## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1113-1126 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.51

## EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA DI KABUPATEN BUTON SELATAN
1 Arifin Utha, 2 Justawan, 3 Marlita 1,2,3 Jurusan Ilmu Administrasi FISIPOL Universitas Halu Oleo Correspondence Author : Arifinutha6@gmail.com

## Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  implementation  of  the  Self-Help  Housing Stimulant  Assistance  Program  (BSPS)  in  South  Buton  Regency.  The  method  used  by researchers  is  a  qualitative  research  method  through  observation,  interviews  and documentation.  The  number  of  informants  in  this  study  were  four  people  from  the government of Lapandewa Jaya Village, and three people from the community as recipients of self-supporting housing stimulation assistance.
The  results  in  this  study  indicate  that  the  implementation  of  self-help  housing  stimulation assistance in Lapandewa Jaya Buton Selatan Village still has several obstacles, namely during the  implementation  process  the  recipient  provides  help  from  workers  or  labor  from  other people who are paid, while there is no budget for renting construction workers, as well as a relatively low budget. small to build thus affecting the quality and time to build, so what the government needs to continue to encourage at this time is evaluating the recipients of Self- Help  Housing  Stimulation  Assistance  and  ascertaining  how  many  other  low-income  people who  cannot  afford  to  have  livable  homes  to  be  proposed  as  candidates  for  assistance recipients Stimulation of the next stage of Self-Help Housing.

## Keywords: Policy Evaluation; Program; Self Help Housing Stimulation Assistance

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di  Kabupaten Buton Selatan. Metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah empat orang dari pihak pemerintah Desa Lapandewa Jaya,  serta  tiga  orang  dari  masyarakat  sebagai  penerima  bantuan  stimulasi  perumahan swadaya.
Hasil  dalam  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  bantuan  stimulasi  perumahan Swadaya  di  Desa  Lapandewa  Jaya  Buton  Selatan  masih  terdapat  beberapa  hambatan yaitu  selama  proses  pelaksanaannya  penerima  memberikan  bantuan  tukang  atau  tenaga dari orang lain yang diupah, sementara tidak ada anggaran untuk sewa buruh bangunan, serta anggaran yang relatif kecil untuk membangun sehingga mempengaruhi kualitas dan waktu membangun, sehingga hal yang perlu terus didorong oleh pemerintah saat ini adalah evaluasi  penerima  Bantuan  Stimulasi  Perumahan  Swadaya  dan  memastikan  masih  berapa banyak masyarakat berpenghasilan  rendah lain yang belum mampu untuk memiliki rumah layak huni untuk diajukan sebagai calon penerima Bantuan Stimulasi  Perumahan Swadaya tahap berikutnya.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Bantuan Stimulasi Perumahan Swasdaya; Program
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA KABUPATEN BUTON SELATAN
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1113-1126                                         Arifin Utha. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.51 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana dari suatu situasi ke  situasi  lainnya  yang  di  nilai  lebih  baik.  Konsep  pembangunan  mempunyai  kaitan  erat dengan  nilai,  strategi,  dan  indikator  yang  sekaligus  menjadi  domain  setiap  negara berkembang.  Pembangunan  merupakan  salah  satu  wujud  nyata  pemerintah  dalam mewujudkan dan mensejahterakan masyarakat (Sudjana, 2006).
Ketidakmerataan  dalam  pembangunan  nasional  sesungguhnya  tidak  terlepas  dari kemiskinan.  Bila  dalam  suatu  pembangunan  mengabaikan  pemerataan  ekonomi  maka dampak yang timbul dari pembangunan tersebut adalah masalah-masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial (Indayani, 2020).
Kemiskinan  di  Indonesia  merupakan  permasalahan  yang  sangat  mendesak  untuk ditangani  (Wahab,  1997).  Salah  satu  ciri  umum  dari  kondisi  fisik  masyarakat  miskin  adalah tidak  memiliki  akses  prasarana  dan  sarana  dasar  lingkungan  yang  memadai,  dengan kualitas  perumahan  dan  permukiman  yang  jauh  dibawah  standar  kelayakan,  serta  mata pencaharian  yang  tidak  menentu.  Perumahan  dan  permukiman  merupakan  salah  satu keperluan  dasar  manusia,  yang  juga  mempunyai  peran  sangat  strategis  sebagai  pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan  peningkatan kualitas  generasi  mendatang, serta  merupakan  pengejawantahan  jati  diri.  Namun  sayangnya  hak  dasar  rakyat  tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan  pemenuhan  keperluan  perumahan (backlog) yang  relatif  masih  besar.  Hal tersebut  terjadi  antara  lain  karena  masih  kurangnya  kemampuan  daya  beli  masyarakat khususnya  masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR)  dalam  memenuhi  keperluan  akan rumahnya (Zulkarnain, 2017).
Saat  ini  ketersediaan  rumah  layak  huni  menjadi  isu  penting  karena  pembangunan infrastruktur perumahan di Indonesia masih belum merata padahal wilayah Indonesia sangat luas,  dan  masyarakat  miskin  masih  sangat  berharap  untuk  mendapatkan  bantuan  dan perhatian pemerintah untuk dapat memiliki hunian yang layak. Sehingga sudah seharusnya pemerintah  memberikan  bantuan  kepada  masyarakat  miskin  dan  kurang  mampu  karena mereka adalah rakyat Indonesia juga yang pantas untuk diberikan kesejahteraan (Hariyani, 2016).
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Selanjtunya  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan hasil revisi UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menegaskan bahwa rumah adalah salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia  dalam  rangka  peningkatan  dan  pemerataan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1113-1126 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.51
kesejahteraan  rakyat.  Pemerintah  Indonesia  melalui  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat yang  pada  tahun  2014  berganti  nama  menajadi  kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  membuat  suatu  program  yang  berorientasi  pada  pembangunan  yaitu program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  bagi  masyarakat  berpenghasilan rendah  yang  diatur  oleh  Peraturan  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat  No.14  Tahun  2011 tentang  pedoman  pelaksanaan  bantuan  stimulan  perumahan  swadaya  bagi  masyarakat berpenghasilan rendah.
Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  adalah  masyarakat  yang  mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah  yang  layak  huni  (Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat)  dengan nama  Program  Bantuan  Stimulan  PembangunanPerumahan  Swadaya  (BSPS)  yang dilaksanakan  pada  provinsi  dan  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Melihat  hal  tersebut, pemerintah Kabupaten Buton Selatan terus berusaha mensejahterakan masyarakat dengan harapan  dapat  mengurangi  jumlah  kemiskinan,  yang  salah  satunya  melalui  kegiatan penyediaan  perumahan  yang  ditujukan  untuk  keluarga  miskin,  dimana  anggaran  yang disedikan bersumber dari anggaran Backlog APBN dan KSPN/ Strategis.
Salah  satu  daerah  pelaksana  program  BSPS  ini  yaitu  Desa  Lapandewa  Jaya Kecamatan  Lapandewa  Kabupaten  Buton  Selatan  Propinsi  Sulawesi  Tenggara.  Desa Lapandewa  Jaya  telah  menjalankan  Program  BSPS  tersebut  guna  meningkatkan ketersediaan  rumah  yang  layak  dan  sehat  bagi  masyarakat  miskin  dan  golongan  rentan, mendukung arah kebijakan nasional dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.
Keterbatasan  kemampuan  sosial  ekonomi  masyarakat  mengakibatkan  semakin bertambahnya jumlah rumah tidak layak huni, program bantuan  stimulasi pemerintah bagi penyelenggaraan  rumah  swadaya  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  bertujuan mengantisipasi masalah perumahan.
Untuk  memahami  lebih  jauh  mengenai  tulisan  ini,  penulis  mencoba  menjelaskan beberapa  hal  yang  menjadi  pentingnya  dilakukan  penelitian  ini.  Khususnya  bagaimana memberikan  penjelasan  tentang  sebuah  kebijakan  public  dapat  memberikan  konstribusi bagi masyarakat. Menurut Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) yang dilkutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15). “public policy is whatever governments choose to do or not to do” kebijakan  publik  sebagai  “apapun  pilihan  pemerintah  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan.  Dalam  upaya  mencapai  tujuan  negara,  pemerintah  perlu  mengambil  pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut  definisi  Dye,  merupakan  kebijakan  publik  karena  merupakan  upaya  mencapai

## EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA KABUPATEN BUTON SELATAN
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1113-1126                                         Arifin Utha. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.51
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
tujuan  tertentu  dan  keduanya  memiliki  dampak  terhadap  masyarakat  (Supriadin,  Alam,  & Elwan, 2020).
Demikian halnya menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan  bahwa  Implementasi  kebijakan  mudah  dimengerti  secara  teoritik  dan konseptual,  namun  tidak  senantiasa  demikian  dalam  bentuknya  yang  kongkrit,  karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020).
Dalam  mengkaji  studi  implementasi  kebijakan  publik  maka  perlu  diketahui  variabel- variabel  atau  faktor  yang  mempengaruhinya.  Ada  beberapa  model  implementasi  yang dapat  digunakan  sebagai  acuan,  diantaranya  Grindle  (1980)  yang  dilkutip  dari  (Elwan, L.O.M,  2011:15)  dijelaskan  bahwa  mendekati  implementasi  kebijakan  sebagai  suatu  proses tindakan-tindakan  administratif  umum  yang  perlu  diperiksa  sampai  level  program  yang spesifik.  Keberhasilan  atau  kegagalan  dari  suatu  kebijakan  dapat  dilihat  dari  kapasitasnya untuk  menjalankan  program  sesuai  dengan  desain  semula.  Karena  itu,  implementasi kebijakan secara keseluruhan perlu dilihat dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan  sesuai  dengan  yang  ditentukan.  (dalam  Elwan.L.O.M,  2011:22).  Pengukuran kesesuaian ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu: a) Dilihat dari prosesnya, yakni yang dapat diperiksa  pada  tingkat  program  yang  spesifik  dan  dana  yang  dialokasikan,  serta  b)  Dilihat dari hasil yang dicapai oleh implementasinya kebijakan tersebut. Dimensi ini diukur dengan melihat  dua  faktor,  yaitu:  a)  Dampak  atau  efeknya  pada  masyarakat  secara  individu  dan kelompok;  dan  b)  Tingkat  perubahan  yang  terjadi  serta  penerimaan  kelompok  sasaran terhadap perubahan yang terjadi. (Muhammad Elwan, La Ode; Agus Pramusinto, 2011)
Menurut  Dunn  tahap-tahap  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  adalah  sebagai berikut  (Riant  Nugroho,  2008:10):  1)  Penyusunan  Agenda:  Penyusunan  agenda  adalah sebuah  fase  dan  proses  yang  sangat  strategis  dalam  realitas  kebijakan  publik.  Sebelum kebijakan  ditetapkan  dan  dilaksanakan,  pembuat  kebijakan  perlu  menyusun  agenda dengan  memasukkan  dan  memilih  masalah-masalah  mana  saja  yang  akan  dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. 2) Formulasi Kebijakan: Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan  untuk  kemudian  dicari  pemecahan  masalah  yang  terbaik.  Pemecahan masalah  tersebut  berasal  dari  berbagai  alternatif  atau  pilihan  kebijakan  yang  ada.  Sama halnya  dengan  perjuangan  suatu  masalah  untuk  masuk  dalam  agenda  kebijakan,  dalam tahap  perumusan  kebijakan  masing-masing  alternatif  bersaing  untuk  dapat  dipilih  sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. 3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan: Tujuan legitimasi  adalah  untuk  memberikan  otorisasi  pada  proses  dasar  pemerintahan.  Jika tindakan  legitimasi  dalam  suatu  masyarakat  diatur  oleh  kedaulatan  rakyat,  warga  negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1113-1126 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.51
pemerintah  yang  sah.  4)  Implementasi  Kebijakan:  Pada  tahap  inilah  alternatif  pemecahan yang  telah  disepakati  tersebut  kemudian  dilaksanakan.  Pada  tahap  ini,  suatu  kebijakan seringkali  menemukan  berbagai  kendala.  Rumusan-rumusan  yang  telah  ditetapkan  secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan.  Kebijakan  yang  telah  melewati  tahap-tahap pemilihan  masalah  tidak  serta  merta  berhasil  dalam  implementasi.  5)  Penilaian/  Evaluasi Kebijakan:  Secara  umum  evaluasi  kebijakan  dapat  dikatakan  sebagai  kegiatan  yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.  Dalam  hal  ini,  evaluasi  dipandang  sebagai  suatu  kegiatan  fungsional.  Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh  proses  kebijakan.  Dengan  demikian,  evaluasi  kebijakan  bisa  meliputi  tahap perumusan  masalah-masalah  kebijakan,  program-program  yang  diusulkan  untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
Istilah evaluasi  mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa  skala  nilai  terhadap  hasil  kebijakan  dan  program.  Secara  umum  istilah  evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata  yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan. Ketika hasil  kebjikan  pada  kenyataannya  mempunyai  nilai,  hal  ini  karena  hasil  tersebut  memberi sumbangan  pada  tujuan  atau  sasaran.  Dalam  hal  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah- masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.
Evaluasi  adalah  proses  yang  digunakan  untuk  menilai.  Hal  ini  senada  dikemukakan oleh  Djaali,  Mulyono,  Ramli,  dan  Ramly  (2000:3)  mendefinisikan  evaluasi  dapat  diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standar objektif yang dievaluasi. sesuatu  yang  berharga  dan  bernilai  dari  suatu  objek.  Pendapat  lain  (Denzin  and  Lincoln, 2008:83)  mengatakan  bahwa  evaluasi  program  berorientasi  sekitar  perhatian  dari  penentu kebijakan  dari  penyandang  dana  secara  karakteristik  memasukkan  pertanyaan  penyebab tentang  program  mana  yang  telah  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Berangkat  dari pengertian di atas maka evaluasi program merupakan suatu proses. Secara eksplisit evaluasi mengacu  pada  pencapaian  tujuan  sedangkan  secara  implisit  evaluasi  harus membandingkan  apa  yang  telah  dicapai  dari  program  dengan  apa  yang  seharusnya dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan program, kriteria yang dimaksud adalah kriteria keberhasilan pelaksanaan dan hal yang dinilai adalah hasil atau prosesnya itu sendiri dalam rangka pengambilan keputusan. Suharsmi Arikunto dan Cepi  Safrudin  (2004:14)  mengatakan  bahwa  evaluasi  program  adalah  proses  penetapan

## EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA KABUPATEN BUTON SELATAN
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1113-1126                                         Arifin Utha. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.51
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
secara  sistematis  tentang  nilai,  tujuan,  efektifitas  atau  kecocokan  sesuatu  sesuai  dengan kriteria  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Kriteria  evaluasi  berdasarkan  tipe evaluasi, pertanyaan dan ilustrasi terhadap sebuah program, dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kriteria Evaluasi Tipe Kriteria Pertanyaan Iluatrasi Efektivitas Apakah hasil yang diingiinkan telah dicapai? Unit pelayanan Efisiensi Seberapa  banyak  usaha  yang  diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? - Unit biaya - Manfaat bersih - Rasio biaya-manfaat Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah? - Biaya tetap - Efektivitas tetap Ketepatan Apakah  hasil  (tujuan)  yang  diinginkan  benar- benar berguna atau bernilai Program publik harus merata dan efisien Sumber: Suharsmi Arikunto dan Cepi Safrudin (2004:14)
Berdasarkan  tabel  1,  pada  posisi  ini,  akan  memeriksa  dan  menganalisis  evaluasi implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS). BSPS pada prinsipnya berupaya  mendorong  prakarsa  dan  upaya  masyarakat  agar  memiliki  kemampuan  dalam merencanakan,  melaksanakan,  dan  mengawasi  sendiri  pembangunan  rumah  secara swadaya.  Hal  ini  diperuntukan  bagi  rumah  tdak  layak  huni  menjadi  rumah  layak  huni (Mamangkey Anderson, et.al ., 2019).
Adapun  kebijakan/  program  pemerintah  dalam  memfasilitasi  kebutuhan  dasar masyarakat  Indonesia  salah  satunya  diatur  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  No.  7/  PRT/  M/  2018  tentang  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya yang  merupakan  program  pemberdayaan  masyarakat,  berfokus  pada  peningkatan keswadayaan  masyarakat  dalam  pemenuhan  kebutuhan  rumah  secara  mandiri.  Program BSPS  ini  berjalan  sejak  tahun  2017-2020.  Tujuan  dari  program  BSPS  ini  adalah  untuk mensejaterahkan masyarakat atau membantu masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni sehingga masyarakat bisa mendapatkan rumah yang layak.
Desa  Lapandewa  Jaya  merupakan  salah  satu  desa  yang  masyarakatnya berpenghasilan rendah (MBR) di Kecamatan Lapandewa, salah satu penyebabnya adalah sumber  mata  pencaharian  hanya  sebagai  petani.  Desa  Lapandewa  Jaya  sebagai  salah satu  Desa  di  Kecamatan  Lapandewa  yang  mendapatkan  Bantuan  Stimulasi  Perumahan Swadaya  (BSPS)  Tahun  2017,  dengan  bantuan  dana  yang  bersifat  material  bangunan sebanyak  Rp  17.500.000,  dengan  jumlah  anggran  secara  keseluruhan  adalah  Rp.  1. 185.000.000.  Berdasarkan  data  jumlah  masyarakat  yang  mendapatkan  Program  Bantuan Stimulan  Perumahan  Swadaya  di  Desa  Lapandewa  Jaya  selama  tahun  2017-2020,  yakni Tahun  2017  jumlah  masyarakat  yang  akan  mendapatkan  bantuan  rumah  swadaya sebanyak 40 rumah,  namun kenyataannya yang mendapatkan bantuan hanya sebanyak

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1113-1126 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.51
30  rumah  begitupun  Pada  Tahun  2019  jumlah  masyarakat  yang  diajukan  untuk mendapatkan bantuan berjumlah 30 rumah namun yang mendapatkan bantuan sebanyak 22 rumah serta pada Tahun 2020 yang diajukan untuk mendapatkan bantuan sebanyak 25 namun  yang  mendapatkan  bantuan  sebanyak  20  rumah  jika  di  total  sebanyak  72  rumah yang  mendapatkan  Bantuan  Stimulasi  Perumahan  Swadaya  dari  Pemerintah  Desa Lapandewa Jaya. Program BSPS yang sudah tersalur di desa Lapandewa Jaya diterima oleh masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR).  Dengan  program  ini  masyarakat  yang  berlatar belakang penghasilan rendah mendapat bantuan untuk perbaikan kondisi rumah. Program Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  ini  tentu  mrmbawa  dampak  perubahan kondisi  fisik  perumahan  bagi  masyarakat  di  Desa  Lapandewa  Jaya  yang  mendapatkan bantuan,  dalam  hal  ini  adalah  masyarakat  penerima  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya (BSPS).
Berdasarkan  pasal  3,  Undang-undang  No.  1  Tahun  2011  tentang  perumahan  dan kawasan  pemukiman  juga  di  selenggarakan  untuk  mendukung  penataan  dan pengembangan  wilayah  serta  penyebaran  penduduk  yang  proporsional  melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan pemukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan  keseimbangan  kepentingan,  terutama  bagi  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah, selain itu juga untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Berdasarkan  observasi  menunjukan  bahwa  pemenuhan  kebutuhan  rumah  yang sehat  dan  layak  huni  di  Desa  Lapandewa  Jaya  belum  seperti  yang  diharapkan,  karena banyaknya  peminat  rumah  layak  huni  tetapi  ketersediaannya  sangat  terbatas,  sehingga masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah  tidak  semua  mendapatkan  Bantuan  Stimulasi Perumahan  Swadaya.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  wawancara  beberapa  anggota masyarakat  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  beberapa  kendala  seperti  adanya keterlambatan  penyediaan  bahan  yang  disalurkan  sehingga  pekerjaan  tidak  dapat diselesaikan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, terdapat warga yang tidak mampu dan mempunyai banyak tanggungan di keluarganya serta tidak mempunyai rumah yang layak, namun warga tersebut tidak mendapatkan program BSPS. Hal lain yang menjadi kendala  yang  dijumpai  di  lapangan,  masyarakat  penerima  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya (BSPS) secara umum tidak memiliki tabungan atau memiliki simpanan yang minim sehingga  masyarakat  justru  harus  berusaha  keras  untuk  mencari  biaya  tambahan  untuk menambah  biaya  yang  dari  pemerintah  tersebut  yang  pada  akhirnya  bermuara  pada hutang.

## EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA KABUPATEN BUTON SELATAN
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1113-1126                                         Arifin Utha. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.51 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Oleh  karena  itu  maka  perlunya  dilakukan  langkah  evaluasi  terhadap  implementasi Program  Bantuan  stimulan  swadaya  di  Desa  Lapandewa  Jaya  Kecamatan  Lapandewa Kabupaten  Buton  Selatan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pencapaian terhadap  program yang  telah  dilaksanakan.  Sehingga  dapat  memberikan  penilaian  serta  rekomendasi  untuk pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  melului  rancangan  studi  kasus  dengan menempatkan  Desa  Lapandewa  Jaya  Kecamatan  Lapandewa  sebagai  latar  ( tempat ), obyek ( aktor ), dan peristiwa ( aktivitas ) implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kajian secara mendalam tentang Evaluasi Kebijakan  Program  Bantuan  stimulan  swadaya  dengan  menganalisis  kebijakan  yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten  Buton Selatan utamanya di Desa Lapamdewa Jaya sebagai  daerah  kepulauan  merupakan  daerah  yang  sulit  di  akses  untuk  dikaji  dalam penelitian  ini.    Informan    adalah  subyek  yang  dianggap  mampu  memberikan  informasi terhadap  masalah  yang  diteliti.  Menurut  Sugiyono  (2005:  53)  bahwa  penentuan  subyek sampel atau informan dilakukan menggunakan sampel bertujuan ( purposive sampling ) yakni penentuan  sumber  data  pada  orang  yang  diwawancarai  dengan  pertimbangan  tujuan tertentu.  Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini  adalah  melalui  pengamatan,  studi dokumen,  dan  wawancara.  Selama  pengumpulan  data  ketiga  teknik  ini  berjalan  simultan dan saling melengkapi untuk mendapatkan data  yang valid sesuai dengan masalah yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan selama pengumpulan data berlangsung sampai saat dilakukan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan mengacu kepada model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022) dalam kutipan berikut:
The  data  analysis  technique  used  refers  to  the  interactive  analysis  model  from  Miles, Huberman  &  Saldaña  (Milles  et  al.,  2014),  which  was  quoted  from  the  journal  (La  Ode Muhammad Elwan et al., 2022), namely The data is analyzed using several steps, namely analyzing the data with three steps: data condensation, presenting data (data display), and  drawing  conclusions  or  verification  (conclusion  drawing  and  verification).  Data condensation  refers  to  the  process  of  selecting,  focusing,  simplifying,  abstracting,  and transforming data .
Analisis  data  ini  digunakan  untuk  menjelaskan  berdasarkan  indikator  kajian  Evaluasi Kebijakan  Program  Bantuan  stimulan  swadaya  di  Kabupaten  Buton  Selatan  tepatnya  di Desa  Lapandewa  Jaya  Kecamatan  Lapandewa  yang  meliputi  efektivitas,  efisiensi, kecukupan dan ketepatan.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1113-1126 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.51

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  eksplisit  evaluasi  mengacu  pada  pencapaian  tujuan  sedangkan  secara  implisit evaluasi  harus  membandingkan  apa  yang  telah  dicapai  dari  program  dengan  apa  yang seharusnya  dicapai  berdasarkan  standar  yang  telah  ditetapkan.  Tulisan  ini  menggunakan indikator  menurut  Suharsmi  Arikunto  dan  Cepi  Safrudin  (2004:14)  mengatakan  bahwa evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau  kecocokan  sesuatu  sesuai  dengan  kriteria  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Kriteria  evaluasi  berdasarkan  tipe  evaluasi,  pertanyaan  dan  ilustrasi  terhadap sebuah  program  Program  Bantuan  Stimulasi  Perumahan  Swadaya  (BSPS),  seperti  yang jelaskan pada Tabel 1 halaman sebelumnya.

## Kriteria Efektivitas
Pencapaian jumlah penerima BSPS di Desa Lapandewa Jaya Tahun 2017 sebanyak 72 penerima.  Penerima  BSPS  adalah  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  yang  yang sudah melalui tahap kualifikasi dan verifikasi yang telah ditentukan berdasarkan Permenpera No.14  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  BSPS.  dana  BSPS  yang  sudah  diterima dikonversikan  dengan  cara  dibelanjakan  bahan-bahan  bangunan  untuk  dilakukannya perbaikan  rumah.  Dimana  perbaikan  rumah  ini  adalah  bentuk  dukungan  yang  diberikan dalam  program  BSPS  desa  Lapandewa  Jaya  tahun  2017.  Dalam  proses  pelaksanaan perbaikan peningkatan rumah, penerima didampingi oleh tim pendamping pelaksana BSPS.
Temuan di lapangan yang disajikan dalam hasil, dapat dilihat bahwa pada dasarnya pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Lapandewa Jaya Tahun 2017, sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan program tersebut telah melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan unit pelaksana.
Masyarakat  yang  menerima  juga  mengaku  merasa  sangat  terbantu  dari  adanya program  tersebut.  Penerima  juga  telah  memenuhi  syarat  dan  kualifikasi  sebagai  penerima bantuan  BSPS  desa  Lapandewa  Jaya  tahun  2017  dengan  besaran  anggaran  sebesar Rp.17.500.000 yang dikonversi menjadi bahan-bahan bangunan, hal tersebut dalam rangka mendorong  masyakat  berpenghasilan  rendah  untuk  memiliki  rumah  layak  huni  serta  sesuai dengan  Undang-Undang  No  14  Tahun  2011  tentang  pedoman  pelaksanaan  Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Syarat yang harus dipenuhi calon penerima bantuan juga diakui oleh para penerima cukup  mudah  mereka  mengaku  hanya  menyetor  KTP,  Kartu  keluarga  dan  foto.  Adapun yang akan menetapkan sebagai penerima tetap adalah pihak penyelenggara dalam hal ini adalah Kementerian PUPR.

## EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA KABUPATEN BUTON SELATAN
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1113-1126                                         Arifin Utha. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.51 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Hal terpenting yang perlu dievaluasi adalah keterbatasan anggaran, Beberapa pihak penerima  mengungkapkan  keterbatasan  anggaran  masih  menjadi  kendala  terbesar, mereka  mengungkapkan  gaji  tukang  harus  mereka  keluarkan  sementara  tidak  ada  dana untuk tukang yang disediakan oleh pihak BSPS. Selain itu tenggat waktu yang diberikan juga terbatas  sehingga  dikhawatirkan  akan  mempengaruhi  kualitas  membangun.  namun masalah tersebut diakui masih tetap dapat diatasi oleh para penerima bantuan.

## Kriteria Efisiensi
Efisiensi  merupakan  suatu  usaha  yang  dilakukan  untuk  menghasilkan  target pencapaian  tujuan  dengan  memperhatikan  hal-hal  yang  diperlukan  sehingga  suatu kebijakan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Efisiensi  berkaitan  dengan  usaha  yang dilakukan dan sistem prosedur dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Lapandewa Jaya Tahun 2017. Usaha yang dilakukan pada pelaksanaan BSPS di Desa Lapandewa Jaya tahun 2017 adalah membentuk kerja sama yang dilakukan pihak desa dengan memberikan data-data masyarakat untuk dijadikan landasan kualifikasi dalam tahap  pengajuan  bantuan.  Pihak  pemerintah  setempat  turut  serta  memberikan  sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk pelaksanaan BSPS tersebut.
Pelaksaan  BSPS  di  Desa  Lapandewa  Jaya  tahun  2017  terdapat  beberapa  dukungan bantuan, selain perbaikan rumah (Renovasi), juga terdapat pembangunan rumah baru. Hal tersebut sebelumnya telah melalui proses sosialisasi dan penyampaian mengeneai kesiapan masyarakat penerima yang siap membangun rumah baru. Sebelum melakukan pengajuan pemerintah  desa  juga  telah  turun  dilapangan  untuk  memastikan  kelayakan  dan menghindari  kesalahan calon  penerima  yang  diajukan,  sehingga  data-data  ril  dilapangan dipastikan  akurat  dan  semua  yang  diusulkan  sebagai  calon  penerima  benar-benar  telah tepat sasaran.
Pada  temuan  di  lapangan,  terdapat  hal  positif  yang  dilakukan  sebagai  alternatif penyesuaian  kebijakan  dengan  kesiapan  masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  untuk  lebih mendorong  kontribusi  BSPS  terhadap  peningkatan  kualitas  rumah  yang  lebih  baik. Pelaksanaan  BSPS  mampu  menstimulus  masyarakat  untuk  menyelesaikan  permasalahan perumahan. Hal ini tentu berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk mempunyai rumah hunian  yang  layak.  Pada  pelaksanaan  BSPS  di  Desa  Lapandewa  Jaya  dapat  dikatakan telah sesuai dengan ketentuan.
Hal yang perlu terus didorong oleh pemerintah saat ini adalah evaluasi penerima BSPS dan memastikan masih berapa banyak masyarakat berpenghasilan rendah lain yang belum mampu untuk memiliki rumah layak huni untuk diajukan sebagai calon penerima BSPS tahap berikutnya. Selain itu juga masyarakat yang berpenghasilan rendah tersebut terus didorong kesejahteraanya  melalui  prinsip  pemberdayaan  berdasarkan  Pasal  2  Ayat  (1)  Permenpera No.  14  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  BSPS  adalah  untuk  memberdayakan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1113-1126 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.51
Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  agar  mampu  membangun  dan  meningkatkan kualitas  rumah  secara  swadaya  sehingga  dapat  menghuni  rumah  yang  layak  dalam lingkungan yang sehat dan aman.

## Kriteria Kecukupan
Kecukupan adalah kesesuaian antara besaran anggaran dengan target membangun. Kecukupan merupakan salahsatu hal paling penting didalam penyelenggaran BSPS karena dapat  mempengaruhi  kualitas  atau  hasil  membangun  dan  waktu  membangun.  Kriteria kecukupan  menekankan  pada  kuatnya  hubungan  antara  alternatif  kebijakan  dan  hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Lapandewa Jaya tahun 2017.
Berdasarkan  temuan  penelitian,  masyarakat  yang  memperoleh  bantuan  tersebut sempat  mengaku  bahwa  anggaran  sebesar  RP.17.500.000  masih  relatif  sedikit  untuk digunakan dalam membangun rumah baru namun masih dapat diantisipasi karena mereka telah  disampaikan  terlebih  dahulu  mengenai  anggaran  yang  akan  duberikan.  Selain  itu, mereka  sebelumnya  telah  ditanyai  mengenai  kesiapan  untuk  membangun  rumah  baru dengan besaran anggaran diatas.
Masyarakat penerima bantuan juga merasa sangat terbantu dengan adanya program tersebut  di  Desa  Lapandewa  Jaya  sebab  beberapa  komponen  yang  dibuthkan  untuk membangun dapat dipenuhi dari program ini.

## Kriteria Ketepatan
Ketepatan  adalah  landasan  kebijakan  tentang  pelaksanaan  Bantuan  Stimulan Perumahan  Swadaya  (BSPS)  di  Desa  Lapandewa  Jaya  Tahun  2017.  Apakah  kebijakan tersebut  telah  memberikan  kontribusi  yang  baik  bagi  masyarakat  dan  pelaksanaannya sudah sesuai dengan Permenpera No. 14 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan BSPS.
Ketepatan  mengenai  program  BSPS  adalah  hubungan  antara  penerima  bantuan dengan  kualifikikasi  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  sebagai  penerima.  Menurut pengamatan dilapangan program yang memberikan bantuan terhadap 72 kepala keluarga di  Desa  Lapandewa  Jaya  sudah  sangat  tepat.  Keluarga  yang  menerima  benar-benar adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan sebelumnya belum memiliki rumah hunian layak.  Masyarakat  yang  diusulkan  sebagai  calon  penerima  telah  memenuhi  seluruh kualifikasi  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  melalui  kementerian  PUPR,  72  kepala keluarga  hasil  yang  ditetapkan  oleh  kementerian  sebagai  penerima  tetap  dari  beberapa kepala keluarga yang diusulkan sebagai calon  penerima. Masyarakat  juga merasa sangat terbantu dengan adanya program tersebut yang diharapkan dapat terus berjalan ditahun- tahun mendatang.

## EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA KABUPATEN BUTON SELATAN
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1113-1126                                         Arifin Utha. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.51 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Hal yang paling penting dievaluasi adalah masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai calon  penerima  BSPS  2017  desa  Lapandewa  Jaya  tetapi  belum  masuk  sebagai  penerima tahun  2017  harus  terus  diupayakan  menjadi  prioritas  khusus  calon  penerima  dipengusulan penerima  bantuan  BSPS  ditahun  berikutnya  agar  tidak  muncul  kekecewaan  dan kecemburuan sosial antar warga desa Lapandewa Jaya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  dan  pembahasan,  maka  kesimpulan  dalam  penelitian  ini adalah Evaluasi kebijakan yang terdiri dari empat dimensi yaitu efektivitas menggambarkan jangkauan  akibat  dan  dampak  dari  keluaran  program  dalam  mencapai  tujuan,  efisiensi usaha yang dilakukan untuk menghasilkan  target pencapaian tujuan, kecukupan hal yang paling  penting  dalam  penyelenggaraan  BSPS,  dan  ketepatan  mengenai  program  BSPS adalah  hubungan  antara  penerima  bantuan  dengan  kualifikasi  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  sebagai  penerima,  sehingga  pada  temuan  di  lapangan  dalam  pelaksanaan Bantuan  Stimulasi  Perumahan  Swadaya  di  Desa  Lapandewa  Jaya  tahun  2017  diketahui bahwa  jumlah  penerima  adalah  72  kepala  keluarga  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang telah ditentukan oleh kementerian PUPR.
Adapun  rekomendasinya  adalah  1)  perlu  dilakukan  sosialisasi  lebih  lagi  kepada masyarakat  tentang  bagaimana  konsep  program  Bantuan  Stimulasi  Perumahan  Swadaya agar  kesalahan-kesalahan  dalam  pembangunan  tidak  terjadi;  2)  Harus  ada  peningkatan anggaran bantuan tiap tahunnya, mengingat masih banyak rumah tidak layak huni di Desa Lapandewa Jaya.

## REFERENSI
Akbar M.F. 2016. Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah. Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik. Vol. 2 (1): 47-64.
Amini R. 2019. Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto  Tuo  Barat  Kecamatan  XII  Koto  Kampar  Kabupaten  Kampar. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Dunn, W.N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gajah Mada Unity Press.
Farida I. 2020.  Implementasi Kebijakan Bantuan  Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi , Vol.7 (1):1-13.
Halimah,  Irawan  B,  Cathas  T,P.  2019.  Implementasi  Program  Bantuan  Stimulant  Perumahan Swadaya  (Bsps)  di  Kelurahan  Bontang  Kuala  Kecamatan  Bontang  Utara  Kota Bontang. Ejournal Administrasi Negara. Vol. 7 (2): 6836-6850.
Hariyani  T.  2016.  Dampak  Implementasi  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya terhadap  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  (Studi  di  Desa  Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri). Ekuivalensi Jurnal Ekonomi Bisnis , Vol. 2 (2):1- 23.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1113-1126 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.51
Indayani B. 2020. Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap  Pengentasan  Kemiskinan  (Studi  Kasus  Pada  Masyarakat  di  Kecamatan Banggae  Kabupaten  Majene). Journal  of  Economic,  Public,  and  Accounting (JEPA), Vol. 2 (2):103-116.
Inggriani. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya. Jom Fisip. Vol. 2 (2): 1-13.
Isabella,  Julio  S.  Amaliatulwalidain.  2017.  Evaluasi  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya  (Desa  Rejo  Mulyo  Kecamatan  Way  Serdang  Kabupaten  Mesuji  Tahun 2014). Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 2 (1).
Julianto  P.  2020.  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru. Jurnal Qawwam. Vol. 1 (2) : 1-12.
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Leo Agustino, 2008, Dasar-dasar Kebijakan Publik.
Lody  A.M.,  Syahrani,  Cathas,  T.P.  2020.  Evaluasi  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya  (BSPS)  Untuk  Masyarakat  Miskin  di  Kecamatan  Tenggarong  Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Administrasi Negara. Vol. 8 (1): 8965-8977.
Mailasari N. 2017. Implementasi Progrram Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Pekanbaru). Jom Fisip. Vol. 4 (2) : 1-10.
Mamangkey A., Johny Lumolos,  Fanley Pangemanan. 2019. Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  di  Kecamatan  Amurang  Timur  Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Ilmu Pemerintahan . Vol. 3 (3): 1-7.
Marzali A. 2012. Antropologi dan Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana Perenada Media Group.
Muhammad Elwan, La Ode; Agus Pramusinto, A. H. H. (2011). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2010 (Studi Analisis Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003). Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/ . http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/53234
Mukhlis  M.,  Nurbaiti  U.S,  Junidar.  2021.  Evaluasi  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Kelurahan Tanjung Unggat. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji. Vol. 2 (2) : 445-460.
Muryadi  A.D.  2017.  Model  Evaluasi  Program  dalam  Penelitian  Evaluasi. Jurnal  Ilmiah  Penjas. Vol. 3 (1): 1-16.
Nugroho,  R.  2008.  Kebijkan  Publik  Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi.  Jakarta.  PT  Alex Media Koputindo.
Nursifa. 2021. Implementasi  Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Basi  Kecamatan  Basindo  Kabupaten  Tolitoli. Jurnal  Inovasi  Penelitian. Vol.  1  (12): 2575-2582.
Parker (1978). Ilmu pemerintahan. Erlangga. Jakarta.
Parson,  Wayne,  1997. Public  Policy:  An  Introduction  to  The  Theory  and  Practice  of  Policy analysis , buku 2. Edward Elgar, UK.

## EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA KABUPATEN BUTON SELATAN
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1113-1126                                         Arifin Utha. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.51 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1-2. Permenpera No. 14 Tahun 2011 tentan Pedoman Pelaksanaan BSPS.
Priadi,  Ashifa  R.  2018.  Implementasi  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Langkat.
Salam  L.D.A.,  Jamal  Bake,  Jopang.  2020.  Implementasi  Program  Bantuan  Stimulan Perumahan  Swadaya  dalam  Penanggulangan  Rumah  Tidak  Layak  Huni  di Kecamatan  Mawasangka  Kabupaten  Buton  Tengah. Jurnal  Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik . Vol 11(1): 19-28.
Setyawan AW. 2017. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa  Sidodadi  Kecamatan  Tumpurejo. Skripsi .  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Jember.
Sholih M. Ismail MH. Sofwani A. 2016.   Konsep  Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik.
Jurnal Review Politik Vol. 6(2): 1-30.
Sudjana. 2006. Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah . Bandung.
Suharto E. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506
Taftazani M.B. 2015. Masalah Sosial dan Wirausaha Sosial. Social Work Jurrnal . Vol 7 (1): 1-29.
Taufiqurokhman,  2014.  Kebijakan  Publik.  Pendelegasian  Tanggungjawab  Negara  Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu  Politik Universitas Moestopo Beragama Perss.
Ulumuddin  A.,  Nurbudiwati,  Mila  Karmila,  Resi  R.A.  2020.  Evaluasi  Pelaksanaan  Program Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya. Jurnal  Pembangunan  dan  Kebijakan Publik . Vol. 11 (2): 1-8.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011.
Wahab  SA.  1997.  Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijaksanaan  Negara.
Jakarta: Bumi Aksara.
Winarno B. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik.
Winarno B. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Med Press.
Zulkarnain,  2017.  Implementasi  Kebijakan  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  Di Kecamatan Parigi Selatan. Asian Journal of Environment, History and Heritage Vol. 1 (1): 179-188.