## PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR JASA PASCAKEBIJAKAN  UPAH MINIMUM DI PROVINSI BANTEN
(PERIODE TAHUN 2001–2011)
Muhammad Findi Alexandi *)1 dan Ovilla  Marshafeni **)
*) Center for  Islamic Business and Economic Studies (CIBEST) , Institut Pertanian Bogor Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran, Bogor 16144
**) Departemen Ilmu Ekonomi IPB, Fakultas Ekonomi dan Manajamen, Institut Pertanian Bogor Jl. Kamper Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  conditions  of  employment  and  the  factors  that  affect employment  in  agriculture  and  services  in  the  province  of  Banten.  The  method  used  was  descriptive analysis and regression analysis of panel data. The estimation results showed that all variable of the minimum wage in districts/ cities, consumption, investment, and gross regional domestic product (GDP) significantly affect employment in agriculture and services in the province of Banten. Factors affecting employment  in  agriculture  and  the  service  sector  in  the  province  of  Banten  are  as  follow:  First,  the agricultural sector model estimation results indicate that UMK variable, consumption, investment, and GDP have significant effect on employment in the agricultural sector. Second, the service sector model estimation results indicate that UMK variable, consumption, investment, and GDP have significant effect on employment in the agricultural sector. Therefore, the Government of Banten Province is expected to increase the growth rate and GDP contribution of the agricultural sector and the service sector, taking into account the level of wages and observing conditions of employment in that sector.
Keywords: agriculture sector, labor, employment, GDP, Banten

## ABSTRAK
Tujuan    dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  kondisi  ketenagakerjaan  dan  faktor-faktor  yang memengaruhi  penyerapan  tenaga  kerja  di  sektor  pertanian  dan  jasa  di  Provinsi  Banten.  Metode yang  digunakan  analisis  deskriptif  dan  analisis  regresi  data  panel.  Hasil  estimasi  semua  variabel upah minimimum kabupaten/kota, konsumsi, investasi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan jasa di Provinsi Banten. Faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan sektor jasa di Provinsi Banten  adalah  sebagai  berikut.  Pertama,  hasil  estimasi  model  sektor  pertanian  menunjukan  bahwa variabel UMK, konsumsi, investasi, dan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Kedua, hasil estimasi model sektor jasa menunjukan bahwa variabel UMK, konsumsi, investasi, dan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pertanian dan sektor jasa, memperhitungkan tingkat upah, dan memerhatikan kondisi lapangan pekerjaan di sektor tersebut.
Kata kunci: sektor pertanian,  tenaga kerja, upah minimum, PDRB, Banten
1 Alamat Korespondensi:

## Email: muhammadfindi73@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Ketenagakerjaan  merupakan  salah  satu  hal  penting yang perlu diperhatikan dalam masalah pembangunan. Penyerapan  tenaga  kerja  diperlukan  dalam  distribusi pendapatan  yang  nantinya  akan  berdampak  pada pembangunan. Pendapatan yang diperoleh masyarakat, hampir  seluruhnya  berasal  dari  upah  yang  diberikan dilapangan  pekerjaan.  Jumlah  pendapatan  yang
diterima  tenaga  kerja  tersebut  menentukan  besarnya kemakmuran  dari  suatu  masyarakat.  Semakin tinggi  pendapatan  perkapita  suatu  masyarakat  maka semakin tinggi tingkat kemakmurannya. Suatu proses pembangunan  melakukan  perubahan  mendasar  atas struktur  sosial,  sikap-sikap  masyarakat,  dan  institusi nasional yang juga tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi, penanganan  ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000).
Tabel 3.    Jumlah upah minimum provinsi di Pulau Jawa
(Rp) Provinsi Tahun 2008 2009 2010 2011 DKI Jakarta 972.604 1.069.865 1.118.009 1.290.000 Banten 837.000 917.500 955.300 1.000.000 Jawa Timur 586.000 570.000 630.000 705.000 Jawa Barat 568.193 628.191 671.500 732.000 Jawa Tengah 547.000 575.000 660.000 675.000 Yogyakarta 586.000 700.000 745.695 808.000
Sumber: Kemenakertrans, 2011.
Seiring  dengan  diberlakukannya    otonomi    daerah tahun  2001,  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan mengenai tingkat upah minimum yang kewenangannya dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Hal ini  berdampak  pada  kenaikan  tingkat  upah  minimum yang  mengalami  peningkatan  di  tiap  provinsi  dari tahun  ke  tahun  (Tabel  3).  Periode  2008–2011, seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa menetapkan UMP  yang  cenderung  meningkat.  Peningkatan  upah juga  disebabkan  oleh  penyesuaian  dengan  tingkat inflasi  sehingga  pekerja  tidak  mengalami  penurunan kesejahteraan.
Selama  periode  2003–2011,  jumlah    penduduk Indonesia  usia  15  tahun  ke  atas  atau  penduduk  usia kerja,  terus  mengalami  peningkatan  dari  152,65  juta jiwa  menjadi  171,76  juta  jiwa.  Tahun  2003–2011, peningkatan  jumlah  penduduk  usia  kerja  tersebut mendorong  pertumbuhan  angkatan  kerja  dari  100,32 juta jiwa menjadi 117,76 juta jiwa (Tabel 1).
Peraturan Menteri Tenaga kerja No.PER03/MEN/1997 tentang Upah Minimum Regional Bab I Pasal 1 ayat (a)  menyebutkan  bahwa  Upah  Minimum  Regional (UMR)  adalah  upah  bulanan  terendah  yang  terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap di wilayah tertentu  dalam  suatu  provinsi.Tingkat  UMR  dibagi menjadi tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  (UMK).  Kebijakan upah  minimum  hanya  dikenakan  pada  pekerja unskill atau buruh khususnya pada sektor jasa.Tujuan penetapan  kebijakan  ini  adalah  melindungi  pekerja agar  upah  yang  dibayarkan  tidak  lebih  rendah  dari tingkat  upah  minimum  yang  ditetapkan  sehingga menjamin  kemakmuran  bagi  tenaga  kerja.  Upah minimum juga bertujuan meningkatkan produktivitas. Penetapan  tingkat  upah  akan  mendorong  para  buruh untuk  mengikuti  berbagai  program  yang  dapat mengasah keterampilan dan pengetahuannya sehingga meningkatkan produktivitas.
Penetapan  kebijakan  upah  minimum  dapat meningkatkan  jumlah  pengangguran.  Selain  itu, kebijakan  tersebut  meningkatkan  biaya  yang  harus dikeluarkan pada perusahaan jasa sehingga berdampak pada kenaikan harga per unit barang yang diproduksi. Kenaikan  harga  akan  mengurangi  jumlah  permintaan sehingga  banyak  produk  yang  tidak  terjual.  Hal  ini menyebabkan  produsen  harus  menurunkan  jumlah produksinya  dan  dapat  mengurangi  keuntungan  yang diperoleh perusahaan jasa.
Tingkat  pengangguran  di  Provinsi  Banten  lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa.  Tingkat  pengangguran  di  Provinsi  Banten pada  tahun  2008–2010  mencapai  15,18%  dan  turun menjadi  13,06%  (Tabel  2).  Walaupun  mengalami penurunan, tingkat  pengangguran   di Provinsi  Banten tetap    menempati    posisi  pertama  di  Pulau  Jawa. Pembentukan  Undang-undang  No.  22  Tahun  1999 yang  kemudian  direvisi  menjadi    Undang-undang No. 32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu upaya pemerintah  pusat untuk memberikan  wewenang  kepada  pemerintah  daerah agar    dapat    mengelola  pemerintahnnya  sendiri.
Tabel 1.    Jumlah penduduk usia di  atas 15 tahun, jumlah angkatan  kerja,  dan  jumlah  pengangguran  di
Indonesia (jiwa) Tahun Usia >15 Angkatan kerja Pengangguran 2003 152.649.981 100.316.007 9.531.090 2004 153.948.922 103.973.387 10.251.351 2005 158.491.396 105.857.653 11.899.266 2006 160.811.498 106.388.935 10.932.000 2007 164.118.323 109.941.359 10.011.142 2008 166.641.050 111.947.265 9.394.515 2009 169.328.208 113.833.280 8.962.617 2010 172.070.339 116.527.546 8.319.779 2011 171.756.077 117.370.485 7.700.086 Sumber: BPS, 2011. Tabel  2.    Tingkat  pengangguran  terbuka  menurut provinsi di Pulau Jawa (%) Provinsi Tahun 2008 2009 2010 2011 Banten 15,18 14.97 13,68 13,06 Jakarta 12,16 12,15 11,05 10,80 Jawa Barat 12,08 10.96 10,33 9,83 Jawa Timur 6,42 5,08 4,25 4,16 Jawa Tengah 7,35 7,33 6,21 5,93 DI Yogyakarta 5,38 6.00 5,69 3,97 Pulau Jawa 10,12 9,24 8,39 7,38
Provinsi  Banten  merupakan  daerah  yang  memiliki pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa. Sektor industri memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Provinsi  Banten selama periode 2001–2011 (Gambar 1). Sektor industri memberikan  kontribusi  PDRB  terbesar  dengan  rata- rata  48,46%  pada  tahun  2002–2011,  sedangkan sektor  perdagangan,  hotel,  dan  restoran  memberikan kontribusi sebesar 18,13%. Sektor pertanian dan sektor transportasi  memiliki  kontribusi  yang  hampir  sama, yaitu berkisar 8%. Kontribusi sektor jasa sebesar 4,29% sedangkan listrik, bangunan, dan keuangan merupakan sektor yang memiliki nilai kontribusi PDRB terendah dibandingkan    dengan  sektor  lainnya.  Sementara  itu, sektor  pertambangan  memiliki  rata-rata  kontribusi terkecil sebesar 0,10%.
Menurut BPS (2003) pertanian adalah semua kegiatan yang  meliputi  penyediaan  komoditas  tanaman  bahan makanan,  perkebunan,  peternakan,  kehutanan, dan  perikanan  yang  dilakukan  secara  sederhana dengan  menggunakan  peralatan  tradisional.  Sektor pertanian  terdiri  atas  lima  subsektor,  yaitu  subsektor tanaman  pangan,  subsektor  tanaman  perkebunan, subsektor  peternakan  dan  hasilnya,  dan  subsektor perikanan. Sektor jasa memiliki peran penting dalam perekonomian  Indonesia  selama  masa  pemulihan pascakrisis  keuangan  asia.  Pada  saat  ini,  sektor  jasa merupakan  sektor  terbesar  dari  sektor-sektor  yang utama,  lebih  besar  dari  kombinasi  sektor  pertanian dan manufaktur. Sektor ini menyediakan lebih banyak pekerjaan dari pada sektor lainnya sejak pertengahan tahun 2000. Nilai output sektor jasa meningkat lebih dari dua kali lipat nilai output jasa yang dicatat sektor pertanian, manufaktur, dan pertambangan pada tahun 2000. Jasa  terdiri atas dua subsektor, yaitu subsektor
pemerintahan umum dan subsektor swasta. Subsektor swasta terdiri atas sosial kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi,  serta  perorangan  dan  rumah  tangga.  (ILO, 2011).
Besarnya  kontribusi  PDRB  yang  dimiliki  seharusnya dapat  berpengaruh  dalam  penyerapan  tenaga  kerja. Hukum  Okun  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan yang  erat  antara  tingkat  pengangguran  dengan Gross Domestic  Bruto (GDP).  Tingkat  pengangguran dengan  GDP  riil  memiliki  hubungan  yang  negatif (Mankiw,  2007).  Sesuai  pernyataan  tersebut,  dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kesempatan kerja dan GDP riil.
Sektor  pertanian  dan  sektor  jasa  memiliki  kontribusi PDRB  besar,  tetapi  tidak  memiliki  laju  penyerapan tenaga  kerja  yang  baik  jika  dibanding  sektor  lain dengan  nilai  kontribusinya  lebih  rendah.  Laju penyerapan  tenaga  kerja    tertinggi  dimiliki  oleh sektor pertambangan dengan rata-rata sebesar 25,39% (Gambar 2). Selain itu, sektor pertanian memiliki laju penyerapan  tenaga  kerja  terendah  dibanding  sektor- sektor lainnya dengan rata-rata sebesar -2,02%. Hal ini menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja di sektor pertanian  sangat  lemah.  Sektor  jasa  hanya  memiliki rata-rata laju penyerapan sebesar  9,76%. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan sektor pertambangan dan  keuangan  yang  mampu  memiliki  rata-rata  laju penyerapan tenaga kerja di atas sektor jasa. Penyerapan tenaga kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada pada setiap unit usaha atau lapangan pekerjaan (Kemenakertrans, 2011). Tenaga kerja akan terserap apabila jumlah unit usaha atau lapangan pekerjaan mencukupi dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Lapangan pekerjaan merupakan bidang  kegiatan  dari  pekerjaan/usaha/perusahaan/ kantor tempat orang bekerja (Kemenakertrans, 2011).
Setiap  sektor  perekonomian  atau  lapangan  pekerjaan memiliki daya serap tenaga kerja dan laju pertumbuhan yang    berbeda-beda.  Perbedaan  ini  menyebabkan terdapat  perbedaan  laju  peningkatan  produktivitas kerja serta terjadinya perubahan sektoral, baik dalam penyerapan  tenaga  kerja  maupun  perannya  dalam pendapatan  nasional  (Simanjutak,  1998).  Adapun tujuan  yang  ingin  dihasilkan  dari  penelitian  ini adalah  menganalisis  kondisi  penyerapan  tenaga  kerja sektor  pertanian  dan  sektor  jasa  di  Provinsi  Banten dan  menganalisis  faktor-faktor  yang  memengaruhi penyerapan  tenaga  kerja  sektor  pertanian  dan  sektor jasa pascakebijakan upah minimum.
Gambar  1.  Rata-rata  kontribusi  produk  domestik regional bruto menurut lapangang usaha atas harga dasar konstan 2000 di Provinsi Banten  periode  2001–2011(%)(BPS, 2011).
Gambar 2.   Rata-rata laju penyerapan tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha di Provinsi Banten Periode 2001– 2011 (%) (BPS Banten dan Kemenakertrans Banten, 2011)
Penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  kondisi ketenagakerjaan  di  Provinsi  Banten  dan  faktor-faktor yang dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja.

## METODE PENELITIAN
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa data cross section delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten,  yaitu  Kabupaten  Pandeglang,  Kabupaten Lebak,  Kabupaten  Tangerang,  Kabupaten  Serang, Kota  Tangerang,  Kota  Cilegon,  Kota  Serang,  dan Kota Tangerang Selatan serta data time series selama 10  tahun  dari  tahun  2001–2011.    Adapun  data-data yang  digunakan  sebagai  variabel  dalam  pemodelan, yaitu  jumlah  tenaga  kerja  disektor  pertanian  dan jumlah  tenaga  kerja  disektor  jasa,  upah  minimimum kabupaten  (UMK),  PDRB,  pengeluaran  per  kapita, dan investasi. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans),  perpustakaan,  jurnal  ilmiah,  dan buku teks yang relevan dengan penelitian ini.Variabel- variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah PDRB, Upah Minimum Kabupaten (UMK), Investasi, dan Konsumsi. Objek dari penelitian ini adalah Provinsi Banten  dengan  kurun  waktu  yang  digunakan  data penelitian ini adalah 2001-2011.
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  dan regresi  data  panel.  Analisis  perkembangan  kondisi ketenagakerjaan  di  sektor  pertanian  dan  sektor  jasa menggunakan  analisis  deskriptif  sedangkan  analisis regresi  data  panel  digunakan  untuk  melihat  faktor- faktor  yang  memengaruhi  penyerapan  tenaga  kerja sektor  pertanian  dan  jasa  di  Provinsi  Banten.  Selain itu,  variabel-variabel  yang  memengaruhi  penyerapan
tenaga kerja sektor pertanian dan jasa, juga dianalisis dalam  penelitian  ini.  Pengolahan  data  menggunakan Eviews 6.1 dan Microsoft Excel 2007.
Analisis  deskriptif  digunakan  untuk  memberikan penjelasan situasi ketenagakerjaan sektor pertanian dan jasa dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Setelah itu,  deskripsi  variabel-variabel  yang  memengaruhi penyerapan  tenaga  kerja,  seperti  PDRB,  upah  riil, investasi,  dan  pengeluaran  per  kapita  dibahas  pada penelitian ini.
Data  panel  merupakan  gabungan  antara data cross section dan  data time  series. Data cross  section merupakan  data  yang  dikumpulkan  dalam  satu waktu  terhadap  banyak  individu  sedangkan  data time  series merupakan  data  yang  dikumpulkan  dari waktu  ke  waktu  terhadap  suatu  individu  (Gujarati, 2004).  Menurut  Baltagi  (2005),  keunggulan  dari menggunakan  analisis  data  panel  antara  lain  sebagai berikut: 1) mengontrol heterogenitas  data  individual dalam suatu periode waktu; 2) memberikan informasi yang  lebih  luas,  mengurangi  kolinearitas  di  antara variabel, memperbesar derajat bebas, dan lebih efisien; 3)  dapat  menentukan  perubahan  dinamis  ( dynamic of  adjusment );  4)  mengidentifikasi  dan  mengukur pengaruh-pengaruh  yang  tidak  terdeteksi  dalam  data cross section dan time series saja; 5) digunakan untuk membuat  dan  menguji  model  perilaku  yang  lebih kompleks  dibandingkan  analisis  data cross  section atau time  series murni;  dan  6)  meminimalkan  bias yang  dihasilkan  oleh  agregasi  individu  karena  unit data yang digunankan lebih banyak. Keunggulan data panel tersebut menunjukan bahwa data panel membuat peneliti lebih fleksibel dalam memodelkan perbedaan sifat  tiap  data  pengamatan    dibandingkan  dengan metode cross section maupun time series lainnya.
Pertanian Pertambangan Industri Listrik BangunanPerdaganganTransportasi Keuangan Jasa 15,00 0,00 5,00 20,00 25,00 -5,00 10,00 30,00
Model data panel menggunakan data time series adalah sebagai berikut:
Y t = β 0 + β 1 X t + μ t ; t = 1,2,.., T
Simbol  T  menjelaskan  banyaknya  data time  series , sedangkan model data panel menggunakan data cross section adalah sebagai berikut:
Y i = β 0 + β 1 X i + μ i ; i= 1,2,.., N
Simbol N adalah banyaknya data cross section. Data panel  merupakan  gabungan  dari  data time  series dan cross  section maka  model  panel  data  dapat  ditulis sebagai berikut:
Y it = β 0 + β 1 X it + μ it
Tujuan  pembangunan  yang  merata  di  segala  aspek terutama ketenagakerjaan, menuntut pemerintah untuk mampu  menyediakan  lapangan  kerja  dengan  jumlah dan  kualitas  yang  sesuai.  Kebijakan-kebijakan  telah dikeluarkan  pemerintah  untuk  dapat  menjamin  taraf kehidupan  yang  layak  bagi  tenaga  kerjanya  melalui tingkat  upah.  Salah  satu  kebijakan  yang  ditetapkan pemerintah  adalah    kebijakan    upah    minimum. Kebijakan penetapan upah minimum dilakukan untuk melindungi para pekerja dari pemberian upah rendah. Akan  tetapi,  kebijakan  tersebut  berdampak    pada peningkatan  jumlah  pengangguran.  Kenaikan  upah minimum  menyebabkan  kenaikan  biaya  yang  harus dikeluarkan  pada  perusahaan  manufaktur. Akibatnya, perusahaan  harus  mengurangi  biaya  tersebut  dengan mengurangi  jumlah  tenaga  kerja  untuk  menghindari kerugian  karena  meningkatnya  biaya  yang  harus dikeluarkan.  Selain  itu,  kebijakan  tersebut  dapat menurunkan  penyerapan  tenaga  kerja  pada  sektor manufaktur dan banyak  pekerja yang beralih ke sektor lain.
Permasalahan  tingginya jumlah pengangguran dialami oleh  salah satu  daerah   otonom,  yaitu  Provinsi  Banten. Tingkat    pengangguran    di  Provinsi    Banten    lebih tinggi  dibandingkan  provinsi  lainnya  di  Pulau  Jawa. Tingkat pengangguran di Provinsi Banten pada tahun 2010  mencapai  13,06%.  Provinsi  Banten  merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa  dengan  tingkat  pertumbuhan  mencapai  11,1% pada tahun 2006–2010. Namun, pertumbuhan ekonomi yang  tinggi  tidak  menjamin  mengurangi  jumlah pengangguran yang ada.
Hukum  Okun  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan yang  erat  antara  tingkat  pengangguran  dengan  GDP. Tingkat  pengangguran  dengan  GDP  riil  memiliki hubungan  yang  negatif  (Mankiw,  2007).  Hasil pernyataan  tersebut,  dapat  diartikan  bahwa  terdapat hubungan  yang  positif  antara  kesempatan  kerja dengan  GDP  riil.  Sektor  pertanian  dan  sektor  jasa yang  memberikan    kontribusi  besar    pada  PDRB belum    mampu    memiliki  laju  penyerapan    tenaga kerja    yang    baik  dibandingkan    sektor  lain.  Sektor pertanian    memiliki  laju  penyerapan  tenaga  kerja terendah  dengan  rata-rata  sebesar  -2,02%,  sedangkan sektor  jasa  hanya  memiliki  rata-rata  laju  penyerapan sebesar  9,76%.  Kedua  sektor  ini  diharapkan  mampu memeperluas  kesempatan  kerjan  sehingga  dapat menampung  penawaran  tenagakerja  pascakebijakan upah  minimum  sektor  manufaktur  dan  mengurangi masalah pengangguran yang ada. Kerangka pemikiran penelitian selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.

## HASIL

## Penyerapan  Tenaga  Kerja  Sektor  Pertanian  dan Sektor Jasa
Proses  pembagunan  ekonomi  memerlukan  Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Penggunaan  SDM  dalam  pembangunan  menjadi  hal yang penting karena pertumbuhan ekonomi diciptakan dari  SDM  yang  berkualitas.  Perluasan  lapangan pekerjaan dan penggunaan tenaga kerja yang produktif dengan pemberian upah yang layak juga memengaruhi terciptanya  pertumbuhan  ekonomi  jangka  panjang. Upah  yang  layak  dapat  meningkatkan  pendapatan pekerja  yang  berdampak  pada  daya  beli  sehingga meningkatkan permintaan efektif.
Penetapan  kebijakan  otonomi  daerah  terjadi pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  dalam  mengatur  tingkat  upah. Kebijakan  upah  minimum  regional  merupakan  salah satu  regulasi  pemerintah  yang  bertujuan  agar  tenaga kerja  dapat  memperoleh  upah  yang  layak.  Kebijakan upah  minimum  dirasakan  menguntungkan  dari  sisi penawaran tenaga kerja karena akan memperoleh upah di atas tingkat upah minimum yang telah ditetapkan. Hal  tersebut  menyebabkan  meningkatnya  penawaran tenaga  kerja.  Melihat  dari  sisi  permintaan,  hal  yang terjadi  adalah  sebaliknya.  Upah  merupakan  bagian dari biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Tingkat upah yang meningkat akan meningkatkan biaya yang

## Penetapan upah minimum
Masalah penyerapan tenaga kerja sektor manufaktur
Beralihnya pekerja sektor manufaktur ke sektor-sektor lain Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan sektor jasa
Gambaran kondisi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan sektor jasa Faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan sektor jasa Upah minimum Investasi Konsumsi Regresi data panel Implikasi kebijakan
Gambar 3. Kerangka pemikiran penelitian PDRB riil
dikeluarkan  perusahaan  tersebut.  Salah  satu  jalan supaya  biaya  yang  dikeluarkan  perusahaan  tidak melebihi keuntungan yang diperolehnya adalah dengan mengurangi  permintaan  tenaga  kerja.  Hal  ini  akan berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja.
Provinsi  Banten  memiliki  tingkat  pengangguran terbuka  tertinggi  di  Pulau  Jawa  (Tabel  2).  Tingkat pengangguran  Provinsi  Banten  periode  2008–2011 mengalami  penurunan  dari  15,18%  menjadi  13,06%, namun  angkanya  tetap  tinggi  dibandingkan  dengan provinsi lain. Tingginya angka pengangguran terbuka menunjukan  bahwa  terdapat  masalah  penyerapan tenaga  kerja  pada  sektor-sektor  ekonomi  di  Provinsi Banten.Tingginya  tingkat  pengangguran  di  Provinsi Banten diduga karena kualitas pertumbuhan ekonomi Banten  yang  belum  optimal  dan  kualitas  SDM  yang masih  terbatas.Pertumbuhan  ekonomi  yang  kurang dipacu oleh pertumbuhan investasi, memiliki dampak pada penyerapan tenaga kerja yang terbatas. Rendahnya kualitas SDM dilihat dari tingginya angkatan kerja yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah dan budaya masyarakat yang belum berorientasi kepada daya saing dan produktivitas.
Kontribusi  suatu  sektor  dalam  pembentukan  PDRB daerah,  menunjukan  kemampuan  sektor  tersebut dalam  menyerap  tenaga  kerja.  PDRB  memiliki
hubungan  negatif  dengan  tingkat  pengangguran. Hal  ini  berarti,  semakin  tinggi  nilai  PDRB  maka pengangguran  akan  berkurang.  Berkurangnya  tingkat pengangguran  menunjukan  bahwa  sekor  tersebut mampu  menciptakan  lapangan    pekerjaan    sehingga dapat    menyerap    kelebihan  penawaran  tenaga  kerja yang terjadi. Pertanian dan jasa merupakan dua sektor yang  memiliki  kontribusi  yang  cukup  besar  dalam pembentukan PDRB total di Provinsi Banten (Gambar 1). Periode 2001–2011, sektor pertanian memiliki rata- rata kontribusi sebesar 8,19% dan sektor jasa sebesar 4,29%.
Hasil  Estimasi  Model  dan  Faktor-faktor  yang Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Periode 2001-2011
Hasil  estimasi  menunjukan  nilai-p  F-stat  sebesar 0,000000 lebih kecil dari alpha 5%. Hal ini menunjukan uji-F  signifikan  pada  taraf  nyata  5%,  yang  berarti minimal  ada  satu  peubah  bebas  berpengaruh  nyata dalam model penyerapan tenaga kerja sektor pertanian sehingga model penduga sudah layak untuk menduga parameter  yang  ada  dalam  fungsi.  Nilai  R- Squared (R2) weighted atau koefisien determinasi menunjukan keragaman  tenaga  kerja  di  sektor  pertanian  dapat dijelaskan  oleh  variabel  independen  yang  dimasukan ke  dalam  model,  yaitu  upah  minimum,  konsumsi,
investasi,  dan  PDRB  sebesar  99,9865%,  sedangkan sisanya 0,0135% dijelaskan oleh variabel lain di luar model (Tabel 4).
Model  persamaan  regresi  penyerapan  tenaga  kerja  di sektor  pertanian  data  panel  terbaik  yang  didapatkan dari hasil pengolahan dengan model fixed effect adalah sebagai berikut:
lnTK = 1,034305 - 0,357867lnUMK it +
1,851248lnKON it -  0,003978lnINV it + 0,194856lnPDRB it + e it
Faktor-faktor    yang      memengaruhi    besarnya penyerapan  tenaga  kerja  di  sektor  pertanian  adalah upah  minimum,  konsumsi,  investasi,  dan  PDRB. Variabel upah minimum berpengaruh nyata pada taraf 5% terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Hal  ini  ditunjukan  dari  nilai-p  t-stat,  yaitu  0,0000 lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata 5%). Nilai koefisien upah  minimum  yang  dihasilkan  sebesar  -0,357867. Artinya, peningkatan upah minimum sebesar 1% akan menurunkan  jumlah  penyerapan  tenaga  kerja  sektor pertanian sebesar 0,357867% ( cateris paribus ) dengan asumsi variabel yang lain konstan. Hal ini sesuai dengan penelitian  Sitanggang  dan  Nachrowi  (2004).Sektor pertanian  cenderung  menawarkan  tingkat  upah  yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor manufaktur. Kenaikan upah minimum di sektor manufaktur, tidak membuat  pekerja  tertarik  untuk  bekerja  di  sektor pertanian.Tingkat  upah  yang  relatif  rendah  menjadi salah satu faktor kurangnya minat pekerja untuk bekerja di sektor pertanian sehingga berakibat pada penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja.
Variabel  konsumsi  berpengaruh  nyata  pada  taraf  5% terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  sektor  pertanian. Hal  ini  ditunjukkan  dari  nilai-p  t-stat,  yaitu  0,0000 lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata 5%). Nilai koefisien konsumsi yang dihasilkan sebesar 1,851248. Artinya, peningkatan  konsumsi  sebesar  1%  akan  menaikan jumlah  penyerapan  tenaga  kerja  sektor  pertanian sebesar  1,851248%  ( cateris  paribus )  dengan  asumsi variabel  yang  lain  konstan.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  Mahyuddin  dan  Majdah  (2010)  dan  teori Harord-Domar mengenai pengeluaran masyarakat.
Variabel  investasi  berpengaruh  nyata  pada  taraf  5% terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  sektor  pertanian. Hal  ini  ditunjukan  dari  nilai-p  t-stat,  yaitu  0,0000 lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata 5%). Nilai koefisien investasi  yang  dihasilkan  adalah  sebesar  -0,003978 yang  artinya  peningkatan  investasi  sebesar  1%  akan menurunkan  jumlah  penyerapan  tenaga  kerja  sektor pertanian sebesar 0,003978% ( cateris paribus ) dengan asumsi variabel yang lain konstan. Hal ini tidak sesuai dengan  hipotesis  awal  dimana  investasi  berpengaruh positif dengan penyerapan tenaga kerja.
Variabel  PDRB  sektor  pertanian  berpengaruh  nyata pada  taraf  5%  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja sektor  pertanian.  Hal  ini  ditunjukkan  dari  nilai-p t-stat  yaitu  0,0000  lebih  kecil  dari  0,05  (taraf  nyata 5%).  Nilai  koefisien  PDRB  yang  dihasilkan  adalah sebesar  0,194856,  yang  artinya  peningkatan  PDRB sektor  pertanian  sebesar  1%  akan  menaikan  jumlah penyerapan  tenaga  kerja  sektor  pertanian  sebesar 0,194856% ( cateris  paribus ) dengan  asumsi  variabel yang  lain  konstan.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian Siregar dan Sukwika (2007), Hukum Okun, dan teori Harrord  Domar  yang  menyatakan  bahwa  terdapat hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dengan penyerapan tenaga kerja.

## Hasil  Estimasi  Model  dan  Faktor-faktor  yang Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Jasa Periode 2001–2011
Model  persamaan  regresi  penyerapan  tenaga  kerja di  sektor  jasa  data  panel  terbaik  diperoleh  dari  hasil pengolahan dengan model fixed effect adalah sebagai berikut:
lnTK = -0,011468  +  0.355376lnUMK it + 0.416579lnKON it +  0.016880lnINV it + 0.259603lnPDRB it + e it
Tabel 4. Hasil estimasi model penyerapan tenaga kerja sektor  pertanian  di  Provinsi  Banten  periode 2001–2011 Variable Coefficient Prob. UMK -0,357867 0,0000* KON 1,851248 0,0000* INV -0,003978 0,0061* PDRB 0,194856 0,0000* C 1,034305 0,0000 Weighted Statistics R- squared 0,999865
Prob (F- statistic )                    0,000000 Sum squared resid 83,24834 Durbin-Watson stat 1,964762
Unweighted Statistics R- squared 0,994029
Sum squared resid 9,859344 Keterangan: (*) signifikan pada taraf 5%.
Variabel upah minimum  berpengaruh nyata pada taraf 5% terhadap penyerapan tenaga kerja sektor jasa (Tabel 5). Hal ini ditunjukkan dari nilai-p t-stat, yaitu 0,0000 lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata 5%). Nilai koefisien upah  minimum    yang    dihasilkan  adalah  sebesar 0,355376,  yang  artinya  peningkatan  upah  minimum sebesar 1% akan menaikan jumlah penyerapan tenaga kerja sektor jasa sebesar 0,355376% ( cateris paribus ) dengan asumsi variabel yang lain konstan.
Sektor  jasa  memiliki  dua  subsektor,  yaitu  subsektor pemerintahan umum dan subsektor swasta. Subsektor swasta  terdiri  atas  jasa  sosial  kemasyarakatan,  jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  karakteristik tenaga kerja sektor jasa di Provinsi Banten adalah padat karya. Kenaikan upah minimum di sektor manufaktur akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor ini  karena  jasa  merupakan  sektor  yang output- nya berupa jasa. Peran tenaga kerja tdak dapat digantikan oleh  mesin  atau  teknologi  dan  perannya  dibutuhkan dalam menghasilan output di sektor jasa.
Variabel  konsumsi  berpengaruh  nyata  pada  taraf  5% terhadap penyerapan tenaga kerja sektor jasa. Hal ini ditunjukan dari nilai-p t-stat, yaitu 0,0028 lebih kecil dari  0,05  (taraf  nyata  5%).  Nilai  koefisien  konsumsi yang  dihasilkan  adalah  sebesar  0,416579.  Artinya, peningkatan konsumsi sebesar 1% akan meningkatkan jumlah  penyerapan  tenaga  kerja  sektor  jasa  sebesar 0,416579%  ( cateris  paribus )  dengan  asumsi  variabel yang lain konstan. Hal ini sesuai dengan teori Harord- Domar  mengenai  pengeluaran  masyarakat.  Koefisien estimasi  variabel  konsumsi  di  sektor  jasa  lebih  kecil dibandingkan dengan sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki nilai koefisien sebesar 1,851248, sedangkan sektor    jasa    sebesar  0,416579.  Hal  ini  menunjukan bahwa  pertumbuhan  konsumsi  yang  dikeluarkan masyrakat  lebih  besar  untuk  sektor  pertanian,  seperti konsumsi  makanan.  Tabel  6  menunjukkan  laju pertumbuhan  konsumsi  makanan  dan  konsumsi nonmakanan selama periode 2008-2011. Rata-rata laju pertumbuhan  konsumsi  makanan  mencapai  13,76% lebih  besar  dibandingkan  konsumsi  nonmakanan (12,14%).
Variabel  investasi  berpengaruh  nyata  pada  taraf  5% terhadap penyerapan tenaga kerja sektor jasa. Hal ini ditunjukkan dari nilai-p t-stat, yaitu 0,0001 lebih kecil dari  0,05  (taraf  nyata  5%).  Nilai  koefisien  investasi
sebesar  0,016880  yang  artinya  peningkatan  investasi sebesar 1% akan menaikan jumlah penyerapan tenaga kerja sektor jasa sebesar 0,016880% ( cateris paribus ) dengan  asumsi  variabel  yang  lain  konstan.  Hal  ini sesuai dengan teori penyerapan tenaga kerja yang salah satu faktor utamanya adalah investasi.
Investasi  dapat  dijadikan  modal  untuk  membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam perluasan lapangan pekerjaan yang ada. Pembelanjaan penunjang untuk  membangun  rumah  tempat  tinggal,  bangunan kantor,  serta  bangunan  pabrik  dan  lainnya  yang nantinya  digunakan  untuk  mendirikan  perusahaan dan  perbaikan  bagi  kinerja  perusahaan  tersebut. Selain itu, investasi akan memberikan pengaruh  pada pertumbuhan    nasional  karena  investasi  merupakan salah  satu  komponen  dari  pembentukan  pendapatan nasional atau PDB, yaitu Y = C + I + G + NX. Hasil estimasi menunjukan bawa investasi pada sektor jasa lebih  bersifat  padat  karya  atau labour intensif.  Hal ini  berarti,  investasi  digunakan  sepenuhnya  untuk menunjang  tenaga  kerja  di  sektor  jasa.  Hal  tersebut dapat berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sektor jasa dan sektor pertanian memiliki jenis komoditas yang berbeda. Komoditas sektor pertanian dapat  ditingkatkan  kualitasnya  dengan  penggunaan teknologi,  sedangkan  produk  yang  dihasilkan  sektor jasa  tidak  terlalu  berpengaruh  terhadap  penggunaan teknologi  karena output -nya  berupa  jasa  yang  secara langsung dihasilkan pekerja.
Tabel  5.    Hasil  estimasi  model  penyerapan  tenaga kerja sektor jasa di Provinsi Banten periode 2001–2011 Variable Coefficient Prob. UMK 0,355376 0,0000* PDRB 0,259603 0,0000* KON 0,416579 0,0028* INV 0,016880 0,0001* C -0,011468 0,8507 Weighted statistics R- squared 0,999237 Prob (F- statistic )                      0,000000 Sum squared resid 87,16565 Durbin-Watson stat 1,990026 Unweighted statistics
R- squared 0,996025 Sum squared resid 6,179652
Keterangan: (*) signifikan pada taraf 5%.
Variabel  PDRB  sektor  jasa  berpengaruh  nyata  pada taraf 5% terhadap penyerapan  tenaga kerja sektor jasa. Hal  ini  ditunjukkan  dari  nilai-p  t-stat,  yaitu  0,0000 lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata 5%). Nilai koefisien PDRB  sektor  jasa  yang  dihasilkan  sebesar  0,259603. Artinya,  peningkatan  PDRB  sektor  jasa  sebesar  1% akan  meningkatkan  jumlah    penyerapan  tenaga  kerja pada sektor jasa sebesar 0,259603% ( cateris paribus ) dengan  asumsi  variabel  yang  lain  konstan.  Hal  ini sesuai dengan Hukum Okun dan teori Harrord Domar yang  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  antara pertumbuhan  ekonomi  dengan  penyerapan  tenaga kerja. Koefisien estimasi dari PDRB sektor jasa lebih kecil  dibandingkan  dengan  koefisien  estimasi  sektor pertanian.  Sektor  jasa  memiliki  koefisien  sebesar 0,259603,  sedangkan    sektor    pertanian    sebesar 0,194856.H  al  ini  menunjukkan  bahwa  sektor pertanian memiliki kontribusi yang lebih besar dalam pembentukan PDRB dibandingkan dengan sektor jasa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hasil    penelitian    ini  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  sektor  pertanian  memberikan  kontribusi penyerapan  tenaga  kerja  terbesar  di  Provinsi  Banten selama  periode  2001–2001,  tetapi  terus  mengalami penurunan  hingga  tahun  2011.  Faktor-faktor  yang memengaruhi  penyerapan  tenaga  kerja  sektor pertanian dan  sektor jasa  di Provinsi Banten adalah sebagai berikut. Hasil estimasi model sektor pertanian menunjukan bahwa variabel UMK, konsumsi, investasi, dan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyerapan  tenaga  kerja  di  sektor  pertanian.Variabel UMK  dan  investasi  memiliki  hubungan  yang  negatif dengan  penyarapan  tenaga  kerja  di  sektor  pertanian sedangkan  variabel  konsumsi  dan  PDRB  memiliki hubungan yang positif. Hasil estimasi model sektor jasa menunjukan bahwa variabel UMK, konsumsi, investasi,
dan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian.Variabel- variabel  tersebut  memiliki  hubungan  yang  positif dengan penyerapan tenaga kerja di sektor jasa.

## Saran
Saran  yang  dapat  direkomendasikan  dari  penelitian ini  adalah  pemerintah  Provinsi  Banten  diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi PDRB  sektor  pertanian  dan  sektor  jasa.  Hal  tersebut dilakukan  dengan  upaya  mempermudah  akses  untuk meringankan dan mengembangkan bisnis di sektor jasa dan pembangunan infrastruktur di sektor pertanian yang berpengaruh  pada  penyerapan  tenaga  kerja  di  kedua sektor.  Di  samping  itu,  pemerintah  Provinsi  Banten diharapkan  lebih  memperhitungkan  tingkat  upah dengan menyesuaikannya kebutuhan hidup minimum para pekerja. Salah satu alasan sektor pertanian banyak ditinggalkan  tenaga  kerja  adalah  tingkat  upah  yang rendah.  Pemberian  upah  yang  optimal,  diharapkan mampu  meningkatkan  minat  pekerja  untuk  bekerja di  sektor  pertanian.  Pemerintah  Provinsi  Banten diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, baik untuk konsumsi makanan maupun nonmakanan. Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  pemerintah adalah  meningkatkan  pendapatan  yang  disesuaikan dengan  kondisi  inflasi  dan  pemberian  upah  yang optimal.  Selanjutnya,  pemerintah  Provinsi  Banten diharapkan memerhatikan kondisi lapangan pekerjaan di Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang Selatan yang memiliki potensi besar dalam peyerapan tenaga kerja sektor  pertanian  dan  sektor  jasa.  Keempat  variabel independent dalam  penelitian  ini  dapat  dijadikan pertimbangan  pemerintah  provinsi  dalam  membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kondisi penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian dan sektor jasa.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia . Jakarta: BPS.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2011. Kota  Tangerang Selatan dalam Angka. Jakarta: BPS. [BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2011. Kabupaten Pandeglang dalam Angka. Jakarta: BPS.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2011. Kabupaten Tangerang dalam Angka . Jakarta: BPS. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. Kabupaten Lebak dalam Angka. Jakarta: BPS.
Tabel  6.  Laju  pertumbuhan  konsumsi  makanan  dan nonmakanan di Provinsi Banten (%)
Tahun Makanan Nonmakanan 2008 8,36 2,95 2009 14,71 13,74 2010 21,31 26,62 2011 10,68 5,23 Rata-rata 13,76 12,14 Sumber: BPS, 2011.
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. Kabupaten Serang dalam Angka. Jakarta: BPS [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. Kota Cilegon dalam Angka. Jakarta: BPS [BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2011. Kota  Tangerang dalam Angka . Jakarta:  BPS [BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2011. Produk  Domestik Regional Bruto Provinsi Banten .Jakarta: BPS.
[BPS] Badan Pusat Statistik.  2003. Statistik Pertanian Indonesia. Jakarta: BPS. [BPS] Badan Pusat Statistik.  2011. Kota Serang dalam Angka. Jakarta: BPS. Baltagi  BH.  2005. Econometrics  Analysis  of  Panel Data . England: John Willey & Sons Ltd.
[ILO]  International  Labour  Organization.  2011. Perdagangan  dan  Pekerjaan  di  Sektor  Jasa Indonesia. Jakarta: ILO.
Gudjarati D. 2004. Ekonometrika Dasar. Zain Sumarno dan Zein [penerjemah]. Jakarta: Erlangga.
[Kemenakertrans]  Kementrian  Tenagakerja  dan
Transmigrasi  Provinsi  Banten.  2001-2011. Situasi  Kerja dan Kesempatan Kerja Kabupaten dan  Kota  di  Provinsi  Banten. Banten: Kemenakertrans.
Mahyuddin, Majdah MZ. 2010. Elastisitas permintaan tenagakerja  dan  kekauan  upah  riil  sektoral  di Sulawesi  Selatan. Jurnal Agro  Ekonomi 28(2): 113–132 Mankiw  GN.  2007. Teori  Makroekonomi .Edisi  ke-6. Nurmawan [penerjemah]. Jakarta: Erlangga.
Peraturan Menteri Tenaga kerja No. PER03/MEN/1997 tentang Upah Minimum Regional. Simanjuntak  P J. 1998. Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia. Jakarta: FE UI. Siregar  H,  Sukwika  T.  2007.  Faktor-faktor  yang memengaruhi  kinerja  pasar  tenaga  kerja  dan implikasi  kebijaknnya  terhadap  sektor-sektor pertanian di Kabupaten Bogor. Socio-Economic Of Agriculturre And Agribusiness 7(3):1–22. Sitanggang  IR, Nachrowi ND. 2004. Pengaruh struktur ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sektoral: analisis model demometrik di 30 Provinsi pada 9  sektor  di  Indonesia, Jurnal  Ekonomi  dan Pembangunan Indonesia 5(1): 83-102. Todaro  S.  2000.  Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia
Ketiga.Edisi  Ke-7.Munandar  [penerjemah].
Jakata: IPB Press.