## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TATA RUANG OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Beni Febriansyah 1 , Feri Irawan 2 , Kholil Albab 3 , Frans Gustian 4
1),2),3),4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Email Correspondence: bfebriansyah28@gmail.com

## ABSTRACT
The title of this research was "implementation of policies on spatial planning by the Public Works and Spatial Planning Department of Musi Banyuasin District". The approach used in this research was a qualitative approach, with a descriptive analysis method. The data source of this research used source triangulation. This triangulation was done by comparing and testing the degree of truth or validity of information obtained through different times and tools in qualitative research. Based on the results of research,  the  implementation  of policies  on urban  spatial planning by  the  Public  Works  and Spatial Planning  Department  of  Musi  Banyuasin  District  had  not  run  optimally.  Although  the  Public  Works and  Spatial  Planning  Department  of  the  Musi  Banyuasin  District  had  limited  funding,  facilities  and human  resources,  effective  inter-organizational  communication  from  stakeholders  and  related agencies was active involvement of the local government through funding collaboration supports the implementation of policies on spatial planning by the Public Works and Spatial Planning Department of the Musi Banyuasin District .

## Keywords: Implementation, policy, spatial

## ABSTRAK
Judul  penelitian  ini  adalah  “implementasi  kebijakan  tentang  tata  ruang  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum dan  Penataan  Ruang Kabupaten  Musi  Banyuasin”.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  kualitatif,  dengan  metode  analisis  deskriptif.  Sumber  data  penelitian  ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan dan mengujikan derajat kebenaran atau validitas suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam  penelitian  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  implementasi  kebijakan  tentang  tata  ruang kota  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Musi  Banyuasin belum  berjalan optimal.  Meskipun  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Musi  Banyuasin mengalami  keterbatasan  sumber  dana,  sarana  dan  sumber  daya  manusia,  akan  tetapi  dengan  adanya komunikasi  antar  organisasi  yang  efektif  dari  stakeholder  dengan  instansi  terkait  keterlibatan  secara aktif  dari  pemerintah  daerah  melalui  kolaborasi  pendanaan  menopang  jalannya  implementasi kebijakan tentang tata ruang kota oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, tata ruang

## A. PENDAHULUAN
Pelayanan publik atau sering disebut pelayanan  umum,  pelayanan  masyarakat atau Public  service merupakan  salah  satu aktivitas  pemerintah  yang  selalu  menjadi
perhatian  masyarakat.  Salah  satu  tonggak penting  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik  dengan  diberlakukannya  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014.  Adapun esensi  undang-undang    tersebut  pada
dasarnya adalah desentralisasi atau pemberian  otonomi  daerah  yang  luas, nyata dan bertanggung jawab.
Salah  satu  jenis  layanan  publik adalah  program  tentang  tata  ruang  kota yang  merupakan  salah  satu  program prioritas  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.  Dipilihnya  program  tata  ruang kota  sebagai  tema  dalam  penelitian  ini, karena peneliti menyadari betapa pentingnya  peranan  tata  ruang  kota  dalam aktivitas  hidup  dan  kehidupan  manusia. Tetapi kebijakan atau kesepakatan bersama tidak  akan  berguna  jika  tidak  diimbangi dengan  konsistensi  pelaksanaan  secara berkelanjutan  oleh  para  pelaku  yang seharusnya  bisa  membawa  perubahan  jika melaksanakan perannya dengan maksimal. Seperti  yang  kita  ketahui  kepala  daerah masih  banyak  yang  belum  mengenal konsep  pembangunan  perkotaan  yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan mereka melakukan pembangunan daerahnya tanpa ada perencanaan  ke  depannya  padahal  untuk menciptakan  kota  yang  nyaman,  penataan kota  harus  direncanakan  secara  matang tidak  asal,  tetapi  ini  lah  yang  terjadi  di daerah-daerah yang ada di Indonesia.
Sebagian  dari  daerah  yang  ada  di Indonesia  sudah  mulai  memperhatikan
perencanaan  tata  ruang  kota  misalnya  di Kabupaten  Musi  Banyuasin    yang  sudah memiliki  rencana  tata  ruang  wilayah (RT/RW),  namun  pelaksanaannya  tidak sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan pemerintah. Karena itu banyak pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan dan dibiarkan.  Seharusnya kita mencontoh negara maju seperti Belanda yang membuat  rencana  tata  ruang  kota  dengan matang  hingga  beratus-ratus  tahun  tidak berubah, tetapi itu kembali lagi kepada kita yang  melaksanakannya.  Bukti  nyata  dari masalah-masalah  inkonsistensi  pemerintah dalam  penataan  kota  adalah  urbanisasi yang  tidak  terkontrol  oleh  pemerintah. Pemerintah  terus  melakukan  pembiaran yang  akan  berakibat  anggapan  bahwa  jika pemerintah diam berarti masyarakat berada di  posisi  yang  benar.  Selain  masalah tersebut  adalah  masalah  transportasi  yaitu semakin  banyaknya  masyarakat  yang mempunyai kendaraan bermotor pribadi.
Berdasarkan uraian di atas penelitian ini memusatkan (fokus) pada implementasi kebijakan  tentang  tata  ruang  kota  Oleh Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang. Dengan demikian dapat dirumuskan  judul  penelitian  ini  yaitu:  ” implementasi kebijakan tentang tata ruang kota  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan
Penataan Ruang Kabupaten Musi

## Banyuasin”.
B. TINJAUAN PUSTAKA 1.  Pengertian  Implementasi  Kebijakan Publik
Tahjan (2008:24) menjelaskan bahwa  secara  estimologis  implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang  bertalian  dengan  penyelesaian  suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk  memperoleh  hasil.  Sehingga  bila dirangkaikan  dengan  kebijakan  publik, maka  kata  implementasi  kebijakan  publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui  dengan  penggunaan sarana  (alat)  untuk  mencapai  tujuan kebijakan.
Bardach,  steiss  &  Daneke  (Patton  & Sawicki: 1987) bahwa proses implementasi, merupakan seperangkat permainan dimana banyak aktor melakukan manuver tertentu untuk memperoleh  apa  yang  mereka  inginkan. Pressman  dan  Wildavsky  (1984:21)  yang digelari sebagai pencetus konsep Implementasi Kebijakan
Publik, menyatakan bahwa:
“implementation,  to  us,  means  just  what Webster  and  Roger  say  it  does;  to  carry out,  accomplish  fulfill,  produce,  comlete.
But  what  is  it  being  implemented?  A policy, naturaly. There must be some thing out their prior to implementation; otherwise  there  would  be  nothing  to  move toward in the process of implementation. A verb like “implement” must have an object like  “policy”.  But  policies  normally contain  but  goals  and  the  mean  for achieving  them.  How,  then,  do  we distinguish  between  a  policy  and  its implementation?”
Ripley dan Franklin (1986:4) menuntun pemikiran bahwa untuk memahami konsep implementasi kebijakan dibutuhkan pengertian tentang serangkaian kegiatan sebagai berikut:
Implementation is what happens after laws are  passed  outhorizing  a  program,  a policy,  a  benefit,  or  some  kind  of  tangible output.  The  term  refers  to  the  set  of activities  the  follow  statements  of  intent about program goals and desired result by goerment officials, implementation encompasses  action  (and  nanations)  by  e variety  of  actors,  specially  bureaucrats, designed  to  put  programs  into  effect, ostensibility  in  such  a  way  as  to  achive goals”.
Grindle  (1980:1)  menyatakan  bahwa
implementasi kebijakan publik
sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran  keputusan  politik  ke  dalam
prosedur  rutin  lewat  saluran  birokrasi, melainkan  lebih  dari  itu,  ia  menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari satu kebijakan.

## 2. Pendekatan Implementasi Kebijakan
Agar  kebijakan  implementatif,  maka dikenal  beberapa  pendekatan.  Secara teoritik  empirik,  pendekatan  ini  dianggap memadai sebagai alat bantu atau penguatan untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Walau dari berbagai pendekatan praktiknya membutuhkan pertimbangan komprehensif sehingga pendekatan yang dipilih, diadaptasi atau mungkin bahkan dikombinasi adalah teknis sesuai kebutuhan.
Untuk  kepentingan  implementasi kebijakan,  bukan  merupakan  monopoli secara linear dari hanya para ahli kebijakan saja,  tetapi  bisa  diadopsi  dari  para  ahli ilmu-ilmu sosial lain, baik dari pakar ilmu politik,  pakar  organisasi  dan  manajemen maupun  dari  para  ahli  lainnya.  Dengan kata  lain  untuk  kepentingan  implementasi kebijakan dibutuhkan pendekatan dan ilmu yang  komprehensif  sejalan  dengan  yang dikemukakan  Nicolas  Henry  (1998:33) yaitu:  1.Pendekatan  Politik,  2.Pendekatan Struktural,  3.Pendekatan  Prosedural  dan managerial, 4.Pendekatan Perilaku

## 3. Konsep Pelayanan Publik
Pengertian publik dalam administrasi publik sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang akan  diberikan.  Artinya,  sebelum  kita memberikan  pelayanan  publik  kita  harus dapat  membedakan  publik  itu  sendiri. Frederickson  (1997:  47)  membagi  publik ke  kedalam  5  (lima)  prespektif:  (1) Publik sebagai kelompok minat, (2)Publik sebagai  pemilih  rasional (public  choise),
( 3)Publik seperti direpresentasikan,
(4)Publik  sebagai  pelanggan,  (5)Publik sebagai citizen.
Berdasarkan  pembagian  publik  di atas,    yang  termasuk  publik  dalam penelitian ini adalah publik dalam prespektif ke 4 (keempat), bahwa individu sebagai  pelanggan  (klien)  dan  birokrat sebagai  pelayan  atau civil  service. Wahab (2001:139-141) mengatakan bahwa pelayanan  yaitu:  melakukan  sesuatu  yang baik  bagi  orang  lain,  sehingga  kata pelayanan  mengandung  arti  (1).Adanya pihak  yang  melayani,  yang  dapat  juga disebut  pelayan,  (2).Adanya  pihak  yang dilayani, yang dapat juga disebut pelanggan, (3).Terjadinya proses melayani-dilayani atau memberi menerima.  Demikian  juga  menurut  Henry (2004:249)  mengatakan  bahwa  “ the  civil services  has  been  the  historic  locus  of
public  administration". Sedangkan  Burns (dalam Napitupulu, 2007:144) mengatakan bahwa "civil  service" adalah  lembaga mediasi  yang  memobilisasi  sumber  daya manusia  dalam  pelayanan  urusan-urusan sipil dan negara di wilayah tertentu".
Adapun  definisi  konsep  kualitas menurut  para  ahli  yaitu  Kotler  (1997:49) mengatakan  "Kualitas  adalah  keseluruhan ciri  serta  sifat  dari  suatu  produk  atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan  yang    dinyatakan  atau tersirat". Helh - iegel  at.al  (2005:  130)  mengatakan "Quality  is  how  well  a  product  or  service what it is supposed to do how closely and reliably  is  satisfies  the  specification  to which  it  buitt  or  provided"  . Robbins  dan Coulter (2005:502) mendefenisikan "Quality  as  the  ability  of  product  or service to reliably do what it's supposed to do and satisfi, customer expectations".
Dalam  Buhl  Penyusunan  Standar Pelayanan  Publik  LAN  RI  (2003:24-27) tantangan  dan  kendala  yang  mendasar dalam pelayanan publik adalah: (1)Kontak antara pelanggan dengan penyedia pelayanan,  (2)Variasi  pelayanan,  (3)Para Petugas  pelayanan,  (4)Stuktur  organisasi,
(5)Informasi, (6)Kepekaan permintaan dan penawaran, (7)Prosedur,
(8)Ketidakpercayaan publik terhadap kualitas pelayanan
Kemudian  Pendapat  Lovelock  dan Wright (2005:15) mengemukakan 4
(empat)  fungsi  inti  yang  harus  dipahami penyedia layanan jasa, yaitu: (1)Memahami  persepsi  masyarakat  yang senantiasa  berubah  tentang  nilai  dan kualitas  jasa  atau  produk,  (2)Memahami kemampuan sumber daya dalam menyediakan  pelayanan,  (3)Memahami arah  pengembangan  lembaga  pelayanan agar  nilai  dan  kualitas  yang  diinginkan masyarakat  terwujud,  dan  (4)Memahami fungsi  lembaga  pelayanan  agar  nilai  dan kualitas jasa/produk tercapai dan kebutuhan setiap stakeholders terpenuhi.
Menurut  Zeithaml,  et  al.  (1990:36- 37)  mengemukakan  terdapat  empat  faktor yang mempengaruhi harapan (kepuasan) si konsumen  yakni:  (1) Word-of-mouth communication, (2) Personal  needs, (3) Past experience, (4) External communication from the service provider,

## 4. Pengertian Tata Ruang Kota
Tata  Ruang  adalah  wujud  struktur ruang  dan  pola  ruang.  Tata  ruang  atau dalam  bahasa  Inggrisnya  Land  use  adalah wujud  struktur  ruang  dan  pola  ruang disusun  secara  nasional,  regional  dan lokal. Secara nasional disebut  rencana tata ruang  wilayah  nasional,  yang  dijabarkan ke  dalam  rencana  tata  ruang  wilayah provinsi,  dan  rencana  tata  ruang  wilayah
(rtrw)  tersebut  perlu  dijabarkan  ke  dalam rencana tata ruang wilayah kota (RTRWK).  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  (PerMen  PU)  No.17/PRT/M/2009 tentang  pedoman  penyusunan  rencana  tata ruang  wilayah  kota  merupakan  tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  26  tahun 2007 tentang penataan ruang.  rencana tata ruang  wilayah  kota  atau  RTRW  Kota adalah  rencana  tata  ruang  yang  bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi  tujuan,  kebijakan,  strategi  penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah  kota,  rencana  pola  ruang  wilayah kota,  penetapan  kawasan  strategis  kota, arahan  pemanfaatan  ruang  wilayah  kota, dan  ketentuan  pengendalian  pemanfaatan ruang wilayah kota.
Tata  ruang  antara  daerah  perkotaan dan pedesaan pastilah berbeda, Tata ruang perkotaan  lebih  kompleks  dari  tata  ruang perdesaan, sehingga perlu lebih diperhatikan  dan  direncanakan  dengan baik.  Kawasan/zona  di  wilayah  perkotaan dibagi  dalam  beberapa  zona  sebagai berikut:  (1)Perumahan  dan  permukiman, (2)Perdagangan  dan  jasa,  (3)Industri, (4)Pendidikan,  (5)Perkantoran  dan  jasa,
(6)Terminal, (7)Wisata dan taman rekreasi,
(8)Pertanian  dan  perkebunan,  (9)Tempat
pemakaman umum, (10)Tempat pembuangan sampah.
Tata ruang kota pun tidak sembarangan  di  dalam  menata  suatu  kota. Tata  ruang  sendiri  pun  ada  bidang  ilmu yang mempelajari secara dalam bagaimana kota tersebut akan di tata. Bidang ilmu itu sendiri adalah planologi. Planologi berasal dari  kata  plan  artinya  rencana.  sehingga planologi bermakna studi tentang rencana. Orang  yang  profesional  dalam  bidang planologi  disebut  planolog,  meski  saat  ini lebih  populer  disebut  planner.  Program studi planologi lebih dikenal dengan PWK (Perencanaan  Kota  dan  Kota).  Planologi memang  sangat  berhubungan  dengan  tata kota,  namun  planologi  tidak  hanya mengkaji dan mempelajari masalah penataan kota. Cangkupan tanggung jawab dari  disiplin  ilmu  adalah  mulai  dari menentukan  penggunaan  suatu  lahan hingga menentukan kebijakan suatu negara.  Maka  dari  itu  planologi  seringkali bersinggungan dengan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik.
Secara  garis  besar  planologi  atau perencanaan wilayah dan kota adalah suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan  atau  pilihan  berbagai  alternatif penggunaan  sumber  daya  untuk  mencapai tujuan pada masa yang kan datang. Dalam merencanakan  suatu  kota  ternyata  banyak
sekali  yang  harus  di  pertimbangkan  oleh perencana  misalnya  kondisi  ekonomi, sosial,  budaya  suatu  wilayah  dan  yang lain-lain.
Hasil  dari  perencanaan  kota  dan  wilayah tentunya  ada  berbagai  tingkatan,  yaitu:
(1)Rencana Tata Ruang Nasional,
(2)Rencana Tata Ruang Propinsi,
(3)Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah.
(RTRW),  (4)Rencana  Detail  Tata  Ruang
(RDTR)

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memfokuskan  pada upaya  untuk  memahami  dinamika  yang terjadi  dalam  implementasi  kebijakan tentang  tata  ruang  kota  oleh  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Kabupaten  Musi  Banyuasin.  Dinamika yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan pelayanan publik.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan  metode  analisis  deskriptif.  metode penelitian  kualitatif  sebagai  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata  tertulis  atau  lisan dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat diamati. Penelitian kualitatif lebih menghendaki  arah  bimbingan  penyusunan teori substantif yang berdasarkan data.
Penentuan  informan  menggunakan teknik purposive ,  dimana  hanya  orang-
orang  atau  pihak-pihak  tertentu  saja  yang akan  dijadikan  sebagai  sumber  informasi. Seperti:  informan  pemerintah,  pimpinan, jajaran  pegawai  di    Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Kabupaten  Musi  Banyuasin, Masyarakat, Konsultan, LSM.
Sumber data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan  dan  mengujikan  derajat kebenaran  atau  validitas  suatu  informasi yang  diperoleh  melalui  waktu  dan  alat yang  berbeda  dalam  penelitian  kualitatif. Hal itu dilakukan dengan jalan: (1)membandingkan  data  hasil  pengamatan dengan  data  hasil  wawancara  yang dilakukan oleh peneliti;
(2)membandingkan  pernyataan  informan yang  disampaikan  di  depan  umum  dengan yang apa yang disampaikan oleh informan tersebut secara pribadi;
(3)membandingkan  apa  yang  disampaikan oleh orang-orang tentang situasi  penelitian dengan apa yang disampaikan dalam kurun waktu tertentu; (4)membandingkan keadaan  dan  perspektif  seseorang  dengan berbagai  pendapat    dan  pandangan  pihak lain  seperti  rakyat  biasa,  masyarakat berpendidikan  yang  berbeda,    masyarakat dengan status sosial yang berbeda, dan dari kalangan pemerintahan.
(5)membandingkan hasil wawancara
dengan  dokumen  yang  mendukung  atau berkaitan.
Untuk memperoleh data yang diperlukan  dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan Triangulasi metode. Triangulasi metode ini dilakukan menggunakan dua strategi yaitu:
(1)pengecekan  derajat  kebenaran  temuan hasil  penelitian  dari  beberapa  teknik pengumpulan  data  dan  (2)pengecekan derajat  kepercayaan  beberapa  sumber  data dengan  metode  yang  sama.  Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan dua  metode  atau  lebih  untuk  melakukan penelitian  ini,  misalnya  menggunakan metode  wawancara  dan  metode  observasi dengan  melakukan  metode  wawancara yang  ditunjang  dengan  metode  observasi pada saat wawancara dilakukan.
Lokasi  penelitian  di  dinas  pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Musi Banyuasin dengan waktu penelitian selama 6 bulan dimulai dari Februari 2021 sampai dengan Juli 2021

## D. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN 1.  Implementasi  Kebijakan  Tentang Tata Ruang Kota Oleh Dinas Pekerjaan  Umum    dan  Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
Pada  saat  ini  telah  diberlakukan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik  yang  intinya mengamanatkan negara berkewajiban memenuhi  kebutuhan  setiap  warga  negara melalui  suatu  sistem  pemerintahan  yang mendukung  terciptanya  penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  hak  sipil setiap  warga  negara  atas  barang  publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.
Dengan strategi tersebut Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Kabupaten  Musi  Banyuasin  berupaya membuat terobosan dalam rangka memberikan kemudahan, kecepatan, kenyamanan,  keamanan  dan  kepastian dalam pelayanan publik masyarakat dalam memenuhi standar pelayanan prima.
Kebijakan  tentang  tata  ruang  oleh Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin dianalisis melalui proses aspek standar dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan,  komunikasi  antar  organisasi yang  efektif,  ciri  badan  pelaksana,  sikap para  pelaksana,  lingkungan  ekonomi, sosial dan politik sebagai berikut:
1.1.Analisis  Dimensi  Aspek  Sumber- Sumber  Kebijakan  Implementasi Kebijakan Tentang Penataan
Ruang
Berdasarkan informasi didapat bahwa
faktor  sumber  daya,  khususnya  sumber daya manusia dalam
mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik merupakan faktor penting.  Dengan  kualitas  sumber  daya manusia  yang  memadai,  pengelolaan alokasi  anggaran  untuk  pelayanan  publik yang  baik  akan  dapat  membantu  dalam melayani  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan publik yang ada.
Implementasi  kebijakan  manajemen alternatif  pelayanan  publik  membutuhkan dukungan  aparat  pelaksana  dilapangan sehingga  dapat  mencapai  sasaran  atau tujuan.  Aparat  pelaksana  yang  ada dilapangan  mengetahui  secara  mendalam bagaimana  suatu  kebijakan  itu  dapat dilaksanakan dengan efektif, karena mereka  lebih  mengetahui  apa  yang menjadi kebutuhan dari masyarakat.
Pemahaman situasi dan kondisi masyarakat  membuat  aparat  pelaksana menjadi diperhitungkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.
Dukungan sumber daya dalam implementasi kebijakan manajemen alternatif  pelayanan  publik  akan  terlihat dari  ketepatan  jumlah  yang  ada  baik ketepatan jumlah sumber daya manusianya, sumberdaya keuangan maupun  sarana  dan  prasarana  lainnya. Anggaran  merupakan  wujud  komitmen
dari budget  holder kepada  pemberi kewenangan. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan dilihat dari tercapainya  target  anggaran  dan  efisiensi pelaksanaan  anggaran.  Ketepatan  dalam jumlah angaran akan merupakan alat yang efektif  untuk  mengendalian  dan  penilaian kinerja.
1.2.  Analisis  Dimensi  Aspek  Standar
dan Tujuan
Kebijakan
Implementasi  Kebijakan  Tentang Penataan Ruang
Hadirnya  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2009  tentang  pelayanan  publik semakin menegaskan pentingnya menghadirkan  pelayanan  publik  yang berkualitas. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pelayanan publik haruslah berasaskan  kepentingan  umum,  kepastian hukum,  kesamaan  hak,  keseimbangan  hak dankewajiban,    profesional,  partisipatif, tidak  diskriminatif,  terbuka,  akuntabel, tepat waktu, cepat, mudah, dan terjangkau.
Dalam  menyelenggarakan  pelayanan publik,  badan  publik  juga  terikat  dengan UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk dapat menyampaikan informasi secara terbuka.
Sejalan  dengan  keterangan  yang diberikan  oleh  informan,  memberikan informasi tentang perbaikan proses komunikasi  yang  ada  dalam  Pelayanan Publik sebelum dan sesudah
diberlakukannya  program.  Sejalan  dengan keterangan  yang  diberikan  oleh  informan setelah  diberlakukannya  program  ini kegiatan pelayanan jauh lebih baik terlebih dari sisi Komunikasinya.
Selaku  perpanjangan  tangan  dari pemerintah  Kabupaten  Musi  Banyuasin, didalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung jawab  yang  telah  diberikan  kewenangan untuk  dapat  mengkomunikasikan  dengan seluruh aparat pelaksana di dalam pelayanan  publik  bidang    pendidikan. Dengan  keterbatasan  dana  yang  ada, Kepala  Dinas  memiliki  kewajiban  untuk menjelaskan  kepada  staf  tentang  segala apa yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan. Situasi yang ada memperlihatkan  bagaimana  pentingnya komunikasi  yang  harus  dijalankan  oleh implementor  kebijakan  pelayanan  publik bidang pendidikan. Untuk dapat menjalankan  komunikasi  dengan  baik diperlukannya kemampuan berbahasa, kejelasan informasi, ketepatan penggunaan sarana komunikasi sehingga pesan ataupun informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
1.3.  Analisis  Dimensi  Aspek  Badan Pelaksana Kebijakan dalam Implementasi  Kebijakan  Tentang Penataan Ruang
Dalam  melihat  karakteristik  badan- badan  pelaksana,  pembahasan  ini  tidak lepas  dari  struktur  birokrasi.  Ripley (1985:10),  menjelaskan  bahwa,  "struktur birokrasi pelaksana, yang meliputi karakteristik,  norma  dan  pola  hubungan, sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan suatu implementasi". Pendapat senada juga disampaikan oleh Affan (1998:14), bahwa,"birokrasi  pemerintah  bukan  hanya sebagai  salah  satu  proses  variabel  yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan".
Hasil  assessment  yang  dilaksanakan dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa: (1)Belum adanya rencana strategis pengembangan  dan  peningkatan  SDM, (2)Belum adanya peta kompetensi kepegawaian,  (3)Belum  disusunnya  Tugas pokok  dan  fungsi  pegawai,  (4)Belum adanya peta regulasi yang di perlukan guna menunjang pelayanan, (5)Fungsi penelitian dan pengembangan belum berjalan dengan optimal,  (6)Belum  adanya  sistem  reward dan punishment terhadap pegawai, (7)Perlu  adanya  system  penyelenggaraan kedisiplinan  pegawai,  (8)Belum  adanya ketentuan  etika  kerja  pegawai,  (9)Belum adanya  penguatan  kelembagaan  forum kepegawaian yang sistematis.
Berbagai  persoalan  tersebut  telah menimbulkan  berbagai  dampak  dalam,
Pelayanan dan teknik operasional khususnya  dalam  kedisiplinan  pegawai, budaya  Pelayanan  yang  belum  memadai, kurangnya inovasi pegawai dalam pelayanan  dan  teknis  operasional  serta kecenderungan  pegawai  melaksanakan tugas  secara  rutin  dan  kurang  termotivasi dalam  melakukan  berbagai  terobosan dalam Pelayanan.
Bila  dilihat  dari  desain  strukturnya, organisasi    menganut  model  birokrasi mesin  (Mintzberg,  1983  :163)  yang dicirikan    dengan  padatnya  tugas  –  tugas operasional  rutin  yang  harus  dicapai melalui  spesialisasi,  peraturan  perundang- undangan yang  sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen-departemen fungsional, kekuasaan  yang  tersentralisasi,  lingkup rentang kendali yang sempit dan pengambilan  keputusan  yang  mengikuti rantai perintah.
Akan tetapi berdasarkan hasil pengamatan  dan  wawancara  menunjukkan bahwa  kegiatan  yang  dilakukan      tidak berjalan  sesuai  dengan  desain  birokrasi mesin  tersebut.  Kenyataan  ini  terlihat dimana  seksi  sebagai  operasional  kegiatan belum  mempunyai  standart  desain  baku dalam  menjalankan  pekerjaannya  sesuai dengan  tugas  pokoknya.  Operasional prosedur  merupakan  pedoman  yang  berisi prosedur  operasional  standar  yang  ada
dalam  organisasi  yang  akan  digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan,  tindakan  maupun  penggunaan fasilitas  termasuk  dana  dilakukan  dengan tepat dan benar.
Dalam  desain  struktur  juga  terlihat penempatan bidang penataan ruang dengan seksi  perencanaan  tata  ruang,  Seksi pengendalian  dan  pemanfaatan  ruang  dan seksi  pemetaan  dan  pengukuran.  Hal  ini tidak  sesuai  dengan  penjelasan  yang dikemukakan  oleh  Mintzberg  karena lembaga  yang  berada  pada  posisi middle line adalah  lembaga  yang  melakukan fungsi  pelaksanaan  kebijakan  sedangkan bidang  perencanaan,  pelaporan  adalah lembaga yang melakukan fungsi perencanaan.  Perencanaan  itu  sendiri bukanlah  pelaksanaan  kebijakan  akan tetapi pembuat kebijakan untuk dilaksanakan  sehingga  masuk  fungsi pendukung atau supporting.
1.4  Analisis  Aspek  Sikap  Pelaksana Kebijakan  Dalam  Implementasi Kebijakan Tentang Penataan

## Ruang
Faktor  sikap  pelaksana  kebijakan berpengaruh terhadap berhasil dan tidaknya  suatu  implementasi  kebijakan, karena  seringkali  kegagalan  implementasi kebijakan disebabkan para pelaksana tidak memahami  sepenuhnya  atas  kebijakan yang  dihadapi,  terlebih  apabila  menolak
tujuan  yang  terkandung  dalam  kebijakan tersebut.  Untuk  mengatasi  hal  itu,  maka para pelaksana dituntut memiliki keahlian, dedikasi  dan  pemahaman  tentang  tujuan kebijakan.
Sikap  aparatur  pelaksana  juga  akan berdampak  pada  tanggungjawab  yang diberikan dalam pelaksanaan tugas kaitannya dengan isi dan batas pertanggung  jawaban.  Dalam  pertanggung jawaban  terdapat  dua  aspek  yaitu  hukum dan  pencapaian  sasaran/tujuan.  Lemahnya tanggungjawab  para  pelaksana  implentasi kebijakan  akan  mengakibatkan  tujuan kebijakan tidak tercapai.
Dalam  wawancara  yang  dilakukan  kepada sejumlah kepala seksi diperoleh penjelasan bahwa  semangat  untuk  menjalankan  tugas dan tanggung jawab sebagian besar belum menjalankan pelayanan secara baik termasuk  dalam  menjalankan  kebijakan manajemen  alternatif  pelayanan  publik. Data  menunjukkan  bahwa  dalam  hal pembuatan perencanaan anggaran, meskipun sesuai dengan aturan aturan dan telah  diusulkan  tidak  semuanya  disetujui untuk  dilanjutkan  dalam  pembahasan dengan  DPRD  dalam  APBD.  Tanggung jawab yang telah dijalankan oleh unit yang satu  tidak  dapat  ditindak  lanjuti  oleh  unit kerja lainnya.
1.5.Analisis  Dimensi  Aspek  Lingkungan
Ekonomi, Sosial Dan Politik Kebijakan dalam Implementasi

## Kebijakan Penataan Ruang
Lingkungan  kebijakan  merupakan faktor penting terhadap keberhasilan suatu kebijakan  dalam  implementasinya.  Jika kondisi lingkungan positif maka kebijakan akan  menghasilkan  dukungan  positif  pula, situasi ini akan membuat mereka berpartisipasi dalam mensukseskan lingkungan  kebijakan.  Sebaliknya  jika lingkungan  berpandangan  negatif  maka akan mengakibatkan benturan sikap sehingga  proses  implementasi  terancam kurang  berhasil  atau  bahkan  gagal  sama sekali.
Kondisi    yang  selalu  berubah  baik sosial  budaya,  ekonomi,  politik,  teknologi maupun  peraturan  perundang-undangan membawa konsekwensi terhadap implementasi  kebijakan  pelayanan  publik. Dalam  kaitannya  dengan  implementasi kebijakan pelayanan publik, kondisi lingkungan sosial budaya, ekonomi, politik dan  demografi  setidaknya  merupakan aspek lingkungan kebijakan yang mewarnai jalannya implementasi kebijakan perbaikan pelayanan publik.
Sejalan dengan informasi yang diberikan  oleh  informan  pada  dasarnya
para  pejabat  pelaksana  dapat  memberikan respon  positif  terhadap  perubahan  yang terjadi pada kondisi lingkungan, khususnya jika perubahan tersebut mendukung  program.  Oleh  karenanya khusus  dalam  implementasi  kebijakan anggaran,
Sejalan  dengan  keterangan  informan, observasi  dan  kajian  mendalam  tentang aspek  lingkungan  ekonomi,  sosial  dan politik  dalam  pelayanan  publik.  dapat dikatakan  bahwa  Kondisi  yang  selalu berubah  baik  sosial  budaya,  ekonomi, politik, teknologi maupun peraturan perundang-undangan membawa konsekwensi terhadap pelayanan publik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan    hasil    penelitian,  maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Implementasi  kebijakan  Tentang  Tata Ruang  Kota  Oleh  Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan melalui  aspek  standar  dan  tujuan
kebijakan, sumber – sumber kebijakan, komunikasi organisasi yang efektif antara stakeholder dan pemerintah  daerah  dalam  kolaborasi pendanaan, ciri   dari  pelaksana, sikap para  pelaksana,  lingkungan  ekonomi, sosial dan politik.
2. Implementasi  kebijakan  tentang  tata ruang  kota  oleh  Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten  Musi  Banyuasin  belum berjalan  optimal.  Meskipun  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin mengalami  keterbatasan  sumber  dana, sarana dan sumber daya manusia, akan tetapi  dengan  adanya  komunikasi antar  organisasi  yang  efektif  dari stakeholder  dengan  instansi  terkait keterlibatan secara aktif dari pemerintah  daerah  melalui  kolaborasi pendanaan menopang jalannya Implementasi  kebijakan  Tentang  Tata Ruang  Kota  Oleh  Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.

## 2. Saran
Agar Implementasi kebijakan Tentang Tata  Ruang  Kota  Oleh  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten Musi  Banyuasin  dapat  berjalan  secara efektif  dan  membawa  hasil  sesuai  dengan harapan maka daerah sebagai pelaksananya  perlu  melakukan  langkah- langkah sebagai berikut:
1. Sebagai input konseptual dalam pengembangan  kebijakan  Tentang  Tata Ruang  Kota  Oleh  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten
Musi Banyuasin perlu dilakukan evaluasi  lebih  lanjut  berkenaan  dengan kebijakan yang ada untuk mendapatkan rekomendasi dan arahan untuk perbaikan dalam kegiatan Implementasi kebijakan  Tentang  Tata  Ruang  Kota Oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin  pelayanan publik yang lebih baik lagi.
2. Diperlukan  penelitian  lebih  lanjut dalam  rangka  memperkaya  khasanah ilmu pengetahuan bidang ilmu Kebijakan  Publik,  khususnya  terkait dengan Implementasi kebijakan Tentang  Tata  Ruang  Kota  Oleh  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Kabupaten  Musi  Banyuasin  mengingat pentingnya  hal  tersebut,  terlebih  lagi dikaitkan dengan penyelenggaraan pelayaan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmosudirjo,  Prajudi.  1982, Dasar  Dasar Ilmu  Administrasi .  Jakarta:  Ghalia Indonesia
Ball, Donald A & Mc CUlloch Wendell H. 2000. Bisnis  Internasional  Buku  2 . Jakarta. Salemba Empat.
Bardach,  E.  1977. The  Imlementation Game, What Happen After A Become A  Law .  Cambridge    Mass:  MIT Press.
Barret, S.M., dan Fudge,C. 1981. Examining The Policy-Action Relationship . London: Metuen Inc.
Carl  V.  Patton,  David  S.  Sawicki.  1986. Basic  Methods  Of  Policy  Analysis And Planning. Printice Hall.
Creswel. W. John. 2002. Research Design ( Pendekatan
Kualitatif dan
Kuantitatif ). Jakarta : Kik Press.
Duimairy. 1996. Perekonomian Indonesia . Jakarta :Erlangga.
Dunn,  William  N.  2000. Pengantar Analisis
Kebijakan
Publik .
Terjemahan  Samodra  Wibawa,  dkk Yogyakarta : Gajah Mada University
Press.
Dye,  Thomas  R.  1976, Policy  Analysis. Alabama : University Press.
Edward III, George, C. 1980, Implementing Public Policy . Washington: Congressional
Quarterly Press.
Fredrickson,  George.  1988. Administrasi Negara Baru . Jakarta: LP3ES
Grindle,  Marille  S.  1980. Polities  and Policy  Imlementation  And    Public Policy  In  The  Third  Word. New Jersey : Princeton University Press.
Hasibuan,  SP.  Malayu.  2002. Manajemen Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta  :
BumiAksara. Henry, Nicholas, 1998. Public
Administration  an  Public  Affairs.
Eight Edition. New
Hoghood,  Brian  W.  Lewis,  Gunn,  A.
1984. Policy  Analisis  For  The  Real World .  London  :  Oxford  University Press.
Islamy,  M.I,.  2000. Prinsip  –  Prinsip Perumusan Kebijakan Negara , Jakarta: Bumi Aksara.
Jones,  Charles  O.  1996. Pengantar Kebijakan  Publik    (Public  Policy).
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kuncoro, Mudrajat. (2003) Metode Penelitian  Bisnis  dan  Ekonomi . Yogyakarta.UGM.
Lovelock,  Christopher,  2005, Service Marketing  and  Management ,  New Jersey: Prentice Hall.
M.  SyamsulMa’Arif  dan  Hendri  Tanjung. 2006. Manajemen  Operasi .  Jakarta: Grasindo.
McCarthy,  Jerome  E  &  William  D. Perreault, Jr.(1990). Basic Marketing, A Managerial Approach,
10th ed., Homewood, IL : Irwin.
Moloeng, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung : Rosda.
Nafarudin.  M.  2007. Pengganggaran Perusahaan . Jakarta :SalembaEmpat Nasution,  S.  2003. Metode  Penelitian Naturalistik  Kualitatif .  Bandung  : Tarsito.
Ndraha,  Taliziduhu,  1997. Metodologi Ilmu  Pemerintahan , Jakarta: Rineka Cipta.
Nigro,  A  Felix  danNigro  G  Lloyd.  1970. Modern  Public Administration .  New
York: Haper& Row Publisher.
Panji,  Anoraga,  2007. PengantarBisnis :
Jakarta, RhinekaCipta.
Patton,  M.  Q.  1987 .    How  to  Use Qualitative  Methods  in  Evaluation . California: Sage Publications, Inc.
Pfiffner&  Robert  V.  Presthus.  1967. Public  Administration. New  York, Ronald Press Co.
Porter,  Michael.  E.    (1994). Keunggulan Bersaing Menciptakan dan
Mempertahankan    Kinerja    Unggul .
Jakarta. Bina Cipta Aksara.
Prajudi,  Atmosudirdjo,  1982, Hukum Administrasi Negara , Ghalia
Indonesia, Jakarta.
Presman,  J.  &  Wildavsky  A.  1979.
Imlementation .  California:  Berkeley University.
Robert  K.  Yin.  2002. Case  Study Research.  Design  and  Methods. Edisi ketiga. Applied social research method  series  Volume  5 .  Sage Publications. California.
Rosenbloom, David. H. Ingraham. Patricia,  W.  1992. The  Promise  and Paradox  Of  Civil  Service .  Pittburgh: University of Pittburgh.
Saefullah,  H.A.  Djaja.  1993. Metode Penelitian  dan  Teknik  Penulisan . Makalah dalam pelatihan
peningkatan    kemampuan  aparat perencanaan di lingkungan pemerintah  daerah  tingkat  I  Jawa Barat. Bandung.
__________________  1999. Konsep  dan Metode  Pelayanan  Umum  Yang baik .Jurnal  Publik  Vol.  I  Nomor  I.
Bandung : Unpad.
Siagian,  S.P.  (  2003  ). Teori  dan  Praktek Kepemimpinan . Jakarta: Rineka Cipta.
Tahjan,  2007. Implementasi  Kebijakan Publik .  Bandung:  Pusat  Penelitian Kebijakan  Publik  dan  Kewilayahaan
Universitas Padjadjaran. Tambunan, Tulus. 2001.
TransformasiEkonomi  di  Indonesia . Jakarta : PT. Salemba Empat Patria.
Tellis,  Winston.  1997. Introduction  to Case  Study.  The  Qualitative  Report , Volume 3, Number 2.
Van  Meter,  Donalds&  Carl  E.  Van  Horn. 1975. “The  Policy  Implementation Process” Administration and Society 6 (4) : 4. 45-88.
Wahab, A,A. 2004. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi KeImplementasi Kebijaksanaan Negara ,  Jakarta:  BumiAksara.
Wibawa,  S.  1994. Kebijakan  Publik, Proses  dan  Analisis .  Jakarta:  CV. Intermedia
Widodo,  Joko.  2001. Telaah  Dimensi Akuntabilitas  dan  Kontrol  Birokrasi
Pada Era Desentralisasi dan Otonomi    Daerah :  Surabaya.  Insan Cendekia.
Willson and  Heyyel.  1983. Hand  Book  Of Modern  Office  Management  and Administration  Service .  McGraw Hill Inc. New Jersey.
Zeithaml,  Valarie  A-Parasuraman  A.and Beryy,  Leonard  L.  1990. Delivering Service Quality: Banlancing Custumer Perceptinon and Expectations .  New  York:  The  Pree Press

## PeraturanTerkait
Peraturan WaliKabupaten Musi Banyuasin Nomor  50  Tahun  2016  Tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi, Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan  Ruang  Kabupaten  Musi Banyuasin