Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan  JRAP Vol. 3, No. 1, Juni 2016,  hal 1-12 ISSN 2339 - 1545
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi  Umum  (DAU)    dan  Dana Alokasi Khusus (DAK)  Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Diah Ekaningtias 1
¹STIE Perbanas Surabaya, Jalan Nginden Semolo 34-36 Surabaya 60118. Indonesia.

## I N F O   A R T I K E L
JEL Classification: H83 M12
Keywords: local revenue, general allocation fund, special allocation fund, budget allocation

## A  B  S  T  R  A  C  T
This  study  aims  to  determine  whether  there  is  influence  of local  revenue  (PAD),  the  general  allocation  fund  (DAU)  and  special allocation fund (DAK) for budget allocations in the areas measured by indirect expenditures and direct spending. The sample of population in this  study  was  38  district in  East  Java  in  the  year  2010  to  2012.  This study uses secondary data in the form of the Budget Statement of Revenue and Expenditure (APBD) District. The sampling method using a census method by taking the entire population. Research tool used is multiple linear regression. The results of this study indicate that the PAD, DAU, DAK has a positive and significant impact on indirect expenditure, if seen further, the level of dependence of indirect expenditure is more dominant compared to the DAU and DAK whereas PAD, DAU has a positive and significant  impact  against  direct  spending.  DAK  perpengaruh  positive and  significant  impact  on  direct  spending,  the  level  of  dependence  of direct expenditure is more dominant against PAD compared with DAU and DAK.

## A  B  S  T  R  A  K
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pendapatan  asli  daerah  (PAD),  dana  alokasi  umum  (DAU)  dan  dana alokasi khusus (DAK) untuk alokasi anggaran di daerah diukur dengan belanja  tidak  langsung  dan  belanja  langsung.  Sampel  populasi  dalam penelitian ini adalah 38 kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2010 sampai 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk Anggaran Pernyataan Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten. Sampling metode menggunakan  metode  sensus  dengan  mengambil  seluruh  populasi.  alat penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK memiliki dampak positif dan signifikan terhadap belanja tidak langsung, jika dilihat lebih jauh, tingkat ketergantungan belanja tidak langsung lebih dominan dibandingkan dengan DAU dan DAK sedangkan PAD, DAU memiliki positif dan dampak yang signifikan terhadap belanja langsung. DAK perpengaruh dampak positif dan signifikan terhadap belanja langsung, tingkat ketergantungan belanja langsung lebih dominan terhadap PAD dibandingkan dengan DAU dan DAK.
*Email Korespondensi: 1 diah_ekaningtias@yahoo.com

## I.  Pendahuluan
Perkembangan  daerah  di  Indonesia semakin  pesat,  seiring  dengan  adanya  era baru  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan disentralisasi fiscal (Setiawan, 2010). UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004,  mengamanatkan  bahwa  daerah  diberi kewenangan  yang  luas  untuk  mengurus  rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan  pemerintah  pusat.  Pemerintah  daerah mempunyai  hak  dan  kewenangan  yang  luas untuk  menggunakan  sumber-sumber  keuangan yang  dimilikinya  sesuai  dengan  kebutuhan dan  aspirasi  masyarakat  yang  berkembang  di daerah.  Menghadapi  kondisi  otonomi  daerah Pemerintah  Kabupaten/Kota  harus  memiliki kesiapan  dan  kemantapan  sumber-sumber  dana bagi  pembiayaan  pembangunan  yang  mutlak diperlukan  untuk  mewujudkan  Pemerintah Kabupaten/Kota  menjadi  daerah  yang  mandiri dari ketergantungan pemerintah pusat.
Pembiayaan  penyelenggaran  peme- rintahan berdasarkan asas desentralisasi di lakukan atas beban APBD. Penyelenggaran pemerintahan dan  pelayanan  kepada  masyarakat  berdasarkan asas  desentralisasi,  kepada  daerah  diberi kewenangan  untuk  memungut  pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan  (Halim, 2002 : 64-65). Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk  mengurangi  kesenjangan  fiskal  antar pemerintahan dan menjamin tercapainya   standar pelayanan   publik.
Beberapa  tahun  berjalan,  proporsi DAU  terhadap  penerimaan  daerah  masih  yang tertinggi  dibanding  dengan  penerimaan  daerah yang lain, termasuk PAD. Hal ini menunjukkan masih  tingginya  ketergantungan  pemerintah daerah  terhadap  pasokan  dana  dari  pemerintah pusat,  dalam  jangka  panjang  ketergantungan semacam  ini  harus  menjadi  semakin  kecil.
Berbagai  investasi  yang  dilakukan  pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD (Adi, 2006). Belanja  daerah  merupakan  pengalokasian  dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah.
Penelitian ini merupakan pe-ngembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Maimunah dan Akbar (2008). Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja daerah daerah penda Kabupaten/Kota di pulau  Sumatra  pada  tahun  2004.    Hal  ini  yang berbeda  peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana pengaruh  PAD,  DAU  dan  DAK  berpengaruh terhadap  Belanja  Daerah  yang  di  ukur  dengan Belanja  Tidak  langsung  dan  belanja  Langsung pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk memberikan  bukti  empiris  pada  pengaruh PAD,DAU & DAK terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2010-2012. Manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah: (1) Bagi Pemerintah,   memberikan masukan kepada pemerintah  daerah  pusat  dengan  pendapatan asli  daerah,  dana  alokasi  umum,  dana  alokasi khusus  dan  belanja  daerah,  secara  proporsional yang disajikan secara transparan sehingga dapat terwujud good governance. (2) Bagi Masyarakat, Penelitian  ini  di  harapkan  Sebagai  tambahan khasanah  bahan  referensi  dan  bahan  masukan bagi  penelitian  selanjutnya,  yang  berhubungan dengan  masalah  Akuntansi  Sektor  Publik  yang ada.

## 2. Telaah Teori  dan Pengembangan Hipotesis
Teori fiscal federalism Federalisme  fiskal  adalah  divisi dari pendapatan yang diperoleh dan pertanggungjawaban pengeluaran dana di antara tingkatan  pemerintah  yang  berbeda.  Bentuk pemerintahan  federalisme  fiskal  adalah  struktur dari  tingkatan  pemerintah  yang  masing-masing tingkatan mempunyai sumber dari pendapatan dan mempunyai tanggung jawab. Federalisme fiskal adalah studi hubungan keuangan antar tingkatan pemerintah  dimana  sistem  ini  menggunakan
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan  JRAP Vol. 3, No. 1, Juni 2016,  hal 1-12 ISSN 2339 - 1545
program  pemerintah  yang  meletakkan  pada tingkat  pemerintah  yang  berbeda.  Berawal  dari sebuah  prinsip  yang  dapat  diterapkan  untuk semua  negara  yang  berusaha  mengaplikasikan desentralisasi  fiscal,  jadi  federalisme  fiskal merupakan  perangkat  prinsip  pedoman  untuk rancangan  keuangan  tingkat  nasional  dan subnasional pemerintah (Ferry, 2013).

## Anggaran Daerah
Anggaran merupakan pernyataan mengenai  estimasi  kinerja  yang  hendak  dicapai selama  periode  waktu  tertentu  yang  dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu  anggaran.  Anggaran  daerah  merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  dan didalamnya  tercermin  kebutuhan  masyarakat dengan salah satu alat yang memegang peranan penting  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan  memperhatikan  potensi  dan  sumber- sumber  kekayaan  daerah  (Mardiasmo,  2002  : 61).

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang  berisi  Pajak  Daerah  dan  Pos  Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil  perusahaan  milik  daerah,  Pos  Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan  semua  penerimaan  daerah  yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2002 : 64).

## Dana Alokasi Umum
Dana  Alokasi  Umum  adalah  dana yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  pelaksanaan desentralisasi Halim (2002 : 65). Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar  daerah  dengan  mempertimbangkan
kebutuhan  dan  potensi  daerah.  Alokasi  Dana Alokasi  Umum  bagi  daerah  yang  potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan  memperoleh  alokasi  Dana Alokasi  Umum yang relatif kecil.

## Dana Alokasi Khusus
Berdasarkan  Undang-undang  No.  33 Tahun  2004,  Dana  Alokasi  Khusus  merupakan dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  dengan tujuan  untuk  membantu  mendanai  kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan  prioritas  nasional.  Pemanfaatan  DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan,  peningkatan,  dan  perbaikan  sarana dan  prasarana  fisik  dengan  umur  ekonomis yang  panjang,  termasuk  pengadaan  sarana  fisik penunjang.

## Alokasi Belanja Daerah
Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja  rutin  dan  belanja  pembangunan.  Ketiga komponen  itu  meskipun  disusun  hampir  secara bersamaan,  akan  tetapi  proses  penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2002 : 68).
Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari :
Belanja Tidak Langsung merupakan belanja 1. yang  dianggarkan  tidak  terkait  secara langsung  dengan  pelaksanaan  program  dan kegiatan.
Belanja  Langsung  merupakan  belanja  yang 2. dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD)
Studi  tentang  pengaruh  pendapatan daerah  ( local  own  resources  revenue )  terhadap pengeluaran  daerah  sudah  banyak  dilakukan, sebagai contoh penelitian yang pernah dilakukan oleh  Bambang  Prakosa  (2004),  Syukriy  & Halim (2003) menyatakan pendapatan (terutama
pajak)  akan  mempegaruhi  Anggaran  Belanja Pemerintah  Daerah  dikenal  dengan  nama tax spend  hyphotesis. Dalam  hal  ini  pengeluaran Pemerintah  Daerah  akan  disesuaikan  dengan perubahan dalam penerimaan Pemerintah Daerah atau  perubahan  pendapatan  terjadi  sebelum perubahan pengeluaran. Belanja daerah      adalah semua        pengeluaran  Pemerintah  Daerah  pada suatu  periode  anggaran  (Halim,  2002  :  68). Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD)
Halim (2002 : 65) Dana Alokasi Umum (DAU)  adalah  dana  yang  berasal  dari  APBN yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan keuangan  antar  daerah  untuk  mebiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap  alokasi  belanja  tidak  langsung  yang dialokasikan  untuk  membiayai  belanja  pegawai berupa  gaji  dan  tunjangan,  belanja  hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota  dan  Pemerintah  Desa,  belanja bantuan  Keuangan  kepada  Kabupaten/Kota  dan Pemerintah Desa, belanja tidak tersangka. Setiap tahun terjadi peningkatan belanja tidak langsung disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat yang terus menambah jumlah PNS, serta kenaikan gaji PNS.  Dengan  demikian  Dana  Alokasi  Umum (DAU) tidak terlalu segnifikan, jika dibandingkan dengan kenaikan gaji pegawai tersebut. Namun didorong  kewajiban  untuk  mengalokasikan belanja  hibah  sebagai  komponen  belanja  tidak langsung.  Sehingga  DAU  memiliki  pengaruh terhadap  belanja  tidak  langsung    (Rahmawati, 2010).

## Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD)
Dana  alokasi  khusus  adalah  dana  yang berasal  dari  APBD  yang  dialokasikan  kepada daerah  untuk  membantu  membiayai  kebutuhan tertentu.  Berdasarkan  pasal  19  ayat  1  PP  No. 104  Tahun  2000  tentang  dana  perimbangan, disebutkan bahwa dana alokasi dapat dialokasikan dari  APBD  kepada  daerah  tertentu  untuk
membantu membiayai kebutuhan  khusus, dengan memperhatikan  tersedianya  dana  dalam  APBD (Halim, 2002 : 65). Alokasi Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak  memiliki  keterkaitan  secara  langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari  belanja  pegawai,  belanja  bunga,  subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan  dan  belanja  tidak  terduga.  Belanja langsung  merupakan  belanja  yang  memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang  dan  jasa  serta  belanja  modal.  Hipotesis dalam  penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai berikut :
H 1 : Pendapatan  asli  daerah  (PAD) berpengaruh  terhadap alokasi belanja tidak langsung(ABTL).
H 2 : Pendapatan  asli  daerah  (PAD) berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja langsung (ABL).
H 3 : Dana  alokasi    umum    (DAU) berpengaruh  terhadap alokasi belanja tidak langsung (ABTL).
H 4 : Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap  alokasi  belanja  langsung (ABL).
H 5 : Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh  terhadap alokasi belanja tidak langsung (ABTL).
H 6 : Dana alokasi khusus (DAK)
berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja langsung (ABL).
Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan  JRAP Vol. 3, No. 1, Juni 2016,  hal 1-12 ISSN 2339 - 1545

## 3. Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif  yaitu  penelitian  dengan  pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian  dengan  angka  dan  melakukan analisis  data  dengan  prosedur  statistik  yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini merupakan  penelitian  arsip  berupa  fakta  yang tertulis  (dokumen)  atau  berupa  arsip.  Proses pengumpulan datanya berupa dokumen atau arsip yang dapat dikerjakan sendiri oleh peneliti atau berupa publikasi data yang dikerjakan oleh orang lain (Indrianto dan Supomo, 1997 : 30).
Variabel yang akan diuji dalam penelitian ini  terdiri  dari  variabel dependent (y)  adalah belanja  tidak  langsung  &  belanja  langsung. Belanja  Tidak  Langsung  merupakan  belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Rumus untuk menghitung  alokasi  belanja  tidak  langsung (ABTL) yaitu:
ABTL = belanja pegawai + belanja bunga + be- lanja subsidi + belanja hibah + belanja bantuan sosial + belanja bagi hasil + bantuan keuangan + belanja tidak terduga.
Belanja Langsung dengan program dan kegiatan pemerintah  yang  meliputi  belanja  pegawai, belanja  barang  dan  jasa  serta  belanja  modal. Rumus  untuk  menghitung  alokasi  belanja langsung (ABL) yaitu:
ABL = belanja pegawai + belanja barang dan jasa + belanja modal.
Variabel-variabel  independen    yang  di- gunakan dalam penelitian ini meliputi:

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  Asli Daerah (PAD) merupakan  semua  penerimaan  daerah  yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:
PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan  kekayaan  +daerah  yang  dipisah- kan + Lain-lain PAD yang sah.

## Dana Alokasi Umum
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  adalah transfer  yang  bersifat  umum  dari  Pemerintah Pusat  ke  Pemerintah  Daerah  untuk  mengatasi ketimpangan  horizontal  `dengan  tujuan  utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Rumus  untuk  menghitung  DAU  adalah  sebagai berikut:
DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar
Dimana,
Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

## Dana Alokasi Khusus
Dana  alokasi  khusus  adalah  dana  yang berasal  dari  APBD  yang  dialokasikan  kepada daerah  untuk  membantu  membiayai  kebutuhan tertentu  (Halim,  2002  :  65).  Kebutuhan  khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Timur terdiri dari 29  Kabupaten dan 9  Kota. Teknik pengambilan sampel pada penelitian mengambil seluruh populasi dengan beberapa kriteria sebagai berikut:
Kabupaten/kota  menyampaikan  Laporan 1.
Realisasi  APBD  tahunan  kepada  Dirjen Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Daerah selama tahun 2010-2012.
Kabupaten/kota  mencantumkan  data-data 2. mengenai  PAD,  DAU,  DAK  dan  alokasi belanja daerah pada Laporan Realisasi APBD yang digunakan dalam penelitian ini.

## 4.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  PAD, DAU  dan  DAK  terhadap  Belanja  Daerah  yang diukur  dengan  belanja  tidak  langsung  dan belanja langsung pada situs Dirjen Perimbangan Keuangan  Pemerintah  Daerah  sebanyak  38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dengan sampel 114  pada  periode  2010  sampai  2012.  Pengaruh
pendapatan  asli  daerah  (PAD),  dana  alokasi umum  (DAU)  dan  dana  alokasi  khusus  (DAK) untuk alokasi anggaran di daerah diukur dengan belanja tidak langsung dan belanja langsung diuji dengan  menggunakan  uji  regresi  berganda.  Uji asumsi klasik  digunakan untuk menguji kualitas data, terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, uji  autokorelasi  dan  uji  heteroskedastisitas. Uji  normalitas  data  dilakukan  untuk  melihat apakah  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini terdistribusi  secara  normal  atau  tidak  (Ghozali, 2011:160). Di dalam penelitian ini untuk menguji normalitas adalah dengan Kolmogorov-Smirnov test. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut : Nilai signifikansi < 0,05. Data tidak terdistribusi normal. Nilai signifikansi > 0,05. Data terdistribusi normal.  Uji multikolonieritas Untuk mengetahui adanya multikolonieritas adalah dengan melihat Value Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10,  maka  disimpulkan  terjadi  multikolonieritas. Apabila nilai VIF < 10, maka disimpulkan tidak terjadi  multikolonieritas  (Ghozali,  2011  :  105- 106). Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara  kesalahan  penganggu  pada  periode  t dengan  kesalahan  penganggu  pada  periode t-1(sebelumnya).  Penelitian  ini  menggunakan uji  statistik Durbin  Watson untuk  mendeteksi ada  atau  tidaknya  autokorelasi  (Ghozali,  2011: 110-111).  Bertujuan  untuk  menguji  apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain. Untuk  mengetahui  adanya  heteroskedastisitas dapat  menggunakan  grafik scatterplot .  Namun, apabila tidak terjadi pola yang jelas, serta titik- titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011 : 139).
Hasil  analisis  statistik  untuk  uji  asumsi klasik  persamaan  regresi  pertama, one  sample- Kolmogrov-Smirnov  Test 0,667  dan  signifikan pada  0,765.  Nilai  probabilitas  signifikan  ini  di atas 0,05, maka data residual terdistribusi normal. Hasil pengujian dengan memperhatiakn nilai VIF menunjukkan  <10,  artinya  bahwa  keseluruhan variabel tidak mengandung multikolinearitas. Nilai DW sebesar 1,693, nilai ini akan kita bandingkan
dengan  nilai  tabel  dengan  menggunakan  nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 114 dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka nilai di dalam tabel durbin watson adalah nilai dl = 1,641 dan nilai du = 1,7488. Oleh karena nilai DW 1,693 lebih  besar  dari  nilai  (dl)  1,641  dan  lebih  kecil dari  nilai  (du)  1,7488,  maka  dapat  disimpulkan bahwa tidak dapat diambil sebuah keputusan yang pasti untuk menerima dan menolak H0 (berada di daerah  keragu-raguan . Hasil  grafik  scatterplots, terlihat  bahwa  titik-titik  menyebar  secara  acak serta  tersebar  baik  di  atas  maupun  di  bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.
Hasil  analisis  statistik  untuk  uji  asumsi klasik persamaan kedua, one sample- Kolmogrov- Smirnov  Test 1,636  dan  signifikan  pada  0,009. Nilai  probabilitas  signifikan  ini  di  bawah  0,05, maka  data  residual  tidak  terdistribusi  normal. Salah  satu  cara  untuk  mengobati  data  yang tidak  sesuai  dengan  asumsi  klasik  normalitas adalah  dengan  mentranformasi  data  tersebut menjadi  persamaan semi  log atau double  log (Ghozali, 2011:  193).  Setelah Double Log nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,859 dan signifikan pada  0,451.  Nilai  probabilitas  signifikan  ini  di atas 0,05, maka data residual terdistribusi normal. Hasil  pengujian  dengan  memperhatiakn  nilai VIF menunjukkan <10, artinya bahwa tidak ada multikoleniaritas antar variabel independen dalam model regresi. Nilai DW sebesar 1,241, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan  nilai  signifikansi  5%,  jumlah sampel  114  dan  jumlah  variabel  independen  3 (k=3), maka nilai di dalam tabel durbin watson adalah nilai dl = 1,641 dan nilai du = 1,7488. Oleh karena nilai DW 1,241 lebih kecil dari nilai (dl) 1,641 dan lebih kecil dari nilai (du) 1,7488, maka dapat  disimpulkan  bahwa  terjadi  autokorelasi. Hasil grafik secara acak serta tersebar baik di atas scatterplots,  terlihat  bahwa  titik-titik  menyebar maupun  di  bawah  angka  0  pada  sumbu Y.  Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hetero kedastisitas pada model regresi.
Analisis  regresi  berganda  linier  yang digunakan  untuk  melihat  pengaruh  pendapatan
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan  JRAP Vol. 3, No. 1, Juni 2016,  hal 1-12 ISSN 2339 - 1545
yaitu PAD, DAK dan DAU terhadap pengeluaran pemerintah  yang  berupa  alokasi  belanja  daerah (belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung). Model  analisis  regresi  variabel  independen terhadap variabel dependen sekaran.
Ada  dua  persamaan  regresi,  persamaan regresi adalah:
Y 1 = α+ b1 X 1 + b2X 2 + b3 X 3 +e 1 ... persamaan (1) dan Y 2 = α+ b1 X 1 + b2X 2 + b3X 3+ e 2 … persamaan (2) dimana :
Y 1 = Belanja Tidak Langsung Y 2 = Belanja  Langsung X 1 = PAD X 2 = DAU X 3 = DAK β 1 β 2 β 3 = koefisien regresi untuk masing-masing variabel X
Hasil uji regresi  mencakup  uji koefisien determinasi, Uji F, dan Uji t. Koefisien determinasi (R 2 )  digunakan  untuk  mengetahui  sampai seberapa besar presentasi variasi variabel bebas pada model dapat dijelaskan oleh variabel terikat. Koefisien  determinasi  (R 2 )  dinyatakan  dalam persentase yang nilainya berkisar antara 0<R 2 <1. Uji  model  penelitian  ini  dapat  membuktikan apakah  model  dari  penelitian  fit  atau  tidak  fit. Dalam  uji  ini  dasar  pengambilan  keputusan dapat  dilihat  dari  probabilitas  signifikan  uji model  penelitian  (Ghozali,  2011:98).    Analisa regresi  secara univariate dengan  menggunakan metode t-test dengan taraf signifikansi 0.05 atau 5% untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel  independen  secara  persial  terhadap variabel dependen.
Belanja Tidak Langsung (BTL) memiliki nilai  terendah,  169.903,5.  Hasil  penelitian  BTL terendah  di  Jawa  Timur  diperoleh  dari  Kab. Mojokerto  pada  tahun  2010,  sedangkan  nilai BTL  tertinggi    2.021.569,34.  Hasil  penelitian BTL  tertinggi  di  Jawa  Timur  diperoleh  dari kota Surabaya pada tahun 2011.  Nilai rata-rata dari BTL 693.947,57 lebih besar dari pada nilai standar deviasi 315.344,75. Hal ini menunjukkan bahwa  distribusi  data  cenderung  normal. Belanja Langsung (BL) memiliki nilai terendah
134.439,78.  Hasil  penelitian  menunjukkan  BL terendah di Jawa Timur diperoleh dari Kab.Blitar pada  tahun  2010,  sedangkan  nilai  BL  tertinggi 3.195.546,62.  Hasil  penelitian  menunjukkan BL tertinggi di Jawa Timur diperoleh dari Kota Surabaya  pada  tahun  2012.        Nilai  rata-rata dari  BL  426.277,66  lebih  kecil  dari  nilai  pada standar deviasi 465.024,47. Hal ini menunjukkan bahwa  distribusi  data  cenderung  tidak  normal. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai terendah 25.217,31  Hasil  penelitian  menunjukkan  PAD terendah di Jawa Timur diperoleh dari Kab.Pacitan pada tahun 2011. sedangkan nilai PAD tertinggi 2.353.324,92  Hasil  penelitian  menunjukkan Pendapatan Asli Daerah tertinggi di Jawa Timur diperoleh  dari  kota  Surabaya  pada  tahun  2012. Nilai  rata-rata  dari  PAD  132.240,37  lebih  kecil dari  pada  nilai  standar  deviasi  307.249,57.  Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data cenderung tidak normal.
Dana  Alokasi  Umum  memiliki  nilai terendah 223.964,25 Hasil penelitian menunjukkan DAU terendah di Jawa Timur diperoleh dari Kota Blitar di tahun 2010, sedangkan nilai DAU tertinggi 1.281.612,87  Hasil  penelitian  menunjukkan DAU  tertinggi  di  Jawa  Timur  diperoleh  dari Kabupaten Malang di tahun 2012. Nilai rata-rata dari DAU 612.181,57 lebih besar dari pada nilai standar deviasi 214.512,32. Hal ini menunjukkan bahwa  distribusi  data  cenderung  normal. Dana Alokasi  Khusus  nilai  terendah  424,10  Hasil penelitian menunjukkan DAK terendah di Jawa Timur diperoleh dari  kota Kediri di tahun 2012, sedangkan nilai DAK tertinggi 157.273,64 Hasil penelitian menunjukkan DAK tertinggi di Jawa Timur diperoleh dari Kab. Jember di tahun 2012. dan  nilai  rata-rata  55.274,62  lebih  besar  dari pada  nilai    standar  deviasi  26.046,18.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  distribusi  data  cenderung normal.
Berdasarkan  ouput  SPSS  nilai  Angka R  square  untuk  persamaan  (1)  adalah  0.940 (pengkuadratan  dari  koofisien  korelasi  atau 0.97x0.97=  0.940).  R-square  atau  koofisien determinasi  memiliki  arti  93,9%  dari  Belanja Tidak  Langsung  dapat  dijelaskan  oleh  variabel PAD,  DAU  dan  DAK.  Untuk  sisanya  sebesar
6,1%  dijelaskan  oleh  sebab-sebab  yang  lain. Tabel  4.14  menunjukkan  hasil  perhitungan statistik uji F sebesar 576,253 dengan probabilitas 0,000.   Karena   probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi  Belanja  Tidak  Langsung.  Secara simultan,  seluruh  variabel  independen  PAD, DAU  dan  DAK  berpengaruh  secara  signifikan terhadap variabel belanja langsung.
Belanja Tidak Langsung = 970,740 + 0,526 PAD + 0,881 DAU + 1,522 DAK+ e
Hasil  analisis  regresi  persamaan  (1) menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif  terhadap  Belanja  Tidak  Langsung  Pada output  regresi  menunjukkan  bahwa  angka signifikansi  untuk  variabel  PAD  sebesar  0,000. Nilai  ini  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi sebesar  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa Pendaptan Asli Daerah secara individual mempengaruhi belanja tidak langsung, dan dapat disimpulkan  hipotesis  pertama  diterima.  Nilai signifikansi  variabel  DAU=0,000  lebih  kecil dari  0,05,  maka  DAU  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  BTL,  dapat  disimpulkan hipotesis  ketiga  diterima.  variabel  DAK=0,002 lebih  kecil  dari  0,05,  maka  DAK  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  BTL,  dapat disimpulkan hipotesis kelima diterima.  Koefesien korelasi  hubungan  antar  variabel  Dependent (BTL) dengan Variabel bebas adalah PAD adalah 0,691,  DAU  adalah  0,842  dan  DAK  adalah 0,646.  Hal  ini  menunjukkan  koofisien  korelasi terbesar ada pada hubungan DAU dengan BTL, maka DAU jauh lebih berpengaruh terhadap BTL dibandingkan dengan PAD dan DAK.
Berdasarkan output SPSS untuk pengujian persamaan  regresi  (2)  nilai  Angka  R  square adalah  0.770  (pengkuadratan  dari  koofisien korelasi  atau  0.878x0.878=  0.770).  R-square atau  koofisien  determinasi  memiliki  arti  76,4% dari  Belanja  Tidak  Langsung  dapat  dijelaskan oleh  variabel  LNPAD,  LNDAU  dan  LNDAK. Untuk  sisanya  sebesar  23,6%  dijelaskan  oleh sebab-sebab yang lain. Tabel 4.18 menunjukkan hasil  perhitungan statistik uji F sebesar 123,096 dengan  probabilitas  0,000.  Karena  probabilitas
jauh  lebih  kecil  dari  0,05,  maka  model  regresi ini  bisa  dipakai  untuk  memprediksi  Ln  Belanja Langsung.  Secara  simultan,  seluruh  variabel independen  LnPAD,  LnDAU  dan  LnDAK berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Ln Belanja Langsung.
LnBL= 2,583+ 0,528 LnPAD + 0,286 LnDAU + 0,041 LnDAK+ e
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel  LNPAD  berpengaruh  positif  terhadap LNBL Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel LNPAD sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa LNPAD secara individual mempengaruhi LNBL, dan dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima. variabel  LNDAU=0,009  lebih  kecil  dari  0,05, maka LNDAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap  LNBL,  dapat  disimpulkan  hipotesis keempat  diterima.  variabel  LNDAK=0,318 lebih  besar  dari  0,05,  maka  LNDAK  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  LNBL, dapat disimpulkan hipotesis keenam ditolak.
Hasil penelitian tersebut dapat membuktikan  bahwa  PAD  berpengaruh  positif terhadap  belanja  tidak  langsung.  Penulis  hanya menemukan penelitian terdahulu oleh Rahmawati (2010)  yang  menyatakan  bahwa  Pendapatan Asli  Daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Belanja  Tidak  Langsung. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas tentang PAD berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  belanja daerah.  Belanja  tidak  langsung  merupakan bagian  dari  belanja  daerah.  Menurut  penyataan Prakoso  (2004)  pendapatan  daerah  terutama pajak akan meningkatkan belanja daerah. Selain itu,  Pendapatan  Asli  Daerah  kabupaten/kota  di Jawa Timur tebesar diperoleh dari pajak daerah dan  retribusi  daerah.  Jika  dilihat  dari  grafik 4.5,  terlihat  bahwa  PAD  berpengaruh  terhadap Belanja Tidak  Langsung.  Jika  dana  DAU  tidak mencukupi untuk memenuhui kebutuhan belanja tidak  langsung,  maka  dana  PAD  yang  akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Hasil  penelitian  tersebut  DAU  ber- pengaruh positif terhadap belanja tidak langsung.
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan  JRAP Vol. 3, No. 1, Juni 2016,  hal 1-12 ISSN 2339 - 1545
Penulis  belum  menemukan  peneliti  terdahulu tentang  pengaruh  DAU  terhadap  belanja  tidak langsung.  Namun  penulis  hanya  menemukan penelitian terdahulu oleh Anggraeni (2010) yang menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif antara  Dana  Alokasi  Umum  terhadap  belanja daerah. Hasil penelitian ini mendukung dari pada hasil penelitian Maemunah (2008) adalah DAU berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap belanja  daerah.  Seperti  yang  di  ketahui  bahwa belanja  tidak  langsung  merupakan  bagian  dari balanja daerah. DAU adalah dana yang bersumber dari  pendapatan     APBN    yang        dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  Halim (2002  :  65).  Dalam  UU  No.33  tahun  2004 Pasal 27 menyatakan bahwa DAU dialokasikan atas  dasar  celah  fiskal  dan  alokasi  dasar.  Celah fiskal  adalah  kebutuhan  fiska  dikurangi  dengan kapasitas  fiskal  daerah.  Alokasi  dasar  dihitung berdasarkan  jumlah  gaji  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah. Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 Pasal 27, alokasi DAU berhubungan langsung dengan belanja  gaji  pegawai.  Belanja  gaji  pegawai mengambil  porsi  paling  besar  dalam  kelompok Belanja Tidak Langsung
Hasil  penelitian  tersebut  membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja tidak  langsung.  Penulis  belum  menemukan peneliti terdahulu tentang pengaruh DAK terhadap belanja  tidak  langsung.  Namun  penulis  hanya menemukan  penelitian  terdahulu  oleh  Nugraeni (2010) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif  antara  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap belanja  daerah.  Hasil  penelitian  ini  mendukung dari  pada  hasil  penelitian  Situngkir  (2009) adalah DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Seperti yang di ketahui bahwa belanja tidak langsung merupakan bagian dari  balanja  daerah.  DAK  merupakan  alokasi pembiayaan daerah yang berasal dari APBN dan dialokasikan  ke  daerah  kabupaten/kota  untuk membiayai  kebutuhan  tertentu  yang  sifatnya khusus,  tergantung  tersedianya  dana  dalam APBN  (Halim,  2002  :  65).  Kebutuhan  khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan
rumus alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan  komitmen  atau  prioritas  nasional. Beberapa  komponen  belanja  tidak  langsung adalah  :  bantuan  keuangan  yang  dianggarkan untuk  kepada  kabupaten/kota  dalam  rangka peningkatan kemampuan keuangan, serta belanja tidak  terduga  untuk  penanggulangan  bencana alam dan bencana sosial. Jika dilihat dari sasaran penerimaan  DAK  berdasarkan  kriteria  teknis dan  kriteria  khusus,  maka  komponen  belanja tidak langsung ini sesuai dengan sasaran DAK. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh  positif  terhadap  Belanja  Tidak Langsung.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PAD  berpengaruh  positif  terhadap  belanja langsung.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010),  yang  menyatakan  secara  persial  PAD berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja langsung.  Tuasikal  (2008),  yang  menemukan bahwa secara parsial PAD berpengaruh signifikan terhadap  belanja  modal,  dengan  pemahaman bahwa  apabila  belanja  modal  menurun  maka dapat  dipastikan  bahwa  belanja  langsung  juga akan menurun karena belanja modal merupakan bagian dari pada belanja langsung. Berdasarkan hasil uji korelasi pada tabel 4.20, maka PAD jauh lebih  berpengaruh  terhadap  Belanja  Langsung dibandingkan  dengan  DAU  dan  DAK.  Hal  ini wajar dikarenakan DAU lebih banyak digunakan untuk  membiayai  belanja  tidak  langsung  oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.
DAU  berpengaruh  positif  terhadap belanja  langsung.  Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Try Indraningrum  (2011),  yang  menemukan  bahwa secara persial DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Praditha (2012),  yang  menemukan  bahwa  secara  parsial DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap  belanja  modal,  dengan  pemahaman bahwa apabila belanja  modal  menurun  maka  dapat dipastikan  bahwa  belanja  langsung  juga  akan menurun  karena  belanja  modal  merupakan bagian  dari  pada  belanja  langsung.  Pernyataan
Halim  (2002  :  65)  menyatakan  bahwa  Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang besifat umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal yang  bertujuan  utama  pemerataan  kemampuan keuangan antar daerah. Beberapa daerah dengan PAD  yang  rendah,  masih  sangat  bergantung dengan  DAU  baik  untuk  belanja  langsung maupun belanja tidak langsung.
DAK tidak berpengaruh positif terhadap belanja  tidak  langsung.  Dana  alokasi  khusus dipakai  untuk  menutup  kesenjangan  pelayanan publik antar daerah dengan prioritas pada bidang kegiatan  pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur, kelautan  dan  perikanan,  pertanian,  prasarana pemerintahan  daerah.  Permasalahan  yang timbul  adalah  anggaran  pengeluaran  daerah yang  tercermin  dalam  APBD  untuk  kegiatan yang  didanai  oleh  dana  alokasi  khusus  belum mencerminkan  kebutuhan  sesungguhnya  dan cenderung tidak efisien (Suratno, 2011).
Hasil  penelitian  ini  berlawanan  dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nugraeni (2011),  Tuasikal  (2008),  dan  Wandira  (2013). Sumber-sumber  pendapatan  daerah  dominan diperoleh dan dipergunakan seperti pendapatan asli daerah, DAU untuk membiayai penyelenggaran urusan pemerintah daerah dalam bentuk realisasi belanja langsung. Berdasarkan penlitian ini dapat dikemukakan bahwa porsi DAK terlalu kecil, dan cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan khusus  dalam  belanja  tidak  langsung,  sehinga DAK hanya berpengaruh terhadap belanja tidak langsung  tetapi  tidak  berpengaruh  terhadap belanja langsung.

## 5.  Simpulan,  Keterbatasan  dan  Implikasi Hasil Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) terhadap  belanja  daerah  yang  di  ukur  dengan belanja tidak langsung dan belanja langsung, pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sampel penelitian ini  di  ambil  dari  situs  Dirjen  Perimbangan
Keuangan  Pemerintah  Daerah  sebanyak  38 Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur.  Penelitian  ini dilakukan  pada  tahun  2010-2012  dengan  data penelitian  sebanyak  114  Kabupaten/Kota.  Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan tiga variabel independen yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), dua variabel dependen yaitu alokasi belanja tidak langsung  dan  alokasi  belanja    langsung  pada Kabupaten/Kota Jawa Timur periode 2010-2012 menunjukkan bahwa:
Hipotesis  pertama  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Belanja  Tidak  Langsung  (BTL). Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Jawa Timur  terbesar  diperoleh  dari  pajak  daerah  dan retribusi  daerah.  Hal  ini,  membuktikan  bahwa pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di  Jawa Timur tahun 2010 samapai dengan 2012 mampu mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki  oleh  kegiatan  pemerintah  sehingga mampu  memberikan  pelayanan  yang  terbaik untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah yang  memiliki  PAD  tinggi  maka  pengeluaran untuk  alokasi  belanja  tidak  langsung    juga semakin tinggi.
Hipotesis kedua Pendapatan Asli Daerah (PAD)  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Belanja    Langsung  (BL).  Hal  ini, membuktikan Kemandirian daerah dapat diukur dengan tingginya jumlah penerimaan Pendapatan Asli  Daerah  yang  didapat  oleh  setiap  daerah, semakin  tinggi  jumlah  Pendapatan Asli  Daerah maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  kemandirian daerah  dalam  menggali  sumber  daya  daerah, sehingga  dapat  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  daerah  melalui  pengalokasian  belanja langsung.
Hipotesis  ketiga  dana  Alokasi  Umum (DAU)  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Belanja  Tidak  Langsung  (BTL).  Oleh karena  itu  pemerintah  pusat  memberikan  dana transfer kepada pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  daerah.  Hal ini menujukkan bahwa Pemerintah Daerah yang
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan  JRAP Vol. 3, No. 1, Juni 2016,  hal 1-12 ISSN 2339 - 1545
memiliki DAU tinggi  memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat,  Sehingga pemerintah  pusat  memberikan  Dana  Alokasi Umum    yang  diharapkan  dapat  meningkatkan pengalokasian    belanja  tidak  langsung  disetiap daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Hipotesis  keempat  dana Alokasi  Umum (DAU)  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Belanja  Langsung  (BL).  Hal  ini berarti  dana  alokasi  umum  (DAU)  dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai  kebutuhan  pengeluaran  didalam pelaksaan desentralisasi. Kabupaten/Kota di Jawa timur  semakin  besar  pula  tingkat    penerimaan dana alokasi umum (DAU) maka semakin besar juga  tingkat  ketergantungan  daerah  tersebut. Pemberian  bantuan  ini  diupayakan  untuk meningkatkan belanja langsung di setiap daerah sehingga  dapat  meningkatkan  pelayanan  publik untuk masyarakat.
Hipotesis  kelima  dana  Alokasi  Khusus (DAK)  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Belanja  tidak  Langsung  (BTL).  Hal ini berarti penerimaan dana alokasi khusus yang diterima dari pemerintah pusat oleh Kabupaten/ Kota di Jawa Timur relatif besar, sehingga pemerintah pusat memberikan  dana  bantuan  dana  alokasi  khusus (DAK)  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan pengalokasian belanja tidak langsung seperti    bantuan  keuangan  yang  dianggarkan kepada  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur  untuk meningkatkan  kemampuan  keuangan,  serta belanja tidak terduga untuk pengeluran bencana alam  dan  bencana  sosial.  Sehingga  pemerintah daerah  tetap  dapat  meningkatkan  pelayanan publik untuk masyarakat.
Hipotesis  keenam  dana Alokasi  Khusus (DAK) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Langsung (BL). Hal in berarti dana  alokasi  khusus  (DAK)  dipakai  untuk menutup  kesenjangan  pelayanan  publik  antar daerah  dengan  prioritas  pada  bidang  kegiatan pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur,  kelautan, perikanan  dan  pertanian,  prasarana  pemerintah daerah. permasalahan yang timbul adalah anggaran pengeluaran  daerah  tercermin  dalam  anggaran
pendapatan  belanja  daerah  (APBD)  untuk kegiatan yang didanai oleh dana alokasi khusus belum  mencerminkan  kebutuhan  sesungguhnya dan cenderung tidak efesien. Sehinnga hipotesis keenam  dana  alokasi  khusus  tidak  berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung.
Keterbatasan  yang  terdapat  pada penelitian  ini  yaitu.periode  penelitian  ini  hanya tiga  tahun  (Tahun  2010-2012)  sehingga  masih kurang  dalam  melakukan  generalisasi.  Selain itu  variabel  bebas  yang  digunakan  hanya  dari aspek keuangan sehingga kurang lengkap. Studi ini tidak menganalisis lebih jauh efektifitas dan efisiensi  penggunaan  anggaran  (misalnya  tidak mempertimbangkan  jumlah,  struktur  usia,  dan tingkat pendidikan pegawai dan penduduk).
Bagi  penelitian  selanjutnya  perlu menambah, mengurangi atau mengganti variabel- variabel lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan. Bagi peneliti` selanjutnya disarankan  untuk  memperbanyak  sensus  yang digunakan  agar  hasilnya  lebih  representatif terhadap  populasi  yang  dipilih  dan  mengambil sempel  selain  kabupaten  dan  kota  yang  ada di  Provinsi  Jawa  Timur.    Pemerintah  Daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya  untuk  menambah  penerimaan  daerah sehingga  tercipta  kemandirian  daerah  untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Hal ini akan memberikan dampak bahwa ketergantungan pada Pemerintah Pusat bisa dikurangi. Pemerintah daerah  sebaiknya lebih mengoptimalkan belanja daerah  karena  semakin  besar  belanja  daerah diharapkan  kegiatan  perekonomian  daerah (terjadi  ekspansi  perekonomian).  Saran  ini disampaikan karena permasalahan yang dihadapi dalam belanja daerah adalah masih dominannya belanja  tidak  langsung  di  bandingkan  belanja langsung dalam komposisi belanja daerah

## Daftar Rujukan
Abdullah,  Syukriy  &  Abdul  Halim,  2003, “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap Belanja  Pemerintah  Daerah:  Studi  Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Bali”,
Simposium Nasional Akuntansi VI , Surabaya, hal.1140-1159.
Setiawan, Anjar, 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  dan  Dana       Alokasi  Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Studi Pada Provinsi Jawa  Tengah. Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan),  Universitas  Diponegoro Semarang.
Tuasikal, Askam, 2008., Pengaruh DAU,DAK,PAD dan PDRB terhadap Belanja
Modal  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota Indonesia. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Vol. 1, No. 2 .  Hal.142-155. Wandira, Gugus Arbie, 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK,  dan  DBH  Terhadap  Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah provinsi se Indonesia. Accounting Analysis Journal. AAJ 1 (3) 2013.
Ferry,.  2013.“Bagian  V111  Federalisme”.
Available  online  at:  http://ferryfebub. lecture.ub.ac.id/files/2013/01/Bagian-VIII Federalisme.pdf. (diakses Maret 2013) Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. Edisi 5. Badan  Penerbitan  Universitas  Diponegoro:
Semarang.
Halim,  Abdul.  2007. Akuntansi  Sektor  Publik:
Akuntansi  Keuangan  Daerah. Edisi  3.
Salemba 4 : Jakarta. Halim, Abdul.  2002. Akuntansi  Sektor  Publik  : Akuntansi  Keuangan  Daerah. Salemba  4  :
Jakarta.
Mutiara,  Maimunah  dan  Rusdi  Akbar  (2008).
Flypaper  Effect  pada  Dana Alokasi  Umum
(DAU)  dan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD) terhadap  Belanja  Daerah  pada  Kabupaten/ Kota  di  Pulau  Sumatera. Jurnal  Riset Akuntansi Indonesia. Vol. l I, No. 1, Januari 2008 . Hal. 37-51. Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  Manajemen keuangan daerah. Penerbit Andi:
Yogyakarta.
Pratiwi,  Novi.  2007.  Pengaruh  Dana  Alokasi
Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Terhadap  Prediksi  Belanja  Daerah Pada  Kabupaten/Kota  di  Indonesia. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi
UII: Yogyakarta. Praditha, Indah Ratna, 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur. Universitas Negeri Surabaya. Suratno . 2011 . Analisis Faktor-Faktor Pendapatan Dominan  Dan  Implikasinya  Terhadap Anggaran Belanja Daerah. Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul Jakarta. http://www.
univpancasila.ac.id
Sukriy dan Halim Abdullah (c), “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah”:Studi Kasus Kabupaten/Kota Di  Jawa  dan  Bali, Simposium  Nasional Akuntansi  VI:1140-1159 ,  Surabaya  16-17 Oktober 2003.
Indraningrum, Try, 2011. “Pengaruh pendapatan asli  daerah  (PAD)  dan  dana  alokasi  umum (DAU)  terhadap  belanja  langsung  pada pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di provinsi  jawa  tengah”.  Skripsi  sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UNDIP: Semarang.