## Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif
Maqashid Syariah Jasser Auda
Fathor Rahman, Muhammad Saiful Anam
Institut Agama Islam Negeri Jember Email: fathorrahmanjm0506@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  membahas  konsepsi  Hak  Asasi  Manusia  mantan  narapidana korupsi  dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  No.  20  Tahun  2018;    HAM  mantan narapidana  korupsi  dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  No.  20  Tahun  2018  dalam perspektif konsep maqashid syariah Jasser Auda. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan  kajian  pustaka.  Perspektif  dalam  pembahasan  ini  adalah  konsep maqashid  syariah Jasser  Auda  yang  menggunakan  pendekatan  sistem  dalam  istinbath  hukum  Islam.  Hasil penelitian  ini  menyimpulkan  sebagai  berikut:  1)  alam  pikir  bangsa  Indonesia  saat  ini  tidak bisa  dilepaskan  dengan  isu-isu  kontemporer  mengenai  HAM,  demokrasi,  negara  bangsa, negara hukum, dan cita-cita kemajuan serta kemakmuran bangsa dalam konteks nasional; 2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sejalan dengan maqashid al-syariah dengan pendekatan sistem; 3) pelarangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam  pemilihan legislatif dibenarkan  dalam  kacamata maqashid  al-syariah Jasser  Auda,  dalam  konteks    keberkelin- danannya  dengan  berbagai  dimensi,  yaitu  dimensi  sosial,  dimensi  birokrasi  untuk  mencapai good governance , dimensi pendidikan politik, dimensi filosofi negara dan keadilan.
Kata Kunci: Hak asasi manusia, koruptor, maqashid syariah

## Abstract
This  article  aims  to  discussing  the  conception  of  ex-corruption  convicts  human  rights according to the General Election Commission Regulation No. 20 of 2018; The human rights of former corruption convicts in the General Election Commission Regulation No. 20 of 2018 in  the  perspective  of  Jasser  Auda's  Islamic  maqashid  concept.This  research  is  qualitative research  with  a  literature  review.  The  perspective  in  this  discussion  is  the  concept  of maqashid  sharia  Jasser  Auda  which  uses  a  systems  approach  in  Islamic  law.  The  results shows  that:  1)  the  current  state  of  mind  of  the  Indonesian  people  cannot  be  separated  from contemporary issues regarding human rights, democracy, the nation state, the rule of law, and the ideals of progress and national prosperity in the national context; 2) PKPU Number 20 of 2018 is in line with maqashid al-sharia with a systems approach; 3) the prohibition of former corruption  convicts  from  running  for  legislative  elections  is  justified  in  the  perspective  of maqashid al-sharia Jasser Auda, in his avoidance with various dimensions, namely the social dimension,  the  bureaucratic  dimension  to  achieve  good  governance,  the  political  education dimension, the state philosophy dimension and justice.
Keywords: Human rights, corruptors, maqashid sharia .

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3905

## Sejarah Artikel
Dikirim: 11 Juni 2020 Direview: 13 November 2020 Diterima: 23 Desember 2020 Diterbitkan: 28 Desember 2020

## PENDAHULUAN
Pada  25  Juli  2018,  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu)  Republik Indonesia mengeluarkan  data 199 bakal  calon  anggota legislatif  di  tingkat  DPRD  teridentifikasi sebagai  mantan  narapidana  kasus  korupsi. Mereka  tersebar  di  11  provinsi,  93 kabupaten, dan 12 kota 1 .
Beberapa  di  antara  parpol  yang mengajukan  bacaleg  tersebut  mengaku kecolongan  dan  sebagian  lagi  memang dengan  sadar  melanggar  pakta  integritas dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum (PKPU)  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Pencalonan  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dae- rah  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten  atau Kota 2 .
Kesengajaan  sejumlah  parpol  me- langgar pakta integritas tersebut menarik dan perlu  dicermati.  Sebagaimana  yang  dikua- tirkan  banyak  pengamat,  masih  terdapat celah  lebar  bagi  sejumlah  kalangan  untuk mengandaskan aturan dalam PKPU tersebut. Kerisauan  itu  benar,  beberapa  hari  setelah diundangkan,  mulai  bermunculan  pihak- pihak  yang  ingin  mengajukan  gugatan mengenai  pasal  yang  membatasi  calon
1 Yunizafira  Putri  Arifin  Widjaja,  “Bawaslu Temukan  199  Bacaleg  Mantan  Napi  Korupsi  Di Pileg  2019,”  https://www.liputan6.com/,  2018, https://nasional.kompas.com/read/2018/07/27/0827 1951/bawaslu-temukan-30-bacaleg-eks-napi- korupsi-di-tingkat-provinsi-ini.
2 Hafidz Mubaraka, “Berbagai Parpol ‘Tetap Nekad’  Usung  Bakal  Caleg  Mantan  Napi  Kasus Korupsi  Ke  KPU  -  BBC  News  Indonesia,” bbc.com,
2018,
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 44868639.
legislatif  mantan  koruptor.  Di  antaranya, gugatan yang dilakukan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik  yang dilayangkan  ke Mahkamah Agung (MA) 3 .
Setelah  bacaleg  mantan  napi  korup- tor,  kasus  narkoba,  dan  pelecehan  seksual terhadap  anak,  dikoreksi  dan  dianulir, selanjutnya  muncul  polemik  baru.  Bawaslu dan  Panwaslu  mengambil  keputusan  konto- versial:  meloloskan  enam  orang  mantan narapidana  korupsi  menjadi  bakal  caleg DPRD  dan  bakal  calon  anggota  DPD,  yaitu dari  Kabupaten  Toraja  Utara,  Sulawesi Utara,  Aceh,  Parepare,  Rembang,  dan  DKI Jakarta.  Bawaslu  menyatakan,  pendaftaran ke enam bacaleg tersebut memenuhi syarat 4 . Salah  satu  isu  yang  para  penolak angkat  ke  permukaan  adalah  bahwa  aturan itu melanggar undang-undang dasar dan hak asasi manusia. Yakni, hak politik yang dilin- dungi konstitusi. Dalam konstitusi Indonesia, berpolitik  (hak  memilih  dan  dipilih)  meru- pakan bagian dari hak asasi manusia.
Hak  dipilih  secara  tersurat  diatur dalam  UUD  1945  mulai  Pasal  27  ayat  (1) dan (2); Pasal 28, Pasal  28D  ayat  (3), Pasal 28E  ayat  (3).  Pengaturan  ini  menegaskan bahwa  negara  harus  memenuhi  hak  asasi setiap warga negaranya, khusunya mengenai keterlibatan  dalam  pemerintahan  untuk dipilih dalam pemilu, baik pileg, pilpres dan pilkada. Bahkan dalam Pasal 25
International  Covenant  On  Civil  And Political Rights (ICCPR 1966).
3 Muhammad Fida Ul Haq, “M Taufik Gugat Larangan  Eks  Napi  Korupsi  Nyaleg  Ke  MA,” detik.com,  2018,  https://news.detik.com/berita/d- 4108175/m-taufik-gugat-larangan-eks-napi- korupsi-nyaleg-ke-ma.
4 Fitria Chusna, “KPU Kecewa Bawaslu Dan Panwaslu  Loloskan  Eks  Koruptor  Jadi  Caleg,” kompas.com, 2018, https://nasional.kompas.com/read/2018/08/16/2112 0311/kpu-kecewa-bawaslu-dan-panwaslu-loloskan- eks-koruptor-jadi-caleg.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3905
Ketentuan  di  atas  ditujukan  untuk menegaskan bahwa hak politik, memilih dan dipilih  merupakan  hak  asasi.  Pembatasan, penyimpangan,  peniadaan  dan  penghapusan hak tersebut merupakan  bentuk pelanggaran hak asasi warga negara. Ketentuan-ketentuan itu  pula  yang  dijadikan  dasar  penggugat Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008 tentang  Pemilu  Anggota  DPR,  DPD,  dan DPRD ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MK  pun  kemudian  mengeluarkan Putusan  MK  Nomor 4  Tahun  2009  yang menghapus  pasal  dalam  Undang-undang Pemilu  tersebut  yang  mensyaratkan  bacaleg “tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum tetap karena melakukan tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih 5 .
Putusan  MK  Nomor 4  Tahun  2009 ini bisa dijadikan  rujukan  yurispridensi bagi pihak-pihak yang akan menggagalkan PKPU Nomor  20  Tahun  2018  yang  di  dalamnya mengharamkan  mantan  narapidana  korupsi menjadi  caleg.  Oleh  karena  itu,  ketentuan yang  bisa menghadang mantan napi korupsi itu  harus  sistematis  dan  komprehensif. Artinya,  ketentuan  tersebut  tidak  cukup hanya  dicantumkan  dalam  PKPU.  Ia  harus ditetapkan  dalam  undang-undang  agar  me- miliki  kekuatan  hukum  tetap,  sebagaimana yang ditunjukkan dalam UU HAM.
Pasal  73  Undang-Undang  No  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia memuat  ketentuan  mengenai  pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagai berikut:
5 MK  RI,  “PUTUSAN  Nomor  4/PUU- VII/2009 MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK  INDONESIA,”  Pub.  L.  No.  Nomor 4/PUU-VII/2009 (20009),
https://kpud- madinakab.go.id/wp- content/uploads/2014/02/4_2009_mk.pdf.
“Hak  dan  kebebasan  yang  diatur dalam  undang-undang  ini  hanya  da- pat  dibatasi  oleh  dan  berdasarkan undang-undang,  semata-mata  untuk menjamin  pengakuan  dan  penghor- matan  terhadap  hak  asasi  manusia serta  kebebasan  dasar  orang  lain, kesusilaan,  ketertiban  umum,  dan kepentingan bangsa”.
Sedangkan  di  sisi  lain,  pembatasan hak  politik  (mantan)  koruptor  dapat  ditaf- sirkan  sebagai  upaya  mewujudkan  kepen- tingan  bangsa  yang  sedang  memerangi budaya  korupsi  yang  sangat  merusak  sendi- sendi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Pada  tingkat-tingkat  tertentu,  ia  juga  bisa menjadi  semacam  terapi  primer  ( early therapy ) untuk mengantisipasi tumbuh kem- bangnya korupsi di kalangan generasi muda. Selain  itu,  pelarangan  mantan  koruptor berpolitik  tersebut  juga  sebagai  alat  untuk melindungi  masyarakat  pemilih  dalam pemilu.  Dengan  ketentuan  itu,  masyarakat pemilih  dijamin  tidak  akan  salah  memilih kandidat yang akuntabilitas dan integritasnya bermasalah,  sehingga  bisa  membahayakan dan mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan.  Sebab,  korupsi  memiliki dampak  negatif  yang  massif  dalam  segala lini  kehidupan;  bidang  sosial,  ekonomi, politik, dan hukum.
Aspek-aspek  kehidupan  itu  jika  dili- hat  secara  mikro,  maka  ia  akan  bersing- gungan  dengan  hak  asasi  manusia  dalam konteks  Islam, yang  dikenal  dengan kulliyatul khamsah, yakni  memelihara agama,  jiwa,  harta,  akal,  keturunan  atau kehormatan.
Penelitian  ini  difokuskan  untuk membahas  secara  sistematis  konsepsi  HAM mantan  narapidana  korupsi  dalam  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  No.  20  Tahun 2018;  membahas  secara  komprehensif

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3905
konsepsi  hak  asasi  manusia  dan  HAM mantan narapidana korupsi dalam PKPU No. 20  Tahun  2018  dalam  perspektif  konsep maqashid syariah Jasser Auda.
Beberapa  penelitian  yang  terkait dengan  kajian  ini; pertama penelitian Rohmasari  (2009), 6 penelitian  ini  menilik implimentasi  dari  PKPU  bukan  aspek  hak kewarganegaraan. Kedua penelitian  Ni Wayan Rai Sukmadewi, 7 penelitiannya tidak membahas mengenai PKPU, HAM, dan juga tidak menggunakan perspektif filsafat hukum  Islam 8 .  Syahrul  Sidiq  pada  tahun 2017 mengkaji konsep maqashid syariah dan bungannya  dengan  tantangan  modernitas 9 . Kajian ini umum dan tidak membahas secara khusus mengenai hak asasi manusia mantan koruptor. Habib Shulton Asnawi pada tahun 2016  mengkaji  HAM  perempuan  dalam undang-undang perkawinan. Judulnya, “Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak
Perempuan  dalam  UU.  No.  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan:  Upaya  Menegakkan Keadilan dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat  Hukum  Islam” 10 .  Kajian  ini  sama- sama  melihat  HAM  dari  perspektif  hukum
6 Rohmasari,  “Implementasi  Peraturan
Komisi  Pemilihan  Umum  No  03  Tahun  2009 Tentang  Pemberlakuan  Suara  Sah  Pada  Pemilu 2009  Di  Lampung  Barat  Menurut  Partai  Politik”
(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), https://dokumen.tech/document/implementasi- peraturan-komisi-pemilihan-umum-no- kepentingan-rakyat-terhadap.html.
7 Ni Wayan Rai Sukmadewi, “EKSISTENSI YURIDIS KEARIFAN LOKAL DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN” (Bali, n.d.).
8 Ni Wayan Rai Sukmadewi.
9 Syahrul  Sidiq,  “Maqashid  Syariah  & Tantangan  Modernitas:  Sebuah  Telaah  Pemikiran Jasser Auda,” In Right 7, no. 1 (2017): 140–61.
10 Habib  Shulton  Asnawi,  “Tinjauan  Kritis Terhadap  Hak-Hak  Perempuan  Dalam  UU.  No.  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan  Keadilan  Dan  Perlindungan  HAM Perspektif  Filsafat  Hukum  Islam,” Fikri I  (2016): 29–62, https://studylibid.com/doc/753418
Islam.  Hanya  saja  obyek  formalnya  adalah hukum  Islam  secara  umum,  dan  obyek materialnya  adalah  hak-hak  perempuan. Pada  tahun  2015,  Lutfi  Nur  Cahyono mengkaji integrasi maqashid syariah dengan problematika kontemporer. Dalam kajiannya ini Lutfi mengelaborasi bagaimana maqashid syariah  akan  sangat  lentur  dan  fleksibel dalam  merespons  persoalan-persoalan  hu- kum  kontemporer 11 .  Namun  demikian, kajian  Lutfi  ini  masih  sangat  umum  dan tidak spesifik pada kasus-kasus tertentu.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif  dengan  menggunakan pendekatan  filsafat  hukum  Islam,  yakni maqashid  syariah.  Data  penelitian  berkaitan PKPU  No.  20  tahun  2018  tentang  Pencalo- nan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi, dan  DPRD  Kabupaten/Kota.  Materi  peneli- tian meliputi aturan hukum terkait hak asasi mantan narapidana korupsi.
Pengumpulan  data  primer  dilakukan melalui  studi  dokumen  dan  materi  hukum. Sementara  itu,  pengumpulan  data  sekunder dilakukan melalui studi dokumen dan karya- karya terkait dengan kajian ini. Analisis data dilakukan  dengan  menggunakan  teknik analisis  data  kualitatif.  Dalam  hal  ini,  data deskriptif tentang PKPU tersebut dielaborasi dengan konsep-konsep dasar keadilan hukum  dan  hak  asasi  manusia  dalam perspektif  filsafat  Islam,  khususnya  dalam perspektif  konsep  maqashid  syariah  Jasser Auda,  sehingga  dapat  diperoleh  penjelasan yang konklusif bagaimana semestinya PKPU tersebut dilaksanakan dalam konteks kepemiluan  di  Indonesia.  Kajian  semacam ini  sepanjang  penelusuran  peneliti,  belum pernah dilakukan.
11 Moh.  Lutfi  Nurcahyono,  “Integrasi Maqashid
Syari’ah Pada Problematika Kontemporer,” Interest 13 (2015): 19–34.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3905

## PEMBAHASAN Jasser Auda dan Filsafat Hukum Islam
Jasser Auda adalah Associate
Professor  di  Fakultas  Studi  Islam  Qatar (QFTS)  dengan  fokus  kajian  Kebijakan Publik  dalam  program  Studi  Islam.  Dia adalah  anggota  pendiri  Persatuan  Ulama Muslim  Internasional,  berbasis  di  Dublin; anggota  Dewan  Akademik  Institut  Interna- sional  Pemikiran  Islam  di  London,  Inggris; anggota  Institut  Internasional  Advanced Sistem  Research  (IIAS),  Kanada;  anggota Dewan  Eksekutif  Asosiasi  Ilmuan  Muslim Sosial  (AMSS),  Inggris;  anggota  Forum perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris. 12
Filsafat hukum Islam ialah salah satu pendekatan  dalam  mempelajari  dasar-dasar dan  tujuan  hukum  Islam.  Filsafat  hukum Islam  adalah  salah  satu  upaya  pemikiran untuk  memahami  tujuan-tujuan  rahasia pensyariatan  hukum  Tuhan  secara  lebih mendalam  dan  radikal  dengan  tidak  mera- gukan  substansi  hukum  itu  sebagaimana karena  hal  itu  telah  dipikirkan  secara  men- dalam dari sisi filsafat 13 .
Filsafat hukum Islam di sini berusaha untuk  mengungkap  nilai-nilai  moral  dan universal seperti keadilan kesetaraan dan lain sebagainya  yang  berada  dalam  teori  hukum positif.  Sebab  itu  sangat  penting  dalam proses  pencarian  hukum  yang  dapat  me- nyerap nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam penegakan hukum khususnya pemak-
12 Syukur Prihantoro, “Maqasid Al-Syari’Ah Dalam  Pandangan  Jasser  Auda  (Sebuah  Upaya Rekontruksi  Hukum  Islam  Melalui  Pendekatan Sistem),” Jurnal  At-Tafkir 10,  no.  1  (2017):  120– 34.
13 Habib  Shulton  Asnawi,  “Tinjauan  Kritis Terhadap  Hak-Hak  Perempuan  Dalam  UU.  No.  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya
Menegakkan  Keadilan  Dan  Perlindungan  HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam.”
naan  dan  penafsiran  terhadap  hukum  positif di Indonesia termasuk hukum mengenai hak asasi mantan narapidana 14 .
Filsafat  hukum  Islam  dalam  tingkat tingkat  tertentu  dapat  dikatakan  sebagai cerminan  atau  terjemahan  terhadap  kajian kaidah-kaidah  maqasidiyah  materi  hukum Islam  membahas  hal  yang  sama  dengan objek  kajian  qawaidul  maqashidiyah,  maka dia  membahas  filsafat  atau  rahasia-rahasia pensyariatan  dalam  sejarah  hukum  Islam. Filsafat hukum Islam ini sangat urgen dalam kajian hukum Islam terutama ketika seorang mujtahid  melakukan  penggalian  hukum, dengan  filsafat  hukum  Islam  inilah  para mujtahid  bisa  memetik  hikmah  dibalik pencarian hukum Islam 15 .
Hammadi  berpandapat  bahwa  yang dimaksud  dengan  maqashid  adalah  hikmah yang  dituju  oleh  pemberi  syari’at  dalam seluruh  syari’at.  Menurutnya,  Allah  pasti memiliki  “tujuan”  tertentu  dalam  setiap penciptaan-Nya. 16 Maqashid  asy-Syari’ah yang dimaksud di sisni adalah maksud Allah swt.  yang  membuat  syari’at,  bukan  tujuan- tujuan  manusia.  Asy-Syatibi  menegaskan bahwa  tujuan  utama  dari  perintah  syari’at adalah  untuk  mengambil  mashlahat,  baik  di dunia, di akhirat, atau keduanya. Sedangkan tujuan  dasar  dari  larangan  adalah  mutlak untuk  menolak  mafsadah  dan  bahaya 17
Kemaslahatan  inilah  yang  kemudian  dijadi- kan sebagai dasar pada penetapan maqashid.
Pembagian  Maqashid  al-Syari’ah Maqashid  atau  maslahat,  dalam  pandangan asy-Syatibi  dibagi  ke  dalam  tiga  bagian, yaitu: 1).  al-Mashalih  al-dharuriyyah, 2).  al-
14 Habib Shulton Asnawi.
15 Habib Shulton Asnawi.
16 Hammadi  Al-Ubaydi, Asy-Syatibiy  Wa Maqashid Asy-Syari’ah , n.d.
17 Abu  Ishaq  asy-Syatibi, Al-Muwafaqat  Fi Ushul  Asy-Syari’ah (Mesir:  al-Maktabah  at- Tijariyyah al-Kubra, n.d.).

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3905
Mashalih  al-Hajiyyah,  3).  al-Mashalih  at- tahsiniyah.  Maslahat  yang  pertama  atau  al- Mashalih  al-dharuriyyah  mengandung  bagi- an,  yaitu:  menjaga  agama  ( hifz  ad-din ), menjaga jiwa ( hifz an-nafs ), memelihara akal ( hifz  aql ),  memelihara  keturunan  ( hifz  an- nasl ),  dan  memelihara  harta  ( hifz  al-mal ).
Kelima  al-mashlahat  ini  selanjutnya  disebut al-kulliyyat  al-khamsah. 18 Maqashid  ad- Daruriyyah merupakan sesuatu  yang  mutlak ada demi kelangsungan hidup manusia. 19

## Paradigma Maqashid Syariah Jasser Auda
Secara  filosofis,  Auda  menyatakan paradigmanya  bahwa  penciptaan  dan  fungsi dari  alam  dan  semua  komponennya  terdiri dari  sistem  yang  luas  dan  menyeluruh  yang terdiri dari jumlah yang tak terbatas dari sub sistem;  berinteraksi,  terbuka,  hierarki,  dan memiliki tujuan. Sistem adalah sesuatu yang terdiri  dari  beberapa  rangkaian  yang  saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara  menyeluruh  dan  utuh,  karena  sistem adalah lahan multi disiplin yang muncul dari berbagai bidang ilmu kemanusiaan 20 .
Pendekatan  yang  tidak  memperhati- kan  sistem,  menurut  Auda  akan  mudah terjebak  dalam  lingkaran  reduksionisme, parsialitas,  harfiah,  dan  sepotong-sepotong. Padahal, pendekatan dalam penetapan hukum harus utuh, multidimensi, bervariasi, konstruktif,  dan  berorientasi  pada  tujuan. Karena  itu,  perbedaan  penafsiran  terhadap teks-teks  keagamaan  semestimya  perdu dijadikan  bahan  memperkaya  perspektif, bukan sesuatu yang menyebabkan perpcahan dan pertikaian.
18 Muhammad  Said  Ramadhan  al-Buthi,
Dhawabith Al-Mashlahah Al-Syari’ah Al- Islamiyyah (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1977).
19 Muhammad Said Ramadhan al-Buthi.
20 Jasser  Auda,  “Maqāṣid  Al-Sharīᶜah  ᶜInd
Al-Sheikh Al-Qaraḍāwī,” 2007.

## Terdapat enam fitur yang ditawarkan
Jasser Auda dalam pendekatan sistem ini.
1. Kognisi  Umat. Fiqh  adalah  hasil dari penalaran dan refleksi  (ijtihad) terhadap  nash  untuk  mengungkap berbagai  makna  yang  tersembunyi di  dalamnya  dan  implikasi  praktis- nya.  Karena  fiqh  adalah  hasil  dari kognisi (nalar) manusia, maka tidak menutup  kemungkinan  bahwa  di sana  masih  terdapat  kelemahan- kelemahan dan kekurangan..
2. Utuh (Wholeness), Berdasarkan per- spektif  teori  sistem,  Jasser  Auda menyatakan  bahwa  setiap  hubu- ngan  sebab-akibat  harus  dilihat sebagai bagian-bagian dari holistik. Hubungan  antara  bagian-bagian  itu memainkan  fungsi  tertentu  dalam sebuah  sistem,  terbangun  secara menyeluruh  dan  bersifat  dinamis, bukan  sekadar  kumpulan  antar bagian yang statis.
3.  Terbuka  (Openness). Sebuah  sistem yang hidup pasti merupakan sistem yang  terbuka.  Keterbukaan  sebuah sistem  bergantung  pada  kemam- puannya  untuk  mencapai  tujuan dalam  berbagai  kondisi.  Kondisi inilah  yang  mempengaruhi  terca- painya  suatu  tujuan  dalam  sebuah sistem. Sistem  yang terbuka adalah suatu  sistem  yang  selalu  berin- teraksi  dengan  kondisi  dan  lingku- ngan yang berada di luarnya.
4. Kesalingterkaitan (Interralated Hie- rarchy). Sebuah  sistem  terbangun dan  sub  sistem  yang  lebih  kecil  di bawahnya.  Hubungan  Interelasi menentukan tuiuan dan fungsi yang ingin dicapai.
5. Melibatkan berbagai dimensi (Multi -  dimensionality). Sebuah  sistem bukanlah  sesuatu  yang  tunggal, namun  terdiri  dari  beberapa  bagian yang saling terkait antara yang satu dengan  lainnya.  Di  dalam  sistem

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3905
terdapat  struktur  yang  koheren, karena  sebuah  sistem  terdiri  dari bagian-bagian  yang  cukup  kom- pleks  yang  memiliki  spektrum dimensi yang tidak tunggal 21 .
6.  Terfokus  pada  tujuan  (Purpose- fulness). Dalam teori sistem, tujuan dibedakan  menjadi  goal  ( al-Hadf ) dan  purpose  ( al-Ghayah ).  Sebuah sistem akan menghasilkan goal jika hanya  menghasilkan  tujuan  dalam situasi yang konstan, bersifat meka- nistik,  dan  hanya  dapat  melahirkan satu  tujuan saja. Sedangkan sebuah sistem  akan  menghasilkan  purpose ( al-ghayah ) jika mampu menghasil- kan  tujuan  dengan  cara  yang berbeda-beda  dan  dalam  hal  yang sama  atau  menghasilkan  berbagai tujuan dalam situasi  yang beragam. Dalam  konteks  ini,  Maqasid  al- Syari’ah  berada  dalam  pengertian purpose  ( al-ghayah )  yang  tidak monolitik  dan  mekanistik,  tetapi beragam  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi.
Dalam  konteks  dunia  kontemporer, terdapat  konteks  prinsip  hukum  Islam  yang di  antaranya  disampaikan  oleh  M  Ikrom antara  lain:  Prinsip  Maqashid  al-Syari`ah; Prinsip  Relativitas  Fiqh;  Prinsip  Tafsir Tematik;  Prinsip  Kemaslahatan;  Prinsip Kesetaraan;  Prinsip  Pluralisme;  Prinsip Nasionalitas;  Prinsip  Penegakan  HAM; Prinsip Demokrasi 22 .

## Korupsi dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur terkait Korupsi
Istilah  korupsi  bisa  dinyatakan sebagai  suatu  perbuatan  tidak  jujur  atau penyelewengan  yang  dilakukan  karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya,
21 (Auda 2007)
22 Mohamad  Ikrom,  “Syariat  Islam  Dalam Perspektif Gender Dan Hak Asasi Mansia (HAM),” SUPREMASI HUKUM 2, no. 1 (2013): 165–93.
korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada  catatan  administrasinya.  Bentuk-bentuk korupsi  dapat  berupa  penyuapan, 23 pengge- lapan, 24 pemerasan, 25 nepotisme. 26
Menurut  perspektif  hukum,  definisi korupsi  secara  gamblang  telah  dijelaskan dalam  13  buah  Pasal  dalam  UU  No.  31 Tahun  1999  yang  telah  diubah  dengan  UU No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Berdasarkan  pasal- pasal  tersebut,  korupsi  dirumuskan  kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal- pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai  perbuatan  yang  bisa  dikenakan
23 Penyuapan  (bribery)  merupakan  sebuah perbuatan  kriminal  yang  melibatkan  sejumlah pemberian  kepada  seseorang  dengan  maksud  agar penerima  pemberian  tersebut  mengubah  perilaku sedemikian  rupa  sehingga  bertentangan  dengan tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Sesuatu  yang diberikan  sebagai  suap  tidak  harus  berupa  uang, tapi  bisa  berupa  barang  berharga,  rujukan,  hak-hak istimewa,  keuntungan  ataupun  janji  yang  dapat dipakai  untuk  membujuk  atau  mempengaruhi tindakan,  suara,  atau  pengaruh  seseorang  dalam sebuah jabatan publik.
24 Penggelapan  merupakan  suatu  bentuk korupsi  yang  melibatkan  pencurian  uang,  properti, atau  barang  berharga  oleh  seseorang  yang  diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti atau barang berharga tersebut.
25 Bentuk  korupsi  ini  mengandung  arti penggunaan  ancaman  kekerasan  atau  penampilan informasi  yang  menghancurkan  guna  membujuk seseorang  agar  mau  bekerjasama.  Dalam  hal  ini, pemangku  jabatan  dapat  menjadi  pemeras  atau korban pemerasan.
26 Kata  nepotism  sendiri  berasal  dari  kata latin  ‘nepos’  yang  berarti  “nephew”  (keponakan). Istilah  ini  pertama  kali  dikaitkan  dengan  praktik ppengangkatan  keponakan  sendiri  atau  keluarga dekat  oleh  pemimpin  tertinggi  gereja  Katolik  di Abad  Pertengahan  untuk  menduduki  jabatan Kardinal.  Nepotisme  (nepotisme)  berarti  memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan, bukan karena kemampuannya.  Misalnya,  jika  seorang  manajer mempekerjakan  atau  mempromosikan  seorang kerabat  dekat  dan  bukan  orang  lain  yang  lebih mampu,  maka  manajer  tersebut  mempraktikkan nepotisme.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3905
sanksi  pidana  karena  korupsi.  Ketigapuluh bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi  tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:  kerugian  keuangan  negara,  suap- menyuap, penggelapan dalam jabatan, peme- rasan,  perbuatan  curang,  benturan  kepen- tingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.
Korupsi sebagai kejahatan pencurian uang  dalam  bentuk  penyalahgunaan  wewe- nang,  memiliki  arti  yang  sangat  luas.  Jika korupsi  dilihat  dari  sudut  pandang  budaya, maka  pengertian  korupsi  memiliki  dimensi tradisi  atau  kebudayaan.  Beberpa  ahli  me- ngemukakan  pendapat  bahwa  tindakan  ko- rupsi  sekarang  ini  bukan  sebagi  fenomena penyimpangan,  namun  telah  manjadi  tin- dakan  yang  masif  terjadi  dan  telah  menjadi budaya.
Peraturan  KPU  terkait  korupsi  ini sebagaimana  peraturan  yang  lain  tetap  tun- duk  pada  mekanisme  baku  pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Pasal  1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan mengisyaratkan tahapan pemben- tukan  peraturan  perundang-undangan.  Taha- pan  dimaksud  adalah  perencanaan,  penyu- sunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  pene- tapan, dan pengundangan.
Menurut  Bayu,  tanpa  melalui  taha- pan  pengundangan  oleh  Kemenkumham, Peraturan  KPU  terancam  tidak  berlaku sehingga  berdampak  pada  keabsahan  hasil Pemilu.  Pasal  87  UU  No.  12  Tahun  2011 mengatur  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  mulai  berlaku  dan  mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam peraturan perundang-undangan 27 .
27 Rofiq  Hidayat,  “KPU:  Tanpa  Pengesahan Menkumham  Peraturan  KPU  Tetap  Berlaku  - Hukumonline.Com,” accessed December 15, 2020, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b3a01
Peraturan  KPU  Nomor  20  tahun 2018  memiliki  rasionalisasi  sangat  kuat, setidaknya  jika  dilihat  dari  dua  sudut pandang  yaitu  sudut  pandang  otoritas  atau kewenangan  institusi  dan  sudut  pandang substansi materi regulasi.
Pertama , dari sudut pandang otoritas instutusi.  PKPU  dibuat  oleh  lembaga  yang memiliki  kewenangan  mutlaq  dalam  pelak- sanaan  semua  tahapan  pemilihan  umum (pemilu).  Dalam  Undang  Undang  nomor  7 tahun 2017 tentang pemilu  pasal 13 tentang kewenangan  KPU  dijelaskan  bahwa  KPU memiliki  sekian  banyak  kewenangan  dian- taranya  kewenangan  untuk  menetapkan peraturan untuk setiap tahapan pemilu.
Proses  pencalonan  calon  anggota legeslatif  bagian  dari  tahapan  pemilu  yang harus  diatur  oleh  KPU  sebagai  lembaga independen  yang  diberi  mandat  untuk menyelenggarakan  pemilu  yang    langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber- jurdil).  Sangat  tepat  dan  sangat  rasional, suatu  peraturan  tentang  tahapan  pemilu  dan dibuat  atau  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang memiliki tugas utama sebagai penyelenggara pemilu.  Jika  KPU  tidak  diperbolehkan  me- nyusun tahapan atau tehnis pemilu, lalu siapa yang  akan  membuatnya?.Itulah  pertanyaan yang layak diajukan kemudian.
Kedua , dari sudut pandang substansi regulasi. Memang sebagian ada yang menya- takan,  bahwa  PKPU  tersebut  bertentangan dengan  perundang  undanag  diatasnya  yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.  Undang  Undang  nomor  7  tahun 2017, pasal 182 tentang syarat calon peserta pemilu  perseorangan    secara  tekstual  mem- bolehkan  mantan  terpidana  yang  ancaman pidananya  5  tahun  atau  lebih    untuk    maju
ae9cb8d/kpu--tanpa-pengesahan-menkumham- peraturan-kpu-tetap-berlaku/.

## Volksgeist
sebagai  calon  legislatif  dengan  syarat sanggup  mengemukakan  secara  jujur  ke publik  bahwa  dirinya  sebagai  mantan terpidana.
Yang  dimaksud  mantan  terpidana dalam  pasal  tersebut  berlaku  semua  jenis tindak  pidana  apapun  asalkan  perbuatannya diancam  dengan  hukuman  penjara  5  tahun atau lebih. Seluruh pasal dalam UU nomor 7 tahun  2017  tidak  ada  yang  mengatur  atau membolehkan  terpidana  bandar  narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi untuk maju sebagcalon legeslatif.
Karena  tidak  ada  regulasi  yang mengatur  secara  jelas,  maka  KPU  yang memiliki  otoritas  penuh  dalam  hal  penye- lenggara  pemilu  berihtiyar  untuk  mengatur secara  detail  dan  tehnis  khusus  kepada  tiga macam  terpidana  yaitu  terpidana  Bandar narkoba, kejahatan seksual kepada anak dan korupsi.  Tiga  perbuatan  tindak  pidana tersebut,  masuk  kategori  kejahatan  tindak pidana luar biasa ( extraordinary crime ) yaitu suatu jenis kejahatan atau tindak pidana yang memiliki  dampak  negatif  yang  sangat    luas bagi  kelangsungan  hidup  suatu  bangsa. Berdasarakan  Perppu  No  1  tahun  2016 terdapat  beberapa  tindak  pidana  yang dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa yaitu tindak  pidana  korupsi,  tindak  pidana terorisme,  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika  dan  psikotropika  serta  tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
Menjadi  sangat  wajar  dan  sudah seharusnya,  suatu  kejahatan  yang  luar  biasa harus  diikuti  dengan  sikap  atau  komitmen yang  luar  biasa  yang  sudah  ditunjukan  oleh KPU  dengan  mengeluarkan  peraturan  yang melarang  mantan  terpidana  yang  masuk kategori  kejahatan  luar  biasa  ikut  andil dalam  kompetisi  sebagai  calon  pejabat publik  yang  nantinya  akan  menjadi  contoh (uswah) bagi seluruh bangsa Indonesia.
Jika  ada  sebagian  masyarakat  yang menganggap  salah  atau  tidak  puas  dengan PKPU,  bukan  menyalahkan  atau  tidak  puas terhadap larangan terpidana korupsi menjadi calon  anggota  legislatif.  Justru  yang  kurang dan  perlu  ditambah  atau  disempurnakan adalah  dalam  PKPU  harus    mengatur  atau memasukkan  terpidana  terorisme  ke  dalam PKPU  tersebut  karena    terpidana  terorisme termasuk  kreteria  kejahatan  luar  biasa  yang sama  dengan  korupsi,  bandar  narkoba  dan kejahatan seksual terhadap anak.
Makna  yang  dapat  diambil  dari PKPU  tersebut  adalah  semua  elemen termasuk  para  hakim  agung  di  Mahkamah Agung  (MA)  harus  memiliki  semangat  dan komitmen  yang  sama  dengan  komisioner KPU  untuk  melarang  para  terpidana kejahatan  luar  biasa  (bandar  narkoba,  keja- hatan seksual kepada anak dan korupsi) agar tidak  bisa  menjadi  calon  legislatif  agar proses  pemilu  benar-benar  bisa  melahirkan pemimpin  publik  yang  berintegritas  atau memiliki moralitas yang dapat dihandalkan.
Ketiga ,  diundangkannya  PKPU  ini harus  diposisikan  sebagai  bagian  dari komitmen  bangsa  dalam  kerangka  meme- rangi  korupsi  yang  amat  sulit  diberantas  di negara  ini.PKPU  ini  bisa  menjadi  semacam terapi primer ( early therapy ) untuk mengantisipasi tumbuh kembangnya korupsi di kalangan generasi muda.
Artinya,  generasi  muda  yang  poten- sial,  bercita-cita,  dan  diproyeksikan  menjadi calon pejabat publik, bisa lebih hati-hati dan menghindari  hal-hal  yang  bisa  menjerat mereka  dalam  kasus-kasus  korupsi.Dalam kaidah  hukum  Islam,  PKPU  ini  bisa mengantisipasi kondisi-kondisi bahaya ( syadd  al-dzari’ah ),  yaitu  bahaya  semakin merebaknya budaya korupsi.
Keempat ,  PKPU  ini  memberikan fasilitasi  dan early  warning  system bagi

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3905
partai  politik.Dengan  PKPU  ini  parpol  bisa selalu  waspada  sehingga  tidak  kecolongan merekomendasikan  calon  pejabat  publik mantan  koruptor.Pada  era  media  sosial  saat ini,  latar  belakang  dan  rekam  jejak  seorang kandidat sangat mudah dilacak melalui jejak digital. Jika kecolongan, parpol akan menga- lami  kerugian  sendiri.  Konstituen  parpol yang melek internet dan informasi tidak akan memilih  calon  tersebut.  Dengan  demikian, reputasi  parpol  tersebut  akan  jatuh  sehingga membuat  perolehan  suara  parpol  menurun. Parpol  bisa  mengambil  manfaat  dan kebaikan  ( jalb  al-mashalih )  dari  pember- lakuan PKPU ini.
Kelima ,  PKPU  ini  bisa  dianggap sebagai  peraturan  perlindungan  pemilih. Dengan  PKPU  ini,  masyarakat  pemilih dijamin  tidak  salah  memilih  kandidat  yang akuntabilitas  dan  integritasnya  bermasalah. Dalam  memilih  calon  pemimpin,  rekam jejak  integritas,  soliditas  dan  loyalitas kandidat terhadap kepentingan publik sangat dibutuhkan  sebagai  bahan  pertimbangan pemilih.  Namun  tidak  semua  masyarakat memiliki kemampuan mengakses dan melacak informasi rekam jejak kandidat.
Jadi,  PKPU  ini  bisa  dianalogikan dengan  peraturan  perlindungan  konsumen. PKPU  ini  bisa  melindungi  masyarakat  dari salah  memilih  pemimpin  yang bisa memba- hayakan dan mengganggu jalannya pemerin- tahan  dan  pembangunan  lantaran  korupsi. Korupsi  memiliki  dampak  negatif  yang massif  dalam  segala  lini  kehidupan;  bidang sosial,  ekonomi,  politik,  dan  hukum.Dalam kaidah fiqh, legal reasoning ini disebut dar’ al-mafasid (menolak kerusakan).
Pendekatan  hukum  dalam  perlindu- ngan  pemilih  ini  tentu  lebih  efektif  dan efisien  daripada  pendekatan  pendidikan politik  yang  membutuhkan  waktu  lama  dan berliku. Jika  aturan PKPU ini kandas, maka
cita-cita untuk mewujudkan lembaga legislatif  dan  ruang  publik  yang  bersih  dari korupsi  akan  terbentur  dengan  struktur sosial,  ekonomi,  dan  budaya  politik  masya- rakat  Indonesia  saat  ini,  di  mana  masih banyak  pemilih  yang  suaranya  bisa  dibeli ketika pemilu.
Sementara  itu,  jika  kita  melihat kedudukan  PKPU  dalam  susunan  atau hirarki Peraturan Perundang-undangan
menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang atau Peraturan Pe- merintah    Pengganti    Undang- Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Ternyata  PKPU  tidak  tercatat  dalam ketentuan  tentang  hiraki  peraturan  perun- dang-undangan  di  atas.  Memang  jika  kita hanya membaca ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU 12 Tahun 2011, kita tidak akan menemukan frasa “peraturan KPU” di dalamnya.
Peraturan  KPU  sebagai    bagian  dari hirarki  peraturan  perundang-undangan  akan nyata  dalam  substansi  Pasal  selanjutnya, yaitu  Pasal  8  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  12 Tahun 2011. Ketentuan ayat 1 menyebutkan bahwa:  jenis    Peraturan    Perundang-unda- ngan    selain    sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  7  ayat  (1)    mencakup  peraturan  yang ditetapkan  oleh  Majelis    Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  Mahkamah  Agung, Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa

## Volksgeist
Keuangan,    Komisi  Yudisial,  Bank  Indone- sia,  Menteri,  badan,  lembaga,  atau  komisi yang  setingkat  dibentuk  dengan  Undang- Undang  atau  Pemerintah  atas  perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Gubernur,
Dewan
Perwakilan Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala  Desa / setingkat.
Selanjutnya ketentuan ayat 2 menyebutkan  bahwa  Peraturan  Perundang- undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk berdasarkan kewenangan.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  di atas,  jelaslah  bahwa  PKPU  dikategorikan sebagai  peraturan  yang  ditetapkan  oleh komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah  Undang-Undang.  Lebih  lanjut, PKPU  jelas  diakui  keberadaannya  dan mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dan dibentuk  berdasarkan  kewenangan  yang diberikan Undang-undang kepada KPU.
Korupsi dalam perspektif konsep maqashid syariah Jasser Auda
Jika  dilihat  dari  klasifikasi  teori maqashid al-syariah klasik dan kontemporer di  atas,  fenomena  korupsi  dapat  dilihat  dari aspek  menjaga  harta  ( hifz  al-maal )  dan  hak asasi  manusia  dapat  dimasukkan  dalam kategori  menjaga  jiwa  ( hifz  al-ird ).  Dalam konteks  ini,  jangkauan  konsepsi  maqashid al-syariah  kontemporer  lebih  luas  jika dibandingkan dengan konspesi maqashid al- syariah klasik.
Dari  klasifikasi  tersebut,  penekanan menjaga  harta, misalnya,  maqashid  kontem-
porer  juga  menjangkau  pada  menjaga  harta yang  bersifat  kolektif  miliki  umum,  seperti uang  rakyat  yang  dikelola  negara.  Uang rakyat  yang  merupakan  milik  kolektif  harus dijaga dari praktik-praktik pencurian. Demi- kian  juga  konsep  menjaga  jiwa,  juga ditekankan  pada  hak  asasi  manusia  secara kolektif  dan  sosial.  Kerusakan  dan  bahaya yang  diakibatkan  oleh  korupsi  tidak  hanya menimpa  salah  satu  orang  dalam  negara, melainkan  juga  berdampak  pada  pem- bangunan  negara  yang  meliputi  pemba- ngunan  sumberdaya  manusia  secara  umum, pembangunan  fisik  dan  sistem  yang  meno- pang kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Maqashid  syariah  yang  dijadikan sebagai  perspektif  dalam  kajian  ini  adalah konsep  maqashid  syariah  Jasser  Auda  yang mengkreasikan  enam  fitur  sistem  maqashid syariah  sebagai  pisau  bedah  analisis.  Enam fitur  yang  dimaksud  adalah Cognition;  al- Idrakiyah :  adanya  pemisahan  wahyu  dan kognisi  manusia; wholeness;  al-kulliyah : melihat persoalan secara utuh; openness; al- infitahiyah : selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan  perbaikan  dan  penyempur- naan; interrelated-hierarchy;  al-harakiriyah al-mu’tamadah  tabaduliyan :  saling  keter- kaitan antar nilai-nilai; multidimensionalituy; ta’addud  al-ab’ad :  melibatkan  berbagai dimensi;  dan Porposefulness;  al-maqasi- diyah: kebermaksudan.
Kebermaksudan  di  atas  adalah  fitur yang  bisa menghubung  antar  fitur.  Dari  situ dapat dilihat Auda mengembangkan maqasid syariah  klasik  untuk  konteks  kontemporer; memperluas  jangkauan  maqasid  dari  yang sebelumnya  individual  menjadi  lebih  luas, sistematis,  namun  juga  memiliki  landasan yang  kuat  dari  sumber  keislaman;  dan menggeser  paradigma  teori  maqasid  klasik yang  sifatnya protection dan preservation

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3905
menuju development dan  penegakan human right .
Analisis  enam  fitur  di  atas  adalah sebagai berikut.
Pertama , fitur Cognition; al-
Idrakiyah :  adanya  pemisahan  wahyu  dan kognisi  manusia.  Dalam  hal  ini,  ketentuan mengenai  boleh  atau  tidaknya  mantan narapidana  korupsi  menjadi  calon  anggota legislatif  merupakan  hasil  kreasi  pikiran manusia untuk menciptakan suatu pemerintahan  dan  birokrasi  yang  bersih  dan aman.  Di  sisi  lain,  terdapat  pikiran  yang menyatakan  bahwa  ketentuan  pelarangan tersebut  adalah  salah  satu  bentuk  pelang- garan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan menabrak aturan hukum yang ada di atasnya.
Bagaimanapun  juga,  dua  kecende- rungan  pikiran  ini  harus  dipandang  sebagai pemahaman  dan  cara  untuk  mencapai keadilan. Karena sebagai suatu pemahaman, maka  dalam  terminologi  hukum  Islam  ia disebut  dengan  fiqh.  Dikarenakan  fiqih adalah  hasil  dari  kognisi  (nalar)  manusia, maka  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa masih  terdapat  kelemahan-kelemahan  dan kekurangan.  Sementara  ulama  membagi pendapat  yang  dihasilkan  oleh  nalar  dalam bidang  hukum  menjadi  tiga  bagian,  yaitu; pasti benar, pasti salah, dan yang mengandung  kemungkinan  salah  dan  benar. Yang  jelas  salah  adalah  yang  bertentangan dengan  nash/kandungan  teks  al-Qur’an  dan Sunnah,  ini  harus  ditolak.  Sedangkan  yang mengandung  kemungkinan,  oleh  banyak ulama  dibenarkan  mengamalkannya  dalam keadaan  terdesak.  Hal  yang  demikian mengindikasikan  bahwa  adanya  kelenturan hukum-hukum agama dan menjamin kesesuaiannya  dengan  setiap  tempat,  waktu dan  situasi.  Artinya,  fiqh  masih  menerima beberapa  koreksi  dan  kritik  perdebatan
( debatable and tentatif ) dalam perjalanannya ke arah yang lebih baik.
Oleh karena itu kemudian, ketentuan yang ditetapkan dalam PKPU itu bisa dilihat dari  sisi  cita-cita  etik  teks-teks  keagamaan Islam,  bahwa  korupsi  adalah  salah  satu bentuk  pencurian,  ketidakjujuran,  dan  peng- rusakan  terhadap  sendi-sendi  kenegaraan, bangsa dan rakyat. Semua itu ditentang oleh teks-teks keagamaan Islam. Persoalan hal itu kemudian  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  di  atasnya,  maka hal itu semua bisa disinkronkan dengan tetap mengacu  pada  nilai-nilai  ideal  ketuhanan dalam Al-Qur’an dan Hadits.
Kedua, wholeness; al-kulliyah : meli- hat  persoalan  secara  utuh.  Berdasarkan perspektif teori sistem, Jasser Auda menyata- kan  bahwa  setiap  hubungan  sebab-akibat harus  dilihat  sebagai  bagian-bagian  dari holistik  (gambaran  keseluruhan).  Hubungan antara  bagian-bagian  itu  memainkan  fungsi tertentu  di  dalam  sebuah  sistem.  Jalinan antar  hubungan  terbangun  secara  menye- luruh  dan  bersifat  dinamis,  bukan  sekadar kumpulan  antar  bagian  yang  statis.  Jasser Auda  menyatakan  bahwa  prinsip  dan  cara berpikir  holistik  sangat  dibutuhkan  dalam kerangka  Usul  Fiqh  karena  dapat  memain- kan  peran  dalam  isu-isu  kontemporer sehingga  dapat  dijadikan  prinsip-prinsip permanen  dalam  hukum  Islam.  Dengan sistem  ini,  Auda  mencoba  untuk  membawa dan  memperluas  Maqasid  al-Syari’ah  yang berdimensi individu menuju dimensi universal  ( Maqasid  al-'Ammah )  sehingga bisa diterima oleh masyarakat umurn, seperti masalah keadilan dan kebebasan. Salah satu berfikir  secara  utuh  ( holistic )  juga  bisa menggunakan  tafsir  tematik  ( maudhu’i ) dalam  memahami  al-Qur’an,  yaitu  suatu metode  tafsir  yang mengarahkan pandangan pada  suatu  tema  tertentu,  lalu  mencari

## Volksgeist
pandangan  al-Quran  tentang  tema  tersebut dengan jalan  menghimpun semua  ayat  yang membicarakannya, menganalisis dan mema- haminya  ayat  demi  ayat,  lalu  menghim- punnya  dalam  benak  ayat  yang  bersifat umum  dikaitkan  dengan  yang  khusus,  yang muthlaq  digandengkan  dengan  yang muqa- yyad dan  lain-lain,  sambil  memperkaya uraian  dengan  hadits-hadits  yang  berkaitan untuk  kemudian  disimpulkan  dalam  satu tulisan  pandangan  menyeluruh  dan  tuntas menyangkut tema yang dibahas itu.
Dalam  kajian  ini,  dapat  dibentuk suatu  pertanyaan  dan  jawaban  yang  akan menggambarkan  sebab-akibat.  Mengapa mantan napi  korupsi dilarang menjadi  calon legislatif?  Karena  khawatirkan  ketika  men- jadi  anggota  legislatif  dia  akan  mengulangi tindak  korupsinya.  Korupsi  seperti  penyakit yang  sewaktu-waktu  bisa  kambuh.  Jika  dia mengulangi  korupsi,  maka  dampaknya adalah  pengurangan  terhadap  jumlah  uang rakyat  untuk  menyediakan  barang  dan  jasa pembangunan.  Jika  uangnya  berkurang, maka  barang  dan  jasa  juga  akan  berkurang. Jika  barang  dan  jasa  ini  berkurang,  maka otomatis  akan  menghambat  pembangunan dalam segala aspeknya. Jika ini terjadi, tentu akan  mengganggu  bahkan  merusak  mengu- rangi atau menghilangkan kesejahteraan dan kemakmuran  rakyat  yang  sering  disebut dengan kemaslahatan.
Oleh karena itu, pelarangan koruptor mencalonkan  diri  sebagai  anggota  legislatif merupakan salah satu bentuk upaya preventif dan  antisipatif  agar  hal-hal  yang  tidak diinginkan tidak terjadi. Dalam bahasa ushul fiqh,  ini  disebut  dengan syadd  dzari’ah , menutup  kemungkinan  akan  kerusakan  atau bahaya.  Sesuai  dengan  kaidah  fiqh,  bahwa dar’u  al-mafashid  muqaddamun  alaa  jalb al-mashaalih.
Ketiga , openness; al-infitahiyah : selalu  terbuka  terhadap  berbagai  kemung- kinan perbaikan dan penyempurnaan. Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang  hidup  pasti  merupakan  sistem  yang terbuka.  Bahkan  sistem  yang  tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang  terbuka.  Keterbukaan  sebuah  sistem bergantung  pada  kemampuannya  untuk mencapai  tujuan  dalam  berbagai  kondisi. Kondisi  inilah  yang  mempengaruhi  terca- painya  suatu  tujuan  dalam  sebuah  sistem. Sistem  yang  terbuka  adalah  suatu  sistem yang  selalu  berinteraksi  dengan  kondisi  dan lingkungan yang berada di luarnya.
Dalam  konteks  isu  korupsi  dan peraturan  yang  melarang  koruptor  menjadi calon legislatif bisa dipandang sebagai upaya membentuk  sistim  pemerintahan  yang  baik dan  bersih.  Oleh  karena  itu,  dalam  upaya perbaikan-perbaikan sistem, maka Indonesia bisa  merujuk  pada  negara-negara  yang menjalankan  pemerintahan  yang  baik  dan bersih sehingga kemajuan dan kesejahteraan tercapai.  Konsep good  governance ,  pembe- rantasan korupsi, pengukuran indeks korupsi dapat  menjadi  konsepsi  yang  mengarahkan pada perbaikan-perbaikan.
Keempat , interrelated-hierarchy;  al- harakiriyah  al-mu’tamadah  tabaduliyan : saling  keterkaitan  antar  nilai-nilai.  Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struk- tur  hierarki,  di  mana  sebuah  sistem  ter- bangun  dan  sub  sistem  yang  lebih  kecil  di bawahnya. Hubungan Interelasi menentukan tuiuan dan fungsi  yang ingin dicapai. Usaha untuk  membagi  sistem  keseluruhan  yang utuh  menjadi  bagian  yang  kecil  merupakan proses  pemilahan  antara  perbedaan  dan persamaan  di  antara  sekian  banyak  bagian bagian  yang  ada.  Bagian  terkecil  menjadi representasi  dari  bagian  yang  besar,  demi- kian pula sebaliknya.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3905
Ketentuan palarangan koruptor men- jadi  calon  legislatif  dapat  dikaitkan  dengan nilai-nilai  yang  sedang  diperjuangan  atau dituju  oleh  bangsa  Indonesia  yang  mene- tapkan  diri  sebagai  negara  hukum.  Gam- baran  konsepsi  negara  hukum  ini  semakin mengukuhkan posisi negara sebagai  welfare state.  Karena  adalah  mustahil  mewujudkan cita-cita rule  of  law sementara  posisi  dan peran  negara  sangat  minimal.  Atas  dasar itulah kemudian, negara diberikan kebebasan bertindak. Negara, dalam hal ini pemerintah, memiliki freies  ermessen atau pouvoir  dis- cretionnare, yaitu  kebebasan  yang  dimiliki pemerintah  untuk  turut  serta  dalam  kehi- dupan  ekonomi,  sosial  dan  budaya  dan keleluasaan  untuk  membuat  kebijakan public. Yang dituju dalam negara hukum ini adalah welfare  state ,  yaitu  kesejahteraan bersama.  Dan  kesejahteraan  bersama  ini harus dilindungi dari berbagai kemungkinan- kemungkinan yang akan merusaknya.
Selain itu, nilai yang dapat dikaitkan di sini adalah penegakan hak asasi manusia, yang mana hak asasi manusia yang dianut di Indonesia  adalah  hak  asasi  terbatas,  yaitu yang  terikat  dengan  kondisi  sosial,  agama, dan  budaya  setempat.  Ajaran  agama  dan budaya  yang  dianut  tidak  membenarkan tindak  korupsi.  Sehingga  pelakunya  perlu dihukum.  Bentuk  hukumannya  bisa  berupa pelarangan mereka menjadi pejabat publik.
Kelima, multidimensionality;  ta’ad- dud  al-ab’ad :  melibatkan  berbagai  dimensi.
Sebuah  sistem  bukanlah  sesuatu  yang  tung- gal, namun terdiri dari beberapa bagian yang saling  terkait.  Di  dalam  sistem  terdapat struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri  dari  bagian-bagian  yang  cukup kompleks  yang  memiliki  spektrum  dimensi yang  tidak  tunggal.  Hal  ini  juga  berlaku dalam hukum Islam..
Dimensi-dimensi  yang  perlu  dikait- kan  dengan  pelarangan  koruptor  menjadi pejabat  publik  adalah  sebagai  berikut: filosofis bahwa lima sila Pancasila tidak ada satupun  yang  menoleransi  tindakan  korupsi, terutama sila pertama (ketuhanan yang maha Esa)  dan  sila  kelima  (Keadilan  Sosial  Bagi Seluruh  Rakyat  Indonesia);  dimensi  HAM untuk  kemaslahatan  umum,  dimensi  bangsa Indonesia  untuk  mewujudkan  kemaslahatan umum; dan dimensi nasionalisme.
Keenam, porposefulness;  al-maqasi- diyah: kebermaksudan. Setiap sistem rnemi- liki output (tujuan).  Dalam  teori  sistem, tujuan dibedakan menjadi goal ( al-Hadf ) dan purpose ( al-Ghayah ).  Sebuah  sistem  akan menghasilkan goal jika hanya menghasilkan tujuan  dalam  situasi  yang  konstan,  bersifat mekanistik, dan hanya dapat melahirkan satu tujuan  saja.  Sedangkan  sebuah  sistem  akan menghasilkan  tujuan purpose ( al-ghayah ) jika  mampu  menghasilkan  tujuan  dengan cara  yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama  atau  menghasilkan  berbagai  tujuan dalam situasi yang beragam. Dalam konteks ini,  maqasid  al-Syari’ah  berada  dalam pengertian  purpose  ( al-ghayah )  yang  tidak monolitik  dan  mekanistik,  tetapi  beragam sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi.  Realisasi Maqasid al-Syari’ah merupakan dasar utama dan fundamental dalam sistem hukum Islam. Dalam  konteks  ini,  pelarangan  koruptor menjadi  calon  legislatif  adalah  merupakan salah satu goal ( hifz ) untuk mencapai tujuan yang  dimaksud  ( purpose )  yang  merupakan suatu kemaslahatan umum dan bersama.

## PENUTUP
Hak  asasi  manusia  dalam  maqashid syariah  Jasser  Auda  adalah  HAM  yang dimaksudkan  untuk  menjaga  kemaslahatan umum,  bukan  kemaslahatan  yang  sifatnya individual.  HAM  yang  dianut  dalam  Pera-

## Volksgeist
turan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  22 Tahun  2018  sesuai  dengan  rumusan  HAM dalam  konsep maqashid  al-syariah yang dibesut Jasser Auda. Analisis sistem dengan menggunakan  enam  fitur  maqashid  a  la Jasser Auda,  yaitu Cognition; al-Idrakiyah : adanya  pemisahan  wahyu  dan  kognisi manusia; wholeness;  al-kulliyah :  melihat persoalan  secara  utuh; openness;  al-infi- tahiyah :  selalu  terbuka  terhadap  berbagai kemungkinan perbaikan dan penyem- purnaan; interrelated-hierarchy;  al-hara- kiriyah  al-mu’tamadah  tabaduliyan :  saling keterkaitan  antar  nilai-nilai; multidimen- sionality;  ta’addud  al-ab’ad :  melibatkan berbagai  dimensi;  dan Porposefulness;  al- maqasidiyah: kebermaksudan,  memperlihat- kan  dukungan  terhadap  pelarangan  mantan narapidana korupsi menjadi pejabat publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Ishaq  asy-Syatibi. Al-Muwafaqat  Fi Ushul Asy-Syari’ah . Mesir: al- Maktabah  at-Tijariyyah  al-Kubra,
n.d.
Al-Ubaydi,  Hammadi. Asy-Syatibiy  Wa Maqashid Asy-Syari’ah , n.d. Auda,  Jasser.  “Maqāṣid  Al-Sharīᶜah  ᶜInd Al-Sheikh Al-Qaraḍāwī,” 2007.
AUDA,  JASSER. Systems  as  Philosophy and Methodology for Analysis .
Maqasid Al-Shariah as Philosophy of
Islamic Law . the international institute  of  islamic  thought  london, 2007.
https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8.
Fitria  Chusna.  “KPU  Kecewa  Bawaslu
Dan Panwaslu Loloskan Eks
Koruptor  Jadi  Caleg.”  kompas.com, 2018.
https://nasional.kompas.com/read/20
18/08/16/21120311/kpu-kecewa- bawaslu-dan-panwaslu-loloskan-eks- koruptor-jadi-caleg.
Habib  Shulton  Asnawi.  “Tinjauan  Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam  UU.  No.  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat  Hukum  Islam.” Fikri I
(2016):
29–62.
https://studylibid.com/doc/753418/ti njauan-kritis-terhadap-hak-hak- perempuan-dalam-uu.-no.-...
Hafidz Mubaraka. “Berbagai Parpol ‘Tetap Nekad’  Usung  Bakal  Caleg  Mantan Napi Kasus Korupsi Ke KPU - BBC News  Indonesia.”  bbc.com,  2018. https://www.bbc.com/indonesia/indo nesia-44868639.
International  Covenant  on  Civil  and
Political Rights (1966). https://www.ohchr.org/Documents/Pr ofessionalinterest/ccpr.pdf. Meidy  Yafeth  Tinangon.  “PKPU  Dalam Hirarki Peraturan Perundang- Undangan - Komisi Pemilihan Umum  Provinsi  Sulawesi  Utara.” Accessed December 15, 2020.
https://sulut.kpu.go.id/detailpost/pkp u-dalam-hirarki-peraturan- perundangundangan.html.
MK  RI.  PUTUSAN  Nomor  4/PUU- VII/2009 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,  Pub.  L.  No.  Nomor 4/PUU-VII/2009 (20009).
https://kpud-madinakab.go.id/wp- content/uploads/2014/02/4_2009_mk .pdf.
Mohamad  Ikrom.  “Syariat  Islam  Dalam
Perspektif  Gender  Dan  Hak  Asasi Mansia (HAM).” SUPREMASI
HUKUM 2, no. 1 (2013): 165–93. Muhammad  Fida  Ul  Haq.  “M  Taufik Gugat  Larangan  Eks  Napi  Korupsi Nyaleg  Ke  MA.”  detik.com,  2018. https://news.detik.com/berita/d- 4108175/m-taufik-gugat-larangan- eks-napi-korupsi-nyaleg-ke-ma. Muhammad  Said  Ramadhan  al-Buthi.
Dhawabith Al-Mashlahah
Al-

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3905

## Syari’ah
Al-Islamiyyah . Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1977. Ni Wayan Rai Sukmadewi. “EKSISTENSI

## YURIDIS
KEARIFAN LOKAL
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” Bali, n.d. Nurcahyono,  Moh.  Lutfi.  “Integrasi Maqashid Syari’ah Pada Problematika Kontemporer.” Interest
13 (2015): 19–34.
Prihantoro, Syukur. “Maqasid Al-Syari’Ah Dalam  Pandangan Jasser  Auda (Sebuah  Upaya  Rekontruksi  Hukum Islam  Melalui  Pendekatan  Sistem).”
Jurnal  At-Tafkir 10,  no.  1  (2017): 120–34.
Rofiq  Hidayat.  “KPU:  Tanpa  Pengesahan
Menkumham  Peraturan  KPU  Tetap
Berlaku - Hukumonline.Com.” Accessed December 15, 2020. https://www.hukumonline.com/berita /baca/lt5b3a01ae9cb8d/kpu--tanpa- pengesahan-menkumham-peraturan- kpu-tetap-berlaku/.
Rohmasari. “Implementasi Peraturan
Komisi  Pemilihan  Umum  No  03
Tahun  2009  Tentang  Pemberlakuan Suara  Sah  Pada  Pemilu  2009  Di Lampung  Barat  Menurut  Partai
Politik.”  UIN  Syarif  Hidayatullah
Jakarta, 2009.
https://dokumen.tech/document/impl ementasi-peraturan-komisi- pemilihan-umum-no-kepentingan- rakyat-terhadap.html. Sidiq,  Syahrul.  “Maqashid  Syariah  &
Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah  Pemikiran  Jasser  Auda.” In
Right 7, no. 1 (2017): 140–61.
Utama,  Sopyan  Mei.  “Eksistensi  Hukum
Islam  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan  Di  Indonesia  Perjuangan
Umat  Islam  Indonesia.” Wawasan
Turidika 2, no. 1 (2018): 57–66.
Yunizafira Putri Arifin  Widjaja. “Bawaslu Temukan  199  Bacaleg  Mantan  Napi Korupsi Di Pileg 2019.” https://www.liputan6.com/, 2018.
https://nasional.kompas.com/read/20 18/07/27/08271951/bawaslu- temukan-30-bacaleg-eks-napi- korupsi-di-tingkat-provinsi-ini.