## TINGKAT PENGGUNAAN MULTI AKAD DALAM
FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL–MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)
Burhanuddin Susamto
(Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana No, 50 Malang, Email: burhanuddins.uin@gmail.com)

## Abstrak:
Artikel  ini  bermula  dari  persoalan  tentang  hukum  multi  akad  dan level  penggunaannya  dalam  fatwa  DSN-MUI  (Dewan  Syari‟ah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia).  Untuk  menganalisis  persoalan tersebut,  digunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif (normatie  legal research) dengan  pendekatan  konseptual.  Fakta  bahwa  fatwa  DSN- MUI  banyak  mengadopsi  akad-akad  baik  yang  bersifat  tunggal maupun  multi  ( al-’uqûd  al-murakkabah ).  Multi  akad  ada  yang  bersifat alamiah  ( al-‘uqûd  al-murakkabah  al-thabî’îyah )  dan  hukumnya diperbolehkan.  Sedangkan  multi  akad  hasil  modifikasi  ( al-‘uqûd  al- murakkabah  al-ta’dîlah )  hukumnya  masih  tergantung  dari  bagaimana bentuk  modifikasinya.  Jika  modifikasi  akad  tidak  melanggar  prinsip Sunnah  tentang  penggabungan  akad,  maka  hukumnya  diper- bolehkan. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi penggabungan akad se- hingga  terdapat  keterkaitan  ( mu’allaq ),  maka  haram  hukumnya.  Dari total akad yang diadopsi dalam fatwa DSN-MUI, ada sekitar 60,68 % yang menggunakan akad secara tunggal dan sisanya 39,32 % melalui pendekatan  multi  akad  agar  dapat  diterapkan  dalam  transaksi modern.

## Kata-kata Kunci:
Multi Akad, Transaksi, Fatwa, DSN-MUI

## Abstract:
This article begins from issues of the law of hybrid contracts and the level of their using in the fatwa of DSN-MUI (National Sharia Board –
Assembly of Indonesian  Ulama).  To  analyze  these  issues,  I  use  a normative legal research with a conceptual approach. The fact that the fatwa  of  DSN-MUI  has  adopted  many  contracts (al-‘uqûd) both  in single  form  and  hybrid  contract (al-'uqûd  al-murakkabah) .  There  are two  hybrid  contracts  namely  that  natural (al-'uqûd  al-murakkabah  al- thabî'îyah) is  permissible,  while  law of  hybrid  contracts  modified (al-

## Burhanuddin Susamto
202
'uqûd al-murakkabah al-ta'dîlah) is still depend on how to modify it. If the  modification  of  the  contracts  does  not  violate  the  principle  of hadith,  then  it  is  permissible.  Otherwise,  if  there  is  a  melting  of contracts causing inter connected each others (mu'allaq) it is unlawful. Of  the  total  contract  is  absorbed,  there  were  approximately  60.68% using  singgle  contract  and  the  remaining  39.32%  using  hybrid contract to be applied in modern transactions.

## Key Words:
Hybrid Contract, T ransaction , Fatwa , DSN-MUI

## Pendahuluan
Akad memiliki peranan yang penting dalam bertransaksi. Para fuqaha‟  ketika  memperkenalkan  konsep  akad  tentu  dengan menyandarkan  pada  dalil-dalil  syari‟at  ( al-rujû’  ilâ  al-Qur’ân  wa  al- sunnah )  untuk  menentukan  keabsahannya.  Tujuan  akad  adalah  agar nilai-nilai syariat yang ada di balik akad itu, yaitu berupa kepastian bentuk  transaksi  dapat  dicapai  sehingga  terhindar  dari  praktik transaksi yang manipulatif.
Pada mulanya, akad hanya digunakan untuk transaksi antara perseorangan.  Namun  dalam  perkembangan,  konsep  akad  banyak digunakan untuk mengembangkan berbagai produk keuangan/bisnis syari‟ah  yang  melibatkan  institusi  lembaga  dan  perusahaan.  DSN- MUI  (Dewan  Syari‟ah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia)  sebagai lembaga  fatwa  Islam  di  bidang  ekonomi  hingga  pertengahan  2016 telah  mengeluarkan  100  fatwa 1 terkait  keuangan/bisnis  syari‟ah. Bahkan,  dari  fatwa-fatwa  DSN-MUI  tersebut,  tidak  sedikit  yang mengadopsi konsep akad untuk dijadikan sebagai landasan transaksi ( underlying transaction ) sehingga keabsahannya terlegitimasi. Produk  keuangan/bisnis  syari‟ah  mengalami  perkembangan yang  sangat  dinamis  seiring  dengan  perkembangan  ekonomi kontemporer masyarakat global. Model transaksi yang begitu variatif tersebut,  seolah-olah  menjadi  keniscayaan  yang  tidak  terhindarkan. Konsekuensinya,  lembaga  keuangan/bisnis  syari‟ah  yang  mulai populer  di  kalangan  masyarakat  kontemporer,  “dipaksa”  untuk mengikuti  perkembangan  model  transaksi  yang  cenderung  bebas
1 Lihat, http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa. Diakses 24 Mei 2016
nilai  itu.  Keadaan  yang  pelik  bagi  pemangku  kebijakan  ekonomi Islam seperti DSN-MUI.
Apabila  DSN-MUI  resisten  terhadap  realitas  perkembangan ekonomi  konvensional,  akan  dianggap  tidak  akomodatif  dan responsif  terhadap  berbagai  variasi  transaksi  modern.  Begitu  pula sebaliknya,  apabila  DSN-MUI  proaktif  merespon  dinamika  ekonomi konvensional berarti memerlukan proses ijtihâd 2 yang tidak sederhana diantaranya  adalah  terhadap  penerapan  multi  akad  ( al-‘uqûd  al- murakkabah ).
Dari  keseluruhan  fatwa  DSN-MUI,  ada  yang  murni  hasil penggalian  hukum  ( ijtihâd  istinbâthî )  dan  ada  yang  mengadopsi prinsip-prinsip  akad  yang  termuat  dalam fiqh  mu’âmalah .  Bentuk pengadopsian  akad-akad  ke  dalam  fatwa  DSN-MUI  adalah  dalam
2 DSN-MUI  dalam  melakukan ijtihâd hukum  mengacu  pada  pedoman  penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang  ditetapkan  pada  tanggal  2  Oktober  1997.  Dasar-dasar  penetapan  fatwa dituangkan pada Bab II yang menyatakan bahwa: (1) Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur’ân, Sunnah (hadits), ijma’, dan qiyas; (2) Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan  antisipatif;  (3)  Aktivitas  penetapan  fatwâ dilakukan  secara  kolektif  oleh  suatu  lembaga yang  dinamakan  komisi  fatwa .  Ketentuan  tersebut  adalah  untuk  menjelaskan  tentang dasar hukum dan sifat fatwa. Artinya, setiap keputusan fatwa harus mengacu pada sumber  hukum,  yaitu  al-Qur‟an  dan  Sunnah  Rasul  yang mu’tabarah .  Kemudian  jika suatu persoalan (fakta) secara langsung tidak dijelaskan dalam kedua sumber hukum tesebut,  keputusan  fatwa  hendaklah  tidak  bertentangan  dengan  ijma‟  dan  qiyas. Dalam pedoman dinyatakan bahwa sebelum fatwa ditetapkan diperlukan peninjauan terlebih  dulu  terhadap  pendapat  imam  madzhab  tentang  masalah  yang  akan difatwakan  tersebut  secara  seksama  berikut  dalil-dalilnya.  Masalah  yang  telah  jelas hukumnya  ( al-ahkâm  al-qath’iyyat )  hendaklah  disampaikan  sebagaimana  adanya. Dalam  masalah  yang  terjadi khilâfiyah di  kalangan  madzhab,  maka  (a)  Penetapan fatwâ didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat mazhab melalui metode al-jam’ wa al-tawfîq ; dan (b) Jika usaha penemuan titik temu tidak  berhasil  dilakukan,  penetapan  fatwa  didasarkan  pada  hasil tarjîh melalui metode muqâranah  al-madzâhib dengan  menggunakan  kaidah-kaidah ushûl  al-fiqh muqâran .  Untuk  masalah  yang  tidak  ditemukan  pendapat  hukumnya  di  kalangan mazhab,  penetapan  fatwa  didasarkan  pada  hasil ijtihâd  jama’i (kolektif)  melalui metode bayani, ta’lîli (qiyâs, istihsâni, ilhâqi), istishlâhi , dan sadd al-dzarî’ah . Penetapan fatwâ harus  senantiasa  memerhatikan  kemaslahatan  umum  ( mashâlih  ‘âmmah )  dan maqâshid al-syarî’ah . Di samping itu, kaidah-kaidah lainnya yang secara spesifik juga mendasari penetapan fatwâ DSN-MUI yaitu  kaidah pemisahan halal-haram ( tafrîq al- halâl  min  al-harâm )  dan  peninjauan  kembali  ( i’âdah  al-nazhar ).  Disarikan  dari http://fahmi-salim.blogspot.co.id/2012/06/pidato-pengukuhan-dr-hc-kh-maruf- amin.html.

## Burhanuddin Susamto
rangka  menerapkan  prinsip-prinsip  akad  ( ijtihâd  thatbîqî )  ke  dalam lembaga  keuangan/bisnis  syari‟ah.  Pengadopsian  akad-akad mu’âmalah ke  dalam  fatwa  DSN-MUI  ada  yang  bersifat  tunggal  ( al- ‘aqd  al-fardliyah )  dan  ada  yang  bersifat  multi  akad,  yaitu  perpaduan antara  akad  satu  dengan  lainnya  dengan  tetap  memerhatikan ketentuan batasan-batasan ( hudûd wa dlawâbith ) yang telah ditetapkan oleh syari‟ah.
Pendekatan  multi  akad  pada  satu  sisi  merupakan  suatu kebutuhan,  namun  pada  sisi  yang  lain  dikhawatirkan  bertentangan dengan  prinsip  hadits.  Disebut  kebutuhan  sebab  tanpa  multi  akad, praktek  ekonomi  syari‟ah  kontemporer  sulit  mengimbangi  dan  sulit hadir  menjadi  alternatif  bagi  transaksi  keuangan  modern.  Akan tetapi,  apabila  multi  akad  yang  diberlakukan  dengan  tidak memperhatikan hudûd  wa  dlawâbith  syarî`ah ,  jelas  akan  melanggar syari‟ah.
Ada tiga hadits Nabi Saw yang menunjukkan batasan-batasan berlakunya  multi  akad,  yaitu: Pertama ,  terkait  dengan  larangan penggabungan  pinjaman  dengan  jual  beli  ( عيبَو  فلس  لحي  لا ); Kedua , adalah terkait dengan dua akad jual beli dalam satu transaksi jual beli
( ةدحاو ةعيب ىف نيتعيب ); Ketiga , menyangkut dua akad dalam satu transaksi
( ةدحاو ةقفص ىف نيتقفص ).
Menurut  Nazîh  Hammâd  dalam  kitabnya: al-‘Uqûd  al- Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmî dinyatakan bahwa kebolehan multi akad berlaku  umum,  sedangkan  beberapa  hadits  nabi  maupun  nash  lain yang  mengharamkan  multi  akad  adalah  ketentuan  pengecualian. Hukum  pengecualian  tidak  bisa  diterapkan  dalam  segala  praktik muamalah  yang  mengandung  multi  akad. 3 Sedangkan  menurut
Hasanuddin, mashlahah yang  didapat  dengan  mengkomodasi kebolehan  multi  akad  ( ta’addud  al-‘uqûd  fi  shafqah  wâhidah) adalah ketika  praktisi  ekonomi  dapat  mengaplikasikan  syari‟ah  sesuai dengan  perkembangan  zaman. 4 DSN-MUI  telah  berupaya  untuk mewujudkan  kemaslahatan  keekonomian  umat  melalui  pendekatan dan penerapan multi akad.
3 Nazîh Hammâd, al-‘Uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmî (Damaskus: Dâr al-Qalam,
2005), 11-12.
4 Hasanuddin, Konsep  dan  Standar  Multi  Akad  dalam  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI) (Jakarta:  Sekolah  Pascasarjana  UIN  Syarif Hidayatullah, 2008), 226.
Dari  uraian  tersebut,  pertanyaan  untuk  dijawab  adalah bagaimana  tingkat  penggunaan  multi  akad  ( al-‘uqûd  al-  murakkabah ) dalam fatwa DSN-MUI?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif
(normative  legal  research) 5 yaitu untuk  mengungkap  tingkat penggunaan  multi  akad  ( al-‘uqûd  al-murakkabah )  dalam  fatwa  DSN- MUI. Dari  berbagai  pendekatan  yang  ada  dalam  penelitian hukum, 6 penulis  hanya  menggunakan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach )  untuk  menganalisis  konsep-konsep  akad  yang  terdapat dalam  fatwâ  DSN-MUI.  Sedangkan  bahan  hukum  yang  digunakan adalah bahan hukum sekunder seperti kitab-kitab fiqh, buku-buku, jurnal, dan bahan hukum tersier terutama kamus yang dikumpulkan melalui  penelusuran  kepustakaan  ( literature  review ).  Untuk mendukung  uraian  tingkat  penggunakan  multi  akad,  digunakan pendekatan  kuantitatif  yaitu  dengan  cara  membandingkan  antara realitas  multi  akad  dengan  keseluruhan  fatwa  DSN-MUI  yang menggunakan akad itu sendiri  baik yang bersifat tunggal  ( al-‘aqd al- fardliyah )  maupun  multi  akad  ( al-‘uqûd  al-murakkabah )  sehingga diketahui tingkat prosentasenya.
Akad dan Fatwa
Untuk  melakukan  transaksi  bisnis,  selalu  diperluan  akad sebagai  dasar  perikatan  ( underlying  contract ).  Akad  berasal  dari  kata al-’uqûd merupakan  bentuk  jamak  dari al-‘aqd yang  secara  bahasa
5 Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum  doktrinal.  Dalam penelitian  jenis  ini,  acapkali  hukum  dikonsepsikan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam peraturan  perundang-undangan  ( law  in  books )  atau  hukum  dikonsepsikan  sebagai kaidah/norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Lihat  Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:
Rajawali Pers, 2003), 118.
6 Pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  adalah pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ), pendekatan  historis  ( historical  approach ),  pendekatan  komparatif  ( comparative approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Lihat  Peter  Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), 133.

## Burhanuddin Susamto
berarti ikatan. 7 Kata akad memiliki akar di dalam QS. al-Mâ`idah 5:1. Dari segi istilah, al-‘aqd memiliki banyak makna di antaranya adalah irtibâth  îjâb  bi  qabûl  ‘alâ  wajh  masyrû’  yatsbutu  atsaruhu  fî  mahallihi (perikatan ijâb  qabûl berdasarkan syara ‟  yang  menimbulkan  akibat (hukum) terhadap obyeknya). 8 Ijâb qabûl merupakan perbuatan yang menunjukan keridhaan para pihak yang berakad. Pernyataan „ alâ wajh masyrû’in dimaksudkan  untuk  menghindari  adanya  perikatan  yang tidak  syar‟i.  Sedangkan  pernyataan watsbutu  atsaruhu  fî  mahalli ialah dimaksudkan  untuk  menjauhkan  perikatan  antara  dua  ungkapan yang tidak berdampak pada objeknya. 9
Rukun  akad  merupakan  unsur-unsur  yang  menentukan terbentuknya akad. Menurut jumhur fuqaha‟, rukun akad terdiri dari para  pihak  yang  berakad ( al-’âqidayn ),  objek  akad  ( al-ma’qûd  ‘alayh ), dan  pernyataan  kesepakataan (shîghat  al-‘aqd) . 10 Di  samping  ketiga unsur tersebut, ada yang berpendapat bahwa tujuan akad ( mawdlû’ al- ‘aqd ) merupakan bagian dari rukun akad. 11 Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah (KHES) dinyatakan bahwa rukun akad terdiri atas: (a)  phak-pihak yang berakad; (b) objek akad; (c) tujuan pokok akad; dan (d) kesepakatan. 12
Perjanjian  sudah  dikatakan  terwujud  jika  rukun-rukun  akad terpenuhi.  Namun  dari  segi  keabsahannya,  suatu  akad  masih tergantung  dari  ada  tidaknya  kesesuaian  dengan  persyaratan  yang telah ditetapkan syara‟ ( al-syurûth al-syar’iyyah lî al-‘aqd ). 13 Dalam teori fiqh mu’âmalah ,  syarat-syarat  yang  ditetapkan  syara‟  meliputi  syarat terbentuknya akad ( syurûth al-in’iqâd ), syarat keabsahan akad ( syurûth
7 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmī wa Adillatuhu , Jilid IV (Beirut: Dâr al-Fikr, 1406 H.), 80. 8 Ibid., 81 9 Ibid. 10 Menurut  fuqaha‟  Hanafiyah,  rukun  akad  hanya  satu  yaitu shîghat  al-‘aqd , sedangkan al-’aqidayn dan al-ma’qud  ‘alayh bukan  sebagai  rukun  akad,  melainkan lebih tepat sebagai syarat akad. Lihat Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual
(Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 78.
11 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih Muamalat (Jakarta:  Rajawali  Pers,  2007),  96;  Musthafâ  Ahmad  Zarqâ ,  al-Madkhal  al- Fiqh al-‘Âmm (Beirut: Dâr al-Qalam, 1425 H), 400. 12 Pasal  22  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah
13 Burhanuddin S., Hukum Kontrak Syariah (Yogyakarta: BPFE UGM, 2009), 37.
al-shihhâh ),  syarat  kepastilan  akad  ( syurûth  al-luzûm ),  dan  syarat pelaksanaan akad ( syurûth al-nafâdz ). Kemudian menurut KHES, akad yang  sah  adalah  akad  yang  terpenuhi  rukun  dan  syarat-syaratnya. 14 Begitu  pula  sebaliknya,  akad  dikatakan  tidak  sah  apabila bertentangan  dengan:  (a)  syariat  Islam;  (b)  peraturan  perundang undangan; (c) ketertiban umum; dan/atau (d) kesusilaan. 15 Konsekuensi hukum akad yang tidak sah terbagi menjadi dua, yaitu gugur ( bathl ) dan rusak ( fâsid ). Rusak ( bathl ) terjadi ketika pada saat mulai berakad sudah tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan syar’ .  Sedangkan  akad fâsid berbeda dengan bathl ,  karena fasid hanya  akan  terjadi  apabila  akad  yang  sebelumnya  sah,  namun karena  ada  sebab  tertentu  yang  merusak  kerelaan  („ uyûb  al-ridlâ ) sehingga menyebabkan akad menjadi fâsid .
Menurut  fuqaha‟  Hanafiyah,  akad fâsid ialah  akad  yang  sah pada pokoknya, tetapi tidak sah pada sifatnya. Maksudnya, meskipun akad fâsid telah  memenuhi  syarat  terbentuknya  akad,  tetapi  belum memenuhi  syarat  keabsahannya.  Namun  mayoritas  fuqaha‟  (selain Hanafiyah) tidak membedakan antara akad bathl dengan fâsid . Mereka menganggap  keduanya  sama-sama  akad  yang bathl ,  sehingga  tidak memberikan akibat hukum apapun. 16
Multi akad dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pada masing-masing akad yang membentuknya. Untuk mengawal  dan  menjamin  keabsahan  multi  akad,  DSN-MUI  telah mengeluarkan fatwa yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya.
Menurut  Yûsuf  Qardlâwî,  fatwa 17 secara  bahasa  berarti jawaban  terhadap  suatu  kejadian.  Sedangkan  secara syar `  berarti penjelasan  hukum syar’î dalam  menetapkan  jawaban  persoalan
14 Pasal  28  Ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2008  tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah 15 Ibid., Pasal 26
16 Burhanuddin  S., Fiqh  Muamalah:  Dasar-Dasar  Transaksi  dalam  Ekonomi  dan  Bisnis (Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010), 49.
17 Fatwâ berasal  dari  kata : تىفأ ي  ءافف ي ي تف ي .    Memberikan  fatwa  terhadap  suatu  masalah berarti  menjelaskan  hukum  atasnya.  Memberikan  fatwa  ( ءاتفإ )  berarti  menjelaskan/ mengabarkan hukum syar’î untuk pemohon tentang persoalan yang terjadi ( al-ikhbâr bi  al-hukm  al-syar’î  li  sâil  anhu  fi  umûr  wâqi’iyyah ).  lihat  Lînah  al-Hamshî, Târîkh  al- Fatwâ fî al-Islâmî wa Ahkâmuhâ al-Syar’iyyah (Beirut: Dâr al-Rasyîd, 1417 H), 5 dan 40.

## Burhanuddin Susamto
penanya, baik jelas maupun tidak, perseorangan maupun kelompok. 18 Jamâl al-Dîn Qâsimî memaknai fatwa sebagai jawaban masalah yang menjadi  kemusykilan  (kesulitan)  di  dalam  hukum. 19 Karenanya, lembaga  keuangan/bisnis  syari‟ah  sebagai mustaftī 20 yang  ingin mendapatkan  penjelasan  hukum,  dapat  meminta  fatwa  DSN-MUI yaitu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan berfatwa ( muftî ). 21 Fatwa  merupakan  perkara  penting  yang  memiliki  banyak keutamaan  terkait  penyelesaian  masalah  yang  dihadapi  oleh seseorang mustaftî .  Hukum  memberikan  fatwa  adalah fardlu kifâyah .
Karenanya,  segala  kemungkinan  kesalahan  fatwa  harus  dihindari.
Demikian  sebab  seorang muftî harus  mengungkap  kebenaran  dari Allah  SWT. 22 Untuk  menghindari  kesalahan,  para  ulama  salaf
18 Yusûf al-Qardlâwî, Fatwâ bayn al-Indlibâth wa Tasâyab (Ttp: al-Maktab al-Islâmî , 1415 H), 7 19 Muhammad Jamâl al-Dîn Qâsimî, al - Fatwâ fî Islâm (Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1986), 52.
20 Mustaftī adalah orang yang meminta fatwa kepada muftî. Menurut al-Jâbī, semua yang tidak sampai pada derajat muftī maka disebut mustaftī untuk bertanya tentang hukum-hukum  agama.  Seorang mustaftī bersifat  mengikuti  ( muqallid )  ulama  yang memberikan  fatwa  kepadanya.  Pilihan  untuk  mengikuti  fatwa  merupakan pernyataan  penerimaan  dari  kebolehan  terhadap  sesuatu  tanpa  alasan.  Diwajibkan meminta fatwa ketika ada persoalan baru untuk mengetahui hukum-hukumnya. Jika di  suatu  negeri  tidak  mendapati  orang  yang  memberikan  fatwa,  maka  seseorang diwajibkan untuk mencarinya di tempat lain. Lihat Biâm `Abd al-Wahâb al-Jâbî, Adâb al-Fatwâ  wa  al-Muftî  wa  al-Mustaftî (Kairo:  Dâr  al-Fikr,  1988),  71.  Menurut  penulis, tujuan  dari  meminta  fatwa  adalah  untuk  mendapatkan  penjelasan  hukum  syar‟i terhadap  persoalan  yang  dihadapi.  Dari  penjelasan  tersebut,  diharapkan  seorang mustaftī akan mendapatkan pengetahuan baru sebagai bekal untuk ketaatan kepada Allah.  Karena  itu,  menanyakan  sesuatu  kepada  orang  yang  berilmu  hukumnya adalah  wajib.  Allah  berfirman  yang  artinya:  “ Maka  tanyakanlah  olehmu  kepada  orang- orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui” (QS. al-Anbiyâ 21:7).
21 Muftī dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu muftī yang independen ( mustaqil ) dan muftī yang  tidak  independen  ( ghair  mustaqil ). Muftī  mustaqil adalah muftī yang mengetahui  dalil-dalil  hukum syar’î yang  bersumber  dari  al-Qur‟an,  Sunnah,  ijma‟, dan  qiyas .  Muftī  mustaqil tidak  tergatung  dengan  kitab-kitab  fiqh,  karenanya kealiman seseorang disyaratkan penguasaan dalil-dalil hukum dengan menggunakan ushûl  fiqh ,  mengetahui  „ ulûm  al-Qur’ân wa  al - Hadīts,  nâsikh  mansûkh , nahw  tashrīf , ikhtilâf  ulamâ maupun  kesepakatannya.  Barangsiapa  yang  memenuhi  semua  syarat tersebut, dia dapat dikatakan muftī mutlaq mustaqil yang hukumnya fardlu kifâyah atau mujtahid  mutlaq  mustaqil karena  kemandiriannya  berdasarkan  dalil  tanpa taqlîd dan terikat dengan salah satu mazhab. Lihat al-Jâbî, Adâb al-Fatwâ, 22-23.
22 Ibid.,13-14.
cenderung menghindari mengeluarkan fatwa untuk semua persoalan. Dari Ibn Mas‟ûd dan ibn „Abbâs r.a menyatakan bahwa memberikan fatwa terhadap semua yang ditanyakan adalah majnûn . 23 Karena itu, menurut Ibn „Abbâs dan Muhammad ibn „Ajlân, ketika seorang „alim lupa  mengatakan  saya  tidak  tahu  berarti  telah  menjerumuskan dirinya  sendiri  dalam  kebinasaan. 24 Karena  itu,  banyaknya  fatwa DSN-MUI tentang produk-produk lembaga keuangan/bisnis syari‟ah merupakan fenomena menarik.

## Multi Akad
Istilah  multi  akad  dalam  bahasa  Arab  disebut al-‘uqûd  al- murakkabah .  Kata al-murakkab merupakan ism  maf’ûl dari  kata rakaba, yarkibu,  tarkîban yang secara  etimologi  berarti al-jam’u yaitu mengumpulkan/menghimpun. 25 Al-Imrânî  mengistilahkan  multi akad dengan al-‘uqûd al-mâliyah al-murakkabah , yaitu kumpulan akad- akad mâliyah yang  menjadi  satu  akad  dengan  cara  menggabungkan atau  saling  menerima dimana  semua  hak  dan  kewajian  terangkai seperti  akad  yang  tunggal. 26 Dari  definisi  tersebut  kemudian  ia menyimpulkan  di  antaranya:  multi  akad  terbentuk  dari  dua  pihak (` âqidayn )  atau  lebih;  terjadi  adanya  ikatan  multi  akad  menjadi  satu akad, sehingga apabila tidak ada ikatan dalam satu muamalah tidak masuk kategori multi akad; multi akad secara umum terbagi menjadi dua macam, yaitu (a) mensyaratkan akad dalam akad lainnya seperti al-‘uqûd  al-mutaqâbilah ;  (b)  mengumpulkan  akad-akad  dalam  satu akad  seperti al-‘uqûd  al-mujtami’ah; multi  akad  baik mutaqâbilah maupun mujtami’ah masing-masing  memiliki  akibat  hukum  ( atsar ) yang  seolah-olah  menjadi  satu;  dan  keabahan  hukum  multi  akad tergantung dari bentuk multi akad. 27
Multi  akad  adalah  pemberlakuan  antara  satu  akad  dengan akad  yang  lainnya  ( al-‘uqûd  al-murakkabah ).  Menurut  penulis, pemberlakuan  akad  ada  yang  disebabkan  oleh  ketergantungan  satu dengan  lainnya  secara  alamiyah  ( al-‘uqûd  al-murakkabah  al-thabî’îyah )
23 Ibid., 14. 24 Ibid.
25 `Abd Allâh al-Imrânî, al-‘Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsat Fiqhiyah Ta’shiliyah wa Tathbîqiyah (Riyadh: Esbelia, 1431 H), 43-44.
26 Ibid., 46.
27 Ibid., 46-47.

## Burhanuddin Susamto
atau  karena  adanya  modifikasi  ( al-‘uqûd  al-murakkabah  al-ta’dîlah ). Multi  akad  yang  bersifat  alamiyah  hukumnya  boleh,  misalnya hubungan  antara akad pokok  ( al-‘aqd  al-ashlî )  seperti al-qardl dengan akad  yang  bersifat  ikutan  ( al-‘aqd  al-tâbi’î ),  seperti al-rahn dan al- hiwâlah .  Adanya  korelasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  multi  akad merupakan  suatu  keniscayaan  sehingga  tidak  perlu  ada  perdebatan. Karena  itu,  perdebatan  seharusnya  buka  pada  tataran  multi  akad, melainkan bentuk multi akad hasil modifikasi.
Multi akad alamiyah terjadi karena sifat akadnya yang saling berhubungan.  Artinya  akad  yang  bersifat  ikutan  ( al-‘aqd  al-tâbi’î ) hanya  bisa  berlaku  apabila  akad  pokoknya  ( al-‘aqd  al-ashlî )  berlaku. Begitu  pula  sebaliknya,  apabila  akad  pokoknya  tidak  terjadi,  maka akad  ikutannya  tidak  bisa  berlaku.  Hukum  akad  ikutan  mengikuti hukum akad aslinya, sebagaimananya kaidah fiqh yang menyatakan bahwa  pengikut  harus  mengikuti  ( al-tâbi’  tâbi’ )  atau  pengikut hukumnya tidak terpisah dari pokoknya ( al-tâbi’ lâ yufrad bi al-hukm).
Misalnya, jika akad yang diikuti tabarru’, maka akad yang mengikuti juga tabarru’ . Kemudian ,jika akad yang diikuti batal, maka akad yang mengikuti juga batal.
Namun,  perlu  diketahui  bahwa  berlakunya  akad  ikutan adalah  disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Artiya,  apabila  para  pihak yang  melakukan  perjanjian  pokok  tidak  menghendaki  berlakunya akad ikutan, maka akad ikutan tersebut tidak harus ada. Misalnya, X ( muqtaridl ) meminjam uang kepada Y ( muqridl ), kemudian jika Y tidak meminta barang gadai ( rahn ) sebagai jaminan, maka perjanjian gadai tidak perlu dilakukan.
Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah 2:283:
                                                                                              
                                                                                                       
                                                     
“ Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermu'amalah  tidak  secara  tunai)  sedang  kamu tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang
dipegang.  Akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)” .
Multi  akad  hasil  modifikasi  ( al-‘uqûd  al-murakkabah  al-ta’dîlah ) tersusun  atas  akad-akad  yang  berlakunya  bersifat  mandiri  tanpa tergantung  dengan  akad  lainnya.  Tujuan  memodifkasi  akad  adalah untuk  memudahkan  penerapan  akad  itu  pada  produk  keuangan syari‟ah. Dengan diterapkannya akad-akad itu, harapannya substansi ayat-ayat  yang  termuat  pada  akad  tersebut  dapat  diamalkan, sehingga  praktik  transaksi  bisnis  sesuai  atau  minimal  tidak bertentangan dengan prinsip syari‟ah. Karena itu, memodifikasi akad untuk  dijadikan  sebagai underlying  transaction lembaga  keuangan syari‟ah merupakan keniscayaan.
Modifikasi akad merupakan bagian dari ijtihâd agar akad-akad yang  terdapat  dalam  fiqh  dapat  diterapkan  pada  transaksi  modern. Kebolehan  memodifikasi  akad  harus  mendasarkan  pada  keabsahan berlakunya  masing-masing  akad  yang  membentuknya.  Artinya, modifikasi akad dikatakan sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat akad  yang  membentuknya  terpenuhi,  di  samping  memperhatikan batasan-batasan  yang  ditetapkan  hadits.  Agar  rukun-rukun  dan syarat-syarat  akad  terpenuhi,  maka  beberapa  akad  tidak  boleh melebur menjadi satu.
Untuk  memodifikasi  akad,  perlu  adanya  pemberlakuan  dua akad atau lebih. Pemberlakuan akad-akad tersebut biasanya dikaitkan dengan  rencana  penayaran  produk  tertentu  oleh  lembaga  keuangan syari‟ah.  Dalam  melakukan  modifikasi  akad,  secara  umum  ada  tiga kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu: Pertama, memberlakukan sesama  akad  yang  bersifat  komersial  ( mu’âwadlah ). Kedua , memberlakukan  akad  yang  bersifat  komersial  ( mu’âwadhah )  dengan akad derma ( tabarru’ ). Dan ketiga , memberlakukan sesama akad yang bersifat derma ( tabarru’ ).
Multi akad hasil modifikasi merupakan bagian dari mu’âmalah secara umum. Hukum asal muamalah adalah mubâh selama tidak ada dalil  yang  menunjukkan  keharamannya  ( al-ashl  fî  al-mu’âmalat  al- ibâhah  illa  an  yadulla  al-dalîl  ‘alâ  tahrîmihâ ).  `Ali  al-Dîn  Za‟tarî  dalam Fiqh al-Mu’âmalah al-Mâliyah al-Muqâran mengatakan bahwa tidak ada larangan dalam syari‟ah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi,  baik  akad mu’âwadlah maupun  akad tabarru’ .  Hal  ini

## Burhanuddin Susamto
berdasarkan  keumuman  dalil-dalil  yang  memerintahkan  untuk memenuhi  syarat-syarat  dan  akad-akad. 28 Adapun  dalil  yang  dapat digunakan  untuk  membolehkan  multi  akad  adalah  firman  Allah dalam QS. al-Mâ`idah 5:1,
يِدوُقُعْلءِب ياوُفْوَأ ياوُنَمآ يَنفِذَّلا يءَهُّ فَأ يءَف
ي
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu .
Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman menunaikan  akad-akad  mereka.  Kata  akad  ini  disebutkan  secara umum  karena  tidak  menunjuk  pada  akad  tertentu.  Artinya,  semua akad  yang  telah  memenuhi  rukun-rukun  dan  syarat-syaratnya hukumnya sah, termasuk akad yang diberlakukan secara bersamaan (multi  akad)  baik  yang  bersifat  alamiyah  ( al-‘uqûd  al-murakkabah  al- thabî’îyah ) maupun hasil modifikasi ( al-‘uqûd al-murakkabah al-ta’dîlah ). Di samping ada dalil-dalil syar’ yang melegitimasi berlakunya akad, namun ada beberapa ketentuan hadits yang perlu diperhatikan dalam    memodifikasi  akad.  Menurut  penulis,  larangan  dalam  multi akad adalah terkait dengan penggabungan akad menjadi satu bukan pemberlakuan akadnya secara ganda ( murakkab ). DSN-MUI seringkali menegaskan  bahwa  suatu  akad  tidak  boleh  dikaitkan  ( mu’allaq ) dengan akad yang lain.
Dari  ketentuan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  DSN-MUI secara tegas menolak multi akad bentuk „ uqûd mutaqâbilah yaitu akad yang  mengandung  beberapa  akad  di  mana  satu  akad  dikaitkan ( mu’allaq ) dengan akad lain. Karena pemberlakuan akad secara ganda (multi  akad)  merupakan  suatu  keniscayaan,  misalnya  untuk pemberlakuan rahn akan selalu terangkai dengan qardl atau transaksi yang tidak tunai lainnya ( bi al-dayn ). Adapun dalil-dalil hadits terkait larangan penggabungan/peleburan  akad menjadi satu adalah:
ةدحاو يةقتص يفي ييناقتص ينع يمّلسو يهيلع يللها يىلص يللها يلوسر يىنه Nabi  saw.  telah  melarang  dua  kesepakatan  [akad]  dalam  satu  kesepakatan  [akad] (HR. Ahmad)
28 Lihat Agustianto, Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah .
http://www.agustiantocentre.com/?p=68  (Diakses tanggal 24 Maret 2016)
Kata ةقتص secara  bahasa  artinya  memukulkan  tangan  ketika
akad ( dlarb al-yad ‘inda al-‘aqd ). Sedangkan secara istilah syara berarti akad itu sendiri. 29 Karena itu lafal hadits shafqatayn fî shafqah wâhidah berarti dua kesepakatan akad dalam satu akad. Maksud akad di sini adalah akad  secara  umum  sehingga  bisa  berlaku  untuk  semua  akad secara  mutlak tanpa  ada  batasan-batasan  tertentu.  Pemahaman  nash yang  demikian  itu  didasarkan  pada  kaidah  ushul  fiqh  yang menyebutkan bahwa lafal mutlak tetap dalam kemutlakannya selama tidak  ada  dalil  yang  membatasinya  ( al-muthlaq  yajrî  ‘alâ  ithlâqihi  mâ lam yaqum dalîl al-taqyîd) . 30
ةعيب يفي ييناعيب ينع يمّلسو يهيلع يللها يىلص يللها يلو سر يىنه ي:لء ق يةرفره يي بأ ينع
ي
Nabi  saw.  telah  melarang  adanya  dua  jual-beli  dalam  satu  jual-beli (HR  at- Tirmidzî).
Jika  pada  hadits  pertama  terkait  larangan  menggabungkan dua akad menjadi satu, maka pada hadits kedua ini mengkhususkan larangan  menggabungkan  dua jual  beli  dalam  satu  akad.  Dalam  hal ini  bisa  saja  masing-masing  lafal  yakni mutlaq tetap  berlaku  sesuai kemutlakannya  dan muqayyad tetap  berlaku  sesuai  kemuqayyadan nya.  Namun  jika  mengacu  pada  kaidah  fiqh mâ  lam  yaqum  dalîl  al- taqyîd ,  maka  memungkinkan  lafal mutlaq menjadi  tidak  berlaku karena muqayyad.
Ulama banyak berbeda pendapat dalam menafsirkan dua jual beli  dalam  satu  akad  ( bay’atayn  fî  bay’atin ).  Pendapat  yang  paling dipilih  ( râjih )  adalah  yang  menafsirkan  bahwa  seseorang  yang menjual  dengan  harga  kredit,  kemudian  mensyaratkan  kepada pembelinya  unjuk  menjual  kembali  kepadanya  dengan  harga  tunai. Menurut penafsiran riwayat lain, pelarangan dua jual beli dalam satu akad  karena  menyebabkan  riba. 31 Pendapat  ini  sesuai  dengan  nash hadits yang menyatakan:
29 Ahmad Syarbâshî, Mu’jam al-Iqtishâdî al-Islâmî (Saudi Arabia: Dâr al-Jayl, 1401 H), 254.  Kebiasaan  orang  Arab  ketika  jual  beli  mengikat  ( lazim ),  maka  satu  pihak (misalnya penjual) memukulkan tangannya ke tangan pihak lain (pembeli). Lihat „Alî al-Fayûmi al-Maqrî, al-Misbâh al-Munîr , Vol. I (Beirut: Maktabah Lebanon, 1987), 405.
30 Terkait dengan kaidah fiqh, lihat Wahbah al-Zuhaylî, Ushûl al-Fiqh al-Islâmî , Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1406 H), 208.
31 al-Imrânî, al-‘Uqûd al-Mâliyah, 180.

## Burhanuddin Susamto

## ءبرلا يوأ يءمهسكوأ يهلف ييناعيب يعءب ينم
Barang  siapa  yang  menjual  dua  penjualan  dalam  satu  maka  ia  hanya  dibenarkan mengambil harga yang paling kecil, kalau tidak maka ia telah terjatuh ke dalam riba (HR. Abû Dawûd).
بر يلاو ي،عيب يفي ينءطرش يلاو ي،عيبو يفلس يّليح يلا كدنع يسيل يءم يعيب يلاو ي،نمضف يلم يءم يح Tidak  halal  menggabungkan  utang  dengan  jual  beli,  dua  syarat  dalam  jual  beli, keuntungan  tanpa  ada  pengorbanan,  dan  menjual  barang  yang  tidak  kamu  miliki. (HR. Ahmad).
Para fuqaha‟ sepakat bahwa  tidak boleh ada persyaratan jual beli  dalam  akad  hutang,  termasuk  akad mu’âwadlah lainnya. 32 Menurut ulama, maksud dari kata salaf dalam hadits tersebut adalah hutang  ( al-qardl ). 33 Hadits  itu  menunjukkan  adanya  larangan menggabungkan  akad  jual  beli  dengan  akad  hutang  dalam  satu transaksi. 34 Larangan  itu  dimaksudkan  agar  praktik  jual  beli  atau hutang  piutang  tidak  menimbulkan  riba  sebagaimana  dinyatakan dalam hadits:
ءبر يوه ف يةعتنم يرج يضرق يلك
Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan, maka itu adalah riba. (HR. Bayhaqî).
Hikmah  dibalik  larangan  menggabungkan  akad  hutang dengan  akad  jual  beli  adalah  untuk  memberi  kesempatan  kepada para pemberi hutang ( muqridl ) agar dapat berbuat kebaikan meskipun tanpa  mendapatkan  kompensasi  apapun  kecuali  pahala  dari  Allah SWT.  Begitu  pula  sebaliknya,  apabila  kita  ingin  memberi  imbalan kepada seseorang karena jasa profesinya, maka akad yang digunakan adalah  akad  memungkinkan  untuk  memberikan  imbalan,  seperti ijârah , ju’âlah , dan lain-lain.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  multi  akad  yang memberlakukan  akad  jual  beli  dengan  akad  hutang  hukumnya dilarang.  Meskipun  ada  multi  akad  yang  dilarang,  namun  prinsip multi akad adalah boleh karena diqiyaskan dengan hukum akad yang
32 Ibid. 33 Lihat Ibn Humâm, Fath al-Qadîr , Vol. VI (Beirut: Dâr al-Kitâb al-Ilmiyah, 1424 H), hlm. 309; al-Imrânî, al-‘Uqûd al-Mâliyah, 93
34 Ibid.
membangunnya.  Artinya  setiap  muamalat  yang  menghimpun beberapa  akad  hukumnya  halal  selama  akad  yang  membangunnya adalah  boleh.  Ketentuan  ini  memberi  peluang  pada  pembuatan transaksi  yang  mengandung  multi  akad.  Menurut  Nazih  Hammad, kebolehan  multi  akad  berlaku  umum,  sedangkan  beberapa  hadits Nabi  maupun  nash  lain  yang  mengharamkan  multi  akad  adalah ketentuan  pengecualian.  Hukum  pengecualian  tidak  bisa  diterapkan dalam segala praktik mu’âmalah yang mengandung multi akad. 35
„Abd  Allâh  al-„Imranî  memberi  standar  tentang  multi  akad yang  diperbolehkan.  Batasan  multi  akad  menurutnya  adalah  tidak menyangkut  masalah  yang  dilarang  syari`ah,  tidak  bertentangan antara  akad  satu  dengan  akad  lainnya,  multi  akad  tidak  membawa (mengakibatkan) kepada yang haram, multi akad tidak boleh antara akad yang berifat pertukaran ( mu’âwadlah ) dengan akad yang bersifat kebajikan ( tabarru’ ), dan multi akad tidak menyebabkan kepada yang haram. 36
Aspek  yang  tetap  ( tsawâbit )  adalah  pemeliharaan  kemash- lahatan.  Maslahat  yang  didapat  dengan  mengkomodasi  kebolehan multi akad ( ta’addud al-‘uqûd fi shafqah wâhidah) adalah ketika praktisi ekonomi  dapat  mengaplikasikan  syari‟ah  sesuai  dengan  per kembangan  zaman.  Dengan  aplikasi  tersebut,  sektor-sektor  usaha syari`ah  terpacu  untuk  berkembang  dan  mencakup.  Sebaliknya, apabila  multi  akad  tidak  diperbolehkan,  maka  sektor-sektor  usaha dengan  sistem  syari`ah  dapat  mengalami  kesulitan/kendala ( mudlarah ). 37 Kemudian  aspek  yang  berubah  ( mutaghayyirâh )  adalah aspek  cara,  yakni  Nabi  Muhmmad  Saw  melarang  multi  akad, sedangkan DSN-MUI membolehkan dengan syarat agar pelaksanaan multi  akad  tersebut  memperhatikan  standar  yang  ditentukan  agar tidak mengandung ketidakjelasan ( jahâlah ), ketidakpastian manipulatif ( gharar )  dan ribâ .  Dengan  kata  lain,  DSN-MUI membolehkan  multi  akad  selama  terhindar  dari ribâ , jahâlah dan gharar. 38
35 Nazîh  Hammâd, al-‘Uqûd  al-Murakkabah  fî  al-Fiqh  al-Islâmî (Damaskus:  Dâr  al- Qalam, 2005 M), 11-12.
36 al-Imrânî, al-‘Uqûd al-Mâliyah, 179-188.
37 Hasanuddin, Konsep dan Standar Multi Akad, 226.
38 Ibid.

## Burhanuddin Susamto
al-Ihkâ V o l . 1 1   N o . 1   J u n i   2 0 1 6 216 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Akad Tunggal Multi Akad 39,32% Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa DSN-MUI
DSN-MUI  telah  menggunakan  pendekatan  modifikasi  akad dalam  berijtihad  untuk  mengembangkan  produk  keuangan  syari‟ah di  Indonesia.  Dengan  menganalisis  substansi  fatwa  DSN-MUI  dapat diketahui  apakah  fatwa  itu  masuk  kategori ijtihâd  istinbâthi untuk mengeluarkan  hukum  secara  murni  terhadap  persoalan  baru  atau ijtihâd  tathbîqî untuk  mengaplikasikan  akad-akad  mu‟amalah  dalam kehidupan ekonomi. Kemudian jika fatwa DSN-MUI masuk kategori ijtihâd  tathbîqî ,  apakah  pemberlakuannya  bersifat  tunggal  tanpa modifikasi  ( al-’uqûd  al-fardliyah )  atau  bersifat  multi  akad  ( al-’uqûd  al- murakkabah ).  Hingga  2016,  fatwa  yang  dikeluarkan  DSN-MUI berjumlah  100  fatwa. 39 Dari  keseluruhan  fatwa  DSN-MUI,  ternyata ada  sekitar  11  fatwa  (11  %)  produk  fatwa  yang  menurut  penulis masuk  ke  dalam  kategori  hasil ijtihâd  istinbâthi untuk  mengeluarkan hukum  secara  murni  guna  merespon  berbagai  persoalan  ekonomi melalui  pendekatan  syari‟ah.  Sedangkan  fatwa  DSN-MUI  yang mengadopsi akad-akad mu’âmalah sekitar 89 fatwa (89 %).
Dari  keseluruhan  fatwa  DSN-MUI  yang  mengadopsi  akad- akad mu’âmalah ,  ternyata  ada  sekitar  54  fatwa  (60,68%)  yang menggunakan  akad  secara  tunggal  ( al-’uqûd  al-fardliyah )  dan  sisanya
35  fatwa  (39,32%)  melalui  pendekatan  multi  akad  ( al-’uqûd  al- murakkabah ).
39 Lihat  http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas.  Diakses  tanggal  10 Januari 2016.
60,68%
Fatwa  yang  menggunakan  pendekatan  multi  akad  di antaranya  adalah  fatwa  tentang  pedoman  investasi  reksadana ( wakâlah , mudlârabah ),  pedoman  asuransi  syari`ah ( mudlârabah, hibah) , gadai ( qardl, rahn, ijârah ), gadai emas ( rahn, ijârah ), syari‟ah charge card ( kafâlah, ijârah, qardl ), multi jasa ( kafâlah, ijârah ), line facility ( murâbahah, istishnâ,  ’mudlârabah,  musyârakah,  ijârah ),  asuransi (mudlârabah musytarakah) ,  penyelesaian  piutang  ekspor  ( wakâlah,  qardl ),  anjak piutang  syari`ah  ( wakâlah  bi  al-‘ujrah,  qardl ), rahn  tasjilî ( rahn,  qardl, ijârah ),  penjualan  langung  berjenjang  jasa  perjalanan  umrah  ( ijârah, ju’âlah ),  keperantaraan  ( wakâlah  bil  ‘ujrah,  ju’âlah,  bay’  al-samsarah ), pedoman  penyelenggaraan  jaminan  sosial  kesehatan  syari`ah  ( hibah , wakâlah bil ‘ujrah, kafâlah, qardl ), dan produk-produk fatwa DSN-MUI lainnya yang bersifat multi akad.

## Kesimpulan
Perkembangan produk keuangan/bisnis di tengah masyarakat kontemporer  terus  menggelinding  menjadi  keniscayaan  yang  tidak mungkin  dihindari  sehingga  “memaksa”  DSN-MUI  mengeluarkan fatwa  melalui  pendekatan  multi  akad  ( al-‘uqûd  al-murakkabah) untuk melegitimasinya.  Pemberlakuan  multi  akad  dalam  transaksasi modern  adalah  sebuah  keniscayaan  yang  tujuannya  untuk mengamalkan  nilai-nilai  syariat  yang  ada  di  balik  akad  tersebut. Ketentuan Sunnah terkait muti akad merupakan sebuah pengecualian yang  tidak  berlaku  secara  umum.  Multi  akad  ada  yang  bersifat alamiah  ( al-‘uqûd  al-murakkabah  al-thabî’îyah )  hukumnya  boleh, misalnya pemberlakuan antara akad pokok ( al-‘aqd al-ashlî ) seperti al- qardl dengan  akad  yang  bersifat  ikutan  ( al-‘aqd  al-thabî’î ),  seperti al- rahn, al-hiwâlah, dan lain-lain. Sedangkan multi akad hasil modifikasi ( al-‘uqûd al-murakkabah al-ta’dîlah )  tidak  dilarang  selama  dalam  pemberlakuan  akad  tidak melanggar  prinsip  Sunnah  terkait  peleburan  akad.  Berdasarkan kenyataan  tersebut,  perdebaan  fiqh  seharusnya  bukan  pada  tataran multi akadnya yang telah menjadi keniscayaan, melainkan lebih pada tataran  cara  memodifikasinya.  Dari  89  fatwa  DSN-MUI  yang mengadopsi  akad-akad mu’âmalah ,  ternyata  ada  sekitar  54  fatwa
(60,68%) yang menggunakan akad secara tunggal ( al-’uqûd al-fardliyah ) dan  sisanya  35  fatwa  (39,32%) melalui  pendekatan  multi  akad  ( al- ’uqûd al-murakkabah ).

## Burhanuddin Susamto
218
Daftar Pustaka: Agustianto, Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah . http://www.agustiantocentre.com/?p=68  (Diakses tanggal 24 Maret 2016) Anwar,  Syamsul, Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  tentang  Teori  Akad dalam Fikih Muamalat. Jakarta: Rajawali Pers, 2007. Amin,  Ma‟ruf, et.al. Himpunan  Fatwa  MUI  Sejak  Tahun  1975. Jakarta: Erlangga, 2011.
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
Hamshî,  Lînah  al-. Târîkh  al-Fatwâ  fî  al-Islâm  wa  Ahkâmuhâ  al-Syar’iyah.
Beirut: Dâr al-Rasyîd, 1417 H.
Imrânî,  Abd  Alâh  al-. al-‘Uqûd  al-Mâliyah  al-Murakkabah:  Dirâsat Fiqhiyah Ta’shiliyah wa Tathbîqiyah. Riyadh: Esbelia, 1431 H.
Jâbî, Biâm Abd al-Wahâb al-. Adâb al-Fatwâ wa al-Muftî wa al-Mustaftî. Kairo: Dâr al--Fikri, 1988 M. Maqrî,  Ali  al-Fayumi  al-. Al-Misbâh  al-Munîr. Beirut:  Maktabah Lebanon, 1987.
Dewan  Syari‟ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia. Sistem  dan Prosedur Penetapan Fatwa. Jakarta: Pustaka DSN-MUI, 2006. Hasanuddin. Konsep  dan  Standar  Multi  Akad  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah
Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI). Jakarta:  Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
Hammâd,  Nazîh. al-‘Uqûd  al-Murakkabah  fî  al-Fiqh  al-Islâmî. Damaskus: Dar al-Qalam, 2005 M.
Humâm, Ibn. Fath al-Qadîr. Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1424 H. Mas‟adi,  Ghufron  A. Fiqh  Muamalah  Kontekstual. Jakarta:  Rajawali  Pers,
2002.

## Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah
Qâsimî,  Muhammad  Jamâl  al-Dîn  al-. al - Fatwâ  fî  Islâm. Beirut:  Dâr  al-
Kitab al-Ilmiyah, 1986 M.
S, Burhanuddin. Hukum Kontrak Syariah. Yogyakarta: BPFE UGM, 2009.
Syarbâshî, Ahmad. Mu’jam al-Iqtishâdî al-Islâmî. Saudi Arabia: Dâr al-Jayl, 1401 H .
Zarqâ,  Mushtafâ  Ahmad. al-Madkhal  al-Fiqh  al-‘Âmm. Beirut:  Dâr  al- Qalam, 1425 H.
Zuhaylî,  Wahbah  al-. Al-Fiqh  al-Islâmī  wa  Adillatuhu. Beirut:  Dâr  al- Fikr, 1406 H.