-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702

## TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN BAGI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KEGIATAN PASAR MODAL DI INDONESIA

## Kiki Latifa Zen, Ngadino, Anggita Doramia Lumbanraja
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: kikizen.kz@gmail.com

## Abstract
Companies that have already  gone public usually  want  a  more substantial  source of  funds, one  of which is by holding capital market activities (share investment), not a few for the Directors of the Company  to  make  a  conflict  of  interest  transaction  for  their  interests  which  results  in  a  loss  in  a limited company. This paper aims to find out what is the basis for shareholders, Directors and The Board of Commissioners in conducting transactions of conflict of interest. Philosophical normative research  approaches  are  used  to  analyze  conflicts  of  interest  referring  to  related  regulations  and principles  of  agreement  in  the  capital  market.  As  a  result  of  the  discussion,  with  the  ambiguous regulations, if there is  a conflict of interest by the Directors and other management, each Director must  be  fully  responsible  personally  (if  only  one  director)  for  the  loss  of  a  Limited  Liability Company  if  the  person  concerned  is  proven  guilty  or  negligent  in  carrying  out  their  duties  in accordance  with  applicable  regulations,  but  in  order  to  avoid  conflicts  of  interest  by  the  board  of directors,  the  Company  must  establish  a  Limited  Company  Assistant  and  also  form  an  Audit Committee  to  increase  the  effectiveness  of  the  internal  and  external  audit  functions  and  the effectiveness  of  the  internal  control  system  to  be  protected  from  actions  fraudulent  company management, which can be detrimental to stock investments.

## Keywords: transaction; agreement; investation; capital market

## Abstrak
Perusahaan  yang  sudah  mengalami go  public biasanya  meinginkan  sumber  dana  yang  lebih  besar salah satunya yaitu dengan cara mengadakan kegiatan pasar modal (Investasi saham), tidak sedikit bagi  Direksi  Perseroan  melakukan  transaksi  benturan  kepentingan  untuk  kepentingan  pribadinya yang  berujung  pada  terjadinya  kerugian  dalam  Perseroan  terbatas.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk mengetahui apa yang menjadi dasar bagi para pemegang saham, Direksi, maupun Dewan Komisaris dalam melakukan transaksi benturan kepentingan tersebut. Pendekatan penelitian normatif filosofis digunakan untuk menganalisis benturan kepentingan mengacu pada peraturan yang terkait dan asas- asas  perjanjian  dalam  pasar  modal.  Sebagai  hasil  pembahasannya  yaitu  dengan  Peraturan  yang masih  rancu  maka  apabila  terjadi  benturan  kepentingan  yang  dilakukan  oleh  Direksi  maupun pengurus  lainnya  adalah  dengan  tiap-tiap    Direksi  harus  bertanggungjawab  penuh  secara  pribadi (apabila  direksi  hanya  satu)  atas  kerugian  Perseroan  Terbatas  apabila  yang  bersangkutan  terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun agar menghindari  terjadinya  benturan  kepentingan  yang  dilakukan  oleh  pihak  direksi  maka  Perseroan harus  membentuk  Asisten  Perseroan  Terbatas  dan  juga  membentuk  Komite  Audit  untuk meningkatkan  efektivitas  fungsi  audit  internal  dan  eksternal  serta  efektivitas  sistem  pengendalian internal  agar  terlindungi  dari  tindakan-tindakan  curang  yang  dilakukan  pihak  manajemen perusahaan, yang mana dapat merugikan investasi saham.
Kata kunci : transaksi; perjanjian; investasi; pasar modal
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Perkembangan perekonomian  bagi  Negara  yang  sedang berkembang seperti  di  Indonesia, salah  satu  pemasukan  kas  Negara  yang  sangat  signifikan  adalah  dengan  mengadakan  investasi. Namun  investasi  memiliki  pengertian  yang  sangat  luas  yakni  mencakup  investasi  langsung maupun  investasi  tidak  langsung  (Harjono,  2007).  Kedua  jenis  investasi  tersebut  memiliki peranan  yang  sangat  penting  dalam  pertumbuhan  perkenomian  di  Indonesia.  Dalam  kamus ekonomi dikemukakan, Investment (investasi) mempunyai 2 makna yakni:
“pertama.  Investasi  berarti  pembelian  saham,  obligasi  dan  benda-benda  tidak  bergerak, setelah  dilakukan  analisa  akan  menjamin  modal  yang  dilekatkan  dan  memberikan  hasil yang  memuaskan.  Faktor-faktor  tersebut  yang  membedakan  investasi  dengan  spekulasi. Kedua.  Dalam  teori  ekonomi  investasi  berarti  pembelian  alat  produksi  (termasuk  di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang”
Oleh  karena  itu,  maka  pemerintah  memerlukan  perangkat  hukum  yang  nasional  sesuai dengan hukum perikatan atau kontrak yang berkembang secara dinamis dalam masyarakat demi melengkapi  perangkat  perundang-undangan.  Bentuk  pengaturan  yang  terkait  dengan  investasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal). Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah tempat dimana bertemunya antara penjual dan  pembeli.  Di  dalam  pasar  modal  aktivitas  para  pemilik  modal  dengan  pihak  yang membutuhkan  modal  dilakukan  dengan  melalui  perantara  pialang  efek,  dan  obyek  yang  dijual yakni  berupa  “efek”.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  13  UU  Pasar  Modal  menyebutkan  bahwa “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang  berkaitan  dengan  efek  yang  diterbitkannya  serta  lembaga  dan  profesi  yang  berkaitan dengan efek”(Undang-Undang Pasar Modal, 1995).
Pasar  modal  yang  memiliki  peran  sangat  penting  terhadap  berjalannya  kegiatan perekonomian Indonesia yaitu sebagai alternatif sumber pembiayan bagi perusahaan-perusahaan dan  alternatif  investasi  bagi  para  investor.  Namun  semua  itu  tidak  terlepas  pula  dengan  para pelaku  usaha  pasar  modal.  Dalam  menjalankan  fungsinya  semua  pelaku  pasar  modal  dituntut untuk  memahami  serta  menguasai  segala  system  hukum  yang  menjadi  landasan  terhadap kemajuan industry pasar modal Indonesia(Surya, 2010).
Suatu  kegiatan  bisnis  memerlukan  adanya  perjanjian-perjanjian  bisnis  ( business agreement/  business  contract) dan  hampir  segala  perjanjian  dibuat  dalam  bentuk  tertulis. Perjanjian  yang  ada  dalam  KUHPerdata  Pasal  1313  menyatakan  bahwa  “suatu  perbuatan  yang mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang    lain  atau  lebih”(Prof  R.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Subekti  S.H,  n.d.),    Hukum  perikatan  yang  terdapat  dalam  buku  III  KUHPerdata  merupakan hukum  yang  bersifat  khusus  dalam  melakukan  perjanjian  dan  perbuatan  hukum  yang  bersifat ekonomis  atau  perbuatan  hukum  yang  dapat  dinilai  dari  harta  kekayaan  seseorang  atau  badan hukum.  Adapun istilah umum dalam  perjanjian  yaitu  kontrak secara  gramatikal, istilah kontrak berasal  dari  bahasa  Inggris, contract baik  perjanjian  maupun  kontrak  mengandung  pengertian yang sama, yaitu suatu perbuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi istilah kontrak lebih sering digunakan dalam praktek-praktek bisnis.
Kegiatan yang dilakukan di pasar modal tentunya berkaitan dengan perusahaan publik atau dikenal sebagai emiten yang merupakan salah satu pelaku dari pasar modal. Emiten merupakan perusahaan  yang  pada  umumnya  berbentuk  Perseroan  Terbatas  yang  sudah go  public dan berkeinginan memperoleh dana melalui pasar modal  dengan cara melakukan penawaran umum yakni  dalam rangka menjaring  dana bagi  kegiatan usaha perusahaan  atau pengembangan usaha perusahaan,  transaksi  yang  kemungkinan  besar  dihindari  Emiten  adalah  Benturan  Kepentingan tertentu.  Dalam  hal  ini,  dikarenakan  transaksi  yang  berbeda  kepentingan  ekonomis  perusahaan dengan  kepentingan  ekonomis  anggota  Direksi,  anggota  Dewan  Komisaris,  atau  pemegang saham utama tidak dapat dilakukan dengan mudah. Salah satu cara untuk  disetujuinya kegiatan tersebut adalah dengan persetujuan dari pemegang saham independen, sesuai yang diatur dalam Angka  3  huruf  a  Keputusan  Ketua  Bapepam  No.  Kep-412/BL/2009,  (Peraturan  No.IX.E.1) menentukan  bahwa  transaksi  yang  mengandung  benturan  kepentingan  wajib  tersebih  dahulu disetujui oleh Pemegang Saham Independen atau wakilnya mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam hal ini Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Kecenderungan  perjanjian  yang  tertulis  ini  dibuat  oleh  salah  satu  pihak  yang  kuat  posisi ekonominya.  Kepentingan  ekonomi  yang  ada  di  dalam  masyarakat  begitu  luas,  mulai  dari kepentingan pribadi hingga kepentingan masyarakat dengan negara, maka dari itu penggolongan hukum privat mengatur kepentingan individu, seperti hukum dagang dan hukum perdata. Suatu perusahaan  publik  yang  pada  umumnya  berbentuk  PT  tentunya  memiliki  organ-organ  di dalamnya,  yakni  RUPS,  Direksi,  Dewan  Komisaris,  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang berbeda setiap posisinya(Simanjuntak, et.,al.,  2009).
Karena  adanya  perbedaan  posisi  serta  tanggung  jawab  tersebut  maka  sering  kali  terdapat perbedaan yang berujung pada terjadinya benturan kepentingan antara pemegang saham dengan pengurus  PT.  namun  dengan  terjadinya  transaksi  benturan  kepentingan  tersebut  maka  dapat menimbulkan  segala  kerugian  yang  diterima  oleh  pihak  PT.  untuk  mengantisipasi  hal  tersebut
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
maka  perlulah  diatur  ketentuan  terkait  benturan  kepentingan  transaksi  tertentu  dalam  pasar modal.
Pengaturan transaksi yang mengandung benturan kepentingan ditujukan untuk mendorong akuntabilitas  pengelolaan  perseroan.  Perusahaan  yang  membutuhkan  kecepatan  dalam  proses pengambilan  keputusan  mengingat  peluang  bisnis  selalu  diperebutkan.  Oleh  karena  itu, pengambilan keputusan bisa mendatangkan keuntungan tetapi tidak menutup kemungkinan jika dikemudian  hari  mendatangkan  kerugian.  perusahaan  harus  melibatkan  pemegang  saham  yang tidak  terkait  dengan  transaksi,  untuk  dimintakan  persetujuan  sehingga  risiko  yang  harus ditanggung  perusahaan  dapat  dikalkulasikan  secara  matang  oleh  pemegang  saham  demi  untuk menjaga  kejujuran,  serta  pengambilan  keputusan  untuk  transaksi  yang  mengandung  benturan kepentingan  tertentu  yang  akan  mendatangkan  kerugian.  Perusahaan  tidak  akan  dipersalahkan untuk  transaksi  tersebut,  tetapi  hal  itu  juga  harus  dibuktikan  dengan  risalah  atau  notulen  rapat umum pemegang saham
Berdasarkan  uraian tersebut  diatas, penulis tertarik  untuk  mengetahui dan mengkaji suatu permasalahan  hukum  dalam  bentuk  skripsi  dengan  judul:  “ Transaksi  Benturan  Kepentingan Bagi Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Kegiatan Pasar Modal Di Indonesia”
Berdasarkan  uraian latar berlakang permasalahan di  atas, maka permasalahan  yang dikaji pada  penelitian  ini  adalah  mengenai  situasi  di  dalam  pasar  modal  di  Indonesia  apakah  setiap transaksi  yang  mengandung  benturan  kepentingan  selalu  dikategorikan  sebagai  suatu  transaksi benturan  kepentingan,  serta  bagaimana  perlindungan  hukum  dalam  suatu  transaksi  yang mengandung benturan kepentingan dan siapa  yang harus bertanggungjawab terhadap terjadinya benturan kepentingan tersebut.
Kerangka teori  adalah  cara bagi  seorang peneliti untuk  mengaplikasikan  pola berpikirnya dalam  menyusun  secara  sistematis.  Sebagaimana  diterjemahkan  oleh  Soerjono  Soekanto (Soekanto,  1981),  Kerlinger  mengartikan  teori  sebagai  seperangkat  konstruksi,  konsep,  definisi dan  prosisi  yang  saling  terkait,  yang  menggambarkan  suatu  pandangan  sistematis  tentang fenomena  dengan  cara  menetapkan  atau  menegaskan  hubungan  antara  dua  variable,  dengan maksud  menjelaskan  dan  meramalkan  fenoma  tersebut  (Ngani,  2012).  Kerangka  Teori  yang digunakan dalam penulisan ini ialah teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum.
Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada  subyek  hukum.  baik  yang  bersifat  prefentif  maupun  represif,  lisan  maupun  tertulis, pengayoman kepada setiap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain maupun dalam hal
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
ini adalah perusahaan, agar subyek hukum dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Setiono, 2004).
Prinsip  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  Indonesia  ada  pada  pancasila  dan  konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
Teori selanjutnya yaitu teori efektivitas hukum, bahwa efektif tidaknya hukum dilihat dari norma-norma  yang  ada  di  masyarakat,  apabila  berbicara  tentang  efektifitas  hukum  maka berbicara  teori  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Gustav  Radbrugh,  dimana  gustav mengkombinasikan  ketiga  pandangan  klasik  (filsufis,  normative,  empiris)  menjadi  suatu pendekatan dan masing-masing pendekatannya dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan  hukum  yang  dikenal  sebagai  tiga  nilai  dasar  hukum  yang  meliputi;  keadilan (filsufis), kepastian hukum (juridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).
Untuk  memperkuat  penelitian  ini  maka  diperlukan  kajian  terhadap  penelitian  terdahulu yang diharapkan akan memaksimalkan penulisan yang dibuat. Kemudian disebutkan penjabaran faktor  pembeda  antara  fokus  penelitian  penulis  dan  fokus  penelitian  terdahulu  yang  menjadi sebagai bahan rujukan penulisan ini. Nadya Primaasha Brahmana membahas tentang  bagaimana wewenang  dan  tanggungjawab  direksi,  ketentuan  benturan  kepentingan  transaksi  tertentu, tanggungjawab  direksi    terhadap  benturan  kepentingan  tertentu  (brahmana,  2018).  Linda Marietha  Sembiring  membahas  tentang  bagaimana  kedudukan  direksi,  tindakan  direksi  dalam kategori  transaksi  yang  mengandung  benturan  kepentingan  serta  upaya  mengatasi  terjadinya benturan kepentingan Direksi dengan perseroan (Sembiring, 2008).

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  dipergunakan  oleh  penulis  dalam  penulisan  hukum  ini  adalah yuridis  normatif.  Penulis  melakukan  kajian  terhadap  peraturan  perundang-undangan  (hukum normatif) yang berlaku, yakni mengenai azaz-azaz hukum. Oleh karena itu studi yang dilakukan oleh peneliti adalah berupa studi literatur/kepustakaan.

## C. Hasil Pembahasan

## 1. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
Pelanggaran  yang  masih  banyak  terjadi  di  masyarakat  dan  sering  kali  ditemukan  di pasar  modal  yaitu  terkait  dengan  benturan  kepentingan  dalam  pasar  modal,  transaksi  yang mengandung benturan kepentingan itu apabila Transaksi perdagangan efek dilakukan di bursa
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
efek,  yaitu  pasar  dimana  efek  (diantaranya  saham)  diperdagangkan.  Transaksi  ini  dapat dilakukan  di  pasar  reguler  dan  pasar  non  reguler.    Pasar  reguler    dijalankan  dengan  prinsip- prinsip standar baik dari cara penawaran dan besarnya harga ( tick size ) yang harus dilakukan, jumlah  satuan  transaksi  untuk  efek  ( lot  size )  yang  ditransaksikan,  serta  bagaimana penyelesaian  atas  transaksi  tersebut  dilakukan  (pujiyanti,  Yanti  Lasmini.,  Abubakar,  2018). Eksistensi  dan  validitas  sebuah  Perseroan  tidak  akan  terancam  oleh  kematian,  kepailitan, penggantian  atau  pengunduran  diri  pemilik  atau  pemegang  saham  karena  entitas  yang berbeda.( separate and distinct from its owner) (Isfardiyana, 2017).
Pada  umumnya  pemegang  saham  independen  adalah  pemegang  saham  yang  tidak terintervensi  terhadap  benturan  kepentingan  dari  pemegang  saham  lain  sehubungan  dengan suatu transaksi tertentu yang memanfaatkan jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu  demi  mendapatkan  keuntungan.  Benturan  kepentingan  pada  Angka  1  huruf  e Peraturan Nomor IX.E.1 menyatakan bahwa:
“Benturan  kepentingan  adalah  perbedaan  antara  kepentingan  ekonomis  Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang  saham  utama  yang  dapat  merugikan  perusahaan  dimaksud”(Bapepam-LK, 2008)
Dalam  hal  terdapat  keadaan  di  mana  terjadi  perkara  di  pengadilan  antara  Perseroan Terbatas dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan terbatas, yang berhak mewakili perseroan adalah: (Nadapdap, 2014).
a) Anggota Direksi yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan perseroan terbatas;
b) Dewan Komisaris atau;
c) Pihak lain yang ditujukan oleh RUPS.
Peraturan  ini  memberikan  batasan  pengambilan  keputusan  oleh  pihak-pihak  yang berkuasa  seperti  pemegang  saham  mayoritas,  dan  komisaris  perseroan  untuk  bersepakat mengenai  transaksi  tertentu  yang  memberikan  keuntungan  kepada  pihak-pihak  tersebut dengan mengabaikan hak dan kepentingan pemegang saham minoritas, namun pada dasarnya ketentuan  mengenai  transaksi  yang  mengandung  benturan  kepentingan  tertentu  bersifat preventif,  dengan  menerapkan  prinsip  keterbukaan  sebagai  suatu  asas  fundamental  di  dalam pasar  modal  dan  lebih  memberdayakan  pemegang  saham  minoritas  dan  sekaligus  mendidik mereka  agar  memahami  haknya  untuk  dapat  melakukan  tindakan  pencegahan  atau mengurangi kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Seorang  Direktur  dalam  menjalankan  tugasnya  di  Perseroan  tidaklah  boleh  melakukan Benturan  Kepentingan,  sebab,  jika  terjadi  tindakkan  Direktur  disangsikan  tidak  objektif  lagi dan  tidak  melaksanakan  kepentingan  Perseroan.  Karena  itu,  jika  seseorang  melakukan transaksi  yang  mengandung  Benturan  Kepentingan  dikatakan  bahwa  Direktur  tersebut  telah melanggar prinsip fiduciary duties yang berlaku kepadanya (Marsella, 2016).
Di  beberapa  Negara  terdapat  kewajiban  bagi  perusahaan go  public untuk  memperoleh persetujuan  dari  pemegang  saham  utama  dengan  perusahaan.  Hal  ini  dimaksud  agar pemegang saham utama lebih menggunakan aset-aset perusahaan, informasi, pengaruh, serta perebutan  oportunitis  perusahaan,  sehingga  transaksi  benturan  kepentingan  tersebut  dapat terjadi.  Dengan  adanya  persetujuan  dari  pemegang  saham  minoritas  atas  transaksi  yang dilakukan  antara  pemegang  saham  utama  dengan  perusahaan  akan  membawa  dampak  bagi pihak  yang  menggugat  transaksi  tersebut  untuk  membuktikan  adanya  ketidakwajaran  dalam transaksi tersebut.
Transaksi  yang  dilakukan  demi  kepentingan  ekonomis  pihak-pihak  tertentu mengandung  penilaian  harga  transaksi  yang  tidak  wajar,  ada  dua  kemungkinan,  pertama penilaian itu melebihi harga yang sebenarnya ( mark-up ), atau penilaian dibuat jatuh dibawah harga  wajar  yang  ukurannya  adalah  harga  besar.  Nilai  transaksi  yang  tidak  wajar  akan menimbulkan  resiko  kerugian  bagi  perusahaan.  Oleh  karenanya,  keterlibatan  pemegang saham  independen  dan  kewajiban  keterbukaan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  untuk transaksi  akan  mampu  memberikan  jaminan  bahwa  transaksi  tersebut  tidak  akan manimbulkan  resiko  kerugian.  Atau  kalaupun  ada  resiko  atas  transaksi  tersebut,  pemegang saham independen telah mengetahui dengan cukup ( well-informed ) mengenai resiko transaksi karena direksi telah memaparkanya secara terbuka.
Jenis-jenis  transaksi  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  transaksi  yang  mengandung benturan kepentingan antara lain adalah: (Bapepam-LK, 2008).
1) Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
2) Perolehan kontrak penting;
3) Pembelian atau kerugian penjualan aktiva;
4) Pengajuan untuk pembelian efek perusahaan lain;
5) Memberi  pinjaman  kepada  perusahaan  lain  dengan  posisi  direktur,  komisaris, pemegang  saham  utama  atau  perusahaan  terkendali  dari  perusahaan  publik  juga menjabat  sebagai  pemegang  saham,  direktur  atau  komisaris  pada  perusahaan  lain tersebut.;
6) Memperoleh pinjaman dari perusahaan lain;
7) Melepaskan aktiva perusahaan publik kepada perusahaan lain;
8) Mengalihkan aktiva perusahaan publik kepada pihak lain;
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702

## 9) Memakai jasa perusahaan lain;
10) Membeli  saham  perseroan  lain  dimana  pemegang  saham  utama,  direksi  atau komisaris  dari  perusahaan  publik  menjadi  pemegang  saham,  anggota  direksi  atau komisaris dari perusahaan lain tersebut.
11) Melakukan penyertaan pada perusahaan lain;
12) Menggunakan  fasilitas  pada  perusahaan  publik  oleh  perusahaan  lain  baik  afiliasi ataupun bukan;
13) Transaksi lain yang berindikasi adanya benturan kepentingan”

## 2. Perlindungan Hukum terhadap Direksi dan Pemegang Saham
Para  pemegang  saham,  baik  secara  individu  maupun  secara  kolektif,  yang  memiliki saham  perseroan  terbatas  berjumlah  sampai  dengan  1/10  (sepersepuluh)  dari  seluruh  jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas, bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham  biasanya  dengan Personal  Right ( Hak  Perseorangan );  Appraisal  Right (Hak  menilai Harga  Saham); Pre-emptive  Right (Hak  Utama); Derivative  Right (Hak  Derivatif); Enqueterecht (Hak  Pemeriksaan)  (Wilamarta,  2002).  Perihal  perlindungan  terhadap pemegang saham  yang minoritas terhadap tindakan  yang tidak wajar dan tidak adil tersbeut, tidak hanya terbatas pada tindakan dari pemegang saham payoritas, melainkan juga terhadap direksi  maupun  dewan  komisaris.  Undang-Undang  menentukan  bahwa  pemegang  saham minoritas  selain  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  gugatan,  juga  mempunyai  hak  untuk melakukan  tindakan  derivative,  misalnya  direksi  atau  komisaris  telah  lalai  dalam kewajibannya  terhadap  perseroan  terbatas,  maka  pemegang  saham  dapat  “mengambil  alih” demi kepentingan perseroan.
Berdasarkan  atas  pertanggungjawaban  perusahaan  dari  pemegang  saham  dan  pemilik selaku  pemegang  saham  mayoritas  dalam  keadaan  normal  pemegang  saham  tidak bertanggungjawab  atas  kesalahan  yang  dilakukan  korporasi.  Mereka  seringkali  menikmati ketiadaan tanggungjawab secara  hukum, hal ini merupakan wilayah abu-abu  yang seringkali meloloskan  mereka  dari  jeratan  hukum  (Handaruprasetyo,  2011).  Pengawasan  di  bidang industri  jasa  keuangan  pasar  modal  mengalami  perubahan  dari  pengawasan  yang  dilakukan oleh  Bapepam-LK  menjadi  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Secara  kelembagaan, Bapepam-LK  bertanggung  jawab  kepada  Menteri  Keuangan,  karena  Bapepam-LK  berada  di bawah  naungan  Kementrian  Keuangan,  sedangkan  Otoritas  Jasa  Keuangan  bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau masyarakat. Aspek krusial yang menjadi dasar pembentukan  OJK  adalah  tidak  maksimalnya  perlindungan  kepentingan  konsumen  jasa keuangan(Dimyati, 2014).
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Dalam Anggaran Dasar  hanya disebutkan nama pemegang saham  mayoritas dan nama direktur  masing-masing  menyebutkan  nama  pemegang  saham  mayoritas.  Kalau  Anggaran Dasar  demikian  sudah  lazim  di  dalam  praktik,  berarti  kedudukan  ketiga  organ  Perseroan sebagai  kedudukan  yang  harus  independen  tidak  menjadi  ketentuan  yang  memaksa  harus ditaati.
Terdapat  beberapa  alasan  pentingnya  perlindungan  pemegang  saham  minoritas  dalam perusahaan  terbuka,  di  antaranya  adalah  bahwa  perlindungan  pemegang  saham  minoritas merupakan bagian dari pelaksanaan good corporate governance , upaya menjaga kepercayaan investor  dan  masyarakat,  serta  menghindari  penyalahgunaan  oleh  pemegang  saham mayoritas(Nasution,  Wina  Bismar.,  Suhaidi.,  Siregar,  2018).  Dalam  UUPT,  organ  yang ditetapkan  untuk  mendukung  fungsi  badan  hukum  adalah  RUPS,  Direksi  dan  Dewan Komisaris.  Baik  Direksi  maupun Komisaris diharuskan menjalankan tugasnya dengan itikad baik  dan  penuh  tanggung  jawab.  Setiap  anggota  Direksi  bertanggung  jawab  penuh  secara pribadi  jika  ia  bersalah  atau  lalai  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya,  begitu  juga Komisaris(Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  Nomor  40  Tahun  2007,  n.d.).  Namun,  organ perseroan  RUPS,  Direksi  dan  Komisaris  belum  memberikan  jaminan  terlaksananya  prinsip- prinsip corporate  governance ,  khususnya  mengenai  perlindungan  investor(Indra  Surya, 2008).  Untuk  lebih  menjamin  perlindungan  pemegang  saham  minoritas  dan  meningkatkan tata  kelola  perusahaan  yang  baik,  maka  keberadaan  organ-organ  tambahan  dalam  struktur perseroan  sangat  diperlukan,  seperti  Komisaris  Independen,  Komite  Audit  dan  Sekretaris Perusahaan.  Dalam  hubungannya  dengan  hal  tersebut,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  33/POJK.04/2014  tentang  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  Emiten  atau  Perusahaan Publik  (selanjutnya  disebut  “POJK  Nomor  33/POJK.04/2014”)  telah  mewajibkan  adanya Komisaris  Independen  dalam  jajaran  Dewan  Komisari(Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, 2014).
Di  Indonesia  Dewan  Komisaris  merupakan  organ  yang  bersifat  pasif  dan  tidak  dapat menjalankan  fungsi  pengawasannya  secara  efektif  terhadap  Direksi,  atau  sebaliknya,  peran Komisaris  yang  terlalu  kuat  dalam  perusahaan,  sehingga  seringkali  melakukan  intervensi terhadap kebijakan Direksi. Sikap yang mengintervensi setiap kebijakan yang diambil Direksi tersebut pada akhirnya akan dapat merugikan kepentingan pemegang saham (minoritas) serta para stakeholder lainnya.
Direksi  maupun  Dewan  Komisaris  memang  memiliki  fiduciary  duty  yang  timbul  dari hubungan fiduciary untuk memperhatikan kepentingan perusahaan secara sungguh - sungguh.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Fiduciary duty Direksi maupun Komisaris terdiri dari duty skill and care, duty to loyalty, no secret  profit  rule  doctrine  of  corporate  opportunity .  Namun,  praktik  yang  terjadi  kerap  kali Direksi  maupun  Dewan  Komisaris  ini  memanfaatkan  perusahaan  untuk  kepentingan  pribadi sehingga  tidak  cukup  hanya  berdasarkan  doktrin  semata.  Lebih  lanjut,  POJK  Nomor 33/POJK.04/2014  melalui  Pasal  28  ayat  (4)  juga  mewajibkan  Dewan  Komisaris  untuk membentuk Komite Audit.
Komite  Audit  ini  dibentuk  oleh  Dewan  Komisaris  untuk  melakukan  pemeriksaan  atau penelitian  yang  dianggap  perlu  terhadap  pelaksanaan  fungsi  Direksi  dalam  melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Dengan adanya Komite Audit diharapkan mampu meningkatkan efektivitas fungsi audit internal dan eksternal serta efektivitas sistem pengendalian internal sehingga pemegang saham minoritas terlindungi dari tindakan-tindakan curang yang dilakukan pihak manajemen perusahaan, yang mana dapat merugikan investasi yang telah diikutsertakan pemegang saham minoritas  ke  dalam  perusahaan  tersebut.  Selanjutnya,  selain  Komisaris  Independen  dan Komite  Audit,  keberadaan  Sekretaris  Perusahaan  juga  diwajibkan  dalam  suatu  perusahaan terbuka (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Keberadaan Sekretaris Perusahaan ini dinilai  sangat  penting  karena  segala  data  maupun  laporan  yang  sifatnya  material  ada  pada Sekretaris Perusahaan tersebut.
Penerapan  prinsip  keterbukaan  dan  pemberdayaan  pemegang  saham  independen merupakan  suatu  langkah  preventif.  Tindakan  preventif  jauh  lebih  baik.  Namun,  pemegang saham  perlu  memahami  hak  dan  juga  harus  menggunakan  haknya  untuk  melindungi kepentingan  secara  proaktif.  Memang  UUPT  menyebutkan  direksi  dan  juga  komisaris bertanggungjawab  secara  terbatas  sepanjang  tindakan  tersebut  berada  dalam  wewenangnya ( intra  vires ).  Namun  pertanggungjawaban  dapat  dimintakan  kepada  pengurus  jika  tindakan pengurus tersebut  merupakan tindakan di  luar kewenangannya  ( ultra vires )  yang merupakan bertentangan  dengan  ketentuan  dan  tindakan  itu  menimbulkan  kerugian  bagi  perseroan. Kewenangan  tersebut  bisa  saja  dipergunakan  secara  tidak  tepat  karena  kesengajaan  atau kelalaikan dalam kaitannya dengan benturan kepentingan transaksi tertentu.
Setiap  Direksi  harus  bertanggungjawab  penuh  secara  pribadi  atas  kerugian  Perseroan Terbatas apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Karena dalam praktik biasanya agak sulit untuk membedakan mana suatu  perbuatan  yang  benar-benaer  dilakukan  dengan  itikad  baik  dan  mana  perbuatan  yang
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
memang  sudah  sewajarnya  dalam  menjalankan  tugasnya.  Pada  umumnya  setelah  Perseroan Terbatas  mengalami  kerugian,  maka  saat  itu  barulah  dapat  diketahui  baik  atau  buruknya perbuatan direksi.

## D. Simpulan
Adanya  transaksi  dengan  aktifitas  yang  mengandung  benturan  kepentingan,  maka tanggungjawab  yang  diberikan  kepada  direksi,  dewan  komisaris,  maupun  pemegang  saham lainnya  harus  terus  di  perhatikan,  karena  apabila  perseroan  mengalami  kerugian  karena perbuatan direksi ataupun pengurus lainnya perusahaan bukan hanya mengalami kerugian namun dampak terburuknya perusahan juga dapat di pailitkan.
Penegakan  hukum  mengenai  adanya  transaksi  benturan  kepentingan  yang  dilajukan  oleh direksi  belum  terlalu  jelas  dilaksanakan,  begitu  pun  dengan  peraturan  yang  masih  harus  terus dikaji ulang agar perusahaan dan para pemegang saham lainnya tidak di rugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Brahmana,  N.  P.  (2018). Tanggung  Jawab  Direksi  Terhadap  Benturan  Kepentingan  Pada Transaksi Tertentu Dalam Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas .
Cornelius  Simanjuntak  dan  Natalic  Mulia.  (2009). Organ  Perseroan  Terbatas .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Dhaniswara K. Harjono. (2007). hukum penanaman modal . jakarta: RajaGrafindo persada.
Indra  Surya,  I.  Y.  (2008). Penerapan  Good  Corporate  Governance  Mengesampingkan  Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha . jakarta: Kencana.
Nadapdap,  B.  (2014). Hukum  Perseoran  Terbatas  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  tahun 2007 . Jakarta: Penerbit Aksara.
Nico Ngani. (2012). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum . Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia. pujiyanti,  Yanti  Lasmini.,  Abubakar,  L.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Sehubungan
Dengan  Adanya  Pengalihan  Kepemilikan  Efek  Dalam  Transaksi  Repo  Di  Pasar  Modal. Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An , 1 (2), 154–155.
Sembiring,  L.  M.  (2008). kedudukan  direksi  dalam  hal  terjadinya  benturan  kepentingan  dalam suatu perusahaan . Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
Setiono.  (2004). Rule  Of  Law  (Supremasi  Hukum) .  Surakarta:  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Sebelas Maret.
Surya,  M.  I.  N.  dan  I.  (2010). Aspek  Hukum  Pasar  Modal  Indonesia .  jakarta:  Kencana  Prenada Media group.
Wilamarta,  M.  (2002). Hak  Pemegang  Saham  Minoritas  dalam  Rangka  Good  Corporate Govermance . Jakarta: Program Pascasarjana fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## Artikel Jurnal
Dimyati, H. (2014). Perlindungan Hukum  Bagi  Investor Dalam Pasar Modal. Jurnal Cita Hukum , 2 (no.2), 341.
Handaruprasetyo, Y. T. (2011). Hukum dan Pelaku Investasi Dalam perbankan. Jurnal Hukum , 40 (no.3), 361.
Isfardiyana,  S.  H.  (2017).  Business  Judgement  Rule  Oleh  Direksi  Perseroan. Jurnal  Panorama Hukum , 2 (no.1), 2.
Marsella. (2016). Benturan kepentingan Tidak Langsung Oleh Direktur Dalam mengelola Perseroan Terbatas. Jurnal Hukum2 , 3 (1), 29.
Nasution,  Wina  Bismar.,  dan  Suhaidi.,  Siregar,  M.  (2018).  Analisis  Yuridis  Perlindungan  Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam perusahaan Terbuka. USU Law Jurnal , 6 (5), 165.

## Undang-undang dan Peraturan
Bapepam-LK.  Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  tentang Transaksi  Afiliasi  dan  Benturan  Kepentingan  TransaksiTertentu.  ,  Pub.  L.  No.  Nomor: KEP-412/BL/2009.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014. , Pub. L. No. nomor 33/pojk.04/2014 (2014).
Prof R. Subekti S.H, R. T. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Pasar Modal. , Pub. L. No. Nomor 8 (1995). Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.