Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Tinjauan Hukum Atas Kematian Mahasiswa Pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa), Halaman 88-97

## TINJAUAN HUKUM ATAS KEMATIAN MAHASISWA PADA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DASAR (DIKLATSAR)
RESIMEN MAHASISWA (MENWA)
Sri Husnulwati 1 dan Susi Yanuarsi 2
1 Universitas PGRI Palembang E-mail: srihusnulwati@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail : susiyanuarsi@gmail.com

## Abstract
The  Student  Regiment  is  an  organization  that  serves  as  a  forum  to  meet  students'  needs  for organizational  skills.  But  if  in  its  implementation  this  organization  performs  actions  such as persecution,  it  is  necessary  to  conduct  an  evaluation  related  to  the  existence  of  this organization. This paper aims to find out how the legal review of the death of students during menwa  training.  The  research  method  used  in  this  study  is  a  normative  method  of  law.  The results of this study are, (a) Violations that refer to the basic rules of the organization can be subject  to  actions  in  the  form  of  sanctions  that  lead  to  the  revocation  of  permits  by  the Rectorate,  (b)  If  in  the  implementation  of  activities  such  as  training  there  is  persecution leading  to  death  then  the  organizing  committee  can  be  subject  to  legal  action  referring  to Article 351 paragraph (1) jo. paragraph (3) of the Criminal Code (Criminal Code).
Keywords : The Student Regiment

## Abstrak
Resimen  Mahasiswa  merupakan  organisasi  yang  berfungsi  sebagai  wadah  untuk  memenuhi kebutuhan  mahasiswa  akan  kemahiran  dalam  berorganisasi.  Namun  apabila  dalam pelaksanaannya organisasi ini melakukan tindakan seperti penganiayaan maka perlu dilakukan evaluasi terkait keberadaan organisasi ini. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan  hukum  atas  kematian  mahasiswa  saat  diklatsar  Menwa.  Metode  penelitian  yang dipakai  pada  penelitian  ini  adalah  metode  normatif  hukum.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini adalah,  (a)  Pelanggaran  yang  merujuk  pada  aturan  dasar  organisasi  dapat  dikenai  tindakan berupa  sanksi  yang  berujung  pencabutan  izin  oleh  pihak  Rektorat,  (b)  Apabila  dalam pelaksanaan  kegiatan  semisal  diklatsar  terjadi  penganiayaan  berujung  pada  kematian  maka panitia pelaksana dapat dikenai tindakan hukum merujuk pada Pasal 351 ayat (1) jo. ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kata Kunci : Resimen Mahasiswa

## PENDAHULUAN
Perkembangan suatu negara dalam  perjalanannya  akan  terjadi semakin banyak tantangan dan ancaman  yang  datang.    Semakin  sulit bagi  suatu  bangsa  dalam  suatu  bangsa tersebut  untuk  melindungi  negaranya dari  ancaman  yang  akan  datang.  Laju
arus  globalisasi  dan  modernisasi  dapat mengakibatkan  dampak  yang  negatif dalam  perkembanganya,  baik  dalam pemerintahan, instansi, ekonomi, sosial, serta pendidikan terutama mahasiswa dilingkungan kampus. Terdapat  banyak  ancaman  yang  terjadi baik dari luar maupun dalam negara itu
Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Tinjauan Hukum Atas Kematian Mahasiswa Pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa), Halaman 88-97
sendiri.  Oleh  karena  itu,  seharusnya negara  memiliki  rasa  nasionalisme yang  kuat  untuk  melindungi  dan membela  negaranya  dari  ancaman tersebut.
Dalam  mencapai  tujuan  dari suatu negara memerlukan proses dalam rangka    mewujudkanya,  proses  yang berdasar  pada  kesadaran  masing- masing  masyarakat  akan  pentingnya melindungi  dan  membela  negara  ini. Fakta  yang  terjadi  dimana  masyarakat lebih meningkatkan kepentingan pribadi  maupun  golongan  daripada kepentingan  nasional.  Dalam  hal  ini mahasiswa  sebagai  kader-kader  bela negara, memiliki  pemikiran  yang  lebih luas dan lebih kritis dalam menanggapi setiap  permasalahan,  haru  slah  lebih peka terhadap tujuan negara yaitu sadar akan  pentingnya  bela  negara  dan  rasa cinta tanah air.
Kehidupan mahasiswa di kampus tidak dapat dipisahkan dari wadah atau organisasi  yang  menjadi  instrumen bagaimana  gagasan  atau  program berusaha  diwujudkan,  baik  organisasi intra maupun ekstra kampus. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan  tinggi  merupakan  wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa  ke  arah  perluasan  wawasan
dan peningkatan kecendikiawanan serta integritas kepribadian mahasiswa untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi 1 . Resimen Mahasiswa sebagai salah  satu  unit  kegiatan  mahasiswa dilingkungan  kampus  bukanlah  sebuah organisasi tempat berkumpul dan tanpa tujuan  yang  jelas.  Resimen  Mahasiswa merupakan  organisasi  yang  berfungsi sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan  mahasiswa  akan  kemahiran dalam berorganisasi. Menwa hendaknya dapat membekali anggotanya dengan kemampuan leadership dan manajemen yang bertujuan  untuk  menghasilkan  Sarjana plus.  Selain  itu  juga  Menwa  adalah wadah  untuk  memenuhi  kebutuhan mahasiswa akan karakter yang mengandung  nilai-nilai  keprajuritan dan kebangsaan seperti rasa nasionalisme, patriotisme, berani, loyal,  disiplin,  berdedikasi  tinggi, pantang  menyerah,  adil  dan  jujur  yang sangat diperlukan dalam era globalisasi dewasa  ini.  Suatu  organisasi  dalam rangka menjalankan fungsinya dibutuhkan figur pemimpin yang dapat menjalankan  organisasi  tersebut  agar
1 Roganda  Joni  Iskandar  Lubis,  “Peran Resimen  Mahasiswa  Universitas  Lampung dalam  pembinaan  Kesadaran  Bela  Negara” (Universitas Lampung, 2017).
Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Tinjauan Hukum Atas Kematian Mahasiswa Pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa), Halaman 88-97
dapat mencapai tujuan. Karena seorang pemimpin atau komandan dalam Resimen  Mahasiswa  dirasa  berperan penting dalam keberlangsungan organisasi tersebut 2 .
Kepemimpinan  memiliki  peran yang  sangat  penting  khususnya  dalam hal  pendidikan  karakter  baik  itu  dalam sebuah organisasi, institusi pemerintah, dan  organisasi  sosial  masyarakat,  dan lebih  khususnya  dalam  organisasi kemahasiswaan  yang  dalam  hal  ini berbicara  tentang  Resimen  Mahasiswa (Menwa).  Ketika  peran  kepemimpinan atau  figur  seorang  komandan  dirasa sangat penting dalam organisasi kemenwaan  yang  dalam  hal  ini  untuk membentuk karakter anggotanya, maka dituntut  juga  tujuan  pembentukan  itu mengarah  pada  visi  maupun  misi  dari resimen itu sendiri.
Pada  bulan  Oktober  tahun  2021 publik  dikejutkan  dengan  munculnya kasus  kematian  seorang  mahasiswa yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  Dasar  (Diklatsar)  Resimen Mahasiswa  di  Universitas  Sebelas Maret (UNS). Kasus tersebut
menyebabkan Universitas Sebelas
Maret  (UNS)  membekukan  sementara
2 Waris, Setengah  Abad  Resimen  Mahasiswa Jayakarta (Jakarta: PPNI Publishing, 2013).
Korps  Mahasiswa  Siaga  905  Jagal Abilawa  atau  biasa  dikenal  dengan
Resimen
Mahasiswa (Menwa). Pembekuan dilakukan menyusul meninggalnya mahasiswa Sekolah Vokasi  UNS  saat  mengikuti  Diklatsar. Atas insiden ini, Menwa UNS terancam  dibubarkan  jika  terbukti melanggar peraturan kampus. Terlebih, Polda  Jawa  Tengah  mengungkapkan adanya dugaan tindak kekerasan dalam kasus meninggalnya Gilang saat Diklatsar . 3
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan  yang  didasarkan  untuk mengkaji  dan  membahas  pada  aturan- aturan  hukum,  doktrin-doktrin  atau asas-asas  dalam  ilmu  hukum  dengan meneliti  bahan  pustaka  atau  penelitian ke  perpustakaan.  Penelitian  hukum yang berdasarkan pada literatur- literatur, teori-teori hukum dan peraturan  perundang-undangan  yang berkembang  di  masyarakat  dari  yang paling  tinggi  hingga  yang  paling rendah.  Terhadap  permasalahan  yang terdapat  dalam  penelitian  ini  akan dikaji  dari  ketentuan-ketentuan  hukum
3 CNN,  “Menwa  UNS  Dibekukan  Sementara, Buntut Diklat Maut,” Website , 2021 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021 1027163217-12-713182/menwa-uns- dibekukan-sementara-buntut-diklat-maut>.
Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Tinjauan Hukum Atas Kematian Mahasiswa Pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa), Halaman 88-97
yang terkait dan mengaturnya kemudian  dianalisis  untuk  melakukan penemuan hukum terkait dengan permasalahan  hukum  pada  aturan tersebut.

## PEMBAHASAN

## A. Sejarah Resimen Mahasiswa
Berdasarkan  Surat  Keputusan Bersama  Menteri  Pertahanan  dan Keamanan,  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan,  dan  Menteri  Dalam Negeri  nomor  :  KEP/11/XII/1994, 0342/U/1994  dan  Nomor  :  149  Tahun 1994  tanggal  28  Desember  1994, tentang  Pembinaan  dan  Penggunaan resimen Mahasiswa dalam Bela Negara, Pengertian Resimen Mahasiswa adalah :
1. Sebagai  wadah,  yang  merupakan sarana pengembangan diri
mahasiswa  ke  arah  perluasan wawasan dan peningkatan keikutsertaan  dalam  upaya  bela negara  dan  penguatan  ketahanan nasional.
2. Sebagai perorangan, yang merupakan mahasiswa terlatih olah keprajuritan  yang  telah  mengikuti latihan  dasar  Resimen  Mahasiswa Indonesia  dan  menjadi  bagian  dari komponen pertahanan negara.
3. Sebagai  Satuan,  yang  merupakan pusat  aktifitas  anggota  Resimen Mahasiswa  di  Perguruan  tinggi, yang anggotanya terdiri dari mahasiswa  yang  telah  mengikuti Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa.
Berdasarkan  pengertian  di  atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud  Resimen  Mahasiswa  dalam penelitian ini adalah nomor (3) Sebagai Satuan, yang merupakan pusat aktifitas anggota Resimen Mahasiswa di Perguruan  tinggi,  yang  anggotanya terdiri  dari  mahasiswa  yang  telah mengikuti  Pendidikan  Dasar  Resimen Mahasiswa.  Resimen  Mahasiswa  juga merupakan suatu wadah bagi mahasiswa  yang  menggembleng  diri baik  secara  fisik  maupun  mental sehingga  nantinya  diharapkan  dapat menjadi  kader  –  kader  pemimpin  yang tanggap (cepat respon), tangguh (kuat), tanggon (cepat beradaptasi), dan trengginas (cekatan) 4 .

## B. Dasar Hukum dan Kedudukan

## Resimen Mahasiswa
Hukum memiliki banyak dimensi dan  segi,  sehingga  tidak  mungkin memberikan  definisi  hukum  yang
4 Profil Organisasi Komando Resimen Mahasiswa Mahabanten Prov. Banten , 2017.
Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Tinjauan Hukum Atas Kematian Mahasiswa Pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa), Halaman 88-97
sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang  sempurna  mengenai  pengertian hukum,  definisi  dari  beberapa  sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman  dan  batasan  melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin  diadakan  suatu  batasan  yang lengkap tentang apa itu hukum, namum Utrecht  telah  mencoba  membuat  suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan  bagi  orang  yang  hendak mempelajari  ilmu  hukum.  Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturanperaturan  (perintah-perintah dan larangan -larangan) yang mengurus tata  tertib  suatu  masyarakat  dan  oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu 5 .
Hans Kelsen mengartikan hukum adalah  tata  aturan  ( rule )  sebagai  suatu sistem  aturan-aturan  ( rules )  tentang perilaku  manusia.  Dengan  demikian hukum  tidak  menumpuk  pada  satu aturan tunggal ( rule ) tetapi separangkat aturan  ( rules )  yeng  memiliki  satu kesatuan  sehingga  dapat  dipahami sebagai suatu sistem, konsekuwensinya adalah  tidak  mungkin  memahami
5 Satjipto  Raharjo, Ilmu  Hukum (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2015).
hukum  jika  hanya  memperhatikan  satu aturan saja 6 .
Pengertian lain mengenai hukum,
disampaikan oleh Sudikno
Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebgai kumpulan peraturanperaturan atau kaidah- kaidahdalam suatu kehidupan bersama , keseluruhan  peraturan  tentang  tingkah laku  yang  berlaku  dalam  kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksaannya  dengan  suatu  sanksi. Hukum  sebagai  kumpulan  peraturan atau  kaidah  mempunyai  isi  yang bersifat  umum  dan  normatif,  umum karena  berlaku  bagi  setiap  orang  dan normatif  karena  menentukan  apa  yang seyogyanya  dilakukan,  apa  yang  tidak boleh  dilakukan  atau  harus  dilakukan serta  bagaimana  cara  melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah 7 .
Sistem pertahanan negara melibatkan seluruh komponen pertahanan  negara,  yang  terdiri  atas komponen utama, komponen cadangan, dan  komponen  pendukung.  Hal  ini tertuang  dalam  Penjelasan  Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.  Kemudian,
6 Jimly  Asshidiqie dan Ali Safa’at, Teori  Hans Kelsen  tentang  Hukum (Jakarta:  :  Sekjen  dan Kepaniteraan MK-RI, 2006).
7 Raharjo
Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Tinjauan Hukum Atas Kematian Mahasiswa Pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa), Halaman 88-97
dikutip dari Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Resimen Mahasiswa dalam Bidang Pertahanan Negara yang ditulis oleh Puspita Setiyaningsih 8 , disebutkan salah  satu  unsur  dari  komponen cadangan  tersebut  adalah  Resimen Mahasiswa (“Menwa”) yang merupakan  realisasi  dari  pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Selaras dengan pernyataan tersebut,  dalam  artikel  Deputi  Bidkor Kesbang:  Menwa  Dapat  Menjadi Tombak  Kesadaran  Bela  Negara  di Lingkungan  Mahasiswa  pada  laman Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan dijelaskan  bahwa  Menwa  merupakan salah  satu  Unit  Kegiatan  Mahasiswa (UKM)  yang  dapat  menjadi  tombak dalam  meningkatkan  kesadaran  bela negara di kalangan mahasiswa. Menwa sendiri sudah ada sejak tahun 1959 dan pembinaannya  sendiri  berada  dibawah Komando  Kewilayahan  Kementerian Pertahanan hingga tahun 2000. 9
Terkait Menwa, berdasarkan penelusuran  penulis,  sebenarnya  telah
8 “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Kedudukan Resimen Mahasiswa dalam Bidang Pertahanan Negara” (Universitas Airlangga, 2016).
9 Kemenkumham,  “Deputi  Bidkor  Kesbang: Menwa  Dapat  Menjadi  Tombak  Kesadaran Bela  Negara  di  Lingkungan  Mahasiswa,” Webiste , 2021.
diterbitkan  keputusan  dan  kesepakatan setidak-tidaknya sebanyak 2 kali yaitu:
1. Keputusan
Bersama Menteri Pertahanan,  Menteri  Pendidikan Nasional  dan  Menteri  Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: KB/14/M/X/2000, Nomor: 6/U/KB/2000, Nomor: 39 A Tahun 2000  tentang  Pembinaan  dan
Pemberdayaan Resimen
Mahasiswa  (Keputusan  Bersama);
dan 2. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian  Riset  Teknologi  dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Pemuda dan
Olahraga  tentang  Pembinaan  dan Pemberdayaan Resimen
Mahasiswa  Indonesia  dalam  Bela Negara  Nomor:  KB/11/XII/2014, Nomor:  421.73/6660A/SJ,  Nomor: 6/M/MOU/XII/2014, Nomor: 1175 Tahun 2014 (Kesepakatan).
Berdasarkan  penelusuran  dalam pembuatan Kesepakatan dilakukan disebabkan  perlu  dilakukan  peninjauan kembali  terhadap  Keputusan  Bersama karena  masih  merujuk  pada  peraturan perundang-undangan  yang  sudah  tidak berlaku  lagi,  serta  perlu  melibatkan
Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Tinjauan Hukum Atas Kematian Mahasiswa Pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa), Halaman 88-97
peran Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan dan pemberdayaan Menwa. Namun, sampai saat ini belum ada langkah konkrit atau implementasi
kegiatan oleh kementerian terkait dalam Kesepakatan yang dimaksud di atas.
Masih  dari  artikel  yang  sama pada  laman  Kementerian  Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, disebutkan bahwa Menwa itu berada di bawah  pembinaan  perguruan  tinggi sebagai  Unit  Kegiatan  Mahasiswa (UKM) berdasarkan Keputusan
Bersama  dan  tidak  lagi  di  bawah pembinaan  Kementerian  Pertahanan, namun  aktivitas  Menwa  masih  ada yang  menjalin  kerja  sama  dengan Komando Kewilayahan TNI.
Lebih lanjut,
mengutip
Membentuk Karakter Pembinaan Satuan  Menwa  dan  Model  Menwa Masa  Depan  sebagai  Potensi  Bela Negara  dalam  Dialog  Danmenwa  Se- Indonesia,  dinyatakan  bahwa  kegiatan ekstrakulikuler  mahasiswa  di  bidang
pembentukan
sikap mental,
kedisiplinan, pendidikan kewarganegaraan,  pendidikan  karakter
dan bela negara, serta olah keprajuritan dilaksanakan melalui Menwa 10 .
Kemudian  sehubungan  dengan Menwa  sebagai  UKM,  pada  dasarnya mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang minimal berfungsi untuk: 11
a. mewadahi  kegiatan  mahasiswa dalam  mengembangkan  bakat, minat, dan potensi mahasiswa;
b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan d. mengembangkan tanggung jawab  sosial  melalui  kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Terkait kegiatan organisasi kemahasiswaan, Perguruan Tinggi menyediakan  sarana  dan  prasarana serta  dana  untuk  mendukungnya. Ketentuan lain terkait organisasi kemahasiswaan  diatur  dalam  statuta perguruan tinggi. 12
10 Dadang  Solihin, Membentuk  Karakter Pembinaan  Satuan  Menwa  dan  Model  Menwa Masa  Depan  sebagai  Potensi  Bela  Negara , Dialog Danmenwa Se-Indonesia (Batam, 2017).
11 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012 tentang  Pendidikan  Tinggi, Pasal  77  ayat  (1) dan (2) .
12 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012 tentang  Pendidikan  Tinggi, Pasal  77  ayat  (4) dan (5) .
Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Tinjauan Hukum Atas Kematian Mahasiswa Pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa), Halaman 88-97

## C. Dugaan Penganiayaan
Jika terbukti terjadi penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal  dunia,  pelaku  diancam pidana  berdasarkan  Pasal  351  ayat  (1) jo.  ayat  (3)  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:
1. Penganiayaan  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. …
3. Jika mengakibatkan mati, diancam  dengan  pidana  penjara paling lama tujuh tahun.
Akan  tetapi,  apabila  kematian korban  memang  menjadi  tujuan  awal dari  si  pelaku,  maka  pelakunya  dapat dijerat  dengan  Pasal  338  KUHP  yang berbunyi:
Barang  siapa  dengan  sengaja merampas  nyawa  orang  lain, diancam  karena  pembunuhan dengan  pidana  penjara  paling lama lima belas tahun.
Hal  ini  sebagaimana  dijelaskan pula  oleh  R.  Soesilo 13 dalam  bukunya Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya
13 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap  Pasal  Demi  Pasal. (Bogor:  Politeia, 2011).
Lengkap Pasal Demi Pasal  bahwa luka berat atau mati dalam Pasal 351 KUHP harus  hanya  merupakan  akibat  yang tidak  dimaksud  oleh  si  pembuat.  Jika kematian  dimaksud,  perbuatan  itu masuk pembunuhan.
Di  sisi  lain,  karena  berbentuk UKM  dan  tunduk  pada  ketentuan perguruan  tinggi  yang  bersangkutan, kami mengambil contoh pada Pasal 13 Peraturan  Rektor  Universitas  Sebelas Maret  Nomor  26  Tahun  2020  tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas  Maret  yang  menyebutkan bahwa setiap organisasi kemahasiswaan (Ormawa) berkewajiban di antaranya: 14 a. Mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku; b. Mengajukan  dan  mendapatkan izin setiap kegiatan dari Rektor/Dekan/Direktur,  sesuai prosedur yang berlaku;
c. Melaksanakan  kegiatan  dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab; d. Menyelenggarakan latihan dasar  atau  pendidikan  dasar atau  yang  sejenisnya  untuk anggota baru.
14 Peraturan  Rektor  Universitas  Sebelas  Maret Nomor  26  Tahun  2020  tentang  Organisasi Kemahasiswaan  Universitas  Sebelas  Maret., No Title , a. 16.
Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Tinjauan Hukum Atas Kematian Mahasiswa Pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa), Halaman 88-97
Selanjutnya, setiap ormawa dilarang melakukan kegiatan yang: 15
a. Bertentangan  dengan  nilai-nilai Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar 1945;
b. Tidak  sesuai  dengan  visi,  misi, dan tujuan universitas;
c. Beraliansi  kepada  kepentingan partai politik dan/atau organisasi massa; dan d. Bersifat agitasi dan/atau provokasi. Jika  dilanggar  dan  berdasarkan
hasil evaluasi dari bidang kemahasiswaan  dan  alumni,  ormawa dapat dikenai sanksi berupa peringatan, pembekuan, atau pembubaran ormawa. Lalu,  pengurus  dan  anggota  ormawa juga  bisa  dikenai  sanksi  atau  dicabut statusnya berdasarkan keputusan Rektor  untuk  ormawa  di  tingkat universitas  dan/atau  Dekan/Direktur untuk ormawa di tingkat Fakultas/Pascasarjana/Sekolah  Vokasi dan program studi. 16
15 Peraturan  Rektor  Universitas  Sebelas  Maret Nomor  26  Tahun  2020  tentang  Organisasi Kemahasiswaan  Universitas  Sebelas  Maret.,  a. 14.
16 Peraturan  Rektor  Universitas  Sebelas  Maret Nomor  26  Tahun  2020  tentang  Organisasi Kemahasiswaan  Universitas  Sebelas  Maret.,  a. 15 dan 16.

## KESIMPULAN
Merujuk  pada  hasil  pembahasan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa  apabila  Menwa melakukan pelanggaran dan berdasarkan  hasil  evaluasi  dari  bidang kemahasiswaan  dan  alumni,  ormawa dapat dikenai sanksi berupa peringatan, pembekuan, atau pembubaran ormawa. Lalu,  pengurus  dan  anggota  ormawa juga  bisa  dikenai  sanksi  atau  dicabut statusnya berdasarkan keputusan Rektor  untuk  ormawa  di  tingkat universitas  dan/atau  Dekan/Direktur untuk ormawa di tingkat Fakultas/Pascasarjana/Sekolah  Vokasi dan  program  studi.  Namun  apabila dalam  pelaksanaan  kegiatan  semisal kegiatan Diklatsar, terjadi penganiayaan  dan  berujung  kepada kematian  maka  panitia  dalam  hal  ini dapat  dikenai    pidana  merujuk  pada Pasal  351  ayat  (1)  jo.  ayat  (3)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).
Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Tinjauan Hukum Atas Kematian Mahasiswa Pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa), Halaman 88-97

## DAFTAR PUSTAKA
CNN,  “Menwa  UNS  Dibekukan Sementara, Buntut Diklat Maut,” Website, 2021 <https://www.cnnindonesia.co m/nasional/20211027163217-
12-713182/menwa-uns- dibekukan-sementara-buntut- diklat-maut>.
Dadang  Solihin, Membentuk  Karakter Pembinaan  Satuan  Menwa  dan Model  Menwa  Masa  Depan
sebagai  Potensi  Bela  Negara , Dialog Danmenwa Se- Indonesia, Batam, 2017. Jimly Asshidiqie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukumakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006. Kemenkumham, “Deputi Bidkor Kesbang: Menwa Dapat Menjadi  Tombak  Kesadaran Bela  Negara  di  Lingkungan Mahasiswa,” Webiste, 2021. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya  Lengkap  Pasal
Demi  Pasal.  Bogor:  Politeia,
2011.
Mahasiswa  Mahabanten  Prov.  Banten,
2017 Peraturan  Rektor  Universitas  Sebelas Maret  Nomor  26  Tahun  2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret. Profil  Organisasi  Komando  Resimen Dadang  Solihin,  Membentuk Karakter  Pembinaan  Satuan
Menwa  dan  Model  Menwa Masa  Depan  sebagai  Potensi
Bela Negara, Dialog Danmenwa Se-Indonesia Batam, 2017. Roganda  Joni  Iskandar  Lubis,  “Peran Resimen Mahasiswa Universitas  Lampung  dalam pembinaan Kesadaran Bela Negara”  Universitas  Lampung, 2017. Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung:  Citra  Adtya  Bakti, 2015. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Resimen Mahasiswa dalam Bidang
Pertahanan Negara” Universitas Airlangga, 2016.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Waris, Setengah Abad Resimen Mahasiswa  Jayakarta,  Jakarta: PPNI Publishing, 2013.