Vol 9, No. 2, 2023, pp. 195-212
Penerapan whistleblowing system di Instansi Pemerintah sebagai inisiatif gerakan antikorupsi di Indonesia
Agus Joko Pramono a , Mohamad Iqbal Aruzzi b, *
The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI). Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210, Indonesia
a agus.pramono@bpk.go.id; b moh.aruzzi@bpk.go.id * Corresponding Author
Abstrak : Whistleblowing dipandang  sebagai  alat  yang  ampuh  untuk  mendeteksi  korupsi.  Diluar  faktor motivasi, perilaku, dan hak-hak pelapor yang dianggap menjadi faktor keberhasilan program whistleblowing , peneliti meyakini bahwa munculnya pelapor akan sulit diharapkan jika saluran pelaporan pelanggarannya belum ada. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menjabarkan menge- nai ketentuan whistleblowing dan ragam sistem whistleblowing serta salurannya sebagai inisiatif antikorupsi di  lembaga  pemerintah  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan content  analysis dari  data  sekunder  dan menganalisis data primer yang diperoleh melalui survei online dengan responden dari pemeriksa (auditor) yang bekerja di instansi pemerintah di Indonesia. Indonesia memiliki setidaknya 618 lembaga pemerintah, dimana  peneliti  memilih  sampel  berdasarkan  urutan  hierarki  sehingga  didapatkan  104  lembaga  dari pemerintah  pusat  dan  provinsi;  tidak  termasuk  lembaga  pemerintah  di  tingkat  kabupaten  dan  kota,  44 kuesioner kembali dengan lengkap dan dapat digunakan (tingkat respons 42%). Penelitian ini menemukan bahwa dari lembaga-lembaga tersebut, hanya sedikit yang memiliki ketentuan internal yang sejalan dengan praktik terbaik internasional, bahkan ada pula yang tidak didukung oleh ketentuan sama sekali. Tampaknya banyak institusi yang membangun whistleblowing system hanya untuk kelengkapan prosedur saja; banyak institusi  yang  tidak  memiliki  ketentuan  internal  yang  komprehensif  untuk  melindungi  saksi,  menangani laporan, atau menjamin penyelidikan. Hasil penelitian diharapkan dapat mendorong pemerintah Indonesia untuk  memperluas  ketentuan whistleblowing di  lembaganya.  Kajian  ini  juga  dapat  berguna  bagi  institusi pemerintah untuk mendapatkan gambaran umum terkait isi kebijakan whistleblowing . Kata Kunci : Whistleblowing Systems , Audit, Korupsi, Institusi Pemerintah
How to Cite : Pramono, A. J., & Aruzzi, M. I., (2023). The implementation of a whistleblowing system as an anti-corruption initiative in Indonesian government institutions. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9 (2), 195-212. http://dx.doi.org/10.32697/integritas.v9i2.942

## Pendahuluan
Sebagai negara berkembang, Indonesia pernah disebut sebagai Macan Asia karena pertumbuhan ekonominya yang fantastis (Basri & Hill, 2011; Hill,  2000). Namun,  status ini  ternyata hanyalah macan  ompong,  Indonesia  menghadapi  permasalahan  khas  yang  dihadapi  oleh  banyak  negara berkembang yaitu masuk ke dalam perangkap negara berpendapatan menengah  (Mohamad et al., 2021). Setelah periode awal pertumbuhan ekonomi yang pesat, negara-negara tersebut mengalami perlambatan ekonomi  dan produktivitas nasional yang  tajam sehingga menjebak mereka dalam status berkembang untuk jangka waktu yang lama tanpa ada tanda-tanda akan beralih ke status negara maju (Aswicahyono & Hill, 2015). Banyak pakar diberbagai bidang berpendapat bahwa akar permasalahan  dari  situasi  ini  adalah  korupsi  (Hamilton-Hart,  2001;  King,  2000;  Olken,  2007; Pertiwi & Ainsworth, 2021; Schwarz, 1999).
Pandangan tersebut diperkuat oleh White (2006) yang menjelaskan bahwa kerugian yang dide- rita pemerintah dan masyarakat Indonesia akibat korupsi sangatlah besar. Hal ini diyakini menjadi penyebab utama terhambatnya investasi asing yang diperlukan untuk mendukung perekonomian. Korupsi  juga  mengakibatkan  kesenjangan  ekonomi  dan  terhambatnya  distribusi  sumber  daya kepada  mereka  yang  membutuhkan.  Pemerintah  Indonesia  tentu  saja  telah  melakukan  banyak inisiatif  antikorupsi  namun  efektivitasnya  dalam  mengurangi  korupsi  masih  jauh  dari  harapan. Banyak strategi antikorupsi yang diterapkan pemerintah dari satu rezim ke rezim lainnya, namun tidak memberikan dampak signifikan terhadap indeks korupsi.
Strategi antikorupsi terkemuka yang digagas oleh Klitgaard (2008) menyatakan bahwa korupsi merupakan fungsi penambahan dan pengurangan antara monopoli, diskresi dan akuntabilitas (C = M + D – A). Berdasarkan teori ini, meningkatkan akuntabilitas, meminimalkan diskresi atas kebijak- an pemerintah, dan mengurangi monopoli dalam kegiatan bisnis dan ekonomi diyakini dapat men- jadi obat mujarab bagi penyakit korupsi (Klitgaard, 2019).
Dari premis tersebut, peran whistleblowing system yang diakui dapat meningkatkan akuntabili- tas dan transparansi penggunaan dana publik menjadi relevan. Premis ini didukung oleh beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa banyak skandal keuangan besar di pasar global modern dike- tahui dan dilaporkan pertama kali oleh orang dalam, yaitu pelapor (whistleblower) (Dungan et al., 2019; Near & Miceli, 2008).
Whistleblowing system memberikan alternatif solusi terhadap fenomena korupsi yang kompleks. Whistleblowing  system meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  di  tempat  kerja  sehingga mengurangi peluang  bagi  pengambil  kebijakan  untuk  mengeluarkan  diskresi  terhadap  berbagai kebijakan pemerintah (Taylor, 2019). Hal ini juga meningkatkan persepsi pegawai bahwa tindakan- nya diawasi oleh pegawai lain di kantor sehingga pihak yang ingin melanggar aturan akan mem- perhitungkan kembali segala risiko yang mungkin dihadapinya sebelum melakukan pelanggaran. Hal ini juga membuka peluang bagi saksi untuk melaporkan pelanggaran dengan bukti yang cukup kepada otoritas terkait, baik secara internal maupun eksternal (Brough et al., 2021).

## Kajian Literatur

## Memahami Korupsi pada Konteks Indonesia
Bagaimana korupsi berkembang di Indonesia dapat dipahami dengan lebih mudah melalui pem- bahasan 32 tahun era Soeharto sebagai presiden kedua karena ia diyakini telah membangun negara yang penuh korupsi dan permasalahan yang diakibatkannya  turut diwarisi oleh para pemimpin nasional pasca Soeharto (Schwarz, 1999). Selama tiga dekade, mulai awal tahun 1970an hingga akhir tahun 1990an, Indonesia mengalami transformasi ekonomi yang signifikan, dari salah satu negara termiskin di dunia menjadi salah satu negara berpendapatan menengah. Pemerintah Indo- nesia pada periode ini juga berhasil bertahan dari krisis harga minyak pada tahun 1980-an dengan mengoptimalkan sektor manufaktur dan ekspor nonmigas. Namun, pada bulan September 1997, krisis ekonomi datang secara tiba-tiba dan meruntuhkan seluruh optimisme pemerintah.
Dalam sekejap, perekonomian Indonesia terpuruk. Diawali dengan jatuhnya nilai tukar kemudi- an memicu inflasi yang sangat tinggi. Setelah itu, sektor manufaktur melemah, pendapatan menu- run, pengangguran meningkat, dan akhirnya angka kemiskinan meningkat drastis. Masyarakat dan investor  kehilangan  kepercayaan  terhadap  pemerintah,  dan  dana  talangan  IMF  menjadi  pilihan terakhir  yang  merupakan  pil  pahit  yang  harus  ditelan  masyarakat  Indonesia  (Sharma,  2003). Pemerintahan Soeharto selama 32 tahun berakhir dan ia digulingkan pada Maret 1998 (Mohamad et al., 2021).
Menurut  Brown  (2006)  kemerosotan  ekonomi  yang  tiba-tiba  ini  disebabkan  oleh  kegagalan birokrasi dan infrastruktur hukum dalam memberantas korupsi dan menerapkan tata kelola insti- tusi pemerintah yang efektif. Claessens et al. (1999) menggambarkan bagaimana, pada puncak era Soeharto,  hampir  seluruh  sektor  perekonomian  Indonesia  dikuasai  oleh  kroni-kroni  Soeharto. Kerajaan bisnis keluarga Soeharto secara kolektif menguasai aset senilai US$24 miliar sehingga menjadikan keluarga Soeharto sebagai pemegang saham terbesar di Indonesia.
Claessens et al. (1999) lebih lanjut menjelaskan bahwa hubungan yang saling terkait dengan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia menciptakan hambatan yang ketat bagi pelaku bisnis lain untuk memasuki pasar, meningkatkan ketidakpastian bisnis, mengurangi akuntabilitas, dan meningkatkan praktik monopoli. Kontrol keluarga yang terkonsentrasi ini pada akhirnya merusak tatanan  hukum  negara  dan  membawa  Indonesia  ke  tingkat  korupsi  terburuk  pada  tahun  1996 (Tadjoeddin, 2019). Fakta yang sangat menjengkelkan bagi masyarakat Indonesia adalah kenyata- an bahwa hingga saat ini Soeharto dan keluarganya telah dibebaskan dari banyak kasus korupsi di banyak persidangan karena kemampuannya mempengaruhi sistem peradilan dan politik. Dengan demikian, kekayaan mereka dari hasil korupsi tetap tak tersentuh (Schwarz, 1999).
Setelah rezim otoriter Soeharto digulingkan pada bulan Maret 1998, B.J. Habibie melanjutkan pemerintahannya untuk sementara waktu; setelah itu, Abdurahman Wahid, Megawati, dan Susilo B. Yudhoyono masing-masing memerintah Indonesia secara berurutan sebagai presiden terpilih, dengan  presiden  saat  ini  adalah  Joko  Widodo.  Tidak  ada  presiden  baru  sejak  tahun  1998  yang membangun dinasti politik atau kerajaan bisnis swasta seperti yang dilakukan Soeharto, namun korupsi masih  tetap menggurita.  Di  setiap masa  kepresidenan, selalu  bermunculan  kasus-kasus korupsi besar-besaran yang hingga saat ini belum terselesaikan (Tadjoeddin, 2019).
Sejak berakhirnya rezim Soeharto, reformasi politik menandai masa demokrasi yang semakin meningkat,  misalnya  Indonesia  kini  membatasi  masa  jabatan  presiden  menjadi  dua  periode. Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  merupakan  presiden  pertama  yang  memegang  jabatan presiden selama dua periode setelah reformasi politik pada tahun 1998. Namun, dalam dua periode kepemimpinannya, pemerintahan Yudhoyono tidak lepas dari skandal korupsi. Dua kasus korupsi yang paling menonjol adalah kasus Hambalang dan e-KTP (KTP elektronik, e-KTP); setidaknya lima menteri  dihukum.  Ketua  partai  Yudhoyono,  Anas  Urbaningrum  juga  dijatuhi  hukuman  penjara. Rumor juga menyebutkan bahwa putra bungsunya (Edhie Baskoro) terlibat dalam kasus korupsi tersebut (Fealy, 2011; Hakim, 2016; Mietzner, 2014).
Presiden  saat  ini  adalah  Joko  Widodo,  yang  dikenal  sebagai  Jokowi.  Masyarakat  mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap presiden yang baru terpilih. Namun, sejak pencalonan, ia belum mempunyai  posisi  kekuasaan  yang  kuat,  karena  penunjukannya  sebagai  calon  presiden  sangat bergantung  pada  Megawati,  mantan  presiden  dan  ketua  umum  partai  PDI-P.  Oleh  karena  itu, kebijakan politiknya tampaknya disetir oleh Megawati dan teman-temannya. Salah satu contohnya adalah  proses  pemilihan Kapolri,  Jokowi  enggan mencabut  pencalonan  Jenderal  Budi  Gunawan, mantan ajudan Megawati, padahal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memperingatkan potensi tuntutan hukum karena kasus korupsi terhadap Gunawan (Quah, 2016). Selain itu, Arif Budi Sulistyo, salah satu keluarga besar Jokowi, saat ini terjerat kasus penggelapan pajak senilai $4,40 juta,  tuduhannya  masih  berlanjut  di  pengadilan,  meskipun  Jokowi  sudah  menyatakan  tak  akan campur tangan di persidangan, namun publik meragukan hal ini (Halim & Parlina, 2017).
Mengapa korupsi bisa begitu merajalela di Indonesia dan sulit diberantas? Budiman et al. (2013) meneliti mengenai persepsi di kalangan pegawai senior pemerintah yang mungkin memberikan rasionalisasi umum atas korupsi yang sistematis dan merajalela di Indonesia. Penelitian ini meng- ungkapkan bahwa karena budaya kolektivis, masyarakat Indonesia cenderung menolak tanggung jawab pekerjaan, beban sosial kemasyarakatan, dan mengharapkan loyalitas tanpa batas. Namun, Cameron et al. (2009) menolak pandangan ini. Berdasarkan penelitian mereka, struktur budaya dan sosial terhadap korupsi, bisa jadi lebih kompleks dibandingkan hipotesis sebelumnya. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Indonesia  ternyata  memiliki  toleransi  yang  relatif rendah  terhadap  perilaku  korupsi  dibandingkan  dengan  masyarakat  di  Singapura,  yang  secara konsisten berada di peringkat negara dengan tingkat korupsi rendah.
Dari pembahasan mengenai korupsi di Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian lebih lanjut perlu dilakukan agar dapat mengambil manfaat dari kasus yang terjadi di Indonesia.

## Teori dan Definisi Korupsi
Penting untuk terlebih dahulu mengkaji berbagai definisi korupsi dan bagaimana korupsi mem- pengaruhi pembangunan ekonomi. Kecenderungan yang ada saat ini menganggap korupsi sebagai hal yang jahat, tidak bermoral, dan penghalang negatif terhadap pertumbuhan nasional, meskipun beberapa pakar masih percaya bahwa korupsi dalam banyak kesempatan mempunyai manfaat bagi pembangunan ekonomi, perdebatan ini biasanya disebabkan oleh perbedaan persepsi mengenai apa itu korupsi (Alatas, 1990; White, 2006).
Menurut White (2006), teori korupsi dapat dibagi menjadi dua kategori besar: korupsi berdasar- kan pendekatan moralis dan korupsi berdasarkan pendekatan fungsionalis.  Pendekatan moralis melihat korupsi sebagai “hitam dan putih” atau singkatnya sebuah “tindakan benar atau salah”. Definisi ini juga digunakan oleh Alatas (1990) yang menyatakan bahwa korupsi hanyalah persoalan mencuri dan menipu. Sementara itu, pendekatan fungsionalis menganggap korupsi lebih merupa- kan wilayah abu- abu, bukan sekedar “hitam dan putih” saja . Hal ini tergantung pada situasi dan kondisi seputar kasus korupsi itu sendiri.
Memahami korupsi juga dapat melalui persamaan korupsi Klitgaard. Klitgaard (1988) mencatat bahwa korupsi sama dengan monopoli ditambah kebijaksanaan dikurangi akuntabilitas (C = M + D – A).  Berdasarkan  persamaan  Klitgaard,  Sherlock  (2002)  menjelaskan  bahwa  korupsi  menjadi sistemik ketika pejabat pemerintah mempunyai kendali tunggal atas sumber daya negara (mono- poli), sementara pada saat yang sama akses terhadap sumber daya tersebut dibatasi pada beberapa orang (diskresi), dan mekanisme kendali lemah atau bahkan tidak ada (akuntabilitas). Beberapa pakar ekonomi, seperti Hamilton-Hart (2001), Jain (2001) dan Lane (2005), mengajukan konsep model  prinsipal-agen  dalam  upaya  untuk  lebih  memahami  sifat  korupsi  beserta  hubungannya dengan berbagai definisi korupsi. Model prinsipal-agen menjelaskan bahwa korupsi terjadi ketika seseorang  (atau  badan)  bertindak  sebagai  agen  atas  nama  orang  (atau  badan)  lain,  prinsipal mengizinkan agen untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan kepentingan prinsipal.
Terakhir, kita juga harus memahami dan menerima berbagai perbedaan istilah terkait korupsi. Banyak  istilah  yang  digunakan  secara  bergantian  dengan  korupsi,  seperti  penipuan,  kejahatan kerah  putih,  penggelapan,  penyuapan,  pemberian  komisi,  kolusi,  penyimpangan,  pencurian, penggelapan uang, pencurian uang tunai, dan sebagainya. Menurut Singleton et al. (2006) istilah- istilah  tersebut  mempunyai  definisi  yang  berbeda-beda  menurut  hukum  pidana.  Lebih  lanjut, Singleton et al. (2006) membedakan beberapa istilah tersebut, misalnya pencurian sama dengan pengambilan aset, yaitu pelaku mengambil barang secara melawan hukum tanpa diketahui oleh pemilik barang. Sedangkan dalam penggelapan, pelaku awalnya menguasai dana atau keuangan secara  sah  berdasarkan  perjanjian  pertanggungjawaban  dengan  berbagai  pihak  yang  terlibat, namun kemudian status kepemilikan barang tersebut berubah menjadi kepemilikannya saja. Ciri utama  penggelapan  adalah  kewajiban  untuk  mengurus  dan  melindungi  harta  orang  lain,  para pelaku penggelapan tentu saja melanggar kewajiban dengan melakukan penggelapan tersebut.
Korupsi dan fraud bisa sama atau berbeda, tergantung definisi yang digunakan. Beberapa ahli mengatakan, sebagaimana dibahas di atas, bahwa korupsi adalah salah satu cabang utama fraud , sementara yang lain mengatakan bahwa korupsi adalah tindakan fraud yang melibatkan pegawai pemerintah. Yang lain hanya menggunakan istilah-istilah tersebut secara bersamaan dalam penje- lasan mereka.  Argumen-argumen yang mencoba mendefinisikan korupsi tersebut menunjukkan upaya untuk memberikan landasan kuat untuk memahami fenomena kompleks korupsi tersebut (Gillespie & Okruhlik, 1991). Deflem (1995) menggarisbawahi bahwa perdebatan sengit sering kali menunjukkan betapa sulitnya memberikan arti yang jelas pada istilah korupsi.
Dari tinjauan literatur yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemberantas- an korupsi memerlukan solusi multidimensi. Diperlukan metode komprehensif yang terdiri dari strategi  jangka  pendek  dan  jangka  panjang  untuk  mengatasi  permasalahan  multidimensi  ini. Mereka  yang  bertekad  untuk  memberantas  korupsi  juga  perlu  menyadari  bahwa  strategi  yang bersifat universal, berlaku untuk semua, hampir tidak mungkin dapat dirumuskan.
Potensi Profesi Audit dan Whistleblowing System sebagai Instrumen Antikorupsi di Indonesia Berdasarkan rumusan anti korupsi Klitgaard yaitu C = M + D – A, peningkatan akuntabilitas (A) serta upaya untuk mengurangi dua komponen lainnya, yaitu monopoli (M) dan diskresi (D), dapat membantu  suatu  negara  menurunkan  tingkat  korupsinya  (Klitgaard,  1988),  pandangan  ini  juga didukung  oleh  Sherlock  (2002).  Sebagai  bagian  dari  reformasi  politik,  pemerintahan  Indonesia pasca-Soeharto membentuk banyak lembaga yang secara eksplisit bertujuan untuk memberantas korupsi. Inisiatif-inisiatif ini memberikan pesan yang kuat kepada masyarakat bahwa pemerintah melakukan upaya serius untuk menyediakan berbagai mekanisme guna meningkatkan akuntabi- litas dan disinsentif terhadap korupsi.
Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah menerapkan berbagai program pemberantasan korupsi, namun tampaknya program tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat korupsi, yang masih dipandang sebagai masalah besar di semua tingkat birokrasi pemerintahan. Hamilton-Hart  (2001)  menambahkan  bahwa  upaya  pemerintah  Indonesia  untuk  memberantas korupsi melalui penguatan lembaga pemeriksa negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Repub- lik Indonesia (BPK-RI) dan Inspektorat Jenderal di masing-masing kementerian dan pemerintah daerah,  dapat  memberikan  pesan  yang  kuat  bahwa  pemerintah  serius  memerangi  korupsi.
Lembaga  pengawas  juga  dapat  meningkatkan  akuntabilitas  dengan  memberikan  bukti-bukti hukum dan besaran kerugian akibat tindakan korupsi pejabat pemerintah.
Selain itu, auditor juga dapat berperan aktif dalam mendeteksi dan menyelidiki korupsi dalam transaksi keuangan pemerintah, dan bertindak sebagai pencegah korupsi yang signifikan dengan menekan faktor peluang, atau setidaknya bertindak sebagai faktor pencegah psikologis yang kuat.
Olken  (2007)  mempelajari  korelasi  antara  audit  dan  monitoring  akar  rumput  dengan  kasus korupsi pada proyek infrastruktur pemerintah Indonesia. Studi ini melakukan percobaan lapangan secara acak untuk mengurangi korupsi di lebih dari 600 proyek jalan desa di Indonesia. Ia mene- mukan bahwa peningkatan audit pemerintah mengurangi dana yang hilang. Sebaliknya, peningkat- an partisipasi masyarakat akar rumput dalam memantau proyek hanya mempunyai dampak yang kecil, hal ini hanya mengurangi dana yang hilang pada situasi dengan sedikit keterlibatan free-rider dan terbatasnya intervensi elit lokal. Olken (2007) menyimpulkan bahwa peningkatan akuntabi- litas melalui pemantauan tradisional dari atas ke bawah ( top down ),  yaitu audit pemerintah dan partisipasi masyarakat dapat mengurangi kasus korupsi secara signifikan, bahkan di lingkungan yang sangat korup.
Korupsi sebagai  tindakan  yang  bersifat  rahasia,  pelakunya  akan  berusaha  menyembunyikan, melakukan penyangkalan dan pengkhianatan terhadap kepercayaan, semua hal yang bertentangan dengan akuntabilitas. Hal ini dipertegas oleh Hogan et al. (2008) auditor eksternal yang memiliki kemampuan mendeteksi dan menyelidiki transaksi keuangan mencurigakan yang mengarah pada tindakan korupsi dapat membantu mencegah dan mengurangi korupsi secara signifikan dengan meminimalkan peluang bagi calon pelaku untuk melakukan kejahatannya.
Namun  dalam  praktiknya,  peran  auditor  pemerintah  belum  maksimal,  auditor  seringkali melakukan tugas-tugas klerikal, fokus pada kepatuhan terhadap prosedur dan mengabaikan tujuan diciptakannya prosedur kerja. Audit yang mereka lakukan sering kali hanya menemukan sedikit penyalahgunaan dana, sementara kegagalan sistem yang besar yang mengakibatkan kerugian besar terhadap dana publik masih belum teridentifikasi. Apakah auditor benar-benar dapat membantu masyarakat mengurangi korupsi merupakan pertanyaan terbuka dan penting.
Pendekatan alternatif untuk mengurangi korupsi adalah whistleblowing system. Beberapa skan- dal keuangan terbesar di pasar global modern pertama kali diketahui dan dilaporkan oleh orang dalam; yaitu seorang anggota organisasi yang melihat adanya kesalahan dan berani membocorkan- nya  (Near  &  Miceli,  2008).  Gagasan  di  balik  pendekatan  orang  dalam  adalah  bahwa  anggota organisasi  adalah  orang-orang  yang  mengetahui  proses  bisnis  organisasi  dengan  sangat  baik. Mereka dapat mengidentifikasi perilaku  tidak etis secara langsung dalam aktivitas kerja sehari- hari,  dengan  lebih  sedikit  biaya  dan  sumber  daya,  yang  biasanya  dikeluarkan  ketika  organisasi mempekerjakan sistem pemantauan eksternal.
Tentu saja, pendekatan ini juga memiliki potensi kelemahan, misalnya Paul & Townsend (1996) menyatakan bahwa orang mungkin menganggap pelapor sebagai pengkhianat yang tidak loyal dan pembuat onar yang menjual organisasinya demi keuntungan pribadi. Mengingat perdebatan ini, apakah sistem pelaporan pelanggaran dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengu- rangi korupsi masih perlu untuk didiskusikan lebih lanjut.
Penelitian ini berbeda dari banyak literatur sebelumnya yang disebutkan di atas karena meng- gunakan pengukuran korupsi yang lebih tradisional, yaitu penelitian empiris berdasarkan persepsi korupsi responden. Dalam hal ini,  penelitian ini  sejalan  dengan riset  Lee & Fargher (2013) dan Hassink et al. (2007) yang meneliti tentang penerapan whistleblowing dalam peraturan kode etik dan kebijakan internal perusahaan terkait whistleblowing . Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif content analysis yang dilakukan dengan meng- analisis  data  yang  tersedia  secara  publik  di  beberapa  saluran  seperti  Internet,  buku  pedoman institusi  pemerintah  di  Indonesia,  dan  media  cetak  lainnya  untuk  mengeksplorasi  bagaimana kebijakan whistleblowing saat  ini  diterapkan  di  lembaga-lembaga  pemerintah  di  Indonesia  dan dampaknya terhadap pengendalian korupsi. Penelitian ini sedikit berbeda dengan Lee & Fargher (2013) dan Hassink et al. (2007) yang mengandalkan informasi dari teks yang tersedia dalam doku- men kebijakan, sedangkan penelitian ini menggunakan serangkaian pertanyaan untuk mengkonfir- masi informasi dari dokumen publik untuk meningkatkan hasil analisis.
Mayoritas penelitian mengenai whistleblowing berfokus pada sektor swasta di negara-negara maju (Bashir et al., 2011),  hanya sedikit penelitian yang membahas mengenai whistleblowing di Indonesia. Misalnya, Trimulyono (2011) memaparkan praktik undang-undang perlindungan saksi dan pelapor saat ini, serta hambatan dan tantangan dalam penerapan undang-undang tersebut. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurhidayat & Kusumasari (2017) memberikan rekomendasi perumusan  kebijakan whistleblowing di  Indonesia  berdasarkan  peraturan  negara  yang  ada  dan kebijakan whistleblowing yang  merupakan  praktik  terbaik internasional.  Namun  studi  ini  tidak secara eksplisit menyebutkan bagaimana organisasi-organisasi di Indonesia meratifikasi undang- undang yang ada dan menerapkan kebijakan tersebut dilingkungan organisasinya.
Empat penelitian telah mengumpulkan data yang relevan mengenai intensi melakukan pelapor- an  pelanggaran  di  kalangan  pegawai  pemerintah  dan  swasta  di  Indonesia.  Latan  et  al.  (2016) berfokus pada pelaporan pelanggaran ( whistleblowing ) dari sudut pandang akuntan publik, dan menemukan bahwa pelaporan pelanggaran dipengaruhi oleh persepsi dukungan organisasi, nor- ma-norma tim, dan persepsi intensitas moral terkait niat mereka untuk melaporkan pelanggaran. Suyatno  et  al.  (2017) menyelidiki  variabel-variabel  seperti  sikap,  norma subjektif,  dan  persepsi perilaku mempengaruhi intensi pegawai Direktorat Jenderal Pajak Indonesia untuk melaporkan suap pada saluran yang ada  di organisasi. Erwin dan Ramsay (2015) mempelajari faktor-faktor yang  mendorong  dan  menghambat  pegawai  di  Indonesia  untuk  melakukan whistleblowing ,  dan lingkungan bisnis di perusahaan keuangan Indonesia yang mempengaruhi aktivitas whistleblowing . Terakhir,  Winardi  (2013)  menguji  teori  perilaku  terencana,  yaitu  sikap  terhadap  pelaporan pelanggaran,  norma  subjektif,  dan  kontrol  perilaku  yang  dirasakan  untuk  memberikan  bukti empiris mengenai intensi pegawai pemerintah di level bawah untuk mengajukan laporan formal atas kesalahan apa pun yang mereka saksikan di institusi mereka.
Dari  sejumlah  kecil  penelitian  di  Indonesia  ini,  sebagian  besar  membahas  motivasi  dan  niat whistleblower ,  perlindungan  terhadap whistleblower ,  pengembangan  sistem whistleblowing di sektor swasta, dan pengembangan peraturan whistleblowing , terutama dari disiplin ilmu hukum dan manajemen bisnis. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menyelidiki dan meng- evaluasi  implementasi  kebijakan whistleblowing di  sektor  publik  Indonesia  dan  sudut  pandang audit pemerintah.
Tujuan, Metodologi, dan Hasil Penelitian Berupa Kerangka Kerja Whistleblowing System Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori yang telah ada dalam hal mendapatkan  hubungan  positif  antara  strategi  antikorupsi,  profesi  audit,  dan whistleblowing system . Hal ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja untuk mempelajari pemberantasan korupsi menggunakan whistleblowing system di negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi menengah-tinggi seperti Indonesia, dan menunjukkan bagaimana profesi audit dapat membantu mengendalikan korupsi, dan bermanfaat bagi para pembuat kebijakan dan peneliti lainnya. Selain itu, sebagai negara berpendapatan menengah dengan wilayah yang luas dan kepadatan penduduk yang tinggi, skenario Indonesia dapat digunakan untuk menghasilkan model yang pada akhirnya dapat diadopsi di negara lain. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka penelitian ini akan dirancang untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan penelitian berikut:
RQ1 :  Bagaimana  kebijakan whistleblowing yang  saat  ini  diterapkan  di  lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia?
RQ2 :  Bagaimana  profesi  audit  pemerintah  mengoptimalkan  penggunaan whistleblowing  system untuk mengendalikan korupsi di Indonesia? RQ3 : Sejauh mana whistleblowing system berdampak pada pengendalian korupsi di Indonesia?
Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  mengidentifikasi  dan  mengkaji  penerapan whistle- blowing system di Indonesia untuk mengurangi korupsi. Seperti dijelaskan, penelitian sebelumnya seperti Hassink et al. (2007), Lee & Fargher (2013a), Moberly & Wylie (2011a), Paul & Townsend (1996) berfokus pada penerapan whistleblowing untuk mengatasi tindakan fraud di sektor swasta negara-negara maju, dengan sedikit atau bahkan tidak ada perhatian sama sekali terhadap praktik di sektor publik negara berkembang, khususnya di Indonesia.

## Pengumpulan Data dan Kerangka Kerja yang Dihasilkan
Data primer dan sekunder dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui metode penelitian  campuran  ( mixed  methods ).  Kuesioner online metode  campuran  digunakan  untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan content analysis . Hal ini membantu dalam memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang masalah penelitian saat ini. Desain penelitian keseluruhan penelitian ini dijelaskan secara singkat berikut ini.
Langkah 1. Content Analysis Situs Web Resmi Pemerintah
Tahapan  ini  dimaksudkan  untuk mengklasifikasikan  data  populasi  berdasarkan  tiga  kategori (subsampel).  Pada  tahap  ini,  penelitian  ini  mengklasifikasikan  lembaga-lembaga  pemerintah  di Indonesia ke dalam tiga kategori utama: lembaga-lembaga yang memiliki whistleblowing system secara eksplisit (subsampel 1); instansi yang memiliki sistem untuk menerima pengaduan namun tidak secara jelas disebut sebagai whistleblowing system (subsampel 2); dan mereka yang belum menerapkannya sama sekali (subsampel 3).
Tahap pertama bertujuan untuk memetakan institusi pemerintah Indonesia berdasarkan ragam jenis whistleblowing  system berbasis  web  yang  telah  ada.  Hasil  dari  penelitian  ini  juga  dapat memberikan informasi bagi pemerintah dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan tingkat penerapan whistleblowing system berbasis web di lembaganya.

## Langkah 2. Tahap Kuesioner Online
Penelitian ini dilakukan dalam konteks Indonesia. Populasi penelitian ini adalah lembaga-lem- baga  pemerintahan  di  Indonesia,  mulai  dari  pemerintah  pusat hingga  pemerintah  daerah,  yaitu pemerintah  provinsi,  kabupaten  dan  kota.  Pada  saat  ini,  setidaknya  terdapat  618  institusi pemerintah yang menjadi populasi penelitian ini.
Institusi pemerintah dipilih berdasarkan besaran anggaran tahunan dan hierarki institusi. Insti- tusi pemerintahan di Indonesia pada dasarnya menganut struktur hierarki, dari tingkat kelurahan, kecamatan,  kabupaten/kota,  dan  provinsi,  dengan  total  34  provinsi  di  Indonesia,  ditambah pemerintah pusat dengan kementerian dan lembaga di tingkat pemerintah pusat.
Oleh karena itu, sampel penelitian ini adalah 104 institusi pemerintah pusat dan daerah. Alasan pemilihan  ini  sangat  jelas:  lembaga-lembaga  pemerintah  pada  tingkat  terbesar  dan  tertinggi kemungkinan besar sudah memiliki kode etik. Mereka juga cenderung mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan dan menerapkan prosedur untuk menangani dugaan pelang- garan. Pemerintah pusat meliputi tingkat kementerian, lembaga khusus, seperti Badan Pemeriksa Keuangan,  Bank  Sentral,  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dan  lain  sebagainya.  Peneliti  mengirimkan undangan email ke masing-masing instansi pemerintah yang dijadikan sampel.

## Hasil dan Pembahasan
Langkah 1. Content Analysis terhadap Situs Web Resmi Pemerintah
Tahap pertama dari penelitian ini mengkaji informasi yang tersedia secara publik di situs web lembaga  pemerintah  Indonesia.  Tujuan  dari  fase  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  bagaimana whistleblowing system diterapkan di lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia. Indonesia memiliki total 618 lembaga pemerintahan yang mencakup pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat meliputi  Kementerian,  Badan  Khusus  seperti  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Bank  Sentral  dan Parlemen. Pemerintahan daerah dibagi menjadi provinsi, kabupaten, kota dan DPRD. Suatu lembaga tergolong memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) apabila lembaga tersebut mengungkapkan tata cara pelaporan pelanggarannya.
Tabel excel digunakan sebagai instrumen panduan untuk mengklasifikasikan penyelenggaraan whistleblowing  system di  masing-masing  institusi.  Tabel  tersebut  terutama  terdiri  dari  singkatan atau nama pendek institusi; nama lengkap institusi baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris; alamat kontak baik di email maupun alamat pos; dan kolom sub-sampel.
Subsampel dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, lembaga yang secara eksplisit mengungkapkan dirinya  memiliki whistleblowing  system atau  nama  lain  yang  sejenis.  Dalam  banyak  kesempatan, lembaga  tersebut  menamai  situs  web  mereka  dengan  istilah  yang  berbeda  seperti  “pengaduan
masyarakat” namun kemudian mereka menjelaskan bahwa sistem ini memiliki fungsi yang mirip dengan whistleblowing  system .  Dalam  hal  ini,  prosedurnya  dikategorikan  sebagai whistleblowing system dan lembaga tersebut masuk dalam subsampel pertama. Subsampel kedua adalah lembaga yang  menampung  laporan  pengaduan  namun  tidak  menyebutkan  secara  jelas  bahwa  sistemnya merupakan whistleblowing  system .  Beberapa institusi hanya memasang halaman “hubungi  kami” untuk mengakomodasi hal ini. Sementara lembaga lain mempunyai beranda pengaduan masyarakat tersendiri dengan fitur yang sedikit mirip dengan whistleblowing system , namun biasanya informasi- nya tidak lengkap, atau tanpa informasi tambahan. Dan terakhir, lembaga yang tidak menyediakan informasi  mengenai  kebijakan whistleblowing atau  saluran  pengaduan  masyarakat  di  situsnya, lembaga ini masuk dalam subsampel ketiga.
Studi ini menemukan bahwa hanya 31 institusi yang memiliki whistleblowing system berbasis web,  atau  hanya  5%  dari  total  populasi.  Mereka  termasuk  dalam  kategori  pertama.  Selain  itu, terdapat 229 lembaga yang telah menyediakan saluran untuk menerima pengaduan di situs webnya, tetapi mereka tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa saluran tersebut merupakan bagian dari kebijakan whistleblowing mereka, yaitu 37% dari populasi. Sedangkan sisanya 358 entitas atau 58% populasi, belum memiliki sistem untuk menerima laporan whistleblowing atau setidaknya pengadu- an. Hasil penelitian awal mengklasifikasikan 618 lembaga pemerintah di Indonesia ke dalam tiga kategori berbeda berdasarkan konten situs webnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari 31 institusi yang telah menerapkan sistem whistleblowing berbasis web, tidak ada yang memberikan layanan dalam bahasa asing, layanan hanya tersedia dalam bahasa Indonesia.
Analisis  lebih  lanjut  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  lembaga  pemerintah  daerah  belum menerapkan whistleblowing system pada situs webnya. Hanya tiga lembaga pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota (10%) yang memiliki sistem pelaporan pelanggaran berbasis web; tidak ada satupun pemerintah daerah di tingkat provinsi yang menerapkan sistem pelaporan pelanggaran berbasis web (0%); sedangkan lembaga pemerintah pusat secara umum telah menyediakan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di situs webnya (28 lembaga, 90%). Studi ini juga menemukan  bahwa  banyak  lembaga  pemerintah  di  Indonesia  menyediakan  saluran  lain  untuk memfasilitasi pengaduan dari pegawai dan masyarakat umum, seperti hotline (telepon),  layanan pesan singkat (SMS/teks), email, surat kertas, dan pelaporan langsung (tatap muka).
Pengumpulan data pada tahap ini juga menghasilkan beberapa informasi relevan lainnya dari website yang berguna untuk langkah penelitian lebih lanjut, seperti nomor telepon dan faksimili, alamat email resmi, alamat pos dan unit penanggung jawab whistleblowing system . Detail kontak akan  berguna  pada tahap  kuesioner online untuk memulai komunikasi  dengan calon  responden. Data unit penanggung jawab whistleblowing juga berguna untuk tahap penelitian selanjutnya. Data tersebut menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait peran auditor internal dalam pengelolaan whistleblowing system .
Sehubungan dengan hal tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa 16 lembaga (52% sampel, dari  31)  menugaskan  departemen  audit  internal  (Inspektorat)  untuk  mengelola whistleblowing system . Satu lembaga membentuk unit khusus untuk menangani whistleblowing system , sedangkan lembaga lain menyewa kantor akuntan (pihak ketiga) untuk mengelola whistleblowing system -nya. Dua lembaga menunjuk departemen hubungan masyarakatnya, dan jumlah lembaga yang sama juga menunjuk direktorat pengaduan masyarakat untuk mengelola whistleblowing system -nya. Sembilan institusi sisanya (29%) tidak memberikan informasi yang cukup mengenai hal ini, sebagian besar mengarahkan seluruh kontak dan komunikasi ke kantor pusat.
Pengamatan  lebih  dekat  terhadap  tata  letak  dan  isi website menunjukkan  bahwa  terdapat beberapa kesamaan pada beberapa whistleblowing system berbasis web. Secara umum, terdapat tiga kelompok lembaga yang memiliki kesamaan tata letak dan isi website . Kelompok pertama terdiri dari 10 lembaga, kelompok kedua dan ketiga terdiri dari dua lembaga (total 4 lembaga). Mengingat fakta bahwa tidak ada panduan  formal  yang secara  khusus mengatur peraturan nasional, hal ini dapat mengindikasikan bahwa beberapa lembaga mengadopsi pendekatan “copy - paste” . Keputusan banyak  lembaga  untuk  menggunakan  pendekatan  ini  dapat  berarti  efisiensi  pengembangan kebijakan  dan  sistem.  Cara  tersebut  juga  menunjukkan  adanya  kesamaan  format  sehingga menimbulkan kesan kekompakan antar lembaga pemerintah. Meskipun demikian, hal ini juga dapat
berarti bahwa lembaga-lembaga pemerintah enggan menyesuaikan isi kebijakan internal mereka dengan kondisi masing-masing lembaga.
Langkah 2. Tahap Kuesioner Online .
Tahap  penelitian kedua menguraikan  penerapan whistleblowing  system pada lembaga sampel menggunakan kuesioner online . Responden dipilih dari populasi, yaitu 618 institusi pemerintah di Indonesia.  Sampel  dipilih  berdasarkan purposive  sampling (disebut  juga judgemental  sampling ), dimana peneliti memilih sampel paling ‘berharga’ berdasarkan hierarki. Dalam hal ini, terdiri dari lembaga dengan hierarki tertinggi, mulai dari pemerintah pusat (70 lembaga) hingga provinsi (34 lembaga),  tidak  termasuk  hierarki  paling  bawah,  yaitu  lembaga  pemerintah  kabupaten dan kota (514 institusi). Opsi ini diambil dengan asumsi bahwa pemerintah pusat dan provinsi memiliki total anggaran, sumber daya manusia, dan jangkauan pengaruh politik yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah kabupaten dan kota sehingga kemungkinan terjadinya korupsi lebih besar.
Seratus  empat  permintaan  kuesioner  dikirimkan  kepada  responden,  diterima  44  tanggapan, sehingga menghasilkan tingkat respons sekitar 42% (kuesioner diterima). Tingkat respons ini lebih baik jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain di wilayah yang sama, yang menunjukkan bahwa rata-rata tingkat respons terhadap survei kuesioner di Indonesia cenderung rendah, berkisar antara 20% sampai dengan 50%. Saunders et al. (2009) menambahkan bahwa kemungkinan tingkat respons dari kuesioner online yang menggunakan internet bervariasi, mulai dari 11% atau lebih ren- dah, dan rendahnya tingkat respons adalah salah satu kelemahannya. Kumar (2014) menyebutkan bahwa tingkat respons umum dalam kuesioner adalah antara 20 sampai dengan 50%.
Pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan  aplikasi  kuesioner online yang  disediakan  oleh Bristol University. Responden berdasarkan institusi dan mempertimbangkan satu kuesioner untuk satu institusi tanpa memperhatikan berapa banyak orang yang akan mengisi kuesioner.
Penelitian  ini dikembangkan berdasarkan  koding  sistem dari  penelitian  Hassink  et  al.  (2007) terkait  ketentuan whistleblowing di  berbagai  perusahaan  di  Eropa  dan  studi  Moberly  tentang whistleblowing di  perusahaan  Amerika  (Hassink,  et  al.,  2007;  Moberly  &  Wylie,  2011a).  Koding sistem berfokus pada: (1) konten umum, ruang lingkup dan nada; (2) sifat pelanggaran yang akan dilaporkan; (3) pejabat atau badan yang kepadanya pelanggaran harus dilaporkan; (4) pedoman dan formalitas pelaporan; (5) kerahasiaan dan anonimitas; (6) perlindungan dari pembalasan; dan (7) rincian investigasi. Bagian ini akan menyajikan beberapa temuan menarik.

## Jenis Saluran Whistleblowing yang Populer Saat Ini
Saluran pelaporan pelanggaran yang paling populer adalah sistem pelaporan pelanggaran berba- sis web yang muncul pada 26 dari 34 institusi (77%). Email, telepon (hotline) dan surat pos tradisio- nal  merupakan  yang  paling  populer  di  antara  delapan  institusi  lainnya,  dengan  persentase  56% untuk ketiga saluran tersebut. Hasil tersebut sejalan dengan tahap pertama penelitian ini dimana hanya 31 institusi yang dapat dikategorikan memiliki whistleblowing system berbasis web; Perbeda- an angka (26 berbanding 31) kemungkinan disebabkan karena beberapa lembaga belum menyata- kan secara eksplisit bahwa situsnya ditujukan untuk whistleblowing .
Temuan ini sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya. Moberly & Wylie (2011) menemukan bahwa  pelaporan  langsung  kepada  komite  audit  perusahaan  (55%)  dan  saluran hotline (47%) merupakan sarana whistleblowing yang paling populer di AS. Temuan ini mengkonfirmasi penelitian Weaver et al. (1999), yang mengungkapkan bahwa hampir 51% dari perusahaan Fortune 1000 pada tahun 1999 menggunakan hotline untuk mengakomodasi whistleblowing . Terlepas dari maraknya internet  akhir-akhir  ini,  perbedaan  tersebut  mungkin  timbul  karena  perbedaan  budaya  antara Amerika  dan  Indonesia.  Amerika  mewakili  masyarakat  individualistis  di  mana  masyarakat  pada umumnya  cenderung  untuk  bersuara  dan  menoleransi  keterbukaan,  sedangkan  Indonesia  lebih bersifat kolektivis, dimana masyarakat lebih nyaman dengan komunikasi tidak langsung yang dapat dilakukan melalui penggunaan internet (Hofstede et al., 2010).
Perkembangan Whistleblowing System di Indonesia
Dari total responden, 34 institusi (100%) mengungkapkan tanggal pertama kali sistem mereka diperkenalkan kepada pegawai dan masyarakat. Whistleblowing system yang tertua di antara lem-
baga-lembaga sampel adalah pemerintah provinsi di Pulau Kalimantan yang meluncurkan sistem tersebut pada tanggal 1 September 1999. Pemerintah provinsi lain di Pulau Jawa menyusul setelah itu, yaitu pada tanggal 1 April 2000.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  meluncurkan whistleblowing  system pada  tahun  2009 (KPK, 2010). Sejak didirikan, Sistem Pelaporan Pelanggaran KPK (KWS) mendapat pujian dari ba- nyak pengamat dan organisasi antikorupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai salah satu alat yang ampuh untuk mendeteksi kasus korupsi di Indonesia (Schütte, 2012). Sejak saat itu, KPK telah memanfaatkan sepenuhnya whistleblowing system yang dimilikinya untuk mengumpul- kan informasi mengenai korupsi dari masyarakat dan mengembangkan kasus berdasarkan masukan awal dari sistem ini.
Sejak saat itu, sistem ini menjadi sangat populer dan diterapkan oleh banyak lembaga pemerin- tah. Tampaknya keberhasilan KPK dalam menggunakan whistleblowing system untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mengadili banyak kasus korupsi besar telah memicu menjamurnya whistleblowing system di  kalangan  institusi  pemerintah  di  Indonesia.  Tren  peningkatan  pembentukan whistle- blowing system sejak tahun 2009 mendukung pernyataan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun, yaitu dari tahun 1999 hingga 2009, hanya enam lembaga yang meluncurkan whistleblowing system . Selanjutnya, dalam waktu kurang dari satu dekade, yaitu dari tahun 2009 hingga  2016, whistleblowing diperkenalkan  oleh  28  institusi  yang  menjadi  sampel  penelitian  ini (82%, dari 34 institusi).
Pentingnya Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) bagi Lembaga Sampel
Dari  33  lembaga  (dengan  total  34  responden)  yang  bersedia  menjawab  pertanyaan  tersebut, semuanya  sepakat  bahwa  sistem  pelaporan  pelanggaran (whistleblowing  system) penting  bagi lembaganya dalam memerangi korupsi dan pelanggaran keuangan lainnya. Hanya satu institusi yang memilih untuk tidak mengisi jawabannya. Karena sensitifnya isu korupsi di Indonesia, peneliti ber- pendapat bahwa memberikan kebebasan kepada responden untuk tetap diam atau tidak menjawab beberapa  pertanyaan  yang  sifatnya  sensitif  dan  dapat  menimbulkan  ketidaknyamanan  ketika mereka dipaksa untuk menjawab adalah hal yang bijaksana. Di sisi lain, beberapa pertanyaan tentu saja tidak dapat dihindari untuk ditanyakan kepada responden jika kita ingin mencari jawaban atas pertanyaan  penelitian  di  awal.  Oleh  karena  itu,  peneliti  memutuskan  untuk  tetap  mengajukan beberapa pertanyaan sensitif, seperti pertanyaan di bagian ini, dengan kesadaran bahwa beberapa responden mungkin enggan menjawabnya.
Pertanyaan ini hanya ditujukan kepada institusi yang telah memiliki sistem whistleblowing (34 institusi). Hasil ini menunjukkan bahwa whistleblowing system terlihat telah menjadi bagian integral dari kampanye antikorupsi di sebagian besar lembaga pemerintah di Indonesia. Meskipun banyak dari departemen-departemen tersebut yang belum memiliki kebijakan pelaporan pelanggaran yang ideal,  namun  jumlah  tersebut  setidaknya  menunjukkan  perkembangan  yang  menggembirakan dalam penyediaan whistleblowing system di Indonesia.
Dimana Ketentuan Lengkap Mengenai Whistleblowing System dapat Ditemukan?
Penerapan whistleblowing system di lembaga-lembaga pemerintah Indonesia bersifat sukarela. Oleh karena itu, pembangunan whistleblowing system tidak bersifat wajib; demikian pula, pengung- kapan ketentuan internal mengenai whistleblowing untuk kepentingan publik tidak dipersyaratkan oleh peraturan nasional. Hal ini berbeda dengan penerapan whistleblowing system di negara lain, misalnya  di  Amerika  Serikat.  Sejak  diperkenalkannya  Sarbanes  Oxley  Act,  organisasi  publik  dan swasta berdasarkan undang-undang AS diwajibkan untuk menetapkan prosedur pengaduan untuk mengakomodasi laporan publik mengenai masalah akuntansi atau audit yang meragukan, terutama untuk perusahaan publik (Moberly & Wylie, 2011; Wolfe et al., 2014). Mereka juga wajib menunjuk- kan kebijakan internal mengenai whistleblowing system kepada masyarakat. Institusi tersebut dapat memilih tiga cara berbeda untuk mencantumkan kebijakannya di situs web mereka, menyajikannya sebagai bagian dari laporan tahunan, atau berhubungan secara pribadi dengan orang yang meminta kebijakan tersebut (Lee & Fargher, 2013b).
Berdasarkan umpan balik dari kuesioner online , penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar lembaga pemerintah di Indonesia menyediakan banyak informasi terkait kebijakan whistleblowing
di situs web mereka. Dua puluh enam institusi (76%, dari 34) menyatakan bahwa mereka meng- ungkapkan kebijakan whistleblowing mereka di situs web. Sebelas lembaga mengindikasikan bahwa mereka tidak mengungkapkan kebijakan whistleblowing kepada publik, tetapi memberikannya jika ada permintaan. Di sisi lain, tujuh lembaga merahasiakan informasi tersebut dari publik dan hanya menyediakan datanya untuk kepentingan internal. Responden boleh memilih lebih dari satu jawab- an. Tren di atas sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya. Moberly & Wylie (2011) menemukan bahwa 85% perusahaan di AS menempatkan dokumen kebijakan mereka di situs web, 42% menye- diakan materi sesuai permintaan, dan 6% memasukkannya ke laporan tahunan mereka. Sementara Hassink  et  al.  (2007)  menunjukkan  bahwa  17  dari  24  lembaga  sampel  (71%)  memaparkan kebijakan whistleblowing untuk kepentingan publik di situs webnya.

## Ruang Lingkup dan Penerapan Kebijakan
Dua puluh sembilan lembaga (85%, dari 34) yang mengaku memiliki whistleblowing system me- nyatakan bahwa kebijakan whistleblowing system mereka mencakup seluruh pegawai baik sebagai subjek  maupun  objek  pelaporan.  Menariknya,  lima  lembaga  (15%)  tidak  memasukkan  ‘seluruh karyawan’  ke  dalam  kebijakan whistleblowing mereka.  Hal  ini  menarik  karena  istilah  ‘seluruh karyawan’ mungkin memfasilitasi cakupan kebijakan yang universal. Meskipun tidak satu pun dari dua penelitian sebelumnya yang memberikan hasil 100% untuk pertanyaan ini, penelitian Moberly & Wylie (2011) menghasilkan 98%, sementara penelitian Hassink et al. (2007) menghasilkan angka 96% dari sampel mereka. Berbagai kemungkinan alasan dikemukakan untuk menjelaskan kondisi ini.  Misalnya,  Hassink  et  al.  (2007)  menjelaskan  bahwa  sejumlah  kecil  lembaga  sampel  (4%) membatasi kebijakan mereka hanya pada pegawai dengan posisi manajerial senior.

## Nada Ketegasan Peraturan
Nada ketegasan peraturan adalah bagaimana organisasi mengharapkan karyawannya bertindak ketika melihat adanya kesalahan. Meskipun kebijakan whistleblowing system tidak diwajibkan dalam peraturan nasional, cukup menarik bahwa lebih dari separuh lembaga (56%) membuat pernyataan yang tegas seperti 'pegawai harus…' atau 'merupakan kewajiban pegawai untuk…'. Sebanyak 41% lembaga pemerintah di Indonesia mendorong pegawainya untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Sementara  44%  institusi  mengirimkan  pesan  yang  lebih  netral  kepada  karyawannya  dengan menyatakan bahwa karyawannya ‘dapat atau boleh saja melaporkan’ ketika karyawan menyaksikan rekan kerjanya melakukan pelanggaran. Responden boleh memilih lebih dari satu pilihan.
Dalam  hal  ini,  ditemukan  perbedaan  hasil  yang  signifikan  dari  dua  penelitian  sebelumnya. Hassink et al. (2007) yang meneliti Financial Times Stock Exchange (FTSE) Eurotop -100 menemukan bahwa  66%  lembaga  sampel  menggunakan  nada  otoritatif  seperti  “harus”,  “seharusnya” ,  atau “diharapkan” melaporkan pelanggaran. Tiga puluh enam persen menggunakan pernyataan yang mo - de rat seperti “karyawan didorong untuk melaporkan”, sementara 13% kebijakan lainnya menggu - na kan nada netral seperti “bisa” atau “boleh”. Penelitian Moberly dan Wylie (2011) menegaskan bahwa pada perusahaan-perusahaan di Amerika menunjukkan angka yang sangat tinggi mencapai 97% dari responden yang mewajibkan karyawannya untuk melaporkan setiap pelanggaran yang mereka saksikan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menyadari pentingnya whistleblowing untuk sistem pengendalian internal mereka. Proporsi sampel lainnya, 36%, menggunakan nada sedang seperti “mendorong” (Moberly & Wylie, 2011b). Kedua studi tersebut mencatat persentase total di atas 100% karena beberapa lembaga menulis jenis pernyataan yang berbeda mengenai kebijakan mereka,  misalnya,  menyatakan  pesan  yang  lebih  otoritatif  untuk  pelanggaran  keuangan  dan memiliki nada netral yang mendorong untuk pelanggaran perilaku etis sehingga menghasilkan nada ketegasan yang berbeda-beda pada lembaga yang sama.

## Sifat Pelanggaran yang akan Dilaporkan
Karyawan yang menyaksikan pelanggaran mungkin akan melihat dan memastikan ke peraturan internal  organisasi  untuk  mengetahui  jenis  pelanggaran  apa  yang  ingin  diketahui  oleh  otoritas sebelum mereka memutuskan untuk melaporkannya (Vandekerckhove, 2010).  Berkaitan dengan hal tersebut, kuesioner menanyakan apakah institusi pemerintah yang menjadi sampel memberikan contoh umum pelanggaran seperti pernyataan 'pelanggaran hukum/peraturan/kode etik.' Secara
umum, hampir 80% responden menyatakan memberikan contoh umum pelanggaran. Empat insti- tusi menolak menjawab pertanyaan ini. Tiga lembaga lainnya menyatakan secara eksplisit bahwa kebijakan whistleblowing mereka tidak memberikan contoh pelanggaran secara umum. Tampaknya prosedur mereka lebih sederhana dan langsung ke sasaran, dalam hal ini setiap jenis pelanggaran ditentukan secara spesifik dalam kebijakan mereka.
Sebagian besar lembaga pemerintah menetapkan bahwa korupsi merupakan objek pelaporan dalam kebijakan whistleblowing mereka; 25 dari 34 lembaga (74%) mengindikasikan bahwa per- aturan mereka ditujukan untuk jenis pelanggaran ini. Pelanggaran yang paling banyak disebutkan adalah  permasalahan  pelaporan  keuangan  (62%),  konflik  kepentingan  (62%),  dan  pencurian/ penyelewengan/penyalahgunaan  aset  lembaga  pemerintah  (59%).  Ketiga  pelanggaran  tersebut berkaitan erat dengan aksioma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia.

## Pejabat atau Badan yang Menerima Laporan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 88% lembaga sampel menunjuk departemen audit inter- nalnya  (Inspektorat  Jenderal)  untuk  menerima  laporan  sehingga  auditor  dapat  menindaklanjuti laporan  tersebut  dan  segera  mengambil  tindakan  yang  tepat.  Strategi  ini  diharapkan  dapat meningkatkan akuntabilitas entitas publik. Temuan ini juga menegaskan hasil penelitian awal pene- litian ini yang menemukan bahwa sebagian besar lembaga pemerintah (52%) menugaskan Inspek- torat Jenderal untuk menangani sistem pelaporan pelanggaran berbasis web. Hal ini pada akhirnya menunjukkan pentingnya peran departemen audit internal dalam mengelola whistleblowing system dan melaksanakan program antikorupsi di lingkungan pemerintahan.
Penerima laporan terpopuler berikutnya adalah saluran khusus, seperti hotline dan situs web khusus whistleblowing . 56% lembaga menerapkan aplikasi ini untuk menerima laporan. Beberapa lembaga  menyediakan  saluran  yang  memfasilitasi  pegawai  dan  masyarakat  untuk  melaporkan pelanggaran  secara  langsung  kepada  pejabat  tinggi  atau  pemimpin  politik  di  lembaga  tersebut, seperti  Direksi,  Pimpinan  lembaga  negara  atau  kementerian,  Direktorat  Jenderal,  Eselon  1,  atau Kepala Daerah (Gubernur). Jumlah tersebut mencakup 35% dari institusi yang dijadikan sampel. Sepuluh  institusi  (29%  responden),  menunjuk  petugas  kepatuhan  atau  etika  untuk  menerima laporan  karyawan.  Proporsi  sampel  yang  sama  mendelegasikan  tanggung  jawab  kepada  atasan langsung  atau  tidak  langsung  untuk  menerima  laporan  karyawan.  Hal  ini  berbeda  dengan  yang terjadi di Amerika dan Eropa. Di AS, 75% institusi sampel menunjuk supervisor karyawan sebagai penerima  laporan  (Moberly  &  Wylie,  2011b),  sementara  73%  institusi  sampel  di  daratan  Eropa menggunakan  hierarki  organisasi  sebagai  kontak  paling  umum  untuk  melaporkan  pelanggaran (Hassink, et al., 2007).

## Formalitas dan Pedoman Pelaporan
Dari total responden,  91% lembaga menyatakan bahwa pelanggaran harus dilaporkan secara rinci, diperlukan informasi komprehensif sebagai prasyarat penyelidikan lebih lanjut. Hal ini cukup beralasan karena pemeriksa akan mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti jika tidak mengeta- hui detail kasus seperti siapa tersangkanya, kejahatan apa yang dilakukannya, kapan kejadiannya, dan lain-lain. Akan sulit untuk mengusut kasus ini jika laporan tersebut hanya menjelaskan fakta umum.  Meskipun  persentase  responden  yang  menyatakan  bahwa  pelanggaran  harus  dilaporkan secara rinci sangatlah tinggi, yaitu lebih dari 90%, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa hanya 79%  responden  yang  merinci  apa  yang  harus  dimasukkan  dalam  laporan.  Informasi  mengenai keterangan apa saja yang diharapkan oleh instansi pemerintah, pedoman umum cara pelaporan, aturan dasar 5W + 1H (apa, kapan, dimana, siapa, mengapa dan bagaimana) dapat ditemukan pada beberapa whistleblowing system institusi pemerintah yang berbasis web.  Informasi tambahan ini diperoleh dari penelitian pendahuluan.
Lebih dari separuh responden (59%) menyertakan formulir pelaporan khusus di website dan peraturan  internalnya  untuk  membantu  karyawan  atau  pihak  eksternal  yang  ingin  melaporkan pelanggaran. Fitur lain yang disediakan oleh lembaga untuk memfasilitasi pelaporan adalah daftar kriteria pelanggaran, si mana lebih dari separuh sampel (53%) menyatakan bahwa mereka memiliki fasilitas ini.

## Perlindungan dari Pembalasan dan Kualifikasi Perlindungan
Inisiatif penerapan whistleblowing di Indonesia saat ini tampaknya berjalan mundur. Hal ini dise- babkan  lemahnya perlindungan yang diberikan  oleh  lembaga  pemerintah, bahkan pada  lembaga yang sudah memiliki ketentuan whistleblowing . Hanya sedikit kebijakan lembaga yang memberikan jaminan umum bahwa tidak akan ada tindakan pembalasan (29%); dan hanya sembilan lembaga (27%) yang menyatakan bahwa tindakan pembalasan dan/atau mempertimbangkan tindakan pem- balasan “tidak akan ditoleransi”. Hanya 24% lembaga yang bersedia memberikan jaminan perlin - dungan  bagi  pelapor  yang  lemah,  yaitu  pelapor  yang  hanya  memiliki  sedikit  bukti.  Hal  ini  tidak mengherankan karena terlihat dari 23 lembaga (68%) menyatakan bahwa laporan harus didasarkan pada “keyakinan yang masuk akal” atau dibuat dengan itikad baik.
Para pelapor di Eropa dan AS menikmati jaminan yang lebih baik daripada di Indonesia, sesuai dengan  studi  Hassink  et  al.  (2007)  yang  menemukan  79%  badan  usaha  di  negara-negara  Eropa dalam sampel mereka dengan jelas menyatakan bahwa sistem pelaporan mereka bersifat rahasia, sementara Moberly dan Wylie (2011) menemukan hampir 91% dari sampel organisasi AS berjanji bahwa mereka tidak akan melakukan pembalasan terhadap karyawannya; 30% di antaranya bahkan menjamin hukuman bagi mereka yang melakukan balas dendam kepada pelapor.
Kombinasi  berbagai  faktor,  mulai  dari  lemahnya  perlindungan  hingga  rumitnya  persyaratan perlindungan saksi, sebagaimana disebutkan di atas, dapat menimbulkan rasa takut, tidak nyaman, dan pada akhirnya melemahkan motivasi pegawai di Indonesia untuk melaporkan pelanggaran.

## Proses Penanganan Laporan
Jaminan bahwa laporan akan ditangani secara serius juga diperlukan untuk meyakinkan calon pelapor bahwa tindakannya tidak sia-sia. Sebagian besar institusi yang menjadi sampel penelitian ini (85%) dengan jelas menyatakan bahwa pelanggaran yang dilaporkan akan diperlakukan secara rahasia; sebagian besar (91%) juga menetapkan persyaratan tindak lanjut yang pasti, yaitu bahwa pelanggaran harus dilaporkan secara cukup rinci agar dapat dilakukan penyelidikan.
Selain itu, rincian spesifik diperlukan untuk laporan penanganan yang tepat (79%), dan lebih dari separuh (59%) menyediakan formulir pelaporan khusus untuk membantu karyawan mereka ketika mereka perlu membuat laporan awal. Sementara itu, sebagian besar (85%) berjanji bahwa pelang- garan yang dilaporkan akan dirahasiakan, meskipun hanya sedikit yang secara jelas menyatakan bahwa pelanggaran dapat dilaporkan secara anonim (59%).

## Anonimitas Pelapor
Sebagian besar pemerintah daerah tidak menjamin perlindungan bagi pelapor, sementara lem- baga-lembaga pemerintah pusat sudah selangkah lebih maju, di mana banyak dari mereka berjanji untuk  melindungi  anonimitas  pelapor  serta  melindungi  mereka  dari  tindakan  pembalasan  dan potensi dampak merugikan lainnya yang disebabkan oleh tindakan tersebut.
Namun,  total  hanya  59%  (20  lembaga)  yang  menjamin  anonimitas  pelapor,  sementara  32% responden menyatakan bahwa lembaga mereka tidak menganjurkan pelaporan anonim, meskipun sebagian  besar  menyatakan  bahwa  mereka  akan  merahasiakan  pelanggaran  yang  dilaporkan. Temuan ini konsisten dengan penelitian lain, Moberly dan Wylie (2011) dan Hassink et al. (2007) menyatakan bahwa hanya 56% dan 64% organisasi yang mempromosikan pelaporan anonim.
Menurut Miceli et al. (2013) terdapat argumen di kalangan akademisi mengenai nilai pelaporan anonim. Anonimitas dapat menyebabkan beberapa masalah serius seperti masalah perlindungan data, tindak lanjut laporan, dan terhentinya proses investigasi (Miceli et al., 2013; Miceli & Near, 1992). Namun, anggota organisasi lebih cenderung bicara ketika mereka mempunyai pilihan untuk tidak disebutkan namanya (Miethe, 1999; Sunstein, 2005). Dalam konteks Indonesia, para peneliti percaya bahwa keengganan banyak lembaga untuk memastikan anonimitas cukup mengecewakan karena hal ini dapat memberikan perlindungan tambahan bagi pelapor dari tindakan pembalasan.

## Jaminan Tindak Lanjut Penyeledikan
Investigasi atau penanganan serius terhadap laporan dijamin pada 85% dari total sampel. Seba- gian besar institusi mengharuskan manajer dan karyawan untuk bekerja sama dalam penyelidikan (74%). Poin lainnya adalah keharusan untuk menyimpan catatan pengaduan (62%) dan jaminan
bahwa  proses  pengambilan  keputusan  untuk  melakukan  investigasi  dijelaskan  dengan  jelas. Beberapa institusi juga melarang pegawainya memulai investigasi sendiri (18%).

## Peran Auditor Internal dalam Menyelidiki Kasus Korupsi di Institusi
Pertanyaan terakhir dalam kuesioner menggali topik ini lebih dalam dengan menanyakan secara langsung peran auditor (baik internal maupun eksternal) dalam menyikapi kasus korupsi aktual yang terjadi di lembaganya. Kualitatif content analysis digunakan untuk menganalisis pertanyaan terbuka ini dan mengklasifikasikan respon berdasarkan tema serupa. Hasil penelitian menemukan bahwa  peran  auditor  pemerintah  dalam  pengendalian  korupsi  yang  paling  sering  disebut  oleh responden adalah menindaklanjuti dan menyelidiki kasus korupsi dengan menggunakan beberapa teknik audit seperti pemeriksaan dokumen dan verifikasi fisik, observasi, komputasi dan prosedur analitis. Peran ini disebutkan sebanyak 33 kali oleh responden dalam kuesioner. Auditor juga dapat memainkan  peran  penting  dalam  tindakan  pencegahan  sebelum  korupsi  terjadi.  Responden mendiskusikannya sebanyak tiga belas kali.

## Praktik Terbaik Kebijakan Whistleblowing
Penelitian ini bertujuan untuk membuat kerangka kerja kategoris berdasarkan praktik terbaik internasional  mengenai  kebijakan whistleblowing di  kalangan  lembaga  pemerintah.  Tabel  1 menunjukkan struktur dasar kebijakan whistleblowing :
Tabel 1 . Struktur dasar kebijakan whistleblowing yang diadaptasi dari Hassink et al. (2007) dan Moberly & Wylie (2011).
1.  Lokasi kebijakan dapat ditemukan oleh publik
2. Kebijakan berlaku untuk …
3.  Nada ketegasan, ketegasan kebijakan untuk mendorong whistleblowing 4.  Permasalahan umum lainnya terkait penerapan whistleblowing di institusi
5.  Sifat pelanggaran yang dilaporkan
6.  Pejabat atau badan yang dapat menerima laporan pelanggaran
7.  Formalitas dan panduan kebijakan
8.  Perlindungan dari pembalasan dan kualifikasi perlindungan
9.  Jaminan kerahasiaan dan anonimitas
10.  Detil investigasi dan respon institusi terhadap laporan whistleblowing

## Simpulan
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  “Untuk  memahami  dan  mengeksplorasi  penerapan whistle- blowing  system di  lembaga-lembaga  pemerintah  di  Indonesia,  efektivitasnya  dalam  mengurangi korupsi  di  Indonesia,  dan  bagaimana  profesi  audit  pemerintah  mengoptimalkan whistleblowing system dalam pengendalian korupsi di Indonesia.” Sebagaimana tercermin pada tujuan penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahu- an yang ada dengan menguraikan potensi whistleblowing system untuk mengurangi tingkat korupsi di  suatu  negara  tertentu,  dalam  hal  ini  Indonesia.  Temuan  penelitian  ini  juga  dapat  mempunyai implikasi terhadap praktik audit karena whistleblowing system yang banyak diterapkan di negara- negara maju merupakan bagian integral dari siklus audit (penilaian pengendalian internal). Selain itu, sebagai negara berpendapatan menengah dengan wilayah yang luas dan kepadatan penduduk yang tinggi, skenario Indonesia dapat digunakan untuk menghasilkan model yang dapat diadopsi di negara lain. Terakhir, pentingnya penelitian ini juga muncul dari fakta bahwa penelitian ini berfokus pada  topik  yang  sering  diabaikan  dalam  penelitian  antikorupsi.  Sistem  pelaporan  pelanggaran dianggap  sebagai  alat  yang  paling  efektif  untuk  mendeteksi  korupsi  dan  pelanggaran  keuangan lainnya,  namun  penelitian  dan  penerapannya  untuk  memberantas  korupsi  di  Indonesia  masih rendah. Kesimpulan artikel ini dibahas dalam subbagian tersendiri di bawah judul masing-masing pertanyaan penelitian, sebagai berikut.
Pertanyaan  Penelitian  #1 “Bagaimana  kebijakan whistleblowing yang  saat  ini  diterapkan  pada institusi pemerintah di Indonesia?”
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain dalam penerapan whistleblowing system dan pengembangan peraturan whistleblowing . Hal ini dapat dilihat  dari  beberapa  faktor.  Misalnya,  belum  adanya  kebijakan  nasional  yang  mengamanatkan penerapan whistleblowing  system .  Hanya  sedikit  lembaga  pemerintah  yang  memiliki  saluran whistleblowing berbasis web, dimana dari 618 lembaga yang disurvei, hanya tiga puluh satu lembaga (5%) yang memiliki saluran tersebut. Pengumpulan data lebih lanjut (kuesioner online ) menunjuk- kan bahwa hanya 77% sampel (34 dari 44) yang memiliki setidaknya satu saluran pelaporan pelang- garan, sedangkan 23% sisanya tidak memilikinya.
Selain  itu,  perlindungan  terhadap  pelapor  di  Indonesia  masih  lemah,  hanya  sepuluh  lembaga (30%) yang menyatakan bahwa kebijakan mereka sudah memuat pernyataan perlindungan secara umum. Sebelas lembaga (32% responden) menganggap pelaporan anonim merupakan hambatan dalam  menindaklanjuti  laporan  dan  meminta  informasi  lebih  lanjut  kepada  pelapor.  Kombinasi berbagai faktor mulai dari lemahnya perlindungan hingga rumitnya persyaratan perlindungan saksi dapat menimbulkan rasa takut, tidak nyaman, dan pada akhirnya melemahkan motivasi anggota organisasi di Indonesia yang ingin melapor.
Faktor-faktor tersebut menegaskan bahwa kebijakan whistleblowing di Indonesia secara umum masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain baik di kawasan yang sama seperti Singapura dan Malaysia, maupun negara-negara maju lainnya seperti negara-negara daratan Eropa dan Amerika.
Pertanyaan  Penelitian  #2 “Bagaimana  profesi  audit  pemerintah  mengoptimalkan  penggunaan whistleblowing system dalam pengendalian korupsi di Indonesia?”
Berdasarkan kuesioner online , sebagian besar lembaga pemerintah di Indonesia (88%) menugas- kan departemen audit internalnya, atau Inspektorat di Indonesia, sebagai pejabat atau badan yang dapat melaporkan pelanggaran. Dengan melakukan hal ini, pemerintah ingin memastikan bahwa laporan-laporan  tersebut  ditangani  secara  memadai,  yaitu  dinilai,  diselidiki,  dan  ditindaklanjuti dengan tepat oleh auditor internal. Selanjutnya dalam penanganan laporan, jika dirasa perlu untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan pemeriksaan yang lebih detail, seluruh responden menya- takan bahwa departemen audit internal akan melaksanakan pekerjaan tersebut.
Mengikuti informasi spesifik dari pelapor juga dapat mempercepat dan menyederhanakan pro- ses investigasi kasus korupsi. Proses investigasi pun menghasilkan output yang lebih baik diban- dingkan  audit  biasa.  Keuntungan  lainnya  adalah whistleblowing  system dapat  menciptakan  rasa saling mengawasi di kalangan pegawai sehingga meningkatkan kualitas sistem pengendalian inter- nal dalam organisasi. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa auditor pemerintah di Indonesia berhasil mengoptimalkan penggunaan whistleblowing system untuk memfasilitasi pekerjaannya dalam me- nyelidiki pelanggaran keuangan di tempat kerjanya. Hal ini juga menegaskan kontribusi signifikan auditor sebagai operator sistem dalam mengurangi tingkat korupsi di Indonesia.
Pertanyaan  Penelitian  #3 “Sejauh  mana  dampak  sistem  pelaporan  pelanggaran  terhadap pengendalian korupsi di Indonesia?”
Penelitian ini mengandalkan jawaban partisipan dalam bentuk kuesioner tertutup dan terbuka, sehingga persepsi  responden terhadap  pentingnya whistleblowing  system di institusinya menjadi penting dan menjadi hal pertama yang harus dibangun. Dalam hal ini, sebagian besar responden dalam kuesioner online (33 dari 34 lembaga) setuju  bahwa whistleblowing system penting untuk mendeteksi dan mencegah korupsi. Lebih lanjut, hasil penelitian mengungkapkan bahwa whistle- blowing system berbasis web dapat mengurangi frekuensi interaksi antara pegawai dan masyarakat sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku korupsi. Whistleblowing system juga dapat bermanfaat bagi institusi pemerintah dalam hal menumbuhkan keberanian pegawai dan masyara- kat  untuk  melaporkan  ketika  menyaksikan  praktik  korupsi  di  sekitar  mereka.  Temuan  tersebut menegaskan bahwa whistleblowing system mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengen- dalian korupsi di institusi pemerintah.
Temuan-temuan  dari  penelitian  ini  dapat  berkontribusi  pada  pemahaman  yang  lebih  baik mengenai inisiatif antikorupsi, khususnya di negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia. Temuan  ini  diharapkan  relevan  bagi  para  praktisi,  akademisi,  dan  pembuat  kebijakan  dalam berbagai hal. Hal ini akan memberikan kontribusi pada literatur yang ada dalam dua hal. Pertama,
penelitian ini memperluas bukti-bukti sebelumnya melalui tinjauan sistematis terhadap kebijakan whistleblowing pada suatu  lembaga  pemerintah  di  Indonesia,  dan  mendapatkan  alasan mengapa lembaga-lembaga tersebut belum menerapkan sistem pelaporan pelanggaran, jika belum diterap- kan. Kedua, mengingat whistleblowing system di Indonesia masih belum matang, maka belum jelas siapa  yang  harus  menindaklanjuti  laporan  pelaporan  pelanggaran  tersebut.  Kami  menguraikan bagaimana  praktik  yang  ada  saat  ini  menjawab  pertanyaan  ini  dan  bagaimana  profesi  audit pemerintah di Indonesia dapat berkontribusi untuk memperbaiki situasi ini.
Studi ini dapat memberikan kerangka kerja untuk mempelajari pemberantasan korupsi dengan menggunakan whistleblowing system di negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi mene- ngah-tinggi  seperti  Indonesia,  bagaimana  profesi  audit  dapat  membantu  suatu  negara  untuk mengendalikan korupsi dan berguna bagi para pembuat kebijakan akademis dan peneliti lain. Selain itu, sebagai negara berpendapatan menengah dengan banyak wilayah daratan yang tersebar dan kepadatan penduduk yang tinggi, skenario Indonesia dapat digunakan untuk menghasilkan model yang pada akhirnya dapat diadopsi di negara lain.
Saat ini, sistem pelaporan pelanggaran yang diterapkan di sebagian besar negara maju merupa- kan bagian dari sistem pengendalian internal, misalnya di Amerika, berdasarkan Sarbanes Oxley Act 2002.  Sebaliknya,  berdasarkan  undang-undang  dan  standar  profesi,  auditor  diwajibkan  untuk meninjau pengendalian internal entitas dalam setiap perikatan audit, masuk akal jika auditor akan memanfaatkan whistleblowing system untuk menyempurnakan laporan auditnya. Oleh karena itu, temuan penelitian ini juga dapat mempunyai implikasi terhadap praktik audit.

## Ucapan Terima Kasih
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK-RI);  Beasiswa  LPDP;  dan  Universitas Sebelas Maret (UNS).
Referensi
Alatas, S. H. (1990). Corruption: its nature, causes, and functions . Aswicahyono, H. H., & Hill, H. (2015). Is Indonesia trapped in the middle? Discussion Paper Series. Bashir, S., Hamid Rafiq Khattak, Hanif, A., & Sara Naseer Chohan. (2011). Whistle-blowing in public sector organizations: Evidence from Pakistan. The American Review of Public Administration , 41(3), 285-296. https://doi.org/10.1177/0275074010376818.
Basri, M. C., & Hill, H. (2011). Indonesian growth dynamics. Asian Economic Policy Review , 6 (1), 90 – 107. https://doi.org/10.1111/j.1748-3131.2011.01184.x
Brough, P., Lawrence, S. A., Tsahuridu, E., & Brown, A. J. (2021). The effective management of whistleblowing: The whistleblowing response model. In Handbook on Management and Employment Practices . Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-24936-6_20-1
Brown, R. A. (2006). Indonesian corporations, cronyism, and corruption. Modern Asian Studies ,
40 (04), 953 – 992. https://doi.org/10.1017/S0026749X06002216 Budiman, A., Roan, A., & Callan, V. J. (2013). Rationalizing ideologies, social identities and corruption among civil servants in Indonesia during the Suharto era. Journal of Business Ethics , 116 (1), 139 – 149. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1451-y
Cameron, L., Chaudhuri, A., Erkal, N., & Gangadharan, L. (2009). Propensities to engage in and punish corrupt behavior: Experimental evidence from Australia, India, Indonesia and Singapore. Journal of Public Economics , 93 (7), 843 – 851.
Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L. H. (1999). Who controls east Asian corporations. Policy Research working paper . http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/195Claes.pdf Deflem, M. (1995). Corruption, law, and justice: A conceptual clarification. Journal of Criminal Justice , 23 (3), 243 – 258. https://doi.org/10.1016/0047-2352(95)00018-L Dungan, J. A., Young, L., & Waytz, A. (2019). The power of moral concerns in predicting whistleblowing decisions. Journal of Experimental Social Psychology , 85 , 103848. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2019.103848
Erwin, J., & Ramsay, B. (2015). Whistleblowing environment in Indonesian financial institutions. International Journal of Business and Social Research , 5 (11), 28 – 35.
Fealy, G. (2011). Indonesian politics in 2011: D emocratic regression and Yudhoyono’s regal incumbency. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 47 (3), 333 – 353. Gillespie, K., & Okruhlik, G. (1991). The political dimensions of corruption cleanups: a framework for analysis. Comparative Politics , 24 (1), 77 – 95. https://doi.org/10.2307/422202 Hakim, R. N. (2016). Dahlan Iskan menambah daftar menteri era SBY yang tersangkut korupsi. In Kompas . Retrieved from
http://nasional.kompas.com/read/2016/10/28/09590561/dahlan.iskan.menambah.daftar. menteri.era.sby.yang.tersangkut.korupsi
Halim, H., & Parlina, I. (2017). Jokowi in-law plays key role in bribery case. In The Jakarta Post . Retrieved from http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/18/jokowi-in-law-plays- key-role-in-bribery-case.html
Hamilton-Hart, N. (2001). Anti-corruption strategies in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 37 , 18 – 65. https://doi.org/10.1080/000749101300046519 Hassink, H., de Vries, M., & Bollen, L. (2007). A content analysis of whistleblowing policies of leading European companies. Journal of Business Ethics , 75 (1), 25 – 44. Hill, H. (2000). Indonesia: The strange and sudden death of a tiger economy. Oxford Development Studies , 28 (2), 117 – 139.
Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Organizations and cultures: Software of the mind.
In McGrawHill, New York .
Hogan, C. E., Rezaee, Z., Riley Jr, R. A., & Velury, U. K. (2008). Financial statement fraud: Insights from the academic literature. Auditing: A Journal of Practice & Theory , 27 (2), 231 – 252. Jain, A. K. (2001). Corruption: A Review. Journal of Economic Surveys , 15 (1), 71 – 121. King, D. Y. (2000). Corruption in Indonesia: A curable cancer? Journal of International Affairs , 53(2), 603 – 624. http://www.jstor.org/stable/24357767 Klitgaard, R. (1988). Controlling corruption . Univ of California Press. Klitgaard, R. (2008). A holistic approach to the fight against corruption . http://www.cgu.edu/PDFFiles/Presidents
Klitgaard, R. (2019). Engaging corruption: new ideas for the International Monetary Fund. Policy Design and Practice , 2 (3), 229 – 242. https://doi.org/10.1080/25741292.2019.1612542 Kumar, R. (2014). Research methodology: A step-by-step guide for beginners (4th ed.). SAGE Publications. Lane, J.-E. (2005). Public administration and public management: the principal-agent perspective . Taylor & Francis.
Latan, H., Ringle, C. M., & Jabbour, C. J. C. (2016). Whistleblowing intentions among public accountants in Indonesia: Testing for the moderation effects. Journal of Business Ethics , 152, 573-588. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3318-0
Lee, G., & Fargher, N. (2013a). Companies’ use of whistle -blowing to detect fraud: An examination of corporate whistle-blowing policies. Journal of Business Ethics , 114 (2), 283 – 295. Lee, G., & Fargher, N. (2013b). Companies’ use of whistle -blowing to detect fraud: An examination of corporate whistle-blowing policies. Journal of Business Ethics , 114 (2), 283 – 295. Miceli, M. P., & Near, J. P. (1992). Blowing the whistle: The organizational and legal implications for companies and employees . Lexington Books. Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2013). Whistle-blowing in organizations . Psychology Press.
Miethe, T. D. (1999). Whistleblowing at work: Tough choices in exposing fraud, waste, and abuse on the job . Westview Press Boulder, CO.
Mietzner, M. (2014). How Jokowi won and democracy survived. Journal of Democracy , 25 (4), 111 – 125.
Moberly, R. E., & Wylie, L. E. (2011a). An empirical study of whistleblower policies in United States corporate codes of ethics . 27 – 55.
Moberly, R. E., & Wylie, L. E. (2011b). An empirical study of whistleblower policies in United States corporate codes of ethics . 27 – 55.
Mohamad, A., Sifat, I. M., Mohd Thas Thaker, H., & Noor, A. M. (2021). On IMF debt and capital control: evidence from Malaysia, Thailand, Indonesia, the Philippines and South Korea. Journal of Financial Regulation and Compliance , 29 (2), 143 – 162.
Near, J. P., & Miceli, M. P. (2008). Wrongdoing, whistle-blowing, and retaliation in the US government what have researchers learned from the Merit Systems Protection Board (MSPB) survey results? Review of Public Personnel Administration , 28 (3), 263 – 281.
Nurhidayat, I., & Kusumasari, B. (2017). Strengthening the effectiveness of whistleblowing system: a study for the implementation of anti-corruption policy in Indonesia. Journal of Financial Crime , 0. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2016-0069
Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia. Journal of Political Economy , 115 (2), 200 – 249. https://doi.org/10.1086/517935
Paul, R. J., & Townsend, J. B. (1996). Don’t kill the messenger! Whistle -blowing in America - A review with recommendations. Employee Responsibilities and Rights Journal , 9 (2), 149 – 161. Pertiwi, K., & Ainsworth, S. (2021). “Democracy is the cure?”: Evolving constructions of corruption in Indonesia 1994 – 2014. Journal of Business Ethics , 173 (3), 507 – 523. https://doi.org/10.1007/s10551-020-04560-y Quah, J. S. T. (2016). Controlling corruption in Asian countries. Routledge Handbook of Corruption in Asia . Schwarz, A. (1999). A nation in waiting: Indonesia’s search for stability . Allen & Unwin Sydney. Sharma, S. D. (2003). The Asian financial crisis new international financial architecture: Crisis, reform and recovery . Manchester University Press.
Sherlock, S. (2002). Combating corruption in Indonesia? The ombudsman and the assets auditing commission. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 38 (3), 367 – 383. Singleton, T. W., Singleton, A. J., Bologna, G. J., & Lindquist, R. J. (2006). Fraud auditing and forensic accounting . John Wiley & Sons.
Sunstein, C. R. (2005). Why societies need dissent (Vol. 9). Harvard University Press.
Suyatno, B., Armstrong, A., & Thomas, K. (2017). Designing whistleblowing policy and regulations for high-context cultures: A case study in Indonesia. In Perspectives on Philosophy of Management and Business Ethics . Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46973-7_13 Tadjoeddin, M. Z. (2019). Inequality and exclusion in Indonesia: Political economic developments in the post-Soeharto era. Journal of Southeast Asian Economies , 36(3), 284 – 303. https://www.jstor.org/stable/26842377.
Taylor, J. (2019). What causes employees to whistle while they work? Factors affecting internal whistle‐blowing in the Australian Public Service. Australian Journal of Public Administration , 78 (4), 497 – 515. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12401 Trimulyono, H. (2011). Securing protection and cooperation of witnesses and whistle-blowers.
Fourth Regional Seminar on Good Governance for Southeast Asian Countries , 68 – 75.
Vandekerckhove, W. (2010). Whistleblowing: perennial issues and ethical risks. In Handbook of Corporate Governance and Social Responsibility . Gower, Farnham.
Weaver, G. R., Treviño, L. K., & Cochran, P. L. (1999). Corporate ethics practices in the mid- 1990’s:
An empirical study of the Fortune 1000. Journal of Business Ethics , 18 (3), 283 – 294. White, A. (2006). The paradox of corruption as antithesis to economic development: Does corruption undermine economic development in Indonesia and China, and why are the experiences different in each country? Asian-Pacific Law and Policy Journal , 8 (1), 1.
Winardi, R. D. (2013). The influence of individual and situational factors on lower-level civil servants’ whistle -blowing intention in Indonesia. Journal of Indonesian Economy and Business: JIEB. , 28 (3), 361. Wolfe, S., Worth, M., Dreyfus, S., & Brown, A. J. (2014). Whistleblower protection laws in G20 countries .