## ANALISIS ASPEK PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Tanjung Balai)
Oleh : Maya Jannah, SH, M.H Dosen tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Undang-Undang  No  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  pada  Pasal  1  ayat  (25) bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c) transaksi jual beli dalam bentuk  piutang  murabahah,  salam,  dan  istishna;  d)  transaksi  pinjam  meminjam  dalam  bentuk piutang qardh; dan e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
Implementasi  pembiayaan dengan sistem  bagi hasil pada Bank Muamalat  Cabang Tanjung Balai. Adapun pembiayaan sistim bagi hasil Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai adalah  Mudharabah  Muthalaqah  dan  Muqayyadah,  pada  jenis  pembiayaan  ini,  Bank  Muamalat Tanjung  Balai  melakukan  pembiayaan  dengan  menyalurkan  dana  100  %  kepada  mudharib/ nasabah.  Untuk    Mudharabah  Muthalaqah,  diberikan  kepada  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM). Sedangkan untuk Mudharabah Muqayyadah, diberikan pada Koperasi Instansi Pemerintah, BUMN seperti perkebunan dan Koperasi swasta dan melalui BMT Syariah. Sedangkan pembiayaan sistem bagi  hasil  Musyarakah  di  Bank  Muamalat  Cabang  Tanjung  Balai  adalah  dengan  melakukan kerjasama  dengan  Developer  perumahan  melalui  KPR  Syariah.  Pembiayaan  Mudharabah  dan Musyarakah  yang  telah  dijalankan  Bank  Muamalat  Tanjung  Balai  berjumlah  22  (dua  puluh  dua) pembiayaan.
Hambatan-hambatan  pembiayaan  dengan  sistem  bagi  hasil  yang  dihadapi  oleh  Bank Muamalat  Cabang  Tanjung  Balai  dan  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  menghadapi  hambatan- hambatan  tersebut  yaitu  sebagai  berikut:  Pertama,  hambatan  internal  :  a)  jaringan  kantor  bank muamalat masih terbatas; b) SDM yang memilki keahlian untuk melakukan investasi pola bagi hasil di bank muamalat masih rendah. Kedua, hambatan eksternal : a) kurangnya transparansi dari pihak nasabah,  b)  pemahaman  nasabah  dalam  hal  pembiayaan  dengan  sistem  bagi  hasil  masih  rendah. Sedangkan  Upaya-upaya  yang  dilakukan  antara  lain:  Pertama  ,upaya  Internal  antara  lain  adalah membuka kantor cabang dan kantor cabang pembantu di setiap daerah untuk menambah perluasan jaringan  yang  ada  dan  diupayakan  sampai  kepada  tingkat  kecamatan;  Melakukan  program peningkatan keterampilan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kedua, upaya eksternal antara lain adalah  menciptakan  sistem  monitoring  dan  pengawasan  yang  efektif  untuk  menjamin  tercapainya sistem  perbankan  syariah  secara  konsisten  dan  melakukan  audit  atas  laporan  keuangan  secara periodik;  mengadakan  seminar-seminar  umum  yang  banyak  membahas  tentang  pembiayaan  bagi hasil.
Kata Kunci : Analisis, Sistem Bagi Hasil, Perbankan Syariah.

## I. PENDAHULUAN
Prinsip  bagi  hasil  sebagai  salah  satu ciri  khas  dari  perbankan  syariah,  merupakan daya  tarik  tersendiri  yang  membedakan  bank
syariah  dengan  bank  Konvensional.  Prinsip bagi  hasil  lahir  sebagai  penolakan  terhadap perbankan yang memberlakukan sistem bunga sebagai  keuntungan.  Adapun  jenis  bagi  hasil
pada  perbankan  syariah  yaitu  dalam  bentuk Mudharabah dan Musyarakah.
Pembiayaan mudharabah dan musyarakah  secara  nasional  pada  tahun  2003 hanya  sebesar  20,3  %  (persen)  bila  di bandingkan  dengan  pembiayaan  murabahah (jual beli) yang sebesar 71, 2 % (persen), dari total  pembiayaan  sebesar  5,  47  Trilyun.  Dari segi  asset,  jika  pada  tahun  2000  asset perbankan  syariah  baru  mencapai  1,2  triliun, namun  pada  November  2004  meningkat menjadi  14  triliun.  Demikian  juga  dengan dana pihak ketiga (DPK) dari 669 miliar pada tahun  2000,  kemudian  meningkat  menjadi 10,4 triliun pada November 2004, atau 1,1 % dari  total  aset  perbankan  nasional  yang mencapai 1.000 triliun rupiah. 1
Menurut  Chopra    saat  ini  praktek pembiayaan berbasis PLS melalui Mudharabah dan Musyarakah hanya berkisar seperempat  dari  portofolio  asset  perbankan syariah. Di Indonesia sendiri saat ini dari total pembiayaan  syariah  senilai  Rp.  34,09  triliun, jumlah  pembiayaan  yang  diberikan  adalah Rp. 6,12 triliun atau 17,94% dari seluruh total pembiayaan. Sedangkan pembiayaan mudharabah  sebesar  6,5  triliun  atau  19,11% dari  seluruh  total pembiayaan.  Makin kecilnya  porsi  pembiayaan  dengan  sistem bagi  hasil  sebagai  prinsip  utama  dalam perbankan syariah ini justru akan menimbulkan  pertanyaan  ada  apa  dengan
1 Kumpulan  Artikel  BNI  Syariah,  2006, Peluang  dan  Tantangan  Bank  Syariah  di  Indonesia, Al-Kautsar Prima. Hal. 47
perbankan  syariah?  Jika  bank  syariah  lebih mengedepankan pembiayaan-pembiayaan lain yang  lebih  bebas  resiko,  lalu  apa  bedanya bank  syariah  dengan  bank  konvensional lainnya? 2
Perbankan syariah memiliki kekhususan  dibandingkan  dengan  perbankan konvensional.  Bahwa  pengaturan  mengenai perbankan  syariah  di  dalam  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992    tentang  Perbankan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  belum spesifik,  sehingga  perlu  diatur  secara  khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.
Pada tanggal 17 Juni 2008, Perbankan syariah  memasuki  babak  baru  dalam  industri perbankan di Indonesia. Pada tanggal tersebut DPR  secara  resmi  mengesahkan  RUU perbankan  syariah  menjadi  Undang-Undang. Pengesahan  Undang-Undang  No.  21  tahun 2008 tentang perbankan Syariah ini merupakan  salah  satu  jawaban  atas  makin pesatnya  pertumbuhan  industri  perbankan Syariah di tanah air.
Bank  Muamalat  Cabang  Tanjung Balai  telah  menjalankan  pembiayaan  dengan sistem bagi hasil. Berikut pembiayaan dengan sistem  bagi  hasil  di  Bank  Muamalat  Cabang Tanjung Balai :
2 Thariqullah  Khan  dan  Umar  Chopra,  2008, Regulasi  dan  Pengawasan  Bank  Syariah,  Bumi Aksara, Jakarta. Hal. 10-11
Tabel 1 Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil 2008 s/d 2010 No Jenis Pembiayaan Jumlah 2008 s/d 2010 1 Mudharabah 7 2 Musyarakah 15 Jumlah 22
Melihat  hal  tersebut,  perlu  kiranya dikaji dan dianalisis mengenai aspek pembiayaan  dengan  sistem  bagi  hasil  dalam perspektif  Undang-undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah,  sehingga nantinya  melalui  penelitian  ini  diharapkan dapat  menganalisis  bagaimana  pengaturan tentang  sistem  bagi  hasil  menurut  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah.  Dan  juga  bagaimana implementasi pembiayaan dengan sistem bagi hasil  pada  Bank  Muamalat.  Serta  hambatan- hambatan  apa  saja  yang  dihadapi  dan bagaimana  upaya  yang  dilakukan  dalam mengatasi hambatan tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan mendapatkan jawaban  sebagai  upaya  peningkatan  kualitas pembiayaan  dengan  sistem  bagi  hasil  pada perbankan syariah, khususnya Bank Muamalat Kantor Cabang Tanjung Balai.
Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diambil  suatu  perumusan  masalah  sebagai pembatasan  dalam  pembahasannya  yakni sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  implementasi  pembiayaan dengan  sistem  bagi  hasil  pada  Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dihadapi  oleh  Bank  Muamalat  Cabang Tanjung  Balai,  dan  bagaimana  upaya untuk menghadapi hambatan tersebut?

## II. URAIAN TEORITIS
2.1 Pengertian Pembiayaan dengan
Prinsip Bagi Hasil
Pengertian  Pembiayaan  terdapat pada  Pasal  1  Undang-Undang  No  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah pada ayat ( 25 ) yaitu:
Pembiayaan adalah penyediaan dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan dengan itu berupa:
a) transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk mudharabah dan musyarakah;
b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk  ijarah  atau  sewa  beli  dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c) transaksi  jual  beli  dalam  bentuk piutang  murabahah,  salam,  dan istishna’;
d) transaksi  pinjam  meminjam  dalam bentuk piutang qardh; dan
e) transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah
dan/atau  UUS  dan  pihak  lain  yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan  dana  tersebut  setelah jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Bagi  hasil  menurut  terminologi asing  (Inggris)  dikenal  dengan  profit sharing.  Profit  sharing  dalam  kamus ekonomi  di  artikan  sebagai  laba.  Secara definitif profit sharing di artikan distribusi  beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Pada mekanisme  lembaga  keuangan  syariah pendapatan  bagi  hasil  ini  berlaku  untuk produk produk penghimpunan dan penyertaan modal, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk  bisnis  korporasi  (kerjasama). Keuntungan  yang  dibagi  hasilkan  harus di  bagi  secara  proporsional  antara shahibul  maal  dengan  mudharib  sesuai
dengan proporsi yang disepakati sebelumnya. 3
Sistem  bagi  hasil  pembiayaan syariah  ada  2  (dua),  yaitu  Mudharabah dan Musyarakah. Adapun pengertian dari Mudarabah  adalah  penanaman  dana  dari pemilik  dana  (shahibul  maal)  kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan usaha tertentu, dengan pembagian  menggunakan  metode  untung rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua  belah  pihak  berdasarkan  nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pengertian Musyarakah adalah kerjasama yang  dilakukan  dua  orang  atau  lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. 4 2.2 Pengaturan Hukum Pembiayaan
Dengan Sistem Bagi Hasil
Akomodasi  peraturan  perundang- undangan Indonesia terhadap ruang gerak perbankan syariah terdapat pada beberapa peraturan  perundang-undangan  berikut ini:
a. Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  tanggal  25  Maret 1992.  LN  Tahun  1992  Nomor  31,
TLN Nomor 3472;
3 Muhammad,  2009,  Model-Model  Akad Pembiayaan  di  Bank  Syariah,  UII  Press,  Yogyakarta. Hal. 22
4 Ibid, Hal. 169
b. Undang-undang  No.10  Tahun  1998 tentang Perubahan atas Undang-undan No.7  Tahun  1992  tentang  Perbankan tanggal 10 Nopember 1998, LN Tahun 1998 Nomor 182;
c. Undang-undang  No.23  Tahun  1999 tentang Bank Sentral. Undang-undang ini  memberi  peluang  bagi  BI  untuk menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
d. Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2006  Tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan  Agama  tanggal  20  Maret 2006, LN Tahun 2006 Nomor 22;
e. Undang-undang  Nomor  21  Tahun 2008  Tentang  Perbankan  Syariah tanggal  17  Juli  2008  LN  Tahun  2008 Nomor 94;
f. Peraturan  Pemerintah  Nomor  72
Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, tanggal  30  Oktober  1992,  LN  Tahun 1992 Nomor 119, TLN Nomor 3505;
g. Peraturan Bank Indonesia No.2/8/PBI/2000  tanggal  23  Februari 2000  tentang  Pasar  Uang  Antarbank berdasarkan  Prinsip  Syariah,  dan Peraturan Bank Indonesia No.2/9/PBI/2000  tanggal  23  Februari 2000 tentang Sertifikat  Wadi’ah  Bank Indonesia peraturan
perundang- undangan  tersebut  mengatur  tentang likuiditas  dan  instrument  moneter
yang sesuai dengan prinsip syariah;Peraturan Bank Indonesia
Nomor  7/46/PBI/2005  Tentang  Akad Penghimpunan  dan  Penyaluran  Dana
Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip Syariah  Tanggal  14  Nopember  2005, LN Nomor 124;
h. Surat keputusan Direksi Bank
Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum dan Surat Keputusan DIreksi Bank
Indonesia  No.32/34/KEP/DIR  tanggal 12  Mei  1999  tentang  Bank  Umum bedasarkan  Prinsip  Syariah.  Kedua peraturan perundang-undangan  ini mengatur  kelembagaan  bank  syariah yang  meliputi  pengaturan  tata  cara pendirian, kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan usaha bank;
i. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI, Nomor  08  Tahun  2008  Tentang Eksekusi  Putusan  Badan  Arbitrase Syariah tanggal 10 Oktober 2008;
j. Peraturan  lainnya  yang  diterbitkan oleh Bank Indonesia dan lembaga lain sebagai  pendukung  operasi  bank syariah yang meliputi ketentuan berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas bank sentral, ketentuan standar akuntansi dan audit, ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara bank dengan nasabah (arbitrase muamalah), standardisasi fatwa
produk  bank  syariah,  dan  peraturan pendukung lainnya.
Selain  peraturan  diatas  bahwa perbankan  syariah  dalam  menjalankan produk  bagi  hasil  harus  berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional
sebagaimana diamanatkan dalam undang- undang perbankan syariah. Adapun fatwa dewan  syariah  nasional  terkait  dengan pembiayaan  Mudharabah  yaitu  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  No:07/DSN-
MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan
Mudharabah (qiradh) Menimbang, mengingat, memperhatikan: memutuskan,  menetapkan:  fatwa  tentang pembiayaan Mudharabah (qiradh). Pembiayaan  musyarakah  yaitu  Fatwa
Dewan  Syariah  Nasional  No.  08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan
Musyarakah.
2.3 Jenis-jenis  Pembiayaan  dengan  Sistem Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah
a. Pembiayaan Mudharabah
Mudharabah  berasal  dari  kata dharb,  berarti  memukul  atau  berjalan. Pengertian  memukul  atau  berjalan  ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan  usaha.  Secara  teknis,  al- mudharabah  adalah  akad  kerja  sama usaha  antara  dua  pihak  di  mana  pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh  (100%)  modal,  sedangkan pihak  lainnya  menjadi  pengelola.
Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi  menurut  kesepakatan  yang dituangkan  dalam  kontrak,  sedangkan apabila  rugi  ditanggung  oleh  pemilik modal selama kerugian itu kecurangan atau kelalaian si pengelola. Seandainya  kerugian  itu  diakibatkan karena  kecurangan  atau  kelalaian  si pengelola, si pengelola harus bertanggung  jawab  atas  kerugian tersebut. 5
Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah
mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.
1. Mudharabah Mutlaqah
Yang  dimaksud  dengan  transaksi mudharabah mutlaqah adalah bentuk  kerja  sama  antara  shahibul maal dan mudharib yang cakupannya  sangat  luas  dan  tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
2. Mudharabah Muqayyadah Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted  mudharabah  /speciefied mudharabah  adalah  kebalikan  dari mudharabah mutlaqah. Si mudharib  dibatasi  dengan  batasan jenis  usaha,  waktu,  atau  tempat usaha.  Adanya  pembatasan  ini
5 Muhammad  Syafi’I  Antonio,  1999,  Bank Syariah:  Bagi  Bankir  &  Praktisi  Keuangan,  Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta, Hal. 95
seringkali
mencerminkan kecenderungan  umum  si  shihibul maal  dalam  memasuki  jenis  dunia usaha.
Jadi  mudharabah  muqayyadah adalah  akad  kerja  sama  dimana shahibul  maal  menetapkan  syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib, baik  mengenai  tempat  usaha,  tujuan maupun jenis usahanya.
b. Pembiayaan Musyarakah
Pembiayaan  Musyarakah  adalah pembiayaan  yang  dilakukan  oleh pihak  bank  syariah  dan  /  atau  bank muamalah  untuk  membiayai  suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan  proposal  kepada  Bank Syariah  dan/atau  bank  muamalah untuk  mendanai  suatu  proyek  atau usaha  modal  dari  nasabah  serta  akan ditentukan  bagi  hasilnya  bagi  masing- masing  pihak  berdasarkan  persentase pendapatan  atau  keuntungan  bersih dari  proyek  atau  usaha  tersebut  sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah adalah  perjanjian  (  aqad  )  antara  dua pihak  atau  lebih  dalam  suatu  usaha tertentu,  yaitu  masing-masing  pihak akan  memberikan  kontribusi  dengan kesepakatan  bila  terdapat  keuntungan. Namun  bila  terjadi  kerugian  maka masing-masing pihak mendapat
margin  dalam  bentuk  menanggung risiko. 6
Musyarakah  dibagi  menjadi  dua dilihat dari segi kontrak yaitu : 1. Syarikah muawwadah
Yaitu pemilik modal secara bersama-sama  berkontribusi  dalam modal  dan  manajemen,  sehingga semua  kontributor  terlibat  dalam manajemen.
2. Syarikah al-inan
Yaitu  tidak  semestinya  semua kontributor modal mesti melibatkan diri  dalam  manajemen,  mereka dapat  menyerahkan  saja  urusan manajemen  kepada  orang  yang pandai lagi amanah diantara mereka.

## III. PEMBAHASAN
3.1 Implementasi pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai
Bank  Muamalat  Cabang  Tanjung Balai dalam melakukan kerjasama kepada pihak-pihak tertentu lebih selektif memilih instansi, seperti instansi Koperasi pemerintah dan koperasi BUMN  yaitu  dengan  cara  menjadikan bendaraha keuangan sebagai penanggung jawab  sehingga  proses  pembayaran menjadi lancar, mengikutsertakan kepada
6 Zainuddin  Ali,  2008,  Hukum  Perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 34
semua pengurus koperasi untuk
menandatangani akad pembiayaan, sehingga  semua  anggota  Koperasi  dapat dimintai  pertanggungjawabannya  apabila suatu saat terjadi permasalahan.
Sebelum  melakukan  pembiayaan
biasanya Bank Muamalat Cabang
Tanjung Balai lebih dahulu menilai dari 3 (tiga)  aspek  kepada  pihak  mudharibnya, yaitu:
a. Character
b. Capacity
c. Condisy
Ketiga hal tersebut dijadikan analisa  Sebagaimana  layaknya  lembaga keuangan,  Bank  Muamalat  senantiasa berusaha  menjaga  amanah  masyarakat
lewat  penerapan  prinsip  kehati-hatian melalui  pengelolaan  dan  penyebaran risiko  dengan  cara  menghindari  jenis yang  terkonsentrasi,  sektor  ekonomi tertentu,  dan  jangka  waktu  yang  terlalu lama.  Serta  prinsip  dalam  mengenal nasabah  termasuk  prinsip  yang  di  anut oleh  bank  muamalat  dalam  kegiatan operasionalnya.  Hal  ini  dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kecurangan atau  wanprestasi  dari  pihak  nasabah  atau mitranya dalam pengelolaan dana.
Untuk  memperoleh  pembiayaan yang  diajukan  pada  Bank  Muamalat  ada hal-hal  yang  harus  dipenuhi  antara  lain sebagai berikut:
Persyaratan Umum (Pembiayaan Rupiah dan US Dollar)
Pembiayaan Perorangan dengan pengajuan minimal Rp, 50 juta (plafond) Usia 21-54 tahun (tidak melebihi usia pensiun)
Masa kerja minimal dua tahun
Foto kopi KTP suami istri sebanyak dua buah Foto kopi Kartu Keluarga
Foto kopi Surat Nikah Surat persetujuan suami/istri Slip gaji asli selama 3 bulan terakhir Surat keterangan/rekomendasi dari perusahaan Foto kopi NPWP (bagi pengajuan diatas Rp. 100 juta) Rekening bank selama 3 bulan terakhir
Foto kopi jaminan (tanah, bangunan atau kendaraan yang dibeli) Angsuran tidak melebihi 40% dari gaji pokok Pembiayaan Koperasi Surat Permohonan
Foto kopi NPWP
Foto kopi SIUP
Foto kopi TDP
AD/ART Koperasi dan perubahannya Surat pengesahan dari Departemen Koperasi Susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh Departemen Koperasi
Laporan Keuangan 2 tahun terakhir
Laporan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) selama 2 tahun terakhir
Cash flow projection selama masa pembiayaan
Data jaminan
Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha
Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat Pembiayaan Korporasi (PT/CV) Surat Permohonan Foto kopi NPWP Foto kopi SIUP
Foto kopi TDP dan kelengkapan izin usaha lainnya Foto kopi KTP Direksi
Company Profile Akta pendirian dan perubahannya Surat pengesahan dari Departemen Kehakiman Foto kopi rekening koran 3 bulan terakhir Laporan Keuangan 2 tahun terakhir Cash flow projection selama masa pembiayaan Data jaminan
Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat
Pada  penelitian  ini  lebih  memfokuskan pada  pembiayaan  bagi  hasil  khususnya terhadap Pembiayaan Mudaharabah. Maka Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Cabang  Tanjung  Balai  yaitu  sebagai berikut:
Adapun  pembiayaan  sistem  bagi hasil  Mudharabah  di  Bank  Muammalat Cabang  Tanjung  Balai  jenisnya  yaitu
Mudharabah Muthalaqah
dan
Mudharabah
Muqayyadah.
Yang dimaksud  dengan  transaksi  Mudharabah Muthalaqah  adalah  bentuk  kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh  spesifikasi  jenis  usaha,  waktu,  dan daerah bisnis 7 .
Sedangkan  transaksi  Mudharabah Muqayyadah  adalah  akad  Mudharabah dimana  pemilik  dana  (shahibul  maal)
7 Muhammad Syafi’I Antonio, opcit. Hal. 97
memberikan  batasan  kepada  pengelola dana  (mudharib)  mengenai  tempat,  cara, dan  objek  investasi.  Bank  bertindak sebagai  agen  penyalur  dana  investor (channeling  agent)  kepada  nasabah  yang bertindak sebagai pengelola dana.
Pada  Mudharabah  Muthalaqah  ini, Bank  Muamalat  Cabang  Tanjung  Balai melakukan pembiayaan dengan menyalurkan  dana  100  %  kepada mudharib/  nasabah,  seperti  Usaha  Kecil Menengah  (UKM).  Sedangkan  untuk
Mudharabah Muqayyadah, diberikan pada  Koperasi  Instansi  Pemerintah, BUMN  seperti  perkebunan  dan  Koperasi swasta dan melalui BMT Syariah Berikut  ini  adalah  pembiayaan  Mudharabah di  Bank  Muamalat  Tanjung  Balai.  Koperasi Pegawai  Negeri  X  mengajukan  pembiayaan sebesar  Rp.  1.000.000.000,-  untuk  membeli barang-barang  kebutuhan  anggota  dengan jangka waktu pengembalian selama 36 Bulan. Maka  rincian  Fasilitas  Mudharabah  Sebagai berikut:
Rincian Fasilitas Mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai Plafond Rp. 1000.000.000,- Kegunaan Pembelian Barang Kebutuhan Anggota Jangka Waktu 36 bulan Kelonggaran Tarik 3 Bulan Nisbah Bagi Hasil (berdasarkan  Laba  Bersih)  :  80%  untuk  Bank Muamalat dan 20% untuk nasabah (Koperasi). Obyek Bagi Hasil Keuntungan  Jual  Beli  Koperasi  dengan anggota atas penggunaan fasilitas pembiayaan Bank. Biaya Administrasi Rp. 20.000.000,- Angsuran Sesuai dengan jadwal angsuran. Media Penarikan SPRP dan TTUN Pengikatan Notariel. 3.2 Hambatan-hambatan pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dihadapi oleh Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai,  dan  upaya    untuk  menghadapi hambatan tersebut.
a. Hambatan-hambatan Pembiayaan
dengan Sistem Bagi Hasil
1) Hambatan Internal Dalam pembiayaan dengan  sistem  bagi  hasil,  Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai  berusaha  untuk  lebih selektif dalam memberikan dana Mudharabah  dan  Musyarakah
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
agar  tidak  terjadi  permasalahan
dikemudian  hari.  Salah  satu contohnya adalah dalam pembiayaan Mudharabah,
mereka memberikan kepada koperasi,  yang  nantinya  sistem pembayarannya dengan pemotongan gaji. Biasanya dalam  pengajuan  permohonan tidak begitu banyak permasalahan yang timbul. Akan tetapi permasalahan mulai timbul biasanya setelah
pencairan  dana  pembiayaan  dari pihak Bank ke nasabah. Adapun hambatan- hambatan  yang  dihadapi  Bank Muamalat terkait dengan pembiayaan  dengan  sistem  bagi hasil adalah sebagai berikut: a) Jaringan kantor bank
muamalat masih terbatas Hal seperti ini yang membuat  masyarakat  belum begitu tertarik untuk memilih  bank  muamalat dalam  melakukan  investasi. Maka ke depannya diharapkan  jaringan  kantor Muamalat  akan  bertambah dengan distribusi yang semakin luas,. Bahkan sampai ke tingkat kecamatan.  Bank  Muamalat mengakui bahwasannya
pusat layanan mereka kurang banyak, tidak seperti Bank  BRI  yang  kantor layanannya  sampai  tingkat Kecamatan.
b) SDM yang memiliki
keahlian  untuk  melakukan investasi  pola  bagi  hasil  di bank muamalat masih
rendah. Perbankan syariah
khususnya  Bank  Muamalat merupakan industri baru dan masih  belum  lama  dikenal di  Indonesia,  dimana  dalam perbankan  syariah  sangat membutuhkan suatu keahlian  dan  pengetahuan yang  khusus.  Kurangnya dukungan  keahlian  yang memadai pada akhirnya akan membahayakan keseimbangan operasi
perbankan  dalam  jangka panjang. Selain itu, lembaga akademis dan pelatihan juga masih  terbatas,  sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman dibidang perbankan syariah khususnya dalam hal
investasi  pola  bagi  hasil masih kurang.
Pengembangan SDM di bidang  perbankan  syariah
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
sangat  dibutuhkan.  Sebab, keberhasilan  pengembangan bank  syariah  pada  level mikro sangat ditentukan oleh  kualitas  manajemen dan  tingkat  pengetahuan serta keterampilan pengelola bank. SDM dalam perbankan syariah memerlukan persyaratan pengetahuan  yang  cukup luas  di  bidang  perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam  praktik  perbankan serta  mempunyai  komitmen yang kuat untuk menerapkannya secara konsisten. c) Sosialisasi kepada masyarakat belum maksimal
Sosialisasi  yang  dilakukan dalam  rangka  memberikan informasi  yang  lengkap  dan benar  mengenai  kegiatan usaha  perbankan  syariah maupun dalam hal pembiayaan  dengan  sistem bagi hasil kepada masyarakat luas belum dilakukan secara maksimal. Hal  ini  dibuktikan  dari beberapa nasabah dan
masyarakat  yang  ditanya tentang  produk  pembiayaan
bagi  hasil  yang  ditawarkan, ternyata mereka belum memahami  benar  apa  yang dimaksud dengan pembiayaan bagi hasil tersebut.
2) Hambatan Eksternal
a) Kurangnya  tranparansi  dari pihak nasabah
Pada prinsipnya system bagi hasil  kedua  belah  pihak mendapatkan keuntungan yang  sesuai  (proporsional) dengan modal yang disetorkan,  dan  di  lain pihak,  juga  menanggung kerugian  (lose)  yang  sama besarnya.  Namun,  dalam praktiknya  hal  itu  sangat sulit dijalankan. Karena
prinsip kejujuran dan
keterbukaan dari pihak nasabah belum dapat berjalan  secara  maksimal, bank selaku investor mengalami  kesulitan  untuk mengontrol pembukuan nasabah secara detail. Akibatnya, bank yang mengalami kendala
mengontrol lalu lintas bisnis dan  keuangan  nasabah  sulit untuk  membuktikan  bahwa nasabah tersebut benar- benar  memiliki  keuntungan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
yang  cukup  besar  untuk dibagi  ataukah  sebaliknya, mengalami  kerugian  yang sangat  besar  sehingga  bank harus ikut menanggungnya.
b) Pemahaman  nasabah  dalam hal pembiayaan dengan
sistem  bagi  hasil  masih rendah.
Hal ini terjadi karena sosialisasi  yang  dilakukan dalam  rangka  memberikan informasi  yang  lengkap  dan benar mengenai pembiayaan dengan  sistem  bagi  hasil belum  maksimal.  Ditambah lagi tingkat pendidikan yang rendah membuat masyarakat jadi  tidak  mengerti  apa  itu bagi hasil. Jadi yang mereka mengerti adalah modal yang diberikan  oleh  bank  sebagai
pinjaman uang kepada mereka adalah kredit seperti halnya  yang  terjadi  di  bank konvensional pada umumnya. Masyarakat sudah terbiasa dengan transaksi yang sering dilakukan pada bank Konvensional. Dari ketidakpahaman inilah alasan yang membuat masyarakat kurang berminat untuk melakukan
pembiayaan  bagi  hasil  baik
Mudharabah maupun
Musyarakah pada Bank Muamalat dan menjadi faktor lambatnya perkembangan bank
Muamalat  itu  sendiri.  Hal ini  menimbulkan  kesulitan bagi  bank  Muamalat  untuk melakukan  pembiayaan  dan terkadang menimbulkan
kesalahpahaman pada nasabah.
b. Upaya-upaya Yang Dilakukan
1) Upaya Internal
Adapun Upaya yang
dilakukan  Bank  Muamalat  dalam mengatasi segala hambatan- hambatan pada pembiayaan dengan  sistem  bagi  hasil  adalah sebagai berikut:
a) Untuk  mengatasi  hambatan pada Jaringan kantor Muamalat yang masih terbatas, Upaya yang dilakukan adalah Bank Muamalat  Indonesia  (BMI) berusaha  dan  berupaya  untuk membuka kantor cabang baru maupun kantor cabang pembantu  lainnya  di  setiap daerah untuk menambah perluasan  jaringan  yang  ada dan diupayakan sampai kepada  tingkat  kecamatan,
sehingga  dapat  memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan pelayanan seperti yang diharapkan
masyarakat atau nasabah yang menggunakan jasa  bank
Muamalat.
b) Untuk  mengatasi  masalah
masih  rendahnya  SDM  yang memiliki  keahlian  investasi pola  bagi  hasil  di  Bank Muamalat, upaya yang dilakukan adalah sebagai
berikut: (i) Melakukan program peningkatan keterampilan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Program pelatihan  tersebut  terdiri dari  Sembilan  program utama yaitu : 1) Program Orientasi Kru  Muamalat  (Pro Umat) 2) Perbankan Syariah
3) Pelayanan Prima
4) Operasi Domestik
5) Kemampuan Membaca  Informasi Keuangan 6) Dasar-Dasar Penanaman Dana 7) Pengelolaan Aset dan Liabilitas (ALMA) 8) Kesadaran akan Audit
9) Kemampuan
Berkomunikasi
Efektif
(ii) Melakukan  evaluasi  dan mengganti 10% kru yang berkinerja rendah.
(iii) Melakukan pelatihan “Celestial  Management
Training”  secara  regular kepada seluruh Kru
Muamalat  dan  secara khusus  bagi  setiap  calon pemimpin Muamalat.
(iv) Melakukan pengembangan
manajerial dan meningkatkan keterampilan MODP (Muamalat Officer Development Program). (v) Menambah  SDM  yang berkompeten dan profesional untuk melakukan  investasi  pola bagi hasil.
c) Untuk  mengatasi  hambatan yang  berhubungan  dengan Sosialisasi kepada masyarakat yang belum maksimal, upaya yang
dilakukan adalah sebagai
berikut:
(i) Melakukan sosialisasi
kepada masyarakat secara langsung dan bertahap  melalui  sales dan marketing bank Muamalat  yang  turun  ke lapangan serta menjelaskan kepada masyarakat seputar produk perbankan syariah, khususnya menyangkut  pembiayaan bagi hasil. (ii) Menyebarkan brosur-
brosur  seputar  produk- produk  yang  ada  di  bank Muamalat, khususnya dalam hal produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil, serta (iii) Melakukan kerjasama kepada perusahaan- perusahaan besar maupun  kecil,  instansi, koperasi dan lain-lain. 2) Upaya Eksternal Sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan
eksternal,  maka  Bank  Muamalat melakukan  upaya  antara  lain sebagai berikut: a) Untuk menanggulangi kurangnya masalah
transparansi dari pihak
mudharib, upaya yang dilakukan adalah sebagai
berikut: (i) Menciptakan sistem monitoring dan pengawasan  yang  efektif untuk menjamin tercapainya sistem perbankan secara konsisten. Dengan cara ini
mudharib didorong untuk selalu  jujur  dan  amanah terhadap bisnis yang
dibiayai  sehingga  kecil kemungkinan bagi mudharib untuk
melakukan penyimpangan- penyimpangan.
(ii) Melakukan  audit  atas laporan  keuangan  secara periodik.
Mudharib  dituntut  untuk
selalu memberikan laporan  keuangan  dari usaha yang dibiayai, baik itu  keuntungan  maupun kerugian  yang  di  alami atas usaha yang di biayai.
b) Untuk  pemahaman  nasabah dalam hal pembiayaan dengan  sistem  bagi  hasil masih  rendah,  Upaya  yang
dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah secara maksimal  khususnya  dalam hal pembiayaan dengan
sistem  bagi  hasil  dengan cara melakukan pendekatan- pendekatan,  seminar-seminar umum yang banyak membahas tentang pembiayaan  bagi  hasil.  Serta melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat dengan cara menawarkan produk pembiayaan  khususnya  bagi hasil  yang  ada  di  bank Muamalat Tanjung Balai.

## IV. KESIMPULAN
4.1 Implementasi  pembiayaan  dengan sistem bagi hasil pada Bank
Muamalat  Cabang  Tanjung  Balai terdiri  dari  2  macam  pembiayaan yaitu  Mudharabah  dan  Musyarakah. Pembiayaan  yang  pernah  terjadi  dari tahun  2008-2010  berjumlah  22  (dua puluh dua) pembiayaan. Untuk Mudharabah  Muthalaqah,  diberikan kepada Usaha Kecil Menengah
(UKM). Sedangkan untuk Mudharabah  Muqayyadah,  diberikan
pada  Koperasi  Instansi  Pemerintah, BUMN seperti perkebunan dan Koperasi  swasta  serta  melalui  BMT
Syariah. Sedangkan pembiayaan sistim bagi hasil Musyarakah di Bank Muamalat  Cabang  Tanjung  Balai adalah  dengan  melakukan  kerjasama dengan Developer perumahan melalui KPR Syariah.
4.2 Hambatan-hambatan pembiayaan dengan  sistem  bagi  hasil  yang dihadapi oleh Bank Muamalat Cabang  Tanjung  Balai,  meliputi  : hambatan  internal  dan  eksternal, diantaranya  :  jaringan  kantor  bank muamalat  masih  terbatas;  SDM  yang memilki  keahlian  untuk  melakukan investasi  pola  bagi  hasil  di  bank muamalat  masih  rendah;  Sosialisasi kepada  masyarakat  belum  maksimal; kurangnya  transparansi  dari  pihak nasabah;  pemahaman  nasabah  dalam hal  pembiayaan  dengan  sistim  bagi hasil  masih  rendah.  Upaya  internal yang dilakukan antara lain: membuka kantor  cabang  dan  kantor  cabang pembantu  di  setiap  daerah  untuk menambah  perluasan  jaringan  yang ada  dan  diupayakan  sampai  kepada tingkat kecamatan; Melakukan program  peningkatan  keterampilan dalam  menjalankan  tugas  sehari-hari; mengadakan  seminar-seminar  umum yang  banyak  membahas  tentang pembiayaan  bagi  hasil;  menciptakan sistem  monitoring  dan  pengawasan yang efektif untuk menjamin
tercapainya  sistem  perbankan  syariah secara konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainuddin,  2008,  Hukum  Perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta

## Antonio,  Muhammad  Syafi’I,  1999,  Bank
Syariah:  Bagi  Bankir  &  Praktisi Keuangan, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta.
Arifin,  Zainul,  1999,  Memahami  Bank
Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan,  dan  Prospek,  Alvabet, Jakarta. Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Fatwa Dewan Syariah Nasional No:08/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.
Khan  Thariqullah  dan  Chopra  Umar,  2008,
Regulasi  dan  Pengawasan  Bank Syariah, Bumi Aksara, Jakarta.

## Laporan  Tahunan  Bank  Muamalat  Tahun
2008.
Lubis, K. Suhrawardi, 2004, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta.
Muhammad, 2009, Model-Model Akad
Pembiayaan  di  Bank  Syariah,  UII
Press, Yogyakarta.

## B. Makalah

## Arifin,  Muhammad,  2010,  Penyelesaian
Sengketa  Ekonomi  Syariah  Melalui
Alternative Dispute Resolution (ADR),  Makalah  disampaikan  dalam Seminar Nasional “Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia” di Kampus UMSU. Zainul,  Arifin,  2000,  Mekanisme  Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya,  Jurnal  Hukum Bisnis, Vol.1, halaman 44.
Kumpulan  Artikel  BNI  Syariah,  2006,
Peluang dan Tantangan Bank
Syariah  di  Indonesia,  Al-Kautsar Prima.
C. Perundang-Undangan
Undang-Undang  RI  Nomor    21  Tahun  2008
tentang Perbankan syariah.
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989
Tentang Peradilan Agama.
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006 Tentang  Perubahan  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan Agama.
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992
Tentang Perbankan.
Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang  Perubahan  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan.