## KONSEP SOSIAL POLITIK TAN MALAKA DAN RELEVANSINYA BAGI HAK ASASI MANUSIA

## Oleh: Zul Helmi

## ABSTRACT
This research aims to depict Tan Malaka’s socio-political thought relaterd to the issues on human rights.  This  is  qualitative  research  based  on  philosophical  approcahes.  It  uses  library  research method  to  gather  the  data on  Tan  Malakas’s  thought  on  the  concept of  individual  and  societal rights. The research argued that Tan Malakas has differ concept on individual and societal rights, individual rights are the rights of living as the free human being, and societal rights are the right of society to determine their faith and indepence without collonialization.  .
Keywords: Tan Malaka, human rights

## Pendahuluan
Tan  Malaka  adalah  seorang  tokoh  yang  berperan  penting  dalam  perjuangan  kemerdekaan manusia  terutama  di  Indonesia,  dan  telah  banyak  melahirkan  ide  dan  pemikiran  yang  orisinil. Tan Malaka  lahir di sebuah nagari Pandan Gadang Suliki Kecamatan Gunung Emas Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni tahun 1897 (Susilo, 2008: 12). Tan Malaka dilahirkan  dari pasangan; ayahnya  bernama HM.  Rasad dan  ibunya  bernama   Rangkayo Sinah, yang di beri nama Ibrahim 1 .
Setelah  mulai  masuk  dewasa  Ibrahim  diberi  gelar  pusaka  Datuk  Tan  Malaka.    Sebagai seorang  datuk  (penghulu)  yang  di  tuakan  selangkah  dan  di  tinggikan  seranting,  tentu  tidak sembarangan  orang,  artinya  orang  yang  mempunyai  kelebihan  dari  segi  individu  diantara anggota suku yang lain, dan dipandang mampu untuk mengepalai kaum atau suku. Tan Malaka adalah  orang  yang  dipandang  oleh  kaum  atau  sukunya  mampu  untuk  itu,  karena  itulah  diberi gelar Datuk Tan Malaka 2 .
Tan  Malaka  pada  mulanya  masuk  Sekolah  Rakyat  (SR)  di    Suliki  kemudian  pindah  ke Tanjung  Ampalu,  karena  ayahnya  bekerja  sebagai  seorang  Vaksinator  di  Alahan  Panjang  dan Tanjung  Ampalu. Para Vaksinator bekerja sebagai pegawai pemerintah daerah. Setelah  itu Tan Malaka  melanjutkan  pendidikannya  ke  Kweekschool  di  Bukit  Tinggi,  sekolah  ini    termasuk
1 Tan Malaka , Madilog , (Materialisme Dialektika Logika ,) Widjaja, Djakarta. 1951, hal. 208
2 Harry A. Poeze, Tan Malaka; Pergulatan Menuju Republik I, Pustaka Utama Grafik, Jakarta.1988 hal. 12
perguruan tertinggi satu-satunya buat seluruh Sumatera di masa itu. Setelah selesai pendidikan di kweekschool  tahun  1913  Tan  Malaka  mendapat  regumendasi  oleh  gurunya  G.H.  Horensma melanjutkan  pendidikan  ke    Rijkskweekschool  (sekolah  guru)  di  Harleem  Belanda,  dengan bantuan  dana engku di  Suliki  (kampung  asal  Tan  Malaka).  Berhubung  banyaknya  calon  yang ingin masuk ke Rijkskweekschool , ujian masuk cukup selektif, Tan Malaka termasuk  salah satu dari tiga orang yang di terima dari 200 sampai 300 calon. Para murid Rijkskweekschool dididik untuk menjadi guru  anak Belanda 3 .
Tan  Malaka  umur  16  tahun    mengalami  banyak  hal  di  luar,  ketika  masuk  ke  sekolah pelatihan guru ( Rijkskweekachool ) di Haarlem Negeri Belanda Tan Malaka mengalami penyakit paru-paru.  Ia  harus  pindah  dari  Haarlem  ke  Bussum,  selama  lima  bulan  lamanya,  akibat  tidak punya  pakaian  hangat  di  musim  dingin,  sementara  ia  harus  belajar  dengan  keras.  Tan  Malaka juga  menghadapi  rintangan  lain  seperti,  biaya  hidup  yang  meningkat  dan  kebutuhan  untuk  beli buku, dan juga kecurigaan pemerintah belanda terhadap gerakan komunisme di kalangan pelajar Indonesia  di  Belanda.  Hambatan  seperti  itu  bukan  tidak  membimbangkan  Tan  Malaka.  Tetapi semuanya  itu  menjadikan  Tan  Malaka  lebih  teruji  dan  bersemangat  untuk  tetap  ingin menamatkan sekolah 4 .
Dalam  mengatasi  biaya  hidupnya  Ia  mengajarkan  bahasa  Melayu  di  kalangan  orang-orang Belanda  yang  akan  bertugas  di  Hindia  Belanda,  dengan  kesulitan  hidup  yang  dialami,  Tan Malaka  pernah  berfikir  untuk  menjadi  pedagang  saja,  dan  pada  waktu  lain  ia  ingin  masuk akademi  meliter.  Karena  nasehat  teman-teman  Belandanya  agar  membatalkan  niatnya,  dan disamping itu  surat dari kampung mengabarkan bahwa ekonomi orang tuanya  mulaik menurun, sehingga  mempengaruhi  pikiran  Tan  Malaka,  tetapi  keinginannya  untuk  mendapatkan  ijazah sekolah guru tetap bergelora, sebab jika ia pulang ada sesuatu yang dihasilkan dari rantau 5 .
Di Belanda, Tan Malaka menyerap idiologi yang menjadi titik perjuangannya sampai akhir hayatnya.  Tan  Malaka  bertemu  dengan  Herman      (pemuda  perlarian  dari  Belgia)  dan  seorang Belanda bernama Van Der Mey sedikit membuka mata Tan Malaka  terhadap politik. Watak Tan Malaka  terbentuk  dari;  membaca,  belajar  dan  dilengkapi  oleh  penderitaan  hidup.  Dia  pernah mencalonkan diri untuk Tweede Kamer (parlemen) Belanda  mewakili negeri jajahan 6 .
3 Tan Malaka, Dari Penjara ke Penjara, Garasi Yogyakarta 2008, hal.38-39
4 Zulhasril Nasir, Tan Malaka dan Gerakan Kiri Minangkabau, Ombak Yogyakarta 2007 hal. 27
5 Harry poese, Tan Malaka; Pergulatan Menuju Repoblik I , ..., hal. 257
6 Taufik Adi Susilo, Tan Malaka Biografi singkat, Grasi Yogyakarta  2008 hal. 13-15
Tan  Malaka  berkenalan  dengan  teori  revolusioner,  sosialisme,  dan  Marxisme-  komunisme melalui berbagai buku dan brosur. Tan Malaka sempat diminta Suwardi suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara)  mewakili  Indische  Vereeniging  dalam  kongres  pemuda  Indonesia  dan  pelajar Indologie di Kota Deventer. Setelah  berinteraksi dengan mahasiswa Indonesia dan Belanda, dia semakin  yakin  bahwa  melalui  jalan  revolusi,  Indonesia  harus  bebas  dari  penjajahan  Belanda. Keyakinan itu dia pegang secara konsisten. Itulah masa awal dalam pengembangan politiknya 7 .
Dalam keadaan terbatas Tan Malaka membentuk dan membangun Ideologi dalam perjalanan panjang    dari  Belanda,  Jerman,  Rusia,  naik  kereta  api  Trans-Siberia    melalui  gurun  es  hingga Vladivostok  di  Timur,  terus  bolak-balik  ke  Amoy,  Shanghai,  Manila,  Canton,  Bangkok, Singapura,  Semenanjung    Malaya,  dan  Burma.  Di  kota-kota  ini  Tan  Malaka  membangun kekuatan anti penjajahan,  dia melahirkan pemikirannya melalui buku, brosur, di antara bayang- bayang intelijen Inggris, Amerika, Belanda 8 .
Pada Nopember 1919, Tan  Malaka pulang ke Indonesia dan  menjadi guru di sekolah  yang didirikan  oleh  perusahaan  perkebunan  Eropa.  Di  sana  dia  mengajar  anak-anak  kuli  kontrak perkebunan  tembakau  milik  orang  Jerman  dan  Swiss,  di  Deli  Sumatera  Utara  sejak  Desember 1919 sampai Juni 1921. Dia di gaji setaraf dengan gaji guru orang Belanda. Semangat radikalnya tumbuh  ketika  menyaksikan  ketimpangan  sosial  antara  kaum  buruh  dan  tuan  tanah.  Dalam bukunya, Dari Penjara kepenjara, Tan Malaka menulis: “Kekayaan bumi iklimnya Deli menjadi alat adanya satu golongan kaum modal penjajah yang paling kaya, paling sombong ceroboh dan paling  kolot  pada  satu  kutup.  Di  kutup  yang  lain  berada  satu  golongan  bangsa  dan  pekerja Indonesia yang paling terhisap, tertindas, dan terhina, yaitu kuli kontrak 9 .

## I. Gerakan Sosial-Politik Tan Malaka
Tan Malaka tidak tahan melihat penindasan yang diderita oleh para kuli perkebunan yang di datangkan  dari  Jawa,  Ia  minta  berhenti  dan  pindah  ke  Semarang.  Perjuanganhya  tidak  hanya mencerdaskan rakyat Indonesia pada saat itu, tetapi juga pada gerakan-gerakan dalam melawan ketidakadilan.  Tan  Malaka  mendukung  aksi-aksi  yang  dilakukan  para  buruh  terhadap pemirintahan  Hindia  Belanda  melalui  Serikat  Staf  Kereta  Api  dan  trem  (VSTP)  dan  aksi-aksi pemogokan, disertai  selebaran-selebaran sebagai  alat propaganda  yang ditujukan kepada rakyat
7 Susilo, Tan Malaka Biografi singkat ,... hal.15.
8 Taufik Adi Susilo, Tan Malaka Biografi singkat,... hal. 15
9 Tan malaka, Dari Penjara ke Penjara, Garasi Yogyakarta 2008, hal.64
agar  rakyat  dapat  melihat  adanya  ketidak  adilan  yang  diterima  oleh  kaum  buruh.  Tan  Malaka dalam  pidatonya  di  depan  para  buruh:  “Semua  gerakan  buruh  untuk  mengeluarkan  suatu pemogokan  umum  sebagai  pernyataan  simpati,  apabila  nanti  mengalami  kegagalan  maka pegawai  yang  akan  diberhentikan  akan  didorongnya  untuk  berjuang  dengan  gigih  dalam pergerakan revolusioner” 10 .
Pada  tahun  1921  Tan  Malaka  juga  terlibat  dalam  politik  dengan  menjadi  anggota Indische Sociaal  Democratische  Vereenging (ISDV)  yang  kemudian  menjadi  partai  Komunis  Indonesia (PKI).  PKI  sendiri  berlindung  di  belakang  Serikat  Islam  (SI)  sambil  melakukan  kegiatan agitasinya. Peranan Tan Malaka sebagai agitator komunis menjadi mencolok bagi polisi rahasia Hindia  Belanda.  Dengan  keputusan  gubernur  jenderal,  Tan  Malaka  dikenakan  hukuman buangan. Tan Malaka memilih Belanda sebagai tempat pengasingannya pada Maret 1922. Dari Belanda Tan  Malaka pergi ke Moskow di sana  mengikuti pendidikan partai komunis, dan aktif mengunjungi pabrik-pabrik dan berkenalan dengan para buruh.
Ketika  Komunis  Internasional  (Komintern)  sibuk  mempersiapan  kongres  keempat,  Tan Malaka melapor sebagai wakil Indonesia dan diajak ikut rapat persiapan, tetapi Tan Malaka hadir sebagai penasehat, bukan anggota yang punya  hak suara. Tan Malaka  lalu  menghadiri  Kongres Komentern  di Moskow pada Nopember 1922, di sana Tan Malaka ketemu dengan tokoh-tokoh komunis tingkat dunia  yaitu Vladimir Illich Lenin, Joseph Stalin, dan Leon Trotsky 11 .
Pada  Kongres  Komintren  IV  yang  berlangsung  5  November  –  5  Desember  1922,  Tan Malaka  bertemu  dengan  para  pemimpin  revolusi  Asia,  termasuk  Ho  Chi  Minh  dari  Vietnam, semua  wakil  Asia  mendapat  kesempatan  berbicara  lima  menit,  Tan  Malaka  mendapat  giliran pada hari ketujuh. Pada saat itulah dia menyampaiakan gagasan revolusioner tentang kerja sama antara  komunis  dengan  Islam.  Menurut  Tan  Malaka  komunis  tidak  boleh  mengabaikan kenyataan  bahwa  saat  itu  ada  250  juta  Muslim  di  dunia.  Pan-Islamisme    sedang  berjuang melawan  imperealisme,  perjuangan  yang  sama  dengan  gerakan  komunisme,  gerakan  itu  perlu mereka dukung 12 .
Gagasan  Tan  Malaka  mengenai  koalisi  komunisme  dengan  Pan-Islamisme  mendapat dukungan penuh dari delegasi Asia. Namun kenyataan itu tidak terlalu disukai oleh Karl Radek, pemimpin  Komentern  yang  membawahi  urusan  Asia.  Setelah  kongres  usai  dan  para  utusan
10 Taufik Adi Susilo, Tan Malaka Biografi singkat..., hal.116
11 Taufik Adi Susilo, Tan Malaka Biografi singkat,.. hal.17
12 Taufik Adi Susilo, Tan Malaka Biografi singkat, ... hal. 18
kembali ke negeri masing-masing, Tan Malaka bingung harus kemana. Dia tidak ingin kembali ke  Belanda,  kembali  ke  Indonesia  tak  mungkin.  Tan  Malaka  sempat  meminta  Komentern menyekolahkannya,  tetapi  ditolak.  Untuk  mengisi  waktu  luang,  Radek  meminta  Tan  Malaka menulis  buku,  bahan-bahan  untuk  menulis  dipesan  dari  Belanda.  Tan  Malaka  dibebaskan menulis apa saja, yang penting tentang Indonesia. Pada tahun 1924 terbitlah buku yang berjudul Indonezija;  ejo  mesto  na  proboezdajoesjtsjemsja  Vostoke ( Indonesia  dan  tempatnya  di  Timur yang sedang bangkit ) .
Tan  Malaka  melakukan  pertualangan  lebih  kurang  20  tahun,  dikejar-kejar  polisi  rahasia  di Manila, Hong Kong, Bangkok, Singapura, dan kota-kota lainnya. Selama dalam pelariannya dia menulis  brosur  dan  di  terbitkan  di  Canton  pada  tahun  1924  yang  berjudul Naar  Repoebliek Indonesia (Menuju  Republik  Indonesia)  dalam  bahasa  Belanda  dan  Melayu  dan  kemudian diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia.  Ratusan  jilid  buku  tersebut  lantas  diseludupkan  ke Hindia Belanda dan diterima oleh para tokoh pergerakan, termasuk Soekarno ( Susilo, 2008: 19). Buku  inilah  yang  menjadi  bukti  bahwa  Tan  Malaka  adalah  pencetus  gagasan  Indonesia merdeka  jauh  sebelum  Proklamasi  17  Agustus  1945.  Dengan Menuju  Republik  Indonesia merupakan konsep pertama kalinya “Republik Indonesia” dicanangkan. Gagasan Tan Malaka ini disampaikan sembilan tahun sebelum Soekarno menulis Menuju Indonesia Merdeka tahun 1933, dan  juga  lebih  dahulu  dari  Muhammad  Hatta  menulis Indonesia  Vrije  (Indonesia  Merdeka) sebagai Pleidoi di depan pengadilan Belanda di Den Haag tahun 1928. Bahkan buku Massa Actie tahun  1926  yang  ditulis  Tan  Malaka  dari  tanah  pelarian,  kemudian  menginspirasi  tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia.
Dalam  usia  27  tahun,  Tan  Malaka  sudah  mencanangkan  kemerdekaan  Indonesia  dan kejelasan  perihal  bentuk  negara  Indonesia  yang  merdeka  kelak,  yakni  republik.  Dalam  buku Menuju  Republik Indonesia dia  juga  memperkirakan  kemungkinan    terjadinya  Perang  Pasifik yang  tentu  saja  mengakibatkan  kelemahan  pihak  Jepang  sehingga  Indonesia  bisa  lepas  dari Jepang.
Tan  Malaka  tidak  sekedar  mencetuskan  gagasan,  pada  Juli  1927  Tan  Malaka  dengan beberapa temannya mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI) di Bangkok Thailan dan  juga berusaha  mendirikan  cabang-cabang  PARI  di  beberapa  tempat  di  Indonesia,  namun  mudah ditumpas  oleh  polisi  rahasia  Hindia  Belanda.  Tan  Malaka  lalu  meneruskan  pengembaraannya hingga  ke  Cina  Selatan.  Pada  tahun  1936  Tan  Malaka  pendiri  dan  guru  di  Foreign  Language
School,  Amoy  Cina  dari  tahun  1936  sampai  1937,  guru  bahasa  Inggris  dan  matematika  di Nanyang    Chinese  Normal  School  di  singapura  dari  tahun  1939  sampai  1941,  juru  tulis pertambangan  batu  bara  di  Bayah  Indonesia  dari  tahun  1942  sampai  1945,  dan  juga  sebagai tukang jahit  di Kalibata tahun 1945 13 .
Pada  tahun  1936,  Tan  Malaka  kembali  ke  Amoy,  di  sana  dia  mengajar  bahasa  Inggris, Jerman  dan  teori  Marxis,  hingga  tahun  1937  sekolah  itu  menjadi  sekolah  bahasa  terbesar  di Amoy. Pada bulan Agustus 1937  Tan Malaka pergi ke Rangon, Birma lewat Singapura selama satu  bulan.  Karena  tabungannya  habis  terkuras,  Tan  Malaka  kembali  ke  singapura  melalui Penang,  dan  bekerja  sebagai  guru.  Kemudian  dia  menyeberang  ke  Sumatera,  mengunjungi Medan, Padang dan beberapa kota lain di Sumatera 14 .
Ketika  Jepang  menduduki  jazirah  Melayu  dan  Indonesia  pada  tahun  1942,  Tan  Malaka memutuskan  pulang  ke  Tanah  Air.  Setelah  masuk  kembali  ke  Indoneisa.  Pada  tahun  1943  Tan Malaka  masuk  ke  Bayah  dan  bekerja  di  pertambangan  Bayah,  Banten  dengan  nama  samaran Hussein, penyamaran itu di lakukan karena dia menguasai bahasa-bahasa setempat dengan baik. Selama  di  Bayah  Tan  Malaka  banyak  berbincang-bincang  dengan  para  pemuda  sehingga  dia sempat ditunjuk sebagai wakil daerah Banten untuk ikut kongres Angkatan Muda di Jakarta. Dari Bayah  pula  Tan  Malaka  mengikuti  perkembangan  politik  yang  berlangsung  di  Jakarta.    Tan Malaka  sempat  tinggal  di  Jakarta  untuk  menulis  dan  riset  di  perpustakaan  untuk  kepentingan menulis buku Madilog dan Aslia (Asia- Australia).
Pada  bulan  September  1945  Tan  Malaka  menggerakan  rapat  raksasa  di  Lapangan  Ikada (sekarang  kawasan  Monas)  Jakarta.  Pada    1Januari  1946  Tan  Malaka  mengadakan  kongres Persatuan Perjuangan untuk mengambil alih kekuasaan dari tentara sekutu. Pada 17 Maret 1946 Tan  Malaka  dan  Sukarni  ditangkap  di  Madiun,  karena  Persatuan  Perjuangan  dituduh  akan mengkodeta  Soekarto-Hatta. Sejak itu keduanya hidup dari penjara ke penjara di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Beberapa  catatan  tentang  Bagian  biografi  Tan  Malaka.  Pertanyaan  besar  agaknya:  Kenapa dia tidak berperan pada periode menuju Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pada awal RI berdiri? Tan  Malaka  sudah  berumur  51  tahun  ketika  Proklamasi,  lebih  tua  dari  tokoh-tokoh  politik
13 Taufik Adi Susilo, Tan Malaka Biografi singkat, ... hal.32
14 Taufik Adi Susilo, Tan Malaka Biografi singkat ,... hal.51
lainnya.  Ia  baru  muncul  di  Jakarta  (dari  persembunyian  di  Banten  Selatan)  seminggu  setelah Proklamasi pada 25 Agustus 1945 di rumah Mr Subardjo di Jalan Cikini, Jakarta.
Pada bulan Juni 1948, keduanya dipindahkan ke penjara Magelang. Kemudian Tan Malaka menulis buku Dari Penjara ke Penjara. Pada 16 September 1948 dibebaskan. Pada 7 Nopember 1948 Tan Malaka dan Sukarni mendirikan Partai Murba. 15
Beberapa  catatan  Harry  Poeze  tentang  profil  Tan  Malaka  agaknya  membantu, karena pada saat-saat bersejarah selama tahun-tahun awal RI itu, Tan Malaka seperti dilewati oleh dinamika politik  dan  tidak  menonjol  di  panggung  peristiwa.  Pada  halaman  39  ditulis  "betapa  selama bertahun-tahun  Tan  Malaka  hidup  sebagai  orang  perburuan  sehingga  sebenarnya  dia  tidak mampu  lagi  hidup  secara  normal...".  Kemudian  dicatatnya  di  halaman  866  bahwa "kecenderungan  merahasiakan  segala  sesuatunya  dan  sikap  terlalu  hati-hati  mendominasi karakter  Tan  Malaka".  "Ia  seorang  revolusioner  yang  kesepian  ( een  eenzame  revolutioner ), menurut Poeze dalam bab Penutup 16 .
Ia ditangkap pada Maret 1946 di Madiun oleh pendukung PM Sutan Syahrir, karena dituduh mengorganisir  agitasi  terhadap  Kabinet  Syahrir,  yang  menyulitkan  diplomasi  yang  sedang berlangsung  dengan  pihak  Belanda.    Pada  bulan  Juni  1948,  keduanya  dipindahkan  ke  penjara Magelang.  Kemudian  Tan  Malaka  menulis  buku  Dari  Penjara  ke  Penjara.  Tan  Malaka  baru dibebaskan pada 16 September 1948 sebagai pengimbang terhadap gerakan PKI-Muso.
Pada 7 Nopember 1948 Tan Malaka dan Sukarni mendirikan Partai Murba. Setelah serangan umum  Belanda  19  Desember  1948  ketika  Yogya  diduduki,  maka  sebagai  keputusan  politik, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh Hatta dan sejumlah anggota kabinet tidak meninggalkan ibu kota. Mereka menjadi tahanan militer Belanda.
Tan  Malaka  yang  bergerak  di  Jawa  Timur,  di  daerah  sebelah  barat  Kota  Kediri,  seberang Kali  Brantas  yang  dianggap  melakukan  agitasi  bahwa  kepemimpinan  Soekarno-Hatta  sudah berakhir. Pada 9 Februari 1949 di Desa Tegoran, menurut undangan diacarakan rapat koordinasi para  komandan  yang  bergerilya  di  daerah  itu.  Ternyata,  rapat  itu  menjadi  ajang  agitasi  politik bagi  Tan  Malaka  (dengan  nama  samaran  Pak  Usin)  yang  berpidato  selama  lebih  sejam.  Pada
15 Taufik Adi Susilo, Tan Malaka Biografi singkat, ... hal. 61
16 Harry Poese, Tan Malaka Gerakan Kiri dan Revolusi IndonesiaJilid Iagustus 1945-Maret 1946, Obor Yogyakarta 2008 hal. 205.
malam  itulah  tanpa  dinyatakan  secara  formal  dibentuk  Gabungan  Pembela  Proklamasi.  Ia  juga rajin  mengedarkan  pamflet-pamflet  politik  yang  ditulisnya  sendiri  dengan  alamat  "Markas Murba  Terpendam".  Salah  satu  pamflet  itu  mencerci  para  perwira  TNI,  antara  lain  nama  Kol Sungkono  disebut,  komandan  Jawa  Timur,  "yang  lari  terbirit-birit  ke  Gunung  Wilis  diuber pasukan Belanda".
Di  periode  perang  gerilya  menghadapi  Belanda  pada  belahan  pertama  tahun  1949  di  mana hukum militer berlaku, sikap komandan setempat menghadapi agitasi yang diorganisir oleh Tan Malaka,  termasuk  menyusun  kekuatan  bersenjata,  dan  tidak  mengakui  lagi  kepemimpinan Soekarno-Hatta  ataupun  PRRI  di  Sumatera,  sudah  dapat  diramalkan.  Letkol  Surachmad, komandan  "Wehrkreisse"  di  daerah  tersebut  mengeluarkan  surat  perintah  rahasia  yang  mencap gerakan  Tan  Malaka  sebagai  mengancam  eksistensi  RI.  Ia  lapor  kepada  Kol  Sungkono  bahwa tindakan keras akan dilakukan terhadap Tan Malaka dan pengikutnya.
Pada 21 Pebruari 1949, Letnan Dua Sukotjo dan anak buahnya menangkap Tan Malaka atas nama  tentara  Republik  Republik  Indonesia  dan  Tan  Malaka  bersama  anak  buahnya  bernama Suradi Tekebek dieksikusi di desa Selopanggung dekat Tonggoel Gunung Wilis, Kediri, karena dituduh  melawan  Soekarto-Hatta,  waktu  itu  Tan  Malaka  bersama  Soedirman  yang  berjuang  di Yogyakarta sedang melawan agresi Belanda 17 .
Poeze  berhasil  menggali  fakta-fakta  itu  setelah  bertahun-tahun  melakukan  penelitian  dan mengunjungi  lokasinya.  Ia  ungkapkan  emosinya  sedikit  dan  tinggalkan  objektivitasnya  sebagai ilmuwan  sejarah  ketika  di  catatan  kaki  halaman  1466  ia  memakai  istilah  "pembunuh  Tan Malaka" ( moordenaar ) dan kata " schuld " (rasa bersalah). Padahal di bagian lainnya, penulis akui bahwa hukum militer berlaku dalam situasi perang melawan Belanda.
Tan Malaka dan Hak Asasi  Manusia

## Konsep Hak Asasi Manusia
1.  Pengertian dan Landasan Hak Asasi Manusia (HAM ).
17 Taufik Adi Susilo, Tan Malaka Biografi singkat, Grasi Yogyakarta  2008 hal. 61
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  hak  yang  melekat  pada  diri  setiap  manusia  sejak  awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status,  golongan,  keturunan,  jabatan,  dan  lain  sebagainya.  Melanggar  HAM  seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia
Pada tataran internasional, wacana hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang sangat  signifikan.  Sejak  diproklamirkannya  The  Universal  Declaration  of  Human  Right  tahun 1948, telah tercatat dua tonggak historis lainnya dalam petualangan penegakan hak asasi manusia internasional.   Pertama,  diterimanya  dua  kovenan  (covenant)  PBB,  yaitu  yang   mengenai  Hak Sipil  dan  Hak  Politik  serta  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya.  Dua  kovenan  itu  sudah dipemaklumkan  sejak  tahun  1966,  namun  baru  berlaku  sepuluh  tahun  kemudian  setelah diratifikasi  tiga  puluh  lima  negara  anggota  PBB.  Kedua,  diterimanya  Deklarasi  Wina  beserta Program Aksinya oleh para wakil dari 171 negara pada tanggal 25 Juni 1993 dalam Konferensi Dunia  Hak  Asasi  Manusia  PBB  di  Wina,  Austria.  Deklarasi  yang  kedua  ini  merupakan kompromi antar visi negara-negara di Barat dengan pandangan negara-negara berkembang dalam penegakan hak asasi manusia.
Di  Indonesia,  diskursus  tetang  penegakan  hak  asasi  manusia  juga  tidak  kalah  gencarnya. Keseriusan  pemerintah  di  bidang  HAM  paling  tidak  bermula  pada  tahun  1997,  yaitu  semenjak Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (KOMNAS  HAM)  didirikan  setelah  diselenggarakannya Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 1991. Sejak itulah tema tentang penegakan HAM  di  Indonesia  menjadi  pemebicaraan  yang  serius  dan  berkesinambungan.  Kesinambungan itu  berwujud  pada  usaha  untuk  mendudukkan  persoalan  HAM  dalam  kerangka  budaya  dan sistem politik nasioanal sampai pada tingkat implementasi untuk membentuk jaringan kerjsama guna menegakkan penghormatan dan perlindungan HAM tersebut di Indonesia. Meski tidak bisa dipungkiri adanya pengaruh internasional yang menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu isu  global,  namun  penegakan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia  lebih  merupakan  hasil  dinamika intrenal yang merespon gejala internasional secara positif.
Pada tahun 1999 lah, Indonesai memiliki sistem hukum yang rigid dan jelas dalam mengatur dan menyelesaikan persoalan pelangaran HAM di Indonesia. Diberlakukannya UU No. 39 tahun
1999 tentang Hak Asasi  Manusia kendati agak terlambat  merupakan  langkah progresif dinamis yang  patut  dihargai  dalam  merespon  isu  internasional  di  bidang  hak  asasi  manusia  walaupun masih perlu dilihat dan diteliti lebih jauh isinya.

## 2. Konsep HAM dalam UU. No. 39 tahun 1999
Hak  Asasi  Manusia   adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah  dan  setiap  orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).
Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia   adalah  setiap  perbuatan  seseoarang  atau  kelompok orang termasuk  aparat  negara  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja  atau  kelalaian  yang  secara melawan  hukum  mengurangi,  menghalangi,  membatasi  dan  atau  mencabut  Hak  Asasi  Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan  tidak  akan  memperoleh  penyelesaian  hukum  yang  adil  dan  benar  berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).
Dalam  Undang-undang  ini  pengaturan  mengenai  Hak  Asasi  Manusia  ditentukan  dengan berpedoman  pada  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  PBB,  konvensi  PBB  tentang  penghapusan segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  wanita,  konvensi  PBB  tentang  hak-hak  anak  dan  berbagai instrumen internasional lain yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Materi Undang-undang ini  disesuaikan  juga  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  pembangunan  hukum  nasional  yang berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998.
Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:
1) Hak  untuk  hidup.  Setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2) Hak  berkeluarga  dan  melanjutkan  keturunan.  Setiap  orang  berhak  untuk  membentuk kelaurga dan  melanjutkan keturunan  melalui  perkawinan  yang syah atas kehendak  yang bebas.
3) Hak  mengembangkan  diri.  Setiap  orang  berhak  untuk  memperjuangkan  hak pengembangan  dirinya,  baik  secara  pribadi  maupun  kolektif,  untuk  membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
4) Hak  memperoleh  keadilan.  Setiap  orang,  tanpa  diskriminasi,  berhak  untuk  memperoleh keadilan dengan  mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana,  perdata,  maupun  administrasi  serta  diadili  melalui  proses  peradilan  yang  bebas dan  tidak  memihak,  sesuai  dengan  hukum  acara  yang  menjamin  pemeriksaan  secara obyektif  oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.
5) Hak  atas  kebebasan  pribadi.  Setiap  orang  bebas  untuk  memilih  dan  mempunyai keyakinan  politik,  mengeluarkan  pendapat  di  muka  umum,  memeluk  agama  masing- masing,  tidak  boleh  diperbudak,  memilih  kewarganegaraan  tanpa  diskriminasi,  bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
6) Hak  atas  rasa  aman.  Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan,  martabat,  hak  milik,  rasa  aman  dan  tenteram  serta  perlindungan  terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
7) Hak  atas  kesejahteraan.  Setiap  orang  berhak  mempunyai  milik,  baik  sendiri  maupun bersama-sama  dengan  orang  lain  demi  pengembangan  dirinya,  bangsa  dan  masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.
8) Hak  turut  serta  dalam  pemerintahan.  Setiap  warga  negara  berhak  turut  serta  dalam pemerintahan  dengan  langsung  atau  perantaraan  wakil  yang  dipilih  secara  bebas  dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
9) Hak  wanita.  Seorang  wanita  berhak  untuk  memilih,  dipilih,  diangkat  dalam  jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
10) Hak  anak.  Setiap  anak  berhak  atas  perlindungan  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat dan  negara  serta  memperoleh  pendidikan,  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

## Hak Asasi Manusia Menurut Tan Malaka
Antonio  cassesse  (1994:  viii-x)  menjelaskan;  sebelum  Perang  Dunia  I  berakhir  ada  dua pemimpin  keliber  dunia  yaitu  Lenin  dan  Wilson,  yang  melontarkan  semboyan  baru,  yaitu  hak rakyat untuk  menentukan  nasib  sendiri. Namun keduanya  juga ada perbedaan pandangan. Bagi Lenin, kekuasaan internasional perlu ditata kembali sesuai dengan garis-garis yang baru, di mana rakyat-rakyat daerah jajahan diberi hak untuk merdeka dan dengan begitu hak untuk mengadakan negara. Selain  itu diberikan pula kesempatan kepada rakyat suatu bangsa    yang tunduk kepada kekuasaan  pusat  yang  dimiliki  bangsa-bangsa  lain  untuk  memperoleh  kemerdekaan.  Berbeda dari  Lenin,  Wilson  mengusulkan  perlunya  dipertimbangkan  kembali  tapal-tapal  batas  negara- negara  yang  ada    setelah  berakhirnya  perang  dunia  I,  sambil  memberikan  kesempatan  kepada rakyat  untuk  memilih  kedaulatan  yang  mereka  tentukan  sendiri.  Sedangkan  mengenai  rakyat jajahan  Wilson  setuju  terhadap  perlunya  memperhatikan  aspirasi-aspirasi  mereka.  Tetapi tuntutan  negara-negara  penjajah  perlu  pula  di  perhatikan.  Berarti  pada  satu  sisi  memberikan bentuk pemerintahan sendiri pada rakyat-rakyat terjajah, dan pada sisi lain tetap dalam kerangka pengawasan negara penjajah.
Terlepas  dari  perbedaan  pandangan  Lenin  dan  Wilson  tersebut  gagasan  hak  rakyat  untuk menentukan  nasib  sendiri  (the  right  to  self  determination)  telah  mengilhami  gerakan-gerakan kemerdekaan  di  kawasan  Asia  da  Afrika.  Gagasan  hak  rakyat  untuk  menentukan  nasib  sendiri tidak  bisa kita sangkal  mengilhami tokoh-tokoh perintis kemerdekaan di Indonesia, India, cina, Vietnam,  Aljazair.  Tan  Malaka  sangat  terdorong  untuk  memperjuangkan  hak  rakyat  ini.  Salah satu  sumbangan  terpenting  dari  gagasan  hak  rakyat  untuk  menentukan  nasib  sendiri  adalah merupakan  ideologi  baru  yang  menjadi  legitimasi    untuk  menggugat  keabsahan  kedudukan politik  dan  hukum  dari  pemerintah  jajahan  yang  didirikan  oleh  negara-negara  penjajah.  Itu berarti  dalam  perspektif  hubungan  internasional  ideologi  hak  rakyat  untuk  menentukan  nasib sendiri menuntut adanya perubahan-perubahan pada hukum internasional lama yang telah mapan melestarikan  kepentingan-kepentingan negara penjajah.
Perjuangan  rakyat  Indonesia  untuk  melepaskan  diri  dari  belenggu  penjajahan  Belanda, kemudian  Jepang,  dan  perjuangan  untuk  mengusir  masuknya  kembali  Belanda  ke  Indonesia, disebabkan  kehendak  untuk  menentukan  nasib  sendiri,  yaitu  kehendak  untuk  mempunyai pemerintahan  dan  negara  sendiri  yang  diharapkan  dapat  melindungi  kepentingan-kepentingan rakyat  di  bidang-bidang  ekonomi,  sosial,  politik  dan  budaya.Tampa  perlu  mengecilkan  arti perjuangan  bersenjata  dari  rakyat  Indonesia,  kita  harus  berani  mengakui,  bahwa  ideologi  baru yang dikenal dengan nama  hak untuk menentukan nasib sendiri ( the right to self determination ) yang mulai diterima oleh negara-negara Barat dan negara-negara Asia itu memberikan dukungan ideologi  dan  politis  kepada  rakyat  Indonesia  dalam  usaha  untuk  memperoleh  pengakuan internasional berkenaan dengan proklamasi kemerdekaan negerinya.
Hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  sebagai  nilai  dan  norma  tetap  relevan  untuk  terus dipertahankan  hingga  sekarang  ini.  Sebagai  hak  yang  melekat  pada  suatu  bangsa    dan  juga individu    anggota  bangsa    ia  tetap  penting  sebagai  ideologi  yang  mengabsahkan  setiap  usaha untuk menjaga, meningkatkan, dan memelihara kepentingan dan hak-hak bersama bangsa.
Setelah  usai  Perang  Dunia  II,  kedudukan  pribadi  manusia  memperoleh  pengakuan  yang lebih  luas  dan  kokoh  dalam  hubungan  internasional.  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa memuat  tiga  gagasan  utama,  yaitu  hak  rakyat  untuk  menentukan  nasib  sendiri,  hak  asasi manusia, dan gagasan tentang perdamaian. Melalaui perdebatan yang panjang  di antara angota- angota  PBB  terutama  antara  Blok  Barat  dan  Blok  Sosialis,  akhirnya  pada  tahun    1948  di proklamirkan Deklarasi  Universal tentang hak-Hak asasi Manusia. Deklarasi ini didirikan di atas empat  tonggak  utama.  Yang  pertama  ialah,  hak-hak  pribadi  antara  lain;  hak  persamaan,  hak hidup, kebebasan, keamanan dan sebagainya, yang termuat dalam pasal 3 sampai pasal 11; kedua hak-hak  yang  dimiliki  oleh  individu  dalam  hubungannya  dengan  kelompok-kelompok  sosial  di mana  ia  ikut  serta,  yaitu  hak  kerahasiaan  kehidupan  keluarga  dan  hak  untuk  kawin;  kebebasan bergerak  di  dalam  atau  di  luar  negara  nasional;  untuk  memiliki  kewargaannegaraan;  untuk mencari tempat suaka dalam keadaan adanya penindasan; hak untuk  mempunyai  hak  milik dan untuk melaksanakan agama, yang semuanya di atur dalam pasal 12 sampai pasal 17; ketiga, ialah kebebasan-kebebasan  sipil  dan  hak-hak  politik  yang  dijalankan  untuk  memberikan  kontribusi bagi  pembentukan  instansi-instansi  pemerintahan  atau  ikut  serta  dalam  proses  pembuatan keputusan, yang meliputi kebebasan berkesadaran, berfikir dan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat  dan  berkumpul,  hak  memilih  dan  dipilih,  hak  untuk  menghubungi  pemerintah  dan
badan-badan pemerintahan umum, diatur dalam pasal 18 sampai dengan pasal 21; dan keempat berkenaan dengan hak-hak ekonomi dan sosial, yaitu hak-hak dalam bidang hubungan-hubungan perburuhan,  produksi  dan  pendidikan;  hak  untuk  bekerja  dan  mendapatkan  jaminan  sosial  dan hak untuk memilih pekerjaan dengan bebas, untuk mendapatkan upah yang sama atas kerja yang sama, hak untuk membentu dan ikut-serta dalam serikat-serikat buruh, hak untuk beristirahat dan bersenang-senang,  memperoleh  jaminan  kesehatan,  pendidikan  dan  hak  untuk  ikut-serta  secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat, yang diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 27 (Cassese, 1994: xi-xii).
Pada  tahun  1966  PBB  mengesahkan  dua  kovenan  internasional  untuk  hak  asasi  manusia, yaitu    Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  sipil  dan  Politik,  dan  Kovenan  Internasional tentang  Hak-Hak    Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya.  Dengan  demikian  kini  ada  tiga  dokumen tentang  hak-hak  asasi  manusia,  yaitu  Deklarasi    Universal  tentang  Hak-Hak  Asasi  Manusia, Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  sipil  dan  Politik,  dan  Kovenan  Internasional  tentang Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  yang  secara  moral  dan  politik  mengikat  negara-negara anggota  PBB.  Ketiga  dokumen  tersebut  bisa  dikatakan  merupakan  perangkat  normatif internasional  hak-hak  asasi  manusia  yang  setiap  negara  anggota  PBB  diminta,  bahkan  didesak oleh  masyarakat  dunia  untuk  mematuhinya(xii).  Secara  normatif,  kedudukan  pribadi  manusia dengan segala hak-haknya yang paling asasi telah memperoleh pengakuan dalam Deklarasi dan Kovenan-kovenan internasional.
Tan  Malaka  sangat  terdorong  untuk  memperjuangkan  hak  rakyat  ini.  Salah  satu sumbangan  terpenting  dari  gagasan  hak  rakyat  untuk  menentukan  nasib  sendiri  adalah merupakan  ideologi  baru  yang  menjadi  legitimasi    untuk  menggugat  keabsahan  kedudukan politik  dan  hukum  dari  pemerintah  jajahan  yang  didirikan  oleh  negara-negara  penjajah.  Itu berarti  dalam  perspektif  hubungan  internasional  ideologi  hak  rakyat  untuk  menentukan  nasib sendiri menuntut adanya perubahan-perubahan pada hukum internasional lama yang telah mapan melestarikan  kepentingan-kepentingan negara penjajah.
Perjuangan  rakyat  Indonesia  untuk  melepaskan  diri  dari  belenggu  penjajahan  Belanda, kemudian  Jepang,  dan  perjuangan  untuk  mengusir  masuknya  kembali  Belanda  ke  Indonesia, disebabkan  kehendak  untuk  menentukan  nasib  sendiri,  yaitu  kehendak  untuk  mempunyai pemerintahan  dan  negara  sendiri  yang  diharapkan  dapat  melindungi  kepentingan-kepentingan rakyat  di  bidang-bidang  ekonomi,  sosial,  politik  dan  budaya.Tampa  perlu  mengecilkan  arti
perjuangan  bersenjata  dari  rakyat  Indonesia,  kita  harus  berani  mengakui,  bahwa  ideologi  baru yang dikenal dengan nama  hak untuk menentukan nasib sendiri ( the right to self determination ) yang mulai diterima oleh negara-negara Barat dan negara-negara Asia itu memberikan dukungan ideologi  dan  politis  kepada  rakyat  Indonesia  dalam  usaha  untuk  memperoleh  pengakuan internasional berkenaan dengan proklamasi kemerdekaan negerinya.
Hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  sebagai  nilai  dan  norma  tetap  relevan  untuk  terus dipertahankan  hingga  sekarang  ini.  Sebagai  hak  yang  melekat  pada  suatu  bangsa    dan  juga individu    anggota  bangsa    ia  tetap  penting  sebagai  ideologi  yang  mengabsahkan  setiap  usaha untuk menjaga, meningkatkan, dan memelihara kepentingan dan hak-hak bersama bangsa.

## K e s i m p u l a n
Pertama; Setelah  berkenalan  dengan  teori  revolusioner,  sosialisme,  dan  Marxisme- komunisme. Inilah masa awal dalam pengembangan politiknya Tan Malaka.  Setelah berinteraksi dengan  mahasiswa  Indonesia  dan  Belanda,  dia  semakin  yakin  bahwa  melalui  jalan  revolusi, Indonesia harus bebas dari penjajahan Belanda. Keyakinan itu dia pegang secara konsisten. . Tan Malaka  mewakili Indische Vereeniging dalam kongres pemuda Indonesia dan pelajar Indologie di Kota Deventer.
Kedua; Perjuangan  Tan  Malaka  tidak  hanya  dalam  usaha  mencerdaskan  rakyat  Indonesia pada  saat  itu,  tetapi  juga  pada  gerakan-gerakan  dalam  melawan  ketidakadilan.  Tan  Malaka mendukung aksi-aksi yang dilakukan para buruh terhadap pemirintahan Hindia Belanda melalui Serikat Staf Kereta Api dan trem (VSTP) dan aksi-aksi pemogokan, disertai selebaran-selebaran sebagai alat propaganda yang ditujukan kepada rakyat agar rakyat dapat melihat adanya ketidak adilan  yang  diterima  oleh  kaum  buruh.  Tan  Malaka  dalam  pidatonya  di  depan  para  buruh: “Semua  gerakan  buruh  untuk  mengeluarkan  suatu  pemogokan  umum  sebagai  pernyataan simpati,  apabila  nanti  mengalami  kegagalan  maka  pegawai  yang  akan  diberhentikan  akan didorongnya  untuk  berjuang  dengan  gigih  dalam  pergerakan  revolusioner”.Tan  Malaka  terlibat dalam politik dengan menjadi anggota Indische Sociaal Democratische Vereenging (ISDV) yang kemudian menjadi partai Komunis Indonesia (PKI). PKI sendiri berlindung di belakang Serikat Islam (SI) sambil melakukan kegiatan agitasinya. Peranan Tan Malaka sebagai agitator komunis menjadi menjadi perhatian polisi rahasia Hindia Belanda. Dengan keputusan gubernur jenderal, Tan  Malaka  dikenakan  hukuman  buangan.  Tan  Malaka  memilih  Belanda  sebagai  tempat
pengasingannya, dari Belanda Tan Malaka pergi ke Moskow di sana mengikuti pendidikan partai komunis, dan aktif mengunjungi pabrik-pabrik dan berkenalan dengan para buruh.
Ketiga; Tan  Malaka  memperjuangkan  hak  rakyat.  Salah  satu  sumbangan  terpenting  dari gagasan  hak  rakyat  untuk  menentukan  nasib  sendiri  adalah  merupakan  ideologi  baru  yang menjadi  legitimasi  untuk  menggugat keabsahan  kedudukan politik dan  hukum dari pemerintah jajahan  yang  didirikan  oleh  negara-negara  penjajah.  Dalam  perspektif  hubungan  internasional ideologi hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri menuntut adanya perubahan-perubahan pada hukum internasional yang telah mapan  melestarikan  kepentingan-kepentingan negara penjajah.
Keempat; Perjuangan  rakyat  Indonesia  untuk  melepaskan  diri  dari  belenggu  penjajahan Belanda,  kemudian  Jepang,  dan  perjuangan  untuk  mengusir  masuknya  kembali  Belanda  ke Indonesia, untuk menentukan nasib sendiri, yaitu kehendak untuk mempunyai pemerintahan dan negara  sendiri  diharapkan  dapat  melindungi  kepentingan-kepentingan  rakyat  di  bidang-bidang ekonomi,  sosial,  politik  dan  budaya.Tanpa  perlu  mengecilkan  arti  perjuangan  bersenjata  dari rakyat  Indonesia,  kita  harus  berani  mengakui,  bahwa  ideologi  baru  yang  dikenal  dengan  nama hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  ( the  right  to  self  determination )  yang  mulai  diterima  oleh negara-negara  Barat  dan  negara-negara  Asia  itu  memberikan  dukungan  ideologi  dan  politis kepada  rakyat  Indonesia  dalam  usaha  untuk  memperoleh  pengakuan  internasional  berkenaan dengan  proklamasi  kemerdekaan  negerinya.  Hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  sebagai  nilai dan norma tetap relevan untuk terus dipertahankan hingga sekarang ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulgani,Ruslan.dkk.,2004, Soedirman Tan Malakadan Persatuan Perjuangan, Restu Agung Abdullah, Taufik., dkk., 1979, Manusia dalam kemelut Sejarah, Jakarta LP3ES . Engels, Frederick., 2005, Dialektika Alam, terj. Oey Hay Djoen, Jakarta, Hosta Mitra. Fromm, Erick., 2004, Konsep Manusia Menurut Marx , terj. Agung Prihartono, Cet. Ketiga,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Gunawan, Restu., 2005, Muhammad Yamin dan cita-cita Persatuan, Yogyakarta, Ombak. Hatta, Muhammad., 1975, Ajaran Marx atau kepintaran seorang murid membeo, Jkarta, Bulan Bintang.
Hardiman.,F.Budi, 2011, Hak-hak Asasi Manusia; Poemik dengan Agama dan Kebudayaan, Kanisius Yogyakarta.
Hery, Yunior Hafidh., 2007, Tan Malaka dibunuh, Yogyakarta, Resist Book. Kymlicka, Will., 2004, Pengantar Filsafat Politik Kontemporer, Kajian khusus atas teori-teori Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Lubis. Todung Mulya,1993, In search of Human Rights, PT. Gramdeia Pustaka Utama Jakarta. Malaka, Tan.,1951 , Madilog , Materialisme Dialektika Logika . Jakarta Widjaja. Malaka, Tan., 2008, Dari Penjara ke Penjara, Yogyakarta, Garasi. Malaka, Tan., 1964, Gerpolek; Gerilja- Politik- Ekonomi, Cet. Kedua Djakarta, Jajasan Massa. Malaka, Tan., 1950, Akal dan Muslihat Burdjuis serta Kaum Opportunis Menipu Rakyat, Jakarta.
Marx, Karl. And Frederick Engels, 1974, The German Idiology , New York, International Publesher.
Mustofa, Sumono.,Penyunting, 1986, Sukarni dalam kenangan teman-teman, Jakarta, Sinar Harapan Mufti. M.ahmad, 2009, Ham menurut Barat Ham Menurut Islam, Pustaka Thariqul Izzah, Jakarta.
Nasir, Zulhasril., 2007, Tan malaka dan Gerakan Kiri Minangkabau , Yogyakarta, ombak Poeze, Harry A., 1988, Tan malaka; Pergulatan menuju Republik I, Jakarta, Pustaka Utama Grafik.
Poeze, Harry A.,1999, Pergulatan Menuju Republik; Tan Malaka 1925-1945, Jakarta, Temprint.
Poeze, Harry A., 2008, Tan malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia , Jild. 1, Agustus 1945 –Maret  1946 Jakarta, yayasan Obor Poeze, Harry A. , 2009, Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia, Jilid 2, Maret 1946 – Maret 1947, Jakarta, Yayasan Obor Ramly, Andi Muawiyah., 2000, Peta PemikiranKarl Marx, Materialisme, Dialektik dan Materialisme Historis, Yogyakarta LKIS. Rambo, Safrizal., 2003, Pemikiran Politik Tan Malaka, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Satiardja. A. Gunawan, 1993, Hak-hak Asasi Manusia berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius Yogyakarta.
Suseno, Frans Magnis., 1999, Pemikran Karl Marx, Dari Sosialis utopis ke Perselisihan Revisonisme, Jakarta, Gramedia Susilo, Taufik Adi., 2008, Tan Malaka; Biografi Singkat, Yogyakarta, Grasi Suwarto, Wasid., 2006, Mewarisi Gagasan Tan Malaka, Jakarta Penerbit LPPM Tan Malaka Editor Pandu., Ydha, 2010, Undang-Undang Ham, Karya Gemilang, Jakarta.