https://jamsi.jurnal-id.com

## Peran Pemerintah Desa dalam Memfasilitasi Legalitas Sertifikasi Halal dan Nomor Induk Berusaha bagi UKM di Desa Gambiran, Jombang, Jawa Timur
Sinta* 1 , Suci Fadillah 2 , Ina Syafrotul Munada 3 , Jupri 4 , Rizan Maulana 5 , Farichahtun Nisa’ 6
1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum Jombang, Indonesia
2,3 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Darul Ulum Jombang, Indonesia 4 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum Jombang, Indonesia 5 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Darul Ulum Jombang, Indonesia 6 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum Jombang, Indonesia *e-mail: Sinta15071@gmail.com 1 , Sucifadilla48@gmail.com 2 , nndha142@gmail.com 3 , jdjuprideri@gmail.com 4 , rizanzahra456@gmail.com 5 , faricha.an2009@gmail.com 6

## Abstrak
Pengembangan  UKM  yang  ada  di  Desa  Gambiran  membawa  dampak  positif  bagi  perekonomian UKM. Maka diperlukan perlindungan usaha yang relevan agar eksistensi UKM dapat bertahan di era modern yang kompetitif ini. UKM sering terkendala dalam proses legalitas dikarenakan terbatasnya informasi dan keterbatasan  sumber  daya.  Pemerintah  desa  memiliki  peran  penting  dalam  mendukung  UKM  melalui edukasi, pendampingan, dan fasilitasi administratif.  Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis  peran  pemerintah  desa  dalam  memfasilitasi  legalitas  sertifikasi  halal  dan  Nomor  Induk Berusaha  (NIB)  bagi  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  di  Desa  Gambiran,  Mojoagung,  Jombang.  Metode pendekatan  Participatory  Action  Research  (PAR)  digunakan  untuk  mengidentifikasi  hingga  terwujudnya perubahan sosial yang ada di masyarakat untuk mengetahui peran pemerintah desa dan legalitas sertifikasi halal  dan  nomor  induk  berusaha  (NIB)  di  desa  Gambiran.  Hasil  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan dalam mendukung program sertifikasi halal dan NIB sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juncto Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Serta Arahan Presiden Republik Indonesia Ir. H Joko  Widodo.  Bahwa  Indonesia  berpotensi  sebagai  pusat  Industri  Halal  dunia  sekaligus  kiblat  industri fashion  dunia  di  tahun  2024.  Pemerintah  bekerjasama  dengan  mahasiswa  KKM  Universitas  Darul  Ulum untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UKM.
Kata Kunci: Desa Gambiran, NIB, Pemerintah Desa, Sertifikasi Halal, UKM

## Abstract
The  development  of  small  and  medium-sized  enterprises  in  the  Gambiran  Village  has  a  positive impact on the SME economy. Therefore, it is necessary to protect relevant enterprises so that the existence of SMEs can survive in this modern competitive era. Small and medium-sized enterprises are often under control in  the  legality  process  due  to  limited  information  and  limited  resources.  The  village  government  has  an important role to play in supporting SMEs through education, support, and administrative facilitation. This community service activity aims to analyze the role of the village government in facilitating the legality of halal certification and NIB for small and medium-sized enterprises (SMEs) in Gambiran Village, Mojoagung, Jombang. Participatory Action Research (PAR) methodology is used to identify the social changes that exist in the community to know the role of the village government and the legality of halal certification and seeking mother number (NIB) in the village of Gambiran. The results of these community service activities show that the  village  government  has  played  a  role  in  supporting  the  halal  and  NIB  certification  program  in accordance with the provisions of Law No. 33 of 2014 on the Guarantee of Halal Products in conjunction with Law no. 6 of 2023 on the Establishment of Government Regulations in Replacement of Act No. 2 of 2022 on the Creation of Work into a Law as well as the order of the President of the Republic of Indonesia Mr. H. Joko Widodo.  That  Indonesia  is  potentially  the  center  of  the  world's  Halal  Industry  and  the  world's  fashion industry  kiblat  in  2024.  The  government  is  working  with  Darul  Ulum  University  KKM  students  to  provide support and training to UKM perpetrators.
Keywords : Halal Certification, NIB, SMEs, Village Gambiran, Village Government
https://jamsi.jurnal-id.com

## 1. PENDAHULUAN
Usaha Mikro, kecil, Menengah (UMKM) merujuk pada usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 (Inkiriwang, 2020) UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia,  menyumbang  60%  dari  PDB  dan  menampung  97%  tenaga  kerja  (fahmi,  2020). Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998, pengertian UKM adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan  perlu  dilindungi  untuk  mencegah  persaingan  yang  tidak sehat”.  Dengan  kontribusi  positif dari UKM menjadi semakin relevan untuk dilaksanakan (Jonathan & Lestari, 2015). Kemudian mengacu pada implementasi UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kota mempunyai kewenangan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Berdasarkan dengan data dari Dinas Koperasi dan UKM, dari tahun 2010 sampai 2024 Kabupaten Jombang memiliki 4.722 UKM yang tersebar diseluruh wilayah (data.diskop UKM, n.d.).
Legalitas usaha merupakan izin resmi yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Izi ini berfungsi untuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha (Nyoman et al., 2022). Oleh karena itu, pengurusan legalitas usaha sangatlah penting bagi setiap pelaku usaha untuk memperoleh status  hukum  yang  sah  dan  manfaat  perlindungan  yang  menyertainya  (Muhammad  Arbani, 2022).  Dengan  adanya  legalitas  usaha,  pelaku  UKM  akan  lebih  mudah  memperoleh  berbagai aspek operasional. Proses perizinan usaha ini diberikan berdasarkan tingkat risiko yang terkait dengan  jenis  usaha  tersebut  dan  juga  agar  mampu  bersaing  di  pasar  domestik  maupun internasional,  UKM  perlu  memperhatikan  aspek  legalitas  dalam  operasionalnya  termasuk sertifikasi  halal  dan  nomor  induk  berusaha  (Serlika,  2021).  Kedua  aspek  ini  tidak  hanya memberikan jaminan kepada konsumen namun juga membuka peluang lebih luas bagi ekspansi bisnis UKM.
Pada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  10, kegiatan  usaha  dapat  dikelompokkan  kedalam  tiga  jenis  yakni  kegiatan  usaha  tingkat  risiko rendah,  kegiatan  usaha  tingkat  risiko  menengah  serta  kegiatan  usaha  tingkat  risiko  tinggi (Erlina,  2022).  Jawa  Timur  merupakan  sektor  usaha  kecil  dan  menengah  memegang  peranan penting dalam perekonomian daerah  (Paramita Hapsari et al., 2014). Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sektor UKM memberikan kontribusi cukup besar sebesar 57, 25% terhadap produk UMKM dalam lanskap perekonomian wilayah (Dinas Koperasi dan UKM, 2022).  Program  Gempur  Jatim  telah  diciptakan  dalam  memberikan  dukungan  kepada  UKM  di Jawa Timur.
Pemerintah  Daerah  Jombang  berperan  aktif  dalam  mendukung  legalitas  Usaha  dan Menengah (UKM) melalui berbagai langkah strategis (Mas’udah et al., 2022) . Langkah pertama yang diambil adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai legalitas pangan. Melalui penyuluhan  ini,  para  pelaku  usaha  diberikan  informasi  terkait  standar  keamanan  pangan, prosedur pengurusan izin, dan manfaat yang diperoleh dari legalitas produk mereka (Shoviatur, 2021). Dengan demikian, diharapkan UKM di Jombang dapat menghasilkan produk yang aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga menyediakan fasilitasi dan pendampingan  melalui  Kantor  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian.  Layanan  yang  diberikan meliputi  konsultasi  bisnis,  pengurusan  izin  usaha  industri,  sertifikasi  halal,  Sertifikasi  Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta izin edar (S-PIRT dan BPOM) (Hidayati & Primadhany, 2021). Pendampingan ini juga mencakup diversifikasi produk, akses pemasaran, serta pendampingan dan  advokasi.  Pemerintah  kabupaten  Jombang  juga  menjalin  kemitraan  dengan  institusi Pendidikan setempat terkait Legalitas UKM. Melalui kerjasama dengan Universitas di Jombang, program  pendampingan  bagi  masyarakat  UKM  yang  ingin  melegalitaskan  produk  dan  izin usahanya dimasukkan dalam Program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM).
Di  Desa  Gambiran  terdapat  banyak  pelaku  UKM  yang  memiliki  potensi  besar  untuk berkembang. Berdasarkan data yang telah diperoleh, terdapat sekitar 10 pelaku UKM di desa ini. Pemerintah  Desa  Gambiran  telah  berupaya  memberikan  akses  bagi  pelaku  UKM  yang  ingin melegalisasikan  produk  ataupun  izin  usaha.  Namun,  upaya  ini  seringkali  terkendala  oleh
https://jamsi.jurnal-id.com
rendahnya  antusiasme  masyarakat.  Hal  ini  menjadi  kendala  utama  dalam  pendekatan  dan pengenalan  proses  legalisasi  kepada  masyarakat  untuk  mengatasi  kendala  para  pelaku  UKM dalam  mengatasi  kendala  legalitas  (Egi  et  al.,  2018).  Pemerintah  desa  dan  Kelompok  KKM  di desa  Gambiran  bekerja  sama  untuk  mengadakan  sosialisasi  serta  melakukan  kunjungan  UKM untuk pendekatan proses sertifikasi halal dan NIB bagi pelaku UKM.
Pemerintah  Desa  Gambiran  memberikan  dukungan  penuh  terhadap  pelaksanaan sosialisasi  ini  dengan  memfasilitasi  berbagai  kebutuhan.  Dukungan  dari  pemerintah  desa Gambiran sebagai bentuk memfasilitasi dan mengedukasi pelaku UKM dalam mengembangkan produk serta memberikan pengarahan pentingnya legalitas sertifikasi pangan. Agar kedepan nya pelaku  UKM  desa  Gambiran  mendapatkan  banyak  manfaat  dari  pemerintah  dengan mendapatkan sertifikasi pangan.
Desa Gambiran yang berada di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang sebagai salah satu  wilayah  yang  digunakan  oleh  mahasiswa  dalam  program  pengabdian  masyarakat  desa Gambiran  dianggap  sebagai  desa  yang  memiliki  potensi  usaha  kecil  menengah  yang  perlu adanya peran andil pemerintah desa dalam hal memfasilitasi legalitas produk UKM yang ada di desa Gambiran seperti sertifikat halal dan nomor induk berusaha.

## 2. METODE
Pendekatan kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode Pendekatan Participatory Action  Research (PAR)  merupakan  pendekatan  yang  prosesnya  bertujuan  untuk  pembelajaran dalam mengatasi masalah  dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat  serta produksi ilmu pengetahuan dan proses perubahan sosial (Afandi et al., n.d.). Kegitan ini merupakan kegiatan pengabdian  masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh  mahasiswa  Kuliah  Kerja  Mahasiswa  (KKM) Universitas  Darul  Ulum  Jombang  yang  berkolaborasi  dengan  pemerintah  desa  Gambiran, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang. Adapun lokasi tempat pengabdian masyarakat yaitu di desa Gambiran, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang. Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi edukasi, pendampingan, dan perolehan berkas untuk para pelaku UKM. Adapun metode pendekatan PAR dapat dilakukan melalui  setiap  tahapan  kerja  yang  dilakukan  dalam  menyelesaikan  kegiatan  ini,  yaitu  sebagai berikut :
a. Tahap to Know (Mengetahui Kondisi Riel Komunitas)
Pada  tahap ini  dilakukan  survei awal  untuk mengidentifikasi jumlah  dan  jenis  usaha  yang ada di Desa Gambiran yang memerlukan sertifikasi halal dan NIB dan pendataan pengusaha yaitu  dengan  cara  mengumpulkan  data  tentang  pengusaha  lokal  yang  memerlukan pendampingan.  Metode  yang  digunakan  adalah  survei  Kualitatif  yaitu,  dengan  melakukan wawancara mendalam  dengan  beberapa  pengusaha  terpilih  untuk  mendapatkan  wawasan lebih mendalam tentang kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi terkait sertifikasi halal dan  NIB.  Lokasi  yang  mejadi  sasaran  adalah  di  Desa  Gambiran  yang  dilakukan  pada  awal kegiatan pengabdian masyarakat dari tanggal 24 – 30 April 2024.
b. Tahap to Understand (Memahami Problem Komunitas)
Pada  tahapan  ini  pemerintah  desa  bersama  dengan  mahasiswa  melakukan  survey  dan pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi UKM di Desa Gambiran.  Survei  ini  mencakup  identifikasi  jenis  usaha,  skala  usaha  serta  kendala  dalam mendapatkan  sertifikasi  halal  dan  NIB.  Dengan  melakukan  koordinasi  langsung  dengan pelaku UKM yang ada di desa Gambiran sehingga dapat diketahui dan dapat dipahami bahwa masalah dari prespektif pelaku usaha yang sedang terjadi. Perolehan data dan masukan dari para  pelaku  UKM  di  desa  Gmabiran  akan  dianalisis  dan  diidentifikasi  sesuai  kebutuhan prioritas utama dalam memfasiliitasi legalitas usaha.
c. Tahap to Plann (Merencanakan Pemecahan Masalah Komunitas)
Berdasarkan  data  yang  terkumpul  mahasiswa  KKM  Universitas  Darul  Ulum  Jombang bersama  pemerintah  desa  Gambiran  menyusun  rencana  uuntuk  memfasilitasi  legalitas sertifikasi halal dan NIB. Rencana tersebut meliputi:
https://jamsi.jurnal-id.com
Tabel. 1 Kegiatan, Metode Pelaksanaan, dan Sasaran Kegiatan No  Kegiatan Metode Pelaksana Sasaran 1 Pendataan UKM  Metode ini menggunakan Seluruh UKM desa menjelaskan tentang Gambiran pemeriksaan berkas prasyarat Sertifikasi Halal dan NIB 2 Observasi dan Metode ini menggunakan Seluruh UKM desa Wawancara menjelaskan tentang pendekatan Gambiran UMKM 3 Sosialisasi dan Metode ini menggunakan Seluruh UKM dan Pelatihan menjelaskan tentang pentingnya BUMDes Sertifikasi Halal dan NIB 4 Bantuan Administrasi Metode ini dengan menginputkan data pelaku UKM kedapam website resmi pendaftaran NIB dan Sertifikasi halal. Seluruh UKM desa Gambiran 5 Mnitoring dan Evaluasi Metode ini dilakukan secara berkala untuk menillai kemajuan dan efektivitas program. Feedback dari UKM digunakan untuk perbaikan dan penyesuaian strategi, memastikan bahwa setiap UKM dapat menggunakan sertifikasi halal dan NIB sesuai dengan standart yang di tetapkan pemerintah. Seluruh UKM desa Gambiran dan BUMDes d. Tahap to Act (Melakukan Program Aksi Pemecahan Masalah) Berdasarkan planning yang  sudah  dibuat  untuk  mempercepat  proses  sertifikkasi  dan legalitas mahasiswa bersama dengan pemerintah desa Gambiran menjalin kerjasama dengan lembaga  terkait  seperti  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  dan  Dinas Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten  Jombang.  Melalui  kerjasama  ini  berbagai  hambatan birokrasi  dapat  diatasi  dengan  lebih  cepat  dan  elaku  UKM  dapat  memperoleh  sertifikasi halal dan NIB dalam waktu yang singkat.
e. Tahap to Change (Membangun Kesadaran Untuk Perubahan Dan Berkelanjutan)
Implementasi  program  sudah  dilakukan  untuk  membetuk  perubahan  pola  fikir  terhadap legalitas produk mahasiswa KKM Universitas Darul Ulum Jombang mengadakan sosialisasi dan  workshop  tentang  pentingnya  legalitas  produk.  Legalitas  yang  diperoleh  dapat membuka  peluang  bagi  UKM  untuk  mendapatkan  akases  pemodalan  dan  dukungan  dari berbagai  pihak.  Melalui  tahapan  kerja  dengan  pendekatan  PAR  yang  terstruktur  dan komprehensif  yang  sudah  terrealisasikan  maka  perlunya  dorongan  lebih  lanjut  untuk pemerintah desa memfasilitasi bagi UKM yang baru.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
UKM  desa  Gambiran  memiliki  potensi  industri  lokal  yang  bagus  untuk  pembangunan desa industri di wilayah Gambiran. dengan ini pemerintah desa Gambiran bersama mahasiswa kkm Universitas Darul Ulum Jombang menatap serius dengan direalisasikan sertifikasi pangan UKM  desa  Gambiran,  terlebih  banyak  UKM  di  desa  Gambiran  yang  menganggap  sertifikasi pangan  adalah  sesuatu  hal  yang  rumit.  Pada  kenyataannya  memiliki  banyak  manfaat  untuk kemajuan pemasaran produk UKMnya.
Berdasarkan peraturan dalam rangka implementasi amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal  juncto  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang  Serta  Arahan  Presiden  Republic  Indonesia  Ir.  H Joko  Widodo  bahwa  Indonesia  berpotensi  sebagai  pusat  Industri  Halal  dunia  sekaligus  kiblat
https://jamsi.jurnal-id.com
industri  fashion  dunia  di  tahun  2024.  Dengan  adanya  hal  tersebut  maka  disampaikan  bahwa pelaksanaan  sertifikasi  halal  menjadi  Prioritas  Nasional  yang  memerlukan  kolaborasi  dan sinergi BPJPH Kementerian Agama beserta seluruh pemangku kepentingan Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah/BUMN/Swasta.  Penahapan  pelaksanaan  sertifikasi halal  menjadi  mandatory  bagi  seluruh  produk  yang  masuk,  beredar,  dan  diperdagangkan  di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan  pangan  dan  bahan  penolong  untuk  produk  makanan  dan  minuman  serta  hasil sembelihan  dan jasa  penyembelihan sampai  dengan  17  Oktober  2024  sebagaimana  Peraturan Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan  Produk  Halal. Berdasarkan  data  pendaftaran  sertifikasi  halal  sampai  dengan  3  Januari  2024,  sebanyak 3.513.953  produk  telah  bersertifikat  halal  serta  perlu  akselerasi  mandatory  pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Peran  pemerintah  desa  dalam  monitoring  yang  berkelanjutan  sangat  penting  untuk memastikan  keberhasilan  program.  Pemerintah  desa  perlu  lebih  proaktif  dalam  mendukung program  ini.  Mencari  sumber  daya  tambahan  untuk  dapat  memfasilitasi  pelaku  UKM  dalam mencari  mitra  dagang.  Pemerintah  desa  juga  dapat  menyederhanakan  prosedur  dan memberikan panduan agar lebih jelas dan mudah diikuti bagi pelaku UKM. namun yang sering terjadi  dukungan  dari  pemerintah  desa  yaitu  kurangnya  tindak  lanjut  monitoring  sehingga program yang sudah direalisasikan tidak mencapai hasilnya.
Dengan  mengusung  tema  "PERAN  PEMERINTAH  DESA  DALAM  MEMFASILITASI LEGALITAS  SERTIFIKASI  HALAL  DAN  NOMOR  INDUK  BERUSAHA  BAGI  UKM  DI  DESA GAMBIRAN,  JOMBANG,  JAWA  TIMUR"  pemerintah  desa  Gambiran  berkolaborasi  dengan mahasiswa  kkm  Universitas  Darul  Ulum  Jombang  untuk  memfasilitasi  sertifikasi  pangan terhadap pelaku UKM di desa Gambiran. Pendampingan dalam rangka pengajuan sertifikat halal UKM yang ada di desa Gambiran, Mojoagung, Jombang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Darul  Ulum  Jombang  yang  dimana  menjalankan  program  pengabdian  masyarakat  di  desa Gambiran  Mojoagung  Jombang  dan  berkolaborasi  dengan  pemerintah  desa  dalam merealisasikan  sesuai  dengan  mandatory  yang  disampaikan  sesuai  peraturan  perundang- undangan  di  atas.  Kegiatan  pendampingan  dilakukan  mulai  tahap  pembekalan  program pengabdian masyarakat, persiapan, Pelaksanaan dan evaluasi hasil dari program. Secara detail hasil dan luaran kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan pembekalan dilakukan oleh lembaga LPPM Universitas Darul Ulum Jombang untuk mencapai  tujuan  dalam  program  pengabdian  masyarakat  yang  diadakan  oleh  LPPM Universitas  Darul  Ulum  Jombang.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas mahasiswa dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat termasuk teknis,  metodologis  dan  manajerial  sehingga  mahasiswa  diharapkan  dapat  bekerja  sama dengan  berbagai  pemangku  kepentingan  lokal  guna  memecahkan  masalah  yang  ada  di lingkungan  masyarakat  desa  Gambiran  Mojoagung  Jombang.  Melalui  pembekalan  ini  juga diharapkan mahasiswa dapat berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan masyarakat.

## Gambar 1. Kegiatan Pembekalan KKM Tematik
b. Kegiatan persiapan dilakukan oleh mahasiswa pengabdian masyarakat mulai dari tanggal 23 April  2024.  Dalam  proses  ini  mahasiswa  melakukan  persiapan  koordinasi  dengan  kepala desa Gambiran Mojoagung Jombang. Kegiatan ini dilakukan meliputi; pengecekan dokumen sistem  jaminan  produk  halal  yang  dimiliki  UKM  yang  ada  di  desa  Gambiran  serta  Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimiliki setiap pelaku UKM.
https://jamsi.jurnal-id.com
(a)
(b) (c)
(d)
Gambar 2. Koordinasi dengan kecamatan (a) Pendataan UKM di Desa (b) Koordinasi dengan pelaku UKM (c) Koordinasi internal kelompok (d)
c. Kegiatan  Pelaksanaan  dilaksanakan  mulai  tanggal  24  April  2024  sampai  17  Mei  2024. Kegiatan wawancara dan observasi lapangan secara langsung dilaksanakan pada tanggal 24 April hingga tanggal 6 Mei 2024. Pada tahapan ini kegiatan difokuskan pada wawancara dan observasi  lapangan  terhadap  pelaku  UKM  di  desa  Gambiran  Mojoagung.  Kegiatan  ini bertujuan  untuk  meninjau  apakah  para  pelaku  UKM  telah  memiliki  sertifikat  halal, memahami  proses  yang  dilalui  pelaku  UKM  dalam  mendapatkan  sertifikat  halal  serta kendala apa saja yang dihadapi oleh pelaku UKM dalam pengurusan sertifikat halal.
(a) (b) (c) (d)
Gambar 3. Observasi dan wawancara pelaku UKM telur asin (a) Observasi dan wawancara pelaku UKM krupuk rambak (b) Observasi dan wawancara pelaku UKM ikan asap (c) Observasi dan wawancara pelaku UKM rempeyek (d)
d. Pada  tanggal  8  Mei  2024  dilaksanakan  kegiatan  sosialisasi  tentang  sertifikasi  usaha  yang bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  mendalam  kepada  para  pelaku  UKM  di  desa
https://jamsi.jurnal-id.com
Gambiran Mojoagung mengenai pentingnya memiliki dokumen legalitas sertifikat halal dan Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).  Acara  ini  diadakan  sebagai  bagian  dari  proses  mahasiswa dalam mendukung upaya pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan daya saing  produk  lokal  di  pasar  nasional  serta  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumen  yang semakin meningkat terhadap produk-produk yang halal.

## Gambar 4. Sosialisasi sertifikasi pangan

## 3.1. Tantangan Dan Solusi
Kurangnya  kesadaran  pelaku  UKM  mengenai  pentingnya  legalitas  di  desa  Gambiran mengenai legalitas produk UKM. Banyak pelaku UKM masih beroperasi dalam sektor informal tanpa  memahami  manfaat  jangka  panjang  dari  legalitas  usaha.  Faktor  yang  melatarbelakangi penyebab  ini  adalah  kurangnya  akses  informasi,  minimnya  edukasi  formal  dan  kebiasaan operasional  yang  sudah  terbentuk  tanpa  legalitas.  Sebagian  besar  pelaku  UKM  menganggap proses  perizinan  sebagai  suatu  yang  rumit  dan  membebani  baik  segi  biaya  maupun  waktu. Mereka  juga  mungkin  belum  sepenuhnya  memahami  bahwa  legalitas  dapat  memberikan perlindungan hukum, akses ke pembiayaan dan peluang pasar yang lebih luas. Oleh karena itu perlu  adanya  upaya  intensif  dari  pemerintah  dan  pihak  terkait  untuk  mengadakan  sosialisasi dan  pendampingan  yang  berkelanjutan  guna  meningkatkan  kesadaran  dan  pengetahuan  para pelaku UKM tentang pentingnya legalitas usaha.
Proses  perizinan  yang  rumit  seringkali  menjadi  hambatan  bagi  pelaku  UKM  untuk mendapatkan  legalitas  usahanya.  Prosedur  yang  panjang  dan  berbelit-belit  ditambah  dengan persyaratan dokumen yang banyak membuat pelaku UKM merasa enggan atau kesulitan untuk mengurus izin usaha. Proses ini tidak hanya memakan waktu tetapi juga biaya yang sering kali memberatkan bagi usaha kecil yang masih dalam tahap berkembang.
Keterbatasan akses teknologi di beberapa daerah semakin memperparah situasi ini. Di daerah  pedesaan  seperti  desa  Gambiran  Mojoagung  dengan  letak  geografis  di  pinggiran  jalan raya  besar  infrastruktur  teknologi  masih  mengalami  keterbatasan  pengetahuan  yang menghambat  pelaku  UKM  dalam  mengakses  informasi  dan  layanan  perizinan  online, diantaranya  tidak  terbiasa  menggunakan  teknologi  digital  sehingga  mereka  kesulitan  untuk mengurus  surat  perizinan  secara  mandiri.  Hal  ini  menuntut  adanya  solusi  yang  komprehensif dari  pemerintah  desa  untuk  menyederhanakan  proses  perizinan  dan  meningkatkan  akses teknologi di daerah tersebut.

## 3.2. Hasil Pembahasan
UKM yang berada di desa Gambiran Mojoagung Jombang merupakan perusahaan yang tergolong mikro. Meskipun tergolong mikro, UKM memiliki standar operasional yang jelas dan tertata dengan baik. Inovasi yang dimiliki  UKM desa  Gambiran memiliki daya tarik serta daya saing  yang menarik merupakan  suatu  keunggulan  yang  dimiliki  desa  Gambiran.  Prosedur  dan teknologi  yang  dimiliki  UKM  desa  Gambiran  dalam  menjalankan  bisnis  memang  sederhana, namun perusahaan ini tetap bertanggung jawab dengan kegiatan bisnisnya secara keseluruhan dari bahan mentah, hingga barang jadi yang telah dikonsumsi.
Berdasarkan  hasil  kegiatan  pengabdian  masyarakat,  pendaftaran  sertifikat  halal merupakan  salah  satu  faktor  yang  ingin  di  realisasikan  oleh  pemerintah  desa  berkolaborasi dengan  mahasiswa  KKM  Universitas  Darul  Ulum  merupakan  bentuk  keseriusan  pemerintah
https://jamsi.jurnal-id.com
desa  gambiran  dalam  merealisasikan  hal  tersebut.  Kepemilikan  sertifikat  halal  dapat memberikan  dan  meningkatkan  kepercayaan  dari  konsumen.  Sertifikat  halal  juga  dapat membantu  UKM  untuk  meluaskkan  jangkauan  pemasaran.  Hal  ini  dikarenakan  dengan kepemilikan  sertifikat  halal,  UKM  dapat  masuk  ke  toko  yang  memiliki  skala  penjualan  lebih besar seperti minimarket dan supermarket. Selain itu,  UKM juga dapat berpartisipasi di acara pemerintah seperti bazaar, expo, dan lain-lain berkat kepemilikan sertifikat halal. Nomor Induk Berusaha  (NIB)  termasuk  hal  yang  penting  untuk  mendukung  terwujudnya  sertifikasi  halal sebagai  administrasi  dalam  pengajuan.  Oleh  karena  itu  sertifikasi  ini  bertujuan  untuk mendukung legalitas kepada pemilik atau pelaku UKM tersebut.
Peran  pemerintah  desa  Gambiran  dengan  dibantu  mahasiswa  KKM  Universitas  Darul Ulum memberikan hasil yang signifikan. Selain melakukan pendaatan UKM yang belum terdaftar sertifikasi pangan, pemerintah desa  dan mahasiswa KKM Universitas Darul Ulum memberikan wadah  sosialisasi  tetang  pentingnya  sertifikasi  pangan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan pemahaman terdap pelaku UKM dalam memasarkan produk yang lebih luas serta penting nya membuat  sertifikasi  pangan,  banyak  pelaku  UKM  di  desa  Gambiran  kurang  mengetahui  cara mengurus sertifikasi pangan, kurangnya informasi inilah yang membuat beberapa pelaku UKM tidak  mendaftarkan  sertifikasi  halal  pada  usahanya  padahal  terdapat  banyak  titik  kritis.  Hal inilah  yang  menyebabkan  masih  ada  beberapa  UKM  di  desa  Gambiran  yang  belum  memiliki sertifikasi pangan.
Pemerintah desa Gambiran di dampingi dengan mahasiswa KKM Universitas Darul Ulum memberikan dampak postif berkelanjutan bagi pelaku UKM Gambiran. Dari 9 pelaku UKM desa Gambiran  yang  belum  terdaftar  atau  tersertifikasi  pangan  pada  akhirnya  bisa  didaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan feedback yang baik dari pelaku usaha. Pasalnya dari 9 pelaku UKM tidak mendaftar sertifikasi pangan juga tidak mendapatkan informasi yang pasti. Hasilnya pelaku  UKM  menggap  sertifikasi  pangan  hanyalah  kegiatan  yang  membuang  waktu  dan  sulit mempersiapkan administrasi. Proses pendaftaran NIB akan memberikan terjamin legalitasnya. Selain itu pengurusan NIB juga menambah peluang usaha, di antaranya fasilitas pembiayaan dari perbankan,  peluang  mendapatkan  pelatihan,  juga  kesempatan  mengikuti  pengadaan barang/jasa  pemerintah.  Hasil  tersebut  diharapkan  menjadi  modal  berkembanya  pelaku  UKM utuk memasarkan produk-produk UKM dengan jangkauan konsumen yang lebih luas. Selain itu diraharapkan pemerintah desa Gambiran terus mengawal program-progaram sertifikasi pangan dan promosi produk lokal pelaku UKM desa Gambiran.

## 4. KESIMPULAN
Kuliah  Kerja  Mahasiswa  (KKM)  yang  sistematis  dengan  program  Pengabdian  Kepada Masyarakat  merupakan  salah  satu  bentuk  bukti  nyata  dengan  adanya  kehadiran  para mahasiswa yang ditentukan untuk membantu masyarakat setempat. Kegiatan program KKM ini dilakukan di salah satu desa Gambiran yang berada di Kabupaten Jombang dengan melibatkan berbagai  pihak  dan  dilaksanakan  selama  satu  bulan  yaitu  dari  tanggal  22  April-22  Mei  2024. Akar  dari  melaksanakan  kegiatan  KKM  ini  adalah  untuk  memfasilitasi  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan oleh mahasiswa kepada desa dan masyarakat di desa Gambiran yang di dampingi oleh DPL.  Tujuan  yang  utama  dari  Kegiatan  KKM  yang  dilakukan  kelompok  F  yaitu  untuk memfasilitasi legalitas sertifikasi halal  dan nomor induk berusaha guna memperkuat ekonomi lokal dengan membantu pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal dan NIB, pemerintah desa berkontribusi  pada  peningkatan  daya  saing  produk  lokal  di  pasar  yang  lebih  luas,  yang  pada akhirnya bisa membantu untuk memperkuat ekonomi desa.
Seluruh  program  kerja  kelompok  KKM  Universitas  Darul  Ulum  Jombang  di  desa Gambiran  terlaksana  dengan  baik,  meskipun  dalam  memfasilitasi  terdapat  beberapa  kendala teknis.  Namun,  hal  itu  tidak  mengurangi  tujuan  dari  awal  kegiatan  hingga  akhir.  Tentu  hal tersebut tidak lepas dari peran setiap anggota kelompok dan berbagai pihak yang berperan aktif dan dukungan pemerintah desa dalam proses legalitas sertifikasi halal dan NIB, yang berdampak positif pada pengembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat desa Gambiran.
https://jamsi.jurnal-id.com

## DAFTAR PUSTAKA
Data.diskopukm. (n.d.). Data UKM di Jombang dari tahun 2010-2024 . Dinas Koperasi dan ukm. (2022). Gubernur Khofifah Raih Penghargaan Jasa Bakti Koperasi dan Usaha  Kecil  Menengah  Tahun  2022 .  Dinas  Koperasi  Dan  UKM  Provinsi  Jawa  Timur. https://diskopUKM.jatimprov.go.id/berita/gubernur-khofifah-raih-penghargaan-jasa- bakti-koperasi-dan-usaha-kecil-menengah-tahun-2022
Egi, O. :, Pembimbing, S., Hasanuddin, M., Si, J., Ilmu, P., Fakultas, I., & Sosial, D. (2018).
MANAJEMEN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PEKANBARU 2015. In JOM FISIP (Vol. 5, Issue 1).
Erlina, M. R., & Krisnanto, W. (2022). Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission. Binamulia Hukum , 11 (1), 93 – 103. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.676
Hidayati, T., & Primadhany, E. F. (2021). Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, & Menengah Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi terhadap Praktek di Kalimantan Tengah). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 28 (2). https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art7
Inkiriwang,  R.  R.  (2020). Kewajiban  negara  dalam  penyediaan  fasilitas  pendidikan  kepada masyarakat  menurut  undang-undang  nomor  20  tahun  2003  tentang  sistem  pendidkan nasional .
Jonathan, W., & Lestari, S. (2015). Sistem Informasi UKM Berbasis Website Pada Desa Sumber Jaya. In Z.A. Pagar Alam (Vol. 01, Issue 1).
Kewarganegaraan Undiksha (Vol. 10, Issue 2). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP Mas’udah, K. W., Wuryandari, Y., Nathania, Y., Andriani, N., Zhalsabilla, R. Y., Zakqy, N & Pratama, P. (2022). Pendampingan UMKM dalam Meningkatkan Branding dan Legalitas di Desa Pulosari. In Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Vol. 1).
Muhammad Arbani, S. H. , K. M. , & S. F. A. A (2022). Aspek Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah . Nas Media Pustaka.
Nyoman,  N.,  Oktaviani,  N.,  Arya,  G.,  &  Yasa,  S.  (2022).  URGENSI  LEGALITAS  USAHA  BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM). In Jurnal Pendidikan
Paramita  Hapsari,  P.,  Hakim,  A.,  &  Soeaidy,  S.  (2014). Pengaruh  Pertumbuhan  Usaha  Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu) . 17 (2).
Serlika  Aprita.  (2021).  PERANAN  PEER  TO  PEER  LENDING  DALAM  MENYALURKAN PENDANAAN PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH. Jurnal Hukum , 1 – 25.
Shoviatur Rohmatul Himmah. (2021). Perkembangan kemitraan pelaku usaha . LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
Afandi,  Wahyudi,  &  Laily.  (n.d.).  Metodologi  Pengabdian  Masyarakat.  Direktorat  Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
https://jamsi.jurnal-id.com

## Halaman Ini Dikosongkan