## PERKAWINAN MENURUT MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM

## Elya Munfarida

## Dosen IAIN Purwokerto
Email: lia.keysa@gmail.com
Abstrak :  Pengabaian  konteks  historis  teks  dalam  interpretasi  teks,  menjadikan pemaknaan  teks  bersifat  parsial  atau  terdistorsi.  Contohnya,  dalam  kajian  fikih  Islam, terutama  yang  berhubungan  dengan  persoalan  perkawinan,  terdapat  konsep  dzihar,  yakni penyamaan  istri  dengan  (punggung)  ibunya.  Ketika  seseorang  melakukan  hal  seperti  ini, maka  dalam  kajian  hukum  Islam,  talak  dapat  jatuh  terhadap  istri.  Hampir  semua  produk hukum Islam menyatakan hal tersebut. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa penyamaan istri dengan punggung ibu suami merupakan hal  yang dapat  menjatuhkan talak? Dapat  dipastikan  bahwa  penyamaan  istri  dengan  punggung  ibu  merupakan  persoalan  yang tidak  sederhana,  karena  talak  merupakan  persoalan  yang  penting.  Dan  hal  ini  hanya  dapat diketahui dengan melihat bagaimana kebudayaan Arab berbicara tentang persoalan tersebut. Dalam masyarakat patriarki Arab, perkawinan mengikuti model kepemilikan ( tamalluk ). Hal ini  bisa  dilihat  dari  istilah  yang  digunakan  untuk  menyebut  suami  dengan ba’al (Tuhan, majikan,  penguasa,  pemilik),  dan  istri  dengan mab’ul (hamba,  budak,  yang  dikuasai,  yang dimiliki).  Model  kepemilikan  ini  dapat  dilihat  implementasinya  dari  berbagai  bentuk perkawinan dalam masyarakat pra Islam. Ada beberapa bentuk perkawinan dalam masyarakat tersebut,  seperti  perkawinan safah ,  perkawinan al-rahti ,  perkawinan al-mukti ,  perkawinan biasa,  perkawinan istibda’ ,  perkawinan mut’ah ,  dan  perkawinan  poligami.  Semua  bentuk perkawinan  di  atas  berada  pada  kerangka  model  kepemilikan  ( tamalluk ).  Meskipun  dalam perkawinan  model safah dianggap  memberikan  kebebasan  perempuan  untuk  berhubungan seksual dengan beberapa laki-laki dan menentukan siapa bapak dari anak yang dikandungnya, namun perkawinan itu berada dalam basis kultur patriarki, sehingga ketika dia sudah masuk dalam pernikahan maka posisinya akan tetap menjadi mab’ul dan milik suami. Dengan model kepemilikan, maka perempuan berada pada posisi subordinat dan harus memiliki ketundukan dan  ketaatan  total  terhadap  suami.  Sebaliknya,  laki-laki/suami  memiliki  otoritas  dominan untuk memperlakukan istrinya sesuai dengan keinginannya.
Abstract:  The abandonment of the historical context of the text in the interpretation of the text, make the text meaning is partial or distorted. For example, in Islamic jurisprudence, particularly  those  associated  with  the  issue  of  marriage,  there  is  a  concept  dzihar,  namely equating wife with his mother’s (back). When someone does something like this, then in the study of Islamic law, divorce may fall against his wife. Almost all the products of Islamic law claim  this.  The  question  then  is  why  equating  wife  with  her  husband's  mother's  back  is  to drop the divorce? It is certain that the equation wife with her back is a problem that is not simple, because divorce is a critical issue. And this can  only be seen by looking at how the Arab culture to talk about these issues. In a patriarchal Arab society, marriage following the model of ownership (tamalluk). This can be seen from the term used to refer to her husband with  Ba'al  (Lord,  master,  master,  owner)  and  his  wife  with  mab'ul  (servants,  slaves, controlled, owned). This ownership model can be seen in the implementation of various forms of  marriage  in  pre-Islamic  society.  There  are  several  forms  of  marriage  in  the  community, such  as  marriage  Safah,  al-rahti  marriage,  marital  al-mukti,  ordinary  marriage,  marriage istibda  ',  mut'ah  marriage,  and  polygamous  marriages.  All  forms  of  marriage  above  are  in terms of a model of ownership (tamalluk). Although the marriage is considered Safah models
provide the  freedom of  women to  have sex with several  men and determine who  will be  the father of  her  unborn child,  but  the marriage was in  a patriarchal  culture base, so when he had  entered  into  the  marriage,  then  the  position  will  remain  the  mab'ul  and  the  husband's property. With the ownership model, women are in a subordinate position and must have the submission  and  total  devotion  to  her  husband.  Conversely,  men  /  husbands  have  dominant authority to treat her in accordance with her wishes.
Keywords : Perkawinan, Masyarakat, Arab, Pra Islam

## A. PENDAHULUAN
Dalam berbagai kajian keislaman baik  yang terdapat dalam fikih atau tafsir, terdapat beberapa  persoalan  yang  mendasar  yang  terkait  dengan  pemahaman  dan  interpretasi terhadap  teks.  Persoalan  ini  terjadi  terjadi  ketika  penafsiran  dilakukan  secara  skriptural tanpa mempertimbangkan konteks sosial di mana teks (baca: Al-Qur’an dan hadis) hadir. Meskipun dalam ulumul Qur’an atau Ulumul Hadis, terdapat kajian asbabun nuzul dan asbabul wurud , namun realitasnya tidak semua teks memiliki sebab-sebab kehadirannya ( asbabun  nuzul atau asbabul  wurud ).  Selain  itu,  konteks  sosial  teks  tidak  sepenuhnya tercover dalam kedua disiplin ilmu tersebut.
Tidak  adanya  keterlibatan  pengetahuan  tentang  konteks  historis  teks  dalam interpretasi teks, menjadikan pemaknaan teks bersifat parsial atau terdistorsi. Interpretasi terhadap  teks  yang  dicerabut  dari  akar  historisitasnya,  dapat  mengaburkan  peran fungsional  yang  dimainkan  teks  dalam  mentransformasi  kebudayaan  komunitas penerimanya.  Dalam  hal  ini,  ada  dialektika  yang  sangat  kuat  antara  teks  dengan kebudayaan masyarakatnya. Ketika teks dihadirkan dengan menggunakan bahasa tertentu dan bahasa merepresentasikan kebudayaan dan pemikiran komunitas penggunanya, maka secara otomatis, kebudayaan dan pemikiran komunitas teks akan terepresentasikan dalam teks tersebut. 1 Selain itu, sebuah teks hanya dapat bermakna secara eksistensial, jika teks bersentuhan dengan kebudayaan dan pemikiran masyarakat di mana teks tersebut berada.
Dialektika ketiga aspek ini yakni teks, bahasa dan budaya, merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, namun dalam realitasnya hal ini sering kali tidak disadari atau diabaikan dalam  proses  penafsiran  teks,  sehingga  hasil  penafsirannya  berhenti  pada  tataran  literal saja.  Hal  ini  dapat  menjadi  persoalan,  ketika  pemaknaan  literal  terhadap  teks,  dibawa dalam  komunitas  Islam  yang  memiliki  kebudayaan  yang  berbeda  dengan  kebudayaan Arab.  Kondisi  ini  akan  menciptakan  penafsiran  yang  tidak  kontekstual  karena  terasing
1 Nasr Hamid Abu Zayd, Mafhum an-Nas: Dirasah Fi Ulum al-Qur’an , (Beirut: al-Markaz  as-Saqafi al- ‘Arabi,  1994),  hal.  24-25.  Farid  Essack, Qur’an,  Liberation  &  Pluralism:  An  Islamic  Perspectives  of Interreligious Solidarity Against Oppression , (England: Oneworld, 1977), hal. 76.
dari  pemikiran  dan  budaya  lokal.  Contohnya  dalam  kajian  fikih  Islam,  terutama  yang berhubungan  dengan  persoalan  perkawinan,  terdapat  konsep  dzihar,  yakni  penyamaan istri dengan (punggung) ibunya. Ketika seseorang melakukan hal seperti ini, maka dalam kajian hukum Islam, talak dapat jatuh terhadap istri. Hampir semua produk hukum Islam menyatakan  hal  tersebut.  Yang  menjadi  pertanyaan  kemudian  adalah  mengapa penyamaan  istri  dengan  punggung  ibu  suami  merupakan  hal  yang  dapat  menjatuhkan talak?  Dapat  dipastikan  bahwa  penyamaan  istri  dengan  punggung  ibu  merupakan persoalan yang tidak sederhana, karena talak merupakan persoalan yang penting. Dan hal ini hanya dapat diketahui dengan melihat bagaimana kebudayaan Arab berbicara tentang persoalan  tersebut.  Kalau  kita  melihat  kebudayaan  Arab,  penyamaan  istri  dengan punggung ibunya merupakan bentuk ekspresi perasaan suami yang sudah tidak menyukai atau  tidak  “bernafsu”  terhadap  istrinya.  Dan  hal  ini  meupakan  bentuk  penghinaan terhadap istri dan sekaligus merupakan perbuatan yang sangat menyakitkan dan melukai harga diri sang istri. Karenanya, talak dapat jatuh, karena suami telah menyakiti perasaan dan hati sang istri. Sementara ketika produk hukum ini diterapkan di Indonesia, tentu saja tidak relevan, karena Indonesia tidak memiliki kebudayaan atau pemikiran tentang dzihar . Persoalan  yang  lain  yang  dapat  timbul  dari  pengabaian  dimensi  historisitas  teks adalah  eliminasi  peran  fungsional  yang  dimainkan  teks  dalam  mentransformasi kebudayaan komunitas teks.  Dalam hal  ini, teks tidak hanya merupakan  produk budaya, tapi  di  sisi  lain  merupakan  produsen  budaya.  Sebagai  produk  budaya,  teks merepresentasikan  budaya  di  mana  teks  hadir,  namun  di  sisi  lain  sebagai  produsen budaya,  teks  memiliki  efektivitas  untuk  memproduksi  budaya  baru  yang  sesuai  dengan misi  teks  tersebut.  Dengan  demikian,  teks  memiliki  peran  transformatif  untuk mengkonstruksi  budaya  baru  yang  sejalan  dengan  nilai-nilai  yang  ingin  dibangunnya. Ketika  hal  ini  tidak  dipertimbangkan,  maka  hasil  penafsiran  akan  kehilangan  spirit transformasi  yang  merupakan  jantung  eksistensi  teks.  Hal  ini  bisa  dicontohkan  dengan adanya  beberapa  teks  baik  al-Qur’an  maupun  hadis  yang  secara  tekstual  melegitimasi superioritas suami atas istri, bahkan dengan mengambarkannya seperti superioritas Tuhan atas hambanya.
Pemahaman secara literal atas teks-teks tersebut dapat berakibat munculnya justifikasi teologis  atas  tindakan  subordinasi  istri.  Bahkan  sampai  kekerasan  terhadap  istri  dapat
dibenarkan  dengan  adanya  legitimasi  teks-teks  tersebut. 2 Padahal  kalau  ditilik  dalam kebudayaan  Arab  jahiliyyah,  relasi  antara  suami  istri  adalah  seperti  relasi  antara  Tuhan, majikan, pemilik, penguasa dengan hamba, budak,  yang dimiliki,  yang dikuasai.  Hal  ini terlihat  dalam  istilah  yang  digunakan  masyarakat  Arab  ketika  menyebut  suami  sebagai ba’al yang artinya Tuhan, majikan, penguasa dan pemilik, sementara istri disebut dengan mab’ul yang berarti hamba, budak, yang dikuasai, dan yang dimiliki. 3 Jika penafsiran ini dibiarkan,  maka  keberagamaan  umat  Islam  justru  akan  kontradiksi  dengan  spirit transformasi dan liberasi yang diperjuangkan oleh teks tersebut.
Untuk  itu,  gambaran  secara  komprehensif  terkait  dengan  kebudayaan  masyarakat Arab  pra-Islam  sangat  diperlukan  untuk  memberikan  gambaran  obyektif  bagaimana praktek  sosial  masyarakat  Arab  pra-Islam  terkait  dengan  perkawinan.  Karena  luasnya aspek  kebudayaan  masyarakat  Arab  pra-Islam,    maka  obyek  kajiannya  dibatasi  pada konsep perkawinan dalam masyarakat Arab pra-Islam.

## B. STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM
Seperti pada umumnya masyarakat di kawasan Timur Tengah ketika itu, masyarakat bangsa Arab menganut  sistem  patriarki 4 ( al-mujtama’ al-abawi ). Otoritas bapak (suami) menempati  posisi  dominan  dan  peranannya  sangat  penting  bagi  keluarga.  Bapak  atau suamilah  yang  bertanggung  jawab  terhadap  seluruh  keutuhan,  keselamatan  dan kelangsungan keluarga. Ibu atau istri hanya ikut terlibat sebagai anggota keluarga dalam suatu  rumah  tangga.  Untuk  itu,  bapak  atau  kaum  laki-laki  pada  umumnya  mendapatkan beberapa hak istimewa sebagai konsekuensi tanggung jawab mereka yang demikian besar dibanding  pihak  istri  atau  perempuan  secara  umum.  Nama  keluarga  ( kunyah/surname ) bagi anak-anaknya diambil dari nama bapaknya (patrilineal). 5
2 Pemahaman secara harfiah ini juga berimplikasi mispersepsi terhadap Islam. Misalnya dalam bukunya Apa yang Salah? Sebab-sebab Runtuhnya Khilafah dan Kemunduran Umat Islam , Bernard Lewis menyatakan: “Menurut  tradisi  dan  hukum  Islam,  ada  tiga  kelompok  orang  yang  tidak  terkena  prinsip  umum  hukum  dan agama  umat  islam,  yaitu  orang  kafir,  budak  dan  wanita.  Jelaslah  bahwa  wanita  mendapatkan  tepat  terburuk diantara  ketiganya.  Budak  dapat  dimerdekakan  oleh  tuannya;  kaum  kafir  kapanpun  dapat  menjadi  orang  yang beriman  berdasarkan  pilihannya,  dan  dengan  demikian  statusnya  yang  rendah  tersebut  dapat  berakhir.  Hanya wanita saja yang terkungkung selamanya dengan tetap  menjadi apa adanya-atau seperti apa yang tampak pada waktu itu”. Bernard Lewis, Apa yang Salah? Sebab-sebab Runtuhnya Khilafah dan Kemunduran Umat Islam , Terj. Ahmad Lukman, (Jakarta: PT. Ina Publikatama, 2004), hal. 83-85.
3 Khalil  Abdul  Karim, Syari’ah:  Sejarah  Pergulatan  Pemaknaan ,  Terj.  Kamran  As’ad,  (Yogyakarta: LkiS, 2003), hal. 35.
4 Patriarki  (Inggris, patriarchy )  diartikan  sebagai  sistem  masyarakat  yang  menelusuri  garis  keturunan melalui  pihak  bapak  (suami).  Sebaliknya,  matriarki  adalah  kelompok  masyarakat  yang  menelususi  garis keturunan melalui pihak ibu (istri).
5 Ibid ., hal. 128
Dalam karyanya yang terkenal, Neopatriarchy, A Theory of Distorted Change in Arab Society , Hisham Sharabi membedakan model patriarkhi masyarakat Arab dan masyarakat non  Arab.  Ia  menggambarkan  secara  sistematis  perkembangan  model  patriarki masyarakat Arab yang dibaginya ke dalam enam tahapan, yaitu 1) pra Islam, 2) era Nabi Muhammad,  3)  era  dinasti  Umayyah  dan  Abbasiyah,  4)  era  kekuasaan  para  sultan  di kerajaan-kerajaan  kecil  (petty  sultanes),  5)  era  kekuasaan  Usmani,  dan  6)  era neopatriarki. 6
Model patriarki dalam era masyarakat pra Islam dianggap keluarga patriarki asli yang banyak berpengaruh terhadap sejarah perkembangan patriarki sesudahnya di kawasan ini. Karena  itu  struktur  masyarakat  kabilah  (tribal)  tetap  penting  untuk  diketahui  guna menjelaskan model patriarki dunia Arab dan dunia Islam kontemporer. Dalam masyarakat kabilah yang senantiasa berpindah-pindah tempat, setiap individu selalu mengidentifikasikan diri dan memberikan loyaliitas penuh kepada kelompok kabilahnya. Dengan  demikian  rasa  kolektifisme  kesukuan  paling  dominan.  Kehadiran  Islam  yang memperkenalkan  konsep  ummah,  suatu  konsep  yang  lebih  bersifat  dunia,  memberikan pengaruh besar terhadap struktur sosial yang egaliter. Pengelompokan berdasarkan darah, daerah,  ras,  suku  bangsa,  warna  kulit  dan  berbagai  ikatan  primordial  yang  lain  lebur dalam institusi ummah. 7
Dalam masyarakat kabilah, seorang perempuan tidak pernah tampil sebagai pemimpin komunitas,  tetapi  dalam  masyarakat  ummah  perempuan  yag  berprestasi  memperoleh kesempatan  yang sama dengan laki-laki. Kalau kenyataannya dalam sejarah dunia Islam perempuan kurang mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin umat, mungkin itu disebabkan karena faktor tradisi budaya.
Menurut  Sharabi  kehadiran  Islam  mengakibatkan  terjadinya  perombakan  secara radikal  sistem  patriarki  yang  tadinya  berorientasi  sempit  menjadi  luas,  sekalipun  dalam prakteknya, menurut sejumlah feminis Muslim, terkadang masih melenceng dari ideologi ummah  menjadi  praktek  “kabilah  besar’  (supertribe),  karena  masih  terlihat  adanya praktek penindasan perempuan. 8

## C. RELASI GENDER DALAM MASYARAKAT ARAB PRA-ISLAM
Relasi  gender  dalam  masyarkat  Arab  tidak  banyak  berbeda  dengan  masyarakat  di
6 Hisham  Sharabi, Neopatriarchy,  A  Theory  of  Distorted  Change  in  Arab  Society ,  (New  York:  Oxford University Press, 1988), hal. 26, sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an , Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 129.
7 Ibid ., hal. 130.
8 Ibid ., hal. 131.
kawasan  sekitarnya.  Menurut  J.C.  Mosse,  pola  relasi  jender  mempunyai  kemiripan  di seluruh belahan bumi bagian utara, termasuk Eropa dan Amerika. Pola relasi jender bisa dilihat  dalam  suatu  lingkup  keluarga  dan  dalam  masyarakat  luas.  Menurut  konsepsi keluarga  dalam  tradisi  masyarakat  Yunani  dan  Romawi,  kepala  rumah  tangga  dipegang oleh laki-laki (suami/ayah). Laki-laki memegang kekuasaan mutlak dalam bidang hukum dan ekonomi terhadap seluruh anggota keluarganya yang terdri atas para istri, anak-anak dan mungkin para budak yang hidup di dalam keluarga tersebut. Struktur keluarga  yang demikian ini berlangsung sampai abad ke 19, setelah di Eropa Barat diberlakukan hukum- hukum baru yang memberikan kemerdekaan kepada perempuan yang sudah menikah dan dihapuskannya lembaga perbudakan. 9
Relasi  jender  ditentukan  oleh  pembagian  peran  dan  fungsi  dalam  suatu  masyarakat Arab,  laki-laki  bertugas  membela  dan  mempertahankan  seluruh  anggota  keluarga, bertanggung  jawab  memenuhi  seluruh  kebutuhan  keluarga.  Konsekuensinya  laki-laki memonopoli  kepemimpinan  dalam  semua  tingkatan,  mulai  dari  kepala  rumah  tangga, kepala suku/kabilah, sampai kepala persekutuan antara beberapa suku/kabilah. Termasuk kewenangan  laki-laki  memimpin  upacara  ritual  keagamaan  dan  acara-acara  seremonial lainnya.  Promosi  karier  dalam  barbagai  profesi  dalam  masyarakat  hanya  bergulir  di kalangan  laki-laki.  Perempuan  mengurus  urusan  yang    berhubungan  dengan  tugas-tugas reproduksi. Laki-laki lebih bertugas di luar rumah (wilayah publik) sementara perempuan bertugas di dalam atau disekitar rumah atau kemah-kemah (wilayah domestik). 10
Ideologi  patriarki  memberikan  otoritas  dan  dominasi  kepada  laki-laki  dalam kehidupan  berumah  tangga  dan  bermasyarakat.  Laki-laki  pada  umumnya  memperoleh kesempatan  lebih  besar  daripada  perempuan  untuk  memperoleh  prestasi  dan  prestise dalam  masyarakat.  Dalam  masyarakat  kabilah,  perang  dianggap  sebagai  salah  satu kesempatan  untuk  memperoleh  taraf  kehidupan  lebih  baik,  meskipun  dengan  penuh resiko. Tugas perang pada umumnya dipegang laki-laki. Jika suatu perang dimenangkan maka  dengan  sendirinya  laki-laki  yang  berkompeten  mengatur  harta  rampasan ( ghanimah ).
Dalam  masyarakat  kesukuan,  laki-laki  tidak  hanya  mengontrol  jumlah  populasi penduduk dalam suatu kabilah. Jumlah penduduk yang lebih besar daripada sumber daya alam  yang  dimiliki  satu  kelompok  suku,  akan  menimbulkan  berbagai  masalah.  Oleh
9 Julia Cleve Mosse, Gender dan Pembangunan , Terj. Hartian Silawati, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 64.
10 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan… , hal. 135.
karena itu perang bisa dilihat sebagai efek sekaligus alat pengendalian jumlah penduduk. Sejarah  klasik  bangsa  Arab  jahiliyyah  dibahas  dalam  satu  bab  khusus  ( dzikr  ayyam  al- jahiliyyah )  dalam al-Kamil  fi  al-Tarikh oleh  Ibn  Atsir,  yang  isinya  seolah-olah  hanya sejarah peperangan. 11
Cara  lain  dalam  mengontrol  keseimbangan  jumlah  penduduk  dalam  masyarakat kesukuan, yang biasanya mengantungkan hidupnya pada sumber daya alam yang terbatas, ialah  pembunuhan  bayi.  Pembunuhan  bayi-bayi  perempuan  secara  selektif  dan proporsional dilakukan dalam upaya mencegah kemerosotan standar hidup mereka. Tidak terkecuali  dalam  masyarakat  Arab,  masyarakat  kesukuan  yang  hidup  di  pedalaman  di daerah  padang  pasir  gersang  di  jazirah  Arab  sering  juga  ditemukan  pembunuhan  bayi dengan  motif  ekonomi. 12 Hal  itu  juga  disinyalir  dalam  dua  ayat  dalam  al-Qur’an,  yakni Q.S. Al-An’am:151 dan Q.S. al-Isra’:31.
Kemungkinan  lain,  pembunuhan  dilakukan  untuk  ide  pengorbanan  yang  diserukan oleh  kepercayaan  agama.  kasus  penyembelihan  putra  Ibrahim  pernah  difahami  secar keliru  oleh  kalangan  pengikutnya,  yang  menganggap  setiap  keluarga  harus  mnyembelih salah satu putranya. Hal ini juga diisyaratkan di dalam Q.S. al-An’am:137.
Kemungkinan  lainnya,  yaitu  mereka  yang  membunuh  anak  perempuan  karena khawatir nantinya  akan  kawin dengan orang asing atau orang  yang berkedudukan sosial lebih rendah misalnya budak atau mawali. Di samping itu, khawatir jika anggota sukunya kalah  dalam  peperangan  akan  berakibat  anggota  kelaurganya  yang  perempuan  akan menjadi  harem-harem  atau  gundik  para  musuh.  Sebuah  prinsip  dikalangan  Arab dituangkan  dalam  sebuah  syair  sebagaimana  dikutip  Reuben  Levy,”kuburan  adalah mempelai laki-laki paling baik dan penguburan perempuan adalah tuntutan kehormatan” ( the grave is the best bridgegroom and the burial of daughters is demanded by honour ). 13 Kelahiran  seorang  bayi  perempuan  menjadi  aib  bagi  keluarganya,  hal  ini  juga  telah diisyaratkan dalam QS. Al-Nahl:58.
Beberapa  upacara  tradisional  yang  bersifat  profan  dan  sakral  di  kawasan  Timur Tengah,  mempersembahkan  gadis-gadis  sebagai  korban  atau  tumbal,  misalnya  upacara
11 Ibn Atsir, Al-Kamil ..., hal. 299-362.
12 Dalam  berbagai  sumber  disebutkan,  khalifah  Umar  pernah  menguburkan  hidup-hidup  anak perempuannya,  tetapi  dapat  diragukan  keabsahan  berita  tersebut,  karena  Umar  tergolong  suku  Quraisy  yang memiliki kebudayaan lebih  maju dibanding  kabilah-kabilah di pedalaman jazirah  Arab. Kelompok  masyarakat yang  terkenal  sering  membunuh  bayi-bayi  perempuan  adalah  masyarakat  yang  ada  di  pedalaman,  yang kehidupannya hnay mengandalkan sumber daya alam yang terbatas. Umar hidup dan besar di kota Mekkah dan madinah, dua kota yang sudah maju ketika itu.
13 Nasaruddin Umar, Argumen kesetaraan ...., hal. 138.
rutin di sungai Nil dan tempat-tempat  yang disakralkan lainnya. 14 Dengan demikian, ide pembunuhan  bayi,  khususnya  bayi  perempuan,  dapat  terjadi  karena  salah  satu  bentuk kobntrol  jumlah  penduduk  dalam  masyarakat  patriarki  tradisional,  kekhawatiran menimbulkan  aib,  misalnya  melakukan  perkawinan  dengan  laki-laki  yang  di  bawah struktur kelasnya, karena masalah ekonomi, atau karena ritus keagamaan.
Sosiolog  Divale  dan  Haris  melihat  bahwa  perang  atau  pembunuhan  bayi-bayi perempuan  merupakan  akibat  kompleks  supremasi  laki-laki.  Ketrampilan  dan  kekuatan memainkan  senjata  adalah  profesi  laki-laki.  Agresivitas  laki-laki  merupakan  suatu keharusan untuk mencapai keberhasilan dalam perannya sebagai pelindung keluarga dan kabilah.  Sebagai  imbalannya,  perempuan  dilatih  menjadi  manusia  pasif  sebagai  bentuk dukungan keberhasilan peran laki-laki. 15 Laki-laki dalam pandangan ini dianggap sebagai komunitas militer yang senantiasa siap untuk berperang. Relasi jender dalam masyarakat seperti  ini  cenderung  menampakkan  pola  relasi  kuasa  yang  dicirikan  penentuan perempuan oleh laki-laki dan karena kekuasaan  yang dimilikinya, kebebasan melakukan poligami  terhadap  perempuan  dari  seluruh  tingkatan  sosial  yang  ada  di  bawahnya, sementara perempuan hanya diperkenankan menjalani praktek monogami, itupun dengan laki-laki yang dianggap sederajat. Tidak jarang perempuan ditemukan hidup sebatangkara sampai  akhir  hayatnya  karena  tidak  ditemukan  laki-laki  yang  dianggap  se- kufu dengannya. 16
Dalam  kondisi  tidak  terdapat  ancaman  militer  dan  persenjataan  tidak  berkembang, menurut  Collins,  maka  laki-laki  tidak  menonjol  sebagai  komunitas  militer.  Pola  relasi jender  dalam  masayarakat  seperti  ini  cenderung  bersifat  egaliter,  mungkin  karena ancaman  di  luar  rumah  tidak  banyak  dan  realasi  kuasa  tidak  menonjol  sehingga mmeungkinkan  perempuan  mengembangkan  diri  lebih  dari  sekedar  ibu  rumah  tangga. Kemampuan  perempuan  untuk  berkiprah  di  luar  sektor  domestik  memungkinkannya memperoleh kekuatan ekonomi, dan hal ini akan memberikannya alternatif pilihan hidup yang  lebih  luas.  Kekuatan  ekonomi  dapat  memberi  kemampuan  untuk  mengontrol beberapa hal, seperti reproduksi, seksualitas, perkawinan, perceraian, pendidikan, bahkan memberinya akses untuk memperoleh kekuasaan.
14 Fedwa  Malti-Douglas, Woman’s  Body,  Woman’s  Word,  Gender  and  Discourse  in  Arabo-Islamic Writing ,  (New  Jersey:  Princeton  University  Press,  1991),  hal.  20,  sebagaimana  dikutip  Nasaruddin  Umar, Argumen Kesetaraan ...., hal. 138.
15 Lihat  Sanderson, Sosiologi  Makro:  Sebuah  Pendekatan  Terhadap  Realitas  Sosial ,  Terj.  Farid  Wajdi dan S. Meno, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal. 416.
16 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan ..., hal. 139.
Komunitas  militer  senantiasa  dikembangkan  dengan  penekanan  kepada  aspek agresivitas  dan  perjuangan.  Pada  saat  yang  sama,  komunitas  masyarakat  secara  umum diarahkan untuk  berkonsentrasi  kepada tugas-tugas reproduksi  yang lebih membutuhkan ketekunan  dan  pemeliharaan.  Dari  segi  ini  kalangan  sosiolog  melihat  adanya  korelasi antara  militerisme  dsan  dominasi  laki-laki.  Namun  korelasi  ini  tidak  mutlak  karena terdapat banyak kelompok masyarakat tanpa peperangan, namun laki-laki tetap dominan, sebaliknya  terdapat  kelompok  masyarakat  yang  sentiasa  dibayang-bayangi  peperangan tapi kedudukan perempuan dianggap penting. 17
Relasi  jender  dalam  dunia  Arab  memberikan  peran  dominan  kepada  laki-laki  dalam semua bidang. Dominasi laki-laki dapat dilihat dalam sistem keluarga. Laki-laki sebagai kepala  rumah  tangga  mempunyai  hak-hak  utama,  seperti  sebagai  wali  yang  berhak menentukan  jodoh  anak-anaknya,  mempunyai  hak  poligami,  jika  terbunuh  nilai tebusannya  lebih  besar  daripada  perempuan,  berhak  menjadi  imam  shalat,  dan  pewaris harta  warisan.  Namun  pada  masa  Nabi,  laki-laki  dewasa  tidak  lagi  menjadi  ahli  waris tunggal  tetapi  beberapa  kelompok  perempuan  seperti  anak  perempuan,  istri,  saudara perempuan,  dan  cucu  perempuan  sudah  diberikan  haka  warisan,  meskipun  belum sebanyak jumlah yang diterima laki-laki.
Namun,  masih  perlu  diteliti  lebih  jauh  asal  usul  intensitas  dominasi  laki-laki  dalam masyarakat  Arab.  Hasil  penelitian  Catal  Huyuk,  sebagaimana  dikutip  Leila  Ahmad, mengungkapkan  bahwa  masyarakat  di  kawasan  Timur  Tengah  pada  mulanya  adalah masyarakat  matrilineal,  di  mana perempuan memegang peranan lebih dominan daripada laki-laki. 18 Reuben  Levy  juga  mengakui  bahwa  dalam  masyarakat  Arab  klasik  sejumlah suku  Arab  kuno  menerapkan  sistem  matriarki  dan  perempuan  memegang  kendali pemerintahan.  Beberapa  hal  yang  dapat  mendukung  kesimpulan  ini  antara  lain  nama- nama Tuhan (dewi) pada umumnya digambarkan sebagai perempuan, seperti Al-Lata dan ‘Uzza.  Hampir  semua  nama  benda-benda  alam,  yang  dulu  pernah  disembah, menggunakan bentuk jender perempuan ( mu’annats ), seperti matahari ( asy-syams ), bulan ( al-qamar ), bintang ( al-najm ), langit ( al-sama’ ), bumi ( al-ardh ), angin ( al-rih ), dan jiwa ( al-nafs ). 19
Proses  peralihan  masyarakat  matriarkhi  ke  patriarkhi  dinilai  oleh  dua  tokoh  feminis,
17 Mungkin bisa dicontohkan komunitas yang dibentuk Nabi di Madinah yang rawan peperangan, tetapi kehadiran  perempuan  tetap  dianggap  penting,  bahkan  ia  turut  serta  mengambil  bagian  dalam  beberapa peperangan.
18 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan ..., hal.  141.
19 Ibid .
yaitu  Merlyn  Stone 20 dan  J.  Edgar  Bruns 21 berhubungan  dengan  proses  beralihnya kekuasaan  Tuhan  perempuan  ( The  Mother  God )  ke  Tuhan  laki-laki  ( The  Father  God ). Dalam  hal  ini,  agama-agama  semit  (Abrahamic  religions)  yaitu  Yahudi,  Kristen,  dan Islam  dinilai  mempunyai  peran  dalam  proses  transformasi  tersebut.  Namun  kalangan feminis  lainnya  seperti  Susan  S.  Scred  tidak  setuju  menonjolkan  agama  sebagai  faktor dominan  dalam  proses  transformasi  tersebut,  karena  ekologi  dan  kondisi  sosial  budaya juga  mempunyai  peranan  cukup  besar. 22 Fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat,  seperti relasi jender yang timpang, tidak semata-mata disebabkan oleh faktor agama, tetapi dapat dipengaruhi faktor-faktor lain seperti yang diuraikan di atas.

## D. KONSEP PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM
Perkawinan  merupakan  salah  satu  hal  yang  paling  mendasar  dalam  kehidupan manusia,  karena  perkawinan  dapat  merealisasikan  berbagai  kebutuhan  primer    dan eksistensial keberlangsungan hidup peradaban manusia. Ia merupakan realisasi kebutuhan seksual manusia. Karena masing-masing memiliki hasrat seksual, maka secara inhern ada kebutuhan  untuk  mencari  tempat  untuk  merealisasikannya,  sehingga  secara  kodrati manusia  secara  instrinsik  akan  berupaya  untuk  mencari  pasangan  hidupnya  baik  untuk mendapatkan  fungsi  rekreatif  (kesenangan)  atau  fungsi  prokreatif  (mendapatkan keturunan).
Kebutuhan  untuk  berpasangan  ini  dalam  sejarah  peradaban  manusia  diwujudkan dalam  institusi  perkawinan.  Awal  sejarah  kehidupan  manusia  menjadi  saksi  sejarah terciptanya  perkawinan  antara  Adam  dan  Hawa,  yang  menjadi  perkawinan  pertama  dan asal  muasal  primordial  manusia di  bumi. Dalam perkembangan selanjutnya, perkawinan menjadi  norma  di  semua  bagian  di  dunia  sebagai  sebuah  institusi  formal  untuk merealisasikan  kebutuhan  manusia  untuk  berpasangan.  Masing-masing  daerah,  suku, agama,  dan  lain-lain  memiliki  tradisi  dan  aturan-aturannya  sendiri-sendiri  dalam  hal perkawinan. Namun semuanya memiliki kesamaan dengan legitimasinya masing-masing bahwa realisasi kebutuhan seksual manusia tidak dapat dibiarkan secara bebas, tapi harus diatur secara normatif guna menjamin stabilitas sosial.
Seperti halnya dalam belahan dunia  yang lain, perkawinan juga merupakan hal  yang esensial  dalam  realitas  masyarakat  Arab  pra-Islam.  Hal  ini  merupakan  hal  yang  wajar
20 Merlyn  Stone, When  God  Was  a  Woman ,  (New  York  and  London:  A  Harvest/HBJ  Harcout  Brace Jovaniche, 1976).
21 J. Edgar Bruns, God as Woman, Woman as God , (New York, Paramus, Toronto: Paulist Press, 1973).
22 Susan  Staar  Scred, Priestess,  Mother,  sacred  Sister,  Religions  Dominated  by  Women ,  (New  York: Oxford University Press, 1984), hal. 284.
mengingat masyarakat Arab pra Islam juga memiliki concern yang sangat besar dalam hal seksualitas  dan  realisasinya.  Bahkan  Khalil  Abdul  Karim  mengatakan  bahwa  persoalan seksualitas  merupakan  hal  yang  dominan  dalam  kehidupan  mereka.  Selain  secara eksistensial kebutuhan seks sudah inhern dalam eksistensi manusia, juga dipengaruhi oleh kondisi  iklim  yang  panas  dan  kondisi  kering  yang  dapat  menambah  nafsu  kedua  orang semakin bergejolak dan membara. 23
Selain itu, berbeda dengan masyarakat Mesir kuno yang disibukkan dengan berbagai aktifitas,  seperti:  1)  aktifitas  keagamaan  yang  sangat  kompleks  di  tempat-tempat  ibadah dan  altar-altarnya,  seni  bangunan  (arsitektur),  pahat,  gambar,  pembuatan  patung,  obelist dan  tugu;  2)  dalam  ilmu  pengetahuan  yang  paling  menonjol  adalah  kedokteran,  ilmu eksakta  dan  ilmu-ilmu  terapan.  Di  luar  itu  juga  terdapat  beberapa  mata  pencaharian seperti  pertanian,  perdagangan  dan  kerajinan.  Atau  berbeda  juga  dengan  masyarakat Yunani  dimana  para  komunitas  elitnya  memiliki  kesibukan  dalam  dialog-dialog kefilsafatan  dan  ilmu-ilmu  pasti.  Sementara  masyarakat  umumnya  mengarahkan perhatian untuk menonton drama, festival dan berbagai macam kejuaraan olahraga. 24
Realitas yang berbeda terjadi di masyarakat Arab pra Islam. Aktifitas-aktifitas budaya atau  seni  yang  dapat  memperkaya  atau  mempertajam  emosi  –  selain  kesastraan, perpuisian yang sempit dan terbatas, relatif sedikit. Hal ini menjadikan perhatian mereka lebih banyak ditujukan pada pemenuhan kebutuhan seksual. Realitas ini bisa dilihat dari banyaknya  istilah-istilah  kebahasaan  yang  berkaitan  dengan  hubungan  seksual.  Sebagai contoh  di  antara  kata-kata  tersebut  yang  seluruhnya  bermakna  bersetubuh: mubada’ah (saling  bermain  kemaluan), mulamasah (saling  bersentuhan), mudaja’ah (saling  tidur miring), muqarafah (saling  bersentuhan  kulit), mufakhazah (saling  memainkan  paha), mubatanah (saling  memainkan  perut), mu’afasah (saling  menggulingkan), mujama’ah (saling  mendekap), murawadah (saling  menginginkan), mubasyarah (kawin),  dan muwaqa’ah (saling  berjatuhan).  Semua  kata-kata  tersebut  mempunyai  akar  kata  empat huruf, fa’ala-mufa’alah ,  yang  berarti  adanya  keterlibatan  kedua  belah  pihak  dalam melakukan perbuatan ( reciprocal ). 25
Selain  itu  masih  ada  bentuk-bentuk  kata  lain  ( masdar ,  kata  benda  abstrak),  seperti: rafas (senggama), lams (bersentuhan), ityan (mendatangi), rukub (mengendarai), i’tila’ (menunggangi), imtita’ (menunggangi), dan wat’i (menginjak). Semua kata-kata tersebut
23 Khalil  Abdul  Karim, Relasi  Gender  Pada  Masa  Muhammad  &  Khulafaurrasyidin ,  Terj.  Khairon Nahdiyyin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 14.
24 Ibid ., hal. 13.
25 Ibid ., hal. 14-15.
berakar kata tiga huruf fa’ala . Kata-kata di atas memiliki makna dominasi laki-laki dalam hubungan. Hal ini merupakan hal yang wajar dalam masyarakat paternalistik.
Istilah-istilah  di  atas  sebagai  manifestasi  ungkapan  bahasa  komunitas  Arab merupakan  wahana  ideal  untuk  mengekspresikan  keadaan  sosial  yang  bergejolak  dan yang muncul dari masyarakat tersebut. Bahasa merupakan referensi atau penjelasan yang lebih  jelas  daripada  pakaian,  tempat  tinggal,  bangunan  dan  sarana-sarana  transportasi. Maka apabila suatu bahasa memuat berpuluh-puluh kata yang menunjuk pada perbuatan yang  dipraktekkan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  maka  hal  itu  memberikan  kepastian bahwa  perbuatan  tersebut  menjadi  pusat  perhatian  laki-laki  dan  perempuan  dalam masyarakat yang memilih bahasa tersebut. 26
Sebagaimana  adanya  sistem  paternalistik  yang  dianut  suku-suku  nomaden, masyarakat  Arab  juga  menerapkan  sistem  ini  yang  meniscayakan  komposisi  rumah tangga patriarki terdiri atas laki-laki sebagai poros, lalu sejumlah istri merdeka, ditambah budak-budak sariyyah yang boleh disetubuhi secara bebas tanpa ikatan perkawinan.
Dalam  masyarakat  patriarki  Arab,  perkawinan  mengikuti  model  kepemilikan ( tamalluk ). Hal ini bisa dilihat dari istilah yang digunakan untuk menyebut suami dengan ba’al (tuan,  majikan,  pemilik,  penguasa)  atas  istrinya.  Sementara  istri  disebut  dengan mab’ul (yang  dikuasai,  yang  dimiliki,  budak,  hamba). Ba’al adalah  nama  seorang  dewa kuno  yang  disembah  di  Ba’labakka  atau  Heliopolis  (sebuah  kota  berperadaban  kuno  di Syria).  Bahkan  ada  indikasi  bahwa  ba’al  adalah  dewa  sesembahan  keluarga  nabi  Yunus atau  beberapa  bangsa  semit  lainnya.  Dan  berhala  bangsa  Arab  pun  juga  dinamai ba’al . Kata  tersebut  menyiratkan  otoritas  dan  kekuasaan  yang  sangat  besar  yang  dinikmati seorang  laki-laki  dalam  sebuah  keluarga.  Dalam  sebuah  sya’ir  Amr  bin  Kulsum bersenandung:
Peninggalan kami adalah telur-telur yang indah Kami dilarang menyumpah atau melecehkan Istri-istri menyatakan ikrar di depan ba’al-ba’al
Ketika mereka bertemu dengan rombongan guru kami
Hatim  ath-Tha’i,  seorang  Arab  yang  mulia  dan  terkenal  dengan  kemurahannya, bersenandung:
Tetanggaku yang perempuan selalu mengadu padaku
Namun, jika suaminya pergi aku tidak akan mengunjunginya
26 Ibid .

## Kebaikanku akan sdampai dan ba’al-nya pun akan kembali kepadanya
Dan ia tidak akan menurunkan tirai-tirai penutupnya 27
Istilah ba’al untuk  menyebut  suami  sering  digunakan  orang  Arab  kuno.  Misalnya untuk menanyakan siapa ba’al (pemilik) onta ini? Siapa ba’al rumah ini?. Namun kata ini lebih  sering  digunakan  dalam  relasi  perkawinan,  dan  di  sini  lebih  mengidentikkannya dengan  suami.  Istilah  ini  menyimbolkan  poros  otoritas  tertinggi  yang  dinikmati  oleh suami dalam masyarakat tribal. Dalam tradisi keluarga Arab, ia adalah pemilik istri, tuan dan  majikan.  Dialah  yang  memberi  rejeki  (nafkah  hidup)  bagi  istrinya  dengan  jalan berdagang  atau  paling  sering  justru  dengan  jalan  merampok  dan  merampas  harta  dalam peperangan yang sering terjadi antar suku. 28
Suami atau ba’al juga menjadi pelindung dan pembela (kehormatan) istri ketika suku atau  keluarganya  diserang  oleh  suku  lain.  Hingga  sekarang  istri  sering  disebut  dengan istilah  haram,  hingga  pada  level  sosial  tertinggi  sekalipun.  Istri  presiden,  misalnya, disebut haram ar-ra’is , istri menteri disebut haram al-wazir , istri walikota disebut haram al-muhafidz ,  dan  lainnya.  Asal  kata haram dalam  bahasa  merujuk  pada  apa  yang dipertahankan  dan  dilindungi  oleh  ba’al.  Di  beberapa  negara  Arab  dan  di  sebagian pedalaman Mesir, terutama yang memiliki keturunan geneologi Arab, istri disebut dengan istilah hurmah yang berarti sesuatu yang tidak boleh dirusak. 29
Kata ba’al ini  memiliki  signifikansi  sugestif,  yang  berbeda  dengan  kata al-mab’ul , dalam  hal  ini  istri  yang  berarti  dimiliki,  dikuasai,  dipelihara  oleh  suami  yang  memberi rejeki  dan  melindunginya.  Istilah  ini,  dengan  demikian,  mencerabut  akar-akar  dan menanamkan  akar-akar  yang  lain.  Artinya,  ia  mencerabut  dari  jiwa  sang  istri  perasaan akan adanya konsiderasi, posisi, atau bahkan bentuk sense apapun akan being ( kainunah , eksistensi)  dan  preferensi  dalam  lingkungan  keluarga.  Sementara  di  sisi  lain,  ia  juga sekaligus  menanamkan  di  dalam  dirinya  bibit-bibit  ketundukan,  kepasrahan,  ketaatan, absolusitas,  subordinasi  dan  keridhoan  menjalankan  kerja  yang  didefinisikan  oleh  sang ba’al atasnya sebagai obyek kenikmatan fisik dan manusia kelas dua yang dibebani tugas melayani suami dan merawat anak-anak dalam lingkungan keluarga. 30
Konsep perkawinan dengan model tamalluk (kepemilikan) ini juga terlukiskan dalam pendapat  B.  Stowasser.  Menurutnya  realitas  bahwa  istri  nabi  Khotijah  merupakan pedagang  sukses  merupakan  pengecualian,  seorang  di  antara  sedikit  golongan  elit  dari
27 Khalil Abdul Karim, Syariah… ,  hal. 33-34
28 Ibid ., hal. 34.
29 Ibid ., hal. 35.
30 Ibid .
masyarakat Arab saat itu. Kebanyakan perempuan kota pada masa pra Islam hidup dalam masyarakat  yang  didominasi  laki-laki,  sehingga  mengakibatkan  status  perempuan menjadi  rendah  dan  hak-hak  mereka  terabaikan.  Mayoritas  perempuan  tunduk  di  bawah dominasi kekuasaan laki-laki, baik itu saudara laki-laki mereka atau suami mereka. Hak laki-laki atas perempuan dapat diibaratkan hak laki-laki atas barang milik mereka. Hal ini tidak hanya terjadi dalam perkawinan dengan perempuan tawanan yang berada di bawah kekuasaan orang  yang menawannya secara mutlak, tetapi juga terjadi dalam perkawinan dengan  cara  membeli  atau  dengan  perjanjian/kontrak.  Dalam  kasus  ini,  sang  pembeli memberi sejumlah uang  (mahar) kepada wali calon  pengantin perempuan (dan mungkin sejumlah  uang  lainnya,  pemberian,  sedekah,  pada  perempuan  itu  sendiri)  yang  dengan demikian berarti membeli perempuan itu dan menjadikannya hak milik si pembeli semata. Perkawinan  kontrak  atau  perjanjian  ini  adalah  sebuah  perjanjian  antara  calon  suami dengan  wali  yang  menjadikan  pengertian  perempuan  menjadi  obyek  penjualan.  Lebih jauh  lagi,  baik  konvensi  maupun  hukum,  tidak  ada  yang  membatasi  jumlah  istri  yang boleh  dikawini  oleh  seorang  laki-laki  secara  bersamaan.  Dan  yang  bisa  membatasinya hanyalah pertimbangan ekonomi saja. 31
Pada  masa  jahiliyyah  perceraian  merupakan  masalah  yang  sepenuhnya  tergantung pada  kemampuan  suami  yang  telah  membeli  istrinya.  Ia  dapat  melepaskan  seluruh kewajiban  /  kontrak  terhadap  istrinya  dengan  jalan  pembayaran  sebagian  mahar  yang mungkin  masih  tersisa  pada  ayah  atau  wali  istrinya  dan  melepaskan  diri  dari  istrinya dengan menyatakan pernyataan cerai. Pernyataan cerai ini, yang dinyatakan sebanyak tiga kali,  segera  menjadi  efektif.  Kondisi  mengindikasikan  kepemilikan  suami  atas  istrinya dalam konsep perkawinan. 32
Konsekuensi selanjutnya dari model perkawinan tamalluk adalah perempuan atau istri harus mau diperlakukan sesuai dengan kehendak suami. Dalam konteks ini, nilai seorang istri sama dengan hak milik atau harta, sehingga ia bisa dimanfaatkan sepanjang memiliki nilai kegunaan bagi pemiliknya. Akibatnya, dalam hal warisan perempuan atau istri tidak memperoleh  hak  waris.  Meskipun  menurut  David  S.  Powers,  ada  pendapat  yang mengatakan  bahwa  masyarakat  Makkah  memberi  kewenangan  perempuan  untuk memiliki  dan  mewarisi  kekayaan,  yang  dicontohkan  dengan  siti  Khadijah.  Sementara
31 Haifa  A.  Jawad, Otentisitas  Hak-hak  Perempuan,  Perspektif  Islam  Atas  Kesetaraan  Jender , (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hal. 8-9.
32 Ibid ., hal. 9-10.
masyarakat  Madinah  diduga  hanya  para  laki-laki  yang  memiliki  hak  waris. 33 Dalam  hal ini, kasus Khatijah tidak bisa dijadikan ukuran untuk melihat kondisi perempuan saat itu, karena ia termasuk kalangan elit saudagar. Dalam realitas masyarakat Arab secara umum posisi  istri  sangat  subordinatif,  bahkan  istri  dapat  dijual  atau  dihibahkan  kepada  orang lain demi kepentingan ekonomi suami. 34
Konsepsi  perkawinan  yang  bersifat tamalluk (kepemilikan)  mengindikasikan  adanya proses subordinasi perempuan dari eksistensi sebagai manusia yang memiliki hak-haknya sebagai  manusia,  menjadi  barang  milik  suami.  Dengan  konsepsi  ini,  perempuan  harus tunduk  kepada  perlakuan  suami  dan  harus  patuh  apapun  yang  diperintahkan  suaminya. Kondisi ini juga diabadikan oleh Nawal El Saadawi dalam novelnya yang berjudul ” Tak Ada  Tempat  bagi  Perempuan  di  Surga ”, 35 dan  karya  Jean  P.  Sasson  yang  berjudul ” Princess,  Kisah  Tragis  Putri  Kerajaan  Arab  Saudi” . 36 Dalam  karya  el-Saadawi, perempuan  yang  terhormat  secara  sosial  dilukiskan  sebagai  perempuan  yang  menjaga kehormatan dirinya dengan hanya berkutat  pada  wilayah dan urusan domestik, menutup auratnya sedemikan rupa sehingga orang lain tidak dapat melihat auratnya dan mengabdi secara total kepada suaminya dan melayani kebutuhan seksualnya kapan pun dan dimana pun  suami  menginginkannya.  Bahkan  ketika  suaminya  melakukan  kekerasan  baik  fisik maupun  psikis,  ia  pun  tidak  membantah  karena  suami  adalah  tuhan.  Namun pengabdiannya yang penuh keikhlasannya tidak cukup memberinya posisi yang terhormat di hadapan suaminya bahkan ketika berada di surga, karena suaminya justru asyik dengan para bidadari dan bukan dengan dirinya.
Begitu  juga  dalam  buku Princess yang  menampilkan  kehidupan  riil  para  putri  raja, yang  sekaligus  merefleksikan  kondisi  perempuan  di  Arab  Saudi.  Dalam  novel  ini, perempuan  mengalami  domestifikasi  peran  dan  subordinasi  seksual,  dengan menempatkan  mereka  hanya  sebagai  obyek  seksual  laki-laki  atau  suaminya.  Suami  bisa meminta istrinya untuk melayani hasrat seksualnya dimanapun dan kapanpun, tanpa harus meminta  persetujuan  istrinya.  Selain  itu,  laki-laki  memiliki  kebebasan  seksual  yang  tak terbatas, dengan berpoligami dan melakukan praktek-praktek seksual di luar pernikahan.
33 David S. Powers, Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan, Kritik Historis Hukum Waris , Terj. Arif Maftuhin, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hal. 19.
34 Syafiq  Hasyim, Hal-hal  Yang  Tak  Terpikirkan  Tentang  isu-isu  Keperempuanan  Dalam  Islam , (Bandung: Mizan, 2001), hal. 29.
35 Nawal  el  Saadawi, Tak  Ada  Tempat  bagi  Perempuan  di  Surga, Terj.  Hj.  Azhariah,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 1-17.
36 Jean  P.  Sasson, Princess,  Kisah  Tragis  Putri  Kerajaan  Arab  Saudi, Terj.  Husni  Munir,  (Jakarta Selatan: Ramala Books, 2007).

## E. RELASI GENDER DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM
Konstruksi  sosial  atas  relasi  gender  dalam  masyarakat  melibatkan  tiga  proses dialektika, yakni eksternalisasi, obyektivikasi dan internalisasi. Eksternalisasi merupakan proses  atau  ekspresi  diri  manusia  dalam  membangun  tatanan  kehidupan,  atau  bisa  juga diartikan  sebagai  proses  penyesuaian  diri  manusia  dengan  lingkungannya.  Sebagai konstruksi  sosial  budaya  gender  terbentuk  berdasarkan  pengalaman  manusia  yang diinterpretasikan dan dimaknai berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Menurut Kessler, pembagian  kerja  secara  seksual  bersumber  dari  pengalaman  awal  manusia.  Pada  awal kehidupan  manusia,  berburu  merupakan  hal  yang  penting  bagi  kelangsungan  hidup,  dan pekerjaan  ini  hampir  selalu  dilakukan  oleh  laki-laki.  Perempuan  dan  anak-anak tergantung  pada  laki-laki  untuk  memperoleh  daging.  Pengalaman  awal  laki-laki  yang berbeda  dengan  pengalaman  perempuan  kemudian  melahirkan  anggapan  yang  berbeda terhadap kedua jenis kelamin tersebut. 37
Obyektivasi  adalah  proses  menjadikan  tatanan  kehidupan  yang  dibangun  oleh manusia sebagai sebuah realitas yang terpisah dari subyektivitasnya. Dalam hal ini terjadi proses dimana dunia intersubyektif dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.  Proses-proses  pembiasaan  merupakan  langkah  awal  dari  pelembagaan atau  proses  pembudayaan.  Tindakan-tindakan  berpola  yang  sudah  dijadikan  kebiasaan, membentuk  lembaga-lembaga  yang  menjadi  milik  bersama.  Lembaga-lembaga  ini mengendalikan  dan  mengatur  perilaku  individu. 38 Nilai-nilai  budaya  yang  membedakan peran  laki-laki  dan  perempuan  ini  dalam  realitas  sosial  dapat  ditemukan  di  dalam berbagai  basis  kebudayaan,  seperti  dalam  lembaga-lembaga  sosial,  ajaran-ajaran  agama, mitos-mitos,  simbol-simbol,  serta  praktik  sosial  lainnya.  Nilai-nilai  budaya  ini  bersifat obyektif, karena kebudayaan adalah milik publik. 39
Sementara  internalisasi  merupakan  proses  di  mana  nilai-nilai general atau  realitas obyektif dipelajari kembali oleh individu dan dijadikan sebagai bagian dari hidupnya. Hal ini menyangkut identifikasi diri individu ke dalam realitas obyektif. Untuk mencapai taraf ini,  individu  secara  terus  menerus  berinteraksi  dan  bersosialisasi  dengan  lingkungan sosial dan budayanya, sehingga akhirnya kaum perempuan dibentuk sebagai suatu pribadi
37 Irwan Abdullah, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 244.
38 Ibid ., hal, 244-245.
39 Clifford Geertz, Tafsir Kebudayaan , (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 15.
dengan suatu identitas yang dikenal secara subyektif sekaligus obyektif. 40
Dengan teori diatas maka pemetaan tentang persoalan relasi gender dalam perkawinan masyarakat  Arab  pra  Islam  meniscayakan  adanya  signifikansi  kondisi  obyektif masyarakat Arab pra Islam dalam konstruksi relasi gender. Hal ini merupakan persoalan yang  kompleks,  mengingat  kompleksitas  kondisi  sosial  budaya  masyarakat  Arab  yang sangat  beragam  di  antara  wilayah  yang  satu  dengan  yang  lain.  Kondisi  geografis  yang berbeda  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  persepsi  tentang  peran  dan status sosial laki-laki dan perempuan di dalam komunitas suku.
Dalam  masyarakat  Arab  yang  terorganisir  dalam  komunitas  kesukuan,  laki-laki banyak melakukan peran-peran penting di wilayah publik. Kehidupan nomaden dan keras di  gurun  menjadikan  sumber  daya  laki-laki  menjadi  kekuatan  utama  dalam  menjaga kelangsungan  hidup  keluarga  dan  suku  secara  umum.  Kekuatan  fisik  dipandang  sebagai salah satu potensi penting untuk menjamin suku agar tetap survive , mengingat kehidupan mereka ditopang dari hasil rampasan dari berbagai peperangan.
Untuk  menjaga  semangat  dan  mentalitas  anggota  sukunya,  kepala  suku  selalu mensosialisasikan muru’ah ,  yang  berarti  keberanian  dalam  berperang,  kesabaran  dan ketahanan dalam penderitaan dan pengabdian pada tugas untuk melindungi anggota yang lemah dan menghadapi  yang kuat. 41 Meskipun secara umum, muru’ah ditujukan kepada semua  anggota  suku,  namun  tampaknya  lebih  diperuntukkan  bagi  para  laki-laki,  karena pertimbangan kekuatan fisiknya.
Peran  dominan  laki-laki  dalam  mengakses  dunia  publik  yang  menghasilkan keuntungan  ekonomis,  menjadikan  mereka  menjadi  poros  kehidupan  masyarakat  suku. Sementara  perempuan  yang  tidak  produktif  di  lingkup  publik,  hanya  berkutat  pada persoalan  reproduksi  dan  domestik.  Diferensiasi  peran  ini  menjadikan  laki-laki memegang  otoritas  penting  dalam  suku  dan  keluarga,  dan  memiliki  kewenangan  penuh dalam  mengontrol  dan  melindungi  anggota  suku  dan  keluarganya.  Kepemimpinan  suku dan  keluarga  menjadi  privilese  kaum  laki-laki.  Hal  ini  menjadi  akses  untuk  melakukan kontrol  atas  semua  persoalan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  suku,  baik  dalam  aspek sosial, politik maupun ekonomi. Dalam aspek ekonomi misalnya, jika terjadi peperangan dan  sebuah  suku  mendapatkan  kemenangan,  maka  laki-laki  memiliki  kompetensi  untuk mengatur pembagian harta rampasannya.
Ukuran  produktivitas  ekonomi  inilah  yang  menjadikan  perempuan  tersisih  dalam
40 Irwan Abdullah, Konstruksi dan Reproduksi..., hal. 245.
41 Karen Armstrong, Muhammad ...., hal. 60.
masyarakat  tribal  dan  menempati  posisi  subordinatif,  sehingga  dalam  hal  warisan, misalnya  perempuan  tidak  mempunyai  hak  untuk  memiliki,  karena  tidak  produktif. Bahkan  sebaliknya  mereka  dapat  diwariskan.  Menurut  tradisi  mereka,  warisan  tidak diberikan  kepada  orang  yang  tidak  bisa  menunggang  kuda,  tidak  kelelahan  dan  tidak melukai  musuh. 42 Ini  merepresentasikan  sebuah  kebudayaaan  yang  menganggap peperangan  merupakan  salah  satu  jalan,  bukan  hanya  untuk  mendapatkan  kekuasaan tetapi juga harta kekayaan baik berupa rampasan perang maupun tawanan.
Subordinasi perempuan tidak hanya berada dalam wilayah kesukuan, tapi juga dalam komunitas  terkecil,  yakni  keluarga.  Dengan  adanya  konsepsi  perkawinan  yang  berbasis kepemilikan,  perempuan  yang  sudah  terikat  perkawinan  dan  mendapatkan  mahar  dari calon suaminya, tidak hanya akan berpredikat sebagai istri, tapi secara esensial dia akan menjadi milik. Konsepsi kepemilikan ini memiliki signifikansi makna bahwa perempuan atau  istri  merupakan  salah  satu  milik  atau  harta  suami  yang  bisa  ditasharufkan, didayagunakan, dan dimanfaatkan secara ekonomis untuk kepentingan suami.
Penggunaan istilah ba’al untuk menyebut suami yang berarti Tuhan, majikan, pemilik dan penguasa, menegaskan otoritas dan kekuasaan yang tak terbatas yang dimiliki suami dalam  keluarga.  Sementara  penyebutan  istri  dengan  istilah mab’ul ,  yang  berarti  hamba, budak,  yang  dimiliki,  yang  dikuasai,  merepresentasikan  posisi  subordinat  dan  inferior perempuan di dalam keluarga. 43 Istilah ini telah mencerabut diri perempuan dari totalitas kediriannya sebagai manusia yang memiliki semua kebebasan dan hak-hak  kemanusiaan yang dimiliki manusia.
Ketika bahasa dipandang sebagai  sebuah simbol  yang merepresentasikan  makna dan makna  akan  mengkonstruksi  sebuah  realitas,  maka  bahasa-bahasa  yang  diatributkan kepada  perempuan  atau  istri  bisa  dianggap  sebagai  konstruksi  masyarakat  atas  diri perempuan.  Menurut  Peter  L.  Berger  &  Thomas  Luckmann  dalam the  Social Construction of Reality , apa yang kita terima sebagai realitas atau pengetahuan, semuanya dikonstruksi  secara  sosial  atau  dibentuk  oleh  masyarakat  dimana  realitas  itu  mengambil tempat.  Kita  hidup  di  sebuah  dunia  dimana  pengetahuan  direpresentasikan  lewat  tanda- tanda, yang mempunyai makna tertentu bagi kita. Akan tetapi tanda-tanda tersebut bukan ciptaan  kita,  melainkan  telah  disediakan  bagi  kita  sebagai  anggota  masyarakat  untuk dipahami  kode-kode  dan  maknanya.  Makna-makna  ini  akan  mencetak  dan  membentuk
42 Moch. Nur Ichwan, Meretas Kesarjanaan Kritis, Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd , (Yogyakarta: Teraju, 2003), hal. 145-146.
43 Khalil Abdul Karim, Syari’ah ..., hal. 34.
diri kita secara sosial. 44
Namun  demikian,  ada  relasi  kuasa  antara  realitas  dan  masyarakat  yang mengkonstruksikannya.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Ludwig  Wittgenstein,  bahwa ’realitas  sosial’  pada  dasarnya  ada  dalam  ciptaan  bahasa,  dalam  rekayasa  permainan pengucapan yang berbeda-beda ( the diversity of genres and language games ). 45 Dan tentu saja  realitas  dapat  dimanipulasikan  melalui  permainan  bahasa  tersebut,  karena  ada hubungan  antara  pemilihan  bahasa  yang  digunakan  untuk  merumuskan  suatu  realitas dengan relasi kekuasaan politik yang ada dibalik ungkapan-ungkapan bahasa. 46
Dengan  perspektif  ini,  maka  konstruksi  sosial  terhadap  realitas  perempuan  yang direpresentasikan  dengan  bahasa-bahasa  yang  dilabelkan  dan  digunakan  untuk mendefinisikan  dan  memaknai  perempuan,  bukanlah  bahasa  yang  bersifat  otonom.  Ada kepentingan dan kekuasaan yang berada dibalik ungkapan-ungkapan bahasa tersebut yang cenderung  memihak interest tertentu.  Relasi  kuasa  tersebut  bersifat  hegemonik  yang berupaya mensubordinasi pihak lain dengan bahasa-bahasa yang menjadi kebenaran yang tak  terbantahkan  dan  tak  perlu  dipertanyakan.  Dalam  mekanisme  ini,  pihak  subordinat menerima  dominasi  pihak  lain  (superordinat)  sebagai  bagian  dari  eksistensi  dan  kodrat dirinya.
Pemaknaan  sosial  atas  diri  istri  yang  dianggap  sebagai  milik  mengarahkan  istri  agar memiliki  ketundukan  dan  ketaatan  secara  total  terhadap ba’al nya.  Sebaliknya penyelewengan istri atau ketidakpatuhan istri terhadap perintah dan kemauan suami akan dipandangan  sebagai  penyimpangan  dari  norma-norma  sosial  dan  tradisi  masyarakat. Pemaknaan  ini  akan  diinternalisasikan  dalam  diri  istri  sehingga  ketundukan  terhadap suami merupakan bagian dari kodrat dirinya dan taken for granted .
Dalam  konteks  relasi  seksual,  istri  lebih  diposisikan  sebagai  obyek  seksual  dan pemuas hasrat suaminya. Praktek poligami merepresentasikan kebebasan seksual yang tak terbatas  dapat  dinikmati  oleh  laki-laki  dengan  kebolehan  menikah  dengan  banyak perempuan  dan  menikmati  banyak  sariyah.  Represi  seksualitas  perempuan  seperti  yang
44 Yasraf  Amir  Piliang, Transpolitika:Dinamika  Politik  di  dalam  Era  Virtualitas ,  (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), hal. 139.
45 Identifikasi adanya relasi antara realitas dan bahasa, diperkenalkan oleh Ludwig Wittgenstein dengan teori language games dalam bukunya Philosophical Investigation . Untuk keterangan lebih lanjut teori tersebut dan  aplikasinya  terhadap  al-Qur’an,  lihat  Komaruddin  Hidayat, Memahami  Bahasa  Agama ,  (Jakarta: Paramadina, 1995).
46 Relasi antara bahasa dan kekuasaan, terutama muncul dalam  pemikiran-pemikiran postrukturalisme dan atau posmodernisme, seperti Michael Foucoult, Jacques Derrida, Julia Kristeva, dan lain-lain. Lihat George Ritzer, Teori  Sosial  Postmodern ,  (Yogyakarta:  Kreasi  Wacana,  2004).  Nyoman  Kutha  Ratna, Teori,  Metode, dan  Teknik  Penelitian  Sastra ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2006),  hal.  143-290.  Yasraf  Amir  Piliang, Hipersemiotika, Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna . (Yogyakarta: Jalasutra, 2003).
tercermin  dalam  hadis  di  atas,  merefleksikan  upaya  kontrol  laki-laki  atas  seksualitas perempuan  dengan  menjadikannya  sebagai  obyek  seksual  suaminya.  Kebebasan  dan otonomi  seksual  perempuan  akan  berakibat  lemahnya  kekuasaan  dan  kontrol  suami terhadap  istrinya.  Kekhawatiran  ini  yang  mendasari  pemikiran  untuk  menundukkan seksualitas perempuan di bawah seksualitas laki-laki.
Pemaknaan  perempuan  (istri)  hanya  sebagai  pelayan  atau  obyek  seksual  laki-laki (suami),  akan  berimplikasi  terhadap  pemaknaan  perempuan  terhadap  seksualitasnya. Determinasi  sosial  yang  menempatkan  laki-laki  (suami)  sebagai  subyek  dalam  aktivitas seksual  akan  diinternalisasikan  dalam  diri  perempuan  (istri)  dan  menjadikan  dirinya bersikap  pasif  terhadap  seksualitasnya,  sehingga  mendorong  istri  untuk  menekan  hasrat seksualnya dan mengabaikan hak seksualnya terhadap suami. Istri, pada gilirannya, akan bersikap  malu  bertindak  aktif  dan  agresif  dan  cenderung  memilih  bersikap  pasif  untuk mengekspresikan  keaktifan  dan  kreatifitas  seksualnya.  Hasrat  seksual  yang  terpendam secara  terus  menerus,  akan  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  perkembangan  fisik dan psikisnya.
Dengan perspektif ini pula, maka hak istri untuk mendapatkan kepuasan seksual juga akan  terabaikan.  Oleh  karena  tuntutan  untuk  memberikan  kepuasan  lebih  banyak dibebankan  kepada  istri  daripada  suami,  maka  istri  akan  lebih  merasa  bersalah  dan tertekan  ketika  tidak  dapat  memuaskan  hasrat  seksual  suami.  Sementara  tuntutan  yang sama yang tidak dibebankan terhadap suami kepada istrinya, akan berimplikasi terhadap tidak  terpenuhinya  hak  istri  untuk  mendapatkan  kepuasan  dan  kenikmatan  seksual  dari suaminya, sehingga relasi seksual yang terjadi tidak berjalan secara seimbang dan timbal balik.
Konstruksi relasi gender dalam perkawinan masyarakat Arab pra Islam menunjukkan dominannya  paradigma  patriarkhis  yang  terefleksikan  dari  berbagai  bentuk  perkawinan yang  cenderung  memposisikan  laki-laki  sebagai  superordinat  dan  perempuan  sebagai subordinat.  Meskipun  dalam  perkawinan  model safah dianggap  memberikan  kebebasan perempuan untuk berhubungan seksual dengan beberapa laki-laki dan menentukan siapa bapak dari anak yang dikandungnya, namun kebebasan perempuan tidak bersifat esensial karena  model  perkawinan  itu  berada  dalam  basis  kultur  patriarki.  Dengan  demikian, ketika  perempuan  sudah  masuk  dalam  pernikahan  maka  posisinya  akan  tetap  menjadi mab’ul dan milik suami.

## F. KESIMPULAN
Kondisi  geografis  yang  kebanyakan  berupa  stepa  dan  gurun  pasir  menjadikan masyarakat  Arab  pra  Islam  harus  hidup  berpindah-pindah  (nomaden)  menyesuaikan dengan  musim  yang  ada.  Dalam  kondisi  yang  sangat  keras,  mereka  membentuk kelompok-kelompok  agar  mereka  dapat  menjaga  kelangsungan  hidupnya.  Dalam  suku nomaden,  stratifikasi  sosial  didasarkan  pada  berbagai  hal,  yakni:  tempat  tinggal  ( ahl  al- madar / penduduk kota dan ahl al-wabar / penduduk desa), kekayaan dan kekuasaan (fakir miskin dan orang kaya), nasab ( sharha’ an-nasab, al-mawali, al-abid al-mustariqin ), dan jenis  kelamin  (laki-laki  dan  perempuan  berdasarkan  produktivitas  yang  dimilikinya). Sistem  kekerabatan dalam  masyarakat  ini menganut  sistem patrilineal,  di  mana laki-laki atau  suami  menempati  posisi  sentral  dalam  keluarga/  suku.  Hal  ini  pada gilirannya  juga mempengaruhi  relasi  gender  dalam  masayarakat  Arab  pra  Islam  yang  memberikan  laki- laki wewenang dan otoritas dominan dibandingkan perempuan.
Dalam  masyarakat  patriarki  Arab,  perkawinan  mengikuti  model  kepemilikan ( tamalluk ). Hal ini bisa dilihat dari istilah yang digunakan untuk menyebut suami dengan ba’al (Tuhan, majikan, penguasa, pemilik), dan istri dengan mab’ul (hamba, budak, yang dikuasai,  yang  dimiliki).  Model  kepemilikan  ini  dapat  dilihat  implementasinya  dari berbagai  bentuk  perkawinan  dalam  masyarakat  pra  Islam.  Ada  beberapa  bentuk perkawinan  dalam  masyarakat  tersebut,  seperti  perkawinan safah ,  perkawinan al-rahti , perkawinan al-mukti ,  perkawinan  biasa,  perkawinan istibda’ ,  perkawinan mut’ah ,  dan perkawinan  poligami.  Semua  bentuk  perkawinan  di  atas  berada  pada  kerangka  model kepemilikan ( tamalluk ). Meskipun dalam perkawinan model safah dianggap memberikan kebebasan  perempuan  untuk  berhubungan  seksual  dengan  beberapa  laki-laki  dan menentukan  siapa  bapak  dari  anak  yang  dikandungnya,  namun  perkawinan  itu  berada dalam  basis  kultur  patriarki,  sehingga  ketika  dia  sudah  masuk  dalam  pernikahan  maka posisinya akan tetap menjadi mab’ul dan milik suami. Dengan model kepemilikan, maka perempuan  berada  pada  posisi  subordinat  dan  harus  memiliki  ketundukan  dan  ketaatan total  terhadap  suami.  Sebaliknya,  laki-laki/suami  memiliki  otoritas  dominan  untuk memperlakukan istrinya sesuai dengan keinginannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Irwan. Konstruksi  dan  Reproduksi  Kebudayaan ,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2006.
Abu Zayd, Nasr Hamid, Mafhum an-Nas: Dirasah Fi Ulum al-Qur’an , Beirut: al-Markaz  as- Saqafi al-‘Arabi, 1994.
Armstrong,  Karen. Muhammad  Sang  Nabi:  Sebuah  Biografi  Kritis ,  Terj.  Sirikit  Syah, Surabaya: Risalah Gusti, 2001.
El Saadawi, Nawal. Wajah Telanjang  Perempuan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
---------, Tak Ada Tempat bagi Perempuan di Surga, Terj. Hj. Azhariah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Eriyanto. Analisis Wacana. Yogyakarta: LKiS, 2006.
Essack,  Farid. Qur’an,  Liberation  &  Pluralism:  An  Islamic  Perspectives  of  Interreligious Solidarity Against Oppression , England: Oneworld, 1977.
Geertz, Clifford. Tafsir Kebudayaan , Yogyakarta: Kanisius, 1992.
George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan  Mutakhir  Teori  sosial  Posmodernisme ,  Terj.  Nurhadi,  Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009
----------, Teori Sosial Postmodern , Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
Hasyim, Syafiq. Hal-hal Yang tak Terpikirkan Tentang isu-isu Keperempuanan Dalam Islam , Bandung: Mizan, 2001.
Jawad,  Haifa  A. Otentisitas  Hak-hak  Perempuan,  Perspektif  islam  Atas  Kesetaraan  Jender , Terj.  Ani  Hidayatun  Noor,  Sulhani  Hermawan  &  H.  Badrian,  Yogyakarta:  Fajar Pustaka Baru, 2002.
Karim, Khalil Abdul. Hegemony Quraisy: Agama, Budaya, dan Kekuasaan , Terj. M. Faisol Fatawi, Yogyakarta: LkiS, 2002.
--------, Relasi  Gender  Pada  Masa  Muhammad  &  Khulafaurrasyidin ,  Terj.  Khairon Nahdiyyin, ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
--------, Syari’ah, Sejarah  Perkelahian  Pemaknaan , Terj. Kamran As’ad, Yogyakarta:  LkiS, 2003.
Lewis, Bernard. Apa yang Salah? Sebab-sebab Runtuhnya Khilafah dan Kemunduran Umat Islam , Terj. Ahmad Lukman, Jakarta: PT. Ina Publikatama, 2004.
Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama , Jakarta: Paramadina, 1999.
Moch.  Nur  Ichwan, Meretas  Kesarjanaan  Kritis,  Teori  Hermeneutika  Nasr  Abu  Zayd , Yogyakarta: Teraju, 2003.
Malti-Douglas,  Fedwa. Woman’s  Body,  Woman’s  Word,  Gender  and  Discourse  in  Arabo- Islamic Writing , New Jersey: Princeton University Press, 1991.
Mosse, Julia Cleve. Gender dan Pembangunan , Terj. Hartian Silawati, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Powers, David S. Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan, Kritik Historis Hukum Waris , Terj. Arif Maftuhin, Yogyakarta: LkiS, 2001),
Nyoman  Kutha  Ratna, Teori,  Metode,  dan  Teknik  Penelitian  Sastra ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2006.
Sanderson, Sosiologi  Makro:  Sebuah  Pendekatan  Terhadap  Realitas  Sosial ,  Terj.  Farid Wajdi dan S. Meno, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
Sasson,  Jean  P. Princess,  Kisah  Tragis  Putri  Kerajaan  Arab  Saudi, Terj.  Husni  Munir, Jakarta Selatan: Ramala Books, 2007)
Scred,  Susan  Staar. Priestess,  Mother,  sacred  Sister,  Religions  Dominated  by  Women ,  New York: Oxford University Press, 1984.
Sharabi, Hisham. Neopatriarchy, A Theory of Distorted Change in Arab Society , New York: Oxford University Press, 1988.
Stone,  Merlyn. When  God  Was  a  Woman , New  York and  London:  A Harvest/HBJ Harcout Brace Jovaniche, 1976.
Umar,  Nasaruddin. Argumen  Kesetaraan  Jender  Perspektif  al-Qur’an ,  Jakarta:  Paramadina, 2001.
Yasraf  Amir  Piliang, Hipersemiotika,  Tafsir  Cultural  Studies  Atas  Matinya  Makna . Yogyakarta: Jalasutra, 2003.
-----------, Transpolitika:Dinamika  Politik  di  dalam  Era  Virtualitas ,  Yogyakarta:  Jalasutra, 2005.