## IKLIM INVESTASI DI DAERAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007

## CLIMATE INVESTMENT IN PROVINCE PERSPEKTIF ACT
NUMBER 25 YEAR 2007

## Ulya Sofiana
Institut Agama Islam Negeri Mataram
Email :  sofieulya@yahoo.com
Naskah diterima : 02/02/2014; revisi : 06/02/2014; disetujui :26/02/2014

## A bstrAct
Investment is important to improve the economy of a country. Today, a country  receiving foreign capital no longer consider the entry of foreign capital as a threat, or  as suspect. , Now developing countries argue that foreign capital can provide stock, bring managerial expertise, knowledge, capital and market connections. The issue to be studied in this paper is what should be considered by the state and the region to make investors interested in investing. The approach used in obtaining the data is normative juridical approach, which analyzes the roles of investment regulations relating to matters affecting the development of the investment climate. Good investment climate is needed to make the investors invest in economic activity in a country and region. The means that the investment climate raises investor confidence that the capital to be invested in certain businesses will benefit in the future. Investments generally require substantial funds and effect company in the long term, so investors are cautious to invest substantial funds if it is not profitable, therefore to support the creation of a favorable investment climate requires a feasibility study on whether or not an investment project implemented and considers some good supporting and inhibiting factors such as regulatory policies regarding investment, rule of law, political stability, security, manpower, adequate facilities and so on.

## Keywords : Investment, Investor, Capital, Province, Economy, Law, Act

## A bstrAk
Kegiatan investasi masih memiliki peranan penting untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Dewasa ini, negara-negara penerima modal asing tidak lagi menganggap masuknya modal asing sebagai suatu ancaman, maupun dipandang sebagai suatu yang patut dicurigai, sekarang negara berkembang berpendapat bahwa modal asing dapat memberi modal kerja, mendatangkan keahlian manajerial, ilmu pengetahuan, modal dan koneksi pasar. Permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah apa saja yang harus diperhatikan oleh negara dan daerah agar investor tertarik untuk berinvestasi. Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis peraturan-peraturan investasi yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi perkembangan iklim investasi. Iklim investasi yang baik diperlukan untuk membuat para investor mau berinvestasi dalam kegiatan ekonomi disuatu negara dan daerah, artinya iklim investasi tersebut menimbulkan kepercayaan pada investor bahwa modal yang akan ditanamkan dalam usaha tertentu akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi umumnya memerlukan dana yang cukup besar dan mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang, karenanya investor berhati-hati menginvestasikan dana yang besar bila ternyata tidak menguntungkan, karenanya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang baik memerlukan studi kelayakan proyek yakni penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek investasi dilaksanakan serta merhatikan beberapa faktor baik faktor

## Ulya Sofiana
| Iklim Investasi Di Daerah Perspektif Undang-Undang No. 25 Tahun 2007...........................

## PENDAHULUAN
a daNya sejumlaH besar negara di dunia ini yang merupakan suatu kenyataan dan tidak dapat dibantah, jumlah negara di dunia pada dewasa ini melebihi seratus negara. 1 Secara sosiologis suatu negara membutuhkan negara lain untuk meng- adakan hubungan kerja sama satu sama lain, diantaranya di bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan dan olah raga. Disamping itu terdapat pula  hubu- ngan perniagaan yang disebabkan oleh pem bagian kekayaan alam dan per- kembangan industri yang tidak merata di dunia. 2 Salah satu bentuk kerja sama yang diadakan antar negara-negara adalah investasi.
Istilah investasi berasal dari bahasa Inggris “ investment ” yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “me- nanamkan modal”. Di Indonesia kebijakan mengenai investasi telah dituangkan dalam Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan mena nam- kan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 3
Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan investasi, diantaranya pe- nyerapan tenaga kerja, peningkatan out put yang dihasilkan, penghematan devisa ataupun penambahan devisa, dan lain se- bagainya, yang jelas kalau kegiatan investasi meningkat maka kegiatan eko- nomi pun ikut terpacu, tentu saja bila keg-
1 Mochtar Kusuma Atmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, 2003, Hlm. 12.
2 Ibid Hlm. 13.
3 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2007, Tim Redaksi Fokus Media, 2007. Hlm. 3.
iatan investasi ini merupakan investasi yang sehat. 4 Sedangkan bagi investor tu- juan sederhananya melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang dan yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan. Sumber dana untuk in- vestasi bisa berasal dari aset-aset yang di- miliki saat ini, pinjaman dari pihak lain ataupun dari tabungan. Investor yang mengurangi konsumsi saat ini akan mem- punyai kemungkinan kelebihan dana un- tuk ditabung, dana yang berasal dari tabungan tersebut, jika diinvestasikan akan memberikan harapan peningkatan kemampuan konsumsi investor dimasa yang akan datang.
Investor tentu saja tidak serta merta mau berinvestasi ke suatu negara maupun daerah. Ada hal-hal yang diperhatikan, Dalam melakukan perjanjian investasi maupun untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya, suatu negara harus melakukan terobosan-terobosan dan membuat aturan-aturan yang dapat mem- berikan keuntungan baik bagi investor maupun bagi negara itu sendiri. Banyak negara-negara yang melakukan ke bi jakan yang bertujuan untuk meningkatkan inves tasi pada negara tersebut. bahkan kalaupun diperkirakan modal dalam negeri kurang mampu meningkatkan investasi, pemerintah tidak segan-segan mengundang pihak asing untuk melakukan investasi.
Indonesia memiliki potensi investasi yang sangat besar dengan keanekaragaman budayanya, adat istiadatnya yang unik, pemandangan alam yang indah, yang tersebar diseluruh nusantara. Iklim inves- tasi yang baik diperlukan untuk membuat
4 Suad Husnan dan Suwarsono Muhammad, Studi Kelayakan Proyek, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2000. Hlm 5.
pendukung dan penghambat seperti kebijakan mengenai peraturan investasi, kepastian hukum, stabilitas politik, keamanan, tenaga kerja, sarana yang memadai dan sebagainya.
Kata kunci: Investasi, Investor, Modal, Daerah, Ekonomi, Hukum, Undang-Undang.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
66~77
para investor mau berinvestasi dalam kegiatan ekonomi di suatu negara dan daerah, artinya iklim investasi tersebut menimbulkan kepercayaan pada investor bahwa modal yang akan ditanamkan dalam usaha tertentu akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian di atas maka per- masalahan yang penulis angkat dalam tulisan ini adalah hal-hal apa yang perlu diperhatikan agar tercipta suatu iklim investasi Indonesia yang sehat berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian hu- kum hukum normatif. Pada penelitian hu- kum normatif (hukum doktrinal), hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan-perturan investasi yang berkaitan dengan hal-hal yang mem- pengaruhi perkembangan iklim investasi yang dilaksanakan oleh pe merintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pen- dekatan perundang-undangan dan pende- katan konseptual. Adapun cara pengumpu- lan data dalam pe nelitian ini dilakukan dengan studi dokumen, yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan ter- hadap per aturan perundang-undangan dan buku-buku refrensi.

## PEMBAHASAN
Pada awal tahun 1960-an hingga tahun 1970-an negara-negara yang sedang ber- kembang masih kental menganggap masuk  nya modal asing adalah suatu an- caman penjajahan baru dari bekas negara kolonial (asing). karena itu setiap bentuk modal asing akan dipandang se bagai suatu yang patut dicurigai. 5 Ada beberapa teori
5 Huala Adolf, Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO), PT Raja Grafindo Persada, 2004. Hlm 6.
yang dapat dipelajari dari hubungan antar negara penerima modal dengan penanam modal khususnya pe nanam modal asing.
Teori yang dikemukakan Karl Mark dan Robert Magdoff memperlihatkan adanya sikap menolak kehadiran investasi asing yakni tidak menginginkan timbulnya ketergantungan dari negara-negara ter- hadap penanaman modal asing sehingga dengan tegas menolak adanya penanaman modal asing karena dianggapnya sebagai kelanjutan posisi kapitalisme. 6
Streen dan Stephen Hymer me nge- muka  kan teori yang mempunyai sifat nasi- onalisme dan populisme yang men dasari diri pada kehawatiran akan adanya domi- nasi penanaman modal asing, yang ke- hadirannya berakibat adanya pembagian keuntungan yang tidak seim bang yang ter- lalu banyak ada pada pihak penanaman modal asing, sehingga me nyebab kan negara penerima modal asing membatasi ke giatan penanaman modal asing se- demikian rupa. 7 Selanjutnya Hymer me- ngemukakan bahwa investor asing adalah monopolis (penguasaan pro duksi dan pas- ar) atau bahkan sering kali oligo polis (me- lakukan kerjasama dengan par tner untuk menguasai produksi dan pasar) di pasar- pasar pro duksi suatu negara di mana ia melakukan usahanya, dengan demikian berlaku  hukum pem bangunan tidak seim- bang yakni pem bangunan yang meng- hasilkan kemak muran di satu pihak dan kemelaratan di lain pihak. 8
Dewasa ini, negara-negara penerima modal asing tidak lagi menganggap ma- suknya modal asing sebagai suatu anca- man, maupun dipandang sebagai suatu yang patut dicurigai, sekarang negara
6 Karl Mark dalam Budi Sutrisno, Penanaman Modal Asing dalam Perspektif Pengutamaan Kepentingan Nasional dan Kosekwensi Hukumnya Psca Persetujuan Trims , program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2006. Hlm 18.
7 Ibid 8 Ibid
Ulya Sofiana | Iklim Investasi Di Daerah Perspektif Undang-Undang No. 25 Tahun 2007........................... berkembang berpendapat bahwa modal asing dapat memberi modal kerja, men- datangkan keahlian manajerial, ilmu pen- getahuan, modal dan koneksi pasar. 9
Teori Harrod-Domar menggariskan bahwa investasi (dan tabungan masyarakat untuk membiayai investasi) merupakan penentuan pertumbuhan ekonomi. Kalau tabungan dan investasi rendah, per tum- buhan ekonomi masyarakat atau negara ter sebut juga akan rendah 10
Raemond Vernon dan Charles P. Kind- leberger melihat peranan penanaman mod- al asing secara ekonomi tradisional dan dari segi kenyataan, di mana pe nanaman modal asing dapat membawa pe ngaruh pada perkembangan dan moder nisasi eko- nomi negara penerima modal asing. Proses tersebut dapat dilihat pada gejala perkem- bangan dan per tumbuhan ekonomi dunia dan mekanisme pasar yang dapat berlang- sung baik dengan atau tanpa pengaturan dan fasilitas dari negara penerima modal asing. 11
Alan M. Rugman menyatakan bahwa penanaman modal asing dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel inter- nalisasi. ada tiga variabel lingkungan yang menjadi perhatian, yaitu: ekonomi, non ekonomi dan pemerintah. Variabel eko- nomi menyusun suatu fungsi produksi ke- seluruhan suatu bangsa, yan didefi nisikan meliputi semua masukan faktor yang terdapat di dalam masyarakat. variabel non ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah kondisi budaya dan sosial masya- rakat suatu negara. dalam kenyataan, dan yang ke tiga dari variabel pemerintah, setiap negara memiliki merek politisnya sendiri. para politisi mencer minkan faktor spesifik lokasi bangsa dan bahkan menambah dengan suatu cara khusus.
9 Huala Adolf, Op Cit hlm. 6.
10 Indra Ismawan, Otonomi Ranjau-Ranjau , Pondok Edukasi, Solo, 2002, Hlm. 122.
11 Budi Sutrisno, Op Cit hlm. 19m
Selalu terdapat keragaman campur tangan pemerintah dalam bisnis inter nasional. 12
Pemerintah Indonesia sadar bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi nyata, hal tersebut juga telah dijabarkan dalam pasal 33 Undang- undang dasar 1945 yakni: “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keber- samaan, efesiansi berkeadilan, berkelan- jutan berwawasan lingkungan, keman- dirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajian dan kesatuan ekonomi nasi- onal”. 13 Senada dengan hal tersebut investasi menjadi bagian dari penyelang- garaan perekonomian nasional dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim investasi dapat di atasi. 14 Adapun hal-hal yang harus diper- hatikan dalam berinvestasi adalah sebagai berikut:
1.  Studi Kelayakan Proyek
Studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Pengertian keberhasilan bisa ditafsirkan berbeda-beda. Ada yang menafsirkan dalam arti yang lebih terbatas, terutama dipergunakan pihak swasta yang lebih berminat tentang manfaat ekonomis suatu investasi. Sedangkan dari pihak pemerintah pengertian menguntungkan bisa dalam arti yang lebih relatif dengan mem pertimbangkan berbagai faktor se- perti manfaat bagi masyarakat luas yang berwujud penyerapan tenaga kerja, pe- man faatan sumber daya, peng hematan
12 Alan M. Rugman dalam Salim HS dan Budi Sutrisno, Pengantar Hukum Investasi Indonesia , Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2006, hlm. 47.
13 Undang-Undang Dasar 1945 , Sekretariat jendral MPR RI, 2006. Hlm. 125.
14 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2007. Op. cit , Hlm. 37.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
66~77
devisa ataupun penambahan devisa yang diperlukan oleh pe merintah.
Investasi umumnya memerlukan dana yang cukup besar dan meam- pengaruhi perusahaan dalam jangka panjang, karenanya perlu berhati-hati agar jangan sampai terlanjur meng- investasikan dana yang besar ternyata tidak menguntungkan. Banyak sebab yang mengakibatkan suatu proyek in- ves  tasi  menjadi  tidak  meng untung kan di karenakan kesalahan dalam mem per- kira kan kebutuhan tenaga kerja dengan tersedianya tenaga kerja yang ada, pelaksanaan proyek yang tidak ter- kendali yang berakibat biaya pemba- ngunan menjadi mem bengkak, bisa juga disebabkan faktor lingku ngan yang berubah baik lingkungan ekonomi, sosial, bahkan politik dan bisa juga karena sebab-sebab diluar dugaan se- perti bencana alam pada lokasi proyek.
Dengan singkat dapat dikatakan tu- juan dilakukannya studi kelayakan adalah untuk menghindari keterlan- juran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang tidak men- guntungkan. Dalam studi kelaya kan hal-hal yang perlu diketahui adalah, ru- ang lingkup kegiatan proyek, cara keg- iatan proyek dilakukan, evaluasi terha- dap aspek-aspek yang me nentukan, sarana yang diperlukan, hasil kegiatan dan biaya-biaya yang harus di tanggung, akibat-akibat yang bermanfaat maupun yang tidak. langkah-langkah rencana untuk men dirikan proyek, serta jadwal dari ma sing-masing kegiatan sampai dengan proyek investasi siap berjalan.
Penilaian terhadap keadaan dan prospek suatu proyek investasi dilaku- kan atas dasar kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria ini bisa hanya mempertimbangkan manfaat proyek bagi perusahaan, bisa pula dengan memperhatikan aspek yang lebih luas.
Tentu saja tidak setiap proyek akan diteliti dengan tingkat inten  sitas yang sama. Beberapa proyek diteliti dengan sangat mendalam, men cakup aspek yang berpengaruh sedang kan beberapa proyek hanya diteliti terhadap beberapa aspek saja. Bahkan sering juga kita jumpai bahwa ada rencana-rencana investasi yang tidak dilakukan secara formal. 15
Ada beberapa faktor yang mempe- ngaruhi intensitas studi kelayakan, diantaranya yang utama adalah:
a.  Besarnya dana yang ditanamkan Umumnya semakin besar jum- lah dana yang ditanamkan, sema- kin mendalam studi yang perlu di- lakukan.
b.  Tingkat ketidakpastian proyek
Semakin sulit memperkirakan peng- hasilan penjualan, biaya, aliran kas dan lain-lain, harus semakin hati- hati dalam melakukan studi ke- layakan. Untuk proyek-proyek baru, umumnya cukup sulit dalam mem- perkirakan proyeksi penjualan. Ber- bagai cara ditempuh untuk me ngatasi ketidakpastian ini dengan analisa sensitivitas dengan tak  siran konser- vatif dan se bagainya.
c. Kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi proyek
Setiap proyek dipengaruhi dan juga mempengaruhi faktor-faktor lain nya. Faktor-faktor yang mempe ngaruhi suatu proyek bisa jadi sangat kom- pleks, sehingga pihak yang melaku- kan studi kelayakan terhadap proyek tersebut akan semakin berhati-hati. 16

## 2. Lembaga- Lembaga yang Memerlukan Studi kelayakan
15 Suad Husnan dan Suwarsono Muhammad, Op Cit , hlm. 4-8.
16 Ibid, Hlm. 8-9.
Ulya Sofiana | Iklim Investasi Di Daerah Perspektif Undang-Undang No. 25 Tahun 2007...........................
Dalam pembuatan studi kelayakan sering memenuhi permintaan pihak- pihak yang berbeda, dan masing-ma sing pihak mempunyai kepentingan serta sudut pandang yang berbeda. Adapun lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan adalah:
a. Investor
Pihak yang akan menanamkan dana mereka dalam suatu proyek (sebagai pemilik perusahaan atau pe- megang saham) akan lebih mem per- hatikan prospek usaha tersebut. Penger- tian prospek di sini adalah ting kat ke untungan yang diharapkan akan diperoleh dari investasi tersebut beserta resiko investasi. Ada hubungan yang positif antara tingkat keuntungan dengan resiko investasi. Semakin tinggi resiko investasi semakin tinggi juga tingkat keuntungan yang diminta oleh para investor tersebut.
b. Kreditur/Bank
Para kreditur/bank akan lebih memperhatikan segi keamanan dana yang dipinjamkan mereka dengan demikian,  mereka  meng harap  kan  agar bunga plus ansuran pokok pinjaman bisa dilakukan tepat pada waktunya, karena itu mereka sangat memperhati- kan pola aliran kas selama jangka waktu pinjaman tersebut, tentu saja ini tidak berarti mereka tidak mem perhatikan prospek usaha tersebut, tetapi perhatian utama mereka adalah pada priode pengembalian pinjaman tersebut. Se- lama dalam priode tersebut jika per- usahaan benar-benar bisa mengem bali- kan pinjamannya maka setelah priode tersebut perkembangan per usahaan atau proyek tidak lagi menjadi fokus perhatian pihak pemberi pinjaman.
c. Pemerintah
Pemerintah tentu saja ber kepen- tingan dengan manfaat suatu proyek bagi perekonomian nasional. Apakah
proyek tersebut akan mem bantu meng- hemat devisa, me nam bah devisa atau memperluas kesem patan kerja. Manfaat ini terutama dikaitkan dengan penang- gulangan masalah-masalah yang sedang di hadapi oleh negara ter sebut. 17
3. Visi dan Misi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Mensejahterakan Masyarakat
Strategi mendorong kegiatan in- vestasi ke depan di daerah pada dasar- nya bukan hanya merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah, namun sekaligus ini juga merupakan tanggung jawab dari Pe merintah Pusat. Konsepsi ini timbul didasarkan pada suatu pema- haman atas konsep bernegara kita yang berdasarkan konsep negara kesatuan. Oleh karena itu adanya visi dan misi yang singkron antara Pe merintah Pusat dan daerah dengan tetap menge depan- kan kesejahteraan masya rakat secara keseluruhan hendaknya men jadi dasar pijakan pokok dalam me realisa sikan ke- bijakan dalam bidang  investasi.
Setelah hal ini dipahami, langkah berikutnya dalam mendorong kegiatan investasi menjabarkan visi dan misi se- cara lebih riil lagi. Penjabaran visi dan misi ini dapat diuraikan melalui strategi mendorong kegiatan investasi di daerah selama ini, di daerah ada beberapa strategi yang biasanya di terap kan dalam kerangka men dorong kegiatan investasi, yakni: 18
a.  Pendayagunaan Kewenangan dan Po- tensi Daerah
Kebijakan yang dikembangkan dalam mengelola kewenangan dan po- tensi daerah yang antara lain meliputi aspek geografis, potensi alam, pen- duduk/sumber daya manusia, infra- struktur yang telah terbangun, budaya
17 Ibid, Hlm. 9-10.
18 Suhendro, Hukum Investasi Era Otonomi Daerah , Gita Nagari, Yogyakarta, 2005, hlm. 78-85.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
66~77
dan sistem sosial lainnya, yang diarah- kan pada pemulihan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam kaitan ini, kebijakan yang ditem- puh ada lah upaya menciptakan iklim yang kondusif agar lapangan usaha se- makin berkembang dan lapangan kerja bagi rakyat semakin meluas.
a.  Sinergi Pembiayaan Pembangunan Sumber pembiayaan pembangunan menjadi faktor yang sangat strategis dalam menopang pelaksanaan pembangunan di era otonomi. Selama ini pelaksanaan pemban- gunan daerah lebih menitikberat- kan tumpuannya kepada kekuatan keuangan Pemerintah. Dengan Pen- da patan Asli Daerah (PAD) yang masih sangat terbatas. Kondisi ini jelas perlu segera diperbaiki dengan mengupayakan agar dana APBD lebih diutamakan sebagai stimulan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha dan tumbuh kembangnya perekonomian rakyat di daerah. Dengan terciptanya iklim tersebut diharapkan sektor-sektor non-pe- merintah atau swasta nasional mau- pun asing yang mempunyai ke- mampuan keuangan seperti modal perorangan, modal dunia usaha (PMDN dan PMA), modal ventura, kredit perbankan, dan modal dari lembaga-lembaga donor baik dalam maupun luar negeri akan tertarik untuk menanamkan modal atau berinvestasi dalam berbagai bidang usaha/bisnis.
b.  Kerjasama antar Daerah
Memasuki era globalisasi khusus- nya perdagangan bebas yang ditan- dai dengan telah diberlakukan nya AFTA, mensyaratkan kemam puan dari suatu daerah kabupaten/kota yang lain (kerjasama horizon tal) dan
kemampuan daerah kabu paten/kota perlu disinergikan de ngan kemam- puan Daerah Pro pinsi bahkan Pusat (kerja sama verti kal) dengan melibat- kan seluruh kom ponen masyarakat khusus nya dunia usaha.
Dalam persaingan menarik inves- tasi, masing-masing daerah dapat saja terjebak pada egoisme ke daerahan yang mengartikan bahwa daya saing ( competitiveness ) dan kemandirian ( independency ) hanya di artikan se- batas pada wilayah kabu paten/kot- anya saja, sehingga dapat berdampak pada inefisiensi dan in efectivitas pelaksanaan pem bangunan daerah termasuk di dalam nya pembangu- nan investasi sebagai bagian integral dari pem bangunan nacional, guna meng hindari hal tersebut serta un- tuk meng optimalkan pelaksanaan oto nomi daerah, maka diperlukan kerjasama ( networking ) antar kabu- paten/kota baik dalam propinsi mau- pun antar Propinsi yang bisa didasar- kan antara lain pada aspek geografis, aspek potensi, aspek bisnis maupun kesamaan  kepen tingan.
c.  Pencipta Iklim Kondusif
Dalam era otonomi sekarang ini, ti- dak dipungkiri terdapat daerah yang memfokuskan energinya pada pe- manfaatan potensi unggulan dan penggarapan peningkatan PAD me- lalui pengembangan kebijakan pajak, retribusi dan pungutan lain nya guna meningkatkan kemam puan keuangan daerahnya. Apabila hal ini dilaku- kan secara berlebihan, maka sudah barang tentu akan kontra produktif dengan upaya pe ningkatan ekonomi daerah itu sendiri.
Namun demikian, banyak kabu- paten/kota yang sudah menyadari pent- ingnya investasi dan bergerak nya dunia usaha untuk mendorong perekonomian
Ulya Sofiana | Iklim Investasi Di Daerah Perspektif Undang-Undang No. 25 Tahun 2007........................... daerah sehingga semakin melebarnya la- pangan usaha dan kesempatan kerja yang dapat diarahkan untuk menang- gulangi permasalahan pengang guran dan kemiskinan. Dalam Rangka me- numbuh kembangkan usaha /bisnis di daerah sekaligus menarik minat inves- tor, Pemeri ntah daerah harus aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dengan memberikan dukungan penuh kepada dunia usaha melalui berbagai cara.
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Iklim Investasi
1. Faktor penghambat Investasi dapat di- gambarkan adanya sejumlah kelemah- an, yaitu sebagai berikut: 19
a. Adanya Inkonsistensi Dalam Ke bija- kan, Pengaturan, dan Implementasi Investasi
Salah satu contoh dari inkon sistensi tersebut adalah me ngenai tugas dan fungsi pokok Badan Koordinasi Pena- naman Modal (BKPM), apakah one stop service center dalam pelayanan perizinan dan fasilitas investasi ataukah hanya sebagai badan pro- mosi investasi? Dari waktu kewaktu selalu berubah. Ke adaan ini tidak hanya  men cer minkan  inkosistensi, tetapi juga ketidakpastian yang mem- bingungkan invesator dan calon in- vestor.
b. Adanya ketidak pastian dalam inter- pretasi dan implementasi otonomi daerah
Pemahaman yang keliru me ngenai otonomi daerah serta ke tidak jela- saan pembagian wewe nang atara pusat dan daerah justru menimbul- kan high cost economy . Disatu pihak banyak  bermunculan  per atu ran-per- aturan daerah yang bermasalah di
19 Ida Bagus Rahmadi Supanca, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia , G hlmia Indonesia, 2006, hlm. 17-22.
bidang pajak dan retribusi yang di- dorong oleh keinginan daerah untuk mening katkan pendapatan asli dae- rah, tetapi dilain pihak pemerintah pusat tidak berhasil memberikan pe- doman yang menjadi panduan bagi daerah untuk mencegah maraknya peraturan daerah yang bermasalah. Banyaknya per aturan daerah yang ber masalah akan berpotensi meng- urungkan minat investasi.
c.  Masalah Ketenagakerjaan yang Kom- pleks
Kondisi tenaga kerja yang kurang produktif, tidak terampil etos kerja yang lemah, kenaikan upah mini- mum regional yang terlalu cepat, ser- ta marak nya demo dan pemogokan serta kasus-kasus perburuhan telah membuat beberapa perusahaan pena- naman modal asing mela kukan relo- kasi usahanya ke beberapa Negara tet- angga.
d.  Hambatan Birokrasi
Rentang birokrasi yang terlalu pan- jang, lama, dua kali lebih lama dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, dan membutuhkan biaya yang besar, serta maraknya korupsi dan pungutan liar.
e.  Tingkat Korupsi yang Sangat Tinggi dan Cendrung Sistematik
Korupsi merupakan tanggapan yang paling serius, karena hampir 9% hingga 10% pen dapatan digunakan untuk mem bayar petugas atau pem- bayaran tak resmi lainnya. Pelaksa- naan otonomi daerah yang masih me nunjukkan berbagai kelemahan bahkan makin merebaknya praktek korupsi dan pungutan liar hingga ke daerah-daerah.
f. Kurangnya Insentif, baik di Bidang Pajak maupun Non-Pajak
Dari kajian terhadap bentuk-bentuk insentif yang diberikan oleh negara-
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
66~77
negara yang ter bukti berhasil dalam menarik investasi asing langsung, dapat diketahui terdapat beberapa insentif yang dapat diberikan, baik insentif pajak maupun non pajak. Beberapa insentif non-pajak yang dapat diberikan, baik insentif pajak maupun non pajak, beberapa insen- tif nonpajak yang dapat diberikan, misal nya penyediaan sarana kawasan industri, kawasan perdagangan be- bas, skema-skema bantuan, dana modal, ventura, skema pembiayaan penguasaha lokal, skema bantuan pengem bangan produk, skema pe- nelitian dan pengembangan, skema bantuan pengembangan inves tasi, pemasaran,  bantuan  pe ngem bangan investasi dan pemasaran, bantuan pengem bangan SDM untuk kepent- ingan penelitian dan pengembangan, dana aplikasi paten, status permanent resdent untuk inves tasi dalam jum- lah tertentu, dan sebagainya. Insentif pajak yang lazimnya diberikan, an- tara lain tax allowance bagi pioneer status, yaitu investasi dalam jumlah tertentu, skema pioneer status bagi kegiatan imbal beli, keringanan pajak bagi perusahaan mapan yang melaku- kan perluasan investasi, dan lain- lain. Skema insentif terhadap keg- iatan investasi ter sebut masih banyak yang belum dieksplorasi dan dikaji ke mungkinan penerapannya di Indo- nesia.
g. Rendahnya Jaminan dan Perlindun- gan Investasi
Meskipun Indonesia telah me nan- datangani dan meratifikasi 52 ilateral mengenai promosi dan perlindungan investasi, tetapi dalam prakteknya kurang terlihat komitmen yang sung- guh-sungguh dalam perlindungan investasi. Berbagai peristiwa menge- nai penjarahan dan pe ngambil alihan aset investor secara melawan hukum
tidak ditangani secara sungguh- sung- guh
h.  Tidak Berfungsinya Sistem  Hukum Suatu sistem hukum berfungsi den- gan baik apabila efektif dalam mene- tapkan standar yang berlaku bagi masyarakat, ber jalannya fungsi pen- egakkan hukum yang efektif (fungsi admin istrasi dan pengawasan pemer- intah) dan berjalannya fungsi peny- elesaian sengketa yang efektif (ke- sadaran untuk mematuhi, fungsi pengawasan, mekanisme penyelesa- ian seng keta di antara pihak-pihak swasta). Fungsi-fungsi di atas ternya- ta tidak berjalan dengan baik sehing- ga menambah resiko investasi di In- donesia.
i.  Lemahnya Penegakan dan Kepastian Hukum
Salah satu kelemahan dalam iklim investasi Indonesia adalah dalam hal penegakan hukum, khususnya pen- egakkan hukum kontrak. Kelemahan dalam penegak kan hukum otomatis akan meningkatkan ketidakpastian hukum.
j.  Stabilitas Politik dan Keamanan yang Relatif Rentan
Sebagai negara demokrasi baru, maka pelaksanaan demokrasi di Indo nesia masih dalam masa transisi yang rentan terhadap kemungkinan tim- bul nya gang guan stabilitas politik dan keamanan. Pelaksanaan pilkada langsung misalnya, banyak me nim- bul  kan  persoalan  yang  ber potensi menimbulkan kerusakan dan bahkan konflik horizontal, hal mana secara potensial dapat meningkatkan risiko inves tasi. Belum lagi persoalan kon- flik yang bernuansa SARA, gerakan separatis, serta per soalan yang di- timbulkan oleh tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang dapat me nimbulkan permasalahan
Ulya Sofiana | Iklim Investasi Di Daerah Perspektif Undang-Undang No. 25 Tahun 2007...........................
sosial, di mana pada gilirannya dapat berimbas kepada masalah politik dan keamanan.
k. Masih Tingginya Praktek KKN, Ter- masuk Dalam Tender
Meskipun gerakan reformasi pada intinya juga ditunjukan untuk mini- mal isasi praktek KKN, tetapi dalam ke nyataan praktek KKN masih marak terjadi, hanya saja dengan cara dan modus oprandi yang lebih sophis ticated. Dalam tenderpun hal itu masih sangat terasa, meski pun telah dilakukan be berapa penyem- purnaan dalam proses dan tata cara tender. Pelaksanaan tender dan proyek-proyek pemerintah masih Belum sepenuhnya transparan, fair , dan bebas dari praktek KKN. Desa- kan untuk menggunakan standar inte r nasional dalam pe laksanaan peng adaan oleh pemerintah ( gover- ment  procure ment ), juga masih Belum dapat dilaksanakan.
l. Rendahnya Kredibilitas Pemerin- tah di Mata Masyarakat dan Dunia Usaha
Rendahnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat dan dunia usaha, disebabkan oleh rendahnya koordina- si di antara lembaga terkait yang cen- derung bertindak secara sektoral dan kadang-kadang  mengundang  ko n - troversi. Kurang pekanya pe merintah terhadap aspirasi dan kebutuhan ma- syarakat banyak sering kali meng- hasilkan kebijakan yang justru tidak pro rakyat, akibatnya banyak ke- bijakan tersebut tidak efektif dalam tataran implementasinya. Kesenja- ngan antara kata dan prilaku apara- tur pemerintahan juga sering men- jadi penyebab  hilangnya kepercayaan masya rakat, termasuk masyarakat dunia  usaha.
m. Lemahnya Koordinasi Kelembagaan
Lemahnya koordinasi kelem bagaan ditimbulkan karena ke tidakjelasan tugas dan fungsi pokok dari masing- masing ins tansi, juga dapat ditimbul- kan oleh mekanisme koordinasi yang tidak berjalan baik sering kali ter- jadinya kegagalan dalam koordinasi disebabkan oleh ada nya pertimban- gan subjek tif yang berlatar belakang kepentingan politik maupun ekono- mi.
n. Tidak Jelasnya Blue Print Ke bijakan Industri dan Investasi Nasional
Beberapa kalangan menyatakan per- sepsinya bahwa berubah-ubahnya kebijakan dan peng aturan investasi di Indonesia disebabkan oleh ketidak jelasan blu print kebijakan indus- tri nasional. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh cepatnya kebijakan, seiring dengan per gantian rezim pemerintahan.
o. Hak-hak atas tanah yang kurang me- ngakomodasi kepentingan investor Tidak dibukanya kemungkinan hak milik atas tanah oleh perusahaan negara asing, dapat me ngurangi rasa aman dalam  investasi langsung oleh pihak   asing.
p. Keberadaan Infrastruktur yang Ku- rang Memadai
Banyak investor yang mengeluhkan mengenai kesulitan yang dihadapi untuk memperoleh fasi litas komuni- kasi, transportasi, listrik dan air yang memadai.
2.  Faktor Pendukung Investasi
Secara alamiah, sebenarnya ada beberapa faktor yang secara potensial mampu memperkuat daya saing inves- tasi, antara lain sebagai berikut: 20
a.  Letak Geografis
Indonesia berada di antara 2 benua dan dua samudra sangat strategis un-
20 Ibid, Hlm. 22-23.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
66~77
tuk dikembangkan se bagai kegiatan perdagangan dan industri transnasi- onal demikian pula investasi b.  Kekayaan Alam yang Melimpah Kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah di Indo nesia meru- pakan potensi yang sangat besar yang dapat dikem bangkan, termasuk me- lalui Investasi lanngsung. Kekayaan tambang serta hasil bumi Indonesia Sangat fleksibel untuk investasi yang berbasis sumber daya alam.
c.  Jumlah Penduduk yang Besar
Jumlah penduduk yang besar adalah Pasar Potensial bagi setiap investor yang masuk ke suatu negara. Dengan meningkatnya investasi, maka selain meningkatkan peluang lapangan ker- ja serta mengentaskan kemiskinan, juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
d.  Jumlah Tenaga Kerja yang  Relatif Be- sar
Hal yang tak dapat dihindari dalam kegiatan industri adalah keperluan akan tenaga kerja. Dengan jumlah penduduk yang besar, tenaga kerja yang akan mengisi kebutuhan indus- tri dari kegiatan investasi.
e.  Kondisi Cuaca yang Ramah Kondisi cuaca yang ramah me mung- kinkan kegiatan per daga ngan, dan investasi berjalan sepanjang tahun.
f.  Sistem Devisa yang Terbuka Dengan sistem devisa yang ter- buka, maka tidak ada ham batan terhadap arus lalu-lintas devisa, ter- masuk pengembalian modal dan
keuntungan. Hal ini akan memudah- kan dalam kegiatan investasi
g.  Faktor-faktor lainnya Faktor-faktor di atas masih meru- pakan faktor potensial yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia menarik inves tasi. Untuk menjadi- kannya se bagai faktor riil me- merlu- kan pengelolaan yang baik.

## KESIMPULAN
Ada beberapa hal yang perlu diperhati- kan sebelum diadakannya suatu perjanjian investasi salah satunya adalah dilakukan- nya studi kelayakan agar investasi dapat berjalan dengan baik. Adapun para pihak sebagai subjek hukum yang memerlukan studi kelayakan adalah investor, kreditur/ bank dan pemerintah. Selain itu hal yang mempengaruhi iklim investasi adalah kekayaan alam yang melimpah, letak geografis yang strategis, infrastruktur yang memadai, sistem devisa yang terbuka, kepastian hukum pemerintah dalam hal ketenagakerjaan, birokrasi, politik, ke- amanan, dan lain-lain. Saran yang bisa di- berikan oleh penyusun untuk terciptanya investasi yang dapat memberikan keuntun- gan bagi Pemerintah khususnya Pemerin- tah Daerah adalah, pertama ; sistem pe- layanan yang ditujukkan untuk memper- mudah investor dalam berinvestasi henda- knya benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah terutama keamanan dan kepastian hukum agar investor mau mena- namkan modalnya; kedua ; Tenaga kerja lokal harus diberdayakan dan diberi ke- sempatan kerja yang layak agar tidak me- ngadu nasib ke negara lain.

## Daftar Pustaka
Budi Sutrisno, Penanaman Modal Asing Dalam Prespektif Pengutamaan Kepentingan Nasional dan Konsekwensi Hukumnya Pasca Persetujuan Trims , Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram 2006

## Ulya Sofiana
| Iklim Investasi Di Daerah Perspektif Undang-Undang No. 25 Tahun 2007...........................
Huala Adolf, Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO), PT Raja Grafindo Persada, 2004
Ida Bagus Rahmadi Supancana, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia , Ghalia Indonesia, 2006
Indra Ismawan, Otonomi Ranjau-Ranjau , Pondok Edukasi, Solo, 2002
Indonesia , Undang-Undang Dasar 1945 , Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta 2006
Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal , Fokus Media, Jakarta 2007
Mochtar Kusuma Atmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT Alumni Bandung 2003
Salim HS, Budi Sutrisno, Pengatar Hukum Investasi Indonesia , Bahan Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Mataram 2006
Suad Husnan dan Suwarsono Muhammad, Studi kelayakan Proyek , UUP AMP YKPN, Yogyakarta 2000
Suhendro, Hukum Investasi Era Otonomi Daerah , Gita Nagari Yogyakarta, 2005