## HAK PREOGRATIF PRESIDEN DALAM MENGANGKAT KAPOLRI DITINJAU DARI SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

## Oleh
Arie Elcaputera 1

## Abstract
Presidential system is a centralized system of governance on the powers of the President as head of government and head of the Country is in this system, the executive branch more robust in the face of a Presidential system rated entity legislatif.Keberadaan advantages and kekurangannya.Kelebihannya is that more presidential system guarantees the stability of governments, whereas the shortcomings, these systems tend to put the executive power as a part that is very influential because of his considerable powers besar.merupakan prerogative of the executive branch without the consent of any other party, to carry out certain activities or to provide or not provide specific consent solely if he considered itself is considered appropriate to do, with or without the recommendation of others. Indonesian Police Being under President executive powers and headed by the President as head of state and head of government, the National Police under Article 30 UUD 1945 is a tool of the state and not a tool of government as perceived in the pre-democratic system of government. The provisions of the 1945 Constitution in Article 301 paragraph 4 for very obvious Police confirmed it. Constitutionally, Police today, is a tool of the state, so that its position as a subordinate to the President, is associated with the notion of President as head of state, not in the context of the head and government functions in the technical sense. Seeing the advantages and disadvantages of the presidential system, especially in the case of the appointment of the leader of the state apparatus, then the necessary constitutional arrangements to finance the negative impact or weakness of the system in
Keywords: Presidential System, Prerogatives Rights, Police Chief Appointment
1 Arie Elcaputera, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Negara  merupakan  organisasi kekuasaan,  kekuasaan  dalam  suatu organisasi  dapat  diperoleh  berdasarkan legitimasi  religius,  legitimasi  ideologis eliter  atau  pun  legitimasi  pragmatis 2 .
Hukum  adalah  tata  aturan (order) sebagai  suatu  sistem  aturan-aturan
(rules) tentang  perilaku  manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk  pada  satu  aturan  tunggal
(rule) ,  tetapi  seperangkat  aturan (rules) yang  memiliki  suatu  kesatuan  sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. 3
Undang-Undang
Dasar merupakan konstitusi dalam arti sempit, dipandang  sebagai  dokumen  hukum, dokumen politik yang berisi antara lain susunan  organisasi  negara  dan  cara kerjanya. 4 Undang-Undang
Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  merupakan  sumber  hukum  dasar
(basic law) 5 dan  hukum  tertinggi  ( de hoogste wet ) di Indonesia. 6
2 Dikutip  dari  artikel  yang  ditulis  oleh
Jimmly  Asshiddiqie  yang  berjudul Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam www.constitutions.com.diakses18 April 2015.
3 Jimmly  Asshiddiqie  dan  M,  Ali Safa‟at,  2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,
Sekretariat dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi: Jakarta. Hlm.13.
4 Ibid. Hlm.2. 5 Ibid. Hlm.74.
6 Mahfud
MD, Makalah: NegaraKonstitusi .  Makalah  disampaikan  dalam
Acara  Orientasi  Anggota  DPR  RI  Fraksi  PDI Perjuangan 2009-2014 pada Selasa, 8
Konsekuensi  yuridis  dari  pengakuan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  tahun  1945  sebagai hukum  dasar  ialah  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945harus  mengarah  dan  menjiwai lahirnya produk hukum yang berorientasi  tidak  saja  pada  kepastian hukum (legal certainty) dan kemanfaatan (utility), melainkan  juga tuntutan  keadilan  bagi  semua  orang (justice for all).
Secara  teoritis  bahwa  untuk melihat  kepastian  hukum,  maka  dapat dilihat  secara  formil  dan  materiil. Secara  formil,  bahwa  suatu  kepastian hukum  itu  dapat  terlaksana  ketika  ada kesesuai  antara das sollen dengan das sein(law in the book and law in action) , 7 .
Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan  presidensial.  Dengan dianutnya sistem pemerintahan presidensial  tersebut  maka,  Presiden diberikan hak prerogatif untuk
mengangkat dan memberhentikan personil  pemerintahannya,  tanpa  harus meminta  persetujuan  cabang  kekuasaan lainnya.
September  2009  di Ball Room Hotel  Harris Tebet. Jakarta.
7 Sudikno Mertokusumo,
2010,
Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Universitas Atma Jaya: Yogyakarta. Hlm.21-22.
Sebagaimana  yang  dinyatakan dalam  Pasal  4  Ayat  1  Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-undang dasar”
Konsekuensi yuridis yang termasuk  dalam  Pasal  4  ayat  1  UUD 1945 adalah bahwa dalam melaksanakan  tugas  pemerintahannya maka Presiden diberikan sebuah
kewenangan tanpa harus melalui cabang kekuasaan  lain.  Mengingat  Institusi
Kepolisian  merupakan  institusi  yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Hak prerogatif Presiden pembatasannya  hanya  dapat  dengan tegas  diatur  di  dalam  UUD  1945,  yang dimaksud  adalah  seperti  pengangkatan duta oleh Presiden dengan
memperhatikan  pertimbangan  Dewan
Perwakilan  Rayat,  pembatasan  di  luar
UUD 1945 atas hak prerogatif Presiden harus  dinyatakan  bertentangan  dengan UUD 1945, khususnya Pasal 4 ayat (1)
UUD 1945.
Dalam  Pasal  8  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia menyatakan bahwa :
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Selanjutnya  dalam  11  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia menyatakan bahwa :
1) Kapolri  diangkat  dan  diberhentikan oleh  Presiden  dengan  persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat. 2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh
Presiden  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
3) Persetujuan  atau  penolakan  Dewan Perwakilan  Rakyat  terhadap  usul Presiden  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka  waktu  paling  lambat  20  (dua puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal surat  Presiden  diterima  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat.
4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak  memberikan  jawaban  dalam waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (3),  calon  yang  diajukan  oleh Presiden  dianggap  disetujui  oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5) Dalam  keadaan  mendesak,  Presiden dapat  memberhentikan  sementara
Kapolri  dan  mengangkat  pelaksana tugas  Kapolri  dan  selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia  yang  masih  aktif  dengan memperhatikan  jenjang  kepangkatan dan karier. 7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan  dan  pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1),  (2),  dan  (6)  diatur
lebih  lanjut  dengan  Keputusan Presiden. Mengenai  Pengangkatan  dan Pemberhentian  Kapolri  yang  diatur dalam Keputusan Presiden pada pokoknya sudah sejalan dengan Konstitusi  Negara  yang  terdapat  dalam UUD  1945  dimana  sebagai  kepala negara  dan  kepala  Pemerintahan  hal tersebut merupakan kewenangan Presiden dan menjadi sebuah Hak yang melekat bagi Presiden. Namun mengingat  hal  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  khususnya  Pasal  11  ayat  (1),
ayat  (2),  ayat  (3),  ayat  (4)  dan  ayat  (5) yang  pada  pokoknya  mengharuskan
Presiden mendapatkan persetujuan
Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) terlebih dulu dalam menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia(KAPOLRI),  maka  hal  ini telah  menyebabkan  timbulnya  Hak Prerogatif Presiden tidakdiberikan secara  penuh,  dikarenakan  hak-hak Presiden  yang  terdapat  dalam  UUD 1945tidak lagi sesuai dengan sebagaimana  mestinya  dalam  hal  ini Presiden  sebagai  Kepala  Pemerintahan dan  Kepala  Negara  yang  menjalankan kekuasaan pemerintahannya tidak dapat lagi  menentukan  KAPOLRI,  tanpa campur tangan cabang kekuasaan lain

## 2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan    uraian    di    atas, dalam    tulisan    ini    dikaji    isu    hukum yaituBagaimana Hak Prerogatif Presiden dalam mengangkat Kapolri Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia.?

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian hukum  yang  diakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder 8 .
Sebagai penelitian
hukum normatif,  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  pendapat  hukum terhadap  isu  hukum  yang  menjadi permasalahannya.

## 2. Sumber Bahan Hukum
Sumber  bahan  hukum,  yaitu sumber  hukum  yang  digunakan  untuk melengkapi  data  penelitian,  sumber bahan ini meliputi bahan hukum primer, tersier dan sekunder.
Bahan  Hukum  Primer  yaitu
bahan hukum yang mempunyai
kekuatan hukum mengikat. 9
Dalam  penelitian  ini  bahan hukum yang digunakan adalah :
a. Bahan Hukum Primer Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan- bahan  hukum  yang  mengikat  dan terdiri dari :
1. Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang  Nomor2Tahun 2002 Tentang Kepolisian;
b. Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan yang memberikan penjelasan
mengenai  penjelasan  hukum  primer bahan  hukum  sekunder  ini  sebagai bahan  penunjang  untuk  melakukan
Tinjauan  Singkat,  Rajawali  Pers,  Jakarta, Halaman 15.
9 Ronny Hanitijo Soemitro,1990,
Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,
Ghalia Indonesia: Jakarta. Halaman.11.
analisis  terhadap  data-data  hasil kajian normatif.
Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan yang  erat  hubungannya  dengan bahan  hukum  primer  dan  dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer 10 .Bahan  hukum  sekunder meliputi  buku,  artikel,  karya  tulis ilmiah, media cetak, media elektronik, situs internet, dan referensi tertulis lainnya.
3. Teknik Pengumpulan Bahan

## Hukum
Dalam  melakukan  pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran  dokumen  baik  secara on- line dan atau off-line .Penelusuran secara on-line dilakukan  dengan  membuka ( browsing )  situs  internet  di  warung internet  (warnet)  dan  atau  melalui jaringan telekomunikasi berupa telepon. Penelusuran  secara off-line dilakukan dengan  berkunjung  untuk  membaca catatan  dari  Perpustakaan  Universitas Bengkulu  dan  Perpustakaan  Fakultas Hukum  Universitas  Bengkulu  serta meminjam  literatur  dari  rekan-rekan. Dengan kata lain, prosedur pengumpulan  bahan  dalam  penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau “literature study”. Bahan
10 Ibid. Hlm.12.
yang  diperlukan  sudah  tertulis  atau diolah  oleh  orang  lain  atau  suatu lembaga. 11

## 4. Analisis Bahan Hukum
Analisis  terhadap  bahan  hukum yang  telah  dikumpulkan  dilakukan dengan  cara  interpretasi  dan content analysis .  Untuk  bahan  hukum  primer, analisis dilakukan dengan cara interpretasi  (penafsiran).  Penafsiran yang  digunakan  dalam  penelitian,  yaitu penafsiran gramatikal (taatkundige interpetatie) dan  penafsiran  otentik.
Penafsiran  gramatikal  yaitu  penafsiran yang  dilakukan  terhadap  peristilahan atau  kata-kata,  tata  kalimat  di  dalam suatu  konteks  bahasa  yang  digunakan dalam  rumusan  peraturan  perundang- undangan  tertentu.  Penafsiran  otentik adalah  penafsiran  terhadap  kata,  istilah atau  pengertian  di  dalam  peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan  sebelumnya  oleh  pembuat undang-undang sendiri. 12 Dalam hal ini terkait  dengan  pengaturan  tentang  Hak
Prerogatif Presiden yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga 11 Rianto  Adi,  2004, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit;  Jakarta.
Halaman.61.
12 Dikutip dari Penafsiran dan Konstruksi Hukum dalam Masyarakat Hukum Blogspot.Diakses pada 19April 2015.
menafsirkan  Undang-Undang  No  2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

## C. PEMBAHASAN
Indonesia  adalah  negara  yang menganut  sistem  presidensial,  hal itudidasarkan  pada  Pasal  4  Ayat  (1) yang  berbunyi,  "Presiden  Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan  menurut  Undang-Undang Dasar.  Undang-UndangDasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahanmemberikan
kekuasaan  sangat  besar  pada  presiden RI.  Besarnya  kekuasaan  tersebut  dalam praktiknya ternyatadisalahgunakan sehingga  memunculkan  pemerintah yang  otoriter,  sentralis,  tertutup,  dan penuh  KKN  (Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme),  baik  pada  masapresiden soekarno  hingga  presiden  Soeharto. Kenyataan seperti itulah yang kemudian memunculkan  banyak  tuntutan  agar Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia  Tahun  1945  dilakukan perubahan.  Tuntutan  tersebutsemakin mengerucut  Ketika  presiden  Soeharto turun dari jabatanya padatanggal 21 Mei 1998  akibat  krisis  ekonomi  tahun  1997 dan  diiringi  gelombangunjuk  rasa  dari berbagai  aksi  kelompok  masyarakat termasuk mahasiswa. Lengsernya Soeharto merupakan awal era reformasi. Harun  Al  Rasidmengatakan,  langkah
awal  era  reformasi  adalah  reformasi konstitusi.  Menurutnya  pada  saat  itu selepas lengsernya Soeharto adalah saat yang  tepatuntuk  melakukan  reformasi konstitusi.
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga menyatakan bahwa, “Negara Indonesiaadalah Negara Hukum” 13 .
Ide  Negara  Hukum,  selain terkait  dengan  konsep rechtsstaat dan the rule of law juga  berkaitan  dengan konsep nomocracy yang  berasal  dari perkataan nomos dan cratos .  Perkataan nomokrasi  itu  dapat  dibandingkan dengan demos dan cratos atau kratien dalam demokrasi. Nomos berarti norma,
sedangkan cratos adalah kekuasaan 14 .
Untuk  melaksanakan  fungsi negara, maka dibentuk alat
perlengkapan negara atau dalam bahasa lain  disebut  lembaga-lembaga  negara. Setiap  lembaga negara memiliki kedudukan  dan  fungsi  yang  berbeda- beda, meskipun dalam perkembangannya  terjadi  dinamika yang signifikan dalam struktur kenegaraan.Organisasi  negara  pada prinsipnya  terdiri  dari  tiga  kekuasaan
13 Ibid 14 Jimmly  Asshiddiqie,  2004, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer dalam www.  pemantau  peradilan.com.  diakses  pada tanggal 19April 2015 Pukul 14.00 Wib
penting,  yaitu  kekuasaan  legislatif, kekuasaan  eksekutif  dan  kekuasaan yudikatif.Dalam prakteknya, tiga cabang  kekuasaan  ini  terwujud  dalam bentuk lembaga-lembaga negara 15 . Istilah  pemisahan  kekuasaan dalam bahasa Indonesiamerupakan terjemahan perkataan Separation Power berdasarkan  teori trias politica atau fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu, harus
dibedakan  dan  dipisahkan  secara struktural dalam organ-organ yang tidak mencampuri urusan masing-masing 16 .
Teori  pembagian  kekuasaan merupakan kelanjutan dari teori pemisahan  kekuasaan.Pada  dasarnya teori  pemisahan  kekuasaan  dianggap sebagai  yang  paling  mencerminkan Trias Politica .Namun demikian, walaupun  ketiga  fungsi  tersebut  telah dipisahkan, masih dirasakan perlu untuk menjamin bahwa masing-masing
kekuasaan  tidak  melampaui  batas-batas dari kekuasaannyaagar
dapat dilakukannya  pengawasan  dan  untuk mengimbangi fungsi kekuasaan lainnya. Sistem  ini  mengakibatkan  fungsi kekuasaan  yang  satu  dengan  yang
15 Ahmad  Sukardja,  Hukum  Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif  fikih  siyasah,  Sinar  Grafika,  2012, Halaman 126.
16 Jimly  Asshidiqqie,  Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara,  Jakarta,  Rajawali  Pers, 2011 Halaman 285.
lainnya  dapat  turut  campur  dalam
batasan tertentu terhadap fungsi kekuasaan  yang  lain.  Hal  ini  bukan dimaksudkan untuk memperbesar efisien kerja, melainkan untuk membatasi kekuasaan dari setiap fungsi agar lebih efektif. Dikarenakan  hal  tersebut,  maka mulai dikenal teori pembagiankekuasaan  yang  diartikan bahwa hanya fungsi pokoknya saja yang dibedakan  menurut  sifatnya,  serta diserahkan kepada badan yang berbeda, tetapi  untuk  selebihnya  kerja  sama  di antara  fungsi-fungsi  tersebut  tetap diperlukan untuk kelancaran organisasi. Teori pembagian kekuasaan secara garis besar  dianggap  sebagai  usaha  untuk membendung  kecenderungan  lembaga- lembaga  kenegaraan  untuk  melampaui batas kewenangan, yang memungkinkan terjadinya  tindakan  yang  sewenang- wenang.
Kekuasaan Presiden dapat dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu  : kekuasaan  yang  diperoleh  secara atributif  dan  kekuasaan  yang  diperoleh secara  derivatif.  Perolehan  kekuasaan secara atributif menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan, karena berasal dari  keadaan  yang  belum  ada  menjadi ada.  Kekuasaan  yang  timbul  karena pembentukan  secara  atributif  bersifat asli  (oorspronkelijk)  dan  pembentukan
kekuasaan secara atributif menyebabkan adanya  kekuasaan  baru.  Sedangkan kekuasaan  secara  derivatif  disebut pelimpahan kuasa, karena dari kekuasaan  yang  telah  ada  dialihkan kepada pihak lain dan sifatnya derivatif (afgeleid).  Kekuasaan  yang  afgeleid adalah  kekuasaan  yang  diturunkan  atau diderivasikan kepada pihak lain.
Kekuasaan yang diperoleh secara atributif melalui UUD 1945 juga dimiliki  oleh  Presiden  selaku  kepala pemerintahan  (eksekutif)  dan  selaku Kepala  Negara.  Kekuasan  Presiden yang  diperoleh  melalui  pelimpahan kekuasaan  secara  teoritis  hanya  dapat dilaksanakan  oleh  Presiden  dalam fungsi selaku kepala eksekutif.
Ditinjau  dari  sumber  formalnya, kekuasaan  Presiden  dapat  dibedakan menjadi  tiga  macam,  yaitu:  kekuasaan yang berdasarkan UUD 1945, kekuasaan  yang  berdasarkan  ketetapan MPR  dan  kekuasaan  yang  berdasarkan undang-undang. Menurut Suwoto Mulyosudarmo untuk menentukan
kekuasaan  yang  diperoleh  secara atributif  yang  dilaksanakan  dalam tugasnya  selaku  kepala  eksekutif, adalah:[7]  Sifat  kekuasaan  yang  asli, Sumber formal yang utama, untuk jenis kekuasaan  ini  adalah  UUD  1945  dan Undang-undang,
Kekuasaan Presiden yang berkaitan  dengan  tugas  selaku  kepala pemerintahan adalah: 1.  Kekuasaan membuat  undang-undang yang meliputi kekuasaan mempersiapkan  dan  mengusulkan pembentukan  undang-undang  dan menetapkan undang-undang. 2.  Kekuasaan  menetapkan  peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang 3.  Kekuasaan  menetapkan  peraturan pemerintah 4.  Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
Pembuat  UUD  1945  mengatur secara  rinci  macam  substansi  yang harus  ditetapkan  dengan  bentuk  UU. Substansi yang harus ditetapkan dengan
UU,  menurut  pembuat  UUD  1945
adalah :
a.  Menyatakan keadaan perang,
membuat  perdamaian  dan  perjanjian dengan negara lain.
b.  Menetapkan  syarat-syarat  dan  akibat negara dalam keadaan bahaya dalam
bentuk UU. c.  Menetapkan dan menyusun Anggaran  Pendapatan  Negara  dan Belanja  Negara  yang  dimintakan
persetujuan kepada DPR.
d.  Menetapkan  segala  macam  pajak untuk  keperluan  negara  dengan undang-undang.
Kekuasaan  atributif    Kepala Negara  digunakan  untuk  kepanjangan kekuasaan  Presiden  yang  diperoleh secara  atributif.  Kekuasaan  yang bersifat  atributif  Kepala  Negara  itu adalah:
a.  Presiden memegang kekuasaan
tertinggi  atas  Angkatan  Darat,
Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
b.  Presiden menyatakan keadaan bahaya.  Untuk  menyatakan  negara dalam  keadaan  bahaya,  Presiden tidak perlu minta persetujuan terlebih dahulu dari DPR.  Namun syarat dan akibat  keadaan  bahaya  harus  diatur dengan  undang-undang.  Ini  berarti memerlukan persetujuan DPR.
c.  Presiden  mengangkat  duta  dan konsul,  serta  menerima  duta  dari negara lain.
d.  Presiden  memberi  grasi,  amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
e.  Presiden  memberi  gelar,  tanda  jasa kepada  orang  yang  berjasa  pada bangsa atau negara.
Sistem  Presidensial  merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan  Presiden  sebagai  kepala pemerintahan sekaligus kepala
negara.Dalam sistem ini, badan eksekutif  lebih  kuat  dalam  menghadapi badan legislatif.Keberadaan sistem Presidensial  dinilai  ada  kelebihan  dan kekurangannya.Kelebihannya adalah bahwa sistem Presidensial lebih menjamin stabilitas pemerintahan,
sedangkan  kekurangannya,  sistem  ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai  bagian  kekuasaan  yang  sangat berpengaruh karena kekuasaannya cukup besar.Oleh karena itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk menguangi dampak negatif atau
kelemahan dari sistem ini 17 . Sistem pemerintahan
itu dikatakan  bersifat  Presidensial  apabila, kedudukan kepala negara tidak terpisah dari  jabatan  kepala  pemerintahan, kepala  negara  tidak  bertanggung  jawab kepada  parlemen,  melainkan  langsung bertanggung  jawab  kepada  rakyat  yang memilihnya,  Presiden  sebaliknya  juga tidak berwenang membubarkan parlemen, kabinet sepenuhnya bertanggung  jawab  kepada  Presiden sebagai pemegang
kekuasaan pemerintahan  negara  atau  sebagai administrator  yang  tertinggi.  Dalam sistem  Presidensial,tidak  dibedakan
17 Abdul  Ghofar,  2009,  Perbandingan
Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju,  Jakarta,  Kencana  Prenada  Media  Group,
Halaman 49
apakah  Presiden  adalah  kepala  negara atau  kepala  pemerintahan,  tetapi  yang ada  hanya  Presiden  dan  wakil  Presiden saja dengan segala hak dan kewajibannya atau tugas dan kewenangannya masing-masing. Sistem pemerintahan
Presidensial  atau  pemisahan  kekuasaan yang  juga  banyak  dianut  oleh  negara berkembang,  dilihat  dari  mekanisme dan hubungan kerja antar lembaga maka asalnya bermula dari teori trias politica , yaitu  ketiga  kekuasaan  eksekutif, legislatif  dan  yudikatif  satu  sama lainnya  terpisah  dan  tidak  saling berhubungan tugas dan fungsinya. Pada sistem  ini  Presiden  tidak  bertanggung jawab kepada Dewan atau Parlemen.
Kekuasaan  eksekutif  dijalankan oleh  Presiden  dan  Wakil  Presiden  serta dibantu  oleh  Menteri-Menteri,  Presiden dipilih oleh rakyat.Oleh sebab itu dalam sistem  ini,  Presiden  tidak  dapat dijatuhkan  oleh  Dewan  dan  juga sebaliknya.Apabila  terjadi  perselisihan antara eksekutif dan Dewan Perwakilan maka dalam sistem ini yang berwenang menyelesaikannya  adalah  Mahkamah Agung.Pada  sistem  ini  terjadi checks and balances ,  peristiwa  ini  terjadi sebagai reaksi dari penumpukan kekuasaan  yang  berada  di  satu  tangan,
yang mengakibatkan terjadinya diktator
atau absolutisme dalam negara 18 . Memang dalam peraturan disebutkan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan  oleh  Presiden  dengan persetujuan DPR. Akan tetapi, pendapat berbeda  diungkapkan  oleh  Guru  Besar Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada Denny Indrayana yang
menegaskan  bahwa  pengangkatan  serta pemberhentian  Kapolri  merupakan  hak prerogatif  Presiden  dan  tidak  perlu melibatkan  atau  dengan  persetujuan DPR. Denny menegaskan hak prerogatif presiden sebagai bagian sistem presidensial  yang  dijamin  Pasal  4  ayat (1)  UUD  1945.  Sesuai  konstitusi, presiden  memegang  kekuasaan  atas pemerintahan  negara  menurut  UUD
1945. Mengenai pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri yang diatur lebih lanjut dengan Keppres, berdasarkan penelusuran, kami  memang  tidak  menemukan Keppres  yang  dimaksud.  Namun, melihat  dari  pengaturan  dalam  UU Kepolisian,  menurut  hemat  kami  tata cara  itu  telah  cukup  diatur  dalam  Pasal 11 UU Kepolisian:
18 Amancik,2002.  Bahan  Ajar  Hukum Tata  Negara.  Fakultas  Hukum,  Universitas Bengkulu, Halaman 68.
(1)  Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh  Presiden  dengan  persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)  Usul
pengangkatan dan
pemberhentian  Kapolri  diajukan oleh  Presiden  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat  disertai  dengan alasannya.
(3)  Persetujuan  atau  penolakan  Dewan Perwakilan  Rakyat  terhadap  usul Presiden  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (2)  harus  diberikan dalam  jangka  waktu  paling  lambat 20  (dua  puluh)  hari  terhitung  sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
(4)  Dalam  hal  Dewan  Perwakilan Rakyat  tidak  memberikan  jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (3),  calon yang  diajukan  oleh  Presiden dianggap  disetujui  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat.
(5)  Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat  memberhentikan  sementara Kapolri  dan  mengangkat  pelaksana tugas  Kapolri  dan  selanjutnya dimintakan  persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat.
(6)   Calon  Kapolri  adalah  Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik
Indonesia  yang  masih  aktif  dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
(7)  Tata cara pengusulan atas
pengangkatan  dan  pemberhentian
Kapolri  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1),  (2),  dan  (6)  diatur lebih  lanjut  dengan  Keputusan Presiden.
(8)  Ketentuan  mengenai  pengangkatan dan  pemberhentian  dalam  jabatan selain  yang  dimaksud  dalam  ayat (1)  diatur  lebih  lanjut  dengan Keputusan Kapolri.
Dalam  sistem  pemerintahan presidensial Indonesia berdasarkan UUD  1945,  Presiden  adalah  kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan sebagai “ single
executive ”.  Pada  pokoknya  semua kekuasaan  yang  berasal  dari  rakyat dimandatkan  dan  didelegasikan  kepada Presiden  sebagai  kepala  negara  dan kepala  pemerintahan  itu.  Hanya  saja kepentingan checksand balances sesuai dengan  prinsip  negara  hukum  dan demokrasi,  kekuasaan  rakyat  yang tercermin  dalam  jabatan  Presiden  itu dibatasi  secara  konstitusional  dengan cara  menyerahkan  sebagian  urusan kepada  cabang-cabang  kekuasaan  dan institusi-institusi  lainnya,  seperti  MPR, DPR,  MK,  MA,  BPK,  dan  lembaga- lembaga  atau  komisi-komisi  negara yang  bersifat  independen,  termasuk
POLRI  dalam  menjalankan  tugas konstitusionalnya masing-masing 19 . Konsep Negara Kesatuan
Republik  Indonesia  dipimpin  oleh seorang  Presiden  dan  karena  itu  semua institusi  berada  dalam  jangkauan koordinasi  Presiden,  bahkan  dalam lingkup  eksekutif  semua  berada  di bawah  kekuasaan  Presiden  secara subordinatif.  POLRI  termasuk  cabang kekuasaan  eksekutif  dan  karenanya berada di bawah Presiden 20 .
Namun  Demikian,  meskipun Kepolisian  Republik  Indonesia  Berada di  bawah  Presidenkekuasaan  eksekutif dan  dipimpin  oleh  Presiden  sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, POLRI  menurut  Pasal  30  UUD  1945 adalah  alat  negara,  bukan  alat pemerintahan seperti yang dipersepsikan dalam sistem
pemerintahan pra demokrasi. Ketentuan UUD  1945  dalam  Pasal  301  ayat  4 untuk  POLRI  sangat  jelas  menegaskan hal  itu.  Secara  konstitusional,  POLRI dewasa ini, adalah alat negara, sehingga kedudukannya sebagai bawahan Presiden,  terkait  dengan  pengertian Presiden  sebagai  kepala  negara,  bukan
19 Jimly Asshiddiqie, Makalah,
“Kepolisian Dalam Tata Pemerintahan” 20 Ibid
dalam  konteks  kepala  dan  fungsi
pemerintahan dalam arti teknis 21 . Sebagai seorang kepala pemerintahan,  pada  seorang  Presiden
melekat  hak-hak  tertentu,  yang  disebut dengan Hak Prerogatif, yang merupakan hak istimewa dari pihak eksekutif tanpa perlu  persetujuan  dari  pihak  lain  mana pun,  untuk  menjalankan  kegiatan tertentu  atau  memberikan  atau  tidak memberikan persetujuan tertentu semata-mata jika menurut pertimbangannya sendiri dianggap tepat untuk  dilakukan,  dengan  atau  tanpa rekomendasi pihak lain 22 .
Karena  itu,  dalam  hubungan dengan  Hak  Prerogatif  dari  seorang Presiden,  terdapat  wilayah-wilayah kewenangan  pemerintah  yang  berbagai macam ragam, yaitu sebagai berikut :
1. Kewenangan  yang  dengan  tegas diberikan  kepada  pihak  eksekutif atau  Presiden.  Ini  yang  disebut dengan Hak Prerogatif dari Presiden.
2. Kewenangan  yang  dengan  tegas diberikan  kepada  pihak  lain,  seperti legislatif atau yudisial.
3. Kewenangan  yang  dengan  tegas diberikan  kepada  pihak  eksekutif, tetapi bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah.
21 Ibid 22 Munir  Fuady,  2011,  Teori  Negara Hukum  Modern  (Rechtstaat),  Cetakan  Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, Halaman 172
4. Kewenangan  yang  dengan  tegas diberikan bersama-sama kepada beberapa pihak, seperti kepada antara pihak  eksekutif,  dan  atau  eksekutif, dan atau yudisial.
5. Kewenangan  yang  tidak  tegas  diatur tetapi  ada  penafsiran  implisit. Terhadap  hal-hal  yang  tidak  diatur atau  tidak  tegas  diatur  dalam konstitusi, maka siapa yang berwenang menyelenggara kekuasaan  terhadap  hal-hal  tersebut harus ditafsirkan sesuai dengan teori umum  ketatanegaraan  bahwa  jika menyangkut dengan kekuasaan pembuatan undang-undang
merupakan  kekuasaan  legislatif,  jika menyangkut dengan bidang penyelenggara  atau  pelaksanaan undang-undang merupakan kewenangan badan eksekutif, sedangkan  jika  menyangkut  dengan bidang  mengadili,  tergolong  ke dalam  kekuasaan  badan  pengadilan. Inilah  inti  dari  doktrin  kewenangan implisit ( Implied Power Doctrine ) 6. Kewenangan  yang  tidak  dengan tegas diberikan kepada pihak manapun  secara  ekplisit  maupun secara  implisit,  sehingga  diperlukan penafsiran-penafsiran  sesuai  dengan kaidah hukum antar wewenang untuk mengetahui terhadap wilayah
tersebut sebenarnya menjadi kewenangan siapa 23 .
Meskipun  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Dasar  1945  hak prerogatif  Presiden  dilihat  sepertinya belum maksimal untuk itu perlu adanya regulasi khusus yangmengatur
hubungan  tersebut.  Selainitu  DPR  RI memandang  perlumemiliki  Peraturan Tata  Tertib  DPRRI  yang  mengatur susunan  dankedudukan,  hak  dan kewajiban  sertapelaksanaan  fungsi, tugas, danwewenang DPR dalam bidang hakprerogatif  Presiden,  begitu  juga berkaitan dengan Mahkamah Agung,hak  prerogatif  Presiden  yang terdapat Kewenanganpresiden setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiaadalah sebagai berikut : a.  Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Bagir Manan, ditinjau dari teori pembagian kekuasaanyang  dimaksud  kekuasaan pemerintah adalah kekuasaan eksekutif,penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan presiden dapatdibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan  yangbersifat  umum
23 Ibid Halaman 174
dan  kekuasaan  penyelenggaraan pemerintah yang bersifat khusus.
Kekuasaan  penyelenggaraan pemerintah  yang  bersifat  umum adalah  kekuasaan  penyelenggaraan administrasi  negara.  Presiden  adalah pimpinan  tertinggi  penyelenggaraan administrasi negara.
Penyelenggaraan administrasi negara  meliputi  lingkup  tugas  tugas danwewenang  yang  sangat  luas, yaitu  setiap  bentuk  perbuatan  atau kegiatan administrasi negara.
Lingkup  wewenang  ini  semakin luassejalan  dengan  semakin  luasnya tugas dan wewenang pemerintah.
Sedangkan kekuasaan penyelenggaraan  pemerintah  yang bersifatkhusus menurut Bagir Manan adalah penyelenggaraan tugas danwewenang  secara  konstitusional berada  ditangani  presiden  pribadi yangmemiliki sifat perogatif . b.  Kewenangan yang bersifat legislatif Kewenangan  yang  bersifat legislatif atau untuk mengaturkepentingan  umum  atau publik  ( to regulate public affairs based on The law and the constitution ). Dalam sistem pemisahan  kekuasaan( separation of power ), kewenangan untuk mengatur ini  dianggap  adadi  tangan  lembaga perwakilan, bukan di tangan
eksekutif.  Jika  lembagaeksekutif
merasa perlu mengatur maka
kewenangan  mengatur  di  tangan eksekutif  itu  bersifat  derivatif  dari kewenangan legislatif. Artinya, Presiden tidak boleh menetapkan suatu, misalnya, Keputusan  Presiden  tidak  boleh  lagi bersifat  mengatur  secara  mandiri sepertidipahami selama ini.Berdasarkan  Pasal  5  Undang- undang DasarNegara Republik Indonesia  Tahun  1945  sebelum perubahan presidenmemegang kekuasaan membentuk undang- undang  dengan  persetujuanDPR. Namun setelah perubahan kewenangan  membentuk  undang- undangdipegang oleh DPR sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  20 Ayat(1) Undang-undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  setelah  perubahan  yang  secara tegas menyatakan Dewan perwakilan rakyat membentuk undang-undang. Setiap  rancangan  undang- undang yang telah mendapat persetujuan bersama antara DPR dan presiden  harus  mendapatpengesahan presiden,  namun  jika,  rancangan undang-undang  yangtelah  mendapat persetujuan  itu  dalam  waktu  30  hari tidak mendapatpengesahan dari presiden  maka  rancangan  undang
undang  ini  sahmenjadi  undang undang  menurut  Pasal  20  ayat  (5)
Undang-undangDasar
Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945. Menurut  Jimly,tindakan  pengesahan presiden  sebagaimana  dimaksud Pasal  20  ayat  (4)Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945tersebut  hanya  bersifat administratif,  karena  secara  materil rancanganundang-undang  yang  telah mendapat persetujuan bersama antara presiden  dan  DPR  yang  diputuskan dalam  rapat  paripurna  DPR-RI adalah  tindakan  pengesahan  yang bersifat
materil, sedangkanpengesahan  oleh  presiden sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4)Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945tersebut  adalah  pengesahan yang bersifat formil. c.  Kewenangan yang bersifat Yudisial Kewenangan  yang  bersifat yudisial dalam rangka pemulihankeadilan yang terkait dengan  putusan  pengadilan,  yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupunmenghapuskan tuntutan yang terkait  erat  dengan  kewenangan pengadilan. Dalam sistem parlementer yang mempunyai kepala
negara,ini  biasanya  mudah  dipahami
karena  adanya  peran  simbolik yangberada  di  tangan  kepala  negara. Tetapi dalam sistem presidensiil,kewenangan untuk memberikan  grasi,  abolisi,  dan amnesti  ituditentukan  berada  di tangan  presiden  sesuai  dengan  Pasal 14  Undang-undangDasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945, denganmemerhatikan  pertimbangan
Mahkamah  Agung  dan  dalam memberiamnesti dan abolisi, presiden memerhatikan pertimbangan DPR d.  Kewenangan  dalam  Hubungan  Luar
Negeri
Menurut  Bagir  Manan  ,
hubungan  dengan  luar  negeri  adalah masuk  dalam  kewenangan  asli eksekutif.  Hanya  eksekutif  yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan  setiap  bentuk  atau inisiatifhubungan luar negeri.
Adapun  yang  menjadi  kewenangan eksekutif  dalam  hubungan  luar negeri adalah sebagai berikut :
1) Kewenangan mengadakan dengan
perjanjian dengan negara lain 2) Kewenangan  menyatakan  perang dengan negara lain 3) Kewenangan mengadakan perdamaian dengan negara lain
4) Kewenangan  mengangkat  dan menerima duta dan konsul
e.  Kewenangan  menyatakan  Keadaan Bahaya Berdasarkan  Pasal  12  UUD 1945 presiden mempunyaikewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya, presiden tidak perlu meminta persetujuan  dari  DPR.  Syarat-syarat keadaan  bahaya  tersebut  ditetapkan dalam Undang-undang.
f.  Kewenangan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi AngkatanBersenjata Presiden memegang kekuasaan  tertinggi  atas  Angkatan Darat,Angkatan  Laut,  dan  Angkatan Udara.  Demikian  bunyi  Pasal  10
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak  mengalami  perubahan,  dari ketentuan  tersebut  maka  kepolisian tidak  termasuk  sebagai  angkatan perang atau bersenjata.
g.  Kewenangan  memberi  gelar  dan
Tanda Kehormatan lainya
Kewenangan  presiden  dalam hal memberikan gelar, tanda jasadan lain-laindiatur  dalam  Pasal  15
Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945.
Tanda jasa bintang diberikan kepada orang  yang  berjasa  luar  biasa  untuk
negara  .  Sedangkan  tanda  jasa
diberikan  pada  orang  yyg  berjasa besar kepada negara.
h.  Kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri-
menterididasarkan pada Pasal 17 ayat (2)  Undnag-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945. Sebelum  perubahan  Undang-Undang Dasar  kekuasaan  ini  tidak  diatur lebih  lanjut  dengan  satu  peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tersebut  pada  prakteknyadiserahkan secara mutlak presiden. Pengangkatan Menteri- menteridilakukan oleh presiden sejak ia mendapat mandat dari MPR dalam sidang  umum  MPR  sampai  dengan masa jabatannya selesai. Pemberhentian  menteri-menteri  oleh presiden  dapat  dilakukan  ditengah masa  jabatannya  tersebut.  Seluruh tindakan tersebut dalam praktiknyadapat  dilakukan  secara tertutup  tanpa  perlu  mitra  nasehat, mendapat usulan dan pertanggungjawaban  dari  lembaga negara  yang  lain,  karena  ini merupakan hak prerogatif presiden. i.   Kewenangan mengangkat, menetapkan atau meresmikan Pejabat-pejabatNegara Lain
Presiden  merupakan  kepala eksekutif  maka  sudah  semestinyadia berhak  untuk  mengangkat  dan memberhentikan  orang dalamjabatan pemerintahan atau jabatan administrasi negara. Kekuasaanmengangkat dan memberhentikan menteri-menteri didasarkan  pada  Pasal17  Ayat  (2) Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun1945. Dalam  urusan  pengangkatan  dan pemberhentian
menteri-menteri, presiden bebas melakukan kapan saja tanpa harus memintapersetujuan atau pertimbangan  dari  lembaga  negara lainnya  Presiden  RI  mempunyai beberapa  kekuasaan  konstitusional dalam halpengangkatan, pemberhentian, dan penetapan maupun peresmianpejabat-pejabat negara  tertentu  yang  diperolehnya setelah  perubahanketiga  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945pada  tahun 2001,  yaitu;  pertama,  berdasarkan Pasal  23F  Undang-UndangDasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  presidenmempunyaikekuasaan konstitusional  untuk  meresmikan anggota  Badan  Pemeriksa  Keuangan yang  telah  dipilih  oleh  Dewan PerwakilanRakyat dengan
memerhatikan  pertimbangan  Dewan
Perwakilan Daerah. Kedua, berdasarkan  Pasal  24A  ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945, presiden mempunyaikekuasaan untuk menetapkan  calon  Hakim  Agung usulan  dari  komisi  Yudisial  dengan persetujuan DPR. Ketiga, berdasarkan  Pasal  24B  ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 presiden mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan  anggota  Komisi Yudisial  dengan  persetujuan  DPR. Keempat,  berdasarkan  Pasal  24C Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945. Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk  mengusulkan  calon  Hakim Konstitusi dan menetapkan sembilan hakim  konstitusi  yang  diusulkan masing-masing  tiga  dari  Mahkamah Agung,  tiga  dari  DPR,  dan  tiga  dari Presiden sendiri.
Berdasarkan  uraian  yang  telah dijelaskan  diatas  maka  dapat  ditarik suatu  kesimpulan  bahwa  Presiden memiliki  fungsi  sebagai  kepala  negara dan  kepala pemerintahan  dimana  selain menjadi simbol dari negara Indonesia,presiden juga berfungsi menjalankan  pemerintahan  meliputi kewenanganpenyelenggaraan
pemerintahan,  kewenangan  ekskutif, kewenangan legislatif,kewenangan diplomatik dan kewenangan administratif, yang merupakankewenangan presiden. Setelah  perubahan  pertama  dan
ketiga,  Pasal  17  mengalami  sedikit perubahan,  presiden  bebas  melakukan pembentukan,pengubahan, dan pembubaran  kementrian  negara,  maka setelah  perubahanketiga  UUD  1945  hal tersebut  tidak  bisa  dilakukan  serta merta,  karena  semuaitu  diatur  dengan undang-undang.  Itu  artinya  untuk melakukan  pembentukan,pengubahan, dan  pembubaran  kementrian  negara presidenmemerlukan  persetujuan  DPR. Namun  dalam  urusan  pengangkatan danpemberhentian
menteri-menteri presiden bebas melakukan kapan saja. Wewenang Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian ataupunperesmian pejabat-pejabat negara  yang  diberikan  oleh  Undang- undang Dasarnegara Republik Indonesia  Tahun  1945  selain  itu presiden juga memiliki wewenang yang diberikan undang-undang; yaitu pengangkatan  jaksa  agungyang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2004 Tentang KejaksaanRepublik Indonesia, Pengangkatan  panglima  TNI  yang diatur dalam Undang-undang nomor 34
Tahun  2004  Tentang  Tentara  Nasional
Indonesia,  danpengangkatan  kepala kepolisian  negara  republik  Indonesia yang diatur dalamUndang-undang nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesiaBerkaitan dengan wewenang presiden mengenai pengisian jabatankepala kepolisian republik Indonesia,presiden  mempunyai  peran yang  sangatpenting  dalam  pengisian jabatan  Kapolri  yang  diatur  secara khusus dalamPasal 11 ayat (1) Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang KepolisianNegara  Republik  Indonesia yang  berbunyi  Kapolri  diangkat  dan diberhentikanoleh  Presiden  dengan persetujuan  DPR,  jadi  dapat  diartikan bahwa Presidenhanya bisa mengangkat/memberhentikan  Kapolri atas persetujuan dari DPR. Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi Usul dan pengangkatan danpemberhentian  Kapolri  diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan  Rakyat  disertai  dengan alasannya, Persetujuan Dewan
Perwakilan  RakyatRepublik  Indonesia terhadap  usul  pemberhentian  dan pengangkatan  Kapolri  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan  DewanPerwakilan  Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presidendengan
disertai  alasan  yang  sah,  antara  lain masa jabatan Kapolri yangbersangkutan telah  berakhir,  atas  permintaan  sendiri, memasuki  usia  pensiun,berhalangan tetap,  dijatuhi  pidana  yang  telah mempunyai kekuatan hukumtetap.
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentianKapolri,  maka  Presiden menarik  kembali  usulannya,  dan  dapat mengajukan kembali permintaan
persetujuan  pemberhentian  Kapolri pada masapersidangan berikutnya. Pasal
11  ayat  (3)  yang  berbunyi  Persetujuan ataupenolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul presiden sebagaimanadimaksud  ayat  (2)  harus diberikan  jangka  waktu  paling  lambat dua  puluh  harisejak  tanggal  surat Presiden diterima oleh Dewan perwakilan  Rakyat,  Yangdimaksud dengan  "dua  puluh  hari  kerja  DPR-RI" ialah  hari  kerja  di  DPR-RItidak termasuk  hari  libur  dan  masa  reses. Sedangkan yang dimaksud dengan"sejak  kapan  surat  Presiden tersebut  berlaku"  ialah  sejak  surat Presidenditerima  oleh  Sekjen  DPR-RI dan  diterima  secara  administratifdan Pasal  11ayat  (4)  yang  berbunyi  Dalam Hal  dewan  Perwakilan  Rakyat  tidak memberikan  jawaban  dalam  waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), calonyang  diajukan  oleh  presiden
dianggap disetujui oleh Dewan
PerwakilanRakyat. Pasal 11 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang  Kepolisan  Negara  Republik Indonesia tersebut menjelaskan
bahwapresiden  mempunyai  hak  untuk mengusulkan  nama  calon  Kapolri besertaalasanya  yang  diajukan  kepada
Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Dari  nama calonyang  telah  diusulkan  maka  DPR
wajib memberikan persetujuan/ penolakan  terhadap  nama  calon  yang telah  diajukan  oleh  presiden.Apabila calon  yangdiusulkan  kepada  dewan perwakilan  rakyat  tidak  mendapat persetujuan  makapresiden  diharuskan untuk  mengusulkan  calon  lain  untuk kembali  di  ujikelayakannya  untuk memenuhi  standar  yang  ada  hingga akhirnyadiputuskanlah calon yang memiliki kompetensi dan telah
memenuhi  standar  uji  kelayakan  yang dilaksanakan  oleh  dewan  perwakilan rakyat.  Apabila  DPRtidak  memberikan jawaban  terhadap  calon  Kapolri  yang diusulkan  olehpresiden  dalam  jangka waktu  paling  lambat  dua  puluh  hari terhitung  sejaktanggal  surat  Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka  DPRdianggap  menyetujui  calon yang  diajukan  oleh  presiden.  Dari  hal tersebutmaka  dapat  diketahui  bahwa Peran Presiden dalam pengisian jabatan
Kapolrimenurut  Undang-undang  nomor 2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian Negarahanya sebatas mengusulkan nama  saja,  yang  nantinya  akan mendapat  persetujuan/penolakan  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Jadi  dalam hal  iniPresiden  tidak  mempunyai  hak perogatif  untuk  mengangkat  Kapolri tanpa persetujuan oleh DPR
Dalam  hal  pengangkatankapolri Pasal  ayat  (1)  UU  Polri  danpanglima TNI  Pasal  13  ayat  (2)  itumerupakan bagian dari hak prerogatif Presiden juga memerlukan tata tertib proses pemilihan sampai dengan pengangkatannya, sehingga  pengaturan  hak  prerogatif Presidenjelas  dalam  konsep  yang  benar dalamsistem  presidensial.  Yang  selama initidak  di  perjelas  pengaturannya dariprosedur
pencalonan sampaipelantikan  kapolri  dan  panglima TNI. Walaupun
undang-undang
Kepolisian  menyatakan  dengan  tegas bahwa  pengangkatan  Kapolri  melalui Presiden  dengan  persetujuan  Dewan
Perwakilan Rakyat akan tetapi akibatnya  muncul  celah  Politik  dalam undang-undang tersebut dimana
Presiden  sebagai  Kepala  Negara  dan sekaligus  Kepala  Pemerintahan  tidak bisa  menggunakan  Hak  Prerogatifnya secara penuh mengingat dalam prosesnya  mengangkat  Calon  Kapolri
harus  melalui  persetujuan  Dewan Perwakilan  Rakyat  tentu  saja  muncul proses politisasi, belum lagi
kepentingan-kepentingan setiap anggota DPR  itu  berbeda-beda.  Sehingga apabila  hal  ini  dibiarkan  tentu  muncul ketakutan  Calon  Kapolri  yang  terpilih nanti  tidak  tunduk  dengan  Presiden melainkan  tunduk  kepada  kekuasaan legislatif.  Sudah  seharusnya  Kepolisian Republik  Indonesia  dijauhkan  dari forum  pengambilan  keputusan  yang bersifat  politik  mengingat  lembaga Kepolisian Republik Indonesia
merupakan  lembaga  yang  Independen yang  hanya  tunduk  kepada  pemegang kekuasaan  eksekutif  yaitu  Presiden
sebagai  Kepala  Negara  dan  Kepala
Pemerintahan.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Hak  Prerogatif  yang  dimiliki Presidensekarang, mempunyai pengaruh terhadap  kedudukan  Presiden  dalam melaksanakan  tugasnya  sebagai  kepala pemerintahan  sekaligus  sebagai  kepala negara.  Hak  prerogatif  Presiden  yang dilaksanakan  bukan  murni  untuk melaksanakan kewajiban Konstitusional Presiden,  tetapi  adanya  keterlibatan lembaga  lain  dalam  pelaksanaan  hak prerogatifdalam hal pengangkatan
Calon Kapolri harus dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat hal ini tentu saja  tidak  selaras  dengan  cabang kekuasaan  eksekutif  yang  dijalankan oleh Presiden dimana dalam melaksanakan  tugasnya  sebagai  alat negara  Kepolisian  Republik  Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab langsung  kepada  Presiden  apabila pengangkatan  Kapolri  masih  harus menunggu persetujuan
Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  hal  ini  tentu saja  berpengaruh  terhadap  kinerja Presiden  dalam  melaksanakan  tugas eksekutifnya sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara 2. Saran Dengan dianutnya sistem pemerintahan Presiden di Indonesiamaka  seharusnya  Presiden diberikan Hak Prerogatif perlu diartikan sebagai  Hak  Konstitusional  yang melekat sebagai Kepala Negara maupun sebagai  Kepala  Pemerintahan  yang diharapkan  dalam  pengangkatan  Calon Kapolri  apabila  melibatkan  lembaga negara lainnya sebagai sikap koordinasi dan komunikasi, jangan diberikan ruang yang akan memunculkan sikap intervensi  lembaga  lain  dimana  akan mempengaruhi  pengambilan  keputusan Presiden.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdul Ghofar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju , Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
Ahmad  Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif fikih siyasah ,
Sinar  Grafika,  2012,  Halaman 126.
Amancik,2002. Bahan Ajar Hukum Tata Negara. Fakultas  Hukum, Universitas Bengkulu 2002.
Jimmly Asshiddiqie dan M, Ali Safa‟at,
Teori Hans Kelsen Tentang
Hukum , Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta, 2006. Jimly  Asshidiqqie, Pengantar Ilmu
Hukum Tata Negara ,  Jakarta,
Rajawali Pers, 2011.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia: Jakarta. 1990.
Rianto  Adi, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum ,  Granit;
Jakarta. 2004.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Universitas Atma Jaya:
Yogyakarta. 2010.
Soerdjono  Soekanto,  dan  Sri  Mamuji,
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
Munir  Fuady,  2011, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat ), Cetakan  Kedua,  PT  Refika Aditama, Bandung.

## Artikel
Jimmly  Asshiddiqie, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia .
Jimly Asshiddiqie, Makalah, “ Kepolisian Dalam Tata Pemerintahan ” Jimmly  Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer Mahfud MD, Makalah: Negara Konstitusi . Makalah disampaikan dalam Acara Orientasi  Anggota  DPR  RI
Fraksi  PDI  Perjuangan  2009- 2014  pada  Selasa,  8  September 2009 di Ball Room Hotel Harris Tebet. Jakarta.
Dikutip  dari  Penafsiran  dan  Konstruksi
Hukum dalam Masyarakat Hukum  Blogspot.  Diakses  pada 19 April 2015. http://eprints.uns.ac.id/23123/4/E00113 38_bab3.pdf

## Peraturan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara