Vol. 3 No 4, 2022 , pp. 557-562
DOI: 10.31949/jb.v3i4.3282

## URGENSI HUKUM ADAT DALAM MEWUJUDKAN TATANAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG HARMONIS DAN SEJAHTERA
Rahmanuddin Tomalili*, Agus Ariadi , Jabal Arfa, Muh. Andi Dzul Fadli , Umar Marhum, Dewi Oktaviana Ustein
Universitas Lakidende Unaaha
* E-mail Penulis : ariadiagus1@gmail.com

## Abstract
Local  wisdom  is  the  real  power  and  potential  of  a  region  as  a  regional  asset  that  encourages  regional development and development. as a regional foundation in the cultural field. Likewise, the Role of Women's Protection in customary law that Indigenous women as part of indigenous peoples have an extraordinary role in  the  development  of  this  nation.  Apart  from  being  the  frontline  protector  of  cultural  values  and  local wisdom of the archipelago, indigenous women also have a big role in economic resilience, play a social role, so that Customary Law becomes an alternative solution for resolving criminal cases that occur in Indonesian society, carried out on the principle of deliberation / kinship , on the one hand enforce the law, and on the other hand completely eliminate further consequences and protect the victim from a case. The highest goal to be achieved is restoring balance or restoring disturbed emotional relationships which are considered far more important and more effective than sanctions that emphasize imprisonment which is the last alternative option  for  realizing  community  harmony/harmonious  relations  in  a  family  atmosphere  and  having  a  legal position. has been recognized by the constitution since.
Keywords: Customary law ; realize; Harmonious; Prosperous;

## Abstrak
Kearifan  lokal  merupakan  kekuasaan  dan  potensi  riil  yang  dimiliki  suatu  daerah  sebagai  aset daerah yang mendorong pengembangan dan pembangunan daerah. sebagai landasan daerah di bidang budaya Begitupun Peran Perlindungan Perempuan Dalam Hukum adat bahwa Perempuan adat sebagai bagian dari masyarakat adat memiliki peran luar biasa dalam pembangunan bangsa ini.  Selain  sebagai  garda  terdepan  pelindung  nilai-nilai  budaya  dan  kearifan  lokal  nusantara, perempuan adat juga memiliki peran besar dalam ketahanan ekonomi, memegang peranan sosial, sehingga Hukum Adat  mejadi solusi Alternatif penyelesaian perkara-perkara pidana yang terjadi dimasyarakat  Indonesia,  dilakukan  dengan  asas  musyawarah/  kekeluargaan,  untuk  satu  sisi menegakkan  hukum,  dan  di  sisi  lain  menghilangkan  sama  sekali  akibat  lanjut  serta  melindungi korban  dari suatu perkara. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai, adalah pemulihan keseimbangan atau mengembalikan hubungan emosional yang tergangu dianggap jauh lebih penting dan lebih berdaya  guna  ketimbang  sanksi  yang  menekankan  pada  hukuman  penjara  yang  merupakan pilihan  alternatif  terakhir  demi  mewujudnya  kerukunan  masyarakat/Hubungan  yang  harmonis dalam suasana kekeluargaan serta memiliki Kedudukan Hukum  sejak dulu telah diakui konstitusi
Kata Kunci: Mewujudkan; Hukum Adat;Harmonis; Sejahtera
Submitted: 2022-09-25 Revised: 2022-10-01 Accepted: 2022-10-05

## Pendahuluan
keanekaragaman hukum adat di Indonesia begitu kompleks dan mengikuti perkembangan masyarakat    berisi  kaedah-kaedah  hukum  dan  memberikan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat dimana mengatur tentang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan kepatutan, oleh karena itu berdampak terhadap keharmonisan, keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat Menurut  Satjipto  Raharjo  (2008:48)  “bahwa  sebelum  Belanda  masuk  di  Indonesia  diabad ketujuh  belas,  negeri  ini  sudah  mengenal  tatanan  sosial  dan  kehidupan  yang  telah berkembang,  Belanda  tidak  menemukan  suatu  komunitas  yang  primitif,  melainkan  berbagai kerajaan  dan  karya-karya  budaya  fisik  maupun  non  fisik  yang  terkadang  berkualitas  dunia, seperti  Candi  Borobudur”.  Penulusuran  studi  kepustakaan  mengungkapkan  bahwa  para  ahli hukum pernah menuliskan usaha-usaha menggali kembali hukum asli yang dimiliki Indonesia
Tomalili, Ariadi  Urgensi Hukum Adat 558
seperti Soepomo yang pernah mengutip pendapat Van Vollenhoven sebagaimana dikutif oleh I Gede  AB  Wiranata  (2005:112)  dalam  bukunya  yang  dikemukakan  dalam  pidato  tanggal  2 oktober 1901 sebagai berikut: Bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki  buat  waktu  apabilapun  dan  daerah  mana  jugapun,  sifat  dan  susunan  dan  badan- badan  persekutuan  hukum,  di  mana  orang  yang  dikuasai  hukum  itu,  hidup  sehari-hari. Penjelasan mengenai badan - badan persekutuan tersebut hendaknya tidak dilakukan secara dogmatis, akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan Berdasarkan  hal  ini,  Menurut  Rahmanuddin  Tomalili  (2014:20)  tidak  tepat  apabila  RKUHP hanya dikaji berpangkal tolak pada prinsip-prinsip hukum Barat, tetapi harus ditempatkan sebagai upaya anak bangsa untuk membangun sistem hukumnya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, berbagai kontroversi yang dilontarkan masyarakat terhadap RKUHP, dikarenakan perbedaan  perspektif  yang  digunakan.  Apabila  RKUHP  dilihat  dalam perspektif rule of law masyarakat liberal, maka memang ada sejumlah ketentuan yang dapat dipandang  memasuki  ruang  privat  seseorang  terlalu  dalam.  Justru  hal  ini  akan  terlihat sebaliknya  apabila  ketentuan-ketentuan  tersebut  dilihat  sistem  baru  yang  disusun  dalam RKUHP  tersebut.  Sebagai  contoh  diperluasnya  pengertian  perzinahan,  sehingga  tidak  hanya ditujukan  terhadap  mereka  yang  sudah  menikah,  jangan  dilihat  dari  perspektif  liberal. Tentunya hal ini harus dilihat dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia

## Metode
Adapun  metode  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  dalam bentuk dialog/diskusi hukum yang dilakukan dengan beberapa tahapan.
Persiapan  Pada    tahapan    persiapan    Tim    melakukan  survey    terhadap    calon    mitra    dan menginventarisir  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  mitra  dan  masyarakatnya.  Setelah  masalah diinventarisir maka dalam  hal  ini  tim  menentukan  satu  permasalahan  yang  diangkat  menjadi topik    pengabdian  kepada      masyarakat.  Langkah  persiapan  selanjutnya      dilakukan  untuk menentukan      lokasi  kegiatan,  jumlah  peserta,  hari  dan  tanggal  kegiatan.  Tahap  berikutnya menyebarkan  undangan  dan  konfirmasi  kehadiran  peserta  dalam  kegiatan  pengabdian  pada masyarakat.
Penyampaian  materi  yang  dalam  hal  ini  disampaikan  oleh  Tim  Pengabdian  yakni  pemateri pertama. Bapak Dr. Rahmanuddin tomalili.SH.,MH Dengan tema : Hukum Pidana Adat Di Indonesia Pemateri  Kedua  Terkait  Hukum  Adat  dalam  Pandangan  Sosial  Kemasyarakatan  /  hubungan kelembagaan  dengan  Pemerintah  dibawakan  oleh  Bapak  Dr.  Jabal  Arfah,  S.Sos.,M.Si  Pemateri Ketiga Terkait Hukum Adat dalam sudut  Pandang  Peradaban Ilmu Sosial Politik berbasis kajian lingkungan dibawakan oleh Bapak Dr. Muh. Zulfadli, S.Sos.,M.Si  Pemateri Ke Empat : Hukum Adat Bali / Hukum Hindu  dalam Upaya  menggali , mengangkat , Melestarikan nilai-nilai filosofis, Agama sebagai    warisan  dalam  bingkai  khasanah  Hukum  Positif  /  Nasional  dibawakan  oleh  Bapak  Agus Ariadi,  SH.,MH  Pemateri  kelima  :  Tahapan  identifikasi  masyarakat  hukum  adat,  hal-hal  yang menjadi objek adalah sejarah masyarakat hukum adat, hukum adat, wilayah adat, harta kekayaan dan/atau  benda-benda  adat,  kelembagaan/sistem  pemerintahan  adat Pemateri  Ke Enam  Ibu Dewi Oktaviana Ustein, SH.,MH : Peran Perlindungan Perempuan Dalam Hukum adat

## Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan  Dialog/diskusi    dilaksanakan    di    desa  Kecamatan    uepai      Kabupaten konawe  dengan  dihadiri  oleh  ketua  adat  desa  darma  kerthi  yang  tergabung  dalam  tiga  desa Dinas yaitu desa Tawamelewe, dan Desa Kasaeda serta tanggondipo dengan 200 orang peserta sosialisasi yang terdiri dari mahasiswa Unilaki, tokoh pemuda tokoh agama. Acara dimulai  pada pukul  09.00  WIT.  Dan  segala  persiapan  acara  dibantu  oleh  aparatur  desa  dan pemuda
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat [Vol. 3, No. 4, Oktober, 2022, pp. 557-562] 559
Dan  Mahasiswa.  Materi    Kegiatan  Dialog/Diskusi  Dengan  Tema  :  Urgensi  Hukum  Adat  Dalam Mewujudkan Tatanan Kehidupan Bermasyarakat Yang Harmonis.
Hukum  Pidana  Adat  Di  Indonesia  bahwa  Hukum  Pidana  Adat  Indonesia  sebagai  suatu sistem hukum, yang memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan konflik/sengketa. Hukum adat memiliki  karakter  yang  khas  dan  unik  lahir  dan  tumbuh  dari  masyarakat  itu  sendiri,  sehingga keberadaannya  bersenyawa  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  masyarakat.  Hukum  adat  tersusun dan  terbangun  atas  nilai  –  nilai,  kaidah,dan  norma  yang  disepakati  dan  diyakini  kebenarannya oleh  komunitas  masyarakat  adat.  Peradilan  Pidana  Adat    di  Indonesia  dapat  berfungsi  sebagai solusi  Alternatif  penyelesaian  perkara-perkara  pidana  yang  terjadi  dimasyarakat  Indonesia, dilakukan dengan asas musyawarah/ kekeluargaan, untuk satu sisi menegakkan hukum, dan di sisi  lain  menghilangkan  sama  sekali  akibat  lanjut  serta  melindungi  korban    dari  suatu  perkara. Tujuan  tertinggi  yang  ingin  dicapai,  adalah  pemulihan  keseimbangan  atau  mengembalikan hubungan  emosional  yang  tergangu  dianggap  jauh  lebih  penting  dan  lebih  berdaya  guna ketimbang  sanksi  yang  menekankan  pada  hukuman  penjara  yang  merupakan  pilihan  alternatif terakhir  demi  mewujudnya  kerukunan  masyarakat/Hubungan  yang  harmonis  dalam  suasana kekeluargaan serta memiliki Kedudukan Hukum  sejak dulu telah diakui konstitusi
Hukum Adat dalam Pandangan Sosial Kemasyarakatan / hubungan kelembagaan dengan Pemerintah yakni Kearifan lokal merupakan kekuasaan dan potensi riil yang dimiliki suatu daerah sebagai  aset  daerah  yang  mendorong  pengembangan  dan  pembangunan  daerah.  Selanjutnya dalam usaha membangun daerah perlu dilakukan pemberdayaan budaya lokal dan kearifan lokal yang mendukung penyusunan strategi budaya atau rumusan rencana kegiatan budaya di daerah sebagai  landasan  daerah  di  bidang  budaya.  kearifan  lokal  sebagai  strategi  utama  dalam perbaikan  ekonomi  di  masa  depan  khususnya  ekonomi  berkelanjutan  sangatlah  tepat. Dikarenakan mayarakat dapat mengetahui lebih jauh apa yang harus dilakukan dan dibutuhkan dalam melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu daerah
Hukum  Adat  dalam  sudut    Pandang    Peradaban  Ilmu  Sosial  Politik  berbasis  kajian lingkungan  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  telah  diakomodir  di  berbagai lingkup  peraturan  perundang-undangan,  baik  dalam  UUD  1945,  Undang-Undang,  Peraturan Daerah,  Surat  Keputusan  Gubernur,  dan  Surat  Keputusan  Bupati.  Dan  atau  keputusuna  petua petua adat. Kedua, politik hukum masyarakat hukum adat melalui putusan Mahkamah Konstitusi memperkokoh  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  dengan  memberikan  berbagai tafsir  atau  penjelasan  dalam  Upaya    menggali  ,  mengangkat  ,  Melestarikan  nilai-nilai  filosofis, Agama sebagai  warisan dalam bingkai khasanah Hukum Positif / Nasional bahwa Tindak pidana Adat bali sebagaian besar diatur di dalam awig-awig desa adat yang bersangkutan dapat berupa delik kesusilaan, delik terhadap harta benda, Delik adat berupa pelanggaran kepentingan pribadi dan delik-delik adat berupa larangan atau pelanggaran karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban Adat. Kata Acara Dalam Kaitanya dengan kata Acara Agama Hindu adalah kata yang berasal  dari  bahasa  Sansekerta  ,  Menurut  Kamus  Sanskrit English  Dictionary  karangan  Sir Moonier  Wililiems  Acara  diartikan  sebagai  berikut  :  1.Perbuatan  atau tingkah  laku  yang  baik  2. Adat  Istiadat    Tradisi  atau  kebiasaan  yangmerupakan  tingkah  laku  manusia  baik  perseorangan maupun  kelompok  Masyarakat  yang  didasarkan  atas  kaidah-kaidah  hukum  yang  ajeg.  Dalam Acara terkandung ciri-ciri sebagai berikut : 1.Aturan (Tertulis atau tidak tertulis) 2.Tingkah laku yang  diatur  (perbuatan  perorangan)  atau  Masyarakat  atau  Negara  yang  selaras  dengan  ajaran Agama. 3.Mempunyai nilai Moral dan kepercayaan 4.Di ikuti dan dipatuhi  oleh  sebagaian besar dari  masyarakat  itu  5.  Ada  Unsur  turun  temurun  sebagai  suatu  kebiasaan.  Acara  sebagai kebiasaan memiliki makna yang  sama dengan kata drsta. Drsta dalam bahasa  sanskerta  bersal dari  kata  “drs”  artinya  melihat  atau  memandang  kemudian  menjadi  drsta  berarti  pandangan. Acara  drsta  itu  dapat  terdiri  atas  beberapa  macam  antara  lain  :  1. Sastra  drsta    yaitu  Tradisi Agama  hindu  yang  bersumber  pada  sumber  tertulis  yang  terdapat  pada  pustaka-pustaka  atau
sastra  Agama  hindu,  Sumber  utama  dan  pertama  Misalnya  Manawadharma  Sastra,  dll  di  Bali biasanya di dalam Lontar berkaitan Tuntunan agama Hindu. 2. Desa drsta Yaitu tradisi desa yang berlaku  dalam  suatu  wilayah  desa  tertentu,  tradisi  ini  tidak  ada  tersurat  atau  tersirat  dalam pustaka  tertentu  akan  tetapi  telah  melembaga  dan  diyakini  oleh  Kelompok  Masyarakat  desa pendukungnya. Tradisi ini bersifat local sehinga antara satu desa dengan desa yang lainya tidak sama  ,  masing  –masing  desa  memiliki  adat  yang  berbeda  –beda  hal  ini  disebut  istilah  “Desa Mawacara” contoh missal mayat tradisi  di desa A mayat orang meninggsl dikuburkan sedangkan di desa B mayatnya di bakar. 3. Loka drsta  yaitu tradisi agama hindu yang berlaku secara umum dalam suatu wilayah tertentu lokadrsta dengan Desa drsta pada prinsipnya, pengertianya sama yaitu sama-sama tradisi yang tak tertulis hanya saja loka drsta ini wilayah berlakunya tradisi itu lebih luas dan lebih umum Contoh Misal tradisi bali menjelang hari tumpek Landep (hari sabtu , kliwon,wuku landep) para pande serempak tidak bekerja, karena peralatanya di upacarai.4. Kuna drsta atau Purwa drsta yaitu tradisi agama Hindu yang bersifat turun temurun dan diikuti secara terus menerus sejak lama, Orang merasa takut untuk melanggararnya orang tidak tahu dan tidak ingat sejak kapan tradisi itu mulai ada dengan jaman maka selama itu tradisi diikuti, tetapi jika tidak sesuai lagi dengan kemajuan jaman maka tradisi tersebut akan ditinggalkan misalnya tradisi “  Ngarap”  tradisi  menggotong  mayat  dengan  bersorak  –sorak  berebutan  yang  berlebihan  dan mulai sudah ditinggalkan dipandang sudah tidak sesuai. 5. Kula Drsta yaitu tradisi agama hindu yang berlaku bagi kelompok keluarga tertentu yang lainya, kalau acara ini berkaitan dengan latar belakang sejarah kehidupan keluarga tersebut, kula drsta atau kula acara didalamnya ada Sista Acara  yaitu  kebiasaan  orang  yang  telah  mencapai  tingkat  kesucian  seperti  kebiasaan  yang berlaku  diantara  kelompok  yang  telah  menerima  diksa  misalnya;  Pandita. Dapat  disimpulkan Acara  dalam  Agama  Hindu  yaitu  tradisi  atau  tingkah  laku  manusia,  baik  perseorangan  maupun kelompok  masyarakat  yang  didasarkan  atas  suatu  kaidah-kaidah  baik  tertulis  maupun  tidak tertulis  yang  diikuti  secara  turun  temurun.  kewajiban  bersama  untuk    senantiasa    melestarikan hukum  adat  dan  masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri,  sehingga nilai-nilai luhur bangsa tetap terjaga  dan  menujukan  bukti  nyata  penghormatan  kita  menjaga  harta  benda  –  benda  pusaka yang  sakralkan  agar  generasi  anak  cucu  kita  dapat  memetik  pelajaran  yang  ada  didalamnya. Peran Perlindungan Perempuan Dalam Hukum adat bahwa Perempuan adat sebagai bagian dari masyarakat adat memiliki peran luar biasa dalam pembangunan bangsa ini. Selain sebagai garda terdepan pelindung nilai-nilai budaya dan kearifan lokal nusantara, perempuan adat juga memiliki peran  besar  dalam  ketahanan  ekonomi,  memegang  peranan  sosial,  maupun  dalam  menjaga kelestarian  lingkungan  alam.  Namun  sayangnya,  masih  banyak  perempuan  adat  menerima stigma  dan  diskriminasi  akibat  kentalnya  budaya  patriarki,  kurang  dilibatkan  dalam  proses pembangunan,  mengalami  kekerasan  berbasis  gender,  hingga  terjerat  dalam  kemiskinan,  dan untuk meningkatkan peran penting perempuan dan masyarakat adat dalam memajukan bangsa, dibutuhkan  upaya  dalam  memperkuat  persamaan  hak  bagi  laki-laki  dan  perempuan  mendapat jaminan  wujud  nyata  dalam  mendukung  aksesibilitas  perempuan  adat   Indonesia  serta  bisa berperan bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

## Gambar 1 Pemaparan Materi

## Gambar 2 Peserta Urgensi Hukum Adat

## Kesimpulan
Urgensi Hukum Adat Dalam Mewujudkan Tatanan Kehidupan  Bermasyarakat Yang Harmonis Dan Sejahtera Bahwa Kearifan  lokal merupakan kekuasaan dan potensi riil yang dimiliki suatu daerah sebagai  aset  daerah  yang  mendorong  pengembangan  dan  pembangunan  daerah.  Selanjutnya dalam  usaha  membangun  daerah  perlu dilakukan  pemberdayaan  budaya  lokal  dan  kearifan  lokal yang mendukung penyusunan strategi budaya atau rumusan rencana kegiatan budaya di daerah sebagai  landasan  daerah  di  bidang  budaya  dan    telah  diakomodir  di  berbagai  lingkup  peraturan perundang-undangan,  baik  dalam  UUD  1945,  dan  keputusan  mahkamah  konstitusi    begitupun Peran  Perlindungan  Perempuan  Dalam  Hukum  adat  bahwa  Perempuan  adat  sebagai  bagian  dari masyarakat adat memiliki peran luar biasa dalam pembangunan bangsa ini. Selain sebagai garda terdepan pelindung nilai-nilai budaya dan kearifan lokal nusantara, perempuan adat juga memiliki peran  besar  dalam  ketahanan  ekonomi,  memegang  peranan  sosial,  maupun  dalam  menjaga kelestarian  lingkungan  alam  sehingga  nilai-nilai  luhur  bangsa  tetap  terjaga  dan  menujukan  bukti nyata penghormatan kita menjaga harta benda – benda pusaka yang sakralkan agar generasi anak
cucu  kita  dapat  memetik  pelajaran  yang  ada  didalamnya  sehingga  Hukum  Adat    solusi  mejadi solusi  Alternatif  penyelesaian  perkara-perkara  pidana  yang  terjadi  dimasyarakat  Indonesia, dilakukan dengan asas musyawarah/ kekeluargaan, untuk satu sisi menegakkan hukum, dan di sisi lain menghilangkan sama sekali akibat lanjut serta melindungi korban  dari suatu perkara. Tujuan tertinggi  yang  ingin  dicapai,  adalah  pemulihan  keseimbangan  atau  mengembalikan  hubungan emosional  yang  tergangu  dianggap  jauh  lebih  penting  dan  lebih  berdaya  guna  ketimbang  sanksi yang  menekankan  pada  hukuman  penjara  yang  merupakan  pilihan  alternatif  terakhir  demi mewujudnya kerukunan masyarakat/Hubungan yang harmonis dalam suasana kekeluargaan serta memiliki  Kedudukan  Hukum    sejak  dulu  telah  diakui  konstitusi.selanjutnya  sebagai  rekomendasi dari  hasil  di  alog  antara  desa  adat  darma  kerthi  yang  bergabung  dalam  tiga  desa  yakni  desa tawamele,  desa  kasaeda  dan  desa  tanggonipo  tokoh  pemuda,  tokoh  agama  dan  organisasi mahasiswa.  Bersepakat  untuk  di  tindak  lanjut  kegitan  berikutnya,  pembahasan  secara  internal masyarakat Bali membuat rancangan Awig-awig dengan tim pemateri pengabdian masyarakat

## Daftar Pustaka (10pt)
Rahardjo  Satjipto, Negara  Hukum  Yang  Membahagiakan  Rakyatnya,  Yogyakarta:  Genta  Press, 2008
Wiranata I Gede AB, Hukum Adat Indonesia,Perkembanganya Dari Masa Ke  Masa. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005,
Tomalili Rahmanuddin.Tindak Pidana Persinahan dalam persfektif  Hukum Pidana Adat Suku Tolaki.ed.,1. Yogyakarta: Deepublish.2014