## WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah
Vol 6, No 2 (2022): Hal 210 – 235
DOI : https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i2.253

## PEMBERLAKUAN TA’WIDH PADA PEMBIAYAAN
BERMASALAH DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 DAN FATWA DSN-MUI NO 43/DSN-MUI/VIII/2004

## DI KSPPS BINA MITRA WAHANA AR-RAHMAH JATIM
Oktaria Ardika Putri 1 Ahmad Syakur 2 Dian Riza Annisa 3
IAIN KEDIRI, Jawa Timur, Indonesia oktariaardika@iainkediri.ac.id 1

## ABSTRACT
This study aims to explain how the application of ta'widh to non-performing financing at KSPPS BMW Ar-Rahmah East Java and how to apply ta'widh to  non-performing  financing  at  KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  East  Java  in terms  of  DSN-MUI  fatwa  No.  17/DSN-MUI/IX  /2000  and  DSN-MUI  fatwa Number  43/DSN-MUI/VIII/2004.  This  research  approach  is  descriptive qualitative.  Methods  of  data  collection  using  interviews,  observation  and documentation.  The  results  of  this  study  are  as  follows  that  the implementation  of  ta'widh  on  problematic  financing  at  KSPPS  BMW  Ar- Rahmah East Java is entirely adjusted as stipulated in the DSN-MUI fatwa where  KSPPS  will  adjust  to  real  losses.  The  implementation  of  the application  of  ta'widh  (compensation)  is  set  for  members  at  4%  at  the beginning  of  the  contract  and  accumulates  every  day  of  delay. Furthermore, KSPPS BMW Ar-Rahmah East Java has implemented ta'widh in accordance with the provisions of Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 which does  not  provide  ta'widh  to  members  who  experience  force  majeure  and impose sanctions on those who are proven capable and procrastinate, and funds from fines are used for social funds. Not all of the BMW Ar-Rahmah East  Java  KSPPS  apply  according  to  the  DSN-MUI  Fatwa  No.  43/DSN-
MUI/VIII/2004 where the real loss value can be determined at the beginning of the contract such as fatwa Number 17/DSN-MUI/IX/2000, while the fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 states that the amount of compensation may not be  included  in  the  contract,  only  the  payment  procedure  that  may  be agreed upon at the time of the contract.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Keywords : ta'widh, problematic financing, DSN-MUI fatwa.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  guna  menjelaskan  bagaimana  pemberlakuan ta’widh  pada  pembiayaan bermasalah  di  KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  Jatim dan  bagaimana  pemberlakuan  ta’widh  pada  pembiayaan  bermasalah  di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim  ditinjau dari fatwa DSN-MUI No 17/DSN- MUI/IX/2000 dan fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004.
Pendekatan  penelitian  ini  kualitatif  deskriptif.  Metode  pengumpulan  data menggunakan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Hasil  peneliti  ini adalah  sebagai  berikut  bahwa  Pemberlakuan  ta’widh  pada  pembiayaan bermasalah  di  KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  Jatim  yaitu  seluruhnya menyesuaikan  seperti  yang  telah  diatur  dalam  fatwa  DSN-MUI  dimana pihak  KSPPS  akan  menyesuaikan  dengan  kerugian  riil.  Pelaksanaan penerapan  ta’widh  (ganti  rugi)  ini  ditetapkan  atas  anggota  sebesar  4% diawal  akad  dan  terakumulasi  setiap  hari  keterlambatan.  Selanjutnya, KSPPS  BMW  Ar- Rahmah  Jatim  telah  memberlakukan  ta’widh  sesuai ketentuan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang dimana tidak memberikan ta’widh  kepada  anggota  yang  mengalami  force  majeur  dan  memberikan sanksi kepada yang terbukti mampu dan menunda-nunda, serta dana dari denda digunakan untuk dana sosial. KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim tidak semua  menerapkan  sesuai  Fatwa  DSN-MUI  No  43/DSN-MUI/VIII/2004 dimana nilai kerugian riil dapat ditetapkan di awal saat akad seperti fatwa Nomor  17/DSN-MUI/IX/2000,  sedangkan  fatwa  No  43/DSN-MUI/VIII/2004 ini  mencantumkan  besarnya  ganti  rugi  tidak  boleh  dicantumkan  dalam akad, hanya tata cara pembayaran yang boleh disepakati saat akad.
Kata Kunci: ta’widh, pembiayaan bermasalah, fatwa DSN-MUI.

## A. PENDAHULUAN
Koperasi  sebagai  salah  satu  sektor  ekonomi  merupakan kerjasama  yang  bersifat  ekonomi. 1 Koperasi  berasal  dari  kata  Co dan Operation yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan.  Berarti  koperasi  adalah  kumpulan  orang  atau  badan  hukum bekerja  sama  yang  memberikan  kebebasan  masuk  dan  keluar sebagai  anggota  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  anggota  dan masyarakat umumnya. 2 KSPPS termasuk yang tercantum Lembaga
1 Andjar Pachta W, Hukum Koperasi di Indonesia Pemahaman Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 43.
2 Habibullah  Eka  Sakti,  “Prinsip-Prinsip  Muamalah  Dalam  Islam” Ad  Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 1, no. 01 (2018), 90.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Keuangan  Non  Bank  yang  telah  beroperasi  secara  sistem  syariah. KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  Jatim  merupakan  salah  satu  lembaga keuangan syariah yang beroperasi sebagai perantara antara individu kaya  dan  orang  lain  dengan  kebutuhan  keuangan  yang  belum terpenuhi.  Dalam  proses  berjalanlah  KSPPS  tentu  tidak  lepas  dari berbagai masalah. Seperti tidak membayar angsuran baik disengaja atau tidak. 3 Hal ini disebut dengan kredit bermasalah. Berbagai cara telah diantisipasi untuk mengatasi kredit nasabah yang bermasalah. Umumnya kredit bermasalah diberikan hukuman atau ganti rugi. 4
Dalam  KSPPS  ganti  rugi  disebut  juga  dengan Ta’widh , dimana ta ’widh adalah biaya riil yang sudah dikeluarkan oleh KSPPS BMW  Ar-Rahmah  Jatim  sebab  terbentuknya  proses  perpanjangan pembayaran  yang  disebabkan  pada  aggota  yang  lalai. Ta’widh ini hanya  boleh  apabila  dikenakan  atas  pihak  terencana  ataupun  pada sebab kelalaian melaksanakan suatu yang secara menyimpang dari syarat akad serta memunculkan rugi pada pihak lain. Ada tambahan kerugian yang bisa dikenakan, terutama kerugian biaya riil yang bisa diperkirakan  dengan  tepat,  ialah  pengeluaran-pengeluaran  yang sebenarnya  dikeluarkan  untuk  pemulihan  hak-haknya,  yang  harus dibayarnya. 5
Pada  hakekatnya,  membayar Ta’widh hanya  bisa  dinilai kepada  anggota  yang  lalai  dalam  menagih.  Besarnya  Ta'widh ditentukan  oleh  pengeluaran  aktual  yang  dikeluarkan  oleh  KSPPS selama  proses  penagihan,  termasuk  menelepon  anggota  untuk menginformasikan  apakah  sudah  jatuh  tempo  dan  mengunjungi tempat  tinggal  anggota.  Pelaksanaan Ta’widh disini  guna  melatih anggota  lebih  disiplin  melunasi  utang  yang  telah  disepakatinya. Apabila tetap tidak membayarnya maka tidak diberi pembiayaan lagi sebab  kredibilitasnya  jelek. Menurut  Yahya  Harahap,  “ganti  rugi yakni pelaksanaan tanggung jawab yang tidak terpenuhi tepat waktu
3 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 230-261.
4 Moriska N Purba, “Strategi Pengembangan Koperasi Kredit (Kopdit) Mekar Sai dalam Pembiayaan Agribisnis Di Lampung.” JIIA , Vol.4, No 3, (Agustus 2016), 1.
5 Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika
Perkembangannya di Indonesia, cet 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 223.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
ataupun tidak terpenuhi dengan baik”. Oleh sebab itu, debitur wajib memberi ataupun membayar ganti rugi. 6
Mekanisme Ta’widh ini  memberitahukan  pada  orang-orang yang  terkena  pembiayaan  bermasalah  dengan  cara  mendatangi rumahnya  guna  memberi  kelonggaran  untuk  membayarnya,  lalu akan datang lagi ketika sudah memasukki minggu ke dua tujuannya untuk segera membayar, jika tetap belum membayarnya maka akan dilaksanakan  penjadwal  ulang  yakni  memperpanjang  jangka  waktu lagi,  dan  perihal  seperti  ini  apabila  bisa  ditangani  maka  orang  yang terkena  pembiayaan  bermasalah  untuk  membayarnya,  lalu  yang terakhir  pihak  KSPPS  mendatangi  rumahnya  lagi  untuk  melihat kondisinya  apakah  memungkinkan  ataupun  tidak  untuk  mengambil jaminan  tujuannya  guna  pelunasan  tunggakan.  Sementara  itu mekanisme  pembiayaan  di  KSPPS  Bina  Mitra  Wahana  Ar-Rahmah Jatim  melaksanakan  pembayarannya  dengan  cara  mengangsur, kerap  terjalin  terdapatnya  penundaan  kewajiban  dalam  membayar yang  telah  terencana  ataupun  tidak  terencana  dilaksanakan  oleh anggota. Jika melaksanakan Ta’widh pada pembiayaan bermasalah maka  kejadian  seperti  ini  bisa  menyebabkan  KSPPS  menghadapi kerugian. Dalam “fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX.2000” tentang sanksi  bagi  anggota  yang  mampu  yang  menunda  pembayaran, tanpa  adanya  alasan  yang  jelas,  hingga  pihak  Lembaga  Keuangan Syariah  berhak  memakai  sanksi  pada  anggota  itu  dengan kesepakatan  yang  sudah  disepakati  tadinya.  Dalam  transaksi pembiayaan  secara  angsuran.  Namun  perkara  yang  terjalin  di KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  Jatim  ini  termasuk  banyak  anggota  yang menunda-nunda  kewajibannya  membayar  dengan  bermacam- macam alasannya.
Oleh  sebab  itu,  berdasarkan  kenyataan  yang  ada,  sudah sesuai “fatwa nomor 17/DSN–MUI/IX/2000 Dewan Syariah Nasional MUI”  tentang  sanksi  atas  nasabah  yang  kompeten  yang  menunda pembayaran. Ta’widh sendiri diatur secara spesifik dalam fatwa MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi ( ta’widh ). Sementara itu untuk menghindari risiko kredit macet, pihak koperasi
6 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Perjanjian (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 309.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
serta  anggota  ini  telah  membuat  nya  kesepakatan  antara  kedua belah pihak.  Jadi, keduanya sudah otomatis terikat pada akad yang telah  disepakatinya.  Terdapat  salah  satu  resiko  yang  dihadapi koperasi syariah ialah anggota yang sering mengingkari akad. 7
Dari  data  observasi  awal  di  KSPPS  Bina  Mitra  Wahana  Ar- Rahmah menunjukkan nasabah bermasalah
sebanyak 67.241,500,00  dengan  perincian  pembiayaan  kurang  lancarnya 21.995,000,00 pada periode januari-juni, murabahah dengan jumlah anggota  99  orang,  Diragukan  27,608,500,00  pada  periode  januari sampai  sepetember,  mudhorobah  dengan  jumlah  anggota  9  orang, sementara  itu  macet  15,747,000,00  pada  periode  januari,  april,  dan desember, multijasa dengan jumlah anggota 84 orang.
Alasan  saya  memilih  pembiayaan  bermasalah  sebab pembiayaan  bermasalah  di  KSPPS  ini  anggotanya  tidak  bisa melaksanakan  angsuran  yang  tidak  sesuai  akad  yang  sudah disepakati  antara  dua  belah  pihak.  Sementara  itu  alasan  saya memakai  Fatwa  sebab  dalam  “fatwa  DSN-MUI  No  17/DSN- MUI/IX/2000  tentang  tentang  sanksi  atas  nasabah  sanggup  yang menunda- nunda pembayaran”. Dalam transaksi pembiayaan secara angsuran. Namun perkara yang terjalin di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim ini ialah banyaknya anggota yang menunda-nunda kewajibannya dalam membayar dengan bermacam-macam alasannya.  Oleh  sebab  itu,  kejadian  itu  sesuai  ketetapan  “fatwa DSN-MUI No 17/DSN/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah sanggup yang  menunda- nunda  pembayaran”.  Penelitian  serupa  pernah dilakukan Pramida (2017) dimana menemukan bahwa implementasi ta’widh pada  pembiayaan  MULIA  di  Pegadaian  Syariah  Cabang Bengkulu  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  ekonomi  Islam.  Dapat dlihat  dari  segi  penamaan  yang  mana  akan  berbeda  pemaknaan. Penyebutan  di  PT.  Pegadaian  (Persero)  adal ah  Ta’zir.  Ta’zir merupakan denda dalam hal pidana dengan tujuan membuat pelaku disiplin  dalam  melaksanakan  kewajiban  sedangkan  ta‟widh
7 Satrio, Hukum Jaminan,  Hak-Hak Jaminan  Kebendaan (Bandung: Citra  Adithya Bakti, 1993), 95.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
merupakan mengganti (rugi) atau membayar konpensasi yang biasa dipakai dalam jual beli.
Berdasarkan  uraian  di  atas  penelitian  ini  bertujuan  untuk  1) Untuk  mengetahui  pemberlakuan Ta’widh pada  pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim. 2) Untuk mengetahui pemberlakuan Ta’widh pada  pembiayaan  bermasalah  di  KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI No 17/DSN- MUI/IX/2000.  3)  Untuk  mengetahui  pemberlakuan Ta’widh pada pembiayaan  bermasalah  di  KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  Jatim  jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004.

## B. METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  utuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  secara holistic,  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan Bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dengan memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah. 8 Jenis  penelitian  ini adalah  studi  kasus.  Studi  kasus  didefinisikan  oleh  Tellis  sebagai metode  penelitian  yang  memiliki  unit  analisis  yang  lebih  mengacu pada tindakan individu atau lembaga dibandingkan dengan individu maupun  lembaga  itu  sendiri.  Dapat  dikatakan  studi  kasus  lebih berfokus  pada  tindakan  atau  perilaku  yang  dihasilkan.  Sehingga dalam penelitian ini peneliti berupaya memberikan pandangan yang lengkap  dan  mendalam  mengenai  subjek  yang  diteliti  yaitu  sikap Lembaga  KSPPS  Bina  Mitra  Wahana  Ar-Rahmah  Jatim  dalam menerapkan Ta’widh apakah  telah  sesuai  ketetapan  Fatwa  atau belum.
Secara  garis  besar  penelitian  deskriptif  ini  ialah  penelitian yang  membuat  cerminan  ataupun  menjabarkan  pada  sesuatu kejadian  ataupun  indikasi  secara  sistematis,  secara  faktual  dengan adanya  penataan  yang  akurat.  Pada  metode  kualitatif  ini  dipakai
8 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2006), 6.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
sebab sebagian pertimbangan ialah metode kualitatif yang semakin bisa  serta bisa mudah membiasakan jika di hadapkan melalui fakta ganda,  tata  cara  ini  menyajikam  ikatan  antara  pengkaji  serta informan  yang  secara  langsung  serta  tata  cara  ini  lebih  tanggap sehingga  bisa  menyesuaikan  diri  serta  besar  penajaman  akibat paradigma  nilai  yang  telah  dialami  pengkaji. 9 Metode  penelitian kualitatif  ini  alat  utama  untuk  mengumpulkan  informasi  yang berhubungan  secara  langsung  beserta  objek  penelitian  tersebut. Penelitian  ini  berupaya  untuk  mengenali  serta  mendeskripsikan secara  terlihat  jelas  mengenai  Pemberlakuan Ta’widh Pada Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim  Ditinjau  Dari  “Fatwa  DSN-MUI  No  17/DSN-MUI/IX/2000  Dan Fatwa DSN-MUI No 43/DSN- MUI/VIII/2004”.
Metode  penelitian  kualitatif  ini  telah  menjadi  instrumen kunci,  sehingga  peneliti  wajib  menyadari  bahwasanya  ia  ialah perencana,  pengumpul  serta  penganalisis  sebuah  informasi,  yang secara  bersamaan  menjadi  pelapor  dari  hasil  penelitiannya. Kehadiran  peneliti  mutlak  di  butuhkan,  dikarenakan  kehadiran peneliti ini untuk pengumpul data.  Guna informasi kulitatif ini sudah banyak  bergantung  pada  keahlian  metologis,  kepekaan,  serta integritas  peneliti  tersebut.  Agar  bisa  menguasai  makna  serta menguraikan fenomena dan karakter interaksi dilokasi peneliti yang diperlukan guna keterlibatan serta penghayatan peneliti pada subjek pengamatan.  Kesertaan  serta  penjiwaan  itu  peneliti  membagikan sebuah pertimbangan secara menguraikan arti yang tercantum yang berada di dalamnya.
Perihal ini bisa menjadikan sebuah alasan dalam penelitian mengapa  wajib  menjadi  instrumen  kunci.  Sebab  itu  peneliti  wajib bisa  membiasakan  diri  melalui  suasana  serta  keadaan  lapangan. Ikatan  baik  antara  peneliti  serta  subjek  peneliti  pada  sebelum  nya ataupun  setelah  observasi  ialah  kunci  utama  dalam  sebuah keberhasilan pengumpulan iformasi. 10
9 Ahmad Tanzeh, Dasar-dasar Penelitian (Surabaya: Elkf, 2006), 116.
10 Sugiono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  &  D (Bandung: Alfabeth, 2008), 223.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Lokasi  penelitian  pada  penelitian  ini  di  Koperasi  Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Mitra Wahana Ar-

## C. PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
a. Ta’widh
Asal  kata Ta'widh yakni  kata  kerja  iwadha  yang artinya  mengganti  ataupun  mengganti.  Dalam  bahasa dimana  Al-Ta'widh  berarti  mengganti  (kerugian)  ataupun memberi  ganti  rugi,  ada  juga  istilah  untuk  membayar ker ugian yang disebabkan oleh pelanggaran. Ta’widh berarti mengubah  kerugian  menjadi  biaya  yang  ditanggung  oleh penerima  akad  sebagai  akibat  keterlambatan  pembayaran kepada  para  pihak  yang  akad,  yang  kini  menjadi  kewajiban mereka.    Kerugian  yang  bisa  dikenakan  oleh  Ta'widh  yakni kerugian yang nyata yang bisa diukur secara langsung, ialah kerugian yang telah terjadi secara nyata sebab keterlambatan  pembayaran  dan  kerugian  yang  secara  logis disebabkan  oleh  keterlambatan  ataupun  kecerobohan pembayaran,  seperti  biaya  penagihan  yang  sebenarnya. Dalam hal ini, objek Ta'widh (kompensasi) yakni harta benda yang  ada,  berwujud,  dan  bernilai  (yang  penggunaannya disetujui oleh syariat. 11
Menurut  Yahya  Harahap,  “ganti  rugi  yakni pelaksanaan  tanggung  jawab  yang  tidak  terpenuhi  tepat waktu ataupun tidak terpenuhi dengan baik”. Oleh sebab itu, debitur wajib memberi ataupun membayar ganti rugi.  Dalam konteks ini, kerugian yakni segala gangguan yang menimpa seseorang,  baik  yang  mempengaruhi  dirinya  maupun  harta bendanya,  dan  yang  tampak  sebagai  penurunan  kuantitas, kualitas,  ataupun  keuntungan.  Para  akademisi  kontemporer mendefinisikan ta'widh secara berbeda. Menurut Wahbah al- Zuhaily, ta’widh mencakup  kerugian  akibat  pelanggaran
11 Andrian  Sutedi, Perbankan  Syariah  Tinjauan  dan  Beberapa  Segi  Hukum (Bogor: Ghaila Indonesia, 2009), 64.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
ataupun  kesalahan. Ta’widh yang  dimaksudkan  untuk mengganti kerugian bisa berbentuk uang tunai. 12
Landasan hukum Ta’widh mengacu QS. Al-Maidah:1
ِدوُقُعْلاِب اوُف ْوَأ اوُنَمآ  َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad- aqad itu ”. 13
Syarat  ta’widh  termasuk  kerugian  yang  bisa  dihitung secara tepat dan nyata. Kerugian aktual yang dipermasalahkan yakni biaya aktual yang dikeluarkan untuk menagih  hak  yang  seharusnya  dikeluarkan.  Kuantitas ataupun besarnya ta’widh sesuai nilai kerugian aktual yang harus  dikeluarkan  (biaya  tetap)  dalam  transaksi,  berbeda dengan  kerugian  yang  diantisipasi  akan  terjadi  (potensi kerugian)  sebab  peluang  yang  terlewatkan  (kerugian peluang ataupun al-fursyah al-dha i'ah). Menurut
persyaratan  hukum  fikih,  hilangnya  pendapatan  dan timbulnya  kerugian  masa  depan  yang  tidak  pasti  ataupun kerugian  yang  tidak  signifikan  tidak  bisa  dikompensasikan (diwajibkan ta'widh ).  Syariat  mengizinkan  penggunaan benda  yang  ada,  berwujud,  dan  bernilai  sebagai  objek ta'widh . 14
b. Pemberlakuan ta’widh pada  pembiayaan  bermasalah  di
KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim
Ta’widh adalah  denda  ganti  rugi  yang  dibebankan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Berikut
12 Bagya  Agung  Prabowo, Aspek  Hukum  Pembiayaan  Murabahah  Pada Perbankan Syariah, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 69.
13 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2006), 106.
14 Bagya  Agung  Prabowo, Aspek  Hukum  Pembiayaan  Murabahah  pada Perbankan Syari’ah, 11-13.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
ini  rincian  nominal  Ta’widh  anggota  di  KSPPS  BMW  Ar- Rahmah Jatim, sebagai berikut:
Tabel 1.4
Data Ta’widh dan Dana Sosial Pembiayaan Bermasalah
Pada Tahun 2021 2021 Ta’widh Pembiayaan Bermasalah Jenis Nominal Anggota Januari Rp 300.000,00 2 Murabahah Februari - 0 - Maret Rp 150.000,00 1 Murabahah April Rp 340.000,00 2 Murabahah Mei Rp 450.000,00 4 Murabahah Juni - 0 - Juli Rp 150.000,00 1 Murabahah Agustus - 0 - September Rp 150.000,00 1 Murabahah Oktober - 0 - November Rp 200.000,00 2 Murabahah Desember - 0 - Jumlah Rp 1.590.000,00 12 Dana Sosial 1.200.000,00 Sumber Data: KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim
penelitian  ini  di  Koperasi  Simpan  Pinjam  Pembiayaan Syariah  (KSPPS)  Bina  Mitra  Wahana  Ar-Rahmah  Jatim yang  beralamat  di  Jln  Masjid  Al-Huda  Dari  data  di  atas sepanjang  2021  ada  12  anggota  yang  dibebankan  ta’widh dengan  jumlah  keseluruhan  denda  ganti  rugi  sebesar 1.590.000.00.  Jenis  pinjamannya  semuanya  Murabahah untuk pembiayaan mikro. Jenis pinjaman pada KSPPS Bina Mitra  Wahana Ar-Rahmah Jatim yaitu Murabahah,
Mudharabah, Multijasa dan Al-Qardh, hanya saja untuk yang
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
dibebankan ta’widh semua  adalah  anggota  dari  pinjaman jenis  Murabahah.  Jika  melihat  data  keseluruhan  jumlah anggota  yang  bermasalah  ada  192  anggota,  tetapi  yang dibebankan ta’widh masih 12 anggota yang terbukti sengaja menunda-nunda  padahal  mampu.  Sepanjang  2021  dana sosial yang terhimpun dari d enda  Ta’widh  yaitu
1.200.000,00, dana ini dialokasikan untuk layanan non profit atau pun membantu angsuran nasabah lain yang tagihannya macet
Hasil  dari Ta’widh digabungkan  dengan  dalam  dana sosial  yang  terhimpun  dari  sumber  pembiyaan  atau keuntungan  lain  KSPPS  Bina  Mitra  Wahana  Ar-Rahmah Jatim yang pengelolaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun  dalam  penelitian  ini  tidak  membahas  lebih  jauh terkait  implementasi  dana  sosial  tersebut,  sebab  sudah  di luar dari batasan penelitian penulis.
Sistem  dan  peraturan  KSPPS  untuk  pemberian kompensasi ( ta'widh ) memakai perhitungan sebagai berikut: Ta’widh = 4% ÷ 30 dari besarnya angsuran tiap bulan. 4% merupakan ketetapan KSPPS dalam memberikan denda ganti  rugi.  Berikut  yakni  contoh  pembiayaan  syariah  di KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  Jatim  yang  dilaksanakan  oleh anggota X.  Anggota X telah mengajukan permohonan akad pembiayaan,  seperti  akad  Mudharabah  Rp  5.000.000,- dengan menyerahkan sepeda motor BPKB sebagai agunan (marhun).  KSPPS  memberi  pinjaman  kepada  anggota  X untuk  jangka  waktu  12  bulan  dimulai  pada  10  November 2021 dan berakhir pada 10 November 2022.
Anggota X bersedia membayar biaya-biaya yang telah disepakati,  antara  lain:  Biaya  pemeliharaan barang  jaminan (marhun)  selama  jangka  waktu  simpanan  barang  jaminan (marhun)  ditetapkan  KSPPS  sebesar  Rp.  2%  dari  Rp (20.000,-  per  Rp  1.000.000).  Biaya  administrasi  (2%  dari total pinjaman) sebanyak Rp. 100.000 dibayarkan pada saat pinjaman diterbitkan. Akibatnya, bisa ditentukan
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
bahwasanya  anggota  X  harus  melaksanakan  angsuran bulanan  sebanyak  Rp  517.000,  yang  meliputi  pembayaran pinjaman pokok dan biaya pemeliharaan produk.
Dengan  demikian,  rincian  keuangan  anggota  X  yakni sebagai berikut:
Pinjaman pemby Mudharabah  (3 Tahun)      :Rp. 5.000.000 Biaya Pemeliharaan Barang (Marhun)            : Rp. 100.000.
Biaya Administrasi : Rp. 100.000. Perhitungan biaya angsuran perbulan
(Biaya  Pokok  Pinjaman  +  Pemeliharaan  Barang):Rp. 517.000 Ganti  Rugi  ( Ta’widh )  perhari:  4%  (0,04)  ÷  30  dari  besarnya
angsuran tiap bulan. = 0,04 x Rp. 517.000 = Rp. 20.680 : 30hari = 700,- (per hari).
KSPPS  bertanggung  jawab  atas  pembiayaan  yang dilakukan  oleh  anggota.  KSPPS  punya  kebijakan  yang mewajibkan  anggota  untuk  memberikan  ganti  rugi  ( ta'widh ) atas  isi  sesuai  kesepakatan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya jika anggota lalai dalam menunda pembayaran. Adapun tanggapan anggota yang mengalami keterlambatan membayar angsuran bermacam-macam seperti melaksanakan  komplain,  memohon  diberi  keringanan,
meminta  agar  tanggal  angsuran  diperpanjang  dengan  tidak diberi  denda,  menuntut  penjelasan  kenak  diberi  denda ataupun  memohon  potongan  biaya  denda.  Setelah menelusuri anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran begini kutipan hasil wawancara dengan Ibu KL:
“Saya  menunda  pembayaran  disebabkan  sebab uangnya  dipakai  untuk  berbisnis  maka  dari  itu  ketika jatuh tempo mau membayar uangnya sudah habis”. 15
Wawancara dengan Ibu LN yakni:
15 KL, “Hasil Wawancara” 10 Juni 2022.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
“Saya  sengaja  tidak  mau  membayar  waktu  itu, dikarenakan  akan  saya  gunakan  untuk  membayar lainnya sebab sama- sama jatuh tempo”. 16
Ia  mengatakan  bersedia  menerapkan  konsekuensi terhadap  anggota  yang  terlambat  membayar  cicilan  sebab menunjukkan  rasa  tanggung  jawab  sebagai  anggota  yang tidak bisa menegakkan akad yang dibuat saat
melaksanakan  akad  pembiayaan.  Ibu  KL  ini  juga  mengaku pernah menunda pembayaran sebab dananya dipakai untuk bisnis. 17 sementara  itu  Ibu  LN  ini  juga  sama  memang disengaja  lalai  dikarenakan  untuk  membayar  yang  lainnya, yang sama-sama sudah jatuh tempo. 18
c. Pemberlakuan Ta’widh pada  pembiayaan  bermasalah  di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim jika ditinjau dari fatwa DSN- MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000
KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  Jatim  menjalankan  bisnis dengan  prinsip  syariah.  Pembiayaan  ini  hadir  guna  melihat tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan pembiayaan syariah. KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur menerapkan  ta’widh  untuk  mencegah  kerugian  akibat
pembiayaan  bermasalah  ataupun  kecerobohan  dengan menunda pembayaran oleh klien yang melanggar kesepakatan.  Dalam  pelaksanaannya,  KSPPS  BMW  Ar-
Rahmah  Jatim  memberi  besaran  ta’widh  yang  telah ditentukan, yakni denda 4%.  Pemberian Ta’widh itu selaras dengan “Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi nasabah yang menunda- nunda pembayarannya”.
Berdasarkan  “Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No. 17/DSN- MUI/2000”  pada  poin  pertama  menerangkan bahwasanya  “Sanksi  yang  disebut  dalam  fatwa  ini  yakni sanksi  yang  dikenakan  KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  Jatim
16 LN, “Hasil Wawancara” 10 Juni 2022.
17 KL, “Hasil Wawancara” 10 Juni 2022.
18 LN, “Hasil Wawancara” 10 Juni 2022.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
kepada  anggota  yang  mampu  membayar,  tetapi  menunda- nunda  pembayaran  dengan  disengaja”.  Pada  subbab sebelumnya  disebutkan  bahwasanya  anggota  yang  berhak menunda  pembayaran  termasuk  mereka  yang  bisa dikenakan  ta’widh,  ialah  mereka  bisa  diminta  untuk membayar pengeluaran yang terjadi ataupun kerugian pada harta debitur.
Sebagaimana  dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya, koperasi  juga  mengenakan  sanksi  bagi  anggota  yang mampu  yang  terlambat  membayar.  Hal  ini  dilaksanakan sesuai  kebijakan  yang  ditetapkan  dalam  rapat  pengurus. Sehingga  penerapan  hukuman  ini  sesuai  fatwa  pertama yang  berbunyi:  “Sanksi  yang  disebut  dalam  fatwa  ini  yakni sanksi  yang  dikenakan  LKS  kepada  nasabah  yang  mampu membayar,  tetapi  menunda-nunda  pembayaran  dengan disengaja” Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Ibu Rina selaku Manager:
“Kami  punya  datanya  terkait  laporan  anggota  yang terbukti  bermasalah  ini  dan  kami  telah  melaksanakan survey, sehingga yang terbukti sengaja kita berlakukan Ta’widh ” dan sanksi tegas lainnya apabila masih tidak mengindahkan teguran kami” 19
Hasil  wawancara  itu  membuktikan  bahwasanya KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  Jatim  serius  dalam  penegakan Fatwa tersebut. Dari sub bab sebelumnya juga telah terbukti anggota  mengaku  terlambat  melaksanakan  pembayaran dengan berbagai alasan
Poin  kedua  dari  fatwa  tentang  hukuman  terhadap anggota  yang  kompeten  yang  menunda  pembayaran  ini menyatakan: “anggota yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan  force  majeur  tidak  boleh  dikenakan  sanksi”.  Di lembaga  keuangan,  ada  dua  keadaan  yang  mendorong anggota untuk melanggar janji mereka, juga dikenal sebagai pembiayaan  bermasalah:  peristiwa  di  luar  kendali  anggota,
19 Rina Tri Rustanti, “Hasil Wawancara” 12 Juni 2022.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
seperti  bencana  alam  yang  sebagian  ataupun  seluruhnya bisa  menghambat  proses  manufaktur,  dan  tindakan  yang disengaja.  Sementara  itu,  lembaga  keuangan  syariah diperbolehkan  untuk  menerapkan  denda  atas  non- performing  funding  yang  disebabkan  oleh  alasan  yang disengaja. Dalam contoh ini, KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur,  anggota  diajarkan  untuk  menghormati  lembaga keuangan  syariah  melalui  penggunaan  denda.  Oleh  sebab itu,  anggota  yang  mengalami  kesulitan  keuangan  sebab keadaan  di  luar  kendalinya  harus  diberi  kelonggaran  dalam melaksanakan  pembayaran,  dan  hal  ini  telah  dilaksanakan oleh  KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  Jawa  Timur  sebagaimana telah  dibahas  pada  subbab  sebelumnya  yang  menyatakan bahwasanya koperasi harus terlebih dahulu mengidentifikasi karakteristik dan permasalahan anggotanya yang
bermasalah sebelum menetapkan ta'widh. Hal ini dilaksanakan  untuk  mengindentifikasi  apakah  memenuhi syarat untuk diberi denda ganti rugi ataupun tidak.
Dari  hasil  wawancara  kepada  ibu  Nanik  menujukkan bahwasanya  KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  Jatim  selalu melaksanakan  survey  terlebih  dahulu  untuk  memastikan layak tidaknya anggota itu untuk diberi sanksi ta’widh. Pada poin  Fatwa  yang  ke  tiga  ialah  berbunyi: “Nasabah  mampu yang  menunda-nunda  pembayaran  dan/  ataupun  tidak mempunyai  kemauan  dan  itikad  baik  untuk  membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi”. sesuai penjelasan pada subbab sebelumnya,  KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur telah memberi sanksi kepada anggota yang terbukti mampu melaksanakan  pembayaran  tetapi  selalu  menghindar dengan  sengaja.  Ada  sanksi  teguran,  sanksi  surat  teguran/ penagihan,  denda,  sanksi  daftar  hitam  untuk  pengajuan berulang,  dan  sanksi  eksekusi  jaminan.  Tindakan  ini menunjukkan  kepatuhan  KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  Jawa Timur terhadap “DSN MUI No. 17/DSN-MUI/X/2000”.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Lalu  poin  ke  empat  pada  “fatwa  DSN  MUI  No. 17/DSN- MUI/IX/2000”  ialah    “Sanksi  didasarkan  pada ta’widh ,  ialah  bertujuan  agar  anggota  lebih  disiplin  dalam melaksanakan  kewajibannya”.  Berdasarkan  fatwa  ini,
anggota yang mampu membayar tetapi menunda pembayaran  bisa  dikenakan  hukuman  ta'widh,  ialah menyerah  dan  untuk  perbaikan  dan  dimaksudkan  untuk membuat anggota lebih disiplin dalam memenuhi komitmennya.  Pada  kenyataannya  di  KSPPS  BMW  Ar- Rahmah Jawa Timur, anggota yang menunggak pembayaran  angsuran  dikenakan  sanksi  dan  penyitaan barang  jaminan  yang  dijadikan  jaminan  oleh  anggota lainnya. Namun dalam hal ini, koperasi di KSPPS BMW Ar- Rahmah Jawa Timur telah menetapkan sanksi berupa uang. Hal  ini  sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  manajer KSPPS BMW jatim:
“Kami selalu bersifat koperatif kepada anggota atas upaya nya dalam menyelesaikan kewajiban angsuran, jika mereka menawarkan jaminan ataupun benda sebagai bentuk pertanggungjawaban ganti  rugi,  kami  akan  mempertimbangkan  dan mengupayakan,  asal  nilain  dengan  kerugian  yang kami alami sepadan dengan tagihan perbulannya”. 20 Poin kelima dalam fatwa berbunyi “Sanksi bisa berupa denda  sejumlah uang yang  besarnya  ditentukan  atas dasar kesepakatan  dan dibuat  saat  akad  ditandatangani”.  Hal  ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan untuk
membebankan konsekuensi kepada anggota yang terlambat membayar.  Menurut  perjanjian  awal,  konsekuensinya  bisa berupa  denda  ataupun  apa  pun.  Dari  uraian  titu  dalam praktenya  KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  Jatim  telah  memenuhi ketentuan  itu  dimana  denda  yang  berbentuk  uang  jumlah nya sesuai yang disepakati saat akad jika bukan uang.
Berlandaskan  “Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No. 17/DSN- MUI/IX/2000” pada poin yang keenam memaparkan
20 Rina Tri Rustanti, “Hasil Wawancara” 12 Juni 2022.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
“Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial”.  Dalam  hal  ini,  dana  yang  berasal  dari  denda  harus dipakai sebagai dana sosial, ialah uang ataupun dana tunai
yang disediakan untuk keperluan pengeluaran
kesejahteraan  dan  pemberian  hadiah,  di  samping  yang diperuntukkan  bagi  mereka  yang  berhak  menerimanya. Sesuai  prosedur  KSPPS  Bina  Mitra  Wahana  Ar-Rahmah Jatim  saat  ini,  uang  hasil  denda  itu  awalnya  dipakai  untuk melunasi piutang anggota, membentuk cadangan risiko, dan membentuk dana khusus. Sebagaimana dijelaskan manajer KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim berikut ini:
“Kami  kalau  uang  yang  diperoleh  dari  sanksi  atau denda terhadap anggota,  itu kita peruntukkan untuk dana sosial, dana sosial disini maksudnya luas, baik itu  membantu  membiayai  anggota  yang  tertunda bayar  atau  ita  masukkan  sebagai  dana  khusus apabila kita ingin melakukan dana sosial”. 21
Menurut  Ibu  Rina  Tri  Rustanti  selaku  manager penghapusan  piutang  anggota  ini  termasuk  upaya  dari KSPPS  untuk  memberi  bantuan  kepada  anggota  yang terbukti  tidak  bisa  melaksanakan  angsuran  sebagaimana yang  ada  pada  surat  tagihan.  Ketidakmampuan  itu  seperti yang  dijelaskan  sebelumnya  akibat  kebangkrutan,  anggota yang  terkena  bencana  alam  dan  permasalahan  lain  yang sulit  terpecahkan  ataupun  seperti  bunyi  fatwa  poin  pertawa ada  dalam  keadaan force  majeur. Sikap  ini  dianggap sebagai  sikap  kepedulian  sosial  sekaligus  menjaga  KSPPS BMW  Ar-Rahmah  Jatim  agar  bisa  bertahan  melayani kebutuhan  masyarakat  dan  beroprasi  dengan  baik.  Tetapi sebaian  dari  dana  itu  juga  disalurkan  untuk  kebutuhan kegiatan sosial lainnya.
Maka  berdasarkan  analisis  terhadap  enam  butir “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000”, KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim telah melaksanakan ta’widh
21 Rina Tri Rustanti, “Hasil Wawancara” 12 Juni 2022.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
sesuai  ketentuan  Fatwa  No.  17/  DSN-MUI/IX/2000,  yang tidak  memberi ta'widh kepada  anggota  yang  mengalami force  majeure dan  memberi  sanksi  kepada  yang  terbukti mampu dan yang menunda.
c. Pemberlakuan Ta’widh pada  pembiayaan  bermasalah  di  KSPPS BMW  Ar-Rahmah  Jatim  jika  ditinjau  dari  fatwa  DSN-MUI  No 43/DSN-MUI/VIII/2004
Secara teori, semua kontrak dan perjanjian bisa dilaksanakan sesuai  kesepakatan  bersama  ataupun  dengan  itikad  baik,  tetapi dalam praktiknya, komitmen yang ditandatangani oleh salah satu pihak sering dilanggar. Ini harus ditangani untuk memastikan tidak ada yang dirugikan. Sebabnya di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim bisa  memetakan  faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  anggota seperti  yang  diuraikan  pada  sub-bab  sebelumnya  terkait  hal-hal yang  membuat  pembiayaan  anggota  bermasalah.  Mengingat  inti dari  “fatwa  DSN-MUI  No  43/DSN-MUI/VIII/2004”  hampir  sama dengan  “fatwa  DSN-MUI  No  17/DSN-MUI/IX/2000”  sehingga penjabaran dalam sub-bab ini hanya melengkapi yang kurang.
Dalam  hal  anggota  tidak  mampu  membayar  kewajiban tersebut,  kspps  memberikan  denda  kompensasi  sebagai semacam  mekanisme perbankan untuk  mencegah  kerugian  bagi industri  perbankan.  sebab  ini  mungkin  menurunkan  pendapatan yang  dihitung  oleh  organisasi  keuangan  Islam.  Menurut  “Fatwa DSN-MUI  No.  43/DSN- MUI/VIII/2004”  Anggota  akan  dikenakan ganti  rugi  (ta’widh)  jika  melewati  batas  waktu  pembayaran  tetapi tidak  mampu  membayar.  sementara  itu  besaran  ganti  rugi  yang bisa  dicatat  sebagai  pendapatan  KSPPS  sesuai  nilai  kerugian (actual  loss)  yang  terkait  dengan  upaya  KSPPS  untuk memperoleh pembayaran dari anggota dan bukan kerugian yang diproyeksikan  (potensial  kerugian)  akibat  hilangnya  peluang. Jumlah  ganti  rugi  harus  mencerminkan  kerusakan  yang sebenarnya,  dan  cara  pembayaran  ditentukan  oleh  kesepakatan para pihak.
Dalam prakteknya KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim menetapkan  perjanjian  di  awal  akad,  sehingga  berbeda  dengan
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
ketetapan  di  “fatwa  DSN-MUI  NO  43/DSN-MUI/VIII/2004”  yang disesuaikan  kerugian  riil  ditengah-tengah  anggota  mengalami permasalahan  pembayaran.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh anggota berikut:
“Iya  kita  sudah  sepakat  di  awal  soal  sanksi  kerugian, kalau terbukti melanggar bayar iya kesepakatan sesuai ketentuan saat akad”. 22
Dari  hasil  wawancara  itu  bisa  disimpulkan  bahwasanya KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim tidak menerapkan sesuai anjuran “Fatwa  DSN-MUI  No  43/DSN-MUI/VIII/2004”  yang  dimana kerugian riil ditetapkan di awal saat akad, sementara itu fatwa itu menganjurkan dengan menyesesuaikan di tengah-tengah kerugian . Nilai  kerugian  rill  ( real  loss )  adalah  biaya-biaya  yang nyata-nyata terjadi selama bermasalahnya pembiayaan tersebut.
2. Pembahasan
a. Pemberlakuan Ta’widh pada  pembiayaan  bermasalah  di

## KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim
Dalam  pembiayaan  syariah  terdapat  istilah Ta’widh . Ta’widh (Ganti Rugi) adalah sejumlah uang atau barang yang dapat  dinilai  dengan  uang  yang  dibebankan  kepada seseorang  atau  badan  karena  melakukan  wanprestasi. Contoh:  Pengenaan  ganti  rugi  (ta'widh)  oleh  bank  syariah kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran kewajibannya. 23 Ta’widh diterapkan  ketika  anggota  gagal memenuhi  tanggung  jawab  keuangannya  kepada  KSPPS BMW  Ar-Rahmah  Jatim,  sebagai  organisasi  keuangan  yang operasionalnya  berlandaskan  hukum  syariah,  berupaya membatasi  risiko  kerugian  antara  KSPPS  dan  anggotanya dalam  setiap  kegiatannya.  sebab  itu  KSPPS  BMW  Ar- Rahmah  Jatim  mempraktikkan  sistem  ta’widh  kepada anggotanya yang terlambat menunaikan kewajiban membayar.
22 KL, “Hasil Wawancara” 3 Agustus 2022 23 A.  Djazuli, Kaidah-kaidah  Fiqih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet. ke-2, hlm. 10.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Praktik ta’widh oleh  KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  Jatim didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang mengizinkan  lembaga  keuangan  syariah  untuk  membayar ta’widh  sebagai  bentuk  kompensasi  atas  keterlambatan pembayaran  yang  dilaksanakan  oleh  anggota.  Jika  anggota tidak bisa melaksanakan angsuran dalam jangka waktu yang disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  ia  akan  diminta  untuk membayar  kompensasi.  Dengan  kata  lain,  kerugian  materil berupa  nilai  nominal  yang  dibebankan  kepada  anggota termasuk bagian terbesar dari kerugian tersebut.
Besaran  nominalnya  tidak  bisa  diungkapkan  sebab mempengaruhi  lamanya  penundaan,  namun  aturan  dan perhitungan  persentasenya  sudah  dijabarkan  di  awal perjanjian  kontrak.  Selanjutnya,  besaran  nominal  akan ditentukan dengan memperhitungkan faktor kerugian riil yang dialami  KSPPS  selama  periode  kolektibilitas.  Kredit  buruk sebab  konteks ta’widh yakni  pengeluaran  yang  sebenarnya telah  dikeluarkan  KSPPS. Ta’widh diberlakukan  terhadap anggota  yang  dengan  sengaja  ataupun  lalai  melaksanakan pembayaran  yang  mengakibatkan  kerugian  KSPPS.  Namun dalam  prakteknya,  KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  Jawa  Timur menilai  biaya  ta’widh  kepada  anggota  pada  hari  pertama mereka  menunggak  pembayaran,  tanpa  terlebih  dahulu menentukan  apakah  anggota  sengaja  ataupun  tidak  sengaja tidak  menyelesaikan  kewajiban  pembayarannya  ataupun sebab  alasan  lain.  Misalnya,  harus  membayar  rumah  sakit sebab  bencana  alam  akan  menjadi  contoh  keadaan  force majeure  (overmatch).  Apabila  anggota  bisa  menunjukkan bahwasanya  keterlambatan  itu  disebabkan  oleh  keadaan force majeure, maka KSPPS tidak diperkenankan mengenakan sanksi apapun, termasuk biaya ta’widh
b. Pemberlakuan Ta’widh pada  pembiayaan  bermasalah  di
KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  Jatim  jika  ditinjau  dari  fatwa DSN-MUI NO 17/DSN-MUI/IX/2000
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Berlandaskan  “Fatwa  Dewan  Syari`ah  Nasional  No. 17/DSN- MUI/2000”  poin  pertama  memaparkan  bahwasanya “Sanksi  yang  disebut  dalam  fatwa  ini    yakni  sanksi  yang dikenakan  LKS  kepada  anggota  yang  mampu  membayar, tetapi menunda- nunda pembayaran dengan disengaja”. Pada bab  sebelumnya  disebutkan  bahwasanya  anggota  yang mampu  yang  menunda  pembayaran  termasuk  orang  yang bisa  dipidana ta'widh,  ialah  bisa  dimintakan biaya  yang  telah dikeluarkan  ataupun  kerugian  yang  menimpa  harta  debitur, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 194, yang berbunyi:
ْمُكْيَلَع ى ٰدَت ْعا ِنَمَف  ٌۗ صاَصِق ُت ٰمُرُحْلا َو ِماَرَحْلا  ِرْهَّشلاِب ُماَرَحْلا ُرْهَّشلَا ا  َعَم َ ّٰاللّ َّنَا ا ْْٓوُمَلْعا َو َ ّٰاللّ اوُقَّتا َو ۖ ْمُكْيَلَع ى ٰدَتْعا اَم ِلْثِمِب ِهْيَلَع ا ْوُدَتْعاَف َنْيِقَّتُمْل
Artinya :  “Bulan  haram  dengan  bulan  haram,  dan  (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa  menyerang  kamu,  maka  seranglah  dia  setimpal dengan  serangannya  terhadap  kamu.  Bertakwalah  kepada Allah  dan  ketahuilah  bahwasanya  Allah  beserta  orang-orang yang bertakwa”.
Pada  kenyataannya,  pengajuan  pembiayaan  di  KSPPS BMW  Ar-Ramah  Jatim  harus  melalui  beberapa  proses  dan persyaratan. Berawal dari pengajuan pinjaman, KSPPS BMW Ar-Rahmah  Jatim  menindaklanjuti  berdasarkan  kepercayaan anggota. Anggota lama KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim telah menjamin pinjaman ini sebab sebagian besar anggota sudah diketahui  oleh  KSPPS  ataupun  anggota  yang  meminta pembiayaan ini. Di sana Dikenal baik oleh anggota lama dan agunan  dibawa  saat  mengajukan  pembiayaan,  sehingga pemeriksaan  agunan    dilaksanakan  secara  langsung. Tindakan  ini  dilaksanakan  untuk  memungkinkan  KSPPS mengevaluasi  apakah  pemohon  memenuhi  syarat  untuk mengajukan  permohonan.  Ini  yakni  prinsip  penarikan  dana yang  akan  dipakai  lembaga  keuangan  untuk  mencegah kejadian  di  masa  depan.  Sebab  berbahaya  bagi  lembaga keuangan.  Seperti  yang  telah  dijelaskan    pada  bab
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
sebelumnya,  KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  Jatim  juga  memberi sanksi kepada anggota yang menunda pembayaran.

## c. Pemberlakuan Ta’widh  pada  pembiayaan  bermasalah  di
KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  Jatim  jika  ditinjau  dari  fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004
Sebagian  besar  “Fatwa  DSN-MUI  No  43/DSN- MUI/VIII/2004” serupa dengan “Fatwa DSN-MUI No 17/DSN- MUI/IX/2000” hanya saja  perbedaan pada  hal-hal yang lebih rinci  terutama  terkait  penetapan  kerugian  riil.  KSPSS  Ar-
Rahmah Jatim lebih condong pada Fatwa yang memperbolehkan  menetapkan  besarnya  nominal  dan  tata cara  pembayaran  saat  akad  apabila  anggota  bermasalah melaksanakan  pelanggaran  yang  menimbulkan  kerugian. Pada  poin  pertama  “Fatwa  DSN-MUI  No  43/DSN- MUI/VIII/2004  Ganti  rugi  (ta’widh)  hanya  boleh  dikenakan atas  pihak  yang  dengan  sengaja  ataupun  sebab  kelalaian melaksanakan  sesuatu  yang  menyimpang  dari  ketentuan akad dan menimbulkan kerugia n pada pihak lain”.
KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  Jatim  kini  telah  dikerahkan. Demikian pula, titik-titik kerugian yang bisa dikenakan ta'widh sebagaimana  dijelaskan  pada  ayat  1  yakni  kerugian  yang nyata  dan  bisa  diperhitungkan.  Pada  poin  ini  juga  pihak KSPPS  telah  sesuai  yang  diterapkan  sejauh  ini,  hal  ini  baik dari  pengakuan  anggota  dan  KSPPS.    Ketentuan  ketiga dalam  “Fatwa  DSN-MUI  No  43/DSN-MUI/VIII/2004”  yang berbunyi  “Kerugian  riil  sebagaimana  dimaksud  ayat  2  yakni biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang  seharusnya  dibayarkan”.  Pada  poin-poin  pun  telah disepakati dan juga hampir sama pada muatan “Fatwa DSN- MUI  No  17/DSN- MUI/IX/2000”.  Besarnya  ganti  rugi  (ta'widh) sesuai  nilai  kerugian  biaya  riil  yang  harus  dikeluarkan  (biaya tetap) dalam transaksi, bukan kerugian yang diantisipasi akan terjadi (potensi kerugian) sebab hilangnya peluang (al-furshah al-dha-i'ah).  Ketentuan  kelima  yakni  kompensasi  (ta'widh),
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
yang  hanya  bisa  diberlakukan  atas  transaksi  (akad)  yang menimbulkan  kewajiban  (dain),  seperti  salam,  istishna', murabahah,  dan  ijarah.  Dalam  akad  mudharabah  dan musyarakah,  ganti  rugi  hanya  bisa  dilaksanakan  oleh shahibul  mal  ataupun salah  satu pihak  musyarakah  jika  bagi hasil  sudah  jelas  tetapi  belum  dibayarkan.  Dari  bunyi ketentuan  umum  itu  telah  sesuai  mekanisme  yang  terjadi pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim.
Klausul  khusus  mengatur  bahwasanya  imbalan  yang didapat  dalam  transaksi  LKS  bisa  dianggap  sebagai  hak (penghasilan)  bagi  penerima.  Klausul  ini  berbeda  dengan ketentuan  khusus dalam  “Fatwa  DSN-MUI  No.  17/DSN- MUI/IX/2000”  dimana  uang  yang  diperhitungkan  sebagai denda  dimasukkan  sebagai  dana  sosial,  maka  KSPPS  lebih cenderung  menerapkan  “Fatwa  DSN-MUI  No.  17/  DSN- MUI/IX/2000”.  Menurut  syarat  khusus  kedua  dan  ketiga, besarnya  ganti  rugi  harus  tetap  sebanding  dengan  kerugian yang sebenarnya, dan mekanisme pembayarannya ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak.  Jumlah kompensasi  ini  mungkin  tidak  ditentukan  dalam  kontrak. Ketentuan  itu  berbeda  dengan  yang  diterapkan  oleh  KSPPS Ar-Rahmah jatim sebab besar persentase kerugian
dicantumkan  dalam  perjanjian  akad  dan  ketentuan  terkahir pihak  yang  cidera  janji  bertanggungjawab,  ketentuan  ini  juga telah ditetapkan oleh KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim

## D. KESIMPULAN
1. Pemberlakuan ta’widh pada  pembiayaan  bermasalah  di  KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim ialah seluruhnya menyesesuaikan seperti yang  telah  diatur  dalam  fatwa  DSN-MUI  yang  dimana  pihak KSPPS akan menyesesuaikan dengan kerugian riil.  Pelaksanaan penerapan  ta'widh  (kompensasi)  bagi  anggota  ditetapkan sebanyak  4%  pada  saat  dimulainya  akad  dan  bertambah  untuk setiap  hari  keterlambatan.KSPPS  BMW  Ar-Rahmah  Jawa  Timur telah  menerapkan  ta'widh  sesuai  “Fatwa  No.  17/DSN-
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
MUI/XIX/2000”, yang tidak memberi ta'widh kepada anggota yang mengalami  force  majeure  dan  memberi  sanksi  bagi  yang melaksanakan ta'widh. terbukti kompeten dan menunda pembayaran, dan denda dipakai untuk dana sosial.
2. KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim tidak semua menerapkan sesuai anjuran “Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004” dimana nilai biaya-biaya riil  bisa  ditetapkan  di  awal  saat  akad  seperti  “fatwa Nomor  17/DSN- MUI/IX/2000”,  Sementara  “Fatwa  DSN-MUI  No. 43/DSN- MUI/VIII/2004”  menyarankan  agar  besaran  ganti  rugi tidak  disebutkan  dalam  akad,  mekanisme  pembayaran  bisa dirundingkan pada saat akad ditandatangani.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  Prabowo  Bagya. Aspek  Hukum  Pembiayaan  Murabahah Pada  Perbankan  Syariah .  Yogyakarta:  UII  Press  Yogyakarta,
2012.
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penilaian  Suatu  Pendekatan  Praktik .
Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
Bungin,  Burhan. Metodologi  Penelitian  Sosial:  Format  2  Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
Damanuri,  Aji .  Metodologi  Penelitian  Muamalah. Yogyakarta:  Stain Ponorogo Press, 2010.
Departemen  Agama  RI. Al- Qur’an  dan  Terjemahannya. Bandung:
Jumanatul Ali Art, 2006.
Djazuli,  A. Kaidah-kaidah  Fiqih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan  Masalah-masalah  yang  Praktis, Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2007, Cet. ke-2.
Eka,  Sakti  Habibullah.  “Prinsip-Prinsip  Muamalah  Dalam  Islam”  Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 1, no. 01, 2018.
Fathoni,  Abdurrahman. Metode  Penelitian  dan  Teknik  Penyusunan Skripsi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
Harahap, M Yahya. Segi-Segi Perjanjian. Bandung: Penerbit Alumni,
1986.
Kasmir. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya. Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2014.
Marzuki. Metodologi Riset . Yogyakarta: BPFE-UII, 1991.
Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2006.
Pachta,  W  Andjar .  Hukum  Koperasi  di  Indonesia  Pemahaman Regulasi,  Pendidikan  dan  Modal  Usaha .  Jakarta:  Prenada Media Group, 2007.
Purba, Moriska N. “Strategi Pengembangan Koperasi Kredit (Kopdit)
Mekar  Sai  dalam  Pembiayaan  Agribisnis  Di  Lampung.”JIIA.
Vol.4, No 3, Agustus 2016.
Rivai, Vaithzal. Islamic banking . Jakarta: PT Bumi aksara, 2010.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Satrio .  Hukum  Jaminan,  Hak-Hak  Jaminan  Kebendaan. Bandung: Citra Adithya Bakti, 1993.
Sugiono. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  &  D . Bandung: Alfabeth, 2008.
Sutedi,  Andrian. Perbankan  Syariah  Tinjauan  dan  Beberapa  Segi Hukum . Bogor: Ghaila Indonesia, 2009.
Tanzeh, Ahmad. Dasar-dasar Penelitian. Surabaya: Elkaf, 2006.
Umam,  Khotibul .  Perbankan  Syariah:  Dasar-dasar  dan  Dinamika Perkembangannya di Indonesia, cet 1. Jakarta: Rajawali Pers,
2016.