## Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Dana Desa

## Nety Hermawati
Institut Agama Islam Negeri Metro Email : hermawatinety@gmail.com

## Abstract
Village  is  a  legal  community  unit  that  has  the  authority  to  manage  its  household based  on  the  rights  of  origin  and  customs  that  are  recognized  in  the  National Government  and  in  the  Regency  Region.  Terminologically,  the  village  is  a  legal community unit that has an original structure based on special origin rights. In order to  advance  the  welfare  of  the  community  the  government  seeks  to  allocate  village development assistance which is a form of government attention to the village. The assistance  is  given  directly  through  the  village  to  be  distributed  directly  to  the community so that the community can use it. It's just that, these assistance has not been channeled to  the community, even the assistance is  used by certain  elements. The  latest  law  on  villages  and  village  fund  management  is  law  number  6  of  2014, then,  it  is  necessary  to  further  examine  how  this  implementation  is  carried  out  by village government officials.
Keyword : Village, Village Fund, Village Law

## Abstrak
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  kewewenangan  untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam  Pemerintahan  Nasional  dan  berada  di  Daerah  Kabupaten.  Secara terminologis,  desa  adalah  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul  yang bersifat istimewa. Demi memajukan kesejahteraan  masyarakat  pemerintah  berupaya  untuk  mengalokasikan  bantuan pembangunan  desa  yang  merupakan  bentuk  perhatian  pemerintah  kepada  desa. Bantuan-bantuan  tersebut  diberikan  secara  langsung  melalui  desa  untuk  disalurkan langsung  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  dapat  menggunakannya.  Hanya  saja, bantuan-bantuan  tersebut  belum  tersalurkan  kepada  masyarakat,  bahkan  bantuan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Undang-undang terbaru tentang desa dan pengelolaan dana desa adalah undang-undang nomor 6 tahun 2014, maka, perlu kemudian untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana pengimplementasian ini oleh para aparatur pemerintah desa.
Kata Kunci : Desa, Dana Desa, Undang-undang Desa
Volume 16  Nomor 1, Halaman 1-15, Mei 2019 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973

## ISTINBATH
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2019-04-10| Reviewed : 2019-05-11| Published : 2019-05-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License , which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan
Sejak  kemerdekaan  1945,  Republik  Indonesia  tidak  pernah  memiliki kebijakan  dan  regulasi  tentang  desa  yang  kokoh, legitimate dan  berkelanjutan. Perdebatan akademik  yang  tidak selesai, tarik menarik  politik  yang  keras,  kepentingan ekonomi  politik  yang  menghambat,  dan  hasrat  proyek  merupakan  rangkaian penyebabnya.  Prof.  Selo  Soemardjan,  Bapak  Sosiologi  Indonesia  dan  sekaligus promo-tor  otonomi  desa,  berulangkali  sejak  1956  menegaskan  bahwa  sikap  politik pemerintah  terhadap  desa  tidak pernah jelas.
Perdebatan  yang  berlangsung  selalu  berkutat  pada  dua  hal. Pertama ,  debat tentang  hakekat,  makna  dan  visi  negara  atas  desa. Kedua ,  debat  politik-hukum  ten- tang frasa kesatuan masyarakat hukum adat  dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) serta kedudukan desa dalam tata  negara  Republik  Indonesia.  Satu  pihak  mengatakan  bahwa desa  bukanlah  kesatuan  masyarakat  hukum  adat,  melainkan  sebagai  struktur  peme- rintahan  yang  paling  bawah.  yang  lain  berpendapat,  bahwa  yang  disebut  kesatuan masyarakat  hukum  adat  adalah  desa atau sebutan lain seperti nagari, gampong, marga, kampung, negeri dan lain-lain  yang telah ada jauh sebelum NKRI lahir.
Dua  Undang-undang  yang  lahir  di  era  reformasi,  yakni  UU  No.  22/1999  dan UU  No. 32/2004, ternyata tidak mampu menjawab pertanyaan tentang hakekat, makna, visi,  dan  kedudukan  desa.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa merupakan  instrumen  untuk  membangun  visi  menuju  kehidupan  Desa  yang  mandiri, demokratis  dan  sejahtera.  Kemandirian  desa  dimaksudkan  untuk  menguatkan  kontrol masayarakat  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  yang  telah  sedang  dan  akan dilaksanakan di desa.
Perspektif pelayanan publik desa, berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  4  butir  f,  dinyatakan  bahwa  pengaturan  desa bertujuan  meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  warga  masyarakat  desa  guna mempercepat  perwujudan kesejahteraan umum. Sedangan dalam  Pasal  7 ayat  (3) butir c, disebutkan bahwa penataan Desa dimaksudkan untuk mempercepat proses pelayanan publik.  Selanjutnya  Pasal  67  ayat  (2)  butir  e,  menyatakan  bahwa  Desa  berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Lebih lanjut, dalam Pasal  68  ayat  (1)  butir  b  disebutkan  bahwa  masyarakat  desa  berhak  memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Isu kesejahteraan mencakup dua komponen besar, yakni penyediaan  layanan  dasar  (pangan,  papan,  pendidikan  dan  kesehatan)  dan pengembangan ekonomi Desa yang berbasis pada potensi lokal.
Pada  saat  perundang-undangan  memberikan  ruang  begitu  luas  menuju terwujudnya kemandirian desa, disaat  berbarengan; beberapa peraturan yang mengatur dana  desa  mengalir  seperti  air  bah  memenuhi  ruang-ruang  kerja  aparatur  desa  dirasa sebagai  bentuk  birokratisasi  baru  karena  terlalu  mengatur  secara  teknis  dan  prosedural hal-hal seperti dasar alokasi dana desa, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa, prioritas  penggunaan  dana  desa,  pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  dan sebagainya.  Makna  pemberdayaan  desa  yang  menjadi  intensi  normatif  dari  UU  Desa menjadi potensial terlupakan.
Menurut Yuyun Yulianah, di satu sisi sebagai satuan pemerintahan terkecil, desa memerlukan  aparatur  penunjang  pemerintahan  yang  handal,  yang  mampu  menggali potensi-potensi  keuangan  desa  serta  mampu  memberikan  pengayoman  yang  optimal kepada  masyarakat.  Akan  tetapi  di  sisi  lain,  sumber  daya  manusia  aparatur  desa  itu sendiri  umumnya  masih  lemah  dan  terbatas.  Sementara  berbagai  bantuan  langsung diberikan  oleh  pemerintah  kepada  desa  dalam  berbagai  bentuk  dan  variasinya,  baik bantuan berupa dana tunai langsung, sarana atau alat maupun bentuk lain (bibit, benih, dan  sebagainya).  Bantuan-bantuan  tersebut  diberikan  secara  langsung  melalui  desa untuk  disalurkan  langsung  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  membudidayakannya. Akan tetapi dalam kenyataannya bantuan-bantuan tersebut ada yang tersalurkan kepada
masyarakat  ada  pula  yang  tidak  sampai,  melainkan  dimanfaatkan  oleh  kelompok- kelompok tertentu. 1
Selain itu, keterlambatan penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa juga kerap kali terjadi karena tidak jelasnya aturan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut,  sumber  daya  manusia  tidak  mumpuni,  perubahan  anggaran,  serta  kurangnya koordinasi  antar  unit  kerja  yang  satu  dengan  unit  kerja  yang  lain.  Penguatan pengetahuan  aparat  dan  warga  desa  dalam  pengambilan  keputusan  penggunaan  dana desa  sesuai  kebutuhan  dan  kondisi  yang  dihadapi  desa  merupakan  hal  penting  demi mengakan  amanah  undang-undang  desa  bersama  dengan  monitoring  serta  evaluasi penggunaan dana desa yang partisipatif melibatkan warga desa.
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  dan  penegakkan  hukumnya  berdasarkan  undang- undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014  di  Kabupaten  Lampung  Timur,  dan  apa  saja hambatan – hambatan dalam pengelolaan dana desa di Kabupeten Lampung Timur?
Ada  beberapa  jurnal  ataupun  penelitian  yang  relevan  dengan  penelitian  yang akan dilakukan peneliti, diantaranya:
1. Penelitian  Kemenristek  Dikti,  Putri  Kartika  Anggraini  dan  Herlin  Wijayati Universitas  Brawijaya,  Malang  tahun  2015  dengan  judul  “ Implementasi Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  (Studi  Di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jombang)”, tentang  pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014.  keterlambatan penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu pada pembahasan penegakan pengelolaan dana desa.
2. Pembahasan selanjutnya adalah tentang Pertanggung jawaban Penggunaan Alokasi Dana  Desa  Pada  Pemerintahan  Desa  di  Kabupaten  Donggala,    membahas mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam penggunaan alokasi dana
1 Yuyun Yulianah, “Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desah,” Jurnal Justicia Mimbar Vol. I, no. No. 02 (Desember 2015): 610–11.
desa  Perbedaan  dengan  penelitian  peneliti  yaitu  pada  pembahasan  mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan desa.
3. Tulisan  selanjutnya  adalah  tentang Potensi  Penyelewengan  Alokasi  Dana  Desa  Di Kaji  Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa, membahas  tentang  kelemahan  pengawasan  terhadap alur  proses  mengalirnya  dana,  dan  lemahnya  Sumber  Daya  manusia  dari  Aparat Pemerintahan  Desa  itu  sendiri.  Perbedaan  dengan  penelitian  peneliti  yaitu  pada sumber daya manusia aparat pemerintahan desa yang mengelola dana desa.

## Pembahasan

## Konsep Desa
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal-usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2
Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan  terhadap  masyarakat  sesuai  dengan  tingkat  perkembangan  dan  kemajuan pembangunan.  Desa  memiliki  wewenang  sesuai  yang  tertuang  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang  diserahkan  pengaturannya  kepada  desa,  yakni  urusan  pemerintahan  urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
2 anonymous,  “Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 6,” 2014.
c. Tugas  pembantuan  dari  pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota.
d. Urusan  pemerintahan  lainnya  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan  diserahkan kepada desa.
Undang-Undang  tentang  Desa  yang  baru  saja  ditetapkan  ini  adalah  undang- undang  pertama  pasca-pencabutan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979  tentang Pemerintahan  Desa  yang  diamanatkan  oleh  reformasi.  Sebelumnya,  melalui pemberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  desa  hanya diatur oleh peraturan-perundangan setingkat Peraturan Pemerintah.
Setidaknya ada 5 (lima) perubahan pokok yang dikandung dalam UU Desa yang baru. Kelima perubahan pokok itu tentu saja diaharpakan mampu memperbaiki kualitas kehidupan  warga  negara  yang  tinggal  di  desa-desa  Indonesia.  Perubahan-perubahan pokok dimaksud adalah, melalui UU Desa yang baru inilah untuk pertama kalinya desa- desa  yang ada di  Negeri ini akan diatur melalui  sistem pengaturan  yang  beragam. UU Desa  yang  baru  memperkenakan  dua  jenis  desa  dan  desa  adat.  Jika  desa  terbentuk berdasarkan  ukuran-ukuran  demografis  dan  adminsitratif,  desa  adat  terbentuk  karena desa adat itu memang memiliki sejarah dan hak asal usulnya.
Kelompok  perubahan  pokok  kedua,  berbeda  dengan  sistem  pengaturan  desa pada  masa  lalu  yang  diturunkan  berdasarkan  azas  desentralisasi,  sehingga  desa  adalah bagian  dari  Daerah  Kabupaten,  kewenangan  desa  saat  ini  diturunkan  berdasarkan  azas rekognisi  dan  subsidiaritas.  Dengan  begitu,  desa  sekarang  juga  memiliki  kewenangan yang  bersumber  dari  hak  asal-usul  dan  adat-istiadat,  disamping  kewenangan- kewenangan lain yang dirutunkan dari azas-azas subsidiaritas dan perbantuan.
Perubahan-perubahan  mendasar  itu  membutuhkan  sistem  pelaksanaan  dan pengawasan  kegiatan  pembangunan  dan  pemerintahan  di  tngkat  desa.  Oleh  sebab  itu UU Desa ini juga membawa dan mendorong terjadinya proses demokratisasi di tingkat desa  melalui  partisipasi  seluruh  pihak  yang  ada  di  desa  secara  optimal.  Serangkaian kegiatan  pemberdayaan  dan  pendampingan  juga  harus  dilakukan.  Baik  untuk
kelembagaan  desa  maupun  lembaga-lembaga  kemasyaraatan.  Termasuk  dengan menyediakan informasi yang akurat dan transparan.

## Alokasi Dana Desa dan Pengelolaannya
Dana  desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang  diperuntukkan  bagi yang  ditransfer  melalui  APBD  kabupaten  dan  kota  yang  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. 3
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah mengatur secara khusus  mengenai  pendapatan daerah,  yang di  atur dalam Pasal  1 ayat 35  menyatakan  bahwa  “Pendapatan  Daerah  adalah  semua  hak  Daerah  yang  diakui sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran  yang bersangkutan”, dan pada Pasal 380 dalam penjelasan ayat 2, yaitu :
“Khusus  untuk  pengawasan  yang  terkait  keuangan  Daerah  meliputi  kegiatan audit,  reviu,  evaluasi,  pemantauan,  dan  bimbingan  teknis  dalam  pengelolaan APBD  kabupaten/kota  yaitu  sejak  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  pemantuan dan  evaluasi  atas  pelaksanaan  APBD  (termasuk  penyerapan  APBD),  sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota  yang  dilakukan inspektorat  kabupaten/kota  dapat  bekerja  sama  dengan  Inspektorat  Jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan” . 4
Lebih  lanjut,  dana  desa  yang  di  atur  dalam  Pasal  285  ayat  2  dalam  penjelasan angka  4  yaitu  :  “Yang  dimaksud  dengan  dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa  yang  mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat”. 5
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  pada  Pasal  18  bahwa  Anggaran  Dana  Desa
3 anonymous,  “Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  241tentang  Pelaksanaan Pertanggung jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.,” 2014.
4 anonymous, “Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.
5 anonymous.
berasal  dari  APBD  Kabupaten/Kota  yang  bersumber  dari  bagian  Dana  Perimbangan Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang  diterima  oleh  Kabupaten/Kota  ntuk  desa  paling sedikit 10% (sepuluh persen). 6
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan “ anggaran dana desa yang  merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang  diterima  Kabupaten/Kota". Selanjutnya  dalam  ayat  (4)  Pasal  yang  sama  disebutkan  "Anggaran  Dana  Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  d  paling  sedikit  10%  (sepuluh  perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus". 7
Dana  Desa  setiap  kabupaten/kota  dialokasikan  berdasarkan  perkalian  antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa  setiap  provinsi  dialokasikan  berdasarkan  jumlah  desa  dalam  provinsi  yang bersangkutan  serta  jumlah  penduduk  kabupaten/kota,  luas  wilayah  kabupaten/kota, angka  kemiskinan  kabupaten/kota,  dan  tingkat  kesulitan  geografis  kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa  yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Neagara,  dihitung  berdasarkan  jumlah  penduduk  desa,  luas wilayah  desa,  angka  kemiskinan  Desa,  dan  tingkat  kesulitan  geografis. 8 Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan. 9
6 anonymous,  “Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Desa,” 2007.
7 Lihat pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
8 Pasal  11  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2014  yang dimaksud dengan jumlah Desa adalalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh menteri, dan pada Pasal 12 ayat  (2)  yang  dimaksud  dengan  angka  kemiskinan  adalah  presentase  rumah  tangga  pemegang  Kartu Pelindung Sosial.
9 Pasal  12  ayat  (2)  dan  (3)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Tingkat  kesulitan  geografis  setiap  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) digunakan  sebagai  faktor  pengalihasil  penghitungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3).  Besaran  Dana  Desa  setiap  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dihitung dengan cara:
a. Dana  Desa  untuk  suatu  Desa  =  Pagu  Dana  Desa  kabupaten/kota  x  [(30%  x persentase jumlah penduduk desa  yang bersangkutan terhadap total  penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) +  (50%  x  persentase  rumah  tangga  pemegang  Kartu  Perlindungan  Sosial  terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)];dan
b. hasil  penghitungan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a  disesuaikan  dengan tingkatkesulitan geografis setiap desa.
c. Tingkat  kesulitangeografis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  ditentukan  oleh faktor yang meliputi:
1) Ketersediaan pelayanan dasar;
2) Kondisi infrastruktur;
3) Transportasi; dan
4) Komunikasi desa ke kabupaten/kota. 10
Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2007  Pasal  1  menjelaskan bahwa  yang  dimaksud  dengan  pengelolaan  adalah  rangkaian  kegiatan  mulai  dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian. 11
Pemerintah  desa  wajib  mengelola  keuangan  desa  secara  transparan,  akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan  masyarakat  dalam  penyusunannya.  Keuangan  desa  harus  dibukukan  dalam
10 Lihat Pasal 12 Ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
11 Lihat Pasal 1 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007
sistem  pembukuan  yang  benar  sesuai  dengan  kaidah  sistem  akuntansi  keuangan pemerintahan. 12
Kepala  Desa  adalah  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa,  dalam melaksanakan  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa  kepala  desa  menguasakan sebagian  kekeuasaannya  kepada  perangkat  desa.  Oleh  sebab  itu,  berhasil  tidaknya pengelolaan dana desa tergantung pada kepala desa. 13

## Penegakan Undang-Undang Desa
Pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  paling  sedikit  mengalokasikan  10%  dari dana  perimbangan  yang  diterima  kabupaten/kota  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  kabupaten/kota  untuk  Alokasi  Dana  Desa  setiap  tahun  anggaran. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  dan  kerap  kali    sering  disebut  sebagai  sisa-sisa  dari  uang  kabupaten.  Meskipun kecil, Alokasi Dana Desa mempunyai banyak manfaat di desa. 14
Anggaran  sebesar  10%  ini  diharapkan  akan  meningkatkan  kesejahteraan  dan pemerataan pembangunan di desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah kewenangan Pemerintahan  Desa.  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  pengelolaan  keuangan  desa  yang  dituangkan  dalam  peraturan  desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah atau pemerintah Daerah. 15
Penggunaan  Anggaran  Alokasi  Dana  Desa  adalah  sebesar  30%  (tiga  puluh persen)  untuk  belanja  aparatur  dan  operasional  Pemerintah  Desa,  sebesar  70%  (tujuh puluh  persen)  untuk  biaya  pemberdayaan  masyarakat.  Bagi  Belanja  Pemberdayaan Masyarakat  digunakan  untuk  Biaya  perbaikan  sarana  publik  dalam  skala  kecil, penyertaan  modal  usaha  masyarakat  melalui  BUMDesa,  biaya  untuk  pengadaan ketahanan  pangan,  perbaikan  lingkungan  dan  pemukiman,  teknologi  tepat  guna,
12 Nurcholis Hanif, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Jakarta: Erlangga, 2011).
13 Virgie Delawillia Kharisma, “Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa,” t.t., 10.
14 Sutoro, dkk, Desa Membangun Indonesia (Yogyakarta: FPPD, 2014).
15 Wahjudin Sumpeno, Perencanaan Desa Terpadu , Kedua (Banda Aceh: Read, 2011).
perbaikan  kesehatan  dan  pendidikan,  pengembangan  sosial  budaya,  dan  sebagainya yang dianggap penting. 16
Pengawasan  terhadap  Alokasi  Dana  Desa  beserta  kegiatan  pelaksanaannya dilakukan  secara  fungsional  oleh  pejabat  yang  berwenang  dan  oleh  masyarakat  sesuai dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku.  Jika  terjadi  penyimpangan  atau penyalahgunaan  Alokasi  Dana  Desa,  maka  penyelesaiannya  secara  berjenjang,  sesuai dengan  ketentuan  perundangan  yang  berlaku.  Pengawasan  pelaksanaan  alokasi  dana desa  tidak  terlepas  dari  struktur  tugas  dan  kewenangan  serta  pertangungjawaban sebagaimana disusun dalam struktur organisasi pelaksana. 17
Organisasi  atau  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  yang  memonitoring jalannya  alokasi  dana  desa  pada  setiap  mulai  penyusunan  anggaran,  penatausahaan (pencairan dana ) sampai  dengan pertanggung jawabannya  yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat  dan  Pemerintahan  Desa  dan  semua  kecamatan  yang  ada  dalam  satu Kabupaten.  Pertanggungjawaban  alokasi  dana  desa  (ADD)  terintegrasi  dengan pertanggung  jawaban  APBDesa,  sehingga  bentuk  pertanggung  jawabannya  adalah pertanggung jawaban APBDesa. 18
Penyampaian  laporan  dilaksanakan  melalui  jalur  struktural,  yaitu  dari  tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara  bertahap.  Tim  pendamping  tingkat  kecamatan  membuat  laporan/  rekapan  dari seluruh  laporan  tingkat  desa  di  wilayah  dan  secara  bertahap  melaporkannya  kepada bupati cq. Tim fasilitas tingkat kabupaten/ kota. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan tim pendamping dibebankan kepada APBD kabupaten diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD). 19
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Penegakan Undang-Undang Desa
Berdasarkan  identifkasi  tersebut  diatas  maka  terdapat  faktor-faktor  yang mempengaruhi  dari  penegakan  undang-undang  desa  nomor  6  tahun  2014  terhadap
16 Agisma Dyah Fastari, Inti Wasiati, dan Jln Kalimantan, “Alokasi Dana Desa dalam Formulasi Kebijakan APBD Kabupaten Jember Tahun 2012” 1 (2012): 9.
17 Fastari, Wasiati, dan Kalimantan.
18 Paulus Israwan Setyoko, “Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD),” t.t., 11.
19 Hasman Husin Sulumin, Pertanggung jawaban Penggunaan , t.t.
pengelolaan  pelaksanaan  dana  desa  di  Kabupaten  Lampung  Timur  adalah  sebagai berikut:
Desa Pematang Tahalo, terdapat permasalahan sebagai berikut:
a. Aparat  Desa  yang  masih  belum  memahami  sesungguhnya  tentang  Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur.
b. Aparat Desa yang sudah memahami tentang Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur.
c. Aparat  Desa  yang  dipandang  dapat  memahami  dan  mengerti  tentang  Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur.
Dari hasil identifikasi di atas maka prosentase permasalahannya adalah sebagai berikut:
a. Untuk prosentase  permasalahan pada point pertama 16,67%  yang tidak  memahami tentang  Pengelolaan  Pelaksanaan  Dana  Desa  yang  ada  di  Kabupaten  Lampung Timur.
b. Untuk  prosentase  permasalahan  pada  point  kedua  66,67%  yang  sudah  memahami tentang  Pengelolaan  Pelaksanaan  Dana  Desa  yang  ada  di  Kabupaten  Lampung Timur.
c. Untuk  prosentase  permasalahan  pada  point  ketiga  16,67%  yang  dipandang  mampu mengamalkan  Pengelolaan  Pelaksanaan  Dana  Desa  yang  ada  di  Kabupaten Lampung Timur.
Adapun dari Desa Taman Bogo terdapat permasalahan sebagai berikut:
a. Aparat  Desa  yang  masih  belum  memahami  sesungguhnya  tentang  Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur.
b. Aparat Desa yang sudah memahami tentang Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur.
c. Aparat  Desa  yang  dipandang  dapat  memahami  dan  mengerti  tentang  Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur.
Dan  dari  hasil  identifikasi  di  atas,  prosentase  permasalahannya  adalah  sebagai berikut:
a. Untuk prosentase permasalahan pada point pertama 50,00%  yang tidak  memahami tentang Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur.
b. Untuk  prosentase  permasalahan  pada  point  kedua  33,33%  yang  sudah  memahami tentang Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur.
c. Untuk  prosentase  permasalahan  pada  point  ketiga  16,67%  yang  sudah  memahami tentang Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap 12 orang informan pada masing-masing desa, maka terdapat permasalahan tentang Penegakan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur.
1. Faktor  yang  berkaitan  dengan    kurangnya  pemahaman  terhadap  pengelolaan pelaksanaan  dana  desa  dalam  prosentase  mencapai  33,33%  dari  total  12  informan dari 2 lokasi, yaitu desa  Pematang Tahalo dan Taman Bogo di Kabupaten Lampung Timur.
2. Faktor  yang  berkaitan  dengan  sudah  memahami  tentang  pengelolaan  pelaksanaan dana desa dalam prosentase mencapai 50,00% dari total 12 informan dari 2 lokasi, yaitu desa  Pematang Tahalo dan Taman Bogo di Kabupaten Lampung Timur.
3. Faktor  yang  berkaitan  dengan  sudah  memahami  dan  sudah  mengerti  tentang pengelolaan pelaksanaan dana desa dalam prosentase mencapai 16,67% dari total 12 informan dari 2 lokasi, yaitu desa  Pematang Tahalo dan Taman Bogo di Kabupaten Lampung Timur.

## Kesimpulan
Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  di  Lampung  Timur  masih  terlihat kurangnya pengelolaan  yang baik dalam hal pelaksanaan Dana Desa mulai dari proses perencanaan,  pelaksanaan  sampai  dengan  serah  terima  dikarenakan  pemahaman  yang berbeda-beda di tingkat desa sehingga menimbulkan banyak persepsi terkait Dana Desa.
Kemudian  ada  beberapa  hambatan-hambatan  dalam  pelaksanaan  dana  Desa, diantaranya :
a. Masih rendahnya tingkat pendidikan aparat desa mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan dan Kepala Dusun
sehingga  mengakibatkan  lambatnya Transfer  Knowledge terhadap  program  Dana Desa yang akan terus berkelanjutan yang merupakan amanat dari Undang-undang.
b. Kurangnya peningkatan kapasitas melalui pelatihan bagi para pengelola Dana Desa yang  menyebabkan  terlambatnya  pembuatan  laporan  atau  pertanggungjawaban  pe- nyerapan dana.

## Daftar Pustaka
anonymous. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,” 2007.
———.  “Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  241tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.,” 2014.
———. “Peraturan Pemerintah Nomor 43  Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6,” 2014.
———. “Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.
Fastari,  Agisma  Dyah,  Inti  Wasiati,  dan  Jln  Kalimantan.  “Alokasi  Dana  Desa  dalam Formulasi Kebijakan APBD Kabupaten Jember Tahun 2012” 1 (2012)
Hasman Husin Sulumin. Pertanggung jawaban Penggunaan .
Kharisma,  Virgie  Delawillia.  “IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA,” t.t., 10.
Nurcholis  Hanif. Pertumbuhan  Dan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa .  Jakarta: Erlangga, 2011.
Setyoko, Paulus Israwan. “Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD),” t.t., 11.
Sutoro, dkk. Desa Membangun Indonesia . Yogyakarta: FPPD, 2014.
Wahjudin Sumpeno. Perencanaan Desa Terpadu . Kedua. Banda Aceh: Read, 2011.
Yuyun  Yulianah.  “Potensi  Penyelewengan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Kaji  Menurut Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desah.” Jurnal Justicia Mimbar Vol. I, no. No. 02 (Desember 2015).
Etzioni dkk, Organisasi-Organisasi Modern , Jakarta: UIPress, 1985
Jonathan  Sarwono, Metode  Penelitian  Kuantitatif    dan  Kualitatif, Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2006
Lubis  Hari  S.B.  dan  Martani  Husaini, Teori  Organisasi  (Suatu  Pendekatan  Makro),
Jakarta: Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial,1987
Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Jakarta: UPP STIM YKPN, 2005
Morrison, Metode Penelitian Survei, Jakarta: Kencana, 2012
M. Subana, Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, Bandung: Pustaka Setia, 2001
Richard M. Steers , Efektivitas Organisasi ,Jakarta: Erlangga,1985
S.P. Siagian, A dmiinistrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya, Jakarta:
Gita Karya,1978
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek, Jakarta:  Rineka Cipta, 1998