Parenting Rights After Divorce Positive Legal Perspectives and Islamic Law (Study of Lawang Agung Village, Kedurang District,
South Bengkulu)
Hak Pengasuhan Anak Pasca Peceraian Perspektif Hukum Positif dan hukum Islam (Studi Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan)
Ferawati Royani 1) ; Muslim Chaniago 2) ; Giya Pangestu 2)
1,2) Fakultas  Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) fhferra3@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [22 Maret 2021]
Revised [30 Maret 2021]
Accepted [10 April 2021

## ABSTRAK
Manusia ditakdirkan untuk hidup berpasangan, yang kemudian hubungan pasangan pria dan wanita ini  diikat  dalam  suatu  ikatan  perkawinan.  Adapun  berdaasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UU  No.  1  Tahun  1974).  Jenis  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif.  Jenis  penelitian  dikategorikan  penelitian  lapangan  (field  research)  yaitu  penelitian  yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala. Penelitian ini menggunakan metode korelasi yaitu metode  dengan  menghubungkan  antara  variabel  yang  dipilih  dan  dijelaskan  dan  bertujuan  untuk meneliti  sejauh  mana  variabel  pada  suatu  faktor  berkaitan  dengan  variabel  yang  lain.  3.  Hak  asuh anak  akibat  perceraian  menurut  hukum  Positif  memandang  perkara  hak  asuh  anak  tidak  hanya sengketa  antara  kepentingan  pihak  penggugat  dan  tergugat  saja  melainkan  terutama  adanya kepentingan  anak  itu  sendiri.  Anak  dalam  hal  ini  adalah  anak  kecil  yang  belum  mumayyiz  (belum berumur  12  tahun),  maka  kepentingan  anak  itu  dianggap  menjadi  ranah  hukum  publik  artinya menjadi kepentingan masyarakat dan negara.

## ABSTRACT
Humans  are  destined  to  live  in  pairs,  which  then  the  relationship between  a  man  and  a  woman  is bound  in  a  marriage  bond.  It  is  based  on  Article  1  of  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage (Law  No.  1  of  1974).  This  type  of  research  is  a  qualitative  approach.  This  type  of  research  is categorized as field research, namely research carried out in the arena or field of the occurrence of symptoms.  This study  uses  the correlation  method,  namely  the  method  by connecting  the selected and  explained  variables  and  aims  to  examine  the  extent  to  which  the  variables  in  one  factor  are related  to  other  variables.  3.  Child  custody  due  to  divorce  according  to  law  Positive  views  on  child custody  cases  are  not  only  a  dispute  between  the  interests  of  the  plaintiff  and  the  defendant  but especially  the  interests  of  the  child  itself.  The  child  in  this  case  is  a  small  child  who  is  not  yet mumayyiz  (not  yet  12  years  old),  then  the  interests  of  the  child  are  considered  to  be  the  realm  of public law, meaning that they are in the interests of the community and the state.
KEYWORDS
Parenting Rights, Divorce Positive Legal Perspectives, Islamic Law
This is an open access article under the CC –BY- SA license

## PENDAHULUAN
Manusia  ditakdirkan  untuk  hidup  berpasangan,  yang  kemudian  hubungan  pasangan  pria  dan wanita ini diikat dalam suatu ikatan perkawinan. Adapun berdaasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan (UU  No.  1 Tahun  1974) dikatakan bahwa “Perkawinan adalah   ikatan lahir    batin    antara    seorang    pria  dengan      seorang      wanita      sebagai      suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.”  Pada  intinya  dapat  diartikan  bahwa  perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  yang  mengesahkan hubungan    seorang  pria  dengan  seorang  wanita    sebagai  suami    istri  untuk  membentuk  satu  rumah tangga baru yang diharapkan  mencapai  kebahagiaan sampai  akhir hayat.
Ditinjau      dari      hukum      perdata,      ketentuan  Pasal  26  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH Perdata) menentukan bahwa “Undang- undang   memandang   soal   perkawinan   hanya dalam hubungan- hubungan  perdata”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Djaja S.  Meliala  berpendapat  bahwa di dalam  KUH  Perdata  perkawinan  semata-  mata  merupakan  perjanjian  perdata,  tidak  ada  kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai) Subekti menjelaskan bahwa Pasal tersebut hendak  menyatakan,  bahwa  suatu  perkawinan  yang  sah  hanyalah  perkawinan  yang  memenuhi  syarat- syarat  yang  ditetapkan  dalam  KUH  Perdata  (Burgelijk  Wetboek),  dan  syarat-syarat  serta  peraturan agama dikesamping- kan.
1.  Adanya    ikatan    perkawinan    antara    seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  istri  menimbulkan  hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri
2.  Yang  harus  sama-sama  ditanggung.  Sementara,
3.  Biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat 1).
Anak  adalah  harapan  bangsa  dimasa mendatang, hak-hak  yang  harus  diperoleh  anak  terhadap orang  tuanya  sejak  anak  dilahirkan  didunia  yang  berdasarkan  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
Ulama  Mazhab  berbeda  pendapat  tentang,  apakah  beragama  Islam    merupakan  syarat  dalam asuhan.  Imam iyah  dan  Syafi’Iyah:  seorang  kafir  tidak  boleh  mengasuh  anak  yang  beragama  Islam. Sedaangkan  mazhab-mazhab  lainnya  tidak  mensyaratkannya.  Hanya  saja  ulama  mazhab  Hanafi mengatakan  bahwa,  kemurtadan  wanita  atau  laki-laki  yang  mengasuh,  mengguurkan  hak  asuhan. Imamiyah  berpendapat:  pengasuh  harus  terhindar  dari  penyakit-penyakit  menular.  Hambali  juga berpendapat  pengasuh  harus  terbebas  dari  penyakit  lepra  dan  belang  dan  yang  penting,  dia  tidak membahayakan si anak.
Berdasarkan  observasi  awal  di  desa  Lawang  Agung  terdapat  4  orang  yang  mengalami perceraian  dimana  mereka  yang  becerai  masih  memiliki  anak  di  bawah  umur  dan  anak  tidak  menentu atas hak asuhnya karena, ada yang mengikuti ibunya dan juga ada yang mengikut neneknya. Untuk anak yang mengikut ibunya cenderung tidak diperbolehkan betemu ayahnya. Seperti yang di katakan oleh ibu Nada bahwa dia sudah bercerai dengan suaminya dan memiliki 2 orang anak yang berusia 7 tahun dan 4 tahun,  ibu  Nada  tidak  membolehkan  mantan  suaminya  untuk  bertemu  dengan  kedua  orang  anaknya padahal suaminya juga memiliki hak untuk mengasuh anak.

## LANDASAN TEORI
Anak sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, di samping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua. Kondisi  yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam  asuhan kedua  orang  tuanya,  karena  asuhan  dan  perawatan  yang  baik  serta  perhatian  yang  optimal  dari keduanya akan membangun fisik dan psikisnya serta  menyiapkan anak secara matang untuk menjalani kehidupan.  Dalam  UU  RI  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  mengartikan  hak  asuh sebagai  kekuasaan  orang  tua  untuk  mengasuh,  mendidik,  memelihara,  membina,  melindungi,  dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.
Dalam  rangka  optimalisasi  pelaksanaan  kuasa  asuh  terhadap  anak,  ketika  orang  tua  selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau melalaikan kewajibannya, mengenai hal ini  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  memberikan  alternatif  berupa  pengalihan  kuasa  asuh  tersebut dari  orang  tua  selaku  pemegang  otoritas  utama  dari  pihak keluarga.  Maksud  dan  tujuan  pencabutan  ini adalah  semata-mata  demi  terlaksananya  kuasa  asuh  terhadap  anak  dengan  baik  dan  tidak  berarti memutuskan hubungan antara orang tua dan anak, pencabutan kuasa asuh sifatnya sementara.
Pada kerangka ini, dalam keluarga muslim jika terjadi perceraian antara  suami istri, sedangkan salah satunya murtad, maka secara otomatis anak-anak harus diasuh oleh orang tuanya yang beragama Islam.  Demikian  juga  hak  ḥaḍanah  menjadi  gugur  dari  pihak  yang  terdapat  indikasi  yang  kuat  atas adanya upaya untuk mempengaruhi anak menjadi berubah agama. Dalam kondisi demikian, yang paling menentukan  adalah  kebijaksanaan  hakim  untuk  menetapkan  bahwa  pihak  yang  akan  melakukan ḥaḍanah  terhadap  anak  adalah  pihak  dimana  anak  menjadi  terjamin  keselamatan  agamanya.  Artinya, anak  tidak  lagi  diberi  hak  pilih  apakah  ia  ikut  ayahnya  atau  ibunya.  Hak  pilih  baru  dapat  dipedomani bilamana tidak terang-terangan dapat merugikan pihak anak.
Dari  pemaparan  di  atas,  seiring  perjalanan  zaman  yang  seperti  sekarang  ini,  banyak  terjadi problematika  hidup  yang  senantiasa  diikuti  pula  oleh  hukum  yang  selalu  menyesuaikan  dengan perkembangan  zaman.  Jika  Salah  satu  orang  tuanya  murtad  ini  merupakan  salah  satu  contoh  dari banyaknya  problematika  yang  ada,  ketika  membahas  tentang  anak  sebagai  korban  perceraian,  hal  ini tidak  bisa  terlepas  dari  kewajiban  orang  tua  memelihara/menga suh  anak  (ḥaḍanah).  Para  fuqaha’ berbeda  pendapat  terhadap  pemeliharaan  anak,  selama  tidak  ada  hal-halyang  menghalangi  untuk memelihara anak, maka sudah dipastikan ibulah yang harus melaksanakan ḥaḍanah.
Namun bagaimana jika kenyataanya ibu yang diberi hak untuk memelihara anak adalah berbeda agama dengan anak karena pada dasarnya syarat pengasuh dalam Islam adalah orang beragama Islam. Terhadap  syarat  asuhan,  para  ulama  mazhab  sepakat  yaitu,  dalam  asuhan  diisyaratkan  bahwa  orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamr, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut  adalah  untuk  memelihara  dan  menjamin  kesehatan  anak  dan  pertumbuhan  moralnya.  Syarat- syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif.  Jenis  penelitian  dikategorikan  penelitian
lapangan  (field  research)  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  di  kancah  atau  medan  terjadinya  gejala. Penelitian  ini  menggunakan  metode  korelasi  yaitu  metode  dengan  menghubungkan  antara  variabel yang  dipilih  dan  dijelaskan  dan  bertujuan  untuk  meneliti  sejauh  mana  variabel  pada  suatu  faktor berkaitan dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengetahui hak pengasuhan anak pasca peceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hak pengasuhan anak di bawah umur pasca peceraian perspektif hukum Positif
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  memberikan  perintah kepada semua pihak untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, hal  tersebut sebagaimana  diuraikan  di  dalam  Penjelasan  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:
“yang  dimaksud  dengan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  adalah  bahwa  dalam  semua  tindakan yang  menyangkut  anak  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  masyarakat,  badan  legislatif,  badan  yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”
Dengan      demikian      badan      yudikatif      (lembaga      pengadilan)      wajib  berperan  aktif  dalam mewujudkan  perlindungan  hak-hak  anak  tersebut  terutama  bagi  anak-anak  yang  akan  menjadi  korban perceraian.  Hal  tersebut  dalam  rangka  melindungi  hak-hak  anak  serta  memberikan  kepastian  hukum terhadap  siapa  yang  bertangggung  jawab  terhadap  anak  tersebut  apabila  orang  tua  anak  itu  bercerai, atau orang tuanya tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sebab lain sehingga orang tua  anak  tersebut  tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya  atau  tidak  mampu  memenuhi  tanggung jawabnya,  maka  Undang-Undang  ini  telah  memberikan  kepastian  hukum,  bahwa  kewajiban  dan tanggung jawab orang tua anak tersebut secara hukum beralih kepada keluarganya.
Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hubungan hukum antara orang tua dengan anak terlihat secara jelas dalam “alimentatieplicht”, yaitu suatu kewajiban orang tua terhadap anak untuk memberikan penghidupannya  sampai  si  anak  memiliki  kemampuan  untuk  mencari  nafkah  sendiri,  misalnya  sudah bekerja, bahkan adakalanya anak dibiayai oleh orang tuanya walaupun sudah berumah tangga, misalnya untuk  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi.  Akan  tetapi,  hal  tersebut  tergantung  pada kondisi  orang  tua  masing-masing  si  anak.  Sebaliknya,  adakalanya  si  anak  sudah  dibebani  kewajiban untuk mencari nafkah hidupnya sejak selesai Sekolah Dasar   dan bahkan membantu orang tuanya untuk mengurangi beban kehidupan mereka.
Secara  normatif,  orang  tua  memiliki  kewajiban  hukum  sebagai  perwujudan  tanggung  jawab terhadap  anaknya  untuk  membiayai  kehidupan  sandang,  pangan,  dan  pendidikan  selama  anak-anak tersebut  masih  belum  dewasa.  Kewajiban  normatif  tersebut  bersifat  hukum  memaksa  (dwingendrecht), artinya tidak boleh kewajiban orang tua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian untuk hal tersebut.
Menurut  Pasal  41  Undang-Undang  Perkawinan  disebutkan  bahwa  akibat  dari  putusnya  suatu perkawinan karena perceraian adalah:
1.  Baik   ibu   atau   bapak   tetap   berkewajiban   memelihara   dan mendidik anak-anaknya, semata- mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-  anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2.  Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan anak  itu;  bilamana  bapak  dalam  kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut,  Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3.  Pengadilan      dapat     mewajibkan      kepada      bekas     suami      untuk memberikan  biaya  penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
Berdasarkan    Pasal    41    Undang-Undang    Perkawinan    diatas,    maka  jelas  bahwa  meskipun suatu  perkawinan  sudah  putus  karena  perceraian,  tidaklah  mengakibatkan  hubungan  antara  orang  tua (suami dan istri   yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab  dengan  tegas  diatur    bahwa  suami  dan  istri  yang  telah  bercerai  tetap  mempunyai  kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang  timbul  dari  pemeliharaan   dan    pendidikan    dari    anak    tersebut.    Kewajiban    orang    tua  terhadap anak akibat perceraian yang pada pokoknya mengutamakan kepentingan anak yaitu hak-hak anak yang menyangkut pendidikan  dan  biaya  hidupnya  secara  keseluruhan,  serta  tidak  terlepas  dari  kasih  sayang kedua orang tuanya.
Mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak juga ditegaskan dalam  ketentuan  Pasal  26  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan sebagai berikut: 1.  Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
2.  Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
3.  Menumbuhkembangkan  anak  sesuai  dengan  kemampuan, bakat, dan minatnya;
4.  Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
5.  Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
Dalam   hal   Orang   Tua   tidak   ada,   atau   tidak   diketahui keberadaannya,    atau    karena suatu    sebab,    tidak    dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dapat  beralih  kepada  Keluarga,  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang- undangan.
Ketika  bercerai  antara  suami  istri  akan  ada  status  baru,  yaitu  janda  bagi  (bagi  istri)  dan  duda (bagi suami) serta ada istilah mantan atau bekas istri dan mantan atau bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dan orang tua. Tidak ada istilah  mantan anak atau mantan orang tua. Untuk itu, jika perceraian terjadi status anak dan orang tua  tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak- anaknya, karena demi kepentingan  dan  pemenuhan  kebutuhan  si  anak  pascaperceraian,  secara  umum anak berhak mendapat:
1) Kasih  sayang,  meskipun   orang  tua  sudah   bercerai.   Anak  harus  tetap mendapatkan kasih sayang  dan  anak  berhak  menetukan  dengan  siapa  dia  akan  tinggal.;  2)  Pendidikan  ;  3)  Perhatian kesehatan; 4) Tempat tinggal yang layak
Keempat unsur dasar di atas harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak, jika mereka bercerai. Tetapi tidak bisa dipungkiri pula bahwa bahwa ada orang tua yang bercerai namun salah satu pihak tidak memenuhi hak-hak anak, sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan.

## Hak pengasuhan anak di bawah umur pasca peceraian perspektif hukum Islam
Pada  dasarnya,  semua  ahli  fiqh  sepakat  bahwa  merawat  dan  mendidik  anak  merupakan  suatu kewajiban.  Mereka  berbeda  pendapat  tentang  haksiapahadhanah  inl.  Ada  yang  berpendapat  bahwa hadhanah adalah hak bersama antaraorang tua (ibu dan ayah) dengan anak. Dengan pendapat pertama, maka dimungkinkan si ibu menggugurkan haknya. Kalau inl terjadi maka kepentlngan anak menjadi tidak terpenuhi. Atau dengan kata lain jika hadhanah hanya menjadi hak ibu dan kebutuhan si ibu melepaskan hak tersebut maka si anak dapat telantar. Karena itulah maka, jumhur (kebanyakan ulama) berpendapat bahwa hadhanah merupakan hak bersama antarakedua orang tuadananak. Kalau salah satupihak orang melepas  haknya,  maka  si  anak  dapat  menuntut  terpenuhi  hakhaknya,  sehingga  orang  tua  tetap bertanggungjawab atas anaknya dalam semua kebutuhan asasinya baik kebutuhan ekonomi, pendidikan ataupun kasih sayang. Terkecuali jika ada  alat tertentu  yang menghalangi terlaksananya  hak hadhanah bag!  orang  tua,  maka  orang  tua  dapat  melimpahkan  hak  itu  pada  orang  lain  baik  secara  temporal maupun  permanen.  Tetapi  ini  hanya  satu  bentuk  pengecualian  atau  ekspresi,  jadi  bukan  satu  prinsip dasar.
Islam pada prinsipnya menyerahkan tanggung jawab mengasuh, memelihara dan mendidik anak kepada orang tua. Orang tua menurut Islam juga bertanggungjawab untuk mengawasi, meilndungi, dan memberi pelayanan yang layak serta menoukupl kebutuhan anak. Tanggung jawab Inl bersifat permanen dan  berkelanjutan  hingga  si  anak  mencapai  batas  usia  hukum  sebagai  orang  yang  mampu  memenuhi kebutuhannya sendiri.
Islam  mengajarkan  tentang  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  di  samping  yang  bersifat material, juga mengajarkan bahwa orang tua bertanggung jawab membekali anak dengan  pengetahuan dan  kecakapan  yang  berguna  bag!  anak  setelah  ia  dapat  berdiri  sendiri  di  tengah  masyarakat.  Islam mengajarkan  bahwa  orang  tua  bertang  gungjawab  membekali  anak  dengan  pelajaran  aqidah,  ibadah maupun akhlak  yang benar. Jadi orang tua harus mengajarkan tauhid, syukur, berbuat baik pada orang tua,  bergaul  dengan  orangtua  secara  ma'ruf,  bahwa  Allah  pastimembalas  setiapperbutatan  manusia, meiaksanakan  shalat,  amar  ma'ruf  nahi  munkar,  sabar,  tidak  sombong  atau  angkuh  dan  sederhana dalam tutur kata maupun berslkap.
Orang  tua  juga  harus  memberi  bekal  ketrampilan  kepada  anak,  kalau  tidak  dapat  melakukan sendiri,  maka  orang  tua  harus  mengupayakan  agar  anak  dapat  memperoleh  pendidikan  dari  orang  lain tentang tata lulls, maupun ketrampilan fisik lainnya. Demi terpenuhinya hak anak darl orang tuanya dalam keluarga, maka orang tua harus memikul bersama tanggung jawab ini dan saling kerjasama serta bantu- membantu antara ibu dan bapak. islam memiliki konsep pernikahan sebagai media terciptanya keluarga yang sakinah, yang kondusif bagi terwujudnya tanggung jawab bersama di antara bapak dan ibu dalam mengelola dan menjalankan proses pemeliharaan dan pendidikan anak dalam keluarga.
Secara  syariat,  mengasuh  anak  diartikan  sebagai  menjaga  orang  yang  belum  mampu  mandiri mengurus  mengurus  urusannya  sendiri,mendidik  dan  menjaganya  dari  sesuatu  yang  merusak  atau membahayakannya.
Menurut Al- Hamdani, definisi ḥaḍānah adalah pemeliharaan anak lakilaki atau perempuan yang masih  kecil  atau  anak  dungu  yang  tidak  dapat  membedakan  sesuatu  dan  belum  dapat  berdiri  sendiri, menjaga kepentingan si anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani
dan  rohani  serta  akalnya  agar  anak  bisa  berkembang  dan  dapat mengatasi  persoalan  hidup  yang  akan dihadapi.
Para  ahli  fiqh  mendefi nisikan  ḥaḍānah  ialah:  Melakukan  pemeliharaan  anak-anak  yang  masih kecil  laki-laki  ataupun  perempuan  yang  sudah  besar,  tetapi  belum  tamyiz,  tanpa  perintah  dari  padanya, menyediakan  sasuatu  yang  menjadikan  kebaikannya,  menjaga  dari  sesuatu  yang  menyakiti  dan merusaknya, mendidik  jasmani,  rohani,  dan  akalnya  agar  mampu  berdiri  sendiri menghadapi  hidup  dan memikul tanggung jawabnya.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  dalam    Pasal    2 memberikan    definisi,    yang  dimaksud    dengan    perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-  haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  optimal    sesuai    dengan    harkat    dan    martabat    kemanusiaan,    serta    mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak menjadi perhatian negara dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 b ayat (2) yang menyatakan bahwa:
“Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan dari kek erasan dan diskriminasi”.
Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita- cita  luhur  bangsa,  calon- calon  pemimpin  bangsa   di   masa  mendatang  dan  sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu  mendapat  kesempatan  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  dengan  wajar,  baik  secara rohani,  jasmani  dan  sosial.  Perlindungan  anak  merupakan  usaha  dan  kegiatan  seluruh    lapisan masyarakat    dalam    berbagai    kedudukan    dan    peranan    yang  menyadari  betul  pentingnya  anak  bagi nusa  dan  bangsa  di  kemudian  hari.  Jika  mereka  telah  matang  pertumbuhan  fisik  maupun  mental  dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.
Perlindungan  anak  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi  agar  setiap anak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  demi  perkembangan  dan  pertumbuhan  anak  secara wajar  baik  fisik,  mental  dan  sosial.  Perlindungan  anak  merupakan  perwujudan  adanya  keadilan  dalam suatu  masyarakat,  dengan  demikian  perlindungan  anak  diusahakan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan bernegara  dan  bermasyarakat.  Kegiatan  perlindungan  anak  membawa  akibat  hukum,  baik  dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan  anak.  Arif  Gosita  mengemukakan  bahwa  kepastian  hukum  perlu  diusahakan  demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
Pengaturan  nafkah  anak  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) dapat dilihat dalam pasal 80 ayat  2,  yaitu  bahwa  suami  wajib  melindungi  isterinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup berumah  tangga  sesuai  dengan  kemampuannya.  Selanjutnya  dalam  ayat  4  disebutkan  bahwa  Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a.  nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri,
b.  biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
c.  biaya pendidikan bagi anak. Selanjutnya dalam pasal 81 ditegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anak.
Kewajiban  suami  juga  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  40  ayat  4  point (b)  dan  point (c). Dalam point (b) menyebutkan bahwa suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Sedangkan dalam point (c) juga disebutkan biaya pendidikan bagi anak.  Pada pasal 156 huruf d menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21  tahun).
Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:
a.  Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakiinah mawaddah dan warrahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
b.  Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan  memelihara anak- anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
Adapun  apabila  ditemukan  sebuah  fakta  apabila  orang  tua    dianggap    tidak  mampu  dalam memenuhi  kewajibannya  maka  hal  kewajiban  tersebut  bisa  beralih.  Dalam  Pasal  98  Kompilasi  Hukum Islam tentang pemeliharaan anak ditegaskan bahwa  Pengadilan Agama dapat  menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Anak    berhak    atas    penghidupan    yang    layak,    tidak    dibeda-bedakan  dan  tidak  diperlakukan diskriminatif.    Anak  pun    tidak  berhak  untuk  dieksploitasi,  baik  oleh  orang  tuanya  maupun  masyarakat atau Negara.
Keempat unsur dasar di atas harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak, jika mereka bercerai. Tetapi tidak bisa dipungkiri pula bahwa bahwa ada orang tua yang bercerai namun salah satu pihak tidak memenuhi hak-hak anak, sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
1.  Untuk  pengasuhan  anak  yang  belum  mumayyiz  anak  jatuh  di  pangkuan  ibu,  karena  ibu  mempunyai sifat  yang  jarang  dimiliki  oleh  bapak  seperti    ibu  lebih  sabar,  lebih  welas  dan  kasih  sayangnya  lebih besar  daripada  bapak  Selain  menjadi  ibu  rumah  tangga,  ibu  juga  harus  mncari  nafkah  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya  dengan  anak.  Maka  mantan  istri  juga  harus  bekerja  sehingga pengasuhan di ambil alih oleh ibunya (neneknya) selagi ditinggal kerja. dari 4 informan 3 diantaranya menerapkan  pola  asuh  yang  memberikan kebebasan  terhadap  anak,  tetapi  masih  ada  pengawasan, cenderung  lebih  dapat  memberikan  pola  asuh  yang  baik,  dengan  memberikan  pendapat  dalam  hal baik  buruknya  sesuatu.  Tanpa  disadari  bahwa  itu  merupakan  kontrol  orang  tua  terhadap  anak.  Pola asuh ini tidak berdampak buruk bagi anak, malah sebaliknya.
2. Hak  asuh  anak  akibat  perceraian  menurut  hukum  Islam  dibagi  menjadi  dua  periode  haḍanah  yaitu masa sebelum mumayyiz dan masa sesudah mumayyiz. Pada periode masa sebelum mumayyiz para ulama’  menyimpulkan  bahwa  ibu  lebih  berhak  terhadap  pengasuhan  anak  apabila  persyaratannya terpenuhi.  Hak  asuh  anak  dalam  fikih  Islam  mendapat  perhatian  yang  mendasar,  yaitu:  seorang pengasuh  harus  dapat  dipercaya  memegang  amanah,  dan  orang  yang  baik  akhlak  dan  agamanya sehingga  dapat memberikan contoh  yang  baik kepada anak karena tugas haḍanah termasuk usaha untuk mendidik anak menjadi muslim yang baik mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan api neraka.
3.  Hak  asuh  anak  akibat  perceraian  menurut  hukum  Positif  memandang  perkara  hak  asuh  anak  tidak hanya  sengketa  antara  kepentingan  pihak  penggugat  dan  tergugat  saja  melainkan  terutama  adanya kepentingan  anak  itu  sendiri.  Anak  dalam  hal  ini  adalah  anak  kecil  yang  belum  mumayyiz  (belum berumur 12 tahun), maka kepentingan anak itu dianggap menjadi ranah hukum publik artinya menjadi kepentingan  masyarakat  dan  negara.  Menurut  hukum  Positif  mengenai  hak  asuh  anak  lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan lebih terjaminnya kesejahteraan hidup anak serta pendidikan keagamaan anak dimasa yang akan datang, hal ini telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Gani  Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press,1994
Abdul Rozak Husein, Hak Anak dalam Islam, ( Jakarta: fikahati Aneka, 1992) Abu Hamid Al- Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din, Semarang, Asy-Syifa’, 1992, jilid 5 Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Aminah Aziz, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Medan: USU Press, 1998) Bagong  Suyanto,  dkk,  Tindak  Kekerasan  Terhadap  anak  Masalah  dan  Upaya  Pemantauaannya,  Hasil Lokakarya dan Pelatihan, (Surabaya: Lutfhansah Mediatama, 2000),
Bukhari, Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) Darwan Prints dalam Iman Jauhari, Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003)
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2006 Djaja  S.  Meliala,  2006,  Perkembangan  Hukum  Perdata  tentang  Orang  dan  Hukum  Keluarga,  Nuansa Aulia, Bandung
Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, (Bandung: Grafika, 1992) Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990)
Jamal Abdurrahman, Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah,  terjemahan oleh Bahrun Abu Bakar, judul  asli  ”Athfalul  Muslimin  Kaifa  Rabbahumunnabiyul  Amin”,  Bandung,  Irsyad  Baitus  Salam, 2005,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990 Lilik  Mulyadi,  Pengadilan  Anak  di  Indonesia  (  Teori  Praktek  dan  Permasalahannya),  Bandung  :  CV.
Mandar Maju, 2005
Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru, (Jakarta: UIP, 2005)
Muhammad  Bagir  Al-Habsyi,  Fiqh  Praktis  Menurut  Al- Qur’an,  As-Sunnah,  dan  Pendapat  Para  Ulama, (Jakarta: Mizan, 2002)
Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers