## PERANAN   KEPOLISIAN   DALAM   PENGAMANAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PERDATA

## YANG BERSIFAT CONDEMNATOIR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Oleh:
I Wayan Parta 1 dan I Nyoman Gede Remaja 2
( wayan.parta@gmail.com) ( nym.remaja@unipas.ac.id )
Abstrak: Pelaksanaan  putusan  penting  untuk  menjamin  hak-hak  perseorangan atau  badan  hukum  yang  telah  ditentukan  oleh  pengadilan  melalui  putusan pengadilan.  Tidak  terlaksananya  putusan  pengadilan  berdampak  pada  lemahnya kepastian  hukum  dan  menurunnya  kepercayaan  publik  terhadap  lembaga pengadilan.  Penelitian  ini  meneliti  tata  cara  pemberian  bantuan  pengamanan pelaksanaan  putusan  pengadilan  perdata  yang  bersifat condemnatoir oleh  Polres Buleleng, kendala-kendala yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi  kendala-kendala  yang  dihadapi  tersebut.  Penelitian  ini  merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Kapolres  menerima  permohonan  bantuan  pengamanan  pelaksanaan  putusan pengadilan  perdata  yang  bersifat condemnatoir dan  meneruskan  kepada Kasubbagkum  Polres  Buleleng,  jika  permohonan  dinyatakan  memenuhi  syarat, Kapolres  memerintahkan  Kabagops  untuk  mempersiapkan,  merencanakan,  dan melaksanakan  pengamanan  eksekusi.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam pemberian  bantuan  pengamanan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  perdata  antara lain:  belum  ada  peraturan  teknis  yang  khusus  mengatur,  keterbatasan  jumlah personil,  dan  beban  biaya  bagi  masyarakat  jika  eksekusi  gagal.  Upaya  yang dilakukan  untuk  mengatasinya:  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi  dan  menjadikan  Perkap  Nomor  8  Tahun  2011  sebagai perbandingan,  melibatkan  personil  Sabhara  yang  bertugas  di  Polsek-Polsek, mengupayakan  agar  eksekusi  berjalan  dengan  baik  agar  tidak  menambah  beban bagi masyarakat.
Kata  Kunci:  Kepolisian,  Pengamanan,  Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Perdata yang bersifat Condemnatoir .

## PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  menyatakan  secara tegas  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Dalam  kenyataannya  agar sebuah  negara  dikategorikan  sebagai  negara  hukum  harus  dipenuhi  beberapa
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
syarat, tidak cukup hanya berupa pernyataan normatif, atau hanya ditandai dengan adanya peraturan perundang-undangan saja.
Negara  hukum,  di  antaranya  ditandai  dengan  adanya  supremasi  hukum. Dalam  istilah  supremasi  hukum  terkandung  adanya  keinginan  untuk  menjadikan hukum  sebagai  sarana  untuk  mengatur  seluruh  segi  kehidupan  manusia  dalam bermasyarakat  dan  bernegara.  Penentuan  hukum  sebagai  yang  ‘ supreme ’
(tertinggi)  tidaklah  dimaksudkan  untuk  menempatkan  hukum  sebagai  suatu dogma yang tidak dapat diganggu-gugat. Jika hukum ditempatkan sebagai dogma maka  dapat  terjadi  keadaan  di  mana  manusia  mengabdi  untuk  hukum,  padahal hukum  seharusnya  ditempatkan  sebagai  sarana  untuk  memenuhi  kebutuhan manusia.
Berpuluh  tahun  yang  lalu  Sunarjati  Hartono  telah  menegaskan  bahwa menegakkan rule  of  law belum  tentu  identik  arti  dan  akibatnya  dengan membangun  suatu  negara  hukum (rechtstaat) . Rule  of  law dapat  dipakai  dalam arti formil sehingga setiap negara, termasuk negara dengan sistem pemerintahan totaliter  (seperti  Nazi  Jerman  di  bawah  pimpinan  Hitler),  menegakan  hukum  di negaranya. Rule of law yang dimaksud adalah dalam arti materiil, yaitu penegakan hukum yang sesuai dengan, dan yang membawa keadilan sosial bagi masyarakat. Peraturan-peraturan  yang  ditegakan  dan  dilaksanakan  bukanlah  semata-mata peraturan-peraturan  yang  diundangkan  secara  sah  oleh  pemerintah,  tetapi  dalam arti materiil kata hukum dipakai dalam arti hukum yang adil (just law) (Sunarjati Hartono, 1982: 12).
Setidaknya  ada  tiga  tujuan  dari  hukum  yang  harus  diusahakan perwujudannya  secara  bersama-sama.  Tiga  tujuan  hukum  tersebut  adalah kepastian,  keadilan,  dan  kemanfaatan.  Berpijak  pada  pendapat  Jan  Michiel  Otto Soeroso  berpendapat  kepastian  hukum  berkaitan  dengan  kemungkinan- kemungkinan  bahwa dalam situasi tertentu:
1. Tersedia  aturan-aturan  yang  jelas  (jernih),  konsisten  dan  mudah  diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi  penguasa  (pemerintah)  menerapkan  aturan-aturan  hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga  secara  prinsipil  menyesuaikan  prilakunya  terhadap  aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim  (peradilan)  yang  mandiri  dan  tidak  berpikir  menerapkan aturan-aturan  hukum  tersebut  secara  konsisten  sewaktu  mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan (Soeroso, 2011: 27). Sudikno Mertukusumo (dalam Zainal Asikin) menyatakan kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang  baik.  Kepastian  hukum  menghendaki  adanya  upaya  pengaturan  hukum dalam  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh  pihak  yang  berwenang  dan berwibawa,  sehingga  aturan-aturan  itu  memiliki  aspek  yuridis  yang  dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Zainal Asikin. 2012: 32).
Hukum  sebagai  pengemban  nilai  keadilan  menurut  Radbruch  menjadi ukuran  bagi  adil  tidak  adilnya  tata  hukum.  Tidak  hanya  itu,  nilai  keadilan  juga menjadi  dasar  dari  hukum  sebagai  hukum,  sehingga  dengan  demikian,  keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi  tiap  hukum  positif  yang  bermartabat  (Yovita  A.  Mangesti  &  Bernard  L. Tanya, 2014: 74).
Keadilan  merupakan  salah  satu  tujuan  hukum  yang  paling  banyak dibicarakan. Masalah keadilan tidak mudah dirumuskan. Dalam lapangan hukum yang  berbeda  atau  dalam  tempat  dan  waktu  yang  berlainan,  persepsi  keadilan mungkin sekali menjadi berbeda. membicarakan masalah keadilan dan kepastian sebagai  sasaran  utama  yang  hendak  dicapai  oleh  manusia  melalui  pelaksanaan hukum,  semakin  lama  semakin  kompleks.  Hal  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari keadaan  di  mana  persaingan  dirasa  semakin  kuat,  sehingga  kebutuhan  manusia untuk  diperlakukan  lebih  dari  manusia  yang  lainnya  akan  rasa  keadilan  menjadi tidak terhindarkan (Ibnu Artadi, 2006: 74).
Kegunaan atau kemanfaatan dijadikan sebagai salah satu tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum dimotori oleh madzab Utilitarianisme atau Utilisme. Kegunaan  atau  kemanfaatan  disini  diartikan  sebagai  kebahagiaan  ( happiness ).
Jadi berguna atau tidaknya hukum, tergantung apakah hukum itu memberikan ke bahagiaan atau tidak kepada manusia (Ibnu Artadi, 2006: 74).
Menurut  Gustav  Radbruch  keadilan,  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan ( Gerechtigkeit,  Rechtssicherheit,  Zweckmäzigkeit )  adalah  tiga  terminologi  yang sering  dilantunkan  di  ruang-ruang  kuliah  dan  kamar-kamar  peradilan,  namun belum  tentu  dipahami  hakikatnya  atau  disepakati  maknanya.  Keadilan  dan kepastian  hukum,  misalnya.  Sekilas  kedua  terma  itu  berseberangan,  tetapi  boleh jadi  juga  tidak  demikian.  Kata  keadilan  dapat  menjadi  terma  analog,  sehingga tersaji  istilah  keadilan  prosedural,  keadilan  legalis,  keadilan  komutatif,  keadilan distributif,  keadilan  vindikatif,  keadilan  kreatif,  keadilan  substantif,  dan sebagainya.  Keadilan  prosedural,  sebagaimana  diistilahkan  oleh  Nonet  dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya the rule of law . Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan,
melainkan justru bersandingan (Sidharta Gautama, 2010: 3).
Gustav  Radbruch  mengemukakan  idealnya  dalam  suatu  putusan  harus memuat idee  des  recht ,  yang  meliputi  3  unsur  yaitu  keadilan (Gerechtigkeit), kepastian  hukum (Rechtsicherheit) dan  kemanfaatan (Zwechtmassigkeit). Ketiga unsur  tersebut  semestinya  oleh  Hakim  harus  dipertimbangkan  dan  diakomodir secara  proporsional,  sehingga  pada  gilirannya  dapat  dihasilkan  putusan  yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan (Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014: 74).
Setiap  permasalahan  hukum  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  diselesaikan dalam koridor hukum. apakah akan ditempuh jalan penyelesaian secara damai di luar  pengadilan  (non  litigasi),  atau  hendak  diselesaikan  melalui  pengadilan (litigasi). Kedua pilihan penyelesaian ini memiliki karakter yang berbeda, terserah para  pihak  akan  memilih  jalur  penyelesaian  yang  mana.  Pada  umumnya penyelesaian  melalui  pengadilan  menjadi  alternatif  berikutnya  setelah  jalur  lain tidak  berhasil.  Hal  ini  antara  lain  disebabkan  karena  penyelesainan  melalui pengadilan  memerlukan  waktu  dan  biaya  yang  tidak  sedikit,  meskipun  Pasal  2 ayat  (4),  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang
Kekuasaan Kehakiman, Pasal 121 ayat (4), 182, 183 HIR, dan Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 dan Pasal194 Rbg mengatur penyelesaian sengketa di pengadilan pada dasarnya dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
Suatu  perkara/sengketa  diajukan  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  kepada pengadilan  untuk  mendapatkan  penyelesaian  atau  pemecahan.  Pemeriksaan perkara  memang  diakhiri  dengan  putusan,  akan  tetapi  dengan  dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan (eksekusi). Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya bagi pihak yang  dimenangkan  apabila  tidak  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu  putusan  hakim mempunyai  kekuatan  eksekutorial,  yaitu  kekuatan  untuk  dilaksanakan  apa  yang ditetapkan  dalam  putusan  itu  secara  paksa  oleh  alat-alat  negara.  Adapun  yang memberi  kekuatan  eksekutorial,  pada  putusan  hakim  ialah  kepala  putusan  yang berbunyi  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Hal  ini sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  bahwa peradilan  dilakukan  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” (Sri Hartini, Setiati Widihastuti, dan Iffah Nurhayati, 2017: 129).
Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  merupakan  upaya  yang  sering ditempuh  oleh  pencari  keadilan  ketika  menghadapi  sengketa  yang  membelitnya dengan pihak lain. Biaya yang telah dikeluarkan dan waktu yang telah diluangkan oleh pencari keadilan tersebut akan berbanding lurus dengan harapannya terhadap penyelesaian  sengketa  secara  adil  oleh  pengadilan  melalui  putusan  yang memulihkan  hak-haknya  yang  telah  dirugikan,  untuk  kemudian  dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada  hakikatnya  merupakan  realisasi  dari  kewajiban  pihak  yang  bersangkutan (dikalahkan)  untuk  memenuhi  prestasi  yang  tercantum  dalam  putusan  tersebut.
Namun dalam praktik di lapangan sering terjadi perlawanan dari pihak yang akan dieksekusi terhadap alat-alat negara yang melaksanakan eksekusi tersebut (Alfeus Jebabun dkk, 2018: 1).
Eksekusi  adalah  merupakan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ( in  kracht  van  gewijsde )  yang  dijalankan secara  paksa  oleh  karena  pihak  yang  kalah  dalam  perkara  tidak  mau  mematuhi
pelaksanaan  acara  putusan  pengadilan.  Pasal  195  HIR/  Pasal  207  RBG menyatakan:  “Hal  menjalankan  Putusan  Pengadilan  Negeri  dalam  perkara  yang pada  tingkat  pertama  diperiksa  oleh  Pengadilan  Negeri  adalah  atas  perintah  dan tugas  Pimpinan  ketua  Pengadilan  negeri  yang  pada  tingkat  pertama  memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”. Pasal 54  ayat (2) Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  menyatakan:  “Pelaksanaan  putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan”.
Apabila  pihak  yang  kalah  menghalangi  pelaksanaan  eksekusi  pihak pengadilan dapat mengajukan permohonan pengamanan kepada Kepolisian. Pasal 15  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  menyatakan:  “Memberi  bantuan  pengamanan  dalam  sidang dan  pelaksanaan  putusan  pengadilan,  kegiatan  instansi  lain  serta  kegiatan masyarakat”.
Selain itu, Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:
Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  dengan  ancaman  kekerasan  melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang waktu  itu  menurut  kewajiban  undang-undang  atau  atas  permintaan  pejabat yang  bersangkutan  sedang  membantunya,  diancam  karena  melwan  pejabat dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan  atau  pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pelaksanaan  putusan  penting  untuk  menjamin  hak-hak  perseorangan  atau badan hukum yang telah ditentukan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan. Tidak  terlaksananya  putusan  pengadilan  berdampak  pada  lemahnya  kepastian hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan. Secara lebih  jauh,  kegagalan  pelaksanaan  putusan  perdata  juga  berpengaruh  terhadap jalannya proyek-proyek bisnis atau komersial di Indonesia, baik dalam skala besar maupun kecil (Alfeus Jebabun dkk, 2018: 3).
Pelaksanaan  pemberian  bantuan  pengamanan  oleh  Kepolisian  dalam eksekusi  putusan  pengadilan  merupakan  hal  yang  menarik  untuk  diteliti,  antara lain mengenai mekanisme atau tata cara pelaksanaan, kendala-kendala yang sering
muncul,  serta  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-kendala  tersebut agar hukum dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya.
Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  tata  cara  pemberian  bantuan  pengamanan  pelaksanaan  putusan pengadilan  perdata  yang  bersifat condemnatoir oleh  Kepolisian  Resor Buleleng?
2. Apa  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Kepolisian  Resor  Buleleng  dalam pemberian  bantuan  pengamanan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  perdata yang bersifat condemnatoir ?
3. Apa  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang  dihadapi oleh  Kepolisian  Resor  Buleleng  dalam  pemberian  bantuan  pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang bersifat condemnatoir ?

## METODE PENELITIAN
Suatu  penelitian  ilmiah  yang  mempelajari  suatu  gejala  hukum  tertentu dengan  menganalisisnya  atau  melakukan  pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang  timbul  dari  gejala  yang  bersangkutan.  Gejala  dan  fakta  hukum  memang memberikan  ruang  yang  cukup  untuk  menginterpretasikan  hukum  secara  lebih luas  (Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad,  2013:  27).  Dihubungkan  dengan tujuan  umum  dari  suatu  penelitian  adalah  untuk  memecahkan  masalah,  maka dengan demikian langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang  telah  dirumuskan  (Nawawi,  Hadari,  1998:  61),  termasuk  dalam  penentuan jenis penelitian yang dilakukan.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris.  Ciri-ciri  dari  suatu penelitian hukum empiris sebagai berikut:
a. Adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara  teori  dengan  dunia  realita,  kesenjangan  antara  keadaan  teoritis dengan  fakta  hukum,  dan/  atau  adanya  situasi  ketidaktahuan  yang  dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
b. Umumnya menggunakan hipotesis;
c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
d. Menggunakan  data  primer  dan  data  skunder,  dimana  data  skunder  terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  skunder  dan  bahan  hukum tersier;
e. Data  primer  dan  data  skunder  kontribusinya  sama  pentingnya  dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih  unggul  dari  data  yang  lain  atau  berkedudukan  sebagai  data  utama sedangkan data yang lain sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti 2016: 19).
Penelitian  ini  mengkaji  pelaksanaan  norma  hukum,  yaitu  norma  hukum berkaitan  dengan  pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan  perdata  termasuk  di dalamnya mengenai aspek bantuan pengamanan dari Kepolisian.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek yang diselidiki.
Penelitian  ini  diarahkan  untuk  menghasilkan  deskripsi  tentang    tata  cara pemberian  bantuan  pengamanan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  perdata  yang bersifat condemnatoir oleh  Kepolisian  Resor  Buleleng,  kendala-kendala  yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan  putusan  pengadilan  perdata  yang  bersifat condemnatoir dan  upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor  Buleleng  dalam  pemberian  bantuan  pengamanan  pelaksanaan  putusan pengadilan perdata yang bersifat condemnatoir .
Penelitian  ini  dilakukan  pada  wilayah  Kepolisian  Resor    Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yang terpenting berkenaan  dengan  obyek  penelitian  yang  telah  terjadi  ( post  factum )  di  tempat penelitian.  Pemberian  bantuan  keamanan  kepada  Pengadilan  Negeri  Singaraja dalam pelaksanaan eksekusi telah biasa diberikan oleh Kepolisian Resor Buleleng.
Alasan  lain  adalah  berkaitan  dengan  proses  pencarian  dan  akses  terhadap  data. Kemudahan lainnya di antaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum.  Dari  sumber  data lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu  tentang  apa  yang  telah secara nyata terjadi.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur.  “Wawancara  berencana  adalah wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara”  (Amiruddin  dan Asikin, Zainal. 2004).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ). Penelitian ini tidak didasarkan pada data berupa angka-angka dan tidak juga dilakukan perhitungan matematis untuk menarik simpulan.

## HASIL PENELITIAN
1. Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Pengamanan  Pelaksanaan  Putusan Pengadilan Perdata yang Bersifat Condemnatoir oleh Kepolisian Resor Buleleng
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Sebagai
alat  negara,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  berwenang  memberikan bantuan  pengamanan  pelaksanaan  putusan  pengadilan/  eksekusi.  Pengamanan eksekusi merupakan tindakan Kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.
Ada  beberapa  pertimbangan  dasar  dalam  pemberian  bantuan  pengamanan eksekusi oleh Polres Buleleng, antara lain:
1. Pertimbangan  normatif/  legalitas.  Pelaksanaan  pengamanan  eksekusi  harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pertimbangan  kebutuhan/ nesesitas .  Pengamanan  eksekusi  diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi.
3. Pertimbangan  proporsionalitas. Pengamanan eksekusi dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan.
4. Pertimbangan akuntabilitas. Pelaksanaan pengamanan eksekusi harus dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops/ KBO) Sat Sabhara
Polres  Buleleng,  menjelaskan  bahwa  permintaan  bantuan  pengamanan  kepada Kepolisian  berkaitan  dengan  pelaksanaan  eksekusi,  merupakan  hal  yang  wajar, karena pada dasarnya eksekusi dilakukan karena pihak yang dikalahkan memang tidak  bersedia  memenuhi  putusan  pengadilan  secara  suka  rela.  Jadi  ada  potensi masalah yang sangat nyata. Sejalan dengan apa yang disampaikan Kasat Sabhara, tujuan  pengamanan  pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan  adalah terselenggaranya  pelaksanaan  eksekusi  secara  aman,  tertib,  lancar,  dan  dapat dipertanggungjawabkan,  Selain  itu,    terlindunginya  keselamatan  dan  keamanan pemohon  eksekusi,  tereksekusi,  dan/atau  masyarakat  dari  perbuatan  yang  dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.
Pengamanan  terhadap  pelaksanaan  eksekusi  oleh  Polres  Buleleng  dapat dilaksanakan dengan persyaratan:
1. Ada permintaan permohon bantuan pengamanan.
Permohonan  pengamanan  eksekusi  diajukan  secara  tertulis  oleh  Ketua Pengadilan kepada  Kapolres Buleleng. Permohonan pengamanan eksekusi diajukan dengan melampirkan:
a. Salinan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat condemnatoir .
b. Salinan  berita  acara aan  maning dengan  mencatat  semua  peristiwa yang  terjadi  di  dalam  sidang  tersebut  sebagai  bukti  othentik,  bahwa aan maning telah dilakukan.
c. Salinan  Surat  Penetapan  Eksekusi  Ketua  Pengadilan  berupa  perintah ditujukan  kepada  Panitera  atau  Jurusita  yang  namanya  harus  disebut dengan  jelas,  dan  harus  menyebut  dengan  jelas  nomor  perkara  yang hendak dieksekusi dan objek barang yang hendak dieksekusi.
2. Ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bersifat condemnatoir .
Putusan  pengadilan  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  apabila  tidak  ada  lagi upaya hukum terhadapnya, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam  bentuk  putusan  tingkat  banding  dan  kasasi.  Sifat  dari  putusan  yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah litis finiri opperte , maksudnya tidak bisa  lagi  disengketakan  oleh  pihak-pihakyang  berperkara.  Putusan  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap  mempunyai  kekuatan  mengikat  para  pihak- pihak  yang  berperkara  dan  ahli  waris  serta  pihak-pihak  yang  mengambil manfaat atau mendapat hak darinya (H. Abdul Manan, 2011: 3).
Putusan  yang  bersifat condemnatoir biasanya  dilahirkan  dari  perkara  yang bersifat contensius dengan  proses  pemeriksaan  secara contradictoir .  Para pihak yang berperkara terdiri dari para pihak penggugat dan tergugat yang bersifat partai. Ada pun ciri putusan yang bersifat condemnatoir mengadung salah  satu  amar  yang  menyatakan  :menghukum  atau  memerintahkan  untuk menyerahkan,    mengosongkan,    membagi,  melakukan  sesuatu, menghentikan,  membayar,  membongkar,  dan/atau  tidak  melakukan  sesuatu (H. Abdul Manan, 2011: 3).
3. Pelaksanaan eksekusi ada di Wilayah Hukum Polres Buleleng.
Kaur Bin Ops/ KBO Sat Sabhara Polres Buleleng menjelaskan menjelaskan lebih  lanjut,  setelah  Kapolres  menerima  permohonan  pengamanan  eksekusi, permohonan  diteruskan  kepada  Kepala  Sub  Bagian  Hukum  (Kasubbagkum) Polres  Buleleng.    Kasubbagkum  Polres  Buleleng  melakukan  penelitian kelengkapan  dan  keabsahan  persyaratan  permohonan  tersebut.    Kasubbagkum Polres  Buleleng  setelah  melakukan  penelitian  wajib  memberikan  saran  tertulis kepada  Kapolres  atas  terpenuhi  atau  tidaknya  persyaratan  permohonan pengamanan  eksekusi.    Jika  permohonan  pengamanan  dinyatakan  memenuhi syarat,  Kapolres  memerintahkan  Kepala  Bagian  Operasional  (Kabagops)  untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi. Dalam hal  persyaratan  permohonan  pengamanan  dinyatakan  kurang  lengkap,  Kapolres memberitahukan  secara  tertulis  kepada  pemohon  untuk  melengkapi  persyaratan. Dalam hal permohonan pengamanan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya.
Sehubungan  dengan  pelaksanaan  pengamanan  eksekusi,  Kaur  Bin  Ops/
KBO Sat Sabhara Polres Buleleng menjelaskan bahwa pelaksanaan pengamanan eksekusi meliputi tiga tahap, yaitu:
1. Tahap persiapan.
2. Tahap pelaksanaan.
3. Tahap pengawasan dan pengendalian.
Tahap  persiapan  pengamanan  eksekusi  meliputi  kegiatan-kegiatan:
penyusunan  perencanaan  dan  rapat  koordinasi.  Perencanaan  dilakukan  dengan membuat  perkiraan  intelijen  dan  menyusun  rencana  pengamanan  eksekusi,  yang sekurang-kurangnya memuat:
a. waktu pelaksanaan eksekusi;
b. jumlah personel, kebutuhan anggaran, dan peralatan;
c. pola pengamanan;
d. cara bertindak.
Rapat  koordinasi  dilaksanakan  sebelum  pengamanan  eksekusi,  dengan materi rapat: penjelasan status hukum eksekusi; kondisi dan hakikat ancaman di
lokasi  eksekusi  dan  sekitarnya;  jumlah  personel  Polri  yang  dilibatkan;  peralatan yang diperlukan; dan penjelasan cara bertindak.
Tahapan  pelaksanaan  pengamanan  eksekusi  meliputi  tahap  persiapan pelaksanaan dan  tahap pelaksanaan. Tahap persiapan pelaksanaan meliputi:
a. pengecekan jumlah kekuatan riil personel dan peralatan pengamanan;
b. memberikan  pengarahan  kepada  personel  yang  akan  melaksanakan pengamanan eksekusi;
c. menjelaskan cara bertindak dalam pengamanan eksekusi;
d. pembagian tugas personel pengamanan; dan
e. pergeseran pasukan.
Tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan-kegiatan:
a. melakukan  himbauan  kepada  pihak  yang  tidak  berkepentingan  agar meninggalkan lokasi eksekusi;
b. melakukan  pengamanan  ketat  saat  terjadi  dialog  dan  negosiasi  antara pelaksana eksekusi dengan tereksekusi;
c. melindungi  pelaksana  eksekusi  dan/atau  pemohon,  tereksekusi  dan masyarakat yang ada di lokasi;
d. mengamati,  mengawasi,  dan  menandai  orang-orang  yang  berupaya menghambat atau menghalangi eksekusi; dan
e. mengamankan dan mengawasi benda dan/atau barang yang akan dieksekusi. Apabila  pelaksanaan  eksekusi  berjalan  aman,  tertib,  dan  lancar,  personel pengamanan  akan  bersikap    pasif.  Jika  dalam  pelaksanaan  eksekusi  terjadi perlawanan dari pihak tereksekusi, personel bersikap aktif, dengan cara bertindak: a. mengamankan  dan/atau  menangkap  setiap  orang  yang  melakukan perlawanan atau perbuatan melawan hukum;
b. melakukan  penggeledahan  terhadap  setiap  orang  yang  dicurigai  membawa senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya;
c. menyita senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya yang didapat di lokasi eksekusi; dan
d. melokalisir  dan/atau  melakukan  penyekatan  akses  jalan  dari  dan  menuju lokasi eksekusi.
Dalam  hal  eskalasi  keamanan  eksekusi  meningkat  yang  dapat membahayakan  anggota  dan  tidak  terkendali,  pengendali  lapangan  segera melaporkan  dan  meminta  bantuan  pasukan  pengendali  masa  (Dalmas)  atau Brimob  Polri  kepada  Kapolres.    Kapolres  setelah  menerima  laporan  segera mengirimkan bantuan pasukan ke lokasi eksekusi.
Dalam  hal  termohon  eksekusi  merasa  telah  membayar  atau  melunasi kewajibannya  kepada  petugas  lain  yang  ditunjuk  oleh  pemohon  eksekusi,  yang mengakibatkan  timbulnya  perselisihan  pada  saat  atau  sedang  dilaksanakan eksekusi,  maka  personil  Polri  yang  melaksanakan  pengamanan  melakukan tindakan sebagai berikut:
a. mengadakan  pendekatan  persuasif  antara  pemohon  dan  termohon  melalui musyawarah;
b. menanyakan  dengan  sopan  dan  humanis  kepada  termohon,  untuk menunjukan dokumen pendukung atau bukti pembayaran atau pelunasan;
c. mengamankan lingkungan sekitar eksekusi untuk mencegah meningkatnya eskalasi keamanan;
d. apabila  termohon  mempunyai  bukti  pembayaran  atau  pelunasan  yang  sah, personel Polri menyarankan untuk menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.
Sebagai  bagian  akhir  dari  kegiatan  pengamanan  pelaksanaan  eksekusi, personel  Polri  melalui  pengendali  lapangan  atau  penanggungjawab  pengamanan wajib membuat laporan secara tertulis. Menurut Kaur Bin Ops/ KBO Sat Sabhara Polres  Buleleng  laporan  pelaksanaan  pengamanan  eksekusi  disampaikan  kepada Kabagops dengan tembusan kepada Kapolres, yang berisi:.
1. uraian  singkat  mengenai  kronologis  atau  hal-hal  yang  mendasari  perlunya dilaksanakan pengamanan eksekusi.
2. salinan dokumen pengajuan permohonan eksekusi dari pemohon.
3. identitas  dan  keterangan  lengkap  pemohon,  termohon,  objek,  dan  lokasi pelaksanaan eksekusi;
4. personel  dan  peralatan  yang  digunakan,  penanggungjawab  pengamanan eksekusi, dan surat perintah penugasan dari Kabagops;
5. situasi  dan  kondisi  sebelum,  pada  saat,  dan  setelah  eksekusi  dilaksanakan, serta dampak yang ditimbulkan (apabila terjadi peningkatan eskalasi;
6. hasil akhir eksekusi antara pemohon dan termohon;
7. simpulan.
Tata  cara  pemberian  bantuan  pengamanan  pelaksanaan  eksekusi  putusan pengadilan oleh Kepolisian menunjukan bahwa, meskipun tugas pokok dan fungsi Kepolisian  adalah  menciptakan  ketertiban  dan  keamanan,  Kepolisian  juga mementingkan agar eksekusi berjalan dengan baik, tidak sekedar aman dan tertib. Hal  ini  dapat  diketahui  dari  proses  permohonan  bantuan  yang  melampirkan putusan  pengadilan  dan  lampiran-lampiran  lainnya  agar  Kepolisian  memperoleh gambaran  yang  cukup  bahwa  eksekusi  yang  akan  dilakukan  telah  sesuai  dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pada tahap persiapan, Kepolisian juga melakukan kegiatan intelijen yang penting dalam penyusunan rencana eksekusi, yang memuat waktu pelaksanaan eksekusi; jumlah personel, kebutuhan anggaran, dan peralatan; pola pengamanan;  dan  cara bertindak.
2. Kendala-Kendala Kepolisian Resor Buleleng dalam Pemberian Bantuan Pengamanan  Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Perdata  yang  Bersifat

## Condemnatoir
Pelaksanaan  eksekusi  dalam  prakteknya  memang  sering  disertai  dengan permasalahan-permasalahan.  Beberapa  permasalahan  eksekusi  yang  sering dihadapi antara lain:
1. Tereksekusi menolak karena tidak sesuai dengan amar.
2. Pemohon eksekusi menolak karena tidak sesuai dengan harapan.
3. Kedua belah pihak menolak dieksekusi dengan berbagai alasan.
4. Amar putusan kurang jelas.
5. Luas tanah yang akan dieksekusi berbeda dengan amar.
6. Amar meliputi pihak yang tidak digugat.
7. Eksekutorial Verkoop meliputi seluruh harta debitur.
8. Sita eksekusi dan lelang lanjutan.
9. Eksekusi dikaitkan dengan banding dan kasasi yang terlambat.
10. Eksekusi terhadap tergugat yang tidak banding atau kasasi.
11. Mengulang eksekusi yang keliru.
12. Perampasan kembali sesudah eksekusi selesai.
13. Eksekusi berdasar harga pasaran (Suharyo, 2005: 3).
Kendala-Kendala  Kepolisian  Resor  Buleleng  dalam  pemberian  bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, antara lain:
1. Belum  ada  peraturan  teknis  yang  khusus  mengatur  tentang  pengamanan eksekusi putusan pengadilan.
Saat ini belum terdapat peraturan teknis yang khusus mengatur tentang pengamanan  eksekusi  putusan  pengadilan,  hanya  ada    Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2011  tentang Pengamanan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia.  Peraturan  Kepala  Kepolisian  ini mengatur  tentang  tata  cara  pemberian  bantuan  pengamanan  dalam  hal  ada permohonan  dari  pemegang  fidusia  kepada  Kepolisian  agar  diberikan bantuan  pengamanan  pada  saat  dilakukan  eksekusi.  Perjanjian  fidusia melahirkan  hak  yaitu  hak  penerima  fidusia  untuk  menggambil  pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak  sebagai  kreditur  yang  diutamakan  selalu  mengikuti  obyek  yang dijaminkan  di  tangan  siapapun  obyek  itu  berada  (Desak  Putu  Firstia  Devi Apriani  dan  Ni  Ny.  Mariadi.  2017:  hlm.  68).  Namun  demikian,  ketiadaan ketentuan  khusus  ini,  bukan  menjadi  kendala  yang  sangat  berarti,  karena Kepolisian  dapat  mengacu  pada  ketentuan-ketentuan  yang  lebih  tinggi  dan Peraturan Kepala Kepolisian yang ada sebagai perbandingan.
2. Keterbatasan  jumlah  personil,  masih  belum  sepenuhnya  terpenuhi  jumlah personil sesuai Daftar Susunan Personil Polri (DSPP) dengan personil yang ada secara riil.
Kaur Bin Ops/ KBO Sat Sabhara Polres Buleleng menjelaskan bahwa masih ada ketidaksamaan antara jumlah personil antara apa yang seharusnya tercantum  dalam  DSPP  dengan  personil  yang  ada  secara  riil.  Ada  selisih Keterbatasan  jumlah  personil  ini,  dalam  dalam  kegiatan-kegiatan  yang
memerlukan  jumlah  personil  banyak,  dapat  dibantu  dengan  pengerahan personil Sabhara yang bertugas di polsek-polsek.
3. Pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan  yang  gagal,  atau  tertunda,  atau tidak tuntas dapat menjadi beban moril bagi anggota Kepolisian.
Secara  aturan  perihal  pembiayaan  kegiatan  pengamanan  memang menjadi  tanggungan  pihak  yang  mengajukan  permohonan  eksekusi. Perkiraan  biaya  dihitung  oleh  Pengadilan.  Ketua  Pengadilan  setelah menerima permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan, umumnya pihak yang dimenangkan, segera memerintahkan petugas (meja satu) untuk membuat  tafsiran  biaya  eksekusi  yang  diperlukan.  Biaya  yang  diperlukan meliputi  biaya  pendaftaran  eksekusi,  biaya  saksi-saksi,  biaya  pengamanan, dan  biaya-biaya  lain-lain  yang  dperlukan.  Setelah  biaya  eksekusi  tersebut dibayar oleh pihak yang menghendaki eksekusi kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengurus biaya perkara, barulah permohonan eksekusi tersebut didaftarkan dalam register eksekusi.
Pembebanan  biaya  eksekusi  kepada  masyarakat,  akan  menjadi  beban moril  jika  kemudian  eksekusi  tidak  dapat  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu, semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  eksekusi  sudah  seharusnya melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dengan  baik  sehingga  biaya  yang dikeluarkan tidak menjadi sia-sia. Pengarahan dan petunjuk dari aparat baik dari Pengadilan maupun dari Kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Sarana  kendaraan  bermotor  yang  tersedia  dan  dapat  digunakan  untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sat Sabhara Polres Buleleng adalah:
No Tipe Jumlah Unit Keterangan 1 Roda 6 AWC 1 Mobil dengan meriam air 2 Kapal, C 2 2 Kapal patroli 3 Kapal C3 4 Kapal Patroli 4 Roda 4, sedan 12 Patroli, Pengawalan
5 Roda 4 dbl, kabin 13 Angkut personil dan barang 6 Roda 4, mini bus 17 Angkut personil 7 Roda 6, bus 2 Angkut personil 8 Roda 2, sepeda motor 314 Patroli, Pengawalan 9 Roda 4, barier 1 Dalmas 10 Roda 2, KLX 20 Raimas 11 Roda 6, truk 5 Angkut personil dan barang (4 truk + 1 box)
Keterangan: Sumber: Sat Sabhara Polres Buleleng.
Pada  saat  tidak  ada  kegiatan  insidental  seperti  kepemiluan  dan  lainnya, sarana  kendaraan  untuk  mendukung  pelaksanaan  tugas  Sat  Sabhara  Polres Buleleng  jumlahnya  sduah  memadai.  Pada  saat  ada  kegiatan  yang  dilakukan bersamaan, kadang-kadang diperlukan tambahan kendaraan, khususnya kendaraan untuk angkutan personil dan peralatan.
Senjata  api  dan  amunisi  yang  tersedia  dan  dapat  digunakan  untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sat Sabhara Polres Buleleng adalah:
No Tipe Jumlah Keterangan 1 Sabhara V2 30 pucuk otomatis 2 SKS 55 pucuk Laras panjang 3 Revolver 620 pucuk pistol 4 Paper gun 2 pucuk 5 Amunisi Sabhara 11.278 butir 6 Amunisi SKS 29.436 butir 7 Amunisi revolver 5.007 butir 8 Amunisi Paper gun 20 kotak
Keterangan: Sumber: Sat Sabhara Polres Buleleng.
Penggunaan senjata api dan amunisi, selama ini sangat jarang digunakan di Wilayah  Hukum  Polres  Buleleng,  khususnya  dalam  kegiatan  pengamanan pelaksanaan  eksekusi.  Pendekatan  persuasif,  umumnya  masih  dapat  digunakan untuk  menyelesaikan  pertentangan  yang  ada  di  lapangan.  Senjata  api  beserta amunisi  yang  tersedia,  masih  cukup  memadai  untuk  kepentingan  penjagaan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Buleleng.
Penggunaan kekerasan termasuk senjata api dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian termasuk dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan dilakukan dengan sangat  terbatas.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor    8 Tahun  2009  tentang  Implementasi  Prinsip  dan  Standar  HAM  dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI, yang antara lain menyatakan:
1. pembatasan  penggunaan  kekerasan  dan/atau  senjata  api  yang  berlebihan (Pasal 11);
2. pastikan  mendahulukan  tindakan  dan  cara-cara  tanpa  kekerasan  terlebih dahulu (Pasal 45 Huruf a);
3. pastikan  bahwa  tindakan  keras  hanya  diterapkan  bila  sangat  diperlukan (Pasal 45 Huruf b);
4. pastikan  tindakan  keras  hanya  diterapkan  untuk  tujuan  penegakan  hukum yang sah (Pasal 45 Huruf c);
5. jangan  menggunakan  kekerasan  yang  tidak  berdasarkan  hukum  (Pasal  45 Huruf d);
6. pastikan  penggunaan  kekuatan  dan  penerapan  tindakan  keras  harus dilaksanakan  secara  proporsional  dengan  tujuannya  dan  sesuai  dengan hukum (Pasal 45 Huruf e);
7. pastikan  penggunaan  kekuatan,  senjata  atau  alat  dalam  penerapan  tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi (Pasal 45 Huruf f);
8. pastikan  adanya  pembatasan  dalam  penggunaan  senjata/alat  atau  dalam penerapan tindakan keras (Pasal 45 Huruf g);
9. pastikan  meminimalisir  kerusakan  dan  luka-luka  akibat  penggunaan kekuatan/tindakan keras (Pasal 45 Huruf h);
10. pastikan  penggunaan  senjata  api  hanya  boleh  digunakan  bila  benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, yaitu:
a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
d. mencegah  terjadinya  kejahatan  berat  atau  yang  mengancam  jiwa orang;
e. menahan,  mencegah  atau  menghentikan  seseorang  yang  sedang  atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, di mana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup (Pasal 47);
11. pastikan  dalam  penggunaan  senjata  api  petugas  harus  memahami  prinsip penegakan  hukum  legalitas,  nesesitas  dan  proporsionalitas  (Pasal  48  huruf a);
12. pastikan  sebelum  menggunakan  senjata  api,  memberikan  peringatan  yang jelas dengan cara:
a. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
b. memberi  peringatan  dengan  ucapan  secara  jelas  dan  tegas  kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
c. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. (Pasal 48 huruf b);
13. wajib mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api (Pasal 49 ayat (1)  huruf a);
14. wajib memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak (Pasal 49 ayat (1)  huruf b);
15. wajib  memberitahukan  kepada  keluarga  atau  kerabat  korban  akibat penggunaan senjata api (Pasal 49 ayat (1) huruf c);
16. pastikan  setelah  melakukan  penindakan  dengan  menggunakan  senjata  api, petugas  wajib  mempertanggungjawabkan  tindakan  penggunaan  senjata  api, memberi  bantuan  medis  bagi  setiap  orang  yang  terluka  tembak,
memberitahukan  kepada  keluarga  atau  kerabat  korban  akibat  penggunaan senjata  api,  dan  membuat  laporan  terinci  dan  lengkap  tentang  penggunaan senjata api (Pasal 49 ayat (1));
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor    1  Tahun  2009  tentang  tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian juga menyatakan pembatasan penggunaan kekerasan oleh Petugas Kepolisian, antara lain dinyatakan:
1. pastikan  pada  setiap  tahapan  penggunaan  kekuatan  yang  dilakukan  diikuti dengan komunikasi lisan/ ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan  memerintahkan  untuk  menghentikan  tindakan  pelaku  kejahatan  atau tersangka (Pasal 7 Ayat (1));
2. pastikan dalam tahapan penggunaan kekuatan mendahulukan tindakan pasif dengan kendali tangan kosong lunak (Pasal 7 Ayat (2) huruf a);
3. pastikan  dalam  menghadapi  tindakan  aktif  dihadapi  dengan  kendali  tangan kosong keras (Pasal 7 Ayat (2) huruf b);
4. pastikan  tindakan  agresif  dihadapi  terlebih  dahulu  dengan  kendali  senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri (Pasal 7 Ayat (2) huruf c);
5. pastikan  penggunaan  kekuatan  senjata  api  dilakukan  hanya  dalam menghadapi  tindakan  agresif  yang  bersifat  segera  yang  dilakukan  oleh pelaku  kejahatan  atau  tersangka  yang  dapat  menyebabkan  luka  parah  atau kematian  atau  membahayakan  kehormatan  kesusilaan  anggota  Polri  atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar  stasiun  pompa  bensin,  meledakkan  gardu  listrik,  meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital. (Pasal 7 Ayat (2) huruf d);
6. pastikan  penggunaan  kekuatan  dengan  kendali  senjata  api  atau  alat  lain dilakukan ketika:
a. tindakan  pelaku  kejahatan  atau  tersangka  dapat  secara  segera menimbulkan  luka  parah  atau  kematian  bagi  anggota  Polri  atau masyarakat;
b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal  untuk  menghentikan  tindakan/perbuatan  pelaku  kejahatan  atau tersangka tersebut;
c. anggota  Polri  sedang  mencegah  larinya  pelaku  kejahatan  atau tersangka  yang  merupakan  ancaman  segera  terhadap  jiwa  anggota Polri atau masyarakat (Pasal 8 Ayat (1) huruf c);
d. pastikan  penggunaan  kekuatan  dengan  senjata  api  atau  alat  lain merupakan  upaya  terakhir  untuk  menghentikan  tindakan  pelaku kejahatan atau tersangka. (Pasal 8 Ayat (2) huruf c);
7. pastikan penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang merikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi  dan  tidak  menimbulkan  resiko  baik  terhadap  diri  anggota  Polri  itu sendiri maupun masyarakat (Pasal 9);
Sarana  alat  utama  (Alut)  dan  alat  khusus  (Alsus)  yang  dimiliki  untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sat Sabhara Polres Buleleng adalah:
No Tipe Jumlah Unit Keterangan 1 Tamenng Dalmas 294 Kondisi baik 2 Helm Dalmas 320 Kondisi baik 3 Tactical Riot Gear Hitam 140 Baju Pelindung 4 Tactical Riot Gear Coklat 80 Baju Pelindung 5 Gas Masker 444 Kondisi baik 6 Canester / Filter 1040 Kondisi baik 7 Tali Dalmas 28 Kondisi baik 8 Pemadam api 9 Kondisi baik 9 megaphone 21 Kondisi baik 10 Sabhara resceu set 1 kotak Kondisi baik, alat SAR
11 Quick Respon Set 4 kotak Kondisi baik 12 Pemadam Api Tekakan 1 Kondisi baik 13 Portable Acoustic 1 Kondisi baik 14 Chainshaw 5 Kondisi baik 15 Tenda Pleton 3 Kondisi baik 16 Borgol 220 Kondisi baik 17 Tongkat T 220 Kondisi baik 18 Tongkat panjang 125 Kondisi baik
Keterangan: Sumber: Sat Sabhara Polres Buleleng.
Alut dan alus, relatif jarang digunakan di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan pengalaman  lebih  banyak  diperlukan  pada  saat  terjadi  unjuk  rasa  dan  huru-hara sehubungan  dengan  pelaksanaan  unjuk  rasa  dalam  rangka  kepemiluan. Sehubungan  dengan  pengamanan  eksekusi  hampir  belum  pernah  digunakan. Dalam hal ini fungsi intelijen dan pendekatan pendahuluan melalui seluruh jajaran kepolisian,  khususnya  Babinkamtibmas,  sangat  bermanfaat,  sehingga  pada  saat pelaksanaan eksekusi situasi dan kondisi relatif sudah dapat dibuat perkiraannya.
3. Upaya   Mengatasi  Kendala-Kendala  yang Dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam Pemberian Bantuan Pengamanan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata yang Bersifat Condemnatoir
Polisi  sebagai  aparat  negara  yang  artinya  adalah  bagian  dari  pemerintah, namun  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  diharuskan  pada  posisi  netral yaitu  sebagai  aparat  penegak  hukum  yang  membela  UUD  Tahun  1945  dan menegakkan hukum. Dalam menjalankan tugasnya polisi tidak boleh menjadi alat politik  pemerintah,  atau  alat  bagi  kepentingan  penguasa  ekonomi  pasar/ swasta/ capital , atau juga sebagai alat kepentingan masyarakat tertentu saja. Polisi harus  tetap  berada  di  tengah  diantara  berbagai  pihak,  termasuk  dalam  situasi konflik (Triyanto, dkk., 2016: 13).
Apabila dalam pelaksanaan eksekusi mendapat perlawanan dari pihak-pihak tertentu, maka pihak yang mewakili Pengadilan Negeri dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana dengan berdasar Pasal 212 KUHP, yang menyatakan:
Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  dengan  ancaman  kekerasan  melawan seorang  pejabat  yang  sedang  menjalankan  tugas  yag  sah,  atau  orang  yang waktu  itu  menurut  kewajiban  undang-undang  atau  atas  permintaan  pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, diancam karena melawan pejabat dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan  atau  pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Selain itu, Pasal 216 ayat (1) KUHP menyatakan:
Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan  menurut  undang-undang  oleh  pejabat  yang  tugasnya  mengawasi sesuatu,  atau  oleh  pejabat  yang  tugasnya  atau  yang  diberi  kuasa  untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja  mencegah,  menghalang-halangi  atau  menggagalkan  tindakan  guna menjalankan  ketentuan  undang-undang  yang  dilakukan  oleh  salah  seorang pejabat  tersebut,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
Sehubungan  dengan  adanya  beberapa  kendala  dalam  pemberian  bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan oleh Polres Buleleng, telah dilakukan beberapa upaya, antara lain:
1. Tidak adanya ketentuan teknis yang khusus mengatur tentang pengamanan eksekusi putusan pengadilan ditanggulangi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dan  menjadikan  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2011  tentang Pengamanan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  sebagai  perbandingan.  Pada dasarnya  pengamanan  eksekusi  jaminan  fidusia  dengan  eksekusi  putusan pengadilan  tidak  jauh  berbeda.  Perbedaan  lebih  banyak  pada  jeinis  barang yang dieksekusi dan pemohon bantuan. Jika eksekusi jaminan fidusia hanya terbatas  pada  barang-barang  yang  dapat  dibebani  fidusia,  sedangkan  pada putusan  pengadilan  barang  yang  dieksekusi  bisa  berupa  barang  bergerak atau  barang  tidak  bergerak.  Bantuan  pengamanan  eksekusi  jaminan  fidusia dimohon  oleh  pemegang  fidusia,  sedangkan  pada  eksekusi  putusan pengadilan  dimohon  oleh  Ketua  Pengadilan.  Dalam  perkembangannya
Mahkamah  Konstitusi  telah  mengeluarkan  putusan  Nomor  18/PUU- XVII/2019  yang  mengatur  bahwa  pelaksanaan  eksekusi  sertifikat  jaminan fidusia  harus  dilakukan,  dan  berlaku  sama  dengan  pelaksanaan  eksekusi putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Hal  ini meneguhkan bahwa seharusnya tidak ada banyak perbedaan antara eksekusi jaminan fidusia dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Keterbatasan  personil  pasa  Sat  Sabhara,  yang  belum  sepenuhnya  sesuai dengan  Daftar  Susunan  Personil  Polri  (DSPP),  diupayakan  pemenuhannya dengan  melibatkan  personil  Sabhara  yang  bertugas  di  Polsek-Polsek. Sebagaimana diketahui, di Polsek-Polsek juga ditugaskan personil Sabhara. Personil ini dapat dikoordinasi dan dikerahkan jika personil yang diperlukan tidak dapat dipenuhi dari Sat Sabhara Polres.
3. Masalah efesiensi penggunaan biaya yang menjadi beban bagi masyarakat, diupayakan  penanggulangannya  dengan  ikut  mengupayakan  agar  eksekusi berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Jika  eksekusi dapat  dijalankan  dengan  baik,  maka  tidak  diperlukan  lagi  eksekusi  ulang yang akan menambah beban bagi masyarakat, khususnya pemohon eksekusi.
Pada  saat  melakukan  penertiban/pengendalian  terhadap  massa,  agar  upaya penertiban  dapat  berjalan  dengan  baik,  Petugas  Kepolisian  diarahkan  untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut:
1. mengenakan  peralatan  dan  atribut  kepolisian  yang  lengkap  dan  sesuai standar yang berlaku.
2. seluruh pasukan berada dalam satu komando di lapangan.
3. berkomunikasi dengan masyarakat/orang/pendemo dengan sopan dan tegas.
4. tetap melakukan pengaturan lalu lintas dan kepentingan publik lainnya agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
5. Hindari sikap arogan dan dan terpancing oleh perilaku massa (Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Nomor  8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara).
6. Hindari melakukan kekerasan yang tidak sesuai prosedur (Pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Nomor  8 Tahun 2010).
7. Hindari membawa peralatan di luar peralatan PHH (Pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Nomor  8 Tahun 2010).
8. membuat  garis  demarkasi  antara  Polisi  dengan  massa/  keluar  dari  ikatan satuan atau formasi (Pasal 16 Ayat (1) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Nomor  8 Tahun 2010).
9. Hindari  mengucapkan  katakata  kotor,  memaki-maki,  dan  melakukan gerakan-gerakan  tubuh  yang  bersifat  pelecehan  seksual  atau  perbuatan asusila,  dan  atau  memancing  emosi  massa.  (Pasal  16  Ayat  (1)  huruf  e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor  8 Tahun 2010).
10. Hindari melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang- undangan. (Pasal 16 Ayat (1) huruf g Peraturan Kepala Kepolisian Nomor  8 Tahun 2010).
11. Jangan  melakukan  tindakan  tanpa  perintah  Kepala  Detasemen  atau Komandan  Kompi  PHH    (Pasal  16  ayat  (1)  huruf  h  Peraturan  Kepala Kepolisian Nomor  8 Tahun 2010).
12. Wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  dari  setiap  orang  yang  melakukan huru-hara. (Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Nomor  8 Tahun 2010).
13. Pastikan  melayani  dan  mengamankan  pengunjuk  rasa  sesuai  ketentuan (Pasal  16  Ayat  (2)  huruf  b  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor    8  Tahun 2010).
14. Wajib melindungi jiwa dan harta benda (Pasal 16 Ayat (2) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Nomor  8 Tahun 2010 8/2010).
15. Pastikan  tetap  menjaga  dan  mempertahankan  situasi  aman  dan  terkendali sampai  huru-hara  selesai.  (Pasal  16  Ayat  (2)  huruf  e  Peraturan  Kepala Kepolisian Nomor  8 Tahun 2010).
16. Pastikan posisi selalu menghadap ke arah barisan massa.
17. Hindari menggunakan kata-kata cacian/ makian.
18. Hindari emosi atau terpancing dengan emosi pendemo.
19. Hindari  melakukan  kegiatan  yang  memancing  masyarakat/  pendemo marah/tindakan kontra produktif.
20. Jangan membalas tindakan pendemo seperti melempar batu, memukul atau menganiaya.
21. Hindari menggunakan perlengkapan di luar ketentuan yang berlaku.
22. Jangan melakukan tindakan penganiayaan pada masyarakat/orang/ pendemo yang sudah dalam keadaan menyerah.
23. Hindari  melakukan  tindakan sweeping dan  merusak  barang-barang pendemo.
24. Jangan  melakukan  tindakan  penyerangan  dan  perampasan  alat  kerja wartawan (Triyanto, dkk., 2016: 37-41).
Kepolisian pada dasarnya bukan menjadi pihak dalam pelaksanaan eksekusi.
Eksekusi putusan pengadilan dilakukan oleh Pengadilan di bawah pimpinan dan tanggung jawab Ketua Pengadilan. Kehadiran Petugas Kepolisian didasarkan pada permohonan  Ketua  Pengadilan  untuk  membantu  pengamanan,  dengan  demikian apakah  eksekusi  tetap  dilakukan,  ditunda,  dibatalkan,  atau  dilakukan  sebagian untuk dilanjutkan di lain waktu, merupakan kewenangan Pengadilan. Kepolisian hanya  memastikan  bahwa  proses  pelaksanaan  eksekusi  dilakukan  secara  tertib, aman,  berkeadilan,  dan  tetap  menghargai  serta  menghormati  hak  asasi  semua pihak yang terlibat. Hal ini penting karena sering ada anggapan bahwa Kepolisian dianggap  sebagai  pihak  yang  ikut  melaksanakan  eksekusi,  sehingga  pihak-pihak yang  tereksekusi  sering  menempatkan  petugas  Kepolisian  sebagai  pihak  yang harus dihadapi untuk mencegah dilakukannya eksekusi.
Bantuan  agar  eksekusi  dapat  berjalan  dengan  baik,  merupakan  bagian  dari pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, berusaha  menjaga  dan  memelihara  kondisi  masyarakat  terbebas  dari  rasa ketakutan  dan  kekhawatiran,  ada  rasa  kepastian  dan  jaminan  dari  segala kepentingan,  serta  bebas  dari  adanya  pelanggaran  norma-norma  hukum.  Usaha yang  digunakan  tersebut  melalui  upaya  preventif  maupun  represif  (Sadjijono, 2006: 118).

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  pada  Bab-bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan  hal-hal berikut:
1. Tata  cara  pemberian  bantuan  pengamanan  pelaksanaan  putusan  pengadilan perdata yang bersifat condemnatoir oleh Kepolisian Resor Buleleng:
a. Kapolres menerima permohonan bantuan pengamanan eksekusi secara tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri.
b. Permohonan  diteruskan  kepada  Kepala  Sub  Bagian  Hukum (Kasubbagkum)  Polres  Buleleng,  untuk    dilakukan  penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan tersebut.
c. Kasubbagkum  Polres  Buleleng  setelah  melakukan  penelitian  wajib memberikan saran tertulis kepada Kapolres atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan pengamanan eksekusi.
d. Jika  permohonan  pengamanan  dinyatakan  memenuhi  syarat,  Kapolres memerintahkan  Kepala  Bagian  Operasional  (Kabagops)  untuk mempersiapkan,  merencanakan,  dan  melaksanakan  pengamanan eksekusi.  Dalam  hal  persyaratan  permohonan  pengamanan  dinyatakan kurang  lengkap,  Kapolres  memberitahukan  secara  tertulis  kepada pemohon  untuk  melengkapi  persyaratan.  Dalam  hal  permohonan pengamanan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kapolres memberitahukan  secara  tertulis  kepada  pemohon  dengan  disertai alasannya.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Kepolisian  Resor  Buleleng  dalam pemberian  bantuan  pengamanan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  perdata yang bersifat condemnatoir antara lain:
a. Belum ada peraturan teknis yang khusus mengatur tentang pengamanan eksekusi putusan pengadilan.
b. Keterbatasan  jumlah  personil,  masih  belum  sepenuhnya  terpenuhi jumlah  personil  sesuai  Daftar  Susunan  Personil  Polri  (DSPP)  dengan personil yang ada secara riil.
c. Pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan  yang  gagal,  atau  tertunda,
atau tidak tuntas dapat menjadi beban moril bagi anggota Kepolisian.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian  Resor  Buleleng  dalam  pemberian  bantuan  pengamanan pelaksanaan  putusan  pengadilan  perdata  yang  bersifat condemnatoir antara lain:
a. Tidak  adanya  ketentuan  teknis  yang  khusus  mengatur  tentang pengamanan  eksekusi  putusan  pengadilan  ditanggulangi  dengan mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dan menjadikan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Pengamanan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia sebagai perbandingan.
b. Keterbatasan personil pasa Sat Sabhara, yang belum sepenuhnya sesuai dengan  Daftar  Susunan  Personil  Polri  (DSPP),  diupayakan pemenuhannya  dengan  melibatkan  personil  Sabhara  yang  bertugas  di Polsek-Polsek.
c. Masalah  efesiensi  penggunaan  biaya  yang  menjadi  beban  bagi masyarakat, diupayakan penanggulangannya dengan ikut
mengupayakan  agar  eksekusi  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Jika  eksekusi  dapat  dijalankan  dengan  baik, maka tidak diperlukan lagi eksekusi ulang yang akan menambah beban bagi masyarakat, khususnya pemohon eksekusi

## DAFTAR PUSTAKA
Alfeus  Jebabun,  dkk.  2018. Asesmen  Awal  Permasalahan  Eksekusi  Putusan Perkara  Perdata  di  Indonesia. Jakarta:  International  Development  Law Organization (IDLO).
Desak Putu Firstia Devi Apriani 1 dan Ni Ny. Mariadi. 2017. “Efektivitas Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Fidusia  Dikaitkan  Dengan Perjanjian  Dibawah  Tangan  (Studi  Di  Bpr  Padma  Singaraja)”. Kertha Widya. Jurnal Hukum. Vol 5 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2016 . Buku Pedoman Penulisan Skripsi.
Singaraja.
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
H.  Abdul  Manan.  2011. Eksekusi  dan  Lelang  dalam  Hukum  Acara  Perdata . Makalah  disampaikan  pada  acara  RAKERNAS  Mahkamah  Agung  -  RI  di Hotel Mercuri Ancol tanggal 18-22 September 2011.
Ibnu  Artadi.  2006.    “Hukum:  Antara  Nilai-nilai  Kepastian,  Kemanfaatan  Dan Keadilan”. Hukum dan Dinamika Masyarakat. Edisi Oktober 2006. Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad.  2013. Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif & Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 27. Nawawi,  Hadari.  1998. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial. Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Sadjijono. 2006. Hukum Kepolisian . Yogyakarta:  Laksbang Pressindo.
Sidharta  Gautama.  2010. Reformasi  Peradilan  dan  Tanggung  Jawab  Negara, Bunga  Rampai  Komisi  Yudisial,  Putusan  Hakim:  Antara  Keadilan, Kepastian  Hukum,  dan  Kemanfaatan.  Jakarta: Komisi  Yudisial  Republik Indonesia.
Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: PT. Sinar Grafika.
Sri  Hartini,  Setiati  Widihastuti,  dan  Iffah  Nurhayati.  2017.    “  Eksekusi  putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman”. Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017.
Suharyo.  2005. Masalah  Hukum  Pelaksanaan  Putusan  Peradilan  Dalam Penegakan  Hukum .  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
Sunarjati  Hartono.  1982. Apakah  The  Rule  of  Law  Itu? .  Bandung:  Alumni (didigitalkan pada 14 April 2009).
Triyanto, dkk. 2016. Buku saku HAM Satuan Sabhara . Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Zainal Asikin. 2012. Pengantar Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Rajawali Press. Yovita  A.  Mangesti  &  Bernard  L.  Tanya.  2014. Moralitas  Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.