## Zakat Sebagai Alternatif Pendapatan Negara

## Aditya Agung Satrio
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Adityaagungsatrio1988@gmail.com

## Abstract
Zakat  and  tax  have  some  similarities  in  function  and  role.  Researches  related  to  zakat  only focus on the management and calculation method. There are still limited studies that discuss the  possibility  of  Zakat  being  used  as  an  alternative  to  state  revenue.  Therefore,  this  study aims  to  fill  this  gap  by  making  a  study  of  the  possibility  of  zakat  being  used  as  a  source  of state revenue. This study uses a qualitative approach by reviewing various kinds of literature related  to  zakat  management  in  various  countries.  The  pieces  of  literature  are  processed using  the  procedure  developed  by  Taylor  (2017).  The  procedures  are  (1)  organize;  (2) synthesize, and (3) identify. Through this study, the results show that it is legally possible to include zakat as an alternative to receiving and can be used for social programs. the use of funds  from  zakat  can  be  classified  as  restricted  funds  which  can  only  be used  for  programs that comply with Islamic regulations. This research can be used as input to the Government to include zakat as state budget revenues.
Keywords : Zakat; State Revenue; Syaria.

## Abstrak
Zakat dan pajak mempunyai fungsi dan peranan yang beririsan. Penelitian terkait zakat hanya berfokus pada pengelolaan dan cara penghitungannya, dan sedikit penelitian yang membahas kemungkinan  zakat  dapat  digunakan  sebagai  alternatif  pendapatan  negara.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengisi  gap  tersebut  dengan  membuat  kajian  kemungkinan zakat  digunakan  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  negara.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  mereview  berbagai  literatur  terkait  pengelolaan  zakat  di berbagai  negara.  Literatur  yang  ditemukan  kemudian  diolah  dengan  prosedur  yang dikembangkan  oleh  Taylor  (2017).  Prosedur  itu  adalah  (1) organize ;  (2) synthesize ,  dan  (3) identify .  Melalui  studi  ini,  hasil  menunjukkan  bahwa  secara  legalitas  dimungkinkan  untuk memasukkan zakat sebagai alternatif penerimaan dan dapat digunakan untuk program sosial. Penggunaan  dana  dari  zakat  dapat  diklasifikasikan  sebagai  “dana  yang  dibatasi penggunaannya” dan hanya boleh digunakan untuk pembiayaan program yang sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan terhadap Pemerintah untuk memasukkan zakat sebagai penerimaan APBN.
Kata kunci: Zakat; Pendapatan Negara; Syariah

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara dengan  mayoritas  penduduk beragama  Islam  maka  zakat  berpotensi untuk  dikelola  dan  digunakan  untuk mensejahterakan  rakyat  Indonesia.  Jumlah zakat  yang  dikumpulkan  oleh  Badan  Amil Zakat  Nasional  berpotensi  untuk  digunakan sebagai  penambah  pendapatan  negara. Kesadaran  membayar  zakat  baik  secara individu  maupun  korporasi  meningkat ditandai  dengan  makin  berkembangnya kesadaran  akan  akuntabilitas  terkait  zakat (Obaidullah, 2016).
Menurut laman https://www.puskasbaznas.com/,  di  tahun 2020 saja, potensi zakat di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai Rp 327,6 T. Provinsi DKI  Jakarta  merupakan  provinsi  yang memiliki  potensi  zakat  tertinggi  dibanding dengan  provinsi  lainnya  yakni  sebesar Rp 64,5 T.
Di sisi lain, pemerintah selalu dihadapkan pada pilihan untuk memperbesar peranan pada era sistem ekonomi campuran modern  (Jaelani,  2016).  Hal  ini  ditandai dengan (1) peningkatan pengeluaran pemerintah; (2) redistribusi pendapatan yang semakin  merata;  dan  (3)  campur  tangan melalui  subsidi  pada  kehidupan  ekonomi. Perubahan fungsi-fungsi pemerintah tercermin dalam kegiatan pemerintah meliputi:  (1)  pengawasan  langsung;  (2) konsumsi  sosial  dari  barang  publik;  (3) stabilitas  kebijakan  keuangan  negara  dan moneter;  (4)  produksi  pemerintah;  dan  (5) pengeluaran kesejahteraan.
Dalam  memainkan  peran  tersebut negara  menggunakan  kebijakan  fiskal  yang salah  satunya  tercermin  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN). Anggaran  pendapatan  negara  berasal  dari pajak,  pendapatan  negara  bukan  pajak (PNBP)  dan  hibah.  Pendapatan  negara terbesar  saat  ini  masih  berasal  dari  pajak yaitu  sekitar  85%.  PNBP  menyumbang sekitar  14  %  dari  total  pendapatan  negara sedangkan  hibah  porsinya  masih  sangat kecil. Belanja negara dibagi dalam tampilan APBN  dibagi  menjadi  jenis  belanja  yaitu
Belanja Pemerintah Pusat (belanja pegawai, barang  modal,  pembayaran  bunga  utang, subsidi,  belanja  hibah,  bantuan  sosial, belanja  lain-lain)  dan  Transfer  ke  Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Pembiayaan  merupakan  konsekuensi dari defisit yang dialami oleh APBN. Defisit tersebut  ditutup  dengan  mengeluarkan pembiayaan  yang  berasal  dari  utang  baik utang  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.
Alih-alih melakukan
pembiayaan,
Pemerintah dapat mempertimbangkanpotensi penerimaan
yang  bersumber  dari  zakat  dan  belanja negara.
Tabel 1. APBN 2017 – 2020 (dalam triliun rupiah) 2017 2018 2019 2020 Pendapatan Pajak 1.343,5   1.518,7   1.546,1   1.285,1 PNBP 311,2 409,3 408,9 343,8 Hibah 11,6 15,5 5,4 18,8 Total 1.666,3   1.943,6   1.960,6   1.647,7 Belanja Negara Belanja Pusat 1.265,3   1.455,3   1.496,3   1.832,9 TKDD 741,9 757.7 812,9 762,5 Total 2,007,3   2.213,1   2.309,2   2.595,4 Defisit (340,9)  (269,4)  (348,6)  (947,6)
Sumber:  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat, 2020
Di Indonesia sendiri, zakat telah diatur melalui peraturan perundangan yang terakhir  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat.  Pada  undang-undang  tersebut  zakat sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak. Tujuan pengurangan tersebut adalah sebagai bentuk keselarasan antara kewajiban membayar zakat dan perpajakan. Keselarasan  tersebut  salah  staunya  meliputi aspek keadilan dan kemakmuran masyarakat (Fahrudin,  2109).  Oleh  karena  itu,  zakat dapat  diberlakukan  sebagaimana  pajak
untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan dapat dikelola oleh negara.
Namun  demikian,  masih  terdapat  pro kontra mengenai isu zakat sebagai alternatif pendapatan negara. Subekan (2016) menyatakan bahwa zakat berpotensi sebagai sumber pendapatan negara dengan memasukkannya  sebagai  ruang  lingkup keuangan negara, sehingga zakat  berpotensi sebagai  salah  satu  alternatif  pendapatan negara. Zakat dapat diutilisasi dan dipergunakan untuk
kepentingan pengentasan  kemiskinan  dan  peningkatan kualitas hidup masyarakat (Alim, 2015).
Di  sisi  lain,  menurut  Andri  (2020) pengelolaan zakat di Indonesia masih belum maksimal  sehingga  zakat  sebagai  fungsi sosial  tidak  mencapai  perannya  secara optimal  sehingga  secara  materialitas  tidak signifikan untuk  dijadikan sebagai  alternatif pendapatan  negara.  Salah  satu  faktor mempengaruhi    adalah  kurang  profesional lembaga pengelola zakat (Syafiq, 2016) dan faktor kesadaran masyarakat terkait pembayaran zakat (Cokrohadisumarto et al., 2020). Untuk pengelolaan zakat yang efektif diperlukan sistem informasi  akuntansi zakat sehingga  dapat  meningkatkan  penerimaan zakat  (Doktoralina  &  Bahari,  2018). Padahal  potensi  zakat  sebagai  alternatif pendapatan negara masih belum tereksplorasi  dengan  baik  pada  penelitian- penelitian terdahulu (Fajarudin, 2019).
Dari  berbedaan  pandangan  tersebut, penelitian  ini  bertujuan  bertujuan  untuk melihat  kemungkinan  untuk  memasukkan Zakat  ke  dalam  APBN  serta  bagaimana perlakuan akuntansi untuk pencatatan penerimaan  Zakat.  Penelitian  ini  secara umum melihat kemungkinan potensi tersebut terwujud dilihat dari aspek legalitas dan materialitas.

## LITERATURE REVIEW
Berdasarkan  penelitiannya,  Subekan  (2016) berkesimpulan bahwa peraturan perundangan  telah  membuka  ruang  untuk mengkategorikan  zakat  sebagai  salah  satu sumber penerimaan negara. Hal ini
menandaskan terdapat payung hukum walaupun  belum  secara  spesifik  mengatur hal  tersebut.  Zakat  dan  pajak  secara  fungsi, menurut  Fajarudin  (2019),  telah  sejalan dengan  tujuan  dalam  peningkatan  keadilan dan  kesejahteraan  masyarakat  sehingga tidak  ada  konflik  dalam  penggunaan  zakat dan  pajak  tersebut.  Pada  aspek  materialitas, penelitian Canggih, dkk (2017) menunjukkan  bahwa  penerimaan  zakat mengalami  peningkatan dari tahun ke tahun baik secara potensi maupun realisasinya.
Namun  demikian,  terdapat  reduksi pada  peran  dan  fungsi  zakat  di  masa  kini jika  dibandingkan  dengan  masa  kejayaan Islam  (Sari  &  Muttaqin,  2019).  Zakat seyogyanya memiliki andil dalam redistribusi pendapat sehingga dapat menciptakan  keadilan  untuk  kemudian diharapkan dapat mengentaskan kesenjangan  sosial  (Abdain,  2014),  (Andri, 2020).  Cokrohadisumarto  et  al.  (2020) mengemukakan  bahwa  apabila  pemerintah kurang  berperan  dalam  pengelolaan  zakat maka  perilaku  umat  dalam  pembayaran zakat  dapat  ditingkatkan  melalui  diseminasi kesadaran  zakat  dan  penguatan  kredibilitas institusi  pengelola  zakat.  Sinergi  dari regulator,  pengelola  zakat  dan  kesadaran masyarakat  dipercaya  dapat  mengatasi permasalahan ketidaktercapaian zakat (Alam,  2018).  Kontribusi  zakat  dalam redistribusi  kesejahteraan  makin  meningkat ketika  terjadi  krisis  sebagaimana  ketika terjadi  pandemi  Covid-19  (Hafizd  & Mardiatta, 2021).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif dengan pendekatan telaah literatur ( literatur review ). Pendekatan ini merupakan  metode  penelitian  merupakan serangkaian  penelitian  yang  berkenaan dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka, atau  penelitian  yang  obyek  penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan  (Sukmadinata,  2013).  Sejalan dengan hal tersebut, Taylor (2017)
memberikan  masukan  mengenai  pembuatan literatur review yaitu menggunakan pendekatan  telaahan  secara  kritis  mengenai pengetahuan,  gagasan,  atau  temuan  yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik  ( academic-oriented  literature ), serta  merumuskan  kontribusi  teoritis  dan metodologisnya untuk topik tertentu. Penelitian ini menitik beratkan pada analisis deskriptif sehingga dapat menguraikan suatu permasalahan secara teratur untuk kemudian memberikan  penjelasan  serta  pemahaman yang  dapat  ditangkap  dengan  baik  oleh pembaca.
Literatur  yang  ditemukan  kemudian diolah dengan prosedur yang dikembangkan oleh  Taylor  (2017)  yaitu  (1) organize ;  (2) synthesize , dan (3) identify . Organize , yakni mengelola  serta  membuat  pengelompokan terhadap  literatur  yang  relevan.  Tahapan yang  harus  dilalui  adalah  mencari  ide, tujuan  umum,  dan  simpulan  dari  literatur dengan membaca abstrak, pendahuluan, dan kesimpulannya, serta mengelompokkan literatur berdasarkan kategori-kategori tertentu;  (2) Synthesize ,  yakni  menyatukan hasil  organisasi  literatur  menjadi  suatu ringkasan  agar  menjadi  satu  kesatuan  yang padu,  dengan  mencari  keterkaitan  antar literatur; (3) Identify , yakni mengidentifikasi isu-isu kontroversi dalam literatur.

## KONSEP DASAR
Anggaran Pendapatan dan Belanja

## Negara
Menurut  Undang-Undang  nomor  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Neagara,  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN), didefinisikan  sebagai  rencana  keuangan tahunan  pemerintahan  negara  Indonesia yang  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat.  APBN  memuat  daftar  penerimaan dan  pengeluaran  serta  pembiayaan  negara yang  dirancang  secara  sistematis  dan terperinci  selama  satu  tahun  takwin  yang dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.  APBN  sendiri  berfungsi  sebagai instrument untuk mendanai kegiatan pemerintah baik untuk administrasi
pelayanan  publik,  kegiatan  pemerintah maupun  pembangunan  proyek.  Kegiatan  ini bertujuan  untuk  mencapai  mencapai  tujuan bernergara  yang  diamanatkan  dan  tersurat pada pembukaan Undang-Undang 1945.
Dalam  penyusunan  APBN,  belanja negara direncanakan dan dialokasikan untuk meingkatkan  produktivitas  sumber-sumber ekonomi  agar  dapat  digunakan  secara produktif,  yaitu  pencapaian  peningkatan efisien  dan  efektif  dari  realokasi  faktor produksi.  Pemilihan  kegiatan  yang  didanai dari  APBN  diarahkan  untuk  mencapai pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  tinggi khususnya  dalam  stabilitas  perekonomian nasional  (Keuangan,  2013).  APBN  sebagai instrumen  fiskal  merupakan  intervensi pemerintah untuk merespon dinamika makro ekonomi dan tantangan global yang semakin dinamis.  Oleh  karena  itu,  APBN  harus dirancang  secara  fleksibel  untuk  menjawab tantangan yang ada (Lestari, 2018).
Struktur APBN terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Struktur  APBN  sendiri  telah  mengikuti standar  statistik  keuangan  pemerintah  atau Government  Finance  Statistics (GFS)  yaitu menggunakan  format I-Account sejak  tahun 2000  setelah  sebelumnya  menggunakan T- Account.
Klasifikasi  belanja  dalam  APBN mengikuti 3 jenis klasifikasi belanja yaitu
a. Klasifikasi Belanja menurut Organisasi Belanja  berdasarkan  klasifikasi  ini dikelompokkan  berdasarkan  pengguna anggaran  dalam  hal  ini  dikelompokkan per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya.
b. Klasifikasi Belanja menurut Fungsi Pada klasifikasi fungsi, belanja dikelompokkan berdasarkan fungsi utama  pemerintah  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat.
c. Klasifikasi Belanja menurut Ekonomi Klasifikasi
ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan  pada  jenis  belanja  untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi  ekonomi  untuk  pemerintah
pusat  yaitu  belanja  pegawai,  belanja barang,  belanja  modal,  bunga,  subsidi, hibah,  bantuan  sosial,  dan  belanja  lain- lain.

## Zakat
Zakat  merupakan  salah  satu  dari  rukun Islam. Kewajiban
zakat
ditetapkan berdasarkan  al  Qur’an.  Salah  satu  dalil tentang kewajiban zakat tercantum pada QS At-Taubah ayat 103
ْْذُخ ْْن ِم ْْمِهِلا َىْمَا ْ تَقَدَص ْْمُه ُزِّهَطُت ْْمِهْيِّك َزُت َو اَهِب ِّْلَص َو ْ ْمِهْيَلَع
“Ambillah  zakat  dari  harta  mereka  guna membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.”
Dalil  lain  yang  mewajibkan  zakat terdapat pada QS Al Baqarah ayat 43.
اىُميِقَأ َو َْة َلََّصلا اىُتآ َو َْةاَك َّزلا اىُعَك ْرا َو َْعَم

## َْنيِعِكا َّزلا
“Dirikanlah  shalat,  tunaikanlah  zakat  dan ruku’lah  bersama  dengan  orang-orang  yang ruku’.” (QS. Al-Baqarah: 43)
Syekh  Ibnu  Qasim  Al  Ghazi  dalam kitab  Fathul  Qorib  memberikan  definisi Zakat  sendiri  secara lughot atau  bahasa berarti  “menambah”  sedangkan  secara syara’  adalah  nama  suatu  harta  tertentu dengan  cara  tertentu  kemudian  diberikan kepada  sekelompok  orang  tertentu.  Definisi sedikit  berbeda  dikemukakan  oleh  Syekh Zainuddin  Al-Malibari    dalam  kitab  Fathul Mu’in,  yang  mendefinisikan  Zakat  secara bahasa berarti “membersihkan” dan “berkembang”  sedangkan  secara  syara berarti  nama  suatu  harta  yang  diambil dengan cara tertentu.
Cara tertentu tersebut kemudian disebut  dengan  syarat.  Secara  umum, seseorang  berkewajiban  membayar  zakat adalah (1) mereka yang beragama Islam; (2) Merdeka  dan  bukan  budak;  (3)  memiliki harta  secara  sempurna;  (4)  telah  mencapai nishab.    Pada  perkembangannya  muncul
zakat  untuk  perusahaan  selain  zakat  untuk muslim.
Zakat  hanya  boleh  diberikan  kepada penerima zakat yang terdiri dari 8 kelompok seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  At Taubah ayat 60
اَمَّنِا ُْتٰقَدَّصلا ِْءۤا َزَقُفْلِل ِْنْيِكٰسَمْلا َو َْنْيِلِماَعْلا َو اَهْيَلَع ِْتَفَّلَؤُمْلا َو ْْمُهُب ْىُلُق ىِف َو ِْباَق ِّزلا َْنْيِم ِراَغْلا َو ْْيِف َو ِْلْيِبَس ِْٰاللّ ِْنْبا َو ْ ِلْيِبَّسلا ْ تَضْي ِزَف َْنِّم ِْٰاللّ ُْٰاللّ َو  ۗ ْ مْيِلَع

## ْ مْيِكَح
“Sesungguhnya  zakat  itu  hanyalah  untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang  dilunakkan  hatinya  (mualaf),  untuk (memerdekakan)  hamba  sahaya,  untuk (membebaskan) orang  yang berutang, untuk jalan  Allah  dan  untuk  orang  yang  sedang dalam  perjalanan,  sebagai  kewajiban  dari Allah.
Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” Pengelola Zakat disebut Amil. Indonesia  telah  mengatur  tentang  zakat dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2011  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Pengelola zakat  di  Indonesia  yaitu  Badan  Amil  Zakat Nasional  (BAZNAS)  dan  Lembaga  Amil Zakat (LAZ). Dalam undang-undang tersebut juga memuat pembagian zakat yaitu Zakat  Mal  dan  Zakat  Fitrah.  Zakat  mal sendiri terdiri dari:
1. Zakat  emas,  perak,  dan  logam  mulia lainnya
2. Uang dan surat berharga lainnya
3. Perniagaan
4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
5. Peternakan dan perikanan
6. Pertambangan
7. Perindustrian
8. Pendapatan dan jasa
9. Rikaz
Munculnya  zakat  penghasilan  (zakat profesi)  di  Indonesia  sesuai  dengan  fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  3  tahun 2003  tentang  Zakat  Penghasilan.  Dalam konsiderannya, fatwa tersebut sedikit banyak  dipengaruhi  oleh  pendapat  dari  Dr. Yusuf Al Qardhawi.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI Sejarah Pengelolaan Zakat
Pada  masa  Rasullulah  S.A.W,  beliau menunjuk beberapa petugas untuk mengumpulkan  zakat  dengan  memberikan instruksi  terkait  kriteria  harta  kena  zakat seperti nisab, besaran zakat serta barang apa saja yang  terkena zakat, selain  itu Rasullulah  S.A.W  juga  menunjuk  akuntan dan  pencatat.  Secara  umum,  (Asmawi, 2017)  mengemukakan  bahwa  pengelolaan zakat  pada  masa  Rasullulah  S.A.W  adalah sebagai berikut:
 Pemerintahan  bertanggungjawab  secara langsung terkait implementasi zakat.
 Pengumpulan dan distribusi zakat langsung dilakukan di  area dimana zakat tersebut  diambil  dan  tidak  dikumpulkan di pusat terlebih dahulu. Zakat menggunakan  sistem  perhitungan  sendiri dan  kemudian  diterima  oleh  petugas zakat.
 Banyak  bukti  terkait  peran  pemerintah terkait  pengumpulan  dan  distribusi  zakat pertanian  dan  peternakan  pada  masa Rasullulah  S.A.W  akan  tetapi  sedikit bukti  terkait  terkait  pengumpulan  zakat perdagangan,  emas  dan  perhiasan.  Jika ada  pun  ada  pembayaran  zakat  terkait ketiga  hal  tersebut,  lebih  kepada  inisiatif dari  masing-masing  individu  (Masyita, 2018).
Sepeninggal Rasulullah, tampuk kepemimpinan  bergeser  pada  kekhalifan Khulafaur  Rasyidin.  Pada  masa  ini  terjadi beberapa  perubahan  tatacara  dan  tantangan, misalnya  pada  zaman  Abu  Bakar  R.A (Nurfiana  &  Sakinah,  2022).    Terdapat kendala  berupa  penolakan  pembayaran zakat.  Setelah  era  Abu  Bakar  R.A, kepemimpinan  dialihkan  kepada  Umar  bin Khattab  R.A.  Pada  masa  ini,  selain masyarakat  muslim,  zakat  juga  dikenakan kepada masyarakat nonmuslim. Sebelumnya masyarakat  non  muslim  dikenakan  pajak atau jizyah. Perubahan istilah jizyah menjadi zakat  diberlakukan  karena  masyarakat
nonmuslim  pada  masa  itu  tidak  setuju dengan istilah jizyah tersebut.
Pada  masa  Usman  bin  Affan  R.A., beliau  membagi  zakat  menjadi  2  macam dibagi  menjadi  dua  macam  yaitu  (1) Zakat al-amwal az-zahirah dan (2) Zakat alamwal al-batiniyah. Kategori  pertama  yaitu  harta benda  yang  tampak.  Sebagai  contoh  adalah binatang  ternak  dan  hasil  bumi.  Zakat  jenis ini  dihitung  dan  dikumpulkan  oleh  negara. Zakat kategori kedua yaitu harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi semisal uang dan  barang  perniagaan.  Zakat  ini  dihitung sendiri  oleh  masih-masing  individu  dengan self assement system. Sedangkan pada masa Ali  bin  Abi  Thalib  R.A.,  meskipun  kondisi politik tidak stabil akan  tetapi  perhatian Ali terhadap  pentingnya  zakat  sangat  besar. Zakat  yang  dikelola  pada  Baitul  Mal digunakan juga  untuk  menanggung orang- orang  fakir  miskin  dan  para  pengemis  buta walaupun  bukan  dari  kalangan  muslim (Nurfiana & Sakinah, 2022).
Benchmarking Pengelolaan Zakat a. Arab Saudi Pengaturan  pengelolaan  zakat  pada Kerajaan Arab Saudi pertama kali dicetuskan  pada  tahun  1951  M.  Sebelum adanya  peraturan  tersebut,  Kerajaan  Arab Saudi  tidak  mengatur  perihal  pemungutan maupun  penyaluran  zakat  dan  diserahkan kepada  masing-masing  individu.  Peraturan tersebut  menjadi  tonggak  awal  pengelolaan zakat  yang  dikenakan  baik  kepada  individu berkewarganegaraan Arab maupun perusahaan  yang  beroperasi  di  wilayah negara  tersebut.  Peraturan  tersebut  tetap berprinsip  kepada  ketentuan  Syariah.  Bagi individu  maupun  perusahaan  non  arab  yang beroperasi  di  wilayah  Arab  Saudi  maka dikenakan  pajak  penghasilan  (Kuba,  2015). Dengan pemberlakukan undang-undang tersebut  maka  warga  asing  tidak  lagi diwajibkan mengeluarkan zakat namun tetap wajib membayar pajak penghasilan.
b. Sudan Sudan secara resmi mengatur pengelolaan  zakat  sejak  tahun  1984  dengan
penerbitan regulasi terkait Diwan. Pengumpulan  zakat  yang  diterapkan  berada pada organisasi yang sama dengan pemungut  pajak.  Oleh  karena  itu,  sejak tahun 1984 para pegawai yang bekerja untuk menghimpun  pajak  diberikan  tambahan wewenang untuk menghimpun zakat.
Diwan zakat selanjutnya mendelegasikan  penyaluran  dan  distribusi zakat  kepada  Departemen  Keuangan  dan Perencanaan  Ekonomi  Nasional.  Berbeda dengan  era  sebelumnya,  pendistribusian zakat  sebelum  tahun 1984  diberikan kepada lima dari delapan asnaf mustahiq yaitu fakir , miskin , amil  zakat ,  Ibnu  Sabil ,  dan gharim . Setelah  tahun  1984,  Majelis  Fatwa  Sudan mengeluarkan  fatwa  bahwa  semua asnaf mustahiq (delapan golongan)
harus
mendapat  pendistribusian  zakat  sesuai seperti  dengan  tuntunan  yang  termaktub alam Al-Quran (Kuba, 2015).
c. Pakistan
Pada negara Pakistan, peraturan terkait pengelolaan  zakat  baru  dikeluarkan  pada tahun 1980. Pakistan mengelola zakat secara terpusat  pada Central  Zakat  Fund (CZF). Sesuai  dengan  syariat  Islam  maka  setiap wargan  negara  Pakistan  yang  beragama Islam  harus  mengeluarkan  zakat  jika  telah mencapai nisab. Pembayaran zakat dilakukan  dengan  cara  dipotong  langsung dari  harta muzakki pada  item  tertentu. Sebagai  contoh  setiap  muslim  di  negara tersebut akan dipungut secara langsung pada tabungan, deposito, investasi, saham maupun  asuransi.  Perhitungan  zakat  selain tabungan seperti disebut sebelumnya diserahkan  perhitungan  dan  pembayarannya kepada muzakki. Harta  tersebut  misalnya uang  dalam  bentuk  kas , emas,  perak,  hasil perdagangan,  hasil  industri,  dan  lain sebagainya (Kuba, 2015).
d. Malaysia
Setiap  negeri  (negara  bagian)  di Malaysia  mempunyai  Majlis  Agama  Islam yang memiliki kewenangan dalam mengurusi  permasalahan  umat,  termasuk didalamnya  terkait  dengan  zakat.  Majlis dimaksud  dikoordinasi  oleh  Direktorat
Kemajuan  Islam  dibawah  naungan  Kantor Perdana Menteri.
Pada struktur organisasi Majlis Agama Islam terdapat unit  yang bertanggung jawab dalam  pengelolaan  zakat.  Unit  tersebut adalah  Pusat  Pungutan  Zakat  (PPZ)  yang pertama  kali  didirikan  dan  secara  aktif beroperasi sejak 1 Januari 1991. Manajemen PPZ  sendiri  berada  di  bawah  perusahaan Hartasuci  Sdn.  Bhd.,  dimana  perusahaan tersebut  bertanggung  jawab  kepada  Majlis Agama  Islam  terkait  pengelolaan  PPZ. Tanggung  jawab  tersebut  tercantum  dalam suatu  perikatan  perjanjian  antara  keduanya dimana  Hartasucidiberikan  kuasa  untuk pengelolaan  dan  manajemen  PPZ  serta sekaligus menjadi amil zakat (Kuba, 2015).

## Pendapat Ulama
Ulama  pun  tidak  sepenuhnya  sepakat mengenai siapa yang berkewajiban mengelola  zakat  dan  menyalurkan  zakat. Melalui  analisis  pendapat  para  ulama, Owoyemi  (2020)  menegaskan  bahwa  para ulama  terbagi  menjadi  2  pendapatan  yaitu mereka yang menganjurkan membayar zakat kepada negara atau memberikannya langsung kepada penerima manfaat. Berdasarkan  pada  kedua  pendapat  tersebut, penelitian  Owoyemi  (2020)  menyimpulkan bahwa  meskipun  memberikan  zakat  kepada negara  atau  memalui  agen  resmi  yang ditunjuk negara merupakan cara yang paling ideal,  tetapi  tata  cara  pemberian  zakat langsung kepada penerima manfaat terutama di  mana  ada  masalah  kepercayaan  pada negara  dan  /  atau  agen  zakat  tetap  sah dilakukan.  Masyita  (2018)  menambahkan bahwa  dari  kalangan  Mazhab  Hanbali berpendapat  bahwa  lebih  baik  jika  semua jenis  zakat  individu  diserahkan  oleh Muzakki  (pembayar  zakat)  ke  Mustahiq (penerima  dana  zakat).  Sementara  mazhab Hanafi dan Syafi'i percaya bahwa pemberian itu  sendiri  hanya  untuk  zakat  perdagangan, emas  dan  perak,  tetapi  selain  dari  kriteria itu,  zakat  diserahkan  melalui  pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus memastikan
bahwa semua Muslim menerapkan pembayaran zakat.

## Penerapan di Indonesia
Secara  legalitas,  negara  Indonesia  dapat mengelola zakat meskipun negara Indonesia secara  eksplisit  bukan  negara  berlandaskan syariah  Islam  tetapi  berdasarkan  Pancasila. Namun demikian, dengan masyarakat mayoritas  Muslim  hal  ini  dimungkinkan karena  tidak  ada  ketentuan  fiqh  yang mengatur landasan negara sebagai pengelola zakat. Menurut Wibisono (2015) pengelolaan zakat perlu
mempertimbangkankan hal sebagai berikut. a. Pengelolaan Zakat Pengelolaan  zakat  dilakukan  oleh  negara dan  pencatatan  zakat  terpisah  dari pendapatan  negara.  Pemerintah  berhak mengumpulkan semua jenis zakat asalkan  sesuai  dengan  kriteria  dan dialokasikan  kepada  penerima  zakat sesuai  dengan  tuntunan  Al  Quran  dan sunnah.
b. Kegagalan pemerintah Kegagalan  pemerintah  Negara  Islam mengharuskan  pembayaran  zakat  untuk tidak  menghapuskan  tanggung  jawab Muzaki  untuk  membayar  pajak  sesuai dengan jenis dan nisab.
c. Secara fiqh Tidak  ada  referensi  dalam  buku  fiqh klasik yang menyatakan bahwa pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan  oleh  organisasi  nirlaba.  Ini dapat  dipahami  karena  pada  saat  buku fiqh  klasik  ditulis,  organisasi  nirlaba tidak dikenal.
Dalam literatur kontemporer,  berbagai  organisasi  nirlaba dapat mengumpulkan dan mendistribusikan zakat selama
pemerintah tidak melakukannya
Dari  berbagai  praktik  pengelolaan zakat  di  negara-negara  di  dunia,  Indonesia selama  ini  memisahkan  pengelolaan  zakat dengan pengelolaan keuangan negara. Meski  demikian  secara  syariah  dan  secara praktik, tidak menutup kemungkinan bahwa
negara  berhak  untuk  mengelola  zakat tersebut  dan  pendistribusiannya  pun  tidak harus  kepada  kalangan  muslim  seperti  pada jaman Ali bin  Abi Thalib R.A. seperti  yang telah  dibahas  di  atas.  Bentuk  lembaga pengelola  pun  dapat  menggunakan  Badan tersendiri atau menjadi satu kesatuan dengan Direktorat  Jenderal  Pajak  seperti  yang dilaksanakan di negara Sudan.

## Materialitas
Berdasarkan laman  https://pid.baznas.go.id/, terdapat  25  Lembaga  Amil  Zakat  berskala nasional  yang  telah  mendapat  rekomendasi dari  Baznas.  Banyaknya  Badan  Amil  Zakat menunjukkan  bahwa  masyarakat  masih terpecah dalam penyaluran zakatnya. Penerimaan  dan  penyaluran  zakat  terlihat pada tabel 2.
Pendapatan  zakat  tahun  2020  hanya sebanding  dengan  0,75%  dari  pendapatan APBN.  Hal  ini  mengisyaratkan  belum efektifnya  lembaga  amil  zakat  dalam menghimpun  zakat.  Dari  sisi  penyaluran, zakat hanya sebanding dengan sekitar 0,44% dibanding dengan belanja APBN. Kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui  badan  resmi  mungkin  salah  satu kendala.
Tabel 2. Penerimaan dan Penyaluran Zakat oleh Lembaga Amil Zakat
(dalam triliun rupiah) No Realisasi Zakat 2017 2018 2019 2020 1 Pengumpulan 6,2 8,1 10,2     12,4 2 Penyaluran 4,8 6,8 8,6     11,5 3 Efektivitas 78% 83% 84% 92%
efektif  efektif  efektif sangat efektif Sumber: Baznas, 2020
Hal  ini  bertolak  belakang  dengan potensi  zakat  yang  seharusnya  dapat dihimpun  oleh  badan  amil  zakat.  Potensi zakat dalam penelitian Canggih, dkk (2017) memperlihatkan  bahwa  terdapat  gap  yang sangat  besar  antara  potensi  dan  pendapatan zakat. Potensi zakat tersebut. Pada
penelitian ini, mengungkapkan bahwa potensi  penerimaan  zakat  pada  tahun  2015 adalah sebesar 82 triliun rupiah  atau sekitar 35 kali dari total zakat yang dapat dihimpun. Sedangkan potensi untuk tahun 2018 adalah 462triliun  rupiah  atau  sebesar  3,4%  dari total
Pendapatan
Domestik Bruto (BAZNAS, 2018). Jumlah ini setara dengan 120 kali dari total penghimpunan zakat pada tahun  2018.  Hal  ini  merupakan  indikasi ketidak  efektivitan  lembaga  amil  zakat dalam  menghimpun  zakat.  Salah  satu  isu yang  menghangat  adalah  isu  kepercayaan masyarakat  terhadap  lembaga  amil  zakat (Syafiq, 2016)
Terlepas  dari  potensi  yang  tidak tercapai,  pada  kenyataannya  zakat  secara materialias berpotensi untuk dapat dijadikan salah satu sumber penerimaan negara. Zakat dapat  digunakan  untuk  belanja  fungsi perlindungan  sosial  yang  sejalan  dengan prinsip  syariah.  Hal  ini  dapat  dicapai  jika terdapat  efisiensi  dan  efektivitas  dari lembaga  amil  zakat  dalam  menghimpun potensi zakat yang ada.

## Kesesuaian dengan Postur APBN
Penerimaan  negara  berdasarkan  Undang- Undang  nomor  17  tahun  2003  tentang Keuangan  Negara  didefinisikan  sebagai uang  yang  masuk  ke  kas  negara  sedangkan pendapatan  negara  adalah  hak  penerimaan pusat  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai kekayaan  bersih.  Zakat  sendiri  berdasarkan Undang-Undang  nomor  23  tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Zakat  didefinisikan sebagai  harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh seorang  muslim  atau  badan  usaha  untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
Menurut  Subekan  (2016),  zakat  dapat dikategorikan  sebagai  pendapatan  negara karena  dapat  menambah  kekayaan  bersih dan  tidak  hanya  sebagai  uang  yang  masuk ke kas negara.
Pengertian  menggunakan  qiyas  bahwa zakat  dapat  masuk ke baitul  mal (dalam hal ini  adalah  APBN)  dan  dipandang  sebagai restricted  fund yaitu  perimaan  yang  tidak
dapat  diklaim  kembali  oleh  penyetor  zakat dan  digunakan  untuk  belanja  negara  dalam hal  ini  untuk  fungsi  perlindungan  sosial yang  sesuai  dengan  definisi  mustahiq  maka zakat  dapat  dipandang  sebagai  pendapatan negara.
Subekan  (2016)  menyarankan  ada  2 alternatif mekanisme zakat sebagai pendapatan negara.
a. Pengelolaan  Dana  Potongan  Fihak Ketiga (PFK), yaitu penerimaan dianggap  sebagai  potongan  transito (dana  sementara)  yang  akan  langsung disalurkan kepada para penerimanya.
b. Membentuk lembaga/badan untuk mengelola  zakat  berupa  Badan  layanan Umum  yaitu  suatu  instansi  pemerintah yang diberi keleluasaan dalam memperoleh pendapatan
dan mengalokasikan  belanja  sesuai  dengan tugas dan fungsinya.
Dari kedua alternatif tersebut, pembentukan  lembaga  independen  berupa badan  layanan  umum  adalah  alternatif  yang paling  rasional  dalam  mengelola  zakat tersebut.
Pencatatan  zakat  dalam  postur  APBN dapat  mengikuti  klasifikasi  belanja  sesuai dengan  3  nomenklatur  klasifikasi  belanja sudah ditetapkan yaitu:
a. Klasifikasi Belanja menurut Organisasi Negara harus membentuk lembaga sebagai  badan  amil  zakat  berskala nasional dan dibawah naungan kementerian/lembaga  terkait.    Dalam  hal ini  menurut  hemat  penulis  adalah  di bawah  naungan  Kementerian  Agama sebagai kementerian teknis dengan supervisi Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.
b. Klasifikasi Belanja menurut Fungsi Sesuai  dengan  fungsi  zakat,  maka  zakat dapat  diklasifikasikan  sebagai  Fungsi Perlindungan Sosial.
c. Klasifikasi Belanja menurut Ekonomi Zakat  dapat  diklasifikasikan  menurut jenis  belanja  menjadi  3  yaitu  belanja pegawai  yaitu diperuntukkan untuk  amil,
belanja  barang  yaitu  belanja  yang digunakan  untuk  7  asnaf  dan  jika memungkinkan  dapat  digunakan  untuk keperluan belanja modal.

## KESIMPULAN
Zakat  dan  pajak  mempunyai  fungsi  dan peranan yang beririsan. Irisan tersebut salah satunya adalah fungsi sosial. Masih terdapat pro  kontra  mengenai  isu  zakat  sebagai alternatif  pendapatan  negara.  Pengelolaan zakat  di  Indonesia  masih  belum  optimal sehingga  fungsi  sosial  dan  target  utama zakat  tidak  tercapai  secara  maksimal sehingga secara materialitas tidak signifikan untuk dijadikan sebagai alternatif pendapatan  negara  (Andri,  2020).  Ulama pun  tidak  sepenuhnya  sepakat  mengenai siapa  yang  berkewajiban  mengelola  zakat dan  menyalurkan  zakat.  Melalui  analisis pendapat  para  ulama,  (Owoyemi,  2020) menegaskan  bahwa  para  ulama  terbagi menjadi  2  pendapatan  yaitu  mereka  yang menganjurkan  membayar  zakat  kepada negara atau memberikannya langsung kepada penerima manfaat.
Secara  legalitas,  negara  Indonesia  dapat mengelola zakat meskipun negara Indonesia secara  eksplisit  bukan  negara  berlandaskan syariah  Islam  tetapi  berdasarkan  Pancasila. Namun demikian, dengan masyarakat mayoritas  Muslim  hal  ini  dimungkinkan karena  tidak  ada  ketentuan  fiqh  yang mengatur landasan negara sebagai pengelola zakat.  Sedangkan  secara  materialias  potensi penerimaan zakat sebenarnya dapat menyumbang  penerimaan  negara  dan  dapat digunakan untuk belanja fungsi perlindungan  sosial  yang  sejalan  dengan prinsip syariah.
Secara  kelembagaan,  Subekan  (2016) menyarankan  ada  2  alternatif  mekanisme zakat  sebagai  pendapatan  negara  yaitu    (1) pengelolaan  dana  menggunakan  mekanisme Potongan  Fihak  Ketiga  (PFK)  dan  (2) pembentukan lembaga/badan untuk mengelola  zakat  secara  independen  berupa Badan layanan Umum. Dari kedua alternatif
tersebut,  pembentukan  lembaga  independen berupa  badan  layanan  umum  adalah alternatif  yang  paling  rasional  dalam mengelola zakat tersebut.
Pencatatan  zakat  dalam  postur  APBN akan  dicatat  pada  sisi  pendapatan  dan belanja. Pada sisi pendapatan, zakat memenuhi  kriteria  sebagai  pendapatan  dan tidak  sekadar  sebagai  penerimaan  negara. Selanjutnya  Zakat  dapat  dicatata  sebagai jenis  Pendapatan  sendiri  selain  Pajak, Pendatan  Negara  Bukan  Pajak,  dan  Hibah. Dari  sisi  belanja,  pencatatan  mengikuti klasifikasi belanja sesuai nomenklatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor  02  (PSAP  02)  tentang  Laporan Realisasi Anggaran Berbasis
Kas.
Klasifikasi  untuk  pencatatan  zakat  menurut klasifikasi organisasi, zakat dicatat di bawah naungan Kementerian Agama. Pada klasifikasi  belanaja  menurut  fungsi,  zakat dapat diklasifikasikan sebagai Fungsi Perlindungan Sosial. Sedangkan pada klasifikasi ekonomi, zakat dapat diklasifikasikan menurut jenis belanja menjadi  3  yaitu  belanja  pegawai  yaitu diperuntukkan  untuk  amil,  belanja  barang yaitu belanja  yang digunakan untuk  7 asnaf dan  jika  memungkinkan  dapat  digunakan untuk keperluan belanja modal.
Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian hanya berfokus pada kemungkinan secara hukum dan materialitas ekonomi.  Peneliti  tidak  memasukkan  faktor politik yang kemungkinan menjadi kendala.
Penelitian  ke  depan  bisa  memasukkan faktor  tersebut  untuk  melihat  apakah kemungkinan terjadi hambatan secara politis serta dapat memutakhirkan data penerimaan zakat  sehingga  dapat  terlihat  gap  antara potensi dan realisasi penerimaan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdain.  (2014).  Peran  Sistem  Ekonomi Islam  dalam  Menanggulangi  Tingkat Kesenjangan Sosial. Jurnal Muamalah ,
4 (2), 15–26.
Alam,  A.  (2018).  Permasalahan  dan  solusi pengelolaan  zakat  di  Indonesia. Jurnal Manajemen , 9 (2), 128.
https://doi.org/10.32832/jm- uika.v9i2.1533
Alim,  M.  N.  (2015).  Utilization  and Accounting  of  Zakat  for  Productive Purposes  in  Indonesia:  A  Review. Procedia  -  Social  and  Behavioral Sciences , 211 (September),  232–236. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.1 1.028
Andri,  A.  (2020).  Sentralisasi  Pengelolaan Zakat  di  Indonesia. Jurnal  An-Nahl ,
7 (2),
145–151. https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.21
Asmawi, S. (2017). Zakat Sebagai Kekuatan
Ekonomi Umat (Selfietera (ed.); Pertama). Phoenix Publisher. https://idr.uin- antasari.ac.id/16580/1/10. zakat - sebagai kekuatan ekonomi umat.pdf
BAZNAS. (2018). Outlook Zakat  Indonesia 2019 .  Pusat  Kajian  Strategis  –  Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS).
Canggih,  C.,  Fikriyah,  K.,  &  Yasin,  A. (2017).  Potensi  Dan  Realisasi  Dana Zakat  Indonesia. Al-Uqud :  Journal  of Islamic Economics , 1 (1), 14. https://doi.org/10.26740/al- uqud.v1n1.p14-26
Cokrohadisumarto, W. bin M., Zaenudin, Z.,
Santoso,  B.,  &  Sumiati,  S.  (2020).  A study  of  Indonesian  community’s behaviour  in  paying  zakat. Journal  of Islamic  Marketing , 11 (4),  961–976. https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2018- 0208
Doktoralina,  C.  M.,  &  Bahari,  Z.  (2018). Zakat accounting information system in private  higher  education. European Research  Studies  Journal , 21 (3),  265– 275.
Fajarudin,  I.  (2019).  Kontribusi  zakat
sebagai pendapatan negara dan instrumen  penerimaan  pajak  (  studi interpretif  ). Paradigma  Accountancy ,
2 (1), 25–38.
Hafizd,  J.  Z.,  &  Mardiatta,  D.  (2021). Urgensi  Zakat,  Infak,  Dan  Sedekah  Di Masa  Pendemi  Covid-19  Prespektif Maqasid Syariah. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian  Hukum  Ekonomi  Syariah ,
6 (2), 215.
https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9186
Jaelani,  A.  (2016).  KEUANGAN  PUBLIK ISLAM:  Refleksi  APBN  dan  Politik Anggaran  di  Indonesia.  In MPRA Paper  No.  69652 (1st  Editio,  Issue 69652).  Nurjati  Press  IAINSyekh
Nurjati Cirebon. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1019.8 800 Keuangan,  K.  (2013).  Dasar-Dasar  Praktik Penyusunan  APBN  di  Indonesia.  In Purwiyanto (Ed.), Kementerian Keuangan (1st  ed.).  Kementerian
Keuangan.
https://doi.org/10.1017/CBO97811074 15324.004
Kuba, A. (2015). Model-Model Pengelolaan Zakat  Di  Dunia  Muslim. Ahkam: Jurnal Hukum
Islam , 3 (1). https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.
1.137-164
Lestari,  E.  P.  (2018). Sistem  Keuangan Pusat  dan  Daerah (A.  G.  Brata  (ed.); 2nd ed.). Universitas Terbuka.
Masyita,  D.  (2018).  Lessons  Learned  of Zakat  Management  from  Different  Era and Countries. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi  Syariah , 10 (2),  441–456. https://doi.org/10.15408/aiq.v10i2.7237
Nurfiana,  N.,  &  Sakinah,  S.  (2022).  Zakat Dan Kajiannya Di Indonesia. Milkiyah: Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah , 1 (1), 21–25.
https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1. 158
Obaidullah, M. (2016). Revisiting estimation  methods  of  business  zakat and  related  tax  incentives. Journal  of
Islamic  Accounting and  Business Research , 7 (4), 349–364. https://doi.org/10.1108/JIABR-10- 2014-0035
Owoyemi, M. Y. (2020). Zakat management:  The  crisis  of  confidence in  zakat  agencies  and  the  legality  of giving  zakat  directly  to  the  poor. Journal  of  Islamic  Accounting  and
Business  Research , 11 (2),  498–510.
https://doi.org/10.1108/JIABR-07- 2017-0097
Sari,  D.  S.,  &  Muttaqin,  Z.  (2019).  Zakat dan Keamanan Ekonomi Negara dalam Hubungan Internasional. Jurnal Masyarakat  Dan  Filantropi  Islam , 2 (1),
22–29.
http://jurnal.unpad.ac.id/jmfi/article/vie
w/25298
Subekan,  A.  (2016).  Potensi  Zakat  Menjadi Bagian  Keuangan  Negara. Jurisdictie:
Jurnal Hukum Dan Syariah , 7 (2), 105–
126.
Sukmadinata, N. S. (2013). Metode Penelitian  Pendidikan.  In Metode Penelitian  Pendidikan (9th  ed.).  PT Remaja Rosdakarya.
Syafiq,  A.  (2016).  Urgensi  Peningkatan
Akuntabilitas Lembaga Pengelola
Zakat. Ziswaf , 3 (1), 18–38.
Taylor,  D.  (2017).  The  Literature  Review  - A Few Tips On Conducting It | Writing Advice. Writing  Advice , 5  June . http://advice.writing.utoronto.ca/types- of-writing/literature-review/
Wibisono,  Y.  (2015). Mengelola  Zakat
Indonesia Diskursus Pengelolaan
Zakat  Nasional  dari  Rezim  Undang-
Undang  Nomor  38  Tahun  1999  ke Rezim  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2011 . Kencana.