Volume : 23, Nomor : 3, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

## Perlindungan Hukum Pencegahan Perundungan (Bullying) Di Lembaga Pendidikan Perspektif Maslahat

## Oleh :
Aminudin 1 Email : aminudin@iaidu.ac.id , Budi Sastra Panjaitan 2 email: budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id
Institut Agama Islam Daar Al-Ulum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

## Abstract
This  paper  discusses  about  legal  protection  to prevent  bullying  in  schools  or  better  known  as school  bullying.  bullying  has  long  occurred  in Indonesia,  including  in  educational  institutions. education institutions. The media even reported that  it has become an emergency in schools in Indonesia. schools in Indonesia The Indonesian state's responsibility towards bullying prevention is  implemented  by  national  laws  such  as  the Child  Protection  Law  and  Minister of Education and  Culture  Regulation  Minister  of  Education and  Culture  Regulation  No.82/2015,  but  its implementation as a concern is still very specific and  limited  by  laws,  changes  in  norms  and behavior  through  cooperation  between  the government  and  all  elements.  cooperation between the government and all elements. This research  uses  qualitative  approach  to  identify the factors that cause bullying and its prevention. Materials  were  obtained  from  literature  and empirical  studies  about  the  experience  of bullying in junior and senior high school students and all information related to bullying prevention. related  to  bullying  prevention.  This  research aims  to  find  out  how  legal  policy  to  prevent bullying  in  schools  in  educational  institutions  in such a way that it is in such a way that it creates maslahat  and  is  useful  to  prevent  and  avoid bullying in all its forms. and avoid bullying in all its  forms  both  in  the  educational  environment and in society. education and in society.
Keywords:
Law, Prevention, Bullying, Institutions Islamic Education Institution, Maslahat
Keywords: Law, Prevention, Bullying, Institutions Islamic Education Institution,
Maslahat

## Abstrak
Kajian  ini  membahas  tentang  perlindungan hukum untuk mencegah perundungan di sekolah atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  school  bullying hal ini sudah lama terjadi di Indonesia, termasuk pada institusi pendidikan. Media bahkan memberitakan  bahwa  sudah  menjadi  keadaan darurat di sekolah-sekolah di Indonesia Tanggung  jawab  negara  Indonesia  terhadap pencegahan  bullying  dilaksanakan dengan undang-undang berskala nasional seperti
Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan No.82  Tahun  2015,  namun  penerapannya sebagai  sebuah  kepedulian  masih  sangat spesifik  dan  dibatasi  oleh  undang-undang, perubahan norma dan perilaku melalui kerjasama antara  pemerintah  dengan  seluruh  elemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  penyebab terjadinya  bullying  dan  pencegahannya.  Materi diperoleh dari studi  literatur dan empiris tentang pengalaman bullying pada siswa SMP dan SMA serta  segala  informasi  terkait  pencegahan bullying. Penelitian ini brtujuan untuk mengetahui bagaimana  kebijakan  hukum  untuk  mencegah perundungan  di  sekolah  di  lembaga  pendidikan sedemikian rupa sehinggamenimbulkan maslahat serta bermanfaat untuk mencegah dan menghindari perundungan dalam segala bentuknya baik di lingkungan pendidikan maupun di masyarakat.
Kata Kunci: Hukum, Pencegahan,
Perundungan,  Lembaga  Pendidikan  Islam,
Maslahat

## A.  PENDAHULUAN
Penelitian  ini  mengkaji  faktor-faktor bullying  di  sekolah  dan  tindakan  pencegahan yang dapat diterapkan dengan bantuan perubahan  perilaku  dan  peraturan  hukum. Penindasan di sekolah adalah salah satu bentuk kekerasan  terhadap  anak.  Studi  mengenai perundungan dan korbannya telah dilakukan  di berbagai negara dan penelitian ini menunjukkan adanya  hubungan  antara  penindasan  dengan masalah  kesehatan  mental/psikologis  dan  fisik, bunuh  diri,  masalah  akademis,  dan  kenakalan remaja (Raj Mestry, Martyn Van Der Merwe and Joan  Squelch,  Bystander  behaviour  of  school children observing bullying 2006).
Bullying  tidak  memberikan  rasa  aman dan nyaman, membuat korban merasa takut dan terintimidasi, rendah diri dan tidak berharga, sulit konsentrasi  belajar,  tidak  mampu  beraktivitas berinteraksi  dengan  lingkungannya,  enggan bersekolah,  menjadi  orang  yang  tidak  mau bersekolah,  dan  tidak  mampu  melakukan tindakan  bullying,  percaya  diri  dan  mengalami kesulitan  komunikasi,  ia  kesulitan  berpikir, sehingga prestasi akademiknya terancam menurun.  Kasus  kekerasan  terhadap  anak sepertinya tak henti-hentinya mendapat perhatian  media  nasional.  Dalam  masyarakat saat ini, permasalahan yang menyebar sebagai “budaya  negatif”  seringkali  mencapai  batas normalitas. Bullying atau biasa disebut “bullying” masih  banyak  terjadi  di  kalangan  anak-anak, terutama  di  lembaga-lembaga  pendidikan,  di tempat-tempat yang seharusnya aman, nyaman
dan  terlindungi.  Bahkan  menimbulkan  korban jiwa pada beberapa kelompok radikal.
Nyata menunjukkan bahwa anak-
anak di Indonesia mengalami gangguan di sekolah. Bullying pada anak sekolah di Indonesia telah diteliti secara internasional
dan nasional. Anak-anak Indonesia mengalami perundungan baik
secara tradisional maupun melalui dunia maya (cyberbullying). Bullying  yang  dialami  siswa  berupa  bullying secara  fisik  dan  psikologis,  seperti  panggilan yang  memalukan,  yang  juga  berujung  pada kematian.  Angka  itu  sudah  memprihatinkan sehingga  tidak  berlebihan  bila  pada  tahun  2014 lalu  ada  koran  yang  memberitakan  bahwa indonesia  masuk  negara  tersebut  (Saraswati, Rika dan Resti Nurhayati,  2008).  Dalam  banyak kasus,  alasan  terjadinya  bullying  adalah  karena korbannya  adalah  pihak  yang  lemah,  yang karakternya  menjadikannya  sasaran  bullying secara  mental  dan  fisik.  Korban  penindasan seringkali  terisolasi  dan  kurang  mendapat dukungan,  sehingga  menimbulkan  perasaan takut,  cemas,  prestasi  akademis  yang  buruk, tidak percaya diri, dan bahkan ada yang memilih untuk  mengakhiri  hidupnya.  Bullying  adalah suatu  bentuk  ketidakseimbangan  kekuasaan yang terjadi antara dua orang, dua kelompok atau satu kelompok dan satu orang pada saat tertentu ketika satu kelompok yang mempunyai kekuasaan lebih mempermalukan pihak lain. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, disengaja dan disengaja, meliputi perkataan, hal- hal  fisik  atau  hubungan  yang  memberikan kesenangan  kepada  pelaku  kekerasan  dengan mengorbankan  kesedihan  anak  lain,  dan perbuatan atau maksud yang merugikan korban
yang dilakukan berulang-ulang.
Ketidakseimbangan
kekuatan ini memperlihatkan  bahwa  penindasan  bukanlah pertarungan  antara  dua  pihak  yang  sama. Pelaku  intimidasi  bisa  jadi  berumur  lebih  tua, lebih  besar,  lebih  kuat,  lebih  verbal,  memiliki status  yang  lebih  tinggi,  atau  dari  suku  yang berbeda.  Hasrat  untuk  menyinggung  (hasrat untuk  mencelakakan)  mengisyaratkan  bahwa tidak  ada  kecelakaan  atau  kesalahan  dalam intimidasi,  pengucilan  korban  secara  tidak disengaja.  Untuk  menghasut  atau  menggugah emosi,  sebagaimana  dikemukakan  Apriadi (2019:16),  ada  beberapa  jenis  perlakuan  yaitu ejekan,  rumor,  dorongan,  isolasi,  intimidasi, intimidasi,  ancaman,  makian.  Bahkan  bersifat seksual, seperti menusuk alat vital orang. Selain itu,  dengan  semakin  banyaknya  penggunaan media sosial di kalangan anak-anak, perundungan dapat terjadi melalui media sosial (cyber-bullying),  seperti  menyebarkan  rumor, fitnah  atau  berita  buruk  tentang  seseorang melalui  Facebook,  Instagram.  Bullying  bisa terjadi  dalam  berbagai  cara,  bisa  secara  fisik, verbal  dan  non-verbal,  bahkan  cyber.  Bentuk fisik  seperti  mendorong,  memukul,  memukul atau  meludah.  Bentuk  psikologisnya  seperti julukan yang tidak menyenangkan, keterasingan,  penyebaran  rumor  palsu,  isolasi, intimidasi  bahkan  menyentuh  bagian  vital. Perlakuan ini mungkin didasarkan pada kebangsaan,  agama  atau  gender.  Anak-anak yang merasa dirinya lebih besar, lebih berkuasa, dan dapat memojokkan anak-anak yang tampak lebih  lemah  biasanya  adalah  anak-anak  yang melakukan intimidasi di sekolah.
Bentuk-bentuk  bullying  yang  umum
menurut Astut (2008:36) adalah: 1.
Mengucapkan kata-kata yang buruk atau dengan memanggil  dengan  julukan  yang  buruk;  2. dengan sengaja mengabaikan atau mengeluarkan  seseorang  dari  kelompoknya;  3. Menabok,  menendang,  menjegal  atau  melukai diri  orang  lain    4.  Berdusta  atau  menyampaikan berita palsu tentang sesuatu atau membuat murid yang lain tidak menyukai sesuatu, dan sebagainya . Penindasan  dapat  terjadi  di  mana pun  terdapat  interaksi  sosial  antar  manusia. Sekolah merupakan lingkungan tempat terjadinya  bullying.  Bullying  di  sekolah  biasa disebut  dengan  school  bullying  dan  biasanya mempunyai dampak yang panjang dan mendalam.  Bullying  terhadap  anak  di  sekolah terjadi secara tidak sadar, karena seringkali anak meniru  perilaku  orang  disekitarnya  atau  acara televisi. Bullying sering kali diawali dengan saling mengejek, entah itu penghinaan fisik, penghinaan,  atau  menyebut  nama  orang tua. Ketika seorang anak atau kelompok merasa dirinya
lebih baik
dari yang lain,
ketidakseimbangan ini dimanfaatkan secara berlebihan untuk merugikan orang atau kelompok  yang  lebih  lemah.  Bullying  dapat menimbulkan rasa sakit, termasuk tindakan yang dapat melukai dan menimbulkan rasa senang di hati  pelaku  intimidasi  karena  menyaksikan penderitaan korbannya. Lebih jauh lagi, perundungan  tidak  dimaksudkan  untuk  terjadi satu  kali  saja,  namun  juga  merupakan  kejadian yang berulang atau sering terjadi dimana eskalasi perundungan semakin meningkat dan menimbulkan  rasa  takut.  Penindasan  adalah kejahatan  sistematis  yang  digunakan  untuk mengintimidasi.  teror  bukanhanya  cara  untuk
mencapai intimidasi, tetapi juga tujuan dari intimidasi.
Kekerasan  terhadap  siswa  di  lembaga pendidikan  saat  ini  merupakan  krisis  yang mengkhawatirkan  dan  hanya  dapat  diatasi dengan  keterlibatan  semua  pihak,  mulai  dari orang  tua/wali,  guru,  tokoh  masyarakat,  dan pemerintah. Dalam bentuk tanggung jawabnya, Dewan Negara melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan aturan penanggulangan  kekerasan  di lingkungan belajar  dengan  Peraturan  Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  No.  82  Tahun  2015  tentang Pencegahan  dan  Pengendalian  Kekerasan  di
Satuan
Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  ini  mengatur tentang  bagaimana  cara  pencegahan  dan penanganan kekerasan untuk menciptakan rasa aman  bagi  siswa,  khususnya  di  lingkungan sekolah sebagai rumah kedua yang tidak terjadi kekerasan. Penelitian ini penting dalam pencegahan  bullying  di  sekolah  pada  satuan pendidikan,  dengan  fokus  pada  sekolah  dasar dan  sejenisnya.  Berdasarkan  latar  belakang tersebut, penulis mengajukan batasan pembahasan, yaitu. (1) apa saja cara perundungan  yang  dialami  anak  di  lingkungan sekolah (2) bagaimana peran satuan pendidikan dalam mencegah perundungan.

## B.  METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  karya  ini  adalah  hukum-normatif,  yaitu mengkaji  tentang  aturan  undang-undang  dan kedudukan  hukum  pada  permasalahan  yang diangkat.  Penelitian  ini  menggunakan  konsep penelitian kepustakaan dan kepustakaan
tambahan  dalam  bidang  buku,  majalah  dan media  elektronik  dengan  konkretisasi  data  yang terpadu  dan  lengkap  untuk  menemukan  makna peraturan  perundang-undangan  sesuai  dengan kondisi implementasi nyata dalam konsep hukum pengobatan.  dengan  kejahatan  pelecehan  dan Undang-Undang Perlindungan Anak. di Indonesia.  Materi  sekunder  disusun  melalui penelitian  dokumen  dan  literatur  terkait  bullying dan  usaha  pencegahan  bullying  di  tingkat  lokal, nasional,  dan  internasional.  (Marzuki  Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta, 2013)

## C.  PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian, nampaknya  penyebab  terjadinya  bullying  lebih dipengaruhi  oleh  perilaku  siswa  terhadap  siswa lain  karena  berbagai  alasan.  Oleh  karena  itu, pencegahan bullying harus dilaksanakan secara holistik  melalui  program  nasional.  Namun Indonesia belum memiliki program tersebut. Saat ini, pemerintah pusat telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan  kekerasan  dan  perundungan. Penulis juga menerapkan pendekatan hukum ini dengan studi tentang pembuatan peraturan anti- intimidasi  di  sepuluh  sekolah  menengah  di  kota Semarang. Selain itu, beberapa pemerintah kota telah  memulai  kegiatan  di  sekolah  untuk mencegah  perundungan  melalui  pengenalan program  Juuret  dan  disiplin  positif.  Berikut  ini pembahasan mengenai langkah-langkah
pencegahan ini : a.  Program Pencegahan Perundungan
Beberapa negara memiliki berbagai program  pencegahan  penindasan.  Salah satunya diciptakan oleh pemerintah
Norwegia melalui Olweus Bullying Prevention  Program  (OBPP). Program  ini dibuat  sebagai  tanggapan  atas  kematian tiga  remaja  pada  tahun  1983  yang  bunuh diri  akibat  perundungan  terus-menerus  di sekolah.  Menteri  Pendidikan  Norwegia segera
meresponnya dengan melaksanakan  kampanye  nasional  untuk menghilangkan kekerasan/intimidasi di sekolah  melalui  program  pencegahan intimidasi  di  sekolah  yang  dikenal  dengan Olweus Bullying Prevention Program (OBPP). Program ini dilaksanakan di 2500 sekolah di Norwegia antara tahun 1983 dan 1985  dan  bertujuan  untuk  mengurangi permasalahan  perundungan  yang  sering ditemui  siswa  di  sekolah,  mencegah perundungan  baru  dan  meningkatkan hubungan antar kelompok siswa di sekolah. Untuk  melaksanakan  program  ini,  OBPP memiliki  empat  (4)  prinsip  yang  harus diikuti: Orang dewasa di sekolah harus: (a) menunjukkan  kehangatan  dan  kepedulian terhadap  siswa,  (b)  menetapkan  batasan tegas  terhadap  perilaku  yang  tidak  pantas
(c) secara konsisten menghindari hukuman.  yang  menimbulkan  dampak negatif. konsekuensi berbahaya dari pelanggaran aturan dan menjadi teladan.
Keempat prinsip tersebut harus diterapkan ke  dalam  setiap  komponen  OBPP  yang meliputi level sekolah, ruang kelas, individu dan  komunitas.  Perlu  dibentuk  komite pencegahan  bullying  di  tingkat  sekolah. Program  dan  tujuan  di  tingkat  kelas mencakup  sosialisasi  dan  penegakan peraturan  dan  regulasi  anti-intimidasi,
mengadakan pertemuan rutin untuk membahas intimidasi dan isu-isu terkait, dan bertemu  dengan  orang  tua  siswa.  Secara individu,  harus  ada  pengawasan  terhadap aktivitas siswa, jaminan bahwa seluruh staf akan  turun  tangan  di  tempat  kejadian  jika terjadi perundungan, bertemu dengan siswa yang  terlibat,  baik  pelaku  maupun  korban, bertemu  dengan  orang  tua  siswa  yang  jika terjadi  perundungan.  intimidasi  terlibat dalam  intimidasi,  membangun  pemulihan bagi  para  korban.  Berikutnya,  melibatkan anggota  komunitas  di  tingkat  komunitas, membangun  kemitraan  dengan  komunitas untuk  mendukung  program  anti-intimidasi dan membantu menyebarkan pesan tersebut secara luas di komunitas.
Program ini juga memerlukan pembentukan panitia  khusus  yang  terdiri  dari  beberapa orang,  yang  jumlahnya  berbeda-beda, namun  harus  mewakili  berbagai  bagian sekolah, misalnya: pimpinan sekolah sehari- hari (kepala sekolah atau pengurus yayasan),  guru,  konselor,  orang  tua  dan siswa  sekolah  (khususnya  siswa  SMA)23 dan berperan sebagai fasilitator agar prinsip OBPP  benar-benar  diterapkan  di  semua tingkatan  (sekolah,  kelas,  individu  dan masyarakat)
Program  ini  juga  membuat  aturan  terkait bullying yang harus dipatuhi dan ditegakkan di  setiap  sekolah.  Aturan  ini  dilaksanakan agar terdapat kesamaan pemahaman mengenai  perilaku  yang  diharapkan  dari seluruh  elemen  sekolah.  Hasil  penelitian yang  dilakukan  Olweus  di  Norwegia  pada tahun  1990  dan  2010  menegaskan  bahwa
sekolah  yang  menerapkan  program  ini mengurangi tindakan bullying.
Pemerintah  di  Indonesia  belum  memiliki program  nasional  serupa  untuk  mencegah atau  mengurangi  perundungan  di  sekolah. Belum  adanya  kebijakan  atau  program nyata  yang  dicanangkan  oleh  Federasi Serikat  Guru  Indonesia  untuk  mencegah atau menghilangkan perundungan menyebabkan terus berlanjutnya
perundungan  dan  membawa  anak-anak korban  dan  pelaku  ke  pengadilan.  Dewan Serikat  Guru  Federal  Indonesia  gagal mengatur  peran  guru  agar  lebih  berani melawan  pelaku  intimidasi  atau  guru membuat aturan/peraturan yang merespons pelaku intimidasi. Menurut Doni Koesema,  Dewan  Pertimbangan  Federasi Serikat  Guru  Indonesia,  ada  beberapa strategi  yang  dapat  dilakukan  untuk mengatasi  dan  memutus  mata  rantai kekerasan di sekolah, yaitu:
b.  Pertama, sekolah harus membuat kebijakan anti-intimidasi dan anti- kekerasan. Kedua, mendidik seluruh pemangku  kepentingan  seperti  guru,  staf, siswa,  dan  orang  tua  untuk  mengenali perilaku  kekerasan.  Ketiga,  membuat prosedur  pelaporan  perilaku  perundungan dan  kekerasan  di  sekolah.  Keempat,  guru dan  siswa  harus  belajar  merespons perilaku  kekerasan  untuk  mencegahnya.
“Kelima, siswa perlu menyalurkan
kecenderungan perilaku agresif mereka ke dalam keterampilan yang mereka sukai.Upaya Pemerintah Indonesia
Mencegah Perundungan di Institusi Pendidikan 1)  Seperti disebutkan sebelumnya, Indonesia tidak memiliki program nasional  khusus  seperti  pemerintah Norwegia,  namun  kebijakan  untuk mencegah kekerasan dan perundungan serta  mengubah  perilaku  merupakan salah  satu  komponennya  Pendekatan Norma Hukum.
Pemerintah  Indonesia  telah  berupaya mencegah  perundungan  di  sekolah  di lembaga  pendidikan  melalui  ketentuan wajib
seperti: Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014,
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  (Permendikbud)  No.  82
Tahun  2015  tentang  Pencegahan  dan
Penanganan Perlindungan
Anak. Tindak kekerasan di satuan pendidikan lingkungan hidup dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun  2016  (Permendikbud  18  Tahun 2016)  tentang  Pengenalan  Lingkungan Sekolah  kepada  Peserta  Didik  Baru yang  menggantikan  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55
Tahun 2014 tentang Pengenalan
Lingkungan  Sekolah.  masa  orientasi mahasiswa  baru  Melalui  UU  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2014). Penambahan penting dalam undang-undang ini adalah  ketentuan  tentang  kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan mengenai
subjek kekerasan dinilai karena “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh  kembang,  dan  berhak  atas perlindungan  terhadap  kekerasan  dan diskriminasi  berdasarkan  UUD  1945”. Ketentuan  ini  mempertegas  komitmen pemerintah  untuk  melindungi  anak Indonesia dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di  berbagai  tempat  baik  di  tanah  air maupun di tempat umum.
Menurut  Pasal  1  UU  Nomor  35  Tahun 2014, yang dimaksud dengan kekerasan  adalah  “Setiap  perbuatan
terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,
pemukulan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Selain  itu,  perlindungan  terhadap  hak- hak anak di sekolah telah ditambahkan di  Pasal  9  dan  Pasal  25  UU Perlindungan Anak 2014. Pasal 9 ayat 1a  Setiap  anak  berhak  mendapat perlindungan dari kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, dosen, sesama peserta didik, dan/atau  orang  lain  dalam  satuan pendidikan.  Hak-hak  anak  tersebut ditegaskan  dengan  ketentuan  yang mewajibkan masyarakat, termasuk ilmuwan,  untuk  ikut  serta  dalam perlindungan hak-hak anak (Pasal 25). Orang  yang  bersalah  melanggar  hak anak  dapat  dipidana  dengan  pidana
penjara dan denda.
Menambahkan peraturan mengenai “kekerasan”  dan  perlindungan  hak-hak anak  di  sekolah  sangatlah  penting, karena  hingga  saat  ini  Undang-undang Perlindungan  Anak  Nomor  23  Tahun 2002  belum  memberikan  definisi  yang jelas  mengenai  kekerasan  terhadap anak,  baik  kuantitas  maupun  kualitas kekerasannya.
Upaya  pemerintah  dalam  mencegah perundungan  di  sekolah  dan  segala bentuk kekerasan di lembaga pendidikan  juga  dilakukan  oleh  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun  2015  tentang  Pencegahan  dan Pengendalian  Kekerasan  di  Bidang Pendidikan. institusi. Lingkungan Satuan  Pendidikan  (Permendikbud  82, 2015). Pertimbangan
dibuatnya Permendikbud  tersebut  adalah  untuk menyelenggarakan  pembelajaran  yang aman,  nyaman,  dan  menyenangkan bagi  seluruh  anak  didik.  Selain  itu, tindakan kekerasan di dalam atau antar lembaga pendidikan (termasuk perundungan)  dapat  berujung  pada kejahatan  dan  menimbulkan  trauma pada siswa
Di  tingkat  sekolah,  peraturan  ini  harus diterapkan. salah satunya adalah pembuatan peraturan bullying di sekolah.  Namun  kenyataannya  tidak semua sekolah memiliki peraturan yang secara jelas menyebutkan bullying (Rika
Saraswati  dan  V.  HAdiyono,  2016). Kurikulum Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata melalui Institut Kota Semarang
menerapkan  10  hal  untuk  memulai model  peraturan  terhadap  kekerasan atau  perundungan,  yaitu:  pelarangan perundungan,  jenis-jenis  perundungan dan  sanksinya,  pemulihan  korban, pelaporan  dan  alur  penyelesaian.
Diharapkan dengan
model pendisiplinan ini dapat memutus siklus perundungan  atau  kekerasan  seperti yang diungkapkan Doni Koesema Berdasarkan  berbagai  kajian  terhadap implementasi Permendikbud 82 Tahun 2015,  ditemukan  bahwa  implementasi Permendikbud  82  Tahun  2015  pada seluruh  jenjang  pendidikan  khususnya SMP  dan  SMA  belum  optimal.  Hal  ini dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor seperti tingkat pemahaman antara guru dan  siswa,  perilaku  siswa,  kesiapan sekolah  dalam  menyediakan  sarana dan prasarana, serta budaya individualitas dalam kehidupan masyarakat  yang  menjadikan  mereka acuh terhadap tindakan bullying sedang  terjadi.  (Sabaruddin,  2019, Implementasi  Permendikbud  No.  82
Tahun  2015).  Faktor-faktor  ini  terus mengganggu institusi pendidikan.
Namun  sayangnya,  masih  ada  guru dan  siswa  yang  enggan  melaporkan kekerasan  karena  takut  disalahkan (Kevin Wijaya Gunawan, 2016). Pemerintah juga
menerbitkan
Permendikbud  Nomor  18  Tahun  2016
(Permendikbud 18 Tahun 2016) tentang pengenalan lingkungan sekolah kepada siswa baru. Permendikbud ini merupakan peraturan yang dibuat untuk menggantikan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang masa orientasi baru bagi  peserta  didik  yang  dinilai  kurang optimal  dalam  pelaksanaannya.  Tujuan dikeluarkannya perintah ini adalah untuk mencegah terjadinya pelecehan terhadap  mahasiswa  baru  pada  masa induksi (Kevin Wijaya Gunawan, 2016). Penindasan,  yang  sering  dilakukan  di sekolah,  pada  dasarnya  adalah  benih dari  penindasan.  Pemerasan  secara sadar  atau  tidak  sadar  sebenarnya melegitimasi  tradisi  jam  kerja  yang menjadi alasan terjadinya perundungan terhadap siswa di sekolah.
Dalam  Permendikbud  Nomor  18  Tahun
2016 terdapat beberapa penyempurnaan yang tidak lagi
menggunakan istilah perspektif, melainkan pengakuan lingkungan hidup. Menurut  Peraturan  Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 ayat  1  ayat  2,  mengenal  lingkungan hidup  adalah  kegiatan  awal  pendirian sekolah, yang memperkenalkan program sekolah, sarana dan prasarana sekolah,  metode  pengajaran,  hingga mendorong konsep diri, budaya sekolah Permendikbud  ini  memungkinkan  guru untuk  menerapkan  disiplin  positif  dan menerapkannya kepada
siswa.pengetahuan
dan pengembangan utama pembelajaran. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  18  Tahun  2016 mengatur  beberapa  larangan  yang harus  dipatuhi  oleh  sekolah  sebagai penyelenggara  kegiatan  berwawasan lingkungan.  Salah  satunya  adalah larangan  bagi  siswa  baru  untuk mengenakan ciri-ciri yang  asing ketika mereka  muncul  di  lingkungan,  kecuali seragam  dan  perlengkapan  resmi sekolah (Pasal 5(1)(f).
2)  Pendekatan Perilaku Program  yang  diprakarsai  oleh  Olweus dan pendapat Serikat Guru
menekankan  bahwa  guru  dan  siswa belajar  bereaksi  terhadap  perilaku kekerasan,  mengantisipasinya,  terus- menerus  menghindari  hukuman,  yang mengarah  pada  konsekuensi  negatif dan destruktif karena melanggar aturan, dan bertindak sebagai panutan yang  bisa  ditiru  (Dyah  Ratna  Meta Novia, 2014). Melalui program Roots, UNICEF
melakukan  penelitian  perilaku  bekerja sama  dengan  pemerintah  daerah Provinsi  Jawa  Tengah  dan  Provinsi Sulawesi  Selatan  untuk  mencegah perundungan  di  lembaga  pendidikan, khususnya  sekolah  menengah.  teman sebaya  yang  fokus  menciptakan  iklim aman di sekolah dengan mengaktifkan peran  siswa  sebagai  agen  atau  agen perubahan. Program Roots lebih menekankan pada peran siswa karena
penelitian di berbagai negara menunjukkan  bahwa  siswa  memiliki pengaruh yang besar dalam menghentikkan  kekerasan,  khususnya dalam konteks kekerasan antarsiswa di sekolah. Pemerintah Indonesia saat ini berkomitmen kuat untuk menghilangkan segala  bentuk  kekerasan,  termasuk perundungan di sekolah.  Hal ini dilakukan  dengan  penekanan  pada perubahan  norma-norma  sosial  yang ada  yang  menerima,  menoleransi,  dan mengabaikan  bullying  di  lingkungan sekolah  (Fleming  LC,  Jacobsen  KH., 2010).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  UNICEF di  Semarang  dan  Klaten  serta  Gowa menunjukkan bahwa bullying di sekolah erat  kaitannya  dengan  perilaku  dan sikap  guru  sekolah  yang  menganggap dan menggunakan hukuman fisik sebagai hal yang perlu dan efektif dalam menghadapi  siswa  yang  terlibat  dalam bullying. Selanjutnya, sikap guru terhadap  siswaperilaku  sering  kurang wawasan;  sebagai  contoh  Temuan kualitatif kami menyarankan bahwa guru dipandang  bullying  sebagai  normatif, dan  sesuatu  itu  tidak  bisa  diubah. Pelatihan  guru  di  Indonesia  terikat dengan  kurikulum  inti  dan  belajar. Disiplin  positif  diberikan  kepada  guru untuk mengembangkan kemampuannya sebagai guru
menghindari  disiplin  fisik  dengan  cara memberikan  keterampilan  menerapkan
disiplin positif. Disiplin positif
mengajarkan  keterampilan  sosial  dan kehidupan yang penting kepada anak- anak  dan  orang  dewasa,  termasuk orang tua, guru, dan pendidik lainnya. Tujuan  dari  disiplin  positif  di  kelas adalah untuk mengembangkan
hubungan saling menghormati. Disiplin positif  mengajarkan  orang  dewasa untuk  bersikap  baik  dan  tegas,  tidak kasar/keras  dalam  berbagai  hukuman atau permisif. Oleh karena itu, penerapan  disiplin  positif  memerlukan beberapa prinsip, antara lain:  a) Saling menghormati. Dalam hal ini hendaknya para  pendidik  saling  menghormati, karena  pendidik  adalah  teladan  bagi anak.  Selain  itu  pendidik  juga  harus menghargai  kebutuhan  peserta  didik,
b)
mengidentifikasi motif perilaku/tindakan  anak.  Guru  harus mengubah  perilaku  anak  jika  mereka dapat  mengidentifikasi  motivasi  dan kemudian  mengubah  keyakinan  anak yang  menyebabkan  mereka  bertindak,
c) Keterampilan komunikasi dan pemecahan  masalah  yang  efektif,  d) Disiplin  yang  mengajarkan  (dan  tidak permisif  atau  menghukum),  e)  Fokus pada  solusi,  bukan  hukuman,  f) Memberi  semangat  (bukan  pujian). Dorongan  menunjukkan  upaya  dan peningkatan, bukan hanya keberhasilan,  dan  mengembangkan harga  diri  dan  pemberdayaan  jangka panjang.
Selain  disiplin  positif,  penelitian  ini
menunjukkan  bahwa  intimidasi  dapat dicegah dengan menyasar siswa tertentu  dengan  pesan  anti-intimidasi. Tugas  siswa  terpelajar  tertentu  adalah menyebarkan perilaku positif agar dapat menunjukkan  kepada  siswa  bahwa tindakan  bullying  tidak  dapat  diterima dan  dapat  dihentikan  oleh  siswa  itu sendiri  (secara  sukarela)  sehingga hukuman tidak diperlukan lagi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa program  tersebut  memiliki  dampak positif  terhadap  para  siswa  yang menjadi agent of change.
Namun ketidaktahuan guru dan kurangnya
pengetahuan tentang tumbuh kembang anak serta penyebab dan  akibat  bullying  masih  menjadi kendala  dalam  pencegahan  bullying. Guru  memandang  penindasan  sebagai hal  yang  normal  dan  biasanya  secara aktif melakukan intervensi ketika penindasan meningkat menjadi kekerasan fisik.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat diketahui  bahwa  upaya  pencegahan bullying yang dilakukan dengan pendekatan  normatif  dalam  pembuatan peraturan sekolah dan program perubahan  perilaku  belum  sepenuhnya terlaksana  dan  tidak  memberikan  hasil yang  maksimal.  Oleh  karena  itu,  untuk mengurangi  perundungan  di  sekolah, inisiatif negara, pemerintah daerah, dan masyarakat  harus  terus  dilakukan  agar sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman  tidak  hanya  bagi  siswa,  tetapi
juga bagi guru Upaya yang dilakukan untuk melindungi  anak  dari  perundungan, diantaranya melalui ketentuan perundang-undangan yaitu Amandemen  ke-23  Undang-Undang Perlindungan  Anak  Tahun  2014  yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya  hak-hak  anak, hak  untuk hidup,  dan  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan martabat dan nilai kemanusiaan  serta  dilindungi  dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya  tersebut  sejalan  dengan  arah politik  pemerintah  untuk  memberikan penghargaan kepada daerah perkotaan/kota  yang  sadar  hak  asasi manusia  dan  memenuhi  kriteria  yang ditetapkan  oleh  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia.  Sebagai  kota penerima penghargaan ini, Kota Ternate  harusnya  jauh  dari  intimidasi
terhadap
satuan
pendidikannya.
Sampai  saat  ini  kasus-kasus  bullying masih  menjadi  bahan  kajian  dari beberapa penelitian, walaupun dalam 2 (dua)  tahun  terakhir  hanya  sekitar  4-5 kasus yang dilaporkan ke sekolah yang ditangani  atau  diselesaikan  oleh  guru, namun sayangnya pihak sekolah belum melakukan  registrasi  dengan  baik. intimidasi yang dilaporkan oleh siswa

## D. Perlindungan Hukum Perundungan Perspektif Maslahat
Maslahat  adalah tujuan terpenting  dalam agama Islam, Allah SWT telah membuat ajaran
khususnya dalam urusan Islam yang tidak lepas dari  kemaslahatan  manusia,  walaupun  terdapat perbedaan  sifat  keuntungan  mengenai  sumber kemaslahatannya,  namun  para  ulama  sepakat bahwa tujuan utama adalah Tujuan hukum Islam adalah  jalbul  mashalih  wa  dar ’ul  mafasid, bagaimana syari’at  Islam  dapat  memberikan kemaslahatan  dan  kebaikan  sebesar-besarnya kepada manusia  sekaligus menghilangkan segala  keburukan  dan  bahaya  bagi  umat manusia.
Secara  etimologis,  mashlahah  merupakan asal  kata  dari  shalaha,  shad-lam-ha,  artinya kebalikan dari (baik), buruk atau tidak merugikan. Kalimat  mashlahah  merupakan  bentuk  tunggal dari mashâlih, yaitu masdar dari ashlaha, artinya memberikan manfaat. Jadi kata mashlahah juga diartikan  sebagai  al-shalâh,  yaitu  kebaikan  atau melepaskan  keburukan.  (Ahmad  bin  Fâris  bin Zakariyyâ,  Mu‘jam  Maqâyîs  al-Lugah,  Beirut 1979). Dilihat dari segi tashrîf atau morfologinya, kata mashlahah mempunyai kemiripan skala dan makna  dengan  kata  kemenangan  (manfa'ah). Kata  mashlahah  dan  manfa’ah  bahkan  sudah masuk  dalam  kosa  kata  bahasa  Indonesia, dimana  mashlahah  menjadi  maslahat,  yang diartikan  sebagai  sesuatu  yang  membawa kebaikan (keselamatan dan sebagainya), keuntungan dan manfaat. Jadi kemaslahatan ini berarti  kemanfaatan,  kebaikan,  kelebihan  dan kemaslahatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mashlahah merupakan kebalikan  dari  mafsadah  yang  berarti  bahaya atau  hal-hal  yang  bersifat  merusak  dan membahayakan.
(Muhammad
Mawardi Djalaluddin, al-Mashlahah, Yogyakarta, 2005).
Istilah  Arab  maslahat  mengacu  pada
manfaat  atau  kegiatan  dan  pekerjaan  yang memotivasi dan memberi manfaat bagi manusia. Pada saat yang sama, dalam pengertian umum, utilitas  didefinisikan  sebagai  segala  sesuatu yang berguna bagi manusia, baik yang menarik maupun produktif, seperti kinerja atau kesenangan;  atau  dalam  arti  menyerah  atau menghindar  untuk  menghindari  kerugian  atau kerusakan. Jadi segala sesuatu yang menyangkut  kemaslahatan  hendaknya  disebut kemaslahatan,  padahal  kemaslahatan  yang dimaksud mempunyai dua sisi, yaitu membawa kebaikan  dan  di  sisi  lain  menghindari  bahaya atau keburukan. Secara terminologis, keutamaan  dimaknai  dengan  pengertian  yang sangat  berbeda-beda  di  kalangan  ulama, khususnya  di  kalangan  ulama  fiqih.  (Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta, 2009).
Para  ulama  ushul  fiqh  memaparkan beberapa  pembagian  manfaat  berdasarkan sudut  pandang  yang  berbeda-beda,  sehingga pembagian manfaat pada dasarnya dapat dilihat dari  beberapa  aspek,  yaitu:  kualitas  dan kepentingan,  kandungan  manfaat,  perubahan manfaat, dan konteks formal legalitas. Kebajikan merupakan  sesuatu  yang  wajar  dianggap  baik karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari bahaya atau kerugian bagi manusia,  hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  hukum syariah.  Dari  sini  dapat  dipahami  bahwa penekanan  pada  keuntungan  jika  melihat definisi  syariat  merujuk  pada  keuntungan  itu sendiri,  yaitu.  Tujuan  Syariah.  Acuan  atau standar  inilah  yang  membedakan  makna kemaslahatan  umum  dalam  syariah.  Manfaat dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu menurut  kualitas  dan  kepentingannya,  yang
berkaitan  dengan  permasalahan  dalam  bentuk primer,  sekunder,  dan  tersier,  dan  menurut isinya, manfaat umum, multi efek, dan perhatian khusus.  manfaat  pribadi,  sedangkan  Maslahah berarti perubahan bila melihat konteksnya sesuai dengan  sah  atau  tidaknya  manfaat  tersebut, yaitu. al-mashlahah al-tsâbitah dan al-mashlahah al-mutagayyirah  serta  konteks  dan  konteks legalitas formal.
UU  Perlindungan  Anak  no.  Menurut  pasal 2002(1),  semua  tindakan  untuk  melindungi  dan mengamankan  anak-anak  serta  hak  mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara bermartabat dan semaksimal  mungkin  dilindungi  dari  kekerasan dan diskriminasi. Pemahaman tentang perlindungan  anak  ini  dilandasi  oleh  hak-hak anak,  dan  perwujudan  hak-hak  anak  tersebut mengharuskan  anak  mendapat  perlindungan. Berdasarkan pemahaman tersebut, perlindungan anak  harus  dilaksanakan  di  semua  sektor, terutama  di  sektor  kesehatan,  pendidikan,  dan sosial, termasuk satuan pendidikan. Selanjutnya Pasal  20  berbunyi:  “Negara,  pemerintah,  dan pemerintah  daerah,  masyarakat,  keluarga,  dan orang tua atau wali wajib dan bertanggung jawab atas
terselenggaranya
perlindungan anak”.Menurut pasal 23 Undang-Undang
Perlindungan  Anak  tahun  2002,  perlindungan anak adalah setiap kegiatan yang melindungi dan melindungi  anak  serta  hak-haknya  agar  mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal secara bermartabat serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi. Peran  perlindungan  anak  ini  dilandasi  oleh  hak- hak  anak,  dan  perwujudan  hak-hak  anak mengharuskan  anak  mendapat  perlindungan.
Berdasarkan pemahaman tersebut, perlindungan anak harus dilaksanakan di semua sektor, terutama di bidang kesehatan, pendidikan,  dan  sosial.  juga  di  unit  pelatihan.. Selain pemahaman dasar tersebut, Pasal 59(1) Amandemen  23  Undang-Undang  Perlindungan Anak tahun 2014 menetapkan bahwa pemerintah  kota  dan  lembaga  negara  lainnya terutama  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab atas  perlindungan  anak.  Dalam  hal  ini, perlindungan  anak  hendaknya  dilaksanakan  di lembaga pendidikan agar peserta didik terlindungi dari kekerasan fisik dan/atau mental serta  terhindar  dari  diskriminasi  yang  dijamin dalam  Pasal  4,  sehingga  setiap  anak  berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi.  .  adil,  menghormati  martabat manusia  dan  dilindungi  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
Menurut  Ali  Imron  (2021:22),  tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan dan  diskriminasi.  Karena  kualitas,  akhlak  mulia dan  kekayaan  anak  Indonesia.  Menurut  Mochi. Faisal  (2005:3).  Perlindungan  anak  berarti pencegahan,  rehabilitasi  dan  pemberdayaan semua  anak  yang  mengalami  kekerasan, pelecehan  dan  penelantaran  untuk  menjamin kelangsungan  hidup  dan  pertumbuhan  serta perkembangan normal secara fisik,  mental dan sosial. Untuk melindungi dan menghormati anak sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai  hak  untuk  berpartisipasi  dan diberdayakan,  harus  diakui  bahwa  hal  tersebut
tidaklah mudah. Namun agar proses dehumanisasi tidak semakin parah dan terpojoknya  anak-anak,  sekecil  apapun  langkah tersebut,  harus  dimulai  dari  sekarang  Bagong Suyanto  (2003:361).  Pertama,  Yang  paling penting  adalah  mengembangkan  strategi  dan langkah-langkah tindakan konkrit untuk menyelesaikan  dikotomi  rumah-publik  dalam permasalahan  anak. Kedua ,  meningkatkan kesadaran  elite  politik  dan  birokrat  pemerintah untuk menjamin masa depan anak. Pada titik ini, harus diakui bahwa tanpa dukungan pemerintah daerah  dan  elite  politik,  mustahil  melaksanakan program aksi terpadu untuk merawat anak-anak yang  hak-haknya  dicabut  secara  permanen. Ketiga ,  menciptakan  platform  politik  untuk mengkomunikasikan pentingnya melakukan investasi  yang  signifikan  dalam  kegiatan  dan layanan dasar bagi anak-anak, seperti pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan hukum terhadap pelecehan, diskriminasi dan eksploitasi, dan  perhatian  serius  terhadap  anak-anak  yang menjadi  korban  pengucilan  sosial. Keempat : Mendorong kemandirian dan memfasilitasi penciptaan  mekanisme  peka  konteks  untuk melibatkan  anak-anak,  khususnya  di  tingkat masyarakat melalui LSM dan organisasi berbasis masyarakat. Namun, pekerja anak secara alami dapat dikurangi dengan bantuan intervensi CBO, Child  Care  Forum  atau  lembaga-lembaga  yang mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangan anak.

## Daftar Bacaan
Asrorun Niam Shole, Konstruado de Infanamika Indonezio, Ĝakarto: KPAI (2017) Abu Huraerah, Perforto contraŭ Infanoj, Bandung: Nuansa, (2006) Abintoro Prakoso, Infanprotekto- Leĝo, Jogjakarta: PRESBang, 2016)
P.R, Mengurangi Bullying : Tiga pelanggan tapa lapsiin  möjutab  väkivalta,  Ĝakarto:
PT. Grasindo, (2008) Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, osa II (Ĝakarto: Kencana, 2009), Apriadi dkk, “Väkivallan uhrien lasten suojelu”. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial, painos nro 2, osa 8 Ahmad bin Fâris bin
Zakariyyâ, Mu'jam Maqâyîs  al-Lugah, Juz III (Bairût: Dâr al-Fikr, 1979), Bakry,  Muammar.  Fiqh  Prioritas;  Konstruksi
Ikhtisar Metodologi  Hukum  Islam  dan
Kaidah Pokok Hukum  Islam,  Jakarta:
Pustaka Mapan, 2009 Bagong Suyanto, (2003), Permasalahan Sosial Anak, Jakarta: Grup Media Kencana Prenada
Dyah Ratna Meta Novia, 2014, Ciptakan Anti - Kebijakan Bullying, Republik, Kamis, 2 Oktober 2014 http://www.republika.co.id/berita/koran/didak tika/14/10/02/nct4we3-buat-politik- antibullying
Fleming LC, Jacobsen KH, 2010, Penindasan terhadap  siswa  sekolah  menengah  di antara  negara-negara  berpenghasilan
rendah dan menengah. Promosi Kesehatan Int. Bagian 25. Moch. Faisal  Salam,  (2005), Juvenile  Court
Procedure Law en Indonezio, Bandung: Mandar Maju Muhammad Mawardi Djalaluddin, alMashlahah al-Murlahah  and  Islamic Law  Reform;  A  Study  of  Multiple Issues in Fiqh (Jogjakarta: Kota Kembang, 2009) Mufidah, (2006), Should Women and Children be Sacrifice, Yogyakarta: Subtenmedioj Nur  Hidayat,  Danarti,  Sri  Darwati,
2016,
Progressiveand Seminar, p.473 ISBN: 978-602-361-045-7
Rigby, K., 2003, Sekvoj de lerneja ĉikanado,
Jurnal  Psikiatri  Kanada,  48  (9),  583-
590. Yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa), (2008), Bullying: Supercoming
Violence di  Sekolah  dan  Lingkungan Anak, Ĝakarto: Grasindo Yusuf "Perilaku Bullying: Penilaian Multidime nsi dan Intervensi Sosial"
"Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro  "  "  Nomor 2 , Bagian 11, 201