## PEMENUHAN HAK PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BANDUNG
(Studi Kasus Forum Komunikasi Anak Bandung)
Oleh:
Devi Ayu Rizki, Sri Sulastri, dan Maulana Irfan
Email:
( deviayuriz@gmail.com; ati.sukaati@gmail.com;sangirfan@gmail.com)

## Pendahuluan
Anak adalah harapan setiap orang tua dan  keluarga.  Dalam  cakupan  luas,  anak adalah  harapan  bangsa  dan  negara  bahkan dunia di masa yang akan datang. Oleh sebab itu,  menjadi  hal  yang  krusial  dan  komitmen bersama  untuk  memenuhi  hak-hak  anak sebagai  manusia  serta  mewujudkan  dunia yang layak bagi mereka.
Pada tahun 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) dan menetapkan kewajiban bagi pemerintah yang meratifikasi  untuk  membuat  langkah-langkah implementasi.  Secara  garis  besar,  Konvensi Hak-hak Anak (KHA)
tersebut mengelompokkan  hak-hak  anak  ke  dalam  4 (empat) kelompok hak dasar, yaitu hak untuk bertahan  hidup  ( survival  rights),  hak  untuk tumbuh  dan  berkembang  ( development rights),  hak  atas  perlindungan  (protection rights), dan hak untuk berpartisipasi ( participation rights).
Pemerintah  Republik  Indonesia  telah meratifikasi  konvensi  tersebut  pada  tahun 1990  melalui  Keppres  Nomor  36  tahun  1990 kemudian mengesahkan Undang-undang
Perlindungan  Anak  Nomor  23  tahun  2002. Dengan meratifikasi KHA, Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak adalah hak asasi manusia seorang anak yang setara pentingnya  dan  bahwa  Indonesia  akan melakukan  segala  upaya  untuk  memastikan seluruh  hak  tersebut  dihormati,  dilindungi, dan dipenuhi.
Sejak  diratifikasi  Konvensi  Hak  Anak, pemerintah mulai menyusun berbagai strategi  untuk  membuat  kebijakan  maupun program  yang  betujuan  untuk  mewujudkan hak-hak anak. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2011  Tentang  Kebijakan Pengembangan  Kota  Layak  Anak.  Terdapat 40 kabupaten dan 34 kota di Indonesia yang telah  dicanangkan  sebagai  salah  satu kabupaten/kota menuju layak anak.
Bandung  adalah  kota  yang  pertama kali  memiliki  inisiatif  untuk  mengembangkan Kota  Ramah  Anak  pada  tahun  2004.  Pada tahun 2006
Kota Bandung telah mendapatkan  dua  penghargaan  sebagai pemerintahan  yang  memiliki  komitmen  kuat dalam  upaya  perlindungan  anak  sehingga telah dicanangkan sebagai Kota Layak Anak.
Dalam  kebijakan  ini,  salah  satu prinsipnya  adalah  partisipasi  anak  dalam pembangunan  lingkungan  yang  juga  sebagai salah  satu  hak  dari  31  hak  anak.  Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2011  Pasal  1  Ayat  2, “Partisipasi  Anak  adalah  keterlibatan  anak dalam proses pengambilan keputusan tentang  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan  dirinya    dan    dilaksanakan  atas kesadaran,  pemahaman  serta  kemauan bersama  sehingga  anak  dapat  menikmati hasil  atau  mendapatkan  manfaat  dari keputusan  tersebut.  Anak  perlu  dilibatkan dalam  pengambilan  keputusan,  termasuk dalam pengambilan  keputusan rencana
pembangunan  daerah  untuk  mewujudkan kota yang layak bagi mereka.
Hal  di  atas  menunjukkan  bahwa partisipasi  anak  sesungguhnya  merupakan dasar  dan  batu  pijakan  yang  menjamin bahwa  anak-anak  merupakan  subyek  dari hak asasi manusia yang sama sehingga tidak selalu  menjadi  objek  dari  suatu  proses pembangunan.  Saat  ini,  pemerintah  telah membentuk  dan  membina  wadah  partisipasi anak  yang  disebut  Forum  Anak,  yang didalamnya  beranggotakan  seluruh  anak  dan pengurusnya terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok  anak.  Forum  anak  ini dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani kepentingan  anak-anak  dan  kepentingan orang  dewasa.  Forum  anak  merupakan media, wadah atau pranata untuk memenuhi hak  partisipasi anak tersebut,  untuk  secara khusus  menegaskan  pasal  10  Undang- undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan Anak. Sebagai bentuk komitmen  dalam  merespon  kesepahaman atas  pentingnya  hak  partisipasi  anak  untuk mewujudkan  Dunia  yang  layak  bagi  anak, Pemerintah  Kota  Bandung  juga  membentuk dan  membina  wadah  partisipasi  anak  (forum anak) yang bernama Forum Komunikasi Anak Bandung (FOKAB).
Akan  tetapi,  hal  ini  agaknya  juga masih  sulit  diimplementasikan.  Anak  sampai saat  ini  masih  berada  dilatarbelakang  saja dalam  proses  pembangunan.  Kesejahteraan anak diasumsikan akan terjadi bila pembangunan  berjalan  dengan  baik.  Jadi anak  hanya  ada  dalam  anggapan  dan  tidak pernah  dikedepankan  secara  sadar  dan sengaja sebagai wawasan pembangunan dan bukan  subyek  pembangunan.  Mereka  hanya menjadi  indikator  pembangunan,  seperti angka  kematian  bayi,  angka  kematian  balita dan anak, derajat partisipasi dalam pendidikan, dan sebagainya.
Konsep  anak  sendiri  juga  masih  bias. Anak  dipandang  sebagai  orang  dewasa  yang belum  ‘jadi’,  atau  tengah  dalam  proses ‘menjadi’, sehingga tidak perlu diperhitungkan.  Padahal  anak  adalah  warga negara  yang  penuh  akal,  yang  mampu membantu  pembangunan  masa  depan  lebih baik bagi semua orang.
Berdasarkan pernyataan tersebut, penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengetahui  sejauh  mana  pemenuhan  hak partisipasi  anak  melalui  forum  anak  dalam implementasi kebijakan kota layak anak.

## Metode
Metode yang digunakan pada penelitian  ini    adalah  metode  penelitian kualitatif  deskriptif  yang  bertujuan  untuk menjelaskan  gambaran  pemenuhan  hak partisipasi anak dalam implementasi kebijakan  kota  layak  anak  di  Kota  Bandung, dalam  hal  ini  peneliti  mengambil  studi deskriptif pada  Forum  Komunikasi  Anak  Kota Bandung (FOKAB).
Dengan  demikian,  laporan  penelitian ini  akan  berisi  penjelasan  untuk  memahami sebuah  proses  dan  pemaknaannya  secara lebih  dalam  melalui  interpretasi.  Penelitian deskriptif  dipilih  karena  dalam  pemenuhan hak  partisipasi  anak  terkait  perencanaan pembangunan  kota  layak  anak  terdapat tahapan dan mekanisme pelaksanaan melalui forum  anak  hingga  menuju  ke  musyawarah perencanaan pembangunan daerah.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  berperan sebagai  pengamat  partisipan  dan  kehadiran peneliti  di  lapangan  diketahui  oleh  subjek penelitian  atau  disebut  observasi  partisipatif. Observasi  partisipatif,  yaitu  pengumpulan data  melalui  observasi  terhadap  objek pengamatan dengan langsung hidup bersama,  merasakan  serta  berada  dalam aktivitas  kehidupan  objek pengamatan. (Burhan  Bungin,  2011:  124).  Di  samping  itu, peneliti menggunakan instrumen pengumpulan  data  dan  menyimpulkannya. Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan dengan  menggunakan  teknik  wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
Untuk menjaga keabsahan data peneliti  melakukan  ketekunan  pengamatan, konsultasi  dengan  pembimbing,  dan  diskusi dengan  teman.  Analisis  data  penelitian  ini dilakukan secara kualitatif. Bogdan sebagaimana  dikutip  Sugiyono  (2007:244) menyatakan  bahwa  analisis  data  kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil pengamatan  sehingga  mudah  dipahami  dan temuannya  dapat  diinformasikan  kepada orang lain.
Aktivitas  analisis  data  penelitian  ini meliputi  identifikasi/reduksi  data,  penyajian data,  dan  penarikan  simpulan.  Kegiatan reduksi  data  dilakukan  dengan  merangkum, memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk memudahkan menganalisis kualitas partisipasi  anak  di  Kota  Bandung  dan mengidentifikasi  kelengkapan  data.  Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data yang disajikan  dari  penelitian  ini  adalah  data  hasil dari  lapangan  yang  telah  direduksi  dan disajikan  dalam  bentuk  uraian  singkat, bagan,  hubungan  antar  kategori,  dan sejenisnya  dengan  menggunakan  teks  yang bersifat  naratif  sehingga  temuannya  dapat dengan  mudah  dipahami  orang  lain.  Tahap terakhir analisis ini adalah penarikan simpulan. Simpulan penelitian ini diambil dari intisari-intisari  pembahasan  terhadap  hasil penelitian  sehingga  diperoleh  simpulan  yang kredibel.

## Hasil dan Pembahasan
Kota  Bandung  merupakan  salah  satu kota  yang  dicanangkan  sebagai  salah  satu Kota  Layak  Anak  di  Indonesia.  Pemerintah Kota Bandung mulai mempersiapkan pembangunan  daerah  yang  layak  bagi  anak, bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk di  masa  yang  akan  datang.  Tentunya  hal  ini perlu  melihat  pertimbangan-pertimbangan dari  anak  itu  sendiri  sebagai  subjek  dari pembangunan.  Oleh  karena  itu,  dibentuk sebuah  wadah  partisipasi  anak  di  Kota Bandung,  yakni  Forum  Komunikasi  Anak Bandung (FOKAB).
Anak-anak di Kota Bandung (perwakilan  anak  dari  FOKAB)  dilibatkan dalam  pengambilan  keputusan  perencanaan pembangunan Kota Bandung melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  tingkat  kota.  Perwakilan  anak yang  mengikuti  musrenbang  akan  membawa rumusan  suara  anak-anak  di  Kota  Bandung. Selain  itu,  Kota  Bandung  juga  telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk
penyelenggaraan  pembangunan  Kota  Layak Anak.
Akan  tetapi,  pada  pelaksanaannya masih  banyak  orang  dewasa  pada  tataran pemerintah  Kota  Bandung,  khususnya  yang membawahi  bidang  perlindungan  anak, belum  paham  mengenai  partisipasi  anak  dan peran forum anak (FOKAB) dalam pembangunan  kota  layak  anak  di  Kota Bandung.  Bahkan  diantaranya  masih  bekerja dengan  etika  yang  kurang  ramah  terhadap anak  sehingga  saat  ini  anak  belum  banyak terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan  pembangunan  Kota  Bandung. FOKAB  masih  menemui  kendala  sulitnya mengakomodir suara-suara anak di Bandung. Aspirasi  anak  belum  menjadi  prioritas  dalam pembangunan Kota Bandung karena legalisasi  FOKAB  melalui  Surat  Keputusan (SK)  Walikota  hingga  saat  ini  pun  belum terealisasi.  Partisipasi  anak  di  Kota  Bandung masih  dalam  tahapan  untuk  pemberian informasi  dalam  musyawarah  perencanaan pembangunan,  bahkan  ada  juga  indikasi manipulasi untuk memenuhi persyaratan atau indikator  keberhasilan  dari  kebijakan  Kota Layak Anak.
Selain  itu,  belum  banyak  fasilitator anak  yang  paham  dan  terlatih  mengenai Konvensi  Hak  Anak  dan  peraturan  lainnya yang terkait anak dalam memfasilitasi FOKAB menjalankan  perannya  sebagai  perwakilan anak  di  Kota  Bandung  sehingga  usulan- usulan  pembangunan  maupun  program  dari FOKAB  belum  dapat  disuarakan  dengan  baik ke  pemerintahan  Kota  Bandung.  Meskipun anak memiliki kemampuan dan daya kreativitas  yang  tidak  terbatas,  anak  tetap butuh  pendampingan  dari  orang  dewasa untuk memastikan hak-haknya diperoleh dan dipenuhi.

## Simpulan
Partisipasi  anak  sejatinya  adalah melibatkan seluruh unsur masyarakat termasuk  anak  untuk  berperan  aktif.  Hal  ini dimaksudkan supaya anak dapat bertanggung    jawab  dan  menikmati  hasil pembangunan  tersebut.  Hak  partsipasi  bagi anak  dalam  kaitannya  pembangunan  Kota Layak  Anak  perlu  disadari  oleh  semua  pihak.
Pemenuhan  hak  tersebut  harus  sesuai dengan  pedoman  yang  telah  ada  dan memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi anak.
Forum  Komunikasi  Anak  Bandung (FOKAB)  dibentuk  sebagai  salah  satu  wadah partisipasi  anak  di  Kota  Bandung.  Forum  ini kemudian  haruslah  dibina  dan  difasilitasi supaya  peran  dan  fungsinya  dapat  berjalan dengan baik. Peran pendamping dan fasilitator  cukup  strategis  untuk  mendorong partisipasi aktif dari anak-anak serta mensosialisasikan  ke  seluruh  pemangku kepentingan di Kota Bandung untuk melibatkan anak dalam
pembuatan perencanaan  program  maupun  kebijakan terkait  pembangunan  Kota  Bandung  menuju kota  yang  layak  anak.  Selain  itu,  perlu adanya  legalitas  atau  payung  hukum  yang bagi  FOKAB  supaya  setiap  Satuan  Kerja Perangkat  Dinas  (SKPD)  di  Kota  Bandung concern terhadap isu-isu anak dan mempertimbangkan  pendapat  anak  dalam perencanaan program maupun
pembangunan.

## Daftar Pustaka
Hart,  Roger.  1992. Children’s  Participation:
From Tokenism to Citizenship.
UNICEF: Florence
Bungin,  Burhan.  2011. Penelitian  Kualitatif.
Jakarta: Kencana
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan
Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Republik  Indonesia  Nomor  03  Tahun 2011  Tentang  Kebijakan  Partisipasi
Anak dalam Pembangunan.
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan
Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun
2011  Tentang  Indikator  Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2014. Pedoman Pengembangan Forum Anak
Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
2012.

## Tentang Perlindungan Anak