## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Meisyahida Nur A, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4838
Page 98-111

## IMPLEMENTASI
REHABILITASI

## SOSIAL DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS SOSIAL KOTA SUKABUMI
Meisyahida Nur Asriansyah * , Rizki Hegia Sampurna, Dine Meigawati Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sukabumi

## Abstract
This study aims to determine basic social rehabilitation for persons with disabilities during the Covid-19 pandemic carried out by the Sukabumi City Social Service. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach consisting of 5 informants who are divided into two groups of policy implementing informants and policy implementing target informants,  data  collection  techniques  using  observation,  interviews,  and  documentation techniques,  then  data  analysis  using  flow  models,  and  data  validation  using  source triangulation  and  technique  triangulation.  The  results  of  this  study  indicate  that  the implementation  of  basic  social  services  for  people  with  disabilities  during  the  Covid-19 pandemic carried out by the Sukabumi City Social Service was not optimal because of the budget refocusing which prioritized basic rehabilitation on fulfilling basic needs consisting of providing food and providing clothing. , as well as access to health services, which include facilitating persons with disabilities to get vaccinated with a total of 103 vaccine recipients. The  total  number  of  people  with  disabilities  in  Sukabumi  city  who  received  basic  social rehabilitation  services  from  2019-2021  was  185  people.  Furthermore,  judging  from  the dimensions of communication, disposition, employees have been carried out well, but from the  human  resource  dimension  the  Sukabumi  City  Social  Service  does  not  yet  have  a Disability Assistance Social Worker (TKSPD).

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang  disabilitas  pada masa  pandemi  Covid-19  yang  dilakukan  oleh  Dinas Sosial  Kota  Sukabumi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif  terdiri  atas  5  informan  yang  dibagi  kedalam  dua kelompok informan pelaksana kebijakan dan informan target pelaksana kebijakan, teknik  pengambilan  data  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi,  kemudian  analisis  data  menggunakan  model  alir,  dan  validasi datanya  menggunakan  triangulasi  sumber  serta  triangulasi  teknik.  Hasil  dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyadang  disabilitas  pada  masa  pandemi  Covid-19  yang  dilakukan  oleh  Dinas Sosial  Kota  Sukabumi  belum  optimal  karena  adanya  refocusing  anggaran  yang menyebabkan  rehabilitasi  sosial  dasar  ini  lebih  memprioritaskan  pada  aspek pemenuhan  kebutuhan  dasar  yang  terdiri  atas  pemberian  permakanan  dan penyediaan  sandang,  serta  akses  pelayanan  kesehatan  yang  diantaranya  yaitu memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan vaksinasi dengan jumlah penerima  vaksin  yaitu  103  orang.  Total  jumlah  penyandang  disabilitas  yang mendapat layanan rehabilitasi sosial dasar di Kota Sukabumi dari tahun 2019-2021 yaitu  185  jiwa.  Selanjutnya,  apabila  dilihat  dari  dimensi  komunikasi,  disposisi, struktur birokrasi sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi apabila dilihat dari dimensi  sumber  daya  manusia  Dinas  Sosial  Kota  Sukabumi  belum  mempunyai Tenaga Kerja Sosial Pendamping Disabilitas (TKSPD).
Kata  Kunci: Penyandang  disabilitas.  rehabilitasi  sosial  dasar,  pandemi  Covid-19, Dinas Sosial Kota Sukabumi.
Keywords: Persons  with disabilities. basic social rehabilitation, pandemic
Covid-19,  Sukabumi  City Social Service.

## Article History:
Submission June 13 2022 Revision June 18 2022 Accepted June 20 2022 Published June 30 2022
*Corresponding author Email: meisyahida12@ummi.ac.id

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Meisyahida Nur A, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4838 Page 98-111

## PENDAHULUAN
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memberikan dampak negatif pada setiap aspek kehidupan baik itu dalam aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, terutama berdampak pada kehidupan sosial masyarakat yang pada hal ini khususnya terhadap penyandang  disabilitas.  Penyandang  disabilitas  termasuk  kedalam  kelompok  yang memiliki  kerentanan  lebih  tinggi  dua  kali  lipat  dari  individu  lainnya,  dikarenakan penyandang  disabilitas  memiliki  keterbatasan  dalam  menjalankan  fungsi  sosialnya, sehingga termasuk ke dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Selain itu, penyandang disabilitas masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang memuat 40% penduduk dengan status kesejahteraan sosial terendah (Detik News, 2022).  Menjadi  seorang  yang  berstatus  sebagai  penyandang  disabilitas  terkadang dianggap sebagai kelompok yang kurang produktif dan sering termarginalkan karena mengalami  kesulitan  serta  keterbatasan  dalam  mendapatkan  kesetaraan,  persamaan hak dan keadilan yang dianggap sebagai hal yang sangat krusial seperti dalam aspek kesehatan,  pendidikan,  serta  aksesibilitasnya  terhadap  sarana  dan  prasarana  dalam ruang publik (Dewi, 2015).
Berdasarkan data yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2018 di seluruh wilayah Indonesia, penyandang disabilitas paling banyak berada  di  Pulau  Jawa  mencapai  sekitar  57%,  terdiri  dari  Provinsi  Jawa  Barat  dengan persentase 17,07%, Provinsi Jawa Tengah 15,74%, dan Jawa Timur 15,41% (Hastuti et al., 2020).  Dari  seluruh  Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Jawa  Barat  pada  tahun  2018,  Kota Sukabumi menjadi salah satu daerah dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 707 jiwa dan berada pada urutan ke 4 terendah dari 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Terdapat  pebandingan  jumlah  persentase  penyandang  disabilitas  di  Kota  Sukabumi dilihat dari empat tahun kebelakang yaitu : pada tahun 2018 dengan persentase 21,18% dan jumlah 707 jiwa, tahun 2019 dengan persentase 22,46% dan jumlah 750 jiwa, tahun 2020 dengan persentase 22,46% dan jumlah 750 jiwa, serta pada tahun 2021 mencapai 33,90%  dengan  jumlah  1.131  jiwa  penyandang  disabilitas.  Berikut  dibawah  ini merupakan  data  grafik  perbandingan  persentase  penyandang  disabilitas  Kota Sukabumi pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021:

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Meisyahida Nur A, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4838
Page 98-111
Gambar 1 . Persentase Penyandang Disabilitas Kota Sukabumi (Sumber : Diolah dari Dinas Sosial Kota Sukabumi, Peneliti 2021)
Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas di Kota Sukabumi pada tahun 2019 mengalami kenaikan 1,28 % dari tahun 2018, sedangkan pada tahun 2020 jumlah penyandang disabilitas mengalami stagnansi, hal ini diakibatkan pandemi Covid-19  yang  menyebabkan  tidak  adanya  pemutakhiran  data  untuk  penyandang disabilitas  sehingga datanya masih memakai data tahun 2019. Lalu, pada tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu 11,44%.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  penyandang  disabilitas Pasal  4  Ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  terdapat  ragam  penyandang  disabilitas,  terdiri atas  :  penyandang  disabilitas  fisik,  penyandang  disabilitas  sensorik,  penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas intelektual. Dapat  diketahui bahwa di Kota  Sukabumi  pada  tahun  2021,  penyandang  disabilitas  fisik  berjumlah  226  jiwa, penyandang disabilitas sensorik 300 jiwa, penyandang disabilitas mental 425 jiwa, dan penyandang  disabilitas  intelektual  180  jiwa.  Berikut  dibawah  ini,  disajikan  diagram ragam penyandang disabilitas di Kota Sukabumi pada tahun 2021:
Gambar 2. Ragam Jumlah Penyandang Disabilitas 2021. Sumber : Diolah dari Dinas Sosial Kota Sukabumi, Peneliti 2021
21,18% 22,46% 22,46% 33,90% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 2018 2019 2020 2021
Persentase Penyandang Disabilitas Kota Sukabumi Tahun 2018,2019,2020,2021 226 300 425 180 0 100 200 300 400 500 Disabilitas Fisik Disabilitas Sensorik
Disabilitas Mental Disabilitas Intelektual

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Meisyahida Nur A, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4838 Page 98-111
Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan individu lainnya tanpa ada unsur diskriminasi, serta sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan  perlakuan  khusus  yang  dimaksudkan  sebagai  perlindungan  dari berbagai  kerentanan  yang  dialami  oleh  penyandang  disabilitas  (Ndaumanu,  2020). Sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang Penyandang  Disabilitas  Pasal  5  Ayat  1  menyebutkan  bahwa  penyandang  disabilitas memiliki hak : hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan,  pekerjaan,  kewirausahaan,  dan  koperasi,  kesehatan,  politik,  keagamaan, keolahragaan,    kebudayaan  dan  pariwisata,  kesejahteraan  sosial,  aksesibilitas, pelayanan  publik,  perlindungan  dari  bencana;  habilitasi  dan  rehabilitasi;  konsesi; pendataan;  hidup  secara  mandiri  dan  dilibatkan  dalam  masyarakat;  berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempapt dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
Dengan adanya hak yang perlu didapatkan oleh penyandang disabilitas maka Pemerintah  Daerah  khususnya  Kota  Sukabumi  perlu  memenuhi  hak  penyandang disabilitas. Hal ini tercantum dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018  yang  tercantum  pada  pasal  50  Ayat  1  dan  2  bahwa  pemerintah  daerah  wajib melakukan  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  untuk  penyandang  disabilitas. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam melakukan penyelenggaran kesejahteraan sosial, Dinas Sosial menjadi unsur pelaksana urusan  pemerintahan  di  bidang  sosial.  Salah  satu  langkah  awal  atau  cara  agar  dapat membantu  penyandang  disabilitas  dari  keterbelakangan,  keterpurukan,  serta memulihkan  fungsi  sosialnya    yaitu  dengan  adanya  program  rehabilitasi  sosial. Rehabilitasi sosial terdiri atas rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjut.
Berdasarkan penelusuran data sekunder awal, terdapat masalah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas pada masa  pandemi  Covid-19  di  Dinas  Sosial  Kota  Sukabumi  diantaranya  yaitu:  Pertama, penyandang  disabilitas  termasuk  kedalam  penduduk  yang  mempunyai  status kesejahteraan sosial terendah. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tahun 2019 jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DTKS sebanyak 884 jiwa dan pada tahun 2020 sebanyak 866 jiwa. Kedua , tidak adanya pemutakhiran data  jumlah  penyandang  disabilitas  pada  tahun  2020,  dikarenakan  adanya  pandemi Covid-19. Ketiga, belum optimalnya peran Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang berada  di  tingkat  desa/kelurahan  dalam  menangani  masalah  pemerlu  pelayanan kesejahteraan  sosial  (PPKS).  Puskesos  bertujuan  memudahkan  kelompok  rentan  dan miskin dalam melakukan pengaduan dan mempermudah masyarakat dalam menerima bantuan sosial. Namun pada kenyataannya dari total 33 kelurahan di Kota Sukabumi hanya  ada  4  kelurahan  saja  yang  sudah  membentuk  struktur  organisasi  Puskesos  di Kota Sukabumi.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Meisyahida Nur A, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4838 Page 98-111
Penelitian ini diawali dengan menelaah beberapa penelitian berdasarkan kajian literatur  yang  dianggap  relevan  dengan  penelitian  ini  dan  menjadikan  penelitian  ini berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  sehingga  dapat  menunjukkan  kebaharuan ilmiah. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fara Dhania Aulia, dkk pada tahun 2020 tentang “Peran Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid- 19 Bagi Penyandang Disabilitas” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pandemi bagi penyandang disabilitas yaitu perekonomian penyandang disabilitas  menjadi  terpuruk,  adanya  informasi  yang  terbatas  terkait  pencegahan penyebaran Covid-19 serta menjaga pola hidup sehat ditengah pandemi covid-19, dan jaminan  kesehatan  bagi  penyandang  disabilitas  yang  melakukan  isolasi  sosial  akan berdampak  buruk  pada  sistem  kekebalan  tubuh  mereka.  Selanjutnya  unuk  peran pemerintah  dalam  penanganan  pandemi  covid-19  bagi  disabilitas  yaitu  diberikan bantuan  melalui  program  keluarga  harapan,  pemerintah  juga  menyiapkan  bantuan keonomi  dan  lebih  diingkatkan  lagi  dalam  pelayanan  kesehatan  bagi  penyandang disabilitas,  serta  adanya  peran  pekerja  sosial  daam  memberi  dukungan  psikososial melalui pendampingan online kepada penyandang disabilitas (Aulia et al., 2020).
Sementara  itu,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yulia  Vawitrie  tentang Implementasi Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru pada tahun  2018  menunjukkan  bahwasannya  pelaksanaan  rehabilitasi  sosial  bagi penyandang  disabilitas  tidak  efektif,  Hal  ini  terbukti  dengan  masih  banyaknya penyandang  disabilitas  ini  yang  belum  mendapatkan  sosialisasi  rehabilitasi  dari pemerintah.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaannya  adalah  ada  sumber daya  yang  tidak  cukup  dan  kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  berkontribusi dalam proses pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat (Vawitrie, 2018).
Dengan  melihat  dan  mengamati  sumber  permasalahan  yang  ada  di  Kota Sukabumi, serta menelaah penelitian terdahulu sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di Kota Sukabumi dengan suatu kebaharuan atau fenomena  baru  yaitu  adanya  pandemi  Covid-19.  Selanjutnya,  tujuan  dari  adanya penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas  pada  masa  pandemi  Covid-19  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kota Sukabumi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskripstif,  sebagaimana  yang dijelaskan  oleh  Moleong,  (2018:6-11)  bahwa  penelitian  kualitatif  bermaksud  untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,  motivasi,  tindakan,  dll.,  secara  holistik,  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Meisyahida Nur A, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4838 Page 98-111
memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah.  Sedangkan  untuk  pendekatan  deskriptif merupakan data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka- angka.  Dari  penjelasan  tersebut  maka  yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini  yaitu mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas pada masa pandemi Covid-19 dengan lokus penelitian yaitu di Dinas Sosial Kota Sukabumi.
Selanjutnya,  dalam  menentukan  informan  penelitian  menggunakan  teknik snowball sampling , dengan informan kunci yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan  Sosial  Dinas  Sosial  Kota  Sukabumi.  Dengan  menggunakan  teknik snowball sampling yang  merupakan  teknik  pengambilan  non-  probabilitas,  maka  peneliti  dapat menambah informan sesuai dengan rekomendasi dari informan kunci, sehingga dalam penelitian  ini  dikelompokkan  menjadi  2  kelompok  informan  terdiri  dari  informan  I sebagai pelaksana kebijakan yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi, serta Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Dinas Sosial Kota Sukabumi. Sedangkan kelompok informan II sebagai target sasaran kebijakan terdiri atas Ketua Komunitas Disabilitas Kota Sukabumi, serta 2 orang penyandang disabilitas Kota Sukabumi yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar.
Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan  untuk  validasi  datanya  menggunakan  teknik  triangulasi,  sebagaimana dijelaskan  oleh  (Moleong,  2018:330-331)  triangulasi  adalah  teknik  pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2018:368) bahwa triangulasi merupakan cara untuk mengecek data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga, dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi  berdasarkan  sumber  dan  triangulasi  berdasarkan  teknik.    Serta,  analisis datanya menggunakan model alir yang dikembangkan oleh Milles & Huberman diawali dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/ verfikasi (Miles & A. Michael Huberman, 2014:16-19).

## HASIL DAN DISKUSI
Dalam  penelitian  ini  untuk  dapat  menganalis  suatu  kebijakan  dapat  terlaksana dengan baik atau tidak dilihat dari model teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yang menjelaskan bahwa implementasi setiap kebijakan merupakan sebuah proses dinamis yang meliputi interaksi  berbagai variabel, diantaranya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. (Edward III, 2003:12-14). Tahapan dalam suatu implementasi dimulai dengan adanya aturan, sehingga dalam penelitian ini dasar hukum dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018  tentang  Penghormatan,  Perlindungan,  dan  Pemenuhan  Hak  Penyandang Disabilitas pasal 50 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas dalam

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Meisyahida Nur A, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4838 Page 98-111
bentuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dengan  adanya  aturan  tersebut  lembaga/instansi  yang  memiliki  kewenangan  penuh sebagai pelaksana kebijakan yaitu Dinas Sosial Kota Sukabumi sebagai instansi/ lembaga yang berperan langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas  kewenangan  tersebut  tercantum  dalam  Peraturan  Wali  Kota  Nomor  111 Tahun  2021  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  Pokok,  Fungsi,  dan  Tata Kerja Dinas Sosial.
Selanjutnya, untuk menjalankan/melaksanakan program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas Dinas Sosial Kota Sukabumi berpedoman pada Peraturan Menteri  Sosial  Nomor  9  Tahun  2018  tentang  Standar  Teknis  Pelayanan  Dasar  Pada Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Sosial  di  Daerah  Provinsi  dan  di  Daerah Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Pasal 32 dan Pasal 34 yang menjelaskan bahwa terdapat standar jumlah dan kualitas barang/jasa yang harus diterima oleh penyandang disabilitas yaitu data dan pengaduan yang berarti layanan dengan tujuan untuk dapat diusulkan  dalam  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  dan  layanan  pengaduan yang  merupakan  sarana  untuk  menerima  dan  menindaklanjuti  informasi  berupa pengaduan,  keluhan  dan/atau  pertanyaan  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi  kebutuhan  dasarnya;  layanan  kedaruratan  yang  merupakan  tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pusat  Kesejahteraan  Sosial  kepada  penyandang  disabilitas  yang  membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya; layanan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  meliputi  pemberian  permakanan,  penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik mental spiritual dan  sosial  kepada  penyandang  disabilitas,  bimbingan  sosial  kepada  keluarga penyandang disabilitas, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan akta kelahiran surat  nikah  dan  kartu  identitas,  akses  ke  layanan  pendidikan  dan  kesehatan  dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial, dan rujukan.
Program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas  Sosial  Kota  Sukabumi  bertujuan  untuk  mengembangkan  dan  memungkinkan seseorang  mampu  melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  wajar  dalam  kehidupan masyarakat,  rehabilitasi  sosial  dasar  ini  pelaksanaannya  dibagi  menjadi  dua  yaitu dilakukan  di  luar  panti  dan  di  dalam  panti.  Sedangkan  untuk  penelitian  ini memfokuskan pada pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas di luar  panti.Yang  menjadi  suatu  kebaharuan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  adanya fenomena  alam  yaitu  pandemi  Covid-19,  yang  tentunya  pandemi  Covid-19  ini memberikan dampak terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya penyandang disabilitas  yang  termasuk  dalam  kelompok  Pemerlu  Pelayanan  Kesejahteraan  Sosial (PPKS) di Kota Sukabumi. Sehingga, program rehabilitasi sosial dasar bisa menjadi salah satu cara untuk membantu penyandang disabilitas dalam permasalahan sosialnya.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Meisyahida Nur A, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4838 Page 98-111
Dibawah ini merupakan hasil temuan yang peneliti dapatkan dilapangan terkait pelaksanaan  program  rehabilitasi  sosial  dasar  bagi  penyandang  disabilitas  pada  masa pandemi  Covid-19  yang  dianalisis  berdasarkan  model  teori  implementasi  kebijakan menurut Edward III (2003) yaitu sebagai berikut:

## Komunikasi
Komunikasi  menjadi  suatu  tolak  ukur  dalam  terlaksananya  suatu  kebijakan, karena  dengan  komunikasi  kita  dapat  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  oleh seorang  pelaksana  kebijakan,  dan  pencapaian  apa  yang  harus  diterima  oleh  target sasaran  kebijakan.  (Tresiana  &  Noverman  Duadji,  2019:31)  untuk  menjamin implementasi dapat berjalan, sebelum kegiatan penyampaian keluaran kebijakan kepada kelompok  sasaran  dimulai  terlebih  dahulu  dengan  penyampaian  informasi  kepada kelompok sasaran berupa sosialisasi atau konsultasi publik.
Selanjutnya,  dalam  suatu  pelaksanaan  komunikasi  berupa  sosialisasi,  informasi yang  diberikan  harus  mencakup  penjelasan  secara  lengkap  tentang  tujuan  kebijakan, manfaat  dan  keuntungan  yang  akan  dirasakan  oleh  kelompok  sasaran,  stakeholders yang  terlibat,  serta  mekanisme  sebuah  kebijakan/program  (Tresiana  &  Noverman Duadji,  2019:31).  Dalam  penelitian  ini,  selaras  dengan  teori  yang  dinyatakan  oleh Tresiana & Noverman Duadji bahwasannya komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan  atau  yang  dalam  hal  ini  yaitu  Dinas  Sosial  Kota  Sukabumi  yaitu  dengan melakukan sosialisasi terkait program rehabilitasi sosial dasar.
Sosialisasi program ini dilakukan setiap tahun yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana  Anggaran  (DPA)  yang  disusun  oleh  Petugas  Pelaksana  Teknis  Kegiatan (PPTK)  bidang  rehabilitasi  sosial  dan  jaminan  sosial,  sosialiasi  ini  dilakukan  kepada pihak  internal  Dinas  Sosial  Kota  Sukabumi  dan  pihak  eksternal.  Namun  dalam pelaksanaan  sosialisasi  ini  tidak  hanya  di  fokuskan  untuk  mensosialisasikan  terkait pelaksanaan  rehabilitasi  sosial  dasar  bagi  penyandang  disabilitas  saja,  akan  tetapi keseluruhan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial  Kota Sukabumi yang menjadi pedoman dalam DPA setiap tahunnya. Dengan adanya DPA ini memudahkan untuk  pelaksana  kebijakan  dalam  melaksanakan  program  kebijakan  yang  akan dilaksanakan baik itu dalam jangka pendek menengah dan panjang.
Pada praktiknya di lapangan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar dalam bentuk komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  yaitu  dengan  berkoordinasi  secara langsung  dengan  pihak  Pemerintah  Kecamatan  beserta  pilar-pilar  sosial  atau  biasa disebut sebagai relawan sosial yang bermitra dengan Dinas Sosial Kota Sukabumi seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Taruna Siaga  Bencana  (Tagana).  Sehingga,  dengan  adanya  komunikasi  dan  koordinasi  antar stakeholders dapat memberikan dampak yang positif terhadap pemenuhan pemberian informasi  kepada  target  sasaran.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  peneliti menemukan  bahwasannya  penyandang  disabilitas  yang  dijadikan  sebagai  informan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Meisyahida Nur A, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4838 Page 98-111
dalam  penelitian  ini  mengetahui  akan  adanya  program  rehabilitasi  sosial  dasar  ini, informasi yang didapatkan berasal dari Pekerja Sosial Masyarakat yang berkoordinasi dengan RT/RW setempat.
Selanjutnya,  dengan  adanya  pandemi  Covid-19  baik  itu  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  bersinergi  dan  berkolaborasi  untuk  menurunkan  angka  kasus kematian  akibat  Covid-19,  sehingga  salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah  yaitu  dengan  melakukan  vaksinasi  yang  bertujuan  untuk  mencegah penularan Covid-19 sehingga diharapkan mampu menekan tingginya kasus pandemi.
Dalam  program  rehabilitasi  sosial  dasar,  bentuk  pemenuhan  kebutuhan  dasar yang terdiri dari 11 layanan salah satunya terdapat akses layanan kesehatan dasar yang menjadi  prioritas  utama  dalam  situasi  pandemi,  sehingga  Dinas  Sosial  beserta  Dinas Kesehatan  Kota  Sukabumi  bekerja  sama  dalam  mensukseskan  program  vaksinasi khususnya bagi penyandang disabilitas, Dinas Sosial memiliki keterlibatan yang sangat penting  dalam  pelaksanaan  vaksinasi  ini  karena  berperan  sebagai  pendamping    bagi penyandang  disabilitas  sekaligus  mitra  bagi  Dinas  Kesehatan  Kota  Sukabumi  untuk mendapatkan  data  jumlah  penyandang  disabilitas.  Sehingga,  diperoleh  data bahwasannya  penyandang  disabilitas  yang  telah  mendapatkan  vaksinasi  dari  dosis pertama  sampai  dosis  ketiga  di  Kota  Sukabumi  sejumlah  103  orang  terdiri  dari  54 disabilitas mental, dan 49 penyandang disabilitas lainnya.

## Sumber Daya
Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya pendukung. Dalam setiap kebijakan apapun yang dilakukan tidak akan pernah terlaksana dengan baik tanpa adanya ketiga sumber  daya  ini,  ketiganya  saling  berkaitan,  berhubungan  dan  berkesinambungan sehingga tidak bisa dipisahkan.
Pertama, dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas di  tingkat  daerah  pelaksanaannya  sangat  ditentukan  oleh  eksistensi  pendamping penyandang  disabilitas  sebagai  ujung  tombak  keberhasilan  program,  yang  dapat memberikan  arah  dalam  pelayanan  rehabilitasi  sosial  secara  holistik,  sistematik,  dan terstandar.  Namun  berdasarkan  hasil  penelitian  Dinas  Sosial  Kota  Sukabumi  belum memiliki  Tenaga  Kerja  Sosial  Pendamping  Disabilitas  (TKSPD),  TKSPD  merupakan tenaga  sukarelawan  yang  diutus  oleh  Kementerian  Sosial  yang  bertugas  untuk melakukan  pengumpulan,  verifikasi,  dan  validasi  data  penyandang  disabilitas, melaksanakan  respons  kasus  bagi  permasalahan  penyandang  disabilitas  yang memerlukan  penanganan  cepat.  Dengan  tidak  adanya  TKSPD  di  Dinas  Sosial  Kota Sukabumi maka yang menjalankan tugas tersebut yaitu pekerja sosial profesional, yang dalam hal ini untuk pekerja sosial profesional Dinas Sosial Kota Sukabumi berjumlah 2 orang.
Kedua, sumber daya anggaran menjadi input dari pemerintah yang akan diolah

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Meisyahida Nur A, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4838 Page 98-111
atau dikonversi menjadi keluaran kebijakan (Policy Output) yang dapat diartikan sebagai “instrumen  kebijakan”  untuk  dapat  mewujudkan  tujuan -tujuan  kebijakan  yang  telah ditetapkan.  Dalam  menjalankan  program  rehabilitasi  sosial  dasar  bagi  penyandang disabilitas ini sumber anggarannya berasal dari APBD Kota Sukabumi, APBD Provinsi, dan  dari  Kementerian.  APBD  Provinsi  dialokasikan  dengan  pemberian  alat  bantu contohnya seperti kursi roda. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 sumber daya anggaran menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang  disabilitas,  hal  ini  dikarenakan  refocusing  anggaran  yang  memfokuskan pada  penanganan  pandemi  Covid-19.  Sehingga,  pada  pelaksanaan  rehabilitasi  sosial dasar  bagi  disabilitas  pada  masa  pandemi  ini  memprioritaskan  pada  pemenuhan kebutuhan dasar dan akses layanan kesehatan.
Ketiga,  sumber  daya  pendukung  dalam  hal  ini  menurut  Agustino  (Agustino, 2006:159)  menjelaskan  bahwa  sumber  daya  pendukung  berupa  fasilitas  merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi,  mengerti  apa  yang  harus  dilakukannya,  dan  memiliki  wewenang  untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka  implementasi  kebijakan  tersebut  tidak  akan  berhasil.  Dalam  pelaksanaan rehabilitasi  sosial  dasar  bagi  penyandang  disabilitas  di  Dinas  Sosial  Kota  Sukabumi seperti  sarana  dan  prasarananya  sudah  mencukupi,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  adanya Rumah  Singgah  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Sukabumi.  Rumah  Singgah  ini menjadi  suatu  fasilitas  yang  mendukung  pelayanan  rehabilitasi  sosial,  selain  itu  juga menjadi  salah  satu  upaya  memenuhi  indikator  keberhasilan  dalam  memberikan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Sukabumi, dalam  rumah  singgah  tersebut  juga  difasilitasi  ruangan  yang  dikhususnya  untuk penyandang disabilitas mental.

## Disposisi
Disposisi  atau  sikap  dari  pelaksana  kebijakan  adalah  faktor  penting  dalam pendekatan  mengenai  pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik.  jika  pelaksanaan  suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa  yang  akan  dilakukan  tetapi  juga  harus  memiliki  kemampuan  untuk melaksanakannya  (Agustino,  2006:36).  Dalam  penelitian  ini,  pelaksanaan  rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh pekerja sosial profesional yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pertolongan profesional yang terencana,  terpadu,  berkesinambungan  dan  tersupervisi  untuk  mencegah  disfungsi sosial,  serta  memulihkan  dan  meningkatkan  keberfungsian  sosial  individu,  keluarga, kelompok  dan  masyarakat.  Pekerja  sosial  profesional  ini  bergerak  di  bidang pemberdayaan  sosial,  rehabilitasi  sosial,  perlindungan  sosial,  serta  pengembangan sosial.
Sikap dari pelaksana kebijakan yang dalam hal ini yaitu pekerja sosial profesional

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Meisyahida Nur A, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4838 Page 98-111
dalam  melaksanakan  program  rehabilitasi  sosial  dasar  bagi  penyandang  disabilitas dilakukan dengan 5 tahapan terdiri atas: pertama, tahapan engangement atau kontak dan kontrak yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dengan pekerja sosial profesional. Kedua,  tahapan  asesmen  yang  bertujuan  untuk  menggali  informasi  mengenai penyandang  disabilitas  atau  PPKS  lainnya,  asesmen  ini  biasanya  dilakukan  dengan kegiatan home visit kepada penyandang disabilitas oleh pekerja sosial profesional yang didampingi  oleh  Kasi  Kesejahteraan  Sosial  yang  ada  di  setiap  Kecamatan.  Ketiga, tahapan planning atau merencanakan intervensi yang akan diberikan untuk penyandang disabilitas atau PPKS lainnya. Keempat, tahapan intervensi yaitu tahapan pertolongan yang  diberikan  oleh  Dinas  Sosial  kepada  penyandang  disabilitas  sesuai  dengan kebutuhannya  yang  terdiri  dari  11  layanan  rehabilitasi  sosial  dasar.  Kelima,  evaluasi yaitu  tahapan  terakhir  yang  dilakukan  oleh  pekerja  sosial  sebagai  terminasi  atau pengakhiran yang menjadi rujukan untuk penyandang disabilitas.
Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas yang sudah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar dari tahun 2019-2021 yaitu total 185 jiwa dengan  perolehan  setiap  tahunnya,  pada  tahun  2019  sejumlah  75  jiwa,  tahun  2020 sejumlah  40  jiwa  dan  pada  tahun  2020  sejumlah  70  jiwa.  Pada  tahun  2020  mengalami penurunan dikarenakan pada tahun tersebut merupakan awal adanya pandemi Covid- 19 di Kota Sukabumi sehingga pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota  Sukabumi  difokuskan  pada  penanganan  pandemi  Covid-19.  Sedangkan  untuk tahun 2022 terhitung dari bulan januari awal sampai dengan bulan april 2020 terdapat 46 penyandang disabilitas yang telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar.

## Struktur Birokrasi
Dalam  birokrasi  terdapat  dua  karakteristik  utama  yang  terdiri  atas  prosedur pengoperasian  standar  ( Standard  Operating  Procedure/ SOP)  yang  bertujuan  untuk membuat  berbagai  keputusan  dan  fragmentasi  yang  merupakan  pembagian tanggungjawab  untuk  sebuah  bidang  kebijakan  diantara  unit-unit  organisasional (Edward III, 2003:127-137).
Pada praktiknya di lapangan Dinas Sosial Kota Sukabumi khususnya pada bidang rehabilitasi sosial dan jaminan sosial sudah sesuai dengan SOP yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 111 Tahun 2021, akan tetapi dengan adanya pandemi Covid- 19  ini  disesuaikan  juga  dengan  aturan  protokol  kesehatan  yang  berlaku  di  Kota Sukabumi.  Sedangkan,  untuk  petunjuk  pelaksanaan  program  rehabilitasi  sosial  dasar bagi disabilitas disesuaikan dengan peraturan yang  tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal  (SPM) Bidang Sosial. Hal ini, dikarenakan penyandang disabilitas menjadi salah satu kategori/kelompok yang masuk kedalam kategori prioritas pelayanan dalam masalah sosial.
Tahapan dalam pemenuhan standar pelayaan pada SPM bidang sosial ini diawali dengan, yaitu: pengumpulan dan pengelolaan data; perhitungan kebutuhan pemenuhan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Meisyahida Nur A, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4838 Page 98-111
pelayanan  dasar;  penyusunan  rencana  pemenuhan  pelayanan  dan;  pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
Dari  hasil  temuan  diatas,  terdapat  penelitian  terdahulu  yang  dianggap  sangat relevan  dengan  penelitian  ini  dilihat  dari  faktor  kesamaan  dan  perbedaan  penelitian. Penelitian  tersebut  dilakukan  oleh  (Vawitrie,  2018)  dengan  judul  penelitian Implementasi  Rehabilitasi  Sosial  Bagi  Penyandang  Disabilitas  di  Kota  Pekanbaru menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru  belum  maksimal,  dari  segi  komunikasi  Dinas  Sosial  masih  belum  bisa menyebarkan    informasi  kepada  kelompok  sasaran,  serta  faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan program yaitu sumber daya manusia dan sumber anggaran.
Hasil penelitian tersebut apabila dibandingkan dengan hasil temuan yang peneliti peroleh  saat  dilapangan  yaitu  pelaksanaan  rehabilitasi  sosial  dasar  bagi  penyandang disabilitas  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Sukabumi  dilihat  dari  variabel komunikasi sudah dilakukan dengan cara sosialisasi program terhadap target kebijakan melalui Pekerja Sosial Masyarakat, RT dan RW, Selanjutnya, apabila dilihat dari variabel sumber daya manusia dan sumber daya anggaran tentunya hal ini menjadi hambatan atau  kendala  yang  sama  dirasakan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Sukabumi,  dikarenakan refocusing  anggaran  akibat  covid-19  sehingga  pelaksanaan  program  tersebut  lebih memprioritaskan  pada  pemenuhan  kebutuhan  dasar  seperti  pemberian  permakanan, penyediaan  sandang  dan  akses  layanan  kesehatan.  Sedangkan  untuk  sumber  daya manusianya  Dinas  Sosial  Kota  Sukabumi  belum  memiliki  TKSPD,  selanjutnya  untuk variabel disposisi, dan struktur birokrasi baik itu Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial Kota Sukabumi sudah melaksanakannya dengan baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  temuan  dalam  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan  rehabilitasi  sosial  dasar  bagi  penyandang  disabilitas  pada  masa  pandemi Covid-19 belum optimal, hal ini dikarekanakan dengan adanya pandemi Covid-19 Dinas Sosial Kota Sukabumi memprioritaskan pada pelayanan  pemenuhan kebutuhan dasar yang  terdiri  dari  pemberian  permakanan,  pemberian  sandang,  serta  akses  layanan kesehatan.
Berdasarkan  data  yang  peneliti  dapatkan  jumlah  penerima  layanan  rehabilitasi sosial  dasar  bagi  penyandang  disabilitas  pada  tahun  2019  sampai  tahun  2021  jumlah totalnya  yaitu  185  penyandang  disabilitas  yang  terdiri  atas  pada  tahun  2019  dengan jumlah 75 jiwa, tahun 2020 dengan jumlah 40 jiwa, dan pada tahun 2021 dengan jumlah 70 jiwa. Sedangkan pada tahun 2022 terhitung dari bulan januari sampai dengan bulan april terdapat 46 penyandang disabilitas yang telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar. Dikarenakan adanya pandemi Covid-19 maka akses pelayanan kesehatan yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  yaitu  dengan  memfasilitasi  penyandang  disabilitas untuk  mendapatkan  vaksinasi,  sehingga  diperoleh  data  bahwasannya  penyandang

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Meisyahida Nur A, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4838 Page 98-111
disabilitas  yang  telah  mendapatkan  vaksinasi  dari  dosis  pertama  sampai  dosis  ketiga sejumlah  103  orang  terdiri  dari  54  disabilitas  mental,  dan  49  penyandang  disabilitas lainnya.
Dengan demikian pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar apabila dilihat dari model teori  implementasi  kebijakan  yang  dikemukakan  oleh  Edward  III  dengan  keempat dimensi komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi sudah dilaksanakan dengan baik, akan  tetapi  apabila  dilihat  dari  dimensi  sumber  daya  yang  berkaitan  dengan  sumber daya manusia belum adanya Tenaga Kerja Sosial Pendamping Disabilitas (TKSPD), serta sumber daya anggaran menjadi hambatan  dalam pelaksanaan rehabilitasi  sosial dasar bagi  penyandang  disabilitas  pada  masa  pandemi  Covid-19  di  Dinas  Sosial  Kota Sukabumi hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk memprioritaskan pada penanganan  yang  terdampak  pandemi  Covid-19  sehingga  dapat  dikatakan  belum mencukupi/memadai.

## Saran
Dalam  aspek  praktis  sebagai  bahan  masukan  kepada  pihak  Dinas  Sosial  Kota Sukabumi untuk dapat menambah sumber daya manusia yang ada yaitu Tenaga Kerja Sosial  Pendamping  Disabilitas  (TKSPD)  yang  dapat  mendukung  dalam  memberikan pelayanan  khusus  bagi  penyandang  disabilitas  yang  ada  di  Kota  Sukabumi.  Serta Diharapkan pihak Dinas Sosial Kota Sukabumi melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan  Komunitas-Komunitas  yang  bergerak  di  bidang  sosial,  khususnya  berkaitan dengan aksesibilitas serta inklusi terhadap penyandang disabilitas di Kota Sukabumi.

## REFERENSI
Agustino, L. (2006). Politik dan Kebijakan Publik . AIPI Bandung .
Aulia, F. D., Dessy, H. S. A., & Maulana, I. (2020). Peran Pemerintah dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas . Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat , 1 (1), 31 – 41.
Dewi,  U.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Kuota  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Untuk Mendapatkan Pekerjaan di Kota Yogyakarta. Jurnal Natapraja , 3 (2), 67 – 83. Edward III. (2003). Implementasi  Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran  George Edward, Terjemahan oleh Hessel Nogos Tangkilitasan . Lukman Offset.
Hastuti, Rika, K. D., Rezanti Putri Pramana, & Hariyanti, S. (2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas (D. dan L. H. Sarahtika, Ed.; Pertama). The SMERU Research Institute.
Miles,  M.  B.,  &  A.  Michael  Huberman.  (2014). Analisis  Data  Kualitatif .  PT.  Remaja Rosdakarya .
Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya .
Ndaumanu,  F.  (2020).  Hak  Penyandang  Disabilitas:  Antara  Tanggung  Jawab  dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. Jurnal HAM , 11 (1), 131 – 150.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Meisyahida Nur A, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4838 Page 98-111
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Tresiana,  N.,  &  Noverman  Duadji.  (2019). Implementasi  dan  Evaluasi  Kebijakan  Publik . Graha Ilmu .
Vawitrie,  Y.  (2018).  Impelementasi  Rehabilitasi  Sosial  Bagi  Penyandang  Disabilitas  di Kota Pekabaru. Jurnal Online Mahasiswa , 05 (II), 1 – 13.

## Aturan dan Undang-Undang :
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
Peraturan  Daerah  Kota  Sukabumi  Nomor  10  Tahun  2018  Tentang  Penghormatan,
Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Peraturan  Walikota  Sukabumi  Nomor  42  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.

## Sumber Lain
Detik News. (n.d.). DTKS Artinya Apa ? Jadi Acuan Pemberian Bansos . Retrieved October 11,  2021,  from  https://news.detik.com/berita/d-5925211/dtks-artinya-apa-jadi- acuan-pemberian-bansos