Muhammad  Ridduwan  dan Akhmad  Dani,  Kedudukan  Hukum  Pengadilan  Niaga  Dalam  Rangka Sistem Kekuasaan Kehakiman, Halaman 46-53

## KEDUDUKAN HUKUM PENGADILAN NIAGA DALAM KERANGKA SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN
Muhammad Ridduwan 1 dan Akhmad Dani 2
1 Universitas Palembang E-mail  : ridwannoermuhammad@gmail.com
2 Universitas Palembang E-mail  : ahmaddaniudin61@gmail.com

## Abstract
In  the  judicial power system  that applies  in  Indonesia  based on  the 1945  constitution,  there are four judicial bodies whose existence is recognized, namely the general court, the religious court,  the  state administrative  court, and  the  military  court.  In  addition,  the  law on  judicial power also  recognizes  the existence  of a  special  court  as  a specialty  to adjudicate  certain cases, one of these special courts is the commercial court which is authorized to adjudicate cases of bankruptcy and suspension of payment.  However,  the existence  of  the  commercial court has not been regulated in a separate law, even though the regulation of the commercial court in a separate law is very important, because in practice the commercial court is not only authorized  to  adjudicate bankruptcy cases  but  is also authorized  to adjudicate  cases  in  the field of intellectual property rights.
Keywords : commercial court; judicial power system

## Abstrak
Dalam  sistem  kekuasaan  kehakiman  yang  diakui  dinegara  Republik  Indonesia  berdasarkan ketentuan konstitusi negara  Republik Indonesia  tahun 1945  terdapat  empat badan peradilan yang diakui eksistensinya yaitu peradilan negeri peradilan islam, peradilan administrasi negara, dan  peradilan  ketentaraan.  Disamping  itu,  undang-undang  kekuasaan  kehakiman  juga mengakui  adanya  pengadilan  khusus  sebagai  spesialisasi  untuk  mengadili  perkara  tertentu, salah satu pengadilan khusus tersebut adalah Pengadilan Dagang yang memiliki kewenangan untuk  mengadili  perkara  kebangkrutan  dan  pengunduran  kewajiban  pembayaran  utang. Namun, eksistensi Pengadilan Dagang belum diatur dalam undang-undang tersendiri, padahal pengaturan Pengadilan Dagang dalam peraturan hukum tersendiri sangat penting karena dalam perkembangan praktik  Pengadilan  Dagang bukan hanya  berwenang untuk mengadili perkara Kebangkrutan  namun  juga  berwenang  untuk  mengadili  perkara  dibidang  hak  kekayaan intelektual.
Kata kunci : Pengadilan Niaga, Sistem Kekuasaan Kehakiman

## PENDAHULUAN
Secara etimologish istilah  sistem bermula  dari  Bahasa  Yunani  yakni systema, secara terminologish kata systema bisa dimaknai sebagai keseluruhan  sistem  yang  tersusun  dari beberapa bagian ( whole compounded of several party ). Sedangkan dalam
terminology yang  berbeda  sistem  bisa pula  dimaknai  sebagai  suatu  hubungan yang berlansung diantara sekian banyak  komponen  secara  teratur  ( an organized functioning relationship among  units  or  components ).  Secara terminologi, istilah sistem mengandung
Muhammad  Ridduwan  dan Akhmad  Dani,  Kedudukan  Hukum  Pengadilan  Niaga  Dalam  Rangka Sistem Kekuasaan Kehakiman, Halaman 46-53
makna  yakni  kumpulan  bagian  yang saling berhubungan secara teratur. 1
Kekuasaan kehakiman dalam kerangka  sistem  kelembagaan  diatur dalam article 24  (1)  konstitusi  negara republic Indonesia  tahun  1945  yang menyebutkan “kekuasaan  kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka dan  bebas  dari  intervensi  pihak  mana pun  serta  berfungsi  untuk  menegakkan hukum  dan  keadilan”. 2 Dari  bunyi pasal  diatas,  dapat ditarik  suatu  bahwa Lembaga kekuasaan kehakiman berfungsi  untuk  menegakkan  hukum dan keadilan.
Dalam  mecapai  tujuan  penegakan hukum dan keadilan tersebut, Lembaga kekuasaan kehakiman dijalankan oleh 3 :
1. Mahkamah Agung;
2. Badan peradilan negeri;
3. Badan peradilan islam;
4. Badan peradilan ketentaraan;
5. Badan  peradilan  administrasi negara;
6. Mahkamah Konstitusi. 4
1 O.K.  Sa idin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual (Ja ka rta:  Raja gra findo  Persa da , 2013).
2 Ra hayu Pra setyaningsih, “Akuntabilitas Kekua saa n Kehakima n,” Jurnal Konstitusi , vol 8, no 5, 2011:835.
3 Pa sa l  24  a ya t  (2) Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Ta hun 1945.
4 R.  Wiyono ,  Hukum  Acara  Peradilan  Tata Usaha Negara (Ja ka rta : Sina r Gra fika , 2014).
Masing-masing  kompetensi  pengadilan sebagaimana  tersebut  diatas  akan diuraikan sebagai berikut :
1. Mahkamah agung, sesuai dengan  ketentuan  konstitusi negara  yang  mengamanatkan jika  mahkamah  agung  wenang untuk  mengadili  pada  tingkat kasasi  dan  wenang  pula    untuk melakukan  pengujian  ( judicial review ) terhadap peraturan perundang-undangan  dibawah undang-undang terhadap undang-undang; 5
2. Peradilan negeri, peradilan negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman  berwenang  untuk mengadili, serta memutus kasus perdata  ( civil  case )  dan  kasus pidana  ( criminal  case )  pada tingkat pertama; 6
3. Peradilan islam, peradilan islam memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus
5 Sa ldi  Isra ,  “Tit ik  Sin ggung  Wewena ng Mahkama h Agung da n Mahkama h Konstitusi,” Jurnal Hukum dan Peradilan , vol 4, no 1, 2015: 20.
6 Ilham Toha ri, “Menyoal  Kewenangan Penga dila n  Negeri Da la m  Menyelesa ika n Perka ra   Wa ris  Ma sya raka t  Muslim  Pa sca Terbitnya   Undang-Unda ng  No  3  Ta hun  2006 Tenta ng  Pera dila n  Aga ma ,” Yudisia  Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , vol 9, no 1, 2018: 5.
Muhammad  Ridduwan  dan Akhmad  Dani,  Kedudukan  Hukum  Pengadilan  Niaga  Dalam  Rangka Sistem Kekuasaan Kehakiman, Halaman 46-53
perkara  pada  tingkat  pertama yang  terjadi  diantara  orang- orang  muslim  pada  bidang  : perkawinan,  kasus  pembagian harta  pusako,  hibah,  wakaf, wasiat,  zakat,  infaq,  shodaqoh, serta ekonomi islam; 7
4. Peradilan
ketentaraan berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara  yang  terjadi  diantara orang-orang  yang  berprofesi sebagai anggota tentara; 8
5. Peradilan  administrasi  negara,
berwenang memeriksa mengadili serta memutus
sengketa  dibidang  administrasi negara; 9
6. Mahkamah  konstitusi,  berdasar ketentuan konstitusi bahwa
mahkamah  konstitusi  wenang mengadili
dalam tingkat pertama  dan  terakhir  yang putusannya  bersifat  final  dan mengikat  ( final  and  binding ) untuk  menguji  undang-undang terhadap  undang-undang  dasar ( judicial review ), memutus sengketa  kewenangan  badan
7 Unda ng-unda ng  No.  3   Ta hun  2006  tentang Pera dila n Aga ma
8 Ilha m Toha ri.
9 Unda ng-unda ng  No.  48  Ta hun  2009  tenta ng Kekua sa a n Keha kiman.
negara yang wewenangnya merupakan pemberian konstitusi, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilu. 10 Selain  badan-badan peradilan  sebagaimana  tersebut diatas,  dapat  juga  dibentuk pengadilan khusus sebagai differensiasi untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu.
Sistem  kekuasaan  kehakiman yang  berlaku  di  Indonesia  ada  empat badan  peradilan  pokok  yang  diatur dalam undang-undang dasar, disamping  badan  peradilan  khusus lainnya  yang  merupakan differensiasi untuk  menyelesaikan  perkara-perkara tertentu.  Misalnya  pengadilan  Pajak dan  pengadilan  Kebebasan  Dasar Manusia  yang  diatur  dalam  peraturan tersendiri.
Akan  tetapi  amat  disayangkan bahwa  Pengadilan  Dagang  sebagai pengadilan khusus yang dibentuk untuk menangani sengketa Kebangkrutan belum  diatur  dalam  undang-undang tersendiri  dan  masih  menyatu  dalam Undang-undang  No  37  tahun  2004 tentang kebangkrutan dan pengunduran
10 Sa ldi Isra .
Muhammad  Ridduwan  dan Akhmad  Dani,  Kedudukan  Hukum  Pengadilan  Niaga  Dalam  Rangka Sistem Kekuasaan Kehakiman, Halaman 46-53
kewajiban  pembayaran  utang.  Padahal eksistensi  dari  Pengadilan  Niaga  kini sangat  berkembang  pesat,  karena  pada era  bisnis  dan  perekonomian  kini sangat  banyak  perkara  kepailitan  yang terjadi  dan  diselesaikan  di  Pengadilan Niaga.
Dengan  merujuk  pada  uraian diatas,  maka  permasalahan  yang  akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana kedudukan hukum Pengadilan  Niaga  dalam  kerangka sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## PEMBAHASAN
Jika  dilihat  secara  historis  dan dari  aspek  kesejarahan,  sebetulnya kelahiran  pranata  hukum  kepailitan sebagaiu  suatu  institusi  khusus  yang berwenang  untuk  menangani  perkara- perkara  dibidang  perniagaan  telah  ada sejak  masa  Kolonial  Belanda  pada waktu Indonesia masih disebut
Nederlands  Indie yang  mana  pada waktu  itu  hukum  kepailitan  sendiri diatur  dalam  dua  kodifikasi  hukum yaitu Buku III Wetboek Van
Koophandel tentang Failissements 11
11 Da la m  seja ra h  pembentukan  kodifika si hukum  da ga ng  sebetulnya  kita b  unda ng- unda ng  hukum  da gang  terdiri  da ri  t iga   buku ya itu  Buku  I  Tenta ng  Perda ganga n  Pa da
dan Reglement  Op  De  Rechtvordering yaitu hukum acara perdata khusus yang berlaku bagi orang golongan kulit putih untuk  beperkara  di Residentiegerecht (Pengadilan Negeri Sekarang).
Dahulu,  hukum  kepailitan  ini dibagi menjadi dua yaitu :
a. Kepailitan yang khusus berlaku bagi kaum pedagang ( Kooplieden )  diatur  pada  pasal 749-910 Buku III Wetboek Van
Koophandel ; dan
b. Kepailitan  yang  berlaku  bagi kaum non pedagang ( niet kooplieden )  diatur  pada  pasal 899-915 Reglement  op  de Rechtvordering .
Pada  saat  itu  terjadi  dualism hukum dalam bidang hukum kepailitan ini  sehingga  menimbulkan  kesulitan dalam implementasinya dan pula menimbulkan  reaksi  negatif  ( negative reaction )  dari  para  pakar  hukum dagang Belanda sendiri, sehingga pada tahun  1906  diadakan  unifikasi  hukum kepailitan  bersamaan  dengan  itu  di Belanda terjadi pula penghapusan buku III Wetboek  Van  Koophandel tentang Failissements yang  kemudian  diatur
Umumnya ,  Buku  II  Tentang  hukum  la ut,  da n Buku  III  Tentang  Kepa ilita n  aka n  tetapi  pa da tahun  1906  Buku  III  tersebut  diga puska n  da ri kita b undang-unda ng hukum da ga ng da n dia tur seca ra  tersendiri.
Muhammad  Ridduwan  dan Akhmad  Dani,  Kedudukan  Hukum  Pengadilan  Niaga  Dalam  Rangka Sistem Kekuasaan Kehakiman, Halaman 46-53
tersendiri dalam verordening op het en de  surseace  van  betaling  voor  de europeanen  in  nederlands  indie atau dikenal dengan faillissements
verordening 12 dan berdasarkan concordantie beginsel 13 berlaku juga di hindia belanda sebagai daerah jajahan. Dalam  perjalanannya,  setelah  negara Indonesia  mencapai  kemerdekaannya pada tahun 1945 faillissement verordening  sebagai  produk  hukum warisan Kolonial Belanda tetap dinyatakan berlaku berdasarkan ketentuan  undang-undang  dasar  yaitu “ segala  badan  serta  peraturan  negara yang  masih  ada  langsung  berlaku selama  belum  diadakan  yang  baru menurut  undang-undang  dasar  ini ” 14 perkembangan berikutnya setelah faillisements verordening berlaku selama 92 tahun pada akhir tahun 1997 faillissements verordening tersebut dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku lagi.  Adapun  yang  menjadi  alas  an pencabutan itu ialah dilatati oleh terjadi krisis  finansial  ( financial  crisis )  yang
12 Elyta   Ra s  Ginting, Seri  Hukum  Kepailitan Buku  I  :  Teori  Kepailitan (Ja ka rta :  Sina r Gra fika , 2018). 13 Concordantie  beginsel ia la h  sua tu  a sa s persa maan  hukum  yang  menya ta kan  ba gi  ba gi golonga n  ba ngsa  Eropa   (Bela nda )  ya ng  a da dita nah  ja ja han  berla ku  hukum  yang  sa ma denga n nega ra  Bela nda
14 Pa sa l  II  Aturan  Pera liha n  Undang-Unda ng Da sa r Nega ra  Republik Indonesia  ta hun 1945.
melanda negara-negara di Asia 15 hal ini ditambah  lagi  dengan  munculnya desakan  dari international  monetary funds agar Indonesia memiliki undang- undang  kepailitan  sendiri  agar  bisa memperoleh  bantuan  dana  dalam rangka  pemulihan  ekonomi. 16 Dengan adanya  desakan  itu  maka  terjadilah perubahan terhadap faillissement verordening dengan peraturan pemerintah  pengganti  undang-undang no  1  tahun  1998  yang  kemudian disahkan  menjadi  undang-undang  no  4 tahun 1998 tentang kepailitan.
Undang-undang  no  4  tahun  1998 sebagai undang-undang kepailitan terbaru  pada  saat  itu  telah  mengakui keberadaan Pengadilan Dagang sebagai Pengadilan  khusus  yang  berkuasa untuk  menangani soal  kepailitan. Disamping  itu,  eksistensi  Pengadilan Niaga  telah  pula  diakui  oleh  kaedah kekuasaan kehakiman yang menyebutkan “ Pengadilan khusus hanya  bisa  dibentuk  dalam  salah  satu lingkungan  peradilan… ” 17 selanjutnya ditentukan  bahwa “yang  dimaksud dengan  pengadilan  khusus  antara  lain 15 Ta ta  wija ya nta , “Ka jia n Tenta ng Penga turan Sya ra t Kepa ilita n Menurut Unda ng-unda ng No 37  Ta hun  2004,” Mimbar  Hukum ,  volume  26, no 1, 2014:2.
16 Elyta  Ra s Ginting.
17 Pa sa l 27 Unda ng-undang No 48 Ta hun 2009 tenta ng Kekua sa an Keha kiman
Muhammad  Ridduwan  dan Akhmad  Dani,  Kedudukan  Hukum  Pengadilan  Niaga  Dalam  Rangka Sistem Kekuasaan Kehakiman, Halaman 46-53
pengadilan anak, pengadilan dagang…” 18
Dari  ketentuan  diatas  dapat diketahui bahwa secara tersurat undang-undang  kekuasaan  kehakiman telah  mengakui  eksistensi  Pengadilan Niaga  sebagai  salah  satu  Pengadilan Khusus. Akan tetapi, pengaturan hukum  terhadap  pranata  Pengadilan Niaga  yang  menjadi  bagian  dari undang-undang kepailitan tidaklah tepat karena telah menimbulkan problem terkait dengan masalah kewenangan mutlak Pengadilan Dagang itu sendiri. Dalam
undang-undang kebangkrutan, disebutkan bahwa
wewenang  mutlak  dari  Pengadilan Dagang itu adalah memeriksa, mengadili,  dan  memutus  sengketa permohonan  pernyataan  bangkrut    dan pengunduran  kewajiban  pembayaran utang. Meski begitu, dalam perkembangan  selanjutnya,  Pengadilan Dagang  juga  memeriksa,  mengadili, serta  memutuskan  sengeta  perniagaan lainnya  seperti  sengketa  terhadap pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual (Paten, Merek, dan Hak Cipta)
18 Penjela san  pa sa l  27  Unda ng-unda ng  No  48 ta hun 2009 tenta ng Kekua saan Keha kiman.
Problem  lanjutan  daripada  kompetensi mutlak  Pengadilan  Dagang  dalam penanganan perkara kebangkrutan ialah apakah  wewenang  mutlak  itu  cuma memeriksa,  mengadili,    dan  memutus perkara permohonan pernyataan bangkrut  dan  pengunduran  kewajiban pembayaran  utang an  sich . 19 Dalam kenyataannya  Pengadilan  Niaga  tidak hanya  menangani  perkara  kepailitan saja  melainkan  juga  berkompeten untuk  menangani  perkara-perkara  lain yang  tersangkut  dengan  kepailitan yaitu  permohonan actio  pauliana, perlawanan  pihak  ketiga  terhadap penyitaan atau perkara debitor, curator , atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam  kasus  yang  bersangkut  paut dengan boedel pailit,  gugatan curator terhadap  direksi  yang  mengakibatkan suatu  perseroan  menjadi  pailit  karena kesalahan  atau  kelalaiannya,  serta gugatan  mengenai  kinerja  kurator dalam  pengurusan  dan  pemberesan boedel pailit. 20
Selain  itu masalah lain yang terkait dengan  Pengadilan  Niaga  ialah  jumlah Pengadilan  Niaga  dan  luasnya  wilayah hukum yang dibawahi oleh Pengadilan
19 Muha mma d Hadi Shubha n, Hukum Kepailitan  :  Prinsip,  Norma,  Dan   Praktik Peradilan (Ja ka rta:  Prena damedia   Group, 2015).
20 Muha mmad Ha di Shubha n
Muhammad  Ridduwan  dan Akhmad  Dani,  Kedudukan  Hukum  Pengadilan  Niaga  Dalam  Rangka Sistem Kekuasaan Kehakiman, Halaman 46-53
Niaga  itu  sendiri.  Sebagaimana  yang kita ketahui bahwa Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Indonesia hanya berjumlah 5 Pengadilan yang membawahi  wilayah  hukum  yang sangat luas. Kelima Pengadilan Dagang tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,
membawahi  wilayah  hukum sebagai  berikut  :  DKI  Jakarta, Jawa  Barat,  Banten,  Sumatera
Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.
2. Pengadilan Niaga Medan membawahi  wilayah  hukum sebagai  berikut  :  Nanggroe Aceh  Darussalam,  Sumatera Barat,  Sumatera  Utara,  Riau, Jambi, dan Bengkulu.
3. Pengadilan  Niaga  Semarang membawahi  wilayah  hukum sebagai  berikut  :  Jawa  Tengah dan Daerah Istimewa
Yogyakarta.
4. Pengadilan Niaga Surabaya
membawahi  wilayah  hukum sebagai  berikut  :  Jawa  Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan  Timur,  Bali,  Nusa Tenggara  Barat,  dan  Nusa
Tenggara Timur.
5. Pengadilan  Niaga  Makassar membawahi  wilayah  hukum sebagai  berikut:seluruh  wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. 21

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Undang-undang kekuasaan kehakiman  telah  mengakui  eksistensi daripada  Pengadilan  Niaga  sebagai salah  satu  Pengadilan  khusus  yang berwenang  untuk  menangani  perkara Kebangkrutan dan Pengunduran Kewajiban  Pembayaran  Utang,  akan tetapi sangat  disayangkan bahwa eksistensi  Pengadilan  Niaga  tersebut belum  diatur  dalam  aturan  tersendiri sebagaimana  yang  diamanahkan  oleh undang-undang  kekuasaan  kehakiman, dan  masih  menginduk  pada  Undang- Undang Kepailitan. Padahal pengaturan  Pengadilan  Niaga  dalam suatu  aturan  hukum  tersendiri  sangat penting untuk mencegah ketidak jelasan  kompetensi  Pengadilan  Niaga, antara  yang  diatur  dalam  undang- undang  Kebangkrutan dan kompetensi Pengadilan Niaga dalam Perkembangannya. Dengan memperhatikan kekurangan diatas, penulis
21 Elyta  Ra s Ginting.
Muhammad  Ridduwan  dan Akhmad  Dani,  Kedudukan  Hukum  Pengadilan  Niaga  Dalam  Rangka Sistem Kekuasaan Kehakiman, Halaman 46-53
menyarankan  bahwa  sebaiknya  pada masa  yang  akan  datang  kedudukan Pengadilan Niaga, diatur dalam Undang-Undang  tersendiri.  Hal  ini diperlukan dengan tujuan untuk memberikan  kejelasan  mengenai  hal- hal  apa  saja  yang  menjadi  kompetensi untuk  diadili  oleh  Pengadilan  Niaga. Disamping itu, diperlukan juga penambahan  jumlah  Pengadilan  Niaga di Indonesia untuk menghindari banyaknya  perkara  yang  menumpuk akibat  luasnya  wilayah  hukum  yang menjadi  jangkauan  dari  Pengadilan Niaga yang telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Elyta  Ras  Ginting, Seri  Hukum Kepailitan Buku I: Teori
Kepailitan , Jakarta: Sinar Grafika,
2018.
Ilham  Tohari,  “Menyoal  Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan  Perkara  Waris Masyarakat Muslim Pasca Terbitnya  Undang-Undang  No  3 Tahun  2006  Tentang  Peradilan Agama,” Yudisia Jurnal Pemikiran  Hukum  dan  Hukum
Islam , vol 9, no 1, 2018: 5.
Muhammad  Hadi  Shubhan, Hukum
Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan
Praktik Peradilan , Jakarta:
Prenadamedia Group, 2015.
O.K.  Saidin, Aspek  Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual ,  Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2013. Rahayu Prasetyaningsih, “Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman,” Jurnal  Konstitusi , vol 8, no 5, 2011:835.
R.  Wiyono ,  Hukum  Acara  Peradilan Tata  Usaha  Negara, Jakarta:
Sinar Grafika, 2014.
Saldi  Isra,  “Titik  Singgung  Wewenang
Mahkamah Agung
dan
Mahkamah  Konstitusi,” Jurnal Hukum  dan  Peradilan ,  vol  4,  no 1, 2015: 20.
Tata  wijayanta,  “Kajian  Tentang
Pengaturan Syarat Kepailitan
Menurut  Undang-undang  No  37 Tahun  2004,” Mimbar  Hukum , volume 26, no 1, 2014:2.