## THE ROLE OF INVESTIGATORS CIVIL SERVANTS OF NORTH SUMATERA PROVINCE IN THE FRAMEWORK OF ACTIVITIES OF ILLEGAL LOGGING CRIMINAL ACTIONS

## Lavita Raradanti
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Email korespondensi: lavita31raradanti@gmail.com

## Mahzaniar
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

## Halimatul Maryani
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

## Adawiyah Nasution
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

## ABSTRACT
Illegal logging activities or illegal/illegal logging activities are illegal logging activities by violating laws  and  regulations  that  have  been  going  on  for  a  long  time  in  Indonesia,  especially  in  North Sumatra Province. The purpose of this research is to find out the process of investigating civil servant investigators (PPNS) in the context of taking action against perpetrators of illegal logging in North Sumatra and to  find out  what  obstacles are faced by investigators of  civil servants  (PPNS) in  the context of investigating perpetrators of criminal acts. illegal logging crime. This research was carried out by direct researchers in the field with literature studies, namely by conducting searches of books, and literature and also conducting direct interviews with related parties, Civil Servant Investigators (PPNS). Based on the research conducted by the authors, it can be concluded that the obstacles faced by Civil Servant Investigators (PPNS) in handling forestry crimes, in general, are weak coordination between law enforcers. The main actors (intellectualactors) which are difficult to penetrate by law, the  existence  of  regional  autonomy,  lack  of  facilities  and  infrastructure,  and  limited  funds. Countermeasures against Illegal logging can run well and as expected, it is necessary to increase the eradication of Illegal logging crimes, prepare law enforcement officials both in terms of quality and quantity,  and  enforce  regulations  and  provisions  on  forestry  as  well  as  possible  to  minimize provisions as small as possible the crime of illegal logging throughout Indonesia, especially in North Sumatra Province.
Keywords: Civil Servant Investigator; Enforcemen; Illegal Logging.

## ABSTRAK
Kegiatan Illegal logging atau pembalakan illegal/liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang- undangan yang telah berlangsung sejak lama di Indonesia  khususnya  di  Provinsi  Sumatera  Utara.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  proses  penyidikan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  dalam  rangka  penindakan pelaku tindak pidana illegal logging di Sumatera Utara dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka penyidikan pelaku tindak  pidana ileggal  logging .  Penelilian  ini  dilakukan  dengan  cara  peneliti  langsung kelapangan dengan studi  kepustakaan,  yaitu  dcngan  melakukan  pcnelusuran  terbadap  buku  – buku, literatur – literatur dan juga  melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat
disimpulkan  bahwa  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) dalam  melakukan  penanganan  tindak  pidana  kehutanan  secara  urnum  adalah  lemahnya  koordinasi antar  penegak  hukurn.  pelaku  utama  ( actor  intelektual )  yang  sulit  ditembus  oleh  hukum,  adanya otonomi  daerah,  kurangnya  sarana  dan  prasarana,  dan  keterbatasan  dana.  Penanggulangan  tindak pidana Illegal logging dapat berjalan  dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan maka harus dilakukan  peningkatan pemberantasan  tindak  pidana Illegal  logging ,  mempersiapkan  aparatur penegak  hukum  baik  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas  dan  memberlakukan  peraturan-peraturan dan ketentuan  tentang  kehutanan  dengan  sebaik-baiknya  guna  meminimalkan ketentuan  sekecil mungkin tindak pidana Illegal logging tersebut diseluruh Indonesia khususnya di  Provinsi Sumatera Utara.
Kata kunci : Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Penindakan, Illegal Logging .

## I. PENDAHULUAN
Sejalan
dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat saat ini yang  mana  masyarakat  dihadapkan  dengan pengaruh globalisasi, proses industrialisasi dan modernisasi.  Pengaruh  dan  proses  tersebut tentu akan berdampak baik dalam proses sosial maupun tata kehidupan masyarakat. Terutama pada  proses  industrialisasi  dalam  sektor kehutanan  yang  dapat  berdampak  besar  pada keberlangsungan  mahkluk  hidup  yang  ada dunia.  Hutan  merupakan  sumber  daya  yang sangat  penting  tidak  hanya  sebagai  sumber daya  kayu,  tetapi  lebih  sebagai  salah  satu komponen lingkungan hidup.
Hutan  merupakan  sumber  daya  alam yang  terbuka,  sehingga  akses  masyarakat untuk  masuk  memanfaatkannya  sangat  besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan  hutan.  Berbagai  faktor  penyebab timbulnya  kerusakan  hutan  diantaranya  dapat terjadi  akibat  perbuatan  kesengajaan  atau kelalaian  subyek  hukum  yang  terdiri  dari manusia dan atau badan hukum, karena ternak dan  daya-daya  alam  misalnya  gempa  bumi,
letusan  gunung,  banjir  dan  sebagainya,  dan juga  dapat  terjadi  karena  serangan  hama  dan penyakit pohon.
Di  daerah-daerah  hutan  banyak ditemui  kasus  di  mana  orang,  warga masyarakat  atau  suatu  kelompok  tertentu karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu  buah  pohon  kayu  di  hutan  dengan  tanpa ijin,  ditangkap,  ditahan  dan  didakwa  telah melakukan tindak pidana illegal logging .
Illegal  logging atau  pembalakan illegal/liar  merupakan  kegiatan  penebangan kayu  secara  tidak  sah  dengan  melanggar peraturan perundang- undangan, yaitu berupa; pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan  penebangan  lebih  dari  jatah  yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan ilegal juga terkait dengan masalah perdagangan  ilegal  atau  penyelundupan  kayu maupun  produk  kayu  (kayu  gergajian, plywood, dan sebagainya). Beberapa sejumlah kasus-kasus  yang  pernah  terjadi  diseluruh wilayah  hutan  proninsi  Sumatera  Utara, berdasarkan  rekap  data  di  Kepolisian  Negara
Republik  Indonesia  Daerah  Sumatera  Utara Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  periode tahun  2016  sampai  2018  bahwa  telah  terjadi sebanyak  20  kasus  tindak  8  pidana illegal logging yang  terjadi.  Laporan  kasus-kasus tindak  pidana  illegal  loging  yang  terjadi  di daerah-daerah propinsi Sumatera Utara beradasarkan  data  pada  Diskreskrimsus  dan Satwil  Sejajaran  Polda  Sumut  bahwa  laporan tindak  pidana  iilegal  logging  di  Polres  Tanah Karo  sebanyak  5  kasus,  Polres  Tobasa sebanyak  2  kasus,  Polres  Tapanuli  Selatan sebanyak  9  kasus,  Polres  Tapanuli  Tengah sebanyak  1  kasus,  Polres  Labuhan  Batu  1 kasus, Polres, Sibolga 2 kasus.
Terbentuknya  Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dirasa belum mampu  memberikan  upaya  yang  optimal dalam  proses  penegakan  hukum  terutama dalam  memberantas  mengenai  pembalakan liar.  Kepolisian  dalam  menyelidik  serta menyidik  suatu  tindak  pidana  memerlukan bantuan  yang  lebih  dikarenakan  banyak kekurangan  dan  kendala.  Maka  dari  itu, penyidik  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil berperan penting agar tegaknya hukum sesuai dengan  tujuan  dibentuknya  undang-undang tersebut. Hal ini juga telah diatur sebagaimana KUHAP dalam Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa  penyidikan  tindak  pidana  tidak  hanya dijalankan  oleh  Polisi  Negara  Republik Indonesia  melainkan  juga  dapat  dilaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil.
Dalam menegakan hukum atas
tindakann illegal  logging yang  ada  di Indonesia tentu menggunakan dasar UU yang menyangkut  tentang  Kehutanan.  Sehingga diperlukan  penyidikan  tindak  pidana  bidang Kehutanan sebagai salah satu bentuk penyidikan  yang  dilakukan  oleh  pejabat pegawari negeri sipil. Penyidikan ini dimaksudkan  untuk  melakukan  pemeriksaan atas  keterangan  tentang  tindak  pidana  di bidang illegal  logging .  Pada  hakikatnya penyidikan  tindak  pidana  dalam  bidang kehutanan merupakan salah satu  upaya untuk menegakkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan Kehutanan. Penyidikan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan yang diinstruksikan untuk diperiksa atau disidik.
Pelaksanaan  tugas  penyidik  di  bidang tindak  pidana  kehutanan  oleh  penyidik pegawai  negeri  sipil  harus  didasarkan  UU Kehutanan  dan  KUHAP  (Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana).  Dalam  UU Kehutanan penyidik PPNS (penyidik pegawai negeri  sipil)  diatur  dalam  Pasal  77.  Adapun dalam KUHAP penyidik diatur dalam Pasal 1 ayat (1) “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik  Indonesia  atau  pejabat  pegawai negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.  Penyidik  pegawai  negeri  sipil memiliki  wewenang  sesuai  yang  ditetapkan dalam  Undang-Undang  yang  menjadi  dasar hukumnya (Pasal 6 ayat (1)) selanjutnya Pasal 7 ayat (2).
Penyidik  pegawai  negeri  sipil  dalam
sistem  peradilan  pidana  berada  dalam  satu komponen dengan polisi oleh karena KUHAP mengatur  bahwa  dalam  pelaksanaan  tugas penyidik  pegawai  negeri  sipil  berada  dibawa koordinasi dan pengawasan penyidik polri. Hal tersebut disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 ayat  (2)  KUHAP  yang  menyebutkan  bahwa penyidik  sebagaimana  dimaksudkan  dalam Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b  memiliki  wewenang sesuai  dengan  Undang-Undang  yang  menjadi dasar  hukumnya  masing-masing  dan  dalam pelaksanaan  tugasnya  berada  di bawa koordinasi dan pengawasan dari penyidik polri yang  tertuang  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a KUHAP.
Dengan keberadaan Penyidik Pegawai Negeri  Sipil  tersebut,  maka  tindak  pidana tertentu yang terjadi di luar KUHAP telah ada organ  yang  menanganinya,  termasuk  tindak pidana di bidang Kehutanan yang penyidikannya  dan  penanganannya  dilakukan oleh  Penyidik  Pengawai  Negeri  Sipil. Meskipun  demikian  dengan  adanya  pihak PPNS  yang  menangani  tindak  pidana illegal logging tidak  menutup  kemungkinan  para pelaku  tidak  melakukan illegal  logging dikawasan  hutan  yang  tidak  memiliki  ijin menebang.

## II. METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  merupakan  tempat dimana  suatu  penelitian  tersebut  dilakukan. Lokasi  penelitian  yang  diambil  oleh  peneliti dalam  pengambilan  data  dilakukan  di  Dinas Kehutanan  Provinsi  Sumatera  Utara  yang
bertempat  di  Jalan  Sisingamangaraja  Km  5,5 no  14  Marindal,  Medan,  Harjosari  II,  Medan Amplas, Kota Medan, Sumatra Utara.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  dengan    menggunakan metode pendekatan empiris. Empiris diartikan sebagai  kajian  terhadap fakta yang timbul di lapangan. Penelitian empiris dilakukan dengan mengkaji  hukum  yang  timbul  dalam  perilaku masyarakat.  primer  yang  didapat    dari  fakta penelitian lapangan.
Data  yang  dipakai  dalam  melakukan penelitian  ini  yakti  data  sekunder  dan  data sekunder,  adapun  yang  dimaksud  dengan kedua data tersebut adalah sebagai berikut :
1. Data primer
Adalah  data  yang  didapatkan  dari wawancara  atau  interview  langsung  kepada narasumber  dan  responden.  Sumber  data didapatkan  dengan  kegiatan  wawancara  di lapangan mengenai penyidikan yang dilakukan oleh  penyidik  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil Kehutanan  di  lingkup  Dinas  Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
2.  Data sekunder
Terkait  dengan  data  ini  perolehan  data melalui  studi  kepustakaan  serta  penelaahan melalui  berbagai  literatur  yang  berkaitan dengan  penelitian  ini,  Adapaun  sumber  data sekunder dapat dikutip dari :
a. Bahan  Hukum  Primer,  yang  merupakan bahan hukum yang mempunyai  kekuatan mengikat  seperti  UU  No.  8  Tahun  1981 Tentang  Kitab  Undang-Undang  hukum acara  pidana  (KUHAP),  undang-undang
No  41  tahun  1999  tentang  kehutanan, undang-undang  No  18  tahun  2013 pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H).
b. Bahan hukum Sekunder, yang memberikan  penjelasan  serta  menunjang bahan hukum primer berupa makalah dan hasil penelitian.
c. Bahan  hukum  Tersier,  yaitu  bahan  yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum  primer dan bahan hukum  sekunder , berupa hasil pencarian dalam internet.
Teknik  ini  dilakukan  dengan  berbagai sumber  bacaan  melalui  buku,  internet,  jurnal ilmiah,  maupun  pendapat  para  sarjana. Pengolahan  data  melalui  studi  kepustakaan dilakukan  dengan  tujuan  penelitian  yang dilakukan menjadi lebih sistematis dan teratur.
Data  penelitian  diperoleh  dari  penelitian langsung  di  lapangan  dengan  prosedur pengambilan  informasi,  menganalisis,  serta penjelasan mengenai pendapat yang berkaitan dengan penerapan hukum  melalui tahap yang disebut  dengan  wawancara.  Wawancara dilaksanakan  dengan  mengumpulkan  data yang  dilakukan  langsung  di  lapangan  dengan menentukan  langsung  narasumber  agar  data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dari  keseluruhan  teknik  pengumpulan data  di  atas,  maka  analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis kualitatif karena menggunakan metode penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analisis.
Dengan  keseluruhan  bahan  yang  dipakai kemudian  penulis  dapat  mengolah  bahan tersebut  yang kemudian  dapat  dijadikan jalan untuk  mencari  jawaban  dalam  melakukan penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  tujuan  dari  kodifikasi  dan unifikasi,  maka  segala  tata  cara  dari  suatu proses  pidana  yang  akan  diperiksakan  diadili oleh lingkungan peradilan umum berdasarkan pada  Undang-Undang  No  8  Tahun  1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP).  Pada  dasarnya  baik Undang-Undang  No.41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mempunyai  kedudukan  yang  sejajar,  tetapi antara kedua Undang-Undang No.41 Tentang Kehutanan  adalah  merupakan  ketentuan hukum materiel yang berfungsi mengatur dan menetapkan  kewajiban,  larangan  sanksi pidananya,  sedangkan  dalam  Undang-undang No.8  Tahun  1981  Tentang  KUHAP  adalah ketentuan hukum  formil  yang mengatur  cara- cara  menetapkan  sanksi  pidananya  secara benar  jika  terjadi  hambatan-hambatan  dalam melaksanakan  Undang-Undang  No.41  Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Dalam  hal  melakukan  penyelidikan, penyidik  kehutanan  sepenuhnya  berpedoman kepada  hukum  acara  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  No.  1981 Tentang  KUHAP  dengan  demikian  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkungan
instansi  pemerintah  yang  lingkup  tugas  dan tanggung  jawabnya  di  bidang  Kehutanan diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Dalam  Pasal  38  Peraturan  Pemerintah Nomor  45  tahun  2004  Tentang  Perlindungan Hutan  dinyatakan  bahwa  Pejabat  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  Kehutanan  merupakan Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di  lingkungan instansi  kehutanan  pusat  atau  daerah,  yang oleh atas dan kuasa Undang-Undang memiliki wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 50 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  dan Undang-Undang  No  41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan.
Kedudukan  PPNS  Dinas  Kehutanan Sumatera  Utara  sebagai  tenaga  fungsional yaitu  disamping  staf  Dinas  Kehutanan  juga secara tugas pokok dan fungsi sebagai tenaga fungsional  pejabat  PPNS  yang  langsung dibawah Kepala Dinas Kehutanan tapi sehari- hari dibawah binaan adminstrasi kepegawaian Kepala  Bidang  Perlindungan  Hutan  Dinas Kehutanan  Sumatera  Utara,  kedudukan  hak dan  kewajibannya  sama  dengan  PNS  biasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dasar  hukum  PPNS  Kehutanan  diatur didalam  Pasal  6  ayat  1  KUHAP  yaitu  bahwa ada  dua  pejabat  yang  berkedudukan  sebagai penyidik,  yaitu  Penyidik  POLRI  dan  PPNS. Yang  dijabarkan  dalam  Pasal  77  ayat  1
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan  yaitu  selain  Pejabat  Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang lingkup dan tugasnya dan tanggung jawabnya meliputi  pengurusan  hutan,  diberi  wewenang khusus  sebagai  penyidik  sebagaimana  yang dimaksud Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP.
Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil Kehutanan dalam melakukan penyidikan diatur  di  dalam  Pasal  77  ayat  (2)  Undang- Undang  No.  41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan yaitu :
1. Melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran laporan  atau  keterangan  yang  berkenaan dengan  tindak  pidana  yang  menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
2. Melakukan  pemeriksaan  terhadap  orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut kawasan hutan dan hasil hutan.
3. Memeriksa  tanda  pengenal  seorang  yang berada  dalam  kawasan  hutan  atau  wilayah hukumnya.
4. Melakukan  pengeledahan  dan  penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
5. Menerima  keterangan  barang  bukti  dari orang  atau  badan  hukum  sehubungan dengan  tindak  pidana  yang  menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
6. Menangkap  dan  menahan  dalam  kordinasi dan  pengawasan  Penyidik  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  sesuai  Pasal  7
ayat  2  (KUHAP)  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
7. Membuat dan menandatangani berita acara diatur  didalam  Pasal  8  ayat  1  (KUHAP) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.
8. Menghentikan  penyidikan  apabila  tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana  yang  menyangkut  hutan,  kawasan hutan,  dan  hasil  hutan  terdapat  di  dalam Pasal  7  ayat  1  huruf  i  (KUHAP)  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Di  dalam  penjelasan  Pasal  77  Undang- Undang  No.  41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan  dijelaskan  bahwa  dimulainya penyidikan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS) harus memberitahu dimulainya penyidikan kepada penyidik POLRI dan hasil penyidikan  diserahkan  kepada  Penuntut Umum  melalui  Pejabat  Penyidik  POLRI,  hal ini  dimaksudkan  untuk  memberi  jaminan bahwa  hasil  penyidikan  telah  memenuhi ketentuan  dan  persyaratan.  Dalam  Pasal  39 Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  2004 Tentang Perlindungan Hutan yaitu:
“ Dalam  rangka  kegiatan  administarasi penyidikan  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil dalam  hal  tertentu  dapat  secara  langsung menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi  terkait  dan  tembusannya  kepada Penyidik POLRI ”.
Dalam  hal  dimulainya  penyidikan
Penyidik PNS menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
(SPDP)  kepada  penyidik  POLRI.  Tindakan- tindakan yang dapat dilakukan PPNS Kehutanan  dalam  tindak  pidana  khusus  di
bidang Kehutanan yaitu :
1. Penyidik  melakukan  pemeriksaan  ke  Tempat Kejadian Perkara (TKP)
2. Melacak dan menangkap pelaku dari tindak pidana tersebut.
3. Pelaku  tindak  pidana  diserahkan  kepada POLRI  atau  Polres  setempat  untuk pengusutan lebih lanjut.
Penyidikan  dilakukan  oleh  Penyidik POLRI  dan  PPNS  Dinas  Kehutanan  yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam penanganan  kasus  tindak  pidana  khusus bidang  kehutanan  pada  satu  ekosistem  hutan, ada beberapa tahap-tahap yang harus dilakukan oleh PPNS Kehutanan dan Penyidik POLRI.
Tahapan-tahapan penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Petunjuk teknis
pelaksanaan jabatan fungsional polisi kehutanan dan PPNS kehutanan yaitu:
1. Menerima  laporan  /  pengaduan  masyrakat atau operasi tangkap tangan.
Setelah menerima laporan PPNS langsung Penangkapan tersebut dilakukan oleh PPNS  kehutanan  di  tempat  kejadian  perkara pada  waktu  pelaku  tindak  pidana  tertangkap tangan dan ketika pelaku ditangkap pada saat hendak  melarikan  diri.  Dalam  hal  ini penangkapan  dilakukan  pada  pelaku  tindak pidana yang sudah diketahui oranngya.
2. Penahanan sementara tersangka .
Penahanan  sementara  tersangka  di kantor  PPNS  Kehutanan  selama  1  (satu)  hari
atau  1  x  24  jam.  Hal  ini  dilakukan  untuk melakukan  pemeriksaan  terhadap  pelaku tindak  pidana,  saksi,  dan  mengumpulkan barang bukti yang  diperoleh PPNS Kehutanan dan juga PPNS Kehutanan membuat keterangan tersebut.
3. Pengumpulan barang bukti
Pengumpulan  barang  bukti  dilakukan PPNS  Kehutanan  untuk  mengetahui  jenis tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  PPNS Kehutanan  dan  untuk  mengetahui  status  dari pelaku tindak pidana.
4. PPNS  Kehutanan  melakukan  pemeriksaan terhadap :
a. Tersangka Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, Undang-Undang telah memberikan beberapa hak yang bersifat  perlindungan  terhadap  hak azazi  serta  perlindungan  terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembenaran diri.
b. Saksi-saksi Pada  dasarnya  pemeriksaan  yang dilakukan  oleh  PPNS  Kehutanan terhadap  tersangka  hampir  sama dengan  pemeriksaan  yang  dilakukan terhadap  saksi  yang  langsung  melihat peristiwa tindak pidana itu dilakukan.
5. Pembuatan berita acara penyidikan (BAP) Hal ini penting dilakukan guna mengetahui  serta  membuat  laporan  kepada penyidik POLRI yang merupakan suatu proses tindak  lanjut  yang  dilakukan  terhadap  pelaku tindak pidana di bidang kehutanan tersebut.
6. Penyerahan tersangka beserta surat pengantar  dari  PPNS  Kehutanan  kepada Penyidik  POLRI  Penyerahan  tersangka kepada penyidik POLRI adalah untuk dapat melakukan tindak lanjut dalam
pemeriksaan perkara yang dilakukan pelaku tindak pidana.
Setelah dilakukannya tahap-tahap penangkapan  tindak  pidana  oleh  PPNS Kehutanan  terhadap  pelaku  tindak  pidana, maka dilakukan tahapan-tahapan yang dilakukan  penyidik  POLRI  sebagai  tindak lanjut yang dilakukan yaitu :
1. Setelah  PPNS  Kehutanan  menyerahkan tersangka  beserta  surat  pengantar  kepada penyidik  POLRI,  maka  penyidik  POLRI melakukan  penyidikan  lanjut  terhadap  : Tersangka,  Saksi-saksi  dan  Barang  bukti yang cukup kuat.
2. Pembuatan  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP), setelah dilakukan proses pemeriksaan  maka  penyidik  POLRI membuat Berita Acara Pemeriksaan yang berarti  ada  tindak  pidana  yang  terjadi, serta merupakan berkas di Kepolisian agar dapat dilaporkan ke Kapolda setempat.
3. Pelimpahan  ke  kantor  pengadilan  atau kantor kejaksaan, hal ini dilakukan untuk membela akan kepentingan dari tersangka agar  dapat  memperoleh  perlindungan hukum hingga menjadi status terdakwa. Dalam  melaksanakan  tugas  penyidik terhadap suatu tindak pidana khusus di bidang kehutanan  khususnya illegal  logging terdapat ciri-ciri  yang  khas  dalam  penanganannya,
yaitu :
1. PPNS  Kehutanan  menerima  laporan  dan mengetahui  sendiri  telah  terjadi  suatu tindak  pidana  bidang  kehutanan  maka dengan segera PPNS Kehutanan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.
2. PPNS  Kehutanan  kemudian  melakukan penahanan  selama-lamanya  1-2  hari  di kantor  PPNS  Kehutanan,  bila  kemudian ditemukan  cukup  bukti-bukti  yang  kuat yaitu  berupa  mesin  pemotong  kayu,  kayu hasil penebangan liar, keterangan saksi lain dari si pelaku (tersangka) untuk selanjutnya diperiksa  untuk  dibuat  Berita  Acara Pemeriksaan (BAP).
3. Di dalam proses ini pihak POLRI setempat harus  diberitahu  oleh  PPNS  Kehutanan bahwa  telah  terjadi  tindak  pidana  khusus bidang  kehutanan  dan  si  tersangka  dalam proses pemeriksaaan.
4. Untuk  kepentingan  penyidikan,  PPNS Kehutanan  diberi  petunjuk  oleh  penyidik POLRI mengenai proses penyidikan tindak pidana yang terjadi.
5. Bila proses pemeriksaan penyidikan dianggap  telah  cukup  PPNS  Kehutanan maka  si  tersangka  diserahkan  kepada penyidik  POLRI  setempat  yang  disertai BAP  dan  surat  pelimpahan  pemeriksaan. Bila proses pemeriksaan dianggap lengkap maka pihak POLRI berkewajiban
melengkapinya.
6. Dalam  hal  proses  penyidikan  dianggap telah selesai oleh Penyidik PPNS
Kehutanan tersebut, maka PPNS Kehutanan segera  menyerahkan  hasil  penyidikannya kepada  penuntut  umum  melalui  penyidik POLRI.
7. Dalam  hal  penuntut  umum  berpendapat bahwa  hasil  penyidikan  masih  kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan  berkas  perkara  kepada penyidik  POLRI  disertai  petunjuk  untuk dilengkapi.
8. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan  dengan  petunjuk  dari  penuntut umum.
9. Penyidikan  dianggap  telah  selesai  dalam waktu  14  hari  penuntut  umum  tidak mengembalikan  hasil  penyelidikan  atau apabila  sebelum  batas  waktu  tersebut berakhir  telah  ada  pemberitahuan  tentang hal  itu  dari  penuntut  umum  kepada penyidik.
Tabel  proses  penyidikan  oleh  PPNS Kehutanan dalam tindak pidana illegal logging dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 1. PPNS Kehutanan dalam Tindak Pidana Illegal Logging
Berdasarkan  skema  ini,  maka  tahapan pembuatan berita acara penyidikan (BAP) oleh PPNS  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Sumatera Utara yaitu:
1.  Menerima  laporan  kejadian  /  operasi tangkap tangan (OTT).
2.  Membuat  surat  perintah  penyidikan  dari Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara.
3.  Membuat surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara.
4.  Membuat  berita  acara  tempat  kejadian perkara  (melakukan  pemeriksaan  atas kebenaran laoran atau keterangan kejadian tindak pidana illegal logging.
5.  Melakukan  pemeriksaan  terhadap  orang yang  diduga  melakukan  tindak  pidana ileggal logging.
6.  Melakukan  pengeledahan  dan  penyitaan barang bukti.
7.  Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum.
8.  Membuat  atau  menandatangani  berita acara.
9.  Membuat Surat Pemberitahuan
Dimulainya Penyidikan (SPDP).
10.  Membuat  surat  panggilan,  tersangka,
pelapor,  saksi  Ahli,  Polisi  Kehutanan  / Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
11.  Membuat berita acara pemeriksaan untuk tersangka,  pelapor,  saksi  ahli,  Polisi Kehutanan  /  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil (PPNS).
12.  Melakukan  kordinasi  dengan  kordinator pengawas  (korwas)  dari  polri  dengan membawa perkara yang meliputi
pencatatan,  pelaporan  berita  acara,  surat menyurat yang telah disusun.
13.  Apabila  menurut  kordinator  pengawas (korwas)  Polri  telah  dianggap  cukup setelah itu :
a. Penyerahan  berkas  tahap  pertama, hanya penyerahan berkas perkara saja.
b. Penyerahan berkas perkara tahap kedua dengan  menyerahkan  berkas  perkara juga penyerahan tersangka dan barang bukti.
14.  Apabila P.21 (berkas dinyatakan lengkap) tinggal  menunggu  jadwal  sidang  di Pengadilan Negeri.
Selanjutnya ada perbedaan  PPNS dengan Polisi  Kehutanan  diantaranya  adalah  tertera dalam tabel.
Tabel  1.  perbedaan    PPNS  dengan  Polisi Kehutanan
PPNS Kehutanan dan Polisi Kehutanan ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasi  atau  laporan  tersebut  apabila terbukti  benar  maka  langkah  yang  dilakukan adalah  melakukan  penangkapan  terhadap pelaku,  penahanan  sementara  tersangka  di kantor PPNS Kehutanan, pengumpulan barang bukti,  pembuatan  berita  acara  pemeriksaan
(BAP),  penyerahan  tersangka  beserta  surat pengantar  dari  PPNS  Kehutanan  kepada penyidik  Polri,  setelah  itu  penyidik  Polri melakukan penyidikan lanjut terhadap tersangka,  saksi-saksi  dan  barang  bukti  yang cukup kuat, penyidik Polri mebuat berita acara pemeriksaan (BAP), dan pelimpahan ke kantor pengadilan atau kantor kejaksaan.
Dalam  pelaksanaan  wewenang  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam penindakan  tindak  pidana illegal  logging terdapat  beberapa  hambatan-hambatan  yang dihadapi  penyidik  yaitu  pada  sektor  arutan  / norma, pada sektor aparat, pada sektor sarana dan prasarana, dan pada sektor masyrakat.

## IV. KESIMPULAN
Proses  penyelidikan  dan  penyidikan dimulai  ketika  adanya  informasi  atau  laporan tentang  dugaan  terjadinya  illegal  logging. Setelah  adanya  laporan  tersebut  PPNS Kehutanan dan Polisi Kehutanan ke lapangan untuk  mengecek  kebenaran  informasi  atau laporan  tersebut  apabila  terbukti  benar  maka langkah  yang  dilakukan  adalah  melakukan penangkapan  terhadap  pelaku,  penahanan sementara tersangka di kantor PPNS Kehutanan, pengumpulan barang bukti, pembuatan  berita  acara  pemeriksaan  (BAP), penyerahan  tersangka  beserta  surat  pengantar dari  PPNS  Kehutanan  kepada  penyidik  Polri, setelah itu penyidik Polri melakukan penyidikan  lanjut  terhadap  tersangka,  saksi- saksi  dan  barang  bukti  yang  cukup  kuat,
penyidik Polri mebuat berita acara pemeriksaan (BAP), dan pelimpahan ke kantor pengadilan atau kantor kejaksaan.
Dalam pelaksanaan wewenang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam penindakan  tindak  pidana  illegal  logging terdapat  beberapa  hambatan-hambatan  yang dihadapi  penyidik  yaitu  pada  sektor  arutan  / norma, pada sektor aparat, pada sektor sarana dan prasarana, dan pada sektor masyrakat.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku-Buku :
Ali,  Zainudun,  2010, Metode  Penelitian Hukum , Jakarta, Sinar Grafika.
Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Peneltian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Burhan Bungin, 2003, Analisis data Penelitian Kualitatif , Raja grafindo Persada, Jakarta.
Burhan  Ashofa,  2004 Metode  Penelitian Hukum, Rieneka Cipta, Jakarta.
Dellyana,  shant,  1988, Konsep  Penegakan Hukum , Liberty,  Yogyakarta.
Djoko  Prakoso,  1985, Eksistensi  Jaksa  Di Tengah-tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
Fajar,  Mukti  dan  Achmad,  Yulianto,  2015,
Dualisme  Penelitian  Hukum-Normatif dan  Empiris ,  Yogyakarta,  Pustaka Pelajar.
Igm  Nurjana,  2005, Korupsi  dan  Illegal Logging  Dalam  Sistem  Desentralisasi, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera  Utara  Direktorat  Reserse
Kriminal  Khusus,  Rekap  Data  Tindak Pidana Illegal logging Pada Ditreskrimsus  Dan  Satwil  Sejajaran
Polda Sumut Tahun 2016-2018.
M.  Harahap,  Yahya,  2000, Pembahasan permasalahan  dan  Penerapan  Kuhap, Penyidikan  dan  Penuntutan ,  Jakarta,
Sinar Grafika.
Nurjana,  Igm,  2005, Korupsi  dan  Illegal logging  Dalam  Sistem  Desentralisasi,
Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Petter  Mahmud  Marzuki,  2008, Penelitian hukum ,  Kencana  Prenada  Media    Group,
Jakarta.
Prakoso,    Djoko,  1985, Eksistensi  Jaksa  Di
Tengah-Tengah Masyrakat , Jakarta
Timur, Ghalia Indonesia.
Salim,H.S,  2002, Dasar  –  Dasar  Hukum Kehutanan ( Edisi Revisi ) . Jakarta, Sinar Grafika
2. Peraturan  Perundang-Undangan  dan Putusan:

## Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang cara pengangkatan, pemberhentian, mutasi dan pengambilan sumpah atau janji pejabat PPNS.