Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PEMBAJAKAN DI LAUT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI PROVINSI LAMPUNG
Zainab Ompu Jainah 1 , Cintya Dwi Meilita C 2
1 Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung 2 Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung

## ABSTRACT
ARTICLE INFO
The crime of piracy at sea often causes losses for ship owners. The pirates even kidnapped the captain of the ship, the crew, and the ship did not escape their targets. This aims to extort the ship owners so that they give money in a certain nominal which causes these pirates to benefit. The problems found in this study are  how  the  judges'  basic  considerations  in  making  decisions  against perpetrators of criminal acts participating in piracy at sea and what are the factors  that  cause  perpetrators  to  commit  criminal  acts  of  participating  in piracy at sea based on Decision Number 443/Pid.B/2021/ PN.Tjk? The results of this study are the basis for judges' considerations in making decisions against perpetrators of criminal acts of participating in piracy on the sea, namely legal facts that were revealed in court, both juridical and non-juridical aspects, while the  factors  that  caused  perpetrators  to  commit  crimes  were  participating  in piracy  above.  marine  factors  include  educational  factors,  individual  factors, economic  factors,  environmental  factors,  the  low  level  of  criminal  sanctions imposed, and global development factors.
Keywords : Causative Factors; Criminal act; Judge's Decision; Piracy
Cite this paper : Jainah, Z. O., & C, C. D. (2022, Desember). Pembajakan Di Laut Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Provinsi Lampung. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5 (2).
Scope Article Criminal Law

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara yang telah memiliki predikat sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia, yang memiliki kurang lebih 17.504 pulau besar dan kecil, dengan kira-kira luas lautnya 7.73 juta km yang mengandung sumber daya alam hayati dan non hayati. Pulau- pulau tersebut bertebaran di bawah garis khatulistiwa, memiliki iklim tropis. Konfigurasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan anugerah Tuhan, memiliki wilayah berupa  lautan  70%  sedangkan  luas  wilayah  daratan  hanya  30%  ,  terlentak  diantaranya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia di antara dua benua asia dan Australia. Posisi Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sangat  strategis  dipandang  dari  segi  geostrategi  maupun geopolitik.  Dengan  demikian  sangatlah  penting  untuk  dipahami  dan  dihayati  penataan hukum laut nasional maupun hukum laut internasional.
Indonesia  merupakan  Negara  kepulauan  dengan  70%  wilayah  laut  dan  30%    wilayah darat,  potensi  ancaman  terhadap  kedaulatan  dan  wilayah  Indonesia  berada  dilaut. Prosentasi  ancaman  ini  menjadi  semakin  tinggi  karena  posisi  geografi  Indonesia  berada pada  lalu  lintas  perdagangan  dunia.  Setiap  hari  ratusan  bahkan  ribuan  kapal  baik  kapal dagang maupun militer melintas di perairan Indonesia.
Laut  Indonesia  memiliki  arti  yang  sangat  penting  bagi  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI)  yaitu,  laut  sebagai  media  pemersatu  bangsa,  laut  sebagai  media perhubungan,  laut  sebagai  media  sumber  daya,  laut  sebagai  media  pertahanan  dan keamanan serta laut sebagai media diplomasi. Konsep pemikiran tersebut sangat diperlukan bangsa Indonesia agar tidak menjadikan dan menganggap laut sebagai rintangan, kendala, atau hambatan sebagaimana dihembuskan oleh pihak pihak asing yang tidak menginginkan kemajuan bagi bangsa dan Negara Indonesia.
Upaya yang dilakukan oleh berbagai negara yang berkawasan laut, menjaga wilayahnya dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, baik berupa bentuk- bentuk pencurian, kejahatan tentang pelayaran, maupun pelanggaran peraturan-peraturan lainnya  yang  berkaitan  dengan  masalah  kelautan.  Hal  ini  mengingat  bahwa  pengawasan wilayah laut relatif lebih sulit dibandingkan dengan wilayah lainnya.
Kendala, ancaman atau permasalahan dapat timbul karena sebagai negara yang memiliki sumber  daya  kelautan  sangat  kaya  dan  beragam,  maka  sangat  terbuka    kemungkinan terpancingnya  pihak-pihak  tertentu  untuk  memanfaatkan  secara  illegal  sumber  daya kelautan tersebut. Terlebih lagi mengingat tidak semua negara mempunyai laut yang cukup bagi  kepentingan  ekonominya,  sehingga  mereka  berupaya  untuk  mendapatkan  sumber kekayaan  alam  dari  wilayah  laut  secara  tidak  illegal.  Kemungkinan  ini  tidak  saja  dapat menggagu stabilitas keamanan dilaut, tetapi juga dapat menimbulkan konflik dengan negara lain. Mengingat derasnya perkembangan dan perubahan lingkungan strategis baik di tingkat global,  regional,  maupun  nasional  yang  berpengaruh  pada  sendi-sendi  kehidupan  bangsa dan  negara,  termasuk  kemajuan  kegiatan  pemanfaatan  laut  yang  seringkali  juga  disertai timbulnya  berbagai  masalah  dan  tantangan  baru,  maka  penegakan  hukum  di  perairan menjadi sangat krusial sehingga dapat mengantisipasi perkembangan dan masalah-masalah terkait yang timbul.
Belakangan  ini,  kita  tentu  tidak  asing  lagi  dengan  kata  perompakan  yang  juga  dapat disebut dengan istilah pembajakan di laut. Perompakan atau pembajakan di laut ialah setiap tindakan  kekerasan  atau  penahanan  yang  tidak  sah,  atau  setiap  tindakan  memusnahkan terhadap orang atau atau barang, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal.
Namun dalam kehidupan sekarang, pembajakan ini menjadi suatu tindak pidana yang kurang  diperhatikan  oleh  masyarakat  umum,  bahkan  oleh  kalangan  hukum  itu  sendiri. Dibandingkan  tindak  pidana  lain  seperti  korupsi,  pencurian,  atau  pembunuhan,  tindak pidana  pembajakan  kapal  ini  memang  kurang  popular  dengan  tindak  pidana  tersebut. Namun  satu  hal  yang  diperhatikan  disini  adalah  bahwa  dengan  adanya  pembajakan  ini, negara  akan  mengalami  krisis  kepercayaan  dari  masyarakat  internasional  menyangkut kekuasaan negara atas wilayah lautnya. Masyarakat internasional akan menganggap negara, dalam hal ini negara Indonesia, tidak dapat menjaga otoritasnya atas laut wilayahnya sendiri sehingga  warga  negara  asing  yang  berniat  untuk  melewati  perairan  Indonesia  akan mengurungkan niatnya dan tentu saja hal ini akan sangat merugikan negara Indonesia itu sendiri.  Di  samping  itu,  di  dalam  tindak  pidana  pembajakan  ini  tidak  hanya  perampasan barang  muatan  kapal  saja  yang  dilakukan  oleh  para  pembajak,  akan  tetapi  juga  disertai dengan tindak pidana lain seperti pembunuhan, penganiayaan atau penculikan.
Pada  kenyataannya,  pembajak  tidak  akan  berhenti  setelah  merampas  barang  muatan kapal. Mereka tidak akan langsung meninggalkan kapal sasarannya, akan tetapi tidak jarang para pembajak akan melakukan hal-hal yang akan meningkatkan hasil kejahatan mereka. Mereka tak segan-segan membunuh untuk menunjukan kekuasaan dan kekejaman mereka agar  awak  kapal  dan  pemilik  kapal  itu  sendiri  merasa  takut  untuk  melakukan  tindakan macam-macam  untuk  mengindarkan  diri  dari  pembajak.  Banyak  juga  setelah  merampas
muatan kapal, para pembajak itu melakukan tindak pidana lain seperti menculik nahkoda kapal,  anak buah kapal,  bahkan  kapal  itu sendiri  yang  bertujuan  untuk  memeras  pemilik kapal untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu yang demikian para pembajak itu akan memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan dari kelemahan pengamanan tersebut. Kita  memiliki  sistem  pengamanan  di  daratan  dengan  banyaknya  aparat  yang  menjaga wilayah tersebut dan memiliki peralatan yang mendukung, akan tetapi pengamanan di laut agaknya kurang menjadi perhatian di sini.
Dari sisi regulasi hukum, upaya pemberantasan pembajakan atau piracy di laut masih tertinggal  jauh  dari  berkembangnya  regulasi  internasional  atau  berkembangnya  modus operandi tindak kekerasan itu sendiri. Tindak pidana ini diatur dalam Buku II Judul XXIX Pasal  438  sampai  dengan  Pasal  479  KUHP.  Salah  satu kasus  perompakan  dalam Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk yang dilakukan oleh Tomi Indriandi Als Tomeng Bin Komar yang secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ikut serta dalam  perompakan  di  laut  Indonesia  sebagaimana  tercantum  dalam  dakwaan  Alternatif Pertama Kejaksaan Umum dan memvonis Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  dasar  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembajakan di laut berdasarkan Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk? Apa saja faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembajakan di laut berdasarkan Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/ PN.Tjk?

## METODE
Pendekatan  masalah  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  dua,  di  antaranya pendekatan  hukum  yuridis  normatif  normatif  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  melalui studi kepustakaan atau studi dokumen melalui kajian dan kajian norma atau standar, norma, peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  literatur  tentang masalah yang  diteliti dan pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan lewat penelitian langsung pada  suatu  topik  penelitian  dengan  tujuan  mengumpulkan  data  primer  yang  diperoleh secara langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan sumber-sumber yang berkaitan  dengan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian.  Data  penelitian  ini bersumber  dari  penelitian  pustaka  ( library  research) dan penelitian  lapangan  ( field research). Selanjutnya,  jenis  data  yang  akan  dipakai  dalam  penelitian  ini  meliputi  data sekunder dan data primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hamel  mengatakan strafbaarfeit adalah  perbuatan  seseorang  ( menselijke  gedraging ) yang  dirumuskan  secara  basah,  melawan  hukum,  patut  dihukum  ( strafwaardig )  dan merupakan perbuatan tercela. Moeljatno mengemukakan istilah punishment yang berasal dari  kata straff dan  istilah punishment yang  berasal  dari  kata gestraft merupakan  istilah tradisional.  Moeljatno  menolak  istilah-istilah  tersebut  dan  menggantinya  dengan  istilah yang tidak lazim, yaitu kriminal sebagai pengganti kata Gestraft . Tindak pidana pembajakan adalah  setiap  tindakan  kekerasan  atau  penahanan  yang  tidak  sah,  atau  setiap  tindakan perusakan orang atau barang, yang dilakukan untuk kepentingan pribadi oleh awak kapal atau  penumpang  kapal. 1 Berabad-abad  lamanya,  negara-negara  sudah  setuju  untuk menganggap pembajakan sebagai musuh seluruh umat manusia. Maka dari itu, setiap negara
1 Moeljatno, S. H. (2008). Asas-asas Hukum Pidana . Rineka Cipta, Jakarta.
bisa  memakai  undang-undang  setempatnya  untuk  memberikan  hukuman  kepada  para pembajak tanpa terikat kebangsaan maupun lokasi kejadian.
MacKenzie  dalam  mengemukakan  teori  atau  pendekatan  yang  bisa  digunakan  hakim untuk mempertimbangkan suatu putusan dalam suatu perkara, yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan saintifik, teori pendekatan pengalaman, dan  teori  rasio  determinasi. 2 Sementara,  Lakasani  menyatakan  bahwa  faktor-faktor  yang mempengaruhi  seseorang  melakukan  kejahatan  yakni  lingkungan  yang  memberikan peluang  untuk  bertindak  jahat,  lingkungan  sosial  yang  memberikan  contoh  dan  panutan, lingkungan pendidikan, ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan. 3
Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Turut  Serta  Melakukan  Pembajakan  di  Laut  Berdasarkan  Putusan  Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sutrisno  selaku  Penyidik  Pembantu  Kepolisian Daerah Lampung dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembajakan di laut dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, Tuntutan dan Dakwaan Jaksa  Penuntut  Umum,  unsur-unsur  pasal  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  hal-hal  yang meringankan,  dan  hal-hal  yang  memberatkan  bagi  terdakwa  selama  proses  persidangan berlangsung.
Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Tinggi Lampung, menurut Mohammad Rifani selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap  pelaku  tindak  pidana  turut  serta  melakukan  pembajakan  di  laut  antara  lain Dakwaan Penuntut Umum dan Tuntutan Penuntut Umum. Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun secara alternatif yaitu pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 439 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP.
Selanjutnya,  setelah  mendengarkan  pembacaan  tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan  Terdakwa  Tomi  Indriandi  Alias  Tomeng  Bin  Komar  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan  perbuatan  karena  pembajakan,  dengan  memakain  sesuatu  kendaraan  air melakukan  perbuatan  kekerasan  pada  kendaraan  air  lain  atau  kepada  orang  atau barang di atas kendaraan itu di atas laut wilayah Indonesia sesuai Pasal 439 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUHP.
2. Menjatuhkan  Pidana  penjara  terhadap  Terdakwa  Tomi  Indriandi  Alias  Tomeng  Bin Komar selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
a. 1 (satu) unit Compresor warna kuning yang telah dicet warna hitam merk. Multi Pro.
b. 1  (satu)  unit  jam  tangan  stenlist  Merk.  Naviforce  dipergunakan  dalam  berkas perkara Amir Hidayatulloh Alias Sakir Bin Mas Ud.
4. Menetapkan  agar  Terdakwa,  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  2.000,-(dua  ribu rupiah).
2 Amarini, I. (2019). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Putusan Hakim. Kosmik Hukum , 19 (1)
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang,  menurut  Hendro Wicaksono selaku Hakim dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembajakan di laut antara lain alat bukti. Alat bukti dalam proses persidangan terdakwa Tomi Indriandi Alias Tomeng Bin Komar antara lain terdiri dari:

## a. Alat bukti keterangan saksi
Saksi dan keterangan saksi diatur dalam KUHAP dalam Pasal 1 angka 26, Pasal 1 angka 27 dan Pasal 185 ayat (1). Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan sehubungan dengan suatu perkara pidana  yang  pernah  didengar,  disaksikan,  dan  dialaminya. 4 Sedangkan  yang  dimaksud dengan alat bukti keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan seorang saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri,  yang ia saksikan  dan uji dengan menyebutkan alasannya. 5 Di antara para saksi  dalam  kasus  ini  adalah  Sutrisno,  Ismail,  Tri  Setiawan,  Amir  Hidayatulloh,  dan Asrofudin.
b. Alat bukti surat
Pasal 187 KUHAP menyebut ada jenis-jenis alat bukti yang bisa diajukan di persidangan yaitu yang diambil sambil bersumpah atau dikuatkan dengan sumpah, antara lain:
1. Berita Acara dan surat-surat lainnya dalam bentuk resmi yang dibuat atau disampaikan kepada  pejabat  publik  yang  berwenang,  yang  berisi  keterangan  mengenai  peristiwa atau keadaan yang didengar, disaksikan, atau dialami, dilengkapi dengan alasan yang jelas dan tidak ambigu untuk pernyataan tersebut. 6
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang mengakui hal-hal yang termasuk dalam departemen yang menjadi tanggung jawabnya dan ditujukan untuk menunjukkan suatu hal atau keadaan. 7
3. Surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapatnya  berdasarkan pengalamannya dalam suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi darinya. 8
4. Surat lain tidak sah kecuali berkaitan dengan isi alat bukti lain.
c. Alat bukti petunjuk
Pasal 188 Ayat (1) KUHAP memperjelas pengertian buku petunjuk. Petunjuk itu adalah perbuatan, peristiwa atau keadaan yang menunjukkan kesesuaian antara yang satu dengan yang lain, atau dengan tindak pidana itu sendiri, kejahatan terjadi dan siapa pelakunya. 9

## d. Alat bukti keterangan terdakwa
Terdakwa  ketika  menyampaikan  keterangan  di  persidangan  tidak  mengucapkan sumpah/janji karena ia berhak menolak, yaitu hak untuk tidak menyampaikan keterangan yang  memberatkan  dirinya.  Pengakuan  terdakwa  saja  tidak  cukup  dan  tidak  dapat menghentikan  proses  pembuktian.  Meski  terdakwa  mengaku,  proses  pembuktian  harus tetap berjalan karena tujuan hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil. Keterangan terdakwa  sebagai  alat  bukti  yang  sah  adalah  keterangan  yang  dibuatnya  di  pengadilan
4 Haryadi, H., & Rakhmawati, D. (2020). Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. PAMPAS: Journal Of Criminal Law , 1 (2), 43–67
5 Rasyidi, A. F. (2017). Legalitas Penyidik sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika (Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454 K/PID. SUS/2011, 1531 K/PID. SUS/2010, dan 2588 K/PID. SUS/2010). Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16 (3), 353–369
6 Asriga, S. D. (2019). Tinjauan Penggunaan Berita Acara Laboratories Kriminal Sebagai Bukti Surat Dalam Perkara Narkotika. Verstek: Jurnal Hukum Acara , 7 (1) 7 Luntungan, G. A. (2018). Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. LEX CRIMEN , 7 (5) 8 Hardinanto, A. (2016). Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Daring. Rechtidee , 11 (1), 102–121
9 Latif, D. H. (2016). Peran Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Umum Menurut KUHAP. Lex Administratum , 4 (3)
tentang perbuatan yang dilakukannya sendiri atau yang diketahui atau dideritanya sendiri. Apa yang ditafsirkan terdakwa pada saat pemeriksaan pendahuluan (di luar persidangan) bukan merupakan alat bukti yang sah, tetapi hanya bisa dipakai untuk membantu alat bukti dalam persidangan dan hanya dapat digunakan terhadap terdakwa sendiri. Keterangan yang diberikan  oleh  terdakwa  di  persidangan  dapat  berupa  pengakuan  dan  bisa  juga  dalam bentuk  penolakan/penolakan  dakwaan.  Keterangan  terdakwa  selama  persidangan mengungkapkan fakta bahwa:
1) Terdakwa membenarkan BAP yang dibuat Penyidik.
2) Pada  hari  Selasa  Tanggal  29  Desember  2020  pukul  02:00  WIB  Terdakwa  bersama dengan  saudara  Amin  dan  saudara  Amir  telah  melakukan  perbuatan  perompakan terhadap KM Barokah Anak Mas yang sedang diam di tengah laut.
3) Untuk merompak KM Barokah Anak Mas Terdakwa dan saudara Amin dan saudara Amir menggunakan  1  (satu)  unit speedboat dan  masing-masing  membawa  pistol  rakitan berisi 4 (empat) peluru.
4) Yang naik ke KM Barokah Anak Mas adalah Terdakwa dengan saudara Amin sedangkan saudara Amir menunggu di atas speedboat .
5) Perompakan  sudah  direncanakan, tetapi  target  tidak ditentukan  dan  mereka  melihat ada lampu kapal menyala, kemudian didekati dan ternyata itu adalah KM Barokah Anak Mas.
6) Terdakwa hanya memegang pistol saja dan pistol tersebut tidak Terdakwa todongkan dan juga tidak Terdakwa tembakkan.
7) Barang yang diambil antara lain:
a) Cumi sebanyak 20 (dua puluh) kantong atau sebanyak 400 (empat ratus) kilogram atau jika diuangkan sejumlah Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).
b) 1 (satu) unit pesawat komunikasi merk Aicom Tipe 718 warna hitam jika diuangkan senilai Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).
c) 1  (satu)  unit  GPS  merk  Poruno  warna  biru  muda  atau  jika  diuangkan  senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
d) 1  (satu)  unit  kompresor  warna  kuning  merk  Multi  Pro  atau  jika  diuangkan  senilai Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
e) Uang tunai senilai Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan HP Samsung Tipe 20E warna hitam senilai Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Suhadi.
f) 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe A5S warna merah senilai Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
g) 1  (satu) unit handphone merk  Oppo  tipe  37A  warna  silver dengan  nilai  Rp2.000.000 (dua juta rupiah) milik saudara Marzuki.
h) 1 (satu) unit handphone dan uang tunai Rp450.000 milik saudara Kodir.
i) 15 (lima belas) unit handphone milik para ABK lainnya.
j) 1 (satu) unit jam tangan stainlis merk Naviforce milik Bada.
Ditambahkan oleh Hendro Wicaksono bahwa ada beberapa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk yaitu:
a. Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di muka sidang, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum.
b. Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  yang  berbentuk alternatif  sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta-fakta  hukum  di persidangan, memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 439 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1) Barangsiapa
2) Dengan  memakai  sesuatu  kendaraan  air  melakukan  perbuatan  kekerasan  pada kendaraan air lain atau kepada orang atau barang di atas kendaraan itu di atas laut wilayah Indonesia
3) Yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  atau  yang  turut  serta  melakukan perbuatan.
c. Bahwa  kesemua  unsur  dari  Pasal  439  ayat  (1) Jo Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  telah terpenuhi,  maka  terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
d. Bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
e. Bahwa  oleh  karena  terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,  maka  harus  dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
f. Bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  terdakwa  telah  dikenakan  penangkapan  dan penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
g. Bahwa  oleh  karena  terdakwa  ditahan  dan  penahanan  terhadap  terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di  persidangan  untuk  selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
1) 1 (satu) unit kompresor warna kuning yang telah dicat warna hitam merk Multi Pro karena milik dari Asrofudin alias Mas Ap Bin Tulap maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Asrofudin alias Mas Ap Bin Tulap.
2) 1 (satu) unit jam tangan stainliss merk Naviforce karena milik dari saudara Bada (ABK  KM  Barokah  Anak  Mas)  maka  sudah  sepantasnya  dikembalikan  kepada pemiliknya yang sah yaitu Badan (Anak Buah Kapal KM Barokah Anak Mas).
h. Bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  maka  perlu  dipertimbangkan terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  keadaan  yang  meringankan terdakwa, 10 sebagai berikut:
1) Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
2) Keadaan  yang  meringankan  antara  lain  Terdakwa  bersikap  sopan,  Terdakwa belum  pernah  dihukum,  Terdakwa  merupakan  tulang  punggung  keluarga,  dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
Memperhatikan ketentuan Pasal 439 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  dan  peraturan  lainnya  yang berkenaan dengan perkara ini, mengadili:
1. Menyatakan Terdakwa Tomi Indriandi alias Tomeng bin Komar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana turut serta melakukan Pembajakan di Laut Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  yakni  pidana  penjara  selama  3  (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan  lamanya  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  dijalani  oleh Terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
a. 1 (satu) unit Compresor warna kuning yang telah dicat warna hitam merek Multi Pro, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni H. Asrofudin alias Mas Ap bin Tulab.
b. 1  (satu)  unit  jam  tangan  stenlist  merek  Naviforce,  dikembalikan  kepada pemiliknya yang sah yaitu Bada (Anak buah kapal/ABK KM Barokah Anak Mas).
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
10 Hananta, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana/Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing. Jurnal Hukum Dan Peradilan ,
Menurut fakta hukum yang diungkapkan dalam Putusan No. 443/Pid.B/2021/PN.Tjk, hal ini  pada  dasarnya  merupakan  aspek  yang  terkait  dengan  tindak  pidana  penyertaan perompakan laut yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini juga merupakan pendekatan hakim melalui  teori  Rasio  Putusan  yang  diusulkan  Mackenzie,  di  mana  seorang  hakim mengeksplorasi  aspek-aspek  tindak  pidana  keikutsertaan  dalam  pembajakan  laut  oleh seorang  terdakwa  dengan  mencari  undang-undang  dan  peraturan  yang  relevan  untuk tindakan  terdakwa.  Hakim  mempertimbangkan  tindak  pidana  keikutsertaan  dalam perompakan  laut  secara  prosedural  meliputi  aspek-aspek  yang  berhubungan  dengan kejadian tersebut, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan  kepadanya.  Selain  itu,  dari  segi  hukum,  perbuatan  yang  dilakukan  oleh terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat diadili, serta  sehubungan  dengan  tindak  pidananya,  yaitu  terdakwa  benar-benar  dapat  dipidana menurut hukum yang berlaku.
Hakim saat menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang terlibat dalam pembajakan di  laut  lebih  cenderung  menggunakan  teori  pendekatan  ilmiah  yang  dikemukakan  oleh Mackenzie.  Teori  pendekatan  saintifik  yang  dimaksud  adalah  bahwa  dalam  proses penjatuhan  pidana  harus  dilakukan  secara  sistematis  dan  hati-hati.  Hal  ini  berarti  hakim tidak  boleh  hanya  mengandalkan  intuisi  atau  insting  saja,  tetapi  harus  dibekali  dengan pengetahuan  hukum  serta  pengetahuan  keilmuan. 11 Hakim  dalam  hal  ini  menilai  bahwa tuntutan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Tomi Indriandi Alias Tomeng Bin Kumar dapat diterima, seimbang atau sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Para terdakwa harus dipidana dengan pidana penjara sebagai upaya memberikan efek jera kepada terdakwa dan mendidik pelaku lainnya sehingga mereka tidak melakukan kejahatan serupa.
Selain itu, hakim ketika mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  183  KUHAP,  hakim  tidak  dapat  menjatuhkan pidana  kepada  seseorang  kecuali  paling  sedikit  ada  dua  hal  yang  sah. 12 Alat  bukti  yang dimaksud  adalah  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan  keterangan terdakwa. 13
Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pertimbangan utama hakim dalam mengambil  keputusan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  adalah  keikutsertaan  dalam perompakan  laut  berdasarkan  Putusan  No.  443/Pid.B/2021/PN.Tjk,  yaitu  alat  bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan, dan tuntutan Penuntut Umum dan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan penggugat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa. Semua aspek yang dinilai majelis hakim pada hakikatnya adalah fakta hukum yang terungkap di pengadilan, baik legal maupun ilegal.
Aspek hukum utama pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap pelaku tindak  pidana  adalah  keikutsertaan  dalam  perompakan  di  laut  sesuai  Putusan  Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk  yaitu  alat  bukti,  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  dakwaan, permintaan  jaksa  agung,  dan  unsur  surat  dakwaan  jaksa.  Selain  itu,  aspek  nonyudisial pertimbangan hakim terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
Keadaan  yang  memberatkan  adalah  perbuatan  terdakwa  merugikan  orang  lain  dan keadaan  yang  meringankan  antara  lain  terdakwa  bersikap  sopan,  terdakwa  tidak pernah
11 Lianda, D. R. T., Achmad, R., & Ikhsan, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Secara Ilegal [PhD Thesis]. Sriwijaya University
12 Sukinta, S. (2021). Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Administrative Law and Governance Journal , 4 (1), 89–98
13 Biloro, S. (2018). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana menurut KUHAP. LEX CRIMEN , 7 (1)
dihukum,  terdakwa  adalah  tulang  punggung  keluarga,  dan  terdakwa  menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
Faktor  Penyebab  Pelaku  Melakukan  Tindak  Pidana  Turut  Serta  Melakukan Pembajakan di Laut Berdasarkan Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk
Terjadinya  suatu  kejahatan  sangatlah  berhubungan  dengan  kemiskinan,  pendidikan, pengangguran  dan  faktor-faktor  sosial  ekonomi  lainnya.  Utamanya  pada  Negara-negara berkembang, di mana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut. Di samping faktor  ekonomi,  faktor  yang  berperan  dalam  menyebabkan  kejahatan  adalah  faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidaktahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap  akibat-akibat  perbuatannya.  Faktor  lain  yang  lebih  dominan  adalah  faktor lingkungan.  Dengan  demikian  faktor  ekonomi,  faktor  pendidikan  dan  faktor  lingkungan merupakan  faktor  yang  lebih  dominan  khususnya  kondisi  kehidupan  manusia  dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menurut  teori  antropologi  yang  dikemukakan  oleh  A.  Lacassagne  faktor  yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana atau kejahatan yaitu: 14

## a. Faktor lingkungan
Teori yang ditemukan oleh A. Lacassagne ini adalah reaksi dari teori antropologi yang menyatakan lingkungan sebagai faktor yang dapat memberikan pengaruh kepada seseorang untuk berbuat jahat. Faktor-faktor yang mempengaruhinya di antaranya lingkungan yang menimbulkan  peluang  terjadinya  kejahatan,  lingkungan  sosial  yang  memberikan  teladan, serta lingkungan untuk pendidikan, ekonomi, kemiskinan, dan kesengsaraan.
b. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda
Oleh  karena  itu,  faktor  internal  dan  eksternal  memiliki  pengaruh  dalam  menentukan tindak pidana yang terjadi, sebagaimana disebutkan oleh A. Lacassagne seseorang itu baik atau buruk.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sutrisno  selaku  Penyidik  Pembantu  Kepolisian Daerah Lampung, ditemukan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembajakan di laut berdasarkan Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk antara lain:

## 1. Faktor Pendidikan
Aspek  pendidikan  adalah  salah  satu  faktor  yang  mendorong  orang  melakukan  tindak pidana untuk ikut serta dalam pembajakan dan melakukannya di laut. Hal ini terjadi karena kurangnya  pengetahuan  tentang  bagaimana  hidup  bermasyarakat.  Tingkat  pendidikan merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  orang  untuk  melakukan pembajakan kapal sehingga pendidikan merupakan jalan bagi seseorang untuk menentukan yang  baik  dan  buruk.  Dengan  pengetahuan,  orang  akan  dapat  membedakan  apakah tindakannya memiliki manfaat atau malah sebaliknya.

## 2. Faktor Individu
Seseorang yang memiliki perilaku baik biasanya akan mendapatkan impresi yang baik di masyarakat,  sebaliknya  jika  perilakunya  buruk  maka  akan  dapat  merugikan  masyarakat sekitarnya. Orang yang mampu mengendalikan diri dan memiliki kepribadian baik biasanya akan  dapat  memberikan  banyak manfaat  untuk  orang-orang  di  sekelilingnya.  Di  sisi  lain, orang yang tidak dapat mengontrol diri cenderung lebih mudah terpengaruh.
3. Faktor pemenuhan kebutuhan
Pelaku tindak pidana ikut serta melakukan pembajakan laut biasanya disebabkan oleh aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  hidup,  yakni  faktor  ekonomi
14 D. Soedjono. 1973. Doktrin-doktrin Krimonologi . Alumni, Bandung, hlm. 42-43
pelaku.  Namun,  tidak  jarang  juga  pelaku  menggunakan  hasil  kejahatannya  untuk berpartisipasi dalam hacking dan bersenang-senang dengan teman-temannya.
Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Tinggi Lampung menurut Mohammad Rifani selaku Jaksa Penuntut Umum, ditemukan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana  turut  serta  melakukan  pembajakan  di  laut  berdasarkan  Putusan  Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk terdiri dari:

## 1. Faktor Ekonomi
Harga kebutuhan pokok biasanya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, tidak sejalan dengan peningkatan pendapatan setiap pekerja. Hal inilah yang kemudian bisa menjadi  salah  satu  alasan  seseorang  melalukan  tindak  pidana  pengambilan  uang. Sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ikut serta melakukan pembajakan di laut yang memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup hariannya.

## 2. Faktor Lingkungan
Tidak  hanya  aspek  ekonomi,  aspek  wilayah  merupakan  salah  satu  aspek  yang berdampak pada terbentuknya pembajakan kapal. Seseorang yang tinggal di daerah yang biasa terjadi pembajakan kapal, suatu saat bisa saja ingin terlibat melakukan pembajakan kapal.  Banyak  hal  yang  menjadikan  wilayah  tersebut  sebagai  katalisator  terbentuknya tindak  pidana  pembajakan  kapal.  Misalnya,  bonding  dengan  teman  sebaya  atau  bonding dengan orang yang membajak kapal.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  menurut  Hendro Wicaksono selaku Hakim, dikemukakan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana  turut  serta  melakukan  pembajakan  di  laut  berdasarkan  Putusan  Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk antara lain:
a. Faktor rendahnya sanksi pidana yang dijatuhkan
Minimnya  hukuman  yang  diberikan  pada  pelaku  membuat  pelaku  tidak  terlalu  jera sehingga ketika bebas ia dapat dengan mudah mengulangi perbuatannya. Rendahnya sanksi pidana ini juga membuat masyarakat tidak percaya kepada negara sehingga mereka memilih caranya  sendiri  untuk  menyelesaikan  permasalahan  kejahatan  yang  terjadi  di lingkungannya.
b. Faktor perkembangan global
Perkembangan  global  berpengaruh  terhadap  kemajuan  suatu  negara.  Perkembangan global  ini  kemudian  dijadikan  sebagai  ajang  bagi  setiap  orang  untuk  menunjukkan kemampuannya  memenuhi  kebutuhan.  Orang-orang  yang  berkecukupan  materi  dianggap sebagai  orang  yang  sukses  sehingga  mereka  saling  berkompetisi  untuk  memenuhi kebutuhan materinya. Hal ini kemudian menimbulkan keresahan bagi orang yang kurang mampu dan kesulitan mencukupi kebutuhannya sehingga mereka memilih cara-cara yang instan dan cenderung berisiko.
Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembajakan di laut  berdasarkan  Putusan  Nomor  443/Pid.B/2021/PN.Tjk salah  satunya  disebabkan  oleh faktor  ekonomi.  Objek  utama  sosiologi  kriminal  adalah  mempelajari  masyarakat  dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan. Tekanan  ekonomi  yang  terjadi  pada  lingkungan  masyarakat  akan  dijadikan  sebagai kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan kejahatan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  faktor-faktor  yang  mendorong  pelaku  melakukan  tindak pidana pembajakan di laut berdasarkan Putusan No. 443/Pid.B/2021/PN.Tjk sesuai dengan teori lingkungan yang dikemukakan oleh A. Lacassagne adalah lingkungan yang memberikan peluang  untuk  melakukan  kejahatan,  lingkungan  sosial  yang  memberikan  teladan,  dan lingkungan untuk pendidikan, ekonomi, kemiskinan, dan kesengsaraan.

## PENUTUP
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana turut  serta  melakukan  pembajakan  di  atas  laut  berdasarkan  Putusan  Nomor 443/Pid.B/2021/PN.Tjk  yaitu  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana  mempergunakan  teori ratio decidendi dan pendekatan keilmuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mackenzei. Hakim  menerapkan  teori ratio  decidendi yaitu  mencari  peraturan  perundang-undangan yang relevan atas perbuatan terdakwa, sedangkan hubungan dengan pendekatan keilmuan yaitu hakim dalam penjatuhan pidana tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi perlu dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum serta wawasan keilmuan hakim ketika menyelesaikan sebuah perkara yang perlu diputuskannya.
Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  turut  serta  melakukan  pembajakan  di atas  laut  berdasarkan  Putusan  Nomor  443/Pid.B/2021/PN.Tjk  antara  lain  faktor pendidikan,  faktor  individu,  faktor  ekonomi,  faktor  lingkungan,  faktor  rendahnya  sanksi pidana yang dijatuhkan, dan faktor perkembangan global.

## Saran
1. Kepada  Penegak  Hukum  Penyidik  Polisi,  Jaksa  Penuntut  Umum  serta  Hakim  dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembajakan di atas laut hendaknya agar lebih maksimal sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat lainnya.
2. Kepada Pemerintah agar memberikan edukasi pada masyarakat agar lebih mengerti dan memahami perihal tindak pidana pembajakan di laut sehingga masyarakat tidak mudah tergiur bahkan terjerumus dalam kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Moeljatno, S. H. (2008). Asas-asas Hukum Pidana . Rineka Cipta, Jakarta.
Soejono, D. (1973). Doktrin-doktrin kriminologi. Alumni, Bandung .

## Artikel Jurnal
Amarini, I. (2019). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Putusan Hakim. Kosmik Hukum ,
19 (1).
Asriga, S. D. (2019). Tinjauan Penggunaan Berita Acara Laboratories Kriminal Sebagai Bukti Surat Dalam Perkara Narkotika. Verstek: Jurnal Hukum Acara , 7 (1).
Biloro, S. (2018). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana menurut KUHAP. LEX CRIMEN , 7 (1).
Hananta, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan  Pidana/Aggravating  and  Mitigating  Circumstances  Consideration  On Sentencing. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 7 (1), 87–108.
Hardinanto,  A.  (2016).  Hasil  Cetak  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik Sebagai  Alat  Bukti  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Daring. Rechtidee , 11 (1), 102–121.
Haryadi,  H.,  &  Rakhmawati,  D.  (2020).  Penggunaan  Saksi  Mahkota  (Kroongetuige)  dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. PAMPAS: Journal Of Criminal Law , 1 (2), 43–67.
Israfil, I., & Salat, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum  Kewarisan  Islam  Adat  dan  Khuperdata. Jurnal  Ilmiah  IKIP  Mataram , 7 (2), 273–283.
Latif, D. H. (2016). Peran Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Umum Menurut KUHAP. Lex Administratum , 4 (3).
Lianda, D. R. T., Achmad, R., & Ikhsan, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana  Pengangkutan  dan  Perniagaan  BBM  Secara  Ilegal [PhD  Thesis].  Sriwijaya University.
Luntungan, G. A. (2018). Surat Sebagai Alat Bukti Menurut  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. LEX CRIMEN , 7 (5).
Rasyidi,  A.  F.  (2017).  Legalitas  Penyidik  sebagai  Saksi  dalam  Pemeriksaan  Persidangan Tindak Pidana Narkotika (Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung  Nomor:  454  K/PID.  SUS/2011,  1531  K/PID.  SUS/2010,  dan  2588  K/PID. SUS/2010). Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16 (3), 353–369.
Sukinta, S. (2021). Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Administrative Law and Governance Journal , 4 (1), 89–98.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.