## JDEP
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
DETERMINAN KETIMPANGAN CAPAIAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR PADA TAHUN 2014-2016
Agustina Puspitasari Adiningtyas 1 , Budyanra 2
Badan Pusat Statistik Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan Politeknik Statistika STIS, Jakarta adiningtyas@bps.go.id, budy@stis.ac.id

## Abstract
High  school  enrollment  rate  can  reduce  educational  inequality.  However, East Java Province which has high school enrollment rate, the education inequality is also high. Using data from National Socioeconomic Survey (Susenas) from 2014 to 2016  and  publications  from  several  institute,  this  research  aims  to  find  out  the determinants  of  districts/cities  education  inequality  in  East  Java  in  2014-2016. Inferensia analysis uses panel data regression with random effect model (REM). The results  shows  that  the  significant  variables  increasing  the  education  inequality  are percentage of poor population and percentage of married young women, while  the significant  variables  decreasing  the  education  inequality  are  Gross  Domestic Regional Product (GDRP) growth, percentage of household head educated minimum secondary  level,  and  teacher-school  ratio  on  secondary  level.  There  are  no significant effects of government spending on education inequality.
Keywords: education inequality, panel data regression, REM
JEL Classification: I-24, B-55, C-33

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  hal  yang  sangat  fundamental  dalam  meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjamin perkembangan sosial maupun ekonomi (Todaro  &  Smith,  2000).  Berbeda  dengan  modal  fisik  dan  sumber  daya  alam  yang bersifat pasif, sumber daya manusia bersifat aktif dalam melaksanakan pembangunan nasional.  Dengan  demikian,  suatu  negara  perlu  mengembangkan  keahlian  dan pengetahuan rakyatnya melalui pendidikan demi tercapainya pembangunan nasional.
Pendidikan di Indonesia harus dilaksanakan merata sehingga dapat dirasakan oleh  setiap  warga  negara  tanpa  memandang  perbedaan  jenis  kelamin,  status  sosial ekonomi, agama, dan letak geografis. Ketimpangan capaian pendidikan dapat terjadi karena  setiap  orang  tidak  memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam  memperoleh pendidikan  (Alonzo,  1995).  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  (2016), ketimpangan  capaian  pendidikan  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari  Indeks  Gini  Lama
0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 DKI Jakarta Jabar Jateng
DIY Jatim Banten 2014 2015 2016
Sekolah. Thomas et al (2000) menggunakan istilah Koefisien Gini Pendidikan (KGP) untuk menggambarkan ketimpangan distribusi capaian pendidikan antarpenduduk di suatu  wilayah.  KGP  yang  semakin  mendekati  nilai  1  menunjukkan  ketimpangan capaian pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan KGP yang semakin mendekati nilai 0 menunjukkan ketimpangan pendidikan yang lebih rendah.
Provinsi Jawa Timur dimana akses pendidikannya cukup mudah serta sarana dan  prasarana  pendidikannya  memadai  namun  memiliki  ketimpangan  pendidikan cukup  tinggi.  Pada  2015,  KGP  Jawa  Timur  tertinggi  di  Pulau  Jawa  bahkan  di Kawasan  Barat  Indonesia  (KBI)  sebesar  0,329  pada  2015  (BPS,  2016).  Hal  ini menunjukkan bahwa distribusi capaian pendidikan antarpenduduk Jawa Timur paling timpang  di  antara  provinsi-provinsi  di  Jawa  dan  di  KBI.  Jika  ditelusuri  lebih  jauh, apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Jawa Timur konsisten memiliki KGP tertinggi dalam kurun waktu tiga tahun.
Sumber: Susenas 2014-2016, diolah.
Ketimpangan  pendidikan  di  suatu  wilayah  dapat  diturunkan  dengan meningkatkan  partisipasi  sekolah  (Gould,  1993).  Selama  tahun  2014-2016,  Angka Partisipasi  Kasar  (APK)  Jawa  Timur  pada  jenjang  dasar  dan  menengah  telah mencapai  target  Rencana  Strategis  (Renstra)  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  (Kemendikbud).  APK  Jawa  Timur  jenjang  SD,  SMP,  dan  SMA  tahun 2016  berturut-turut  sebesar  108,17;  92,54;  81,24.  Jika  dibandingkan  dengan  DKI Jakarta yang ketimpangan pendidikannya lebih rendah, APK Jawa Timur lebih tinggi daripada  DKI  Jakarta  yang  sebesar  104,32  pada  jenjang  SD;    90,89  pada  jenjang SMP; 73,09 pada jenjang SMA (BPS, 2016).
Ketimpangan  capaian  pendidikan  dapat  disebabkan  oleh  rendahnya  kualitas guru (BPS, 2016). Pendidikan di Jawa Timur didukung oleh banyak tenaga pendidik yang  berkualifikasi  pendidikan  tinggi  (S1  ke  atas).  Selama  tahun  2014-2016,  Jawa Timur  memiliki  persentase  guru  berijazah  S1  ke  atas  tertinggi  di  Pulau  Jawa  pada semua  jenjang  pendidikan  (Kemendikbud,  2014-2016).  Pada  2016,  persentase  guru berijazah  S1  ke  atas  di  Jawa  Timur  jenjang  SD,  SMP,  dan  SMA  masing-masing

## Gambar 1 KGP menurut provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2014-2016

## JDEP
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
sebesar  91,80;  95,57;  dan  97,57  sedikit  lebih  tinggi  atau  hampir  sama  dengan  DKI Jakarta yang sebesar 91,80; 94,80; dan 97,89 (Kemendikbud, 2016).
Tingginya  nilai  APK  dan  persentase  guru  berijazah  S1  ke  atas  tidak  diikuti dengan rendahnya ketimpangan pendidikan di Jawa Timur. Ketimpangan pendidikan Jawa  Timur  justru  tertinggi  di  Pulau  Jawa  dan  di  KBI.  Capaian  pendidikan  yang timpang  akan  menyebabkan  perbedaan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang implikasinya  berupa  perbedaan  produktivitas  di  antara  para  pekerja  sehingga berdampak  pada  ketimpangan  pendapatan  antarpekerja  dan  ketimpangan pembangunan (Sullivan & Smeeding, 1997; Ashenfelter & Rouse, 2000; Gregorio & Lee, 2002;  Hamzah, 2017). Dengan demikian, perlu dikaji determinan ketimpangan capaian pendidikan kabupaten/kota di Jawa Timur dari waktu ke waktu.
Tujuan  pertama  pada  penelitian  ini  yakni  mengetahui  gambaran  umum ketimpangan  capaian  pendidikan  di  Jawa  Timur  pada  tahun  2014-2016.  Penelitian Thomas  et,  al.  (2000)  menunjukkan  bahwa  ketimpangan  pendidikan  85  negara  di dunia  dengan  dari  tahun  1960-1990  mengalami  penurunan.  Begitu  pula  dengan Digdowiseiso  (2010)  yang  menyatakan  sebagian  besar  provinsi  di  Indonesia  pada tahun  1999-2005  mengalami  penurunan.  Ketimpangan  pendidikan  di  daerah perdesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan (Digdowiseiso, 2010; Mesa, 2011). Capaian  pendidikan  di  antara  perempuan  lebih  timpang  daripada  laki-laki  (Mesa, 2011).
Penelitian  ini  juga  memiliki  tujuan  lain  yaitu  mengetahui  determinan ketimpangan  capaian  pendidikan  kabupaten/kota  di  Jawa  Timur  pada  tahun  2014- 2016.  Penelitian  mengenai  ketimpangan  pendidikan  pernah  dilakukan  di  dalam maupun di luar negeri. Mereka menemukan bahwa rata-rata lama sekolah dan GDP berhubungan  negatif  dengan  education  Gini  serta  gender  gap  berhubungan  dengan ketimpangan  pendidikan.  Di  China,  Maozhong  dan  Hua  (2011)  menemukan  lima faktor  capaian  pendidikan  tidak  merata  dengan  metode  analisis  komponen  utama yakni  perbedaan  status  sosial  ekonomi,  perbedaan    pekerjaan  dan  kepemilikan rumah, perbedaan partisipasi dan sumber daya pendidikan, investasi pendidikan oleh pemerintah,  dan  perbedaan  tingkat  pendidikan  orang  tua.  Pada  tahun  yang  sama, Mesa  juga  melakukan  penelitian  mengenai  ketimpangan  pendidikan  provinsi- provinsi  di  Filipina.  Mesa  (2011)  menemukan  bahwa Education  Gini  Coefficient berhubungan  negatif  dengan  PDRB  perkapita  dan  berhubungan  positif  dengan poverty incidence . Distribusi capaian pendidikan yang buruk (cukup timpang) terjadi di provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi. Penemuan tersebut juga sejalan dengan penelitian  Senadza  (2012)  di  Ghana  bahwa  terdapat  korelasi  positif  antara poverty incidence dan ketimpangan pendidikan.
Penelitian  mengenai  ketimpangan  pendidikan  di  Indonesia  selama  tahun 1999-2005  dilakukan  oleh  Digdowiseiso  (2010)  yang  diadaptasi  dari  penelitian Thomas  (2000).  Menurutnya,  capaian  rata-rata  lama  sekolah  (RLS)  yang  semakin tinggi  cenderung  menurunkan  ketimpangan  pendidikan  serta  gender  gap  yang semakin  tinggi  dapat  meningkatkan  ketimpangan  pendidikan.  Kemudian  Soejoto et al (2016)  meneliti  ketimpangan  pendidikan  pada  sebagian  kabupaten/kota  di  Jawa Timur  tahun  2008-2013.  Variabel  independen  yang  digunakan  antara  lain:  angka beban  ketergantungan,  kemiskinan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan sex  ratio .  Dengan metode  regresi  data  panel  model fixed  effect disimpulkan  bahwa  angka  beban

## JDEP
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
ketergantungan  dan  kemiskinan  berpengaruh  signifikan  terhadap  ketimpangan pendidikan. Sementara menurut Hamzah et al . (2017), pengeluaran pemerintah untuk pendidikan  dan  pendapatan  perkapita  signifikan  menurunkan  ketimpangan pendidikan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Ketimpangan  capaian  pendidikan  merupakan  keadaan  dimana  terjadi ketidakmerataan  pola  distribusi  pencapaian  pendidikan.  Menurut  Thomas et  al (2000),  indikator  untuk  melihat  ketimpangan  pencapaian  pendidikan  antarindividu dalam  suatu  wilayah  adalah  Koefisien  Gini  Pendidikan  (KGP)  dengan  formula sebagai berikut:
𝐸 𝐿 = 1 𝜇 ∑ ∑ 𝑝 𝑖 |𝑦 𝑖 − 𝑦 𝑗 |𝑝 𝑗 𝑖−1 𝑗=1 6 𝑖=2 Keterangan: 𝐸 𝐿 : Koefisien Gini Pendidikan (KGP)
𝜇 : rata-rata lama sekolah
𝑝 𝑖 dan 𝑝 𝑗 :  proporsi  penduduk  usia  15  tahun  ke  atas  menurut  kategori  capaian pendidikan terakhir yang ditamatkan; 𝑝 𝑖 ≠ 𝑝 𝑗 𝑦 𝑖 dan 𝑦 𝑗 :  lama  bersekolah  menurut  kategori  capaian  pendidikan  terakhir  yang ditamatkan; 𝑦 𝑖 ≠ 𝑦 𝑗 ,  terdiri  atas:  (1)  0  tahun  untuk  tidak  pernah  bersekolah,  (2)  3 tahun  untuk  tidak  tamat  SD,  (3)  6  tahun  untuk  tamat  SD,  (4)  9  tahun  untuk  tamat SMP, (5) 12 tahun untuk tamat SMA, dan (6) 15 tahun untuk tamat universitas.
Determinan  ketimpangan  capaian  pendidikan  dapat  dipandang  dari  sisi permintaan pendidikan (Irianto, 2011). Menurut Hector Corea dalam Irianto (2011), permintaan pendidikan menggambarkan kebutuhan seseorang untuk bersekolah atau diberi  pelajaran  tertentu. Adapun  beberapa  faktor  yang  yang  memengaruhi permintaan pendidikan antara lain: budaya, politik, dan sosial ekonomi. Sejalan itu, Tesfaye dalam Kumbadigdo (2010) menyarankan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan  terkait  dengan  permintaan  dan  penawaran  pendidikan  demi  tercapainya pemerataan pendidikan. Faktor yang memengaruhi permintaan pendidikan seseorang berkaitan  dengan  karakteristik  rumah  tangga  seperti  pendidikan  terakhir  orang  tua, karakteristik anak,  dan  kualitas  pendidikan.  Sementara itu,  BPS  (2016)  merangkum faktor-faktor  yang  memengaruhi  ketimpangan  capaian  pendidikan  di  Indonesia antara  lain:  akses  pendidikan,  sarana  dan  prasarana  sekolah,  guru,  prestasi  siswa, biaya pendidikan, anggaran pendidikan oleh pemerintah, dan lingkungan.
Faktor  ekonomi  dapat  dilihat  dari  variabel  pertumbuhan  PDRB  dan  tingkat kemiskinan  (Soejoto  et  al ., 2016)  serta  pengeluaran  pemerintah  untuk  pendidikan (Bustomi,  2012;  Hamzah,  2017).  Faktor  budaya  dapat  dilihat  dari  persentase perempuan menikah muda (Delprato et al.,  2015). Faktor sosial dapat diduga dengan variabel  persentase  kepala  rumah  tangga  dengan  pendidikan  tinggi  (Tesfeye,  2002 dalam  Digdowiseiso,  2010;  Huisman  & Smith,  2009)  dan  rasio  guru-sekolah  (BPS, 2016).

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## Kemiskinan
Kemiskinan  absolut  diukur  dengan  pendekatan  kemampuan  memenuhi kebutuhan  dasar  atau basic  need  approach .  Dalam  pendekatan  ini,  kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup baik kebutuhan makanan maupun bukan  makanan yang diukur dari sisi pengeluaran maupun pendapatan (Irawan et al , 2016: 133). Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk berada di bawah garis  kemiskinan.  Nilai  garis  kemiskinan  yang  digunakan  mengacu  pada  kebutuhan minimum 2100 kalori perkapita.
Gaspart  dan  Thomas  (2012)  menyatakan  bahwa  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  ketimpangan  pendidikan  adalah  kemiskinan.  Rumah  tangga  miskin lebih  rentan  terhadap  rendahnya  capaian  pendidikan  karena  mereka  memiliki motivasi  yang  rendah  untuk  bersekolah.  Zhang  (2014)  menambahkan  bahwa penduduk  miskin  memiliki  lebih  sedikit  sumber  daya  berupa  uang  untuk  membeli keperluan  sekolah  maupun  pembiayaan  pendidikan  lain.  Biaya  pendidikan  yang tinggi  dan  mahal  akan menjadi  permasalahan  bagi  rakyat  miskin.  Penduduk  miskin tidak memiliki akses lebih untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Dengan  demikian,  semakin  banyak  penduduk  miskin  di  suatu  wilayah  akan meningkatkan  ketimpangan  capaian  pendidikan.  Sejalan  dengan  hasil  penelitian Mesa (2007) yang menunjukkan perbedaan ketimpangan pendidikan antara provinsi di Filipina yang miskin dan tidak miskin. Provinsi yang banyak penduduk miskinnya memiliki ketimpangan pendidikan yang lebih tinggi.

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  digambarkan  dengan  pertumbuhan  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  atas  dasar  harga  konstan.  Laju  pertumbuhan  PDRB menunjukkan  perkembangan  agregat  pendapatan  suatu  daerah  dari  satu  waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya (BPS, 2016: 343).
Menurut  Tamura  (1995),  pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan  peningkatan standar  hidup  generasi.  Generasi  saat  ini  menikmati  standar  hidup  yang  lebih  baik daripada  generasi  sebelumnya,  begitu  pula  dengan  lama  sekolah.  Pertumbuhan ekonomi  yang  makin  baik  akan  meningkatkan  capaian  lama  sekolah  sehingga cenderung menurunkan ketimpangan pendidikan.
Sementara  Mankiw  (2012)  menyatakan    pertumbuhan  ekonomi  sebagai kenaikan pendapatan rata-rata. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat  kemakmuran  atau  kesejahteraan  masyarakat.  Pertumbuhan  ekonomi  yang lebih tinggi menunjukkan pendapatan rata-rata masyarakat yang lebih tinggi. Negara- negara  terbelakang  memiliki  pertumbuhan  ekonomi  yang  jauh  lebih  rendah dibanding  negara  maju.  Jika  dikaitkan  dengan  pendidikan,  anak-anak  di  negara- negara  terbelakang  sering  putus  sekolah  pada  usia  dini.  Suatu  negara  dengan perekonomian  yang  baik  atau  stabil  akan  lebih  mudah  membangun  pendidikan. Pertumbuhan  ekonomi  menjadi  prioritas  agar  suatu  negara  dapat  menjamin pelaksanaan pendidikan yang berkualitas dan merata.
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## Pendidikan Terakhir Orang Tua
Huisman  dan  Smits  (2009)  menyatakan  bahwa  latar  belakang  pendidikan orang  tua  sebagai  kepala  rumah  tangga  ikut  berperan  dalam  memengaruhi  capaian pendidikan anak.  Partisipasi  sekolah  anak  dari  orang  tua  yang  berpendidikan  tinggi lebih baik daripada anak dari orang tua berpendidikan rendah. Anak akan cenderung mengikuti  jejak  pendidikan  orang  tuanya.  Apabila  pendidikan  terakhir  orang  tua tinggi, kemungkinan capaian pendidikan anak akan tinggi juga.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  Breen  dan  Goldthorpe  (1997)  yang  menyatakan bahwa  orang  tua  yang  telah  mencapai  tingkat  pendidikan  tertentu  menginginkan anaknya  mencapai  pendidikan  minimal  sama  dengan  dirinya.  Jika  di  suatu  wilayah terdapat  banyak  kepala  rumah  tangga  yang  berpendidikan  tinggi  maka  capaian pendidikan  penduduk  di  wilayah  tersebut  akan  meningkat  sehingga  ketimpangan capaian pendidikan antarpenduduk dapat semakin menyempit.

## Perempuan Menikah Muda
Pernikahan dini atau dikenal dengan pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan  di  bawah  usia  minimum  yang  telah  ditetapkan.  UNICEF  (2003) menyatakan  beberapa  indikator  pernikahan  anak  antara  lain:  persentase  perempuan berusia  15-19  tahun  yang  sudah/sedang  dalam  ikatan  pernikahan,  persentase perempuan  20-49  tahun  yang  menikah  pertama  kali  sebelum  usia  15  tahun,  dan persentase perempuan 20-49 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun.
Menurut  Sakina  (2017),  terdapat  pengaruh  budaya  patriarki  dan  konstruksi sosial  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  terhadap  pernikahan  dini.  Pemikiran tradisional  masyarakat  menganggap  perempuan  adalah  penerima  nafkah  dan  hanya berkecimpung  pada  urusan  domestik.  Masyarakat  cenderung  memberikan  peran- peran  yang  sifatnya  domestik  kepada  perempuan  sementara  peran-peran  yang sifatnya publik diberikan kepada laki-laki. Setelah perempuan menikah muda ia akan sibuk  dalam  urusan  domestik  rumah  tangganya  sehingga  implikasi  dari  pernikahan dini  adalah  perempuan  terhambat  untuk  meneruskan  pendidikan  ke  jenjang  yang lebih tinggi.
Delprato et  al (2015)  juga  mengemukakan  bahwa  menunda  pernikahan  dini satu  tahun  berpengaruh  pada  meningkatnya  capaian  rata-rata  lama  sekolah  dan menurunkan  angka  putus  sekolah  pada  jenjang  menengah.  Anak  perempuan  yang menikah  sebelum  usia  18  tahun  (pengantin  anak)  memiliki  tingkat  pencapaian pendidikan  yang  lebih  rendah  karena  mereka  cenderung  tidak  melanjutkan  sekolah setelah  menikah  (BPS,  2016:  3).  Tingginya  persentase  perempuan  yang  menikah muda    menyebabkan  capaian  pendidikan  perempuan  menjadi  rendah.  Hal  ini  akan memperlebar jurang/ gap capaian pendidikan baik di antara perempuan yang menikah muda  dan  perempuan  tidak  menikah  muda  maupun  di  antara  laki-laki  dan perempuan.

## Rasio Guru-Sekolah
Rasio  guru-sekolah  merupakan  salah  satu  ukuran  untuk  membandingkan jumlah  guru  di  suatu  jenjang  pendidikan  tertentu  terhadap  banyaknya  sekolah  pada jenjang  yang  sama.  Ukuran  ini  dapat  menggambarkan  ketersediaan  guru  setiap sekolah  di  suatu  wilayah.  Semakin  tinggi  nilai  rasio  guru-sekolah  menunjukkan

## JDEP
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
jumlah guru di sekolah cukup banyak sehingga beban mengajar guru di sekolah yang makin rendah. Beban mengajar guru rendah menunjukkan siswa  yang harus dididik oleh  seorang  guru  tidak  terlalu  banyak.  Keadaan  ini  berdampak  pada  keberhasilan proses belajar mengajar dan capaian pendidikan yang baik.
Distribusi  guru  yang  tidak  merata  akan  menimbulkan  permasalahan  dalam pelaksanaan  proses  belajar  mengajar.  Menurut  Sunandar  (2006),  ketidakmerataan distribusi  guru  masih  menjadi  salah  satu  permasalahan  pendidikan  di  Indonesia. Distribusi  guru  yang  tidak  merata  akan  menyebabkan  capaian  pendidikan  timpang antarwilayah. Makin banyak jumlah guru yang didistribusikan di suatu sekolah akan menurunkan ketimpangan capaian pendidikan.

## Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan
Pada model pengembangan investasi pendidikan disebutkan bahwa  terdapat peran atau intervensi pemerintah terhadap program pendidikan. Pemerintah membuat program  kebijakan  terkait  pendidikan  seperti  wajib  belajar  9  tahun  serta mengalokasikan  anggaran  pada  fungsi  pendidikan  di  setiap  provinsi  dan kabupaten/kota.  Peran  pemerintah  pada  pendidikan  disini  dikatakan  sebagai  faktor input  pendidikan.  Jika  investasi  pemerintah  dalam  bidang  pendidikan  menunjukkan biaya sosial yang terbayar dengan manfaat sosial maka manfaat sosial yang didapat lebih  besar  (Todaro,  2011:  471).  Hasil  investasi  yang  positif  ini  ditandai  dengan peningkatan  sumber  daya  manusia  yang  pada  akhirnya  akan  menurunkan ketimpangan pendidikan.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  Bustomi  (2012)  dan  Hamzah  (2017)  yang mengatakan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  atas  pendidikan  berpengaruh  signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendidikan. Artinya, semakin besar anggaran yang dikeluarkan  pemerintah  untuk  bidang  pendidikan  dapat  memperkecil  ketimpangan pendidikan di suatu wilayah.

## METODE PENELITIAN
Cakupan  data  pada  penelitian  ini  adalah  data cross-section dari  38 kabupaten/kota  di  Jawa  Timur  dan  data time series  tahunan  dari  tahun  2014-2016. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari BPS, berupa publikasi maupun raw data  Susenas  2014-2016,  serta  Dirjen  Perimbangan  Keuangan  (DJPK) Kementrian Keuangan berupa data publikasi.
Variabel  dependen  yang  digunakan  adalah  KGP  yang  dihitung  dari  fungsi kombinasi  RLS  dan  persentase  penduduk  15  tahun  ke  atas  menurut  ijazah  terakhir. Sementara  variabel  independen  terdiri  atas  persentase  penduduk  miskin, pertumbuhan  PDRB,  persentase  kepala  rumah  tangga  berpendidikan  SMA  ke  atas, persentase  perempuan  menikah  muda,  pengeluaran  pemerintah  untuk  pendidikan, dan  rasio  guru-sekolah.  Persentase  perempuan  menikah  muda  didefinisikan  sebagai perbandingan antara jumlah perempuan berusia 15-19 tahun yang sudah menikah dan kelompok  terisiko  (UNICEF,  2003).  Sementara  variabel  rasio  guru-sekolah  pada penelitian ini merupakan perbandingan jumlah guru pada sekolah menengah dengan jumlah  sekolah  menengah.  Variabel  persentase  kepala  rumah  tangga  berpendidikan SMA  ke  atas  dan  persentase  perempuan  menikah  muda  diperoleh  dari  perhitungan manual  raw  data  Susenas  2014-2016  dengan  menyertakan  penimbang,  sedangkan

## JDEP
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
variabel lainnya berasal dari publikasi BPS dan DJPK Kementrian Keuangan.
Analisis  pada  penelitian  ini  terdiri  atas  analisis  deskriptif  dan  analisis inferensia.  Penyajian  data  dalam  analisis  deskriptif  digambarkan  dalam  bentuk grafik, box plot, dan peta tematik. Sementara analisis inferensia menerapkan metode regresi data panel untuk mengetahui determinan ketimpangan capaian pendidikan.
Menurut Greene (2012), model regresi data panel terdiri atas common effect model  (CEM),  fixed  effect  model  (FEM),  dan  random  effect  model  (REM). Persamaan yang mungkin terbentuk dari ketiga model di atas adalah sebagai berikut. CEM:
KGPit=α+β 1 MISKIN it + β 2 PDRB it + β 3 KRT it + β 4 NIKAH it + β 5 LNGURU it +
β 6 LNPP it +u it FEM: KGPit=(α+μ i )+β 1 MISKIN it +β 2 PDRB it +β 3 KRT it +β 4 NIKAH it +β 5 LNGURU it + β 6 LNPP it +u it REM: KGPit=α+β 1 MISKIN it +β 2 PDRB it +β 3 KRT it +β 4 NIKAH it +β 5 LNGURU it +
β 6 LNPP it +(μ i +u it )
Keterangan:
α : intersep
β 1 , ... , β 6 : koefisien slope regresi μ i : efek individu kabupaten/ kota ke-i
u it : error keseluruhan KGPit : Koefisien Gini Pendidikan kabupaten i tahun t MISKIN it : persentase penduduk miskin kabupaten i tahun t (%) PDRB it : pertumbuhan PDRB kabupaten i tahun t (%) KRT it :  persentase  karuta  dengan  ijazah  SMA  ke  atas  kabupaten  i  tahun  t
(%)
NIKAH it
: persentase perempuan menikah muda di kabupaten i tahun t (%) LNGURU it : rasio guru-sekolah kabupaten i tahun t
LNPP it : pengeluaran pemerintah untuk pendidikan kabupaten i tahun t
Penentukan model terpilih antara CEM,  FEM, atau REM dilakukan dengan uji Chow, uji Haussman, dan uji BP-LM. Uji Chow digunakan untuk menguji apakah FEM  lebih  baik  daripada  CEM  (Baltagi,  2005).  Uji  Haussman  digunakan  untuk mengetahui  apakah  FEM  lebih  baik  daripada  REM  (Baltagi,  2005).  Uji  BP-LM digunakan untuk mengetahui apakah REM lebih baik daripada CEM (Greene, 2012). Jika terpilih CEM atau FEM, dilanjutkan pengujian struktur varians-kovarians, terdiri atas  uji  LM dan  uji 𝝀 LM  bertujuan  untuk  menentukan  metode  estimasi  dari  model terpilih.
Tahapan dilanjutkan dengan melakukan pengujian asumsi klasik. Jika metode estimasi OLS, asumsi normalitas, homoskedastis, nonautokorelasi, dan nonmultikolinieritas  harus  terpenuhi.  Sementara  jika  metode  estimasinya GLS/FGLS, asumsi yang harus terpenuhi hanya normalitas dan nonmultikolinieritas karena  masalah  heteroskedastisitas  dan  autokorelasi  dapat  diatasi  dengan  metode GLS/FGLS  (Gujarati,  2008). Apabila  semua  asumsi  telah  terpenuhi,  model  perlu

## JDEP
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
diuji  kelayakannya  dengan  melihat  beberapa  kriteria  di  antaranya  koefisien determinasi ( 𝑅 2 ), uji simultan dan
uji parsial .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Ketimpangan Capaian Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014-2016
Dalam  kurun  waktu  tiga  tahun  terakhir,  Koefisien  Gini  Pendidikan  (KGP) Jawa Timur pernah mengalami kenaikan dan penurunan. KGP mengalami kenaikan dari  0,3086  pada  2014  menjadi  0,329  pada  2015.  Kemudian  KGP  mengalami penurunan cukup besar dari 0,329 pada 2015 menjadi 0,2996 pada 2016.

## Gambar 2 Perkembangan proporsi penduduk 15 tahun ke atas berdasarkan
pendidikan terakhir pada tahun 2014-2016

## Sumber: Susenas 2014-2016, BPS (diolah)
Kenaikan KGP pada 2015 lebih disebabkan oleh komponen pembentuk KGP selain RLS yakni proporsi pendidikan terakhir penduduk 15 tahun ke atas. Gambar 2 menunjukkan  persentase  penduduk  15  tahun  ke  atas  yang  tidak  pernah  bersekolah meningkat sementara persentase penduduk 15 tahun ke atas yang berijazah minimal SMA menurun.
Ketimpangan  yang  berada  di  atas  angka  0,3  pada  tahun-tahun  sebelumnya turun menjadi 0,2996 pada 2016 dan diharapkan trennya terus menurun pada tahun- tahun  selanjutnya.  Penurunan  KGP  yang  cukup  tajam  pada  2016  disebabkan  oleh menurunnya  persentase  penduduk  yang  tidak  sekolah  dan  meningkatnya  persentase penduduk yang berpendidikan SMA ke atas, seperti yang terlihat pada Gambar 2.
8.47 9.14 8.21 22.10 21.02 22.68 6.05 6.53 6.15 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2014 2015 2016
% Tidak Sekolah % Tidak Tamat SD % Tamat SD % Tamat SMP % Tamat SMA % Tamat Universitas

## JDEP
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Gambar 3 Perkembangan KGP menurut kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2014-2016
Sumber: Susenas 2014-2016, BPS (diolah)
Gambar  3  menunjukkan  sebagian  besar  kabupaten/kota  memiliki  tren perkembangan KGP  yang  serupa dengan  level provinsi  yakni meningkat pada 2015 kemudian  menurun  pada  2016.  Kabupaten  Sidoarjo  menempati  posisi  pertama dengan nilai KGP terendah di Jawa Timur selama tahun 2014 hingga 2016. Bahkan nilai KGP Sidoarjo konsisten berada di bawah angka 0,2 dalam kurun waktu tersebut sehingga  tergolong  dalam  ketimpangan  sangat  rendah  (KGP  ≤  0,2).  Sedangkan ketimpangan  pendidikan  tertinggi  selama  2014  hingga  2016  berada  di  Sampang. Nilai  KGP  di  kabupaten  tersebut  bahkan  hampir  mencapai  0,5.  Nilai  KGP  yang tinggi menunjukkan bahwa ketimpangan disitribusi capaian pendidikan antarpenduduk di Sampang paling besar dibanding 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Dari  Gambar  3  juga  terlihat  bahwa  daerah  yang  memiliki  ketimpangan pendidikan    rendah  yakni  Kota  Surabaya,  Sidoarjo,  Kota  Malang,  Kota  Mojokerto, Kota Batu, Kota Kediri, dan Kota Madiun. Menurut BPS Jawa Timur dalam Laporan Eksekutif  Pendidikan  Jatim  2016,  hal  tersebut  disebabkan  oleh  cara  pandang penduduk  perkotaan  terhadap  pendidikan  lebih  terbuka.  Pendidikan  bagi  penduduk perkotaan  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  utama  untuk  dipenuhi.  Selain  itu, pembangunan  infrastruktur  pendidikan  di  kota  juga  lebih  baik.  Banyak  universitas besar  berada  di  Surabaya  dan  di  Kota  Malang.  Jika  dilihat  dari  letak  geografisnya, ketimpangan  pendidikan tinggi  tercatat  di    semua  kabupaten  di  Pulau  Madura  serta sebagian kabupaten di bagian timur Provinsi Jawa Timur atau biasa dikenal sebagai daerah  tapal  kuda  (Probolinggo,  Situbondo,  dan  Bondowoso).  Dengan  demikian, dalam  upaya  pemerataan  pendidikan  di  Jawa  Timur  hendaknya  dapat  dimulai  dari kabupaten-kabupaten tersebut.
0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400 0.450 0.500 2014 2015 2016

## JDEP
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Gambar 4 Boc plot KGP dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2014-2016
Sumber: Susenas 2014-2016, BPS (diolah)
Dari Gambar 4 terlihat bahwa kabupaten ke-27 (Sampang) dan kabupaten ke- 29  (Sumenep)  pada  2014  memiliki  nilai  KGP  yang  jauh  lebih  tinggi  dibanding kabupaten/  kota  lainnya  sehingga  dapat  disebut  sebagai outlier .  Adapun  nilai  KGP Sampang  dan  Sumenep  pada  2014  berturut-turut  adalah  0,4796  dan  0,4368  serta tergolong dalam kategori ketimpangan pendidikan sedang. Sementara pada 2015 dan 2016,  hanya  Kabupaten  Sampang  yang  memiliki  nilai  KGP outlier di  antara  ke-38 kabupaten/ kota di Jawa Timur.
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  nilai  rata-rata  selama  tiga  tahun  menunjukkan angka yang hampir sama yakni sekitar 0,29. Begitu pula jika dilihat dari nilai median yang  cenderung  tidak  bervariasi  selama  tahun  2014-2016  sebesar  0,28.  Sementara nilai range -nya  selama  2014-2016  cenderung  tidak  konstan  dimana range paling lebar  terjadi  pada  2015  sebesar  0,311.  KGP  terendah  berada  di  Sidoarjo  pada  2014 dan  2016  serta  di  Kota  Madiun  pada  2015  yang  mana  ketimpangan  pendidikannya tergolong  sangat  rendah  (KGP  ≤  0,2).  Sementara  Kabupaten  Sampang  konsisten memiliki  KGP  tertinggi  selama  tahun  2014-2016  serta  tergolong  dalam  kategori sedang.
Tabel 1. Ukuran distribusi KGP kabupaten/ kota di Jawa Timur

## Tahun 2014-2016
Tahun  Rata-rata  Median Minimum Maksimum Range (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2014 0,296 0,289 0,1920 (Sidoarjo) 0,4795 (Sampang) 0,288 2015 0,299 0,287 0,1766 (Kota Madiun) 0,4877 (Sampang) 0,311 2016 0,295 0,286 0,1895  (Sidoarjo) 0,4696 (Sampang) 0,280 Sumber: Susenas 2014-2016, BPS (diolah)

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Gambaran Umum Determinan Ketimpangan Pendidikan di Jawa Timur Tahun 2014-2016
Tabel 2. Kaitan KGP dengan determinannya menurut kabupaten/ kota di Jawa Timur
Tahun 2014-2016 No. Determinan Tertinggi Rangking KGP Terendah Rangking KGP (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Tingkat kemiskinan Sampang 1 Kota Malang 35 2. Pertumbuhan ekonomi Bojonegoro 15 Bangkalan 3 3. % karuta berpendidikan SMA ke atas Kota Surabaya 37 Sampang 1 4. % perempuan menikah muda Probolinggo 7 Kota Madiun 36 5. Rasio guru-sekolah jenjang menengah Tulungagung 30 Bangkalan 3 6. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan Kota Surabaya 37 Kota Mojokerto 33

## Sumber: BPS dan Kementrian Keuangan
Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa daerah dengan ketimpangan pendidikan tinggi  memiliki  karakteristik  antara  lain:  tingkat  kemiskinan  tinggi,  pertumbuhan ekonomi  rendah,  persentase  karuta  berpendidikan  SMA  ke  atas  rendah,  persentase perempuan  menikah  muda  tinggi,  dan  rasio  guru-sekolah  menengah  rendah.  Dan sebaliknya,  daerah  dengan  ketimpangan  pendidikan  yang  rendah  memiliki karakteristik antara lain: tingkat kemiskinan rendah, persentase karuta berpendidikan SMA  ke  atas  tinggi,  persentase  perempuan  menikah  muda  rendah,  dan  rasio  guru- sekolah menengah tinggi.

## Determinan  Ketimpangan  Capaian  Pendidikan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016

## Pemilihan Model Regresi Data Panel
Dari hasil pengolahan uji Chow (Lampiran 2), diperoleh 𝐹 ℎ𝑖𝑡 bernilai 25,4973 yang  lebih  besar  daripada    nilai  F  tabel  berderajat  bebas  (30,37)  =  1,58  sehingga hipotesis nol ditolak. Berarti, model fixed effect lebih baik daripada model common effect .  Selanjutnya  dengan  uji  Hausman  (Lampiran  3),  diperoleh  statistik  uji  W bernilai  10,0650  yang  lebih  kecil  daripada  nilai 𝜒 0,05;6 2 = 12,59 sehingga  hipotesis nol  gagal  ditolak.  Artinya,  model random  effect lebih  baik  daripada  model fixed effect .  Kemudian  dengan  uji  BP-LM  (Lampiran  4)  diperoleh  nilai  LM- statistic sebesar 75,7683 yang lebih besar daripada nilai kritis 𝜒 0,05;1 2 = 3,84 sehingga model random  effect lebih  baik  daripada  model common  effect. Dengan  demikian,  model regresi data panel terpilih adalah random effect model (REM).

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## Pengujian Asumsi Klasik
Model random  effect (REM)  menggunakan  metode  estimasi  GLS  sehingga asumsi  yang  diperlukan  hanya  normalitas  dan  non-multikolinieritas.  Pengujian normalitas  secara  formal  dilakukan  dengan  uji  Jarque-Berra  (Lampiran  5) menghasilkan  statistik  JB  bernilai  3,7279  yang  lebih  kecil  daripada 𝜒 0,05;2 2 = 5,99
sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  residual  model  REM  berdistribusi  normal. Sementara asumsi nonmultikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF. Dari Lampiran 6 terlihat  bahwa  semua  variabel  independen  memiliki  nilai  kurang  dari  5  sehingga asumsi nonmultikolinieritas terpenuhi, sebagaiman yang disebutkan Akindwande, et al. (2015).

## Pengujian Keberartian Model
Tabel 3. Ringkasan hasil estimasi model random effect
Variabel Independen Coefficent Std. Error t-statistic Prob. (1) (2) (3) (4) (5) C 0,39705 0,03913 10,14575 0,0000 MISKIN 0,00516 0,00112 4,60134 0,0000* PDRB -0,00112 0,00054 -2,06543 0,0413* KRT -0,22214 0,02327 -9,54386 0,0000* NIKAH 0,00050 0,00022 2,30409 0,0231* LNGURU -0,02772 0,00774 -3,58045 0,0005* LNPP -0,00069 0,00074 -0,45181 0,6523 Ringkasan Statistik R-squared 0,695916 F-statistic 40,81265 Adj.R-squared 0,678864 Prob (F-statistic) 0,00000 Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 8.0
Nilai Adjusted  R-squared sebesar  0,6788  menunjukkan  bahwa  keenam variabel  independen  mampu  menjelaskan  variasi  Koefisien  Gini  Pendidikan  (KGP) sebesar  67,88  persen    yang  mana  telah  menghilangkan  pengaruh  penambahan variabel  dan  sisanya  33,84  persen  dijelaskan  varaibel  lain  di  luar  model.  Secara simultan, didapatkan nilai statistik F sebesar 37,8227  lebih besar daripada nilai kritis 𝐹 0,05;(43,70) = 1,69 .  Dari  hasil  tersebut  hipotesis  nol  ditolak  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  pada  tingkat  signifikansi  5  persen,  variabel  independen  secara bersama-sama  signifikan  memengaruhi  KGP  di  Jawa  Timur.  Secara  parsial,  dari keenam  variabel  independen    terdapat  lima  variabel  yang  signifikan  memengaruhi KGP.  Kelima  variabel  tersebut  memiliki  nilai t-statistic yang  lebih  besar  daripada 𝑡 0,95;70 = 1,66 atau t-statistic yang  lebih  kecil  daripada 𝑡 0,05;70 = −1,66 .  Dengan demikian,  hipotesis  nol  ditolak  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  kemiskinan, pertumbuhan  ekonomi,  persentase  karuta  berpendidikan  SMA  ke  atas,  persentase perempuan  menikah  muda,  dan  rasio  guru-sekolah  menengah  secara  parsial berpengaruh signifikan terhadap KGP.

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## Interpretasi Model
Persamaan  regresi  data  panel  dengan  model random  effect adalah  sebagai berikut:
𝐾𝐺𝑃 ̂ 𝑖𝑡 = (0,39705+ 𝜇̂ 𝑖 ) + 0,00516MISKIN it * - 0,00112PDRB it * - 0,22214KRT it * + 0,00050 NIKAH it * - 0,02772 LNGURU it * - 0,00033 LNPP it
Nilai  intersep  pada  persamaan  di  atas  menunjukkan  rata-rata  perubahan ketimpangan  pendidikan  untuk  seluruh  kabupaten/kota  di  Jawa  Timur  sebesar 0,3970.  Sementara  komponen random  error ( 𝜇̂ 𝑖 )  menunjukkan  besar  simpangan intersep  setiap  kabupaten/  kota  terhadap  nilai  intersep  rata-rata.  Dari  Lampiran  7 terlihat  bahwa  Sampang  memiliki  intersep  terbesar.  Artinya,  ketika  tidak  ada pengaruh dari semua variabel independen, kabupaten tersebut memiliki ketimpangan pendidikan tertinggi yakni sebesar 0,4510.
Peningkatan  persentase  penduduk  miskin  dapat  meningkatkan  ketimpangan capaian  pendidikan  di  Jawa  Timur  dengan  asumsi ceteris  paribus .  Setiap  kenaikan persentase  penduduk  miskin  1  persen,  ketimpangan  capaian  pendidikan  akan meningkat sebesar 0,00516 apabila variabel independen lainnya bernilai tetap. Hasil ini  sejalan  dengan  Gaspart  dan  Thomas  (2012)  yang  melihat  pengaruh  kemiskinan terhadap  ketimpangan  pendidikan  dari  sisi  psikologi.  Penduduk  miskin  cenderung memiliki  motivasi  bersekolah  yang  lebih  rendah  daripada  penduduk  tidak  miskin sehingga capaian pendidikan penduduk miskin lebih rendah. Sementara Mesa (2007) dan  Zhang  (2014)  menjelaskan  pengaruh  kemiskinan  terhadap  ketimpangan pendidikan dari sisi  ekonomi. Penduduk miskin memiliki lebih sedikit sumber daya sehingga  mereka  kurang  mendapat  akses  pendidikan  yang  layak.    Ketidakmerataan akses pendidikan antara penduduk miskin dan penduduk tidak miskin akan semakin memperlebar ketimpangan capaian pendidikan.
Pertumbuhan  ekonomi  signifikan  berperan  dalam  mengurangi  ketimpangan pendidikan.  Koefisien  variabel  pertumbuhan  PDRB  bernilai  -0,00112  berarti  setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi 1 persen akan menurunkan ketimpangan pendidikan sebesar  0,00112  bila  diasumsikan  variabel  independen  lainnya  konstan.  Hasil tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan Tamura (1995) dan Mankiw (2012) bahwa pertumbuhan ekonomi akan menurunkan ketimpangan pendidikan.
Persentase  karuta  berpendidikan  SMA  ke  atas  berkontribusi  paling  besar dalam menurunkan ketimpangan capaian pendidikan di Jawa Timur. Setiap kenaikan persentase karuta berpendidikan SMA ke atas, ketimpangan capaian pendidikan akan menurun  sebesar  0,22214  dengan  asumsi  variabel  independen lain  bernilai  konstan. Hasil tersebut relevan dengan pernyataan Breen & Goldthorpe (1997) bahwa kepala rumah  tangga  atau  orang  tua  yang  telah  mencapai  tingkat  pendidikan  tertentu mengharapkan  anaknya  mencapai  pendidikan  setidaknya  sama  dengan  dirinya. Sementara  De  Serf  (2002)  menyatakan  bahwa  anak  cenderung  mengikuti  jejak pendidikan  orang  tuanya.  Anak  dari    orang  tua  berpendidikan  tinggi  cenderung berpendidikan  tinggi  juga.  Dengan  demikian,  makin  banyak    kepala  rumah  tangga yang  berpendidikan  tinggi,  makin  banyak  pula  anggota  rumah  tangga  yang berpendidikan tinggi sehingga dapat mengangkat capaian pendidikan  penduduk. Hal ini tentunya akan mempersempit jurang/ gap capaian pendidikan antarpenduduk atau ketimpangan pendidikan akan menurun.

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Persentase  perempuan menikah  muda  signifikan  meningkatkan  ketimpangan capaian pendidikan di Jawa Timur. Setiap kenaikan persentase perempuan menikah muda 1 persen akan meningkatkan ketimpangan pendidikan sebesar 0,00050 dengan asumsi ceteris  paribus .  Hasil  ini  sejalan  dengan  pernyataan  Sakina  (2017)  bahwa perempuan yang menikah muda terhambat dalam meneruskan pendidikan ke jenjang lebih  tinggi.  Delprato, et  all (2015)  menambahkan  bahwa  penundaan  usia  menikah satu  tahun  pada  perempuan  dapat  menaikkan  capaian  pendidikan  perempuan  atau makin muda perempuan menikah dapat menurunkan capaian pendidikan. Hal inilah yang  akan  makin  memperlebar gap capaian  pendidikan  baik  di  antara  perempuan sendiri  (antara  perempuan  yang  menikah  muda  dan  tidak  menikah  muda)    maupun antara  perempuan  dan  laki-laki  sehingga  menyebabkan  tingginya  ketimpangan pendidikan di wilayah dengan persentase perempuan menikah muda yang tinggi.
Rasio  guru-sekolah  pada  jenjang  menengah  signifikan  menurunkan ketimpangan capaian pendidikan di Jawa Timur. Setiap kenaikan pertumbuhan rasio guru-sekolah  pada  jenjang  menengah  sebesar  satu  persen  akan  menurunkan ketimpangan  capaian  pendidikan  sebesar  0,02772.  Sebagaimana  yang  dikatakan Sunandar (2006), rasio guru-sekolah yang makin tinggi menunjukkan jumlah guru di suatu  sekolah  yang  makin  banyak  sehingga  beban  mengajar  seorang  guru  akan menjadi  berkurang.  Hal  ini  akan  mendorong  terciptanya  pembelajaran  yang  efektif serta capaian pendidikan menjadi lebih baik. Pendistribusian guru ke sekolah secara merata sesuai dengan beban masing-masing sekolah dapat menurunkan ketimpangan pendidikan.

## KESIMPULAN
KGP kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2014-2016 memiliki rata-rata yang  hampir  sama  setiap  tahunnya  yakni  0,29  serta range -nya  antara  0,17  hingga 0,48  yang  mana  tergolong  dalam  kategori  ketimpangan  pendidikan  sangat  rendah hingga  sedang.    Ketimpangan  capaian  pendidikan  terendah  tercatat  di  Kabupaten Sidoarjo  sedangkan  ketimpangan  tertinggi  tercatat  di  Kabupaten  Sampang. Ketimpangan  pendidikan  yang  tinggi  tercatat  pada  semua  kabupaten  di  Pulau Madura dan pada sebagian kabupaten di bagian timur Provinsi Jawa Timur atau biasa dikenal  sebagai  daerah  tapal  kuda.  Daerah  dengan  ketimpangan  pendidikan  yang tinggi  memiliki  karakteriktik  antara  lain:  tingkat  kemiskinan  tinggi,  pertumbuhan ekonomi  rendah,  persentase  karuta  berpendidikan  SMA  ke  atas  rendah,  persentase perempuan menikah muda tinggi, dan rasio guru-sekolah menengah rendah.
Variabel  yang  signifikan  meningkatkan  ketimpangan  capaian  pendidikan adalah  persentase  penduduk  miskin  dan    persentase  perempuan  menikah  muda. Sementara  variabel  yang  signifikan  menurunkan  ketimpangan  capaian  pndidikan adalah  pertumbuhan  ekonomi,  persentase  karuta  berpendidikan  SMA  ke  atas,  dan rasio  guru-sekolah  menengah.  Pengeluaran  pemerintah  untuk  pendidikan  tidak signifikan memengaruhi ketimpangan pendidikan.

## LIMITATION AND SUGGESTION
Penelitian  ini  tidak  luput  dari  keterbatasan.  Beberapa  keterbatasan  dalam penelitian ini  antara  lain  tidak  mempertimbangkan  pengaruh  faktor  politik  terhadap

## JDEP
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
ketimpangan  pendidikan,  series  periode  penelitian  pendek,  dan  mengabaikan  efek spasial  yang  mungkin  muncul.  Dengan  demikian,  penelitian  selanjutnya  diharapkan dapat menambahkan variabel yang mewakili faktor politik, memperpanjang periode penelitian, atau menggunakan pendekatan spasial maupun panel spasial agar analisis menjadi  lebih  kaya.  Selain  itu,  penelitian  selanjutnya  dapat  dilakukan  di  lokus  lain yang juga memiliki ketimpangan pendidikan tinggi.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  hendaknya  lebih  optimal  lagi  dalam memberantas  kemiskinan  dan  memperluas  akses  pendidikan  bagi  penduduk  miskin misalnya  dengan  meningkatkan  pembangunan  infrastruktur  di  kabupaten  yang sedikit  tertinggal  untuk  memudahkan  mobilisasi  penduduk  dan  memperlancar kegiatan  perekonomian  serta  dengan  menambah  lapangan  pekerjaan  sehingga penduduk miskin dapat keluar dari perangkap kemiskinan.
Tokoh  masyarakat  dan  orang  tua  yang  memiliki  remaja  perempuan  memberi pemahaman  kepada  remaja  perempuan  untuk  tidak  menikah  di  usia  yang  dini  serta memberi  kesempatan  remaja  perempuan  untuk  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang lebih  tinggi.  Dinas  Pendidikan  antarkabupaten/kota  hendaknya  bekerja  sama  dalam mengupayakan pemerataan guru sekolah menengah misalnya dengan mendistribusikan  guru  dari  kabupaten/kota  yang  kelebihan  guru  ke  kabupaten  yang kekurangan guru yang mana biasanya memiliki ketimpangan pendidikan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Akinwande et al. (2015). Variation Inflation Factor: As a Condition for the Inclusion of Suppressor Variable(s) in Regression Analysis. Open Journal of Statistics, 2015,  5,  754-767 .  Accessed  on  August  2 nd 2018  available  at https://file.scirp.org/pdf/OJS_2015122416050944.pdf
Baltagi,  B.  H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data 3th Edition.  Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Badan  Pusat  Statistik.  (2014).  Jawa  Timur  dalam  Angka  2014.    Surabaya:  BPS Provinsi Jawa Timur.
.  (2015).  Jawa  Timur  dalam  Angka  2015.    Surabaya:  BPS Provinsi Jawa Timur.
. (2016). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016.  Jakarta: BPS.
.  (2016).  Jawa  Timur  dalam  Angka  2016.    Surabaya:  BPS Provinsi Jawa Timur.
Breen, R. & Goldthorpe, J.H. (1997). Explaing Educational Differentials: Towards a
Formal  Rational  Action  Theory. Rationality  and  Society,  9(3) ,  275-305. Accessed on January 4 th 2018, available at
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/104346397009003002
Bustomi,  M.J.  (2012).  Ketimpangan  Pendidikan  Antar  Kabupaten/Kota  dan Implikasinya  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Economics  Development  Analysis

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Journal . Accessed on 6 November 2017 available at
journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/viewFile/477/507
De  Serf,  M.  (2002).  The  Effects  of  Family,  Social  and  Background  Factors  on
Children's  Educational  Attainment. Honor  Projects  Paper  8 .  Accessed  on  6 Januari 2018 available at https://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=e con_honproj
Delprato, M. et al. (2015). On the impact of early marriage on schooling outcomes in Sub-Saharan  Africa  and  West  Asia. International  Journal  of  Educational Development  44 ,  42–55.  Accessed  on  14  Februari  2018  available  at https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059315000747
Digdowiseiso,  K. (2010). Measuring  Gini Coefficient of Education: The Indonesian Cases. Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No 19865 . Accessed on 6 November 2017 available at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/19865/
Gaspart,  F.  &  Thomas,  A.  C.  (2012).  Does  Poverty  Trap  Rural  Malagasy. World Development Vol. 67, pp. 490 –505 . Accessed on 15 Desember 2017 available at https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X14003702
Greene, W. H. (2012). Econometrics Analysis Seventh Edition. New York: Pearson.
Gujarati, D. N. & Porter, D. C. (2008). Basic Econometrics Fifth Edition. New York: McGraw-Hill.
Hamzah,  F.  et  al.  (2017).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Bidang  Pendidikan, Gender  Gap  dan  Pendapatan  Per  Kapita  terhadap  Ketimpangan  Pendidikan dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal  Ekonomi  Bisnis  dan  Kewirausahaan ,  6  (12),  77-96.  Accessed  on  29 Desember 2017 available at http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JJ/article/view/22985
Irawan,  P.  B. et  al. (2016). Official  Statistics  Sosial-Kependudukan  Dasar. Bogor: IN MEDIA.
Kemendikbud. (2014). Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2014. Jakarta: Kemendikbud.
. (2015). Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2015. Jakarta: Kemendikbud.
. (2016). Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2016. Jakarta: Kemendikbud.
Maozhong,  L.,  &  Hua,  S.  (2011).  Education  Inequality  Analysis:  International Comparison.  International Journal  of  Business  and  Social  Science,  Vol.2
No.16 , 89-93. Accessed on 7 April 2018 available at http://ijbssnet.com/journals/Vol_2_No_16_September_2011/10.pdf
Mesa,  E.  P.  (2007).  Measuring  Education  Inequality  in  The  Philippines. The Philippine Review of Economics, V o l. XLIV No.2 , 33-70. Accessed on 5 Mei

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
2018 available at https://www.researchgate.net/publication/227471603_Measuring_education_i nequality_in_the_Philippines
Sakina,  A.  (2017).  Menyoroti  Budaya  Patriarki  di  Indonesia. Social  Work  Jurnal Vol.7  No.1 ,  71-80.  Accessed  on  13  Mei  2018  available  at https://www.researchgate.net/publication/319671805_MENYOROTI_BUDA YA_PATRIARKI_DI_INDONESIA
Senadza, B. (2012). Education Inequality in Ghana: Gender and Spatial Dimensions.
Journal  of  Economic  Studies,  Vol.  39  Iss  6 ,  724  -  739.  Accessed  on  6 November 2017, available at https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/01443581211274647?journ alCode=jes
Soejoto, et al. (2016). Education Inequality Effect on Poverty and Economic Growth: Empirical  Study  in  Province  of  East  Java. International  Journal  of  Applied
Bussiness and Economic Research, Vol. 14, No. 6 : 4087-4103 . Accessed on 2 Februari 2018 available at https://www.researchgate.net/publication/306322633_Education_inequality_e ffect_on_poverty_and_economic_growth_Empirical_study_in_province_of_ East_Java
Sunandar,  A.  (2006).  Analisis  Perencanaan  Kebutuhan  Guru. Jurnal  Manajemen Pendidikan  No.01 ,  1-12.  Accessed  on  24  Juni    2018  available  at https://journal.uny.ac.id/index.php/jmp/article/view/3755
Thomas,  et  al.  (2000).  Measuring  Education  Inequality:  Gini  Coefficients  of Education. Policy  Research  Working  Paper:  No.  2525 .  Accessed  on  5 November 2017 available at https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/19738
Todaro, M. P & Smith, S. C. (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi ke-7. Diterjemahkan oleh: Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.
Tri  Wahyuni,  R.  N.  &  Monika,  A.K.  (2016).  Pengaruh  Pendidikan  terhadap Ketimpangan  Pendapatan  Tenaga  Kerja  di  Indonesia. Jurnal  Kependudukan Indonesia  Vol.  11  No.1 ,  15-28.  Accessed  on  15  Juli    2018  available  at https://www.researchgate.net/publication/319571091_PENGARUH_PENDI DIKAN_TERHADAP_KETIMPANGAN_PENDAPATAN_TENAGA_KER JA_DI_INDONESIA
Zhang, H. (2014). The poverty trap of education: Education–poverty connections in
Western  China. International  Journal  of  Educational  Development . Accessed on 14 Mei 2018 available at https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059314000431