Available at: http://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/index

## Kode Etik Pustakawan sebagai Aturan Profesional bagi Profesi Pustakawan
Nur’aini 1 , Laila Hadri Nasution 1*
1 Program Studi S-1 Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Sumatera Utara *Corresponding author, e-mail: nuraini@usu.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  bagaimana  kode  etik  pustakawan  sebagai  aturan profesional bagi profesi pustakawan. Metode penelitian ini menggunakan kajian literatur (Library Research) dari berbagai sumber terpercaya melalui buku, jurnal dan sumber tertulis lainnya yang mendukung  pembahasan  isi  artikel  penelitian  ini.  Hasil  pembahasan  ini    bahwa  kode  etik pustakawan  harus  dipahami  oleh  anggota  profesi,  agar  anggota  profesi  pustakawan  dalam melaksanakan tugas selalu bersikap ramah, sopan santun dan suka menolong kepada pengguna, teman  sejawat, anggota  profesi  yang  lain dan masyarakat. Dengan  isi  yang  terkandung  didalam kode etik pustakawan diharapkan agar para anggota pustakawan dapat melaksanakan  aturan yang tertulis dalam kode etik pustakawan dan mempraktikkan dalam melaksanakan tugas.
Kata Kunci : Kode Etik, Kode Etik Pustakawan, Profesi, Profesi Pustakawan
This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

## Pendahuluan
Pustakawan  merupakan  profesi  di  bidang  perpustakaan  dan  informasi.  Tugas  seorang  pustakawan melaksanakan  seluruh  kegiatan  perpustakaan  yang  sesuai  dengan  tugas  dari lembaga  induknya  dengan tujuan  memberikan  pelayanan  kepada  pengguna.  Setiap  organisasi  profesi  mempunyai  kode  etik  yang mengatur  ruang  gerak  para  anggota  profesi.  Kode  etik  merupakan  aturan  profesional  secara  tegas  dan tertulis untuk anggota profesi. Kode etik diperlukan sebagai pedoman dalam  melaksanakan tugas profesi. Kode  Etik  menuntut  seseorang  dalam  berprilaku  dan  bertindak  dalam  setiap  kegiatan  sehari-hari. Pustakawan disebut sebagai profesi, juga mempunyai kode etik yang mengatur ruang gerak setiap tugas profesinya.  Kode  etik  yang  mengatur  ruang  gerak  profesi  pustakawan  dikenal  dengan  Kode  Etik Pustakawan Indonesia yang di keluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Kode etik ini mengikat pustakawan sebagai anggota profesi.
Di  Indonesia,  profesi  pustakawan  belum  banyak  dikenal  masyarakat.  Akibatnya  masyarakat  masih menganggap  sebelah  mata  pada  profesi  pustakawan  dan  masyarakat  juga  sering  menganggap  profesi pustakawan  sebagai  orang  yang  tidak  ramah,  galak,  tidak  aktif  dan  berkacamata  tebal.  Lalu  bagaimana perilaku  profesi  pustakawan  yang  harus  dilakukan?  Perilaku  pustakawan  harus  didasarkan  pada  ilmu pengetahuan, berpenampilan yang menarik, berpakaian yang rapi, ramah, sopan santun, suka menolong, dan berkomunikasi dengan baik. Perilaku profesi ini harus ditanamkan oleh pustakawan, agar eksistensi pustakawan di mata masyarakat menjadi terpandang. Pustakawan yang berperilaku ramah, sopan santun, suka  menolong merupakan  pustakawan    mempunyai  etika  yang  baik.  Berangkat  dari  sini, peneliti  ingin membahas mengenai kode etik pustakawan yang di keluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), Agar nantinya sebagai pedoman bagi anggota pustakawan berperilaku atau beretika baik.
Dari  uraian  di  atas,  menarik  perhatian  peneliti  untuk  membahas  lebih  khusus  tentang  “Kode  Etik Pustakawan Sebagai Aturan Profesional bagi Profesi Pustakawan.” Upaya yang diharapkan dari tulisan ini agar  para  pustakawan  dapat  melaksanakan    aturan  yang  tertulis  dalam  kode  etik  pustakawan  dan mempraktikkan dalam melaksanakan tugas.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kajian  literatur  (library  research)  yang  di  dapat  dari  berbagai sumber terpercaya, seperti melalui buku, jurnal dan sumber tertulis lainnya yang mendukung pembahasan isi artikel penelitian ini. Zed (2014) mengemukakan bahwa library research adalah penelusuran pustaka yang  tidak  hanya  untuk  langkah  awal  menyiapkan  kerangka  penelitian  (research  design)  akan  tetapi
sekaligus  memanfaatkan  sumber-sumber  perpustakaan  untuk  memperoleh  data  penelitian.  Dengan demikian, kajian literatur merupakan sebuah metode pengumpulan data untuk penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
1. Profesi
Profesi  merupakan  suatu  pekerjaan  yang  dimiliki  seseorang  berdasarkan  keahlian  dan  ketrampilan. Menurut Harefa (2004) Profesi berasal dari bahasa latin yaitu professus yang bermakna dengan sumpah atau jani yang bersifat keagamaan atau pengakuan. Menurut Arifin (2008) Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan  dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan  dan  keahlian  tinggi  hanya  dapat  dicapai  dengan  dimilikinya  penguasaan  pengetahuaan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia kecenderungan sejarah, dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi  tersebut.  Menurut  Purwono  (2013)  seseorang  yang  memiliki  suatu  profesi  tertentu  disebut profesional. Istilah profesional digunakan untuk aktivitas yang nerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa profesi merupakan pekerjaan tetap berdasarkan keahlian dan keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka secara terus menerus.
2. Pustakawan
Pustakawan  merupakan  seseorang  yang  bekerja  di  bidang  perpustakaan  melalui  pendidikan  ilmu perpustakaan.  Menurut  Sudarsono  (2008)  kata  pustakawan  merujuk  pada  kelompok  atau  perorangan dengan karya atau profesi di bidang dokumentasi, informasi dan perpustakaan. Merujuk Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab  untuk  melaksanakan  pengelolaan  dan  pelayanan  perpustakaan.  Selain  itu  Purwono  (2013) mengemukakan  Pustakawan  yaitu  orang  yang  bekerja  di  perpustakaan  atau  lembaga  sejenisnya  dan memiliki  pendidikan  perpustakaan  secara  formal  (  di  Indonesia  kriteria  pendidikan  minimal  D2  dalam bidang ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi).
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  pustakawan  adalah  orang  yang  bekerja  di  perpustakaan melalui pendidikan formal bidang perpustakaan minimal Diploma Dua (D2).
3. Kode Etik Pustakawan
3.1 Defenisi Kode Etik Pustakawan
Kode etik merupakan tata aturan tertulis yang berkenaan dengan tingkah laku seseorang. Menurut Lasa Hs (2009) dalam Kamus Kepustakawan Indonesia menyatakan bahwa Kode Etik Pustakawan adalah norma atau  aturan  yang  harus  dipatuhi  pustakawan  untuk  menjaga  kehormatan,  martabat,  citra  dan profesionalisme. Menurut Zen (2014) Kode etik pustakawan panduan perilaku yang seharusnya ditaati oleh semua anggota IPI dalam melaksanakan tugasnya, namun dalam pengalamannya dapat dijadikan pedoman bagi pustakawan yang tidak menjadi anggota IPI. Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan    di    Bagian  III  Bab  I  Pasal  I  ayat  I  dinyatakan  bahwa  Kode  etik  pustakawan  Indonesia merupakan  aturan  tertulis  yang  harus  dipedomani  oleh  setiap  pustakawan  dalam  melaksanakan  tugas profesi sebagai pustakawan.
3.2  Kode Etik Pustakawan Indonesia
3.2.1 Mukadimah (Pendahuluan)
Perpustakaan sebagai suatu pranata diciptakan dan diadakan untuk kepentingan masyarakat. Mereka yang berprofesi sebagai pustakawan diharapkan memahami tugas untuk memenuhi standar etika dalam hubungannya dengan perpustakaan sebagai suatu lembaga, pengguna, rekan pustakawan  antara profesi dan  masyarakat  pada  umumnya.  (Suwarno,  2016).  Kode  etik  ini  sebagai  panduan  perilaku  dan  kinerja semua anggota IPI dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Setiap anggota IPI memiliki tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kode  etik  ini  dalam  standar  yang  setinggi-tingginya  untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi, dan masyarakat. (Suwarno, 2016).

## 3.2.2 Tujuan
Tujuan Kode Etik IPI, Suwarno (2016) yaitu:
a. Membina dan membentuk karakter pustakawan
b. Mengawasi tingkah laku pustakawan dun sarana kontrol sosial
c. Mencegah  timbulnya  kesalah  fahaman  dun  konjlik  antar  sesama  anggota  dun  antam  anggota dengan masyarakat.
d. Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat dan meningkatkan citra pustakawan.
Kode Etik IPI diharapkan membina dan membentuk karakter anggota IPI. Sebagai suatu profesi yang berorietasi jasa, "karaktex" atau budi pekerti sangat menentukan keberhasilan tugas profesi. Anggota IPI adalah suatu profesi yang berorientasi pada jasa. Kode Etik IPI harus dijadikan pedoman pustakawan dalam berprilaku, bersikap dan bertindak Kode Etik IPI dapat juga sebagai sarana kontrol sosial terhadap prilaku pustakawan Indonesia. (Zen: 2014)

## 3.2.3 Sikap Dasar Pustakawan
Kode etik pustakawan yang ditetapkan IPI pada Pasal 3 menuangkan beberapa sikap dasar, substansi kode etik pustakawan dalam sikap dasar pustakawan, Suwarno (2016) yaitu:
a.  Berupaya  melaksanakan  tugas  yang  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  pada  umumnya  dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya. Tugas pustakawan adalah melayani pemustaka denga baik.  Maka  dalam  kode    etik    ini,    pustakawan    dituntut    untuk    dapat    menyerap    aspirasi  masyarakat pemustaka untuk kemudian memberikan layanan sesuai dengan harapan pemustakanya.
b. Berupaya  mempertahankan  keunggulan  kompetensi  setinggi  mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan. Pustakawan adalah seorang yang telah memiliki ilmu dibidang perpustakaan  artinya,  ia memiliki    kompetensi    dibidang    perpustakaan  yang  harus  senantiasa  ditingkatkan  dan  dikembangkan. Untuk  meningkatkan  dan  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan  keahliannya,  dapat  dilakukan  dengan cara selalu mengikuti perkembangan dunia kepustakawanan  dan  tidak  berhenti  untuk  menuntut  ilmu terutama bidang kepustakawanan.
c. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi. Pustakawan adalah  manusia  yang  hidup  sebagai  makhluk  pribadi  dan  sosial.  Kaitannya  dengan  profesi  pustakawan, pustakawan  selain  bertanggung    jawab    terhadap    dirinya,    ia    bertanggung    jawab    dengan  profesi pustakawan yang disandangnya.
d. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan  profesional. Pustakawan sebagai seorang yang profesional dituntut bersikap dan bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Setiap  tugas  yang  dibebankan  dilakukan  atau    dikerjakan    secara  profesional,  begitu  pula  ketika memutuskan sesuatu harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip- prinsip profesionalisme.
e.  Tidak  menyalahgunakan    posisinya      dengan      mengambil      keuntungan  kecuali  atas  jasa  profesi.
Pustakawan bukan profesi yang profit, keuntungan yang didapat pustakawan berasal dari jasa profesi yang telah dilakukannya. Hal ini mengisyaratkan sebagai larangan kepada pustakawan untuk tidak melakukan hal-hal negatif  yang menyebabkan terganggunya nama baik profesi pustakawan, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.  Kode  etik  pustakawan  Indonesia  menghendaki  pustakawan  berlaku  jujur,  bersih,  dan menghindarkan  diri  dari  segala  bentuk  penyelewengan  dan  penyalahgunakan  kekuasaan,  baik  untuk kepentingan  pribadi  maupun  golongan,  dan  juga  agar  fasilitas  yang  tersedia  di  perpustakaan  dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.
f.  Bersifat  sopan  dan  bijaksana  dalam  melayani  masyarakat,  baik  dalam  ucapan  maupun  perbuatan. Pustakawan      adalah      individu      yang      hidup      di      dalam      lingkungan  masyarakat.  Dengan  demikian, pustakawan tidak lepas dari interaksinya dengan orang lain. Untuk menjaga martabatnya dan profesinya, pustakawan  dituntut  untuk  dapat  berinteraksi  dan  melayani  masyarakat  dengan  baik,  santun,  dan bijaksana.
Dari  uraian  di  atas  dapat  dikemukakan  bahwa  kode  etik  pustakawan  menuangkan    beberapa    sikap dasar    yaitu    berupaya    melaksanakan    tugas    sesuai  dengan  harapan  masyarakat,  berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi, membedakan sikap hidup pribadi dan tugas profesi, tindakan
dan  keputusan  berdasarkan  pertimbangan  profesional,  tidak  menyalahgunakan  kedudukan  untuk mengambil keuntungan dan bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani pemustaka.

## 3.2.4 Hubungan Pustakawan dengan Pengguna
Kepentingan  utama  pustakawan  adalah  pengguna,  kewajiban  pustakawan  kepada  pengguna  dimuat dalam  kode  etik  pustakawan  yang  dikeluarkan  IPI,  Suwarno  (2016)  menjabarkan    hubungan    dengan pengguna meliputi:
a. Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas,  adil  tanpa  pandang  ras,  agama,  status  sosial,  ekonomi,  politik,  gender  kecuali  ditentukan  oleh peraturan  perundang-undangan.  Hak  perorangan  atas  informasi  bermakna  sebagai  hak  pengguna mendapatkan  informasi  yang  seluas-luasnya,  dan  kemudian  menjadi tugas pustakawan untuk dapat memberikan pelayanan kepada pemustaka dengan sebaik-baiknya.
b. Pustakawan   tidak   bertanggung   jawab   atas   konsekuensi   pengguna informasi yang diperoleh dari perpustakaan. Informasi yang diakses oleh pemustaka tidak dapat dideteksi oleh pustakawan, pengguna juga  dengan  leluasa  dapat  menggunakan  informasi  yang  diaksesnya  untuk  kepentingannya  tanpa  harus diketahui  oleh  pustakawan  sebagai  pengelola  informasi  di perpustakaan, dengan  demikian, pustakawan dalam hal ini tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang telah diakses oleh pemustaka, baik untuk kepentingan ilmiah maupun kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
c. Pustakawan   berkewajiban   melindungi   hak   privasi   pengguna   dan kerahasiaan menyangkut informasi  yang  dicari.  Melindungi  hak  privasi  dan  kerahasiaan  yang  disebut  di  sini  bermakna  bahwa pemustaka  memiliki  hak  untuk  dilindungi  segala  privasinya dalam hal informasi yang dicarinya. Dengan demikian,  pustakawan  dituntut  untuk  menjaga  dan  melindungi  kerahasiaan  tersebut.  Dengan  kata  lain pustakawan  harus  menyembunyikan  atau  tidak  mengumumkan  sesuatu  yang  bersifat  rahasia,  terutama yang menyangkut informasi yang dicari oleh pemustakanya.
d.  Pustakawan  mengakui  dan  menghormati  hak  milik  intelektual.  Sejalan  dengan  pustakawan  yang memiliki kewajiban melindungi hak privasi pengguna, pustakawan harus pula mengakui dan menghormati hak milik intelektual. Artinya, informasi yang dikelola oleh pustakawan, terutama yang menyangkut karya seseorang,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  yang  lain,  berupa  buku,  majalah,  kaset,  disket,  CD  dan program  komputer,  dan  lain  sebagainya  adalah  karya  yang  memiliki kekuatan hukum untuk dilindungi, untuk itu pustakwan harus konsekuen dengan profesinya untuk melindungi hak cipta penulisnya dengan mencegah oknum-oknum yang ingin menggunakan karya tersebut untuk tujuan yang tidak sesuai dengan undang-undang.
Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa kode etik pustakawan mengatur hubungan pustakawan dengan  pengguna  yaitu  pustakawan  menjunjung  tinggi  hak  pengguna  atas  informasi,  pustakawan  tidak bertanggung  jawab  atas  konsekuensi  pengguna  atas  informasi  yang  diperoleh  dari  perpustakaan, pustakawan berkewajiban melingungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari dan pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

## 3.2.5 Hubungan Antar-Pustakawan
Suwarno (2016) menjabarkan   hubungan   antar-pustakawan sebagai berikut:
a.  Pustakawan  berusaha    mencapai    keunggulan  dalam  profesinya    dengan  cara  memelihara  dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Hal  ini dapat diartikan dengan cara bekerja sama dengan pustakawan  lain,  pustakawan  berusaha  berbagi  ilmu  pengetahuan  dan  pengalaman  untuk    berusaha mengembangkan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang telah dimilikinya.
b. Pustakawan bekerja sama dengan dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Sejalan  dengan  pemikiran pada  poin  a,  antara  pustakawa  satu  dan lainnya saling memberikan masukan atas kinerja dan hasil kerja yang  telah  dilaksanakan  sehingga  ke  depan  dapat  meningkatkan  kompetensinya,  baik  secara  individu maupun kelompok dan dapat meningkatkan kualitas hasil kerja yang lebih memuaskan.
c. Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antar sesama rekan. Makna yang  tersirat  pada  kewajiban  ini  adalah  bahwa  pustakawan  dalam  melaksanakan  tugasnyaa  sehari-hari harus  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kekeluargaan,  bersikap  saling  menghormati,  adil,  dan  berusaha menigkatkan kesejahteraan bersama. Sikap yang harus ditumbuhkan adalah sikap yang ingin bekerja sama,
saling  menghargai,  saling  pengertian,  rasa  persaudaraan,  dan  tanggung  jawab  sehingga  tumbuh  rasa senasib dan sepenanggungan.
d.  Pustakawan  memiliki  kesadaran,  kesetiaan,  dan  penghargaan  terhadap  korps  pustakawan  secara wajar.  Sebagai  pustakawan,  kode  etik  menghendaki  agar  pustakawan  memiliki  kesadaran  yang  tinggi, kesetiaan, dan memberikan yang terbaik kepada korps atau kelompok profesinya dengan cara yang sesuai dengan kemampuan pustakawan.
e. Pustakawan  menjaga  nama  baik  dan  martabat  rekan,  baik  di  dalam maupun di luar kedinasan.
Sesama rekan kerja pustakawan  berkewajiban saling menegur, mengigatkan jika terjadi kekeliruan atau penyimpangan yang dapat merugikan nama baik diri dan profesi hal ini akan berpengaruh pula terhadap nama  baik lembaga  tempat  bekerja.  Sikap  saling  mendorong  dalam peningkatan  prestasi dan  karir  juga sangat dianjurkan sehingga akan meningkatkan pula kualitas diri dan profesinya kemudian akan diikuti oleh meningkatknya kesejahteraan bersama.
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kode etik pustakawan mengatur hubungan antar-pustakawan yaitu  pustakawan  berusaha  mencapai  keunggulan  profesinya,  pustakawan  bekerjasama  dengan pustakawan  lain,  pustakawan  memelihara  dan  memupuk  hubungan  kerjasama  yang  baik  antar  sesama rekan, pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, dan penghargaan terhadap korps perpustakaan secara wajar dan pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan kerja.
3.2.6 Hubungan Pustakawan Dengan Perpustakaan
Kode  etik  pustakawan  juga  telah  mengatur  tentang  hubungan  pustakawan  dengan  perpustakaan, kewajiban  ini  terdapat  dalam  Pasal  6  ada  tiga  kewajiban  yang  harus  dilakukan  pustakawan,  Suwarno (2016) menjabarkan hubungan pustakawan dengan perpustakaan sebagai berikut :
a.  Pustakawan  ikut  aktif  dalam  perumusan  kebijakan  menyangkut  kegiatan  jasa  pustakawan. Perpustakaan adalah tempat bekerja seorang pustakawan, maju tidaknya perpustakaan bergantung kepada kompetensi pustakawan dalam bekerja dan merealisasikan program-programnya.
b.  Pustakawan  bertanggung  jawab  terhadap  pengembangan  perpustakaan.  semakin    baik    suatu perpustakaan,  perpustakaan  itu  akan  semakin menarik minat untuk dikunjungi oleh pemustaka. Untuk itu,  pustakawan  sebagai  pengelola  informasi  untuk  dituntut  untuk  aktif  dan  bertanggung  jawab mengembangkan perpustakaan agar di masa depan  perpustakaan menjadi piihan utama pemustaka dalam mencari informasi.
c.  Pustakawan  berupaya  membantu  dan  mengembagkan  pemahaman  serta  kerja  sama  semua  jenis perpustakaan. Tidak ada perpustakaan yang lengkap dan tidak ada pustakawan yang mampu meng-cover semua kebutuhan pemustaka seorang diri. Hal ini menjadi pekerjaan rumah pustakawan untuk bisa bekerja sama dengan perpustakaan dan pustakawan lain agar perpustakaan yang satu melengkapi  perpustakaan yang  lain  tanpa  membedakan  jenis perpustakaan yang ada.
Dari  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  kode  etik  pustakawan  mengatur  hubungan  pustakawan dengan perpustakaan yaitu pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan perpustakaan, pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan, pustakawan berupaya mengadakan kerjasama dengan perpustakaan lain.
3.2.7 Hubungan Pustakawan Dengan Organisasi Profesi
Menurut  Suwarno  (2016)  kewajiban  pustakawan      hubungannya      dengan  organisasi  profesi  adalah sebagai berikut:
a.  Pustakawan  iuran  keanggotaan  secara  disiplin.  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga (AD/ART) Ikatan Pustakawan Indonesia telah mengatur mengenai iuran yang harus diberikan pustakawan kepada organisasi profesi (IPI). Iuran ini digunaka sebagai dukungan dana untuk kegiatan-kegiatan yang diprogramkan IPI.
b.  Mengikuti    kegiatan    organisasi    sesuai    kemampuan    dengan    penuh    rasa  tanggung  jawab.  IPI merupakan organisasi yang menjadi penggerak kegiatan pustakawan di Indonesia. Sebagai orgaisasi, IPI mempunyai program kegiatan yang melibatkan anggotanya. Kode etik menganjurkan pustakawan untuk aktif mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuan dan penuh rasa tanggung jawab.
c. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Pustakawan adalah individu yang syarat dengan kepentigan pribadi. Konsekuensi ketika pustakawan telah bergabung dengan organisasi, ia dituntut  untuk  mengutamakan  kepentingan  organiasai  di  atas kepentingan pribadinya.
Dari  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  kode  etik  pustakawan  mengatur  hubungan  pustakawan dengan  organisasi  profesi  yaitu  pustakawan  membayar  iuran  keanggotaan  secara  disiplin,  mengikuti kegiatan organisasi dan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.
3.2.8 Hubungan Pustakawan Dengan Masyarakat
Hubungan  antar  pustakawan  dengan  masyarakat  telah  diatur  dalam  kode  etik  pustakawan  Pasal  8. Suwarno  (2016) menjabarkan hubungan pustakawan dengan masyarakat yaitu sebagai berikut:
a.  Pustakawan    bekerja    sama    dengan    anggota    komunitas    dan    organisasi  yang  sesuai  berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya. Kewajiban ini berarti pustakawan  dalam  menjalankan  tugasnya  harus  menjaga  martabat,  moral,  dan  bekerja  sama  dengan organisasi  lain  untuk  meningkatkan  pelayanan  yang  lebih  baik,  serta  meningkatkan  nama  baik  profesi, instansi tempat bekerja, bahkan bangsa dan negara.
b. Pustakawan  berupaya  memberikan  sumbangan  dalam  pengembangan kebudayaan di masyarakat. Masyarakat  adalah  sebuah  komunitas  yang  berbudaya,  masyarakat  memiliki  tradisi  yang  mencirikan eksistensinya. Pustakawan yang hidup di dalamnya dapat dikatakan menjadi bagian dari budaya tersebut, kewajiban    ini    mengisyaratkan    agar    pustakawan    memberikan  nilai  tambah  bagi  kebudayaan  di masyarakat.
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kode etik pustakawan mengatur hubungan pustakawan dengan masyarakat yaitu pustakawan bekerjasama dengan anggota komunitas, organisasi yang sesuai dan pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan masyarakat.
3.2.9 Pelanggaran
Pelanggaran telah diatur dalam kode etik pustakawan Pasal 9, Suwarno (2016). Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh pengurus pusat IPI.
Zen  (2014)  mengemukakan  bahwa  pelanggaran  terhadap  kode  etik  IPI,  maka  IPI  akan  membentuk Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia. Dengan demikian, ada sanksi yang diberikan kepada anggota pustakawan yang telah melakukan pelanggaran.

## 3.2.10 Pengawasan
Pengawasan  telah  diatur  dalam  kode  etik  pustakawan  Pasal  9  yang  dikeluarkan  oleh  IPI,  Suwarno (2016) yaitu :
a.  Pengawasan  atas  pelaksanaan  kode  etik  profesi  pustakawan  dilakukan  oleh  Ikatan  Pustakawan Indonesia.
b. Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia memeriksa dan memberikan pertimbangan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi pustakawan
c. Keputusan pengurus pusat IPI berdasarkan  ayat  (2) tidak menghilangkan sanksi pidana bagi yang bersangkutan.
Dengan  demikian  pengawasan  kode  etik  pustakawan  dilakukan  langsung  oleh  Ikatan  Pustakawan Indonesia  (IPI).  Adanya  pertimbangan  sanksi  dan  pelanggaran  yang  diperiksa  langsung  oleh  Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia.

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  di  atas,  simpulan  pada  penelitian  ini  adalah  pustakawan  sebagai  profesi  harus memahami  kode  etik  pustakawan. Kode  etik  pustakawan  sebagai  pedoman  yang  wajib  dimiliki  seorang pustakawan dalam bertingkah laku atau bersikap kepada pengguna. Kewajiban tersebut tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga kewajiban yang diberikannya kepada pengguna, teman sejawatnya, seanggota profesi, dan masyarakat

## Referensi
Arifin,  Popon  Sjarif.  (2008).  “Etika  Profesi  Pengajar:  Suatu  Pemikiran  ke  arah    pengembangan Prosesionalisme Staf Pengajar (Dosen) Seni Rupa.” Dalam Jurnal Online, 2 November 2008.
Harefa, Andreas. (2004). Membangkitkan Etos Profesionalisme. Jakarta: Gramdia Pustaka Utama.
Indonesia. (2007). Undang-Undang RI No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Dilengkapi: AD/ART dan Kode Etik IPI, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Lasa HS. (2009). Kamus Kepustakawan Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Book Publiser.
Purwono. (2013). Profesi Pustakawan Menghadapi Tantangan Perubahan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sudarsono,  Blasius.  (2008).  “  Pendidikan  Profesional  Pustakawan  dan  Kebutuhan  Perpustakaan  Kita”.
Dalam Perpustakaan Dalan Dinamika Pendidikan dan Kemasyarakatan. Semarang: Unika.
Suwarno, Wiji. (2016). Ilmu Perpustakaan & Kode Etik Pustakawan. Yogyakarta. Arruz Media.
Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor Jakarta.
Zen, Zulfikar. (2014). “Pustakawan dan Kode Etiknya”. Dalam Jurnal Ikat an Pustakawan Indonesia. Vol. 1, No. 7 Mei 2014.