## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1764 - 1783  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6663

## Poligami dalam Negara-Negara Islam
Bian Ambarayadi, Andi Molawaliada Patodongi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga bianambarayadi@gmail.com, patodongi@gmail.com

## ABSTRACT
Polygamy  is  a  problem  faced  by  contemporary  society  that  is  considered discrimination  against  women.  Since  the  beginning  of  the  20th  century,  there  has  been  a phenomenon of family law reform in several countries where the majority of the population is Muslim. These countries have reformed Islamic law in family law, triggered by various factors, including political, socio-cultural, economic, and others.  This renewal of Islamic law  is a new interpretation, where some countries collaborate between Western legal rules and Islamic law. This  research  aims  to  study  polygamy  regulations  in  nine  countries,  namely  Indonesia, Malaysia, Pakistan, Egypt, Morocco, Jordan, Syria, Turkey, and Tunisia. The method used in this research is a comparative approach to examine the rules of polygamy in the nine countries that are  comparing  regulations  to  see  the  differences  and  similarities  in  the  rules  of  polygamy  in each country so it can be described according to the group. The results of the discussion show that polygamy in Ulama's view is permissible, and polygamy in 9 Islamic countries can grouped into two, namely, countries that allow polygamy and countries that prohibit polygamy.
Keywords: Polygamy; Family Law; Islamic Law; Islamic Countries

## ABSTRAK
Poligami merupakan problematika yang dihadapi oleh masyarakat kontemporer, hal ini dianggap sebagai sebuah diskriminasi terhadap perempuan. Sejak permulaan abad ke-20, terdapat  fenomena  reformasi  hukum  keluarga  di  sejumlah  negara  yang  mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara-negara tersebut melakukan pembaruan hukum Islam pada hukum keluarga dengan dipicu oleh beragam faktor, antara lain politik, sosial budaya, ekonomi,  dan  lain-lain.  Pembaruan  hukum  Islam  ini  merupakan  sebuah  interpretasi  yang baru,  dimana  sebagian  negara  mengkolaborasikan  antara  aturan  hukum  barat  dan  hukum Islam.  Penelitian  ini  merupakan  sebuah  penelitian  yang  akan  mengkaji  aturan  poligami  di sembilan negara, yaitu: Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir, Maroko, Yordania, Syiria, Turki dan  Tunisia.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan pendekatan komparatif untuk mengkaji aturan-aturan poligami di sembilan negara tersebut, yang kemudian dikomparasikan guna melihat perbedaan dan persamaan aturan poligami di setiap  negara,  sehingga  dapat  dipetakan  sesuai  dengan  kelompoknya.  Hasil  pembahasan menunjukkan  bahwa  poligami  menurut  pandangan  Ulama  adalah  boleh,  dan  poligami  di  9 negara Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu, negara yang membolehkan poligami dan negara yang melarang poligami.
Kata kunci: Poligami; Hukum Keluarga; Hukum Islam; Negara-Negara Islam

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## PENDAHULUAN
Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang memiliki lebih  dari  satu  istri.  Praktik  poligami  telah  ada  sejak  zaman  dahulu 1 di  berbagai negara  dan  budaya,  termasuk  di  kalangan  umat  Islam.  Al-Quran  memperbolehkan poligami dengan syarat adil dan bermaksud untuk menolong kaum dhuafa, terutama setelah perang Uhud yang banyak menimbulkan janda dan anak yatim. 2 Namun, Al- Quran  juga  mengidealkan  sistem  perkawinan  monogami  sebagai  bentuk kesempurnaan cinta dan kasih sayang. 3 Dalil Al-Qur’an yang sering digunakan untuk kebolehan berpoligami yaitu firman Allah swt. dalam surah An-Nisa:
ْمُكَل  َباَط اَم ا ْىُحِكْواَف ى ٰمٰحَيْلا ىِف ا ْىُطِسْقُج  الََّا ْمُحْف ِخ  ْنِا َو اَم  ْوَا ًةَد ِحا َىَف ا ْىُلِدْعَج  الََّا ْمُحْف ِخ  ْنِاَف ۚ َعٰب ُر َو  َثٰلُث َو ىٰىْثَم  ِءۤاَسِّىلا  َهِّم ۗا ْىُل ْىُعَج  الََّا ىٰٰٓوْدَا  َكِلٰذ ۗ ْمُكُواَمْيَا  ْثَكَلَم
4
“ Jika  kamu  khawatir  tidak  akan  mampu  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yatim  (bilamana  kamu  menikahinya),  nikahilah  perempuan  (lain)  yang kamu  senangi:  dua,  tiga,  atau  empat.  Akan  tetapi,  jika  kamu  khawatir  tidak  akan mampu  berlaku  adil,  (nikahilah)  seorang  saja  atau  hamba  sahaya  perempuan  yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” 5 (An-Nisa’: 3) Poligami menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif bagi pelaku dan pihak-pihak  terkait,  seperti  istri-istri,  anak-anak,  keluarga  besar,  dan  masyarakat. Dampak  positif  poligami antara  lain adalah  memberikan  perlindungan  dan  nafkah bagi wanita yang tidak memiliki suami atau keluarga, meningkatkan jumlah populasi umat  Islam,  memperluas  jaringan  kekerabatan  dan  persaudaraan,  serta menghindari perselingkuhan atau zina. 6 Dampak negatif poligami antara lain adalah menimbulkan  ketidakadilan  dan  ketidakharmonisan  dalam  rumah  tangga, menyebabkan  trauma  psikologis  dan  fisik  bagi  istri-istri  dan  anak-anak, menurunkan  kualitas  pendidikan  dan  kesehatan  keluarga,  serta  menimbulkan konflik sosial dan hukum. 7
Sejak permulaan abad ke-20, terdapat fenomena reformasi hukum keluarga di  sejumlah  negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam.  Negara-negara tersebut  melakukan  pembaharuan  hukum  Islam  pada  hukum  keluarga  dengan dipicu oleh beragam faktor, antara lain politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain.
1 Hervin Yoki Pradikta, Hasanuddin Muhammad dan Musda Asmara, “Poligami di Malaysia dan  Indonesia  serta  Relevansinya  dengan  Pemenuhan  Hak  Gender”, Al-Istinbath:  Jurnal Hukum Islam, Vol: 5:2 (November 2020), hlm. 214.
2 Abdul Karim Munte, “Ini Beberapa Aturan Hukum Poligami di Negara-Negara Muslim”, Ini Beberapa Aturan Hukum Poligami di Negara-Negara Muslim | Bincang Syariah, akses tanggal 25 Mei 2023.
3 Nur  Aisyah  Hanum,  “Perbedaan  Berpoligami  pada  Zaman  Rasulullah  SAW  dan  Zaman Sekarang”,  Perbedaan  Berpoligami  pada  Zaman  Rasulullah  SAW  dan  Zaman  Sekarang  | kumparan.com, akses tanggal 25 Mei 2023.
4 An-Nisa’ (4): 3.
5 Terjemahan Qur’an Kemenag.
6 MediaIndonesia.  com,  “Beragam  Praktik  Poligami  di  Berbagai  Negara”,  Beragam  Praktik Poligami di Berbagai Negara (mediaindonesia.com), akses tanggal 25 Mei 2023.
7 Janeko, “Studi Eksplorasi Hukum Poligami di Berbagai Negara Muslim”, Jurnal Ummul Qura, Vol. 10:2 (September 2017), hlm. 51-64.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1764 - 1783  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6663
Mengenai  reformasi  hukum  Islam  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Suud  Sarim Karimullah dari kutipan Lathifatul dari pendapat Tahir Mahmood yang mengatakan bahwa  ada  empat  pola  dari  reformasi  dalam  hukum  keluarga  di  berbagai  negara muslim  dunia  yang  antara  lain; intra  doctrinal  reform,  extra  doctrinal  reform, regulatory reform, dan codification. 8
Jika  dicermati,  poligami  berkaitan  dengan  berbagai  isu  kontemporer  yang relevan  dengan  perkembangan  zaman,  seperti  hak  asasi  manusia,  kesetaraan gender,  kesehatan  reproduksi,  pemberdayaan  perempuan,  kebijakan  keluarga berencana,  pengentasan  kemiskinan,  pendidikan  anak-anak,  keamanan  nasional, dan  toleransi  antaragama.  Isu-isu  ini  memerlukan  analisis  kritis  dan  komparatif tentang poligami di berbagai negara muslim yang memiliki latar belakang sejarah, budaya, dan hukum yang berbeda-beda. Tulisan ini hanya akan membahas tentang poligami  menurut  pandangan  sebagian  Ulama  dan  aturan-aturan  poligami  di berbagai  negara  muslim,  agar  dapat  menjadi  bahan  tambahan  yang  diharapkan dapat  digunakan  sebagai  referensi  dalam    menjawab  permasalahan-permasalahan poligami di masa sekarang.
Problematika  yang  terjadi  dalam  hukum  keluarga  Islam  tentang  poligami telah menarik perhatian banyak peneliti, baik itu dari segi eksistensi poligami dalam aturan  negara,  poligami  dalam  perspektif  fikih  konvensional  dan  kontemporer, keadilan  yang  terdapat  dalam  dalil  tentang  poligami,  poligami  dalam  berbagai negara  muslim,  dan  lain-lainnya.  Penelitian-penelitian  tentang  poligami  sangatlah banyak, akan tetapi dalam setiap penelitian memiliki ciri khas tersendiri, sehingga membedakan  antara  satu  penelitian  dengan  penelitian  yang  lain,  walaupun  dalam tema yang sama. Begitu juga dengan penelitian ini yang membahas poligami dalam negara-negara  Islam  tidaklah  sama  dengan  penelitian  lainnya,  yang  mana perbedaannya  secara  jelas  terdapat  pada  negara-negara  yang  dibahas.  Dalam penelitian ini ada sembilan negara yang dibahas, yaitu Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir, Maroko, Yordania, Syiria, Turki dan Tunisia.
Beberapa  penelitian  yang  juga  membahas  poligami  di  berbagai  negara muslim  adalah, pertama, tulisan  Suud  Sarim  Karimullah  yang  membahas  poligami dalam  perspektif  fikih  dan  hukum  keluarga  negara  muslim.  Ia  menilai  aturan poligami  di  beberapa  negara  muslim  seperti  Turki,  Tunisia,  Indonesia,  dan  Saudi Arabia merupakan hukum baru yang lebih progresif dari ketentuan hukum yang ada di  fikih,  dilihat  dari  perubahan  kehidupan  sosial  di  setiap  negara  muslim. 9 Kedua, tulisan Abdurrahman Hakim dan Kutbuddin Aibak yang membahas poligami dalam studi  perbandingan  hukum  keluarga  perkawinan  Arab  Saudi,  Pakistan,  dan Indonesia. Ketiga negara tersebut memiliki aturan yang berbeda  tentang poligami, ini  berdasarkan  dengan  pengaruh  hukum  yang  berkembang  di  masing-masing negara. 10 Ketiga, tulisan Janeko tentang studi eksplorasi hukum poligami di berbagai
8 Suud Sarim Karimullah, “Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim”, Maddika: Journal of Islamic Family Law, Vol. 2:1 (Juli 2021), hlm. 8.
9 Suud Sarim Karimullah, “Poligami Perspektif Fikih”, hlm. 7-20.
10 Abdurrahman  Hakim  dan  Kutbuddin  Aibak,  “Poligami  di  Dunia  Muslim”, Ahkam:  Jurnal Hukum Islam, Vol. 9:1 (Juli 2021), hlm. 105-128.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1764 - 1783  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6663
negara muslim. Ia menilai bahwa hukum poligami di berbagai negara muslim dibagi menjadi  tiga,  yaitu  dilarang,  dibatasi,  dan  dibebaskan.  Penghukuman  tersebut berdasarkan  sistem  hukum  yang  digunakan  oleh  negara. 11 Keempat, tulisan  Lilik Andaryuni  yang  mengkaji  aturan  poligami  di  negara  Turki,  Syiria,  Tunisia,  Mesir, Somalia,  dan  indonesia.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  aturan  poligami dalam hukum keluarga pada negara-negara tersebut memiliki dua kelompok, yaitu kelompok  yang  melarang  poligami  dan  kelompok  yang  mempersulit  poligami. 12 Kelima, tulisan Luthfiyah dan Ali Imron Al-farisyi yang membahas legalitas poligami di  negara  Turki,  Syiria,  Somalia,  Mesir,  Tunisia,  dan  Indonesia.  Mereka  menilai pemberlakuan  diadakannya  poligami  adalah  karena  sosio  kultural  masyarakat. 13 Berdasarkan  tulisan-tulisan  ini,  maka  sebagaimana  sudah  dijelaskan  sebelumnya bahwa penelitian ini memiliki perbedaan secara jelas dengan penelitian lainnya.
Tulisan ini merupakan hasil penelitian terhadap poligami di negara-negara Islam,  dengan  menelaah  aturan-aturan  poligami  (Indonesia,  Malaysia,  Pakistan, Mesir, Maroko, Yordania, Syiria, Turki dan Tunisia), dan sumber penunjang lainnya yang  kemudian  dikomparasikan.  Dengan  demikian  tulisan  ini  merupakan  hasil penelitian pustaka yang bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Sumber data primer penelitian  adalah  buku Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan Perbandingan  Hukum  Perkawinan  di  Dunia  Muslim karya  Prof.  Dr.  Khoiruddin Nasution,  M.A.  Sementara  sumber  sekunder  adalah  sejumlah  aturan-aturan  yang terdapat dalam 9 negara tersebut, karya tulisan, berita, dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan sebjek tulisan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data kajian kepustakaan atau studi pustaka. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan pendekatan  komparatif.  Pendekatan  komparatif  akan  digunakan  untuk  menelaah aturan  poligami  di  negara  Indonesia,  Malaysia,  Pakistan,  Mesir,  Maroko,  Yordania, Syiria,  Turki  dan  Tunisia.  Kemudian  aturan-aturan  tersebut  akan  dikomparasikan guna  mendapatkan  perbedaan  dan  persamaan  aturan  poligami  di  setiap  negara, sehingga  dapat  dipetakan  sesuai  dengan  kelompoknya  masing-masing.  Adapun sistematika  pembahasan  dimulai  dengan  poligami  dalam  pandangan  Ulama, poligami dalam negara-negara Islam, dan kesimpulan.
11 Janeko, “Studi Eksplorasi Hukum Poligami”, hlm. 51-64.
12 Lilik Andaryuni, “Poligami  dalam Hukum  Keluarga  di  Dunia Islam”, Sipakalebbi’, Vol. 1:1 (Mei 2013), hlm. 95-112.
13 Luthfiyah dan Ali Imron Al-Farisyi, “Legalitas Poligami: Studi atas Aturan Praktik Poligami diberbagai Negara Islam (Turki, Syiria, Somalia, Mesir, Tunisia dan Indonesia)”, Asasi: Journal of Islamic Family Law, Vol. 2:2 (April 2022), hlm. 196-213.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## HASIL DAN PEMBAHASAN Poligami dalam Pandangan Ulama
Poligami  sudah  dipraktikkan  umat  manusia  jauh  sebelum  Islam  datang. Rasulullah  saw.  membatasi  poligami  sampai  empat  orang  istri.  Sebelum  adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poligami melebihi dari empat istri, seperti lima istri, sepuluh istri, bahkan lebih dari itu. Hal tersebut dilakukan  sebelum  mereka  memeluk  agama  Islam,  seperti  yang  dialami  oleh  Qais bin al-Harits. la  berkata: "Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan istri, lalu aku datang kepada Nabi saw. dan menyamipaikan hal itu kepada beliau, lalu beliau berkata:  "Pillh  dari  mereka  empat  orang."  (H.R.  Ibnu  Majah).  Hal  ini  juga  dialami oleh Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi ketika memeluk Islam. Ia memiliki sepuluh Istri pada  masa  jahiliah  yang  semuanya  juga  memeluk  Islam.  Maka  Nabi  saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang dari sepuluh istrinya (H.R. al-Tlrmidzi). 14 Para  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  ketentuan  poligami,  meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yakni berdasarkan Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 3. Menurut jumhur Ulama, ayat ini turun setelah perang uhud selesai, ketika banyak pejuang muslim yang gugur menjadi syuhada'. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim  dan  janda  yang  ditinggal  mati  ayah  atau  suaminya.  Menurut  Nasution sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Marzuki  bahwa  ini  juga  berakibat  terabaikannya kehidupan mereka terutama dalam hal pendidlkan dan masa depan mereka. Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam. 15
Al-Sarakhsi  dari  mazhab  Hanafi  berpendapat,  bahwa  seorang  suami  yang berpoligami  harus  berlaku  adil  terhadap  pada  istrinya.  Keharusan  berlaku  adil  ini berdasar  Q.S.  An-Nisa’  (4):  3,  dan  hadis  dari  Aisyah  R.ha  yang  menceritakan perlakuan  yang  adil  dari  Rasulullah  saw.  kepada  para  istrinya,  ditambah  dengan ancaman  bagi  suami  yang  berpoligami  tetapi  tidak  berlaku  adil  kepada  para istrinya. 16 Al-Kasani yang juga dari mazhab Hanafi menulis tentang kewajiban suami yang  berpoligami,  yakni  wajib  berlaku  adil  terhadap  istri-istrinya,  dan  mendapat perlakuan  adil  ini  menjadi  hak  istri. 17 Maka  dalam  hal  ini,  berpoligami  menurut Ulama  Hanafiyyah adalah boleh  selama dapat berlaku adil kepada istri. Ini sejalan dengan  pendapat  Imam  Malik  dalam  kitab al-Muwatta’ yang  membolehkan poligami. 18
Pandangan Ulama Syafi’iyyah tentang poligami yang dikutip oleh Fathonah menjelaskan  bahwa  Imam  Al-Shaerazy  dalam  kitab al-Muhadzab menyebutkan bahwa Imam Syafi’i berpendapat tentang frasa “ اولوعت لاأ ” pada surah An-Nisa’ ayat 3, yang  menurutnya,  “ agar  jumlah  keluarga  kalian  tidak  banyak ”.  Dan  pendapat
14 Marzuki, Pengantar  Studi  Hukum  Islam:  Prinsip  Dasar  Memahami  Berbagai  Konsep  dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), hlm. 340.
15 Ibid, hlm. 342. 16 Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan Hukum  Perkawinan  di  Dunia  Muslim, cet.  Ke-2  (Yogyakarta:  ACAdeMIA+TAZZAFA,  2013), hlm. 263-264.
17 Ibid, hlm. 264. 18 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1764 - 1783  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6663
demikian  sangat  berbeda  dengan  penafsiran  umum  yang  mengartikan  “ tidak berbuat  aniaya ”.  Menurut  Imam  Nawawi  maksud  “ اولوعت  لاأ ”  adalah  “ Kalian  semua tidak  boleh  berbuat  zalim,  jika  berbuat  zalim  maka  poligami  hukumnya  haram ”. Sebab  itulah,  menurut  Imam  Nawawi,  hukum  monogami  adalah  sunnah  untuk menghindari  adanya  ketidakadilan  terhadap  para  perempuan  yang  dikawininya. Pendapat ini juga didukung oleh Abu Al-Qasim Al-Syayramy. Al-Syayramy berkata: “Monogami  disunnahkan  khususnya  pada  masa  sekarang  ini.  Hal  ini  disebabkan berbuat adil adalah sukar”. 19
Ibnu Qudamah sebagai salah satu Ulama dari mazhab Hambali yang dikutip oleh  Fathonah  berpendapat  bahwa  monogami  adalah  lebih  baik,  karena  bersikap adil  bukanlah  hal  yang  mudah  dalam  poligami.  Sedangkan  bersikap  adil  dalam berpoligami adalah wajib. Ibnu Qudamah bersama Imam Al-Hajawi, Ibnu Taymiyah dan  Ibnu  Al-Qayyim  menjelaskan,  jika  calon  seorang  istri  mengajukan  syarat  agar tidak dimadu, dan calon suami setuju, maka suami tidak boleh berpoligami.  Tetapi jika  suami  melakukannya,  maka  istri  tersebut  berhak  mengajukan  gugatan  untuk membubarkan  pernikahannya.  Begitu  juga  kalau  seorang  laki-laki  menikahi perempuan  yang  berasal  dari  keluarga  yang  tidak  bisa  dimadu,  maka  secara otomatis kebiasaan tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu tidak melakukan poligami. Pendapat ini merujuk kepada hadis Nabi yang melarang Ali ibn Abi Thalib menikahi perempuan lain setelah menikah dengan puteri beliau. 20

## Poligami dalam Negara-Negara Islam
1. Indonesia
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  telah diamandemen  menjadi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  memiliki dasar/prinsip    perkawinan  adalah  monogami.  Hal  ini  terdapat  dalam  pasal  3  ayat (1), “Pada  azasnya dalam suatu  perkawinan seorang pria  hanya boleh mempunyai seorang  isteri.  Seorang  wanita  hanya  boleh  mempunyai  seorang  suami”. 21 Kendati demikian,  seorang  suami  tetap  dibolehkan  beristri  lebih  dalam  pasal  3  ayat  (2), “Pengadilan,  dapat  memberi  izin  kepada  seorang  suami  untuk  beristeri  lebih  dari seorang  apabila  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan. 22 Kemudian dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  55  ayat  (1)  “Beristeri  lebih  satu  orang pada  waktu  bersamaan,  terbatas  hanya  sampai  empat  isteri”. 23 Namun  demikian, poligami  haruslah  mendapat  izin  dari  pengadilan.  Sebagaimana  yang  disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan di atas “Pengadilan, dapat memberi izin......”, hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (1), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 pasal  40,  dan  KHI  pasal  56  ayat  (1).  Apabila  ketentuan  ini  dilanggar,  maka  hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. 24 Selain itu salah satu syarat utamanya
19 Fathonah,  “Telaah  Poligini:  Perspektif  Ulama  Populer  Dunia:  Dari  Ulama  Klasik  Hingga Ulama Kontemporer”, Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5:1 (Maret 2015), hlm. 24.
20 Ibid , hlm. 25.
21 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3 ayat (1).
22 Pasal 3 ayat (2).
23 Kompilasi Hukum Islam, pasal 55 ayat (1).
24 Pasal 56 ayat (1).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1764 - 1783  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6663
poligami  adalah  berlaku  adil, 25 jika  tidak  dapat  berlaku  adil  maka  suami  dilarang melakukan poligami. 26
Kebolehan  berpoligami  sebagaimana  yang  dijelaskan  di  atas,  tentu  harus memiliki alasan-alasan yang kuat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,  yaitu:  istri  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. 27 Adapun syarat-syarat  untuk  poligami,  terdapat  dalam  pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : a. adanya persetujuan istri/istri- istri,  b.  adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan-keperluan hidup  istri-istri  dan  anak-anak  mereka,  c.  adanya  jaminan  bahwa  suami  akan berlaku  adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. 28 Hal ini juga sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 58 ayat (1), akan tetapi di dalam KHI tidak dituliskan poin c, melainkan menambahkan kejelasan tentang persyaratan tersebut pada ayat (2),  “Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  pasal  41  huruf  b  Peraturan  Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau  dengan  lisan,  tetapi  sekalipun  telah  ada  persetujuan  tertulis,  persetujuan  ini dipertegas  dengan  persetujuan  lisan  isteri  pada  sidang  Pengadilan  Agama” 29 , kemudian pada ayat (3) menjelaskan tentang persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa suami tidak perlu meminta persetujuan istri/istri-istrinya apabila tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, tidak ada kabar sekurang-kurangnya 2 tahun, dan sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. 30
Adapun prosedur untuk mengajukan izin poligami, yaitu:
a. Suami  yang  ingin  berpoligami  mengajukan  permohonan  secara  tertulis kepada  Pengadilan  di  daerah  tempat  tinggalnya.  (UU  No.  1  Tahum  1974 pasal 4 ayat (1), PP No. 9 Tahun 1975 pasal 40, KHI pasal 56)
b. Pengadilan memanggil dan mendengar istri  yang bersangkutan. (KHI  pasal 59, PP No. 9 Tahun 1975 pasal 42 ayat)
c. Pengadilan  melakukan  pemeriksaan  mengenai  alasan  dan  syarat-syarat poligami. (PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41, KHI pasal 59)
25 Pasal 55 ayat (2).
26 Pasal 55 ayat (3).
27 Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  pasal  4  ayat  (2) jo Kompilasi Hukum  Islam,  pasal  57 jo Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 41 huruf a.
28 Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  pasal  5  ayat  (1) jo Kompilasi Hukum Islam, pasal 58 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf b, “ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu  merupakan  persetujuan  lisan,  persetujuan  itu  harus  diucapkan  didepan  sidang pengadilan”,  dan  huruf  c,  “ada  atau  tidak  adanya  kemampuan  suami  untuk  menjamin keperluan  hidup  isteri-isteri  dan  anak-anak,  dengan  memperlihatkan  :  1.  surat  keterangan mengenai  penghasilan  suami  yang  ditandatangani  oleh  bendahara  tempat  bekerja;  atau,  2. surat keterangan pajak penghasilan; atau 3. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
29 Kompilasi Hukum Islam, pasal 58 ayat (2).
30 Pasal 58 ayat (3) jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 5 ayat (2).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1764 - 1783  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6663
d. Pengadilan memberikan keputusan mengenai izin atau penolakan poligami. (PP No. 9 Tahun 1975 pasal 43)
Selain  aturan-aturan  di  atas,  poligami  juga  memiliki  akibat  hukum  yang apabila  aturan-aturan  yang  sudah  dijelaskan  tidak  dilaksanakan.  Dalam  PP  No.  9 Tahun  1975  pasal  45  menjelaskan  tentang  Ketentuan  Pidana  pasal  45  berkaitan dengan  pelanggaran  terhadap  pasal  40  (izin  poligami)  dan  pasal  44  (pencatatan perkawinan  poligami)  dapat  dijatuhi  hukuman  denda  setinggi-tingginya  Rp.  7.500 untuk pelanggaran terhadap kedua pasal tersebut, atau hukuman kurungan selama- lamanya 3 bulan bagi pelanggaran terhadap pasal 44.
2. Malaysia
Malaysia  merupakan  salah  satu  negara  yang  mayoritas  penduduknya beragama  Islam  dengan  sistem  pemerintahan  yang  menganut  Monarki Konstitusional  dengan bentuk kerajaan yang memiliki 13 negara bagian. 31 Namun, semua  negeri  yang  ada  di  Malaysia  menyatakan  bahwa  setiap  permohonan  untuk melakukan  poligami  harus  mendapatkan  izin  tertulis  dari  Mahkamah  Syariah ataupun Hakim syariah. 32
Pedoman  yang  dijadikan  pokok  untuk  mengatur  persoalan  poligami tercantum  dalam  Sekyes  23  Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam  (AUKI)  wilayah- wilayah  persekutuan  1984.  Pada  saat  seorang  yang  mengajukan  izin  poligami  ke Mahkamah,  dikabulkan  atau  tidaknya  permohonan  izin  tersebut  Mahkamah  harus mempertimbangkan 4 hal: 33
1. Perkawinan  yang  dicadangkan  itu  adalah  patut  dan  perlu  memandang kepada  isteri  dari  segi  kemandulan,  keuzuran  jasmani,  tidak  layak  dari segi  jasmani  untuk  persetubuhan,  sengaja  ingkar  mematuhi  untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila;
2. Pemohon  mempunyai  kemampuan  mengikuti  kehendak  syara’  untuk menanggung semua isteri dan tanggungannya termasuk orang yang bakal ditanggungnya berikutan dari perkawinan yang baru;
3. Pemohon  berusaha  memberi  layanan  sama  rata  kepada  semua  isteri mengikut kehendak hukum syara’;
4. Perkawinan  yang  dicadangkan  tidak  menyebabkan  darar  syar’I  kepada semua isteri.
Jadi  berdasarkan  ketentuan  di  atas,  Mahkamah  bisa  mengabulkan permohonan  pemohon  untuk  melakukan  poligami  apabila  memenuhi  beberapa persyaratan  yang  di  lihat  dari  kondisi  istri.  Diantara  persyaratan  yang dipertimbangkan  oleh  Hakim  adalah  mandul,  uzur,  tidak  bisa  lagi  melakukan
31 Yuda Prinada, “Sistem Pemerintahan Malaysia, Politik, Letak, dan Bentuk Negara,”  Sistem Pemerintahan Malaysia, Politik, Letak, dan Bentuk Negara (tirto.id), akses 19 Juni 2023.
32 Muslim  Ibrahim  dan  Muhammad  Safiq,  “Prosedur  Poligami  di  Malaysia  (Analisis  Akta Undang-Undang  Keluarga  Islam  Wilayah-Wilayah  Persekutuan),” Samarah:  Jurnal  Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2:1 (Januari-Juni 2018), hlm. 1.
33 Hervin Yoki Pradikta, Hasanuddin Muhammad dan  Musda Asmara, “Poligami di Malaysia dan  Indonesia  Serta  Relevansinya  dengan  Pemenuhan  Hak  Gender,” Al-Istinbath:  Jurnal Hukum Islam, Vol. 5:2 (November 2020), hlm 221.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1764 - 1783  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6663
hubungan badan, gila, dan menolak melakukan hubungan badan dengan alasan yang tidak dibenarkan. Sedangkan suami yang akan melakukan poligami harus memenuhi persyaratan yaitu; mampu menanggung semua istri, bertindak secara adil terhadap semua istri, dan perkawinan yang baru tidak menimbulkan mudarat bagi istri.
Prosedur  untuk  mendapatkan  izin  untuk  melakukan  poligami  di  negara malaysia ada 3 langkah yaitu: 34
1. Suami  yang  akan  melakukan  poligami  mengajukan  permohonan  untuk mendapatkan izin dari Hakim. Dalam permohonannya harus dicantumkan hal-hal apa saja yang menjadi tanggungannya kelak, dan ada atau tidaknya izin dari istri yang bersangkutan. 35
2. Pemanggilan  pemohon  dan  isteri  atau  isteri-isteri,  sekaligus  pemeriksaan oleh  pengadilan  terhadap  kebenaran  permohonan  dan  berkas-berkas (salinan-salinan) yang disampaikan suami. 36
3. Putusan  pengadilan  berupa  penerimaan  atau  penolakan  terhadap permohonan  pemohon.  Bagi  orang-orang  yang  tidak  puas  dengan keputusan pengadilan dapat mengajukan permohonan keberatan. 37
Apabila  ada  suami  yang  melakukan  poligami  tanpa  meminta  izin  terlebih dahulu  kepada  Hakim  Mahkamah  atau  melakukan  poligami  yang  tidak  sesuai dengan  aturan  perundang-undangan  yang  ada,  maka  secara  umum  dapat  dikenai hukuman denda maksimal seribu ringgit atau kurungan maksimal enam bulan atau keduanya.  Aturan  itu  disebutkan  dalam  UU  Pinang  Pasal  123  yang  berbunyi  “ jika seorang  lelaki  berkahwin  lagi  di  mana-mana  juapun  dalam  masa  perkahwinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari Mahkamah, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum  denda  tidak  melebihi  satu  ribu  ringgit  atau  penjara  tidak  melebihi  enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu .” 38
3. Pakistan
Pakistan  merupakan  negara  yang  sangat  tegas  dalam  menerapkan  aturan tentang perkawinan. Poligami tanpa persetujuan Dewan Arbitrase dianggap sebagai tindakan pidana. Kerasnya aturan perkawinan terutama dalam hal poligami karena banyaknya  suara  dari  penggiat  perempuan  Pakistan  yang  menganggap  bahwa poligami  adalah  salah  satu  bentuk  diskriminasi  terhadap  hak  perempuan.  hal tersebut  karena  menurut  mereka,  para  lelaki  cenderung  mengabaikan  hak  istri pertama  setelah  menikah  lagi.  Puncaknya,  pasca  kemerdekaan,  isu  tersebut mendapat  tempat  yang  proporsional  dan  menjadi  masalah  publik  yang  mendapat
34 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam , hlm. 280-281.
35 UU Pinang Pasal 23 (3). 36 Pasal 23 (5).
37 UU Pinang Pasal 23 (6).
38 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam, hlm. 282.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
sorotan dari Parlemen Pakistan. Dampaknya, aturan perkawinan di Pakistan secara jelas membahas poligami tertama pasal 6 Undang-Undang Pakistan. 39
Bangladesh dan pakistan, dengan the Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961  menetapkan  boleh  poligami  dengan  izin  lebih  dahulu  dari  pengadilan ( Arbritration Council ). The Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961 pasal 6 ayat (1), “selama masih mempunyai istri seorang laki-laki tidak boleh nikah lagi dengan wanita  lain,  kecuali  terlebih  dahulu  mendapat  izin  dari  ‘ Arbitration  Council ’,  dan perkawinan seperti ini tidak boleh didaftarkan”. Ayat (2) “Permohonan untuk nikah lagi harus disampaikan ke ketua ‘ Arbitration Council ’, dan melampirkan alasan, ada atau  tidak  persetujuan  dari  istri  atau  istri-istrinya”.  Ayat  (3)  “Ketua  mengabulkan permohonan  tersebut setelah  mengklarifikasi  kepada  pemohon,  isteri, dan  merasa puas  dengan  penjelasan  dari  semua  itu”. 40 Dewan  Arbitrase  akan  meminta  pihak suami  dan  pihak  istri  untuk  menentukan  wali  mereka  yang  akan  diajak bermusyawarah  untuk  menentukan  apakah  izin  poligami  layak  untuk  diberikan. Wali adalah perwakilan dari pihak suami maupun istri yang memiliki ikatan nasab dan  kecakapan  hukum.  Baik  pihak  suami  maupun  istri  berkewajiban  mengajukan satu wali yang akan bermusyawarah dengan Dewan Arbitrase. 41
Sementara bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda. The Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961 Pasal 6 ayat (5), “Seorang  yang  melanggar  aturan  ini  (pasal  6  [1,  2  &  3])  dihukum  dengan  penjara maksimal  1  tahun,  atau  hukuman  denda  maksimal  5.000  rupee,  atau  kedua- duanya”. 42
Seorang  suami  yang  ingin  berpoligami  harus  harus  melaporkan keinginannya  ke  Dewan  Arbitrase  dan  menyerahkan  sejumlah  uang  kepada  pihak istri. Setelah itu, Dewan Artbitrase akan memanggil wali dari pihak suami dan pihak istri  untuk  secara  bersama-sama  memusyawarakan  keinginan  suami.  Jika  Dewan Arbitrase melihat adanya alasan-alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan The Muslim Family Laws Ordinance , serta pihak suami dianggap bisa berbuat adil, maka izinpun diberikan. Namun jika izin tidak diberikan dan pihak suami tetap melakukan poligami, maka akan hukum dengan kurungan 1 tahun atau denda 5000 Rupee. 43

## 4. Mesir
Usulan  tentang  pembatasan  poligami  dan  hak  cerai  sepihak  oleh  suami selalu gagal di Mesir. Pada draft UU No. 25 Tahun 1920 misalnya, sudah dimasukkan dua  pasal  yang  berhubungan  dengan  masalah  poligami,  yakni:  (1)  bahwa  seorang laki-laki  yang  ingin  melakukan  poligami  harus  lebih  dahulu  mendapat  izin  dari pengadilan (hakim), dan (2) hakim hanya memberi izin kepada orang yang disetujui pasangan dan mampu menafkahi seluruh keluarga. Meskipun kedua pasal ini sudah
39 Abdurrahman Hakim dan Kutbuddin Aibak, “Poligami di Dunia Islam (Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Arab Saudi, Pakistan dan Indonesia)”, AHKAM: Jurnal Hukum Islam , Vol. 9:1 (Juli 2021), hlm. 118.
40 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam , hlm. 290.
41 Abdurrahman Hakim dan Kutbuddin Aibak, “Poligami di Dunia Islam”, hlm. 119.
42 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam , hlm. 291.
43 Abdurrahman Hakim dan Kutbuddin Aibak, “Poligami di Dunia Islam”, hlm. 118.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1764 - 1783  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6663
disetujui ulama yang masuk dalam panitia, tetapi harus dibuang dan tidak menjadi Undang-undang karena ada penolakan yang keras dari ulama-ulama lain.
Kemudian,  baru  tahun  1985  Mesir  dengan  UU  ( Amendement  Law )  No.100 Tahun  1985  menetapkan  aturan  poligami.  Dalam  amandemen  ini  ditentukan, poligami  dapat  menjadi  alasan  perceraian  bagi  isteri  dengan  alesan  poligami mengakibatkan kesusahan ekonomi, baik dicantumkan dalam ta‘lik talak atau tidak. Di  samping  itu,  Pengadilan  harus  memberi  tahukan  kepada  isteri  atau  isteri- isterinya tentang rencana poligami tersebut. 44
Bagi  yang  melanggar  aturan  ini  dapat  dihukum  dengan  hukuman  penjara, atau  denda,  atau  kedua-duanya.  Dalam  pasal  23A  disebutkan,  “Seorang  yang menceraikan isterinya bertentangan dengan aturan yang ada pada pasal 5A undang- undang  ini,  dapat  dihukum  dengan  hukuman  penjara  maksimal  enam  bulan  atau denda 200 pound Mesir atau kedua-duanya. Sama juga dengan orang yang membuat pengakuan palsu kepada pegawai pencatat tentang status perkawinan atau alamat isteri atau isteri-isterinya, atau isteri yang dicerai, bertentangan dengan pasal 11A. Seorang pegawai pencatat yang lalai atau gagal melakukan tugasnya dapat dihukum dengan  hukuman  penjara  maksimal  satu  bulan  dan  dengan  hukuman  denda maksimal  50  pound  Mesir.  Pegawai  bersangkutan  dapat  juga  dinon-aktifkan (disingkirkan) selama maksimal satu tahun”. 45

## 5. Maroko
Maroko  lebih  jauh  menetapkan  bahwa  istri  berhak  minta  cerai  dengan alasan suami tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Ketetapan ini sebenarnya hanya arti tersembunyi ( implied meaning ) dari pasal 35 (2) UU Maroko Tahun 1958, “mendapat perlakuan adil dan baik dari suami merupakan hak wanita (isteri) yang dipoligami”. 46 Negara  Maroko  pada  prinsipnya  bermaksud  membatasi  terjadinya poligami dengan harapan dapat diterapkan prinsip keadilan bagi para istri. Dalam undang-undang  keluarga  tahun  1958  menegaskan  bahwa  jika  dikhawatirkan ketidakadilan  akan  terjadi  diantara  istri-istri,  maka  poligami  tidak  diperbolehkan. Namun, tidak ada pasal dalam undang-undang itu yang memberikan otoritas untuk menyelidiki kapasitas atau kemampuan suami untuk berlaku adil dalam poligami. 47 Selain  itu  Maroko  juga  mengatur  masalah  poligami  dalam  undang- undangnya  antara  lain  sebagai  berikut: Pertama ,  jika  seorang  laki-laki  ingin berpoligami,  ia  harus  menginformasikan  kepada  calon  istri  bahwa  ia  sudah berstatus seorang  suami. Kedua ,  seorang  wanita, pada  saat melakukan  akad  nikah perkawinan,  boleh  mencantumkan  taqlid  talaq  yang  melarang  calon  suami berpoligami.  Jika  di  langgar  maka  istri  berhak  mengajukan  gugatan  perceraian  ke pengadilan. Ketiga , walaupun tidak ada pernyataan seorang wanita, seperti di atas, jika perkawinan keduanya menyebabkan istri pertama terluka maka pengadilan bisa
44 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam , hlm 287.
45 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam , hlm 289.
46 Ibid., hlm. 294-295.
47 Nasiri,  “Praktik  Perkawinan  di  Negara  Maroko:  Praktik  Undang-Undang  Mudawwanatul Usroh di Bumi Para Wali”, Jurnal Keislaman, Vol. 1:2 (September 2018), hlm. 179.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1764 - 1783  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6663
membubarkan perkawinan mereka. Walaupun syarat-syarat begitu rumit bagi laki- laki yang mau berpoligami, akan tetapi dalam praktiknya banyak laki-laki di Maroko sudah berpoligami, orang maroko sudah banyak yang mempunyai istri dua. Sebagai tambahan, poligami (yang merupakan hak mutlak suami di bawah undang-undang terdahulu)  menjadi  subyek  persetujuan  hakim  dan,  yang  paling  penting,  hanya diperbolehkan  dalam  kondisi-kondisi  hukum  yang  ketat  sehingga  membuat pelaksanaannya hampir tidak mungkin. 48
Dalam  aturan  terbaru,  poligami  masih  diizinkan  menurut  Undang-Undang Hukum Keluarga Maroko 2004, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat. Suami yang ingin menikah lagi harus membuktikan bahwa ia dapat bersikap adil kepada semua istrinya. Jika tidak, hukum perkawinan Maroko melarang poligami. Istri juga dapat menetapkan dalam perjanjian perkawinan bahwa suaminya tidak boleh berpoligami di  masa  depan.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  40  Undang-Undang  Hukum  Keluarga Maroko tahun 2004: 49
ةداملا ،تاجوزلا هيب لِعلا مِع فيخ اذإ دِعحلا عىمي
هم طرش دىجو ةلاح يف عىمي امك اهيلع جوزحلا مِعب ةجوزلا
50

## 6. Yordania
Meskipun  tidak  ada  aturan  eksplisit  tentang  poligami  di  Yordania,  namun ada  ketentuan  implisit  dalam  pasal  17  UU  perkawinan  Yordania  ( The  Code  of Personal  Status 1976)  yang  melarang  suami  yang  berpoligami  untuk  menyatukan istri-istrinya  dalam  satu  rumah.  Ketentuan  ini  mengindikasikan  bahwa  poligami diperbolehkan  bagi  suami.  Secara  teknis,  poligami  ini  tetap  memerlukan  peran pengadilan agama (maḥkamah sharī’ah), dimana istri dapat mengajukan keberatan dan  pembatalan  atas  pernikahan  poligami  suaminya.  Sebelumnya,  istri  juga  dapat mengajukan  syarat  tertentu/ta’lik  ṭalak  dalam  akad  nikah,  yang  dapat  mencakup masalah poligami. Dengan demikian, istri dapat menuntut perceraian dengan alasan poligami, jika dalam akad nikahnya ada syarat seperti itu. 51
7. Syiria
Negara  Syiria  dalam  hal  poligami  memiliki  aturan  yang  membolehkan poligami,  hanya  saja  kebolehan  ini  juga  dilengkapi  dengan  syarat  sang  suami
48 Abdurrahman  dan  Abdul  Karim  Munthe,  “Hukum  Keluarga  di  Negara  Maroko”, http://abdulkarimmunthe.blogspot.com/2012/01/hukum-keluarga-di-negara-maroko.html, akses 19 juni 2023.
49 Nofriandi,  “Poligami  dalam  Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam  (Studi  Komparatif  Undang- Undang Perkawinan Indonesia dan Maroko”, Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2020), hlm. 75.
50 Terjemahan:  Poligami  dilarang  jika  takut  tidak  dapat  adil  di  antara  istri-istrinya.  Yang demikian  juga  dilarang  ketika  istri  menetapkan  syarat  (dalam  taklik  talak)  bahwa (suaminya) tidak akan menikahi perempuan selainnya.
51 Fahimul Fuad, “Historisitas dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia dan Negara Muslim Modern”, e-Journal Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, Vol. 2:1 (Juni 2020), hlm. 84-85.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1764 - 1783  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6663
memiliki sumber nafkah  yang cukup dan mampu berlaku  adil. 52 Menurut El Alami dan  Hinchcliffle  dalam  “ Islamic  Marriage  and  Divoerce  Laws ”  dan  J.N.D.  Anderson dalam  “ The  Syrian  Law  of  Personal  Status ”  yang  dikutip  oleh  Khiruddin  Nasution Syiria  dengan  Personal  Status  ( Qanun  al-Ahwal  al-Syakhsiyyah  al-Syuria ),  No.  59 Tahun  1953,  yang  diperbarui  tahun  1975,  termasuk  UU  Keluarga  terdahulu  yang berusaha membatasi kemungkinan poligami. Menurut UU No. 34 Tahun 1975 pasal 17, 53 hanya  hakim  yang  menentukan  dapat  atau  tidaknya  seorang  poligami,  yang ditentukan  oleh:  (1)  ada  atau  tidaknya  alasan  hukum,  dan  (2)  ada  atau  tidaknya kemampuan ekonomi suami memberi nafkah keluarga. Kemudian dalam pasal 68, 54 menambahkan  ketentuan  lainnya,  (3)  kemampuan  suami  berlaku  adil  terhadap isteri-isterinya. 55 Dalam  hal  ini  maka  mekanisme  untuk  melakukan  poligami  di Syiria adalah dengan mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan di atas.
Selain itu, ada juga kemungkinan bagi istri berhak membuat ta’lik talak. Hal ini  dapat  ditemukan  pada  pasal  14  ayat  (1,2  dan  3) 56 ,  sepanjang:  (1)  tidak bertentangan dengan hukum Islam; (2) tidak mempengaruhi hak pihak ketiga; dan (3)  tidak  mengurangi  hak  dan  kemerdekaan  suami. 57 Tetapi  kalau  ada  yang melakukan  poligami  tanpa  mengikuti  peraturan  yang  ada,  anak  yang  lahir  dari perkawinan tersebut tetap diakui. Karena itu, berdasar pasal 17, poligami menjadi masalah hanya kalau ada keberatan dari istri yang bersangkutan. 58 Namun demikian menurut  Khoiruddin  Nasution,  bagi  yang  melanggar  ada  kemungkinan  dikenakan hukuman, sesuai dengan Hukum Pidana Siyria. 59
Pada  tahun  2015  pernikahan  poligami  di  negara  Syiria  diperhitungkan  30 persen  dari  mereka  yang  terdaftar  di  Damasqus,  naik  dari  hanya  5  persen  pada tahun  2010.  Alasannya  termasuk  kelangkaan  relatif  laki-laki  saat  mereka  pergi
52 Ramsupitri  Mohamad  dan  Zulkarnain  Suleman,  “Analisis  Ketentuan  Poligami  Menurut Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  dan  KHI  serta  Penerapan  Poligami  di  Negara  Muslim Kontemporer”, As-Syams: Journal Hukum Islam, Vol. 3:1 (Februari 2022), hlm. 75.
53 Dalam pasal 17 disebut, “Hakim seharusnya tidak mengizinkan seseorang poligami kecuali kalau terbukti ada alasan hukum dan laki-laki tersebut mampu memberikan nafkah kepada dua isteri”.
54 Dalam pasal 68 disebut, “Jika terjadi poligami suami wajib menyediakan akomodasi secara adil terhadap isterinya”.
55 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam, hlm. 296-297. 56 Pasal 14 ayat (1,2 dan 3). Ayat 1, “Kalau ada ta’lik talak yang dilakukan ketika akad nikah bertentangan  dengan  dasar  dan  tujuan  perkawinan,  atau  membuat  wajibnya  suatu  yang dilarang  Hukum  Islam,  ta’lik  talak  tersebut  tidak  berlaku,  sementara  akad  nikahnya  tetap sah”. Ayat 2, “Kalau  pada akad nikah  ditetapkan ta’lik talak untuk kepentingan isteri, ta’lik talak  tersebut  berlaku  dan  memiliki  kekuatan  hukum,  dengan  syarat  isinya  tidak bertentangan  dengan  Hukum  Islam,  tidak  mempengaruhi  hak  pihak  ketiga,  dan  juga  tidak menyebabkan  hilangnya  hak  suami”.  Ayat  3,  “Kalau  isteri  membuat  satu  ta’lik  talak  yang menyebabkan  berkurang  atau  hilangnya  hak  suami,  dan  suami  tidak  setuju  dengan  isinya, atau mempengaruhi hak pihak ketiga, ta’lik talak tersebut meskipun tidak memiliki kekuatan hukum  kepada  suami,  tetapi  isteri  berhak  menuntut  perceraian,  kalau  ta’lik  talak  tersebut dilanggar suami”.
57 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam, hlm. 297.
58 Ibid.
59 Ibid, 298.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1764 - 1783  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6663
berperang  dan  terbunuh,  terluka,  cacat,  atau  hilang. 60 Seorang  jurnalis  dari  media MINANEWS.NET pada tanggal 14 September 2016, melakukan wawancara terhadap kepala  Pengadilan  Agama  yang  mengawasi  masalah  status  pribadi  untuk  muslim sunni  Syiria.  Dalam  wawancaranya  menjelaskan  bahwa  ketidakseimbangan  yang diciptakan  oleh  perang  telah  memaksa  otoritas  keagamaan  menjadi  lebih  longgar. Maka  dari  itu,  Pengadilan  Agama  Syiria  telah  mencabut  pembatasan  poligami sebagai sebuah solusi dari sudut pandang hukum dan agama. 61

## 8. Turki
Turki merupakan salah satu dari negara-negara Islam yang melarang adanya praktik  poligami.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  sejarah  pembaruan  hukum  yang dilakukan oleh Mustafa Kemal, yang menjadikan Turki berkiblat pada hukum barat. Sejarah kelam mengenai pemerintahan yang dipimpin oleh raja yang berkeyakinan Islam namun jauh dari layaknya ajaran Islam, memberikan kekecewaan besar di hati rakyat Turki, sehingga ketika Mustafa Kemal memperkenalkan sistem pemerintahan yang  baru  yang  berbentuk  republik  dan  mendeklarasikan  prinsip  pemerintahan untuk rakyat dapat diterima oleh mayoritas rakyat Turki. Oleh karena itu, meskipun mayoritas  penduduk  turki  beragama  Islam,  namun  pemerintahan  dan  kebijakan yang  di  ambil  jauh  dari  prinsip-prinsip  Islam.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan adanya  larangan  poligami  yang  menurut  ajaran  Agama  Kristen  (sebagai  sebuah agama  yang  dianut  oleh  penduduk  Swiss)  bahwa  praktik  poligami  dianggap menyengsarakan seorang perempuan. 62
Selain itu alasan dilarang-nya poligami di negara Turki juga diakibatkan oleh adanya  penafsiran  ulang  atau  reinterpretasi  teks  syari’ah. 63 Bahwa  pelarangan  ini murni  memenuhi  kebutuhan  sosial  dan  ekonomi  tanpa  mendasarkan  terhadap alasan mazhab mengenai pengharaman poligami yang didasarkan pada penafsiran baru  Q.S.  An-Nisa’  (4):3,  dikarenakan  keadilan  yang  dibutuhkan  untuk  kebolehan poligami bukan hanya dalam hal nafkah, akan tetapi juga termasuk rasa cinta yang mustahil dipenuhi oleh manusia.
Mengenai  pelarangan  poligami  bagi  warga  Turki  terdapat  dalam  Undang- Undang Hukum Keluarga Turki atau the  Turkish  Family Law of Cyprus 1951 diatur dalam pasal 8 the Turkish Family Law of Cyprus 1951 yang berbunyi “ no Person shall marry again unless he proves it the satisfaction of the court that the former marriage has been declared invalid or void or has bees dissolved by divorce or death of the other party” 64 dan  pada  pasal  19A the  Turkish  Family  Law  of  Cyprus disebutkan:  “ A
60 Omer Karasapan, “The War and Syria’s Families”, https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/03/22/the-war-and-syrias- families/, akses tanggal 26 Mei 2023.
61 Rudi Hendrik,  Poligami  Solusi Melindungi Janda Suriah,  https://minanews.net/poligami- solusi-melindungi-janda-suriah/, akses tanggal 26 Mei 2023.
62 Dewi Ulfah dan Fitri Ariani, “Problematika Poligami di Negara Turki,” Islamic Law: Jurnal Siyasah, Vol.6:1 (Maret 2021), hlm. 60. 63 Lilik Andaryuni, “Poligami dalam Hukum Keluarga”, hlm. 109.
64 Terjemahan:  tidak  ada  seorang  pun  dapat  menikah  lagi  kecuali  jika  dia  (suami)  dapat membuktikan  di  pengadilan  bahwa  pernikahan  yang  lama  telah  dinyatakan  tidak  sah  atau

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
marriage  shall  be  declared  invalid  where:  (a)  At  the  date  of  the  marriage  one  of parties is already married.” 65 Maka dari itu aturan di atas menunjukan bahwa negara Turki menerapkan pelarangan mutlak atas praktik poligami.
Meskipun  aturan  hukum  perkawinan  di  Turki  melarang  secara  mutlak adanya  praktik  poligami,  namun  tidak  ada  aturan  secara  eksplisit  mengenai pelanggaran  terhadap  aturan  tersebut.  Namun  secara  implisit  Undang-Undang tersebut  menegaskan  bahwa  perkawinan  poligami  di  Turki  adalah  tidak  sah  dan bagi yang melanggar akan dikenakan penalty (hukuman).
9. Tunisia
Tunisia  dinilai  menjadi  salah  satu  negara,  disamping  Turki,  yang  sukses menghapus bahkan mengkriminalkan pelaku poligami, hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa  sebab. 66 Tunisia  melarang  poligami  didasarkan  pada  ajaran  agama  yang menuntut agar para pelaku poligami bisa memperlakukan istrinya secara adil, dan hal tersebut merupakan hal yang sangat sulit untuk dilaksanakan.
Dalam  pandangan  penyusun  hukum  Tunisia,  poligami  diwajibkan  untuk bersikap  adil,  sementara  keadilan  tidak  mampu  dilakukan  oleh  para  suami sebagaimana  dalam  Q.S.  an-Nisa  ayat  129.  Karena  syarat  tidak  mampu  dipenuhi, maka  secara  tidak  langsung  kebolehan  poligami  menjadi  tidak  ada.  Selain  itu, pelarangan poligami di Tunisia tidak lepas dari maksud legislator untuk mengangkat harkat dan derajat kaum wanita yang pada umumnya dinomorduakan di berbagai belahan dunia. Hal ini dimaklumi poligami sering disebut sebagai bentuk pelecehan dan perendahan terhadap harkat martabat wanita. 67
Aturan poligami di Tunisia lebih  lanjut di atur dalam pasal  18 majallah  al- Ahwal al-Syakhsiyah (status personal) Nomor 66 Tahun 1956 berbunyi: 68
cacat atau telah dibubarkan dengan perceraian atau kematian salah satu pihak (suami atau istri).
65 Terjemahan: sebuah perkawinan harus dinyatakan tidak sah dimana: (a) saat perkawinan (ijab qabul) salah satu pihak diketahui telah menikah.
66 Ali  Trigiyatno,  “Poligami  di  Tunisia:  Studi  Alasan  Pelarangan  Poligami,” HIKMATUNA: Journal of Integrative Islamic Studies, Vol. 3:1 (2017), hlm. 48-51.
67 Ibid . 68 Terjemahan:
(i)  Memiliki  lebih  dari  satu  orang  isteri  atau  poligami  adalah  dilarang.  Siapa  saja,  yang sudah  menikah  dan  pernikahannya  itu  secara  hukum  belum  putus,  melakukan  pernikahan lagi, akan dipidana dengan pidana kurungan selama satu tahun, atau dengan pidana denda sebesar  240.000  malims,  atau  dengan  kombinasi  pidana  kurungan  dan  pidana  denda tersebut,  dan  bahkan  perkawinannya  yang  terkemudian  dianggap  melanggar  ketentuan- ketentuan dalam Undang-undang ini.
(ii)  Siapa  saja  yang  sudah  kawin  yang  melakukan  -dengan  cara  melanggar  ketentuan- ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang-undang  No.  3  Tahun  1957  tentang Penyelenggaraan Perikatan dan Hak-hak Keperdataan- akad perkawinan lagi dengan wanita lain, padahal masih berada dalam ikatan perkawinan dengan isterinya yang terdahulu, akan di pidana dengan pidana yang sama seperti di atas.
(iii) Seseorang yang secara sadar melakukan perkawinan dengan orang lain yang dijatuhi suatu pidana berdasarkan ketentual- kentuan hukum yang berlaku, juga akan dikenai pidana yang sama dengannya.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1764 - 1783  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6663
i. Plurality of wives is prohibited. Any person who, being already married and before the marriage is lawfully dissolved, marries  again, shall be liable to imprisonment for one year or for a fine of 240.000 malims, or to both, even if the second marriage is in violation of any requirements of this Code.
ii. Any person who has married in violation of the provisions laid down in Law No.  3  of  1957  relating  to  organization  of  civil  status  and  contracts  an second marriage while livin g in matrimony with the first wife shall be liable to the same punishment.
iii. A person who knowingly marries someone liable to punishment under the forgoing clauses shall also be liable to same punishment.
iv. Article 53 of the Penal Code will not apply to the offences under this article.
Jadi  berdasarkan aturan ini maka bisa disimpulkan, apabila seorang warga negara  Tunisia  yang  melakukan  poligami  sedangkan  pernikahan  pertama  masih berlangsung  maka  akan  dikenakan  pidana  sebesar  240.000  malims,  atau  bisa dengan kombinasi pidana kurungan.

## KESIMPULAN
1. Mayoritas Ulama sepakat atas kebolehannya poligami berdasarkan Q.S. An-Nisa’ ayat 3 dan hadis Nabi. Akan tetapi Imam Nawawi dari Ulama Syafi’iyyah dan Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali berpendapat bahwa monogami lebih diutamakan dari  pada  poligami,  dikarenakan  berlaku  adil  pada  masa  sekarang  adalah  hal yang sukar, seperti pendapat Al-Syayramy.
2. Poligami  di  9  negara  Islam  tersebut  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua kelompok, kelompok pertama, yaitu negara yang membolehkan poligami disertai beberapa  syarat  dan  prosedur.  Kelompok  kedua,  yaitu  negara  yang  melakukan pelarangan mutlak atas praktik poligami dan mengkategorikan poligami sebagai tindakan kriminal. Lebih lanjut dijelaskan pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Negara yang membolehkan poligami. No  Negara Undang- Undang Syarat Prosedur Hukuman 1  Indonesi a UU  No.  1  Thn 1974,  KHI,  dan PP  No.  9  Thn 1975. Persetujuan istri, bertanggung jawab atas nafkah dan berlaku adil terhadap  istri dan anak. Pengajuan permohonan, pemanggilan, pemeriksaan,  dan pemutusan.(Pengad ilan daerah) Denda  Rp.  7.500 (pemohon), dan denda  Rp.  7500  atau kurungan penjara selama-lamanya 3 bulan (pencatat). 2  Malaysia  Masing-masing  Suami Permohonan, Denda  1000  ringgit
(iv)  Pasal  53  Undang-undang  Hukum  Pidana  tidak  berlaku  lagi  perbuatan  melanggar hukum yang ditetapkan dalam Undang- undang ini.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1764 - 1783  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6663
mempunyai aturan di negara-negara bagian. mempunyai kemampuan menanggung biaya  istri-istri dan suami berusaha berbuat adil. persidangan, pemutusan, dan banding. (Pengadilan negara- negara bagian). atau kurungan selama 6 bulan. 3  Pakistan The Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961. Persetujuan istri, mampu berbuat adil, memiliki  wali pendamping, Permohonan, pemeriksaan, pemanggilan  wali dan pemutusan ( Arbitration Council ). Penjara  maksimal  1 Thn,  atau  hukuman denda maksimal 5000 rupee. 4  Mesir Amandement Law No.100 Thn 1985. Syarat tidak ada, akan tetapi istri dapat mengajukan pereraian  baik itu  dalam  ta’lik talak atau tidak. Permohonan ke Pengadilan pemberitahuan kepada  istri,  dan pemutusan Pengadilan. Penjara  maksimal  6 bulan atau denda 200 pound  Mesir,  atau kedua-duanya (pemohon), dan penjara  maksimal  1 bulan, denda maksimal  50  pound Mesir, dan dinonaktifkan maksimal  1  tahun (pencatat). 5.  Maroko Pasal  40  UU Hukum keluarga Maroko 2004 Berlaku adil dan baik. Namun, istri dapat mencantumkan persyaratan dalam ta’lik talak, Pengajuan permohonan ke Pengadilan  dengan menyertakan persyaratan objektif dan pernyataan kondisi  keuangan, pemanggilan istri oleh pengadilan untuk dimintai keterangan, pemutusan baik secara  verstek,  dan tidak ada banding. Penjara 3 bulan sampai  3  tahun  atau denda  sebesar  200- 300 dirham. 6  Yordania  Secara  implisit di  atur  dalam The  Code  of Personal  Status 1976. Tidak ada syarat, akan tetapi istri dapat mengajukan Peran Pengadilan Agama  (Mahkamah Syari’ah). Tidak ada.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1764 - 1783  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6663
pembatalan poligami,  dan pengajuan ta’lik talak dalam akad berkenaan dengan poligami. 7  Syiria UU  No.  59  Thn 1953,  menjadi UU  No.  34  Thn 1975 ( Qanun al-Ahwal al- Syakhsiyyah  al- Syuria ). Alasan  hukum, kemampuan ekonomi dan kemampuan berlaku adil terhadap  istri- istrinya.  (Istri berhak membuat  ta’lik talak). Permohonan dan pemutusan (Pengadilan). Menurut  Khoiruddin Nasution terdapat hukuman pidana. Tabel 2. Negara yang membolehkan poligami.
No  Negara Undang-Undang Hukuman 1 Turki Pasal  8 the  Turkish  Family Law of Cyprus 1951 . Secara  eksplisit  tidak  disebutkan  hukuman  yang akan 2dikenakan, tetapi secara inplisit tetap akan dikenakan  hukuman  dan  pernikahan  kedua  batal demi hukum. 2 Tunisia  Pasal  18 Majallah  al-Ahwal al-Syakhsiyah (status personal)  Nomor  66  Tahun 1956. Pidana  sebesar  240.000  Malims  atau  bisa  dengan kombinasi pidana kurungan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman  dan  Abdul  Karim  Munthe,  “Hukum  Keluarga  di  Negara  Maroko”, http://abdulkarimmunthe.blogspot.com/2012/01/hukum-keluarga-di- negara-maroko.html.
Andaryuni, Lilik, “Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam”, Sipakalebbi’, Vol. 1:1, Mei 2013.
Fathonah,  “Telaah  Poligini:  Perspektif  Ulama  Populer  Dunia:  Dari  Ulama  Klasik Hingga  Ulama  Kontemporer”, Al-Hikmah:  Jurnal  Studi  Keislaman, Vol.  5:1, Maret 2015.
Fuad, Fahimul, “Historisitas dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia dan Negara Muslim  Modern”, e-Journal  Al-Syakhsiyyah:  Journal  of  Law  &  Family  Studies, Vol. 2:1, Juni 2020.
Hakim,  Abdurrahman  dan  Kutbuddin  Aibak,  “Poligami  di  Dunia  Islam  (Studi Perbandingan  Hukum  Perkawinan  Arab  Saudi,  Pakistan  dan  Indonesia)”, AHKAM: Jurnal Hukum Islam , Vol. 9:1, Juli 2021.
Hanum,  Nur  Aisyah,  “Perbedaan  Berpoligami  pada  Zaman  Rasulullah  SAW  dan Zaman  Sekarang”,  Perbedaan  Berpoligami  pada  Zaman  Rasulullah  SAW  dan
Zaman Sekarang | kumparan.com. Hendrik, Rudi, Poligami Solusi Melindungi Janda Suriah, https://minanews.net/poligami-solusi-melindungi-janda-suriah/.
Ibrahim,  Muslim  dan  Muhammad  Safiq,  “Prosedur  Poligami  di  Malaysia  (Analisis Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Wilayah-Wilayah  Persekutuan),” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2:1, Januari-Juni 2018. Janeko,  “Studi  Eksplorasi  Hukum  Poligami  di  Berbagai  Negara  Muslim”, Jurnal Ummul Qura, Vol. 10:2, September 2017. Karasapan, Omer, “The War and Syria’s Families”, https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/03/22/the-war- and-syrias-families/.
Karimullah,  Suud  Sarim,  “Poligami  Perspektif  Fikih  dan  Hukum  Keluarga  Negara Muslim”, Maddika: Journal of Islamic Family Law, Vol. 2:1, Juli 2021. Kompilasi Hukum Islam.
Luthfiyah  dan  Ali  Imron  Al-Farisyi,  “Legalitas  Poligami:  Studi  atas  Aturan  Praktik Poligami  diberbagai  Negara  Islam  (Turki,  Syiria,  Somalia,  Mesir,  Tunisia  dan Indonesia)”, Asasi: Journal of Islamic Family Law, Vol. 2:2, April 2022.
Marzuki, Pengantar  Studi  Hukum  Islam:  Prinsip  Dasar  Memahami  Berbagai  Konsep dan  Permasalahan  Hukum  Islam  di  Indonesia, cet.  Ke-2,  Yogyakarta:  Penerbit Ombak, 2017.
MediaIndonesia.  com,  “Beragam  Praktik  Poligami  di  Berbagai  Negara”,  Beragam Praktik Poligami di Berbagai Negara (mediaindonesia.com).
Mohamad,  Ramsupitri  dan  Zulkarnain  Suleman,  “Analisis  Ketentuan  Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI serta Penerapan Poligami di  Negara  Muslim  Kontemporer”, As-Syams:  Journal  Hukum  Islam, Vol.  3:1, Februari 2022.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Munte,  Abdul  Karim,  “Ini  Beberapa  Aturan  Hukum  Poligami  di  Negara-Negara Muslim”,  Ini  Beberapa  Aturan  Hukum  Poligami  di  Negara-Negara  Muslim  | Bincang Syariah.
Nasiri,  “Praktik  Perkawinan  di  Negara  Maroko:  Praktik  Undang-Undang Mudawwanatul  Usroh  di  Bumi  Para  Wali”, Jurnal  Keislaman, Vol.  1:2, September 2018.
Nasution, Khoiruddin, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, cet. Ke-2, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013.
Nofriandi,  “Poligami  dalam  Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam  (Studi  Komparatif Undang-Undang  Perkawinan  Indonesia  dan  Maroko”, Skripsi Sarjana  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pradikta,  Hervin  Yoki,  Hasanuddin  Muhammad  dan  Musda  Asmara,  “Poligami  di Malaysia dan Indonesia serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender”, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol: 5:2, November 2020.
Pradikta,  Hervin  Yoki,  Hasanuddin  Muhammad  dan  Musda  Asmara,  “Poligami  di Malaysia dan Indonesia Serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender,” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 5:2, November 2020. Prinada, Yuda, “Sistem Pemerintahan Malaysia,  Politik, Letak, dan Bentuk Negara,” Sistem Pemerintahan Malaysia, Politik, Letak, dan Bentuk Negara (tirto.id).
Trigiyatno,  Ali,  “Poligami  di  Tunisia:  Studi  Alasan  Pelarangan  Poligami,” HIKMATUNA: Journal of Integrative Islamic Studies, Vol. 3:1, 2017.
Ulfah, Dewi dan Fitri Ariani, “Problematika Poligami di Negara Turki,” Islamic Law: Jurnal Siyasah, Vol.6:1, Maret 2021.
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.