## URGENSI PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN OLEH PEMERINTAH

## URGENCY OF COMMUNITY SUPERVISION ORGANIZATION BY GOVERNMENT

## Catur Wibowo dan Herman Harefa
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementrian Dalam Negeri Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta No. Telp./Faks : +62 21 314 0454 ; HP. +62 813 15345 149 Email : caturbpp@gmail.com Dikirim: 3 Februari 2015 Direvisi: 31 Agustus 2015 Disetujui:15 Februari 2015

## Abstrak
Kajian  Urgensi  Pengawasan  Organisasi  Kemasyarakatan  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  gambaran realitas  permasalahan  Ormas  di  daerah;  mendeskripsikan  implementasi  peran  pemerintah  (termasuk pemerintah  daerah)  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  Ormas;  dan  memberikan  rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas. Kajian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan  tujuan  agar  dapat  diperoleh  informasi  yang mendalam  dan  lengkap  tentang  berbagai  hal  terkait  dengan  keberadaan  ormas  dan  dinamikanya  di daerah.  Hasil  studi  dapat  dikemukakan:  bahwa  di  satu  sisi  keberadaan  ormas  memberikan  kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan, namun di sisi lain masih banyaknya organisasi masyarakat yang bertindak  anarkis  dan  menganggu  dalam  lingkungan  masyarakat;  untuk  itu  seluruh  ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas harus sudah tersedia; hal-hal substansial yang perlu diatur dalam pengawasan ormas oleh Pemerintah.
Kata kunci : Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, oleh Pemerintah.

## Abstract
Urgency Surveillance Study of Social Organizationaims to describe the reality of the problems in the a real  of  Social  Organization;  describe  the  implementation  of  the  role  of  government  (including  local government) in controlling the Social Organization; and provider ecommendations on matters that need to beregulated in the draft regulations on the supervision of organizations. This studyused a qualitative approach, withthe aim that can be obtained in-depth and complete information about matters relating to the existence and dynamic sinregiona lorganizations. The study results presented can be:  that on the one  hand  the  existence  of  organizations  that  do  not  contribute  little  in  development,  buton  the  other hand  there  are  many  community  organizations  that  act  an  archic  and  disturbing  in  society;  for  the entire  operational provisions  for  the implementation  of  Social  Organization  must  be available;  things that need to be arranged substantially in the massur veillance by the government. Keywords: SurveillanceUrgencyof Social Organization, bythe Government.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  hak  yang  dianggap  sebagai  salah satu  yang  hak  fundamental  bagi  manusia  adalah kebebasan  untuk  berserikat  atau  berorganisasi ( freedom  of  association ),kebebasan  berkumpul ( freedom  of  assembly ),  dan  kebebasan  menyatakan pendapat  ( freedom  of  expression ).  Hak  ini  dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari  konsep  hak-hak  asasi  manusia,  terutama  dalam rumpun  hak  sipil  dan  politik.  Dasar  hukum kebebasan  untuk  berserikat  dan  berkumpul  serta mengeluarkan pendapat yang berlaku secara universal  adalah  Pasal  20  Deklarasi  Umum  Hak Asasi  Manusia  (DUHAM);  Pasal  21  Kovenan  Hak- hak  Sipil  dan  Politik;  Pasal  5  huruf  d  angka  viii Konvensi  Penghapusan  Diskriminasi  Rasial,  dan yang  terbaru  Resolusi  No15/21  tahun  tentang  ― The rights  to  freedom  of  peaceful  assembly  and  of
association ‖  yang  diterima  Dewan  HAM  PBB  pada 6 Oktober 2010 (Elsam,2013).
Secara  nasional  perlindungan  terhadap  hak- hak terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diatur dalam UUD 1945 dan  UU  No.  39  tahun  1999  tentang  HAM.  Undang- Undang  Dasar  1945  telah  menjamin  tiap  orang berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan berpendapat  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  28E ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa  ―setiap  orang berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan mengeluarkan  pendapat‖.  Ketentuan  UUD  1945 tersebut  kemudian  ditegaskan  kembali  di  dalam Pasal  24  UU  No.  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  yang  menyatakan  bahwa  ―setiap  orang berhak  untuk  berkumpul,  berapat,  dan  berserikat untuk  maksud-maksud  damai.  Setiap  warga  negara atau kelompok  masyarakat berhak  mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi
lainnya  untuk  berperan  serta  dalam  jalannya pemerintahan  dan  penyelenggaraan  negara  sejalan dengan  tuntutan  perlindungan,  penegakan,  dan pemajuan  hak  asasi  manusia  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan‖.
Salah  satu  bentuk  dari  implementasi  atas  hak setiap  orang  berhak  untuk  berkumpul,  berapat,  dan berserikat  tersebut  adalah  pembentukan  organisasi kemasyarakatan  (Ormas)  sebagai  salah  satu  wadah bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kebebasannya  dalam  berserikat  dan  berkumpul. Ormas  merupakan  salah  satu  wujud  dari  partisipasi masyarakat  dalam mengembangkan  demokrasi dalam upaya menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan,  kebersamaan,  dan  kejujuran.  Ormas merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara (Elsam, 2013) Dalam  penjelasan  UU  No  17  Tahun  2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan  Ormas dengan segala  bentuknya  hadir,  tumbuh  dan  berkembang sejalan  dengan  sejarah  perkembangan  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Dalam sejarah  perjuangan  kemerdekaan  negara  Republik Indonesia,  Ormas  merupakan  wadah  utama  dalam pergerakan kemerdekaan, diantaranya Boedi Oetomo,  Muhammadiyah,  Nahdlatul  Ulama,  dan Ormas  lain  yang  didirikan  sebelum  kemerdekaan Republik  Indonesia.  Peran  dan  rekam  jejak  Ormas yang  telah  berjuang  secara  ikhlas  dan  sukarela tersebut  mengandung  nilai  sejarah  dan  merupakan aset  bangsa  yang  sangat  penting  bagi  perjalanan bangsa dan negara.
Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma  baru  dalam  tata  kelola  organisasi kemasyarakatan  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Pertumbuhan  jumlah Ormas,  sebaran  dan  jenis  kegiatan  Ormas  dalam kehidupan  demokrasi  makin  menuntut  peran,  fungsi dan  tanggung  jawab  Ormas  untuk  berpartisipasi dalam  upaya  mewujudkan  cita-cita  nasional  bangsa Indonesia,  serta  menjaga  dan  memelihara  keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Peningkatan  peran  dan  fungsi  Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya  membangun  sistem  pengelolaan  Ormas yang  memenuhi  kaidah  Ormas  yang  sehat  sebagai organisasi  nirlaba  yang  demokratis,  profesional, mandiri,  transparan,  dan  akuntabel.  Oleh  karena  itu, dinamika  Ormas  dengan  segala  kompleksitasnya menuntut  pengelolaan  dan  pengaturan  hukum  yang lebih komprehensif melalui undang-undang.
Untuk mengakomodasi dinamika dan perkembangan  Ormas  tersebut  pemerintah  telah mengeluarkan  UU  No.  17  Tahun  2013  tentang Organisasi  Kemasyarakatan  yang  menggantikan  UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan yang dirasakan sudah kurang sesuai dengan perkembangan. Pasal  1 ayat (1)  UU No. 17 Tahun  2013  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan  organisasi  kemasyarakatan  adalah  organisasi yang  didirikan  dan  dibentuk  oleh  masyarakat  secara sukarela  berdasarkan  kesamaan  aspirasi,  kehendak, kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan,  dan  tujuan  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  demi  tercapainya tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan Pancasila.Mengacu pada definisi tersebut,  maka  segala  macam  organisasi  bisa  masuk ke  dalam  pengertian  ormas,  baikorganisasi  yang bersifat  sosial  maupun  non  profit.  Selain  itu, berbagai  bentuk  organisasiseperti  asosiasi  atau perkumpulan  keilmuan/profesi/hobi  baik  beriuran maupuntidak, pengajian, paguyuban keluarga, yayasan  yang  mengelola  lembaga  pendidikandan rumah  sakit,  panti  asuhan,  dan  berbagai  organisasi lainnya  berada  pada  kategori  ormas  sesuai  dengan yang diaturdalam pengertian tersebut.
Dengan  demikian  maka  definisi  ormassangat luas cakupannya. Dalam hal ini kemudian pemerintah  memiliki  wewenang  untukmenentukan ormas  tersebut  bisa  diterima  atau  tidak,  karena  tiap ormas  mempunyaikewajiban  mendaftarkan  diri  pada pemerintah  dengan  berbagai  persyaratan.Pemerintah akan  menseleksi  apakah  ormas  tersebut  boleh melakukan aktivitas atau tidak. Di Indonesia saat ini ada  sekitar  139.957  ormas  yang  terdaftar,  dengan rincian 65.577 ormas tercatat di Kemendagri, 25.406 tercatat  di  Kemensos  dan  48.886  tercatat  di Kemenkumham.  Data  tersebut  belum  ditambah ormas  yang  terdaftar  di  kementerian  Kemenlu, Kemenhut dan lainnya (Kalyanamitra, 2013)
Banyaknya  jumlah,  jenis,  bentuk,  aktivitas, maupun tujuan Ormas membuat dinamika keormasan sangat  tinggi.  Pada  satu  sisi  hak-hak  dan  kebebasan setiap warga negara harus dipenuhi, namun pada sisi lain  hak-hak  untuk  mendapatkan  perlindungan keamanan  dan  ketertiban  umum  juga  harus  tetap dapat  ditunaikan.  Perbedaan-perbedaan  antar  ormas bisa  memunculkan  berbagai  masalah  yang  dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam  aktivitasnya  sehari-hari  harus  diakui  bahwa organisasi  masyarakat  tidak  luput  dengan  hal-hal negatif  yang  merugikan  masyarakat  dan  merusak citra  organisasi  masyarakat  itu  sendiri.  Misalnya muncul  organisasi  masyarakat  dengan  motivasi mencari  keuntungan  ekonomi  dan  politik  atau  yang menggunakan  cara-cara  kekerasan  untuk  mencapai tujuannya.
Aksi-aksi  kekerasan  yang  dilakukan  ormas sering  terjadi  dan  dikhawatirkan  akan  memecah belah  persatuan  yang  telah  terjalin  di  Indonesia. Sementara  itu  Kemendagri  yang  bertugas  untuk mengawasi  keberadaan  ormas-ormas  menghadapi kesulitan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan,terlebih masih banyak ormas yang belum terdaftar resmi di Kemendagri, sehingga Kemendagri kesulitan  untuk  memberikan  sanksi  terhadap  ormas-
ormas  yang  melanggar  ketentraman  dan  keamanan tanpa  adanya  aturan  pelaksanaan  dari  UU  No.  17 Tahun  2013.  Oleh  karena  itu,  sejalan  dengan  telah dikeluarkannya  UU  No.  17  Tahun  2013  tentang Organisasi  Kemasyarakatan  diperlukan  adanya kajian  mengenai  pentingnya  pengawasan  Ormas sebagai  bentuk  implementasi  pasal  53  UU  No.  17 Tahun 2013.
Organisasi kemasyarakatan merupakan perwujudan  dari  hak  yang  dijamin  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Warga  negara  memiliki  kebebasan  untuk berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat. Kebebasan  untuk  berserikat  dan  berkumpul  serta mengeluarkan pendapat tersebut dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak  asasi  manusia,  terutama  dalam  rumpun  hak sipil dan politik.
Organisasi  kemasyarakatan  menjadi  sarana untuk  menyalurkan  pendapat  dan  pikiran  bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia  dan  dinilai  memiliki  peranan  yang  sangat penting  dalam  meningkatkan  keikutsertaan  secara aktif seluruh lapisan  masyarakat dalam  mewujudkan masyarakat  Pancasila  berdasarkan  Undang-Undang Dasar  1945  dalam  rangka  menjamin  pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan  Pancasila,  dan  sekaligus  menjamin tercapainya tujuan nasional.
Organisasi  masyarakat  sering  pula  dikenal dengan istilah lembaga swadaya masyarakat (disingkat  LSM),yakni  sebuah  organisasi  yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang  secara  sukarela  yang  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  umum  tanpa  bertujuan  untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal  juga  sebagai  Organisasi  non  pemerintah (disingkat  ornop  atau  ONP  (Bahasa  Inggris: non- governmental organization ; NGO ).
Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah,  birokrasi  ataupun  negara.  Maka  secara garis  besar  organisasi  non  pemerintah  dapat  di  lihat dengan  ciri  sebagai  berikut:  a)  Organisasi  ini  bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara; b) Dalam  melakukan  kegiatan  tidak  bertujuan  untuk memperoleh  keuntungan  (nirlaba);  c)  Kegiatan dilakukan  untuk  kepentingan  masyarakat  umum, tidak  hanya  untuk  kepentingan  para  anggota  seperti yang di lakukan koperasi ataupun organisasi profesi.
Secara  garis  besar  dari  sekian  banyak organisasi  non  pemerintah  yang  ada  dapat  di kategorikan  sebagai  berikut:  a)  Organisasi  donor, adalah  organisasi  non  pemerintah  yang  memberikan dukungan  biaya  bagi  kegiatan  ornop  lain;  b) Organisasi  mitra  pemerintah,  adalah  organisasi  non pemerintah  yang  melakukan  kegiatan  dengan bermitra  dengan  pemerintah  dalam  menjalankan kegiatanya;  c)  Organisasi  profesional,  adalah
organisasi non pemerintah  yang  melakukan kegiatan berdasarkan  kemampuan  profesional  tertentu  seperti ornop  pendidikan,  ornop  bantuan  hukum,  ornop jurnalisme,  ornop  kesehatan,  ornop  pengembangan ekonomi dll; d) Organisasi oposisi, adalah organisasi non  pemerintah  yang  melakukan  kegiatan  dengan memilih  untuk  menjadi  penyeimbang  dari  kebijakan pemerintah.  Ornop  ini  bertindak  melakukan  kritik dan  pengawasan  terhadap  keberlangsungan  kegiatan pemerintah.
Sebuah  laporan  PBB  tahun  1995  mengenai pemerintahan  global  memperkirakan  ada  sekitar 29.000  ONP  internasional.  Jumlah  di  tingkat nasional jauh lebih tinggi: Amerika Serikat memiliki kira-kira 2 juta ONP, kebanyakan dibentuk dalam 30 tahun  terakhir.  Russia  memiliki  65.000  ONP. Lusinan dibentuk per harinya. Di Kenya, sekitar 240 NGO dibentuk setiap tahunnya.
Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam kehidupan berbangsa,  dapat  dibedakan  adanya  jenis-jenis organisasi  yang  bekerja  dalam  tiga  ranah  kehidupan bersama, yaitu  dalam  ranah  negara  ( state ), masyarakat ( civil society ), dan dunia usaha ( market ). Pembedaan  dan  bahkan  pemisahan  ketiganya haruslah dijadikan perspektif baru dalam   membangun  pengertian-pengertian  mengenai organisasi  modern,  termasuk  mengenai  organisasi kemasyarakatan  sejalan  dengan  perkembangan  ide mengenai  prinsip  ― legal and constitutional government ‖  dan  gagasan  ― good  governance ―. Bahkan  dewasa  ini  berkembang  pula  pandangan yang  semakin  kuat  bahwa  komunitas  organisasi  di ketiga ranah negara, masyarakat, dan dunia usaha itu haruslah  berada  dalam  posisi  yang  seimbang  dan saling  menunjang  satu  sama  lain  untuk  menopang dinamika kemajuan bangsa.
Oleh sebab itu, dalam menyiapkan pengaturan-pengaturan  oleh  negara  terhadap  aneka bentuk dan jenis organisasi tersebut, perlu diperhatikan  pentingnya  (i)  prinsip  pemisahan ( decoupling )  antar  ranah  negara,  masyarakat,  dan dunia  usaha  itu,  (ii)  prinsip  ― legal  and  onstitutional organization ‖,  (iii)  prinsip  ― good  governance ‖,  dan (iv)  kebutuhan  akan  ― organizational  empowerment ‖ dalam  rangka  (v)  perwujudan  prinsip  ― freedom  of association ‖ yang (vi) tetap menjamin, mencerminkan,  dan  tidak  mengurangi  arti  dari prinsip-prinsip  kebebasan  berkeyakinan,  kebebasan berpikir,  dan  kebebasan  berpendapat  ( freedom  of belief,  freedom  of  thought,  and   freedom  of expression ).
Di  masing-masing  ranah,  terdapat  beraneka macam  dan  jenis  organisasi  yang  dibentuk  oleh pendirinya  dengan  maksud  untuk  mencapai  tujuan bersama.  Organisasi  dalam  ranah  struktur  negara tersusun atas dasar jabatan-jabatan secara horizontral,  vertical  dan  bahkan  diagonal,  sehingga oleh Logemann organisasi negara itu disebut sebagai organisasi  jabatan  ( ambten  organisatie ).  Secara umum,  organisasi  jabatan  dibedakan  dalam  cabang-
cabang:1)Cabang  eksekutif;  2)Cabang  legislative; 3)Cabang  judisial;4)Cabang-cabang  campuran  atau cabang lainnya.
Sementara  itu,  organisasi  dalam  ranah  dunia usaha dapat dibedakan antara persekutuan orang dan persekutuan kekayaan kapital. Organisasi yang dapat dikategorikan  sebagai  persekutuan  orang  adalah Koperasi,  sedangkan  organisasi  yang  merupakan perkumpulan  modal  atau  capital  adalah  perseroan terbatas  yang  tersusun  atas  nilai  saham.  Organisasi negara  juga  ada  yang  bersifat  persekutuan  kekayaan yang  dipisahkan  dari  kekayaan  negara,  yaitu  Badan Hukum  Milik  Negara  (BHMN)  dan  Badan  Usaha Milik Negara (BUMN).
Sehubungan  dengan  itu,  organisasi  dalam lingkungan  kemasyarakatan  juga  dapat  dibedakan antara  persekutuan  orang  dan  persekutuan  kekayaan itu.  Bahkan,  organisasi  kemasyarakatan  ada  pula yang merupakan pesekutuan organisasi atau institusi, seperti  badan  kerjasama  perguruan  tinggi,  dan sebagainya. Yang termasuk organisasi kemasyarakatan dengan kategori persekutuan kekayaan  adalah:a)Yayasan  yang  diatur  berdasarkan UU  No.  28  Tahun  2004  tentang  Yayasan; danb)Badan  wakaf  yang  diatur  berdasarkan  UU tentang Wakaf.
Sedangkan  organisasi  kemasyarakatan  atau organisasi  masyarakat  dengan  kategori  persekutuan organisasi  dapat  terdiri  atas  organisasi-organisasi berbadan  hukum  atau  organisasi  bukan  berbadan hukum.  Di  samping  itu,  ada  pula  kemungkinan organisasi  yang  menjadi  anggota  itu,  tidak  termasuk kategori  organisasi kemasyarakatan.  Misalnya, Asosiasi  Pemerintahan  Daerah,  Asosiasi  DPRD, Asosiasi Gubernur, Asosiasi Walikota, dan sebagainya.  Apakah  asosiasi-asosiasi  semacam  ini dapat dikategorikan sebagai organisasi kemasyarakatan  atau  bukankah?  Jika  asosiasi- asosiasi  ini  didaftarkan  untuk  mendapatkan  status badan hukum, dapatkah diterima dan diberikan status badan  hukum?  Menurut  saya,  yang  seharusnya diterima  untuk  membentuk  organisasi  bukanlah organisasi  negaranya  seperti  Gubernur,  Walikopta, dan  DPRD,  tetapi  orang  per  orang  yang  menduduki jabatan-jabatan  Gubernur,  Bupati,  Walikota,  atau Anggota  DPRD  yang  bersangkutan.  Jadi  yang berorganisasi  bukanlah  lembaganya melainkan orangnya.  Kalau  demikian  maka  nama  organisasi Asosiasi  Pemerintahan  Daerah,  Asosiasi  Gubernur, dan  sebagainya  itu  harus  dipersoalkan,  apalagi  jika kegiatan  organisasi  itu  menggunakan  anggaran belanja daerah.
Sementara  itu,  organisasi  kemasyarakatan yang termasuk kategori persekutuan orang adalah:a)Partai  Politik  yang  diatur  dengan  UU tentang  Partai  Politik;b)Perkumpulan  (Vereeniging) berbadan  hukum  yang  diatur  berdasarkan  Staatsblad 1870  No.  64;c)Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang diatur  berdasarkan  UU  Lingkungan  Hidup  Tahun
1982;  dand)Organisasi  Kemasyarakatan  yang  diatur berdasarkan UU No. 8 Tahun 1985.
Di  samping  itu,  diberbagai  bidang  kegiatan partisipasi  masyarakat  yang  terkait  dengan  kegiatan instansi-instansi pemerintahan, terdapat pula berbagai  macam  organisasi  yang  diatur  tersendiri instansi  yang  bersangkutan.  Misalnya,  organisasi masyarakat  penyelenggara  dakwah  keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan hidup, dan sebagainya.  Kesemua  jenis  organisasi  dimaksud dirangkumkan  pengaturannya  oleh  UU  No.  8 Tahun 1985  yang  bersifat  mencakup.  Semua  jenis  dan macam-macam  organisasi  tersebut,  perlu  dibuat kategorisasi  dan  klasifikasi  agar  dapat  dipahami dengan  jenis  faktor-faktor  pembedanya  satu  dengan yang lain.
Untuk  itu,  kategorisasi  dimaksud  dapat dibedakan antara (1) status badan hukum dan bukan badan  hukumnya  dan  (2)  kategorinya  sebagai persekutuan  orang  atau  persekutuan  kekayaan.  Di samping  itu,  kategorisasi  dapat  pula  dilihat  dari  (3) susunan  organisasinya  yang  bersifat  massal  atau merupakan  sistem  unit.  Jika  keanggotaan  bersifat massal, maka organisasi itu biasanya disebut sebagai organisasi  massa  dengan  susunan  yang  terdiri  atas cabang-cabang dan ranting, seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Sedangkan keanggotaan organisasi  unit  tidak  bersifat  massal,  melainkan terbatas,  sehingga  struktur  organisasinya  hanya sebagai  1  unit  organisasi,  tidak  memiliki  cabang  di daerah-daerah,  melainkan  hanya  kantor  perwakilan saja.  Selain  itu,  organisasi  kemasyarakatan  dapat pula  dibedakan  dari  (4)  lingkup  kegiatannya  yang bersifat  umum  atau bersifat  khusus  menurut bidang- bidang  tertentu  saja,  misalnya  hanya  di  bidang pendidikan,  atau  kesehatan  saja.  Dalam  praktik,  ada organisasi  dengan  keangotaan  yang  bersifat  massal dan dengan kegiatan yang bersifat umum, mencakup semua  bidang  yang  sangat  luas,  seperti  organisasi Nahdhatul  Ulama  dan  Muhammadiyah  tersebut  di atas.
Sebaiknya perbedaan-perbedaan tersebut diatur  secara  berbeda-beda  satu  dengan  yang  lain atau  setidaknya  beberapa  di  antaranya  diatur berbeda. Demikian pula untuk memudahkan pemahaman,  penamaan  pelbagai  jenis  organisasi  itu juga  dapat  dibedakan.  Misalnya,  selama  ini pengertian  ormas  lebih  dikenal  sebagai  organisasi massa, sampai  ditetapkannya UU No. 8 Tahun 1985 yang  mengatur  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan yang biasa disingkat juga sebagai ormas. Padahal ada perbedaan  prinsipil  antara  pengertian  organisasi kemasyarakatan  dengan  organisasi  masyarakat,  dan apalagi dengan organisasi massa. Kata kemasyarakatan  menunjuk  kepada  pengertian  sifat kemasyarakatan  atau  sifat  kegiatan  kemasyarakatan, sedangkan  masyarakat  pada  organisasi  masyarakat menunjuk  kepada  pengertian  organisasi  non-negara atau non-pemerintah, atau organisasi milik masyarakat.  Demikian  pula  yang  dimaksud  dengan
organisasi  massa,  adalah  organisasi  masyarakat dengan keanggotaan yang bersifat massal.
Organisasi yang mencerminkan atau pelembagaan  prinsip  kemerdekaan  berserikat  dapat terbentuk  sebagai  badan  hukum  ( rechtspersoon ). Namun, tidak semua organisasi memerlukan status   badan  hukum.  Jika  organisasi  tersebut  tidak menyangkut  kepentingan  umum  atau  berkenaan urusan  masyarakat  luas,  sangat  mungkin  organisasi itu tidak memerlukan status yang ketat sebagai badan hukum  ( rechtspersoon ).  Namun,  organisasi  yang tidak berbadan hukum ini ada juga yang kegiatannya berkaitan dengan kepentingan umum atau berhubungan  dengan  program-program  pemerintah sehingga  memerlukan  pengaturan  dengan  undang- undang.
Organisasi  yang berstatus badan hukum tentu berbeda  dari  organisasi  yang  bukan  badan  hukum. Dengan  status  badan  hukum  itu,  organisasi  yang bersangkutan  dapat  bertindak  sebagai  subjek  yang otonom  atau  penuh  dalam  lalu  lintas  hukum.  Badan hukum  organisasi  menyandang  hak  dan  kewajiban dalam lalu lintas hukum. Misalnya, organisasi badan hukum  dapat  diberi  hak-hak  (i)  untuk  memiliki rekening  bank  atas  nama  organisasi,  (ii)  untuk memiliki  saham  atau  surat-surat  berharga  lainnya atas  nama  organisasi,  (iii)  untuk  memiliki  harta bergerak dan tidak bergerak, khususnya (iv) hak atas tanah  atas  nama  organisasi.  Organisasi  yang  tidak berbadan  hukum  tidak  dapat  memiliki  semua  hak- hak yang dapat diberikan kepada organisasi berbadan hukum tersebut.
Status  badan  hukum  itu  sendiri  harus ditetapkan  secara  resmi  melalui  pendaftaran  di instansi pemerintah. Terkait  hal itu, perlu dibedakan antara  (i)  registrasi  status  badan  hukum  dan  (ii) registrasi  atau  izin  operasional  kegiatan,  dan  (iii) standarisasi  dan  akreditasi  dalam  rangka  pembinaan mutu.  Registrasi  badan  hukum  harus  tersentralisasi dalam  sistem  administrasi  hukum  Kementerian Hukum  dan  HAM.  Sedangkan  registrasi  atau  izin operasional  kegiatan  dapat  ditentukan  dikaitkan dengan  kementerian  yang  bertanggungjawab  dalam bidang  kegiatan  yang  bersangkutan.  Misalnya, kegiatan  organisasi  di  bidang  pendidikan  harus terdaftar  di  atau  memiliki  izin  operasional  dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi keagamaan  harus  terdaftar  di  atau  mendapatkan  izin operasional  dari  Kementerian  Agama,  organisasi social  harus  terdaftar  di  atau  diberi  izin  operasional dari  Kementerian  Sosial,  dan  sebagainya.  Oleh karena  itu,  tidak  perlu  diadakan  pengaturan  yang menentukan harus adanya pendaftaran di Kementerian Dalam Negeri, kecuali untuk organisasi asing  yang  beroperasi  di  Indonesia  dan  organisasi warga negara asing yang ada di Indonesia yang harus diawasi  oleh  kementerian  yang  bertanggungjawab untuk urusan pengawasan orang asing.
Di  samping  itu,  dapat  dipersoalkan,  setelah organisasi  tersebut  mendapatkan  status  badan
hukum,  apakah  kepadanya  masih  harus  dikenakan ketentuan untuk mendapatkan izin operasional untuk melakukan  sesuatu  kegiatan?  Ketentuan  mengenai perizinan  didasarkan  atas  premis  bahwa  kegiatan yang  bersangkutan  pada  dasarnya  dilarang,  kecuali apabila  telah  mendapatkan  izin  untuk  dilakukan. Padahal, (i) pada dasarnya setiap orang berhak untuk bebas  berorganisasi  atau  berserikat,  dan  (ii) organisasinya  itu  sendiri,  apalagi  misalnya,  telah didaftarkan  secara  resmi  dan  mendapatkan  status badan  hukum  sebagaimana  mestinya,  juga  harus dipandang  memiliki  kebebasan  untuk  mengadakan kegiatan  yang  tidak  melanggar  hukum.  Untuk  apa lagi  organisasi  itu  diharuskan  mendapatkan  izin operasional?  Bukankah  baginya  cukup  ditentukan harus  mendaftarkan  diri  pada  instansi  pemerintah yang  membina  bidang  kegiatan  yang  bersangkutan, sehingga  organisasi  yang  bersangkutan  dapat mengikuti  pelbagai  ketentuan  yang  berlaku  di lingkungan  instansi  yang  bersangkutan,  termasuk untuk  kepentingan  standarisasi  dan  akreditasi.  Jika organisasi  yang  bersangkutan  ternyata  melakukan pelanggaran,  bukan  kah  atas  dasar  itu,  statusnya sebagai badan hukum dapat dipersoalkan sebagaimana  mestinya?  Karena  sebenarnya,  kepada semua  organisasi  berbadan  hukum  seharusnya  dapat ditentukan  cukup  memastikan  (i)  terdaftar  sebagai badan  hukum,  (ii)  terdaftar  sebagai  penyelenggara kegiatan  tertentu  di  lingkungan  kementerian  negara yang bersangkutan, dan (iii) diakreditasi oleh instansi pemerintah  yang  bersangkutan  untuk  kepentingan pembinaan mutu.
Misalnya,  partai  politik  diharuskan  oleh  UU tentang  Partai  Politik  untuk  (i)  mendapatkan  status badan  hukum  dari  Kementerian  Hukum  dan  HAM, dan (ii) terdaftar sebagai peserta pemilihan umum di Komisi Pemilihan Umum. Untuk mendapatkan status sebagai  badan  hukum  dan  status  sebagai  peserta pemilu  itu  tidak  mudah,  melainkan  harus  memenuhi banyak persyaratan. Kalaupun sudah berstatus badan hukum, mungkin saja, partai politik yang bersangkutan  tidak  memenuhi  persyaratan  menjadi peserta pemilu, sehingga kegiatannya untuk mendudukkan  wakilnya  di  parlemen  menjadi terhalang. Demikian pula organisasi kemasyarakatan yang aktif di bidang pendidikan,  misalnya,  mungkin saja  tidak  terdaftar  atau  tidak  lagi  terdaftar  sebagai penyelenggara pendidikan yang terakreditasi, sehingga  kegiatannya  seakan  dibekukan,  meskipun eksistensinya sebagai organisasi tetap diakui. Tetapi, apabila  organisasi  itu  melakukan  pelanggaran tertentu yang dapat dijadikan alasan untuk dibubarkan  sebagaimana  mestinya,  maka  organisasi tersebut  dengan  sendirinya  dapat  pula  dibubarkan dengan pembatalan statusnya sebagai badan hukum.
Sesuai  dengan  UU  No.  17  Tahun  2013 tentang  Organisasi  Kemasyarakatan,  pengertian Ormas  secara  umum  adalah  organisasi  yang didirikan  dengan  sukarela  oleh  warga  negara Indonesia  yang  dibentuk  berdasarkan  kesamaan
tujuan,  kepentingan,  dan  kegiatan,  untuk  dapat berpartisipasi  dalam  pembangunan  demi  tercapainya tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Pengertian  Ormas  tersebut  dimaksudkan  untuk mewadahi  semua  organisasi  atau  lembaga  yang dibentuk masyarakat yang dibentuk dengan tiga pilar dasar,  yaitu  kesamaan  tujuan,  kepentingan,  dan kegiatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan  pikiran  bagi  anggota  masyarakat  Warganegara Republik  Indonesia  dan  meningkatkan  keikutsertaan secara  aktif  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam mewujudkan  masyarakat  Pancasila  berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.
Dalam  kerangka  hak  asasi  manusia  dan ’kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,  maka  Ormas  dapat  berbadan  hukum  atau tidak berbadan hukum. Ormas yang berbadan hukum dapat  memilih  bentuk  perkumpulan  atau  yayasan. Kedua  bentuk  Ormas  tersebut  berkaitan  dengan pendirian,  bahwa  Ormas  yang  berbadan  hukum Perkumpulan  didirikan  dengan  persyaratan  berbasis keanggotaan.  Sementara,  Ormas  yang  berbadan hukum  yayasan  didirikan  dengan  persyaratan  tidak berbasis keanggotaan. Pada pendirian, maka persyaratan  yang  diberlakukan  sesuai  dan  sinkron dengan pengaturan mengenai yayasan dan perkumpulan.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2001  tentang  Yayasan,  Pasal  9  diatur  bahwa yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih. Karena itu, pada prinsip umum, maka pendirian Ormas dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih.
Mengenai  persyaratan  pendirian  lebih  lanjut, maka  Ormas  yang  berbadan  hukum  yayasan  sesuai dengan  persyaratan  dalam  Undang-Undang  Nomor 16 Tahun  2001  tentang  Yayasan.  Sementara,  Ormas yang  berbadan  hukum  perkumpulan  dapat  didirikan dengan  persyaratan  memiliki:  akta  pendirian; AD/ART;  program  kerja;  sumber  pendanaan;  surat keterangan  domisili;  nomor  pokok  wajib  pajak  atas nama  perkumpulan;  pernyataan  tidak  berafiliasi kepada partai politik; pernyataan tidak sedang dalam sengketa  kepengurusan  atau  dalam  perkara  di pengadilan;  dan  pengesahan  sebagai  badan  hukum perkumpulan  dari  menteri  yang  tugas  dan  tanggung jawabnya  di  bidang  hukum  dan  hak  asasi  manusia. Pengesahan  sebagai  badan  hukum  perkumpulan tersebut  dilakukan  setelah  meminta  pertimbangan dari instansi yang terkait. Salah satu pertimbanganya, instansi  terkait  lebih  memiliki  aparatur  yang  dapat memberikan  pertimbangan  terhadap  ruang  lingkup kegiatan ormas tersebut.
Dalam  rangka  mengoptimalkan  peran  dan fungsi  Ormas,  maka  Ormas  yang  berbadan  hukum perkumpulan  atau  yayasan  diperbolehkan  untuk menggabungkan  diri  dalam  wadah  bersama.  Untuk tetap  memberikan  kebebasan  dalam  pembentukan Ormas, maka wadah bersama yang dibentuk tersebut tidak  bersifat  tunggal  dan  memonopoli  keseluruhan lingkup  kegiatan  dan  kerja  Ormas.  Dalam  kerangka
pemberitahuan kepada negara, maka Ormas berbadan  hukum  secara  otomati  terdaftar  setelah memperoleh  pengesahan  mengenai  badan  hukum yang  dimiliki.  Sementara,  pendaftaran  Ormas  yang tidak  berbadan  hukum  dilakukan  dengan  pemberian surat keterangn terdaftar (SKT) oleh Pemerintah dan Pemerintah  Daerah  dengan  persyaratan:  akta pendirian; AD dan ART; program kerja; kepengurusan;  surat  keterangan  domisili;  nomor pokok  wajib  pajak  atas  nama  Ormas;  surat pernyataan  tidak  berafiliasi  kepada  partai  politik; pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan; dan surat  pernyataan  kesanggupan  melaporkan  kegiatan. Kelembagaan pemerintah yang berwenang memberikan SKT diatur sesuai dengan ruang lingkup kegiatan dan  wilayah  kerja Ormas berdasarkan pada ruang  lingkup  pemerintahan.  SKT  dapat  diterbitkan oleh  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai kewenangan. Pengaturan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan  pendesentralisasian  urusan  pemerintahan dan otonomi daerah.

## METODE
Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif,  dengan  tujuan  agar  dapat  diperoleh informasi  yang  mendalam  dan  lengkap  tentang berbagai  hal  terkait  dengan  keberadaan  ormas  dan dinamikanya  di  daerah.Untuk  maksud  tersebut, teknik  pengumpulan  data  yang  utama  adalah  studi kepustakaan  ( library  study ),  yakni  mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang tersedia, baik dari  surat  kabar  cetak  maupun  elektronik,  majalah, hasil penelitian, jurnal, dan sumber-sumber sekunder lainnya.  Namun  demikian,  untuk  mempertajam analisis digunakan pula metode pengumpulan data di lapangan  ( field  study )  melalui  wawancara  dengan beberapa  informan.  Informan  yang  dipilih  adalah para  perwakilan  dari  organisasi  masyarakat,  serta perwakilan  pihak  pemerintah  daerah  yang  terlibat dalam pengambilan kebijakan dalam rangka pembinaan  dan  pengawasan  ormas  di  daerahnya. Teknik untuk memetakan persoalan-persoalan ormas adalah  pendekatan  dari  bawah  ke  atas (bottom-up approach) .  Melalui  teknik  ini,  peneliti  memulai memetakan  persoalan  pada  level  terbawah  ( street level bureaucrat )ditingkat masyarakat, tingkat pengambil  kebijakan  di  level  Kabupaten/Kota, kemudian  naik  pada  level  yang  lebih  tinggi  yaitu para  pembuat  kebijakan  secara  berjenjang  sampai pada  level  K/L  terkait.  Adapun  bagan  alur  kajian mengenai Urgensi Pengawasan Ormas oleh Pemerintah dapat dilihat pada Gambar 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  Realitas  Permasalahan  Ormas  Di Daerah
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kontribusi Ormas dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun  pembangunan  sangat  besar.  Hal  itu  telah dibuktikan  sejak  masa  perjuangan  kemerdekaan hingga sekarang. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa  masih  terdapat  sebagian  Ormas  yang  dalam berbagai  aktivitasnya  justru  menimbulkan  keresahan dalam masyarakat. Keberadaan Ormas yang semacam  itu  telah  menciptakan  kondisi  seperti pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga.
Berdasarkan  data  yang  dapat  dikumpulkan dari berbagai sumber baik primer  maupun  sekunder, dapat  ditemukan  berbagai  fakta  mengenai  realitas permasalahan Ormas di berbagai daerah. Di Jakarta, bentrokan  antar  kelompak  massa  dengan  latar belakang etnis kembali terjadi. Pembinaan kelompok massa  oleh  Pemprov  DKI  dinilai  belum  maksimal. Kamis  (9/12/2010),  di  Kawasan  Ruko  Cempaka Mas,  bentrokan  terjadi  antara  kelompok  pria berpakaian  yang  bertulis  Forum  Betawi  Rempug (FBR)  dan  ormas  kepemudaan.  Bentrokan  dipicu oleh  penarikan  unit  mobil  yang  cicilannya  belum dilunasi. Polisi menyita puluhan senjata tajam setelah berhasil  membubarkan bentrokan.  Akibat bentrokan, tiga unit mobil yang diparkir di depan kantor PT Oto Multiarta  mengalami  kerusakan.  Kondisi  kantor  PT Oto  Multiarta  di  blok  B  34  terlihat  porak  poranda akibat  serangan  dari  kelompok  massa  yang  terjadi beberapa  jam  sebelumnya.  Dua  mobil  diamankan
aparat ke Mapolsek Kemayoran sebagai barang bukti untuk proses hukum kasus tersebut.
Tawuran  antarormas  juga  terjadi  di  Jakarta Pusat.  Dua  ormas  terlibat  bentrok  di  sekitar  PRJ Kemayoran,  Jakarta  Pusat.  Kedua  ormas  tersebut adalah FBR (Forum Betawi Remug) dan PP (Pemuda Pancasila).  Hal  itu  dikemukakan  oleh  salah  seorang petugas piket Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat, yang enggan  menyebutkan  namanya  saat  dikonfirmasi merdeka.com,  Selasa  (29/10/2013).  Sayangnya petugas  tersebut  tidak  bisa  memberi  informasi  lebih lanjut soal kejadian tersebut. Mengenai kemungkinan jatuhnya  korban  dan  pelaku  tawuran  membawa senjata tajam atau tidak.
Forum  Betawi  Rempug  (FBR)  dan  Pemuda Pancasila  kembali  terlibat  bentrok.  Kedua  ormas  itu saling  serang  di  Percetakan  Negara,  Johar  Baru, Jakarta  Pusat.  Peristiwa  tersebut  terjadi  dari  pukul 00.00  WIB  sampai  pukul  03.00  WIB.  Penyebab peristiwa  tawuran  tersebut  belum  diketahui,  namun diduga  karena  perebutan  lahan.  Hal  itu  disampaikan oleh  petugas  piket  Polsek  Cempaka  Putih  Bripka Budi ketika dihubungi merdeka.com, Selasa (29/10/2013)  dini  hari.  Menurut  petugas  tersebut, anggota  kedua  ormas  yang  terlibat  tawuran  itu berjumlah  sekitar  200  orang.  Mereka  membawa berbagai  senjata  tajam  berupa  golok,  celurit  dan balok.  Namun  peristiwa  tersebuttidak  sampai membawa  korban  jiwa.  Sebelumnya,  kedua  ormas
Gambar 1. Bagan Alur Pikir Kajian : Urgensi Pengawasan Ormas Oleh Pemerintah.
tersebut  juga  terlibat  bentrok  di  sekitar  PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat.
Di  Depok,  Jawa  Barat,  dua  kubu  organisasi masyarakat  (Ormas)  terlibat  bentrok  di  Jalan Cinangka,  Sawangan,  Depok,  malam  ini.  Peristiwa itu mengakibatkan satu orang terluka karena bacokan senjata tajam. Hal itu disampaikan oleh petugas piket Polres  Depok,  Aiptu  Dadang  saat  dihubungi merdeka.com,  Kamis  (24/4/2014).  Petugas  tersebut menjelaskan  bahwa  korban  yang  belum  diketahui identitasnya  itu  sudah  dibawa  ke  Rumah  Sakit Umum  Daerah  (RSUD)  Depok.  Hingga  saat  ini kepolisian  masih  mengamankan  lokasi  bentrok  dua ormas  tersebut.  Adapun  penyebab  keributan  juga masih diselidiki.
Terkait dengan itu, aparat kepolisian mengamankan  12  orang  terkait  bentrok  antar  ormas di  Depok,  Rabu  (23/4/2014)  sekitar  pukul  21.00 WIB. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam  di  antaranya  sebuah  golok  dan  klewang, sebilah samurai, 3 balok kayu, pecahan botol, banner Forum Betawi  Rempug (FBR) dan tiga buah  sepeda motor.  Sebanyak  7  dari  12  orang  yang  diamankan dikenakan pasal 170 jo pasal 351. Sedangkan 5 orang lainnya  dikenakan  pasal  170  dan  atau  pasal  351  jo pasal  55  karena  hanya  turut  serta  dan  membantu melakukan  penganiayaan.  Hal  itu  dijelaskan  oleh Kabid  Humas  Polda  Metro  Jaya  Kombes  Rikwanto di Jakarta, Jumat (25/4). Kini, polisi telah melakukan penahanan terhadap 12 orang tersebut.
Sebelumnya,  sebuah  posko  ormas  FBR  yang terletak  di  Kecamatan  Bojongsari,  Depok  diserang oleh  sekitar  50  orang  dari  ormas  Pemuda  Pancasila (PP).  Akibatnya,  posko  FBR  pun  rusak  parah.  Tak hanya  itu,  3  unit  sepeda  motor  milik  anggota  FBR tak  luput  dari  amukan  massa.  Satu  anggota  FBR mengalami  luka  di  bagian  kepala,  tangan  kiri  dan bahu. Kejadian berawal saat sekitar 50 orang anggota PP  Pamulang  dengan  mengendarai  sepeda  motor bermaksud  menanyakan  kasus  penganiayaan  dan pencurian  di  Polsek  Sawangan.  Saat  berhenti  di depan  Polsek,  puluhan  anggota  ormas  PP  tersebut melihat  anggota  FBR  berlari.  Mereka  pun  lantas mengejarnya  hingga  tiba  di  posko  FBR  Bojongsari. Situasi  memanas  saat  salah  satu  anggota  FBR  yang tengah  berada  di  posko  langsung  dibacok  dengan golok  hingga  korban  jatuh  dan  tak  sadarkan  diri. Puas  membacok,  puluhan  pelaku  pun  langsung mengarah  ke  Pamulang  yang  kemudian  dikejar  oleh anggota Polsek Sawangan.
Di Karawang, Jawa Barat, tiga unit mobil dan sejumlah  sepeda  motor  rusak  akibat  bentrok  dua kelompok  massa  dari  LSM  GMBI  dan  Ormas BPPKB-Banten  di  Kabupaten  Karawang,  Jawa Barat,  Sabtu  (7/9).  Tiga  unit  kendaraan  roda  empat atau  mobil  yang  rusak  itu,  dua  di  antaranya  hangus terbakar.  Sedangkan  satu  unit  mobil  lainnya  hanya rusak  pada  bagian  kaca.  Sedangkan  sejumlah kendaraan  sepeda  motor  yang  berada  di  sekitar Ormas  BPPKB-Banten  Jalan  Raya  Cakradiredja
rusak  karena  dihantam  benda  tumpul  dan  dibakar massa.  Informasi  yang  berhasil  dihimpun,  bentrok antar-LSM  dan  Ormas  tersebut  pecah  akibat  hal sepele, yakni buntut dari permasalahan leasing.
Seperti  dilansir  dari  Antara,  seorang  petugas leasing itu merupakan anggota Ormas dan kendaraan yang  akan  ditarik  merupakan  milik  dari  salah  satu anggota keluarga anggota LSM. Kendaraan itu tidak sempat  ditarik.  Justru  terjadi  saling  menantang  saat itu,  sampai  memicu  emosi  masing-masing  anggota LSM dan Ormas tersebut. Bentrok yang terjadi pada Sabtu  pagi  tersebut  adalah  bentrok  susulan  yang sempat  terjadi  pada  Jumat  (6/9)  malam.  Pada  Jumat (6/9)  malam  itu  sekelompok  orang  diduga  dari Ormas  BPPKB-Banten  mendatangi  sekretariat  LSM GMBI, sambil menggerung-gerungkan motor. Selanjutnya,  pada  Sabtu  pagi  sekelompok  LSM GMBI  membalas  mendatangi  sekretariat  Ormas BPPKB-Banten  di  jalan  raya  Cakradiredja.  Mereka merusak sekretariat dan merusak sejumlah kendaraan di  sekitar  sekretariat  Ormas  BPPKB-Banten.  Di tempat  berbeda,  di  jalan  raya  Ahmad  Yani Karawang,  tepatnya  di  depan  SMA  Negeri  I, sekelompok  massa  dari  Ormas  BPPKB-Banten merusak  kendaraan  milik  LSM  GMBI.  Aparat kepolisian  berusaha  menghentikan  aksi  bentrok susulan dengan memanggil masing-masing pimpinan LSM dan Ormas yang terlibat bentrok tersebut.
Di  Denpasar,Bali,  dua  organisasi  masyarakat (Ormas) di Denpasar terlibat bentrok di sekitar Jalan Mahenderadatta,  Senin  siang.  Ratusan  petugas kepolisian dari Polresta Denpasar dibantu Polda Bali menjaga lokasi bentrokan. Mulanya terjadi keributan kecil  sekitar  jam  11.00  Wita,  tetapi  kemudian berlanjut  menjadi  lebih  besar,kata  seorang  warga setempat,  I  Ketut  Gede  seperti  dikutip  dari  Antara, Senin  (14/10).Warga  tersebut  menceritakan  bahwa keributan  sempat  terhenti  namun  sejumlah  massa kembali berdatangan sekitar pukul 13.00 Wita. Tiba- tiba  massa  kembali  berdatangan.  Mereka  membawa senjata  berupa  pedang  dan  trisula.Melihat  kondisi semakin  runyam,  warga  kemudian  menutup  pintu kantor  sebuah perusahaan  mini  market  yang terletak di  sekitar  lokasi.  Belum  diketahui  pasti  dua  ormas yang  terlibat  keributan  termasuk  korban  luka  dan penyebab  bentrokan  itu.Informasi  yang  beredar, penyebab  bentrok  dua  ormas  tersebut  diduga dilatarbelakangi  perebutan  lahan  parkir  di  sekitar kawasan  yang  sebelumnya  dikenal  sebagai  Jalan Kargo.Pihak  kepolisian  sendiri  masih  terlihat berjaga-jaga  di  sekitar  lokasi.  Untuk  mengantisipasi hal  yang tak diinginkan, petugas  kepolisian terpaksa menutup  tiga  akses  jalan  di  sekitar  lokasi  di antaranya  Jalan  Mahenderadatta  dan  Jalan  Gunung Galunggung  atau  pertigaan  Pasar  Batukandik, Denpasar.
Di  Gianyar,  sidang  kasus  pembunuhan  di Pengadilan  Negeri  Gianyar,  Bali  terpaksa  ditunda. Hal  ini  terjadi  setelah  massa  dari  dua  ormas  yang saling  berseteru  terus  berdatangan  ke  Pengadilan.
Sidang  ditunda  karena  situasi  masih  memanas, apalagi  massa  terus  berdatangan,kata  Ketua  Majelis Hakim  PN  Gianyar  Haries  Suharman  Lubis  seperti dikutip  dari  Antara,  Kamis  (14/11/2013).  Dia meminta  massa  kedua  ormas  bisa  menahan  diri  dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Selanjutnya  pihak  PN  menyerahkan masalah pengamanan  lembaga  peradilan  itu  kepada  pihak Kepolisian  Resor  Gianyar.  Seharusnya  sidang tersebut  mengagendakan  pemeriksaan  saksi-saksi atas  terbunuhnya  I  Gede  Wara  Widarta  alias  Gde John  (30),  warga  Dusun  Biya,  Desa  Keramas, Kecamatan  Blahbatuh,  Kabupaten  Gianyar  pada bulan  Agustus  lalu.  Korban  tewas  di  pinggir  jalan desa  itu  setelah  malam  sebelumnya  terlibat perkelahian  dengan  ketiga  terdakwa  di  sebuah warung  di  Dusun  Gelgel,  Desa  Keramas.  Diduga perkelahian  yang  berbuntut  pada  pembunuhan tersebut  dipicu  oleh  perbedaan  korban  dan  pelaku terkait keanggotaan di dua ormas yang saling berebut pengaruh  di  Bali  itu.  Ketiga  pelaku,  yakni  Wayan Wiradnyana,  Made  Juniadi,  dan  Wayan  Sudiarta disidangkan  dalam  satu  berkas  perkara  nomor 168/PID.B/2013/PN.Gir.  Seorang  pelaku  lainnya, Wayan Sudarsana, disidangkan dalam berkas perkara nomor 167/PID.B/2013/PN.Gir. Sebelum menuju PN Gianyar,  massa  kedua  ormas  sempat  berkumpul  di Terminal  Kebo  Iwa.  Namun  petugas  kepolisian segera  turun  tangan  untuk  menghindari  kontak  fisik antar anggota kedua ormas tersebut.
Di Medan, anggota dua organisasi kepemudaan,  Pemuda  Pancasila  (PP)  dan  Ikatan Pemuda Karya (IPK), bentrok di Jalan Merak Jingga dan  Jalan  Gaharu,  Medan,  Kamis  (26/9/2013). Sedikitnya  dua  orang  terluka  dalam  peristiwa  ini, sedangkan  14  lainnya  diamankan  ke  kantor  polisi. Bentrok pertama terjadi saat sekelompok anggota PP Pimpinan  Anak  Cabang  (PAC)  Medan  Perjuangan melintas  di  Jalan  Putri  Merak  Jingga,  sekitar  pukul 16.00  WIB.  Mereka  lewat  jalan  itu  setelah melakukan  aksi  demonstrasi  di  Belawan.  Saat melintas,  bus  yang  ditumpangi  anggota  Pengurus Anak Cabang (PAC) PP Medan Perjuangan dihadang sekelompok  pemuda  menghunus  senjata  tajam, beberapa di antaranya dikenali sebagai anggota IPK. Bus  itu  dilempari  kelompok  penghadang  dengan batu.  Sempat  terjadi  perlawanan,  namun  massa  PP mundur hingga ke depan Kantor KPU Sumut.
Sempat  terjadi  bentrokan  selama  setengah jam,  tapi  karena  kalah  personel,  akhirnya  salah  satu kelompok kemudian menarik anggota untuk mencari kekuatan tambahan. Hal itu disampaikan oleh Ketua PAC  PP  Medan  Perjuangan  Barri  Siregar  selaku salah  satu  pihak  yang  terlibat  bentrokan.  Pemicu bentrokan adalah karena mereka tidak terima dengan perlakuan  anggota  IPK.  Ketika  anggota  PP  mau pulang  tapi  mereka  (IPK)  malah  menyerang. Akibatnya,  satu  anggota  PAC  yang  diketahui bernama  Iwan  terkena  lemparan  batu  dan  terpaksa dilarikan ke RS Pringgadi.
Sementara itu, Wakil Ketua IPK Medan Barat Arie  Popay  justru  menuding  kejadian  itu  dipicu anggota  PP  dari  Gaharu  yang  lebih  dulu  melintas  di sana. Dia menuding, kelompok pertama ini turun dari bus  dan  menyerang  masuk  ke  dalam  kantor  IPK untuk melakukan penjarahan. Menurut Arie, anggota PP  yang  mulai.  Ketika  kami  (anggota  PP)  duduk, mereka  datang  dan  masuk  ke  dalam  pos  IPK  ,  istri saya  sempat  berteriak,  'jangan  diambil  TV  kami'. Karena  jumlah  kami  sedikit,  kami  lari,  untuk mengumpulkan personel, katanya. Setelah berkumpul,  kata  dia,  anggota  IPK  berjaga-jaga  di lokasi kejadian. "Pas pula lewat bus kedua dari PAC Medan  Perjuangan,  jadi  kami  halau.  Tidak  terima, mereka  turun  dan  menyerang  kami,  makanya terjadinya  bentrokan  ini.  Jadi,  bukan  kami  yang memulai," katanya.
Ketegangan  sempat  reda  sekitar  pukul  17.30 WIB.  Saat  itu,  anggota  PP  yang  terkonsentrasi  di depan  kantor  KPU  Sumut  memilih  berkumpul  di kantor PAC PP Medan Timur. Namun, sekitar pukul 18.00  WIB  bentrok  susulan  terjadi  di  Jalan  Gaharu, Medan. Saat itu, anggota PP bentrok dengan anggota IPK  dan  warga  setempat.  Polisi  yang  telah  bersiaga di kawasan itu pun bertindak cepat dan membubarkan massa yang bentrok. Mereka mengamankan  14  orang  yang  kedapatan  membawa senjata seperti pisau, besi dan juga stick golf. Ke-14 orang  ini  diboyong  ke  Mapolresta  Medan  untuk pemeriksaan  lebih  lanjut.  Di  Mapolresta  Medan, mereka didata. Sementara itu dua orang yang terluka dilarikan  ke  RSU  Pirngadi  Medan  untuk  mendapat pengobatan.
Fakta-fakta  lapangan  di  atas  menunjukkan bahwa  masih  banyak  ormas  yang  melakukan tindakan-tindakan anarkis yang hanya mengedepankan  emosi  dan  tidak  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan  masih  terjadinya  bentrokan  tersebut, menurut  Anggota  Komisi  A  DPRD  DKI,  Abdul Aziz,  menunjukkan  bahwa  pembinaan  terhadap Ormas  masih  belum  maksimal.  Berbagai  peristiwa bentrokan  antar  ormas  yang  berapa  kali  terjadi menunjukkan  bahwa  pembinaan  terhadap  Ormas masih  belum  maskimal.  Jadi  kewajiban  pemerintah provinsiuntuk  meningkatkan  pembinaan  ke  semua ormas. Hal itu dikemukakan oleh anggota Komisi A DPRD  DKI,  Abdul  Aziz  kepada  detikcom,  Kamis (9/12/2010).  Menurut  Abdul  seharusnya  segala tindakan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  massa  bisa dideteksi  sehingga  dapat  dilakukan  pencegahan.  Hal itu  dapat  dilakukan  jika  pola  pembinaan  berjalan dengan  baik.  Pola  pembinaan  hakikatnya  dapat dilakukan  melalui  bermacam  bentuk.  Antara  lain, agar  mereka  mendapat  pekerjaan  yang  layak, dilakukan  pembinaan  pelatihan  keterampilan.  Abdul sepakat jika ada ormas yang sering bertindak anarkis perlu dibubarkan. Meski begitu, mekanisme pembubaran perlu merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 1985  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  (ormas),
sehingga    Pemerintah  seharusnya  tidak  membiarkan organisasi  yang  memiliki  track  record  tidak  baik bebas seenaknya.
Dalam  berbagai  kasus,  seringkali  ada  oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) yang bertindak  melanggar  hukum.  Agar  kiprah  seluruh anggota  ormas  tidak  menabrak  aturan,  ormas  harus memiliki mekanisme pengawasan internal. Ketentuan  ini  juga  berlaku  untuk  ormas  yang didirikan  warga  negara  asing.  Direktur  III  Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Budi Prasetyo mengatakan,  di  Undang-undang  Nomor  17  Tahun 2013 tentang Ormas, ada bab khusus yang mengatur mengenai  pengawasan  ormas.  "Tujuannya  untuk meningkatkan  kinerja  dan  akuntabilitas  ormas," terang Budi kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Pemerintah akan memperkuat perannya dalam mengawasi  keberadaan  organisasi  massa.  Menurut Menteri  Dalam  Negeri  Gamawan  Fauzi,   kedepan seluruh  Ormas  harus  mendaftarkan  organisasinya  ke Kementerian Dalam Negeri. Mendagri mengungkapkan bahwa jika Ormas tidak terdaftar— pemerintah  akan  minta  kepolisian  memberikan  izin setiap  kegiatan  mereka.  Selain  itu,  Ormas  tidak  bisa mendapatkan  fasilitas  kerja  sama  dengan  instansi pemerintah,  termasuk  bantuan  dana  untuk  kegiatan. Dia  menambahkan,  dalam  pembahasan  revisi  RUU Ormas,  pemerintah  mempunyai  fungsi  untuk mengatur  keberadaan  Ormas.  Selama  ini  menurut Mendagri, ormas-ormas bisa berdiri hingga mencapai  64  ribu  Ormas  dan  beroperasi  seenaknya tanpa  ada  aturan  yang  membatasi.  Meski  demkian, dia  menandaskan,  pengaturan  ini  bukan  berarti membuat pemerintah menjadi otoriter.
Kelompok preman berbalut organisasi masyarakat masih kerap  dimanfaatkan untuk kepentingan  politik.  DPR  meminta  pemerintah  yang mengeluarkan  badan  hukum  organisasi  tersebut menyeleksi dan  mengawasi perjalanan organsasi  itu. Menurut  Anggota  Komisi  III  DPR  dari  PKS  Indra, upaya selektif terhadap pembentukan setiap organisasi masyarakat harus dlakukan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana setelah organisasi itu berdiri,  pemerintah  melakukan  pengawasan.  ―Kalau saat  pendirian  memang  itu  bisa  diakali  ya  oleh pendiri  ormasnya.  Tapi  saat  organisasi  terbentuk, pemerintah harus melakukan pengawasan, pembinaan,  dan  penegakan  hukum  bagi  ormas  itu,‖ kata  Indra  saat  dihubungi  ROL,  Selasa  (12/3/2013). Indra  mengatakan,  jika  ternyata  dalam  pengawasan organisasi  masyarakat  tersebut  bermasalah  dan menimbulkan keresahan masyarakat, maka pemerintah  berhak  melakukan  tindakan.  Yaitu, dengan  cara  mencabut  izin  operasi  ormas  tersebut. ―Semua  organisasi  ya,  tanpa  pengecualian,‖  kata Indra.
Menanggapi pernyataan Indra tesebut, Kepala Subdirektorat Ormas Kemendagri, Bahtiar mengatakan,  saat  pada  saat  pendirian  ormas  dan pengajuan  izin  ke  pemerintah,  semua  organisasi
masyarakat memiliki tujuan yang baik. Mereka pada umumnya  bertujuan  untuk  kegiatan  kemanusiaan, kebangsaan,  dan  pendidikan.  ―Maka  dari  itu  kita kabulkan.  Karena  negara  kan  tidak  melarang  warga negara  untuk  berkumpul  dan  berserikat,‖  kata Bahtiar  kepada  ROL,  Selasa  (12/3/2013).  Namun, pada  saat  pengawasan,  pihaknya  kesulitan.  Karena, tak  undang-undang  yang  mengatur  jelas  tentang pengawasan  terhadap  organisasi  masyarakat.  Yang ada  adalah  pengaturan  tentang  pendirian  dan pembubaran. ―Hampir semua undang-undang tak ada aturan  yang  tegas   bagaimana  seharusnya  LSM  atau organisasi  masyarakat  berperilaku  di  ruang  publik‖ katanya. Karena itu, Bahtiar berpendapat pentingnya RUU  Ormas  disahkan  menjadi  undang-undang. Karena,  dalam  RUU  tersebut  diatur  secara  jelas mengenai  hak  dan  kewajiban  sebuah  organisasi masyarakat.Dengan  adanya  dasar  hukum  tersebut, pemerintah  bisa  dengan  tegas  mengawasi  perilaku setiap organisasi masyarakat.
Kepala  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik (Kesbangpol)  Provinsi  Banten  Ubaidilah  akan memperketat  pengawasan  lembaga  kemasyarakatan seperti  organisasi  mayarakat  (ormas),  Lembaga Swadaya  Mayarakat  (LSM)  maupun  yayasan. Pengawasan  yang  akan  dilakukan  oleh  Kesbangpol yaitu  dengan  melakukan  data  verifikasi,  baik  secara adminstratif maupun faktual, atau langsung meninjau ke  lapangan.  ―Kami  akan  awasi  terus  keberadaan lembaga  kemasyarakatan  tersebut,  mulai  dari kegiatan  sampai  mengaudit  keuangannya,‖  ujar Ubaidilah, akhir pekan kemarin.
Dikatakannya, saat ini lembaga kemasyarakatan yang  tercatat  di  Kesbangpol Provinsi  Banten  jumlahnya  mencapai  700,  terdiri dari  280  LSM,  300  Ormas,  dan  sisanya  adalah yayasan.  Menurut  Ubaidilah,  jumlah  tersebut  terus mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.―Saya  tidak tahu  persis  berapa  persen  jumlah  kenaikannya, namun yang jelas peningkatan tersebut bukan karena persyaratan  mendirikan  lembaga  kemasyarakatan  itu diperlonggar,‖ ujar dia, seraya menambahkan bahwa kesbangpol  juga  tidak  membatasi  jumlah  organisasi kemasyarakatan,  selama  dalam  pendiriannya  tidak menyalahi aturan.
Mengenai
banyaknya lembaga kemasyarakatan yang sering melakuan aksi demonstrasi,  bahkan  sampai  anarkis,  Ubaidilah mengatakan  itu  merupakan  tupoksi  dari  aparat kepolisian.  Terpenting,  LSM  atau  Ormas  harus mempunyai  izin  dari  Kesangpol  ketika  akan melakukan  aksi  tersebut.―Kami  juga  akan  terus melakukan  sosialisasi  beserta  penyuluhan  ke  setiap lembaga,  agar  hal-hal  yang  diresahkan  masyarakat tidak  terus  berulang,‖  tegasnya.Ditambahkan,  upaya lain  dalam  menyiasati  tidak  adanya  lembaga masyarakat  yang  bodong,  dalam  waktu  dekat Kesbangpol juga merilis daftar-daftar nama lembaga itu  kepada  masyarakat  umum.―Masyarakat  jelas harus mengetahui mana saja lembaga yang ilegal dan
mana  yang  mempunyai  SK  dari  kami.  Mudah- mudahan dengan cara ini, tidak ada lagi oknum yang memanfaatkan  keberadaan lembaga kemasyarakatan ini,‖ pungkasnya.
Dalam  Undang-Undang  (UU)  baru  No.  17 Tahun  2013  tentang  Ormas,  Organisasi  Masyarakat (Ormas)  anarkis  atau  mengganggu  ketertiban  dan keamanan  bisa  dibekukan  atau  dibubarkan.  Saat  ini, hal  tersebut  sedang  ditelaah  oleh  Kantor  Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tangerang  sebelum  disosialisasikan.  ―Kami  sedang menelaah  UU  baru  Nomor  17/2003  tentang  Ormas yang  mengganti  UU  Nomor  8/2005  sebagai  payung hukum  sebelumnya.  Dalam  UU  baru  ini  ditegaskan Ormas  dilarang  melakukan  tindakan  anarkisme  atau mengganggu  kemanan  dan  ketertiban,‖  kata  Tisna Hambali  Kepala  Kantor  Kesbangpol  Kabupaten Tangerang.  Lanjut  Tisna,  dalam  UU  ini  juga  tidak hanya pemerintah daerah yang melakukan pengawasan  Ormas  tetapi  juga  masyarakat  umum. ―Jika Ormas tersebut melakukan aksi anarkisme bisa diberlakukan pencabutan surat keterangan, pemberhentian bantuan, pembekuan atau pembubaran  Ormas.  Nah,  pemerintah  daerah  bisa mengambil langkah sanksi tersebut, sesuai hirarki,‖tandas Tisna.
Maksud  sesuai  hirarki  tersebut  kata  Tisna, yakni  untuk  presiden  yakni  Ormas  ditingkatan nasional  dan  provinsi.  Agar  Ormas  tidak  terjerumus pada tindakan anarkisme, Kebangpol gencar menggelar  bimbingan  teknis,  dengan  melibatkan LSM.  ―Kami  ingin  merubah  orientasi  Ormas  tidak hanya  pembentukan  saja,  tetapi  juga  dituntut kejelasan  dalam  pendiriannya,  seperti  membuat AD/ART,  membuat  kegiatan  spesifik  sebagai programnya,‖ ungkap Tisna. Tisna  mengungkapkan, hingga saat ini ada 213 jumlah Ormas di Kabupaten Tangerang.  Ormas  tersebut  dibagi  dalam  beberapa kriteria.  Yakni  Ormas  yang  mempunyai  AD/ART dan disahkan notaris, serta didaftarkan ke kementerian  kehakiman.  ―Itu  sudah  sah  meski  tidak daftar  ke  pemerintah  daerah.  Kalau  tidak  memiliki AD/ART  dan  tidak  terdaftar,  camat  wajib  mendata dan camat berhak melakukan pendataan Ormas tidak berbadan hukum,‖ tegasnya. Menurut Tisna, maksud dari  Ormas  yakni  setiap  tiga  orang  yang  berkumpul dan  mendirikan  organisasi  lebih  dari  tiga  orang disebut  dengan  Ormas,  baik  dinamakan  serikat, perhimpunan,  federasi,  aliansi dan lainnya.  ―Ya  UU Ormas  yang  baru  ini  agar  menjadi  perhatian  bagi semua Ormas,‖ pungkasnya.
Kasubbid   Ketahanan  seni  dan  budaya kesbangpol  Kalsel  Said  Abubakar  mengatakan keberadaan  141  ormas  dan  LSM  di  Kalsel  memiliki peran  yang  penting  dan  strategis  untuk  melakukan kontrol  sosial  terhadap  berbagai  permasalahan  yang timbul dimasyarakat. Namun dikhawatirkan kecenderungan  adanya  ormas  dan  LSM  yang beraktivitas  diluar  jalur  dan  bahkan  melanggar hukum. Said  Abubakar  menambahkan  pihaknya
tidak  ragu  untuk  melakukan  konsultasi  dan  teguran kepada  ormas  atau  LSM  yang  dinilai  sudah menyimpang.
Sejalan  dengan  implementasi  UU  No.  17 Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan, masyarakat  sipil  mulai  merasakan  dampaknya.  Di lapangan, aparat pemerintah telah mulai menjalankan aturan UU Ormas secara konsisten. Akibatnya, yang paling  merasakan  dampaknya  adalah  lembaga swadaya  masyarakat  (LSM)  dan  Serikat  Pekerja (SP).  Berdasarkan  pemantauan  Koalisi  Kebebasan Berserikat  (KKB)  selama  enam  bulan  terakhir dampak  negatif  UU  Ormas  mulai  kelihatan. Sejumlah  LSM  diancam  yang  kritis  kepada pemerintah  daerah  setempat  diancam  dibubarkan, dan  ada  SP  yang  tak  diperkenankan  ikut  dalam forum ketenagakerjaan. Koordinator KKB, Fransisca Fitri,  menjelaskan  ada  LSM  dan  SP  yang  diancam dibekukan,  bahkan  diduga  ilegal.  Ancaman  itu muncul  di  Lombok  Utara,  Bandung  Barat,  Lombok Tengah, dan Sumatera Utara. Forum Indonesia untuk Transparansi  Anggaran  (Fitra)  Sumatera  Utara misalnya.  Forum  ini  berbentuk  yayasan  sehingga tunduk pada UU Yayasan. Oleh karena itu Fitra tidak dilayani  ketika  minta  informasi  dengan  alasan  tidak terdaftar di Kesbangpol Linmas. Di Lombok Tengah Kesbangpol  mengancam  membubarkan  Konsorsium Lombok  Tengah  karena  tidak  punya  izin,  papan nama,  dan  kantor.  Konsorsium  ini  dianggap  ilegal meskipun  selama  ini  konsorsium  menjadi  mitra pemda  setempat.  Ketika  UU  No.17  Tahun  2013 tentang  Ormas  diterapkan,  maka  mereka  dianggap ilegal. Hal itu dijelaskan Fitri dalam jumpa pers yang digelar KKB di Jakarta, Kamis (13/3).
Lain  pula  yang  dialami  salah  satu  SP  di Kabupaten  Singkil,  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  SP yang  tergabung  dalam  Konfederasi  Serikat  Pekerja Indonesia  (KSPI)  tidak  dapat  menempati  posisi sebagai  anggota  Lembaga  Kerja  Sama  Tripartit Daerah. Sebab, dianggap tidak mendapat persetujuan dari  Kesbangpol  Pemda  setempat.  Fitri  berpendapat peristiwa  serupa  bakal  terus  terjadi  karena  UU Ormas  membuka  peluang  terjadinya  hal  tersebut. Pasalnya,  ketentuan  yang  tercantum  dalam  UU Ormas  sangat  luas  sehingga  dapat  ditafsirkan berbeda-beda  oleh  aparat  di  lapangan.  Misalnya, ketentuan  pendaftaran  kepada  seluruh  ormas  ke Kesbangpol  tidak  disebut  secara  tegas  dalam  UU Ormas.  Namun  praktiknya  di  lapangan,  Kesbangpol di daerah menganggap pendaftaran Ormas itu wajib. Sehingga Ormas yang tidak mendaftar ke Kesbangpol dituduh ilegal dan dapat dibubarkan.
Implementasi Peran Pemerintah (termasuk
Pemerintah
Daerah) dalam melakukan Pengawasan terhadap Ormas.
1. Keberadaan Ormas dan Pentingnya UU Ormas.
Peran  masyarakat  sipil  dalam  konteks pembangunan bangsa sangatlah vital. Peran
masyarakat  sipil  di  Indonesia  dalam  proses pembangunan, baik secara fisik maupun pembangunan  sumber  daya  manusia,  sudah  terbukti dalam sejarah perjuangan bangsa.(Jeirry Sumampow, 2011)  Bahkan,  dapat  dikatakan  bahwa  tanpa organisasi  masyarakat  (Ormas)  maka  kemerdekaan Indonesia  akan  sulit  diwujudkan  ketika  ituSejarah bangsa  mencatat  peran  yang  sangat  penting dimainkan  organisasi  masyarakat,  seperti;  Boedi Oetomo  (1908),  Syarikat  Dagang  Islam  (1911), Muhammadiyah  (1912),  Nahdlatul  Ulama  (1926), organisasi-organisasi  pemuda  kedaerahan  ( Jong Java,  Jong  Celebes,  Jong  Ambon, dll./1918), organisasi  kependidikan,  dll,  dalam  perjuangan pencerdasan  anak  bangsa  menuju  Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945.
Namun  demikian,  sejarah  bangsa  kita  juga mencatat  pasang-surutnya  peran  Ormas  seiring dengan  dinamika  sosial-politik  yang  muncul  dalam sejarah  perjalanan  bangsa.  Masa  keemasaan  Ormas dalam  pemberdayaan  dan  pencerdasan  rakyat sebelum kemerdekaan, terutama di bidang pendidikan, agak surut seiring dengan meningkatnya perjuangan  bersenjata  ketika  masa  perang  untuk merebut  kemerdekaan.  Pada  awal  kemerdekaan, peran  Ormas  kembali  bangkit  dengan  maraknya pembentukan  organisasi-organisasi  kemahasiswaan yang  mencapai  puncaknya  hingga  tahun  1970-an. Peran  Ormas  kembali  mengalami  kemunduran dengan  menguatnya  pemerintahan  Orde  Baru  yang cenderung  bersikap  represif  terhadap  perbedaan  ide dan  gagasan  serta  sikap  kritis  terhadap  kebijakan pembangunan.  Kontrol  dan  pembungkaman  suara kritis  Ormas  serta  penghilangan  aktivis  Ormas  yang kritis  terhadap  kebijakan  Pemerintah  Orde  Baru ketika  itu  lalu  diperkuat  dengan  munculnya  UU  No. 8  Tahun  1985  tentang  Ormas.  Ketika  itu,  UU  No.  8 Tahun  1985  memang  dimaksudkan  untuk  meredam suara-suara kritis Ormas terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang sudah semakin jauh dari kepentingan  rakyat  banyak.  Ormas  yang  tak  mau mengikuti kehendak Pemerintah dapat dengan segera dibubarkan secara sepihak oleh Pemerintah.
Pada  periode  pertama  pembangunan  Orde Baru,  prioritas  pembangunan  ekonomi  dan  stabilitas sistem  kekuasaan  merupakan  prioritas  utama  yang dijalankan  oleh  Presiden  Soeharto.  Akibatnya seringkali  terjadi  ketegangan  antara  Negara  dengan masyarakat  yang  menuntut  keseimbangan  proses pembangunan,  transparansi  serta  akuntabilitas  dari pemerintah.  Gerakan-gerakan  tersebut  kemudian melahirkan organisasi-organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang secara aktif memperjuangkan  dan  bergerak  di  bidang  hak  asasi manusia,  pemberdayaan  masyarakat,  perlindungan terhadap  buruh,  dan  advokasi  lingkungan  (Elsam, 2013)  .  Setelah  Orde  Baru  tumbang  yang  menandai bergulirnya  Era  Reformasi  pada  tahun  1998,  Ormas kembali  bergairah.  Pertumbuhan  Ormas  menjadi sangat  pesat  dari  segi  jumlah,  ragam  kegiatan  dan
fokus  bidang  perhatian  berdasakan  visi,  misi  dan tujuan  masing-masing.  Perannya  pun  terasa  menjadi semakin  signifikan  dalam  konteks  pembangunan bangsa,  khususnya  dalam  hal  pemberdayaan  dan pencerdasan  rakyat,  karena  meliputi  bidang  yang sangat  luas  dan  beragam,  seperti  bidang  sosial, keagamaan, profesi, pemberdayaan ekonomi, lingkungan,  anti  korupsi,  penguatan  demokrasi, perlindungan  TKI,  pemberdayaan  perempuan,  dll. Kebebasan dan keterbukaan yang diberikan membuat Ormas  mampu  secara  bebas  melakukan  kontrol  dan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja pemerintahan dan parlemen.
Maraknya  Ormas  di  era  refromasi  setidaknya disebabkan  oleh  3  hal,  yaitu:   1)  Tersedianya  ruang yang  lebih  terbuka  bagi  aktualisasi  peran  Ormas dalam  pemberdayaan  masyarakat  maupun  sebagai mitra  kritis  (kontrol)  terhadap  kebijakan-kebijakan pemerintah.  2)  Terjadinya  perubahan  paradigma dalam  memandang  Ormas,  khususnya  di  kalangan pemerintah.  Kalau  dulu  Ormas  dilihat  sebagai ―ancaman‖  atau  ―lawan‖,  maka  sejak  Reformasi Ormas  dilihat  sebagai  mitra  yang  penting  dalam pelaksanaan  pembangunan  nasional.  3)  Semangat filantropi  masyarakat  Indonesia  yang  relatif  tinggi untuk  memberi  kontribusi  bagi  pembangunan bangsa.
Dalam perkembangannya, Ormas mempunyai peranan  yang  sangat  penting  dalam  meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam  rangka  menjamin  pemantapan  persatuan  dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan  nasional,  dan  menjamin  tercapainya tujuan  nasional.  Peran  individu  untuk  dapat berpartisipasi  secara  efektif  di  dalam  demokrasi sangat  erat  kaitannya  dengan  pengembangan  pribadi yang  berasal  dari  konsep  kewarganegaraan  yakni dalam  suatu  tatanan  yang  demokratis  sebagai pengembangan  moral  yang  memperoleh  perasaan tanggung  jawab  yang  lebih  matang  setiap  tindakan individu  tersebut.  Setiap  individu  harus  menikmati suatu  tingkat  otonomi  pribadi  yang  tinggi  didalam keputusan  perseorangan  dan  bersama,  dan  berkaitan erat  dengan  pengembangan  diri  agar  individu  dan masyarakat  secara  sekaligus  berkembang  kearah kehidupan bersama yang terus meningkat.
Ormas  sebenarnya  memiliki  peran  yang cukup besar dalam sebuah kehidupan bernegara. Hal ini  karena  keberadaan  masyarakat  sipil  adalah prasyarat  mutlak  bagi  demokrasi  yang  bukan  hanya berlaku  di  tingkat  masyarakat  bernegara,  tetapi  juga di  tingkat  terbawah  dari  setiap  strata  sosial  (Adi Suryadi,  2006).  Apa  yang  telah  dilakukan  oleh ormasselama  ini  menunjukkan  bahwa  Ormas  selalu mampu  mempertahankan  otonominya  dan  selalu menunjukkan  sikap  kritis  terhadap  negara  dan  juga kelompok  masyarakat  lainnya,  sehingga  mampu menjadi  kekuatan  penyeimbang  dalam  kehidupan bernegara.  Hal  ini  sejalan  dengan  fakta  bahwa masyarakat  sipil  juga  melakukan  upaya-upaya
penguatan  kapasitas,  pemberdayaan  masyarakat, monitoring  kinerja  pemerintah,  hingga  advokasi. Sumber  pendanaan  Ormas  juga  seringkali  bersifat mandiri,  dalam  arti  tidak  menggunakan  sumber- sumber pendanaan dari negara.
Sejalan dengan perkembangannya, keberadaan  Ormas  dalam  melakukan  aktivitasnya memerlukan  jaminan  untuk  bebas  berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat serta kesempatan  yang  sama.  Jaminan  perlindungan tersebut pada hakikatnya merupakan tanggung jawab negara  yang  dituangkan  dalam  sebuah  peraturan untuk  melindungi  masyarakat  dalam  menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu keberadaan  aturan  mengenai  Ormas  dipandang penting. Meningkatnya jumlah Ormas yang berlangsung  sejak  jatuhnya  Soeharto  pada  1998  dan munculnya  Ormas-ormas  anarkis  yang  melakukan kekerasan, ormas-ormas yang membahayakan keamanan  dan  kepentingan  negara,  serta  ormas- ormas  yang  mendapatkan dukungan finansial  negara asing  sehingga  dianggap  mewakili  kepentingan asing, menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya stabilitas dan ketertiban umum.
Ada  tiga  motif  akar  persoalan,  sehingga ormas  itu  melakukan  tindakan  anarkis. Pertama , bermotif  agama,  teologis,  dan  keyakinan. Kedua , bermotif  politik  yang  dipakai  orang-orang  tertentu untuk  kepentingan  pribadi.  Dan ketiga ,  bermotif ekonomi.  Ketiga  motif  inilah  yang  barangkali melatarbelakangi ormas itu berbuat anarkis.Aksi-aksi kekerasan  yang  dilakukan  ormas  ini  dikhawatirkan akan memecah belah persatuan yang telah terjalin di Indonesia. Di lain pihak, Kemendagri  yang bertugas untuk  mengawasi  keberadaan  ormas-ormas  ini kesulitan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan.  Terlebih  saat  ini  masih  banyak  ormas yang belum terdaftar resmi di Kemendagri, sehingga Kemendagri  kesulitan  untuk  memberikan  sanksi terhadap  ormas-ormas  yang  melanggar  ketentraman dan  keamanan.  Sementara  itu,  beberapa  aturan  yang ada  ternyata  kurang  efektif  sebagai  sarana  untuk menindaknya.  Karena  itu  maka  UU  No.  17  Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah  satu  kebijakan  Negara  untuk  menertibkan organisasi-organisasi  kemasyarakatan  yang  selama ini  dianggap  tidak  mentaati  tertib  hukum  Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kebebasannya  dalam  berserikat,  berkumpul  dan menyampaikan pendapat.
Kelahiran  UU  No.  17  Tahun  2013  justru menempatkan  Ormas  sebagai  subyek  agar  ormas lebih  mandiri,  berdaya  dan  berkontribusi  positif dalam  pembangunan  bangsa.  UU  ormas  adalah pengakuan  dari  negara  untuk  mereka.  UU  Ormas juga  merupakan  jawaban  negara  atas  kebutuhan publik  untuk  mengembangkan  kreativitas  dan apresiasinya  terhadap  keberadaan  Ormas.  UU Ormastidak untuk membatasi tapi mengatur.
Agar  implementasi  UU  Ormas  dapat  segera dilaksanakan,  maka  Pemerintah  menerbitkan  enam Peraturan Pemerintah (PP) PP  terkait UU Organisasi Kemasyarakatan  (Ormas).  Adapun  tiga   PP  yang sudah siap antara lain adalah PP Pendaftaran Ormas, PP Pemberdayaan dan PP Tata Cara Penyelenggaran Izin  Operasional  Ormas.  Ketiga  PP  akan  diterbikan sekaligus  dalam  waktu  dekat.  Pemerintah  sudah melakukan  persiapan.  Hal  itu  dikemukakan  oleh kata  Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  Tanribali  Lamo  dalam  diskusi Sosialisasi UU Ormas bersama mantan  Wakil Ketua Pansus  RUU  Ormas,  Deding  Ishak  (F-PG),  Dirjen Perundang-Undanga  Kemenkum-HAM,  Wahidudin Adam  dan   Direktur  Sosial  Budaya  Organisasi Internasional Negara Berkembang, Dirjen Multilateral  Kemenlu  Arko  Hananto  B,   di  Jakarta, Selasa,  (23/7/2013).  Menurut  Dirjen  Kesbangpol, sekitar   tiga   PP  lainnya  masih  dalam  kajian,  antara lain   PP  soal  Sistem  Informasi,  PP  Tata  Cara Pengawasan dan PP Penjatuhan Sanksi.
Menurut  Dirjen  Kesbangpol,  ada  sejumlah perbedaan  mencolok  antara  UU  No  88  Tahun  1985 pada  jaman  Orba  dengan  UU  Ormas  yang  baru  saja disahkan. Pada UU ormas lama, lebih kental dengan kata  pembinaan.  Dimana  aspek  pembinaan  ini  lebih bernuansa  intervensi  pemerintah.  Sedangkan  UU Ormas  baru  ini,  asasnya  hampir  sama  dengan  partai politik  dan  pemerintah  tak  bisa  melakukan intervensi.
Sementara  itu,  mantan  Wakil  Ketua  Pansus RUU  Ormas,  Deding  Ishak  mengakui,   UU  Ormas yang  baru  disahkan  ini  lebih  maju  dibandingkan dengan  UU  Ormas  yang  lama,  yakni  UU  No.  8 Tahun 1985.Era reformasi secara langsung menunjukkan kelemahan UU No. 8 Tahun 1985 dan karena  itu  dipandang  penting  untuk  direvisi.  Ada beberapa  kelemahan  UU  tersebut  yang  menjadi alasan  kenapa  penting  untuk  dilakukan  revisi,  yaitu sebagai berikut:
Pertama , adanya perubahan paradigma dalam mengelola  negara,  dari  orientasi elit  political  base berubah tekanan ke community base . Akibatnya, UU No.  8  Tahun  1985  yang  disusun  dengan  paradigma sentralistik tak lagi cocok dengan model pemerintahan  yang  cenderung  desentralistis.  Begitu juga,  nuansa  kontrol  dan  pengendalian  Ormas  yang sangat kental dalam UU No. 8 Tahun 1985 tentu juga tak  lagi  relevan  dengan  spirit  pemberdayaan  dan kemitraan  kritis  antara  Pemerintah  dan  Ormas  yang menjadi tuntutan reformasi. Dan, gaya pemerintahan yang  otoritarianis  dan  represif  model  Orde  Baru  tak lagi  memiliki  tempat  dalam  iklim  demokrasi  yang menjadi  syarat  utama  pengelolaan  pemerintahan  di zaman Orde Reformasi ini.
Kedua ,  reformasi  menuntut  pengelolaan negara  berdasarkan  prinsip-prinsip  akuntabilitas, partisipatif dan transparansi. Nilai-nilai ini bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  pengaturan
Ormas  yang  tertuang  dalam  isi  UU  No.  8  Tahun 1985.
Ketiga ,  peran  Ormas  sebagai social  capital dalam pengembangan civil society tidak lagi sekadar sebagai  alat  untuk  melegitimasi  kebijakan-kebijakan pemerintah  seperti  yang  terjadi  dulu.  Tidak  lagi hanya sebatas ―tukang stempel‖ kebijakan pemerintah.
Keempat, perlu  melakukan  harmonisasi  dan sinkronisasi  dengan  UU  lain,  khususnya  UU  yang lahir  di  era  reformasi,  agar  langgam  gerak  Ormas seirama  dengan  pembangunan  demokrasi  secara menyeluruh.  Dan,  sejalan  dengan  hal  ini,  dinamika Ormas  saat  ini  memang  memerlukan  bentuk  hukum baru  sebagai  landasan  untuk  menjalankan  perannya bagi pembangunan masyarakat.
Dalam  UU  Ormas  yang  baru,  Pancasila dijadikan sebagai ideologi.  Sehingga Pancasila tidak ditafsirkan  secara  sepihak,  makanya  kita  sepakat dengan empat  pilar. Menurut Deding, UU Ormas ini tidak  anti  demokrasi,  karena  itu  sama  sekali  tidak memberikan  ruang  terhadap  pemerintah  untuk melakukan  intervensi.  Karenanya  ada  beberapa  ayat dan  pasal  yang  sempat  dihilangkan,  sehingga  UU Ormas  yang  baru  sangat  berbeda  jauh  dengan  UU No.  8  Tahun  1985.  Perubahan  yang  signifikan  pada UU  Ormas  yang  baru  memang  untuk  menjawab berbagai  kecemasan  dan  kekhawatiran  yang  terjadi di  masyarakat.  Hal  ini  terkait  dengan  penolakan masyarakat  sipil.  Dalam  hal  ini,  ormas  dimasukan sebagai  objek.  Jadi  masyarakat  takut,  bahwa pemerintah masih bisa bertindak secara otoriter.Yang jelas, dengan pengesahan UU ormas ini,  maka tugas DPR  sudah  selesai.  Tinggal   bagaimana  melakukan langkah-langkah untuk sosialisasi ke masyarakat.
Secara lebih rinci, menurut Dirjen Kesbangpol  Kementerian  Dalam  Negeri,  beberapa perubahan  mendasar  dalam  Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2013 antara lain adalah:
1)  Asas  Ormas,  tidak  lagi  menempatkan  Pancasila sebagai satu-satunya asas (asas tunggal).
2)  Adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam memberikan pelayanan ormas. Adanya kemudahan dengan menyediakan pilihan layanan kepada Ormas, yaitu untuk ormas yang berbadan hukum  (yayasan  dan  perkumpulan)  oleh  Menteri Hukum  dan  HAM,  sedangkan  yang  tidak berbadan  hukum  oleh  Menteri  Dalam  Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup  ormas.  Untuk  ormas  yang  didirikan warga negara asing dan badan hukum asing harus mendapat  ijin  prinsip  dari  Kementerian  Luar Negeri dan ijin operasional dari Kementerian/Lembaga.
3)  Mendorong tata kelola keuangan ormas dilakukan secara transparan dan akuntabel.
4)  Pemberdayaan  dilakukan  dengan  menciptakan iklim  dan  suasana  yang  memungkinkan  ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, menguatkan kapasitas kelembagaan, dan
meningkatkan kualitas sumberdaya ormas. Pemberdayaan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan mendorong kemandirian  ormas.  Pemberdayaan  tidak  saja dilakukan oleh pemerintah dan pemda tetapi bisa melalui  partisipasi  swasta  maupun  masyarakat luas.
5)  Pengaturan hak, kewajiban dan larangan diperlukan  untuk  memberi  batasan  apa  yang boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  oleh  Ormas diruang  publik.  Larangan  dibuat  semata-mata untuk  menciptakan  tertib  sosial,  melindungi kepentingan  publik,  melindungi  hak  asasi  warga masyarakat  lainnya  serta  menjaga  keutuhan  dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
6)  Adanya mekanisme penyelesaian sengketa Ormas baik  dilakukan  secara  internal,  melalui  mediasi pemerintah maupun melalui pengadilan.
7)  Pemberian sanksi tidak lagi menjadi kewenangan subyektif  pemerintah.  Pembubaran  terhadap ormas  berbadan  hukum  hanya  dapat  dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan  hukum  tetap,  sedangkan  sanksi pencabutan  Surat  Keterangan  Terdaftar  bagi ormas  yang  tidak  berbadan  hukum  harus mendapat fatwa dari Mahkamah Agung.
8)  UU  Ormas  ini  juga  sangat  memperhatikan  aspek sejarah,  dengan  memberikan  pengakuan  dan penghormatan sebagai aset bangsa kepada ormas- ormas  yang  telah  lahir  sebelum  kemerdekaan  17 Agustus  1945,  sebagai  wadah  perjuangan  dan pergerakan masyarakat yang konsisten mengawal perjalanan bangsa dan negara hingga saat ini.
Dengan  telah  diundangkannya  UU  Ormas tersebut,  maka  Kemendagri  harus  siap  untuk menerapkan  UU  Ormas.  Hal  ini  karena  kebutuhan masyarakat  terhadap  keberadaan  UU  tersebut  dinilai cukup tinggi. Tokoh Ormas Nasional Sekjen Pemuda Panca Marga Ishak Tan mengatakan mendukung UU Ormas  yang  dibuat  pemerintah.  Alasannya  UU  ini tak  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Kalau  kita membandingkan  UU  No.  8/1985  banyak  sekali kemajuan  yang  diakomodir  UU  Ormas.  Misalnya dalam  asas  ormas.  Kalau  dulu  kan  harus  sesuai dengan  Pancasila  dan  UUD,  tetapi  sekarang  asalkan tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut. Hal itu dinyatakan  Ishak  dalam  perbincangan  daerah  Bicara KBR68H dan Tempo TV (16/10). Adanya syarat dan ketentuan  sampai  sanksi  diduga  menjadi  penyebab UU  Ormas  digugat  oleh  beberapa  ormas.  Namun, bagi  Ishak,  pihaknya  tak  punya  alasan  untuk menolak  hadirnya  UU  tersebut.  Pemuda  Panca Marga  juga  bakal  terus  memberikan  dukungan dengan  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  dalam setiap kegiatan yang dilakukan ormasnya. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa hak setiap ormas  di  ruang  publik  perlu  di  batasi.  Hal  tersebut pun sudah di atur dalam UUD 1945. Oleh karena itu, adanya  ancaman  pidana,  sanksi  ataupun   syarat
dalam  UU  Ormas  tidak  perlu  ditakutkan  oleh  setiap ormas. Selama ormas tersebut tak melanggar.
2. Ketentuan-ketentuan  pada  UU  Ormas  yang implementasinya perlu pengawasan
Meskipun  dalam  UU  No.  17  Tahun  2013 tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  secara  eksplisit pengawasan  Ormas  hanya  tertuang  pada  pasal  53 hingga pasal 56, namun bila diamati lebih mendalam sebenarnya terdapat beberapa pasal yang secara tidak langsung  mengandung  ketentuan-ketentuan  yang membuat keberadaan ormas dan kegiatan- kegiatannya tidak terlepas dari pengawasan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini  agar  ormas  yang  ada  benar-benar  dapat menjalankan perannya secara efektif dalam ikut serta membangun  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Beberapa  ketentuan yang dimaksud diantaranya adalah:

## Azas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila.
Pada  Pasal  2  dinyatakan  bahwa  asas  Ormas  tidak bertentangan  dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Persyaratan  Ormas  dan  Kewajiban  Ormas  untuk Mendaftarkan Diri.
Menurut  Pasal  12  badan  hukum  perkumpulan didirikan  dengan  memenuhi  persyaratan:  a)  akta pendirian  yang  dikeluarkan  oleh  notaris  yang memuat  AD  dan  ART;  b)  program  kerja;  c)  sumber pendanaan;  d)  surat  keterangan  domisili;  e)  nomor pokok  wajib  pajak  atas  nama  perkumpulan;  f)  surat pernyataan bukan merupakan organisasi sayap partai politik;  dan  g)  surat  pernyataan  tidak  sedang  dalam sengketa  kepengurusan  atau  dalam  perkara  di pengadilan.  Pengesahan  sebagai  badan  hukum perkumpulan  oleh  menteri  yang  tugas  dan  tanggung jawabnya  di  bidang  hukum  dan  hak  asasi  manusia. Pengesahan  sebagai  badan  hukum  perkumpulan dilakukan  setelah  meminta  pertimbangan  dari instansi terkait.
Pada  Pasal  15  dinyarakan  bahwa:  (1)  Ormas berbadan  hukum  dinyatakan  terdaftar  setelah mendapatkan pengesahan badan hukum; (2) Pendaftaran  Ormas  berbadan  hukum  dilakukan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;  (3)  Dalam  hal  telah  memperoleh  status badan  hukum,  Ormas  tidak  memerlukan  surat keterangan terdaftar.
Pada  Pasal  16  dinyatakan  bahwa:  (1) Pendaftaran  Ormas  yang  tidak  berbadan  hukum dilakukan  dengan  pemberian  surat  keterangan terdaftar; (2) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum  dilakukan  dengan  memenuhi  persyaratan:  a. akta  pendirian  yang  dikeluarkan  oleh  notaris  yang memuat AD atau AD dan ART; b. program kerja; c. susunan  pengurus;  d.  surat  keterangan  domisili;  e. nomor  pokok  wajib  pajak  atas  nama  Ormas;  f.  surat pernyataan  tidak  dalam  sengketa  kepengurusan  atau
tidak  dalam  perkara  di  pengadilan;  dan  g.  surat pernyataan  kesanggupan  melaporkan  kegiatan;  (3) Surat keterangan terdaftar diberikan oleh: a. Menteri bagi  Ormas  yang  memiliki  lingkup  nasional;  b. gubernur  bagi  Ormas  yang  memiliki  lingkup provinsi;  atau  c.  bupati/walikota  bagi  Ormas  yang memiliki lingkup kabupaten/kota.
Pada pasal 17 dinyatakan bahwa: (1) Menteri, gubernur,  atau  bupati/walikota  wajib  melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas)  hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya dokumen  pendaftaran;  (2)  Dalam  hal  dokumen permohonan  belum  lengkap  Menteri,  gubernur,  atau bupati/walikota  meminta  Ormas  pemohon  untuk melengkapinya  dalam  waktu  paling  lama  15  (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan  dokumen  permohonan;  (3)  Dalam hal  Ormas  lulus  verifikasi,  Menteri,  gubernur,  atau bupati/walikota memberikan surat keterangan terdaftar  dalam  jangka  waktu  paling  lama  7  (tujuh) hari kerja.
Pada  Pasal  18  dinyatakan  bahwa:  (1)  Dalam hal  Ormas  tidak  berbadan  hukum  yang  tidak memenuhi persyaratan untuk  diberi surat keterangan terdaftar  dilakukan  pendataan  sesuai  dengan  alamat dan  domisili;  (2)  Pendataan  Ormas  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  camat  atau sebutan  lain;  (3)  Pendataan  Ormas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nama dan alamat organisasi;  b.  nama  pendiri;  c.  tujuan  dan  kegiatan; dan d. susunan pengurus.
Dengan  aturan-auran  tersebut  maka  semua bentuk  kegiatan  berserikat  dan  berkumpul  berada  di bawah kontrol Pemerintah, dalam hal ini Kesbangpol Kemendagri. UU  ini  membawa  semua  Organisasi baik  berbadan  hukum  (yayasan  dan  perkumpulan) atau  tidak  berbadan  hukum,  dengan  semua ragamnya,  berada  dalam  kontrol  dan  pengawasan pemerintah (Kesbangpol Kemendagri).

## Kewajiban Ormas
Pada  Pasal  21  dinyatakan  bahwa  Ormas berkewajiban:  a.  melaksanakan  kegiatan  sesuai dengan  tujuan  organisasi;  b.  menjaga  persatuan  dan kesatuan  bangsa  serta  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia;  c.  memelihara  nilai  agama, budaya,  moral,  etika,  dan  norma  kesusilaan  serta memberikan  manfaat  untuk  masyarakat;  d.  menjaga ketertiban  umum  dan  terciptanya  kedamaian  dalam masyarakat;  e.  melakukan  pengelolaan  keuangan secara transparan dan akuntabel; dan f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

## Keuangan ormas
UU  Ormas  juga  mengatur  tentang  keuangan ormas  dan  mewajibkan  ormas  membuat  laporan keuangan  ke  publik  dan  sumber  pendanaannya  dari mana,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  37  dan  38. Pada  Pasal  37  dinyatakan  bahwa  Keuangan  Ormas dapat bersumber dari:a.Iuran
anggota;b.Bantuan/sumbangan masyarakat;c.Hasil usaha  Ormas;d.Bantuan/sumbangandari  orang  asing atau lembaga asing;e.Kegiatan lain yang sah menurut hukum;  dan/atauf.Anggaran  pendapatan  belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah. Keuangan  ormas  harus  dikelola  secara  transparan dan  akuntabel.Dalam  hal  melaksanakan  pengelolaan keuangannya,  Ormas  menggunakan  rekening  bank nasional.
Pasal 38 menyatakan bahwa dalam hal ormas menghimpun  dan  mengelola  dana  iuran  anggota, Ormas  wajib  membuat  laporan  pertanggungjawaban keuangan  sesuai  dengan  standar  akuntansi  secara umum  atau  sesuai  dengan  AD  dan/atau  ART.Dalam hal ormas menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat, ormas wajib mengumumkan  laporan  keuangan  kepada  publik secara berkala.Sumber keuangan ormas dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  Perundang- undangan.

## Ormas Asing
Pada  Pasal  44  dinyatakan  bahwa  Ormas badan  hukum  yayasan  asing  atau  sebutan  lain  ajib memiliki izin Pemerintah. Izin Pemerintah dimaksud berupa:  a.  izin  prinsip;  dan  b.  izin  operasional.  Izin prinsip diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang luar  negeri  setelah  memperoleh  pertimbangan  tim perizinan. Sedangkan izin operasional diberikan oleh Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 45 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin prinsip, ormas harus memenuhi persyaratan paling sedikit: a. ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dari  negara  yang  memiliki  hubungan  diplomatik dengan  Indonesia;  dan  b.  memiliki  asas,  tujuan,  dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba. Izin prinsip diberikan  untuk  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga) tahun  dan  dapat  diperpanjang.  Perpanjangan  izin prinsip diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin prinsip berakhir.
Pada  pasal  Pasal  46  dinyatakan  bahwa  izin operasional bagi ormas hanya dapat diberikan setelah ormas mendapatkan izin prinsip. Untuk memperoleh izin  operasional,  ormas  harus  memiliki  perjanjian tertulis  dengan  Pemerintah  sesuai  dengan  bidang kegiatannya.  Izin  operasional  diberikan  tidak melebihi  jangka  waktu  izin  prinsip  dan  dapat diperpanjang. Perpanjangan izin operasional diajukan  paling  lambat  3  (tiga)  bulan  sebelum  izin operasional tersebut berakhir.
Pada Pasal 48 diatur bahwa dalam melaksanakan  kegiatannya,  ormas  asing  wajib bermitra  dengan  Pemerintah  dan  Ormas  yang didirikan  oleh  warga  negara  Indonesia  atas  izin Pemerintah.  Pada  Pasal  49  disebutkan  bahwa pembentukan tim perizinan sebagaimana dikoordinasikan oleh menteri yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang luar negeri.
Ormas  asing  juga  mempunyai  kewajiban  dan larangan.  Pada  Pasal  51  dinyatakan  bahwa  Ormas yang didirikan oleh warga negara asing berkewajiban:  a.  menghormati  kedaulatan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia;  b.  tunduk  dan  patuh pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  c. menghormati  dan  menghargai  nilai-nilai  agama  dan adat  budaya  yang  berlaku  dalam  masyarakat Indonesia; d. memberikan manfaat kepada masyarakat,  bangsa,  dan  negara  Indonesia;  e. mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan  dana;  dan  f.  membuat  laporan  kegiatan berkala  kepada  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia.
Sedangkan  mengenai  larangan,  Pasal  52 menyebutkan  bahwa  Ormas  yang  didirikan  oleh warga  negara  asing  dilarang:  a.  melakukan  kegiatan yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan; b. mengganggu kestabilan dan keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  c. melakukan kegiatan intelijen; d. melakukan kegiatan politik;  e.  melakukan  kegiatan  yang  mengganggu hubungan  diplomatik;  f.  melakukan  kegiatan  yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi; g. menggalang dana dari masyarakat Indonesia; dan h. menggunakan  sarana  dan  prasarana  instansi  atau lembaga pemerintahan.

## Larangan-larangan terhadap Ormas
UU  No.  17  Tahun  2013  juga  mengatur tentang  larangan-larangan  terhadap  Ormas.  Pasal  59 menyebutkan  bahwa  Ormas  dilarang  untuk:  a. menggunakan  bendera  atau  lambang  yang  sama dengan  bendera  atau  lambang  negara  Republik Indonesia  menjadi  bendera  atau  lambang  Ormas;  b. menggunakan  nama,  lambang,  bendera,  atau  atribut yang  sama  dengan  nama,  lambang,  bendera,  atau atribut  lembaga  pemerintahan;  c.  menggunakan dengan  tanpa  izin  nama,  lambang,  bendera  negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang,  atau  bendera  Ormas;  d.  menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya  dengan  nama,  lambang,  bendera, atau  simbol  organisasi  gerakan  separatis  atau organisasi  terlarang;  atau  e.  menggunakan  nama, lambang,  bendera,  atau  tanda  gambar  yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya  dengan  nama,  lambang,  bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
Selain  itu,  Ormas  dilarang  untuk:  a. melakukan  tindakan  permusuhan  terhadap  suku, agama, ras, atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan,  penistaan,  atau  penodaan  terhadap agama  yang  dianut  di  Indonesia;  c.  melakukan kegiatan  separatis  yang  mengancam  kedaulatan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  d.  melakukan
tindakan  kekerasan,  mengganggu  ketenteraman  dan ketertiban  umum,  atau  merusak  fasilitas  umum  dan fasilitas  sosial;  atau  e.  melakukan  kegiatan  yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ormas  juga  dilarang:  a.  menerima  dari  atau memberikan  kepada  pihak  mana  pun  sumbangan dalam  bentuk  apa  pun  yang  bertentangan  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  atau  b. mengumpulkan dana untuk partai politik. Ormas juga dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan  ajaran  atau  paham  yang  bertentangan dengan Pancasila.
Maraknya  Ormas  yang  bermunculan  dan menjadi  momok  baru  premanisme  terorganisir  di Jakarta.Oleh  karena  itu  aktivis  lingkungan  Hasnaeni mengatakan bahwa keberadaan ormas masih dibutuhkan  dimasyarakat,  tapi  harus  dilakukan pengawasan dan ketegasan dalam pembinaan. Ormas masih dibutuhkan, namun harus dikondisikan, jangan jadi  premanisme,  bila  ada  salah  satu  ormas  yang melakukan  tindakan  premanisme,  hal  itu  karena kurangnya  pengawasan  dan  binaan  terhadap  ormas tersebut oleh pemerintah daerah. Hal itu dikemukakan  oleh  Hasnaeni  saat  dihubungi  itoday, Kamis  (1/12/2013).  Hasnaeni  beranggapan  bahwa keberadaan ormas-ormas di DKI Jakarta masih perlu pembinaan  dan  pengawasan,  agar  keberadaannya menjadi  bagian  yang  bermanfaat  dimasyarakat. Menurut Hasnaeni, Pemerintah daerah harus membenahi sistem pengawasan terhadap ormas yang ada  dan  ketegasan  dalam  melakukan  penindakan untuk  menghindari  bentuk-bentuk  premanisme. Sistem  pengawasan  yang  harus  dibenahi  dan  perlu ketegasan.
Terdapat berbagai bentuk pengawasan terhadap  Ormas  sebagaimana  yang  terdapat  dalam UU No. 17 Tahun 2013. Secara eksplisit, pada Pasal 53  dinyatakan  bahwa:  (1)  Untuk  meningkatkan kinerja  dan  akuntabilitas  Ormas  atau  ormas  yang didirikan  oleh  warga  negara  asing  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  43  ayat  (2)  dilakukan pengawasan  internal  dan  eksternal;  (2)  Pengawasan internal  terhadap  Ormas  atau  ormas  yang  didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan  sesuai  dengan  mekanisme organisasi  yang  diatur  dalam  AD/ART;  (3) Pengawasan  eksternal  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan  oleh  masyarakat,  Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada  Pasal 54  dinyatakan  bahwa:  (1)  Untuk  menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas, setiap Ormas atau  ormas  yang  didirikan  oleh  warga  negara  asing sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  43  ayat  (2) memiliki  pengawas  internal;  (2)  Pengawas  internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menegakkan  kode  etik  organisasi  dan  memutuskan pemberian  sanksi  dalam  internal  organisasi;  (3) Tugas dan kewenangan pengawas internal sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dalam
AD  dan  ART  atau  peraturan  organisasi.  Bentuk- bentuk  pengawasan  diatur  dalam  Pasal  55  yang menyatakan  bahwa:  (1)  Bentuk  pengawasan  oleh masyarakat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  53 ayat  (3)  dapat  berupa  pengaduan;  (2)  Pengaduan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disampaikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Sedangkan  pada  Pasal  56  dinyatakan  bahwa Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pengawasan  oleh masyarakat, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap  Ormas  atau  ormas  yang  didirikan  oleh warga  negara  asing  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  53  sampai  dengan  Pasal  55  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah.Sementara  pada  Pasal  58 disebutkan pula bahwa bentuk pengawasan
Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  54  ayat  (3) berupa pemantauan dan evaluasi.
Salah  satu  bagian  penting  dari  pengawasan Ormas adalah menyangkut proses pembekuan ormas- ormas  yang  dianggap  radikal.  Pengawasan  dan penindakan terhadap ormas radikal sebelum diundangkannya UU No. 17 Tahun 2013 didasarkan pada  UU  No.  8  Tahun  1985  dan  Peraturan Pemerintah  No.  18  Tahun  1985.  Akan  tapi, pengalaman  menunjukkan  bahwa  peraturan  tersebut dirasakan  kurang  pas  karena  terlalu  lambat  dan berbelit.  Berdasarkan  aturan  tersebut  ormas  yang melakukan pelanggaran harus ditegur dulu sebanyak dua kali. Jika masih melanggar akan dibekukan. Jika tetap melanggar, baru dibubarkan.Pembubaran ormas pun  harus  melalui  fatwa  Mahkamah  Agung.  Jika pembubaran  diusulkan  pemerintah  daerah,  harus dengan persetujuan  menteri dalam  negeri. Proses ini kemudian  menjadi  persoalan,jika  ormas  sekarang melakukan  kesalahan,  lalu  besok  tidak  melakukan lagi,  menjadi  sulit  untuk  diambil  tindakan.  Hal  ini yang  menyebabkan  masyarakat  merasa  pemerintah tidak  berbuat  apa-apa  dengan  adanya  ormas-ormas radikal yang ada saat ini. Sebabnya, peraturan hukum untuk  penindakan  ormas  itu  memang  lambat  dan terlalu panjang. Padahal peraturan hukum itulah yang menjadi  pegangan  pemerintah.  Dengan  adanya  UU No.  17  Tahun  2013  maka  memperpendek  proses tersebut  dipersingkat.  UU  Ormas  juga  mengatur ormas-ormas  yang  tidak  terdaftar,  karena  pada  UU sebelumnya tidak mengatur tindakan terhadap ormas yang  tidak  terdaftar,  sehingga  jika  ada  ormas semacam  ini  bertindak  radikal,  pemerintah  tak  bisa berbuat apa-apa.
Hal-hal  yang  perlu  diatur  dalam  Rancangan Peraturan  Pemerintah  Tentang  Pengawasan Ormas
Berdasarkan deskripsi dan pembahasan sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  maka  dalam rangka  mengimplementasikan  pasal  53  hingga  pasal 56  UU  No.  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan, maka rancangan peraturan
pemerintah  tentang  pengawasan  Ormas  perlu mengatur berbagai hal.
Pertama , konsideran, yakni bagian menimbang  dan  mengingat.  Bagian  menimbang berisi pertimbangan diperlukannya peraturan pemerintah  tentang  pengawasan  Ormas,  sedangkan bagian  mengingat  berisi  ketentuan  perundang- undangan  yang  menjadi  acuan  dalam  penyusunan peraturan pemerintah tentang pengawasan Ormas.
Kedua, ketentuan umum, yang memuat tentang  pengertian  atau  definisi  umum  mengenai istilah  yang  digunakan  dalam  Rancangan  Peraturan Pemerintah. Rumusan pengertian atau definisi istilah yang  digunakan  mengacu  pada  rumusan  pengertian yang digunakan oleh UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi  Kemasyarakatan.  Beberapa  definisi  yang diperlukan  diantaranya  adalah  definisi  tentang organisasi kemasyarakatan, pengawasan, pengawasan internal, dan pengawasan eksternal.
Ketiga, substansi  pengawasan  Ormas  oleh pemerintah.  Bagian  ini  berisi  aturan  yang  rinci mengenai tujuan, bentuk-bentuk, tata cara pengawasan,  maupun  bentuk-bentuk  sanksi  yang bisa diberikan oleh pemerintah terhadap Ormas. Pada bagian ini perlu diatur: a) tujuan pengawasan Ormas, yakni  untuk  menjamin  terlaksananya  fungsi  dan tujuan Ormas; b) pengawasan internal dan pengawasan  eksternal,  yakni  bahwa  setiap  Ormas harus  memiliki  lembaga  pengawas  internal  maupun eksternal.
Lembaga  pengawas  internal  berfungsi  untuk menegakkan  kode  etik  organisasi  dan  memutuskan pemberian  sanksi  dalam  internal  Ormas.  Tugas  dan kewenangan  lembaga  pengawas  tersebut  diatur dalam  AD  dan  ART  atau  peraturan  organisasi. Selanjutnya,  dalam  rangka  pengawasan  eksternal, untuk  meningkatkan  akuntabilitas  organisasi,  Ormas wajib membuat laporan kegiatan dan keuangan yang terbuka  untuk  publik.  Untuk  itu  perlu  diatur pedoman maupun tata cara pembuatan laporannya.
Dalam  hal  pengawasan  terhadap  Ormas, masyarakat  berhak  menyampaikan  dukungan  atau keberatan terhadap keberadaan atau aktivitas Ormas. Dukungan  antara  lain  dapat  berupa  pemberian penghargaan,  program,  bantuan  dana,  dan  dukungan operasional organisasi. Sedangkan, keberatan diajukan  masyarakat  kepada  Pemerintah  atau Pemerintah  Daerah  sesuai  tingkatan.  Dalam  hal terdapat pengajuan keberatan tersebut, maka Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah  mengupayakan penyelesaian  keberatan  melalui  mekanisme  mediasi dan konsiliasi.Bentuk-bentuk serta tata cara dukungan  maupun  keberatan  dari  masyarakat tersebut perlu diatur lebih lanjut secara lebih detil.
Keempat, penutup.  Bagian  ini  mengatur tentang  waktu  pemberlakuan  peraturan  pemerintah dan tentangpemberlakuan peraturan pemerintah sejak tanggal diundangkan, serta agarsetiap orang
mengetahui  maka  peraturan  pemerintah  dapat ditempatkan  di  dalam  Lembaran  Negara  Republik Indonesia.

## KESIMPULAN
Bahwa  di  satu  sisi  keberadaan  ormas memberikan  kontribusi  yang  tidak  kecil  dalam pembangunan,  namun  di  sisi  lain  masih  banyaknya organisasi  masyarakat  yang  bertindak  anarkis  dan menganggu dalam lingkungan masyarakat, akibatnya masyarakat  menjadi  merasa  terancam  dan  tidak aman.  Implementasi  UU  Ormas  secara  efektif  di lapangan  tidak  dapat  ditunda  lagi.  Untuk  itu  seluruh ketentuan  operasional  dalam  rangka  implementasi UU  Ormas  harus  sudah  tersedia.Hal-hal  substansial yang  perlu  diatur  dalam  pengawasan  ormas  adalah aturan-aturan  yang  rinci  mengenai  tujuan,  bentuk- bentuk,  tata  cara  pengawasan,  maupun  bentuk- bentuk  sanksi  yang  bisa  diberikan  oleh  pemerintah terhadap Ormas.
Pemerintah  perlu  memberikan  tindakan  tegas kepada organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan anarkis dan menganggu keamanan  dan  ketertiban  umum.  Salah  satu  aturan operasional  yang  diperlukan  adalah  peraturan pemerintah  tentang  pengawasan  ormas.  Adapun Substansi  peraturan  pemerintah  tentang  pengawasan ormas  perlu  mengatur  berbagai  aspek  pengawasan ormas  secara  lebih  operasional  sebagaimana  telah diatur  dalam  pasal  53  hingga  56  UU  Ormas.Hal-hal yang perlu di atur dalam pengawasan ormas adalah : a) tujuan pengawasan Ormas, yakni untuk menjamin terlaksananya fungsi  dan  tujuan  Ormas;  b) pengawasan  internal  dan  pengawasan  eksternal, yakni  bahwa  setiap  Ormas  harus  memiliki  lembaga pengawas internal maupun eksternal.

## Daftar Pustaka
Adi  Suryadi  Culla,  2006,  Rekontruksi  Civil  Society Wacana  dan  Aksi  Ornop  di  Indonesia,  Jakarta: Pustaka LP3ES.
Badan  Legislasi  DPR  RI,  2013,  Naskah  Akademik Undang-undang  Organisasi  Kemasyarakatan. Kalyanamitra, Catatan Media, Juli 2013.
Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Masyarakat  (ELSAM), 2013,  Catatan  Kelemahan  Pasal-pasal  Dalam RUU Ormas.
Siagian,  Sondang  P.  1995.  Teori  Pengembangan Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Jeirry Sumampow, Peran Ormas dan Pentingnya Revisi UU  No.  8  Tahun  1945  tentang  Ormas,  Civis Vol. 3 No. 1 Jul 2011.
Jimly  Assdidiqie,  Mengatur  Kebebasan  Berserikat Dalam
Undang-Undang,
http://www.jimlyschool.com/read/analisis/274/ mengatur-kebebasan-berserikat-dalam undangundang UU No. 17 Tahun  2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan http://faizmiftah.blogspot.com/2011/11/tugas- ormas.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masya rakat http://news.detik.com/read/2010/12/10/055843/1514950 /10/pengawasan-pemprov-dki-terhadap-ormas-dinilai- lemah?nd992203605 http://syahminan.blogspot.com/2013/06/pengawasan- terhadap-ormas-dal-lsm-di.html http://www.bidikkasus.com/uu-no-17-tahun-2013- ormas-anarkis-dibekukan/ http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5321da4723 79e/uu-ormas-mulai-memakan-korban http://www.jpnn.com/read/2013/10/25/197447/Ormas- Harus-Punya-Mekanisme-Pengawasan-Internal- http://www.kesbangpolbulukumba.info/berita- sambutan--dirjen-kesbangpol------pada-----pertemuan-- sosialisasi-undangundang--nomor-17-tahun-2013-.html http://mediabanten.com/content/kesbangpol-perketat- pengawasan-ormas http://www.merdeka.com/jakarta/fbr-pemuda-pancasila- saling-serang-di-kemayoran.html http://www.merdeka.com/peristiwa/bawa-golok-fbr- dan-pemuda-pancasila-bentrok-di-johar-baru.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/dua-ormas-di- depok-bentrok-satu-orang-kena-bacok.html http://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sita-banyak- senjata-tajam-dari-12-anggota-pp-yang-ditahan.html http://www.merdeka.com/peristiwa/bentrok-ormas-dan- lsm-di-karawang-2-mobil-dibakar-massa.html http://www.merdeka.com/peristiwa/rebutan-lahan- parkir-2-ormas-di-denpasar-terlibat-bentrok.html http://www.merdeka.com/peristiwa/diserbu-2- kelompok-ormas-sidang-pembunuhan-di-gianyar- ditunda.html http://www.merdeka.com/peristiwa/dua-ormas- bentrok- di-medan-2-orang-luka-14-diamankan.html http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/2981665 _4215.html http://www.solopos.com/2012/07/06/pemerintah perketat-pengawasan-ormas-308985 http://www.suarapembaruan.com/home/pemerintah- siapkan-enam-pp-lengkapi-uu-ormas/38883 http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/03 /12/mjjl1w-pemerintah-harus-awasi-gerakan-setiap- ormas