## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UU RI NOMOR 11 TAHUN
2021 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Rikha Dewi Fitria 1 , Margo Hadi Pura 2 1,2 Universitas Singaperbangsa Karawang Email: 1910631010049@student.unsika.ac.id, oficiumnobile@gmail.com ABSTRAK Kata kunci: Hukum Pidana, Kejahatan, Pencurian, Anak Hukum  pidana  adalah  keseluruhan  peraturan  yang  menentukan  perbuatan  apa yang  dilarang  dan  termasuk  perbuatan  pidana,  serta  menentukan  hukuman  apa yang  dapat  dikenakan  kepada  orang  yang  melakukannya.  Sedangkan  tindak pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum,  yang larangannya  disertai  dengan  ancaman  (sanksi)  berupa  kejahatan  tertentu,  bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum,  yang  larangannya  disertai  dengan  ancaman (sanksi)  berupa  kejahatan  tertentu,  bagi  siapa  saja  yang  melanggar  aturan tersebut. Sedangkan pencurian secara bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata mencuri yang memiliki awalan pe dan akhiran. Kata mencuri sendiri berarti mengambil  milik  orang  lain  tanpa  izin  atau  melawan  hukum,  biasanya  secara sembunyi-sembunyi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mencuri adalah  mengambil  milik  orang  lain  tanpa  izin  atau  melawan  hukum,  biasanya secara sembunyi-sembunyi. Sedafkan makna pencurian adalah suatu proses, cara melakukan.  Anak  adalah  laki-laki  atau  perempuan  yang  belum  dewasa  atau belum mengalami pubertas. Anak adalah seseorang dalam hal anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan tahun) tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin.
ABSTRACT Keywords: Criminal  Law,  Crime, Theft, Children Criminal  law  is  the  whole  of  the  regulations  that  determine  what  actions  are prohibited and are included in criminal acts, and determine what penalties can be  imposed  on  those  who  commit  them.  While  a  criminal  act  is  an  act  that  is prohibited  by  a  rule  of  law,  which  prohibition  is  accompanied  by  threats (sanctions) in the form of certain crimes, for anyone who violates these rules. A criminal  act  is  an  act  that  is  prohibited  by  a  rule  of  law,  which  prohibition  is accompanied by threats (sanctions) in the form of certain crimes, for anyone who violates these rules. While theft is a language (etymology) theft comes from the word steal which has a pe- prefix and an suffix. The word steal itself means taking someone  else's  property  without  permission  or  illegally,  usually  in  secret. According to the Big Indonesian Dictionary, the meaning of the word steal is to take someone else's property without permission or illegally, usually in secret. Sedafkan meaning of theft is a process, a way of doing. Child is a boy or girl who has not matured or has not experienced puberty. A child is a person in the case of  a  naughty  child  who has  reached  the age  of  8 (eight  years)  but  has  not  yet reached the age of 18 (eighteen years) and has never been married.
.

## PENDAHULUAN
Perlindungan hukum bagi anak sangat dijamin oleh negara, sehingga meskipun anak pelaku tindak pidana pencurian dijatuhi pidana penjara, anak tersebut ditempatkan di penjara khusus anak supaya  psikis  anak  tidak  terganggu  dan  tidak  terpengaruh  oleh  narapidana  dewasa  (Prasetyo, 2020).  Apabila  anak  pelaku  tindak  pidana  ditempatkan  di  penjara  dewasa,  maka  anak  tersebut tidak akan jera akan perbuatannya melainkan psikis dan kepribadiannya dapat terpengaruh oleh orang  dewasa  dan  anak  tersebut  dapat  memiliki  kepribadian  dan  tingkah  laku  lebih  buruk  lagi setelah  kembali  bersosialisasi  dalam  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  Hakim  anak  harus  bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan perbuatan melawan hukum khsusnya tindak pidana pencurian.
Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan  terhadap  yang  melakukannya  (Ali,  2022);  (Ruba’i,  2021).  Sedangkan  menurut Moeljatno Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggur aturan tersebut (Moeljatno, 2021). (Barda Nawawi : 56) sedangkan Pencurian adalah bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran an. Kata curi sendiri artinya mengambil  milik  orang  lain  tanpa  izin  atau  dengan  tidak  sah,  biasanya  dengan  sembunyi- sembunyi.  Menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  arti  dari  kata  curi  adalah  mengambil  milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah , biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedafkan arti pencurian adalah proses,cara perbuatan. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalam masa pubertas. Berdasarkan UU RI No. 3 Tahun 1997  tercantum dalam psal 1 ayat (2) yang berbunyi : ”anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai  umur  8  (delapan  tahun)  tetapi  belum  mencapai  umjur  18  (delapan  belas  tahun)  dan belum pernah menikah.’’
Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia (Taufiq, 2021).
Anak  yang  dalam  usia  pertumbuhan  dan  perkembangan  kerap  sekali  mendapat  pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyarakat. Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang  tidak  sesuai  dengan  norma  di  masyarakat.  Perilaku  tersebut  dikategorikan  sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum, dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan (Bambang Waluyo : 1) (Waluyo, 2004) Anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan bagi keluarganya. ( Lilik Mulyadi : 103 ) (Mulyadi, 2013).
Hal tersebut kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak baik  anak  sebagai  korban  ataupun  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Dengan  demikian  anak seharusnya mendapatkan pembinaan dan perlindungan, mengingat keadaan fisik dan mentalnya masih labil yang dalam banyak hal perlu mendapat perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangannya.
Menjatuhkan  Pidana  terhadap  anak  dianggap  tidak  bijak.  Akan  tetapi  juga  ada  yang beranggapan  bahwa  pemidanaan  terhadap  anak  tetap  penting  dilakukan,  agar  sikap  buruk  anak tidak  terus  menjadi  permanen  sampai  ia  dewasa.  Dan  dalam  praktek  peradilan  anak-anak  di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh
proses  perkaranya  kecuali  di  lembaga  permasyarakatan  dilakukan  sama  dengan  perkara  orang dewasa.  Perlakukan  yang  berbeda  hanya  pada  waktu  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  yaitu sesuai  dengan  pasal  153  ayat  3  KUHAP  bahwa  sidang  untuk  perkara  anak  dilakukan  secara tertutup dan petugasnya ( hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Hal itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan (Puspitaningrum, 2009).

## METODE
Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian Yuridis  Normatif yang bersifat deskriptif  analistik  (Fitria,  2019).  Dengan  mendeskripsikan  pokok  permasalahan  penelitian  dan menganalisa menggunakan hukum  sebagai  sebuah bangunan sistem norma. Sistem  norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Bagaimana pengaturan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak
Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 tahun  1979  tentang  kesejahteraan  anak  dan    dalam  Bergerlijk  Wetboek  (KUHPerdata)  bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Namun lain halnya menurut  hukum  Islam,  dimana  batasan  ini  tidak  berdasarkan  hitungan  usia  tetapi  mulai  sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita.
Batas  usia  bagi  pemidanaan  anak  di  Indonesia  telah  ditegaskan  dalam  Pasal  4  Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak, yang berbunyi sebagai berikut : 1. Batas  umur  Anak  Nakal  yang  dapat  diajukan  ke  sidang  anak  adalah  sekurangkurangnya  8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak. Pada pasal 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997, yang menegaskan bahwa:
a. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka ter adap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik
b. Apabila  menurut  hasil  pemeriksaan,  penyidik  berpendapat  bahwa  anak  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  ayat  (1)  masih  dapat  dibina  oleh  orang  tua,  wali,  atau  orang  tua  asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
c. Apabila  menurut  hasil  pemeriksaan,  penyidik  berpendapat  bahwa  anak  sebagaimana  yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik  menyerahkan  anak  tersebut  kepada  Departemen  Sosial  setelah  mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
Apa yang kita dapat  petik dari pasal  tersebut  adalah bahwa anak yang belum berumur 8 tahun  (tidak  memenuhi  batas  usia  minimum)  tetapi  melakukan  suatu  tindakan  pidana  tertentu, maka  ada  2  (dua)  alternatif  tindakan  yang  dapat  diberikan  kepada  anak  tersebut. Pertama , diserahkan kepada orang tua,  wali, aatau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina ; kedua, diserahkakepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua,
wali,  atau  orang  tua  asuhnya.  Dengan  adanya  ketentuan  batas  usia  minimum  dan  batas  usia maksimum  bagi  pemidanaan anak, maka kita tidak akan melihat lagi kejanggalan-kejanggalan dalam sidang pengadilan bagi perkara anak (Wahyudi, 2015).
Penerapan  sanksi  hukum  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  hukuman  yang  kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan. Penerapan sanksi hukum ini dibagi atas: proses  pradilan  dan  sanksi  hukum.  Proses  pradilan  disini  disesuaikan  dengan  Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.  Sedangkan sanksi hukum  tergantung  pada pasal yang dilanggarnya.
Dalam Pidana peringatan diatur dalam Pasal 72 UU SPPA. Pada ketentuan tersebut tidak diatur tentang pengertian pidana peringatan, juga tidak diatur dan dijelaskan mengapa peringatan dimasukkan  kualifikasi  sebagai  pidana  dan  bukan  sebagai  tindakan  (Pontoan,  2022).  Dalam ketentuan  Pasal  72  UU  SPPA  ditentukan  bahwa,  pidana  peringatan  merupakan  pidana  ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak. Pidana peringatan tidak dapat dijatuhkan kepada Anak yang tidak dapat dijatuhkan kepada Anak yang belum berumur 14 (Empat belas) tahun. Dikaji dari perspektif UU SPPA yang mengedepankan perlindungan kepentingan tarbaik bagi  Anak  sebagai  penerus  bangsa,  seyogyanya  pidana  peringatan  bukanlah  sebagai  “pidana”, melainkan lebih tepat sebagai “tindakan”.
Ketentuan pidana dengan syarat Pasal 71 ayat (1) huruf b UU SPPA ini hakikatnya telah dikenal  dalam  KUHP  Indonesia.  Pidana  dengan  syarat  ini  dikenal  sebagai  pidana  percobaan (voordardelijke verordering), sebagaimana ketentuan Pasal 14 a sampai dengan f KUHP. Pada UU  SPPA,  pidana  dengan  syarat  ini  dilakukan  melalui  pembinaan  di  luar  lembaga,  pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 73 UU SPPA ditentukan tentang pidana dengan syarat yaitu, yaitu:
1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
4) Syarat  khusus  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  adalah  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan  hal  tertentu  yang  diterapkan  dalam  putsan  hakim  dengan  tetap  memperhatikan kebebasan Anak.
5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
7) Selama  menjalin  masa  pidana  dengan  syarat,  penuntut  Umum  melakukan  pengawasan  dan pembimbing  kemasyarakatan  melakukan  pembimbingan  agar  Anak  menempati  persyaratan yang telah ditetapkan.
8) Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
Ketentuan Pasal 78 UU SPPA menentukan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga  yang  melaksanakan  pelatihan  kerja  yang  sesuai  dengan  usia  Anak.  Lembaga  yang imaksud  dapat  beripa  balai  latihan  kerja,  lembaga  pendidikan  vokasi  yang  dilaksanakan  oleh

## Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Uu Ri Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan, pendidikan atau  sosial.  Pidana  pelatihan  kerja  tersebut  dikenakan  paling  singkat  3  (tiga)  bulan  dan  paling lama  1  (satu)  tahun.  Untuk  ketentuan  pasal  71  ayat  (1)  huruf  c  pidana  pokok  Anak  berupa pelatihan kerja dimensinya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 113, 114 dan 115 RPP UU SPPA.
Pembinaan  dalam  lembaga  merupakan  bentuk  pidana  pokok  keempat  yang  diatur  dalam ketentuan  Pasal  71  ayat  (1)  huruf  d  UU  SPPA,  kemudian  ketentuan  Pasal  80  UU  SPPA menentukan, bahwa:
a) Pidana  pembinaan  di  dalam  lembaga  dilakukan  di  tempat  pelatihan  kerja  atau  lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
b) Pidana pembinaan di dalam  lembaga dijatuhkan  apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
c) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan.
d) Anak yang telah menjalani ½ (satu persdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
Pidana penjara adalah pidana pokok kelima dari ketentuan Pasal 71 ayat  (1) huruf e UU SPPA (Widodo, 2016). Pidana penjara merupakan pidana alternatif terakhir dari UU SPPA yang lebih  mengkedepankan  sifat  ultimum  remedium  dari  para  orimum  remedium.  Kemudian ketentuan pidana penjara ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 81 UU SPPA yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
a) Anak  dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA  apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan membahayakan masyarakat.
b) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada kepada Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
c) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
d) Anak yang telah menjalani ½ (datu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
e) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
f) Jika  tindak  pidana  yang  dilakukan  Anak  merupakan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
Subsatansi pidana penjara, dengan tolok ukur ketentuan UU SPPA hanya dapat dijatuhkan dengan syarat, bahwa:
a) Anak telah berusia 14 (empat belas) tahun (pasal 32 ayat (2) huruf a UU SPPA).
b) Hanya  dilakukan  dalam  hal  Anak  melakukan  tindak  pidana  berat  atau  tindak  pidana  yang disertai kekerasan (Pasal 79 ayat (1) SPPA).
c) Keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat (pasal 81 ayat (1) UU SPPA).
d) Maksimum pidana penjara adalah ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 81 ayat (2) UU SPPA).
e) tindak  pidana  yang  dilakukan  Anak  diancam  dengan  maksimum  pidana  mati  atau  seumur hidup, maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah 10 (sepuluh) tahun
(Pasal 81 ayat (6) UU SPPA).
f) Maksimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak (Pasal 79 ayat (3) UU SPPA).
g) Pidana penjara terhadap Anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). UU  SPPA  mewajibkan  dalam  tenggang  waktu  3  (tiga)  tahun  sejak  undang-undang diberlakukan,  setiap  lembaga  pemsayarakatan  Anak  melakukan  perubahan  sistem  menjadi LPKA.  Disamping  itu,  undang-undnag  juga  mewajibkan  dalam  waktu  5  (lima)  tahun  sejak doberlakukan setiap provinsi wajib membangun LPKA (Pasal 105 ayat (1) huruf e UU SPPA).
Diversi  adalah  suatu  pengalihan  penyelesaian  kasus-kasus  anak  yang  diduga  melakukan tindak  pidana  tertentu  dari  proses  pidana  formal  kepenyelesaian  damai  antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat,  Pembimbing  Kemasyarakatan  Anak,  Polisi,  Jaksa  dan  Hakim  (Titahelu,  2020).  ( Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak : 48 )  Pada Pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversi, yakni antara lain:
a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak;
Tujuan  diversi  tersebut  merupakan  implementasi  dari  keadilan  restoratif  yang  berupa mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalsan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

## Alur persidangan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
Sidang  anak,  ada  kemungkinan  penyampingan  perkara.  Alasan-alasan  penyampingan perkara  tersebut,  yaitu  penyampingan  perkara  berdasarkan  asas  oportunitas  karena  lasan  demi kepentingan  hukum  dan  tidak  sama  dengan  perkara  yang  ditutup  demi  kepentingan  umum (Sambas,  2010).  Pada  proses  persidangan,  pada  prinsipnya  anak  di  sidangkan  dalam  ruangan sidang khusus anak serta ruang tunggu khusus anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Adapun waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Disamping itu, hakim  memeriksa  perkara  anak  dalam    sidang  yang  dinyatakan  tertutup  untuk  umum,  kecuali pembacaan  putusan.  Persidangan  anak,  hakim  wajib  memerintahkan  orang  tua/wali  atau pendamping, advokat, pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi  anak.  Apabila  orang  tua/wali/pendamping  tidak  hadir  sidang  tetap  dilanjutkan dengan  didampingi  advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya  dan/atau  pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka sidang anak batal demi hukum.
Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang  dan penuh dengan kekeluargaan,sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan. Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Menurut Pasal 69 Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA menentukan bahwa  Anak  hanya  dapat  dijatuhi  pidana  atau  dikenai  tindakan  berdasarkan  ketentuan  dalam
Undang-Undang  ini.  Anak  yang  belum  berusia  14  (empat  belas)  tahun  hanya  dapat  dikenai tindakan.
Prinsip-prinsip Perlindungan hukum pidana terhadap anak  tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang disahkan dengan keputusan presiden No.36 tahun 1990,  tanggal 25 Agustus 1990. Pasal 3 UU SPPA menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan  kebutuhan  sesuai  dengan  umurnya  dan  dipisahkan  dari  orang  dewasa, memperoleh  bantuan  hukum  dan  bantuan  lain  secara  efektif,  bebas  dari  penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap,ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
Pihak-pihak yang berkaitan dengan proses persidangan sebagai berikut:
1) Penyidik adalah Penyidik Anak
2) Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak
3) Hakim adalah Hakim Anak
4) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian  kemsyarakatan,  pembimbingan,  pengawasan,  pendampingan  terhadap  anak  di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
5) Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang  memiliki  kompetensi  dan  profesi  pekerjaan  sosial  serta  kepedulian  dalam  pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;
Penyidikan  dilakukan  oleh  penyidik  yang  ditetapkan  berdasarkan  keputusan  kepala kepolisian  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Kepolisian  RI  sedangkan  penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain  yang  ditunjuk  oleh  Jaksa  Agung. Dalam  melakukan  penyelidiikan  terhadap  perkara  anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak  pidana  dilaporkan  atau  diadukan  kemudian  Balai  Penelitian  Kemasyarakatan  wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.
Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan  petugas  lainnya  dalam  memeriksa  perkara  anak,  anak  korban  dan  atau  anak  saksi  tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak),  kemudian  dalam  setiap  tingkatan  pemeriksaan  anak  wajib diberikan  bantuan  hukum  dan  didampingi  oleh  pembimbing  kemasyarakatan  atau  pendamping dengan ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam  hal  tindak  pidana  yang  diancam  pidana  penjara  7  tahun  atau  lebih  sulit pembuktiannya. Hakim  dalam  memeriksa  perkara  anak  dalam  sidang  anak  dinyatakan  tertutup untuk  umum  kecuali  pembacaan  putusan.  Kemudian  dalam  peroses  persidangan  (Pasal  55 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak)  Hakim  wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal
orang tua,wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.
Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak  dibawa  keluar  (Pasal  58  Undang-Undang  R.I.  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar  keterangannya  di  luar  persidangan  melalui  perekaman  elektronik  yang  dilakukan  oleh pembimbing  kemasyarakatan  dengan  dihadiri  penyidik  atau  Penuntut  Umum  dan  Advokat  atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference (Pasal 58 Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Hakim  sebelum  menjatuhkan  putusan  memberikan  kesempatan  kepada  orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan  putusan  pengadilan  dilakukan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dan  dapat  tidak dihadiri oleh anak.
Penjatuhan  hukuman  terhadap  anak  yang  berkonflik  hukum  dapat  dikenakan  pidana  dan tindakan,  dan  anak  hanya  dapat  dijatuhi  pidana  atau  dikenai  berdasarkan  ketentuan  Undang- Undang  ini.  Bahwa  terhadap  anak  yang  berkonflik  hukum  yang  belum  berusia  14  tahun  hanya dapat  dikenai  tindakan  bukan  pemidanaan,  yang  meliputi  pengembalian  kepada  orang  tua, penyerahan  kepada  seseorang,  perawatan  di  rumah  sakit  jiwa,  dan  perawatan  di  Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan  perbaikan  akibat  tindak  pidananya.  Sedangkan  anak  yang  sudah  berusia  14  tahun  ke  atas tersebut  dapat  saja  dijatuhi  pidana  dengan  macam-macam  pidana  sebagaimana  dalam  Pasal  71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:
Pidana pokok yang terdiri dari a) pidana peringatan;
b) pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan);
c) pelatihan kerja;
d) pembinaan dalam lembaga dan penjara;
Pidana  tambahan  berupa  perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana, pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam  pidana  kumulatif  berupa  pidana  penjara  dan  denda,  maka  pidana  denda  diganti  denan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ dari maksimun pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak),  sedangkan  terhadap  ketentuan  minimum  khusus  pidana  penjara  tidak  berlaku terhadap  anak  (Pasal  79  Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak).
Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak  Sementara  (LPAS),  sedangkan  tempat  anak  menjalani  masa  pidananya  ditempatkan  pada Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA).  Kemudian  terhadap  tempat  anak  mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum mapun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan  kembali.  Terhadap  anak  yang  diajukan  sebagai  anak  yang  berkonflik  hukum,  yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KESIMPULAN
Penerapan  sanksi  hukum  terhadap  Pencurian  yang  dilakukan  anak  dibawah  umur,  sanksi hukum  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  yang  secara  garis  besar  sanksi hukum  tersebut ada  2  (Dua)  macam  berupa  pidana dan tindakan sesuai bunyi Pasal 22 Undang- Undang RI No. 3 Tahun 1997 “ Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang  ditentukan  dalam  Undang-undang  ini.”  Sanksi  hukum  berupa  pidana  terdiri  atas  pidana pokok  dan  pidana  tambahan.  Ada  empat  macam  pidana  pokok  sebagaimana  diterapkan  dalam Pasal  23  ayat  2  yaitu  :  (1)  pidana  penjara;  (2)  pidana  kurungan;  (3)  pidana  denda;  (4)pidana pengawasan. Mengenai pidana tambahan berdasakan Pasal 23 ayat 3 (Tiga) ada dua macam, yaitu: (1)  perampasan  barang-barang  tertentu;  (2)  pembayaran  ganti  rugi.  berdasarkan  uraian  tersebut terlihat  jelas  bahwa penanganan anak berhadapan hukum  berbeda dengan  penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratif.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. (2022). Dasar-dasar hukum pidana . Sinar Grafika.
Fitria, Y. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media  Massa  (Doctoral  dissertation,  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  KALIJAGA YOGYAKARTA).
Moeljatno, S. H. (2021). KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana) . Bumi Aksara. Mulyadi, L. (2013). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik. Yustisia , 2 (1).
Pontoan, D. R. P. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. LEX CRIMEN , 11 (1). Prasetyo,  A.  (2020).  Perlindungan  hukum  bagi  anak  pelaku  tindak  pidana. Mizan:  Jurnal  Ilmu Hukum , 9 (1), 51–60. Puspitaningrum, D. (2009). Kajian yuridis pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Surakarta . Ruba’i, M. (2021). Buku Ajar Hukum Pidana . Media Nusa Creative (MNC Publishing). Sambas, N. (2010). Pembaruan sistem pemidanaan anak di Indonesia . Graha Ilmu. Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam , 5 (2), 87–98.
Titahelu,  J.  A.  S.  (2020).  Penerapan  Diversi  terhadap  Anak  sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  di Bidang Lalu Lintas. Jurnal Masohi , 1 (1), 26–35.
Wahyudi,  D.  (2015).  Perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  melalui pendekatan restorative justice. Jurnal Ilmu Hukum Jambi , 6 (1), 43318.
Waluyo, B. (2004). Pidana dan pemidanaan .
Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal  Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , 6 (1), 65–67.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License