## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI
Oleh Alemina Sikellitha 1)
Sunarmi 2)
Hasim Purba 3) Universitas Sumatera Utara 1,2,3)
E-mail :
sikellithaas@gmail.com 1 sunarmi@gmail.com 2
Hasimpurba@gmail.com 3

## ABSTRACT
Banks are obliged to provide various efforts or ways to reduce risks arising in the future from any  banking  activities.  One  of  them  is  the  offer  of  insurance  products  from  insurance companies  that  function  to  bear  the  risks  arising  from  credit  agreements.  Credit  life insurance for debtors is a life insurance product that functions to cover the life of the debtor or  the  insured  from  any  unforeseen  events,  while  the  insurance  company  as  the  party  in charge  provides  compensation  for  the  remaining  outstanding  debt  in  accordance  with  the repayment schedule, if the debtor dies. The credit agreement will contain a banker's clause as a clause for closing insurance for the life of the debtor, coverage that provides guarantees, the party responsible for credit repayment and repayment of the remaining credit payments received by the deceased debtor. This study uses a normative juridical legal research method which is descriptive research with a qualitative research model. Normative juridical research refers to legal norms in legislation and court decisions. Based on the results of the study, it was  found  that  there  was  a  dispute  between  the  heirs  of  the  debtor/credit  life  insurance participant  of  PT.  Bank  Tabungan  Negara  (Persero)  Padang  Branch  at  PT.  Asuransi Jiwasraya  (Persero)  Jakarta  and  PT.  State  Savings  Bank  (Persero)  Padang  Branch,  PT. Asuransi  Jiwasraya  (Persero)  Jakarta,  PT.  Binasentra  Purna  and  PT.  Balai  Lelang  Arta Gasia Jakarta because each party is not  optimal in carrying out the responsibility to apply for closing and claim for Credit Life Insurance on behalf of the Debtor, trying to find reasons to  reject  the  Debtor  Credit  Life  Insurance  claim,  Issuing  a  Credit  Life  Insurance  Policy  of PT.  Bank  Tabungan  Negara  (Persero)  Padang  Branch  on  behalf  of  the  Debtor  but  not providing  the  physical  documents  to  the  Policy  Holder,  and  PT.  Balai  Lelang  Arta  Gasia Jakarta without the knowledge of the Heirs conducts a pre-auction process and/or auction of Credit  Collateral  on  behalf  of  the  Debtor.  In  the  implementation  of  a  life  insurance agreement, both the policy holder and the insurance company must prioritize the existence of good  faith  (utmost  good  faith),  which  means  disclosing  detailed  and  accurate  information. The  policy  holder  must  be  transparent  about  the  object  to  be  insured,  while  the  insurance provider must detail the terms of coverage. In this case, it is the heirs having tried to resolve the problem in good faith, but PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Padang Branch is not the other way around so that in the Supreme Court Decision Number 3015 K/Pdt/2018, the judge stated that the actions of each the defendant is an Unlawful Act (Onrechtmatige Daad) and the Policy Holder gets a credit life insurance claim payment.
Keywords:  Legal  Liability,  Payment  of  Credit  Life  Insurance  Claims,  Policy  Holders, Principles of Utmost Good Faith.

## ABSTRAK
Bank  wajib  memberikan  upaya  atau  cara  yang  berbeda  untuk  mengurangi  bahaya  yang muncul  di  masa  depan  dari  setiap  latihan  keuangan.  Salah  satunya  adalah  usulan  item
JURNAL DARMA AGUNG Volume 29, Nomor 3, Desember 2021 ;332–341
perlindungan  dari  lembaga  asuransi  yang  mampu  menutupi  peluang  yang  muncul  dari pengaturan  kredit.  Pertanggungan  hidup  kredit  bagi  individu  yang  berutang  adalah  item perlindungan  bencana  yang  mampu  menutupi  keberadaan  peminjam  atau  yang  dijamin  dari hal-hal yang tidak terduga, sedangkan agen asuransi adalah pihak yang mengendalikan. yang memberikan  pembayaran  dalam  ukuran  kewajiban  luar  biasa  yang  tersisa  sesuai  dengan rencana  penggantian,  jika  peminjam  meninggal.  Perjanjian  kredit  akan  memuat  pernyataan investor  sebagai  syarat  untuk  menutup  perlindungan  terhadap  nyawa  pemegang  utang, perlindungan yang memberi jaminan, pihak yang bertanggung jawab atas penggantian kredit dan  pembayaran  angsuran  sisa  kredit  yang  diperoleh  pemegang  utang  yang  terlambat. Pemeriksaan  ini  menggunakan  teknik  eksplorasi  yuridis  standarisasi  yang  bersifat  ilustratif dengan  model  eksplorasi  subjektif.  Pengaturan  eksplorasi  yuridis  mengacu  pada  standar hukum  dalam  penetapan  g-laws  dan  pilihan  pengadilan.  Berdasarkan  hasil  tinjauan, ditemukan  adanya  perdebatan  antara  penerima  manfaat  utama  dari  pemegang rekening/anggota  pertanggungan  jiwa  kredit  PT.  Bank  Tabungan  Negara  (Persero)  Cabang Padang  di  PT.  Asuransi  Jiwasraya  (Persero)  Jakarta  dan  PT.  Bank  Tabungan  Negara (Persero)  Cabang  Padang,  PT.  Asuransi  Jiwasraya  (Persero)  Jakarta,  PT.  Binasentra  Purna dan  PT.  Balai  Lelang  Arta  Gasia  Jakarta  dengan  alasan  masing-masing  pihak  tidak  ideal dalam  melakukan  kewajiban  untuk  mengajukan  penutupan  dan  penjaminan  Asuransi  Jiwa Kredit  untuk  kepentingan  Debitur,  berusaha  mencari  motivasi  untuk  membatalkan  jaminan Asuransi  Jiwa  Kredit  Debitur,  Menerbitkan  Polis  Asuransi  Jiwa  Kredit  PT.  Bank Tabungan Negara  (Persero)  Cabang  Padang  untuk  kepentingan  Debitur  namun  tidak  memberikan pencatatan yang sebenarnya kepada Pemegang Polis, dan PT. Balai Lelang Arta Gasia Jakarta tanpa  sepengetahuan  Ahli  Waris  melakukan  tindakan  pre-closeout  dan  tambahan  penjualan Jaminan  Kredit  untuk  kepentingan  Debitur.  Dalam  pelaksanaan  pengaturan  pertanggungan jiwa,  baik  pemegang  strategi  maupun  agen  asuransi  harus  fokus  pada  adanya  kepercayaan yang  tulus  (most  extreme  great  confidence),  yang  berarti  mengungkap  poin  demi  poin  dan data  yang  tepat.  Pemegang  pendekatan  harus  berterus  terang  sehubungan  dengan  item  yang akan  dilindungi,  sedangkan  pemasok  perlindungan  harus  merinci  persyaratan  penyertaan. Untuk  situasi  ini,  para  penerima  manfaat  telah  berusaha  untuk  menyelesaikan  masalah  ini dengan rasa tekad yang tulus, namun PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Padang tidak  sebaliknya  sehingga  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3015  K/Pdt/2018, pejabat  yang  ditunjuk  menyatakan  bahwa  kegiatan  masing-masing  penggugat  adalah Perbuatan  Melawan  Hukum  (Onrechtmatige  Daad)  dan  Pemegang  Polis  mendapatkan angsuran jaminan keamanan tambahan kredit.
Catchphrases:  Tanggung  Jawab  Hukum,  Pembayaran  Klaim  Asuransi  Jiwa  Kredit, Pemegang Polis, Prinsip Itikad Baik.

## 1. PENDAHULUAN
Latar belakang
Pada umumnya adanya pertanggungan  hidup  kredit  diselesaikan dalam suatu perjanjian perlindungan antara orang  yang  berutang  atau  yang  dijamin dengan agen asuransi kemudian pengertian perlindungan  tersebut  digabungkan  dan dikenang  untuk  pengertian  kredit  antara peminjam  dan  bank  yang  bersangkutan. Pada akhirnya, pihak yang akan mendapatkan keuntungan dari
perlindungan bencana kredit adalah peminjam sebagai penjamin atau pemegang perjanjian. Lambat laun, pemahaman  perlindungan  bencana  kredit diselesaikan  tergantung  pada  pengaturan pertemuan yang mengikat diri, pemahaman  perlindungan  dapat  berjalan dengan baik dengan menerapkan komponen  kepercayaan  yang  tulus  (paling ekstrim  kepercayaan  besar),  pihak  yang dilindungi  berkewajiban  untuk  membayar. biaya  sebagai  komitmen  bulanan  ke  agen
asuransi, pemegang rekening harus menyelesaikan  setiap  kebutuhan  yang dikendalikan oleh agen asuransi, kejelasan data  dan  catatan  yang  diberikan  oleh pemegang  utang  serta  sebaliknya,  dan peminjam memiliki pilihan untuk mengajukan  dan  memperoleh  angsuran jaminan  keamanan  tambahan  dari  agen asuransi  dengan  memasukkan  rincian pernyataan  broker  atau  kondisi  penutupan perlindungan  tentang  keberadaan  orang yang  berhutang  di  agen  asuransi.  dalam pengertian perlindungan. Untuk sementara, agen  asuransi  memiliki  hak  istimewa untuk  mendapatkan  manfaat  tarif  dari ukuran angsuran biaya yang telah ditentukan  sebelumnya  dan  berkewajiban untuk  memberikan  imbalan  atas  sisa kewajiban yang luar biasa ketika pemegang  rekening  telah  menendang ember.  Oleh  karena  itu,  pengertian perlindungan  tersebut  dikenal  sebagai suatu perjanjian dan pihak yang mendapatkan  pendekatan  adalah  strategi pemegang,  dimana  pendekatan  tersebut layak  untuk  diberikan  kepada  pemegang polis sehubungan dengan pemberian angsuran  jaminan  keamanan  tambahan  di kemudian hari.
Membahas tentang pedoman kepercayaan  yang  tulus  (most  extreme great  confidence)  dalam  pertanggungan hidup,  aturan  ini  merupakan  kesan  dari standar kepercayaan yang tulus sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3)  KUHPerdata  atau  dikenal  dengan istilah  lex  expert  degorat  lex  generalis  of good. keagamaan dalam pengaturan common  law.  Namun  pada  kenyataannya banyak agen asuransi yang tidak memberikan  perbedaan  keyakinan  yang layak  (break  of  most  extreme  great confidence) dalam menyelesaikan komitmennya sebagai pihak yang bertanggung  jawab  atas  bahaya  yang dialami debt holders sehingga menimbulkan perdebatan di antara pemegang  polis  dan  agen  asuransi.  Bukan hanya  itu,  sifat  menipu  dari  pemegang strategi  dalam  memberikan  data  atau  data
tentang  dirinya  sendiri,  tidak  adanya kulminasi dari kebutuhan prasyarat. cap  telah  didikte  oleh  agen  asuransi,  dan kecerobohan terhadap agen asuransi dalam benar-benar  melihat  puncak  arsip  atau dokumen sebagai prasyarat untuk mendapatkan
keamanan ekstra, menyebabkan  perjuangan  yang  lebih berbelit-belit  sampai  penolakan  angsuran klaim perlindungan bencana antara pemegang perjanjian dan lembaga asuransi.
Dalam  tinjauan  ini,  persoalan hukum  lain  muncul  ketika  penerus  utama pemegang  polis  ditolak  klaim  oleh lembaga  pertanggungan  asuransi  jiwa, sehingga sangat menarik untuk membedah Putusan Pengadilan Negeri Nomor
20/Pdt.G/2016/PN.Pdg yang sebentar menjelaskan  bahwa  Penggugat  sebagai suami/istri  yang  sah  dari  pihak  terutang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendokumentasikan  klaim  terhadap  PT. Bank  Tabungan  Negara  (Persero)  Tbk selaku Tergugat I, PT.  Asuransi Jiwasraya (Persero)  selaku  Tergugat  II,  PT.  Bina Sentra  Purna  sebagai  mediator  sebagai Tergugat  III  dan  PT.  Balai  Lelang  Arta Gasia sebagai TergugatIV.
Di  tingkat  Pengadilan  Negeri
Nomor  20/Pdt.G/2016/PN.Pdg,  pemikiran pejabat  yang  ditunjuk  dalam  pilihan  ini menyatakan  bahwa  kegiatan  Terdakwa  I hingga Terdakwa IV adalah ilegal (Onrechtmatige  Daad),  menolak  penyedia jaring pengaman untuk membayar jaminan keamanan  ekstra  untuk  kredit  yang terlambat.  Teguh  Sulistia  selaku  Debitur Tergugat  I  dan  mendakwa  Terdakwa  I sebagai  PT.  Bank  Tabungan  Negara (Persero)  Tbk  menyatakan  kredit  telah lunas  untuk  kepentingan  Debitur.  Pada tingkat Pengadilan Tinggi Nomor 11/PDT/2018/PT.PDG, pejabat yang ditunjuk mempertahankan pilihan Pengadilan  Negeri  dalam  pertimbangan yang sah bahwa terbukti ada perlindungan bencana  kredit  bagi  orang  yang  berhutang atas uang mukanya kepada Terdakwa IPT. Asuransi  Jiwasraya  (Persero),  maka  pada
saat itu, menurut undang-undang, pelunasan  kredit  pemegang  rekening, sebagai  istri  Penggugat,  diselesaikan dengan  perlindungan  bencana  kredit. Pejabat  yang  ditunjuk  menganggap  bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan  IV  adalah  tidak  sah  (Onrechtmatigee Daad).  (Persero)  dan  Pemohon  Kasasi  II PT.  Bank  Tabungan  Negara  Fokus (Persero)  Tbk.,  cq  PT.  Bank  Tabungan Negara  (Persero)  Tbk  Kantor  Cabang Padang dengan pertimbangan hakim bahwa Penggugat adalah suami/istri/pengganti utama Debitur/pemegang  strategi  menurut  kantor kredit yang diperoleh dari Pemohon Kasasi II  dimana  pasangannya  sebagai  pemegang perjanjian telah puas komitmennya, sehingga apabila Debitur/penggugat meninggal  dunia,  maka  pada  saat  itu kewajiban  tersebut  harus  ditutup  oleh Pemohon Kasasi I.
Eksplorasi  ini  diarahkan  untuk memberikan  data  dan  informasi  bagi peningkatan ilmu hukum dan para cendekiawan  kenotariatan  dan  masyarakat umum, khususnya melihat adanya perlindungan  sebagai  suatu  cara  untuk mengharapkan  peluang  dalam  pengurusan kredit  yang  tidak  dapat  diantisipasi  dan mempengaruhi  pembayaran  uang  muka. Oleh  karena  itu,  percakapan  di  atas  akan dituliskan sebagai usul pemeriksaan dengan  judul  “Tanggung  Jawab  Sah Perusahaan  Asuransi  Atas  Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Kredit Bagi
Pemegang  Polis  Yang  Meninggal  Dunia Terkait  dengan  Asas  Itikad  Baik  (Studi Terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 3015K/Pdt /2018)".

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori Perlindungan yang Sah
Dalam  tinjauan  ini,  hipotesis  kepastian hukum  digunakan  untuk  melihat  jaminan yang  sah  yang  diberikan  kepada  penerima manfaat  utama  sebagai  pemegang  strategi
untuk  kepentingan  pemegang  utang  dalam menjamin  angsuran  perlindungan  bencana kredit  kepada  agen  asuransi,  namun  klaim pertanggungan  jiwa  kredit  ditolak  oleh agen asuransi untuk alasan kabur.
A. Teori Tanggung Jawab Hukum
Kajian ini menggunakan hipotesis kewajiban hukum untuk menjawab penyidikan  kewajiban  lembaga  asuransi mengenai  klaim  angsuran  pertanggungan jiwa  bagi  pemegang  polis  kredit  yang diturunkan  dalam  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 3015/K/Pdt/2018.
Mempertimbangkan pemikiran hakim yang  menyatakan  bahwa  pemegang  utang telah  memenuhi  komitmennya,  maka penanggung harus bertanggung jawab atas pelunasan  kredit  kantor  yang  masih berjalan,  maka  pada  saat  itu  dengan menggunakan hipotesis pertanggungjawaban yang sah ini pencipta berkeinginan  untuk  memberikan  data tentang  jenis  kewajiban  yang  sah  dari lembaga asuransi yang seharusnya menjamin kebebasan pemegang utang.

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian teori ini, strategi eksplorasi yang digunakan pencipta adalah sebagai berikut:
Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis  penelitian  postulasi  ini  adalah penelitian  hukum  yuridis  regularisasi. Sementara itu, pemikiran penelitian postulasi  ini  adalah  penelitian  yang mencerahkan yang merupakan suatu eksplorasi  yang  menggambarkan  dan sekali lagi mengklarifikasi secara mendalam  dan  melakukan  penyelidikan terhadap Tanggung Jawab Hukum Perusahaan  Asuransi  Jiwa  Kredit  Bagi Pemegang  Polis  Yang  Meninggal  Dunia (Studi  Terhadap  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 3015 K /Pdt/2018).

## Sumber informasi
Dalam  penelitian  postulat  ini,  pencipta memanfaatkan  sumber  informasi,  baik bahan-bahan  hukum  esensial  tertentu, bahan-bahan  sah  tambahan,  dan  bahan- bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum esensial merupakan bahan sah yang paling signifikan  digunakan  dalam  eksplorasi  ini yang  terdiri  dari  pedoman  hukum  (UUD 1945/UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang  Perasuransian),  pilihan  hakim (Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3015 K/Pdt/2018,  Putusan  Pengadilan  Negeri
Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pdg
dan
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 11/PDT/2018/PT.PDG),  dan  pengaturan kehidupan  kredit  bank.  Bahan  hukum pilihan adalah bahan hukum yang memperjelas  bahan  hukum  dari  bahan penting yang sah, misalnya buku pelajaran, buku  harian  yang  sah,  proposal,  teori, eksposisi dan pilihan pengadilan.
Sementara  itu,  bahan  hukum  tersier merupakan  bahan  penting  yang  sesuai dengan  hukum  dan  bahan  tambahan  yang sah, misalnya referensi kata halal, referensi kata besar bahasa Indonesia (KBBI), buku referensi, dll.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggung  Jawab  Hukum  Perusahaan Terhadap  Pembayaran  Klaim  Asuransi Jiwa Kredit Jika Debitur Kematian Terkait Dengan Prinsip Iman Terbaik
Agen  asuransi  adalah  organisasi  keuangan non-bank  yang  akan  mendominasi  dan mengakui peluang dari berbagai pertemuan melalui  pengaturan  perlindungan.  Pada dasarnya, agen asuransi melakukan latihan menawarkan hasil jaminan, keamanan dan harapan bagi orang-orang, perusahaan, dan komunitas  lokal  yang  entah  dari  mana mengalami kemalangan atau kejadian yang tidak dapat diantisipasi atau dipertanyakan di  kemudian  hari.  Sumbangan  pos  pada umumnya  diberikan  kepada  Nasabah  atau
Debitur  pada  suatu  bank  yang  mengalami kesulitan  dalam  pemahaman  yang  diakui bagi Bank, dimana pos ini dikenal sebagai proteksi kredit dan keamanan ekstra kredit yang  pelaksanaannya  tergantung  pada suatu pengaturan proteksi dan diselesaikan oleh pemegang strategi. dan agen asuransi.
A. Penggunaan standar Utmost Good Faith dalam Polis Asuransi Jiwa Kredit )  Standar  Utmost  Good  Faith  adalah pedoman  kepercayaan  besar  yang  luar biasa  atau  aturan  kepercayaan  yang  luar biasa yang harus diterapkan dan diselesaikan  oleh  pemegang  perjanjian atau  yang  dijamin  dan  agen  asuransi sebelum  pemahaman  keamanan  ekstra kredit dibuat.
2) Untuk situasi penerapan standar Utmost Good Faith dalam pengertian pertanggungan hidup perkreditan, pemegang  strategi  atau  yang  dilindungi harus  memberikan  penegasan  yang  tulus tentang  dirinya  yang  dibuat  secara  lisan atau  dicatat  dalam  bentuk  hard  copy.  Hal ini agar lembaga asuransi dapat menentukan  besaran  biaya,  bahaya  dan nilai keuntungan yang dapat diperoleh dan ditanggung oleh
pemegang pendekatan/yang dilindungi.
3)  Secara  teknis,  ahli  perlindungan  atau pamer  benar-benar  menjelaskan  tentang ketentuan  dalam  strategi  untuk  mencegah kesan  salah  anggota  dalam  membaca substansi  pendekatan,  tidak  tertipu,  dan merasa frustrasi di kemudian hari.
B.  Tanggung  Jawab  Hukum  Perusahaan Asuransi untuk Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Kredit Karena
Meninggalnya  Debitur  Terkait  Dengan Prinsip Itikad Baik
1)  Jaminan  pertanggungan  jiwa  dapat diberikan  atau  dibayar  oleh  agen  asuransi dengan  menggunakan  strategi  caluse caluse  atau  ketentuan  bank  yang  berisi penyedia jaring pengaman yang
memberikan jaminan, pihak yang bertanggung jawab atas penggantian kredit, dan penyelesaian kerugian. kelebihan  angsuran  kredit  yang  didapat dengan masa kadaluarsa.
2)  Pemahaman  perlindungan  dilakukan dengan  menerapkan  standar  Utmost  Good Faith.
3)  Jangka  waktu  angsuran  jaminan proteksi  berdasarkan  Pasal  40  Ayat  (1) Peraturan  OJK  Nomor  69/POJK/201627 adalah  30  (tiga  puluh)  hari  setelah pengesahan tuntutan perkara. Agen asuransi  harus  bertanggung  jawab  atas komitmennya  seperti  halnya  kebebasan pemegang  pendekatan  atau  yang  dijamin karena,  dalam  kasus  sedemikian  rupa sehingga  tidak  mungkin  untuk  melihat sanksi, pembatasan pada latihan bisnis dan bahkan  penolakan  izin  untuk  beroperasi sesuai  Pasal  37  Peraturan  Pemerintah Nomor
37 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. C. Persyaratan Penutupan
Kewajiban yang sah dari lembaga asuransi untuk angsuran klaim perlindungan bencana  kredit  pada  saat  orang  yang berhutang  menggigit  debu  terkait  dengan pedoman  kepercayaan  tingkat  tertinggi yang  tulus.  Dapat  diketahui  apakah jaminan  perlindungan  bencana  diajukan dengan  menggunakan  strategi  caluse broker,  menerapkan  standar  kepercayaan yang tulus, memenuhi rincian kesepakatan kesepakatan, dan merupakan jenis tanggung jawab. undang-undang keagenan asuransi  yang  telah  ditentukan  oleh undang-undang.
Perlindungan  Yang  Sah  Terhadap Debitur Debitur Pemegang Polis
Asuransi Kredit Jika Terjadi Penolakan Pembayaran  Klaim  Terkait  Prinsip Ikatan Terbaik
A.  Mengakui  Polis  Asuransi  Jiwa  sebagai Dasar Pengaturan Hubungan Para Pihak
Strategi  perlindungan  adalah  pengaturan kontrak perlindungan yang berisi kebebasan  dan  komitmen  antara  agen asuransi dan pemegang polis dengan syarat dan  strategi  untuk  mengajukan  kasus  jika terjadi  peristiwa  yang  dijamin,  sistem pembayaran  biaya  oleh  pemegang  polis dan  masalah  berbeda  yang  dianggap signifikan.
B.  Beberapa  Hal  Yang  Menyebabkan Penolakan  Pembayaran  Klaim  Asuransi Kredit oleh Perusahaan Asuransi
1) Pengajuan Klaim Melebihi Batas Waktu yang  Ditentukan  Kasus  asuransi  dapat ditunda atau diberhentikan jika penanganan  kasus  melampaui  sejauh mungkin  yang  ditunjukkan  dalam  strategi. Untuk  proteksi  kredit  dalam  proteksi  BRI Life  limit  waktu  yang  paling  ekstrim adalah 3 (90 hari) atau 90 (sembilan puluh) hari.
2)  Risiko-risiko  yang  terjadi  dinamakan strategi  kasus-kasus  khusus  Pengaturan tersebut mengatur hal-hal termasuk inklusi perlindungan  dan  larangan  perlindungan. Dalam perlindungan kredit untuk perlindungan BRI Life, kasus-kasus khusus mencakup kematian karena penghancuran  diri,  hukuman  pengadilan, dan pelanggaran.
3)  Kurangnya Dokumen  Persyaratan Pengajuan  Klaim  Pengajuan  kasus  ke perlindungan  harus  dilengkapi  adalah salinan E-KTP, KK, strategi perlindungan, surat  wasiat  kematian  dari  pemerintah terdekat.
4)  Pemalsuan  Data  Pribadi  Pengisian Pengajuan Tuntutan Saat mengisi informasi dekat rumah, mengisinya dengan jujur  dan  jelas,  pihak  perlindungan  akan memeriksa  kewajaran  informasi  tersebut. Perlindungan  tidak  akan  mendukung akomodasi  kasus  jika  substansi  informasi individu akomodasi kasus terbukti bertentangan dengan informasi.
5)  Selain  hal-hal  yang  menyebabkan dicabutnya jaminan perlindungan kredit di BRI  Life,  terdapat  pula  hal-hal  yang menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan penanganan  klaim  perlindungan  kredit, antara lain langsung, tidak adanya dokumen  pendukung  pengajuan  klaim, tidak  adanya  Laporan  ini  menyebabkan cara  yang  paling  umum  untuk  membedah kasus  harus  ditunda  karena  arsip  belum selesai dengan prasyarat. menjamin kebutuhan  akomodasi  dan  perlu  percaya bahwa  pemegang  polis  atau  penerima manfaat  akan  menyelesaikan  arsip  kurang membantu.  kedua,  tidak  adanya  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  di  divisi  kasus, membuat  latihan  review  jarang  dilakukan. Memang,  gerakan  belajar  sangat  penting dilakukan  untuk  menghindari  pungli  yang dilakukan  oleh  orang-orang  yang  tidak dapat dipercaya.
C.  Perlindungan  Yang  Sah  Bagi  Ahli Waris  Pemegang  Polis  Asuransi  Kredit Debitur  dalam  hal  penolakan  pembayaran klaim yang diidentifikasi dengan pedoman Itikad Baik
1)  Jika  organisasi  tidak  akan  membayar klaim  yang  diidentifikasi  dengan  aturan kepercayaan  tulus  setinggi  mungkin, jaminan  yang  diberikan  kepada  pemegang polis atau yang dilindungi adalah menolak izin  agen  asuransi  untuk  beroperasi  dan membentuk  kelompok  likuidasi  untuk memecah agen asuransi yang sah. elemen.
2)  Perusahaan  Perasuransian  dinyatakan pailit atau dijual untuk memenuhi kewajiban  pemegang  polis  atau  yang dilindungi.
3)  Penerima  dapat  mendokumentasikan pengaduan  melalui  Lembaga  Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) untuk intervensi langsung, mediasi atau asersi.
4) Penyelesaian Sengketa antara Pemegang Polis  dan  Perusahaan  Asuransi  dapat dibantu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
5) Pemegang Polis atau Tertanggung dapat mendokumentasikan tuntutan dengan mencatat  gugatan  melalui  pengadilan setempat  tempat  pemegang  perjanjian  itu ditemukan.

## D. Ketentuan Penutup
Hubungan  Hukum  antara  Perusahaan Asuransi  dan  Pemegang  Polis  didasarkan atas  Perjanjian  Polis  Asuransi  yang memuat  hak-hak  dan  kewajiban  dari masing-masing pihak dan dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip utmost good faith. Beberapa penyebab dan perlindungan hukum yang diberikan kepada  Pemegang  Polis  atau  Tertanggung atas  terjadinya  penolakan  pembayaran klaim  asuransi  kredit  khususnya  asuransi jiwa  kredit  oleh  perusahaan  asuransi  telah dijelaskan pada uraian di atas.
Analisis  yang  sah  terhadap  tanggung jawab perusahaan asuransi dan
perlindungan terhadap penyimpanan debitur  dengan  pemegang  polis  asuransi kredit  dengan  prinsip  iman  terbaik  dalam pertimbangan dan keputusan hakim mahkamah agung nomor 3015/2018.
Hal  yang  sah  untuk  situasi  ini  adalah demonstrasi
Terdakwa I yang menyelesaikan pra-penutupan serta tindakan penjualan terhadap jaminan kredit pemegang utang untuk kepentingan almarhum. Teguh Sulistia dengan menyebut Tergugat IV tanpa sepengetahuan  Penggugat  sebagai  penerus almarhum  Teguh  Sulistia  merupakan perbuatan melawan hukum
(Onrechtmatige Daad) sebagaimana disinggung  dalam  Pasal  1365  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata).  Kegiatan  Tergugat  I  yang  tidak mau mengembalikan kredit untuk
kepentingan  Debitur  yang  terlambat.
Teguh Sulistia dan tidak bersedia mengembalikan  semua  arsip  atau  surat- surat  yang  merupakan  hak  kebebasan mendiang  Debitur.  Teguh  Sulistia  kepada Penggugat  sebagai  ahli  waris  mendiang. Teguh Sulistia adalah demonstrasi melawan  hukum  (Onrechtmatige  daad) sebagaimana disinggung dalam Pasal 1365 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH  Perdata).  Demonstrasi  Penggugat  I untuk  menolak  memberikan  Polis  serta salinan  Polis  Asuransi  Jiwa  Kredit  Teguh Sulistia (separuh Penggugat) kepada Penggugat sebagai ahli waris utama Teguh
Sulistia  adalah  tidak  sah  (Onrechtmatige
Daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perbuatan Tergugat  II  yang  tidak  mengajukan perkara  Asuransi  Jiwa  Kredit  PT.  Bank Tabungan  Negara  (Persero)  untuk  Debitur yang  terlambat.  Teguh  Sulistia  yang dihadirkan  secara  tunggal  oleh  Penggugat kepada Tergugat II melalui Tergugat I dan Tergugat  III merupakan suatu demonstrasi melawan  hukum  (Onrechtmatige  Daad). Demonstrasi  Terdakwa  III  yang  bertindak sembrono  tanpa  melakukan  tindakan  yang sah terhadap pencabutan jaminan Asuransi Jiwa Kredit bagi almarhum Debitur. Teguh Sulistia oleh Terdakwa II adalah demonstrasi ilegal (Onrechtmatige Daad). Perbuatan  Tergugat  III  yang  bertindak tidak  dapat  dipercaya  tanpa  melakukan perbuatan  hukum  apapun  atas  pencabutan jaminan  Asuransi  Jiwa  Kredit  untuk kepentingan  Debitur  yang  terlambat. Teguh  Sulistia  oleh  Terdakwa  II  adalah demonstrasi  ilegal  (Onrechtmatige  Daad). Kegiatan Tergugat IV yang telah menyelesaikan pra-penjualan jaminan gadai untuk kepentingan mendiang Debitur. Teguh Sulistia dengan mengirimkan  surat  pemberitahuan  kepada Penggugat  sebagai  ahli  waris  utama mendiang. Teguh Sulistia adalah demonstrasi yang melanggar hukum (Onrechtmatige  Daad).  Pilihan  Pengadilan
Negeri Padang Nomor
20/Pdt.G/2016/PN.Pdg.  Untuk  itu  daya
pikat  tersebut  juga  dikuatkan  dengan
Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 11/PDT/2018/PT.
PDG. Pemikiran adjudicator  dalam  memilih  perkara  dalam pilihan  ini sudah tepat dan telah memberikan  kepastian  yang  sah  kepada para  pemegang  polis  yang  beneficiary. Komponen dari demonstrasi yang melanggar hukum adalah adanya demonstrasi,  demonstrasi  itu  ilegal  dan kesalahan terhadap pelakunya.
Dalam  pemeriksaan  kepastian  hukum, Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3015 K/Pdt/2018 menekankan komitmen lembaga  asuransi  untuk  melihat  realitas material  yang  telah  diberikan  oleh  yang dilindungi dalam SPAJ sebelum kesepahaman. Dengan diterbitkannya Polis Nomor  009.2012.00462  tanggal  29  Maret 2012,  maka  pada  saat  itu  telah  terjadi hubungan  yang  sah  antara  lembaga asuransi dengan pemegang polis. Hakim di Mahkamah  Agung  memastikan  pemegang polis yang bermaksud baik dalam pengaturan keamanan ekstra.
Pemegang  pendekatan  sebagai  pihak dengan tujuan yang jujur telah melaksanakan komitmennya dengan menceritakan semua realitas material yang diketahuinya  kepada  pihak  asuransi  di SPAJ,  sehingga  pihak  asuransi  juga memiliki  komitmen  yang  bermaksud  baik untuk menganalisis realitas material (sebenarnya  lihat  di  kebenaran  informasi dari  pemegang  strategi)  melalui  kelompok analis  dan  spesialis  perlindungan.  Dengan menyetujui pengaturan perlindungan bencana,  lembaga  asuransi  mengakui realitas  informasi  dalam  SPAJ,  sehingga dengan  meninggalnya  pemegang  polis, penerima manfaat utama memenuhi syarat untuk  mendapatkan  keuntungan  materi dengan menolak responden untuk membayar kerugian total Rp. . 1.767.777.657,-  (satu  miliar  700  67  juta 700  77  ribu  600  dan  57  rupiah),  dengan seluk-beluk  kemalangan  materi  sebesar Rp.  767.777.657.-  (700  dan  enam  27  juta
700  77  ribu  600  57  rupiah)  dan
kemalangan tidak relevan sebesar Rp1.000.000.000,-  (satu  miliar  rupiah) uang asli dan uang asli.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## A. Akhir
1. Agen  asuransi  wajib  memberikan remunerasi kepada pemegang strategi  keamanan  ekstra  kredit dengan  sangat  percaya  diri  disertai dengan pengaturan realitas material yang  tepat,  keadaan  pemegang pendekatan
(evenement),
pelaksanaan  komitmen  angsuran biaya  dan  memberitahu  asuransi instansi  bahwa  telah  terjadi  suatu peristiwa  yang  terjadi  atas  obyek yang dilindungi.
2. Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 3015 K/Pdt/2018 menyatakan bahwa  jaminan  yang  sah  diberikan kepada pemegang polis yang memiliki  keyakinan  besar  (most extreme  great  confidence),  namun ditolak  oleh  lembaga  asuransi dengan  mengajukan  administrasi keberatan  pembeli  (client  support) pada  asuransi.  lembaga,  tujuan debat  melalui  LAPS  OJK,  BPSK, dan  upaya  penentuan  pertanyaan melalui  tata  air  melalui  pengadilan wilayah.
3. Pilihan  sah  otoritas  yang  ditunjuk dalam  pilihan  Mahkamah  Agung Nomor  3015K/Pdt/2018  menolak lembaga asuransi untuk membiayai kasus  keamanan  ekstra  kepada pemegang polis yang telah meninggal  dan  jaminan  yang  sah bagi  penerima  manfaat  yang  telah melakukan  pedoman  kepercayaan yang  tulus  (most  extreme  great confidence  )  dalam  pilihan  juri, khususnya penerus pemegang polis berhak  mendapatkan  keuntungan materil dengan jumlah Rp.
1.767.777.657,- (satu miliar 700 67 juta 700 77 ribu 600 dan 57 rupiah.
B. Ide
1.  Data  harus  diberitahukan  dengan mengajukan  pertanyaan  eksplisit  tentang item  yang  akan  disimpan.  Mengingat pemegang  pendekatan  adalah  pelanggan, maka  pemegang  perjanjian  memiliki  hak untuk  memperoleh  data  yang  benar,  jelas, dan  asli  mengenai  kondisi  dan  jaminan tenaga  kerja  dan  produk  sebagaimana tercantum  dalam  UUPK  sehingga  dapat menyesuaikan  kebebasan  pembeli.  dan pelaku  bisnis  yang  diidentifikasi  dengan data  dalam  pemahaman  perlindungan untuk  menghindari  penolakan  kasus  oleh agen asuransi.
2.  Keamanan  yang  sah  harus  diperoleh bagi  pemegang  utang  penerus  utama pemegang strategi perlindungan kredit jika ada  penolakan  untuk  membayar  kasus yang diidentifikasi dengan aturan kepercayaan  yang  paling  ekstrim,  tidak berbelit-belit  dan  selama  kasus  diperiksa dalam review, namun ada standar independen  yang  lebih  seluk  beluk  untuk memudahkan  pemegang  strategi  dalam mendapatkan kepastian hukum.
3.  Meskipun  pilihan  sah  dalam  Putusan Mahkamah Agung Nomor 3015K/Pdt/2018 telah memberikan kepastian yang sah kepada ahli waris yang hak-hak  istimewanya  belum  terpenuhi, namun  untuk  pelaksanaannya  pemegang strategi perlu berdiri cukup lama dan perlu menghabiskan  uang  dan  usaha  terlebih dahulu  sebelum  mencapai  hak  istimewa mereka sehingga otoritas publik juga harus mengelola agen asuransi sehingga individu merasa aman terhadap undang-undang dan pedoman yang ada.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali,  Zainuddin,  2009,  Riset  Hukum,  Sinar Grafika, Jakarta.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2010,  Riset Hukum,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta.
Rahman, Hasanuddin, 1998, Aspek Hukum  Pemberian  Kredit  Perbankan  di Indonesia (Panduan Dasar:  Legal Officer), Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sudarsono,  2005,  Kamus  Hukum,  PT. Bina Adiaksara, Jakarta.
Sunggono, Bambang, 2002, Metode Penelitian  Hukum,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Sri  Mamudji  dan  Soerjono  Soekanto, 2013, Penelitian Hukum Normatif:
Tinjauan  Singkat,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.