## Reza Pahlevi dan Yazid Bustomi

## Hak Judicial Review Warga Negara Asing Dalam Sistem Hukum Indonesia

## Reza Pahlevi
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga E-mail : reza.pahlevi-2021@fh.unair.ac.id
Yazid Bustomi
Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret yazzidb@student.uns.ac.id

## Abstract
One of the rights of every person who is universal is equal recognition and treatment before the law, not least for Foreign Nationals (WNA). Therefore, the  protection  of  the  existence  of  WNA  within  the  legal  umbrella  of  a country is a principle to be implemented; Considering that WNA has a legal interest in the country. Nevertheless, there is a probe into the legal rights of the  WNA;  One  of  them  is  the  legal  position  of  WNA  to  conduct  judicial review  to  defend  its  legal  interests.  This  type  of  research  is  legal  research. This  legal  research  uses  a  statutory  and  conceptual  approach.  The  legal materials  used  in  this  legal  research  are  primary  legal  materials  and secondary legal materials; where the two materials are inventoried to obtain an  elaborative  and  prescriptive  juridical  study.  The  purpose  of  this  legal research  is  to  describe  the  basic  principles  regarding  the  relationship between  legal  standing  and  judicial  review;  as  well  as  describe  the constitutional  perspective  on  the  possibility  of  granting  legal  capacity  to foreign  nationals  to  be  able  to  conduct  judicial  reviews  in  Indonesia.  The results of the study indicate that the relationship between legal position and judicial  review  has  a  very  strong  relationship.  Therefore,  legal  position  is the basis of legal subjects to carry out legal actions as in a judicial review. Thus,  if  a  statutory  regulation  is  deemed  detrimental  to  the  rights  of everyone  including  foreigners,  the  foreigner  has  the  right  to  conduct  a judicial  review  of  the  statutory  regulations.  Then,  the  spirit  and  provisions of the Indonesian constitution actually provide the possibility for foreigners to conduct a judicial review. Thus, it is necessary to make improvements to the  Law  relating  to  the  Constitutional  Court  regarding  the  legitimacy  of foreigners to have a legal standing to conduct a judicial review .
Keywords : Foreign Citizen; Judicial Review; Legal Standing;
Volume 19, Nomor 1, Halaman 77-95 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973

## J u r n a l   H u k u m ISTINBATH

## Abstrak
Salah  satu  hak  setiap  orang  yang  bersifat  universal  adalah  pengakuan  dan perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum,  tak  terkecuali  bagi  Warga  Negara Asing  (WNA).  Oleh  karena  itu,  perlindungan  keberadaan  WNA  dalam payung  hukum  suatu  negara  merupakan  hal  yang  prinsipil  untuk dilaksanakan; mengingat WNA memiliki kepentingan hukum di negara itu. Meskipun  demikian,  terdapat  probelmatika  mengenai  hak  hukum  dari WNA;  salah  satunya  adalah  kedudukan  hukum  WNA  untuk  melakukan judicial review untuk  membela kepentingan hukumnya. Jenis  penelitian ini adalah  penelitian  hukum.  Penelitian  hukum  ini    menggunakan  pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum  yang digunakan dalam penelitian  hukum  ini  adalah  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder;  dimana  kedua  bahan  tersebut  diinventarisir  untuk  mendapatkan kajian  yuridis  yang  elaboratif  dan  preskriptif.  Tujuan  penelitian  hukum  ini adalah  mendeskripsikan  mengenai  prinsip-prinsip  dasar  mengenai  relasi antara  kedudukan  hukum  dengan  judicial  review;  serta  mendeskripsikan mengenai  perspektif  konstitusi  terhadap  posibilitas  pemberian  kapasitas hukum  kepada  Warga  Negara  Asing  agar  dapat  melakukan  judicial  review di  Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara kedudukan hukum  dan  judicial  review  memiliki  keterkaitan  yang  sangat  kuat.  Oleh sebab,  kedudukan  hukum  merupakan  dasar  dari  subjek  hukum  untuk melakukan  perbuatan  hukum  sebagaimana  judicial  review.  Sehingga, apabila  suatu  peraturan  perundang-undangan  dianggap  merugikan  hak-hak setiap orang termasuk WNA, maka WNA berhak untuk melakukan judicial review  atas  peraturan  perundang-undangan  tersebut.  Kemudian,  semangat dan  ketentuan  konstitusi  Indonesia  sejatinya  memberikan  posibilitas  bagi WNA  untuk  melakukan  judicial  review.  Dengan  demikian,  sudah semestinya  melakukan  perbaikan  atas  Undang-Undang  yang  berhubungan dengan  Mahkamah  Konstitusi  mengenai  keabsahan  WNA  untuk  memiliki Legal Standing untuk melakukan Judicial Review. .
Kata kunci : Warga Negara Asing, Kedudukan Hukum; Judicial Review
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2021-05-04| Published : 2022-08-26.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.

## Pendahuluan
Globalisasi  mendorong  terjadinya  mobilitas  sosial  antar  lintas  negara  sebagai konsekuensi bahwa seluruh warga negara memiliki kebutuhan yang semakin meningkat pula. 1 Biasanya,  negara  yang  dituju  memiliki  banyak  potensi  untuk  melakukan  segala aktivitas  yang  yang  menyasar  pada  kegiatan  di  bidang  pekerjaan,  perdagangan,  jasa, pemerintahan,  dan  lain  sebagainya. 2 Lalu,  apa  sebutan  dari  subjek  yang  menetap sementara  atau  tinggal  di  suatu  wilayah  atau  negara  yang  ia  kunjungi?  Lumrahnya, orang  atau  penduduk  dari  negara  selain  negara  yang  dituju  dianggap  sebagai  Warga Negara  Asing  (selanjutnya  disebut  dengan  WNA). 3 Dengan  demikian,  keberadaan WNA yang memiliki keinginan untuk tinggal di negara yang ia tuju tentu memerlukan suatu  bentuk  legitimasi.  Terlebih,  legitimasi  adalah  perlindungan  hukum  yang  kokoh untuk  menjaga  harkat  martabat  bangsa  dari  segala  percobaan  interferensi  maupun gangguan  yang  disengaja  atau  tidak  sengaja  oleh  pihak  lain.  Di  sisi  lain,  legitimasi mengangkat esensi dari pada aspek moralitas atas suatu hukum untuk memberikan suatu pengakuan dari tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum. 4
Tak  salah  bilamana  sebagai  negara  hukum  memiliki  instrumen  hukum  yang mengatur  dan  mengakomodasi  mengenai  keberadaan  WNA,  tak  terkecuali  Indonesia. Instrumen hukum tersebut bertujuan untuk mengantisipasi adanya itikad tidak baik dari setiap  WNA  yang  masuk  ke  Indonesia.  Sehingga,  bilamana  WNA  telah  dinyatakan secara  sah  melanggar  ketentuan  hukum  positif  Indonesia,  maka  WNA  tersebut  dapat diberikan  sanksi  sebagaimana  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia. Mengapa demikian, kalau sebab Indonesia menganut prinsip teritorialitas yang memiliki makna  bahwa  akan  berlaku  Hukum  Pidana  Indonesia  bagi  siapapun  yang  melakukan tindak pidana di dalam  wilayah Republik  Indonesia. Meskipun demikian, ketentuan di atas  tentu  tidak  mengakomodasi  seluruh  keinginan  WNA.  Terlebih,  budaya  hukum setiap  negara  memiliki  aspek  disparitas  yang  berbeda;  mengingat  cita-cita  hukum  dari
1 Harry W. Arthurs, “Law and Learning in an Era of Globalization,” German Law Journal 10, no. 6–7 (July 6, 2009): 629–40, https://doi.org/10.1017/S2071832200001279.
2 Gustav  Radbruch,  “Law’s  Image  of  the  Human,” Oxford  Journal  of  Legal  Studies 40,  no.  4 (December 21, 2020): 667–81, https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa026.
3 Desi Setiawati, “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal  (Overstay),” Pandecta:  Research  Law  Journal 10,  no.  1  (June  30,  2015), https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4191.
4 Fradhana  Putra  Disantara,  “Perspektif  Keadilan  Bermartabat  Dalam  Paradoks  Etika  Dan Hukum,” Jurnal Litigasi 22, no. 2 (2021): 205–29.
suatu negara didasarkan atas kajian konstruksi atas filosofis, sosiologis, dan yuridis atas suatu  bangsa  itu  sendiri. 5 Meskipun  demikian,  budaya  hukum  tersebut  dapat  diatasi dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian mengenai hak dan kewajiban setiap orang dengan  dasar  kepatutan  yang  diakui  oleh  kebiasaan-kebiasaan  hukum  universal. 6
Sehingga,  tidak  menutup  kemungkinan  WNA  memiliki  keinginan  untuk  mengajukan judicial  review sebagai  langkah  atas  ketidaksetujuannya  terhadap  norma-norma  yang berlaku  di  Indonesia  yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  dirinya  ketika  menetap  di Indonesia. Di sisi lain, langkah tersebut dilakukan dalam rangka membela kepentingan dirinya. Namun, ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan UU MK) telah menyebutkan bahwa  subjek  hukum  yang  dapat  mengajukan  permohonan judicial  review terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut dengan UUD NRI 1945) adalah perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia.
Berhubungan  dengan  hal  itu,  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia (selanjutnya disebut dengan MKRI) telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK)  Nomor  2-3/PUU-V/2007  tentang  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1997  tentang  Narkotika  terhadap  Undang-Undang  Dasar;  yang  mana  PMK  tersebut didasarkan  atas  permohonan judicial  review oleh  tiga  WNA  yang  ingin memperjuangkan  hak  asasinya  sebagai  manusia  untuk  membela  diri  meski  berada  di dalam  wilayah  teritorial  negara  lain.  PMK  tersebut  menyatakan  bahwa judicial  review yang dilakukan oleh tiga WNA niet ontvankelijk verklaard . Fenomena di  atas bertolak belakang  dengan  semangat  hukum  yang  tercantum  dalam  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  menyatakan  bahwa badan  hukum  asing  yang  memiliki  perwakilan  dan  orang  asing  yang  berkedudukan  di Indonesia  dapat  memiliki  hak  atas  tanah  dengan  hak  pakai  di  Indonesia;  sebagaimana ketentuan  Pasal  42  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Di  sisi  lain,  cita  hukum  dari  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  menggambarkan  penerapan  prinsip  imparsialitas  dan
5 Lawrence  M.  Friedman,  “The  Law  and  Society  Movement,” Stanford  Law  Review 38,  no.  3 (February 1986): 763, https://doi.org/10.2307/1228563.
6 Alberto  Febbrajo,  ed., Law,  Legal  Culture  and  Society  Mirrored  Identities  of  the  Legal  Order (New York: Routledge, 2020).
persamaan  di  mata  hukum  terhadap  seluruh  subjek  hukum;  sebagaimana  yang menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  diakui  sebagai  manusia  pribadi  berhak  untuk menuntut  dan  memperoleh  perlakuan  serta  perlindungan  yang  sama  sesuai  dengan martabat kemanusiaannya di depan umum. Di sisi lain, ketentuan tersebut menyebutkan bahwa  setiap  orang  berhak  mendapatkan  bantuan  dan  perlindungan  yang  adil  dari pengadilan  yang  objektif  dan  tidak  berpihak.  Bukan  hanya  itu,  Ketentuan  tersebut menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  termasuk  kelompok  masyarakat  yang  rentan berhak  memperoleh perlakuan  dan  perlindungan  lebih  berkenaan  dengan kekhususannya.  Terlepas  dari  fenomena judicial  review tersebut,  tidak  menutup kemungkinan  terdapat  kasus  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  Warga  Negara Indonesia (selanjutnya disebut dengan WNI) terhadap WNA.
Terlebih,  apabila  ditinjau  dalam  perspektif  relasi  kuasa;  kedudukan  WNA cenderung  tidak  memiliki  kekuatan,  sebagaimana  masyarakat  yang  menjadi  'kelas pendatang'.  Padahal,  hukum  internasional  memperhatikan  aspek  Hak  Asasi  Manusia (selanjutnya  disebut  dengan  HAM)  yang  memiliki  sifat  bebas  dari  aspek  relasi  kuasa; mengingat  hukum  internasional  memiliki  orientasi  kesetaraan  atau  prinsip egaliterianisme. 7 HAM  dianggap  menjadi  sesuatu  yang  prinsipil  bagi  setiap  individu. HAM  seringkali  dibicarakan  dan  diskusikan  sebagai  bentuk  komitmen  bersama  untuk menjaga hubungan antar negara dan warga negara maupun antara negara dengan bukan warga  negara. 8 Terlebih,  HAM  memuat  serangkaian  prinsip-prinsip  dasar  dari  suatu individu  yang  berlaku  secara  universal. 9 Oleh  karena  itu,  perlindungan  dan  penegakan HAM  memiliki  perhatian  khusus  bagi  seluruh  negara  untuk  senantiasa  mewajibkan setiap  negara  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  semua  orang,  tak  terkecuali WNA.  Dengan  demikian,  penelitian  hukum  ini  mengangkat  dua  isu  hukum. Pertama, tentang prinsip-prinsip dasar kedudukan hukum dan judicial review, Kedua, kedudukan hukum WNA selaku pemohon dalam perkara judicial review di Indonesia.
Metodelogi Penelitian
7 Fradhana Putra Disantara, “The Joint Ministerial Decree (SKB) of Islamic Defenders Front (FPI): Quo Vadis The Rule of Law and Human Rights?,” Musamus Law Review 3, no. 2 (April 22, 2021): 98–117, https://doi.org/10.35724/mularev.v3i2.3572.
8 Gehan  Gunatilleke,  “Justifying  Limitations  on  the  Freedom  of  Expression,” Human  Rights Review 22, no. 1 (March 1, 2021): 91–108, https://doi.org/10.1007/s12142-020-00608-8.
9 Pierre  Thielbörger,  “The  ‘Essence’  of  International  Human  Rights,” German  Law  Journal 20, no. 6 (September 4, 2019): 924–39, https://doi.org/10.1017/glj.2019.69.
Jenis  penelitian  dalam  kajian  ini  adalah  penelitian  hukum  atau  yang  seringkali disebut  dengan legal  research. Penelitian  hukum  merupakan  serangkaian  upaya  untuk mendapatkan  preskripsi  hukum  terhadap  isu  hukum  yang  dikaji  dengan mempertimbangkan aspek asas-asas hukum dan iinstrumen hukum lainnya. 10 khususnya peraturan  perundang-undangan.  Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  terdiri atas  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  yang digunakan  meliputi  peraturan  perundang-undangan  nasional  maupun  ketentutan internasional  yang berkenaan dengan isu hukum yang dikaji. Kemudian, bahan hukum sekunder  yang  digunakan  pada  kajian  ini  seperti  halnya  buku-buku  hukum,  artikel jurnal,  makalah-makalah  hukum,  dan  lain  sebagainya.  Hasil  dari  inventarisir  terhadap dua  bahan  hukum  tersebut  dipreskripsikan  untuk  mendapatkan  kajian  hukum  yang elaboratif  dengan  memperhatikan  pola  pemikiran  silogisme;  sehingga,  penelitian  ini dapat tersusun secara sistematis dan memberikan pandangan atas isu hukum yang dikaji.

## Pembahasan

## Prinsip-Prinsip Dasar Kedudukan Hukum dan Judicial Review
Proses  Setiap  subjek  hukum  tentu  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang berhubungan  dengan  kedudukan  hukum  mereka.  Oleh  karena,  kedudukan  hukum mereka  akan  menentukan  perwujutan  atas  cita-cita  hukum  dari  suatu  negara  yang memberikan  perlindungan  dan  penghormatan  atas  hukum. 11 Kedudukan  hukum memberikan  ruang  kepada  subjek  hukum  untuk  melakukan  aktivitas  yang  berorientasi terhadap pengajuan permohonan sengketa dari suatu undang-undang terhadap konstitusi suatu negara. Pada perspektif HAM, kedudukan hukum merupakan konsekuensi moral dan  yuridis  dari setiap subjek hukum  selama ia menjadi  warga negara  yang dilindungi oleh  hukum  internasional. 12 Di  sisi  lain,  kedudukan  hukum  menunjukkan  adanya serangkaian upaya untuk menegakkan esensi dari HAM; yaitu langkah efektif seseorang untuk  mendapatkan  akses  yang  mudah  guna  mendapatkan  keadilan  yang  substantif dengan  memperhatikan  hubungan  hukum  yang  cukup  antara  subjek  hukum  dengan negara tersebut.
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Pertama (Jakarta: Kencana, 2010).
11 Jason  N.  E.  Varuhas,  “JUDICIAL  REVIEW:  STANDING  AND  REMEDIES,” The  Cambridge  Law Journal 72, no. 2 (July 2, 2013): 243–47, https://doi.org/10.1017/S0008197313000330.
12 Albertina  Albors-Llorens,  “Locus  Standi  of  Private  Parties  in  Environmental  Cases,” The Cambridge Law Journal 58, no. 1 (March 1, 1999): 33–36, https://doi.org/10.1017/S0008197399321012.
Terlebih,  kedudukan  hukum  mendorong  suatu  pihak  untuk  mendapatkan penghormatan dan/atau  ganti  rugi  atas hak dan  kewajibannya dari  akibat  yang telah ia dapat  dari  adanya  undang-undang  atau  tindakan  perbuatan  melawan  hukum. 13 Hak mendapatkan kedudukan hukum akan memberikan keringanan bagi subjek hukum yang telah  dirugikan;  sehingga  subjek  hukum  mendapatkan  rekognisi  atas  perlindungan hukum  dari  negara.  Hal  ini  memiliki  hubungan  bahwa  terdapat  doktrin  yang menyatakan  bahwa  seluruh  orang  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  tuntutan  pribadi atas  hak  publik;  sebagaimana the  american  doctrine .  Prinsip  dasar  dari  kedudukan hukum  adalah  suatu  ketentuan  yang  menentukan  subjek  hukum  berhak  untuk melakukan gugatan; sebagaimana mereka telah memiliki hak hukum untuk menuntut. 14
Kedudukan  hukum  adalah  cabang  konstitusi  untuk  melindungi  pemisahan  kekuasaan secara konstitusional dengan memperhatikan kepentingan subjek hukum atas keputusan kasus  aktual  dan  kontroversi  yang  berpotensi  membuat  subjek  hukum  tersebut menderita cedera yang nyata. 15 Kedudukan hukum akan mendorong adanya perdebatan intelektual  mengenai  interpretasi  atas  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  bagi masyarakat.
Perihal  tersebut  sangat  baik  sebagai  langkah  pengembangan  hukum  yang  akan dilahirkan dari putusan supreme court . Adanya kedudukan hukum konsekuensi di mana konstitusi  mengharuskan  mereka  untuk  menegakkan  hukum.  Terlebih,  hal  ini merupakan  pilar  untuk  menjaga  harkat  martabat  hukum  untuk  kepentingan  publik. Kedudukan  hukum  memberikan  langkah  yang  eksklusif  berkaitan  dengan  pertanyaan hukum publik seperti penentuan konstitusionalitas dan peninjauan tindakan pemerintah lainnya. 16 Kedudukan hukum merupakan pandangan atas keinginan moral seluruh umat manusia yang memiliki akses ke pengadilan  yang berusaha menantang undang-undang atau  tindakan  pemerintah  lainnya.  Apalagi,  kedudukan  hukum  adalah  hak  hukum  oleh karena  bilamana  penggugat  diberikan  kedudukan  hukum  untuk  menegaskan  kliennya, maka  kepentingan  yang  dilindungi  secara  hukum,  dan  bilamana  dia  ditolak  mengenai
13 Micah  J.  Revell,  “Prudential  Standing,  the  Zone  of  Interests,  and  the  New  Jurisprudence  of Jurisdiction,” Emory Law Journal 63 (2013): 223–61.
14 Dianne L. Haskett, “Locus Standi and the Public Interest,” Canada-United States Law Journal 4 (1981): 39–89.
15 Md.  Abdul  Jalil,  “Locus  Standi  Rule  For  Judicial  Review:  The  Current  Law  in  The  UK  and Malaysia,” Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat 8 (2004): 59–77.
16 A. W. Bradley, “Locus Standi and Invalid Planning Decisions,” The Cambridge Law Journal 24, no. 2 (November 16, 1966): 156–59, https://doi.org/10.1017/S0008197300010746.
kedudukan  hukumnya,  maka  kepentingan  yang  tidak  dilindungi  secara  hukum. 17
Ellingsen menyebutkan bahwa terdapat tiga ketentuan umum dari legal standing . 18
Pertama ,  penggugat  telah  pasti  mengalami  kerugian  (ekonomi  maupun  non- ekononi)  dan/atau  penderitaan  dan/atau  akan  segera  mengalami  kerugian  baik  secara konkrit  atau  khusus  maupun  aktual  atau  dekat  dari  terbitnya  peraturan  perundang- undangan.  Namun,  gugatan  tersebut  juga  dapat  didasarkan  bilamana  penggugat mengalami  cedera  fisik,  mental,  atau  finansial.  Cedera  fisik  dapat  ditunjukkan  melalui rekam  medis,  sedangkan  tentramental  dapat  ditunjukkan  melalui  catatan  terapis, sedangkan  cedera  finansial  dapat  diberikan  melalui  bukti  kerusakan. Kedua ,  terdapat hubungan  sebab  akibat  antara  kerugian  dan/atau  penderitaan  yang  dialami  oleh penggugat terhadap terbitnya suatu ketentuan hukum umum, sehingga kerugian tersebut dapat diidentifikasi kepada tindakan atau aktivitas termohon yang ditentukan; dan bukan merupakan  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  yang  tidak  berada  di  depan pengadilan. Sehingga, suatu pihak hanya boleh menuntut atas haknya sendiri, dan tidak diperkenankan  untuk  mengajukan  tuntutan  atas  hak-hak  dari  pihak  ketiga  yang  tidak berada  di  depan  pengadilan.  Ketentuan  tersebut  dapat  dikecualikan  bilamana  terdapat norma-norma  yang  dirugikan  terhadap  kepentingan  ekonomi  maupun  non  ekonomi yang  tidak  diakomodir  oleh  norma-norma  dari  suatu  undang-undang.  Jika  penggugat tidak  dapat  membuktikan  hubungan  sebab  akibat  antara  kerugian  dan  penyebab kerugian,  maka  penggugat  tidak  akan  dapat  membuktikan  bahwa  kedudukan  hukum tersebut  dapat  dilaksanakan. Ketiga ,  terdapat  posibilitas  bahwa  Keputusan  Mahkamah akan  menguntungkan  dan  memberikan  rekognisi  dari  hak  dan  kewajiban  dari penggugat.  Hal  ini  bisa  berarti  mahkamah  dapat  memerintahkan  tergugat  untuk membatalkan  apa  yang  telah  dilakukannya,  atau  jika  ini  tidak  memungkinkan, mahkamah juga dapat menjatuhkan hukuman tertentu yang akan memberikan efek jera.
Lumrahnya,  penggugat  akan  mengajukan  suatu  gugatan  atas  peristiwa  yang dianggap  merugikan  dirinya  sebagai  akibat  norma-norma  yang  tercantum  dalam
17 Chijioke  Okorie,  “Nigerian  Supreme  Court  Issues  Guidance  on  Locus  Standi  of  Collecting Societies,” Journal  of  Intellectual  Property  Law  &  Practice 13,  no.  12  (December  1,  2018):  931–33, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpy139.
18 Hilde K Ellingsen, Standing to Enforce European Union Law Before National Courts (London: Bloomsbury Academic, 2021).
undang-undang  dan  undang-undang  tersebut  melanggar  konstitusi  suatu  negara. 19
Nantinya,  penggugat  diminta  untuk  menunjukkan  segala  sesuatu  yang  menyebabkan adanya  kerugian  yang  menimpa  dirinya  atas  keberadaan  suatu  undang-undang  yang diuji.  Perlu  diketahui  pula,  bahwa  tindakan  fungsionalisasi  kedudukan  hukum  melalui judicial  review tidak  diperkenankan  untuk  dilakukan  hanya  sebatas  karena  subjek hukum maupun kelompok tersebut tidak senang atas instrumen hukum yang diterbitkan oleh  pemerintah.  Sehingga,  sebelum  berperkara  di  Mahkamah;  subjek  hukum  wajib memperhatikan  berbagai  aspek  yang  menyasar  pada  tuntutan  yang  substantif  dan adanya  kerugian  konstitusional  sebagaimana  berdampak  pada  teralienasinya  hak  dan kewajiban  subjek  hukum.  Lalu,  bagaimana  dengan judicial  review ? Judicial  review merupakan metode untuk melakukan review proses pembentukan peraturan perundang- undangan guna menilai apakah peraturan perundang-undangan itu bermasalah dan/atau harus dicabut.
Terdapat  tiga  prinsip  yang  mengatur  kedudukan  hukum  untuk  melakukan judicial review atas suatu peraturan perundang-undangan. Pertama , subjek hukum harus memiliki kepentingan yang diakui secara hukum dalam peraturan perundang-undangan yang  harus  ditinjau  ulang. Kedua ,  peraturan  perundang-undangan  tersebut  memiliki dampak  yang  lebih  besar  pada  kepentingan  pemohon  daripada  apa  yang  berdampak pada  publik  pada  umumnya. Ketiga ,  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan yang mengatur mengenai norma-norma yang dipermasalahkan merupakan pertimbangan  yang  relevan  sebagaimana  pemohon  memiliki  kedudukan  untuk mengajukan judicial review. Judicial review disebut sebagai upaya hukum untuk berdiri di  jantung  peran  peradilan  dalam  masyarakat. Judicial  Review akan  mengeluarkan beberapa hasil 20 , diantaranya: (i) mahkamah mengeluarkan suatu bentuk deklarasi; (ii) mahkamah mengeluarkan perintah untuk membatalkan keputusan pihak yang termohon; (iii) mahkamah memberikan perintah yang mengharuskan suatu institusi yang termohon untuk  melaksanakan  tugas  hukumnya  wajib;  (iv)  mahkamah  mengeluarkan  perintah untuk  menahan  subjek  hukum  yang  sedang  ditinjau  agar  tidak  bertindak  di  luar
19 Anatole Abaquesne De Parfouru, “Locus Standi of Private Applicants under the Article 230 EC Action  for  Annulment:  Any  Lessons  to  Be  Learnt  from  France?,” Maastricht  Journal  of  European  and Comparative Law
14, no. 4 (December 8, 2007): 361–402, https://doi.org/10.1177/1023263X0701400403.
20 Charles R. Shipan, “The Legislative Design of Judicial Review,” Journal of Theoretical Politics 12, no. 3 (July 29, 2000): 269–304, https://doi.org/10.1177/0951692800012003002.
kekuasaannya;  dan  (v)  mahkamah  menerbitkan  keputusan  bahwa  termohon  wajib memberikan  ganti  rugi  kepada  pemohon. Judicial  Review dapat  dilakukan  dengan alasan bahwa suatu instrumen hukum -khususnya peraturan perundang-undangan- telah melanggar beberapa muatan.
Pertama ,  peraturan  perundang-undangan  diduga  ilegal,  oleh  karena  peraturan perundang-undangan  disusun  oleh  pembuat  keputusan  tanpa  mengarahkan  dirinya sendiri  dalam  hukum,  menjalankan  kekuasaan  secara  salah,  atau  secara  tidak  patut mengaku menjalankan kekuasaan yang tidak dimilikinya, yang dikenal sebagai tindakan 'ultra  vires' . Kedua ,  bilamana  peraturan  perundang-undangan  tersebut  irasional. Maksudnya,  sebuah  keputusan  dapat  ditentang  sebagai  instrumen  hukum  yang  'tidak masuk  akal'  jika  "tidak  ada  otoritas  yang  masuk  akal  yang  dapat  mengambilnya". Ketiga ,  apabila  perundang-undangan  disusun  tidak  tepat  secara  prosedural  dan 'kegagalan'  untuk  mematuhi  prosedur  hukum  yang  berlaku. Keempat ,  apabila  badan pemerintah  publik  gagal  bertindak  sesuai  dengan  ekspektasi  yang  diciptakan  oleh pernyataan  atau  tindakannya  sendiri.  Adanya  relasi  kedudukan  hukum  dengan judicial review merupakan  refleksi  bahwa  kepentingan  publik  merupakan  orientasi  utama  dari tegaknya  instrumen  hukum  bagi  suatu  negara. 21 Setidaknya, judicial  review dilakukan atas  dasar  tiga  pertimbangan  kepentingan  publik,  yaitu  masalah  serius  yang  diangkat mengenai  ketidakabsahan  undang-undang  tersebut,  itikad  baik  dan  adanya  kerugian yang  diterima  oleh  penggugat,  argumentasi  yang  masuk  akal  dan  efektif  untuk membawa  masalah  tersebut  ke  mahkamah. Judicial  review memberikan  makna  bahwa mahkamah  merupakan  satu-satunya  institusi  yang  memiliki  kemampuan  untuk memberikan penyelesaian hukum  atas sengketa secara final  yang berhubungan dengan konstitusionalitas suatu instrumen hukum dengan hak dan kewajiban masyarakat.
Kapasitas  hukum  dalam  bentuk  kedudukan  hukum  sebenarnya  berorientasi untuk melindungi kepentingan umum. Bagaimanapun, aspek-aspek keberlakuan hukum akan  menyasar  pada  aktivitas  seluruh  masyarakat.  Sehingga,  bilamana  perspektif instrumen hukum justru menyebabkan masyarakat mengalami penderitaan, maka dapat
21 Theodor  Meron, Standing  Up  for  Justice  The  Challenges  of  Trying  Atrocity  Crimes (Oxford: Oxford University Press, 2021).
dikatakan  hukum  tidak  akomodatif  dan  tidak  sesuai  dengan  cita-cita  masyarakat. 22 Hubungan antara judicial review dengan kedudukan hukum berarti memberikan makna bahwa  pentingnya  mempertahankan  supremasi  hukum  sebagai  argumen  utama  yang mendukung  suatu  rekognisi  untuk  berkapasitas  melakukan  pengujian  terhadap  suatu instrumen hukum. 23 Sumber hukum ditegakkan melalui pengadilan pada akhirnya bukan merupakan  hak  yang  dinikmati  oleh  individu  namun  kewajiban  yang  dilakukan  oleh pemerintah  kepada  publik.  Tidak  serta  merta  berarti  bahwa  sistem  hukum  wajib memberikan rekomendasi atas tindakan popularis, sehingga siapapun dapat mengajukan peninjauan  kembali  terhadap  pemerintah  terlepas  dari  apakah  mereka  memiliki hubungan  dengan  materi  pokok  tersebut.  Terlebih,  bilamana  peraturan  perundang- undangan  tersebut  justru  memberikan  potensi  adanya  penyalahgunaan  kekuasaan  yang dapat  mempengaruhi kebijakan publik secara umum. 24 Sehingga, secara  otomatis akan muncul  desakan  desakan  yang  timbul  dari  masyarakat.  Bagaimanapun,  masyarakat wajib  menjaga  kewibawaan  supremasi  hukum  sehingga  setiap  dugaan  perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik harus diperiksa oleh pengadilan, dan lebih daripada itu mengharuskan setiap tujuan perbuatan pidana wajib diadili.
Kedudukan  hukum  memang  menjadi  perhatian  penting  mengingat  hal  ini  akan mendasari  proses  dari  mereka  masing-masing  untuk  memajukan  atau  membela  klien tertentu  atas  dasar  keadaan  hubungan  substantif.  Bahkan,  kedudukan  hukum  dapat dihubungkan  dengan  penerapan  prinsip-prinsip  demokrasi. 25 Padahal,  visi  demokrasi sejati  tidak  memperhatikan  legitimasi  atas  kotak  suara  semata,  namun  demokrasi  juga melibatkan  pertanggungjawaban  melalui  hukum  atas  segala  sesuatu  yang  bersifat pengendali  kekuasaan  publik. 26 Adanya  kedudukan  hukum  dan judicial  review merupakan salah satu bentuk partisipasi dengan memberikan suara rakyat melalui jalur keadilan yang nyata -melalui pengadilan-. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah hakim
22 Godwin  N.  Okeke,  “Re-Examining  the  Role  of  Locus  Standi  in  the  Nigerian  Legal Jurisprudence,” Journal of Politics and Law 6, no. 3 (August 29, 2013): 209, https://doi.org/10.5539/jpl.v6n3p209.
23 Meron, Standing Up for Justice The Challenges of Trying Atrocity Crimes .
24 Jerzy  Parchomiuk,  “Abuse  of  Discretionary  Powers  in  Administrative  Law.  Evolution  of  the Judicial  Review  Models:  From  ‘Administrative  Morality’  to  the  Principle  of  Proportionality,” Journal  of Jurisprudence and Legal Practice 26, no. 3 (2018): 475.
25 Sandra  Seubert  and  Carlos  Becker,  “The  Democratic  Impact  of  Strengthening  European Fundamental Rights in the Digital Age: The Example of Privacy Protection,” German Law Journal 22, no. 1 (January 27, 2021): 31–44, https://doi.org/10.1017/glj.2020.101.
26 Seubert and Becker.
diwajibkan  untuk  menegakkan  kebenaran  substantif  sebagai  kehendak  negara bersama. 27 Keputusan dari hakim bertanggung jawab kepada hukum itu sendiri sehingga mereka  memahami  dan  mengerti  alasan-alasan  yang  telah  dipertimbangkan  untuk mendapatkan keputusan tersebut.
Di  sisi  lain,  perlu  dimengerti  pula,  Mahkamah  tidak  meninjau  peraturan perundang-undangan  berdasarkan  manfaatnya,  namun  memutuskan  apakah  peraturan perundang-undangan itu dibuat dengan benar. Ada kemungkinan bahwa keputusan yang sama akan dibuat oleh pemerintah untuk kedua kalinya, kali ini dengan ketat mengikuti instruksi  Mahkamah  tentang  apa  yang  sah  menurut  hukum.  Mahkamah  telah  melihat peran  mereka  sebagai  pengawas  kekuasaan  pengambilan  keputusan  dari  badan  atau departemen  dan  memastikan  bahwa  itu  tetap  dalam  batas-batas  yang  tepat. 28 Judicial review sangat  penting  untuk  memastikan  dinamika  kekuasaan  tetap  terkendali  karena memberikan orang biasa kemampuan untuk menantang pemerintah dan badan publik di pengadilan  jika  mereka  salah  dan  tidak  menegakkan  tugas  mereka. Judicial  Review dapat  diajukan  oleh  individu,  kelompok  atau  organisasi.  Untuk  mengajukan  klaim, subjek  hukum  harus  menunjukkan  bahwa  subjek  hukum  memiliki  'kepentingan  yang cukup sebagaimana dikenal dengan kedudukan hukum.
Enigma Kedudukan Hukum Warga Negara  Asing terhadap Hak Judicial  Review di Indonesia
Ratio  Mengenai  pengujian  peraturan  perundang-undangan  terhadap  Konstitusi, Mahkamah Konstitusi menjadi guardian of constitution untuk senantiasa menjaga nilai- nilai instrumen hukum yang berlaku berjalan secara harmoni dengan UUD NRI 1945 29 . Bila  meninjau  ketentuan  Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia  sebagaimana  yang tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi  sebagaimana  terakhir  kali  diubah  dengan  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun 2020  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang
27 Aprilian Sumodiningrat, “Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Di  Indonesia,” Jurnal  Kajian  Pembaruan  Hukum 1,  no.  1  (2021):  49–74, https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349.
28 L.  Garlicki,  “Constitutional  Courts  versus  Supreme  Courts,” International  Journal  of Constitutional Law 5, no. 1 (January 1, 2007): 44–68, https://doi.org/10.1093/icon/mol044.
29 Muhammad  Yoppy  Adhihernawan  and  Annisa  Nur  Fadhila,  “Telaah  Efektivitas  Mekanisme Pemberhentian  Presiden  Indonesia:  Perbandingan  Praktik  Amerika  Serikat  Dan  Korea  Selatan,” Jurnal Kajian
Pembaruan Hukum 1, no. 2 (2021): 211–48, https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24453.
Mahkamah Konstitusi, legal standing hanya diberikan kepada perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat  hukum  adat  sepanjang masih hidup  dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam  undang-undang,  badan  hukum  publik  atau  privat;  atau  lembaga  negara. Berhubungan  dengan  hal  itu,  Mahkamah  Konstitusi  memberikan  rumusan  mengenai hak-hak konstitusional dari pemohon melalui serangkaian putusan sebagaimana dikutip dalam  Putusan  006/PUU-III/2005  dan  010/PUU-III/2005  ,  anara  lain:  adanya  hak konstitusional  pemohon  yang  diberikan  oleh  UUD  1945,  bahwa  hak  konstitusional pemohon  tersebut  dianggap  oleh  pemohon  telah  dirugikan  suatu  Undang-undang  yang diuji,  bahwa  kerugian  yang  dimaksud  bersifat  spesifik  (khusus)  dan  aktual  atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang  yang  dimohonkan  untuk  diuji,  adanya  kemungkinan  bahwa  dengan dikabulkannya  permohonan  maka  kerugian  konstitusional  yang  didalilkan  tidak  akan atau tidak lagi terjadi. Lalu, bagaimana bilamana subjek hukum yang menjadi pemohon tersebut adalah WNA?
Hak  mendapatkan  persamaan  dan  perlakuan  yang  sama  didepan  hukum merupakan  salah  satu  wujud  tolak  ukur  untuk  menilai  konstitusionalitas  dari  suatu instrumen  hukum  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  serta  kepentingan seluruh  setiap  orang  di  wilayah  negara  hukum  Indonesia. 30 Konstitusi  Republik Indonesia  sebenarnya  memberikan  hak  dan  kewajiban  terhadap  WNA  yang  tinggal  di Indonesia  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  26  Ayat  (2)  UUD  NRI  1945. Tentunya,  hak  dan  kewajiban  tersebut  berhubungan  dengan  kepentingan  hukum  dari WNA  manakala  ia  tinggal  di  Indonesia.  Sehingga,  ketika  subjek  hukum  WNA melakukan  perbuatan  hukum  yang  menimbulkan  hubungan  hukum  dan/atau  akibat hukum, maka dirinya berarti memiliki kepentingan hukum di wilayah  yang ia tempati. Secara otomatis, subjek hukum tersebut wajib tunduk atas undang-undang yang berlaku di wilayah tersebut; sehingga, ia memiliki kepentingan hukum atas undang-undang yang berlaku  terhadap  dirinya.  Terlebih,  peraturan  perundang-undangan  tersebut  memiliki hubungan dengan WNA berkenaan dengan hak-hak asasi yang paling fundamental dan
30 Moh.  Mahfud  MD, Membangun  Politik  Hukum,  Menengakkan  Konstitusi (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2012).
bersifat  universal;  sehingga,  tidak  dapat  dibatasi  atau  dikurangi  berdasarkan  aspek instrumen hukum lainnya.
Hak  memiliki  kapasitas  hukum  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia  yang termasuk  dalam  kategori  non derogable  rights sebagaimana  yang  telah  tercantum  di dalam  Pasal  28I  Ayat  (1)  UUD  NRI  1945.  Hal  tersebut  juga  sesuai  dengan  Pasal  16 International Convenan on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menyatakan bahwa setiap  orang  -dimanapun  berada-  memiliki  hak  untuk  di  rekognisi  dan  dilegitimasi sebagai subjek hukum bagi seluruh umat manusia dimanapun manusia tersebut berada. Pasal 2 (1) ICCPR juga memberikan keterangan bahwa setiap negara yang meratifikasi tersebut  wajib  menjamin  dan  menghormati  setiap  orang  yang  berada  di  wilayah teritorialnya  dan  yang  memiliki  kewajiban  untuk  tunduk  pada  yurisdiksi  dari  suatu negara  itu;  sehingga,  hak-hak  yang  di  legitimasi  oleh  ICCPR  dilakukan  tanpa  ada diskriminasi.  Pasal  26  ICCPR  juga  menyebutkan  bahwa  semua  orang  sama  dihadapan hukum  dan  berhak  atas  perlindungan  hukum  yang  sama  tanpa  adanya  diskriminasi apapun.  Indonesia  juga  telah  meratifikasi  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2005  tentang  Ratifikasi  ICCPR.  Sehingga,  telah  menjadi  konsekuensi  bilamana Indonesia diharuskan untuk  melaksanakan sekaligus mematuhi seluruh ketentuan  yang tercantum  dalam  ketentuan  internasional  tersebut.  Dengan  demikian,  Indonesia memiliki  konsekuensi  untuk  senantiasa  menjaga  martabat  dari  konvensi  hukum internasional  sekaligus  melahirkan  secara  aspek  hukum  maupun  moral  untuk  meminta pula  pelaksanaan  atas  hak  dan  kewajiban  secara  internasional  terhadap  negara  lain maupun peserta ICCPR atau bukan guna memberikan jaminan dan perlindungan HAM pula atas warga negara Indonesia yang sedang tinggal atau berdomisili di luar negeri.
Setidaknya,  terdapat  beberapa  praktik  mengenai  pengujian  suatu  instrumen hukum dari WNA pada suatu negara. Pertama , terdapat seseorang berkewarganegaraan Jepang  melakukan  judicial  review  atas  peraturan  yang  melarang  seseorang  non  warga negara  asli  Amerika  untuk  memiliki  usaha  di  bidang  rumah  gadai;  sebagaimana  kasus Asakura v. City of Seattle, 265 US 333 (1924) . 31 Kedua , didapati terdapat seorang yang bukan  warga  negara  asli  Amerika  melakukan judicial  review mengenai  persyaratan suatu  pekerjaan  yang  menyebutkan  semestinya  pekerjaan  tersebut  diberikan  kepada
31 John  Ward  Cutler,  “The  Treatment  of  Foreigners:  In  Relation  to  the  Draft  Convention  and Conference  of  1929,” American  Journal  of  International  Law 27,  no.  2  (July  12,  1933):  225–46, https://doi.org/10.2307/2189548.
warga negara Amerika asli; sebagaimana Cabell v. Chavez-Salido, 454 U.S. 432 (1982) . 32 Ketiga , diketahui adanya judicial review oleh seorang tahanan Guantanamo terhadap validitas  adanya  Pengadilan  Militer  yang  dibentuk  melalui  Presidential  Order; sebagaimana  kasus Salim  Ahmed  Hamdan  v.  Donald  H.  Rumsfield,  Secretary  of Defense, 126 S.Ct.2749 . 33 Bukan hanya itu, legitimasi  WNA untuk  memiliki kapasitas hukum  sebagai  pemohon  perkara judicial  review tentu  memberikan  perwujudan  nilai- nilai  pengakuan  dan  perlakuan  yang  sama  didepan  hukum  sebagaimana  yang  telah diamanatkan  dalam  Pasal  28D  Ayat  (1)  UUD  NRI  1945.  Perlu  dimengerti,  bilamana ditinjau  dari  makna  pada  kata  dalam  Pasal  28D  UUD  NRI  1945  yang  menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"; maka, WNA termasuk dalam kategori  'setiap  orang'.  Mengapa  demikian?  Oleh  karena,  makna  'setiap  orang' merupakan  salah  satu  ruang  lingkup  subjek  dari  pengaturan  norma-norma  yang tercantum dalam UUD NRI 1945.
Pasal  26  UUD  NRI  1945  memberikan  penjelasan  mengenai  makna  dari  'setiap warga negara', 'tiap-tiap warga negara', dan 'setiap orang'; antara lain: (i) warga negara ialah  orang-orang  bangsa  Indonesia  asli  dan  orang-orang  bangsa  lain  yang  disahkan dengan  undang-undang  sebagai  warga  negara;  (ii)  penduduk  ialah  warga  negara Indonesia  dan  orang  asing  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia;  (iii)  hal-hal  mengenai warga  negara  dan  penduduk  diatur  dengan  undang-undang.  Daripada  itu,  bilamana ditinjau berdasarkan ketentuan lain, penduduk merupakan Warga Negara Indonesia dan orang  asing  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia;  sebagaimana  Pasal  1  Angka  2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang- Undang  Nomor  24  tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, frasa 'setiap orang' dalam Pasal 28d UUD NRI 1945 memiliki makna bahwa ketentuan tersebut mencakup seluruh  subjek  hukum  yang  berada  di  wilayah  Republik  Indonesia;  oleh  karena, pengertian frasa tersebut adalah sama dengan pengertian 'penduduk' sebagaimana yang tercantum  dalam  Pasal  26  Ayat  (2)  UUD  1945  dan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang
32 T. Alexander Aleinikoff, “Federal Regulation of Aliens and the Constitution,” American Journal of International Law 83, no. 4 (October 27, 1989): 862–71, https://doi.org/10.2307/2203375.
33 Harold  Hongju  Koh,  “Setting  the  World  Right,” The  Yale  Law  Journal 115,  no.  9  (January  1, 2006): 2350, https://doi.org/10.2307/20455699.
Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  Kependudukan.  Sehingga,  kata  'setiap  orang'  dalam  pasal  28D  Ayat  (1) UUD 1945 merupakan equal right yang keberlakuannya tidak hanya bagi warga negara Indonesia,  melainkan  berlaku  pula  terhadap  WNA  yang  memiliki  tempat  tinggal  di Indonesia.
Hukum sebagai suatu hal yang memiliki nilai-nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan  tentu  wajib  senantiasa  memberikan  rasa  ketertiban  bagi  setiap  orang. 34 Oleh karenanya, Pemberian kedudukan hukum  bagi  WNA merupakan salah  satu  wujud dari amanah cita hukum di mana UUD NRI 1945 telah menjadi hukum tertinggi atau hukum dasar yang memberikan orientasi instrumen hukum lainnya dalam pembangunan hukum bangsa.  Bukan  hanya  itu,  pemberian  kedudukan  hukum  bagi  WNA  adalah  salah  satu refleksi  bahwa  institusi  yudisial  wajib  menuangkan  pokok-pokok  pikiran  yang berorientasi  pada  pandangan  hidup  bangsa.  Oleh  karena  itu,  seluruh  penyelenggaraan negara  dimana  pada  khususnya  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  wajib mempertimbangkan  aspek-aspek  kritis  dan  fungsionalitas  atas  seluruh  ketentuan  yang ada  sebagai  paradigma  untuk  mengambil  suatu  langkah  kebijakan  di  bidang  peraturan perundang-undangan.  UUD  NRI  1945  melalui  norma-normanya  yang  ramah memberikan  penghormatan  atas  hak  hak  universal  dari  setiap  orang  termasuk  warna, khususnya  dalam  aspek  persamaan  di  depan  hukum.  Hal  tersebut  merupakan instrumentasi  dari  konstruksi  cita  hukum  yang  menjadi  suatu  kewajiban  bagi  negara untuk  menjunjung  dan  mengarahkan  hukum  pada  cita-cita  moral  yang  hendak  dicapai dan  dituju.  Di  sisi  lain,  pemberian  legitimasi  berdasarkan  ayat-ayat  konstitusi merupakan  tolak  ukur  dari  suatu  esensi  atas  instrumen  hukum  yang  berlaku.  Dengan demikian,  pemberian  kapasitas  untuk  menjadi  pemohon  atau  kedudukan  hukum  bagi WNA merupakan konsekuensi yuridis dan konsekuensi moral dari adanya norma-norma dalam UUD NRI 1945 yang memberikan hak dan kewajiban bagi WNA pula.
.
Kesimpulan
34 Fradhana  Putra  Disantara,  “THE  IMPLEMENTATION  OF  DIPLOMATIC  LEGAL  PRINCIPLES: GERMAN  EMBASSY  STAFF  VISITING  ISLAMIC  DEFENDERS  FRONT  (FPI)  HEADQUARTERS  CASE,” International Journal of Law Reconstruction 5, no. 1 (March 7, 2021): 1, https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.13636.
Kedudukan  hukum  merupakan salah satu  aktualisasi  dari hak setiap orang agar diperlakukan sama di hadapan hukum, tak terkecuali bagi WNA. Di sisi lain, kedudukan hukum  memberikan  kesempatan  bagi  WNA  untuk  membela  kepentingan  hukumnya terhadap  keberadaan  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Oleh  sebab  itu,  melalui kapasitas hukumnya; WNA berhak untuk melakukan pengujian terhadap suatu undang- undang  ( judicial  review). Kedudukan  hukum  menunjukkan  adanya  serangkaian  upaya untuk  menegakkan  esensi  dari  HAM  dengan  melakukan  review  atas  proses pembentukan  peraturan  perundang-undangan  guna  menilai  apakah  peraturan perundang-undangan  itu  bermasalah  dan/atau  harus  dicabut.  Meninjau  fenomena  di Indonesia, WNA tidak memiliki hak untuk melakukan judicial review ; sehingga, sudah semestinya  WNA  diberi  ruang  untuk  melakukan  pembelaan  atas  kepentingan hukumnya. Terlebih, pada beberapa ketentuan UUD NRI 1945; diketahui bahwa setiap orang  mendapatkan  persamaan  dan  perlakuan  yang  sama  didepan  hukum,  termasuk WNA  itu  sendiri.  Dengan  demikian,  sudah  semestinya  melakukan  perbaikan  atas Undang-Undang yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan WNA untuk memiliki Legal Standing untuk melakukan Judicial Review .

## Daftar Pustaka
Adhihernawan,  Muhammad  Yoppy,  and  Annisa  Nur  Fadhila.  ―Telaah  Efektivitas Mekanisme  Pemberhentian  Presiden  Indonesia:  Perbandingan  Praktik  Amerika Serikat  Dan  Korea  Selatan.‖ Jurnal  Kajian  Pembaruan  Hukum 1,  no.  2  (2021):
211–48. https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24453.
Albors-Llorens,  Albertina.  ―Locus  Standi  of  Private  Parties  in  Environmental  Cases.‖
The  Cambridge  Law  Journal 58,  no.  1  (March  1,  1999):  33–36. https://doi.org/10.1017/S0008197399321012.
Aleinikoff,  T.  Alexander.  ―Federal  Regulation  of  Aliens  and  the  Constitution.‖
American  Journal  of  International  Law 83,  no.  4  (October  27,  1989):  862–71. https://doi.org/10.2307/2203375.
Arthurs,  Harry  W.  ―Law  and  Learning  in  an  Era  of  Globalization.‖ German  Law Journal 10, no. 6–7 (July 6, 2009): 629–40. https://doi.org/10.1017/S2071832200001279.
Bradley,  A.  W.  ―Locus  Standi  and  Invalid  Planning  Decisions.‖ The  Cambridge  Law Journal 24, no. 2 (November
16, 1966): 156–59.
https://doi.org/10.1017/S0008197300010746.
Cutler, John Ward. ―The Treatment of Foreigners: In Relation to the Draft Convention
and Conference of 1929.‖ American  Journal of  International Law 27, no. 2 (July 12, 1933): 225–46. https://doi.org/10.2307/2189548.
Disantara,  Fradhana  Putra.  ―Perspektif  Keadilan  Bermartabat  Dalam  Paradoks  Etika Dan Hukum.‖ Jurnal Litigasi 22, no. 2 (2021): 205–29.
———.  ―THE  IMPLEMENTATION  OF  DIPLOMATIC  LEGAL  PRINCIPLES: GERMAN EMBASSY STAFF VISITING ISLAMIC DEFENDERS FRONT (FPI) HEADQUARTERS CASE.‖ International Journal of Law Reconstruction 5, no. 1 (March 7, 2021): 1. https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.13636.
———.  ―The  Joint  Ministerial  Decree  (SKB)  of  Islamic  Defenders  Front  (FPI):  Quo Vadis The Rule of Law and Human Rights?‖ Musamus Law Review 3, no. 2 (April 22, 2021): 98–117. https://doi.org/10.35724/mularev.v3i2.3572.
Ellingsen, Hilde K. Standing to Enforce European Union Law Before National Courts . London: Bloomsbury Academic, 2021.
Febbrajo, Alberto, ed. Law, Legal Culture and Society Mirrored Identities of the Legal Order . New York: Routledge, 2020.
Friedman, Lawrence M. ―The Law and Society Movement.‖ Stanford Law  Review 38, no. 3 (February 1986): 763. https://doi.org/10.2307/1228563.
Garlicki,  L.  ―Constitutional  Courts  versus  Supreme  Courts.‖ International  Journal  of Constitutional Law 5, no. 1 (January 1, 2007): 44–68.
https://doi.org/10.1093/icon/mol044.
Gunatilleke,  Gehan.  ―Justifying  Limitations  on  the  Freedom  of  Expression.‖ Human Rights Review 22, no. 1 (March 1, 2021): 91–108. https://doi.org/10.1007/s12142- 020-00608-8.
Haskett,  Dianne  L. ―Locus  Standi and the Public  Interest.‖ Canada-United States Law Journal 4 (1981): 39–89.
Jalil, Md. Abdul. ―Locus Standi Rule For Judicial Review: The Current Law in The UK and Malaysia.‖ Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat 8 (2004): 59–77.
Koh,  Harold  Hongju.  ―Setting  the  World  Right.‖ The  Yale  Law  Journal 115,  no.  9 (January 1, 2006): 2350. https://doi.org/10.2307/20455699.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Pertama. Jakarta: Kencana, 2010.
MD, Moh. Mahfud. Membangun Politik Hukum, Menengakkan Konstitusi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
Meron,  Theodor. Standing  Up  for  Justice  The  Challenges  of  Trying  Atrocity  Crimes . Oxford: Oxford University Press, 2021.
Okeke,  Godwin  N.  ―Re-Examining  the  Role  of  Locus  Standi  in  the  Nigerian  Legal Jurisprudence.‖ Journal  of  Politics  and  Law 6,  no.  3  (August  29,  2013):  209. https://doi.org/10.5539/jpl.v6n3p209.
Okorie,  Chijioke.  ―Nigerian  Supreme  Court  Issues  Guidance  on  Locus  Standi  of Collecting Societies.‖ Journal of Intellectual Property Law  & Practice 13, no. 12 (December 1, 2018): 931–33. https://doi.org/10.1093/jiplp/jpy139.
Parchomiuk, Jerzy. ―Abuse of Discretionary Powers in Administrative Law. Evolution of the Judicial Review Models: From ‗Administrative Morality‘ to the Principle of Proportionality.‖ Journal  of  Jurisprudence  and  Legal  Practice 26,  no.  3  (2018):
475.
Parfouru, Anatole Abaquesne De. ―Locus Standi of Private Applicants under the Article 230  EC  Action  for  Annulment:  Any  Lessons  to  Be  Learnt  from  France?‖ Maastricht  Journal  of  European  and  Comparative  Law 14,  no.  4  (December  8, 2007): 361–402. https://doi.org/10.1177/1023263X0701400403.
Radbruch, Gustav. ―Law‘s Image of the Human.‖ Oxford Journal of Legal Studies 40, no. 4 (December 21, 2020): 667–81. https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa026.
Revell, Micah J. ―Prudential Standing, the Zone of Interests, and the New Jurisprudence of Jurisdiction.‖ Emory Law Journal 63 (2013): 223–61.
Setiawati,  Desi.  ―Penegakan  Hukum  Terhadap  Warga  Negara  Asing  (WNA)  Yang Melanggar  Izin  Tinggal  (Overstay).‖ Pandecta:  Research  Law  Journal 10,  no.  1 (June 30, 2015). https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4191.
Seubert,  Sandra,  and  Carlos  Becker.  ―The  Democratic  Impact  of  Strengthening European  Fundamental  Rights  in  the  Digital  Age:  The  Example  of  Privacy Protection.‖ German  Law  Journal 22,  no.  1  (January  27,  2021):  31–44. https://doi.org/10.1017/glj.2020.101.
Shipan, Charles R. ―The Legislative Design of Judicial Review.‖ Journal of Theoretical Politics 12, no. 3 (July 29, 2000): 269–304.
https://doi.org/10.1177/0951692800012003002.
Sumodiningrat,  Aprilian.  ―Meninjau  Ulang  Ketentuan  Presidential  Threshold  Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia.‖ Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 1, no. 1 (2021): 49–74. https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349.
Thielbörger,  Pierre.  ―The  ‗Essence‘  of  International  Human  Rights.‖ German  Law Journal 20, no. 6 (September
4, 2019): 924–39.
https://doi.org/10.1017/glj.2019.69.
Varuhas,  Jason  N.  E.  ―JUDICIAL  REVIEW:  STANDING  AND  REMEDIES.‖ The Cambridge Law Journal 72, no. 2 (July 2, 2013): 243–47. https://doi.org/10.1017/S0008197313000330.