## PERBANDINGAN PELAKSANAAN EUTHANASIA DI NEGARA YANG MENGANUT SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL DAN SISTEM HUKUM ANGLO SAXON
Muh. Amiruddin Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: Udinktabrani@yahoo.co.id

## Abstract
The  country  that  adheres  to  the  continental  european  legal  system  of Indonesia that regulate euthanasia is contained in the provisions of Article 344 of the  Criminal  Code  while  Netherlands  The  provisions  are  contained  in  the  code penal  section  40  and  Article  293  of  the  Dutch  Criminal.  Code  anglo  saxon  like USA hardness of euthanasia. this is based on a court decision in USA that rejects the  application  of  euthanasia  as  a  jurisprudence.  Indonesia  does  not  Regulate clearly about the enactment of euthanasia. Netherlands legalize Euthanasia, while State with Anglo Saxon Law system, does not legalize Euthanasia
Keywords:  Euthanasia,  Continental  European  Legal  System,  Anglo  Saxon Legal System

## Abstrak
Negara  yang  menganut  sistem  hukum  eropa  kontinental  yaitu  Indonesia yang  mengatur  tentang  Euthanasia  yaitu  termuat  dalam  ketentuan  pasal  344 KUHP  sementara  di  Belanda  ketentuan  ini  dimuat  dalam  code  penal  section  40 dan  pasal  293  KUHP  Belanda.  Sistem  hukum  Anglo  saxon  seperti  Amerika Serikat  melarang  keras  adanya  euthanasia.  hal  ini  didasarkan  adanya  putusan pengadilan  di  Amerika  Serikat  yang  menolak  penerapan  euthanasia  sebagai sebuah  yurisprudensi.  Indonesia  tidak  Mengatur  secara  jelas  tentang pemberlakuan  euthanasia.  Belanda  melegalkan  Euthanasia,  sedangkan  negara dengan sistem Hukum Anglo Saxon tidak melegalkan Euthanasia
Kata Kunci: Euthanasia, Sistem Hukum Eropa Kontinental, Sistem Hukum Anglo Saxon

## PENDAHULUAN
istem  hukum  adalah  suatu  kesatuan  yang  memiliki  unsur-unsur  yang mempunyai  interaksi  satu  sama  lain  dan  bekerjasama  untuk  mencapai tujuan kesatuan tersebut. Didunia ini sistem hukum tidak dapat dipisahkan dari  kehidupan  kita  sehar-hari.  Ada  banyak  sistem  hukum  di  dunia  ini.  dua diantaranya  adalah  sistem  hukum  eropa  kontinental  dan  sistem  hukum  anglo saxon.  Sistem  hukum  eropa  kontinental  adalah  suatu  sistem  hukum  dengan  ciri- ciri  adanya  berbagai  ketentuan-ketentuan  hukum  dikodifikasi  atau  dihimpun secara  sistematis  yang  akan  ditafsirkan  lebih  lanjut  oleh  hakim  dalam penerapannya.
Dalam  perkembangannya,  prinsip-prinsip  hukum  yang  terdapat  pada sistem  hukum  ini  dijadikan  dasar  perumusan  dan  kodifikasi  di  negara-negara Eropa daratan seperti Belanda dan Indonesia yang memiliki prinsip utama dimana hukum  memperoleh  kekuatan  mengikat  karena  diwujudkan  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  tersusun  secara  sistematik  dalam  kodifikasi  atau kompilasi tertentu.
Nilai utama yang dianut yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum,  kepastian  hukum  ini  dapat  diwujudkan  jika  tindakan-tindakan  hukum manusia didalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan yang tertulis yang  sumber  hukumnya  terdapat  dalam  undang-undang  yang  dibentuk  oleh pemegang  kekuasaan  legislatif,  selain  itu  diakui  juga  peraturan-peraturan  yang dibuat  oleh  pemegang  kekuasaan  eksekutif  berdasarkan  wewenang-wewenang yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang  (peraturan-peraturan  hukum administrasi)  negara  dan  kebiasaan-kebiasaan  yang  hidup  dan  diterima  sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang.
Sistem  hukum  lainnya  adalah  anglo  saxon  yaitu  sistem  hukum  yang dianut  oleh  beberapa  negara  yang  diantaranya  negara  Amerika  Serikat  dan Inggris.  Sistem  hukum  ini  adalah  suatu  sistem  hukum  yang  didasarkan  pada yurisprudensi yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya.
Disamping  putusan  hakim  maka  kebiasaan-kebiasaan  dan  peraturan- peraturan  tertulis  undang-undang  dan  peraturan  administrasi  negara  walaupun banyak landasan yang terbentuk dalam sebuah kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari putusan-putusan didalam pengadilan. Sumber-sumber hukum tersebut (putusan  hakim,  kebiasaan,  dan  peraturan  administrasi  negara)  tidak  tersusun secara hierarki seperti pada sistem hukum eropa kontinental.

## S
Aturan  hukum  mengenai  masalah  ini  berbeda-beda  disetiap  negara  dan seringkali  berubah  seiring  dengan  adanya  perubahan  norma-norma  budaya maupun  ketersediaan  perawatan  atau  tindakan  medis.  Di  beberapa  negara, euthanasia  dianggap  legal,  sedangkan  dinegara  lain  dianggap  melanggar  hukum. Oleh  karena  itu  sensitifnya  isu  ini  pembatasan  dan  prosedur  yang  ketat  selalu diterapkan tanpa memandang status hukumnya.
Pihak  yang  menyetujui  euthanasia  dapat  dilakukan,  hal  ini  berdasarkan bahwa  setiap  manusia  memiliki  hak  untuk  hidup  dan  hak  untuk  mengakhiri hidupnya  dengan  segera  dan  hal  ini  dilakukan  dengan  alasan  yang  cukup mendukung  yaitu  alasan  kemanusian.  Dengan  keadaan  dirinya  yang  tidak  lagi memungkinkan  untuk  sembuh  atau  bahkan  hidup,  maka  ia  dapat  melakukan permohonan untuk segera diakhiri hidupnya. Sementara sebagian pihak yang tidak membolehkan  euthanasia  beralasan  bahwa  setiap  manusia  tidak  memiliki  hak untuk  mengakhiri  hidupnya,  karena  masalah  hidup  dan  mati  adalah  kekuasaan mutlak Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia.
Perdebatan  ini  tidak  akan  pernah  berakhir,  karena  sudut  pandang  yang dipakai  sangatlah  bertolak  belakang,  dan  lagi-lagi  alasan  perdebatan  tersebut adalah masalah legalitas dari perbuatan euthanasia.

## PEMBAHASAN
A. Aturan  Norma  Hukum  tentang  Euthanasia  di  Negara  Eropa  Kontinental  dan Anglo Saxon
1. Aturan  Norma  Hukum  tentang  Euthanasia  di  Negara  Eropa  Kontinental (Indonesia-Belanda)
Pada  negara  eropa  kontinental  seperti  Indonesia  pengaturan  tentang euthanasia tidak diatur dengan jelas dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (UU HAM). Pada pasal 9 ayat (1) UU HAM berbunyi bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  hidup  dan  meningkatkan  taraf  hidupnya.  Hak untuk  hidup  oleh  sebagian  besar  masyarakat  dapat  ditafsirkan  sebagai  hak  untuk menentukan  hidupnya  sendiri.  Akan  tetapi,  hak  untuk  menentukan  hidupnya sendiri  tidak  dapat  berdiri  sendiri  tanpa  adanya  suatu  hak  atas  informasi  yang diatur dalam Pasal 14 UU HAM dan hak atas kesehatan yang diatur dalam pasal 9 ayat  (3)  UU  HAM.  Berlandaskan  pada  ketentuan  tersebut  pasien  dan  keluarga yang  mewakili  setelah  mendapatkan  informasi  yang  jelas  dapat  meminta persetujuan  dari  dokter  untuk  meminta  dihentikannya  pengobatan  karena  pasien dianggap  tidak  dapat  disembuhkan  lagi,  sehingga  keberadaanya  di  rumah  sakit
hanya  dapat  menambah  beban  serta  biaya.  Persetujuan  antara  dokter  dan  pasien inilah  yang  dapat  menjadi  dasar  untuk  dilakukannya  euthanasia  terhadap  pasien, Dengan  demikian,  dokter  tidak  dapat  dipersalahkan  apabila  pihak  keluarga mengadukannya  karena  tindakannya  dilakukan  atas  persetujuan  pasien  dan keluarga  pasien  yang  biasa  dikenal  dengan  istilah Informa  consent yaitu  syarat yang bertumpuh antara dua hak yaitu hak untuk menentukan hidupnya sendiri dan hak untuk mendapatkan informasi.
Ketentuan tentang  eutahanasia tidak diatur secara jelas dalalam  peraturan perundang-undangan    Indonesia.  Secara  eksplisit  euthanasia  diatur  dalam  UU HAM yaitu hak hidup yang ditafsirkan oleh sebagian masyarakat merupakan hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Bentuk Euthanasia yang sering dilakukan di Indonesia  adalah  bentuk  euthanasia  pasif  yaitu  bentuk  pengurangan  kesehatan. Bentuk  euthanasia  pasif  dalam  ketentuan  perundang-undangan  di  Indonesia memang  belum  diatur  secara  jelas,  sehingga  pelaksanaanya  bukan  merupakan sebuah pelanggaran hukum.
Pasal  344    KUHP  yang  oleh  para  ahli  hukum  merupakan  pasal  yang mendekati tindakan euthanasia termasuk juga euthanasia pasif tidak dapat bekerja secara maksimal karena belum ada menjerat pelaku euthanasia pasif di Indonesia. Sedangkan  di  Belanda  Yang  pertama  kali  melegalkan  euthanasia  hanya  dapat dilakukan  jika  si  pasien    sendiri  meminta  dan  telah  memenuhi  syarat  untuk dilakukannya tindakan euthanasia.

## 2. Aturan Norma Hukum tentang Euthanasia di Negara Anglo Saxon
Negara  penganut  sistem  hukum  anglo  saxon  seperti    Amerika  Serikat secara  tegas  melarang  pemberlakuan  euthanasia  baik  pasif  maupun  aktif, euthanasia sangat di larang tegas di Amerika Serikay karena merupakan perbuatan melanggar  hukum.  Akan  tetapi,  di  salah  satu  negara  bagian  di  Amerika  yaitu Oeregeon  hal  yang  legal,  ketentuan  ini  berdasarkan  pada,  Oregeon death  with dignity act, bahwa disebutkan, seorang pasien yang tidak dapat disembuhkan lagi dapat mengakhiri hidupnya, Masalah hak untuk mati ini di beberapa negara maju, sudah ada pengaturannya di dalam perundang-undangan di negara tersebut, seperti negara  Eropa,  tetapi  hak  untuk  mati  itu  tidak  bersifat  mutlak,  seperti  adanya putusan pengadilan Negeri Leeuwarden dari Pengadilan Negeri menetapkan tolak ukur perumusan “ tidak dikenal hukum” atau tanpa hukuman, terhadap euthanasia yang dilakukan.
Pelaksanaan  Euthanasia,  di  negara  bagian  Amerika  Oregionpun pelaksanaan  euthanasia  sangat  diperketat,  dengan  syarat-syarat  tertentu  antara lain:
a. Orang yang ingin diakhiri hidunya adalah orang yang benar-benar sakit dan tidak dapat diobati misalnya Kanker.
b. Pasien berada dalam keadaan dimana kemungkinan hidupnya kecil dan hanya menunggu waktu kematian.
c. Pasien harus menderita sakit yang amat sangat, sehingga penderitaanya hanya dapat dikurangi dengan pemberian morfin,
d. Pihak  yang  berhak  melakukan  pengakhiran  hidup  pasien,  hanyalah dokter keluarga yang merawat pasien dan ada dasar penilaian dari dua orang  dokter  spesialis  yang  menentukan  dapat  tidaknya  dilakukan euthanasia.
Semua  persyaratan  tersebut  harus  dapat  dipenuhi  baru  euthanasia  dapat dilaksanakan.

## B. Pelaksanaan Euthanasia di Negara yang menganut sistem hukum Eropa continental

## 1. Di Belanda
Pada  tanggal  10  April  2001  Belanda  Menerbitkan  Undang-undang  yang mengizinkan euthanasia yaitu wet van 12 April 2001,
hondende  toetsing  van  levensbeendiging  op  verzek  en  hulp  bij lijkberzorging  atau    Review  prosedures  for  the  termination  of  life  on reguest and assisted suicide and amandement of the Criminal code and the Burial and Crimation Act . 1
Undang-undang ini dinyatakan efektif berlaku  sejak tanggal 1 april 2002, yang menjadikan Belanda negara pertama di Dunia yang melegalisasikan Praktek Euthanasia. Pasien-pasien yang mengalami sakit menahun dan tak tersembuhkan, diberi  hak  untuk  mengakhiri  penderitaannya.  Tetapi  perlu  di  tekankan,  bahwa
1 Lihat (http://www  international task force.org/rpt 2005-3 htm # 238 diakses tanggal 2 Januari 2017)
dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda secara formal euthanasia dan bunuh diri berbantuan masih dipertahankan dan dianggap kriminal. 2
Di  Belanda,  keluarga  boleh  mengajukan  euthanasia  jika  kondisi  pasien sudah parah dan sangat menderita dengan penyakitnya. Selain itu, pasien dengan umur  lebih  dari  12  tahun  bisa  mengajukan  pendampingan  bunuh  diri.  Yang dimaksud pendampingan bunuh diri adalah pasien dengan sadar meminta disuntik mati karena keadaannya yang parah. Akan tetapi perlu ditekankan, bahwa dalam Kitab Hukum  pidana  Belanda  secara  formal  euthanasia  dan  bunuh  diri  berbantuan  masih dipertahankan  sebagai  perbuatan  kriminal,  Setiap  dokter  di  Belanda  di-  mungkinkan melakukan  euthanasia  dan  tidak  akan  dituntut  di  depan  pengadilan  asalkan  mengikuti beberapa  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Prosedur  tersebut  adalah  mengadakan konsultasi  dengan  rekan  sejawat  (tidak  harus  seorang  dokter  spesialis)  dan  membuat laporan dengan menjawab 50 pertanyaan.
Persetujuan  Parlemen  Belanda  atas  usulan  legalisasi  kegiatan  dokter- dokter  Belanda  untuk  membantu  pasien-pasien  penderita  penyakit  parah  yang memilih  untuk  mengakhiri  hidupnya ini diperoleh setelah dilakukan pemungutan suara (voting) .  Dukungan  104  suara  berbanding  40  suara  yang  menolak  telah membuktikan keberpihakan parlemen untuk segera memberlakukan UU legalisasi euthanasia.
Euthanasia mendapat dukungan publik besar-besaran di Belanda tetapi ada kekhawatiran  bahwa  praktek  ini  mengarah  pada  penyalahgunaan  hukum, Euthanasia  tidak  menjadi  tindak  pidana  di  Belanda,  sejak  tahun  1984  ketika pengadilan the  Royal  medical asosioation menyusun  pedoman  yang  ketat  untuk Dokter.  Perubahan  Undang-Undang  yang  baru,  akan  menghapus  setiap kemungkinan  Bahwa  dokter  akan  dituntut  untuk  melakukan  euthanasia  dengan peretujuan dan konsultasi.
Studi British Medical Journal menemukan bahwa pada tahun 1995, hampir dua  pertiga  dari  kasus  euthanasia  a  bunuh  diri  yang  dibantu  dokter  tidak dilaporkan.  17%  dari  kasus-kasus  euthanasia  terjadi  tanpa  permintaan  eksplisit pasien.  Hukum  Belanda  mengharuskan  penderitaan  tak  tertahankan  oleh  pasien untuk  membenarkan  dilakukannnya  euthanasia,    Tapi  lebih  dari  setengah  dokter mengatakan bahwa alasan utama yang diberikan oleh pasien untuk permintaan ini adalah  kehilangan  martabat,  Hampir  setengahnya  mengatakan  mereka  mencegah penderitaan lebih lanjut.
2 Wellywahyura,  http//welywahyura,  wordpress.com.  Euthnaasia/  Diakses  tanggal  2 Januari 2017)
Sebuah  Karangan  berjudul  ‘  The  slippery  Slop  Of  Dutch  Euthanasia” dalam  majalah  Human  life  Internasional,  spesial  Report  Nomor  67,  November 1998, halaman tiga melaporkan bahwa sejak tahun 1994 setiap dokter di Belanda dimungkinkan  melakukan  euthanasia  dan  tidak  akan  dituntut  di  pengadilan asalkan  mengikuti  beberapa  prosedur  yang  ada.  Prosedur  tersebut  adalah melakukan konsultasi dengan teman sejawat sekitar 50 pertanyaan. 3
Sejak  akhir  tahun  1993,  Belanda  secara  hukum  mengatur  kewajiban  para dokter untuk melapor semua kasus euthanasia dan bunuh diri berbantuan, Instansi kehakiman  selalu  akan  menilai  betul  betul  tidaknya  prosedur  yang  diterapkan, Pada tahun 2002 Sebuah konvensi yang berusia 20 Tahun telah dikodifikasi oleh Undang-undang Belanda dimana seorang dokter yang melakukan euthanasia pada suatu  kasus  tertentu  tidak  akan  dihukum,  Dinyatakan  bahwa  bunuh  diri berbantuan  dilakukan  atas  dasar  penderitaan  berkelanjutan  dan  tak  tertahankan lagi,    adalah  Legal.  Dan  selanjutnya  dalam  aturan  tersebut  mentebutkan  bahwa pasien  harus  dalam  keadaan  tenang.  Dokter  pun  harus  mendapatkan  opini  ke duadan hanya dokter bukan keluarga  yang hak  memberika obat  mematikan pada pasien.
Menurut penelitian pada tahun 1999, otoritatif dalam laporan  remmelink mendifinisikan  euthanasia  di  Belanda,  sebagai  sengaja  mengakhiri  hidup,  orang lain  atas  permintaannya.  Ini  berbeda  dari  kategori  lainnya  yang  digunakan  di lembaga-lembaga perawatan kesehatan Belanda yaitu:
Bantuan  bunuh  diri  yang  didefinisikan  sebagai  sengaja  membantu seseorang  dalam  tindakan  mengakhiri  hidupnya  yang  merupakan  permintaan eksplisit,  hal  ini  berbeda  dengan  permintaan  euthanasia  sukarela  karena  tidak mendukung tujuan hanya dalam tindakan penghancuran diri yaitu:
a. Sebuah  tindakan  mengakhiri  hidup  tanpa  pemintaan  ekplesit  di definisikan  sebagai  usaha  mengahiri  hidup  seseorang  tanpa  ada permintaan  eksplisit.  Hal  ini  berbeda  dengan  euthanasia  sukarela dalam hal ini tidak didasarkan pada permintaan  yang dianggap  baik., gigih dan eksplesit dari pasien.
3 Anonim, Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Euthanasia Di Indonesia (http://hukumkes.wordpress.com/2008/03/15/aspek-hukum-dalam-pela ksanaan-euthanasia-di- indonesia/), diakses pada hari Senin, 02 Juli 2012, Pukul 18:10 WITA.
b. Euthanasia  aktif  tanpa  permintaan  eksplisit  dari  pasien  berbeda  dari euthanasia  sukarela  karena  tidak  didasarkan  pada  permintaan  yang dianggap baik, gigih dan eksplisit dari pasien.
c. Kematian akibat administrasi obat penghilang rasa sakit lainnya dalam dosis besar .ini dikenal sebagai euthanasia tidak langsung.
Dalam  definisi  ini,  definisi  resmi  pengakhiran  hidup  atas  permintaan pasien  adalah  pusat  dari  keputusan  untuk  mengakiri  dalam  kasus  euthanasia sukarela,  Definisi  diatas    serupa  dengan  yang  digunakan  secara  internasional dalam biotika. 4
Pada  tanggal  10  april  2001.  Sebelum  tanggal  tersebut  euthanasia  aktif adalah tindak pidana berdasarkan article 293 of dutch penal code (pasal 293 dari Belanda KUHP) yang berbunyi :
“hi hu takes the life of another person on this person expicit and serious request will be punished with imprisonment of up twelve years or a fine of the fifth category. “
(dia yang mengambil kehidupan orang lain atas permintaan orang ini eksplisit dan serius  akan  dihukum  dengan  hukuman  penjara  hingga  12  tahun  atau  denda kategori ke-5 (sekitar USD 50).
Kemudian  dalam  artikel  294  the  dutch  penal  code  pasal  294  KUHP Belanda berbunyi :
“he  who  deliberately  incites  another  to  sucide,  assist  him  therein orprovides him with the means, is punished, if the suicide follows, with a sentence of at most three years or a fine of the fourth category” ( Dia yang sengaja  menghasut  orang  lain  untuk  buh  diri,  membantu  dalamnya  atau memberikan  dia  dengan  sarana,  dihukum  dengan  hukuman  yang  paling banyak 3 tahun atau denda dengan kategori 4. Sekitar 12,500 USD 5
Pada  saat  yang  sama,  section  40  (bagian  40)  dari  code  penal  yang  sama menyatakan  bahwa  seorang  individu  tidak  dihukum  jika  ia  telah  didorong  oleh suatu kekuatan yang tak tertahankan. Hukum dikenal sebagai (force majure ) untuk menempatkan  kesejahteraan  orang  lain  diatas  hukum  ini  mungkin  termasuk
4 Robbin  Lauge,  Maria  Royle,  Michel    Slater.  http;//  www.leg  state.vt.us/report/05 death/death with/_dignityreport htm  diakses 24 januari 2017.
5 www.lecsadin  .nl/wlg/legis/iur/nor/wnet.htm#kriminal%20.law.  diakses  pada  tanggal  2 januari 2017
keadaan dimana dokter dihadapkan dengan konflik antara kewajiban hukum untuk tidak  mengambil  kehidupan  dan  tugas  manusiawi  untuk  mengakhiri  penderitaan tak tertahankan pasien.
Di  Belanda  euthanasia  sukarela  telah  diilegalkan.  Dekriminalisasi euthanasia  membuat  Belanda  negara  pertama  di  dunia  yang  secara  resmi  “belas kasihan  membunuh”.  Dalam  UU  euthanasia  syarat-syarat  yang  dilakukan euthanasia adalah, 6
a. pasien  yang  dalam  kedaan  menderita  terus  menerus,  tak  tertahankan dan tidak dapat disembuhkan;
b. sebuah pendapat kedua seorang dokter eksternal;
c. pasien harus sehat jasmani;
d. permintaan  untuk  mati  harus  dilakukan  secara  sukarela,  independen dan terus menerus;
e. pasien harus sakit parah dengan penderitaan fisik; dan
f. pasien yang berumur 12 tahun memerlukan persetujuan dari orang tua mereka 7
Dokter  tidak  seharusnya  menyarankan  sebagai  pilihan,  kedua  permintaan lisan  dan  tertulis  melegitimasi  dokter    untuk  menyetujui  permintaan  tersebut. Namun,  dokter  tidak  diwajibkan  untuk  melakukannya.  dan  Dokter  hanya  dapat menyetujui  untuk  meminta  sambil  memperhatikan  perawatan  karena  persyaratan yang  disebutkan  dalam  Undang-undang.  Dalam  setiap  kasus  dokter  harus  yakin bahwa  pasien  dalam  menghadapi  penderitaan  berkesudahan  dan  tak  tertahankan. Jika  dia  percaya  bahwa  ini  tidak  seperti  itu  adanya  dokter  mungkin  menyetujui permintaan euthanasia tidak peduli dilegalkan atau tidak dilegalkan oleh negara.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  euthanasia  dan  bunuh  diri  yang  dibantu dokter  terus  menjadi  tindak  pidana,  tetapi  dilegalkan  dalam  keadaan  tertentu. KUHP Belanda (dalam pasal 293) sekarang termasuk dalam ketentuan itu hal ini menyatakan bahwa berakhirnya kehidupan oleh sebuah permintaan bantuan bunuh diri  tidak  diperlukan  sebagai  tindak  pidana  bila  dilakukan  oleh  dokter  dan  jika kriteria  perawatan  yang  sesuai  prosedur.  oleh  karena  itu  pandangan  bahwa
6 Undang – Undang No.29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran
7 www.lecsadin  .nl/wlg/legis/iur/nor/wnet.htm#kriminal%20.law.  diakses  pada  tanggal  2 januari 2017
euthanasia  dilegalkan  dan  tidak  termasuk  pidana  dalam  ketentuan  hukum  di Belanda.
Dalam contoh kasus yang menimpa seorang pasien yang bernama nyonya Netti  mengalami  depresi  karena  kegagalan  perkawinan  dan  dua  anaknya meninggal  karena  bunuh  diri  dan  kanker.  Penderitaannya  terutama  psikologis. Setelah  kematian  anak  ke  dua  ia  memutuskan  untuk  bunuh  diri  dan  mendekati federasi  Belanda  sukarela  euthanasia  yang  mengarah  ke  dokter  nama  dokter tersebut  adalah  Bowdewijen  chabot.  Dokter  tersebut  mendiagnosa  menderita penyakit  mental  yang  berat  dan  sulit  dipecahkan.  Dia  berkonsultasi  dengan sejumlah  rekan-rekannya,  meski  tidak  satupun  dari  mereka  yang  memeriksa nyonya  netti  secara  pribadi.  Pada  bulan  september  tahun  1991.  Dokter Bowdewijen  melakukan  euthanasi  pada  Nyonya  Netti  dengan  resep  obat  dosis tinggi yang mematikan akibat dia dilaporkan kekoroner publik.
Dokter tersebut dituntut berdasarkan pada pasal 294 dari KUHP Belanda. Mahkamah  Agung  menyatakan  bahwa  tidak  ada  alasan  prinsip  dilakukan euthanasia  apabila  penyebab  penderitaan  pasien  adalah  psikologis.  Namun, pengadilan menyatakan bahwa untuk melakukan euthanasia pasien harus diperiksa oleh ahli medis  independen. Dokter  Bwijen telah mencari pendapat  medis  dari 7 orang  temannya  tetapi  tidak  ada  yang  benar-benar  melihat  bahwa  nyonya  Netti dapat disembuhkan. Pada bulan juni 1994, dr. Bowjene ditetapkan bersalah karena melakukan  kejahatan  berdasarkan  pasal  294.  Mahkamah  Agung  menolak  untuk menjatuhkan hukuman, walaupun pada bulan februari 1995 dr.Bowjene menerima teguran dari majelis disiplin kedokteran. 8
Sejak  akhir  tahun  1993,  Belanda  secara  hukum  mengatur  kewajiban  para dokter untuk melaporkan semua kasus bunuh diri berbantuan. Instansi kehakiman akan  selalu  akan  menilai  betul  tidaknya  prosedurnya.  Pada  tahun  2002,  sebuah konvensi  yang  berusia  20  tahun  telah  dikodifikasi  oleh  undang-undang  Belanda, dimana  seorang  Dokter  yang  melakukan  euthanasia  pada  suatu  kasus  tertentu tidak akan dihukum.
Dengan  UU  yang  mulai  diberlakukan  tahun  depan  ini,  Belanda  menjadi negara  pertama  yang  melegalkan  euthanasia.  Praktek  ini  sendiri  sudah  sering dilakukan  di  seluruh  dunia,  meskipun  secara  teknis  masih  menjadi  tindakan kriminal.  Lower  house  parlemen  Belanda  menyetujui  keputusan  ini  ,  di  mana dukungan dari senat sudah pasti diberikan.
8 Kimsma G, Leeuwen. www.eubios.info/BetCD/Bet12.doc diakses 2 januari 2017.
Keputusan  Parlemen  Belanda  itu  langsung  dihujat  oleh  Vatikan.  "Adalah sesuatu  yang  sangat  menyedihkan  bagi  orang-orang  Belanda  untuk  menjadi negara  pertama  yang  justru  menginginkan  pemberlakuan  euthanasia  yang mencoreng  harga  diri  manusia,"  protes  juru  bicara  Vatican,  Joaquin  Navarro- Valls.  UU  yang melegalkan euthanagsia ini, menurut Vatikan,  akan memberikan pertanyaan-pertanyaan moral yang amat serius yang harus dihadapi dokter-dokter Belanda.
Sekeras  apapun kecaman Vatikan itu telah teropinikan bahwa masyarakat Belanda  dan  kalangan  medisnya  memberikan  restu  untuk  memuluskan diterbitkannya  Undang-undang    legalisasi  tersebut.  Menurut  mereka,  euthanasia sebetulnya  bertujuan  untuk  menjelaskan  dan  mengklarifikasikan  suatu  praktek yang telah dilakukan secara luas oleh dokter-dokter Belanda.
Undang-Undang baru yang diajukan oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Kesehatan  ini,  seperti  diberitakan New  York  Times ,  hanya  berlaku  bagi  para dokter, dan bukan bagi  orang-orang di  luar profesi  medis  yang membantu  dalam situasi pasien yang ingin bunuh diri. Undang-Undang euthanasia ini mengandung aturan-aturan  yang  ditulis  oleh Royal  Dutch  Medical  Association .  Aturan-aturan itu mengatur bahwa permintaan pasien untuk bunuh diri harus datang dari dirinya sendiri dan diajukan berkali-kali.
Sementara dokter yang berhubungan dengan pasien itu harus merasa yakin bahwa  si  pasien  memang  sedang  menghadapi  penderitaan  yang  tak  tertahankan dan tidak bisa dihentikan. Sang dokter tidak boleh mengajukan upaya bunuh diri sebagai  salah  satu  pilihan.  Dokter-dokter  ini  harus  terlebih  dahulu  mencari  opini medis  kedua  ( second  medical  opinion )  sebelum  membantu  seorang  pasien  untuk bunuh  diri.  Dokter-dokter  itu  pun  harus  menyatakan  bahwa  sebab  kematian  si pasien adalah euthanasia atau bunuh diri.
Dokter-dokter yang telah membantu dalam proses euthanasia itu pun akan tetap  dianggap  bertanggungjawab  atas  partisipasi  mereka.  Akan  tetapi,  karena euthanasia sudah bukan lagi tindakan kriminal, sang dokter tidak akan berhadapan dengan pengadilan. Dokter-dokter itu akan dihadapkan pada suatu panel informal, yang terdiri atas ahli hukum, ahli medis, dan ahli ethis.
Tindakan  untuk  mengakhiri  hidup  seseorang  yang  dilakukan  di  negeri Belanda adalah terlalu bebas dan malah berpotensi bahaya. hal ini diungkap oleh beberapa  pakar  hukum  di  Belanda.  Negeri  ini  menganut “active  Euthanasia ” artinya  secara  hukum  permohonan  seseorang  yang  kompeten  untuk  mengakhiri
hidupnya  dapat  dikabulkan.  Berdasarkan Dutch  Penal  Codes  Article  293,  294 kegiatan  euthanasia  atau “assisted  suicide” dilindungi  oleh  hukum  dengan beberapa  panduan  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan  di  Rotterdam  tahun  1981 sebagai berikut:
a. Pasien harus dalam kondisi nyeri yang tidak tertahankan.
b. Pasien harus dalam keadaan sadar.
c. Permintaan mengakhiri hidup harus dilakukan secara sukarela.
d. Pasien  harus  diberikan  alternatif  selain  euthanasia  dan  diberi  waktu sebelum euthanasia dilakukan.
e. Tidak ada lagi solusi logis yang bisa dijalani.
f. Kematian  pasien  tidak  menimbulkan  penderitaan  yang  tidak diinginkan bagi yang lain.
g. Harus  ada  lebih  dari  satu  orang  yang  terlibat  dalam  pengambilan keputusan euthanasia.
h. Hanya dokter yang dapat melakukan euthanasia terhadap pasien.

## 2. Indonesia
Di  Indonesia,  upaya  pengajuan  permohonan  euthanasia  ini  pernah  terjadi di  penghujung  2004,  suami  Ny.  Again  mengajukan  permohonan  euthanasia  ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengakhiri penderitaan istrinya, namun permohonan  itu  ditolak  oleh  pengadilan.  tindakan  euthanasia  harus  memenuhi persyaratan  medis  dan  bukan  karena  alasan  sosial  ekonomi.  sifat  limitatif  ini untuk mencegah agar nantinya pengajuan euthanasia tidak sewenang-wenang.
Jadi, euthanasia memang dilarang di Indonesia, terutama untuk euthanasia aktif dapat dipidana paling lama 12 (dua belas) tahun penjara. Akan tetapi, dalam praktiknya  tidak  mudah  menjerat  pelaku  euthanasia  pasif  yang  banyak  terjadi. Membunuh bisa dilakukan secara legal. Itulah euthanasia, pembuhuhan legal yang sampai  kini  masih  jadi  kontroversi.  Pembunuhan  legal  ini  pun  ada  beragam jenisnya.  Secara  umum,  kematian  adalah  suatu  topik  yang  sangat  ditakuti  oleh publik.  Hal  demikian  tidak  terjadi  di  dalam  dunia  kedokteran  atau  kesehatan. Dalam konteks kesehatan modern, kematian tidaklah selalu menjadi sesuatu yang datang  secara  tiba-tiba.  Kematian  dapat  dilegalisir  menjadi  sesuatu  yang  definit dan dapat dipastikan tanggal kejadiannya.
Euthanasia memungkinkan hal tersebut terjadi. Euthanasia adalah tindakan mengakhiri  hidup  seorang  individu  secara  tidak  menyakitkan,  ketika  tindakan tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  bantuan  untuk  meringankan  penderitaan  dari individu  yang  akan  mengakhiri  hidupnya  Bila  ditinjau  dari  cara  pelaksanaannya, eutanasia dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu eutanasia agresif, eutanasia non agresif, dan eutanasia pasif. 9
a. Eutanasia  agresif,  disebut  juga  eutanasia  aktif,  adalah  suatu  tindakan secara  sengaja  yang  dilakukan  oleh  dokter  atau  tenaga  kesehatan lainnya  untuk  mempersingkat  atau  mengakhiri  hidup  seorang  pasien. Eutanasia  agresif  dapat  dilakukan  dengan  pemberian  suatu  senyawa yang mematikan, baik secara oral maupun melalui suntikan. Salah satu contoh senyawa mematikan tersebut adalah tablet sianida.
b. Eutanasia  non  agresif,  kadang  juga  disebut  eutanasia  otomatis ( autoeuthanasia ) digolongkan sebagai  eutanasia negatif,  yaitu kondisi dimana  seorang  pasien  menolak  secara  tegas  dan  dengan  sadar  untuk menerima perawatan medis meskipun mengetahui bahwa penolakannya  akan  memperpendek  atau  mengakhiri  hidupnya. Penolakan  tersebut  diajukan  secara  resmi  dengan  membuat  sebuah “ codicil ”  (pernyataan  tertulis  tangan).  Eutanasia  non  agresif  pada dasarnya  adalah  suatu  praktik  eutanasia  pasif  atas  permintaan  pasien yang bersangkutan.
c. Eutanasia  pasif  dapat  juga  dikategorikan  sebagai  tindakan  eutanasia negatif  yang  tidak  menggunakan  alat-alat  atau  langkah-langkah  aktif untuk mengakhiri kehidupan seorang pasien. Eutanasia pasif dilakukan dengan  memberhentikan  pemberian  bantuan  medis  yang  dapat memperpanjang  hidup  pasien  secara  sengaja.  Beberapa  contohnya adalah  dengan  tidak  memberikan  bantuan  oksigen  bagi  pasien  yang mengalami  kesulitan dalam  pernapasan, tidak memberikan  antibiotika kepada penderita pneumonia berat, meniadakan tindakan operasi yang seharusnya  dilakukan  guna  memperpanjang  hidup  pasien,  ataupun
9 Rabdhan  Purnama, Euthanasia  Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum (http://rabdhanpur nama.blogspot.com/2012/07/euthanasia-ditinjau-dari-aspek-hukum.  html),  diakses  pada  hari Rabu, 03 April 2013, Pukul 09:10 WITA
pemberian  obat  penghilang  rasa  sakit  seperti  morfin  yang  disadari justru  akan  mengakibatkan  kematian.  Tindakan  eutanasia  pasif seringkali dilakukan secara terselubung oleh kebanyakan rumah sakit.
Penyalahgunaan eutanasia pasif bisa dilakukan oleh tenaga medis maupun pihak  keluarga  yang  menghendaki  kematian  seseorang,  misalnya  akibat keputusasaan  keluarga  karena  ketidaksanggupan  menanggung  beban  biaya pengobatan. Pada beberapa kasus keluarga pasien yang tidak mungkin membayar biaya  pengobatan,  akan  ada  permintaan  dari  pihak  rumah  sakit  untuk  membuat “pernyataan  pulang  paksa”.  Meskipun  akhirnya  meninggal,  pasien  diharapkan meninggal secara alamiah Konsepsi Euthanasia  dalam Oxford English Dictionary dirumuskan  sebagai  “kematian  yang  lembut  dan  nyaman,  dilakukan  terutama dalam  kasus  penyakit  yang  penuh  penderitaan  dan  tak  tersembuhkan”.  Istilah yang  sangat  populer  untuk  menyebut  jenis  pembunuhan  ini  adalah  mercy  killing Sementara  itu  menurut  Kamus  Kedokteran  Dorland  euthanasia  mengandung  dua pengertian.
1. Pertama, suatu kematian yang mudah atau tanpa rasa sakit.
2. Kedua,  pembunuhan  dengan  kemurahan  hati,  pengakhiran  kehidupan seseorang  yang  menderita  penyakit  yang  tak  dapat  disembuhkan  dan sangat menyakitkan secara hati-hati dan disengaja.
Secara  konseptual  dikenal  tiga  bentuk  euthanasia,  yaitu  voluntary euthanasia (euthanasia  yang dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri) karena penyakitnya  tidak  dapat  disembuhkan  dan  dia  tidak  sanggup  menahan  rasa  sakit yang diakibatkannya); non voluntary euthanasia (di sini orang lain, bukan pasien, mengandaikan,  bahwa  euthanasia  adalah  pilihan  yang  akan  diambil  oleh  pasien yang berada dalam  keadaan tidak sadar tersebut  jika si  pasien dapat  menyatakan permintaannya); involuntary euthanasia (merupakan pengakhiran kehidupan pada pasien tanpa persetujuannya). Konstruksi Yuridis Euthanasia Munculnya pro dan kontra  seputar  persoalan  euthanasia  menjadi  beban  tersendiri  bagi  komunitas hukum.  Sebab,  pada  persoalan  “legalitas”  inilah  persoalan  euthanasia  akan bermuara.  Kejelasan  tentang  sejauh  mana  hukum  (pidana)  positif  memberikan regulasi/pengaturan  terhadap  persoalan  euthanasia  akan  sangat  membantu masyarakat  di  dalam  menyikapi  persoalan  tersebut.  Lebih-lebih  di  tengah kebingungan kultural karena munculnya pro dan kontra tentang legalitasnya.
Patut  menjadi  catatan,  bahwa  secara  yuridis  formal  dalam  hukum  pidana positif  di  Indonesia  hanya  dikenal  satu  bentuk  euthanasia,  yaitu  euthanasia  yang dilakukan  atas  permintaan  pasien/korban  itu  sendiri  ( voluntary  euthanasia )
sebagaimana  secara  eksplisit  diatur  dalam  Pasal  344  KUHP.  Pasal  344  KUHP secara  tegas  menyatakan  :  “Barang  siapa  merampas  nyawa  orang  lain  atas permintaan  orang  itu  sendiri  yang  jelas  dinyatakan  dengan  kesungguhan  hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
Bertolak  dari  ketentuan  Pasal  344  KUHP  tersebut  tersimpul,  bahwa pembunuhan  atas  permintaan  korban  sekalipun  tetap  diancam  pidana  bagi pelakunya.  Dengan  demikian,  dalam  konteks  hukum  positif  di  Indonesia euthanasia  tetap  dianggap  sebagai  perbuatan  yang  dilarang.  Dengan  demikian dalam  konteks  hukum  positif  di  Indonesia,  tidak  dimungkinkan  dilakukan “pengakhiran  hidup  seseorang”  sekalipun  atas  permintaan  orang  itu  sendiri. Perbuatan  tersebut  tetap  dikualifikasi  sebagai  tindak  pidana,  yaitu  sebagai perbuatan  yang  diancam  dengan  pidana  bagi  siapa  yang  melanggar  larangan tersebut.
Mengacu  pada  ketentuan  tersebut  di  atas,  maka  munculnya  kasus permintaan tindakan medis untuk mengakhiri kehidupan yang muncul akhir-akhir ini (kasus Hasan Kesuma yang mengajukan suntik mati untuk istrinya, Ny. Agian dan terakhir kasus Rudi Hartono yang mengajukan hal yang sama untuk istrinya, Siti  Zuleha)  perlu  dicermati  secara  hukum.  Kedua  kasus  ini  secara  konseptual dikualifikasi sebagai non voluntary euthanasia, tetapi secara yuridis formal (dalam KUHP)  kasus  ini tidak  bisa dikualifikasi  sebagai  euthanasia sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
Secara  yuridis  formal  kualifikasi  (yang  paling  mungkin)  untuk  kedua kasus  ini  adalah  pembunuhan  biasa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  338 KUHP,  atau  pembunuhan  berencana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  340 KUHP.  Dalam  ketentuan  Pasal  338  KUHP  secara  tegas  dinyatakan,  “  Barang siapa  sengaja  merampas  nyawa  orang  lain  diancam,  karena  pembunuhan  dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sementara dalam ketentuan Pasal 340 KUHP dinyatakan: “ Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu  merampas  nyawa  orang  lain  diancam,  karena  pembunuhan  berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. 10
Di  luar  dua  ketentuan  di  atas  juga  terdapat  ketentuan  lain  yang  dapat digunakan untuk menjerat pelaku euthanasia, yaitu ketentuan Pasal 356 (3) KUHP
10 Hermien  Hardiati  Koeswadji, Hukum  Kedokteran.  Studi  tentang  Hubungan  Hukum dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak, (Jakarta: PT. Aditya Bakti, 1998.
yang  juga  mengancam  terhadap  “Penganiayaan  yang  dilakukan  dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan untuk dimakan atau diminum”.  Selain  itu  patut  juga  diperhatikan  adanya  ketentuan  dalam  Bab  XV KUHP  khususnya  Pasal  304  dan  Pasal  306  (2). 11 Dalam  ketentuan  Pasal  304 KUHP dinyatakan, “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang  dalam  keadaan  sengsara,  padahal  menurut  hukum  yang  berlaku  baginya atau  karena  persetujuan,  dia  wajib  memberikan  kehidupan,  perawatan  atau pemeliharaan  kepada  orang  itu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.
Sementara  dalam  ketentuan  Pasal  306  (2)  KUHP  dinyatakan,  “Jika mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dikenakan pidana penjara maksimal sembilan tahun”. Dua ketentuan terakhir tersebut di atas memberikan penegasan, bahwa dalam konteks hukum positif di Indonesia, meninggalkan orang yang perlu ditolong  juga  dikualifikasi  sebagai  tindak  pidana.  Dua  pasal  terakhir  ini  juga bermakna melarang terjadinya euthanasia pasif yang sering terjadi di Indonesia.

## C. Pelaksanaan  Euthanasia  di  Negara  yang  menganut  sistem  hukum  Anglo Saxon
Euthanasia agresif dinyatakan ilegal di banyak negara bagian di Amerika, bahkan perbuatan euhanasia merupakan perbuatan yang melanggar hukum, Akan tetapi  ada  negara  bagian  di  Amerika  yang    hukumannya  secara  eksplisit mengizinkan  pasien  terminal  (pasien  yang  tidak  mungkin  lagi  disembuhkan) mengakhiri  hidupnya  adalah  negara  bagian    Oregon,  yang  pada  tahun  1997 melegalisasikan  kemungkinan  di  lakukannya  euthanasia  dengan  memberlakukan Undang-undang tentang kematian yang pantas. 12
Dalam  Undang-undang  ini  ada  beberapa  kelemahan,  Undang-undang Euthanasia  ini  hanya  menyangkut  bunuh  diri  berbantuan,  bukan  euthanasia. Syarat-syarat  yang  diwajibkan  cukup  ketat  dimana  pasien  terminal  berusia  18 tahun  keatas  boleh  meminta  bantuan  untuk  bunuh  diri  jika  mereka  diperkirakan akan  meninggal  dalam  enam  bulan  dan  keinginan  ini  harus  diajukan  sampai
11 Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, Euthanasia Hak Azasi Manusia, Manusia Dan Hukum, Medan: Pustaka Bangsa Press, 1984.
12 Lihat  Oregon  Death  with  dignity  act)  (  Robin  Lunge,  Maria  Royle,  Micheil  Slater. http://  www.leg.state.vt.us/  report/05death/death_with  dignity_report.  Htm.  Diakses  24  Januari 2011)
Syarat-syarat  yang  diwajibkan  cukup  ketat,  dimana  pasien  terminal  berusia  18 tahun keatas boleh minta bantuan untuk bunuh diri, jika mereka diperkirakan akan meninggal dalam 6 bulan dan keinginan ini harus diajukan sampai 3 kali pasien, dimana 2 kali secara lisan (dengan tenggang waktu 15 hari diantaranya) dan sekali secara  tertulis  (dihadiri  2  saksi  dimana  salah  satu  saksi  tidak  boleh  memiliki hubungan  keluarga  dengan  pasien).  Dokter  kedua  harus  mengkonfirmasikan diagnosa  penyakit  dan  prognosis  serta  memastikan  pasien  dalam  mengambil keputusan itu tidak berada dalam gangguan mental.
Hukum  juga  harus  mengatur  secara  tegas  bahwa  keputusan  pasien  untuk mengakhiri  hidup  tidak  boleh  berpengaruh  terhadap  asuransi  yang  dimilikinya baik  asuransi  kesehatan,  jiwa  maupun  kecelakaan  ataupun  simpanan  hari tuanya.nSetelah memenuhi persyaratan diatas pasien berhak untuk resep obat untu mengakhiri  hidup.  Undang-undang  tidak  mengizinkan  dokter  atau  orang  lain untuk  mengakhiri  hidup  pasien  dengan  suntikan  mematikan  atau  euthanasian aktif,  artinya  undang-undang  memberikan  wewenang  dokter  untuk  memberikan resep mematikan namun secara tegas menolak euthanasia aktif. 13
Kasus  menarik  di  Amerika  tentang  euthanasia  adalah  terri  Schiovo meninggal  dunia  di  negara  bagian  Florida,  31  Maret  2005  atau  13  hari  setelah Mahkamah Agung Amerika memberikan izin mencabut pipa makan yang selama ini  memungkinkan  pasien  dalam  keadaan  koma  ini  masih  bisa  tetap  hidup. Komanya  mulai  pada  thun  1990  saat  Terri  jatuh  dari  rumahnya  dan  ditemukan oleh suaminya, Michel Siavo, dalam keadaan gagal jantung. Setelah ambulans tim medis  langsung  dipanggil  Terri  dapat  diresusitasi  lagi  tapi  karena  karena  cukup lama  tidak  bernafas  ia  mengalami  kerusakan  otak  yang  cukup  berat  akibat kekurangan  oksigen.  Menurut  keterangan  Medis  gagal  jantung  ini  diakibatkan oleh  ketidakseimbangan  potasium,  dalam  tubuhnya.  Oleh  karena  itu  dokternya kemudian dituduh malpraktek dan harus membayar ganti rugi cukup besar karena dinilai  lalai  dan  tidak  menemukan  kondisi  yang  membahayakan  ini  pada pasiennya.
Setelah  Terri  Schavo  Slama  8  tahun  berada  dalam  keadaan  koma,  Maka pada  bulan  Mei  1988  suaminya  yang  bernama  Michel  Sheavo  mengajukan permohonan ke Pengadilan agar pipa alat bantu makan pada istrinya bisa dicabut agar istrinya bisa meninggal dengan tenang. Namun  orang tua Terri schiavo yaitu
13 Lihat (Robin luange, Maria Royle, Micheil Sleter, http://
www/leg.state.vt.us/report/05death-with-dignity-report, htm diakses 24 januari 2011).
robert  dan  Merri  Schindler  menyatakan  keberatan  dan  menempuh  jalur  hukum guna  menetang  niat  menantu  mereka  tersebut.  Dua  kali  pipa  alat  bantu  Terri dilepas  dengan  izin  pengadiln  tetapi  sesudah  itu,  beberapa  hari  harus  dipasang kembali  atas  perintah  hakim  yang  lebih  tinggi.  Pada  tahun  2001  Hakim pengadilan  memutuskan  bahwa  bukti  yang  jelas  dan  meyakinkan  bahwa  Terri Schiovo  akan  memilih  untuk  tidak  menerima  pengobatan  yang  memperbanjang hidup dalam keadaan yang kemudian di terapkan. Keputusan ini juga di terapkan oleh Pengadilan Banding Florida dan membantah mendengarkan oleh Mahkamah Agung  Florida.  Ketika  tabung  pengisi  Terri  schiavo  telah  dihapus  untuk  kedua kalinya pada tahun 2003, badan legislatif Florida diciptakan “ Terri  Law” untuk mengesampingkan  putusan  pengadilan,  dan  tabung  pipa  makanan  tersebut kembali  dimasukkan.  Hukum  ini  kemudian  memutuskan  pelanggaran konstitusional pemisahan kekuasaan. 14
Akhirnya  hakim  memutuskan  bahwa  pipa  makanan  boleh  dilepaskan, maka  para  pendukung  keluarga  Schilder  melakukan  upaya-upaya  guna menggerakkan senat Amerika agar membuat Undang-undang yang memerintahkan  pengadilan  federal  untuk  meninjau  kembali  putusan  Hakim tersebut. Undang-undang ini langsung didukung oleh Dewan Pengadilan Amerika serikat  dan  ditandatangani  oleh  Dewan  perwakilan  Amerika  Serikat  dan dindatangani  oleh  Presiden  George  Walker  Bush.  Tetapi  berdasarkan  kekuasaan Hukum di Amerika kekuasaan kehakiman adalah independen, yang pada akhirnya ternyata  Hakim  Federal  membenarkan  putusan  Hakim  terdahulu.  Kejadian tersebut telah memberikan penegasan bahwa tindakan euthanasia tidak dilegalkan di Amerika.

## PENUTUP
Negara  yang  menganut  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  yaitu  Indonesia dan  Belanda  terdapat  dualisme  pemberlakuan  euthanasia  dimana  Indonesia  tidak melegalkan  penerapan  euthanasia,  hal  ini  termuat  dalam  ketentuan  pasal  344 KUHP, sedangkan pada Belanda yang menganut sistem hukum yang sama, secara tegas  melegalkan  penerapan  euthanasia.  Ketentuan  ini  dimuat  dalam  code  penal section  40  dan  pasal  293  KUHP  Belanda.  Berbeda  halnya  dengan  negara  yang menganut  sistem  hukumAnglo  saxon  seperti  Amerika  melarang  keras  adanya
14 ( TimothyQuil, http:// www.nejm.org/doi/full/10.1005/Nejmp058062 , diakses 2 Januari 2017)
euthanasia,  hal  ini  didasarkan  adanya  putusan  pengadilan  di  Amerika  yang menolak  penerapan  euthanasia  sebagai  sebuah  yurisprudensi  yang  diberlakukan secara turun temurun oleh masyarakat Amerika. Maka dapat disimpulkan Bahwa Pada  Negara  yang  menganut  Sistem  Hukum  Eropa  Kontinental  yang menggunakann  sistem  hukum  tetulis  seperti  Belanda,  dan  Indonesia, Melegakalkan.  Sedangkan  Pada  Negara  yang  menganut  sisttem  Hukum  anglo Saxson, Tidak Melegalkan Pemberlakuan Euthanasia.
Pemerintah  harus  membuat  regulasi  ethanasia  yang  berbasis  HAM,  atau Memasukkan ethanasia dalam ketentuan Undang-Undang kesehatan  dan Undang- undang  Praktek  Kedokteran  untuk  memperjelas  Euthanasia  mana  yang  di  larang dan  diperbolehan  untuk  membantu    penegak  Hukum.  Apabila  hukum  di  negara yang  menganut  anglo  saxon  dan  eropa  kontinental  telah  melegalkan  adanya eutanasia,  semoga  tetap  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  sisi-sisi  nilai- nilainya baik sosial, etika, maupun moral terutama Agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Zahrah,  Muhammad,.  2005. Al  jarimah  Wal  Uqubah  fil  Fiqhil-islamiy , Kairo: Maktabah Al Angelo, al-Mishriyah
Andi Zainal Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana 1 , Jakarta: Sinar Grafika Ari  Yunanto  dan  Helmi.  2010. Hukum  Pidana  Malpraktik  Medik ,  Yogyakarta: C.V Andi Offset
Aris Wibudi. 2002. Euthanasia. Bogor: ITB
Djoko  Prakoso  dan  Djaman  Andhi  Nirwanto.  1984. Euthanasia  Hak  Azasi Manusia, Manusia Dan Hukum. Medan: Pustaka Bangsa Press Endang  Kusuma  Astuti.  2003. Tanggungjawab  Hukum  Dokter  dalam  Upaya Pelayanan  Medis  Kepada  Pasien:  Aneka  Wacama  tentang  Hukum, Yogyakarta: Kanisius
Halimi , Imron. 1990. Euthanasia . Solo: Ramadhani
Hazewinkel Suringa. 1993. Unsur Peniadaan Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama Hermien Hardiati Koeswadji. 1998. Hukum Kedokteran. Studi tentang Hubungan Hukum  dalam  Mana  Dokter  sebagai  Salah  Satu  Pihak, (Jakarta:  PT. Aditya Bakti
J.Guwandi. 2005. Hukum Medik (Medical Law) , Jakarta: Balai Penerbit FKUI J.E.  Sahetapi.  1976. Euthanasia  Dan  Jenis-Jenisnya, Jakarta:  Badan  Pembinaan Hukum Nasional
M.  Jusuf  Hanafiah  dan  Amri  Amir.  1997. Etika  Kedokteran  Dan  Hukum Kesehatan , Jakarta: EGC
M.  Karjadi.  1975. Himpunan  Undang-Undang  Terpenting  Di  Indonesia, Bogor: Politea
Moeljatno.  2005. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, Jakarta:  PT.  Rineka Cipta
________. 1982. Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: PT. Rineka Cipta R. Soerarjo Darsono. 1989. Euthanasia Dalam Praktik , Jakarta: EGC Ramali, Ahmad. 1986. Kamus Kedokteran , Jakarta: Jambatan Wirjono  Prodjodikoro.  1977. Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia, Jakarta: Refika Aditama
Undang – Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan
Undang – Undang No.29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran