## Research Article

## Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan
Mira Novana Ardani*, Yusriyadi, Ana Silviana Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro *jurnalmira@gmail.com

## ABSTRACT
Land registration is an  administrative activity in the land sector which aims to ensure legal certainty. However,  in  practice,  there  are  problems  with  overlapping  evidence  of  ownership  of  land  rights, inequality in land ownership. This paper discusses how the obstacles in the orderly implementation of land  administration  through  equitable  land  registration  activities.  The  research  method  used  is normative  juridical  with  qualitative  analysis.  The  results  of  the  study  indicate  that  there  are  internal obstacles  in  the  orderly  implementation  of  land  administration  through  equitable  land  registration activities in the form of limited human resources, the workload of employees in the land office is not small,  and  in  its  implementation  it  must  look  at  the  social  conditions  of  local  communities  that  have different characteristics that differ from one another. based on local wisdom. External barriers are still less than optimal community participation, there are people who are still reluctant to participate in land registration activities.
Keywords: Land Administration; Land Registration; Justice.

## ABSTRAK
Pendaftaran  tanah  merupakan  kegiatan  administrasi  di  bidang  pertanahan  yang  bertujuan  untuk menjamin  kepastian  hukum.  Namun  dalam  pelaksanaannya,  terdapat  permasalahan  tumpang  tindih alat bukti kepemilikan  hak atas tanah,  ketimpangan dalam kepemilikan tanah.  Tulisan ini  membahas bagaimana  hambatan  dalam  penyelenggaraan  tertib  administrasi  pertanahan  melalui  kegiatan pendaftaran tanah yang berkeadilan. Metode Penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan Analisa  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  hambatan  internal dalam penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan melalui kegiatan pendaftaran tanah yang berkeadilan berupa sumber daya manusia yang terbatas, beban kerja dari pegawai di kantor pertanahan yang tidak sedikit, serta dalam pelaksanaannya harus melihat kondisi sosial masyarakat daerah yang mempunyai karakteristik  berbeda  yang  mendasarkan  pada  kearifan  lokal.  Hambatan  eksternal  masih  kurang optimalnya partisipasi masyarakat, adanya masyarakat yang masih enggan untuk mengikuti kegiatan pendaftaran tanah.
Kata kunci: Administrasi Pertanahan; Pendaftaran Tanah; Keadilan.

## A. PENDAHULUAN
Wilayah Indonesia merupakan aset bangsa yang  tak  ternilai.  Didalamnya  terdapat  berbagai potensi  sumber  daya  alam  dari  hasil  pertanian, perkebunan,  perikanan,  peternakan,  hingga pertambangan.  Oleh  karenanya,  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  kita  miliki  ini perlu  untuk  dijaga,  ditata,  dan  dikelola.  Tidaklah mungkin  rakyat  Indonesia  dapat  mengelola wilayahnya  sendiri  secara  langsung.  Maka  dari itu,  negara  diberikan  kuasa  oleh  rakyat  untuk menjaga,  menata,  serta  mengelola  sumber  daya alam yang terdapat di wilayah Indonesia.
Penguasaan negara terhadap sumber daya alam tersebut antara lain mengatur, menyelenggarakan,  menentukan  baik  dari penggunaan, pemeliharaan, hubungan-hubungan hukum  baik  antara  orang-orang  dan  perbuatan- perbuatan  hukum  dengan  bumi,  air,  dan  ruang angkasa. Hal ini seperti yang tercantum di dalam ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria.  Dalam  menjalankan  tugasnya tersebut,  negara  tidak  dapat  melepaskan  apa yang terdapat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang  Dasar  1945,  bahwa  bumi,  air, kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Sehingga, semua  yang  dilakukan  oleh  negara  dalam  hal memanfaatkan sumber daya  alam, tak terkecuali tanah  haruslah  ditujukan  untuk  kemakmuran rakyat.
Kepemilikan tanah yang dapat dimiliki oleh orang  secara  pribadi,  dapat  digunakan  oleh perusahaan,  yayasan,  masyarakat  hukum  adat, bahkan oleh sekelompok orang secara bersama- sama.  Jika  dilihat  dari  hakikatnya,  pemakaian tanah  itu  hanya  terbatas  untuk  dua  tujuan. Pertama,  untuk  diusahakan,  misalnya  untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan (tambak),  mungkin  juga  peternakan.  Kedua, tanah  dipakai  sebagai  tempat  membangun sesuatu.  Seperti  untuk  membangun  bangunan gedung, bangunan air, bangunan jalan, lapangan olahraga, pelabuhan, pariwisata, dan lain-lainnya (Harsono, 2008).
Tanah termasuk ke dalam salah satu objek dalam  hukum  agraria.  Usaha  untuk  mencapai masyarakat  adil  dan  makmur  memang memerlukan keikutsertaan semua manusia dalam semua bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, hukum  dan  sosial  budaya.  Salah  satu  cara  agar bisa  terwujud  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia  ialah  dengan  cara  mempergunakan hukum sebagai alatnya. Dengan kata lain hukum sebagai  sarana  untuk  menciptakan  keadilan  dan kemakmuran  khususnya  di  bidang  agraria (Ismaya, 2011).
Peruntukan  tanah  tersebut  semakin  lama makin  berkembang,  khususnya  dalam  hal memenuhi  pembangunan  di  Indonesia.  Di  sisi lain, kebutuhan pembangunan menuntut Pemerintah  membuka  kesempatan  kepada investor  untuk  menggali  seluruh  potensi  agraria demi  kepentingan  Nasional.  Selain  menjalankan
tugas  pokok  menggerakkan  pembangunan, Pemerintah mengacu pada kewenangan konstitusionalnya,  yaitu  Hak  Menguasai  Negara (HMN) (Limbong, 2014).  Jika dilihat dari kondisi geografis Indonesia, serta luas tanah yang dimiliki oleh  negara  kita,  maka  untuk  memberikan jaminan  kepastian  dibidang  hukumnya,  tanah- tanah  di  Indonesia  tersebut  haruslah  dilakukan pendaftaran.
Pendaftaran  tanah  merupakan  kegiatan yang  bersifat  administratif.  Administrasi  menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  yang  disusun oleh  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  tahun  1989  memiliki pengertian  usaha  dan  kegiatan  yang  meliputi penetapan  tujuan  serta  penetapan  cara-cara penyelenggaraan,  pembinaan  organisasi  atau usaha  dan  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan  atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan  pemerintahan  juga  diartikan kegiatan kantor dan tata usaha.
Administrasi  pertanahan  termasuk  dalam bidang  administrasi  negara.  Administrasi  negara adalah  sebagai  keseluruhan  kegiatan  yang dilakukan  oleh  seluruh  aparatur  pemerintah  dan suatu negara dalam usaha untuk mencapai tujuan Negara.  Dalam  fungsinya  administrasi  negara mempunyai tugas utama antara lain: menentukan tujuan  meyeluruh  yang  hendak  dicapai, menentukan kebijaksanaan umum yang menyangkut seluruh organisasi (Siagian, 1997).
Sedangkan pengertian administrasi pertanahan  adalah  suatu  usaha  dan  kegiatan
suatu organisasi dan manajemen yang  berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah  di  bidang  pertanahan  dengan mengerahkan  sumber  daya  untuk  mencapai tujuan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku (Murad, 2013).
Dasar penyelenggaraan administrasi pertanahan  menurut  UUPA  adalah  ketentuan Pasal 2 khususnya ayat (2) yaitu wewenang Hak Menguasai  Negara  yang  dijalankan  oleh pemerintah  sebagai  perwujudan  Negara  dalam keadaan  bergerak  meliputi:  mengatur  dan menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;  menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang  dengan bumi,  air  dan  ruang  angkasa;  menentukan  dan mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang  dan  perbuatan-perbuatan  hukum yang  mengenai  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa (Isjwara, 1997).
Berdasar  ketentuan  yang  terdapat  dalam Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tersebut,  terdapat  tugas  pemerintahan  di  bidang keagrariaan  atau  pertanahan  menurut  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Ketetapan  MPR tentang  Pembaruan  Agraria  Dan  Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam Konsideran TAP MPR RI  NO  IX  Tahun  2001,  antara  lain:  1.Tugas penyelenggaraan  pengelolaan  agraria  atau pertanahan  dan  mengatur  (dengan  menyiapkan proses  legislasi  dalam  rangka  regulasi  dan penetapan kebijakan publik); 2.Tugas
menetapkan  secara  individual,  mengeluarkan ketetapan-ketetapan  yang  berisi  kebijakan  publik serta  pengaturan  ketentuan  hubungan-hubungan hukum  antara  masyarakat  dengan  tanah  pada umumnya;  3.Tugas  menetapkan  dan  mengatur mengenai tata cara atau prosedur ketatalaksanaan  administrasi  pendaftaran  tanah untuk  menciptakan  kepastian  hukum  atas  tanah; 4.Tugas  dan  wewenang  untuk  memungut  uang pemasukan  kepada  Negara  yang  merupakan kewajiban  bagi  warga  masyarakat  penerima  hak atas  tanah  sebagai  tanda  telah  terciptanya hubungan-hubungan hukum.
Menurut  Rusmadi  Murad  administrasi pertanahan  adalah  suatu  kebijakan  yang digariskan  oleh  pemerintah  di  dalam  mengatur hubungan-hubungan hukum antara tanah dengan orang  sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh Undang-Undang  Dasar  1945  dan  dijabarkan dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 yang  dikenal  dengan  Undang-Undang  Pokok Agraria (UUPA) (Murad, 1997).  Landasan hukum administrasi  pertanahan  terdapat  di  dalam  Pasal 33  ayat  (3)  UUD  1945,  yang  ditetapkan  bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dikuasai    oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat.  Makna  dari  ketetapan  itu  adalah  bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam  bumi  adalah  pokok-  pokok  kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat.
Administrasi  di  bidang  pertanahan  dapat ditemui  dalam  kegiatan  pendaftaran  tanah  yang bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi pemilik  suatu  bidang  tanah  yang  dibuktikan dengan  tanda  bukti  yang  sah,  berupa  sertipikat hak atas tanah. Sesuai dengan isi yang terdapat pada  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  tujuan dari  pendaftaran  tanah  antara  lain:  untuk memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;  untuk  menyediakan  informasi kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan termasuk  Pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang- bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun yang sudah terdaftar; serta untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Pendaftaran  tanah  ini  merupakan  tugas yang diberikan kepada Pemerintah, dalam hal ini Badan  Pertanahan  Nasional,  dan  dilaksanakan oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan.  Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan  dibantu  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah,  dan  pejabat  lain  yang  ditugaskan  untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut  Peraturan  Pemerintah  ini  dan  peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
Kegiatan  Pendaftaran  tanah  dilakukan untuk  melaksanakan  amanah  yang  terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  yang  kemudian  disebut  dengan  Undang- Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  dalam  rangka untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum, yang  kegiatannya  salah  satunya  berupa pengumpulan  data  fisik  dan  data  yuridis  dari bidang-bidang  tanah.  Data  fisik  menurut ketentuan yang terdapat dalam Ketentuan Umum Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 merupakan  keterangan  mengenai  letak,  batas dan  luas  bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun yang  didaftar,  termasuk  keterangan  mengenai adanya  bangunan  atau  bagian  bangunan  di atasnya.  Sedangkan  data  yuridis  adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan  satuan  rumah  susun  yang  didaftar, pemegang  haknya  dan  hak  pihak  lain  serta beban-beban lain yang membebaninya.
Penyelenggaraan pendaftaran tanah dapat menjamin  kepastian  hukum  apabila  pendaftaran itu  memenuhi  tiga  syarat,  yaitu:  (Harmanses, 1981)    peta-peta  kadaster  dapat  dipakai  untuk rekonstruksi  di  lapangan  dan  menggambarkan batas  sah  menurut  hukum;  daftar  umum  yang membuktikan  pemegang  hak  terdaftar  di dalamnya  sebagai  pemegang  hak  sah  menurut hukum;  dan  setiap  hak  dan  peralihannya  harus didaftar.
Meski  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah  agar  dapat  memberikan  jaminan
kepastian  hukum,  namun  masih  terdapat permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan  yang  dituangkan  dalam  bentuk  isu strategis dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya  agraria/  alam  yang  terdapat  dalam Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/ Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  27  Tahun  2020  tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020- 2024  antara  lain  adalah  isu  ketimpangan  dalam penguasaan  dan  pemilikan  tanah,  peralihan  alih fungsi lahan dari pertanian menjadi nonpertanian, belum  jelasnya  regulasi  dan  rendahnya implementasi penatausahaan tanah-tanah ulayat, ketiadaan  sertipikat  kepemilikan  tanah  tidak hanya  membuat  masyarakat  sulit  memperoleh akses ke lembaga keuangan formal, namun juga dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan memicu  sengketa  serta  konflik,  terkait penguasaan  hak  atas  tanah  antara  lain  tanah yang  sudah  diberikan  hak  atas  tanahnya  tidak dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  pemegang  hak sesuai  dengan  peruntukan  dalam  keputusan pemberian  haknya.  Permasalahan  diatas disebabkan kurang optimalnya pengendalian  dan penertiban  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T).
Selain  terdapatnya  isu  strategis  diatas, permasalahan  pertanahan  lainnya,  seperti  masih terdapatnya  jual  beli  tanah  yang  dilakukan  di bawah  tangan,  sebagai  perbuatan  hukum sehingga  menyebabkan  tidak  tercatat  melalui
manajemen  pertanahan  yang  ada  pada  Badan Pertanahan  Nasional.  Dengan  dilangsungkannya perbuatan  hukum  terhadap  suatu  bidang  tanah secara  di  bawah  tangan  maka  tidak  melibatkan pejabat  yang  berwenang,  dan  belum  tercatatnya perbuatan  hukum  tersebut  di  dalam  buku  tanah. Hal ini menyebabkan buku C desa menjadi tidak sesuai  dengan  keadaan  sebenarnya,  baik mengenai  subyek,  obyek,  maupun  penggunaan, pemanfaatan  yang  diusahakan  di  atas  tanah tersebut.
Penyebab  suatu  perbuatan  hukum  tidak tercatat  dalam  buku  tanah  antara  lain dikarenakan  masyarakat  di  desa  mengakui peralihan  tanah  adalah  sah  sekalipun  dilakukan secara lisan terutama antar warga desa. Dengan demikian jika terjadi hal tersebut maka tidak  ada sistem manajemen yang mencatatnya (Widjanarko,  2013).  Tumpang  tindih  alat  bukti kepemilikan  hak  atas  tanah  juga  masih  dapat ditemui di masyarakat, seperti yang terjadi di Kota Pontianak.  Menurut  penelitian  yang  dilakukan oleh  Syarifah  dan  Lathifah,  terdapat  faktor  yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa tanah di Kota  Pontianak,  antara  lain:  objek  tanah  tidak dikuasai  secara  fisik  oleh  pemilik  tanah,  batas- batas tanah tidak dipelihara dengan baik, pemilik tanah  tidak  mengetahui  secara  tepat  letak tanahnya,  adanya  sengketa  warisan,  pengakuan kepemilikan yang dilandasi penemuan surat-surat lama, proses terbitnya sertipikat tanah yang tidak sempurna,  serta  pelaksanaan  pengukuran  yang dilakukan mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Selain  itu  belum  terdapatnya  sistem administrasi  dalam  hal  pendaftaran  tanah  yang terpadu  hingga  dapat  menyebabkan  terdapatnya ketimpangan dalam kepemilikan tanah. Ketimpangan penguasaan tanah menurut Wiradi, yaitu  sebagai  hal  yang  tidak  adil  terkait  tentang penggunaan  tanah,  khususnya  perubahan  dari tanah  pertanian  menjadi  fungsi  yang  lain. Selanjutnya,  pembangunan  bersifat  pada  politik hukum pertanahan biasanya adalah faktor utama dari  ketimpangan  penguasaan  korporasi  dengan masyarakat (Aprilliani, Kristiani, & Novia, 2020).
UUPA  dimaksudkan  sebagai  instrumen untuk  menciptakan  suatu  perubahan  masyarakat yang  maju  di  bidang  ekonomi  melalui  penataan struktur  pemilikan  tanah,  yang  di  satu  sisi mendorong  ke  arah  perubahan  pertanian  dan industri yang semakin maju, namun dengan tidak mengabaikan keadilan dalam pengertian terciptanya  pemerataan  pemilikan  tanah  (Ismail, 2018).
Kegiatan  pendaftaran  tanah  yang  telah dijalankan  selama  ini  belum  memadai  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Perlindungan  hukum  baik  ketika  proses pendaftaran  tanahnya,  maupun  setelah  si pemegang hak atas tanah mendapatkan alat bukti kepemilikan  tanahnya.  Oleh  karena  itu  perlu mengetahui  persoalan  dalam  penyelenggaraan administrasi  pertanahan  melalui  kegiatan pendaftaran tanah.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penulis tertarik  untuk  meneliti  dengan  rumusan  masalah bagaimana  hambatan  dalam  penyelenggaraan tertib  administrasi  pertanahan  melalui  kegiatan pendafttaran tanah yang berkeadilan?
Penelitian mengenai administrasi pertanahan  melalui  kegiatan  pendaftaran  tanah sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain, namun fokus  studi  dalam  penelitian  ini  adalah penyelenggaraan  tertib  administrasi  pertanahan melalui  kegiatan  pendaftaran  tanah  merujuk kepada  hambatan  dalam  penyelenggaraannya, serta dikaji menggunakan teori keadilan.
Beberapa  penelitian  terdahulu,  seperti yang  dilakukan  oleh  Aliesa  Amanita  dan  Bayu Septiansyah  (Amanita,  &  Septiansyah,  2020) mengenai  penataan  sistem  informasi  dan administrasi  pertanahan  yang  menggarisbawahi salah  satu  sumber  konflik  agraria  yang  dapat ditemui di lapangan adalah ketidakakuratan  data di desa yang timbul karena belum terlaksananya tata sistem informasi dan administrasi pertanahan yang  baik  dan  tertib.  Untuk  menunjang pelaksanaan  tugas  Badan  Pertanahan  Nasional terkait  tertib  administrasi  pertanahan  salah satunya  dengan  kegiatan  pendaftaran  tanah sistematis lengkap. Dalam pelaksanaannya, pada tahap  pengumpulan  data  fisik  dan  data  yuridis terdapat  permasalahan  karena  administrasi pertanahan  di  kelurahan/desa  belum  dapat menyajikan  informasi  data  tanah  yang  akurat. Dilakukan  upaya  hukum  untuk  memperbaiki penataan  Sistem  Informasi  dan  Administrasi
Pertanahan  Tingkat  Kelurahan/Desa  di  Kota Cimahi  yang  lebih  baik  dalam  rangka  reforma agraria.
Penelitian dari Muhammad Ilham Arisaputra,  Muhammad  Ashri,  Kasman  Abdullah, serta  Dian  Utami  mengenai  Akuntabilitas Administrasi  Pertanahan  Dalam  Penerbitan Sertipikat, menerangkan bahwa dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah, pemerintah harus dapat memberikan  kepastian  hukum  yang  dilakukan secara akuntabel. Transparansi dalam pendaftaran  tanah  merupakan  hal  terpenting dalam  hal  pendaftaran  tanah  agar  prosedur pengurusan dan pelayanan berjalan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan dilakukannya  prinsip  transparansi  secara berkesinambungan,  maka  diharapkan  informasi yang berkaitan dengan proses hingga penerbitan sertipikat  dapat  diakses  oleh  semua  pihak sehingga  apabila  ada  informasi  yang  dianggap keliru  segera  dapat  dilakukan  perbaikan (Arisaputra dkk, 2017).
Selain  itu,  Sisca  Anindya  Rachmawati dalam  penelitiannya  mengungkapkan  bahwa revolusi  pencatatan  tanah  melalui  program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) merupakan  langkah  revolusi  yang  dilaksanakan dalam  memberikan  jaminan  kepastian  akan kepemilikan  tanah  hal  ini  dilaksanakan  dalam rangka  mengurangi  konflik  sengketa  tanah  dan memberi  kepastian  hukum  untuk  para  pemilik tanah (Rachmawati, 2021).
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematis lengkap  (PTSL)  berbasis  pertisipasi  masyarakat, kendala  dan  solusinya  dapat  ditemukan  dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  Winda  Sandra Dewi  Mambrasar,  Senthot  Sudirman,  serta Wahyuni.  Hasil  penelitiannya  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Bantul memulai  kegiatan  PTSL ditambah  dengan  partisipasi  masyarakat  dengan memanfaatkan aplikasi SIAP untuk mempermudah  pengumpulan  data  yuridis  dalam bentuk daftar nominatif, dan output yang hasilkan berupa dokumen kelengkapan berkas pendaftaran. Aplikasi lain yang juga dimanfaatkan yaitu  aplikasi  SANTRI  yang  memiliki  manfaat utamanya  untuk  memudahkan  dalam  integrasi data (Mambrasar, Sudirman, & Wahyuni, 2020).
Peran  dari  pemerintah  desa  dalam administrasi pertanahan diteliti oleh Andrian Rico RD dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan  Tertib  Administrasi  Pertanahan  Di Desa  Limbu  Sedulun  Kabupaten  Tana  Tidung. Hasil  penelitian  ini  dapat  diketahui    peran pemerintah  desa  dalam  pelaksanaan  tertib administrasi  pertanahan  seperti  pendaftaran tanah,  pemasangan  patok  atau  batas  tanah, pencatatan  jumlah  dan  luas  tanah  yang  dimiliki desa  dan  masyarakat,  pemberian  nomor registrasi  agenda  pertanahan  dan  legalisasi pembuatan  surat  tanah  serta  administrasi pertanahan  lainnya  yang  telah  diberikan pemerintah  desa  yang  secara  khusus  memiliki kewenangan  dalam  urusan  pertanahan  serta telah melakukan koordinasi dan evaluasi dengan
lembaga atau instansi terkait urusan pertanahan. Adapun  faktor  yang  menjadi  penghambat  bagi pemerintah  desa  dan  masyarakat  desa  adalah kurangnya sosialisasi mengenai regulasi pertanahan  dan  tingkat  sumber  daya  manusia yang  masih  rendah  serta  belum  adanya keselarasan  antara  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dengan  hukum  adat istiadat masyarakat setempat dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan (Rico RD, 2015).
Kebaruan  dari  penelitian  ini  adalah  tertib administrasi  pertanahan  melalui  kegiatan pendaftaran  tanah  yang  berkeadilan  berbasis partisipasi  masyarakat  dalam  kepanitiaan pelaksanaan  kegiatan  pendaftaran  tanah sistematis lengkap secara optimal.

## B. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  yakni  metode  pendekatan  yuridis normatif  dan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Penelitian ini akan menguraikan hambatan  peneyelenggaraan  tertib  administrasi pertanahan  melalui  kegiatan  pendaftaran  tanah yang  berkeadilan,  ditinjau  dari  aturan  yang mengatur,  khususnya  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria dan aturan pelaksananya.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dan  metode analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan teknis analisis data secara kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hambatan  Dalam  Penyelenggaraan  Tertib Administrasi  Pertanahan  Melalui  Kegiatan Pendaftaran Tanah yang Berkeadilan
Upaya untuk melaksanakan penyelenggaraan  tertib  administrasi  pertanahan melalui  kegiatan  pendaftaran  tanah  yang berkeadilan  meski  sudah  terdapat  aturan  yang mengatur,  namun  berdasarkan  penelitian  yang telah  dilakukan  terdahulu,  terdapat  hambatan dalam pelaksanaannya. Sebagi contoh, penelitian yang dilakukan oleh Isdiyana Kusuma Ayu, yang berjudul  Problematika  Pelaksanaan  Pendaftaran Tanah  Melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  Di  Kota  Batu,  menjelaskan  bahwa terdapat  permasalahan  terhadap  pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Batu, antara lain jangka waktu pengumuman data fisik dan yuridis yang ternyata bertentangan dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  penundaan pembayaran  pajak  peralihan  hak  atas  tanah, serta  masih  terdapat  tanah absentee dan  tanah terlantar di Kota Batu (Ayu, 2019).
Permasalahan  mengenai  jangka  waktu pengumuman data fisik dan yuridis yang ternyata bertentangan  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah , dikarenakan Pengumuman data fisik dan data  yuridis  dalam  pelaksanaan  PTSL  hanya  14 hari  kalender  berdasarkan  ketentuan  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis
Lengkap. Jangka waktu 14 hari kalender memang tergolong  singkat  dan  efisien  mengingat  bahwa Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) merupakan  kegiatan  pemerintah  yang  memiliki target  setiap  periodenya.  Namun,  permasalahan muncul  ketika  aturan  tersebut  bertentangan dengan  aturan  yang  diatasnya  yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  yang memberikan  jangka  waktu  pengumuman  data fisik  dan  data  yuridis  untuk  tanah  yang  belum bersertifikat  selama  60  hari  kerja.  Berdasarkan asas lex  superior  derogat  legi  inferior maka aturan  yang  digunakan  yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  karena  memiliki  kedudukan yang  tinggi  bila  dibandingkan  Peraturan  Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 (Ayu, 2019).
Penundaan  pembayaran  pajak  peralihan hak atas tanah. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6  Tahun  2018  belum  menjelaskan  terkait mekanisme  penagihan  dan  jangka  waktu penundaan pembayaran pajak tersebut. Pasal 33 hanya  menyebutkan  bahwa  Kepala  Kantor Pertanahan  wajib  menyampaikan  daftar  Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  yang  terhutang secara  periodik  dalam  waktu  tiga  bulan  kepada Bupati  atau  Walikota  dan  apabila  terdapat peralihan  hak  atau  perubahan  atas  buku  tanah dan sertipikat tanah hanya dapat dilakukan ketika Pemohon  tersebut  telah  melunasi  PPh  dan BPHTB  yang  terhutang  tersebut.  Dalam  hal  ini, Kantor  Pertanahan  memiliki  kewajiban  untuk
mengirimkan  data  tersebut  kepada  Walikota terkait  pajak  terutang  tersebut  setiap  tiga  bulan. Apabila  Kepala  Kantor  Pertanahan  tidak  tertib administrasi  terkait  hal  pelaporan  pajak  terutang ini  maka  Pemerintah  Daerah  dan  Pusat  akan mengalami kerugian (Ayu, 2019).
Masih  terdapat  tanah  absentee  dan  tanah terlantar.  Pengertian  tanah absentee sesuai dengan  ditemukan  dalam  Penjelasan  Peraturan Pemerintah  Nomor  4  Tahun  1977  tentang Pemilikan  Tanah  Pertanian  Secara  Guntai ( Absentee ) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri, diartikan  bagi  seseorang  untuk    memiliki  tanah pertanian  yang  letaknya  di  kecamatan  lain  dari kecamatan tempat tinggalnya.
Pasal  10  Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA)  mengatur  bahwa  tanah  pertanian  harus dikerjakan  atau  diusahakan  secara  aktif  oleh pemiliknya  sendiri.  Ketika  suatu  tanah  termasuk dalam  tanah absentee maka  wajib  dialihkan kepada orang lain yang masih tinggal dalam satu kecamatan  paling  lambat  6  bulan  sejak  pemilik tanah  tersebut  pindah  (Ayu,  2019).  Sedangkan pengertian  tanah  terlantar,  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah Nomor  20  Tahun  2021 tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Telantar adalah  tanah  hak,  tanah  hak  pengelolaan,  dan tanah  yang  diperoleh  berdasarkan  dasar penguasaan  atas  tanah,  yang  sengaja  tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.
Akibat  adanya  tanah absentee dan  tanah terlantar  inilah,  pengukuran  tanah  dalam
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) menjadi terhambat karena pemilik yang tidak ada sehingga kesulitan  untuk melakukan pengukuran tanah dalam hal penentuan batas (Ayu, 2019).
Hambatan penyelenggaraan tertib administrasi  pertanahan  melalui  kegiatan pendaftaran tanah yang berkeadilan diklasifikasikan  menjadi  hambatan  yang  bersifat internal dan eksternal.
2. Hambatan Internal Penyelenggaraan Tertib
Administrasi  Pertanahan  Melalui  Kegiatan Pendaftaran Tanah yang Berkeadilan
Hambatan  yang  bersifat  internal,  yakni hambatan  yang  berasal  dari  penyelenggara kegiatan  pendaftaran  tanah,  yakni  pemerintah, yang  menjadi  tugas  bagi  Badan  Pertanahan Nasional,  yang  pelaksananya  ada  pada  kantor pertanahan.  Semakin  meningkatnya  target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap    (PTSL), maka  beban  kerja  yang  diberikan  pada  masing- masing  kantor  pertanahan  dengan  sumber  daya manusia  yang  terbatas  tentunya  menjadi  salah satu  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  tersebut  (Mujiburohman,  2018).  Dengan sumber daya manusia yang dimiliki di lingkungan kantor  pertanahan,  sebelum  adanya  PTSL  pun, pegawai  kantor  pertanahan  telah  memiliki  tugas dan  kewajibannya  yang  berupa  pelayanan  di bidang  pertanahan  yang  tidak  sedikit.  Ditambah dengan adanya PTSL yang mana memiliki tujuan untuk mempercepat adanya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan terdapat
target  dalam  penyelesainnya.  Pegawai  kantor pertanahan,  khususnya  yang  terlibat  dalam kepanitiaan  ajudikasi,  musti  bijaksana  dalam membagi  waktunya  agar  setiap  pekerjaan  yang ada dapat dikerjakan dengan baik.
Pekerjaan  rutin  pelayanan  pendaftaran tanah  yang  cukup  besar,  jumlah  luas  bidang tanah setiap tahunnya bertambah dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, tentu perlu diperhitungkan  dengan  jumlah  aparatur  sipil negara  dengan  volume  pekerjaannya,  agar pekerjaan  rutin  dan  pekerjaan  kegiatan pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  dapat berjalan  beriringan  dengan  tidak  mengabaikan kegiatan rutin (Mujiburohman, 2018).
Berdasarkan  data  yang  sampaikan  oleh Wahyono  (EB,  2017)  yang  dikutip  dalam  tulisan milik  Dian  Aries  Mujiburohman,  jumlah sumberdaya manusia untuk menyelesaikan target pensertipikatan  sampai  bulan  Agustus  2017, untuk  ASN  Kementerian  ATR/BPN  sebanyak 2052  orang,  sedangkan  Surveyor  Kadaster Berlisensi (SKB) sejumlah 5544 yang terdiri  atas Surveyor  Kadastral  sebanyak  1160  dan  Asisten Surveyor  Kadastral  (ASK)  sebanyak  4384. Sampai dengan bulan September 2017, ternyata target  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah untuk  pendaftaran  tanah  belum  mencapai  80% dari target yang dicanangkan.
Selain  itu,  hambatan  internal  yakni  dalam pelaksanaannya,  kegiatan  PTSL  tentunya  harus melihat  kondisi  sosial  masyarakat  daerah  yang memiliki  karakteristik  berbeda  sehingga  harus
disesuaikan dengan kearifan lokal ( localwisdom ), keterlibatan ( involvement ), pemberdayaan ( empowerment ) dan kemitraan ( partnership ) yang ada  di  tengah  masyarakat.  Sebagai  contoh kegiatan  pendaftaran  sistematis  lengkap  yang ada  di  Sumatera  Barat.  Adanya  pendaftaran tanah, hanya akan menimbulkan masalah baru di dalam  internal  suatu  kaum,  di  dalam  pepatah Minangkabau  dikiaskan indak  bidauak , karam sakuduang artinya  tidak  ada biduak yang  karam separuhnya, kalau karam tentu seluruhnya, hal ini dipandang oleh Ninik Mamak bahwa persertipikatan  tanah  ulayat  kaum  hendaknya harus  disetujui  oleh  mamak  kepala  waris  dan semua  anggota  kaum  dengan  pernyataan kesepakatan  atau  persetujuan  kaum  yang dibenarkan  oleh  penghulu  suku  dan  fotokopi silsilah  ranji  kaum  yang  ditandatangani  dan dilegalisir  oleh  ketua  kerapatan  adat  nagari.  Hal ini  bertolak  belakang  dengan  persyaratan  PTSL yang diatur oleh Kementerian terkait dengan alas hak  pengajuan  PTSL,  meskipun  Kantor Pertanahan  Kota  Padang  telah  menambahkan syarat  lain  pada  surat  pernyataan  penguasaan fisik  selain  ditandatangani  oleh  orang  yang menguasai  tanah  dengan  disaksikan  dua  orang saksi  harus  disetujui  oleh  mamak  kepala  waris dan penghulu suku (Chandra, 2022).
Pengajuan permohonan persertipikatan tidak perlu  dilengkapi  dengan  ranji  kaum/Silsilah keturunan  yang  membutuhkan  proses  dan memakan  waktu  cukup  lama  serta  biaya pengurusan  yang  tidak  menentu  karena  tidak
adanya  pengaturan lebih jelas terkait biaya yang harus  dibayarkan  melalui  Perda  ataupun Peraturan  lainnya.  Secara  adat  yang  lebih mengetahui  kondisi  ulayat  kaum  adalah  anggota kaum  di  dalam  saparuik/jurai  ataupun  yang berada  dalam  kaum  itu  sendiri  sehingga diperlukan  ranji  kaum  agar  tidak  adanya penggelapan hukum dengan mudahnya pengajuan penyertipikatan melalui program PTSL (Chandra, 2022).
Selain  itu,  kendala  lain  dalam  pelaksanaan PTSL  pada  umumnya  adalah  terkait  integrasi data  fisik  dengan  data  yuridis,  untuk mengintegrasi petugas membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk mengumpulkan dan mengolah data yuridis belum terdapat aplikasi khusus yang dapat  membantu  percepatan,  pengumpulan  dan pengolahan data yuridis (Harfianty, 2020).
Integrasi  data  fisik  dan  yuridis  yang dilakukan  secara  manual,  mengakibatkan  sering terjadi kekeliruan dalam pemberkasan (Mambrasar, Sudirman, & Wahyuni, 2020). Salah satu kegiatan yang ada dalam Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  yaitu  pengumpulan data  fisik  dan  data  yuridis  mengenai  satu  atau beberapa  objek  pendaftaran  tanah  untuk keperluan  pendaftarannya.  Data  fisik  dan  data yuridis    tersebut  dikumpulkan,  diolah,  serta dipelihara  menggunakan  daftar  isian,  blanko, peta, dan daftar lainnya serta isian atau entri yang ada  dalam  aplikasi  Komputerisasi  Kegiatan Pertanahan (KKP).
Sesuai  dengan  Pasal  18  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang  Nomor  6  Tahun  2018 tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL),  kegiatan  pengumpulan  data  fisik  oleh satuan tugas (satgas) fisik dan pengumpulan data yuridis oleh satgas yuridis, dilakukan oleh 1 (satu) tim  untuk  setiap  desa/kelurahan  lokasi  objek PTSL. Satuan  tugas  (satgas)  ini  merupakan  unit organisasi yang membantu pelaksanaan kegiatan panitia  ajudikasi  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  (PTSL).  Pengumpulan  data  fisik dilaksanakan  melalui  kegiatan  pengukuran  dan pemetaan  bidang  tanah. Dalam  melaksanakan pengukuran  bidang  tanah,  satgas  fisik  harus mengetahui  data  atau  informasi  tentang  masing- masing  pemilik  atau  pihak  yang  berhak  atas tanahnya,  paling  sedikit  berupa  fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat
Keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang.
Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan  alat  bukti  mengenai  kepemilikan atau  penguasaan  tanah,  baik  bukti  tertulis, keterangan  saksi  dan/atau  pernyataan  yang bersangkutan. Pengumpulan  data  yuridis dilakukan oleh satgas yuridis. Pengumpulan data yuridis dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah yang dituangkan dalam risalah penelitian  data  yuridis. Untuk  keperluan pembuktian  hak,  Panitia  ajudikasi  PTSL melakukan penelitian data yuridis terlebih dahulu.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan
Nasional  untuk  mengatasi  permasalahan  dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis tersebut dapat terlihat dalam Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  Nomor  1/Juknis- 100.Hk.02.01/I/2021 menggunakan aplikasi terintegrasi  dalam  sistem  elektronik.  Aplikasi  ini dinamakan survey tanahku. Penggunaan aplikasi survey  tanahku  pada  kegiatan  PTSL  untuk mendukung  transformasi  digital  dalam  rangka pengumpulan  data  fisik  dan  data  yuridis  secara bersamaan.  Bahkan  dalam  Petunjuk  Teknis Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022 penggunaan aplikasi  survey  tanahku  pada  kegiatan pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  mendapat prioritas.  Dengan  menggunakan  aplikasi  survey tanahku  ini,  dapat  memastikan  kualitas pengumpul data fisik dan pengumpul data yuridis, mempercepat  proses  pengolahan  data,  serta semua data, berkas dan output berbentuk  digital yang  sudah    terintegrasi  dengan  komputerisasi kegiatan pertanahan.
Kendala  lain  yang  ditemui  adalah  saat pengumpulan data di lapangan yang menyebabkan  terhambatnya  pengumpulan  data yuridis  diantaranya  kurangnya  sumber  daya manusia  yang  kompeten  terhadap  aplikasi  yang membantu  proses  pengolahan  data  (Ardani, 2019).  Hal  ini  dapat  dikarenakan  oleh  berbagai faktor  antara  lain  perbedaan  informasi  nama pemilik  bidang  tanah  pada  saat  pengumpulan data  fisik  dan  informasi  nama  pemilik  bidang tanah pada saat pengumpulan data yuridis (nama
panggilan/nama  kecil),  satu  orang  yang  sama memiliki  lebih  daripada  satu  bidang  tanah, sehingga  kesulitan  melakukan  identifikasi dokumen alas hak yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam berkas, bahwa dalam peta bidang tanah yang dihasilkan satgas fisik pada beberapa kasus tertukar informasi nama  pemilik bidang tanahnya serta  kesulitan  satgas  yuridis  menentukan bidang-bidang  tanah  obyek  PTSL  yang  telah dilakukan pengukuran (Ahmad, 2020).
Seperti  halnya  hasil  penelitian  yang dilakukan  di  Kabupaten  Bangli,  Provinsi  Bali, bahwa di beberapa desanya terdapat masyarakat yang  ingin  mengikuti  program  pendaftaran  tanah sistematis lengkap (PTSL) memiliki permasalahan yang  sama  yaitu  terjadinya  perbedaan penguasaan  data  fisik  dan  data  yuridis  tanah mereka  karena  jual  beli  yang  sudah  puluhan tahun  terjadi  yang  melibatkan  antara  orang  tua mereka,  tetapi  ahli  warisnya  atau  yang menguasai  tanah  sekarang  tidak  mempunyai bukti tertulis atau akta yang menerangkan bahwa telah  terjadi  jual  beli  tanah  tersebut  dan  bukti penguasaan yuridisnya masih dipegang oleh ahli waris  dari  pihak  yang  menjual.  Berdasarkan permasalahan tersebut, data yuridis dan data fisik dipegang  oleh  orang  yang  berbeda  (Anom,  & Artajaya, 2021).
3. Hambatan  Eksternal  Penyelenggaraan Tertib  Administrasi  Pertanahan  Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah yang
Berkeadilan
Hambatan  eksternal  yakni  dilihat  dari aspek masyarakatnya. Partisipasi dari masyarakat  yang  masih  belum  semuanya mendukung.  Misalnya  data  yang  diberikan  oleh pemilik  tanah  bukan  merupakan  data  yang sebenarnya.  Hal  ini  tentu  saja  mengakibatkan kesulitan  panitia  dalam  menempuh  proses selanjutnya.  Hambatan  lainnya  ketika  panitia akan  mendata  dan  mengumpulkan  data  fisik maupun  yuridis.  Pengertian  data  fisik  dan  data yuridis  dapat  ditemui  selain  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah,  terdapat  di    Peraturan Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2018 tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap. Data  fisik  adalah  keterangan  mengenai  letak, batas  dan  luas  bidang  tanah  dan  satuan  rumah susun  yang  didaftar,  termasuk  keterangan mengenai  adanya  bangunan  atau  bagian bangunan  di  atasnya.  Data  yuridis  adalah keterangan  mengenai  status  hukum  atau  status penguasaan  bidang  tanah  dan  satuan  rumah susun  yang  didaftar,  pemegang  hak  atau  pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta beban- beban lain yang membebaninya.
Hambatan  yang  dapat  ditemui  lainya pemilik  tanah  tidak  berada  di  tempat  atau  si pemilik  bidang  tanah  tersebut  tidak  diketahui keberadaannya.  Apabila  hal  ini  terjadi  ketika pengumpulan  data  fisik  maupun  data  yuridisnya, maka  dapat  mengakibatkan  tidak  ada  data  yang di dapat mengenai  keterangan letak, batas, luas
bidang tanah, keterangan adanya bangunan atau bagian  bangunan  di  atasnya,  tidak  adanya keterangan  mengenai  status  bidang  tanahnya, siapa  pemegang  hak  atas  tanahnya.  Selain  itu, jika  pemilik  tanah  tidak  berada  di  tempat  atau  si pemilik  bidang  tanah  tersebut  tidak  diketahui keberadaannya,  maka  akan  terdapat  kesulitan dalam  menerapkan  asas  kontradiktur  delimitasi. Kontradiktur  delimitasi  adalah  sebuah  norma yang digunakan dalam pendaftaran tanah dengan mewajibkan  pemegang  hak  atas  tanah  untuk memperhatikan  penempatan,  penetapan,  dan pemeliharaan batas tanah berdasarkan kesepakatan  dan  persetujuan  pihak-pihak  yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah pemilik tanah  yang  berbatasan  dengan  tanah  yang dimilikinya  (Mujiburohman,  2018).  Dalam penetapan  batas  bidang  tanah  diupayakan penataan  batas  berdasarkan  kesepakatan  para pihak  yang  berkepentingan.  Penetapan  batas bidang  tanah  tersebut  berdasarkan  penunjukan batas  oleh  pemegang  hak  atas  tanah  yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.
Masyarakat  yang  enggan  untuk  ikut  serta dalam  kegiatan  PTSL  ini  dikarenakan  ada kekhawatiran  data  yang  disampaikan  ke  panitia akan  disalahgunakan,  serta  terdapatnya  alasan bahwa dalam pengurusannya akan melelahkan.
Salah  satu  tahapan  yang  terdapat  dalam pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematis lengkap yakni tahap pengumpulan  data fisik  dan pengumpulan  data  yuridis.  Kekhawatiran
penyalahgunaan  data  yang  telah  disampaikan kepada  panitia  sebenarnya  telah  dapat diminimalisir dengan diaturnya hal apa yang musti dilakukan oleh petugas pengumpul data sebelum bertugas,  saat  bertugas  untuk  mengumpulkan data,  adanya  pengumuman  data  fisik  dan  data yuridis,  serta  adanya  aplikasi  yang  digunakan untuk pengumpulan data tersebut.
Pengumpulan  data  fisik  dan  data  yuridis dilakukan  oleh  satuan  tugas  (satgas)  fisik  dan satgas  yuridis  yang  sebelum  melaksanakan tugasnya  wajib  mengangkat  sumpah  di  hadapan pejabat  yang  mengangkatnya.  Hal  ini  sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Selanjutnya dalam Pasal 14, pengumpulan  data  fisik  dan  dokumen  asli  data yuridis semua bidang tanah tak lupa juga dengan memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang  hak  atau  kuasanya.  Selain  itu,  untuk memenuhi  asas  publisitas  dalam  pembuktian pemilikan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah diumumkan dengan menggunakan formulir pengumuman  data  fisik  dan  data  yuridis  selama empat  belas  hari  kalender  di  kantor  panitia ajudikasi  PTSL  dan  Kantor  Kepala  Desa  atau kelurahan. Pihak  yang  berkepentingan  diberikan kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan mengenai  pengumuman  data  fisik  dan  data yuridis  selama  jangka  waktu  pengumuman. Selanjutnya,  pengumpulan  data  fisik  dan  data yuridis  tersebut  menurut  Petunjuk  Teknis
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022  wajib  dilakukan menggunakan  aplikasi  yang  dinamakan  survey tanahku.  Survey  tanahku  merupakan  aplikasi pengumpulan  data  fisik  dan  data  yuridis  yang terintegrasi  dalam  sistem  elektronik  yang disediakan  oleh  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  yang  sudah terintegrasi  dengan  komputerisasi  kegiatan pertanahan. Aplikasi ini akan memastikan kualitas pengumpulan  data  fisik  (puldasik)  dan pengumpulan data yuridis (puldadis), mempercepat  proses  pengolahan  data,  serta semua data, berkas dan output berbentuk digital.
Optimalisasi  dan  simplifikasi  pelaksanaan kegiatan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap, kegiatan pengumpulan data fisik oleh satgas fisik dan  pengumpulan  data  yuridis  oleh  satgas yuridis,  dilakukan  oleh  satu  tim  untuk  setiap desa/kelurahan  lokasi  objek  PTSL,  serta  untuk pengumpulan  data  fisik  maupun  data  yuridis dapat  dilakukan  secara  bersamaan  (waktu  dan lokasi) maupun masing-masing satgas sepanjang di  lokasi  desa/kelurahan  ditetapkan  sebagai lokasi  PTSL  dengan  Peta  Kerja  yang  sama.  Hal ini tentunya akan membantu agar tidak memakan waktu yang lama.
Beberapa  Kendala  Tersebut  Dapat Teratasi  Dengan  Meningkatkan  Partisipasi  Dari Masyarakat, Yang Mana Dapat Berupa Hubungan Dan  Komunikasi  Yang  Baik  Antara  Kantor Pertanahan  Dan  Masyarakat,  Serta  Memerlukan Inovasi Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Di
Daerah Yang Sedang Menjadi Objek Pendaftaran Tanah.
Inovasi  Yang  Disesuaikan  Dengan Kebutuhan  Daerah  Di  Daerah  Yang  Sedang Menjadi  Objek Pendaftaran Tanah Yaitu Dengan Membuat  Peta  Tunggal  ( One  Map  Policy )  Yang Bertujuan Untuk Meminimalisir Adanya Tumpang Tindih  Tanda  Batas  Bidang  Tanah,  Yang  Juga Dalam  Pembuatannya  Melibatkan  Peran  Serta Dari  Masyarakat.  Partisipasi  Masyarakat  Ini Sangat  Membantu,  Terlebih  Dalam  Tahap Pengumpulan  Data  Pertanahan,  Baik  Data  Fisik Maupun Data yuridis. Hubungan dan komunikasi yang  baik  antara  kantor  pertanahan  dan masyarakat dapat ditemukan salah satunya ketika pemberian pelatihan kepada masyarakat sebelum mereka  ditugaskan  untuk  menjadi  fasilitator sekaligus  pelaksana  proses  pengumpulan  data fisik dan data yuridis.
Filosof  hukum  Jerman  mengemukakan terdapat  tiga  tujuan  dasar  hukum,  antara  lain: keadilan  hukum,  kemanfaatan  hukum,  dan kepastian  hukum.  Ketiga  unsur  tersebut merupakan tujuan dasar hukum secara bersama- sama  yang  disebut  teori  gabungan  (vereniging theory).  Selanjutnya  Gustav  Radbruch  dalam Theo  Huijbers  yang  dikutip  oleh  Dr.Bernard L.Tanya,S.H.,M.H. mengungkapkan bahwa (L.Tanya, Simanjuntak dan Y. Hage, 2010)
“berdasarkan  tiga  prinsip  alam  tersebut, Gustav  Radbruch  sampai  pada  keyakinan bahwa  keadilan  terhadap  manusia  individual merupakan  baru  sendi  bagi  perwujudan keadilan  dalam  hukum.  Dari  sini  pula  tiga
aspek  hukum  itu  disusun  dalam  urutan struktural  yang  dimulai  dari  keadilan, kepastian  dan  diakhiri  finalitas.  Maka  bila perkembangan  kolektif  ditentukan  sebagai finalitas  hukum,  maka  ia  tetap  tunduk  pada keadilan  dan  kepastian  hukum.  Hal  ini  untuk menghindari kewenang-wenangan.”
Upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah untuk  mengatasi  adanya  hambatan  dalam penyelenggaraan  tertib  administrasi  pertanahan melalui  kegiatan  pendaftaran  tanah  diatas merupakan  salah  satu  yang  ingin  dicapai  oleh pemerintah  dalam  rangka  mewujudkan  keadilan dalam bidang pertanahan, khususnya pendaftaran  tanah.  Seperti  halnya  pemberian jaminan  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan menurut  Boedi  Harsono  yang  harus  memenuhi dua  unsur,  yakni  tersedianya  perangkat  hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten, dan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif (Harsono, 2008).

## D.  SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penulisan  diatas,  maka dapat  diambil  simpulan  terdapat  hambatan internal dalam penyelenggaraan tertib administrasi  pertanahan  melalui  kegiatan pendaftaran tanah yang berkeadilan,  antara lain sumber  daya  manusia  yang  ada  di  kantor pertanahan yang terbatas, perlunya penyesuaian terhadap  kondisi  sosial  masyarakat  setempat, waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mengintegrasikan data  fisik  dan  data  yuridis,  pengumpulan  data yuridis  di  lapangan  yang  memerlukan  sumber
daya  manusia  yang  kompeten  terhadap  aplikasi yang membantu  proses  pengolahan data. Selain itu terdapat juga hambatan eksternal, yakni masih terdapat  masyarakat  yang  belum  sepenuhnya mendukung adanya kegiatan pendaftaran tanah.
Hal  ini  dapat  teratasi  dengan  adanya partisipasi  masyarakat  yang  diberikan  dalam kegiatan  PTSL,  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah,  serta  memerlukan  inovasi  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  di  daerah  yang sedang  menjadi  objek  pendaftaran  tanah, sehingga harapannya dapat terwujud penyelenggaraan  tertib  administrasi  pertanahan melalui  kegiatan  pendaftaran  tanah  yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Amanita,  Aliesa.,  &  Septiansyah,  Bayu.  (2020).
Penataan Sistem Informasi dan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan
Di  Kota  Cimahi  Dalam  Rangka  Reforma Agraria. Jurnal  Caraka  Prabu ,  Vol.4,
(No.2),pp.142-163.
https://doi.org/10.36859/jcp. v4i2.313
Rachmawati,    Sisca  A.  (2021).  Revolusi  Sistem Pencatatan  Tanah  Melalui  Program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  Studi  Lapangan  di  Desa  Bantul,
Jurnal  Pranata  Hukum ,  Vol.3,  (No.1), pp.105-128. https://doi.org/10.37631/widya
pranata.v3i1.273
Anom, I Gusti, Ngurah., & Artajaya, I Wayan, Eka.
(2021).  Kekuatan  Pembuktian  Data  Phisik Dan  Data  Yuridis  Dalam  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  Di  Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Jurnal of Economic & Business  Law  Review ,  Vol.1,  (No.1),  pp. 32-49.  https://jurnal.unej.ac.id/index.php/
JEBLR/article/view/24214
Aprilliani,  Rut  Agia.,  Kristiani,  Verlia.,  &  Novia,
Katrine. (2020). Ketimpangan Penguasaan
Tanah  Oleh  Korporasi  Dan  Warga
Masyarakat
Dalam Optik Politik
Pertanahan  Nasional. Binamulia  Hukum , Vol.9,(No.1),pp.29-44. https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.100 Ayu,  Isdiyana  K.  (2019).  Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota  Batu. Legality ;  Jurnal  Ilmiah  Hukum,
Vol.27,(No.1),pp.27-40.
https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legalit
y/article/view/8956
Chandra, A. (2022). Permasalahan Tanah Ulayat
Pasca  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah Sistematik  Lengkap  Di  Sumatera  Barat, Jurnal Tunas Agraria , Vol.5, (No.2), pp.77- 93. https://doi.org/10. 31292/jta.v5i2.174
Mujiburohman,  Dian  A.  (2018).  Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah
Sistematik Lengkap (PTSL). Jurnal BHUMI , Vol.4,(No.1),pp.88–101. https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217
Arisaputra, Muhammad Ilham., Ashri,
Muhammad.,  Abdullah,  Kasman,  &  Bakar, Dian  Utami  Mas.  (2017).  Akuntabilitas
Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan
Sertifikat. Jurnal  Mimbar  Hukum ,  Vol.29,
(No.2),pp.276-291.https://doi.org/10.221
46/jmh.16383
Mambrasar,  Winda  Sandra  Dewi.,  Sudirman, Senthot., & Wahyuni. (2020). Pelaksanaan
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap Berbasis
Partisipasi
Masyarakat
(PTSL+PM),  Kendala  Dan  Solusinya,
Jurnal Tunas Agraria , Vol.3, (No.3), pp. 21-
39. https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.120
Ardani,  Mira  N.  (2019).  Tantangan  Pelaksanaan Kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  Dalam  Rangka  Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum. Jurnal Gema Keadilan , Vol. 6, (No.3), pp. 268–286. https://doi.org/10.14710/gk.2019.6659
Rico  RD,  Andrian.  (2015).  Peran  Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi  Pertanahan  Di  Desa  Limbu Sedulun  Kabupaten  Tana  Tidung. Jurnal Ilmu  Pemerintahan ,  Vol.3,  (No.1),  pp.458- 467.https://ejournal.ip.fisip- unmul.ac.id/site/?p=1268
Silviana,  Ana.,  &  Ardani,  Mira  Novana.  (2018). “Sinden  Bertapa”  Metode  Menuju  Tertib Adminidtrasi  Bidang  Pertanahan  (Studi  di Desa Trisari Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan). Jurnal Masalah-Masalah
Hukum , Jilid 47, (No.3), p.287. DOI: 10.14710/mmh.47.3.2018.282-297

## PROSIDING
Eb, Wahyono. (2017). Pemikiran Pengembangan SKKNI-IG  Untuk  Surveyor  Kadastral.  In Prosiding  Seminar  Nasional  Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia:
Tantangan  Pelaksanaan  PTSL  Dan Respon  Solusinya (p.39).  Yogyakarta:
Sekolah  Tinggi  Pertanahan  Nasional (STPN)

## SKRIPSI
Ahmad,  H.  (2020).  Evaluasi  Pemanfaatan  Smart PTSL  Sebagai  Instrumen  Pengumpul, Pengolah  Dan  Pengintegrasi  Data  Fisik Dan  Data Yuridis  Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  Di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Halmahera  Selatan,  Skripsi Sarjana  Terapan  di  Bidang  Pertanahan Pada  Program  Studi  Diploma  IV Pertanahan.  Sekolah  Tinggi  Pertanahan Nasional, Yogyakarta
Harfianty.
(2020). Strategi Percepatan
Pengumpulan Data Yuridis Dalam Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  di Desa  Palbapang  Kecamatan  Bantul Kabupaten Bantul, Skripsi Sarjana Terapan di  Bidang  Pertanahan  Program  Studi Diploma  IV  Pertanahan  Konsentrasi Manajemen  Pertanahan.  Sekolah  Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta
Rahmawati,  Nina.  (2019).  Strategi  Pencapaian
Target Kinerja Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Dan  Layanan Rutin  Di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten
Sidoarjo  Dan  Kabupaten  Sleman,  Skripsi Sarjana  Terapan  di  Bidang  Pertanahan Pada  Program  Studi  Diploma  IV Pertanahan  Sekolah  Tinggi  Pertanahan Nasional, Yogyakarta

## BUKU
Amiruddin.,  &  Asikin,  Zainal.  (2012). Pengantar Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada
Isjwara, F. (1997). Pengantar Ilmu Politik . Jakarta:
Binacipta.
Soemitro,  Ronny  H.  (1990). Metode  Penelitian Hukum  dan  Jurumetri .  Jakarta:  PT  Ghalia Indonesia
Harmanses.  (1981). Pendaftaran  Tanah  di
Indonesia .  Jakarta:  Direktorat  Jenderal
Agraria
Harsono,  B.  (2008). Hukum  Agraria  Indonesia, Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok   Agraria Isi Dan Pelaksanaannya .
Jakarta: Djambatan
Ismail,  N.  (2018). Hukum  Agraria  Dalam Tantangan  Perubahan .  Malang:  Setara
Press
Ismaya,  S.  (2011). Pengantar  Hukum  Agraria .
Yogyakarta: Graha Ilmu
L,  Bernard,Tanya,  Yoan  N.Simanjuntak  dan
Markus  Y.  Hage.  (2010). Teori  Hukum:
Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi . Yogyakarta: Genta Publishing Limbong,  B.  (2014). Opini  Kebijakan  Agraria .
Jakarta: Pustaka Margaretha.
Murad,  R.  (1997). Administrasi  Pertanahan .
Bandung : CV. Mandar Maju
Murad,  R.  (2013). Administrasi  Pertanahan Pelaksanaan  Hukum  Pertanahan  Dalam Praktek .   Bandung: Mandar Maju Rawls,  J.  (2011). A  Theory  of  Justice,  Teori Keadilan,  Dasar-Dasar  Filsafat  Politik Untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial Dalam  Negara .  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar
Siagian, S. (1997). Filsafat Administrasi. Jakarta :
Gunung Agung
Sumardjono,  Maria  S.W.  (2005). Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan
Implementasi . Jakarta: Kompas

## SUMBER ONLINE
Widjanarko,  Bambang  S.  (2013). Sistem Manajemen  Data  Tanah  Selalu  Baru  Dan Bebas  Sengketa  Konflik.  Retrieved  from https://omtanah.com/2013/10/09/mpbm