## BUDAYA HUKUM MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA PENGIRIMAN TENAGA KERJA MIGRAN SEBAGAI SALAH SATUBENTUK PERBUDAKAN MODERN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Oleh : Dr. Henny Nuraeny, SH. MH. *)

## Abstrak
Indonesia merupakan salah satu negara pengirim Tenaga Kerja Migran ( migrant wolker) terbesar di Asia.  Pengiriman  Tenaga  Kerja  Migran  umumnya  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  baik legal ataupun illegal .  Pengiriman illegal selalu  dihubungkan  dengan  perbudakan  sebagai  salah  satu bentuk  dari  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  dapat terjadi  dalam  berbagai  bentuk,  namun  biasanya  bertujuan  untuk  mengeksploitasi  korban  untuk keuntungan  orang  lain.  Sekalipun  berbagai  rencana  strategis  dan  upaya  penanggulangan  sudah direncanakan  dan  dilaksanakan,  namun  realita  dalam  masyarakat  masih  banyak  kendala  yang dihadapai  dalam  pencegahan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  modus  pengiriman  Tenaga Kerja Migran. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan sinergitas antara semua Komponen dalam mayarakat, aparat penegak hukum dan Pemerintah.
Kata  kunci  :  Budaya  Hukum,  Tenaga  Kerja  Migran,  Perbudakan, Tindak  Pidana  Perdaga- ngan Orang.

## Abstract
Indonesia  is  one  of  the  sending  state  Migrant  Workers  (migrant  wolker),  the  largest  in  Asia. Delivery Migrant Workers generally done in various ways, either legal or illegal. Illegal shipments are  always  associated  with  slavery  as  one  form  of  the  crime  of  trafficking  in  persons.  Crime  of Trafficking in Persons (TPPO) can occur in many forms, but generally aim to exploit the victim for the  benefit  of  others.  Even  if  the  various  strategic  plans  and  the  response  has  been  planned  and implemented, but the reality in the community are still many obstacles faced in the prevention of the crime of trafficking in persons with delivery mode Migrant Workers. Therefore we need cooperation and synergy between all components in society, law enforcement agencies and the Government.

## Keywords: Culture Law, Labor Migrants, Slavery, Crime of Trafficking in Persons

## A. Pendahuluan
Pembangunan  nasional  yang  dilakukan dewasa  ini  bertujuan  untuk  mengejar  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  Indonesia,  yang ditujukan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan penduduk,  menciptakan  kemandirian,  keadi- lan, serta menjunjung tinggi moral agama. Na- mun  dalam realitanya, masih  ada rakyat  Indo- nesia  yang  belum  mendapatkan  kesejahteraan, bahkan cenderung menjadi “budak” dan tidak
*) Dekan Fak. Hukum Univ. Suryakencana Cianjur
selaras  dengan  rencana  pembangunan  bangsa dan  bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Hak  asasi  ( fundamental  right )  meru- pakan  hak  dasar  ( grounded), pokok  dan  prin- sipil. 1 (Pius  A  Prananto  dan  M  Dahlan  Al Barry. 1994: 48). Hal ini berati bahwa hak se- seorang  itu  mempunyai  keistimewaan,  teruta- ma karena HAM merupakan anugrah dari
1 Pius A. Prananto dan M Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Arkola Surabaya, 1994, hlm. 48.
Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia tidak men- ciptakannya  dan  tidak  dapat  mencabutnya. HAM  menjadi  tanggungjawab  bagi  setiap  pi- hak  untuk  menjaga  dan  melindunginya,  baik negara,  hukum,  masyarakat  maupun  setiap  in- dividu dimanapun dan kapanpun. HAM terdiri dari  hak  dibidang  sipil,  politik,  sosial,  ekono- mi,  bahkan  hak  untuk  hidup  bebas  dari  anca- man  yang  merendahkan  harkat  dan  martabat dari  kemanusiaan. 2 (Mahrus  Ali  dan  Syarif Nurhidayat,  2011:7).  Salah  satu  perbuatan yang dianggap merendahkan harkat dan marta- bat manusia adalah adanya perbudakan.
Dewasa ini Indonesia merupakan salah satu negara pengirim Tenaga Kerja Migran ( migrant wolker) terbesar di Asia. Pengiriman Tenaga Kerja Migran umumnya dilakukan de- ngan berbagai cara, baik legal ataupun illegal . Pengiriman illegal selalu dihubungkan dengan “perbudakan” sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah sangat memperhatikan fenomena dan realita adanya “perbudakan” (disebut juga sebagai perbudakan modern), sebagai salah satu modus dari tindak pidana perdagangan orang terutama terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak lebih dilindungi daripada kaum laki-laki, karena perempuan dan anak sangat rentan de- ngan kekerasan, terutama perdagangan orang yang merupakan perwujudan dari perbudakan modern. Sementara perdagangan orang selain melanggar HAM, juga memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktek perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan , sehingga menimbulkan ketersiksa- an bagi si korban pada masa depannya, apala- gi korban perdagangan orang pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik, secara phisik (perempuan dan anak- anak), psikis, maupun ekonomi. Atas dasar itu- lah kemudian pemerintah Indonesia melaku- kan upaya atau kebijakan hukum, dengan cara meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia.
Menurut Blacks Law Dictionary perbu-
2 Mahrus  Ali  dan  Syarif  Nurhidayat, Penyelesaian  Pe- langgaran  HAM  Berat  In  Court  System  &  Out  System, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 7.
dakan/ slavery adalah A Situational in wich one person  has  absolute  power  over  the  live,  for- tune,  and  liberty  of  another.  Slavery  was  big problem  for  the  Contitution  makers.  Those who  profited  by  it  insisted  on  protecting  it; those  who  loathed  it  dreaded  even  more  the prospect  that  to  insist  on  abolution  would mean that the Contitution would die aborning. So  the  framers  reached  a  compromise,  of sorts. The words “slave” and “slavery” would safeguard  the  „peculiar  institution‟  from  the abolitionist . 3 (Bryan  A.  Garner,2009:  1393). Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indo- nesia, perbudakan diartikan sama dengan ham- ba atau memperlakukan  sebagai  budak, segala sesuatu  mengenai  budak  belian. 4 (Anton  M. Moeliono  (ed),1993:  156).  Dalam  perkemba- ngannya  bentuk  perbudakan  yang  dewasa  ini banyak  terjadi  adalah  pengiriman  buruh  mig- ran  yang  mengarah  pada  perbudakan  dan  me- rupakan  salah  satu  bentuk  dari  “perdagangan orang”, yang merupakan kejahatan yang sudah meluas,  sehingga  menimbulkan  ancaman  ter- hadap  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  serta terhadap  norma-norma  kehidupan  yang  dilan- dasi  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manu- sia.  Oleh  karena  itu  perlu  semangat  untuk mencegah,  menanggulangi,  dan  bahkan  mem- berantas perdagangan orang yang dilandasi ni- lai-nilai luhur, komitmen nasional, dan bahkan internasional untuk melakukan upaya pencega- han  sejak  dini,  penindakan  terhadap  pelaku, perlindungan  korban,  dan  peningkatan  kerja sama.  Atas  dasar  semangat  itulah  Pemerintah Indonesia  mengundangkan  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberanta- san  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (UU PTPPO),  sebagai  upaya  penegakan  hukum yang komprehensif dan integral.

## B. Budaya  Hukum  Masyarakat  Terhadap Fenomema Perbudakan (Modern)
Menurut  sejarah  di  Indonesia,  perbuda- kan sudah dimulai sejak masa kolonial di Hin- dia Belanda pada tahun 1854 ketika pemerin-
3 Bryan A. Garner, Blacks Law Dictionary, ninthedition , West Group St Paul Minn. USA, 2009, hlm. 1393.
4 Anton  M.  Moeliono  (ed), KAMUS  BESAR  BAHASA INDONESIA, Departemen  Pendidikan  Dan  Kebudaya- an, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 156.
tah  (Raja)  dan  Parlemen  Belanda  mengun- dangkannya dalam Wet (Undang-Undang) Be- landa  No.  2  Tahun  1854  ( Staatblad No.2  Ta- hun  1855)  yaitu Reglement  op  het  Beleid  der Regering  van  Nederlands  –  Indie ( RR )  yaitu dalam Pasal 169 yang menentukan paling lam- bat  1  Januari  1860  perbudakan  di  Hindia  Be- landa sudah harus dihapus total. Upaya ini ke- mudian  diimplementasikan  dalam Wetboek van Strafrecht (KUH Pidana Hindia Belanda), walaupun baru sebatas peraturan normatif saja, karena dalam kenyataannya belum dijalankan. 5 (L.M. Gandhi  Lapian  &  Hetty A. Geru, 2006: 47). Hal ini karena pemerintah kolonial di Hin- dia  Belanda  masih  melaksanakan  perbudakan walaupun  dengan  alasan-alasan  politis  terten- tu.
Salah  satu  alasan  pemerintah  kolonial masih  mempertahankan  adanya  perbudakan, karena wilayah Hindia Belanda adalah Negara jajahan, dimana pada Negara jajahan menerap- kan sistem hukum  yang berlaku harus bersifat memaksa  dan  mengatur  agar  stabilitas  di  Ne- gara jajahan tetap berjalan. Warga Negara jaja- han tidak boleh sama kedudukannya, termasuk di  depan  hukum.  Atas  dasar  itu,  walaupun  se- cara  normatif  pelanggaran  HAM  yang  berupa perbudakan  sudah  diatur  dan  dilindungi,  na- mun dalam realitanya tidak berjalan.
Disamping  itu,  hal  ini  dipengaruhi  oleh pemikiran  dari Jean  Bodin yang  menyatakan bahwa  Raja  memiliki  hak  mutlak  untuk  me- ngikat  rakyatnya  melalui  undang-undang  yang disusunnya, dan menurut Thomas Hobes bah- wa  kehidupan  manusia  di  alam  bebas  penuh dengan  pertentangan  dan  peperangan  yang akan  menghasilkan  kehancuran.  Oleh  karena itu  perlu  adanya  kesepakatan  dari  masyarakat untuk  menyerahkan  kekuasaan  negara  kepada Raja. Raja yang mendapat mandat dari masya- rakat  memiliki  hak  mutlak  (absolut).  Semen- tara  itu John  Locke  (1632  -  1704), Pemikir ( Filsuf)  yang  mendukung  negara  hukum  dan HAM menyatakan bahwa “setiap individu me- miliki hak-hak kodrati, seperti hak hidup dan
5 L.M. Gandhi Lapian & Hetty A. Geru, Trafficking Pe- rempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Stu- di  Kasus  :  Sulawesi  Utara ,  Kerja  sama  Yayasan  Obor, Convention Watch, Pusat Kajian Perempuan Universitas Indonesia dan NZAID, Jakarta, 2006, hlm. 47.
lain-lain,  sedangkan  peranan  Raja  dan  Peme- rintah  harus  melindungi  hak-hak  tersebut  dan tidak  boleh  melanggar.” 6 (Mansyur  Effendi, 1994 :  28-29). Kebijakan  yang dilakukan oleh Pemerintah  Kolonial  Belanda  untuk  tidak  me- negakkan/memberlakukan  HAM  di  negara  ja- jahan  dipengaruhi  juga  oleh  budaya  hukum yang dimiliki oleh Negara Belanda, bahwa ke- kuasaan  Raja  sangat  mutlak,  termasuk  untuk mendapat penghormatan dari seluruh warga di negara jajahan.
Budaya  hukum  sebagaimana  dipahami oleh Lawrence  M.  Friedman adalah  sikap manusia  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum, kepercayaan,  nilai,  pemikiran  serta  harapan- nya. 7 (Lawrence  M.  Friedman,  2001:8).  De- ngan  kata  lain  budaya  hukum  adalah  suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menen- tukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau  disalahgunakan.  Tanpa  budaya  hukum sistem hukum tidak akan berdaya. Oleh karena itu, suatu institusi hukum akan menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat  ataupun  suatu  komunitas  tertentu sangat  ditentukan  oleh  budaya  hukum  masya- rakat/komunitas yang bersangkutan.
Ironisnya  hukum  yang  merupakan  kebi- jakan pemerintah sering kontradiktif dan tidak diimbangi dengan tindakan yang riil untuk be- nar-benar mewujudkan keadaan yang kondusif dengan  nilai-nilai  dalam  tatanan  kehidupan masyarakat,  terutama  terhadap  pelanggaran HAM  dengan  berbagai  modus  dan  jenis  pe- langgarannya,  terhadap  penegakan  hukum.  U- paya  penegakan  hukum  dalam  membersihkan wilayah  terutama  daerah  yang  disinyalir  seba- gai  daerah  yang  banyak  pelanggaran  HAM perlu  ditingkatkan.  Salah  satu  kontradiktif  an- tara kebijakan pemerintah yang didasari buda- ya  hukum  yang  berupa  nilai-nilai  agama  dan budaya,  masih  adanya  usaha-usaha  yang  telah dilakukan  baik  secara  perorangan  maupun  ke- lompok, yang memfasilitasi praktek-praktek
6 Mansyur  Effendi, Dimensi/Dinamika  Hak  Asasi  Ma- nusia  Dalam  Hukum  Nasional  dan  Hukum  Internasio- nal, Cetakan  Pertama,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta,  1994, hlm. 28 - 29.
7 Lawrence M. Friedman, American Law An Introducti- on, alih  Bahaha  Wisnu  Basuki,  PT.  Tata  Nusa,  Jakar- ta, 2001, hlm. 8.
pekerjaan  yang  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai dan budaya masyarakat Indonesia yaitu perda- gangan orang dengan modus pengiriman tena- ga  kerja/buruh  migran  baik  tingkat  domestik (dalam negeri), maupun tingkat publik (ke luar negeri).
Atas  dasar  itu,  pemerintah  kemudian membuat  kebijakan  yang  merupakan  suatu upaya  dalam  mendukung  pembangunan,  khu- susnya  pembangunan  hukum.  Setiap  pemba- ngunan  dibidang  apapun  diperlukan  peraturan hukum,  karena  setiap  pembangunantidak  akan berarti  apabila  tidak  diikuti  oleh  aturan  hu- kum. 8 (Satjipto  Rahardjo,  1980  :  131).  Hubu- ngan  hukum  dengan  pembangunan  sangatlah imperatif, karena hukum dapat membantu me- ngantarkan  masyarakat  kearah  pembangunan serta  menampung  akibat-akibat  yang  timbul dari  pembangunan  tersebut.  Konflik  yang  ter- jadi antara hukum dan pembangunan, beragam bentuk  dan  macamnya.  Realita  yang  ada  ada- lah  banyak  warga  masyarakat  yang  pola  dan gaya  hidupnya  berubah  mengikuti  perkemba- ngan  jaman  (konsumtif).  Keadaan  ini  akan memprihatinkan,  apabila  tidak  disertai  peratu- ran dan yang mengacu pada nilai-nilai dan bu- daya masyarakat, mulai dari tingkah laku, gaya hidup  sampai  pada  nilai-nilai  yang  bersumber pada pemahaman budaya dan agama.
Secara  umum,  perubahan-perubahan  di dalam  masyarakat  dapat  mengenai  sistem  ni- lai-nilai,  norma-norma,  pola-pola  perilaku,  or- ganisasi,  susunan  lembaga-lembaga  sosial, stratifikasi,  kekuasaan, interaksi  sosial  dan se- bagainya. 9 Diantara  budaya  masyarakat  Indo- nesia yang mempengaruhi adanya tindak pida- na  perdagangan  orang  adalah  faktor  ekonomi, pendidikan,  lingkungan  dan  pola  hidup  yang konsumtif.  Keadaan  ini  sangat  mempengaruhi dan  mendorong  masyarakat  untuk  bekerja  de- ngan cepat dan mendapatkan imbalan pengha- silan  yang  tinggi.  Oleh  karena  itu  perubahan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh fak- tor-faktor tersebut di atas, dan untuk mengata- sinya  diperlukan  berbagai  kebijakan  terutama kebijakan dibidang hukum.
8 Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat, Angkasa,
Bandung, 1980, hlm. 131.
9 Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.1.
Berbagai kebijakan dan peraturan hukum yang  diciptakan  ini  tentu  mempunyai  tujuan, yaitu untuk kesejahteraan manusia ( Social wel- fare ) dalam pergaulan hidupnya. Atas dasar itu hukum  sebaiknya  ditaati,  diikuti  dan  dilaksa- nakan,  karena  itu  hukum  disatu  tempat  harus sesuai  dengan  kondisi  sosial  (budaya  hukum) masyarakatnya. Jika tidak, maka hukum terse- but  tidak  akan  berjalan  secara  efektif.  Demi- kian juga dengan supremasi hukum sangat ber- kaitan  dengan  penegakkan  hukum.  Mengingat fungsi  hukum  sebagai  sarana  pembangunan dan pembaharuan masyarakat ( law as a tool of social  engineering). Menurut Roscoe  Pound, hukum  harus  dapat  melindungi  kepentingan umum  ( public  interest ); kepentingan  masyara- kat  ( social  interest );  dan  kepentingan  pribadi ( private  interest ).  Berdasarkan  pemikiran  an- tara hukum dan masyarakat inilah konsep Ros- coe Pound kemudian di Indonesia dikembang- kan  oleh Mochtar  Kusumaatmadja ,  yang melahirkan Teori Hukum Pembangunan di  In- donesia. Teorinya dipengaruhi oleh pandangan Roscoe Pound , yang menyatakan bahwa pera- nan  hukum  dalam  pembangunan  adalah  untuk menjamin  perubahan  yang  terjadi  secara  tera- tur,  yang  dibantu  oleh  undang-undang,  Kepu- tusan  Hakim  dan  Kombinasi  keduanya. 10 Atas dasar  itu,  maka  hukum  juga  berperan  sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih  baik.  Kenyataan  yang  ada  sekarang,  se- bagian  besar  masyarakat  kurang  mempercayai hukum,  baik  terhadap  aparat  penegak  hukum maupun lembaga peradilan, sehingga tindakan masyarakat  cenderung  main  hakim  sendiri. Tindakan  ini  diantaranya  diakibatkan  karena kurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap jaminan keadilan yang diberikan oleh hukum.
Realita lainnya, dewasa ini kesejahteraan masyarakat  belum  merata,  baik  antar  daerah maupun  antar  negara.  Di  Negara  Berkembang identik  dengan  masyarakat  miskin,  sedangkan di Negara Maju terkesan dengan kekayaan dan sumber  penghidupan  yang  mudah,  sehingga menimbulkan minat  untuk  migrasi  bagi  warga Negara  Berkembang  ke  Negara  Maju.  Potensi migrasi ini dipengaruhi juga oleh potensi dan
10 Mochtar  Kusumaatmaja, Konsep-konsep  Hukum  Da- lam  Pembangunan ,  Cet  ke  2,  Alumni,  Bandung,  2006, hlm. 19 - 20.
Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Fenomena Pengiriman Tenaga Kerja ...
kekayaan  suatu  negara,  terutama  yang  berhu- bungan  dengan  masalah  sosial,  politik  dan ekonomi.  Secara  umum,  aktivitas  migrasi umumnya  berhubungan  dengan  pertumbuhan ekonomi,  politik  dan  sosial  (terutama  peruba- han pola konsumsi masyarakat).
Demikian  juga  dengan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  dengan  berbagai  modus sudah  di  atur  dalam  Undang-Undang  No.  21 Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sekalipun sudah  diancam  dengan  sanksi  pidana,  tetapi dalam pelaksanaannya perbuatan ini masih ba- nyak dilakukan, bahkan dijadikan mata penca- rian  atau  sumber  nafkah  kehidupan  keluarga. Dilihat  dari  efektifitasnya,  ternyata  peraturan ini  tidak  efektif.  Penyebabnya  tentu  berbagai macam  alasan,  dapat  karena  faktor  ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan pro- ses  penegakan  hukum  yang  tidak  efektif  atau bahkan  faktor-faktor  lainnya,  seperti  ketidak- percayaan  masyarakat  terhadap  institusi  hu- kum,  karena  menganggap  tidak  akan  menda- patkan keadilan.
C. Pengiriman Tenaga Kerja Migran Seba- gai Salah Satu Bentuk Perbudakan Mo- dern  Dari  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang
Secara  historis,  perbudakan  telah  ber- kembang  sejak  beberapa  ribu  tahun  yang  lalu yang  diawali  dengan  adanya  penaklukan  atas suatu  kelompok  oleh  kelompok  lainnya,  ke- lompok  yang  kuat  dan  mempunyai  kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Keku- asaan ekonomi dan politik menjadi sumber dan peluang  untuk  dapat  berkembangnya  per- budakan, sebagai konsekuensi dari penaklukan yang dibayar dengan „pengabdian mutlak‟.
Di Benua Eropa khususnya  Inggris, per- budakan  diawali  dengan  adanya  penaklukan negara  Inggris  ke  beberapa  negara  di  luar  Be- nua  Eropa.  Kasus  perbudakan  pertama-tama diketahui  terjadi  di  masyarakat  Sumeria,  yang sekarang  adalah  Irak,  lebih  dari  lima  ribu  ta- hun  yang lalu. Perbudakan juga terjadi  di  ma- syarakat  Cina,  India, Afrika, Timur Tengah & Amerika.  Perbudakan  berkembang,  seiring dengan  perkembangan  perdagangan  dengan meningkatnya permintaan akan tenaga  kerja
untuk  menghasilkan  barang-barang  keperluan ekspor.  Pada  masa  itu  perbudakan  merupakan keadaan umum  yang wajar,  yang dapat  terjadi terhadap  siapapun  dan  kapanpun.  Tidak  ban- yak  yang  memandang  perbudakan  sebagai praktek  jahat  atau  tidak  adil.  Kampanye  anti perbudakan dan perdagangan manusia pertama kali  dilakukan  di  Eropa  dan  Amerika,  dengan melahirkan  beberapa  konvensi  anti  perbuda- kan  dan  eksploitasi  tenaga  manusia,  yang  ke- mudian  berkembang  ke  negara-negara  lainnya di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia.
Dewasa  ini,  Indonesia  merupakan  salah satu pengirim tenaga kerja migran secara inter- nasional,  khususnya  pekerja  kasar  dan  pem- bantu  rumah  tangga  (PRT),  atau  pekerja  do- mestik  terbesar  di  Asia.  Keadaan  ini  menjadi peluang  bagi  Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja Indonesia  (PJTKI),  untuk  memanfaatkan  dan mengakomodasi  berbagai  kepentingan  tenaga kerja.  Namun  kondisi  tenaga  kerja  dari  Indo- nesia berbeda dengan kondisi tenaga kerja dari negara  lain.  Tenaga  kerja  Indonesia  (TKI)  se- ring bermasalah baik secara individual bagi di- rinya,  maupun  secara  umum  bagi  pemerintah Indonesia.  Masalah  yang  paling  besar  adalah TKI yang berasal dari Indonesia sering menja- di korban dalam perekrutan TKI yang akhirnya menjurus  pada  perdagangan  orang.  Berbagai masalah sering dialami oleh TKI yang menjadi korban, baik menjadi tenaga kerja di dalam ne- geri, maupun di luar negeri. Korban yang ber- harap untuk bekerja guna memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, malah menjadi korban eks- ploitasi  perdagangan  orang.  Perempuan  dan laki-laki  dewasa,  anak  laki-laki  dan  perempu- an, telah diperdagangkan dari  Indonesia mela- lui  perbatasan  wilayah  ke  negara-negara  lain. Beberapa  negara  yang  menjadi  tujuan  adalah Malaysia,  Singapura,  Hongkong,  Taiwan,  dan negara-negara di Timur Tengah (Arab Saudi).
Situasi  dan  kondisi  yang  dialami  korban dapat  berupa  kondisi  ekonomi,  sosial,  politik, pendidikan,  lingkungan,  dan  bahkan  kondisi fisik,  dan  mental  dapat  mempengaruhi  situasi korban.  Pelaku  dan  korban  dalam  suatu  keja- hatan  dapat  saling  kenal,  tidak  kenal,  atau  di- perkenalkan oleh orang lain, sebelum, atau pa- da  saat  kejahatan  terjadi.  Korban  seperti  hal- nya juga pelaku kejahatan dapat perseorangan,
kelompok dan masyarakat, yang mendapat ke- rugian akibat dari perbuatan-perbuatan dari pe- laku kejahatan. Kerugian yang diderita kor-ban akan menimbulkan beban dan tekanan psikolo- gis,  sepeti  rasa  kesal,  jengkel,  takut  yang  ber- kepanjangan, trauma,  stress ,  atau  bahkan gangguan kejiwaan. 11
Di  Indonesia,  dari  beberapa  kasus  yang menimpa korban kebanyakan menimpa wanita dan  anak  perempuan,  demikian  juga  dengan TPPO.  Latar  belakang  TPPO  umumnya  dise- babkan  oleh  kondisi  kerja  dan  sistem  kerja, terutama  di  negara-negara  penerima  Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI)  yaitu  Malaysia,  Singa- pura, dan Timur Tengah, terutama Arab Saudi, bahkan ke berbagai pelosok daerah di  Indone- sia  untuk  dipaksa  menjadi  Pekerja  Seks  Ko- mersial/Pelacur dan pekerja paksa. Begitu juga TPPO di dalam negeri masih menjadi masalah besar, dimana para wanita dan anak dieksploi- tasi  menjadi  pembantu  rumah  tangga,  pekerja seks,  dan  buruh  di  pabrik-pabrik  kecil.  Para pelaku TPPO kadang-kadang bekerja sama de- ngan pihak sekolah untuk merekrut pelajar-pe- lajar  di  Sekolah-Sekolah  (terurama  Sekolah Kejuruan),  dengan  modus  untuk  praktek  kerja lapangan  ( magang )  di  hotel-hotel,  yang  sebe- narnya  fiktif.  Disamping  itu,  warga  Indonesia yang direkrut dengan tawaran untuk bekerja di restoran, pabrik, atau sebagai pembantu rumah tangga,  dan  kemudian  dipaksa  menjalani  ko- moditas dalam perdagangan seks.  Modus  baru yang  dewasa  ini  berkembang  adalah  rekrut- men para wanita dan gadis belia untuk bekerja sebagai  pelayan  di  industri  pertambangan, yang  kemudian  akan  dipaksa  menjadi  Pekerja Seks  Komersial/Pelacur,  beberapa  gadis-gadis di  bawah  umur  dilarikan  dan  diculik  ke  pe- nampungan-penampungan  di  pertambangan atau  pembalakan  liar  di  pedalaman  beberapa pulau  di  Indonesia,  dimana  mereka  dipaksa menjadi pekerja seks.
Beberapa kasus Tenaga Kerja Migran ti- dak  hanya  menimpa  yang  bekerja  di  luar  ne- geri,  tetapi  dapat  juga  terjadi  di  dalam  negeri. Kasus yang sangat menggemparkan adalah
Tangerang  -  Banten,  yaitu  Tenaga  Kerja  di “Pabrik Kuali”. Kasus ini sangat menarik per- hatian dunia, karena dimasa modern masih di- temukan  adanya  perlakuan  terhadap  Tenaga Kerja  yang menyerupai  “perbudakan modern” sebagai salah satu modus dari TPPO.
Perdagangan  orang  dapat  terjadi  dalam berbagai  bentuk,  namun  biasanya  bertujuan untuk  mengeksploitasi  korban  untuk  keuntu- ngan orang lain. Secara  ringkas, TPPO memi- liki 3(tiga) unsur, yaitu :
1. Proses yang dilakukan biasanya pelaku memindahkan  korban  jauh  dari  komu- nitasnya  dengan  merekrut,  mengang- kut,  mengirim,  memindahkan  atau  me- nerima.
2. Cara  yang  dilakukan  adalah  pelaku menggunakan  ancaman,  kekerasan, penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penyalahgunaan  kekuasaan/posisi  ren- tan,  atau  jeratan  hutang  untuk  menda- pat  kendali  atas  diri  korban,  sehingga dapat melakukan pemaksaan.
3. Tujuannya  adalah ditujukan untuk  eks- ploitasi  atau  menyebabkan  korban  ter- eksploitasi  untuk  keuntungan  finansial pelaku.  Eksploitasi  selalu  dihubungkan dengan  prostitusi,  mengurung  korban dengan  kekerasan  fisik  atau  psikologis (kerja paksa), menempatkan korban da- lam  situasi  jeratan  hutang  atau  perbu- dakan.  Dalam  beberapa  kasus  eksploi- tasi dapat juga berarti pemanfaatan atau transpalansi organ tubuh. 12
TPPO  dapat  dilakukan  oleh  perseora- ngan,  kelompok,  korporasi,  dan  terkadang  di- lakukan oleh keluarga (orang tua/saudara kan- dung),  kerabat,  teman,  atau  tetangga  dari  kor- ban.  Korban  TPPO  umumnya  perempuan  dan anak,  hal  ini  dimungkinkan  karena  Korban sangat  rentan  dan  dianggap  lemah  (phisik  dan psikis),  sehingga  para trafficker sangat  mudah memperdayanya.  Korban  sering  mendapat perlakuan  kejam,  penderitaan,  bahkan  tidak sedikit yang mengalami kekerasan dan anca- adanya   perbudakan   yang   menimpa  pekerja migran asal Kabupaten Cianjur, yang terjadi di
11 Soedjono Dirdjosisworo, Respon….. Op Cit, hlm. 5.
12 Buku  Saku  Bagi  Anggota  Gugus  Tugas  Pencegahan dan  Penanganan  Perdagangan  Orang  Di  Indonesia,  Ba- dan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Fenomena Pengiriman Tenaga Kerja ...
man  kekerasan.  Korban  terjebak  dalam  jari- ngan  ketidakberdayaan,  karena trafficker ber- upaya  dengan  berbagai  cara,  baik legal atau illegal secara  terang-terangan  ataupun  dengan cara  menjebak,  menipu,  membujuk,  dengan iming-iming  dan  janji-janji  berupa  cerita-ceri- ta  keberhasilan,  bantuan  ekonomi,  atau  mem- berikan pinjaman yang pada akhirnya merupa- kan penjeratan hutang.
Tidak  sedikit  pula  korban  mengalami siksaan berupa penyekapan sebelum berangkat (mulai  dari perekrutan),  dalam perjalanan (pe- ngangkutan), di tempat kerja, bahkan pada saat dalam  perjalanan  pulang  ke  kampung  ha- laman,  sering  pula  mengalami  penipuan  dan perampokan.  Tindakan  yang  paling  mempri- hatinkan  adalah  adanya  dorongan  dari  keluar- ga (Suami, atau Orang Tua/Wali) untuk meng- ikuti  bujukan trafficker ,  dan  dibantu  dalam proses  pemberangkatan  dengan  adanya  doku- men  yang  dimanipulasi  oleh  penyelenggara negara (aparat pemerintah) setempat.
Beberapa  kasus  perdagangan  orang  dari berbagai  daerah  di  Indonesia,  yang  paling  ba- nyak adalah eksploitasi terhadap buruh migran ( migrant  worker ),  eksploitasi  seksual,  kawin kontrak  dan  pemalsuan  dokumen,  serta  kasus yang paling mutakhir adalah penculikan untuk transpalansi  organ  tubuh.  Bentuk-bentuk  eks- ploitasi  perdagangan  orang  tersebut  umumnya bermuara  dari  penjeratan  hutang,  walaupun ada  modus  lain  yang  mungkin  terjadi,  tetapi modus  penjeratan  hutanglah  yang  paling  ba- nyak  dilakukan.  Adapun  macam  penjeratan hutang yang dilakukan, diantaranya adalah se- bagai berikut :
1. Perdagangan orang untuk eksploitasi pekerja/buruh migran.
2. Perdagangan orang untuk tujuan eks- ploitasi seksual.
3. Perdagangan orang untuk tujuan perka- winan kontrak.
4. Perdagangan orang untuk tujuan Adop- si Anak.
Dari kasus yang terjadi di Indonesia, ke- banyakan/sebagian  besar  calon  korban/korban adalah  pekerja/buruh  migran,  yang  sejak  awal mengetahui  dan  mengerti  maksud  dan  tujuan para calo/sponsor/penghubung ( Trafficker) un- tuk membantu, namun karena calon korban/
korban  mempunyai  kehendak  untuk  menjadi pekerja/buruh migran menggunakan jasa terse- but,  denan  berbagai  alasan.  Alasan  yang  se- ring diteima dan masuk akal adalah para calo/ sponsor/peghubung  ( Trafficker) bermaksud membantu proses pengurusan administrasi dan syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi,  terutama untuk  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri,  tetapi dalam  proses  pengurusan  ini  calon  korban/ korban  tidak  diberitahukan  biaya  akomodasi dan  administrasi  yang  sebenarnya,  dan  baru diberitahukan besaran biayanya pada saat akan berangkat atau sudah di tempat tujuan, sehing- ga tidak ada cara lain yang dapat dilakukan ca- lon  korban/korban  selain  (terpaksa)  menyetu- jui.  Bahkan  tidak  sedikit  calon  korban/korban tidak mengetahui hak dan kewajibannya,  yang diketahuinya  adalah  hanya  menandatangi  su- rat-surat  yang  disodorkan  dengan  alasan  surat administrasi,  tanpa  mengetahui  isi  surat  dan perjanjian  yang  telah  ditandatangani  tersebut. Dalam beberapa kasus tersebut, yang dianggap paling memprihatinkan adalah adanya eksploi- tasi, terutama eksploitasi seksual. 13
Beberapa  modus  dalam  kasus  tindak  pi- dana perdagangan orang yang dilakukan, sam- pai saat ini tidak didapat data secara resmi be- rapa besar dan tingkatannya, karena dilakukan secara  terselubung  dan  sulit  untuk  diidentifi- kasi  dan  didokumentasikan,  sehingga  akurasi data antara realita dan fakta berbeda.Selain itu data-data yang didapat umumnya dari hasil in- vestigasi  dan  laporan  media  cetak,  sedangkan data  dari  aparat  dan  pemerintah  lebih  sedikit dari fakta yang terjadi, karena tidak semua ka- sus diselesaikan secara hukum.
Perkiraan  jumlah  korban  tindak  pidana perdagangan  orang  seringkali  bersifat  semen- tara,  hal  ini  dimungkinkan  karena  seseorang yang  tadinya  dianggap  sebagai  korban  tindak pidana  perdagangan  orang,  tetapi  pada  akhir- nya  korban  dapat  menerima  keadaan,  tidak merasa  sebagai  korban,  karena  merasa  diun- tungkan oleh kondisi yang terjadi. Korban tin- dak pidana perdagangan orang akan diketahui
13 Eksploitasi seksual umumnya terjadi pada perempuan dan  anak,  dengan  iming-iming  bekerja  di  salon  atau rumah  makan.Tetapi  setelah  sampai  ke  tempat  tujuan, mereka  dihadapkan  pada  pilihan  yang  terpaksa  harus dilakukan.
secara  pasti  apabila  (telah)merasa  dirugikan dan  melaporkan  kepada  pihak-pihak  yang  di- percaya  dan  dianggap  dapat  membantu  me- nguruskan  kasus  yang  terjadi.  Pihak-pihak yang  dapat  dianggap  membantu  korban  biasa- nya  instansi  pemerintah  (Gugus  Tugas),  Lem- baga Swadaya asyarakat (LSM), Lembaga Ad- vokasi  Hukum  (seperti  LBH),  dan  apabila  di- anggap tidak memenuhi sesuai keinginan, kor- ban baru melapor ke aparat pemerintah (Polisi dan Gugus Tugas).
Berdasarkan  pemantauan  dari Internati- onal  Organitation  Migrant  (IOM) ,  dari  tahun ke tahun, kasus  perdagangan orang di  Indone- sia  terus  meningkat.  Sejak  bulan  Maret  tahun 2005 hingga bulan Desember tahun 2011, IOM sudah  menangani  4.067  (empat  ribu  enam puluh tujuh) kasus trafficking . Sebagian besar, 87,94  persen  kasus trafficking terjadi  di Malaysia  dan  dialami  perempuan.  "Ini  hanya data  yang IOM tangani,  belum  yang ditangani lembaga  lain.  "Untuk  tahun  2013,  jumlah  ka- sus meningkat drastis. Dari bulan Januari sam- pai  bulan  Juli  2013, IOM sudah  menerima  la- poran  sebanyak  1.045  (seribu  empat  puluh  li- ma)  kasus  pelaporan  tindak  pidana  perdaga- ngan orang. Sebanyak 85 persen kasus dialami oleh  perempuan.  Sedangkan  korban  perdaga- ngan  orang  terhadap  laki-laki  diperkerjakan sebagai buruh sawit, dan pelaut. 14
Korban yang terjerat praktek tindak pi- dana perdagangan orang ini pada awalnya ti- dak menyadari telah menjadi korban. Para korban umumnya bekerja ke luar negeri mela- lui jasa calo “ trafficker” yang membantu pe- ngurusan administrasi dan dokumen imigrasi. Mayoritas pekerja perempuan bekerja sebagai pekerja rumah tangga tanpa dibayar, mendapat pelecehan seksual dari majikan, dan dipekerja- kan tidak sesuai perjanjian. Korban telah di- perdagangkan orang dan dieksploitasi tenaga serta seksualitasnya. 15
Berdasarkan laporan tahunan Departe- men Luar Negeri Amerika tentang Perdaga-
14 Nurul Qoiriah (Koordinator Nasional Organisasi Mig- ran  Internasional  (IOM), Perempuan  Pekerja  Migran Indonesia Di Luar Negeri Ditenggarai Merupakan Kor- ban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang, Diskusi  Ge- dung MPR, Kamis, 17 Oktober 2013.
15 Ibid.
ngan  Orang  tahun  2011,  Indonesia  dimasuk- kan pada lapis kedua dalam memenuhi standar perlindungan  korban  perdagangan  orang  (TP- PO). Indonesia dinilai termasuk sumber utama perdagangan  perempuan,  anak-anak  dan  laki- laki,  baik  sebagai  budak  seks  maupun  korban kerja paksa. Menurut  data pemerintah  Indone- sia,  seperti  dikutip  dalam  laporan  itu,  sekitar 6.000.000 (enam juta) warga Indonesia menja- di   pekerja   migran  di   luar  negeri,  termasuk 2.600.00 (dua  juta  enam  ratus)  pekerja  di Malaysia  dan  1.800.000  (satu  juta  delapan  ra- tus) di Timur Tengah. Dari keseluruhan peker- ja migran itu, 4.300.000 (empat juta tiga ratus) diantaranya  berdokumen  resmi  dan  1.700.000 (satu  juta tujuh ratus) lainnya digolongkan se- bagai  pekerja  tanpa  dokumen.  Sekitar  69  per- sen pekerja migran Indonesia adalah perempu- an. 16
Pada umumnya Korban bekerja sebagai :
1. Pembantu Rumah Tangga (PRT).
2. Penari, penghibur dan pertukaran buda- ya (terutama di luar negeri).
3. Pengantin pesanan, terutama di luar ne- geri.
4. Beberapa bentuk buruh/pekerja anak.
5. Pekerja Seks Komersial dan eksploitasi seks.
6. Penjualan bayi melalui perkawinan pal- su/Kawin kontrak.
7. Bentuk lain dari kerja migran.
Melihat pola dan cara kerja para pelaku/
trafficker tindak  pidana  perdagangan  orang, dilakukan  dengan  berbagai  macam  cara  dan ragamnya.  Ada  yang  dilakukan  secara  perseo- rangan  (calo/penghubung/sponsor/ trafficker) , dan  ada  juga  yang  melalui  Perusahaan  Jasa Tenaga  Kerja  Indonesia  (PJTKI),  baik  resmi ataupun  tidak  resmi.  Dari  contoh  tersebut  di atas,  ternyata  tidak  semua  perjanjian  kerja  di- lakukan  secara  tertulis.  Ada  beberapa  kasus baik yang diberangkatkan oleh PJTKI ataupun oleh  calo/sponsor  ( Trafficker) secara  mandiri, dilakukan  secara  tidak  tertulis.  Apabila  dilihat dari  sahnya  perikatan  yang  mengacu  pada  Pa- sal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Per- data  (KUHPerdata),  perjanjian  kerja  itu  dapat dikatakan sah secara hukum ( legal ), karena  te-
16 Laporan  Departemen  Luar  Negeri  AS  mengenai  Per- dagangan Manusia tahun 2012.
Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Fenomena Pengiriman Tenaga Kerja ...
lah  terjadi  kesepakatan.  Namun  dari  segi  per- lindungan dan keselamatan, ini akan dijadikan celah  oleh  penyalur  ( Trafficker) ,  untuk  mele- paskan  tanggung  jawab  apabila  pekerja  me- langgar  kesepakatan.  Umumnya  kerugian  le- bih  banyak  menimpa  pekerja/buruh,  terutama apabila  perbuatan  ingkar  janji  dilakukan  kare- na  keterpaksaan  akibat  mengalami  kekerasan atau perbuatan tidak manusiawi.
Untuk  itu,  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang  tidak  selalu  melanggar  satu  aturan  hu- kum  (hukum  pidana)  saja,  tetapi  dapat  juga melanggar  lebih  dari  satu  aturan/undang-un- dang.  Karena  itu,  dalam  menerapkan  sanksi hukum  bagi  pelaku  sudah  selayaknya  menda- pat sanksi yang berat, baik sanksi penal (pemi- danaan)  atau non  penal (ganti  rugi  dan  sanksi administrasi) agar menimbulkan efek jera bagi pelaku/ Trafficker .
Oleh  karena  itu,  upaya  yang  dapat  dila- kukan  ke  depan  untuk  pencegahan Human Trafficking adalah :
1. Penyadaran  masyarakat  untuk  mence- gah trafficking melalui sosialisasi kepa- da  berbagai  kalangan  (Camat,  Kepala Desa/Lurah,Guru, Anak Sekolah).
2. Memperluas  peluang  kerja  melalui  pe- latihan  keterampilan  kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain.
3. Peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak  baik  formal  maupun  infor- mal.
4. Kerjasama  lintas  kabupaten/provinsi dalam  rangka  pencegahan  dan  pena- nganan trafficking .
Adapun kebijakan hukum yang dapat di- lakukan  dalam  upaya  penegakan  hukum  dan pencegahan  dapat  dilakukan  dengan  berpedo- man pada peraturan hukum yang berlaku atau- pun melakukan regulasi peraturan, yaitu :
1. Berpedoman  dan  mengacu  pada  Un- dang-Undang No. 21 Tahun 2007 Ten- tang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
2. Memperluas  sosialisasi  Undang-Un- dang  No.  21  Tahun  2007  Tentang PTPPO.
3. Mempedomani  Undang-Undang  No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan
anak  apabila  korban  masih  di  bawah umur (anak-anak).
4. Pembentukkan  Pusat  Pelayanan  Terpa- du sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.  9  Tahun  2008  Tentang  Tata  Cara Dan  Mekanisme  Pelayanan  Terpadu Bagi Saksi Atau Korban TPPO.
5. Melaksanakan  Peraturan  Menteri  No- mor: 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/
2009  Tentang  Rencana  Aksi  Nasional (RAN)  Pemberantasan  TPPO  dan  Eks- ploitasi  Seksual  Anak  (ESA)  tahun 2009 - 2012.
6. Pembentukkan  Gugus  Tugas  PTPPO terdiri  dari  berbagai  elemen  pemerin- tah dan masyarakat  (PERPRES No. 69 Tahun  2008  Tentang  Gugus  Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO).
7. Penyusunan  Peraturan  Daerah Traffic- king .
8. Menyediakan  Dana  untuk  menunjang terwujudnya Upya Pencegahan Traffic- king.
Kesemuanya  ini  bukan  hanya  kewajiban pemerintah saja, tetapi juga menjadi kewajiban masyarakat  dalam  mencegah human  traffic- king yaitu wajib berperan serta membantu upa- ya  pencegahan  dan  penanganan  korban  tindak pidana  perdagangan  orang  dengan  memberi- kan  informasi/laporan  adanya  tindak  pidana perdagangan  orang  kepada  pihak  berwajib. Dalam  melakukan  upaya  pencegahan  hal  ter- sebut,  masyarakat  berhak  memperoleh  perlin- dungan hukum.Hal ini sejalan dengan Undang- Undang Nomor 13Tahun 2006 Tentang Perlin- dungan  Saksi  dan  Korban,  dan  juga  dengan Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang.

## D. Penutup
Dari  uraian  di  atas  dapat  ditarik  kesim- pulan, bahwa pengiriman tenaga kerja migran, sering  dijadikan  salah  satu  bentuk  dari  modus perdagangan  orang.  Perdagangan  orang  meru- pakan  salah  satu  bentuk  perbudakan  modern, karena umumnya korban sering mendapat per- lakuan  yang tidak manusiawi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Pengiriman tenaga kerja migran baik pa-
da lingkup domestik maupun publik sudah sa- ngat memprihatinkan, terutama dilihat dari sisi korban.  Korban  yang  semula  bertujuan  untuk memperbaiki tingkat ekonomi keluarga, kemu-
dian  bahkan  sering  menjadi  korban  perlakuan yang  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  budaya dan norma yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anton  M.  Moeliono  (ed), Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Departemen  Pendidikan  Dan  Kebuda- yaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1993 Bryan A. Garner, Blacks Law Dictionary, ninthedition , West Group St Paul Minn. USA, 2009 Buku Saku Bagi Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Di Indo- nesia, Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
L.M. Gandhi Lapian & Hetty A. Geru, Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Kompre- hensif  Studi  Kasus  :  Sulawesi  Utara ,  Kerja  sama  Yayasan  Obor,  Convention  Watch,  Pusat Kajian Perempuan Universitas Indonesia dan NZAID, Jakarta, 2006 Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction, alih Bahaha Wisnu Basuki, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001.
Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out System, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, Mansyur Effendi, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994 Mochtar Kusumaatmaja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan , Cet ke 2, Alumni, Bandung, 2006.
Pius A Prananto dan M Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Arkola Surabaya, 1994 Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat, Angkasa, Bandung,  1980 Soedjono Dirdjosisworo, Respon Terhadap Kejahatan, STHB Press, Bandung, 2002 Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Peraturan Menteri No.25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan TPPO dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) tahun 2009 – 2012.