Abstrak
Perceraian adalah perbuatan yang mesti dijauhkan pada ikatan pernikahan, tapi bila terjadi masalah yang  sudah  berkepanjangan  dan  tidak  bisa  lagi  disatukan  kembali,  jika  dibiarkan  akan mengakibatkan  kemudaran  bagi  kedua  belah  pihak  dan  itu  merupakan  penyelsaian  terakhir  dari sengaketa  keluarga  dengan  mengajukan  permohona  ke  Pengadilan  Agama.  aktikel  ini  mengkaji Putusan Pengadilan Agman Kota Sungai Penuh Nomor  90/Pdt.G/2023/PA.Spn. tentang cerai talak, dengan menganalisis putusan pengadilan tersebut, melalui studi kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya pertengkaran terus-menerus, tidak ada lagi harapan untuk bersatu lagi serta mereka telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama. Hakim  mengabulkan  permohonan  cerai  pemohon.  Keputusan  hakim  telah  selaras  dengan  hukum Islam karena perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.  Bila  sudah  tidak  ada  keharmonisan  dalam  rumah  tangga  perceraian  adalah  hal  yang dibolehkan.
Kata kunci : Cerai Talak, Putusan Pengadilan, Uandang-undang Perkawinan
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13092-13105 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Telaah Putusan Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh Tentang Cerai Talak ( Putasan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Spn )
Alan Sparingga 1 ✉ , Ramdani Wahyu Sururie 2 , Usep Saipullah 3 ,Ade Jamarudin 4 , Imam Sucipto 5 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Email : alansparingga833@gmail.com 1 ✉
PENDAHULUAN
Dalam  Perundang-undangan  Perkawinan  telah  dijelaskan  sebuah  ikatan  yang  kuat antara seoarang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Setiap pasangan telah melangsungkan pernikahan maka terdapat ikatan hak dan kewajiban  dalam    pernikahan    tersebut.(Hudafi  2020)  Tentu  pernikahan  berdasarkan Perundang-undangan Nomor 1 tahun  1974, perkawian  bukan hanya  sebuah  hukum perdata saja.
Hakikat  Pernikahan  adalah  memperkokoh  ikatan  yang  kekal  sehingga  semua  usaha upaya semua pihak untuk mempertahankan keluarga harus terus dilakukan. Namun, beberapa pernikahan  yang  sudah  dibangun  dengan  begitu  baik  justru  menimbulkan  malapetaka  baik antara suami maupun istri.(Bariah and Hermawan 2018) Bilamana suatu ikatan perkawian itu akan  menimulkan  bahaya  dan  tidak  dapat  dipertahankan  jika  dipertahankan  akan menimbulkan kemudaratan bagi suami istri,(Surur 2022) maka lebih baik berpisah. Salah satu prinsip pernikahan mempersulit terjadinya perceraian,(Andaryuni 2017) supaya para  pasanga ingin melangsungkan pernikahan sudah memikirkan dan mempersiapkan dengan baik.
Dalam KHI pasal 114 dijelaskan bahwa putusnya ikatan perkawina hanya ada dua cerai talak  dan  cerai  gugat.  Untuk  putusnya  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang pengadilan setelah majlis hakim mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil.(M. A. RI 2011)  Lalu  pada  pasal  116  dijelaskan  lagi  mengenai  sebab-sebab  perceraian.(Muchtar  2019; Isnanda  and  Aksa  2021)  Oleh  karena  itu  keberadaan  peradilan  agama  sangat  dibutuhkan untuk menyelsaikan sengketa dibidang Perkawian islam.(Rokhmad 2016)

## Abstract
Divorce  is an act that must be kept away from marriage ties, but if there is a problem that has been prolonged and can no longer be put back together if left unchecked it will result in fading for both parties and that is the final settlement of family disputes by submitting an application to the Religious  Courts.  This  article  examines  the  Decision  of  the  Religion  Court  of  Sungai  Penuh  City Number 90/Pdt.G/2023/PA.Spn. about talak  divorce, by analyzing the court's decision, literature study with a normative legal approach. Based on the provisions of Article 19 letter f of Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 116 letter f of the Compilation of Islamic Law, namely that there  are  constant  fights, there  is  no  hope  of  getting  back  together again  and they  have  been living  apart  for  a  long  time.  The  judge  granted  the  applicant's  divorce  request.  The  judge's decision is in line with Islamic law because marriage is meant to create a sakinah, mawaddah, and rahmah family. If there is no harmony in the household, divorce is permissible.
Keywords: Divorce Divorce, Court Decision, Marriage Law
Sebelum majlis hakim memerikasa perkara di Pengadilan Agama selalu dilakukan upaya damai  baik  dalam  setiap  persidangan  maupun  mediasi  diluar  persidangan  oleh mediator.(Khaira and Yahya 2018) Cerai talak mempunyai kekuatan dan kepastian hukum jika perceraian  itu  dalam  sidang  majlis  hakim.  Akibat  hukum  dari  cerai  talak  diluar  Persidangan Pengadilan  Agama  dianggap  masih  dalam  ikatan  perkawina.(Heniyatun,  Sulistyaningsih,  and Anisah 2017)
Penlitian terdahulu Lilik Andaryani.(Andaryuni 2017) Putusan Verstek dalam Cerai Gugat karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda. Penelitian ini dilakukan di Samarinada,  menggabungkan  semua  kasus  percceraan  dari  tahun  2012  sampai  2016.  Dia berkesimpulan  semua  putusan  Vrestek  akibat  pelanggaran  talak  sudah  memenuhi  syarat semua. Selaras pada ketantuan pasal 4 ayat 2 UU No 49 2009 tantang kekuasaan kehakiman. Tidak bertanggung jawab menjadi alasan cerai gugat akibat pelanggaran talak. Terdapat 237 hanya 2 kasus tergugat hadir dipersidangan selebihnya diputuskan Vrestek.
Penelitian  Yenny  Sri  Wahyuni  dan  Ramadhana.  (Wahyuni  and  Ramadhana  2016) Pencabutan  Petitup  Pada  Perkara  Cerai  Talak.  Pada  penelitian  ini  untuk  mengetahui bagaimana  proedur  pencabutan  petitup  pada  perkara  cerai  talak  di Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh dan menganalisis putusan No 217/Pdt.G/2020/MS-Bna tentag pencabutan petitup pada  perkara  cerai  talak  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  dan dokumentasi,  pencabutan  petitum  tentang  hak  asuh  anak  dikabulkan  oleh  hakim  secara Vrestek. Dengan dengan demikin hak asuh anak jatuh kepada sang ayah atau pemohon dalam perkara cerai talak. Telah sesuai dengan pasal 127 Rv dan setiap persidangan termohon tidak pernah  hadir  di  persidangan  atau  memberikan  kuasa  kepada  orang  lain  meskipun  sudah dipanggil secara patut.
Selanjutnya ada juga artikel yang tulis Nimatun Nashukha dan Kawan-kawan.(Nashukha et  al.  2022) Analisis  Putusan  Hakim  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Madiun  Tentang  Cerai Talak.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif  untuk  menganisis  putusan Pengadilan  Agama  Kabupaten  Madiun  tentang  cerai  talak  dengan  pendekatan  perundang- undang dan putusan. Hakim mengabulkan dengan berpatukan pada pasal 19 huruf f PP No 9 1975  Jo  pasal  116  huruf  f  KHI.  Para  pihak  berselisih  terus  menerus  karena  akibat  masalah ekonomi  dan  tidak  ada  lagi  harapan  untuk  bisa  hudup  bersama.  Pada  penelitian  ini  ia berkesimpulan bahwa putusan majlis hakim selaras dengan KHI
Pada  penelitian  ini,  peneliti  meneliti  tetang  Putuan  Pengadilan  Agama  Kota  Sungai Penuh  Nomor  perkara  90/Pdt.G/2023/PA.Spn  menggunakan  metode  keputakaan library research, dalam penelitian ini peneliti  berkesimpulan menghilangkan mudarat lebih  diutama dari  mengambil  manfaat,  pada  putusan  ini  mejlis  hakim  sudah  benar  dan  patut  dalam
memutus  perkara  ini  dikarenakan  pemohin  dan  termohon  sudah  tidak  tinggal  bersama layaknya sumi istri selama 2 tahun, anatara pemohon dan termohon tidak ada itikat baik untuk damai dan pihak keluarga pun telah berupaya melalu Taganai/kelurga. Tujuan dari penelitian ini untuk menambah khazanah penegtahun untuk kita semua, dan bagi pasangan yang ingin melangsung  pernikahan  harus  benar-benar  cermat,  sehingga  terwujut  kehidupan  rumah tangga yang kekal.

## METODE PENELITIAN
Ini  adalah  penelitian  kepustakaan.  (Siti  Rahmi  Fadila  2022)  dengan  mengkaji  putusan Pengadilan Agama Kota Sungai  Penuh perkara Nomor.  90/Pdt.G/2023/PA.Spn  tentang  cerai talak,  menggunakan  metode  penelitian  hukum  Normatif  suatu  proses  untuk  menemukan aturan  hukum,  prinsip  hukum  maupun  dokrin  hukum  untuk  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi.  Penelitian  saat  ini  meliputi  analisis  studi  kasus  yang  dilakukan  dengan  memahami dan  menganalisis  data  secara  menyeluruh  serta  melakukan  analisis  mendalam  terhadap faktor-faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Cerai Talak
Cerai talak adalah lepas atau berakahir ikatan perkawina antar dua insan yang menjadi hak dari pada suami, melepasnya tali ikatan perkawina dengan menggunakan kata talak atau sejenisnya. Cerei talak dalam fiqih dibagi menjadi dua : pertama Talak Raj’i masih bisa untuk merujuk  kembali kedua  Talak  Bain  Sugra  tidak  bisa  rujuk  kembali  atau  tidak  ada  hak  untuk rujuk  kembali  atrinya  jika  ingin  rujuk  kembali  maka  harus  akad  baru  lagi.(Fikri  et  al.  2019) Intinya Talak Raj’i memposisikan sisuami masih bisa untuk rujuk kemb ali pada istrinya tampa adanya akad lagi. Berbeda dengan talak Bain Sugra suami harus akad baru jika ingin kembali kepada istrinya.(Jufri and Khotib 2020)
Asal hukum cerai adalah makruh/boleh. Bisa jadi haram, wajib dan makruh. Wajib jika tujunnya  untuk  menyelsaikan  pertengkaran  yang  berkepanjangan  dan  suami  tidak  bisa melakukan  kewajiban  atau  wanita  tidak  menjaga  kehormatanya,  dan  pilihan  terakhir  untuk mengakhiri  pertengkaran.  Haram  jika  tidak  ada  alasan  yang  jelas  yang  dibenarkan  dalam pereraian itu. Makru jika ada alasan yang kuat dan benar dalam pereraian.
Dalam penelitian Nurdin Bakri dan Antoni dalam Junal Samara talak hukumnya bolah dilakukan  jika  keadaan  darurut,  baik  itu  dari  suani Talak  maupun  dari  istri  Khuluk.  Agama memberikan  hak talak  kepada  suami  yang  memiliki  keinginan  melenggangkan  perkawinan yang  di  biayain  dengan  cukup  mahal,  lalu  ketika  laki-laki  bercerai  dan  nikah  lagi  akan
menghabiskan  biaya  yang  cukup  mahal  serta  bertanggung  jawab  kepada  mantan  istrinya berupa nafkah iddah, mut’ah. Sedangkan perempuan cepat marah, terburu-buru  serta tidak menganggung beban jika terjadi perceraan. (Bukhari and Antoni 2017)
Para imam mazhab berpendapat cerai talak mesti ada niat. Pandangan Imam Hanafi, Syafi’I dan Hambali, menjelaskan jika suami mengucapkan cerai talak harus dengan niat atau petunjuk jika ingin menjatuhkan talak. Imam maliki berpandangan behawa menjatuhkan cerai talak oleh suami cukup denga ucapan aja tampa harus adanya niat.
Dalam  hukum  pisitif  Indonesi  dijelaskan  mengenia  cerai  talak  pada  UU  No  1  1974  di amandemen  UU  No  16  2019  tentang  perkawina.  (DPR  RI  2019)  Pada  perundang-undnag perkawian  juga  tidak  mengesampingkan  perceraan  dan  PP  No  9  1975  sebagi  pelaksananya .(Peresiden  RI  1975)  Inpres  No  1  tentang  KHI.(Presiaden  RI  1991)  Hanya  dua  saja  dalam perceraan  adalah. Pertama  Cerai  Talak  ini  merupakan  inisiatif  dari  suami  untuk  mengajukan kepengadilan  Agama  disebut  suami  sebagia Pemohon  dan  istri  sebagai  Termohon.  Kedua Cerai Gugat inisiatif istri ke Pengadilan Agama untuk pengajukan pereraiaan kepada suamiya.
Putusnya  perkawian  dijelaskan  dalam  Undang-undang Perkawian  pada bab  VIII pasal 38  putusnya  perkawinan  disebabkan  a.  Kematian  b.  perceraan  c.  atas  putusan  pengadilan. selanjunya  di  jelaskan  dalam  pasal  39  ayat  1.  Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan sidang  majlis  hakum  Pengadilan  Agama  yang  berwenang  setelah  majlis  hakim  berusahan untuk mendamiakan kedua belah pihak yang bersengketa, dalam ayat 2 perceraian diharuskan ada  alasan  yang  jelas  dan  benar  selanjutnya  dalam  pasal  40    ayat  1  dijelaskan Gugatan perceraian  diajukan  kepengadilan.  (DPR  RI  2019)  Cerai  talak  maupun  Cerai  gugat,  Jadi  jelas perceraan merupakan jalan alternatif terakhir dalam menyelsaikan permasalah suami istri dan perceraan harus dilakukan dimuka sidang masjis Pengadilan Agama.
Pada  KHI  dijelaskan  juga  tentang  putusnya  perkawinan  pada  pasal  113  kematian, perceraan dan atas putusan pengadilan. Selanjutnya dijelaskan lagi pada pasal 114 putusnya perceraian hanya disebabkan karena talak atau gugat perceraian. Disambung lagi dalam pasal 115.  Alasan  percerai  dijelakan  dalam  pasal  116.(M.  A.  RI  2011)  Dalam  pasal  129  dijelakan  jika suami  ingin  manjatuhkan  talak  pada  istri  harus  membuat  Permohonan  kepada  pengadilan dalam bentuk tulisan ataupun lisan kepada Pengadilan Agama Setempat harus pula disertai dengan  alasan  yang    jelas  untuk  dilakukan  persidangan.  Pengadilan  Agama  berhak mengabulkan atau menolak. Putusan majlis hakim dapat pula dilakukan upaya hukum sesuai dengan pasal 130 KHI.(M. A. RI 2011)
Setidaknya  ada Enam  prinsip  perkawian  menurut  Perundang-undangan  Perkawinan. Pertama  membentuk  keluga  yang  bahagia  dan  kekal  serta  mewujutkan  kesejahteraan keluarga. Kedua  sahnya  perkawinan  jika  dilakukan  berdasarkan  agama  keperayaan  masing-
masing  dan  setiap  perkawinan  harus  dicatat  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku. Ketiga  mengandung  asa  monogami,  hanya  saja  jika  dikhendaki  yang bersangkutan karen hukum dan agam maka harus dengan seizin istri yang pertama. Kempat calon  sumai  dan  istri  harus  sudah  matang  jasmani  dan  rohaninya  untuk  bisa  melakukan perkawian  agar  tercapai  tujuan  dari  perkawian. Kelima  mempersulitt  terjadinya  perceraan. Keenam  kedudukan  dan  hak  sumai  maupun  istri  sama  sehingga  segala  sesuatu  bisa dirundingkan bersama.(Santoso 2016)
Undang-undang  memberi    kan  ruang  kepada  suami  untuk  menjatuhkan  cerai  talak apabila istri telah melakukan sebab yang tidak bisa di maafkan lagi, seperti zina, mabuk, dan lain  sebagainya  yang  membuat  sumami  tidak  bisa  mentolirir  hal  itu  sehingga  tidak  tercipta Sakinah  mawaddah  wa  rahmah  pada  ikatan  perkawinan  yang  dijalankan.  Perceraian  harus diputuskan di pengadilan, putusnya perkawinan diatur pada Pertama Pasal 38 sampai pasal 41 UU No 1 1974. Kedua  pasal 14 samapi 36, Pasal 199 KUHPerdata. Ketiga pasal 113 sampai pasal 128 Intruksi Presiden No 1 1991 tantang Kompilasi Hukum Islam.
Duduk Perkara
1  Maret  2023  panitra  Pengadilan  Agama  Kota  Sungai  Penuh  menerima  permohonan dari  pemohon  dan    pada  hari  itu  di  register  dengan  nomor  register  90/Pdt.G/2023/PA.Spn. pemohon mengemukakan hal-hal sebagi berikut:
1. 01  Agustus  2014,  telah  melangsungkan  pernikahan  dan  di  catat  pegawai  pencatatan pernikah  di  Kantor  Urusan  Agama  KUA.  Sesuai  denga  nomor  kutipan  akta  nikah 152/08/IX/2014, 01 September 2014.
2. Setelah  akat  nikah  pemohon  dan  termohon  tinggal  dirumah  orang  tua  termohon selama  hampir  2  tahun  sebelum  berpindah  ke  tempat  tingga  milik  bersama  di Kelurahan Waskita Kaerya, Bangko sampai dengan pemohon dan termohon berpiah.
3. Pemohon  dan  termohon  telah  melakukan  hubungan  layaknya  suami  istari  dan  telah dikaruniai 2 orang anak Qiara Latifa, perempuan yang lahir pada bulan April 2016 dan Nur Afifah, perempuan, yang lahir pada bulan februari 2018, yang mana anak-anak ikut termohon saat  ini.
4. Meskipun  mulanya  hubungan  antar  pemohon  dan  termohon  berjalan  baik. Permasalahan  dan  pertengkaran  mulai  muncul  Desember  2021  yang  menyebabkan hubungan keduanya semakin tidak baik baik lagi.
5. Adapun  penyebab utama perselisihan antra Pemohon dan Termohon:
a. Dalam urusan rumah tangga, orang tua pemohon dan termohon ikut campur.
b. Termohon  tidak  lagi  mengurusi  keperluan  pemohon  lagi  dan  sudah  tidak memberikan pemohon nafkah batin lebih dari kurang 2 tahun
6. Puncak  pertengkaran  terjadi  pada  tahun  2021  dikarenakan  pemohon  sudah  tidak sanggup  lagi  dengan  permasalahan  yang  ada.  Setelah  itu  pemohon  meninggalkan kediaman  bersama  yang  mengakibatkan  kedunaya  berpisah  tempat  tinggal  tampa menjalankan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang.
7. Pemohon  dan  termohon  telah  dilakukan  perdamian  dari  tagani  atau  keluarga,  tapi keluarga  termohon  dan  permohon  tidak  mau  melakukan  perdamaian  dan  saling membela anaknya masing-masing.
8. Keadaan  pemohon  dan  termohon  tidak  memiliki  harapan  lagi  untuk  membangun kembali rumah tangga dimasa yang akan datang. Maka permohonan pemohon telah cukup persayaratannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada.
9. Pemohon sanggup menanggung buaya yang timbul pada pekara ini;
Petitum Pemohon:
1. Mengabulkan permohona pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan  pemohon  menjatuhkan  talak Raj’I kepada  termohon  didepan  sidang majlis hakim Pengadilan Agama  Kota Sungai Penuh.
3. Biaya yang timbul dalam perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jawaban Termohon pada tanggal 27 maret 2023. Termohon juga mengajukan gugatan rekovensi berupa mutah sejumlah Rp 5.000.000-, iddah sejumlah Rp 4.500.000-, nafkah untuk 2 orang anaknnya masing-masing Rp 1.000.000-, setiap bulan dan nafkah anak lampau selama 2 tahun sejumlah masing masing Rp 24.000.000-.
Replik  tertulis  pemohon  pada  intinya  kembali  pada  dalil  pemohon.  Selain  itu,  juga mengajukan jawaban rekonvensi yang pada intinya menyanggupi Rp 3.000.000-, untuk nafkah iddah  dan  sejumlah  Rp  1.000.000  setiap  bulannya  untuk  nafkah  kedua  orang  anaknya  dan adapun tentang mut’ah, tergugat rekonvensi tidak menyanggupi.
Bukti dari pemohon, pemohon sudah memberikan foto kopi akta nikah dengan nomor 152/08/2014  tertanggal  01  Agustus  2014  yang  dikeluarkan  oleh  KUA.  Sudah  di  beri  matrai cukuk dan  di cap pos serta telah dicocokkan  dengan yang asli. Bukti  saksi 1 Tomi Putra Bin Supiadi,  42  tahun,  agama  islam  Kabupaten  Kerinci.  Merupakan  adik  sepupu  pemohon, sedangkann termohon suami pemohon saksi kenal sejak mereka menikah. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada intinya setelah menikah, 2 tahun hidup bersama orang tua termohon,  lalu  berpindah  kerumah  bersama  di  Perumahan  Wiskita  karya,  Bangko.  Selama pernikahan  telah  di  karunia  dua  anak.  Awalnya  rukun  selam  7  tahun  setelah  itu  terjadi pertengkaran.  Penyebab  utama  pertengkarang  adalah  kerana  orang  tua  pemohon  dan termohon ikut ampur dalam ruamh tagga. Saksi melihat dan mendenar pertengkaran mereka.
Setelah  pertengkaran  di  tahun  2021  pemohon  meninggalkan  rumah  bersama  tidak  kembali lagi sampe sekarang, mereka telah berpisah selama 2 tahun. Untuk mendamaikan pemohon dan  termohon  pihak  keluarga  telah  melakukan  mediasi.  Saksi  ke  2,  38  tahun,  islam,  SLTA, Kerinci.  Dibawah  sumpah  memberikan  kesaksian  pada  intinya  sama  dengaan  saksi  1. Keterangan  saksi  diatas  pemohon  menerima.  Sedangkan  termohon  membenarkan  sebagian dan menolak sebagian, yang ditolak oleh termohon adalah sebab-sebab perselisihan.
Bukti dari termohon, saksi 1 60 tahun, islam, S1, sungai penuh, dibawah sumpah. Saksi adalah  bibik  termohon  sedangkan  pemohon  suami  termohon,  saksi  mengenal  sejak  ia menikah dengan termohon. Pada popok kesaksianya sama dengan saksi pemohon hanya saja yang  membedakan,  hanya  saja  saksi  tidak  tau  sebab  perselisihan  mereka  saksi  juga  tidak pernah melihat mendengar perselisihan mereka. Saksi 2 umur 57 tahun, islam, SLTA, sungai penuh.  Dibawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  intinya  dama  dengan  saksi  1 termohon.  Atas  keretang  saksi  termohon,  termohon  menerima  dan  membenarkanya, sedangkan pemohon tidak memberikan tanggapan.

## Pertimbangan Hukum
Memenuhi  ketentuan  pada  Pasal  82  ayat  1  dan  4  UU  No  7  tahun  1989  telah diamandemen dengan UU No 3 Tahun 2006 Jo UU No 50 tahun 2009, dan ketentupan pada pasal 154 tahun 2008 sebagaimana sudah di perbaharuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.  1  tahun  2016  mengenai  tata  cara  melakukan  mediasi  dipengadilan.  Para  pihak  sudah dilakukan upaya damai serta mediasi oleh mediator namun tidak tercapai perdamiaan.
Pertimbangan  Yuridis  perceraian,  berdasarkan  pedoman  pada  PP  No  9  tahun  1975 pasal 22 ayat 2 sebagai pelasana dari UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 134 KHI  dan  Yurisprudensi  MA  RI  dengan  No  237/K/AG/1998,  pada  tahun  1999  bulan  maret tanggal  17  memuat  abstrak  hukum  yang  menyatakan  bahwa  apabila  suami  istri  bertengkar, hidup  berpisah  tidak  serumah  lagi,  serta  salah  satu  pihak  atau  keduanya  tidak  memiliki keinginan untuk hidup bersama lagi. Menimbang berdasarkan Yurisprudiensi pada tanggal 18 Juli 1996 Nomor 534 K/Pdt/1996 diambil sebagi pendapat majelis hakim.
Pertimbanga  Sosiologis,  perkawiana  yang  didalamnya  akan  sulit  terwujud  rumah tangga  yang  harnonis  dikarenakan  perselisihan  yang  berkepanjangan  akan  mengakibatkan kemudarana  satu  pihak  atau  kedua  pihak.  Melihat  pecahnya  rumah  tangga  mereka  dapat dilihat dari sikap pemohon dan termohon selama persidangan. Sama-sama menunjukkan itikat untuk bercerai, itu menunjukkan sudah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan, para pihak sama-sama menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, jika dibiarkan berlarut-larul  akan  bertentangan  dengan  asas  hukum  acara  perdata.  Tentu  pemohon  telah mempertimbangkan dengan baik. Kemaslahatan dalam ikatan perkawinan adalah al-maslahah
al-dharuriya. Namun jika terpakasa harus terjadi perceraan dalam ikatan rumah tangga meti berda dalam lingkungan kemalahatan al-malahah al-takhsiniyyah. Jika tujuan dari pernikahan tidak tercapai sesuai dengan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tantang perkawian dan pasal 3 KHI.
Pertimbangan  Syar’i,  pemohon  telah  memiliki  ketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan termohon. Majlis hakim mengambil petunjuk dalam Qur’an surat Al -Baqarah ayat 227. Rumah tangga  untuk  kemaslahanatan  suami  istri.  Melihat  ikatan  rumah  tangga  pemohon  dan termohon tidak mendantangkan kemaslahatan, justru malah menimbulkan kemudaratan bagi pemohon  dan termohon, karena itu perceraan merupakan jalan keluar  bagi kemelut rumah tangga pemohon dan termohon.
Nafkah  iddah,  setelah  mejlis  hakim  mengizinkan  untuk  menjatuhkan  talak Raj’I penggugat kepada tergugat, maka tergugat akan menjalani masa iddah selama 90  hari atau 3 kali suci sebagaimana dalam PP No 9 tahun 1975 pasal 39. Sesuai pada kitab Syarqawi Ala at- Tahrir  halaman  349  jus  IV  yang  dijadikan  pendapat  majlis  yang  pada  intinya  Wajib  nafkah iddah pada perempuan dalam talak Raj’I . Maka majlis hakim menimbang atas dasar keadilan, kewajaran dan kemampuan, maka majlis hakim menjatuhkan sejumlah  Rp 3.000.000-, untuk nafkah iddah  ini selaras dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 42 Jo KHI pasal 149
Mut’ah,  ini  merupakan  konsekuensi  dari  perceraan  maka  majlis  hakim  melihat  pada Qur’an  surat  Al -Baqarah  ayat  241. Mut’ah  wajib  diberikan  oleh  bekas  suami  dengan  syarat, perceraian  itu  atas  kehendak  suami  dalam  pasal  158  KHI.  Maka  majlis  hakim mempertimbangkan  asas  keadilan,  kewajara,  dan  kemampuan.  Maka  majlis  hakim memberikan sejumlah Rp 1.500.000-.
Hak  asuh  anak,  pada  pasal  105  huruf  a  dan  b  KHI  menerangkan  tentang  hak pengasuhan  anak.  Anak  yang  belum  berumur  12  tahun  atau  mumayyiz  ikut  dengan  ibunya namun anak boleh memilih ketika anak telah berumur 12 tahun mau ikut ayahnya atau ibunya anak itu. Maka hak asuh kedua anaknya Qiara Latifa, perempuan lahir pada bulan april 2016 dan Nur Afifah, perempuan lahir pada bulan Februari 2018. Hak asuh anak tersebut di tetapkan pada ibunya sampai anak itu Mumayyiz.
Nafkah anak, meskipun ikatan suami istri terputus namun ikatan seorang anak kepada orang tuanya tidak akan putus sampai kapan pun. Dalam pasal 150 KHI  nafkah untuk anak adalah  kewajiban  dari  ayah.  Majlis  hakim  menimbang  pemohon  bekerja  sebagai  honorer namun  saat  ini  sudah  berhenti  dan  tidak  punya  pekerjaan  tetap.  Mempertimbang  kan  asas keadilan, kewajaran, dan kemampuan  maka majlis hakim menetapkan nafkah anak sejumlah Rp  1.000.000-,  setiap  bulanya  sampai  anaknya  dewasa  itu  diluar  dari  biaya  pendidikan  dan kesehatan.

## Analisis Putusan
Putusan  pengadilan  ialah  pernyataan  majelis  hakim  secara  tertulis  dan  disampaikan dalam  persidangan  setelah  mempertimbangkan  perkara  pemohon.  Majlis  hakim  Pengadilan Agama  Kota  Sungai  Penuh  Memutuskan  perkara  Nomor.  90/Pdt.G/2023/PA.Spn.  menegnai cerai talak yang diucapkan oleh Hakim tunggal, didampingi oleh Panitera dan dihadiri kedua belah pihak Pemohon dan termohon.
Dalam  putusan  majlis  hakim  Pengadilan  Agama  Kota  Sungai  Penuh  dengan  perkara Nomor  90/Pdt.G/2023/PA.Spn  tergugat  melakukan  perlawan Verzet.  Ini  merupakan  upaya hukum yang dapat dilakukan tergugat sebelum upaya hukum banding dari penggugat. Upaya hukum Verzet bia dikategorikan sebagi bentuk penerapan prinsip audi at alteram partem yang merupakan  prinsip  dari  hukum  acara  perdata  yang  memiliki  arti  majlis  hakim  mendengar kedua  belah  pihak  yang  sedang  bersengkata  di  pengadilan.  Ini  diatuar  dalam  pasal  129 HIR/153 RBg dan SEMA No 9 tahun 1964. Dalam pasal 125 HIR/149 RBg dan pasal 129 HIR/152 RBg  juga  dijelaskan  pihak  yang  berhak  untuk  mengajukan verzet  ialah  dari  pihak  tergugat. Pada    kasus  ini  termohon  juga  mengajukan  gugatan  Rekonvensi  berupa Mutah,  Iddah  dan nafkah  untuk  dua  orang  anaknya  selama  meraka  berpisah.  Ketentuan  mengenai  gugatan Rekonvensi diatur pada pasal 132 huruf a HIR. (Rachmainy, S.H., M.H and Rahmawati, S.H., M.H 2017)
Dalam UU No 1 tahun 1974 tantang perkawian dan PP No 9 tahun 1975 menjelaskan perceraian hanya  ada  dua pertama cerai talak  kedua cerai  gugat. Dalam posita  dan  petitup pemohon dan diterima oleh termohon dengan tegas telah menunjukkan adanya konflik dalam perkawinan.  Termohon  benar  berdomisili  diwilayah  Pengadilan  Agama  Kota  Sungai  Penuh maka  berdarkan  ketentuan  UU  No  7  tahun  1989  pasal  49  ayat  1  huruf  a  yang  telah diamandeman dengan UU No 50 tahun 2009 mengenai peradilan agama. Maka Pengadilan Agama  Kota  Sungai  Penuh  berwenang  secara  absolut  dan  relative  untuk  memeriksa  dan mengadili permohonan pemohon.
Majlis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamiakan pemohon dan termohon namun usaha itu tidak tercapai, dalam UU No 7 tahun 1989 pasal 82 ayat 1 dan 4 telah  diamandemen  dengan UU No 50 tahun 2009 tentang  peradilan agama Jo PP No 9 tahun 1975 paal 311 ayat 1 dan 2. Majlis hakim juga sudah melakukan mediasi untuk merdamai melalui mediator namun upaya mediasi itu  pun tidak tercapai,  sebagai mana dalam pasal 4 ayat  1  PERMA  No  1  tahun  2016  tentang  tata  cara  mediassi  di  pengadilan.  Pemohon  telah membuktikan alat bukti yang diajukan berupa bukti surat yaitu kutipan akta nikah pemohon dan termohon  dan  dua orang  saksi juga telah memenuhi syarat formil. Sebagaimana diatur dalam paal 164 HIR/ 284 RBg .
Karena rasa cinta dan kasih sayang telah hilang, rumah tangga menjadi tidak stabil dan sulit  untuk  dibangun  kembali.  Hal  ini  menandakan  bahwa  pemohon  dan  termohon  sudah gagal membangun rumah tangga yang Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana dalam pasal 3 KHI  dan Qur’an surat Ar-Ruum ayat 2. Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun tampa menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri ini yang menyebab ikatan  rumah  tangga  pemohon  dan  termohon  tidak  dapat  diperbaiki  lagi  dan  tidak  akan tercapai tujuan dari pernikahan, bila dipertahankan akan mengakibatkan kemudaratan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu perceraian merupakan pilihan terbaik untuk mereka. Alasan perceraian oleh pemohon terhadap termohon sudah terbukti dan telah terpenuhi, berdaarkan ketentuan UU No 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Jo PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Jo KHI pasal  116.  Oleh  karena  itu  majlis  hakim  mengizinkan  untuk  menjatuhkan  talak Raj’I kepada termohon  oleh  pemohon  dimuka  Persidangan  Pengadilan  Agama  Kota  Sungai  Penuh,  ini merupakan keputusan yang tepat oleh majlis hakim .
Berdasarkan  ketentua  dalam  UU  No  1  tahun  1974  pasal  41  dan  KHI  pasal  149,  pasca cerai talak, bekas suami masih memiliki tanggung jawab kepada bekas istrinya. Majlis Hakim Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh pada  perkara  Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Spn. dengan mempertimbangkan  nafkah  yang  menjadi  hak  dari  istri  dalam  cerai  talak  atau  gugatan rekovensi termohon.
Penggugat rekovensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.4.5000.000-, namun tergugat hanya  menyanggupi  Rp.3.000.000-,  be rdasarkan  pesan  pada  Qur’an  surat  Al -Baqarah  229 serta yang termuat pada pasal 59 ayat 1 UU No 7 tahun 1989 telah diamandemen UU No 50 tahun 2009 Jo pasal 41 huruf c UU No 1 tahun 1974 dan pasal 149 huruf b KHI. Nafkah iddah merupakan kewajiban dari bekas suami pada cerai talak. itu adalah hak penggugat yang wajib diberikan  oleh  tergugat  rekovensi  karena  itu  bisa  menjadi  hutang  wajib  dipertanggung jawabkan termohon tekovensi. Gugatan nafkah iddah paput untuk dikabulkan karena istri yang telah di talak Raj’I wajib menunggu selama 3 kali suci atau maksimal 90 hari sebagaimana di sebut  pada  pasal  39  PP  No  9  tahun  1975.  Maka  majlis  hakim  menjatuhkan  sebesar  Rp 3.000.000-,  untuk  nafkah iddah  dengan  pertimbangan  asas  keadilan,kewajaran  dan kemampuan dari tergugat rekovensi ini telah sesuai dengan pasal 41 huruf c UU No 1 tahun 1974 Jo pasal 149 huruf b KHI.
Penggugat  rekovensi  menuntut Mut’ah sejumlah  Rp.  5.000.000-,  sedangkan  tergugat tidak menyanggupinya. Dalam hal ini tentu harus berdasarkan kemampuan dan kesanggupan tergugat  selaku  bekas  suami,  hal  ini  berdasarkan  ketentuan  KHI  pasal  149  huruf  a,  serta ditegaskan  lagi  dalam  Qur’an  surat  Al -Baqarah  ayat  241  At-thalaq  7. Mut’ah merupakan kewajiban dari bekas suaminya diberikan dengan cara yang patut. Ini bisa dilihat dari pekerjan
dan  penghasilan  dari  bekas  sumainya. Mut’ah sebagi  bentuk  rasa  tanggung  jawab  dan penghargaan  atas  kebersamaan  dalam  mengarungi  rumah  tangga.  Maka  majlis  hakim menetapkan Rp.1.500.000 untuk mut’ah . demi asas keadilan, kewajaran dan kemampuan dari pihak bekas suami.
Hak asuh anak, ini berdasarkan KHI pasal 105 mengenai pemeliharan anak yang belum berumur 12 tahun atau mumayyiz kepada ibu dan setelah berumur 12 tahun maka anak boleh memilih mau ikut ibunya atau ayahnya. Maka kedua anaknya hak asuh dipegang oleh ibunya sampai anak itu mamayyiz. Mengenia nafkah anak ini memang merupakan tanggung jawab dari  seorang  ayah,  dan  hakim  menetapkan  Rp.  1.000.000  setiap  bulan  untuk  dua  orang anaknya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

## SIMPILAN
Perceraian  adalah  perbuatan  yang  boleh  dilakukan,  namun  itu  perbutan  yang  mesti untuk  dihindari  dalam  pernikahan.  Namun  bila  dalam  ikatan  pernikahan  itu  tidak  lagi mendatangkan manfaat lagi malah menimbulkan mudarat perceraian adalah pilihan terakhir untuk  mengakhiri  pertengkaran.  Dalam  putusan  Pengadilan  Agama  Kota  Sungai  Penuh dengan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Spn tentang cerai talak telah sesui dengan pasal 19 huruf f PP  No  9  tahun  1975  dan  pasal  116  KHI.  Adanya  pertengkaran  yang  berkepanjangan  serta pemohon  dan  termohon  sudah  berpisah  tempat  tingga  selama  dua  tahun.  Pemohon  dan termohon  telah  dilakukan  mediasi  oleh  pihak  keluga Taganai.  Setiap  sebelum  sidang  majlis dilakukan  upaya  damai  serta  telah  dilakukan  mediasi  melalu  mediator  namun  tidak  juga berhasil.

## DAFTAR PUSTAKA
Andaryuni, Lilik. 2017. “Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena P elanggaran Taklik Talak Di Pengadilan  Agama  Samarinda.” Istinbáth  Jurnal  of  Islamic  Law 16  (1):  224 – 40. https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.109.
Bariah,  Oyoh,  and  Iwan  Hermawan.  2018.  “Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Karawang Tentang  Cerai  Gugat  Karena  Pelanggaran  Taklik  Talak  (Studi  Perkara  No. 0554/Pdt.g.2015/PA.Krw).” Journal for Islamic Studies 1 (1): 182 – 95. https://doi.org/10.5281/zenodo.1161590.
Bukhari, Nurdin, and Antoni. 2017. “Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun  2015  Tentang  Talak.” Samarah:  Jurnal  Hukum  Kelurga  Dan  Hukum  Islam  1  (1). https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1570.
DPR RI. 2019. “Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Jakarta.
Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, and Wahidin Wahidin. 2019. “Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam  Fikih  Dan  Hukum  Nasional  Di  Indonesia. ” Al-Ulum  19  (1):  151 – 70. https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643.
Heniyatun,  Puji  Sulistyaningsih,  and  Siti  Anisah.  2017.  “Pemberian  Mut’ah  Dan  Nafkah  Iddah
Dalam Perkara Cerai Gugat.” Profetika Jurnal Studi Islam, 39 – 59.
https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647.
Hudafi,  Hamsah.  2020.  “Pembentukan  Keluarga  Sakinah  Mawaddah  Warahmah  Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam 5 (2): 172. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647.
Isnanda,  Andi, and Fauzah Nur Aksa.  2021. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Talak Satu  Terhadap  Talak  Yang  Di  Ucapkan  Tiga  Sekaligus  (Studi  Putusan  Nomor 28/PDT.6/2017/MS LSM).” Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan 5 (2): 170 – 89. https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.3911.
Jufri, Muhammad, and A. Muhyiddin Khotib. 2020. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap  Status  Cerai  Talak  Di  Luar  Pengadilan  Agama  (Pandangan  Ketua  Pengadilan Agama Bondowoso).” Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam 1 (2):
189 – 97. https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i2.1189.
Khaira,  Ummul,  and  Azhari  Yahya.  2018.  “Pelaksanaan  Upaya  Perdamaian  Dalam  Perkara Perceraian  (Suatu  Kajian  Terhadap  Putusan  Verstek  Pada  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen) (Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A Review to the In-Absentia Decision at the Shariah  Court  of  Bireuen)).” De  Jure  Jurnal  Penelitian  Hukum  18  (740):  319 – 34. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.319-334.
Muchtar,  Muhammad  asykur.  2019.  “Perbedaan  Talak  Satu,  Dua  Dan  Tiga  Dal am  Hukum Islam.” JUSTISI 5 (2): 113 – 17. https://doi.org/10.33506/js.v5i2.545.
Nashukha,  Nimatun,  Ednick  Alfarizi,  A  M  Imam  Fadhil  Nasada,  Moh.  Ridwan,  and  Achmad Safiudin R. 2022. “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Cerai  Tala k.” Ma’mal:  Jurnal  Laboratorium  Syariah  Dan  Hukum 3  (1):  84 – 101. https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.122.
Rachmainy,  S.H.,  M.H,  Linda,  and  Ema  Rahmawati,  S.H.,  M.H.  2017.  “Penerapan  Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama.” Jurnal  Ilmiah  Hukum  DE’JURE:  Kajian  Ilmiah  Hukum 2  (2):  299 – 315. https://doi.org/10.35706/dejure.v2i2.1306.
RI,  Mahkamah  Agung.  2011. Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Berkaitan Dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  Dengan  Pengertian  Dalam  Pembahasannya.  Jakarta:

## Mahkamah Agung RI.
RI, Peresiden. 1975. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.”  Jakarta:

## Pemerintah RI.
RI, Presiaden. 1991. “Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam.” Jakarta.
Rokhmad, Abu. 2016. “Paradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa.” International Journal Ihya’ ’Ulum Al -Din 18 (1): 49 – 64. https://doi.org/10.21580/ihya.17.1.1731.
Santoso. 2016. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum  Adat.” YUDISIA  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum  Islam. https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162.
Siti Rahmi Fadila. 2022. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Pada Perkara Nomor.
0493/Pdt.G/ 2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama Yang Mengandung Hawalah.” Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam 1 (2): 112 – 16. https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.581.
Surur, Nahar. 2022. “Pemidanaan Nikah Sirri Dalam Ruu HMPA (Pasal 143) Perspektif Maslahah
Mursalah.” Jurnal Pendidikan Dan Konseling 4 (5): 1349 – 58.
https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.8020.
Wahyuni,  Yenny  Sri,  and  Ramadhana.  2016.  “Pencabutan  Petitum  Pada  Perkara  Cerai  Talak (Analisis  Putusan  Hakim  Nomor  217/Pdt.G/2020/Ms- Bna).” EL-Usrah:Jurnal  Hukum Keluarga 4 (2): 1 – 23. https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10155.