Kebijakan dan Solusi dari Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota dan Pasar Tradisional
Teuku Ivan 1 , Zulfikar Taqiuddin 2* , Husnus Sawab 3 , Muhammad Haiqal 4
1.2.3.4 Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Indonesia * Koresponden email : zulfikartaqiuddin@usk.ac.id Diterima: 16 Mei 2023 Disetujui: 22 Mei 2023

## Abstract
The activities of street vendors (PKL), the majority of whom are not registered in the calculation of state income, are one of the main causes of this sector being called the informal sector. This research uses the method of direct observation in the field by reviewing and discussing the data with several theories  and referring to the legal basis in force in Aceh and Indonesia. This study aims to discuss the city government's policy towards the existence of street vendors (PKL) and the city government's strategic steps in dealing with the presence of street vendors (PKL) in public spaces in the city of Banda Aceh. From the results of the analysis, it was found that street vendors (PKL) are one of the alternative employment opportunities needed  by  the  general  public  in  line  with  the  presence  of  modern  markets  which  are  part  of  the modernization  phenomenon,  the  City  Government  of Banda  Aceh by  implementing  several  Qanuns  and policies in favor of street vendors (PKL) has taken several strategic steps in managing street vendors (street vendors) as part of the elements of public space. Strategic steps that have been and will be taken by the City Government  of Banda Aceh  are  in  the  form of  Revitalization  of Culinary  Vendors  in  the Blang Padang Area, Revitalization of Culinary Vendors dominated by Street Vendors (PKL) in the REX Peunayong Area, Relocation of Street Vendors (PKL) to Almahira New Market in Lamdingin and several other steps that have been taken by the City Government of Banda Aceh.
Keywords : street vendors (PKL), city government, policy, qanun, city planning

## Abstrak
Aktifitas para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mayoritas tidak terdaftar dalam perhitungan income negara, menjadi  salah  satu  penyebab  utama  sektor  ini  dikatakan  sebagai  sektor  informal.    Penelitian  ini menggunakan  metode  pengamatan  langsung  di  lapangan  dengan  mengkaji  dan  membahas  data  tersebut dengan beberapa teori dan merujuk kepada dasar hukum yang berlaku di Aceh dan Indonesia. Kajian ini bertujuan  membahas  kebijakan  pemerintah  kota  terhadap  keberadaan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  dan langkah  strategis  Pemerintah  Kota  dalam  menangani  keberadaan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)    di  ruang publik kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan beberapa Qanun dan kebijakan yang berpihak kepada para  Pedagang Kaki Lima (PKL), melakukan beberapa langkah strategis  dalam menata para Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bagian dari unsur ruang publik. Langkah strategis yang telah dan akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Banda Aceh berupa program revitalisasi pedagang kuliner di kawasan Blang Padang, revitalisasi pedagang kuliner yang didominasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan REX Peunayong, Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pasar Baru Almahira di Lamdingin dan beberapa langkah lainnya yang telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Banda Aceh.
Kata kunci : pedagang kaki lima (PKL), pemerintah kota, kebijakan, qanun, perencanaan kota

## 1. Pendahuluan
Pertumbuhan dan perkembangan sektor informal di perkotaan selain diakibatkan oleh krisis ekonomi yang  berkepanjangan  dan  berdampak  kepada  peningkatan  angka  pengangguran  dalam  masyarakat perkotaan  juga  akibat  kegagalan  pemerintah  dalam  penyediaan  lapangan  kerja  formal,  sehingga  kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa atau masyarakat Urban.
Kota  Banda  Aceh  yang  lebih  dikenal  sebagai  salah  satu  model  kota  Madani  yang  sarat  akan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi  berbasis kepada masyarakat. Konteks Kota Madani merupakan impian  dari  masyarakat  Aceh  agar  kelak  bisa  menyelaraskan  dengan  semangat  Madaniah  yang  pada selanjutnya diterjemahkan dalam tujuh misi strategis yakni Meningkatkan kualitas pengamalan  nilai-nilai agama  menuju  pelaksanaan  Syariat  Islam  secara  benar  dan  kaffah,  Memperkuat  penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab demi terciptanya tata kelola pemerintah yang baik,  Memperkuat  pertumbuhan  ekonomi  berbasis  kerakyatan,  Menumbuhkan  masyarakat  yang berintelektualitas  sehat  dan  sejahtera,  Melanjutkan  pembangunan  infrastruktur  dan  prasarana  pariwisata yang  Islami  dan  sehat,  Meningkatkan  peran  dan  partisipasi  perempuan  dalam  ranah  publik  dan perlindungan anak serta meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota [1]. Kota  Banda  Aceh yang  dikenal  sebagai    wilayah   yang   sedang   berkembang,   baik   secara    fisik maupun    secara    ekonomi,  Kota  Banda  Aceh  sedang  mengalami  proses  perubahan  menuju  kota  madani dengan  beberapa  kawasan  Ruang  Publik  sebagai  salah  satu  indikator  citra  fisiknya.  Beberapa  Kawasan seperti Kawasan Blang Padang, Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman, Kawasan Pasar Ikan dan Pasar Sayur Peunayong, Kawasan Rekreasi Kuliner REX Peunayong. Perubahan fisik yang terjadi di beberapa Kawasan tersebut tidak bisa terlepas dari proses penataan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL)  yang telah puluhan tahun memberi nafas kehidupan di beberapa Kawasan tersebut. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut telah memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan perekonomian kota Banda Aceh, namun disisi lain  juga  menghadirkan  beberapa  permasalahan  terhadap  citra  dan  keindahan  serta  kebersihan  Kawasan tersebut. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)  yang berada di kawasan terebut sudah dilakukan sedikitnya dua  kali,  yaitu  dengan  melakukan  renovasi  terhadap  kios-kios  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  kawasan tersebut.
Dalam penataan  tersebut  telah  dilakukan  perubahan-perubahan  terhadap  sarana  dan  prasarana yang  berkaitan  dengan  aktifitas  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL),  seperti  kios  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL), penyediaan air bersih, penyediaan penerangan dan  sebagainya.  Penyediaan  sarana  dan  prasarana  fisik untuk  Pedagang Kaki Lima (PKL)  yang  telah  dilakukan  oleh pelaku-pelaku pembangunan merupakan upaya untuk mewujudkan penataan PKL sebagai solusi terhadap permasalahan  lingkungan yang mendera Kawasan  tersebut  selama  ini.  Terganggunya  sendi-sendi  kegiatan  kota  akibat  berkembangnya  kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak tertata, menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan kota Banda Aceh.  Adanya Pedagang Kaki Lima (PKL)  menempati ruang-ruang publik mengakibatkan juga terjadinya perubahan fungsi dari ruang tersebut.  Salah satunya berupa berkurangnya ruang terbuka hijau, pemanfaatan trotoar  yang  mengganggu  sirkulasi  pejalan  kaki  akibat  dipakainya  trotoar  tersebut  oleh  Pedagang  Kaki Lima  (PKL),  pemanfaatan  badan  jalan  oleh  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  yang  berdampak  kepada munculnya kemacetan lalulintas dan kesemrawutan pola sirkulasi dari pengendara, pemanfaatan kawasan tepi sungai atau ruang di atas saluran drainase oleh Pedagang Kaki Lima (PKL)  sehingga mengakibatkan terganggunya aliran air dan berpotensi banjir jika terjadinya hujan yang menerus dan lebat.
Pedagang  Kaki  Lima  (PKL),  kerap  dipandang  sinis  sebagai  sumber  kemacetan  lalu  lintas  atau merusak keindahan kota.  Upaya penataan ruang kota yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh melalui upaya penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di daerah publik secara liar melalui Tim Satpol PP, yang pada kenyataan sering mengakibatkan terjadinya bentrok fisik antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Tim Satpol PP. Hal ini sering terjadi karena Tim Satpol PP kerap dituding sangat arogan dan kurang berpihak kepada Pedagang Kaki Lima (PKL)  dan pelaku sektor informal lainnya.
Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL)  sebagai sektor informal merupakan fenomena umum yang sering  muncul  di  beberapa  negara  yang  sedang  berkembang,  termasuk  di  beberapa  negara  maju.    Di Indonesia, data BPS per Februari 2023, menyebutkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,45 persen  dan  Rata-rata  upah  buruh  sebesar  2,94  juta  rupiah  per  bulan  Sebanyak  83,34  juta  orang  (60,12 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,15 persen poin dibanding Februari 2022 [2].

## 2. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengamatan langsung di lapangan dengan mengkaji dan membahas data tersebut merujuk kepada beberapa teori dan dasar hukum yang berlaku di Aceh dan Indonesia.. Pada tahapan ini penulis mencoba menganalisis kebijakan Pemerintah Aceh  berupa  beberapa  Qanun  yang  berkaitan  dengan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  dan  beberapa  dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa pendekatan dan langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menata dan mengatur kembali keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL)  yang  telah  bertumbuh  kembang  di  beberapa  kawasan  Publik  dan  Pasar  Tradisional.  Objek  yang diteliti merupakan Kawasan Publik yang ditempati para Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti Kawasan Pasar Ikan  Peunayong,  Kawasan  Pasar  Sayur  Peunayong,  Kawasan  Blang  Padang  Dan  Kawasan  REX Peunayong.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Kota  Banda  Aceh  merupakan  salah  satu  kota  di  Aceh  yang  juga  tidak  bisa  meniadakan  aktifitas Pedagang Kaki Lima (PKL)  dalam pertumbuhan ekonomi kota Banda Aceh. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL)  sudah lama berkembang dan sudah menyatu dengan masyarakat kota Banda Aceh sehingga para Perencana kota beserta Pemerintah Kota Banda Aceh dalam merancang Masterplan kota Banda Aceh yang memperhatikan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL)  sebagai bagian dari kota Banda Aceh.
Gambar 2 . Lokasi penelitian
Sumber: Google Image dan Google Earth, 2023
Beberapa  Kawasan  Pasar  Tradisional  seperti  Pasar  Ikan  dan  Pasar  Sayur  Peunayong  tidak  bisa terpisahkan dengan keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL), begitu halnya dengan Pasar Ulee Kareng, Pasar  Lamnyong,  Pasar  Baru  ,  Pasar  Aceh  dan  Kawasan  komersial  lainnya  tidak  bisa  menafikan keterlibatan para Pedagang Kaki Lima (PKL)  dalam  pertumbuhan ekonomi kota Banda Aceh.
Salah satu problem krusial yang terus menghantui masyarakat perkotaan adalah bagaimana strategi dan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya.  Beberapa Perencana kota di negara maju, seperti di kota Liverpool, Inggris, memiliki ide dan rencana kerja yang kreatif yang disusun untuk menunjang terciptanya peluang dan lapangan kerja bagi warga kota dan menempatkan rencana fisik sebagai sarana untuk menopang sasaran tersebut.  Pemerintah Liverpool menciptakan zona bebas aturan pedagang informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dapat berdagang dengan bebas di kawasan-kawasan yang telah ditetapkan bagi warga kota Liverpool [3].
Area Blang Padang Kawasan Peunayong
Gambar 4 . Tampak suasana Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Sayur Peunayong Sumber: Amelia, Dermawan & Fajar Maulana Ikhsan
Selain  untuk  mendorong  partisipasi  warga,  tujuan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  dasar  (seperti sandang, pangan, dan papan) adalah syarat utama menuju tata ruang kota yang pro-poor . Padahal, konstitusi secara tegas mengamanatkan, “setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak” [4].

## Landasan Hukum
Qanun Kota Banda  Aceh tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL memberikan definisi mengenai PKL  yakni  “Pedagang  kaki  lima  yang  selanjutnya  disebut  PKL  adalah  pedagang  yang  dalam  usahanya mempergunakan tempat usaha, sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai pemerintah kota dan atau pihak lain.” [5].
Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tertuang dalam Qanun Kota Banda Aceh yang menjelaskan bahwa :
(1)  Pemerintah  Kota  berwenang  untuk  mengatur  dan  menata  tempat  usaha  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) sesuai dengan RT/RW Kota.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penataan pemanfaatan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)  demi terwujudnya ketertiban, kebersihan, dan keindahan Kota [6].
Mengenai  penetapan  lokasi  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  dalam  Qanun  Kota  Banda  Aceh  juga menyatakan bahwa :
(1)   Walikota  menetapkan  lokasi  ruang  Kota  untuk  tempat  usaha  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)   Penetapan  lokasi  untuk  tempat  usaha  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  sebagaimana  dimaksud  dan termaktub pada ayat  (1), baik atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota atau pihak lain
(3)   Lokasi  tempat  usaha  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan dengan Peraturan Walikota [7].   .

## Pedagang Kaki Lima (PKL) dan definisinya.
Pedagang adalah individu atau kelompok orang yang melakukan aktifitas perniagaan (perdagangan) sebagai  mata  pencahariannya  sehari-hari  [8].  Pedagang  Kaki  Lima  bisa  dikatakan    sebagai  orang  atau individu yang berjualan dan berdagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil  yang tidak memiliki ijin dan umumnya menempati area pinggiran jalan (trotoar) untuk menggelar dagangan.
Pemaknaan  istilah  atau  definisi  dari  Pedagang  Kaki Lima  (PKL)  sudah  berkembang  di  masa pemerintahan  Rafles,  seorang  Gubernur  Jendral  Pemerintah  Kolonial  Hindia  Belanda,  yaitu  berasal  dari kata “ five feet” yang bisa kita artikan sebagai jalur pejalan kaki yang berada di pinggir jalan dengan dimensi selebar 5 (lima) kaki. Ruang tersebut bisa digunakan untuk kegiatan berjualan bagi pedagang kecil sehingga disebut dengan Pedagang Kaki Lima [9].
Adapun yang menjadi penanda atau ciri-ciri umum dari Pedagang Kaki Lima (PKL) lebih lanjut bisa dijabarkan sebagai berikut [10] :
a. berupa kelompok pedagang yang terkadang bisa berperan sekaligus sebagai penyedia atau produsen bagi usahanya tersebut, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri
b.  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  secara  konotasi  atau  menurut  tautan  pikiran  yang  menimbulkan  suatu gambaran  bahwa  mereka  para  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) umumnya  mereka  berjualan  atau  menjual dagangannya di atas lapak atau area yang bersifat temporer dan bisa berpindah-pindah dengan mudah seperti  suatu  hamparan  tikar  di  pinggir  jalan,  di  depan  toko,  maupun  dengan  menggunakan  gerobak dorongan kecil dan kios kecil.
Dari berbagai pengertian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah individu atau kelompok usaha yang melakukan kegiatan berdagang yang selama  proses  menjalankan usaha  perdagangannya kecenderungan menggunakan  tempat-tempat  ataupun fasilitas umum yang banyak dikunjungi masyarakat luas, seperti area pedestrian atau trotoar, kawasan tepi jalan atau pinggiran jalan umum, emperan toko dan kawasan lainnya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha. Untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan kuliner kecenderungan berperan sekaligus sebagai penyedia atau produsen dari kuliner yang dijualnya tersebut.
Pola  penyebaran  aktivitas  Pedagang  Kaki  Lima,  terbagi  menjadi  dua  kategori,  yaitu  :1  Pola penyebaran PKL membentuk pola mengelompok ( focus aglomeration ), umumnya berada pada mulut jalan, disekitar pinggiran pasar umum atau ruang terbuka. Pengelompokkan ini muncul akibat adanya pedagang yang memiliki sifat sama / berkaitan. Pengelompokan pedagang yang sejenis dan saling mempunyai kaitan, akan menguntungkan pedagang. Pola penyebaran yang membentuk pola memanjang ( linier aglomeration), pola penyebaran ini umumnya sangat dipengaruhi oleh pola jaringan jalan. Pola penyebaran memanjang ini terjadi  di  sepanjang/pinggiran  jalan  utama  atau  jalan  penghubung.  Pola  ini  terjadi  berdasarkan pertimbangan kemudahan [11].
Regulasi  pasar,  hingga  kini  masih  bersandar  pada  SKB  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan tentang Penataan, Pembinaan Pasar dan Pertokoan.  Sementara untuk pasar modern, masih merujuk pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Tata Cara Izin Usaha Pasar Modern [12] [13]. Kedua peraturan di atas tidak lagi memadai dalam mengakomodasi situasi yang terjadi saat ini, khususnya bagi  Pedagang  Kaki  Lima.  Di  era  otonomi  daerah,  pemerintah  pusat  kian  sulit  mengontrol  kebijakan pemerintah  daerah  menyangkut  keberadaan  pasar  modern.  Peluang  usaha  yang  adil  bagi  seluruh  lapis masyarakat  harus  tercermin  di  sana.    Kita  seharusnya  bisa  mencontoh  Singapura,  yang  mampu  menata dengan baik pasar tradisionalnya termasuk PKL bisa hidup berdampingan dengan pasar modern.
Dari  hasil  pengamatan  di  lapangan  dan  beberapa  kajian  referensi  menyebutkan  bahwa  pihak Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  telah  mengambil  beberapa  langkah  strategis  untuk  menangani  masalah Pedagang Kaki Lima (PKL), di antaranya berupa Langkah atau upaya menertibkan para Pedagang Kaki Lima  (PKL)  yang  menggelar  lapak  dagangannya  di  beberapa  tempat  atau  kawasan  yang  dilarang  untuk kegiatan berjualan, seperti di sepanjang Pedestrian/trotoar tempat pejalan kaki, di area tepi atau pinggiran jalan dan juga di depan pertokoan. Langkah tersebut dilakukan dengan pertimbangan atau alasan ketertiban dan keindahan tata letak kota Banda Aceh serta untuk menghindari terjadinya arus kemacetan lalu lintas, karena  pinggiran  jalan  yang  sejatinya  dipergunakan dan dimanfaatkan  oleh  warga  kota  untuk  lalu  lintas kendaraan telah beralih fungsi dengan dijadikan lapak berjualan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Langkah lainnya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu dengan merelokasi para PKL yang melanggar aturan berjualan ke tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya selalu diadakan pengawasan dan pembinaan, agar para PKL tidak melanggar aturan lagi [14].
Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mendukung Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL di Kawasan Wisata Kota Banda Aceh sudah menampakkan  hasil  yang  sangat  baik[15].  Khususnya  peran  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dalam  hal menata keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di beberapa ruang Publik Kota Banda Aceh. Revitalisasi Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya Pedagang Kuliner di Blang Padang sudah menunjukkan hasil yang optimal  sehingga  tidak  membuat  kawasan  Blang  Padang  terlihat  kumuh  dan  tidak  tertata  seperti sebelumnya.  Adanya  dukungan dari  pihak  sponsor,  dalam  hal  ini PT  Bank Syariah  Indonesia  (BSI)  dan Kodam  Iskandar  Muda  yang  memberikan  bantuan    berupa  11 unit  kontainer  sehingga  diharapkan  dapat memajukan usaha para Pedagang Kaki Lima naik kelas menjadi lebih baik yang pada akhirnya bisa menarik minat wisatawan yang berkunjung Banda Aceh khususnya ke Blang Padang [16].
Langkah ini juga dilanjutkan dengan upaya memberikan pengetahuan literasi dan inklusi keuangan bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sudah menjadi pelaku UMKM sehingga mampu memberikan peningkatan ekonomi mereka selanjutnya. Hasil yang diperoleh bahwa suasana yang tercipta di Kawasan Blang  Padang  setelah  dilakukan  Program  Revitalisasi  Pedagang  Kuliner  tersebut    menjadi  lebih  baik dengan kualitas lingkungan menjadi lebih bersih dan tertata dengan baik. Para Pedagang Kaki Lima yang
sebelumnya  hanya  bermodalkan  gerobak  dan  bangku-bangku  untuk  bisa  menjajakan  makanan  dan minumannya sekarang sudah memiliki bangunan kios yang dirancang dengan baik dengan diperkuat adanya penataan lanskap yang bagus dan bangku taman yang sekaligus bisa difungsikan sebagai tempat duduk bagi tetamu  atau pengunjung sehingga membuat pengunjung lebih nyaman menikmati sajian kuliner di sana.
Gambar 5. Zonasi Area Kuliner PKL di Blang Padang Sumber : https://www.google.co.id/maps/@5.5500503,95.3128911,525m/data=!3m1!1e3
Gambar 6. Tampak suasana Area Kuliner PKL di Blang Padang Sumber : https://www.google.co.id/maps/place/Kuliner+Blang+Padang/11April 2022
Upaya  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  yang  selanjutnya  adalah  Revitalisasi  Pedagang  Kaki  Lima (PKL), khususnya Pedagang Kuliner yang berada di Pusat Kuliner REX Peunayong. Program ini sedang dalam tahap pelaksanaan pembangunan fisik bangunan dan Kawasan REX tersebut yang diharapkan akan selesai secara sempurna di tahun 2023.  Selama dalam tahap renovasi fisik para Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya Pedagang Kuliner mengambil area trotoar dan badan jalan  di sekitar Kawasan REX Peunayong Banda Aceh.
Gambar 7. Tampak suasana Area pusat jajanan REX di Peunayong sebelum Direvitalisasi Sumber : https://www.kompasiana.com/edirahmani

## Zonasi PKL Kuliner
Gambar 8 . Tampak Perspektif Rencana Pusat jajanan REX di Peunayong setelah direvitalisasi Sumber: https://aceh.tribunnews.com/2022
Usaha Pemerintah Kota Banda Aceh menata kembali Kawasan Pasar Ikan menjadi fungsi yang lain adalah  dengan  merelokasi  para  pedagang  termasuk  pedagang  kaki  lima  untuk  dipindahkan  di  Pasar  Al Mahirah  Lamdingin  dan  upaya  ini  sudah  berlangsung  dari  tahun  2021.  Hasilnya  memang  masih  terus berproses seiring adanya respon pro dan kontra dari pedagang dan masyarakat Kota Banda Aceh yang biasa berbelanja di Pasar Ikan Peunayong
Gambar 9. Tampak suasana Pedagang Kaki Lima di Pasar Ikan Peunayong sebelum direlokasi Sumber : Ifran Aulia & Maulizar Idris
Gambar 10. Tampak suasana Pasar Al Mahirah Lamdingin
Sumber : https://www.kanalaceh.com/2021/05/08
Gambar 11. Tampak suasana Pedagang yang  berada di Pasar Al Mahirah Lamdingin Sumber : https://bandaacehkota.go.id & https://www.ajnn.net/news/
Adalah  sangat  bijak  jika  pemerintah  tidak  hanya  cakap  dalam  menarik  setoran  retribusi  para pedagang  kecil  yang  usahanya  masih  marginal  itu,  tapi  juga  kita  menuntut  kesigapan  pemerintah  untuk mau  memikirkan  kelangsungan  hidup  para  PKL  dan  pedagang  pasar  tradisional.  Tanpa  upaya  serius pemerintah  melindungi  eksistensi  PKL  dan  pasar  tradisional,  kecil  kemungkinan  usaha  rakyat  yang menopang hidup ratusan juta anak bangsa ini bisa bertahan hidup di tengah tata ruang kota yang pro modal dan iklim persaingan usaha yang kian ketat dan tak toleran pada pedagang kecil dan orang miskin.

## 4.   Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini  adalah  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) merupakan salah satu alternatif lapangan kerja yang mudah ditembus oleh  semua kalangan masyarakat dari tingkat pendidikan manapun. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) diperlukan oleh masyarakat umum dari berbagai golongan, baik tingkat pendidikan , pendapatan maupun  pekerjaan.  Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat memberikan kenyamanan yang tidak hanya barang yang murah dan berkualitas namun dapat dijadikan sarana berekreasi bagi pengunjung.
Kebijakan  atau  Qanun  Pemerintah  Aceh  tentang  Pedagang  Kaki  Lima  sudah  mengakomodir keinginan  masyarakat  luas  agar  PKL  bisa  berkelanjutan  berdagang  dengan  tetap  mengikuti  aturan  atau kebijakan yang berlaku. Beberapa Langkah strategis yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang bekerjasama sama dengan berbagai pihak yang berkompeten dalam menangani para Pedagang Kaki Lima sudah berjalan baik.
Program  Revitalisasi  Pedagang  Kaki  Lima  naik  kelas  menjadi  Pelaku  UMKM  Kuliner  di  Blang Padang menghasilkan Langkah yang baik dan meningkatkan kualitas lingkungan Kawasan Blang Padang yang sebelumnya terlihat kumuh dan kotor. Program Relokasi Pedagang dan PKL yang awalnya berada di Pasar  Ikan  Peunayong  sudah  berjalan  baik  walau  hasilnya  masih  dalam  tahapan  evaluasi  tingkat keberhasilannya. Karena masih adanya pro dan kontra mengenai kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Banda  Aceh  ini  terhadap  beberapa  pedagang,  berkaitan  masalah  ketersediaan  transportasi,  biaya  sewa tempat dan lain sebagainya
Sedangkan  program  Revitalisasi  Pedagang  Kuliner  termasuk  PKL  di  Pasar  Kuliner  REX  masih dalam  tahap  penyelesaian  fisik  dan finishing. Kebijakan  dari  pemerintah  Kota  Banda  Aceh  mengenai penataan  Para  Pedagang  Kaki  Lima  sesuai  dengan  semangat  Kota  Madaniah  yang  mengutamakan perekonomian berbasis kemasyarakatan dalam menyelesaikan permasalahannya di lapangan

## 5. Daftar Pustaka
[1] Banda Aceh : Satu Titik Menuju Model Kota Madani
https://syariatislam.bandaacehkota.go.id/2016/04/23/811-banda-aceh-satu-titik-menuju-model- kota-madani/diakses tanggal 18 April 2023
[2] Badan  Pusat  Statistik  (n,d)  PS  per  Februari  2023    diakses  tanggal  18  April  2023 https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023--tingkat-pengangguran-terbuka
[3] D McNeill (1983) The Changing Practice of Urban  Planning.
[4] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 27 ayat 2
[5] Qanun  Kota  Banda Aceh  Nomor  3  Tahun  2007  tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL. Pasal  1 ayat 6.
[6] Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Menangani Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL)  . Pasal 2 ayat 1, ayat 2.
[7] Qanun  Kota  Banda  Aceh  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Penetapan  Lokasi  Pedagang  Kaki  Lima (PKL). Pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3.
[8] Purwosutjipto  (1988)  Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia:  Pengetahuan  Dasar  Hukum Dagang, Jakarta: Djambatan.
[9] Widjayanti, Retno (2000), Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota, ITB: Program Pasca Sarjana.
[10]  Kartono,  (1980). Pedagang Kaki Lima. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
[11]  McGee, T.G dan Y.M Yeung. (1997).  Hawkerys in southeast Asian Cities : Planning for the  Bazaar Economy. Canada : IDRC Publishers
[12]  SKB  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  dengan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  45/MPP/Kep./ 5/1997 tentang Penataan, Pembinaan Pasar dan Pertokoan.
[13]  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 107/MPP/Kep/2/2998 tentang Tata Cara Izin Usaha Pasar Modern.
[14]  Akmal, Ikhlasul (2022), Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Analisis Implementasi Qanun Kota Banda  Aceh  No.3  Tahun  2007  Tentang Peraturan  Dan  Pembinaan  Pedagang  Kaki  Lima),  Skripsi UIN Ar Raniry Banda Aceh.
[15]  Anindita,  Maura  (2021),  Pelaksanaan  Qanun  Kota  Banda  Aceh  No.  3  Tahun  2007  Tentang Pengaturan  Dan  Pembinaan  Pedagang  Kaki  Lima  (Studi  Kasus  Di  Kawasan  Wisata  Kota  Banda Aceh) Skripsi UIN Ar Raniry Banda Aceh.
[16]  Revitalisasi  Area  Kuliner  Blang  Padang    https://infoaceh.net/ekonomi/revitalisasi-area-kuliner- blang-padang-bsi-berikan-11-kios-kontainer-untuk-pedagang/.diakses tanggal 10 Maret 2023