## Praktik Sistem Keamanan Swakarsa pada Masa Pascakolonial di Jawa Timur

## Koko Srimulyo
Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Universitas Airlangga Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Tel.: +62 (31) 5034015 Surel: koko-s-m@fisip.unair.ac.id

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem keamanan yang diorganisasi secara informal bekerja di Jawa  Timur, dan menjadi  bagian tidak terpisahkan  dari  sejarah  panjang  Indonesia pascakolonial. Artikel  ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tulisan tentang sistem keamanan swakarsa sebenarnya telah disinggung oleh beberapa peneliti, akan tetapi pembahasan yang secara  lebih  khusus  mengeksplorasi peristiwa  di  Jawa  Timur  masih  kurang.  Artikel ini menunjukkan bahwa sistem  keamanan  swakarsa  menjadi  bukti  bahwa  masyarakat  Indonesia  memberlakukan  sistem  yang  secara normatif  tidak  hanya tergantung  kepada  hukum  negara  yang positif  dan detail, melainkan juga  kesepakatan- kesepakatan informal antarmasyarakat dan aparatur negara untuk membuat situasi masyarakat lebih kondusif. Sepanjang periode tersebut,  sebagian  masyarakat  Jawa Timur percaya  bahwa  sistem keamanan  swakarsa  yang hampir  tidak  pernah  tertulis  dengan  jelas  merupakan  modal  penting  bagi  pembentukan  keteraturan  di masyarakat. Dinamika sistem ini menunjukkan bahwa banyak golongan masyarakat yang berkepentingan, baik secara politis maupun tidak, memfasilitasi pemerintah untuk memegang pengaruh. Sistem keamanan swakarsa pada  gilirannya  menginspirasi  pembentukan  pamswakarsa  yang  memiliki  kecenderungan  lebih  militeristis. Tulisan ini menunjukkan bahwa topik historiografi tentang sistem keamanan masyarakat perlu ditinjau secara lebih dalam.
Kata kunci: Jawa Timur, pamswakarsa, pascakolonial, sistem keamanan masyarakat, swakarsa

## Abstract
This article aims to explore how informal security system works in East Java, and becomes an integral part of the  Indonesian  post-colonial  history.  This  article  uses  historical  methods  consisting  of  heuristics,  criticism, interpretation,  and  historiography.  The  writing  about the  self-supporting  security  system  has  actually  been alluded  to by several  researchers,  however, discussions  that  more  specifically  explore  events in  East Java  are lacking.  This  article  shows  that  the  swakarsa  security  system  is  proof that the  Indonesian  people  impose  a system that normatively does not only depend on positive and detailed state law, but also informal agreements between the people and the state apparatus to make the situation more conducive. Throughout this period, some East Javanese people believed that an independent security system that was almost never written clearly was an important capital for the formation of order in the community. The dynamics of the implementation of this system indicate that many groups of people who have interests, whether politically or not, facilitate the government to  hold  influence.The  swakarsa  security  system  in turn  inspired the  formation of  Pamswakarsa
The Practice of Self-Security System in Post-Colonial Era in East Java
Arya W. Wirayuda Departemen Ilmu Sejarah, Universitas Airlangga Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Tel.: +62 (31) 5035676 Surel: aryawirayuda@fib.unair.ac.id
which had a more militaristic tendency. This paper shows that the topic of historiography about community security systems needs to be reviewed more deeply.
Keywords: East Java, informal security system, pamswakarsa, post-colonial, swakarsa

## PENDAHULUAN
Transisi pemerintahan di Indonesia sering kali diikuti pencarian format baru cara memerintah dan berkuasa. Sejak peranan masyarakat terhadap pemerintahan mulai meningkat drastis pascareformasi (Nordholt dan van Klinken  2007:1),  penguatan  pemerintahan  sipil  ( recivilization )  semakin  menegasikan  nalar  otoritarian  yang lazim terjadi di masa Orde Lama dan Orde Baru (Asfar 2003:74). Pencarian terhadap kebiasaan baru tersebut terus  menonjol  dan  dimainkan  ke  dalam  banyak  ranah  kehidupan  baik  politik,  keamanan,  ekonomi,  dan sosial.
Perkembangan  demokratisasi  pada  masa  transisi Orde  Baru  ke  Reformasi menjadi  rumit manakala  diiringi dengan  kondisi  mental  masyarakat  yang  labil,  melemahnya  peran  Negara  dan  ketidakpercayan  masyarakat kepada  pemerintah  (Herriman  2013:93).  Euforia  pemerintahan  sipil  kemudian  berimbas  pada  banyaknya peradilan yang menempatkan masyarakat sebagai hakim. Meskipun gelombang demokratisasi paling besar sejak berdirinya  Negara  Indonesia  tahun  1945  terletak  di  periode  demokratisasi  1998,  akar  permasalahan  main hakim sendiri ternyata bisa dilihat sejak Indonesia berdiri. Di banyak tempat di wilayah Republik, main hakim sendiri  merupakan  salah  satu  fenomena  yang  hadir  di tengah-tengah  masyarakat,  baik  yang  terselubung  ke dalam kelompok-kelompok keamanan yang diorganisasi secara rapi maupun tidak. Artikel ini berupaya melihat bagaimana sistem keamanan yang diorganisir secara informal  (swakarsa) bekerja di Jawa Timur, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah panjang sejak Indonesia merdeka.
Tulisan tentang sistem keamanan swakarsa sebenarnya telah disinggung oleh Siegel (1986), Anam, dkk (1997), Anderson (2001), Barker (2001), Kristiansen (2003), dan Kusno (2007). Namun, pembahasan yang secara lebih khusus mengeksplorasi praktik sistem keamanan masyarakat secara swakarsa di Jawa Timur masih kurang.

## METODE
Artikel  ini  menggunakan  metode  sejarah  yang  terdiri  atas  heuristik,  kritik,  interpretasi,  dan  historiografi (Pranoto  2010).  Dalam  melakukan  analisis,  tulisan  ini menggunakan  konsep  keamanan  untuk  menjelaskan bagaimana  keterlibatan  masyarakat  di  dalam  keteraturan  sosial.  Keamanan  yang  memanfaatkan  masyarakat sebagai  pendukungnya,  biasanya  tertuju  pada  pengertian  keinginan  (kemauan)  sendiri  yang  timbul  tanpa dorongan (paksaan) pihak lain atau swakarsa, merujuk kepada KBBI.
Meskipun  dalam beberapa  fakta  yang  mengarah  kepada  definisi swadaya ,  yang  berarti tenaga  sendiri ,  dalam tulisan  ini  lebih  sering  menggunakan  kata swakarsa karena  banyaknya  sumber  sejarah  yang  menggunakan istilah tersebut.  Istilah  ini juga  lebih banyak mencakup  sejumlah pengertian  yang  spesifik  daripada swadaya , terutama jika ditinjau dari UU No. 20 tahun 1982 tentang pertahanan Keamanan Negara. Definisi swakarsa tertuju kepada kehendak dan kemampuan sendiri ( self-willingness ), mempunyai arti bahwa keterlibatan seluruh lapisan  masyarakat  yang  sadar  dan  memiliki  kemampuan  menjadi  penting  adanya.  Sadar  akan  kewajiban sebagai  warga  negara  dan  kemampuan  dalam  arti  luas  yang  terdiri  dari  kemampuan  materi,  kemampuan berpikir, kemampuan fisik, dan sebagainya.
Implementasi  sistem  keamanan  swakarsa  (siskam  swakarsa)  di  masyarakat  terdiri  atas  pertama,  membantu usaha-usaha  pembinaan  keamanan  dan  kesejahteraan  sosial  di  lingkungan  masing-masing;  kedua,  secara swakarsa memberikan informasi kepada aparat keamanan atau pemerintah daerah; ketiga, membina para bekas tahanan politik dan keluarganya; keempat, melaksanakan usaha pembinaan lingkungan kehidupan masyarakat yang tidak akomodatif bagi gangguan keamanan. Keamanan swakarsa bertujuan untuk memasyarakatkan dan membudayakan daya tangkal, daya cegah, dan daya penanggulangan setiap kemungkinan gangguan keamanan. Lebih jauh, ruh dari Siskam Swakarsa adalah kekompakkan dan persatuan dalam menghadapi segala macam ancaman dan gangguan dalam bentuk apapun (Anam, dkk 1997:1-4).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tradisi Sistem Keamanan Masyarakat
Sistem  keamanan  yang  diorganisasi  oleh  masyarakat  di  Indonesia  sebenarnya  diperkenalkan  pada  masa kolonial  Belanda,  saat  sebagian  besar  dari  seperempat  orang-orang  non-Eropa  di  kota,  di-”polisi”-kan  oleh masyarakat  sendiri  dengan  cara  sukarela  (Anderson  2001:10).  Bahkan,  penggunaan  istilah ronda ,  yang merupakan hasil adopsi dari bahasa Portugis yang memiliki arti berjaga, sering kali dikaitkan dengan upaya kolonial mengamankan daerah sekitarnya dengan bantuan warga setempat yang cenderung memaksa. Kegiatan itu ditujukan untuk kepentingan penguasa, seperti untuk mengamankan hasil tanam paksa. Sistem ronda yang seharusnya  merupakan  kesadaran  untuk  mengamankan  lingkungannya  justru  digunakan  untuk  kepentingan politik (“Jangan Berpaling dari Siskamling ,” 2010).
Ketika  masa  awal  Republik  Indonesia  berdiri,  sistem  ini  berlanjut  sebagai  akibat  lemahnya  legalitas  dan ketidakberdayaan  negara.  Penegakan  hukum  yang  pararel—dilakukan  oleh  masyarakat  dan  negara— menimbulkan  situasi  yang  semakin  tumpang-tindih  karena tidak memiliki  klasifikasi  yang tegas dan menjadi permasalahan tersendiri,  bahkan  hingga  tahun  1950-an,  terutama dilihat  dari  sudut  pandang  tentara  Sekutu dan  orang-orang  Belanda. Kelahiran milisi  pemuda,  kelompok-kelompok  yang menggunakan  nama  laskar  di beberapa  tempat  di  Indonesia  selama  masa  revolusi  di  tahun  1945-49,  persaingan  antara  polisi,  militer, kelompok  preman,  dan  beberapa  lain  merupakan  wujud  dari  sistem  keamanan  yang  pararel  tersebut (Kristiansen 2003:110-38).
Sistem keamanan yang pararel tersebut banyak diinisiasi dan dimobilisasi oleh para pemuda. Mereka kadang- kadang tidak mempunyai batasan yang secara jelas yang menunjukkan usia kematangan. Kelompok-kelompok pemuda  pejuang  ini,  meskipun  kadang-kadang  kemudian  menganggap  selalu  bersemangat  muda  dan  siap bertempur  mempertahankan  kemerdekaan,  eksis  di  pusat-pusat  perkotaan.  Mereka  membayangkan  sebagai penjaga-penjaga  bangsa  dengan  caramenjaga  lingkungan  sekitar  mereka,  setelah  mengamankan  senapan  dan senjata-senjata lainnya (Kusno 2007:116-117).
Imajinasi mereka melekat pada praktik sistem keamanan yang berlaku pada masa Jepang ketika militer Jepang sering melakukan penjagaan di dalam kota. Bayangan itu begitu melekat di dalam memori masa kecil mereka dan  atau  pada  masa  yang  relatif  muda.  Peniruan  para  pemuda  menjadi  semakin  dramatis  ketika  mereka membayangkan sedang melakukan penjagaan dan perlindungan terhadap kota sekaligus memastikan apa pun yang  terkait  dengan  ancaman-ancaman  tertentu.  Mereka  memandang  diri  mereka  sebagai  perwujudan ketertiban  dan  keamanan,  meskipun  tidak  sedikit  yang  ambil  bagian  dalam  kekerasan  politik  dan  aksi-aksi perusakan terhadap rumah-rumah penduduk. Sambil berpatroli dalam seragam swagaya, mereka menganggap diri  mereka  sebagai barisan  depan  dari  rakyat  Indonesia  yang  baru  menghirup  angin  kemerdekaan. Mereka menganggap  ruang  kota  sebagai  sebuah  kanvas  raksasa  di  mana  mereka  bisa  menuangkan  segala  macam tulisan,  slogan,  dan  bendera  yang  terkait  dengan  era  baru  dan  identitas  baru  (Kusno  2007:120-121).  Jika pemuda mengonsolidasi  kekuatan  dengan  menawarkan  strategi-strategi  pengamanan  bagi  rakyat  saat  Agresi Militer Belanda, setelah RI mendapatkan kedaulatan, sejumlah laskar  secara swakarsa tetap memandang diri sebagai para penjaga, bukan hanya sebagai penjaga kota atau kampung, melainkan Negara  secara keseluruhan (Kusno 2007:124).
Namun, praktik sistem keamanan tersebut bukan berarti disetujui sepenuhnya oleh negara, terutama ketika masa perang sudah usai. Beberapa kegiatan yang dilakukan, terutama yang berhubungan dengan main hakim sendiri,  justru  dinilai  melahirkan  keresahan  baru.  Penertiban  terhadap  sistem  keamanan  itu  kemudian dilakukan  pada  tahun  1949,  saat  TNI  mengumumkan  “dalam  persoalan  keamanan,  setiap  orang  jangan bertindak  semaunya  sendiri,  namun  hendaknya  mengikuti  aturan  hukum  yang  sudah  digariskan  otoritas bangsa  kita.”  (“Awas  Intimidasi dan  Provokasi,” 12  Desember 1949).  Fakta  ini  kemudian  menghubungkan benang merah yang kuat bahwa saat perang, praktik tersebut berguna bagi negara karena mempermudah jalan mempertahankan  kemerdekaan.  Namun,  pada  masa  damai,  hasrat  berkuasa  atas  keamanan  yang  dimiliki masyarakat sejatinya justru berbahaya bagi diri mereka sendiri dan stabilitas negara jika tidak dikontrol, selain karena bisa menjadi ruang bagi konsolidasi melawan pemerintah (Kusno 2007:124).
Beberapa  praktik  penjagaan  tersebut  mengalami  kontekstualisasi  zaman  pada  era  dekolonialisasi.  Sebagian masyarakat yang tergabung ke dalam sistem keamanan swakarsa dilembagakan dengan pembentukan kekuatan polisi Indonesia yang kemudian berkembang secara cepat dan diorganisasikan sebagai sebuah institusi nasional pada akhir tahun 1950-an (Kristiansen 2003:110-38). Metode ini merupakan solusi bagi masyarakat yang sudah terbiasa melakukan penjagaan di masa perang revolusi, selain bahwa mengurangi kekhawatiran negara sistem keamanan swakarsa pada gilirannya justru akan menjadi ancaman bagi otoritas mereka.
Pada awal kemerdekaan ini pula sistem keamanan informal di beberapa tempat dipegang oleh pemangku adat atau  seseorang  yang  dianggap  berusia  telah  berusia  lanjut  dan  berpengalaman  (tetua).  Batas  regionalnya ditentukan berdasarkan sejauh mana tokoh setempat berpengaruh. Tanpa kontrol secara tertulis, aturan-aturan sistem  ini  disepakati  dengan  cara  saling tenggang  rasa  dan among di  antara  warganya. Sistem  keamanan  ini kemudian  bisa  bertahan  meski  tanpa  aturan-aturan  birokratis  yang  mengikat.  Sistem  keamanan  yang mengangkar  pada  kebudayaan  lambat-laun tergantikan  sejak  determinasi  negara  mulai  masuk  kepada  sendi- sendi terdalam wilayah etnik warganya.
Negara  mulai  mereformasi  bahkan  mendelegitimasi  aturan-aturan  masyarakat  sampai  di  tingkat  lokal. Proklamasi  kemerdekaan  Indonesia pada tanggal  17  Agustus 1945  sebagai  tonggak  awal mulai  kemunculan upaya  membentuk  satu barisan  keamanan  yang  terpadu.  Pada  masa  Orde  Lama  mulai  dicanangkan  upaya- upaya  penyatuan  nasional  dalam  rangka  mempertahankan  ketahanan  nasional  dengan  semangat  gotong royong  ( Skets  Masa ,  November  1964).  Semangat  gotong  royong  ini  berangkat  dari  tipologi  asli  masyarakat Indonesia yang memiliki semangat korsa (Reeve 2013:10-20) dan rela berkorban demi lingkungan sekitar. Jika revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 menjadi bukti bahwa masyarakat  secara swadaya dengan mati-matian mempertahankan lingkungannya dari tentara Sekutu, gerakan sipil muncul kembali ketika pascaperistiwa G 30 S  dengan  beberapa  formula  yang  berbeda  (Crouch  1999:32).  Beberapa  kelompok  masyarakat mengejewantahkan keamanan bagian dari membersihkan kelompok komunis (Wirayuda 2011).
Kontekstualisasi  yang  dapat  dilihat  pada  masa  Orde  Baru  itu  berdampingan  dengan  bagaimana  kebiasaan kebanyakan  laki-laki  di  Jawa  yang  menganggap  gardu  sebagai  tempat  yang  nyaman  untuk  minum-minum, berbincang, dan  melihat para  perempuan  yang  melintasi jalan  (Kusno 2007:131).  Gardu,  ronda,  dan  kode- kode kentongan akhirnya merupakan bagian dari struktur kehidupan sehari-hari, baik di kota maupun di desa (Siegel  1986)  kemudian  menopang  keberadaan  sistem  keamanan  swakarsa  sampai  beberapa  dekade. Pemukulan  kentongan  pada  saat  ronda  malam  yang  berlangsung  merupakan  kebiasaan  yang  berkembang selanjutnya bagi sistem keamanan swadaya tersebut (Siegel 1986).
Dalam  lingkungan  sosial  era  Soeharto,  gardu  disebut  pos  hansip  (pertahanan  sipil).  Istilah  posko  (pos komando) juga mulai digunakan pada tahun 1970-an. Istilah ini menggambarkan interaksi antara tentara dan daerah-daerah  sekitar  yang  perlu  dikendalikan,  mengingat  bahwa  konsep  posko  merupakan  bangunan  fisik sementara yang dibuat oleh unit-unit militer saat mereka bertugas di wilayah-wilayah yang rawan dan belum terkendali. Militerisasi ruang perkotaan mulai lahir sejak unit-unit militer ditarik dari Timor Timur dan desa- desa.  Sebagian  purnawirawan  memilih  bertugas  mengorganisasi  ruang  kota  dengan  pengelolaan  terhadap masyarakat preman kota ( organized urban thugs ). Sementara itu, rekan mereka yang lain bergabung dalam usaha mengoordinasi pos-pos hansip di berbagai tempat atau menjadi petugas keamanan di bank-bank, pusat-pusat perbelanjaan, kompleks-kompleks perumahan baru, maupun rumah-rumah kalangan elit (Kusno 2007:29-30).
Memasuki  tahun  1980-an,  keamanan  swadaya  di  banyak  wilayah,  termasuk  di  Jawa  Timur  berubah  lebih dramatis dengan kemunculan kebiasaan-kebiasaan baru tersebut, terutama bagaimana saat terjadi transformasi posko militer  menjadi pos  hansip.  Tentara  harus mengubah  wilayah  kota  yang  masih  asing  menjadi tempat yang  akrab,  dengan terlebih  dahulu  menyingkirkan  semua  ancaman,  kemudian mendirikan  pos  hansip  dan menyatu  dengan  nafas  kehidupan  sehari-hari  masyarakat.  Tentara  mengadakan  aktivitas  ronda  malam  dan memberi ruang sosialisasi (Kristiansen 2003:110-38; Kusno 2007:30-31). Di periode 1980-an ini, sistem ronda tradisional  mengalami perombakan  menjadi  lebih  efisien  dan jatuh  ke  dalam  pengawasan dan  kontrol  dari pihak kepolisian secara nasional dengan pembentukan siskamling (sistem keamanan lingkungan) (Ryter 2001).
Perlu dicatat bahwa bentuk lain untuk sistem keamanan lokal yang berlangsung selama beberapa dekade masa Orde Baru adalah adanya hansip, linmas, dan satgas, yang masing-masing memiliki perbedaan asosiasi. Hansip, pada  masa  orde  baru  sebelumnya  berada  di  bawah  Menteri  Dalam  Negeri  dan  disebar  ke  dalam  banyak wilayah, sebelum pada gilirannya sebagian bekas anggotanya masuk ke dalam bagian dari pasukan daerah yang militeristik,  satgas  partai  politik,  atau  ke  dalam  kelompok  keamanan  swasta.  Beberapa  di  antara  sistem keamanan lokal tersebut berhubungan dengan militer, sementara yang lain dikontrol oleh polisi atau birokrasi pemerintahan.  Hal  ini berdampak  kepada  kemampuan-kemampuan  intelejen polisi  yang  berkembang  pesat manakala  menjadi  satu  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  militer  pada  masa  orde  baru.Sistem  keamanan swakarsa pun begitu berperan dan semakin dipercaya di masyarakat (Kristiansen 2003:110-38).
Selain itu, pada awal tahun 1980-an banyak kelompok keamanan juga aktif di dalam “bisnis keamanan” seperti penyewaan bodyguard dan penagih utang. Kenyataan ini sering kali berasosiasi dengan praktik sistem keamanan swakarsa.  Dampak  adanya  sistem  keamanan  swakarsa  pada  tahun  1980-an  kemudian  juga  muncul  dan berkembangnya  kelompok-kelompok gank yang  menjadi wilayah  kekuasaan  mereka  di  tingkat  lokal  (Barker 2001:24),  yang  di  antaranya  memiliki  anggota  dari  mantan  preman  yang  didominasi  oleh  laki-laki  muda. Sebagian dari mereka memiliki sebuah hubungan ke institusi-institusi tertentu seperti partai Golkar, Pemuda Pancasila, dan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) (Kristiansen 2003:110-138).
Pengorganisasian seperti ini ternyata dalam waktu tertentu lepas dari kontrol pemerintah atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan mereka. Saat kriminalitas semakin marak di tahun 1980-an (Kusumah 1988), ribuan preman di-“petrus”-kan, sebuah organisasi kriminal pembunuh yang dimulai di Yogyakarta tahun 1983 yang mengembangkan  pendapat  bahwa  kriminal  sebagai  kanker  (Bourchier  1990:185).  Petrus  (pembunuhan misterius)  dibentuk  oleh  operasi  militeristik  yang  ikatan  dekatnya  dengan  militer,  polisi,  dan  bahkan  juga sampai  presiden  (Van  der  Kroef  1985 : 745-759;  Pemberton  1999:193-209).  Mengikuti  Petrus,  kebijakan pemerintah  untuk  membatasi  basis  ekonomi  dan  territorial  untuk gank dan  kelompok  keamanan  informal menjadi semakin marak.
Pada  level  preman  jalanan,  ditambahkan  perlakuan  khusus  bahwa  level  tersebut  dikontrol  dan  dilindungi secara resmi oleh negara melalui sebuah sistem yang dikenal dengan bekking (Barker 2001:51). Sistem bekking yang dekat kerja samanya dengan militer ini (Ryter 2001:124-155), menunjukkan bahwa Negara mengontrol preman  dengan  membayar  mereka  atas  tugas-tugas  yang  terselesaikan.  Setelah  dipisah  dari  persewaan- persewaan  mereka  dari  bisnis  orang  dan  masyarakat  lain,  mereka  kemudian  membayar  kembali  hasilnya kepada representasi pemerintah, biasanya kepada anggota militer atau polisi, dalam hal ini sebagai penguat hak mereka untuk melakukan operasi di daerah tersebut (Lindsey 2001:283-294; Kurniawan 2009).
Mengamankan  negara  dan  menjaga  tradisi  sistem  keamanan  merupakan  bagian  dari  kehidupan  sehari-hari masyarakat Indonesia, sampai masa era Reformasi. Pada tahun 1998, misalnya, aksi-aksi pengamanan terhadap negara oleh mahasiswa yang terjadi di hampir seluruh Indonesia, merepresentasikan bagaimana penjaga kota sebagai representasi sistem keamanan  swakarsa digantikan oleh praktik mereka. Simbol kekuasaan di tingkat kampung  menjadi  sasaran  bagi  aksi  mereka.  Banyak  gardu  milik  negara  (pos  hansip)  diambil  alih  oleh mahasiswa  dan  menjadi  tempat  berkumpul  bagi  gerakan-gerakan  yang  menyebabkan  kelengseran  Soeharto (Kusno 2007:133).
Perkembangan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan sistem keamanan swadaya masyarakat melengkapi dan  memfasilitasi  perkembangan  dari  kelompok-kelompok  kekerasan  yang  diorganisasi  oleh  partai  politik, organisasi massa, dan rezim. Di antara kelompok-kelompok ini seperti Barisan Pemuda Ka’bah, Pam Swakarsa, Pendekar  Banten,  Gerakan  Pemuda  Islam  (GPI),  dan  Front  Hizbullah  Bulan  Bintang.  Di  dalam mengekspresikan  ketertarikan  terhadap  ruang-ruang  publik,  organisasi-organisasi  ini  sering  berkaitan  erat dengan organisasi muslim yang konservatif, seperti Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) dan Jama’ah Ikhwanul Muslimin Indonesia (Noorhaidi 2005). Penerapan sistem keamanan swakarsa terkadang melibatkan dan mengharuskan pula adanya perangkat desa sampai satuan yang paling kecil, yakni RT dan RW (Suwarno 1995).
Duplikasi  dari  sistem  pengadilan  terhadap  kriminalitas  tersebut  kadang-kadang  melegalkan  secara  informal kelompok-kelompok  dan organisasi-organisasi  untuk mengumpulkan  uang  dan untuk  membagi pembayaran dari  dan  mengendalikan  masuk  ke  dalam  legitimasi  perusahaan  bisnis.  Di  beberapa  daerah  di  Indonesia, ancaman kekerasan berpotensi menjadi dasar dari aktivitas-aktivitas yang mendapat keuntungan-keuntungan untuk  elit  lokal  dan  kadang-kadang  dilegitimasi  oleh  lembaga  pemerintahan  lokal.  Sejak  tahun  1999, bentrokan fisik kelompok yang tergabung ke dalam siskam swakarsa dan masyarakat desa merupakan suatu hal yang  sering  tidak  dapat  terhindarkan.  Prakondisi  tersebut  mungkin  dipresentasikan  untuk  kelompok keamanan yang dikembangkan ke dalam institusi seperti mafia, jika melihat kasus di Lombok sepanjang tahun 2000 (Kristiansen 2003:110-138).

## Swadaya Keamanan di Jawa Timur
Sistem keamanan swadaya yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam periode waktu yang lama mengalami  penyesuaian  yang  beragam  di  sejumlah  daerah.  Pada  masa  awal  Reformasi,  sebagian  besar masyarakat  Jawa  Timur  masih  mempercayai  sistem  keamaman  lingkungan  sendiri  yang  disebut  siskamling (sistem  keamanan  keliling),  meskipun  dilakukan  dengan  sejumlah  perbedaan  cara  penerapan.  Pelaksanaan siskamling  ini,  misalnya,  dilakukan  dengan  tiga  cara,  yakni  ronda  malam,  ramah  tamah  keamanan,  dan pembentukan Hansip.
Ronda malam merupakan aktivitas jaga malam yang dilakukan secara bergantian oleh warga secara sukarela. Warga  mengikuti  ronda  adalah laki-laki  dewasa  yang  tinggal  di  kampung  yang  memiliki waktu  senggang  di malam  hari.  Aktivitas  ronda  ini tidak  hanya  medium untuk menjaga  keamanan  masyarakat  ditingkat  desa, tetapi  juga  sebagai  media  menjalin  silaturahmi.  Aktivitas  ronda  ini  selain  keliling  seringkali  juga  diselingi dengan cangkrukan (aktivitas diskusi lepas)  di  pos  ronda, bersama berburu  hewan-hewan  yang bisa  dimakan atau  dijadikan  obat  (kodok,  ikan,  burung,  kelelawar,  dan  kelinci),  atau  sekadar  untuk  wadah  penyampai informasi dari ketua RT dari kepala desa agar mudah diinformasikan kepada warganya.
Sementara itu, aktivitas ramah-tamah keamanan, cenderung lebih terkesan birokratis daripada ronda malam. Aktivitas  ini  diwujudkan  dengan  cara  melaporkan  kedatangan  diri  pada  suatu  wilayah tertentu.  Tamu yang datang dari luar daerah ketika berkunjung ke suatu desa atau wilayah (Jawa Timur), umumnya harus diketahui pemangku  adat  atau  tetua  di  desa,  biasanya  diwakili oleh  RT  atau  pun  RW.  Di  sejumlah  tempat  di  Jawa Timur, budaya ini memiliki perbedaan penerapan. Di daerah Jombang, Bojonegoro, Mojokerto, dan daerah- daerah  lain  yang  tidak  dilalui  laut,  kebiasaan  ini  seringkali  diterapkan  dengan  ketat,  sementara  hal  yang sebaliknya terjadi di daerah pesisir, seperti Banyuwangi, Pasuruan, Surabaya, Gresik, Tuban dan beberapa yang lain, terutama di wilayah pelabuhan (Fealy 2002).
Pelaksanaan  siskamling  yang  ketiga yaitu  dengan  cara  membentuk  satuan  keamanan.  Satuan  ini  sebenarnya merupakan  kelanjutan  dari pangreh  praja maupun pamong  praja. Namun, pamong  praja lebih  elitis  karena dianggap bagian dari pegawai pemerintah yang bisa memiliki otonomi tersendiri dalam mengelola kinerjanya.
Pada periode pemerintahan sebelumnya, sistem keamanan swadaya yang berperan dan dipercaya di masyarakat, pada  masa Orde  Baru  ditegaskan  dengan  pengadaan  program  baru  seperti  Babinsa  (Bintara  Pembina  Desa) masuk desa yang ditujukan agar lebih masuk ke dalam akar kultural masyarakat. Di banyak daerah terutama di Jawa Timur, usaha-usaha pemerintah ini bisa dilihat dari tugas-tugasnya seperti menghidupkan sistem ronda malam dengan nama lain siskamling pada tahun 1982. Pada masa awal Reformasi aktivitas siskamling di Jawa Timur, setidaknya menurut mantan Pangdam Brawijaya V Jawa Timur Sudi Silalahi, merupakan yang terpadat dibandingkan dengan  provinsi  yang lain. Selain itu, provinsi  ini  bisa  dikatakan menyimpan  semangat  korsa yang  tinggi  dalam  menerapkan  konsep  gotong  royong  untuk  keamanan  lingkungan.Salah  satu  penyebab perekat  jiwa  korsa  rakyat  Jawa  Timur  adalah  kultur  Nahdiyin  yang  sudah  mengakar  kuat  di  sendi-sendi kehidupan.  Kebiasaan  Nahdiyin  sering  sesuai  dengan  kultur  masyarakat  Jawa  Timur  yang  dipenuhi  corak kebudayaan dengan tipikal egaliter ( Surabaya Post , 4 September 1999).
Sistem pertahanan di Jawa Timur, kultur Islam, dan sistem keamanan informal tidak dapat dipisahkan secara ketat dari masyarakat Jawa Timur. NU adalah bagian integral di dalamnya dan menyebabkan masyarakat Jawa
Timur  mudah  bersatu. Faktor  NU  mendorong  adanya  fenomena takzim atau tabarruk yang  dilakukan  oleh masyarakat  pada  kyai  atau  ulama  kampung.  Ketika  komando  pemerintah  diberikan  pada kyai dan menyetujuinya,  mobilisasi  sistem  pertahanan  hampir  bisa  dipastikan  berjalan  secara  massif,  seperti  yang ditunjukkan di wilayah Madura (Wiyata 2006).
Idiom  “NU  adalah  Agama  orang  Madura”  mendorong  sistem  keamanan  swadaya  berkaitan  dengan  jargon keagamaan,  kendati  menyisakan  dilema  untuk menyebut  adanya  kontradiksi  antara  ajaran  Islam    dan  pola perilaku sosiokultural dalam praksis keberagamaan mereka. Namun, secara nyata fenomena religiusitas orang Madura  mengakibatkan  timbulnya  kepatuhan  hierarkis  yang  ditunjukkan  dengan  penghormatan  yang mendalam  kepada  ulama-ulama  lokal  (Wiyata  2006).  Fenomena  di  Madura  secara  otomatis  memengaruhi daerah-daerah sekitar Madura yang juga memiliki ikatan budaya yang sama dengan Madura, seperti di daerah yang  terpapar  kultur  budaya  Pandalungan  yang  meliputi  Kabupaten  Pasuruan,  Probolinggo,  Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Lumajang.
Sementara itu, sistem keamanan swakarsa masyarakat di Surabaya hampir sebagian besar berhubungan dengan negara melalui aparat. Perekrutan anggota sistem tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat yang memunyai status  dan  pekerjaan  yang  jelas,  tetapi  juga  dari  preman  dan  mantan  preman.  Keberadaan  Massa-33  di Terminal Joyoboyo Surabaya, Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga (PPM), Bravo Kawula Muda (BKM), dan KNPI,  (Kurniawan 2009)  misalnya, merupakan  representasi  kuat  dari  kehadiran  militer  dan  dimungkinkan erat bagaimana berkaitan pula dengan kepolisian pada masa orde baru.

## Siskam Swakarsa di Jawa Timur
Simkamswakarsa  yang  didukung  adanya  sistem bekking merupakan  faktor  penting  bagaimana perkembangan dari  swadaya  keamanan,  sebuah  konsep  perluasan  sistem  keamanan  masyarakat  secara  informal.  Meskipun penjagaan  keamanan  lokal,  seperti  Siskamling,  berlanjut  pada sebuah  mekanisme  gotong  royong   dan tidak untuk dibayar oleh polisi, organisasi keamanan baru di tingkat lokal dan regional merepresentasikan lemahnya institusi  mafia  lokal  dan  sebuah  penguatan  dari  kontrol  negara  dan  monopoli  atas  kekerasan.  Siskamling secara  normal  beroperasi  dalam  sebuah  ikatan  kolaborasi  dengan  kekuatan  di  bawah  hansip,  yang  didirikan tahun 1962, di bawah kementrian dalam negeri. Secara umum di level nasional, kemungkinan keamanan lokal memiliki  lima  juta  anggota  sukarelawan  dan  sebagian  di  antaranya  dibagi  ke  dalam  Wanra  (Pertahanan Masyarakat,  di  bawah  militer),  Kamra (Keamanan  Masyarakat, di  bawah  polisi),  dan  Linmas  (Perlindungan Masyarakat, di bawah pemerintahan lokal).
Sistem pertahanan  di  beberapa  wilayah  di  Jawa  Timur  didukung tradisi  Islam  sebagaimana  yang  terlihat  di Madura, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Lumajang. Sementara itu,  di beberapa wilayah  lain,  seperti  di  Surabaya,  siskam  swakarsa  masyarakat  hampir  sebagian  besar  berhubungan  dengan negara  melalui  aparat.  Uniknya,  keamanan  swadaya  tersebut  direkrut  tidak  hanya  dari  masyarakat  yang mempunyai  status  dan pekerjaan  yang  jelas, tapi juga  dari preman  dan mantan  preman  (Kurniawan 2009). Keberadaan  Massa-33 di Terminal Joyoboyo  di Surabaya  selama  kurun waktu 1970-an,  misalnya,  merupakan representasi  kuat  kehadiran  militer  dan  dimungkinkan  erat  bagaimana  berkaitan  pula  dengan  kepolisian. Massa-33 diduga kuat di- bekking oleh tentara sehingga sulit disentuh kepolisian. Pencopet dan penjambret yang tertangkap  polisi  hanya  dipenjara  selama  1  hari.  Tugas  Massa-33  adalah  sebagai  calo,  makelar,  bagian keamanan  bus, membersihkan  bus,  mencopet,  memalak, memeras dan  sebagainya.  Perekrutan  anggota tidak memandang  tua-muda,  asal-usul,  bujang,  menikah,  dan  etnis.  Mereka  juga  bisa  berasal  dari  gelandangan, pengemis, residivis, atau preman (Kurniawan 2009:48, 66). Ketika organisasi Massa-33 dibubarkan tahun 1981, beberapa  anggotanya  direkrut  dari  beberapa  organisasi  kepemudaan  dan  Satpam  di  Joyoboyo.  Organisasi pemuda  seperti  Pemuda  Pancasila,  Pemuda  Panca  Marga  (PPM),  Bravo  Kawula  Muda  (BKM),  KNPI,  dan sebagainya. Sebagian organisasi tersebut berafiliasi dengan partai politik (Kurniawan 2009:90-91).
Hampir bersamaan dengan itu, secara umum di tingkat nasional pada tahun 1980-an, pemerintah merombak sistem ronda tradisional untuk menjadi lebih efisien dan jatuh ke dalam pengawasan dan kontrol dari pihak kepolisian  secara  nasional  (Ryter 2001) dan menguatkan  sistem  keamanan  yang diorganisasi  secara  swakarsa. Sebagian  organisasi  pemuda  seperti  Pemuda  Pancasila,  Pemuda  Panca  Marga  (PPM),  Bravo  Kawula  Muda (BKM), KNPI, dan sebagainya berafiliasi dengan partai politik. Tugas mereka adalah mengamankan jalannya
kampanye  partai,  ikut  serta  dalam  Pemilu  dan  mengamankan  jalannya  Pemilu,  mengamankan  acara  Partai seperti Munas, Musda, Kongres, dan lain-lain. Organisasi tersebut merupakan wadah bagi bekas anggota Massa- 33  dan  preman  yang  lain  untuk mengubah langkah  hidup  kearah  yang  lebih baik  dan bermanfaat. Selama mereka bergabung, potensi konflik antar anggota relatif praktis bisa dikelola dengan baik karena setiap anggota wajib taat peraturan yang ada di masing-masing organisasi (Kurniawan 2009:90-91).
Status mereka di mata masyarakat mulai terangkat dan diakui. Julukan “kotoran rakyat” yang sering dikenal dengan  singkatan korak secara  perlahan  mulai  hilang.  Mereka  dapat  lebih  berkarya  dan  bermanfaat  di masyarakat.  Beberapa  langkah  yang  perlu  dicermati  bagaimana  pembentukan  Satpam  Joyoboyo  yang menunjukkan  pengorganisasian  kelompok  ini  oleh  aparat  keamanan  pasca  pembubaran  Massa  33.Bekas anggota Massa-33 diseleksi secara ketat. Pembentukan Satpam dikoordinasi antar aparat di Pemda Tingkat II Surabaya, yakni Walikota Surabaya,  Dan  Rem 084  Bhaskara  Jaya  dan  Kapolwiltabes  Surabaya, bekerja  sama dengan DPD Organda Tingkat I Jatim sebagai penyandang dana dan logistik selama proses pelatihan Satpam (Kurniawan 2009).
Pamor  siskamling di  tengah masyarakat  cukup  dinamis. Sempat  menyurut  di  sekitar tahun  1990-an,  gagasan tentang  digalakkannya  kembali  progam  pengamanan  lingkungan  secara  swakarsa,  mulai  dikampanyekan kembali oleh pemerintah saat menjelang akhir pemerintahan orde baru. Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang menginginkan sistem ini kembali bekerja. Bersama jajaran aparat keamanan dan didukung oleh ormas, pejabat serta beberapa tokoh masyarakat, pemerintah setempat berusaha memaksimalkan sistem keamanan ini terutama  ketika  kerusuhan  yang  terjadi  pada  pemilu  1997  yang  memiliki  dampak  luas  hingga  ke  pelosok daerah. Mengingat tipologi masyarakat Jawa Timur yang egaliter dan gotong royong yang diikat oleh satu frame ormas  keislamaan  mayoritas  NU,  membuat  kampanye  siskam  swakarsa  tersebut  cukup  efektif  mencegah kerusuhan (Anam dkk 1997:1-4).
Beberapa langkah di era awal Reformasi tampak kemudian lebih jauh mengadopsi bagaimana sistem ini justru berkembang  mengarah  pada  sistem  “pertahanan”;  sistem  yang  sama  saat  pemerintah  Indonesia  sedang menghadapi  tentara  Sekutu  pada  masa  revolusi.  Jika  pada  masa  perang  kemerdekaan  sistem  pertahanan swadaya  diinisiasi  oleh  masyarakat  dan  kemudian  didukung  pemerintah  Republik,  pada  masa  transisi  dari Orde  Baru  dan  Reformasi  pemerintah  justru  lebih  berperan  pada  pembentukan  sistem.  “Tentara”  sipil pengaman  masyarakat  diinisiasi  oleh  aparat  pada  18  Mei  1998  dengan  nama  Gerakan  Disiplin  Nasional (GDN) (“Tentara Sipil Pengaman Masyarakat,” Surabaya Post , 7 Juni 1998). Beberapa bulan kemudian, sistem ini diimprovisasi dengan merekrut anak-anak muda melalui pembentukan Kader Penegak Disiplin (KPD) dan dilantik  langsung  oleh  Danrem.  Pemerintah  memandang  bahwa  cara  ini  merupakan  tindakan  preventif terhadap gelombang unjuk rasa di Surabaya yang mulai menyimpang dari koridor Reformasi ( Surabaya Post, 7 September 1998). Metode ini mampu meredam demo besar-besaran yang dipandang pemerintah tidak sesuai dengan agenda reformasi, terutama yang bersifat anarkis ( Surabaya Post , 8 November 1998).
Keberhasilan GDN menjadi penegas penerapan siskam swakarsa di Jawa Timur untuk berjalan lebih maksimal. Kenyataan bahwa sistem ini justru mendukung kontrol pemerintah atas masyarakat merupakan suatu hal yang tidak  dapat dipungkiri di tengah  krisis  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah. Jika  sebelumnya  hanya diwajibkan  kepada  masyarakat  untuk  mengamankan  lingkungan,  konsep  GDN  diperluas  agar  mampu digunakan  oleh  aparat  untuk  keamanan,  dan  lebih  menyebar  pengaruhnya  ke  daerah  ( Surabaya  Post ,  14 November 1998).
Praktik siskam swakarsa bergerak lebih jauh ke area aparat dan birokrasi pemerintah. Pengertian lingkungan mulai diperluas, tidak sekadar berasosiasi dengan makna kampung, melainkan juga tertuju kepada lingkungan profesi atau pekerjaan. Sistem ini ikut mendorong bagaimana oknum-oknum aparat atau birokrasi yang terlibat ke  dalam  gejolak pemerintah  untuk  diberhentikan. Untuk  mengetahui  oknum-oknum  tersebut, pemerintah bekerjasama  dengan  satuan  rakyat  yang  tergabung  dalam  siskam  swakarsa  sampai  ke pelosok desa  ( Surabaya Post , 7 November 1998).
Aparat  keamanan  menampilkan  dengan  jelas  bagaimana  siskam  swakarsa  menjadi  pendukung  sistem
ketahanan yang sebelumnya hanya dilakukan oleh pemerintah. Penjarahan, kerusuhan, kekerasan dan gejolak sosial yang  banyak  terjadi di Jakarta  merupakan  bagian penting bagaimana  konsep  sistem  ini  bekerja  secara baik di daerah Jawa Timur. Kontrol sosial di masyarakat yang renggang akibat  dari euforia wacana reformasi, membuat siskam swakarsa secara nyata dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat. Fenomena anomali yang khas di masa transisi kemudian secara berangsur-angsur mereda dan mulai stabil.
Di bagian yang lain, proses unjuk rasa—proses yang rentan dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan tindakan  kriminal  dan  gangguan  keamanan  ketertiban  masyarakat  (kamtibmas)—di  Jawa  Timur  relatif terkendali, meskipun masuk ke dalam pusaran konflik yang sama. Praktik siskam swakarsa menjadi  semacam doktrin otoritatif untuk diterapkan di wilayah lain. Selain itu, siskam swakarsa di Jawa Timur inilah yang di kemudian  hari  menstimulasi  pemerintah  untuk  menerapkan  sistem  serupa  dengan  bernama  Pengamanan swakarsa (pamswakarsa) untuk menstabilkan ketahanan keamanan  secara nasional. Sistem ini diinspirasi dari metode ronda dan siskamling, yang dikembangkan lebih sistematis dalam skala pergerakan yang lebih luas dan sistematis. Jawa Timur sendiri memasok penguatan Pamswakarsa, sebagaimana  saat H Mustofa selaku tokoh dari Madura siap mendatangkan 1000 tokoh untuk mengamankan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat  (SI  MPR),  karena  menurutnya  SI  MPR  adalah  wadah  untuk  dilakukanya  reformasi  secara  total ( Surabaya Post , tanggal 7 November 1998).
Istilah  pamswakarsa  yang  relatif  baru  di  masa  awal  Reformasi  ini  memang    digunakan  untuk  kekuatan keamanan militeristik “suprateritorial” yang didukung di beberapa wilayah di Indonesia. Sebagian kelompok pamswakarsa  terkonotasi  buruk  mengingat  beberapa  praktik  mereka  yang  cenderung  lebih  terorganisasi daripada  premanisme.  Satu  hal  yang  menjadi  karakteristik  sistem  yang  lahir  dari  kumpulan  kelompok keamanan adalah kelanjutan dari ketidakmampuan sistem pengadilan untuk mengembangkan sebuah negara modern  yang  dapat  dilegitimasi  kekuatannya.  Fakta  bahwa  kepolisian  nasional  memunyai  tanggung  jawab untuk memasukkan kasus kriminal ke dalam ranah hukum formal, ternyata sebagian justru tidak direalisasikan dengan baik (Kristiansen 2003:110-38).
Adapun kenyataan yang kurang nyaman didengar oleh aparat dan masyarakat secara umum bahwa sejumlah catatan kekerasan yang terjadi di Jawa Timur pada masa  awal Reformasi pula menyebutkan bahwa kekerasan sengaja  diciptakan  untuk membuktikan  bahwa  tanpa  keterlibatan  ABRI  dalam  masyarakat  lebih berpotensi untuk tidak tertib dan kacau ( Surabaya Post , 7 November 1998). Usaha militer semakin kentara ketika siskam swakarsa yang dilakukan di Jawa Timur diperhatikan ABRI untuk diimplementasikan dalam proses bertugas mengamankan  SI  (Sidang  Istimewa)  MPR  1998  ( Surabaya Post ,  3  November  1998). Wiranto  yang  saat  itu menjadi  panglima  ABRI  segera  menggalang  massa  yang  mendukung  SI  MPR  untuk  diadakannya  pasukan Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa), praktik yang cenderung membawa banyak orang terlibat dalam suasana politik praktis.  Meskipun  ada beberapa  keterangan  yang  menyebut bahwa  pembentukan pamswakarsa  tidak dilakukan oleh jajaran ABRI, melainkan murni dari inisiatif masyarakat, praktik pamswakarsa menjadi penegas tujuan  untuk  dapat  mencegah  dan  menghentikan  aksi  kerusuhan  yang  terjadi  di  ibukota  menjelang diadakannya  SI  MPR 1998.  Selain  itu,  pamswakarsa  yang telah  ada  di  Jawa  Timur juga  ditugaskan  kembali untuk mengamankan SI MPR 1998 ( Surabaya Post , 7 November 1998).
Massa yang pro terhadap SI MPR ini sebagian besar berasal dari organisasi umat Islam seperti Furkon, KISDI, Brigade  Hizbullah  BKUI,  GPI, Forum Masyarakat  Madura, dan  Mahasiswa  Islam Bandung.  Sebagian  besar anggota  pamswakarsa  masih  berusia  muda  dan  duduk  di  bangku  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah Menengah  Atas,  selain  yang  sudah berusia  dewasa  dan  menikah  (“Pamswakarsa  dari  Jatim ke  Ibukota”,  10 November  1998).  Sejumlah  pertemuan  digelar  untuk  menyatukan  pandangan  terhada  keberhasilan pelaksanaan  SI  MPR 1998 dan menentang  pihak-pihak  yang  ingin  menggagalkan  SI  MPR  dengan membuat Pamswakarsa ( Tempo , 10 November 1998).
Usaha dominasi ABRI juga tergambar jelas ketika melakukan koordinasi dengan berbagai ormas Islam untuk pembentukan  pamswakarsa  di  Jabodetabek  dan  berbagai  daerah  di  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur.  Dalam beberapa  aksi  yang  dilakukan,  pamswakarsa  mengenakan  ikat  kain  putih  yang  bertuliskan  “Pamswakarsa pendukung SI MPR” dan tertulis pula kalimat dalam bahasa arab “ la illah illallah ” (“Pamswakarsa dari Jatim ke Ibukota,” 10 November 1998). Pasukan menarik banyak pemuda, baik yang berafiliasi dengan ormas maupun
tidak,  yang  tertarik  untuk  bergabung  mengingat  terdapat  upah  yang  cukup,  meskipun  terdapat  kritik  dari beberapa pihak terkait suplai anggota Pamswakarsa yang berasal dari berbagai daerah yang mestinya bertugas mengamankan daerah dan wilayah masing-masing dari gangguan dari luar ( Surabaya Post , 11 November 1998).
Pada  hari  pertama  bertugas,  pamswakarsa  melakukan  penjagaan  ketat  atas  SI  MPR.  Setelah  dilaksanakan pengamanan  pada  hari  pertama,  banyak  kritik  yang  ditunjukan  kepada  pamswakarsa.  Banyak  yang menginginkan  pamswakarsa  ditarik  dari  pengamanan  SI  MPR.  Hal  ini  disebabkan  pada  hari  pertama pamswakarsa melakukan tindakan sewenang-wenang dengan melakukan pengeroyokan terhadap massa anti-SI MPR. Memori kolektif masyarakat yang tertuju pada “persenjataan” sipil. Sebagian anggota pamswakarsa juga membawa bambu runcing (“Negara Melegalkan Perang Sipil melalui Pamswakarsa,” 14 November 1998) senjata yang samayang digunakan para pejuang republik ketika masa perang revolusi.
“Sipil  yang  di-tentara-kan”  seperti  menjadi  sebuah  kelaziman  tersendiri.  Sejumlah  kelompok  masyarakat dengan tingkat politis yang lebih sempit sering memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan mereka, hampir menjadi sebuah hal yang lazim di masa transisi ini yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Beberapa di antaranya  memang  didasarkan  pada  prinsip-perinsip  keagamaan  tertentu  yang  dikaitkan  dengan  tradisi masyarakat lokal, sebagaimana yang terjadi di Gresik  (“Forum Masyarakat Bentuk Tentara Sipil, 4 November 1999),  akan  tetapi  di  bagian  kelompok  yang  lain  justru  tertuju  pada  penguasa-penguasa  setempat  yang dijadikan sasaran (“Ada Indikasi Rekayasa Politik,” 9 Juli 1998). Forum masyarakat Gresik mempunyai insiatif membentuk tentara  sipil  yang bertugas membersihkan  perilaku  amoral  yang mereka  sebut  sebagai  “kotoran moral di kota santri,” seperti lokasi perjudian, ajang transaksi seks, dan tempat perkumpulan para peminum minuman  keras.  Kecenderungan  perbuatan  mereka bertindak  merupakan  sebuah  dorongan  nilai-nilai  agama yang  tertuju pada praktik  diamnya  pemerintah  daerah  diam. Sikap  ragu  pemerintah  untuk  menertibkan  hal tersebut mendorong warga Gresik untuk membentuk tim yang akan diterjunkan di sekitar lokasi yang menjadi pusat permasalahan. Masyarakat menginisiasi koordinasi dengan para satgas, banser, kokam, dan lainnya untuk membahas. Mereka menginisiasi komunikasi antara petugas ketertiban maupun aparat keamanan yang terdiri dari  Polres dan  Kodim  untuk  melakukan  tindakan  preventif. Pihak  kepolisian  sebenarnya  telah melakukan tindakan  atas  sejumlah  hal  yang  dikeluhkan  warga.  Akan  tetapi,  permasalahan  tersebut  muncul  kembali. Gagasan pembentukan “tentara sipil”  disambut baik oleh kepolisian karena dianggap membantu mengurangi sebagian beban aparat (“Forum Masyarakat Bentuk Tentara Sipil, 4 November 1999).

## SIMPULAN
Kedetailan regulasi dan sistem kenegaraan di negara yang baru terbentuk sering kali tidak diindahkan. Segala keteraturan  yang  tercipta  di  masa  kolonial  justru  melegitimasi  perubahan  sistemik  saat  negara  merdeka dipimpin  oleh  sekelompok orang  yang  berbeda.  Dalam  rangka  pencarian  format  pemerintahan  dan  budaya kontrol terhadap masyarakat,  negara  kemudian  tidak  hanya  bertumpu  kepada  sederet  aturan  yang  ada  dan cenderung tumpang-tindih, akan tetapi secara praktik meminta bantuan dari masyarakat untuk  ikut bersama- sama  berpartisipasi  ke  dalam  proses  perubahan.  Sistem  keamanan  yang berlangsung  sepanjang pascakolonial membuktikan  bahwa  masyarakat  Indonesia  tidak  hanya  tergantung  kepada  hukum  negara  secara  normatif, melainkan  juga  kepada  kesepakatan-kesepakatan  informal  antarmasyarakat  dan  aparatur  negara  untuk membuat  situasi  masyarakat  lebih  kondusif.  Sepanjang  periode  tersebut,  sebagaian  masyarakat  Jawa  Timur percaya bahwa sistem keamanan swakarsa yang hampir tidak pernah tertulis dengan jelas dan detail merupakan pondasi penting bagi pembentukan keteraturan di masyarakat.
Pengadilan ganda dari negara dan masyarakat Jawa Timur menonjolkan ciri khas bagaimana sistem keamanan swakarsa  bekerja.  Dinamika penerapan  siskam  swakarsa  dari  yang  sekadar melekat memori  untuk  “di-polisi- kan” yang lahir sejak masa kolonial Belanda, kemudian berkembang menjadi “di-tentara-kan” sampai periode masa reformasi. Tulisan ini akan lebih lengkap apabila muncul kajian tentang siskam swakarsa di tingkat kota atau desa.

## DAFTAR PUSTAKA
“Ada Indikasi Rekayasa Politik” Surabaya Post , 9 Juli 1998.
Anam,  Choirul,  dkk.  1997. Siskam  Swakarsa  dalam  Berbagai  Sudut  Pandang:  Kerusuhan,  Haram!  Mendemo Penguasa  Hanya  Boleh  dengan  Ta’rif  dan  Wa’dhu .  Surabaya:  Hasil  Orientasi  Siskam  Swakarsa  PW  GP Ansor Jawa Timur.
Asfar,  Muhammad.  2003. Wacana  Pengembalian  Koter:  Pengembalian  Fungsi  Teritorial  dari  TNI  ke  Pemerintah Daerah . Surabaya: PusDeHAM.
“Awas Intimidasi dan Provokasi,” Kedaulatan Rakjat , 12 Desember 1949.
Barker, J. 2001. “State of Fear: Controlling the Criminal Contagion in Suharto’s New Order.” Dalam Violence and  the  State  in  Suharto’s  Indonesia ,  disunting  oleh  B.  Anderson . New  York:  Southeast  Asia  Program Publications, Cornell University.
Berger, Peter L. 1991. Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial. Jakarta: LP3ES.
Bourchier, D. 1990. “Crime, Law and State Authority in Indonesia.” Dalam State and Civil Society in Indonesia , disunting Arief Budiman . Clayton, Victoria: Monash University, Asia Institute.
Crouch,Harold. 1999. Militer dan Politik Di Indonesia . Jakarta: Putaka Sinar Harapan.
“Danrem: Gelombang Unjuk Rasa di Surabaya Mulai Menyimpang”, Surabaya Post , 3 Juli 1998.
“Endah Triwijati: Kami Sudah Kena Teror,” Surabaya Post , 19 Juli 1998.
Fealy, John Gregory. 2002. Ulama and Politik in Indonesia: A History Nahdlatul  Ulama, 1952-1967 . Dalam Islam and  Civil  Society  in  Indonesia:  the  case  of  the  Nahdlatul  Ulama ,  Robin  Brush.  Washington:  Universitas Washington.
“Jangan Berpaling dari Siskamling ,” Majalah Historia , 20 Oktober 2010.
Kristiansen. 2003. “Violent Youth Groups in Indonesia: The Cases of Yogyakarta and Nusa Tenggara Barat 2003.” SOJOURN 18 (1).
Kusumah, Mulyana W. 1988. Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi . Jakarta: YLBHl.
Kurniawan, Arief Dwi. 2009. “Massa -33.” Surabaya: Universitas Airlangga.
Lindsey,  T.  2001.  “The  Criminal  State:  Premanisme  and  the  New  Indonesia.”  Dalam Indonesia  Today: Challenges  of  History ,  disunting  oleh  G.  Lloyd  dan  S. Smith . Singapore:  Institute  of  Southeast  Asian Studies.
Mulyana,  Slamet.  2005. Runtuhnya  Kerajaan  Hindu-Jawa  dan  Timbulnya  Negara-Negara  Islam  di  Nusantara. Yogyakarta: LKIS.
“Negara Melegalkan Perang Sipil melalui Pamswakarsa,” Surabaya Post , 14 November 1998.
Noorhaidi,  Hasan.  2005.  “Laskar  Jihad:  Islam,  Militancy  and  The  Quest  For  Identity  In  Post-New  Order Indonesia.” Leiden dan Utrecht: ISIM/University of Utrecht.
Nordholt,  Henk    Schulte  dan  Gerry  van  Klinken . 2007. Politik  Lokal  di  Indonesia .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
“Pamswakarsa dari Jatim ke Ibukota,” Surabaya Post , 10 november 1998.
Reeve, David.2013. Golkar: Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran, dan Dimanikanya . Depok: Komunitas Bambu.
Ryter, L. 2001.“Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto’s Order.” Dalam Violence and the State in Suharto's Indonesia , disunting oleh B. Anderson. New York: Southeast Asia Program Publications, Cornell University.
Setiono, Benny G. 2008. Tionghoa dalam Pusaran Politik. Jakarta: Grasindo.
Siegel,  James  T.  1986. Solo  in  the  New  Order:  Language  and  Hierarchy  in  an  Indonesian  City .  Princeton,  NJ: Princeton University Press.
Suwarno.1995. Dari Azazyookai  dan  Tonarigumi  ke  Rukun  Kampung  dan  Rukun  Tetangga  di  Yogyakarta  (1942- 1989):  Sebuah  Tinjauan  Historis  sebuah  Tinjauan  Historis. Yogyakarta:  Pusat  Studi  dan  Dokumentasi Sejarah Indonesia Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma,.
“Tembakan Polisi Dibalas Acungan Senjata Tajam,” Surabaya Post , 1 November 1999.
“Tentara Sipil Pengaman Masyarakat,” Surabaya Post , 7 Juni 1998
Van der Kroef, J.M. 1999. “’Petrus’: Patterns of Prophylactic Murder in Indonesia.” Asian Survey’y (1985) :745- 59; Pemberton “Open Secrets: Excerpts from Conversations with a Javanese Lawyer, and a Comment ” dalam  V.L.  Rafael. Figures  of  Criminality  in  Indonesia,  the  Philippines  and  Colonial  Vietnam. New  York: Southeast Asia Program Publications, Cornell University.
Wirayuda, Arya W. 2011. Dari Klaim Sepihak Hingga Land Reform . Yogyakarta: STPN Press.
Wiyata, Latif. 2006. Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura . Yogyakarta: LKiS.