Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Perlindungan Pemilik Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba

## Anik Tri Haryani
Dosen Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, JL.Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail: anik@unmer-madiun.ac.id

## Abstract
Tight  business  competition  requires  creativity  for  entrepreneurs  to  stay  competitive  by seeking  new  breakthroughs  in  developing  their  businesses.  Many  franchise  models  are chosen to develop businesses. One of the criteria for franchising is the Intellectual Property Rights  that  have  been  registered  including  trade  secrets.  The  purpose  of  this  study  is  to examine  the  legal  protection  of  trade  secret  owners  in  a  franchise  agreement,  and  legal consequences if there is a violation of trade secrets in the franchise agreement. The method used in this study is juridical normative with a law approach and conceptual approach. The results  of  the  research  show  that the  protection  of  trade  secrets  in the  franchise  agreement can  be  done  by  making  an  agreement  which  contains  a  confidential  information,  non disclosure  agreement  clause,  a  non  compete  agreement  as  well  as  a  non  solicitation agreement  clause.  Legal  consequences  in  the  event  of  a  violation  of  trade  secrets  in  the franchise agreement can be prosecuted civilly by paying compensation through a lawsuit to court or can be resolved through arbitration or alternative dispute resolution. In addition, it can  also  be  prosecuted  according  to  Article  17  paragraph  (1)  of  Law  Number  30  of  2000 concerning Trade Secrets with the penalty of imprisonment of a maximum of two years and a maximum fine of three hundred million rupiah . Keywords : Protection; Trade Secrets; Franchising .

## Abstrak
Persaingan  bisnis  yang  semakin  ketat  membutuhkan  kreatifitas  bagi  para  pengusaha  untuk tetap  bisa  bersaing  dengan  mencari  terobosan  baru  dalam  mengembangkan  usahanya. Model waralaba banyak dipilih untuk mengembangkan usaha.  Salah satu kriteria waralaba adalah  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  telah  terdaftar  termasuk  rahasia  dagang.  Tujuan penelitian  ini  untuk  mengkaji  perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  rahasia  dagang  dalam perjanjian  waralaba,  dan  akibat  hukum  jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  rahasia  dagang dalam  perjanjian  waralaba.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normative  dengan  pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil penelitian menunjukkan  perlindungan  terhadap  rahasia  dagang  dalam  perjanjian  waralaba  dapat dilakukan    dengan  membuat  perjanjian  yang  memuat  klausul  confidential  agreement,  non disclosure  agreement,  non  compete  agreement juga klausul  non  solicitation  agreement. Akibat hukum jika terjadi pelanggaran terhadap rahasia dagang dalam perjanjian waralaba adalah  dapat  dituntut  secara  perdata  dengan  membayar  ganti  rugi  melalui  gugatan  ke pengadilan  atau  dapat  diselesaikan  melalui  jalur  arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian sengketa.  Selain  itu  dapat  juga  dituntut  secara  pidana  sesuai pasal  17  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  30  tahun  2000 tentang  Rahasia  Dagang  dengan  ancaman  hukuman  pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah.
Kata Kunci : Perlindungan; Rahasia Dagang; Waralaba.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  yang  semakin  pesat  berpengaruh terhadap  perkembangan  ekonomi  masyarakat.  Laju  pertumbuhan  bisnis  pun  semakin  pesat dengan  adanya  berbagai  macam  perjanjian  bisnis.  Banyak  model  perjanjian  bisnis  yang beredar  di masyarakat  seperti  perjanjian bisnis  kuliner,  fashion,  bisnis  online,  waralaba  dan sebagainya. Persaingan bisnis pun semakin ketat sehingga membutuhkan kreatifitas bagi para pengusaha untuk tetap bisa bersaing dengan mencari terobosan baru dalam mengembangkan usahanya.  Hal  yang paling banyak kita lihat di masyarakat adalah semakin maraknya bisnis kuliner yang dikembangkan untuk memperluas usaha dengan model perjanjian waralaba.
Waralaba  merupakan  salah  satu  bentuk  format  bisnis  dimana  pihak  pertama  disebut pemberi waralaba dan pihak kedua yang  disebut penerima waralaba untuk mendistribusikan barang/jasa dalam lingkup area geografis dan periode wakru tertentu dengan mempergunakan merek,  logo,  dan  sistem  operasi  yang  dimiliki  dan  dikembangkan  oleh  pemberi  waralaba. Pemberian hak  ini dalam bentuk perjanjian waralaba antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain untuk
Suatu  industri  yang  mendistribusikan  barang/jasa  dalam  lingkup  area  geografis  dan periode waktu tertentu dengan mempergunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan  dikembangkan  oleh  pemberi  waralaba  dimana  subyek  hukum  yang  satu  berhak  atas prestasi  dan  begitu  juga  subyek  hukum  yang  lain  berkewajiban  untuk  melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. 1
Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Republik  Nomor  42  Tahun  2007  tentang  Waralaba menyebutkan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau  jasa  yang  telah  terbukti  berhasil  dan  dapat  dimanfaatkan  dan/atau  digunakan  oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. 2
Pasal  3  menegaskan  bahwa  salah  satu  kriteria  waralaba  adalah  Hak  Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar, yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar tersebut adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang  berwenang. 3
Bisnis  waralaba  berbeda  dengan  bisnis  lainnya  karena  bisnis  ini  tidak  hanya  sekedar menjual  produk  tetapi  lebih  luas  lagi  berkaitan  dengan  HKI  (  Hak  Kekayaan  Intelektual  ). 4 Rahasia  dagang  merupakan  salah  satu  kekayaan  intelektual  yang  terkait  dengan  bisnis waralaba.  Rahasia  dagang  merupakan  aset  perusahaan  yang  sangat  berharga  yang  harus dijaga kerahasiaaannya, tidak semua pihak dapat mengetahui dan mengakses rahasia dagang perusahaan. Untuk menjaga agar rahasia dagang tetap terlindungi dalam perjanjian waralaba tentunya  para  pihak  harus  mempunyai  itikad  baik  dalam  menjalankan  perjanjian  bisnis waralaba tersebut, terutama penerima waralaba dan karyawan yang bekerja untuk perusahaan.
1 Bella  Katrinasari,  Hernawan    Hadi,  2017,  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Wanprestasi  Royalty  Rahasia  Dagang Dalam Perjanjian Waralaba, Privat Law, Vol. V, Januari 2017, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 86
2 Anik Tri Haryani, 2017, Perlindungan Hukum HAKI Dalam Perjanjian Waralaba, Justitia Merdeka, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017, LPPM, Universitas Merdeka Madiun, hlm. 86
3 ibid
4 Bella Katrinasari, Hernawan  Hadi, op cit, hlm. 87

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagamanakah  perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  rahasia  dagang  dalam  perjanjian waralaba?
2. Apakah  akibat  hukum  jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  rahasia  dagang  dalam  perjanjian waralaba ?

## C. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dilakukan  dengan  menelaah  semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 5 Fakta yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan yang masih  berlaku.  Undang-undang  dan  regulasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Undang-Undang  dan  semua  peraturan  yang  berhubungan  dengan  waralaba  yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007  tentang  Waralaba,  dan  Peraturan  Menteri  Perdagangan Republik  Indonesia  Nomor  31/M-DAG/PER/8/2008  tentang  Penyelenggaraan  Waralaba, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Kemudian  setelah  metode  pendekatan  undang-undang  (statute  approach)  digunakan, selanjutnya  yang  digunakan  adalah  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ). Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum. 6 Dalam  penulisan  ini,  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach )  digunakan  adalah  pandangan-pandangan  dan  doktrin- doktrin di dalam perjanjian waralaba.

## 1. Bahan Hukum
Untuk  memecahkan  suatu  rumusan  masalah,  diperlukan  adanya  sumber-sumber penelitian.  Sumber-sumber  tersebut  dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu  bahan-bahan hukum  primer  dan  bahan-bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai kekuasaan. 7 Bahan-bahan hukum primer terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan perundang-undangan,  dan  putusan-putusan  hakim. 8 Sumber  bahan  hukum  primer  dalam penelitian  ini,  antara  lain  Peraturan  Pemerintah  Republik  Nomor  42  Tahun  2007  tentang Waralaba  dan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  31/M- DAG/PER/8/2008  tentang  Penyelenggaraan  Waralaba,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Selain  menggunakan  bahan-bahan  hukum  primer,  penelitian  ini  juga  menggunakan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen-dokumen  resmi. 9 Bahan-bahan  hukum  sekunder yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  antara  lain  buku-buku  literatur,  kamus  hukum,  jurnal- jurnal  hukum,  serta  komentar-komentar  para  ahli  atas  putusan  pengadilan.  Terutama  yang berkaitan dengan waralaba dan rahasia dagang.
5 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.
6 Ibid., hlm. 95 .
7 Ibid. . hlm. 141
8 Ibid
9 Ibid.

## 2. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Prosedur  pengumpulan  bahan  hukum  untuk  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara inventarisasi  dan  kategorisasi.  Sumber  bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan  kemudian dikategorikan. Selanjutnya, sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikategorikan tersebut  berdasarkan  cara  studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  mempelajari  pendapat  para ahli  yang  tertuang  dalam  buku-buku  literatur,  kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan majalah  hukum.  Apabila  berkaitan  dengan  rumusan  masalah  yang  sedang  dibahas  dapat dilakukan pengutipan jika diperlukan.

## 3. Analisa Bahan Hukum
Dalam penelitian ini,  semua bahan hukum, baik sumber bahan hukum primer maupun sumber  bahan  hukum  sekunder,  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  deduktif,  yaitu metode  yang  menganalisis  ketentuan-ketentuan  hukum  sebagai  suatu  hal  yang  umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba.
Sebagai  negara  yang  berkembang,  Indonesia  perlu  mengupayakan  adanya  persaingan yang  tangguh  di  kalangan  dunia  usaha.  Hal  ini  sejalan  dengan  kondisi  global  di  bidang perdagangan  dan  investasi.  Daya  saing  semacam  ini  telah  lama  dikenal  dalam  sistem  Hak Kekayaan  Intelektual,  misalnya  paten.  Dalam  paten  sbagai  imbalan  atas  hak  esklusif  yang diberikan  oleh  negara,  penemu  harus  mengungkapkan  temuan  atas  invensinya  itu.  Namun, tidak  semua  penemu  atau  kalangan  pengusaha  bersedia  mengungkapkan  temua  atau invensinya  itu.  Mereka  ingin  tetap  menjaga  kerahasiaan  karya  intelektual  mereka. 10 Untuk kepentingan  itulah  maka  diberikan  perlindungan  Rahasia  Dagang  dalam  Hak  Kekayaan Intelektual.
Dalam pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang disebutkan  bahwa  rahasia  dagang  adalah  informasi  yang  tidak  diketahui  umum  di  bidang teknologi  dan  bisnis,  mempunyai  nilai  ekonomis  karena  berguna  dalam  kegiatan  usaha  dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. 11
Dari  rumusan  pasal  1  butir  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000  Tentang Rahasia Dagang tersebut, dapat disebutkan beberapa unsur rahasia dagang yaitu :
1. Terdapat informasi,
2. Informasi tersebut tidak diketahui umum atau tertutup,
3. Informasi di bidang teknologi atau bisnis,
4. Informasi tersebut mempunyai nilai ekonomis (komersial), dan
5. Informasi tersebut oleh pemiliknya dilindungi dengan langkah-langkah bersifat protektif. 12
Undang-Undang  Rahasia  Dagang  telah  mengakui  sifat  kerahasiaan  informasi  tersebut akan  bersifat  tetap  (permanen),  selama  hal  itu  dikehendaki  oleh  pemilik  informasi.  Hal demikian  itu  sekaligus  sebagai  bentuk  pengakuan  oleh  undang-undang  terhadap keeksklusifaninformasi  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian,  patutlah  dilindungi  sebagai hak milik keperdataan. 13
10 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang  Rahasia Dagang
11 Pasa 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang  Rahasia Dagang
12 Hendra  Djaja,  2009,  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Prinsip  Dasar  Dan  Norma  Perlindungan  Varietas Tanaman - Rahasia Dagang - Desain Industry – Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu – Paten- Merek- Hak Cipta), Surya Pena Gemilang, Jakarta, hlm. 58
13 Ibid, hlm 58-59
Lingkup  Rahasia  Dagang  meliputi  metode  produksi,  metode  pengolahan,  metode penjualan dan informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum. 14
Suatu  rahasia  dagang  akan  mendapatkan  perlindungan  apabila  informasi  tersebut bersifat :
a. Bersifat rahasia, maksudnya bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau  tidak  diketahui  secara  umum  oleh  masyarakat.  Berdasarkan  hal  ini,  maka  pemilik rahasia  dagang  harus  dapat  membuktikan  bahwa  informasi  itu  benar-benar  hanya diketahui oleh perusahaannya bukan merupakan informasi yang berifat umum.
b. Mempunyai  nilai  ekonomi,  maksudnya  bahwa  sifat  kerahasiaan  informasi  tersebut  dapat digunakan  untuk  menjalankan  kegiatan  usaha  yang  bersifat  komersial  atau  dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
c. Informasi  dianggap  dijaga  kerahasiaannya,  pemilik  rahasia  dagang  harus  menjaga informasi  yang  bersifat  rahasia  dari  pihak-pihak  lain  yang  dapat  merugikan kepentingannya.  Undang-undang  rahasia  dagang  memberikan  penjelasan  pemilik  rahasia dagang  telah  menjaga  rahasia  dagangnya  apabila  telah  melakukan  langkah-langkah  yang layak dan patut. Namun undang-undang tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hal tersebut. 15
Rahasia  dagang  sebagai  aset  perusahaan  yang  sangat  berharga  harus  dijaga  sampai kapanpun  tanpa  batas  waktu.  Apabila  rahasia  tersebut  sampai  terungkap  kepada  pihak  lain, baik  terhadap  perusahaan  yang  melakukan  perdagangan  yang  sejenis,  maupun  yang  tidak sejenis  tetap  akan  membawa  kerugian  bagi  penemu.  Untuk  itu  perlu  dijaga  sifat kerahasiannya dan perlu mendapatkan perlindungan. 16
Perlindungan rahasia dagang yang diberikan, pada hakikatnya bersumber pada hubungan  keperdataan  antara  pemilik  rahasia  dagang  dan  pemegang  rahasia  dagang atau  penerima  lebih  lanjut  hak  rahasia  dagang  dalam  bentuk  lisensi  rahasia  dagang  dengan pihak  ketiga  yang  tidak  berhak  untuk  melakukan  tindakan  yang  secara  komersial memanfaatkan  rahasia  dagang  tersebut,  termasuk  yang  melakukan  pemberian  informasi rahasia  dagang  secara  tidak  benar,  dan  yang  memperolehnya  secara  berlawanan  dengan hukum.  Hubungan  keperdataan  ini  banyak  dilakukan  oleh  para  pengusaha  untuk mengembangkan  bisnisnya.  Salah  satu  bentuk  pengembangan  bisnis  yang  banyak  diminati pengusaha  adalah  perjanjian  waralaba.  Waralaba  banyak  bersinggungan  dengan  Hak Kekayaan  Intelektual  termasuk  rahasia  Dagang  yang  memang  rawan  terjadi  pelanggaran karena berkaitan dengan informasi perusahaan yang sifatnya rahasia.
Oleh  karena  itu  dalam  mengembangkan  usaha  bisnis  dalam  bentuk  waralaba  pemilik perusahaan  harus  sangat  berhati-hati  agar  rahasia  dagangnya  tidak  dibocorkan  oleh  mitra bisnisnya termasuk pegawai/karyawan yang bekerja pada perusahaannya maupun perusahaan mitra  bisnisnya.  Pemilik  rahasia  dagang  harus  melindungi  rahasia  dagangnya  agar  tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
Perlindungan  hukum  rahasia  dagang  dalam  suatu  bisnis  waralaba  dapat  dilaksanakan melalui  perjanjian  waralaaba.  Perjanjian  waralaba  merupakan  perjanjian  innominaat sebagaimana diatur dalam pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan tunduk pada pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata.
Pengaturan  perjanjian  waralaba  juga  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun  2007  Tentang  Waralaba  Dan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republic  Indionesia
14 Pasal 2 Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2000 Tentang  Rahasia Dagang
15 Muhammad  Djumhana dan R. Djubaedillah,  2014, Hak Milik Intelektual , PT Citra  Aditya Bakti,  Bandung, hlm. 354
16 Lanny Kusumawaty, 2005, Pemahaman Rahasia Dagang, Srikandi, Surabaya, hlm. 15.
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Nomor  31/M_DAG/PER/8/2008  Tentang  Penyelenggaraan  Waralaba.  Selain  Itu  Dalam Keputusan KPPU N0. 57/Kppu/Kep/III/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50  Huruf  (B)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Terhadap  Perjanjian  Yang  Berkaitan  Dengan  Waralaba Yang Memberikan Batasan-Batasan terhadap Klausul Perjanjian Waralaba.
Perlindungan  terhadap  rahasia  dagang  dalam  format  bisnis  waralaba  dapat  dilakukan dengan  membuat  perjanjian  waralaba  yang  memuat  klausul  confidential  information  untuk megidentifikasikan  hal-hal  apa  saja  yang  termasuk  ke  dalam  rahasia  dagang  yang  dimiliki oleh  pemilik  waralaba.  Selain  itu  perjanjian  waralaba  juga  harus  memuat  klausul  non disclosure agreement yang merupakan kesepakatan suatu pihak untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia dagang kepada pihak lain. 17
Kemudian  setelah  perjanjian  waralaba  berakhir  maka  perjanjian  waralaba  harus memuat  non  compete  agreement    ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  penerima  waralaba dilarang membangun, menjalankan atau meniru usaha yang sejenis, memiliki kemiripan atau yang dapat menciptakan kompetisi dengan usaha waralaba yang diberikan dan dimiliki oleh pihak  pemberi  waralaba,  maka  seluruh  kerugian  investasi  pihak  pemberi  waralaba  menjadi risiko  pihak  penerima  waralaba.  Hal  ini dapat  mencegah  digunakannya  rahasia  dagang  oleh mantan  penerima  waralaba  untuk  membuka  usaha  bisnis  yang  sama  yang  timbul  terjadinya persaingan tidak sehat. 18
Non  compete  agreement  boleh  diperjanjikan  sepanjang  hal  itu  digunakan  untuk melindungi  Hak  Kekayaan  Intelektual  pemberi  waralaba  juga  untuk  menjaga  identitas  dan reputasi  usaha  waralaba.  Klausul  ini  dalam  jangka  waktu  yang  lama  tidak  diperbolehkan karena dapat menghambat persaingan dan perkembangan teknologi. 19
Perjanjian  waralaba  juga  harus  memiliki  klausul  non  solicitation  agreement  yang merupakan  larangan  penghasutan  terhadap  pelanggan  maupun  karyawan  pemberi  waralaba. Disamping  itu  dalam  perjanjian  waralaba  juga  harus  dimasukkan  klausul-klausul  yang memuat sanksi  – sanksi terhadap pelanggaran klausul non disclosure, non compete dan non solicitation  agreement  tersebut  agar  klausul-klausul  tersebut  nantinya  dapat  tidak  menjadi klausul-klausul belaka tetapi dapat ditegaskan berlakunya. 20

## 2. Akibat Hukum Jika Terjadi Pelanggaran Terhadap Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba
Waralaba  meliputi  bentuk-bentuk  metode  produksi  dan  distribusi  barang  atau  jasa kepada  konsumen  dengan  suatu  standard  dan  sistem  eksploitasi  tertentu.  Standar  dan eksploitasi tersebut meliputi kesamaan dan penggunaan nama perusahaan, merek, serta sistem produksi,  tata  cara  pengemasan,  penyajian  dan  pengedarannya  sehingga  pihak  penerima waralaba  diwajib  membayar  imbalan  pemakaian  hak  terwaralaba  karena  pemberi  waralaba telah  mengijinkan  menggunakan  nama  dagang  serta  metode  pelaksanaan  usahanya  kepada penerima waralaba yang komersial. 21
Perjanjian  waralaba  merupakan  perjanjian  jenis  baru  yang  tumbuh  dan  berkembang dalam  praktek  sehari-hari,  sehingga  belum  diatur  secara  khusus  dalam  KUH  perdata, melainkan  diatur  sendiri  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007  tentang waralaba.
17 Muhammad  Faisal,  2012,  Tinjauan  Yuridis  perjanjian  rahasia  dagang  dalam  perjanjian  waralaba,  skirpsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 64
18 Privat Law ,  op cit , hlm. 93
19 Muhammad Faisal, op cit , hlm. 56
20 ibid
21 Bella Katrinasari, Hernawan  Hadi, op cit, hlm. 89
Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba, menyebutkan bahwa waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau  badan  usaha  terhadap  bisnis  dengan  ciri  khas  usaha  dalam  rangka  memasarkan  barang dan  atau  jasa  yang  telah  terbukti  berhasil  dan  dapat  dimanfaatkan  dan/atau  digunakan  oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
Berdasarkan  penjelasan  pasal  3  huruf  a  Peraturan  Pemerintah  nomor  42  tahun  2007 yang  dimaksud  dengan  ciri  khas  usaha  adalah  suatu  usaha  yang  memiliki  keunggulan  atau perbedaan  yang  tidak  mudah  ditiru,  dibandingkan  dengan  usaha  lain  sejenis,  dan  membuat konsumen selalu di atas adalah:
a. Adanya hak khusus
b. Pelakunya perseorangan maupun badan usaha
c. Adanya obyek sistem bisnis dengan ciri khas usaha
d. Tujuannya  memasarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  telah  terbukti  berhasil  dan  dapat dimanfaatkan dan/ atau digunakam oleh pihak lain.
e. Dasarnya perjanjian waralaba.
Perjanjian  waralaba  merupakan  perjanjian  tidak  bernama  atau  perjanjian  innominat, karena  perjanjian  waralaba  merupakan  perjanjian  yang  tidak  bernama,  sumber  perjanjian adalah  pasal  1338  KUH  Perdata  yang  dalam  pasal  ini  mengandung  asas  kebebasan berkontrak. ini berarti hukum perjanjian yang berisi apa saja yang dibuat secara sah berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya  selama  tidak  bertentangan  dengan undangundang, kesusilaan dan ketertiban umum. 22
Ada kalanya dalam pelaksanaan perjanjian mungkin saja akan menghadapi hal-hal yang menghambat  bahkan  menyebabkan  tidak  terpenuhinya  perjanjian  tersebut.  Apabila  dalam suatu perjanjian pihak  yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, tentu akan  menimbulkan  kerugian  bagi  kreditur.  Suatu  kesepakatan  perjanjian  tidak  dilaksanakan dengan baik oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian waralaba, pihak yang tidak sengaja wanprestasi  dapat  terjadi  karena  memang  tidak  mampu  untuk  memenuhi  prestasi  tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. 23
Wanprestasi  dalam  perjanjian  waralaba  yang  berkaitan  dengan  rahasia  dagang  dapat berupa  pelanggaran  hak  rahasia  dagang  yang  dengan  sengaja  diungkapkan  oleh  pihak  yang telah mengetahui informasi yang seharusnya dirahasiakan. Pihak-pihak tertentu ini misalnya penerima waralaba, pegawai/karyawan perusahaan atau pemegang rahasia dagang.
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyebutkan bahwa  “pelanggaran  terhadap  rahasia  dagang  juga  terjadi  apabila  sesorang  dengan  sengaja mengungkapkan  rahsia  dagang,  mengingkari  kesepakatan,    atau  mengingkari  kewajiban tertulis untuk menjaga rahasia dagang bersangkutan.”
Selanjutnya  pasal  14  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang juga  menyebutkan  “  sesorang  dianggap  melanggar  rahasia  dagang  pihak  lain  apabila  ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut debngan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”
Ketentuan pasal 13 dan pasal 14 diatas mengatur beberapa modus pelanggaran rahasia dagang  sebagai  hak  milik  yang  bersifat  perseorangan.  Namun  demikian  harus  kita  pula bahwa  rahasia  dagang  sebagai  salah  satu  obyek  HKI,  tentu  saja,  melekat  prinsip  sosial sebagaiman objek HKI lainnya. Apabila hak keprdataan tersebut , pemilik maupun pemegang rahsia dagang dapat melakukan penuntutan. 24
22 Munir Fuady, 2015, Konsep Hukum Perdata, Rajawali Press,Jakarta, hlm.181
23 Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 74
24 Hendra Djaja, op cit, hlm. 66
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Beberapa  perbuatan  atau  pelanggaran  yang  dikatagorikan  sebagai  pelanggaran  hak rahasia dagang antara lain :
a. dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang,
b. mengingkari kesepakatan,
c. mengingkari kewajiban tertulis untuk menjaga rahasia dagang, dan
d. memeperoleh  atau  menguasai  rahasia  dagang  yang  bertentangan  dengan    peraturan perundang-undangan. 25
Hak rahasia dagang merupakan hak keperdataan sehingga pemilik rahasia dagang bebas untuk  melakukan  kesepakatan  dengan  pihak  lain  untuk  mengeksploitasi  hak  yang  dimiliki dalam  suatu  kegiatan  usaha  yang  menguntungkan  secara  ekonomis.  Hubungan  hukum tersebut  dilindungi  oleh  negara  sehingga  jika  terjadi  pelanggaran  oleh  pihak  ketiga  secara melawan  hukum,  perbuatan  pihak  ketiga  tersebut  merupakan  dialektual  sehingga  pemilik rahasia dagang dapat melakukan tuntutan atau gugatan. 26
Adapun  substansi  gugatan  yabng  dapat  dilakukan  adalah  ganti  rugi  atau  penghentian sementara  semua  perbuatan  seperti  yang  telah  disebutkan.  Selain  penyelesaian  gugatan melalui pengadilan negeri, para pihakdapat pula menyelesaiakan perselisihan diantara mereka melalui  arbitrase  atau  alternative  penyelesaian  sengketa  baik  negosiasi,  konsiliasi,  maupun cara  lain  yang  dipilih  oleh  para  pihak,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 27
Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan,  bila  debitur,  walaupun  telah  dinyatakan  Ialai,  tetap  Ialai  untuk  memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.
Ketentuan kedua pasal tersebut di atas menentukan bahwa dalam hal debitur lalai untuk memenuhi  kewajiban  prestasinya,  kreditur  berhak  untuk  menuntut  penggantian  kerugian, biaya dan bunga.
Sanksi bagi seorang debitur yang lalai dalam berprestasi, yaitu :
a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi
b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
c. Peralihan resiko
d. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan pengadilan.
Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata  dimulai  dari  Pasal  1243  KUH  Perdata  sampai  dengan  Pasal  1252  KUH  Perdata, sedangkan  ganti  rugi  karena  perbuatan  melawan  hukum  diatur  dalam  Pasal  1365  KUH Perdata.  Ganti  rugi  karena  perbuatan  melawan  hukum  adalah  suatu  bentuk  ganti  rugi  yang dibebankan  kepada  orang  menimbulkan  kesalahan  kepada  pihak  yang  dirugikannya.  Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti  rugi  yang  dibebankan  karena  tidak  memenuhi  isi  perjanjian  yang  telah  dibuat  antara pemberi waralaba dan penerima.
Di  samping  aspek  perdata,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia Dagang  juga  mengatur  aspek  pidana  yang  berhubungan  dengan  pelanggaran  hak  rahasia dagang.  Aspek pidana ini memang diperlukan untuk melindungi pemilik maupun pemegang hak rahasia dagang yang beritikad baik. 28
25 ibid
26 ibid
27 Hendra Djaya, op.cit, hlm 68
28 ibid
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Tindak pidana pelanggaran hak rahasia dagang diatur dalam pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, antara lain menyebutkan :
“barangsiapa  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menggunakan  rahasia  dagang  pihak  lain, atau  melakukan  perbuatan  dengan  sengaja  mengungkap  rahasia  dagang  pihak  lain, mengingkari  kesepakatan  atau  mengingkari  kewajiban  tertulis;  atau  menguasai  rahasia dagang  dengan  cara  bertentangan  dengan  perundang-undangan  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  dua  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  300.000.000,00  (tiga  ratus juta rupiah).
Selanjutnya  pasal  17  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2000  tentang  Rahasia Dagang  bahwa  tindak  pidana  pelanggaran  rahasia  dagang  merupakan  delik  aduan.  Hal  ini berarti  proses  perkara  pidana  baru  dilakukan  apabila  ada  pengaduan  dari  pemilik  rahasia dagang atau oleh penerima lisensi karena perbuatan pihak ketiga yang memperoleh informasi rahasia dagang dengan cara melawan hukum. 29

## E. KESIMPULAN
Perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang dalam perjanjian waralaba dapat dilakukan  dengan  memasukkan  klausul confidential  agreement ,  non disclosure  agreement dalam perjanjian waralaba. Klausul confidential agreement menentukan hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam informasi yang dirahasiakan.
Non  disclosure  agreement merupakan  kesepakatan  suatu  puhak  untuk  tidak mengungkapkan  informasi  rahasia  milik  pihak  lainnya.  Klausul  ini  digunakan  untuk melindungi  informasi-informasi  rahasia  yang  tidak  boleh  diketahui  oleh  umum.  Sedangkan perlindungan setelah berakhirnya perjanjian waralaba dapat difasilitasi dengan memasukkan klausul non  compete  agreement yang  merupakan  suatu  klausul  dimana  suatu  pihak  setuju untuk tidak menyaingi usaha pihak lain dalam suatu usaha bisnis yang spesifik dalam jangka waktu  tertentu  dan  geografis  tertentu.  Untuk  mencegah  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat dapat  dilakukan  dengan  klausul  non  solicitation  agreement  yang  merupakan  larangan penghasutan  terhadap  pelanggan  maupun  karyawan  pemberi  waralaba.  Akibat  hukum  jika terjadi pelanggaran terhadap rahasia dagang dalam perjanjian waralaba adalah dapat dituntut secara  perdata  dengan  membayar  ganti  rugi  melalui  gugatan  ke  pengadilan  atau  dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu dapat juga dituntut secara pidana sesuai pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah.

## F. DAFTAR PUSTAKA
Literatur : Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , Raja Grafindo, Jakarta
Hendra  Djaja,  2009, Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Prinsip  Dasar  Dan  Norma Perlindungan  Varietas  Tanaman  -  Rahasia  Dagang  -  Desain  Industry  –  Desain  Tata Letak Sirkuit Terpadu – Paten- Merek- Hak Cipta) , Surya Pena Gemilang, Jakarta
Lanny Kusumawaty, 2005, Pemahaman Rahasia Dagang , Srikandi, Surabaya
Muhammad  Djumhana  dan  R.  Djubaedillah,  2014, Hak  Milik  Intelektual ,  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung
29 Ibid, hal. 69
Munir Fuady, 2015, Konsep Hukum Perdata , Rajawali Press,Jakarta,
Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Jurnal/skripsi : Anik  Tri  Haryani,  2017, Perlindungan  Hukum  HAKI  Dalam  Perjanjian  Waralaba,  Justitia Merdeka, Volume 3,  Nomor 1, Maret 2017 , LPPM, Universitas Merdeka Madiun
Bella  Katrinasari,  Hernawan    Hadi,  2017, Tinjauan  Hukum  Terhadap  Wanprestasi  Royalty Rahasia  Dagang  Dalam  Perjanjian  Waralaba ,  Privat  Law,  Vol.  V,  Januari  2017, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Muhammad  Faisal,  2012, Tinjauan  Yuridis  Perjanjian  Rahasia  Dagang  Dalam  Perjanjian Waralaba , skirpsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang  Rahasia Dagang