## PERAN LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULAWESI SELATAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
Muh. Nahhan 1 , Kasjim Salenda 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ahmadhan97@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peran laboratorium forensik dalam mengungkapkan kejahatan  pemalsuan  surat  di  mana  tindakan  pidana  pemalsuan  surat  adalah  kejahatan  yang  didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas  suatu  hal (objek)  yang  nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. Jenis penelitian yang digunakana adalah field research dan library research. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar. Khususnya pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi  Selatan  dalam  kaitannya  peran  laboratorium  forensikdalam  mengungkap  tindak  pidana  pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 Kitab Undang-Undang KUHP. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan Normatif, yaitu pendekatan  yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga sangat besar kaitannya dengan pustakaan. Juga Pendekatan yuridis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menelaah undang-undang  yang  terkait  dengan  pembahasan.  Dari  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  proses  enelitian  dan Pemeriksaan  Surat  Palsu  yang  Dilakukan  Laboratorium  Forensik  Ilmu  forensik  adalah  sebuah  penerapan  dari berbagai  ilmu  pengetahuan  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  yang  penting  untuk  sebuah  sistem  hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tidak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang  bersifat ilmiah dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat,  bangkai,  dan  sebagainya).  bahwa  “kejahatan  dokumen”  meningkat  baik  mengenai  jumlah  maupun sifatnya,  Oleh  karena  itu  didalam  melakukan  pemeriksaan  selain  dengan  mengadakan  suatu  percobaan  harus didukung pula oleh teori-teori dan metode- metode.

## Kata kunci: Tindak Pidana, pemalsuan, Laboratorium Forensik

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  about  the  role  of  the  forensic  laboratory  in  revealing  the  crime  of  letter forgery in which the criminal act of letter forgery is a crime that contains a system of untruth or falsification on something (object) that appears from the outside as if it is true, even though it is contrary to the truth. The type of  research  used  is  field  research  and  library  research.  This  research  was  conducted  in  the  city  of  Makassar. Especially in the South Sulawesi Police Forensic Laboratory in relation to the role of the forensic laboratory in uncovering  criminal  acts  of  letter  forgery  as  referred  to  in  Article  263  of  the  Indonesian  Criminal  Code.  The author in conducting research uses the Normative approach, which is an approach aimed at written rules so that they are very closely related to literature. Also a juridical approach, which is an approach used to examine laws related to deliberation. From the research results it was found that the research process and examination of fake letters carried out by the Forensic Laboratory. Forensic science is an application of  various sciences to answer questions that are important to a legal system which this may be related to non-crime. However, in addition to its relationship with the forensic legal system, it generally includes something or methods that are scientific in nature  and  also  rules  that  are  formed  from  the  facts  of  various  incidents,  to  introduce  physical  evidence  (for example corpses, carcasses, and so on). that "document crimes" are increasing both in number and in character. Therefore,  in  conducting  an  examination,  apart  from  conducting  an  experiment,  it  must  also  be  supported  by theories and methods.
Keywords: Crime, forgery, Forensic Laboratory

## PENDAHULUAN
Hukum sebagai acuan untuk memberikan kepastian dalam hidup. Layaknya sejenis alat, hukum  sangat  diperlukan  apabila  timbul  kebutuhan  atau  situasi  sangat  mendesak  di  dalam masyarakat.  Acuan  tersebut  sampai  sekarang  telah  menjadi  pembicaraan  untuk  memastikan kepastian  hukum.  Penegakan  hukum  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk  menciptakan  tata tertib,  ketentraman  dan  keamanan  di  dalam  masyarakat,  baik  dalam  upaya  mencegah  atau memberantas  ataupun  penindakan  setelah  terjadinya  pelanggaran  hukum  atau  dengan  kata lain  dapat  dilakukan  secara preventif maupun represif. jika  Undang-Undang  dijadikan sebagai dasar hukum bagi gerak langkah-langkah dan tindakan dari para penegak hukum itu harus  sesuai  dengan  upaya  penegakan  hukum  akan  lebih  mencapai  target  yang  dimaksud. Proses  penegakan  hukum  salah  satunya  dilakukan  dengan  cara  pembuatan  peraturan perundangan yang mengatur tentang penegakan hukum serta perlu adanya elemen pendukung penegakan hukum yaitu aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan juga hakim. 1
Ilmu  pengetahuan  yang  digunakan  untuk  mengetahui  terjadinya  atau  tidak  terjadinya suatu  kejahatan  dengan  mencari  (menyelidiki)  pelaku  dengan  menggunakan  ilmu  forensik berupa,ilmu  jiwa,  ilmu  alam,  ilmu  racun,  ilmu  kimia  dan  ilmu  forensik  lainnya,  dalam perkara  pidana,  ilmu  kriminalistik  sangat  di  butuhkan  dalam  mengungkap  sebuah  tindak pidana misalnya pada pemalsuan surat.
Mengungkapkan kejahatan merupakan tugas utama dari polisi, serta lembaga-lembaga lain  sebagai  penyidik  baik  di  Indonesia  ataupun  di  negara  lain.  Selain  itu  juga  untuk mengungkap  kejahatan,  seorang  penyidik  harus  tahu  di  mana  dan  bagaimana  ia  memulai kegiatan agar mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mengungkap kejahatan.
Tindakan  pidana  pemalsuan  adalah  kejahatan  yang  didalamnya  mengandung  sistem ketidak  benaran  atau  palsu  atas  suatu  hal  (objek)  yang  Nampak  dari  luar  seolah-olah  benar adanya,  padahal  bertentangan  dengan  yang  sebenarnya.  Sebagaimana  surat  palsu  adalah membuat  surat  yang  isinya  tidak  benar  atau  tidak  semestinya.  Sedangkan  pengertian  tindak pidana  pmlsuan  surat  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  pelaku  dengan  cara  mengubah  surat asli, sehingga isinya menjadi berbeda dengan aslinya.
Sebagaimana  contoh  kasus  yang  terjadi  dikota  Makassar,  Dua  orang  tersangka  kasus pemalsuan  sertifikat  tanah,  Panca  Trisna  dan  pensiunan  pegawai  BPN  Makassar,  Sudarni dilimpahkan Ditreskrimum Polda Sulsel ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.Kedua tersangka
1 Adam Chazawi. Pelajaraan Hukum  Pidana .(Jakarta : Raja Grafindo Persada,2002), Hlm 27.
pun  telah  dibawa  ke  area  ruang  pelayanan  perkara  dan  tahap  dua  Kejari  Makassar  di  Jalan Amanagappa, Ujung Pandang, sejak Selasa (26/2/2019) siang. 2
Dalam melakukan penyelidikan, penyidik harus mengupayakan adanya harmoni antara dua  kepentingan  yang  pokok  yaitu  antara  kepentingan  untuk  keadilan  di  satu  sisi  dan kepentingan  demi  kebebasan  bergerak  seseorang  di  lain  sisi.  Penyidik  dalam  menjalankan tugasnya  harus  bekerja  dengan  sebaik  mungkin  dan  dengan  tanggung  jawab  penuh,  karena sempurnanya atau tidak suatu tuntutan tergantung pada hasil pekerjaan penyidik yang berdiri di garis terdepan penegakan hukum.
Salah  satu  unsur  penting  dalam  penyidikan  adalah  adanya  saksi  ahli,  saksi  ahli  yang ditujukan  suatu  ilmuwan  yang  melakukan  pemeriksaan  dan  mengemukakan  pendapatnya (kesimpulan)  tentang  jejak  fisik  dan  mengelola  untuk  menemukan  bekas  psikis  tersebutdan ini  bisa  menjadi  salah  satu  pangkalan  untuk  membantu  membuktikan  kasus  terdakwa  yang akan  di  usut  di  pengadilan.  Pembuktian  juga  menjadi  ketentuan  yang  mengatur  alat  bukti yang  di  benarkan  Undang-Undang  dan  boleh  dipergunakan  hakim  membuktikan  kesalahan yang didakwakan. 3
Barang bukti tersebut meliputi benda yang merupakan obyek-obyek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda lain yang memiliki hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga  keamanan  dan  integritas  obyek  tersebut  Undang-Undang  memberi  kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan harus didasarkan pada kondisi dan prosedur yang  ditentukan  oleh  undang-undang.  Alat  bukti  yang  sah  menurut  Pasal  184  ayat  (1) KUHAP adalah:
1. Keterangann saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.
Sebagaimana  Pasal  263  Kitab  Undang-Undang  KUHP  yang  berbunyi  “Barang  siapa membuat suarat palsu atau memalsukan surat  yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau  pembebasan  hutang  atau  yang  diperuntukkan  sebagai  bukti  daripa  sesuatu  hal  dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya
2 https://www.sulselsatu.com/2019/02/26/hukum/dua-tersangka-kasus-pemalsuan-sertifikat-tanah-dilimpahkan-ke- kejati.htmlTanggal Akses 4 Agustus 2019.
3 M. Yahya Harahap, Pembahasan
benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. 4

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakana adalah field research dan library research. Penelitian ini  dilakukan  di  kota  Makassar.  Khususnya  pada  Laboratorium  Forensik  Polda  Sulawesi Selatan  dalam  kaitannya  peran  laboratorium  forensikdalam  mengungkap  tindak  pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 Kitab Undang-Undang KUHP.
Penulis  dalam  melakukan  penelitian  menggunakan  pendekatan  Normatif,  yaitu pendekatan yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga sangat besar kaitannya dengan  pustakaan.  Juga  Pendekatan  yuridis,  yaitu  suatu  pendekatan  yang  digunakan  untuk menelaah undang-undang yang terkait dengan pembahasan.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  yang bersifat  penelitian  kualitatif  untuk  menemukan  yang  di  inginkan  oleh  peneliti.  Pengolahan data  yang  ada  selanjutnya  diinterpretasikan  dalam  bentuk  konsep  yang  dapat  mendukung objek pembahasan.

## HASIL dan PEMBAHASAN

## A. Fungsi Laboratorium Forensik Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Sebagaimana diketahui bahwa laboratorium forensik dibentuk untuk membantu proses penyidikan  dengan  melalui  pemeriksaan  barang  bukti  dari  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi. Laboratorium forensilk sebagai sarana pembantu dalam proses penyidikan dan melaksanakan tugasnya,  yakni,  melakukan  pemeriksaan  terhadap  barang  bukti  jika  ada  permintaan pemeriksaan,  jika  tidak  ada  permintaan  pemeriksaan  barang  bukti  maka  pihak  laboratorium forensik tidak berwenang melakukan pemeriksaan walaupun barang bukti sudah ada.
Mengingat  dalam proses penyidikan, untuk  mengungkapkan suatu tindak  pidana tidak mutlak  harus  berpedoman  pada  keterangan  saksi  dan  keterangan  tersangka  atau  terdakwa saja, akan tetapi penting pula dan bahkan dapat membantu terungkapnya suatu tindak pidana dengan melalui pemeriksaan barang bukti. Menurut James W. Osterberg, bahwa :
Kriminalitas  adalah  suatu  profesi  dan  disiplin  ilmu  yang  bertujuan  untuk  mengenal, identifikasi,  individualism dan evaluasi  bukti-bukti fisik dengan jalan menerapkan ilmu  - ilmu dalam masalah hukum dan ilmu.
4 KitabUndang-UndangHukumPidana , (cet 4,GrahamediaPress,april, 2016 )
Dengan demikian bukti-bukti fisik dengan penilaiannya, secara ilmu merupakan bidang kriinalistik.  Berikut  ini  kita  juga  akan  melihat  apa  yang  dikemukakan  oleh  Goenawan Gotomo,  bahwa  kriminalistik  adalah  ilmu  yang  dapat  dipakai  untuk  mencari,  mengimpun, menyusun bahan- bahan guna peradilan.
Identifikasi  menurut  kriminalistik  ditujukan  kepada  teori  dasar  bahwa  semua  objek dapat dibagi dan kemudian dibagi lagi atas sub yang didasarkan kepada keadaan objek itu. Ini berarti  apakah  suatu  obyek  menjadi  bagian  atau  sub  bagian  sesuatu.  Sidik  jari,  tanda-tanda, bekasbekas,  noda  darah,  rambut,  gat  dan  sebagainya  dapat  diklasi  fikasikan.  Misalnya,  di tempat kejadian perkara (TKP) terdapat bagian- bagian tersebut, maka hal ini dapat menjadi bahan  yang  sangat  berharga,  bagian  -  bagian  atau  sub  bagian  itu  berasal  dari  mana.  Oleh karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  kriminalistik  berkaitan  dengan  keadaan  atau  asal  sesuatu' Jika  terdapat  darah,  maka  ahli  kriminalistik  dihadapkan  pada  pertanyaan  yang  harus dijawabnya, darah itu berasal dari mana.
Sebuah  peluru  ditemukan  pada  tubuh  korban,  ahli  tersebut  hams  menjawab  peluru  itu berasal  dari senjata  apa  dan  yang mana. Jika suatu  potongan tulang itu tulang manusia atau binatang,  kalau  sudah  dipastikan  bahwa  itu  tulang  manusia  maka  diperiksa  umur  berapa orang itu, tingginya berapa, tentu semua itu semua itu berguna bagi suatu identifikasi.
Identifikasi  melalui  bukti-bukti  fisik  ini  sering  sangat  menyulitkan  tersangka  untuk melepaskan  diri  atau  membela  diri.  Pemeriksaan  laboratories  ini  akan  membantu terungkapnya  suatu  tindak  pidana  yang  telah  terjadi,  karena  barang  bukti  ini  tidak  dapat berbohong  sedangkan  alat  bukti  berupa  keterangan  saksi  dan  keterangan  tersangka  atau terdakwa dapat saja berbohong atau disuruh berbohong.
Tujuan  selanjutnya  dari  laboratorium  forensik  adalah  untuk  diri  penjahat  dan masyarakat.Oleh  karena  itu  bagaimanapun  cermatnya  melakukan  kejahatan,  kemungkinan barang bukti tetap ada. Barang bukti inilah yang akan diperiksa secara laboratories oleh pihak laboratorium forensik.
Kejahatan  yang  terungkap  melalui  pemeriksaan  barang  bukti,  secara  physikologi masyarakat akan berpikir bila akan melakukan kejahatan. Dengan berfungsinya laboratorium forensik secara efektif, masyarakat akan mengalami perkembangan dalam arti perkembangan prilaku dalam masyarakat. Dengan demikian tatanan hokum dalam proses perkembangannya lambat laun diharapkan tercermin dalam jiwa para individu sebagai anggota masyarakat.

## 1. Sebagai Alat Bukti di Pengadilan
Membicarakan  masalah  pembuktian,  maka  ini  tidak  terlepas  dari  beberapa  masalah, yaitu:
a. Alat Pembuktian
Karena Kejadian-kejadian yang ada harus dibuktikan, sedang kejadian itu adalah masa lampau  maka  diperlukan  alat-alat  pembantu  untuk  dapat  menggambarkan.  Alat-alat pembantu  itu  misalnya  adalah  benda-benda  yang  tinggal  di  tempat  kejadian,  orang-orang yang melihat kejadian, orang yang mengalami sendiri kejadian. Kemudian alat-alat bukti tadi diperiksa  untuk  dapat  menggambarkan  peristiwa  yang  terjadi.  Dengan  demikian  alat pembuktian  ialah  alat  yang  dipakai  untuk  dapat  membantu  hakim  dalam  menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya suatu tindakan pidana.
b. Penguraian Pembuktian
Pengurauan pembuktian adalah cara- cara mempergunakan alat-alat bukti  tersebut. Penguraian  pembuktian  suatu  perkara  dipersidangan  pengadilan.  Dimana  hakim berkewajiban  meneliti  apakah  dapat  terbukti  bahwa  terdakwalah  telah  melakukan  hal-hal seperti dituduhkan padanya.
c. Kekuatan Pembuktian
Kekuatan  pembuktian  artinya  pembuktian  dari  masing-masing  alat  bukti.  Misalnya sejauhmana nilai dari alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.
d. Dasar Pembuktian
Dasar Pembuktian adalah isi dari alat bukti, misalnya keterangan seorang saksi bahwa ia  telah  melihat  sesuatu,  disebut  alat  bukti,  tetapi  keadaan  apa  yang  dilihatnya,  yang dialaminya, yang diterangkannya dalam kesaksiannya, disebut dasr pembuktian.
e. Beban Pembuktian
Beban  Pembuktian  ini  menyangkut  persoalan  siapa  sajakah  yang  mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pembuktian.
Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu jika seseorang “melanggar hukum”, oleh pengadilan harus dapat membuktiakan  terlebih  dahulu,  dan  selama  pengadilan  belum  dapat  membuktikannya  dan memutuskannya sebagai orang yang bersalah, maka orang yang telah “melanggar hukum” ini belum  dapat  dianggap  bersalah.  Karena  dalam  hal  ini  dikenal  dengan  asas  “praduga  tidak
bersalah”.
Laboratorium  Forensik  sebagai  bagian  dari  polri  yang  bertugas  untuk  menyelidiki terjadinya  pemalsuan  surat  pada  suatu  perkara,  sehingga  dengan  terbuktinya  terjadi  tindak pidana, maka pelakunya dapat diseret ke pengadilan.
Sengketa  atau  perkara  yang  dilimpahkan  ke  pengadilan,  maksudnya  ialah  agar mendapat keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Di dalam perkara pidana agar si tersangka atau terdakwa yang diadili apakah dapat dipersalahkan  atau tidak atas perbuatan yang disangkakan terhadap dirinya.
Berarti  dari  lembaga  Laboratorium  Forensik  dapat  diketahui  terjadi  atau  tidaknya tindak  pidana  pemalsuan  surat.  Bila  terjadi  maka  pelakunya  dapat  diadili  sehingga  dapat diketahui statusnya dari tersangka menjadi terpidana. Hal pembuktian tersebut tidak terlepas dari  peranan  Laboratorium  Forensik  dalam  pengidentifikasian  asli  atau  palsu  surat.  Jadi peranan Laboratorium Forensik menentukan di pengadilan menjadi terpidana
Karena pentingnya alat bukti maka seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tetapi  tidak  ada  alat  bukti,  maka  demi  hukum  si  terdakwa  akan  dibebaskan.  Demikan  juga halnya seseorang disangka melakukan tindak pidana “pemalsuan”, tetapi hal pemalsuan itu tidak  dapat  dibuktikan  kebenarannya  karena  dilihat  secara  biasa  tidak  berbeda  seolah-olah sama  dengan  yang  asli.  Maka  untuk  membuktikan  sangkaan  itu  diadakan  penelitian  oleh para ahli di Laboratorium Forensik, apakah memang surat yang dicurigai palsu itu memang benar paslu atau tidak.
Apabila berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik alat bukti tadi telah  diperolah hasil (yang positif) maka:
a. Benar  terjadi  pemalsuan,  maka  si  tersangka  diadili  ditambah  dengan  alat-  alat  bukti lainnya dalam putusan hakim si terdakwa itu dipidana.
b. Tidak terjadi pemalsuan maka tidak akan diajukan ke kejaksaan.
Tidak dimohon pada requisitoir penuntut umum, maka dalam keputusan hakim sendiri akan membebaskan si terdakwa dari semua tuntutan hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, peranan Laboratorium Forensik untuk menentukan seseorang didepan pengadilan ialah terhadap  seseorang  terdakwa  yang  didakwakan  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  tanda tangan dapat dipersalahkan atau tidak.
Dengan  dapat  dipersalahkan  atau  tidak  seseorang  itu,  berdasarkan  keputusan  hakim status terdakwa itu dapatlah ditetapkan, yaitu :
a. Si  terdakwa  terbukti  melakukan  tindak  pidana  maka  dipidana,    dinamakan  sebagai terpidana
b. Si terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka si  terdakwa dibebaskan dari segala  tuntutan  hukum,  maka  kedudukan  si  terdakwa  kembali  pada  keadaan  semua dianggap tidak pernah terjadi (dijelaskan suatu tindak pidana).

## 2. Menjamin Kepastian Hukum
Dalam Kasus pemalsuan surat, supremasi hukum sangat didambakan oleh masyarakat. Dengan  adanya  peranan  Laboratorium  Forensik  mengungkap  secara  pasti  suatu  alat  bukti yang  diragukan  keasliannya,  maka  dengan  sendirinya  memberi  jaminan  terhadap  kepastian hukum.  Konsekuensi  perbuatan  setiap  orang  mendapat  timbangan  hukum  sesuai  dngan proposri hak dan kewajibannya.
Hukum  merupakan  separangkat  peraturan  yang  mengatur  dan  bertujuan  menciptkan ketertiban dalam masyarakat, oleh sebab itu hukum bersifat memaksa dan mengatur apabila dilanggar  menimbulkan  sanksi.  Agar  tercapai  ketertiban  dalam  masyarakat,  maka diusahakan untuk mengadakan kepastian hukum di dalam pergaulan masyarakat. Kepastian hukum disini diartikan sebagai kepastian dalam hukum dan kepastian oleh karena hukum.

## B. Pelaksanaan  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Surat  Oleh  Labfor  Sulawesi Selatan
Tingkat  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  pihak  Labfor  sulsel  dalam  menangani  kasus tindak  pidana  pemalsuan  surat  adalah,  kurangnya  pembanding  sebagai  persyaratan  tekhnis dalam  pemeriksaan.  Walaupun  labfor  diberi  kuasa  untuk  mengetahui  keberan  suatu  surat namun proses penyidikan tindak pidana bukanlah tugas pihak Labfor, akan tetapi hasil yang telah  diketahui  dikembalikan  ke  pihak  terkait  seperti  Polda  Sulsel  untuk  melakukan penyidikan lebih lanjut mengenai suatu kasus yang sedang terjadi. Namun setiap pemeriksaan subbid Dokupalfor yang telah memeiliki keterampilan dan keahlian didukung dengan adanya sertifikat penggunaan alat tersebut. Saat melakukan tahap penggunaan laboratorium forensic Kasubbid Dokufalfor memiliki kewenangan untuk mengawasi.
Pelimpahan  kasus  ke  laboratorium  forensik  Sulawesi  selatan  dari  Polda  Sulsel setidaknya  haru  memenuhi  persyaratan  formal,  dan  dua  persyaratan  tekhnis  untuk pemeriksaan pemalsuan surat akta jual beli.
Cara sederhana untuk membedakan sertifikat tanah asli dan palsu adalah dengan bentuk fisik, karena di beberapa kasus ditemukan cover atau sampul buku sertifikat tanah berwarna abu-abu,  padahal  umum  nya  sertifikat  tanah  /  rumah  asli  yang  dikeluarkan  oleh  Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah berwarna hijau . Selain itu, salah satu ciri sertifikat palsu adalah cap serta tanda tangan yang tertera dalam sertifikat berbeda dengan yang asli.
Sebelum  membahas  lebih  jauh  mengenai  peranan  Laboratorium  Forensik  dalam pembuktian  tindak  pidana  pemalsuan  surat  ,  sebaiknya  kita  mengetahui  terlebih  dahulu mengenai tahap untuk mendapatkan pemeriksaan teknis kriminalistik sebagai langkah awal.
1. Tata Cara Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Forensik
Tata  cara  permintaan  pemeriksaan  yang  dimaksud  disini  adalah  tata  cara  yang  harus ditempuh  untuk  mendapatkan  pemeriksaan  Laboratorium  Forensik.  Selanjutnya  untuk memperoleh pemeriksaan secara Laboratoris wajib memenuhi antara lain :
a. Surat Permintaan Pemeriksaan
Adapun  yang  maksud  dari  pada  surat  permintaan  ini  ditujukan  kepada  Kepala Laboratorium  Forensik  dengan  maksud  untuk  mendapatkan  pemeriksaan  secara  laboratoris dari  pihak  Laboratorium  Forensik  dengan  menjelaskan  maksud  dan  tujuan  pemeriksaan secara  tertulis.  Permintaan  pemeriksaan  Laboratoris  Kriminalistik  barang  bukti  dapat dipenuhi berdasarkan permintaan tertulis dari :
1. Penyidik Polri
2. PPNS
3. Kejaksaan
4. Pengadilan
5. POM ,TNI ,dan
6. Instansi  lain  yang  sesuai  dengan  lingkup  kewenangannya.  (Perkap  Kepolisian Negara Repoblik Indonesia No.10 Tahun 2009, Pasal 9 )
b. Laporan Polisi
Yang  dimaksud  dengan  laporan  polisi  adalah  laporan  yang  menyangkut  keadaan  atau peristiwa  tindak  pidana  yang  terjadi  sehubungan  dengan  pengambilan-pengambilan  barang bukti  tersebut.  Dalam  laporan  ini  menggambarkan  keadaan  atau  situasi  pada  saat pengambilan barang bukti.
c. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti
Jika  barang  bukti  berada  dalam  jumlah  yang  cukup  besar,  maka  untuk  pemeriksaan laboratoris  cukup  mengambil  beberapa  bagian  saja  yang  digunakan  sebagai  sampel  yang dianggap dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti.
d. Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti
Berita acara pembungkusan ini dilakukan setelah ada barang bukti, dimana berita acara pembungkusan ini berisi tentang keterangan yang menerangkan tentang segala tindakan yang dilakukan  oleh  petugas  di  lapangan.  Dalam  rangka  pembungkusan  barang  bukti,
pembungkusan  dilakukan  dengan  maksud  pengamanan  dalam  proses  pemeeriksaan selanjutnya.
Barang  bukti  yang  sudah  dibungkus  selanjutnya  dilakukan  penyegelan  atas  barang bukti tersebut, hal ini dilaakukan untuk menjaga kemurnian dan keamanan barang bukti yang akan dikirim ke Laboratorium Forensik guna untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
2. Kasus pemalsuan surat di sulawesi selatan
a. Jumlah kasus dalam 3 tahun terakhir
Tabel I
2016 2017 2018 Total 7 8 9 24
Dari  data  yang  penulis  dapatkan  jumlah  pemalsuan  surat  akta  jual  beli    yang  masuk dan  ditangani  oleh  pihak  Laboratorium  Forensik  dalam  tiga  tahun  terakhir  mengalami peningkatan  pertahunnya  hal  ini  dapat  di  buktikan  dalam  tabel  yang  penulis  cantumkan diatas.
b. Contoh kasus
- 1  berkas  jual  beli  no:200/ph/KTL/III?2016  tertanggal  18  maret  2016  yang dilaporkan oleh H. Raga dan yang menjadi terlapor adalah Erhan

## KESIMPULAN
Proses  Penelitian  dan  Pemeriksaan  Surat  Palsu  yang  Dilakukan  Laboratorium Forensik  Ilmu  forensik  adalah  sebuh  penerapan  dari  berbagai  ilmu  pengetahuan  untuk menjawab  pertanyaan-pertanyaan  yang  penting  untuk  sebuah  sistem  hukum  yang  mana  hal ini  mungkin  terkait  dengan  tidak  pidana.  Namun  disamping  keterkaitannya  dengan  sistem hukum  forensik  umumnya  lebih  meliputi  sesuatu  atau  metode-metode  yang  bersifat  ilmiah dan  juga  aturan-aturan  yang  dibentuk  dari  fakta  fakta  berbagai  kejadian,  untuk  melakukan pengenalan  terhadap  bukti-bukti  fisik  (contohnya  mayat,  bangkai,  dan  sebagainya).  bahwa “kejahatan  dokumen”  meningkat  baik  mengenai  jumlah  maupun  sifatnya,  Oleh  karena  itu didalam melakukan pemeriksaan selain dengan mengadakan suatu percobaan harus didukung pula oleh teori-teori dan metode- metode pemeriksaan sebagai berikut:
 Beberapa Teori Mengenai Identitas Tulisan Tangan dan Tanda Tangan
 Metode Pemeriksaan Tanda Tangan
 Pokok-Pokok Penting Yang Perlu di Perhatikan Dalam Pemeriksaan Tanda Tangan

## DAFTAR PUSTAKA
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press. Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika, 36(3), 745-758.
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, pengantar metode ilmu hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
Alamsyah,  Dimas  Fachrul.  Peranan  Laboratorium  Forensik  Polri  Cabang  Makassar  Dalam Pembuktian  Terhadap  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  dan  Psikotropika, ” Skripsi” (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2018)
Ajsal, Andi Virga Pratama. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Pertambangan, “ Skripsi ” (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016) Alam, A.S. Pengantar Kriminologi, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010)
Alfitra. Hukum  Pembuktian  Dalam  Beracara  Pidana,  Perdata  dan  Korpusi  Di  Indonesia Jakarta: Raih Asa Sukses. 2011
Chazawi,  Adami  dan  Ari  Ferdian. Tindak  Pidana  Pemalsuan:  Tindak  Pidana  yang Menyerang  Kepentingan  Hukum  Terhadap  Kepercayaan  Masyarakat  Mengenai Kebenaran  Isi  Tulisan  dan  Berita  yang  disampaikan ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2016)
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum  Pidana .(Jakarta : Raja Grafindo Persada,2002) Drs. Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar , (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana Penyidikan dan Penuntutan . (Jakarta: Sinar Grafika,2006)
Kepolisian Negara RI Pusat Laboratorium Forensik, Rencana Pengembangan Labkrim Polri,
(Markas Besar Polri, Jakarta, 1999)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , (cet 4, GrahamediaPress,april, 2016 )
Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011)
Pramesti, Putri Ayu Rindi. Analisis Tugas dan Wewenang Laboratorium Forensik Dalam TIndak Pidana Pemalsuan Surat ,“Skripsi” (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017)
Sari,  Imelda.  Peranan  Laboratorium  Forensik  dalam  Mengungkap  Kejahatan  Pemalsuan
Tanda Tangan, ” Skripsi ” (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008) Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999)
Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007)
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. 11; Bandung: Alfabeta, 2010)
Tongat, Hukum Pidana Materil, (Jakarta: Djambatan, 2003)