## TINGKAT KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)
Oleh: Miftahur Rifqi SHI

## Abstrak
Qanun  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  mulai  diberlakukan  pada oktober 2015 lalu merupakan sebuah hukum pidana terpadu, berbeda dengan qanun-qanun yang sebelumnya disahkan secara terpisah. Sebelum adanya Qanun Jinayat, hukum syari’at di Aceh  mencakup  tiga  perkara,  yaitu  Khalwat,  Khamar,  dan  Maisir.  Pemberlakuan  Qanun Jinayat  menimbulkan  pro  dan  kontra  dikalangan  masyarakat  Aceh  dan  LSM  di  Jakarta, disebabkan kurangnya pemahaman individu terhadap Qanun Jinayat tersebut. Khususnya dikalangan  mahasiswa,  tidak  semua  mahasiswa  mempunyai  pemahaman  tentang  Qanun Jinayat  dan kurangnya  kesadaran  hukum  yang  dimiliki.  Pertanyaan  penelitian  dalam skripsi  ini  adalah  bagaimana  tingkat  pemahaman  dan  bagaimana  tingkat  kesadaran hukum  mahasiswa  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Ar-Raniry  terhadap  Qanun  No.  6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research),  yang  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif,  yaitu dengan cara melihat tingkat pemahaman hukum dan kesadaran hukum mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, kemudian secara sistematis dijelaskan mengenai data- data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  berdasarkan  tinjauan  dari  rumusan  masalah  yang ada.  Dari  penelitian  ini dapat  disimpulkan  bahwa  40%  mahasiswa  memiliki  pemahaman hukum  tinggi,  dan  tingkat  kesadaran  hukum  yang  dimiliki  oleh  mahasiswa  Fakultas Syariah  dan  Hukum  juga  tinggi  yaitu  41%.  Hal  ini  dilihat  dari  4  indikator  kesadaran hukum  yang  dijadikan  sebagai  alat  ukur  pada  penelitian  ini,  yaitu  pengetahuan  hukum, pemahaman  hukum,  sikap  hukum  dan  perilaku  hukum.  Berdasarkan  hasil  penelitian tersebut  dapat  dikatakan  pemberlakuan  Qanun  Jinayat  belum  berhasil,  sehingga pemerintah  perlu  upaya  ekstra  dalam  sosialisasi  di  lingkungan  kampus-kampus,  baik  itu dalam bentuk seminar maupun perkuliahan khusus.
Kata kunci : Kesadaran Hukum, Hukum Jinayat.

## A. Pendahuluan
Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 Oktober 2015 lalu merupakan upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara kaffah. Pelaksanaan syariat  Islam di Aceh merupakan keinginan masyarakat Aceh sendiri dalam  mewujudkan  keamanan  dan  ketenteraman  serta  kesejahteraan  dalam  kehidupan.
Sejak  awal  kemerdekaan  pemimpin  Aceh  pada  masa  itu  sudah  meminta  izin  kepada pemerintah  untuk  menjalankan  syariat  Islam  di  Aceh.  Kehendak  masyarakat  ini
berdasarkan  pada  perintah  Allah SWT yang  mewajibkan  kaum  muslimin  untuk menegakkan daulah dan syariat Islam, sebagaimana dalam Firman-Nya:
                                                                               ....       

“ ....Maka  putuskanlah  perkara  mereka  menurut  apa  yang  Allah  turunkan  dan  janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan  meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu...”  (Q.s Al-maidah: 48)
                                                                                                                        
   ...
“ Dan  hendaklah  kamu  memutuskan  perkara  di  antara  mereka  menurut  apa  yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu  terhadap  mereka, supaya  mereka  tidak  memalingkan  kamu  dari  sebahagian  apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu... (Q.s Al-maidah: 49).
Qanun  Jinayat  yang  diberlakukan  pemerintah  Aceh merupakan sebuah  hukum pidana terpadu, berbeda dengan qanun-qanun yang sebelumnya. Sebelum diberlakukannya Qanun  Jinayat  ini,  hukum  syariat  di  Aceh  hanya  mencakup  tiga  perkara,  yaitu Khalwat (mesum), Khamar (alkohol),  dan Maisir (perjudian).  Selain  itu,  hukuman  yang  diatur dalam  Qanun  Jinayat  juga  diperberat,  lingkup  tindak  pidananya  diperlebar,  dan cakupannya juga diperluas ke non-Muslim juga.
Berbagai  polemik  hadir  mewarnai  pemeberlakukan  qanun  ini,  pihak  yang  tidak setuju  mengemukakan  opininya  di  berbagai  media, baik  media  cetak,  media  elektronik maupun  media  sosial.  Bahkan    tak  tanggung-tanggung,  sebagian  darinya  mangajukan gugatan uji materi (Judicial Review) ke Mahkamah Agung (MA). Gugatan itu dilayangkan oleh Institute  for  Criminal  Justice  Reform (ICJR)  dan  Solidaritas  Perempuan.  Menurut
pemohon,  Qanun  Jinayat  tersebut  melanggar  KUHP  dan  UU  HAM. 1 Dalam  hal  ini  MA
(Mahkamah  Agung)  memilih  tidak  menilai  pokok  perkara  pemohon  tersebut  karena pemohon  dianggap  menentang  UU  Nomor  11  tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh serta Kewenangan Aceh untuk melaksanakan syariat Islam.
Menanggapi  gugatan  yang  diajukan  oleh  LSM  di  Jakarta  tersebut,  Ketua  Badan
Legislasi (Banleg) DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky menegaskan bahwa Qanun Jinayat tidak  bertentangan  dengan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP). 2 Menurutnya,
Qanun Nomor 6 tahun 2014 dan Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat merupakan  salah  satu  pembaharuan  yang  memperkaya  tatanan  hukum  di  Indonesia,  dan proses pembentukan qanun itu sendiri tetap tunduk pada ketentuan UU  Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Padahal  substansi  qanun  ini ialah  untuk  menjaga  harkat  dan  martabat  manusia  dan  juga  untuk  memproteksi  dan melindungi  masyarakat  Aceh  agar  tidak  lagi  berbuat  maksiat  kepada  Allah.
Diberlakukannya  Qanun  Jinayat  juga  merupakan  salah  satu Al-maqasid  syar’iyah (tujuan hukum Islam), yakni memelihara agama, jiwa, akal, nasab (keturunan), dan harta. 3
Menilik  lebih  dalam,  di  dilingkungan  kampus  sendiri  masih  banyak  mahasiswa tidak  paham  tentang  Qanun  Jinayat.  Bukti  konkrit  terlihat  masih  ada  mahasiswa  yang melakukan  perbuatan  yang  melanggar  pasal-pasal  dalam  qanun  syariat  Islam  saat  berada diluar  kampus.  Dalam  razia  rutin  yang  dilakukan  oleh  WH  dan  Satpol  PP  serta  dibantu oleh  Kepolisian  dan  TNI,  pelanggar  dari  kalangan  mahasiswa  lebih  mendominasi.  Tanpa
1 www.medanbisnisdaily.com , Gugatan Hukuman Cambuk di Aceh Tidak Diterima, diakses melalui situs:http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2016/01/28/213000/gugatan-hukuman-cambuk-di- aceh-tidak-diterima/ pada tanggal07 Februari 2016.
2 Harian  Serambi  Indonesia, Qanun  Jinayat  Tidak  Bertenangan  Dengan  KUHP, Sabtu,  3  Oktober 2015.
3 H. Mohammad Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam. (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), hlm. 24.
disadari,  secara  tidak  langsung  mereka  kontra  terhadap  Qanun  Nomor  6  tahun  2014 tentang  Hukum  Jinayat,  yaitu  dengan  melanggar  pasal-pasal  yang  diatur  dalam  qanun tersebut.
Bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, topik tentang Qanun
Jinayah  bukanlah  sebuah  hal  yang  asing  lagi,  baik  itu  diperoleh  saat  proses  belajar mengajar, maupun ikut serta dalam seminar-seminar  yang dibuat oleh Pemerintah. Selain itu,  mereka juga  sering  berdiskusi  bersama  dalam  memahami  substansi  yang  ada  dalam
Qanun  Jinayat,  baik  itu  dibimbing  langsung  oleh  dosen  Fakultas  Syariah  dan  Hukum, maupun hanya sesama mahasiswa.
Sekalipun  demikian,  masih  banyak  mahasiswa  yang  belum  faham  dan  terkesan tidak  peduli  dengan  hal  itu,  ini  terlihat  dari  kurangnya  ketertarikan  sebagian  mahasiswa saat  penulis  membawa  topik  pembicaraan  tentang  qanun  tersebut  dalam  beberapa  diskusi sederhana  dalam  sebuah  kelompok.  Pada  dasarnya,  setiap  mahasiswa  dituntut  untuk mampu memahami substansi yang ada dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai orang  yang nantinya akan terlibat langsung dalam mengawal pelaksanaan syariat Islam di Aceh, namun kesadaran akan hal tersebut masih sangat sedikit. Belum ada kejelasan  mengapa  masih  rendahnya  pemahaman  dan  kesadaran  hukum  yang  ada  pada mahasiswa tersebut.

## a. Landasan teori
Pemahaman  adalah  proses,  cara,  perbuatan  memahami  atau  memahamkan. 4 Seseorang  yang  paham,  berarti  orang  yang  mempunyai  pengetahuan  yang  banyak,  dan dapat  menerapkan  apa  yang  diketahuinya  tersebut.  Pemahaman  hukum  diartikan  sebagai
4 KBBI.web.id/paham, diakses pada tanggal 17 Maret 2016.
sejumlah  informasi  yang  dimiliki  seseorang  mengenai  isi  peraturan  dari  suatu  hukum tertentu.  Dengan  kata  lain,  pemahaman  hukum  adalah  suatu  pengertian  terhadap  isi  dan tujuan  suatu  peraturan  dalam  hukum  tertentu  serta  manfaatnya  bagi  pihak-pihak  yang kehidupannya  diatur  oleh  peraturan  tersebut. 5 Dalam  hal  pemahaman  hukum,  tidak diisyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur  suatu  hal.  Akan  tetapi  yang  dilihat  di  sini  adalah  bagaimana  persepsi  mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.  Pemahaman  ini  biasanya  diwujudkan  melalui  sikap  mereka  terhadap  tingkah laku sehari-hari.
Menurut  Winkel  dan  Mukhtar,  Pemahaman  adalah  kemampuan  seseorang  untuk menangkap  makna  dan  arti  dari  bahan  yang  dipelajari,  yang  dinyatakan  dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu  ke bentuk  yang  lain. 6 Sementara  Benjamin  S.  Bloom  mengatakan  bahwa pemahaman (Conprehension) adalah  kemampuan  seseorang  untuk  mengerti  atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. 7
Pemahaman  didefinisikan  sebagai  proses  berpikir  dan  belajar,  mengapa  dikatakan demikian  karena  untuk  menuju  ke  arah  pemahaman  perlu  diikuti  dengan  belajar  dan berpikir. Pemahaman juga merupakan proses, perbuatan dan cara memahami. 8 Pemahaman merupakan  tingkatan  kemampuan  yang  mengharapkan  seseorang  mampu  memahami  arti
5 Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, (Bandung:  Alumni, 1993), hlm. 41 .
3 Sudaryono, Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 44.
7 Anas, Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 50.
8 W.J.S. Porwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 636.
atau  konsep,  situasi  serta  fakta  yang  diketahuinya.  Dalam  hal  ini  dia  tak  sekedar  hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep arti sebuah masalah atau fakta yang ditanyakan, maka  operasionalnya  dapat  membedakan,  mengubah,  mempersiapkan,  menyajikan, mengatur,  menginterpretasikan,  menjelaskan  mendemonstrasikan,  memberi  contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil keputusan. 9
Sedangkan  kesadaran  adalah  keinsafan  akan  perbuatannya  serta  keadaan  yang dialaminya.  Secara  harfiah  kata  kesadaran  berasal  dari  kata  sadar,  yang  berarti  insyaf, merasa,  tahu  dan  mengerti.  Jadi  kesadaran  adalah  keinsyafan  atau  merasa  mengerti  atau memahami  segala  sesuatu.  Seseorang  belum  bisa  dikatakan  sadar  apabila  belum mengetahui keadaan yang sedang dialaminya, serta belum mau merubah keadaan tersebut menjadi  lebih  baik.  Istilah  sadar  berarti  mengetahui  atau  mengerti  tentang  tindak  hukum yang  dilakukan  dan  akibat  hukumnya,  serta  dapat  membedakan  baik  buruk.  Merasa  dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum disebut kesadaran hukum.
Kesadaran  hukum  selalu  berkaitan  dengan  manusia  sebagai  individu  dan  anggota masyarakat.  Manusia  sebagai  individu  sudah  barang  tentu  selalu  memperhatikan  dirinya sendiri,  sedangkan  manusia  sebagai  anggota  masyarakat  akan  selalu  melakukan  interaksi atau  kontak  dengan  manusia  yang  lain  sehingga  timbul  reaksi  antara  mereka.  Kesadaran merupakan  sikap/perilaku  mengetahui  atau  mengerti  dan  taat pada  aturan  serta  ketentuan ketentuan  perundang-undangan  yang  ada.  Kesadaran  dapat  diartikan  pula  sebagai  sikap atau  perilaku  mengetahui  atau  mengerti  dan  taat  pada  adat  istiadat  serta  kebiasaan  hidup dalam masyarakat. 10
9 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip  Dan  Teknik  Evaluasi  Pengajaran, (Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 44.
10 AW.  Widjaja, Kesadaran  Hukum  Manusia  dan  Masyarakat  Pancasila, (Jakarta:  CV.Era  Swasta, 1982), hlm. 16.
Berbicara  mengenai  kesadaran  hukum tidak  lepas  dari  tujuan  hukum  itu  sendiri,
karena tujuan hukum mendukung perkembangan martabat manusia, sehingga tujuan secara konkrit  adalah  melindungi  setiap  manusia  dan  seluruh  masyarakat.  Intinya  adalah mengayomi masyarakat, demi penghormatan terhadap kodrat dan martabat manusia. 11
Pada  umumnya  kesadaran  hukum juga dikaitkan  dengan  ketaatan  hukum  atau efektivitas  hukum.  Dengan  kata  lain  kesadaran  hukum  menyangkut  masalah  apakah ketentuan  hukum  benar-benar  berfungsi  atau  tidak  dalam  masyarakat.  Agar  terjadi  suatu keserasian  yang profesional antara hukum  yang  diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat  umum,  maka  peraturan  itu  sendiri  harus  rasional  dan  dilaksanakan  dengan prosedur  yang  teratur  dan  wajar.  Kesadaran  hukum  merupakan  konsep  dalam  sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi  hukum  demi  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  yang  positif,  bagi  warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. 12
Al-Qur’an  juga  telah  mengatur  tentang  makna  dari  kesadaran.  kesadaran  diri merupakan  suatu  yang  penting  bagi  manusia,  begitu  juga  halnya  dengan  kesadaran  diri manusia terhadap hukum, agar manusia patuh menjalankan hukum itu sendiri. Pentingnya kesadaran ini terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 19:
                                                                                       
“ Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka  lupa  kepada  mereka  sendiri. mereka  Itulah  orang-orang  yang  fasik” (Q.S  Al- Hasyr: 19).
11 Ibid, hlm. 20.
12 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 13.
Dalam  ayat di  atas,  dikatakan  bahwa  melupakan  Allah  menyebabkan  kita melupakan diri kita sendiri, dan pada akhirnya membawa kita pada pelanggaran. Arti kata melanggar disini dimaknai dengan melanggar norma-norma agama, adat dan hukum yang berlaku.

## b. Konsep, Indikator dan Dimensi Kesadaran Hukum

## 1. Konsep Kesadaran Hukum
Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan  hukum.  Konsepsi  ini  mengandung  ajaran-ajaran  kesadaran  hukum  lebih banyak  permasalahan  kesadaran  hukum  yang  dianggap  sebagai  mediator  antara  hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. 13 Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang  mempengaruhi  hubungan  antara  hukum  dengan  pola-pola  perilaku  manusia  dalam masyarakat.
Sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain:
a) Merupakan abstraksi dari pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat dari pada
proses interaksi sosial yang terus menerus.
b) Senantiasa  harus  diisi  dan  bersifat  dinamis,  oleh  karena  didasarkan  pada  interaksi sosial yang dinamis pula.
c) Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan didalam kehidupan sosial.
13 Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa  Abdullah, Sosiologi  Hukum  Dalam  Masyarakat, (Jakarta:
Rajawali Pers, 1982), hlm. 197.
d) Merupakan  sesuatu  yang  menjadi  penggerak  manusia  ke  arah  pemenuhan  hasrat
hidupnya,  sehingga  nilai-nilai  merupakan  faktor yang  sangat  penting  di dalam pengarahan kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia. 14

## 2. Indikator Kesadaran Hukum
Indikator  kesadaran  hukum  merupakan  petunjuk-petunjuk  yang  konkrit  tentang adanya  taraf  kesadaran  hukum  tertentu.  Dengan  adanya  indikator-indikator  tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum. 15 Menurut Soekanto, ada empat indikator dari kesadaran hukum ini, yaitu:
a) Pengetahuan Hukum
`Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum.  Maksudnya  bahwa  hukum  di sini  adalah  hukum  tertulis  atau  hukum  yang  tidak tertulis.  Pengetahuan  tersebut  menyangkut  perilaku  yang  dilarang  oleh  hukum  atau perilaku  yang  diperbolehkan oleh  hukum. 16 Menurut  Otje  Salman  pengetahuan  hukum adalah  pengetahuan  seseorang  mengenai  beberapa  perilaku  tertentu  yang  diatur  oleh hukum.  Sudah  tentu hukum  yang  dimaksud  di sini  adalah  hukum  tertulis  dan  hukum  tak tertulis.  Pengetahuan  tersebut  berkaitan  dengan  perilaku  yang  dilarang  ataupun  perilaku yang  diperbolehkan  oleh  hukum.  Sebagaimana  dapat  dilihat  di dalam  masyarakat  bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum. 17
b) Pemahaman Hukum
14 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, hlm. 146.
15 Zainudin Ali, Op, Cit , hlm. 101.
16 SoerjonoSoekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum..., hlm. 157.
17 Otje Salman, Kesadaran Hukum... , hlm. 41.
Seseorang  warga  masyarakat  mempunyai  pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai aturan-aturan  tertentu,  terutama  dalam  segi  isinya.  Pengetahuan  hukum  dan  pemahaman hukum, secara  teoritis  bukan  merupakan  dua  indikator  saling  bergantung.  Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang  yang  sadar  bahwa  suatu  kaidah  hukum  mengatur  perilaku  tertentu,  akan  tetapi  dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.
c) Sikap Hukum
Seseorang  mempunyai  kecenderungan  untuk  mengadakan  penilaian  tertentu terhadap  hukum. Salah  satu  tugas  hukum  yang  penting  adalah  mengatur  kepentingan- kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap  hukum  dengan  demikian  sedikit  banyak  tergantung  pada  apakah kepentingan- kepentingan  warga  masyarakat  dalam  bidang-bidang  tertentu  dapat  ditampung  oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut. 18
d) Perilaku Hukum
Artinya  di mana  seseorang  berperilaku  sesuai  dengan  hukum.  Indikator  perilaku hukum  merupakan  petunjuk  akan  adanya  tingkat  kesadaran  yang  tinggi.  Buktinya  adalah bahwa  yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati,maka
18 SoerjonoSoekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum..., hlm. 157-158.
hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuan). 19
Berdasarkan keempat  indikator  kesadaran  hukum  di atas, menunjukkan  tingkatan- tingkatan  pada  kesadaran  hukum  tertentu  di dalam  perwujudannya.  Apabila  seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, kalau dia berperilaku sesuai hukum,maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.

## 3. Dimensi-Dimensi Kesadaran Hukum
Ada  empat  dimensi  kesadaran  hukum  menurut  B.  Kutchinsky  dikutip  Soekanto dalam bukunya yang berjudul “ Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum ”, yaitu:
1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum ( Law Awareness ), adalah:
... Awareness  of  the  very  fact  that  a  certain  type  of  behavior  is  regulated  by law” , (Kesadaran  terhadap  kenyataan  bahwa  jenis  perilaku  tertentu  diatur  oleh
hukum).
2) Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum ( Law Acquaintance ), adalah:
.... The  amountof  informatiion  a  person  has  about  the  content  matter  of  a  certain normative  regulation” , (Sejumlah  informasi  yang  dipunyai  seseorang  yang
mengandung muatan perkara terhadap peraturan normatif tertentu).
3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum ( Legal Attitude ), adalah:
a. .... A  disposition  to  accept  some  legal  norm  or  precept  because  it  deserves respect  as  valid  piece  of  law..., (Suatu  kecenderungan  untuk  menyetujui  suatu
norma  hukum  atau  aturan  karena  pantas  dipatuhi  sebagai  bagian  hukum  yang berlaku).
19 SoerjonoSoekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum..., hlm. 159.
b. ...  A  tendency  to  accept  to  legal  norm  or  precept  because  it  is  appreciated  as advantageous  or  useful, (Suatu  kecenderungan  untuk  menyetujui  suatu  norma
hukum atau aturan karena dinilai sebagai suatu keuntungan atau kemanfaatan.)
4) Perilaku hukum ( Legal Behaviour ) adalah:
... Legally desired behavior, (Perilaku yang diinginkan secara hukum).
Setiap  dimensi  tersebut  menunjukkan  tingkat  kesadaran  hukum  dari  tingkat  yang
terendah yaitu Law Awareness sampai tertinggi yaitu Legal Behaviour. 20

## B. Tingkat  Kesadaran  Hukum  Mahasiswa  Fakultas  Syariah  &  Hukum  UIN  Ar- Raniry Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
Tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang
Hukum  Jinayat  di dalam  penelitian  ini  menggunakan  empat  indikator,  yaitu  Pengetahuan
Hukum,  Pemahaman  Hukum,  Sikap  Hukum  dan  Perilaku  Hukum.  Keempat  indikator  ini telah dijabarkan pada kuesioner yang diajukan dalam bentuk  20 pernyataan.
Tabel Indikator Penelitian No. Indikator Nomor Pernyataan 1. Pengetahuan Hukum 1 s.d 5 2. Pemahaman Hukum 6 s.d 10 3. Sikap Hukum 11 s.d 15 4. Perilaku Hukum 16 .d 20
Angket kuesioner yang memuat 20 pernyataan tersebut dibagi menjadi dua bentuk pernyataan,  yaitu  10  pertanyaan  untuk  melihat  tingkat  pemahaman  mahasiswa  dan  10 pernyataan lagi untuk melihat tingkat kesadaran hukumnya. Angket tersebut akan diisi oleh mahasiswa  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  sebagai  responden  dan  60  orang  yang  menjadi sampel berdasarkan perhitungan statistik peneliti. Dari 60 kuesioner yang diberikan hanya
20 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum,..., hlm. 140-141.
52 kuesioner yang dapat dipakai. Untuk penjelasan lengkap dapat dilihat pada pembahasan berikut:
a. Pengetahuan Hukum
1) Pengetahuan Hukum tentang Qanun Jinayat melalui pemberitaan media.
Pernyataan  pertama  yang  diajukan  peneliti  dalam  kuesioner  adalah  mengenai pengetahuan  hukum  tentang  Qanun  Jinayat  yang  dimiliki  oleh  mahasiswa  diperoleh  dari pemberitaan  media.  Dari survey yang  dilakukan,  46  persen  mahasiswa  setuju  bahwa mereka  memperoleh  pengetahuan  hukum  tentang  Qanun  Jinayat  dari  pemberitaan  media,
23  persen  lainnya  bahkan  sangat  setuju  dengan  pernyataan  tersebut.  Jika  dimasukkan dalam  rumus  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  pada  teknik  pengolahan  data  dalam  bab satu, maka akan diperoleh hasil berikut ini:
Tabel Indikator Pengetahuan Hukum Jawaban Frekuensi Persentase Sangat Tidak Setuju 2 4% Tidak Setuju 5 10% Kurang Setuju 9 17% Setuju 24 46% Sangat Setuju 12 23% Total 52 100%

## 2) Pengetahuan tentang isi Qanun tentang Hukum Jinayat.
Pernyataan selanjutnya ialah mengenai pengetahuan hukum mahasiswa terhadap isi
Qanun  Jinayat,  48  persen  mahasiswa  setuju  bahwa  mereka  memahami  isi  Qanun  tentang Hukum Jinayat setelah membaca secara menyeluruh isi Qanun tersebut, 33 persen lainnya sangat  setuju  dengan  pernyataan  yang  ada  pada  kuesioner  yang  peneliti  tuliskan,
sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini:
Tabel Indikator Pengetahuan Hukum Jawaban Frekuensi Persentase Sangat Tidak Setuju 1 2% Tidak Setuju 0 0% Kurang Setuju 9 17%
Setuju 25 48% Sangat Setuju 17 33% Total 52 100%

## 3) Memiliki pengetahuan dasar tentang Qanun Jinayat.
Dari  hasil  penelitian  yang  diperoleh,  50  persen  mahasiswa  setuju  bahwa  mereka memiliki pengetahuan dasar tentang perbuatan yang dilarang pada Qanun Jinayat diperoleh dari materi kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum. Bahkan 33 persen dari memberi respon sangat setuju, sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini:
Tabel Indikator Pengetahuan Hukum Jawaban Frekuensi Persentase Sangat Tidak Setuju 1 2% Tidak Setuju 1 2% Kurang Setuju 7 13% Setuju 26 50% Sangat Setuju 17 33% Total 52 100%

## 4) Pemberlakuan Qanun Jinayat bagi kaum non-muslim.
Mengenai  pemberlakuan  Qanun  bagi  kaum  non-muslim,  40  persen  mahasiswa setuju  bahkan  30  persen  sangat  setuju, hanya  8  persen  mahasiswa  tidak  setuju  dengan diberlakukan Qanun Jinayat bagi kaum non-muslim. Berikut tabel rincian jawaban:
Tabel Indikator Pengetahuan Hukum Jawaban Frekuensi Persentase Sangat Tidak Setuju 3 7% Tidak Setuju 4 8% Kurang Setuju 8 15% Setuju 21 40% Sangat Setuju 16 30% Total 52 100%

## 5) Mahasiswa memberitahukan Qanun Jinayat kepada orang lain.
Berdasarkan  hasil survey, 52  persen  mahasiswa  setuju  bahwa  mereka menyampaikan  ke  orang  lain  apa  yang  mereka  ketahui  tentang  Qanun  Jinayat.  Hanya
sebagian  kecil  dari  mahasiswa  menjawab  tidak  setuju,  sebagaimana  terlihat  pada  tabel  di bawah ini:
Tabel Indikator Pengetahuan Hukum Jawaban Frekuensi Persentase Sangat Tidak Setuju 2 4% Tidak Setuju 2 4% Kurang Setuju 4 8% Setuju 27 52% Sangat Setuju 17 32% Total 52 100%
Lima  instrumen  di atas  menunjukkan  bahwa  ditinjau  dari  pengetahuan  hukum,
mahasiswa  Fakultas  Syariah  dan  Hukum telah  termasuk  memiliki  pengetahuan  hukum tentang  Qanun  Jinayat  dengan  kategori  tinggi.  Jika  persentase  dari  masing-masing pertanyaan  digabungkan  maka  hasilnya  adalah  47  persen  mahasiswa  sangat  setuju, ditambah  30  persen  setuju,  sedangkan  jawaban  sangat  tidak  setuju  hanya  4  persen  dan kurang setuju hanya 5 persen, sementara jawaban tidak setuju adalah 14 persen.
b. Pemahaman Hukum
1) Qanun Jinayat menjamin kemaslahatan masyarakat Aceh.
Berdasarkan hasil kuesioner, 48 persen mahasiswa sangat setuju dengan pernyataan bahwa  Qanun  Jinayat  menjamin  kemaslahatan  masyarakat  Aceh.  Hanya  4  persen mahasiswa yang tidak setuju sebagaimana yang terlihat dari tabel berikut:
Tabel Indikator Pemahaman Hukum Jawaban Frekuensi Persentase Sangat Tidak Setuju 0 0% Tidak Setuju 2 4% Kurang Setuju 8 15% Setuju 17 33% Sangat Setuju 25 48% Total 52 100%
2) Uqubat Ta’zir berupa denda pada Qanun Jinayat berjumlah terlalu besar.
Dari  hasil survey y yang  diperoleh,  menurut  mahasiswa  Fakultas  Syariah  dan
Hukum, Uqubat  Ta’zir berupa  denda  pada  Qanun  Jinayat  terlalu  besar,  buktinya  terlihat dari  jumlah  mahasiswa  yang  ada,  38  persennya  memilih  jawaban  setuju  ditambah  13 persen dengan jawaban sangat setuju, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel Indikator Pemahaman Hukum Jawaban Frekuensi Persentase Sangat Tidak Setuju 4 8% Tidak Setuju 3 7% Kurang Setuju 18 34% Setuju 20 38% Sangat Setuju 7 13% Total 52 100%
3) Mahasiswa  memperoleh  pemahaman  tentang  Qanun  Jinayat  dari  sosialisasi  yang diadakan oleh pemerintah.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  persentase  jawaban  kurang  setuju  dan  setuju mendapatkan  jawaban  yang  sama,  yaitu  29  persen  mahasiswa  setuju  bahwa  mereka memperoleh  pemahaman  tentang  Qanun  Jinayat  dari  sosialisasi  yang diadakan  oleh pemerintah, buktinya terlihat pada tabel berikut ini:

## Tabel Indikator Pemahaman Hukum
Jawaban Frekuensi Persentase Sangat Tidak Setuju 2 4% Tidak Setuju 11 21% Kurang Setuju 15 29% Setuju 15 29% Sangat Setuju 9 17% Total 52 100%

## 4) Mahasiswa harus paham tentang Qanun Jinayat.
Pernyataan  berikutnya  ialah  mengenai  mahasiswa  Fakultas  Syariah  dan  Hukum harus paham tentang Qanun Jinayat. Berdasarkan hasil survey, 69 persen mahasiswa sangat setuju  dan  ditambah  23  persen  mahasiswa  setuju  bahwa  setiap  mahasiswa  harus  paham
tentang  Qanun  Jinayat  dan  hanya  sebagian  kecil  mahasiswa  yang  tidak  setuju  dengan pernyataan tersebut yaitu 2 persen, sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:
Tabel Indikator Pemahaman Hukum Jawaban Frekuensi Persentase Sangat Tidak Setuju 1 2% Tidak Setuju 1 2% Kurang Setuju 2 4% Setuju 12 23% Sangat Setuju 36 69% Total 52 100% c. Sikap Hukum
1) Pemberlakuan  Qanun  Jinayat  sebagai  upaya  pelaksanaan  Syariat  Islam  secara kaffah.
Dari hasil survey yang peneliti lakukan, 54 persen mahasiswa sangat setuju dengan pemberlakuan  Qanun  tentang  Hukum  Jinayat  sebagai  upaya  pelaksanaan  syariat  Islam secara Kaffah di  Aceh,  dan  hanya  2  persen  mahasiswa  tidak  setuju  sebagaimana  terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel Indikator Sikap Hukum Jawaban Frekuensi Persentase Sangat Tidak Setuju 0 0% Tidak Setuju 1 2% Kurang Setuju 3 6% Setuju 20 38% Sangat Setuju 28 54% Total 52 100%

## 2) Mahasiswa sering mengikuti pemberitaan tentang Qanun Jinayat.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  jelas  terlihat  bahwa  persentase  jawaban responden kurang setuju lebih tinggi dari pada persentase jawaban setuju  yaitu 40 persen menjawab  kurang  setuju  dan  35  persen  mahasiswa  menjawab  setuju.  Ini  membuktikan bahwa jawaban kurang setuju menandakan jawaban netral responden terhadap pernyataan tentang  sering  tidaknya  mereka  mengikuti  pemberitaan  tentang  Qanun  Jinayat, sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

## Tabel Indikator Sikap Hukum
Jawaban Frekuensi Persentase Sangat Tidak Setuju 1 2% Tidak Setuju 4 8% Kurang Setuju 21 40% Setuju 18 35% Sangat Setuju 8 15% Total 52 100%
3) Mahasiswa pro-aktif mendukung pemerintah dalam pemberlakuan Qanun Jinayat.
Pernyataan  berikut  ialah  tentang  bagaimana  sikap  mahasiswa  terhadap pemberlakuan  Qanun  Nomor  6  tentang  Hukum  Jinayat,  berdasarkan  hasil  penelitian,  46 persen mahasiswa memilih jawaban setuju, ini membuktikan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry mendukung secara nyata pemberlakuan Qanun ini. Bahkan 29 persen responden menjawab sangat setuju, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel Indikator Sikap Hukum Jawaban Frekuensi Persentase Sangat Tidak Setuju 2 4% Tidak Setuju 3 6% Kurang Setuju 8 15% Setuju 24 46% Sangat Setuju 15 29% Total 52 100%

## 4) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum harus memberi contoh yang baik kepada orang lain.
Sebagai seorang  akademisi, mahasiswa memang  sepatutnya memberi contoh  yang baik kepada orang lain dalam hal apapun. Menyangkut dengan hal ini, 54 persen responden menjawab  sangat  setuju  dengan  pernyataan  yang  ada  pada  kuesioner.  Dalam  hal  Qanun Jinayat,  mahasiswa  memberi  contoh  kepada  orang  lain  dalam  bentuk  perilaku  tidak melanggar segala ketentuan yang terdapat pada Qanun tersebut. Untuk persentase jawaban kurang  setuju  dan  tidak  setuju  masing-masing  hanya  6  persen  dan  2  persen  sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel Indikator Sikap Hukum Jawaban Frekuensi Persentase Sangat Tidak Setuju 0 0% Tidak Setuju 1 2% Kurang Setuju 3 6% Setuju 20 38% Sangat Setuju 28 54% Total 52 100%

## 5) Pemerintah perlu upaya ekstra dalam mensosialisasikan Qanun Jinayat.
Berdasarkan  hasil survey, 73  persen  mahasiswa  memberi  pilihan  jawaban  sangat setuju  bahwa  pemerintah  perlu  upaya  ekstra  dalam  mensosialisasikan  Qanun  Jinayat kepada masyarakat, agar terwujudnya pelaksanaan syariat Islam secara Kaffah di provinsi Aceh. 27 persen mahasiswa memilih jawaban setuju sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel Indikator Sikap Hukum Jawaban Frekuensi Persentase Sangat Tidak Setuju 0 0% Tidak Setuju 0 0% Kurang Setuju 0 0% Setuju 14 27% Sangat Setuju 38 73% Total 52 100%
Dilihat  dari lima  pernyataan  indikator  sikap  hukum  di atas,  menunjukkan  bahwa dapat  dikatakan  mahasiswa  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  sudah  memiliki  sikap  hukum kategori tinggi. Dengan menggabungkan masing-masing persentase maka hasilnya adalah 45 persen mahasiswa sangat setuju, ditambah 37 persen setuju, 13 persen kurang setuju, 4 persen tidak setuju dan hanya 1 persen sangat tidak setuju.
d. Perilaku Hukum
1) Mahasiswa tidak melakukan perbuatan yang diatur dalam Qanun Jinayat.
Pernyataan  pertama  pada  indikator  perilaku  hukum  ialah  mahasiswa  tidak melakukan perbuatan yang diatur pada Qanun Jinayat. Berdasarkan hasil survey, 44 persen mahasiswa  memilih  jawaban  setuju  bahkan  21  persen  menjawab  sangat  setuju,  hanya  23 persen mahasiswa kurang setuju sebagaimana yang tertulis pada tabel di bawah ini:
Tabel Indikator Perilaku Hukum Jawaban Frekuensi Persentase Sangat Tidak Setuju 6 12% Tidak Setuju 0 0% Kurang Setuju 12 23% Setuju 23 44% Sangat Setuju 11 21% Total 52 100%

## 2) Mahasiswa menegur dan menasehati orang lain yang melanggar Qanun Jinayat.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  48  persen  mahasiswa  setuju  bahwa  mereka  menegur dan menasehati ketika melihat orang lain yang melanggar Qanun Jinayat, hanya 13 persen yang  kurang setuju  dengan  pernyataan  pada  kuesioner,  sebagaimana  yang  terlihat  pada tabel berikut ini:
Tabel Indikator Perilaku Hukum Jawaban Frekuensi Persentase Sangat Tidak Setuju 0 0% Tidak Setuju 1 2% Kurang Setuju 7 13% Setuju 25 48% Sangat Setuju 19 37% Total 52 100%
3) Memberi sosialisasi kepada keluarga dan orang terdekat.
Pernyataan  selanjutnya  mengenai  sosialisasi  Qanun  Nomor  6  tahun  2014  tentang
Hukum Jinayat. Selain sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat aceh, sebagai  mahasiswa  kita  juga  menempatkan  posisi  untuk  membantu  pemerintah  untuk mensosialisasikan Qanun Jinayat. Dalam hal ini, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum setuju  untuk  memberi  sosialisasi  kepada  keluarga  dan  orang  terdekat  tentang  Qanun
Jinayat,  dengan  persentase  jawaban  46  persen,  bahkan  37  persen  sangat  setuju,
sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini:

## Tabel Indikator Perilaku Hukum
Jawaban Frekuensi Persentase Sangat Tidak Setuju 0 0% Tidak Setuju 0 0% Kurang Setuju 9 17% Setuju 24 46% Sangat Setuju 19 37% Total 52 100%

## 4) Khawatir dan takut untuk melanggar Qanun Jinayat.
Berdasarkan  hasil survey, 54  persen  mahasiswa  merasakan  khawatir  dan  takut melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  diatur  pada  Qanun  Jinayat,  dikarenakan uqubat
(hukuman)  pada  Qanun  tersebut  sangat  berat,  sebagaimana  yang  tertulis  pada  tabel di bawah ini:
Tabel Indikator Perilaku Hukum Jawaban Frekuensi Persentase Sangat Tidak Setuju 1 2% Tidak Setuju 0 0% Kurang Setuju 7 13% Setuju 28 54% Sangat Setuju 16 31% Total 52 100%

## 5) Tidak  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  walaupun  Qanun  Jinayat  tidak diberlakukan.
Pernyataan  yang  terakhir  pada  kuesioner  penelitian  ini  ialah  mengenai  disahkan atau  tidak  disahkan  Qanun  Jinayat,  48  persen  responden  menjawab  setuju  ditambah  31 persen  lagi  sangat  setuju  bahwa  mereka  tidak  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang dilarang  oleh  agama  Islam  sekalipun  Qanun  ini  tidak  diberlakukan,  ini  membuktikan bahwa  kesadaran  mereka  terhadap  hukum  Syariat  sangat  tinggi,  sehingga  tanpa  aturan
sekalipun mereka tetap tidak melakukannya, Sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel Indikator Perilaku Hukum Jawaban Frekuensi Persentase Sangat Tidak Setuju 3 6% Tidak Setuju 3 6% Kurang Setuju 7 13% Setuju 25 48% Sangat Setuju 14 27% Total 52 100%
Dilihat  dari  kelima  pernyataan di  atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa mahasiswa
Fakultas  Syariah  dan  Hukum  sudah  berperilaku  sesuai  hukum  yaitu  tidak  melanggar aturan-aturan yang terdapat pada Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Jika hasil  persentase  dari  masing-masing  pernyataan  digabungkan  maka  hasilnya  adalah 48 persen  mahasiswa  setuju,  ditambah  30  persen  sangat  setuju,  16  persen  kurang  setuju.
Untuk jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju masing-masing hanya 3 persen.
Dari  seluruh  indikator  yang  telah  ditetapkan  maka  jawaban  sangat  setuju dikalkulasikan sebagai tingkat kesadaran hukum mahasiswa dengan kategori sangat tinggi, untuk jawaban setuju dalam kategori tinggi, sementara untuk jawaban kurang setuju dalam kategori sedang. Selanjutnya, untuk jawaban tidak setuju masuk dalam kategori rendah dan sangat tidak setuju peneliti memberi kategori sangat rendah.
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian di  atas,  pada  tingkat  pemahaman  mahasiswa
Fakultas  Syariah  dan  Hukum  terhadap  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum Jinayat dari  hasil  kalkulasi  10  pernyataan  pada  indikator  pengetahuan  hukum  dan pemahaman  hukum,  maka  40  persen  mahasiswa  memiliki  tingkat  pemahaman  dengan kategori  tinggi,  30  persen    dalam  kategori  sangat  tinggi,    18  persen  memiliki  tingkat pemahaman  hukum  dalam  kategori  sedang,  dan  7  persen  memiliki  tingkat  pemahaman
hukum  yang  dalam  kategori  rendah.  Sedangkan  5  persen  lainnya  memiliki  tingkat pemahaman  hukum  yang  masih  sangat  rendah,  sebagaimana  yang  telah  dirincikan  pada diagram berikut ini:
Jika dikalkulasikan  dari  total  10  pernyataan  pada indikator  sikap  hukum  dan perilaku hukum, Maka 41 persen memiliki tingkat kesadaran hukum dalam kategori tinggi,
37  persen  memiliki  tingkat  kesadaran  hukum  dalam  kategori  sangat  tinggi,  15  persen memiliki tingkat kesadaran hukum dalam kategori sedang, dan 4 persen  memiliki tingkat kesadaran  hukum  yang  masih  rendah.  Sedangkan  3  persen  lainnya  memiliki  tingkat kesadaran hukum yang sangat rendah, dirincikan pada diagram berikut ini:
30% 40% 18% 7% 5%
Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah

## Tingkat Pemahaman Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah
Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 37% 41% 15%
4% 3% Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa

## Fakultas Syariah dan Hukum
Sangat Rendah Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
Faktor  yang  perlu diperhatikan  di antara  kelima  faktor  tersebut  adalah  faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk hukum maupun menerapkan hukum.
Pada  faktor  ini  pemerintah  sebagai  pembentuk  hukum  atau  pembuat  undang-undang  juga menjadi  faktor  penting  dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum,  seperti  dalam  kasus  ini pemerintah  Aceh  sebagai  pihak  yang  telah  membuat  Qanun  tentang  Hukum  Jinayat  juga harus  menampakkan  perannya  dalam  mensosialisasikan  Qanun  tersebut  di  lingkungan kampus Uin Ar-Raniry khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum.
5) Dosen  punya  peran  dalam  meningkatkan  pemahaman  mahasiswa  terhadap  Qanun Jinayat.
Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, 44 persen mahasiswa setuju ditambah 54 persen  sangat  setuju  bahwa  dosen  punya  peran  dalam  meningkatkan  pemahaman mahasiswa  terhadap  Qanun  Jinayat,  tidak  satu  orang  mahasiswa  pun  memberi  jawaban tidak  setuju  dengan  pernyataan  yang  terdapat  pada  kuesioner,  sebagaimana  yang  terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel Indikator Pemahaman Hukum Jawaban Frekuensi Persentase Sangat Tidak Setuju 0 0% Tidak Setuju 0 0% Kurang Setuju 1 2% Setuju 23 44% Sangat Setuju 28 54% Total 52 100%
Dilihat  dari  kelima  pernyataan  indikator  pemahaman  hukum di  atas maka  dapat dikatakan  mahasiswa  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  memiliki  pemahaman  tentang  Qanun Jinayat  dengan  kategori  tinggi.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  penggabungan  masing-masing persentase menunjukkan 40 persen sangat setuju ditambah 32 persen jawaban setuju, dan hanya 18 persen yang kurang setuju, sementara jawaban tidak setuju hanya 7 persen.

## C. Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  untuk  tingkat  kesadaran  hukum  mahasiswa  Fakultas
Syariah  dan  Hukum  UIN  Ar-Raniry  Banda  Aceh  terhadap  Qanun  Nomor  6  tahun  2014 tentang  Hukum  Jinayat  dapat  dilihat  dari  dua  dimensi,  yaitu  dimensi  pemahaman  hukum dan kesadaran hukum, karena kedua hal ini sangat berkaitan erat dalam melakukan sebuah penelitian tentang gejala sosial terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.
Jika  dikalkulasikan  10  pernyataan  pada  indikator  pengetahuan  hukum  dan pemahaman  hukum,  maka  40  persen  mahasiswa  memiliki  tingkat  pemahaman  dengan kategori  tinggi,  30  persen    dalam  kategori  sangat  tinggi,    18  persen  memiliki  tingkat pemahaman  hukum  dalam  kategori sedang,  dan  7  persen  memiliki  tingkat  pemahaman hukum  yang  dalam  kategori  rendah.  Sedangkan  5  persen  lainnya  memiliki  tingkat pemahaman hukum yang masih sangat rendah.
Dari  data  hasil  penelitian  pada  dimensi  kesadaran  hukum, tingkat  kesadaran
Hukum  Mahasiswa  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Ar-Raniry  adalah  41  persen mahasiswa  memiliki  tingkat  kesadaran  hukumnya  tinggi,  37  persen  mahasiswa  tingkat kesadaraan  hukumnya  sangat  tinggi,  hanya  4  persen  mahasiswa  yang  tingkat  kesadaran hukumnya rendah ditambah 3 persen memiliki tingkat kesadaran hukumnya sangat rendah, sementara 15 persen lainnya memiliki tingkat kesadaran hukum dalam kategori sedang.
Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum memiliki  tingkat  kesadaran  hukum  yang  tinggi,  karena  pemahaman  hukum  yang baik dimiliki  oleh  mahasiswa  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini,  mahasiswa  semester  6  dan  8  sebagai responden  dianggap  sesuai  dan  memiliki  pemahaman  yang  cukup  terhadap  sesuatu  yang berkaitan dengan pernyataan yang terdapat di dalam kuesioner.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdul Majid, Syariat Islam Dan Realita Sosial , (Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar-Raniry Press, 2007.
Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judical Prudence) , Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
Anas, Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Jakarta:  Rineka Cipta. 2006.
AW.  Widjaja, Kesadaran  Hukum  Manusia  dan  Masyarakat  Pancasila, Jakarta:  CV.Era Swasta, 1982.
Beni Ahmad Saebeni, Sosiologi Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
Buchari Alma, Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian , Bandung: Alfabeta, 2012.
Dinas Syariat  Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sekilas Syariat Islam Di Aceh , Banda Aceh.
Farah Afriliana, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);  (Studi  Tentang  Faktor  Pendidikan  Dan  Ekonomi  TerhadapPembuatan Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  Di  Desa  Kutabanjar  Kecamatan  Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ), Skripsi, 2010.
Hasanuddin Yusuf Adan, Syariat Islam Di Aceh: Antara Implementasi Dan Diskriminasi , Cet. I, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2008)
H. Mohammad Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam . Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
H. Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode dan Prosedur) , Jakarta: Kencana, 2013.
Irzan  Fahrozi, Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap  Kepatuhan  Hukum  Tentang  Peraturan  Perundang-undangan  Hak  Cipta Terkait Buku dan Karya Tulis Ilmiah, Skripsi, 2015.
Joko  Subagio, Metode  Penelitian    (dalam  teori  dan  praktek), Cet  ke  II,  Jakarta:  Rineka Cipta, 1997.
Mashuri, Penelitian Verifikati , Edisi pertama, Yogyakarta: Andi, 2008.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Ngalim  Purwanto, Prinsip-Prinsip  Dan  Teknik  Evaluasi  Pengajaran, Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan , Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Bandung: Alumni, 1993.
Otje  Salman  dan  Anthon  F  Susanto, Beberapa  Aspek  Sosiologi  Hukum, Bandung:  PT  Alumni, 2008.
Purbacaraca  &  Soerjono  soekanto, Perundang-undangan  Yurisprudensi, Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1979.
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Soerjono  Soekanto, Kesadaran  Hukum  Dan  Kepatuhan  Hukum, Jakarta:  Rajawali  Pers, 1982.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
Sudaryono, Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Cet ke-2, Yogyakarta: Liberty, 2010.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D , Bandung: Alfabeta, 2011.
Wahyu  Puji  Hanggoro  dan  Alfian  Arif  Bintara, Jurnal  Variabel,  Populasi  dan  Sampel pada Penelitian Kuantitatif, Malang: Universitas Negeri Malang, 2014.
W.J.S. Porwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
Yusuf Anas, Managemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan, Jogja: IRCiSod, 2009.
Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Zulfatul Ni’mah, Sosiologi hukum: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.