Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada  Badan  Pengelola  Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
Tumija 1* , Asep Hendra 2 dan Marja Sinurat 3
1 Insitut Pemerintahan Dalam Negeri; tumija@ipdn.ac.id
2 Insitut Pemerintahan Dalam Negeri; asephendra@ipdn.ac.id
3 Insitut Pemerintahan Dalam Negeri; marjasinurat@ipdn.ac.id
* Correspondence: tumija@ipdn.ac.id; Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Kode Pos 45363, Indonesia
Received: 05-06-2023; Accepted: 01-08-2023; Published: 01-08-2023
Abstrak : Society 5.0  yang  digagas  oleh  negara  Jepang  sebagai  resolusi  digital  4.0  sebagai  landasan  dalam pengelolaan keuangan daerah harus diterapkan berbasis digital guna meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi  pemerintahan  daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran penerapan SIPD dan hambatannya serta strategi dalam mengatasi hambatan pengelolaan keuangan daerah di Kota Semarang. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  SIPD  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  sudah  dilaksanakan, namun pada dimensi sumber daya terutama pada indikator fasilitas sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan (Aklap),  menu  yang  digunakan  sudah  ada  namun  belum  bisa  diakses.  Hambatan  Penerapan  SIPD  dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang antara lain a) pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal; b) Server yang tersedia kurang kuat; dan c) teknis pengelolaan keuangan terkait dengan Aklap laporan Realisasi  Anggaran,  menunya  belum  tersedia,  sehinga  laporanya  belum balanc e  dan  pengembalian  LS  Kas Umum belum sesuai. Strategi dalam mengatasi hambatannya menggunakan strategi SO ( Strenght-Opprtunity ), SC ( Strenght-Culture ) dan AgC ( Agility-Culture ).
Kata Kunci: Penerapan; Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Pengelolaan; Keuangan Daerah.
Abstract : Society 5.0 which was initiated by the Japanese state as digital resolution 4.0 as the basis for regional financial  management  must  be  implemented  on  a  digital  basis  in  order  to  improve  effective  and  efficient financial management. Regional governments are required to provide local government information, which is managed in a local government information system. The purpose of this study is to find out the description of the implementation of SIPD and its obstacles as well as strategies for overcoming obstacles to regional financial management  in  the  city  of  Semarang.  This  research  method  is  descriptive  qualitative,  data  obtained  from observations, interviews and documentation. The results showed that the implementation of SIPD in regional financial  management  has  been  implemented,  but  in  the  resource  dimension,  especially  in  the  indicators  of Accounting  and  Reporting  information  system  facilities  (Aklap),  the menu  used  already  exists  but  cannot  be accessed. Obstacles to SIPD Implementation in Regional Financial Management in Semarang City include a) SIPD  training  from  the  central  government  has  not  been  optimal;  b)  The  available  servers  are  not  strong enough; and c) technical financial management related to the Aklap Budget Realization report, the menu is not yet available, so the report is not yet balanced and the General Cash LS return is not appropriate. The strategy for  overcoming  obstacles  uses  SO  (Strength-Opportunity),  SC  (Strength-Culture)  and  AgC  (Agility-Culture) strategies.
Keywords: Application; Regional Government Information System (SIPD); Management; Regional Finance.

## 1. Pendahuluan
Memasuki era modern, perkembangan sistem informasi di Indonesia berkembang begitu cepat. Era modernisasi tidak dapat dielakkan karena negara-negara didunia sudah memasuki era revolusi industri 5.0 yang penerapannya sudah berbasis teknologi otomatis tanpa  memerlukan  banyak  tenaga  sumber  daya  manusia  dalam  proses  pelaksanaannya (Siagian,  n.d.).  Manusia  telah  mengembangkan  peningkatan  teknologi  yang  semakin canggih  dan  berkembang  dari  waktu  ke  waktu.  Salah  satunya  adalah  Society  5.0  yang dimulai oleh pemerintah Jepang. Untuk membuat hidup orang lebih nyaman dan produktif, gagasan  ini  memungkinkan  kita  memanfaatkan  teknologi  berbasis  pengetahuan kontemporer seperti internet of things (IoT), artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, dan robotika untuk kebutuhan manusia. Society 5.0 dibuat sebagai resolusi industri 4.0  dan  baru  resmi  diluncurkan  dua  tahun  lalu,  tepatnya  pada  21  Januari  2019. (Kemenkeu.go.id, 2022).
Pemerintah  daerah  dapat  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  untuk  peningkatan kemampuan dari pengelolaan pemerintah. Contohnya dengan pengelolaan keuangan dan perencanaan daerah, pemanfaatan dari teknologi memang sangat dibutuhkan dalam proses pengelolaan  pemerintahan.  Dengan  tersedianya  teknologi  dalam  pemerintahan,  dapat memudahkan  masyarakat  untuk  mendapatkan  informasi.  Selain  itu,  memberikan kemudahan  bagi  instansi  pemerintahan  dalam  penyediaan  pelayanan  berkualitas  agar tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.
E-Government ataupun Eelctronic  Government adalah  wujud  upaya  dari pengembangan  pelaksanaan  pemerintahan  yang  berbasis  teknologi  elektronik  yang berguna untuk memberikan suatu informasi serta pelayanan kepada masyarakat, dan juga urusan-urusan lain berhubungan dengan Pemerintahan (Indrajit, 2006).
Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD)  adalah  sebuah  inovasi  yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri yang diatur dengan Permendagri  Nomor 70 Tahun  2019  yang  berlaku  sejak  27  September  2019  untuk  pengganti  Sistem  Infromasi Manajemen  Daerah  (SIMDA).  Hal  ini  dinilai  perlu  diganti  ke  peraturan  yang  lebih kompleks  yang  mencakup,  informasi  pembangunan  daerah,  informasi  keuangan  daerah dan  informasi  pemerintahan  daerah  lainnya  dalam  satu  kesatuan  sistem  yang  saling terhubung.
Selain  itu,  penerapan  SIPD  diharapkan  mampu  menyatukan  persepsi  mengenai pengeloaan  sistem  informasi  pemerintah  daerah  yang  tepat  dan  menjadi  sarana  dalam mengintegrasikan  serta  mensinergikan  penyelenggaraan  pembangunan  daerah  sebagai
wujud  penerapan  sistem  informasi  pemerintah  daerah  menjadi  lebih  cepat,  inovatif  dan berkualitas. Hal tersebut selaras dengan Nasution dan Nurwani (2021), mengungkapkan bahwa  diharapan  dengan  memperluas  inisiatif  pembangunan  di  semua  sektor  akan memungkinkan transmisi informasi yang sempurna dan partisipasi yang luas untuk semua orang.
Selanjutnya Rhandu dkk (2022) menyatakan bahwa penerapan SIPD ini berbentuk website dengan  tujuan  agar  memudahkan  dan  mempercepat  dalam  melaksanakan pengawasan serta evaluasi pelayanan publik, akan tetapi dalam pelaksanaan program ini sangat rumit, seharusnya memerlukan komunikasi, kerja keras dan Kerjasama dari setiap instansi yang ada di pemerintah daerah.
Penelitian  terdahulu  mnggambarkan  permasalahan  SIPD  juga  terjadi  di  BPKAD Kota  Medan.  Permasalahannya  yakni  adanya  menu  input  SIPD  yang  perlu  dilengkapi Jaringan  SIPD  sering  mengalami error yang  menyebabkan  terhambatnya  penyusunan anggaran kas, dan lainnya (Nasution & Nurwani M, 2021).
Hal yang sama menurut Alfianai dan Juliana Nasution (2022) bahwa implementasi SIPD di Dinas Perindustrian dan Perdaganagan   Sumatera  Utara, sudah efektif namum 60%-70%  belum  memahami  input  dengan  jelas.  Perbedaan  penelitian  yang  dilakukan penulis hanya pada lokus penelitiannya. Berbeda dengan kedua hasil penelitian tersebut, justru hasil penelitian lain menunjukkan berbeda.
Menurut Wurara et al (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapannya kurang efisien karena kurangnya pemahaman pegawai dalam megnoperasikan SIPD. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Ekaputra (2021), hasil penelitian dalam implementasi SIPD kurang efektif dari sisi kualitas dokumen RKPD yang dihasilkan.
Untuk  mndapatkan  gambaran  terkait  penerapan  SIPD,  menggunakan  model implementasi. Menurut George Edward III (1980) implementasi merupakan tahap                     dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Dalam pandangan Edwards III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi  oleh empat  variabel,  yaitu  komunikasi  ( communications ),  sumberdaya  ( resources ),  disposisi ( dispositions ); dan struktur Birokrasi ( bureaucratic structure ).
Secara umum, sistem informasi pemerintah merupakan gabungan dari perangkat keras,  perangkat  lunak,  dan  anggota  staf  yang  bekerja  secara  berurutan  untuk  saling membantu  dalam  mengolah  data  untuk  menciptakan  hasil  akhir  berupa  informasi informasi (Dengen & Hatta, 2009). Dalam rangka mencapai tujuan organisasi pada semua tingkatan  Pemerintah  Daerah  dan  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  SIPD merupakan  pengelolaan  suatu  informasi  secara  metodis  sesuai  kinerja    dengan  prinsip efisiensi dan efektivitas (KAUR, 2008).
Mewujudkan keterbukaan informasi publik merupakan tujuan dari SIPD. Standar minimal yang harus dicapai oleh SIPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  yang  memberikan  akses  informasi  publik kepada warga. Salah satu aspek tata kelola yang baik adalah transparansi, yang didasarkan pada arus informasi yang bebas; perlu untuk mengungkapkan informasi (Remaja & Gede, 2017).
Sinurat dan Panjaitan (2017: 86), mengemukakan keuangan daerah adalah segala hak  dan      kewajiban  daerah  yang  bernilai  uang,  termasuk  segala  jenis  kekayaan  yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Keuangan  daerah  harus  dikelola  dengan  hati-hati,  yang  melibatkan  banyak langkah. Lebih lanjut Sinurat (2018: 1), menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Negara. Sementara itu  Moenek  dan  Suwanda  (2019:  11),  menjelaskan  pengelolaan  keuangan  daerah merupakan  proses  penyusunan,  pengesahan,  pelaksanaan,  dan  pemantauan  (evaluasi) penggunaan keuangan yang merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam rangkaian perhitungan APBD. Sedangkan menurut Khusaini (2018: 2),  pengelolaan  keuangan  daerah  mencakup  segala  kegiatan  yang  berkaitan  dengan keuangan  daerah,  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.
Dalam penerapan SIPD di BPKAD Kota Semarang, permasalahannya yakni fitur yang  tersedia  masih  terbatas,  sehingga  pengoperasional  aplikasi  ganda  di  mana,  dalam penginputan  data  SIPD  masih  dibantu  dengan  SIMDA.    Permasalahan  selanjutnya menurut  Kepala  BPKAD  Kota  Semarang  bahwa  dalam  penerapan  SIPD  yang  masih double system dengan SIMDA.
Berkaitan  dengan  uraian  di  atas,  penulis  ingin  memperoleh  gambaran  dalam penerapan  SIPD.  Oleh  karena  itu,  tujuan  yang  akan  dicapai  pada  penelitian  ini  ialah mendapatkan gambaran penerapan SIPD, dan hambatannya strategi mengataasi hambatan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan induktif, Pada  penelitian ini, agar  penulis dapat  menggambarkan dan juga menguraikan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya terjadi di  lapangan terkait pelaksanaan aplikai SIPD dari mulai perancaan anggara, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah di Kota Semarang.
Data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Data primer yaitu hasil wawancara langsung dengan informan. Informan, yaitu orang-orang yang bisa memberikan  sebuah  informasi  yang  akurat  dan  bertanggung  jawab  untuk  menangani aplikasi SIPD di BPKAD Kota Semarang. Yang menjadi informan dalam penelitian ini dilakukan  kepada  6  (enam)  orang  informan  secara  purposif,  yaitu  Kepala  BPKAD, Kasubbid  Pelaporan  Keuangan,  Kasubbid  Belanja  Langsung,  Kasubbid  Belanja  Tidak Langsung,  Sub.  Kordinator  Perancana  dan  Evaluasi  dan  Operator.  Sedangkan  Data skunder berupa dokumen SIPD yang berupa peraturan perundangan antara lain Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2021 dan Nomor 30 Tahun 2016.
Teknik  analisis  data  menggunakan  reduksi  data,  tampilan  data,  dan  penarikan kesimpulan. Dalan reduksi data, data primer dan data skunder yang diperoleh kemudian dipilah-pilah data untuk penyajian dan keperluan analisis data selanjutnya untuk menarik kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
1) Penerapan  SIPD  dalam  Pengelolaaan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Kota Semarang
Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini BPKAD dalam menerapkan atau mengimplementasikan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Berikut ini pembahasan terkait penerapan SIPD dengan dimensi sebagai berikut.

## a)  Komunikasi
Komunikasi  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  membangun  sebuah hubungan  antara  organisasi  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Seperti  halnya  dalam penerapan  SIPD  yang  merupakan  hasil  kebijakan  dari  Kementerian  Dalam  Negeri. Kebijakan  tersebut  perlu  disampaikan  melalui  komunikasi.  Dalam  dimensi  komunikasi yang terdiri indikator transmisi, kejelasan, dan konsisten. Berdasarkan hasil analisis, pada BPKAD  Kota  Semarang  sudah  berjalan  dengan  baik  hal  ini  dapat  dilihat  adanya komunikasi antara pihak BPKAD sebagai eksekutor penerapan SIPD dengan pihak-pihak pusat selaku pengembang aplikasi pemerintah berbasis website tersebut. Komunikai yang dilakukan  yaitu  dengan  mengadakan  sosialisasi  dan  rapat  koordinasi  serta  mengadakan workshop aplikasi SIPD. Hal tersebut diperkuat dengan Permendagri 70/2019 dan Surat Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  130/736/SJ,  tanggal  27  Januari  2020,    yang menghimbau pemerintah daerah supaya mempercepat penerapan SIPD.
BPKAD  Kota  Semarang  juga  berkomitmen  bahwasanya  di  tahun  2022  aplikasi berbasis website tersebut dapat digunakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan. Karena pada tahun 2021 saat pertama kali aplikasi tersebut digunakan masih banyak  menemui  kendala  didalamnya  sehingga  BPKAD  harus  menggunakan  aplikasi pendamping  untuk  membackup  data  sampai  dengan  tahap  pelaporan.  Hal  itu  didukung dengan konsistennya BPKAD untuk melakukan diklat dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta setiap kali menemui kendala pada saat penginputan data terdapat error system atau terdapat fitur yang tidak bisa diakses padahal menunya ada.
Tujuan  standar  harus  bisa  dipahami  mereka  yang  bertanggung  jawab  untuk mencapai standar dan tujuan kebijakan, yaitu individu (pelaksana), agar kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif. Akibatnya, standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada  pelaksana.  Komunikasi  dari  berbagai  sumber  informasi  harus  seragam  dan konsisten untuk memberikan informasi kepada pelaksana kebijakan tentang standar dan tujuan.
Sedangkan  tujuan  dari  sistem  ini  adalah  untuk  keterbukaan  informasi  publik kepada masyarakat (Widodo, 2007). Hal tersebut selaras dengan tujuan governansi digital yaitu  a)  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik;  b)  menciptakan  kepuasan  publik;  c) meningkatkan  kinerja  pemerintah  pusat  maupun  daerah;  d)  mempercepat  kesejahteraan masyarakat serta e) meningkatkan daya saing daerah.

## b)   Sumber Daya
Pada dimensi sumber daya dalam implementasi sebuah kebijakan program dalam penerapan SIPD di Kota Semarang, yang terdiri dari indikator sumber daya manusia/staf, sumber daya informasi, wewenang dan sumber daya fasilitas serta anggaran. Berdasarkan data  yang  diperoleh  sumber  daya  manusi  (SDM)  yang  menangani  SIPD  berjumlah  17 orang, yang terdiri dari Sekda sebagai penasihat, Kepala BPKAD serta staf.
Berdasarkan  hasil  analisis  sebelumnya  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan bahwa pada dimensi sumber daya manusia, Pemerintah Kota Semarang sudah terpenuhi. Hal  tersebut  sesuai  dengan  Perwalikota  Nomor  88  Tahun  2016  tentang  SOTK  BPKAD Kota Semarang. Kemudian dalam rangka terlaksananya SIPD juga telah memadai dari segi jumlah  SDM  yang  menangani  SIPD  tersebut,  hal  itu  diperkuat  dengan  diterbitkannya Keputusan  Sekretaris  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  685  Tahun  2022  Tentang Pembentukan  Tim  Pendamping  Implementasi  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah Kota Semarang Tahun 2022.
Kemudian  dari  indikator  fasilitas,  Pemerintah  Kota  Semarang  sudah memberikan fasilitas, namun belum memadai. Hal ini tampak dari adanya kendala pada jaringan atau server pusat yang masih sering terjadi error system dan kurangnya sosialisasi oleh  pemerintah  pusat  terkait  bagaimana  penerapan  SIPD  ini  seharusnya.  Selanjutnya, fasilitas dalam menunjang SIPD sesuai dengan Perwalikota Semarang Nomor 27 Tahun 2021  tentang  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  di  Lingkungan  Kota Semarang terrtama pada pasal 21 menyatakan bahwa peralatan yang mendukung dalam pelaksanaaan SPBE yaitu a) server ; b) storage ; c) router dan swittch; d) unit power supply (UPS); e) media koneksi jaringan; f) ruang pusat data serta pendukung; g) ruang network operational system sebagai pemantau pusat data Pemerintah Kota Semarang.
Terkait indikator anggaran, sesua hasil wawancara dan data yang diperoleh dapat dikatakan  Pemerintah  Kota  Semarang  telah  menganggarkan  anggaran  dalam  penerapan program SIPD. Karena anggaran merupakan faktor yang sangat mendukung keberhasilan suatu program kegiatan.  Pemerintah Kota Semarang  pada tahun 2021  menganggarkan sebesar 216.245.645.764  dan  sesuai  LRA  SKPD  2021  sebesar  612.728.420  (Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD).
Dari  beberapa indikator pada dimensi sumber daya, bahwa adanya 17 staf yang menangani SIPD, dengan pelatihan bagi pelaksana dan fasilitas seperti jaringan, laptop, meja,  kursi  dan  lainnya  penerapan  SIPD  akan  berjalan  dengan  baik.    Sesuai  dengan Derthicks  (dalam  Van  Mater  dan  Van  Horn,  1975)  mengemukakan, ” studi  kota  baru menunjukkan  bahwa  terbatasnya  pasokan  insentif  federal  merupakan  kontributor  utama kegagalan program.”
Kompetensi memberdayakan resource yang ada sebagai kunci dari keberhasilan penerapan kebijakan.

## c)  Disposisi dan Sikap Pelaksana
Pada penerapan SIPD di Kota Semarang, penulis mendapatkan informasi dan data bahwa  dalam  dimensi  disposisi  yang  terdiri  dari  indikator  pengangkatan  birokrasi  dan insentif  sudah  melakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Pada  pengangkatan birokrasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan haruslah orang atau pegawai yang mempunyai kompetensi, dedikasi dan komitmen yang kuat dalam penerapan SIPD. SIPD merupakan program yang baru dan banyak fitur-fitur yang susah dipahami oleh pegawai. Oleh  karena  itu,  BPKAD  yang  menangani  bidang  pengelolaan  keuangan  daerah  Kota Semarang. Hal  tersebut,  untuk  memperkuat  pelaksanaan tersebut Provinsi  Jawa Tengah menerbitkan  Keputusan  Sekretaris  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  865  Tahun  2022 Tentang  Pembentukan  Tim  Pendamping  Implementasi  Sistem  Informasi  Pemerintahan Daerah Kota Semarang Tahun 2022.
Kemudian, pada indikator yang kedua yaitu insentif. Berdasarkan hasil wawancara dan  dokumentasi  bahwa  salah  satu  hal  utama  yang  diberikan  kepada  karyawan  untuk meningkatkan  semangat  kerja  adalah  insentif.  Pada  dasarnya  pemberian  insentif  akan berdampak pada aktivitas pegawai menjadi lebih termotivasi oleh naiknya pendapatan atau biaya  yang  diterima,  yang  akan  menjadi  unsur  pendorong  yang  membuat  pegawai melaksanakan  perintah  secara  bertanggung  jawab.  Orang  kebanyakan  bergerak berdasarkan minat, namun Tim Pendampingan Implementasi SIPD secara langsung tidak mendapatkan  insentif dalam program  tersebut. Terkait intensif dalam mendukung SIPD di  BPKAD,  sesuai  LkjIP  tahun  2021  untuk  dukungannya  mencapaim  716.939.414  dan terealisasi sebesar 612.728.420 atau 85%.
Pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri sebagai lembaga yang mengeluarkan kebijakan SIPD harus segera mengambil sikap dalam menangani keluhan-keluhan dalam
penerapan  SIPD.  BPKAD  Kota  Semarang  sendiri  mempunyai  sikap  yang  agresif  yakni segera melakukan komunikasi dengan Kemendagri ketika ada permasalahan atau kendala yang  dihadapinya.  Salah  satu  upayanya  yaitu  membuat  grup  WA  yang  terdiri  dari Kemendagri,  Pusdati,  BPKAD  Kota  Semarang,  Bank  Jateng  dan  OPD  lainnya  di  Kota Semarang.
Terkait tersebut sesuai dengan Van Metter dan Van Horn dalam Agustina (2006) berpendapat    bahwa  penerimaan  atau  penolakan  sikap  lembaga  pelaksana  kebijakan memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  berhasil  tidaknya  kebijakan  publik diimplementasikan.  Karena  aturan  yang  diberlakukan  tidak  dikembangkan  oleh  warga setempat yang sangat paham dengan jenis permasalahan dan permasalahan yang mereka rasakan, hal ini sangat mungkin terjadi.

## d)    Struktur Birokrasi
Dalam rangka penerapan SIPD pada dimensi birokrasi dipengaruhi oleh indikator salah  satunya  adalah  adanya  standar  operasional  prosedur  (SOP).  Standar  operasional prosedur menjadi ukuran penting pada suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Organisasi dengan prosedur perencanaan yang baik atas program yang dijalankan akan menghasilkan output  yang  lebih  baik  kedepannya.  Standar  operasional  prosedur  SIPD  pada  BPKAD Kota Semarang sudah jelas hal ini disesuaikan dengan Permendagri 70 Tahun 2014 serta Peraturan  Walikota  Semarang  Nomor  84  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Kota  Semarang  dalam pelaksanakaan SIPD  didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi, dan untuk mempercepat pelaksanaan  SIPD  tersebut  diperkuat  oleh    Tim  pendampingan,  dengan    demikian diharapkan implementasi SIPD   Kota Semarang yaitu pada tahun 2022  dapat terlaksanaka sesuai target yang ditetapkan. Sehingga SIPD ini menjadi salah satu proram informasi dari pemerintah  yang  salah  satu  tujaunnya  yaitu  memberikan  keterbukaan  informasi  publik kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai Keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2018  yang  didalamnya  menjelaskan  dan  mengatur mengenai keterbukaan informasi kepada publik. Adapun pengertiannya ialah sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik dalam penyelenggaraan negara maupun badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

## 2) Hambatan  Penerapan  SIPD  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Kota Semarang
Penerapan  SIPD  di  BPKAD  Kota  Semarang  yang  diterapkan  pada  awal  tahun 2021.  SIPD  merupakan  sistem  informasi  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yang terintegrasi dari beberapa instansi baik pusat maupun daerah ataupun sesama antar instansi daerah. Dalam implementasi SIPD di Kota Semarang masih ditemui hambatan-hambatan yakni p ertama aparatur/operator SIPD masih belum paham dalam mengoperasikan fitur- fitur yang karena pelatihan dan sosialisasi SIPD kepada pemerintah daerah dirasa masih kurang. Kedua saat  penginputan  data  sering error karena  servernya  tidak  kuat  ketika penginputan  data  secara  bersamaan  waktunya. Ketiga, terkait  dengan  Akuntansi  dan Pelaporan  (Aklap)  laporan  Realisasi  Anggaran,  menunya  sudah  ada,  namun  belum balanc e, dikarenakan belum ada fiturnya.

## 3)      Strategi Mengatasi Hambatan dalam Penerapan SIPD
Dalam penelitian ini, penulis menemukan hambatan berdasarkan wawancara dan data  yang  didapat.  Ada  tiga  strategi  dalam  mengatai  hambatan  yang  terjadi  dalam penerapan SIPD di Kota Semarang. Pertama, s trategi yang digunakan adalah strategi SO yaitu  memanfaatkan  kekuatan  untuk  mendapatkan  peluang.  Strategi  ini  diambil  karena BPKAD  Kota  Semarang  secara  kekuatan  memiliki  anggaran  yang  cukup  yakni 216.245.645.764  dan  sesuai  LRA  SKPD  2021  sebesar  612.728.420  (Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD) untuk mendapatkan peluang yakni dengan pelatihan yang diadakan oleh Kemendagri, walaupun harus dengan jemput bola. K edua, s trategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan ini adalah strategi SC ( Strenght-Culture ) yakni menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan budaya. Pada strategi  ini  adanya  kekuatan  ( strenght )  pada  BPKAD  yakni  misi  sesuai  misi  kedua “ Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik” dengan memanfaatkan budaya kejasama dengan instansi lain. Dalam hal ini karena adanya komitmen yang kuat dari pimpinan yakni Walikota Semarang dan suport dari Kemendagri untuk menerapkan SIPD dalam meningkatkan peayanan publik, maka BPKAD Kota Semarang menjalin kejasama dengan Dinas  Keminfo  dalam  sarana  penyediaan  server  yang  lebih  kuat. Ketiga yakni  strategi  yang digunakan  dalam  mengatasinya  yaitu  strategi  AgC  ( Agility-Culture ),  strategi  ini merupakan strategi yang menggunakan kecerdasan dengan memanfaatkan budaya. Dalam sistem  pelaporan  ini  tingkat  pendidikan  pegawai  yang  mempunyai agility (kecerdasan)
dapat  mengatasi  sistem  pelaporan  sebab  mereka  merupakan  pegawai  yang  mempunyai culture (budaya) yang disiplin, prefesional dan tanggung jawab.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  dari  uraian  hasil  data  dan  fakta  yang  ditemukan  dalam  penelitian  ini serta  hasil  hasil  analisis  yang  dilakukan,  kemudian  dibahas  berdasarkan  teoretik  dan legalistik  yang  sesuai  dengan  tema  penelitian,  maka  diperoleh  hasil  kesimpulan  dan rekomendasi sebagai berikut:
1) Penerapan  SIPD  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Kota  Semarang,  sudah dilaksanakan,  hal  ini  dilihat  dari  empat  dimensi  yakni  komunikasi,  sumber  daya, disposisi dan struktur birokrasi, namun ada permasalahan pada dimensi Sumber Daya terutama  pada  indikator  fasilitas  sistem  infosmasi  AKLAP,  menu  yang  digunakan sudah ada namun belum bisa diakses.
2) Hambatan  Penerapan  SIPD  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Kota  Semarang antara  lain    a)  pelatihan  SIPD  dari  pemerintah  pusat  belum  optimal;  b)  Server  yang tersedia kurang kuat; dan c) terkait pengelolaan Keuangan diantaranya Akuntansi dan Pelaporan  (Aklap)  laporan  Realisasi  Anggaran,  menunya  sudah  ada    namun    belum balanc e, belum bisa diakses, kemudian pengembalian LS Kas Umum belum sesuai.
3) Strategi  dalam  mengatasi  hambatan    penerapan  SIPD  dalam  dalam  Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang yaitu strateginya adalah 1) strategi SO ( Strenght- Opprtunity ) dengan memanfaatkan  kekuatan untuk  mendapatkan peluang;  2)  strategi SC  ( Strenght-Culture )  menggunakan  kekuatan  untuk  memanfaatkan  budaya  yakni pelaksanaan  visi  misi  dengan  bekerja  sama  dengan  Diskominfo  dalam  penggunaaan server;  dan  3)  strategi  AgC  ( Agility-Culture ),  strategi  ini  merupakan  strategi  yang menggunakan kecerdasan dengan memanfaatkan budaya yakni Pemanfaaatan tingkat pendidikan  pegawai  untuk  mengatasi  masalah  dengan  bekerja  secara  disiplin  dan bertanggung jawab.

## 5.    Ucapan Terima Kasih
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:
1) Rektor  Institut  Pemeintahan  Dalam  Negeri  di  Jatiangor,  yang  telah  memfalisiltasi kegiatan penelitian;
2) Kepala Lembaga Riset dan Kajian IPDN yang telah memberikan dukungan anggaran penelitian;
3) Pemeintah Kota Semarang dalam hal ini BPKAD di Semarang yang telah memberikan izin dan tempat untuk penulis melakukan penelitian.

## 6. Daftar Pustaka
Agustina.  (2006). Implementasi  Kebijakan  Publik  Model  Van  Meter  dan  Van  Horn . http//kertyawitaradya.wordpress, diakses 14 April 2021
Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (1), 4036–4043.
Defitri,  S.  Y.,  Fetrisia,  S.,  &  Maison,  W.  (2021).  Pengaruh  Kekayaan  Daerah,  Dana Perimbanga  dan  Belaja  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuanga  Daerah. Jurnal EKONOMIA , 11 (1), 10–19.
Dengen, N., & Hatta, H. R. (2009). Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. Informatika Mulawarman: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer , 4 (1), 47–54.
Edward III, George C. (1980). Penerapan Kebijakan Publik . Washington DC
Ekaputra,  N.  D.  (2021).  Efektivitas  Penerapan  Aplikasi  Sistem  Informasi  Pemerintahan Daerah  (SIPD)  Dalam  Penyusunan  Dokumen  RKPD  Di  Kabupaten  Nganjuk. Otonomi , 21 (1), 62–79.
Indrajit. (2006). Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis internet dan Teknologi Informasi .
Inzany, R. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah. Jurnal Inovasi Penelitian (JIP) , 2 (10), 3573–3588.
KAUR,  B.  (2008).  Master  Plan  Teknologi  Informasi  Pemerintah  Kabupaten  KAUR. Pemerintah Kabupaten KAUR , 1 .
Khusaini, M. (2018). Keuangan daerah . Universitas Brawijaya Press.
Moenek, R. (2019). Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah . Rosda.
Nasution, M. I., & Nurwani M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 9 (2), 109–116.
Permendagri No.70 Tahun  2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Remaja,  I.,  &  Gede,  N.  (2017).  Penerapan  Good  Governance  Dalam  Tata  Kelola Penyelenggaraaan  Dan  Pengelolaan  Perguruan  Tinggi  Swasta  Yang  Berbasis Pelayanan. Dalam Prosiding Seminar: Revitalisasi Tata Kelola Perguruan Tinggi , 27–40.
Siagian, H. F. A. S. (n.d.). Mengenal Revolusi Industri 5.0 . https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16023/Mengenal- Revolusi-Industri-50.html
Sinurat, M. (2017). Perencanaan dan Penganggaran Daerah . Pustaka Rahmat.
Sinurat, M. (2018). Akuntansi Keuangan Daerah . Ghalia.
Widodo.  (2007). Analisis  Kebijakan  Publik,  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Proses Kebijakan Publik .
Wurara,  C.  N.  C.,  Kimbal,  A.,  &  Kumayas,  N.  (2020).  Implementasi  Sistem  Informasi Pemerintahan  Daerah  Kota  Manado  (Studi  di  BadanPerencanaan,  Penelitian  dan Pengembangan Daerah Kota Manado). Jurnal Eksekutif , 2 (5).
©  2023  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).