## THE APPLICATION OF POSITIVE DISCIPLINE IN REALIZING NON-VIOLENCE EDUCATION IN CHILD-FRIENDLY SCHOOLS
Reni Mulyani 1 , Endang Sumantri 2 , Dasim Budimansyah 3
1 renimulyani8@gmail.com, 2 endangsumantri@upi.edu, 3 budimansyah@upi.edu Universitas Pendidikan Indonesia
Article Information ABSTRACT Received: 4-1-2020 Revised: 3-3-2020 Accepted: 19-5-2020 Publishes: 28-6-2020 The child-friendly school  is one of the programs  issued by the Ministry  of Women's  Empowerment  and  Child  Protection.  One  indicator  of  child- friendly  schools  A  child-friendly  school  program  is  one  of  the  programs issued by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. One indicator  of  child-friendly  schools  is  the  non-violence  policy.  The  non- violence policy is manifested in various things both in writing and in good practices  that  are  not  written,  one  of  which  is  the  application  of  positive discipline. This study aims to  describe and also analyze the application of positive  discipline  in  the  context  of  implementing  the  consequences  for realizing anti-violence education in child-friendly schools. This study uses a qualitative  approach  with  descriptive  methods.  Data  collection  techniques are carried out  by observation,  interview, and documentation  studies. The conclusion is that the application of positive discipline at SMAN 15 Bandung as a pilot of child friendly schools in West Java and the best national-level child-friendly  schools  in  2017  was  able  to  shape  the  character  of  non- violence on students as one of the outputs of non-violent education in schools. The application of positive discipline which is one indicator of child-friendly schools  and  practiced  by  students  in  the  form  of  punishment  that  is  more educating and shapes the character of students such as duha prayer, reading verses of the Qur'an, etc.
Keywords:
Positive discipline, Non-violence education, Child-friendly school.

## PENERAPAN DISIPLIN POSITIF DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN DI SEKOLAH RAMAH ANAK
Kata Kunci: Disiplin positif, Pendidikan anti kekerasan, Sekolah ramah anak.

## ABSTRAK
Sekolah ramah anak  merupakan salah satu program  yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Salah satu indikator dari sekolah ramah anak adalah adanya kebijakan anti kekerasan. Kebijakan  anti  kekerasan  tersebut  diwujudkan  ke  dalam  berbagai  hal  baik secara tertulis maupun praktik-praktik baik yang tidak tertulis, salah satunya adalah  penerapan  prinsip  disiplin  positif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan dan juga menganalisis mengenai penerapan disiplin positif dalam konteks pelaksanaan konsekuensi untuk mewujudkan pendidikan anti kekerasan  di  sekolah  ramah  anak.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  metode  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kesimpulannya  adalah  penerapan  disiplin  positif  di  SMAN  15  Bandung sebagai  sekolah  percontohan  SRA  di  Jawa  Barat  dan  SRA  terbaik  tingkat nasional pada 2017 silam mampu membentuk karakter anti kekerasan pada siswa  sebagai  salah  satu output  dari  pendidikan  anti  kekerasan  di  sekolah. Penerapan  disiplin  positif  yang  merupakan  salah  satu  indikator  sekolah ramah  anak  dan  dipraktikkan  oleh  kesiswaan  dalam  bentuk  pemberian hukuman yang lebih mendidik seta membentuk karakter peserta didik seperti salat duha, membaca ayat al-quran, dan sebagainya .

## Jurnal Civicus
Vol. 20 No. 1, Juni 2020, pp. 40-50 e-ISSN: 2656-3606 p-ISSN: 1412-5463

## Available online at: civicus.upi.edu

## PENDAHULUAN
Manusia  dan  pendidikan  pada  dasarnya merupakan dua hal  yang berbeda namun  tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Secara umum, pendidikan  menjadi  proses  yang  penting  bagi manusia. Sebagaimana dikemukakan Driyakarya  (dalam  Aziz,  2016,  hlm.  136) bahwa  pada  dasarnya,  tanpa  pendidikan manusia  tidak  akan  sampai  pada  fase kemanusiawiannya. Dalam  hal ini, pendidikan sebagai  proses  untuk  menjadikan  manusia bukan  hanya  mengenal  siapa  dirinya.  Namun juga  menjadikan  manusia  sebagai  makhluk yang  memiliki  derajat,  berkebudayaan  tinggi, memiliki etika, norma, atau menjadi homo yang juga human, yang memedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya .
Menurut  Fan  (dalam  Muchtarom,  Dasim, dan Ace, 2016, hlm. 147) bahwa pada dasarnya proses pendidikan harus dapat mengembangkan serta mengintegrasikan segala aspek yang ada dalam diri subjek dididik bukan hanya untuk menjadi pinter namun juga menjadi  manusia  yang  lebih  baik  dari sebelumnya.
Peran  penting  pendidikan  secara  umum bukan  hanya  bagi  individu  saja,  namun  juga bagi  suatu  bangsa.  Hal  tersebut  sebagaimana dikemukakan Muhardi (2004, hlm. 491) bahwa pada  dasarnya  semua  negara  maju  di  dunia menitikberatkan kemajuan bangsa dan negaranya  pada  sektor  pendidikan.  Dalam  hal ini,  masyarakat  modern  menuntut  bahwa sebagian  besar  tugas  pendidikan  tersebut diamanatkan  kepada  institusi  yang  disebut sebagai sekolah (Lestari, 2017, hlm. 267).
Mengacu kepada uraian tersebut, Assegaf (dalam  Saptarini,  2009,  hlm.  1)  menyatakan bahwa  “lembaga  pendidikan  secara  tersirat berfungsi untuk menumbuh-kembangkan subyek  didik  ke  tingkat  yang  normatif  lebih baik,  dengan  cara  atau  jalan  yang  baik,  serta dalam konteks yang positif”. Hal tersebut tentu berkaitan  erat  dengan  pembentukan  karakter siswa  sebagai  generasi  penerus  bangsa  agar memiliki karakter warga negara yang baik dan dengan cara-cara yang baik pula.
Terlepas  dari  hal  tersebut,  sebagaimana kita  ketahui  bahwa  fenomena  kekerasan  pada anak  secara  umum  di  Indonesia  masih  cukup tinggi,  termasuk  di  lingkungan  pendidikan. Sebagaimana  dikemukakan  Sulaeman  dan Homzah (dalam Wandari, 2015, hlm. 1) bahwa “fenomena  kekerasan  terhadap  anak  akhir-
akhir  ini  menjadi  isu  yang  menonjol.  Bukan saja hal itu disebabkan semakin beratnya kasus kekerasan yang dialami anak, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan”.
Berkaitan dengan  kekerasan pada anak di sekolah,  menurut  Komisi  Perlindungan  Anak (KPAI)  (kpai.go.id,  2017)  bahwa  berdasarkan survei  yang  dilakukan  oleh Internastional Center  for  Research  on  Women (ICRW), sebanyak  84%  anak  di  Indonesia  mengalami kekerasan di sekolah. Menurut KPAI, persentase tersebut secara umum lebih tinggi di bandingkan dengan Vietnam, Nepal, Kamboja, dan Pakistan. Meski secara kuantitas mengalami  penurunan  dari  4620  kasus pengaduan kekerasan pada anak di tahun 2016 menjadi  3849  kasus  di  tahun  2017.  Namun, angka tersebut masih tergolong tinggi dan tren kekerasan  tersebut  adalah  kekerasan  fisik  dan non-fisik.
Komisioner  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia  Bidang  Pendidikan,  Retno  Listyarti (Vivanews, 2018) menyatakan bahwa kekerasan di sekolah dengan dalih mendisiplinkan siswa masih menjadi tren kasus kekerasan  di  sekolah  khususnya  selama pertengahan  tahun  2018,  yang  berdampak buruk  bagi  tumbuh  kembang  siswa,  karena menimbulkan  trauma,  sampai  mengakibatkan kematian.
Menurut  Zaini  &  Agustina  (2016,  hlm. 387)  fenomena  tersebut  terjadi  karena  “guru masih berpandangan ‘kekerasan’ yang dilakukan, baik disengaja/tidak disengaja dapat memicu  lahirnya  spirit  dan  kemauan  belajar pada  siswa”.  Sehingga  dalam  hal  ini mengindikasikan  bahwa  pola  belajar  yang diterapkan  masih  didasarkan  pada  pendekatan threats of violence.
Berkaitan  dengan  fenomena  kekerasan  di sekolah,  kita  juga  tidak  dapat  memungkiri dengan beberapa pemberitaan yang viral terkait tindakan  amoral  siswa  menganiaya  gurunya yang  mengakibatkan  cedera  fisik  sampai meninggal  dunia.  Sebagaimana  dimuat  dalam artikel dalam jaringan Tribunnews (tribunnews.com, 2018) bahwa secara berturut- turut  tidak  kurang  dari  5  kasus  siswa menganiaya  guru  dari  mulai  menantang berkelahi,  sampai  memukul  gurunya  yang mengakibatkan  cidera  fisik  hingga  meninggal dunia.
Berdasarkan pemberitaan di laman tersebut,  pada  Juni  2017  salah  seorang  guru
SMA  di  Kalimantan  Barat  dipukul  oleh  salah seorang  muridnya  menggunakan  kursi  karena tidak  terima  tidak  naik  kelas.  Kemudian  pada Februari 2018 seorang guru salah satu sekolah di  Sampang,  Madura  meninggal  dunia  setelah dipukul  di  bagian  pelipis  oleh  salah  seorang muridnya karena tidak terima ditegur. Berdasarkan pantauan dari tribunnews tersebut, tindakan tersebut bukan hanya dilakukan siswa sekolah  menengah  saja,  namun  juga  siswa sekolah dasar.
Fenomena kekerasan pada anak di sekolah pada dasarnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor.  Salah  satunya  adalah  adanya  hukuman terhadap  pelanggaran  siswa  yang  tidak  sesuai dengan kesalahan siswa. Sebagaimana dikemukakan  Assegaf  (2004,  hlm.  3)  bahwa dalam  menganalisis  fenomena  kekerasan  pada anak di sekolah, terdapat beberapa asumsi yang dapat  diajukan.  Salah  satu  asumsi  yang diajukan  Assegaf  adalah  kekerasan  dalam pendidikan bisa muncul sebagai akibat adanya pelanggaran  yang  disertai  hukuman,  terutama fisik.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  uraian sebelumnya di mana tren kekerasan pada anak di  sekolah  adalah  kekerasan  dengan  kedok pendisiplinan.
Vita  (2014,  hlm.  18)  mengemukakan bahwa  “jika  pendidikan  juga  merupakan cerminan  dari  situasi  masyarakat,  maka  tentu saja  perubahan  lingkungan  sosial  menuju lingkungan  sosial  yang  damai  menjadi  sangat mendesak  untuk  dilakukan”.  Hal  tersebut sejalan  dengan  yang  dikemukakan  Lickona (2012, hlm. 13) bahwa setidaknya ada sepuluh hal yang harus diwaspadai jika tidak ingin para remaja  sebagai  penerus  bangsa  menuju  jurang kehancuran.  Salah  satu  dari  kesepuluh  hal tersebut  adalah  tindakan  kekerasan  dan pengrusakan. Sehingga dalam hal ini sangatlah jelas  bahwa  pendidikan  anti  kekerasan  di sekolah  sebagai  proses  internalisasi  nilai-nilai anti kekerasan pada siswa merupakan salah satu hal  yang  harus  segera  di  lakukan  agar  siswa memiliki karakter anti kekerasan dan/atau cinta damai  untuk  kelak  dapat  dimanifestasikan dalam kehidupan di masyarakat.
Pendidikan  anti  kekerasan  sebagai  proses untuk  menginternalisasikan  nilai-nilai  anti kekerasan  dan/atau  cinta  damai  pada  siswa untuk  memiliki  karakter  anti  kekerasan dan/atau  cinta  damai  pada  dasarnya  sangat berhubungan  dengan  pendidikan  karakter. Sebagaimana  dikemukakan  Zubaedi  (2015,
hlm.  72)  yang  mana  Zubaedi  setidaknya mengemukakan beberapa karakter yang menjadi pilar pendidikan karakter di Indonesia, yang  salah  satunya  adalah  karakter  persatuan, cinta damai, dan toleransi. Proses pembentukan karakter pada dasarnya harus dilakukan secara komprehensif  baik  di  lingkungan  sekolah, keluarga,  maupun  masyarakat.  Di  lingkungan sekolah sendiri, proses tersebut harus dilakukan di semua jenjang pendidikan dari taman kanak- kanak  sampai  perguruan  tinggi  yang  bukan hanya dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas  saja  namun  juga  di  luar  kelas  melalui penciptaan  budaya  sekolah  yang  kondusif. Budaya  kondusif  dalam  hal  ini  adalah  budaya sekolah  yang  aman,  nyaman,  dan  ramah  pada siswa  salah  satunya  dalam  hal  pendisiplinan. Proses  pendisiplinan  tersebut  salah  satunya melalui prinsip disiplin positif.
Prinsip  disiplin  positif  merupakan  prinsip dalam pendisiplinan siswa yang mana punishment yang  diberikan  harus punishment yang  sekaligus  membentuk  karakter  siswa. Sebagaimana  dikemukakan  Hidayat  (2016, hlm. 473) bahwa “disiplin positif adalah proses pendisiplinan  melalui  komunikasi  yang  jelas tentang  harapan,  aturan  dan  batasan  serta melalui  sikap  keramahan,  empati,  hak  asasi manusia, kesopanan”.
Penerapan  disiplin  positif  pada  dasarnya merupakan salah satu indikator sekolah ramah anak.  Sekolah  ramah  anak  sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak  adalah lembaga  pendidikan  formal,  nonformal,  dan informal  yang  aman,  bersih  dan  sehat,  peduli dan  berbudaya  lingkungan  hidup,  mampu menjamin,  memenuhi,  menghargai  hak-hak anak  dan  perlindungan  anak  dari  kekerasan, diskriminasi,  dan  perlakuan  salah  lainnya. Selain itu, mampu mendukung partisipasi anak dalam berbagai aspek di lingkungan sekolah. Berdasarkan  data  dan  fakta  yang  ada, manakala  prinsip  disiplin  positif  ini  mampu diterapkan dengan maksimal dengan komitmen yang  kuat.  Hal  tersebut  secara  tidak  langsung mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak  kekerasan  yang  selama  ini  terjadi  di sekolah  yang  salah  satunya  dengan  kedok pendisiplinan.  Hal  tersebut  pun  secara  tidak langsung mampu untuk mewujudkan pendidikan  anti  kekerasan  di  sekolah  karena
pada  dasarnya  prinsip  disiplin  positif  ini mengedepankan  nilai-nilai  anti  kekerasan, damai, nilai-nilai positif, dan juga mengedepankan  hak-hak  dan  kepentingan terbaik  anak.  Proses  dialogtis  dan  hubungan yang  ramah  dalam  prinsip  disiplin  positif  ini menjadi titik tolak yang pada dasarnya sejalan dengan pendidikan anti kekerasan itu sendiri.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan penelitian  pendekatan  kualitatif.  Hal  tersebut karena penelitian ini bertujuan untuk memahami  dan  menggali  informasi  mengenai penerapan  disiplin  positif  dalam  mewujudkan pendidikan anti kekerasan di sekolah yang yang tidak dapat ditempuh melalui langkah-langkah kuantitatif  maka  peneliti  memilih  untuk menggunakan pendekatan kualitatif ini. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Strauss  dan Corbin  (dalam  Basrowi  dan  Suwandi,  2008, hlm. 1) bahwa “penelitian kualitatif adalah jenis penelitian  yang  menghasilkan  penemuan- penemuan  yang  pada  dasarnya  tidak  dapat ditempuh  melalui  prosedur-prosedur  statistik atau melalui cara-cara yang bersifat kuantifikasi lainnya”.
Creswell (2010, hlm. 4) mengemukakan bahwa  “penelitian  kualitatif  adalah  metode- metode  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami makna  yang  oleh  sejumlah  individu  atau sekelompok  orang  dianggap  berasal  dari masalah  sosial  atau  kemanusiaan”.  Pendapat Creswell  tersebut  sejalan  dengan  Lazarsfeld dan Rosenberg (dalam Silalahi, 2012, hlm. 77) yang  mengatakan  bahwa  “penelitian  kualitatif merupakan  sebuah  proses  penelitian  yang bertujuan  untuk  memahami  masalah  sosial yang  didasarkan  kepada  penciptaan  gambaran yang  bersifat  holistik  yang  dibentuk  melalui kata-kata  serta  melaporkan  pandangan  dari informan secara lengkap dan alamiah”.
Selain  pendekatan  penelitian,  dalam sebuah  penelitian  juga  memerlukan  adanya metode  penelitian.  Metode  yang  peneliti gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif dengan  harapan mampu memahami, mengeksplorasi, maupun menganalisis khususnya  Danial  dan  Nanan  (2009,  hlm.  62) mengatakan  bahwa  “metode  deskriptif  adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara  sistemik  suatu  situasi,  kondisi,  objek bidang kajian pada suatuwaktu secara akurat”. Lebih  lanjut  Mardalis  (2003,  hlm.  26)
mengemukakan  bahwa  “penelitian  deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada”.
Menurut  Nawawi  (1993hlm.  63)  bahwa metode  deskriptif  ini  memiliki  dua  ciri  pokok yaitu  pemusatan  perhatian  pada  maslah- masalah  yang  ada  pada  saat  penelitian dilakukan  (saat  sekarang)  atau  masalah  yang bersifat  aktual;  dan  menggambarkan  fakta- fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi  rasional  yang  adequat.  Mengacu kepada  uraian  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  metode  deskriptif  ini merupakan  metode  dala  sebuah  penelitian untuk  memecahkan,  memperoleh  informasi mengenai suatu keadaan, menilai dan menentukan  gejala-gejala  yang  ditemukan, melihat atau menganalisis kaitan antar variabel yang  ada.  Oleh  karena  itu,  secara  tidak langsung bahwa metode deskriptif ini merupakan representatif objektif dari fenomena sosial  yang  menjadi  fokus  dalam  sebuah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
SMAN  15  Bandung  merupakan  salah satu  sekolah  negeri  di  Kota  Bandung  yang terletak  di  Jalan  Sarimanis  I  Sarijadi  Kota Bandung.  SMAN  15  Bandung  awalnya bernama SMAN 2/15 Bandung, karena sekolah tersebut  pada  awalnya  berada  di  bawah koordinasi SMAN 2 Bandung. Kemudian pada 9  Nopember  1983  SMAN  15  Bandung diberikan administratif secara mandiri berdasarkan pada Surat Keputusan Mendikbud RI  Nomor:  0473/0/1983,  dengan  kepala sekolah  yang  masih  dirangkap  oleh  Kepala SMAN 2 Bandung.
SMAN  15  Bandung  merupakan  pionir penerapan program sekolah ramah anak di Jawa Barat.  Selain  itu,  SMAN  15  Bandung  pada tahun 2017 mendapatkan penghargaan sebagai SRA  terbaik  tingkat  SMA  dari  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak.  Secara  legalitas,  penerapan  SRA  di SMAN  15  Bandung  sejak  2014  berdasarkan Surat  keputusan  Kelurahan  Sarijadi  No.  17 Tahun  2014  tentang  Kelompok  Kerja  Sekolah Ramah  Anak  (PokJa)  Kelurahan  Sarijadi
Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Kemudian pada  2015  deklarasi  komitmen  sebagai  SRA dilakukan  di  kegiatan car  free  day Dago,  dan sejak  deklarasi  tersebut  berbagai  kegiatan terkait SRA semakin masif dilakukan.
Berbagai  pengintegrasian  program  di lakukan  yang  dikoordinasi  oleh  tim  pelaksana SRA salah satunya dalam hal visi misi, di mana visi  misi  SMAN  15  Bandung  tersebut  sebagai wujud  dari  komitmen  SRA  adalah  unggul  dan selaras dalam spiritual emosional & intelektual serta memiliki sikap perduli terhadap lingkungan  sebagai  sekolah  sehat  dan  ramah anak  dan  misinya  adalah  ASIK  (aktif,  kreatif, selektif,  inovatif,  komunikatif).  Kemudian,  di bidang kesiswaan terdapat praktik-praktik baik, di  antaranya  adalah  pengembangan  potensi siswa  dan  partisipasi  aktif,  sapa  pagi,  reward siswa  berprestasi,  GPS,  Rabu  nyunda,  Kamis bahagia, penjaringan kesehatan, baksos, sholat dhuha/zuhur/ashar  dan  Jum’at  berjamaah, keputrian, tanpa kekerasan dan non- diskriminasi,  praktek  sekolah  “BISA”,  GSB MeSRA, dan setiap hari berbuat kebaikan.
Seiring dengan penerapan sekolah ramah anak dalam hal ini pihak kesiswaan menerapkan pola pendisiplinan dengan pemberian hukuman yang mampu membentuk karakter siswa. Hukuman atau punishment yang diberikan  kepada  siswa  yang  melakukan pelanggaran  tata  tertib  seperti  salat  duha, membaca  ayat  al-quran,  menyanyikan  lagu, mauun  berupa  hukuman  kegiatan  sosial. Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya bahwa  hukuman  yang  diberikan  tersebut semata-mata bukan hanya
untuk mendisiplinkan siswa melalui hukuman konsekuensi setiap pelanggaran yang dilakukan.  Akan  tetapi,  konsekuensi  berupa hukuman  tersebut  pun  sekaligus  bertujuan untuk membentuk karakter pada siswa.
Hukuman  melakukan  solat  duha,  dan juga  membaca  ayat  suci  al-quran  semata-mata untuk  membentuk  karakter  religius  siswa.  Hal tersebut  sekaligus  sebagai  pembiasaan  positif pada siswa meski sudah melakukan pelanggaran namun ada nilai positif yang dapat diambil.  Bagi  siswa  non  muslim,  hukuman tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter religius disesuaikan dengan agamanya dengan dibimbing oleh guru yang bersangkutan baik  guru  piket  maupun  guru  agama  tersebut. Kemudian  hukuman  untuk  menyanyikan  lagu Indonesia  3  stanza  dan  juga  ikrar  siswa
bertujuan untuk membentuk karakter nasionalisme  siswa.  Saat  ini,  lagu  Indonesia Raya  3  stanza  masih  belum  banyak  diketahui oleh  masyarakat  Indonesia  sehingga  melalui hukuman  tersebut  siswa  terbiasa  untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan mampu mengilhami makna-makna dalam lagu tersebut termasuk dalam ikrar pelajar.
Hukuman  yang  selanjutnya  adalah berupa  kegiatan  sosial  atau  aksi  sosial. Kegiatan  sosial  atau  aksi  sosial  tersebut merupakan salah satu hukuman yang diberikan namun sifatnya kondisional. Hal tersebut hanya diberikan kepada siswa-siswa yang dirasa patut untuk  mendapatkannya.  Hukuman  tersebut bertujuan untuk membentuk karakter kepedulian  siswa,  serta  melalui  hukuman tersebut diharapkan siswa dapat lebih menghargai  apa  yang  sudah  dimilikinya  dan lebih  bertanggungjawa  terhadap  kewajibannya baik  sebagai  seorang  siswa,  anak,  maupun sebagai generasi penerus bangsa ini. Hukuman untuk  melakukan  aksi  atau  kegiatan  tersebut salah  satunya  diberikan  kepada  siswa  yang sering terlambat meski jarak tempuh tidak jauh maka  hukuman  yang  diberikan  didasarkan kepada  kesepakatan  antara  guru  dengan  siswa dan hukuman yang diberikan berkaitan dengan. Jika  hukuman  untuk  melakukan  aksi  sosial tersebut dalam jam sekolah bersifat kondisional, namun bagi kegiatan ekstrakurikuler hukuman untuk melakukan aksi atau  kegiatan  sosial  menjadi  hal  yang  sering dilakukan.

## Pembahasan
Sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya bahwa  sekolah  ramah  anak  merupakan  salah satu program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  No.  8  Tahun  2014  tentang  Kebijakan Sekolah  Ramah  Anak  yang  dimaksud  dengan sekolah  ramah  anak  adalah  satuan  pendidikan formal,  nonformal,  dan  informal  yang  aman, bersih  dan  sehat,  peduli  dan  berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi,  menghargai  hak-hak  anak  dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung  partisipasi  anak  terutama  dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait
pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak  di pendidikan.  Kemudian  menurut  Yusuf  (2001, hlm. 54) bahwa sekolah ramah anak merupakan sekolah  yang  secara  sistematis  melaksanakan program  bimbingan,  pengajaran,  dan  latihan. Hal tersebut bertujuan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya,  baik  yang  menyangkut  aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial
Tujuan dari program sekolah ramah anak adalah menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang dapat mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab pada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Hal tersebut sejalan dengan  pendapat  Ambarsari  &  Harun  (2016, hlm.  2)  bahwa  sekolah  ramah  anak  adalah “sekolah  yang  diterapkan  untuk  menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan meminimalisir terjadinya  tindak  kekerasan  terhadap  anak”.
Sebagai langkah untuk meminimalisir terjadinya  tindak  kekerasan  pada  anak  di sekolah maka salah satu indikator dari sekolah ramah  anak  adalah  adanya  kebijakan  anti kekerasan. Salah satu kebijakan anti kekerasan tersebut  adalah  penerapan  prinsip  disiplin positif.
Menurut  Nelsen,  dkk.  (dalam  Hidayat, dkk.,  2016,  hlm.  472)  disiplin  positif  adalah “program  yang  dirancang  untuk  mengajarkan anak  menjadi  bertanggung  jawab  serta  hormat pada  anggota  dari  komunitas  mereka”.  Lebih lanjut  Nelsen  mengemukakan  bahwa  anak dididik  untuk  memiliki  keterampilan  sosial mereka,  untuk  menjadi  pribadi  yang  memiliki rasa  empati,  menghormati  dan  menghargai sesamanya dan terutama mampu menyelesaikan  setiap  permasalahan  dengan tanpa  menyakiti  orang  lain.  Berkaitan  dengan disiplin  positif,  Grote  (dalam  Dewi  dan Tanjung, 2008, hlm. 6) mengatakan bahwa “in this approach, participation of subordinates in making  decision  is  also  considered  by  the leaders,  because  punishment  only  can  bring subordinates to compliance; but it cannot lead them  into  commitment” .  Dalam  hal  ini  Grote memberikan  contoh  penerapan  disiplin  positif pada sebuah perusahaan.
Berdasarkan pendapat Grote bahwa pada saat  bawahan  melakukan  kesalahan,  pimpinan dalam  hal  ini  harus  tegas  namun  tegas  dalam
hal  ini  bukan  berarti  menghukum  seperti dengan  mengeluarkannya  dari  perusahaan. Karena  menurut  asumsi  Grote,  pemberian hukuman  tersebut  hanya  akan  membentuk bawahan  yang  patuh  tanpa  memiliki  sebuah komitmen  dalam  dirinya.  Sehingga  menurut Grote pada saat bawahan melakukan kesalahan, seorang  pimpinan  harus  memberikan  pilihan kepada bawahan apakah mereka ingin membuat kinerja  yang  lebih  baik  atau  justru  keluar  dari perusahaan. Sebagaimana dikemukakan Canadian  Paediatric  Society  (2004,  hlm.  38) menyatakan bahwa ”the foundation of effective discipline  is  respect”. Menurutnya,  proses disiplin tersebut haruslah dibangun melalui rasa hormat terhadap sesama agar anak bukan hanya disiplin  melainkan  juga  mampu  menjadi pribadi  yang  memiliki  hati  nurani  yang  sehat, dan kontrol diri.
Pendapat Grote sejalan dengan Wahono (2003,  hlm.  241)  yang  mengemukakan  bahwa “pendidikan  harus  mampu  memberdayakan sekaligus mengayakan peserta didik, tetapi juga harus menjauhkan dari kecenderungan pelanggaran  hak  asasi  manusia”. Sehingga dalam hal ini tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah khususnya harus mampu menghadirkan  pola  pengasuhan  yang  positif. menurut Kementerian pendidikan dan kebudayaan (2017, hlm. 3) bahwa pengasuhan positif  adalah  pengasuhan  yang  dilandasi  oleh kasih  sayang,  saling  menghargai,  membangun hubungan  yang  hangat  antara  anak  dan  orang tua, serta menstimulasi tumbuh kembang anak agar  anak  tumbuh  dan  berkembang  optimal. Mengacu kepada hal tersebut kemudian dikenal juga dengan istilah disiplin positif. Di bawah ini terdapat  perbedaan  antara  disiplin  positif  dan juga bukan disiplin positif. Karena tidak dapat dipungkiri  bahwa  sampai  saat  ini  masih  ada anggapan bahwa disiplin positif justru membiarkan  anak  sewenang-wenang,  tidak tegas, dan sebagainya.
Tabel 1. Disiplin Positif Bukan disiplin positif Disiplin positif Permisifisme Solusi jangka panjang yang akan membangun disiplin diri anak Membiarkan anak melakukan apa saja Komunikasi yang jelas tentang harapan, aturan dan Batasan Tidak ada aturan, tidak ada batas Hubungan saling menguntungkan antara
dan tidak ada harapan pengasuh dan anak, yang menghargai kondisi anak Reaksi spontan atau alternatif pengganti hukuman Mengajar anak ketrampilan sepanjang hidup Meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan
Keramahan, empati, hak asasi manusia, kesopanan
Sumber data: Hidayat, dkk., (2016, hlm. 473) Secara  umum,  disiplin  positif  ini mengharuskan  orang  dewasa  untuk  bersikap ramah dan juga tegas dalam waktu yang sama. Melalui  disiplin  positif  ini,  sikap  dalam pendisiplinan yang bersifat kasar/keras dengan berbagai hukuman atau bersikap permisif tidak dibenarkan. Hal tersebutlah yang dikembangkan  di  dalam  program  sekolah ramah anak. Karena pada dasarnya, mendisiplinkan anak dengan cara memberikan hukuman baik verbal maupun non verbal justru akan memupuk kekerasan dan kemarahan pada anak,  sehingga  nantinya  anak  dapat  menjadi orang  yang  memiliki  sifat  keras,  kasar  pada orang lain (Mini, 2011, hlm. 27).
Sebagaimana  telah  dikemukakan  dalam sub bab sebelumnya bahwa SMAN 15 Bandung sebagai  sekolah  ramah  anak  secara  tidak langsung  harus  menerapkan  prinsip  disiplin positif  sebagai  salah  satu  indikator  sekolah ramah  anak.  Mengacu  kepada  hal  tersebut, maka  dalam  pendisiplinan  siswa  hukuman ataupun konsekuensi pelanggaran yang dilakukan  siswa  harus  berorientasi  kepada pembentukan karakter siswa. Secara etimologis, Sumantri (2011, hlm. 6) mengemukakan  bahwa  “kata  karakter  dapat dilacak dari kata  dalam bahasa Latin kharakter, kharassein,  dan  kharas ,  yang  maknanya tools for making, to engrave, dan pointed stake ”.
Kemudian  secara  terminologis,  Lickona (dalam  Marzuki  dan  Samsuri,  2011,  hlm.  47) mengemukakan  karakter  sebagai “a  realible inner  disposition  to  respond  to  situations  in  a morally goo way”. Atau dalam hal ini sebagai sikap  atau  watak  yang  sesuai  untuk  merespon segala situasi dengan penuh etika. Hal tersebut sejalan  dengan  Budimansyah  (2010,  hlm.  23) bahwa  karakter  adalah  “nilai-nilai  kebajikan
(tahu  nilai  kebajikan,  mau  berbuat  baik  dan nyata  berkehidupan  baik)  yang  terpatri  dalam diri  dan  terejawantahkan  dalam  perilaku”. Sehingga  dalam  hal  ini,  istilah  karakter  erat kaitannya dengan kepribadian seseorang.
Hukuman  yang  diberikan  kepada  siswa sebagai  konsekuensi  melanggar  tata  tertib terutama  yang terlambat sekolah di SMAN 15 Bandung  sebagaimana  telah  dikemukakan sebelumnya berupa solat duha, membaca ayat- suci  al-quran  baik  ayat-ayat  yang  dihafalnya maupun  surat-surat  pendek  dalam  al-quran. Selain  itu  menyanyikan  lagu  wajib  Indonesia Raya 3 stanza, mengucapkan ikrar pelajar, serta aksi  sosial  bagi  siswa-siswa  tertentu  dan bersifat kondisional. Hukuman-hukuman tersebut  bukan  hanya  sebagai  konsekuensi karena  telah  melanggar  tata  tertib,  namun sekaligus  juga  dalam  rangka  membentuk karakter siswa.
Hukuman yang pertama adalah melaksanakan  solat  duha  dan  juga  membaca ayat  suci  al-quran  baik  ayat-ayat  yang  dihafal siswa  maupun  surat-surat  pendek  dalam  al- quran. Pemberian hukuman tersebut sebagaimana  telah  dikemukakan  bertujuan untuk  membentuk  karakter  religius  siswa. Budimansyah (2010, hlm. 22) mengemukakan bahwa  ada  beberapa  macam  karakter  yang dapat  menjelaskan  konsep-konsep  karakter, diantaranya  adalah  “karakter  individual, karakter  privat  dan  publik,  karakter  cerdas, karakter  baik,  dan  juga  karakter  bangsa”. Mengacu  kepada  pendapat  Budimansyah bahwa  karakter  religius  ini  berkaitan  dengan olah hati dalam karakter individual.
Budimansyah (2010, hlm. 23) mengemukakan bahwa  Olah  hati  dalam  hal  ini  berasal  dari keyakinan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha  Esa  yang  kemudian  menghasilkan karakter  keimanan,  ketakwaan,  jujur,  mandiri, adil,  bertanggungjawab,  berjiwa  politik,  rela berkorban.
Hukuman  yang  selanjutnya  adalah menyanyikan  lagu  wajib  Indonesia  Raya  3 stanza  dan  mengucakan  ikrar  siswa  dengan tujuan untuk membentuk karakter nasionalisme siswa. Kemudian hukuman yang diterapkan di SMAN 15 Bandung dalam rangka pendisiplinan  adalah  aksi  atau  kegiatan  sosial. Hukuman  tersebut  bersifat  kondisional  yang mana hukuman tersebut diberikan kepada siswa dengan  kriteria  tertentu  seperti  tidak  adanya perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik  dengan
kesepakatan kedua belah pihak. Terkait dengan jenis hukuman atau aksi sosial yang dilakukan pun  berdasarkan  kesepakatan  antara  siswa dengan  guru  yang  bersangkutan.  Jika  di  jam sekolah  bersifat  kondisional  maka  dalam pendisiplinan  di  kegiatan  ekstrakulikuler hukuman  tersebut  menjadi  hukuman  yang harus  di  terapkan.  Anggota  ekstrakulikuler yang  melakukan  kesalahan  atau  pelanggaran, tidak  diperkenankan  untuk  dihukum  seperti ditendang,  lari,  dipukul,  dan  sebagainya  atau bahkan  dicaci  maki.  Akan  tetapi  bagi  siswa yang  melakukan  kesalahan  atau  pelanggaran, hukuma  tersebut  akan  diakumulasikan  dan setiap  minggunya  akan  diumumkan  total pelanggarannya.  Hukuman  yang  diberikan adalah aksi sosial ini baik membantu ibu kantin, membantu  membereskan  masjid,  maupun  aksi sosial  ke  panti  asuhan,  dan  sebagainya  sesuai kesepakatan dan beratnya pelanggaran tersebut. Namun  hal  tersebut  belum  sepenuhnya berjalan.
Punishment berupa  kegiatan  sosial  ini pada  dasarnya  bertujuan  untuk  membentuk karakter siswa yang peduli dengan sesama, dan dengan  tujuan  agar  mereka  dapat  lebih menghargai  apa  yang  dimilikinya  dan  lebih bertanggungjawab. Sebagaimana dikemukakan Adha,  dkk  (2019,  hlm.  13)  mengemukakan bahwa “Following volunteer activities to form the personality of young citizens become more sensitive to the social circumstances”. Menurut Adha, dkk bahwa dengan keikutsertaan mereka dalam  kegiatan  sosial  pada  dasarnya  dapat membentuk  kepribadian  warga  muda  menjadi lebih  sensitif  terhadap  keadaan  sosial.  Hal tersebut  sejalan  dengan  Tabi’in  (2017,  hlm.) bahwa “dengan jiwa sosial yang tinggi, mereka akan lebih mudah bersosialisasi serta akan lebih dihargai”.
Kekerasan pada anak baik di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat secara umum, tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor baik faktor  internal  maupun  eksternal.  Berkaitan dengan  faktor  internal,  hal  tersebut  sangat berkaitan dengan psikologis pelaku. Sedangkan faktor  eksternal  dalam  hal  ini  seperti  dampak kemajuan  teknologi  dan  informasi  yang semakin vulgar menayangkan tindak kekerasan. Selain faktor, tindak kekerasan pada anak  juga  memiliki  berbagai  bentuk  baik kekerasan  fisik  maupun  non  fisik.  Kekerasan dengan kedok pendisilinan merupakan satu dari sekian  banyak  bentuk  kekerasan  pada  anak.
Kekerasan  yang  juga  disoroti  akhir-akhir  ini adalah bullying. Fenomena bullying saat  ini seakan  merajalela  dan  seakan  menjadi  sebuah hal  wajar  untuk  di  lakukan  dengan  kedok bercanda.  Akan  tetapi  hal  tersebut  jika  terus dibiarkan  justru  akan  menjadi  pemantik kekerasan.
Vita  (2014,  hlm.  18)  mengemukakan bahwa  “jika  pendidikan  juga  merupakan cerminan  dari  situasi  masyarakat,  maka  tentu saja  perubahan  lingkungan  sosial  menuju lingkungan  sosial  yang  damai  menjadi  sangat mendesak  untuk  dilakukan”.  Hal  tersebut sejalan  dengan  yang  dikemukakan  Lickona (2012, hlm. 13) bahwa setidaknya ada sepuluh hal yang harus diwaspadai jika tidak ingin para remaja  sebagai  penerus  bangsa  menuju  jurang kehancuran.  Salah  satu  dari  kesepuluh  hal tersebut  adalah  tindakan  kekerasan  dan pengrusakan. Sehingga dalam hal ini sangatlah jelas  bahwa  pendidikan  anti  kekerasan  di sekolah  sebagai  proses  internalisasi  nilai-nilai anti kekerasan pada siswa merupakan salah satu hal  yang  harus  segera  di  lakukan  agar  siswa memiliki karakter anti kekerasan dan/atau cinta damai  untuk  kelak  dapat  dimanifestasikan dalam kehidupan di masyarakat.
Pendidikan anti kekerasan sendiri merupakan sebuah konsepsi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menginternalisasikan nilai-nilai anti  kekerasan di  dalam  proses  pendidikan.  sebagaimana dikemukakan  oleh  UNESCO  (dalam  Latifah, 2015)  di  mana  disebutkan  bahwa “disputes maybe  inevitable,  but  violence  is  not.  To prevent  continued  cycle  of  conflict.  Education must seek to promote peace and tolerance, not fuel hatred and suspicion”. Menurut UNESCO bahwa  sebuah  konflik  atau  perselisihan  dalam kehidupan  manusia  mungkin  tidak  dapat dihindari,  akan  tetapi  tidak  dengan  kekerasan. Sehingga,  nilai-nilai  anti  kekerasan  atau  nilai- nilai  perdamaian  harus  senantiasa  ditanamkan pada  diri  generasi  bangsa  sejak  dini,  baik  di lingkungan  keluarga,  masyarakat,  maupun sekolah.  Internalisasi  nilai-nilai  tersebut  salah satunya  tercermin  di  dalam  prinsip  disiplin positif  yang  dikembangkan  dalam  sekolah ramah anak.
Pendidikan  anti  kekerasan  menurut Kusrahmadi (2010, hlm. 77) adalah “upaya atau proses untuk mensosialisasikan nilai-nilai, serta norma-norma tingkah laku manusia yang harus atau  wajib  dilakukan  oleh  manusia  dalam
kehidupannya
di masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah, perdamaian dan juga menghindari  kekerasan”. Lebih lanjut, menurut Assegaf (2004, Hlm. 78) bahwa “pendidikan anti kekerasan diidentikkan dengan peace education atau pendidikan damai karena kata peace itu sendiri berlaku umum dan merupakan lawan dari violence atau kekerasan sehingga dapat diartikan bawa pendidikan anti kekerasan  merupakan  bagian  dari  pendidikan damai  atau peace  education” .  Budimansyah,
Dadang, dan Susan (2016, hlm. 32) mengatakan bahwa bahwa pada dasarnya proses sosialisasi mampu  membangkitkan  kesadaran  seseorang apabila dilakukan dengan penuh kesadaran dan menarik perhatian.
Mengacu  kepada  uraian  sebelumnya bahwa  pendidikan  anti  kekerasan  merupakan bagian dari penddikan perdamaian. Amalee dan Lincoln  (dalam  Zurgobban  dan  Dasim,  2016, hlm. 40) mengatakan bahwa materi pendidikan perdamaian  adalah  12  nilai  perdamaian  yaitu “(1)  menerima  diri;  (2)  prasangka;  (3) sukuisme; (4) perbedaan agama; (5) perbedaan jenis  kelamin;  (6)  perbedaan  status  ekonomi; (7)  perbedaan  kelompok  atau  geng;  (8) memahami keragaman; (9) memahami konflik; (10)  menolak  kekerasan;  (11)  mengakui kekerasan; (12) memberi maaf. Materi tersebut sesuai  dengan  tujuan  pendidikan  perdamaian yaitu untuk menciptakan seseorang yang dapat menerima diri, dan orang lain, memiliki empati dan  sifat  anti  kekerasan.  Pate  dan  Sharafa (2015, hlm. 11). Sehingga jika rasa empati, dan simpati  dalam  diri  manusia  tersebut  dapat terbangun diharapkan suasana damai pun akan tercapai.
Pendidikan anti kekerasan ini sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya sebagai  proses  atau  upaya  internalisasi  nilai- nilai  anti  kekerasan  pada  siswa  dengan  tujuan agar  siswa  memiliki  karakter  anti  kekerasan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Sapriya (2002) mengemukakan delapan karakteristik  warga  negara  yang  di  sajikan dalam urutan penting sebagai berikut:
a) Kemampuan  mengenal  dan  mendekati masalah sebagai warga masyarakat global.
b) Kemampuan  bekerja  sama  dengan  orang lain  dan  memikul  tanggung  jawab  atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat.
c) Kemampuan untuk memahami, menerima, dan  menghormati  perbedaan-perbedaan budaya.
d) Kemampuan berpikir kritis dan sistematis.
e) Kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan.
f) Kemampuan gaya hidup dan pola makanan pokok  yang  sudah  biasa  guna  melindungi lingkungan.
g) Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan HAM. h) Kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan  pemerintah  lokal,  nasional,  dan internasional. (hlm. 153)
Mengacu kepada uraian yang dikemukakan  Sapriya  bahwa  sangat  jelas karakter anti kekerasan merupakan salah satuu karakter  penting  yang  harus  dimiliki  warga negara untuk menjadi warga negara yang baik. Pembentukan  karakter  anti  kekerasan pada  siswa  ini  harus  diintegrasikan  dalam empat  pilar,  yaitu  kegiatan  pembelajaran  di kelas,  kegiatan  keseharian  dalam  bentuk budaya  sekolah  melalui  budaya  sekolah , kegiatan ekstrakulikuler, dan kegiatan keseharian  siswa  baik  di  rumah  maupun  di masyarakat. Samani dan Hariyanto (2012, hlm. 112-113).  Dewi  dan  Dasim  (2015,  hlm.  104) mengatakan  bahwa  internalisasi  nilai-nilai positif harus dilakukan melalui proses intervensi  yakni  proses  pembentukan  karakter secara  formal  dan  disampaikan  dalam  proses belajar  mengajar  yang  dimaksudkan  untuk membentuk karakter tertentu dengan menerapkan  aktivitas  terstruktur.  Mengacu kepada uraian sebelumnya maka dalam hal ini internalisasi nilai-nilai karakter melalui penerapan disiplin positif merupakan salah satu cara  yang  dilakukan  melalui  pembangunan budaya sekolah yang positif dan kondusif.

## SIMPULAN
Penerapan disiplin positif dalam konteks pelaksanaan  konsekuensi  untuk  mewujudkan pendidikan  anti  kekerasan  di  SMAN  15 Bandung  sebagai  SRA  terbaik  tingkat  SMA pada  2017  dan  SRA  percontohan  di  Provinsi Jawa  Barat  diarahkan  kepada  pembentukan karakter  peserta  didik  khususnya  karakter religius, nasionalisme, dan juga karakter sosial. Berkaitan dengan karakter religius, bagi peserta didik  yang  telat  hukuman  yang  diberikan adalah  salat  duha  dan  juga  menghafal  ayat  al-
quran  sedangkan  bagi  siswa  non  muslim menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya.
Kemudian  berkaitan  dengan  karakter nasionalisme  peserta  didik,  bagi  siswa  yang terlambat  hukuman  yang  diberikan  adalah menyanyikan  lagu  Indonesia  Raya  3  stanza, membaca  ikrar  pelajar.  Sedangkan  bagi  siswa yang sering terlambat meski jarak tempuh dekat maka  hukuman  yang  diberikan  berkaitan dengan  karakter  sosial  dan  jenis  hukumannya tergantung  kesepakatan  kedua  belah  pihak. Penerapan  disiplin  positif  juga  diterapkan  di kegiatan  ekstrakulikuler  yang  mana  setiap kesalahan  hukuman  yang  diberikan  harus menyangkut  aksi  sosial  dan  untuk  hukuman fisik  tidak  dianjurkan.  Penerapan  disiplin positif  ini  secara  tidak  langsung  berupaya mewujudkan  pendidikan  anti  kekerasan  di sekolah.  Dalam  hal  ini  internalisasi  nilai-nilai karakter  melalui  penerapan  disiplin  positif adalah  salah  satu  cara  yang  dilakukan  dengan membangun  budaya  sekolah  yang  positif  dan kondusif.

## DAFTAR RUJUKAN

## Adha,  M.  Mona,  dkk.  (2019).  Emerging volunteerism  for  Indonesian  millennial.
Journal of Human Behavior in the Social Environment .
Ambarsari,  L.,  &  Harun.  (2016).  Diakses  dari Http://Luthfiana93.Blogs.Uny.Ac.Id/W- Content/Uploads/Sites/15672/2018/01/P ersiapan-Dan-Perencanaan-Sekolah- Ramah-Anak-Di-SD.
Assegaf, A. (2004). Pendidikan tanpa Kekerasan. Yogyakarta:  Tiara  Wacana Yoga.
Aziz,  A.  (2016).  Konsep  Hominisasi  dan Humanisasi  Menurut  Driyakarya. Al- A'raf Filsafat, 13 (1), hlm. 127-148. Basrowi  dan  Suwandi.  (2008). Memahami Penelitian  Kualitatif :  Jakarta.  Rineka Cipta.
Budimansyah,  D,  Dadang,  dan  Fitriasari. (2016).  Aidda  Model  And  Behavior
Change Among Students: An Analysis In
Regard  To  Garbage  Littering  Within  A
School Environment. Global and Stochastic Analysis, 3 (3) , hlm. 31-40 .
Budimansyah, D. (2010). Penguatan
Pendidikan  Kewarganegaraan  untuk
Membangun Karakter
Bangsa.
Bandung: Widya Aksara Press.
Canadian  Paediatric  Society  (2004).  Effective discipline  for  children. Paediatr  Child Health , 9 (1).
Creswell,  JW.  (2010). Researching  Design Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Danial,  E  dan  Nanan  W.  (2009). Metode Penulisan  Karya  Ilmiah .  Bandung:
Laboratorium PKn UPI.
Dewi, M. K dan Tanjung, H. (2007). Discipline Without  Punishment-  is  it  possible?. Diakses dari:http://staff.ui.ac.id/system/files/us ers/miranti.kartika/publication/200705 disciplinewithoutpunishment.pdf. Hidayat, dkk. (2016). Disiplin Positif: Membentuk Karakter tanpa Hukuman.
Makalah disajikan dalam The
Progressive and Fun Education Seminar .  Universitas  Muhammadyah
Surakarta. Surakarta, 3 Agustus2016.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan. (2017). Pengasuhan  Positif. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak  Usia  Dini  dan Pendidikan Masyarakat Direktorat
Pembinaan Pendidikan Keluarga.
Komisi  Perlindungan  Anak.  (2017).  Laporan Kinerja  KPAI  2017.  Diakses  dari:
://www.kpai.go.id/files/2018/04/LAPO RAN-KINERJA-LAKIP-KPAI- 2017.pdf Kompasnews. (2018). Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/201 8/09/14/18093721/kpai-sel-tahanan- di-sekolah-timbulkan-tekanan- psikologis-bagi-siswa
Lickona, T. (2012). Mendidik untuk
Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah  dapat  Memberikan  Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Bertanggung Jawab.
Mardalis.  (2003). Metode  Penelitian:  Suatu Pendekatan  Proposal. Jakarta:  Bumi Aksara.
Marzuki,  M  dan  Samsuri.  (2011).  Pembinaan Karakter  Siswa  Berbasis  Pendidikan Agama. Jurnal Kependidikan, 41 (1).
Mini,  Rose.  (2011).  Disiplin  pada  Anak. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan  Anak  Usia  Dini  Direktorat Jenderal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini Nonformal  dan  Informal  Kementerian
Pendidikan Nasional.
Muchtarom, M., Dasim, dan Ace. (2016). The Implementation  of  Integrated  Education to  Develop    the  Intact  Personality  of Students. The  new  educational  review,
43 (1). Muhardi. (2004). Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia. Jurnal  Pendidikan, 20  (4),
hlm. 478-492.
Latifah, N. (2015). Diambil dari : www.kompasiana.com/nurunnihayatul latifah/566fa1925b7b61d20ffb369d/pe ndidikan-anti-kekerasan. Diakses pada 07 Juli 2018 Nawawi,  H.H.  (1993). Metodologi  Penelitian Bidang  Sosial. Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  No.  8  Tahun 2014  Tentang  Kebijakan  Sekolah Ramah Anak.
Samani, M. dan Hariyanto. (2012). Konsep dan Model  Pendidikan  Karakter. Jakarta: Remaja Rosdakarya
Sapriya.  (2002). Membangun  Civil  Society Tugas  Pendidikan  Kewarganegaraan. Bandung: Civicus Edisi Juni.
Saptarini,  Y.  (2009). Kekerasan  dalam Lembaga  Pendidikan  Formal  (Studi Mengenai Kekerasan oleh Guru terhadap  Siswa  Sekolah  Dasar  di Surakarta. Surakarta: Jurusan Sosiologi  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Politik Universitas Sebelas Maret.
Silalahi,  U.  (2012). Metode  Penelitian  Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Sumantri, E. (2011). Penidikan Karakter: Nilai Inti bagi Upaya pembinaan Kepribadian
Bangsa. Bandung.  Laboratorium  PKN UPI.
Tribunnews.  (2018).  Diambil  kembali  dari laman manado.tribunnews.com/2018/02/14/tak -berhenti-ini-5-kekerasan-terhadap- guru-dari-dipukul-meja-dihantam-kursi- bahkan-tewas?page=3
Vita, Y. (2014). Penanaman Budaya Damai Via Pendidikan. Jurnal Dimas, 14 (1) .
Vivanews.  (2018).  Diambil  kembali  dari https://www.viva.co.id/gaya- hidup/parenting/1064462-kekerasan- anak-di-sekolah-jadi-tren-kasus-
pendidikan
Wahono, F. (2003). Kekerasan dalam Pendidikan  :  Sebuah  Tinjauan  Sosio- Ekonomi  Didaktika,  dalam  Gelombang Perlawanan  Rakyat  :  Kasus-Kasus gerakan
Sosial di Indonesia.
Yogyakarta: Insist Press.
Yayasan  Pemantau  Hak  Anak.  (2016).
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan  Hak Atas  Pendidikan. Jakarta: Yayasan Pemantau Hak Anak Yusuf,  S.  (2001). Psikologi  Perkembangan Anak  dan  Remaja  . Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Zaini, M., & Agustina, W. (2016). Kajian Kritis
Perilaku  Humanitas  Pendidik  terhadap Peserta  Didik  dalam  Proses  Pendidikan di  Kota  Malang. JINoP  (Jurnal  Inovasi Pembelajaran), 2 (2), hlm. 373-388. Zubaedi. (2015). Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam lembaga Pendidikan. Jakarta:
Prenadamedia.
Zurgobban,  Z.  dan  Dasim  B.  (2016).
Pendidikan  Damai  sebagai  Pembinaan Keadaban Kewarganegaraan di Bidang Sosial. Junal  Program  Studi  PGMI, 3 (1).