Retribusi Jasa Parkir...( Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih )

## RETRIBUSI JASA PARKIR DALAM PANDANGAN ISLAM (Studi Tentang Retribusi Daerah di Kota Surakarta)
Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih Universitas Duta Bangsa Surakarta Email: hartono@stmikdb.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat  kualitatif  deskriptif,  dengan  mengambil  lokasi  di  Kota Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Subyek  dalam  penelitian ini adalah  Dinas Perhubungan Kota Surakarta, petugas parkir, dan pengguna jasa parker.Objek penelitiannya adalah penerapan retribusi parkir di kota Surakarta. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  bahwa  jasa  parkir  merupakan salah  satu  lahan  bisnis  yang  masih  umum,  semua  pihak  bisa memanfaatkannya, namun penetapan tarif retribusinya ada dibawah kendali  pemerintah  daerah  yang  dimaksudkan  untuk  meminimalisir pungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Retribusi parkir yang tidak resmi akan dikatakan  halal  dan  bukan  merupakan  pungli  dalam  hukum  Islam, apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (petugas parkir  dan  pemilik  area  parkir).  Karena  tidak  ada  pihak  manapun yang diberatkan dan itu telah sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berlaku.
Kata Kunci: Retribusi Parkir, Hukum Islam, Ijarah
Pendahuluan Kota Surakarta adalah kota tujuan wisata dengan beraneka ragam peninggalan sejarah dan warisan budaya. Tidak mengherankan jika kota ini dipadati banyak pendatang baik wisatawan yang berlibur
maupun pelajar yang menuntut ilmu. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di jalanan kota Surakarta dengan plat nomor kendaraan yang beraneka ragam.
Oleh karena itu, banyak sarana dan prasarana yang harus disiapkan oleh pemerintah kota Surakarta. Salah satu prasarana kota yang harus disediakan adalah menyediakan prasarana parkir.
Dengan adanya sarana prasarana parkir untuk kendaraan bermotor yang berada tersebar pada berbagai tempat wisata di Surakarta, maka Perda (Pemerintah Daerah) membuat peraturan untuk retribusi parkir yang tentunya telah dihitung dan melalui proses mufakat antar anggota dewan. Kemudian di sahkan dan diberlakukan pada setiap titik zona parkir yang ada pada kota Surakarta untuk itu para juru parkir harus mengindahkan peraturan kebijakan Perda (Pemerintah Daerah). Perda merupakan perjanjian tertulis yang menjadi dasar pelaksanaan retribusi parkir di kota Surakarta.
Dalam islam pihak yang telah melakukan perjanjian harus melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan, hal itu  berdasarkan firman Allah dalam surat Al- Maidah (5): 1, yang artinya:
ِ....دوُقُعْلاِب اوُف ْوَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
“Wahai  orang-orang  yang  beriman! penuhilah janji-janji...”

## Disebutkan  juga  dalam  firman
Allah SWT dalam surat Ali-Imran (3): 76 yang artinya:
َنيِقَّتُمْلٱ ُّب ِحُي َ َّللٱ َّنِإَف  ٰىَقَّتٱَو ۦِهِدْهَعِب  ٰىَف ْوَأ ْنَم  ٰىَلَب
“Sebenarnya barang siapa menepati janji  dan  bertakwa,  maka  sungguh, Allah  mencintai  orang-orang  yang bertakwa”.
Adanya beberapa contoh penyimpangan yang diakukan oleh pengelola jasa parkir untuk menghindari kewajiban menanggung segala macam kelalaian, di mana pengelola jasa parkir memberlakukan peraturan sendiri yang ditujukan untuk kesejahteraan bersama dan keamanan misalnya pada bagian karcis parkir terdapat ketentuan apabila karcis parkir hilang akan dikenakan denda atau biaya sebesar 15.000 rupiah dengan menunjukan surat kendaraan bermotor yang berfungsi untuk memastikan bahwa motor yang dikendarai adalah miliknya dan segala kerusakan serta kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan termasuk barang-barangnya adalah tanggung jawab pemilik kendaraan dan tidak ada penggantian apapun. Selain kebijakan yang ada di atas juru parkir juga menetapkan penggunaan sistem bebas jam bagi setiap pemilik sepeda motor yang hendak memakirkan kendaraanya.
Retribusi Jasa Parkir...( Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih )
Artinya, berapapun jangka waku pengguna jasa parkir memarkirkan kendaraannya baik sebentar maupun lama, mereka tetap membayar dengan tarif normal.

## Tinjauan Pustaka
1.  Pengertian  Perda  (Peraturan Daerah) Menurut  Wikipedia,  Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Perda termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebuh tinggi. Perda juga  dibuat dalam rangka memelaksanakan kebutuhan daerah. Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin mengungkapkan bahwa peraturan daerah (Perda) adalah produk hukum langsung yang dihasilkan oleh rakyat atau legislative  rule . Oleh sebab itu secara konstitusional Perda tidak bisa dibatalkan oleh produk hukum pemerintah seperti keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
2. Proses Perancangan Perda: Dalam merancang sebuah Perda, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1.  Analisis data tentang persoalan sosial yang akan diatur
2.  Kemampuan teknis perundang- undangan
3. Penegtahuan teoritis tentang pembentukan aturan
4. Hukum  perundang-undangan baik secara umum maupun khusus tentang Perda
3.  Retribusi Parkir Retribusi parkir masuk dalam kreteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  Keputusan  Menteri Dalam Negeri No. 73 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Daerah yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum. Sementara itu berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. 272/ HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas
Parkir, yang dimaksud dengan penyelenggaraan fasilitas parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan baik di badan jalan maupun di luar badan jalan.

## 4.  Pengertian  pungli  secara umum
“Pungutan” berarti mengambil, menarik dan “liar” yang berarti tidak resmi, tanpa izin resmi dari yang berwenang. Jadi pungli berarti mengambil sesuatu dengan cara yang tidak resmi atau menarik sesuatu tanpa izin yang berwenang.
Tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara jelas di dalam KUHP, namun dapat disamakan dengan kejahatan jabatan yang diatur dalam pasal 415 tantang penggelapan yang dilakukan oleh pejabat atau intansi terkait, 418 dan 419 ayat (1) tangtang pejabat yang menerima hadiah. Tindakan pungutan liar diatur dalam buku ke II KUHP mengenai kejahatan jabatan yang juga terdapat unsur penggelapan ( verduistering ). Bunyi pasal 415 adalah sebagai berikut:
“Seseorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan mejalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan
sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau meneolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Dalam pasal 418 disebutkan :
“Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denagn jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
Dalam pasal 419 ayat (1) disebutkan:
“Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pegawai negeri:
“Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakannya supaya
Retribusi Jasa Parkir...( Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih )
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”
Kebanyakan pungutan liar di pungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini banyak terjadi di Indonesia.
Dalam kasus tindak pidanan pungutan liar selain terdapat unsur- unsur tindak pidana penggelapan juga terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana lain yang saling berhubungan dengan kasus tindak pidana pungutan liar, diantaranya adalah tindak pidana penipuan ( bedrog ), pemerasan ( afpersing ), dam juga tindak pidana korupsi atau yang disebut dengan Tipikor.
5.  Pungutan Liar Menurut Hukum Islam Dalam bahasa Arab pungutan liar disebut sebagai al-maksu, yang berarti memungut cukai, menurunkan harga dan menzalimi. Maksu (pungutan liar) adalah pajak yang ditagih oleh seseorang secara tidak legal, biasanya dari pedangang-pedagang kecil.  Ibnu  Manzur  menjelaskan lebih detail yaitu al-Maksu adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para pedagang dari pasar-pasar pada zaman jahiliyah. Pungutan liar juga dapat berarti sesuatu (barang) yang dipungut atau diambil dengan
cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pungutan liar didasarkan pada pelanggaran terhadap aturan resmi yang telah ditentukan. Orang yang melakukan tindakan pungutan liar senantiasa mengabaikan kewajibannya, hal ini karena hanya mementingkan untuk mendapatkan keinginnnya, yakni melakukan pungutan. Dalam islam suatu kegiatan dikatakan pungli apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku serta memberatkan berbagai pihak dalam pandangan islam itu merupakan perbuatan yang menyimpang dan jelas merupakan sesuatu yang haram hukumnya. Dikatakan bukan pungli apabila telah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah disepakati dan tidak memberatkan pihak manapun maka kegiatan tersebut halal hukumnya dalam pandangan Islam.

## Metode Penelitian
1.  Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif sebagai metodologi p e n e l i t i a n n y a . A l a s a n menggunakan metode kualitatif yaitu karena permasalahannya bersifat kompleks sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode kuantitatif.
b. Sifat Penelitian
• Penelitian kualitatif bersifat deskriptif Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan situasi, keadaan, masalah dan kesimpulan masalah tersebut.
• Penelitian kualitatif bersifat naturalistik Penelitian ini bersifat naturalistik karena penelitian masalah ini memang terjadi dimasyarakat Kota Surakarta tanpa ada manipulasi keadaan dan kondisinya.

## 2.  Pendekatan Penelitian
a.  Berdasarkan rumusan masalah atau tujuan penelitian agar masyarakat mengerti dan memahami arti retribusi yang seseungguhnya dan dapat mengetahui bagaimana kebijakan yang berlaku pada retribusi parkir di Surakarta dalam pandangan umum dan dalam islam. b.  Penelitian ini termasuk penelitian tindakan masyarakat karena penelitian ini dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan jalan merencanakan, melaksanakan, dan  merefleksikan  tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan menyadarkan masyarakat Surakarta sehingga masyarakat bisa bekerjasama dalam menjalankan kewajiban sebagai penduduk suatu daerah.

## 3.  Teknik Pengumpulan Data
Dalam penulisan penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif. Hal ini merupakan salah satu jenis penulisan yang menitik beratkan pada penalaran berdasarkan realita sosial yang terjadi di masyarakat Surakarta secara  objektif.  Metode  penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data secara mendalam mengenai kegiatan suatu program. Untuk memperoleh data yang relevan kami menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data:
a. Wawancara ( Interview)
Metode  wawancara  adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak dengan cara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Metode  ini  digunakan  untuk memperoleh data, keterangan, informasi seputar permasalahan secara langsung dan mendalam sehingga diperoleh data yang akurat dan terpercaya karena diperoleh secara langsung tanpa perantara.
Untuk memperoleh data dari subjek maka kami menggunakan pedoman wawancara sebagai penguat hasil observasi dan mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan Perda mengenai retribusi parkir di kota Surakarta.
b. Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data melalui
Retribusi Jasa Parkir...( Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih )
pengamatan secara langsung terhadap masalah-masalah yang menyebabkan masyarakat Surakarta risau dengan adanya pungutan retribusi parkir yang tidak  sesuai  ketentuan.  Maka kami melakukan observasi untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan secara mendalam dan  menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.
c. Teknik Analisis Data
Dari berbagai metode yang kami lakukan diatas, pertama akan  kami  lakukan  klarifikasi kecocokan data yang diperoleh dengan masalah yang ada. Kemudian menjabarkan hasil klarifikasi  data  agar  dapat dipahami oleh masyarakat luas dan menjadi bahan referensi penyelesaian masalah terkait retribusi parkir di kalangan umum dalam pandangan islam.

## Hasil Dan Pembahasan

## 1. Gambaran Umum Tentang Pungutan dan Retribusi Parkir
Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi Daerah adalah:
Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah. Di kota Surakarta banyak tempat parkir baik itu yang ada di tepi jalan umun ataupun yang berada di depan tempat makan. Dalam penelitian ini kami melakukan wawancara dengan salah nseorang juru parkir bernama Pak Adi yang bekerja di depan rumah makan. Beliau mengatakan bahwa ia tahu mengenai Perda (peraturan daerah) mengenai parkir namun tidak sepenuhnya. Dari keterangan yang kami dapatkan, tidak ada pengawasan dari pihak UPTD Pengelolaan Perparkiran dikarenakan lahan parkir yang di jalankan oleh beliau adalah bukan parkir resmi, untuk menjadi juru parkir tidak ada syarat khusus yang harus dipenuhi namun harus ada ijin dari pihak rumah makan tersebut dan kalaupun di ijinkan harus ada sebuah perjanjian yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak. Tarif yang beliau tetapkan untuk setiap kendaraan yaitu Rp. 1.500 dengan perolehan hasil perhari bisa sampai Rp. 75.000- Rp. 100.000. Tujuan beliau menjadi juru parkir adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam penjelasan dan gambaran diatas merupakan uraian yang diambil dari sudut pandang universal ataupun demokratis. Karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum maka jelas setiap kegiatan dan keseharian masyarakat Indonesia tertera dalam perundang undanganya. Yang harus dituruti dan di laksanakan dengan seksama sebagai warga negara Indonesia dan apabila menyimpang maka harus siap menerima sanksi sesuai UU yang berlaku.
Berikut akan kami uraikan penjelasan tentang retribusi parkir dalam sudut pandang agama Islam. Karena telah jelas pula kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban melaksanakan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah di rumuskan dalam Al-Quran. Perilaku dan keseharian umat Islam telah di tuntun dalam Al- Quran dan kita sebagai umat islam berkewajiban untuk menjalankanya dengan benar dan sesuai kaidah yang berlaku.
Menurut  bapak  Sangin  Nurudin yang merupakan salah satu tokoh agama, beliau mengatakan bahwa apabila dalam islam dikatakan bahwa peraturan yang telah dibuat dan di jalankan hukumnya wajib dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang sah harus dijalankan sesuai ketentuan, apabila dilakukan menyimpang walaupun menurut manusia itu tetap haram hukumnya. Sama saja pada kebijakan kententuan retribusi parkir yang jelas
sudah ada UU Perda yang berlaku di berbagai daerah, mengenai parkir apabila tidak sesuai ketentuan maka itu dikatakan menyimpang dengan aturan dan jelas dalam pandangan islam merupakan perbuatan dosa. Walaupun dalam masyarakat sekarang ini pungutan atau tarif di katakan lumrah dan bisa diterima oleh masyarakat luas dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat milenial sekarang dan seakan akan membenarkan kegiatan tersebut yang seharusnya dapat ditindak tegas agar tidak banyak masyarakat yang terjerumus dan terus melakukan perbuatan dosa dan haram.
Dan jelas tertera dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 56:
َلوُسَّرلٱ ۟اوُعيِطَأَو َ َّللٱ ۟اوُعيِطَأ ۟ا ٓوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَٰٓ ٍء ْىَش ىِف ْمُتْعَزَٰنَت نِإَف ْمُكنِم  ِرْمَ ْلٱ ىِل ۟وُأَو ِ َّللٱِب َنوُنِمْؤُت ْمُتنُك نِإ ِلوُسَّرلٱَو ِ َّللٱ ىَلِإ ُهوُّدُرَف ًليِوْأَت ُنَسْحَأَو ٌرْيَخ َكِلَٰذ  ِر ِخاَءْلٱِم ْوَيْلٱَو
Yang artinya: “  Hai  orang-orang  yang  beriman, ta’atilah  Allah  dan  ta’atilah Rasul(Nya),  dan  ulil  amir  di  antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat  tentang  sesuatu,  maka kembalikan  ia  kepada  Allah  (Al- Quran)  dan  Rasulnya  (Sunnahnya), jika  kamu  benar-benar  mengimani Allag  dan  hari  kemudian.  Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.”
Retribusi Jasa Parkir...( Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih )
Berdasarkan ayat Al-Quran di atas dapat disimpulkan bahwa, jelas dikatakan masyarakat harus patuh dengan kebijakan yang telah di tetapkan oleh ulul amri atau pemimpin yang pada permasalahan ini merupakan Perda dan masyarkat jelas harus mematuhi dan melaksanakanya dengan seksama.
Menurut  bapak  Sangin  Nurudin apabila juru parkir sudah meminta izin pada pemilik usaha maka hukumnya bukan termasuk pungli karena sudah mendapatkan izin dan itu merupakan suatu bentuk kerjasama antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Keuntungan yang didapat oleh juru parkir yaitu mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan keuntungan dari pihak pemilik usaha yaitu kendaraan para pelanggan jadi tertata rapi. Itu bukan merupakan retribusi parkir yang resmi maka apabila sudah terjalin kerjasama dan tidak merugikan pihak manapun tidak akan menjadi masalah yang merujuk kepada retribusi parkir. Namun akan menjadi masalah apabila penarikan retribusi parkir ini tidak memiliki perjanjian dengan pihak manapun dan penarikran biaya yang dikenakan sangat tidak sesuai dan terkesan semaunya sendiri maka itu akan sangat merugikan.
Dari wawancara dan hasil observasi yang telah kami dapatkan, data yang kami terima kami analisis
dan kami jabarkan seperti deskripsi di  atas.  Maka  kami  dapat  menarik kesimpulan bahwa retribusi parkir memiliki dua jenis yaitu resmi dan tidak resmi. Dengan ketentuan dan kebijakan  yang terdapat pada masing- masing jenis retribusi parkir tersebut.

## 2.  Retribusi  Jasa  Parkir  Dalam Kaidah Hukum Islam
Perjanjian dalam jasa usaha parkir merupakan perjanjian yang sifatnya saling percaya mempercayai atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata-mata. Dengan sifat atas dasar kepercayaan itu maka tidaklah pasti ada jaminan dari penyedia jasa parkir, dan apabila kendaraan yang di parkir itu hilang/musnah atau rusak maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya, kecuali apabila musnah atau rusaknya kendaraan tersebut disebabkan kelalaian pihak penyedia jasa parkir sendiri.
Pihak penyedia jasa parkir memiliki beberapa kewajiban diantaranya harus menjaga, merawat dan memelihara kendaraan yang diparkir serta harus menyerahkan kendaraan tersebut sesuai dengan aslinya, yakni sesuai dengan kondisi awal pada saat kendaraan tersebut memasuki area parkir. Kewajiban yang dimiliki oleh pengelola jasa parkir juga menyebabkan pengelola berhak menerima upah sebagai akibat dari kewajiban hukum yang diterimanya. Oleh sebab itu,
pengguna jasa parkir harus memberi upah sebagai biaya parkir atau sesuai dengan tarif retribusi parkir.
Jasa parkir merupakan salah satu lahan bisnis yang masih umum, semua pihak bisa memanfaatkannya, namun penetapan tarif retribusinya ada dibawah kendali pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk meminimalisir pungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh pihak- pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.
Dalam ushul fiqh terdapat prinsip al-maslahah al-mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak disyari’atkan oleh syar’i dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata- mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia.
Dalam kajian hukum Islam, pelayanan jasa parkir termasuk dalam kategori ijarah. Akad ijarah merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. Ijarah apabila objeknya berupa benda disebut sewa menyewa, sedangkan jika objeknya berupa manfaat perbuatan disebut upah mengupah. Timbulnya ijarah disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin diperoleh
melalui kepemilikan. (Burhanuddin S.: 2009: 94).
Ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan syara’ sebagaimana akad pada umumnya, yakni adanya para pihak, objek ijarah, dan akad. Berikut firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang secara tersurat memperkenankan akad sewa.
“...Dan  jika  kamu  ingin  anakmu disusukan  oleh  orang  lain,  maka tidak  ada dosa bagimu apabila kamu memberikan  pembayaran  menurut yang  patut.  bertakwalah  kamu kepada Allah  dan  ketahuilah  bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Tim Penyusun al-Qur’an Terjemah Agama RI: 2007: 37)
Selain itu, menurut Haroen sebagimana dikutip Abdul Rahman Ghazaly disebutkan bahwa upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonom. (Abdul Rahman Ghazaly: 2010: 280). Syarat mengenai upah atas jasa parkir tersebut sudah jelas yakni telah ditetapkan dan tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah yang mengatur tentang tarif retribusi parkir di Kota Surakarta. Selain itu, untuk besaran tarifnyapun tergantung pada jenis kendaraan dan memiliki nilai ekonom.
Retribusi Jasa Parkir...( Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih )
Namun, ada beberapa hal yang terjadi dalam pelayanan jasa parkir di Kota Surakarta, seperti penarikan tarif parkir oleh juru parkir untuk sepeda motor yang menjadi Rp. 2.000,-, dan hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Surakarta. Kemudian, pengguna jasa parkir tersebut mayoritas juga tidak mendapatkan karcis untuk parkir kendaraanya sebagai bentuk perjanjian. Selain itu, terdapat anak buah (juru parkir) dalam kegiatan perparkiran tersebut yang harus menyetorkan hasilnya ke atasannya tidak langsung ke pemerintah daerah, padahal lahan parkir tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Terlepas dari hal tersebut, kajian parkir menjadi penting mengenai kondisi yang ada serta sistem yang diterapkan.

## Kesimpulan
1. Jasa parkir merupakan salah satu lahan bisnis yang masih umum, semua pihak bisa memanfaatkannya, namun penetapan tarif retribusinya ada dibawah kendali pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk meminimalisir pungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.
2. Retribusi parkir yang tidak resmi akan dikatakan halal dan bukan merupakan pungli dalam hukum Islam, apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (petugas parkir dan pemilik area parkir). Karena tidak ada pihak manapun yang diberatkan dan itu telah sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Abu Bakar, Iskandar. 2011. Parkir;  Pengantar  Perencanaan  dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir . Jakarta: Transindo Gastama Media Arikunto, Suharsini. 2006. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik . Jakarta: Rinika Cipta.
Burhanuddin S., 2009. Hukum Kontrak Syariah , Yogyakarta: BPFE.
Ghazaly. Abdul Rahman. dkk, 2010. Fiqh Muamalah . Jakarta : Kencana.
Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2004. Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah di Indonesia. Malang : Bayu Media.
Peraturan Daerah Kota Surakarta. 2011. Tentang Retribusi Daerah Prekoso, Kesit Bambang. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah . Yogyakarta: UII Press.
Siahaan. Marihot Pahala, S.E., M.T. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
. Jakarta: Raja Pers.
Tim Penyusun al-Qur’an Terjemah Agama RI. 2007. Al-Qur’an dan Terjemah . Bandung: Sigma Axemedia