## ANALISIS KOORDINASI KELEMBAGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN
(Studi Kasus Kec. Berastagi Kab. Karo)
Oleh : Nana Nurlina Ginting 1)
Matius Bangun 2)
UniversitasDarmaAgung, Medan 1,2)
E- mail: nananurlianaginting@gmail.com 1)
mbresearch28@gmail.com 2)

## ABSTRACT
The  extension  of  the  extension  is  strongly  influenced  by  the  extension  institution  itself  both structurally from the center to the regions and functionally in the regions in relation to other cross-sectoral  relations.  The  dynamics  of  changes  in  extension  institutions  from  the  central government have influenced institutional changes in the regions, both in terms of materials, methods and funding of extension. This research uses the descriptive qualitative method with the  main  problem  is  how  to  coordinate  the  implementation  of  agricultural  extension  in  a Strutural  and  Functional  manner  and  what  efforts  are  made  by  the  Karo  Regency Government  in  responding  to  the  dynamics  of  change  so  that  it  can  still  improve  the performance of agricultural extension workers. The conclusion of this study is that in order to  anticipate  the  dynamics  of  institutional  changes,  extension  coordination  is  placed  in  the Functional  (non-structural  /  non-structural  /  non-esslon)  Agricultural  Extension Coordination Secretariat which is accountable to the District Head through the Head of the Agricultural  Service.  Efforts  that  can  be  made  by  local  governments  in  accordance  with farmers'  perceptions  in terms  of  extension  methods  are:  a.  PPL  visits  to locations,  b.  Open Group Discussion, c. Demonstration Plots and d. Socialization.In terms of extension material are:  a.  Marketing  Network,  b.  Latest  drug,  fertilizer  and  pesticide  information,  c.  Nursery and  Cultivation  Techniques,  and  d.  Post  Harvest  Handling;  while  striving  for  financing comes from: a. APBN, b. Provincial APBD, c. Karo Regency APBD and and d. Non-binding Third Party.
Keywords: Institutional Coordination, Agricultural  Counseling

## ABSTRAK
Penyelengaraan  penyuluhan  sangat  di  pengaruhi  oleh  Kelembagaan  penyuluhan  itu  sendiri baik  secara  Struktural  dari  Pusat  ke  Daerah  maupun  secara  Fungsional  di  daerah  dalam hubunganya  dengan  lintas  sektoral  lainnya.    Dinamika  perubahan  terhadap  kelembagaan penyuluhan  dari  pemerintah  Pusat  telah  berpengaruh  terhadap  perubahan  kelembagaan  di daerah baik dari segi materi, metoda dan pembiayaan penyuluhan itu sendiri.  Peneleltian ini menggunakan  metode  Kualitatif  Diskriftif  dengan  permasalahan  utama  adalah  bagaimana koordinasi  penyelenggaraan  penyuluhan  pertanian  secara  Strutural  dan  Fungsional  dan  Apa upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Karo  dalam  menyikapi  dinamika  perubahan sehingga  tetap  dapat  meningkatkan  Kinerja  para  Penyuluh  Pertanian.    Kesimpulan  dari Penelitian  ini  adalah  dalam  rangka  mengantisispasi  dinamika  kerubahan  kelembagaan penyuluhan  maka  koordinasi  penyuluh  di  tempatkan  dalam  Sekretariat  Koordinasi Penyuluhan  Pertanian  secara  Fungsional  (bukan  struktural  /  Non  esslon)  yang  bertanggung jawab  kepada  Bupati  Kepala  Daerah  melalu  Kepala  Dinas  Pertanian.  Upaya  yang  dapat dilakukan  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  persepsi  petani    dari  segi  metode    penyuluhan
adalah : a. Kunjungan PPL ke lokasi, b.  Diskusi Group Terbuka, c. Demonstrasi Plot dan d. Sosialisasi ; dari segi materi penyuluhan adalah : a.  Jaringan Pemasaran, b. Informasi Obat, pupuk dan pestisida terbaru, c. Tehnik Pembibitan dan Tehnik Budidaya, dan d. Penanganan Pasca Panen ; sedangkan pembiayaan diupayakan berasal dari : a. APBN, b. APBD Propinsi, c. APBD Kabupaten Karo dan dan d. Pihak Ke-tiga yang tidak mengikat.
Kata Kunci : Koordinasi, Penyelenggaraan, Penyuluhan,

## 1. PENDAHULUAN
Tahun 1970-an saat program yang di kenal dengan  revolusi  hijau  ( green  revolution) berkembang  telah  menunjukkan  bukti yangampuh  dengan  pencapaian  target swasembada  beras  nasional  tahun  1984. Saat itu di sadari bahwa peran Penyuluhan pertanian  banyak  disebut  sebagai  salah satu  kunci  dari  kisah  sukses  swasembada
tersebut.  Kini  hampir  seperempat  abad setelah even tersebut, kini banyak permasalahan  menyangkut  penyuluhan sehingga  penting  untuk  mengevaluasi kembali,
Namun  dalam  prakteknya  terdapat perubahan  kelembagaan  baik  struktural maupun  fungsional  dari  pemerintahan  ke pemerintahan sebagaimana tabel berikut.
Tabel   1. Perubahan Kelembagaan dan Sistem Penyuluhan
Sumber : di olah dari berbagai sumber.
Kemudian sejak tahun 1990 kelembagaan  penyuluhan  di  serahkan kepada  kementerian  masing  namun  di lapangan  terjadi  penolakan  oleh  petani nelayan  karena  mereka  harus  meluangkan waktu  yang  relatif  lebih  lama  apabila mereka  punya  usaha  yang  bervariasi. Kemudian  semenjak  tahun  2004  seiring dengan  pelaksanaan  Otonomi  daerah penyuluh  diserahkan  ke  daerah  sehingga penyelenggaraan tidak lagi terpadu.
Selanjutnya untuk keterpaduan pada tahun
2018  yang lalu Kementerian Kelautan dan Perikanan  kembali  menarik  para  penyuluh Kelautan  dan  Perikanan  kembali  menjadi urusan  pusat  dan  sampai  penelitian  ini  di lakukan  terdapat  wacana  kembali  di kendalikan  pemerintah  pusat.Dinamika perubahan  ini  juga  merubah  kebijakan  di daerah  daerah  tidak  hanya  kelembagaan Struktural juga hubungannya dengan lintas sektor lain secara fungsional.
Dinamika ini juga terjadi di
Pemerintah Kabupaten Karo terjadi No.  Kurunn waktu Kelembagaan Penyuluhan Sistem penyuluhan Keterangan 1. Sampai tahun 1984 Di bawah koordinasi Bimbingan Masal dikendalikan dari Pusat Swasembada Beras 2. Sejak 1990 Berada pada masing masing sektor Sesuai  kebijakan  sektor (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) merugikan petani&nelayan 3. Sejak 2004 Di serahkan  kepada daerah Sistem Poli-Valen bergabung semua sektor Penyuluh  tidak memahami semua sektor 4. Sejak 2018 Perikanan  di  tarik ke  Pusat,  lainnya masih di daerah Teknis di Pusat Adminstrasi di daerah Di serahkan pelaksanaan  ke daerah
perubahan  mulai  dari  sistem  Bimas, Penyuluh  berdasrkan  sektor  kemudian  di rubah kembal Penyuluahn Sistem Polivalen  di  mana  semua  penyuluh  sektor berada  di  bawah  sat  Unik  Kerja  yaitu Badan Koordinasi Penyluhan Pertanian.

## Rumusan Masalah
Dai  uraian  latar  Belakang  tersebut  di atas  maka  Rumusan  Masalah  dalam Penelitian ini adalah :
a. Bagaimanan
Peneyelenggaraan Koordinasi Penyuluhan di Kabupaten Karo khususnya Kecamatan Berastagi berkaitan dengan kelembagaan baik Kelembagaan  Struktural  maupun Kelembagaan Fungsional.
b. Upaya  upaya  apa  yang  dilakukan untuk meningkatkan kinerja koordinasi penyelengaraan penyuluh  pertanian  di  Kabupaten Karo khususnya Kecamatan Berastagi baik dari Metode, Materi maupun Pembiayaan Penyelenggaraan Penyuluhan. Tujuan Penelitian a. Untuk menginventarisasi permasalahan  yang  di  hadapi Pemerintah Kabupaten Karo dalam Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan  Pertanian  dari  segi kelembagaan baik
struktural maupun fungsional,
b. Langkah  langkah  yang  di  tempuh dalam  Koordinasi  Penyelengaraan Penyuluhan pertanian untuk
meningkatkan  kinerja  Penyuluh Pertanian.

## 2.   TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Koordinasi
Dari  kamus  besar  Menurut  Bahasa Indonesia (2014)
mendefinisikan koordinasi  adalah  kegiatan  pengaturan suatu  organisasi  agar  saling  mendukung
dan tidak saling bertentangan.  Koordinasi tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan  serta  menjaga  supaya  terjadi adanya  suasana  dan  perilaku  yang  saling merespon  dan  mengantisipasi  setiap  unit kerja  baik  yang  berhubungan  atau  tidak dalam  suatu  kegiatan.  Hal  ini  agar kesuksesan  masing-masing  unit  tidak mengganggu  atau  diganggu  oleh  unit lainya.
Handoko  (2003:195)  lebih  lanjut menguraikan  bahwa  bahwa  koordinasi tersebut merupakansuatu proses pengintegrasian  tujuan-tujuan  tertentu  dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah  dari  suatu  organisasi  untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara efisien.  Dengan  demikian  koordinasi  pada hakekatnya  berupaya  untuk  menciptakan dan  menjaga  agar  supaya  suasana  dan perilaku  yang  ada  saling  memberi  respon dan  mengantisipasi  pada  setiap  unit  kerja baik  yang  berhubungan  mupun  tidak.  Hal ini  agar  kesuksesan  masing-masing  unit kerja    tidak  mengganggu  atau  diganggu oleh unit kerja yang lainya.
2.2 Penyuluhan Pertanian
Menyangkut tentang kelembagaan
penyuluhan pertanian Presiden Joko Widodo  berdasarkan  PP  Nomor  82  Tahun 2020 tentang pembentukan Komite Penanganan  Virus  Corona  Tahun    2019 dan dan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional,  telah  membubarkan  18  lembaga dimana  salah  satu  diantaranya  adalah kelembagaan  tentang  penyuluhan  yaitu Badan  Koordinasi  Nasional  Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Presiden No  10/2011  tentang  Badan  Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan  Kehutanan.    Berasarkan  Perpres  ini penyuluhan dilakukan secara polyvalen. Dampak  daroi  PP  resebut  tentu  sebagai konsekwensiny  adanya    pembubaran Badan  Koordinasi  Nasional  Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang sebelumnya  dibentuk  berdasarkan  PP  No 10  Tahun  2011  tentang  Badan  Koordinasi
Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan  Kehutanan  maka  kini  daerah  daerah kembali  menunggu  petunjuk  selanjutnya dari kementerian masing masing bagimana bentuk  kelembagaan  yang  akan  di  bentuk di  daerah  daerah.    Hal  ini  tentunya  akan merubah  kembali  koordinasi  yang  harus dilakukan  baik  secara  struktural  maupun fungsional  dalam  menentukan  Metode, Materi,  dan  Pembiayaan  penyuluhan pertanian.
Namun pendekatan-pendekatan yang berbeda  sering  menjadi  kendala  karena ruang  lingkup  yang  dibatasi  dengan kelembagaan  kelembagaan  yang  ada  baik di  pusat  maupun  di  provinsi.    Disinilah perlunya  kebijakan  di  daerah  bagaimana supaya kelembagaan itu fleksibel sehingga faktor faktor dinamika dalam kelembagaan tidak menjadi penghamba dalam peningkatan kinerja penyuluh,
Kementerian  Pertanian  RI  Jakarta (2010)  menyatakan  Penyuluhan  pertanian didefinisikan sebagai suatu sistem pendidikan  non  formal  untuk  petani  dan keluarganya,  yang  tujuan  meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, kemampuan dan mengembangkan sikap positif terhadap  perubahan  yang  akan  menambah kepercayaan  diri  di  dalam  pengusahaan usahataninya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan mengadopsi  /  menerapkan  teknologi  yang lebih  baik  di  dalam  usahatninya  sebagai aktivitas utamanya.

## 2.3 Dinamika Kelembagaan Penyuluhan
Dasar  Hukum  dari  penyelenggaran penyuluhan memiliki dinamia yang  sangat tinggi.  Akibat  seringnya  terjadi  perubahan tersebut  menyebabkan  perubahan  prioritas kebijkan  di  pemerintah  pusat  yang berimplikasi terhadap kelembagaan penyuluhan  di  daerah  yang  pada  akhirnya mempengaruhi kinerja penyuluh itu sendiri.
Perubahan yang sering terjadi tersebut  yang  dimulai  dari  pelaksanaan otonomi  daerah    dengan  berlakunya Undang  Undang  No.  32  tahun  2004  yang
terakhir  di  rubah  dengan  Undang  Undang Nomor  23  Tahun  2014  bahwa  dari berbagai  pemerhati  dan  peneliti  bidang pertanian khususnya penyelengaraan berkesimpulan bahwa telah terjadi penurunan  kinerja  penyuluhan  karena penyelenggaraannya  ditempatkan  pada posisi  minor  (kurang  menjadi  perhatian pemerintah daerah).

## 2.4Penyelenggaraan Penyuluhan
Sampai  saat  ini  penelitian  ini  di lakukan bahwa penyelenggaraan penyuluhan  yang  di  gunakan  termasuk  di Kabupaten  Karo  masinh  mengacu  pada Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  03  / Permentan / SM.200/1/2018 tentang rumusan  Pedoman  dan  Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang menyangkuKebijakan, strategi, dan program;serta Kelembagaan; Ketenagaan;serta Pelaksanaan;Prasarana dan  sarana;Mekanisme  dan  tata  hubungan kerjPembinaan dan pengawasan;Pemantauan,  evaluasi,  dan pelaporan; danPembiayaan. Adapun  di  Kabupaten  /  Kota  Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan  Pertanian  di  daerah  berfungsi sebagai penyelenggara Penyuluhan
Pertanian. Jika potensi komoditas pertaniannya  dominan  ditetapkan  sebagai pengelola  satuan  administrasi  pangkal (satminkal) Penyuluh Pertanian.

## 2.5Materi Penyuluhan
Materi  Penyuluhan  Pertanian  disusun berdasarkan  kebutuhan  dan  kepentingan Pelaku  Utama  dan  Pelaku  Usaha  dengan memperhatikan  kemanfaatan,  kelestarian sumber daya pertanian, dan pengembangan kawasan  Pertanian.  Materi  Penyuluhan Pertanian memuat unsur : a. pengembangan  sumber  daya  manusia;  b. peningkatan  ilmu  pengetahuan,  teknologi, informasi,  ekonomi,  manajemen,  hukum, dan kelestarian  lingkungan; dan  c. penguatan Kelembagaan Petani.
Materi Penyuluhan Pertanian diarahkan untuk mengembangkan
kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam mengelola usaha tani yang menguntungkan  dan  ramah  lingkungan untuk  meningkatkan  pendapatan  dan kesejahteraan. Materi Penyuluhan Pertanian  yang  memuat  teknologi  dapat mencakup inovasi teknologi yang bersumber  dari  pengetahuan  tradisional. Pengembangan  kapasitas  Pelaku  Utama untuk  meningkatkan  profesionalisme  dan daya saing Pelaku Utama dalam globalisasi  perdagangan  regional  dan internasional.  Dapat  dilaksanakan  melalui pendidikan  dan  pelatihan  serta  sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.6 Penelitian Terdahulu Margono  Slamet  (2001),  menyatakan bahwa pentingnya kebijakan desentralisasi penyuluhan pertanian adalah untuk menggantikan  sistem  penyuluhan  yang bersifat regulatif sentralistis ke arah sistem penyuluhan  yang  fasilitatif  partisipatif. Kemudian  dari  sefi  strategi    penyuluhan Sumardjo, 1999 mengatakan bahwa strategi penyuluhan yang digunakan selama  ini  lebih  bersifat  interpersonal. Berdasarkan  fakta-fakta  penelitian  dan
hasil  analisis  serta  hasil  pengamatan  di lapangan yang menunjukkan kinerja penyuluh  pertanian  tergolong  rendah, maka diperlukan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah (BP4K), untuk memperbaiki kinerja penyuluh pertanian di Kota Tidore Kepulauan.
Isran Noor (2012) tentang kinerja penyuluhan  adalah  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  kinerja  penyuluh  pertanian yaitu:  a)  Faktor  Internal;  terdiri  dari: pendidikan formal, pelatihan, umur, motivasi,  pemanfaatan  media  penyuluhan, dan masa kerja/ pengalaman kerja penyuluh  pertanian.  b)  Faktor  Eksternal; terdiri  dari:  ketersediaan  sarana  dan prasarana yang diperlukan, sistem penghargaan,  jarak  wilayah  kerja,  jumlah desa binaan, jumlah kelompok tani binaan, teknologi  informasi,  tingkat  partisipasi aktif  petani,  hubungan  dalam  organisasi, dan dukungan pembinaan dan supervisi.
2.7 Keraangka Pemikiran
Dari Tinjauan Teoritis baik berupa Litratur maupun  hsilhasil  Kajian  maka  Kerangka Pikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikit :
Gambar  1.  Kerangka Pikiran didisain oleh Peneliti, 2020
3. METODE PELAKSANAAN
3.1 Jenis dan Sumber Data
a. Data  Primer  di  kumpulkan  dari tangan  yang  pertaama  melalui
Wawancara  baik  dengan  informan
Kunci maupun Informan Tambahan.  Informan  utama  yaitu Kepala  Dinas  /  Staf,  Kepala Bappeda  atau  bidang  /  staf  serta Kepala  Balai  Penyuluh  Pertanian
(BPP)  atau  staf  yang  menangani yang  berhubungan  dengan  teksis penyelenggaraan
penyuluhan.
Disamping  informan  Utama  / Kunci  juga    Informan  Tambahan yaitu camat, kepala desa, kelompok tani, penyedia jasa sarana pertanian,  lemabga  Keuangan  tani serta  pihak  pihak  yang  relevan dengan  penelitian  ini.    Pertanyaan
Koordinasi Kelembagan Struktural l Fungsional Materi Metode Biaya Kinerja Penyuluhan
yang  di  ajukan  adalah  berkaitan dengan  materi  penyulahan  serta metode  penyuluhan  yang  mereka kehendaki.
b. Data  Primer  juga  di  kumpulkan melalui observasi yng berhubungan dengan
penyelenggaraan penyuluhan terhadap aktivitas penyuluh,  kelompok  tani  binaan, alat  peraga  yang  digunakan  dan sejenisnya yang dilakukan di
Kantor BPP Kuta Gadung Berastagi,  di  kelompok  Tani  dan juga beberapa petani yang mewakili.
c. Disamping  data  Primer  juga  di lakukan pengumpulan
Data Sekunder  dari  Studi  literatur  jurnal dan  sejenisnya  serta  kumpulan peraturan  peraturan  baik  dalam bentuk  Undang-Undang,  Peraturan pemerintah dan turunannya.
Kemudian dari dokumentasi berupa gambar  dan  sejenisnya  yang  di dapatkan dari penyelenggaraan penyuluhan  Pertanian  baik  di Kantor  Dinas  Pertanian  dan  BPP Kuta Gadung Berastagi.

## 3.2 Pendekatan Penelitian
Penelitian  di  bedakan  atas  kuantitatif  dan Kualitatif.  Penelitian  kualitatif  Menurut Moleong (2005:6), adalah merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami  suatu  fenomena  tentang  apa yang  dialami  oleh  subjek  penelitian misalnya  yang  menyangkut    perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sejenisnya  secara  holistic  dalam  bentuk uraian  secara  kata  kata  dengan  tetap menggunakan  metode  alamiah.    Metode pendekatan  kualitatif  jauh  sifat  dan  jenis penelitian ini bersifat terbuka, dan berakhir dengan  dilakukannya  wawancara  dalam jumlah  relatif  kelompok  kecil  yang diwawancarai  secara  mendalam  dengan analisis bersifat deskriptif.
3.2  Metode Penelitian Metode  penelitian  deskriptif  Menurut Whitne  (1960),  merupakan  suatu  metode
pencarian fakta untuk menggunakan interprestasi  yang  tepat.  Dalam  penelitian ini  mempelajari  tentang  masalah-masalah yang ada didalam masyarakat dan juga tata cara  yang  digunakan  dalam  masyarakat serta dalam situasi-situasi tertentu. Penelitian  deskriptif  merupakan  jenis metode  yang  menggambarkan  suatu  objek dan  subjek  yang  sedang  diteliti  tanpa adanya  rekayasa.  Termasuk  mengenai hubungan  antara  kegiatan,  pandangan, sikap  dan  proses-proses  yang  memiliki pengaruh  dalam  terhadap  suatu  fenomena yang terjadi.
3.3 Analisa Data
a. Analisis  Delphiyaitu  suatu  analisis yangmenurut  Irfan  Adyatama  (2018), menyatakan  bahwa  metode  penilaian tentang  hal  yang  kompleks  ketika informasi  yang  tepat  tidak  tersedia. Dalam penelitian ini analisis dilakukan untuk mengumpulkan informasi  dari  para  informan  Utama maupun  Informan  Tambahanuntuk mendapatkan suatu kesepahaman tentang suatu hal.
b. Analisis  Kebijakan  menurut  Panjar Simatupang (2013) menyatakan
Analisis  kebijakan  iadalah  suatu proses  atau  kegiatan  menganalisis informasi termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan rekomendasi  atau  opsi  desain  suatu kebijakan publik.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.Dinamikan Kelemebagaan Penyuluh
Berbagai  pemerhati  dan  peneliti bidang
pertanian khususnya penyelengaraan berkesimpulan bahwa telah terjadi penurunan kinerja penyuluhan karena  penyelenggaraannya  ditempatkan pada  posisi  minor  (kurang  menjadi perhatian  pemerintah  daerah).  Kurangnya perhatian  pemerintah  tersebut  dapat  di maklumi mengingat peraturan yang berubah serta pemahaman akan pentingnya penyuluh  pertanian  yang  kurang  memadai tentang penyuluhan itu sendiri.
Disamping perubahan perubahan kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan sesuai  dengan  dinamik  perubahan  yang ada  pada  tatanan    kehidupan  nasional terdapat  juga  berbagai  regulasi  lain  yang ikut mempengaruhi kelembagaan penyuluhan pertanian yang dimulai dengan :  a)  UU  No.  19  Tahun  2013  tentang Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani No.  131,  b)  Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/ SM.010/9/2016 tentang  Pedoman  Penyusunan  Programa Penyuluhan Pertanian No, 1477);c) Permentan No. 67/PERMENTAN /SM.010/9  tahun  2016  tentang  Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan
Pertanian.
4.2. Penyelengaraan Penyuluhan Diakui  oleh  kepala  Balai  Penyuluh
Pertanian  (BPP)  Kuta  Gadung  sebagai Informan Kunci bahwa Dinamika Perubahan  yang  terjadi  pada  aspek kelembagaan menyebabkan sulitnya koordinasi baik secara strutuktural maupun secara fungsional yang berimbas ke daerah daerah dalam penyelenggarann penyuluhan.    Hal  yang  sama  disampaikan oleh  Informan  penunjang  yaitu  penyuluh di  kantor  balai  Penyulu  Kecamatan  (BPP) Kuta  gadung  menyatakan  bahwa  sering terjadi suatu peraturan baru di implementasikan  dalam  penyelenggaraan penyuluhan  Kabupaten  Karo  dan  belum dievaluasi namun sudah menyusul lagi ada peraturan  baru  yang  mengharuskan  ada penyesuaian dalam penyelenggaran penyuluhan  baik  dari  aspek  Metode, Materi maupun pembiayaan.
Pada saat penelitian ini di lakukan kondisi di  Kabupaten  Karo  berdasarkan  ketrangan para  Informan  (Kadis  Pertanian,  Camat Berastagi,  penyuluh  Pertanian  Kecamatan Berastagi) menunjukkan gejala yang sama, di  mana  akhir  akhir  ini  keberadaan  para penyuluh secara oragnisasi terjadi stagnasi di  mana  para  penyuluh  mengalami dinamika  perubahan  kelembagaan  sesuai dengan kebijakan yang di ambil Pemerintah Pusat.
4.3. Koordinasi Kelembagaan
Keragaan  Kelembagaan  Penyuluhan Pertanian  di  Kabupaten  Karo  berada  di bawah Badan Pelaksana Penyuluh Pertaniaian  namun  berdasarkan  hasil observasi, kelembagaan penyuluhan pertanian  di  Kabupaten  Karo  ini  seperti masa  transisi  karena  adanya  perubahan perubahan  kebijakan  secara  Nasional  di mana  kondisi  saat  ini  penyuluh  perikanan dan  Kehutanan  sudah  berada  di  bawah organik  Kementerian  sedangkan  penyuluh pertanian baik tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan di wacanakan kembali ke Kemnterian
Pertanian.    Namun  saat  penelitian  ini dilakukan proses penyuluhan masih berjalan mempedomani kelembagaan yang ada  sebelumnya.  Berubah  ubahnya  sistem kelembagaan dari penyelenggaraan penyuluhan ini sangat berpengaruh terhadap  materi,  metode  serta  pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan itu senfiri.
a. Kelembagaan Struktural.Dalam
penelitian  ini  yang  dimaksud  dengan kelembagaan  struktural    adalah  yang memiliki garis komando dari kabupaten sampai ke lapangan.  Sesuai dengan Keputusan Bupati Karo Nomor 34  Tahun  2015  tentang  Komisi Penyuluhan  Pertanian,  Perikanan  dan Kehutanan  Kabupaten  Karo  Bupati Karo dalam menetapkan kebijakan dan strategi  penyuluhan,  sesuai  ketentuan Pasal  14  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2006  tentang  Sistem Penyuluhan  Pertanian,  Perikanan  dan Kehutanan,  Bupati  dibantu  Komisi Penyuluhan Tingkat Kabupaten; Namun  dalam  kenyataan  Komisi tersebut sampai penelitian ini di bentuk belum  terbentuk.    Informan  Dinas Pertanian Kabupaten Karo juga berpendapat  bahwa  sering  terjadinya perubahan  kelembagaan  menyebabkan keengganan  pemerintah  daerah  untuk segera menetapkan Komisis
Penyuluhan  di  Kabupaten  Karo.  Hal ini  menjadi  salah  satu  penyebab rendahnya kinerja penyuluh di Kabupaten Karo.
b. Kelembagaan  Fungsional.  Demikian juga  Kelembagaan  Fungsional  adalah koordinasi penyelenggaraan penyuluhan  yang  melibatkan  instansi terkait.    Dalam  hal  ini  seuai  dengan informan  Dinas  Pertanian  Kabupaten
Karo  bahwa  lembaga  lembaga  yang terkait dalam penyelengaraan penyuluhan  Pertanian  adalah  Balai Penyuluhan  Pertanian,  Camat,  Kepala Desa,  Kelompok  Tani  serta  pelaku usaha bidang pertanian.
4.4 Metode Penyuluhan Sebenarnya sejak tahun 1980-an pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian  telah  memperkenalkan  dan mencoba  mengembangkan pendekatan penyuluhan  partisipatif  melalui  kegiatan proyek  proyek  pertanian.    Pendekatan partisipatif  dimana  petensi  yang  berperan
aktif  berdasrkan  informan  penyuluh  yang ada  di  Kecamatan  Berastagi  belum  dapat terlaksana  dengan  baik  dimana  jika terdapat permasalahan dalam usaha taninya belum memanfaatkan Balai
Penyuluh  Pertanian  (BPP)  sebagai  wadah pemecahan  masalah.    Kondisi  ini  juga  tak terlepas dari kesiapan BPP dan penyuluhnya  baik  sarana  dan  prasarana, sumberdaya  manusi  penyuluhnya  yang mungkin juga menjadi penyebabnya.
Dari  rangkuman  informan  tambahan  baik penyuluh,  kepala  desa  dan  keinginan  para pengurus  kelompok  dan  petani  itu  sendi menunjukkan  keinginan  prioritas  metode penyuluhan  yang  di  inginkan  adalah Kunjungan  PPL  ke  lokasi,  Diskusi  Group Terbuka,  Demonstrasi  Plot,  serta  Sistem
Sosialisasi Tabel  2. Metode Penyuluhan di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Urutan Metode Metode Jumlah Persentase 1. Kunjungan PPL 15 50.00 (Pertama) 2. Diskusi Group Kecil 8 27,67 (Kedua) 3 Demonstrasi Plot 5 16.67 (Ketiga) 4. Sosialisasi 2 06.67 (Keempat) Hasil wawancara dengan informan tambahan, 2020 4.5  Materi Penyuluhan Berdasarkan analisis Materi
Penyuluhan Pertanian perlu disusun berdasarkan  kebutuhan  dan  kepentingan petani yang menggunakan teknologi dengan memperhatikan aspek aspek teknis kemanfaatan, dan kelestarian sumber daya
pertanian.    Adapun  keinginan  petani  / kelomok  tani  terhadap  materi  penyuluhan sebagaiman  di  gambarkan  pada  tabel berikut :
Adapun
urutan prioritas Materi Penyuluhan  yang  diminati  adalah  sebagai berikut : Tabel 3. Keinginan petani terhadap materi penyuluhan, 2020 No. Materi Jumlah Persentase 1. Jaringan Pemasaran 9 30,00 2, Informasi teknologi baru 8 26,67 3. Tehnik Pembibitan 6 20,00 4. Tehnik Budidaya 5 16.67 5. Penanganan pasca panen 2 06,67 Sumber : Diolah dari Hasil Wawancara lapangan 4.6  Pembiayaan Penyuluhan Dari informan Dinas Pertanian
Kabupaten  Karo  dan  juga  Penyuluh sebagai  informan  tambahan  serta  obervasi lapangan  terdapat  dana  yang  langsung  di kelola oleh PPL yaitu dana oprasional dari APBD  Kabupaten  Karo.  sementara  ada
dana  penunjang  yang  langsung  dalam kegiatan  baik  dari  APBN  maupun  APBD, dana pihak ke tiga dari pelaku usaha  yaitu pelaku  usaha  bibit,  pupuk,  pestisida  dan obat obatan serta dana bantuan Sosial yang di terima oleh kelompok maupun perorangan khusus di masa pendemi Covid
19.      Adapun  uraina  tentang  sumber sumber  pembiayaan  tersebut  sebagaimana
di uraikan berikut ini :
Tabel 11.  Pembiayaan Penyuluhan Kec. Berastagi, 2020
No. Sumber Dana Jenis Kegiatan 1. APBN Penyusuna Program 2. APBD Propinsi Penyusunan Program,Demonstrasi Plot 3. APBD Kab,  Karo Oprasional Penyuluhan,Demonstrasi Plot 4. Dana Pihak Ke-tiga Partisipasi Pihak ke 3 5. Penunjang tdk Langsung Bansos yang di terima Kelompok
Sumber   : diolah dari hasil observasi lapangan, 2020 APBN. Dipusat dana atau pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan berada di satuan Kerja (Satker) Badan PPSDMP yang  bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai lembaga yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Kepala Badan adalah pejabat yang di angkat dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian.
a. APBD Propinsi.Pembiayaan di Propinsi  adalah  usulan  usulan  yang  di lakukan  oleh  Kabupaten  /  Kota Sumatera  Utra  yang  sumber  danaya dapat  dari  APBN  maupun  APBD Propinsi.              Penyelenggaraan penyuluhan    di  Kecamatan  Berastagi di  harapkan  sudah  sesuai  dengan RPJM  Kabupaten  Karo  dan  Propinsi Sumatera  Utara  yang  berorintasi  dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pusat. Kebijakan kedepan  penyelenggaran  penyuluhan terjadi  sinkronisasi  dari  pusat  sampai ke daerah berorientasi pada sistem dan usaha  agribisnis  yang  berdaya  saing, berkerakyatan, berkelanjutan.
b. APBD  Kabupaten  Karo.    Kabupaten. Di    Karo  Kabupaten  dinas  yang membidangi  penyuluhan  adalah  dinas pertanian atau ada juga yang berada di bawah  badan  atau  kantor  penyuluhan pertanian. Ketenagaan Penyuluhan
Pertanian.
Dana untuk penyelenggaraan  penyuluhan  terbagi atas  dua  yaitu  dan  untuk  kegiatan penyuluhan  serta  dana  oprasional penyuluh  itu  sendir.    Dana  untuk kegiatan  penyuluhan  umumnya  untuk
pembuatan  alat  peraga  berupa  brosur serta  demonstrasi  plot  yang  langsung di lakukan di lahan masyarakat sebagai sebuah  percontohan.  Sementara  itu dana oprasional untuk penyuluh berupa dana  untuk  transportasi  dan  peralatan alat tulis kantor.
c. Dana Pihak Ke Tiga . Dana dari pihak ketiga  adalah  dana  dana  yang  tidak mengikat yang dapat di gunakan untuk kegiatan penyuluhan pertanian.  Hal ini biasanya dilakukan penyuluh bekerjasama  dengan  pelaku  usaha pembibitan,  penyalur  pupuk  serta  obat obatan.    Dalam  hal  ini  tentu  ada kerjasama yang saling menguntungkan di  mana  para  petani  mendapatkan pengetahuan  dan  ketrampilan  tentang pengelolaan  usahanya  dan  dari  pihak pelaku  usaha  juga  kesempatan  untuk memperkenalkan  produknya.  Kegiatan yang di lakukan di Kecamatan Berastagi  antara  lain  adalah  cara penggunaan pestisida dan tehnik pemupukan tanaman. Penunjang Tidak Langsung .
Penunjang  tidak  langsung  ini  adalah adanya  kegiatan  di  luar  pertanian  api juga  dapat  di  manfaatkan  untuk kegiatan  penyuluhan.    Pada  saat penelitian  ini  di  lakukan  ada  juga sosialisasi  di  beberapad  desa  di Kecamatan  Berastagi  berupa  petugas dar  kecamatan  tentang  kebijakan pemerintah menangani masalah keterpurukan di masa Covid 19.
5. SIMPULAN
5.1Simpulan
a. Koordinasi Kelembagaan baik
Strutural maupun Fungsional mendapat hambatan  karena  dinamika  perubahan kebijakan Penyelenggaraan
Penyuluhan oleh Pemerintah Pusat,
b. Secara Fungsional belum di bentuknya Forum  Koordinasi  Penyelenggaraan Penyuluhan  di  Tingkat  Kabupaten maupun  Kecamatan  sebagaimana  di amanahkan Undang Undang.
c. Kelembagaan  yang  di  inginkan  dalam penyelenggraan penyuluhan di kabupaten  karo  adalah  Sekretaiat Penyuluh  Pertanian  yang  bertanggung jawab  Kepada  Kepala  Dinas  Pertanian melalui Seketaris Dinas.
d. Urutan  Metode  Penyuluhan  yang diinginkan adalah berdasarkan Kunjungan  PPL  ke  lokasi  Diskusi Group  Terbuka    Demonstrasi  Plot  dan Sosialisasi.  Adapun    urutan  prioritas Materi  Penyuluhan  yang  diminati adalah  sebagai  berikut  :  Jaringan Pemasaran  ,  Informasi  Obat,  pupuk dan pestisida terbaru, Tehnik Pembibitan, Tehnik Budidaya, Penanganan Pasca Panen.
e. Sumber Sumber Pembiayan dari Penyelenggaran Penyuluhan di Kecamatann  Berastagi  adalah  :  APBN (Penyusuna Program), APBD
Propinsi (Penyusunan Program,
Demonstrasi  Plot)  APBD  Kab,    Karo (Oprasional  Penyuluhan,  Demonstrasi Plot),  Dana  Pihak  Ke-tiga  (Partisipasi Pihak  ke  3)  Penunjang  tdk  Langsung (Bansos yang di terima Kelompok).
5.2 Rekomendasi
a. Bupati  Karo  agar  segera  membuat  dan memfungsikan Forum Koordinasi Penyelenggaran  Penyuluhan  tingkat kabupaten, dan Camat Berastagi membuat  dan  memfungsikan  Forum Koordinasi Penyelenggaraan
penyuluhan Tingkat Kecamatan.
b. Pemerintah  Kab  Karo  dan  jajarannya agar secara aktif mendapatkan informasi  tentang  jaringan  pemasaran, penemuan  produk  baru  (pupuk,  pupuk
dan  obat),  teknik  budidaya  dan penenganan  pasca  panen  dari  Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPPTP)  Sumatera  Utara  dan  badan badan  Penelitian  dan  Pengembangan Kementerian  yang  ada  di  Pemerintah Pusat.
c. Sehubungan  dengan  hasil  temuan dalam  penelitian  ini  bahwa  metode penyuluhan  yang  paling  di  minati adalah  kunjungan  lapangan  oleh  PPL maka  pemerintah  daerah  melengkapi para  PPL  tersebut  dengan  peralatan kerja  seperti  laptop,  alat  transportasi minimal  kenderaan  roda  dua,  serta perlindungan asuransi dalam pelaksanaan tugas.
d. Pemerintah  Kabupaten  Karo  untuk meningkatkan  Kinerja  Penyuluh  dapat mefasilitasi kerjasama pembiayaan dengan  Pihak  Ketiga  seperti  pelaku usaha  sarana  dan  prasarana  pertanian, tokoh masyarakat desa yang ada di luar desa, dosani dari perhimpunan komunitas  baik  agama  maupun  adat serta dan hibah lainnya.
6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku :
Basuki  Irianto  dkk.   2001.   Evaluasi Adopsi  dan  Dampak  Penelitian  dan
Pengkajian
IPPTP. Laporan Penelitian,   Instalasi  dan  Pengkajian Teknologi  Pertanian.   Mataram. Gama, Judistira   K.   1996.   Ilmu-ilmu  sosial .   Dasar-Konsep-Proposisi.   Program Pascasarjana.
Universitas Padjadjaran,  Bandung. Hanafi Abdillah,   1987.   Memasyarakatkan Ide-ide  Baru  ;   Disarikan  dari  Karya Everet Roger dan F. Floyd Shoemaker “Communication of Innovations”. Penerbit Usaha
Nasional.  Surabaya.
Irfan  Adyatama  (2013)  Direktorat jenderal  Keuangan  dan  BUMN  Badan Perencanaan  pembangunan  nasional. Analisi Kebijakan Pertanian Volume I, Edisi maret.
Nagel,   Uwe  Jens   1997.   Alternative approaches  to  organizing  extension dalam “  Improving  Agricultural
Extension. A Reference Manual “.   Food  and  Agriculture  Organization
of the United Nations.  Rome.
Panjar  Simatupang  (2013)  Analisis Kebijakan, Konsep dasar dan Prosedur
Pelaksanaan. Analisis kebijakan Pertanian Jakarta. Puspadi,   Ketut,   2002.   Rekonstruksi Sistem Penyuluhan Pertanian (Disertasi) Bogor. Program Pascasarjana Institut Pertania.  Bogor. Valera, Jaime, B., Vicente   A,   Marinez,   dan Ramino  F.  Plopino,   1987.  An  Intro duction Extension Delivery Systems. Island Publishing
House,  Inc.,  Manila.  Philippines.)

## Peraturan Peraturan :
PP  Nomor  43  Tahun  2009  tentang Pembiayaan,  Pembinaan,  Pengawasan Penyuluhan  Pertanian,  Perikanan  dan
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 N0. 87 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5018);
PP  No  18  /  2016  tentang  Perangkat Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2016  Nomor  114, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor 03/PERMENTAN/ OT.140/1/2011 tentang  Pedoman  Pembinaan  Tenaga Harian  Lepas  Tenaga  Bantu  Penyuluh Pertanian  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor  131,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5433); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014  Nomor  244,  sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir dengan  Undang-  Undang  Nomor  9 Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.