## POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL
Iza Rumesten RS a , Febrian b , Helmanida C Neisa Angrum Adisiti d a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: izarumestenunsri@yahoo.com
b Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: febrian@gmail.com
c Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email:helmanida@gmail.com d d Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email:neisaadisti@gmail.com
Naskah diterima: 16 April 2021; revisi: 10 Mei 2021; disetujui: 31 Mei 2021 DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1124

## Abstrak:
Penelitian ini berangkat dari kekosongan norma hukum  mengenai sengekta pemilihan kepala daerah yang  diikuti  oleh  pasnagan  calon  tunggal.  Permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  pengaturan  sengekta  pilkada  dengan  calon  tunggal  dan  bagaimanakah  politik  hukum pemilihan  kepala  daerah  dengan  calon  tunggal.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah normatif,  sedangkan  teknis  analisis  yang  digunanakn  adalah  analisis  yuridis  kualitatif.  Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa UU No. 10 Tahun 2016, tidak mengatur dalam pasal secara khusus megenai sengketa pilkada yang hanya dikutui oleh pasangan calon tunggal. Artinya  bahwa  untuk  teknis  sengketa  pilkada,  jika  terjadi  sengketa  pilkada  yang  hanya  diikuti  oleh calon  tunggal  prosedur  dan  tata  cara  yang  digunakan sama  saja dengan  prosedur  dan  tata  cara  yang digunakan  oleh  pemilihan  kepala  daerah  yang  digunakan  dalam  pemilihan  kepala  daerah  pada umumnya.  Kekosongan  hukum  pengaturan  sengekta  pilkada  yang  diikuti  calon  tunggal  dapat menimbulkan persoalan hukum lebih jauh jika terjadi sengketa pilkada. Persoalan hukum yang timbul misalnya  terkait  dengan  siapakah  pihak  yang  akan  mewakili  kotak  kosong  dalam  berperkara  jika terjadi  sengketa  pilkada.  Arah  politik  hukum  pemilihan  kepala  daerah  dengan  calon  tunggal  adalah untuk menjamin tetap terjaganya kedaulatan rakyat. Sebagaimana diamantakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD  1945,  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar. Sebagai  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  maka  Pemilihan  Kepala  Daerah  haruslah  menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Agar tidak terjadi kekosongan hukum yang mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih.
Kata Kunci: Calon Tunggal; Kepala Daerah; Pemilihan
Abstract :
This research departs from the vacuum of legal norms regarding the sengekta regional head elections followed  by  single  candidate  pairs.  The  problems  discussed  in  this  study  are  how  to  regulate  the election of regional head elections with a single candidate and what is the legal politics of regional head  elections  with  a  single  candidate.  The  method  used  in  this  research  is  normative,  while  the
technical analysis used is qualitative juridical analysis. From the discussion that has been done it can be  concluded  that  Law  no.  10  of  2016,  does  not  regulate  in  articles  specifically  regarding  regional election  disputes  which  only  a  single  pair  of  candidates  adhere  to.  This  means  that  for  technical election  disputes,  if  there  is  an  election  dispute  which  is  only  followed  by  a  single  candidate,  the procedures  and  procedures  used  are  the  same  as  the  procedures  and  procedures  used  by  regional head elections used in regional head elections in general. The legal vacuum of regulating the pilkada sengekta which is followed by a single candidate can lead to further legal problems in the event of a regional election dispute. Legal issues that arise, for example, are related to who is the party that will represent the empty box in a case if a regional election dispute occurs. The legal political direction of regional head elections with a single candidate is to ensure the maintenance of people's sovereignty. As stated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution, sovereignty rests with the people and is exercised  according  to  the  Constitution.  As  the  exercise  of  people's  sovereignty,  the  Regional  Head Election must guarantee the realization of the highest power that is in the hands of the people. So that there  is  no  legal  vacuum  that  threatens  the  rights  of  the  people  as  holders  of  sovereignty,  both  the right to be elected and the right to vote.
Keywords : Single Candidate; District head; Election

## LATAR BELAKANG
Pemilihan  umum  merupakan  perwujudan  nyata  dari  pelaksanaan  kedaualatan  rakyat  .  Oleh karena  itu,  sistem  dan  penyelenggaraan  pemilihan  umum  selalu  menjadi  perhatian  utama terhadap  Pemerintahan  sehingga  pedoman  dari,  oleh,  dan  untuk  rakyat  diharapkan  benar- benar  dapat  diwujudkan  melalui  penataan  sistem  dan  kualitas  penyelenggaran  Pemilihan umum. 1
Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan  amanat  Konstitusi  untuk  memberikan  kepastian  mekanisme  pemilihan  Kepala daerah  dan  sekaligus  memberikan  jaminan  terhadap  proses  demokrasi  yang  diwujudkan dalam  sebuah  pemilihan.  UU  ini  pula  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  pilkada  serentak. Meskipun  perbaikan  demi  perbaikan  sistem  pemilihan  pilkada  sudah  dilakukan  dengan adanya perubahan UU Pilkada demi penyempurnaan pelaksanaan Pilkada yang sesuai dengan aspirasi  masyarakat,  namun  siapa  sangka  ketentuan  Pasal  52  ayat  (2)  yang  memberikan ketentuan bahwa “KPU Kabupaten/ kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati  dan  Calon  wakil  Bupati  serta  pasangan  Calon  Walikota  dan  wakil  Walikota”. Kemudian hari menimbulkan masalah.
Ketentuan  tersebut  menimbulkan  polemik  karena  munculnya  calon  tunggal  yang  ada pada  beberapa  daerah.  Menurut  Djayadi  Hanan  setidaknya  ada  tiga  faktor  penyebab timbulnya  fenomenum  calon  tunggal  di  beberapa  daerah. Pertama, adanya  pengetatan persyaratan  baik  melalui  undang-undang  pemilhan  kepala  daerah  yang  disahkan  DPR  dan Pemerintah  sebagai  UU  No.  8  tahun  2015.  Pengetatan  peraturan  terlihat  dari  beratnya persyaratan  untuk  maju  sebagai  calon  independen.  Pasangan  calon  perseorangan  harus menunjukkan  dukungan  penduduk  sebesar  6,5  hingga  10  persen  yang  dibuktikan  dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 2
Sengketa  pemilu  merupakan  rangkaian  penyelesaian  dan  pemulihan  atas  terjadinya pelanggaran pemilu. 3 pelanggaran dalam pemilu dapat mulai terjadi sejak tahap perencanaan,
1 Gaffar Janedjri, Politik Hukum Pemilu (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).hlm 1
2 Djayadi Hanan, “Calon Tunggal, Kaderisasi Dan Kolusi Partai,” Suara Pakar, Majalah Suara KPU Juli-Agust, no. 4 (2015): 18.
3 Firdaus,  “Penyelesaian  Sengketa  Pemilu  Sebagai  Upaya  Memulihkan  Kepercayaan  Dan  Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi,” Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2014): 209.
persiapan  dan  tahap  penghitungan  suara  hasil  pemilu.  Pelanggaran  dalam  pemilu  dapat berupa pelangaran administratif dan pelanggaran pidana. pemilihan kepala daerah.
Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota belum mengatur mengenai sengketa pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh calon tunggal. Pengaturan  dalam  pasal  mengenai  sengketa  pilkada  yang  diikuti  oleh  calon  tunggal  sangat urgen untuk dilakukan ketika terjadi sengketa pilkada. Persoalan akan muncul ketika proses persidangan dimuka pengadilan. Dalam hal ini yang menjadi persoalan siapakah pihak yang mempunyai  kewenangan  untuk  mewakili  kotak  kosong  ketika  kemenangan  kotak  kosong digugat oleh calon tunggal yang kalah.
Kekosongan  hukum  akibat  belum  adanya  pasal  yang  mengatur  mengenai  sengketa pilkada yang diikuti oleh calon tunggal dikhawatirkan akan berdampak cederanya nilai-nilai demokrasi dan legitimasi hasil pemilihan umum dan terlanggarnya hak asasi manusia secara umum dan hak asasi manusia pasangan calon tunggal yang mengikuti kontestasi dalam pesta demokrasi.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  permasalahan  dalam  artikel  ini  akan difokuskan pada sengketa pilkada, yang dirumuskan sebagai beriut:
1. Bagaimana pengaturan sengekta pilkada dengan calon tunggal?
2. Bagaimanakah politik hukum pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?

## METODE
Penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  analisis.  Bahan  hukum  yang  dipergunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kulitatif kemudian teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Pengaturan Sengketa Pilkada dengan Calon Tunggal
Juan J. Linz dan Alferd Stephan membuat kriteria pokok mengenai demokrasi, secara ringkas sebagai  berikut  :  Kebebasan  hukum  untuk  merumuskan  dan  mendukung  alternatif-alternatif politik  dengan  hak  yang  sesuai  untuk  bebas  berserikat,  berbicara  dan  kebebasankebebasan dasar  lain  bagi  setiap  orang,  persaingan  yang  bebas  dan  anti  kekerasan  diantara  pemimpin dengan  keabsahan  periodik  bagi  mereka  untuk  memegang  pemerintahan,  dimasukkanya seluruh  jabatan  politik  yang  efektif  didalam  proses  demokrasi  dan  hak  berperan  serta  bagi semua  anggota  masyarakat  politik,  apapun  pilihan  politik  mereka.  Secara  praktis  ini  berarti kebebasan  untuk  mendirikan  partai  partai  politik  dan  menyelenggarakan  Pemilihan  Umum yang bebas dan jujur pada jangka waktu tertentu tanpa menyingkirkan jabatan politik efektif apapun dari akuntabilitas pemilihan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 4 Salah  satu  prinsip  dasar  yang  mendapatkan  penegasan  dalam  perubahan  UUD  1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan  bahwa  'Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum'.  Bahkan  secara  historis  negara hukum (rechtsstaat) adalah  negara  yang  diidealkan  oleh  para  pendiri  bangsa  sebagaimana dituangkan  dalam  penjelasan  umum  UUD  1945  sebelum  perubahan  tentang  sistem
4 Hendra Dkk, Filsafat Demokrasi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006). hlm 11
pemerintahan  negara  yang  menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia  berdasar  atas  hukum (rechtsstaat) , tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat) . 5
Pemilihan  umum  merupakan  media  bagi  rakyat  untuk  menyatakan  kedaulatannya. Paham  kedaulatan  rakyat  menyiratkan,  bahwa  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu negara  adalah  rakyat  dan  rakyat  pula  yang  menentukan  corak  dan  cara  pemerintahan diselenggarakan.  Begitu  juga  dengan  pelaksanaan  pemilihan  umum  dan  pemilihan  kepada daerah  yang  merupakan  perwujudan  dari  paham  kedaulatan  rakyat.  Secara  ideal  pemilihan umum  ( general  election )  bertujuan  agar  terselenggara  perubahan  kekuasaan  pemerintahan secara teratur, damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan ditentukan oleh konstitusi. 6 Negara  hukum,  mengharuskan  adanya  pengakuan  normatif  dan  empirik  terhadap prinsip  supremasi  hukum,  yaitu  bahwa  semua  masalah  diselesaikan  dengan  hukum  sebagai pedoman  tertinggi.  Pengakuan  normatif  mengenai  supremasi  hukum  terwujud  dalam pembentukan  norma  hukum  secara  hirarkis  yang  berpuncak  pada  supremasi  konstitusi. Sedangkan  secara  empiris  terwujud  dalam  perilaku  pemerintahan  dan  masyarakat  yang mendasarkan diri pada aturan hukum. Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan  atas  peraturan  perundang-undangan  yang  sah  dan  tertulis.  Peraturan  perundang undangan  tersebut  harus  ada  dan  berlaku  terlebih  dulu  atau  mendahului  perbuatan  yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures.
Prinsip  supremasi  hukum  selalu diakomodir dengan dipahami dan diaktualisasikannya prinsip  demokrasi  atau  kedaulatan  rakyat  yang  menjamin  peran  serta  masyarakat  dalam proses  pengambilan  keputusan  kenegaraan,  sehingga  setiap  peraturan  perundang-undangan yang  diterapkan  dan  ditegakkan  mencerminkan  perasaan  keadilan  masyarakat.  Hukum  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  tidak  boleh  ditetapkan  dan  diterapkan  secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya  menjamin  kepentingan  beberapa  orang  yang  berkuasa,  melainkan  menjamin kepentingan  keadilan  bagi  semua  orang.  Dengan  demikian  negara  hukum  yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat , melainkan democratische rechtsstaat . 7
Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan  amanat  Konstitusi  untuk  memberikan  kepastian  mekanisme  pemilihan  Kepala daerah  dan  sekaligus  memberikan  jaminan  terhadap  proses  demokrasi  yang  diwujudkan dalam  sebuah  pemilihan.  UU  ini  pula  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  pilkada  serentak. Meskipun  perbaikan  demi  perbaikan  sistem  pemilihan  pilkada  sudah  dilakukan  dengan adanya perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan  Walikota  demi  penyempurnaan  pelaksanaan  Pilkada  yang  sesuai  dengan  aspirasi masyarakat,  namun  siapa  sangka  ketentuan  Pasal  52  ayat  (2)  yang  memberikan  ketentuan bahwa “KPU Kabupaten/ kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota”.
Ketentuan  tersebut  menimbulkan  polemik  karena  munculnya  calon  tunggal  yang  ada pada  beberapa  daerah.  Menurut  Djayadi  Hanan  setidaknya  ada  tiga  faktor  penyebab timbulnya  fenomenum  calon  tunggal  di  beberapa  daerah. Pertama, adanya  pengetatan persyaratan  baik  melalui  undang-undang  pemilhan  kepala  daerah  yang  disahkan  DPR  dan
5 Penjelasan UUD 1945 Dalam Proses Perubahan UUD 1945 Dihilangkan Dengan Memasukan Kedalam Materi Batang Tubuh, diakses dari “Www.Jimly.Com,” 2016.
6 Mustafa  Lutfi, Gagasan  Perluasan  Kewenangan  Konstitusional  Mahkamah  Konstitusi,  Yogyakarta:  UII Press, 2010, Hlm. 115 (Yogyakarta: UII Press, 2010).hlm 115
7 Prinsip Pokok Negara Hukum diakses dari “Www.Jimly.Com.”
Pemerintah  sebagai  UU  No.  8  tahun  2015.  Pengetatan  peraturan  terlihat  dari  beratnya persyaratan  untuk  maju  sebagai  calon  independen.  Pasangan  calon  perseorangan  harus menunjukkan  dukungan  penduduk  sebesar  6,5  hingga  10  persen  yang  dibuktikan  dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 8
Pilkada  secara  langsung  tidak  termaktub  dalam  ketentuan  Pasal  22E  ayat  (2)  UUD 1945, 9 jadi  sesungguhnya  konstitusi  tidak  memasukkan  pilkada  ke  dalam  bagian  pemilu. 10 MK  melalui  putusannyaNomor  072-  073/PUU-II/2004  secara  tidak  langsung  telah  memberi ruang  kepada  para  pembentuk  undang-undang  untuk  memperluas  makna  pemilihan  umum sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  22  E  UUD  1945.  Berdasarkan  putusan  tersebut,  para pembentuk  undangundang  membentuk  UU  22/2007  tentang  penyelengaraan  pemiludengan memasukkan pemilihan kepala daerah ke dalam rezim pemilihan umum.
Putusan  MK  Nomor  97/PUU-XII/2013  menyebutkan  bahwa  Pasal  236C  UU  12/2008 dan  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  e  UU  48/2009  dinyatakan  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan tidak  memiliki  kekuataan  hukum  mengikat.Dalam  putusan  tersebut  MK  juga  memberikan pertimbangan  dengan  menggunakan  penafsiran  sistematis  dan original  intent bahwayang dimaksud dengan pemilihan umum menurut UUD 1945 adalah pemilihan yang dilaksanakan sekali  dalam  5  (lima)  tahun  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,  Presiden/Wakil  Presiden serta DPRD.
Berdasarkan  putusan  tersebut  pilkada  tidak  termasuk  dalam  rezim  Pemilu  dan  masuk dalam  rezim  Pemerintahan  Daerah.  Konsekuensinya  adalah  MK  tidak  lagi  memiliki kewenangan  untuk  mengadili  perselisihan  hasil  pilkada.  Akan  tetapi,  MK  masih  berwenang mengadili  perselisihan  hasil  pilkada  selama  belum  ada  undangundang  yang  mengatur  hal tersebut.
Pilkada  secara  langsung  memberikan  kesempatan  kepada  rakyat  untuk  aktif berpartisipasi  memilih  pemimpin  yang  mereka  harapkan.  Mahfud  MD  memberikan  dua alasan mengapa pemilihan langsung dianggap perlu. Pertama, pemilihan  langsung membuka peluang  tampilnya  calon  pemimpin  yang  sesuai  dengan  kehendak  mayoritas  rakyat.  Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar sulit dijatuhkan ditengah jalan oleh parlemen. 11 MK  merupakan  lembaga  yang  paling  ideal  untuk  menyelesaikan  sengketa  pilkada. Bahkan  penyelesaian  sengketa  pilkada  di  MK  adalah  urgen  sebab  MK  merupakan  lembaga yang dibentuk untuk memberikan perlindungan konstitusional terhadap warga negara apabila ada  yang  merasa  dirugikan  hak  konstitusionalnya  sebab  pemilihan  kepala  daerah  adalah merupakan bagian dari hak konstitusional dari setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 sehingga  MK  yang  berfungsi  menegakkan  konsitusi  Indonesia  dan  juga  sekaligus memberikan  perlindungan  hak  konstitusional  kepada  warga  negaranya  yang  lebih  tepat menyelesaikannya,  karena  tidak  menutup  kemungkinan  jika  persoalan  ini  diselesaikan  pada ranah  peradilan  lain  bisa  saja  perkaranya  dibawa  ke  MK  karena  alasan-alasan  dirugikannya hak konstitusional, hal ini tentu akan menambah semakin kompleksnyaproses penyelengaraan peradilan  dan/atau  tata  hukm  Indonesia.  Sehingga  tepat  jika  persoalan  ini  diputus  di  MK
8 Djayadi Hanan, “Calon Tunggal, Kaderisasi Dan Kolusi Partai.” Op.cit
9 Widayati,  “Tinjuan  Konstitusional  Terhadap  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Fakultas  HukumSemarang,” Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung 5, no. 2 (2010): 7.
10 Joko  Widarto,  “Konstitusionalitas  Keweanngan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah,” Lex Jurnalica Universitas Esa Unggul 11, no. 2 (2014): 2.
11 Mahfud  MD, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi  Jakarta (Pustaka  LP3S Indonesia, 2007).hlm 133-135
karena  MK  merupakan  badan  pengawal  konstitusi  yang  juga  merupakan  lembaga  peradilan yang tugas dan fungsinya adalah untuk menjamin dan memberikan perlindungan atas hak-hak konstitusional warga negara. 12

## Politik hukum pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal
Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  permohonan  pemohon  untuk  sebagian,  dan menyatakan Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (8), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2015  yang merupakan ius constitutum tersebut inkonstitusional bersyarat  ( conditionally  unconstitutional )  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Gubernur  dan  Calon  Wakil  Gubernur  peserta  Pemilihan  dalam  hal  setelah  jangka  waktu  3 (tiga)  hari  dimaksud  melampaui  namun  tetap  hanya  ada  1  (satu)  pasangan  Calon  Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”.
Titik  tolak  yang  dilakukan  MK  adalah  ketentuan  Pasal  49  ayat  (9),  Pasal  50  ayat  (8), Pasal  50  ayat  (9),  Pasal  51  ayat  (2),  Pasal  52  ayat  (2)  UU  Nomor  8  tahun  2015  yang  pada intinya  menentukan  bahwa  jika  pada  akhir  masa  perpanjangan  pendaftaran  hanya  ada  satu pasangan  calon  bupati/wakil  bupati  atau  calon  gubernur/wakil  gubernur  maka  pilkada  akan ditunda  dan  KPU  hanya  menetapkan  dua  pasangan  calon  adalah  inskonstiusional  karena menurut  MK  bertentangan  dengan  Pasal  1  ayat  (2)  dan  Pasal  18  ayat  (4)  Undang  Undang Dasar 1945.
Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, karena menurut MK dalam Pasal 49 ayat (8), Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (8), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2),  Pasal  54  ayat  (4),  Pasal  54  ayat  (5),  Pasal  54  ayat  (6),  tidak  memberikan  jalan  keluar terhadap  kekosongan  hukum  manakala  syarat  paling  kurang  dua  pasangan  calon  tersebut tidak  terpenuhi  di  mana  kekosongan  hukum  demikian  mengancam  hak  rakyat  selaku pemegang  kedaulatan,  baik  hak  untuk  dipilih  maupun  hak  untuk  memilih,  sebab  rakyat menjadi tidak dapat melaksanakan hak dimaksud.
Sedangkan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 karena Pasal  tersebut  mengamanatkan  bahwa  kepala  daerah  harus  dipilih  secara  demokratis.  Kata “dipilih”  menunjukkan  adanya  kontestasi  dan  kontestasi  itu  harus  diselenggarakan  secara demokratis.  Dalam  konteks  pemilihan  kepala  Daerah,  salah  satu  ukuran  kontestasi  yang demokratis  itu  adalah  penyelenggaraannya  harus  menjamin  tersedianya  ruang  atau  peluang bagi  rakyat  untuk  memanifestasikan  kedaulatannya  dalam  melaksanakan  haknya,  dalam  hal ini  baik  hak  untuk  memilih  maupun  hak  untuk  dipilih.  Dengan  kata  lain,  keharusan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat itu harus  disertai  jaminan  bahwa  pemilihan  tersebut  diselenggarakan  dalam  konstestasi  yang demokratis  dimana hak rakyat  selaku pemegang  kedaulatan, baik  hak untuk dipilih  maupun hak untuk memilih, tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan, lebih-lebih ditiadakan.
Sebagaimana  yang  dirumuskan  oleh  Satjipto  Rahardjo  bahwa  politik  hukum  itu menyangkut  tujuan  apa  yang  hendak  dicapai,  maka  arah  politik  hukum  yang  diambil  oleh MK dalam putusan ini adalah untuk menjamin hak konstitusional warga negara untuk dapat memilih  dan  dipilih  dalam  pilkada  serentak.  Mahkamah  berpendirian  bahwa  sebagai pengawal  konstitusi  Mahkamah  tidak  boleh  membiarkan  terjadinya  pelanggaran  terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Lebih-lebih apabila pelanggaran demikian bersangkut-
12 Ida Puspa Jaya Miha, “Urgensi Penyelesaian Sengketa Pilkada Oleh Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Magister Hukum Udayana 4, no. 3 (2015): 461.
paut  dengan  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang  membawa  akibat  luas  sebab  berdampak pada terganggunya pelaksanaan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah.
Lebih  lanjut,  mahkamah  memandang,  adalah  bertentangan  dengan  semangat  Undang Undang  Dasar  1945  jika  Pemilihan  Kepala  Daerah  tidak  dilaksanakan  dan  ditunda  sampai Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab hal  itu  merugikan  hak  konstitusional  warga  negara,  dalam  hal  ini  hak  untuk  dipilih  dan memilih,  hanya  karena  tak  terpenuhinya  syarat  paling  sedikit  adanya  dua  pasangan  calon kepala  daerah  dan  calon  wakil  kepala  daerah  meskipun  sudah  diusahakan  dengan  sungguh- sungguh.  Dengan  kata  lain  demi  menjamin  terpenuhinya  hak  konstitusional  warga  negara, pemilihan  Kepala  Daerah  harus  tetap  dilaksanakan  meskipun  hanya  terdapat  satu  pasangan calon  kepala  daerah  dan  calon  wakil  kepala  daerah  walaupun  sebelumnya  telah  diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasang calon.
Berangkat  dari  hal  tersebut,  Pemilihan  Kepala  Daerah  dengan  dengan  satu  pasangan calon  dapat  dilaksanakan dengan catatan harus ditempatkan sebagai  upaya terakhir, semata- mata  demi  memenuhi  hak  konstitusional  warga  negara,  setelah  sebelumnya  diusahakan dengan  sungguh-sungguh  untuk  menemukan  paling  sedikit  dua  pasangan  calon.  Selain  itu, arah  politik  juga  mengacu  bagaimana  agar  tujuan  melindungi  hak  konstitusional  warga negara tercapai dalam pilkada serentak. Maka disini MK dalam putusan mengarah pada suatu cara atau mekanisme untuk mewujudkan itu yaitu bahwa pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti  oleh  satu  pasangan  calon,  manifestasi  kontestasinya  lebih  tepat  apabila  dipadankan dengan  plebisit  yang  meminta  rakyat  (pemilih)  untuk  menentukan  pilihannya  “Setuju”  atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut, bukan dengan Pasangan calon kotak kosong, sebagaimana  dikontruksikan  oleh  Pemohon.  Apabila  ternyata  suara  rakyat  lebih  banyak memilih “setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “tidak setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah seerentak berikutnya. Penundaan demikian tidak  bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya  rakyatlah  yang  telah  memutuskan  penundaan  itu  melalui  pemberian  suara  “Tidak Setuju” tersebut.
Politik  hukum  sebagai  arah  kebijakan  pembangunan  hukum  harus  dijadikan  sebagai ukuran untuk dapat melihat hasil yang telah diraih pembangunan hukum saat ini. 13 tugas dari politik  hukum  itu  sendiri  ialah  untuk  meneliti  perubahan-perubahan  mana  yang  perlu diadakan  terhadap  hukum  yang  ada  agar  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  baru  di  dalam kehidupan masyarakat. Adanya politik hukum menunjukkan eksistensi politik hukum negara tertentu, begitu pula sebaliknya, eksistensi politik hukum dari negara tertentu. 14
Tafsiran  klasik  politik  hukum,  merupakan  hukum  yang  dibuat  atau  ditetapkan  negara melalui  lembaga  negara  atas  pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk  menetapkannya.  Dari pengertian  politik  hukum  secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  politik  hukum  adalah kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi  wewenang  untuk  menetapkan  hukum  yang  mana  yang  perlu  diganti,  atau  yang  perlu diubah  atau  hukum  yang  mana  perlu  dipertahankan,  atau  hukum  mengenai  apa  yang  perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan
13 Fence  M.  Wantu,  “Mewujudkan  Kepastian  Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Putusan  Hakim  Di Peradilan Perdata,” Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 3 (2012): 480.
14 Bagus  Anwar  Hidayatullah,  “Politik  Hukum  Sistem  Pemilu  Legislatif  Dan  Presiden  Tahun  2009  Dan  2014 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21, no. 4 (2014): 564.
dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan terwujud. 15
Mahfud  MD  mengatakan  politik  hukum  itu  ada  yang  bersifat  permanen  atau  jangka panjang  dan  ada  yang  bersifat  periodik.  Yang  bersifat  permanen  misalnya  pemberlakuan prinsip  pengujian  yudisial,  ekonomi  kerakyatan,  keseimbanan  antara  kepastian  hukum, keadilan dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum- hukum  nasional,  penguasaan  sumber  daya  alam  oleh  negara,  kemerdekaan  kekuasaan kehakiman,  dan  sebagainya.  Di  sini  terlihat  bahwa  beberapa  prinsip  yang  dimuat  di  dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hokum, Adapun yang bersifat periodik adalah politik hukum  yang  dibuat  sesuai  perkembangan  situasi  yang  dihadapi  pada  setiap  periode  tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut. 16
Mahfud  MD  mengatakan  bahwa  “berdasarkan  sejarah  sejak  dari  persiapan  sampai berdiri  dan  pelaksanaan  pemerintahan  dapat  ditegaskan  bahwa  Indonesia  menganut  sistem konstitusional  sehingga  masalah  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  menjadi  hal  yang  sangat penting,  sebab  esensi  konstitusionalisme  itu  sendiri  pada  dasarnya  ada  dua  yakni,  adanya perlindungan terhadap HAM dan adanya pembagian kekuasaan negara dengan sistem checks and balances agar pemerintahan dapat memberikan perlindungan terhadap HAM” 17
Hak  pilih  (hak  memilih  dan  dipilih)  sejatinya  merupakan  salah  satu  prasyarat fundamental  bagi  negara  yang  menganut  demokrasi  konstitusional  modern.  Pernyataan sebelumnya menjadi satu pemikiran dengan apa yang disampaikan oleh Dieter Nohlen yang menyatakan  bahwa “The  right  to  vote,  along  with  freedom  of  expression,  assembly, association,  and  press,  is  one  of  the  fundamental  requirements  of  modern  constitutional democracy” 18
Pada  Pilkada  serentak  tahun  2015,  terdapat  tiga  daerah  dengan  calon  tunggal  dan seluruhnya menang. Pilkada di Kabupaten Blitar, pasangan Rijanto- Marheinis Urip Widodo (RIDO) mendapat dukungan Setuju sebanyak 428.075 suara (74 %) dan Tidak Setuju hanya 76.121 suara (6%). Kemudian di Kabupaten Tasikmalaya, pasangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto memeroleh suara Setuju sebanyak 500.908 suara (67,35%) dan suara Tidak Setuju sebanyak  242.865  suara  (32,65%).  Terakhir,  pada  Kabupaten  Timur  Tengah  Utara  calon tunggal  yang  juga  petahana,  pasangan  Raymundus  Sau  Fernandes  dan  Aloysius  Kobes mendulang  suara  Setuju  hingga  44.353  suara  (77,75%)  dan  yang  Tidak  Setuju  hanya sebanyak 12.696 suara (22,25%).
Potret  kemenangan  semua  calon  tunggal  dalam  pilkada  juga  dialami  pada  Pilkada Serentak tahun 2017, yang diselenggarakan dilakukan di sembilan daerah di Indonesia. Pada Pilkada  Serentak  Kota  Tebing  Tinggi,  Umar  Zunaidi  Hasibuan-Oki  Doni  Siregar  meraih 71.39%  suara  dan  Kolom  Kosong  28,61%  suara.  Selanjutnya  pada  Pilkada  Serentak Kabupaten Tulang Bawang, pasangan Umar Ahmad-Fauzi Hasan memperoleh 96.69% suara dan  Kolom  Kosong  3.31%  suara.  Sedangkan  pada  Pilkada  Kabupaten  Pati,  yaitu  pasangan Haryanto-Saiful  Arifin  mendulang  74.55%  suara  dan  Kolom  Kosong  hanya  25.45%  suara.
15 Wantu,  “Mewujudkan  Kepastian  Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Putusan  Hakim  Di  Peradilan Perdata.”
16 Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).hlm.3
17 Mahfud  MD, Dasar  Dan  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia,  Hlm.  127. (Jakarta:  Rineka  Cipta,  2001).hlm 127
18 Dieter  Nohlen,  “Voting  Rights  1995,  The  Encyclopedia  of  Democracy  in  Congressional  Quarterly  Inc,” Seymour  Martin  Lipset  (Ed.)  IV  (1995);  dikutio  oleh  Hasyim  Asyari,  “Pendaftaran  Pemilih  Di  Indonesia, Makalah  Seminar  Internasional  “Membangun  Sistem  Pendaftaran  Pemilih  Yang  Menjamin  Hak  Pilih  Rakyat: Pengalaman Indonesia Dan Internasional,” 2011, 1.
Kemudian  pada  Pilkada  Kabupaten  Landak  dengan  pasangan  Karolin  Margret  Natasa- Herculanus  Heriadi,  memperoleh  suara  hanpir  sempurna,  yaitu  96.14%  suara  dan  Kolom Kosong  hanya  3.86%  suara.  Selanjutnya  pada  Pilkada  Kabupaten  Buton,  yaitu  pasangan calon  Samsu  Umar  Abdul  Samiun-La  Bakry,  mendulang  55.08%  suara  dan  Kolom  Kosong sebanyak  44.92%  suara.  Kemudian  pada  Pilkada  Kabupaten  Maluku  Tengah,  pasangan Tuasikal  Abua-Marlatu  Leleury  mendulang  suara  sebanyak  71.14%  dan  Kolom  Kosong hanya  28.86%.  sementara  itu,  Pilkada  Kota  Jayapura,  pasangan  calon  Tomi  Mano-Rustan Saru,  mendapatkan  suara  sebanyak  85.08%  dan  Kolom  Kosong  sebanyak  14.92  %. Kemudian  Pilkada  Kabupaten  Tambrauw,  pasangan  Gabriel  Asem  dan  Mesak  Metusala Yekwam meraih 85,98% suara dan Kolom Kosong sebanyak 14,02% suara. Terakhir, Pilkada yang diselenggarakan di Kota Sorong ini dengan pasangan calon Lamberthus Jitmau-Pahima Iskandar memperoleh suara sebanyak 79,37% dan Kolom Kosong sebanyak 20,63%.
Sementara itu, pada Pilkada serentak tahun 2018, terdapat 16 daerah yang pilkada nya hanya  diikuti  oleh  satu  pasangan  calon.  Yang  menarik  adalah,  dari  keenambelas  daerah tersebut,  terdapat  satu  daerah  yang  dimenangkan  oleh  kolom  kosong,  yaitu  Kota  Makassar pasangan  Munafri  Arifuddin-Andi  Rachmatika  Dewi  kalah  dari  Kolom  Kosong  yang mendapatkan 53% suara. Pada pilkada serentak Kabuapeten Padang Lawas Utara, pasangan calon  Andar  Harahap-Hariro  Harahap  mampu  meraih  sebanyak  86.915  suara,  sedangkan Kolom  Kosong  hanya  21.559  suara.  Kemudian  pada  Pilkada  serentak  Kab.  Prabumulih, pasangan  Ridho  Yahya-Andriansyah  Fikri  mendulang  79,27%  suara  dan  Kolom  Kosong sebanyak  20,73%.  Pada  Pilkada  serentak  Kabupaten  Deli  Serdang,  pasangan  Ashari Tambunan-Ali  Yusuf  Siregar  menjaring  82,24%  suara,  sementara  Kolom  Kosong  hanya memperoleh  17,75%  suara.  Kemudian  Pilkada  Kab.  Pasuruan  pasangan  Mohammad  Irsyad Yusuf-Mujib  Imron  mendapatkan  72%  suara,  dan  Kolom  Kosong  hanya  memperoleh  28% suara.  Sementara  itu,  Pilkada  Kabupaten  Tapin,  pasangan  Muhammad  Arifin  Arpan- Syafrudin Noor mendapatkan 80.87% suara dan Kolom Kosong hanya memperoleh 19,13% suara.  Selanjutnya,  Pilkada  Kabupaten  Lebak,  pasangan  Iti  Octavia  Jayabaya-Ade  Sumardi mendulang  76,99%  suara  dan  Kolom  Kosong  memperoleh  23,01%  suara.  Selanjutnya, Pilkada  Kabupaten  Tangerang,  pasangan  Ahmed  Zaki  Iskandar-Mad  Romli  menjaring 83,72%  suara,  sementara  Kolom  Kosong  hanya  mendapatkan  16,28%  suara.  Kemudian, Pilkada  Kota  Tangerang  dimana  pasangan  Arief  Wismansyah-Sachrudin  mendulang sebanyaki 81,53% suara, sementara Kolom Kosong hanya 18,47% suara. Kemudian, Pilkada Kabupaten  Puncak,  pasangan  Willem  Wandik-Alus  UK  Murib  mendulang  90,1%  suara  dan Kolom  Kosong  hanya  mendapatkan  9,99%  suara.  Selanjutnya,  Pilkada  Kabupaten Jayawijaya, pasangan Jhon Richard Banua-Marthin Yogobi mendapatkan 260.012 suara, dan Kolom Kosong hanya memperoleh 2.271 suara. Kemudian, Pilkada Kabupaten Mamberamo Tengah, pasangan Ricky Ham Pagawak-Yonas Kenelak mendulang 86,70% suara dan Kolom Kosong  hanya  mendapatkan  13,30%  suara.  Kemudian,  Pilkada  Kabupaten  Minahasa Tenggara,  pasangan  calon  tunggal  James  Sumendap-Jesaja  Jocke  Oscar  Legi,  memperoleh 67,28%  suara,  dan  Kolom  Kosong  hanya  32,71%.  Kemudian,  Pilkada  Kabupaten  Mamasa, pasangan  Ramlan  Badawi-Marthinus  Tiranda  mendapatkan  61,22%  sedangkan  Kolom Kosong  hanya  38,78%  suara.  Kemudian,  Pilkada  Kabupaten  Enrekang,  pasangan  Muslimin Bando-Asman  mendulang  67,15%  suara,  sementara  Kolom  Kosong  mendapatkan  31,03% suara.  Selanjutnya,  Pilkada  Kabupaten  Bone,  pasangan  Andi  Fahsar  Mahdin  Padjalangi- Ambo Dalle memperoleh 63,05% suara dan Kolom Kosong sebanyak 36,05% suara.
Menurut  Mahfud  MD,  politik  memengaruhi  hukum  dengan  cara  melihat  konfigurasi kekuatan  yang  ada  di  belakang  pembuatan  dan  penegakan  hukum  itu.  Di  sini  hukum  tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat das sollen, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan ( das sein ) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya. 19
Politik  hukum  berusaha  membuat  kaidah-kaidah  yang  akan  menentukan  bagaimana seharusnya  manusia  bertindak.  Politik  hukum  menyelidiki  perubahan-perubahan  apa  yang harus  diadakan  dalam  hukum  yang  sekarang  berlaku  supaya  menjadi  sesuai  dengan sociale werkelijkheid (kenyetaan sosial). 20
Pemilihan  umum  merupakan  media  bagi  rakyat  untuk  menyatakan  kedaulatannya. Paham  kedaulatan  rakyat  menyiratkan,  bahwa  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu negara  adalah  rakyat  dan  rakyat  pula  yang  menentukan  corak  dan  cara  pemerintahan diselenggarakan.  Begitu  juga  dengan  pelaksanaan  pemilihan  umum  dan  pemilihan  kepada daerah  yang  merupakan  perwujudan  dari  paham  kedaulatan  rakyat.  Secara  ideal  pemilihan umum  ( general  election )  bertujuan  agar  terselenggara  perubahan  kekuasaan  pemerintahan secara  teratur,  damai  sesuai  dengan  mekanisme  yang  dijamin  dan  ditentukan  oleh konstitusi. 21 Dalam  membahas  politik  hukum  maka  yang  dimaksud  adalah  keadaan  yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia sesuai dengan asas pertimbangan (hirarki ) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logemen, sebagai hukum yang berlaku di sini dan kini. 22 Politik  hukum  sebagai  arah  kebijakan  pembangunan  hukum  harus  dijadikan  sebagai ukuran  untuk  dapat  melihat  hasil  yang  telah  diraih  pembangunan  hukum  saat  ini. 23 Tugas dari  politik  hukum  itu  sendiri  ialah  untuk  meneliti  perubahan-perubahan  mana  yang  perlu diadakan  terhadap  hukum  yang  ada  agar  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  baru  di  dalam kehidupan masyarakat. Adanya politik hukum menunjukkan eksistensi politik hukum negara tertentu, begitu pula sebaliknya, eksistensi politik hukum dari negara tertentu. 24
Dari  pengertian  politik  hukum  secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  politik  hukum adalah  kebijakan  yang  diambil  atau  ditempuh  oleh  negara  melalui  lembaga  negara  atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang  perlu  diubah  atau  hukum  yang  mana  perlu  dipertahankan,  atau  hukum  mengenai  apa yang  perlu  diatur  atau  dikeluarkan  agar  dengan  kebijakan  itu  penyelenggaraan  negara  dan pemerintahan dapat  berjalan dengan baik  dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan terwujud. 25
Di  dalam  Undang  Undang  Dasar  1945  ditegaskan  bahwa  Gubernur,  Bupati,  Walikota masing-masing  sebagai  Kepala  pemerintah  provinsi,  kabupaten  dan  kota  dipilih  secara demokratis. Pengertian frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945
19 Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia .
20 E.  Utrecht, Pengantar  Dalam  Hukum  Indonesia,1960,  Hlm.  74. (Jakarta:  Penerbitan  Universitas,  1960).hlm 74
21 Mustafa  Lutfi, Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia, Gagasan  Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi (Yogyakarta: UII Press, 2010).hlm.115
22 Abdul Latif dkk, Politik Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).hlm 21
23 Wantu,  “Mewujudkan  Kepastian  Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Putusan  Hakim  Di  Peradilan Perdata.”
24 Bagus  Anwar  Hidayatullah,  “Politik  Hukum  Sistem  Pemilu  Legislatif  Dan  Presiden  Tahun  2009  Dan  2014 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, no. 4 (2014): 564.
25 Wantu,  “Mewujudkan  Kepastian  Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Putusan  Hakim  Di  Peradilan Perdata.”
tidak harus diartikan dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi dipilih secara tidak langsung pun dapat diartikan demokratis, sepanjang prosesnya demokratis. 26
Putusan  MK  yang  membolehkan  pilkada  dengan  satu  pasangan  calon  mengartikan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan  berhak  mendapatkan  perlindungan  terhadap  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  itu. Khusus  untuk  ketiga  daerah  yang  akan  menyelenggarakan  pilkada  dengan  satu  pasangan calon dikukuhkan secara hukum dan politik bahwa warganya sama dengan daerah lain yang memiliki dua pasangan calon atau lebih untuk ikut serta dalam pilkada 2015. UUD 1945 pun dengan jelas mengatur hak konstitusional warga negara yang harus berkelanjutan serta tidak boleh mengalami perlambatan dan diskriminasi dalam pembangunan dibanding warga negara yang  tinggal  di  daerah  lain  hanya  karena  menunda  pemilihan  kepala  daerahnya.  Sehingga arah  politik  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  MK  pada  putusan  tersebut  adalah  tetap melaksanakan  pemilihan  umum  meskipun  hanya  ada  satu  pasang  calon  demi  terpenuhinya hak  konstitusional  warga  negara  dan  tidak  adanya  kekosongan  hukum.  Namun  sebelumnya harus di usahakan secara sungguh-sungguh agar terpenuhinya dua pasang calon. 27

## KESIMPULAN
UU No. 10 Tahun 2016, tidak mengatur dalam pasal secara khusus megenai sengketa pilkada yang  hanya  dikutui  oleh  pasangan  calon  tunggal.  Artinya  bahwa  untuk  teknis  sengketa pilkada , jika terjadi sengketa pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal prosedur dan tata cara yang digunakan sama saja dengan prosedur dan tata cara yang digunakan oleh pemilihan kepala daerah  yang digunakan dalam pemilihan  kepala daerah pada umumnya. Kekosongan hukum pengaturan sengekta pilkada yang diikuti calon tunggal dapat menimbulkan persoalan hukum  lebih  jauh  jika  terjadi  sengketa  pilkada.  Persoalan  hukum  yang  timbul  misalnya terkait dengan siapaka pihak yang akan mewakili kotak kosong dalam berperkara jika terjadi sengketa pilkada.
Arah  politik  hukum  pemilihan  kepala  daerah  dengan  calon  tunggal  adalah  untuk menjamin tetap terjaganya kedaulatan rakyat. Sebagaimana diamantakan dalam Pasal 1 ayat (2)  UUD  1945,  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang- Undang  Dasar.  Sebagai  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  maka  Pemilihan  Kepala  Daerah haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Agar tidak terjadi  kekosongan  hukum  yang  mengancam  hak  rakyat  selaku  pemegang  kedaulatan,  baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Latif dkk. Politik Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Ashiddiqie, Jimly. “Www.Jimly.Com,” 2016. www.jimly.com.
Bagus Anwar Hidayatullah. “Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif Dan Presiden Tahun 2009 Dan 2014 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21, no. 4 (2014): 564.
———. “Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif Dan Presiden Tahun 2009 Dan 2014 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, no. 4 (2014):
26 Ni’matul Huda, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam PutusanMahkamahKonstitusi (Yogyakarta: FH UII Press, 2011).hlm. 189-190
27 Hardiyanto  dkk,  “Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Periode  20015/2020  (Studi  Politik  Hukum  Calon Tunggal),” Jurnal Varia Justicia 12, no. 1 (2016): 213-214.
564.
Dieter Nohlen. “Voting Rights 1995, The Encyclopedia of Democracy in Congressional Quarterly Inc.” Seymour Martin Lipset (Ed.) IV (1995).
Djayadi Hanan. “Calon Tunggal, Kaderisasi Dan Kolusi Partai.” Suara Pakar, Majalah Suara KPU Juli-Agust, no. 4 (2015): 18.
Dkk, Hendra. Filsafat Demokrasi . Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
E. Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia,1960, Hlm. 74. Jakarta: Penerbitan Universitas, 1960.
Firdaus. “Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi.” Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2014): 209.
Hardiyanto dkk. “Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 20015/2020 (Studi Politik
Hukum Calon Tunggal).” Jurnal Varia Justicia 12, no. 1 (2016): 213-214.
Hasyim Asyari. “Pendaftaran Pemilih Di Indonesia, Makalah Seminar Internasional “Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat:
Pengalaman Indonesia Dan Internasional,” 2011, 1.
Ida Puspa Jaya Miha. “Urgensi Penyelesaian Sengketa Pilkada Oleh Mahkamah Konstitusi.”
Jurnal Magister Hukum Udayana 4, no. 3 (2015): 461.
Janedjri, Gaffar. Politik Hukum Pemilu . Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
Joko Widarto. “Konstitusionalitas Keweanngan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.” Lex Jurnalica Universitas Esa Unggul 11, no. 2 (2014): 2.
Lutfi, Mustafa. Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi,
Yogyakarta: UII Press, 2010, Hlm. 115 . Yogyakarta: UII Press, 2010.
Mahfud MD. Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Hlm. 127. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
———. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi Jakarta . Pustaka LP3S Indonesia, 2007.
———. Politik Hukum Di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Mustafa Lutfi. Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia, Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi . Yogyakarta: UII Press, 2010. Ni’matul Huda. Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam PutusanMahkamahKonstitusi . Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
Wantu, Fence M. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata.” Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 3 (2012): 480. Widayati. “Tinjuan Konstitusional Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah Fakultas HukumSemarang.” Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung 5, no. 2 (2010): 7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota