IKLIM KOMUNIKASI ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM SELIMT SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

## Shahibul Adib
Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunnan Kalijaga Yogyakarta Asal Aceh
Abstract: Thise article explores the support and resist of communication between ummah in the religions in Noth Aceh, Cane city. Metodology of this reseach is discribtive analisis. This reseach is quantitative with interview dan observation. The condition of communication between Umat in Aceh Cane has connection from the last time. They built everday by the good attitude each other. The plurality of the religion is no effect. In the persepective, we are the same each other in search. There are many try in the world. From the first time Islamic laws application, the minority have undertand about their position. There are conflict rising among them. This article tries to answer this problem, how can they build effective communication each other.
Keywords: Atmosphere of Communication between Umah, Islamic Law, and Tolerance.

## Pendahuluan
Pelaksanaan syariat Islam di Aceh menurut catatan tertulis dan ingatan kolektif masyarakat Aceh telah berlangsung cukup lama, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Yasa’ Abu bakar, bahwa rakyat Aceh telah lama melaksanakan syariat Islam secara relatif sempurna dalam hidup keseharian, hidup kemasyarakatan dan hidup ketatanegaraan pada masa kesultanan
ISSN 2086-6291 (p); 2461-0542 (e)
Volume 7, Nomor 2, September 2015, 299-315. http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/ tasamu h
dahulu yaitu sebelum diganggu dan dicampuri oleh penjajah Belanda sejak menyerang Aceh pada tahun 1873 dan terus mendapat perlawanan sengit sampai awal abad dua puluh, dan terus bergolak sampai Belanda kalah karena kedatangan Jepang.
Syariat Islam di Aceh menyatu dengan adat sedemikian rupa, sehingga sering sifat adatnya lebih menonjol dari sifat syariatnya, lebih dari itu beberapa ijtihad dan terobosan telah dilakukan Ulama Aceh atas aturan dalam Fiqih Mazhab Syafi’i, misalnya keizinan perempuan menjadi kepala Negara, adanya pemisahan antara mesjid dengan meunasah, dan lain sebagainya. Syariat Islam di Aceh bukan hanya dipahami dalam aspek hukum dan peradilan, tetapi mencakup berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, pemerintahan, berbagai bentuk dan tata cara pelayanan social, kegiatan seni dan budaya bahkan olahraga.
Pada saat melantik ketua Mahkamah Syariah Provinsi NAD, Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya menyampaikan tiga hal sebagai berikut :
1.  Syariat Islam yang dijalankan di Aceh harus dapat memenuhi kesadaran hukum rakyat dan harus dapat memberikan keadilan yang lebih baik kepada umat. Apabila hal ini tidak berhasil dilakukan, maka pelaksanaan syariat Islam mungkin menjadi bumerang dan kontra produktif.
2. Pelaksanaan syariat Islam harus secara bertahap, karena bagaimanapun juga syariat Islam di Aceh sekarang adalah ibarat benih yang baru dipindahkan dari persemaian ke tengah sawah atau kebun. Karena itu harus dijaga dan dirawat dengan baik dan tidak boleh diberi beban yang berlebihan
3.  Pembentukan peradilan untuk melaksanakan syariat Islam dalam rangka otonomi khusus di Aceh, bukan saja mempengaruhi hukum positif di Aceh, tetapi juga akan mempengaruhi perkembangan hukum tatanegara di Indonesia.
Sampai saat ini, telah disahkan enam buah quanum yang berkaitan langsung dengan hukum dan peradilan syariat Islam yaitu:
a.  Qanum Nomor. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang Akidah, ibadah dan syiar Islam
b.  Qanum Nomor. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya.
c.  Qanum Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian)
d.  Qanum Nomor. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (perbuatan mesum)
e.  Qanum Nomor. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat
f.  Qanum Nomor. 11 Tahun 2004 tugas fungsional kepolisian daerah
NAD. 1
Syariat Islam, secara umum dipahami sebagai paradigma moral yang berdasarkan pada kedudukan kepada Tuhan. Titik penting dari konsep syariat Islam adalah untuk memelihara hak-hak manusia dan memberi mereka perlindungan dan keselamatan serta kedamaian yang bersifat kaku dan statis, bukan pula sebagai petunjuk teknis yang dapat dijadikan pegangan manusia dalam kehidupan di dunia, tetapi ia merupakan jalan atau metode normative yang perlu diaktualisasikan tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana umat Islam harus melaksanakan ajaran agamanya.
Sebagaimana diketahui di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terutama pada Kabupaten Aceh Tenggara ditemukan penganut agama lain (Kristen). Lebih-lebih lagi di Kecamatan Lawe Sigala-gala, jumlah penganut agama Kristen relatif lebih banyak disbanding penganut agama Islam.
1 Undang-Undang RI No.18 tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, Dinas Informasi dan Komunikasi Prov. NAD, 2002.

## Iklim Komunikasi
Iklim Komunikasi terdiri dari duia kata, yaitu Iklim dan Komunikasi. Iklim adalah Suasana seseorang kepada orang lain. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan oleh seorang kepada orang lain. Komunikasi dipahami sebagai penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi akan dapat berhasil baik apabila ada saling pengertian antara pihak pengirim dan penerima informasi. 2
Secara pragmatis, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik secara lisan, maupun tidak langsung melalui pendapat. Dalam pengertian yang luas, komunikasi tidak hanya sebagai pertukaran informasi antar individu, melainkan juga antar kelompok dan masyarakat luas mengenai tukar menukar data, fakta, maupun ide/ gagasan. 3
Iklim komunikasi adalah suasana lingkungan atau komunikasi yang menjadi faktor penentu berlangsungnya komunikasi terdiri dari empat macam, yaitu:
1.  Lingkungan fisik menunjukkan bahwa suatu proses komunikasi hanya bisa terjadi apabila tidak ditemukan rintangan fisik, misalnya geografis
2.  Lingkungan sosial budaya menunjukkan faktor social, budaya, ekonomi, dan politik yang bisa menjadi kendala terjadinya komunikasi, misalnya, bahasa, percakapan, adat istiadat dan status sosial
3.  Dimensi psikologi adalah pertimbangan kejiwaan yang digunakan dalam berkomunikasi misalnya, menghindari kritik yang
2 A. W. Widjaya, Komunikasi-Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, cetakan ke-2,
(Jakarta, Bumi Aksara, 1993), h. 34.
3 Ibid .,
menyinggung perasaan orang lain, dimensi psikologi ini sering disebut dengan dimensi internal.
4.  Dimensi waktu menunjukkan situasi yang tepat untuk melakukan kegiatan komunikasi, banyak proses komunikasi tertentu karena pertimbangan waktu missal, karena cuaca atau musim. 4
Berdasarkan uraian diatas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan:
1.  Bagaimana iklim komunikasi yang berlangsung antar umat beragama dalam proses pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara
2.  Apa saja faktor pendukung dan penghambat komunikasi antar umat beragama dalam pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara.
Masyarakat yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat yang berdomisili di di Kabupaten Aceh Tenggara yang terpilih sebagai informan penelitian ini bersifat kualitatif. Objek penelitian ini adalah iklim komunikasi antar umat beragama dalam pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara

## Kerangka Teori dan Metodologi
Pokok pikiran yang terkandung dalam teori konflik, didasarkan pada asumsi-asumsi:
1.  Setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan. Perubahan ada di mana-mana
2.  Disensus dan konflik terdapat di mana-mana
3.  Setiap unsur masyarakat memberikan sumbangan pada disintegrasi dan perubahan masyarakat, dan
4 Ilya Sunarwinadi, Komunikasi Antar Budaya, (Jakarta, Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, tt.), h. 87.
4.  Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap anggota lain.
Dengan demikian konflik merupakan sumber terjadinya perubahan sosial. Lewis dan Siade menguraikan tiga kawasan paling problematic dalam komunikasi antar budaya, yaitu kendala bahasa, perbedaan nilai, dan perbedaan pola perilaku cultural. Secara teoritik, terdapat tiga faktor penghambat dalam jalinan komunikasi antar budaya yaitu etnosentrisme, stereotip dan prasangka. 5
Etnosentrisme merupakan kecenderungan orang untuk mempertimbangkan kelompok social mereka sebagai “normal” dan menilai kelompok social orang lain sebagai “abnormal” atau “interio”, 6 stereotip diberi batasan sebagai keyakinan yang terlalu digeneralisasi, terlalu disederhanakan atau terlalu dilebih-lebihkan terhadap suatu kategori atau kelompok orang. Prasangka merupakan sikap kaku terhadap suatu kelompok didasarkan pada keyakinan atau prakonsepsi yang keliru. 7
Klasifikasi prasangka menurut Samovar dkk (1981:124)
a.  Antilocution: Membicarakan sikap, perasaan, pendapat, dan stereotip tentang kelompok sasaran
b.  Avoidance: Menghindari anggota-anggota dari kelompok yang tidak disukai
c.  Discrimination: Melakukan pemilihan-pemilihan yang negative berdasarkan pekerjaan, tempat tinggal, kesempatan pendidikan dan sebagainya
d. Physical Attack:  Mengarah pada tindakan-tindakan kekerasan
5 Adeng Muchtar Ghazali, Agama dan Keberagaman dalam Konteks Perbandingan Agama, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), h. 128130-
6 Ibid . h. 131 7 Abdillah Hanafi, Memahami Komunikasi Antar manusia, (Surabaya, Usaha Nasional), h. 54.
e.  Extermintion: Hukuman mati tanpa peradilan, pembunuhan besar-
besaran dan permusuhan terhadap suatu kelompok. 8
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, metode yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa apa adanya, tanpa mencari dan menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi. 9 Penelitian deskriptif hanya memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan gejala, atau kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, factual dan akurat mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. 10
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara. Karena penelitian ini bersifat kualitatif maka dilakukan pemantauan di lapangan/lokasi, juga dilaksanakan wawancara terhadap informan dari pemuka-pemuka agama, pejabat birokrasi, dan studi dokumen yang dipandang relevan. 11
Informan yang diwawancarai :
1.  Dari kalangan pejabat birokrasi
a.  Drs. Djauharuddin. Ka. Kandepag Kabupaten Aceh Tenggara
b.  Drs. Yoserizal. Kabag Humas / keprotokolan setkab Aceh Tenggara
c.  Abidan Situmeang. Penyelenggara Bimas Kristen Kandepag Aceh Tenggara
d.  AKP Suprapto. Kabag Bina Mitra Polres Aceh Tenggara
8 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000), h. 23.
9 Jalaluddin Rakhmat, Phsikologi Komunikasi, cetakan ke-12, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1998), h. 66.
10 Irawan  Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 88.
11 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta, Rekasarasin, 1992), h. 77.
e.  Drs. Najaruddin. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Lawe Sigala gala
f.  Qarnain, M.Ag. Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Tenggara (Pejabat Struktural Dinas Syariat Islam).
2.  Dari kalangan Pemuka Agama Katolik
a.  Pdt. TP. Nababan, Sth.  Preses XII HKBP Distrik Tanah Alas.
b.  Pdt. Jumarsah Siahaan, Sth. Pendeta HKBP Ressort Lawe Sigala Gala
c.  Pdt. M.H. Siahaan, Sth. Pendeta Resort GKPI Kota Cane
d.  Pdt. Marolap Sinaga, Mth. Pendeta HKBP Kota Cane
3.  Dari Wilayah Pemuka Agama Islam
a.  Drs. Ralidin : Tokoh dan Kepala Sekolah MTS
b.  Drs. Suwansuri : Guru Agama dan Da’i
c.  Drs. Habidin Silian : Ulama dan Pegawai Dinas Syariat Islam
4.  Dari kalangan Budayawan
a.  DR. Thalib Akbar, Msc : Budayawan, mantan dosen Insyiah (Islam)
b.  S. Sihombing (Ompu Roi) : Budayawan, Penasehat Tokoh masyarakat dan adat dari Badan Kerjasama Antar Gereja, Anggota Badan Kerjasama Umat Beragama Kristen

## Rangkuman Wawancara dari Informan
Iklim komunikasi kerukunan umat beragama Kabupaten Aceh Tenggara terkategori harmonis, akur, baik sejak sebelum diberlakukannya Perda Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, maupun sesudah diberlakukannya Syariat Islam tersebut. Sungguhpun pada mulanya diperlakukan (diundangkan) Syariat Islam itu memang ada kesan dan pemahaman terutama dari golongan non muslim bahwa syariat Islam
itu mengikat dan memaksakan terhadap semua masyarakat yang berdomisili di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Namun setelah disosialisasikannya perda No. 5 tahun 2000 oleh berbagai pihak antaranya dari kalangan para pejabat dan kadis Aceh Tenggara maupun dari kalangan Tokoh Agama Islam sendiri, bahwa pelaksanaan Syariat Islam itu hanya berlaku bagi pemeluknya yaitu umat Islam, sesuai UU tahun 1999, yaitu pasal 4 ayat 1 UU No.44 Tahun 1999. Penyelenggaraan kehidupan beragama diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya. Disebutkan pula pasal 4 ayat 2 bahwa daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.
Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 5 bahwa daerah membentuk lembaga agama dan mengaku lembaga agama yang sudah ada dengan sebutan sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Dalam ayat 2 pasal 5 ditegaskan pula bahwa lembaga yang dibentuk itu merupakan bagian dari perangkat daerah. Keharmonisan iklim komunikasi dari kerukunan antar umat beragama di Kab. Aceh Tenggara tetap langgeng, rukun, hal ini teraplikasi di tempat- tempat keramaian seperti di pasar, di tempat-tempat acara pesta, kehidupan bertetangga, bermasyarakat.
Tingkat toleransi terhadap sikap, pendapat dan perilaku orang lain juga tergolong tinggi. Hal itu diwujudkan bukan hanya dalam bentuk penghargaan terhadap kepercayaan yang dianut oleh agama lain, tetapi juga toleransi terhadap cara beribadat yang berbeda yang dilakukan anggota masyarakat dari pemeluk agama yang sama.
Toleransi dalam kehidupan social juga diwujudkan dalam bentuk toleransi terhadap keberadaan seorang pimpinan. 12 Masyarakat dapat menerima pimpinan dari agama yang berbeda maupun etnis yang berbeda,
12 M.Ridwan Lubis, dkk., “Pengelolaan Keserasian Sosial Antar Umat Beragama di Kota Medan” dalam Riset Partisipasi untuk Perumusan Kebijakan, Editor Kharironi, (Jakarta, Bina Aksara, 2001), h. 44.
asalkan dipandang mampu. Karena masyarakat di daerah ini didominasi oleh suku Alas, maka mereka menganggap bahwa secara budaya mereka berbeda dengan Aceh. Lebih dari itu, mereka merasa lebih dekat dengan Karo daripada dengan Aceh, karena bisa memahami bahasa Karo, tetapi sama sekali tidak memahami bahasa Aceh. Identitas budaya yang berbeda itulah merupakan salah satu faktor yang mendorong sebagian masyarakat untuk membentuk provinsi yang berbeda, yaitu Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA).
Kerjasama antara warga berlangsung sangat baik di daerah ini. Kerjasama itu bukan hanya antara warga yang berbeda dalam satu kelompok, melainkan juga mereka yang dari kelompok  yang berbeda beda. Kerjasama antar warga itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kegiatan gotong- royong dalam membersihkan fasilitas umum. Walaupun modal sosial yang dimiliki masyarakat Aceh Tenggara tidak tinggi, namun hubungan antar kelompok masyarakat berbeda, baik antar etnis maupun antar pemeluk agama, berjalan baik, baik hubungan yang bersifat ekonomi maupun hubungan kemasyarakatan yang bersifat non ekonomi. Jika ada hajatan misalnya, maka semua anggota masyarakat diundang, tanpa memperhatikan kesukuan maupun agama yang dianut. Untuk menghormati pemeluk agama yang berbeda, jika kebetulan yang mengundang orang non muslim, mereka menyediakan juru masak khusus untuk orang Islam. Dengan demikian walaupun yang punya hajat non muslim, tetapi umat Islam tidak perlu khawatir bahwa masakan yang dihidangkan itu tidak halal, karena yang memasaknya seorang muslim.
Dicontohkan bahwa hubungan yang baik antara berbagai kelompok masyarakat itu juga tampak pada saat terjadi banjir banding di wilayah Kecamatan Semadam tahun 2004 yang lalu. Pada saat itu, solidaritas antar warga sangat tinggi dengan memberi bantuan terhadap para korban banjir, tanpa melihat kesukuan maupun agama yang dianut. Meskipun demikian solidaritas yang tinggi itu sedikit ternoda dengan kebijakan bantuan banjir
banding oleh satu HKBP yang tidak diserahkan melalui Kepala Desa, tetapi melalui gereja. Oleh gereja, bantuan itu hanya diberikan kepada jemaatnya. Bukan hanya warga dari agama lain yang tidak dibagi, tetapi warga yang satu agama namun berbeda gereja juga tidak dibagi.
Dengan hubungan yang saling percaya itu, maka konflik social, baik yang bersifat antar etnis maupun yang bersifat antar agama tidak pernah terjadi di daerah ini. Bahkan jika ada konflik misalnya, baik internal suku/ agama maupun antar suku/agama, diupayakan penyelesaiannya dilakukan secara adat, karena mereka terikat oleh hukum adat. 13
Solidaritas dalam kehidupan social juga ditunjukkan oleh warga non muslim dalam berpakaian. Jika dalam satu kantor banyak pegawai yang beragama Islam mengenakan jilbab, maka tidak jarang mereka yang non muslim juga ikut memakai jilbab, walaupun tidak ada yang menyuruh dan memaksa. Begitu pula di sekolah. Banyak di antara anak sekolah yang non muslim yang ikut memakai jilbab seperti temannya yang muslim, walaupun tidak ada yang menyuruh mereka. Toleransi terhadap agama lain juga ditunjukkan dengan baik tidak mempermasalahkan masyarakat yang non muslim yang kebetulan memelihara babi, mereka juga menghargai orang muslim dengan cara mengkandangkan babi yang dimiliki.
Dalam kaitannya dengan norma yang mengatur kehidupan masyarakat, antara hukum adat dan hukum nasional (KUHP) memang berjalan seiring. Dalam arti jika permasalahan itu sudah diatur secara adat, maka penyelesaian pertama dilakukan secara adat. Jika tidak berhasil baru diserahkan kepada aparat untuk diproses secara hukum nasional. Meskipun demikian terjadinya overlapping antara kedua norma itu kadang tidak dapat dihindari, sehingga pelaku kriminal mendapatkan hukuman lebih dari satu kali.
13 Haryo Sasongko, Kerukunan Beragama Daulat Politik dan Kereta Reformasi, (Jakarta, Harapan Baru Raya, 2005), h. 67.
Penerapan Qanun juga belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal itu karena kondisi masyarakatnya yang heterogen, sehingga penerapan Qanun memunculkan dualisme dalam penerapan hukum. Penerapan Qanun untuk orang muslim dan KUHP untuk yang non muslim dianggap sebagai bentuk diskriminasi hukum. Hal itu jika terjadi kasus perjudian yang pelakunya terdiri dari orang muslim dan non muslim, maka pelaku muslim tidak ditahan, sedangkan yang non muslim ditahan. Karena itu aparat kepolisian dalam menegakkan hukum yang diatur dalam Qanun mengalami kebingungan, sehingga diputuskan pelanggan yang ada kaitannya dengan Qanun pelakunya tidak diproses secara hukum, melainkan hanya dinasehati.
Dari hasil wawancara terhadap informan, juga diperoleh informasi yang dapat dipandang suatu masukan yang sangat berharga terhadap kondisi iklim komunikasi antar umat beragama yaitu suatu kebisaaan bagi masyarakat bila mempunyai kesamaan nama anak di antara mereka (dalam bahasa Alas Kutacane disebut Sename) dipandang/dianggap menjadi saudara walaupun berbeda agama, dan berimplikasi selanjutnya saling berkunjung terutama pada hari-hari besar keagamaan dan pada saat-saat ada hajatan di antara mereka.

## Hasil Penelitian

## 1.  Aspek Geografis dan Monopolis
Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai luas wilayah 4.231,41 Km. mempunyai 16 Kecamatan dan 385 Desa/Lurah. Dengan jumlah penduduk 168.131 jiwa menganut 6 agama / kepercayaan. Yaitu:
- Islam :  139.966
- Protestan  :  25.681
- Katolik :  2.464
- Hindu :  7
- Budha
:  8
- Konghocu  :  5
Secara Jumlah memang Islam masih lebih banyak, Namun Protestan dan kaolik juga cukup banyak. Malah pada tempat-tempat tertentu (Desa/Kelurahan) dijumpai penganut agama Protestan lebih dominan. Terutama pada kecamatan Lawe Sigala Gala. Tingkat toleransi penduduk terhadap sikap, pendapat dan perilaku orang lain tergolong tinggi. Hal ini diwujudkan bukan hanya dalam bentuk penghargaan terhadap kepercayaan yang dianut oleh agama lain, tetapi juga toleransi terhadap cara beribadat yang berbeda yang dilakukan anggota masyarakat dari pemeluk agama yang sama. Toleransi dalam kehidupan social juga diwujudkan dalam bentuk toleransi terhadap keberadaan seorang pimpinan masyarakat dapat menerima pimpinan dari agama.
Masyarakat di Kab. Aceh Tenggara ini pada awalnya adalah suku Alas, maka mereka menganggap bahwa secara budaya mereka berbeda dengan Aceh, lebih dari itu mereka merasa lebih dekat dengan Karo daripada dengan Aceh. Karena bisa memahami bahasa Karo, tetapi sama sekali tidak memahami bahasa Aceh. Identitas budaya yang berbeda itulah merupakan salah satu faktor yang mendorong sebagaimana masyarakat untuk membentuk Provinsi yang berbeda yaitu Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA).
Kerjasama antar warga berlangsung sangat baik di daerah ini, kerjasama itu bukan hanya antara yang berada dalam satu kelompok, melainkan juga antara mereka yang dari kelompok yang berbeda- beda. Kerjasama antar warga itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kegiatan gotong-royong dalam membersihkan fasilitas umum.
Terjadinya konflik di daerah Aceh beberapa tahun belakangan ini, hingga MOU antara pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), bukan disebabkan perbedaan agama dan etnis. Dan gerakan separatisme terjadi di Aceh tidak berbasis di daerah yang majemuk agama, etnis/suku, malah terjadi di wilayah yang masyarakatnya tidak majemuk yang dihuni tidak banyak etnis/suku. Sungguhpun Aceh
dipahami dan dipandang sebagai daerah yang tidak kondusif belakangan ini, konflik yang berkepanjangan, namun ada daerah tertentu tidak demikian halnya seperti di Kabupaten Aceh Tenggara.

## 2.  Faktor Peluang Yang Menguntungkan
Hasil-hasil pemantauan di lapangan dan informasi yang disampaiakan oleh para informan yang berkaitan tentang iklim komunikasi antar umat beragama dalam pelaksanaan syariat Islam di Kab. Aceh Tenggara dapat dipahami dari kondisi dan aktivitas yang telah menjadi tradisi masyarakat adalah hal-hal yang dapat dipandang sebagai faktor merupakan peluang yang menguntungkan :
a.  Ketaatan terhadap norma agama dan norma hukum masih dijalankan dengan penuh kesadaran oleh masyarakat. Norma yang mengatur kehidupan antara hukum adat dan hukum nasional (KUHP) berjalan seiring.
b.  Hubungan kemasyarakatan kelompok masyarakat yang berbeda baik etnis, maupun antar pemeluk agama berjalan baik
c.  Solidaritas antar warga sangat tinggi, tanpa melihat kesukuan maupun agama yang dianut
d.  Toleransi dan solidaritas umat non muslim ditunjukkan dalam berpakaian, jika dalam satu kantor banyak pegawai yang beragama Islam mengenakan jilbab, maka tidak jarang mereka non muslim juga ikut memakai jilbab walaupun tidak ada yang menyuruh.
e.  Toleransi terhadap keberadaan seorang pimpinan, masyarakat dapat menerima pimpinan dari agama yang berbeda maupun dari etnis yang berbeda, asalkan dipandang mampu.

## 3.  Faktor Yang Merugikan
Faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya gerakan massa di daerah ini antara lain terkait dengan penerapan syariat Islam. Banyaknya penduduk yang non muslim maka penerapan Qanun dapat menjadi potensi terjadinya pemicu keresahan masyarakat, terutama di saat itu pemerintah daerah belum lagi melakukan sosialisasi penerapan syariat Islam kepada semua lapisan masyarakat. Bahkan dilakukannya sosialisasi Qanun menimbulan kekhawatiran warga non muslim, karena penerapan Qanun dapat menimbulkan anggapan tentang pembatasan hak-hak warga setempat, selain itu perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum antara lain muslim dan non muslim itu bisa menjadi pemicu bagi timbulnya gerakan massa. Karena adanya diskriminasi penegakan hukum yang dirasakan oleh non muslim dalam kasus perjudian yang pelakunya terdiri dari orang muslim dan non muslim karena pelaku muslim tidak ditahan, sementara pelaku non muslim ditahan, hal ini disebabkan berkaitan dengan Qanun di daerah tersebut.
Demikian halnya, faktor kemajemukan (pluralisme) yang dimiliki dapat mengundang potensi konflik. Kendati agama memiliki kekuatan pemersatu, agama juga mempunyai potensi pemecah belah. Kesan ambivalensi agama salah satunya dapat dilihat dari fenomena perang dan damai, sebagai akibat logis dari watak. Watak agama yang dapat mendorong pertentangan dan konflik.
Dalam dinamika kehidupan masyarakat yang pluralis seperti Kabupaten Aceh Tenggara ini dibutuhkan sikap dan pemikiran sebagaimana keanekaragaman budaya dan etnis yang dipelihara dengan konsensus umum mengenai nilai dan norma yang dihormati bersama.

## Penutup
Dari hasil penelitian baik berupa wawancara mendalam (Depth Interview) terhadap tokoh pemerintahan dan pemuka agama (Islam-Kristen)
yang dijadikan sebagai informan, maupun pengamatan langsung dilapangan memberikan jawaban bahwa iklim komunikasi antar umat beragama dalam pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara relative dinamis. Kehidupan masyarakat yang harmonis hal tersebut teraplikasi di dalam kehidupan sehari-hari baik sebelum diberlakukan syariat Islam maupun sesudah diberlakukan syariat Islam tersebut.
Kelangsungan berkomunikasi di tengah-tengah masyarakat mempergunakan bahasa dari berbagai etnis yang ada, yang dominan bahasa Alas, Gayo, Tapanuli, dan Karo. Sementara etnis dan bahasa Aceh sangat relatif sedikit (jarang) pada umumnya masyarakat disamping menguasai bahasa etnisnya sendiri, juga dapat / bisa berkomunikasi dengan etnis yang lain.
Pelaksanaan / penerapan syariat Islam di Kab. Aceh Tenggara tidak berdampak negatif terhadap kerukunan antar umat beragama, dikarenakan tingkat toleransi dan solidaritas umat sangat tinggi yang terimplikasi yaitu umat beragama dapat melaksanakan aktivitas. Kegiatan ajaran agamanya masing-masing yang saling percaya, maka konflik social, baik bersifat antar etnis maupun yang bersifat antar agama tidak pernah terjadi, hal ini dapat merupakan nilai plus yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang perlu dicontoh di tengah kemajemukan etnis/agama di Negara kesatuan Republik Indonesia ini.

## DAFTAR PUSTAKA
A. W. Widjaya, Komunikasi-Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, cetakan ke-2, (Jakarta, Bumi Aksara, 1993).
Abdillah Hanafi, Memahami Komunikasi Antar manusia, (Surabaya, Usaha Nasional).
Adeng Muchtar Ghazali, Agama dan Keberagaman dalam Konteks Perbandingan Agama, (Bandung, Pustaka Setia, 2004).
Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000).
Haryo Sasongko, Kerukunan Beragama Daulat Politik dan Kereta Reformasi, (Jakarta, Harapan Baru Raya, 2005), h. 67.
Ilya Sunarwinadi, Komunikasi Antar Budaya, (Jakarta, Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, tt.).
Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995).
Jalaluddin Rakhmat, Phsikologi Komunikasi, cetakan ke-12, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1998).
M.Ridwan Lubis, dkk., “Pengelolaan Keserasian Sosial Antar Umat Beragama di Kota Medan” dalam Riset Partisipasi untuk Perumusan Kebijakan, Editor Kharironi, (Jakarta, Bina Aksara, 2001).
Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta, Rekasarasin, 1992).
Undang-Undang RI No.18 tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, Dinas Informasi dan Komunikasi Prov. NAD, 2002.