## INPRES NO 14 TAHUN 1967 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP IDENTITAS MUSLIM TIONGHOA CIREBON
Popi Siti Sopiah IAIN Syekh Nurjati Cirebon (popisopiah@yahoo.com)

## Abstract
At  the  beginning  of  the  Orde  Baru  (1966-1998),  Soeharto  issued  a  policy  of assimilation  to  Chinese  descendants  in  Indonesia.  The  aim  of  the  policy  is  to  make Tionghoa  culture  can  be  eliminated.  The  policy  of  the  Soeharto  regime  was  carried out through Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967. Through the policy, the Orde  Baru  government  required  all  Chinese  to  assimilate  with  indigenous  people through  several  things  such  as  Chinese  name  renaming  to  indigenous  people  name, restrictions on Chinese customs movement and Chinese people must follow a religion that recognized by the government. On the basis of that, the researcher is interested to  reveal  more  deeply  related  to  Presidential  Instruction  No.  14  of  1967  and  Its Implications to the Chinese Muslim Identity in Cirebon in Year 1966-1998.
Keywords: Chinese Muslims, Orde Baru, Assimilation, Cirebon

## Abstrak
Pada  awal  Orde  Baru  (1966-1998),  Soeharto  mengeluarkan  kebijakan  asimilasi terhadap kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia.  Tujuan dari kebijakan tersebut agar  secara  individual  sifat-sifat  ketionghoaannya  mampu  dihapuskan.  Kebijakan pada  rezim  Soeharto  tersebut  dilakukan  melalui  Instruksi  Presiden  No.  14  Tahun 1967. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Orde Baru mengharuskan seluruh orang Tionghoa  untuk  melakukan  asimilasi  dengan  pribumi  melalu  beberapa  hal  seperti penggantian  nama  Tionghoa  dengan  nama  pribumi,  pembatasan  ruang  gerak  pada adat istiadat yang berbau Tionghoa serta agama orang Tionghoa yang harus mengikuti agama yang diakui oleh pemerintah. Atas dasar itulah, peneliti tertarik untuk menguak lebih  dalam  terkait  dengan  Inpres  No  14  Tahun  1967  dan  Implikasinya  Terhadap Identitas Muslim Tionghoa Cirebon Tahun 1966-1998.
Kata Kunci: Muslim Tionghoa, Orde Baru, Asimilasi, Cirebon

## A. Pendahuluan
Pada  awal  Orde  Baru  (1966- 1998), Soeharto mengeluarkan kebijakan  asimilasi. 1 Tujuan  dari
1 Dalam  pandangan  Koentjaraningrat  asimilasi merupakan suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai  golongan  manusia  dengan  latar belakang  kebudayaan  yang  berbeda  setelah mereka  berinteraksi  secara  intensif,  sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan tersebut masing-masing berubah menjadi  unsur-unsur kebudayaan campuran. Nasib Pakpahan, Pengertian
kebijakan tersebut agar secara individual sifat-sifat ketionghoaannya mampu dihapuskan.  Kebijakan  pada  rezim Soeharto  tersebut  dilakukan  melalui Instruksi  Presiden  No.  14  Tahun
Asimilasi  Menurut  Para  Ahli , http://blog- definisi.blogspot.co.id/2015/08/pengertian- asimilasi-menurut-para-ahli-html?m=1 ,
Diunduh  tanggal  07  Maret  2016  pukul  11.00 WIB.
Tamaddun , Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
1967.  Adapun  isi  instruksi  tersebut adalah:
“ tanpa mengurangi jaminan keleluasaan  memeluk  agama  dan menunaikan  ibadatnya,  tata  cara ibadat  Tionghoa  yang  memiliki aspek kultural pada negeri leluhur,  pelaksanaannya  harus dilakukan  secara  intern  dalam hubungan keluarga
atau perorangan;  perayaan-perayaan pesta  agama  dan  adat  istiadat Tionghoa  dilakukan  secara  tidak mencolok  di  depan  umum,  tetapi dilakukan dalam lingkungan
keluarga ” 2
Keluarnya peraturan yang diskriminatif  itu  membuat  kelompok keturunan Tionghoa mempunyai ruang kebebasan yang sangat sempit.
Segala hal yang berhubungan dengan upacara  ritual  keagamaan,  adat istiadat, praktek kebudayaan Tionghoa seperti pertunjukan barongsai,  arak-arakan toapekong , 3
2 Yayasan  Kesejahteraan  Keluarga  Pemuda “66”, Sekitar  Pembauran  Bangsa  di  Indonesia, Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda “66”, 1985,  hlm. 342-343.
3 Toa  Pe  Kong  adalah  patung  dewa  dan  dewi yang  dianggap  sebagai  penyelamat  bagi  umat Khonghucu.  Antara  lain  patung  Kong  Co  Hian Thian  Siang  Tee  sebagai  Dewa  Panglima Perang, patung Mak  Co Kwan Im Pou Sat atau Dewi  Welas  Asih,  Mak  Co  Po  Thian  Siang Seng Bo atau Dewi Laut, Kong Co Hok Cheng Shin  sebagai  Dewa  Bumi  dan  Dewa  Rezeki serta  patung  Kwan  Tek  Kun  sebagai  Dewa Perang.  King  Hian, Definisi  Toa  Pe  Kong , http://web.budaya- tionghoa.net/index.php/item/3649-q-a- pertanyaan-seputar-dialek-hokkian , Diunduh pada 09 Juli 2016 pukul 13:42.
wayang  potehi, 4 dan  perayaan  Imlek hanya bisa dirayakan dalam lingkungan  internal  atau  keluarga saja. 5 Sekolah-sekolah
yang mengajarkan bahasa dan kebudayaan
Tionghoa  ditutup  dan  semua  anak sekolah  harus  pindah  ke  pengajaran yang  disampaikan  dalam  bahasa
Indonesia. Melalui kebijakan asimilasi,  pemerintah  memutuskan hubungan orang-orang Tionghoa dengan  leluhur  mereka  antara  lain melalui penggantian nama bagi yang memakai nama Tionghoa, dan larangan  memperdagangkan  serta mengedarkan  segala  jenis  barang yang  berbau  Tionghoa.  Organisasi Tionghoa tertentu dilarang. Misalnya organisasi kaum totok seperti perhimpunan masyarakat berdasarkan tempat asal atau organisasi  kaum  peranakan  seperti Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Republik Indonesia (BAPERKI). 6
4 Wayang  Potehi  adalah  wayang  boneka  yang terbuat dari kain. Sang dalang akan memasukkan  tangan  mereka  ke  dalam  kain  tsb dan  memainkannya  seperti  layaknya  wayang jenis lain. Wayang ini dimainkan menggunakan kelima  jari  tangan.  Tiga  jari  tengah  (telunjuk, jari tengah, dan jari manis) berfungsi mengendalikan  bagian  kepala  wayang,  lalu  ibu jari dan jari kelingking berperan menggerakkan bagian tangan wayang.
5 H.  Junus  Jahja, Masalah  Orang  Tionghoa  di Indonesia ,  Bandung:  Zaman  Wacana,  1998, hlm. 87.
6 Michael  Jacobsen, Chinese  Muslims  in Indonesia:  Politics,  economics,  faith  and
Namun  nampaknya  kebijakan asimilasi  tersebut  tidak  memberikan hasil  seperti  yang  diharapkan  oleh pemerintah Orde Baru karena adanya keambiguan dalam pelaksanaan kebijakan  tersebut.  Di  satu  sisi pemerintah  Orde  Baru  memberikan perhatiannya  kepada  etnis  Tionghoa pada setiap pemilihan umum, bahkan ketika  Orde  Baru  berkuasa  juga memberikan  kesempatan  yang  besar kepada etnis Tionghoa untuk berbisnis  sehingga  muncul  kondisi dimana  konglomerat  dari  orang- orang  Tionghoa  ini  ada  yang beraliansi dengan pemerintah. Di sisi lain,  timbulnya  diskriminasi  dengan mewajibkan  adanya Surat  Bukti
Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).  untuk  etnis Tionghoa  saja  sebagai  pembuktian kewarganegaraannya  meskipun  lahir dan secara turun temurun sudah lama hidup di Indonesia.
Kendati  etnis  Tionghoa  sudah lama  tinggal  di  bumi  Indonesia, mereka masih menjadi “orang asing” bagi  masyarakat  pribumi.  Mereka juga  tidak  jarang  digunakan  sebagai alat  adu  domba  oleh  pemerintah. Sikap  diskriminatif  yang  mereka terima  baik  secara  politik  maupun sosial,  membuat  sebagian  warga keturunan  Tionghoa  merasa  perlu menyamarkan  identitas  etnik  dan
expediency ,  dalam  Southeast  Asia  Research Centre, No.54, November 2003, hlm. 9.
kebudayaan  mereka  hanya  agar  bisa tetap survive di tengah-tengah masyarakat Indonesia seperti mengganti  nama  Tionghoa  mereka dengan nama Indonesia dan sebagian secara  resmi  juga meninggalkan ajaran  Konghucu  warisan  leluhurnya dan  memeluk  salah  satu  agama  yang diakui pemerintah Indonesia.
Namun  nampaknya  kebijakan asimilasi  tersebut  tidak  memberikan hasil  seperti  yang  diharapkan  oleh pemerintah Orde Baru karena adanya keambiguan 7 dalam pelaksanaan kebijakan  tersebut.  Di  satu  sisi pemerintah  Orde  Baru  memberikan perhatiannya  kepada  etnis  Tionghoa pada setiap pemilihan umum, bahkan ketika  Orde  Baru  berkuasa  juga memberikan  kesempatan  yang  besar kepada etnis Tionghoa untuk
berbisnis  sehingga  muncul  kondisi dimana  konglomerat  dari  orang- orang  Tionghoa  ini  ada  yang beraliansi dengan pemerintah. Di sisi lain,  timbulnya  diskriminasi  dengan mewajibkan  adanya  SBKRI 8 untuk
7 Dalam  kamus  bahasa  Indonesia,  kata  ambigu berarti  memiliki  lebih  dari  satu  makna.  Jadi, kalimat  ambigu  berarti  kalimat  yang  memiliki makna ganda atau lebih dari satu arti.
8 SBKRI  merupakan  akronim  dari  Surat  Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau hasil dari  naturalisasi  bagi  Warga  Negara  Asing (WNA) yang mendaftar menjadi Warga Negara Indonesia  (WNI).  Namun  demikian  kewajiban memiliki SBKRI ini dikhususkan bagi keturunan  Tionghoa  yang  ada  di  Indonesia. Eddy Setiawan, Waspadai Kebangkitan SBKRI, http://blog-
Tamaddun , Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
etnis Tionghoa saja sebagai
pembuktian kewarganegaraannya.
Seperti  dituturkan  Junus  Jahja dikutip  dari  Muhamad  Ali  dalam Jurnal Chinese  Muslim  in  Colonial and Post Colonial Indonesia : “...by  embracing  Islam  young ethnic  Chinese  experienced  that immediately they are fully accepted  as  fellow-Muslims  and compatriots by the people at large who  are  90  percent  Muslims.  All kinds  of  hostility  and  controversy as  an  inheritance  of  the  past disappear.  They  are  heartily welcomed now and totally assimilated  into  the  community. So  they  have  at  last  a  permanent „place in the sun‟. This is exactly what  ethnic  Chinese  are  so looking and longing for”.
Dalam  penelitian  ini,  metode yang  digunakan  adalah  metode historis. Metode ini meliputi
pengumpulan  sumber,  pengujian, dan  penganalisaan  secara  kritis terhadap masa lampau dengan
berdasarkan data yang diperoleh. 9

## B. Kehidupan  Komunitas  Tionghoa
Cirebon  Sebelum  Dikeluarkannya
Inpres
1. Definisi Orang Tionghoa
rekamlangkah.blogspot.co.id/2013/09/waspadai -kebangkitan-kembali-SBKRI-html?m=1 , Diunduh pada 13 Maret 2016 pukul 08:00 WIB.
9 Louis  Gottschalk, Mengerti  Sejarah .  Terj. Nugroho  Notosusanto,  (Jakarta:  UI-Press, 1986), hlm. 32.
Ditinjau dari tempat asalnya di wilayah  Tiongkok,  sub  Tionghoa yang bermigrasi ke Indonesia umumnya berasal dari bagian Tenggara Cina yaitu provinsi Guangdong  dan  Fujian.  Penduduk asli  daerah  tersebut  adalah  orang Hakka,  Hainan,  Hokkian,  Kanton, Hockchia  dan  Tiochiu.  Dengan demikian  Tionghoa  yang  datang  ke kepulauan Nusantara tersebut sebenarnya  berasal  dari  berbagai varian yang berbeda dan kompleks.Dalam  berbagai  literatur mengenai orang Tionghoa di Indonesia,  terdapat  sejumlah  karya yang  memuat  mengenai  siapa  yang dimaksud  dengan  orang  Tionghoa Indonesia. Dalam pandangan Leo
Suryadinata,  Masyarakat  Tionghoa pada  dasarnya  merupakan  minoritas yang  beragam.  Mereka  terbagi  ke dalam  kategori  peranakan  dan  totok. Adapun istilah peranakan, Leo
Suryadinata  memberikan  penjelasan secara  umum  bahwa  mereka  yang sudah  lama  tinggal  di  Indonesia  dan umumnya  sudah  berbaur  dengan pribumi. Mereka berbahasa Indonesia  sebagai  bahasa  sehari-hari dan  bertingkah  laku  seperti  pribumi. Sementara  Tionghoa totok adalah pendatang baru yangatas kemauannya  sendiri  berdatangan  ke Indonesia  untuk  mencari  kehidupan baru  pada  masa  berlangsungnya
Perang  Dunia  II.  Keturunan  orang- orang  inilah  yang  sekarang  disebut orang-orang Tionghoa totok, uumumnya  baru  satu  sampai  dua generasi dan masih berbahasa Tionghoa . 10 Mereka sudah menganggap  diri  mereka  sebagai orang  Indonesia.  Namun  demikian secara de  facto ,    mereka  tetap  saja masih dianggap sebagai orang
Tionghoa  dan  dibedakan  dari  orang Indonesia lainnya. Menurut Coppel,
yang dimaksud  dengan  orang  Tionghoa Indonesia  adalah  "orang  keturunan
10 Tempat  lahir  orang  Tionghoa totok ini berada  di  luar  negeri  atau  sebagian  besar terletak  di  negeri  Tiongkok.  Mereka  ini bermigrasi  ke  Indonesia  pada  abad  19  dan  20. Kelompok  ini  merupakan  gelombang  migrasi terakhir  secara  besar-besaran.  Oleh  karena mereka  orang  Tiongkok  asli  maka  baik  bahasa yang digunakan dan kebudayaan yang
diekspresikan
masih bernuansa Cina. Ringkasnya, mereka ini masih orang Tiongkok. Hal ini ditegaskan secara hukum bahwa mereka ini masih dikelompokkan sebagai warga negara asing  (WNA).  Orang  Tiongkok  totok  ini kebanyakan bermukim di luar Pulau Jawa. Usia mereka  inipun  sudah  lanjut.  Salah  satu  bukti bahwa mereka masih warga negara asing seperti di  wilayah  Sidikalang,  Sumatera  Utara,  bagi setiap etnis Tionghoa totok yang ada di sana, di atas  pintu  rumah  bagian  depan  terdapat  tulisan WNA  atau  warga  negara  asing.  Dengan demikian,  etnis  Tionghoa  totok  ini  masih merupakan  warga  negara  asing  yang  memang kebetulan  mencari  nafkah  di  Indonesia.Robert Siburian,  Etnis Cina  di  Indonesia :  Fakta Komunikasi  Antar  Budaya, Pusat  Penelitian Kemasyarakatan  dan  Kebudayaan  Lembaga Ilmu  Pengetahuan  Indonesia,  hlm  8.  Lihat Leo Suryadinata, Dilema  Minoritas  Tionghoa , Jakarta: PT Graifiti Pres,1986, hlm 86.
Tionghoa  yang  berfungsi  sebagai warga  atau  yang  dianggap  sebagai orang Tionghoa oleh orang Indonesia dan  mendapatkan  perlakuan  tertentu sebagai akibatnya.Sementara itu yang  dimaksud  sebagai  Muslim Tionghoa dalam pandangan Afthonul Afif  adalah  mereka  yang  terlahir sebagai  orang  Tionghoa  baik  dari hasil  perkawinan  antara  sesama
Tionghoa maupun perkawinan campuran  antara  orang  Tionghoa dengan  orang  pribumi,  dan  karena sebab-sebab tertentu kemudian memeluk Islam. 11
2. Sejarah  kedatangannya  di Cirebon Kedatangan orang-orang Tionghoa  di  Nusantarasebagaimana yang  digambarkan  oleh  Ma  Huan dalam  risalah Ying-yai  Sheng-lan , bahwa  pada  abad  15  ia  menjumpai orang-orang  Tionghoa  yang  tinggal di  sepanjang  wilayah  pesisir  utara Jawa.Cirebon  merupakan  wilayah persilangan budaya. Tiga diantaranya yaitu  budaya  Tiongha,  India,  dan Arab.Ada kemungkinan bahwa orang-orang  Tionghoa  juga  tinggal di  Cirebon.  Hal  itu  dapat  dibuktikan dengan  adanya  pemukiman  pertama di  Cirebon  pada  kisaran  tahun  1415 yang  tercatat  dalam  catatan  tahunan
11 Afthonul  Afif, Identitas  Tionghoa  Muslim Indonesia ,    Depok:  Penerbit  Kepik,  2012,  hlm 173.
Tamaddun , Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
Melayu yang secara khusus membahas tentang Cirebon. 12
Gelombang  kedatangan  orang- orang  Muslim  Tionghoa  dalam jumlah  yang  lebih  besar  baru  terjadi di  permulaan  abad  ke  15,  yaitu ketika  Laksamana  Cheng  Ho  dan para pengikutnya melakukan ekspedisi  ke  Nusantara.  Dalam perjalanan  tersebut  Cheng  Ho  telah menyaksikan  banyak  pemukiman Muslim Tionghoa di berbagai pelabuhan  disinggahinya. 13 Selain aktifitas  mereka  dalam  berbisnis, Muslim  Tionghoa  juga  memiliki peran dalam misi agama yaitu proses masuk  dan  berkembangnya  Islam  di Pulau  Jawa  pada  abad  ke  15  M. Adanya partisipasi orang-orang Tionghoa  dalam  proses  Islamisasi  di Kota  Cirebon  menimbulkan  adanya kebudayaan  Islam  serta  kebudayaan Tionghoa  seperti  pernikahan  Sunan Gunung  Djati  dengan  Putri  Tan Hong Tien Nio.Peran penting orang- orang  Tionghoa  lainnya  adalah banyak  dari  mereka  yang  kemudian menjadi  syahbandar 14 ,  pemimpin
12 HJ.De  Graf, CinaMuslim  di  Jawa  antara Abad  XV  dan  XVI ,  Yogyakarta:  PT  Tiara Wacana, 2004, hlm 123.
13 Afthonul  Afif, Identitas  Tionghoa  Muslim Indonesia , Depok: Penerbit Kepik, 2012, hlm 7. 14 Istilah  syahbandar  salah  satunya  terdapat dalam  kamus  Hobson-Jobson  ( A  Glossary  of Colloquial  Anglo-Indian  Words  and  Phrase) yang  memberikan  contoh  terbanyak  yang dipetik  dari  berbagai  laporan  zaman  dulu. Definisi  dari  syahbandar  adalah  “Raja
pelabuhan, atau bahkan mendapatkan jabatan resmi di kesultanan. Tercatat bahwa  Tan  Sam  Tjay 15 pernah diangkat menjadi bendahara kerajaan pada  masa  Sunan  Gunung  Djati.Ia berperan  penting  dalam  pembuatan desain  Goa  Sunyaragi  sehingga  ia diberi  gelar  Tumenggung  Arya Wiratjula. 16 Interaksi orang-orang Tionghoa dengan pribumi
melahirkan  asimilasi  melalui  kontak dagang  dan  pernikahan.  Banyak orang-orang Tionghoa yang menikah dengan  pribumi  dengan  bertujuan untuk  mengenalkan  Islam,sekaligus membentuk  ikatan  sosial  yang  lebih dekat  antara  orang-orang  Tionghoa
pelabuhan,  Penguasa  pelabuhan”.  Syahbandar diambil  dari  bahasa  Persia  yaitu  Shah=raja  dan bandar=pelabuhan.  Lihat  Henri  Chambert  Loir dalam  Hasan  Muarif  Ambary, Panggung Sejarah ,  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor,  2011, hlm 262-263 15 Dalam buku Cina Muslim di Jawa adab XV- XVI,  HJ  De  Graff  mengungkapkan  bahwa dalam  catatan  Melayu,  Sam  Tjay  Kong  aslinya bernama  Tan  Sam  Cai  dengan  nama  muslim
Muhammad  Syafi'i.  Dia  menjadi  Menteri Keuangan Keraton Kasepuhan Cirebon sepeninggal  Sunan  Gunung  Djati.  Disebut- sebut,  Sam  Tjay  Kong  alias  Tan  Sam  Cai  alias Muhammad  Syafi'i,  menjadi  bendahara  cakap dan  terpercaya  pada  masa  transisi  ketika Kesultanan  Cirebon  di  bawah  Panembahan Ratu, pengganti sementara Sunan Gunung Djati yang telah wafat.
16 Nurdin  M.Noer, Menusa  Cirebon ,  Cirebon: Dinas  Pemuda  dan  Pariwisata  Kota  Cirebon, 2009, hlm 98.
dengan  penduduk  Cirebon. 17 Selain tokoh-tokoh  di  atas,  sumber  lain yang menunjukkan eksistensi Muslim  Tionghoa  di  Cirebon  adalah benda  arkeologis  seperti  bangunan masjid,di  mana  keramik  dan  motif bangunan  khas  Tiongkok  menghiasi setiap struktur bangunannya. 18
3. Kilas Balik Sejarah Tionghoa di Indonesia Pada awal abad ke 19, pemerintah Hindia Belanda
memberlakukan  peraturan  dengan membagi  penduduk  di  wilayah tersebut  menjadi  tiga  golongan  yaitu golongan  Eropa,  golongan  Timur Asing  yang  di  dalamnya  terdapat kelompok Tionghoa, Arab dan lainnya serta kelompok ketiga adalah penduduk  pribumi.  Pengelompokan ini
sebenarnya bertujuan memudahkan  dalam  pengawasan administrasi  sipil.  Tetapi  dalam perkembangannya,  penggolongan  ini berimplikasi  sangat  luas  karena merembet  pada  masalah  sosial,
ekonomi, budaya dan kemasyarakatan. Pembentukan
lembaga  mayor  dan  kapten 19 Cina
17 Nurdin  M,  Noer, Menusa  Cirebon ,  Cirebon: Dinas    Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Cirebon, 2009, hlm 98
18 H.J De Graff dkk. Cina Muslim di Jawa Abad XV  dan  XVI, Yogyakarta:  PT  Tiara  Wacana, 2004 hlm
19 Istilah Kapitein ( Kapitan-Indonesia), berasal dari bahasa Spanyol untuk “Kapten”, tapi dalam hal  ini  tidak  ada  hubungannya  dengan  urusan militer.  Kapten  adalah  sebuah  gelar  yang
dan pembatasan ruang gerak melalui pas  jalan  untuk  bepergian  dari  satu tempat ke tempat lainnya, mengakibatkan ruang gerak masyarakat Tionghoa dalam mencari penghidupan menjadi terbatas.
Akibatnya  mereka  hanya  dapat melakukan  kegiatan  perdagangan dalam upaya penghidupan mereka.
Otoritas  kolonial  merasakan ancaman  dengan  kondisi  tersebut. Akhirnya strategi untuk mengerdilkan orang Tionghoa ditempuh dengan cara memanfaatkan lebarnya  kesenjangan  kesejahteraan antara orang Tionghoa dengan kelompok pribumi sebagai alat untuk menghembuskan isu bahwa kesengsaraan warga pribumi
disebabkan  oleh  ketamakan  orang- orang  Tionghoa.  Kelompok  pribumi akhirnya terhasut dan mengakibatkan terjadinya  peristiwa Chinezemoord atau Geger Pecinan pada tahun 1740 di Batavia. 20
diberikan  kepada  kepala  kelompok  ras  (dalam hal  ini  kelompok  Tionghoa).  Seorang  Kapten diberikan  kekuasaan  oleh  pemerintah  kolonial untuk  mengatur  urusan  kelompok  ras  tersebut yang berkenaan dengan agama dan adat istiadat. Ia  juga  diharapkan  untuk  menyelesaikan pertikaian diantara kelompok rasnya
sehubungan  dengan  hukum  adat  ,  Leo Suryadinata, Negara Dan Etnis Tionghoa , 2002, LP3ES, Jakarta, hlm 12 20 Peristiwa  ini  juga  dikenal  denan  „Tragedi Angke‟ dimana pribumi bersama serdadu VOC membantai setiap orang Tionghoa yang mereka jumpai, membakar rumah-rumah, gudang logistik,  dan  menjarah  aset-aset  Tionghoa  di
Tamaddun , Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
Pada masa itu Muslim Tionghoa  yang  ada  di  Cirebon  juga mengalami kesulitan untuk berkembang  karena  adanya  tekanan dari  Belanda.  Di  sini  kemudian banyak orang Tionghoa yang mengikuti alur politik Belanda dengan memeluk agama Kristen atau Katolik  yang  identik  dengan  agama mayoritas  orang  Eropa.Hal  tersebut disebabkan pula karena masih adanya  sikap  permusuhan  kepada orang-orang  Tionghoa  yang  dapat menciptakan  sumber  ketegangan. Karena itu, keamanan menjadi
sesuatu yang sangat berharga. Mereka  memandang  bahwa  dengan memeluk agama  yang dipegang oleh penguasa  pada  masa  itu  dapat memberikan  perlindungan  serta  rasa aman. 21
Sebagian orang Tionghoa memilih  untuk  masuk  Islam  dan menolak  memakan  daging  babi  dan mengikuti seluruh ada-istiadat penduduk  asli.  Banyak  dari  mereka yang  memeluk  agama  Islam  sebagai akibat  peristiwa  Pembantaian  1740 dan  juga  untuk  menghindari  pajak yang  khusus  dikenakan  kepada orang-orang Tionghoa. Karena jumlah orang Tionghoa yang
Batavia.  Sebanyak  10.000  manusia  menjadi korban  jiwa  dalam  tragedi  ini.  Lihat  Afthonul Afif, Identitas  Tionghoa  Muslim ,  Depok: Penerbit Kepik, 2012, hlm 52
21 Afthonul Afif, op.cit , hlm 10.
memeluk  Islam  semakin  banyak, VOC  memisahkan  mereka  dari masyarakat  Tionghoa  yang  bukan muslim dan menyerahkan
pengurusan  dan  pengawasan  mereka kepada  seorang  kapiten  Tionghoa yang  diangkat  dari  kalangan  mereka sendiri.  Tetapi  jabatan  mayor  atau kapiten  dalam  masyarakat  muslim Tionghoa  di  Batavia  dihapuskan pada  1827.  Setelahnya,  mereka menjadi  muslim  sulit  dibedakan  lagi dari  penduduk  asli  yang  beragama Islam.
Setelah  tragedi chinezemoord tersebut, orang Tionghoa memutuskan  untuk  menjauhi  politik dan  berkonsentrasi  pada  ekonomi. Mereka  pun  menerima  begitu  saja kebijakan-kebijakan diskriminatif pemerintah  Belanda  salah  satunya dengan mengisolasi mereka ke dalam perkampungan-perkampungan khusus  yang  kelak  disebut pecinan . Kebijakan  ini  diambil  pemerintah kolonial  agar  bisa  membendung kemungkinan-kemungkinan bersatunya  orang-orang  Tionghoa dengan pribumi melawan Belanda. 22
Menjelang  akhir  abad  18,
orang-orang Tionghoa segera memulihkan  kembali  citra  positif mereka sebagai rekan paling strategis pemerintah Belanda dalam hal menjaga stabilitas aktifitas
22 Daradjadi, Geger Pecinan 1740-1743 , Jakarta:
PT Kompas Media Nusantara,2012,hlm 27.
perdagangan.  Namun  pemerintah kolonial justru
memanfaatkan
kesetiaan  dan  keterampilan  orang Tionghoa ini sebagai sumber
pendapatan  kas  pemerintah  kolonial dengan memperalat
Tionghoa sebagai  perantara  mereka  dengan penduduk  pribumi  untuk  hal-hal pengelolaan  atas  jalan  tol,  rumah gadai,  dan  lain-lain.  Orang-orang Tionghoa pun ikut memanfaat kesempatan tersebut untuk menjadikan  perekonomian  mereka semakin  kaya  serta  kecenderungan untuk menciptakan keamanan.
Kondisi ini yang kemudian membuat orang-orang Tionghoa semakin merapat dan berusaha tetap mempertahankan hubungan baik dengan pihak kolonial. Namun  pada  tahun  1823,
pemerintah kolonial di bawah Gubernur Jenderal Van Der Capellen mengeluarkan peraturan yang melarang  penyewaan  tanah  kepada orang Tionghoa. Kondisi ini membuat  orang  Tionghoa  yang sebelumnya  berkecimpung  dalam bidang  pertanian  beralih  profesi sebagai pedagang. Hasil-hasil pertanian  mereka  menyebar  sampai ke  pelosok  desa.  Akibatnya  justru dominasi  ekonomi  di  pedesaanpun akhirnya dikuasai oleh orang Tionghoa.  Mereka  menguasai  jalur produksi  hingga  distribusi  karena bahan  mentah  mereka  beli  lalu
kemudian  mereka  olah  dan  akhirnya mereka pula yang menjualnya secara langsung. 23
Secara perlahan para pedagang Tionghoa  menjadi  sebuah  kelompok yang  memiliki  kemampuan  tinggi dalam  bidang  perdagangan  yang pada gilirannya menjadikan kelompok ini sebagai tulang punggung  ekonomi  di  mana  hampir seluruh denyut kehidupan bergantung.  Posisi  penting  dalam bidang  ekonomi  menjadikan  mereka seolah anak emas bagi para
penguasa,  baik  pemerintah  kolonial maupun  para  penguasa  lokal.  Tidak mengherankan jika pada tahun 1619, kelompok Tionghoa yang berdomisili di wilayah Banten menjadi rebutan antara Sultan Banten dengan VOC. Peristiwa dan pengalaman pada masa kolonial tersebut menjadikan kelompok Tionghoa
mendapat  label  sebagai  sebuah kelompok  masyarakat  yang  harus diperlakukan  khusus,  yang  dapat bermakna  positif  sebagai  pemegang gerak  roda  ekonomi  maupun  makna negatif pendiskriminasian dan
23 Priyanto Wibowo , Tionghoa Dalam Keberagaman  Indonesia:  Sebuah  Perspektif Historis  Tentang  Posisi  Dan  Identita, dalam Jurnal Prosiding The 4 th International Conference  on  Indonesian  Studies:  “Unity, Diversity  and  Future”,  2010,  Fakultas  Ilmu Budaya Universitas Indonesia, hlm 6.
Tamaddun , Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
pemencilan, dimana keduanya hampir  selalu  berkaitan  satu  sama lain. Dari sinilah kemudian berturutan  memunculkan  label-label lain  yang  arahnya  selalu  bermuara pada  perekonomian,  kesenjangan, ketidakadilan dan lain sebagainya. 24 Kemudian pada waktu diselenggarakan perundingan Linggarjati pada tanggal 10 November  1946  antara  pemerintah Indonesia  dengan  Belanda  yang menghasilkan kesepakatanbahwa Belanda mengakui wilayah kekuasaan  RI  di  Sumatra,  Jawa  dan Madura dan mereka harus meninggalkan daerah tersebut paling lambat  tanggal  1  Januari  1949. Namun Belanda
kemudian melanggar  kesepakatan  itu  pada  21 Juli  1947  dengan  melancarkan  aksi militer  ke  beberapa  wilayah  di Indonesia  termasuk  kota  Cirebon menjadi sasarannya.
Serangan  Belanda  dilancarkan dari  udara  maupun  darat.  Serangan ini  mendapatkan  perlawanan  dari TNI.  Namun  karena  kekuatan  yang tidak seimbang maka tentara Belanda berhasil  menduduki  kota  Cirebon. Sebagian  anggota  TNI  mundur  ke
24 Abdul Wahid  Dari  Depresi  Ekonomi  hingga Dekolonisasi: Pengusaha Tionghoa dan Industri  Batik  Cirebon,  tahun  1930an-1950an. Makalah  ini  dipresentasikan  dalam  workshop Dekolonisasi dan Posisi Etnis Tiongho
Indonesia  1930an  –  1960an ,  NIOD-Univ.
Negeri Padang, Padang, 19-21 Juni 2006, hlm 6.
lereng Gunung Ciremai
di
Kuningandan  sebagian  lagi  tetap bersembunyi  di  kota  dan  sekitarnya. Sementara  itu,  situasi  tidak  menentu dan  keamanan  yang  buruk  terus mewarnai  Trusmi  selama  masa perang  gerilya.  Akibatnya  banyak diantara  penduduk  desa  yang  pergi mengungsi  ke  tempat  saudaranya  di daerah lain.
Semua sektor kehidupan, terutama bidang perekonomian
hampir tidak bisa berjalan. Pencurian dan  kriminalitas  merajalela  dan akhirnya  mencapai  puncaknya  pada pertengahan  Desember  1948,  ketika sekelompok  masyarakat  melakukan penyerangan  terhadap  orang-orang Tionghoa yang tinggal di Trusmi dan Karang  Tengah.Terlepas  dari  siapa sebenarnya pelaku penyerangan, pembakaran dan pembunuhan terhadap  orang  Tionghoa  di  Trusmi, peristiwa  itu  telah  memberikan dampak  penting  bagi  kehidupan masyarakat setempat yang merupakan puncak ketegangan kultural  antara  kelompok  pendatang dan  kelompok  pribumi  yang  secara laten  telah  dirasakan  sejak  periode akhir kolonial. Pertama , berkembangnya  stigma  orang-orang Tionghoa  itu  sebagai  pengkhianat revolusi.  Mereka  diklaim  sebagai mata-mata  Belanda  dan  mendukung kembalinya  kekuasaan  Belanda  di Indonesia. Kedua ,  muncul  anggapan
bahwa  orang-orang  Tionghoa  adalah penjajah  ekonomi.  Memang  selama masa kolonial, mereka banyak
memperoleh  keuntungan  ekonomis melalui  hak-hak  istimewa  yang diberikan oleh penguasa Belanda.Singkatnya  faktor  etnik  dan ekonomi tidak jarang diselimuti oleh isu dalam memainkan dan mendorong masyarakat setempat untuk  melakukan  aksi  kekerasan tersebut. 25
Belajar  dari  pengalaman  dan peristiwa pada masa kolonial, pemerintahan  dan  penguasa  pada periode sesudah Belanda juga melakukan  hal  serupa.  Penguasa pendudukan  Jepang  yang  sangat singkat,  mengeluarkan  UU  yang mengatur  posisi  Tionghoa.  Dalam UU  No.  7  yang  dikeluarkan  pada tanggal  11  April  tahun  1942,  orang Tionghoa digolongkan sebagai bangsa  asing  dan  oleh  karena  itu mereka  harus  membayar  apa  yang dinamakan  pajak  bangsa  asing. Selain  itu,  setiap  Tionghoa  dewasa yang  hendak  bepergian  diwajibkan membawa  kartu  pengenal  sebagai orang asing dan surat jalan. 26
25 Abdul Wahid, Ibid, hlm 6
26 Priyanto Wibowo, Tionghoa Dalam
Keberagaman  Indonesia:  Sebuah  Perspektif
Historis  Tentang  Posisi  Dan  Identita, dalam
Jurnal Prosiding The 4 th International Conference  on  Indonesian  Studies:  “Unity, Diversity  and  Future”,  2010,  Fakultas  Ilmu Budaya Universitas Indonesia, hlm 10.
Untuk  melokalisir  kegiatan ekonomi
Indonesia, pemerintah
Jepang  membentuk  koperasi  guna mengontrol  perekonomian  hingga tingkat desa. Orang Tionghoa dilibatkan  dan  bahkan  diberi  peran khusus. Beikoku  Kouri  Kumiai atau Koperasi  Pedagang  Beras  yang merupakan bagian dari politik distribusi  makanan  yang  diterapkan pemerintah pendudukan Jepang, dioperasikan  oleh  seorang  direktur yang  direkrut  dari  Tionghoa  yang sudah  lama  berkecimpung  dalam perdagangan beras. Kondisi
demikian makin  menajamkan posisi Tionghoa pada jaman tersebut karena mereka dibenturkan langsung dengan masyarakat  pada  umumnya  yang sedang kesulitan bahan makanan. 27 4. Kehidupan Komunitas Muslim Tionghoa Cirebon a. Aktifitas Sosial dan Budaya Sejak kedatangannya ke Cirebon, orang-orang Tionghoa sudah  membaur  dengan  penduduk setempat.  Hasilnya adalah terjadinya pembauran  di  bidang  kehidupan mereka dan juga melakukan asimilasi alami. Masyarakat Tionghoa  telah  menyatu  dengan penduduk  setempat  dan  mengalami pembauran lewat
perkawinan.
27 Priyanto Wibowo, Ibid, hlm 12.
Tamaddun , Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
28 Mayoritas penduduknya sudah
merupakan  penduduk  peranakan, yaitu  lahir  di  Indonesia.  Kesenian maupun upacara tradisi yang dilestarikan oleh masyarakat keturunan  Tionghoa,  antara  lain upacara Imlek menyambut datangnya tahun baru dengan dimeriahkan  kesenian  barongsai  dan liong. 29 Kedatangan
orang-orang
Tionghoa  ke  Indonesia  khususnya Cirebon  membawa  serta  tradisi,  tata kehidupan  serta  norma-norma  yang berlaku  dalam  masyarakat asal
mereka serta sikap fanatisme terhadap tradisi negara leluhur.Menurut  Hari  Saputra  Gani, dalam melakukan
aktifitas budayanya  ada  beberapa  Muslim
Tionghoa dan Tionghoa non Muslim yang  masih  ikut  mengelola  secara bersama-sama setiap ritual keagamaan maupun dalam menjalankan tradisi adat. 30
Meskipun  telah  menjadi  muslim, aktivitas  keagamaan  dan  budaya tersebut  masih  dipegang  kuat  oleh Hari  Saputra  Gani  sebagai  bentuk penghormatan terhadap siapa
28 Wawancara dengan  Pak Darma Suryapranata di  kediaman  narasumber  Jl.  Siliwangi  no  54 tanggal 06 Juni 2016 pukul 11.00 WIB.
29 Barongsai  yaitu  tarian  tradisional  Tionghoa dengan menggunakan sarung menyerupai singa 30 Wawancara dengan  Pak Hari Saputra Gani di kantor  DPRD  Kota  Cirebon  tanggal  15  Juli 2016 pukul 14:30 WIB.
leluhurnya sekaligus dijadikan sebagai  momen  yang  penting  untuk tetap menjaga keharmonisan bersaudara di tengah karakter keluarganya yang memiliki keyakinan secara heterogen. 31 Kondisi ini menunjukkan bahwa  aktifitas  budaya  dan  ritual keagamaan  bisa  menjadi  wadah interaksi  sosial    masyarakat  yang berbeda agama maupun etnis. Mereka bersikap saling menghormati dan  mendukung  dalam  melakukan tradisi  yag  terdapat  persamaan  nilai- nilainya.  Aktifitas  budaya  tersebut baik  di  tradisi  orang  Tionghoa seperti  perayaan  Imlek,  Barongsai, Chen  Beng 32 ,  maupun  sebaliknya ketika  Muslim  Tionghoa  merayakan
Idul Fitri dan ziarah kubur. b. Aktifitas Sosial dan Budaya Meskipun Etnis Tionghoa dianggap  sebagi  warga  pendatang tetapi  etnis  Tionghoa  lebih  berhasil dalam  bidang  ekonomi  dibanding masyarakat  pribumi  pada  umumnya. Prototipe sifat  etnis  Tionghoa  yaitu rajin, ulet, hemat dan dapat dipercaya  di  dalam  berdagang  yang berada  di  Cirebon,  begitu  melekat
31 Wawancara dengan  Pak Hari Saputra Gani di kantor  DPRD  Kota  Cirebon  tanggal  15  Juli 2016 pukul 14:30 WIB.
32 Pak  Hari  menjelaskan  bahwa  Chen  Beng yaitu  tradisi  mengunjungi  makam  keluarga dengan  tujuan  untuk  berdoa  yang  dalam  Islam dikenal dengan ziarah kubur.
dalam  pandangan  kaum  pribumi. Sebagian besar mereka adalah termasuk kelompok Hokkian. 33
Usaha-usaha tersebut dapat dijumpai di  pusat-pusat  perdagangan  dan perbelanjaan di daerah Cirebon.Secara umum mata pencaharian Muslim Tionghoa
adalah  pedagang  dan  pengusaha.
Walaupun  telah  beragama  Islam,
mereka  mengakui  bahwa  ajaran  Tri Dharma 34 telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap setiap aspek kehidupan Etnis Tionghoa.  Misalnya,  sifat  dapat dipercaya membuat eksitensi mereka
33 King  Hian,  Budaya  Tionghoa,  Orang Hokkian  ( Hanzi : 福建人 , pinyin :  fujian  ren) atau  Orang  Hoklo  adalah  penduduk  dari provinsi  Fujian bagian  selatan  di Republik Rakyat  Tiongkok .  Banyak  orang  Hokkian menjadi  perantau  dan  tinggal  di  berbagai negara,  terutama  di Asia  Tenggara dalam http://web.budaya- tionghoa.net/index.php/item/3649-q-a- pertanyaan-seputar-dialek-hokkian Diakses pada 09 Juli 2016 pukul 13:42 WIB.
34 Seputar  Tionghoa.info, Tridharma  Masa Kini, Tridharma  (Hanzi: 三教 ,  hanyu  pinyin: sanjiao)  adalah  sebuah  kepercayaan  yang  tidak dapat  digolongkan  ke  dalam  agama  apapun. Tridharma  disebut  Samkau  dalam  dialek Hokkian, berarti harfiah tiga ajaran. Tiga ajaran yang dimaksud adalah Taoisme, Buddhisme dan Konfusianisme.  Tridharma  lebih  tepat  disebut sebagai salah satu bentuk kepercayaan tradisional  masyarakat  Tionghoa  sebagai  hasil dari sinkretisme ketiga filsafat yang mempengaruhi  kebudayaan  Tionghoa  dan sejarah  Tiongkok  sejak  2500  tahun  lalu. http://www.tionghoa.info/fengshui/ , Diakses pada 09 Juli 2016 pukul 13:48 WIB.
dalam  bidang  perdagangan  selalu berkembang pesat.
C. Seputar  Instruksi  Presiden  No.  14
Tahun 1967 1. Identitas Tionghoa pada masa Orde Lama
Periode  revolusi  kemerdekaan merupakan  bagian  penting  dari sejarah  Indonesia  yang  diisi  oleh perjuangan  bangsa  dari  berbagai sektor  seperti  militer,  diplomasi, jurnalisme  dan  lain-lain.  Perjuangan tersebut  terutama  ditujukan  untuk mempertahankan  kemerdekaan  yang telah  diproklamirkan  serta  menjaga dari  ancaman  kolonialisme  Belanda yang mencoba untuk menjajah kembali. Berbagai komponen bangsa turut memberikan sumbangsih dalam revolusi  tersebut,  diantaranya  adalah masyarakat Tionghoa. Orang
Tionghoa  sebagaimana  kelompok masyarakat  Indonesia  lainnya  dalam tahap  awal  berdirinya  Indonesia merasa  bahwa  Indonesia  adalah tanah air mereka yang kedaulatannya wajib mereka bela.
Kesadaran  politik  masyarakat Tionghoa  mulai  tumbuh  pada  awal abad  20.  Pada  masa  itu  paham nasionalisme  yang  berorientasi  ke Tiongkok mulai dianut oleh sebagian orang Tionghoa. Sebagian di antaranya  adalah  kaum  peranakan yang  memandang  dirinya  sebagai bagian dari bangsa Tionghoa.
Tamaddun , Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
Sebagai  wadah  aspirasi,  mereka mendirikan  organisasi  seperti  Tiong Hoa  Hwee  Koan 35 pada  tahun  1900.
Gagasan nasionalisme yang berorientasi  ke  Tiongkok  semakin terekspresikan dengan terbitnya koran Sin  Po 36 pada  tahun  1910.
Melalui koran tersebut, para pendukung  koran  ini  beranggapan bahwa dalam masalah kewarganegaraan, orang Tionghoa di
Indonesia  yang  saat  itu  dijajah  oleh Belanda adalah rakyat Tiongkok dan bukan kawula Belanda.
Meski  demikian,  tidak  semua orang  Tionghoa  adalah  pendukung nasionalisme  yang  berorientasi  ke Tiongkok.  Mereka  adalah  kaum peranakan yang mendapatkan pendidikan  Belanda.  Pada  tahun
1928 kelompok ini mendirikan Partai
Chung  Hwa  Hui  dan  mereka berpendapat bahwa peranakan Tionghoa  adalah  kawula  Belanda dan harus ikut serta dalam
35 Pada  mulanya  THHK  bertujuan  untuk memperbaiki  kebiasaan  orang  Tionghoa  yang berdasarkan pada ajaran Konfusianisme. Dalam perkembangannya  THHK  menjadi  sebuah perkumpulan yang ingin memajukan pendidikan orang  Tionghoa.  Leo  Suryadinata, Negara  dan Etnis Tionghoa, Jakarta: LP3ES, 2002 hlm 25.
36 Sin  Po  merupakan  koran  yang  diterbitkan oleh  orang  Tionghoa  dengan  menggunakan bahasa  Melayu  dan  Mandarin.  Tahun  1911 koran Sin Po menjadi percetakan yang awalnya terbit  setiap  minggu  menjadi  terbit  setiap  hari. Leo Suryadinata, Ibid , hlm 38.
pemerintahan untuk membela kepentingan Belanda. 37
Situasi  sedikit  berubah  pada masa  pendudukan  Jepang.  Penguasa Jepang mengeluarkan kebijakan untuk  menutup  seluruh  koran  yang diterbitkan  oleh  orang  Tionghoa  dan melarang  orang  Tionghoa  untuk melakukan kegiatan politik. Sekolah- sekolah berbahasa pengantar Belanda  juga  ditutup,  Hal  itu menyebabkan  kekuatan  kelompok Chung  Hwa  Hui  semakin  lemah. Sementara  itu,  beberapa  tokoh  Sin Po  kelompok  yang  berorientasi  ke Tiongkok,  ditangkap.  Jikapun  tidak tertangkap, sebagian dari mereka ada yang  melarikan  diri.  Sedangkan kelompok  PTI  yang  berorientasi nasionalisme  Indonesia  dibubarkan. Pemerintah Jepang menyatukan seluruh  organisasi  Tionghoa  ke dalam  satu  wadah  yang  diberi  nama
Hua Ch‟io Tsung Hui (HTCH) yang pemimpinnya  ditunjuk  oleh  Jepang dan  bertanggung  jawab  kepada mereka.
Menjelang  akhir  Perang  Dunia II,  posisi  Jepang  di  Asia  semakin terdesak. Akibat dari situasi ini, pada bulan Maret 1945 Jepang mendirikan
Badan Penyelidik
Usaha-Usaha
Kemerdekaa  Indonesia  (BPUPKI)
37 Leo  Suryadinata, Tokoh  Tionghoa  dan Identitas  indonesia:  dari  Tjoe  Bou  San  sampai Yap  Thiam  Hien, Jakarta:  Komunitas  Bambu, 2010 hlm 53.
dalam rangka untuk mendapat
dukungan dari rakyat. Dalam  setiap  rapat  BPUPKI, Liem Koen Hian sering mengemukakan  pendapatnya  yang mendukung secara penuh kemerdekaan  Indonesia.  Ia  juga berpendapat bahwa masyarakat Tionghoa  di  Indonesia  tidak  lagi menganut kebudayaan Tionghoa dan menekankan bahwa masyarakat Tionghoa  lebih  menjadi  Indonesia daripada Tiongkok. Dalam pandangan Liem, Republik
Indonesia  yang  akan  dibentuk  harus mengakui    semua  orang  Tionghoa sebagai warga negara Indonesia.
Sementara  perwakilan  Partai Chung  Hwa  Hui  dalam  BPUPKI adalah  Oei  Tjong  Hauw.  Tentang masalah kewarganegaraan,
ia menganjurkan agar pemerintah Indonesia  yang  akan  terbentuk  nanti untuk  menyatakan  bahwa  semua warga  Tionghoa yang ada  di
Indonesia adalah warga Tiongkok. Ia mengemukakan bahwa setelah pendudukan Jepang, Undang-
Undang  Kekaulaan  Belanda  tidak akan  berlalu  lagi.  Oei  Tjong  Hauw, mantan  pemimpin Chung  Hwa  Hui (CHH), 38 beranggapan bahwa
38 Chung  Hwa  Hui  adalah  bentuk  nasionalisme etnis Tionghoa yang berorientasi pada Belanda. Partai  politik  ini  didirikan  pada  tahun  1928. Gerakan  ini  mendapatkan  dukungan  dari kalangan  intelektual  peranakan.  Kelompok  ini menganjurkan  untuk  menerima  status  menjadi
seluruh orang Tionghoa akan menjadi  warga  negara  Tiongkok meskipun mereka tinggal di Indonesia  dan  orang  Tionghoa  lokal harus diizinkan untuk memilih warga negara Indonesia atau Tiongkok. Di  masa  demokrasi  terpimpin, golongan etnis Tionghoa
mendapatkan  peran  dan  pengaruh politik  Inodesia,  seperti  adanya beberapa menteri dari etnis Tionghoa salah satunya ialah Oei Tjoe Tat Yan yang  menjadi  menteri  dalam  kabinet Soekarno.  Ia  bahkan  menjadi  tangan kanan  Soekarno  terutama  ketika terjadi  Konflik  dengan  Malaysia. Untuk membela keturunan Tionghoa dari diskriminasi aturan negara, pada tahun 1948 dibentuk Badan Permusyawaratan  Kewarganegaraan Turunan Tionghoa (Baperwat). Namun  karena  masih  menggunakan kata  “Tionghoa”,  akhirnya  mereka sepakat untuk merubah nama organisasi menjadi Badan Permusyawaratan  Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI)  yang diketuai oleh Siauw Giok Tjhan dan wakilnya Yap Thiam Hien. Soekarno pernah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur  status  kewarganegaraan
kawula Belanda  dan  aktif  berpartisipasi  dalam lembaga-lembaga  politik  seperti Volksraad (Dewan  Rakyat).  LeoSuryadinata ,  Pemikiran Politik  Etnis  Tionghoa  Indonesia1900-2002,
Jakarta: LP3ES, 2005 hlm. 47.
Tamaddun , Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
bagi  etnis-etnis  pendatang  melalui Undang-Undang  Kewarganegaraan tahun  1948  yang  dilandaskan  pada azaz Ius  soli dan  “sistem  pasif.” Undang-undang  itu  menyebutkan bahwa  warga  negara  Indonesia terdiri dari orang asli yang bertempat tinggal  Indonesia.  Atas  dasar  itu, mayoritas  etnis  Tionghoa  yang tinggal  di  Jawa  secara  otomatis menjadi  Warga  Negara  Indonesia. Jelas bahwa melalui Undang-Undang Kewarganegaraan  tersebut  warga Tionghoa  diterima  sebagai  bagian “seutuhnya”
dari penduduk Indonesia  yang  baru  merdeka  dan persoalan etnisitas tidak dipermasalahkan. 39 2. Latar Belakang Dikeluarkannya  Inpres  No 14 Tahun 1967 Zaman  Orde  Baru  dimulai
ketika  Soeharto  menjabat  sebagai Presiden. Pada masa inilah munculnya penerapan kebijakan
yang  melarang  segala  hal  yang identik  dengan  Tionghoa.  Sebuah rezim pro-Barat yang berdiri dipimpin Soeharto kemudian membawa  Indonesia  menjadi  negara yang  diskriminatif  terhadap  etnis Tionghoa. 40
39 Wawancara dengan  Pak Darma Suryapranata di  kediaman  narasumber  Jl.  Siliwangi  no  54 tanggal 06 Juni 2016 pukul 11.00 WIB.
40 Nurani  Soyomukti, Soekarno  dan  Cina , Yogyakarta: Penerbit  Garasi, 2002, hlm 34.
Orde  Baru  di  bawah  pimpinan
Soeharto menaruh curiga atas hubungan-hubungan yang  dijalin oleh komunitas Tionghoa di Indonesia  dengan  Republik  Rakyat Cina.  RRC  dituding  sebagai  salah satu  negara  komunis  di  belakang G30S/PKI. Upaya memblokir hubungan antara keturunan Tionghoa di  Indonesia  dengan  RRC  dilakukan untuk  mencegah  penyusupan  paham komunisme Tiongkok ke Indonesia. 41 Berbagai  peristiwa  anti- Tionghoa terjadi di beberapa belahan
Indonesia  sampai  dengan  tahun 1967. Pada periode ini juga menandai  berakhirnya  organisasi- organisasi “politik” Tionghoa, karena  BAPERKI  dibubarkan  dan sebagian anggotanya ditangkap, disiksa, dipenjarakan atau dibunuh. 42 Sejak awal berdirinya pemerintahan Soeharto, ada keyakinan  umum  bahwa  keturunan
Tionghoa  tidak  memiliki  sentimen kebangsaan.  Orang-orang  keturunan Tionghoa dicurigai telah mendukung
41 Meskipun  Baperki  memilih  ideologi  kiri, organisasi ini berhasil mempertahankan kedudukannya sebagai perwakilan yang menonjol dari warga negara Indonesia Tionghoa. Organisasi khususnya tetap menerima  dukungan  dari  mayoritas  masyarakat Tionghoa  karena  kegiatannya  tidak  terbatas pada  lingkar  kegiatan  politik.  Lihat:  Aimee
Dawis, Orang  Indonesia  Tionghoa  mencari Identitas, Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 2010, hlm. 26-27.
42 Hoo  Chang  You, Identitas  Tionghoa  Pasca Soeharto ,  Jakarta: LP3ES, 2012, hlm 12.
politik kaum kiri karena RRT adalah negara  komunis.  Terjadi  identifikasi yang melekat dan umum antara etnis Tionghoa dengan komunisme.
Stigma  sebagai  Tionghoa  karena telah  terlibat  dalam  kudeta  komunis 1965 dianggap menular dan menurun ke generasi selanjutnya.
Pengakuan  terhadap  identitas kultural  tersebut  merupakan  salah satu bagian dari “masalah Tionghoa” yang  belum  terselesaikan.  “Masalah Tionghoa”  di  Indonesia  sangat berkaitan dengan sikap dan kebijakan  pemerintah  yang  tidak cukup tegas dalam persoalan kewarganegaraan orang-orang keturunan Tionghoa.Pada masa Orde Baru, pemerintah menetapkan kebijakan  asimilasi  sebagai  solusi untuk mengatasi “masalah Tionghoa”.  Kebijakan  asimilasi  ini pada  dasarnya  menganjurkan  orang- orang keturunan Tionghoa di Indonesia  agar  membaur  dengan masyarakat lokal. 43 Dengan diterimanya program asimilasi sebagai solusi nasional untuk
mengatasi  “masalah  Tionghoa”, maka  pada  saat  yang  bersamaan dikeluarkan  beberapa  regulasi  yang mendukung kebijakan asimilasi
43 Paham  asimilasi  ini  dikembangkan  dan diperjuangkan  oleh  LPKB  (Lembaga  Pembina Kesatuan  Bangsa)  dan  dilanjutkan  oleh  Bakom
PKB (Badan
Komunikasi
Penghayatan
Kesatuan  Bangsa).  Lihat:  Charles  A  Copel, Tionghoa Indonesia dalam Krisis hlm 92-99.
tersebut,  yaitu  melalui  Instruksi Presiden No. 14/1967. 44
Instruksi  ini  berkaitan  dengan pembatasan aktifitas yang berhubungan dengan agama, kepercayaan, dan adat istiadat keturunan Tionghoa. Instruksi Presiden  ini  bertujuan  melikuidasi pengaruh seluruh kebudayaan Tionghoa,  termasuk  kepercayaan, tradisi,  adat  istiadat,  dan  agamanya. Keluarnya Instruksi Presiden
(Inpres)  No.  14  Tahun  1967  yang menyatakan  adat  istiadat  orang Tionghoa  dilarang  dipertontonkan  di depan  umum,  membuat  keturunan Tionghoa  tidak  bebas  melestarikan budaya  leluhurnya  di  Indonesia. Tidak  hanya  itu,  pelestarian  budaya leluhur orang-orang keturunan Tionghoa dikhawatirkan oleh pemerintah akan mengganggu proses program  asimilasi  yang  dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru. Kebijakan  asimilasi  yang  diterapkan oleh Soeharto mengakibatkan pengikisan  bahasa  serta  kebudayaan Tionghoa. Organisasi-organisasi yang berkaitan dengan ketionghoaan
dibubarkan  dan  sekolah  Tionghoa ditutup.  Hal  itu  sejalan  dengan kebijakan  asimilasi  ini.  Kebijakan asimilasi  di  Indonesia  merupakan
44 Rahardjo, Alfian Hamzah, editor, Kapok Jadi Nonpri:  Warga  Tionghoa  Mencari  Keadilan , Bandung: Zaman Wacana, 1998, hlm. 86-87.
Tamaddun , Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
kebijakan yang paling radikal karena kebijakan tersebut telah menghilangkan tiga pilar yang menyangga  keberadaan  masyarakat dan  identitas  kultural  orang-orang keturunan  Tionghoa,  yaitu  sekolah, media  massa,  dan  asosiasi-asosiasi orang-orang keturunan Tionghoa. 45
Tidak  hanya  itu,  mereka  yang ingin  mendirikan  rumah  ibadah (kelenteng) juga tidak diperbolehkan. Yang  masih  diperbolehkan  hanya memperbaiki, mengecat, atau memelihara  kelenteng  yang  sudah ada. Istilah kelenteng yang menunjukkan  tempat  ibadah  orang Tionghoa tidak lagi boleh digunakan dan  diganti  dengan  Wihara  (tempat ibadah  umat  Budha).  Orang-orang keturunan  Tionghoa  juga  diharuskan mengganti nama Tionghoanya dengan  nama-nama  yang  digunakan oleh orang Indonesia untuk memudahkan program asimilasi serta diharuskan berpindah keyakinan agama  ke  agama  Islam,  Buddha, Kristen atau Katholik (bukan Khonghucu) karena agama Khonghucu pada saat itu tidak diakui oleh pemerintah.
D. Implikasi  Inpres  No  14  Tahun 1967  Terhadap  Identitas  Muslim Tionghoa Cirebon
1) Penggantian Nama
45 Dawis Amee, op. cit ., hlm. 27-28.
Salah satu ketentuan pemerintah dalam rangka menerapkan  politik  asimilasi  atau pembauran  terhadap  orang-orang keturunan  Tionghoa  di  Indonesia adalah dengan penggantian nama.Upaya penggantian nama mengacu  pada  Keputusan  Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966
mengenai kewajiban ganti nama bagi masyarakat  yang  memakai  nama Tionghoa.  Hal  ini  ditujukan  untuk meyakinkan  nasionalisme  orang- orang  Tionghoa  kepada  Indonesia. Mereka  dihimbau  untuk  mengganti namanya dengan nama Indonesia. 46
Hampir  semua  WNI-Tionghoa mengganti  nama  mereka  menjadi nama Indonesia setelah keputusan ini dikeluarkan. Penggantian nama pada saat itu berhubungan dengan penggunaan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Kedudukan SBKRI  ini  dalam  mengurus  hal-hal administrasi  bagi  orang  Tionghoa adalah hal yang penting.Orang-orang Tionghoa di Cirebon rata-rata merespon  dengan  baik  peraturan ganti  nama  tersebut.  Sebagian  besar orang-orang  Tionghoa  mengetahui dan  melaksanakannya.  Akan  tetapi, tetap  saja  ada  beberapa  golongan kecil  yang  lebih  memilih  untuk mempertahankan  nama  asli  mereka,
46 Dawis, op . cit ., hlm. 28-29.
yang  merepresentasikan  kebanggaan dan loyalitas terhadap budaya leluhur mereka.
Peraturan ganti nama ini selain menimbulkan  generasi  keturunan Tionghoa  dengan  nama  Indonesia, juga memunculkan generalisasi dalam  penggunaan  nama.  Pada  saat pemerintah  Indonesia  mengeluarkan anjuran  ganti nama, pemerintah juga mengeluarkan  beberapa  nama  yang bisa  digunakan  oleh  orang-orang keturunan Tionghoa. Umumnya nama-nama  tersebut  menggunakan bahasa  Indonesia  yang  mengandung unsur  dari  bahasa  Jawa  dan  lazim digunakan
oleh masyarakat Indonesia  pada  waktu  itu  seperti yang  dialami  juga  oleh  Darma Suryapranata yang ikut
melaksanakan peraturan tersebut untuk  melakukan  pergantian  nama dari nama Tionghoanya. 47
Orang-orang Tionghoa
di Cirebon  relatifnya  memilih  nama dengan beberapa pertimbangan  yaitu menggunakan  nama  pilihan  sendiri yang  biasanya  menyelipkan  karakter marga mereka dalam nama Indonesia, mengkombinasikan dengan  nama  dari  istilah  Jawa  atau Indonesia dan mengganti
keseluruhan  nama  dengan  nama-
47 Wawancara dengan  Pak Darma Suryapranata di  kediaman  narasumber  Jl.  Siliwangi,  No  54 tanggal 06 Juni 2016 pukul 11.00 WIB.
nama  Islam  ketika  mereka  menjadi muslim.
Beberapa  cara  yang  digunakan orang-orang  keturunan  Tionghoa dalam  memilih  dan  menggunakan nama Jawa antara lain:
a. memilih  nama  Jawa  yang memiliki karakter marga keluarga  mereka.  Contohnya: Liem Djai  Ling menjadi  Salim Drajat,  keluarga  dari  marga Tan  menjadi  Tanoedibjo,  dan lain-lain. Orang Tionghoa yang memilih nama tersebut biasanya tidak ingin menghilangkan nama marganya; b. memilih  nama  Jawa  yang mempunyai  makna  yang  sama dengan nama
Tionghoa mereka.  Contohnya:  Ong  Kha
Seng  yang  artinya  keluarga yang  sukses,  memilih  nama
Jawa Rahardi Trisno Santoso.
c. Pemilihan nama Indonesia hampir sama dengan pemilihan nama Jawa sebagai  ganti nama Tionghoa. Tujuan utama pemilihan nama tersebut adalah agar lebih mudah dalam mengurus administrasi.
Contohnya  Am  Yo  menjadi Amin  Cahyono,  Can  menjadi
Candra,  Lim  menjadi  Salim.. Pada  kasus  lain,  sebagian orang  Tionghoa  yang  telah menjadi muslim juga
Tamaddun , Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
menggunakan nama yang
identik dengan  nama-nama Islam  seperti  yang terjadi  pada salah  satu  narasumber  dalam penelitian  ini  yaitu  Harry Saputra  Ghani.  Penggunaan nama  Ghani  yang  diambil  dari salah satu Asmaul Husna yatiu
al-Ghaniy yang berarti kaya. 2) Penyelenggaraan Adat Istiadat dan Tradisi Keagamaan
Dalam  Instruksi  Presiden  No 14  Tahun  1967  ditetapkan  bahwa semua  upacara  agama,  kepercayaan, dan  adat-istiadat  Tionghoa  hanya boleh dirayakan di lingkungan keluarga dan dalam ruangan tertutup.setelah keluarnya Inpres No.14  tahun  1967  agama  Khong  Hu
Chu yang dianut oleh etnis Tionghoa beserta hal-hal yang berkaitan dengan  perayaan-peryaan  hari  besar agama Konghucu dilarang
ditampilkan  di  depan  umum  dan hanya  boleh  dilakukan  secara  intern saja.Instruksi  tersebut  menyebabkan semua perayaan tradisi dan keagamaan kelompok keturunan Tionghoa,  termasuk  Tahun  Baru Imlek,  dan Cap  Go  Meh tidak  boleh dirayakan secara terbuka. Pelaksanaan kegiatan
upacara keagamaan  dan  perayaan  hari  raya orang-orang  keturunan  Tionghoa sangat  dibatasi.Di  Cirebon  sendiri pada  masa  Orde  Baru  menurut
penuturan Surya Darmapranata, pernah  terjadi  satu  kasus  dimana orang Tionghoa mendapatkan pelarangan  dari  aparat  polisi  ketika akan merayakan Imlek dan barongsai.Selain harus melewati birokrasi  yang  rumit,  terjadi  pula bahwa  setiap  tahap  birokrasi  yang dilalui  memang  membutuhkan  dana yang besar. Bahkan, ketika pertunjukan  barongsai  sudah  siap untuk dipentaskan, Surya Darmparanata masih berada di Kapolresta untuk mengurus
perizinan  yang  masih  dihalangi. Namun,karena  Surya  Darmapranata sendiri telah menjalin hubungan baik dengan  Keraton  Kasepuhan  serta Banser  NU,  sehingga  pementasan barongsai  tetap  dilaksanakan  dengan pengawalan  dari  kedua  elemen tersebut meskipun tanpa mengantongi izin dari aparat polisi. 48

## E. Penutup
Dikeluarkannya Intruksi Presiden  No  14  tahun  1967  oleh pemerintah  Orde  Baru  dengan  latar belakang bahwa orang-orang Tionghoa menjadi dalang dari beberapa peristiwa atau konflik yang terjadi,  dan  pada  masa  Soeharto, perstiwa  G30S/PKI  menjadi  alasan
48 Wawancara dengan Pak Darma Suryapranata di  kediaman  narasumber  Jl.  Siliwangi  no  54 Kota Cirebon tanggal  06 Juni 2016 Pukul 11.00 WIB.
untuk  mengasimilasi  seluruh  etnis Tionghoa  baik  peranakan  maupun totok  yang  ada  di  Indonesia  agar tidak  identik  lagi  dengan  Tiongkok yang  dalam  ideologinya  memegang ideologi komunsime. Sehingga program asimilasi yang diusung oleh pemerintah  Orde  Baru  meliputi agama,  adat  istiadat,  kepercayaan yang terikat dengan leluhurnya  yaitu Tiongkok dihapuskan.

## Daftar Pustaka
Afif, Afthonul. 2012. Identitas Tionghoa Muslim Indonesia . Depok:Penerbit Kepik
Chambert  Loir,Henri  dalam  Hasan Muarif Ambary.2011. Panggung Sejarah , Jakarta: Yayasan
Pustaka  OborChang  You,Hoo.
2012. Identitas  Tionghoa  Pasca
Soeharto . Jakarta: LP3ES
Coppel,  Charles  A.  2012. Tionghoa Indonesia Dalam Krisis .
De  Graf,  HJ.  2004. CinaMuslim  di Jawa  antara  Abad  XV  dan  XVI . Yogyakarta: PT Tiara Wacana
Daradjadi.  2012. Geger  Pecinan  1740- 1743 ,  Jakarta:  PT  Kompas
Media  NusantaraDawis,Aimee. 2010. Orang Indonesia Tionghoa mencari  Identitas. Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat. ed: A. Sobana Hardjasaputra  &  Tawalinuddin Haris. 2011. Cirebon Dalam Lima Zaman . Giap, The Siauw. 1986. Cina  Muslim di Indonesia . Jakarta: Yayasan
Ukhuwah Islamiyah.
Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antroplogi . Jakarta:Rineka Cipta.
Kuntowijoyo,  1995. Pengantar  Ilmu
Sejarah .  Yogyakarta:  Yayasan
Bentang Budaya.
Suryadinata, Leo. 2010. Tokoh Tionghoa dan Identitas indonesia:  dari  Tjoe  Bou  San sampai Yap Thiam Hien. Jakarta: Komunitas Bambu. Suryadinata , Leo. 2005 . Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia1900-2002. Jakarta: LP3ES. Suryadinata,Leo. 2002. Dilema Minoritas  Tonghoa .  Jakarta:  PT
Grafiti Pres

## Jurnal dan Artikel
Michael Jacobsen. 2003. Chinese Muslims  in  Indonesia:  Politics, economics, faith and expediency ,  dalam  Southeast
Asia Research Centre, No.54.

## Tamaddun
Muhamad Ali.  2007. Chinese Muslim in Colonial  and  Post  Colonial Indonesia, dalam  jurnal  Special Edition:  Islam  in  Southeast Asia, Volume 7, Issue 2.
Priyanto  Wibowo, Tionghoa  Dalam Keberagaman Indonesia: Sebuah Perspektif Historis Tentang  Posisi  Dan  Identita, dalam  Jurnal  Prosiding  The  4 th International Conference on Indonesian  Studies:  “Unity, Diversity  and  Future”,  Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Novita. Perkembangan  Etnis  China Muslim  di  Cirebon .  Diposting pada 2005. http://portalcirebon.blogspot.co.i d/2014/01/perkembangan-etnis-
china-muslim- .html/m=1