## STRATEGI PENENTUAN LOCUS DELICTI  TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON TANPA IZIN DI KAWASAN CAGAR ALAM MANINJAU PADA TINGKAT PENYIDIKAN

## Pifzen Finot
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang Email: pifzen_ranti84@yahoo.com

## ABSTRACT
Efforts to Determine Locus Delicti The crime of cutting down trees without permission in the Maninjau Nature Reserve at the Investigation Stage by the Agam Police Unit is to fulfill the material elements of the criminal law regulations that are violated, namely the prohibited act is logging in the prohibited area as contained in Article 82 paragraph (1) letters b and c. In West Sumatra there is a customary community unit that has power over land known as ulayat land. The location where the felled timber is known as the determination of Locus Delicti in forestry  crimes.  Constraints  in  Determining  Locus  Delicti  Timber  Theft  in  the  Maninjau Nature Reserve at the Investigation Stage by the Criminal Investigation Unit of the Religious Police is  a legal factor  in which the Criminal  Procedure Code  (KUHAP) does not  regulate with  certainty  and  clearly  the  method  or  theory  used  to  determine  locus  delicti.  a  criminal act.  Another  internal  factor  is  the  human  factor  (law  enforcement  officers),  in  this  case  the Police  investigator  who  does  not  have  special  expertise  in  determining  the  location  of  the crime of illegal logging, so it requires expert information. Community members are reluctant to be witnesses.
Keywords: Investigation, Crime Printing trees without permission, Locus Delicti

## ABSTRAK
Upaya  Penetapan  Locus  Delicti  Tindak  pidana  menebang  pohon  tanpa  izin  di  Cagar  Alam Maninjau  pada  Tahap  Penyidikan  oleh  Satpol  PP  Agam  adalah  untuk  memenuhi  unsur materiil peraturan perundang-undangan pidana yang dilanggar yaitu perbuatan yang dilarang adalah penebangan kayu di hutan. kawasan terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan c. Di Sumatera Barat terdapat kesatuan masyarakat adat yang menguasai tanah  yang  disebut  tanah  ulayat.  Lokasi  kayu  tebangan  tersebut  dikenal  dengan  penetapan Locus  Delicti  dalam  tindak  pidana  kehutanan.  Kendala  Penetapan  Locus  Delicti  Pencurian Kayu  di  Cagar  Alam  Maninjau  Pada  Tahap  Penyidikan  oleh  Bareskrim  Polri  merupakan faktor hukum dimana KUHAP tidak mengatur secara pasti dan jelas metode atau teori yang digunakan  untuk  menentukan  locus  delicti.  suatu  tindakan  kriminal.  Faktor  internal  lainnya adalah  faktor  manusia  (aparat  penegak  hukum),  dalam  hal  ini  penyidik  Polri  yang  tidak memiliki  keahlian  khusus  dalam  menentukan  lokasi  tindak  pidana  illegal  logging,  sehingga memerlukan keterangan ahli. Anggota masyarakat enggan menjadi saksi.
Kata kunci: Penyidikan, Pencetakan Kejahatan Pohon Tanpa Izin, Locus Delicti

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  kehutanan  diatur  dalam  Undang  undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dimana pada undang-undang ini dijelaskan, bahwa perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin. Penebangan liar diatur pada Pasal  82  Undang  undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan.
Di  kabupaten  Agam  pelanggaran  kehutanan  yang  umum  ditemukan  oleh  penyidik untuk  ditangani  berdasarkan  undang  undang  diantaranya  adalah  Pembalakan  liar  ( illegal logging ) terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana di  lapangan  dengan  para  cukong  bertindak  sebagai  pemodal  yang  akan  membeli  kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil  tebangan  namun  juga  mensuplai  alat-alat  berat  kepada  masyarakat  untuk  kebutuhan pengangkutan.  Untuk  mengatasi  maraknya  tindak  pidana  pembalakan  liar (illegal  logging ) jajaran  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  penyidik  Polri  telah  melakukan  penegakan hukum dengan cara melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana illegal logging tersebut. Menurut  pendapat  Haryadi  Kartodiharjo,  pembalakan  liar (illegal  logging) merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang  ijin  melakukan  penebangan  lebih  dari  jatah  yang  telah  ditetapkan  dalam perizinan. 1 Banyak  ditemui  kasus  dimana  orang/warga  masyarakat  melakukan  pembalakan liar  (illegal  logging)  dengan  alasan  ekonomi  melakukan  penebangan  satu  buah  pohon  kayu dihutan.  Adanya  berbagai  kasus  di  daerah  dimana  seseorang  karena  sekedar  memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana pembalakan liar ( illegal logging ).
Pada  Kabupaten  Agam  terdapat  kawasan  cagar  alam  Maninjau  yang  memiliki kawasan  hutan  yang  cukup  luas.  Disatu  pihak,  secara de  facto ,  kawasan-kawasan  yang ditetapkan dengan fungsi konservasi berada di wilayah administratif daerah. Orang di tingkat daerah  sangat  memahami  kondisi  faktual  dan  kebutuhan  bagi  pengolah  hutan  yang  terbaik. Pemerintah  daerah  selalu  berpikir  bahwa  sumber  daya  alam  tersebut  dimanfaatkan  secara optimal  untuk  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat  daerah.  Terhadap  tindak  pidana illegal logging yang dilakukan selama ini, dirasa masih belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakatnya pada umummya.
Hutan  Cagar  Alam  Maninjau  luasnya  21.891,78  hektare  dan  berada  di  wilayah Kabupaten  Agam  dan  Padang  Pariaman.  Sekitar  2.975,42  hektare  area  cagar  alam  itu mengalami  degradasi  akibat  pembalakan  liar,  perambahan,  pembangunan  permukiman  dan jalan,  pembukaan  lahan  pertanian,  dan  aktivitas  non-kehutanan  lainnya.  Selama  tahun  2019 Badan  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  (BKSDA)  dan  Polres  Agam  berhasil  mengungkap  5 kasus  pembalakan  liar  dan  menangkap  sepuluh  pelaku.  Dasar  penetapan  kawasan  Suaka
1 Haryadi  Kartodiharjo, Modus  Operandi,  Scientific  Evidence  dan  Legal  Evidence  Dalam  Kasus Illegal  Logging, Makalah  disampaikan  dalam  Pelatihan  Hakim  Penegakan  Hukum  Lingkungan  yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003
Alam  Dan  kawasan  Pelestarian  alam  sebagai  Cagar  Alam  Maninjau:  Keputusan  Menteri Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Republik
Indonesia
Nomor
SK.598/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016.
Adapun  kasus  tindak  pidana  penebangan  pohon  tanpa  izin  yang  terjadi  pada kawasan  cagar  alam  Maninjau  adalah  Tim  Gabungan  Yg  terdiri  dari  Polres  Agam  dan BKSDA  Resor  Agam  melaksanakan  patroli  dalam  kawasan  cagar  alam  maninjau  dan menemukan 4 (empat) orang yang sedang menebang pohon dan keempat org tersebut beserta barang  bukti  diamankan  ke  Polres  Agam.  Setelah  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  pelapor dan  saksi  dari  pihak  BKSDA  menyatakan  bahwa  setelah  dilakukan  cek  koordinat  lokasi tersebut  termasuk  dalam  kawasan  cagar  alam  maninjau  kemudian  penyidik  mengambil keterangan dari terlapor dan mereka menyatakan bahwa mereka menerima upah dari pemilik tanah  utk  melakukan  penebangan  kayu  di  lokasi  tersebut  dan  tanah  tersebut  mempunyai sertifikat  hak  milik.  Setelah  dilakukan  titik  koordinat  tanah  oleh  pihak  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam menjelaskan bahwa lokasi tersebut sesuai dengan sertifikat yg diterbitkan BPN Kabupaten Agam dengan Nomor SHM no 65 tahun 2002. Permasalahan dalam penyidikan adalah pihak BKSDA sesuai dengen cek titik koordinat menyatakan lokasi tersebut  termasuk  Kawasan  Cagar  Alam  Maninjau  sedangkan  dari  pihak  pemilik  tanah menyatakan  lokasi  tersebut  milik  yang  bersangkutan  dibuktikan  dengan  sertifikat  hak  milik dan juga telah sesuai dengan titik koordinat yang telah dilakukan oleh pihak BPN Kabupaten Agam.
Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan adalah strategi penentuan locus delicti tindak pidana penebangan pohon tanpa izin di kawasan cagar alam Maninjau pada tingkat penyidikan oleh Satreskrim Polres Agam dan kendala dalam penentuan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative didukung  yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.  Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## PEMBAHASAN
A. Strategi Penentuan Locus Delicti Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Di Kawasan  Cagar  Alam  Maninjau  Pada  Tahap  Penyidikan  Oleh  Satreskrim  Polres Agam
Besarnya  kontribusi  sektor  kehutanan  dan  industri  turunannya  dalam  menopang perekonomian  merupakan  salah  satu  faktor  pendukung  maraknya  illegal  logging  atau kejahatan  pencurian  kayu  dan  penebangan  liar.  Hal  ini  sekaligus  menjadi  masalah tersendiri dalam hal penegakan hukum kasus illegal logging. Kontribusi sektor kehutanan sebagai  penopang  perekonomian  ini  bukan  hanya  dilihat  dari  sisi  masyarakat  sebagai pelaku,  tetapi  dilihat  juga  oleh  daerah  sebagai  potensi  penyumbang  Pendapatan  Asli
Daerah (PAD) melalui perusahaan yang mengantongi Ijin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang pada kenyataannya banyak perusahaan melanggar ijin tersebut. 2
Permasalahan yang sering terjadi di Sumatera barat secara umum dan Kabupaten Agam  secara  khusus  dalam  hal  pengambilan  hasil  hutan  ini  dalah  status  tanah  tempat tumbuhnya  kayu  tersebut.    Di  Sumatera  Barat  atau  sering  disebut  dengan  daerah Minangkabau    terdapat  kesatuan  masyarakat  adat  yang  memiliki  kekuasaan  atas  tanah yang  dikenal  dengan  tanah  ulayat.  Pada  tindak  pidana  pencurian  kayu  dalam penyidikannya  perlu  ditentukan  secara  tepat  lokasi  atau  tempat  kayu  yang  ditebang tersebut  berada.  Apakah  kayu  tersebut  berada  pada  kawasan  yang  dilarang  untuk dilakukan penebangan ataukah berada pada lahan milik  masyarakat atau masyarakat adat. Lokasi  tempat  beradanya  kayu  yang  ditebang  tersebut  dikenal  dengan  penentuan Locus Delicti pada tindak pidana kehutanan.
Locus dalam Bahasa  Inggris yang berarti lokasi atau tempat, secara istilah  yaitu berlakunya  hukum  pidana  yang  dilihat  dari  segi  lokasi  terjadinya  perbuatan  pidana. Persoalan  tentang  tempat  terjadinya  tindak  pidana  ( locus  delicti) tidak  hanya  penting dalam  perspektif  hukum  pidana  formil,  akan  tetapi  dalam  perspektif  hukum  pidana  pada umumnya.  Secara  umum  kepastian  mengenai  tempat  terjadinya  tindak  pidana  ( locus delicti ) penting pula terhadap beberapa hal berikut ini: 3
1. Berkaitan  dengan  kompetensi  relatif  dari  pengadilan,  yaitu  menentukan  pengadilan negara  mana  yang  berwenang  mengadili  tindak  pidana  yang  terjadi  di  suatu  tempat tertentu.  Kepastian  tempat  tindak  pidana (locus  delicti )  penting  dan  perlu diperhitungkan  berhubung  setiap  pengadilan  memiliki  wilayah  yuridiksi  yang  berbeda satu  dengan  yang  lainnya.  Pengadilan  hanya  dapat  menangani  atau  mengadili  kasus yang hanya berada dalam jangkauan wilayah administratif kabupaten/ kota, pengadilan dapat  menangani  perkara  perkara  yang  diajukan.  Dengan  demikian,  dengan diketahuinya  tempat  terjadinya  tindak  pidana  ( locus  delicti )  maka,  diketahui  pula pengadilan mana  yang berwenang mengadili terhadap tindak pidana  yang terjadi  yang berada di wilayah administratifnya (kewenangan relatif).
2. Berkaitan dengan ruang lingkup berlakunya aturan pidana Indonesia sebagaimana yang telah  diatur  dalam  Pasal  2  sampai  dengan  Pasal  9  KUHP.  Dalam  ketentuan  Pasal  2 KUHP  menyatakan,  “Bahwa  aturan  pidana  Indonesia  berlaku  bagi  setiap  orang  (bagi warga  negara  Indonesia  ataupun  WNA)  yang  melakukan  perbuatan  pidana  di Indonesia”.  Sehingga  dengan  diketahuinya  tempat  terjadi  tindakan  pidana  ( locus delicti )  misalkan  terjadi  diluar  negeri  maka  aturan  pidana  tidak  berlaku  bagi  setiap orang kecuali yang diatur dalam Undang Undang. Misalnya hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindakan tertentu saja, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 (1) dan ke 2 KUHP yang menyatakan ; Aturan pidana dalam perundang undangan  Indonesia  berlaku  bagi  warga  negara  Indonesia  yang  diluar  Indonesia melakukan : Ke  2 salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang
2 Lihat Fadli. Moh. Noch, Permasalahan Penegakan Hukum Kejahatan Kehutanan (Illegal logging) di Kalimantan  Timur. Web; http://fadlimohnoch.blogspot.  com/2011/02/permasalahan-penegakan-hukum- kejahatan.html diakses tanggal 5 November 2020
3 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana ,: Balai Lektur Mahasiswa, Yogyakarta, 2000, hlm 151
undangan  Indonesia  dipandang  sebagai  kejahatan  sedangkan  menurut  undang  undang negara negara dimana perbuatan dilakukan, diancam pidana.
3. Berkaitan  dengan  pengecualian  seperti  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  9  KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 KUHP telah ditentukan bahwasanya ketentuan Pasal 2, 5,  7  dan  8  berlakunya  dibatasi  oleh  pengecualian  yang  telah  diakui  dalam  hukum international.  Dengan  adanya  pembatasan  ketentuan  Pasal  9  KUHP  tersebut  dapat diartikan apabila dalam wilayah teritorial terjadi tindak pidana internasional, maka asas teritorial  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  2  KUHP  tidak  berlaku  mutlak. Sebab meskipun tindak pidana yang terjadi berada di wilayah teritorial Indonesia tidak diadili berdasarkan peraturan pidana Indonesia melainkan peraturan negara lain. Hal ini disebabkan  karena  menurut  peraturan  pidana  internasional  setiap  negara  memiliki kewenangan  yang  sama  terhadap  tindak  pidana  international  yang  terjadi  dimanapun locus delicti dari kejahatan internasional tersebut.
4. Berkaitan  dengan  adanya  syarat,  bahwa  sebuah  tindakan  dapat  dikatakan  perbuatan pidana  apabila  dilakukan  ditempat  umum,  misalnya  suatu  tindakan  pidana  yang menodai  nilai    nilai  kesusilaan  di  tempat  umum  seperti  yang  telah  diatur  dalam  Pasal 281  KUHP.  Hal  yang  berkaitan  dengan  syarat  ini  dikatakan  suatu  perbuatan  tindak pidana apabila tidak sesuai tempatnya pelaksanaannya, seperti yang dicontohkan diatas apabila dilakukan dalam tempat tertutup hal itu bukan merupakan tindak pidana namun jika dilakukan ditempat umum meskipun dilakukan oleh pasangan resmi secara hukum, tetap perbuatan tersebut dianggap perbuatan tindak pidana karena dianggap menciderai nilai kesusilaan.
5. Salah satu syarat mutlak sahnya surat dakwaan.
Pada  tindak  pidana  kehutanan  perbuatan  yang  dilarang  adalah  melakukan penebangan pada kawasan  yang dilarang sebagaimana terdapat  pada Pasal  82 ayat  (1) huruf b dan c. Dimana Unsur utama yang harus terpenuhi adalah Unsur “ yang dengan sengaja”. Pada kasus yang diteliti         Bahwa tersangka telah dengan segaja memasuki kawasan hutan cagar alam Maninjau dengan membawa alat pemotong kayu Sinsaw dan kemudian  melakukan  penebangan  pohon  kayu  dalam  kawasan  Hutan  cagar  Alam Maninjau tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh penjabat yang berwenang dengan maksud dan tujuan tersangka ingin mendapatkan kayu untuk diolah dan dijual.
Unsur  selanjutnya  adalah  “Melakukan  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan tanpa  memiliki  izin  yang  dikeluarkan  oleh  penjabat  yang  berwenang.”  Telah  terpenuhi dengan  penjelasannya  sebagai  berikut  Bahwa  tersangka  melakukan  penebangan  kayu dikawasan  hutan  cagar  alam  maninjau  dengan  cara  menghidupkan  mesin  Cinsaw  (sinso) dan  mengarahkan  mata  Bar  Cinsaw  (sinso)  pada  pangkal  pohon  yang  ditebang,  hingga pangkal pohon menjadi putus dan pohon tersebut jatuh tumbang ketanah, setelah itu pohon yang  telah  tumbang  kemudian  dipotong  lagi  dengan  ukuran  panjang  sekira  4  (empat) Meter,  setelah  itu  mengganti  rantai  pembelah  untuk  membelah  pohon  tersebut,  dan melanjutkan kegiatan kami membelah kayu yang telah dipotong, dengan memakai 1 (satu) buah gulungan benang penggaris yang diberi gincu, tersangka langsung memberi garisian ukuran pada kayu, setelah itu mulai membelah kayu tersebut dan tersangka membersihkan serbuk  bekas  aritan  kayu  yang  masih  menempal  pada  kayu  yang  sedang  diolah,  dan
kegiatan menjadi operator Cinsaw tersangka lakukan secara bergantian, perbuatan tersebut tersangka lakukan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
Selanjutnya  Unsur  “Melakukan  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  secara tidak  syah.”  Telah  terpenuhi  dengan  alat  bukti  keterangan  ahli  yang  menyatakan  bahwa penebangan  dilakukan  atau  tempat  terjadinya  tindak  pidana  adalah  dalam  kawasan  cagar alam  Maninjau.  Penentuan  lokasi  atau locus  delicti ini  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum tetap berpegang pada teori yang ada yaitu teori tempat dimana kejahatan dilakukan atau teori perbuatan alat, teori alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan, dan teori akibat yang di timbulkan atas delik pidana yang dilakukan oleh pelaku.
Maka  dari  itu  penentuan locus  delicti dalam  suatu  tindak  pidana  kehutanan berupa penebangan pohon pada kawasan hutan dengan tanpa izin  dilakukan berdasarkan dimana  perbuatan  dan  alat  yang  digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana  itu  terjadi. Penyidik  menggunakan  dasar  dari  penerapan  teori  ini  adalah  pada  keterangan  ahli.  Ahli mengukur tempat  kejadian perkara dengan  cara  menentukan kawasan cagar alam dengan mengambil  titik-titik  koordinat  tunggul  kayu  yang  telah  ditebang  yang  mana  tunggul  (1) koordinat :  S 00˚15’ 39.6” E 100˚. 04’ 50.5”, Tunggul  (2) koordinat  :  S 00˚ 15’39,2” E 100˚  04’  50.6’’  Tunggul  (3)  koordinat  :  S  00˚15’  39,3’’  E  100˚04’51.1,  Tunggul  (4) koordinat : S 00˚15’39,2’’ E 100˚ 04’51.1”, Berada di dalam Kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau.
Ahli  mencek  bahwa  tunggul  (1)  koordinat  :  S  00˚15’  39.6”  E  100˚.  04’  50.5”, Tunggul (2) koordinat : S 00˚ 15’39,2” E 100˚ 04’ 50.6’’ Tunggul (3) koordinat : S 00˚15’ 39,3’’  E  100˚04’51.1,  Tunggul  (4)  koordinat  :  S  00˚15’39,2’’  E  100˚  04’51.1”  dengan menggunakan  adalah  alat  berupa  Global  Position  System  (GPS)  Merk  GARMIN  Type MONTANA  Seri  680  dan  untuk  menentukan  posisi  titik  koordinat  tunggul  kayu  yang telah  diambil  masuk  atau  tidaknya  kedalam  Kawasan  Hutan  Cagar  Alam  Maninjau, kemudian  titik  koordinat  yang  didapat  tersebut  di  Ploting  ke  dalam  aplikasi  perpetaan menggunakan perangkat lunak Arcgis 10.1 produk dari ESRI. Dimana titik-titik koordinat tersebut  dilayerkan  dengan  peta  lampiran  Keputusan  Menteri  Kehutanan  No. SK35/Menhut-II/2013  dan  peta  lampiran  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Nomor  SK  598/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016.  Dari  hasil  layer  tersebut diketahui  ke  4  (empat)  titik  koordinat  tunggul  bekas  tebangan  yang  dilakukan  oleh    Sdr Nasrul Pgl Anas dan Sdr Susi Suharto Pgl Susi berada di dalam kawasan hutan cagar alam Maninjau.
Ahli  menerangkan  bahwa  Risalah  atau  kronologis  pengukuhan  atau  penunjukan kawasan  cagar  alam  Maninjau  dimulai  penetapan  sebagai  hutan  Register  7  pada  tahun 1920  melalui  Governement  Besluit  (GB)  Nomor  5  tahun  1920  tanggal  05  Januari  1920 oleh  Gubernur  Belanda  pada  masa  itu,  Selanjutnya  pada  tahun  1982  Menteri  Pertanian melalui  Keputusan  Nomor.623/Kpts/Um/8/1982  tanggal  25  Agustus  1982  menunjuk kawasan hutan Register 7 sebagai hutan suaka alam wisata (HSAW) dengan nama HSAW Maninjau  Utara-Selatan  itu,  Pada  tahun  1988-1992  dilaksanakan  tata  batas  sepanjang 230,10  Kilometer  dan  sudah  temu  gelang,  Pada  tahun  1999  melalui  Surat  Keputusan Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan  RI  Nomor:  422/Kpts-II/1999  Tanggal  15  Juni  1999 kawasan  hutan  suaka  alam  wisata  (HSDAW)  Maninjau  Utara-Selatan  mengalami perubahan  luas,  menjadi  22.206  hektar,  Kemudian  pada  tahun  2013,  melalui  Surat
Keputusan  Menteri  Kehutanan  RI  Nomor:  35/Menhut-II/2013  Tanggal  15  Januari  2013 Hutan  Suaka  Alam  Wisata  (HSAW)  Maninjau  Utara-Selatan  berubah  menjadi  kawasan suaka alam (KSA) Maninjau dengan luas 21.891,78 hektar, Pada tahun 2016, dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor.SK 598/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016  ditetapkan  fungsi  pokok  kawasan  suaka  alam  (KSA) Maninjau menjadi Cagar Alam (CA) Maninjau dengan luas 21.891,78 hektar.
Berdasarkan penentuan locus delicti tersebut maka telah dapat diterapkan hukum pidana materil yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf b dan c  undang undang kehutanan. Perbuatan utama  yang  dilarang  dalam  ketentuan  ini  adalah  melakukan  penebangan  dalam  kawasan hutan termasuk adalah kawasan hutan cagar alam. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang Undang  Nomor  5  tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya di dalam kawasan hutan cagar alam hanya dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan  penelitian  dan  pengembangan,  ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  dan  kegiatan lainnya  yang  menunjang  budidaya.  Kawasan  hutan  dengan  fungsi  konservasi  berbentuk kawasan  suaka  alam  yang  salah  satunya  adalah  cagar  alam  tidak  ada  atau  tidak  dapat diberikan  izin  penebangan  kayu  sesuai  dengan  undang  undang  nomor  5  tahun  1990 tentang  konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  pasal  15  dan  pasal  17. Larangan  ini  diatur  karena  penebangan  kayu  dapat  mengakibatkan  berkurangnya kemampuan  hutan  untuk  menyediakan  oksigen,  penyuplai  air  dan  berkurangnya kemampuan  untuk  mengendalikan  erosi  yang  dapat  berakibat  fatal  pada  terjadinya bancana tanah longsor.
Urgensi penentuan locus delicti pada tindak pidana pencurian Kayu adalah untuk memenuhi  unsur  delik  pada  Pasal  82  ayat  (1)  huruf  b  dan  c    dimana  perbuatan  yang dilarang  adalah  melakukan  penebangan  kayu  pada  kawasan  hutan  yang  dilindungi  atau dalam  cagar  alam. Locus  delicti ditentukan  menurut  tunggul  kayu  yang  sudah  ditebang. Apabila berada pada kawasan hutan yang dilindungi maka akan terpenuhi unsur perbuatan materil  namun  apabila  berada  pada  kawasan  atau  tempat  yang  bukan  daerah  kawasan hutan yang dilindungi atau cagar alam maka tidak terpenuhi unsur perbuatan materilnya.
B. Kendala  Dalam  Penentuan Locus  Delicti Tindak  Pidana  Penebangan  Pohon  Tanpa Izin Di  Kawasan  Cagar  Alam  Maninjau  Pada  Tahap  Penyidikan  Oleh  Satreskrim Polres Agam
Faktor internal yang menjadi kendala adalah faktor Manusianya (Aparat penegak hukum)  Proses  penyelesaian  suatu  perkara  tindak  pidana  juga  perlu  ditunjang  dengan adanya  aparat  penegak  hukum.  Berhasil  dengan  tidaknya  proses  penyelesaian  proses perkara  sangat  tergantung  pada  manusianya.  Kurangnya  kemampuan  teknis  dibidang penegak hukum, justru akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan  teori  bekerjanya  hukum  yang  disampaikan  oleh  Robert  Seidman  bahwa terlaksananya suatu aturan perundang undangan atau hukum itu sendiri dipengaruhi oleh cara  bekerjanya  aparat  penegak  hukum  atau  petugas  pelaksana  hukum  tersebut. Sehubungan  dengan  kurangnya  kemampuan  dari  aparat  penegak  hukum  dalam melaksanakan tugasnya akan membawa dampak negatif.
Faktor sarana dan prasarana Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka  tidak  mungkin  penegakan  hukum  akan  berlangsung  dengan  lancar.  Sebaliknya
kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti  yang  diharapkan.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut  antara  lain  organisasi  yang  baik, peralatan  yang memadai serta keuangan  yang cukup. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka  mustahil  penegakan  hukum  akan  mencapai  tujuan  yang  maksimal.  Ketiadaan sarana  dan  keahlian  bagi  apparat  penegaka  hukum  dalam  penyidikan  tindak  pidana kehutanan mengharuskan penyidik untuk menggunakan bantuan keterangan ahli. Proses administrasi  permintaan  keterangan  ahli  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama.  Tenaga ahli  yang  dapat  menerangkan  tentang  titik  koordinat  tempat  terjadinya  perkara penebangan  kayu  secara  illegal  dengan  baik  dan  pasti  tersebut  juga  sulit  bagi  kondisi daerah kabupaten Agam yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi.
Kurangnya kordinasi dan komunikasi antara penyidik dan penuntut umum. Hasil penyidikan  yang  belum  lengkap  yang  disebabkan  tidak  terselenggaranya  dengan  baik konsultasi  antara  penyidik  dan  penuntut  umum  pada  tahap  penyidikan  atau  pra penuntutan.  Perbedaan  persepsi  apa  yang  diarahkan  oleh  penuntut  umum  dengan  apa yang  dilakukan  oleh  penyidik  akan  berpengaruh  terhadap  berkas  perkara  hasil penyidikan  yang  kemudian  dikembalikan  oleh  penuntut  umum  sehingga  dinyatakan masih  kurang  lengkap  atau  belum  lengkap,  sudah  barang  tentu  akan  berpengaruh  pada nasib penyelesaian perkara pidana.
Faktor  eksternal  diantaranya  faktor  Kesadaran  hukum  masyarakat  yang  relatif rendah  tentunya  akan  membawa  pengaruh  negatif  terhadap  pelaksanaan  penegakan hukum  yaitu  mempengaruhi  proses  penuntutan  perkara.  Adanya  keenggangan  anggota masyarakat  jadi  saksi,  di  samping  disebabkan  kesadaran  hukum  yang  rendah  juga  ada faktor  lain  seperti  kesibukan  atau  karena  di  ancam  oleh  tersangka.  Pada  kasus penebangan  pohon  secara  illegal  pelaku  adalah  warga  setempat  dan  ada  anggapan  bagi warga lain bahwa hutan tempat mereka menebang pohon tersebut adalah kawasan hutan milik nenek moyangnya yang sudah menjadi tempat mereka bekerja dan mencari nafkah secara  turun  temurun.  Penebangan  pohon  di  kawasan  hutan  cagar  alam  maninjau berdasarkan  jumlah  kasus  yang  terjadi  semuanya  dilakukan  masyarakat  setempat  untuk mata  pencarian  bukan  oleh  pengusaha  besar  untuk  keperluan  industri.  Pada  kondisi seperti ini masyarakat lain tidak mau melaporkan atau menjadi saksi pada perkara tindak pidana  pencurian  kayu  yang  terjadi.  Masyarakat  juga  tidak  mengetahui  batas  batas wilayah hutan cagar alam maninjau tersebut.
Yahya  Harahap  berpendapat  bahwa  lemahnya  penyidik  Kepolisian  disebabkan oleh  hal-hal  antara  lain  jika  dalam  melaksanakan  fungsi  “ control  criminal ”  polisi terlampau  keras  penduduk  atau  masyarakat  ribut  dan  menjerit  mencemooh  atmosfer kepolisian dengan tudingan bahwa kepolisian kejam. Sebaliknya jika kepolisian “gagal” mengontrol  kriminal  secara  efektif,  masyarakat  yang  sama  “mengutuk”  dan  “memaki” kepolisian dengan keluhan dan keresahan bahwa kehidupan mereka “dikecam ketakutan” dan  perasaan  tidak  aman  bersamaan  dengan  itu,  mereka  menuntut  peningkatan perlindugan  kepolisian.  Sebenarnya  masih  ada  beberapa  masalah  yang  timbul  dan sekaligus  merupakan hambatan oleh aparat  penyidik  yang hendak melakukan penyitaan pada  tindak  pidana  penebangan  pohon  secara  illegal,  antara  lain  kekeliruan  atau ketidaktanggapan  ketua  pengadilan  negeri  merespon  permintaan  izin  penyitaan  yang diminta  penyidik.  Memang  ada  indikasi,  permintaan  merupakan  rekayasa  atau
persekongkolan  antara  tersangka  dengan  pihak  ketiga  untuk  menghambat  penyelesaian perkara  pidana  yang  sedang  ditangani  pengadilan  terhadap  benda  yang  disita  dalam perkara pidana tadi, sehingga cukup jelas alasan menolak pemberian izin penyitaan.
Menurut  Walter  C.  reckless  dalam  berbagai  sistematis  penegakan  hukum  dan keadilan,  secara  teoritis  menyatakan  bahwa  efektifitas  penegakan  hukum  baru  akan terpenuhi  apabila  lima  pilar  hukum  berjalan  dengan  baik  termasuk  penegakan  hukum dalam penaganan kasus illegal logging. Lima pilar tersebut yaitu:
a) Instrumen hukumnya;
b) Aparat penegak hukumnya;
c) Peralatanya;
d) Masyarakatnya; e) Birokrasinya.

## PENUTUP
Upaya  Penentuan    Locus  Delicti  Tindak  Pidana  penebangan  pohon  tanpa  izin  Di Kawasan  Cagar  Alam  Maninjau  Pada  Tahap  Penyidikan  Oleh  Satreskrim  Polres  Agam adalah  untuk  memenuhi  unsur  materil  dari  peraturan  hukum  pidana  yang  dilanggar.  Faktor internal  sebagai  kendala  adalah  faktor  Manusianya  (Aparat  penegak  hukum)  dalam  hal  ini penyidik  Polri  yang  tidak  memiliki  keahlian  khusus  dalam  menentukan  tempat  terjadinya tindak  pidana  penebangan  liar  sehingga  memerlukan  keterangan  ahli.  Adanya  keenggangan anggota masyarakat jadi saksi.

## REFERENSI
Haryadi  Kartodiharjo, Modus  Operandi,  Scientific  Evidence  dan  Legal  Evidence  Dalam Kasus  Illegal  Logging, Makalah  disampaikan  dalam  Pelatihan  Hakim  Penegakan Hukum Lingkungan  yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003
Fadli. Moh. Noch, Permasalahan Penegakan Hukum Kejahatan Kehutanan (Illegal logging) di Kalimantan Timur. Web; http://fadlimohnoch.blogspot. com/2011/02/permasalahan- penegakan-hukum-kejahatan.html
Satochid Kartanegara, Hukum Pidana ,: Balai Lektur Mahasiswa, Yogyakarta, 2000
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid I), Pustaka Kartini, Jakarta, 2001
P.A.F.  Laminatang, Pembahasan  KUHAP  menurut  Ilmu  Pengetahuan  Hukum  Pidana  dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Undang  undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan Hutan.