Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan Paulus Sirait, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan e-ISSN: 2621-4105

## Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan

## Paulus Sirait, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan
Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia sirait.paulus@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini  bertujuan untuk mengkaji  tentang pencabutan putusan pailit jika harta pailit tidak cukup untuk membayar  biaya  kepailitan.  Jika  kurator  dalam  pengurusan  harta  pailit  percaya  bahwa  harta  pailit  tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan, kurator dapat mengajukan permohonan pencabutan pernyataan pailit yang disampaikan kepada Hakim Pengawas. Jika Hakim Pengawas merekomendasikan untuk mencabut pernyataan  pailit  debitur,  maka  Pengadilan  Niaga  dapat  memutuskan  untuk  mencabut  pernyataan  pailit debitur.  Permasalahan  yang  terjadi  atas  pencabutan  serta  problematika  dan  solusi  pencabutan  putusan  pailit dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penetian yuridis normatif yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka dan peraturan perundang- undangan.  Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  adalah  pencabutan  putusan  pailit  lebih  mengutamakan kepastian hukum bagi debitur namum tidak memberikan kepastian pembayaran atas tagihan kreditur. Kedua, pencabutan  putusan  pernyataan  pailit  oleh  Pengadilan  Niaga  telah  menimbulkan  problematika  dimana  harta pailit  hanya  dipergunakan untuk  membayar  biaya  kepailitan,  putusan  pencabutan  pailit  tidak  disertai  dengan perintah  bagi  kurator  untuk  melakukan  likudasi  terhadap  debitur  perseroan, actio  pauliana dalam  kepailitan hanya berlaku selama proses kepailitan masih berjalan.
Kata kunci: Debitur; Kreditur; Pencabutan Pailit

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  learn  about  the  revocation  of  bankruptcy  judgments  in  the  event  that bankruptcy assets are not sufficient to pay bankruptcy costs. If, in the management of bankruptcy assets, the curator  considers  that  the  bankruptcy  assets  are  insufficient  to  pay  the  bankruptcy  costs,  the  curator  may apply for revocation of the bankruptcy statement submitted to the supervisory judge. Based on the proposal of the supervisory judge to revoke the debtor's bankruptcy statement, the commercial court may decide to revoke the  debtor's  bankruptcy  statement.  The  problems  that  occur  over  the  revocation  and  the  problems  and solutions to the revocation of the bankruptcy judgment in the event that the bankruptcy assets are not enough to  pay  the  bankruptcy  costs.  The  research  method  used  is  a  legal  research  method  that  prioritizes  how  to research library materials and laws and regulations. The results of this study indicate that the revocation of the  bankruptcy  decision  prioritizes  legal  certainty  for  debtors  but  does  not  provide  certainty  of  payment  of creditors' bills. Second, the revocation of the bankruptcy declaration decision by the Commercial Court has caused  problems  where  the  bankruptcy  assets  are  only  used  to  pay  bankruptcy  costs;  the  bankruptcy revocation decision is not accompanied by an order for the receivership to liquidate the company's debtors; and actio pauliana in bankruptcy is only valid while the bankruptcy process is still running.
Keywords: Bankruptcy Revocation; Creditor; Debtor
Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan
Paulus Sirait, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  alinea  keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  Pancasila,  pembangunan  hukum  nasional  bertujuan  untuk mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  sejahtera.  Tujuan  dari  pembangunan  hukum  baru, khususnya produk hukum yang diperlukan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional,  adalah  untuk  memiliki  nilai  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum.  Salah satu  bagian  dari  peraturan  hukum  yang  ditetapkan  dalam  rangka  pertumbuhan  ekonomi nasional  adalah  pengaturan  terhadap  kegiatan  bisnis  para  pelaku  usaha.  Peraturan  ini berkaitan  dengan  perjanjian  utang-piutang  yang  sering  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  untuk memulai  dan  mengembangkan  bisnis  mereka,  yang  sering  menimbulkan  masalah  hukum antara  kreditur  sebagai  pihak  yang  memberikan  pinjaman  dan  debitur  sebagai  pihak  yang menerima pinjaman. 1 Untuk mencukupi kebutuhan tersebut setiap orang atau pelaku usaha dapat  melakukan  pinjaman.  Pinjaman  tersebut  dapat  diperoleh  melalui  kredit  dari  bank. Penyedia  pinjaman  dapat  disebut  sebagai  kreditur  dan  penerima  pinjaman  disebut  sebagai debitur.  Hukum  hadir  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  sebagaimana  fungsinya sebagai penyelesai suatu masalah ( legal problem solving ). Ubi societas ibi ius , di mana ada masyarakat di situ ada hukum. 2
Debitur  dan  kreditur  memiliki  hak  dan  kewajibannya  masing-masing  dalam  perihal utang  piutang  baik  yang  timbul  karena  murni  dari  perjanjian  utang-piutang  maupun dilatarbelakangi  perjanjian  lain,  sesuai  dengan  asas pacta  sunt  servanda. 3 Permasalahan yang  akan  timbul  setelah  terjadinya  perjanjian  utang-piutang  salah  satunya  adalah ketidakmampuan debitur untuk melunasi utangnya kepada kreditur sebagaimana yang telah disepakati  pada  kesepakatan  yang  telah  dibuat  sebelumnya. 4 Kepailitan  merupakan  suatu jalan  keluar  untuk  dapat  memecahkan  persoalan  utang  piutang  yang  menghimpit  seorang debitur,  dimana  debitur  tersebut  sudah  tidak  mempunyai  kemampuan  atau  iktikad  baik untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya. 5
Pailit  merupakan  suatu  keadaan  di  mana  debitur  tidak  melakukan  pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan demikian disebabkan karena kesulitan kondisi  keuangan (finansial  distress) dari  usaha  debitur  yang  telah  mengalami kemunduran. 6 Mekanisme  hukum  kepailitan,  konsep  utang  sangat  menentukan,  karena tanpa  adanya  utang,  kepailitan  kehilangan  esensinya  sebagai  pranata  hukum  untuk
1 Doni Budiono, “Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” ADHAPTER 4, no. 2 (2018): 109128, https://doi.org/https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.81.
2 Brenda  Sundah,  “Pembatalan  Putusan  Pailit  Pengadilan  Niaga  Oleh  Mahkamah  Agung  (Putusan  Nomor 555K/PDT. SUS-PAILIT/2021),” Jurnal Education and Development 10, no. 3 (2022): 351–56.
3 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang (Jakarta: Prenamedia Group, n.d.).
4 Ni  Luh  Gede  Sri  Suariyanti  Laksmi  dan  Ni  Luh  Gede  Astariyani,  “Upaya  Debitur  Untuk  Menghindari Kepailitan,” Kertha Wicara 8, no. 3 (2019): 2–3.
5 Besty Habeahan Theresya Ronauli Sibarani, Roida Nababan, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang  Kreditor  (Studi  Putusan  No.  09/PDT.SUSPAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST),” Perlindungan  Hukum  Bagi Kreditor  Atas  Pailitnya  Seorang  Kreditor  (Studi  Putusan  No.  09/PDT.SUSPAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST) 8,  no.  3 (2019): 180.
6 M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Diperadilan (Jakarta: Kencana, 2009).
Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan Paulus Sirait, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan e-ISSN: 2621-4105
melikuidasi  harta  kekayaan  debitur  guna  membayar  utang-utangnya  kepada  para krediturnya. 7
Berdasarkan hasil pencatatan harta pailit, Kurator menduga bahwa harta pailit debitur tidak  mencukupi  untuk  membayar  biaya  kepailitan  dan  utang.  dengan  demikian,  Kurator melaporkan  keadaan  tersebut  kepada  Hakim  Pengawas  serta  meminta  petunjuk  Hakim Pengawas  untuk  dapat  dilakukan  pencabutan  putusan  pernyataan  pailit  dikarenakan  harta pailit  tidak  mencukupi  untuk  membayar  biaya  kapailitan.  Hakim  pengawas  membuat laporan  yang  menyimpulkan  bahwa,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  Undang- Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UUKPKPU),  apabila harta pailit tidak cukup, pengadilan dapat memutuskan untuk mencabut putusan pernyataan pailit. Kurator dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga agar putusan pernyataan pailit  dicabut.  Kurator  juga  diwajibkan  oleh  UUKPKPU  untuk  memulai  pemberesan  dan penjualan setiap harta pailit tanpa persetujuan atau bantuan debitur.
Usulan  pencabutan  kepailitan  yang  diusulkan  oleh  Hakim  Pengawas  tidak  dianggap sebagai keputusan pribadi hakim pengawas karena memiliki kepentingan pribadi atas harta pailit  atau  atas  kreditur  tertentu  maupun  debitur,  ada  baiknya  agar  rencana  untuk mengajukan  pencabutan  kepailitan  dibicarakan  dalam  suatu  rapat  kreditur  yang diselenggarakan  khusus  untuk  itu sebelum  usul  pencabutan  pailit  tersebut  diajukan  Hakim Pengawas  ke  Majelis  Hakim  pemutus.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  pada  kenyataanya pencabutan putusan pailit dalam harta pailit tidak cukup, dapat menimbulkan problematika yaitu:  dalam  putusan  pencabutan  putusan  pailit  tidak  disertai  dengan  perintah  kepada Kurator untuk melakukan likuidasi terhadap debitur, pencabutan putusan pailit semata-mata bertujuan  untuk  pembayaran  atas  biaya  kepailitan  daripada  pembayaran  atas  tagihan debitur,  dengan  mengalihkan  harta  pailit  keatas  nama  orang  lain  sebelum  adanya  putusan pailit.
Penelitian  serupa  juga  dibuat  oleh  Charity  suatu  putusan  kepailitan  dapat  dicabut apabila  harta  pailit  tidak  cukup  untuk  membayar  biaya  kepailitan  makan  Pengadilan  atas usul  Hakim  Pengawas  dan  setelah  mendengar  panitia  kreditur  sementara  jika  ada,  sesuai dengan  UUKPKPU,  dan  tugas  tanggung  jawab  Kurator  dalam  UUKPKPU  tidak menjelaskan lebih rinci mengenai batasan perbuatan Kurator yang melakukan kesalahan dan kelalaian. 8 Dalam penelitian Charity tersebut lebih membahas mengenai pertanggungjawaban  kesalahan  dan  kelalaian  Kurator  setelah  pencabutan  dan  pembatalan pailit.
Penelitian  Nardi  membahas  mengenai pengaturan  penyelesaian  sengketa  kepailitan dapat dilakukan dengan jalan eebitur pailit mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ke Pengadilan Niaga yang disertai dengan pengajuan penawaran rencana perdamaian  kepada  para  kreditur.  Dalam  hal  rencana  perdamaian  dapat  diterima  oleh kreditur maka perdamaian tersebut  akan dihomologasi  oleh pengadilan, sehingga s engketa
7 Subhan.
8 I.G.N. Dharma Laksana Jean Charitu Johana Godelava, “Pertanggungjawaban Kesalahan Dan Kelalaian Kurator Setelah Pencabutan Dan Pembatalan Putusan Pailit,” Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 11 (2019).
Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan Paulus Sirait, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan e-ISSN: 2621-4105
kepailitan  berakhir. Sengketa  kepailitan  dapat  dilakukan  dengan  jalan  debitur  pailit mengajukan  PKPU  ke  Pengadilan  Niaga  dan  berakhirnya  kepailitan  dapat  terjadi  karena beberapa  hal  yaitu  dicabutnya  kepailitan  disebabkan  harta  pailit  tidak  cukup  untuk membayar  biaya  kepailtan, perdamaian  disahkan  atau  perdamaian  memperoleh  kekuatan hukum  tetap,  setelah  insolven  dan  pembagian  harta  pailit,  putusan  pailit  dibatalkan  pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali. 9
Sedangkan  penelitian  Theodora  menganalisis  tentang  status  piutang  kreditur  setelah putusan  pencabutan  pernyataan  pailit  kembali  dalam  keadaan  otonom  seperti  sebelum adanya  putusan  pernyataan  pailit  dan action  pauliana secara  perdata  adalah  suatu  bentuk upaya  hukum  untuk  menjadi  dasar  pembuktian  untuk  mengajukan  pailit  ulang  kepada debitur. 10 Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu  yutu  penelitian  ini  fokus mengkaji  putusan  pencabutan  pailit  dengan    objek  penelitian  ini  yaitu  PT.  D’Paragon Labbaika  Utama  (Royal  D’Paragon  Residence  Apartement)  yang  dinyatakan  pailit  oleh Pengadilan  Niaga  Semarang  dan  kepailitannya  juga  dicabut  oleh  Pengadilan  Niaga Semarang.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  pencabutan  putusan  pailit  dalam  hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan serta problematika dan solusi atas terjadinya pencabutan putusan pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

## 2. METODE
Metode  penelitian  penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data  sekunder,  berupa  hukum  positif  dan  bagaimana  implementasinya  dalam  praktik. 11 Yuridis  normatif  adalah  dimana  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 12
Penelitian  ini,  menggunakan  analisis  deskriptif  analitis,  metode  deskriptif  analitis digunakan  untuk  memberikan  data  seteliti  mungkin  dengan  menggambarkan  peraturan perundang-undangan,  teori-teori  hukum,  dan  praktik  pelaksanaan  hukum  positif  yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.  Analisis yang menggambarkan atau memaparkan topik dan objek penelitian disebut analisis deskriptif. 13 Metode penyusunan yang dimaksud adalah  menyusun  data  secara  sistematis  dan  kemudian  mempresentasikan  masalahnya. 14 Penelitian  kepustakaan,  juga  dikenal  sebagai  "penelitian  kepustakaan",  adalah  proses pengumpulan data melalui penelitian bahan kepustakaan atau data sekunder yang diperoleh
9 Ni  Ketut  Supasti  Dharmawan  Ni  Made  Nardi,  “Relevansi  Penggunaan  Model  Mediasi  Dalam  Penyelesaian Sengketa Kepailitan,” Kertha Patrika 41, no. 2 (2019): 123.
10 Gavrilla Theodora, “Upaya Hukum Kreditor Terkait Aset Yang Dialihkan Setelah Putusan Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit,” Jurist Diction 2, no. 4 (2019): 1257.
11 Yulianto  Achmad  Mukti  Fajar  ND, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris (Yogyakarta:  Pustaka Belajar, 2013).
12 Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti,” Semarang Law Review (SLR) 3, no. 1 (2022): 84, https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783.
13 Elisabeth  Nurhaini  Butarbutar,  “Pembuktian  Terhadap  Perbuatan  Debitur  Yang  Merugikan  Kreditur  Dalam Tuntutan  Actio  Pauliana(Kajian  Putusan  Nomor  07/PDT.SUS-ACTIOPAULIANA/2015/PN.NIAGA.MDN),” Jurnal Yudisial 12, no. 2 (2019): 233.
14 David Tan,
“Kajian Hukum Kepailitan Di Indonesia:
Studi
Putusan Nomor 36/Pdt.SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst,” Maleo Law Journal 6, no. 1 (2022): 107.
Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan
Paulus Sirait, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan e-ISSN: 2621-4105
dari  penelitian  kepustakaan.  Penelitian  kepustakaan  membantu  mendapatkan  landasan teoritis, seperti tulisan atau pendapat para ahli atau pihak pihak lain yang berwenang, serta mendapatkan informasi  baik  dalam data formal  maupun non-formal. 15 meliputi  buku buku hukum  yang  berkaitan  dengan  kepailitan,  peraturan  perundang-undangan,  artikel  jurnal yang berkaitan dengan kepailitan ini, internet, maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. 16 Penelitian ini berpusat pada peraturan saat ini sebagai norma hukum positif, jadi metode analisis data kualitatif normatif digunakan untuk menafsirkan artikel ini secara gramatikal, sistematis, dan autentik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pencabutan  Putusan  Pailit  Dalam  Hal  Harta  Pailit  Tidak  Cukup  Untuk Membayar Biaya Kepailitan
Keadaan  pailit  apabila  seorang  debitur  yang  tidak  memiliki  cukup  uang  untuk membayar  utang  dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan,  biasanya  pengadilan  niaga.    Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, aset debitur dapat diberikan kepada para kreditur. 17 Hakim  Pengawas  dapat  merekomendasikan  agar  status  kepailitan  dicabut  oleh Pengadilan  Niaga.  Jika  harta  pailit  tidak  mencukupi  untuk  membayar  kepailitan  debitur, pencabutan  kepailitan  dilakukan.  Pada  dasarnya,  ini  menunjukkan  bahwa  debitur  tidak dapat  dituntut  untuk  membayar  utangnya  secara  kolektif  karena  harta  debitur  tidak mencukupi  untuk  membayar  kepailitan.  Sesuai  dengan  persyaratan  yang  tercantum  dalam ayat pertama Pasal 18 UUKPKPU.
Pengertian  “harta  pailit  tidak  cukup”  yang  terkandung  dalam  Pasal  18  ayat  (1) UUKPKPU  harus  dikaitkan  dengan  kalimat  berikut  yaitu  “untuk  membayar  biaya kepailitan”. Dengan demikian pengertian harta pailit tidak cukup sebagai alasan pencabutan kepailitan  bermakna  bahwa  harta  debitur  pailit  yang  dapat  ditemukan  oleh  Kurator  sangat minim, sehingga tidak dapat  didistribusikan kepada para  kreditur guna pembayaran utang- utang debitur secara kolektif.
Pencabutan  putusan  pailit  dalam  hal  harta  pailit  tidak  cukup  untuk  membayar  biaya kepailitan  dapat  dilihat  dalam  putusan  pailit  PT.  D’Paragon  Labbaika  Utama  (Royal D’paragon Residence Apartement) yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang dan  kepailitannya  juga  dicabut  oleh  Pengadilan  Niaga  Semarang.  Dalam  pengakhiran kepailitan  dari  PT.  D’Paragon  Labbaika  Utama  (Royal  D’Paragon  Residence  Apartment) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan tidak ada aset yang mencukupi untuk  membayar  biaya  kepailitan  debitur.  Aset-aset  yang  ditemukan  Kurator  adalah  tidak ada aset selain daripada piutang atas nama Sdr. Goenawan Rahardjo dan Sdri. Tjioe Maria Goenawan sebesar Rp. 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Karena  melihat  harta  pailit  tidak  cukup  untuk  membayar  kepailitan,  Majelis  Hakim
15 Kukuh Sudarmanto, “Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas- Asas Pancasila,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 410.
16 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).
17 Rai  Mantili  and  Putu  Eka  Trisna  Dewi,  “Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam  Kepailitan,” Jurnal Aktual Justice 6, no. 1 (2021): 1–19, https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618.
Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan Paulus Sirait, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan e-ISSN: 2621-4105
kemudian  menerima  usul  pencabutan  pailit  dari  Hakim  Pengawas.  Majelis  Hakim menyatakan  mencabut  putusan  Nomor.  25/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg  yang  menyatakan PT.  D’Paragon  Labbaika  Utama  (Royal  D’Paragon  Residence  Apartement)  dinyatakan pailit  dengan  segala  akibat  hukumnya.    Putusan  Majelis  sekaligus  memerintahkan  PT. D’Paragon  Labbaika  Utama  (Royal  D’paragon  Residence  Apartement)  untuk  membayar imbalan jasa pengurus dan jasa Kurator serta biaya kepengurusan.
Bahwa  dalam  permohonan  pencabutan  pernyatan  pailit  tidak  ada  persyaratan  yang harus diserahkan atau dipenuhi oleh kurator kepada Hakim Pengawas sebelum mengusulkan pencabutan putusan pailit. Hal ini bisa dilihat dalam permohonan pencabutan putusan pailit yang  diajukan  oleh  kurator  PT.  D’Paragon  Labbaika  Utama  (Royal  D’paragon  Residence Apartement) tidak ada hal yang dilampirkan selain surat pernyataan debitur pailit dan Surat permohonan  dari  Kurator  tersebut  juga  ditembuskan  kepada  Hakim  Pemutus  Perkara Nomor  17/Pdt-Sus-PKPU/PN.Smg jo No.25/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg.  Bahwa  dalam pencabutan kepailitan PT. D’Paragon Lambaika Utama pertimbangan Hakim pada dasarnya hakim  hanya  mempertimbangkan  kepastian  hukum  status  kepailitan  dari  debitur  tanpa mempertimbangkan  nilai  keadilan  bagi  kreditur.  Dalam  putusan  pencabutan  pailit  terlihat jelas  pertimbangan  hakim  sangat  sederhana  dan  hanya  mempertimbangkan  syarat  formil pencabutan putusan pailit yaitu adanya permohonan dari Kurator dan ada usul dari Hakim Pengawas terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUKPKPU.
UUKPKPU  tidak  memberi  kewenangan  kepada  kurator  selaku  pengurus  harta  pailit maupun  kepada  para  kreditur  selaku  pihak  yang  berkepentingan  atas  harta  pailit  untuk mengusulkan agar kepailitan debitur dicabut dikarenakan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar  biaya  kepailitan.  Pasal  18  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  memberi kewenangan  untuk  mengusulkan  pencabutan  kepailitan  hanya  kepada  Hakim  Pengawas setelah mendengar laporan dari kurator. Dalam UUKPKPU tidak ada diatur bahwa rencana Hakim  Pengawas  untuk  mengusulkan  pencabutan  kepailitan  harus  dibicarakan  terlebih dahulu  dalam  rapat  kreditur  untuk  diputuskan  berdasarkan  suara  terbanyak  dari  kreditur. Keadaan  ini  menunjukkan  bahwa  usul  untuk  mencabut  kepailitan  debitur  berada sepenuhnya pada kewenangan Hakim Pengawas untuk  memutuskannya tanpa memerlukan persetujuan dari para kreditur.
Agar usul pencabutan kepailitan yang diusulkan oleh Hakim Pengawas tidak dianggap sebagai keputusan pribadi dari Hakim Pengawas karena memiliki kepentingan pribadi atas harta  pailit  atau  atas  kreditur  tertentu  maupun  debitur,  ada  baiknya  agar  rencana  untuk mengajukan  pencabutan  kepailitan  dibicarakan  dalam  suatu  rapat  kreditur  yang diselenggarakan  khusus  untuk  itu sebelum  usul  pencabutan  pailit  tersebut  diajukan  Hakim Pengawas  ke  Majelis  Hakim  Pemutus.  Untuk  itu,  seluruh  kreditur  tanpa  terkecuali  akan diundang menghadiri rapat, karena pencabutan kepailitan atas debitur akan memberi akibat hukum pada seluruh kreditur.
Debitur  pailit  sebaiknya  hadir  dalam  rapat  kreditur  yang  diselenggarakan  untuk membicarakan  rencana  pencabutan  kepailitan  atas  debitur.  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 110 ayat (1) jo Pasal 111 UUKPKPU. Pasal 110 ayat (1) berbunyi sebagai berikut “debitur
Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan
Paulus Sirait, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan e-ISSN: 2621-4105
pailit  wajib  menghadap  Hakim  Pengawas,  Kurator,  atau  panitia  kreditur  apabila  dipanggil untuk memberikan keterangan”, jo Pasal 111 UU Kepailitan dan PKPU, Hakim Pengawas dapat menggunakan kewenangannya memanggil debitur pailit untuk hadir dalam rapat agar dapat didengar keterangannya sehubungan dengan keadaan harta pailit yang dilaporkan oleh Kurator. Setelah kurator membacakan laporannya tentang keadaan harta pailit, debitur juga dapat  didengarkan  pendapatnya  tentang  laporan  tersebut.  Informasi  yang  diperoleh  dari rapat  kreditur  dapat  dijadikan  oleh  Hakim  Pengawas  sebagai  bahan  laporannya  kepada Hakim Pemutus ketika mengajukan usul untuk mencabut kepailitan debitur.
Bila  kurator  berkesimpulan  bahwa  kepailitan  harus  dicabut  dan  kemudian melaporkannya  kepada  Hakim  Pengawas,  Hakim  Pengawas  akan  melanjutkannya  dan merekomendasikan  untuk  mengangkat  kepailitan  itu.  Permasalahan  akan  timbul  mankala pencabutan  status  kepailitan  berdasarkan  rekomendasi  kurator  ini  terdapat  indikasi  kolusi. Dapat  saja  seorang  Kurator  melakukan  kolusi  dengan  debitur  terkait,  untuk  kemudian menyampaikannya  kepada  Hakim  Pengawas  (yang  mungkin  saja  terlibat)  bahwa  debitur pailit  sudah  tidak  memiliki  asset  apapun  dan  menyarankan  agar  kepailitannya  tersebut dicabut.  oleh  karena  itu,  untuk  melakukan chek  and  balance terhadap  proses  pencabutan kepailitan. 18
Membicarakan  rencana  Hakim  Pengawas  untuk  mengajukan  pencabutan  kepailitan dalam  rapat  kreditur  dirasa  cukup  penting  untuk  dilakukan,  terlebih  lagi  jika  debitur  pailit berbentuk  badan  hukum  perseroan.  Usul  pencabutan  kepailitan  penting  untuk  dibicarakan dengan  perseroan  (organ  perseroan)  beserta  seluruh  kreditur  karena  pencabutan  kepailitan mengakibatkan  perseroan  tersebut  menjadi  bubar  dan  perseroan  harus  dilikuidasi.  Oleh karena itu, usul pencabutan kepailitan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Hakim pengawas  tidak  hanya  berpedoman  pada  laporan  dari  kurator  yang  menyatakan  keadaan harta  pailit  tidak  mencukupi,  akan  tetapi  hendaknya  mempertimbangkan  berbagai  aspek yang ada, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengusulkan pencabutan kepailitan debitur.
Pengadilan Niaga adalah sarana terakhir untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam  perkara  niaga.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga  seharusnya  meminta  Hakim Pengawas  untuk  mengadakan  rapat  kreditur  tentang  rencana  pencabutan  pailit  debitur  dan meminta kurator untuk memberikan laporan audit aset-aset debitur dan juga audit atas nilai harta  pailit.  Namun,  jika  usulan  kurator  atau  hakim  pengawas  yang  meminta  pencabutan pernyataan pailit tidak disertakan dengan berita acara rapat kreditur yang membahas tentang pencabutan putusan pailit dan laporan audit atas nilai harta pailit tidak dilampirkan. Majelis Hakim  Pengadilan  Niaga  dapat  menentukan  apakah  harta  pailit  cukup  untuk  membayar biaya  kepailitan  jika  mereka  memperoleh  laporan  tentang  pelaksaan  rapat  kreditur  dan laporan tentang nilai  harta pailit, termasuk perkiraan biaya kepailitan. Laporan audit dapat menjelaskan  apabila  sebagian  harta  pailit  dapat  dijual  dengan  nilai  yang  lebih  besar daripada biaya kepailitan.
18 Yuhelson, Hukum Kepailitan Di Indonesia (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019).
Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan
Paulus Sirait, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan e-ISSN: 2621-4105
Hakim  memiliki  kewenangan  dalam  mengambil  putusan  dalam  memutus  perkara dimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur dan mengandung arti seorang hakim dalam memutus sebuah perkara harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang ada dimasyarakat. Dalam membuat  keputusan,  hakim  harus  mempertimbangkan  tidak  hanya  hukum  tetapi  juga  hati nurani. Mereka harus mempertimbangkan keadaan dan manfaat ketika putusan pencabutan pailit dibuat. Jika hakim hanya mengikuti  kepastian hukum  tanpa mempertimbangkan hati nuraninya, putusan itu akan gagal memberikan keadilan.
Sehubungan  dengan  salah  satu  fungsi  UUKPKPU  adalah  melindungi  kepentingan kreditur  maupun  debitur.  Maka  Pengadilan  Niaga  sebagai  lembaga  berwenang  untuk memeriksa  perkara  kepailitan  harus  memberikan  perlindungan  yang  seimbang  antara kreditur dengan debitur. Pencabutan putusan pernyataan pailit sebagaimana telah diuraikan diatas Pengadilan Niaga tersebut telah menjatuhkan putusan dengan menerapkan kepastian hukum status pailit debitur namun tidak memberikan kepastian dan keadilan bagi kreditur. Debitur  kembali  berwenang  mengurus  harta  kekayaan  miliknya  sesuai  sedia  kala  sebelum putusan pernyataan pailit ada. Selain itu status dari piutang kreditur kembali dalam keadaan otonom  pailit  yakni  status  piutang  kreditur  tidak  lagi  tunduk  pada  hukum  kepailitan, hubungan  hukum  antara  kreditur  dan  debitur  kembali  kedalam  hubungan  perikatan  seperti sebelumnya,  status  sita  umum  yang  serta  merta  berakhir,  dan  debitur  berhak  untuk pengurusan terhadap kekayaan miliknya.
Pengambilan  keputusan  pernyataan  pailit  Pengadilan  Niaga  harus  dilakukan  dengan hati-hati  dan  cermat  berdasarkan  makna  dan  tujuan  kepailitan.  Ini  harus  dilakukan  untuk memberikan  perlindungan  seimbang  kepada  kreditur  dan  debitur.  Dalam  pelaporan  tidak ditemukan harta pailit atau tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka Pengadilan Niaga  meminta  berita  acara  pelaksanan  rapat  kreditur  dan  laporan audit yang  sah  dari Kurator terkait harta pailit serta laporan biaya kepailitan guna membuktikan nilai harta pailit yang  tidak  cukup  membayar  biaya  kepailitan.  Praktik  laporan  kurator  dan  usulan pencabutan  putusan  pernyataan  pailit  yang  diajukan  oleh  Hakim  Pengawas  seyogiyanya mencerminkan pelaksanaan terhadap teori pertanggungjawaban, teori kepastian hukum dan teori keadilan bagi seluruh pihak khususnya kreditur dan debitur. Kurator tidak hanya harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditur, tetapi ia juga harus memerhatikan kepentingan  debitur  yang  pailit.  Kepentingan-kepentingan  ini  tidak  boleh  diabaikan  sama sekali.  Kurator  wajib  memastikan  bahwa  semua  tindakannya  adalah  untuk  kepentingan harta pailit. 19 Kurator memiliki tugas dan kewenangan yang cukup berat,  sehingga seluruh perbuatan  yang  dilakukan  kurator  sebelum  atau  sampai  pada  saat  pemberitahuan  tentang putusan  pembatalan  kepailitan  diterima  oleh  kurator,  maka  segala  perbuatan  kurator  tetap sah dan mengikat debitur. 20
19 Firdja  Baftim  Naswa  Ayu  Alweni,  “Pengurusan  Harta  Pailit  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” Lex Privatum 10, no. 1 (2022): 157.
20 Jean Charitu Johana Godelava, “Pertanggungjawaban Kesalahan Dan Kelalaian Kurator Setelah Pencabutan Dan Pembatalan Putusan Pailit.”
Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan
Paulus Sirait, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan e-ISSN: 2621-4105
3.2 Problematika  dan  Solusi  atas  Terjadinya  Pencabutan  Putusan  Pailit  Dalam  Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan
3.2.1 Dalam  Pencabutan  Putusan  Pailit  Dalam  Hal  Harta  Pailit  Tidak  Cukup Membayar  Kepailitan  Harta  Pailit  Hanya  Dipergunakan  Untuk  Membayar Biaya Kepailitan
Pengajuan proses kepailitan dianggap lebih cepat dan memberikan perlindungan yang lebih  besar  bagi  hak  para  kreditur,  saat  ini  lebih  sering  digunakan  untuk  menyelesaikan sengketa  antara  kreditur  dan  debitur  tersebut. 21 Seperti  halnya  dalam  kasus  kepailitan  PT. D’Paragon  Lambaika  Utama  juga  dilakukan  proses  kepailitan.  Bahwa  dalam  Putusan Nomor  25/Pdt.Sus-Pailit/Cabut/PN.Smg    tanggal  20  Februari  2020  tentang  pencabutan Putusan pailit PT. D’Paragon Lambaika  Utama tidak ada pertimbangan atau amar putusan terkait  dengan  kegunaan  dari  Harta  Pailit  PT.  D’Paragon  Lambaika    Utama  sebesar    Rp. 1.575.000.000,-  ( satu  milyar  lima  ratus  tujuh  puluh  lima  juta  rupiah )  namum  dalam Penetapan  Majelis  Hakim  Nomor  25/Pdt.Sus-Pailit/Cabut/PN.Smg    tanggal  27  Februari 2020  Majelis  Hakim  memerintahkan  kepada    PT.  D’Paragon  Lambaika  Utama  untuk membayar imbalan jasa Pengurus,  Imbalan Jasa Kurator dan biaya Pengurusan seluruhnya sebesar  Rp.  1.556.735.683  (satu  milyar  lima  ratus  lima  puluh  enam  juta  tujuh  ratus  tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), hal tersebut mengakibatkan kreditur tidak  mendapatkan  pembayaran  atas  tagihannya,  karena  seluruh  harta  pailit  dipergunakan untuk membayar imbalan jasa pengurus, imbalan jasa kurator dan biaya kepengurusan, hal tersebut mengakibatkan kreditur tidak mendapatkan keadilan.
Radbruch dalam teorinya mengatakan bahwa keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara  moral  mengenai  sesuatu  hal,  baik  menyangkut  benda  atau  orang.  Intinya  keadilan adalah  meletakkan  segala  sesuatu  pada  tempatnya  atau  sesuai  dengan  porsinya.  Untuk memberikan  keadilan  bagi  kreditur,  Majelis  Hakim  dalam  pelaksanaan  pembagian  harta pailit  dapat  menerapkan  prinsip pari  passu  pro  rata  parte. Prinsip  ini  menekankan  pada pembagian  harta  debitur  untuk  melunasi  utang-utangnya  terhadap  kreditur  secara  lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan  proporsinya ( pond-pond gewijs ) dan bukan dengan sama  rata.    Prinsip pari  passu  pro  rata  parte ini  bertujuan  memberikan  keadilan  kepada kreditur dengan konsep keadilan proporsional dimana kreditur yang memiliki piutang yang lebih besar maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitur lebih besar dari  kreditur  yang  memiliki  piutang  lebih  kecil  daripadanya.  Penerapan  prinsip  tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata.
Apabila  dengan  barang  debitur  yang  dapat  diuangkan  dari  hasil  penjualan  benda- benda  debitur  dan  dikaitkan  akan  dibagi  menurut  kedudukan  kreditur  dan  juga  Kurator menurut  besar  dan  kecilnya  piutang  yang  telah  diverifikasi  oleh  Kurator,  maka  dapat disimpulan  prinsip pari  passu  pro  rata  parte memandang  kedudukan  kreditur  bukan berdasarkan  kedudukan  para  Kreditur  akan  tetapi  berdasarkan  harta  debitur  yang  dapat dibagi.  Melalui  penerapan  prinsip pari  passu  pro  rata  parte tersebut  kreditur  akan
21 Brenda Sundah, “Pembatalan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Oleh Mahkamah Agung,” Jurnal Education and Development 10, no. 3 (12022): 351–56, https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i3.4092.
Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan Paulus Sirait, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan e-ISSN: 2621-4105
mendapatkan pembayaran dari harta pailit yang pada akhirnya ada keadilan dimana kreditur dan Kurator sama-sama mendapatkan haknya secara proporsional.

## 3.2.2  Pencabutan  Putusan  Pailit  Tidak  Diikuti  Dengan  Perintah  Kepada  Kurator Untuk Melakukan Likuidasi Terhadap Debitur
Pembatalan putusan pailit menyebabkan status hukum debitur pailit berubah menjadi tidak  pailit.  Pencabutan  pernyataan  Pailit  PT.  D’Paragon  Lambaika  Utama  dalam  Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 25/Pdt.Sus-Pailit/Cabut/PN. Smg tanggal 20 Februari 2020 yang  tidak  diikuti  dengan  perintah  kepada  Kurator  untuk  melakukan  likuidasi  terhadap debitur mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terkait dengan tanggungjawab debitur untuk membayar hutangnya kepada para krediturnya.
Ketentuan  Pasal  142  ayat  (1)  huruf  d  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan terbatas  (UUPT)  menyebutkan  “Pembubaran  Perseroan  terjadi:  dengan  dicabutnya kepailitan  berdasarkan  putusan  pengadilan  niaga  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap,  harta  pailit  Perseroan  tidak  cukup  untuk  membayar  biaya  kepailitan ”. Ketentuan Pasal  142  ayat  2  huruf  a  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  terbatas  (UUPT) menyebutkan  “Dalam  hal  terjadi  pembubaran  Perseroan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1): a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau Kurator.”
Pasal  149  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas menentukan  bahwa  kewajiban  likuidator  untuk  melakukan  pemberesan  harta  kekayaan perseroan  dalam  proses  likuidasi. 22 Kepastian  hukum  menurut  Jan  Michiel  Otto mendefenisikan  sebagai  kemungkinan  bahwa  dalam  situasi  tertentu: 23 a.  Tersedia  aturan- aturan  yang  jelas  (jernih),  konsisten  dan  mudah  diperoleh,  diterbitkan  oleh  dan  diakui karena  (kekuasaan) negara;  b.  Instansi-instansi  penguasa (pemerintah)  menerapkan aturan- aturan  hukum  tersebut  secara  konsisten  dan  juga  tunduk  dan  taat  kepadanya;  c.    Warga secara  prinsipil  menyesuaikan  prilaku  mereka  terhadap  aturanaturan  tersebut;  d.  Hakim- hakim  (peradilan)  yang  mandiri  dan  tidak  berpikir  menerapkan  aturan-aturan  hukum tersebut  secara  konsisten  sewaktu  mereka  menyelesaikan  sengketa  hukum.  Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
Asas  kepastian  hukum  ialah  suatu  jaminan  dimana  suatu  hukum  itu  wajb  dijalankan secara  baik  dan  juga  secara  tepat.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  142  ayat  (1)  huruf  d  dan Pasal 142 ayat (2) huruf a UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka Majelis Hakim  yang  memutus  pencabutan  putusan  pailit  PT.  D’Paragon  Lambaika  Utama  dalam putusan  Pengadilan  Niaga  Semarang  No.  25/Pdt.Sus-Pailit/Cabut/PN.  Smg  tanggal  20 Februari  2020  diikuti  dengan  perintah  kepada  Kurator  untuk  melakukan  likudasi  terhadap PT.  D’Paragon  Lambaika  Utama.  Ketentuan  Pasal  3  ayat  (1)  UU  Persoran  Terbatas, pemegang saham Perseroan Terbatas (“Perseroan”) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian
22 Krisanti,  “Analisa  Putusan  Pailit  Terhadap  Perseroan  Terbatas  Dalam  Kondisi  Likuidasi:  Studi  Kasus  Putusan PT. Baninusa Indonesia (Dalam Likuidasi)” (Fakultas Hukum Program Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2010).
23 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif  Sebagai  Ilmu  Hukum  Deskriptif  Empirik,  Sebagaimana  Diterjamahkan  Oleh  Somardi (Jakarta:  BEE  Media Indonesia, 2007).
Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan Paulus Sirait, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan e-ISSN: 2621-4105
perseroan melebihi saham yang dimiliki. Sebagai bagian dari ciri-ciri perseroan, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran total saham, bukan harta benda pribadinya. Namun,  masih  ada  kemungkinan  pemegang  saham  akan  bertanggung  jawab  hingga menyangkut harta benda pribadinya.
Teorinya  Hans  Kelsen  mengemukakan  mengenai  pertanggungjawaban  bahwa “Seseorang bertanggungjawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu atau karena ia  memikul  tanggung  jawab  hukum  tersebut  yang  berarti  ia  bertanggungjawab  apabila  ia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum”. 24 Dengan adanya Likudasi terhadap  PT.  D’Paragon  Lambaika  Utama,  maka  pemegang  saham  akan  ikut tanggungjawab  atas hutang PT. D’Paragon Lambaika  Utama kepada para kreditur sesuai dengan  jumlah  sahamnya.  Jika  ada  indikasi  bahwa  Pemegang  saham  PT.  D’Paragon Lambaika  Utama  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  secara  melawan  hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup  untuk  melunasi  utang  perseroan  maka  pemegang  saham  harus  bertanggung  jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya.  Jika likudasi terhadap PT. D’Paragon Lambaika Utama dilakukan maka akan ada kepastian hukum atas pembayaran hutang PT. D’Paragon Lambaika  Utama  kepada  Para  krediturnya  yang  pada  akhirnya  para  kreditur  mendapat keadilan.  Solusi  atas  problematika  tersebut  Majelis  Hakim  yang  memutus  pencabutan putusan pailit karena harta pailit tidak cukup membayar kepailitan dalam amar putusannya disertai dengan perintah kepada Kurator untuk melakukan likuidasi terhadap debitur dengan memperhatikan  ketentuan  yang  ada  dalam  UUKPKPU  dan  juga  Undang-Undang  tentang Perseroan Terbatas.
3.2.3  Actio  Pauliana  Dalam  Kepailitan  Hanya  Berlaku  Selama  Proses  Kepailitan Masih Berjalan.
Sistem  hukum  kepailitan  antara  lain  seperti: actio  pauliana ,  kurator,  penundaan kewajiban  pembayaran  utang,  pengurus,  debitur  pailit,  kreditur,  dan  lain  sebagainya. Dilakukannya actio  pauliana oleh  kurator  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya dari Hakim Pengadilan Niaga, yang mengakibatkan kurator menjadi tertanggung dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  memiliki  arti  bahwa  terdapat permasalahan  dalam  sistem  hukum  kepailitan,  jika  dikaitkan  dengan  teori  hukum  sebagai suatu sistem oleh C.F.G. Sunaryati Hartono, maka sistem dalam hukum kepailitan menjadi terganggu  dan  tidak  dapat  berjalan  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang kepailitan. 25
Actio  pauliana merupakan  sarana  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada  tiap- tiap  kreditur untuk  mengajukan  pembatalan  atas  segala  perbuatan  yang  tidak  diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitur dimana perbuatan tersebut telah merugikan kreditur. Ada satu  unsur  penting  yang  menjadi  patokan  dalam  pengaturan actio  pauliana dalam  Pasal 1341  KUHPerdata,  yaitu  unsur  iktikad  baik  ( good  faith ).  Pembuktian  ada  atau  tiadanya
24 Kelsen.
25 John Calvin Hendra Haryanto, “Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 K/PDT.SUS-PAILIT/2015,” Binamulia Hukum 10, no. 1 (2021): 2.
Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan Paulus Sirait, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan e-ISSN: 2621-4105
unsur  itikad  baik  menjadi  landasan  dalam  menentukan  perbuatan  tersebut  termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan. 26
Pengajuan  gugatan actio  pauliana bisa  dilakukan  pada  Pengadilan  Niaga.  Di  mana ketentuan  tersebut  telah  tertuang  pada  Pasal  3  ayat  (1)  UUKPKPU. 27 Perihal  ketentuan pasal  diatas  maksud  dari  hal-hal  yang  lain  ialah actio  pauliana ,  pihak  yang  berperkara dalam  hal  berhubungan  terhadap  harta  yang  dinyatakan  pailit  tergolong  gugatan  kurator yakini salah satunya debitur, kreditur dan kurator atau pengurus, ataupun perlawanan pihak ketiga  terhadap  penyitaan. Actio  pauliana diatur  dalam  Pasal  47  UUKPKPU,  ketentuan actio pauliana dalam UUKPKPU merupakan pengaturan secara khusus dari actio pauliana dalam  Pasal  1341  BW.  Ketentuan actio  pauliana dalam  Pasal  1341  BW  memberikan kewenangan  pada  kreditur  untuk  mengajukan  pembatalan  perbuatan  hukum  atas  harta kekayaan  yang  dilakukan  oleh  debitur,  tetapi  dalam  ketentuan actio  pauliana dalam  Pasal 47  UUKPKPU  yang  berwenang  untuk  mengajukan  adalah  Kurator  atas  persetujuan  dari Hakim Pengawas.
Menurut  Pasal  42  UUKPKPU,  debitur  pailit  harus  melakukan  tindakan  yang merugikan  kreditur  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  sebelum  keputusan  pernyataan  pailit dijatuhkan,  dan  hibah  yang  dilakukan  oleh  debitur  harus  dibuktikan  oleh  Kurator  bahwa debitur  mengetahui  atau  patut  mengetahui  bahwa  tindakannya  dapat  merugikan  kreditur pada  saat  itu.  Pasal  43  UUKPKPU  menjelaskan  bahwa  Kurator  tidak  perlu  membuktikan bahwa  pihak  penerima  hibah  dari  debitur  mengetahui  atau  patut  mengetahui  bahwa  hibah tersebut  merugikan  kreditur.  Debitur  dianggap  mengetahui  atau  patut  mengetahui  bahwa hibah  yang  dilakukan  dalam  waktu  satu  tahun  sebelum  putusan  pernyataan  pailit  dapat merugikan kreditur, kecuali debitur dapat membuktikan sebaliknya. Gugatan actio pauliana dalam  kepailitan  diputus  dan  diadili  oleh  Pengadilan  Niaga.  Dalam  Pasal  3  ayat  (1) UUKPKPU  disebutkan  selain  memutus  permohonan  pernyataan  pailit,  Pengadilan  Niaga juga  mempunyai  kewenangan  untuk  memutuskan  hal-hal  lain  yang  diatur  dalam UUKPKPU.  Salah  satunya  adalah  gugatan actio  pauliana yang  diatur  dalam  Pasal  41 sampai dengan Pasal 47 UUKPKPU. 28
Kurator  juga  mempunyai  kewenangan  untuk  mengajukan  gugatan actio  pauliana berdasarkan  Pasal  47  ayat  (1)  UUKPKPU  selama  proses  kepailitan  berjalan.  Oleh  karena itu,  apabila  kepailitan  tersebut  telah  berakhir  akibat  pembatalan  atas  adanya  suatu  upaya hukum atau dicabut berdasar Pasal 18 ayat (1) UUKPKPU maka kewenangan Kurator untuk mengajukan  gugatan actio  pauliana juga  berakhir.  Menurut  Kartini  Muljadi, action pauliana dalam kepailitan harus memenuhi beberapa syarat yaitu bahwa debitur harus telah melakukan rechtshandeling atau perbuatan hukum sebelum pernyataan pailit diucapkan dan debitur  mengetahui  atau  sepatutnya  mengetahui  bahwa  perbuatan  hukum  tersebut  dapat
26 M. Alvi Syahrin, “Actio Pauliana: Konsep Hukum Dan Problematikanya,” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2017): 606.
27 Ida  Ayu  Sukihana  Made  Martia  Surya  Anandewi,  “Actio  Pauliana  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Terhadap Kreditor Dalam Kepailitan,” Jurnal Kertha Desa 9, no. 1 (2021): 26–36.
28 Theodora,  “Upaya  Hukum  Kreditor  Terkait  Aset  Yang  Dialihkan  Setelah  Putusan  Pencabutan  Putusan Pernyataan Pailit.”
Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan
Paulus Sirait, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan e-ISSN: 2621-4105
menimbulkan  kerugian  bagi  kreditur,  bahwa  pada  saat  perbuatan  hukum  tersebut  dapat merugikan  kreditur,  bahwa  debitur  melakukan  perbuatan  hukum  tersebut  merupakan  tidak wajib dilakukan. 29 Perbuatan hukum oleh debitur yang dimaksud adalah perbuatan tersebut memenuhi dua elemen yaitu berbuat sesuatu dan menimbulkan akibat hukum . 30
Apabila  Pengadilan  Niaga  memutuskan  untuk  mencabut  pernyataan  pailit  debitur maka  saat  itu  pula  kepailitan  debitur  berakhir.  Dengan  berakhirnya  kepailitan  berarti berakhir  pula  tugas  dan  wewenang  Kurator  untuk  melakukan  pengurusan  dan  pemberesan terhadap harta kekayaan debitur. Berakhirnya tugas dan wewenang Kurator berarti berakhir pula legal  standing dari Kurator  untuk  mengajukan  gugatan  maupun  menghadapi  tuntutan hukum  yang  berhubungan  dengan  harta  kekayaan  pailit  debitur.  Proses  kepailitan  yang berakhir akibat adanya pencabutan putusan pernyataan pailit berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUKPKPU  juga mengakhiri  tugas dan kewenangan Kurator untuk  melakukan pengurusan dan  pemberesan  dari  harta  kekayaan  debitur,  serta legal  standingnya untuk  mengajukan gugatan actio pauliana yang berdasarkan pada UUKPKPU. 31
Setelah  adanya  pencabutan  putusan  pernyataan  pailit  debitur  berdasarkan  Pasal  18 ayat  (1)  UUKPKPU,  permasalahan  yang  timbul  adalah  kreditur  menduga  bahwa  debitur telah mengalihkan beberapa harta kekayaannya secara diam-diam dalam jangka waktu satu tahun  sebelum  adanya  putusan  pernyataan  pailit  agar  tidak  dilakukan  pemberesan.  Tentu saja hal ini sangat merugikan bagi kreditur. Actio pauliana dalam kepailitan hanya berlaku selama  proses  kepailitan  masih  berjalan  sehingga  apabila  putusan  pailit  sudah  dicabut, diduga terdapat harta kekayaan debitur yang diam-diam telah dialihkan dalam jangka waktu satu  tahun  sebelum  adanya  putusan  pernyataan  pailit  maka  kreditur  tidak  memperoleh perlindungan  hukum  dan  bagaimana  status  piutang  yang  dimilikinya  juga  belum  ada pengaturan secara jelas.
Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  kreditur  adalah  mengajukan  gugatan actio pauliana ke  Pengadilan  Negeri  bukan  ke  Pengadilan  Niaga  atas  perbuatan  hukum  debitur terhadap  harta  kekayaannya  berdasarkan  Pasal  1341  KUHPerdata  yang  menyatakan  yaitu: “ Bahwa  setiap  kreditur  dapat  mengajukan  pembatalan  segala  perbuatan  yang  tidak diwajibkan  yang  dilakukan  oleh  debitur  dengan  nama  apapun,  juga  yang  merugikan kreditur,  asal  dapat  dibuktikan  bahwa  ketika  perbuatan  dilakukan,  baik  debitur  ataupun orang dengan atau untuk siapa debitur berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan kreditur”
Atas  gugatan actio  pauliana yang  diajukan  oleh  kreditur  dan  dikabulkan  oleh Pengadilan Negeri ini menjadi dasar bagi kreditur untuk memperoleh perlindungan hukum dan  keadilan  atas  kerugiannya  yang  disebabkan  oleh  pengalihan  harta  kekayaan  debitur secara  diam-diam  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  sebelum  putusan  pernyataan  pailit. Kreditur  dapat  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  ulang  debitur  berdasar  Pasal  19
29 Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Diperadilan .
30 Munir Fuady, Hukum Dan Kepailitan Dalam Toeri Dan Praktek (Citra Aditya Bakti, 2008).
31 Theodora,  “Upaya  Hukum  Kreditor  Terkait  Aset  Yang  Dialihkan  Setelah  Putusan  Pencabutan  Putusan Pernyataan Pailit.”
Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan Paulus Sirait, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan e-ISSN: 2621-4105
ayat (3) UUKPKPU dengan putusan atas gugatan actio pauliana yang dikabulkan menjadi bukti bahwa sebenarnya debitur telah memiliki harta kekayaan yang cukup untuk membayar utang  dan  biaya  kepailitan  sehingga  dapat  dijatuhkan  pernyataan  pailit  untuk  kedua  kali. Hal ini merupakan upaya kreditur dalam mendapatkan hak-haknya atas piutangnya. 32
Ketentuan upaya actio pauliana ini memang kurang efektif dikarenakan harus melalui suatu  prosedur  gugat  menggugat  di  pengadilan  sehigga  membutuhkan  waktu  yang  sangat lama  untuk  dapat  membatalkan  terjadinya  peralihan  yang  dilakukan.  Selain  itu, perkembangan  transaksi  bisnis  dengan  menggunakan  instrumen  pembayaran  secara elektronik  ataupun  aset  secara  elektronik  yang  berada  pada  pembinaan  lembaga  otoritas yang berwenangan, akan menyulitkan secara hukum untuk melakukan pencegahan terhadap transaksi  serta  pengalihan  hak  yang  dilakukan  pada  suatu  transaksi  keuangan  ataupun saham  secara  elektronik  (digital).  Kelemahan  tersebut  menunjukan  kelemahan  perangkat pengaturan  dalam  UU  KPKPU  untuk  melakukan  penyelamatan  aset  guna  memberikan pelindungan bagi kreditur.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  salah  satu  makna  dan  tujuan  yang  terkandung  dalam  kepailitan,  maka praktik putusan Pengadilan Niaga yang mencabut putusan pernyataan pailit harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dalam rangka memenuhi perlindungan seimbang antara kreditur dan  debitur.  Dalam  pelaporan  tidak  ditemukan  harta  pailit  atau  tidak  cukup  untuk membayar  biaya  kepailitan,  maka  Pengadilan  Niaga  meminta  berita  acara  rapat  kreditur yang  khusus  membahas  usul  pencabutan  pailit  karena  harta  pailit  tidak  cukup  membayar biaya  kepailitan  dan  laporan audit yang  sah  dari  Kurator  terkait  harta  pailit  serta  laporan biaya  kepailitan  guna  membuktikan  nilai  harta  pailit  yang  tidak  cukup  membayar  biaya kepailitan.  Berakhirnya  tugas  dan  wewenang  Kurator  berarti  berakhir  pula legal  standing dari Kurator untuk mengajukan gugatan actio pauliana. Upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur  adalah  mengajukan  gugatan actio  pauliana ke  Pengadilan  Negeri  bukan  ke Pengadilan  Niaga  atas  perbuatan  hukum  debitur  terhadap  harta  kekayaannya  berdasarkan Pasal  1341  KUHPerdata.  Melakukan  perubahan  terhadap  UUKPKPU  dengan  membuat ketentuan  yang  mengatur  tentang  adanya  kewajiban  mengadakan  rapat  kreditur  yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Kurator, debitur dan semua kreditur untuk membahas usul pencabutan pailit karena harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

## DAFTAR PUSTAKA
Astariyani,  Ni  Luh  Gede  Sri  Suariyanti  Laksmi  dan  Ni  Luh  Gede.  “Upaya  Debitor  Untuk Menghindari Kepailitan.” Kertha Wicara 8, no. 3 (2019): 2–3.
Budiono, Doni. “Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang.” ADHAPTER
4, no. 2 (2018): 109128. https://doi.org/https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.81.
Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur  Dalam  Tuntutan  Actio  Pauliana(Kajian  Putusan  Nomor  07/PDT.SUS- Actiopauliana/2015/PN.Niaga.MDN).” Jurnal Yudisial 12, no. 2 (2019): 233.
32 Theodora.
Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan
Paulus Sirait, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan e-ISSN: 2621-4105
Fuady, Munir. Hukum Dan Kepailitan Dalam Toeri Dan Praktek . Citra Aditya Bakti, 2008. Hendra  Haryanto,  John  Calvin.  “Actio  Pauliana  Sebagai  Upaya  Kurator  Dalam  Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 K/PDT.Sus-Pailit/2015.” Binamulia Hukum 10, no. 1 (2021): 2.
Jean  Charitu  Johana  Godelava,  I.G.N.  Dharma  Laksana.  “Pertanggungjawaban  Kesalahan Dan  Kelalaian  Kurator  Setelah  Pencabutan  Dan  Pembatalan  Putusan  Pailit.” Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 11 (2019). Kelsen, Hans. General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar- Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Sebagaimana Diterjamahkan Oleh Somardi . Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007. Krisanti.  “Analisa  Putusan  Pailit  Terhadap  Perseroan  Terbatas  Dalam  Kondisi  Likuidasi: Studi  Kasus  Putusan  PT.  Baninusa  Indonesia  (Dalam  Likuidasi).”  Fakultas  Hukum Program Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2010.
Kukuh  Sudarmanto.  “Hukum  Administrasi  Dan  Sistem  Peradilan  Di  Indonesia  Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila.” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 410.
Made  Martia  Surya  Anandewi,  Ida  Ayu  Sukihana.  “Actio  Pauliana  Sebagai  Upaya Perlindungan  Terhadap  Kreditor  Dalam  Kepailitan.” Jurnal  Kertha  Desa 9,  no.  1 (2021): 26–36.
Mantili,  Rai,  and  Putu  Eka  Trisna  Dewi.  “Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan.” Jurnal Aktual Justice 6, no. 1 (2021): 1–19. https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618.
Morris,  Calvin.  “Analisis  Pembagian  Piutang  Debitur  Pailit  Saat  Keduduka  Boedel  Pailit Tidak  Cukup  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Niaga  Nomor  57/Pdt.Sus- Renvoi/Prosedur/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst).”
Magister
Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Medan, 2018.
Mukti  Fajar  ND,  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
Naswa Ayu Alweni, Firdja Baftim. “Pengurusan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang.” Lex Privatum 10, no. 1 (2022): 157.
Ni  Made  Nardi,  Ni  Ketut  Supasti  Dharmawan.  “Relevansi  Penggunaan  Model  Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan.” Kertha Patrika 41, no. 2 (2019): 123. Subhan,  M.  Hadi. Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  Dan  Praktik  Diperadilan .  Jakarta: Kencana, 2009.
Sundah,  Brenda.  “Pembatalan  Putusan  Pailit  Pengadilan  Niaga  Oleh  Mahkamah  Agung.” Jurnal Education and Development 10, no. 3 (12022): 351–56. https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i3.4092.
———.  “Pembatalan  Putusan  Pailit  Pengadilan  Niaga  Oleh  Mahkamah  Agung  (Putusan Nomor  555K/PDT.  Sus-Pailit/2021).” Jurnal  Education  and  Development 10,  no.  3 (2022): 351–56.
Supramono, Gatot. Perjanjian Utang Piutang . Jakarta: Prenamedia Group, n.d.
Syahputra,  Rizky,  Doddy  Kridasaksana,  and  Zaenal  Arifin.  “Perlindungan  Hukum  Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti.” Semarang Law Review (SLR) 3, no. 1 (2022): 84. https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783.
Syahrin,  M.  Alvi.  “Actio  Pauliana:  Konsep  Hukum  Dan  Problematikanya.” Lex  Librum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2017): 606.
Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan
Paulus Sirait, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan e-ISSN: 2621-4105
Syamsudin,  M. Operasionalisasi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2007.
Tan,  David.  “Kajian  Hukum  Kepailitan  Di  Indonesia:  Studi  Putusan  Nomor 36/Pdt.SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.” Maleo Law Journal 6, no. 1 (2022): 107. Theodora, Gavrilla. “Upaya Hukum Kreditor Terkait Aset Yang Dialihkan Setelah Putusan Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit.” Jurist Diction 2, no. 4 (2019): 1257. Theresya  Ronauli  Sibarani,  Roida  Nababan,  Besty  Habeahan.  “Perlindungan  Hukum  Bagi
Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/PDT.Suspailit/2015/PN.Niaga.JKT.PST).” Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/PDT.Suspailit/2015/PN.Niaga.JKT.PST) 8, no. 3 (2019): 180.
Yuhelson. Hukum Kepailitan Di Indonesia . Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.