MEDIA MASA SEBAGAI INSTRUMEN DIPLOMASI AMERIKA SERIKAT DALAM KASUS INVASI KE IRAK DAN AFGANISTAN
Dedy Permadi
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Sekretaris Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada

## ABSTRACT
Mass  media  have  significant  role  on  shaping  public  opinion  and  image  of diplomatic agenda. The control over mass media news enables one to succeed their diplomatic  agenda.  This  paper  elaborates  the  use  of  mass  media  in  realm  of discourse construction, specifically in area of diplomatic. The use of mass media to establish  a  country's  agenda  is  seen  in  a  case  of  US  intervention  to  Iraq  and Afghanistan.  Under  Bush's  administration,  US  have  succeeded  to  construct  public discourse to gain support for the intervention. By the use of widespread coverage of mass media, the administration delivered a discourse of the intervention role in order to maintain the peace of the world.
Keywords : Mass media, diplomacy, and intervention.

## PENDAHULUAN
Diplomasi merupakan agenda rutin sebuah negara untuk menjalin kerja sama dengan negara lain. Sedangkan media massa memiliki peran di dalam membentuk citra  atau image sebuah  negara  di  mata  negara  lain  di  dalam  melakukan  agenda diplomasinya.  Jadi,  diplomasi  dan  media  merupakan  sesuatu  yang  tidak  dapat dipisahkan.  Hal  ini  akan  berjalan  seiring  dengan  kebutuhan  kedua  belah  pihak untuk saling mendukung kemajuan suatu bangsa. Kemajuan sebuah diplomasi tidak hanya  dilihat  dari  seorang  diplomat  tetapi  didukung  melalui  sumber-sumber  yang mendukung agenda diplomasi malalui peran media massa.
Dari pemaparan di atas, terlihat adanya korelasi yang cukup unik antara media massa dan diplomasi. Oleh karena itu, makalah ini akan mengangkat sebuah studi kasus untuk menggambarkan pola hubungan diantara keduanya. Salah satu studi kasus yang sangat menarik dan kontemporer adalah peran media massa di Amerika Serikat pada era pemerintahan Geore W. Bush dalam kaitannya dengan diplomasi yang  ia  jalankan.  Pada  era  ini,  peran  media  massa  sangat  dinamis  sehingga  jika dikaji lebih mendalam akan diketahui karakter-karakter khusus di dalamnya.
Dinamika media massa pada era Bush merupakan momentum yang menarik. Karena berkaitan dengan berbagai kebijakan luar negeri yang banyak mengundang kritik dan opini publik baik dalam ranah domestik maupun internasional. Berawal dari tragedi 9-11, Presiden Bush kemudian mendapat legitimasi untuk menjalankan politik luar negeri yang ofensif. Misalnya saja dengan menginvasi kedua negara yaitu
Afganistan  dan  Irak.  Permasalahan  yang  diangkat  oleh  media  massa  di  Amerika Serikat seringkali dijadikan instrumen oleh presiden Bush sebagai top decision maker untuk mengkonstruksi wacana publik sesuai dengan apa yang ia inginkan.
Fakta bahwa media massa dapat digunakan Presiden Bush sebagai instrumen pendukung dalam diplomasi. Hal ini dapat dilihat pada era perang dingin, di mana Presiden  Bush  berhasil  menggunakan  media  massa  sebagai  instrumen  untuk meyakinkan  publik  mengenai  adanya  ancaman  riil  dari  Soviet  mengenai  ideologi komunis. Keberhasilan presiden Bush dalam mengkonstruksi wacana publik tersebut menjadi bagian penting dalam memperlancar kebijakan-kebijakan luar negeri yang diinginkan Presiden. Maka dari itu posisi Presiden pada waktu itu sangat kuat.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  permasalahan  yang  kemudian  menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam adalah ”bagaimana peran media massa dalam diplomasi pada era pemerintahan George W. Bush khususnya dalam kasus invasi AS ke Afganistan dan Irak?

## MULTI-TRACK DIPLOMACY DAN AGENDA SETTING THEORY
Signifikansi media massa dalam ranah diplomasi ini misalnya tercermin dalam konsep multi-track diplomacy . Di dalam konsep ini, sebuah negara memiliki beberapa pilihan track untuk  menjalankan  diplomasinya.  Sedangkan  media  massa ditempatkan  pada  9 th track.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  media  massa  dapat digunakan  suatu  negara  untuk  menjadi  instrumen  diplomasinya.  Demikian  juga dalam  konsep  “ the  sources  of  American  Foreign  Policy  as a funel of causality” yang dikemukakan  oleh  Charles  Kagley.  Dalam  konsep  ini  media  massa  ditempatkan sebagai  salah  satu  sumber  yang  mampu  mempengaruhi  proses  pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara khususnya dalam kategori societal sources .
Dalam  kaitannya  dengan  teori-teori  dalam  studi  hubungan  internasional tersebut,  terdapat agenda  setting  theory yang  sangat  relevan  untuk  menjadi instrumen analisis berita dalam media massa. Teori ini akan membawa analisis yang lebih  komprehensif  karena  mampu  menunjukkan  dan  menjelaskan  bagaimana media  massa  dijadikan  instrumen  oleh  pemerintah  untuk  mendukung  kebijakan- kebijakannya. Dengan demikian, media massa dapat diasumsikan sebagai instrumen untuk mempengaruhi persepsi publik. Sebagai salah satu teori komunikasi masa, ia melihat bahwa “ media shape what to think about not what to think ”. Para  jurnalis  yaitu  Professor  Maxwell  McComb  dan  Donald  Shaw  percaya bahwa  media  massa  memiliki  kemampuan  untuk  mentransferkan  hal-hal  yang penting dari  agenda  berita  mereka  ke  agenda  public.  Mereka  tidak  menyarankan bahwa  media  siar  dan  cetak  dapat  membuat  usaha  yang  disengaja  untuk mempengaruhi  opini  dari  pendengar,  penonton,  atau  pembaca  dalam  pembahasan sebuah isu. McCombs dan Shaw percaya bahwa kita akan berpikir berita itu penting jika  media  menganggapnya  penting.  McCombs  dan  Shaw  memaparkan  fungsi Agenda  Setting  dari  media  massa  pada  tahun  1972.  Ide  mereka  berasal  dari keinginan  masyarakat  akan  pertolongan  media  dalam  penentuan  realitas  politik. Penelitian  lanjutan  kemudian  dilakukan  oleh  Bernard  Cohen,  yang  menekankan pada  fungsi  secara  spesifik  dari  penyajian  melalui  media.  Ia  mengatakan  bahwa press mungkin tidak sukses setiap saat dalam memberitahukan masyarakat tentang apa  yang  harus  dipikirkan,  tetapi  dapat  dengan  sukses  dalam  membuat
pemberitahuan kepada audiens akan apa yang harus dipikirkan ( not what to think, but what to think about ).
Inti  dari  teori  ini  adalah  media  dianggap  tidak  terlalu  berhasil  untuk membentuk apa yang harus kita pikirkan, melainkan dapat sukses memberitahukan kepada audiens tentang apa yang harus dipikirkan. Namun, pada perkembangannya tidak  sampai  di  situ saja, namun lebih dari itu, yaitu mempengaruhi cara berpikir kita. Bagaimana carana, ada sebuah metode yang kemudian dapat digunakan dalam pengaplikasian  teori  ini,  yaitu  framing.  James  Tankard  mendefinisikan  bingkai media ( media frame ) sebagai sebuah ide utama yang teroganisir dari isi berita yang memberikan isi dan saran tentang sebuah isu melalui seleksi, tekanan, pengeluaran, dan elaborasi. Sehingga hal ini yang membuat media tidak hanya mengatur agenda dari isu, kejadia, atau kandidat siapa yang paling penting, tetapi juga mentransfer atribut spesifik yang penting yang mana tertuju pada objek-objek yang potensial.
Teori  ini  pada  penjelasan  yang  lebih  panjang  kemudian  tidak  hanya menghasilkan  opini  public  saja,  tetapi  juga  berpengaruh  terhadap  perilaku  dari audiens.  Sehingga,  menurut  McCombs  dan  Shaw  fungsi  penting  dari  penyebaran- agenda  melalui  media  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  cara  dari  audiens mengidentifikasi  diri mereka di dalam kelompok dan  pada akhirnya mereka dapat bergabung di dalam kelompok tersebut. Dimulai dengan asumsi bahwa kebanyakan dari kita memiliki kebutuhan yang tinggi akan hubunan. Kita ingin diakui dan cocok dengan  yang  lain.  Melalui  kontak  interpersonal  sehari-hari  kita  dapat  mengetahui jumlah minimal dari masyarakat dan agenda-agenda yang penting menurut mereka. Jika kita kemudian bergabung bersama kelompok tersebut, kita, secara esensi, akan ikut  di  dalam  agenda  mereka.  Penyebaran-agenda  media  melihat  bahwa  media massa  memperluas  pengetahuan  kita  tentang  pilihan-pilihan  yang  diberikan  oleh media,  dan  karenanya  mereka  dapat  membantu  kita  menemukan  orang  lain yang dapat berbagi dengan kita di dalam media yang sama.
Berdasarkan  beberapa  landasan  teoritis  tersebut,  maka  tulisan  ini  memiliki argumen bahwa peran media massa pada era pemerintahan George W. Bush mampu mempengaruhi  opini  publik  atas  permasalahan-permasalahan  yang  berkembang. Pengaruh tersebut tidak hanya berhenti pada level domestik saja, namun juga pada level internasional. Hal ini terlihat dari berkembangnya opini publik atas kebijakan luar  negeri  dan  diplomasi  Bush  dalam  kasus  invasi  AS  ke  Irak  dan  Afganistan. Dalam  konteks  pra  invasi  dan  ketika  invasi  berlangsung,  media  massa  digunakan pemerintah  AS  untuk  meyakinkan  publik  domestik  dan  internasional  bahwa  apa yang mereka lakukan adalah benar.

## MEDIA MASSA SEBAGAI INSTRUMEN DIPLOMASI
Sebelum membahas secara lebih mendalam tentang peran media massa di AS, sangat penting untuk mengetahui pengertian diplomasi. Pengertian diplomasi cukup beragam.  Berikut  beberapa  pendapat  tentang  pengertian  diplomasi.  Pertama, diplomasi  dapat  dimaknai  sebagai  alat  komunikasi  antara  dua  Negara  atau  lebih melalui  perwakilan  untuk  mencapai  tujuan  politik  luar  negeri.  Kedua,  diplomasi merupakan  seni  berkomunikasi  dengan  cara  propaganda  untuk  mencapai  tujuan politik  luar  negeri.  Ketiga,  diplomasi  dimengerti  sebagai  komunikasi  antara  dua
orang atau lebih dengan melalui perantara (mediator) ataupun tidak di dalam satu negosiasi (perjanjian) untuk mencapai tujuan politik luar negeri.
Unsur-unsur diplomasi dalam diplomasi diantaranya adalah perwakilan, propa- ganda,  negosiasi,  mengamati  dan  melaporkan  ( observe  and  report ),  mendengarkan ( listening  post ),  dan  mencapai  tujuan  politik  luar  negeri.  Fungsi  diplomasi diantaranya  adalah  untuk  memperbaiki  hubungan  yang  sebelumnya  kurang baik/buruk,  untuk  mencegah  perang,  untuk  mengusahakan  terjalinnya  kerjasama, untuk membangun opini, untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara.
Multi-Track diplomacy is a conceptual way to view the process 1 . That term refers to  a  conceptual  framework  we  design  to  reflect  the  variety  of  activities  that contribute to international peacemaking and peacebuilding 2 .
Dalam usaha menjaga dan menciptakan perdamaian dunia, dikenal cara-cara yang sangat  sangat  kompleks,  diantaranya  adalah  melalui  diplomasi  multijalur.  Usaha menjaga perdamaian dunia melalui multitrack diplomacy adalah fokus pada positive peace , yaitu perdamaian jangka panjang yang memiliki dampak positif dalam jangka waktu  yang  lama  (permanen).  Dalam  level  internasional  biasanya  berupa  pem- bangunan ekonomi yang sinambung, tercapainya keadilan sosial, partisipasi politik, dsb.  Dalam positive  peace, dipahami  bahwa  penyebab  konflik  dan  perang  adalah kemiskinan  dan  penjajahan.  Sedangkan peacemaking sendiri  dapat  dimengerti sebagai  keseluruhan  aktivitas  yang  terdiri  dari peacekeeping,  peacebuilding,  peace research, peace studies, peace education, dan conflict resolution .
Di  dalamnya  memuat  konsepsi  bahwa  sebuah  negara  mampu  berhasil  dalam sebuah  diplomasi  bukan  hanya  ditentukan  oleh  diplomasi  yang  dilakukan  aktor government saja,  akan  tetapi  juga  aktor-aktor  di  luar  pemerintah  yang  dapat diberdayakan untuk mendukung diplomasi pada level elit tersebut. Dengan kata lain, diplomasi  tidak  hanya  dilakukan  hanya  oleh  lembaga  pemerintah  tetapi  juga  oleh semua  segmen  dalam  masyarakat.  Untuk  itu,  departemen luar negeri menggalang kemitraan  dengan  seluruh  komponen  masyarakat  baik  di  dalam  maupun  di  luar negeri untuk mensukseskan politik luar negeri.
Louise Diamond dan John Mc Donald mengkategorisasikan tingkatan-tingkatan dalam diplomasi menjadi 9 tingkat/track, yaitu: Track One: Government, Track Two: Nongovernment/Professional,  Track  Three:  Business,  Track  Four:  Private  Citizen, Track  Five:  Research,  Training,  and  Education,  Track  Six:  Activism,  Track  Seven: Religion, Track Eight: Funding, Track Nine: Communications and Media. Konsep ini sebetulnya senada dengan pengkategorisasian Richard L. Park dalam menganalisis politik  luar  negeri  India  dari  sudut  pandang the  policy  making  process .  Ia mengkategorikan  aktor  yang  dapat  bermain  dalam  kebijakan  luar  negeri  sebagai aktor  pemerintah  ( governmental  agencies )  dan  aktor  non-pemerintah  ( non-
1 Atas dasar pengertian bahwa Multi-Track Diplomacy merupakan “ way to view ” maka tulisan ini  mengasumsikan term ini  sebagai  sebuah  “perspektif”.  Sebetulnya  konsep  ini  muncul pertama-tama  untuk  melihat  proses  yang  berjalan  di  Amerika  Serikat  sebagai  “ a  whole elephant ”.  Namun  demikian,  dalam  perkembangannya  perspektif  ini  dapat  digunakan  secara universal.
2 Louise  Diamond  dan  John  McDonald, Multi-Track  Diplomacy:  A  System  Approach  to  Peace , Kumarian Press, hal.1.
governmental  agencies ) 3 .  Perbedaannya  adalah  Diamond  secara  lebih  detail  meng- kategorisasikan aktor non-pemerintah kedalam 8 jalur diplomasi.
Jalur yang terakhir , Track Nine: Communications and Media. Yaitu keterlibatan media  untuk  mengkomunikasikan  isu-isu perdamaian, resolusi konflik, dan isu-isu hubungan dan politik internasional. Media yang dimaksud di sini bisa berupa media cetak  maupun  media  elektronik.  Posisi  media  masa  dalam  kerangka  diplomasi digambarkan oleh Diamond seperti Gambar 1.
Gambar 1. The Nine Tracks of Multi-Track Diplomacy 4
Perkembangan  dunia  media  massa  pada  saat  ini  memiliki  pengaruh  dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Media massa ini memberi pengaruh yang  cukup  signifikan  dalam  memberikan  informasi  kepada  publik.  Hal  tersebut dapat  dibuktikan  oleh  adanya  kepentingan  individu-individu,  kelompok-kelompok ataupun pemerintah dalam menyampaikan maksud dan tujuan tertentu. Dukungan media  massa  dalam  hubungan  internasional  memberikan  nuansa  baru.  Karena media  masa  mampu  memberikan  pengaruh  serta  memberikan  sebuah  konstruksi sosial  terhadap  masayarakat.  Media  massa  merupakan  sebuah  alat  yang  sangat efektif dalam mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku seseorang. Sehingga media massa memiliki fungsi yaitu:
1. Media  telah  menjadi  sumber  dominan  bukan  saja  bagi  individu  untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan
3 Roy  C.  Macridis  (Ed.),  1958, Foreign  Policy  in  World  Politics  (Fifth  Edition), New  Jersey: Prentice-Hall, Inc. hal. 321-325.
4 Louise  Diamond  dan  John  McDonald, Multi-Track  Diplomacy:  A  System  Approach  to  Peace , Kumarian Press, hal. 15.
kelompok secara kolektif, media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan
2. Media merupakan sumber kekuatan-alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya
3. Media  merupakan  lokasi  (atau  forum)  yang  semakin  berperan,  untuk menampilkan peristiwa kehidupan masyarakat, abik yang bertaraf nasional mau- pun  internasional,  media  sering  kali  berperan  sebagai  wahana  pengembangan bentuk  seni  dan  simbol  tetapi  juga  dalam  pegertian  pengembangan  tata-cara, mode, gaya hidup dan norma-norma. 5
Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  suatu  negara  dalam  menyampaikan  misi diplomasinya.  Diplomasi  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara  dalam  menyampaikan misi  atau  agenda  yang  dijalankan  untuk  mendukung  kepentingannya.  Sehingga diplomasi menjadi suatu tindakan yang memiliki peran penting dalam menjalankan tugas bagi seseorang Presiden, Menteri Luar Negeri atau Perdana Menteri di dalam mencapai tujuan dari politik luar negerinya. Disamping itu diplomasi menjadi pusat dari segala keberhasilan suatu hubungan antar bangsa.oleh karena itu Politik luar negeri  suatu  Negara  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Karena poilitik  luar  negeri  merupakan  inti  (substansi)  dari  politik  dalam  negeri  dan diplomasi  merupakan  suatu  cara  atau  metode  untuk  mencapai  tujuan  dari kepentingan nasional.
Diplomasi yang dijalankan oleh suatu negara dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. Hal ini tidak terlepas oleh peran dari media massa. Karena saluran-saluran yang  djalankan  oleh  media  massa  sangat  efektif  dalam  mempengaruhi  suatu penilaian seseorang terhadap suatu masalah atau kasus yang sedang terjadi. Karena dunia sosial, termasuk dalam hubungan internasional, merupakan konstruksi sosial. Sehingga dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif ; dunia sosial sangat berarti bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup di dalamnya. 6 kondisi  ini merupakan kekuatan-kekuatan  dari  media  massa  sebagai  alat  dari  diplomasi.  Diplomasi merupakan suatu agenda penting yang dijalankan oleh suatu pemerintahan untuk menyampaikan  maksud  dan  tujuan  negaranya  baik  kepada  masyarakat  dalam negerinya  atapun  masyarakat  internasional.  Oleh  karena  itu,  media  massa memberikan  pengaruh  yang  cukup  efektif  dalam  memberikan  opini  kepada masyarakat. Sehingga kondisi ini akan mempermudah peran dari suatu pemerintah untuk melakukan hubungan diplomatiknya dengan negara manapun. Karena pada era  globalisasi  dan  modernisasi  memberikan  kenudahan-kemudahan  bagi  seluruh aspek dalam kehidupan, salah satunya dalam mendukung diplomasi suatu negara.
Oleh  karena  itu,  tujuan  diplomasi  dari  masa  lalu  sampai  dengan  sekarang memiliki tujuan yang atau efektif adalah untuk menjamin keuntungan maksimum negara  sendiri.  Sehingga  salah  satu  kesuksesan  suatu  diplomasi  suatu  negara terletak  pada  tercapainya  kepentingan  dari  negara  bangsa  tersebut.  Dengan demikian  diplomasi  merupakan  unsur  yang  penting  didalam  mencapai  tujuan
5 McQuail, Denis, Teori Komunikasi Massa, Erlangga, Jakarta, 1989, hal. 3.
6 Robert  Jackson  &  Georg  Sorensen, Pengantar  Studi  Internasional, Pustaka  Pelajar,  2005, Yogyakarta,hal. 307.
nasional dari suatu negara bangsa. Sehingga suatu negara bangsa sangat menjaga hubungan diplomatiknya yang telah terbangun dengan beberapa negara-negara yang ada didunia dengan didukung oleh peran media massa. Dengan hal itu, maksud dan tujuan dari sebuah negara mampu memberikan gambaran kepada masyarakat luas. Hal ini merupakan alat yang paling efektif yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengubah  sebuah  citra  suatu  negara  dalam  agenda  setting  suatu  negara  dalam menjalankan misi diplomatiknya.

## MEDIA MASSA DAN DIPLOMASI AMERIKA SERIKAT
Perspektif  lain  juga  melihat  media  massa  sebagai  instrumen  penting  dalam ragam  diplomasi  yang  spesifik,  yaitu  diplomasi  publik.  Dalam  salah  satu  definisi yang dikemukakan oleh Gullion, diplomasi publik diartikan sebagai upaya mencapai kepentingan  nasional  suatu  negara  melalui understanding,  informing,  and influencing  foreign  audiences 7 .  Pendekatan  ini  sangat  berbeda  dengan  diplomasi tradisional  yang  dikembangkan  melalui  mekanisme government  to  government relations .  Diplomasi  publik  lebih  menekankan  pada government  to  people atau bahkan people to people relations . Tujuannya adalah agar masyarakat internasional mempunyai  persepsi  baik  tentang  suatu  negara,  sebagai  landasan  sosial  bagi hubungan dan pencapaian kepentingan yang lebih luas. Lebih dari itu, munculnya konsepsi  diplomasi  publikpun  berkorelasi  kuat  dengan  politik  luar  negeri  Amerika Serikat.  Berikut  kutipan  yang  menegaskan  tentang  korelasi  tersebut: "Public diplomacy  refers  to  government-sponsored  programs  intended  to  inform  or  influence public  opinion  in  other  countries;  its  chief  instruments  are  publications,  motion pictures, cultural exchanges, radio and television." 8
Dengan  demikian,  media  massa  (yang  identik  dengan  publikasi  massa,  radio, dan televisi) merupakan instrumen strategis untuk membentuk opini, baik domestik maupun  global.  Perkembangan  informasi  dan  telekomunikasi  telah  menggeser pandangan tradisional tentang “membentuk citra baik”. Pemerintahan di dunia tidak dapat  lagi  berpropaganda  untuk  memanipulasi  realitas.  Citra  dan  realitas  tidak dapat lagi dipisahkan, dimana untuk memperbaiki citra, maka realitas yang terlebih dahulu  diperbaiki.  Media  massa  akan  menjadi  komunikator  yang  mentransfor- masinya menjadi citra.
Untuk melihat peran media massa sebagai instrumen diplomasi AS secara lebih mendalam, berikut ini akan dipaparkan analisis sample berita tentang invasi AS ke Irak  dan  Afganistan.  Tentu  saja  berita  yang  dipilih  merupakan  berita  yang dipublikasikan melalui media-media utama AS yang memiliki jangkauan pemasaran luas di dunia.

## Berita tentang invasi ke Afganistan
Di dalam memberitakan tentang Afghanistan, media massa Amerika cenderung menggunakan  salah  satu  kelompok  garis  keras  yang  dianggap  sebagai  teroris oleh
7 USIA  Alumni  Association,  2008, Public Diplomacy , http://www.publicdiplomacy.org/1.htm, di- akses pada 20 September 2008.
8 U.S. Department of State, 1987, Dictionary of International Relations Terms , hal. 85.
Amerika,  Taliban.  Kelompok  ini  dianggap  merupakan  kelompok  Islam  garis  keras yang  dianggap  sebagai  kelompok  yang  melakukan  terorisme  pada  tanggal  11 September 2001 lampau. Isi artikel tersebut terkesan memberitakan bahwa Amerika hanya  menyerang  kelompok  Taliban  saja,  bukan  menyerang  Afghanistan,  yang dinyatakan sebagai basis dari kelompok ini. Berikut penggalan artikel yang diambil dari  washingtonpost  yang  dipublikasikan  dalam  versi  cetak  pada  tanggal  29  April 2008.

## U.N.'s Envoy To Afghanistan Sees Threats To Progress
A fragmented international effort and weak government in Kabul have combined to endanger everything that has been accomplished in Afghanistan since the ouster of the Taliban nearly seven years ago, the new U.N. envoy to Afghanistan said yesterday. Norwegian diplomat Kai Eide said he sees "some hopeful signs" after his first visit to Afghanistan and talks with European and U.S. leaders. But he said the overall effort remains "under-resourced" and uncoordinated.
"I think there is a growing recognition that it is urgent," Eide said. "We all see that if we don't bring a basis of good government and rule of law" to Afghanistan, progress on the military and development front will be unsustainable, he said.
The  post  Eide  took  over  last  month had been vacant since the end of last year. Afghan  President Hamid  Karzai rejected Paddy  Ashdown --  the  British  politician initially selected for the job of coordinating among international military and civilian activities  and  the  Afghan  government  --  on  the  grounds  that  he  would  exercise  too much influence over Kabul's decision-making.
In an interview, and in a speech here yesterday at the Carnegie Endowment for International  Peace ,  Eide  emphasized  the  need  to  let  Afghans  make  their  own decisions.
"I profoundly believe that it is their country and they know it better than we ever will," he said.
While  there  has  been  progress  in  health  and  education  services,  he  said,  police training,  government  capacity-building  and  agriculture  still  need  more  resources. Efforts by individual donors duplicate each other or overlap, and too many aid projects are  tied  to  purchases  and decision-making in the West. U.S. and NATO forces have scored  tactical  victories  against  a  resurgent  Taliban  but  have  failed  to  prevent  the Pakistan -based extremists from expanding their hold over rural areas.
…
Despite its long skepticism of U.N. involvement in both Iraq and Afghanistan, the Bush  administration  has  become  eager  in  recent  years  to  increase  the  international profile  in  both  countries.  Eide's  Washington  visit  has  been  given  high  priority, including  a  daytime  meeting  and  dinner  with  Secretary  of  State Condoleezza  Rice yesterday and a White House visit with President Bush today. "It is a tough job," Rice said of Eide's mission. "We understand that."
Di  dalam  artikel  ini,  Afghanistan  digambarkan  sebagai  Negara  yang  tidak memiliki aturan dan hukum yang dapat mengatur warga Negaranya. Terlihat dari paragraph  yang  mengutip  kalimat  dari  Kai  Eide,  seorang  diplomat  dari  Norwegia. Kalimat  tersebut  jelas  sekali  menyatakan  bahwa Afghanistan adalah Negara yang tidak memiliki aturan di dalam pemerintahannya, dan tugas Negara-Negara lainnya
untuk  memberikan  bentuk  Negara  yang  “beradab”  seharusnya.  Dengan  campur tangan Negara lain, maka mereka dapat memberikan bentuk pemerintahan, hukum yang sebenarnya dimiliki oleh sebuah Negara. Karena di Negara Afghanistan sendiri juga  terdapat  kelompok  militer  yang  dianggap  sebagai  teroris  bagi  Negara-Negara Barat,  terutama  Amerika,  karena  Taliban,  sebagai  kelompok  militer  yang  ada  di Afghanistan,  dan  sebagai  kelompok  yang  disangka  sebagai  kelompok  yang melakukan terorisme di Amerika, dengan tragedy WTC tanggal 11 September silam. Di dalam artikel ini, dijelaskan penyerangan Amerika ke Afghanistan bukanlah untuk menyerang Afghanistannya, melainkan memerangi terorisme ataupun bentuk- bentuk  pemerintahan  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip  demokrasi,  harus  diubah. Dengan  menggunakan  kekuatan  militer,  bentuk  pemerintahan  seperti  itu  akan semakin  cepat  digantikan  dengan  pemerintahan  yang  “seharusnya”.  Apalagi  di dalam artikel diatas, diberitakan tentang ketidakmampuan pemerintah Afghanistan untuk  mengatur  Negaranya,  dengan  korupsi  dikalangan  pemerintahan,  dan peredaran  obat  terlarang yang semakin sulit untuk di berantas oleh pemerintahan Taliban itu sendiri.

## Berita tentang invasi ke Iraq
Berikut  ini  adalah  analisis  media  yang  akan  digunakan  untuk  melihat bagaimana media dapat membentuk opini publik terhadap pemberitaan akan perang yang  terjadi  di  Irak.  Media  massa  yang  digunakan  adalah  TIME,  sebuah  media massa online. Media massa ini adalah media massa yang juga memuat artikel yang sama  pada  tanggal  23  Mei  2007  di  versi  media  cetaknya.  Berikut  ini  adalah penggalan  artikel  yang berjudul “ Is Al-Qaeda on the Run in Iraq? ” beserta analisis framing nya.
Isi Berita Framing
There  is  good  news  from  Iraq,  believe  it  or not.  It  comes  from  the  most  unlikely  place:
Anbar  province,  home  of  the  Sunni  insur- gency. The level of violence has plummeted in recent weeks. An alliance of U.S. troops and local tribes has been very effective in moving against  the  al-Qaeda  foreign  fighters.  A senior  U.S.  military  official  told  me—con- firming  reports  from  several  other  sources— that there have been "a couple of days recently during which there were zero effective attacks and  less  than  10  attacks  overall  in  the province (keep in mind that an attack can be as little as one round fired). This is a result of sheiks  stepping  up  and  opposing  AQI  [al- Qaeda in Iraq] and volunteering their young men  to  serve  in  the  police  and  army  units there." The success in Anbar has led sheiks in at  least  two  other  Sunni-dominated provinces,  Nineveh  and  Salahaddin,  to  ask
Bahwa  di  Timur  tengah  sendiri, segala macam bentuk penyerangan yang  dilakukan  Al-Qaeda  adalah sebuah kegiatan terorisme. Bahkan di dalam wilayah yang merupakan tempat asal suku Sunni, yaitu suku yang  banyak  ada  di  kelompok  Al- Qaeda. Pemahaman bentuk terorisme ada- lah  segala  macam  yang  dilakukan oleh  Al-Qaeda,  yang  mengancam jiwa  seluruh  masyarakat  di  Timur tengah.  Merupakan  hal  yang  di generalisir. Dengan diberitakannya dukungan  suku  Sunni  akan  pem- berantasan  Al-Qaeda  di  timur tengah  oleh  Amerika,  memberikan arti bahwa Amerika adalah Negara yang  tepat  untuk  memberantas bentuk terorisme tersebut.
Isi Berita Framing
for  similar  alliances  against  the  foreign fighters.  And,  as  TIME's  Bobby  Ghosh  has reported,  an  influential  leader  of  the  Sunni insurgency,  Harith  al-Dari,  has  turned against  al-Qaeda  as  well.  It  is  possible  that al-Qaeda is being rejected like a mismatched liver  transplant  by  the  body  of  the  Iraqi insurgency.
Dengan memberikan framing bahwa Al-Qaeda juga ditolak oleh wilayah mereka, itu memberikan arti bahwa AS  berhak  melakukan  pembinasa-
an terhadap kelompok ini.
The good news comes with caveats, of course. The  removal  of AQI's havens in Anbar may ultimately hurt the terrorists' ability to blow up markets in Baghdad, but it hasn't yet. As I reported in September 2005, there is also the scandalous  reality  that an alliance with the tribes was proposed by U.S. Army intelligence officers as early as October 2003 and rejected by  L.  Paul  Bremer's  Coalition  Provisional Authority on the grounds that "tribes are part of  the  past.  They  have  no  place  in  the  new democratic Iraq." The damage caused by that myopic  stupidity  may  never  be  repaired:  it gave  al-Qaeda  a  base  in  the  Sunni  tribal areas,  which  enabled  the  sustained, spectacular  anti-Shi'ite  bombing  campaign, which,  along  with  the  Sunnis'  historic disdain  for  the  Shi'ite  majority,  created  the conditions  for  the  current  civil  war.  "Just because  the  Sunni  tribesmen  have  joined with us in Anbar doesn't mean they like the
Baghdad government," a
senior
Administration  official  told  me.  "They  just hate al-Qaeda more."
Pemberitaan di paragraph ini yang menunjukkan  bahkan  suku  Sunni sendiri  merasa  tidak  menyukai kelompok  Al-Qaeda  ini,  maka dengan begitu, akan sangat mudah untuk  Amerika  dan  tentaranya menyerang Irak.
Begitu pula dengan isi paragraf-paragraf selanjutnya, dimana isi berita tersebut selalu ingin meyakinkan publik bahwa apa yang dilakukan Amerika adalah benar. Misalnya  saja  dengan  terus-menerus  menekankan  bahwa  Amerika  adalah  negara yang  diberikan  kewenangan  untuk  memberantas  terorisme,  dan  dengan menyebutkan  tragedy  9/11  adalah  sebuah  bentuk  terorisme,  dengan  dalangnya adalah orang yang berasal dari timur tengah, maka pembentukan opini masyarakat akan  terorisme  dan  timur  tengah  akan  menemukan  titik  temu.  Dan  hal  ini  yang kemudian memberikan pemahaman akan opini publik masyarakat yang mengarah ke dukungan masyarakat akan perang yang terjadi di Irak.

## KESIMPULAN
Hubungan diplomasi dengan media massa merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena kedua hal tersebut memberikan kekuatan yang luar biasa dalam mempengaruhi  opini  publik.  Melihat  kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik  di  dalam negeri  maupun  luar  negeri.  Hal  ini  tidak  terlepas  oleh  informasi-informasi  yang disampaikan  oleh  media  massa.  Disisi  lain,  diplomasi  merupakan instrument bagi suatu  negara  untuk  menyampaikan  misi  diplomatiknya  yang  ditujukan  ke  dalam negeri  maupun  ke  luar  negeri.  Oleh  karena  itu,  ukuran  dari  keberhasilan  suatu negara  dalam  menyampaikan  misinya  dapat  dilihat  dari  sisi  diplomasi  yang dijalankan  oleh  aktor-aktor state atau  media  massa  sebagai  mediasi  dalam menyampaikan  kepada  publik.  Melalui  media  massa,  keinginan  dari  Amerika Serikat untuk membentuk opini publik sesuai dengan keinginan AS tersebut akan sangat mudah. Media massa akan memberikan informasi yang diinginkan oleh AS tersebut kepada masyarakatnya. Karena dengan melalui media massa, akan sangat mudah  untuk  membentuk  opini  publik,  bahkan  hingga  kepada  perilaku  publik terhadap  suatu  pemberitaan,  tergantung  dari  bagaimana  berita  itu  disampaikan. Penyampaian  berita  kemudian  tergantung  kepada  keinginan  pemerintah  untuk membentuk  opini  publik.  Karena  itu,  diplomasi  melalui  media  massa  biasanya dilakukan untuk membentuk opini masyarakat secara luas.
Dari  beberapa  contoh  berita  yang  telah  dianalisis  memang  terbukti  bahwa pemerintah AS di bawah George Walker Bush Jr. berusaha untuk meraih dukungan publik  dengan  instrumen  media  massa. Pertama, pemerintah  Bush  berusaha mengkonstruksi  wacana  publik  internasional  bahwa  “terorisme”  (dalam  kasus Afganistan)  dan  “senjata  pemusnah  massal”  (dalam  kasus  Irak)  merupakan merupakan  ancaman  nyata  bagi  rakyat  AS  dan  seluruh  masyarakat  dunia. Media massa-lah yang paling berperan dalam proses konstruksi ini sehingga hampir semua orang  di  dunia  merasakan  bahwa  terorisme  merupakan  ancaman  nyata. Kedua , terbentuknya persepsi ini pada akhirnya diharapkan dapat memperkuat dukungan dunia terhadap AS untuk melakukan invasi ke Afganistan dan Irak. Ketiga , dalam proses  invasi  media  massa  tetap  memiliki  peran  sentral  untuk  menunjukkan pembenaran  dan  kesuksesan  invasi  AS  dalam  kerangka  pencapaian  perdamaian dunia.  Analisis  tersebut  dilihat  dari  perspektif  pemerintah  AS  yang  selalu  ingin “menyetir”  media  massa.  Dengan  demikian  kesemuanya  terlepas  dari  perspektif media massa sebagai sebuah lembaga independen.

## DAFTARPUSTAKA
De Tocqueville, Alexis, 1945, Democracy In America , New York: Vintage Book.
Griffin,  EM.  2003. A  First  Look  at  Communication  Theory .  US.  McGraw-Hill Com- anies, Inc.
Ippolito,  Dennis  S.  dan  Thomas  G.  Walker,  1980, Political  Parties,  Interest Groups, and Public Policy: Group Influence In American Politics , New Jersey: Prentice- Hall Inc.
Kegley,  Charles  W,  1996, American  Foreign  Policy  5 th ed .,  New  York:  St.  Martin’s Press.
Littlejohn,  Stephen  W.  2004. Theories  of  Human  Communication  8 th ed. California. Wadsworth Publishing Company.
Louise  Diamond  dan  John  McDonald,  1991, Multi-Track  Diplomacy:  A  System Approach to Peace , Kumarin Press.
Mulyana,  Dedi.  2003. Ilmu  Komunikasi  Suatu  Pengantar .  Bandung.  PT  Remaja Rosdakarya.
Roy  C.  Macridis  (Ed.),  1976, Foreign  Policy  in  World  Politics  (Fifth  Edition), New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Wilson,  James  Q,  2003, American  Government  6 th ed.  (Brief  Version), Boston: Houghton Mifflin Company.