(AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Gagasan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Lembaga Negara Independen
INFO PENULIS
Laode Irham Irhamode149@upb.ac.id
La Ode Muhram
Universitas Sulawesi Tenggara muhramlaode@gmail.com Maulana Saputra Sauala maulana@upb.ac.id

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 2, No. 3, Desember 2022
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Irham,  L.,  Muhram,  L.  O.,  &  Sauala,  M.  S.  (2022).  Gagasan  Badan  Peradilan  Khusus  Pemilihan  Kepala Daerah Sebagai Lembaga Negara Independen. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2 (3), 228-234.

## Abstrak
Dalam  penyelenggaraan  Pilkada  tidak  menutup  kemungkinan  akan  menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam bidang hukum pidana dan/atau hukum administrasi. Salah  satu  bentuk  permasalahan  hukum  yang  sering  terjadi  dalam  Pilkada  yaitu sengketa  hasil  Pilkada,  dan  pertanyaan  tentang  lembaga  mana  yang  memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terus manjadi bahan diskusi yang  sampai  saat  ini  belum  mendapatkan  konklusi  yang  final.  Pada  dasarnya,  dalam beberapa  aturan  hukum  telah  menyebutkan  bahwa  perihal  terjadi  sengketa  hasil Pilkada  maka  akan  diselesaikan  oleh  suatu  Badan  Peradilan  Khusus,  tetapi  notabene sampai saat ini Badan Peradilan Khusus yang dimaksud belum juga dibentuk.Banyaknya lembaga yang terlibat setidaknya akan menjadi salah satu ruang tidak efektifnya proses penyelesaian  sengketa.  pada  saat  yang  sama,  juga  akan  menyebabkan  bertambah panjangnya  birokrasi  penyelesaian  sengketa  pemilu  dan  pilkada.  Oleh  karena  itu, sekalipun  misalnya  sudah  ada  mandat  pembentukan  peradilan  khusus  untuk penyelesaian sengketa hasil pilkada, namun perkembangan yang terjadi sesungguhnya masih membuka ruang untuk memikirkan sejumlah alternatif tentang desain peradilan yang  berwenang  menyelesaikan  tidak  hanya  sengketa  hasil  pilkada,  melainkan  juga menyelesaikan  sengketa-sengketa  yang  muncul  dalam  penyelenggaraan  pemilu  dan pilkada. Dalam arti, desain penyelesaian sengketa dan sengketa hasil pemilu dan pilkada harus didesain secara lebih sederhana dan efektif sebagai Lembaga negara independent.
Kata Kunci : Badan Peradilan Khusus, Lembaga Negara Independen, Pemilihan Kepala Daerah

## A. Pendahuluan
Konstitusi  Dalam  penyelenggaraan  Pilkada  tidak  menutup  kemungkinan  akan menimbulkan  permasalahan  hukum,  baik  dalam  bidang  hukum  pidana,  hukum  perdata,  serta hukum  administrasi,  dan  salah  satu  bentuk  permasalahan  hukum  yang  sering  terjadi  dalam Pilkada  yaitu  sengketa  hasil  Pilkada.  Adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU- XI/2013, menghasilkan beberapa hal penting berhubungan dengan penyelesaian sengketa hasil Pilkada  yang  disebutkan  dalam  pertimbangan  hukum  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) tersebut,  diantaranya:  MK  tidak  lagi  menjadi  lembaga  yang  menyelesaikan  sengketa perselisihan  hasil  Pilkada,  karena  Pilkada  berbeda  dengan  rezim  Pemilu  (UUD  NRI  1945 memisahkan pengaturan antara bab tentang Pemerintah Daerah dengan bab Pemilihan Umum); dalam diktum putusan a quo secara eksplisit menyebutkan pembentukan badan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada.
Banyaknya  lembaga  yang  terlibat  setidaknya  akan  menjadi  salah  satu  ruang  tidak  efektifnya proses  penyelesaian  sengketa.  pada  saat  yang  sama,  juga  akan  menyebabkan  bertambah panjangnya  birokrasi  penyelesaian  sengketa  pemilu  dan  pilkada.  Oleh  karena  itu,  sekalipun misalnya sudah ada mandat pembentukan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa hasil pilkada,  namun  perkembangan  yang  terjadi  sesungguhnya  masih  membuka  ruang  untuk memikirkan sejumlah alternatif tentang desain peradilan yang berwenang menyelesaikan tidak hanya  sengketa  hasil  pilkada,  melainkan  juga  menyelesaikan  sengketa-sengketa  yang  muncul dalam  penyelenggaraan  pemilu  dan  pilkada.  Dalam  arti,  desain  penyelesaian  sengketa  dan sengketa hasil pemilu dan pilkada harus didesain secara lebih sederhana dan efektif.
Untuk menjawab berbagai persoalan di atas, pembenahan terhadap sistem penyelesaian sengketa  proses  dan  hasil  pemilu  perlu  dilakukan.  Dalam  perkembangannya  telah  terdapat pemikiran untuk menggagas Badan peradilan khusus sebagaimana diamanatkan Pasal 157 UU Nomor  8  Tahun  2015.  Hal  yang  patut  digarisbawahi  adalah  sampai  saat  ini  belum  jelas bagaimana  struktur  dan  cara  kerjanya.  Sekalipun  sudah  diatur,  namun  keberadaan  badan peradilan khusus masih dalam wacana. Butuh waktu untuk mendesain badan peradilan khusus yang  nanti  akan  berwenang  menyesalaikan  sengketa  hasil  pilkada  serentak  nasional  yang diperkirakan akan terlaksana pada tahun 2024. Jika logika peradilan khusus pilkada yang hari ini  diamanatkan  UU  Nomor  8  Tahun  2015  diikuti,  nantinya  dalam  penyelesaian  sengketa-

## Abstract
In  the  implementation  of  the  regional  elections,  it  is  possible  that  it  will  cause  legal problems, both in the field of criminal law and / or administrative law. One form of legal problems  that  often  occurs  in  regional  elections  is  disputes  over  the  results  of  the regional  elections,  and  the  question  of  which  institution  has  the  authority  to  resolve these  problems,  continues  to  be  the  subject  of  discussions  that  until  now  have  not received  a  final  conclusion.      Basically,  in  some  legal  rules  it  has  been  stated  that regarding  disputes  over  the  results  of  the  regional  elections,  it  will  be  resolved  by  a Special Judicial Body, but in fact until now the Special Judicial Body in question has not been  established.  The  large  number of institutions  involved will  at least  be  one  of the spaces for the ineffectiveness of the dispute resolution process. At the same time, it will also lead to an increase in the length of the bureaucracy of resolving electoral and local election  disputes.  In  a  sense,  the  design  of  dispute  resolution  and  disputes  over  the results of elections and local elections should be designed more simply and effectively as  an  independent  state  institution.  Therefore,  even  though  for  example  there  is  a mandate to establish a special judiciary for the settlement of disputes over the results of regional elections, the developments that have occurred actually still open up space to think about a number of alternatives to the design of a judiciary that has the authority to resolve not only disputes over the results of elections, but also to resolve disputes that arise in the implementation of elections and regional elections.
Keywords : Special Judicial Agency, Independent State Institutions, Regional Head Elections
sengketa pemilu dan pilkada akan ada Mahkamah Konstitusi, badan peradilan khusus, PTTUN, dan  Bawaslu.  Artinya  ada  empat  lembaga  yang  terlibat  secara  langsung  dalam  penyelesaian sengketa, baik berkenaan dengan hasil maupun proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

## B. Hasil dan Pembahasan
Jika ditelaah lebih jauh, sesungguhnya limitasi pasal 24 UUD 1945 hanya bertumpu pada struktur tetapi tidak pada fungsi kelembagaan dimana masih banyak lembaga/badan yang ada didalam  pemerintahan  yang  menjalankan  fungsi  kehakiman.  Munculnya  Lembaga  negara independen yang menjalankan fungsi kehakiman misalnya:
1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU  Persaingan  Usaha),  pasal  36  mengatur  wewenang  KPPU  khususnya  pada  poin  e sampai  poin  k  bahwa  KPPU  berwenang  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus perkara pelanggaran  persaingan usaha.
2. Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  adalah  lembaga  negara  yang  bersifat  independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran juga  berwenang  untuk  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara pelanggaran penyiaran. Meskipun bentuk produk akhirnya bukan merupakan putusan namun  tetap  saja  masuk  dalam  fungsi  kehakiman  karena  KPI  adalah  lembaga  yang berwenang  menentukan  ada  atau  tidaknya  pelanggaran  penyiaran  sekaligus memberikan sanksi atasnya.
3. Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  lembaga  negara  independen  yang  memiliki wewenang  untuk  mengawasi  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  maupun  Pilkada, didalam  UU  Pilkada  Bawaslu  berwenang  untuk  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  sengketa  antar  peserta  pemilihan  serta  Peserta  Pemilihan  dengan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Dengan  berbagai  uraian  diatas  maka  sesungguhnya  selama  ini  masih  banyak lembaga/badan independen yang menjalankan fungsi kehakiman yang berada diluar MA maka keberadaan Badan peradilan khusus Pilkada sebagai lembaga independen tidak mesti berada di bawah naungan dan menjadi unit pada Pengadilan dibawah MA karena pada akhirnya struktur dan fungsi  Badan  Peradilan  Khusus  Pilkada  akan diatur dengan  ketentuan  tersendiri  maupun dalam  UU  Pilkada  walaupun  ia  bersifat ad  hoc ,  termasuk  gagasan  akan  diambil  alih  oleh Bawaslu menjadi tidak relevan karena dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, Bawaslu dan Bawaslu Kab/Kota menjadi pihak pemberi keterangan didalam persidangan.
Perkembangan ketatanegeraan Indonesia melalui amandemen UUD 1945 merupakan pintu masuk  menuju  sistem  demokrasi,  ditandai  dengan  laihirnya  lembaga-lembaga  negara  baru. Lembaga tersebut lahir atas beberapa dasar hukum, maksudnya yakni terdapat lembaga negara yang  kewenangan  dan  lembaganya  disebutkan  secara  jelas  dalam  UUD,  melalui  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Undang-Undang  (UU),  bahkan  terdapat  lembaga  yang kewenangannya  bersumber  dari  Keputusan  Presiden  (Kepres)  dan  Peraturan  Presiden (Perpres)(Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan,  2014).  Aturan  hukum  Indonesia sejatinya belum menetapkan regulasi yang jelas tentang lembaga negara. Menurut penulis, hal tersebut juga berdampak pada beberapa nama yang dipadankan dengan lembaga negara, antara lain: otoritas, komisi, dewan, komite, panitia, badan, pusat, tim dan lain sebagainya. Belum ada aturan  konkrit  yang  membedakan  beberapa  istilah  terbut,  apakah  “lembaga”  merupakan lembaga  negara  yang  kewenangan  dan  namanya  disebutkan  langsung  oleh  UUD  dan  “komisi” merupakan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang (UUD, 1945).
Salah  satu  karakteristik  lembaga-lembaga  tersebut  yakni  perihal  independensi,  secara sederhana dapat diartikan bahwa suatu lembaga tidak dapat diintervensi oleh lembaga lainnya. Jimly  Asshiddiqie  menyebut  lembaga  tersesbut  sebagai  LembagaNegara  Independen  (LNI) (Asshiddiqie, 2013) atau Independent regulatory agencies (IRAs). Lembaga Negara Independen dibentuk  atas  kehendak  negara  untuk  yang  menginginkan  suatu  lembaganegara  baru  dengan keanggotaan  yang  berasal  dari  unsur  non-negara,  diberiotoritas  negara,  dan  dibiayai  oleh negara tanpa harus menjadi pegawai Negara (Alamsyah & Huda, 2013). Pembentukan LNI dapat dikatakan hanya bersifat reaksioner, sehingga tidak memiliki kedudukandan marwah yang jelas
dalam  sistem  ketatanegaraan  (Tauda,  2011).  Sebangun  dengan  itu,  Zainal  Arifin  Mochtar menyebutkan  bahwa  pembentuka  LNI  di  Indonesia  terkadang  hanya  untuk  alasan  pencitraan rezim saja, dan dibentuk dengan proses yang terburu-buru (Mochtar, 2012).
Persoalan LNI tidak saja sebatas pada permasalahan yang disebutkan di atas, tetapi juga perihal  independensi LNI  itu  sendiri.  Dalam  konsep Independent  Regulatory  Agencies Thacher menyebutkan bahwa terdapat beberapa parameter suatu lembaga negara dikategorikan sebagai lembaga negara independen yakni (Thatcher, 2011):
(1) Party  Politicisation  of  appoinments ,  yakni  sejauh  mana  terjadi  politisasi  dalam penentuan pimpinan IRAs;
(2) Departures ( dismissal and resignation ), yaknipemberhentian anggota IRAs sebelum berakhirnya masa jabatan;
(3) The  Tenure  ofIRA  members ,  semakin  lama  masa  jabatannya,  maka  semakin  besar independensinya terhadap pejabat-pejabat terpilih;
(4) The financial and Staffing resources of IRA , yakni independensi dalam hal keuangan dan manajemen sumber daya;
(5) The  use  of  power  to  overturn  the  decisions  of  IRAs  by  elected  politicians ,  yang dimaknai  sebagai  penggunaan  kekuasaan  untuk  menganulir  keputusan/kebijakan yang dikeluarkan IRAs.
William F. Funk dan Robert H. Seamon menambahkan bahwa lembaga negara independen secara praktis menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan mengkombinasikan kekuasaan legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif  atau  kekuasaan  yang  bersifat  kuasi.  Pada  lembaga  yang tergolong dalam IRAs juga memiliki kewenangan yang berciri self-regulatory atau rule making , yakni  semacam  otonomi  yang  diberikan  untuk  membuat  aturan  kelembagaan  sendiri  secara mandiri (Funk & Seamon, 2001).
Menurut  Gerangelos  (2009)  bahwa: In  relation  to  the  separation  of  judicial  power  in particular, it was ‘quite clear from an early date that the judicial power of the Commonwealth was regarded  as  in  a  special  category’.The  purpose  to  be  achieved  here,  ultimately,  was  the  sure protection of the rule of law . (Sehubungan dengan pemisahan kekuasaan kehakiman khususnya, itu  cukup  jelas  dari  tanggal  awal  bahwa  kekuasaan  kehakiman  dari  negara  maju  dianggap sebagai kategori khusus. Tujuan yang akan dicapai pada akhirnya, adalah adanya perlindungan terhadap  hukum).  Tercipta  suatu  supermasi  hukum  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia melalui  pengakuan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  bertujuan  untuk ketertiban hukum merupakan dambaan masyarakat Negara serta cita-cita negara hukum yang demokratis.
Badan Peradilan Khusus Pemilihan yang akan dibentuk sebagai bagian dari hukum yang dicita-citakan ( ius constituendum ) adalah suatu lembaga yang independen karena harus bebas dari  intervensi  kekuasaan  lainnya.  Badan  ini  akan  menjalankan  fungsi  peradilan  yang memeriksa dan memutus sengketa hasil Pilkada. Oleh sebab itu, independensi Badan Peradilan Khusus  Pemilihan  dapat  penulis  jabarkan  sebagai  berikus,  sesuai  dengan  parameter Independent Regulatory Agencies di atas yakni :
1. Party  Politicisation  of  appoinments ,  hakim  pada  Badan  Peradilan  Khusus  Pemilihan berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) hakim konstitusi dan 3 (tiga) hakim ad hoc . Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi. Badan Peradilan Khusus Pemilihan ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Undang-Undang.
2. Departures ( dismissal  and  resignation ).  Hakim Ad  Hoc diberhentikan  dengan  hormat dari jabatannya, karena: a. meninggal dunia; b.permintaan sendiri; c.sakit jasmani atau rohani  terus  menerus  selama  6  (enam)  bulan  berdasarkan  surat  keterangan  dokter yang  dibuat  oleh  dokter  yang  berwenang;  d.  tidak  cakap  dalam  menjalankan  tugas; atau e.telah selesai masa tugasnya.
Pemberhentian  dengan  hormat  sebagaimana  dimaksud  di  atas  ditetapkan  oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi.
Hakim Ad  Hoc diberhentikan  tidak  dengan  hormat  dari  jabatannya,  dengan  alasan: a.dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara  5  (lima)  tahun  atau  lebih;  b.  selama  3  (tiga)  kali  berturut-turut  melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya tanpa alasan yang sah;c.melanggar sumpah atau janji jabatan; d.melakukan perbuatan tercela; ataue. rangkap jabatan.
3. The Tenure of IRA members . Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
4. The financial and Staffingresources of IRA . Anggaran Badan Peradilan Khusus Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. The use of power to overturn the decisions of IRAs by elected politicians . Badan Peradilan Khusus  Pemilihan  berwenang  untuk  menetapkan  Kode  etik  dan/atau  Pedoman perilaku hakim besama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.
6. Sanctioning  Authorities/Quasi  judicial  power .  Melakukan  verifikasi,  klarifikasi,  dan investigasi  terhadap  laporan  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  dan/atau  Pedoman Perilaku  Hakim  secara  tertutup;  Dalam  hal  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  dan/atau Pedoman  Perilaku  Hakim  dinyatakan  terbukti,  Badan  Peradilan  Khusus  Pemilihan mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Konstitusi.
7. Self-regulatory atau rule  making .  Badan  Peradilan  Khusus  Pemilihan  dapat  membuat aturan kelembagaan sendiri secara mandiri.
Berdasarkan  konsepsi  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  Badan  Peradilan  Khusus  Pemilihan merupakan  lembaga  dengan  independensi  yang  cukup,  karena  dalam  penentuan  hakim  tidak menjadi  kewenangan  penuh  dari  Badan  Peradilan  Khusus.  Hal  tersebut  tidak  berarti  akan membawa  dampak  buruk,  karena  proses  itu  merupakan  salah  satu  bentuk  pengejawantahan prinsip check and balancse, yangmana prinsip check and balances merupakan konsekuensi logis dari  sistem  domokrasi  yang  dipilih  dan  diamalkan  oleh  Indonesia.  Prinsip  tersebut bertujuan agar  seluruh  lembaga  negara  dapat  saling  mengontrol  dan  mengimbangi  sehingga  tidak  ada lembaga yang lebih superior atau lebih tinggi daripada lembaga negara lainnya.
Lebih lanjut, beberapa litaratur telah memberi sedikit gambaran tentang Badan Peradilan Khusus,  khususnya  untuk  menjawab  pertanyaan  tentang  berada  pada  lingkungan  manakah Badan  Peradilan  Khusus  akan  dibentuk,  apakah  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung,  ataukah akan  dikembalikan  pada  Mahkamah  Konstitusi,  atau  akan  menjadi  lembaga  quasi  peradilan yang  hanya  menjalankan  fungsi  peradilan  dan  tidak  berada  pada  cabang  kekuasaan  yudikatif melainkan bagian dari kekuasaan lainnya. Supriyadi dan Aminuddin Kasim dalam karya ilmiah yang bertajuk “Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  97/PUU-XI/2013”  menyampaikan  narasi  ilmiah  perihal  Badan  Peradilan Khusus.Supriyadi dan Aminuddin membangun argumentasi dengan berdasarkan pada putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 serta Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang dalam salah satu  pasalnya  menyebutkan  bahwa  Badan  Peradilan  Khusus  adalah  lembaga  yang  memiliki kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  perselisihan  hasil  Pilkada  (konsekuensi  dari putusan  MK  Nomor  97/PUU-XI/2013  yang  menyatakan  bahwa  MK  tidak  lagi  memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa perselisihan hasil Pilkada).
Dalam  karya  ilmiah a  quo ,  sesuai  dengan  putusan  MK  Nomor  97/PUU-XI/2013  dan Undang-Undang  Pemilihan  Kepala  Daerah  maka  Badan  Peradilan  Khusus  akan  dibentuk  pada lingkungan  peradilan  Mahkamah  Agung.  Dengan  kata  lain  akan  terdapat  satu  tambahan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer,  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (Peradilan  TUN),  serta  tabahan  Badan  Peradilan Khusus.
Dasar  argumentasi  lain  yang  digunakan  untuk  membangun  narasi  pada  karya  ilmiah tersebut  yakni  Pasal  1  angka  8  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,menyebutkan “Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah  satu  lingkungan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  yang  diatur dalam  undang-undang”.  Jika  mencermati  pasal  tersebut  khususnya  pada  kalimat  “[…] pengadilan khusus hanya dibentuk dalam salah satu lingkungan badan pengadilan yang berada di  bawah  mahkamah  agung  […]”  kemudian  ditautkan  dengan  gambar  yang  dipaparkan  oleh Supriyadi  dan  Amuniddin  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Badan  Peradilan  Khusus  sebagai lingkungan  badang  pengadilan  baru  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  adalah  kurang tepat  jika  menggunakan  dasar  argumentasi  Pasal  1  angka  8  Undang-Undang  Kekuasaan Kehakiman, karena secara tegas pasal a quo menyebutkan bahwa pengadilan khusus dibentuk dalam  salah  satu  lingkungan  pengadilan  di  bawah  mahkamah  agung,  dalam  hal  ini  pada lingkungan  pengadilan  umum  (pengadilan  khusus  tindak  pidana  korupsi,  pengadilan  khusus
anak  dan  sebagainya),  lingkungan  pengadilan  agama,  lingkungan  pengadilan  militer  dan lingkungan pengailan TUN.
Konsepsi yang disampaikan di atas pada dasarnya dapat diamini dengan beberapa catatan: pertama,  sesuai  dengan  beberapa  aturan  yang  menyebutkan  pengadilan  khusus  hanya  dapat dibentuk pada salah satu lingungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung maka Badan Peradilan  Khusus  akan  dibentuk  pada  salah  satu  dari  empat  lingkungan  peradilan  di  bawah Mahkamah Agung.
Perihal pada lingkungan peradilan mana secara khusus dapat dibahas dalam kerya ilmiah lainnya,  apakah  berada  pada  lingkungan  peradilan  umum  dan  Badan  Peradilan  Khusus  tidak hanya  menyelesaikan  sengketa  hasil  pemilihan  tetapi  juga  pelenggaran  pidana  pemilu,  atau berada pada lingkungan peradilan TUN. Menurut penulis sendiri, Badan Peradilan Khusus juga dapat  dibentuk  dan  berada  di  bawah  Mahkamah  Konstitusi,  pembahasan  lebih  lanjut  tentang hal ini akan disampaikan pada subbab selanjutnya.
Selanjutnya,  Badan  Peradilan  Khusus  Pemilihan  akan  berbentuk  ad  hoc.  Belum  terdapat regulasi  khusus  yang  menjelaskan  tentang  lembaga  ad  hoc.  Mahfud  MD  (2021)  menjelaskan yang  dimaksud  dengan  ad  hoc  adalah  sejak  semula  dimaksudkan  sementara  sampai  dengan terjadi  situasi  normal.  Sedangkan  Asshiddiqie  tidak  menjelaskan  pengertian  ad  hoc  hanya mengatakan  bahwa  “[…]  ada  pula  lembaga-lembaga  yang  bersifat  ad  hoc  atau  tidak permanen.”(Asshiddiqie,  2008).  Dari  narasi  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  lembaga  ad  hoc merupakan lembaga negara yang bersifat sementara atau tidak permanen yang dibentuk untuk menangani  peristiwa  tertentu.  John  Alder  sebagaimana  dikutip  oleh  Asshiddiqie  berpendapat bahwa lembaga ad hoc tetap memiliki alasan pembenar secara konstitusional, dikatakan bahwa (Alder, 1989):
“ Ad  hoc  bodies  can  equally  be  used  as  a  method  of  dispersing  power  or  as  a  method  of concentrating  power  in  the  hands  of  central  government  nominees  without  the  safeguard  of parliamentary  or  democratic  accountability.  The  extent  of  governmental  control  can  be manipulated according to the particular circumstances .”
Sir  Ivor  Jennings  (dalam  Asshiddiqie,  2008)  menyebutkan  bahwa  lembaga  ad  hoc  di Inggris dibentuk dengan berbagai salah satu dari 5 (lima) alasan utama, antara lain: “ The need to provide  cultural  or  personal  services  supposedly  free  from  the  risk  of  political  interference . Berkembangnya kebutuhan untuk menyediakan pelayanan budaya atau pelayanan yang bersifat personal  yang  diidealkan  bebas  dari  risiko  campur  tangan  politik,  seperti  misalnya  the  BBC ( British  Broadcasting  Corporation ); The  desirability  of  non-political  regulation  of  markets . Adanya keinginan untuk mengatur dinamika pasar yang sama sekali bersifat non-politik, seperti misalnya Milk Marketing Boards ; The regulation of independent professions such as medicine and the law . Keperluan mengatur profesi-profesi yang bersifat independen seperti di bidang hukum kedokteran; The provisions of technical services .
Kebutuhan untuk mengadakan aturan mengenai pelayanan-pelayanan yang bersifat teknis ( technical services ) seperti antara lain dengan dibentuknya komisi, the Forestry Commission ; The creation  of  informal  judicial  machinery  for  settling  disputes .  Terbentuknya  berbagai  institusi yang  berfungsi  sebagai  alat  perlengkapan  yang  bersifat  semi-judisial  untuk  menyelesaikan berbagai sengketa di luar peradilan sebagai ‘alternative dispute resolution’ (ADR).
Alder kemudian menambahkan satu alasan dibentuknya lembaga ad hoc yakni, adanya ide public ownership of key sectors of the economy is desirable in itself . Artinya, pemilikan oleh publik di  bidang  ekonomi  atau  sektor  tertentu  dianggap  lebih  tepat  diorganisasikan  dalam  wadah organisasi tersendiri, seperti yang banyak dikembangkan akhir-akhir ini, misalnya dengan ide Badan Hukum Milik Negara (BHMN) (Asshiddiqie, 2008).

## C. Kesimpulan
Dalam konteks di Indonesia, dasar terbentuknya lembaga ad hoc biasanya dilatarbelakangi akan kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat dengan limitasi waktu. Selain itu,  pembentukan  lembaga ad  hoc terjadi karena  lembaga  awal  yang  melaksanakan tugas  dan fungsi tertentu tidak dapat menunaikannya dengan maksimal atau lembaga awal tersebut over tugas  dan  fungsi.  Atapun  perkara  yang  terlalu  menumpuk,  sehingga  untuk  menyelesaikan permasalahan tersbut dibentuklah suatu lembaga ad hoc yang bersifat sementara, dan bilamana permasalahan  tersebut  sudah  dapat  teratasi  maka  lembaga  ad  hoc  itu  dapat  dibubarkan. Meskipun  dalam  beberapa  literatur  dikatakan  bahwa  lembaga  negara  dengan  sifatnya ad  hoc
untuk  masa  tertentu,  dalam  praktiknya  karena  jumlah  yang  banyak  sehingga  mekipun waktunya habis, lembaga tersebut tidak atau belum juga dibubarkan. Permasalahan lain yang disebabkan  karena  ketidakjelasan  regulasi  tentang  lembaga  ad  hoc,  melahirkan  pendapat tentang lembaga yang awalnya dikenal sebagai lembaga ad hoc semakin kesini dianggap tidak lagi  bersifat  sementara,  misalnya  beberapa  ahli  menyebutkan  bahwa  Komisi  Pemberantasa Korupsi bukan lembaga ad hoc , begitu juga dengan Ombudsman. Dalih yang sering digunakan untuk menepis justifikasi lembaga ad hoc yakni, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang  menjadi  dasar  dibentuknya  lembaga  (yang  dipandang  bersifat  ad  hoc)  tidak  memuat ketentuan  yang  secara  implisit  menyebutkan  bahwa  lembaga  tersebut  bersifat ad  hoc .  Oleh sebab  itu,  hal  ini  seharusnya  juga  mendapatkan  perhatian,  karena  ada  konsekuensi  yang melekat pada justifikasi lembaga ad hoc , dalam hal ini lembaga tersebut sewaktu-waktu dapat dibubarkan, berbeda halnya dengan lembaga yang bersifat permanen.
Selanjunya,  beberapa  lembaga ad  hoc membebani  negara  secara  finansial.  Hal  ini disebabkan  para  pengurus  lembaga ad  hoc yang  tetap  memperoleh  gaji  dari  APBN  ataupun APBD karena lembaga tersebut tidak kunjung dibubarkan, padahal limitasi waktu telah tercapai dan  permasalahan  telah  terselesaikan  sehingga  tugas  dan  fungsi  tertentu  dapat  dijalankan kembali  dengan normal  oleh  lembaga  awal  (bukan  lembaga ad  hoc ).  Lagi-lagi  persoalan  tidak jelasnya regulasi yang mengatur tentang lembaga ad hoc menjadi salah satu penyebab lahirnya masalah tersebut. Dengan adanya peraturan yang memuat ketentuan tentang pembentukan dan pembubaran  lembaga ad  hoc ,  diharapkan  dapat  menyelesaikan  beberapa  permasalaha sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya.  Namun,  dalam  hal  pembentukan  Badan  Peradilan Khusus  Pemilihan  anggapan  tersebut  harus  ditepis,  karena  urgensi  dari  pembentukan  Badan Peradilan  Khusus  Pemilihan  itu  sendiri  yang  akan  memeriksa  dan  mengadili  sengketa  hasil Pilkada, dan oleh undang-undang disebutkan bahwa Badan tersebut harus terbentuk sebelum diselenggarakannya pemilihan serentak yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2024.

## D. Referensi
Alamsyah, B., & Huda, U. N. (2013). Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2 (1). Alder, J. (1989). Constitutional and Administrative Law . Macmillan, London Asshiddiqie,  J.  (2008). Hubungan  antar  Lembaga  Negara  Pasca  Perubahan  UUD  1945”,  Bahan ceramah pada Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I Angkatan XVII Lembaga Administrasi Negara , Jakarta.
Asshiddiqie, J. (2013). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Rajawali Press, Jakarta Funk, W. F., & Seamon, R. H. (2001). Admisnistrative Law: Examples and Explanations, Apen Law & Bussiness . Printed in the United States of America, New York Gerangelos, P. A. (2009). The Separation of Powers and Legislative Interference in Judicial Process Constitutional Principles and Limitations. Hart, Oxford and Portland, Oregon, North America. Tauda,  G.  A.  (2011).  Kedudukan  Komisi  negara  Independen  dalam  Struktur  Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Pranata Hukum, 6 (2).
Mochtar,  Z.  A.  (2012).  Penataan  Lembaga  Negara  Independen  Setelah  Perubahan  Undang- Undang Dasar 1945. Disertasi pada Sekolah Pascasarjana Fakutas Hukum Univeristas Gadjah Mada Yogyakarta
Ramadani,  R.  (2020).  Lembaga  Negara  Independen  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Konsep Independent Regulatory Agencies. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27 (1). Thatcher, M. (2011). Independent regulatory agencies in Europe. Risk and Regulation Magazine, Summer 2005 , 117 .