## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Volume 3 Nomor 2, April 2019
ISSN Print: 2528-6137 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Reformulasi Kebijakan Tentang Transplantasi Organ Ginjal Manusia
Agus Susanto Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus E-mail: agussusantomd@gmail.com
Abstract: The purpose of writing this research article is to find out how the legal consequences of the sale and purchase of human kidney organs in medical organ transplantation efforts for terminal kidney failure patients and also find out how legal protection efforts for terminal kidney recipients who require kidney organ transplants. This study uses a normative juridical approach with research specifications that are descriptive analytical, as well as qualitative normative data analysis methods on secondary data. In the formulative policy setting, namely reviewing and analyzing the regulations in the Civil Code and health laws, specifically regarding the rules of sale and purchase organ for transplantation. The results showed that  advances  in  medical  technology,  especially  transplants,  had  given  new  hope  to  terminal  kidney failure patients. However, kidney organ transplantation in Indonesia is not no obstacle. In the legislation of healing diseases and health recovery can be done through organ transplants and / or body tissues, but the  problem  faced  is  the  unavailability  of  donors  in  Indonesia  and  the  absence  of  laws  that  protect terminal  kidney  failure  patients  who  will  carry  out  medical  efforts  to  transplant  organs  with  kidney organs obtained through buying and selling. So in this study concluded that the need for formulation of kidney organ trading policy for the benefit of transplantation and needs to be regulated regarding legal protection  for  terminal  kidney  failure  patients  who  will  undergo  organ  transplantation  with  kidney organs obtained through buying and selling.
Keywords: Buy and Sell; Kidney Organs; Legal protection; Transplant
Abstrak: Tujuan penulisan artikel penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jual beli organ ginjal manusia dalam upaya medis transplantasi organ bagi pasien gagal ginjal terminal serta mengetahui  juga  bagaimana  upaya  perlindungan  hukum  bagi  resipien  gagal  ginjal  terminal  yang membutuhkan  transplantasi  organ  ginjal.  Penelitian  ini  menggunakan  metode    pendekatan  yuridis normatif  dengan  spesifikasi  penelitian  yaitu  deskriptif  analitis,  serta  metode  analisis  data  kualitatif normatif  terhadap  data  sekunder.dalam  tatanan  kebijakan  formulatif,  yaitu  mengkaji  dan  menganalisis peraturan-peraturan  di  dalam  KUHPerdata  maupun  undang-undang  kesehatan,  khususnya  tentang peraturan  jual  beli  organ  tubuh  untuk  transplantasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kemajuan teknologi  ilmu  kedokteran  khususnya  transplantasi  telah  memberikan  harapan  baru  bagi  pasien  gagal ginjal  terminal.  Namun  demikian  transplantasi  organ  ginjal  di  Indonesia  bukanlah  tidak  ada  kendala. Dalam  peraturan  perundang-undangan  penyembuhan  penyakit  dan  pemulihan  kesehatan  dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, akan tetapi permasalahan yang dihadapi adalah  tidak  tersedianya  donor  di  Indonesia  serta  belum  adanya  hukum  yang  melindungi  pasien  gagal ginjal  terminal  yang  akan  melakukan  upaya  medis  transplantasi  organ  dengan  organ  ginjal  yang diperoleh melalui jual beli. Sehingga dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya formulasi kebijakan  jual  beli  organ  ginjal  untuk  kepentingan  transplantasi  dan  perlu  diregulasikan  mengenai perlindungan hukum bagi pasien gagal ginjal terminal yang akan menjalani transplantasi organ dengan organ ginjal yang diperoleh melalui jual beli.
Kata Kunci: Jual beli; Organ Ginjal; Perlindungan Hukum; Transplantasi

## A. Pendahuluan
Peningkatan  jumlah  yang  cukup  signifikan,  pada  pasien  gagal  ginjal terminal  di  Indonesia,  setiap  tahunnya  bertambah  sekitar  4.400  orang,  sedangkan seluruh  penderita  gagal  ginjal  terminal  di  Indonesia  saat  ini  berjumlah  lebih  dari 66.000 orang. 1 Salah satu faktor penyebabnya adalah penyakit hipertensi yang tidak terkontrol  sehingga  mengakibatkan  menurunnya  fungsi  ginjal,  produk  akhir metabolisme protein yang normalnya diekskresikan ke dalam urin tertimbun dalam darah,  sehingga  diperlukan  tindakan  hemodialisis/cuci  darah  untuk  mencegah penderita jatuh dalam kegawatan.
Tindakan  hemodialisis  ini  merupakan  suatu  terapi  pengganti  ginjal,  tetapi sayangnya, hemodialisis  tidak mungkin dapat  menggantikan seluruh fungsi  ginjal. Dalam  hal  fungsi  ginjal  sebagai  salah  satu  organ  untuk  pembentukan  sel  darah merah  dan  metabolisme  tulang  tidak  dapat  digantikan  dengan  hemodialisis,  maka diperlukan transplantasi ginjal yang merupakan pilihan paling ideal dan paling tepat pada pasien dengan gagal ginjal terminal, untuk mempertahankan hidupnya.
Transplantasi  ginjal  merupakan  terapi  paripurna  ( Total  Renal  Replacement Teraphy )  untuk  menolong  pasien  dengan  kegagalan  organ  ginjalnya,  sehingga pasien  merasa  tidak  lagi  sakit  ginjal  dan  dapat  hidup  dengan  normal,  serta  lebih unggul baik dari segi prosedur, kualitas hidup, ketergantungan pada fasilitas medis, biaya, dan diyakini dapat meningkatkan harapan hidup tanpa harus menjalani cuci darah lagi.
Dalam kaitannya dengan transplantasi organ ginjal di Indonesia, donor yang diperoleh  berasal  dari  donor  hidup  ( living donor)  dan  donasi  organ  jenazah.  Pada donor hidup yang masih memiliki hubungan keluarga ( living related donor) proses transplantasi ginjal lebih mudah untuk dilakukan karena memiliki kecocokan darah dan  jaringan  serta  sistem  kekebalan  tubuh  yang  hampir  mirip,  sehingga  dapat meminimalkan  rejeksi  (penolakan  oleh  organ  tubuh)  yang  dapat  terjadi  segera  di meja  operasi,  yang  selanjutnya  diharapkan  keberhasilan  dalam  operasi  ini  cukup tinggi.
Namun  demikian,  kendala  yang  dihadapi  dalam  memperoleh  donor  hidup ( living donor), banyak pihak yang tidak bersedia memberikan salah satu ginjalnya kepada  resipien,  karena  rasa  kawatir  akan  kesehatan  tubuhnya  di  kemudian  hari. Hal  ini  mengakibatkan  langkanya  pihak  yang  bersedia  menjadi  donor,  dimana kebutuhan akan transplantasi  terus meningkat  serta tidak tersedianya donasi  organ ginjal jenazah, mengakibatkan banyak pasien gagal ginjal terminal kesulitan untuk dapat  melaksanakan  transplantasi  organ  dalam  upaya  medis.  Situasi  seperti  ini dimanfaatkan  oleh  sebagian  orang  ( living  unrelated donor ) untuk  mendorong terjadinya  praktik  jual  beli  organ  ginjal,  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan yang besar dari suatu tindakan jual beli organ tersebut.
Hukum  Indonesia  masih  mempertahankan  pelaksanaan  transplantasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan harus mendapatkan persetujuan dari pendonor dan/atau  ahli  waris  atau  keluarganya,  sertanon-kemersialisasi  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  64  dan  Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  (selanjutnya  disingkat  UU  No  36/2009).  Hal  ini  mengakibatkan persediaan  organ  ginjal  untuk  transplantasi  dalam  upaya  medis  menjadi  sangat terbatas. Dalam Pasal 64 UU No 36/2009 disebutkan bahwa:
1 A. Djoko Witarko, Aku Hampir Lumpuh, Buta dan Gila, Puspa Swara, Jakarta, 2009, hlm. III
“Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh,  implant  obat  dan/atau  alat  kesehatan, bedah  plastik  dan  rekonskruksi,  serta  penggunaan  sel  punca;  transplantasi  organ dan/atau  jaringan  tubuh  dilakukan  hanya  untuk  tujuan  kemanusiaan  dan  dilarang untuk  dikomersialkan;  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  dilarang  diperjualbelikan dengan dalih apapun”.
Namun demikian, Pasal 192 UU No 36/2009 menentukan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh  dengan  dalih  apa  pun  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  64  ayat  (3) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Dalam  pengertian  tersebut,  undang-undang  memperbolehkan  dilakukan transplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  dalam  rangka  penyembuhan  penyakit dan  pemulihan  kesehatan,  akan  tetapi  tidak  boleh  terjadi  transaksi  jual  beli  organ manusia.  Pada  kenyataannya  praktik  jual  beli  organ  ginjal  untuk  kepentingan transplantasi  dalam  upaya  medis  masih  banyak  terjadi,  hal  ini  dikarenakan,tidak mudah  mendapatkan  organ  ginjal  dari  donor  hidup  tanpa  imbalan,  sehingga berpotensiterjadinya  praktik  jual  beli  organ  ginjal.  Dimana  potensi  ini  dikuatkan oleh  maraknya  iklan  di  surat  kabar  maupun  di  internet  yang  menawarkan  organ tubuh  (kebanyakan  ginjal)  dengan  imbalan  tertentu,  dan  belum  adanya  peraturan perundangan yang melindungi penerima ataupun pemberi organ untuk transplantasi dalam hal menerima atau memberi imbalan sebagai bentuk apresiasi.
Praktik  jual  beli  organ  ginjal  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor diantaranya  adalah  perkembangan  teknologi  kedokteran  khususnya  transplantasi, dengan  teknik  transplantasi  dimungkinkan  untuk  memindahkan  suatu  organ  atau jaringan  tubuh  manusia  yang  masih  berfungsi  dengan  baik,  baik  dari  orang  yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal ke tubuh manusia lain. Dengan keberhasilan  teknik  ini,  penyembuhan  suatu  penyakit  melalui  transplantasi  tidak dapat  dihindari  untuk  menyelamatkan  nyawa  penderita,  sehingga  upaya transplantasi  diminati  oleh  para  pasien  gagal  ginjal  terminal  dalam  upaya penyembuhan yang cepat dan tuntas. 2 Namun demikian, pada sisi lain ada kendala yang harus dihadapi dalam tranplantasi organ ginjal di Indonesia, yaitu kekurangan donor organ ginjal untuk transplantasi. Adanya perbedaan yang cukup besar antara permintaan dan penyediaan organ tubuh menyebabkan banyaknya kasus waiting list buatresipien  untuk  menunggu  donor,  sehingga  perlu  dipikirkan  tentang  legalitas secara hukum dan politik serta secara etis agar mendapat jalan keluar yang terbaik dalam proses transplantasi ini. Di samping itu, berkat kemajuan teknologi farmasi, jaringan  untuk  transplantasi  tidak  harus  cocok  semuanya,  cukup  satu  atau  dua jaringan  HLA  yang  cocok.  Ketidak  cocokan  jaringan  HLA  ( Human  Leukosit Antigen ) ini akan disesuaikan dengan obat-obatan.
Praktik jual beli organ ini, juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat akan kesehatan  yang  semakin  meningkat,  masyarakat  mulai  menyadari  bahwa  hidup dengan satu  ginjal  tidak berbahaya bagi  kesehatan tubuh  dan masih dapat sebugar orang  dengan  dua  ginjal.  Manusia  sebenarnya  hanya  membutuhkan  25%  saja  dari total  100%  kinerja  ginjal.Artinya,  seandainya  ginjal  kanan  rusak,  ginjal  kiri  yang
2 Majadi Sinaga, Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Masalah Pengadaan Donor Organ Manusia , Universitas Sumatra Utara Medan, 2007.
hanya  bekerja  25%  saja  sudah  cukup  membuat  seseorang  dapat  melakukan berbagai  aktivitas  tanpa  hambatan.  Orang  yang  tidak  sedang  mengalami  gagal ginjal,  sebenarnya  hidup  dengan  sangat  mewah,  karena  memiliki  dua  ginjal  yang masing-masing  bekerja  50%  (total  100%),  berarti  surplus  75%  dari  kebutuhan normal.  Masalahnya,  tidak  semua  orang  memahami  kemewahan  yang  mereka miliki  secara  gratis  itu,  sehingga  enggan  berbagi  dengan  orang  lain.  Padahal seringkali  orang  yang  membutuhkan  adalah  anggota  keluarga  sendiri  atau  kerabat dekat. Ketidaktahuan dan keengganan berbagi itulah yang membuat maraknya jual beli organ ginjal baik di Indonesia maupun di negara lain.
Selain  itu,  dengan  adanya  kemampuan  daya  beli  resipien  gagal  ginjal terminal  untuk  mendapatkan  sebuah  organ  ginjal  demi  melangsungkan kehidupannya, mendorong resipien gagal ginjal terminal atau keluarganya berusaha dengan  segala  macam  cara  untuk  mendapatkan  donor  yang  bersedia  memberikan salah satu organ ginjalnya, antara lain, dengan membuat permintaan secara pribadi di  televisi  atau  radio,  mendaftarkan  atau  melakukan  registrasi  pilihan  yang berhubungan dengan transplantasi bahkan mengirim surat kepada teman-temannya atau  siapa  saja  melalui  email.  Selain  dari  resipien  gagal  ginjal  terminal  maupun keluarganya,  iklan  tersebut  juga  berasal  dari  calon  donor,  yang  dengan  jelas mengungkapkan  identitasnya,  mengharapkan  imbalan  ratusan  juta  rupiah  dengan disertai  alasan  terhimpit  tekanan  ekonomi.  Banyaknya  iklan  permintaan  maupun penawaran  organ  ginjal  di  surat  kabar  maupun  di  internet,  dimana  mereka  belum saling  mengenal,berpotensi  untuk  terjadinya  transaksi  komersial  atas  organ  ginjal dalam  bentuk  jual  beli.  Jika  sudah  ada  kesepakatan,  mereka  melakukan penyelundupan  hukum  untuk  menghilangkan  kesan  komersialisasi,  misalnya dengan  membuat  KTP  palsu  yang  seolah-olah  si  pendonor  bersaudara  dengan resipien (penerima) dengan tujuan menghindari jeratan hukum yang berlaku. 3
Pengetahuan  tentang  hukum  dalam  masyarakat  juga  ikut  berperan  dalam mempengaruhi  terjadinya  praktik  jual  beli  organ  ginjal,  di  satu  sisi  masyarakat tidak semuanya tahu akan adanya larangan jual beli organ ginjal, namun di sisi lain berdasarkan  asas fictie hukum,  setiap  orang  di  anggap  tahu  hukum,  dengan diterbitkan dan diumumkannya UU No 36/2009 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441.
Dalam  transplantasi  organ  ginjal  pada  penderita  gagal  ginjal  terminal, pasien  juga  mempunyai  hak  atas  kesehatannya,  dimana  kesehatan  merupakan bagian  dari  hak  asasi  manusia  dan  menjadi  tanggung  jawab  semua  pihak,  seperti dalam  tujuan  nasional  bangsa  Indonesia  yang  tercantum  dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu
“Membentuk suatu  pemerintah negara  Indonesia yang  melindungi segenap bangsa  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  serta  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila”.
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka  diperlukan  pembangunan  manusia secara  menyeluruh  dan  berkesinambungan,  salah  satunya  adalah  pembangunan dalam  bidang  kesehatan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesadaran,  kemauan, dan  kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap  orang  agar  terwujud  derajat  kesehatan
3 Trini Handayani, Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia , Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, Februari 2012, hal 79.
masyarakat  yang  setinggi-tingginya.Dalam  perspektif  Hak  Asasi  Manusia (selanjutnya  disingkat  HAM),  aspek  kesehatan  telah  mendapat  perhatian  khusus dalam perkembangan sejarah kontemporer.Pasal 28 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan antara lain:
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;  Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang;  Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan kebutuhan  dasarnya,  demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya;  Setiap  orang  berhak hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan hidup  yang baik  dan sehat  serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan”.
Mengenai  hal  ini,  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  meningkatkan derajat  kesehatan  masyarakat,  akan  tetapi  peran  serta  masyarakat  tetap  diperlukan sebagai  upaya pemenuhan hak-hak kesehatan masyarakat  sesuai  dengan nilai-nilai HAM.  Guna  melindungi  kepentingan  masyarakat  dari  perbuatan-perbuatan  yang mengancam atau bahkan merugikannya tersebut, baik itu datang dari perseorangan maupun  kelompok  orang,  maka  diperlukan  peraturan  yang  mengatur  tentang pelaksanaan  penyelenggaraan  kesehatan  di  Indonesia,  antara  lain  dengan diundangkannya UU No 36/2009.
Dalam  hukum  positif  ini,  pengaturan  hukum  tentang  transplantasi  organ dan/atau jaringan tubuh manusia banyak mengalami persoalan mendasar.Persoalan mendasar  tersebut,  nampak  dalam  pengaturan  tentang  syarat  dan  mekanisme transplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  manusia.  Di  satu  sisi  diperbolehkan sepanjang  untuk  pengobatan  dan  pemulihan  kesehatan,  tetapi  di  sisi  lain  di  batasi hanya  untuk  tujuan  kemanusiaan  dan  dilarang  untuk  tujuan  komersial.  Namun hingga saat ini, makna tujuan kemanusiaan dan tujuan komersial tidak diatur secara jelas, bahkan menyangkut cara perolehan organ dan/atau jaringan tubuh sebagai hal paling mendasar juga tidak diatur. Ironinya, justru ketentuan terkait jual beli organ dan/atau jaringan tubuh manusia yang telah diformulasikan dalam ketentuan pidana dengan ancaman sanksi pidana yang relatif berat bagi pelaku

## B. Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  penelitian  ini  berfokus  pada rumusan masalah yaitu:
1. Bagaimana  akibat  hukum  jual  beli  organ  ginjal  manusia  dalam  upaya  medis transplantasi organ bagi pasien gagal ginjal terminal?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi resipien gagal ginjal terminal yang membutuhkan transplantasi organ ginjal?
3. Bagaimana  reformulasi  kebijakan  tentang  transplantasi  organ  ginjal  manusia dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat?

## C. Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  metode  pendekatan yuridis  empiris .Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  tepat  untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti.Analisis data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisa  data deskriptif  kualitatif yaitu  data  yang diperoleh  kemudian  disusun  secara  sistematis  yang  kemudian  dianalisis  secara kualitatif  untuk  mencapai  kejelasan  masalah  yang  dibahas.spesifikasi  penelitian
yang  digunakan  adalah  deskriptis  analitis.  Deskriptis  analitis  adalah  membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta, sifat, dan  hubungan  antar  fenomena  atau  gejala  yang  di  teliti  sambil  menganalisisnya, yaitu  mencari  sebab  akibat  dari  suatu  hal  dan  menguraikannya  secara  konsisten, dan  sistematis  secara  logis. 4 Metode  pengumpulan  data  yang  dipergunakannya adalah  dengan  cara  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan  adalah  suatu  kegiatan (praktis  dan  teoritis)  untuk  mengumpulkan  (inventarisasi)  dan  mempelajari (learning),  serta  memahami  (refleksi,  kritis,  dan  sistematis  serta  logis)  data  yang berupa  hasil  pengolahan  orang  lain,  dalam  bentuk  teks  otoritatif  (peraturan perundang-undangan,  putusan  hakim,  traktat,  kontrak,  putusan  tata  usaha  negara, kebijakan  politik),  literatur  atau  buku  teks,  jurnal,  artikel,  arsip  atau  dokumen, kamus,  ensiklopedia,  dan  lainnya  yang  bersifat  publik  maupun  privat.Metode analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dan metode berpikir deduktif.

## D. Pembahasan
1. Akibat  Hukum  Jual  Beli  Organ  Ginjal  Manusia  Dalam  Upaya  Medis Transplantasi Organ Bagi Pasien Gagal Ginjal Terminal
Berdasarkan  data  kebutuhan  transplantasi  di  Indonesia,  terlihat  secara jelas  bahwa  persoalan  transplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  manusia, khususnya  ginjal  sangat  kompleks  dan  menunjukkan  dinamika  yang  cukup berarti.Dilihat  dari  sisi  kuantitas,  terjadi  peningkatan  jumlah  pasien  penderita gagal  ginjal  terminal  yang  sangat  signifikan  dan  mutlak  memerlukan  metode penyembuhan  melalui  transplantasi  organ,  seperti  terlihat  dalam  gambar  3.4. jumlah pasien gagal ginjal terminal yang sudah melakukan transplantasi organ ginjal di Indonesia mencapai angka 525 dari tahun 1977 sampai dengan tahun 2010.  RS  PGI  Cikini  Jakarta  melakukan  transplantasi  organ  ginjal  paling banyak diantara Rumah Sakit lain di  Indonesia yaitu sebanyak 303 kasus, hal ini disebabkan karena Tim transplantasi ginjal yang dibentuk oleh RS tersebut sering  malakukan  sosialisasi  tentang  transplantasi,  sehingga  masyarakat percaya  dan  yakin  akan  kemampuan  RS  PGI  Cikini  Jakarta  untuk  melakukan transplantasi organ ginjal.
Namun  demikian,  dalam  praktik  pelaksanaan  transplantasi  ginjal  di Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  tidak  terlalu  pesat  jumlahnya  dan  mengalami fluktuasi  seperti  terlihat  dalam  gambar  3.3,  angka  tertinggi  pada  tahun  1994 mencapai  angka  36  kemudian  mengalami  penurunan  sampai  dengan  tahun 2010  yang  hanya  mencapai  angka  16  tindakan  transplantasi  yang  dilakukan pada tahun tersebut. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan ketentuan tentang  sanksi  terhadap  pelanggaran  dalam  transplantasi  organ  dan/atau jaringan  tubuh  manusia  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  20  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1981  (PP  No  18/1981)  tentang  Bedah  Mayat Klinis  dan  Bedah  Mayat  Anatomis  serta  Transplantasi  Alat  dan/atau  Jaringan Tubuh Manusia sebagai konsekuensi diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.  (UU No 23/1992) Pasal 20PP No 18/1981 menentukan:
4 Moh. Nazir, Metode Penelitian , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 63, 72, 405, 406 & 427.
“Pelanggaran atas ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, dan Bab  VII,  diancam  dengan  pidana  kurungan  selama-lamanya  3  (tiga) bulan  atau  denda  setinggi-tingginya  Rp  7.500,-  (tujuh  ribu  lima  ratus rupiah);  Disamping  ancaman  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) dapat pula diambil tindakan administratif.”
Sedangkan Pasal 80 ayat (3) UU No 23/1992 menentukan: “Barangsiapa  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  dengan  tujuan komersial  dalam  melaksanakan  transplantasi  organ  tubuh  atau  jaringan tubuh  atau  transfusi  darah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  33  ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.
Walaupun  UU  No  23/1992  ini  sudah  diundangkan  pada  tanggal  17
September 1992, namun masih ada sebagian masyarakat dan dokter pelaksana tindakan  transplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  manusia  yang  masih belum  mengetahui  akan  adanya  perubahan  peraturan  ini.Hal  ini  terlihat  dari dua  tahun  terakhir  sejak  diundangkannya  UU  No  23/1992  yang  masih mengalami  peningkatan  transplantasi  organ  ginjal  hingga  mencapai  angka  29 serta  mengalami  puncak  pada  angka  36  sampai  pada  akhir  tahun  1994. Ketidaktahuan  ini  berkaitan  dengan  pengetahuan  tentang  hukum  dalam masyarakat,  di  satu  sisi  tidak  semua  masyarakat  tahu  akan  adanya  UU  No 23/1992,  namun  di  sisi  lain  berdasarkan  asas fictie hukum,  setiap  orang  di anggap  tahu  hukum.  Setelah  tahun  1994  sampai  dengan  tahun  2008 pelaksanaan transplantasi ginjal di Indonesia mengalami pasang surut, bahkan pada tahun 2009 dengan diundangkannya undang-undang kesehatan yaitu UU No 36/2009 menggantikan UU No 23/1992, pelaksanaan transplantasi ginjal di Indonesia  mulai  mengalami  peningkatan,  hal  ini  menunjukkan  pula  bahwa transplantasi ginjal merupakan pilihan yang paling tepat dan ideal bagi pasien gagal  ginjal  terminal,  dimana  terjadi  peningkatan  jumlah  pasien  penderita gagal  ginjal  terminal  yang  semakin  meningkat  serta  adanya  kepastian  hukum mengenai pelaksanaan transplantasi organ.
Transplantasi  organ  ginjal  mutlak  diperlukan  pada  pasien  gagal  ginjal terminal, hal ini disebabkan karena kerusakan organ ginjal yang menetap pada pasien  gagal  ginjal  terminal,  yang  mengakibatkan  terjadinya  penumpukan ureum dalam darah akibat ginjal telah gagal menjalankan salah satu fungsinya sebagai  fungsi  eksresi  ureum  sehingga  terjadi  uremia,  dan  menyebabkan kematian apabila tidak segera diobati. Transplantasi organ ini dianggap sebagai metode  yang  paling  tepat  dalam  upaya  penyembuhan  penyakit  gagal  ginjal terminal,  dimana  organ  yang  ada  tidak  dapat  lagi  menanggung  beban  karena fungsinya  yang  nyaris  hilang  akibat  dari  suatu  penyakit.Pada  saat  sekarang, hukum  positif  yang  mengatur  transplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh manusia, yaitu UU No 36/2009, khususnya pada Pasal 64dan Pasal 67.
Pasal  64  ayat  (1)  UU  No  36/2009  memberikan  kepastian  hukum  yang menyatakan bahwa transplantasi merupakan salah satu pengobatan yang dapat dilakukan  untuk  penyembuhan  penyakit  dan  pemulihan  kesehatan.Secara hukum  transplantasi  hanya  boleh  dilakukan  untuk  tujuan  kemanusiaan  dan tidak  boleh  dilakukan  untuk  tujuan  komersial,  seperti  yang  ditentukan  dalam Pasal 64 ayat (2) UU No 36/2009.Hal ini dimaksudkan bahwa organ dan/atau
jaringan  tubuh  manusia  merupakan  anugerah  Tuhan  YME  sehingga  dilarang untuk  dijadikan obyek untuk  mencari keuntungan atau komersial,  maka  dapat diketahui  bahwa  sebenarnya  tindakan  transplantasi  bertujuan  murni  untuk mengobati  penyakit.  Hal  tersebut  terletak  dalam  kata  “tujuan  kemanusiaan” yang dapat diartikan bahwa tujuan transplantasi seharusnya untuk kepentingan pihak yang membutuhkan, persamaan derajat hak dan kewajiban antara pasien dan  pendonor  yang  memberi  organ  tubuh,  adanya  sikap  tenggang  rasa  antara pasien  dan  pendonor,  dan  kerelaan  dalam  memberikan  organ  dari  pendonor kepada  pasien,  serta  tidak  ada  keinginan  untuk  mencari  keuntungan  pribadi dalam hubungan antara pasien dan pendonor.
Dalam  UU  No  36/2009tidak  dijelaskan  dan  didefinisikan  pengertian tentang nilai  kemanusiaan dalam transplantasi organ tubuh.  Namun  demikian, komersial  dalam  kegiatan  transplantasi  ginjal  bertentangan  dengan  nilai kemanusiaan  yang  menjadi  fokus  utama  dalam  melakukan  tindakan transplantasi organ tubuh terutama bagi donor hidup.Kata “komersial” menurut Kamus  Bahasa  Indonesia online adalah  suatu  kegiatan  yang  berhubungan dengan  perdagangan  atau  dimaksudkan  untuk  diperdagangkan  dan  bernilai niaga  tinggi  yang  kadang-kadang  mengorbankan  nilai-nilai  lain  termasuk kemanusiaan. 5 Karena  berkaitan  dengan  perdagangan  pasti  berhubungan dengan  adanya  suatu  keuntungan.Oleh  karena  itu,  setiap  orang  yang  menjadi pendonor  namun  berorientasi  mendapatkan  keuntungan  dengan  cara  jual  beli untuk  mendapatkan  uang  maupun  dengan  memanfaatkan  rasa  hutang  budi pasien untuk mendapatkan imbalan atau kompensasi setelah memberikan organ ginjalnya  kepada  pihak  pasien  yang  membutuhkan  dapat  dikategorikan  dalam komersial.  Hal  tersebut  memenuhi  unsur  definisi  komersial,  dimana  terjadi pengorbanan  nilai-nilai  sosial  yaitu  mengorbankan  nilai  kerelaan  dalam memberi.
Menurut Salim, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. 6 Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban  untuk  menyerahkan  objek  jual  beli  kepada  pembeli  dan  berhak menerima harga, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima  objek  tersebut.Unsur  yang  terkandung  dalam  defenisi  tersebut adalah  adanya  subjek  hukum,  yaitu  penjual  dan  pembeli;  adanya  kesepakatan antara  penjual  dan  pembeli  tentang  barang  dan  harga;  adanya  hak  dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.
Unsur  pokok  dalam  perjanjian  jual  beli  adalah  barang  dan  harga, dimana  antara  penjual  dan  pembeli  harus  ada  kata  sepakat  tentang  harga  dan benda  yang  menjadi  objek  jual  beli.Suatu  perjanjian  jual  beli  yang  sah  lahir apabila  kedua  belah  pihak  telah  setuju  tentang  harga  dan  barang.  Sifat konsensual  dari  perjanjian  jual  beli  tersebut  ditegaskan  dalam  Pasal  1458 KUHPerdata  yang  berbunyi:“jual  beli  dianggap  sudah  terjadi  antara  kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga,  meskipun  barang  ini  belum  diserahkan  maupun  harganya  belum
5 http://kbbi.web.id/komersial, diunduh tanggal 25 Mei 2015.
6 Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 49.
dibayar”.Subekti  mengemukakan  sebagai  berikut: 7 ketentuan  tentang  jual  beli yang ada dalam KUHPerdata. 8 Dalam hubungannya “Dari  sudut  rasa  keadilan,  perlulah  bahwa  orang  yang  membuat  suatu perjanjian  dan  nantinya  akan  terikat  oleh  perjanjian  itu,  mempunyai  cukup kemampuan  untuk  menginsyafi  benar-benar  akan  tanggung  jawab  yang dipikulnya  dengan  perbuatannya  itu.Sedangkan  dari  sudut  ketertiban  hukum, karena  seorang  yang  membuat  suatu  perjanjian  itu  berarti  mempertaruhkan kekayaannya,  maka  orang  tersebut  haruslah  seorang  yang  sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya”.
Berdasarkan  pengertian-pengertian  atau  batasan-batasan  sebagaimana dikemukakan  dalam  beberapa  paragrap  sebelumnya,  dapat  dikatakan  bahwa pihak  pendonor  menerima  suatu  keuntungan  sebagai  pengganti  memberikan organ ginjalnya kepada pihak pasien yang membutuhkan.Walaupun bentuknya bukan  berupa  imbalan  tetapi  ucapan  terima  kasih  dari  pihak  keluarga  pasien, transaksi  organ  ginjal  tersebut  telah  memenuhi  unsur-unsur  jual  beli.  Namun demikian, untuk sahnya jual beli organ ginjal harus dianalisis dengan ketentuan Pasal  1320  KUHPerdata,  yangmenentukan  bahwa  suatu  perjanjian  jual  beli dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu:
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu; dan
d. Suatu sebab yang halal.
Dalam  transplantasi  organ  ginjal,  posisi  para  pihak  baik  itu  pendonor maupun resipien seringkali tidak seimbang. Resipien yang membutuhkan organ ginjal  biasanya  mempunyai  keunggulan  dalam  hal  ekonomi,  mampu  untuk membeli  sebuah  ginjal  yang  dibutuhkan,  sedangkan  pendonor  biasanya menjual  ginjalnya  dengan  alasan  terhimpit  ekonomi.  Keadaan  ini  seringkali disalahgunakan  oleh  resipien  untuk  keuntungan  yang  tidak  wajar,  seperti membeli  dengan  harga  yang  sangat  murah.  Begitu  pula  sebaliknya,  karena mengetahui  resipien  sangat  membutuhkan  sebuah  organ  ginjal  untuk menyembuhkan penyakit, maka pendonor memberikan organ ginjalnya dengan harga  yang  sangat  mahal  diluar  kewajaran.  Jika  terjadi  transaksi  yang demikian,  maka  perjanjian  tersebut  dianggap  cacat  kehendak.Akan  tetapi  hal ini baru mempunyai akibat hukum setelah orang tersebut mengajukan hal itu di hadapan  hakim.  Jika  hakim  menetapkan  atau  memutuskan  suatu  pembatalan, maka  perbuatan  yang  dibatalkan  itu  berkedudukan  sama  dengan  perbuatan yang sejak semula telah batal. Sebelum ada putusan hakim perbuatan itu tetap sah. 9
Selain itu dalam kaitan dengan transplantasi organ ginjal, apabila pasien belum  dewasa  harus  diwakili  oleh  orang  tua  atau  walinya,  sedangkan  pasien dewasa  yang  telah  ditaruh  di  bawah  pengampuan  harus  diwakili  oleh
7 Subekti, Hukum Perjanjian , Cetakan ke X, PT Intermasa, Jakarta, 1985, hlm.17-18.
8 Ahmadi  Miru, Hukum  Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak ,  PT  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,    2007, hlm. 127.
9 A. Pitlo , Hukum Perdata , Cetakan Pertama, Diterjemahkan oleh M. Moerasad dari buku aslinya Korte Uitleg  van  Enige  Burgerlijk  Rechtelijke  Hoofdstukken-Cetakan  ketujuh-1969 ,  PT  Intermasa,  Jakarta, 1977, hlm.116.
pengampu  atau  kuratornya.  Pasien  dalam  keadaan  tidak  sadar  dikategorikan sebagai  orang  yang  tidak  cakap  untuk  membuat  suatu  perjanjian,  harus diwakilkan  oleh  orang  tua/wali.  Kalau  seorang  pasien  dalam  membuat  suatu perjanjian  diwakili  oleh  orang  lain,  maka  ia  tidak  membikin  perjanjian  itu sendiri,  tetapi  yang  tampil  ke  depan  wakilnya.  Tetapi  kalau  seorang  pasien dalam  membuat  perjanjian  dibantu,  berarti  ia  bertindak  sendiri,  hanyalah  ia didampingi oleh orang lain yang membantunya. Bantuan tersebut dapat diganti dengan  surat  kuasa  atau  izin  tertulis.Apabila  dalam  perjanjian  dibuat  oleh seorang  wakil  (pemegang  kuasa,  wali,  kurator,  pengurus)  yang  diuraikan secara  positif,  dalam  asasnya  seorang  wakil  tidak  dapat  berbuat  apa-apa,  ia hanya  dapat  berbuat,  apa  yang  dengan  tegas  ditugaskan  atau  diperbolehkan oleh  undang-undang  atau  oleh  persetujuan.  Jika  ia  melanggar  wewenang  ini, maka  bagi  yang  diwakilinya  perbuatannya  tidak  mengikat  seperti  halnya dengan  perbuatan  dari  sembarang  orang  ketiga,  hal  semacam  itu  yang  ada bukan dapat dibatalkan, tetapi batal demi hukum ( nietig ). 10
Demikian  pula  dari  sisi  pendonor,  apabila  seorang  pendonor  ginjal belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin, menurut Pasal 330  KUHPerdata  dianggap  sebagai  orang  yang  belum  dewasa,  harus  diwakili oleh  orang  tua/walinya.  Akan  tetapi,  apabila  perkawinan  itu  dibubarkan sebelum  umur  mereka  genap  21  tahun  mereka  tidak  kembali  lagi  dalam kedudukan  belum  dewasa.Jika  seorang  pendonor  bersuami  tidak  boleh melakukan  perbuatan  hukum  tertentu  tanpa  izin  dari  suaminya,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  108  dan  Pasal  110  KUHPerdata.  Akan  tetapi  berdasarkan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  3  Tahun  1963,  maka ketentuan  Pasal  108  dan  Pasal  110  KUHPerdata  tersebut  dinyatakan  tidak berlaku  lagi.  Menurut  ketentuan  Pasal  31  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,  hak  dan  kedudukan  isteri  adalah  seimbang  dengan  hak dan kedudukan suami dalam kehidupan di  rumah tangga dan pergaulan hidup bersama  dalam  masyarakat.Selanjutnya  Pasal  31  ayat  (2)  menyatakan  bahwa masing-masing  pihak  berhak  untuk  melakukan  perbuatan  hukum.Dengan demikian,  saat  ini  seorang  wanita  yang  telah  bersuami  boleh  melakukan perbuatan hukum tanpa harus mendapat ijin terlebih dahulu dari suaminya.
Organ  ginjal  laku  untuk  dijual  kepada  resipien  yang  sangat membutuhkan.  Kalaupun  diberikan  secara  cuma-cuma  juga  diperbolehkan, dengan  demikian  organ  ginjal  termasuk  macam  benda  yang  dapat diperdagangkan  dan  dapat  menjadi  obyek  dalam  perjanjian.Berdasarkan ketentuan  Pasal  64  ayat  (3)  UU  No  36/2009  menyatakan  bahwa  “organ dan/atau  jaringan  tubuh  manusia  dilarang  diperjualbelikan  dengan  dalih apapun”.Dalam  kaitannya  dengan  pasal  ini,  peraturan  perundang-undangan secara  tegas  melarang  perbuatan  menjual  organ  ginjal,  namun  dalam praktiknya organ ginjal tetap diperjualbelikan dan hal ini melanggar peraturan hukum  yang  ada,  dengan  konsekuensi  yuridis  bahwa  perjanjian  tersebut  batal demi hukum.
Dilihat  dari  unsur  perjanjian  jual  beli,  unsur-unsur  jual  beli  tidak  ada pada  transplantasi  karena  di  dalam  transplantasi  tidak  ada  unsur  esensialia perjanjian yaitu berupa barang dan harga sebagaimana yang harus ada di dalam
10 Ibid , hlm. 118.
perjanjian  jual  beli.Di  dalam  transplantasi,  resipien  tidak  memberikan  uang sebagai  prestasi  membeli  organ  tubuh  dari  donor.  Dengan  demikian,  menurut KUHPerdata  organ  tubuh  manusia  termasuk  kategori  benda  yang  dilarang untuk  diperdagangkan,  sehingga  ia  tidak  dapat  menjadi  obyek  perjanjian  jual beli  antara  resipien  dengan  donor.  Akan  tetapi,  dalam  kenyataannya  organ ginjal dapat diperdagangkan, mengingat akan kebutuhan organ ginjal di dalam negeri  meningkat  sedangkan  persediaan  akan  organ  ginjal  untuk  kepentingan transplantasi  tidak  mencukupi  bahkan  hampir  tidak  ada,  mendorong  sebagian orang  dengan  memanfaatkan  momentum  ini  untuk  mencari  keuntungan  dari transaksi  organ  ginjal.  Karena  perjanjian  jual  beli  ini  berlawanan  dengan ketentuan  Undang-Undang,  maka  transaksi  organ  ginjal  yang  dilakukan  oleh para pihak dengan sendirinya batal demi hukum.
Transaksi  organ  ginjal,  undang-undang  melarang  adanya  transaksi organ. Hal ini disebutkan dalam Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) UU No 36/2009, yang menyatakan bahwa:
(2)  Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan  hanya  untuk  tujuan  kemanusiaan  dan  dilarang  untuk dikomersialkan;
(3)  Organ  dan/atau  jaringan  tubuh  dilarang  diperjualbelikan  dengan  dalih apapun
Dengan demikian perjanjian jual beli organ ginjal yang dibuat oleh para pihak yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan imbalan uang maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur  “sebab yang halal”, dimana perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak terkait dengan transaksi  organ  ginjal  sangat  bertentangan  dengan  “sebab  yang  halal”  yang dikehendaki oleh undang-undang karena hal tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan  sebagai  tujuan  utama  diadakannya  transplantasi  yang  tertera dalam  Pasal  64  UU  No  36/2009.  Oleh  karena  itu  perjanjian  tersebut  bukan perjanjian yang sah dimata hukum. Konsekuensi yuridis atas “sebab yang tidak halal” secara hukum, seperti perbuatan hukum yang dilakukan oleh pasien dan pendonor  adalah  bahwa  perjanjian  yang  bersangkutan  tidak  mempunyai kekuatan hukum. Dengan perkataan lain, suatu kontrak tanpa suatu kausa yang legal  akan  merupakan  kontrak  yang  batal  demi  hukum. 11 Sebagai konsekuensinya,  tidak  ada  dasar  untuk  menuntut  pemenuhan  perjanjian  di depan  hakim,  karena  sejak  semula  dianggap  tidak  pernah  ada  perjanjian.  Hal ini  juga  dapat  diartikan  bahwa  para  pihak  tidak  mempunyai  hak  untuk menuntut pemenuhan hak atau prestasi apapun jika suatu hari nanti terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi dalam hubungan para pihak.
Berdasarkan  analisis  di  atas,  suatu  perjanjian  dapat  dikatakan  sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif yang sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian transplantasi organ ginjal yang dilakukan selama  ini  termasuk  yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang-undangan, meskipun  dalam  kenyataannya  tidak  tersedia  organ  donor  ginjal  secara sukarela di dalam negeri sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 64 ayat (2) UU 36/2009.
11 Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Binis ,  PT  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2001, hal 75.
2. Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Resipien  Gagal  Ginjal  Terminal  Yang Membutuhkan Transplantasi Organ Ginjal
Jual  beli  organ  secara  komersial  dilarang  oleh  undang-undang  dan merupakan  suatu  tindak  pidana  baik  bagi  donor  maupun  resipien  ginjal  seperti yang  tertera  di  dalam  UU  No  21/2007dan  UU  No  36/2009.  Walaupun transplantasi organ ginjal non komersial dianggap sah, akan tetapi belum adanya kepastian perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan transplantasi  organ  ginjal  dapat  menimbulkan  keraguan  bagi  dokter  yang  akan melaksanakan transplantasi.
Perlindungan  hukum  secara  tidak  langsung  berkaitan  erat  dengan pembuat  hukum  itu  sendiri.Perlindungan  hukum  merupakan  salah  satu  hal terpenting  dari  unsur  suatu  negara  hukum.  Dianggap  penting  karena  dalam pembentukan  suatu  negara  akan  dibentuk  pula  hukum  yang  mengatur  tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan  melahirkan  suatu  hak  dan  kewajiban  satu  sama  lain,  dan  perlindungan hukum  akan  menjadi  hak  tiap  warga  negara.  Selain  daripada  itu,  perlindungan hukum  merupakan  kewajiban  bagi  negara  itu  sendiri,  oleh  karenanya  negara wajib  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  warga  negaranya.Perlindungan hukum  adalah suatu  perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum  dalam bentuk  perangkat  baik  yang  bersifat  preventif  maupun  yang  bersifat  represif, baik  yang  lisan  maupun  tulisan.  Dengan  kata  lain,  bahwa  perlindungan  hukum sebagai  suatu  gambaran  tersendiri  dari  fungsi  hukum,  yang  memiliki  konsep bahwa  hukum  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan dan kedamaian. 12
Kondisi pada pasien gagal ginjal terminal, dimana ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi berarti harus melakukan tindakan medis cuci darah seumur hidup. Apabila hal ini tidak dilakukan,pasien akan jatuh dalam kegawatan medis, kadar ureum  dalam  darah  melebihi  ambang  batas  normal,  terjadi  penumpukan  racun dan  menyebabkan  kematian  bila  tidak  segera  ditangani.  Di  samping  itu,  pasien dengan gagal  ginjal  terminal umumnya akan berubah menjadi  keluarga miskin, sekali  cuci  darah  harus  mengeluarkan  biaya  antara  Rp  500.000  sampai  dengan Rp 750.000 dan cuci darah dilaksanakan dua sampai tiga kali dalam seminggu. Apabila dilakukan dua kali seminggu sudah menghabiskan dana sekitar 3,2 juta rupiah  perbulan,  belum  termasuk  biaya  obat  yang  harus  dikonsumsi.  Dengan demikian transplantasi merupakan terapi alternatif terbaik yang dapat membantu pasien  gagal  ginjal  terminal  agar  dapat  mempertahankan  kelangsungan hidupnya.
Berdasarkan  UU  No  36/2009pada  prinsipnya  transplantasi  organ dan/atau  jaringan  tubuh  manusia  dapat  dilakukan  di  Indonesiasebagai penyembuhan  penyakit  dan  untuk  alasan  pemulihan  kesehatan.  Akan  tetapi adanya larangan jual beli organ ginjal ternyata menyebabkan pengaturan hukum terkait  transplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  manusia  di  Indonesia mengalami  berbagai  permasalahan,  khususnya  dalam  tataran  pelaksanaannya. Hal ini membuktikan bahwa di satu sisi transplantasi organ diperbolehkan, tetapi terbatas  atau  dengan  syarat  tertentu,  disisi  lain  belum  diatur  secara  lengkap
12 Koesparmono Irsan, Hukum Perlindungan Anak, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2007, hlm.8.
tentang  mekanisme  atau  cara  perolehan  organ  untuk  transplantasi,  bahkan  jual beli organ dengan dalih apapun dapat dipidana.
Mendapatkan organ ginjal dari donor yang bukan keluarga tanpa imbalan tidaklah  mudah  karena  stock  organ  ginjal  di  dalam  negeri  terbatas.  Hal  ini menyebabkan  pasien  gagal  ginjal  terminal  mengalami  ketidakpastian  akan kelangsungan  hidupnya,  sedangkan  transplantasi  ginjal  dianggap  penting  guna melanjutkan  hidup  resipien.Mengenai  hal  ini  perlindungansudah  seharusnya didapatkan oleh pasien gagal ginjal terminal sebagai warga negara.
Pasal  3  UU  36/2009  tentang  Kesehatan  menyatakan  bahwa pembangunan  kesehatan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran,  kemauan, dan  kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap  orang  agar  terwujud  derajat  kesehatan masyarakat  yang  setinggi-tingginya,  sebagai  investasi  bagi  pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam hal ini Pemerintah  wajib  melindungi  warga  negaranya  dan  bertanggungjawab  untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, akan tetapi peran serta masyarakat tetap diperlukan sebagai upaya pemenuhan hak-hak kesehatan masyarakat sesuai dengan  nilai-nilai  HAM.  Pemenuhan  akan  hak-hak  kesehatanpada  pasien  gagal ginjal  terminal  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  sejak  deklarasi universal  tentang  HAM  yang  diterima  dengan  suara  bulat  oleh  Majelis  Umum Perserikatan  Bangsa-Bangsa  pada  tanggal  10  Desember  1948,  sebagaimana terdapat dalam artikel 25 yang menyatakan bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk hidup pada standar yang layak terhadap kesehatan, kesejahteraan mereka dan  keluarga  mereka,  termasuk  hak  untuk  mendapat  makanan,  perumahan  dan pelayanan kesehatan”.
Demikian pula, dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara Republik Indonesia  (setelah dilakukan  amandemen ke  I sampai dengan ke  IV), ketentuan tentang hak asasi manusia tercantum pada Pasal 28 A sampai dengan 28 JUndang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa:
“Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya;  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang;  setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya; setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Selanjutnya  Pasal  34  Undang-Undang  Dasar  1945  menetapkan  bahwa:“negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan”.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  sudah  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  untuk  memperhatikan  kepentingan  kesehatan  warganegara, khususnya  pasien  gagal  ginjal  terminal,  walaupun  pembatasan  memang diperlukan  untuk  mencegahkah  terjadinya  eksploitasi  manusia  dan  kejahatan sejenis,  sehingga  pasien  gagal  ginjal  terminal  harus  diberikan  pengecualian, sepanjang  tidak  bertentangan  dan  tidak  dilanggarnya  hak  asasi  manusia pendonor yang memberikan organ ginjalnya secara sukarela, serta pihak resipien yang  membeli  sebuah  organ  ginjal  dengan  harga  yang  wajar.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  menghindari  pemerasan  oleh  donor  kepada  resipien  yang sangat  membutuhkan  organ  ginjal,  maka  kebijaksanaan  pemerintah  diperlukan guna  mempertimbangkan  dan  memberikan  pengecualian  kepada  warga
negaranya  yang  sangat  membutuhkan  transplantasi  organ  demi  kelangsungan hidupnya.
Dalam  perkara  perdata,  pengadilan  mempunyai  dua  yurisdiksi,  yaitu yurisdiksi  volutaria  dan  yurisdiksi  contensiosa.  Dalam  pengaturan  hukum tentang  transplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  manusia  di  satu  sisi diperbolehkan  sepanjang  untuk  pengobatan  dan  pemulihan  kesehatan,  tetapi  di sisi  lain  dibatasi  hanya  untuk  tujuan  kemanusiaan  dan  dilarang  untuk  tujuan komersial.  Mengingat  tersedianya  organ  ginjal  di  dalam  negeri  terbatas, sedangkan  dalam  hukum  positif  Indonesia  belumada  pengecualian  bagi penderita  gagal  ginjal  terminal,  dalam  memperoleh  organ  ginjal  secara komersial,  maka  yurisdiksi  volutaria  pengadilan  dapat  dimanfaatkan  oleh penderita  gagal  ginjal  terminal  yang  secara  medis  benar-benar  memerlukan tindakan  transplantasi  dalam  memperoleh  perlindungan  hukum  sehingga dibebaskan  dari  ancaman  pidana.  Upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh,  yaitu dengan  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang untuk  memperoleh  izin  tranplantasi  organ  ginjal  dengan  donor  bukan  keluarga dan  dengan  imbalan  tertentu.  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang  yang dimaksudkan di sini, yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon.
Apabila  pasien yang bersangkutandalam kondisi  cakap menurut hukum, permohonan tersebut dapat diajukan oleh pasien sendiri, atau memberikan kuasa kepada  wakilnya  untuk  mewakili  perbuatan  hukum  pasien  dalam  perkara permohonan  tersebut.  Namun  demikian,  apabila  pasien  dalam  kondisi  tidak sadar  atau  belum  dewasa  atau  dibawah  pengampuan  dianggap  tidak  cakap menurut hukum sehinggaharus diwakili oleh wali/orang tua/pengampunya.
Permohonan  dalam  yurisdiksi  voluntair  sebagaimana  disebutkan  di  atas pada  pokoknya  memuat  identitas  pemohon,  alasan  dan  dasar  hukum permohonan, dan petitum permohonan.
a. Identitas pemohon, yaitu nama dan tempat tinggal pemohon.
b. Alasan dan dasar hukum permohonan, berisi  antara lain sebagai berikut:
1) Riwayat  penyakit  yang  diderita  pemohon,  termasuk  upaya  medis  yang pernah  dijalaninya  dan  advis  dokter.  Misalnya,  pada  saat  ini  pemohon sedang  menderita  gagal  ginjal  terminal,  dimana  organ  ginjalnya  tidak dapat  melaksanakan  fungsinya  dengan  baik  dan  sudah  mengalami kerusakan  yang  menetap,  sehingga  sangat  tergantung  dengan  fasilitas medis,  upaya  medis  sudah  ditempuh  pemohon  dengan  melakukan  cuci darah seminggu dua kali guna mencegah pemohon jatuh dalam kegawatan yang  dapat  berakhir  dengan  kematian,  adapun  advis  dari  dokter  yang merawat, agar segera dilakukan transplantasi ginjal yang merupakan terapi alternatif terbaik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.
2) Usia  pemohon,  yang  dapat  menunjukkan  adanya  potensi  sumber  daya manusia  jika  dapat  dilakukan  transplantasi  organ.  Misalnya,  pemohon masih usia muda sehingga usia harapan hidupnya masih panjang.
3) Posisi  dalam  keluarga.  Misalnya  posisi  pemohon  dalam  keluarga  sebagai tulang  punggung  keluarga,  yang  mencarikan  nafkah  buat  anak-anaknya, dimana  anak-anak  pemohon  masih  kecil,  serta  membutuhkan  bimbingan, perhatian, dan kasih sayang dari pemohon.
4) Tidak tersedianya pendonor dari keluarga yang cocok. Misalnya, pemohon sudah  berusaha  mencari  pendonor  dari  pihak  keluarga,  namun  tidak tersedia pendonor yang cocok.
5) Sudah ada calon pendonor non keluarga. Misalnya, sekarang ini pemohon sudah menemukan calon pendonor non keluarga dengan identitas lengkap dan  bersedia  mendonorkan  salah  satu  organ  ginjalnya  guna  menolong meringankan  beban  penderitaan  yang  pemohon  alami  saat  ini.  Pendonor telah  diperiksa  oleh  tim  dokter  dan  dinyatakan  dalam  kondisi  sehat  serta siap untuk dilakukan transplantasi organ ginjal.
6) Dasar  hukum  permohonan.  Misalnya,  adanya  larangan  komersialisasi organ  ginjal  dalam  upaya  medis  transplantasi  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  64  ayat  (2)  UU  No  36/2009  membuat  pemohon  tidak  berdaya  dan menunggu  nasib  akan  hidupnya,  padahal  pemohon  mempunyai  hak konstitusional  sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, yaitu  hak untuk  hidup  sehat  dan  mempertahankan  kelangsungan  hidupnya. Demikian juga dalam Deklarasi universal tentang HAM, yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup pada standar yang layak terhadap kesehatan.
c. Petitum permohonan,  yaitu  apa  yang  diminta  untuk  ditetapkan  oleh  hakim. Misalnya,  mentapkan  memberi  izin  kepada  pemohon  untuk  melakukan transplantasi organ ginjal dengan calon donor yang sudah tersedia.
Apabila  permohonan  sebagaimana  disebutkan  di  atas  dikabulkan  oleh
Pengadilan,  maka  Penetapan  Pengadilan  tersebut  diharapkan  dapat  membawa dampak  yang  besar  bagi  dunia  kedokteran  karena  resipien,  donor,  dokter,  serta Rumah  Sakit  dan  pihak-pihak  lainnya  yang  terlibat  dalam  tranplantasi  organ ginjal  akan  mendapat  perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  dalam pelaksanaan transplantasi organ ginjal dengan donor non keluarga.
Selain  melalui  permohonan  untuk  mendapatkan  izin  dari  Pengadilan, masih ada upaya hukum bagi para penderita gagal ginjal terminal, yaitu dengan mengajukan  uji  materiil  (judicial  review)  Pasal  64  UU  No.  36/2009  ke Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  3  huruf  a  jo  Pasal  10  UU  No  24 Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  (UU  No  24/2003),  salah  satu kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  adalah  menguji  undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 51 ayat (1) huruf  a  UU  No  24/2003  dinyatakan  bahwa  pemohon  judicial  review  adalah pihak  yang  menganggap  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusionalnya  dirugikan oleh  berlakunya  undang-undang,  yaitu  perorangan  warga  negara  Indonesia. Dengan  demikian,  pasien  gagal  ginjal  terminal  dapat  mengajukan  permohon judicial review  terhadapketentuanPasal 64 UU No 36/2009.
Permohonan  diajukan  secara  tertulis  dalam  Bahasa  Indonesia  dan ditandatangani  oleh  pemohon  atau  kuasanya  dalam  12  rangkap  yang  pada pokoknya memuat identitas Pemohon; uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan;  hal-hal  yang  dimohonkan  untuk  diputus  dalam  permohonan pengujian  formil;  dan  hal-hal  yang  dimohonkan  untuk  diputus  dalam permohonan pengujian materiil.
a. Identitas  pemohon,  yaitu  nama;  tempat  tanggal  lahir;  agama;  pekerjaan; kewarganegaraan; tempat tinggal; nomor telepon pemohon
b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan, antara lain:
1) Kewenangan Mahkamah;
2) Kedudukan  hukum  ( legal  standing )  pemohon  yang  berisi  uraian  yang jelas  mengenai  anggapan  pemohon  tentang  hak  dan/atau  kewenangan konstitusional  pemohon  yang  dirugikan  dengan  berlakunya  UU  No 36/2009 yang dimohonkan untuk diuji;
3) Alasan permohonan pengujian diuraikan secara jelas dan rinci.
c. Hal-hal  yang  dimohonkan  untuk  diputus  dalam  permohonan  pengujian materiil, yang berisi antara lain:
1) Mengabulkan permohonan pemohon;
2) Menyatakan bahwa materi muatan ayat (2) Pasal 64, dan Pasal 192 UU No 36/2009 dimaksud bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945;
3) Menyatakan bahwa materi muatan ayat (2) Pasal 64, dan Pasal 192 UU No 36/2009 dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Apabila  permohonan  uji  materiil  tersebut  dikabulkan  oleh  Mahkamah Konstitusi, maka pasien gagal ginjal terminal yang akan menjalani transplantasi organ ginjal  tidak lagi terikat dengan ketentuan ayat (2) Pasal 64 dan Pasal 192 UU No 36/2009, sehingga akan memperoleh perlindungan hukum.

## E. Penutup
Akibat  hukum  jual  beli  organ  ginjal  manusia  dalam  upaya  medis transplantasi organ ginjal dalam penelitian ini dikaji dari aspek hukum, yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana dimana akibat hukum jual beli organ ginjal manusia dalam upaya medis  transplantasi organ ginjal dalam aspek hukumperdata bertitik-tolak  pada  empat  syarat  sahnya  perjanjian  menurut  ketentuan  Pasal  1320 KUHPerdata,    yaitu  1)  kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan  dirinya;  2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; dan4) suatu sebab yang  halal.  Akibat  hukum  jual  beli  organ  ginjal  manusia  dalam  upaya  medis transplantasi  organ  ginjal  dalam  aspek  hukumpidana,  yaituperbuatan  pidana sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  menurut  ketentuan  Pasal  192  UU Kesehatan No 36/2009. Sanksi pidana dalam pasal ini berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.
Perlindungan  hukum  sudah seharusnya didapatkan oleh pasien gagal  ginjal terminal  sebagai  warga  negara,  akan  tetapi  untuk  mendapatkan  organ  ginjal  dari donor  yang  bukan  keluarga  tanpa  imbalan  tidaklah  mudah.  Tersedianya  organ ginjal di dalam negeri terbatas, sedangkan dalam hukum positif Indonesia belumada pengecualian  bagi  penderita  gagal  ginjal  terminal  dalam  memperoleh  organ  ginjal secara  komersial.  Oleh  karena  itu  bagi  pasien  gagal  ginjal  terminal  yang  akan melakukan  upaya  medis  transplantasi  organ  dengan  organ  ginjal  yang  diperoleh
melalui jual beli, maka terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan Negeri  dengan  memanfaatkan  yurisdiksi  volutaria  pengadilan  agar  diizinkan  akan melakukan  upaya  medis  tansplantasi  organ  dengan  organ  ginjal  yang  diperoleh melalui jual beli.
Bagi  Pembentuk  undang-undang:  DPR  bersama  dengan  Presiden  segera melakukan perubahan UU Kesehatan No 36/2009, khususnya pada Pasal 64 dengan menambah  pengecualian  bagi  penderita  gagal  ginjal  terminal,  dengan  pembatasan harus  mendapat  izin  dari  pengadilan  sehingga  ada  kontrol  dalam  menghindari komersialisasi  organ  ginjal.Bagi  Pemerintah  melalui  Kementerian  Kesehatan: melakukan  sosialisasi  mengenai  transplantasi  organ  ginjal  secara  terbuka,  baik  di kalangan masyarakat khususnya penderita gagal  ginjal terminal, pendonor, dokter, Rumah  Sakit,  maupun  paramedis  terkait  agar  melalui  informasi  yang  benar  dapat mengambil  keputusan  terbaik  mengenai  tindakan  transplantasi  organ  ginjal, membuka  bank-bank  donor  di  tiap-tiap  daerah  untuk  memudahkan  dan  menjaring orang-orang  yang  ingin  mendonorkan  salah  satu  organ  tubuhnya,  dsb.  Bagi Masyarakat,    memberikan  penyuluhan  khususnya  pada  penderita  gagal  ginjal terminal  untuk  melakukan  transplantasi  secara  sah  agar  tidak  terjerat  ancaman pidana, misalnya mengajukan permohonan izin kepada pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
A. Djoko Witarko, Aku Hampir Lumpuh, Buta dan Gila, Puspa Swara, Jakarta, 2009.
Ahmadi  Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta,  2007
A. Pitlo , Hukum Perdata , Cetakan Pertama, Diterjemahkan oleh M. Moerasad dari buku aslinya Korte  Uitleg  van  Enige  Burgerlijk  Rechtelijke  Hoofdstukken-Cetakan ketujuh-1969 , PT Intermasa, Jakarta, 1977
Koesparmono  Irsan, Hukum  Perlindungan  Anak, Fakultas  Hukum  Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2007
Majadi  Sinaga, Peran  dan  Tanggung  Jawab  Masyarakat  dalam  Masalah  Pengadaan Donor Organ Manusia , Universitas Sumatra Utara Medan, 2007.
Moh. Nazir, Metode Penelitian , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Binis ,  PT  Citra  Aditya Bakti.
Salim  H.S., Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2003.
Subekti, Hukum Perjanjian , Cetakan ke X, PT Intermasa, Jakarta, 1985.
Trini Handayani, Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia , Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, Februari 2012 Bandung, 2001
Internet : http://kbbi.web.id/komersial, diunduh tanggal 25 Mei 2015.