## JIEE:

## Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi

## Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kantor Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto
Nazirwan 1* , Devi Anita 2 , Novian Anggi Kurniawan 3
1,2,3 Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) ADABIAH, Indonesia *penulis korespondensi: nazirwan360@gmail.com

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

## Article history:
The  objective of  this study is  to  assess  the  digital  public services  provided  at  the  Santur  Village  Office,  located  in the  Barangin  District  of  Sawahlunto  City.  The implementation  of  electronic-based  governance  aims  to enhance  the  efficiency,  effectiveness,  and  interactivity  of public  services.  e-Government  essentially  refers  to  the utilization  of  information  technology  to  enhance communication  and  interaction  between  the  government and other stakeholders such as residents, entrepreneurs, and other agencies. The provision of Digital-Based Public Services is inherently dependent on the internet network, and  the  presence  of  poor  internet  connections  poses  a significant  hindrance  to  the  smooth  execution  of  these services.  The  employed  research  methodology  is  a descriptive qualitative approach. The group of informants comprised  23  individuals,  including  the  Village  Head, Village Secretary, Head of Services, Village Administration Officer, Hamlet Head, and Community members. The data source  utilized  is  original  data  acquired  firsthand  from informants.  Secondary  data  is  derived  from  the  data collected  at  the  Santur  Village  Office,  located  in  the Barangin  District  of  Sawahlunto  City.  The  research findings  indicate  that  the  Digital-Based  Public  Services provided  by  the  Santur  Village  Office  in  the  Barangin District  of  Sawahlunto  City  are  suboptimal.  This  is primarily due to the disparity in the IT skills of the Village Apparatus personnel, as well as their limited proficiency in the  IT  sector.  The  implementation  of  online  learning  is influenced  by  factors  such  as  the  availability  of  internet connections,  restricted  ownership  of  internet-accessible mobile  phones  among  village  communities,  and  the stability of internet signals.
Received  12  Februari 2023 Received in revised  form
22 April 2023
Accepted 15 July 2023
Keyword:
Pelayanan Publik Berbasis
Digital, Kantor Desa.

## PENDAHULUAN
Pemerintah desa merupakan instansi  penyelenggara  layanan  untuk masyarakat  desa  yang  dalam  pengelolaan
layanan  juga  wajib  berpedoman  pada Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik.
Sekalipun  memiliki  otonomi  desa namun dalam melakukan tugas pelayanan, pemerintah desa juga melakukan  layanan  yang  lingkupnya meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik  serta  pelayanan  administratif. Pengertian  masing-masing  lingkup  secara eksplisit  telah  disebutkan  pada  Pasal  5 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik.
Saat  ini  Indonesia  telah  memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi industri keempat  ini  ditandai  dengan  peran teknologi  yang  mengambil  alih  hampir seluruh  aktivitas  perindustrian  dan perekonomian.  Setiap  revolusi  industri ditandai  sejumlah momentum yang menunjukkan  perkembangan  kehidupan manusia dari waktu ke waktu, penggunaan teknologi yang mutakhir saat ini merupakan simbol kemajuan peradaban. Teknologi ini difungsikan guna mempermudah  kinerja  manusia.  Namun demikian,  adanya  revolusi  ini  tentu membawa banyak dampak bagi kehidupan meliputi  dampak  baik  maupun  buruk. Misalnya  saja,  di  satu  sisi  adanya fenomena ini akan melenyapkan sejumlah jenis  pekerjaan,  namun  di  sisi  lain  juga akan menghadirkan berbagai jenis pekerjaan  baru,  karena  dampak  inilah tentu  adanya  fenomena  revolusi  industri 4.0 dikatakan membawa peluang sekaligus tantangan bagi seluruh sendi kehidupan.
Revolusi  Industri  4.0  merupakan fenomena yang mengolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi, dimana  dalam  proses  pengaplikasiannya menerapkan  konsep  yang  berpusat  pada otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia. Hal  tersebut  merupakan  bagian  krusial yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi  efisiensi  waktu,  tenaga  kerja,  dan biaya.  Oleh  karena  itu  sistem  yang diterapkan  dalam  revolusi  industri  4.0  di pabrik-pabrik saat ini juga dikenal dengan istilah Smart Factory .  Meninjau  hal
tersebut,  dampak  yang  dibawa  dari revolusi  industri  keempat  ini  juga merambah  hingga  sektor  pemerintahan. Pemerintah  harus  dapat  beradaptasi dengan konsep yang dibawa oleh industri digital  ini  dengan  mewujudkan Smart Governance .  Banyak  hal  yang  harus dipersiapkan seperti peran para pengambil keputusan,  tata  kelola, manajemen risiko implementasi
sistem, dan faktor keamanan sistem yang diimplementasikan. Selain itu pemerintah juga harus mempersiapkan sistem pendataan yang tidak hanya
memanfaatkan  teknologi  tetapi  juga berintegritas,  mempersiapkan  payung hukum  dan  mekanisme  perlindungan terhadap data pribadi, menetapkan standar
tingkat pelayanan, dan menyediakan akses publik pada teknologi. Melalui  dampak  revolusi  industri  4.0 hingga  ke  sektor  pemerintahan  ini,
Pemerintahan
Indonesia mulai menerapkan  demokrasi  digital  melalui berbagai  e- Government yang  berasaskan good governance.
Pemerintahan  meliputi  pusat  dan daerah  dituntut  untuk  mengembangkan inovasi-inovasi  mereka  demi  menghadapi tantangan di era revolusi Industri 4.0 ini. Menurut
Agus Dwiyanto birokrasi pemerintah dapat
mengembangkan penggunaan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  (TIK)  dalam  pelaksanaan kegiatan  pemerintahan,  mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta
transparansi  penyelenggara  pelayanan publik.
Website Desa  merupakan  inovasi yang menawarkan sejumlah layanan yang mempermudah masyarakat untuk mengakses  berbagai  informasi  seperti sistem  informasi  pembangunan  desa, administrasi,  kependudukan,  pelayanan publik,  anggaran  dan  berbagai  layanan yang  menyangkut  tentang  perkembangan dan kemajuan desa.
Konsep Website Desa menggunakan software as  a  service adalah  Teknik dengan  berbagai  fitur  yang  tersaji  di dalamnya termasuk administrasi dan tipe persuratan,  yang  kedua  adalah  dengan pendekatan human  centered  design yang membuat  tampilan  lebih  efisien  untuk mempermudah penggunaannya, selain itu tambahan  produk  seperti  fitur Website Profile untuk  penyebarluasan  informasi potensi desa sekaligus media transparansi dana desa kepada masyarakat.
Demokrasi digital ini sebagai sebuah kumpulan
usaha untuk melaksanakan  demokrasi  tanpa  dibatasi oleh  ruang,  waktu  dan  kondisi  fisik  yang lain  menggunakan  ICT  ( Information  and Communication  Technology )  serta  CMC ( Computer-mediated Communication ), tetapi  meskipun  demikian  tidak  berarti menggantikan praktik-praktik politik tradisional atau analogue political practices .  Pemerintahan  meliputi  pusat dan daerah dituntut untuk
mengembangkan  inovasi-inovasi  mereka demi menghadapi tantangan di era revolusi Industri 4.0 ini. Salah satunya ialah yang diterapkan  oleh  Pemerintah  Desa  Santur Kecamatan  Barangin  Kota  Sawahlunto. Desa  ini  memanfaatkan  kecanggihan teknologi  dengan  membuat website yang bernama  ‘Santur  Maju’. Website ini menyediakan pelayanan yang memudahkan  masyarakat  Desa  Santur tanpa  perlu  datang  ke  Kantor  Desa.  Di website tersebut sudah ada segala macam kebutuhan  administrasi  di  Desa  Santur mulai  dari  Berita  Desa,  Pelayanan  Surat, Keterangan,  Profil  Desa,  Data  Desa  dan sebagainya  tentang  desa  telah  ada  dan dapat  diakses  dengan  mudah  dalam website tersebut.
Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kantor  Desa  Santur  Kecamatan  Barangin Kota Sawahlunto bertujuan untuk meningkatkan  mutu  layanan  publik melalui  pemanfaatan  teknologi  IT  dalam proses  penyelenggaraan  pemerintahan,
terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
Konsep Website Desa menggunakan software as a service adalah Teknik dengan berbagai  fitur  yang  tersaji  di  dalamnya termasuk administrasi dan tipe persuratan,  yang  kedua  adalah  dengan pendekatan human  centered  design yang membuat  tampilan  lebih  efisien  untuk mempermudah penggunaannya, selain itu tambahan  produk  seperti  fitur  Website Profile  untuk  penyebarluasan  informasi potensi desa sekaligus media transparansi dana desa kepada masyarakat.
Agus  Dwiyanto  (2011:181)  bahwa birokrasi
pemerintah dapat
mengembangkan  penggunaan  Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan,
mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi
penyelenggara pelayanan publik.
a. Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi (TIK) pada Pelayanan Publik Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kantor  Desa  Santur  belum  berjalan sebagaimana
mestinya, karena penggunaan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  (TIK)  dalam  pelaksanaan kegiatan  pemerintahan  ini  masih  perlu disosialisasikan  lagi  kepada  masyarakat Desa, keterbatasan kemampuan masyarakat  Desa  juga  menyebabkan penggunaan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  (TIK)  dalam  pelaksanaan kegiatan  pemerintahan  ini  masih  sangat jarang  digunakan  oleh  masyarakat.  Di samping itu kebanyakan masyarakat Desa juga  tidak  paham  IT.  Masyarakat  juga harus beradaptasi dengan adanya perubahan  baru  ini,  karena  selama  ini masyarakat  terbiasa  dengan  pelayanan publik secara tatap muka.
b. Mempermudah Interaksi
dengan Masyarakat
Pelayanan Publik Berbasis Digital di
Kantor  Desa  Santur  sudah  memudahkan interaksi  dengan  masyarakat  namun masih  sebatas  publikasi  kegiatan  Desa, karena  untuk  pelayanan  publik  dalam pengurusan  surat  menyurat  masyarakat masih terbiasa secara tatap muka.
c. Mendorong Akuntabilitas serta Transparansi Penyelenggara Pelayanan Publik Pelayanan Publik Berbasis Digital di
Kantor  Desa  Santur  Kecamatan  Barangin Kota  Sawahlunto  juga  berperan  untuk mendorong
akuntabilitas serta transparansi  penyelenggaraan  pelayanan publik di Kantor Desa Santur.
Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kantor  Desa  Santur  sangat  berpengaruh dalam  akuntabilitas  serta  transparansi penyelenggaraan  pelayanan  publik  di Kantor Desa Santur dan sangat membantu masyarakat  Desa  dalam  percepatan penyebaran  informasi  seputar  kegiatan yang ada di Desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini  merupakan penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Data  penelitian  yang  telah  dikumpulkan kemudian  direduksi  dan  diverifikasi dengan  teknik  triangulasi  sumber.  Uji triangulasi  sumber  dilakukan  untuk menguji  kredibilitas  data  dengan  cara mengecek  data  yang  telah  diperoleh  dari sumber  yang  berbeda.  Kemudian  data disajikan  secara  deskriptif  dalam  bentuk narasi.

## HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN Setiap  pekerjaan  pasti  memiliki hambatan
tersendiri
dalam
melaksanakannya.  Sama  halnya  dengan Pelayanan  Publik  Berbasis  Digital  di
Kantor  Desa  Santur  Kecamatan  Barangin
Kota  Sawahlunto.  Setiap  Aparatur  Desa harus mempunyai kualitas dan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan  Pelayanan  Publik  Berbasis Digital  ini  dapat  tercapai  sebagaimana yang diharapkan.
Berdasarkan data yang didapat dari Kantor  Desa  Santur,  Pelayanan  Publik Berbasis  Digital  di  Kantor  Desa  Santur Kecamatan  Barangin  Kota  Sawahlunto masih sangat sedikit yaitu dari total 1660 Orang  masyarakat  Desa  Santur  yang berusia 17 s/d 40 Tahun, hanya 56% yang menggunakan  Pelayanan  Publik  Berbasis Digital.  Kemudian  dari  total  1140 masyarakat Desa  Santur yang berusia  41 s/d  64  Tahun  hanya  44%  yang menggunakan  Pelayanan  Publik  Berbasis Digital.  Sedangkan  dari  total  106  Orang masyarakat  Desa  yang  berusia  65  Tahun ke  atas  tidak  ada  yang  menggunakan Pelayanan Publik Berbasis Digital. Hal ini dikarenakan keterbatasan SDM Perangkat Desa  dan  Petugas  Administrasi  Desa  di bidang  IT,  keterbatasan  dibidang  IT tersebut  menyebabkan  Pelayanan  Publik Berbasis Digital ini tidak berjalan dengan lancar,  karena  Perangkat  Desa  dan Petugas  Administrasi  Desa  yang  kurang paham  dibidang  IT  sering  kewalahan dalam  pelaksanaan  Pelayanan  Publik Berbasis  Digital.  Masih  perlu  diadakan Pelatihan  untuk  meningkatkan  SDM Aparatur  Desa  dan  Sosialisasi  kepada Seluruh Masyarakat Desa agar Pelayanan Publik  Berbasis  Digital  ini  bisa  berjalan lebih  baik  lagi  ke  depannya.  Selain  itu, masih  kurangnya  sosialisasi  kepada masyarakat,  persoalan  jaringan  internet dan  kurangnya  adaptasi  masyarakat terkait dengan kemudahan dalam penggunaan,  terlebih  pada  masyarakat dengan  usia  yang  tidak  lagi  muda,  jelas akan menimbulkan permasalahan tersendiri.
a. Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi (TIK) pada Pelayanan Publik
Upaya  pada  Pelayanan  Publik Berbasis  Digital  di  Kantor  Desa  Santur adalah  sarana  dan  prasarana  untuk menunjang keberhasilan Pelayanan Publik Berbasis  Digital  ini  sedikit  demi  sedikit sudah  diatasi  oleh  Aparatur  Desa, meskipun  untuk  mengatasi  keterbatasan SDM  Aparatur  Desa  di  bidang  IT  belum bisa terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran. Selain itu, Aparatur Desa telah mensosialisasikan
Pelayanan Publik
Berbasis  Digital  ini  melalui  sosial  media dan selebaran poster.
b. Mempermudah Interaksi dengan Masyarakat Sosialisasi  melalui  sosial  media maupun dengan cara memberikan selebaran yang diberikan kepada masyarakat  terkait  program  Pelayanan Publik  Berbasis  Digital  di  Kantor  Desa Santur Kecamatan Barangin Kota
Sawahlunto telah dilakukan oleh Aparatur Desa  Santur.  Partisipasi masyarakat  juga tidak  kalah  penting  untuk  keberhasilan program Pelayanan Publik Berbasis Digital di  Kantor  Desa  Santur  Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto ini.
c. Mendorong Akuntabilitas serta Transparansi Penyelenggara Pelayanan Publik Aparatur Pelayanan Publik Berbasis Digital  di  Kantor  Desa  Santur  selalu mengupayakan yang terbaik demi mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya  sehingga  dapat  meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap pelayanan publik di Kantor Desa Santur.
Dampak  dari  Pelayanan  Publik Berbasis  Digital  di  Kantor  Desa  Santur Kecamatan  Barangin  Kota  Sawahlunto dirasa  sangat  baik  dan  mendukung Pelaksanaan  Inovasi  Pelayanan  Publik  di Kota  Sawahlunto  sesuai  dengan  Surat Keputusan  Walikota  Sawahlunto  Nomor:
188.45/237/WAKO-SWL/2021 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim
Koordinasi  dan  Percepatan  Pelaksanaan Inovasi  Pelayanan  Publik  di  Lingkungan Pemerintah  Kota  Sawahlunto.  Hal  ini sesuai  dengan  teori  Agus  Dwiyanto (2011:181)  bahwa  birokrasi  pemerintah dapat mengembangkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan
pemerintahan,  mempermudah  interaksi dengan  masyarakat,  dan  mendorong akuntabilitas
serta transparansi penyelenggara pelayanan publik.
Manfaat  yang  diperoleh  dengan diberlakukannya konsep Pelayanan Publik Berbasis  Digital  di  Kantor  Desa  Santur Kecamatan  Barangin  Kota  Sawahlunto yaitu:
1) Memperbaiki kualitas pelayanan
Pemerintah  Desa  Santur  terutama dalam  hal  kinerja  efektivitas  dan efisiensi  di  berbagai  kehidupan bernegara;
2) Meningkatkan  transparansi,  kontrol dan  akuntabilitas  penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan Good Corporate Governance ; 3) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat  baru  secara  cepat  dan tepat menjawab berbagai permasalahan  yang  dihadap  sejalan dengan  berbagai  perubahan  global dan trend yang ada;
4) Memberdayakan  masyarakat  dan pihak-pihak  lain  sebagai  mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kantor  Desa  Santur  Kecamatan  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  Instruksi Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan Strategi Nasional Pengembangan e- Government yaitu  Pengembangan  e- Government merupakan  upaya  untuk
mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis
(menggunakan)  elektronik  dalam  rangka meningkatkan  kualitas  layanan  publik secara  efektif  dan  efisien.  Melalui pengembangan  e- Government dilakukan penataan  sistem  manajemen  dan  proses kerja  di  lingkungan  pemerintah  dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan
teknologi
informasi. Pemanfaatan teknologi  informasi  tersebut  mencakup  2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu: 1) Pengolahan data, pengelolaan informasi,  sistem  manajemen  dan proses kerja secara elektronis; 2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

## SIMPULAN
Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kantor  Desa  Santur  Kecamatan  Barangin Kota Sawahlunto masih belum maksimal, karena  SDM  Aparatur  Desa  di  bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbeda-beda.  Selain  itu  masyarakat  di Desa  Santur  juga  masih  banyak  yang belum  paham  dengan  Pelayanan  Publik Berbasis  Digital  di  Kantor  Desa  Santur Kecamatan  Barangin  Kota  Sawahlunto, sehingga  sosialisasi  kepada  masyarakat harus  lebih  ditingkatkan  lagi,  baik  itu melalui media
sosial ataupun menggunakan  selebaran  poster  tentang cara penggunaan Pelayanan Publik Berbasis Digital tersebut. Sarana  dan  prasarana  merupakan salah satu
penunjang keberhasilan Pelayanan  Publik  Berbasis  Digital  di Kantor  Desa  Santur  Kecamatan  Barangin Kota  Sawahlunto.  Selain  itu,  kepemilikan Handphone yang bisa mengakses internet serta  kestabilan  sinyal  internet  sangat berpengaruh.
Pemanfaatan  teknologi  informasi dalam  pemerintahan  memang  sangat diperlukan.  Melihat  bahwa  dampak  dari
Pelayanan  Publik  Berbasis  Digital  di Kantor  Desa  Santur  Kecamatan  Barangin Kota Sawahlunto dirasa sangat baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Dwiyanto,  (2011).  Manajemen Pelayanan Publik. Yogjakarta. Gadjah Mada University Press.
Handayaningrat,  S.  (1988).  Administrasi Negara Baru. Jakarta, LP3ES.
Indrajit,  Richardus  Eko  dkk.  (2002).  e- Government  Strategi  Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik  Berbasis  Teknologi  Digital. Yogyakarta: Andi.
Tangkilisan,  Nogi  S.,  Hesel,  (2005), “Strategi
Keunggulan
Pelayanan Publik:  Manajemen  Sumber  Daya Manusia  Birokrasi  Publik  (Konsep- Teori  &  Praktek  Manajemen  Sumber Daya  Manusia  Berdasarkan  Konsep
Russel)”, Kerjasama Yayasan Pembaharuan  Administrasi  Publik Indonesia & Lukman Offset, Yogyakarta. Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e- Government (2003).