## PREDATOR ANAK : HUKUMAN CAMBUK DALAM QANUN ACEH
Hidayat dayatchan1999@gmail.com
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
M. Iqbal Irham muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

## Abstrak
This  study  aims  to  contribute  in  handling  cases  of  violence  against children  that  are  worrying  in  terms  of  the  application  of  the  caning punishment  contained  in  the  Aceh  Qanun  and  this  case  continues  to increase  every  year  and  is  designated  as  an  extraordinary  crime.  data and the law as the main source From the analysis obtained, it turns out that  punishment  for  perpetrators  of  sexual  violence  against  children does not have a significant effect, then the Aceh Qanun has the capacity to  provide  effective  punishment  coupled  with  other  punishments  with the  Ta'zir  concept.  It  is  hoped  that  the  Aceh  Qanun  will  become  the main  reference  in  the  formation  of  laws,  even  though  the  hierarchical status is only in Regional Regulations that are adapted to the conditions of the times that do not violate the established procedures.
Keywords : Sexual Violence, Children, Qanun

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kontribusi  dalam penanganan  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  cukup mengkhawatirkan dari segi penerapan hukuman cambuk yang tertuang didalam  Qanun  Aceh  dan  kasus  ini  setiap  tahunnya  terus  mengalami peningkatan  dan  ditetapkan  sebagai  kejahatan  yang  luar  biasa  (extra ordinary  crime.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis- empiris yang menggunakan data  dan Undang-Undang sebagai  sumber utama.  Dari  analisa  yang  didapatkan,  ternyata  hukuman  bagi  pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak  tidak  memberikan  pengaruh  secara signifikan,  maka  Qanun  Aceh  memiliki  kapasitas  yang  mampu berkompetisi untuk memberikan hukuman yang efektif ditambah dengan hukuman  lainnya  dengan  konsep  Ta’zir.  Maka  penelitian  ini diharapkan  Qanun  Aceh  menjadi  rujukan  utama  dalam  pembentukan perundang-undangan walaupun dalam status hierarki hanya berada di Peraturan  Daerah  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  perkembangan zaman yang tidak melanggar dari prosedur yang telah ditetapkan.
Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Qanun

## A. Pendahuluan
Anak  merupakan  salah  satu  karunia  yang  diberikan  oleh  Allah  Swt  yang sepatutnya harus di syukuri. Ia diberikan kedudukan yang istimewa dari Allah Swt sehingga  siapapun  wajib  menangani  dengan  baik  dan  benar.  Karena  didalam dirinya melekat hak dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.
Jiwa  yang  bersih  dan  suci,  raga  yang  sehat  merupakan  intan  permata  suatu kemurnian  yang  tidak  ternilai  harganya.  Ketulusan  hatinya  mampu  menerima sesuatu dengan bentuk apapun yang diinginkannya. Jika kesehariannya dibiasakan dengan mengjarakan bentuk-bentuk kebaikan, tentu ia akan tumbuh menjadi insan yang terbaik dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi, jika ia diabaikan, dibiarkan tidak dirawat dengan baik dan benar, maka ia akan hancur terutama terhadap karakternya. 1
Dan kedudukan seorang anak dalam Al-Quran dituangkan pada Surah Al-Kahfi Ayat 46 yang artinya, yaitu :
“Harta  dan  anak-anak  adalah  perhiasan  kehidupan  dunia  tetapi  amal kebajikan  yang  terus-menerus  adalah  lebih  baik  pahalanya  di  sisi  Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”
Kehadiran seorang anak merupakan perhiasan hidup di dunia ( zinatu al-hayatu ad-dunya )  dan  obyek  kecintaan  syahwat  ( hub  asysyahawatu ).  Al-Quran menyatakan  seorang  anak  yang  Allah  Swt  anugerahkan  kepada  orang  tua merupakan  fitnah ( batu ujian keimanan ) layaknya harta benda, selain  merupakan amanah  ia  juga  dapat  menjadi  musuh  dan  dapat  pula  menjadi  penyenang  hati. Seperti yang tertuang di dalam Surah Al-Anfal Ayat 28 yang artinya :
“Dan  ketahuilah  bahwa  hartamu  dan  anak-anakmu  itu  hanyalah  sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”
Salah  satu  bentuk  dari  cobaan  yang  Allah  Swt  berikan  adalah  segala  sesuatu yang  dilakukan  oleh  seorang  anak  maka  kedua  orang  tuanya  akan  bertanggung jawab  terhadap  perbuatannya.  Apabila  melakukan  hal  yang  baik  maka  akan mendapatkan pahala kebaikan, namun sebaliknya. Selain hal itu, kedua orang tua memiliki tanggungjawab penuh untuk menjaganya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Salah satu bentuknya adalah terjadi kejahatan terhadap anak.
1 Sholihah and Ag, “ Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.”
Di  Indonesia  saat  ini  menjadi  perhatian  khusus  terhadap  kejahatan  yang menimpa seorang anak. Terkhusus pada kejahatan kekerasan seksual kepada anak yang telah di golongkan sebagai kejahatan luar biasa ( ekstraordinary crime ) yang secara  jelas  dan  gamblang  di  jelaskan  dalam  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi Undang-Undang.
Hal  ini  dikuatkan  dengan statement Presiden  Joko  Widodo  pada  tahun  2016 mengatakan  bahwasanya  kejahatan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  merupakan kejahatan  luar  biasa  ( ekstraordinary  crime )  dan  di  dukuatkan  dengan  data Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (PPPA) sepanjang tahun 2021 mencatat setidaknya ada 11.952 kasus kekerasan anak yang tercatat  oleh  Sistem  Informasi  Online  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (Simfoni). Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak terdiri dari beberapa perbuatan mulai  dari  kekerasan  fisik  maupun  psikis  seperti  tamparan,  penelantaran  sampai pada  pelecehan  seksual,  dan  menurut  data  dari  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (PPPA)  untuk  kejahatan  ini  sebanyak  7.004 kasus.  Sehingga  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  seksual,  ekonomi  serta sosial  yang  berkepanjangan  dan  kejahatan  Kekerasan  seksual  ini  sangat diharuskan  dikategorikan  sebagai  kejahatan  serius  sehingga  membutuhkan  solusi komprehensif.
Namun diantara perbuatan  yang paling kejam terhadap kekerasan anak adalah perbuatan  pemerkosaan.  Perbuatan  kekerasan  ini  memiliki  implikasi  negatif terhadap anak yang menjadi korban. Karena kekerasan yang dialami oleh anak ini merupakan  bentuk  kekejaman  terhadap  anak  yang  secara  perlahan-lahan menghancurkan  fisik  maupun  mental,  seperti  luka  badan,  kelainan  syaraf, perasaan rendah diri dan sikap agresif pada diri anak akan menghasilkan generasi yang  menyukai kekerasan sebagai  metode dalam  menyelesaikan  masalah dengan kekerasan. 2
Maka  seluruh  upaya  harus  dimaksimalkan  dari  berbagai  hal  terkhusus  dari perspektif penegakan hukum. Terkhusus pada hukum Islam yang merupakan salah
2 Haedar  Nasir, Agama  Dan  Krisis  Kemanusiaan  Modern ,  cet.  1,(Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar,1997), h. 58
satu  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  membertikan  perhatiannya  kepada persoalan ini lewat Peraturan Daerah Provinsi Aceh yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 50 terkhusus pada bagian Pemerkosaan  yang menyebutkan :
“Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  Jarimah  Pemerkosaan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48  terhadap  anak-diancam  dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak  200  (dua  ratus)  kali  atau  denda  paling  sedikit  1.500  (seribu  lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200
(dua ratus) bulan.” 3
Bentuk-bentuk  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  menjadi  perhatian khusus di daerah Provinsi Aceh. Kehadiran Peraturan Daerah Provinsi Aceh yaitu Qanun Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum Jinayat yang  diharapkan  mampu untuk    menyelesaikan  persoalan  ini  secara  maksimal,  karena  kasus  ini  harus mendapatkan perhatian dari perspektif penerapan hukuman cambuk untuk pelaku, sehingga menurunkan angka kejahatan seksual. Dan sangat pantas apabila pelaku yang  melakukan  kejahatan  tersebut  dijuluki  sebagai  “Predator  Anak”,  ksarena telah  merusak  harapan  bangsa  karena  telah  melanggar  pemenuhan  hak  dan martabat seorang anak yang seyogyanya harus diberikan dan dilindungi.

## B. Pembahasan
1) Kajian Teori
Provinsi  Aceh  memiliki  keunikan  tersendiri  dari  segi  pemerintahannya ketimbang  Provinsi  lain  yaitu  diterapkannya  Hukum  Islam  yang  telah  diatur dalam Qanun Jinayah oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh . Keberadaan Qanun Hukum Jinayah merupakan  amanat  dari  Undang-Undang  dan  untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah amanat dari perintah paling kurang dari tiga Undang-Undang, yaitu :
1. Undang-undang  Nomor  44  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  Sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
4. Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2007  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2007  Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan  Rekonstruksi  Wilayah  dan  Kehidupan  Masyarakat  di  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. 4 Berbicara  tentang Qanun besumber  dari  hukum  pidana  Islam  ( Jinayah ). Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi  hasil perbuatan seseorang  yang  buruk dan apa  yang diusahakan. Sedangkan  menurut  istilah Jinayah yang dikemukakan oleh  Syeikh  Abdul  Qadir  Audah  adalah  suatu  istilah  untuk  perbuatan  yang dilakukan  oleh syara’ baik  perbuatan  tersebut  mengenai  jiwa,  harta  dan  lainnya ataupun segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seorang mukallafi (orang yang dapat dibebani kewajiban).
Terkait  dengan  hukum  pidana  Islam  ( Jinayah )  di  atur  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh  yaitu  mengenai Qanun. Secara defenisi Qanun diartikan  sebagai  norma  hukum,  Undang-Undang dsb.  Namun  secara  normatif  terdapat  pada  Pasal  1  Butir  21  yang  menyebutkan Qanun Aceh  adalah  Peraturan  Perundang-Undangan  sejenis  Peraturan  Daerah Provinsi  yang  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kehidupan masyarakat Aceh. 5
Dalam penerapannya Qanun Aceh ini hanya berlaku kepada beberapa hal saja seperti yang telah termaktub didalam Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Perlu diketahui, tidak seluruh perbuatan pidana ( Jarimah ) di atur didalam Qanun hanya  mengatur  tentang  Khamar,  Maisir,    khalwat,  Ikhtilath,  Zina,  Pelecehan seksual,  Pemerkosaan,  Qadzaf,  Liwath,  dan  Musahaqah.  Dan  untuk  sanksi  dan hukumannya bervariasi yaitu ada Hudud, Ta’zir, cambuk, denda, penjara, restitusi dsb.  Namun  pada  umumnya,  sanksi  hukuman  yang  selalu  menjadi  perhatian publik adalah hukuman cambuk.
Pada  umumnya,  mayoritas  masyarakat  hanya  mengetahui  hukuman  cambuk hanya  berlaku  di  Timur  Tengah  dan  sebagian  masyarakat  Indonesia  hanya mengetahui  berada  di  Provinsi  Aceh  yang  di  berikan  kepada  pelaku  zina.
4 Ali  Abubakar,  Zulkarnain  Lubis, Hukum  Jinayat  Aceh Sebuah  Pengantar ,  (Jakarta  : Prenadamedia Group, 2019), h. 35-36.
5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
Hukuman  cambuk  merupakan  hukuman  pokok  dalam  hukum  Islam  yang ditetapkan  didalam Qanun ada  juga  hukuman Hudud dan Ta’zir .  Para fuqoha memiliki  perbedaan tentang  batas tertinggi  hukuman  jilid dalam Ta’zir . Menurut pendapat  yang  terkenal  di  kalangan  ulama  Maliki,  batas  tertinggi  diserahkan kepada qadhi (Hakim)  karena  hukuman Ta’zir didasarkan  atas  kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya perbuatan pidana ( jarimah ).
Perdebatan  penerapan  hukuman  cambuk  bagi  pelaku  kejahatan  seksual  selalu menjadi  trending  di  lingkungan  aktivitas  akademik  maupun  praktisi  sehingga menimbulkan  pro  dan  kontra  terhadap  hal  tersebut.  Untuk  saat  ini,  di  lihat  dari berbagai  pemberitaan  sangat  marak  terjadinya  kejatahan  kekerasan  seksual terhadap  anak.  Sehingga  beberapa stakeholder mengambil  peran  untuk menyumbangkan  ide  dan  gagasannya  agar  pelaku  bias  diberikan  hukuman  yang maksimal.
Perbuatan  kejahatan  pidana  terkait  dengan  kekerasan  seksual  terhadap  anak untuk  di  wilayah  Provinsi  Aceh  telah  diatur  didalam  Pasal  50 Qanun Nomor  6 Tahun 2014 dengan hukuman ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali. Berkaitan dengan  maraknya kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  diharapkan  berbagai  pihak  untuk memberikan  perubahan  dalam  bidang  hukum  sehingga  angka  kejahatan  bias menurut dan salah satunya harus menyamakan perspektif dari sudut Teori Tujuan Hukum  yaitu  Keadilan,  Kemanfaatan  dan  Kepastian  Hukum.  Bahkan  hukuman cambuk  terhadap  kejahatan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  merupakan  tujuan utama  syariat  yaitu maqasidusyariah sehingga  keberadaan Qanun dapat menjawab tantangan persoalan saat ini.

## 2) Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  melalui  penelitian kepustakaan.  Adapun  sumber  data  yang  dipergunakan  adalah  sumber  data sekunder yang mencakup bahan hukum primer yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014,  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang,  Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak. Bahan  hukum sekunder  yaitu
penjelasan Undang-Undang, hasil penelitian hukum.
Dalam  pengolahan  data  penulis  menggunakan  teknik  analisis yuridis  normatif yang  meliputi  tahap-tahap  Identifikasi  bahan  hukum,  Merumuskan  pengertian- pengertian  hukum,  mengkategorikan  standarisasi  hukum  dengan  memperhatikan pengertian  tindak  pidana  ( Jarimah )  dan  merumuskan  kaidah-kaidah  hukum. Adapun  data  yang  diambil  berasal  dari  beberapa  peraturan  yang  berlaku  di Provinsi  Aceh  seperti Qanun Nomor  6  Tahun  2014  dan  didukung  dengan  data kejahatan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dari  lembaga  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

## 3) Hasil Penelitian
Qanun merupakan  salah  satu  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia  yang keberadaanya  di  wilayah  Provinsi  Aceh.  Salah  satu  isi  daripada Qanun adalah mengenai  tentang  perbuatan  pidana  beserta  sanksi  hukumannya.  Yang  menjadi persoalan  saat  ini  adalah  ketika  menerapan  sanksi  bagi  pelaku  kejahatan  dalam Qanun karena  sering  terjadi  kontroveri  yang  menyebabkan  publik  merespon dengan  berbagai  argumentasi,  bahkan  tidak  jarang  terjadi  benturan  dari  segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Hukum  Islam  yang  merupakan  sebuah  peraturan  yang  berasal  dari  firman Allah  Swt  dan  Sunnah  Rasulullah  Saw  menyatakan  bahwasanya  setiap  orang maupun  kelompok  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  aturan  diwajibkan mendapatkan  hukuman.  Hukum  Islam  mengatakan  setiap  perbuatan  harus  di balas  sesuai  dengan  perbuatannya  dengan  tujuan  bagi  pelaku  akan  sadar  dan berubah terhadap perbuatan yang telah dilakukannya itu adalah salah.
Namun  yang  menjadi  tantangan  saat  ini  adalah  masih  banyak  orang  yang menyepelekan  atas  sanksi  hukuman  yang  diberikan  sehingga  efek  jera  itu  tidak langsung  didapatkan,  terutama  dalam  kasus-kasus  yang  menjadi  perhatian khusus.  Di  Indonesia,  ada  beberapa  kasus  yang  perbuatan  tersebut  telah dikategorikan  sebagai  perbuatan  kejahatan  yang  luar  biasa  atau  disebut extra ordinary  crime yang  dilakukan  secara  terstruktur  sehingga  penanganannyapun harus secara matang demi kepentingan hak manusia.
Dalam  hukum  pidana  Internasional,  sejak  dibentuknya Rome  Statute  of International Criminal Court tahun 1998, istilah the most serious crimes concern
to  international  community mulai  diperkenalkan.  Berdasarkan  Pasal  5  Statuta Roma, the  most  serious  crimes  concern  to  international  community ditafsirkan menjadi  empat  jenis  kejahatan  yaitu  genosida,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, kejahatan  perang,  dan  kejahatan  agresi.  Keempat  kejahatan  tersebut  dipandang sebagai  kejahatan  luar  biasa  karena  akibatnya  dapat  mencederai  hati  nurani kemanusiaan  dan  merupakan  pelanggaran  berat  mengancam  perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia. 6
Di  Indonesia  ada  beberapa  kasus  yang  di  golongkan  sebaga  kejahatan  luar biasa extra  ordinary  crime salah  satu  diantaranya  adalah  perbuatan  kekerasan seksual  terhadap  anak  yang  belakangan  telah  di  tetapkan  oleh  Presiden  Joko Widodo  dan  termaktub  di  dalam  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang- Undang.
Hukum  Islam  memandang  perbuatan  kekerasan  seksual  terhadap  anak merupakan  perbuatan  yang  menyimpang  dan  merugikan  korban  baik  dari  sisi fisik  maupun  psikologi.  Tidak  jarang  seorang  anak  yang  menjadi  sasaran  dari “Predator Anak” mendapatkan trauma yang begitu besar sehingg berefek kepada tidak terpenuhinya hak-hak daripada anak itu sendiri. Kekerasan seksual terhadap anak  merupakan  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  “seseorang”  kepada anak  dengan  secara  paksa,  sehingga Qanun Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Hukum Jinayat mengggolongkan perbuatan ini sebagai Jarimah pemerkosaan.
Dalam Qanun Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum Jinayat hukuman pemerkosaan  terhadap  anak  yang  merupakan  bentuk  kekerasan  seksual  terhadap anak pelaku di jerat dengan hukuman pokok yaitu terdapat dalam Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dengan hukuman ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali.
Selain  itu,  kekerasan  seksual  terhadap  anak  juga  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang  menyebutkan  “hukuman  bagi  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak minimal  5  tahun  dan  maksimal  15  tahun  penjara  serta  denda  minimal  maksimal
6 Muhammad  Hatta, Kejahatan  Luar  Biasa  Extra  Ordinary  Crime, (Lhokseumawe  :  Unimal Press, 2019), h. 12
sebesar  Rp.  5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah),  sedangkan  hukuman  lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak  maksimal 9 tahun (Pasal 287) dan  maksimal  5 tahun (Pasal 292)”.
Maka  dari  beberapa  peraturan  yang  menerapkan  hukuman  kekerasan  seksual terhadap  anak  bervariasi,  dalam  hal  ini Qanun Provinsi  Aceh  harus  mengambil peran  yang  lebih  dalam  penerapan  hukuman  terhadap  pelaku  sehingga Qanun bisa menjadi rujukan terhadap peraturan lain untuk menerapkan hukuman. Pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak  hukumannya  menyerupai  dengan  pelaku  zina yaitu hukuman pokok cambuk.
Salah  satu  dalil  Al-Quran  terkait  dengan  hukuman  cambuk  terdapat  didalam Surah An-Nur Ayat 2 Allah Swt berfirman, yang artinya :
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka cambuklah tiap- tiap  seorang  dari  keduanya  seratus  kali  cambukan,  dan  janganlah  belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika  kamu  beriman  kepada  Allah,  dan  hari  akhirat,  dan  hendaklah (pelaksanaan)  hukuman  mereka  disaksikan  oleh  sekumpulan  orang-orang yang beriman.”
Selain  itu  Rasullullah Saw  mengatakan dalam Hadis  yang diriwayatkan oleh Imam  Ahmad,  Imam  Nasa’I,  Imam  Ibnu  Majah  mengatakan  hukuman  bagi seorang melakukan zina , yang artinya :
“Sa‘id  Ibnu  Sa‘ad  Ibnu  Ubadah  Radliyallohu  ‘anhu  berkata:  di  kampung kami ada seorang laki-laki kecil yang lemah dan dia berbuat mesum dengan seorang hamba sahaya perempuan mereka. Lalu Sa‘id mengadukan masalah ini  kepada  Rasulullah  SAW.  dan  beliau  bersabda:  “Pukullah  ia  sebagai hukumannya!”. Mereka berkata: “Wahai  Rasulullah, sesungguhnya ia  tidak tahan  dengan  pukulan  semacam  itu”.  Beliau  bersabda:  “Ambillah  pelepah kurma  yang  memiliki  seratus  ranting,  lalu  pukullah  dia  dengan  pelepah  itu satu kali!”. Lalu mereka mengerjakannya.”
Maka  berdasarkan  dari  beberapa  hukuman  yang  telah  dipaparkan  sejatinya telah  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku,  namun  apabila  ditambahkan  dengan beberapa  hukuman  yang  maksimal  seperti  misalnya  hukuman  tambahan  bagi pelaku  kekerasan  terhadap  anak  paling  singkat  itu  10  tahun,  dan  apabila  anak
yang  menjadi  korban  mengalami  luka  berat,  gangguan  jiwa,  penyakit  menular, terganggu  atau  hilangnya  fungsi  reproduksi,  dan/atau  korban  meninggal  dunia, pelaku bisa dipidana mati, minimal 20 tahun penjara, hukuman kebiri kimia bagi yang  terbukti  menjadi  “Predator  Anak”.  Jadi  proses  hukum  dan  pidana  bagi pelaku  kekerasan  anak,  tidak  main-main.  Dan  mendorong  para  aparat  penegak hukum  harus  memiliki  pemahaman  yang  sama  demi  terpenuhinya  hak-hak  anak sebagai generasi penerus bangsa.
4) Pembahasan
a) Defenisi
Pada umumnya kekerasan seksual terhadap anak bias juga disebut sebagai perbuatan  kejahatan  yang  dikategorikan  sebagai  perbuatan  Pemerkosaan.  Secara defenisi pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi  ketika  seseorang  manusia  memaksa  manusia  lain  untuk  melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari  kata  perkosaan  yang  berarti  menggagahi  atau  melanggar  dengan  kekerasan. Sedangkan  pemerkosaan  diartikan  sebagai  proses,  cara,  perbuatan  perkosa  atau melanggar dengan kekerasan. 7
Dan  untuk  perbuatan  kejahatan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  bawah umur  disebut  dengan  pencabulan,  yang  dikenal  dengan  “ Pedophilia “,  kata pedofhilia berasal  dari  bahasa  Yunani: paidophilia-pais ,  "anak-anak"  dan philia "cinta  yang  bersahabat"  atau  "persahabatan".  Jadi  dapat  diartikan  kalau pedophilia adalah  kecintaannya  terhadap  anak-anak  yang  masih  di  bawah  umur sebagai  pemuas  nafsunya.  Menurut  penyelidikan  pelaku pedophilia adalah mereka  yang  umurnya  diatas  40  tahun  dan  patuh  pada  ajaran  agama.  Pelaku pedophilia tersebut dulu adalah mereka yang juga sebagai korban dari pelecehan seksual,  atau  kadang  mereka  yang  memiliki  ganguaan  mental  seperti heteroseksual yang lebih cenderung tertarik terhadap anak-anak . 8
Ada  beberapa  modus pelaku untuk melaksanakan kejahatan seksual terhadap anak  yaitu,  Para  korban  pedophilia  sendiri  kerap  tidak  berdaya  meski  telah dilecehkan  secara  seksual  berkali-kali  karena  sejumlah  alasan  yaitu, Pertama
7 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, hlm. 453.
8 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2004), h. 88
pelaku  selalu  pandai  menawarkan  berbagai  iming-iming,  bisa  berbentuk  uang, dibelikan  baju bagus dan  mahal, dibelikan sepatu  yang keren dan diajak tidur di hotel  mewah  dan  pada  akhirnya  bersedia  melayani  hasrat  menyimpang  kaum pedophilia secara  sukarela  kepada  korban  yang  notabene  anak-anak  yang  masih polos dan berasal dari kelas sosial menengah ke bawah.
Kedua , pedophilia ketika  ingin  melakukan  aksinya  menggunakan  cara-cara tertentu  untuk  mencegah  agar  korban  tidak  melaporkan  peristiwa  yang  mereka alami. Dan sebelum melakukan aksinya pedophilia mendata korban yang menjadi sasaran,  mengumpulkan  bahan  visual  milik  korban  untuk  memuaskan  hasrat seksual  pelaku, dan sekaligus  menjadikan semua  itu sebagai alat untuk memeras korban  agar  tidak  lapor  ke  aparat.  Ketiga,  melakukan  komunikasi  dan membangun  hubungan  sosial  antara  pelaku  dan  korban  sehingga  psikologis korban menjadi mudah ditekan. 9
Berdasarkan  dengan  adanya  modus  dan  terus  berkembang  yang  dilakukan oleh  pelaku  sehingga  seseorang  dengan  mudahnya  melakukan  tindak  pidana kekerasan  seksual  terhadap  anak,  bahkan  melakukan  dengan  berulang  kali  dan gonta-ganti  target.  Sehingga  hal  tersebut  harus  menjadi  perhatian  khusus  dan pemaknaan pedophilia seharusnya tidak lagi digunakan pada saat sekarang. Lebih tepatnya  adalah  “Predator  Anak”,  karena  penyematan  nama  tersebut  kepada korban  akan  mememberikan  dampak  yang  sangat  mengerikan  bagi  pelaku maupun masyarakat agar pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak tidak terjadi lagi.

## b). Hukuman Cambuk
Dalam hukum Islam, hukuman disebut al-‘uqubah yang meliputi baik hal-hal yang  merugikan  maupun tindak kriminal. Secara  lafaz, ‘uqubah menurut bahasa diartikan  mengiringnya  dan  dating  di  belakang.  Dengan  pengertian  yang mendekati  pengertian  istilah  secara  lafaz  yang  sinonimnya  dengan  arti membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.
Abdul  Qadir  Audah  mendefenisikan  hukuman  adalah  pembalasan  yang ditetapkan  untuk  memelihara  kepentingan  masyarakat,  karena  adanya
9 Kartono, Kartini, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual , (Mandar Maju : Bandung), h. 253
pelanggaran  atas  ketentuan-ketentuan  syara’. 10 Kalau  dalam  KBBI  Cambuk merupakan  alat  untuk  melecut  binatang  (kuda,  kerbau,  dan  sebagainya),  berupa jalinan  tali  dari  serat  tumbuhan,  benar,  atau  kulit  yang  diikatkan  pada  sebuah tangkai berbentuk cemeti besar.
Kalau  dalam  bahasa  arab,  cambuk  disebut Jald dari  akar  kata jalada yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. 11 Merujuk  dari  kamus Al-Munjid menjelaskan  cambuk  ( As-Sauth )  adalah  apa-apa yang  digunakan  untuk  mencambuk  baik  yang  terbuat  dari  kulit  yang  dipintal (diikat)  atau  sejenisnya.  Dinamakan  demikian  karena  mencampurkan  darah dengan  daging.  Sedangkan As-Syaith sepotong  kulit  yang  merusakkan diserupakan dengan cambuk ( As-Siyathi ) yang digunakan untuk memukul. 12
C) Penerapan Hukuman Cambuk Dalam Qanun Aceh
Adanya  ketentuan  hukuman  cambuk  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  syari’at Islam  yang  berdasar  pada  Al-Qur’an,  Al-Hadits,  serta  Ijma’  (konsensus)  para ulama’. Ketentuan hukuman cambuk ini sebagaimana yang telah diuraikan yaitu hukuman  yang  terdapat  dalam  had  dalam qodzaf (menuduh  zina  tanpa  bukti), pezina muhsan (sudah menikah), ghoiru muhson (belum menikah).
Kalau  hukuman  bagi  pezina  muhsan  (sudah  menikah)  akan  di  rajam,  untuk hukuman ghoiru  muhson (belum  menikah)  di  hukum  cambuk  100  kali  dan  di asingkan (Q.S An-Nur ayat 2), qodzaf (menuduh zina tanpa bukti) di hukum 80 kali  dera  (Q.S  An-Nur  ayat  4).  Dalam  Hukum  Islam,  hierarki  peraturan perundang-undangan  yang  paling  tinggi  adalah  Al-Quran  berikutnya  adalah  Al- Hadits  dan  dilanjutkan  seterusnya.  Maka  secara syariat hukuman  cambuk  telah diatur  didalam  Al-Quran  namun  dari  segi  pelaksanaannya  beberapa  diatur didalam  Al-Hadits  maupun  pendapat  para  ulama.  Namun,  hal  tersebut  perlu adanya  penerapan  yang  efektif  agar  hukum  Islam  bisa  diterapkan  dengan  sesuai kondisi.
Qanun hadir  untuk  menjawab  hal  tersebut,  dikarenakan  beberapa  hukuman yang  ditetapkan  oleh syariat menggunakan  dengan  metode ta’zir (dikembalikan
10 Abdul  Qadir  Audah, At-Tasyri’  Al-JanaiI  Al-Islami  Muqaranan  Bi  Al-Qanun  Al-Wadh’i , (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009) Jz.I, h. 456.
11 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir , (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997) h. 201
12 Luis  Ma’luf, Al-Munjid  Fie  Al-Lughah, pdf,  (Beirut  :  Maktabah  Al-Katsulikiyah,  1956) h.363
kepada  hakim),  artinya  hukuman  cambuk  bisa  dilakukan  dengan  sempurna  bagi pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dengan  metode ta’zir, apabila  majelis hakim  mampu  untuk  berfikir  progresif,  inovatif  untuk  pembaharuan  hukum terkait  penerapan  hukuman  cambuk  bagi  “Predator  Anak”  maka  hukum  pidana Islam  mampu  menunjukkan kesempurnaannya sebagai salah satu peraturan yang diakui di Indonesia.
Apabila  hukuman cambuk bagi pelaku kejahatan  kekerasan seksual terhadap anak  diterapkan  dengan  baik  maka  akan  menghasilkan  pencegahan  terhadap untuk  melakukan  perbuatan jarimah, perbaikan  system  hukum  dan  edukasi hukum  kepada  masyarakat  dan  memberikan  kemashlahatan  untuk  masyarakat luas  seperti  dikatakan  oleh  Ibnu  Taimiyah  bahwa  hukuman  itu  disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan  hukuman  kepada  orang  lain  atas  kesalahannya  harus  bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya

## C. Kesimpulan
Dengan  dibentuknya Qanun Provinsi  Aceh  diharapkan  agar  angka perbuatan jarimah bisa  menurun  dan  demi  terciptanya  tujuan  hukum  dan maqasidus  syariah untuk  melindungi  hak-hak  manusia  terkhsus  bagi  korban.
Selain  itu  diperlukan  juga  penerapan  hukum  yang  maksimal  terhadap  pelaku kejahatan  kekerasan  seksual  dengan  menerapkan  hukuman  yang  maksimal yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  sehingga Qanun Provinsi  Aceh menjadi  rujukan  pembaharuan  hukum  di  Indonesia  terkhsus  dalam  penerapan hukuman bagi “Predator Anak”.

## Daftar Pustaka
Audah, Abdul Qadir, At-Tasyri’ Al-JanaiI Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al- Wadh’i . Kairo : Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009.
Hatta  Muhammad.  Hatta, Kejahatan  Luar  Biasa  Extra  Ordinary  Crime. Lhokseumawe : Unimal Press, 2019.
Jalaluddin, Psikologi Agama. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004. Kartini,  Kartono, Psikologi  Abnormal  dan  Abnormalitas  Seksual .  Bandung  : Mandar Maju.
Lubis,  Ali  Abubakar  dan  Zulkarnain. Hukum  Jinayat  Aceh  Sebuah  Pengantar . Jakarta : Prenadamedia Group. 2019.
Ma’luf, Luis, Al-Munjid  Fie Al-Lughah, pdf. Beirut :  Maktabah  Al-Katsulikiyah, 1956.
Muawwir, Ahmad Warson, Kamus Al  Munawwir . Surabaya :  Pustaka Progressif, 1997.
Nasir,  Haedar. Agama  Dan  Krisis  Kemanusiaan  Modern ,  cet.  1.  Yogyakarta  : Pustaka Pelajar. 1997.
Sholihah. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam .
Tim Prima Pena. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Gitamedia Press.
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh