EVALUASI KEBIJAKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

## (Studi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kembang
Seri Kabupaten Bengkulu Tengah)
OLEH : Solichin 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  alokasio  dana  desa  (ADD)  di  Desa Kembang Sei yang telah di implementasikan selama dua tahun pasca terbitbnya Undang-Undang Desa.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut menggunakan dua sumber data,  aitu data primer dan data  skunder.  Data  primer  diperoleh  dari  hasil  wawancara  langsung  dengan  para  informan penelitian  dan  hasil  observasi,  sementara  untuk  data  skunder  diperoleh  melalui  dokumentasi, laporan  tertulis  atau  photo.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa;  (1)    Perencanaan program  ADD  (Alokasi  Dana  Desa)  di  desa  Kembang  Seri  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  secara bertahap  telah  melaksanakan  konsep  pembangunan  partisipatif  masyarakat  desa  yang  dibuktikan melalui forum Musrenbangdes. (2) Pelaksanaan program ADD di Kembang Seri telah menerapan prinsip  akuntabilitas  pada  tahap  ini  masih  sebatas  pertanggungjawaban  fisik,  sedangkan  sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. (3) Pertanggungjawaban ADD baik  secara  teknis  maupun  administrasi  masih  mengalami  banyak  kendala  karena  kualitas  SDM perangkat  desa  masih  tergolong  rendah  dan  masih  memerlukan  pendampingan  dari  aparat Pemerintah  Daerah  agar  guna  penyesuaian  perubahan  aturan  setiap  tahun,  meskipun  jika  dinilai dari  tingkat  kesiapan  dari  penyataan  Kepala  Desa  dan  perangkatnya  serta  data  administrasi  di lapangan Desa Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah sebelumnya belum siap menyesuaikan ketentuan Undang-undang No.6 Tahun 2014, akan tetapi Aparatur Pemerintah Desa berkomitmen akan  tetap  berusaha  menjalankan  amanah  Undang-undang  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan Peraturan Pemerintah tentang tata kelo pemerintahan desa dan tentang dana desa.
Keywords: Evaluasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa
1 Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu

## A. Pendahuluan
Terbitnya Undang Undang No. 6 Tahun. 2014  tentang  Desa,  yang  selanjutnya disebut  dengan  Undang  Undang  Desa, menjadi  sebuah  titik  awal  harapan  desa untuk  bisa  menentukan  posisi,  peran  dan kewenangan  atas  dirinya.  Harapan  supaya desa  bisa  bertenaga  secara  sosial  dan berdaulat  secara  politik  sebagai  fondasi demokrasi  desa,  seta  berdaya  secara ekonomi  dan  bermartabat  secara  budaya sebagai  wajah  kemandirian  desa  dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi  antara  azas  rekognisi  dan subsidiaritas  sebagai  azas  utama  yang menjadi ruh Undang-Undang ini.
Undang  Undang  Desa  yang  didukung Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  dan  PP  No.  60  tentang  Dana  Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan  pondasi  dasar  terkait  dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan  Pancasila,  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam  amanat  Undang  Undang  Desa, Kewajiban  Desa  untuk  mengembangkan kehidupan  demokrasi  merupakan  sebuah konsekuensi dalam langkah-langkah demokratisasi.  Desa  merupakan  sebuah arena politik, yang susunan
keanggotaannya  adalah  masyarakat  Desa. Bagi  masyarakat  atau  warganya,  sebuah Desa  merupakan  ruang  habituasi  atau pembiasaan  praktik  dan  prinsip  atau nilainilai  demokrasi.  Sebuah  Desa  yang mampu  membiasakan  praktik  dan  nilai demokrasi dalam kesehariannya,  jauh lebih mungkin  menghasilkan  Pemerintah  Desa (Kepala  Desa  beserta  perangkatnya)  serta BPD yang mampu melaksanakan kehidupan demokrasi pula.
Sebaliknya,  kemampuan  Desa  dalam mengembangkan kehidupan demokrasi juga turut  ditentukan oleh  kehendak  dan kesetiaan  Pemerintah  Desa  (Kepala  Desa beserta  perangkatnya)  serta  BPD  dalam mematuhi  perintah  konstitusi.  Hubungan antara ketiganya dapat digambarkan sebagai segitiga yang saling mempengaruhi dan menentukan.
Dalam  pelaksanaan  demokrasi,  Kepala Desa,  BPD,  dan  Desa  sebagai  pemangku kewajiban demokrasi di Desa ditopang oleh LKM  (Lembaga  Kemasyarakatan  Desa) dan  Lembaga  Adat.  LKM  memiliki  peran yang sangat penting sebagai mitra Pemerintah  Desa.  Peranan  LKM  yang terkait dengan pengembangan demokrasi di Desa  di  antaranya  adalah  dalam  membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  Desa.  Dalam  penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan, penting bagi LKM untuk melaksanakan mengembangkan tumbuhnya nilai-nilai demokrasi  melalaui  bidang  garapan  yang bersifat sektoral.
Namun  dalam  kenyataan  di  lapangan, penyelenggaraan  pemerintahan  desa  untuk mewujudkan demokratisasi Desa
merupakan  sebuah  upaya  yang  kompleks.
Kompleksitas  tersebut  terbentuk  karena pada dasarnya demokratisasi bukan sekedar berjalannya  prosedur  demokratis  tertentu (Pilkades secara langsung misalnya), melainkan  terkait  dengan  nilai  dan  prinsip- prinsip  khusus  yang  menuntut  untuk ditampilkan dalam tindakan.
Kompleksitas  itu  menyebabkan  setiap proses  demokratisasi  selalu  berjalan  pada dua  aras,  (1)  aras  struktur,  yaitu  terkait prosedur dan mekanisme penetapan keputusan yang bersifat demokratis, dan (2) aras  kultur  atau  budaya,  yaitu  terkait pengenalan,  pembiasaan,  dan  hidupnya prinsip-prinsip demokratis dalam kehidupan  sosial  masyarakat  Desa.  Untuk menjawab komnpleksitas yang ada, khususnya tentang penyelenggaraan pemerintahan  di  tingkat  desa  pemerintah menerbitkan  regulasi    sebagai  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  sebagaimana telah dirubah dengan  Peraturan Pemerintah Nomor  47  Tahun  2015  tentang  Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  83  tahun  2015  tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi  pelaksanaan  alokasio  dana desa  (ADD)  di  Desa  Kembang  Sei  yang telah di implementasikan selama dua tahun pasca terbitbnya Undang-Undang Desa.

## B. Tinjauan Pustaka

## 1.  Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  marupakan  konsep yang  sangat  kompleks.  Setidaknya  hal  itu dapat dilihat dari banyaknya definisi tentang kebijakan  publik  dalam  kepustakaan  ilmu politik.  Secara  umum  kebijakan  publik merupakan tindakan pemerintah yang mempunyai  tujuan.  Oleh  karenanya  untuk mengkaji atau menganalisa kebijakan dalam studi  ini  perlu  kiranya  meninjau  pengertian kebijakan publik yang  bermacam-macam.
Menurut  Charles  O.  Jones  (dalam  Budi Winarno, 2002 : 14)  kebijakan (policy term) digunakan  untuk  menggantikan  kegiatan atau  keputusan  yang  sangat  berbeda.  Istilah ini  sering  dipertukarkan  dengan  tujuan (goals),  program,  keputusan  (decision), standar, proposal, dan grand design.
Pengertian  senada  dikemukakan  oleh Harold  D  Laswell  dan  Abraham  Kaplan (dalam  Irfan  Islamy,  2002  :  15)  yang menyebutnya  sebagai  “a  projected  program of  goals,  values  and  practtices”  (suatu program  pencapaian  tujuan  nilai-nilai  dan praktek-praktek  yang  terarah).  Akan  tetapi dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan lebih  luas  dipergunakan  dalam  kaitannya dengan  tindakan-tindakan  atau  kegiatan- kegiatan  pemerintah  serta  perilaku  negara pada umumnya (Johnson dalam Abdulwahab, 2003:13). Oleh karena itu kebijakan dapat bermakna  sebagai  tindakan  politik.  Konsep kebijakan oleh Carl J. Friedrich (dalam Irfan Islamy  ,  2002  :  17)  diartikan  sebagai serangkaian tindakan  yang     diusulkan  pada seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan  tertentu  dengan  menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan- kesempatan  terhadap  pelaksanaan  usulan kebijakan  tersebut  dalam  rangka  mencapai tujuan tertentu. 2. Evaluasi Kerbijakan Publik Setelah kebijakan publik diinterprestasikan dalam bentuk suatu program  atau  proyek  pembangunan  serta diikuti  tindakan  fisik  atau  implementasi maka untuk menilai efektivitas dan efisiensinya  dilakukan  pendekatan  evaluasi (evaluation  research).  Menurut  Charles.  O.
Jones  (1991  :  355-356),  arti  evaluasi diungkapkan  dengan  cara  mengkategorikan dalam  pemerintahan,  yaitu  “program pemerintah”. Program yang sifatnya individual  dalam  hal  ini  dikembalikan kepada  pemerintah  untuk  pembahasan  dan pertimbangan bagi
pengembangan
selanjutnya.  Istilah  evaluasi  merupakan sebuah  kata  yang  elastis  yang  meliputi segala  macam  pertimbangan.  Penggunaan kata  itu  adalah  sebuah  istilah  untuk menimbang manfaat.
Tujuan  dari  evaluasi  kebijakan  adalah untuk  mengetahui  apakah  kebijakan  yang dicanangkan  dapat  mewujudkan  apa  yang ingin  dicapai.  Menurut  Bryant  dan  White dalam  Wibawa  (1994:  63)  mengemukakan bahwa:  “ evaluasi  kebijakan  pada  dasarnya harus  bisa  menjelaskan  seberapa  jauh kebijakan  dan  implementasinya  telah  dapat mendekati tujuan ”.
James Anderson dalam Winarno (2002:169)  membagi  evaluasi  kebijakan menjadi  tiga.  Tipe  pertama,  evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Kedua, evaluasi yang
memfokuskan  pada  bekerjanya  kebijakan. Dan  ketiga,  evaluasi  kebijakan  sistematis yang  melihat  secara  objektif  program- program  kebijakan  yang  ditunjukan  untuk mengukur  dampaknya  bagi  masyarakat  dan sejauh  mana  tujuan-tujuan  yang  ada  telah dinyatakan tercapai.
Sedangkan menurut Palumbo dalam Parsons (2011:549-552)  mengelompokan  evaluasi kebijakan dalam dua kategori yakni evaluasi formatif  dan  evaluasi  sumatif.  Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan/program sedang diimplementasikan. Sehingga dalam konteks ini  menurut  Palumbo  (1987:40)  analisis dilakukan  untuk  mengukur  seberapa  jauh sebuah  program  diimplementasikan  dan  apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan  implementasi.  Dari  pernyataan tersebut  tergambar  secara  jelas  bahwa evaluasi formatif mendudukan proses implementasi  sebagai  lokus  kajian  dalam melakukan  analisis.  Kategori  kedua  terkait dengan  fokus  kajian  evaluasi  menurut
Palumbo  disebut  sebagai  evaluasi  Sumatif (fase  dampak).  Evaluasi  sumatif  dilakukan untuk mengukur bagaimana kebijakan/program  secara  aktual  berdampak pada  problem  yang  ditangani,  sehingga proses evaluasi ini akan berusaha memperkirakan efek dari interfensi program.
Dari  pendapat-pendapat  di  atas,  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  secara  umum evaluasi  kebijakan  dapat  dikatakan  sebagai kegiatan  yang  menyangkut  estimasi  atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

## 3. Alokasi Dana Desa
Secara  termuat  dalam  amanat  Undang- Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  desa, bahwa    pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa Kabupaten  Temanggung  Tahun  (ADD) secara  garis  besar  mulai  dari  tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung- jawaban sebagai berikut :
a) Tahap Perencanaan Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab  ADD  mengadakan musyawarah  desa  untuk  membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh  unsur  pemerintah  desa,  Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat,  hasil  musyawarah  tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan  salah  satu  bahan penyusunan APBDes. b) Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan  kegiatan  sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya  bersumber  dari  ADD sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian  informasi  secara  jelas
kepada  masyarakat,  maka  pada  setiap pelaksanaan  kegiatan  fisik  ADD  wajib dilengkapi  dengan  Papan  Informasi Kegiatan  yang  dipasang  di  lokasi kegiatan. c) Tahap Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban ADD terintegrasi  dengan  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBDes  sesuai  dengan Peraturan  Daerah  tentang  Keuangan Desa.  Namun  demikian  Tim  Pelaksana
ADD  wajib  melaporkan  pelaksanaan ADD  yang  berupa  Laporan  Bulanan,
yang mencakup perkembangan peelakasanaan  dan  penyerapan  dana, serta  Laporan  Kemajuan  Fisik  pada setiap  tahapan  pencairan  ADD  yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.
4.   Kerangka Pikir Penelitian Untuk  mengetahui kinerja  evaluasi pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa,  alat  yang paling  efektif  adalah  melalui  pengawasan (monitoring)  maka  identifikasi  dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan sampai pelaporan dilaksanakan. Adapun kerangka pemikiran dapat disusun  adalah  sebagai  berikut  sebagai berikut: :
Gambar 1. Kerangka pemikiran Penelitian

## C. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif.  Informan  awal  dipilih dengan  menggunakan  teknik  purposive sampling sebagai suatu usaha untuk menggali  informasi  dari  pihak  tertentu secara  selektif  dengan  mempertimbangkan konsep teori yang digunakan, keingintahuan pribadi,  karakteristik  empiris,  dan  lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut menggunakan dua sumber  data,  aitu  data  primer  dan  data skunder.  Data  primer  diperoleh  dari  hasil wawancara  langsung  dengan  para  informan penelitian  dan  hasil  observasi,  sementara untuk  data  skunder  diperoleh  melalui dokumentasi, laporan tertulis atau photo.
Analisis data adalah proses mengorganisasikan  dan  mengurutkan  data ke  dalam  pola,  kategori  dan  satuan  uraian dasar  sehingga  dapat  menemukan  tema, hipotesis  kerja,  dan  kesimpulan  (Moleong, 2000:103).  Model  ini  digunaan  karena dianggap  paling  relevan  dengan  metode penelitian kualitatif terpancang yang digunakan dalam penelitian ini.

## D. Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik  ( good  governance ).  Sebagaimana dikemukakan oleh United Nation Development  Program terkait  karakteristik Good  governance,  maka  dalam  pengelolaan ADD  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan pembangunan  pada  pemerintahan  terkecil yaitu desa, maka seharusnya dalam pengelolaan ADD memegang teguh prinsip- prinsip  yang  merupakan  indikator  good governance  tersebut.  Oleh  karena  itu  dalam menggambarkan sistem akuntabilitas pengelolaan  ADD,  akan  diuraikan  lebih lanjut  berdasarkan  data  dan  informasi, sejauh mana indikator tersebut dijalankan di wilayah  penelitian.  Analisis  terkait  dengan evaluasi  dalam  pengelolaan  ADD  dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam tentang Pedoman Pelaksanaan  ADD,  menyebutkan  bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Bengkulu Tengah bahwa Alokasi Dana  Desa  (ADD)  harus  berpedoman  pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Pengelolaan keuangan ADD merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. b) Seluruh  kegiatan  yang  didanai  dari ADD  direncanakan  secara  terbuka melalui  musyawarah  perencanaan pembangunan  desa  yang  hasilnya dituangkan  dalam  Peraturan  Desa tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa,  serta  dilaksanakan dan  dievaluasi  secara  terbuka dengan  melibatkan  seluruh  unsur masyarakat desa. c) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum. d) Alokasi  Dana  Desa  dilaksanakan dengan  prinsip  hemat,  terarah,  dan terkendali.
e) ADD  tidak  diperbolehkan  untuk ganti rugi tanah, bangunan- bangunan yang tidak/kurang memiliki  manfaat  sosial  ekonomi, serta  pembangunan  tempat  ibadah baru.
Dari  ketentuan  tersebut  menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara  terbuka  melalui  musyawarah  desa dan  hasilnya  dituangkan  dalam  Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan sebuah komitmen dari
stakeholder/pengambil  keputusan  bahwa pengelolaan  ADD  harus  memenuhi  kaidah good  governance yang  harus  dilaksanaan oleh  para  pelaku  dan  masyarakat  desa. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah  Kabupaten  Temanggung  untuk mengembangkan tingkat partisipasi
masyarakat.  Dalam  menumbuhkan  tingkat partisipasi  masyarakat  desa,  khususnya dalam  implementasi  program  ADD  harus dilaksanakan  secara  bahu  membahu  semua stakeholders dan komprehensif
menyelesaikan  berbagai  permasalahan  di desa.
Pelaksanaan  tersebut  dalam  rangka penerapan  prinsip  partisipatif  pembangunan masyarakat  desa  yang  didukung  oleh prinsip-prinsip  transparan,  akuntabel  dan responsive. Oleh karena itu untuk mengetahui  secara  lebih  jelas, implementasi prinsip-prinsip  tersebut  perlu  diketahui mulai dari perencanaan, mekanisme penentuan arah penggunaan dana, pelaksanaan dan sistem pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.
Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa Kembang  Seri,  gambaran  keadaan  yang diinginkan adalah meningkatnya kemampuan  aparatur  pemerintah  Desa dalam pelaksanaan ADD melalui Peningkatan  Kinerja  Aparatur  Pemerintah
Desa  sebesar  100  %,  setiap  tahapan  ADD berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  sehingga program-program  di  bidang  pembangunan dan  pemerintahan  Desa  dapat  meningkat sesuai  harapan.  Adapun  tinjauan  terhadap evaluasi  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  di  Desa  Kemvbang  Seri  adalah sebagai berikut :

## 1. Perencanaan ADD
Perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) adalah  sebuah  tahapan  awal dalam  Program ADD.  Perencanaan  ADD  bertujuan  untuk menyusun  kegiatan  pelaksanaan  ADD  yang dimulai dari forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).  Musrenbangdes  tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana  kegiatan  pembangunan  di  tingkat desa  yang  berpedoman  pada  prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan  dan  menentukan  pembangunan yang  akan  dilaksanakan  khususnya  yang berlokasi  di  desa  yang  bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Implementasi program ADD Desa Kembang Seri  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  juga dilaksanakan  dalam  rangka  pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi  berpartisipasi  dalam  pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut  juga  telah  dibuktikan  dengan  hasil wawancara:
“ Seluruh  lapisan  masyarakat  selalu antusias  kalo  membahas  musrenbang karena  itu  menyangkut  pembangunan desa,  hal  tersebut  bisa  dilihat  dari laporan  Musrenbangdes  semua  anggota Badan  Permusyawaratan  Desa  hadir, terdiri  dari  Sembilan  orang  BPD  yang mewakili masyarakat .”
Adapun terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 1 Tingkat partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat dilihat dari tingkat kehadiran saat MusrenBangdes No Keterangan Presentase Kehadiran 1 Kepala Desa 100% 2 Perangkat Desa 90% 3 Badan Permusyawaratan Desa 100% 4 Tokoh MNasyarakat dan Tokoh Agama 92% 5 Lembaga Masyarakat (PKK, Karangtaruna) 87% Rata-rata partisipasi 94%
Sumber; olah data penelitian, 2016
Data  tabel  diatas  menunjukkan  tingkat partisipasi  seluruh  masyarakat  yang  cukup tinggi  dalam  proses  perencanaan  Alokasi Dana Desa. Musrenbangdes bertujuan untuk membuat  dokumen  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  yang nantinya  akan  dibagi  menjadi  rencana- rencana  kerja  pembangunan  desa.  Tanpa rencana-rencana  kerja  pembangunan  desa  , desa  tidak  dapat  mencairkan  dana  Alokasi Dana Desa.

## 2. Pelaksanaan ADD
Dalam pelaksanaan ADD kita juga dapat melihat  partisipasi  aktif  dari  seluruh  lapisan masyarakat  dengan  adanya  swadaya  dari
masyarakat yang tercermin dari data paparan ADD.  Swadaya  masyarakat  dapat  berupa ikut  serta  mengumbangkan  tenaga  dan pikirannya  dalam  mengelola  Alokasi  Dana Desa  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Walaupun  pelaksanaan  kegiatan yang dananya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana  Desa  akan  tetapi  masyarakat  ikut berperan aktif dalam mengelola pelaksanaan Alokasi  Dana  Desa.  Sedangkan  aparatur desa mempunyai kewajiban untuk
menyajikan  informasi  mengenai  kegiatan, volume  kegiatan,besaran  anggaran  dari Alokasi  Dana  Desa  maupun  swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan
seperti yang telah disepakati dari MusrenBangDes  sehingga  tercipta  adanya transparansi  dalam  pengelolaan  dana  desa. Proses  partisipasi  aktif  warga  dalam  keikut sertaanya  mengelola  alokasi  dana  desa dibuktikan dengan tabel sebagai berikut : Tabel 2

## Swadaya Masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa
No Keguiatan Sumber Presentase ADD Presentase Swadaya 1 Pembangunan Fisik ADD &Swadaya 95 % 5 % 2 Pemberdayaan Masy. ADD &Swadaya 70 % 30 % 3 TAPDes ADD &Swadaya 91 % 9 % Rata-rata 85,3 % 14,6 % Sumber; olah data penelitian, 2016 Berdasarkan  table  di  atas  dapat  dilihat bahwa  kurang  lebih  14,6  %  (empat  belas koma  enam)  persen  pelaksanaan  Alokasi Dana Desa dibantu oleh swadaya masyarakat. Contoh dari swadaya masyarakat adalah a) Tenaga kerja tukang yang melakukan pekerjaan fisik misalnya membangun garpu, jembatan, balai desa dan lain-lain. b) Seluruh warga ikut bermusyawarah dalam rangka melaksanakan program Alokasi Dana Desa, menyumbangkan pikiran agar program  Alokasi  Dana  Desa  bisa terlaksana dengan baik. c) Warga  turut  serta  memelihara fasilitas umum d) Sebagian warga menyediakan akomodasi  snack,  makan  dan minum tukang selama pembangunan fasilitas yang sifatnya  fisik  dengan  dana  yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. Hal tersebut menunjukkan tingkat swadaya masyarakat di Desa Kembang Seri, Kabupaten  Bengkulu Tengah relative  cukup tinggi dan cukup baik  dibandingkan beberapa desa khususnya desa transisi (desa yang  terpaksa  harus  berkembang  karena kondisi demografinya semakin maju mengikuti  perkembangan  kota  sehingga banyak  pendatang  dan  biayanya  desa  hasil pemekaran  wilayah  kota)  yang  angka swadaya  masyarakatnya  hanya  kurang  dari 10 (sepuluh) persen saja.
Sedangkan Proses Transparansi terutama dalam  hal  pelaporan  yang  dilakukan  oleh aparatur  desa  tercermin  dalam  pelaksanaan ADD  juga  dibuktikan  dari  hasil  wawancara dengan Kepala Desa Kermbang Seri sbb :
“ Pemerintah  desa  wajib  memberikan informasi  kepada  masyarakat  dengan media-media yang ada, sehingga masyarakat  dapat  mengetahui  hal  apa saja  yang telah  dilakukan oleh  aparatur desa  dan  dapat  memberikan  kritik  dan sarannya  dalam  pelaksanaan  Program ADD ”
Hal  tersebut  terbukti  dengan  beberapa komponen dalam tabel sbb : Tabel 3
Komponen bukti transparansi Aparatur Desa di Desa Kembang Seri tahun 2016
No Keterangan Keberadaan 1 Papan Kegiatan Ada 2 Kotak Saran 90% 3 Laporan Alokasi Dana Desa 100% 4 Korespondensi 92% Ada Sumber; olah data penelitian, 2016 Dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa aparatur  desa  di  Desa  Kembang  Seri  sudah berusaha  untuk  mewujudkan  transparansi dalam  hal  pengelolaan  pemerintahan  desa sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap  masyarakat  atas  segala  aktivitas pemerintah desa terutama dalam pengelolaan dana desa.

## 3. Pertanggung Jawaban ADD
Dalam  Permendagri  No.37  Tahun  2007 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan
Desa Pasal 19 Bagian Pertama menganatkan Tujuan Alokasi Dana Desa adalah: a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
b) pembangunan  di  tingkat  desa  dan pemberdayaan masyarakat.
c) Meningkatkan pembangunan
infrastruktur perdesaan d) Meningkatkan  pengamalan nilai-nilai keagamaan,  sosial  budaya  dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial e) Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat.
f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan  kegiatan  sosial  dan ekonomi masyarakat g) Mendorong peningkatan keswadayaan  dan  gotong  royong masyarakat h) Meningkatkan  pendapatan  desa  dan masyarakat  desa  melalui  Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  selain ketentuan  format  dan  ketertiban  dalam pertanggung  jawaban  ADD  juga  harus memenuhi  persyaratan  terkait  yang  menjadi tujuan  Alokasi  Dana  Desa  seperti  yang tercantum  dalam  Permendagri  tersebut.
terkait dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban ADD yang terintegerasi dengan peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa mencantumkan ketentuan tentang pelaporan dan pertanggung jawaban ADD sebagai berikut : a) Laporan  bulanan  pelaksanaan  ADD terintegrasi dengan laporan pelaksanaan  APBDesa  dalam  bentuk laporan Realisasi APBDesa.
b) Laporan  Realisasi  APBDesa  setiap bulan  disampaikan  kepada  Camat paling  lambat  tanggal  10  bulan berikutnya. c) Camat  menyampaikan  rekapitulasi Laporan  Realisasi  APBDes  kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan  Desa  setiap  triwulan paling  lambat  1  bulan  setelah berakhirnya triwulan bersangkutan. d) Laporan  Akhir  pelaksanaan  ADD terintegrasi  dalam  Peraturan  Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa e) Rincian  penggunaan  ADD  akhir tahun  disampaikan  kepada  Bupati cq.Kepala Bapermades melalui Camat  paling  lambat  tanggal  10 Januari  tahun  2017  dengan  format sesuai ketentuan.
Sesuai aturan tersebut, kita dapat melihat tingkat pertanggung jawaban Desa Kembang Seri dalam tabel sbb :
Tabel 4 Tingkat Pertanggung Jawaban Desa Kembang Seri tahun 2016 N0 Indikator Persentase 1 Kesesuaian dengan perencanaan 80% 2 Sesuai dengan urgensi/ kemendesakan 65% 3 Jumlah penerima manfaat kegiatan (orang) 70% 4 Presentase Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat kegiatan. 63% 5 Tingkat kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan 77% 6 Cakupan luas manfaat 78% 7 Ketersediaan sumber daya 66% 8 Kesesuaian format pelaporan 79% 9 Ketertiban pengadministrasian dokumen 70% Rata-rata 72%
Sumber; olah data penelitian, 2016
Dari tabel tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa dalam hal pertanggung jawaban ADD di Desa
Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah sudah  baik  walaupun  rata-rata  dari  jika dinilai dari berbagai macam indikator di atas masih  kurang  dari  75  (tujuh  puluh  lima) persen.  Dari  sisi  pertanggung  jawaban  pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebenarnya desa  masih  butuh  pendampingan  dalam pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  terlebih dalam  pengimplementasian  Undang-undang No.6 Tahun 2016.
Hal  tersebut  bisa  kita  lihat  pada partisipasi  MusrenBangDes  yang  relative baik  akan  tetapi  pada  proses  pelaporan masih  sangat  jauh  dari  yang  diharapkan sehingga  dari  hasil  wawancara  dengan Kepala  Desa  yang  menyatakan  bahwa sumber  daya  manusia  aparatur  desa  serta Badan Permusyawaratan Desa perlu
dibenahi  kualitasnya,  karena  jika  kita amanati  ada  gap  antara  tingkat  partisipasi dalam  hal  ini  kehadiran  dengan  bagaimana hasilnya  atau  bisa  dikatakan  kemampuan menyerap  materi  saat  hadir  dalam  rapat musyawarah desa.

## E.  Penutup
Simpulan dari tulisan ini diuraikan dalam pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
1. Perencanaan  program  ADD  (Alokasi Dana  Desa)  di  desa  Kembang  Seri
Kabupaten  Bengkulu  Tengah  secara bertahap  telah  melaksanakan  konsep pembangunan  partisipatif  masyarakat desa  yang  dibuktikan  melalui  forum
Musrenbangdes (Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Pelaksanaan  program  ADD  (Alokasi Dana Desa) di Kembang Seri Kabupaten Bengkulu  Tengah  telah  menerapan prinsip  akuntabilitas  pada  tahap  ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
3. Pertanggungjawaban  ADD  baik  secara teknis maupun administrasi masih mengalami banyak kendala karena
kualitas  SDM  perangkat  desa  masih tergolong rendah dan masih memerlukan pendampingan  dari  aparat  Pemerintah Daerah agar guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun, meskipun jika  dinilai  dari  tingkat  kesiapan  dari penyataan Kepala
Desa dan perangkatnya  serta  data  administrasi  di
lapangan Desa Kembang Seri Kabupaten Bengkulu  Tengah  sebelumnya  belum siap  menyesuaikan  ketentuan  Undang- undang  No.6  Tahun  2014,  akan  tetapi Aparatur  Pemerintah  Desa  berkomitmen akan tetap berusaha menjalankan amanah  Undang-undang  No.6  Tahun 2014  tentang  Desa  dan  Peraturan Pemerintah tentang tata kelo pemerintahan  desa  dan  tentang  dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Islamy, Irfan. 1992. Prinsip-prinsip
Kebijaksanaan  Negara.  Cetakan  6 .  Bina Aksara, Jakarta.
Jones, Charles. O. 1991. Pengantar Kebijakan  Publik,  Alih  Bahasa  oleh
Ricky Istanto . Rajawali Press, Jakarta
Palumbo DJ. 1987. The Politics of Program Evaluation . Sage, Newbury Park, Californa.
Parson,  Wayne.  2011 .  Public  Policy: Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisis Kebijakan.  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No.  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  6 Tahun. 2014 Tentang Desa
Wahab,  Solichin  Abdul.2003. Evaluasi kebijakan  Publik .  FIA  UNIBRAW  dan IKIP Malang, Malang.
Wibawa,  Samodra.  1994. Kebijakan  Publik , Intermedia, Jakarta.
Winarno,  Budi.  2002. Teori  dan  Proses Kebijakan  Publik .  Media  Pressindo, Jakarta.