## IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA TERHADAP PEMENUHAN HARAPAN MASYARAKAT YANG BERSENGKETA LAHAN

## IMPLEMENTATION OF AGRARIAN REFORM OF THE FULFILLMENT OF EXPECTATIONS OF COMMUNITY LAND
Sri Martini 1 , Maiza Hazrina Ash-Shafikh 2 , Nur Choirul Afif 1
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman Email: nur.choirul.af if@gmail.com
Abstract : Agrarian reform policy in Indonesia has become a very important issue. Indonesia has tried to carry out agrarian reform by making various changes in laws and government policies. This is a descriptive research aiming to describe the phenomena occurring in the f ield as well as a verif ication research aiming to examine the effect of the implementation of agrarian reform on the positive response of affected community in Punggelan Village, Punggelan Subdistrict, Banjarnegara Regency, Central Java Province. The type of research is explanatory research that aims to explain the effect of the variable of agrarian reform strategy implementation on the response of the affected community. The data in this study was collected through distribution of 100 question- naires to the affected community and interviews with off icials from the National Land Agency off ice, the Chairperson of the farmers’ group, and the farmers working on disputed lands. The results showed that there was a positive and signif icant influence of agrarian reform on the response of the affected community. This means that agrarian reform was able to meet the needs and expectations of the affected community.
Keywords : Agrarian Reform, Community Response
Intisari : Kebijakan reforma agraria di Indonesia menjadi isu yang sangat penting. Indonesia sudah berusaha melakukan reforma agraria dengan melakukan berbagai perubahan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan dan verif ikatif bertujuan untuk menguji pengaruh implementasi reforma agraria terhadap respons positif masyarakat terdampak di Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara–Jawa Tengah. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori yang bertujuan menjelaskan pengaruh variabel implementasi strategi reforma agraria terhadap respons masyarakat terdampak. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui penyebaran 100 kuesioner terhadap masyarakat terdampak dan wawancara kepada pejabat kantor Badan Pertanahan Nasional, ketua kelompok petani dan petani penggarap lahan sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signif ikan reforma agraria terhadap respons masyarakat terdampak. Artinya reforma agraria mampu memenuhi kebutuhan dan mendapatkan respons positif dari masyarakat yang bersengketa lahan.
Kata Kunci :  Reforma Agraria, Respons Yang Bersengketa Lahan
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Received: October 4, 2019; Reviewed: October 15, 2019; Accepted: November 20, 2019.
To cite this article: Martini, S, Ash-Shaf ikh, MH, Af if, NC 2019, ‘Implementasi reforma agraria terhadap pemenuhan harapan masyarakat yang bersengketa lahan’, Bhumi, Jurnal  Agraria dan Pertanahan , vol. 5, no. 2, hlm. 150-162.
DOI: 10.31292/jb.v5i2.367
Copyright: ©2019 Sri Martini, Maiza Hazrina Ash-Shaf ikh, Nur Choirul Af if. All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.
Sri Martini, Maiza HA, Nur CH, Implemantasi Reforma Agraria terhadap ... 150-162

## A.  Pendahuluan
Fungsi tanah tidak hanya terbatas pada kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga tempat tumbuh kembang sosial, politik, dan budaya seseorang maupun suatu komunitas masyarakat (Erwiningsih 2009). Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) merupakan rujukan pokok bagi kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria yang dilatarbe- lakangi oleh keadaan sosial ekonomi rakyat khususnya rakyat tani (Hajati 2012). UUPA 1960 telah meletakkan dasar-dasar pengaturan pengu- asaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, terutama dengan maksud mengutamakan golongan ekonomi lemah yang hidupnya tergan- tung pada tanah, terutama para petani penggarap. Undang-undang ini mengamanatkan untuk menata ulang struktur agraria yang timpang menjadi lebih berkeadilan, menyelesaikan konflik agraria, dan menyejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan. Tujuan dari pelaksa- naan reforma agraria tersebut tercantum dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat: 1. Penguatan regulasi dan penyelesaian konflik agraria; 2. Penataan penguasaan dan pemilikan; 3. Kepastian hukum; 4. Pemberdayaan masya- rakat; dan 5. Kelembagaan reforma agraria pusat dan daerah (Kastaf Presiden 2017, 7).
Setiap program tersebut berisi kegiatan-ke- giatan yang akan dikerjakan secara bekerjasama antara kementerian dan lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Maka keberhasilan dari program ini bergan- tung pada partisipasi masyarakat sipil maupun para perwakilan dari masyarakat yang menda- patkan manfaat program reforma agraria ini.
Di Banjarnegara, muncul beberapa persoalan terkait program reforma agraria. Tanah objek reforma agraria dari tanah HGU yang terindikasi tanah terlantar atau tanah eks HGU yang tidak diperpanjang oleh pemegang haknya. Hal ini terjadi pada PT. Pakis Aji Banyumas sebelum berakhir masa berlakunya Hak Guna Usaha di Kabupaten Banjarnegara seluas 76,661 hektar yang
dalam peruntukannya digunakan untuk tanaman kopi, kelapa, dan cengkeh tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh pemegang hak. Akan tetapi justru tanah tersebut sudah dikuasai dan digarap secara f isik oleh warga kelompok tani di sekitar area perkebunan tersebut. Pada tahun 2011 setelah masa berakhir masa HGUnya, tanah tersebut diajukan untuk dijadikan tanah objek reforma agraria (TORA), akan tetapi sampai sekarang belum terlaksana. Terkait hal tersebut, penulis ingin mengkaji masalah konflik agraria antara para pihak terkait dengan penyelesaian konflik berdasarkan kebijakan reforma agraria.
Pada masa pertengahan abad XIX hingga awal abad XX, Indonesia sudah sering mengalami konflik terkait masalah agraria. Hal ini banyak terjadi karena penerapan UU Agraria oleh kolo- nial Belanda tahun 1870 yang melahirkan hak erfpacht atau yang sekarang dikenal dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan perkebunan besar asing untuk menguasai lahan hingga menggusur tanah pertanian milik rakyat. Persoalan tersebut masih dilanjutkan pada periode pasca Indonesia merdeka dimana akar dan penyebabnya tidak juga diselesikan, padahal terjadi diberbagai sektor sumber daya alam, baik di Jawa maupun luar Jawa (Gunawan 2009, 60, Rachman 2013, Ramadhani & Salim, 2017).
Lahirnya UUPA merupakan momentum untuk mereformasi aturan pertanahan di Indonesia. Pada undang-undang ini negara memiliki kewe- nangan luas dalam pengaturan pertanahan. Namun kewenangan ini harus dieksekusi dengan memperhatikan pencapaian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyara- kat. Parlindungan (1991, 40) menjelaskan bahwa kewenangan tersebut dibatasi oleh 2 (dua) hal, yaitu: 1. Pembatasan oleh UUD 1945; 2. Bahwa hal- hal yang diatur oleh negara dengan memperha- tikan hak ulayat di daerah tersebut.
Menurut Harsono (2005, 32) dalam pelaksa- naannya negara memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan hak menu- rut peruntukan dan keperluannya untuk diper-

## 152
Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 2 November 2019
gunakan sebagaimana seharusnya. Pemberian hak ini dibatasi oleh hak ulayat dari kesatuan- kesatuan masyarakat hukum sepanjang menurut kenyataan masih ada. Hukum agraria yang dija- lankan oleh negara, jika tidak memperhatikan pembatasan di atas akan mengakibatkan muncul- nya konflik atau sengketa.
Kunci untuk memahami sengketa dan konflik agraria adalah kesadaran kita menyadari bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang sangat vital, yang melandasi hampir semua aspek kehi- dupan. Bukan saja sekedar sebagai aset, tapi juga merupakan basis bagi teraihnya kuasa-kuasa eko- nomi, sosial, dan politik. Ketimpangan dalam hal akses terhadap tuan tanah akan sangat menen- tukan corak masyarakat dan mencerminkan dina- mika tertentu hubungan antar lapisan masyarakat tersebut (Gunawan 2009, 86).
Penanganan sengketa dan konflik agraria berdasarkan Pasal 17 Perpres No. 86 Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hu- kum dan keadilan sosial, terhadap para pihak baik perorangan, kelompok, dan badan hukum. Ideal- nya, penyelesaian dengan pendekatan litigasi dalam konflik agraria menjadi cara terakhir, arti- nya upaya penyelesaian dengan pendekatan mediasi atau musyawarah antarpihak menjadi cara yang harus dikedepankan (Mulyani 2014).
Terkait dengan Perpres No. 88 Tahun 2018 dan reforma agraria, Bernhard (2012, 27) mendef ini- sikan reforma agraria atau land reform sebagai perubahan besar dalam struktur agraria, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian penguasaan (tenure) bagi mereka yang menggarap lahan. Sementara Lipton (2009, 328) pengertian reforma agraria adalah sebagai kebijakan, legislasi, dan program peme- rintah yang diniatkan dan dijalankan sebagai suatu operasi yang terkoordinasi dan sistematis untuk: 1. Meredistribusikan kepemilikan tanah, mengakui klaim-klaim, dan hak-hak atas tanah; 2. Memberikan akses pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah; dan 3. Menciptakan keku- atan produktif baru secara kolektif di desa dan kawasan perdesaan. Ketiga hal tersebut dimak- sudkan untuk meningkatkan status, penguasaan,
dan pendapatan absolut maupun relatif dari masyarakat miskin, sehingga terjadi perubahan kondisi masyarakat miskin. Perubahan kondisi masyarakat miskin atas penguasaan tanah/lahan sebelum dan setelah adanya kebijakan, legislasi, dan pelaksanaan program tersebut. Dalam kenya- taanya, di Indonesia terdapat dua istilah yakni pembaruan agraria dan reforma agraria, kedua- nya terkait erat dengan program landreform dan secara luas digunakan untuk melaksanakan agen- da-agenda terkait pertanahan secara progresif (Neilson 2016, 246).
Berdasarkan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemi- likan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemak- muran rakyat Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan peman- faatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Pasal 1 ayat (3) Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pember- dayaan masyarakat. Oleh karena itu, beberapa pertanyaan yang diajukan dalam kajian ini adalah: Bagaimana konflik agrarian yang terjadi di Desa Punggelan, Banjarnegara? bagaimana imple- mentasinya; bagaimana sikap masyarakat dalam merespons implementasi reforma agraria; dan apakah terdapat pengaruh implementasi reforma agraria terhadap sikap masyarakat?

## B. Reforma Agraria dan Harapan Masyarakat yang Bersengketa Lahan
Penyelenggaraan reforma agraria di Indone- sia diarahkan untuk melakukan perubahan struk- tur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menjamin terwujud- nya keadilan dan kepastian hukum dalam pengu- asaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (Nurlinda 2009, 81). Penyelenggaraan
Sri Martini, Maiza HA, Nur CH, Implemantasi Reforma Agraria terhadap ... 150-162
Reforma Agraria dalam Pasal 3 Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui tahapan perencanaan Reforma Agraria dan Pelaksanaan Reforma Agraria. Perencanaan ini dalam Pasal 4 meliputi perencanaan Penataan Aset terhadap penguasaan dan pemilikan tanah Objek Reforma Agraria (TORA), perencanaan terhadap penataan akses dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi atas TORA, peren- canaan kepastian hukum dan legislasi atas TORA, perencanaan penanganan Sengketa dan Konflik Agraria, dan perencanaan kegiatan lain yang mendukung Reforma Agraria.
Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia menekankan pada konsep redistribusi tanah dengan membagikan tanah yang dikuasai Negara, tanah kelebihan luas maksimum, tanah absen- tee, dan tanah Negara lainnya yang telah ditetap- kan menjadi tanah objek Reforma Agraria kepada petani penggarap dan petani lahan sempit. Na- mun secara garis besar dalam UU No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria terdapat 3 hal uta- ma dalam Reforma Agraria, yaitu penataan aset, penataan akses, dan penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2015-2019 yang antara lain meli- puti: penguatan kerangka regulasi dan penye- lesaian konflik agraria; penataan penguasaan dan pemilikan tanah objek Reforma Agraria (TORA); kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA; dan pemberdayaan masyarakat pemanfaatan TORA (RPJMN 2015, Luthf i 2018, Salim dan Uta- mi 2019).
Tanah-tanah yang sudah ditetapkan menjadi TORA, diredistribusikan untuk kepentingan pertanian dan non pertanian. Untuk pertanian diredistribusikan kepada subjek Reforma Agraria dengan luasan tanah paling besar 5 (lima) hektar sesuai dengan ketersediaan TORA disertai dengan pemberian sertipikat hak milik atau Hak Kepe- milikan Bersama. Sedangkan redistribusi untuk non pertanian adalah kegiatan di luar bidang pertanian, baik yang berada di wilayah perkotaan atau pedesaan. Redistribusi untuk non pertanian dapat dilakukan melalui konsolidasi tanah disertai
dengan pemberian sertipikat hak milik atau sertipikat hak milik atas satuan rumah susun. Redistribusi lahan dilakukan untuk petani gurem atau tak bertanah yang lahan di wilayahnya sudah terbagi habis dalam hak-hak pemanfaatan yang diberikan negara pada perusahaan-perusahaan perkebunan atau lahan-lahan yang diberikan Hak Guna Bangunan atau jenis hak lain.
Target pelaksanaan kebijakan reforma agraria di Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah seluas 9 juta hektar yang dilakukan melalui skema redistribusi tanah dan legalisasi tanah dengan menggunakan tanah ma- sing-masing seluas 4,5 juta hektar sebagai objek Reforma Agraria. Persentase sumber tanah yang akan diredistribusikan terdiri atas 4,1 juta hektar lahan diperoleh dari kawasan hutan dan 0,4 juta hektar lahan diperoleh dari lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya (eks-HGU), tanah terlantar, dan tanah Negara yang lainnya. Sedangkan sumber tanah yang akan dilegislasikan terdiri atas 0,6 juta hektar lahan yang telah dialokasikan untuk transmigrasi dan 3,9 juta hektar lahan dari hasil legislasi aset.

## C. Konflik Agraria dan Penyelesaian Konflik di Indonesia
Indonesia yang tengah berjalan dalam masa transisi, menjadi penting menghadirkan kesa- daran sejarah, di tengah upayanya mentrasfor- masikan masyarakat agraria ke masyarakat industri. Jika mayoritas masyarakat kita, dalam perjalanan pembentukan masa lalunya lebih banyak berkubang dalam pertanian sub sistem dan kurang berkonsentrasi pada cara memacu produktivitas utntuk aktivitas perdagangan dan industri, haruslah disadari bahwa hal ini dise- babkan panjangnya tekanan bersifat struktural dan kultural semasa penjajahan serta sistem politik paska penjajahan yang belum stabil.  Maka tidak beralasan jika ada kesimpulan bahwa watak petani kita kurang kreatif dan produktif lebih banyak memanfaatkan kepemilikan lahan dari pada mengembangkan dan mengoptimalkan produksi- nya. Pada masa Orde Baru pemerintah lebih mem- berikan kepercayaan pada petani dengan didu-
No Provinsi Lokasi
Organisasi Rakyat Luas Lahan (Ha) Kabupaten Kecamatan Desa Kampung 1 Jawa Barat Cianjur Kadupandak Warga Asih Paguyuban Tani Cianjur 827 2 Jawa Barat Cianjur Cibeber,
Kadupandak, Bojong
Picung Sukaharja,
Wargasari dan Neglasari Paguyuban Tani Cianjur 570 3 Jawa Barat Ciamis Cipaku Muktisari Cijoho SPP Ciamis 40,72 4 Jawa Tengah Pemalang Petarukan Klarean
Serikat Tani Independen Pemalang 160 5 Jawa Tengah Pemalang Belik Sikasur Dukuh Sodong Sarekat Pengorganisasi an Rakyat 83 6 Jawa
Tengah Banjarnegara Punggelan Punggelan Himpunan Masyarakat
Tani Banjarnegara (HITAMBARA) 80
7 Jawa Timur Batu Bumiaji Tulungrejo Junggo Serikat Petani Gunung Biru (SGPB) 9 8 Jawa Timur Blitar Gandusari Gadungan dan Sumberagung Dusun Sukomuly o dan Dusun Rejokaton Paguyuban
Petani Aryo Blitar (PPAB) dan Sitas Desa 557 9 Sulawesi Tenggara Minahasa Tenggara Belang Mangkit Serikat Petani Minahasa 443
kung teknologi tepat guna dan faktor institusional yang menopang, maka dalam waktu satu se- tengah dasawarsa swasembada beras pun dapat diraih pemerintahan Orde Baru (Dananhuri 1996, 5). Untuk menjadi barisan negara maju ada dua hal yang sangat prinsip yaitu:
1. Landasan pertanian kita yang mencerminkan akses petani terhadap aset produktif, berupa modal, teknologi, kelembagaan, kepemilikan tanah adalah pra kondisi dimana sektor per- tanian menjadi mitra dalam proses indus- trialisasi.
2. Dengan melihat akumulasi pengalaman sejarah, maka menjadi keharusan untuk me- numbuhkan pengusaha pribumi yang dalam kurun waktu tertentu memerlukan “perlin- dungan sementara” pemerintah, dan pada giliranya menjadi mandiri dalam  arti sebagai entrepreneurship yang sesungguhnya (Danan- huri 1996, 6).
Pertama, Landasan pertanian kita semestinya sudah kokoh dengan lahirnya UUPA 1960, Soekarno menyadari kekayaan Indonesia yang cukup besar dengan melihat dokumen dari penelitian yang dilakukan Chulonkorn Univer- sity tahun 2012, bahwa pemerintah Hindia Belanda dari tahun 1878 hingga 1941 men- dapatkan  keuntungan ekspor Indonesia yang masih didominasi pertanian, peneli- tian ini menemukan tabungan orang Belan- da di Indonesia, serta anggaran pemerintah Hindia Belanda menjajah Indonesia sejum- lah 34 Milyar gulden selama 63 tahun, setara dengan $ 22 Milyar yang bila dikonversi dengan uang sekarang sebesar $5123 yang artinya sejumlah 66.599 trilyun (Subianto 2017, 35).
Kedua, Landasan agraria memberikan dan mengokohkan kedudukan sosial, ekonomi dan politik para tani, Lahirnya UUPA 1960 telah tuntas mengokohkan kedu- dukan tani dengan slogan kebijakan Tanah untuk para penggarap, dalam kurun 1960–1965 para petani mendapatkan angin surga perubahan taraf kehidupanya dan garis–garis haluan negara dalam perekonomian nasional kembali pada
konstitusi pasal 33 UUD 1945, namun sayang upaya Soekarno mengembalikan arah kebijakan perekonomian nasional harus didompleng PKI yang juga merupakan bom waktu menghancur- kan konsep Nasakomnya. Sehingga pada tahun 1965 dengan pecahnya kudeta Soekarno maka runtuhlah seluruh garis kebijakan ekonomi Soekarno dan berakibat UUPA 1960 mengalami pembekuan hingga Orde Baru runtuh. Dan dilanjutkan masa Orde Reformasi ketimpangan kepemilikan tanah masih sangat besar, dimana 1 % penduduk menguasai 72 % tanah kita (Subianto 2017, 7). Oleh karena itu, perlu dilakukan reforma agraria agar kepemilikan tanah sebagai aset stra- tegis tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Pembahasan mengenai konflik agraria di In- donesia. Pada tahun 2019 terdapat 9 (sembilan) daerah yang berstatus dapat ditindaklanjuti seba- gai lokasi pelaksanaan reformasi agraria peme- rintah, lokasi-lokasi tersebut berasal dari LPRA tahap pertama yang diusulkan serikat tani anggota KPA, yaitu:

## Tabel 1. Prioritas Lokasi Pelaksanaan Reformasi Agraria Pemerintah Tahun 2019

## Sumber: Laporan Konsorsium Pembangunan Agraria Tahun 2019
Berdasarkan pada Tabel 1. dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Banjarnegara termasuk pada prioritas dalam kebijakan reforma agraria. Namun tingkat konflik dalam penyelesaian redistribusi
Sri Martini, Maiza HA, Nur CH, Implemantasi Reforma Agraria terhadap ... 150-162
lahan tidak sampai pada bentrokan fisik. Pengurus HITAMBARA selalu melakukan pendekatan persuasif dengan pemerintah kabupaten dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara.
Penyelenggaraan reforma agraria di Indone- sia diarahkan untuk melakukan perubahan struk- tur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menjamin terwujud- nya keadilan dan kepastian hukum dalam pengu- asaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (Nurlinda 2009, 81). Penyelenggaraan Reforma Agraria dalam Pasal 3 Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui tahapan perencanaan Reforma Agraria dan Pelaksanaan Reforma Agraria. Perencanaan ini dalam Pasal 4 meliputi perencanaan Penataan Aset terhadap penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), perencanaan terhadap penataan akses dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi atas TORA, peren- canaan kepastian hukum dan legislasi atas TORA, perencanaan penanganan Sengketa dan Konflik Agraria, dan perencanaan kegiatan lain yang mendukung Reforma Agraria.
Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia menekankan pada konsep redistribusi tanah dengan membagikan tanah yang dikuasai Negara, tanah kelebihan luas maksimum, tanah absen- tee, dan tanah Negara lainnya yang telah ditetap- kan menjadi tanah objek Reforma Agraria kepada petani penggarap dan petani lahan sempit. Namun secara garis besar dalam UU No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria terdapat 3 hal utama dalam Reforma Agraria, yaitu penataan aset, penataan akses, dan penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan Strategi Nasional Pelaksa- naan Reforma Agraria 2015-2019 yang antara lain meliputi: penguatan kerangka regulasi dan penye- lesaian konflik agraria; penataan penguasaan dan pemilikan tanah objek Reforma Agraria; kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA; dan pem- berdayaan masyarakat pemanfaatan TORA.
Tanah-tanah yang sudah ditetapkan menjadi TORA, diredistribusikan untuk kepentingan per- tanian dan non pertanian. Untuk pertanian dire-
distribusikan kepada subjek Reforma Agraria dengan luasan tanah paling besar 5 (lima) hektare sesuai dengan ketersediaan TORA disertai dengan pemberian sertipikat hak milik atau Hak Kepe- milikan Bersama. Sedangkan redistribusi untuk non pertanian adalah kegiatan di luar bidang pertanian, baik yang berada di wilayah perkotaan atau pedesaan. Redistribusi untuk non pertanian dapat dilakukan melalui konsolidasi tanah disertai dengan pemberian sertipikat hak milik atau sertipikat hak milik atas satuan rumah susun. Redistribusi lahan dilakukan untuk petani gurem atau tak bertanah yang lahan di wilayahnya sudah terbagi habis dalam hak-hak pemanfaatan yang diberikan negara pada perusahaan-perusahaan perkebunan atau lahan-lahan yang diberikan Hak Guna Bangunan atau jenis hak lain.
Target pelaksanaan kebijakan reforma agraria di Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah seluas 9 juta hektar yang dilakukan melalui skema redistribusi tanah dan legalisasi tanah dengan menggunakan tanah masing-masing seluas 4,5 juta hektar sebagai objek Reforma Agraria. Persentase sumber tanah yang akan diredistribusikan terdiri atas 4,1 juta hektar lahan diperoleh dari kawasan hutan dan 0,4 juta hektar lahan diperoleh dari lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya (eks-HGU), tanah terlantar, dan tanah Negara yang lainnya. Sedangkan sumber tanah yang akan dilegislasikan terdiri atas 0,6 juta hektar lahan yang telah dialokasikan untuk transmigrasi dan 3,9 juta hektar lahan dari hasil legislasi aset.

## D. Konflik Agraria di Banjarnegara
Konflik bermula dari PT Pakis Aji Banyumas yang masa Hak Guna Usaha nya untuk mengelola tanah sebagai kebun kopi, cengkeh dan kelapa habis pada 31 Desember 2011. Masyarakat petani penggarap sekitar kemudian berharap untuk memperjuangkan tanah tersebut untuk menjadi hak milik dari petani penggarapnya. Sebab, PT Pakis Aji sebagai pemilik HGU menyalahi izin dengan menelantarkan tanah yang seharusnya digarap sebagai kebun kopi, cengkeh, dan kelapa tersebut. Penelantaran tersebut mulai terjadi sete-

## 156
Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 2 November 2019
lah pada tahun 1980-an PT Pakis Aji mengalami penurunan hasil, sehingga sebagian lahan tidak dapat ditanami. Kesepakatan kemudian terjadi antara perusahaan dengan petani sekitar, dimana petani akan menggarap lahan dengan menanami rempah-rempah, selama tidak merusak perke- bunan kopi. Perusahaan kemudian akan mema- sarkan hasil panen dan melakukan bagi hasil dengan petani penggarapnya. Namun PT Pakis Aji tidak mampu memenuhi kewajiban kesepa- katannya, yaitu untuk memasarkan hasil, menye- babkan penumpukan hasil panen yang tidak mampu didistribusi. Hal ini membuat masyarakat petani sekitar kemudian menjual sendiri hasil panen mereka tanpa perantara perusahaan hingga pada berakhirnya HGU di 31 Desember 2011, lahan tersebut telah sepenuhnya dikelola oleh masya- rakat.
Sebelumnya, pada tahun 2005 Bupati Banjar- negara mengundang Direktur PT. Pakis Aji Banyumas, Direktur PT. Serayu Makmur, Kepala Kantah Kabupaten Banjarnegara dan beberapa dinas terkait untuk membahas ketidaksang- gupan PT. Pakis Aji Banyumas dalam mengelola lahan sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kebun kopi dan cengkeh). Bupati memberikan kesempatan pada PT Serayu Makmur untuk mengambil alih pengelolaan lahan, yang kemu- dian ditolak oleh PT Serayu Makmur karena sebagian besar lahan telah dikuasai secara f isik oleh petani sekitar. Pada tahun 2010 PT. Pakis Aji Banyumas mengajukan permohonan reko- mendasi No. 47/VII/PB/2010 kepada Bupati Banjarnegara untuk perpanjangan HGU tanah tersebut. Kemudian terhadap permohonan tersebut Bupati Banjarnegara membuat surat penolakan terhadap PT. Pakis Aji Banyumas untuk memperpanjang HGUnya sebagaimana tercantum dalam surat No. 525.3/3134 tanggal 1 Oktober 2010.
Kemudian disepakati bahwa kepada pemegang hak/pemilik HGU No. 3/Desa Punggelan yakni PT Pakis Aji untuk diberi surat peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengingat ber- akhir haknya tanggal 31 Desember 2011. Peringatan I dilaksanakan pada bulan Juli 2011, Peringatan II
dilaksanakan pada bulan Agustus 2011 dengan surat No. 4859/16-500/VIII/33/2011 tanggal 12 Agustus 2011, kemudian peringatan III dilaksa- nakan pada bulan September 2011 dengan surat No. 5295/16-500/IX/33/2011 tanggal 13 September 2011. Akan tetapi setelah dilakukan peringatan III berakhir hingga masa berlakunya HGU No. 3/Desa Punggelan tanggal 31 Desember 2011 pemegang hak tidak mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanah sebagaimana mestinya. Se- hingga secara hukum PT. Pakis Aji sudah tidak lagi memiliki HGU di tanah tersebut dan kembali menjadi tanah Negara.
Bupati Banjarnegara kemudian mengajukan surat permohonan tanggal 31 Juli 2013 Nomor 050/ 2733/Setda/511/2013 kepada BPN RI perihal pengembalian aset PT. Pakis Aji Banyumas kepa- da Pemerintah Daerah yang intinya pemerintah daerah kabupaten Banjarnegara berkeinginan mengelola sebagian tanah eks HGU tersebut untuk keperluan lahan konservasi dan agrowisata. Sedangkan tanah tersebut sudah sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA). Sehingga timbullah perma- salahan antara pemerintah daerah Banjarnegara dengan masyarakat yang tergabung dalam HITAMBARA.
Atas permasalahan tersebut Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa tanah HGU No. 3/Desa Pung- gelan tersebut menjadi tanah Negara dan akan dijadikan sebagai salah satu sumber tanah objek reforma agraria atau Program Strategis Peme- rintah lainnya melalui surat Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor: 2298/19-33/600/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Tindak Lanjut Tanah Terindikasi Terlantar yang sudah berakhir haknya.
Pihak masyarakat tani bersama KPA (Konsor- sium Pembaruan Agraria) berupaya agar bisa mempertahankan tanah tersebut karena dinilai akan dapat lebih membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar dibandingkan apabila digu- nakan sebagai lahan agrowisata. Proses pemetaan yang dilakukan oleh kaum tani yang tergabung
Sri Martini, Maiza HA, Nur CH, Implemantasi Reforma Agraria terhadap ... 150-162
dalam HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) dilakukan sebagai upaya untuk pengajuan sertif ikat tanah Negara Eks HGU Perkebunan PT. Pakis Aji Banyumas. Dimana posisi kasus saat ini HGU tersebut sudah habis pada tahun 2011 dan tanah tersebut sudah diter- lantarkan dari tahun 1980 dan tidak diusahakan sesuai dengan HGU. Sehingga kaum tani di wilayah ini berusaha mengajukan tanah tersebut yang sudah dikuasai 20 tahun lebih untuk menja- di tanah milik dari kaum tani di tiga desa, yaitu Desa Punggelan, Desa Karangsari, dan Desa Jem- bangan Kecamatan Punggelan, Kabupaten Ban- jarnegara (Diyantoro 2014). Fungsi diselenggara- kannya pendaftaran tanah adalah agar para pengelola lahan dapat dengan mudah mengeta- hui status atau kedudukan hukum dari pada lahan atau tanah yang dihadapinya, letak, luas, dan batas-batas, siapa yang mempunyai dan beban-beban apa yang ada di atasnya (Riyanto 2017).
Lahan yang dipetakan oleh HITAMBARA dikelola oleh 276 orang (Peta Lahan Kelompok Tani Hitambara, 2019). Pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat atau kaum tani ini bertujuan untuk:
1. Upaya pengajuan sertipikasi hak milik bagi kaum tani di Desa Punggelan, Karangsari, dan Jembangan.
2. Sebagai perencanaan lahan kelola tersebut dan rencana pembangunan insfrastruktur kepentingan-kepentingan umum.
3. Memperjelas batas tanah warga dengan eks perkebunan dan luasan lahan yang sedang dikelola.
Upaya penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi melibatkan beberapa pihak seperti Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintahan Desa dan masyarakat. Pe- nanganan sengketa dan konflik agraria tersebut difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang. Gugus tugas tersebut terdiri atas Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Pro- vinsi, dan Kabupaten/Kota dengan tugas meng- koordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset di tingkat pusat, berkoordinasi
dalam pelaksanaan penataan akses di tingkat pusat, mengintegrasikan pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat pusat, menyam- paikan laporan hasil Reforma Agraria Nasional kepada Tim Reforma Agraria Nasional untuk memfasilitasi penanganan Sengketa Konflik Agra- ria, dan melakukaan pengawasan terhadap pelak- sanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Pro- vinsi dan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabu- paten/Kota.
Sayangnya, menurut key-informan di kantor pertanahan, penyelenggaraan reforma agraria di Kabupaten Banjarnegara belum terlaksana sampai pada tahap pelaksanaan. Hal ini ditandai dengan belum terbentuknya Gugus Tugas Refor- ma Agraria tingkat kabupaten/kota sehingga penyelenggaraan reforma agraria belum bisa dilaksanakan dengan baik. Melihat hal ini, untuk menjawab permasalahan yang diajukan penulis mengenai sejauh mana signif ikansi program reforma agraria dalam menurunkan konf lik agraria, maka perlu dilakukan pengujian hipo- tesis apakah program reforma agraria mem- berikan dampak terhadap konf lik agraria. Dengan demikian, jika aturan mengenai kepe- milikan diperjelas diharapkan akan sesuai dengan harapan para pihak yang mengalami konf lik kepemilikan lahan. Ketika konf lik kepemilikan tersebut sudah mulai mereda dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan para pihak yang bersengketa, maka konflik agraria diharapkan mengalami penurunan.
Maka untuk melihat keefektifan program reforma agraria dalam menyelesaikan sengketa/ konflik, tulisan ini melihat respons para petani di Kabupaten Banjarnegara yang mengalami seng- keta lahan, dengan menyajikan beberapa item pertanyaan pada kuesioner yang diberikan kepada beberapa sampel yang dipilih. Terdiri atas 3 item pertanyaan untuk pengetahuan mereka terhadap program reforma agraria dan 4 (empat) item per- tanyaan untuk kesesuaian dengan harapan para petani.
Penilaian Frekuensi Presentase Presentase Kumulatif 1 49 49.0 49 2 36 36.0 85 3 4 13 0 13.0 0 98 98 5 1 1.0 99 6 1 1.0 100 Total 100 100.0 Penilaian Frekuensi Persentase Presentase Kumulatif 1 60 60 60 2 36 36 96 3 3 3 99 4 5 6 1 0 0 1 0 0 100 100 100 Total 100 100.0

## Tabel 2. Pemahaman terhadap Program Reforma Agraria

## Sumber: Tabulasi Kuesioner Diolah (2019)
Berdasarkan pada Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa mayoritas petani tidak memiliki pema- haman terhadap reforma agraria yang telah dila- kukan oleh pemerintah. Menurut Ketua HITAM- BARA, para petani umumnya tidak memiliki pengetahuan yang cukup berkenaan dengan hu- kum pertanahan. Mereka mengelola lahan yang dianggap terlantar, namun tidak mempedulikan status hukumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa para petani belum mengerti mengenai hak atas tanah yang dikelolanya. Para petani HITAM- BARA kemudia menunjuk pengurus HITAM- BARA untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan agar seluruh prosesnya dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-un- dangan yang berlaku di Indonesia (komunikasi dengan Sarkim 23 Agustus 2019). Untuk menge- tahui bagaimana program reforma agraria dila- kukan oleh BPN dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:
Tabel 3. Peran BPN dalam Reforma Agraria

## Sumber: Tabulasi Kuesioner Diolah (2019)
Berdasarkan pada Tabel 3 diketahui bahwa para petani mayoritas tidak merasa BPN berperan dalam pelaksanaan reforma agraria. Hal tersebut tentu menjadi bahan pertimbangan para pejabat
BPN di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten agar memiliki peran yang besar dalam melaksa- nakan kebijakan reforma agraria yang telah dila- kukan oleh pemerintah. BPN memiliki peran besar dalam implementasi program reforma agra- ria. Dimana data mengenai pertanahan yang sudah tersertif ikasi secara keseluruhan dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu, BPN perlu memberikan perhatian khusus teru- tama dalam menangani konflik lahan di Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara agar konflik tersebut tidak terus menerus terjadi. Sedangkan respons petani terha- dap penanggung jawab pelaksana reforma agraria dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:
Tabel 4. Adanya Penanggung Jawab Pelaksana

## Reforma Agraria

## Sumber: Tabulasi Kuesioner Diolah (2019)
Berdasarkan pada Tabel 4 mayoritas respon- den menjawab bahwa mereka merasa belum ada pihak yang bertanggung jawab dalam melaksa- nakan program reforma agraria. Menurut Sarkim (komunikasi pribadi tanggal 28 Agustus 2019) menyatakan bahwa mereka selama ini merasa dilempar-lempar dari satu pihak ke pihak lainnya. Baik di tingkat pemerintah Kabupaten Banjar- negara, maupun dari Badan Pertanahan Nasional. Namun setelah pertemuan dengan Bupati Ban- jarnegara merasa ada titik terang mengenai sta- tus lahan eks-HGU PT. Pakis Aji. Namun demi- kian, penanggungjawab yang menangani refor- ma agraria ini belum ada dikarenakan Gugus Tugas Reforma Agraria sampai saat ini belum terbentuk.
Menurut Sutrisno, (komunikasi pribadi, tang- gal 9 Agustus 2019), sebelum terbentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria di Banjarnegara, Kantor
Penilaian F r ekuensi P r esentase P r esentas e Kumulatif 1 73 73.0 73 2 25 25.0 98 3 1 1.0 99 4 5 6 1 0 0 1.0 0 0 100 100 100 Total 100 100.0
Sri Martini, Maiza HA, Nur CH, Implemantasi Reforma Agraria terhadap ... 150-162
Pertanahan Banjarnegara berperan untuk me- nangani harapan-harapan masyarakat dan meng- hubungkan antara masyarakat dengan Peme- rintah Daerah Banjarnegara dalam hal penye- lenggaraan reforma agraria. Kantor Pertanahan Banjarnegara sudah memohonkan kepada Pemerintah Daerah untuk segera membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria agar penyeleg- garaan reforma agraria segera terwujud di Kabu- paten Banjarnegara. Pihak yang dapat memu- tuskan dan menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria adalah pemerintah kabupaten, sehingga sampai saat ini Kantor Pertanahan Banjarnegara dan masyarakat menunggu keputusan dari Peme- rintah Daerah. Berdasarkan hal ini, dapat diamati terdapat kurangnya koordinasi antar level mana- jemen dalam reforma agraria.
Terkait dengan tingkat pemenuhan harapan petani, survey dilakukan untuk melihat apakah petani sudah merasa terpenuhi haknya. Jika petani sudah terpenuhi haknya, maka implemen- tasi strategi reforma agraria dapat dirasakan man- faatnya bagi masyarakat dan kebijakan reforma agraria tersebut dianggap dapat menurunkan konflik pertanahan. Berikut ini hasil tabulasi kuesioner dari responsden.
Tabel 5. Hak atas Pengelolaan Hasil Pertanian

## Sumber: Tabulasi Kuesioner Diolah (2019)
Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa mayo- ritas responsden menjawab belum memiliki hak atas pengelolaan tanah sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Menurut Sarkim (komunikasi tanggal 28 Agustus 2019) menyatakan bahwa pada saat ini mereka mendapatkan hak untuk meng- garap lahan eks-HGU PT. Pakis Aji hanya secara lisan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar- negara yang mempersilahkan kepada mereka untuk mengelola lahan tersebut. Sedangkan
kepuasan masyarakat mengenai penyelesaian konf lik lahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini:
Tebel 6. Proses Penyelesaian Konflik Lahan dengan Baik

## Sumber: Hasil Tabulasi Kuesioner Diolah (2019)
Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa penye- lesaian konf lik lahan, mayoritas masyarakat merasa cukup puas. Menurut Ketua HITAM- BARA,  bahwa sengketa lahan eks-HGU PT. Pakis Aji diselesaikan dengan baik, tanpa adanya keke- rasan yang menimbulkan korban jiwa. Perte- muan-pertemuan yang dilakukan oleh serikat tani di Banjarnegara khususnya serikat tani HITAMBARA dengan Pemerintah Kabupaten dan Kantor Pertanahan Banjarnegara untuk penyelesaian masalah pertanahan selalu direspons dengan baik, hanya saja proses pelaksanaan penyelesaiannya yang lambat (komunikasi dengan Sarkim 23 Agustus 2019). Sedangkan kepuasan masyarakat yang menggarap lahan eks- HGU PT. Pakis Aji terhadap hak atas lahan ter- sebut dapat dilihat dari Tabel 7 di bawah ini:
Tabel 7. Setiap Penggarap Mendapatkan Hak

## Lahan

## Sumber: Hasil Tabulasi Kuesioner Diolah (2019)
Berdasarkan Tabel 7 mayoritas penggarap be- lum puas dengan hak lahan yang mereka kelola.
Penilaian
F r ekuensi Pe r sentase P r esentase Kumulatif 1 61 61.0 62 2 34 34.0 96
3
4 5 6
4 0
0 0 4.0 0 0 0 100 100 100 100 Total 100 100.0
Penilaian F r ekuensi Pe r sentase P r esntase Kumulatif 1 3 3 3 2 2 2 5 3 41 41 46 4 52 52 98 5 6 2 0 2 0 100 Total 100 100 Penilaian F r ekuensi Pe r sentase Pe r sentase Kumulatif 1 68 68.0 68.0 2 23 23.0 91.0 3 4 5 6 9 0 0 0 9.0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total 100 100.0

## 160
Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 2 November 2019
Hal ini disebabkan belum adanya tindak lanjut dari pemerintah maupun kantor pertanahan mengenai status kepemilikan tanah tersebut. Menurut Sarkim (komunikasi pribadi tanggal 28 Agustus 2019). Serikat Tani HITAMBARA sendiri sudah melakukan pemetaan lahan, daftar nama- nama penggarap dan luasan lahan yang dikelola oleh masing-masing penggarap, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: 07/ HTMB/VIII/2019 tentang Penetapan Anggota, akan tetapi ketetapan tersebut baru ditetapkan oleh ketua serikat tani HITAMBARA yang diketa- hui oleh Kepala Desa Punggelan, belum adanya tindak lanjut oleh pemerintah kabupaten untuk aspek legalnya. Selain dari itu HITAMBARA juga sudah merencanakan untuk mendirikan fasilitas- fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat pada lahan tersebut, diantaranya akan melakukan pembuatan dan pelebaran jalan, mendirikan sara- na peribadatan, mendirikan sekolah, dan menyi- apkan lahan untuk peternakan. Hal tersebut belum bisa dilakukan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah.

## E. Pengaruh Program Reforma Agraria terhadap Pemenuhan Harapan Petani
Berdasarkan pada hasil output SPSS untuk mengukur efektivitas reforma agraria dalam menurunkan konflik agraria, maka dapat ditam- pilkan hasil dari regresi untuk mengukur penga- ruh program reforma agraria terhadap peme- nuhan harapan petani. Jika pemenuhan harapan petani sudah terpenuhi dengan kebijakan refor- ma agraria, maka konflik lahan dianggap menga- lami penurunan. Berikut ini merupakan hasil out- put SPSS dari pengujian regresi sederhana:

## Tabel 8. Pengaruh Reforma Agraria terhadap Pemenuhan Harapan Petani

## Sumber: Hasil Tabulasi Kuesioner Diolah (2019)
Pada Tabel 8 dapat diketahui nilai kuadrat R sebesar 0,185 atau 18,5%. Hal tersebut menun-
jukkan bahwa program reforma agraria memiliki pengaruh sebesar 18,5% terhadap penurunan konflik agraria. Sedangkan untuk melihat tingkat signif ikansinya digunakan pengujian t sebagai- mana pada Tabel 9 di bawah ini:
Tabel 9. Hasil Uji Signifikansi Pengaruh Program Reforma Agraria terhadap Konflik Agraria

## Sumber: Hasil Tabulasi Kuesioner Diolah (2019)
Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa nilai signif ikasi pada SPSS sebesar 0,000 < 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signif ikan program reforma agraria terhadap konflik agraria. Meskipun proses implementasi program reforma agraria belum 100 persen selesai, namun dianggap sudah memberikan kepastian hukum bagi para petani penggarap lahan eks PT Pakis Aji. Para petani penggarap lahan eks HGU PT. Pakis Aji sudah secara de facto menguasai lahan tersebut, meskipun secara hukum mereka belum menda- patkan dokumen apapun yang membuktikan bahwa lahan tersebut telah dimiliki dan dikuasai secara sah oleh para petani.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah dibangun pada bagian sebelumnya, dapat dilihat bahwa 98% petani penggarap lahan eks PT. Pakis Aji yang ber- sengketa lahan belum memiliki pemahaman terhadap implementasi program reforma agraria. Dapat disimpulkan juga bahwa para petani tidak merasakan secara penuh keterlibatan pemerintah dalam program tersebut. Meskipun demikian, para petani tersebut merasa puas terhadap proses penyelesaian konflik lahan, meskipun belum merasa puas terhadap hak lahan yang mereka kelola. Hal ini dapat dipahami mengingat proses reforma agraria itu sendiri belum mencapai tahap 100%.
Model Nilai R Nilai Kuad r at R Adjusted R Square 1 .430 a .185 .177
Nilai t Statistik Tingkat Signifikansi Nilai Signifikansi Statistik Refo r ma Ag r a r ia te r hadap Konflik Ag r a r ia 4,784 0,05 0,000
Sri Martini, Maiza HA, Nur CH, Implemantasi Reforma Agraria terhadap ... 150-162
Program reforma agraria mendapatkan res- pons positif dari masyarakat yang bersengekata lahan di Desa Punggelan, Banjarnegara. Namun demikian, mereka belum mendapatkan informasi mengenai manfaat dari  penerapan reforma agra- ria karena prosesnya belum selesai. Permasalahan mendasar terletak pada situasi dimana para petani belum mengerti mengenai hak atas tanah yang dikelolanya. Pada satu sisi mereka memiliki hak mengelola lahan sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, pada sisi lain mereka belum memiliki aspek legal yang otentik bahwa tanah tersebut adalah hak masya- rakat. Para petani penggarap lahan eks PT. Pakis Aji memiliki kekhawatiran karena belum memiliki akta otentik, lahan tersebut masih bisa dikelola oleh siapa saja yang mungkin akan merugikan masyarakat yang telah mengelolanya sedangkan masyarakat tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan pemahaman terhadap petani mengenai program reforma agraria. Hal tersebut untuk menghindari peralihan kepemilikan tanpa melalui jalur yang sah.

## Daftar Pustaka
Diyantoro, S 2014, ‘Pemetaan partisipatif Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabu- paten Banjarnegara Jawa Tengah’, JKPP,
Jakarta.
Hajati, S dkk., 2017, Politik hukum pertanahan, Airlangga University Press, Surabaya. Harsono, B 2005, Hukum agraria Indonesia,
Cetakan ke-10, Djambatan, Jakarta. Kantor Staf Presdien RI 2017, Pelaksanaan reforma agraria, arahan Kantor Staf Presiden: Prio- ritas nasional reforma agraria dalam Ren- cana Kerja Pemerintah Tahun 2017 , Kantor Staf Presiden RI, Jakarta.
Latif, F 2018, ‘Pengaturan tanah terlantar menurut hukum positif nasional dan hukum ekonomi syariah’, Tesis pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Luthf i, AN 2018, ‘Reforma kelembagaan dalam
kebijakan Reforma Agraria era Joko Widodo- Jusuf Kalla’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Perta- nahan , vol. 4, no. 2, hlm. 140-163. Limbong, B 2012, Hukum agraria nasional, Jakarta: Pustaka Margaretha.
Lipton, M 2009, Land reform in developing coun- tries. Property rigts and property wrongs,
Routledege, London.
Mu’adi, S 2008, ‘Penyelesaian sengketa hak atas tanah perkebunan melalui cara non litigasi’, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, Se- marang.
Mulyani, L 2014, ‘Kritik atas penanganan konflik agraria di Indonesia’, Jurnal Bhumi , no. 39 Tahun 13, April.
Nurlinda, I 2009, Prinsip-prinsip pembaruan ag- raria: Perspektif hukum, Raja Graf indo Persada, Jakarta.
Nurlinda, Ida. 2018, ‘Perolehan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari Kawasan Hutan: Permasalahan dan Penga- turannya’, Veritas et Justitia, vol. 4, no. 2, hlm. 252-273. Parlindungan, AP. 1991 Komentar atas Undang- Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Ban- dung.
Peta Lahan Kelompok Petani Himpunan Masya- rakat Tani Banjarnegara (HITAMBARA) Tahun 2019.
Rachman, NF 2013, ‘Rantai penjelas konflik-kon- flik agraria yang kronis, sistemik, dan meluas di Indonesia’, Jurnal Bhumi, no. 37 Tahun 12, April.
Ramadhani, RD dan Salim, MN 2017, ‘Akuisisi tanah-tanah rakyat: Problem HGU PT. BMS di Rejang Lebong dan jalan penyelesaiannya’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , vol. 3 no. 1, hlm. 31-47.
Salim, MN dan Utami, W 2019, Reforma agraria, menyelesaikan mandat konstitusi: Kebijakan reforma agraria dan perdebatan tanah objek reforma agrarian , STPN Press, Yogyakarta. Riyanto, A 2017, ‘Peran negara dalam penyelesaian konflik agraria’, Jurnal Selat, vol. 5, no. 1, hlm.
105-122.
162 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 2 November 2019
Wianahyu, E 2009, “Hak menguasai negara atas tanah” , Tesis pada Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia. Wicaksono, A dan Pubawa, Y 2018, ‘Hutang nega- ra dalam reforma agraria studi implementasi mandat 9 juta hektar tanah Indonesia’, Bhumi , Jurnal Agraria dan Pertanahan , vol. 4, no. 1, hlm. 24-38. Wiradi, G 2003, “Konsep umum reforma agraria”,
Temu-Tani Se-Jawa, Jakarta: YTKI. Wiradi, G 2009, Seluk beluk masalah agraria: reforma agraria dan penelitian agraria, STPN Press, Yogyakarta. Wiradi, G 2009, Reformasi agraria: perjalanan yang belum berakhir, INSIST Press-KPA- Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone- sia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pera-
turan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.