## PENYELESAIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENDEKATAN BUDAYA HUKUM DAN HUBUNGAN KEMITRAAN
( SUATU STUDI KASUS )
Oleh : Agatha Jumiati dan Dahlia 1
Abstract    :  Simple  society  likes  villagers  is  mostly  choose  conflict  finishing  of  live environment by discussion to avoid the dispute  which is in order to reach the substantial  justice.  Conflict  finishing  by  discussion  using  partner  relationship approachment  which  get  involved  three  strength  elements  :  government, industry world and society is a step to get ideal civil society.
Keywords  : live environment pollution, culture of law and partner relationship.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  dan  pertumbuhan  sektor  industri  di  Indonesia  dewasa  ini  telah membawa  perubahan  besar  bagi  bangsa  Indonesia.  Kemajuan  disektor  industri  di  satu  sisi telah  mendatangkan  manfaat  positif  seperti  :  semakin  terbukanya  lapangan  pekerjaan, meningkatnya  pendapatan  masyarakat  dan  lain  sebagainya.  Disisi  lain  ternyata  kemajuan  di sektor  industri  membawa  dampak  negatif  terutama  terhadap  lingkugan  hidup  yaitu  dengan maraknya  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup  yang  dilakukan  oleh  perusahaan- perusahaan.
Pencemaran atau perusakan lingkungan hidup di sektor dunia usaha merupakan akibat dari  penerapan  teknologi  modern  hasil  rekayasa  manusia  yang  terlalu  eksploitatif  tanpa memperhatikan keseimbangan dengan alam lingkungan. Bagi pelaku dunia usaha hal tersebut dilakukan  semata-mata  untuk  menghasilkan  keuntungan  materi  yang  sebesar-besarnya, mengingat modal yang ditanamkan pelaku usaha juga sangat besar.
Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (  UU  PPLH  )  memberikan  regulasi  seputar  pengelolaan lingkungan  hidup  termasuk  didalamnya  mengatur  tentang  masalah  pencemaran  lingkungan hidup.  Dalam  Pasal  1  angka  14  UU  PPLH  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  pencemaran lingkungan  hidup  adalah  masuk  atau  dimasukkannya  mahkluk  hidup,  zat,  energi,  dan/atau
1 Dosen Fakultas Hukum
komponen lain  ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan  manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
Pencemaran lingkungan dalam bentuk pembuangan limbah sisa hasil produksi saat ini benar-benar  menuntut perhatian  yang  lebih dari  banyak pihak  baik pemerintah, pelaku dunia usaha  dan  masyarakat.  Pembuangan  limbah  apalagi  limbah  B3  (Bahan  Berbahaya  dan Beracun)  harus  mengacu  pada  prosedur  yang  telah  ditentukan  yaitu  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  85  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Limbah  B3  disamping  harus mengantongi ijin untuk melakukan pembuangan limbah.
Banyak  kasus  pembuangan  limbah  industri  yang  pada  akhirnya  berpotensi menimbulkan terjadinya pencemaran  lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan  limbah produksi   terjadi  hampir setiap saat  diberbagai tempat. Salah satu  kasus yang  hendak  dikaji  melaui  tulisan  ini  adalah  kasus  pencemaran  lingkungan  akibat pembuangan limbah padat oleh Perusahaan Gula (PG) Tasikmadu yang terjadi beberapa waktu lalu.  Kasus  tersebut  telah  memicu  persoalan  yang  melibatkan  unsur  pemerintah  yaitu Pemerintah  Kabupaten  Karanganyar  dan  Sukoharjo,  PG  Tasikmadu  dan  masyarakat  desa Triyagan,  kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

## PEMBAHASAN.
1. Deskripsi Kasus Pembuangan Limbah oleh PG Tasikmadu di Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
Pabrik  Gula  (  PG  )  Tasikmadu  merupakan  salah  satu  pabrik  gula  yang  terletak  di Kabupaten  Karanganyar.  PG  Tasikmadu  dalam  menjalankan  usahanya  mengolah  tanaman tebu menjadi gula dan dari produksi yang dijalankan menghasilkan limbah baik berupa limbah padat  dan  limbah  cair.  Limbah  yang  dihasilkan  oleh  PG  Tasikmadu  terutama  limbah  padat merupakan  limbah  sisa  hasil  produksi  gula  sehingga  bisa  disebut  limbah  organik.  Limbah padat tersebut berupa blotongan dan abu ketel yang biasa dimanfaatkan untuk pupuk kompos, campuraan batu bata  maupun uruk pekarangan. Limbah padat tersebut termasuk limbah yang aman karena tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun. ( B3 ) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan B3. Penyimpanan limbah padat
oleh  PG  Tasikmadu  dilakukan  di  TPS  (  Tempat  Pembuangan  Sementara  )yang  berlokasi  di sebelah selatan pabrik.
Selama ini pengolahan limbah padat ditangani oleh pihak lain di luar perusahaan (PG Tasikmadu),  namun  demikian  dari  pihak  perusahaan  terdapat  sebuah  tim  yaitu  Tim Penanganan  Limbah  Pabrik  Gula  yang  menjalankan  tugas  berkaitan  dengan  permintaan limbah  padat  berupa  blotongan  maupun  abu  ketel  yang  biasa  dilakukan  oleh  warga masyarakat, kontraktor atau pihak ketiga lainnya.
Sementara  untuk  pengolahan  limbah  cair  dilakukan  oleh  pihak  perusahaan  (PG Tasikmadu) dengan menggunakan prasarana IPAL (Instalasi Pembuangan Limbah). Prasarana IPAL  didesain  sedemikian  rupa  dengan  tujuan  untuk  merekondisi  air  limbah  standar  air limbah  berada  dibawah  baku  mutu  lingkungan  sehingga  bisa  langsung  dimanfaatkan  petani dalam kondisi jernih untuk mengairi sawah.
Pembuangan limbah padat PG Tasikmadu di areal pemukiman penduduk di RT 02 RW VII Dukuh Triyagan, Desa Triyagan, Keamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo terjadi pada pekan  kedua  bulan  Juni  tepatnya  tanggal  11  Juni  2009  sampai  dengan  13  Juni  2009. Pembuangan  limbah  padat  yang  berasal  dari  PG  Tasikmadu  dilakukan  oleh  perusahaan rekanan  PG  Tasikmadu  atas  pesanan  seseorang  yang  tinggal  di  Boyolali  untuk  digunakan sebagai  bahan  baku  pembuatan  pupuk  kompos.  Sebelum  dibawa  ke  Boyolali,  limbah  padat berupa  sepah  tebu  berwarna  hitam  tersebut  diangkut  ke  desa  Triyagan,Mojolaban  dan ditempatkan pada areal tanah kosong seluas 600 m2.
Keberadaan limbah padat tersebut telah merugikan warga desa Triyagan karena akibat adanya  limbah  tersebut  maka  udara  pada  malam  hari  dan  siang  hari  terasa  tidak  enak, disamping  itu  debu  limbah  tersebut  menyebabkan  gatal-gatal  pada  kulit.  Warga  masyarakat desa Triyagan  mengadukan hal tersebut kepada Pemerintah  melalui  Kepala Desa dan  Kepala Kecamatan  setempat  untuk  diteruskan  kepada  BLH  (Badan  Lingkungan  Hidup)  Sukoharjo.
Guna  penanganan  lebih  lanjut  ,  akhirnya  Badan  Lingkungan  Hidup  sukoharjo  melakukan koordinasi  dengan  BLH  Karanganyar  dan  PG  Tasikmadu.  Mencermati  deskripsi  terjadinya kasus  diatas,  maka  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  berkaitan  dengan pembuangan limbah yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, yaitu :
a.  PG  Tasikmadu  dalam  hal  penanganan  limbah  baik  limbah  padat  maupun  limbah  cair dilakukan  oleh  tim  khusus  yaitu  Tim  Penanganan  Limbah  Pabrik  Gula  serta  telah  pula dilengkapi dengan prasarana IPAL (Instalasi Pembuangan Limbah).
b.  Khusus  pengelolaan  limbah  padat  berupa  blotongan  dan  abu  ketel  dilakukan  oleh perusahaan  rekanan  PG  Tasikmadu  melalui  koordinasi  dengan  Tim  Penanganan  Limbah Pabrik Gula.
c.  Limbah  padat  dari  PG  Tasikmadu  begitu  diangkut  keluar  dari  PG  Tasikmadu  atas permintaan  seseorang  untuk  dijadikan  bahan  baku  pembuatan  pupuk  kompos  ternyata  telah menimbulkan  masalah.  Masalah  timbul  karena  limbah  padat  tersebut  ditempatkan  di  areal pemukiman  penduduk  di  desa  Triyagan  sebelum  diangkut  ke  tempat  pembuatan  pupuk kompos.
d.  Limbah  padat  berupa  sepah  tebu  berwarna  hitam  yang  berasal  dari  PG  Tasikmadu  bukan termasuk limbah yang mengandung B3 berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 1999.
e. Warga  masyarakat desa Triyagan  merasa terganggu dengan keberadaan  limbah  sepah tebu tersebut karena telah mengakibatkan terjadinya polusi udara dan rasa gatal-gatal pada kulit.
2. Penyelesaian  Kasus  Pembuangan  Limbah  PG  Tasikmadu  Dilihat  Dari Pendekatan   Budaya Hukum dan Hubungan Kemitraan .
Penyelesaian  terhadap  kasus  pembuangan  limbah  oleh  PG  Tasikmadu  di  desa Triyagan,  Kecamatan  Mojolaban,  Kabupaten  Sukoharjo  dilakukan  melalui  jalur  komunikasi antara pihak-pihak yaitu :
a. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sukoharjo.
b. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Karanganyar.
c. Camat Mojolaban.
d. Kepala Desa Triyagan.
e. Sejumlah warga desa Triyagan.
Komunikasi  yang  terjalin  melalui  pertemuan  oleh  pihak-pihak  tersebut  diatas dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009 bertempat di Kantor Badan lingkungan Hidup (BLH)  Sukoharjo.  Dalam  pertemuan  tersebut  tercapai  suatu  kesepakatan  bahwa  Pabrik  Gula (PG)  Tasikmadu  di- deadline untuk  membersihkan  limbah  di  desa  Triyagan  dalam  tenggat
waktu  3  (tiga)  hari,  mulai  hari  Selasa  23  Juni  2009  sampai  dengan  Kamis  25  Juni  2009. Kesepakatan  tersebut  dicapai  setelah  masing-masing  pihak  bertemu  dan  saling mengungkapkan fakta-fakta seputar pembuangan limbah oleh PG Tasikmadu.
Pihak  Pabrik  Gula  (PG)  Tasikmadu  yang  diwakili  oleh  Bayu  Prayitno  selaku Koordinator  Tim Penanganan Limbah PG Tasikmadu  menyatakan  bahwa kasus pembuangan limbah  PG  Tasikmadu  di  desa  Triyagan  diluar  sepengetahuan  PG  Tasikmadu  dan  bukan berada  dibawah  tanggung  jawab  PG  Tasikmadu  melainkan  melalui  rekanan.  Ditambahkan oleh  Bayu  Prayitno  bahwa  limbah  berupa  blotongan  dan  abu  ketel  tidak  mengandung  bahan berbahaya dan  beracun (B3)  seperti  yang dikhawatirkan  masyarakat selama  ini.  Berdasarkan kasus tersebut maka PG Tasikmadu akan lebih berhati-hati kalau ada permintaan limbah untuk keperluan apapun. PG Tasikmadu akan mensyaratkan bagi pihak ketiga yang hendak meminta limbah dari PG Tasikmadu untuk  melampirkan persetujuan dari  lingkungan atau aparat desa yang dituju. Pihak Pg Tasikmadu  juga akan  menanyakan kepada pihak ketiga  yang  meminta limbah  dari  PG  Tasikmadu  mengenai  kemana  tujuan  limbah  akan  dibawa  atau  diangkut. Sebenarnya PG Tasikmadu sudah memiliki prasarana IPAL untuk menampung dan mengolah limbah,namun saat  ini IPAL  sedang  mengalami perbaikan desain  dengan tujuan agar  limbah yang  dihasilkan  oleh  PG  Tasikmadu  berstandar  dibawah  baku  mutu  lingkungan  sehingga limbah yang dihasilkan dapat langsung dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar.
Pihak  BLH  Sukoharjo  menyampaikan  apapun  alasannya  ,  BLH  Sukoharjo  tidak mengijinkan  pembuangan  limbah  di  pemukiman  penduduk.  Berkaitan  dengan  pelaksanaan pembuangan  limbah  yang  harus  dilaksanakan  dalam  tenggat  waktu  tiga  (3)  hari  terhitung mulai  tanggal  23  Juni  2009  sampai  25  Juni  2009  maka  BLH  Sukoharjo  akan  lebih  intensif melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksana  pembuangan  limbah  dengan  melakukan koordinasi  dengan  pihak  Satpol  PP.  Terkait  dengan  pembuangan  limbah  antar kabupatenmenurut  catatan  BLH  Sukoharjo  ,  kejadian  serupa  pernah  terjadi  pada  tahun  2007 dimana  limbah  pabrik  Palur  Raya,Karanganyar  dibuang  ke  desa  Bendosari,  Sukoharjo, meskipun  pembuangan  limbah  sudah  memenuhi  syarat  akan  tetapi  ketika  dilakukan pengecekan  ternyata  terjadi overload sehingga  BLH  Sukoharjo  merekomendasikan  kepada Pabrik  Palur  Raya  untuk  segera  membuang  kelebihan  limbah  karena  sangat  mengganggu dengan bau yang ditimbulkan.
Pihak BLH Karangaanyar atas terjadinya kasus pembuangan limbah PG Tasikmadu di desa  Triyagan,Mojolaban,Sukoharjo  meminta  maaf  dan  berkomitmen  untuk  memgharuskan PG Tasikmadu membuang limbah dari Sukoharjo. Lebih baik masalah ini diselesaikan secara damai dari pada harus dibawa ke ranah hukum.
Sejumlah  warga  masyarakat  desa  Triyagan  menyampaikan  bahwa  meskipun keberadaan  limbah  selama  ini  telah  merugikan  warga  masyarakatdi  wilayahannya  lantaran mengakibatkan  polusi  dan  rasa  gatal-gatal,  tetapi  warga  masyarakat  mengaku  tidak  akan menuntut  ganti  rugi.  Masyarakat  hanya  berharap  permasalahan  pembuangan  limbah  di wilayahnya tidak akan terulang lagi.
Dengan demikian penyelesaian atas kasus tersebut dilakukan melalui komunikasi yang melibatkan  pihak  BLH  Sukoharjo,  BLH  Karanganyar,  PG  Tasikmadu,  Camat  Mojolaban, Kades  Triyagan  dan  sejumlah  warga  masyarakat  desa  Triyagan.  Dalam  pertemuan  tersebut disepakati  bahwa  PG  Tasikmadu  dalam  jangka  waktu  3(tiga)  hari  terhitung  sejak  tanggal  23 Juni  2009  sampai  dengan  25  Juni  2009  harus  segera  membersihkan  limbah  tersebut  untuk diangkut kembali ke PG Tasikmadu.
Mencermati  cara  penyelesaian  kasus  pembuangan  limbah  PG  Tasikmadu  di  desa Triyagan,  Mojolaban,  Sukoharjo  dimana  lebih  menonjolkan  kekeluargaan  dengan  cara musyawarah merupakan suatu hal yang banyak terjadi pada masyarakat yang sederhana. Pada masyarakat  yang  sederhana  ,  menurut  Chambliss  dan  Seidman  hanya  sedikit  mengenal konflik.  Keberadaan  masyarakat  dan  pembuatan  hukumnya  lebih  banyak  bertumpu  pada kesepakatan  diantara  para  warganya  mengenai  apa  yang  seharusnya  diterima  sebagai  nilai- nilai yang harus dipertahankan diantara warga masyarakat. Dalam masyarakat yang sederhana sudah  menjadi  kebiasaan  menyelesaikan  sengketa  secara  kekeluargaan  untuk  menghindari permusuhan.  Hal  yang  demikian  merupakan  kekuatan  sosial  yang  disebut  dengan  istilah budaya  hukum  yang  dianggap  sebagai  alasan  yang  mendorong  masyarakat  dalam menggunakan media penyelesaian sengketa.(Satjipto Raharjo,1980:49)
Dalam  menghadapi  persoalan  hukum  berupa  sengketa  atau  konflik  masyarakat sebenarnya  memiliki  suatu  kekuatan  yang  bersifat  otonom.  Kekuatan  ini  eksis  dan  datang secara  serta  merta  dari  dalam  masyarakat  dan  tidak  diturunkan  dari  sumber  lain,  kecuali masyarakat  itu  sendiri  dan  karena  itu  disebut  sebagai  kekuatan  otonom  atau  asli  ( oerkracht,
original  power ).  Kekuatan  ini  hadir  secara  alami  mendahului  kekuatan-kekuatan  lain  yang dibandingkan dengan kekuatan otonom tersebut lebih bersifat artifisial. Tanpa melalui macam- macam  prosedur  dan  persyaratan,  kekuatan  otonom  tersebut  mengaksentualisasikan  dirinya spontan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai suatu bentuk kehidupan bersama. Salah satu persyaratan bagi adanya kehidupan bersama adalah suasana keteraturan dalam hubungan antara  anggota  masyarakat  .  Kalau  masyarakat  membutuhkan  keteraturan  dan  ketertiban, kekuatan otonom tersebut akan menampilkan dirinya dalam bentuk kekuatan untuk mengatur (sendiri)  masyarakat  dan  akan  melahirkan  sendiri  berbagai  kaidah  dalam  hubungan  sesama anggota masyarakat.(Satjipto Raharjo,2003:37-38)
Menurut  Satjipto  Raharjo,  dalam  masyarakat  yang  sederhana,sengketa  lingkungan dalam  skala  terbatas  yang  melibatkan  masyarakat  dengan  dunia  usaha  berskala kecil/menengah  dapat  diatasi  oleh  kekuatan  otonomi  masyarakat  secara  mandiri.  Kekuatan otonomi masyarakat tersebut hadir dalam bentuk tampilnya tokoh masyarakat setempat berupa tokoh formal maupun tokoh informal untuk menjadi media penyelesaian sengketa lingkungan. Keberhasilan  ini  tidak  terlepas  dari  persepsi  para  pihak  yang  yang  mudah  intuk  dipahamkan dalam  menghadapi  sengketa  lingkungan.  Kondisi  seperti  itu  dipengaruhi  adanya  kesadaran yang  tinggi  dari  para  pihak  akan  hak  dan  tanggung  jawabnya  dalam  melakukan  kegiatan terhadap lingkungan.
Penyelesaian  sengketa  atau  konflik  lingkungan  dengan  menggunakan  lembaga  yang mendasarkan  pada  asas  kekeluargaan  menunjukkan  adanya  kepatuhan  masyarakat  pada norma-norma  ideal  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Fenomena  semacam  itu  dilihat  dari  teori structural-fungsional  mengandung  makna  bahwa  tindakan  seseorang  akan  dipengaruhi  oleh nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Dalam  perspektif  ini  peranan  budaya  merupakan penentu  perilaku  seseorang  termasuk  dalam  menggunakan  forum  untuk  menyelesaiakan sengketa yang dihadapi. Tingkah laku tersebut merupakan tingkah laku yang berorientasi pada nilai-nilai,  yaitu  berkaitan  dengan  standar  normative  yang  mengendalikan  pilihan-pilihan individu.(G.Ritzer,1988:114-115)
Pilihan  untuk  menyelesaikan  sengketa  lingkungan  dengan  menggunakan  ketentuan hukumnonformal  di  tengah  derasnya  pemerintah  memperkenalkan  dan  mengkampanyekan pentingnya  menggunakan  hukumformal  sebagai  bagian  dari  kesetiaan  masyarakat  untuk
melaksanakan konsekuensi dari negara hokum, sesungguhnya merupakan bentuk strukturisasi dari  struktur  yang  sudah  ada,  yang  dilakukan  masyarakat  tidak  lain  dalam  rangka  mencari keadilan yang substandif, bukan artifisial.
Fenomena seperti tersebut diatas dilihat dari perspektif hukum modern dapat dikatakan sebagai  praktek  aneh.  Satjipto  Raharjo  menggambarkan  bahwa  praktek  aneh  dalam mengoperasionalkan  hukumdapat  dilihat  dari  adanya  institusi  “musyawarah”,  yang  tidak jarang menimbulkan distorsi dalam dunia kehidupan hukummodern yang cenderung menunjuk pada peraturan yang sudah jelas.(Satjipto Raharjo,2003:108)
Pilihan penyelesaian dengan pendekatan budaya sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan sengketa sejak dahulu kala. Namun begitu model  penyelesaian  dengan  pendekatan  budaya  yang  menekankan  musyawarah  berdasarkan prinsip kekeluargaan tersebut dalam perkembangannya kurang dapat didayagunakan sehingga dalam  berbagai  praktek  penyelesaian  sengketa,  model  penyelesaian  semacam  ini  dikalangan warga  masyarakat  menjadi  kurang  dikenal.  Seolah-olah  bukan  menjadi  bagian  dari  hukum yang hidup dalam masyarakat.(Absori,2006:238)
Penyelesaian  terhadap  kasus  pembuangan  limbah  PG  Tasikmadu  dapat  dicermati sebagai langkah menuju masyarakat sipil yang didambakan sebagaimana yang dimaksud oleh Emil  Salim.  Pada  masyarakat  sipil  yang  yang  demikian  akan  ditandai  dengan  adanya keseimbangan  diantara  tiga  (3)  kekuatan  yang  ada  pada  masyarakat  yaitu  :  pemerintah, pengusaha  dan  masyarakat  sipil.  Agar  ketiga  kekuatan  dapat  berfungsi  seimbang  diperlukan norma dan pengaturan yang memuat prinsip pokok yaitu :
1.    Aturan  hukum  yang  memungkinkan  keterlibatan  dan  ketermasukan  seluas  mungkin anggota masyarakat berperan serta dalam pembangunan.
2.    Aturan  hukum  yang  memungkinkan  pasar  berfungsi  sebaik-baiknya  membimbing masyarakat ke tingkat efisiensi tinggi.
3.    Aturan  hukum  yang  mengembangkan good  governance (pemerintah,pelaku  bisnis dan  masyarakat) untuk mengoreksi kelemahan pasar.
4.   Aturan hukum yang mengelola mediasi dan konflik.
5.  Aturan  hukum  yang  mengembangkan  transparansi  sebagai  perangkat  ampuh mendorong    keterbukaan  untuk  mencegah  korupsi,kolusi  dan  nepotisme.  (Emil Salim,2003:3-4)
Menggalang  kemitraan  antara  pemerintah,dunia  usaha  dan  masyarakat  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  dapat  diibaratkan  membentuk  suatu  kelompok  kerjasama  yang besar. Kelompok tersebut merupakan suatu  sistem sosial  yang kompleks,  terdiri dari sub-sub sistem yang masing-masing memiliki orientasi yang khas berupa perspektif,tujuan,nilai,pengalaman,gaya  hidup  dan  motivasi.  Namun  demikian  keseluruhan sub  sistem  dan  komponen  memiliki  tujuan,misi  dan  visi  yang  sama  terutama  dalam pengelolaan lingkungan.
Kemitraan  diciptakan  dan  dipertahankan  oleh  anggota-anggota  melalui  proses komunikasi. Kemitraan dibentuk untuk melayani berbagai maksud dan tujuan. Oleh karena itu kemitraan  akan  terwujud  apabila  berbagai  orientasi  dari  semua  sub  bab  dapat dikoordinasikan,disalurkan  dan  atau  difokuskan.  Kondisi  ini  akan  mempertajam  identifikasi jawaban  permasalahan  diikuti  strategi  yang  akan  ditempuh.  Keberhasilan  dalam  menggalang kemitraan  dapat  dilihat  dari  dua  dimensi  yaitu  :  produktivitas  dan  moral/etika.  Dari  segi produktivitas,  kemitraan  akan  berhasil  jika  tujuan  kemitraan  tersebut  secara  umum  tercapai. Dari  segi  moral,  kemitraan  tersebut  dinilai  berhasil  bila  tumbuh  sikap  positif  dalam  sistem, serta  setiap  anggota  terdorong  untuk  berpartisipasi  penuh  dalam  mencapai  sasaran  bersama yaitu kepentingan umum dan kelestarian lingkungan hidup.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,maka  mitra  sejajar  antara  pemerintah,dunia usaha  dan  masyarakat  perlu  dikembangkan  dan  diterapkan  melalui  kegiatan-kegiatan  yang terarah  dan  terpadu  di  tingkat  pusat  dan  terutama  di  lapangan.  Oleh  karena  itu  prinsip kemitraan mencakup aspek-aspek dasar manusia termasuk perubahan nilai,norma,perilaku,etika,politik  dan  budaya.Maka  untuk  pengembangan  sistem  kemitraan adalah merupakan suatu proses yang berjalan secara simultan dan berkesinambungan.
Upaya  tersebut  membutuhkan  adanya  dukungan  mekanisme  pengembangan  sistem kemitraan yang pada intinya meliputi :
a. Penyamaan persepsi tentang pengelolaan lingkungan.
b. melakukan analisis dan kajian terhadap permasalahan lapangan secara bersama.
c. pengembangan teknologi alternatif.
d. pengembangan sistem jaringan informasi.
e. kelembagaan yang mendukung.

## PENUTUP
Terjadinya  kasus  pembuangan  limbah  PG  Tasikmadu  di  desa  Triyagan,Mojolaban, Sukoharjo  karena  tidak  adanya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  PG  Tasikmadu  maupun Pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  BLH  Sukoharjo  dan  BLH  Karanganyar.  Partisipasi masyarakat  untuk  melaporkan  kejadian  pembuangan  limbah  di  desa  Triyagan  kepada  pihak terkait merupakan tindakan positif dalam upaya pengelolaan lingkungan.
Penyelesaian  permasalahan  lingkungan  secara  musyawarah  dengan  menggunakan pendekatan  budaya  hukum  selaras  dengan  pendapat  dari  Chambliss  dan  Seidmann  serta Satjipto  Raharjo  yang  mengatakan  bahwa  pada  masyarakat  sederhana  seperti  halnya masyarakat  pedesaan  lebih  memilih  penyelesaian  konflik  secara  musyawarah  untuk menghindari  permusuhan  yang  sesungguhnya  guna  mencapai  keadilan  yang  bersifat substansial.
Menurut  Emil  Salim,  penyelesaian  konflik  secara  musyawarah  dengan  menggunakan pendekatan hubungan kemitraan yang melibatkan tiga unsur kekuatan yaitu pemerintah,dunia usaha dan masyarakat merupakan langkah menuju masyarakat sipil yang didambakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Absori,2006, Hukum Penyelesaian Lingkungan Hidup:Studi Manifestasi Kekuatan Otonomi  Masyarakat  Dalam  Melakukan  Pilihan  Model  Penyelesaian  Sengketa Lingkungan Hidup ,Muhammadiyah University Press,Surakarta.
Chambliss & Seidmann,1971, Law,Order and Power ,Reading Mass,Addison Wisley.
Raharjo,Satjipto, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia , Kompas, Indonesia.
Ritzer,George,1988, Contemporary Sociological Theory ,Elfred A. Knop,New York.
Salim,Emil,” Agenda Bangsa ”Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional   VIII,Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Nasional (BPHN),
Bali  14-18 Juli 2003.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Solopos Edisi 23 Juni 2009
Solopos Edisi 24 Juni 2009.
Solopos Edisi 25 Juni 2009.