## ASAS PROPORSIONALITAS DALAM SISTEM WARIS ISLAM (The Principle Of Proportionality In The Islamic Inheritance System)
Nor Salam
STAI Al-Yasini Pasuruan Email: salamsalembu@gmail.com
Accepted: March  13 th 2023
Reviewed: April 20 th 2023 Published: May 27 th 2023
Abstract : this study is motivated by the debate about the existence of inheritance law in Islam which is often stigmatized as a law that is not friendly to equality  between  men  and  women.  This  background  will  then  be  examined  in  this  paper  by  offering  a  perspective  on  the  principle  of proportionality as the basis of Islamic inheritance law. Through normative-doctrinaire methods of legal studies, this study concludes that the principles  of  inheritance  are  eclectic  between  the  principle  of  proportionality  and  the  principle  of  justice.  This  has  implications  for  social propriety that can be between one period of time and another or between one community and another community has different standards.
Keywords : Principle of proportionality, Islamic law
Abstrak : kajian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan tentang eksistensi hukum waris dalam Islam yang seringkali distigmatisasi sebagai hukum yang tidak ramah terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Latar belakang inilah yang kemudian akan dikaji dalam tulisan ini dengan menyodorkan perspektif tentang asas proporsionalitas sebagai basis hukum waris Islam. Melalui metode kajian hukum yang bersifat normatif- doktriner,  kajian  ini  menyimpulkan  bahwa  asas-asas  kewarisan  bersifat  eklektis  antara  asas  proporsionalitas  dan  asas  keadilan.  Hal  ini berimplikasi pada kepatutan sosial yang bisa saja antara satu kurun waktu dengan kurun waktu yang lain atau antara satu komunitas dengan komunitas yang lain memiliki standard yang berbeda.
Kata Kunci: Asas Proporsionalitas, Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Sistem hukum apapun tidak pernah lepas dari asas yang menjadi pemandunya. Terlebih lagi hukum islam  yang  secara  dogmatis  kita  “dipaksa”  untuk  meyakini  kesempurnaannya.  Tidak  sulit  untuk menemukan  karakteristik  hukum  islam  yang  telah  diintrodusir  sedemikian  rupa  oleh  para  pakar  yang memang concern terhadap  persoalan  filsafat  hukum  islam.  Karakteristik  yang  tidak  dapat  disamai  oleh sistem  hukum  buatan  manusia  adalah  mengenai  fleksibelitas  dan  kompatibelitasnya  terhadap  tuntutan zaman,  sehingga  diakui  atau  tidak,  hukum  islam  akan  mampu  berbicara  dalam  lintas  ruang  dan  waktu. Namun tentunya, hal ini tidak berarti bahwa hukum islam bernilai paten dari sang empunya (baca: Tuhan) mengingat dengan kemaha bijaksanaannya, Dia telah membuka lebar peluang terhadap kreasi rasio untuk membuktikan  keagungan  syariat  yang  memang  dipersiapkan  tidak  hanya  dalam  kurun  waktu  dan komunitas tertentu. 1
Salah satu persoalan yang sampai detik ini masih selalu hadir dalam arena perdebatan adalah persoalan
1 Jargon  yang tidak asing lagi  bahkan sebagai simbol ideologis  terutama di  kalangan Islam Ekstrimis adalah islam  rahmatan lil ‘alamin .
hukum  waris.  Di  satu  sisi,  terhadap  hukum  waris  ini  harus  diterima  secara legowo karena  status  ayatnya yang  bersifat  qat’i,  sehingga  ijitihad  menjadi  “mandul”.  Namun  pada  sisi  yang  lain,  persoalan  waris  ini dianggap sebagai salah satu ketentuan yang tidak dianggap sebagai ketentuan yang mutlak, mengingat bagi mereka  yang  berpendapat  demikian  ini,  persoalan  qat’i-dzanni  bukanlah  pada  bunyi  teksnya,  melainkan pada  nilai  dan  tujuan  yang  terkandung  di  balik  teks  tersebut.  Pemahaman  ini  berimplikasi  terhadap kebolehan  “mengotak-atik”  ketentuan  warisan  selama  tujuan  yang  dikehendaki  oleh  spirit  ayat  bisa tercapai.
Berangkat dari persoalan di atas, perlu dikaji salah satu asas yang terdapat dalam sistem hukum waris islam.  Namun  demikian  perlu  dipertegas  bahwa  dalam  tulisan  ini  –mengingat  luasnya  persoalan  seputar sistem  hukum  waris  islam  ini  –penulis  hanya  memfokuskan  pada  telaah  asas  proporsionalitas  secara teoretis  dalam  hal  bagian  antara  anak  laki-laki  dan  perempuan  dengan  ukuran  2:1.  Sehingga  tulisan  ini bertujuan  untuk  memotret  letak  asas  proporsionalitas  dalam  sistem  hukum  waris  islam  khususnya menyangkut bagian antara anak laki-laki dan perempuan

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

## A. Eklektisisme Asas Proporsionalitas dan Keadilan

## 1. Memahami makna asas proporsionalitas
Sebelum  berbicara  lebih  jauh  mengenai  asas  proporsionalitas,  terlebih  dahulu  perlu  diketahui  bahwa kata asas secara definitif sebagaimana ditemukan dalam kamus besar bahasa indonesia berarti kebenaran atau sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak dan sebagainya. 2 Jika dikaitkan dengan hukum,  maka  terdapat  beragam  definisi  yang  dikemukakan  oleh  para  pakar,  Menurut  Bellefroid,  asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal  dari  aturan-aturan  yang  lebih  umum.  Jadi  azas  hukum  merupakan  kristalisasi  (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat. 3
Berbeda  dengan  pandangan  Bellefroid,  pakar  lain  semisal  Van  Eikema  Homes  dan  Paul  Scholten memiliki pandangan yang relatif lebih lengkap. Untuk mengetahui pandangan kedua pakar tersebut dapat disimak dalam uraian berikut ini. Dalam hal ini, Van Eikema Homes mengatakan:
2 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 60
3 Dikutip oleh Zulhery Artha dalam makalah yang ditulisnya dengan tema “Makna Azas Proporsionalitas dalam Kontrak, hal. 2
“ azas  bukan  norma  hukum  yang  konkrit,  tetapi  sebagai  dasar-dasar  umum  atau  petunjuk-petunjuk  bagi  hukum  yang berlaku.  Jadi  merupakan  dasar  atau  petunjuk  arah  dalam  pembentukan  hukum  positif,  sehingga  dalam  pembentukan hukum praktis harus berorientasi pada azas-azas hukum” . 4
Sementara menurut Paul Scholten, azas hukum adalah:
“pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing, dirumuskan dalam aturan- aturan, perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan- keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya” . 5
Jadi  dengan  demikian  dapatlah  disimpulkan  bahwa  asas  adalah  sebuah  aturan  umum  yang  dapat memandu  jalannya  sebuah  aturan,  sehingga  dengan  sebuah  asas  yang  diberlakukan,  undang-undang  atau peraturan  yang  berlaku  tidak  keluar  dari  garis  yang  telah  menjadi  tujuan  terbentuknya  peraturan  atau perundang-undangan tersebut.
Dalam  hal  ini,  salah  satu  asas  –sebagaimana  tampak  dari  judul  di  atas  –adalah  asas  proporsionalitas yang  secara  definitif  sering  kali  dipersamakan  dan  bahkan  tidak  jarang  juga  dibedakan  dengan  istilah keseimbangan.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Agus  Yudha  Hernoko,  keseimbangan  berarti  keadaan seimbang  (sama  berat,  setimbang,  sebanding,  setimpal). 6 Untuk  lebih  memperjelas makna  keseimbangan, Agus  mengatakan  bahwa  dalam  ilmu  fisika,  keseimbangan  diartikan  sebagai  keadaan  yang  terjadi  bila semua  gaya  dan  kecenderungan  yang  ada  pada  setiap  benda  atau  sistem  persis  dinetralkan  atau  dilawan oleh gaya atau kecenderungan yang sama besar tetapi mempunyai arah yang berlawanan. 7 Sedangkan kata proporsionalitas atau proporsional berarti sesuai dengan proporsi, sebanding dan berimbang. 8
Menurut  hemat  saya,  kedua  istilah  di  atas,  baik  proporsional  maupun  keseimbangan  memang  lebih tepat jika dikatakan sebagai dua istilah yang memiliki satu makna yakni keadaan yang menempatkan segala sesuatu  sesuai  dengan  porsinya  masing-masing.  Setidaknya  hal  inilah  yang  kemudian  dapat  dipertegas dengan pernyataan bahwa asas proporsionalitas tidak dapat dilihat dari konteks keseimbangan matematis, tetapi pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara fair . 9

## 2. Relasi asas keadilan dan asas proporsionalitas
Satu  hal  yang  tidak    terbantahkan  bahwa  keadilan  merupakan  cita-cita  mulia  dari  sebuah  hukum,
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Agus  Yudha  Hernoko,  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak  Komersial  (Surabaya:  Laksbang  Mediatama  Yogyakarta,  2008), hal. 62
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Periksa dalam Agus Yudha Hernoko, ibid., hal. 70
bahkan dalam hukum islam, keadilan merupakan salah satu asas fundamen yang dijadikan prinsip-prinsip penegakan hukumnya. 10 Bahkan tidak berlebihan ketika Mohammad Daud Ali mengatakan bahwa prinsip keadilan inilah yang sebenarnya menjadi asas dari semua asas hukum islam. 11
Di  kalangan  para  pakar,  keadilan  sering  kali  diperdebatkan  sekalipun  perdebatan  itu  hanya  seputar pada  pendefinisian  dengan  titik  tolak  yang  berbeda.  Dikalangan  filosof  ditemukan  beragam  pandangan terkait dengan pendefinisian keadilan. Plato misalnya, menegaskan bahwa keadilan adalah:
“justice consists in a harmonious relation between the various parts of the social organism. Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited .” 12
Definsi  berbeda  dikemukakan  oleh  Aristoteles  yang  mengartikan  bahwa  keadilan  adalah  kesamaan. Tegasnya semua benda yang ada di alam ini dibagi secara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. 13 Lebih lanjut Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua macam, yaitu keadilan distributive dan  keadilan komutatif. Keadilan distributive menurutnya adalah keadilan dengan memberikan jatah kepada seseorang sesuai  dengan  jasa-jasanya,  sehingga  dalam  keadilan  bentuk  ini  tidak  menuntut  supaya  setiap  orang mendapat bagian yang sama banyaknya melainkan kesembandingan antara bagian yang harus diperoleh dan jasa serta prestasi yang dimilikinya. 14 Adapun keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada  setiap  orang  dengan  jumlah  yang  sama  banyaknya  tanpa  memperhitungkan  jasa-jasa  dan prestasinya. 15
Selain  dua  macam  keadilan  yang  diperkenalkan  oleh  Arostoteles  di  atas,  sebenarnya  juga  ditemukan macam-macam keadilan yang lain seperti keadilan Vindikatif, Kreatif, protektif dan legalis. 16
Keadilan  vindikatif  merupakan  keadilan  yang  memberikan  ganjaran  atau  hukuman  kepada seseorang atau lebih sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, sementara keadilan kreatif secara definitif dikatakan sebagai  keadilan  yang  memberikan  perlindungan  kepada  seseorang  yang  dianggap  kreatif  dalam menghasilkan karya ciptanya. Keadilan jenis ketiga yaitu keadilan protektif diartikan sebagai keadilan yang memberikan  bantuan  dan  perlindungan  kepada  setiap  manusia  sehingga  thidak  seorang  pun  dapat
10 Selain prinsip keadilan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja, masih terdapat prinsip-prinsip lain seperti prinsip tauhid, amar makruf nahi munkar, al-Hurriyah, al-Musawah, al-Ta’awun dan al-Tasamuh. Untuk lebih jelasnya silahkan diperiksa dalam, Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: T.tp, 1995), hal. 69-77
11 Lihat  dalam,  Muhammad  Alim,  Asas-asas  Negara  Hukum  Modern  dalam  Islam  (Yogyakarta:  LkiS,  2010),  hal.  315.  Dalam buku  ini  juga  dikemukakan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  A.  M.  Saefuddin  terkait  dengan  kata  al-adl  yang  terulang  dalam  al- Quran. Dalam penelitian tersebut, Saefuddin mengatakan bahwa tidak kurang dari seribu kali kata al-‘adl terulang dalam al-Quran, sehingga kata ini menempati urutan terbanyak ketiga dalam hal pengulangannya setelah kata Allah dan ilmu. Lihat, ibid.
12 Abdul Ghofur Anshari, Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 137
13 Ibid. 138
14 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 73
15 Jundiani, Bahan Ajar: Pengantar ilmu hukum (fakultas syariah: UIN Malang, 2005), hal. 16
16 Ibid.
diperlakukan  secara  semena-mena.  Adapun  yang  terakhir  adalah  keadilan  legalis  yang  mana  keadilan  ini merupakan keadilan yang dicita-citakan oleh undang-undang sebagai jaminan terhadap kehidupan warga negara.  Hal  ini  dengan  dikatakan  dalam  pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  yang  berbunyi:  segala  warga  negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya. 17
Dari aneka macam keadilan yang telah dipaparkan di atas sebenarnya yang lebih relevan dalam konteks kajian terhadap asas proporsionalitas hukum waris islam adalah keadilan yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles.  Mengingat  Plato  dalam  konsepnya  tentang  keadilan  ini  sangat  mengimpikan  tatanan masyarakat yang harmonis dengan ditempatkannya seseorang pada posisi yang sesuai dengan kondisi dan di  mana  ia  berada.  Konsep  ini  erat  kaitannya  dengan  keadilan  versi  Aristoteles.  Di satu  sisi,  setiap orang berhak untuk mendapatkan bagiannya masing-masing, baik dalam hal materi ataupun dalam hal stratifikasi sosialnya –yang disebut oleh Aristoteles sebagai keadilan komutatif, namun di sisi lain, besaran materi yang akan diperoleh serta jabatan yang harus diterimanya harus sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya – keadilan distributive.
Untuk memperjelas kedua pandangan tentang keadilan yang digagas oleh Plato dan Aristoteles di atas, Abdul Ghofur Anshari juga memberikan komentar sebagai berikut:
“pandangan  Plato  tentang  keadilan  sangat  dipengaruhi  oleh  cita-cita  kolektivistik  yang  memandang  keadilan  sebagai hubungan  harmonis  dengan  berbagai  organisme  sosial.  Dalam  hal  ini  para  anggota  masyarakat  harus  menyelesaikan pekerjaan masing-masing dan tidak boleh mencampuri urusan anggota kelas lain. Sedangkan tugas pembuat peraturan adalah menempatkan dengan jelas posisi setiap kelompok masyarakat dimana dan situasi bagaimana yang cocok untuk seseorang.  Lain  halnya  dengan  pandangan  Aristoteles.  Pandangannya  tentang  keadilan  sangat  dipengaruhi  oleh  unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal menurutnya adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Karena manusia menurut Aristoteles adalah sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi) .” 18
Dari sini semakin jelas bahwa tidaklah mudah untuk memisahkan secara frontal antara asas keadilan dan asas proporsionalitas. Dalam pandangan Plato di atas, termasuk syarat keadilan adalah ditempatkannya anggota masyarakat sebagai organisme sosial pada tempat dan kedudukan yang semestinya. Ini tentu saja sangat  sesuai  dengan  makna  asas  proporsionalitas.  Begitu  pula  pandangan  Aristoteles  tentang  keadilan terutama dalam keadilan distributif yang secara defnitif dapat dikatakan keadilan tersebut tidaklah berbeda
17 Ibid., 16-17
18 Abdul Ghofur Anshari, Op. Cit ., 138
dengan makna proporsionalitas.
Kenyataan  di  atas  juga  dapat  diperkuat  melalui  telaah  terhadap  makna  etimologis  terhadap  cakupan makna  yang  dikandung  dalam  arti  proporsionalitas  yang  salah  satunya  adalah  “kesamaaan”  –dalam pengertian Agus Yudha Hernoko diistilahkan dengan “sama berat”. Makna ini sebenarnya juga terkandung dalam  salah  satu  makna  kata  adil  yaitu  menyamakan  antara  yang  satu  dengan  yang  lain. 19 Sehingga  jika ditelusuri, maka asas keadilan dan asas proporsionalitas merupakan dua asas yang tidak terpisahkan.
Kesulitan untuk membedakan kedua term, asas keadilan dan asas proporsionalitas ini menjadi alasan yang  cukup  kuat  ketika  para  pakar  dalam  bidang  perdata  khusunya  dalam  masalah  kewarisan  menyebut kedua asas tersebut menjadi satu asas yang bersifat eklektis sekalipun dengan istilah yang berbeda-beda. Amir  Syarifuddin  misalnya  menyebutnya  dengan  asas  keadilan  berimbang. 20 Istilah  yang  hampir  mirip dikemukakan  oleh  Muhammad  Alim  yaitu  asas  adil  dan  berimbang. 21 Berbeda  dengan  Abdul  Ghofur Anshari  yang  mengistilahkannya  dengan  asas  persamaan  hak  dan  perbedaan  bagian. 22 Begitu  pula  istilah Juhaya S. Praja dalam karyanya, Filsafat Hukum Islam, yaitu asas keadilan atau keseimbangan. 23

## B. Bagian Waris 2:1 vis a vis Asas Proporsionalitas
Bagian  2:1  adalah  bagian  yang  akan  diperoleh  oleh  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan.  Sebelum menguraikan lebih jauh tentang persoalan ini, sangat penting untuk terlebih dahulu menampilkan tentang jumlah  bagian  yang  akan  diperoleh  oleh  laki-laki  dan  perempuan  secara  umum  sekalipun  pada  akhirnya pembahasan  ini  –sebagaimana  telah  penulis  kemukakan  dalam  latar  belakang  masalah  –akan  digiring  ke dalam persoalan khusus yakni bagian 2:1 bagi anak lak-laki dan perempuan.
Berbicara  tentang  bagian  laki-laki  dan  perempuan  dalam  kewarisan  setidaknya  akan  muncul  dua kemungkinan.  Kemungkinan  pertama,  keduanya  mendapatkan  jumlah  sama,  atau  kemungkinan  kedua, laki-laki  mendapatkan  bagian  yang  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  bagian  yang  akan  diterima  oleh perempuan.
Laki-laki  dan  perempuan  akan  mendapatkan  jumlah  bagian  yang  sama  misalnya  ibu  dan  ayah  sama- sama mendapatkan bagian seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung (Qs. An-Nisa:
19 Untuk melihat makna proporsionalitas yang sebenarnya terangkum dalam makna adil dapat dikemukakan dalam uraia berikut ini sebagaimana yang penulis kutip dari karya Muhammad Alim. Dalam karya tersebut Muhammad Ali menguraikan makna adil menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  dan  Ensiklopedi  Hukum  Islam.  Menurut  KBBI,  adil  berarti:  1.  Tidak  berat sebelah,  tidak  memihak;  2.  Berpihak  kepada  yang  benar,  berpegang  kepada  kebenaran;  3.  Sepatutnya,  tidak  sewenag-wenang. Sedangkan  menurut  Ensiklopedi  Hukum  Islam,  adil  berarti  tidak  berat  sebelah,  tidak  memihak  atau  menyamakan  yang  satu dengan yang lain. Periksa dalam, Muhammad Alim, Op. Cit ., hal. 317
20 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 24
21 Muhammad Alim, Op. Cit ., hal. 70
22 Abdul Ghofur Anshari, Op. Cit ., hal. 35
23 Juhaya S. Praja, Op. Cit ., hal. 111
11). Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapatkan seperenam dalam kasus pewaris adalah seorang yang tidak memiliki ahli waris secara langsung (Qs. An-Nisa: 12). 24 Kemungkinan yang kedua dimana laki-laki akan mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan bagian yang akan diperoleh  seorang  perempuan  adalah  ketika  ahli  warisnya  adalah  anak  laki-laki  dan  perempuan  (Qs.  An- Nisa:  11)  serta  saudara  laki-laki  dan  saudara  perempuan  (Qs.  An-Nisa:  176).  Selain  itu,  duda  akan mendapatkan jumlah dua kali lipat dibandingkan jumlah yang akan diperoleh seorang janda, yaitu setengah banding  seperempat  manakala  pewaris  tidak  meninggalkan  anak,  dan  manakala  pewaris  meninggalkan anak, maka bagian yang akan diperoleh duda dan seorang janda adalah seperempat banding seperdelapan (Qs. An-Nisa: 12). 25
Kembali kepada bagian anak laki-laki dan perempuan yang secara eksplisit sebenarnya tertuang dalam bunyi ayat al-Quran ayat 11 surat an-Nisa. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:
ُُمُكيِصوُي ا َُُللّ ُِْۚيَْ يَ ثْ نُْلْاُِ ظَحُُلْثِمُِرَكَذلِلُُْۖمُكِد َلَْوَأُ ِفِ ُ
Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. 26
Ketentuan  di  atas  menggiring  kepada  pertanyaan  mendasar  tentang  letak  asas  keadilan  dan  asas proporsionalitas  –sebagaimana  telah  penulis  singgung  pada  bagian  sebelumnya  bahwa  kedua  asas  ini kemudian dipadukan dengan beragam istilah sehingga menjadi satu kesatuan asas yang tidak terpisahkan.
Untuk  menjawab  pertanyaan  di  atas,  salah  satu teori  keadilan  yang  dapat  dikemukakan  adalah  teori keadilan  Aristoteles  yang  penulis  anggap  sebagai  teori  yang  relatif  komprehensip  untuk  membedah persoalan ini. Mengacu kepada teori keadilan komutatif, maka pembagian dalam sistem waris islam cukup memenuhi unsur keadilan, mengingat dalam sistem waris islam, dengan mengacu pada surat an-Nisa ayat 7 yang  menjelaskan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  secara  umum  dapat  mewarisi  harta  peninggalan pewaris 27 cukup menunjukkkan egalitarianisme sistem tersebut. Ini sekaligus menjadi justifikasi yang kuat bahwa  mereka  diberikan  hak  yang  sama  tanpa  membedakan  apakah  ia  laki-laki  atau  perempuan  untuk mendapatkan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris, namun tentunya dengan catatan tidak terdapat
24 Amir Syarifuddin, Op. Cit., hal. 25
25 Ibid.
26 Qs.  An-Nisa  ayat  11.  Periksa  dalam,  Departemen  Agama  RI  (selanjutnya  disebut  “Depag  RI),  al-Quran  dan  Terjemahnya (Mamlakah al-‘Arabiyah: Khadim al-Haramain al-Syarifain, T.th), hal. 116
27 Ayat tersebut berbunyi:
Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian  (pula)  dari  harta  peninggalan  ibu-bapa  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak  menurut  bahagian  yang  telah ditetapkan. Lihat, Depag RI, Op. Cit ., 116
penghalang yang dapat menganulir hak tersebut. 28
Jika  terkait  dengan  aspek  egaliterianisme  sistem  waris  islam  telah  begitu  jelas  melalui  teori  keadilan komutatif,  maka  bagaimana  halnya  dengan  perbedaan  jumlah  bagian  yang  akan  diterima  oleh  masing- masing anak laki-laki dan perempuan. Untuk melihat persoalan ini, maka teori lain tentang keadilan yang tampaknya  mirip  dengan  makna  asas  proporsionalitas  adalah  keadilan  distributive.  Untuk  menguatkan pandangan  bahwa  perbedaan  jumlah  bagian  waris  bagi  anak  lak-laki  dan  perempuan  adalah  pembagian yang  sangat  proporsional  manakala  dikaitkan  dengan  kebutuhan  dan  tanggung  jawab  di  antara  mereka. Dalam hal ini muncul berbagai pemikiran spekulatif dari para pakar untuk menepis tudingan bahwa sistem waris islam adalah sistem yang diksriminatif.
Salah  satunya  adalah  pandangan  yang  diwakili  oleh  tim  terjemah  al-Quran  Departemen  Agama  RI. Dalam catatan kaki nomor 272 dikatakan:
“bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.” 29
Argumen  ini  mempertegas  tentang  kewajiban  yang  melekat  pada  laki-laki  sehingga  wajar  jika  ia diberikan  bagian  yang  lebih  besar  karena  memang  seimbang  dengan  tanggung  jawab  yang  dipikulnya. Alasan ini kurang lebih sama dengan pandangan pakar tafsir kenamaan indonesia, Quraish Shihab. Dalam pandangan beliau, dua kali lipat jumlah bagian yang diperoleh laki-laki jika dibandingkan dengan jumlah separuh  bagian  yang  diperoleh  perempuan  pada  ujungnya  akan  sama  bahkan  perempuanlah  yang  justru akan mendapat jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan laki-laki. Dengan mendasarkan pada pandangan matematis, secara lebih lanjut Quraish menjelaskan bahwa dua kali lipat bagian laki-laki akan berkurang  ketika  ia  harus  menanggung  kewajiban  nafkah  serta  kewajiban  membayar  mahar,  sedangkan bagian perempuan akan tetap utuh dan bahkan bisa bertambah ketika ia harus menerima nafkah dan mahar dari laki-laki. 30
Kita  tentu  saja  boleh  “keberatan”  dengan  alasan  di  atas.  Jika  memang  alasan  anak  laki-laki mendapatkan jumlah bagian yang lebih banyak dibandingkan anak perempuan disebabkan oleh tanggung jawab  yang  diembannya  termasuk  dalam  hal  pemberian  nafkah  dan  mahar,  di  satu  sisi  cukup  logis mengingat  adalah  sebuah  kewajaran  manakala  seseorang  mendapatkan reward sesuai  dengan  hasil pencapaiannya. Namun di sisi lain, juga diperoleh ketentuan waris yang menyamakan antara bagian laki-
28 Setidaknya  terdapat  empat  hal  yang  dapat  menjadi  pengahalang  seseorang  untuk  menerima  warisan  dari  pewaris.  Pertama, budak;  kedua,  membunuh  pewaris  dengan  sengaja;  ketiga,  perbedaan  agama;  keempat,  perbedaan  tempat  tinggal  (baca: kebangsaan). Periksa dalam, Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Fath, 1995), hal. 347-348
29 Depag RI, Op. Cit ., 166
30 M. Quraish Shihab, Perempuan (Jakarta: Lentera hati, 2010), hal. 289
laki dan perempuan, yaitu ibu dan ayah sama-sama mendapatkan bagian seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung (Qs. An-Nisa: 11). Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama- sama mendapatkan seperenam dalam kasus pewaris adalah seorang yang tidak memiliki ahli waris secara langsung. 31 Dengan  demikian  masihkan  relevan  alasan-alasan  yang  dikemukakan  di  atas?  Bukankah  ibu- bapak serta saudara laki-laki dan perempuan sama halnya dengan anak laki-laki dan perempuan sama-sama berjenis kelamin laki-perempuan yang jika alasan itu konsisten, maka seharusnya jenis kelamin laki-lakilah yang seharusnya tetap mendapatkan bagian yang lebih banyak dengan asumsi mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih besar?
Inkonsistensi  inilah  yang  sebenarnya  menjadi  peluang  untuk  dikatakan  bahwa  tanggung  jawab seseorang pada hakikatnya merupakan sesuatu yang bisa dikonstruk, sehingga tidaklah mutlak kewajiban laki-laki selalu lebih berat sehingga harus ditopang dengan bagian harta warisan yang lebih besar. Dalam perbincangan  filsafat,  terutama  dalam  aliran  filsafat  eksistensialisme, lazim  diperbedakan  antara  manusia sebagai esensia serta peran dan  tanggung jawab,  karier, kedudukan sosial dan lain-lain sebagai eksistensia. 32
Manusia  sebagai esensia tidaklah  berbeda  dari  makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  lainnya.  Namun  melalui eksistensia ,  manusia  bisa  menjadi  manusia  sebagaimana  yang  diinginkannya.  Dengan  mengacu  pada pemahaman  falsafati  ini,  tidaklah  tepat  mengatakan  tanggung  jawab  adalah  hal  yang  bersifat  paten  yang berlaku secara taken for granted.
Alasan  spekulatif  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  jika  dipelajari  secara  seksama,  disamping  untuk menolak  bahwa  sistem  hukum  waris  islam  adalah  sistem  yang  diskriminatif,  di  sisi  lain  juga  dapat dikatakan  sebagai  “ senjata  pamungkas ”  untuk  mempertahankan  esksitensi  ayat-ayat  tentang  hukum  waris sebagai  ayat  yang  Qat’i.  Konsekuensi  dari  keqat’ian  sebuah  ayat  (baca:  dalil)  adalah  tertutupnya  ruang ijtihad untuk menginterpretasi atau bahkan mereformulasinya sebagaimana terlihat dalam pandangan para pakar metodologi hukum islam. 33
Sekalipun  begitu,  tampaknya  adalah  sifat  berlebihan  ketika  sebuah  ayat  yang  diinventarisir  sebagai ayat yang sifatnya qat’i kemudian dinobatkan sebagai ayat yang tidak boleh dimasuki ruang ijtihad. Hal ini tentu  saja, karena memang  proses  pengidentifikasian  terhadap ayat-ayat  yang  dikategorikan  sebagai qat’i
31 Untuk lebih  jelasnya tentang kemungkinan bagian  harta  warisan  yang akan diperoleh baik oleh laki-laki  maupun perempuan, silahkan rujuk kembali pada pembahasan poin C tentang “Bagian Waris 2:1 vis a vis Asas Proporsionalitas”
32 Untuk mengetahui lebih jauh seputar aliran filsafat ini dapat dibaca dalam, Ali Maksum, Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hal. 363-368
33 Salah satunya adalah pandangan Abdul Wahhab Khallaf bahwa ijtihad tidak dapat memasuki wilayah yang telah mendapatkan legalitas dari nash sharih yang bersifat Qat’i. Abdul Wahab Khallaf, Ilm al-Ushul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 2007), hal. 173
adalah proses ijtihadiy , lalu bagaimana mungkin hasil identifikasinya kemudian dikokohkan sebagai sesuatu yang qat’i?. Al-Quran sendiri bahkan hadis Nabi yang dapat disejajarkan dengan Peraturan Pemerintah –jika dalam  konteks  konstitusi  Indonesia  –tidak  pernah  menjelaskan  tentang  pemilahan  ayat-ayat  al-Quran  ke dalam  qat’i-dzanniy  (muhkam-mutsyabih) 34 secara  kategorik,  yang  artinya  Tuhan  menghendaki  ijtihad yang  sangat  inovatif.  Maka  kemudian,  penobatan  sebuah  ayat  ke  dalam  wilayah  qat’i  yang  tidak  boleh diijtihadi adalah pandangan yang tentu saja melanggar pesan implisit Tuhan
Kesan  lain  yang  dapat  diperoleh  dari  penyebutan  muhkam-mutasyabih  tidak  secara  kategoris, tampaknya  Tuhan  hendak  mengajarkan  kepada  manusia  bahwa  setiap  pemahaman  yang  terbangun  oleh siapapun  terhadap  kandungan  al-Quran  itu  pastilah  kebenarannya  bernilai  nisbi  (mutasyabih)  yang memerlukan  proses  falsifikasi,  hal  ini  tentunya  hanyalah  pemahaman  dan  kemauan  Tuhan  saja  terhadap kandungan al-Quran itu yang kebenarannya bersifat absolut (muhkamat). Barangkali inilah yang dikatakan oleh  Karl  R.  Popper  melalui  teori  independensi  teksnya,  bahwa  setiap teks  yang  terlahir  ke  muka  publik akan menjadi bebas untuk diinterpretasi, namun kebenarannya hanya menjadi milik sang pencetus teks itu sendiri.
Dengan  melihat  dua  alasan  di  atas,  yakni  inkonsistensi  argumen  untuk  mempertahankan  status  quo ketentuan  waris  serta  relatifitas  muhkam-mutasyabih  (qat’i-dzanni),  maka  asas  proporsionalitas  dalam persoalan bagian laki-laki dan perempuan yang dalam hal ini adalah 2:1 bukan dijadikan alasan apologetik
34 Menurut  Masdar  Farid  Mas’udi,  term  Qat’i-Dzanniy  tidak  pernah  disebutkan  dalam  al-Quran  dan  al-Sunnah  sehingga  murni terma  tersebut  adalah  kreasi  para  ulama  dalam  disiplin  ilmu  fiqh  sebagai  jalan  pintas  untuk  menghindari  terjadinya  perdebatan sengit seputar ayat-ayat mutasyabih. Dengan demikian, maka term muhkam-mutasyabih lebih berkonotasi terhadap ayat-ayat non- hukum, sedangkan Qat’i-Dzanniy lebih berkonotasi terhadap ayat-ayat hukum. Lihat, Masdar Farid Mas’udi, “Memahami Ajaran Suci Dengan Pendekatan Transformatif” dalam, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas, T.th), hal. 184. Sedangkan  mengenai  terminologi  term  muhkam-mutasyabih  ini,  Yusuf  al-Qardhawi  dengan  menukil  kitab  “Aqawil  al-Tsabit” yang ditulis oleh syaikh Mar’i, mengintodusir seputar pemaknaan terhadap Muhkam-Mutasyabih sebagaimana berikut ini:
a) Muhkamat: artinya jelas, mutasyabihat adalah sebaliknya;
b) Muhkamat  adalah  yang  tidak  bisa  ditakwil  dan  hanya  mempunyai  satu  arti  saja,  sedangkan  mutasyabihat  adalah  yang mengandung beberapa arti;
c) Muhkamat adalah yang tidak bisa ditakwil, sementara mutasyabihat adalah yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ditakwil terlebih dahulu;
d) Muhkamat adalah lafad yang tidak diulang-ulang, sedangkan mutasyabihat adalah kisah dan perumpamaan-perumpamaan;
e) Muhkamat  adalah  yang  bisa  diketahui  oleh  orang-orang  yang  dalam  ilmunya,  sementara  mutasyabihat  adalah  yang  hanya diketahui oleh Allah saja;
f) Muhkamat adalah huruf muqata’ah di awal surat, sedangkan mutasyabihat adalah yang bukan huruf muqata’ah
g) Muhkamat adalah ayat yang bisa diketahui sekalipun dengan takwil, sedangkan mutasyabihat hanya diketahui oleh Allah saja sepeti huruf muqata’ah;
h) Muhkamat  adalah  yang  tidak  memiliki  berbagai  kemungkinan,  sementara  mutasyabihat  adalah  mengandung  berbagai kemungkinan yang bertentangan. Mutasyabihat ini bisa tampil dalam bentuk musytarak (mengandung banyak arti) seperti al- Qar’ yang  berati  suci  ataupun  haid,  begitu  juga  kata al-lams yang  berarti  menyentuh  dan  berhubungan  suami  isteri.  Lihat, Yusuf al-Qardhawi, Akidah salaf dan khalaf, ( terj ), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hal. 23
untuk  mempertahankan  sakralitas  hukum  waris,  namun  menurut  hemat  saya  lebih  berpotensi  untuk dijadikan  sebagai  alat  telaah  sehingga  asas  ini  bisa  saja  merubah  ketentuan  yang  telah  dianggap  baku dengan  memperhatikan  aspek    tanggung  jawab  antara  lak-laki  dan  perempuan  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi yang menghendaki. Ini semakin menegaskan bahwa terhadap ayat yang dikategorikan secara qat’i (al-wurud dan al-dilalah) pun masih terbuka peluang untuk diijtihadi sehingga menemukan ruang aplikatif.

## KESIMPULAN
Sebagai ikhtisar  dari bahasan sebelumnya, setidaknya terdapat beberapa poin inti yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dalam tulisan ini. Pertama, berbicara tentang asas proporsionalitas, maka secara tidak langsung  juga  berbicara  mengenai  keadilan,  karena  memang  keduanya  bersifat  komplementer.  Ini  sangat terlihat  dalam  tulisan  para  pakar  yang  mengintrodusir  tentang  asas-asas  kewarisan  dengan  istilah-istilah yang bersifat eklektis antara asas proporsionalitas dan asas keadilan.
Kesimpulan  lain,  barangkali  sebagai  kesimpulan  yang  kedua  adalah  menyangkut  eksistensi  hukum waris islam. Dengan menjadikan asas proporsionalitas sebagai instrumen telaah, maka hal ini bukan berarti mempertahankan  status  quo ketentuan-ketentuan  hukum  waris  islam seperti  ukuran  2:1,  mengingat  asas proporsionalitas  ini  mengajarkan  kepatutan  sosial  yang  bisa  saja  antara  satu  kurun waktu  dengan  kurun waktu yang lain atau antara satu komunitas dengan komunitas yang lain memiliki standard yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1995 Zulhery Artha “Makna Azas Proporsionalitas dalam Kontrak (Makalah) Agus  Yudha  Hernoko,  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak  Komersial  (Surabaya:  Laksbang  Mediatama Yogyakarta, 2008)
Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: T.tp, 1995) Muhammad Alim, Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam (Yogyakarta: LkiS, 2010) Abdul Ghofur Anshari, Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2005) Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004) Jundiani, Bahan Ajar: Pengantar ilmu hukum (fakultas syariah: UIN Malang, 2005) Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2008) Departemen  Agama  RI  (selanjutnya  disebut  “Depag  RI),  al-Quran  dan  Terjemahnya  (Mamlakah  al- ‘Arabiyah: Khadim al-Haramain al-Syarifain, T.th) M. Quraish Shihab, Perempuan (Jakarta: Lentera hati, 2010) Ali Maksum, Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008)
Abdul Wahab Khallaf, Ilm al-Ushul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 2007) Masdar  Farid  Mas’udi,  “Memahami  Ajaran  Suci  Dengan  Pendekatan  Transformatif”  dalam,  Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas, T.th)
Yusuf al-Qardhawi, Akidah salaf dan khalaf, ( terj ), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006)