P-ISSN: 2355 - 8245 E-ISSN: 2614 - 5480 Vol. 5, No. 1, Desember 2018 Halaman: 1– 13
JPIPS : JURNAL PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Tersedia secara online: http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpips

## PERAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT MENGHADAPI BENCANA (STUDI MANAJEMEN BENCANA)
Rusli 1 , Ayu Fitriatul 'Ulya 2
1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2 CV Sagamartha
1 rusli@fis.uin-malang.ac.id, 2 ayuplanologi@gmail.com
Abstrak: Di  Indonesia,  bahaya-bencana  seperti  banjir,  kekeringan,  badai,  dan  longsor telah  menyebabkan  banyak  kehilangan  nyawa  manusia  dan  penghidupan,  hancurnya ekonomi dan infrastruktur, perubahan tatanan sosial juga kerusakan lingkungan. Dalam menghadapi  bencana,  peningkatan  kesiapsiagaan  sistem  dalam  masyarakat  untuk mengurangi  resiko  bahaya  bencana  dilakukan  melalui  upaya  mitigasi  dan  adaptasi. Berdasarkan  undang-undang  No.  26  Tahun  2007  tentang  penataan  ruang  menegaskan mitigasi  bencana  menjadi  suatu  aspek  yang  penting  diperhatikan.  Kota  Malang  Jawa Timur termasuk wilayah yang tercatat berpotensi rawan terjadinya bencana, baik banjir, longsor,  gempa  tektonik  ataupun  gempa  vulkanik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  upaya  Pemerintah  Kota  Malang  untuk  meningkatkan  kesiapsiagaan masyarakat  dalam  menghadapi  ancaman  bencana  di  Kota  Malang.  Metode  yang digunakan adalah pendekatan positivisme dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  kesiapsiagaan  pemetintah  Kota  Malang  dalam  menghadapi bencana  yaitu  dengan  mitigasi  struktural  dan  non  struktural.  Adapun  upaya  mitigasi struktural  yang  dilakukan  yaitu  perbaikan  saluran  drainase  perkotaan,  memperbanyak RTH  maupun  RTNH,  gencar  dalam  program  penghijauan  dengan  membangun  taman kota  dimana  sebagai  tempat  wisata  juga  berguna  untuk  RTH  perkotaan,  normalisasi sungai, melakukan penghijauan di bantaran sungai Brantas dan sungai kecil lainnya dan pemotongan pohon besar dijalan. Sedangkan upaya dalam mitigasi non struktural yaitu adanya  peraturan  daerah  yang  mengatur  kebencanaan  (Peraturan  Daerah  Kota  Malang Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana,  Rencana Strategis  (RENSTRA)  BPBD  Kota  Malang  Tahun  2015  –  2018),  membangun  sinergi program  dengan  seluruh  pelaku  (kementerian,  lembaga  negara,  organisasi  sosial, lembaga  usaha,  dan  perguruan  tinggi)  untuk  memberdayakan  masyarakat,  melakukan simulasi  peningkatan  pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat,  peningkatan  kapasitas masyarakat  untuk  mengurangi  dan  beradaptasi  dengan  risiko  bencana  dengan melakukan simulasi maupun pengarahan

## Kata Kunci: bencana , kesiapsiagaan dan mitigasi
Abstract: In  Indonesia,  the  dangers  of  disasters  such  as  floods,  droughts,  storms,  and landslides  have  caused  much  loss  of  human  lives  and  livelihoods,  economic  and infrastructure degradation, social order changes as well as environmental damage. In the face of disasters, the improvement of the system's preparedness in the community to reduce  the  risk  of  hazards  is  done  through  mitigation  and  adaptation  efforts.  Under Law No.26 of 2007 on spatial planning confirms disaster mitigation to be an important
aspect of attention. Malang city of East Java including the recorded area is potentially prone  to  disasters,  either  flood,  landslides,  tectonic  earthquakes  or  volcanic earthquakes.  This  study  aims  to  determine  the  efforts  of  Malang  City  Government  to improve  community  preparedness  in  facing  the  threat  of  disaster  in  Malang.  The method  used  is  positivism  approach  with  qualitative  approach.  The  result  of  this research indicates that the readiness of  Malang  City Government  in  facing  disaster is with  structural  and  non-structural  mitigation.  The  structural  mitigation  effort  that  is done  is  the  improvement  of  urban  drainage  channels,  increasing  the  RTH  and  RTNH, incessant  in  the  greening  program  by  building  a  city  park  where  as  a  tourist  place  is also  useful  for  urban  RTH,  river  normalization,  reforestation  on  the  banks  of  the Brantas river and other small rivers and cutting big trees on the street. While the effort in non-structural mitigation is the existence of regional regulations governing disaster (Malang Regional Regulation No. 1 of 2017 on Disaster Management Implementation, Strategic  Plan  (RENSTRA)  BPBD  Malang  City  2015  -  2018),  build  synergy  program with all actors (ministries, state institutions, social organizations, business entities, and universities)  to  empower  communities,  simulate  increased  knowledge  and  community awareness,  increase  community  capacity  to  reduce  and  adapt  to  disaster  risks  by simulating and direction.

## Keywords: disaster, preparedness and mitigation

## PENDAHULUAN
Kota-kota  di  Indonesia  memiliki  beragam  karakter  geografis  sesuai  bentang alam  negeri  ini  yang  mencakup  pegunungan  hingga  pesisir  dan  kepulauan.  Dalam perkembangannya, setiap kota akan menghadapi isu, masalah, maupun kebutuhan yang berbeda-beda  dalam  memenuhi  tujuan  pembangunannya.  Dalam  mewujudkan  ruang yang  aman,  nyaman,  produktif,  dan  berkelanjutan  di  seluruh  kota  di  Indonesia diperlukan suatu pendekatan pembangunan yang peka terhadap keragaman karakteristik berbagai kota tersebut.
Di  Indonesia,  bahaya-bencana  seperti  banjir,  kekeringan,  badai,  dan  longsor telah  menyebabkan  banyak  kehilangan  nyawa  manusia  dan  penghidupan,  hancurnya ekonomi  dan  infrastruktur,  perubahan  tatanan  sosial  juga  kerusakan  lingkungan. Frekuensi dan intensitas bahaya-bencana ini cenderung meningkat. Dalam menghadapi bencana,  peningkatan  ketahanan  sistem  dalam  masyarakat  untuk  mengurangi  resiko bahaya  melalui  upaya  mitigasi  dan  adaptasi.  Hal  ini  sesuai  juga  dengan  pendapat Entatarina  Simanjuntak  bahwa  upaya  pemerintah  untuk  melakukan  upaya  pencegahan dan  penanggulangan  bencana  tidak  dapat  berhasil  tanpa  partisipasi  aktif  dari masyarakat,  untuk  itulah  pemerintah  berkomitmen  untuk  meningkatkan  pengetahuan dan  kemampuan  masyarakat  dalam  upaya  adaptasi  dan  mitigasi  bencana  terhadap dampak  perubahan  iklim  dan  bencana  ( urban  resilience ),  (Simanjuntak,  2016). Berdasarkan pengertiannya, mitigasi  yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana,  baik  melalui  pembangunan  fisik  maupun  penyadaran  dan  peningkatan kemampuan  menghadapi  bencana.  Djauhari  Noor  mendefinisikan  mitigasi  bencana sebagai istilah yang digunakan untuk menuju pada tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan  tindakan-tindakan  pengurangan  resiko  jangka  panjang  (Noor,  2014).  Sementara adaptasi  merupakan  tindakan  penyesuaian  sistem  alam  dan  sosial  untuk  menghadapi dampak negatif, baik dari kerawanan bencana maupun perubahan iklim.
Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menegaskan mitigasi bencana  menjadi  suatu  aspek  yang  penting  diperhatikan.  Bahwa  penataan  ruang  wajib memperhatikan  aspek  kebencanaan  yang  berada  di  dalam  suatu  daerah  dengan mengintegrasikan  mitigasi.  Menimbang  kondisi  tersebut,  maka  sesuai  dengan  amanat UU  26/2007  tentang  Penataan  Ruang,  maka  kegiatan  peningkatan  kualitas  tata  ruang berbasis  adaptasi  atau  kesiap  siagaan  diperlukan  dalam  upaya  miitigasi/pengurangan risiko,  agar  kemungkinan  timbulnya  kerusakan  atau  korban  lebih  besar  di  masa mendatang dapat diantisipasi sejak dini.
Dari beberapa wilayah di Indonesia, Kota Malang Jawa Timur termasuk wilayah yang tercatat berpotensi rawan terjadinya bencana, baik gempa tektonik ataupun gempa vulkanik.  Hal  tersebut  karena  wilayah  kota  Malang  dekat  dengan  lautan  lepas  bagian selatan yaitu Samudera Hindia yang terdapat zona penunjaman lempeng yang berakibat terjadinya  gempabumi,  kemudian  wilayah  kota  Malang  dikelilingi  oleh  gunung  aktif. Wilayah Malang bagian utara dekat dengan gunung Arjuno, bagian timur dekat dengan gunung  Semeru,  bagian  barat  dekat  dengan  gunung  Kawi  dan  Panderman,  sebelah selatan  dekat  dengan  gunung  Kelud.  Selain  itu  kota  Malang  juga  dilewati  oleh  sungai Brantas  yang  mana  sebagian  tempat  misalnya  Kota  Lama  jika  terjadi  hujan  deras  air sungai  akan  meluap  ke  perkampungan  yang  dekat  dengan  bantaran  sungai  Brantas. Selain  itu  potensi  longsor  juga  ada  di  kota  Malang  misalnya  di  Bareng  yang  apabila terajadi  hujan  deras  tanah-tanah  banyak  yang  larut  dan  jatuh  ke  rumah  penduduk  tapi selama ini masih belum terjadi longsor dalam skala besar.
Oleh  sebab  itu,  warga  masyarakat  khususnya  kota  Malang  harus  memiliki kesadaran  dalam  hal  bertingkah  laku  terhadap  lingkungan  jangan  sampai  membuat kerusakan  karena  akan  berdampak  tidak  hanya  pada  dirinya  sendiri  tetapi  pada  orang lain. Selain itu masyarakat perlu kesiapsiagaan sejak awal dalam menghadapi bencana, mulai mengenal potensi bencana apa saja yang akan terjadi pada daerah mereka tempati, sampai  bagaimana  cara  atau  apa  yang  harus  diperbuat  pada  saat  bencana  terjadi  agar masyarakat  selamat  baik  nyawa  maupun  harta  dan  lain  sebagianya.  Kesiapsiagaan adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, masyarakat, dan individu  untuk  mampu  menanggapi  suatu  situasi  bencana  secara  cepat  dan  tepat  guna (Carter (1991) dalam LIPI-UNESCO/ISDR, 2006).
Pemerintah  kota  Malang  harus  mempunyai  peran  penting  dalam  upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat akan bencana. Upaya pemerintah Kota Malang dalam  peningkatan  kesiapsiagaan  masyarakat  dalam  menghadapi  bencana  bertujuan untuk  mengantisipasi  secara  tepat  apa  yang  harus  dilakukan  ketika  bencana  itu  benar- benar  akan  datang  dan  dapat  meminimalisir  jatuhnya  korban.  Selama  ini  lebih  banyak melakukan  kegiatan  pasca  bencana  berupa  tanggap  darurat  dan  rehabilitasi  daripada kegiatan  sebelum  bencana  berupa  kesiapsiagaan  dan  mitigasi  menghadapi  bencana. Konsep  kesiapsigaan  dalam  menghadapi  bencana  telah  diterapkan  dalam  salah  satu proses  menagemen  bencana  yang  memandang  kebencanaan  bukan  hanya  meliputi kegiatan  pasca  tetapi  juga  sebelum  dan  pada  saat  bencana  terjadi.  Rahmat mengungkapkan bahwa manajemen bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek  perencanaan  dan  penanggulangan  bencana,  pada  sebelum,  saat  dan  sesudah terjadi bencana (Purnomo, 2010). Khan secara komprehensif juga menjabarkan tentang definisi  managemen  bencana,  yaitu  “ Sum  Total  of  all  activities,  programmers  and measures wich can be taken up before , during and after a disaster with the purpose to avoid a disaster, reduce,  its impact or recover from its losser” (Khan, 2008).
Gambar 1. Siklus Pengelolaan Bencana. Sumber :  Kondoatie, Analisa Ancaman Bencana Hydro- Meteorologi Indonesia 2008
Walaupun pendapat para ahli tersebut berbeda namun pada intinya menyebutkan tahapan  menejemen  bencana  dalam  tiga  tahap,  yaitu  sebelum  terjadi  bencana,  pada waktu  terjadi bencana, dan sesudah bencana terjadi.  Untuk lebih jelasnya  dapat  dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Tahapan-tahapan Manajemen Bencana Peneliti Tahapan Wolensky Sebelum terjadi Bencana ( Mitigation and preperadness ) Tanggap darurat ( Immediate pre andpost impact ) Pemulihan jangka dekat (2 Tahun) Pemulihan jangka panjang (10 Tahun) Waugh Peringatan ( Prevention ) Perencanaan dan persiapan ( Planning and prepereadness )
Tanggapan ( Response )
Pemulihan ( Recovery ) Helsoot dan Ruitenberg Peringatan ( Preperadness )
Emergensi ( Emergency) Pemulihan ( Recovery) Sumber: Hadi Purnomo dan Rony Sugiantoro, 2010, Manajemen Bencana, Yogyakarta,

## METODE
Berdasarkan  tujuan  yang  ingin  dicapai,  maka  metode  penelitia  ini  dalah pendekatan positivisme dengan pendekatan kualitatif. Keyakinan dasar dari paaradigma positivsme  berakar  pada  paham  ontologi  realism  yang  menyatakan  bahwa  realitas berada  dalam  kenyataan  dan  berjalan  sesuai  dengan  hukum.  Penelitian  berupaya mengungkap  kebenaran  realitas  yang  ada,  dan  bagaimana  realitas.  Pedekatan positivisme ini mempunyai empat ciri, yaitu diarahkan  pada fakta-fakta, diarahkan pada
perbaikan  terus  menerus  dari  syarat-syarat  hidup,  berusaha  kearah  kepastian  dan berusaha kearah kecermatan (Irawan, 2006).
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan penelitian  kualitatif  yang  dilihat  dari  perolehan  data  selama  penelitian  berlangsung, dimana  penelitian  ini  mendeskripsikan  cara-cara  hidup,  cara-cara  pandang,  ataupun ungkapan-ungkapan  emosi  dari  warga  masyarakat  yang  diteliti  terkait  dengan  suatu gejala  yang  ada  dalam  kehiupan  mereka.  Maka  dari  itu,  dalam  penelitian  ini menggunakan  data  subyektif  yang  merupakan  prespektif  dari  pelaku  yang  diteliti (informan)  tanpa  adanya  pengurangan  atau  penambahan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan pendapat  Moelong  (1997)  yang  mengemukakan  bahwa  “  metode  kualitatif  sebagai prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata  tertulis  atau  lisan dari  orang-orang  dan  prilaku  yang  dapat  diamati.  Penelitian  kualitatif  lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori subtansi yang berdasarkan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Kota  Malang  adalah  sebuah  kota  di  Provinsi  Jawa  Timur,  Indonesia.  Kota  ini berada  di  dataran  tinggi  yang  cukup  sejuk,  terletak  90  km  sebelah  selatan  Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan ''kota pelajar'' . Terletak pada ketinggian antara 440 – 667m dpl. Secara geografis wilayah Kota Malang berada antara 07°46'48"  -  08°46'42"  Lintang  Selatan  dan  112°31'42"  -  112°48'48"  Bujur  Timur, dengan dengan dikelilingi gunung-gunung diantaranya Gunung Arjuno di sebelah Utara, Gunung Tengger di sebelah Timur, Gunung Kawi di sebelah Barat, dan Gunung Kelud di sebelah Selatannya. Kota Malang memiliki luas 110.06 km 2 terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun serta 57 kelurahan.

## Gambar 2. Orientasi Wilayah Kota Malang

## Kondisi Potensi Bencana Alam
Wilayah  Rawan  Bencana  Kota  Malang  dengan  topografi  yang  berada  pada ketinggian 440-667 meter di atas permukaan laut, adalah merupakan hamparan dataran yang  berada  pada  lokasi  yang  cukup  tinggi.  Wilayah  Kota  Malang  yang  berada  pada dataran tinggi tersebut sebenarnya juga merupakan implikasi dari letaknya yang berada pada  lereng-lereng  dari  beberapa  pegunungan  di  sekitar  Kota  Malang.  Diuntungkan
dengan  lokasi  yang  berada  pada  kawasan  lereng  pegunungan  tersebut,  beberapa  sisi Kota  Malang  memiliki  berbagai  pemandangan  yang  indah  serta  kawasan  yang  sejuk dengan  hawa  khas  pegunungan.  Di  lain  pihak,  Kota  Malang  juga  berpotensi  memiliki kawasan  yang  rawan  bencana.  Kondisi  kebencanaan  di  Kota  Malang  dijelaskan  pada tabel berikut:
Tabel 2. Kondisi Kebencanaan di Kota Malang No Jenis Bencana Kondisi Bencana 1 Gempa Bumi Peristiwa  gempa  bumi  yang  terjadi  di  Kota  Malang  hanya  terjadi  pada  19 Februari  1967,  dengan  korban  meninggal  14  orang,  korban  terluka  72 orang.  Namun  Data  Dan  Informasi  Bencana  Indonesia,  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  menunjukkan  Kota  Malang  juga  mempunyai potensi bencana gempa bumi yang sewaktu-waktu dapat muncul kembali di tahun mendatang, jadi potensi bencana ini perlu menjadi catatan. 2 Banjir Banjir di Kota Malang disebabkan oleh tingginya curah hujan sehingga air tidak mampu ditampung di saluran maupun sungai sehingga meluap. Titik- titik Banjir ini tersebar di merata di Kota Malang. Salah satu lokasi adalah di Jalan Soekarno Hatta. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan genangan air  setinggi  50  cm.  Bakesbangpol  Kota  Malang  menyebutkan  terdapat  38 titik  rawan  banjir.  Di  Kecamatan  Blimbing  ada  8  titik  rawan  banjir, Kecamatan  Kedungkandang  6  titik  rawan  banjir,  Kecamatan  Sukun  8  titik rawan  banjir,  Kecamatan  Klojen  5  titik  rawan  banjir,  dan  Kecamatan Lowokwaru 7 titik rawan banjir. Bencana banjir pada tanggal  7 November 2010,  mengakibatkan  korban  terluka  5  orang.  Pada  tanggal  29  Februari 2008  dan  26  Desember  2007,  bencana  banjir  di  Kota  Malang  juga  terjadi, namun  dalam  hal  ini  tidak  ada  korban  jiwa  (Data  Dan  Informasi  Bencana Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana). 3 Longsor Bakesbangpol  Kota  Malang  menyebutkan  terdapat  23  titik  rawan  longsor. Di  Kecamatan  Blimbing  ada  4  titik  rawan  longsor,  Kecamatan Kedungkandang  7  titik  rawan  longsor,  Kecamatan  Sukun  7  titik  rawan longsor,  Kecamatan  Klojen  3  titik  rawan  longsor,  dan  Kecamatan Lowokwaru 2 titik rawan longsor. Peristiwa longsor di Kota Malang baru- baru  ini  terjadi  di  tahun  2014  dan  2011  yang  didapat  dari  Data  Dan Informasi Bencana Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana:
1. Waktu kejadian 23 Desember 2015, tidak ada korban jiwa 2. Waktu kejadian 26 April 2014, tidak ada korban jiwa 3. Waktu kejadian 25 April 2014, tidak ada korban jiwa 4. Waktu kejadian 4 Mei 2011, tidak ada korban jiwa 4 Gunung Api Kota  Malang  yang  berada  di  tengah  Kabupaten  Malang  ini  memang  tidak mengalami  bencana  gunung  api.  Namun  bukan  berarti  Kota  Malang  tidak mempunyai  potensi  bencana  gunung  api.  Data  Dan  Informasi  Bencana Indonesia,  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  menunjukkan  pada tanggal  1  Mei  1999,  dan  1  Maret  1998,  terjadi  bencana  gunung  api  yang melanda  Kota  Malang  walaupun  tidak  ada  korban  jiwa  dalam  peristiwa tersebut. 5 Kekeringan Tidak ada 6 Tsunami Tidak ada
Sumber: Kompilasi Data dari Data Dan Informasi Bencana Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Adapun  wilayah  Kota  Malang  yang  terkena  bencana  dapat  dilihat  pada  peta rawan bencana berikut:
Gambar 3. Kawasan Rawan Bencana
Gempa Bumi di Kota Malang Gambar 4. Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kota Malang Gambar 5. Kawasan Rawan Bencana Longsor di Kota Malang Gambar 6. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan di Kota Malang
Berdasarkan  data  dari  Rencana  Induk  D  rainase  Kota  Malang  masih  terjadi beberapa  genangan  ketika  terjadi  hujan  yang  disebabkan  oleh  kapasitas  saluran  yang kurang,  terjadinya  sedimentasi,  terjadinya  penumpukan  sampah,  kondisi  dimensi  inlet saluran  yang  kurang  memadai.  Dalam  program  sanitasi  juga  diketahui  bahwa  belum semua  wilayah  Kota  Malang  memiliki  fasilitas  sanitasi  yang  memadai.  Adapun penilaian tingkat ketangguhan dan ketahanan di Kota Malang diapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.Penilaian Awal Ketahanan Kota Malang No. Komponen Indikator Keterangan 1. Tata Kelola Pemerintahan 1. Kapasitas Organisasi/ Badan penanggulangan bencana Kota  Malang  telah  memiliki  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD) 2. Pendanaan Daerah Pembiayaan/Anggaran bersumber dari  Dinas  Perumahan  dan  Tata Ruang (DPU) Kota Malang 3. Partisipasi Masyarakat dan LSM Belum  adanya  forum  pengurangan risiko bencana di Kota Malang 2. Tata  ruang  dan  4. Sistem Informasi Perencanaan Belum  adanya  sistem  informasi
No. Komponen Indikator Keterangan lingkungan terkait  perencanaan  di  Kota  Malang, masih  dalam  konsep  pengembangan smart city 5. Implementasi  perencanaan  kota dan manajemen lahan Penataan  ruang  kawasan  rawan bencana di Kota Malang 6. Building codes/ kode bangunan Belum adanya building codes di Kota Malang 7. Ruang publik Ruang  public  di  Kota  Malang  dapat dijadikan  sebagai  upaya  evakuasi terhadap bencana 8. Permukiman Informal Total  permukiman  kumuh  mencapai 608  hektare  yang  tersebar  di  29 kelurahan  dari  57  kelurahan  di  Kota Malang 3. Tingkat pelayanan  dan infrastruktur dasar 9. Fasilitas kesehatan dan pendidikan  Fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan pendidikan  di  Kota  Malang  sudah sangat  memadai  untuk  melakaukan pertolongan terhadap bencana 10. Persediaan air/ SPAM Cakupan  air  minum  di  Kota  Malang hanya 74% 11. Sistem Sanitasi Cakupan  sanitasi  di  Kota  Malang hanya 60% 12. Sistem Drainase Masih  terjadi  genangan  di  Kota Malang 13. Pengelolaan sampah Terbatasnya  lahan  TPA  sampah  dan juga kurangnya transportasi pengangkut  sampah 14. Jaringan Listrik Seluruh  Kota  Malang  telah  terlayani oleh jaringan listrik 15. Jaringan komunikasi Pengembangan  jaringan  nirkabel  dan BTS di Kota Malang 16. Sistem transportasi Telah  tersedia  jaringan  transportasi terpadu di Kota Malang 4. Tingkat ekonomi 17. Struktur ekonomi perkotaan Perkembangan  tingkat  kemiskinan  di Kota Malang merupakan pada kategori baik 18. Sistem keamanan Warga  masyarakat  merasa  aman tinggal di Kota Malang 19. Perlindungan lingkungan/ ekosistem Belum  adanya  perlindungan  dan pengelolaan terhadap lingkungan 5. Mitigasi bencana 20. Analisis Risiko Belum adanya analisis risiko bencana di Kota Malang 21. Data kebencanaan Data  kebencanaan  yang  terdapat  di Kota  Malang  yakni  rawan  bencana banjir,  tanah  longsor,  dan  gempa bumi 22. Kapasitas dan kesadaran publik Masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan edukasi mengenai bencana 23. Early Warning Systems Belum adanya sistem peringatan dini 24. Jalur Evakuasi Jalur  evakuasi  bencana  yang  telah ditetapkan  dapat  diakses  dengan mudah  dalam  melakukan  evakuasi terhadap bencana yang terjadi. 25. Ruang evakuasi Penetapan  ruang  evakuasi  bencana diarahkan  pada  ruang  public  seperti
No. Komponen Indikator Keterangan kantor  pemerintahan,  kelurahan,  dan ruang terbuka 26. Mitigasi bencana Upaya mitigasi bencana kota Malang di koodinir oleh BPBD Kota Malang 27. Rehabilitasi dan rekonstruksi Rehabillitasi  dan  rekonstruksi  pasca bencana  dilakukan  oleh  BPBD  yang bekerjasama dengan Pemerintah/ instansi  Kota  Malang  dan  aparat negara Jumlah
Sumber : Hasil analisis, 2017
Berdasarkan  tabel  di  atas  di  ketahui  bahwa  tingkat  ketahanan  di  Kota  Malang masih  belum  maksimal  dari  beberapa  indikator.  Untuk  itu  perlu  adanya  Upaya-upaya dalam menghadapi bencana di Kota Malang dikoordinasikan oleh BPBD Kota Malang terkait upaya mitigasi bencana.

## Pembahasan
Mitigasi  yang  akan  dilakukan  di  Kota  Malang  meliputi  strutural  dan  non- struktural. Seperti halnya yang diutarakan oleh Carter bahwa kegiatan mitigasi bencana dibagi  menjadi  dua  yaitu  struktural  dan  non-struktural  (Carter,  1991).  Adapun penjelasan dari mitigasi yang dilakukan di Kota Malang adalah sebagai berikut:
a) Mitigasi Struktural
Mitigasi  strukural  merupakan  upaya  untuk  meminimalkan  bencana  yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi.  Upaya  pemerintah  Kota  Malang  dalam  meningkatkan  kesiapsiagaan  dalam menghadapi ancaman bencana dari segi fisik yaitu
 Perbaikan saluran drainase perkotaan
 Memperbanyak RTH maupun RTNH
 Gencar  dalam  program  penghijauan  dengan  membangun  taman  kota  dimana sebagai tempat wisata juga berguna untuk RTH perkotaan
 Normalisasi sungai
 Melakukan penghijauan di bantaran sungai Brantas dan sungai kecil lainnya.
 Pemotongan pohon besar dijalan
b) Mitigasi Non-Struktural
Mitigasi  non  –struktural  adalah  upaya  mengurangi  dampak  bencana  selain  dari upaya  tersebut  diatas.  Bisa  dalam  lingkup  upaya  pembuatan  kebijakan  seperti pembuatan suatu peraturan. Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU PB) adalah upaya  non-struktural  di  bidang  kebijakan  dari  mitigasi  ini.  Adapun  upaya  pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kesiapsiagaan dari segi non struktural yaitu:
 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kota Malang Tahun 2015 – 2018
 Pemerintah  Kota  Malang  melibatkan  seluruh  lapisan  masyarakat,  terutama mereka  yang  paling  rentan  secara  fisik,  ekonomi,  lingkungan,  sosial  dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender.
 Membangun  sinergi  program  dengan  seluruh  pelaku  (kementerian,  lembaga negara,  organisasi  sosial,  lembaga  usaha,  dan  perguruan  tinggi)  untuk memberdayakan masyarakat Kelurahan
 Melakukan  simulasi  Peningkatan  pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat  akan potensi ancaman di Kelurahan dan kerentanan yang dimiliki
 Peningkatan  kapasitas  masyarakat  untuk  mengurangi  dan  beradaptasi  dengan risiko bencana dengan melakukan simulasi maupun pengarahan
 Penerapan  analisis  keseluruhan  rangkaian  manajemen  risiko  mulai  dari identifikasi  risiko,  pengkajian  risiko,  penilaian  risiko,  pencegahan,  mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko
 Pengarusutamaan  pengurangan  risiko  bencana  ke  dalam  perencanaan  program dan  kegiatan  lembaga/institusi  sosial  Kelurahan,  sehingga  PRB  menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat
Menurut  arah  kebijakan  penanggulangan  bencana  dalam  RPJMN  2015  –  2019 untuk  mengurangi  risiko  bencana  dan  meningkatkan  ketangguhan  pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Strateginya adalah:
1. Internalisasi  pengurangan  risiko  bencana  dalam  kerangka  pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, melalui:
a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
b. Pengenalan,  pengkajian  dan  pemantauan  risiko  bencana  melalui  penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana;
c. Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana  (RPB)  Kabupaten/Kota  dan  Rencana  Aksi  Daerah  Pengurangan Risiko  Bencana  (RAD  PRB),  yang  menjadi  referensi  untuk  penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota;
d. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota;
e. Harmonisasi  kebijakan  dan  regulasi  penanggulangan  bencana  di  pusat  dan daerah;
f. Penyusunan  rencana  kontijensi  pada  kabupaten/kota  yang  berisiko  tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:
a. Mendorong  dan  menumbuhkan  budaya  sadar  bencana  serta  meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
b. Peningkatan  sosialisasi  dan  diseminasi  pengurangan  risiko  bencana  kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi;
c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat;
d. Meningkatkan  kerjasama  internasional,  mitra  pembangunan,  Organisasi Masyarakat  Sipil  (OMS)  dan  dunia  usaha  dalam  penyelenggaraan penanggulangan bencana;
e. Peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  di  daerah  pasca  bencana,  melalui percepatan  penyelesaian  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  wilayah  pasca  bencana alam;
f. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam; dan
g. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.
3. Peningkatan  kapasitas  pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  dalam penanggulangan bencana, melalui:
a. Penguatan  kapasitas  kelembagaan  dan  aparatur  penanggulangan  bencana  di pusat dan daerah;
b. Penguatan  tata  kelola,  transparansi  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c. Penyediaan  sistem  peringatan  dini  bencana  kawasan  risiko  tinggi  serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
d. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
e. Melaksanakan  simulasi  dan  gladi  kesiapsiagaan  menghadapi  bencana  secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana;
f. Penyediaan  infrastruktur  mitigasi  dan  kesiapsiagaan  (shelter/tempat  evakuasi sementara,  jalur  evakuasi  dan  rambu-rambu  evakuasi)  menghadapi  bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana;
g. Pembangunan  dan  pemberian  perlindungan  bagi  prasarana  vital  yang diperlukan  untuk  memastikan  keberlangsungan  pelayanan  publik,  kegiatan ekonomi masyarakat,  keamanan dan ketertiban pada situasi  darurat  dan paska bencana;
h. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di kawasan risiko tinggi bencana untuk mendukung Gerakan Desa Hebat;
i. Peningkatan  kapasitas  manajemen  dan  pendistribusian  logistik  kebencanaan, melalui  pembangunan  pusat  –  pusat  logistik  kebencanaan  di  masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil Berdasarkan  hasil  formulasi  strategi  yang  telah  dikembangkan  dan  ditetapkan,
kebijakan yang diambil untuk melaksanakan Program dan Kegiatan BPBD Kota Malang untuk jangka waktu tahun 2015 – 2018 adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan  kajian  risiko  bencana  dan  pemetaan  detail  kerawanan  bencana pada skala 1 : 5.000 pada tingkat kecamatan;
b. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, penyebaran brosur / leaflet, pemasangan banner  di  lokasi  strategis,  pembuatan  situs  internet,  dan  penyiaran  di  media massa;
c. Membentuk relawan 1`  –  relawan  penanggulangan  bencana  di  tingkat kelurahan  sebagai  garda  terdepan  pencegahan  &  penanggulangan  bencana  di lokasi – lokasi rawan bencana;
d. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis secara kontinyu terhadap aparatur/relawan penanggulangan bencana;
e. Menyediakan  sarana  prasarana  dan  logistic  penanggulangan  bencana  yang memadai baik melalui dana APBD maupun APBN;
f. Menyusun  dasar  hukum  tertulis  untuk  menjadi  acuan  dalam  penanggulangan bencana  dan  berkomunikasi  secara  intensif,  harmonis,  dan  efektif  dengan stakeholder penanggulangan bencana;
g. Menyusun  rencana  kerja  dan  anggaran  program  rehabilitasi  dan  rekonstruksi melalui  analisis  teknis  yang  memadai  dengan  basis  partisipasi  dan pemberdayaan masyarakat;
h. Menyusun  dasar  hukum  tertulis  dan  menjalin  komunikasi  yang  harmonis  dan efektif dengan stakeholder lainnya dalam rangka dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana;
i. Memantau  secara  kontinyu  kondisi  korban  bencana  dan  melaksanakan  survey kepuasan publik secara berkala.

## Menafsirkan Temuan Penelitian
BPBD  sebagai  penanggung  jawab  dan  leading  sektor  penanggulangan berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2011 telah melakukan beberapa inisiatif strategis untuk menjamin terwujudnya sistem penanggulangan bencana yang handal. Beberapa inisiatif startegis tersebut yaitu:
1. Penyusunan  regulasi  yang  kuat  khususnya  terkait  dengan  penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana.
2. Peningkatan  komitmen  stakeholder  khususnya  masyarakat,  kebijakan  ini merupakan langkah stategis untuk merangkul, memberdayakan serta meningkatkan  peran  serta  seluruh  pelaku  utama  dalam  penanggulangan  bencana mulai dari pemerintah, masyarakat ( civil society ) serta dunia usaha.

## Tabel 4. Keterkaitan SKPD dalam Penanganan Bencana
NO Jenis Bencana SKPD Terkait 1 Tanah Longsor BLH,  Dinas  Kehutanan,  DInas  Pertanian,  DInas  Bina Marga 2 Banjir Dinas Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 3 Kekeringan BLH, Dinas Kehutanan, Dinas Pengairan 4 Kebakaran Dinas Bina Marga, BLH
Hasil Analisis, 2017
Secara  rinci  bentuk  kerjasama  lintas  sektor  dengan  SKPD  dan  lembaga pemerintah lainnya yang terkait dijelaskan sebagai berikut:
1. kerjasama  dalam  penyusunan  rencana  kontijensi  yang  melibatkan  beberapa SKPD terkait
2. BMKG  dan  PVMBG  bandung  secara  rutin  dan  berkala  mengirimkan  bulletin dan berita terkait pelatihan mitigasi bencana
3. Institusi  lain  yang  terlibat  adalah:  Palang  Merah  Indonesia  (PMI),  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM),  Taruna  Siaga  Bencana  (TAGANA),  SAR Trenggana,  Pramuka dan BUMN lainnya

## KESIMPULAN
1. Tingkat  ketahanan  di  Kota  Malang  masih  belum  maksimal  dari  beberapa  indikator. Untuk  itu  perlu  adanya  Upaya-upaya  dalam  menghadapi  bencana  di  Kota  Malang dikoordinasikan oleh BPBD Kota Malang terkait upaya mitigasi bencana.
2. Peran  pemerintah  Kota  Malang  dalam  meningkatkan  kesiapsiagaan  masyarakat dalam  menghadapi  bencana  yaitu  dengan  mitigasi  struktural  dan  mitigasi  non struktural.

## DAFTAR PUSTAKA
Carter, Nick W. (1991). Disaster Management: A Disaster Manager’s Handbook , ADB Manila
Purnomo, Hadi dan Rony Sugiantoro. (2010). Manajemen Bencana . Yogyakarta: Media Pressindo.
Moleong, Lexy. (1997). Metode Penelitian Kualilatatif . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. P.
Peraturan  Daerah  Kota  Malang  Nomor  1  Tahun  2017 Tentang  Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Tahun 2010 – 2030
Irawan, Prasetya. (2006). Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial , Jakarta.
Rencana  Strategis  (RENSTRA)  BPBD  Kota  Malang  Tahun  2015  –  2018 Undang  – Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Noor, Djauhari. (2014). Mitigasi Bencana Geologi . Yogyakarta: Deepublish. Simanjuntak,  Entatarina,  dkk.  (2016). Strategi  dan  Rencana  Pengembangan Infrastruktur  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  di  Pulau  Jawa- Bali tahun 2015-2025 . Jakarta: Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat,  Badan  Pengembangan  Infrastruktur  Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Khan,  Himayatillah.    2008. Disaster  management  Cycle  A  Theoritical  Approach . (Pakistan, Institute information technology Abbotabbad.
TIM  LIPI.  (2006). Kajian  kesiapsiagaan  masyarakat  dalam  mengantisipasi  bencana gempa dan tsunami. Bandung: LIPI