## JPEB
Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 1 (2), 2016, Hal: 139 - 150
http://www.jpeb.dinus.ac.id

## IMPLEMENTASI AKUNTANSI KEUANGAN BERBASIS SAK ETAP (STUDI KASUS PADA UMKM BATIK DI KOTA SEMARANG)
Ira Septriana 1* dan Eva Vitriyani 2
1 Program Studi Akuntansi,Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Jl. Nakula I No. 5-11 Semarang 50131, Indonesia * Corresponding Author: iraseptriana@gmail.com
Diterima: Februari 2016 ; Direvisi: Juni 2016; Dipublikasikan: Septembert 2016

## ABSTRACT
This  study  was  to  determine  how  the  application  and  understanding  of  the  accounting  method  for MSMEs Batik Semarang and whether in accordance with the standards set by the government. Because of FAS EWPA  set  with  the  purpose  of  facilitating  entities  without  public  accountability  like  MSMEs  in  presenting  the financial statements to be more relevant and informative in order to monitor the performance of business units within a single accounting period. There are 30 units of MSMEs Batik Semarang as research sample selected by convenience  sampling  method  using  qualitative  descriptive  analysis  method.  The  results  indicate  that  the perception and understanding of MSME entrepreneurs Batik Semarang on Financial Accounting Standards for Entities  Without  Public  Accountability  (FSA  EWPA)  was  still  very  simple,  due  to  the  lack  of  entrepreneurs knowledge  regarding  the  technical  preparation  of  financial  statements  based  FSA  EWPA.  MSMEs  feel  that income  statement  is  enough, and  there  is  a  lacking  sosialization  by  the  related  department  like  Department  of Cooperatives and MSMEs Semarang in applicating the Financial Accounting Standards Entities Without Public Accountability.
Keywords: MSMEs; FAS EWPA; Financial Statements

## ABSTRAK
Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pemahaman metode pencatatan akuntansi bagi para pelaku UMKM Batik di Kota Semarang dan apakah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena SAK ETAP ditetapkan dengan tujuan memudahkan entitas tanpa akuntabilitas publik seperti UMKM  dalam  menyajikan  laporan  keuangan  yang  lebih  relevan  dan  informatif  guna  memantau  kinerja  unit usaha dalam satu periode akuntansi. Sebanyak 30 Unit UMKM Batik Semarang menjadi sample penelitian yang dipilih dengan metode convenience sampling denngan metode Analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan  bahwa  persepsi  dan  pemahaman  para  pengusaha  UMKM  Batik  di  Kota  Semarang  mengenai Standar  Akuntansi  Keuangan  untuk  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK-ETAP)  ternyata  masih  sangat sederhana,  dikarenakan  kurangnya  pengetahuan  para  pelaku  usaha  mengenai  teknis  penyusunan  laporan keuangan  berbasis  SAK  ETAP. UMKM  merasa  bahwa  laporan  keuangan  yang  menunjukkan  laba  rugi perusahaan saja sudah cukup, serta kurangnya sosialisasi dari dinas terkait setempat seperti Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Kata kunci : UMKM; SAK ETAP; Laporan Keuangan

## PENDAHULUAN
Perkembangan pembangunan dalam segala bidang di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan  yang  cukup  signifikan.  Perkembangan  tersebut  juga  terjadi  pada  bidang ekonomi dan industri. Peningkatan perkembangan dalam dunia ekonomi dan industri tersebut tidak  lepas  dari  peranan  perusahaan-perusahaan  di  Inonesia.  Baik  perusahaan  besar  maupun perusahaan dalam skala  mikro kecil dan menengah  yang disebut dengan  Usaha Mikro Kecil dan  Menengah  (UMKM).  Menurut  Mitchell  dan  Reid  (2000)  UMKM  merupakan  kekuatan penting  dalam  ekonomi  berbasis  informasi  modern.  Hal  tersebut  dikatakan  demikian  karena UMKM  adalah  jenis  usaha  yang  lebih  fleksibel  dan  memiliki  kreativitas  yang  inovatif sehingga dapat bertahan dan bersaing dengan usaha besar(Strouhal et al,2009).
Undang-Undang No.20 tahun 2008 mengatur semua hal tentang UMKM, dan dengan berlakunya  undang  –  undang  tersebut  maka  usaha  mikro  kecil  menengah  mendapatkan jaminan serta keadilan usaha yang dapat meningkatkan potensi dan kedudukan UMKM dalam mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dengan  peningkatan  pendapatan  masyarakat,  terciptanya lapangan kerja serta penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Saat Indonesia mengalami krisis ekonomi seperti tahun 1997-1998 atau krisis ekonomi global  tahun  2008,  banyak  perusahaan  perusahaan  besar  yang  mengalami  kebangkrutan  dan berdampak  pada  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  besar-besaran  pada  banyak karyawannya.  Namun  hal  ini  tidak  berdampak  banyak  pada  UMKM  dikarenakan  UMKM umumnya menggunakan mata uang rupiah dan relatif jarang menggunakan hutang perbankan, serta  tidak  atau  belum  berhubungan  dengan  pihak  asing,  UMKM  juga  dapat  menjaring sumber daya manusia yang menjadi pengangguran karena PHK untuk dapat bekerja kembali.
UMKN  juga  memberikan  kontribusi  bagi  Indonesia  dalam  segi  ekonomi  makro. Pendapatan  Domestik  Bruto  Indonesia  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  UMKM  mencapai 57,12%.  Berdasarkan  data  Kementrian  Koprasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  tahun  2013, jumlah unit UMKM di Indonesia mencapai 55,2 juta unit.Jumlah UMKM yang besar tersebut mencerminkanbesarnyapotensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan lagi bagi UMKM untuk lebih berkontribusi aktif bagi Indonesia.
Menurut  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  UU  No.  9  Tahun  1995 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional,  dengan  kekayaan  bersih  RP  50  juta  –Rp  200juta  (tidak  termasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha) dan omset tahunan ≤ Rp 1 miliar; dalam UU UMKM/ 2008 dengan kekayaan bersih Rp 50 juta – Rp 500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar.
Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (DSAK)  telah  menerbitkan  Standar  Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada tanggal 17 Juli 2009 dan  berlaku  efektif  per  1  Januari  2011.  SAK-ETAP  ini  lebih  mudah  dipahami  dibanding Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  Umum  karena  entitas  tanpa  akuntabilitas  publik didominasi  oleh  UMKM  dimana  sebagian  besar  pengusahanya  dengan  latar  belakang pendidikan  yang  rendah.  Melihat  pentingnya  penggunaan  SAK-ETAP  sebagai  standar pembuatan  laporan  keuangan  pada  UMKM,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai  SAK  ETAP.  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  UMKM  Batik  di  kota Semarang, baik unit usaha yang bersifat independen maupun unit usaha dibawah binaan suatu lembaga tertentu.
Pada  tanggal  24  Juli  2007,  Pemerintah  Kota  Semarang  melalui  Disperindag me launching batik  Semarangan  melalui  seminar  pada  paguyupan  Perajin  Kampung  Batik yang  membahas  mengenai  identitas  dan  motif  yang  akan  digunakan  sebagai  ciri  khas, kemudian disepakati bahwa Batik Semarangan adalah batik yang diproduksi oleh warga kota Semarang dengan motif atau ragam hias yang berhubungan dengan landmark kota Semarang seperti Tugumuda dan Lawang Sewu. Sejalan dengan perkembangan jaman, nilai estetis
ekonomis  melangkah  maju  beriringan,  banyak  manyarakat  yang  berminat  pada  batik  karena memiliki fungsi rekreatif danedukatif.
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diantaranya dilakukan oleh Salmiah (2015) tentang penerapan SAK-ETAP menyatakan bahwa 83% UMKM belum memahami isi SAK- ETAP  dan  70%  tidak  menggunakan  software  atau  dikerjakan  secara  manual.  Hal  ini menyimpulkan  bahwa  penerapan  SAK-ETAP  pada  UMKM  di  Kecamatan  Sukajadi  Binaan DisKop dan UMKM Pekanbaru masih sangat sederhna atau tidak mengikuti tahapan-tahapan dalam  siklus  akuntansi.  Hal  serupa  diungkapkan  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Alfitri (2014) pada Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Klaten bahwa pemahaman perajin  mebel  tentang  SAK-ETAP  masih  sangat  rendah  serta  pencatatan  dan  penyusunan laporan  keuangan  yang  dilakukan  hanya  sebatas  laporan  bisnis  yang  dibuat  sesuai  dengan pemahaman dan kebutuhan masing-masing perajin mebel, pencatatan yang dilakukan perajin mebel tersebut tidak sesuai dengan siklusakuntansi.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kalangi  (2014)  pada  PT.  Nichindo Manado Suisan bahwa perusahaan belum menyusun laporan keuangan lengkap menurut SAK- ETAP. Hal ini berdasarkan syarat kelengkapan SAK-ETAPyang meliputi neraca, laporan laba rugi,  laporan  perubahan  ekuitas,  laporan  arus  kas,  dan  catatan  atas  laporan  keuangan. Perusahaan belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan  atas laporan keuangan serta terjadi  inkonsistensidalam  penyajian laporan keuangan serta terdapat beberapa pos pada neraca yang tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
Penelitian  ini  merupakan  replika  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Salmiah  (2015) tentang  Analisa  Penerapan  Akuntansi  dan  Kesesuaiannya  dengan  Standar  Akuntansi Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian terdahulu  adalah  dari  segi  objek  penelitian.Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Salmiah  (2015) dilakukan  pada  UMKM  di  Kecamatan  Sukajadi  Binaan  DisKop  &  UMKM  Kota  Pekanbaru dan penelitian ini dilakukan pada UMKM Batik Kota Semarang. Sedangkan persamaan dari kedua  penelitian  ini  terletak  pada  variabel  dan  metode  analisis  yang  digunakan.Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  para  pelaku  UMKM  menerapkan  sistem pencatatan  keuangannya  dan  kesesuaiannya  terhadap  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik sehingga mereka lebih mengetahui kondisi keuangan dan kinerja usahanya yang sebenarnya.
Penelitian  ini  dibatasi  pada  8  dari  30  Bab  dalam  SAK-ETAP  yaitu  meliputi  Ruang Lingkup, Konsep dan Prinsip Pervasif, Penyajian Laporan Keuangan, Neraca, Laporan Laba Rugi,  Laporan  Perubahan  Ekuitas  dan  Laporan  Saldo  Laba,  Laporan  Arus  Kas  dan  Catatan Atas  Laporan  Keuangan.  Pembatasan  pada  penelitian  ini  dikarenakan  penelitian  ini  hanya untuk melihat bagaimana penerapan dan seberapa mengerti para pelaku usaha tentang metode penerapan  laporan  keuangan  berbasis  SAK-  ETAP.  Melihat  pentingnya  penggunaan  SAK- ETAP  sebagai  standar  pembuatan  laporan  keuangan  pada  UMKM,  peneliti  tertarik  untuk melakukan penelitian mengenai SAKETAP dengan mengambil objek penelitian pada UMKM Batik dikota Semarang, baik unit usaha yang bersifat independen maupun unit usaha dibawah binaan suatu lembaga tertentu.
Dari  uraian  diatas,  maka  dalam  penelitian  ini  dirumuskan  masalah  adalah  sebagai berikut :
1. Bagaimana bentuk penerapan akuntansi pada UMKM Batik di Kota Semarang?
2. Apakah  penerapan  akuntansi  pada  UMKM  Batik  di  Kota  Semarang  telah  sesuai dengan SAK-ETAP?
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

## TINJAUAN PUSTAKA Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi standar Usaha Mikro sebagaimana telah diatur dalam undang-undangini.
2. Usaha Kecil merupakan ekonomi usaha produktif yang berdiri secara independen, yang dijalankan  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  dan  bukan  termasuk  anak perusahaan  dan  bukan  merupakan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki  atau  menjadi bagianlangsungatautidaklangsungusahamenengahatauusahabesaryangmemenuhi  kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalamundang-undang.
3. Usaha Menengah merupakan ekonomi usaha produktif yang berdiri secara independen, yang  dilakukan  oleh  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  bukantermasuk  dalam  anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian langsung maupun  tidak  langsung  dengan  usaha  kecil  maupun  usaha  besar  dengan  jumlah  harta bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Menurut M.Tohar (1992) definisi usaha kecil dari berbagai segi adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan Total Aset
Pengusaha  kecil  adalah  pengusaha  yang  memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak Rp.200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat membuka usaha.
2. Berdasarkan Total Penjualan Bersih per Tahun Berdasarkan hal ini pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih per tahun paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
3. Berdasarkan Status Kepemilikan Dalam hal ini, didefinisikan bahwa pengusaha kecil adalah usaha berbentuk perseorangan, bisa berbadan hukum maupun tidak, didalamnya termasuk koperasi.
Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah berdasarkan UU No.1 Tahun 1995 memiliki kriteria sebagai berikut :
1. Kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil pejualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,-
3. Milik Warga Negara Indonesia (WNI).
4.  Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai perusahaan besar.
5. Bentuk usaha orang perorang, badan usaha berbadan hukum tidak termasuk koperasi.
6. Untuk sektor industri, memiliki total aset maksimal Rp.5.000.000.000,-
7. Untuk sektor non industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.600.000.000,- (tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha),  atau  memiliki  hasil  penjualan tahunan maksimal Rp.3.000.000.000,- pada usaha yang dibiayai.

## Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  adalah  salah  satu  komponen  paling  penting  dalam  suatu  sistem pencatatan akuntansi, karena dari laporan keuangan manajemen dapat diketahui apakah suatu perusahaan  sehat  atau  tidak  dalam  praktiknya.  Kieso,  Weygant  &  Warfird  (2007) mendefinisikan  laporan  keuangan  merupakan  sarana  perkomunikasian  informasi  keuangan utama kepada pihak-pihak diluar perusahaan.

## Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan entitas tanpa akuntanbilitas publik adalah suatu  entitas  yang  tidak  memiliki  akuntanbilitas  publik  signifikan  dan  menerbitkan  laporan keuangan  untuk  tujuan  umum  ( general  purpose  financial  statement )  bagi  pengguna eksternal.Contoh  pengguna  eksternal  adalah  pemilik  yang  tidak  terlibat  langsung  dalam pengelolaan  usaha,  kreditur,  dan  lembaga  pemeringkat  kredit.  SAK-ETAP  disahkan  oleh  18 Anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Mei 2009 di Jakarta.
Penggunaan SAK-ETAP akan membantu  perusahaan dengan skala kecil dan menengah dalam  menyediakan  pelaporan  keuangan  yang  tetap  relevan  dan  andal.  SAK-ETAP  akan khusus  digunakan  untuk  perusahaan  tanpa  akuntabilitas  publik  yang  signifikan.  Perusahaan yang  terdaftar  dalam  bursa  efek  dan  memiliki  akuntabilitas  publik  signifikan  tetap  harus menggunakan PSAK yang umum.

## Tujuan Penyusunan SAK-ETAP
Martini  (2011)  menyatakan  bahwa  penerapan  SAK  ETAP  lebih  sederhana  dibanding penerapan PSAK umum  yang mengacu pada  IFRS dikarenakan SAK-  ETAP mengacu pada praktik  akuntansi  yang  saat  ini  digunakan.  Dijelaskan  oleh  Basir  (2010)  bahwa  penerapan SAK  ETAP  bebas  diterapkan  oleh  entitas  tanpa  akuntabilitas  publik  (ETAP),  jika  ETAP belum  memiliki  rencana  pengembangan  ke  depan,  bisnisnya  dijalankan  secara  sederhana, tidak terlalu membutuhkan pendanaan dari lembaga keuangannya, maka entitas ini tidak perlu menerapkan  PSAK  umum.  Entitas  yang  memiliki  akuntabilitas  publik  signifikan  dapat menggunakan  SAK  ETAP  jika  otoritas  berwenang  membuat  regulasi  mengizinkan penggunaan SAK ETAP (Syarif, 2010).
SAK  ETAP  memiliki  30  bab  sejumlah  182  lembar  yang  terdiri  dari  ruang  lingkup, konsep  dan  prinsip  prevasif,  penyajian  laporan  keuangan,  neraca,  laporan  laba  rugi,  laporan perubahan  ekuitas,  laporan  arus  kas,dan  lain-lain.  Didalamnya  mencakup  juga  standar pelaporan akuntansi untuk masing-masing akun selayaknya SAK Umum.

## METODE PENELITIAN
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  Kualitatif.  Data  kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan dengan satuan angka. Dalam penelitian ini termasuk dalam data kualitatif berupa daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada UMKM Batik  di  kota  Semarang  terkait  dengan  penerapan  akuntansi  dan  kesesuaiannya  dengan Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAKETAP).Metode Analisis  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  metode  deskriptif.  Metode deskriptif  adalah  metode  analisis  yang  terlebih  dahulu  mengumpulkan  data  yang  ada kemudian  diklarifikasi,  dianalisis,  selanjutnyadiintrepretasikan  sehingga  dapat  memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi  objek  penelitian  pada  UMKM  Batik  Kota  Semarang  adalah  berdasarkan kepemilikan usahanya.Setelah melakukan pengumpulan data selama proses penelitian, maka didapat  hasil  bahwa  sebagian  besar  responden  merupakan  UMKM  yang  berada  dibawah binaan  Dinas  Koprasi  dan  UMKM  Kota  Semarang  yaitu  sebesar  63%  dari  total  responden seluruhnya  atau  sebanyak  19  UMKM.  Hal  ini  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui  pemberian  fasilitas,  bimbingan,  pendampingan,  dan  bantuan  perkuatan  untuk menumbuhkan  dan  meningkatkan  kemampuan  dan  daya  saing  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah.
Kemudian  9  unit  usaha  atau  sebesar  30%  meruapakan  unit  usaha  yang  bersifat independen  yang  hampir  seluruh  hal  mengenai  usahanya  mulai  dari  pengaturan  manajemen keuangan,  produksi  hingga  pemasaran  dilakukan  secara  pribadi  dan  hanya  2  dari  30 responden yang merupakan unit usaha dibawah binaan swasta yang juga bertujuan membantu meningkatkan kualitas pengusaha UMKM Batik Kota Semarang
Standar  Akuntasi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP)  terdiri dari 30 Bab, namun  pada penelitian ini peneliti hanya membahas 8 Bab  pada 22 pertanyaan dalam  kuesioner  yang  telah  diberikan  kepada  responden  yaitu  meliputi  Ruang  Lingkup, Konsep  dan  Prinsip  Pervasif,  Penyajian  Laporan  Keuangan,  Neraca,  Laporan  Laba  Rugi, Laporan  Perubahan  Ekuitas  dan  Laporan  Saldo  Laba,  Laporan  Arus  Kas  dan  Catatan  Atas Laporan Keuangan.

## Tabel 1. Rekapitulasi Kuesioner
No. Pertanyaan JAWABAN TOTAL % JAWABAN YA TIDAK YA TIDAK 1 Apakah anda memahami isi SAK 6 24 30 20% 80% ETAP ? 2 Apakah anda melakukan pembukuan 26 4 30 87% 13% ? 3 Apakah terdapat software akuntansi 0 30 30 0% 100% khusus untuk mendukung pembukuan ? 4 Apakah anda rutin melakukan 24 6 30 80% 20% pembukuan pelaporan keuangan? 5 Entitas memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan 8 22 30 27% 73% dan kebijakan akuntansi ? 6 Entitas memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam 9 21 30 30% 70%
laporan keuangan ?
7 Entitas menyajikan laporan perubahan 16 14 30 53% 47%
posisi keuangan?
8 Apakah Entitas menyajikan laporan 21 9 30 70% 30% laba rugi ? 9 Bagaimana Entitas menyajikan 3 27 30 10% 90% laporan arus kas ? 10 Bagaimana entitas menyajikan 9 21 30 30% 70% laporan aset lancar dan aset tidak lancar ? 11 Entitas menyajikan klasifikasi pos- 7 23 30 23% 77% pos dalam laporan keuangan ? 12 Entitas menyajikan secara lengkap 6 24 30 20% 80% laporan keuangan min 1 kali 13 Entitas menyajikan informasi 17 13 30 57% 43%
komparatif (perbandingan)?
14 Apakah transaksi diukur berdasarkan 16 14 30 53% 47% biaya historis? 15 Apakah transaksi diukur berdasarkan 19 11 30 63% 37%
nilai wajar?
16 Apakah anda mengetahui bahwa 10 20 30 33% 67% terdapat standar akuntansi dikoperasi dalam menyusun laporan keuangan ? 17 Apakah anda pernah mendengar 9 21 30 30% 70% tentang SAK ETAP 18 Apakah anda memahami serta 3 27 30 10% 90% mengerti praktek SAK ETAP? 19 Menurut saya SAK ETAP adalah 14 16 30 47% 53% sebuah pedoman dalam menyusun laporan keuangan? 20 Apakah dengan menggunakan SAK 12 18 30 40% 60% ETAP, kemampuan koperasi dalam melakukan penilaian pada kinerja perusahaan akan meningkat ? 21 Apakah penerapan SAK ETAP akan 18 12 30 60% 40% memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja usahanya ? 22 Apakah koperasi seharusnya 19 11 30 63% 37% Menerapkan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan? Rata - rata 41% 59%
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1 tentang rekapitulasi penelitian,dapat dilihat bahwa  hanya  20%  UMKM  Batik  di  Kota  Semarang  yang  sudah  memahami  isi  SAK  ETAP dan  80%  tidak  memahami  SAK  ETAP.  Pencatatan  keuangan  yang  disajikan  selama  ini hanyalah  pemasukan  dan  pengeluaran.  Namun  apabila  dilihat  pencatatan  keuangan  atau pembukuan  yang  dihasilkan,  87%  unit  usaha  batik  di  kota  Semarang  telah  melakukan pembukuan  yang  sebagian  besar  dilakukan  secara  manual,  sedangkan  informasi  akuntansi harus dihasilkan tepat  waktu  agar informasi tersebut  relevan sebagaimana  yang diisyaratkan oleh SAK ETAP.
Untuk  menghasilkan  informasi  yang  tepat  waktu,  sudah  seharusnya  penerapan akuntansi  tersebut  dilakukan  secara  komputerisasi  atau  dibantu  dengan  software  akuntansi. Beberapa  UMKM  hanya  menggunakan  perangkat  lunak microsoft  excel untuk  melakukan pencatatan transaksinya.Dapat dilihat juga bahwa tidak ada satupun dari UMKM Batik Kota Semarang  yang  melakukan  pembukuan  dengan  menggunakan softwar e  akuntansi  khusus. Seluruh  pemilik  UMKM  Batik  Kota  Semarang  beranggapan  bahwa  membeli  software akuntansi masih dirasa sangat memberatkan dan tidak sesuai dengan manfaat langsung yang akan  diperoleh  sehingga  pencatatan  manual  yang  dilakukandirasa  sudah  memenuhi  tujuan laporan  keuangan  yang  di  inginkan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  UMKM  tersebut  dalam menerapkan akuntansi guna menghasilkan informasi keuangan belum memenuhi karakteristik mutu  informasi  yaitu  relevan  dan  tepat  waktu  sebagaimana  yang  diisyaratkan  dalam  SAK ETAP.Penggunaan  sofware  akuntansi  hanyalah  salah  satu  cara  untuk  menghasilkan  laporan keuangan  secara  tepat  waktu  sehingga  relevan  informasinya.  Pencatatan  dengan menggunakan perangkat lunak microsoft excel sebenarnya masih dapat menghasilkan laporan keuangan tetapi untuk skala yang agak besar mempunyai kelemahan dalam penyimpanan data transaksi  yang  sangat  banyak,  sehingga  tidak  menjamin  keamanan  data.  Serta  kecepatan dalam menghasilkan informasi  penggunaan software akuntansi akan sangat  membantu  dalam menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat dan relevan.
Pembukuan  atau  pencatatan  laporan  keuangan  adalah  salah  satu  cara mendokumentasikan  aktivitas  usaha  perusahaan,  dari  laporan  keuangan  pemilik  dapat mengetahui  kinerja  operasional  usahanya,  kendala-kendala  apa  saja  yang  dihadapi,  dan informasi-informasi  apa  saja  yang  dibutuhkan  dapat  dilihat  dari  laporan  keuangan  yang dihasilkan. Dari hasil penelitian, 80% UMKM telah melakukan pembukuan secara rutin setiap periodenya  dan  20%  unit  usaha  hanya  melakukan  pembukuan  ketika  dibutuhkan,  sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak valid yang mengakibatkan banyak informasi yang diungkapkan secara tidakwajar.
Laporan  keuangan  umumnya  merupakan  salah  satu  syarat  pengajuan  kredit  pada perbankan,  namun  dengan  kualitas  laporan  keuangan  yang  tergolong  rendah  akan  menjadi kendala bagi pihak perbankan untuk dapat mengandalkan informasi dalam laporan keuangan tersebut. Hal ini menyebabkan perbankan lebih mengandalkan soft information , seperti assets based  lending (yaitu  berdasarkan  aset-  aset  yang  dimiliki  UMKM  yang  dapat  dijadikan jaminan  kredit)  sehingga  UMKM  tetap  dapat  menerima  tambahan  modal  dari  pihak perbankan.  Dengan  adanya  kemudahan  bagi  UMKM  dalam  menerima  kredit,  menyebabkan para pelaku usaha beranggapan laporan yang dibuat tidak terlalu penting.
Pada tabel  1 juga dapat  dilihat bahwa hanya 27% UMKM Batik di  Kota Semarang yang  memberikan  informasi  tentang  dasar-dasar  atau  aturan  dalam  penyusunan  laporan keuangan  pada  unit  usaha  tersebut,  dan  30%  para  pelaku  usaha  juga  tidak  memberikan informasi  atau  akun-akun  tambahan  yang  tidak  disajikan  dalam  laporan  keuangan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  masih  lebih  dari  70%  UMKM  tersebut  yang  tidak  menyajikan  laporan keuangannya  secara  lengkap  atau  memenuhi  seluruh  karakteristik  mutu  informasi  akuntansi sebagaimana yang telah di isyaratkan dalam SAK-ETAP.
Neraca merupakan bagian laporan keuangan yang menyajikan laporan keuangan satu periode akuntansi yang dapat menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode tersebut. Dari hasil  wawancara  mendalam  dengan  para  pengusaha  batik  di  Semarang  53%  pengusaha UMKM  Batik  Kota  Semarang  menyajikan  laporan  perubahan  posisi  keuangan  atau  neraca sederhana  yang  hanya  mencakup  kas,  persedian  bahan  baku  pembuatan  batik,  properti,  dan aset tetap dan 47% tidak menyajikannya. Laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan belum sepenuhnya sesuai dengan neraca minimal dalam SAK-ETAP yang mencakup pos- pos berikut ini:
a. Kas dan setara kas,
b. Piutang usaha dan piutang lain-lain,
c. Persediaan,
d. Properti investasi,
e. Aset tetap,
f. Aset tidak berwujud,
g. Utang usaha dan utang lainnya,
h. Aset dan kewajiban pajak,
i. Kewajiban di estimasi
j. Ekuitas.
SAK ETAP juga mengatur penjelasan mengenai laporan laba rugi dalam paragraf 5.1 - 5.4.  Laporan  laba  rugi  memasukkan  semua  pos  penghasilan  dan  beban  yang  diakui  dalam suatu periode kecuali jika SAK ETAP mensyaratkan lain. Informasi yang wajib disampaikan minimal mencakup pendapatan, beban, serta bagian laba atau rugi investasi.
Hasil  penelitian  pada  tabel  1  menunjukkan  70%  UMKM  Batik  di  Kota  Semarang telah  menyajikan  laporan  laba  rugi  dalam  pelaporan  keuangannya.  Hal  ini  cukup  baik mengingat  laporan  laba  rugi  sangat  penting  dibuat  untuk  memudahkan  pembaca  laporan keuangan untuk menentukan strategi pemasaran yang akan digunakan diperiode mendatang,
selain  itu  dapat  juga  untuk  mengetahui  baik  buruknya  kinerja  unit  usaha  tersebut.  Laporan laba rugi yang berisi akun akun biaya dan pendapatan, kedua jenis akun tersebut diselisihkan. Ketika  akun  pendapatan  lebih  besar  maka  didapat  laba,  jika  terjadi  sebaliknya  akun  biaya yang tersisa maka usaha mengalami kerugian.
Laporan  laba  rugi  diatas  sama  pentingnya  dengan  Laporan  arus  kas,  namun  pada tabel  1  dapat  dilihat  hanya  10%  UMKM  Batik  di  Semarang  yang  menyajikan  laporan  arus kas,  yang  berarti  90%  pengusaha  UMKM  Batik  belum  memenuhi  kelengkapan  dalam pelaporan  keuangan  sesuai  SAK  ETAP.  Arus  kas  akan  memberikan  informasi  perubahan secara  historis  atas  kas  dan  setara  kas,  yang  menunjukkan  secara  terpisah  perubahan  yang terjadi selama satu  periode dari aktivitas operasional  dan pendanaan  yang terjadi  pada suatu unit usaha.
Dalam  SAK  ETAP  menganjurkan  laporan  arus  kas  dibuat  dengan  metode  tidak langsung.  Tujuan  laporan  arus  kas  adalah  menyediakan  informasi  yang  relevan  mengenai penerimaan dan pembayaran kas dari suatu unit usaha dalam satu periode. Informasi arus kas suatu  usaha  berguna  bagi  para  pemakai  laporan  keuangan  sebagai  dasar  untuk  menilai kemampuan  perusahaan  dalam  menghasilkan  kas  dan  setara  kas  serta  kebutuhan  perusahaan untuk  menggunakan  arus  kas.  Entitas  juga  harus  mengidentifikasi  secara  jelas  setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan arus kas.
Darihasil  penelitian  pada  tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  hanya  30%  UMKM  Batik dikota Semarang yang menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, yang berarti 70% UMKM tidak  memenuhi  standar  yang  disyaratkan  SAK  ETAP.  Dalam  SAK  ETAP  paragraf  4.5-4.7 bahwa entitas harus menyajikan aset lancar lancar dan aset tidak lancar, kecuali jika penyajian berdasarkan  likuiditas  memberikan  informasi  yang  lebih  relevan.  Entitas  harus  mengakui semua  aset  lainnya  sebagai  aset  tidak  lancar  apabila  siklus  operasi  normal  perusahaan  atau dalam 12 bulan tidak dapat diidentifikasi secara jelas.
Penyajian  klasifikasi  pos-pos  dalam  laporan  keuangan  antar  periode  juga  harus konsisten, kecuali jika terjadi perubahan  yang cukup signifikan atas operasional para pelaku usaha  atau  perubahan  penyajian  dan  pengklasifikasian  laporan  keuangan  menjadi  lebih  baik sesuai  dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan  oleh  SAK-ETAP  dan  hanya  23%  dari keseluruhan  responden  yang  menyajikan  klasifikasi  pos-pos  dalam  laporan  keuangan,  yang berarti  masih  banyak  para  pelaku  usaha  yang  tidak  memenuhi  kewajaran  dalam  penyajian laporan keuangan berbasis SAK-ETAP.
Laporan  keuangan  setidaknya  disajikan  secara  tahunan.  Apabila  tahun  buku perusahaan  berubah  dan  laporan  keuangan  tahunan  disajikan  untuk  periode  yang  lebih panjang  atau  pendek  dari  periode  satu  tahun  maka  sebagai  tambahan  terhadap  periode cakupan  laporan  keuangan,  perusahaan  harus  mengungkapkan  alasan  menggunakan  periode pelaporan  selain  periode  satu  tahunan.  Dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  pemilik  unit usaha  batik  di  Kota  Semarang,  hanya  20%  unit  usaha  yang  menyajikan  laporan  keuangan secara  lengkap  yaitu  tediri  dari  laporan  laba  rugi,  laporan  perubahan  modal  atau  ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan hanya sesekali ketika  dibutuhkan.  Padahal  setiap  keputusan  yang  diambil  oleh  pemilik  dalam mengembangkan  usahanya  akan  didasarkan  pada  kondisi  keuangan  yang  dilaporkan  secara lengkap,  bukan  hanya  didasarkan  pada  laba  semata.  Namun  80%  pengusaha  UMKM  Batik Kota Semarang tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap minimal satu  kali dalam satu periode akuntansi. Artinya masih banyak pengusaha Batik di Kota Semarang yang belum memenuhi  karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  yaitu  kelengkapan  sesuai  Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
Dalam  tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  57%  pengusaha  UMKM  menyajikan  informasi kompratif yang artinya sudah lebih dari setengah total responden memenuhi penyajian wajar dari laporan keuangan sesuai SAK-ETAP bahwa informasi yang diungkapkan secara
komparatif  atau  dibandingkan  laporan  keuangan  periode  sekarang  dengan  sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh SAK- ETAP (Termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan  atas  laporan  keuangan).  Untuk  menentukan  saldo  dalam  pencatatan  transaksi, dasar pengukuran  yang  umum  digunakan  oleh  UMKMadalah  biaya  historis  dannilai  wajar. Biaya historis adalah jumlah biaya sesuai dengan harga pada saat perolehan. Sebanyak 53% UMKM Batik Kota Semarang mengukur transaksi berdasakan biaya historis dan menjadi price maker untuk  produk  yang  diproduksi  sendiri.  Sedangkan  63%  Pengusaha  Batik  Kota  Semarang menggunakan nilai wajar dalam pengukuran transaksinya, atau lebih memilih mengikuti harga pasaran untuk kerajinan batik yang dijualnya.
Dewan  Ikatan  Akuntan  Indonesia  menerbitan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas Tanpa  Akuntabilitas  Publik  berfungsi  untuk  menyelaraskan  pemakaian  laporan  keuangan yang diselenggarakan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi. Namun berdasarkan data  yang didapat, tidak semua Usaha Mikro Kecil Menengah mengerti praktek penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Hasil pengolahan kuesioner didapathanya 33% dari total respoden yang mengetahui bahwa terdapat standar akuntansi keuangan khusus dalam  penyusunan  laporan  keuangan  bagi  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  seperti UMKM.Namun  hanya  10%  dari  responden  yang  memahami  serta  mengerti  praktek  dari penyusunan  laporan  keuangan  berbasis  SAK  ETAP.  Terbukti  dalam  tabel  1  bahwa  hanya 30%  responden  yang  mengaku  pernah  mendengar  tentang  sistem  pencatatan  keuangan berbasis  SAK  ETAP,  sedangkan  70%  sisanya  tidak.  Kemungkinan  diakibatkan  oleh  tingkat sosialisasi  dan  informasi  yang  diterima  para  pelaku  UMKM  yang  relatif  masih  rendah  dan terbatas.
Kurang  dari  setengah  dari  total  responden  yang  setuju  dengan  anggapan  bahwa SAK-ETAP  merupakan  pedoman  dalam  penyusunan  laporan  keuangan,  yaitu  47%  pelaku UMKM  Batik  Semarang,  sisanya  beranggapan  bahwa  pedoman  dalam  pembuatan  laporan keuangan tidak harus SAK-ETAP, masing-masing unit usahaa merasa  memiliki cara khusus yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangannya. Dan dari tabel 1 juga dapat  dilihat  bahwa  hanya  40%  UMKM  yang  percaya  bahwa  dengan  menerapkan  SAK- ETAP  kemampuan  koperasi  dalam  melakukan  penilaian  kinerja  usaha  akan  meningkat, sisanya  lebih  setuju  dengan  anggapan  bahwa  meningkatnya  kinerja  suatu  usaha  dilihat  dari laba  yang dihasilkan atau pada keadaan nyatanya dan bukan hanya berdasarkan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan.
Koperasi  dalam  hal  ini  merupakaninduk  atau  lembaga  yang  membina  beberapa UMKM  yang  menjadi  responden  dalam  penelitian  ini  baik  Pemerintah  Kota  Semarang maupun  pihak  swasta.  Hasil  penelitian  menunjukkan  60%  UMKM  setuju  bahwa  dengan menerapkan  SAK  ETAP  akan  memberikan  kemudahan  bagi  pengguna  laporan  keuangan yang dihasilkan dalam menilai kinerja usahanya. 63% UMKM juga sependapat bahwa sudah seharusnya  koperasi  menerapkan  SAK-ETAP  dalam  penyusunan  laporan  keuangan.  Melihat sudah  banyak  pelaku  usaha  yang  beranggapan  positif  pada  penerapan  Standar  Akuntansi Keuangan  maka  diharapkan  lebih  banyak  sosialisasi  mengenai  SAK-ETAP  dari  pihak pemerintah  bukan  hanya  pada  unit  usaha  binaan,  namun  juga  merangkul  UMKM  yang bersifat independen, sehingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya bidang kerajinan seni batik semakin maju.
Secara keseluruhan dapat kita lihat dari tabel 1 bahwa rata-rata hanya 41% UMKM Batik di  Kota Semarang yang telah menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan sesuai dengan  tahapan-tahapan  dalam  penyusunan  laporan  keuangansesuai  dengan  siklus  akuntansi serta sesuai dengan SAK-ETAP. Darihasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti didapat  bahwa  beberapa  UMKM  yang  berada  dibawah  binaan  lembaga  tertentu  terutama Pemerintah  Kota  Semarang  pernah  mendapat  pelatihan  terkait  SAK  ETAP.  Namun  menurut mereka pelatihan yang diberikan adalah pelatihan dasar melakukan pembukuan akuntansi
seperti  bagaimana  mengarsip  bukti-bukti  transaksi  serta  teknik  dasar  pencatatan  keuangan seperti proses dalam siklus akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan dan hanya bersifat seperti  seminar  sehari  sehingga  hanya  memberikan  teori  semata  namun  tidak  ada  aspek prakteknya.  Para  pengusaha  berharap  pelatihan  yang  diberikan  adalah  dengan  cara berkelanjutan  dan  pelatihan  praktik  kepada  para  pengusaha  sehingga  pelaku  UMKM  lebih mudah merealisasikannya pada usaha mereka.

## SIMPULAN .
Setelah  melakukan  penelitian  pada  UMKM  Batik  di  Kota  Semarang,  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Bentuk  penetapan  akuntansi  pada  UMKM  Batik  Kota  Semarang  masih  sangat sederhana  dan  rata  rata  belum  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Tanpa Akuntabilitas  Publik,  karena  banyak  UMKM  yang  belum  sepenuhnya  memenuhi tahapan - tahapan dalam siklus akuntansi.
2. Kendala  -  kendala  yang  dihadapi  oleh  UMKM  dalam  menyusun  laporan  keuangan yaitu karena kurangnya pengetahuan secara teknis dalam menyusun laporan keuangan, khususnya  berbasis  SAK-ETAP  serta kurangnya  kesadaran  dan  disiplin  dari  pihak UMKM akan pentingnya laporan keuangan yang lengkap dan sesuai standar. UMKM merasa  bahwa  laporan  keuangan  yang  menunjukkan  laba  rugi  perusahaan  saja  sudah cukup.
3. Persepsi  dan pemahaman para pengusaha UMKM Batik di  Kota Semarang mengenai Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) ternyata  masih  kurang.  Hal  ini  disebabkan  karena  para  UMKM  merasa  kurang mendapatkan  sosialisasi  oleh  dinas  terkait  setempat  seperti  Dinas  Koperasi  dan UMKM Kota Semarang dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
Saran Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:
1. Kepada para pengusaha UMKM Batik Kota Semarang perlu untuk lebih berperan aktif dan  bekerja  sama  dengan  pemerintah  maupun  dinas  terkait  untuk  terus  melakukan perbaikan  dalam  bidang  pencatatan  keuangan.  Karena  laporan  keuangan  dapat memberikan kemudahan pada unit usaha untuk melihat keadaan operasional usahanya.
2. Untuk meningkatkan kualitas UMKM Batik di Kota Semarang, Pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang yang berperan selaku pembuat kebijakan serta lembaga pendamping untuk lebih aktif dalam sosialisasi dan melakukan pelatihan kepada pelaku usaha untuk memahami dan mengimplementasikan SAK ETAP.
3. Akademis  harus  berperan  secara  pasif  maupun  aktif  dalam  pengembangan  UMKM Batik di Kota Semarang. Perguruan tinggi harus menjalankan fungsinya dalam bidang pengabdian masyarakat melalui riset-riset untuk pengembangan dalam hal ini sehingga bisa  dirasakan  langsung  manfaatnya.  Seperti  alat  produksi  yang  lebih  efektif,  mudah dan  dengan  kualitas  yang  baik  dapat  menjadi  cara  akademisi  dalam  pengembangan UMKM Batik di Kota Semarang
4. Diharapkan  untuk  kedepannya  terdapat  sinergi  antara  Pemerintah,  Akademis  atau mahasiswa  maupun  UMKM  itu  sendiri  untuk  meningkatkan  kinerja  dan  kualitas UMKM Batik di Kota Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfitri,  Arri,  dkk.  2014 , Penerapan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas Publik  (SAK  ETAP)  Pada  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  Perajin  Mebel  Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabuaten Klaten. Jurnal Akuntansi, Vol.2,
No.2. Andriani,  Lilya,  dkk.  2014, Analisis  Penerapan  Pencatatan  Keuangan  Berbasis SAK  ETAP  pada  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  (Sebuah  Studi  Intrepetatif pada Peggy Salon) . Jurnal Akuntansi Vol.2, No.1.
Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Per 1 Oktober . Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Kalangi, Lintje,  dkk.  2013. Analisis  Penerapan  SAK  ETAP  pada  Penyajian  Laporan Keuangan PT. Nichindo Manado Suisan . Jurnal EMBA. Vol.2, No.3.
Kieso, Donald.,  Jerry  Weygant.,  Terry  Warfield.  2011.  Intermediate  Accounting,IFRS Edition. John Wiley & Sons. Inc.,USA.
Notohatmodjo,  Tegar  Satriyo,  2014, Evaluasi  Terhadap  Sitem  Pencatatan  Akuntansi  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (Studi  Kasus  di  Kota  Semarang). Jurnal  Akuntansi.  Vol.3, No.2. ISSN: 2337-3806.
Salmiah, Neneng, 2015 ,  “Analisa  Penerapan Akuntansi  dan Kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (Pada  UMKM  di  Kecamatan Sukajadi Binaan DisKop & UMKM Kota Pekanbaru)”. Jurnal Akuntansi. Vol.3, No.2. ISSN: 2337-4314. \
Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM).