## ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL (DALAM KERANGKA GATT-WTO) 

## Ukas
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Jalan R. Soeprapto, Tembesi Batam e-mail: ukasibrahim@gmail.com

## Abstract
The  dispute  settlement  mechanism  of  the  World  Trade  Organization  and  the  General Agreement on Tariffs and Trade, is a document containing juridical elements, stated about the rights and  obligations  of  the  participating  countries  of  the  agreement  explicitly,  of  course,  often  lead  to disputes. GATT as an institution has implemented procedures and procedures to deal with disputes arising between participating countries, in the context of international law in general. The process in which the party to the dispute is encouraged to counsel and endeavor to settle the dispute among themselves,  and  or  through  the  WTO.  The  formulation  of  the  problem  in  this  research  is  how  the dispute  settlement  mechanism  in  international  trade  and  the  impact  of  what  is  caused  in  the international  trade  sector.  The  method  used  in  this  research  is  empirical  juridical  analysis,  from existing data, with qualitative analysis approach. The point is that the settlement of disputes refers to  the  provisions  and  Articles  contained  in  GATT  1947  with  the  stages  of  consultation  and  or  the establishment  of  a  panel.  The  impact  associated  with  international  trade  is  to  facilitate  import- export and create harmony in international trade between countries.
Keywords : Mechanism, Impact, Dispute Resolution, International Trade

## Abstrak
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  World  Trade  Organization  dan  General  Agreement  on Tariffs and Trade, adalah suatu dokumen yang mengandung unsur yuridis, tercantum  tentang hak dan kewajiban  negara peserta perjanjian secara eksplisit,  tentunya sering menimbulkan sengketa. GATT sebagai suatu lembaga telah menerapkan tatacara dan prosedur untuk menangani sengketa yang  timbul  antara  negara  peserta,  dalam  kontek  hukum  internasional  secara  umum.  Proses  di mana  pihak  yang  bersengketa  dianjurkan  supaya  berembuk  dan  berusaha  untuk  menyelesaikan sengketa diantara  mereka sendiri,  dan  atau  melalui WTO.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian ini adalah  Bagaimana  mekanisme  penyelesaian  sengketa  dalam  perdagangan  internasional  dan dampak  apa  saja  yang  ditimbulkan  dari  ketentuan  tersebut  di  bidang  perdagangan  internasional. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kajian analisis secara yuridis empiris, dari data  yang  ada,  dengan  pendekatan  analisis  secara  kualitatif.  Simpulannya  adalah  penyelesaian sengketanya  mengacu  pada  ketentuan  dan  Pasal-Pasal  yang  ada  dalam  GATT  1947  dengan tahapan  konsultasi  dan  atau  pembentukan  suatu  panel.    Dampaknya  terkait  dengan  perdagangan internasional  adalah  memperlancar  ekspor-impor  dan  menciptakan  keharmonisan  dalam perdagangan internasional antar negara.
Kata Kunci: Mekanisme, Dampak, Penyelesaian Sengketa, Perdagangan Internasional
 Naskah diterima: 19 Agustus 2018, direvisi: 16 September 2018, disetujui untuk terbit: 23 September 2018

## PENDAHULUAN
Perdagangan internasional memfokuskan  dalam  pengembangan  dari pasar terbuka. Diketahui bahwa bermacam  kebudayaan  yang  makmur sepanjang  sejarah  yang  bertransaksi dalam  perdagangan.  Berdasarkan  hal  ini, secara teoritis rasionalisasi sebagai kebijakan  dari  perdagangan  bebas  akan menjadi menguntungkan ke negara berkembang  sepanjang  waktu.  Teori  ini berkembang  dalam  rasa  modernnya  dari kebudayaan  komersial  di  Inggris,  dan lebih  luas  lagi  ke  Eropa,  sepanjang  lima abad  yang  lalu.    Sebelum  kemunculan perdagangan bebas, dan keberlanjutan hal tersebut  sampai  pada  saat  ini.  Kebijakan dari  merkantilisme  telah  berkembang  di Eropa di tahun 1.500. Ekonomi awal yang menolak  merkantilisme.  (David  Ricardo dan Adam Smith, 2002: 155).
Perubahan dalam hukum perdagangan  internasional  sebagaimana diketahui  memunculkan  negara-negara sosialis  yang  diawali  dengan  revolusi sosial  telah  menimbulkan  pergeseran prinsip  hukum  internasional.  Hal  ini  di kerenakan  munculnya  kekuatan  yang mengimbangi negara-negara liberal.
Pesatnya  pertumbuhan  ekonomi  di negara-negara, termasuk Indonesia, membuat  pusing  negara-negara  maju, seperti  USA,  Uni  Eropa,  dan  lain-lain. Sektor perdagangan menjadi sangat penting  peranannya  dalam  pembinaan perekonomian,  baik  dalam  perdagangan domestik maupun perdagangan
internasional  yang  menuju  perdagangan bebas yang semakin kompetitif.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  di  seluruh dunia berbagai negara melakukan tindakan-tindakan  deregulasi  secara  silih berganti.  Peraturan  Perundang-undangan tersebut  dalam  proses  perkembangannya semakin terasa pengaruhnya atas pelaksanaan tindakan-tindakan pengusaha dalam perdagangan internasional
tersebut. Dalam kekaitan tersebut kegiatan para pelaku perdagangan internasional di suatu saat dapat menimbulkan terjadinya perselisihan yang melahirkan sengketa perdagangan internasional,  seperti  sengketa  antara Indonesia  dengan  Amerika  Serikat  dalam kasus  rokok  keretek.    Kasusus  lainnya adalah  antara  Amerika  Serikat  dengan China dalam kasus penjualan kendaraan.
Menurut  Syahmin  AK,  pada  tahun 2004  “Bahwa  maraknya  penyelesaian sengketa, Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi  Perdagangan  Dunia  (WTO), ini  berarti  bahwa  USA  telah  mengikuti jejak  Jepang  dan  Uni  Eropa  dalam memberikan indikasi bahwa mereka tidak puas  dengan  hasil  negosiasi  bilateral dengan  Indonesia  dan  meminta  WTO mengambil  keputusan  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Tiga  kekuatan ekonomi yang mendominasi dunia menggugat  Indonesia.  Hal  ini  jelas merupakan suatu hal yang sangat serius.
Suatu  sengketa  dapat  terjadi  apabila ada pertentangan, misalnya karena adanya pelanggaran ketentuan GATT yang menimbulkan  kerugian  salah  satu  pihak. Di  dalam  GATT  tidak  mengenal  istilah ganti  rugi  atau  penyitaan  karena  GATT mengatur tingkah laku perdagangan untuk
mencapai  harmonisasi  antara  peraturan internasional dengan kebijaksanaan nasional.  Untuk  menentukan  sumber sengketa,  GATT  mensyaratkan  adanya multification
atau impairment , sebagaimana  diatur  dalam  article  XXIII yang  mengatur  antara  lain  terjadinya kesalah  pahaman,  dan  menimbulkan kerugian diderita oleh suatu negara.
Kebijakan perdagangan yang merupakan bagian integral dari pembangunan  nasional  dilakukan  dengan memperhatikan  gejala  dan  perkembangan yang  terjadi  di  negara  lain  yang berpengaruh pada perekonomian nasional, keberhasilan  perdagangan  luar  negeri semakin menentukan proses pembangunan nasional. Hal ini
menyadarkan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak bisa melepaskan diri dari  globalisasi  atau  pasar  bebas  yang didukung  dari  hasil  Putaran  Uruquay Round  contohnya  Indonesia  dengan meratifikasi  hasil  Putaran  Uruquay  di Marakesh  Marocco  dengan  Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dibentuknya World  Trade  Organization sebagai lembaga penerus General
Agreement on Tariff and Trade juga turut disesuaikan  dengan  ketentuan  dalam perjanjian.
Untuk  mencapai  tujuan  perdagangan internasional  dan      tercapainya  fungsi WTO  perlunya  diadakan  suatu  regulasi dan atau pengaturan yang saling menguntungkan  yang  diarahkan  pada pengaturan  tarif  secara  substansial  dan juga hambatan-hambatan non tarif perdagangan  internasional  (Syahmin  AK,
2004:
51). Untuk menghilangkan perlakuan  diskriminatif  dalam  hubungan perdagangan  internasional.  lebih  lanjut Syahmin  AK  memaparkan  WTO  sebagai organisasi perdagangan. WTO merupakan suatu  lembaga  perdagangan  multilateral yang  parmanen.  Sebagai  suatu  organisasi permanen WTO akan lebih kuat dari pada GATT  selama  ini.  (Syahmin  AK,  2004: 244) . Hal tersebut di atas sejalan tentang tujuan dan fungsi GATT yang dikemukakan oleh  Huala Adolft dan  dan
A.  Chandrawulan  tentang  tujuan  dan fungsi GATT antara lain yakni “meningkatkan taraf hidup umat manusia, meningkatkan  kesempatan  kerja  serta meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia”.
WTO  dilengkapi  dengan  sejumlah organisasi  antara  lain  adalah ministerial conference,  council  for  trade  related aspects  of  international  property  rights dan  dispute  setlement  body (Badan Penyelesaian Sengketa).
Pesatnya pertumbuhan perekonomian negara-negara (ASEAN), termasuk Indonesia, kurung  waktu terakhir ini mau tidak  mau  telah  membuat  pusing  negara- negara  sedang  berkembang,  negara  maju seperti  USA,  Uni  Eropa  dan  negara- negara di sekitar ASEAN lainnya (Syahmin  AK,  2004:    66).  Keberadaan perdagangan internasional sangat penting, keberadaan dan peranannya dalam pembinaan  perekonomian  baik  dalam perdagangan  regional-domestik  maupun perdagangan  internasional  yang  menuju perdagangan bebas yang semakin kompetitif. Berdasarkan pendahuluan dari
latar  belakang  penulisan  ini  penulis
merumuskan  permasalahannya  sebagai berikut: Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional  dalam  kerangka  GATT-
WTO dan Dampak apa saja dari ketentuan penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui WTO.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  bersifat  normatif empris, menggunakan data sekunder yang relevan  dengan  pembahasan,  dan  data yang  ada  dianalisis  secara  kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui  dan  memahami  secara prespektif tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam
perdagangan internasional.
2. Mengetahui  dan  memahami  dampak dari  adanya  ketentuan  penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional. Kegunaannya secara teori diharapkan sebagai sumbangsih dalam pengembangan hukum perdagangan internasional khususnya masalah sengketa perdagangan internasional dalam
kerangka GATT-WTO, dan secara praktek  diharapkan  sebagai  pengetahuan jika  dirasa  perlu  pada  para  pihak  yang bergerak  pada  kegiatan  sengketa  dalam perdagangan internasional.

## PEMBAHASAN
1. Aspek  Hukum  dan  Mekanisme Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan  Internasional  Dalam Kerangka GATT-WTO Sengketa Dalam Perdagangan Internasional. Misalnya transaksi-
transaksi  atau  hubungan  dagang  banyak bentuknya, dan berupa hubungan jual-beli barang,  pengiriman  dan  penerimaan barang, produksi barang dan jasa berdasarkan  suatu  kontrak,  dan  lain-lain. Semua  transaksi  tersebut  sarat  dengan potensi  melahirkan  sengketa.  Umumnya sengketa-sengketa dagang kerap di dahului  oleh  penyelesaian  melalui  proses negosiasi. Jika cara penyelesaian ini gagal atau  tidak  berhasil,  barulah  ditempuh cara-cara  lainnya  seperti  penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrse. Penyerahan sengketa, baik kepada pengadilan  maupun  kepada  arbitrase, kerap kali didasarkan pada suatu perjanjian  diantara  para  pihak.  Langkah yang  biasa  ditempuh  adalah  dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan  suatu  klausul  penyelesaian sengketa ke dalam kontrak atau perjanjian yang  mereka  buat,  baik  ke  pengadilan maupun  ke  badan  arbitrase.  Artinya bahwa  tidak  semua  sengketa  itu  harus melalui GATT.
Dasar  hukum  bagi  forum  atau  badan penyelesaian sengketa yang akan menangani  sengketa  adalah  kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut diletakkan,  baik  pada  waktu  kontrak ditandatangani  atau  setelah  sengketa  itu muncul.  Biasanya  kelalaian  para  pihak
untuk  menentukan  forum  ini  akan berakibat pada kesulitan dalam penyelesaian  sengketanya  karena  dengan adanya kekosongan pilihan forum tersebut akan  menjadi  alas  an  yang  kuat  bagi setiap  forum  untuk  menyatakan  dirinya berwenang untuk memeriksa suatu sengketa.  Lazimnya  dalam  sistem  hukum ( Common  Law )  dikenal  dengan  konsep “ Long Form Jurisdiction ”.  Dengan konsep  ini,  pengadilan  dapat  menyatakan kewenangannya  untuk  menerima  setiap sengketa  yang  dibawa  ke  hadapannya meskipun  hubungan  antara  pengadilan dengan  sengketa  tersebut  tipis  sekali. Misalnya  badan  peradilan  di  Amerika Srikat  dan  Inggris  kerap  kali  selalu menerima  sengketa  yang  para  pihak serahkan ke hadapannya meskipun hubungan  atau  keterkaitan  sengketa dengan badan peradilan sangat kecil.
Di  samping  forum  pengadilan  atau badan  arbitrase,  para  pihak  dapat  pula menyerahkan  sengketanya  kepada  cara penyelesaian sengketa, yang lazim dikenal sebagai ADR ( Alternative Dispute  Resolution )  atau  APS  (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Pengaturan alternatif  di  sini  dapat  berupa  cara alternative  di  samping  pengadilan.  Bisa juga berarti alternatif penyelesaian sengketa  secara  umum,  yaitu  berbagai alternatif penyelesaian melalui
pengadilan.  Apabila  timbul  sengketa, maka GATT mempersiapkan suatu mekanisme  dengan  prosedur  tersendiri untuk  menangani  sengketa  tersebut. Mekaisme  ini  telah  mengalami  evlusi sejak  tahun  1947.  Dengan  adanya  paket
hasil  perundingan  Uruquay  Round  yang juga  membentuk  lembaga  baru, World Trade  Organization (WTO)  sebagai pengganti  dan  penerus    GATT,  maka sistem  penyelesaian  isi  guna  menyusun sengketa  yang  telah  dikembangkan  oleh GATT juga semakin disempurnakan lagi.
Sebagai  langkah  menangani  masalah perdagangan  internasional  pada  bulan Februari 1946, (ECOSOC) suatu badan di bawah  PBB,    pada  sidang  pertamanya telah mengambil resolusi untuk mengadakan  konferensi  guna  menyusun piagam internasional di bidang perdagangan. Pada waktu yang bersamaan,  pemerintah  Amerika  Serikat (AS)  mengeluarkan  suatu  draft  mengenai Sembilan  piagam  untuk International Trade Organization (ITO).
Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai (Huala Adolf, 2004: 18) dari berbagai  aturan  hukum  intrrnasional, terdapat beberapa prinsip-prinsip mengenai
penyelesaian sengketa internasional, yaitu:
- Prinsip itikad baik (Good Faith)
- Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa
- Prinsip kebebasan memipeace, dengan cara-cara penyelesaian sengketa
- Prinsip  kebersamaan  memilih  hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa
- Prinsip  kesepakatan  para  pihak  yang bersengketa (berkonsensus)
- Prinsip exhaustion of local remedies
- Prinsip-prinsip  hukum  internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah Negara.
Cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai meliputi negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa bank, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan internasional. Tujuan dibentuknya
PBB, yaitu menjaga
kedamaian  internasional  tercantum  di dalam  Pasal  1  Piagam,  yang  berbunyi: “ To  maintain  international  peace  and security, and to that and: to take effective collective  measures  for  the  prevention and  removal  of  threats  to  the  peace,  and for  the  suppression  of  acts  of  angression or  other  breaches  of  the  peace,  and  to bring  about  by  peaceful  means,  and  in conformity  with  the  principles  of  justice and  international  law,  adjustment  or settlement  of  international  disputes  or situations which might lead to a breach of the  peace .”  Kedamaian  dan  keamanan internasional  hanya  dapat  diwujudkan apabila tidak ada kekerasan yang
digunakan dalam menyelesaikan
sengketa,  yang  ditegaskan  dalam  Pasal  2 ayat  (4)  Piagam.  Penyelesaian  sengketa secara  damai  ini,  kemudian  dijelaskan lebih  lanjut  dalam  Pasal  33  Piagam  yang mencantumkan  beberapa  cara  damai dalam menyelesaikan sengketa, diantaranya  antara  lain  adalah  negosiasi, enguiry arbutrase, judicial settlement atau pengadilan,  dan  organisasi-organisiaisi atau badan-badan regional.
GATT sebagai Sistem dalam perdagangan  internasional.  Persetujuan
Umum Mengenai Tarif  dan Perdagangan
( General  Agreement  on  Tarif  and  Tariff Trade )  yang  biasa  disingkat  dengan GATT merupakan suatu perjanjian perdagangan  multilateral  yang  disepakati pada tahun 1948, dimana tujuan pokoknya ialah  untuk  menciptakan  pertumbuhan ekonomi  dan  pembangunan    guna mencapai  kesejahteraan  umat  manusia. Lebih  lanjut  GATT  bertujuan  untuk menjaga  upaya  agar  perdagangan  dunia dapat  menjadi  semakin  terbuka  supaya arus  perdagangan  dapat  berkembang dengan  mengurangi  hambatan-hambatan dalam  bentuk  tarif  maupun  nontarif. GATT  sebagai  international  mempunyai beberapa wajah, tergantung dari sisi mana penglihatan  yang  digunakan.  Beberapa wajah  GATT  secara  ringkas  dapat digambarkan  sebagai  suatu  sistem  yang saling berkaitan yang mempunyai beberapa komponen.
Perpaduan komponen  tersebut  secara  efektif  selama empat  puluh  tahun  lebih.  Komponen utama GATT sebagai lembaga internasional  terdiri  dari  antara  lain sebagai berikut (Syahmin AK, 2004: 78)
- GATT sebagai perjanjian
internasional. Ini merupakan instrument  formal  yang  memberikan baik  batasan  maupun  gerak  GATT sebagai  lembaga.  Perjanjian  tersebut menentukan  cakupan  substansi  yang termasuk  dalam  aturan  permainan yang  berlaku  untuk  semua  negara peserta.  Perjanjian  ini  merupakan dokumen legal.
- GATT  sebagai  forum  Pengambilan Keputusan. Secara bersama dan melakukan consensus. Negara anggota
GATT  mengambil  keputusan  untuk menentukan  kebijaksanaan  bersama. Forum  pengambilan  keputusan  ini juga  merupakan  forum  negosiasi sejauh negara-negara yang berkepentingan memerlukan
penyelesaian.
- GATT  sebagai  Forum  Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya suatu perjanjian formal, yang isinya mengikat,  GATT  juga  menyediakan forum  penyelesaian  sengketa  yang semakin  berkembang  dan  semakin disempurnakan, terutama setelah selesainya Perundingan Uruguay. Salah  satu  kegiatan  utama  GATT adalah  sebagai  penyelesaian  forum penyelesaian  sengketa  apabila  terjadi pelanggaran hak dan kewajiban
negara  anggota.  Dalam  beberapa
tulisan  Syahmin  AK  dengan  judul Aspek-aspek hukum perdagangan internasional  dalam  GATT  dan  WTO menjelaskan antara lain bahwa GATT sebagai forum negosiasi, GATT menyelesaikan serangkaian perundingan formal untuk meningkatkan perdagangan dunia melalui  upaya  mengurangi  hambatan- hambatan terhadap perdagangan internasional  dunia,  baik  berupa  tarif maupun non tarif.
- GATT sebagai organisaisi internasional,  dengan  kegiatan  yang semakin  luas.  GATT  yang  semula hanya  merupakan  suatu  perjanjian internasional,  secara  pragmatis  telah menjadi suatu organisasi internasional secara defacto masyarakat
internasional  telah  menerima  GATT sebagai organisasi internasional.
Lebih  lanjut  menyatakan  bahwa tahapan  dalam  penyelesaian  sengketa dagang  dalam  perdagangan  Internasional. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam penyelesaian  sengketa  dagang  di  dalam WTO. Tujuan dari mekanisme penyelesaian  sengketa  dagang  di  WTO adalah  untuk  menguatkan  solusi  yang positif terhadap sengketa. Tahapan pertama  adalah  konsultasi  antara  pihak– pihak  yang  bersengketa,  setiap  anggota harus menjawab secara tepat dalam waktu sepuluh  hari  untuk  meminta  diadakan konsultasi dan memasuki periode konsultasi  selama  tiga  puluh  hari  setelah waktu  permohonan.  (Syahmin  AK,  2004:
422-43).
Untuk memastikan kejelasannya, setiap permohonan untuk konsultasi harus diberitahukan  secara  tertulis,  kemudian disebutkan dan alasan-alasan permohonan konsultasi  termasuk  dasar-dasar  hukum untuk  pengaduan.  Bila  konsultasi  gagal dan kedua pihak setuju, masalah ini dapat diajukan ke Direktur Jenderal  WTO  yang akan  siap  menawarkan  diadakan  good offices,  consultasi,  atau  mediasi  dalam menyelesaikan sengketa.
Pengaturan  penyelesaian  sengketa dagang bagian negara-negara berkembang.  Gambaran  umum  mengenai sistem  penyelesaian  sengketa  dalam WTO.  telah  menjadi  suatu  alat  yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa  perdagangan  internasional  yang menjadi  antara  sesame  anggota  WTO. Semenjak  timbulnya  masalah  mengenai
pelaksanaan proses
pelaksanaan keputusan  atas  sengketa  yang  terjadi berdasarkan  pada  sistem  sebelumnya yaitu  GATT.  Penyelesaian  sengketa dalam  WTO  telah  berkembang  menjadi prosedur adjudikasi dan dalam perkembangannya telah mewujudkan sistem penyelesaian sengketa berdasarkan atas  suatu  sistem  structural  yang  baku, termasuk di  dalamnya  prosedur-  prosedur formal yang harus dipenuhi dan pelaksanaan  atas  tiap  keputusan  yang diambil    Sistem  penyelesaian  sengketa WTO  berkembang,  sebagai  wujud  untuk mengakomodir kepentingan nasional masing-masing  negara  anggota  dalam rangka terwujudnya kepentingan masyarakat internasional. (HS. Kartodjoemena, 1996: 177)
Perkembangan  terakhir  dari  sistem penyelesaian  sengketa  dalam  GATT adalah  diterimanya  WTO  sejak  1  Januari 1995 yang melahirkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif, legalitas, dan lebih memberikan  perlindungan  kepada  negara
berkembang.
Penyelesaian
sengketa dalam  WTO  lebih  berpijak  kepada  rule- Bsed  dimana  prinsip  terakhir  ini  terlihat dalam  sistem  GATT.  Sehingga  dengan demikian, tiap negara dapat menerima dan merasa nyaman dengan keberadaan mereka  dalam  keanggotaan  WTO  itu sendiri.
Perjanjian GATT adalah suatu
dokumen  yuridis.  Dalam  dokumen  ini tercantum  baik  hak  maupun  kewajiban negara peserta perjanjian. Adanya serangkaian  hak  dan  kewajiban  secara
eksplisit  dicantumkan  tentunya  sering menimbulkan sengketa. Sebagai lembaga, maka  GATT  telah  menerapkan  tata  cara dan  prosedur  untuk  menangani  sengketa yang  timbul  antara  negara  peserta.  dalam konteks  hukum internasional secara umum, masyarakat internasional memberikan  peluang  untuk  melakukan penyelesaian  sengketa  antara  negara- negara    melalui  berbagai  cara.  Sengketa antar negara dapat diatasi melalui dimana pihak yang bersengketa menerima penyelesaian  sengketa  yang  dirumuskan dan diputuskan oleh pihak ketiga
a. Kegagalan  negara  peserta  lain  untuk melakukan kewajibannya- kewajibannya  menurut  perjanjian  ini atau
b. Penerapan  suatu  tindakan  oleh  suatu negara-negara peserta lain apakah itu bertentangan atau tidak dengan ketentuan perjanjian ini atau
c. Adanya situasi-situasi lain.
Berikut  ini  adalah  tahapan-tahapan dalam  penyelesaian  sengketa  dagang melalui WTO/GATT:
a. Konsultasi.  Pasal  III  dari  WTO Agreement  menyatakan  salah  satu fungsi  utamanya  adalah  dari  the understanding on Rule Procedures the settlement of Disputes. Suatu dokumen  yang  telah  disetujui  dalam
Uruguay Round adalah dispute settlement understanding (DSU) yang merupakan  the  first  fully  integrated text  of  GATT  dispute  settlement procedures.  Konsultasi  merupakan upaya yang dilakukan oleh para pihak yang  berselisih  sebelum  perkara
tersebut  diproses  oleh  majelis  hakim (panels) di WTO/GATT. Jadi sebenarnya  yang  dimaksud  tidak lebih  dari  sekedar  suatu  upaya penyelesaian
sengketa secara
musyawarah  diantara  para  pihak untuk  mencapai  suatu  solusi  yang memuaskan  kedua  belah  pihak  (win- win solution).
Tujuan dari mekanisme  penyelesaian  dagang  di WTO adalah menguatkan solusi yang positif  terhadap  sengketa.  Tahap pertama  adalah  konsultasi  antara pihak-pihak  yang bersengketa. Setiap anggota harus menjawab  secara tepat dalam  waktu  sepuluh  hari  untuk meminta  diadakan  konsultasi  dan memasuki  periode  konsultasi  selama tiga puluh hari setelah waktu permohonan.
b. Pembentukan Panel. Dengan dibentuknya  sistem  panel  maka apabila  suatu  sengketa  tidak  dapat diselesaikan  melalui  konsultasi  dan konsilidasi  bilateral,  jalan  keluar yang  tersedia  adalah  didirikannya suatu panel. Sejak dibentuknya
sistem panel, banyak masalah
GATTT  yang  telah  diselesaikan melalui panel, pada masa mendatang, dalam WTO, jumlah panel akan lebih banyak  lagi  dan  masalah  yang  akan ditangani  juga  semakin  lebih  luas sehingga  memerlukan  jaringan  panel yang  lebih  luas  (Syahmin  AK,  2004:
28)
c. Prosedur-prosedur panel. Ini
menunjukkan  bahwa  periode  dimana panel melaksanakan
pengujian masalah, selanjutnya term of refrence
dan komposisi panel disetujui. Kemudian panel memberikan laporan kepada  para  pihak  yang  sengketa tidak  boleh  lebih  dari  enam  bulan. Dalam  hal  penting,  termasuk  untuk barang  -barang  yang  mudah  rusak, akan  dapat  dipercepat  menjadi  tiga bulan.  Apabila  tidak  ada  masalah, waktu  pembentukan  ke  sirkulasi laporan  kepada  anggota  tidak  boleh lebih dari Sembilan bulan.
2. Dampak Dari Ketentuan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui WTO Terhadap Kebijaksanaan Pembangunan Hukum Nasional.
Dengan  adanya  ketentuan-ketentuan penyelesaian  sengketa  melalui  WTO  hal sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan  nasional.    Di  dalam ketentuan  WTO  tersebut  ada  beberapa prinsip utama, yaitu adanya non discrimination yang  merupakan  prinsip utama yang biasa disebut disebut sebagian prinsip  “ Most  Favored  Nations ”  (MFN).
(Muhammad Sood, 2012: 57)
Berdasarkan  prinsip  ini,  perlakuan suatu  negara  harus  sama,  tidak  ada pengecualian,  apabila  perjanjian  dua negara  harus  diberlakukan  untuk  semua negara.  National  Treatment,  artinya  suatu negara harus memberikan perlakuan yang sama  terhadap  produksi  dalam  negeri. Dari  kedua  prinsip  utama  tersebut  jelas sangat  berpengaruh  untuk  pembangunan hukum nasional, dimana pembentukannya harus  sesuai  dengan  prinsip  tersebut, prinsip tersebut tidak bertentangan dengan Dasar  Negara,  penyelesaian  sengketa
WTO  bukan  merupakan  tekanan  bagi negara-negara termasuk
Indonesia
terhadap peraturan nasionalny, bagi Indonesia kewajiban untuk  menyesuaikan Peraturan  perundang-undangan  di  segala bidang  di    perdagangan  internasional benar  harus  sejalan  dengan  ketentuan perdagangan internasional (GATT-WTO), dan ketentuan seperti ini  semakin dirasakan,  karena  negara  mitra  dagang Indonesia  semakin  banyak  mengajukan tuntutan agar Indonesia memenuhi kewajibannya,  sehubungan  dengan  hal tersebut  beberapa peraturan telah  berhasil disesuaikan  dengan  ketentuan  WTO diantaranya  adalah  ketentuan  di  bidang HaKI yaitu Undang-Undang No. 12 tahun 1997 atas perubahan Undang-Undang No. 16  tahun  1982,  Hak  Cipta  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7  tahun  1987.  Undang-Undang  No.  13 tahun  1997  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  No.  6  tahun  1989 tentang  Paten,  dan  Undang-Undang    No.
14 tahun 1997 tentang perubahan
Undang-Undang  No.  19/1992  tentang Merek, dan beberapa ketentuan Peraturan perundang  undangan  lainnya  seperti TRIMs, modal- investasi termasuk perusahaan,  kesemuanya  untuk  kemajuan dan  menyesuaikan  serta  peningkatan pembangunan  hukum  nasional  dalam kerangka GATT- WTO.
Dalam  hal  lain  beberapa  ketentuan lainnya  yang  sudah    diatur  dalam  rangka pembangunan  Hukum  Nasional  suatru Negara,  seperti  pada  bulan  Desember 1996  di  Singapura  diadakan  pertemuan para  Menteri  dari  anggota  WTO  yaitu
pertemuan otoritas tertinggi, sesuai keputusan  para  Menteri  Perdagangan  di Marakesh  Marocco  bulan  April  1995 yakni  saat  kesepakatan  Putaran  Uruquay yang  juga  memutuskan  pembentukan organisasi  lainnya  di  bawah  WTO, ditandatangani  pertemuan  Singapura  ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengadakan  peninjauan  atau  penilaian (review) terhadap implementasi dari hasil- hasil  Putaran  Uruquay,  pada  1  Januari 1995  dan  juga  membahas  beberapa  isu lainnya  selama  itu  masih  dalam  ruang lingkup  dan  fungsi  WTO,  termasuk  isu- isu  baru  ,  sekaligus  akan  menyusun program  kerja  WTO  untuk  masa  akan mendatang,  yakni  hingga  pertemuan Menteri WTO  berikutnya dilangsungkan. Banyak  negara  yang  terlibat  di  WTO  ini berimplikasi banyak bagi hal-hal termasuk dalam buletin agenda cakupannya termasuk meninjau implementasi
kesepakatan Putaran Uruguay  atau  keputusan-keputusan  WTO lainnya,  melanjutkan  negosiasi-negosiasi mengenai  masalah-masalah  yang  belum bisa diselesaikan, selain itu dalam agenda berikutnya akan mulai dibahas pengkaitan perdagangan  dengan  isu  lingkungan (trade  and  environment),  isu-isu  baru (new  issues)  termasuk  issue  liberalisasi perdagangan internasional.
Mekanisme/dan
Prosedur
Penyelesaian Sengketa WTO, meliputi:
- Tahapan 1
Konsultasi. Pertama-tama pihak  yang bersengketa harus berupaya untuk menyelesaikan  permasalahannya  melalui konsultasi  bilateral.  Bila  pihak  yang
bersengketa  gagal  mencapai  kesepakatan dan  menyetujui  untuk  membawanya  ke Direktur  Jenderal  WTO  yang  dalam  hal ini bertindak dalam kapasitas “ex officio.
- Tahap 2
Permintaan  suatu  panel.  Bila  mana setelah  enam  puluh  hari  konsultasi tersebut  juga  gagal  dicapai  keputusan, permohonan  meminta  DSB  membentuk suatu panel untuk mengadakan pengkajian.
- Tahap 3
Pekerjaan Panel. Panel dalam melaksanakan tugasnya, akan melakukan/mengadakan hal-hal di antaranya mengadakan pertemuan- pertemuan  dengan  pihak-pihak  yang bersengketa,
mendapatkan/mengumpulkan masing-
masing  bantahan,  pertemuan-pertemuan tambahan bila dianggap perlu,
menyiapkan  laporan  tentang  fakta  dan menyampaikan laporan akhir.
- Tahap 4
Pengesahan  Keputusan.  Dalam  enam puluh  hari,  laporan  panel  harus  disahkan oleh  BPS.  Bila  salah  satu  pihak bersengketa  tidak  setuju  dengan  suatu masalah  tentang  ketentuan  atau  legalitas interpretasi  yang  berkembang  selama dalam  proses,  pihak  yang  berkeberatan tersebut dapat mengajukan keberatannya.
Dari  tahapan-tahapan  yang  ada  di atas dampaknya adalah memudahkan para pihak menyelesaikan sengketanya dengan cepat, utamanya masalah sengketa bisnis.

## SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
a. Mekanisme  penyelesaian  sengketa dalam  perjanjian  kaitannya  dengan perdagangan internasional pada intinya  mengacu  pada  ketentuan pasal-pasal yang terkait dalam GATT 1947,  yang  intinya  adalah  pertama tahap konsultasi yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya, kemudian tahap kedua yaitu permintaan  suatu  panel.  Diharapkan dengan  tahap-tahapan  tersebut  akan tercapai kesepakatan dalam penyelesaian  sengketa  perdagangan internasional.
b. Dampak yang ditimbulkan dari ketentuan Pasal 22-23 GATT (penyelesaian  sengketa  perdagangan internasional  melalui  WTO),  adalah menciptakan kebersamaan dan menghilangkan rasa kebencian,
menyelesaikan  sengketa  dengan  cara musyawarah  dan  atau  damai,  agar kemajuan  dan  keharmonisan  dalam ekspor-impor  semakin  tercipta  dan dapat di tingkatkan.
2. Saran
a. WTO  Sebagai  salah  satu  organisasi perdagangan Internasional dalam menyelesaikan sengketa  perdagangan internasional disarankan harus bersifat independentsi yaitu menempatkan  seluruh  anggotanya pada posisi yang sama.
b. Berbagai bentuk dan kalangan anggota
GATT dan WTO menyarankan sebaiknya mendahulukan cara-cara yang
persuasif,  yakni  cara-cara  damai dalam penyelesaian sengketanya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Muchtar  Kusumaatmadja,  1987, Hukum
Internasional, Binacipta, Bandung.
Boer Mauna, Hukum Internasional, Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era Dinamaika Global , Alumni,
Bandung,
David    Harland,  2001, The  Consumer  in the  blabalized  information  Society The information of information .
Huala  Adolf,  2005, Hukum  Perdagangan Internasional , Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Syahmin AK, 2004, Hukum Perdagangan Internasional  (Dalam  Kerangka
Studi Analisis,) Naskah Tutorial FH
UNSRIT, Palembang.
Syahmin  AK,  2006, Hukum  Dagang Internasional, Dalam Kerangka
Studi  Analisis ,  PT.  Raja  Grafindo
Persada, Jakarta.
Lawrence le,  2007, Legal  Aspect  of  WTO Dispute  Settlement  mechawtastem settlement , Equarble, World.
H.S.  Salim,  2012, Perkembangan  Teori Dalam  Ilmu  Hukum ,  PT.  Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994 Tentang  Pengesahan  Agreement Establishing  The  World  Trade Organization.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999.
Tentang Pengaturan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
GATT,  khususnya  Paragraph  1  rticle XXIII
ICC,  The  International  Chamber  of commerce.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1968 Tentang  Persetujuan  atas  Konvensi Penyelesaian Perselisihan Antar Negara dan Warga Negara Asing.