## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Vol. 1 No. 3 (2020): AUGUST-NOVEMBER 2020
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42

## ANALISIS DATA DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENDING CLAIM PASIEN BPJS DI RUMAH SAKIT CONDONG CATUR TAHUN 2019
Ibnu Mardiyoko 1 , Hendra Rohman 2 , Regina Augustina Mandaeng 3 123 Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Email: hendrarohman@mail.ugm.ac.id

## ABSTRAK
Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah pengajuan biaya perawatan pasien peserta BPJS oleh pihak rumah sakit kepada pihak BPJS Kesehatan yang dilakukan secara kolektif dan ditagihkan kepada pihak BPJS Kesehatan setiap bulannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data dan mengetahui faktor terjadinya pending claim berkas pasien BPJS di Rumah Sakit Condong Catur. Penelitian deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  deskriptif,  rancangan  studi  kasus.  Data  diperoleh  dari  kepala bagian  rekam  medis  dan  literature  review.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sudah  terdapat  alur administrasi claim yang melibatkan unit pendaftaran, kasir, unit keuangan dan unit rekam medis. Jumlah berkas pasien yang mengalami pending terjadi penurunan dari bulan ke bulan, formulir yang tidak lengkap atau diisi menjadi faktor utama terjadinya pending claim , upaya dalam menangani pending claim masih kurang sehingga masih sering terjadi pending claim.
Kata kunci : Analisis data, BPJS, penyebab pending claim

## ABSTRACT
The  claim  of  Social  Security  and  Healthcare  (BPJS)  is  the  submission  of  the  cost  of  treating  BPJS participants by the hospital to the BPJS Health which is carried out collectively and billed to the BPJS Health every month. This study aims to analyze the data and determine the factors for the occurrence of pending claims for BPJS patient files at Condong Catur Hospital. Descriptive research with a qualitative approach. Descriptive research, case study design. Data were obtained from the head of the medical record and  literature  review  section.  The  results  showed  that  there  was  already  a  claim  administration  flow involving the registration unit, cashier, financial unit and medical record unit. The number of patient files that are pending is decreasing from month to month, incomplete or filled forms are the main factor in the occurrence of pending claims, efforts to handle pending claims are still lacking so that pending claims often occur.

## Keywords: Data analysis, BPJS, causes of pending claims

## PENDAHULUAN
Undang-Undang No.40 tahun 2004 menetapkan program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu program jaminan sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Tujuan diberlakukan program JKN ini adalah untuk  memenuhi  kebutuhan  kesehatan  masyarakat  yang  layak  dan  diberikan  kepada  setiap  orang  yang terdaftar dan telah membayar premi atau preminya dibayarkan oleh pemerintah.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk  untuk  menyelenggarakan  program  jaminan  sosial,  merupakan  program  negara  yang  bertujuan

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Vol. 1 No. 3 (2020): AUGUST-NOVEMBER 2020
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
memberikan  kepastian  perlindungan  dan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat.  Untuk  mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan.
Tujuan  dibentuknya  BPJS adalah  mewujudkan  terselenggaranya  pemberian  jaminan  terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan atau anggota keluarganya. Kebutuhan dasar hidup yang dimaksud adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. BPJS dibuat untuk menciptakan untuk mengurangi rasa kuatir peserta atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh penyakit yang dideritanya sehingga aset yang dimiliki peserta dapat dipakai hal lain yang lebih produktif.
Klaim  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  adalah  pengajuan  biaya  perawatan  pasien peserta  BPJS  oleh  pihak  rumah  sakit  kepada pihak  BPJS  Kesehatan  yang dilakukan  secara kolektif  dan ditagihkan kepada pihak BPJS Kesehatan setiap bulannya (Ardhitya, 2015). Proses klaim ini sangat penting bagi rumah sakit sebagai penggantian biaya pasien asuransi yang telah berobat. Fasilitas yang bekerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan harus mampu mengajukan kliam setiap bulan secara reguler paling lambat tanggal  10  bulan  berikutnya,  dengan  disertakan  berkas-berkas  persyaratan  yang  harus  dilengkapi  sesuai prosedur verifikasi BPJS kesehatan.
Undang-undang  nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit  adalah  landasan  hukum  bagi penyelenggaraan rumah sakit. Kontrak antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan mengacu pada norma,  standar  dan  kriteria  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  rumah  sakit.  Peran  utama  keuangan dalam  organisasi  jasa  rumah  sakit  seperti  dalam  keseluruhan  bisnis  adalah  untuk  perencanaan  yang mengharuskan dan menggunakan sumber daya untuk memaksimalkan efisiensi dan nilai perusahaan (Lubis A.I 2010).
Di  Rumah  Sakit  Condong  Catur  Yogyakarta  sudah  menggunakan  Sistem  Informasi  Manajemen Rumah  Sakit  (SIMRS)  sejak  tahun  2010  dan  telah  bekerja  sama  dengan  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) sejak tanggal 1Januari tahun 2014. Berkas claim pasien BPJS diberikan kepada verifikator maksimal tanggal 10 bulan berjalan. Setiap unit terkait sudah diberikan target dalam pengumpulan klaim berkas pasien BPJS. Di Rumah Sakit Condong Catur sering mengalami pending claim BPJS. Terjadinya pending claim berkas BPJS dikarenakan masih ada berkas yang tidak sesuai kriteria dan saat pengklaiman ada  beberapa  berkas  yang  harus  dikonfirmasi  dulu  jika  pasien  mendapat  pelayanan  khusus  yang  sudah ditentukan oleh rumah sakit. Pada tahun 2019 klaim berkas pasien BPJS rawat jalan yang pending 3,08% dari  70.689  berkas  dan  rawat  inap  24,3%  dari  1164  berkas  yang pending. Pending  claim BPJS  juga berpengaruh  pada  penghasilan  karyawan,  ketika  banyak  berkas  rekam  medis  bpjs  yang  pending  maka karyawan tidak akan mendapatkan bonus atau penghasilan tambahan.

## METODE
Jenis penelitian deskriptif, rancangan studi kasus ( case study ). Subjek adalah petugas yang terlibat dalam  proses  klaim  berkas  pasien  BPJS.  Objek  adalah  berkas  klaim  pasien  rawat  inap  dan  rawat  jalan dengan  BPJS  yang  mengalami pending  claim .  Pengumpulan  data  dengan  observasi,  wawancara,  studi dokumentasi,  dan literatur  review. Keterbatasan  akses  pengambilan  data  pada  masa  pandemi  covid  19, memerlukan data tambahan dengan melakukan pencarian artikel menggunakan kata kunci terkait melalui google cendikia (google scholar) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Unit pendaftaran merupakan unit pelayanan yang pertama kali mengumpulkan dokumen pasien di bagian pendaftaran. Bagian pendaftaran menerbitan surat eligibilitas peserta melalui aplikasi virtual claim (v-claim). Dokumen yang ada di pendaftaran diberikan pada kasir setelah pasien mendapat pelayanan klinik dan farmasi. Unit keuangan bertugas melakukan cek jumlah dokumen pasien dari sistem dengan jumlah yang  diserahkan  dikasir  yang  dikumpulkan  pertama  kali  di  pendaftaran,  lalu  dirapikan  atau  dibandel menjadi satu. Unit rekam medis akan memberi kode ICD-10 dan ICD-9 CM sesuai diagnosis dan tindakan

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Vol. 1 No. 3 (2020): AUGUST-NOVEMBER 2020
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
yang ada dalam formulir khusus BPJS yang berwarna merah muda dan unit pendaftaran melakukan scan formulir  BPJS  yang  sudah  dikode  oleh  unit  rekam  medis  dan scan persyaratan  rawat  jalan  yang dikumpulkan  di  awal  pendaftaran  tadi.  Unit  pendaftaran  mengumpulkan hard  copy dan  dilakukan scan untuk bentuk softfile . Selesai discan dokumen diantar ke unit keuangan untuk QC (Quality Control).
Gambar 1. Jumlah berkas pasien BPJS rawat jalan yang mengalami pending
Gambar 2. Jumlah berkas pasien BPJS rawat inap yang mengalami pending
Berdasarkan pencarian artikel dari google cendekia ( google scholar ) klaim BPJS rawat inap sebagian besar disetujui dengan klaim disetujui yaitu 790 (85,7%) dan klaim ditolak yaitu 132 (14,3%). Setiap bulan, rata-rata terdapat 217 berkas tidak lengkap atau tidak sesuai dari 800 berkas yang diajukan.
Gambar 3. Jumlah tidak purif di rumah sakit

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Vol. 1 No. 3 (2020): AUGUST-NOVEMBER 2020
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
Gambar 4. Jumlah pending di rumah sakit
Gambar 5. Grafik nominal tidak purif di rumah sakit
Gambar 6. Grafik nominal pending di rumah sakit
Biaya claim tidak purif tertinggi terdapat pada bulan Januari yaitu Rp.2.382.300 (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah) untuk kasus rawat jalan dan bulan Maret yaitu Rp.8.586.700 (Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) untuk kasus rawat inap. Biaya claim pending tertinggi terdapat pada bulan Oktober yaitu Rp.167.727.800 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Delapan Ratus Rupiah) untuk kasus rawat jalan dan bulan Februari  yaitu Rp.143.895.000 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk kasus rawat inap.
Pencarian database menggunakan google cendekia ( google scholar ), dengan kata kunci pencarian pending claim ditemukan 30 artikel periode 2014-2019 terkait faktor penyebab pending claim .

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Vol. 1 No. 3 (2020): AUGUST-NOVEMBER 2020
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
Tabel 1. Database terkait faktor penyebab pending claim Tahun Permasalahan 2014 Kepuasan pasien BPJS
2015 Belum  mampu  memberikan  sesuatu  hal  yang  diharapkan,  Pasien  masih  bingung  mengenai sistem rujukan
2015 Peserta  BPJS  golongan  PBI  yang  memanfaatan  pelayanan  kesehatan  masih  rendah  jika dibandingkan dengan jumlah peserta BPJS kesehatan golongan PBI.
2015 Kedisiplinan, kepemimpinan dan motivasi petugas.
2015 Banyaknya  masyarakat  yang  belum  paham  terhadap  progam  BPJS  Kesehatan,  Kurangnya sosialisasi program pada masyarakat berdampak pada pelaksanaan program dimana terdapat peserta  yang  menggunakan  layanan  kesehatan  lintas  faskes  yang  seharusnya  tidak diperbolehkan
2015 Berkas yang tidak diklaim, persyaratan yang tidak lengkap
2015 Ketidaklengkapan dokumen klaim terutama pada rekapitulasi pelayanan dalam rekam medis dan  berkas  pendukung  pasien  yang  merupakan  sebagian  dan  kelengkapan  dokumen  dan prosedur klaim.
2015 Ketidaktepatan coding
2016 Berkas BPJS yang unclaimed (tidak diklaim)
2016 Resume medis yang tidak lengkap salah satu penyebab terbanyak adalah ketidakadaan tanda tangan dokter penanggung jawab pasien
2016 Keterlambatan penyerahan klaim BPJS
2016 Pengembalian berkas klaim oleh pihak verifikator BPJS
2016 Banyak dokumen klaim yang tidak lolos proses verifikasi
2016 Klaim bpjs yang tidak layak
2016 Ketidaktepatan kode diagnosis obstetric
2016 Permasalahan  tertinggi  pada  aspek  DPJP  tidak  lengkap  mengisi  rekam  medis.  Verifikator BPJS  rumah  sakit  tidak  selalu  di  tempat.  kurangnya  persamaan  persepsi  antara  verifikator BPJS dengan rumah sakit, tarif yang didapatkan rumah sakit  lebih kecil dibandingkan tarif klaim yang diajukan. Coding atau Grouping diagnosis Ina-CBG’s yang tidak sesuai.
2016 Keterlambatan  dalam  pembayaran  klaim  sehingga  pihak  rumah  sakit  tidak  dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan serta fasilitas kesehatan maksimal 2017 Penolakan berkas oleh verifikator
2017 Keterlambatan dalam pengajuan klaim karena banyaknnya kasus
2017 Ketidaktepatan waktu klaim BPJS kesehatan
2017 Keterlambatan pengumpulan berkas verifikasi klaim BPJS
2018 Isi file klaim tidak lengkap
2018 Ketersediaan obat terganggu, penurunan kinerja dokter, pemeliharaan peralatan medis yang buruk
2018 Efektivitas dalam pelaksaan prosedur klaim
2018 Mengetahui  pengaturan  klaim  rumah  sakit  kepada  badan  penyelenggaran  jaminan  soisal (BPJS) kesehatan berkaitan dengan rawat inap dengan sistem INA-GBGs
2018 Berkas klaim yang ditemukan tidak lengkap dalam proses verifikasi
2018 Mengetahui peran koder untuk klaim BPJS
2019 Jumlah klaim yang lebih kecil ke rumah sakit, berdampak pada gaji karyawan, pembayaran layanan medis, ketersediaan obat dan pemeliharaan fasilitas rumah sakit dan peralatan medis
2019 Beban kerja petugas yang besar untuk dikerjakan setiap harinya. Beban kerja yang dirasakan petugas  klaim  rawat  jalan diantaranya  berupa  kejenuhan,  kelelahan,  dan tingkat  stres  yang cukup tinggi

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Vol. 1 No. 3 (2020): AUGUST-NOVEMBER 2020
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
2019 Di dalam proses verifikasi klaim BPJS ternyata terdapat banyak kendala yang terjadi salah satunya adalah penolakan berkas oleh verifikator yang dapat berdampak pada potensi adanya gangguan operasional rumah sakit
Faktor  yang  menyebabkan pending  claim yaitu  keterlambatan  penyerahan,  ketidaklengkapan dokumen klaim terutama pada rekapitulasi pelayanan dalam rekam medis dan berkas pendukung pasien, belum  adanya billing  system menyebabkan  terhambatnya  pembayaran  klaim  BPJS.  Faktor  yang menyebabkan pending  claim yaitu  permasalahan  tertinggi  pada  aspek  dokter  penanggung  jawab  pasien (DPJP) tidak lengkap mengisi rekam medis, verifikator BPJS rumah sakit tidak selalu di tempat, kurangnya persamaan persepsi antara verifikator BPJS dengan rumah sakit, tarif yang didapatkan rumah sakit lebih kecil dibandingkan tarif klaim yang diajukan. Coding atau grouping diagnosis Ina-CBG’s yang tidak sesuai. Pencarian database menggunakan google cendekia ( google scholar ), dengan kata kunci pencarian pending claim ditemukan 30 artikel periode 2014-2019 terkait upaya untuk menangani terjadinya pending claim.
Tabel 2. Database terkait upaya untuk menangani terjadinya pending claim Tahun Solusi 2014 Perlu  dilakukan  evaluasi  mutu  pelayanan  secara  periodik  setiap  6  bulan  sekali  melalui pembagian  kusioner  kepada  pasien  atau  keluarga  pasien,  peningkatkan  keterampilan pelayanan prima kepada tenaga medis dan non medis.
2015 Pendaftaran  lancar,  waktu  tunggu,  pelayanan  cepat,  ramah,  sopan,  keterampilan  dan perawatan medis bagus, profesional, ruangan bersih dan fasilitas lengkap
2015 Membuat  SOP  pengajuan  klaim,  mengikut  sertakan  petugas  rekam  medis  pada  pelatihan khusus,  meningkatkan  kualitas  SDM  dengan  memberikan  bantuan  pendidikan  formal  di bidang  rekam  medis  kepada  petugas  rekam  medis,  membuat billing  system komputerisasi untuk  meningkatkan  mutu  dan  kualitas  pelayanan,  menambah  kuantitas  SDM,  membuat komputerisasi sistem informasi rumah sakit
2015 Diperlukan  peningkatan  kegiatan  promosi  kesehatan  terkait  pelayanan  jaminan  kesehatan nasional, meningkatkan kesadaran dan disiplin petugas, diperlukan peran dan tanggung jawab Dinas  Kesehatan  dalam  memberikan  pelatihan  bagi  petugas  puskesmas,  diperlukannya sosialisasi  dan  promosi  kesehatan  terkait  layanan  program  JKN-BPJS  pada  masyarakat, melengkapi  obat-obatan  dan  fasilitas  penunjang  medik,  bagi  masyarakat  dapat  mencari informasi langsung ke puskesmas terkait program layanan JKN-BPJS.
2015 Disiplin, gaya kepemimpinan dan motivasi secara simultan bepengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, disiplin dan kepemimpinan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sementara motivasi  secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan para karyawan dalam hal menunjang hasil kinerja yang baik.
2015 Dalam  visite  pasien  DPJP  harus  memerintahkan case  manager untuk  membuat  pengisian awal resume medis  bagi  pasien  yang  akan  dipulangkan,  DPJP  harus  sanggup  bila  diminta tanda  tangan  ditempat  lain  bila  berhalangan  hadir  atau  ada  kesibukan  guna  penyelesaian resume medis, Penilaian kinerja dalam penyelesaian resume medis elektronik bagi DPJP bisa menjadi indicator bagi penambahan remunerasi.
2015 Efektivitas mekanisme dan manfaat BPJS Kesehatan dalam kategori efektif hal tersebut dapat dilihat dari persentasi yang didapat dari kepesertaan, manfaat, fasilitas kesehatan dan mutu. Terdapat juga persentase yang rendah antara lain pada kepesertaan masyarakat menyatakan mereka masih kesulitan dalam  proses menjadi  peserta  BPJS  Kesehatan,  masyarakat masih terdapat  kesulitan pada  fasilitas  kesehatan  terdapat  puskesmas  yang  tidak  memiliki  apotek

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Vol. 1 No. 3 (2020): AUGUST-NOVEMBER 2020
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
siaga 24 jam, sedangkan pada variabel mutu menyatakan hanya ada dokter persalinan yang beroperasi 24 jam.
2016 Memperkuat  kerjasama  dengan  perawat  dan  dokter  yang  ada  di  rumah  sakit  dalam  hal kelengkapan berkas klaim BPJS kesehatan, memperbanyak melakukan pelatihan mengenai pengajuan klaim BPJS kesehatan, Bagi perawat dan dokter di rumah sakit agar lebih teliti dalam penulisan data pasien di dalam berkas
2016 Diadakannya  bimbingan  kepada  petugas  secara  intensif,  pemanfaatan  ruangan  secara maksimal, penyusunan SOP, pembuatan expedisi berkas klaim dan pelaksanaan rapat rutin.
2016 Rumah sakit perlu memiliki skema alur yang menjelaskan secara urut proses administrasi, menyediakan  informasi  dalam  bentuk leaflet  holder ,  menyediakan  lembar check  list yang dapat digunakan untuk membantu petugas yang terlibat dalam administrasi klaim.
2016 Ketepatan pemberian kode diagnosa dan tindakan terhadap persetujuan klaim BPJS
2016 Membentuk  tim  verifikator  internal  agar  dalam  pelaksanaan  verifikasi  dapat  terkontrol dengan baik, menambah sumber daya yang berkualitas dan mengerti cara mengoperasikan software INA-CBG’s, memberikan fasilitas kesehatan secara optimal bagi peserta jaminan kesehatan, pihak bpjs kesehatan memperhatikan jangka waktu dalam pembayaran klaim dan menambah tim verifikator yang kompeten
2016 Perlu  melakukan  komunikasi  secara  cepat,  tepat,  dan  efisien  terhadap  bagian  BPJS Kesehatan,  pihak  manajemen  perlu  mendukung  klinisi  khususnya  DPJP  dalam  memacu mengisi rekam medisi secara lengkap, menetapkan satu verifikator BPJS tetap di rumah sakit untuk memudahkan dalam hal verifikasi, perlu dilakukan penelitian serupa pada rumah sakit lain guna mencari permasalahan dan menemukan titik solusi dari permasalahan tersebut
2016 Mengadakan evaluasi kinerja petugas klaim asuransi BPJS secara berkala
2016 Sebaiknya  petugas  verifikator  kelengkapan  awal  lebih  teliti  dalam  melakukan  pengecekan terhadap  persyaratan  klaim,  Sebaiknya  Kepala  Sub  Seksi  Rekam  Medis  melakukan perhitungan ulang mengenai kebutuhan tenaga kerja
2017 Rumah sakit membuat umpan balik tertulis secara berkesinambungan, dilakukan penelitian selanjutnya  pada  RS  swasta  peserta  BPJS  untuk  membandingkan  penyebab  dan  solusi keterlambatan terkumpulnya berkas verifikasi klaim BPJS
2017 Membuat tim penjamin berdiri sendiri dengan jumlah SDM yang proposional, petugas tim penjamin dapat membuat target sesuai dengan kesepakatan, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana,dalam  pembuatan  SPO  dilengkapi  denga  target  waktu  kerja,  pimpinan  bersama staff membuat perencanaan strategis, pimpinan seharusnya tidak selalu sering mrlimpahkan wewenang kepada sekretaris, berita acara dari BPJS kesehatan diolah menjadi data
2017 Perlu dilakukan analisis beban kerja sebagai dasar penambahan SDM, mengadakan pelatihan bagi  semua  petugas  klaim  guna  meingkatkan  kompetensi  petugas,  Menambahkan  waktu pengerjaan setiap petigas di SOP klaim rawat jalan, mengatasi server down, perlu pembuatan SOP pengisian resume medis kelengkapan berkas klaim,
2018 Perlu adanya pembaharuan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan cabang dan RSUD untuk  lebih  menegaskan  prosedur  pelaksanaan  klaim,  mensosialisasikan  SOP  prosedur pelaksanaan  prosedur  klaim,  penambahan  pegawai  sebagai  kurir  berkas  klaim,  pegawai rumah sakit yang bertugas mengumpulkan berkas klaim, Diberlakukannya sistem reward and punishment bagi pegawai klaim, Perlu adanya alternatif untuk masalah fasilitas RSUD, Perlu adanya alternatif untuk masalah fasilitas RSUD, perlunya sosialisasi rutin
2018 Menyusun  strategi  perencanaan  manajemen,  merumuskan  strategi  manajemen  organisasi untuk menyusun rincian semua pekerjaan, deskripsi pekerjaan, membentuk kombinasi dari semua  pekerjaan efektif  di  organisasi  mengisi  persyaratan  klaim  BPJS  untuk  pasien rawat inap, membentuk cara untuk memberikan panduan yang baik, dan bagaimana memberikan

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Vol. 1 No. 3 (2020): AUGUST-NOVEMBER 2020
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
motivasi  yang  baik  untuk  mengisi  file  klaim  BPJS,  menetapkan  jadwal  dan  manfaat pengawasan langsung, membentuk laporan lisan yang lebih baik, membentuk laporan tertulis dan apa yang harus dilaporkan dalam pengawasan pengisian persyaratan klaim BPJS
2018 Pemasangan  informasi  tentang  syarat-syarat  pendaftaran  pasien  BPJS  di  pasang  ditempat yang strategis, Menyiapkan check list kecil untuk pasien yang berisi tentang persyaratan BPJS 2018 Segera menerapkan penggunaan SIMRS, membuat SPO tentang pengkodean sampai dengan proses entry  data dan coding atau grouping INA-CBG’s,  meningkatkan  peran  aktif  dan kerjasama  dalam  mewujudkan  kelengkapan  data  pada  rekam  medis,  Sebaiknya  koder mengikuti  kegiatan  pelatihan  tentang  pengkodean  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan pengetahuan dalam mengkode
2018 Tersediannya instrumen teknis petunjuk pelaksanaan pembayaran klaim rumah sakit kepada BPJS
2019 pemasangan  informasi  tentang  syarat-syarat  pendaftaran  pasien  BPJS  di  pasang  ditempat yang strategis, menyiapkan check list kecil untuk pasien yang berisi tentang persyaratan BPJS 2019 Penggunaan  waktu  tidak  produktif  terutama  pada  saat  menganggur  sebaiknya  digunakan dalam  membantu  proses  pengerjaan  klaim,  petugas  harus  memahami  kode  diagnosa  dan tindakan  pasien,teliti  dalam  proses  pengkodean,  mengatur  ulang  uraian  tugas,  melakukan penambahan anggota dalam proses monitoring , mengevaluasi perbaikan untuk setiap bagian, memperhatikan penggunaan waktu kerja produktif, optimalisasi kinerja petugas
2019 Melakukan pelatihan dalam penulisan diagnosis yang tepat dan sesuai standar bagi dokter, melakukan pelatihan secara berkala mengenai kode diagnosis yang benar menurut ICD 10 dan ICD-9 CM
Upaya untuk menangani terjadinya pending claim yaitu membuat SOP pengajuan klaim, mengikut sertakan  petugas rekam medis  pada  pelatihan  khusus, meningkatkan  kualitas  SDM  dengan  memberikan bantuan pendidikan formal di bidang rekam medis kepada petugas rekam medis, membuat billing system komputerisasi  untuk  meningkatkan  mutu  dan  kualitas  pelayanan,  menambah  kuantitas  SDM,  membuat komputerisasi sistem informasi rumah sakit. Upaya yang dilakukan untuk menangani terjadinya pending claim adalah  segera  menerapkan  penggunaan  SIMRS,  membuat  standar  prosedur  operasional  tentang pengkodean sampai dengan proses entri data dan coding atau grouping INA-CBG’s, meningkatkan peran aktif dan kerjasama dalam mewujudkan kelengkapan data pada rekam medis, sebaiknya koder mengikuti kegiatan  pelatihan  tentang  pengkodean  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  pengetahuan  dalam mengkode.
Pengelolaan rekam medis membutuhkan kualifikasi petugas dengan latar belakang D3 rekam medis, pembuatan  prosedur  dari  pendaftaran  hingga  pelaporan  (Meianti et  al., 2018).  Adanya  kebijakan pengelolaan  rekam  medis  yang  mendukung  ketepatan  pengisian  kode  diagnosis  sangat  mempengaruhi jalannya pengisian diagnosis dan ketepatan kode diagnosis yaitu antara kepala rekam medis, dokter dan petugas koding (Rohman, 2011). Kendala yang dihadapi pihak puskesmas dalam proses pengelolaan dan pelaporan  data  untuk  BPJS  adalah  gangguan  saat entry data  pasien,  terjadinya server  down yang mengakibatkan terganggunya proses pelayanan pasien (Marataka et al., 2020). Persentase jumlah pending claim pada sistem vedika BPJS Kesehatan di rumah sakit mencapai 7% berkas yang dikembalikan. Faktor penyebabnya yaitu persentase ketidaktepatan pemberian  koding 43%, ketidaklengkapan berkas 23% dan diagnosa tidak sesuai kriteria 34%. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan surat tugas pelatihan koding, melakukan pendekatan kepada DPJP dan melakukan sosialisasi kepada seluruh bagian yang terlibat langsung  dalam  menangani  pasien  (Rohman et  al., 2021).  Penggunaan  sistem  infomrasi  menjadikan kelengkapan  pengisian  pelaporan  lebih  lengkap,  hak  akses  dapat  diatur,  dan  penghitungan  umur  sudah otomatis (Rohman dan Aminaa, 2018).

## KESIMPULAN

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Vol. 1 No. 3 (2020): AUGUST-NOVEMBER 2020
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
Alur administrasi claim di Rumah Sakit Condong Catur Yogyakarta sudah ada yang melibatkan unit pendaftaran, kasir, unit keuangan dan unit rekam medis. Namun, belum terdapat SOP. Jumlah berkas pasien BPJS yang mengalami pending yaitu 70.588 (tujuh puluh lima ratus delapan puluh delapan) berkas untuk rawat jalan dan 1164 (seribu seratus enam puluh empat) berkas untuk rawat inap. Namun jumlah berkas pasien yang pending terjadi penurunan dari bulan ke bulan. Biaya claim tidak purif tertinggi terdapat pada bulan  Januari dan  bulan  Maret . Biaya pending claim tertinggi  terdapat  pada  bulan  Oktober  dan  bulan Februari. Formulir yang tidak lengkap atau diisi menjadi faktor utama terjadinya pending claim . Database terkait faktor penyebab pending yaitu keterlambatan penyerahan berkas, ketidaklengkapan dokumen klaim, berkas rekam medis tidak lengkap dan coding dan grouping tidak sesuai. Upaya dalam menangani pending claim hanya  dengan  mengadakan  evaluasi pending dan quality  control ,  diperlukan  upaya  yang  lebih maksimal  sehingga  dapat  mengurangi  terjadinya  pending claim. Database terkait  upaya-upaya  yang dilakukan yaitu dengan membuat SOP pengajuan klaim, mengikut sertakan petugas rekam medis dalam pelatihan khusus, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

## DAFTAR PUSTAKA
Alik, A. T. (2016). Hubungan Ketepatan Kode Diagnosa Obstertic Terhadap Kelancaran Klaim BPJS Di Rsud Sawerigading Kota Palopo Sulawesi Selatan. Inohim , 1-10. Asmoko, H: Teknik Ilustrasi Masalah-Fishbone Diagrams . Magelang: Bppk, Indonesia 2013
Bayu Cakra Adhy Nugraha, B. E. (2016). Klaim Antara RSUD Dr.Loekmono Hadi Kudus Dengan Bpjs Kesehatan Cabang Utama Kudus Bagi Pasien Rawat Inap Dengan Sistem Ina-Cbs’s Tahun 2016. Diponegoro Law Journal , 1-20. Citra Yuliyanti, H. T. (2018). Delayed Claim Payment And The Threat To Hospital Cash Flow Under The National Health Insurance Scheme In Indonesia . Icash , 122-128.
Debra S. S. Rumengan, J. M. (2015). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Pada Peserta BPJS Kesehatan Di Puskesmas Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado Jikmu, Suplemen Vol, 5. , 88-100.
Dino Avinsa Anggara Putra, M. P. (2016). Model Verifikasi Klaim BPJS Pasien Rawat Inap Di RS RKU Muhammadiyah Gamping. Postgraduate Student Conference , 27-29.
Ep,  A.  A.  (2016).  Faktor-Faktor  Penyebab  Klaim  Tertunda  BPJS  Kesehatan  RSUD  Dr.  Kanujoso Djatiwibowo Periode Januari - Maret 2016. Jurnal Arsi , 122-134.
Estri Aditya Pradani, D. L. (2017). Keterlambatan Pengumpulan Berkas Verifikasi Klaim Bpjs Di Rs X: Apa Akar Masalah Dan Solusinya? Jmmr (Jurnal Medicoeticolegal Dan Manajemen Rumah Sakit) , 112-121.
Fidela Firwan Firdaus, A. D. (2015). Evaluasi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Peserta Bpjs Di  RSUD Panembahan Senopati Bantul. Jurnal Medicoeticolegal Dan Manajemen Rumah Sakit , 1-19.
Firsa Olivia Susan, S. P. (2016). Analisis Administrasi Klaim Jaminan Kesehatan Nasional Rawat Jalan RSUD Kota Semarang Tahun 2016. Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal) , 32-43.
I Nyoman Gede Semarajana, P. S. (2019). Factors Related To Pending Claim In Indonesian National Health Insurance  (Jkn):  A  Systematic  Review. Proceedings  Of  International  Conference  On  Applied Science And Health (Pp. 768-780). Jakarta, Indonesia: Icash.
Irmawati, A. K. (2018). Penyebab Pengembalian Berkas Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Pasien  Rawat  Inap  Ditinjau  Dari  Syarat-Syarat  Pengajuan  Klaim  Di  Rsud  R.A  Kartini  Jepara. Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan Vol. 1 No. 1 , 45-51.
Istiqomah, G. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Klaim RSUD Jend. A. Yani Kota Metro Kepada Bpjs Kesehatan Cabang Metro. Digilib.Unila.Ac.Id , 1-93.
Kurnia, R. A. (2017). Kajian Sistem Pengajuan Klaim Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di RSD Balung Kabupaten Jember 2017. Digital Repository Universitas Jember , 1-146.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Vol. 1 No. 3 (2020): AUGUST-NOVEMBER 2020
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
Lenty Wahyu Noviatri, S. (2016). Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penyerahan Klaim Bpjs Di Rs Panti Nugroho. Jkesv , 22-26.
Librianti, D. D. (2018). Analisa Pengisian Rekam Medis Dalam Rangka Proses Kelengkapan Klaim Bpjs Di Rsud Dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi 2018. Ejournal.Urindo , 50-61.
Linda  Megawati,  R.  D.  (2016).  Faktor-Faktor  Penyebab  Pengembalian  Berkas  Persyaratan  Klaim  Bpjs Pasien Rawat Inap Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Jkesv , 36-42.
Marataka, S. K., Rohman, H., & Arifah, I. N. (2020). Capaian Indikator Pengelolaan Dan Pelaporan Data Puskesmas Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Prosiding" e-Health".
Meianti,  A.,  Rohman,  H.,  &  Mayretta,  A.  (2018).  Perencanaan  Implementasi  Unit  Kerja  Rekam  Medis Untuk  Klinik  Pratama  Pancasila  Baturetno  Wonogiri.  Jurnal  Manajemen  Informasi  Kesehatan Indonesia (JMIKI), 6(2), 135-141.
Muhammad Tujar Gifari, F. A. (2019). Analisis Persetujuan Klaim  BPJS Kesehatan Pada Pasien Rawat Inap . Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat , 156-166. N Nuraini, R. A. (2018). Optimizing The Management Of Claims Pending Of BPJS Inpatients At Hospital X 2018. , (Pp. 619-623).
Peraturan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  Nomor  3  Tahun  2017 Tentang  Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  76  Tahun  2016 Tentang  Pedoman  Indonesian Case Base Groups (Ina-Cbg) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Petunjuk  Teknis  Verifikasi  Klaim  Bpjs  Kesehatan  Tahun  2014,  Di  Akses  Tanggal  23  Januari  2020, < Https://Www.Bpjs-Kesehatan.Go.Id >.
Prakoso, S. B. (2015). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Bpjs Di Puskesmas Kecamatan Batang. Edaj , 73- 81.
Putrianda,  T.  N.  (2017).  Hubungan  Antara  Kelengkapan  Informasi  Rekam  Medis  Dan  Ketepatan  Kode Diagnosa  Utama  Menurut  Icd-10  Dengan  Persetujuan  Klaim  BPJS  Pada  Pasien  Rawat  Inap  Di RSUD Depok Periode Junijuli Tahun 2017. Repository.Upnvj.Ac.Id , 1-13.
Resti Septiani Nurdiah, A. T. (2016). Analisis Penyebab Unclaimed Berkas Bpjs Rawat Inap Di Rsud Dr.
Soekardjo Tasikmalaya. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia , 1-28.
Risky  Joko  Manaida,  A.  A.  (2016).  Analisis  Prosedur  Pengajuan  Klaim  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (BPJS)  Kesehatan  Di  Rawat  Inap  Rumah  Sakit  Umum  Pancaran  Kasih  Gmim  Manado. Kesmas , 1-11.
Rohman, H., Hariyono, W., & Rosyidah, R. (2011). Kebijakan Pengisian Diagnosis Utama dan Keakuratan Kode Diagnosis pada Rekam Medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Kes Mas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Daulan, 5(2), 25005.
Rohman,  H.  (2018).  Perancangan  Sistem  Informasi  Pelaporan  Posyandu  Lansia.  Jurnal  Manajemen Informasi dan Administrasi Kesehatan, 1(2).
Rohman, H., Wintolo, A., & Susilowati, E. (2021). Analisis Penundaan Pembayaran Klaim Pada Sistem Vedika Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Rumah Sakit Nur Hidayah Yogyakarta. Jurnal Wiyata: Penelitian Sains dan Kesehatan, 8(1), 72-83.
Sari, N. P. (2019). Analisis Beban Kerja Dan Kebutuhan Petugas Klaim Rawat Jalan Berdasarkan Metode Analisis Beban Kerja Kesehatan. Digital Repository Universitas Jember , 1-100.
Siswati, S. L. (2015). Hubungan Ketepatan Pemberian Kode Diagnosa Dan Tindakan Terhadap Persetujuan Klaim BPJS. Jurnal Inohim Volume 3 Nomor 2 , 52-60.
Suhartoyo.  (2018).  Klaim  Rumah  Sakit  Kepada  BPJS  Kesehatan  Berkaitan  Dengan  Sistem  Ina-Cbg's.
Administrative Law & Governance Journal , 79-92.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Vol. 1 No. 3 (2020): AUGUST-NOVEMBER 2020
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
Susanti, M. E. (2018). Tinjauan Peran Koder Untuk Klaim Bpjs Kesehatan Dalam Pelaksanaan  JKN Di RSU Darmayu Ponorogo. Global Health Science , 245-251.
Taliana D. Malonda, A. J. (2015). Analisis Pengajuan Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano Tahun 2015. Jikmu , 436-447.
Taliana D. Malonda, A. R. (2015). Analisis Pengajuan Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Rsud Dr. Sam Ratulangi Tondano. Jikmu , 437-447.
Tumilar, B. R. (2015). Pengaruh Disiplin, Gaya Kepemimpinan, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada BPJS Ketenagakerjaan Sulut. Jurnsl Emba , 787-797.
Tyas  Ardhitya,  A.  P.  (2015).  Faktor-Faktor  Yang  Melatar  Belakangi  Penolakan  Klaim  BPJS  Oleh Verifikator  Bpjs  Di  RSJD  Dr.  Amino  Gondohutomo  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2015. Eprints.Dinus.Ac.Id , 1-10.
Ulinuha, F. E. (2014). Kepuasan Pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Terhadap Pelayanan Di  Unit  Rawat  Jalan  (URJ)  Rumah  Sakit  Permata  Medika  Semarang  Tahun  2014. Eprints.Dinus.Ac.Id , 1-8.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2011 Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial .
Yudhistira,  R.  (2017).  Kajian  Keterlambatan  Pengajuan  Klaim  Pelayanan  Rawat  Jalan  Pasien  BPJS Kesehatan Di Rsud Blambangan Tahun 2017. Digital Repository Universitas Jember , 1-112.