## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 5, Issue 2, December 2023
P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## APLICATION OF THE PRINCIPLE OF NO WORK NO PAY TO WORKERS AFFECTED BY THE COVID-19 PANDEMIC
PENERAPAN ASAS NO WORK NO PAY TERHADAP PEKERJA YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
Muhidin 1 ,  Candra Robasa Sijabat 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
E-mail: muhydyn@gmail.com 1 , shandrasijabat89@gmail.com 2
ARTICLE  INFO ABSTRACT Correspondent Muhidin muhydyn@gmail.com Key words: No Work No Pay Covid-19 pandemic emergency, worker rights, business continuity Website: https://idm.or.id/JSER/index .php/JSER
Page: 141 – 152
Service  quality is a very important  thing for user  satisfaction The principle of "No Work, No Pay" is a principle in the world of work that  states  that  workers  are  only  entitled  to  receive  payment  or wages  if  they  actually  do  the  work  or  orders  that  have  been assigned, in other words, wages  are not given if they do not do the work.  During  the  Pandemic  both  employers  and  workers  face significant  challenges,  the  Covid-19  pandemic  has  forced employers not to employ workers with various considerations both related to regulations  in the form of health protocols issued by the government  and  company  strategies  in  an  effort  to  maintain company  sustainability.  During  the  Covid-19  pandemic,  the application of this  principle also raised a number  of polemics and controversies,  especially in situations  that  could not  be controlled by both workers  and employers. "No Work,  No Pay" as one of the principles that refers to productivity is often used to maintain  the continuity  of  a  company's  business  especially  during  difficult times.  This article  explores the  application of  the  "No Work,  No Pay"  principle,  especially  in  emergency  conditions  during  the Covid-19  pandemic,  including  its  impact  on  the  conditions  of workers  and  the  sustainability  of  the  company.  This  article  also presents some alternatives or mitigation measures that can be taken to maintain a balance between  business  needs  and workers'  rights during the COVID-19  Pandemic crisis.
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden
Muhidin muhydyn@gmail.com Kata kunci:
No Work No Pay , darurat pandemi Covid-19,
hak pekerja, keberlangsungan usaha Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Hal: 141 – 152
Asas " No Work, No Pay " merupakan prinsip dalam hubungan kerja  yang  menyatakan  bahwa  pekerja  hanya  berhak menerima  pembayaran atau  upah jika mereka  benar-benar melakukan  pekerjaan  atau perintah  yang telah  ditugaskan, dengan  kata  lain  upah  tidak  diberikan  jika  mereka  tidak melakukan pekerjaan.  Selama masa Pandemi Covid-19 baik pengusaha  maupun  pekerja  menghadapi  tantangan  yang signifikan,  pandemi Covid-19 telah  memaksa  pengusaha untuk  tidak  mempekerjakan  pekerja  dengan  berbagai pertimbangan baik  terkait  dengan regulasi berupa  protokol kesehatan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  maupun strategi  perusahaan  dalam upaya  untuk  mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Pada masa pandemi Covid-19 penerapan  asas  ini  juga  memunculkan  sejumlah  polemik dan  kontroversi  terutama  dalam  situasi-situasi yang  tidak dapat  dikendalikan  baik  oleh  pekerja  maupun  pengusaha. " No  Work,  No  Pay "  sebagai  salah satu  asas yang  mengacu pada produktivitas sering digunakan untuk
mempertahankan keberlangsungan usaha sebuah perusahaan  terutama  pada  masa-masa  sulit.  Artikel  ini mengeksplorasi penerapan asas " No Work, No Pay "   terutama dalam  kondisi  darurat  pada  masa  pandemi Covid-19 , mencakup  dampaknya  terhadap  upah  pekerja  dan keberlangsungan  perusahaan.  Artikel  ini  juga  menyajikan alternatif  proses  atau langkah-langkah mitigasi yang  dapat diambil  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  kebutuhan bisnis  dan  hak-hak  pekerja  selama  masa  krisis  Pandemi
Covid-19 .
Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 yang  melanda dunia  sejak  awal  tahun 2020, telah  mengubah berbagai aspek kehidupan. Lebih dari 110 (seratus sepuluh) negara di dunia tercatat telah terkonfirmasi terkena pandemi Covid-19 dengan jumlah kasus penularan Covid- 19 lebih dari 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar) (Dhramawan, 2021).
Penanganan pandemi Covid  -19 menjadi  konsen  prioritas  Pemerintah  Indonesia mengingat dampak dan permasalahan yang ditimbulkannya begitu luas, kerugian- kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari pandemi Covid-19 berpengaruh pada Perekonomian Indonesia, selain mengancam kesehatan masyarakat, pandemi Covid- 19 juga memberikan  dampak yang signifikan  terhadap dunia kerja dan lapangan kerja. Ketika kepanikan dan ketidakpastian terus berlanjut, para pekerja menghadapi situasi di  mana mereka harus meninggalkan pekerjaannya karena berbagai alasan yang terkait dengan pandemi Covid-19 , seperti aturan tentang protokol kesehatan yang  mengharuskan  mereka  tinggal  dirumah,  pembatasan  mobilitas  pekerja,
ketentuan  tentang  karantina,  keharusan  untuk  isolasi  mandiri  ketika  anggota keluarga  terpapar Covid-19 atau bahkan ketika  pekerja itu  sendiri  yang  terpapar Covid-19 .
Pandemi Covid-19 memaksa  perusahaan  untuk  menekan  pengeluaran  dengan mengurangi jumlah  pekerja melalui  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagai salah satu cara untuk memangkas anggaran dalam rangka untuk mempertahankan keberlangsungan  perusahaan.  Langkah-langkah  ekstrim  lainnya  seperti pengurangan upah terpaksa diambil oleh perusahaan untuk mempertahankan bisnis dan  untuk  mengurangi  kerugian  akibat Covid-19 .  Menurut  pemantauan  ILO ( International  Labour  Organization )  dengan  adanya  karantina  atau  pembatasan mobilitas hal itu berdampak pada sekitar 81 persen atau sekitar 2,7 miliar tenaga kerja di dunia (Syahrial, 2020).
Ketika Covid-19 melanda  Indonesia,  hal  pertama  yang  dilakukan  pemerintah Indonesia  dalam  upaya  untuk  mengendalikan  penyebaran Covid-19 adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 pada tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam yaitu penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ) sebagai bencana nasional (Keputusan Presiden/KEPPRES, Nomor 12 Tahun 2020). Selain itu pemerintah Indonesia juga menghimbau penerapan physical distancing  atau  menjaga  jarak  fisik  dan  mewajibkan  penggunaan masker  serta menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan secara sendiri-sendiri dan  tidak  berkumpul.  Hal  tersebut  didasarkan pada  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  21  Tahun  2020 tentang Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Peraturan Pemerintah/PP, Nomor 21 Tahun 2020).
Pandemi Covid-19 sangat  berpengaruh  terhadap  industri-industri  di  Indonesia terutama terkait dengan hubungan kerja antara Pengusaha dan Pekerja, berbagai macam cara dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis  perusahaan, misalnya:  Pemotongan  upah ( No  work  No  Pay ), Pengurangan waktu  kerja,  Pengurangan pekerja  (PHK),  Pengurangan Kapasitas  orang  dalam tempat kerja dan lain-lain.
Terkait dengan pemotongan upah atau biasa dikenal dengan asas “ No Work, No Pay " pada dasarnya hal ini mencerminkan upaya untuk mendorong produktivitas dengan berfokus pada kehadiran pekerja, dimana kehadiran pekerja ditempat kerja diakui sebagai “melakukan pekerjaan” sehingga pekerja berhak mendapatkan upah. Di sisi lain upah sebagai imbalan menjadi parameter untuk memotifasi pekerja dalam hal menjalankan  tugas  sesuai  dengan  perjanjian  kerja  yang  telah  disepakati  dan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
Pada masa pandemi Covid-19 penerapan asas “ No Work No Pay ” menjadi polemik dan menimbulkan pertanyaan terkait dengan keadilan, terutama dalam situasi dimana pekerja  harus  absen  dari  pekerjaannya karena alasan  yang  tidak  dapat  mereka kendalikan.  Pemotongan  upah  “ No  work,  no  pay "  menjadi  topik  penting  untuk ditelaah lebih dalam, mengingat kebijakan yang umum dilakukan oleh pengusaha setelah penerapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pemotongan upah atau “ No Work No Pay ”.
Dalam praktiknya baik pekerja maupun pengusaha memiliki pendiriannya sendiri- sendiri  berdasarkan kepentingannya masing-masing, bagi  pekerja ketidakhadiran terkait dengan situasi darurat karena pandemi bukanlah objek “ No work no pay ” yang harus diperhitungkan, mengingat hal tersebut bukan keinginan pekerja, sementara bagi pengusaha pengurangan upah merupakan hal yang harus dilakukan mengingat hal tersebut sejalan dengan prinsip produktivitas yang harus diterapkan.
Mengacu pada  Undang-Undang Ketenagakerjaan, asas No  work no  pay memiliki legalitas  yang  cukup,  mengingat  hal  tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, Pasal 93 ayat (1) yang menyebutkan Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan (Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Namun mengenai hal ini  Undang-Undang Ketenagakerjaan No  13  Tahun  2003, tidak  menjelaskan  secara  rinci  bagaimana prinsip “ No work no pay ” diterapkan, terlebih lagi dalam hal ketidakhadiran pekerja akibat pandemi Covid-19 , hal tersebut merupakan peristiwa langka atau hal baru, yang  harus  dihadapi  baik  bagi  pekerja  maupun  bagi  pengusaha. Dengan  tidak adanya aturan yang rinci tentang penerapan asas “ No work no pay ” menjadikan hal ini  kabur dan tidak jelas pada pelaksanaannya, karena itu apakah ketidakhadiran pekerja akibat pandemi Covid-19 dapat digunakan sebagai alasan untuk menerapkan asas No work no pay ? Berdasarkan hal tersebut, penulis meneliti  lebih lanjut terkait dengan Penerapan Asas No Work No Pay Terhadap Pekerja yang terdampak Pandemi Covid-19 .

## METODOLOGI PENELITIAN
Secara umum  penelitian  diartikan sebagai  kegiatan ilmiah  dari  manusia rasional yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan (Prasetyo, 2019).   Berdasarkan Judul dan uraian dalam pendahuluan yang  telah  dijelaskan  di  atas,  penulis  menggunakan metode  penelitian doctrinal research yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan berbagai literatur yang  berkorelasi  dengan topik  yang  sedang diteliti. Metode  ini  menjelasan secara sistematis,  berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku  untuk  dianalisa hubungan antara norma hukum  yang satu  dengan norma hukum yang lainnya sehingga mampu untuk menjelaskan bidang yang sulit agar dapat memahami maksud dari norma tersebut (Marzuki, 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum sifat Hukum Ketenagakerjaan sesungguhnya tidak lepas dari tujuan pokok hukum ketenagakerjaan itu sendiri yaitu:
a. Melindungi pihak yang lemah dan menempatkan mereka pada kedudukan yang layak bagi kemanusiaan.
b. Mendapatkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  pekerja  dilapangan  hukum perburuhan  yang  dalam  pelaksanaanya  diselenggarkan  dengan  jalan melindungi  pekerja  terhadap  kekuasaan  majikan  yang  tidak  terbatas (Pujiaastuji, 2008).
Perlindungan hak-hak pekerja melalui norma dalam perundang-undangan termasuk diantaranya adalah perlindungan terhadap upah pekerja. Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan, menyatakan Upah adalah hak  pekerja/buruh
yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang  telah  atau  akan  dilakukan  (Undang-Undang  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan).
Berdasarkan  definisi  upah  yang  tertera  dalam  undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, seperti yang dijelaskan di atas dapat dikatakan bahwa:
a. Upah  adalah  hak  pekerja/buruh  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau pemberi  kerja  atas  suatu  pekerjaan  dan/atau jasa  yang  telah  atau  akan dilakukan.
b. Upah yang diterima pekerja/buruh harus dinyatakan dengan uang.
c. Upah dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
d. Tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya merupakan komponen dari upah.
Berdasarkan  penjelasan  itu  pula,  maka  dapat  dipahami  prinsip-prinsip  pokok mengenai pengupahan yaitu:
a. Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus atau selesai.
b. Pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi upah bagi pekerja/buruh laki-laki dan wanita untuk jenis pekerjaan yang sama.
c. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan ( no work no pay ).
d. Komponen  upah  terdiri  dari  upah  pokok  dan  tunjangan  tetap,  dengan formulasi upah pokok minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.
e. Tuntutan pembayaran upah  pekerja/buruh dan  segala  pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak (Hanifah, 2020).
Dalam  hal  prinsip  pengupahan yang  menjelaskan  bahwa “Upah  tidak  dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan atau biasa dikenal dengan asas No work no pay , sebagai asas hukum ketenagakerjaan, hal ini berpijak pada frasa latin yang berbunyi “ dies non juridicum ”, suatu frasa yang secara literal dapat diartikan sebagai ‘hari di mana pengadilan tidak melakukan tugasnya’. Pada kerangka pekerjaan dies non  juridicum  adalah  suatu  kondisi  di  mana  pekerja  tidak  bekerja  dan  tidak melakukan pekerjaannya, sebagai konsekuensinya, pekerja akan kehilangan haknya atas upah. Sebagaimana asas hukum pada umumnya, No work no pay menjadi asas yang membentuk atau menjadi dasar sebuah norma hukum konkret dan menjadi inti dari sebuah peraturan hukum. Perwujudan asas No work no pay secara prinsip dapat ditelaah  dari  muatan  yang  diatur  dalam  Pasal  1602b Burgerlijk  Wetboek yang menggariskan bahwa tiada upah yang  harus dibayar  untuk  waktu selama  mana Buruh/Pekerja tidak melakukan pekerjaan yang diperjanjikan. Dalam aturan yang lebih khusus, No work no pay tertuang dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang menegaskan bahwa pekerja tidak akan memiliki hak atas upah bila pekerja yang bersangkutan tidak bekerja (Syahwal, 2023).
1. Upah Pekerja yang tidak bekerja akibat terdampak Pandemi Covid-19 , menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia tidak secara khusus mengatur upah pekerja yang tidak bekerja akibat terdampak pandemi Covid-19 .  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Indonesia  mengatur berbagai  aspek  ketenagakerjaan, termasuk  hubungan  kerja,  upah  minimum, perlindungan pekerja, dan peraturan terkait ketenagakerjaan lainnya.
Asas No  work  no  pay merupakan  suatu  asas  dalam  hukum  ketenagakerjaan terutama  terkait  dengan  pengupahan  yang  tertera  dalam  Undang-undang Ketenegakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa “upah tidak dibayarkan apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaannya” .
Meskipun  demikian  dalam  ketentuan  tersebut  terdapat  pengecualian  dalam penerapan asas No work no pay , dimana asas No work no pay tidak dapat digunakan pada kondisi-kondisi  tertentu, yang dapat dijumpai pengaturannya dalam Pasal 93  Ayat  (2)  Undang-Undang 13 tahun 2003, Undang-Undang 13 Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut:
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar  upah  apabila:  a.  pekerja/buruh  sakit  sehingga  tidak  dapat  melakukan pekerjaan; b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; c.  pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan  kewajiban  terhadap negara;  e.  pekerja/buruh tidak  dapat  melakukan pekerjaannya  karena  menjalankan  ibadah  yang  diperintahkan  agamanya;  f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak  mempekerjakannya,  baik  karena  kesalahan  sendiri  maupun  halangan  yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat; h. pekerja/buruh  melaksanakan tugas  serikat  pekerja/serikat  buruh  atas  persetujuan pengusaha; dan i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
Dalam ayat (2a) juga dikatakan apabila pekerja/buruh sakit kemudian tidak dapat menjalankan pekerjaannya, maka sesuai dengan ketentuan tersebut perusahaan harus  tetap  membayar  upah  pekerja/buruh,  bahkan  ketentun  ini  dipertegas dalam ayat selanjutnya yaitu ayat (3)  Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:
Dalam hal pekerja/buruh sakit Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sebagai berikut: a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah; b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
Merujuk pada ketentuan diatas, pengusaha tidak dapat serta merta melakukan No work no  pay dengan dalih  adanya ketentuan Pasal 93 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan pada pasal tersebut, ketentuan Pasal 93 (1) hanya ditujukan kepada pekerja/buruh yang tidak melakukan pekerjaannya karena kemauan atau kesalahannya sendiri, sementara itu ketentuan dalam Pasal 93 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan merupakan pasal perlindungan bagi pekerja/buruh agar tetap menerima upah. Perlu dicermati pula bahwa Pasal 93 (2) tidak dapat digunakan serta merta sebagai alasan untuk tetap dilakukannya pembayaran upah, seperti contohnya ketika pekerja yang telah datang ke pabrik untuk melakukan pekerjaan kemudian tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut karena faktor external diluar kendali perusahaan yang membuat tidak tersedianya bahan baku kemudian hal tersebut membuat pekerja tidak dapat melakukan pekerjaanya. Begitu pula pada saat  pandemi covid-19 tentu  tidak  serta  merta  merupakan  kesalahan  dari pengusaha atau pun kesaahan dari pekerja/buruh (Dharmawan, 2021).
Namun yang pasti  dalam hal pekerja sakit, kewajiban pengusaha berdasarkan ketentuan diatas adalah tetap membayar upah pekerja, begitupun jika  pekerja mengalami  sakit  yang  berkepanjangan  dan  terus  menerus  Undang-Undang Ketenagakerjaan tetap mewajibkan pengusaha untuk  melakukan  pembayaran upah sesuai  dengan ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 93 ayat (3) di  atas, upah tetap wajib dibayarkan selama pekerja dapat menunjukan bukti-bukti yang sah.
2. Upah Pekerja yang tidak bekerja akibat terdampak Pandemi Covid-19, Menurut Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021
Sebelum  Peraturan  Pemerintah  No.  36  tahun  2021  Tentang  Pengupahan diterbitkan,  Pemerintah  telah  terlebih  dahulu  mengatur  ketentuan  tentang pengupahan dalam PP 78 Tahun 2015, dalam ketentun ini, terutama pasal 5 ayat (1) menjelaskan hal-hal pokok terkait dengan upah sebagai berikut; upah pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap, upah tanpa tunjangan; upah pokok dan tunjangan tetap, termasuk didalamnya terkait dengan pemotongan upah (PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan).
Mengacu  pada Pasal  57  ayat  (1)  PP  No  78  Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan  bahwa  pengusaha  dapat  melakukan  pemotongan  upah  pekerja dikarenakan  terdapatnya  suatu  denda  terhadap  pekerja  berupa,  ganti  rugi, dimana  telah  diberikannya  uang  muka  upah  dan  alasan-alasan  tersebut diperbolehkan sepanjang berkesesuaian dengan perjanjian yang disepakati oleh Pekerja  dan  Pemberi  Kerja/Pengusaha, dalam  hal  pemotongan  upah  pekerja dilakukan untuk membayar hutang, pekerja dan/atau untuk pembayaran sewa rumah dan biaya penyewaan oleh pekerja terhadap barang perusahaan yang telah disewakan,  namun  hal  tersebut  tetap  harus  dilaksanakan  dengan  perjanjian tertulis (kesepakatan tertulis) terlebih dahulu sebelum pemotongan upah tersebut dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 57 ayat (5) PP No 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan (Diva, 2022).
Namun sayangnya PP 78 tahun 2015 dicabut setelah diterbitkannya PP 36 Tahun 2021 yang merupakan peraturan turunan yang diamanatkan oleh Undang-undang Cipta Kerja. Dalam PP 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan, asas No work no pay juga termaktub dalam pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang berbunyi:
(1) Upah tidak dibayarkan apabila pekerja atau buruh tidak masuk bekerja dan atau tidak melakukan pekerjaannya.
PP  36  tahun  2021 pasal  40  ayat  (1)  seperti  yang  dijelaskan  diatas,  memberikan penegasan bahwa pekerja/buruh tidak akan menerima upah, pada tiga kondisi yang berbeda, yang pertama bila pekerja/buruh tidak hadir atau bila pekerja/buruh tidak melakukan  pekerjaan atau  bila  pekerja/buruh tidak  hadir  dan  tidak  melakukan pekerjaan.
Dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang asas No work no pay pada suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini diantaranya adalah PP 36 tahun 2021, meskipun di dalam peraturan tersebut tidak diatur secara rinci, tetapi hal tersebut menunjukkan  bahwa  asas No  work  no  pay dapat  digunakan  dan  diterapkan. Ketentuan tersebut harus dipahami lebih lanjut sebagaimana yang telah disebutkan dalam  pasal-pasal  lanjutan  diatas,  dimana  dalam  pasal-pasal  tersebut  diatas dijelaskan pula tentang adanya pengecualian terhadap kondisi terkait pemberlakuan asas No work no pay ini, misalnya pada pasal 40 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 disebutkan bahwa:
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dan Pengusaha wajib membayar Upah jika Pekerja/Buruh:
a. berhalangan;
b. melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
c. menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya; atau
d. bersedia  melakukan  pekerjaan yang  telah  dijanjikan tetapi  Pengusaha tidak  mempekerjakannya  karena  kesalahan  Pengusaha  sendiri  atau kendala yang seharusnya dapat dihindari Pengusaha.
(3)  Alasan  Pekerja/Buruh  tidak  masuk  bekerja  dan/atau  tidak  melakukan pekerjaan karena  berhalangan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a meliputi:
a. Pekerja/Buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
b. Pekerja/Buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; atau
c. Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja karena:
1. menikah;
2. menikahkan anaknya;
Salah satu pengecualian atas No  work no  pay dalam  ayat tersebut  adalah kondisi pekerja  bila  berhalangan  melaksanakan  pekerjaan  karena  sakit  sehingga menyebabkan pekerja tidak dapat hadir dan melakukan pekerjaannya. Pengecualian tersebut bermakna, pekerja tetap memperoleh haknya berupa upah walaupun tidak melaksanakan pekerjaan karena kondisi  sakit.  Sehingga tidak  dibenarkan adanya pemberlakuan No work no pay dalam suatu perusahaan bagi para pekerja yang sakit akibat terpapar Covid-19 .
PP  36  tahun  2021, tentang Pengupahan memberikan  penegasan  kepada  pekerja termasuk  pengusaha  tentang hal  apa saja  yang  boleh  dilakukan  dalam  konteks pemotongan  upah.  Namun  sayangnya  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  tidak disebutkan  lebih  rinci,  mengenai  mekanisme  pemotonagan  upah  pada  kondisi darurat seperti pada saat pandemi Covid-19 , sehingga hal ini memberikan kejelasan bagi pekerja dan pengusaha tentang bagaimana asas No work no pay diterapkan.
3.   Upah Pekerja yang tidak bekerja akibat terdampak Pandemi Covid-19 , Menurut Peraturan Pelaksana Lainnya
Pandemi Covid-19 memang  membawa dampak  yang  begitu  besar  bagi  dunia industri  baik  bagi  pekerja maupun pengusaha. Dalam upaya untuk  mengatasi dampak tersebut  menteri  ketenagakerjaan telah  menerbitkan berbagai  strategi maupun  progam  untuk  merlindungi  hak  pekerja  dan  melindungi keberlangsungan  usaha  maupun  bisnis  bagi  pengusaha. Berbagai  keputusan diambil dengan tujuan melindungi pekerja dan keberlangsungan usaha, sekaligus sebagai  upaya  untuk  menjadikan  tatanan  normal  baru  dalam  sistem ketenagakerjaan dimasa pandemi Covid-19.
Ketentuan berupa Surat Edaran adalah kebijakan yang paling pertama diterbitkan pada masa pandemi, yang dikeluarkan dengan tujuan untuk melindungi  upah pekerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Surat Edaran tersebut adalah berupa Surat  Edaran  (SE)  Menteri  Ketenagakerjaan  RI  Nomor  M3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
Kebijakan tersebut dikeluarkan atas dasar pencegahan adanya penyebaran dan menanggulangi  kasus Covid-19 di  lingkungan  kerja  serta  memberikan perlindungan pengupahan bagi pekerja terkait dampak Covid-19 . Perlindungan pengupahan bagi pekerja dalam Surat Edaran tersebut diatur dengan ketentuan sebagai  berikut  (Surat  Edaran/SE  Menteri  Ketenagakerjaan  RI  Nomor M3/HK.04/III/2020)
a. Pekerja/ buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 dengan dasar surat keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara utuh. b. Pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai suspek Covid-19 dikarantina/isolaso  menurut  keterangan  dokter,  maka  upahnya  tetap dibayarkan selama masa karantina/isolasi tersebut.
c. Pekerja/buruh  yang  tidak  dapat  masuk  kerja  karena Covid-19 yang dibuktikan  dengan  adanya surat  keterangan dokter,  maka upahnya tetap dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan berusaha akibat adanya kebijakan  pemerintah  di  masing-masing  daerah  guna  mencegah  dan menanggulangi Covid-19 sehingga  menyebabkan  sebagian  atau  seluruh pekerja/buruhnya tidak  dapat  masuk  kerja,  dengan  mempertimbangkan kelangsungan usaha  maka  perubahan besaran maupun  cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
Tidak  hanya sampai  disitu  kebijakan  selanjutnya yang  dikeluarkan  oleh  Menteri Ketenagakerjaan  adalah  dengan  menerbitkan  Surat  Edaran  (SE)  Menteri Ketenagakerjaan  Indonesia  Nomor  M/8/HK.04/V/2020  tentang  Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Covid-19. Sesuai dengan amanat Undang Undang No. 24 Tahun 2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  ini  mengatur  tentang
kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan para pekerja sebagai  peserta program kesehatan milik pemerintah.
Tujuan utama dari Surat Edaran tersebut  adalah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang mungkin terpapar atau terinfeksi Covid-19 selama menjalankan tugas  pekerjaan mereka,  serta  memberikan  panduan kepada  semua  pihak  terkait untuk  memastikan  bahwa  pekerja  yang  terkena  dampak Covid-19 tersebut mendapatkan perlindungan upah dan manfaat yang sesuai sesuai dengan perjanjian kerja dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah  untuk  memastikan  hak-hak  mereka  terlindungi  dalam  situasi  krisis kesehatan seperti pandemi Covid-19 .
Dalam  hal  ketentuan No  work  No  pay yang  terkait  dengan  dampak  Pandemi, pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Ketenagakerjaan Indonesia berupaya untuk memperjelas pelaksanaan asas No work No pay dalam bentuk Surat Edaran Menteri, namun dalam sudut pandang hukum positif, Surat Edaran Menteri tidak memiliki kekuatan hukum  yang  mengikat secara langsung. Artinya, Surat Edaran Menteri bukanlah instrumen hukum yang tepat yang secara otomatis dapat mengikat entitas hukum  dalam  hal  ini  adalah perusahaan. Hal tersebut  mengingat  Surat Edaran Menteri lebih berfungsi sebagai pedoman dan arahan, dengan kata laian tidak ada sanksi hukum yang bisa dikenakan pada individu atau perusahaan jika mereka tidak mengikuti Surat Edaran Menteri tersebut.

## SIMPULAN
Pesatnya penyebaran Covid-19 dibanyak negara dan termasuk di  Indonesia, telah menyebabkan  beberapa  sektor  perekonomian  terkena  dampak  yang  sangat signifikan,  akibat  pandemi Covid-19 hanya  dalam  waktu  yang  sangat  singkat beberapa  sektor  perekonomi  runtuh  dan  menyebabkan  banyak  kepanikan  dan ketidakpastian.
Sektor  yang  paling  terkena  dampak Covid-19 adalah  sektor  Industri  yang mengandalkan proses  produksi  yang  bersifat  masal  yang  membutuhkan banyak pekerja,  dimana  dalam  proses  produksi  Perusahaan  mengharuskan  pekerja berkumpul  dan berinterkasi  satu sama lain, hal  ini  secara prinsip  dalam konteks prosedur pencegahan penularan Covid-19 merupakan hal yang harus dihindari.
Guna menghindari penyebaran Covid-19 , pemerintah melakukan langkah-langkah strategis  seperti  karantina  terbatas,  pembatasan  mobilitas,  pembatasan  kapsitas orang dalam satu ruangan, pembatasan jam kerja, dimana hal tersebut  menuntut perusahaan untuk mengurangi jumlah produksi dan penjualan yang berimbas pada pengurangan jam kerja, kehadiran pekerja atau bahkan jumlah pekerja.
Hal ini  tentunya akan berdampak pada performa perusahaan, perusahaan harus menekan pengeluaran dan biaya-biaya diataranya produksi dan biaya tenagakerja salah satunya adalah dengan cara menerapkan asas “ No work, no pay ” sebelum masuk kedalam kebijakan pemutusan hubungan kerja.
Dalam  hal No  work  no  pay ,  kekhawatiran  mulai  terlihat  dalam  praktik,  para pengusaha menyatakan bahwa ketidakhadiran pekerja karena  dampak pandemi Covid-19  bisa  menjadi  alasan  untuk  melakukan  pemotongan  upah,  dimana
ketidakhadiran pekerja pada saat itu bukan karena kemauan atau kesalahan pekerja sendiri, melainkan karena kondisi yang tidak dapat dikendalikan.
Pada konteks  ini  umunya pengusaha tetap melakukan pemotongan upah dengan berpegang  pada  prinsip  yang  ada  dalam  ketentuan  Undang-Undang nomor  13 Tahun 2003 Pasal  93 Ayat  (1)  yang menjelaskan b ahwa “upah tidak  dibayarkan apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaannya” dan prinsip yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 pasal 40 ayat (1) yang berbunyi “Upah tidak dibayarkan apabila pekerja atau buruh tidak masuk bekerja d an atau tidak melakukan pekerjaannya “ dalam pasal ini ketidakhadiran pekerja dinyatakan sebagai  tidak  melakukan  pekerjaan,  yang  memungkinkan  pengusaha  untuk melakukan  pemotongan  upah,  meskipun  pemotongan  upah  karena  dampak pandemi Covid-19 sebenarnya tidak diatur secara rinci dalam ketentuan perundang- undangan.
Untuk melindungi hak-hak pekerja dalam hal ini adalah upah pekerja, pemerintah yaitu menteri yang membidangi ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri  Ketenagakerjaan  RI  Nomor  M3/HK.04/III/2020  tentang  Perlindungan Pekerja/Buruh  dan  Kelangsungan  Usaha  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan Covid-19. Tujuan utama dari Surat Edaran tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang mungkin terpapar atau terinfeksi Covid-19 selama  menjalankan  tugas  atau  pekerjaan  mereka,  serta  memberikan panduan kepada semua pihak yang terkait untuk memastikan bahwa pekerja yang terkena dampak Covid-19 tersebut mendapatkan perlindungan berupa pembayaran upah  sesuai sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Surat Edaran tersebut dan perjanjian kerja serta Undang-Undang yang berlaku.
Namun sayangnya dalam sudut pandang hukum positif, Surat Edaran Menteri tidak dapat melindungi hak-hak buruh secara optimal, mengingat Surat Edaran Menteri tidak  memiliki  kekuatan hukum  yang  mengikat, Surat Edaran Menteri  bukanlah instrumen hukum yang dapat mengikat entitas hukum seperti Perusahaan, dengan kata  lain  tidak  ada  sanksi  hukum  yang  bisa  dikenakan  pada  individu  atau perusahaan jika mereka tidak mengikuti Surat Edaran Menteri tersebut.
Asas “ No work, no pay ” tidak dapat diterapkan pada segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pekerja, terutama dalam hal ini terkait dengan dampak Covid-19 . Pada pelaksanaannya sebelum menerapkan asas “ No work, no pay ” t erutama pada masa pandemi Covid-19 , sebaiknya pengusaha dapat berdiskusikan hal tersebut  dengan pekerja, mengingat Pemotongan upah akibat dampak Covid-19 tidak diatur secara rinci  dalam  ketentuan  perundang-undangan.  Pembahasan  tersebut  bisa  saja menghasilkan kesepakatan, bisa juga tidak, namun hal itu  perlu dilakukan untuk menghindari  pemotongan  upah  secara  sepihak  oleh  pengusaha  dengan  alasan dampak pandemi Covid-19, pun sebagai pekerja juga dibutuhkan kesadaran bersama bahwasanya penting untuk setiap individu menjaga keberlangsungan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvian Dharmawan, Dasar Pandemi Covid -19 Sebagai Alasan Penerapan Asas No Work  No Pay Bagi Pengusaha Untuk Pekerja, Volume 4 No. 3, Mei 2021.
Syahrial. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Tenaga Kerja di Indonesia, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020.
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai  Bencana Nasional.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  dalam  Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus  Disease 2019 (Covid-19).
Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Teguh  Prasetyo.  (2019).  Penelitian  Hukum  (Suatu  Presfektif  Teori  Keadilan Bermartabat), Bandung, Nusa Media, hal ; 1.
Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2005), hal ; 133.
Endah Pujiaastuji. (2008). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Semarang, Semarang University Press, 2008, hal; 6.
Ida Hanifah (2020). Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Medan, Pustaka Prima, 2020, hal; 130.
Syahwal. (2023). Paradigma Penerapan Asas No Work No Pay dalam Penentuan Upah Proses, Vol. 23 No. 2, Juni 2023.
PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
I Gusti  Agung Bagus Yudara Tara Diva. (2022), Aspek Hukum Pemotongan Upah Pekerja  oleh Perusahaan yang Merugi Akibat Terdampak Covid-19, Vol. 10 No. 3  Tahun 2022.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan  Pekerja/Buruh  dan  Kelangsungan  Usaha  Dalam  Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 .
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang  Perlindungan  Pekerja/Buruh Dalam  Program  Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Covid-19 .
Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).