EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)
Oleh : Rizayusmanda Fakultas Hukum Universitas Palembang ryusmanda@yahoo.com

## Abstract
The objective of the study is to describe and analyze the existence of dispute resolution bodies in the dispute resolution of the consensus (Law review number 8 of 1999 on Consumer protection). This research uses normative juridical research. The result of the study: the protection of the cosumen is  related  to  the  global  business  world.  The  process  of  dispute  occurs  because  of  the  absence  of common  ground  between  the  parties  to  the  dispute.  This  paper  is  a  normative  legal  research  that  is research conducted or directed to the written regulations or other legal materials related to the role of Consumer  Dispute  Settlement  Agency  (BPSK)  as  well  as  the  mechanism  of  dispute  resolution  of consumers,  and  the  factors  that  become  constraints  of  Dispute  Settlement  Agency  Consumers  in resolving  consumer  disputes.  Under  the  provisions  of  Consumer  Protection  Act  No.  8  of  1999,  the role  of  Consumer  Dispute  Settlement  Board  is  very  helpful  in  resolving  consumer  disputes.  The mechanism  of  consumer  dispute  resolution  has  been  regulated  in  Article  54  of  the  Consumer Protection Law Number 8 Year 1999, and is followed up by the issuance of Presidential Decree No. 90/2001 on Technical Guidelines for the Establishment of Consumer Dispute Settlement Bodies at the Regency / City level, the factors that constrain the Consumer Dispute Settlement Board in resolving consumer  disputes  are  1)  institutional  /  institutional  constraints;  2).  Funding  constraints;  3)  .the constraints of human resources; 4) regulatory constraints; 5). lack of socialization to the community; and 6) lack of understanding from the judiciary against consumer protection policies. The role of the Consumer  Dispute  Settlement  Board  should  be able  to  act and act  more  optimally,  if  in  every  local government that has had a Consumer Dispute Settlement Agency supporting this institution from both the moral and material aspects, and from the aspect of the regulation, it should be revised by UUPK Number  8  Year  1999  which  is  currently  in  force  so  that  the  regulations  of  Presidential  Decree  and Ministerial Decree can be accommodated into a new law regulating consumer protection.
Keywords: existence; consumer dispute settlement agency;  consumer dispute.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  untuk  menjabarkan  dan  menganalisis    Eksistensi  Badan    Penyelesaian Sengketa  Dalam  Penyelesaian  sengketa  konsimen  (Kajian  undang-undang    nomor  8  tahun  1999 tentang    perlindungan  Konsumen).  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil penelitian  :perlindungan  kosumen  merupakan  yang  ada  keterkaitannya  dengan  dunia  usaha  global. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak  yang  bersengketa.  Tulisan ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  atau  yang  ditujukan  pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan peranan Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  serta  mekanisme  penyelesaian  sengketa  konsumen,  dan faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen    dalam  menyelesaikan sengketa  konsumen. Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Perlindungan  konsumen  Nomor  8 Tahun  1999,    peranan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen    sangat  membantu  dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen telah diatur  dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan konsumen  Nomor 8 Tahun 1999, dan ditindak lanjuti dengan terbitnya  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  90  Tahun  2001  Tentang  Petunjuk  Teknis Pembentukan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  di  tingkat  Kabupaten/Kota,  sedangkan
faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dalam  menyelesaikan sengketa konsumen adalah  1) kendala kelembagaan/institusional; 2). Kendala pendanaan; 3).kendala sumber  daya  manusia;  4)  kendala  peraturan;  5).  kurangnya  sosialisasi  terhadap  masyarakat;  dan 6).kurangnya pemahaman dari badan peradilan terhadap kebijakan perlindungan konsumen. Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen seharusnya dapat berbuat dan bertindak lebih optimal lagi, apabila di setiap pemerintah daerah yang telah mempunyai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mendukung  lembaga  ini  baik  dari  aspek  moril  maupun  aspek  materil,  serta  dari  aspek  peraturan hendaknya  segera  di  revisi  UUPK  Nomor  8  Tahun  1999  yang  saat  ini  masih  berlaku,  sehingga peraturan-peraturan  berupa  Keputusan  Presiden  dan  Surat  Keputusan  Menteri  dapat  diakomodir kedalam suatu undang-undang yang baru yang mengatur tentang perlindungan konsumen.
Kata Kunci : Eksistensi; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; Sengketa Konsumen.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara selalu terjadi berbagai hal dan bisa  berakibat  positif  maupun  negatif. Dalam  masyarakat,  pasti  terjadi  silang pendapat,  perbenturan  kepentingan,  atau sengketa yang berkepanjangan dan meluas. Silang pendapat dan perbenturan kepentingan  tersebut  dapat  terjadi  hanya pada  lingkungan  terbatas  tetapi  mungkin berkepanjangan.    Hal  itu  dapat  terjadi karena  ada  tarik  menarik  kepentingan  di antara  kelompok  dalam  masyarakat.    Hal seperti itu juga dapat terjadi pada kegiatan ekonomi. 1
Konsep pembangunan suatu bangsa  merupakan  sebuah  kewajiban bahwa  pembangunan  tersebut  harus  dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali.    Sebagai  negara  hukum, Indonesia menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar penyusunan sistem pembangunan  nasional.    Pembangunan nasional harus diarahkan kepada perwujudan  masyarakat  adil  dan  makmur yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Perekonomian  nasional  digerakkan  oleh para  pelaku  ekonomi,  baik  perorangan maupun  institusi  yang  mempunyai  tujuan
1 Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 131.
untuk  mencari  keuntungan,    para  pelaku ekonomi  melakukan  kegiatan  ekonomi dengan  menggunakan  bentuk  usaha  dan menjalankan usaha yang bervariasi.
Pesatnya  perkembangan  perekonomian tersebut  menyebabkan  banyaknya  produk baik  barang maupun  jasa  yang beredar di masyarakat.
Pertumbuhan  dan  perkembangan industri  barang  dan  jasa  di  satu  pihak membawa  dampak  positif,  antara  lain, tersedianya  produk  barang  dan  atau  jasa dalam  jumlah  yang  mencukupi  dan terdapatnya alternatif pilihan bagi konsumen  dalam  memilih  produk  barang dan  atau  jasa  yang  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  konsumen.    Para produsen  atau  pelaku  usaha  akan  mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan  prinsip  ekonomi.    Dalam  rangka mencapai  keuntungan  yang  setinggi- tingginya  itu,  para  produsen  atau  pelaku usaha  harus  bersaing  antar  sesama  pelaku usaha  dengan  perilaku  bisnisnya  sendiri- sendiri  yang  dapat  merugikan  konsumen. Ketatnya  persaingan  dapat  mengubah perilaku  kearah  persaingan  yang  tidak sehat  karena  para  pelaku  usaha  memiliki kepentingan  yang  saling  berbenturan  di antara para pelaku usaha.  Persaingan yang tidak  sehat  ini,  pada  gilirannya  dapat merugikan konsumen. 2
2 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 2.
Rizayusmanda,  EKSISTENSI  BADAN  PENYELESAIAN  SENGKETA  KONSUMEN  (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN), Halaman. 289-299
Terdapat  4  (empat)  contoh  elemen yang mempengaruhi perilaku bisnis menjadi  tidak  sehat,  yaitu  konglomerasi, kartel/ trust, insider trading, dan persaingan tidak sehat/curang.  Timbulnya gejala  konglomerasi,  kartel/ trust,  insider trading merupakan  konsekuensi  dari ketatnya  persaingan  usaha.    Persaingan usaha yang ketat kadang sampai melahirkan  praktik-praktik  curang  di dalam  berusaha  untuk  memenangkan persaingan.    Praktek  monopoli,  baik  yang legal maupun illegal pada  akhirnya cenderung merugikan konsumen. 3 Kondisi demikian, diperlukan landasan hukum bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan  dan  pendidikan  konsumen. Piranti hukum dimaksudkan untuk menciptakan  iklim  usaha  yang  sehat melalui  penyediaan  barang  dan  atau  jasa yang  berkualitas.    Hal  ini  akhirnya mendorong pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya  penulis singkat  menjadi UUPK).  Pemenuhan hak hidup yang layak bagi kemanusiaan pun telah tegas disebutkan  dalam  Pasal  27  Ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya penulis singkat  menjadi  UUD  1945)  menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh  hidup  yang  layak  bagi kemanusiaan.
Perlindungan  konsumen  bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen  dalam  memilih,  menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.    Atas  dasar  itu  UUPK memberikan  batasan  dan  jaminan  terkait peningkatan harkat dan martabat
konsumen
meliputi peningkatan
3 ibid
kesadaran,  pengetahuan,  kepedulian  dan kemandirian  konsumen  untuk  melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan peran  pelaku  usaha  yang  profesional  dan menghargai  hak  dan  kewajiban  sebagai pelaku  usaha.    Konsekuensinya  adalah dalam  UUPK  mencantumkan  mengenai hak  dan  kewajiban  dari  pelaku  usaha  dan konsumen,  hal  tersebut  bertujuan  untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen  dengan  berasaskan  manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan  konsumen  serta  kepastian hukum.
Perlindungan  kosumen  merupakan suatu  hal  yang  ada  keterkaitannya  dengan dunia  usaha  yang  mengglobal.    Hal  ini jelas  terlihat  secara  tekstual  dalam  salah satu  konsideran  UUPK  yang  dalam pertimbangannya  butir  (c)  menegaskan, bahwa  semakin  terbukanya  pasar  nasional sebagai  akibat  globalisasi  ekonomi  harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat  serta  kepastian  atas  mutu, jumlah,  dan  keamanan  barang  dan  atau jasa yang diperolehnya di pasar. Ketentuan  butir  (d)  menegaskan,  bahwa untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat konsumen  perlu  meningkatkan  kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian  konsumen  untuk  melindungi dirinya serta menumbuh-kembangkan sikap  pelaku  usaha  yang  bertanggung jawab. 4
Proses  sengketa  terjadi  karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang  bersengketa.    Secara  potensial,  dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang  berbeda  dapat  beranjak  ke  situasi sengketa.  Secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan  konflik  terbuka.    Hal  ini disebabkan  oleh  kemungkinan  timbulnya
4 Taufiq Effendi, Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi, Konstitusi Press, Jakarta 2013, hlm 43.
Rizayusmanda,  EKSISTENSI  BADAN  PENYELESAIAN  SENGKETA  KONSUMEN  (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN), Halaman. 289-299
konsekuensi  yang  tidak  menyenangkan, dimana  seseorang  (pribadi  atau  sebagai wakil  kelompoknya)  harus  menghadapi situasi  yang  rumit  yang  mengandung ketidak tentuan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya. 5
Berbagai  cara  ditempuh  guna menyelesaikan sengketa diantara konsumen  dan  pelaku  usaha.    Sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  setempat, beragam  alternatif  digunakan  orang  untuk meredam  ketegangan  diantara  para  pihak. Teknik  menyelesaikan  sengketa  dilakukan 2  (dua)  pendekatan,  pendekatan pertama melalui lembaga
pengadilan.
Kelemahannya melalui
lembaga
pengadilan memakan waktu yang lama dan biaya  yang  tidak  sedikit.    Pendekatan kedua yaitu melalui Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (APS).    APS memiliki kelebihan yaitu membuka peluang  bagi  para  pihak  untuk  mencapai sebuah  kesepakatan  yang  didasarkan  pada faktor-faktor  selain  uang.    Di  sisi  lain, proses  lebih  cepat,  lebih  murah  dan  tidak bernuansa  permusuhan,  dan  para  pihak dituntut untuk benar-benar dapat mengidentifikasi  kebutuhan  para  pihak, sehingga sengketa dapat dituntaskan.
Sengketa konsumen harus diselesaikan  sehingga  tercipta  hubungan baik  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen, dimana masing-masing
pihak mendapatkan kembali hak-haknya.
Penyelesaian  sengketa  secara  hukum  ini bertujuan  untuk  memberi  penyelesaian yang  dapat  menjamin  terpenuhinya  hak- hak  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa, sehingga  rasa  keadilan  dapat  ditegakkan dan hukum dijalankan sebagaimana mestinya.    Lebih  dari  itu,  penyelesaian sengketa  konsumen  secara  baik  dapat
5 Suyud Margono, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia,
2004, hlm 36.
menciptakan  dan  menjaga  berjalannya kegiatan  usaha  secara  terjamin.    Bagi pelaku usaha terciptanya kepastian berusaha dan di pihak konsumen tercapainya pemenuhan kebutuhan konsumen dengan baik. Sengketa-sengketa
konsumen sebagaimana diuraikan diatas, dapat diselesaikan  melalui  upaya  Penyelesaian Sengketa  di  luar  Pengadilan  yaitu  melalui Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (selanjutnya  penulis singkat  menjadi BPSK), yang diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 56 UUPK.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka peneliti  tertarik  untuk  mengungkapkan dalam  suatu  penelitian  yang  peneliti  beri judul:  Eksistensi  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (Kajian
Undang-undang  Nomor  8  tahun  1999
Tentang  Perlindungan Konsumen) .
B. Permasalahan Peneliti telah mengidentifikasi
beberapa permasalahan yaitu ;
Bagaimanakah eksistensi
Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta  mekanisme  penyelesaian  sengketa konsumen  ?,  serta  faktor-faktor  apakah yang menjadi kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen ? C.  Metodologi
Pembahasan permasalahan pada penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode Penelitian  yuridis    normatif  . Data  dan Sumber Data dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang terdiri dari: Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan  dengan  permasalahan.Bahan hukum  sekunder,  yaitu  bahan  yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer  berupa  karya  ilmiah  yang ada  relevansinya  dengan  masalah-masalah yang  akan  diteliti.Bahan  hukum  tersier,
Rizayusmanda,  EKSISTENSI  BADAN  PENYELESAIAN  SENGKETA  KONSUMEN  (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN), Halaman. 289-299
yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder,  berupa  kamus  hukum,  kamus bahasa  Indonesia,  media  masa  dan internet.

## II.  PEMBAHSAN
A. Eksistensi Badan Penyelesaian
Sengketa  Konsumen  (BPSK)  serta
Mekanisme      Penyelesaian Sengketa Konsumen A.1.  Eksistensi  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen .Sebagaimana layaknya  suatu  badan  peradilan, maka BPSK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya  berdasarkan  Pasal 52  UUPK,  artinya  tugas  dan wewenang yangsudah  ditentukan tersebut sekaligus merupakan Peranan BPSK dalam menyelesaikan  suatu  sengketa konsumen. Namun di luar ketentuan tersebut, secara sosiologis Peranan BPSK, Pertama , sangat membantu konsumen dalam mencari keadilan  karena  lembaga  ini menerapkan prinsip beracara yang mudah,  cepat,  tanpa  biaya  karena biaya yang timbul sudah dibebankan kepada Anggaran Belanja  dan  Pendapatan  Daerah (APBD) masing-masing kabupaten atau kota sesuai dengan UUPK. Prosedur beracaranya pun tidak rumit, tidak menggunakan  dalil-dalil  hukum yang kaku. Kedua, konsumen atau penggugat dapat mengajukan gugatan  secara  lisan  atau  tertulis tentang terjadinya pelanggaran terhadap  perlindungan  konsumen, sehingga  penyelesaian  sengketa
konsumen  melalui  BPSK  tidak perlu  persetujuan  kedua  belah pihak untuk memilih BPSK
sebagai forum penyelesaian sengketa.    Peranan BPSK yang Ketiga, adalah bahwa jika penyelesaian  melalui  BPSK  maka terdapat  peluang  memilih  metode penyelesaian  yang  semi  tertutup baik  secara  konsiliasi,  mediasi maupun  arbitrase.    Hal  ini  penting untuk penyelesaian sengketa konsumen yang mengandung muatan  bisnis  global.    Dari  sisi produsen-pelaku  usaha  tentu  tidak perlu  khawatir  akan  terjadinya pencemaran brand  image dari produk  yang  disengketakan  oleh konsumen,  dan  dari  sisi  konsumen juga  terbantu  dengan  memiliki daya  tawar  dibandingkan  ketika harus melakukan negosiasi mengenai kesepakatan penyelesaian. Dengan  demikian,  menurut hemat  peneliti  peranan  BPSK sangatlah  strategis  dan  sangat membantu
dalam hal menyelesaikan sengketa konsumen, apalagi  dewasa  ini  kecenderungan masyarakat (produsen-pelaku
usaha dan konsumen) sangat menginginkan  suatu  penyelesaian yang  cepat,  sederhana,  murah,  dan tidak terlalu birokratis.
A.2. Mekanisme Penyelesaian
Sengketa Konsumen di  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  adalah  badan  yang  bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antar  produsen-pelaku  usaha  dengan konsumen,  dimana  anggota  BPSK  ini terdiri atas unsur pemerintah, konsumen,  dan  pelaku  usaha.    Masing-
Rizayusmanda,  EKSISTENSI  BADAN  PENYELESAIAN  SENGKETA  KONSUMEN  (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN), Halaman. 289-299
masing unsur berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang,
Pembentukan  BPSK  telah  dimulai sejak  tahun  2001  dengan  terbitnya Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor 90  Tahun  2001.    Berdasarkan  Keppres tersebut  telah  dibentuk  BPSK  di  10 (sepuluh)  daerah  tingkat  II,  yaitu: Medan,  Palembang,  Jakarta  Pusat, Jakarta  Barat,  Bandung,  Semarang, Yogyakarta,  Surabaya,  Malang,  dan Makassar.    Secara  berangsur-angsur, BPSK    didirikan  juga  di  berbagai  kota dan kabupaten di Indonesia, dan sampai dengan tahun 2016 sudah banyak BPSK
yang didirikan di tingkat kabupaten/kota. Menindak  lanjuti  pembentukan BPSK tersebut
sesuai amanat Keputusan  Presiden    Nomor  90  Tahun
2001, keluarlah Surat Keputusan Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.    Pada  Pasal  15  Ayat  (1)
Surat  Keputusan  ini,  menyatakan: “Setiap  konsumen  yang  dirugikan, kuasanya  atau  ahli  warisnya  yang datang  ke  BPSK  harus  mengajukan gugatan permohonan penyelesaian sengketa  konsumen  baik  secara  tertulis maupun  lisan  melalui  sekretariat  BPSK yang menangani pengaduan
konsumen”.
Pengaduan konsumen
dapat dilakukan  di  tempat  BPSK  yang terdekat  dengan  domisili  konsumen. Setiap kasus sengketa konsumen diselesaikan dengan membentuk majelis,  yang  berjumlah  ganjil,  terdiri dari  minimal  3  (tiga)  orang  mewakili semua  unsur,  jumlah  minimal  3  (tiga)
orang,  dan    ditambah  dengan  bantuan seorang panitera.
Selanjutnya pada Pasal 15 Ayat (3)
SK. Kepmenperindag, bahwa
permohonan  yang  diajukan  oleh  ahli waris atau kuasanya dilakukan bilamana:  1)  konsumen  meninggal dunia;  2)  konsumen  sakit  atau  berusia lanjut, sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan  sendiri  baik  secara  tertulis maupun  lisan,  sebagaimana  dibuktikan dengan  surat  keterangan  dokter  dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);  3) konsumen belum dewasa  sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku; dan 4) konsumen warga negara asing.
Mekanisme berikutnya adalah sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal
16 SK.Kepmenperindag, bahwa permohonan penyelesaian sengketa konsumen  harus  memuat  secara  benar dan  lengkap  mengenai:  1)  nama  dan alamat lengkap konsumen, ahli warisnya  atau  kuasanya  disertai  bukti diri; 2) nama dan alamat lengkap pelaku usaha;  3)  barang  atau  jasa  yang diadukan;  4)  bukti  perolehan  (bon, faktur,  kwitansi  dan  dokumen  bukti lain);  5)  keterangan  tempat,  waktu  dan tanggal  diperoleh  barang  atau  jasa tersebut;  6)  saksi  yang  mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh; dan 7)  foto-foto  barang  dan  kegiatan pelaksanaan (jika ada).
Penyelesaian  sengketa  konsumen di  BPSK  tidak  berjenjang.    Para  pihak dibebaskan untuk memilih cara penyelesaian  sengketa  yang  diinginkan, dapat menggunakan Mediasi,
Konsiliasi,  dan  Arbitrase.    Setelah  para pihak  menyetujui  cara  apa  yang  akan digunakan,  maka  para  pihak  wajib mengikutinya.    Setelah  konsumen  dan pelaku  usaha  mencapai  kesepakatan untuk memilih salah satu cara
Rizayusmanda,  EKSISTENSI  BADAN  PENYELESAIAN  SENGKETA  KONSUMEN  (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN), Halaman. 289-299
penyelesaian sengketa konsumen dari 3 (tiga)  cara  yang  ada  di  BPSK,  maka majelis  BPSK  wajib  menangani  dan menyelesaikan sengketa konsumen menurut pilihan yang ada.
Jika  para  pihak  telah  memilih  cara Konsiliasi atau cara Mediasi, dan dalam proses penyelesaiannya gagal atau tidak tercapai  kesepakatan  mengenai  bentuk atau  besarnya  jumlah  ganti  rugi,  maka para  pihak  maupun  majelis  BPSK dilarang  melanjutkan  penyelesaiannya dengan  cara  Konsiliasi  atau  Arbitrase. Penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan  melalui  peradilan  umum. BPSK  adalah  lembaga  penyelesaian sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan, sehingga  BPSK  menurut  peraturan perundang-undangan  telah  dipisahkan dari lingkup peradilan, namun nyatanya pada pasal-pasal  tertentu  dalam  UUPK, tetap  memberikan  penghubung  dengan badan  peradilan,  sehingga  tidak  dapat dilepaskan  begitu  saja  dari  sistem peradilan  umum,  baik  perdata  maupun pidana.
Pemeriksaan  dilakukan  sesegera mungkin,  dan  dalam  waktu  21  (dua puluh  satu)  hari  kerja  terhitung  sejak gugatan  dimasukkan,  majelis  BPSK sudah harus memberikan keputusannya. Keputusan  yang  diberikan  oleh  majelis BPSK  dalam  sengketa  konsumen  ini bersifat final and binding (in kracht van gewijsde). Ini  artinya  BPSK  adalah lembaga  pemutus  sengketa  konsumen dalam  tingkat  pertama  dan  terakhir. Hal  ini  tentu  sudah  ideal  sebab  sebagai badan  penengah  (Mediator,  Arbiter,
Atau Konsiliator) diharapkan
keputusannya  berisi  unsur perdamaian
sehingga  tidak  perlu  dibantah  lagi  oleh salah  satu  pihak  yang  bersengketa. Namun  demikian,  supaya  putusan  ini final, tentu  harus  diambil  seobjektif mungkin  sesuai  dengan  hukum,  dan
memuaskan  bagi  kedua  belah  pihak yang bersengketa.
B.  Faktor-faktor  yang  Menjadi  Kendala Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen      (BPSK)      Dalam
Menyelesaikan Sengketa Konsumen UUPK Nomor 8 Tahun 1999, yang materi dasarnya dimuat  dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  Pasal  27,  Pasal 28D  Ayat  (1)  dan  Pasal  33.    Norma- norma  perlindungan  konsumen  dalam sistem  undang-undang  Perlindungan Konsumen  sebagai  “undang-undang payung”  yang  menjadi  kriteria  untuk mengukur  dugaan  adanya  pelanggaran- pelanggaran  hak-hak  konsumen,  yang semula  diharapkan  oleh  semua  pihak mampu memberikan solusi bagi penyelesaian perkara-perkara yang timbul sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut, ternyata dalam penegakan hukumnya atau dalam penerapannya  terjadi  ketimpangan  dan menimbulkan  kebingungan  bagi  pihak yang  terlibat  dalam  implementasi  di dalamnya. Hal ini disebabkan ketentuan hukumnya tidak sesuai sebagaimana  yang  diharapkan,  yaitu untuk  penyelesaian  sengketa  konsumen secara cepat, sederhana, dan murah.  Di samping  tidak  adanya  konsistensi  pada pasal-pasal dalam UUPK, adanya pertentangan  antara  pasal  yang  satu dengan  pasal  yang  lainnya,  maupun adanya konflik horizontal dengan produk perundang-undangan lainnya. Adapun  kendala  yang  dihadapi BPSK  dalam  menyelesaikan  sengketa konsumen adalah sebagai berikut:
1.Kendala
Kelembagaan/Institusional.
2. Kendala Pendanaan.
3.  Kendala Sumber Daya Manusia.
4. Kendala Peraturan.
5. Kurangnya Sosialisasi Terhadap
Rizayusmanda,  EKSISTENSI  BADAN  PENYELESAIAN  SENGKETA  KONSUMEN  (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN), Halaman. 289-299
Masyarakat. 6. Kurangnya Pemahaman dari Badan Peradilan Terhadap Kebijakan  Perlindungan Konsumen.
1. Kendala Kelembagaan/Institusional Hambatan
kelembagaan/institusional  BPSK  masih menjadi  persoalan  sangat  mendesak. Eksistensi  BPSK  yang  hanya  aktif  di beberapa kota saja, mengesankan hingga  kini  pemerintah  (pusat  dan daerah)  belum  serius  menangani  isu perlindungan  konsumen.    Sejumlah masalah  yang  bersifat  teoritis  dari eksistensi  BPSK  dalam  penyelesaian sengketa  konsumen  belum  semuanya teridentifikasi.    Terdapat  beberapa argumentasi  yang  menyatakan  bahwa BPSK  bukanlah  badan  yang  menjalani fungsi  yudisial  sepenuhnya.    BPSK menyelesaikan  proses  sengketa  dengan cara  mediasi,  konsiliasi,  dan  arbitrase dimana  ketiga  cara  tersebut  pada hakekatnya
merupakan pilihan penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan secara non litigasi. Secara struktural BPSK berada dibawah Kementerian  Perdagangan  sehingga dalam  menjalankan  tugasnya  masih melekat  kewenangan  eksekutif,  dan secara tidak langsung membuka kemungkinan munculnya kendala- kendala  dalam  melaksanakan  pekerjaan yudisialnya.    UUPK  memposisikan BPSK  sebagai  badan  yang  memiliki kewenangan  memeriksa  dan  memutus, namun  tidak  disertai  perangkat  untuk melaksanakan  putusannya.    Dapat disimpulkan  bahwa  BPSK  bukanlah badan  yang  memiliki  fungsi  peradilan (kuasi  peradilan).    Oleh  karena  itu,  di beberapa  daerah,  pelaku  usaha  yang dikalahkan dalam suatu sengketa konsumen yang diputuskan oleh BPSK, mengajukan  keberatan  ke  pengadilan
negeri bahkan BPSK dalam gugatan ini dijadikan sebagai tergugat. 6

## 2. Kendala Pendanaan
Biaya operasional dibebankan kepada  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD),  sehingga kurangnya  dukungan  dari  pemerintah daerah,  menyangkut  kesiapan  alokasi dari APBD yang di beberapa kota masih minim.    Hal  ini  sangat  mempengaruhi kinerja  BPSK.
3 .  Kendala Sumber Daya Manusia Anggota  BPSK terdiri dari 3 (tiga) unsur  yaitu  unsur  pemerintah,  unsur konsumen,  dan  unsur  pelaku  usaha. Keterwakilan  unsur  ini  oleh  undang- undang dimaksudkan untuk menunjukkan  partisipasi  masyarakat dalam  upaya  perlindungan  konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen  menjadi  tanggung  jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.  Pembagian anggota BPSK ke  dalam  tiga  unsur  tersebut  berkaitan dengan  konsep  keseimbangan  para pihak yang bersengketa dan kepentingan pemerintah yang memposisikan  diri  sebagai  pihak  yang netral  dalam  pengambil  kebijakan.
Sekurang-kurangnya 1//3 (satu per tiga) dari  anggota  BPSK  harus  berlatar belakang  pendidikan  sarjana  hukum. Ini  penting  karena  BPSK  merupakan badan  bentukan  pemerintah  yang  tugas pokoknya menjalankan fungsi pengadilan.    Proses  pengangkatan anggota  BPSK  menimbulkan  masalah tersendiri,  karena  dalam  kenyataan pengangkatan  anggota  BPSK  lebih menekankan keterwakilan unsur konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, daripada kompetensi anggota dalam mengelola dan
6 Ibid, hlm.210.
Rizayusmanda,  EKSISTENSI  BADAN  PENYELESAIAN  SENGKETA  KONSUMEN  (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN), Halaman. 289-299
menyelesaikan sengketa, sehingga terdapat  beberapa  anggota  BPSK  yang tidak menguasai  materi pokok sengketa antara  pelaku  usaha  dan  konsumen. Anggota  BPSK  dari  unsur  pemerintah yang  direkrut  dari  wakil  instansi terbiasa dengan sistem birokrasi pemerintahan, hal ini dapat menghambat  proses  BPSK  menjadi sebuah  lembaga  yang  independen. Kultur  atasan  dan  bawahan  dalam birokrasi pemerintahan yang sering kali terbawa  di  BPSK  dapat  menjadi  beban psikologis secara internal antara anggota BPSK unsur pemerintah dengan  anggota  sekretariat  BPSK,  dan secara  eksternal  dengan  atasannya masing-masing. 7
Berdasarkan  sumber  daya  anggota BPSK  merupakan  salah  satu  faktor pendukung terhadap optimalisasi BPSK,  karena  sebaik  apapun  suatu konsep  pembentukan  suatu  lembaga, akan  tetapi  jika  tidak  didukung  oleh sumber daya manusia yang berkompetensi, maka eksistensi
lembaga  tersebut  akan  jauh  dari harapan.
4. Kendala Peraturan UUPK  yang  diharapkan  dapat menjadi  senjata  bagi  pencari  keadilan, dalam  implementasinya  ternyata  masih sulit dilakukan dan menghadapi berbagai  kendala.    Hal  ini  disebabkan ketentuan hukumnya tidak sesuai sebagaimana  diharapkan,  yaitu  untuk penyelesaian sengketa konsumen secara cepat,  sederhana,  dengan  biaya  murah. UUPK tidak memberikan petunjuk atau pedoman  teknis  maupun  penjelasan yang cukup, bahkan adanya pertentangan  antara  pasal  yang  satu dengan  pasal  yang  lain,  pertentangan baik  dengan  ketentuan  acara  yang
7 Ibid, hlm.212.
dipakai selama ini, maupun pertentangan  dengan  peraturan  yang lain,  sehingga  kepastian  hukum  sulit dicapai.    Adanya  peraturan  yang  tidak konsisten,  dari  segi  prosedural  terdapat beberapa kelemahan pengaturan terutama mengenai prosedur beracara di BPSK  dengan  belum  dibakukannya formulir-formulir standar untuk beracara di BPSK. 8
5 .  Kurangnya  Sosialisasi  Terhadap Masyarakat
Rendahnya tingkat kesadaran kosumen  akan  hak-haknya  disebabkan karena  kurangnya  sosialisasi  UUPK. Pada  umumnya  masyarakat  konsumen belum mengetahui dan faham mengenai eksistensi UUPK.  Faktor lain yang ikut menentukan rendahnya tingkat kesadaran  hukum  konsumen  adalah budaya  hukum  masyarakat  Indonesia. Budaya hukum adalah nilai yang dianut, yang mempengaruhi sikap warga masyarakat  tersebut,  termasuk  sikap tindaknya di bidang hukum.
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat  yang  sangat  kuat  berusaha untuk  mempertahankan  harmoni  dalam hubungan  di  antara  konsumen  dan pelaku usaha. Hal ini sangat berpengaruh terhadap sikap dan tindakan di bidang hukum. 9
Masyarakat  Indonesia  cenderung selalu  ingin  menjaga  harmoni,  dan menghindari konflik dan serba permisif. Hal  tersebut  menyebabkan  enggannya konsumen  untuk  menuntut  hak-haknya ketika merasa dirugikan akibat mengkonsumsi  suatu  produk,  apalagi jika nilai kerugian yang dialami bernilai kecil. Rendahnya kepercayaan konsumen terhadap perlindungan konsumen,    dan  disertai  sikap  yang
8 Ibid, hlm.219.
9 Ibid, hlm.232.
Rizayusmanda,  EKSISTENSI  BADAN  PENYELESAIAN  SENGKETA  KONSUMEN  (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN), Halaman. 289-299
serba  permisif  membawa  pengaruh terhadap kesadaran konsumen.
6.  Kurangnya  Pemahaman  dari  Badan Peradilan Terhadap Kebijakan Perlindungan         Konsumen Keberadaan BPSK belum sepenuhnya diakui dan diantisipasi oleh lembaga peradilan, serta belum mengetahui bagaimana hubungan
BPSK  dengan  Pengadilan  Negeri.
Upaya  hukum  keberatan  yang  diajukan ke Pengadilan Negeri ditafsirkan sebagai pembatalan yang mengacu pada Pasal  70  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  ada yang menafsirkan sebagai  gugatan baru sehingga acaranya diproses berdasarkan ketentuan HIR/Rbg .    Putusan  keberatan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri  melebihi  ketentuan  batas  waktu yang  ditentukan  dalam  Pasal  58  Ayat (1)  UUPK.    Tidak  ada  keseragaman dalam  proses  pemberitahuan  putusan BPSK  yang  satu  dengan  yang  lain,  dan proses  pemberitahuannya  juga  berbeda dengan  yang  dianut  oleh  pengadilan yang  mengacu  pada HIR/Rbg .    Hal  ini mempersulit  bagi  Pengadilan  Negeri untuk  mengetahui  apakah  pelaku  usaha dan/atau  konsumen  tidak  terlambat dalam mengajukan keberatannya.
Demikian  juga  terhadap  keputusan BPSK  yang  telah  sampai  ke  tingkat kasasi  di  Mahkamah  Agung,  ternyata Mahkamah  Agung  tidak  menjalankan kewajibannya  sesuai  ketentuan  batas waktu  untuk  memberikan  keputusan atas perkara yang diajukan kehadapannya  sebagaimana  diwajibkan dalam  Pasal  58  Ayat  (3)  UUPK, Mahkamah  Agung  wajib  memberikan putusan  dalam  waktu  paling  lambat  30 (tiga  puluh)  hari  sejak  diterimanya permohonan  kasasi.    UUPK  tidak mengatur  secara  tegas  kemungkinan
dilakukan  Peninjauan  Kembali  (PK) terhadap  perkara-perkara  perlindungan konsumen, namun tidak mustahil apabila upaya hukum  PK diajukan oleh pihak-pihak  yang  keberatan  terhadap putusan  final,  karena  masih  terbuka peluang  terhadap  keputusan  yang  telah berkekuatan hukum tetap, dapat dimintakan  upaya  PK.    Hal  ini mengakibatkan
semakin jauh perjuangan konsumen dalam menggapai hak-haknya melalui jalur hukum.
Dengan  adanya  beberapa  kendalan di  atas,  maka  untuk  mengisi  kebutuhan agar UUPK dapat dilaksanakan terutama aspek-aspek yang menyangkut kekosongan acara, atau adanya pertentangan dengan perundang- undangan lain, sepanjang yang menyangkut  peran  badan  peradilan, untuk sementara waktu sebelum dilakukan  amandemen  undang-undang, dapat diatasi melalui penerbitan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1
Tahun 2001 Tentang Penerapan Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok  dan  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2006  Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap  Putusan  BPSK.    Penerapan peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut, hanyalah solusi sementara untuk memberikan  persepsi  yang  sama  dalam menyikapi  kekurangan  dan  kekosongan dalam  hukum  acara  pada  UUPK.
Peraturan Mahkamah Agung setidaknya dapat  memperjelas  dan  memberikan pandangan yang sama dalam menerapkan  proses  acara  penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan.
III. PENUTUP A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam
terdahulu,  maka  peneliti  mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1.  Bahwa  peranan  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen sangatlah strategis dan sangat membantu dalam hal
menyelesaikan sengketa konsumen, apalagi dewasa ini kecenderungan masyarakat (produsen-pelaku usaha dan konsumen) sangat menginginkan suatu penyelesaian yang cepat, sederhana,  murah,  dan  tidak  terlalu birokratis. Adapun mengenai mekanisme  penyelesaian  sengketa konsumen  telah  diatur  secara  umum dalam  Pasal  54  UUPK  Nomor  8 Tahun  1999,  dan  ditindak  lanjuti dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres)  Nomor  90  Tahun  2001 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen di tingkat Kabupaten/Kota,  serta  diikuti  juga dengan  keluarnya Surat  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan Wewenang Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen.
2. Bahwa terdapat 6 (enam) faktor yang menjadi kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen   (BPSK) dalam menyelesaikan  sengketa  konsumen, yaitu:
1. kendala kelembagaan/institusional; 2) kendala  pendanaan;  3)    kendala sumber  daya  manusia;  4)  kendala peraturan;  5)  kurangnya  sosialisasi terhadap masyarakat; dan 6)
kurangnya  pemahaman  dari  badan peradilan terhadap kebijakan perlindungan konsumen.
B. Saran
1.  Bahwa  peranan  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  seharusnya dapat  berbuat  dan  bertindak  lebih optimal  lagi,  apabila  di  setiap
pemerintah daerah yang telah mempunyai BPSK mendukung lembaga  ini  baik  dari  aspek  moril maupun  aspek  materil,  serta  dari aspek  peraturan  hendaknya  segera di  revisi  UUPK  Nomor  8  Tahun 1999  yang  saat  ini  masih  berlaku, sehingga peraturan-peraturan berupa Keputusan  Presiden  dan  Surat Keputusan Menteri dapat
diakomodir  kedalam  suatu  undang- undang  yang  baru  yang  mengatur tentang perlindungan konsumen.
2.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen dalam menanggulangi kendala- kendala tersebut adalah:
mengoptimalkan sumber daya manusia  anggota  BPSK  dengan menambah kualitas keilmuan terutama  mengenai  perlindungan konsumen dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan agar dapat memenuhi standar minimal personal majelis anggota BPSK, mengupayakan  kepada  pemerintah supaya  menerbitkan  aturan  yang jelas  mengenai  anggaran  dan  biaya operasional bagi BPSK. Diharapkan dengan
mengoptimalkan  kualitas  anggota BPSK  dan  dengan  anggaran  yang optimal  sehingga  edukasi  kepada masyarakat  konsumen  agar  tercipta konsumen yang cerdas dan mandiri, termasuk memberikan edukasi kepada  pelaku  usaha  agar  dalam menjalankan praktik bisnisnya senantiasa mengedepankan hak konsumen dan menjadikan konsumen sebagai asset bagi pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan
Rizayusmanda,  EKSISTENSI  BADAN  PENYELESAIAN  SENGKETA  KONSUMEN  (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN), Halaman. 289-299
Hukum Bagi Konsumen DiIndonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Anthony R.Patten, “The United  Nation and
Consumer Protection”, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 1988. Az Nasution ”Berlakunya UUPK pada seluruh Barang dan/atau Jasa Tinjauan pada UU Nomor 8 Tahun 1999”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,, 2001. ----------------- “Konsumen dan Hukum:
Tinjuan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia” , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,,
2001.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Eman Suparman, “Plihan Forum
Arbitrase
dalam Sengketa Komersial untuk
Penegakan Keadilan”, Tatanusa, Jakarta, 2004.
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Mariam Darus , “Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari  Segi Standar Kontrak(Baku)”, Bina Cipta, BPHN, Jakarta, 1980. Shidarta, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004. Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2007. Subekti, “Pokok-Pokok Hukum Perdata”,
Intermasa, Jakarta, 1992. Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum,
Suatu Pengantar”, Liberty, Yogyakarta, 1986. Susanti Adi Nugroho, “Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara  Serta Kendala Implementasinya”, Prenada Kencana, Jakarta, 2008. Suyud Margono, ADR dan Arbitrase Proses
Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, 2004. Taufiq Effendi, Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi, Konstitusi Press, Jakarta 2013. Theo Huijbers, “Filsafat Hukum”,
Kanisius, Jakarta, 1990. Yusuf Shofie, “Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korupsi”,
Ghalia Indonesia, Jakarta,  2002.