## OTONOMI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PAWIWISATA
0leh : Djakaria M.Nur *)

## Abstrak
Sektor  pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  pembangunan  yang  perlu mendapat  perhatian  dari  kita  semua  khususnya  dari  pemerintah,  selain  sektor  – sektor  lainnya.  Sektor  pariwisata  menjadi  penting  karena  selain  dapat meningkatkan  pendapatan  asli  daerah,  juga  dapat  membuka  lapangan  kerja  bagi masyarakat  baik  masyarakat  setempat  maupun  masyarakat  yang  terlibat  dalam kegiatan  wisatawan  sehingga  tingkat  pendapatan  masyarakattersebut  dapat meningkat  dan  dapat  memicu  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Dalam  era  otonomi daerah  yang  saat  ini  sudah    digulirkan  dan  sudah  berjalan  di  seluruh  wilayah Indonesia  diharapkan  sektor  pariwisata  ini  dapat  berkembang  sesuai  dengan harapan.  Dengan  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  diberi  kewenangan  untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing dari mulai perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk berbagai kepentingan termasuk untuk pengembangan pariwisata.
Kata kunci: otonomi daerah, pariwisata.
*) Drs. Djakaria M.Nur, M.Si., adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI.

## 1.  Pendahuluan
Sektor  pariwisata  mempunyai  peran  penting  baik  pada  tingkat pemerintahan  daerah  maupun  pada  tingkat  nasional.  Hal  ini  karena  sector pariwisata  dapat  meningkatpan  pendapat  an  baik  secara  nasional  maupun pendapatan  asli  daerah,  membuka  lapangan  kerja,  pemerataan  pembangun  an dan dapat memicu pertumbuhan ekonomi di daerah.  Di negara kita pernah minyak dan  gas  bumi  menjadi  primadona  yang  dapat  diandalkan  dalam  menghasilkan devisa  negara.  Dari  sector  ini  minyak  dan  gas  bumi  dapat  memberikan  distribusi sekitar  70  %  dari  keseluruhan  ekspor  Indonesia.    Tatapi  pada  saat  ini  produksi minyak  dan  gas  bumi  kita  tidak  lagi  dapat  diharapkan  sepenuhnya  dari  sektor tersebut, menginat keterbatasan dan makin menipisnya cadangan minyak dan gas bumi  yang  kita  miliki.  Menurunnya  cadangan  minyak  bumi  nasional  membuat minyak  dan  gas  bumi  kini  tidak  bias  lagi  diharapkan  sebagai  satu-satunya penerimaan devisa negara.
Sehubungan  dengan  itu  sektor  parawisata  diharapkan  dapat  mengganti kan  penerimaan  negara  yang  bersumber  dari  produksi  minyak  dan  gas  bumi tersebut.  Peranan sektor pariwisata pada tahun 1985 sektor pariwisata ini  masih menduduki  peringkat  kelima  dalam  menghasdilkan  devisa  setelah  migas,  kayu, karet dan tekstil. Tahun 1990 menduduki urutan keempat setelah migas, tekstil dan kayu.  Sedangkan  pada  tahun  1995  menduduki  urutan  ketiga  setelah  migas  dan tekstil.
Melihat  kenyataan  ini  sektor  pariwisata  ini  mempunyai  harapan  bahwa sektor  pariwisata  ini  akan  mampu  menjadi  sektor  andalan  yang  dapat  mengganti kedudukan  sektor minyak dan gas bumi sebagai penghasil devisa negara dimasa yang akan datang.
Kesadaran akan pentingnya sector pariwisata tertuang dalam penyusunan visi  pengembangan  pariwisata  nasional  yang  tertuang  dalam  dokumen  “Pokok- pokok Reformasi Pariwisata  BAPPE NAS sebagai berikut : (1) Pariwisata menjadi andalan  pembangunan  nasional  dalam  bidang  ekonomi  dan  bidang  lainnya  demi kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara  Indonesia,  (2)  Indonesia  menjadi kawasan wisata dunia yang mengutamakan pengembangan pariwi sata Nusantara dan sekaligus sebagai tujuan wisataan mancanegara
Sehubungan  dengan  kecendrung  an  makin  menurunnya  devisa  negara yang  dihasilkan  dari  sektor  minyak  dan  gas  bumi,  maka  sektor  pariwisata ditetapkan  sebagai  penghasil  devisa  terbesar  pada  tahun  2005  dengan pendapatan  sebesar  US  $  15  milyar  pertahun  dari  kunjungan  wisatawan mancanegara sebanyak 11 juta wisatawan
Pada tingkat daerah diharapkan  sektor pariwisata ini dapat menjadi salah satu  sektor  andalan  yang  mampu  menggalakan  kegiatan  ekonomi,  termasuk kegiatan sector lain yang terkait, sehingga dapat menjadikan sektor pariwisata ini menjadi sumber pendapatan asli dearah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapat  an  masyarakat  serta  dapat  memicu  pertumbuhan  ekonomi  daerah. Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  No.  22  tahun  1999  tentang  Otonomi Daerah  merupakan  suatu  peluang  dan  kesempatan    sekaligus  juga  sebagai tantangan    bagi  pemerintah  daerah  untuk  dapat  memanfaatkan  dan  mengelola potensi  yang  ada  di  wilayahnya  atas  dasar  usaha  sendiri  guna  meningkatkan kesejahteraan  rakyatnya.    Oleh  karena  itu  sudah  sewajarnya  pemerintah  daerah
secara  serius  berupaya  untuk  menggali  potensi  daerah  untuk  membangun berbagai sektor pembangunan termasuk sektor kepariwisataan.

## 2.  Sumber Daya Alam dan Budaya Sebagai  Objek Wisata
Indonesia merupakan negara yang kaya akan obyek wisata alam maupun wisata budayanya.  Kondisi alam dan budayanya berpotensi untuk dikembang kan sebagai  obyek  wisata  yang  dapat  menarik  wisatawan,  baik  wisatawan    domestik maupun  wisatawan  manca  negara.  Kondisi  alam  yang  dapat  dijadikan  obyek wisata  adalah  tempat-tempat  yang  indah,  tenang,  sejuk,  dan  alami  sehungga memiliki  daya  tarik  seperti  laut,      sungai,  danau,  pantai,  air  terjun,    sumber  air panas,  pegunungan,  hutan,  fauna  dan  flora  dan  lain  sebagainya.    Sedangkan potensi budaya yang merupakan hasil ciptaan dan karya manusia  dapat dijadi kan obyek  wisata  adalah  benda-benda  bersejarah,  bangunan-bangunan  yang merupakan  peninggalan  masa  lampau,  mesium,  monumen,  kesenian,  upacara- upacara tradisional, kesenian rakyat dan lain sebagainya.
Berdasarkan UU No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan berbunyi bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni  dan  budaya  yang  dimiliki  bangsa  Indonesia  merupakan  sumber  daya  dan modal  yang  besar  artinya  bagi  usaha  pengembangan  dan  peningkatan kepariwisataan .
Baik  kondisi  alam  maupun    budaya  yang  dikemukakan  di  atas  baru merupakan potensi yang belum manpak manfaatnya. Potensi yang dimiliki itu akan bermanfaat  bagi  manusia  sebagai  objek  wisata  apabila  ada  upaya  dan  campur tangan  manusia  (pemerintah)  untuk  dikembangkan  menjadi  objek/  tempat  yang menarik dan dapat dinikmati oleh para wisatawan.
Seperti yang dikemukakan oleh Oka A.Yoeti (1990: 168) sebagai berikut : Satu  hal  yang  perlu  disadari ialah  warisan  alam  dan  warisan  nenek  noyang  yang dimiliki  oleh  suatu  daerah,  baru  merupakan  bahan  baku  yang  masih memerlukan pengolahan,  ibarat  suatu  produksi  agar  menjadi  barang  jadi  yang  segera  dapat dipasarkan,  harus  diikut  sertakan  unsure-unsur  tenaga  kerja  dan  keahlian  yang ada.
Selanjutnya menurut Oka A.Yoeti (1990: 164)  berpendapat suatu  tujuan wisata  harus memenuhi tiga syarat, yaitu;  (1) Daerah tersebut harus mempunyai apa  yang  disebut  “something  to  see”  artinya  tempat  tersebut  harus  ada  obyek wisata  san  atraksi  wisata  yang  berbeda  dengan  apa  yang  dimiliki  daerah  lain. Dengan perkataan lain, daerah tersebut harus mempunyai pula atraksi wisata yang dapat  dijadikan  sebagai  “itertainment”  bila  orang  dating  ke  sana.  (2)  Daerah tersebut  tersedia  apa  yang  disebut  dengan  istilah  “something  to  do”,  artinya ditempat  tersebut  selain  banyak  yang  dapat  dilihat  dan  disaksikan,  harus  pula disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat mereka betah tinggal lebih lama di  tempat  tersebut.  (3)  Daerah  tersebut  harus  tersedia  apa  yang  disebut “something  to  buy”,  artinya  ditempat  tersebut  harus  tersedia  fasilitas  untuk berbelanja  (shopping),  terutama  barang-barang  souvenir  dan  kerajinan  rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal masing-masing.
Fasilitas  tempat  belanja  itu  tidak  hanyamenyediakan barang-barang  yang dapat  dibeli,  tetapi  harus  pula  tersedia  sarana-sarana  lain  yang  memperlancar, seperti money changers, bank, kantor pos, wartel, dan lain-lain.
Selain  ketiga  syarat  tersebut  di  atas,  untuk  tempat/lokasi  yang  dijadikan tujuan  wisata,  menurut  Nyoman  S.  Pendit  (1987:  31)  harus  memiliki  persyaratan lain,  yaitu  (1)  memiliki  atraksi  atau  obyek  wisata  yang  dapat  menarik  wisatawan. (2)  mudah  dicapai  dengan  kendaraan,  oleh  karena  itu  sarana  prasarana transportasi  harus  baik.  (3)  menyediakan  akomodasi  (tempat  tinggal  sementara) berupa  tempat  penginapan,  losmen,  hotel,    restoran,  tempat  istirahat  sebagai tempat tinggal wisatawan selama ditempat tujuan wisata.
Berbagai  kemudahan  yang  menyang  kut  aksesibilitas,  sarana  prasarana yang  berhubungan  dengan  kepentingan  wisatawan,  faktor  kenyamanan  dan keamanan  serta  sikap  penduduk  yang  ramah  selama wisatawan  berada  di  lokasi obyek wisata perlu mendapat perhatian

## 3.  Otonomi Daerah Dalam Penataan Kewenangan
Sesuai dengan amanat UU No. 22 tahun 1999, kewenangan dalam proses penyelenggaraan pengembangan wilayah (dalam kontek perencanaan, melaksana kan,  mengawasi,  mengendalikan  dan  mengevaluasi  kebijakan-kebijakan  dae  rah) berada  di  daerah  otonom  yang  bersangkutan.  Pemerintah  daerah  otonom (Kabupaten/Kota)  diharapkan  dapat  merencanakan  pengembangan  wilayahnya dengan mengikuti prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta pemperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah.
Otonomi  daerah  telah  memberikan  keleluasaan  bagi  pemerintah  daerah untuk  menyelenggarakan  pemerintah  sendiri  atas  dasar  prakarsa,  kreatifitas,  dan peran  aktif  masyarakat.  Kewenang  an  yang  diberikan  mencakup  penggu  naan dana,  baik  yang  berasal  dari  daerah  sendiri  maupun  dari  pusat  sesuai  dengan keperluan  daerahnya,  kelelua  saan  berprakarsa,  keleluasaan  memilih  alternative, keleluasaan  memilih  prioritas  dan  keleluasaan  menganbil  keputusan  untuk kepentingan  daerahnya.  Secara  khusus  penerapannya  perlu  memperhatikan prinsip-prinsip seperti :
(1)  Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokratis,  keadilan,  pemera  taan,  serta  potensi  dan  keaneka  ragaman daerah.
(2)  Pelaksanaan  otonomi  daerah  didasar  kan  pada  otonomi  luas,  nyata,  dan bertanggung jawab.
(3)  Pelaksanaan  otonomi  daerah  harus  lebih  meningkatkan  kemandirian  daerah otonom.  Karena  itu  dalam  daerah  kota  dan  kabupaten  tidak  ada  lagi  wilayah administrasi.  Demikian  pula  di  kawasan-kawasan  khusus  yang  dibina  oleh pemerintah maupun pihak lain berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.
(4)  Pelaksanaan  otonomi  daerah  harus  lebih  meningkatkan  peran  dan  fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran.
(5)  Pelaksanaan asas tugas pembantuan juga dimungkinkan dari pemerintah dan daerah kepada desa disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana, serta sumber daya manusianya.
(6)  Pelaksanan  otonomi  daerah  yang  luas  dan  utuh  diletakan  pada  daerah kabupaten/kota sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
(7)  Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah.
Dalam rangka pelaksanaan pemba ngunan nasional yang terpadu, terarah dan  holistic  maka  pendekatan  pengem  bangan  wilayah  untuk  pembangunan nasional  ditempuh  dengan  instrument  penataan  ruang,  yang  terdiri  dari perencanaan,  pembangunan  (penataan  ruang)  dan  pengendalian  pemanfaatan ruang.  Rencana  tata  ruang  merupakan  landasan  ataupun  acuan  kebijakan  dan strategi pembangunan bagi sektor-sektor maupun wilayah-wilayah yang berkepen tingan  agar  terjadi  kesatuan  yang  sinergis,  sekaligus  mengurangi  konplik  lintas wilayah dan lintas sektoral.
Isu  terpenting  yang  terkait  dengan  hal  perencanaan  ini  adalah  pemerian lebih  lanjut  prinsip-prinsip  good  govermance  yang  termanifes  dalam  proses pembngunan  yang  partisipatif.  Dengan  begitu  diharapakan  perencanaan  tata ruang  nasional  dan  daerah  dapat  menumbuhkan  kawasan  andalan  yang berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi  wilayah  dan  kawasan  sekitarnya.    Perlu ditegaskan,  bahwa  keseluruhan  proses  pembangunan  wilayah  selayaknya diserahkan  ke  pemerintah  daerah  otonom  agar  dapat  mengakomodasi  kebijakan lokal dan kebutuhan setempat. Agar pembangunan daerah sebagai bagian integral dari  pembangunan  nasional  senantiasa  dapat  merespon  secara  positif  berbagai dinamika  dan  tuntunan  pembangunan  yang  kompetitif,  maka  diperlukan  suasana pembangunan yang kondusif.
Kewenangan  Kabupaten/Kota  dalam  pengaturan  ruangnya  sebagaimana disebutkan  pada  pasal  10  UU  No  22  tahun  1999,  selain  meliputi  wilayah daratannya  juga  wilayah  laut  sejauh  sepertiga  dari  batas  laut  Daerah  Propinsi. Sesuai  dengan  undang-undang  tersebut,  yang  melaksanakan  Otonomi  Daerah yang  luas  dan  nyata  kepada  Daerah  Kabupaten  dan  Daerah  Kota,  maka penyelenggaraan  penataan  ruang  secara  operasional  termasuk  perizinanpun dilakukan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Apabila kewenangan Daerah Propinsi  dibidang  pemerintahan  tertentu  mencakup  pengendalian  ling  kungan hidup  dan  tata  ruang  Propinsi,  maka  di  Daerah  Kabupaten  dan  Daerah  Kota, lingkungan hidup merupakan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan.
Adapun  kewenangan  pemerintah  Kabupaten/Kota  dibidang  penataan ruang meliputi :
a.  Menyusun  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten/Kota  beserta  perangkat regulasi (insentif dan disinsentif) pemanfaatan ruang
b.  Melakukan konsultasi/koordinasi teknis dalam rangka penataan ruang dengan instansi/pemerintah yang lebih tinggi.
c.  Melakukan diseminasi rencana tata ruang kepada seluruh instansi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
d.  Melakukan  penyelenggaraan  (pengelolaan)  pemanfatan  ruang,  pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Dengan  demikian  peran  yang  ada  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam penataan ruang adalah :
a.  Bidang perencanaan
(1)  Menyusun arahan, tujuan dan kebijakan penataan ruang (2)  Merumuskan materi kebijak an penataan ruang Kabupa ten/Kota.
b.  Bidang pemanfaatan
(1)  Melakukan koordinasi peman duserasian pemanfaatan renca na tata ruang
(2)  Sosialisasi informasi pena taan ruang
(3)  Fasilitas dan pemberdayaan keterlibatan stakeholder
(4)  Mengeluarkan pedoman pelaksanaan keterlibatan stakeholder.
c.  Bidang pengendalian
(1)  Melakukan pemantauan pe manfaatan dan perkem bangan ruang
(2)  Melakukan penertiban peman faatan ruang
(3)  Fasilitasi masyarakat untuk memperoleh informasi pena taan ruang
Pada  era  Otonomi  Daerah  yang  saat  ini  sedang  berlangsung    diseluruh tanah air kita, pemerintah Daerah Kabu paten/Kota diberikan kewengan yang luas untuk  mengelola  daerahnya  agar  perkembangan  daerah  tersebut  dapat  secara terus  menerus  meningkatkan  kesejahteraan  masyaraknya.  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  mempunyai  kewenangan  untuk  menata  ruang  geografis  sesuai dengan peruntukannya.
Mekanisme  perencanaan  pemba  ngunan  pada  era  reformasi  telah mengalami perubahan. Pada tingkat nasional arah penyelenggaraan negara yang pelaksanaannya  dilakukan  melalui  pembangunan  nasional      untuk  segala  aspek kehidupan  melalui  GBHN,  yang  selanjutnya  dijabarkan  kedalam  Propenas  yang merupakan  panduan  dalam  pelaksanaan  pembangunan.    Pada  tingkat  daerah, Permerintah  Daerah  menjabarkan  GBHN  dan  Propenas  menjadi  Propeda  yang merupakan pedoman bagi arah strategi pembangun an wilayah.
Dengan  berlakunya  UU  No.22  tahun  1999,  pelaksanaan    pembangunan dilak sanakan dengan lebih menitik beratkan kepada pendekatan bottom-up serta akan melibatkan semua pelaku pembangunan (stakeholder). Dalam proses  peren canaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan  secara transparan dan memberikan perhatian kepada kebutuhan (demand-driven). Dalam pelaksanaan  pembangunan  mamandang  masyarakat  tidak  lagi  sebagai  obyek pembanguan,  tetapi  sebagai  subyek  pembangunan.  Pendekatan  inimenuntut pemerintah  berperan  dalam  menggali  dan  mengembangkan  visi  secara  bersama antara  pemerintah  dan  kelompok  masyarakat  didalam  merumuskan  wajah  ruang dimasa  mendatang,  standar  kualitas  ruang  serta  aktivitas  pada  suatu  kawasan yang direncanakan.

## 4.  Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kepariwisataan
Tidak  dapat  dipungkiri  sektor  kepariwisataan  di  negara  kita  diharapkan dapat  menjadi  salah  satu  sektor  penting  penghasil  devisa  negara.  Tahun kunjungan  wisatawan  yang  dicanangkan  pemerintah  diharapkan  kunjungan wisatawan  asing  terus  meningkat.  Dengan  meningkatnya  kunjungan  wisatawan asing tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan devisa negara.
Pada  dekade  sebelum  tahu  1990  an    sumber  devisa  negara  dari  minyak dan gas bumi, maka untuk saat ini dan lebih-lebih untuk masa yang akan  datang sumber  devisa  yang  bersumber  dari  minyak  dan  gas  bumi    tidak  lagi  menjadi andalan.  Hal  ini  disebabkan  karena    cadangan    minyak  dan  gas  bumi  yang  kita miliki  terus  berkurang.  Bahkan  pada  suatu  saat  cadangan  minyak  dan  gas  bumi akan  habis.  Untuk itu  perlu  dicari jalan  keluar  untuk mengatasi makin menipisnya cadangan  minyak  dan  gas  bumi  yang  kita  miliki.  Salah  satu  alternative  untuk mengatasi  masalah  tersebut,  sektor  pariwisata  diharapkan  dapat  menggantikan minyak  dan  gas  bumi  tersebut  sebagai  sumber  devisa  negara.  Untuk  itu pembangunan  sektor  pariwisata  perlu  mendapat  perhatian  untuk  terus dikembangkan baik kuantitas maupun kualitasnya.
Pengembangan  sektor  pariwisata,  selain  menghasilkan  devisa  bagi negara,  juga  dapat  menjadi  sumber  pendapatan  daerah,  menyediakan  lapangan kerja,  menambah  pendapatan  masyarakat  terutama  masyarakat  yang  berdomisili di  sekitar  obyek  wisata,  dapat  meningkatkan  pembangunan  daerah  dan  pada akhirnya tingkat kesejakteraan masyarakat meningakat.
Bagi negara Indonesia dengan sumber daya alam, sumber daya manusia dan  sumber  daya  budaya  yang  sangat  bervariasi merupakan  kekayaan  yang  kita miliki yang dapat dikembangkan menjadi obyek dan atraksi wisata.  Pemandangan yang  indah  yang  banyak  dijumpai  disepanjang  pantai  wilayah  Indonesia,  udara yang sejuk, bersih dan segar serta pemandangan yang indah pada puncak-puncak gunung,  terumbu-terumbu  karang  yang  banyak  terdapat  di  laut-laut  Indonesia,  air terjun,  sumber  air  panas  yang  mengandung  mineral,  hutan  suaka  margasatwa, sungai,  danau  dan  lain  sebagainya  merupakan  potensi  sumber  daya  alam  yang dapat  dikembangkan  sebagai  obyek  wisata.    Keragaman  etnis  dengan  adat kebiasaannya,  upacara  adat,  upacara  keagamaan,  sifat  keramah  tamahan,  dan lain  sebagainya  merupakan  potensi  sumber  daya  manusia  yang  dapat dikembangkan sebagai obyek wisata. Peninggalan-peninggalan bersejarah, seperti bangunan-bangunan  kuno,  musium,  prasasti,  candi  dan  lain  sebagainya merupakan potensi yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata.
Sehubungan  dengan  itu  sumber  kekayaan  alam,  sumber  daya  manusia, maupun  sumber  kekayaan  budaya  seperti  yang  dikemukakan  di  atas  yang potensial  untuk  dikembangkan  sebagai  obyek  wisata  merupakan  peluang  dan sekaligus merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah yang harus dimanfaatkan agar  mempunyai  nilai  ekonomis  (pendapatan  asli  daerah),  sosial  (penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha), dan kebudayaan (memelihara, melestarikan dan memperkenalkan asset budaya kepada para wisatawan).
Dengan  Otonomi  Daerah,  sesuai  dengan  kewenangannya  Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk bekerja keras dalam melaksanakan pemba ngunan termasuk  pembangunan  dalam  sektor  kepariwisataan  di  daerahnya  masing- masing  untuk  dapat  mening  katkan  kesejarteraan  bagi  masya  rakatnya. Pemerintah  Daerah  harus  mengetahui  benar  kondisi  fisik/alam  maupun  kondisi manusia  yang  merupa  kan  karakter  wilayahnya,  sehingga  pemanfaatan  ruang tepat sasaran.
Kegiatan  pariwisata  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  wisatawan untuk  bersenang-senang,  mencari  kepuas  an  batin,  beristirahat  dan  menghindari rasa kejenuhan. Seperti menurut pendapat Oka A.Yoeti (1993), pariwisata adalah suatu  perjalanan  yang  dilakukan  untuk  sementara  waktu,  yang  diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau  mencari  nafkah  di  tempat  yang  dikunjungi  tetapi  semata-mata  untuk menikmati  perjalan  an  tersebut  guna  bertamasya  dan  rekreasi  atau  memenuhi keinginan  yang  beraneka  ragam.  Oleh  karena  itu  pembangunan  sektor kepariwisataan  harus  mendapat  perhatian  dari Pemerintah  Daerah  dimana  dalam pengembangannya  perlu  memperhatikan  agar  dapat    menciptakan  obyek  wisata tersebut menarik  untuk dikunjungi banyak wisatawan (what to see), jenis kegiatan yang dapat dilakukan selama mereka berada di tempat obyek wasata (what to do), apa yang  dapat dibeli sebagai oleh-oleh yang dapat ia bawa  pulang (what to by), bagaimana  wisatawan  dapat  tinggal  atau  paling  tidak  dapat  bermalam  (how  to
stay), dan bagai mana wisatawan  sampai atau dapat mencapai kawasan tersebut (how to arrive).
Untuk itu segala macan sarana prasarana  serta fasilitas yang diperlukang serta  mendukung  kegiatan  periwisata  seperti;  sarana  prasarana  transoportasi, komunikasi,  akonodasi,  bank,  tempat  bermain/olah  raga,  pasar/tempat  berjualan dan sebagainya perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah.

## 5.  Penutup
Dalam  mengembangkan  sektor  pariwisata  harus  ada  komintmen/ kesungguhan  dari  Pemerintah  Daerah  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan sampai  dengan  pengendalian  dan  pengawasan.  Tanpa  adanya  komitmen  dari pemerintah  daerah  mustahil  pembangunan  sektor  pariwisata  ini  berkembang sesuai dengan harapan.
Banyak  faktor  yang  berhubungan  dengan  pengembangan  sektor pariwisata.    Salah  satu  faktor  yang  penting  yang  merupakan  tantangan  dalam pengem bangan pariwisata pada umumnya di Indonesia adalah faktor modal/dana. Untuk  mengembangkan  sector  pariwisat  modal/dana  yang  dibutuhkan  tidaklah kecil,  sedangkan  modal/dana  yang  dimiliki  pemerintah  sangat  terbatas. Sehubungan  dengan  itu  Pemerintah  Daerah  harus  pandai-pandai  mendapat  kan dana  baik  yang  bersumber  dari  Pemerintah  maupun  dari  para  investor/swasta yang ingin menanamkan modalnya dalam sector kepariwisataan ini.
Faktor  lain  adalah  managemen  (pengelolaan)  manpak  masih  sangat lemah. Banyak obyek-obyek wisata yang saat ini ada karena pengelolaannya tidak professional,  tidak  berkembang,  bahkan  bukannya  bertambah  maju  malah mengalami  kemunduran.  Untuk  itu  perlu  diupayanya    orang-orang  yang  terlibat dalam  kegiatan  pada  sektor  pariwisata  tersebut  haruslah  orang-orang  yang mampu untuk mengelolanya dengan baik.
Dalam pengembangan sector pariwi sata selain melibatkan semua pelaku pembangunan (stakeholder) juga perlu melibatkan masyarakat. Masyarakat jangan hanya  dijadikan  sebagai  obyek  pembanguan,  tetapi  harus  dijadikan  sebagai subyek  pembangunan  itu  sendiri.  Dengan  melibatkan  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  kegiatan  pada  sektor  pariwisata  ini    diharapkan  masyarakat timbul  kesadarannya  untuk  ikut  memelihara,  menjaga,  bahkan  dapat  membantu dalam upaya peningkatan sector tersebut.  Bentuk- bentuk partisipasi masyarakat dalam  sektor  pariwisata  ini  misalnya  dalam  sektor  perekonomian  yaitu  dengan menyediakan  barang-barang  yang  dibutuhkan  oleh  wisatawan  sebagai  souvenir yang  khas  untuk  dibawa  pulang.  Partisipasi  dalam  sector  jasa  yaitu  dengan menyediakan sarana angkutan, guide, tenaga keamanan. Dan lain sebagainya.

## Daftar Pustaka
Anomin. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 Direktorat  Jenderal Penataan  Ruang.  2002. Kebijakan  Penataan  Ruang .  Makalah Dalam  Kegiatan  Workshop  Pelestarian  Air  Dengan  Pendekatan  One  River Basin one Management. Jakarta Nursid  Sumaatmadja.  1988. Geografi  Pembangunan .  Jakarta  :  Penerbit  Dikti PPLPTK
----------------.  1981. Studi  Geografi  :  Suatu  Pendekatan  dan  Analisa  Keruangan . Bandung : Penerbit Alumni. Nyoman  S.  Pendit.  1986. Ilmu  Kepariwisataan  Sebuah  Pengantar  Perdana . Jakarta : Penerbit PT Pradnya Paramita. Oka A.Yoeti. 1985. Pengantar Ilmu Pariwisata . Bandung : Penerbit Angkasa. ---------------  1987. Pemasaran Pariwisata . Bandung : Penerbit Angkasa. Salah  Wahab.  1988. Manajemen  Kepariwisataan .  Jakarta.  Penerbit  PT.  Pradnya
Paramita Soedjadi Hartono. 1988. Ketersediaan Potensi Wisata Alam di Indonesia . Jakarta : Direktorat  Jenderal  Perlindungan  Hutan  dan  Pelestarian  Alam  Dept. Kehutanan.