Journal of Natural Resources and Environmental Management 11 (2): 189-203. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.11.2.189-203
E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Pemetaan  partisipatif  potensi  jasa  lanskap  kawasan  hutan  Desa  Pattaneteang, Kabupaten Bantaeng
Participatory mapping of the potential landscape services of forest village area  in Pattaneteang, Bantaeng Regency
Firnawati a , Regan Leonardus Kaswanto b , Sofyan Sjaf c
a Program Studi Arsitektur Lanskap, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia [+62 85145266334]
b Divisi Manajemen Lanskap, Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia [+62 8121939739]
c Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia [+62 81354510629]

## Article Info:
Received: 11 - 12 - 2020 Accepted: 16 - 04 - 2021
Keywords: Landscape services, participatory mapping, sustainability, village forest

## Corresponding Author:
Kaswanto Divisi Manajemen Lanskap, Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian,
Institut Pertanian Bogor;
Tel. +62812193979 Email: kaswanto@apps.ipb.ac.id
Abstract . Forests  are  a  source  of  landscape services  that  are  important  for the sustainability of ecosystems. The Ministry of Forestry has provided access to village communities to manage forest areas legally through a village forest scheme with management access rights for 35 years. Participatory mapping is a type of public participation that includes the creation and/or use of spatial information  for  various  purposes.  Spatial  data  allows  the  identification  of relationships between landscape services and their  characteristics and also administrative units. This study aims to identify the potential characteristics and services of the Pattaneteang Village Forest. The method used is a spatial analysis carried out on land use maps based on drone images in Pattaneteang Village and qualitative methods in structured interviews, questionnaires, and focus group discussions. The results showed the quality of landscape services for  biodiversity,  and  stored  carbon  in  the  Village  of  Pattaneteang  is  in  the “very good” level, having a high-value economic role with a total score of 9 in  Utilization  Village  Forest.  The  total  score  of  cultural  roles  from  the Pattanateang  Village  Forest  is  4  for  the  Disputed  Village  Forest  and  the Utilization Village Forest, which means it has low cultural value, and a score of 5 for the Core Village Forest area means moderate cultural value.

## How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Firnawati,  Kaswanto  RL,  Sjaf  S.  2021.  Pemetaan  partisipatif  potensi  jasa  lanskap  kawasan  hutan  Desa  Pattaneteang,  Kabupaten Bantaeng, Bogor. JPSL 11(2): 189-203. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.11.2.189-203.

## PENDAHULUAN
Sumber penghidupan masyarakat pedesaan pada umumnya berbasis lanskap pertanian dan berkaitan erat dengan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  (SDA)  dan  jasa  lanskap,  termasuk  yang  berasal  dari  hutan.  Jasa ekosistem, atau sering juga disebut sebagai jasa lanskap ( landscape services) , adalah jasa yang disediakan oleh proses dan fungsi ekosistem, yang dapat mencakup empat jenis jasa: penyediaan ( provisioning) , regulasi atau pengatur  ( regulating) ,  pendukung  ( supporting) dan  budaya  ( cultural) (MEA,  2005;  Termorshuizen  dan Opdam, 2009). Hutan merupakan salah satu sumber jasa lanskap yang penting bagi keberlanjutan ekosistem. Jasa lanskap dari hutan tersebut akan bermanfaat jika dikelola dengan baik.  Pada wilayah Indonesia sendiri
bentuk pengelolaan hutan telah diatur secara resmi di dalam aturan perundang-undangan. Berdasarkan konsep pengelolaan hutan yang lestari, Kementrian Kehutanan telah memberikan akses kepada masyarakat desa untuk mengelola kawasan hutan secara legal, salah satunya adalah skema hutan desa dengan hak akses pengelolaan selama  35  tahun.  Pemerintah  Sulawesi  Selatan,  dengan  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK)  Nomor 55/MANHUT-II/2010 telah menetapkan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng dengan luasan 704.0 ha terletak dalam wilayah administrasi Kecamatan  Tompobulu,  Kabupaten  Bantaeng  (Batari et  al., 2017).  Menurut  Supratman  dan  Alif  (2010) program  pembangunan  hutan  desa  Kabupaten  Bantaeng  merupakan  salah  satu  bentuk  devolusi  pengelolaan hutan, yaitu pelimpahan kewenangan pemerintah kepada masyarakat desa untuk mengelola sumberdaya hutan.
Tahapan pertama pembangunan hutan desa ditandai dengan sejumlah aktivitas pelatihan, Focus Group Discusion (FGD),  dan  workshop  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  atas  hak, tanggung  jawab,  peran  dan  manfaat  yang  akan  diperoleh  para  pihak  dalam  pengelolaan  hutan  desa.  Tahap kedua  ditandai  dengan  penyerahan  Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  tentang  areal  kerja  hutan  desa  di Kabupaten Bantaeng kepada Bupati Bantaeng, serta penyerahan SK Gubernur Sulawesi Selatan tentang izin hak  pengelolaan  hutan  desa  kepada  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  sebagai  lembaga  pengelola  hutan desa.  Tahap  ketiga  diawali  dengan  penyusunan  dokumen  perencanaan  berupa  Rencana  Kerja  Hutan  Desa (RKHD) dan Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) (Nurhaedah dan Hapsari, 2014). Menurut Supratman dan Sahide  (2013)  pembangunan  hutan  desa  dapat  memberi  kontribusi  untuk  pengembangan  keamanan  mata pencaharian  bagi  masyarakat  yang  memiliki  ketergantungan  terhadap  sumberdaya  hutan,  melalui  tanggung jawab  dan  akuntabilitas  yang  lebih  besar  terhadap  kebijakan  dan  institusi  publik  dalam  penguasaan sumberdaya alam. Penyediaan jasa lanskap atau ekosistem sering dimodifikasi berdasarkan tipe penggunaan lahan,  sistem  produksi,  dan  intensitas  penggunaan  lahan.  Jasa  ekosistem  didefinisikan  oleh Millennium Ecosystem Assessment sebagai barang dan jasa yang disediakan oleh alam untuk memenuhi kebutuhan manusia yang  esensial  (MEA,  2005).  Pengelolaan  hutan  yang  efisien  dan  berkelanjutan  untuk  mengamankan penyediaan jasa lanskap dari waktu ke waktu sangat diperlukan (Delgado-Aguilar et al., 2017). Mekanisme Hutan Desa sebagai salah satu bagian dari bentuk pengeloaan hutan secara bersama telah memberikan dampak positif pada berbagai penyediaan jasa lanskap yang bermanfaat bagi masyarakat lokal, regional, nasional dan internasional (Kaswanto et al., 2016; Wood et al., 2019).
Pemetaan  partisipatif  adalah  jenis  partisipasi  publik  yang  mencakup  pembuatan  dan/atau  penggunaan informasi  spasial  untuk  berbagai  tujuan  (Brown  dan  Kyttä,  2018).  Pemetaan  partisipatif  merupakan  upaya pemetaan  oleh  non-pakar  dan/atau  pemangku  kepentingan  (De  Vreese et  al., 2016).  Diskusi  partisipatif berkontribusi penting dalam pengetahuan sosial dan pembelajaran tentang model pengelolaan hutan (Marques et al., 2020). Data spasial memungkinkan identifikasi hubungan antara jasa lanskap dan karakteristik lanskap (misalnya  tata  guna  dan/atau  tutupan  lahan)  serta  unit  administratifnya  (Delgado-Aguilar et  al., 2019). Pelibatan  masyarakat  dalam  aktivitas  pemetaan  diharapkan  sebagai  sebuah  pendekatan  yang  memberikan ruang keterbukaan dan kepastian yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia dari desa. Drone Participatory Mapping (DPM) adalah pendekatan pengumpulan Data Desa Presisi Tinggi yang mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi tinggi, digital, dan partisipasi. Penggunaan drone ( Unmanned Aerial Vehicle-UAV ) dengan pelibatan warga desa diperuntukkan menghasilkan citra  resolusi tinggi  untuk kepentingan  data spasial yang selama ini belum dimiliki desa (Sjaf, 2019). Secara ekologi kawasan hutan desa memiliki fungsi yang saling mendukung satu sama lain. Namun dalam pengelolaannya desa belum memiliki program yang terarah dalam pengelolaan kawasan hutan desanya. Hal inilah yang mendasari  tujuan dari pelaksanaan  penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi karakteristik dan potensi jasa lanskap kawasan hutan desa Kabupaten Bantaeng.
Pengamatan awal untuk menilai potensi jasa lanskap dilakukan pada peta orthophoto, peta penggunaan lahan  dan  pengamatan  di  lapangan.  Berdasarkan  peta  penggunaan  lahan  lanskap  Desa  Pattaneteang dikelompokkan menjadi tiga bagian utama, yaitu kebun campuran, perkebunan cengkeh dan kopi, serta hutan desa. Terdapat beberapa jasa lanskap yang dijadikan fokus kajian pada penelitian ini yaitu, keanekaragaman hayati, kandungan karbon tersimpan, peran hutan terhadap perekonomian masyarakat dan peran hutan terhadap
budaya lokal. Keempat penilaian jasa lanskap tersebut dijadikan fokus kajian karena pada saat ini menjadi isu penting  dalam  permasalahan  pengelolaan  lingkungan  khususnya  kawasan  hutan  desa  dan  peran  penting keberadaan  hutan.  Pemetaan  jasa  lanskap  dapat  digunakan  sebagai  alat  pendukung  dalam  pengambilan keputusan  bagi  perencana  dan  pemuat  kebijakan  dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  mendasari ekologi maupun sosial (Kaswanto, 2017). Pemetaan jasa lanskap memberikan gambaran secara komprehensif tentang kondisi ekologi maupun permintaan dan kebutuhan masyarakat setempat (Baró et al., 2016). Pemetaan partisipatif terhadap potensi jasa lanskap adalah cara untuk menyusun berbagai nilai lanskap yang memberi representasi visual untuk menginformasikan perencanaan konservasi lanskap (Bösch et al., 2018).

## METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan (Gambar 1). Secara geografis, Desa Pattaneteang terlatak antara 119 0 57’53’’ dan 120 0 2’9’’ Bujur Timur (BT) dan 5 0 22’31’’ dan 5 0 24’40’’ Lintang Selatan (LS). Secara administratif Desa Pattaneteang memiliki luas desa  mencapai 1 309.9 ha dengan hutan desa seluas 339.0 ha. Waktu penelitian dimulai pada Bulan Oktober 2019 hingga Mei 2020. Pemilihan Desa Pattanateang sebagai lokasi penelitian karena desa ini mulai menggiatkan pemetaan partisipatif dan kawasan hutan desa yang dimiliki adalah bagian langsung dari Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawakaraeng-Lompobattang.

## Gambar 1 Lokasi penelitian

## Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis spasial dan metode kualitatif yang digunakan  sebagai  upaya  untuk  memperoleh  informasi  terkait  objek  penelitian  yang  dapat  memberikan jawaban yang relevan bagi pertanyaan dalam rumusan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi  pustaka  dan  studi  lapangan.  Studi  pustaka  dilakukan  dengan  mengkaji  sumber  tertulis  dari  berbagai sumber referensi baik primer maupun sekunder, sedangkan studi lapang dikumpulkan dengan cara berinteraksi langsung  dengan  situasi  lanskap  secara  langsung,  yaitu  dengan  mengamati,  mengidentifikasi,  wawancara terstruktur, kuesioner, dan pertemuan melalui diskusi kelompok terarah ( Focus Group Discussion - FGD).

## Metode Analisis Data
Analisis  potensi  jasa  lanskap  melalui  analisis  spasial  yang  dilakukan  pada  peta  penggunaan  lahan berdasarkan citra drone di Desa Pattaneteang. Selanjutnya adalah mengintegrasikan peta penggunaan  lahan tersebut dengan nilai jasa lanskap. Penilaian potensi jasa lanskap dilakukan melalui metode scoring . Pemberian nilai/skor jasa lanskap pada jasa keanekaragaman hayati dan kandungan karbon tersimpan dilakukan dengan merujuk pada berbagai literatur hasil penilaian jasa lanskap suatu kawasan yang tersaji pada Tabel 1 dan Tabel 2.  Penilaian  jasa  lanskap  pada  penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  beberapa  studi  literatur  dan  juga subjektivitas peneliti.
Tabel 1 Penilaian jasa lanskap terhadap keanekaragaman hayati berdasarkan tipe penutupan lahan
No Tipe Penutup Lahan Nilai* 1 Hutan Primer (inti) 8 2 Kebun Campuran 7 3 Hutan Sekunder (Pemanfaatan) 6 4 Kebun Kopi 5 5 Tegalan/belukar 4 6 7 Kebun Cengkeh Sawah 3 2 8 Lahan Terbangun 1
Sumber: Hendrawan et al. (2015), Siarudin et al. (2017), Rahayu et al. (2017), Swastikaningrum et al. (2012) *dengan modifikasi
Tabel 2 Penilaian jasa lanskap terhadap karbon tersimpan berdasarkan tipe penutupan lahan No Tipe Penutup Lahan Nilai* 1 Hutan Primer (inti) 8 2 Hutan Sekunder (Pemanfaatan) 7 3 Kebun Campuran 6 4 Kebun Kopi 5 5 Kebun Cengkeh 4 6 7 Tegalan/belukar Sawah 3 2 8 Lahan Terbangun 1
Sumber:  Sularso et  al. (2011),  Manuri et  al. (2011),  Wijaya et  al. (2017),  Hairiah et  al. (2011) *dengan modifikasi
Setelah dilakukan scoring selanjutnya menentukan tinggi rendahnya nilai jasa lanskap berdasarkan luas kawasan. Nilai jasa lanskap dihitung dengan  melakukan perkalian antara luas masing-masing tutupan lahan dengan tipe masing-masing jasa lanskap kemudian dibagi dengan total luas kawasan, sehingga didapatkan rata- rata nilai jasa lanskap dengan skala sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.
Selanjutnya  penilaian  peran  ekonomi  hutan  desa  berdasarkan toolkit hasil  konsorsium  HCVN  (2008). Penilaian  peran  hutan  terhadap  perekonomian  masyarakat  setempat  dilakukan  dengan  pemberian  skor  pada tiap hutan berdasarkan kriteria penilaian kepentingan pada Tabel 4. Kriteria penilaian mencakup pemanfaatan, peran dan dampak keberadaan hutan desa tersebut. Skor total kurang dari 5 dikategorikan bernilai ekonomi rendah,  skor  antara  5  sampai  7  dikategorikan  bernilai  ekonomi  sedang,  dan  skor  lebih  dari  7 dikategorikan bernilai ekonomi tinggi. Kemudian, hasil penilaian dipetakan ke dalam peta peran ekonomi hutan.
Tabel 3 Interpretasi nilai jasa lanskap Nilai Jasa Lanskap Interpretasi 0.00-1.00 Sangat tidak baik 1.01-2.00 Tidak baik 2.01-3.00 Kurang baik 3.01-4.00 Cukup baik 4.01-5.00 Baik 5.01-6.00 Sangat baik 6.01-7.00 Sangat baik sekali Sumber: Rohmah (2014) Tabel 4 Kriteria penilaian kepentingan hasil hutan bagi perekonomian masyarakat Indikator Skor 1 (rendah) 2 (sedang) 3 (tinggi) Frekuensi masyarakat dalam memanfaatkan hutan Sementara dan sewaktu-waktu (hanya pada masa sulit) Periodik (hanya pada musim tertentu) Sepanjang tahun (aktifitas sehari-hari) Peranan hutan bagi kehidupan Menurun (karena kurang menguntungkan) Dibatasi risiko (subsisten pada masa sulit) Fundamental (untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari) Dampak jika akses terhadap hutan dikurangi Minimal (sudah tersedia alternatif sumber yang lebih baik) Transisional (sulit namun kebutuhan dapat digantikan sumber daya lain) Kritis dan sulit (berpengaruh secara permanen maupun temporal)
Sumber: Byron dan Arnold (1999) dengan modifikasi
Tabel 5 Kriteria penilaian kepentingan hutan terhadap pemenuhan kebutuhan budaya Indikator Skor 1 (rendah) 2 (sedang) 3 (tinggi) Zonasi kawasan sakral atau situs arkeologi terkait budaya lokal Tidak ada Memiliki satu kawasan/situs Memiliki beberapa kawasan/situs (>1) Spesies tumbuhan/hewan yang bernilai bagi budaya lokal Tidak memiliki spesies yang bernilai budaya Memiliki spesies yang bernilai budaya namun tidak menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan budaya Memiliki spesies bernilai budaya dan menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan budaya Lokasi upacara adat atau aktivitas ritual Tidak pernah menjadi lokasi ritual Pernah menjadi lokasi upacara adat namun tidak sering Pernah dan sering menjadi lokasi upacara adat
Sumber: HCVN (2008) dengan modifikasi
Penilaian  kepentingan  hutan  terhadap  budaya  lokal  dilakukan  dengan  pemberian  skor  pada  tiap  hutan berdasarkan  tiga  indikator  terkait  dengan  zonasi  kawasan  sakral,  nilai  spesies  dari  perspektif  budaya,  dan aktivitas  ritual.  Indikator dan kriteria penilaian kepentingan disajikan pada  Tabel 5. Skor total yang kurang dari 5 dikategorikan sebagai hutan bernilai budaya rendah, skor 5 sampai 7 dikategorikan hutan bernilai budaya
sedang, dan skor lebih dari 7 dikategorikan sebagai hutan bernilai budaya tinggi. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut kemudian dituangkan ke dalam peta peran budaya hutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggunaan lahan utama di Desa Pattaneteang meliputi Hutan Desa, perkebunan cengkeh dan kopi, kebun campuran  dan  pemukiman.  Selain  itu  juga  berupa  sawah,  tegalan/semak  belukar  dan  kawasan  Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH). Berdasarkan hasil Drone Participatory Mapping (DPM) dihasilkan peta penggunaan lahan dengan luas masing-masing penggunaan lahan disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6 Luas penggunaan lahan Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng No Penggunaan Lahan Luas (ha) Persentase % 1 PLTMH 7.67 0.7 2 Pemukiman 21.95 2.0 3 Sawah 18.69 1.7 4 Tegalan/belukar 50.29 4.5 5 Kebun Kopi 127.19 11.5 6 Kebun Campuran 163.99 14.8 7 Kebun Cengkeh 291.43 26.3 8 Hutan Desa 428.71 38.6 Total 1 109.92 100.00
Kondisi tutupan lahan di Desa Pattaneteang didominasi oleh hutan desa dengan luas 428.71 ha (38.6%). Kawasan hutan desa tersebut oleh pemerintah desa dikelompokkan dalam tiga jenis hutan berdasarkan status pemanfaatannya, yaitu Hutan Desa Pemanfaatan, Hutan Desa Inti dan Hutan Desa Sengketa.

## Keanekaragaman Hayati
Tanaman yang dominan di Desa Pattaneteang adalah tanaman komoditas perkebunan. Cengkeh ( Syzigium aromaticum )  dan  kopi  ( Coﬀea  robusta dan Coﬀea  arabica) adalah  tanaman  komoditas  utama  yang mendominasi kebun-kebun warga. Secara keseluruhan total luasan untuk budidaya cengkeh dan kopi baik itu monokultur  maupun  agroforestri  adalah  617.51  ha.  Pada  skala  lanskap,  ekosistem  dengan  keanekaragaman hayati  yang  tinggi,  berfungsi  sebagai  penyedia  jasa  lanskap  seperti  regenerasi  benih,  perlindungan  habitat satwa  dan  tumbuhan,  pengaturan  iklim  dan  hidrologi.  Lanskap  yang  berkelanjutan  idealnya  tidak  hanya memberi manfaat ekonomi tetapi juga berperan sebagai penyedia jasa lanskap (Rahayu et al., 2017).
Berdasarkan  hasil  penilaian,  nilai  rata-rata  potensi  jasa  lanskap  keanekeragaman  hayati  di  Desa Pattaneteang adalah 5.38 (Tabel 7). Nilai tersebut menunjukkan kualitas jasa lanskap keanekaragaman hayati di Desa Pattaneteang berada dalam tingkatan “sangat baik”. Peta nilai potensi jasa keanekaragaman hayati di Desa Pattaneteang dapat dilihat pada Gambar 2. Berdasarkan hasil penilaian, jasa keanekaragaman hayati Desa Pattaneteang  memiliki  potensi  terbesar  pada  kawasan  hutan  primer  (hutan  inti).  Di  samping  memiliki  luas terbesar di Desa Pattaneteang, kawasan hutan primer tersebut adalah  kawasan berstatus hutan lindung yang masih tetap lestari dengan beragam jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya.
Perbedaan  nilai  keanekaragaman  dapat  dipengaruhi  oleh  perbedaan  pola  pengelolaan  tutupan  lahan. Lahan pertanian dengan jenis tanaman pangan, perkebunan monokultur dan hortikultura dikelola lebih intensif dibandingkan kebun campuran maupun hutan alami yang lebih sedikit menerima intervensi manusia (Saputra dan Wiryani, 2013). Lahan intensif merupakan areal yang secara terus-menerus digunakan oleh masyarakat untuk penggunaan lahan tertentu, seperti bertani dan berkebun. Pada tutupan lahan pertanian dan perkebunan, petani  melakukan  pemilihan  dan  pengaturan  jenis  tanaman,  melakukan  pembersihan  dan  mengontrol  jenis tumbuhan  yang  diinginkan  maupun  tidak  diinginkan  (gulma)  yang  tumbuh  di  sekitar  tanaman  utama.
Keanekeragaman hayati pada hutan alami lebih tinggi khususnya dalam hal jumlah spesies kayu, dan tegakan di  bawahnya.  Selain  itu,  kemerataan  dan  kekayaan  spesies  lebih  besar,  sedangkan  pada  daerah  hutan pemanfaatan dan perkebunan kopi telah terjadi penurunan keanekaragaman hayati akibat bentuk pengelolaan yang cenderung bersifat monokultur (Wood et al., 2019).
Tabel 7 Penilaian jasa lanskap terhadap potensi nilai keanekaragaman hayati Desa Pattaneteang
No Tipe Penutup Lahan Nilai Nilai Jasa Lanskap KH 1 Hutan Primer (inti) 8 1 838.56 2 Kebun Campuran 7 1 147.93 3 Hutan Sekunder (Pemanfaatan) 6 1 193.34 4 Kebun Kopi 5 635.95 5 Tegalan/belukar 4 201.16 6 Kebun Cengkeh 3 874.29 7 Lahan Terbangun (pemukiman) 2 59.24 8 Sawah 1 18.69 Total 5 969.16 Rata rata nilai jasa keanekaragaman hayati 5.38 (Sangat Baik)
Gambar 2 Peta nilai jasa keanekaragaman hayati Desa Pattaneteang
Keanekaragaman  hayati  yang  tinggi  pada  wilayah  pedesaan  memberikan  manfaat  yang  besar  bagi kehidupan  masyarakat  desa.  Daerah  dengan  keanekaragaman  tumbuhan  yang  tinggi  akan  memudahkan masyarakat  pedesaan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Daerah  dengan  keanekaragaman  hayati  yang lebih tinggi menerima manfaat yang lebih besar dan beragam dari jasa lanskap yang berasal dari keragaman penggunaan  lahan  di  sekitarnya  (Zaehringer et  al., 2017).  Nilai  keanekaragaman  hayati  sawah  adalah  yang terendah  berdasarkan  pola  penggunaan  lahan  yang  diterapkan  Desa  Pattaneteang,  selain  luasan  yang  kecil masyarakat  juga  memanfaatkan  sawah  bergantung  pada  curah  hujan.  Di  samping  itu  sawah  hanya dimanfaatkan untuk tujuan penanaman secara monokultur, yaitu padi. Interaksi antara tutupan tajuk dan musim adalah  salah  satu  faktor  yang  memengaruhi  kekayaan  dan  keanekaragaman  hayati  dalam  suatu  kawasan. Kelimpahan  spesies  yang  habitatnya  adalah  hutan  akan  meningkat  pada  tutupan  tajuk  yang  lebih  besar  (da Silva et al., 2019).

## Karbon Tersimpan
Berdasarkan hasil penilaian, nilai rata-rata potensi jasa lanskap cadangan karbon atau karbon tersimpan ( C stock) di Desa Pattaneteang adalah 5.62 (Tabel 8). Nilai tersebut menunjukkan kualitas jasa lanskap karbon tersimpan di Desa Pattaneteang berada dalam tingkatan “sangat baik”. Peta nilai potensi karbon tersimpan di Desa  Pattaneteang  dapat  dilihat  pada  Gambar  3.  Berdasarkan  hasil  penilaian,  jasa  karbon  tersimpan  Desa Pattaneteang memiliki potensi terbesar pada kawasan hutan primer (hutan inti). Hutan primer memiliki nilai potensi  jasa  lanskap  karbon  tersimpan  terbesar  karena  selain  memiliki  luas  lahan  terbesar,  jumlah  tegakan, kerapatan dan diameter vegetasi hutan primer juga menjadi kriteria dalam menentukan penilaian, di samping itu terdapat beberapa jenis vegetasi dengan karbon tersimpan tinggi yang telah berusia puluhan tahun. Selain memiliki luas terbesar di Desa Pattaneteang, kawasan hutan primer tersebut adalah kawasan berstatus hutan lindung yang masih tetap lestari dengan beragam jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya.
Tabel 8 Penilaian jasa lanskap terhadap potensi penyimpanan karbon tersimpan di Desa Pattaneteang No Tipe Penutup Lahan Nilai Nilai Jasa Lanskap C-Stock 1 Hutan Primer (inti) 8 1 838.56 2 Hutan Sekunder (Pemanfaatan) 7 1 392.23 3 Kebun Campuran 6 983.94 4 Kebun Kopi 5 635.95 5 Kebun Cengkeh 4 1 165.72 6 Tegalan/belukar 3 150.87 7 Sawah 2 37.38 8 Lahan Terbangun (Pemukiman) 1 29.62 Total 6 234.27 Rata-rata Nilai Jasa karbon Tersimpan 5.62 (Sangat Baik)
Gambar 3 Peta nilai kandungan karbon tersimpan Desa Pattaneteang
Penyebaran  karbon  tersimpan  pada  kawasan  hutan  lindung  lebih  tinggi  karena  adanya  pemberlakuan pembatasan terhadap eksploitasi hasil hutan, dibandingkan dengan hutan kemasyarakatan dan lahan pertanian yang dikelola masyarakat sebab memungkinkan adanya penebangan kayu maupun intervensi terhadap jenis dan jumlah tanaman yang diinginkan. Hutan tropis memainkan peran kunci dalam mitigasi perubahan iklim dengan menyerap dan menyimpan karbon dari atmosfer (Siraj, 2019). Salah satu strategi mitigasi perubahan iklim yang paling umum diusulkan adalah penyerapan karbon oleh vegetasi. Penyerapan karbon tersebut juga bergantung pada laju serapan karbon melalui fotosintesis dan laju pelepasan melalu repirasi, serta kestabilan penyimpanan karbon (Powell et al., 2018). Berkaitan dengan emisi karbon dioksida, hutan memiliki dua fungsi utama,  pertama  hutan  berperan  sebagai  penyerap  utama  kabon  dioksida  di  atmosfer  dan  yang  kedua penggunaan energi dari  sisa biomassa  hutan akan mengurangi  emisi  tambahan CO 2 dari pembakaran bahan bakar  fosil  (Gil et  al., 2011).  Ekstraksi  dan  penyimpanan  karbon  berlebih  dari  atmosfer  ke  dalam  hutan dianggap sebagai salah satu mekanisme mitigasi perubahan iklim global (Anneli et al., 2007).
Mengurangi deforestasi dan degradasi adalah salah satu cara yang sangat penting untuk menurunkan emisi karbon global (Graham et al., 2020). Mencegah deforestasi artinya mengurangi jumlah emisi karbon sekaligus sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim (Gurung et al., 2015). Deforestasi menyebabkan terjadinya penurunan jasa lingkungan pada hutan khususnya dalam penyimpanan karbon dan keanekaragman hayati (Zaehringer et al., 2017). Nilai karbon tersimpan penting untuk mengetahui  kemampuan  vegetasi dalam  menyerap  karbon dioksida maupun monoksida dalam suatu lanskap. Semakin besar jumlah karbon tersimpan yang dimiliki maka semakin  besar  jumlah  emisi  yang  dapat  diserap.  Penyimpanan  dan  penyerapan  karbon  di  suatu  wilayah merupakan  fungsi  dari  luasan  lahan  suatu  kawasan  dan  persentase  tutupan  pohon  atau  total  tutupan  pohon terhadap kawasan tersebut (Nowak dan Crane, 2002).

## Peran Hutan terhadap Perekonomian Masyarakat
Penilaian tingkat kepentingan atau peran keberadaan hutan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Desa Pattaneteang,  kriteria  yang  digunakan  meliputi  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  pemanfaatan  hutan, peran hutan dalam sistem kehidupan, dan dampak jika akses terhadap hutan dikurangi atau dibatasi (Gambar 4). Berdasarkan hasil wawancara mengenai partisipasi masyarakat dalam aktivitas pemanfaatan hasil hutan, mayoritas  responden  mengategorikan  Hutan  Desa  Pemanfaatan  sebagai  kawasan  yang  bernilai  tinggi  bagi kehidupan perekonomian mereka, sedangkan untuk Hutan Desa Sengketa seluruh responden mengategorikan sebagai kawasan yang bernilai ekonomi rendah bagi kehidupan masyarakat Desa Pattaneteang.

## Gambar 4 Grafik nilai peran hutan desa bagi perekonomian masyarakat Desa Pattaneteang
Responden yang memberi nilai tinggi merupakan masyarakat yang memanfaatkan hutan sepanjang tahun sebagai  aktivitas  sehari-hari,  sedangkan  masyarakat  yang  memberi  nilai  sedang  berarti  masyarakat  yang memanfaatkan  hutan  secara  periodik  atau  hanya  pada  musim  tertentu  dan  penilaian  rendah  adalah  ketika frekuensi pemanfaatan hutan bersifat sementara atau sewaktu-waktu. Penilaian sedang sebagian besar adalah penilaian terhadap kawasan Hutan Desa Inti. Hutan Desa Inti merupakan kawasan yang juga ditetapkan sebagai kawasan  hutan  lindung,  sehingga  pemanfaatannya  oleh  masyarakat  Desa  Pattaneteang  hanya  pada  musim
tertentu (periodik). Oleh masyarakat Desa Pattaneteang Hutan Desa Inti dimanfaatkan untuk tujuan mencari madu  hutan  dan  kayu  bakar.  Adapun  responden  yang  memberi  nilai  rendah  hanya  memanfaatkan  hutan sewaktu-waktu pada masa sulit atau tidak pernah ke hutan sama sekali. Frekuensi pemanfaatan hutan memberi gambaran  umum  bahwa  masyarakat  di  Pattaneteang  memiliki  ketergantungan  dengan  hutan  desa  mereka, khususnya Hutan Desa Pemanfaatan.
Gambar  5  menunjukkan  masyarakat  Pattaneteang  menilai  peran  Hutan  Desa  Sengketa  bagi  sistem kehidupan termasuk pada kategori rendah, selain karena status kawasan tersebut adalah hutan lindung, faktor lainnya adalah kawasan tersebut adalah Hutan Desa Sengketa yang jaraknya jauh dari permukiman masyarakat Desa Pattanateang, akses yang terbatas dan hasil  yang kurang menguntungkan juga  memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kawasan hutan tersebut. Berbeda dengan Hutan Desa Pemanfaatan yang oleh masyarakat dinilai  tinggi  karena  keberadaannya  yang  bersifat  fundamental  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari. Sebagian warga Desa Pattanaetang berprofesi sebagai petani kopi dan cengkeh yang lahannya adalah bagian dari kawasan hutan desa. Sehingga sumber penghasilan utama mereka berasal dari Hutan Desa Pamanfaatan. Sedangkan  kawasan  Hutan  Desa  Inti  sendiri  dinilai  oleh  masyarakat  Desa  Pattaneteteang  sebagai  kawasan yang  bernilai  sedang  yaitu  kawasan  yang  sifatnya  dibatasi  oleh  risiko.  Mengingat  kawasan  tersebut  adalah kawasan yang berstatus hutan lindung sekaligus hutan penyangga Desa Pattaneteang. Penebangan pohon untuk tujuan kebutuhan rumah tangga diperbolehkan setelah memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.

## Gambar 5 Peta nilai peran Hutan Desa Pattaneteang secara ekonomi
Dampak  yang  ditimbulkan  jika  terjadi  pengurangan  akses  terhadap  hutan  oleh  masyarakat  Desa Pattanateang  masing-masing  bernilai  tinggi,  sedang  dan  rendah.  Hutan  Desa  Pemanfaatan  adalah  kawasan yang  dianggap  bernilai  tinggi  yaitu  akan  menyebabkan  kritis  dan  sulit  atau  berpengaruh  secara  permanen maupun  temporal  terhadap  perekonomian  masyarakat,  sedangkan  Hutan  Desa  Inti  dikategorikan  bernilai sedang  yaitu  bersifat  transisional  atau  menyulitkan  namun  tujuan  pemenuhan  kebutuhan  dapat  digantikan sumber  daya  lain,  dan  Hutan  Desa  Sengketa  memiliki  nilai  rendah  yaitu  memberi  dampak  paling  minimal sebab sudah tersedia alternatif sumber yang lebih baik.
Secara umum masyarakat Desa Pattanetang menganggap Kawasan Hutan Desa Sengketa tersebut adalah bagian  dari  Kabupaten  Bulukumba,  akan  tetapi  berdasarkan  ketetapan  pemerintah  kawasan  tersebut  masih termasuk dalam wilayah administratif Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Pada dasarnya masyarakat Desa Pattaneteang bergantung pada hasil-hasil pertanian khususnya cengkeh dan kopi di kawasan Hutan Desa Pemanfaatan. Hal ini sesuai dengan (Rasmussen et al., 2017) yang menyebutkan bahwa hutan sebagai sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat pedesaan, seperti, papan, makanan, pakan  ternak,  dan  tanaman  obat.  Selain  itu,  manfaat  lainnya  berupa  pendapatan  tunai  yang  diperoleh  dari penjualan  hasil  hutan  serta  manfaat  ekologis  yang  secara  tidak  langsung  memberikan  kontribusi  terhadap produktivitas pertanian.
Hutan di wilayah pedesaan dinilai sebagai barang ekonomi, faktor produksi sekaligus bagian dari lanskap. Sejauh ini, sebagian besar penilaian  terhadap hutan  sebagai barang ekonomi adalah hutan  memberikan jasa penyediaan terutama produksi kayu. Sedangkan jasa ekosistem hutan lainnya tidak diperdagangkan di pasar. Secara keseluruhan manfaat jasa lingkungan tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan produksi kayu yang dinilai dengan harga pasar (Bösch et al., 2018).
Secara keseluruhan penilaian masyarakat terhadap peran ekonomi Hutan Desa Pattaneteang yaitu Hutan Desa Pemanfaatan bernilai tinggi, Hutan Desa Inti Bernilai Sedang dan Hutan desa Sengketa bernilai rendah. Meskipun kawasan hutan Desa inti juga adalah kawasan yang berstatus sebagai kawasan hutan lindung tetapi keberadaan  hutan  tersebut  tidak  memberikan  dampak  secara  ekonomi  bagi  masyarakat  Desa  Pattaneteang. Manfaat  ekonomi  yang  diberikan  oleh  hutan  bagi  masyarakat  Desa  Pattaneteang  tentu  dapat  ditingkatkan melalui pemberdayaan dan penguatan lembaga. Hasil hutan bukan kayu seperti rotan dan madu adalah salah satu  produk  hasil  hutan  yang  nilai  jualnya  dapat  ditingkatkan.  Sehingga  bila  dikembangkan,  nilai  ekonomi hutan  menjadi  lebih  tinggi.  Keberhasilan  maupun  kegagalan  pengelolaan  sumber  daya  hutan  bersama  tidak hanya bergantung pada kesehatan lembaga pengelola itu sendiri tetapi juga pada apakah pengelola dalam hal ini yaitu masyarakat juga mendapat dukungan dari pihak pemerintah setempat sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan.  Lebih  khusus,  keberhasilan  atau  kegagalan  pengelolaan  bersama  bergantung  pada  mekanisme pengelolaan bersama apakah dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat maupun pemerintah itu sendiri (Zhu et al., 2014)

## Peran Hutan Terhadap Budaya Masyarakat
Peran hutan bagi aktivitas kebudayaan setempat di Desa Pattaneteang tidak melibatkan hutan. Di Desa Pattaneteang hutan hanya dijadikan sebagai kawasan yang menjadi sumber pendapatan oleh masyarakat dan penyedia jasa lingkungan lainnya. Hal ini berdasarkan hasil penilaian masyarakat yang menilai kawasan hutan sebagai  kawasan  yang  bernilai  budaya  rendah  maupun  sedang  berdasarkan  tiga  kriteria  yang  ditentukan (Gambar 6). Berdasarkan penilaian kriteria zonasi  kawasan sakral atau situs arkeologi  terkait budaya  lokal, baik  Hutan  Desa  Inti  maupun  Hutan  Desa  Pemanfaatan  berada  pada  ketegori  nilai  budaya  rendah.  Hal  ini karena di kawasan Hutan Desa Pattaneteang tidak memiliki zonasi kawasan yang disakralkan oleh masyarakat setempat maupun kawasan yang di dalamnya terdapat situs arkeologi.
Gambar 6 Grafik nilai peran hutan desa bagi budaya lokal masyarakat Desa Pattaneteang
Berdasarkan kriteria ada tidaknya spesies tumbuhan atau hewan yang bernilai bagi budaya lokal, peran Hutan Desa Inti dan Hutan Desa Pemanfaatan berada pada kategori sedang, sedangkan Hutan Desa Sengketa berada pada kategori rendah, penilaian rendah tersebut  disebabkan oleh masyarakat Desa Pattaneteang yang tidak  ikut  memanfaatkan  kawasan  tersebut.  Beberapa  spesies  tumbuhan  yang  bernilai  budaya  lokal  bagi masyarakat Desa Pattaneteang adalah tanaman yang menjadi bagian dari prosesi pernikahan masyarakat Suku Makassar,  seperti  Inai  ( Lawsonia  inermis )  dan  Nangka  ( Artocarpus  heterophyllus )  yang  digunakan  pada prosesi mappaccing yang berarti bersih atau suci untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin, sebelum mengarungi  bahtera  rumah  tangga.  Selain  itu  juga  terdapat  jenis  tanaman  obat  yang  dimanfaatkan  oleh masyarakat untuk tujuan pengobatan tradisional. Aktivitas upacara adat di kawasan hutan tak lagi dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Akan tetapi beberapa masyarakat masih melakukan aktivitas ritual masing-masing meskipun saat ini sudah sangat jarang ditemui.
Sebagian besar aktivitas kebudayaan masyarakat Desa Pattaneteang tidak lagi melibatkan  hutan. Situs- situs yang bernilai budaya sebagaian besar terdapat di sekitar pemukiman maupun kebun masyarakat (Gambar 7).  Tradisi  yang  masih  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Pattaneteang  antara  lain  syukuran  kelahiran, pernikahan, pannaung ri ere, pangadakkang ri nabitta, appalappasa’, allapasa’ jangang, pasalama, naik ri balla’, dan saluttana. Beberapa ritual itu diadakan di Balla Lompoa yang merupakan sebuah rumah adat yang berada  di  dusun Balla  Lompoa .  Ritual  juga  dilakukan  di  beberapa  tempat,  seperti  di  (sumur) Buhung Tambarayya , Buhung Lompoa , Buhung Lompoa Borong Pattong , dan saukang yang ada di Dusun Biring Ere. Ritual  yang  mereka  lakukan  dinamakan pannaung  ri  ere ,  hingga  saat  ini  ritual  tersebut  masih  rutin dilaksanakan oleh masyarakat  yang datang untuk melakukan ritual tersebut baik  warga dalam desa maupun dari luar desa (Pemerintah Desa Pattaneteang, 2019).
Gambar 7 Peta nilai peran Hutan Desa Pattaneteang bagi budaya lokal
Berdasarkan  nilai  total scoring penilaian  masyarakat  terhadap  peran  budaya  Hutan  Desa  Pattaneteang yaitu Hutan Desa Pemanfaatan dan Hutan Desa Inti bernilai sedang, sementara Hutan Desa Sengketa bernilai rendah. Situs-situs yang bernilai budaya bagi masyarakat Desa Pattaneteang, hingga saat ini belum pernah ada penelitian arkeologis yang meniliti situs-situs tersebut.
Berdasarkan  durasi  kegiatan  dan  sumebr  daya  yang  digunakan,  pemetaan  dengan  menggunakan drone (UAV)  ini  dilaksanakan  dalam  waktu  singkat  dan  didukung  dengan  kegiatan  FGD  yang  efektif,  sehingga pendekatan DPM mempersingkat waktu, sumber daya manusia dan kapital dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang kerap dilakukan dalam penentuan batas administrasi lanskap pedesaan di Indonesia.

## SIMPULAN
Penilaian potensi jasa lanskap keanekaragaman hayati dan kandungan karbon tersimpan kawasan hutan Desa  Pattaneteang  yang  dilakukan  berdasarkan  delapan  kelompok  penggunaan  lahan  menunjukkan  bahwa hutan inti adalah kawasan yang memiliki nilai potensi terbesar yaitu 1 836.56. Hal ini dikarenakan kawasan hutan inti merupakan bagian dari Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawakaraeng-Lompobattang yang kondisi hutannya  masih  sangat  baik.  Kualitas  jasa  lanskap  keanekaragaman  hayati  dan  karbon  tersimpan  di  Desa Pattaneteang berada dalam tingkatan “sangat baik”, memiliki peran ekonomi bernilai tinggi pada Hutan Desa Pemanfaatan.Total nilai scoring peran budaya Hutan Desa Pattaneteang yaitu 4 untuk kawasan Hutan  Desa Sengketa dan Hutan Desa Pemanfataan, yang artinya bernilai budaya rendah dan nilai 5 untuk kawasan Hutan Desa  Inti  yang  artinya  bernilai  budaya  sedang.  Secara  keseluruhan  pemetaan  hasil  jasa  lanskap  dapat digunakan  sebagai  alat  pendukung  dalam  pengambilan  keputusan  bagi  perencana  dan  pemuat  kebijakan dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  mendasari  ekologi  maupun  sosial.  Pemetaan  jasa  lanskap memberikan  gambaran  secara  komprehensif  tentang  kondisi  ekologi  maupun  permintaan  dan  kebutuhan masyarakat setempat secara efisien dan efektif dari aspek waktu, tenaga dan biaya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  atas  dukungan  dari  Kementerian  Riset  Teknologi  dan  Badan  Riset Inovasi Nasional Republik Indonesia melalui skema Penelitian Tesis Magister (PTM) berjudul “Manajemen Lanskap Hutan Desa melalui Drone Participatory Mapping di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan” dengan kontrak nomor 1/E1/KP.PTNBH/2020.

## DAFTAR PUSTAKA
[MEA]  Millennium  Ecosystem  Assessment.  2005. Ecosystems  and  Human  Well-Being .  Volume  ke-5. Washington DC (US): Island Press.
[MENHUT]  Kementerian  Kehutanan.  2010.  Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  No.  55/Manhut-II/2010 tentang  Penetapan  Kawasan  Hutan  sebagai  Areal Kerja  Hutan  Desa  pada  Hutan  Lindung  Seluas 342  Hektar  Terletak  dalam  Wilayah  Administrasi  Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Jakarta (ID): Kementerian Kehutanan.
Anneli JA, Mäkipää R, Ståhl G, Lehtonen A, Petersson H. 2007. Estimation of the biomass stock of trees in Sweden: comparison of biomass equations and age-dependent biomass expansion factors. Ann For Sci. 64: 219-228. doi: 10.1051/forest.
Baró F, Palomo I, Zulian G, Vizcaino P, Haase D, Gómez-Baggethun E. 2016. Mapping ecosystem service capacity, flow and demand for landscape and urban planning: A case study in the Barcelona metropolitan region. Land Use policy . 57: 405-417. doi: 10.1016/j.landusepol.2016.06.006.
Batari A, Jusuf Y, Sahide MAK. 2017. Analisis tingkat keaktifan pengelolaan Hutan Desa Labbo. J Hutan dan Masy. 9(1): 54. doi: 10.24259/jhm.v9i1.1837.
Bösch M, Elsasser P, Franz K, Lorenz M, Moning C, Olschewski R, Rödl A, Schneider H, Schröppel B, Weller P. 2018. Forest ecosystem services in rural areas of Germany: Insights from the national TEEB study.
Ecosyst Serv. 31: 77-83. doi: 10.1016/j.ecoser.2018.03.014.
Brown G, Kyttä M. 2018. Key issues and priorities in participatory mapping: Toward integration or increased specialization?. Appl Geogr. 95: 1-8. doi: 10.1016/j.apgeog.2018.04.002.
Byron N, Arnold M. 1999. What Futures for People of the Tropical Forests?. World Development . 27(5): 789- 805.
da Silva PG, Nunes CA, Ferreira LF, Braga RF, Beiroz W, Perillo LN, Solar RRC, de Siqueira Neves F. 2019.
Patch  and  landscape  effects  on  forest-dependent  dung  beetles  are  masked  by  matrix-tolerant  dung beetles  in  a  mountaintop  rainforest  archipelago. Sci  Total  Environ. 651:  1321-1331.  doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.09.195.
De Vreese R, Leys M, Fontaine CM, Dendoncker N. 2016. Social mapping of perceived ecosystem services supply-the  role  of  social  landscape  metrics  and  social  hotspots  for  integrated  ecosystem  services assessment, landscape planning and management. Ecol Indic. 66: 517-533. doi: 10.1016/j.ecolind.2016.01.048.
Delgado-Aguilar MJ, Hinojosa L, Schmitt CB. 2019. Combining remote sensing techniques and participatory mapping to understand the relations between forest degradation and ecosystems services in a tropical rainforest. Appl Geogr. 104: 65-74. doi: 10.1016/j.apgeog.2019.02.003.
Delgado-Aguilar MJ, Konold W, Schmitt CB. 2017. Community mapping of ecosystem services in tropical rainforest of Ecuador. Ecol Indic. 73: 460-471. doi: 10.1016/j.ecolind.2016.10.020.
Gil MV, Blanco D, Carballo MT, Calvo LF. 2011.  Carbon stock estimates for forests in the Castilla y León region, Spain. A GIS based method for evaluating spatial distribution of residual biomass for bio-energy. Biomass and Bioenergy . 35(1): 243-252. doi: 10.1016/j.biombioe.2010.08.004.
Graham  V,  Nurhidayah  L,  Astuti  R.  2020.  Reducing  emissions  from  tropical  deforestation  and  forest degradation. Di dalam: Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences . Elsevier Inc. hlm 1-9.
Gurung MB, Bigsby H, Cullen R, Manandhar U. 2015. Estimation of carbon stock under different management regimes  of  tropical  forest  in  the  Terai  Arc  Landscape,  Nepal. For  Ecol  Manage. 356:  144-152.  doi: 10.1016/j.foreco.2015.07.024.
Hairiah K, Ekadinata  A, Sari RR, Rahayu S. 2011. Pengukuran Cadangan  karbon; Dari Tingkat Lahan ke Bentang Lahan . Edisi Kedua. Malang (ID): World Agroforestry Centre.
Hendrawan DCP, Harja D, Rahayu S, Lusiana B, Dewi S. 2015. Agroforestri Kompleks di Bantaeng, Sulawesi Selatan:  Pentingnya  Peran  Petani  sebagai  Agen  Penyangga  Keanekaragaman  Hayati  Tumbuhan.  Di dalam: Prosiding Seminar Nasional Agroforestry . hlm 351-356.
Kaswanto  RL.  2017.  Management  of  landscape  services  for  improving  community  welfare  in  West  Java,
Indonesia. Di dalam: Hong SK, Nakagoshi N, editor. Landscape Ecology for Sustainable Society . Cham (CH): Springer. hlm 251-270. doi: 10.1007/978-3-319-74328-8_15.
Kaswanto RL, Filqisthi TA, Choliq MBS. 2016. Revitalisasi pekarangan lanskap pedesaan sebagai penyedia jasa lanskap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Lanskap Indonesia . 8(1): 50-60. doi: 10.29244/jli.2016.8.1.50-60.
Konsorsium  HVCN.  2008. Panduan  Identifikasi  Kawasan  Bernilai  Konservasi  Tinggi  di  Indonesia .  Revisi HCV Toolkit Indonesia. Balikpapan (ID): Tropenbos International Indonesia Programme.
Manuri  S,  Putra  CAS,  Saputra  AD.  2011. Tehnik  Pendugaan  Cadangan  Karbon  Hutan .  Palembang  (ID): Merang REDD Pilot Project, German International Cooperation–GIZ.
Marques M, Oliveira M, Borges JG. 2020. An approach to assess actors’ preferences and social learning to enhance  participatory  forest  management  planning. Trees,  Forest  and  People .  2:  1-14.  doi: 10.1016/j.tfp.2020.100026.
Sularso GNM, Hermawan R, Prasetyo LB . 2011. Pendugaan perubahan cadangan karbon di Taman Nasional Meru  Betiri. Semiloka  Nasional:  Implementasi  RAN-GRK  untuk  bidang  berbasis  lahan; 2011  Oct  4; Bogor, Indonesia.
Nurhaedah M, Hapsari E. 2014. Hutan Desa Kabupaten Bantaeng dan Manfaatnya bagi Masyarakat. Info Tek. eboni . 11(22): 27-36.
Nowak  DJ,  Crane  DE.  2002. Carbon  storage  and  sequestration  by  urban  trees  in  the  USA. Environ  Pollut. 116(3): 381-389. doi: 10.1016/S0269-7491(01)00214-7.
Pemerintah Desa Pattaneteang. 2019. Pattaneteang Desa Untuk Indonesia 2019 . Ed ke-1. Volume ke-1. Rahim M, editor. Bantaeng (ID): Pemerintah Desa Pattaneteang.
Powell PA, Nanni AS, Názaro MG, Loto D, Torres R, Gasparri NI. 2018. Characterization of forest carbon stocks  at  the  landscape  scale  in  the  Argentine  Dry  Chaco. For  Ecol  Manage. 424:  21-27.  doi: 10.1016/j.foreco.2018.04.033.
Rahayu S, Lusiana B, Amaruzaman S. 2017. Keragaman Jenis Pohon dan Pemanfaatannya oleh Masyarakat di Kabupaten Buol, Indonesia . Bogor (ID): ICRAFT.
Rasmussen  LV,  Watkins  C,  Agrawal  A.  2017.  Forest  contributions  to  livelihoods  in  changing  agriculture- forest landscapes. For Policy Econ. 84: 1-8. doi: 10.1016/j.forpol.2017.04.010.
Rohmah G. 2014. Ecological and psychological carrying capacity of tourism in themepark, case study: Taman Wisata Matahari Cisarua Bogor [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Saputra  AY,  Wiryani  E.  2013.  Keanekaragaman  tumbuhan  pada  berbagai  tata  guna  lahan  di  kawasan  kars pegunungan kendeng Desa Sukolilo, Pati. J Biol. 2(1): 9-18.
Siarudin  M,  Winara  A,  Indrajaya  Y,  Badrunasar  A,  Rahayu  S,  Roshetko  JM.  2017. Seri  Agroforestri  dan Kehutanan di Sulawesi: Keanekaragaman Hayati Jenis Pohon pada Hutan Rakyat Agroforestri di DAS Balangtieng, Sulawesi Selatan . Bogor (ID): ICRAFT.
Siraj  M.  2019.  Forest  carbon  stocks  in  woody  plants  of  Chilimo-Gaji  Forest,  Ethiopia:  Implications  of managing  forests  for  climate  change  mitigation. South  African  J  Bot. 127:  213-219.  doi: 10.1016/j.sajb.2019.09.003.
Sjaf S. 2019. Republik Merdesa . Cetakan 1. Al-Mustofa O, Gumelar AD, editor. Bogor (ID): IPB Press. Supratman JY, Alif KSM. 2010. Pendekatan Kolaborasi dalam Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung:  Strategi  Menyatukan  Kepentingan  Ekologi  dan  Sosial  Ekonomi  Masyarakat .  Opinion Brief No. ECICBFM II-2010.02. The Center for People and Forest. RECOFTC. Makassar. Supratman  S,  Sahide  M.  2010. Pembangunan  Hutan  Desa  di  Kabupaten  Bantaeng:  Konsep,  Proses,  dan Refleksi . Bogor (ID): RECOFTC, The Center for People and Forest.
Swastikaningrum  H,  Hariyanto  S,  Irawan  B.  2012.  Keanekaragaman  jenis  burung  pada  berbagai  tipe pemanfaatan lahan di kawasan muara kali lamong perbatasan Surabaya-Gresik. J Biol Res. 17(2): 131- 138. doi: 10.23869/bphjbr.17.2.20122.
Termorshuizen  JW,  Opdam  P.  2009.  Landscape  services  as  a  bridge  between  landscape  ecology  and sustainable development. Landscape Ecology . 24: 1037-1052. doi: 10.1007/s10980-008-9314-8. Wijaya C, Rahayu S, Prasetyo A, Dwiyanti E. 2017. Dinamika Perubahan Penggunaan/Tutupan Lahan serta Cadangan Karbon di Kabupaten Buol Indonesia . Bogor (ID): World Agroforestry Center. Wood A, Tolera M, Snell M, O’Hara P, Hailu A. 2019. Community forest management (CFM) in south-west Ethiopia: Maintaining forests, biodiversity and carbon stocks to support wild coffee conservation. Glob Environ Chang. 59: 1-19. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2019.101980.
Zaehringer JG, Schwilch G, Andriamihaja OR, Ramamonjisoa B, Messerli P. 2017. Remote sensing combined with  social-ecological  data:  The  importance  of  diverse  land  uses  for  ecosystem  service  provision  in north-eastern Madagascar. Ecosyst Serv. 25: 140-152. doi: 10.1016/j.ecoser.2017.04.004.
Zhu T, Krott M, Chen H. 2014. Co-management implementation in forested national reserves: Contradicting cases from China. For Policy Econ. 38: 72-80. doi: 10.1016/j.forpol.2013.07.005.