## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA PEKANBARU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEN (MEA)

## Nabella Puspa Rani
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Email: abel.cute@gmail.com

## Abstrak
Terbukanya perekonomian ASEAN menjadikan aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN tidak ada lagi hambatannya. Hal ini akan memberikan peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi pembangunan ekonomi semua negara yang tergabung, termasuk Indonesia. Ketahanan dan daya saing UMKM di Indonesia merupakan prioritas dalam pelaksanaan MEA 2015. Hal ini dikarenakan bahwa UMKM merupakan salah satu tulang punggung penanggulangan pengangguran dan kemiskinan sekaligus roda penggerak perekonomian negara. UMKM menopang sistem perekonomian sebuah daerah khususnya Kota Pekanbaru. Berdasarkan fenomena tersebut, diharapkan adanya upaya dan strategi dari pemerintah Kota Pekanbaru untuk dapat memberikan perlindungan terhadap UMKM, khususnya perlindungan hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman terhadap pelaku UMKM di Kota Pekanbaru dalam menghadapi MEA 2015.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, UMKM, MEA 2015

## Abstract
When the ASEAN economy opens, the flow of trade in goods and services, investment and labor migration among ASEAN countries are no longer being obstacles. This will provide an opportunity and a challenge for the economic development of all countries that are involved, including Indonesia. Sustainment and competitiveness of UMKM in Indonesia are priorities in the implementation of MEA 2015. This is because UMKM is one of the central points of unemployment and poverty alleviation as well country's economy. UMKM sustains economic system of a particular area of the city specifically Pekanbaru. Based on this phenomenon, it is expected that the government plan efforts and strategies to provide protection for UMKM, particularly legal protection. The aim is to provide a sense of security,  both  in  mind and physical from harassment and various threats to UMKM stakeholders  in Pekanbaru to face MEA 2015.

## Keywords: Law Protection, UMKM, MEA 2015

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas ASEAN dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik, serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi negara- negara ASEAN saat ini. Harapan yang ingin diwujudkan dengan adanya  ASEAN Community, yang didalamnya terdapat ASEAN Economic Community (AEC), dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah Intemasional, dan menciptakan dialog antar sektor yang nantinya juga saling melengkapi di antara para stakeholder sektor ekonomi di negara-negara  ASEAN,  misalnya  bidang ketenagakerjaan, produk, modal,
investasi  hingga jasa.
Tujuan diselenggarakannya MEA ini adalah menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan satu atap yang memperbolehkan setiap negara  anggota  untuk melakukan lalu lintas perdagangan antar negara. Setiap negara bebas memasarkan berbagai produk yang mereka miliki. Semua dipersilahkan bermain dan berkompetisi secara langsung. Keuntungan bagi negara  yang sudah siap menyongsong  MEA  antara lain adalah meningkatkan daya kompetitif  dalam persaingan ekonomi antar negara, serta meratakan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara Asia Tenggara.
Sebagai  konsekwensi terbukanya perekonomian ASEAN, aliran perdagangan barang, jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN tidak ada lagi hambatannya.  Hal  ini  akan  memberikan  peluang sekaligus tantangan  tersendiri bagi pembangunan ekonomi semua negara yang tergabung, termasuk Indonesia. Mengingat besarnya potensi pasar yang ada di Indonesia, tentu sangat  menggiurkan  dari  pasar negara lain. Selain itu, reputasi Indonesia sebagai salah satu negara yang paling besar penduduknya, serta dengan tingkat konsumsi yang tinggi tentunya secara siap atau tidak siap kita akan tetap masuk dalam wabah free trade zone. Akan tetapi, melihat kondisi angka pengangguran yang setiap tahunnya meningkat menandakan bahwa Sumber Daya Manusia di Indonesia masih jauh tertinggal. Hal demikian tersebut  harus diperhatikan oleh Indonesia. Jangan sampai MEA yang telah disepakati pada tahun 2003 ini, yang notabenenya diprakarsai oleh Indonesia, hanya akan membuka peluang bagi bangsa lain untuk melakukan penjajahan secara ekonomi terhadap Indonesia. Jika hal ini sampai terjadi  maka akan menjadi suatu kerugian yang sangat besar bagi Indonesia.
Pekanbaru sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia, pasti akan mendapatkan dampak dari kegiatan MEA. Sebagai kawasan yang langsung berbatasan dengan negara-negara tetangga,  maka  Pekanbaru  akan  menjadi  pintu gerbang masuknya pengaruh-pengaruh dari luar terutama dari sisi perdagangan. Negara- negara Asia Tenggara yang lain akan melihat Pekanbaru sebagai pasar yang potensial untuk memasarkan  produk- produk mereka.
Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  jumlah  penduduk  Kota- Pekanbaru pada tahun 2014 sekitar 999.031 Jiwa, sehingga Pekanbaru  adalah  peluang bagi pelaku usaha perdagangan dari negara-negara luar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Pekanbaru mencapai 9,01 melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,78% pada tahun yang sama, maka secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan jumlah konsumsi masyarakat. Kebiasaan dan budaya masyarakat  Pekanbaru  yang  cenderung  lebih  tertarik mengunakan produk luar, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk lebih mengoptimalkan produk-produk UMKM lokal agar lebih di minati masyarakat setempat. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah penduduk kota Pekanbaru adalah ketiga terbesar di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang. 1
Ketahanan  dan  daya  saing  UMKM di Indonesia merupakan prioritas dalam pelaksanaan MEA 2015. Hal ini dikarenakan bahwa UMKM merupakan  salah  satu tulang punggung   penanggulangan   pengangguran    dan   kemiskinan    sekaligus  roda penggerak perekonomian negara. UMKM menopang sistem  perekonomian  sebuah  daerah khususnya Kota Pekanbaru. Berdasarkan data terakhir dari Dinas Koperasi dan UMKM pada tahun 2013 terdapat 12.800 UMKM di Kota  Pekanbaru.
Sebagian besar produk yang dihasilkan oleh sektor UMKM menyentuh sebagian besar kebutuhan dasar masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat ini dipenuhi oleh UMKM
1 Pekanbaru  dalam  angka,  Tahun 2014.
dari negara luar, tentu akan banyak keuntungan yang mereka raih, sehingga Indonesia hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Hal ini juga dikhawatirkan akan banyak UMKM yang gulung tikar.
Berdasarkan fenomena di atas, diharapkan upaya dan strategi dari pemerintah  Kota Pekanbaru untuk dapat memberikan perlindungan terhadap UMKM, khususnya perlindungan hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman,  baik  secara  fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman terhadap pelaku UMKM  di Kota Pekanbaru dalam menghadapi MEA 2015.

## 2. Rumusan Masalah
a. Bagaimanakah  persiapan UMKM dan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menghadapi pelaksanaan ASEAN Economic Community 2015?
b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap UMKM di Kota Pekanbaru dalam menghadapi  pelaksanaan ASEAN Economic Community 2015?
3. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui persiapan UMKM dan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menghadapi  pelaksanaan ASEAN Economic Community 2015; dan
b. Untuk  mendeskripsikan  perlindungan hukum terhadap UMKM di Kota Pekanbaru dalam menghadapi pelaksanaan ASEAN Economic Community 2015.

## 4. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian berupa studi empiris yang untuk menemukan teori-teori mengenai proses  terjadinya  dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. 2 Adapun  metode pengambilan sampel adalah Purposive Sampling yaitu pengambilan disesuaikan dengan tujuan penelitian, ukuran sampel tidak dipersoalkan, sampel yang diambil hanya yang sesuai dengan tujuan penelitian. 3 Data yang akan digunakan dalam penelitian ini  adalah:
a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara;
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari  peraturan  perundang-  undangan dan literatur-literatur yang berhubungan  dengan  masalah  pokok dari penelitian ini;
c. Data tertier adalah data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan yang sejenisnya  untuk mendukung data primer dan sekunder.
Adapun teknik pengumpulan  data yang peneliti gunakan sebagai berikut:
a. Observasi
Yaitu teknik pengamatan langsung terhadap objek penelitian  secara langsung ke lokasi penelitian mengenai;
b. Wawancara Yaitu mengadakan proses tanya jawab langsung kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan non struktur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti;
c. Kajian Kepustakaan Yaitu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan yang mempunyai hubungan logis dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan
2 Bambang Suggono, Metode Penelitian  Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm. 43
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung:  2004, hlm.47.
untuk mencari data sekunder sebagai pendukung  terhadap data primer.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Persiapan  UMKM  dan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menghadapi Pelaksanaan  ASEAN Economic Community 2015
Usaha Mikro  Kecil Menengah (UMKM)  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 20 tahun  2008 tentang Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah. 4 Usaha Mikro  adalah  usaha produktif  milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  Usaha  Kecil  adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak  perusahaan  atau  bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Sementara Usaha Menengah adalah usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha  yang  bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,  dikuasai  atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar denganjumlah  kekayaan  bersih atau hasil penjualan tahunan.
Peran  Usaha Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  dalam  pembangunan  dapat di lihat dari beberapa indikator. Pertama, keterlibatan UMKM  terhadap pembentukan pendapatan per-kapita; Kedua, keterlibatan UMKM dalam pembentukan PDRB; dan Ketiga, keterlibatan  UMKM  dalam  pembentukan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  (growth). 5 Tambunan mengatakan bahwa akibat peningkatan pendapatan perkapita dan PDRB masyarakat, maka permintaan terhadap produk-produk UMKM akan meningkat Peningkatan permintaan ini akan membuka kesempatan kerja dan peluang untuk membuka/menambah usaha kecil baru. 6
Besarnya peran UMKM dalam pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia pada sebuah daerah, mengakibatkan pemerintah berkewajiban melakukan peningkatan pemberdayaan terhadap UMKM tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas   Koperasi   dan  UMKM   Kota  Pekanbaru   membuat   beberapa  peningkatan pemberdayaan UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, antara lain: 7

## a. Pelatihan bagi UMKM
Latar belakang kegiatan ini adalah dikarenakan ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk luar, mengakibatkan produk-produk luar negeri masuk dengan cepat di Kota Pekanbaru. Hal ini tentu mengancam keberlangsungan  UMKM  lokal. Untuk itu pemerintah harus mampu memberdayakan UMKM sekaligus harus mementingkan dan melindungi nasib UMKM ke depannya dalam  menghadapi  MEA 2015.
Pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produk UMKM agar bisa memiliki kualitas yang berdaya saing  tinggi.  Melalui  pelatihan  tersebut, pelaku UMKM bisa mendapatkan informasi tentang pengelolaan UMKM yang baik. Hanya saja,
4 Lihat Lebih Lanjut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5 Ahmad Rifa'i, Peran UMKM  dalam  Pembangunan  Daerah:  Fakta  di Provinsi Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2010, Lampung: Universitas Lampung, hlm. 133.
6 T.  H.  Tambunan, Perkembangan  lndustri  Skala  Kecil  di  Indonesia. Jakarta:  Mutiara Sumber Widya, 1999, hlm. 36-39.
7 Amri, S.IP, Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap UMKM pada Sektor Industri Pengolahan dalam Menghadapi MEA 2015, Skripsi, Pekanbaru: Universitas Abdurrab, 2015, him. 63-68.
pelatihan yang diberikan masih belum maksimal. Menurut H. Edi 8 pelatihan belum dilaksanakan secara kontinuitas (berkala). Sehingga hal tersebut berdampak pada produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM k:urang inovatif dan cenderung tidak mengikuti perkembangan trend, yang bertujuan untuk menarik perhatian dari para konsumen. Memasuki fase akhir persiapan menghadapi MEA, seharusnya  ada peningkatan action oleh pemerintah dan pelaku UMKM untuk lebih bersinergis menghadapi  tantangan pada MEA akhir tahun 2015 ini.
b. Melaksanakan Sosialisasi tentang persiapan dan tantangan dalam menghadapi  Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada  masyarakat khususnya pelaku UMKM di Kota Pekanbaru untuk dapat mengetahui tantangan- tantangan apa saja yang akan dihadapi dalam  MEA  2015  nanti,  sehingga  pelaku UMKM sudah dapat melakukan startegi dan persiapan  secara  baik dan maksimal.  Hal ini dilakukan karena masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui kegiatan MEA ini, seperti Winda yang merupakan salah seorang  pengrajin  tenun  di  jalan Kartama Kota Pekanbaru.
Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, sosialisasi secara langsung  masih  terns  dilakukan  meski  belum  terlaksana dengan  maksimal, dikarenakan persoalan Sumber Daya Manusia dan  waktu, tetapi secara implisit  pemerintah sudah menginformasikan mengenai tentang pelaksanaan MEA pada  tahun 2015 ini, yakni melalui spanduk, baliho, dan media cetak  lainnya.

## c. Mengadakan Pembinaan Manajemen Kelembagaan
Memberikan pembinaan  manajemen  kelembagaan  bertujuan  untuk  mengelola serta mengatur segala sesuatunya agar UMKM bisa berkembang  dengan  baik. Pembinaan manajemen kelembagaan ini penting untuk dilaksanakan, dengan harapan dapat memberi pengetahuan baik tentang  mengatur  keuangan  UMKM  maupun mengatur segala administrasi. Sehingga dengan adanya pembinaan manajemen suatu lembaga akan menjadi lebih cakap untuk mnegurus dan mengatur organisasinya dengan baik.
Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, pembinaan manajemen kelembagan bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada UMKM di Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan karena masih banyak UMKM yang memiliki pembukuan keuangan dengan sederhana dan administrasi yang tidak teratur. Sehingga  pemerintah  melalui Dinas Koperasi dan UMKM memberikan format pembukuan keuangan yang benar sehingga pelaku UMKM bisa menghitung pengeluaran dan pemasukan dengan baik dan jelas. Hal ini tentunya akan memudahkan  bagi  pelaku  UMKM  untuk  melakukan evaluasi terhadap usahanya.
Pelaku UMKM di Kota Pekanbaru sangat  antusias  mengikuti  program pembinaan manajemen kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang dipaparkan oleh Rusma, salah satu pengrajin rotan di jalan Yos  Sudarso KM. 1 Kota Pekanbaru dan Mursidah salah satu pengrajin tenun di Kota  Pekanbaru.  Melalui  program ini mereka lebih mudah mengatur keuangan danjadwal kerja karyawan dengan baik,  tersistematis danjelas.
Berdasarkan pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan manajemen kelembagaan sangat penting untuk  dilaksanakan,  tidak  hanya  sebagai persiapan untuk menghadapi MEA 2015 tetapi juga untuk  peningkatan  kinerja UMKM ·· di Kota Pekanbaru. Sehingga pelaku UMKM bisa membuat pembukuan  yang  baik dan benar serta mampu mengorganisir  kegiatan atau usaha mereka secara teratur.
8 Ketua RT sekaligus salah satu pengrajin rotan di Kota Pekanbaru, wawancara dilakukan  pada tanggal 7 Agustus 2015 di Kota Pekanbaru.
d. Membuka  Konsultasi Bisnis
Konsultasi bisnis dilakukan untuk memberikan konsultasi serta pengetahuan kepada pelaku UMKM baik itu pelaku usaha yang sudah lama berdiri  maupun  bagi pelaku usaha pemula, untuk mengetahui strategi dan persiapan yang dapat dilakukan dalam mengembangkan  bisnis dan usahanya.
Kegiatan konsultasi bisnis ini merupakan salah satu tuntutan dan aspirasi dari masyarakat, agar memudahkan  bagi mereka untuk dapat memulai usaha maupun mengembangkan usahanya. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Koperasi  dan UMKM Kota Pekanbaru. Sehingga masyarakat yang ingin berkonsultasi bisnis bisa langsung datang ke kantor Dinas Koperasi dan UMKM di jam kerja. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru sudah menyediakan petugas khusus untuk membantu masyarakat yang ingin berkonsultasi  bisnis dan hal ini dilakukan dengan tidak dipungut  biaya.
Kegiatan ini juga dapat membantu masyarakat dan pelaku UMKM di Kotar. Pekanbaru untuk dapat memperoleh referensi terhadap usaha yang akan/sedang dilaksanakan ataupun untuk dapat  mengoptimalkan  usaha  dalam  menghadapi  MEA 2015. Selain itu juga diharapkan bisa menumbukan minat masyarakat dan jiwa enterpeneurship di kalangan masyarakat sehingga akan memunculkan pengusaha- pengusaha baru pada UMKM di Kota Pekanbaru. Dengan minat masyarakat yang tinggi terhadap UMKM, maka secara langsung maupun tidak  langsung  akan  bisa  menekan angka pengangguran dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa lambat laun minat masyarakat terhadap  profesi  UMKM  akan berkurang. Hal ini disebabkan pola kehidupan masyarakat yang selalu dimanjakan oleh alam, terlebih lagi nantinya UMKM lokal akan bersaing dengan komunitas ASEAN. Sehingga dengan konsultasi bisnis ini, pemerintah dapat membangkitkan jiwa enterpreneurship, khususnya  bagi kalangan muda untuk dapat membuka lapangan kerja  di Kota Pekanbaru.
2. Perlindungan  Hukum  terhadap  UMKM dalam  Menghadapi Pelaksanaan ASEAN Economic Community 2015
Wakil Ketua Bidang Koperasi, UMKM, dan Kemitraan Kadin Jawa Barat, Iwan Gunawan mengatakan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia belum siap untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Menurutnya, ketidaksiapan ini terlihat dari sisi kapasitas Sumber Daya Manusia, aksestabilitas, produktivitas, dan akses reabilitas terhadap sumber daya usaha  yang  masih lemah. Tidak hanya itu, masih banyak peraturan pemerintah yang dinilai kontraproduktif dengan perkembangan UMKM. 9
Berbagai akar permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah keterbatasan permodalan, keterbatasan kemampuan mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jejaring kerja, keterbatasan  kemampuan manajerial, dan keterbatasan untuk mendapatkan tempat usaha  yang strategis dalam upaya untuk mengoptimalkan produktivitas dan peningkatan daya saing. 10 Selain permasalahan tersebut, ada satu permasalahan yang menjadi poin penting bagi pemerintah  dalam mengembangkan UMKM di Indonesia, khususnya Kota Pekanbaru, yakni persoalan perlindungan hukum bagi UMKM.
Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar
9 Iwan  Gunawan, UMKM  dinilai  belum  siap  hadapi  MEA, http://bandung.bisnis.com/read /20151009/5/543110/umkm-dinilai-belum-siap-hadapi-mea, diakses pada tanggal 14 November 2015 .
10 Purwanto, Peron  BUMN  dalam  Pembinaan  dan  Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah, Jumal penelitian Humaniora, Vol. 13, No. 2 Oktober 2008, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, him. 21.
tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak  hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat  yang diatur oleh hukum itu sendiri.
Philipus M. Hadjon 11 mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan atas dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif  dan  perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif. Dengan demikian  perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadi sengketa, sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.  Perlindungan  hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi. Dengan pengertian yang demikian, penangan perlindungan hukum bagi rakyat oleh pemerintah dan masyarakat termasuk kategori perlindungan hukum yang preventif dan represif.
Menurut Harjono, 12 Para pengkaji  hukum  belum  secara  komprehensif  mengem- bangkan  konsep  “perlindungan  hukum”  dari  perspektif  keilmuan  hukum.  Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah “legal  protection”, dalam bahasa Belanda “rechtsbecherming”. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari “perlindungan hukum”. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak  tertulis  dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan uhkum  hams  mendapat perlihdungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak  macam  perlindungan hukum, salah satunya perlindungan hukum terhadap  UMKM.
Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan pelrindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum . 13
Di tengah langkanya makna perlindungan hukum itu, kemudian Harjono berusaha- membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya: 14
“Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.”
Dari batasan tersebut jelaslah bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindugan dan hukum. Perlindungan Hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu “Perlindungan” dan “Hukum”, artinya perlindungan menurut hukum dan Undang-  Undang  yang berlaku.
11 Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  di  Indonesia, Surabaya:  Bina Ilmu,1987, hlm. 2.
12 H  arjono, Konsultasi Sebagai Rumah Bangsa, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah  Konstitusi,  Jakarta:  2008,  Hlm. 373.
13 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.
14 Harjono., Op.,Cit.
Perlindungan hukum merupakan unsur utama negara hukum dan merupakan jabaran dari konstitusi, bahwa negara ini berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan. 15 Perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM merupakan jaminan secara hukum dan amanat konstitusi Indonesia yakni terdapat pada pasal  27 ayat  (2) UUD 1945, yaitu: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan  dan penghidupan  yang layak bagi kemanusiaan.”
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  membutuhkan  perlindungan hukum dari pemerintah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dilaksanakan akhir tahun ini. Perlindungan hukum ini  dibutuhkan  agar  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat bersaing dengan pengusaha dari negara ASEAN lairmya.
Ketua  KADIN  DKI  Jakarta,  Dhaniswara  K.  Harjono  mengatakan 16 , Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2008  tentang Usaha  Mikro,   Kecil, dan Menengah (UMKM)  setidaknya  membutuhkan Peraturan Pemerintah untuk dapat dilaksanakan secara efektif. Beberapa hal yang dibutuhkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain:
a. Mengenai syarat dan tata cara permohonan izin usaha;
b. Tata cara pengembangan;
c. Prioritas, intensitas danjangka waktu pengembangan;
d. Pola Kemitraan;
e. Penyelenggaraan koordinasi dan Pengendalian pemberdayaan UMKM; dan
f. Tata cara pemberian sanksi administratif
Persoalan regulasi merupakan persoalan yang sangat serius dalam menghadapi MEA 2015. Pemerintah hams segera membuat kebijakan atau regulasi yang mengatur tentang produk-produk UMKM agar jelas produk apa saja yang boleh masuk dan produk mana yang tidak boleh masuk ke Indonesia khususnya kota  Pekanbaru. Sehingga produk dari luar tidak beredar dengan jumlah yang banyak di daerah kota Pekanbaru. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin kelangsungan produk-produk lokal beredar di pasaran.
Persoalan regulasi menjadi sangat penting dikarenakan negara kita merupakan negara hukum, sehingga setiap aktifitas yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat harus berpedoman kepada aturan yang jelas, tidak terkecuali penyelenggaraan MEA ini. Apabila aturan atau regulasi tidak jelas, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa dalam penyelenggaraan MEA 2015 ini akan membawa masalah tersendiri khususnya bagi pelaku UMKM di Kota Pekanbaru.
Pemerintah Kota Pekanbaru  bersama DPRD Kota Pekanbaru  saat ini sedang mempersiapkan beberapa kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan MEA 2015, sehingga saat ini dalam pelaksanaan kegiatan UMKM di Kota Pekanbaru  masih mengacu kepada Peraturan yang berada di atas (peraturan yang lebih tinggi), seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan lain-lain. Sehingga untuk melindungi produk lokal dari ams barang luar dengan cara pengawasan yaitu hams memenuhi standar yang berlaku di Indonesia. Saat ini Riau, khususnya kota Pekanbaru masih mampu bersaing dengan produk luar, meskipun produk luar sangat banyak ditemui di pasaran. Tetapi hal ini tidak serta merta menghambat UMKM untuk terus mengelola usahanya.
Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan mampu membuat beberapa kebijakan dan regulasi yang memihak kepada pelaku UMKM, tidak sebaliknya, menyulitkan pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Selain itu juga, pemerintah berkewajiban untuk memberikan pemahaman
15 Barzah Latupono, Perlindungan Huk11m dan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing)  di Kota Ambon, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3. Bulan Juli-September 2011, hlm. 67.
16 Dhaniswara K. Harjono, UMKM butuh perlindungan hukum dalam menghadapi  MEA  2015,  http:// www.hukumonline.com/berita/baca/lt5429l034f072b/umkm-butuh-perlindungan-hukum-dalammenghadapimea -20 l 5, di alcses pada tanggal 14 November 2015.
dan sosialisasi kepada pelaku UMKM terhadap kebijakan dan regulasi tersebut. Hal ini dilakukan demi kelancaran semua pihak dalam menyongsong MEA yang sudah di depan mata.
Pemerintah kota Pekanbaru  juga menyadari bahwa untuk menghadapi MEA 2015 nanti, UMKM harus mampu mengakses manajemen secara modem, tidak lagi bertahan pada teknologi tradisional. Hal ini dilakukan agar UMKM lokal dapat bersaing dengan UMKM asing, dengan menghasilkan produk yang inovatif dan manajemen yang tersistematis.

## C. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dalam penelitian ini yaitu:
a. Persiapan UMKM dan Pemerintah Kota Pekanbaru  dalam menghadapi pelaksanaan ASEAN Economic Community 2015, dilakukan dengan beberapa bentuk kegiatan sebagai berikut:
1) Pelatihan bagi UMKM;
2) Melaksanakan  sosialisasi  tentang  persiapan  dan  tantangan  dalam  menghadapi Masyarakat  Ekonomi ASEAN (MEA) 2015;
3) Mengadakan pembinaan manajemen kelembagaan;
4) Membuka konsultasi bisnis
b. Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap UMKM di  Kota  Pekanbaru  dalam menghadapi MEA 2015. Hal ini dapat dilihat belum ada kebijakan dan regulasi daerah yang mengatur mengenai UMKM di Kota  Pekanbaru.
2. Saran
a. Meningkatkan dan memaksimalkan sosialisasi terhadap pelaksanaan MEA 2015 dan pelatihan-pelatihan pada UMKM di Kota Pekanbaru;  dan
b. Membuat beberapa kebijakan dan regulasi daerah yang bertujuan untuk melindungi pelaku usaha UMKM di Kota Pekanbaru;

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Hadjon, Philipus M. Per/indungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
Harjono, Konsultasi Sebagai Rumah Bangsa, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2008
Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2004
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
Suggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996
Tambunan, T. H. Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1999

## KARYA ILMIAH
Amri, S.IP, Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap UMKM  pada Sektor Industri Pengolahan dalam Menghadapi MEA 2015, Skripsi, Pekanbaru: Universitas Abdurrab, 2015

## ARTIKEL DALAM JURNAL DAN INTERNET
Gunawan,  Iwan, UMKM  dinilai  belum siap  hadapi  MEA, http://bandung.bisnis.com/read/ 20151009/5/543110/umkm-dinilai-belum-siap-hadapi-mea,  diakses  pada tanggal 14 November 2015.
Harjono, Dhaniswara K. UMKM butuh perlindungan hukum dalam menghadapi MEA 2015, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54291034f072b/umkm-butuh-perlindungan -hukum-dalam-menghadapi-mea-20l5, di akses pada tanggal 14 November 2015.
Latupono, Barzah, Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) di Kota Ambon, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3. Bulan Juli- September 2011
Purwanto, Peran BUMN dalam Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Jurnal penelitian Humaniora, Vol. 13, No. 2 Oktober 2008, Yogyakarta: Universitas  Negeri Yogyakarta
Rifa'i, Ahmad, Peran UMKM dalam Pembangunan Daerah: Fakta di Provinsi Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2010, Lampung: Universitas  Lampung