Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 4 No. 2 (2023): 285-307

## Pengungsi Anak: Diantara Pemenuhan Hak Pendidikan dan Tanggung Jawab Negara
Afifah Dwi Hasya Fakultas Hukum Universitas Jambi * Corresponding Author : Afifahdwihasya06@gmail.com
Submission : 19 September 2022 Revision : 02 Desember 2022 Publication : 15 Juni 2023

## Abstract
This article discusses the fulfillment of the educational rights of child refugees in Indonesia and Indonesia's responsibilities as a country that ratified the 1989 Convention on the Rights of the Child. Although until now the 1951 Convention on the Status of Refugees has not been ratified by Indonesia, refugees have long been coming to Indonesia as a transit country before refugees were placed in country of destination. Refugees who come to Indonesia are not only adults, but also children. A child refugee has the right to education, wherever and regardless of his or her nationality.  The  right  to  education  for  refugee  children  has  been recognized in the Convention on the Rights of the Child. The results of this study indicate that in the CRC, every child who is seeking refugee status  or  has  been  officially  designated  as  a  refugee  in  a  convention participating country is entitled to their rights, including their right to education.  Indonesia  as  a  participating  country  in  the  CRC  has  a responsibility in efforts to grant child refugee rights as stipulated in the CRC. However, in practice it is not fully carried out by the Government of Indonesia, because it is hampered by the absence of a  legal protection, namely the 1951 Convention.
Keywords : crc; child refugee; education rights
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Abstrak
Artikel ini membahas mengenai pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak  di  Indonesia  dan  tanggung  jawab  Indonesia  sebagai  negara peratifikasi Konvensi Hak Anak 1989. Meski hingga kini Konvensi 1951 tentang  Status  Pengungsi  belum  diratifikasi  oleh  Indonesia,  namun pengungsi  sudah  sejak  lama  mendatangi  Indonesia  sebagai  negara transit  sebelum  pengungsi  ditempatkan  di  negara  tujuan.  Pengungsi yang datang ke Indonesia tidak hanya orang-orang yang sudah dewasa saja, melainkan ada juga anak-anak. Seorang pengungsi anak memiliki hak atas pendidikan, dimanapun dan tanpa memandang kebangsaan asalnya. Hak atas pendidikan bagi pengungsi anak telah diakui dalam Konvensi Hak Anak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di dalam KHA,  setiap  anak  yang  sedang  mengusahakan  status  pengungsi  atau telah ditetapkan secara resmi sebagai pengungsi yang berada di negara peserta  konvensi  berhak  mendapatkan  hak-haknya,  termasuk  hak pendidikannya. Indonesia sebagai negara peserta dalam KHA memiliki tanggungjawab dalam upaya pemberian hak-hak pengungsi anak yang tertuang dalam KHA. Namun, dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya dijalankan  oleh  Pemerintah  Indonesia,  karena  terbentur  oleh  tidak adanya payung hukum yaitu Konvensi 1951.
Kata Kunci: hak pendidikan; konvensi hak anak; pengungsi anak

## A. Pendahuluan
Sejak awal Perang Dunia I, konflik bersenjata atau perang semakin  sering  terjadi  diberbagai  negara.  Konflik  bersenjata tidak  hanya  melukai  fisik  tetapi  juga  menghilangkan  hakikat hak asasi manusia seseorang. Mereka yang berasal dari negara konflik  lebih  memilih  keluar  dari  negaranya  dan  mencari perlindungan di negara lain sebagai pengungsi. 1
Terdapat dua istilah yang dikenal oleh masyarakat dunia, yaitu  Suaka  dan  Pengungsi.  Menurut  hukum  internasional
1 Tashya  Baasithu  Pamungkas,  dkk. Hak  Pengungsi  Dalam Hukum  Internasional .  Jawa  Tengah:  PT.Nasya  Expanding Management. 2021. hal. 1.
suaka  dan  pengungsi  mempunyai  perbedaan,  seperti  yang dilansir pada situs United Nation High Commisioner of Refugees
(UNHCR) suaka yang dalam hal ini adalah warga negara asing yang  singgah  ke  suatu  negara  untuk  mencari  perlindungan namun  prosesnya  belum  selesai.  Sedangkan  pengungsi merupakan  suaka  yang  sudah  terdaftar  secara  resmi  pada UNHCR dan permintaan mereka belum dipertimbangkan, serta menunggu diberangkatkan ke negara tujuan. 2
Indonesia  memiliki  letak  geografis  yang  sangat strategis,  berada  di  jalur  perdagangan  dan  pelayaran internasional,  diapit  oleh  dua  benua  dan  dua  samudera  yaitu Samudera  Pasifik  dan  Samudera  Hindia.  Hal  ini  menjadikan Indonesia  sebagai  negara  transit  yang  memiliki  konsekuensi berupa  masuknya  ribuan  pencari  suaka (asylum  seeker) yang ingin mendapatkan status pengungsi dan akan melanjutkan ke negara tujuan seperti Malaysia, Thailand dan Australia. 3
Indonesia  sampai  saat  ini  belum  meratifikasi  Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki  sebuah  sistem  penentuan  status  pengungsi.  Dengan demikian, Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi untuk penanganan  pengungsi  dari  luar  negeri  yaitu  Peraturan
2 Sulaiman  Hamid. Lembaga  Suaka  Dalam  Hukum Internasional . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002. hal. 39.
3 M.Alvi  Syahrin  dan  Yusa  Shabri  Utomo.  Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya  Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian . Vol. 2, No. 2. 2019. hal. 84.
Presiden  Nomor  125  Tahun  2016.  Dalam  Pasal  2  ayat  1 menyatakan  bahwa  penanganan  pengungsi  dilakukan berdasarkan  kerja  sama  antara  pemerintah  pusat  dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional. Oleh karena  itu  Pemerintah  Indonesia  memberikan  kewenangan kepada  UNHCR  untuk  menjalankan  mandat  perlindungan pengungsi  dan  untuk  menangani  permasalahan  pengungsi  di Indonesia.
Berdasarkan data dari situs resmi UNHCR sampai dengan November 2021, terdapat 13.175 pengungsi yang terdaftar di UNHCR  Indonesia,  diantaranya  9.973  pengungsi  dan  3.202 pencari  suaka.  72%  pengungsi  di  Indonesia  berasal  dari  3 negara,  yaitu  Afghanistan  sebanyak  57%,  Somalia  sebanyak 10%,  dan  Myanmar  sebanyak  5%. 4 Selama  masa  transit  di Indonesia, para pengungsi berada dibawah tanggungjawab IOM dan  UNHCR.  Penanganan  dan  penetapan  pengungsi  yang ditetapkan  oleh  UNHCR  sesuai  dengan  mandatnya  dalam Statuta  UNHCR  Tahun  1950  bahwa,  semua  negara  (termasuk yang  belum  meratifikasi)  wajib  menjunjung  tinggi  standar perlindungan pengungsi yang telah ditetapkan sebagai bagian dari hukum internasional umum. 5 Hal ini dikarenakan prinsip
4 Situs  Resmi United  Nation  High  Commisioner  for Refugees Indonesia (UNHCR). https://www/unhcr.org/id/figures-at- a-glance. Diakses 20 Agustus 2022.
5 Novianti.  Implementasi  Perpres  No.  125  Tahun  2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (The Implementation
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
non-refoulement yang  telah  diakui  sebagai jus  cogens terkandung  dalam  Konvensi  1951.  Prinsip non-refoulement adalah  prinsip  yang  memuat  norma  bahwa  tidak  dibenarkan bagi  otoritas  pemerintah  untuk  melakukan  pengusiran, mengeluarkan, menolak masuknya pengungsi ke dalam wilayah yurisdiksinya,  baik  yang  telah  mendapat  pengakuan  status resmi  sebagai  pengungsi  dari  UNHCR  maupun  yang  belum mendapatkan pengakuan sebagai pengungsi. 6
Meski  Indonesia  belum  meratifikasi  Konvensi  tentang Status  Pengungsi  dan  Protokol  tahun  1967  tentang  Status Pengungsi, Indonesia terikat kepada berbagai instrumen HAM dan standar internasional. 7 Article 14 Universal Declaration of Human Rights menjelaskan bahwa: (1). Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution, (2).  This  right  may  not  be  invoked  in  the  case  of  prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations
of  Presidential  Regulation  Number  125  of  2016  on  the  Handling  of International  Refugees) . Jurnal:  Negara  Hukum .  Pusat  Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol. 10 No. 2. 2019. hal. 293.
6 Rohmad  Adi  Yulianto.  Integrasi  Prinsip Non-Refoulement dengan Prinsip Jus Cogens Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia (Integrating Non-Refoulement and Jus Cogens Principles in Indonesia’s  Policy  on  Handling  Refugees) . Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum . Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah. Vol. 14. No. 3. November 2020. Hal. 497.
7 Perhatian  Komnas  HAM  atas  Hak  Pendidikan  Para Pengungsi. Komnas HAM Republik Indonesia. https://www.komnash am.go.id/index.php/news/2019/3/27/770/perhatian-komnas-ham- atas-hak-pendidikan-para-pengungsi.html. Diakses 20 Agustus 2022.
Pencari suaka dan pengungsi yang datang ke Indonesia tidak  hanya  orang  dewasa  saja,  27%  dari  jumlah  total  orang yang  terdaftar  di  UNHCR  Indonesia  merupakan  anak-anak, terdapat 3.500 pengungsi anak dari berbagai negara, sebagian besar ada setidaknya 3.402 anak datang bersama keluarganya dan 64 anak datang tanpa keluarga. 8 Terdapat kebutuhan serta hak-hak yang terikat pada anak tersebut yang harus dilindungi.
Konvensi  Hak  Anak  merupakan  perjanjian  internasional yang  telah  diratifikasi  oleh  semua  negara  di  dunia,  kecuali Somalia  dan  Amerika  Serikat. 9 Indonesia  telah  meratifikasi Konvensi Hak Anak 1989 (Convention on the Rights of the Child 1989) tepatnya  pada  tanggal  25  Agustus  1990  melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 dan kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  (sekarang:  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) yang berfokus pada hak-hak anak yang tertuang  dalam  Konvensi  Hak  Anak  1989.  Konsekuensi Indonesia yang meratifikasi Konvensi Hak Anak ialah Indonesia berkewajiban  untuk  melaksanakan  ketentuan  dan  memenuhi
8 Joan Aurelia. Bagi Pemerintah, Hak Pendidikan Pengungsi Anak  Tak  Jadi  Prioritas.  https://tirto.id/bagi-pemerintah-hak- pendidikan-pengungsi-anak-tak-jadi-prioritas-gnuj.
Diakses 21
Agustus 2022.
9 Silvia  Fatmah  Nurusshobah.  Konvensi  Hak  Anak  dan Implementasinya  di  Indonesia. BIYAN:  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  dan Pelayanan Pekerjaan Sosial. Politeknik Kesejahteraan Sosial. Vol. 1. No. 2. Desember 2019. Hal. 122.
hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi Hak Anak. Umumnya dilakukan  dengan  cara  memberikan  perlindungan  dan penghargaan  terhadap  anak,  agar  seorang  anak  dapat merasakan seluruh hak-haknya sehingga terjauh dari tindakan kekerasan dan pengabaian.
Dalam  konteks  hak  pengungsi  anak  perlu  dilindungi karena hal tersebut telah tertuang dalam hukum internasional yaitu  dalam  Pasal  22  Konvensi  Hak  Anak  dan  dalam  hukum nasional  yaitu  pada  Pasal  60    UU  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak  yang  menyebutkan  bahwa  anak yang harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus adalah  anak  dalam  situasi  darurat  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 59 yang salah satunya adalah anak yang menjadi pengungsi. 10
Pengungsi  anak  yang  berada  di  wilayah  Indonesia diharapkan  tetap  mendapatkan  hak-haknya  termasuk  hak pendidikannya, terlepas dari status mereka sebagai pengungsi. Namun,  hingga  kini  pemberian  hak  pendidikan  kepada pengungsi  anak  di  Indonesia  tidak  berjalan  sepenuhnya.  Di Community  House Medan,  pengungsi  anak  dapat  menempuh pendidikan  di  sekolah  negeri  setempat,  tetapi  tidak
10 Teu  Meryesca  Wicaksari.  Kerja  Sama  Kantor  Deteni Imigrasi  dan International  Organization  For  Migration :  Studi  Kasus Perlindungan  Pengungsi  dan  Pencari  Suaka  di  Rumah  Detensi Imigrasi  Semarang. Journal  of  International  Relations .  Universitas Diponegoro. Vol. 4. No. 3. 2018. Hal. 385.
mendapatkan  ijazah. 11 Di  beberapa  kota  lainnya,  akses  untuk bersekolah  masih  tergolong  sulit  untuk  diberikan.  Sebagai Negara  yang  telah  menandatangani  Konvensi  Hak  Anak, Indonesia harus mengacu kepada Konvensi tersebut dalam hal melaksanakan  perlindungan  terhadap  pengungsi  anak. Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang sudah dijelaskan dalam butir-butir pasal dalam Konvensi Hak Anak, salah satunya adalah hak pendidikannya. 12

## B. Pembahasan
1. Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Pengungsi  Anak  dan Tanggung Jawab Indonesia terhadap Konvensi Hak
Anak
Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak dikatakan bahwa seorang anak adalah seseorang yang belum mencapai umur  18  Tahun,  ini  berarti  seorang  anak  merupakan individu yang belum matang baik dari segi fisik, mental maupun  sosial  sehingga  ia  termasuk  kedalam
11 Heru Susetyo. Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia. https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-penanganan-
pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia- lt621edab5abc5c/?page=3 . Diakses pada 2 Desember 2022.
12 Natasya Rizki Asti dan Sri Lestari Rahayu. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu  Status  Pengungsi  (Ditinjau  dari The  United  Nations Convention  on  the  Rights  of  the  Child  1989) . Jurnal: Belli  Ac  Pacis. Universitas Negeri Surakarta. Vol. 5. No. 1. Juni 2019. Hal. 2.
kelompok  rentan  akan  terjadinya  diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan lain-lain.
Seorang  anak  memiliki  hak-hak  yang  juga melekat  pada  dirinya  yang  harus  dihormati  dan dilindungi  oleh  Negara,  Orangtua  dan  Keluarga,  serta orang-orang dewasa dan masyarakat. Melalui Konvensi Hak Anak yang hingga kini sudah diratifikasi oleh 187 Negara  di  dunia  sudah  cukup  memberikan  kesan bahwa  negara-negara  tersebut  peduli  dan  ingin melindungi  hak-hak  anak  yang  tercantum  dalam konvensi. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: 13
1) Hak  terhadap  kelangsungan  hidup,  yaitu hak-hak  anak  untuk  mempertahankan hidup  dan  hak  untuk  memperoleh  standar kesehatan  tertinggi  dan  perawatan  yang layak;
2) Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan,
yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan
13 Purwanto.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Korban  Tindak  Pidana  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Indonesia. Jurnal Idea Hukum. Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Vol. 6. No. 1. Maret 2020. Hal. 84-87.
penelantaran  bagi  anak-anak  yang  tidak memiliki  keluarga  dan  bagi  anak-anak pengungsi;
3) Hak  untuk  tumbuh  dan  berkembang,  yang meliputi  segala  hak  untuk  mendapatkan pendidikan,  mendapatkan  standar  hidup yang  layak  bagi  perkembangan  fisik,
spiritual, moral dan sosial anak;
4) Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk  menyatakan  pendapat  dalam  segala hal yang mempengaruhi anak.
Seorang  anak  memiliki  perlindungan  khusus, dimana  mereka  akan  dilindungi  saat  ada  keadaan darurat atau situasi yang berbahaya. Pada tahun 2008, PBB memberikan klasifikasi mengenai anak yang dapat memperoleh perlindungan khusus dalam suatu negara, yaitu:  Anak  yang  memiliki  situasi  darurat  seperti pengungsi  atau  dalam  konflik  bersenjata;  Anak  yang memiliki  masalah  dengan  hukum;  korban  eksploitasi anak;  dan  anak  dari  kelompok  minoritas  dan masyarakat  adat. 14 Sedangkan  di  dalam  Pasal  60  UU
14 Tirza  Shafira  Armis,  Skripsi:  “Pemenuhan  Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi di Negara Transir Menurut Konvensi Hak-Hak  Anak”.  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Utara. Sumatera Utara. 2021. Hal. 38-39
Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak, pengungsi  anak  juga  tergolong  anak  dalam  situasi darurat yang harus dilindungi. 15 Terkait hak pengungsi anak menurut Konvensi Hak Anak terdapat dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa: 16
(1) States Parties shall take appropriate measures to  ensure  that  a  child  who  is  seeking  refugee status  or  who  is  considered  a  refugee  in accordance  with  applicable  international  or domestic  law  and  procedures  shall,  whether unaccompanied  or  accompanied  by  his  or  her parents  or  by  any  other  person,  receive appropriate  protection  and  humanitarian assistance in the enjoyment of applicable rights set forth in the present Convention and in other international  human  rights  or  humanitarian instruments  to  which  the  said  States  are Parties.
(2) For this purpose, States Parties shall provide, as they consider appropriate, co-operation in any efforts  by  the  United  Nations  and  other competent intergovernmental organizations or non-governmental  organizations  co-operating with  the  United  Nations  to  protect  and  assist such a child and to trace the parents or other members  of  the  family  of  any  refugee  child  in order  to  obtain  information  necessary  for reunification  with  his  or  her  family.  In  cases where  no  parents  or  other  members  of  the family can be found, the child shall be accorded
15 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak
16 Konvensi Hak Anak 1989
the  same  protection  as  any  other  child permanently or temporarily deprived of his or her  family  environment  for  any  reason  ,as  set forth in the present Convention
Dalam Pasal 22 ayat 1 terdapat kalimat “…seorang anak yang sedang mengusahakan status pengungsi atau yang  dianggap  sebagai  seorang  pengungsi  akan memperoleh  perlindungan  yang  layak  dan  bantuan kemanusiaan  dalam  menikmati  hak-hak  yang  berlaku dalam Konvensi sekarang…” hak yang dalam artikel ini maksudkan  adalah  hak  memperoleh  pendidikan setidaknya pendidikan dasar. Dan maksud dari Pasal 22 Ayat  2,  Indonesia  sebagai  negara  peserta  memiliki kewajiban  untuk  menghubungkan  kembali  pengungsi anak  dengan  keluarganya.  Terkait  dengan  hak pendidikan  anak,  dijelaskan  dalam  Pasal  28  tepatnya Ayat (1) yang menyebutkan bahwa: 17
“States  Parties  recognize  the  right  of  the  child  to education,  and  with  a  view  to  achieving  this  right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall,  in  particular:  (a).  Make  primary  education compulsory and available free to all; (b). Encourage the development of different forms of secondary education, including general and vocational education, make them
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
available  and  accessible  to  every  child,  and  take appropriate  measures  such  as  the  introduction  of  free education  and  offering  financial  assistance  in  case  of need; (c). Make higher education accessible to all on the basis of capacity by every appropriate means; (d). Make educational  and  vocational  information  and  guidance available and accessible to all children; €. Take measures to  encourage  regular  attendance  at  schools  and  the reduction of drop-out rates.”
Pasal  lain  yang  mengatur  mengenai  hak pendidikan  anak  terdapat  dalam  Pasal  29  KHA  yang menyebutkan bahwa: 18
(1) States Parties agree that the education of the child shall be directed to:
(a) The  development  of  the  child's  personality,  talents and  mental  and  physical  abilities  to  their  fullest potential;
(b) The  development  of  respect  for  human  rights  and fundamental  freedoms,  and  for  the  principles enshrined in the Charter of the United Nations;
(c) The development of respect for the child's parents, his or her own cultural identity, language and values, for the national values of the country in which the child is living, the country from which he or she may originate, and for civilizations different from his or her own;
(d) The preparation of the child for responsible life in a free  society,  in  the  spirit  of  understanding,  peace, tolerance, equality of sexes, and friendship among all peoples,  ethnic,  national  and  religious  groups  and persons of indigenous origin;
(e) The  development  of  respect  for  the  natural environment.
(2) No part of the present article or article 28 shall be construed  so  as  to  interfere  with  the  liberty  of individuals  and  bodies  to  establish  and  direct educational  institutions,  subject  always  to  the observance of the principle set forth in paragraph 1 of the present article and to the requirements that the  education  given  in  such  institutions  shall conform to such minimum standards as may be laid down by the State.
Pasal 22, 28 dan 29 jika dilihat lebih teliti, berarti bahwa  pengungsi  anak  berhak  mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan dasar bersifat wajib dan harus tersedia secara cuma-cuma dan pendidikan menengah  dapat  diakses.  Kedisiplinan  disekolah- sekolah  juga  harus  tetap  menghormati  hak  dan martabat  anak.  Agar  seorang  pengungsi  anak  yang nantinya  pergi  ke  negara  tujuan,  ia  sudah  dibekali dengan  ilmu  pengetahuan  dan  pengembangan bakatnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip  kepentingan terbaik bagi anak (best interest of a child) .
Sebagai  bentuk  tanggung  jawab  Indonesia terhadap  Konvensi  Hak  Anak  1989,  Pemerintah Indonesia  melakukan  berbagai  upaya  terkait penanganan  pengungsi  yang  masuk  ke  wilayah Indonesia,  berikut  adalah  upaya-upaya  yang  telah
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
dilakukan  Pemerintah  Indonesia,  yaitu: 19 Melakukan komunikasi  dan  berkoordinasi  dengan  UNHCR, Melakukan  kerjasama  dengan  IOM;  dan  Mekanisme penanganan pengungsi yang memiliki payung hukum.
Dalam  menangani  pengungsi  anak  yang  ada  di Indonesia  masih  dilaksanakan  oleh  Organisasi Internasional  UNHCR  dan  IOM.  Terkait  akses pendidikan,  pengungsi  anak  tetap  mendapatkan  hak pendidikannya  terlepas  dari  status  mereka  sebagai pengungsi.  Mereka  dapat  tetap  bersekolah  di  sekolah formal terdekat dari Community House mereka. Namun, karena  terbentur  dengan  status  mereka  sebagai pengungsi,  maka  mereka  hanya  mendapatkan pendidikan  formal  saja  tanpa  mendapatkan  ijazah setelah pendidikannya selesai. 20
Pada  bulan  April  2022  ini,  Sekretaris  Jenderal Kementerian  Pendidikan  telah  mengeluarkan  surat edaran No. 30546/A.A5/HK.01.00/2022 yang ditujukan kepada 50 Kepala Daerah dan Kepala Dinas
19 Cipta Primadasa, dkk. Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia  Dari  Perspektif  Hukum  Pengungsi  Internasional. Jurnal: Risalah Hukum. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Vol. 17. No. 1. Juni 2021. Hal. 48.
20 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Denny  Priyakasetya, Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan, Rumah Detensi Imigrasi DKI Jakarta, pada tanggal 18 Oktober 2022.
Pendidikan  yang  daerahnya  memiliki  peserta  didik yang  berasal  dari  pengungsi. 21 Dengan  adanya  surat edaran inilah pengungsi anak di berbagai daerah yang ditunjuk dapat melanjutkan pendidikannya di sekolah negeri terdekat.
UNHCR  dalam  Laporan  Statistik  Bulanan  Juni 2022  juga  menyatakan  bahwa  sekitar  852  pengungsi anak telah terdaftar di sekolah nasional terakreditasi. UNHCR  juga  berupaya  meningkatkan  pendaftaran pengungsi  anak  ke  sekolah  formal  dengan  mengatasi keterbatasan  pengetahuan  berbahasa  Indonesia, sumber  pendanaan  yang  tidak  memadai,  dan  laporan tentang  terbatasnya  sekolah  formal  terdekat  dengan tempat  tinggal  pengungsi.  Hal  ini  menyebabkan sekiranya 1.390 anak usia sekolah belum bersekolah di sekolah formal, tetapi di antaranya sekitar 1.000 anak sudah  menerima  pendidikan  melalui learning  center yang  diselenggarakan  oleh  UNHCR,  IOM,  atau Komunitas Pengungsi. 22
21 Kemendikbudristek Terbitkan Surat Terbaru Terkait Pendidikan Bagi Anak Pengungsi. https://bpmpkepri.kemdikbud.go.i d/aksi/detailkabar.php?id=199. Diakses 5 Oktober 2022.
22 Indonesia Fact Sheey June 2022. Hal. 4.
https://www.unhcr.org/id/wp- content/uploads/sites/42/2022/08/Indonesia-Fact-Sheet-June-2022- FINAL.pdf. Diakses pada 2 November 2022.
Menurut  Organisasi  Internasional  untuk  Migrasi (IOM), akses ke pendidikan adalah hak dasar, terlepas dari  apapun  kebangsaan  anak.  Untuk  meningkatkan akses  pendidikan  formal,  IOM  bekerja  sama  dengan mitra pemerintah daerah. Selain itu, IOM menyediakan pendidikan  reguler  untuk  anak-anak  pengungsi  dan pencari  suaka  yang  berada  dibawah  tanggungjawab IOM melalui homeschooling , kursus bahasa, pendidikan tematik, pendidikan anak usia dini, dan melanjutkan ke pendidikan formal. IOM juga menyelenggarakan kelas literasi  komputer  dan  kursus  pelatihan  kejuruan lainnya untuk pengungsi remaja dan dewasa. 23
Di  Indonesia  sampai  saat  ini  belum  ada  regulasi yang  mengatur  pasti  tentang  Pendidikan  bagi  anak- anak  pengungsi  dan  pencari  suaka,  oleh  karena  itu masih menjadi tanggung jawab Organisasi Internasional  yang  berada  dalam  naungan  PBB  untuk membantu memenuhi pendidikan anak pengungsi dan pencari  suaka  di  Indonesia.  Hingga  kini,  pendidikan yang diberikan oleh UNHCR dan IOM berjalan dengan baik.
23 Akses  ke  Pendidikan  Berkualitas.  IOM  UN Migration Indonesia .  https://indonesia.iom.int/id/akses-ke-pendidikan-berkualitas. Diakses pada 2 November 2022.
Pemenuhan  hak  pendidikan  pengungsi  anak sebenarnya  bukanlah  tanggung  jawab  pemerintah Indonesia.  Tidak  ada  dasar  hukum  bagi  pemerintah Indonesia memenuhi hak pendidikan pengungsi anak, Perpres No.125 Tahun 2016 hanya mengatur mengenai penemuan,  penampungan,  pengamanan,  pengawasan dan  pendanaan  saja,  tidak  ada  mengatur  mengenai pendidikan  pengungsi  anak. 24 Namun  hingga  kini Pemerintah  Indonesia  masih  berupaya  agar  para pengungsi anak yang berada di Indonesia mendapatkan hak-hak nya termasuk juga hak pendidikannya. Hal ini dikarenakan  bentuk  tanggung  jawab  Indonesia  yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak 1989.

## C. Penutup
Pemenuhan  hak  pendidikan  pengungsi  anak  di Indonesia  masih  dilakukan  oleh  Organisasi Internasional  melalui  kerjasama  dengan  Pemerintah Indonesia  seperti  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  2 Ayat  1  Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016.
Pengungsi anak
tetap mendapatkan
hak
24 Rudenim  Minta  Rencana  Sekolahkan  Pengungsi  Anak JanganDipaksakan. https://m.antaranews.com/amp/berita/932172 /rudenim-minta-rencana-sekolahkan-pengungsi-anak-jangan- dipaksakan. Diakses 28 September 2022.
pendidikannya,  terlepas  dari  status  mereka  sebagai pengungsi.  Dengan  adanya  Surat  Edaran  yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang pendidikan bagi pengungsi anak, pemberian akses ke pendidikan formal merupakan kemajuan yang sangat baik dalam upaya  pemenuhan  hak  pendidikan  pengungsi. Meskipun  tidak  mendapatkan  ijazah  sebagai  bukti telah menyelesaikan pendidikannya di Indonesia.
Tetapi  tidak  semua  pengungsi  anak  di  Indonesia dapat  mengakses  pendidikan  formal,  ada  beberapa alasan  diantaranya  karena  terbentur  dengan kemampuan  mereka  dalam  berbahasa  Indonesia, sumber  pendanaan  tidak  memadai,  dan  terbatasnya sekolah  formal  terdekat.  Namun,  sekitar  1.000 pengungsi  anak  yang  tidak  diterima  sekolah  formal sudah  menerima  pendidikan  melalui learning  center yang  diselenggarakan  oleh  UNHCR,  IOM  ataupun Komunitas  pengungsi  lainnya.  Dengan  membantu memberikan  akses  pendidikan  kepada  pengungsi anak,  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  tanggung jawab Indonesia sebagai negara peserta Konvensi Hak Anak.  Sekaligus  membuktikan  kepada  Forum Internasional  bahwa  Indonesia  sangat  menjunjung
tinggi urusan hak asasi manusia, walaupun Indonesia sendiri  bukanlah  negara  peserta  dalam  Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

## Referensi
Armis, Tirza Shafira. Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak  Pengungsi  di  Negara  Transit  Menurut Konvensi  Hak-Hak  Anak.  Skripsi.  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2021.
Asti, Natasya Rizki dan Sri Lestari Rahayu. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit di  Indonesia  (Ditinjau  dari  The  United  Nations Convention on the Rights of the Child 1989). Jurnal:
Belli Ac Pacis. Vol. 5. No.1. 2019.
Aurelia,  Joan.  Bagi  Pemerintah,  Hak  Pendidikan Pengungsi Anak Tak Jadi Prioritas. https://tirto.id /bagi-pemerintah-hak-pendidikan-pengungsi- anak-tak-jadi-prioritas-gnuj .  Diakses  21  Agustus 2022 Hamid,  Sulaiman.  Lembaga  Suaka  Dalam  Hukum
Internasional.  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada. 2002. Indonesia Fact Sheet June 2022. https://www.unhcr.org/id/wp-
content/uploads/sites/42/2022/08/Indonesia- Fact-Sheet-June-2022-FINAL.pdf .  Diakses  2 November 2022.
IOM  UN  Migration  Indonesia.  Akses  Ke  Pendidikan Berkualitas. https://indonesia.iom.int/id/akses- ke-pendidikan-berkualitas .  Diakses  2  November
2022.
Kemendikbudristek  Terbitkan  Surat  Terbaru  Terkait Pendidikan Bagi Anak Pengungsi. https://bpmpke
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
pri.kemdikbud.go.id/aksi/detailkabar.php?id=199 . Diakses 5 Oktober 2022 Komnas  HAM  RI.  Perhatian  Komnas  HAM  atas  Hak Pendidikan Para Pengungsi. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2 019/3/27/770/perhatian-komnas-ham-atas-hak- pendidikan-para-pengungsi.html . Diakses 20
Agustus 2022
Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Convention on the Rights of
the Child 1989)
KPAI:  Tingkatkan  Pengawasan  Pemenuhan  Hak  Atas Pendidikan  Anak-Anak  Pengungsi  dari  Luar Negeri. https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai- tingkatkan-pengawasan-pemenuhan-hak-atas- pendidikan-anak-anak-pengungsi-luar-negeri . Diakses 12 Juli 2022 Novianti.  Implementasi  Perpres  No.  125  Tahun  2016 tentang  Penanganan  Pengungsi  dari  Luar  Negeri (The  Implementation  of  Presidential  Regulation Number  125  of  2016  on  the  Handling  of International  Refugees).  Jurnal  Negara  Hukum. Vol. 10. No. 2. 2019.
Nurusshobah,  Silvia  Fatmah.  Konvensi  Hak  Anak  dan Implementasinya  di  Indonesia.  BIYAN:  Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial. Vol. 1. No. 2. 2019.
Pamungkas,  Tasya  Baasithu,  dkk.  Hak  Pengungsi  Dalam Hukum  Internasional.  Jawa  Tengah:  PT.  Nasya Expanding Management. 2021.
Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016  Tentang Penanganan  Pengungsi  Dari  Luar  Negeri (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 368/2016)
Primadasa,  Cipta,  dkk.  Problematika  Penanganan Pengungsi  di  Indonesia  Dari  Perspektif  Hukum
Pengungsi  Internasional.  Jurnal  Risalah  Hukum. Vol. 17. No. 1. 2021.
Purwanto.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Korban  Tindak  Pidana  Dalam  Perspektif  Hukum Positif Indonesia. Jurnal Idea Hukum. Vol. 6. No. 1. 2020.
Rudenim  Minta  Rencana  Sekolahkan  Pengungsi  Anak Jangan Dipaksakan. https://m.antaranews.com/a mp/berita/932172/rudenim-minta-rencana- sekolahkan-pengungsi  anak-jangan-dipaksakan . Diakses 28 September 2022 Situs Resmi UNHCR Indonesia. https://www.unhcr.org/id/ unhcr-diindonesia . Diakses 20 Agustus 2022 Susetyo, Heru. Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari
Suaka di Indonesia.
https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi- penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di- indonesia-lt621edab5abc5c/?page=3 .  Diakses  2 Desember 2022 Syahrin, M. Alvi dan Yusa Shabri. Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah  Diberlakukannya  Peraturan  Presiden Nomor  125  Tahun  2016  Tentang  Penanganan Pengungsi  dari  Luar  Negeri.  Jurnal  Ilmiah  Kajian Keimigrasian. Vol. 2 No. 2. 2019.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Wicaksari,  Teu  Meryesca.  Kerja  Sama  Kantor  Deteni Imigrasi  dan  International  Organization  For Migration:  Studi  Kasus  Perlindungan  Pengungsi dan  Pencari  Suaka  di  Rumah  Detensi  Imigrasi Semarang. Journal of International Relations. Vol. 4. No. 3. 2018.
Yulianto,  Rohmad  Adi.  Integrasi  Prinsip  Non-Refoulement dengan  Prinsip  Jus  Cogens  Pada  Kebijakan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2023)
Penanganan  Pengungsi  di  Indonesia  (Integrating Non-Refoulement  and  Jus  Cogens  Principles  in Indonesia’s  Policy  on  Handling  Refugees).  Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 14. No. 3. 2020.