## Jurnal Hukum tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Volume 7 Issue 3, 2021 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
The  Use  Of  Such  Retroactive  In  Handling  The  Violation  Of Human  Rights  In  Timor-Timur  1999-2002  In  A  Period  Of Years
Aturkian Laia 1 , Satya Arinanto 2
1, Bachelor Degree, Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia. E-mail: huluelfiana@gmail.com
2 Bachelor Degree, Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.
Abstract: This writing of this scientific paper discusses the use of retroactive principles in the handling of the resolution of gross violations of human rights in east Timor in the period 1999-2002. Where this retroactive principle is something new in the eyes of the lay community who still do not know much about the principle of retroakctive. With the occurrence of gross violations of human rights in eas Timor, it became a necessity for Indonesia to establish Human Rights court or before the esthablishment of the Ad,Hoc court. The establishment of the Human Rights court is therefor an insistence of the internasional community on the occurrence of serious violations that occurred in east Timor. The basis of the use of retroactive principles with the existence of law No. 39 of 1999 and law No. 26 of 2000 on Human Rights Court. From this analysis the author tried to make an analysis that regulates the use of retroactive principles in handling the settlement of gross violations of human rights in East Timor in the period 1999- 2002.
Keywords : Penggunaan Asas Retroaktif pada Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia
How to Site: Aturkian, & Arinanto, S. . (2021). The Use Of Such Retroactive In Handling The Violation Of Human Rights In Timor-Timur 1999-2002 In A Period Of Years. Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 7(3), 401–409. https://doi.org/10.33541/tora.v7i3.45

## Introduction
Penulisan karya ilmiah ini membahas tentang penggunan asas retroaktif dalam penanganan penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor-Timur dalam periode 1999-2002. Dimana asas retroaktif ini merupakan sesuatu yang baru dimata masyarakat awam yang masih banyak belum mengenal tentang asas retroaktif. Dengan terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor-Timur maka menjadi suatu keharusan bagi Indonesia untuk membentuk Pengadilan HAM atau sebelum terbentuknya di kenal dengan Pengadilan Ad.Hoc. Terjadinya pembentukan Pengadilan HAM karena ini merupakan desakan dari masyarakat Internasional atas kejadian pelanggaran berat yang terjadi di Timor-Timur. Dasar penggunan asas retroaktif dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dari analisis tersebut penulis
mencoba membuat analisa yang mengatur tentang penggunan asas retroaktif dalam penanganan penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor-Timur dalam periode 1999-2002. 1
Hak asasi manusia merupakan hak yang ada pada diri setiap individu dan tidak bisa di cabut atau dihilangkan oleh siapapun, karena hak asasi manusia merupakan pemberian Tuhan. Dimana tak ada seorang pun yang berhak menghilangkan HAM baik itu pemerintah sekalipun itu negara. Negara wajib melindungi dan menjamin bagi masyarakat Indonesia agar hak asasi manusi dilindungi baik yang sedang ada dalam kandungan hingga sampai meninggal. Dapat dilihat di Pasal 28 I UUD 1945 yang menyangkut tentang HAM. 2 Negara, Pemerintah, dan Konstitusi bubar kedepan HAM tetap berdiri kokoh dan tetap melekat pada diri setiap manusia.
Berbicara tentang hak asasi manusia mengingatkan kita pada kejadian yang terjadi di Timor-Timur dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan Extra Ordinary Crime atau kejahatan luar biasa, yang telah melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia. Dimana membuat seluruh masyarakat internasional dan dari berbagai belahan negara untuk mendesak Indonesia agar secepatnya menangani masalah pelanggaran berat yang terjadi di Timor-Timur.
Indonesia mengambil langkah untuk membuat peraturan Perundang-Undangan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar dapat bisa menyelesaikan kasus HAM dengan menggunakan Pengadilan Ad.Hoc  yang terjadi di Timor-Timur. Selain itu juga Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Indonesia juga memiliki alasan membuat kedua peraturan tersebut agar dapat mengadili sendiri dalam negeri tanpa adanya campur tangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan kasus hak asasi manusia yang terjadi di Timor-Timur.
Pelanggaran berat yang terjadi di Timor-Timur merupakan salah satu kasus yang bersejerah dimana telah diselesaikan dalam negeri dan itu dikarenakan adanya asas retroaktif sehingga dapat menjerat pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor-Timur walau asas retroaktif masih di perbincangkan oleh para penegak hukum dan selalu dianggap bertentangan dengan asas legalitas dalam asas Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun begitu sudah banyak dari para ahli yang membedakan bahwasanya penggunaan asas retroaktif ini hanya diberlakukan pada kasus tertentu atau merupakan kejahatan luar biasa yang menyangkut tentang hak asasi manusia.
1 https://m.detik.com/news/berita/d-4173150/mpr- Indonesia-Adalah-Negara-Hukum diakses pada 10 Maret 2021.
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, LN 383 Tahun 2014, TLN 5650.
The Use Of Such Retroactive In Handling The Violation Of Human Rights In Timor-Timur 1999-2002 In A Period Of Years Jurnal Hukum tora: 7(3): 401-409
Asas retroaktif sangat membantu pemerintah untuk mengatasi kejahatan- kejahatan yang terjadi sebelum adanya peraturan Perundang-Undangan yang telah dibuat untuk dapat diadili dan para korban dapat menerima keadilan di negeri ini. Walau diketahui bahwasanya pembentukan peraturan Perundang-Undangan karena merupakan produk politik revenge (pembalasan) Dan pelaku juga wajib mendapatkan perlindungan dari pemerintah walaupun perbuatan mereka merugikan banyak orang tetapi pelaku juga manusia yang wajib mendapatkan hak asasi  manusia. Pelaku berbuat kejahatan karena ada penyebabnya kenapa pelaku bisa melakukan perbuatannya tersebut, dan itu sangat penting diselidiki karena semua perbuatan pasti tersistem.
Kasus pelanggaran HAM berat Timor-Timur yang diadili di Indonesia adalah kasus Eurico Guterres merupakan wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) yang bertugas untuk memperjuangkan penerimaan otonomi khusus oleh Masyarakat Timor- Timur. Pada bulan April 1999 Eurico Guterres melakukan apel Akbar Peresmian PAM Swakarsa dengan dihadiri beberapa petinggi Timor-Timur. Pada saat itu, kelompok pasukan pejuang integrasi yang notabene adalah anak buahnya dipersenjatai lengkap. Eurico Guterres akhirnya menyampaikan pidatonya yang memicu terjadinya kekerasan di rumah Manuel Carrascalao.
Penggunaan Asas Retroaktif pada Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia. Untuk memberikan gambaran atau pengetahuan bagi kita semua yang mana asas retroaktif ini sangat bermanfaat untuk mengurangi kejahatan pelanggaran berat yang dilakukan sebelum dan sesudah peraturan dibuat, oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan berharap kepada pemerintah untuk mengatasi kejahatan- kejahatan pelanggaran berat HAM yang terjadi di dalam negeri dan agar perlindungan HAM pada masyarakat Indonesia dapat terjamin.

## Discussion
Bila melihat kasus yang terjadi di Timor-Timur ini saya mengutip menurut Bellefroid ialah sebuah rangkaian kesatuan aturan-aturan hukum yang disusun secara rapi berdasarkan asas-asasnya. Pendapat ini menekankan pada kesatuan yang telah dususun secara tertib, sehingga sistem yang dimaksud tidak berantakan dan memiliki tugas yang saling berkaitan. 3 Dimana aturan yang diberlakukan untuk mengatasi perbuatan pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh Timor-Timur itu sudah sangat efektif agar menjadi pembelajaran bagi yang ingin melakukan perbuatan yang sama dan dapat merugikan setiap individu maupun orang  banyak dapat berkurang atau tidak ada lagi.
Asas Retroaktif ( Ex Post Fakto )
3 Pengertian Sistem Hukum Menurut Para Ahli, https://dosenppkn.com/pengertian-sistem-hukum/.
The Use Of Such Retroactive In Handling The Violation Of Human Rights In Timor-Timur 1999-2002 In A Period Of Years Jurnal Hukum tora: 7(3): 401-409
Asas ini merupakan asas yang sangat menjadi perbincangan bagi para penegak hukum yang selalu di benturkan dengan asas legalitas  dimana tidak ada suatu perbuatan yang dapat di hukum sebelum ada aturan yang sudah di atur terlebih dahulu. Namun demikian asas retroaktif ini di dukung dengan adanya Pasal 28I UUD 1945 yang membahas tentang hak asasi manusia.
Asas retroaktif sangat membantu pemerintah untuk menegakkan HAM pada kasus-kasus yang telah terjadi, selain kasus Timor-Timur yang sudah ditanganin ada juga kasus yang lain seperti kasus Tanjung Priok, Semanggi Satu dan Semanggi Dua Trisakti dan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang lain.
Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 200 tentang Pengadilan HAM mengatakan untuk penaggaran HAM yang telah terjadi sebelum adanya di undangkan Undang-Undang ini maka diperiksa dan di putus oleh Pengadilan hak asasi manusia ad.hoc. 4 Maka telah dinyatakan dalam aturan tersebut bahwasanya yang terjadi di Timor-Timur layak di adili yang dijatuhi hukuman berdasarkan peraturan yang sudah ada.
Asas retroaktif merupakan asas berlaku surut dan sudah memiliki dasar peraturan Perundang-Undangan walau masih banyak kelemahan dalam Undang-Undang tersebut tetapi sangat membantu para penegak hukum terlebih dalam menangani kasus pelanggaran berat yang terjadi di Timor-Timur dimana penggunaan asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat menghukum pelaku pelaku hak asasi manusia dimana pada saat itu belum ada aturan yang berlaku.

## Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc
Adanya Pengadilan HAM Ad Hoc dikarenakan menangani kejahatan yang dilakukan oleh Timor-Timur yang telah di adili dalam negeri. Untuk menangani kasus Timor- Timur tersebut dengan di duluankan pengangkatan para Hakim Ad Hoc dan begitu juga dengan Jaksa Ad Hoc, yang akan bertugas untuk mengadili kasus Timor-Timur tersebut dan beberapa persiapan yang lain. Kejahatan pelanggaran berat hak asasi manusia yang telah dilakukan Eurico Guteres banyak yang setuju dan tidak setuju untuk di adili dalam negeri dengan adanya Pengadilan Ad Hoc yang telah diangkat oleh legislative dan yudikatif 5 .
Kasus pelanggaran berat HAM di Timor-Timur di dukung oleh TNI agar proses persidangan dapat berjalan dengan baik dan sukses, dan beberapa kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang telah terjadi di Timor-Timur telah diselesaikan di adili
4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
5 Satya Arinanto, HAM dalam Transisi Politik di Indonesia , KDT, Jakarta 2018, hlm. 334 .
The Use Of Such Retroactive In Handling The Violation Of Human Rights In Timor-Timur 1999-2002 In A Period Of Years Jurnal Hukum tora: 7(3): 401-409
dengan sebanyak delapan belas (18) orang walau kita tau hanya beberapa orang saja yang telah diberikan hukuman dari Pengadilan Ad Hoc 6 .
Dan kita berharap agar beberapa kasus yang lain dapat diselesaikan dengan adanya peraturan yang mendukung asas retroaktif untuk menyelesaikan kasus-kasus yang lain yang masih belum diselesaikan oleh negara, agar para keluarga korban dapat merasakan keadilan dengan adanya Pengadilan hak asasi manusia di Indonesia. Kasus Eurico Guteres merupakan kejahatan yang luar biasa yang menimbulkan banyak korban melayang atas perbuatannya dan penjatuhan hukuman kepada dia tersebut dari Pengadilan Ad Hoc dijatuhkan hukuman pidana sepuluh tahun (10) dan itu sudah sangat ringan, dimana para keluarga dari korban atas tindakannya tidak setuju dengan putusan Hakim, tetapi Hakim sudah mempertimbangkan dan memiliki beberapa alasan dan bukti dalam persidangan sehingga Eurico Guteres mendapatkan hukuman pidana tersebut.
Banyak yang tidak setuju dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada kasus Eurico Guteres tersebut dikarenakan perbuatannya merupakan kejahatan luar biasa yang memakan banyak korban, dan hukumannya yang hanya sepuluh tahun (10) tidak beda dengan hukuman pidana umum atau kejahatan biasa. Namun itu sudah menjadi putusan Hakim Ad Hoc yang tidak dapat di ganggugugat karena sudah penuh pertimbangan yang matang sehingga bisa menjatuhkan hukuman tersebut.

## Dukungan Dari Para Aktor
Pemerintah, Pemerintah dalam hal ini sangat mendukung penggunaan asas retroaktif tersebut ditambah dengan telah di undangkan peraturan Perundang- Undangan tentang Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Memang banyak yang pro dan kontra dengan penegsahan kedua Undang-Undang tersebut ditambah dengan beberapa pengaruh-pengaruh politik disaat itu, tetapi pemerintah tetap menyukseskan sampai diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Respon dari pemerintah pada saat itu dimasa Presiden Gusdur sangat menggebu gebu agar secepatnya di bentuk Pengadilan HAM yang mana pada saat ini masih masuk dalam RUU Pengadilan HAM yang mana sebelumnya masih masuk dalam Perpu.  Presiden Gusdur melihat sangat pentingnya adanya Pengadilan HAM untuk kemanan pada saat itu dan mengembalikan kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia agar secepatnya mengadili kasus pelanggaran berat yang terjadi di
6 Ibid , hlm. 335.
The Use Of Such Retroactive In Handling The Violation Of Human Rights In Timor-Timur 1999-2002 In A Period Of Years Jurnal Hukum tora: 7(3): 401-409
Timor-Timur 7 .
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR merupakan lembaga legislatife yang sangat berperan penting dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangan. Respon dari DPR pada saat itu sangat mendukung dimana melakukan perbincangan tentang RUU Pengadilan HAk Asasi Manusia dan berjalan selama tujuh bulan.
Dukungan dari DPR sungguh diperlukan untuk pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan DPR telah melakukan hal itu dikarenakan tanpa adanya kesetujuan dari badan legislatife maka Undang-Undang tersebut tidak aka nada sampai sekarang. Disini kita mengetahui bahwasanya DPR sangat memiliki peran dan adanya respon agar kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Timor-Timor dapat diselesaikan 8 .
Dari partai politik pada saat itu juga sangat berperan penting mendukung adanya Pengadilan HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus yang telah terjadi di Timor-Timor maupun dalam negeri sendiri, seperti parta Fraksi PKB dan Golkar dimana mereka mendukung dengan tidak memberikan toleransi bagi pelanggaran hak asasi berat yang telah dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan ini juga mengenai keamanan negara dan mengembalikan kepercayaan masyarakat internasional maupun masyarakat dalam negeri agar mendapatkan perlindungan HAM.
Institusi Pihak Kemanan Negara. Kedua institusi kemanan negara yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri memiliki respon terhadap pembentukan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM karena mereka menganggap bahwsanya HAM tidak boleh dikurangi oleh siapapun 9 .
TNI dan Polri sempat mengkritik sebelumnya tentang Undang-Undang Pengadilan HAM dikarenakan menggap telah menyimpang asas legalitas, namun kedua institusi tersebut tetap mendukung agar pelanggaran HAM berat dapat diproses dan di adili secepat mungkin, agar masyarakat tidak merasa takut atas kejadian tersebut. Dan masyarakat sangat bangga dengan dukungan dari kedua kemanan negara yang mendukung adanya Pengadilan HAM di dalam negeri sendiri.

## Penggunaan asas retroaktif pada kasus Timor-Timur
Dengan kejadian yang terjadi pada kasus Timor-Timur atas perbutan Eurico Gutteres dalam kedudukannya selaku atasan atau wakil panglima kelompok yang menamakan dirinya Pasukan Pejuang Integrasi dan atau atasan komandan dari
7 Suparman Marzuki, Tragedi Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2011, hlm, 295 .
8 Ibid hlm, 298.
9 Ibid , hlm, 305.
The Use Of Such Retroactive In Handling The Violation Of Human Rights In Timor-Timur 1999-2002 In A Period Of Years Jurnal Hukum tora: 7(3): 401-409
kelompok Aitarak dengan perbuatannya mengakibatkan serangan kepada warga yang ada dirumah Manuel Viegas Carrascalao sebanyak 12 orang semua meninggal dunia maka dengan beberapa barang bukti berupa senjata api yang digunakan oleh anak buahnya dianggap telah melakukan kejahatan pelanggaran HAM berat dan diadili dengan menggunakan Pengadilan Ad Hoc.
Kasus ini telah menjalani banyak proses persidangan dimana Euricco Gutteres telah melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia namun MA RI telah memutuskan untuk mengadi sendiri bahwa menyatakan Euricco Gutteres terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT BERUPA KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN” dan telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari rabu tanggal 8 Maret 2006 oleh H. PARMAN SUPARMAN, SH., MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DIRWOTO, SH., Prof. Dr. SUMARYO SURYOKUSUMO, SH., LLM., H. SAKIR ARDIWINATA, SH. Dan Prof. A. MASYHUR EFFENDI, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Maret 2006 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Josephine Rotua Situmorang, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.
Penggunaan asas retroaktif dalam kasus Timor-Timor tersebut sangat membantu keluarga korban atas perbuatan Euricco Gutteres yang telah melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia dimana telah dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun. Namunpun demikian walau masih banyak dari keluarga korban yang belum bisa menerima putusan Hakim terhadap perbuatan Euricco Gutteres yang memakan korban sebanyak 12 orang karena dianggap masih belum ada keadilan dengan hukuman pidana penjara yang telah diberikan kedia, karena hukumannya tidak jauh beda dengan hukuman pidana biasa.
Dengan kasus pelanggaran berat yang terjadi di Timor-Timur maka dapat kita ketahui penggunaan asas retroaktif sangat efektif untuk menghukum para pelaku kejahatan dimasa lalu dengan dasar penggunaan peraturan Perundang-Undangan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
The Use Of Such Retroactive In Handling The Violation Of Human Rights In Timor-Timur 1999-2002 In A Period Of Years Jurnal Hukum tora: 7(3): 401-409

## Conclusion
Dengan adanya peraturan Perundang-Udangan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Maka penggunaan asas retroaktif tidak menjadi hambatan lagi untuk pemberlakuan hukuman pidana kepada pelaku kejahatan pelanggaran berat HAM yang terjadi di Timor-Timur dan begitu juga dengan kasus-kasus yang lain yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia.
Pada penggunaan asas retroaktif yang dikenal dengan berlaku surut hanya dapat digunakan pada kasus-kasus tertentu (khusus) seperti kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan tidak diberlakukan dalam kasus pidana umum.

## Acknowledgments
Dengan kejadian yang terjadi di Timor-Timur yang telah diadili dalam negeri atas penggunaan asas retroaktif dengan dasar kedua Undang-Undang HAM dan Pengadilan HAM maka dengan adanya peraturan Perundang-Undangan tersebut juga dapat diberlakukan kepada pelaku kejahatan pelanggaran berat hak asasi yang lain.
Memang masih banyak kekurangan dalam peraturan yang mengatur penggunaan asas retroaktif dan diharapkan kepada para pembuat Undang-Undang agar dapat merefisi supaya penggunaan hukuman kepada pelaku kehatan pelanggaran berat HAM berbeda dengan hukuman pelaku kejahatan umum.
The Use Of Such Retroactive In Handling The Violation Of Human Rights In Timor-Timur 1999-2002 In A Period Of Years Jurnal Hukum tora: 7(3): 401-409

## References

## Books
Satya Arinanto, HAM dalam Transisi Politik di Indonesia, KDT, Jakarta 2018.
Suparman Marzuki, Tragedi Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2011.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, LN 383 Tahun 2014, TLN 5650.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

## Website
Pengertian Sistem Hukum Menurut Para Ahli, https://dosenppkn.com/pengertian- sistem-hukum/