## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023, Rahmat Maulana, Pandri Ferdias, Agus Lukman Hakim, Zaenal Abidin, Ali Salmande, Miftah Faiz Ramdhani, M. Robbi Qawi http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6554
Page 67-80 Volume 11 Issue 1 (June) 2023

## ANALISIS PROYEKSI TARGET CAPAIAN PAJAK DAERAH BERBASIS POTENSI WILAYAH
Rahmat  Maulana 1 ,  Pandri  Ferdias 2 ,  Agus  Lukman  Hakim 3 ,  Zaenal  Abidin 3 ,  Ali Salmande 3 , Miftah Faiz Ali Ramdhani 3 *, M Robbi Qawi 4
1 Program  Studi  Manajemen,  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Dwi  Mulya,  Indonesia, 2 Program Studi Matematika, Universitas Lampung, Indonesia, 3 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Indonesia, 4 Jaringan Legislasi Nusantara Indonesia

## Abstract
This  research  is  to  analyze  the  potential  of  local  taxes  and  their achievement targets in Serang Regency. The research approach used is quantitative.  Data  collection  techniques  with  documentation  studies using secondary data from various documents from several agencies. The  analysis  technique  used  is  projection  analysis  with  reference  to macroeconomic  indicators,  the  weight  prediction  of  obstacles  and opportunities refers to the IFAS-EFAS matrix. The results of the study show that first, the determination of tax potential and targets must be carried out scientifically referring to the juridical basis and economic indicators which refer to both national and regional economic growth and the weight of the obstacles faced in tax management based on expert judgment

## Abstrak
Penelitian  ini  untuk  menganalisis  potensi  pajak  daerah  dan target  pencapaiannya  di  Kabupaten  Serang.  Pendekatan penelitian  yang  digunakan  adalah  kuantitatif.  Teknik pengumpulan  data  dengan  studi  dokumentasi  menggunakan data  sekunder  dari  berbagai  dokumen  dari  beberapa  instansi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis proyeksi dengan mengacu  pada  indikator  ekonomi  makro,  bobot  prediksi hambatan  dan  peluang  mengacu  pada  matriks  IFAS-EFAS. Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  pertama,  penentuan  potensi dan  sasaran  pajak  harus  dilakukan  secara  ilmiah  dengan mengacu  pada  landasan  yuridis  dan  indikator  ekonomi  yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah serta bobot  hambatan  yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  pajak berdasarkan penilaian ahli Kata Kunci: Pajak Daerah, Target, Proyeksi
Keywords:
Local Taxes, Targets, Projections
Article history: Submission May 17 2023 Revision May 26 2023 Accepted May 25 2023 Published June 30 2023
*Corresponding author Email: miftah412@stiabanten.ac.id

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023, Rahmat Maulana, Pandri Ferdias, Agus Lukman Hakim, Zaenal Abidin, Ali Salmande, Miftah Faiz Ramdhani, M. Robbi Qawi http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6554
Page 67-80 Volume 11 Issue 1 (June) 2023

## PENDAHULUAN
Pajak  daerah  berdasarkan  UU  N0.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  (PDRD)  didefinisikan  sebagai  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang- undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  Daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Adapun  Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 1). Pajak Restoran; 2). Pajak Hiburan; 3). Pajak Reklame; 4). Pajak Penerangan Jalan; 5). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 6). Pajak Parkir; 7). Pajak Air Tanah; 8). Pajak Sarang Burung Walet; 9). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 10). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Pemerintah  Kabupaten  Serang  telah  membuat  berbagai  regulasi  dalam pengelolaan pajak daerah, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018  Tentang  Pajak  Daerah.  Pada  regulasi  tersebut  jenis  pajak  yang  diatur  sesuai kewenangan dari Kabupaten, tertuang dalam Pasal 2, yaitu terdiri dari: a. pajak Hotel; b. pajak Restoran; c. pajak Hiburan; d. pajak Reklame; e. pajak Penerangan Jalan; f. pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. pajak Parkir; h. pajak Air Tanah; i. pajak sarang burung  walet;  j.  pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan;  dan  k.  bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berbagai regulasi tersebut dibutuhkan karena pajak  daerah  menjadi  komponen  penting  dalam  menopang  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Perkembangan  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Serang  selama  ini  masih belum memperoleh hasil yang optimal.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan adalah bagaimana  pola  perhitungan  target  pajak  daerah  berbasis  pada  potensi  daerah Kabupaten  Serang.  Adapun  tujuan  penelitiannya  untuk  menganalisis  target  pajak berbasis  pada  potensi  daerah  di  Kabupaten  Serang.  Secara  garis  besar,  sumber pendapatan daerah dibagi menjadi tiga jenis, yakni pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (pendapatan transfer) dan lain-lain pendapatan. Selain itu, setidaknya ada empat sumber PAD, yakni: a) Pajak Daerah; b) Retribusi Daerah; c) Hasil Pengelolaan Kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan;  dan lain-Lain  PAD  yang  sah  yang  berupa:  hasil penjualan  kekayaan  Daerah  yang  tidak  dipisahkan,  jasa  giro,  pendapatan  bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
Berbagai pendapat ahli dan juga best practices yang telah dilakukan oleh beberapa Daerah  lainnya  di  Indonesia  perlu  juga  menjadi  bahan  rujukan  atau  kajian  Pustaka sebagai  inspirasi  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Serang  dalam  mengoptimalisasi penerimaan  PAD-nya.  Optimalisasi  PAD  merupakan  langkah  yang  sangat  penting dalam  mendorong  kemandirian  Daerah,  apalagi  di  tengah  pandemi  Covid-19  dimana

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023, Rahmat Maulana, Pandri Ferdias, Agus Lukman Hakim, Zaenal Abidin, Ali Salmande, Miftah Faiz Ramdhani, M. Robbi Qawi http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6554
Page 67-80 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
banyak Daerah yang hanya bergantung kepada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Untuk mengatasi masalah ini, setidaknya ada tiga langkah yang bisa ditempuh, yakni:
1) Ekstensifikasi pendapatan, dengan melakukan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP) / Wajib Retribusi baru;
2) Intensifikasi  Pendapatan,  dengan  mengoptimalisasi  penerimaan  sesuai  potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang; dan
3) Penguatan kelembagaan, melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan modernisasi administrasi perpajakan daerah serta penyederhanaan proses bisnis.

## Pajak Daerah dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja
Salah satu rujukan terpenting dan terbaru dalam mengkaji pajak daerah Omnibus Law  Undang-Undang  No.11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU  Ciptaker)  yang disahkan  pada  2  November  2020  lalu.  UU  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  ini dihadirkan untuk mempermudah investasi sehingga dapat menghasilkan lapangan kerja yang  mampu  menyerap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  seluas-luasnya  di  tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki dampak yang luas mencakup 74 UU yang existing, termasuk UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Berbagai  ketentuan  dalam  UU  No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  sejatinya  telah  memberikan  keleluasan  kepada  pemerintah  daerah dalam  hal  menetapkan  dan  memungut  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  tetapi keleluasaan  tersebut  dibatasi  oleh  UU  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja. Ketentuan yang baru tersebut adalah dibukanya kemungkinan pemerintah pusat untuk melakukan  intervensi  terhadap  tarif  pajak  daerah  yang  sudah  ditetapkan  dan memberlakukan tarif pajak daerah yang berlaku secara nasional.
Pasal 114 angka 4 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memasukan sisipan Pasal 156A ke dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi:
1) Dalam  rangka  pelaksanaan  kebijakan  fiskal  nasional  dan  untuk  mendukung kebijakan  kemudahan  berinvestasi  serta  untuk  mendorong  pertumbuhan  industri dan/atau  usaha  yang  berdaya  saing  tinggi  serta  memberikan  perlindungan  dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat  melakukan  penyesuaian  terhadap  kebijakan  Pajak  dan  Retribusi  yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2) Kebijakan  fiskal  nasional  yang  berkaitan  dengan  pajak  dan  retribusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023, Rahmat Maulana, Pandri Ferdias, Agus Lukman Hakim, Zaenal Abidin, Ali Salmande, Miftah Faiz Ramdhani, M. Robbi Qawi http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6554
Page 67-80 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
b. Pengawasan  dan  evaluasi  terhadap  Peraturan  Daerah  mengenai  Pajak  dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.
3) Penetapan tarif pajak yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup tarif atas jenis Pajak Provinsi dan jenis Pajak Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 2.
4) Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.
5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara  nasional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  lebih  lanjut  dalam Peraturan Pemerintah.
Aturan  tersebut  tentu  saja  memiliki  dampak  positif  dan  negatif.  Sisi  positifnya adalah  untuk  mencegah  pengenaan  pajak  daerah  dengan  tarif  maksimum  tanpa memperhitungkan dampaknya pada kegiatan usaha, sedangkan sisi negatifnya adalah aturan  ini  tidak  memahami  bahwa  daya  pikul  daerah  berbeda-beda  serta  dapat menghilangkan  kesempatan  daerah  untuk  ‘bersaing’  menarik minat  investasi  melalui penerapan tarif pajak daerah yang lebih rendah. Selain memuat aturan pemerintah pusat dapat mengintervensi pajak daerah dan dibukanya kemungkinan menetapkan tarif pajak daerah  secara  nasional,  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  juga memberikan  kewenangan  kepada  kepala  daerah  untuk  memberikan  insentif  fiskal sebagai  bentuk  dalam  mendukung  kemudahan  investasi.  Hal  tersebut  dengan disisipkannya Pasal 156 B yang berbunyi:
1) Dalam  mendukung  kebijakan  kemudahan  berinvestasi,  gubernur/bupati/walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
2) Insentif  fiskal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berupa  pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya.
3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib  pajak  atau  diberikan  secara  jabatan  oleh  kepala  daerah  berdasarkan pertimbangan yang rasional.
4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD  dengan  melampirkan  pertimbangan  kepala  daerah  dalam  memberikan insentif fiskal tersebut.
5) Pemberian  insentif  fiskal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  ditetapkan  dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dari  pemaparan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  pemerintah  pusat  berusaha ‘melunakan’ aturan pajak – termasuk pajak daerah – agar lebih ramah terhadap investasi. Pajak  dan  investasi  memang  dapat  diibaratkan  sebagai  dua  sisi  mata  uang  yang beriringan. Pajak yang terlalu tinggi dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi di suatu daerah, tetapi di sisi lain, pajak dibutuhkan oleh daerah sebagai sarana utama dalam  pendapatan  asli  daerah  untuk  melakukan  pembangunan  atau  pembiayaan-

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023, Rahmat Maulana, Pandri Ferdias, Agus Lukman Hakim, Zaenal Abidin, Ali Salmande, Miftah Faiz Ramdhani, M. Robbi Qawi http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6554
Page 67-80 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
pembiayaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kebijakan insentif fiskal tentu tidak masalah  jika  efektivitasnya  dalam  menjaring  modal  sudah  teruji,  karena  idealnya stimulus fiskal memang dapat menggenjot investasi, yang pada gilirannya menyumbang lebih tinggi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak.

## METODE PENELITIAN

## Objek dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten,  Khususnya  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Kabupaten  Serang. Badan  Pendapatan  Daerah  atau  Bapenda  merupakan  organisasi  atau  instansi  yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung pada bulan April hingga Mei 2021.

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  sekunder,  diperoleh  melalui  teknik dokumentasi berupa laporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, Badan Pusat Statistika Kabupaten Serang dan Instansi terkait lainnya di Kabupaten Serang.

## Teknik Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  akan  digunakan  Analisis  deskriptif  kuantitatif  yang digunakan untuk menganalisis pola penentuan target pajak berdasarkan potensi pajak di  Kabupaten  Serang.  Pada  analisis  target  capaian  pajak  ini  peneliti  menganalisis proyeksi pajak daerah dengan mengambil indikator laju pertumbuhan ekonomi makro kabupaten  serang,  serta  prediksi  bobot  hambatan  dan  peluang  mengacu  pada  matrik IFAS-EFAS dalam analisis SWOT.

## HASIL DAN DISKUSI

## Penentuan Target dan Potensi Pajak Daerah
Penentuan  target  pajak  daerah  Kabupaten  Serang  dilakukan  berdasarkan landasan yuridis dan konsep Intensifikasi pajak daerah yang mengacu pada publikasi yang  dikeluarkan  oleh  Kemenkeu  Learning  Center.  Selain  itu,  juga  didasarkan  pada indikator  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Serang  yang  mengacu  pada  indikator pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Banten,  analisis  SWOT  (Strengths,  Weakness, Opportunities,  Threats)  serta  metode  penetapan  potensi  dan  target  pajak  daerah. Indikator  pertumbuhan  ekonomi  yang  dimaksud  mengacu  pada  asumsi  APBN  2021 namun terdapat resiko kebawah untuk Provinsi Banten yang meliputi Produk Domestik Bruto (PDB), Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023, Rahmat Maulana, Pandri Ferdias, Agus Lukman Hakim, Zaenal Abidin, Ali Salmande, Miftah Faiz Ramdhani, M. Robbi Qawi http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6554
Page 67-80 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Rumah  Tangga  (LNRT),  Konsumsi  Pemerintah,  Pembentukan  Modal  Tetap  Bruto, Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa. Analisis SWOT digunakan sebagai alat analisis dalam menentukan aspek-aspek penting dalam instansi sebagai pelaksana pemungutan pajak daerah. Dari sini kita akan mendapatkan sebuah bobot kendala yang terdiri dari aspek kelemahan dan aspek ancaman. Sedangkan metode penetapan potensi dan  target  pajak  dilakukan  dengan  memproyeksikan  potensi  pajak  tahun  2021, kemudian  dari  hasil  proyeksi  potensi  tersebut  dilakukan  proyeksi  target  pajak tahun 2021. Uraian tentang hal-hal diatas akan disajikan sebagai berikut:

## Indikator Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  secara  merata  mengalami  depresi  sejak tahun 2020, hal tersebut disebabkan dengan adanya pandemi covid-19 yang menimpa tidak  hanya  di  Indonesia  namun  hampir  diseluruh  Dunia.  Dampaknya  juga  sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di Indonesia baik Provinsi maupun Kabupaten Kota, tidak terkecuali Kabupaten Serang. Kabupaten Serang pada tahun  2020  mengalami  pertumbuhan  ekonomi  (-1.96)  begitu  juga  di  sebagian  besar kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Pada kajian ini Gambaran pertumbuhan ekonomi  di  Kabupaten  Serang  akan  didekati  dengan  pendekatan  pertumbuhan ekonomi  Provinsi  Banten  yang  meliputi  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB), Konsumsi  Rumah  Tangga,  Konsumsi  Lembaga  Non-Profit  yang  melayani  Rumah Tangga  (LNRT),  Konsumsi  Pemerintah,  Pembentukan  Modal  Tetap  Bruto/Investasi, Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa.
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha kami himpun sejak tahun 2016  hingga  tahun  2020  dengan  rincian  sebagai  berikut,  2016  sebesar  Rp. 60.870.170.000,-  mengalami kenaikan sebesar 0,083% untuk tahun 2017 menjadi Rp. 65.925.800.000,-. Untuk tahun berikutnya yaitu 2018 masih mengalami tren positif naik  sebesar  0,086%  menjadi  Rp.  71.634.140.000,-  ,  begitu  pula  untuk  tahun  2019 mengalami kenaikan sebesar 0,07% menjadi Rp. 76.943.590.000,-. Namun di tahun 2020  dengan  adanya  hantaman  pandemi  covid-19  PDRB  Kabupaten  Serang mengalami penurunan sebesar -0,0045% diluar dari prediksi yang di targetkan oleh pemerintah Kabupaten Serang.
b. Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi  rumah  tangga  sangat  dipengaruhi  oleh  tingkat  pengangguran.  Tercatat pengangguran di tahun 2019 sebanyak 72.580 orang dan meningkat di tahun 2020 menjadi  85.538  orang  terdiri  dari  62.536  Laki-laki  dan  23.002  Perempuan.  Seiring dengan meningkatnya pengangguran di Kabupaten Serang, hal ini berdampak pada turunnya pendapatan pekerja yang pada akhirnya akan memperlambat pemulihan konsumsi rumah tangga. Walaupun alokasi bantuan sosial (bansos) masih memiliki

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023, Rahmat Maulana, Pandri Ferdias, Agus Lukman Hakim, Zaenal Abidin, Ali Salmande, Miftah Faiz Ramdhani, M. Robbi Qawi http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6554
Page 67-80 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
porsi  yang  cukup  besar  memberikan  bantuan.  Selain  itu,  masih  tingginya  kasus covid-19  menyebabkan  masyarakat  kelas  menengah  atas  menahan  konsumsinya sehingga tingkat keyakinan masyarakat diperkirakan akan pulih lebih cepat ketika proses  vaksinasi  telah  dilakukan  lebih  luas  sejak  semester  II  2021.  (Kilas  Balik Indonesia 2020, Bappenas)
c. Konsumsi Pemerintah
BPS  mencatat  bahwa  konsumsi  pemerintah  secara  year-on-year  hanya  tumbuh sebesar 2,96% di triwulan pertama 2021. Pertumbuhan ini terjadi karena peningkatan realisasi  belanja  barang  dan  jasa  serta  bantuan  sosial  yang  digelontorkan pemerintah.  Realisasi  belanja  barang  pada  periode  kuartal  pertama  tahun  2021 sebesar  40,51%  dan  jasa  sebesar  16,52%  sedangkan  belanja  pegawai  mengalami kontraksi 2,01%. Ini berlaku untuk semua komponen belanja barang dan jasa kecuali belanja  perjalanan  dinas  akibat  adanya  kebijakan  pembatasan.  Sejalan  dengan  itu Pemerintah  daerah  disarankan  untuk  mempercepat  realisasi  APBD  untuk meningkatkan konsumsi pemerintah secara optimal. Secara logis tingkat konsumsi pemerintah Kabupaten Serang pada triwulan kedua tahun 2021 diperkirakan masih akan  tinggi  seiring  dengan  program  vaksinasi  dan  stimulus  Pemulihan  Ekonomi Nasional yang direncanakan masih besar.
d. Pembentukan Modal Tetap Bruto/Investasi Pada tahun 2021 diperkirakan investasi masih sangat lemah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:
1) Tingginya ketidakpastian karena covid-19 masih tinggi yang akan menahan investasi
2) Kapasitas produksi yang saat ini masih pada kisaran 70%
3) Neraca  perusahaan,  baik  domestik  maupun  global  yang  masih  mengalami tekanan
4) Potensi  realisasi  belanja  modal  lebih  besar  untuk  pemenuhan  kebutuhan vaksin.
Sehingga  pemerintah  Kabupaten  Serang  harus  mengupayakan  strategi  khusus untuk meyakinkan investor terhadap daerahnya.
e. Ekspor dan Impor Barang dan Jasa Ketidakpastian  keadaan  domestik  dan  global  menyebabkan  Ekspor-Impor diperkirakan masih sangat lemah. Ekspor diperkirakan akan mengalami akselerasi di  tahun  2021  ini,  seiring  dengan  pemulihan  ekonomi  global  yang  dimulai  dari vaksinasi yang dilakukan di negara maju. Namun kinerja impor diperkirakan masih lemah dengan proses pemulihan ekonomi domestik yang masih berjalan.
Berdasarkan Indikator Ekonomi yang telah dijelaskan diatas maka pertumbuhan ekonomi  Provinsi  Banten  tahun  2021  diprediksi  akan  mencapai  nilai  4,5  -  5,5  %. Pertumbuhan Ekonomi ini akan dijadikan acuan dalam menentukan Potensi dan Target

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023, Rahmat Maulana, Pandri Ferdias, Agus Lukman Hakim, Zaenal Abidin, Ali Salmande, Miftah Faiz Ramdhani, M. Robbi Qawi http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6554
Page 67-80 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Pajak Kabupaten Serang tahun 2021. Secara nasional pertumbuhan ekonomi tiap daerah disajikan dalam gambar berikut.
Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Region Jawa-Bali Tahun 2021 Provinsi Pertumbuhan DKI Jakarta 5-5-6 Jawa Barat 4,4-5,2 Jawa Tengah 5,3-5,5 D.I Yogyakarta 5,0-6,2 Jawa Timur 4,8-5,6 Banten 4,5-5,5 Bali 4,9-6,0 Sumber: Direktorat Perencanaan Makro dan Statistik-Bappenas

## Analisis SWOT
Analisis SWOT digunakan sebagai alat analisis dalam menentukan aspek-aspek penting  dalam  instansi  Kabupaten  Serang  yang  akan  digunakan  untuk  menentukan strategi penetapan potensi dan target pajak daerah Kabupaten Serang dengan melihat aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki Kabupaten Serang. Berdasarkan  data  hasil  perhitungan  dari  angket  yang  disebar  kepada  responden didapatkan angka pembobotan kendala atau hambatan yang terdiri dari Kelemahan sebesar  24,6%  dan  Ancaman  sebesar  25,4%  sehingga  rata-rata  bobot  kendala  atau hambatan  yang  akan  dihadapi  dalam  melakukan  pemungutan  pajak  sebesar  25%. Kemudian  dilanjutkan  dengan  mencari  posisi  Instansi  Kabupaten  serang  dalam diagram SWOT dengan menghitung nilai x dimana x adalah selisih Total Kekuatan – Total  Kelemahan  =  S-W,  dari  perhitungan  didapat  nilai  x  sebesar  0,63.  Selanjutnya menghitung nilai y dimana y adalah selisih Total Peluang – Total Tantangan = O-T, dari perhitungan  didapat  nilai  y  sebesar  0,09.  Sehingga  ketika  kita  plot  dalam  diagram SWOT akan menghasilkan seperti tabel berikut.

## Gambar 1 Diagram Hasil Analisis SWOT

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023, Rahmat Maulana, Pandri Ferdias, Agus Lukman Hakim, Zaenal Abidin, Ali Salmande, Miftah Faiz Ramdhani, M. Robbi Qawi http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6554
Page 67-80 Volume 11 Issue 1 (June) 2023

## Penetapan Potensi dan Target Pajak Daerah
Secara teoritis, estimasi potensi pajak daerah dilakukan secara agregatif dengan menggunakan  data  sekunder  beberapa  tahun  belakangan.  Estimasi  agregat  ini memberikan  indikasi  seberapa  besar  jumlah  potensi  yang  ada.  Namun,  studi  dengan metode sederhana ini tidak dapat memberi arah kebijakan yang spesifik, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan potensi pajak ini. Oleh karena itu, dalam perhitungan potensi pajak ini juga dilakukan dengan penelitian pada basis mikro guna mengetahui peluang dan hambatan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, berdasar basis ini maka  diharapkan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Serang  mampu  membuat  kebijakan spesifik untuk merealisasikan potensi menjadi realisasi.
Sementara itu, model perhitungan potensi untuk jenis pajak daerah dengan data sekunder  dapat  didekati  dengan  menggunakan  model  trend  dengan  metode forecasting, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya keterbatasan data. Permasalahan data tersebut terjadi karena perbedaan klasifikasi (pembagian jenis pajak daerah)  yang  berakibat  pada  perbedaan  sumber  datanya  terutama  dalam  laporan keuangan  sehingga  menyulitkan  dalam  penelusuran  data.  Selain  itu  dengan  adanya pandemi  covid-19  yang  terjadi  pada  tahun  2020  sampai  dengan  kuartal  II  2021  ini, menjadikan data trend yang ada akan sangat berpengaruh pada tingkat variasinya. Oleh karena  itu,  metode  perhitungan  potensi  pajak  daerah  pada  kajian  ini  menggunakan metode makro satu titik, yaitu dengan menganggap bahwa realisasi penerimaan pada tahun  terakhir  adalah  merupakan  potensi  untuk  tahun  selanjutnya.  Rumus  yang digunakan dalam perhitungan proyeksi potensi pajak daerah tahun 2021 adalah:
Potensi pajak tahun x=Realisasi (tahun x-1) x Proyeksi Pertumbuhan ekonomi (tahun x)
Angka pertumbuhan ekonomi yang dipakai adalah hasil prediksi pertumbuhan ekonomi  Provinsi  Banten  secara  keseluruhan  untuk  tahun  berjalan  2021  yang  telah dirilis oleh Bappenas yakni sebesar 4,5% – 5,5%. Kemudian dalam menentukan potensi pajak 2021 ini dilakukan dengan 3 (tiga) skenario yaitu skenario optimis (5,5%), moderat (5%) dan pesimis (4,5%) yang didasarkan pada tingkat hambatan yang dihadapi.
Selanjutnya  dalam  penentuan  target  pajak  pada  masing-masing  jenis  pajak daerah  tidak  sama,  yaitu  dengan  memperhatikan  peluang  dan  hambatan  di  masing- masing sektor tersebut. Dengan demikian, untuk mendapatkan target pajak 2021 dapat diperoleh  dengan  cara  mengalikan  nilai  potensi  pajak  2021  dengan  suatu  persentase bobot  yang  merupakan  hambatan  yang  dihadapi  oleh  masing-masing  jenis  pajak daerah. Adapun rumus target pajak daerah secara umum dapat ditulis sebagai berikut:
Nilai Perkiraan target pajak (tahun x)=Potensi (tahun x) x Bobot hambatan

## Proyeksi Potensi Pajak Daerah Tahun 2021
Berdasarkan  jenis  pertumbuhan  ekonominya,  proyeksi  potensi  pajak  daerah Kabupaten Serang dibagi menjadi tiga skenario yaitu skenario 1 dengan pertumbuhan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023, Rahmat Maulana, Pandri Ferdias, Agus Lukman Hakim, Zaenal Abidin, Ali Salmande, Miftah Faiz Ramdhani, M. Robbi Qawi http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6554
Page 67-80 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
ekonomi  4,5%  (pesimis),  skenario  2  dengan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  5% (moderat)  dan  skenario  3  dengan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  5,5%  (optimis). Sebagai  dasar  pertimbangan,  dalam  kondisi  normal  dari  tahun  2016  hingga  2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang berkisar pada angka 5% yakni 2016 dengan 5.09%, 2017 dengan 5.24%, 2018 dengan 5.33% dan 2019 dengan 5.08%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami depresi hingga -1.96% hal ini seperti kita ketahui disebabkan  oleh  pandemi  covid-19.  Dengan  berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan pemerintah  dalam  menanggulangi  pandemi  covid-19  hingga  saat  ini  mulai  dari meningkatkan daya beli masyarakat, melakukan vaksinasi, pemberian bansos, sampai dengan  Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  diharapkan  dapat  menghasilkan perubahan  kearah  yang  positif.  Dengan  demikian  untuk  tahun  2021  pertumbuhan ekonomi  Kabupaten  Serang  diharapkan  terjadi  kenaikan  secara  positif  pula  sejalan dengan upaya tersebut. Rincian perhitungan potensi pajak daerah  Kabupaten Serang tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2. Proyeksi Potensi Pajak Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021
No Jenis Pajak Daerah Relasi 2020 (Rp) Potensi 2021 Skenario 1 : 4,5% (Rp) Skenario 2 : 5% (Rp) Skenario 3 : 5,5% (Rp) 1 Pajak Hotel 9.326.861.412 9.746.570.176 9.793.204.483 9.839.838.790 2 Pajak Restoran 6.188.802.887 6.467.299.017 6.498.243.031 6.529.187.046 3 Pajak Hiburan 541.899.522 566.285.000 568.994.498 571.703.996 4 Pajak Reklame 2.634.696.805 2.753.258.161 2.766.431.645 2.779.605.129 5 Pajak Penerangan Jalan 166.291.374.291  173.774.486.134  174.605.943.006  175.437.399.877 6 Pajak Parkir 664.474.068 694.375.401 697.697.771 701.020.142 7 Pajak Air Tanah 2.411.848.389 2.520.381.567 2.532.440.808 2.544.500.050 8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 11.617.006.990 12.139.772.305 12.197.857.340 12.255.942.374 9 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 81.142.742.052 84.794.165.444 85.199.879.155 85.605.592.865 10 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 98.023.838.505 102.434.911.238  102.925.030.430  103.415.149.623 Total Potensi Pajak Daerah 378.843.544.921  395.891.504.442  397.785.722.167  399.679.939.892
Sumber: Data Olah

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023, Rahmat Maulana, Pandri Ferdias, Agus Lukman Hakim, Zaenal Abidin, Ali Salmande, Miftah Faiz Ramdhani, M. Robbi Qawi http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6554
Page 67-80 Volume 11 Issue 1 (June) 2023

## Proyeksi Target Pajak Daerah Tahun 2021
Penentuan  target  pajak  daerah  Kabupaten  Serang  2021  seperti  halnya perhitungan potensi menggunakan tiga skenario yaitu skenario 1 dengan pertumbuhan ekonomi  4,5%,  skenario  2  dengan  pertumbuhan  5%  dan  skenario  3  dengan pertumbuhan 5,5%. Kemudian nilai target pajak diperoleh dengan mengalikan potensi dengan suatu bobot yang mencerminkan persentase prediksi hambatan yang dialami di lapangan. Persentase bobot pun dibagi menjadi tiga nilai yaitu persentase bobot untuk hambatan rendah (optimis), hambatan sedang (moderat) dan hambatan tinggi (pesimis). Sehingga diperoleh sembilan nilai target pajak daerah dengan rincian masing-masing skenario akan memiliki 3 hambatan. Rincian proyeksi perhitungan target pajak daerah Kabupaten Serang tahun 2021 sebagai berikut:
Tabel 3. Skenario 1 Proyeksi Target Pajak Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021
No Jenis Pajak Daerah Skenario 1 (4,5%) Pesimis (65%) Moderat (75%) Optimis (85%) 1 Pajak Hotel Rp. 6.335.270.614 Rp. 7.309.927.632 Rp. 8.284.584.649 2 Pajak Restoran Rp. 4.203.744.361 Rp. 4.850.474.263 Rp. 5.497.204.164 3 Pajak Hiburan Rp. 368.085.250 Rp. 424.713.750 Rp. 481.342.250 4 Pajak Reklame Rp. 1.789.617.805 Rp. 2.064.943.621 Rp. 2.340.269.437 5 Pajak Penerangan Jalan Rp. 112.953.415.987   Rp. 130.330.864.601   Rp. 147.708.313.214 6 Pajak Parkir Rp. 451.344.011 Rp. 520.781.551 Rp. 590.219.091 7 Pajak Air Tanah Rp. 1.638.248.018 Rp. 1.890.286.175 Rp. 2.142.324.332 8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 7.890.851.998 Rp . 9.104.829.228 Rp. 10.318.806.459 9 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp. 55.116.207.539 Rp. 63.595.624.083 Rp. 72.075.040.628 10 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 66.582.692.305 Rp . 76.826.183.428 Rp. 87.069.674.552 Total Target Pajak Daerah Rp. 257.329.477.888   Rp. 296.918.628.332 Rp. 336.507.778.776

## Sumber: Data Olah
Tabel 4. Skenario 2 Proyeksi Target Pajak Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 No Jenis Pajak Daerah Skenario 1 (4,5%) Pesimis (65%) Moderat (75%) Optimis (85%) 1 Pajak Hotel Rp. 6.365.582.914 Rp. 7.344.903.362 Rp. 8.324.223.810 2 Pajak Restoran Rp. 4.223.857.970 Rp. 4.873.682.274 Rp. 5.523.506.577 3 Pajak Hiburan Rp. 369.846.424 Rp. 426.745.874 Rp.  483.645.323 4 Pajak Reklame Rp, 1.798.180.569 Rp. 2.074.823.734 Rp. 2.351.466.898 5 Pajak Penerangan Jalan Rp. 113.493.862.954   Rp. 130.954.457.254   Rp. 148.415.051.555 6 Pajak Parkir Rp. 453.503.551 Rp. 523.273.329 Rp. 593.043.106 7 Pajak Air Tanah Rp. 1.646.086.525 Rp. 1.899.330.606 Rp. 2.152.574.687

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023, Rahmat Maulana, Pandri Ferdias, Agus Lukman Hakim, Zaenal Abidin, Ali Salmande, Miftah Faiz Ramdhani, M. Robbi Qawi http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6554
Page 67-80 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 7.928.607.271 Rp. 9.148.393.005 Rp. 10.368.178.739 9 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp. 55.379.921.450 Rp. 63.899.909.366 Rp. 72.419.897.281 10 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 66.901.269.780 Rp. 77.193.772.823 Rp. 87.486.275.866 Total Target Pajak Daerah Rp . 258.560.719.409 Rp. 298.339.291.625 Rp.338.117.863.842 Sumber: Data Olah Tabel 5. Skenario 3 Proyeksi Target Pajak Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 No Jenis Pajak Daerah Skenario 1 (5,5%) Pesimis (65%) Moderat (75%) Optimis (85%) 1 Pajak Hotel Rp. 6.395.895.213 Rp. 7.379.879.092 Rp . 8.363.862.971 2 Pajak Restoran Rp. 4.243.971.580 Rp . 4.896.890.284 Rp . 5.549.808.989 3 Pajak Hiburan Rp. 371.607.597 Rp. 428.777.997 Rp . 485.948.396 4 Pajak Reklame Rp. 1.806.743.334 Rp . 2.084.703.847 Rp. 2.362.664.360 5 Pajak Penerangan Jalan Rp. 114.034.309.920   Rp . 131.578.049.908   Rp. 149.121.789.895 6 Pajak Parkir Rp. 455.663.092 Rp. 525.765.106 Rp . 595.867.120 7 Pajak Air Tanah Rp. 1.653.925.033 Rp . 1.908.375.038 Rp . 2.162.825.043 8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp.  7.966.362.543 Rp . 9.191.956.781 Rp. 10.417.551.018 9 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp. 55.643.635.362 Rp. 64.204.194.649 Rp. 72.764.753.935 10 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 67.219.847.255 Rp. 77.561.362.217 Rp. 87.902.877.179 Total Target Pajak Daerah
Rp. 259.791.960.930   Rp. 259.791.960.930   Rp. 259.791.960.930 Sumber: Data Olah

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan,  maka  dapat  diperoleh  kesimpulan  sebagai berikut:  penentuan  potensi  dan  target  pajak  dilakukan  secara  ilmiah  mengacu  pada landasan  yuridis  dan  indikator  perekonomian  yang  mengacu  pada  pertumbuhan ekonomi  baik  Nasional  maupun  Regional  dan  bobot  kendala  yang  dihadapi  dalam pengelolaan pajak berdasarkan penilaian pakar.
Berdasarkan simpulan di atas, ada beberapa hal yang disarankan sebagai berikut:
1. Perhitungan  potensi  pendapatan  riil  dan  objektif  agar  dijadikan  dasar  pembuatan rencana keuangan pemerintah daerah khususnya dalam hal Penerimaan PAD secara umum. Untuk itu data potensi harus terhimpun dengan baik dan dievaluasi secara berkala misal 5 tahun sekali.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023, Rahmat Maulana, Pandri Ferdias, Agus Lukman Hakim, Zaenal Abidin, Ali Salmande, Miftah Faiz Ramdhani, M. Robbi Qawi http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6554
Page 67-80 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
2. Pendataan  sumber-sumber  Pajak,  prosedur  pemungutan  dan  pencatatannya  perlu disempurnakan dan diseragamkan untuk menghindari kebocoran-kebocoran.

## REFERENSI
Adiyanta,  F.C.  Susila.  2019.  Karakteristik  Responsif  Peraturan  Daerah  tentang  Pajak- Pajak  Daerah  sebagai  Representasi  dan  Partisipasi  Kehendak  Publik. Administrative Law & Governance Journal Vol. 2(3).
Aristanto,  Eko,  &  Sri  Ratnaningsih,  Christina.  (2019).  Analisis  Kemampuan  dan Kemandirian Keuangan Daerah Calon Penerima Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Program  Air  Bersih  dan  Sanitasi  pada  Kegiatan  Green  Book  2018  dan  Indikasi Kegiatan Blue Book 2019. LPPM Universitas Merdeka Malang.
Darmanto,  Aresta.2016.  Optimalisasi  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Dalam Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Di  Kabupaten  Kutai  Timur.  eJournal  Ilmu Administrasi Bisnis, 2016, 4 (1): 15-25.
Puspita,  Analisis  Penetapan  Target  Penerimaan  Pajak,  Jurnal  Administrasi  dan  Bisnis, Vol: 10 Nomor: 1, Juni 2016. ISSN 1978-726X.
Rahmi,  Ade.  (2013).  Pengaruh  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  terhadap  peningkatan pendapatan  asli  daerah  guna  mewujudkan  kemandirian  keuangan  daerah. Universitas Negeri Padang.
Rante,  Aris,  Saleh  Mire,  Muhammad,  &  Paminto,  Ardi.  (2017).  Analisis  Kemandirian Keuangan Daerah. Inovasi, Volume 13 (2), 92 – 103.
Sofyan, Mohammad. 2016. Sistem pengendalian intern pengelolaan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) Kota Bogor. Jurnal  Eksekutif Vol 13 (1).
Sumardjono,  Imam.  (2019).  Penguatan  Kinerja  Keuangan  Daerah  Wilayah  Kepulauan dan  Implikasinya  terhadap  Perubahan  Fundamental  Ekonomi  Regional.  Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Volume V, Edisi 5, 1 – 23. Bappeda  Provinsi  Lampung.  2017.  Ini  13  Langkah  Optimalisasi  PAD  ala  Pemprov Lampung.  <http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-ini-13-langkah-optimalisasi- pad-ala-pemprov-lampung.html>, diakses pada 10 April 2021.
Bappenas, Pandemi Covid-19 dan Kilas Balik Ekonomi 2020. Maret 2021. Jakarta BPS, Kabupaten Serang Dalam Angka 2021. BPS Kabupaten Serang.
BPS,  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Kabupaten  Serang  Menurut  Lapangan  Usaha 2016-2020. BPS Kabupaten Serang.
Dewa Gede Wirama. 2020. Aspek Pajak Dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020. Acara Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Pajak dan Retribusi Daerah pada 27 November 2020.
Irfan Sofi. 2021. Mendorong Kemandirian Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.  <  https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mendorong-

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023, Rahmat Maulana, Pandri Ferdias, Agus Lukman Hakim, Zaenal Abidin, Ali Salmande, Miftah Faiz Ramdhani, M. Robbi Qawi http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6554
Page 67-80 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
kemandirian-daerah-melalui-optimalisasi-pendapatan-asli-daerah/>  diakses  pada 10 April 2021.
I ntje Kalangi, “Pengaruh Tarif Pajak dan Probabilitas Audit Terhadap Kepatuhan Pajak Penghasilan (Studi Eksperimen Laboratorium)”, https://media.neliti.com/ media/publications/64278-ID-pengaruh-tarif-pajak-dan-probabilitas-au.pdf>, diakses pada 18 Mei 2021
Update  News,  “Realisasi  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  di  Kabupaten  Serang  capai Rp7,850  miliar”,  14  September  2020,  <http://updatenews.co.id /realisasi-pajak- mineral-bukan-logam-di-kabupaten-serang-capai-rp7850-miliar/>  diakses  pada  19 Mei 2021.
Wahyu Nuryanto. 2019. Pengaruh
Pajak terhadap Investasi. < https://mucglobal.com/id/news/584/pengaruh-pajak-terhadap-investasi>,  diakses pada 12 April 2021.
https://klc.kemenkeu.go.id/pusknpk-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak daerah/ Diakses 05 Mei 2021 .
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Pemerintahan Daerah
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah