## 1828
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Menuju Kesejahteraan Ekonomi Umat Islam: Peran Strategis Pengembangan Sistem Keuangan Syariah
Abdullah Najib Azzamani 1 , Jaharuddin 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Jakarta E-mail: adindafanzy@gmail.com 1 , jahar7300@gmail.com 2
Article History: Received: 26 Juni 2024
Revised: 18 Juli 2024 Accepted: 21 Juli 2024
Abstract:  Salah  satu  komponen  penting  dari ekonomi Islam adalah sistem keuangan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Para  ulama  dan  ahli berbeda  pendapat tentang bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam dunia keuangan kontemporer. Untuk mengatasi masalah  ini,  diperlukan  upaya  yang  berkelanjutan untuk  meningkatkan  pemahaman  orang  tentang masalah tersebut dan menemukan solusi yang sesuai dengan  kemajuan  zaman,  sambil  tetap  berpegang teguh pada fondasi syariah yang kokoh.
Meningkatkan  kualitas  dan  jumlah  sumber  daya manusia  serta  pembuatan  produk  dan  layanan  yang sesuai  dengan  kebutuhan  ekonomi  dan  masyarakat adalah masalah utama yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia. Bank syariah dapat memperbaiki  diri  mereka  melalui  dua  langkah.
Pertama,  mereka  harus  membuat  citra  baru  untuk meningkatkan  reputasi  mereka  di  mata  masyarakat. Kedua, mereka harus mengesahkan kumpulan hukum ekonomi  dan  keuangan  Islam  yang  dapat  digunakan sebagai  referensi  untuk  menyelesaikan  perselisihan dalam  transaksi  keuangan  syariah.  Tujuan  utama ekonomi  Islam  adalah  kemaslahahan  umat  manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut perspektif Islam,  indikator  kesejahteraan  ekonomi  termasuk pendapatan  per  kapita,  tingkat  kemiskinan,  tingkat pengangguran,  dan  akses  ke  pendidikan.  Dengan memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem keuangan,  diharapkan  dapat  membangun  sistem ekonomi  yang  adil  dan  berkelanjutan  yang menguntungkan semua orang .
Keywords: Kesejahteraan, Islam, Perbankan, Syariah

## PENDAHULUAN
Ekonomi  adalah  bagian  penting  dari  kehidupan  manusia  untuk  mencapai  tujuan  hidup. Islam memenuhi fitrah manusia yang holistik. Sebuah sistem ekonomi yang dapat mensejahterakan semua  lapisan  masyarakat  dibentuk  seiring  perkembangan  zaman  dan  peningkatan  jumlah kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi (Nasution, 2007). Setiap manusia berharap kesejahteraan,
baik  materi  maupun  spiritual.  Setiap  orang  tua  berharap  kesejahteraan  bagi  anak-anak  dan keluarganya, baik materi maupun spiritual. Orang tua akan bekerja keras, membanting tulang, dan mengerjakan  apa  saja  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarganya,  memberikan  perlindungan  dan kenyamanan.
Salah  satu  alat  yang  sering  digunakan  untuk  mengukur  kesejahteraan  adalah  pendapatan dan konsumsi. Jika kita menggunakan pendekatan pendapatan untuk mengukur kesejahteraan, kita akan menemukan masalah dengan data sektor informal; di Indonesia, jumlah pekerjaan di sektor informal  lebih  besar  daripada  jumlah  pekerjaan  di  sektor  formal,  dan  data  sektor  informal umumnya  sulit  ditemukan.  Namun  sebagai  orang  Islam,  tentu  kita  mempunyai  pandangan  yang berbeda dengan orang-orang yang berpegang pada ekonomi konvensional dalam hal kesejahteraan, karena itu sangatlah menarik untuk membahas dan mengkaji konsep kesejahteraan dalam Islam.
Perekonomian  Indonesia  belum  stabil  dan  tidak  memiliki  fokus  yang  jelas  dalam aktivitasnya.  Salah  satu  sektor  ekonomi  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  stabilitas  ekonomi adalah lembaga keuangan. Mengingat krisis ekonomi Indonesia tahun 1998, berbagai upaya telah dilakukan  untuk  meningkatkan  sektor  ini.  Upaya  ini  dilakukan  oleh  pemerintah,  oleh  lembaga keuangan  (perbankan)  yang  sangat  memperhatikan  sektor  ini,  dan  oleh  masyarakat  secara langsung,  karena  lumbung  usaha  terus  berkembang.  Hal  ini  juga  didukung  oleh  fakta  bahwa sebagian  besar  masyarakat  mengalami  pergeseran  perspektif  (mindset)  setelah  krisis  moneter; mereka  beralih  dari  pekerjaan  mereka  sebagai  pegawai  atau  karyawan  menjadi  bekerja  sebagai wirausahawan. Sektor ekonomi kecil dan menengah ini memerlukan dukungan strategis dari pihak swasta dan lembaga keuangan.
Dalam sistem  ekonomi syariah, ada istilah "hasil". Ide ini memungkinkan pengelola dan pemilik modal untuk berbagi keuntungan dan kerugian (Maskuro, 2017). Penanggungan bersama ini  membantu  stabilitas  ekonomi.  Sistem  ekonomi  syariah  juga  melarang  riba  dan  mendorong kegiatan sektor riil. Ini terbukti mampu mengontrol inflasi dan menjaga stabilitas perekonomian, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara merata dan konsisten.

## LANDASAN TEORI
1. Konsep kesejahteraan ekonomi dalam islam
a. Kesejahteraan
Menurut  kamus  bahasa  Indonesia,  kesejahteraan  berasal  dari  kata  sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat. Dapat juga diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang  yang  terlibat  di  dalamnya  berada  dalam  keadaan  sehat,  damai  dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.
Dalam UU No. 11 tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan  sosial  adalah  kondisi  terpenuhinya kebutuhan  material,  spiritual,  dan sosial  warga  negara  agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan  diri, sehingga  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya.  Sedangkan  penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  adalah  upaya  yang  terarah,  terpadu,  dan  berkelanjutan  yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial  guna  memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap  warga  negara,  yang  meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Islam  merupakan  agama  yang rahmatan lil‘alamin, dan  tujuan  utama  syariat

## 1830
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Islam,  yaitu  mewujudkan  kemaslahahan  umat  manusia,  baik  di  dunia  maupun  di akhirat. Al-Syatibi dalam al-Muwafaqt26 menegaskan yang artinya: “Telah diketahui bahwa  syariat  Islam  itu  disyariatkan  atau  diundangkan  untuk  mewujudkan kemaslahahan makhluk secara mutlak”. Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qardawi menyatakan yang artinya: “Di mana ada maslahah, di sanalah hukum Allah.”
Tujuan  utama  ekonomi  Islam  adalah  merealisasikan  tujuan  manusia  untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat ( falah ), serta kehidupan yang  baik,  dan  terhormat  ( al-hayah  al-tayyibah ).  Ini  merupakan  definisi kesejahteraan  dalam  pandangan  Islam,  yang  tentu  saja  berbeda  secara  mendasar dengan  pengertian  kesejahteraan  dalam  ekonomi  konvensional  yang  sekuler  dan materialistic.
b. Indikator kesejahteraan ekonomi islam
1) Tingkat kemiskinan:
Tingkat kemiskinan umumnya didefinisikan sebagai persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan. Untuk umat Islam, ini berarti proporsi Muslim yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.
2) Pendapatan per kapita:
Pendapatan  per  kapita  adalah  rata-rata  pendapatan  yang  diperoleh  oleh setiap  individu  dalam  suatu  populasi  selama  periode  tertentu,  biasanya  satu tahun.
3) Tingkat pengangguran:
Tingkat  pengangguran  mengukur  persentase  angkatan  kerja  yang  tidak memiliki pekerjaan namun aktif mencari pekerjaan. Pengangguran mengurangi pendapatan, daya beli, dan standar hidup, dapat menyebabkan stress, depresi, dan  masalah  keluarga.  Bisa  mengganggu  kemampuan  beribadah  dan melaksanakan kewajiban agama.
4) Akses terhadap pendidikan:
Akses  terhadap  pendidikan  merujuk  pada  kemampuan  dan  kesempatan umat  Islam  untuk  mendapatkan  pendidikan  formal  dari  tingkat  dasar  hingga tinggi
5) Akses terhadap layanan kesehatan:
Akses terhadap kesehatan mengacu pada kemampuan umat Islam untuk mendapatkan  layanan  kesehatan  yang  berkualitas,  terjangkau,  dan  sesuai dengan kebutuhan mereka.

## 2. Sistem Keuangan Syariah
Sistem keuangan syariah termasuk sistem bank syariah adalah sistem keuangan yang berprinsipkan kepada syariah yakni berpegang  teguh kepada  Al-quran  dan  hadits. Sistem ini  merupakan  tata  perekonomian  yang  diciptakan  oleh  Allah  SWT  dan  dijalankan  serta dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya.
Menurut Wiroso (2009) Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha,  atau  kegiatan  lainnya  yang  sesuai  dengan  syariah,  antara  lain  pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal  (musyarakah),  prinsip  jual  beli  barang  dengan  memperoleh  keuntungan (murabahah),  atau  pembiayaan  barang  modal  berdasarkan    prinsip    sewa  murni    tanpa pilihan (ijarah)  atau  dengan  adanya  pilihan  pemindahan  kepemilikan atas barang yang
disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
a. Prinsip-prinsip dasar keuangan syariah
1) Prinsip bagi hasil (Investasi mudharabah) Di dalam buku “Sistem Keuangan &Investasi Syariah” Oleh muhammad
Firdaus dkk (2005): Pada prinsip bagi hasil investasi mudharabah ini  bahwa nasabah  harus    sersikap    jujur,    amanah    dan    transparnsi    dari    usaha    yang dikelolanya,   karena   pihak   bank hanya   diperkenankan   untuk   melakukan pengawasan usaha dan  tidak  diperkenankan ikut  campur  dalam  pengelolaan dana.
Pihak  pertama  (shahibul  maal)  menyediakan  seluruh  (100%)  modal, sedangkan pihak  lainnya  menjadi  pengelola.  Keuntungan usaha akan  dibagi berdasarkan  kesepakatan  sesuai  kontrak,  sedangkan apabi la  rugi  ditanggung oleh  pemilik modal  selama  kerugian  itu bukan  akibat  kelalaian  si pengelola. Seandainya   kerugian   itu   diakibatkan   karena   kecurangan   atau   kelalaian sipengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
Mudharabah merupakan  keunikan  bank  syariah,  oleh  karena  itu  bagi bank  syariah  atau  lembaga  keuangan  syariah  lain  tidak  banyak  melakukan transaki jenis  ini,  maka  kehilangan  keunikan  bank  syariah  yang  berarti kehilangan nilai lebih dari bank syariah itu sendiri.
2) Prinsip penyertaan modal (musyarakah) Di dalam buku “Bank Syariah: dari teori ke Praktik” oleh  Muhammad Syafi’I  antonio  (2001):  Prinsip  penyertaan  modal  (musyarakah)  adalah  akad kerja  sama  antara  dua  pihak  atau lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu  dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
Akad    musyarakah    ini    merupakan  akad    kerjasama    yang    dilakukan antara  dua belah   pihak   untuk   suatu   usaha   tertentu,   dimana   masing- masing  pihak  memberikan    kontribusi    dana    dengan    ketentuan    bahwa keuntungan  dibagi berdasarkan  nisbah  yang  disepakati,  sedangkan  kerugian ditanggung  oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.
3) Prinsip jual beli (murabahah)
Prinsip jual beli dengan akad murabahah ini adalah salah satu transakti yang paling banyak dilakukan oleh Bank Syariah saat ini.  Salah satu alasannya adalah dalam murabahah ini risiko bagi bank syariah adalah kecil.
Contohnya transaksi dalam pembelian kenderaan bermotor. Bank sebagai penjual    harus  menyediakan  kenderaan  bermotor  untuk  dilakukan  jual  beli dengan nasabah, jadi  yang  diterima  oleh  nasabah  adalah  kenderaan  bermotor dari  jual  beli yang dilakukan.
4) Prinsip sewa (ijarah) Pada  dasarnya  prinsip  ijarah  sama  dengan  prinsip  jual  beli,  namun perbedaannya  terletak  pada  obyek  transaksinya,  bila  pada  jual    beli    objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya   jasa.
Menurut Muhammad Rawas Qal’aji (1987):   Al-ijarah   adalah   akad pemindahan  hak guna atas  barang  atau  jasa,  melalui pembayaran upah sewa, tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan  (ownership  /  milkiyyah)  atas

## 1832
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
barang itu sendiri.
b. Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional
Bank Syariah didirikan untuk memberikan kesejahteraan material dan spiritual, sedangkan  Bank  Konvensional  didirikan  untuk  mendapatkan  keuntungan  material sebesar-besarnya. Kemakmuran material dan spiritual dicapai melalui pengumpulan dan  penyaluran  dana  yang  halal.  Dengan  kata  lain,  Bank  Syariah  tidak  akan memberikan dana kepada bisnis yang menghasilkan minuman keras atau bisnis lain yang  tidak  dapat  dipastikan  bahwa  hasilnya  berasal  dari  kegiatan  yang  halal.  Oleh karena itu,  dapat dikatakan  bahwa ide tentang keuntungan bagi  bank konvensional lebih  cenderung  berpusat  pada  keuntungan  materi.  Sebaliknya,  ide  tentang keuntungan bagi bank syariah lebih cenderung mempertimbangkan keuntungan dari sudut pandang duniawi dan akhirat.Jika tujuan nasabah sesuai dengan  tujuan Bank Syariah, tidak ada alasan untuk tidak menabung di Bank Syariah. Ini karena adanya keseimbangan antara hal-hal duniawi dan ukhrawi.
Tabel 1. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil Bunga Bagi Hasil Bunga yang ditetapkan pada saat perjanjian mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan. Hasil ditentukan oleh rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melakukan perjanjian pada saat perjanjian dengan pertimbangkan kemungkinan keuntungan atau kerugian. Berdasarkan keuntungan persentase bunga, bunga yang diterima dikalikan dengan dana yang dipinjamkan. Nisbah yang dijanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan dan / atau keuntungan yang diperoleh adalah cara menghitung total hasil. Jumlah bunga yang diterima tidak berubah sesuai dengan usaha peminjam. Pendapatan dam atau keuntungan bagi hasil akan mengubah jumlah bagi hasil. Sistem bunga tidak adil karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam. Sistem hasil adil karena perhitungannya didasarkan pada hasil bisnis. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama. Tidak ada agama satupun yang meragukan system bagi hasil.

## 3. Peran dan fungsi lembaga keuangan syariah
a. Perbankan Syariah
Menurut  Undang-Undang  Perbankan  Nomor  10  tahun  1998,  bank  adalah organisasi  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan kemudian  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dengan  tujuan  meningkatkan  taraf hidup  rakyat  banyak.  Bank  menghimpun  dana  dari  masyarakat  kemudian menyalurkan  dananya  kepada  masyarakat  dengan  tujuan  meningkatkan  taraf  hidup rakyat  banyak.  Bank  disebut  perantara  keuangan  karena  dua  tugas  utamanya: mengumpulkan dana untuk masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat.
Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada sistem hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.
Menurut  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  No.  21  tahun  2008,  perbankan syariah mencakup semua yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk  kelembagaan,  operasi,  dan  prosedur  untuk  menjalankan  bisnis  mereka berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS),
Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
b. Asuransi Syariah
Untuk memberikan formulasi pengertian asuransi syariah, tidak ada salahnya, penulis mengemukakan pengertian asuransi secara umum. Kata asuransi berasal dari bahasa  Inggris,  insurance.  Insurance  mempunyai  pengertian:  (a)  asuransi,  dan  (b) jaminan." Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah diadopsi ke dalam kamus besar bahasa  Indonesia  dengan  padanan  kata  pertanggungan.2)  Asuransi  dimaksud, menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. 3)
Pengertian asuransi di atas, akan lebih jelas bila dihubungkan dengan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah  "suatu  perjanjian,  dengan  mana  seorang  penanggung  mengikat-  kan  diri kepada  seorang  tertanggung  dengan  suatu  premi  untuk  memberikan  penggantian kepadanya  karena  suatu  kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan  keuntungan  yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."
Selain  pengertian  asuransi  di  atas,  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang juga dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menguraikan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri  kepada  tertanggung  dengan  menerima  premi  asuransi  untuk  memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan, kehilangan keuntungan yang  diharapkan,  atau  tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin akan  diderita  tertanggung,  yang  timbul  dari  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti,  atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
c. Pasar Modal
Menurut  Sunariyah  (2011),  pasar  modal  adalah  tempat  pertemuan  antara penawaran  dengan  permintaan  surat  berharga.  Di  tempat  inilah  para  pelaku  pasar yaitu individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana ( surplus funds )  melakukan  investasi  dalam  surat  berharga  yang  ditawarkan  oleh  emitem. Sebaliknya,  ditempat  itu  pula  perusahaan  ( entities )  yang  membutuhkan  dana menawarkan surat berharga dengan cara listing terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai emitem.
Menurut Hari (2021), pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan  modal,  seperti  obligasi  dan  saham.  Pasar  modal  berfungsi  untuk menghubungkan  antara  investor,  emitem,  dan  institusi  pemerintahan  melalui perdagangan instrument keuangan jangka panjang.
Menurut  Marzuki,  dkk  (1997),  pasar  modal  ( capital  market )  merupakan perdagangan instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik yang diterbitkan oleh  pemerintah  ( public  authorities )  maupun  oleh  Perusahaan  swasta  ( private sectors ).  Pasar  modal  memiliki  beberapa  fungsi  baik  bagi  pihak  yang  memerlukan dana  ( borrowers )  dan  pihak  yang  meminjamkan  dana  ( lenders ),  tetapi  juga pemerintah.

## 1834
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## METODE PENELITIAN
1. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif deskriptif. Metode analisis kualitatif deskriptif merupakan metode yang memfokuskan pada permasalahan atas dasar fakta  yang  dilakukan  dengan  cara  pengamatan/observasi,  wawancara,  dan  mempelajari dokumen-dokumen.
2. Sumber Data
Dalam  hal  ini  sumber  data  diperoleh  dengan  menggunakan  studi  komparasi  hasil penelitian terdahulu serta artikel-artikel di media masa yang terkait dengan pembahasan. Dari  data-data  yang  diperoleh  kemudian  disusun  berdasarkan  aturan  dan  analisis  yang sesuai  dengan  kaidah  penulisan  sehingga  mempermudah  pembahasan  masalah-masalah yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran sistem keuangan syariah dalam kesejahteraan ekonomi
Sistem  keuangan  syariah  memiliki  beberapa  peran  penting  dalam  meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Berikut adalah beberapa peran utama:
a. Inklusi Keuangan
Sistem keuangan syariah berperan penting dalam inklusi keuangan, yang berarti memperluas  akses  layanan  keuangan  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat,  terutama mereka  yang  tidak  terlayani  oleh  sistem  keuangan  konvensional.  Berikut  adalah penjelasan lebih rinci mengenai peran ini:
1) Akses bagi Populasi yang Tidak Terlayani Qard Hasan, yang juga dikenal sebagai pinjaman kebajikan tanpa bunga, adalah salah satu contoh produk keuangan mikro syariah yang memungkinkan individu dengan pendapatan rendah mendapatkan akses modal tanpa dikenakan bunga tinggi. Produk keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti  mudharabah  dan  musyarakah,  yang  memungkinkan  mereka berpartisipasi  dalam  sistem  keuangan  tanpa  melanggar  keyakinan  agama mereka.  Akibatnya,  banyak  orang  yang  menolak  layanan  keuangan konvensional karena prinsip bunga (riba) yang tidak sesuai dengan keyakinan agama mereka.
2) Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Usaha kecil dan menengah dapat memperoleh modal dengan cara yang adil  melalui  mekanisme  bagi  hasil  seperti  mudharabah  dan  musyarakah,  di mana  keuntungan  dan  kerugian  dibagi  antara  pengusaha  dan  pemilik  modal. Lembaga  keuangan  syariah  sering  memberikan  pendampingan  dan  pelatihan kepada  pengusaha  kecil,  membantu  mereka  meningkatkan  keterampilan mereka dan meningkatkan bisnis  mereka, sehingga  meningkatkan daya  saing dan keberlanjutan usaha mereka.
3) Produk Keuangan yang Inklusif
Orang-orang  yang  ingin  mendapatkan  keuntungan  tanpa  melanggar hukum syariah akan tertarik dengan produk tabungan dan investasi yang bebas riba.  Produk  ini  mendorong  orang  untuk  menabung  dan  berinvestasi  karena menawarkan pilihan yang aman dan sesuai dengan keyakinan mereka.
Asuransi  Syariah  (Takaful)  berdasarkan  prinsip  gotong-royong  dan
tolong-menolong  memberikan  perlindungan  asuransi  kepada  individu  dan keluarga yang mungkin tidak percaya atau menghindari asuransi konvensional.
4) Pemanfaatan Dana Sosial Islam
Pengumpulan  dana  melalui  zakat,  infaq,dan  sedekah  digunakan  untuk program-program  yang  mendukung  kesejahteraan  sosial,  seperti  bantuan pendidikan, kesehatan, dan modal usaha bagi yang membutuhkan.
Pemanfaatan wakaf dalam bentuk produktif, seperti pembangunan rumah sakit,  sekolah,  dan  fasilitas  umum  lainnya,  membantu  meningkatkan  akses masyarakat terhadap layanan penting dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.
5) Teknologi Keuangan Syariah (Fintech Syariah)
Dalam keuangan syariah, penggunaan fintech memungkinkan akses yang lebih  mudah  dan  luas  ke  produk-produk  tersebut.  Dengan  menggunakan aplikasi  dan  platform  digital,  orang  dapat  membuka  rekening,  mengajukan pembiayaan, dan melakukan transaksi dengan cepat dan efektif.
Platform  crowdfunding  berbasis  syariah  memungkinkan  individu  dan bisnis kecil untuk mendapatkan dana dari komunitas dengan prinsip bagi hasil, memperluas akses pendanaan dengan cara yang adil dan transparan
6) Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah Lembaga  keuangan  syariah  sering  kali  mengadakan  kampanye  dan program edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Ini  membantu  masyarakat  memahami  produk-produk  keuangan  syariah  dan manfaatnya, sehingga mereka lebih percaya diri untuk menggunakan layanan ini.
b. Pengurangan Kemiskinan
Sistem  keuangan  syariah  memiliki  beberapa  mekanisme  yang  efektif  dalam pengurangan kemiskinan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai peran ini:
1) Pengumpulan dan Distribusi Zakat
Zakat  adalah  kewajiban  bagi  umat  Islam  yang  dapat  menyisihkan sebagian kecil dari kekayaan mereka untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung.  Organisasi  keuangan  syariah  sering  mengumpulkan  dan mendistribusikan  zakat.  Zakat  didistribusikan  kepada  orang-orang  miskin, yatim piatu, dan kelompok lain yang berhak.
Dampak Pengumpulan zakat yang terorganisir dengan baik memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal.
2) Pembiayaan Mikro Syariah
Pembiayaan  mikro  syariah  memungkinkan  individu  atau  bisnis  kecil untuk  mendapatkan  pinjaman kecil tanpa  bunga. Produk  seperti Qard  Hasan, juga dikenal sebagai "pinjaman kebajikan," memberikan pinjaman tanpa bunga, memungkinkan  penerima  untuk  memulai  atau  mengembangkan  bisnis  kecil mereka tanpa dikenakan bunga yang memberatkan. Pembiayaan mikro syariah membantu  masyarakat  keluar  dari  kemiskinan  dengan  memberikan  modal usaha.
3) Wakaf Produktif
Wakaf  adalah  sumbangan  harta  yang  manfaatnya  digunakan  untuk

## 1836
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
kepentingan  umum  secara  berkelanjutan.  Wakaf  produktif  melibatkan penggunaan aset wakaf untuk proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, atau pusat bisnis. Pendapatan dari proyek  ini  kemudian  digunakan  untuk  kepentingan  sosial.  Aset  wakaf  yang dikelola secara produktif dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan  yang digunakan  untuk  mendanai  program-program  sosial,  mengurangi  kemiskinan dengan cara yang berkelanjutan.
4) Infaq dan Sedekah
Sumbangan sukarela yang diberikan oleh individu atau perusahaan untuk membantu  orang  yang  membutuhkan  disebut  infaq  dan  sedekah.  Infaq  dan sedekah  diberikan  oleh  lembaga  keuangan  syariah  kepada  individu  atau kelompok  yang  membutuhkan  melalui  program  kemanusiaan  dan pembangunan.  Ini  membantu  memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  mendukung program pemberdayaan ekonomi, membantu penerima keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
5) Investasi Sosial Syariah
Investasi  sosial  syariah  adalah  investasi  yang  tidak  hanya  mencari  keuntungan finansial  tetapi  juga  dampak  sosial  yang  positif.  Dengan  cara  ini,  lembaga  keuangan syariah menginvestasikan dana mereka dalam usaha yang membantu masyarakat, seperti perumahan  murah,  layanan  kesehatan,  dan  pendidikan.  Akibatnya,  proyek-proyek  ini membantu  masyarakat  miskin  mendapatkan  akses  lebih  besar  ke  layanan  vital, meningkatkan kesehatan mereka, dan membantu mereka keluar dari kemiskinan.
6) Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan pelatihan adalah komponen kunci dalam pemberdayaan ekonomi. Dengan cara ini, lembaga keuangan syariah menginvestasikan dana mereka  dalam  usaha  yang  membantu  masyarakat,  seperti  perumahan  murah, fasilitas  kesehatan,  dan  pendidikan.  Akibatnya,  proyek-proyek  ini meningkatkan  akses  masyarakat  miskin  terhadap  layanan  penting, meningkatkan  kesejahteraan  mereka,  dan  membantu  mereka  keluar  dari kemiskinan.
c. Stabilitas Keuangan
Peran  sistem  keuangan  syariah  dalam  menciptakan  stabilitas  keuangan  dapat dijelaskan lebih rinci melalui beberapa aspek utama, yakni prinsip-prinsip dasar yang dianutnya,  mekanisme  dan  instrumen  yang  digunakan,  serta  dampak-dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
1) Prinsip-Prinsip Dasar
a) Larangan  Riba  (Bunga):  Sistem  keuangan  syariah  melarang  riba,  yaitu bunga atas pinjaman. Sebaliknya, sistem ini mempromosikan pembiayaan berbasis ekuitas dan bagi hasil. Larangan riba mengurangi beban utang yang berlebihan dan menghindari risiko default yang tinggi.
b) Larangan  Gharar  (Ketidakpastian  Berlebihan):  Transaksi  yang mengandung unsur ketidakpastian berlebihan atau spekulasi dilarang. Hal ini  mendorong  transparansi  dan  keadilan  dalam  transaksi,  mengurangi risiko fraud dan ketidakstabilan pasar.
c) Larangan  Maysir  (Judi):  Segala  bentuk  spekulasi  yang  mirip  dengan perjudian dilarang. Ini termasuk investasi dalam instrumen yang sangat
spekulatif yang dapat memicu volatilitas pasar.
2. Mekanisme dan Instrumen
Metode  seperti  Mudharabah  (mitra  investasi)  dan  Musyarakah  (mitra usaha)  mendorong  investor  dan  pengusaha  untuk  membagi  risiko.  Ini mengurangi  risiko  kesalahan  yang  sering  terjadi  pada  pembiayaan  berbasis utang.  Tidak  seperti  obligasi,  sukuk  didasarkan  pada  aset  dan  proyek  nyata daripada  bunga.  Ini  memastikan  dana  digunakan  untuk  investasi  yang menguntungkan dan mengurangi risiko spekulatif. Asuransi berbasis syariah ini mengedepankan  prinsip  berbagi  risiko  dan  tanggung  jawab  bersama.  Ini membantu mengelola risiko sistemik secara lebih adil dan transparan.
3. Dampak terhadap Stabilitas Keuangan Sistem keuangan syariah mengurangi kemungkinan gelembung keuangan dan  krisis  utang  yang  dapat  mengguncang  stabilitas  ekonomi  dengan menghindari transaksi spekulatif dan riba. Dalam kebanyakan kasus, investasi dalam  keuangan  syariah  dikaitkan  dengan  usaha  riil  seperti  pembangunan infrastruktur,  yang  berfungsi  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang sebenarnya  dan  berkelanjutan.  Pemiayaan  berdasarkan  ekuitas  dan  hasil mengurangi  beban  risiko  pada  satu  pihak  dengan  mendorong  diversifikasi risiko antara berbagai pihak yang terlibat.
Dengan mendorong transparansi dan keadilan dalam transaksi keuangan, prinsip-prinsip  syariah  membangun  kepercayaan  dan  stabilitas  dalam  sistem keuangan. Larangan riba mengurangi risiko utang berlebihan yang bisa memicu krisis  keuangan  dengan  mendorong  pengelolaan  utang  yang  lebih  sehat  dan bertanggung jawab.
4. Respons Terhadap Krisis Keuangan Karena struktur pembiayaannya yang lebih stabil dan kurang spekulatif, studi  menunjukkan  bahwa  institusi  keuangan  syariah  lebih  tahan  terhadap goncangan keuangan global. Pemerintah yang menerapkan kebijakan keuangan syariah dapat menangani krisis ekonomi dengan lebih adil. Misalnya, mereka dapat  memberikan  zakat  dan  wakaf  untuk  membantu  mereka  yang  kurang mampu selama masa krisis.
d. Pengembangan Infrastruktur
Pengembangan  infrastruktur  merupakan  salah  satu  peran  penting  dari  sistem keuangan  syariah.  Infrastruktur  yang  baik  dapat  meningkatkan  kesejahteraan ekonomi  dengan  cara  menyediakan  fasilitas  dasar  yang  dibutuhkan  untuk  kegiatan ekonomi, seperti transportasi, komunikasi, dan energi. Berikut adalah rincian peran sistem keuangan syariah dalam pengembangan infrastruktur:
1) Pembiayaan Melalui Sukuk (Obligasi Syariah)
Sukuk  adalah  instrumen  keuangan  syariah  yang  mirip  dengan  obligasi tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sukuk tidak mengenakan bunga, tetapi  berbagi  keuntungan  dari  proyek.  Banyak  negara  telah  menggunakan sukuk untuk membiayai proyek infrastruktur besar, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan,  dan  fasilitas  energi.  Misalnya,  Indonesia  dan  Malaysia  telah menggunakan sukuk untuk membiayai Pembangunan infrastruktur transportasi dan energi.
2) Pembiayaan Berbasis Proyek (Project Financing)

## 1838
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Pembiayaan  berbasis  proyek  dalam  keuangan  syariah  melibatkan penggunaan kontrak syariah seperti Ijarah (sewa), Istisna (kontrak pembuatan), dan  Murabahah  (pembiayaan  berbasis  jual  beli)  untuk  mendanai  proyek infrastruktur. Misalnya, dalam kontrak ijarah, lembaga keuangan syariah dapat membeli  fasilitas  atau  peralatan  infrastruktur  dan  kemudian  menyewakannya kepada pengguna akhir; dalam kontrak Istisna, lembaga keuangan membiayai pembangunan infrastruktur sesuai spesifikasi yang disepakati dan menjualnya kembali  kepada  pengguna  setelah  selesai.  Dalam  kontrak  Istisna,  lembaga keuangan  membiayai  konstruksi  dan  menjualnya  kembali  kepada  pengguna setelah selesai.
3) Dana Zakat dan Wakaf
Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka untuk kepentingan sosial, sementara wakaf adalah donasi aset untuk tujuan keagamaan atau amal yang bersifat abadi. Dana zakat dan wakaf dapat  digunakan  untuk  mendanai  infrastruktur  sosial  seperti  rumah  sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Pengelolaan yang baik atas dana ini dapat memastikan  bahwa  infrastruktur  yang  dibangun  dapat  memberikan  manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Beberapa proyek wakaf telah digunakan untuk mendirikan  rumah  sakit  dan  sekolah  yang  menyediakan  layanan  gratis  atau terjangkau bagi masyarakat miskin.
4) Penyediaan Dana untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sistem  keuangan  syariah  menyediakan  pembiayaan  bagi  UKM  yang dapat  berkontribusi  pada  pembangunan  infrastruktur  lokal.  Melalui  kontrak- kontrak seperti Musharakah (kemitraan) dan Mudharabah (bagi hasil), lembaga keuangan  syariah  dapat  memberikan  modal  kepada  UKM  untuk mengembangkan  infrastruktur  bisnis  mereka,  seperti  fasilitas  produksi  dan distribusi.    Pembiayaan  UKM  untuk  pembangunan  pabrik  kecil  atau  pusat distribusi yang mendukung perekonomian lokal.
5) Investasi Berbasis Komunitas
Sistem keuangan syariah mendorong investasi berbasis komunitas yang melibatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengembangan  infrastruktur. Misalnya, melalui program investasi sukarela di mana anggota komunitas dapat menginvestasikan dana mereka untuk proyek-proyek infrastruktur lokal dengan imbalan hasil dari proyek tersebut. Proyek pembangunan sumur air bersih atau fasilitas  energi  terbarukan  yang  didanai  oleh  komunitas  lokal  melalui  skema investasi syariah.
e. Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Peran  sistem  keuangan  syariah  dalam  pemberdayaan  ekonomi  lokal  adalah signifikan  dan  mencakup  beberapa  aspek  yang  saling  terkait.  Berikut  adalah penjelasan yang lebih rinci:
1) Dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sistem  keuangan  syariah  menyediakan  pembiayaan  tanpa  bunga  melalui kontrak-kontrak  seperti  murabahah  (jual  beli  dengan  margin  keuntungan), ijarah  (sewa),  dan  qard  al-hasan  (pinjaman  kebajikan).  Ini  memungkinkan UMKM  mendapatkan  modal  kerja  tanpa  beban  bunga  yang  memberatkan. Pembiayaan berbasis ekuitas seperti mudharabah (kemitraan di mana satu pihak
menyediakan  modal  dan  pihak  lain  mengelola  usaha)  dan  musyarakah (kemitraan  di  mana  kedua  pihak  menyediakan  modal  dan  berbagi keuntungan/kerugian) mendorong kewirausahaan dan inovasi di tingkat lokal.
2) Pengumpulan dan Distribusi Zakat, Infaq, dan Shadaqah Lembaga  keuangan  syariah  sering  terlibat  dalam  pengumpulan  zakat, infaq, dan shadaqah, yang merupakan kewajiban sosial dalam Islam. Dana ini dikumpulkan dari masyarakat dan disalurkan kepada yang membutuhkan. Dana yang dikumpulkan digunakan untuk berbagai program pengembangan ekonomi lokal,  seperti  memberikan  modal  kepada  UMKM,  beasiswa  pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bantuan kesehatan.
3) Pengelolaan Wakaf
Wakaf  yang  dikelola  secara  produktif  dapat  menghasilkan  pendapatan  yang digunakan  untuk  membiayai  berbagai  proyek  sosial  dan  ekonomi.  Misalnya, tanah  wakaf  dapat  dibangun  menjadi  pusat  bisnis,  pertanian,  atau  fasilitas pendidikan yang menguntungkan masyarakat setempat. Pendapatan dari wakaf digunakan  untuk  memberdayakan  komunitas  melalui  pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, dan pendidikan, yang semuanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4) Mendorong Investasi Lokal
Investasi  dalam  proyek  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dan  memiliki dampak  sosial  yang  positif  dianjurkan  oleh  keuangan  syariah.  Ini  mencakup investasi  dalam  industri  pertanian,  manufaktur,  dan  infrastruktur  lokal,  yang akan  menghasilkan  lapangan  kerja  baru  dan  peningkatan  pendapatan masyarakat.  Untuk  membiayai  proyek  pembangunan  lokal,  pemerintah  dan perusahaan dapat menerbitkan sukuk. Sukuk ini menarik investor yang mencari instrumen  investasi  yang  sesuai  dengan  syariah,  dan  proyek  yang  dibiayai meningkatkan ekonomi lokal.
5) Pendidikan dan Pelatihan
Untuk  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  lokal  untuk  mengelola  bisnis dengan  lebih  efisien  dan  produktif,  lembaga  keuangan  syariah  sering  terlibat dalam program pelatihan keterampilan. Edukasi tentang keuangan syariah dan manajemen keuangan membantu masyarakat memahami cara mengelola dana mereka dengan lebih baik dan memanfaatkan layanan keuangan yang tersedia untuk mereka.
6) Pemberdayaan Perempuan
Banyak lembaga keuangan syariah memiliki program khusus yang membantu perempuan pengusaha; program ini memberikan mereka akses ke pembiayaan, pelatihan,  dan  jaringan  bisnis.  Dengan  mendukung  partisipasi  ekonomi perempuan,  sistem  keuangan  syariah  membantu  menciptakan  kesetaraan ekonomi dan memberdayakan seluruh anggota komunitas.
7) Membangun Kepercayaan dan Stabilitas Ekonomi Sistem keuangan syariah yang mengutamakan transparansi, keadilan, dan keterbukaan  dalam  transaksi  keuangan  menghindari  spekulasi  dan  transaksi berbasis  bunga,  membangun  kepercayaan  di  kalangan  masyarakat  lokal. Stabilitas ekonomi lokal sangat penting untuk kemajuan jangka panjang.
2. Efektivitas sistem keuangan syariah

## 1840
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Salah  satu  aspek  penting  dalam  pengembangan  sistem  keuangan  syariah  adalah memastikan bahwa praktik dan produk yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan prinsip- prinsip syariah Islam. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap larangan riba (bunga), gharar  (ketidakpastian),  dan  maysir  (perjudian)  dalam  setiap  transaksi  dan  instrumen keuangan.
Pertama, larangan riba merupakan inti dari sistem keuangan syariah. Setiap bentuk bunga  yang  diterapkan  dalam  pinjaman  atau  pembiayaan  dianggap  sebagai  riba  dan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus mengembangkan produk  dan  skema  pembiayaan  yang  tidak  melibatkan  bunga,  seperti  skema  bagi  hasil (mudharabah  dan  musyarakah),  sewa  dengan  opsi  kepemilikan  (ijarah  muntahiya  bit- tamlik), dan jual beli dengan keuntungan yang disepakati (murabahah).
Kedua,  larangan  gharar  atau  ketidakpastian  juga  harus  dihindari  dalam  setiap transaksi keuangan syariah. Gharar dapat terjadi ketika terdapat ketidakjelasan atau risiko yang berlebihan dalam kontrak atau produk keuangan. Untuk menghindari hal ini, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan transparansi dan kejelasan informasi yang memadai.
Ketiga, maysir atau perjudian juga dilarang dalam sistem keuangan syariah. Setiap transaksi  atau  produk  keuangan  yang  melibatkan  unsur  spekulasi  atau  taruhan  yang berlebihan harus dihindari. Namun, perlu dicatat bahwa risiko yang wajar dalam kegiatan bisnis  diperbolehkan  dalam  Islam,  selama risiko  tersebut dikelola dengan  baik  dan  tidak melibatkan unsur perjudian.
Untuk  memastikan  kesesuaian  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  lembaga  keuangan syariah biasanya memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi dan memberikan panduan terkait kepatuhan syariah. DPS terdiri dari para ahli di bidang syariah dan  ekonomi  Islam  yang  memastikan  bahwa  setiap  produk,  layanan,  dan  praktik  yang ditawarkan telah melalui proses penilaian dan persetujuan dari sudut pandang syariah.
Selain itu, upaya terus-menerus dilakukan untuk menjaga integritas dan kesesuaian dengan syariah dalam industri keuangan syariah. Hal ini meliputi pelatihan dan sertifikasi bagi para praktisi dan profesional di bidang ini, pengembangan standar dan regulasi yang relevan,  serta  peningkatan  literasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  agar  mereka  dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan keuangan mereka.
Namun,  perlu  diakui  bahwa  terdapat  beberapa  tantangan  dan  perdebatan  dalam mengevaluasi  kesesuaian  praktik  dan  produk  keuangan  syariah  dengan  prinsip-prinsip syariah. Terdapat perbedaan interpretasi dan pendapat di antara para ulama dan ahli terkait penerapan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  konteks  keuangan  modern.  Oleh  karena  itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk terus memperdalam pemahaman dan mencari solusi  yang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman,  namun  tetap  berpegang  teguh  pada fondasi syariah yang kokoh.
3. Tantangan dan strategi dalam pengembangan sistem keuangan syariah
Berikut  merupakan  tantangan-tantangan  yang  dihadapi  perbankan  syariah  di Indonesia:
a. Meningkatkan kualitas maupun kuantintas sumber daya manusia (SDM). Sebagaimana disebutkan oleh Jaharuddin (2019), ekonomi islam telah menjadi solusi  bagi  ekonomi  global,  dan  hal  ini  juga  berlaku  untuk  Indonesia.  Hal  ini disebabkan  berkembangnya  industri  syariah  di  Indonesia,  yang  ditunjukkan  oleh peningkatan  kebutuhan  sumber  daya  manusia  setiap  tahunnya.  Ini  juga  karena
perbankan  syariah  baru  di  Indonesia.  Karena  kurangnya  lembaga  pendidikan, terutama di perguruan tinggi, yang menawarkan program studi mengenai keuangan syariah, penyebaran perbankan syariah yang cepat tidak diikuti dengan ketersediaan sumber  daya  manusia  yang  memadai,  yang  mengakibatkan  ketimpangan  sebesar 20.000  orang.  Untuk  menyelesaikan  masalah  ini,  diperlukan  pengeluaran  yang signifikan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta kolaborasi antara sektor bisnis, institusi pendidikan, dan pemerintah.
b. Membuat  produk  dan  layanan  yang  lebih  sesuai  dengan  kebutuhan  ekonomi  dan masyarakat.  Di  tengah  persaingan  yang  sangat  ketat  di  industri  perbankan,  bank syariah  harus  mengembangkan  produk  dan  layanan  yang  sesuai  dengan  prinsip syariah, unik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menarik klien.
c. Sosialisasi, edukasi dan diseminasi gagasan ekonomi kepada masyarakat secara lebih intensif  dan  massif.  Untuk  mendorong  masyarakat  untuk  menggunakan  perbankan syariah,  upaya  ini  harus  terus  dilakukan.  Ini  dapat  dicapai  melalui  berbagai  cara, seperti  kampanye  media  sosial,  workshop,  seminar,  kolaborasi  dengan  lembaga pendidikan, penyuluhan lapangan,  dan program  pendidikan komunitas.  Selama ini, Bank  Indonesia  telah  mendukung  program  "iB  Campaign",  yang  melibatkan  iklan layanan  masyarakat  di  media  masa,  expo  syariah,  workshop,  dan  seminar,  serta kegiatan kampanye lainnya. Program ini bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan sosialisasi perbankan syariah. Karena otoritas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan,  termasuk  perbankan  syariah,  diberikan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK),  perbankan  syariah  diharapkan  dapat  memperoleh  kemandirian  yang  lebih besar dalam pembuatan program dan pembiayaan program "iB Campaign" yang tidak berhenti dan dapat terus beroperasi. Menurut Abdul Rachman, 2022. Mengubah cara orang menggunakan bank konvensional tidak mudah Karena jika masyarakat sudah terbiasa atau menyukai satu sistem, maka mereka tidak mau berpindah ke sistem lain. Konsumen  biasanya  memiliki  kebiasaan  dan  karakteristik  khusus  yang  tidak  bisa diubah begitu saja kecuali dengan peningkatan kualitas layanan (service excellent).
d. Meyakinkan stakeholder lebih lanjut bahwa keuangan syariah sebenarnya baik untuk bisnis dan muslim. Perbankan syariah tidak selalu harus berhubungan dengan ritual agama  Islam.  Sebaliknya,  itu  lebih  berkaitan  dengan  gagasan  bahwa  hasil  bisnis dibagi  antara  pengelola  modal  dan  pemilik  modal.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan lembaga  keuangan  berdasarkan  prinsip  syariah  dapat  diakses  dan  dikelola  oleh seluruh  lapisan  masyarakat  yang  terlibat,  baik  muslim  maupun  non-muslim,  tidak terbatas  pada  muslim.  Namun,  fakta  di  lapangan  bahwa  perbankan  syariah  di Indonesia  baru  berkembang  pada  lapisan  masyarakat  Islam.  Untuk  memajukan perekonomian Indonesia, bank syariah harus dapat bekerja sama dengan semua pihak.
e. Kerangka  hukum  yang  secara  komprehensif  mampu  menangani  masalah  keuangan syariah.  sistem  keuangan  syariah  berbeda  dengan  sistem  keuangan  konvensional. Dalam  hal  ini  membuat  kerangka  hukum  di  perbankan  konvensional  tidak  relevan bila  harus  digunakan  di  perbankan  syariah.  Untuk  menyelesaikan  perselisihan mengenai transaksi keuangan syariah bisa juga melalui pengadilan agama akan tetapi dinilai  belum  memadai.  Berbeda  mazhab,  interpretasi  sharia  dapat  berbeda  saat menyelesaikan  perselisihan  transaksi  keuangan  syariah  dengan  menggunakan "hukum fiqh".  Untuk mencapai hal ini, negara harus mengesahkan kompilasi hukum ekonomi  dan  keuangan  Islam  yang  disepakati  bersama  untuk  digunakan  sebagai

## 1842
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
referensi. (Abdul Rachman, 2022). Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh bank syariah agar dapat berkembang lebih baik lagi:
1) Strategi untuk pencitraan baru
Untuk menciptakan citra baru tentang perbankan syariah Indonesia yang dapat  diterima  oleh  semua  lapisan  masyarakat,  program  pencitraan  baru  ini merupakan prioritas utama perluasan pasar. Bank syariah harus memposisikan kedua belah pihak sebagai bank yang saling mendukung dengan didukung oleh berbagai keunikan iB, seperti produk yang lebih beragam dengan skema yang lebih variatif, transparan-adil bagi bank dan nasabah, SDM yang kompeten dan beretika, sistem IT yang canggih dan ramah pengguna, dan fasilitas untuk ahli investasi keuangan dan syariah. Agar merek baru iB menjadi lebih dari bank, penempatan  dan  diferensiasi  ini  harus  dilakukan.  Menurut  Muhammad  Iqbal Fasa (2013)
2) Strategi dalam mengembangkan segmen pasar
Karena  bank  adalah  bisnis  yang  berorientasi  pada  keuntungan,  semua bank,  termasuk  yang  syariah,  harus  melakukan  aktivitas  pemasaran.  Bank syariah, di sisi lain, harus mengemas kegiatan pemasarannya secara terpadu dan profesional  untuk  memenuhi  keinginan  klien  dan  membuat  mereka  tetap bermitra. Hasilnya, bank syariah dapat membuat strategi pemasaran yang lebih efektif dengan memahami profil segmen pasar yang dihadapi.
Bank  syariah  dapat  melakukan  penetrasi  pasar  pada  kelompok masyarakat  yang  belum  tersentuh  oleh  mereka.  Kelompok-kelompok  ini termasuk  mereka  yang  peduli  tentang  halal  dan  haram  tetapi  tidak  tahu  atau belum tersentuh oleh bank syariah, mereka yang masih ragu-ragu terhadap bank syariah, dan mereka yang hanya peduli dengan pelayanan dan keuntungan, baik di pasar muslim maupun non-muslim.
3) Strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Sulit untuk meniru sumber daya ini, yang sangat penting bagi perusahaan.
Meskipun organisasi memiliki banyak aset penting, tanpa sumber daya manusia yang  berkualitas  tinggi,  sumber  daya  lain  mungkin  tidak  dimanfaatkan sepenuhnya.  Sumber  daya  manusia  adalah  faktor  paling  penting  untuk keberhasilan  suatu  organisasi,  dan  mereka  memiliki  kemampuan  untuk membedakan perusahaan dari yang lain. Nur Asni Gani, 2020:118 menyatakan Keberhasilan  pengembangan  bank  syariah  sangat  bergantung  pada  kualitas manajemen,  pengetahuan,  dan  ketrampilan  pengelola  pada  level  mikro.  Oleh karena  itu,  jumlah  karyawan  harus  ditingkatkan  melalui  pelatihan  yang memberikan  pemahaman  tentang  baik  manajemen  perbankan  maupun keuangan syariah. Pelatihan ini tersedia untuk semua karyawan bank syariah.
4) Strategi untuk meningkatan efisiensi internal Dalam hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan segmen pasar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, membuat instrumen transaksi syariah lebih lengkap  (dengan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi)  untuk meningkatkan fleksibilitas penerapan jasa keuangan syariah bagi masyarakat, dan sebaginya.
5) Strategi dalam mengembangkan produk.
Setiap  organisasi  pasti  menghasilkan  barang  atau  jasa.  Kemampuan
organisasi untuk membuat kedua output tersebut digambarkan dengan produksi barang dan jasa. Apakah barang atau jasa yang dibuat sesuai dengan permintaan lingkungan  menunjukkan  seberapa  efektif  suatu  organisasi.  Ukuran  produksi yang  tinggi  akan  menunjukkan  hal  ini,  yang  akan  menghasilkan  keuntungan penjualan,  jangkauan  pasar,  layanan  pelanggan,  dan  faktor  lainnya.  Menurut Nur  Asni  Gani,  2020:  119–120.  Bank  syariah  harus  terus  mengembangkan produk baru dan mampu mengeksplorasi berbagai sistem keuangan, sekaligus menunjukkan perbedaan dengan perbankan konvensional. Dengan pasar yang sangat terbuka lebar dan keuntungan dari harga perbankan konvensional, bank syariah  memiliki  kesempatan  untuk  membuat  produk  baru  yang  inovatif  dan kreatif.  Bank  akan  tergerus  oleh  pesaing  bank  syariah,  termasuk  bank konvensional, bank syariah lainnya, dan lembaga keuangan konvensional dan syariah  lainnya,  jika  mereka  tidak  kreatif.  Agar  produk  keuangan  baru  tidak terkesan  mengikuti  produk  yang  ada  dalam  perbankan  konvensional,  produk tersebut  harus  mencerminkan  karakteristik  unik  perbankan  syariah.  Bank syariah dapat bertindak dengan berbagai cara, seperti meniru barang dan jasa bank  syariah  internasional  dan  mendorong  bank  syariah  milik  asing  untuk membawa  barang  dan  jasa  yang  berhasil  di  luar  negeri  ke  Indonesia.  Untuk membuat perbankan syariah berbeda dari perbankan konvensional, program ini harus lebih ditekankan.
6) Strategi untuk meningkatan pelayanan.
Faktor-faktor yang memotivasi masyarkat dalam menggunakan layanan perbankan syarih adalah didominasi oleh faktor kualitas pelayanan. Di sisi lain nasabah bank syariah memiliki kecenderungan untuk memilih berhenti menjadi nasabah karena faktor pelayanan yang kurang baik. Survey yang dimuat oleh Grand  Strategy,  mengungkapkan  bahwa  kualitas  layanan  perbankan  syariah lebih  baik  di  core  benefit  yang ditawarkan. Sedangkan  dari  tingkat  kepuasan terhadap  pinjaman  bank  konvensional  dan  bank  syariah,  kualitas  perbankan syariah  lebih  baik  hampir  di  semua  aspek.  Maka  seharusnya  peningkatan kualitas  layanan  harus  terus  dilakukan di area yang terkait keunikan maupun bersifat  umum.  Dengan  konsep  yang  diadopsi  seperti  service  excellency berdasarkan  dimensi  RATER  (Reliability,  Assurance,  Tangible,  Emphaty, Responsiveness). (Muhammad Iqbal Fasa, 2013)
7) Strategi untuk menjadikan komunikasi yang universal dan terbuka Kegiatan promosi yang efektif dapat meningkatkan potensi daerah yang ada.  Baik  individu,  kelompok,  atau  instansi  yang  terdiri  dari  cendekiawan, penguasa pemerintahan dan negara, alim ulama, dan orang lain yang memiliki kapasitas  dan  akses  yang  signifikan  untuk  menyebarkan  informasi  kepada masyarakat  umum.  Menurut  survei  yang  dilakukan  oleh  Bank  Islam  di  Jawa Barat, orang-orang yang belum pernah menjadi nasabah bank syariah biasanya memiliki  kecenderungan  yang  kuat  untuk  memilih  bank  syariah  (Hafidh Munawir,  2005).  Dalam  promosi  dan  komunikasi,  bank  syariah  harus mempertimbangkan  berbagai  segmen  pasar  yang  mereka  targetkan.  Dengan demikian,  mereka  dapat  mempertahankan  citra  baru  perbankan  syariah Indonesia  yang  kontemporer,  inklusif,  dan  melayani  semua  kelompok masyarakat Indonesia. Berbagai program promosi harus dilaksanakan, namun

## 1844
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
tetap  menunjukkan  posisi  iB  sebagai  perusahaan  perbankan  yang menguntungkan  kedua  belah  pihak  (bank  dan  nasabah)  serta  mendukung branding iB sebagai “lebih dari sekedar bank”. (Muhammad Iqbal Fasa, 2013).

## KESIMPULAN
Dalam proses pengembangan sistem keuangan syariah, penting untuk mempertimbangkan peran  strategisnya  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  umat  Islam.  Sistem  keuangan syariah  memiliki  potensi  besar  untuk  meningkatkan  akses  keuangan  bagi  seluruh  masyarakat, terutama  bagi  mereka  yang  tidak  terlayani  oleh  sistem  konvensional.  Sistem  keuangan  syariah dapat  secara  adil  memberikan  dukungan  kepada  usaha  kecil  dan  menengah  melalui  mekanisme bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Sektor bisnis, lembaga pendidikan, dan pemerintah harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan  produk  yang sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat.  Agar  sistem  keuangan syariah dapat berkembang secara berkelanjutan, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip  syariah.  Dengan  memasukkan  nilai-nilai  Islam  ke  dalam  sistem  keuangan, diharapkan akan tercipta ekonomi yang adil dan berkelanjutan yang menguntungkan semua orang.

## DAFTAR REFERENSI
Abdalloh, Irwan. Pasar Modal Syariah. Elex Media Komputindo, 2019. Ali, H. Zainuddin. Hukum Asuransi Syariah. Sinar Grafika, 2023. Anshori, Abdul Ghofur. Perbankan Syariah Di Indonesia. Ugm Press, 2018. Apriyanti, Hani Werdi. Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang
Dan  Tantangan. Maksimum:  Media  Akuntansi  Universitas  Muhammadiyah  Semarang, 2018, 8.1: 16-23.
Azmi,  Naelul.  Problematika  Sistem  Ekonomi  Islam  Di  Indonesia. Mutawasith:  Jurnal  Hukum Islam, 2020, 3.1: 44-64.
Bakhri,  Saiful;  Saiban,  Kasuwi;  Munir,  Misbahul.  Peran  Lembaga  Keuangan  Syariah  Dalam Industri Halal Sudut Pandang Maqosid Syariah. Tasharruf: Journal Of Islamic Economics And Business, 2022, 3.1: 11-29.
Fadlan,  Fadlan.  Konsep  Kesejahteraan  Dalam  Ekonomi  Islam:  Perspektif  Maqashid  Al- Syariah. Amal: Jurnal Ekonomi Syariah, 2019, 1.01.
Iqbal And S. Ahmed (2018). The Impact Of Islamic Banking On Economic Growth: A Critical Review Of Empirical Studies, Z., Journal Of Islamic Economics And Finance, Vol. 22, No. 1,
Irawan, Mul. Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. Jurnal Media Hukum, 2018, 25.1: 10-21.
Ismail, M. B. A., Et Al. Perbankan Syariah. Kencana, 2017
Jaharuddin, J., & Maesarach, R. M. (2021). Solusi Penerapan Akad Salam Di Perbankan Syariah Nasional Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam, 12(2), 315-332.
M. Khan And S. Hassan (2018). The Role Of Islamic Finance In Promoting Financial Inclusion: A Comparative  Analysis  Of  Muslim  And  Non-Muslim  Countries,  , Islamic  Economic Studies, Vol. 26, No. 2
M.  Tahir  And  A.  Ahmed  (2014).  The  Role  Of  Islamic  Finance  In  Promoting  Corporate  Social Responsibility: A Comparative Analysis Of Islamic And Conventional Banks, , Journal Of Business Ethics, Vol. 121, No. 3,
Misra,  Isra;  Ragil,  Muhammad;  Fachreza,  Muhammad  Iqbal.  Manajemen  Perbankan  Syariah
(Konsep Dan Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia). 2021.
Mubayyinah,  Fira.  Ekonomi  Islam  Dalam  Perspektif  Maqasid  Asy-Syariah. Journal  Of  Sharia Economics, 2019, 1.1: 14-29.
Nainggolan,  Basaria. Perbankan  Syariah  Di  Indonesia.  Pt.  Rajagrafindo  Persada-Rajawali  Pers,
2023.
Nasution, Surayya Fadhilah. Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. At- Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 2021, 6.1: 132-152.
Rachmadi  Usman,  S.  H.,  Et  Al. Aspek  Hukum  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia.  Sinar  Grafika, 2022.
Rahma, Tri Inda Fadhila. Perbankan Syariah 1. 2018.
Roficoh,  Luluk  Wahyu.  Tinjauan  Empirik  Perkembangan  Sistem  Ekonomi  Syariah  Di Eropa. Ijtihad, 2018, 12.1: 44-62.
Rusby, Zulkifli; Arif, Muhammad. Manajemen Perbankan Syariah. 2022. Sa’diyah,  Mahmudatus;  Gumilar,  Asep  Gugun;  Susilo,  Edi.  Uji  Maqashid  Syariah  Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021, 7.1: 373-385.
Sagita  Widyawati,  Muhammad  Iqbal  Fasa,  Suharto.  2022.  Analisis  Strategi  Promosi  Terhadap Pengembangan  Produk  Perbankan  Syariah.  Jurnal  Ekonomi  Bisnis,  Manajemen  Dan Akuntansi (Jebmak) P–Issn: 2964-8858|E-Issn: 2963-3087 Vol. 1, No. 3, 355-368
Setyagustina, Kurniasih, Et Al. Pasar Modal Syariah. 2023.
Sobarna, Nanang. Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. Eco- Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2021, 3.1: 51-62.
Srisusilawati,  Popon,  Et  Al.  Implementasi  Maqashid  Syariah  Terhadap  Produk  Perbankan Syariah. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2022, 7.1: 1-11. Suardi, Didi. Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 2021, 6.2: 321-334.
Syafii,  Indra;  Harahap,  Isnaini.  Peluang  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia.  In: Seminar  Nasional Teknologi Komputer & Sains (Sainteks). 2020. P. 666-669.
Taqwa, Khoirul Zadid; Sukmana, Raditya. Analisis Kinerja Sistem Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 2018, 5.5: 395-407.
Utama,  Andrew  Shandy.  Perkembangan  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia. Unes  Law  Review,
2020, 2.3: 290-298.
Wahab,  Abdul.  Kesejahteraan  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam. Jurnal  Masharif  Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2020, 5.1.
Wahyunitasari,  Eka  Dita;  Sopingi,  Imam;  Musfiroh,  Anita.  Analisis  Peran  Lembaga  Keuangan Syariah  Dalam  Perekonomian  Indonesia:  Sebuah  Pendekatan  Library  Research. Jies: Journal Of Islamic Economics Studies, 2023, 4.2: 103-114.
Wildan, Muhammad. Sistem Ekonomi Islam Simbol Kesejahteraan Masyarakat. El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 2018, 6.1: 49-64.