Analisis Pengaruh Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, Belanja Pemerintah, dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Tingkat Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sutriadi Enri Sutiawan 1 , Muhammad Rafi’i Sanjani 2 Universitas Teknologi Sumbawa Email: muhammad.rafii.sanjani@uts.ac.id
Article History:
Received: 17 Juli 2023
Revised: 19 Agustus 2023 Accepted: 09 Oktober 2023
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh investasi penanaman modal dalam negeri, belanja pemerintah, dan konsumsi rumah tangga terhadap tingkat inflasi nusa tenggara barat (NTB) tahun 2018-2021. Penelitian ini menggunakan regresi data panel yang terdiri dari 10 kabupaten di nusa tenggara barat (NTB) dengan menggunakan program eviews 12. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari website resmi badan pusat statistik (BPS) dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) nusa tenggara barat (NTB) tahun 2018-2021. Estimasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). Secara keseluruhan, hasil analisis regresi data panel dan uji hipotesis disimpulkan bahwa dalam penelitian ini secara simultan investasi penanaman modal dalam negeri, belanja pemerintah, dan konsumsi rumah tangga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi. Variabel investasi penanaman modal dalam negeri secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi. Variabel belanja pemerintah secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi. Dan variabel konsumsi rumah tangga secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi.
Keywords: Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, Belanja Pemerintah, dan Konsumsi Rumah Tangga dan Tingkat Inflasi.
PENDAHULUAN Permasalahan yang ada negara berkembang seperti di Indonesia yaitu inflasi, termasuk provinsi nusa tenggara barat. Inflasi menjadi dilema yang mengganggu perekonomian pada setiap negara. Jika pada inflasi mengalami penurunan atau inflasi rendah, dapat mendorong perekonomian menjadi lebih baik inflasi rendah juga dapat meningkatkan pendapatan nasional, mendorong gairah pekerja untuk melakukan pekerjaannya, menabung, kemudian melakukan investasi. Tetapi jika inflasi terlalu rendah, akan dapat berdampak pada sektor produksi karena tidak adanya dorongan untuk melaksanakan produksinya. Inflasi yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan terganggunya usaha pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 254
masyarakat. Pelaksanaan kebijakan moneter yang belum optimal sehingga masih perlu dilakukan identifikasi untuk memahami karakteristik inflasi di inflasi di Indonesia (Pratiwi, 2012). Inflasi juga perlu dikendalikan untuk mencapai tingkat inflasi yang tepat yang tidak terlalu tinggi dan terlalu rendah agar perekonomian tumbuh positif (Alamsyah, S., & Mayes, A. 2015).
Inflasi merupakan suatu proses meningkatkan harga-harga secara umum dan terus menerus ( continue ) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunkan nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh mempengaruhi (Manullang, J. 2020).
Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi terjadi apabila kenaikan harga berada dibawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%-30% setahun; berat antara 30%-100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun (Manullang, J.2020).
Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaruh investasi penanaman modal dalam negeri terhadap tingkat inflasi provinsi nusa tenggara barat !
2. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah terhadap tingkat inflasi provinsi nusa tenggara barat !
3. Bagaimana pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap tingkat inflasi provinsi nusa tenggara barat !
4. Bagaimana pengaruh investasi penanaman modal dalam negeri, belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga terhadap tingkat inflasi provinsi nusa tenggara barat !

## LANDASAN TEORI
Pengertian Inflasi
Inflasi adalah kenaikan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa di pasar. Tingkat inflasi dipengaruhi oleh faktor-faktor permintaan dan penawaran dipasar, seperti kenaikan permintaan dan penawaran di pasar, seperti kenaikan permintaan barang dan jasa, kenaikan biaya produksi, kenaikan harga bahan makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian terhadap faktor-faktor tersebut untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di pasar dan mencegah inflasi yang berlebihan. Laju inflasi yang terlalu tinggi dapat mengganggu usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Demikian juga laju inflasi yang terlalu rendah, berakibat sektor produksi tidak memiliki dorongan untuk memacu produksinya. Kenyataan ini mendorong pemerintah untuk memperhatikan laju inflasi ini dalam usaha membangun perekonomiannya. (Purba, M. A. A. 2012) Menurut Bank Indonesia, inflasi adalah harga-harga yang meningkat secara terus menerus (Bank Indonesia, 2020). Inflasi merupakan permasalahan yang ada pada setiap negara, yang dapat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di negara itu sendiri. Ketika terjadinya kenaikan harga tetapi diikuti dengan kenaikan pendapatan, maka pendapatan riil masyarakat akan menurun. Setiap negara mengeluarkan kebijakan agar inflasi tetap berada dalam batas normal, pemerintah harus selalu menjaga kestabilan inflasi yang ada di indonesia. Dalam teori Keynes,
inflasi dapat terjadi yang disebabkan oleh keinginan masyarakat yang ingin hidup lebih dari kemampuan ekonominya. Dalam inflasi terdapat permintaan barang yang melebihi penawaran barang yang ada disebut dengan inflationary gap. Inflationary gap dapat diartikan sebagai permintaan barang naik, pendapatan masyarakat naik sehingga masyarakat mengeluarkan konsumsinya untuk memenuhi keinginannya. Jika penawaran barang tidak cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat, maka harga-harga akan naik inflasi dapat berhenti ketika masyarakat tidak memiliki pendapatan yang berlebih yang digunakan untuk memenuhi permintaannya, sehingga jumlah penawaran akan cukup dan Inflationary gap dapat hilang (Agusmianata, 2017). Inflasi Menurut Keynes Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya sehingga proses inflasi merupakan proses perbuatan bagian rezeki antar golongan masyarakat untuk memperoleh bagian yang lebih besar daripada yang mampu disediakan oleh masyarakat itu sendiri yang berdampak terhadap permintaan barang dan jasa yang pada akhirnya akan menaikan harga. Proses perebutan ini disebut inflationary gap karena permintaan efektif barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah output/barang yang tersedia (penawaran agregat). Keterbatasan jumlah persediaan barang terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat (Agusmianata, 2017).
Proses inflasi akan berlangsung terus selama permintaan efektif lebih besar dari jumlah output yang dihasilkan. Inflasi akan berhenti bila permintaan efektif tidak melebihi jumlah output yang tersedia pada harga-harga yang berlaku. Cara mengatasi inflasi seperti ini dengan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan untuk mengantisipasi kelebihan permintaan yang terjadi. Permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya demand full inflation).
Inflasi Menurut Teori Strukturalis Dalam teori ini, inflasi sebenarnya disebabkan oleh ketegaran ( inflexibility ) dari struktur perekonomian. Struktur perekonomian yang tegar biasanya ditemukan di negara - negara yang sedang berkembang yang dapat berubah secara gradual dan dalam jangka panjang. Dua ketegaran utama dalam perekonomian yang dapat mengakibatkan inflasi adalah:
1. Ketidakelastisan dari penerimaan ekspor.
2. Ketidakelastisan dari supply bahan makanan di dalam negeri.
Inflasi Menurut Teori Kuantitas
Teori ini mengatakan bahwa inflasi biasa terjadi kalau ada penambahan volume jumlah uang. Bila jumlah uang beredar tidak bertambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, jadi penanggulangan inflasi bersumber pada penanggulangan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar bertambah, maka akan terjadi inflasi (kenaikan harga).
Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga di masa yang akan datang. Apabila masyarakat sudah beranggapan demikian, maka tidak ada kecenderungan untuk menyimpan uang tunai lagi dan mereka lebih suka menyimpan harta kekayaan dalam bentuk barang.

## Jenis Inflasi
Parah tidaknya inflasi dapat digolongkan empat macam, yaitu : 1) Inflasi Ringan ( Creeping Inflation )

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Biasanya Creeping inflation ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Mempunyai pengaruh yang positif dalam mendorong perekonomian untuk berkembang lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang menjadi bergairah untuk bekerja, menabung maupun mengadakan investasi.
2) Inflasi Menengah ( Galloping Inflation ) Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar antara 10% - 30% setahun (dua sampai tiga digit) dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap ( creeping inflation ). 3) Inflasi Berat Inflasi berat, jika besarnya inflasi antara 30% - 100% setahun, pada kondisi demikian, perekonomian mulai lesu terutama pada sektor-sektor industri. 4) Inflasi Sangat Berat Inflasi sangat berat ( hyperinflation ), jika inflasi lebih dari 100% keadaan perekonomian menjadi kacau balau, dan perekonomian menjadi lesu. Faktor-faktor terjadinya inflasi Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga – harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk berikut : 1) Inflasi tarikan permintaan (Demand Pull Inflation) Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.
2) Inflasi desakan biaya (Cost Push Inflation) Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahan – perusahan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerja dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga – harga berbagai barang.
3) Inflasi diimport
Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga – harga barang yang di impor. Inflasi ini akan wujud apabila impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengeluaran perusahan-perusahaan.
Kebijaksanaan-Kebijaksanaan Mengatasi Inflasi Telah kita ketahui bahwa inflasi adalah suatu proses di mana nilai uang semakin turun. Dengan demikian jelas bahwa kebijaksanaan untuk mengatasi inflasi harus dihubungkan dengan usaha meniadakan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan nilai. Untuk itu ada tiga kebijaksanaan yang bisa di tempuh, yakni (Nuri Agusmianata, 2017):
1) Kebijaksanaan Moneter
2) Kebijaksanaan Fiskal
3) Kebijaksanaan Non Moneter-Fiskal.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk dapat mengetahui ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga
berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk domestik regional bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.
Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, Produk domestik regional bruto (PDRB) menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.
Produk domestik regional bruto (PDRB) juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan (BPS, 2023).
Formula Menghitung Tingkat Inflasi dengan PDRB Deflator 1. PDRB Nominal adalah nilai dari PDRB atas dasar harga berlaku 2. PDRB Riil Adalah nilai dari PDRB atas dasar harga konstan

## PDRB Deflator = PDRB Nominal / PDRB Riil *100
Investasi Penanaman Modal dalam Negeri Investasi penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri dimas, w.(2016). Investasi sebagai penanaman modal dalam negeri (PMDN) merupakan penggunaan dari kekayaan masyarakat indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha, yaitu melalui pembelian obligasi-obligasi, surat-surat kertas perbendaharaan negara, emisi-emisi lainnya saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan, serta deposito dan tabungan yang berjangka sekurang-kurangnya satu tahun 25 termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara atau swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia. (Purba, M. A. A. 2012) Investasi penanaman modal dalam negeri adalah salah satu faktor yang mempegaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Investasi penanaman modal dalam negeri yang meningkat dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, menggerakkan pemerintah agregat, dan pada akhirnya meningkatkan harga barang dan jasa di pasar. Selain itu, investasi penambahan modal dalam negeri juga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi, yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi. (Purba, M. A. A. 2012) Tidak signifikannya investasi penanaman modal dalam negeri terhadap laju inflasi, dikarenakan sejak tahun 1996 tingkat investasi terus mengalami tekanan, terutama hal ini dipengaruhi oleh tingkat kurs dan suku bunga yang cukup tinggi. Faktor lain yang mengakibatkan surutnya investasi ketika itu adalah karena pasca 1996 Indonesia mulai terperangkap dalam krisis ekonomi, yang telah menggiring Indonesia melakukan gerakan reformasi disegala bidang. Masa- masa transisi yang penuh kerusuhan massal serta demonstrasi mahasiswa dan buruh,

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 258
mengakibatkan tingkat resiko untuk berinvestasi di Indonesia menjadi tinggi. Sedangkan Impor tidak signifikan terhadap Laju Inflasi, dikarenakan nilai impor Indonesia lebih banyak pada barang bahan baku dan barang-barang modal, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi harga barang-barang konsumsi di dalam negeri . (Purba, M. A. A. 2012).
Belanja Pemerintah
Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan adalah belanja negara. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali . Belanja pemerintah dapat mempengaruhi inflasi melalui dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung, belanja pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat di pasar dan mempengaruhi harga barang dan jasa. Secara tidak langsung, belanja pemerintah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan defisit anggaran dan memicu kenaikan suku bunga, yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya produksi.
Pengeluaran pemerintah ( government expenditure ) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. (Anwar, N. 2020)
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat-propinsi-daerah). (Anwar, N. 2020). Belanja negara merupakan penjumlahan dari alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa. Secara ringkas, masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Belanja Pemerintah Pusat, yang terdiri dari: a) Belanja pegawai, yaitu belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi, dalam bentuk uang atau barang, yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
b) Belanja barang, adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.
c) Belanja modal, adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
d) Pembayaran bunga utang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban pengunaan pokok utang ( principal outstanding ), baik yang
berasal dari dalam negeri maupun utang luar negeri, rupiah ataupun valas, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.
e) Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat (Undang-Undang tentang APBN). Pos subsidi ini terdiri dari:
1) Subsidi BBM
2) Subsidi Listrik
3) Subsidi Pangan
4) Subsidi Pupuk
5) Subsidi Benih
6) Subsidi/Bantuan PSO 7) Subsidi Bunga Kredit Program
8) Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)
f) Belanja hibah merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari pemerintah kepada BUMN, pemerintah negara lain, lembaga/organisasi internasional, pemerintah daerah khususnya pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus menerus, bersifat sukarela dengan pengalihan hak dan dilakukan dengan naskah perjanjian antar pemberi hibah dan penerima hibah.
g) Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian Negara/Lembaga (Pemerintah) dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya “risiko sosial”, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Risiko sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar.
h) Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk membiayai keperluan lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran, keperluan yang bersifat ad hoc (tidak terus menerus), kewajiban Pemerintah berupa kontribusi atau iuran kepada organisasi/lembaga keuangan internasional yang belum ditampung dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga, dan dana cadangan risiko fiskal serta mengantisipasi kebutuhan mendesak (Widodo, 2016).
2. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. a) Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana Perimbangan terdiri atas:
b) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant , yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
a. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
b. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ruang Lingkup dana Otsus terdiri dari (a) Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (b) Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh; dan (c) dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat .
c. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan. Ruang lingkupnya terdiri dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana insentif daerah (DID), dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). Mulai APBN tahun 2016 nomenklatur dana penyesuaian diubah menjadi DAK Non Fisik.
d. Dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
e. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (Widodo, 2016).
Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi rumah tangga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan agregat dan inflasi. Konsumsi rumah tangga yang meningkat dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa di pasar dan pada akhirnya meningkatkan harga. Menurut Anwar, N,(2020) menyatakan bahwa konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran konsumsi pribadi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa.
Teori Keynes mengandalkan analisis statistik, dan juga membuat dugaan dugaan tentang konsumsi berdasarkan introspeksi dan observasi casual. Pertama dan terpenting Keynes menduga bahwa, kecenderungan mengkonsumsi marginal ( marginal propensity to consume ) jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu. Kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah krusial bagi rekomendasi kebijakan Keynes untuk menurunkan pengangguran yang kian meluas. Kekuatan kibijakan fiskal, untuk mempengaruhi perekonomian seperti ditunjukkan oleh penggada kebijakan fiskal muncul dari umpan balik antara pendapatan
dan konsumsi. Kedua, Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata ( avarage prospensity to consume ), turun ketika pendapatan naik. Ia percaya bahwa tabungan adalah kemewahan, sehinga ia berharap orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka ketimbang si miskin. Ketiga, keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting.

## Jenis-jenis Konsumsi Rumah Tangga
Rumah tangga atau bisa dikatakan dengan keluarga. Keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Keluarga biasanya terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya.
Menurut Badan Pusat Statistik Rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus.
1. Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Ada bermacam-macam bentuk rumah tanga biasa, diantaranya : (1) orang yang tinggal bersama istri dan anaknya; (2) orang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makannya sendiri; (3) keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu segmen; (4) Rt yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. (5) pengurus asrama, panti asuhan, lembaga permasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, istri serta arti lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya; (6) masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri-sendiri.
2. Rumah tangga khusus adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga permasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari- harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga, dan kelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih. Rumah tangga khusus tidak dicakup dalam Susenas. (Anwar, N. 2020)
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsumsi rumah tangga adalah tingkat pengeluaran yang harus dipenuhi oleh keluarga guna untuk menjalankan fungsi dari sebuah keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Anwar, N. 2020)
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga Menurut Suparmoko terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi konsumsi selain dari pendapatan, meliputi:
a. Selera
Konsumsi masing-masing individu berbeda meskipun individu tersebut mempunyai umur dan pendapatan yang sama, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan selera pada tiap individu.
b. Faktor Sosial Ekonomi

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 262
Faktor sosial ekonomi misalnya umur, pendidikan, dan keadaan keluarga juga mempunyai pengaruh terhadap pengaluaran konsumsi. Pendapatan akan tinggi pada kelompok umur muda dan mencapai puncaknya pada umur pertengahan dan akhirnya turun pada umur tua.
c. Kekayaan Kekayaan secara eksplisit maupun implisit sering dimasukan dalam fungsi agregat sebagai faktor yang menentukan konsumsi. Seperti dalam pendapatan permanen yang dikemukakan oleh Friedman, Albert Ando dan Franco Modigliani menyatakan bahwa hasil bersih dari suatu kekayaan merupakan faktor penting dalam menetukan konsumsi. Beberapa ahli ekonomi yang lain memasukan aktiva lancar sebagai komponen kekayaan sehingga aktiva lancar memainkan peranan yang penting pula dalam menentukan konsumsi.
d. Keuntungan atau Kerugian Capital Keuntungan capital yaitu dengan naiknya hasil bersih dari kapital akan mendorong tambahnya konsumsi, selebihnya dengan adanya kerugian kapital akan mengurangi konsumsi.
e. Tingkat Bunga Ahli-ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Khususnya mereka percaya bahwa tingkat bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi.
f. Tingat Harga Sejauh ini dianggap konsumsi riil merupakan fungsi dari pendapatan riil. Oleh karena itu naiknya pendapatan nominal yang disertai dengan naiknya tingkat harga dengan proposi yang sama tidak akan merubah konsumsi riil.
Berdasarkan uraian di atas, maka di ketahui bahwa selain faktor di atas dalam buku lain menyebutkan bahwa faktor- faktor penentu jumlah konsumsi adalah (1) pendapatan disposabel (pendapatan siap dikonsumsi), (2) pendapatan permanen (pendapatan tahun ini saja yang digunakan dalam konsumsi), (3) Kekayaan. (Anwar, N. 2020).
Hubungan variabel investasi penanaman modal dalam negeri dengan inflasi Investasi penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah negara republik indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri Dimas, W. (2016). Akan tetapi perlu diketahui bahwa, jika tingkat inflasi mengalami kenaikan maka jumlah investasi penenaman modal dalam negeri akan mengalami penurunan atau dapat dikatakan secara singkat jika tingkat inflasi meningkat maka investor akan berkurang.

## Hubungan variabel belanja pemerintah dengan inflasi
Tindakan yang perlu dijalankan Bank Sentral adalah untuk mengurangi penawaran uang dan menaikan suku bunga. Kebijakan moneter ini investasi dan rumah tangga (Konsumsi). Seterusnya Kementrian Keuangan perlu pula mengurangi pengeluaran dan menaikan pajak individu dan perusahaan. Langkah tersebut dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi dan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Dengan tindakan ini inflasi dapat diatasi. Menurut case & fair, (1999:8) menyatakan bahwa secara spesifik, Keynes yakin pemerintah memotong pajak atau menaikkan pengeluarannya yang disebut kebijakan fiskal ekspansioner untuk mengeluarkan perekonomian dari penuruan. Sebaliknya, Keynes
mengemukakan bahwa pemerintah hendaknya menaikkan pajak atau mengurangi pengeluarannya yang disebut kebijakan fiskal kontraksioner untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi ( Agusmianata, N, 2017).

## Hubungan variabel konsumsi rumah tangga dengan inflasi
Menurut Martanto, B. (2021) menyatakan bahwa hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tidak berpengaruh signifkan terhadap inflasi dapat dikaitkan dengan hasil analisis diskriptif yaitu bahwa trend inflasi sepanjang 1998-2020 cenderung mengalami penurunan. Di sisi lain, Konsumsi Rumah Tangga selain tahun 1998 dan 2020, cenderung stabil pertumbuhannya. apabila konsumen mengonsumsi barang, pasti akan mendapatkan kepuasan yang maksimum yang sesuai dengan anggarannya. Kepuasan maksimum dapat tercapai apabila kemiringan pada kurva indeferen sama dengan budget line, yang berarti kepuasan maksimum. kurva indeferen terdapat dua barang yang dikonsumsi. Pengaruh lain yaitu inflasi dapat mengubah distribusi pendapatan yang ada dalam rumah tangga seperti kreditur dan debitur, karyawan dan majikan (Casadio & Paradiso, 2010).
METODE PENELITIAN
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini kuanitatif dan data panel yaitu gabungan data time series dan cross section yang ada diprovinsi NTB dengan mengambil data 8 kabupaten dan 2 kota dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 10 kabupaten dan kota, yang diperoleh dari BPS NTB dan BPS kabupaten dan kota yang ada Di NTB. Alat analisis yang digunakan adalah Eviews dengan metode analisis regresi dan data panel. Penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, dalam penelitian ini terdapat minimal 3 variabel yang dihubungkan sugiono (2012). Dimana penelitian ini menggunakan bentuk hubungan sebab akibat dalam penelitia ini terdapat varibel yang dihubungkan yaitu hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi diprovinsi NTB, dengan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data.
HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis data panel pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi penanaman modal dalam negeri, pengeluaran pemerintah dan konsumsi rumah tangga, terhadap tingkat inflasi tahun 2018-2021. Dilihat dari hasil pengolahan data panel untuk tiga model estimasi yaitu, CEM, FEM, REM, analisis regresi dilakukan dengan uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier. Dari ketiga model yang telah diuji, model yang terbaik untuk digunakan adalah Random Effect Model (REM). Hasil regresi data panel adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel Model REM Variabel Coefficien t Std. Error t-Statistic Prob. C 140.3261 25.10789 5.588925 0.0000 Penanaman Modal Dalam Negeri -1.28E-09 4.32E-09 -2.295118 0.7696 Belanja Pemerintah -1.85E-08 2.42E-08 -0.762245 0.4509 Konsumsi Rumah Tangga 3.06E-08 4.22E-08 0.725077 0.47331 Sumber: Olah Data Eviews 12

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
264
Y it = 140.326106 + (-1.275381)X1 it + (-1.846434)X2 it + 3.058818X3 it Berdasarkan tabel 1 dan persamaan regresi diatas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien konstanta pada hasil estimasi metode REM adalah 140.326106 koefisien dari variabel variabel tersebut ada yang berpengaruh negatif dan ada juga tidak negatif dan tidak signifikan. Selanjutnya merujuk pada hipotesis yang diajukan peneliti pada bab sebelumnya, pengaruh Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, Belanja Pemerintah, dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Tingkat Inflasi secara parsial dan simultan. Berikut penjelasan pengaruh masing-masing variabel berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.
Pengaruh Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Tingkat Inflasi Berdasarkan hasil pengujian dalam menggunakan analisis regresi data panel menunjukkan bahwa Investasi penanaman modal dalam negeri secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi di provinsi nusa tenggara barat tahun 2018-2021. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien -1.275381 dan nilai probabilitas sebesar 0.7696 > dari 0,05, sehingga hipotesis tidak terbukti kebenarannya. Dengan nilai koefisien data panel adalah - 1.275381 yang menunjukkan bahwa peningkatan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri 1 satuan akan mengakibatkan penurunan Tingkat Inflasi sebesar -1.275381 satuan. Hasil yang di dapatkan adalah Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Inflasi. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Purba (2012). Hasil yang didapatkan adalah investasi penanaman modal dalam negeri tidak signifikan terhadap laju inflasi. Keadaan ini tidak mendukung hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara variabel PMDN dengan laju inflasi, tidak dapat diterima dan hasil dalam penelitian ini menjelaskan jika semakin banyak investasi penanaman modal dalam negeri memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Inflasi Berdasarkan hasil pengujian dalam menggunakan analisis regresi data panel menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi di provinsi nusa tenggara barat tahun 2018-2021. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien -1.846434 dan nilai probabilitas sebesar 0.4509 > dari 0,05, sehingga hipotesis tidak terbukti kebenarannya. Dengan nilai koefisien data panel adalah -1.846434 yang menunjukkan bahwa peningkatan Belanja Pemerintah 1 satuan akan mengakibatkan penurunan Tingkat Inflasi sebesar -1.846434 satuan. Hasil yang di dapatkan adalah Belanja Pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Inflasi. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eno,B.(2020). Hasil penelitiannya menunjukkan variabel pengeluaran pemerintah tidak signifikan pada taraf kesalahan 5% terhadap tingkat inflasi. Namun pada penelitian terdahulu memiliki fenomena yang berbeda yaitu apabila pengeluaran atau belanja pemerintah suatu daerah meningkat maka tingkat inflasi suatu daerah tersebut akan mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dalam penelitian terdahulu bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat inflasi. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agusmianata(2017). Hasil dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat inflasi. Hasil dalam penelitian ini apabila semakin banyak belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah maka tingkat inflasi akan menurun karena hasil dalam penelitian ini variabel belanja pemerintah memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi.
Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Tingkat Inflasi Berdasarkan hasil pengujian dalam menggunakan analisis regresi data panel menunjukkan bahwa Konsumsi Rumah Tangga secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap
tingkat inflasi di provinsi nusa tenggara barat tahun 2018-2021. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien 3.058818 dan nilai probabilitas sebesar 0.47331 > dari 0,05, sehingga hipotesis tidak terbukti kebenarannya. Dengan nilai koefisien data panel adalah 3.058818 yang menunjukkan bahwa peningkatan Konsumsi Rumah Tangga 1 satuan akan mengakibatkan penurunan Tingkat Inflasi sebesar 3.058818 satuan. Hasil yang di dapatkan adalah Konsumsi Rumah Tangga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Tingkat Inflasi. Hasil dalam penelitian ini tidak sejalan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hutagalung (2020). H asil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial konsumsi rumah tangga berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Hasil dalam penelitian ini variabel konsumsi rumah tangga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi. Hasil dalam penelitian ini apabila semakin meningkat konsumsi rumah tangga maka tingkat inflasi akan menurun. Dan hasil dalam penelitian ini variabel konsumsi rumah tangga tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi.
Pengaruh Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, Belanja Pemerintah, dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Tingkat Inflasi Berdasarkan hasil pengujian dalam menggunakan analisis regresi data panel menunjukkan bahwa Investasi penanaman modal dalam negeri, Belanja Pemerintah, dan Konsumsi Rumah Tangga secara bersama-sama atau secara simultan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Tingkat Inflasi di NTB tahun 2018-2021. Hal ini di tunjukkan dengan nilai probabilitas F sebesar 0.833826 > dari 0,05, sehingga hipotesis tidak terbukti kebenarannya. Hasil dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa peningkatan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri akan mengakibatkan penurunan Tingkat Inflasi dan investasi penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi. Hasil dalam penelitian ini jika belanja pemerintah meningkat maka tingkat inflasi akan menurun dan dalam penelitian ini belanja pemerintah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi. Hasil dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga akan mengakibatkan penurunan Tingkat Inflasi dan konsumsi rumah tangga tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi.
KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukakn dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Investasi penanaman modal dalam negeri secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi di provinsi nusa tenggara barat tahun 2018-2021. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien -1.275381 dan nilai probabilitas sebesar 0.7696 > dari 0,05, sehingga hipotesis tidak terbukti kebenarannya. Dengan nilai koefisien data panel adalah -1.275381 yang menunjukkan bahwa peningkatan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri 1 satuan akan mengakibatkan penurunan Tingkat Inflasi sebesar - 1.275381 satuan.
2. Belanja Pemerintah secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi di provinsi nusa tenggara barat tahun 2018-2021. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien -1.846434 dan nilai probabilitas sebesar 0.4509 > dari 0,05, sehingga hipotesis tidak terbukti kebenarannya. Dengan nilai koefisien data panel adalah - 1.846434 yang menunjukkan bahwa peningkatan Belanja Pemerintah 1 satuan akan mengakibatkan penurunan Tingkat Inflasi sebesar -1.846434 satuan.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 266
3. Konsumsi Rumah Tangga secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi di provinsi nusa tenggara barat tahun 2018-2021. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien 3.058818 dan nilai probabilitas sebesar 0.4731 > dari 0,05, sehingga hipotesis tidak terbukti kebenarannya. Dengan nilai koefisien data panel adalah 3.058818 yang menunjukkan bahwa peningkatan Konsumsi Rumah Tangga 1 satuan akan mengakibatkan penurunan Tingkat Inflasi sebesar 3.058818 satuan.
4. Investasi penanaman modal dalam negeri, Belanja Pemerintah, dan Konsumsi Rumah Tangga secara bersama-sama atau secara simultan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Tingkat Inflasi di NTB tahun 2018-2021. Hal ini di tunjukkan dengan nilai probabilitas F sebesar 0.833826 > dari 0,05, sehingga hipotesis tidak terbukti kebenarannya.

## DAFTAR REFERENSI
Agusmianata, N., Militina, T., & Lestari, D. (2017). “Pengaruh jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga serta pengeluaran pemerintah terhadap inflasi di indonesia” . In Forum ekonomi (Vol. 19, No. 2, pp. 188-200). Alamsyah, S., & Mayes, A.(2015). “Pengaruh Produk Domestik Bruto Riil, Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga Riil Terhadap Inflasi di Indonesia Periode 1994-2013”. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi , 2 (1), 1-16. Anwar, N. (2020). “ analisis pengaruh investasi, konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi lampung tahun 2012- 2018 dalam perspektif ekonomi islam” (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
Casadio , P., & Paradiso, A. (2010). “Inflation and consumption in a long term perspective with level shift”.
Eno, B. (2020). “Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Inflasi di Sulawesi Selatan”. Haiqal, M. (2020). “ Pengaruh Investasi Inflasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh” (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY). Hutagalung, D. S., Enre, A., Simbolon, H. A., & Fachrezy, R. (2020). “ Analisa Hubungan antara Konsumsi Rumah Tangga dan Tingkat Inflasi Indonesia” (Uji Kausalitas Granger). Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah) , 3 (1), 235-240. Maulana, R. A., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2020). “Pengaruh Ekspor, Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi di Indonesia” . DINAMIC: Directory Journal of Economic , 2 (3), 675-684.
Manullang, J., Damanik, P. S., Lubis, D., Rahmanda, N., Turnip, P. O., & Siahaan, W. (2020). “Analisis Pengaruh Ekspor, Inflasi dan Investasi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi ”. Martanto, B., Tan, S., & Hidayat, M. S. (2021). “Analisis tingkat inflasi di Indonesia Tahun 1998-2020 (pendekatan error correction model)”. Jurnal Paradigma Ekonomika , 16 (3), 619-632.
Nanga, M. (2005). “Makro Ekonomi Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi Kedua” . Raja Grafindo Persada. Jakarta . Nurul Islamy, S. S. T, (2020, 2021, dan 2022). “Indeks Harga Konsumen Provinsi Nusa Tenggara Barat” . Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat.
Prabandari, A. (2023). “ Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung, Konsumsi Rumah Tangga, dan Suku Bunga Riil Terhadap Inflasi di Indonesia” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). Pratiwi, A., & Prasetyia, F. (2012). “Determinan Inflasi Indonesia: Analisis Jangka Panjang dan Pendek” . Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 1 (1). Purba, M. A. A. (2012). “Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Impor, Penanaman Modal Asing, Penanamanmodal Dalam Negeri Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Laju Inflasi Di Indonesia Priode Tahun 1979-2009”. Jurnal Penelitian Inovasi , 37 (1), 17783. Riwayadi, A. K. (2021). “ Analisis Pengaruh Ekspor, Impor Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1988-2017” (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
Roosmanita, R., & Marbun, J. (2022). “Pengaruh Ekspor, Investasi, Konsumsi Rumah Tangga, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012-2021”. In Seminar Nasional Akuntansi dan M anajemen PNJ (Vol. 3).
Sukirno, S. (2012). “Makroekonomi Teori Pengantar”, Ed. 3, Cet. 24. PT Raja Grafindo Persada, Jakarja . Widodo, S., & Dahiri, D. (2016). “Analisis Pengaruh Belanja Negara Terhadap Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi” . Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara , 1 (1), 39-53. Yusuf, M. A. (2008). “ Analisis Pengaruh Investasi, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Penawaran Uang Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1981- 2006” (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).