Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 155-177

## RESPON PETANI PADI SAWAH TERHADAP KEBIJAKAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DI KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT

## RESPONSE OF RICE FARMERS ON INCENTIVE AND DISCENTIVE POLICIES IN TASIKMALAYA CITY, JAWA BARAT
Aprilliza Naura 1* , Lies Sulistyowati 2 , Maman Haeruman Karmana 2
1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM.21, Jatinangor 40363
2 Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM.21, Jatinangor 40363
* E-mail: aprilliza.naura@yahoo.com (Diterima 31-10-2019; Disetujui 29-11-2019)

## ABSTRAK
Kebijakan insentif dan disinsentif nampaknya belum ideal menjadikan petani padi mengendalikan alih fungsi lahan. Hal ini menuntut respon petani terhadap kebijakan insentif dan disinsentif yang diinginkan agar terciptanya kesesuaian antara keinginan pemerintah dan petani. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan karakteristik petani padi dan menganalisis respon petani terhadap kebijakan insentif dan disinsentif. Metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan jumlah responden 206 petani  padi  dan  teknik  sampel  proporsionate  stratified  random  sampling.  Metode  analisis karakteristik petani menggunakan analisis statistik deskriptif serta respon petani terhadap kebijakan insentif dan disinsentif menggunakan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik petani yaitu umur petani tergolong kelompok umur produktif; sebagian besar petani menempuh pendidikan hingga  tingkat  SD;  petani  memiliki  pendapatan  rendah  dalam  satu  musim  tanam  yaitu  Rp. 1.607.000,-;  mayoritas  petani  termasuk  dalam  kategori  luas  lahan  garapan  sempit  seluas  0,23  ha; Rata-rata jumlah tanggungan keluarga sebanyak 3 orang; segi pengalaman bertani memiliki ilmu dan pengalaman yang sudah cukup; dan status lahan yang mendominasi yaitu lahan sakap. Respon petani terhadap kebijakan insentif dan disinsentif rata–rata petani sangat setuju dengan kebijakan insentif dan setuju dengan kebijakan disinsentif serta sosialisasi LP2B yang tergolong cukup rendah.
Kata kunci: respon, insentif, disinsentif, konversi lahan

## ABSTRACT
It seems that the incentive and disincentive policies are not yet ideal to make rice farmers control land conversion. This requires the response of farmers to the incentive and disincentive policies that are  desired  in  order  to  create  a  match  between  the  wishes  of  the  government  and  farmers.  The purpose of the study was to describe the characteristics of rice farmers and analyze the response of farmers to incentive and disincentive policies. The research method is quantitative research with the number  of  respondents  206  rice  farmers  and  the  proporsionate  stratified  random  sampling technique. The method of analyzing farmers 'characteristics uses descriptive statistical analysis and farmers' responses to incentive and disincentive policies using a Likert scale. The results showed the characteristics  of  farmers,  namely  the  age  of  farmers  classified  as  productive  age  groups;  most farmers take education up to elementary school level; farmers have a low income in one growing season, which is Rp. 1,607,000; the majority of farmers are included in the narrow area of arable land area of 0.23 ha; The average number of family dependents is 3 people; in terms of farming experience  having  sufficient  knowledge  and  experience;  and  the  dominating  land  status  is  sakap land. Farmers responses to the incentive and disincentive policies on average farmers strongly agree with the incentive policy and agree with the disincentive policy and the socialization of LP2B which is quite low.
Keywords: response, incentives, disincentives, land conversion

## PENDAHULUAN
Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang memiliki luas lahan sawah paling  tinggi  diantara  luas  lahan  kota lainnya  karena  sektor  pertanian  yang merupakan tumpuan utama dalam menopang perekonomian.
Tabel 1. Total Luas Lahan Sawah Kota-Kota di Provinsi Jawa Barat No Kota Total luas lahan sawah tahun 2012-2016 (ha) 1 Bogor 2.773,68 2 Sukabumi 7.643,45 3 Bandung 5.421,87 4 Cirebon 1.289,15 5 Bekasi 2.579,60 6 Depok 858,01 7 Cimahi 1.032,43 8 Tasikmalaya 30.623,23 9 Banjar 16.320,68
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017
Menurut  Peraturan  Daerah  Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012, Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang menetapkan lahan pertanian pangan dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  sebagai  upaya  perlindungan lahan pertanian pangan abadi. Kecamatan yang termasuk dalam kawasan LP2B yaitu Kecamatan  Mangkubumi,  Kecamatan Kawalu, Kecamatan Purbaratu dan Kecamatan Cibeureum.
Kecamatan Purbaratu memiliki tujuh kelurahan dengan jumlah luas lahan sawah  497  ha  dan  mengalami  penurunan luas lahan sawah sebesar 5 ha (1%) (Dinas Pertanian  Kota  Tasikmlaya,  20017). Daerah  penelitian  dipilih  Kecamatan
Purbaratu, Kota Tasikmalaya karena Kota Tasikmalaya  memiliki  luas  lahan  sawah paling  tinggi  di  Jawa  Barat,  tetapi  lahan pertanian  semakin  berkurang  karena mengalami  perubahan  pembangunan  non pertanian. Kecamatan Purbaratu termasuk dalam  kawasan  LP2B  dan  penentuan Kecamatan ini secara acak.
Kebijakan  mengenai  perlindungan lahan  pertanian  UU  Republik  Indonesia
Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (LP2B),  lahan  memiliki fungsi  utama  mendukung  ketahanan pangan.  Pengendalian  yang  diterapkan dan  memiliki  dasar  hukum  berdasarkan UU  no  26  tahun  2007  tentang  penataan ruang mengenai pengendalian pemanfaatan  ruang  dilakukan  melalui kebijakan insentif dan disinsentif.
Kebijakan-kebijakan  yang  sudah ada  ternyata  masih  belum  ideal  untuk menjadikan petani padi tetap mempertahankan  lahan  pertanian.  Belum ada  pengawasan  yang  konsisten  dari pemerintah  dan  belum  tersosialisasinya kebijakan dengan baik kepada petani akan kebijakan  tersebut.  Peninjauan  kembali sangat dibutuhkan untuk kebijakan insentif dan disinsentif yang telah ada atau mendengar kebijakan baru dari petani padi di Kecamatan Purbaratu,
Kota

## MIMBAR AGRIBISNIS
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 155-177
Tasikmalaya.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  1)  mendeskripsikan  karakteristik petani  padi,  dan  2)  menganalisis  respon petani terhadap kebijakan LP2B terutama kebijakan  insentif  dan  disinsentif  dalam pengendalian lahan pertanian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini didesain secara kuantitatif  dengan  menggunakan  teknik survei.  Tempat  penelitian  dilakukan  di Kelurahan  Sukaasih  dan  Sukamenak, Kecamatan  Purbaratu,  Kota  Tasikmalaya pada bulan Mei 2019. Variabel penelitian terdiri  dari  insentif  dan  disinsentif pengendalian  alih  fungsi  lahan.  Besar responden  sebesar  206  petani  dari  424 populasi petani padi. Teknik pengambilan sampel  dilakukan  secara Proporsionate stratified  random  sampling .  Teknik pengumpulan  data  yaitu  data  primer diperoleh dari responden melalui
wawancara
terstruktur dengan menggunakan  kuesioner.  Data  sekunder diperoleh  dari  dinas  pertanian,  penyuluh pertanian  dan  Badan  Pusat  Stastistik. Karakteristik  petani  padi  menggunakan analisis statistik deskriptif. Respon petani terhadap kebijakan insentif dan disinsentif dianalisis dengan skala likert.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Petani Padi
Karakteristik  petani  padi  yang diteliti  yaitu  umur,  tingkat  pendidikan formal, pendapatan usahatani, luas lahan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman usahatani,  dan  status  kepemilikan  lahan. Berikut penjabaran karakteristik petani:
1. Umur
Umur  petani  merupakan  aspek penting  dan  salah  satu  faktor  yang berpengaruh  terhadap  aktivitas  di  sektor pertanian.  Umur  petani  padi  sawah  yang paling muda  yaitu berumur 29 tahun dan 88  tahun  merupakan  umur  yang  paling tua.  Rata-rata  umur  petani  di  Kelurahan Sukamenak dan Kelurahan Sukaasih yaitu 57  tahun  yang  diduduki  oleh  kelompok umur  petani  dengan  rentang  usia  53  -  64 tahun.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kelompok  dengan  rentang  usia  tersebut merupakan  kelompok  umur  produktif. Berikut komposisi umur petani padi pada Tabel 2:
Tabel 2. Komposisi Umur Petani
No Umur (th) Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 1 29 – 40 18 8,74 2 41 – 52 52 25,24 3 53 – 64 75 36,41 4 65 – 76 54 26,21 5 77 – 88 7 3,40 Jumlah 206 100.00 Sumber: Data diolah, 2019
Menurut Nurhasikin (2013),
manusia  produktif  apabila  memiliki  usia 15-64  tahun.  Usia  produktif  merupakan usia  ideal  bekerja  dan  mempunyai kemampuan  meningkatkan  produktivitas kerja  serta  memiliki  kemampuan  besar menyerap  informasi  dan  teknologi  yang inovatif di bidang pertanian.
Petani  yang  mendapatkan  bantuan pemerintah  mayoritas  petani  produktif dalam  mengusahakan  budidaya  padi karena  petani  memiliki  kerja  otot  yang kuat  serta  fungsi  indera  sangat  baik sehingga berpengaruh terhadap keinginan petani  dalam  menyerap  atau  mengadopsi sesuatu yang baru demi mengembangkan usahatani yang lebih inovatif dan maju. 2. Tingkat Pendidikan Tingkat  pendidikan  petani  adalah jenjang  atau  tingkat  pendidikan  formal yang  pernah  ditempuh  petani  dan  diukur berdasarkan  lamanya  petani  menempuh pendidikan formal. Petani tidak ada yang menempuh pendidikan non formal.
Tingkat  pendidikan  formal  yang  pernah ditempuh petani/ responden.
Tabel 3. Komposisi Pendidikan Formal Petani
No Pendidikan Formal Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 1 Tidak Lulus SD 0 0,00 2 SD 182 88,35 3 SLTP 11 5,34 4 SMA 13 6,31 5 Perguruan Tinggi 0 0,00 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019
Tingkat pendidikan formal didominasi tingkat pendidikan SD sebesar 88,35%. Pendidikan yang ditempuh petani tergolong  rendah.  Pendidikan  merupakan indikator  pembangunan  kualitas  sumber daya manusia. Pendidikan akan membawa pengaruh cukup baik dalam hal pola pikir dan sikap yang dapat ditularkan terhadap anggota  kelompok  lainnya,  seperti  yang diungkapkan  Nadapdap  (2014)  bahwa semakin  tinggi  pendidikan  akan  semakin tinggi pula rasionalitas pola pikir dengan daya nalar yang semakin berkembang.
Petani  yang  berpendidikan  akan meningkatkan daya tangkap, sikap, komunikasi,  wawasan,  akses  terhadap informasi  dan  pasar  sehingga  akan  lebih maju dan berkembang. Tingkat pendidikan menunjukkan pendidikan formal  sebagian  besar  hingga  tingkat  SD yang  berarti  pola  pikir  maupun  inovasi yang  dimiliki  petani  tidak  bisa  secepat petani yang memiliki dasar pendidikan di tingkat  SLTP  maupun  SMA  untuk pengembangan usahataninya.
3. Pendapatan Usahatani Padi
Menurut Gustiyana (2004),
pendapatan  usahatani  merupakan  selisih antara  pendapatan  kotor  ( output )  dan biaya  produksi  ( input )  dalam  satu  kali musim  tanam.  Nilai  ekonomi  yang diterima  petani  dalam  usahatani  dapat
dipergunakan untuk konsumsi dan investasi.  Tingkat  pendapatan yang bernilai  positif  merupakan  konsep  yang sering digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi seseorang/ rumah tangga.
Pendapatan  usahatani  pada  penelitian  ini merupakan penerimaan hasil dari kegiatan usahatani padi yang sudah dikurangi biaya total usahatani dalam satu musim tanam. Tabel 4. Pendapatan Usahatani Padi
No Pendapatan/MT (Rp) Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 1 < 2.502.000 164 79,61 2 2.503.000 – 4.961.000 30 14,56 3 4.962.000 – 7.419.000 10 4,85 4 7.420.000 – 9.877.000 1 0,49 5 > 9.878.000 1 0,49 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019 Sebagian besar
pendapatan usahatani  padi  79,61%  atau  kurang  dari Rp.  2.502.000,-  berarti  petani  memiliki pendapatan  yang  rendah  dalam  satu musim  tanam  padi  sawah  (4  bulan). Pendapatan  rendah  dikarenakan  petani sedang  mengalami  hasil  panen  yang menurun  dan  harga  gabah  yang  ikut menurun. Pendapatan usahatani antara Rp. 7.420.000 sampai Rp. 9.877.000 dan yang lebih dari Rp. 9.878.000,- masing-masing sebesar  0,49%  dikarenakan  petani  tidak hanya  menggarap  lahan  milik  namun menyakap  lahan  milik  orang  lain  dalam luas  lahan  yang  begitu  luas.  Rank pendapatan  petani  diatas  merupakan pendapatan dari usahatani padi sawah.
Rata-rata  pendapatan  petani  dalam satu kali musim tanam mendapatkan  Rp. 1.607.000,- dari luas tanam lahan garapan dengan  rata-rata  0,42  hektar  atau  petani mendapatkan pendapatan usahatani setiap bulan sebesar Rp. 401.750,- dengan harga Rp.  4.000,-/kg.  Rata-rata  harga  padi  saat ini  sebesar  Rp.  4.000,-  yang  merupakan harga  padi  paling  rendah.  Umumnya apabila  kualitas  padi  sedang  baik,  harga padi  dapat  mencapai  Rp.  5.000,-.  Harga yang  relatif  rendah  tentu  berimbas  pada pendapatan petani periode tanam tersebut.
4. Luas Lahan
Lahan merupakan salah satu sumber daya yang menjadi faktor produksi utama dalam  mendukung  usahatani.  Luas  lahan yaitu  ukuran  luas  lahan  garapan  yang dimiliki petani maupun lahan sakap yang dikerjakan orang lain untuk ditanami padi. Tabel  5.  Komposisi  Luas  Lahan  Garapan Petani Padi
No Lahan Garapan (Ha) Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 1 Sempit (< 0,5) 146 70,87 2 Sedang (0,5 - 2) 58 28,16 3 Luas (> 2) 2 0,97 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019 Mayoritas petani 70,87%
menggarap  lahan  usahatani  padi  kurang dari  atau  sama  dengan  0,5  ha  termasuk dalam  kategori  lahan  garapan  sempit. Petani  mengusahakan  tanaman  padinya sejak  lama  dimana  pola  tanam  yang digunakan  hanya  tanaman  padi.  Luas
garapan  lebih  dari  2  ha  sebesar  0,97% karena  petani  menggarap  lahan  milik sendiri ditambah lahan garap orang lain.
Menurut
Hernanto (1996) menggolongkan  luas  lahan  garapan menjadi  3  kelompok  yaitu:  1)  lahan garapan  sempit  yaitu  lahan  yang  luasnya kurang  dari  0,5  hektar;  2)  lahan  garapan sedang  yaitu  lahan  luasnya  0,5  sampai dengan  2  hektar;  3)  lahan  garapan  luas yaitu  lahan  luasnya  lebih  dari  2  hektar. Sebagian  besar  petani  menggarap  lahan dengan luas  yang relatif sempit dan akan terkait  dengan  jumlah  pendapatan  yang diterima petani dalam satu musim tanam.
Luas lahan usahatani akan menentukan pendapatan, taraf hidup, dan derajat kesejahteraan rumah tangga karena semakin  luas  lahan  usahatani  maka semakin tinggi hasil produksi dan semakin besar  pendapatan,  begitupun  sebaliknya jika luas lahan yang digarap semakin kecil maka hasil produksi dan pendapatan yang didapatkan  kecil.  Usahatani  padi  untuk pemenuhan  kebutuhan  konsumsi  rumah tangga  dan  sumber  pendapatan  serta modal usahatani selanjutnya.
5. Jumlah Tanggungan Keluarga
Jumlah tanggungan keluarga petani merupakan jumlah anggota keluarga yang menjadi  tanggungan  petani  dalam  hal pemenuhan  kebutuhan  hidup.  Jumlah
anggota  keluarga  yang  masih  menjadi tanggungan  dalam  keluarga  berikut komposisinya:
Tabel  6.  Komposisi  Jumlah  Tanggungan Keluarga Petani
Sumber: Data diolah, 2019
Jumlah  tanggungan  keluarga  yang mendominasi 54,86% pada jumlah tanggungan  2-3  orang.  Rata-rata  jumlah tanggungan keluarga petani yaitu sebanyak 3 orang. Hal ini selaras dengan komposisi  umur  petani  yang  rata–rata berusia  57  tahun  dimana  usia  tersebut petani memiliki tanggungan istri atau istri dengan satu anak yang belum menikah.
Jumlah  ini  cukup  ideal  karena jumlah tanggungan keluarga akan mengurangi  total  pengeluaran  rumah tangga.  Jumlah  tanggungan  lebih  banyak akan  mengakibatkan  tingginya  total pengeluaran. Petani dengan jumlah tanggungan sedikit maka total pengeluaran  rendah.  Menurut  Martianto dan  Ariani  (2004),  ukuran  keluarga  akan mempengaruhi pendapatan per kapita dan pengeluaran konsumsi rumah tangga.
Besar  jumlah  tanggungan  keluarga menjadi  motivasi  petani  untuk  lebih  giat dalam  berusahatani  untuk  mencukupi
No Jumlah Tanggungan Keluarga (orang) Jumlah (orang) Persentase (%) 1 8 – 9 2 0,97 2 6 – 7 2 0,97 3 4 – 5 87 42,23 4 2 – 3 113 54,86 5 0 – 1 2 0,97 Jumlah 206 100,00
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 155-177
tanggungan keluarga dapat terpenuhi dan memperoleh  pendapatan  yang  cukup. Petani  yang  memiliki  tanggungan  anak akan  lebih  semangat  karena  dia  sadar bahwa  bukan  hanya  dia  yang  menikmati hasilnya tapi ada keluarga yaitu istri, anak, saudara  bahkan  orang  tua  yang  menjadi tanggung jawabnya.
6. Pengalaman Usahatani Pengalaman usahatani yaitu lamanya  petani  dalam  melakukan  atau menekuni  kegiatan  usahatani  mulai  dari awal  hingga  saat  ini.  Berikut  tabel komposisi pengalaman usahatani:
Tabel 7. Komposisi Pengalaman Usahatani
No Pengalaman Usahatani (th) Jumlah (jiwa) Persentase (%) 1 1 – 10 71 34,47 2 11 – 20 79 38,35 3 21 – 30 44 21,36 4 31 – 40 7 3,40 5 41 – 50 5 2,42 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019 Rata–rata  pengalaman  usahatani
padi  selama  17  tahun  (11  –  20  tahun) menunjukkan petani pada dasarnya memiliki  ilmu  dan  pengalaman  yang cukup  sehingga  diharapkan  padi  yang ditanam  dapat  berhasil  baik  walaupun belum  secara  berkelanjutan.  Pengalaman usahatani  padi  didominasi  petani  yang berpengalaman  11  hingga  20  tahun (38,35%).  Menurut  Nadapdap  (2014) pengalaman merupakan pengetahuan yang  dimiliki  dan  dialami  seseorang  dan
ditentukan  sebagai  hasil  belajar  selama hidupnya. Pengalaman usahatani merupakan  pengetahuan  yang  diperoleh petani dari rutinitas kegiatan usahatani.
Belajar  mengamati  pengalaman petani lain sangat penting karena merupakan  cara  baik  untuk  mengambil keputusan dari pada dengan cara mengolah  sendiri  informasi  yang  ada. Misalnya  petani  mengamati  dari  petani lain  yang  mencoba  sebuah  inovasi  baru dan  menjadi  proses  belajar  secara  sadar. Pengalaman  usahatani  merupakan  salah satu faktor  yang membantu memecahkan masalah dan dianggap menjadi guru yang baik  dalam  usahatani.  Apabila  petani mempunyai  pengalaman  yang  berhasil maka  mereka  mempunyai  pengetahuan, sikap  dan  keterampilan  yang  lebih  baik dalam usahatani.
7. Status Kepemilikan Lahan
Status  kepemilikan  lahan  yaitu status lahan yang terdiri dari lahan milik, lahan sewa, lahan gadai, dan lahan sakap dari  lahan  yang  digarap  petani  untuk usahatani padi.
Tabel  8.  Komposisi  Status  Lahan  yang  di Garapan oleh Petani
No Status Lahan Garapan Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 1 Lainnya 0 0,00 2 Gadai 1 0,49 3 Sakap 180 87,37 4 Sewa 1 0,49 5 Milik 24 11,65 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019
Sebesar 87,37% lahan yang digarap, status  lahan  yang  mendominasi  yaitu lahan sakap. Luas lahan sakap (lahan yang digarap  bukan  oleh  petani  pemilik) berkisar 0,01 - 2 ha. Sebagian besar lahan yang  dikerjakan  penyakap  merupakan lahan  guntai.  Menurut  Harsono  (2007), lahan  guntai  merupakan  pemilikan  lahan yang  letaknya  di  luar  daerah  dari  tempat tinggal  pemilik  lahan.  Pemilik  lahan guntai mayoritas berasal dari kota Jakarta, Ciamis,  dan  Bandung.  Sebaiknya  petani pemilik tetap turut serta dalam pengerjaan usahatani di lahan mereka, tetapi kenyataannya banyak pemilik lahan yang jarang  hadir  bahkan  tidak  pernah  hadir untuk  memantau  lahannya.  Jadi  pemilik mempercayakan lahannya kepada seseorang untuk dikelola dengan baik.
Pemilik lahan guntai hanya mengetahui  dan  menerima  hasil  panen dari  lahan  sawah  sesuai  kesepakatan dengan  pengelola  lahan.  Tanpa  disadari modal  usahatani  padi  semua  dibebankan kepada  penyakap.  Hal  ini  membuat penyakap keberatan dan  merasakan tidak mendapatkan  hasil  dari  berusahatani karena harus memikirkan modal usahatani selanjutnya  dan  tidak  diimbangi  dengan hasil  panen  yang  maksimal.  Harapannya pemilik  lahan  guntai  untuk  lebih aware akan lahan milik dan tidak membebankan
100%  modal  usahatani  kepada  penyakap supaya  lahan  dapat  berproduksi  secara maksimal serta berkelanjutan.

## Respon  Petani  Terhadap  Kebijakan Insentif dan Disinsentif
Respon  dapat  berupa  baik  atau buruk, positif atau negatif, serta menyenangkan atau tidak menyenangkan. Respon  dalam  penelitian  ini  yaitu rangsangan  yang  timbul  dari  petani terhadap  LP2B  serta  kebijakan  insentif dan  disinsentif  yang  sudah  ada  dan diharapkan.
Sosialisasi  menurut  Ihrom  (1999) adalah proses seseorang untuk memperoleh  pengetahuan,  keterampilan, nilai  dan  norma  agar  dapat  berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat.  Sosialisasi  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  pernah dilakukan  di  Kelurahan  Sukamenak  dan Sukaasih.  Pelaksanaannya  di  Kecamatan dilakukan  sebanyak  satu  kali.  Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Petugas Penyuluh  Pertanian  (PPL).  Sebanyak  10 petani (4,85%) pernah mengikuti sosialisasi  LP2B.  Sisanya  196  petani (95,15%)  petani  tidak  pernah  mengikuti sosialisasi LP2B. Keterlibatan petani padi disini  dalam  keikutsertaan  sosisalisasi LP2B masih tergolong sangat rendah.
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 155-177
Alasan mengikuti sosialisasi
dikarenakan petani yang mengikuti sosialisasi  adalah  ketua  kelompok  tani. Pemberitahuan  sosialisasi  LP2B  hanya diberitahukan  kepada  ketua  kelompok tani.  Petani  lain  yang  bukan  ketua kelompok  tani,  berkata  bahwa  tidak terdapat pemberitahuan diadakannya sosialisasi.  Petani  yang  tidak  mengikuti sosialisasi beralasan petani enggan mengikuti  sosialisasi,  rasa  keingintahuan yang kurang, dan beranggapan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap usahatani.
Respon  petani  terhadap  kebijakan LP2B yaitu:
1. Respon yang berkaitan dengan
pengetahuan Aspek  pengetahuan  sebanyak  184 petani (89,32%) tidak mengetahui kebijakan LP2B. Petani
belum mengetahui  pengertian,  tujuan,  manfaat, bahkan  lokasi  LP2B.  Sisanya  22  petani (10,68%)  mengetahui  LP2B  yang  terdiri dari  pengurus  kelompok  tani.  Jadi pengetahuan petani sangat rendah karena sosialisasi tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh petani.
2. Respon  yang  berhubungan  dengan sikap
a. Sikap terhadap kebijakan LP2B
Aspek  sikap  sebesar  100%  petani setuju  adanya  perlindungan  lahan  abadi
untuk  menunjang  ketahanan  pangan dalam  kebijakan  LP2B.  Lahan  pertanian yang  diusahakan  yaitu  lahan  sawah  yang digunakan  untuk  mencukupi  kebutuhan pangan keluarga. Apalagi dengan banyaknya investor dan pengaruh tetangga  sekitar  yang  menjual  lahannya membuat  petani  semakin  khawatir  jika lahannya ikut teralihfungsikan. Kebijakan ini diharapkan lahan sawah yang dimiliki dapat terlindungi oleh pemerintah.
b. Ketersediaan mengikuti kebijakan LP2B
Ketersediaan petani mengikuti kebijakan  LP2B  sebanyak  149  petani (72,33%)  setuju  dan  57  petani  (27,67%) sangat setuju apabila lahannya dilindungi pemerintah  melalui  kebijakan  LP2B. Petani  mempertahankan  lahan  demi keberlangsungan sumber pangan petani.
3. Respon  yang  berhubungan  dengan perilaku nyata
a. Rencana menjual lahan
Sebesar 73,79% petani sangat tidak setuju  dan  26,21%  tidak  setuju.  Artinya petani  pemilik  tidak  ada  rencana  untuk menjual  lahan  sawah.  Petani  sakap mengharapkan pemilik lahan tidak menjual  lahannya  karena  lahan  sawah merupakan ladang pangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan petani merupakan pekerjaan utama.
b. Rencana mengalihfungikan lahan
Sebesar 64,56% petani sangat tidak
setuju  dan  35,44%  tidak  setuju  berarti
petani tidak memiliki rencana mengalihfungsikan lahan. Petani
mempertahankan  lahan  karena  sumber utama  penghasilan  dan  terdapat  lahan sawah  warisan  orang  tua  sehingga  tetap menjalankan  amanah  menjaga  lahan sawah.
c. Mempertahankan lahan
75,24%  petani  setuju  dan  24,76% sangat setuju untuk tetap mempertahankan lahan dikarenakan lahan sawah merupakan sumber utama pangan.
Sebagian  besar  responden  (98,06%) pekerjaan utamanya sebagai petani sehingga  lahan  menjadi  sumber  utama penghasilan petani. Sisanya 1,94% responden  memiliki  warung  dan  menjadi wiraswasta  serta  menjadikan  petani sebagai pekerjaan sampingan.
Menurut  Undang-undang  No.  41
Tahun 2009, pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan  pemerintah  melalui  pemberian insentif yang merupakan upaya meningkatkan  hasil  produk  pertanian dengan  kualitas  dan  kuantitas  yang  lebih baik  supaya  dapat  memenuhi  kebutuhan pangan. Insentif  merupakan  bentuk melindungi dan bantuan untuk petani yang
tetap  mempertahankan  lahan  pertanian. Berikut  jenis  insentif  yang  dicanangkan pemerintah yaitu:
1. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Pengembangan infrastruktur pertanian;
3. Kemudahan  mengakses  informasi  dan teknologi;
4. Penyediaan  sarana  dan  prasarana produksi pertanian;
5. Jaminan  penerbitan  sertifikat  lahan pertanian pangan melalui  pendaftaran tanah secara sistematik; dan
6. Penghargaan bagi petani berprestasi.
7. Insentif  lainnya  sesuai  kewenangan Pemerintah.
Sebesar 99,51% petani menyatakan adanya  insentif  yang  diberikan  kepada petani  maka  akan  tetap  mempertahankan lahan  pertanian  dengan  alasan  petani merasa  terbantu  dengan  insentif.  Berikut beberapa  jenis  insentif  yang  diinginkan oleh petani yaitu:
1. Pembangunan Jaringan Irigasi
Pembangunan jaringan irigasi sebesar 68,45% petani setuju dan 31,55% sangat  setuju.  Pembangunan  jaringan irigasi  merupakan  salah  satu  kebijakan insentif yang diperlukan petani dikarenakan  responden  yang  setuju  lebih kepada  kondisi  pengairan  irigasi  yang kurang  baik  dimana  terkadang  air  untuk
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 155-177
pengairan  irigasi  bercampur  dengan limbah  dari  pembangunan  perumahan. Responden yang sangat setuju di beberapa lokasi sawah masih mengandalkan musim hujan  (sistem  irigasi  tadah  hujan)  untuk pengairan  sawah  sehingga  ketika  musim kemarau  tiba,  terjadi  kekeringan  bahkan petani tidak bisa menanam padi. Rata-rata keinginan responden terhadap pembangunan  jaringan  irigasi  yaitu  4,31 berarti  responden  sangat  setuju  dengan pembangunan jaringan irigasi.
Tabel  9.  Respon  Petani  Terhadap  Insentif
Pembangunan Jaringan Irigasi Alternatif Jawaban Jumlah (Jiwa) Persentase (%) Sangat Tidak Setuju 0 0,00 Tidak Setuju 0 0,00 Netral 0 0,00 Setuju 141 68,45 Sangat Setuju 65 31,55 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019 2. Perbaikan Jalan Usahatani Jalan usahatani di Kelurahan Sukamenak dan Sukaasih berupa galengan (gundukan  tanah  yang  fungsinya  untuk memberi batas pada tiap petakan sawah). Sebesar  92,23%  petani  setuju  dan  7,77% sangat setuju. Petani yang setuju berpendapat  perbaikan  jalan  usahatani memudahkan  petani  dalam  melakukan proses  usahatani.  Petani  yang  sangat setuju dikarenakan jalan usahatani di area persawahan  terbilang  kurang  bagus dilewati dan memperlambat proses usahatani.
Jadi  petani  menyetujui  adanya perbaikan  jalan  usahatani  supaya  dapat menunjang  kinerja  dalam  berusahatani. Rata–rata respon terhadap perbaikan jalan usahatani sebesar 4,07 menandakan petani setuju adanya perbaikan jalan usahatani. Tabel  10.  Respon  Petani  Terhadap  Insentif
Perbaikan Jalan Usahatani Alternatif Jawaban Jumlah (Jiwa) Persentase (%) Sangat Tidak Setuju 0 0,00 Tidak Setuju 0 0,00 Netral 0 0,00 Setuju 190 92,23 Sangat Setuju 16 7,77 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019
3. Perbaikan Kesuburan Tanah
Petani sebanyak 28,15% setuju dan 71,85%  sangat  setuju  dengan  perbaikan kesuburan  lahan.  Hal  ini  dikarenakan petani  merasakan  hasil  panen  yang menurun  dan  buruk  secara  kualitas disebabkan lahan atau tanah yang kurang subur.  Jadi  adanya  perbaikan  kesuburan tanah  akan  berpengaruh  pada  kuantitas dan kualitas padi yang dihasilkan.
Rata–rata  respon  petani  terhadap perbaikan  kesuburan  tanah  sebesar  4,71 berarti  petani  sangat  setuju  dengan kebijakan insentif tersebut. Petani menginginkan  insentif  tersebut  supaya hasil panen semakin meningkat. Perbaikan kesuburan tanah dengan pemberian  pupuk  organik  maupun  kimia sesuai dengan dosis supaya tanah semakin
subur  dan  berpengaruh  terhadap  hasil panen yang meningkat.
Tabel  11.  Respon  Petani  Terhadap  Insentif
Perbaikan Kesuburan Tanah Alternatif Jawaban Jumlah (Jiwa) Persentase (%) Sangat Tidak Setuju 0 0,00 Tidak Setuju 0 0,00 Netral 0 0,00 Setuju 58 28,15 Sangat Setuju 148 71,85 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019 4. Penyuluhan sebagai Sarana Informasi
80,10%  petani  setuju  dan  19,90% sangat setuju terhadap penyuluhan sebagai sarana  informasi.  Petani  berpendapat penyuluhan merupakan wadah bagi petani untuk  mengetahui  informasi–informasi usahatani. Penyuluhan sangat penting dan harus tetap ditingkatkan intensitas penyuluhan  karena  dari  penyuluhan, petani dapat berpeluang untuk meningkatkan  hasil  tani  dan  dapat mengetahui  informasi  atau  cara  dalam berusahatani  yang baik dan benar. Petani dapat  mengetahui  cara  atau  solusi  dalam mengatasi hambatan di lahan sawah.
Rata–rata  respon  petani  terhadap penyuluhan  sebagai  sarana  informasi sebesar  4,19  berarti  responden  setuju karena berpengaruh
terhadap kelangsungan usahatani. Penyuluhan sebagai  sarana  dan  media  informasi kepada petani dalam usahatani mulai dari awal  bercocok  tanam  hingga  musim panen.  Bantuan  untuk  usahatani  dapat
disalurkan  melalui  penyuluhan.  Jadi melalui  penyuluhan  memiliki  pengaruh terhadap usahatani.
Tabel  12.  Respon  Petani  Terhadap  Insentif
Penyuluhan sebagai Sarana Informasi Alternatif Jawaban Jumlah (Jiwa) Persentase (%) Sangat Tidak Setuju 0 0,00 Tidak Setuju 0 0,00 Netral 0 0,00 Setuju 165 80,10 Sangat Setuju 41 19,90 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019
5. Bantuan Saprodi
Bantuan  sarana  produksi  sebesar 12,62%  petani  setuju  dan  87,38%  sangat setuju.  Kebijakan  insentif  ini  merupakan insentif  yang  paling  diinginkan  petani karena  berhubungan  langsung  dengan kegiatan usahatani. Bantuan sarana produksi dapat meringankan atau mengurangi biaya pengeluaran usahatani. Rata-rata  respon  petani  terhadap  bantuan sarana produksi sebesar 4,87 berarti petani sangat setuju dengan bantuan saprodi.
Bantuan  pemerintah  kepada  petani di  Kelurahan  Sukamenak  dan  Sukaasih yang  diberikan  diantaranya  benih  25  kg/ ha, pupuk organik 500kg/ ha, pupuk NPK 200  kg/  ha,  dan  pupuk  urea  300  kg/  ha. Pembagian  biasanya  dilakukan  saat diadakan penyuluhan. Pembagian bantuan saprodi  kepada  petani  berdasarkan  luas lahan  garapan.  Bantuan  saprodi  yang
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 155-177
diberikan tidak selalu ada, bahkan bantuan diberikan setaun sekali.
Tabel  13.  Respon  Petani  Terhadap  Insentif Bantuan Saprodi Alternatif Jawaban Jumlah (Jiwa) Persentase (%) Sangat Tidak Setuju 0 0,00 Tidak Setuju 0 0,00 Netral 0 0,00 Setuju 26 12,62 Sangat Setuju 180 87,38 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019 6. Bantuan Alsintan 58,74%  petani  setuju  dan  40,29% sangat  setuju  dengan  bantuan  alat  mesin pertanian  karena  untuk  menambah  alat mesin  baru  dan  mempercepat  dalam kegiatan  usahatani.  Semakin  banyak mesin  pertanian  maka  saat  pengolahan lahan tidak saling menunggu giliran untuk menggunakan  alsintan.  Beberapa  petani meminjam alat pertanian kepada tetangga yang bekerja sesama petani. 0,97% petani tidak  setuju  karena  petani  sudah  cukup dengan  alat  pertanian  yang  dimiliki  dan mementingkan bantuan yang prioritas.
Rata–rata  respon  petani  terhadap bantuan  alsintan  yaitu  4,38  berarti  petani menyetujui dengan bantuan alsintan. Alat mesin  pertanian  yang  pernah  diberikan pemerintah  berupa  traktor.  Tidak  sedikit petani  mengeluh  karena  bantuan  traktor disewa sebesar Rp. 2.000,- per bata. Uang sewa  digunakan  untuk  pemeliharaan traktor  tetapi  petani  tidak  ingin  jika bantuan traktor terdapat harga sewanya.
Tabel  14.  Respon  Petani  Terhadap  Insentif Bantuan Alsintan Alternatif Jawaban Jumlah (Jiwa) Persentase (%) Sangat Tidak Setuju 0 0,00 Tidak Setuju 2 0,97 Netral 0 0,00 Setuju 121 58,74 Sangat Setuju 83 40,29 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019 7. Pelatihan
Sebesar  84,47%  petani  setuju  dan 14,08%  sangat  setuju  diadakan  pelatihan dengan alasan akan menambah keterampilan baru dalam usahatani. 1,45% tidak  setuju  karena  tidak  berpengaruh dalam  usahatani.  Petani  beranggapan lebih  baik  praktek  langsung  di  lahan sawah.
Respon  petani  terhadap  pelatihan, rata–rata  4,11  berarti  petani  setuju. Pelatihan  yang  diikuti  petani  yaitu mengenai  cara  bertanam  padi  dengan sistem  jajar  legowo.  Jadwal  pelaksanaan pelatihan  tidak  selalu  rutin.  Pelatihan dilaksanakan  di  kantor  kecamatan  satu kali  dan  di  salah  satu  hotel.  Selain  itu, diberikan  pelatihan  mengenai  usahatani padi dengan baik dan benar.
Tabel  15.  Respon  Petani  Terhadap  Insentif
Pelatihan Alternatif Jawaban Jumlah (Jiwa) Persentase (%) Sangat Tidak Setuju 0 0,00 Tidak Setuju 3 1,45 Netral 0 0,00 Setuju 174 84,47 Sangat Setuju 29 14,08 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019
8. Bantuan Keringanan PBB
Keinginan responden terhadap insentif keringanan Pajak Bumi Bangunan (PBB)  didominasi  petani  yang  setuju 81,07% dan sangat setuju sebesar 14,08%. Petani  yang  setuju  dan  sangat  setuju beralasan  bantuan  PBB  meringankan beban petani sehingga dapat mengendalikan  alih  fungsi  lahan.  Petani yang  tidak  setuju  sebesar  4,85%,  karena luas lahan yang dimiliki termasuk sempit sehingga harga PBB tidak begitu mahal.
Rata–rata  respon  petani  terhadap bantuan  keringanan  PBB  sebesar  4,04 berarti petani setuju dengan alasan petani terbantu dengan insentif tersebut.
Walaupun  pembayaran  dilakukan  setaun sekali, tetapi sangat membantu.
Tabel  16.  Respon  Petani  Terhadap  Insentif
Bantuan Keringanan PBB Alternatif Jawaban Jumlah (Jiwa) Persentase (%) Sangat Tidak Setuju 0 0,00 Tidak Setuju 10 4,85 Netral 0 0,00 Setuju 167 81,07 Sangat Setuju 29 14,08 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019
9. Bantuan Penerbitan Sertifikat Tanah Insentif bantuan penerbitan sertifkat tanah sebesar 83,01% setuju dan 11,17% sangat  setuju  karena  biaya  pembuatan sertifikat tanah yang mahal dan membutuhkan  waktu  lama  dalam  proses pembuatannya.  Jadi  petani  dipermudah dengan penerbitan sertifikat tanah.
Sebesar 5,82% petani tidak setuju karena petani  penggarap  lahan  orang  lain  tidak berkaitan  dengan  sertifikasi  tanah.  Rata– rata  respon  petani  terhadap  bantuan penerbitan  sertifikat  tanah  yaitu  3,99 berarti  petani  setuju  dengan  kebijakan insentif tersebut.
Tabel  17.  Respon  Petani  Terhadap  Insentif
Penerbitan Sertifikat Tanah Alternatif Jawaban Jumlah (Jiwa) Persentase (%) Sangat Tidak Setuju 0 0,00 Tidak Setuju 12 5,82 Netral 0 0,00 Setuju 171 83,01 Sangat Setuju 23 11,17 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019
10. Piagam Penghargaan Piagam  penghargaan  merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada petani yang  berprestasi.  Sebesar  67,48%  petani setuju  dan  4,85%  sangat  setuju.  Hal  ini dikarenakan piagam penghargaan sebagai wujud  motivasi  kepada  petani  supaya dapat  berkarya  dan  bekerja  lebih  baik  di bidang usahatani.
Sebesar 27,67% tidak setuju karena piagam penghargaan tidak dibutuhkan dan berpengaruh terhadap usahatani.
Kebanyakan  petani  sudah  banyak  yang lanjut  usia.  Rata–rata  respon  petani terhadap  piagam  penghargaan  sebesar 3,49 berarti petani setuju piagam penghargaan  sebagai  bentuk  apresiasi kepada petani.

## MIMBAR AGRIBISNIS
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 155-177
Tabel  18.  Respon  Petani  Terhadap  Insentif

## Piagam Penghargaan
Alternatif Jawaban Jumlah (Jiwa) Persentase (%) Sangat Tidak Setuju 0 0,00 Tidak Setuju 57 27,67 Netral 0 0,00 Setuju 139 67,48 Sangat Setuju 10 4,85 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019 11. Modal Uang Insentif modal uang sebesar 72,82%  petani  setuju  dan  27,18%  sangat setuju.  Hal  ini  dikarenakan  bantuan berupa uang, petani dapat dengan fleksibel mengurus  usahatani  dan  mengatur  biaya pengeluaran  modal  usahatani.  Bantuan modal uang merupakan insentif baru dari keinginan  para  petani.  Rata–rata  respon petani  terhadap  bantuan  modal  uang sebesar  4,27  berarti  petani  sangat  setuju dengan bantuan modal uang karena petani dapat mengatur biaya pengeluaran.
Tabel  19.  Respon  Petani  Terhadap  Insentif
Modal Uang Alternatif Jawaban Jumlah (Jiwa) Persentase (%) Sangat Tidak Setuju 0 0,00 Tidak Setuju 0 0,00 Netral 0 0,00 Setuju 150 72,82 Sangat Setuju 56 27,18 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019 12. Pemberian Kompensasi
Pemberian  kompensasi  didapatkan sebesar 84,95% petani setuju dan 15,05% sangat  setuju.  Hal  ini  dikarenakan  dapat meringankan beban petani dalam usahatani. Rata–rata respon petani
terhadap  pemberian  kompensasi  sebesar 4,15 berarti petani setuju dengan pemberian kompensasi.
Bagi  petani  sangat  berpengaruh karena adanya kompensasi petani mendapatkan uang atau fasilitas pendukung  untuk  usahatani  mereka  dan selain itu kompensasi disini dapat berupa pemberian upah untuk buruh tani.
Tabel  20.  Respon  Petani  Terhadap  Insentif
Pemberian Kompensasi Alternatif Jawaban Jumlah (Jiwa) Persentase (%) Sangat Tidak Setuju 0 0,00 Tidak Setuju 0 0,00 Netral 0 0,00 Setuju 175 84,95 Sangat Setuju 31 15,05 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019

## Insentif Prioritas
Insentif prioritas yaitu jenis insentif yang paling diprioritaskan petani. Insentif yang  menjadi  prioritas  utama  dibagi berdasarkan status kepemilikan lahan.
Tabel 21 menunjukkan petani gadai lebih  memprioritaskan  insentif  bantuan sarana dan produksi. Petani yang memiliki lahan gadai bernama Ibu Ade Kiki. Beliau memilih  bantuan  sarana  dan  produksi dikarenakan sangat membutuhkan bantuan saprodi seperti benih dan pupuk. Harga benih dan pupuk di toko pertanian yang  cukup  mahal  membuat  petani terkadang  terbebani  sehingga  sangat terbantu  dengan  bantuan  sarana  produksi
berupa  benih  dan  pupuk.  Prioritas  kedua memilih bantuan alsintan dikarenakan alat pertanian  milik  Bu  Ade  sudah  ada  yang rusak dan belum memiliki persediaan atau tambahan  alat  supaya  lebih  cepat  untuk bekerja  di  lahan.  Prioritas  ketiga  yaitu modal uang. Hal ini dikarenakan bantuan saprodi  yang  tidak  datang  setiap  saat petani membutuhkan, jadi bantuan modal uang  yang  lebih  praktis  dan  dapat mengatur pengeluaran modal usahatani. Tabel 21. Insentif Prioritas
Status Kepemilikan Jumlah (orang) Prioritas  Jenis Insentif Gadai 1 1 Bantuan sarana dan produksi 2 Bantuan alsintan 3 Modal uang Sakap 180 1 Perbaikan kesuburan lahan 2 Bantuan sarana dan produksi 3 Modal uang Sewa 1 1 Perbaikan kesuburan lahan 2 Bantuan sarana dan produksi 3 Bantuan alsintan Milik 24 1 Perbaikan kesuburan lahan 2 Bantuan sarana dan produksi 3 Bantuan alsintan Sumber: Data diolah, 2019
Status lahan sakap (87,37%) memilih  insentif  prioritas  utama  yaitu perbaikan kesuburan lahan dengan pemberian pupuk karena mengingat harga pupuk  yang  mahal  serta  modal  yang dimiliki petani terbatas. Kebutuhan pupuk sangat  diperlukan  untuk  kesuburan  lahan sawah  agar  lahan  sawah  dapat  subur  dan menghasilkan  produksi  yang  meningkat. Prioritas  kedua  yaitu  bantuan  sarana  dan produksi  karena  tidak  dipungkiri  petani membutuhkan  bantuan  berupa  benih, pestisida dan pupuk yang dapat meringankan beban dalam meminimalisir biaya  usahatani  karena  seluruh  modal ditanggung  petani  sakap.  Prioritas  ketiga yaitu modal uang karena akan membantu petani  dalam  modal  usahatani  dan kebutuhan harian keluarga.
Status  kepemilikan  lahan  sewa sebanyak  1  petani  bernama  Bapak  Ucu memilih  insentif  prioritas  pertama  yaitu perbaikan  kesuburan  lahan.  Lahan  yang subur dapat diperbaiki dengan penggunaan pupuk sesuai dengan dosisnya.  Jadi  kebutuhan  pupuk  sangat diperlukan untuk kesuburan lahan.
Prioritas  kedua  yang  dibutuhkan  yaitu bantuan  saprodi.  Bantuan  berupa  benih, pestisida,  dan  pupuk  dibutuhkan  petani dalam meringankan biaya pengeluaran di lahan.  Insentif  prioritas  ketiga  yaitu

## MIMBAR AGRIBISNIS
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 155-177
bantuan  alsintan  karena  alat  pertanian yang  dimiliki  berjumlah  satu  buah.  Jadi lebih  cepat  pengerjaan  di  lahan  jika memiliki alat pertanian lebih dari satu.
Status kepemilikan lahan milik yaitu 24 orang (11,65%) memilih jenis insentif prioritas yang pertama perbaikan kesuburan  lahan,  kedua  bantuan  saprodi pertanian,  dan  ketiga  bantuan  alsintan. Petani  pemilik  membutuhkan  prioritas pupuk  untuk  kesuburan  lahan  sehingga produksi  meningkat  secara  kualitas  dan kuantitas. Bantuan sarana produksi berupa benih,  pupuk,  dan  pestisida  dibutuhkan untuk meringankan beban petani.
Jadi  dapat  ditarik  kesimpulan  dari keempat status kepemilikan lahan, petani lebih  memprioritaskan  bantuan  pupuk untuk  memperbaiki  kesuburan  lahan. Harga pupuk yang kurang terjangkau bagi petani menjadi hambatan dalam berusahatani.  Terkadang  modal  yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil panen yang diterima sehingga mengalami kerugian.  Bantuan  pupuk  pasti  sangat membantu dan meringankan petani terutama dalam hal memperbaiki kesuburan lahan. Menurut Hairiah (2000) pemberian pupuk organik serta pupuk lain dapat meningkatkan perbaikan kesuburan tanah.  Pengaruh  pupuk  organik  dalam memperbaiki  kesuburan  tanah  kurang
spontan  tetapi  pengaruhnya  lebih  tahan lama.  Pupuk  kimia  pengaruhnya  spontan tetapi hanya tahan beberapa minggu  atau bulan.

## Kebijakan Disinsentif
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Tasikmalaya Tahun  2011-2031  kebijakan  disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan  yang  tidak  sejalan  dengan rencana tata ruang dan apabila melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman.
Bentuk kebijakan disinsentif menurut  Isa  (2004)  diantaranya  bentuk peninjauan  kembali  hak  atas  lahan  dan pengenaan  pajak  yang  tinggi.  Disinsentif dibuat  untuk  menunjang  keberhasilan program LP2B. Tujuan disinsentif supaya alih fungsi lahan dapat terkendali dan agar dapat  berjalan  sesuai  peraturan.  Berikut jenis disinsentif yaitu diantaranya:
1. Pengenaan Pajak Tinggi
Sebesar  60,19%  petani  setuju  dan
6,31%  sangat  setuju  yang  dikarenakan adanya  pengenaan  pajak  tinggi  akan mengendalikan alih fungsi lahan. Sebanyak  4,37%  petani  berpendapat sangat  tidak  setuju  dan  29,13%  tidak setuju  yang  dikarenakan  petani  merasa
diberatkan  dengan  disinsentif  tersebut. Pasti  akan  berpengaruh  terhadap  petani sakap karena jika petani pemilik menjual lahan maka petani sakap yang mengerjakan lahan tersebut akan kehilangan  pekerjaannya.    Respon  petani terhadap  pengenaan  pajak  tinggi  sebesar 3,34  artinya  petani  netral  dimana pemberian  pajak  yang  tinggi  pasti  akan memberatkan  petani  khususnya  petani pemilik.
Tabel 22.   Respon Petani Terhadap Disinsentif Pengenaan Pajak Tinggi Alternatif Jawaban Jumlah (Jiwa) Persentase (%) Sangat Tidak Setuju 9 4,37 Tidak Setuju 60 29,13 Netral 0 0,00 Setuju 124 60,19 Sangat Setuju 13 6,31 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019 2. Pembatasan Penyediaan Infrastruktur
Pembatasan penyediaan infrastruktur sebesar 69,90% petani setuju dan  1,94%  sangat  setuju  dikarenakan infrastruktur sangat penting dan berpengaruh  bagi  usahatani.  Jadi  jika disinsentif  ini  diberlakukan,  maka  petani tetap  mempertahankan  lahan  sehingga lahan  sawah  tetap  ada  dan  pekerjaan utama sebagai petani tidak hilang. 0,49% petani  sangat  tidak  setuju  dan  27,67% tidak  setuju.  Petani  merasa  dengan infrastruktur yang dibatasi akan menghambat proses usahatani dan membuat petani semakin dibebani.
Respon petani terhadap pembatasan penyediaan  infrastruktur  sebesar  3,45 berarti rata–rata petani setuju dikarenakan petani  mendukung  jenis  disinsentif  ini supaya  lahan  sawah  tidak  ada  yang dialihfungsikan menjadi non pertanian.
Tabel  23.  Respon  Petani  Terhadap  Disinsentif
Pembatasan Penyediaan Infrastruktur Alternatif Jawaban Jumlah (Jiwa) Persentase (%) Sangat Tidak Setuju 1 0,49 Tidak Setuju 57 27,67 Netral 0 0,00 Setuju 144 69,90 Sangat Setuju 4 1,94 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019 3. Pengenaan Sanksi/ Denda
Respon terhadap dikenakannya sanksi/  denda  sebesar  81,07%  petani setuju  dan  sebesar  4,85%  sangat  setuju dengan jenis disinsentif ini. Petani setuju dan  sangat  setuju  karena  apabila  petani melakukan alih fungsi lahan akan merasa jera  dengan  diberikannya  sanksi/  denda. Jadi  dapat  mengendalikan  alih  fungsi lahan. Sebesar 14,08% petani tidak setuju dikarenakan  dengan  diberikan  sanksi/ denda  petani  merasa  keberatan.  Petani terbebani diberikannya sanksi atau membayar  denda  berupa  uang  karena uang  denda  lebih  baik  digunakan  untuk modal usahataninya.
Respon  petani  terhadap  pengenaan sanksi/  denda  sebesar  3,76  artinya  petani masih  setuju  dengan  adanya  disinsentif
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 155-177
ini.  Petani  berpendapat  selain  untuk pengendalian  alih  fungsi  lahan,  tetapi petani  masih  adanya  kesadaran  untuk menjaga lahan sawah tetap ada.
Tabel  24.  Respon  Petani  Terhadap  Disinsentif
Pengenaan Sanksi/ Denda Alternatif Jawaban Jumlah (Jiwa) Persentase (%) Sangat Tidak Setuju 0 0,00 Tidak Setuju 29 14,08 Netral 0 0,00 Setuju 167 81,07 Sangat Setuju 10 4,85 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019
4. Pengetatan Izin IMB/ Sertifikat
Sebesar  70,87%  petani  setuju  dan 27,67%  sangat  setuju.  Hal  ini  karena diperketatnya perijinan IMB (Izin
Mendirikan  Bangunan)  maka  membuat petani  mengurungkan  niatnya  dalam mengalihfungsikan lahan pertanian sehingga  lahan  sawah  tetap  abadi. Terdapat  1,46%  petani  tidak  setuju dikarenakan  petani  menjadi  kesusahan dalam proses perijinan membangun lahan menjadi non pertanian dimana lahan yang dimiliki menjadi hak petani sepenuhnya.
Respon  petani  terhadap  pengetatan ijin  IMB  sebesar  4,24  artinya  petani sangat  setuju  karena  lahan  sawah merupakan  ladang  pekerjaan  utama petani.  Apabila  lahan  sawah  diubah menjadi non pertanian, maka petani akan kehilangan pekerjaannya. Selain itu petani sadar  akan  dampak  buruk  untuk  lahan
sawah diganti menjadi lahan non pertanian.
Tabel 25.   Respon Petani Terhadap Disinsentif
Pengetatan Izin IMB/ Sertifikat Alternatif Jawaban Jumlah (Jiwa) Persentase (%) Sangat Tidak Setuju 0 0,00 Tidak Setuju 3 1,46 Netral 0 0,00 Setuju 146 70,87 Sangat Setuju 57 27,67 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019

## 5. Pinalti
Respon petani terhadap pinalti yaitu 70,87%  petani  setuju  dan  5,83%  sangat setuju.  Hal  ini  dikarenakan  selain  petani akan mengurungkan niat untuk mengalihfungsikan  lahan,  petani  sadar akan pentingnya lingkungan hijau. Terdapat  petani  sangat  tidak  setuju sebesar  0,97%  dan  22,33%  petani  tidak setuju. Ketidaksetujuan dikarenakan akan memberatkan petani padahal lahan sepenuhnya merupakan milik petani.
Tabel  26.  Respon  Petani  Terhadap  Disinsentif Pinalti Alternatif Jawaban Jumlah (Jiwa) Persentase (%) Sangat Tidak Setuju 2 0,97 Tidak Setuju 46 22,33 Netral 0 0,00 Setuju 146 70,87 Sangat Setuju 12 5,83 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019
Rata–rata sebesar 3,58 berarti petani setuju dengan jenis disinsentif ini. Petani tidak ingin lahan sawah berubah menjadi lahan  non  pertanian  karena  selain pekerjaan  utama  mereka  akan  hilang
sebagai petani, akan mendapatkan dampak adanya perubahan tersebut.
6. Pencabutan Insentif yang Telah
Diberikan
Pencabutan  insentif  yang  telah diberikan  didapatkan  sebesar  73,30% petani  setuju  dan  21,36%  sangat  setuju dikarenakan  petani  akan  kesusahan  jika insentif yang telah diberikan dicabut maka petani  mengurungkan  niat  untuk  alih fungsi  lahan  sehingga  lahan  sawah  akan tetap  ada.  Sebesar  5,34%  petani  tidak setuju  dikarenakan  keberatan  apabila insentif  yang  telah  diberikan  oleh pemerintah dicabut begitu saja dan biaya pengeluaran  petani  juga  akan  semakin besar  jika  tanpa  adanya  bantuan  insentif. Rata–rata respon petani terhadap pencabutan  insentif  yang  telah  diberikan yaitu  4,10  artinya  petani  setuju  dengan pencabutan insentif  yang telah diberikan. Petani  menginginkan  lahan  hijau  atau lahan sawah tidak hilang.
Tabel  27.  Respon  Petani  Terhadap  Disinsentif
Pencabutan  Insentif  yang  Telah Diberikan Alternatif Jawaban Jumlah (Jiwa) Persentase (%) Sangat Tidak Setuju 0 0,00 Tidak Setuju 11 5,34 Netral 0 0,00 Setuju 151 73,30 Sangat Setuju 44 21,36 Jumlah 206 100,00 Sumber: Data diolah, 2019
Rata–rata  petani  setuju  dengan disinsentif  karena  sebagian  besar  petani
sakap (petani yang menggarap lahan milik orang  lain  dimana  pemiliknya  tidak tinggal  di  daerah  tersebut).  Mayoritas petani  sebagai  pekerjaan  utama  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup.  Pemilik lahan  menyetujui  disinsentif  yang  pada dasarnya tidak ada niat menjual dikarenakan  lahan  sawah  warisan  orang tuanya terdahulu.
Rata-rata respon petani sebesar 4,21 artinya  petani  sangat  setuju  apabila kebijakan insentif diterapkan. Petani akan sangat terbantu dengan diberikan bantuan insentif.  Seluruh  modal  dibebankan seluruhnya  kepada  petani  sakap  yang sangat membebankan karena modal  yang dikeluarkan tidak sebanding dengan panen yang  dihasilkan.  Menurut  Wijayanti (2016)  salah  satu  tujuan  pemberian insentif untuk meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan,  pemberdayaan, pendapatan,  dan  kesejahteraan  petani. Pendapat  lain  Rantini  dan  Prabatmodjo (2013) petani memandang positif kebijakan  perlindungan  lahan  pertanian pangan berkelanjutan. Mereka memerlukan  insentif  yang  ditawarkan guna pengembangan usahatani.
Kebijakan  disinsentif  didapatkan sebesar  3,75  yang  berarti  bahwa  seluruh petani setuju apabila kebijakan disinsentif

## MIMBAR AGRIBISNIS
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2020. 6(1): 155-177
(hukuman akibat pelanggaran) diterapkan, karena  petani  sebagai  pekerjaan  utama dan  lahan  sawah  menjadi  sumber penghasilan utama. Jadi dengan diberlakukannya  kebijakan  disinsentif akan memberikan efek jera dan mengurungkan niat untuk melakukan alih fungsi lahan. Petani ingin lahan pertanian tetap abadi untuk keberlangsungan hidup. Menurut Wibowo (1996) tingginya motif petani  mempertahankan  lahan  sawah dikarenakan persepsi kerugian akibat alih fungsi  lahan  sawah  yang  berdampak negatif  dianggap  sebagai  suatu  persoalan dalam jangka panjang. Selain itu menurut Rantini  dan  Prabatmodjo  (2013)  petani memandang  positif  kebijakan  disinsentif yang ditetapkan mampu membuat sebagian  besar  petani  menjaga  fungsi lindung dari sawah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Karakteristik petani padi di Kecamatan  Purbaratu  yaitu  umur sebagian besar petani berkisar berumur 53-64 tahun, luas lahan petani sebagian  besar  dalam  kategori  sempit (<0,5ha)  sebanyak  70,87  %,  sebagian besar  pendidikan  responden  88,35  %
telah menyelesaikan pendidikan tingkat  SD,  mayoritas  responden mempunyai  pengalaman  usahatani sebesar 38,35 % yaitu petani memiliki pengalaman  antara  11  sampai  20 tahun,  tanggungan  jumlah  keluarga terbesar berada pada rentang 2-3 orang yaitu  54,86  %,  pendapatan  usahatani padi yaitu kurang dari Rp. 2.502.000,- sebesar 79,61%, dan status kepemilikan  lahan  sebesar  87,37% didominasi status petani sakap.
2. Respon  petani  terhadap  kebijakan insentif dan disinsentif dalam pengendalian lahan pertanian rata–rata petani  sangat  setuju  dengan  adanya jenis insentif karena sangat membantu dalam  berusahatani.  Petani  setuju dengan  adanya  bentuk  disinsentif supaya  memberikan  efek  jera  kepada petani untuk pengendalian alih fungsi lahan.

## Saran
Berikut  saran  yang  dapat  diberikan oleh peneliti yaitu:
1. Frekuensi  kedatangan  penyuluh  lebih intens  dan  teratur  kepada  petani maupun kelompok tani merupakan hal yang  harus  diteruskan,  namun  perlu juga  dimasukkan  materi  mengenai LP2B  kepada  kelompok  agar  petani
lebih  memahami  akan  pentingnya kebijakan  ini  dan  dampaknya  bagi lahan pertanian.
2. Pemerintah sebaiknya lebih difokuskan  pada  pemberian  bantuan insentif  yang  diprioritaskan  petani seperti  pupuk  dan  benih  yang  lahan sawahnya  akan  dijadikan  LP2B  serta sosialisasi  mengenai  kebijakan  LP2B setidaknya  dilibatkan  seluruh  petani secara aktif.
3. Kebijakan  LP2B  dibuat  sedetail mungkin yang mampu mengakomodir kebutuhan  petani  dan  kemampuan pemerintah serta ketegasan pemerintah dalam melaksanakan peraturan yang telah ada.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis menyampaikan terima kasih kepada  berbagai  pihak  atas  bantuan, bimbingan dan saran. Ucapan terima kasih haturkan kepada kedua  orang tua penulis yang  memberikan  support  dan  doa  agar diberikan  kelancaran  dalam  penyusunan tesis,  Ibu  Dr.  Lies  Sulistyowati,  Ir.,  MS dan  Prof.  Dr.  Maman  Haeruman  K.,  Ir., M.Sc  selaku  Dosen  Pembimbing  yang telah memberikan masukan dan
pengarahan guna penyempurnaan penulisan tesis dengan penuh kesabaran.
Ibu  Dr.  Ir.  Lucyana  Trimo,  MSIE, Bapak  Dr.  Ir.  Trisna  Insan  Noor,  DEA, dan  Bapak  Dr.  Ir.  Iwan  Setiawan,  SP., M.Si  selaku  dosen  penelaah  yang meluangkan waktunya dalam memberikan kritik  dan  masukan  kepada  penulis. Segenap  Bapak/Ibu  Dosen  Program
Magister Ilmu Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas
Padjadjaran  yang  memberikan  ilmu pengetahuan kepada penulis.
Berbagai  pihak  yang  tidak  dapat penulis sebutkan satu persatu. Khususnya rekan-rekan  yang  memberikan  bantuan dan  motivasi.  Semoga  Allah  SWT memberikan pahala sebesar-besarnya kepada  Bapak,  Ibu  dan  Saudara  atas kebaikan yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  2017.  Luas  Lahan Sawah  Kota  Tasikmalaya  Tahun 2012 – 2016.
Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya. 2017.
Perkembangan  Luas  Lahan  Sawah Kota Tasikmalaya.
Gustiyana, H.  2004. Analisis Pendapatan Usahatani untuk Produk Pertanian. Salemba empat: Jakarta.
Hairiah, Kurniatun., Widianto, Sri Rahayu Utami,  Didik  Suprayogo.  2000. Pengelolaan  Tanah  Masam  Secara Biologi  Refleksi  Pengalaman  dari Lampung Utara. Bogor. Indonesia. Harsono,  Boedi.  2007. Hukum  Agraria Indonesia,  Sejarah  Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan  Pelaksanaannya,  Djambatan. Jakarta.
Hernanto, Fadholi. 1996. Ilmu Usahatani .
Jakarta: Penerbit Swadaya. Ihrom,  T.O.  1999. Bunga  Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Isa,  I.  2004.  Strategi  pengendalian  alih fungsi  lahan  pertanian,  In  Dalam:
Dariah  A,  Nurida  NL,  Irawan, Husen  E,  Agus  F,  penyunting. Prosiding  Seminar  Multifungsi  dan Revitalisasi  Pertanian .  Bogor  (pp.
27-28). Nurhasikin. 2013. Penduduk Usia Produktif  dan  Ketenagakerjaan. Artikel  Badan  Kependudukan  dan Keluarga Berencana Nasional Kepulauan Riau. Martianto, D., dan Ariani.  2004. Analisis Perubahan  Konsumsi  dan  Pola Konsumsi Pangan Masyarakat dalam Dekade Terakhir. Widyakarya  Nasional  Pangan  dan Gizi  VIII  “Ketahanan  Pangan  dan Gizi  di  Era  Otonomi  Daerah  dan
Globalisasi”. Jakarta.
Nadapdap, Hendrik. 2014. Kajian Adopsi Teknologi Produksi Komoditas
Mangga. Universitas  Padjajaran Bandung. Rantini,  R.R  dan  H.  Prabatmodjo.  2013. Tanggapan Petani Terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan di Kabupaten Bandung. Jurnal Perencanaan  Wilayah  dan  Kota. Vol. 3 (2).
Wibowo,  S.C.  1996. Analisis  Pola Konversi  Sawah  Serta  Dampaknya Terhadap  Produksi  Beras  :  Studi Kasus  di  Jawa  Timur. Bogor  : Jurusan  Tanah  Fakultas  Pertanian Institut Pertanian Bogor. Wijayanti, Ari. 2016. Kebijakan Perlindungan Lahan Sawah Dalam
Mengatasi  Alih  Fungsi  Lahan Sawah  (Studi  Kasus  Di  Kota
Sukabumi,  Propinsi  Jawa  Barat).
Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.