasulullah  SAW,  lalu  berkata;  “Wahai  Rasulullah,  aku  datang  untuk menyerahkan  diriku  sendiri  (untuk  engkau  nikahkan).”  Rasulullah memperhatikan wanita itu dari bawah ke atas dan sebaliknya. Kemudian Rasulullah SAW mengangguk-nganggukkan kepalanya. Ketika
mengetahui  Rasulullah  SAW  tidak  memberikan  keputusan  apapun terhadap  dirinya,  wanita  itu  pun  duduk.  Seorang  sahabat  bangkit  lalu berkata,“Wahai Rasulullah,
jika memang engkau tidak menginginkannya,  nikahkanlah  aku  dengan  dirinya.  “Rasulullah  SAW bersabda, “ Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk di jadikan sebagai mahar?”  sahabat  tersebut  menjawab,”Tidak,  demi  Allah  wahai Rasulullah!”  Rasulullah  bersabda,  “temuilah  keluargamu,  lalu  lihatlah apakah  engkau  mendapatkan  sesuatu  (yang  dapat  di  jadikan  mahar?)” sahabat tersebut lalu pergi, kemudian kembali lagi dan berkata, “tidak, demi  Allah  aku  tidak  mendapatkan  apa-apa.”Mendengar  demikian Rasulullah SAW bersabda:” Carilah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi,”(Muttafaq „alaih) 25
Sebagaimana hadits di atas menyatakan bahwa batasan minimal mahar yaitu sebuah cincin dari besi. Dan hal ini dalam bentuk harta atau benda  (materi),  dan  ada  juga  boleh  berbentuk  jasa  yang  penting  sesuatu yang  dijadikan  mahar  adalah  yang  mengandung  nilai  manfaat.  Seperti halnya yang terdapat dalam hadits Nabi yang bunyi nya:
بٖنزنّيٍذقف ،تٕرإ بٖث ُأشقىا ٍِ لعٍ .
Artinya:  “Pergilah,  aku  telah  berikan  wanita  itu  kepadamu dengan  hafalan            Qur‟an  yang  engkau  miliki.” (Mutafaq  „alaih  dan riwayatnya menurut Muslim) 26
25 Imam  An-Nawawi, Syarah  Shahih  Muslim ,  (terj.  Ahmad  Khotib),  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 595-597.
26 Ibnu  Hajar  al-Asqalani, Bulughul  Maram  dan  Dalil-Dalil  Hukum, (Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm. 428-429
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Batasan Mahar Menurut Fikih
Bahwa  yang  dikatakan  dengan  mahar  itu  ialah  sesuatu  yang jelas  barang,  jenis,  sifat,  dan  sesuatu  yang  halal,  berharga  lagi bermanfaat. 27 Namun,  mengenai  besarnya  mahar,  para  fuqaha  telah sepakat  bahwa  mahar  itu  tidak  ada  batas  tertinggi.  Kemudian  mereka berselisih  pendapat  tentang  batas  terendahnya    mahar,  yang  terbagi kepada tiga pendapat yaitu:
Mazhab Hanafi berpendapat, standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham, standar ukuran mahar diqiyaskan kepada ukuran pencurian,  yaitu  yang  membuat  tangan  si  pencuri  dipotong.  Menurut mereka,  yaitu  pencurian  dalam  jumlah  satu  dinar  atau  sepuluh  dirham, untuk  menampakkan  posisi  perempuan. 28 Tetapi  ketika  mereka  mencari “dasar”  untuk  mengqiyaskan  batas  maksimal  dan  minimal  mahar,  yang mirip ialah dasar hukuman potong tangan dalam kasus pencurian, karena kedua  hukum  ini  sama-sama  memberikan  kewenangan  untuk memperolah  manfaat  pada  anggota  tubuh  dengan  imbalan  harta,    yaitu potong  tangan  karena  melakukan  pencurian  terhadap  harta  yang  sudah mencapai  satu  nisab  dan  menggauli  dengan  imbalan  berupa  mahar. Sedangkan perbedaannya sangat mencolok, dan qiyas seperti ini dianggap lemah.  Disebabkan  hukuman  potong  tangan  sangat  berbeda  dengan menggauli. 29
Mazhab Maliki berpendapat, standar mahar yang paling rendah adalah seperempat dinar atau tiga dirham perak murni yamg sama sekali tidak mengandung kepalsuan. Atau dengan barang-barang yang suci dan terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya, yang berupa barang, atau  hewan,  atau  bangunan  yang  dibeli  dengan  secara  legal,  dan bermanfaat  menurut  syariat.  Maksudnya,  boleh  dimanfaatkan,  bukan seperti  peralatan  hiburan.  Juga  mampu  diserahkan  kepada  istri,  yang kadar, jenis, dan macamnya jelas.
Mazhab  Syafi‟i  dan  Hambali  berpendapat,  tidak  ada  batasan terendah  bagi  mahar.  Sahnya  mahar  tidak  ditentukan  dengan  sesuatu. Oleh karena itu, sah jika mahar adalah harta yang sedikit ataupun banyak. Batasannya adalah, semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai
27 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.87-88.
28 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, ...hlm. 235-236.
29 Ibnu  Rusd, bidayatul  Mujtahid  wa  Nihayatul  Muqtashid ,  (Jakarta  timur:Ak Barmedia, 2013), hlm. 83.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
sah untuk menjadi mahar. Dan yang tidak memilki nilai, maka tidak bisa dijadikan  mahar,  selama  tidak  sampai  kepada  batasan  yang  tidak  bisa dinilai.
Dimakruhkan  tidak  menentukan  mahar  di  dalam  akad  karena hal  ini  dapat  menimbulkan  persengketaan  jika  ini  ditetapkan. Disunnahkan  agar  jangan  sampai  mahar  kurang  dari  sepuluh  dirham, untuk  keluar  dari  perselisihan  orang  yang  menetapkannya  lebih  sedikit dari itu. 30
Pangkal  silang  pendapat  soal  penentuan  mahar  ini  ada  dua . Pertama ,  ketidak  jelasan  apakah  fungsi  akad  nikah  sebagai  sarana tukar menukar berdasarkan kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, sebagaimana yang berlaku dalam akad jual beli, atau sebagai suatu ibadah yang  sudah  ada  ketentuannya.  Sebab,  dari  satu  aspek,  berkat  adanya mahar  seorang  lelaki  dapat  memiliki  manfaat-manfaat  pada  seorang wanita  untuk  selamanya,  sehingga  dengan  begitu  ini  mirip  dengan kompensasi.  Dan  dari  aspek  yang  lain,  adanya  larangan  mengadakan persetujuan  untuk  menafikan  mahar  atau  maskawin,  sehingga  dengan begitu ini mirip dengan ibadah. Kedua , adanya pertentangan antara qiyas yang  menuntut  adanya  pembatasan  maskawin  dengan  pengertian  sebuah hadits  yang  tidak  menuntut  adanya  pembatasan. Qiyas yang  menuntut adanya  pembatasan  ialah,  seperti  yang  telah  dikemukakan  bahwa pernikahan  itu  ibadah,  dan  setiap  ibadah  itu  sudah  ada  ketentuan- ketentuannya.  Sementara  hadits  yang  pengertiannya  tidak  menuntut adanya  pembatasan  mahar  ialah  hadits  Sahal  bin  Sa‟idi  yang  telah disepakati ke shahihannya yang telah penulis uraikan sebelumnya. Sabda  Nabi shallahualaihi  wa  sallam,  “carilah,  walau  hanya cincin  besi” hal  ini  menunjukkan  bahwa  batasan  minimal  maskawin. Tentang qiyas yang  dijadikan  pedoman  oleh  para  ulama  yang mengharuskan adanya pembatasan maskawin, tidak dapat diterima dilihat dari dua aspek. Pertama, sesungguhnya maskawin adalah ibadah. Kedua , ibadah  itu  memiliki  ketentuan.  Kedua  hal  inilah  yang  menjadi  bahan perselisihan cukup tajam di antara para ulama. Karena dalam syariat ada ibadah-ibadah  yang  tidak  ditentukan.  Bahkan  yang  diwajibkan  hanya melakukannya minimal yang dapat memenuhi nama ibadah tersebut. 31
30 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, ...hlm. 237.
31 Ibnu Rusd, bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid ,...hlm.81-83.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati

## Latarbelakangi Adat Penetapan Mahar di Kecamatan Kluet Timur
Penetapan  mahar  dalam  masyarakat  kecamatan  Kluet  Timur Aceh  Selatan  secara  umum  sama  seperti  pada  daerah-daerah  lainnya  di Aceh,  tetapi  yang  membedakannya  adalah  mengenai  kadar  atau  jumlah mahar  tersebut.  Penetapan  mahar  ditentukan  oleh  lembaga  adat  yang terdapat  di  daerah  kecamatan  Kluet  Timur  dengan  cara  musyawarah sehingga  diperoleh  keputusan  dengan  ketetapan  minimal  2  mayam  (6,6 gram)  dan  maksimal  8  mayam  (26  gram)  emas.  Hal  ini telah  dijalankan sejak  tahun  1978  oleh  masyarakat  dan  telah  menjadi  tradisi  yang  kuat, sulit untuk di rubah meskipun zaman terus berganti.
Sebelum  tahun  1978  pemberian  mahar  dilakukan  tidak  ada batasan tetapi berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak keluarga, dan  begitu  pula  yang  di  akadkan.  Namun  hal  ini,  menurut  pemuka  adat pada  waktu  itu  tidak  ada  keseragaman  dalam  pemberian  mahar,  oleh sebab  itu  pemuka  adat  menetapkan  pembatasan  mahar  pada  tanggal  21 dan  22  November  1978  yang  bertujuan  untuk  menjaga  kesejahteraan masyarakat  kecamatan  Kluet  Timur,  supaya  tidak  terjadi  kesenjangan sosial dalam masyarakat. Adapun aturan tersebut yang menyatakan, pasal 1 adat perkawinan Kluet Timur ayat 2 syarat-syarat menandai/meminang huruf d yang bunyinya, “Dalam menetukan/menetapkan maskawin tidak boleh  lebih  dari  delapan  mayam,  serendah-rendahnya  sebanyak  2 mayam.”  Sebagaimana  praktek  masyarakat  kecamatan  Kluet  Timur bahwasannya  dibatasi  hanya  2  (3,3  gram)  mayam  saja  dan  tidak  boleh lebih  dalam  peng  akadannya,  tetapi  boleh  memberikan  lebih  dengan syarat selebihnya dianggap sebagai hadiah dari pihak laki-laki. 32
Adapun aspek yang melatarbelakangi penetapan pembatasan  mahar  dalam  masyarakat  kecamatan  Kluet  Timur  di antaranya yaitu: 1.Aspek Agama
Agama  merupakan  ketetapan  Ilahi  yang  diwahyukan  kepada Nabi-Nya  untuk  menjadi  pedoman  hidup  manusia,  yang  mengatur hubungan  antara  makhluk  dan  khaliknya.  Hubungan  tersebut  mewujud
32 Wawancara  dengan  Sudirman, Tuha  Peut  Gampong Durian  Kawan , pada tanggal 07 Februari 2017.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
dalam  sikap  batinnya  serta  tampak  dalam  ibadah  yang  dilakukan,  dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya. 33
Dalam syariat Islam, tidak ada ketentuan pasti tentang standar minimal  dan  maksimal  dari  mahar  yang  mesti  di  bayarkan  oleh  suami kepada  calon  istri.  Islam  hanya  menganjurkan  kepada  kaum  perempuan agar tidak berlebih lebihan dalam  meminta jumlah mahar kepada suami. Anjuran ini merupakan perwujudan dari prinsip kemudahan ajaran agama tentang mahar, dan mengutamakan kemudahan itu adalah sesuatu yang di anjurkan  Nabi.  Sehubungan  dengan  ini  Nabi  menyatakan  sesuai  dengan hadis berikut ini: 34
ذٝذح ٍِبَربخ٘ىٗشظّا
Artinya:“Carilah,  walaupun  hanya  sebuah  cincin  dari  besi,”(Muttafaq „alaih). 35
Atas dasar hadis di atas Lembaga Adat Kluet membuat sebuah keputusan  pembatasan  jumlah  mahar  perkawinan.  Karena  mahar  lebih sedikit  itu  lebih  banyak  manfaatnya  dan  tidak  menyulitkan  para  kaum laki-laki bagi yang sudah siap untuk menikah. Hal ini juga sudah sesuai dengan  syariat  dan  tidak  melanggar  hukum  Islam.  Di  dalam  adat  kluet pembatasan mahar ini bukan berarti merendahkan hak wanita tetapi untuk menjaga  marwah  wanita  tersebut.  Sehingga  kaum  wanita  masih mempunyai  hak  atas  dirinya  dan  tidak  semena-mena  laki-laki  terhadap dia.  Dan  hal  ini  atas  dasar  persetujuan  kedua  belah  pihak  keluarga masing-masing. 36 .
Hal  tersebut  sudah  dijalankan  sejak  tahun  1978  meski  pun sekarang  zaman  sudah  modern.  Di  sana  dalam  penentuan  jumlah  atau kadar  mahar  harus  sesuai  dengan  apa  yang  telah  di  tetapkan  oleh  adat dengan tujuan supaya kaum laki-laki tidak diberatkan dalam memberikan mahar kepada kaum perempuan.
33 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.32.
34 Wawancara  dengan  Mukrijal,  Mukim  Perdamaian,  pada  tanggal  25  Juli 2016.
35 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim , terj. Ahmad Khotib,...595-597.
36 Wawancara  dengan  Mukrijal,  Mukim  Perdamaian,  pada  tanggal  25  Juli 2016.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 2. Aspek Ekonomi
Dalam  penetapan  mahar  aspek  ekonomi  juga  memiliki  peran penting,  terutama  dalam  hal  penentuan  standar  atau  jumlahnya.  Mahar yang  ditetapkan  dalam  masyarakat  kecamatan  Kluet  Timur  tergolong rendah  jika  dibandingkan  dengan  daerah-daerah  lain  yang  ada  di  Aceh senilai  2  mayam  (6,6  gram)  hal  ini  merupakan  salah  satu  faktor mempertimbangkan  status  ekonomi  masyarakat  yang  rata-rata  masih berada  di  tingkatan  menengah  kebawah.  Dengan  demikian  orang-orang yang  memiliki  tingkatan  ekonomi  rendah  dapat  menikah  tanpa  merasa terbebani  dengan  mahar  yang  akan  diberikan  kepada  calon  istrinya. Sehingga  tidak  ada  laki-laki  ataupun  wanita  yang  telah  siap  untuk menikah  membujang hanya karena disebabkan  hal tersebut. 37
Dengan  kata  lain  dalam  penetapan  pembatasan  jumlah  mahar tersebut dengan tujuan untuk tidak  mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki yang di karena ketidak mampuan laki-laki untuk memenuhi  permintaan  jumlah  yang  besar.  Karena  di  sana  kondisi kemamapuan  perekonomian  manusia  menengah  kebawah  jadi  perlu diperhatikan dan setiap manusia itu tidak sama kondisi perekonomiannya serta  tidak  bisa  dipungkiri  juga  mereka  berbeda-beda  dalam  hal pendapatan, kebiasaan, tradisi dan semisalnya.
Jadi,  didapat  pahami  bahwa,  salah  satu  aspek  yang melatarbelakangi adat pembatasan mahar di Kluet Timur, yaitu  pegawai adat dan pegawai hukum menetapkan berdasarkan kondisi perekonomian masyarakat, agar tidak menyulitkan pihak laki-lakinya untuk memberikan mahar  atau (jenamu). Meskipun  pada  umumnya  di  Aceh  dalam menentukan  jumlah  mahar  berlomba-lomba  dengan  berjumlah  yang sangat  tinggi  serta  tidak  memperhatikan  kondisi  atau  keadaan  laki- lakinya.  Jika  perempuan  tersebut  telah  memenuhi  kriteria  wanita  yang berstatus sosial dan berpendidikan tinggi di gampong tersebut maka harus memberikan jumlah mahar yang tinggi sesuai dengan permintaan wanita tersebut atau orang tuanya.
3.Aspek Sosial
Penetapan  standar  mahar  dengan  nilai  yang  disamaratakan dalam praktek masyarakat Kluet Timur selain mempertimbangkan faktor ekonomi  juga  memiliki  tujuan  untuk  menghilangkan  pembedaan  dalam status  sosial,  sehingga  tidak  ada  yang  merasa  ditinggikan  ataupun
37 Wawancara  dengan  Sudirman, Tuha  Peut  Gampong Durian  Kawan , pada tanggal 24 Juli 2016.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
sebaliknya.  Baik  itu  dari  segi  kecantikan,  pendidikan,  sosial  dan  hal-hal lainnya  yang  bisa  menimbulkan  kesenjangan  dalam  bermasyarakat terutama untuk mengukur tingkatan mahar seorang wanita. 38
Kehidupan  manusia  sebagai  makhluk  sosial  selalu  dihadapkan kepada  masalah  sosial  yang  tak  dapat  dipisahkan  dalam  kehidupan. Masalah  sosial  ini  timbul  sebagai  akibat  dari  hubungannya  dengan sesama  manusia  lainnya  dan  akibat  tingkah  lakunya.  Masalah  sosial  ini tidaklah  sama  antara  masyarakat  yang  satu  dengan  masyarakat  lainnya karena  adanya  perbedaan  dalam  tingkat  perkembangan  kebudayaannya, sifat  kependudukannya  dan  hal  lainnya.  Begitu  pula  halnya  masalah- masalah  sosial  biasanya  dimulai  oleh  para  ahli,  para  cendikiawan, pemimpin  agama,  tokoh-tokoh  masyatakat,  dan  oleh  warga  masyarakat yang  langsung  merasakan  akibat-akibat  yang  merugikan  dan  kondisi objektif  yang  ada  tersebut.  Kondisi  yang  ada  di  situ  menjadi  masalah- masalah sosial jika dapat mempengaruhi sebagian besar warganya. 39
Masyarakat  tidak  lepas  dari  masalah  sosial  begitu  pula  yang terjadi  di  daerah  Kluet  agar  tidak  terjadi  kecemburuan  sosial  tersebut maka pegawai adat membuat aturan mengenai pembatasan mahar wanita itu  di  sama  ratakan  tidak  ada  yang  merasa  di  tinggikan  dan  begitu  pula sebaliknya.  Dengan  adanya  peraturan  ini  masyarakat  yang  miskin  atau tidak  mampu  tidak  merasa  minder  atau  di  rendahkan  status  sosialnya. Seperti  halnya  yang  terjadi  pada  pasangan  Nova  Yanti  dan  Indra,  pihak laki-lakinya  memberikan  mahar  15  mayam  dan    ketika  pihak  keluarga datang  melamar  ke  rumah  perempuan  tersebut,  sebelum  terjadinya penyerahan mahar   pegawai adat memberi tahu langsung terlebih dahulu kepada  pihak  keluarga  laki-laki  bahwasannya  dalam  adat  Kluet khususnya  kecamatan  Kluet  Timur  pemberian  mahar  biasanya  hanya  2 mayam  saja,  dan  jika  laki-lakinya  berkemampuan  memberi  lebih  boleh- boleh  saja  tidak  ada  larangan  dalam  adat,  tetapi  selebihnya  itu  dianggap hanya  sebagai  hadiah  dan  dalam  pengucapan  akad  tetap  2  (6,6  gram) mayam  saja.  Dan  dalam  acara  pelamaran  tersebut  pihak  keluarga  laki- lakinya  langsung  menjawab,  bahwasannya  dia  setuju.  Setelah  penulis
38 Wawancara  dengan  Hamzah,  Tokoh  Adat Gampong Durian  Kawan , pada tanggal 24 Juli 2016.
39 Munandar  Soelaeman, Ilmu  Sosial  Dasar  Teori  &  Konsep  Ilmu  Sosial, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm.6-7.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
meneliti,  selama  ini  masyarakat  di  kecamatan  Kluet  Timur  menerima terhadap peraturan tersebut. 40

## 4. Aspek Budaya
Dengan  begitu,  disamping  faktor-faktor  yang  telah  diuraikan sebelumnya budaya tidak luput dari perhatian lembaga adat Kluet Timur dalam menetapkan mahar untuk wanita yang berada di daerah kecamatan Kluet  Timur.  Dengan  standar  yang  telah  ditentukan  diharapkan  kepada para wanita agar memahami bahwa budaya yang telah dijalankan secara mentradisi  merupakan  suatu  nilai  yang  mengandung  kebaikan  untuk mereka dan hal ini juga berlaku untuk laki-laki. 41
Hal ini begitu pula yang berlaku dalam adat istiadat pembatasan jumlah  mahar  di  kecamatan  Kluet  Timur  yaitu  harus  dipatuhi  dan  tidak boleh  di  otak  atik  oleh  orang  lain.  Dan  jika  orang  Luar  daerah  kluet Timur  ingin  meminang  perempuan  Kluet  Timur  maka  harus  mengikuti adat  istiadat  di  sana  khususnya  masalah  penetapan  jumlah  mahar  dalam pernikahan yaitu 2 (6,6 gram) mayam emas, dan jika laki-lakinya mampu memberikan  lebih  dari  2  (6,6  gram)  mayam  emas  maka  yang  boleh  di akadkan hanya 2 (6.6 gram) mayam saja dan selebihnya dianggap hanya sebagai  hadiah  semata.  Dengan  syarat  di  mintai  persetujuan  dari  pihak laki-laki  terlebih  dahulu dan  begitu  pula  sebaliknya,  jumlah  minimalnya di tetapkan tidak boleh kurang dari 2 (6.6 gram) emas.
Jika laki-laki atau perempuan melanggar terhadap putusan adat tersebut,  maka  diancam  tidak  boleh  melanjutkan  ke  tahap  selanjutnya. Seperti yang terjadi pada pasangan Leni Darwiyana dan Hendra Yansyah ketika  itu  pihak  laki-laki  pergi  meminang  ke  rumah  perempuan  tersebut dengan membawa mahar berjumlah 1(3,3) mayam emas atau kurang dari jumlah  mahar  yang  telah  di  tetapkan  oleh  adat,  dan  dalam  adat  Kluet mahar  yang  dibawa  oleh  pihak  keluarga  laki-laki  tersebut  harus  di perlihatkan  di  depan  pegawai  adat  dan  pegawai  hukum,  untuk memastikan  mahar  tersebut.  Dan  dalam  kasus  ini  ternyata  maharnya kurang dari 1 (3,3 gram) mayam  maka pihak pegawai adat dan pegawai hukum  pihak  perempuan  tidak  menerima  mahar  tersebut  karena  kurang dari  jumlah  yang  telah  di  tetapkan  dalam  adat  Kluet.  Kemudian    salah satu  dari  pihak    keluarga  laki-laki  kembali  pulang  untuk  memenuhi jumlah mahar tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh adat Kluet
40 Wawancara  dengan  Sudirman, Tuha  Peut  Gampong Durian  Kawan,  pada tanggal 24 Juli 2016.
41 Wawancara dengan Sudirman , Tuha Peut, pada tanggal 24 Juni 2016.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
Timur  biasanya  yaitu  berjumlah  2  (6,6  gram)  mayam  emas.  Setelah terpenuhinya  jumlah  mahar  tersebut  maka  acara  pertunangan  akan dilanjutkan kembali.
Dalam  adat  Kluet  Timur  khususnya  pemberian  mahar  tidak boleh di tangguh atau kredit karena menurut masyarakat Kluet timur jika emasnya  di  tangguh  dikhawatirkan  mahar  tersebut  tidak  akan  dilunasi oleh  suaminya  kelak.  Oleh  karena  itu,  dalam  adat  istiadat  penetapan mahar di Kluet Timur juga, walaupun sudah diberi keringanan jadi jangan pula dimudah-mudahkan atau semena-mena laki-laki terhadap perempuan dalam memberi emas kawin. 42
Jadi,  dapat  dipahami  bahwa,  dalam  adat  istiadat  Kluet  tentang penetapan  jumlah  mahar  tersebut  tidak  boleh  diotak  atik  oleh  siapapun juga.  Dan  barang  siapa  melanggarnya  akan  dikenai  ancaman  yaitu pernikahannya  akan  di  tunda  sampai  laki-laki  tersebut  setuju  terhadap putusan  pegawai  adat  Kluet.  Setelah  penulis      meneliti,  masyarakat menerima atas penerapan aturan tersebut.

## Tata Cara Penetapan Jumlah Mahar di Kecamatan Kluet Timur
Penetapan  mahar  adalah  penentuan  jumlah  mahar  yang ditetapkan  oleh  orang  tua  calon  mempelai  wanita  yang  harus  dipenuhi oleh  calon  mempelai  laki-laki.  Biasanya  dilakukan  dalam  bentuk musyawarah  kecil  untuk  mendapatkan  mufakat  tentang  jumlah  yang disepakati.  Dalam  hal  penetapan  mahar,  yang  sangat  berperan  adalah keluarga  dari  pihak  perempuan  dan  dalam  penetapan  mahar  tersebut sangat  jarang  sekali  pihak  keluarga  perempuannya  menetapkan  jumlah yang  sangat  tinggi.  Biasanya  dan  yang  sering  terjadi  sesuai  dengan keikhlasan  pihak  laki-lakinya.      Meskipun  mahar  tersebut  sudah disepakati  antara  kedua  belah  pihak  secara  resmi,  namun  ketika  dalam peng  akadannya  berbeda  dari  yang  sudah  disepakati  tadi.  Karena  dalam adat Kluet Timur khususnya, jika mempelai laki-laki  memberikan lebih dari  2  mayam  dan  sudah  disetujui  antara  kedua  belah  pihak  maka  yang diperlihatkan pada saat akan nikah hanya 2 (6,6 gram) mayam emas saja. Hal ini sesuai dengan adat istiadat Kluet Timur yang telah mentradisi dan
42 Wawancara  dengan  Darmawati,  Tokoh  Adat  Perempuan Gampong durian Kawan, pada tanggal 20 Juli 2016.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dijalankan  dari  sejak  tahun  1978  . 43 Maka  dari  itu  jelaslah  bahwa  di dalam  penetapan  mahar  wanita  di  kecamatan  Kluet  Timur,  meskipun mahar tersebut sudah disepakati secara kekeluargaan di samping itu adat juga sangat berpengaruh atas  penetapan mahar wanita.
Sebelum  penulis  menguraikan  tentang  pelaksanaan  tentang penetapan  mahar,  penulis  ingin  menggambarkan  tata  cara  pelaksanaan perkawinan  masyarakat  Kluet  yang  di  dalamnya  akan  diuraikan  tentang penetapan  mahar  sebagaimana  yang  ada  dalam  adat  istiadat  masyarakat Kluet  Timur.  Biasanya  dalam  setiap  peristiwa  penting  mengenai kekerabatan  di  masyarakat  seperti  halnya  perkawinan  akan  menggelar pesta  atau Walimah .  Khususnya  dalam  pelaksanaan  budaya  perkawinan masyarakat Kluet terdapat beberapa sistematika yang biasanya di lakukan sebagai berikut:
1. Kusik di Tepian atau Risik, Risiak, Bisiek (bisik di tepi sungai)
Seorang  pemuda  jika  sudah  berusia  aqil  baligh  dan  sudah saatnya  berumah  tangga,  maka  orang  tuanyalah  yang  mencari  jodoh sebagai  pasangan  hidupnya  berumah  tangga.  Oleh  orang  tua  pemuda melalui salah seorang anggota keluarga atau oleh nenek atau paman atau anak paman ditentukan pilihan jodoh yang cocok untuk anaknya dengan pilihan  pertama  kali  kerabat  sekampung.  Jika  pilihan  sudah  ditemukan maka  diberi  tahukan  kepada  anaknya  untuk  mendapatkan  persetujuan. Upaya  pertama  yang  dilakukan  adalah  membicarakan  secara  bisik-bisik dengan keluarga anak gadis. Biasanya pembicaraan ini dilakukan di tepi sungai  sambil  nyuci  atau  memancing.  Oleh  karena  itu  di  katakan  bisik- bisik  di  tepi  sungai.  Adapun  inti  pembicaraan kusik  di  tepian tersebut nenek  pemuda  tersebut  menanyakan  kepada  paman  gadis  apakah  gadis tersebut  sudah  boleh  untuk  berumah  tangga  atau  belum.  Kemudian pamannya  menanyakan  terlebih  dahulu  kepada  orang  tuanya,  dan meminta  persetujuan  kepada  gadis  tersebut  .  Selanjutnya  paman  anak
43 Wawancara dengan Amiruddin, Tokoh  Adat Gampong Durian Kawan, pada tanggal 27 Juli 2016.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
gadis menyampaikan kabar dari keluarga gadis tersebut kepada keluarga atau nenek pemudanya. 44
2. Kusik di Halaman (Bisik di Halaman)
Setelah  mendapat  kabar  dari  keluarga  anak  gadis,  maka keluarga  anak  muda  mengunjungi  rumah  orang  tua  anak  gadis  untuk memperoleh  kepastian.  Dimasa  lalu  kunjungan  ini  berlangsung  di halaman rumah, itu sebabnya disebut kusik di halaman. Kusik ini sebagai lanjutan  dari  kusikan  tepian.  Yaitu  disebut  kusik  di  halaman  dalam prakteknya  dapat  dilakukan  ditempat  lain  sesuai  dengan  kesepakatan, sama halnya kusik dalam arti berbisik, pelaksanaan juga dilakukan secara terang-terangan. Dalam acara kusik di halaman yang berbicara dari pihak pemuda adalah paman ( mamo) pemuda dan dari pihak anak gadis (beru) dilakukan oleh kakeknya (muan). 45
3. Nyusuk (Meminang)
Berakhir  kusik  di  halaman  dan  pembicaraan  selanjutnya  akan diadakan pada hari yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hari dimaksud adalah hari meminang yang disebut “ wari nyusuk” atau  lazim  juga  disebut  “ kusik  dibatang  ruang” yang  berarti  acara  itu berlangsung  di  serambi  rumah.  Keluarga  gadis  diwakili  oleh  ninik mamak  “ pemamoan” .  Kemudian  ninik  mamak  menunjuk  seorang  yang dituakan dikampung untuk memberitahukan bahwa akan datang ke rumah orang  tua  gadis  untuk  meminang.  Yang  dituakan  itu  disebut  dengan sebutan  “ teulangke”. Setelah  memperoleh  jawaban  dari  pihak  keluarga anak  gadis  maka  rombongan  ninik  mamak  dengan  ditemani  oleh beberapa orang tua gampong menuju rumah anak gadis. Di rumah orang tua anak gadis disambut oleh orang tua wali dan pemamoan serta pemuka gampong yang  menjadi  juru  bicara  dalam  pertemuan  itu  adalah  ninik mamak  dari  kedua  belah  pihak.  Adapun  inti  dari  pembicaraan mamo pemuda dan mamo anak beru yaitu untuk mengikat janji dan menentukan kapan  pihak  laki-laki  kembali  untuk mobokon  tando (tanda  tunangan)
44 Wawancara dengan Aminah, Ibuk PKK Gampong paya dapur, pada tanggal 30 Juli 2016.
45 Wawancara  dengan  Darmawati,  Ibuk  keuchik Gampong Durian  Kawan , pada tanggal 30 Juli 2016.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
beserta  pihak  laki-laki  juga  bertanya  kepada  pihak  keluarga  perempuan tersebut,  berapa  emas  ( bentang  pagar) biasanya  dalam  adat,  dan  pihak perempuan  menjawab  seperti  biasanya  cukup  dengan  2 bentang  pagar saja. Pada hari nyusuk ini, sekaligus juga pihak laki-laki bertanya kepada pihak keluarga perempuan kapan mereka kembali lagi untuk menentukan hari peresmiannya. 46
Di samping itu, masalah mahar di kecamatan Kluet Timur telah di  atur  sejak  tahun  1978  berdasarkan  keputusan  musyawarah  adat masyarakat Kluet Timur disepakati bersama mahar tidak boleh lebih dari 8 mayam dan serendah-rendahnya 2 mayam emas. Meskipun di katakan setinggi-tingginya  8  manyam,  namun  kebiasaan  adat  khususnya  di kecamatan  Kluet  Timur  adalah  cukup  dengan  2  mayam  emas  saja  tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Dalam pemberian  mahar, jika calon mempelai laki-laki mampu dan sudah disepakati memberikan lebih dari 2 mayam  (6,6  gram)    misalnya  10  mayam  maka  pegawai  adat,  pegawai hukumnya    akan  menyampaikan  kepada  pihak  laki-laki  yang  diakadkan tetap  hanya  2  mayam  (6,6)  saja,  selain  dari  pada  itu  dianggap  sebagai hadiah  semata,  dan  hal  ini  harus  dipatuhi  dan  tidak  boleh  dilanggar, dengan ketentuan harus disetujui oleh pihak laki-laki. Ketentuan tersebut tidak  boleh  di  ganggu  gugat  oleh  siapapun,  sebagaimana  yang  telah ditetapkan  adat  Kluet  biasanya  serta  tidak  memandang  tinggi  rendah pendidikan,  status  sosial,  kecantikan  dan  lain  sebagainya  dimata  adat Kluet  tetap  sama.  Barang  siapa  melanggar  aturan  tersebut  akan  dikenai sanksi  adat  yaitu  dapat  cemoohan  atau  jadi  bahan  buah  bibir  orang gampong keluarga pihak perempuan tersebut. 47
Mengenai  perlengkapan  isi  kamar  biasanya  yang  telah  berlaku khususnya di Aceh pada umumnya ialah tanggung jawab pihak mempelai laki-laki serta diberikan uang hangus. Lain hal nya adat kecamatan kluet timur  perlengkapan  kamar  tanggung  jawab  pihak  perempuan  dan  sesuai dengan  kemampuan  pihak  perempuan  saja.  Dalam  praktek  adat masyarakat    Kluet  Timur  juga  tidak    mengenal  adanya  istilah  uang hangus. Yang ada hanya lah apabila anak si A (wanita) menikah dengan
46 Wawancara dengan Keuchik Durian Kawan, pada tanggal 21 Juli 2016.
47 Wawancara  dengan  Sudirman, Tuha  Peut  Gampong Durian  Kawan,  pada tanggal 29 Juli 2016.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
anak si B (laki-laki)  dan acara walimah nya di adakan di rumah si wanita tersebut  maka  laki-lakinya  memberikan  uang  dengan  niat  untuk membantu meringankan beban pihak si wanita. 48
Dan  jika  pihak  laki-laki  ingin  membantu  pihak  perempuan dengan  memberikan  uang  seikhlasnya  boleh-boleh  saja  tetapi  hal  itu  di anggap  hanya  sebagai  hadiah  saja  bukan  seperti  biasa  yang  dilakukan oleh adat masyarakat Aceh pada umumnya. Hal ini berdasarkan peraturan adat  kecamatan  Kluet  Timur  yaitu  hasil  Musyawarah  adat  masyarakat Kluet  Timur  ayat  2  syarat-syarat  menandai/  meminang  huruf  e  yang bunyi nya “ menentukan uang hangus dalam bentuk apapun dilarang”
Sebagaimana  yang  telah penulis  uraikan  di atas  mengenai  adat pemberian mahar di kecamatan Kluet Timur dapat kita simpulkan bahwa mereka  masih  sangat  menjujung  tinggi  adatnya,  dan  tidak  memberatkan pihak laki-laki untuk memenuhi mahar perempuan di sana.
Maka  langkah  berikutnya  adalah  dilanjutkan  dengan  tahap pelaksanaan tunangan “ metunangan”. kebiasaan bertunangan dewasa ini sudah  jarang  dilakukan  berdasarkan  pertimbangan  efisien  saja  dari  segi waktu dan juga ekonomis. Kegiatan tunangan berlangsung terutama pada masa  lalu,  merupakan  suatu  keharusan  untuk  mengadakan  ikatan pertunangan  yang  disebut  “ metunangan” atau  disebut  juga  “ moboko tando” atau disebut juga “ kalang batang”.
4. Mobokon Tando (Tanda Tunangan)
Setelah jumlah mahar sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka  sesuai  dengan  jadwal  yang  sudah  di  sepakati  pihak  keluarga pemuda beserta orang tua gampong , Keucik, Teungku, Tuha Pheut, Ketua Pemuda, Kepala Lorong, tokoh adat beserta sanak keluarga lainnya untuk berkunjung  kerumah  orang  tua  anak  gadis  untuk  membawa  tanda tunangan  yang  disebut  “ mobokon  tando” atau  disebut  juga “kalang batang” ,  dan  begitu  pula  sebaliknya  yang  menerima  dari  pihak perempuannya.  Biasanya  acara  ini  berlangsung  dipagi  hari  sekira  pukul 10:00  pagi.  Rombongan  membawa  seperangkat  bawaan  antara  lain membawakan  mahar  atau  emas  yang  dibungkus  di  dalam  kertas  dan
48 Wawancara  dengan  Hamzah,  Tokoh  Adat Gampong Durian  Kawan,  pada tanggal 28 Juni 2016.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dimasukkan  kedalam  cerana  yang  kemudian  dibungkus  dengan  sehelai kain  batik  berwarna  merah  yang  bersulamkan  benang  emas  dan  “ bate meukuto” yang berisi sirih untuk diserahkan kepada keluarga anak gadis. Sebagai  balasannya  kepada  pihak  keluarga  pemuda  diserahkan  sirih dalam bate “ cerano”
Dalam  adat  Kluet  terdapat  dalam  ikatan  pertunangan  yang  di kenal dengan istilah “ mengikat pagar” pagar tersebut ada 1 bentang dan ada 2 bentang supaya jangan dimasuki kambing tanaman tersebut. Waktu masa  tunggu  tunangan  ada  setengah  tahun  dan  paling  lama  selama  satu tahun,  hal  ini  sangat  tergantung  pada  kesiapan  dan  kesepakatan  para pihak  juga  dalam  adat  Kluet  dilarang  hidup  serumah  sebelum berlangsungnya  peresmian  atau walimah di  sebut  dengan  istilah nikah gantung . 49
Sebelumnya  sudah  disebutkan  bahwa  tunangan  selalu  diiringi dengan membawa sirih dan pinang debagai simbul yang menyertai acara tunangan,  bahkan  dalam  masyarakat  Aceh  pada  umumnya  sirih  juga dijadikan tanda ikatan tunangan “ ranup kong haba” sama halnya dengan suku  Kluet  dalam  acara  tunangan  juga  membawa  sirih  selain  masih ditambah dengan simbul lainnya berupa menandai pohon kelapa sebagai penguat  ikatan  pertunangan.  Janji  tunangan  berarti  para  pihak  wajib mematuhi  perjanjian  yang  sudah  disepakati  dengan  sungguh-sungguh, serta diberi sanksi jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut.
Dalam  upacara  tunangan,  maka  yang  menjadi  juru  bicara  dari masing-masing  pihak  adalah  pegawai  adat  atau  pegawai  hukum  dari pihak  pemuda  dan  begitu  pula  dari  pihak  perempuan.  Sapaan  di  awali dari  pihak  tamu  kemudian  dijawab  oleh  tuan  rumah  yang  biasanya diwakili oleh seseorang yang pandai bertutur sapa.
Semua  perlengkapan mobokon  tando (tanda  tunangan) kemudian  diserahkan  kepada  pihak  perempuan,  sebaliknya  pihak perempuan  juga  menyerahkan  sirih  yang  sudah  tersusun  di  dalam batee (cerana) sebagai balasannya  kepada pihak keluarga pemuda. Penyerahan
49 Wawancara  dengan  Nur  Hayati,  Ibuk  PKK Gampong Durian  Kawan,  pada tanggal 30 Juni 2016.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
ini  harus  dihadiri  pemangku  adat,  yaitu  Keuchik,  teungku,  tokoh  adat beserta  sanak  keluarga  lainnya  dari  kedua  belah  pihak,  baik  calon pengantin  laki-laki  maupun  pengantin  perempuan.  Dan  pada  saat  acara penyerahan  tersebut  dipimpin  oleh  seorang  juru  bicara  yang  berpidato secara  adat,  kemudian  disambut  pidato  adat  dari  pihak  laki-laki. Selesainya  acara  adat  bertunangan  pihak  keluarga  perempuan  telah mempersiapkan  keunduri  sedikit  sesuai  dengan  kemampuan  pihak keluarga calon mempelai perempuannya. 50

## Tinjauan Fikih terhadap Praktek Pembatasan Mahar di Kecamatan Kluet Timur
Sebagaimana  praktek  pembatasan  mahar  ketika  akad  yang  di tetapkan  oleh    musyawarah  rakyat  di  Suaq  Bakung,  22  November  1978 kecamatan  Kluet  Selatan.    Yang  di  hadiri  oleh  Minduk  sebagai  kepala Mukim  Jaya,  Marah  Sudah  sebagai  kepala  Mukim  Kandang,  T.  Raja Ansari  sebagai  kepala  Mukim  Perdamaian,  Marah  Salim  sebagai  kepala Mukim  Makmur,  dan  M.  Syam  sebagai  kepala  Mukim  Utama.  Yang khususnya  masalah  pembatasan  jumlah  mahar  bab  V  Adat  pasal  1  adat perkawinan  ayat  2  huruf  d  dalam  menentukan/menetapkan  mas  kawin tidak boleh lebih dari delapan mayam, serendah-rendahnya sebanyak dua manyam.  Hal  ini  telah  menjadi  patokan  atau  aturan  adat  yang  di  jalani oleh masyarakat Kluet semenjak tahun 1978 sampai sekarang. 51
Meskipun adat tersebut telah menetapkan tidak boleh lebih dari 2  (6,6  gram)  mayam  namun  jika  pihak  laki-lakinya  ingin  memberikan maharnya (jenamu) lebih dari 2 (6,6 gram) mayam sebagai penghormatan atau  membantu  perempuan  tersebut  boleh-boleh  saja,  tetapi  selebihnya tersebut di anggap sebagai hadiah  yang di ucapkan ketika akad hanya 2 (6,6  gram)  mayam  saja  hal  ini  juga  atas  dasar  persetujuan  kedua  belah pihak keluarga. Adapun dasar penetapan adat pembatasan mahar di Kluet ini yaitu untuk menjaga kemaslahatan agar tidak terjadinya kecemburuan
50 Wawancara dengan Aminah, Ibuk PKK Gampong Paya Dapur, pada tanggal 29 Juni 2016.
51 Wawancara  dengan  Mukrijal,  Mukim  Perdamaian,  pada  tanggal  25  Juli 2016.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
sosial  dan  selain  itu  juga  supaya  tidak  mempersulit  pihak  laki-laki  dan untuk menghindari pemuda pemudi membujang tua. 52
Dan  mengenai  status  mahar  tersebut  sebagaimana  yang  telah diuraikan  diatas  bahwasanya  di  dalam  Islam  memberi  mahar  kepada calon  istri  berdasarkan  ketulusan  hati  laki-laki  dan  perempuannya  dan tidak ada paksaan. Sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nisa‟ ayat 4 yang bunyinya:
                                                                                                         
Artinya:”Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu nikahi)  sebagai  pemberian  dengan  penuh  kerelaan.  Kemudian  jika mereka  menyerahkan  kepadamu  sebagian  dari  maskawin  itu  dengan senang  hati,  maka  makanlah  (ambillah)  pemberian  itu  (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa‟:4)
Ayat  di  atas  menjelaskan  pada  kata “nihlah” bahwa  seorang laki-laki  wajib  menyerahkan  mahar  kepada  perempuan  sebagai  suatu keharusan  dan  secara  suka  rela.  Sebagaimana  jika  ia  memberikan ”manihah “ (kambing  yang  dimanfaatkan  susunya)  ataupun  hadiah dengan  penuh  kerelaan,  maka  begitu  pula  pada  kewajiban  mahar  pada perempuan. 53
Oleh  karena  itu,  dari  penjelasan  ayat  al-Quran  di  atas  dapat dipahami  bahwasanya  mengenai  pemberian  mahar  kepada  perempuan hukumnya wajib dan harus berdasar kesuka relaan, ikhlas, tulus dan tanpa mengharapkan  sedikitpun  imbalan.  Ia  juga  dapat  berarti  agama, pandangan  hidup  sehingga  mas  kawin  yang  diserahkan  itu  merupakan bukti  kebenaran  dan  ketulusan  hati sang  suami  yang  diberikannya  tanpa mengharapkan  imbalan,  bahkan  diberikannya  karena  didorong  oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya.
52 Wawancara  dengan  Sudirman, Tuha  Peut  Gampong Durian  Kawan,  pada tanggal 29 Juli 2016.
53 Abdullah  Bin  Muhammad  Alu  Syaikh, Tafsir  Ibnu  Katsir  jilid  2, terj.  M. „Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2009), hlm. 8.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
Dengan demikian, di dalam Islam juga tidak menentukan secara pasti  mengenai  jumlah  maksimal  dan  minimal  mahar  yang  harus diberikan  kepada  calon  istri  tetapi  tergantung  kepada  kemampuan  calon suami.  Apabila  pemberian  tersebut  di  berikan  dengan  harta  yang  lebih banyak dan berdasarkan keikhlasan maka itu lebih baik. Dan jika mahar diberikan  dalam  berjumlah  banyak  kemudian  kamu  menceraikannya, maka ia tidak boleh mengambil mahar yang pernah diberikan sebelumnya sedikitpun. Sekalipun maharnya itu dalam ukuran qinthar (jumlah besar) dari harta, karena dalam Islam tidak ada batasan jumlah  maksimal mahar yang  harus  diberikan.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  al-Quran  surat  an- Nisa‟ ayat 20.
                                                                                           
                                                     
Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang  banyak,  maka  janganlah  kamu  mengambil  kembali  daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”
Di  dalam  ayat  ini  terdapat  dalil  dibolehkannya  mahar  dengan harta  yang  banyak.  Dahulu,  „Umar  bin  al-Khaththab  melarang  mahar yang  banyak,  kemudian  beliau  menarik  kembali  larangannya.  Al-Hafiz Abu  Ya‟la  mengatakan,  telah  menceritakan  kepada  kami  Abu Khaisamah. Telah menceritakan kepada kami Ya‟qub inbu Ibrahim, telah menceritakan  kepada  kami  ayahku.  dari  Ibnu  Ishaq.  telah  mrnceritakan kepadaku  Muhammad  ibnu  Abdur  Rahman,  dari Khalid ibnu  Sa‟id,  dari Masruq  yang  mengatakan  bahwa  Khalifah  Umar  ibnul  Khaththab menaiki  mimbar  Rasulullah  Saw.  Kemudian  berkata,  “  Hai  manusia, mengapa kalian berbanyak-banyak dalam mengeluarkan maskawin untuk wanita, padahal dahulu Rasulullah Saw. Dan para sahabatnya membayar maskawin  mereka  di  antara  sesama  mereka  hanya  empat  ratus  dirham atau  kurang  dari  itu.  Seandainya  memperbanyak  maskawin  merupakan
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
ketakwaan  di  sisi  Allah atau  suatu  kemuliaan,  niscaya  kalian tidak  akan dapat mendahului mereka dalam hal ini. Sekarang aku benar-benar akan mempermaklumatkan,  hendaknya  seorang  lelaki  jangan  membayar maskawin  kepada  seorang  wanita  dalam  jumlah  lebih  dari  empat  ratus dirham.”  Masruq  melanjutkan  kisahnya,  bahwa  setelah  itu  Khalifah „Umar  turun  dari  mimbarnya,  tetapi  ada  seorang  wanita  dari  kalangan Quraisy  mencegatnya  dan  mengatakan  kepadanya,  “Wahai  Amirul Mu‟minin,  engkau  melarang  orang-orang  melebihi  empat  ratus  dirham dalam maskawin mereka?” Khalifah „Umar menjawab, “Ya.” Wanita itu berkata. “ Tidakkah engkau  mendengar apa yang telah diturunkan oleh Allah dalam  al-Quran?”  Khalifah  „Umar  bertanya,  “Ayat  manakah  yang engkau  maksudkan?”  Wanita  itu  menjawab,  “Tidakkah  engkau  pernah mendengar bahwa Allah SWT. telah berfirman: “ sedangkan kalian telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak” (an- Nisa‟:20), hingga akhir ayat.” Maka Khalifah „Umar berkata. “kemudian Khalifah  „Umar  kembali  menaiki  mimbar,  dan  berkata.  “Hai  manusia sekalian  sesungguhnya  aku  telah  melarang  kalian  melebihi  empat  ratus dirham dalam  membayar maskawin wanita. Sekarang barang siapa yang ingin  memberi  mahar  dari  hartanya  menurut  apa  yang  disukainya,  ia boleh melakukannya.”Abu Ya‟la mengatakan, “Menurut dugaan kuatku, „Umar  ra.  Mengatakan,  “barang  siapa  yang  suka  rela  (memberi  mahar dalam  jumlah  yang  lebih  dari  empat  ratus  dirham),  ia  boleh melakukannya.” Sanad asar ini dinilai jayyid (baik) lagi kuat. 54

## Penutup
1. Aspek  yang  melatarbelakangi  pembatasan  jumlah  mahar  yang  di tetapkan  oleh  lembaga  adat  masyarakat  Kluet  Timur  di  lihat  dari beberapa  aspek  yaitu  aspek  agama,  ekonomi,  sosial,  dan budaya. Yang  bertujuan  untuk  menjaga  kemaslahatan  masyarakat dan sebagai pengatur keadilan dan ketentraman masyarakat dapat di wujudkan.  Praktek  pembatasan  mahar  tersebut    telah  di  jalankan sejak  tahun  1978  hingga  sekarang.  Adapun  pembatasan  jumlah
54 Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir jilid 2,... hlm. 34.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
mahar  tersebut  tidak  boleh  kurang  dari  2  mayam  dan  tidak  boleh lebih  dari  2  mayam  ketika  pengakadannya.  Jika  pihak  laki-laki berkemampuan  memberi  lebih  boleh-boleh  saja  dan  tidak  ada larangan dari aturan adat Kluet, tetapi mahar tersebut disembunyikan dan  tidak  diumumkan  di  anggap  hanya  sebagai  hadiah  saja  dengan syarat atas persetujuan kedua belah pihak keluarga.
2. Tinjauan  fikih  terhadap  pembatasan  jumlah  mahar  tersebut  ialah hukumnya keji dan tidak terpuji. Jika pembatasan pemberian mahar tersebut berdasarkan keterpaksaan,  tidak ikhlas dan di dalamnya ada unsur  kebohongan  maka  hukumnya  tidak  boleh.  Karena  telah mendzalimi  calon  suami.  Dan  dalam  Islam  tidak  ada  pembatasan secara  pasti  mengenai  jumlah  maksimal  dan  minimal  mahar  tetapi sesuai dengan kemampuan calon suaminya.

## Daftar Pustaka
Al-Quran  dan  Terjemahannya,  terj.  Yayasan  Penyelenggara  Al-Quran, PT Mizan Pustaka, 2010.
Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam,  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh Munakahat, Jakarta: Amzah,     2011. Abdurrahman Ghazaly, Fikih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2008. Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam, Jakarta:PT  Ichtiar  Baru
Van Hoeve, 1996.
Abdul  Qadir  Mansur, Buku  Pintar  Fikih  Wanita ,  Tangerang:  Zaman,
2005.
Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir jilid 2, terj. M. „Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2009.
Amir  Syarifuddin , Garis-garis  Besar  Fiqh, Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2003.
............................, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.
Ali  Hasan, Pedoman  Hidup  Berumah  Tangga  dalam  Islam ,  Jakarta: Siraja, 2006.
Al  Albani,  Muhammad  Nashiruddin, Shahih  Sunan  Abu  Daud ,  Jakarta: Pustakazzam, 2007. Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian  Hukum, cet.  VII,  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat I ,  Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001. Cholid Nurbuka dan Abu Achmad, Metodologi Penelitian, Bandung: PT. Jasa Baru, 2009. Faisal  bin  Abd  Aziz, Nailul  Authar  (Himpunan  Hadis-Hadis  Hukum) , Jilid 5, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 2001. Ibnu  Rusd, Bidayatul  Mujtahid  wa  Nihayatul  Muqtashid ,  Jakarta timur:Ak Barmedia, 2013.
Ibnu  Mandhur ,  al-Ifriqy  Lisan  Arab ,  Dar  Shadir,  Cet.  Tahun    1958  M/
1375  H,  Jld.  V,  hlm.  184,  dan  lihat  Luis  Makluf, al-Munjid Filughah Wa al-Alam, Dar al-Masriq
Ibnu  Hajar  al-Asqalani, Bulughul  Maram  dan  Dalil-Dalil  Hukum, Jakarta: GemaInsani,2013. Imam  An-Nawawi,  Syarah  Shahih  Muslim,  (terj.  Ahmad  Khotib), Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, 2008.
Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Eska Media, 2003. M. Quraisy Shihab, Tafsir al-Misbah, Cet.1 , Jakarta: Lentera Hati, 2000. Muhammad Nashruddin Al-Albani, Shahih Sunan Nasa‟I Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. ............., Shahih  Sunan  Abu  Daud,  Jilid  1 (terj.  Tajuddin  Arif  dkk), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Munandar  Soelaeman, Ilmu  Sosial  Dasar  Teori  &  Konsep  Ilmu  sosial, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006. Syaikh  Hafizh  Ali  Syuaisyi‟, kado  penikahan, Pustaka  Al  Kausar,  Cet.
III,  1424  H/  2003),  hlm.  35-36,  Lihat  Wahbah  Az-zuhaili, al- Fiqh  Islam  Wa  adillatuh, juz.  VII,  Dar  al-Fikr,  Mesir,  Cet. Tahun  1989  M/  1409  H,  hlm.251,  dan  lihat  Ibn”Abidin, Hasyiah  Radd  al-Mukhtar,  Juz.  III,  Syirkah  Maktabah Wamatba‟ah Mustafa al-Baby al-Halaby Wa auladuh, Mesir.
Syahrizal, Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Nadia Foundation, 2004.
Syaikh  Muhammad  Al-Utsaimin, Shahih  Fikih  Wanita, Jakarta:  Akbar
Media Eka Sarana, 2012.
Syaikh  Abdul  Halim  Hasan, Tafsir  Al-Ahkam, Cet.  1  Jakarta:  Kencana, 2006. .........., Tafsir Al-Ahkam, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006.
Situs resmi tentang kabupaten Aceh Selatan diakses padaTanggal 26 Juli
2016 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Selatan
Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Situs Resmi Kabupaten Aceh Selatan di akses pada tanggal 27 Juni 2016 dari
situs
https://id.wikipedia.org/wiki/kluet_Timur_Aceh_Selatan. Sumber  data  dari  Koordinator  Statistik  Kecamatan  Kluet  Timur Kabupaten Aceh Selatan.
Soerjono  Soekanto, Pengan  Penelitian  Hukum. Cet  III,  Jakarta:
Universitas Indonesia, 1986.
Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih , Jakarta: Amzah, 2009. Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , Mitra Pelajar, Surabaya. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam, Bandung:  CV Nuansa Aulia, 2008 Wahbah  Az-Zuhaili, Fikih  Islam  Waadillatuhu, Jilid  9 Jakarta:  Gema Insani, 2007. Yusuf  Al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa  kontemporer  jilid  2 ,  Jakarta:  Gema Insani, 1995.