## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan
Kamaluddin 1 ,  Mhd Yadi  Harahap 2 1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara kamaluddin.kamal0708@gmail.com 1 , mhdyadiharahap@uinsu.ac.id 2

## ABSTRAK
Indonesia is a developing country. as a developing country, Indonesia takes advantage of  state  revenue  from  Customs  and  Excise.  Customs and Excise is held responsible by the Directorate  General  of Customs. One of the things he is responsible for is cigarettes. Even though the cigarette customs and excise authority has been held, The legal permits marked still not acquired by the cigarette companies with excise stamps by customs in the city of Medan, which these companies have committed violations. This study aims to examine how cigarettes are regulated in the city of Medan where there are no excise stamps, As well as law enforcement actions against traffickers of illicit cigarettes in the city of Medan who do not utilize excise stamps, do so with used excise stamps, do so with false excise stamps, or both. In this study, the normative legal research methodology was used. A conceptual approach is the method used. Interviews were employed in this research as a lawful material collecting method. Primary, secondary,  and  tertiary  data  were  employed  in  this  investigation.  The  gathered  data  is subsequently subjected to a methodical analysis. This investigation discovered that cigarettes produced from chopped tobacco and rolled with paper are those that are sold without excise stamps  and  are  classified as illicit cigarettes, as stated in Law Number 39 of 2007 about modifications to Law Number 11 of 1995 concerning Excise. article 4 paragraph letter (c).
Keywords : customs; ilegal, circulation of cigarettes.
ABSTRAK Indonesia  merupakan  negara  berkemabang  yang  salah  satunya  memanfaatkan pendapata negara dari bea cukai. Bea dan Cukai di pegang tanggung jawabnya oleh aparat Direktorat Jendral Bea Cukai. Salah satu yang dipegang tanggung jawabnya adalah rokok. Walau  sudah  dipegang  kekuasaan  bea  dan  cukai  rokok,  masih  ditemukan  perusahaan - perusahaan rokok yang tidak memiliki izin legal yang ditandai oleh pita cukai oleh bea cukai di kota medan, yang mana perusahaan-perusaah itu telah melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana rokok diatur di kota medan yang tidak terdapat pita cukai, baik di medan maupun di seluruh kota di Indonesia. Terdapat upaya dalam menegakkan hukum  bagi  pelaku  yang  meredarkan  rokok  ilegal  dimana  tidak ada pita cukainya atau memakai pita bea cukai yang sudah bekas atau bahkan memakai pita palsu di kota medan. Untuk melangsungkan penelitian tersebut, peneliti  memakai metode hukum normatif yang mampu  menjawab  fenomena  tersebut.  Pendekatan  yang  dipakai  adalah  pendekatan konseptual. Bahan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian ini berasal dari wawancara. Data primer, sekunder serta tersier dipakai sebagai sumber data pada penelitian ini. Analisis sistematis dipakai dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan. Temuan penelitian ini adalah rokok yang beredar tanpa pita cukai adalah rokok ilegal. Rokok ilegal tersebut adalah rokok yang dilinting dan dibuat dari tembakau rajangan yang mana sudah dijelaskan dalam UU No. 39 2007 yang berubah pada UU No. 11 1995 terkait cukai pada pasal 4 huruf c
Kata kunci : bea cukai, ilegal, peredaran rokok.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## PENDAHULUAN
Indonesia  berkembang  seperti  rumah  dengan  anggaran.  Dirjen  Bea  dan Cukai  memungut  pungutan  pajak  serta  cukai yang sah guna mendanai tuntutan tersebut. Produk yang memenuhi UU No. 39 2007 (UU Cukai) dikenakan pungutan cukai dan pajak. Cukai negara yang mencegah merebaknya komoditas kena cukai menghasilkan  uang  yang  sangat  besar  (surono,  2013).  Rokok  kena  cukai berdasarkan UU No. 39 2007 pasal (4) ayat 1 sebab penggunaannya yang luas dan perlu pengawasan. Rokok yang dijual di Sumatera Utara, terutama Medan, harus ada Band  Cikai  di kotaknya sebab berbahaya bagi kesehatan, populasi, dan ekonomi. Rokok legal diidentikan dengan rokok yang ilegal, yang mana rokok yang rokok yang tidak  memiliki  pita  cukai  adalah  rokok  yang  ilegal.  Orang  yang  membuat  rokok namun tidak memasang pita cukau dikatan melanggar undang-undang cukai untuk menghindari pajak negara.
No Tahun Jumlah Kasus Jenis rokok Ilegal 1 2021 8 Luffaman, G.A MILL, BERAVO MILL 2 2022 8 LUFFMAN, G.A MILL, BERAVO MILL
Menurut data, dari tahun 2021 hingga 2022, jumlah kasus peredaran rokok ilegal  tetap sebanyak 8 kasus, dan masih banyak rokok di masyarakat tanpa pita cukai. Apa itu kantor Bea Cukai lapangan? mengurangi penjualan dan penyimpanan rokok ilegal dengan memperketat pengawasan barang kena cukai dan memberikan sanksi  yang  berat.  Bea  dan  Cukai  Medan  seharusnya  dapat  mengatasi  masalah peredaran rokok ilegal dan menekan peredaran rokok ilegal di Kota Medan serta meningkatkan  SDM  dalam  pengawasan  peredaran  rokok  ilegal  sehingga  dapat bekerja lebih maksimal dan efektif dalam penertiban rokok ilegal. rokok dan jadikan Medan sebagai kota bebas rokok ilegal, tempat jaringan rokok ilegal.
Rokok ilegal menunjukkan pelanggaran yang terus berlanjut. Meningkatkan keuntungan produsen dan menurunkan harga konsumen adalah pelanggaran. Rokok ilegal memiliki pita cukai palsu, bekas, atau tanpa cukai. Peredaran rokok ilegal sulit diawasi  dan  ditegakkan  sebab  banyak  faktor.  Lemahnya  pengawasan  dan penertiban rokok selundupan oleh Bea dan Cukai Medan, ambisi produsen untuk meraup untung besar dengan modal kecil, dan kurangnya pengetahuan masyarakat jadi hambatan utama pengawasan dan penegakan hukum. Pajak. Untuk mendapatkan uang, sekelompok orang mengedarkan rokok tanpa pita cukai.
(2016). Rokok dikenakan pajak, membuat ini ilegal. Cukai adalah kewajiban negara atas  barang  tertentu, menurut Pasal 1 UU  No. 39 2007 yang merevisi UU No. 11 1995. Pasal 2 menegaskan hal itu.
Barang-barang yang dipasangkan pita cukai adalah barang yang menerima yang harus memberikan pungutan kepada negara yang telah ditetapkan oleh bea da cukai.  Barang-barang  yang  menerima  pungutan  negara  memiliki  ciri-ciri  yang ditentukan undang-undang, dan pita cukai dipakai untuk melunasi utang cukai atas barang-barang tersebut. Wujud dari pita cukai adalah kertas dalam bentuk potongan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
tertentu  dan  memiliki  desain  yang  telah  ditentukan.” Pengusaha pabrik dengan kartu  pengenal  pengusaha  memakai  pita  cukai.  Bea  cukai  adalah  badan  yang memberikan  pita cukai wajib pajak. Setelah ditempelkan pada pita cukai,  Pabrik rokok yang telah membayar cukai, maka barang pabrik tersebut akan terkena cukai. Dirjen  Bea  dan  Cukai  Indonesia,  anggota  WCO,  memberlakukan  bea  cukai. Kepatuhan menguntungkan agen bea cukai. (2012) UU Kepabeanan 17 Tahun 2006 mengatur fungsi pokok Dirjen Bea dan Cukai: (a) UU yang berlaku telah diterapkan pada  penyusunan  kebijakan  di  bagian  bea  dan  cukai,  (b)  Kebijakan  teknik pemerintah akah diberikan kepada barang yang masuk begitu juga yang keluar dari pabean,  yaitu merencanakan, melakukan, mengontrol, melakukan evaluasi, serta menjaga  teknis  tersebut.  (c)  UU  yang  berlaku  di  gunakan  dalam  melakukan penyuluhan, membina, dan membantu membuat rencana pada bidang layanan, izin, dan pengawasan bea dan cukai. (d) menghentikan penyidik serta pelanggaran Bea dan Cukai. Tarif impor, cukai, dan pungutan negara lainnya dipungut oleh Dirjen Bea dan Cukai yang melaksanakan peraturan Kementerian Keuangan. Pejabat lainnya membantu  Dirjen  Bea  dan  Cukai.  Sebab  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai memungut  pajak  dan  memantau  komoditas  yang  masuk  dan  keluar  Indonesia. Wahyuni&Asri (2021).
Peraturan  yang  dibuat oleh Pemerintahan Indonesia No. 10 2012 terkait Pengawasan Bahan Yang Memiliki Zat Adiktif Seperti Tembakau Untuk Kesehatan mewajibkan  menyajikan  tulisan  ataupun  grafik  yang  mengatakan  minimal 10% kesehatan dalam iklannya. (2017) Tempat bebas asap rokok, jalan utama, pinggir jalan, dan lebih dari 72 meter persegi iklan media luar ruang dilarang.
Cap cukai asli terlihat jelas, biasanya warna hijau biasa dipakai dalam kertas hologram kemudian terdapat lambang Indonesia. Akan tetapi bentuk tersebut dapat beruba  tiap  tahun. Terdapat tampilan tanda air seperti cacing yang ditampilkan dalam serat. Birokrasi distribusi rokok Indonesia dapat menjual, memproduksi, dan mempromosikan  rokok  wajib  secara  legal.  Rokok  berasal  dari  tembakau  yang diolah, maka UU No. 39 2007 terkait Cukai mewajibkan penjualannya dengan pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai. Menurut UU cukai tahun 2007 terkait cukai, rokok dikatakan ilegal jika tidak ada pita cukainya.
Tim  Bea  dan  Cukai  (BC)  Kanwil  Sumut  menghentikan  penyelundupan 400.000 batang rokok tanpa pita cukai pada tahun 2020. Jl. Medan-Banda Aceh, Desa Tandem Hulu Satu, Kawasan Perak, Kabupaten Deli Serdang, meninjau penindakan pada Jumat, 12 Juni 2020. Kepala Penindakan dan Penyidikan (P2) Kanwil Bea dan Cukai  Sumatera  Utara  menjelaskan  (Gustiriano,  2020).  Setelah  masyarakat melaporkan  rokok  yang  dikirim  ke  dua  mobil  bak terbuka, Mitsubishi L300 dan Daihatsu  Grand  Max,  di  jalan  Medan-Banda  Aceh,  Sodikin  menangkap  mereka. Berdasarkan informasi tersebut, Tim P2 Bea dan Cukai Kanwil Sumut mengawasi mobil yang diduga sebagai pengangkut rokok tersebut. Tim P2 menghentikan dua mobil di SPBU Tandam Hulu di Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, bongkar muat puluhan karton rokok yang diduga diselundupkan. Usai penangkapan, Pasukan P2 menyita 40 dus berisi 400.000 batang rokok Luffman tanpa cap. Kanwil Bea dan Cukai Sumut menangkap tiga pelaku berinisial (P), (Rh), dan (S) serta 400.000.000

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
batang rokok untuk diperiksa. Ketiga terdakwa dijerat dengan pasal 54 UU Cukai No. 39 2007  dengan mendapatkan hukuman penjara dan denda yang mana hukuman penjara  yang  diberikan  adalah  penjara  lima  tahun.  Sedangkan  hukuman  denda adalah maksimal sepuluh kali lipat cukai (Sumatera Utara, 2020).
Bea Cukai harus tegas terhadap rokok ilegal di Sumut, khususnya Medan. Menurut UU No. 39 2007 terkait Cukai pasal 35 ayat 1, “Pihak Bea dan Cukai berhak melakukan  pemeriksaan,”  penyidik  Polri dan PPNS seperti Dirjen Bea dan Cukai dapat  mengusut pelanggaran hukum di Indonesia. UU 10 Tahun 1995 pasal 112 menegaskan PNS 2022). (Tenriola 2020) berpendapat pengadilan harus memakai hukum  pidana  materiil  sejak  pasal  54  UU Nomor RI No. 11 1995 dimana sudah diganti jadi UU No. 39 2007 terkait Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP nyatanya lebih sesuai terhadap fakta hukum. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam perkara 1469/Pid.Sus/2018/PN.Mks  yang  bukti-bukti  sidang  jadi  dasar  serta  hal  yang dianggap  berat  di  analisis dan begitu pula denga yang dianggap ringan. 1 tahun penjara diberikan kepada terdakwa. Terdakwa juga diminta untuk membayar denda yakni sebesar 2x Rp 34.262.000,00 = Rp 68.524.000,00, dengan pidana penjara 2 bulan apabila denda tidak dibayar.
Peneliti  ingin  mengetahui  sanksi  hukuman  yang  bagaimana  yang  akan diberikan  kepada  pelaku  jual  beli  rokok  illegal  menurut  UU No. 39 Tahun 2007 berdasarkan  kondisi  lapangan  dan  kajian  sebelumnya  terhadap  masalah  sosial utama  yaitu  rokok  ilegal.  Peneliti  on-call  akan  membahas  bagaimana Bea Cukai memakai Hukum Pidana Islam untuk memberantas pedagang rokok ilegal.

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  memakai  metode  hukum  yuridis  empiris  untuk  menyelidiki hukum tertulis dari berbagai sudut pandang dan menerapkannya secara konseptual, keluar dari peraturan yang telah ditetapkan undang-undang dan ideologi-idelogi dibentuk  dan  tumbuh  dalam  hukum  untuk  menerangkan  konsep  atau  gagasan melalui  pengetahuan dasar. hukum, hukum yang berkelanjutan, dan pembuatan undang-undang dengan memerhatikan secara detail norma perundang-undangan yang  ada  terkait  bahan  hukum  yang  ada  (Fathori,  2016).  Hukum  berasal  dari undang-undang,  aturan,  dan  dokumen  resmi  (Soekanto,  1983).  Bahan  hukum sekunder  meningkatkan  pemahaman dan penelitian hukum primer. Kajian yang memakai bahan hukum tersier sebagai pedoman yang kuat terkait sumber hukum utama dan kedua seperti KBBI, Ensiklopedia, dll. Wawancara, pendokumentasian, pengutipan, ringkasan, dan interpretasi undang-undang, peraturan, dan literatur menghasilkan  konten  hukum  untuk  penelitian  ini.  Peneliti  mengumpulkan  dan meneliti  bahan  hukum  yang  dikumpulkan  dengan  cara  ini  memanfaatkan pengolahan bahan buku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sanksi  Hukum  Tarhadap  Pelaku  Pengedar  Rokok  Ilegal  Persepektif  Undang- undang  Nomor. 39 Tahun 2007.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
UU  No.  39  2007,  menjelaskan  pedagang  rokok  yang  melanggar  undang- undang akan dikenakan sanksi hukum, termasuk kewajiban setiap rokok membawa Pita Cukai untuk membuktikan bahwa Negara telah mengizinkan peredarannya dan mengontrol  jumlahnya.  Aturan  ini  mengatur, mendistribusikan, memantau, dan mengenakan bea cukai pada produk tertentu yang berpotensi merugikan manusia dan lingkungan. Untuk menghitung anggaran penerimaan negara, pemerintah harus mendeklarasikan perilaku tegas dan menyerahkan lebih banyak data perilaku objek cukai. Terdapat perbedaan yang dapat dilihat dari pajak tidak langsung dan cukai. Terdapat  variasi  bentuk  dari  pajak  tidak  langsung.  Keterlibatan  cukai  dalam mengembangkan sistem iuran penerima negara, yang ditunjukkan dengan kenaikan APBN setiap tahunnya, sangat menarik.  Barang cukai memberikan dampak yang tidak menguntungkan kepada masyarakat. Tidak hanya masyarakat, lingkungan juga sama. Itu adalah adanya pungutan demi keseimbangan dan keadilan Negara. Secara konseptual, penegakan hukum adalah keselarasan nilai dalam norma dengan  sikap  yang  kuat  yang  menciptakan,  memelihara,  dan  memelihara perdamaian  masyarakat  (Seokento,  1986).  Pemerintah  dan  masyarakat mengembangkan  hukum  untuk  memberikan  keamanan,  melindungi  hak  dan kehidupan, dan menjaga ketertiban untuk memenuhi harapan. Penegakan hukum melibatkan  produk  hukum,  faktor  penegak  hukum,  bangunan  dan  infrastruktur penegakan hukum, dan masyarakat penegak hukum.
Penegakan hukum menciptakan peraturan, menerapkan standar hukum, dan menegakkan putusan pengadilan. Kontak masyarakat-polisi menciptakan kepastian hukum.  Hukum  harus  adil  dan  melayani  negara  dan  masyarakat.  Dana  cukai tembakau Indonesia. Produk tembakau—khususnya rokok—dikenakan pajak.
Pengendalian  rokok  tanpa  cukai  membutuhkan  penegakan  hukum  yang bersifat  preventif  dan  koersif.  Tindakan  preventif  menghindari  kejahatan, sedangkan  tindakan  represif  menghukumnya  (Singgi  et  al.,  2020).  Pendidikan hukum,  sosialisasi  kepabeanan  dan  cukai,  serta  patroli  lapangan  dapat menghentikan  rokok  bebas  bea. Penjual rokok bebas bea dapat ditangkap  sebab hadir di pengadilan. Langkah represif selanjutnya adalah kegiatan pasar oleh bagian pengawasan serta (KPPBC dan tim pemantau Harga Jual Eceran Produk Tembakau (HJE HT) dari Ditjen.
Peningkatan  sinergi  internal  Bea  Cukai  (Kantor  Pusat,  Wilayah,  juga Pengawasan  serta  Pelayanan  Bea  dan  Cukai),  pemantauan  distribusi  serta penggunaan  pita  cukai  elektronik,  pengawasan  produksi  BKC  elektronik,  dan pengawasan lapangan dalam produksi mencegah peredaran rokok bebas bea di Kota Medan.  Penahanan  dan  denda  kumulatif  tiga  kali  lipat  diprioritaskan  untuk penegakan hukum rokok bebas bea.
Wawancara dengan pengawas Bea dan Cukai Medan. Pengedar rokok ilegal ditangkap  jika  ada  bukti  dan  dokumen  yang  memadai.  (wawancara:2022). Wawancara  ini  menunjukkan  kesalahan  tersangka  dan  bukti  yang  cukup  untuk jaksa.  “Penyidik  berwenang  menerima,  memanggil,  memeriksa  dan  segera menyampaikan laporan ke kejaksaan,” menurut UU Cukai 39 Pasal 63. Kemudian untuk menentukan hasil pidana pelaku, undang-undang ini menyebutkan barang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
siapa menyuguhkan, memberikan, menjual, atau memberikan barang yang tidak dikemas padahal barang tersebut terkena cukai yang diperjual belikan dengan cara diecer kemudian diikat dengan pita cukai atau tanda bayar berupa cukai apapun, kemudian siapapun yang menimbun barang yang berasal dari tindakan kriminal akan diberikan ancaman pidana penjara. Pejabat Bea dan Cukai Medan mengaku mengedarkan rokok komunal secara ilegal. UU Perpajakan mengakhiri penyidikan jika pelaku membayar empat kali denda pidana cukai. Itu tidak akan menghentikan penyelundupan rokok." (2022). Sebab itu, Bea dan Cukai Medan sedang menyelidiki peredaran rokok. UU No.39 2007 pasal 6 mengatakan pelangaran tersebut adalah akan dikenai penjara selama lima tahun maksimal dan penjara minimal satu tahun serta akan dikenai denda. Dendanya adalah 2-10 kali lipat dari cukai tersebut.

## Ketentuan  Hukum  Terkait  Bea  Dan  Cukai  Dalam  Pandangan  Hukum  Pidana Islam
Kejahatan  Islam  harus  memenuhi  kriteria  tertentu.  Seseorang  yang melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. (Nisa, 2017). Masyarakat yang sebagaian umatnya menganut islam yaitu masyarakat indonesia  tentu  saja  mempengaruhi  kehidupan  mereka.  Syariahnya  mendikte perilakunya. Hukum Islam adalah salah satu ukuran ketaatan beragama. (2015). Islam melarang distribusi atau cukai tanpa izin ( Q.S Almaidah ayat 32 ) :
َف  ِض ْرلأا يِف ٍداَسَف  ْوَأ  ٍسْفََ  ِرْيَغِب اًسْفََ َمَتَق ٍَْي ُهَََّأ َميِئا َرْسِإ يَُِب ىَهَع اَُْبَتَك َكِنَذ ِم ْجَأ ٍِْي
ٍَْي َو اًعيًَِج  َساَُّنا َمَتَق اًََََّأَك ُسُر ْىُهْتَءاَج ْدَقَن َو اًعيًَِج  َساَُّنا اَيْحَأ اًََََّأَكَف اَهاَيْحَأ
ٌَىُف ِرْسًَُن  ِض ْرلأا يِف َكِنَذ َدْعَب ْىُهُِْي ا ًريِثَك ٌَِّإ َّىُث  ِتاَُِّيَبْناِب اَُُه
Q.S Al-maidah ayat 32
Artinya: Dari sebab itu, kami telah membuat undang-undang untuk bani Israel yang  menyatakan  bahwa  siapa  pun  yang  membunuh  seorang  manusia—baik mereka  juga  membunuh  orang  lain  atau  tidak  menyakiti  permukaan  bumi— dianggap sudah membunuh seluruh manusia. Ketika para Rasul Kami sudah datang kepada mereka dengan (membawa) kenyataan-kenyataan yang pasti, banyak dari mereka yang bertaubat dengan tulus untuk menahan diri dari melampaui apa yang diperbolehkan  dalam  menyebabkan  kerusakan  di  muka  bumi.  Oleh  sebab  itu, barangsiapa melindungi nyawa satu manusia, maka ia seolah-olah telah melindungi nyawa seluruh manusia. (Kementrian Agama Indonesia, 2011).
Ayat berikut memberi penjelasan terkait operasi bisnis dan ekonomi. Operasi bisnis  dan  ekonomi  di  atas  yang  dijleaskan al-quran adalah yang tidak diterkait dalam Islam. Kemudian ayat di atas menjelaskan terkait larangan perdagangan yang didasari tindakan kriminal. Tindakan kriminal tersebut adalah menyelundupkan barang agar melewati penjagaan komunitas yang lebih besar. Dalam bisnis, prinsip keadlian  Al-Quran  adalah  suci  yang  mana  harta  yang  haram  dilarang  untuk diperoleh dari cara perolehannya dan jika cara mengolahnya merugikan orang lain. Menurut  Q.S.  Al  Baqarah  ayat:  188,  Islam  sangat  melarang  muamalah  tanpa mengikuti aturan pemerintah.
ْيَأ ٍِْي اًقق ِرَف اىُهُكْأَتِن ِواَّكُُْنا ىَنِإ اَهِب اىُنْدُتَو ِمِِاَبْناِب ْىُكَُْيَب ْىُكَنا َى ْيَأ اىُهُكْأَت
ٌَىًَُهْعَت ْىُتََْأ َو ِىْثلإاِب  ِساَُّنا ِلا َى

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Q.S Al-baqarah ayat 188 Artinya : Harap menahan diri untuk tidak memakan sebagian harta orang lain, sebab Anda yang membuat keputusan yang buruk dan gagal membawa sengketa harta ke hadapan hakim akan dapat mengkonsumsi sebagian dari harta orang lain secara tidak benar. Meskipun Anda menyadarinya. (Kementrian Republik Indonesia, 2011). Dari  hal  ini maka bisa dinyatakan bahwa tindakan tanpa izin atau mengedarkan suatu barang tanpa dokumen atau tnpa izin, yang telah diatur dan disetujui oleh penegak  hukum  atau  pemerintah dalam pandangan Islam  adalah larangan yang haram untuk di lakukan.
Namun, ulama terkemuka tertentu, seperti Imam Al-Ghazali, mengesahkan Bea dan Cukai dengan batasan-batasan (Ahmad Azhar Basyir, 2001). Jika baitul mal masih  ada,  maka  haram  menarik  uang  dari  orang  selain  zakat  sebab  negara membutuhkannya dan syaratnya kosong. Beberapa sarjana percaya bahwa Bea dan Cukai diperbolehkan sebab Khalifah Harun Ar-rasyid mengizinkan pungutan untuk pedagang asing. Pedagang harbi kafir membayar 10%, pedagang dhimmi 5%, dan pedagang  muslim  2,5%.  Pedagang  muslim  yang  mengaku  membayar  pajak dibebaskan, tapi pedagang kafir harus membayar. Usry membayar 200 dirham . Sebagai umat Islam yang menginginkan makanan dan surga, kita harus berhati-hati dalam  peristiwa  dunia  untuk  mendapatkan  hal-hal  yang  lebih  besar  bagi  umat manusia. Ulama tidak setuju apakah Islam mengizinkan Bea dan Cukai dan pajak. selanjutnya. Tinggalkan keraguan. (Kementerian Kajian Sains dan Intelektual SEF UGM).
Beberapa tingkatan penerapan undang-undang peredaran rokok ilegal di Medan mengacu pada Undang-Undang Bea dan Cukai No. 39 BAB Penyidikan Pasal 63.  Langkah-langkahnya  adalah:  menyelidiki  informasi  dari  pelapor,  menahan pedagang  rokok,  mengumpulkan  bukti  sebagai  pungutan  rokok  ilegal pendistribusian,  dan  penyerahan  barang  bukti  dan  pelakunya kepada penuntut umum.  Namun,  dalam  kasus  peredaran  rokok  Kota  Medan,  beberapa  kasus ditindaklanjuti  ke  kejaksaan  berdasarkan  beberapa  indikasi,  antara  lain jumlah rokok  yang  terdeteksi,  biaya  operasional,  dan  pembayaran  cukai  2-10  kali  dari produk cukai yang ditetapkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  UU  Cukai  Medan  No.  39  2007 melarang penjualan rokok yang tidak legal. Rokok haram adalah ilegal dalam Islam. Penyelidikan  ini  juga  menyimpulkan  bahwa  penyidik  Bea  dan  Cukai  Medan menyelidiki, menahan, mengumpulkan barang bukti, dan menyerahkan pelaku dan barang bukti kepada kejaksaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Bisnis legal, produk, iklan, dan promosi membuat rokok Indonesia legal. Menurut UU No. 39 2007, rokok bebas bea Indonesia harus memiliki pita cukai untuk dijual, diserahkan, atau ditawarkan untuk dijual.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## SARAN
Mencegah  kerugian  ekonomi  negara  dari  pihak-pihak yang menyguhkan, memberikan, menjual, atau memberikan barang yang telah menerima cukai namun tidak  dikemas  untuk  dijual,  aparat  penegak  hukum  harus  menjalankan  hukum dengan lebih tegas. dijual tanpa stempel atau tanda terima pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
(Analisis Putusan Nomor 1469/Pid.Sus.2020/PN.Mks).
Ahmad Azhar Basyir, Ikhtiar Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta Andrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Jakarta, Sinar Grafika,2012.
Bisnis. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(1),136-145.
C Bengkalis. JOM Fakultas Hukum, 6(2), 1-15
Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha dalam kegiatan
Gustiriano,  1.  (  2021  ).  Pengawasan  peredaran  rokok  tanpa Pita Cukai menurut Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2007 terkait Cukai di Kabupaten Rokan Hilir. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru.
Herdianto, R., Islam, U., Maulana, N., dan Ibrahim, M, ( 2020 ). IMPELEMENTASI
Ilham,  D. ( 2022 ), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekan Baru.
https://repository.uir.ac,is/12208/kementerian Agama
Kantor  Pengawasan  Dan  Pelayanan  Bea  Cukai  Tipe  Madya  Pabean  C  Parepare Persepektif Hukum Islam. Al –anwal: journal Of Islamic Economic Law, 4( 1 ).
Kantor  Pengawasan  dan  pelayanan  Bea  dan  Cukai  (  KPPBC)  Tipe Madya Pabeaan
Naldi, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Oleh
Nasional.Jurnal  Cinta  Hukum,  3  (  2  0,  225-246.  https:doi.org/10.15408/jch.v2
1.1846.Sumut, B, C, ( 2020 ). Bea dan Cukai Sumut Gagalkan Penyeludupan 400.000 Batang Rokok Ilegal.
Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 49Pi.Tesis, 1-15.
Nisa, K. ( 2017 ). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap ketentuan pidana dalam Undang- Parsada, Jakarta. PASAL   8 DAN 9 PERMENKUE RI. 2, 1-
15.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Pelaku  Tindak  Pidana  Penyeludupan  Rokok  Ilegal.  14  (3).  413-431. https://doi.org/10.29123.v14i3.477
Penerbit  Uii  Press,  2001  Pita Cukai Dalam persepektif Undang-undag Nomor 39
Tahun 2007 Terkait Cukai
Putri,  N.  D.  A.,  Sugiartha,  1.  N.  G.,  & karma, N. M. S. ( 2022 ). Penegakan Hukum
Rahmawati, Hardianto, & Cahya, A. ( 2019 ). PENINDAKAN CUKAI ILEGAL
PADA
Rambe, M. S. ( 2015 ). Proses Akomodasi Hukum Islam Kedalam Hukum Pidana Republik Indonesia. ( 2011 ). Al qur’an dan Terjemahan. Bintang Indonesia . Shidararta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakartta: Grasindo. Soekanto,  S.  (1983). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja
Farindo
Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
Surono. (2013). Bahan Ajar Teknis Cukai, Ghalia Indonesia. Jakarta
Syahputra, I,. Erdianto, W. (2016). Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tnpa
Pita Cukai  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2007 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Terkait Cukai di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan  pelayanan  Bea  dab  Cukai
(KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota. JOM Fakultas Hukum, 3(1),1-15.
Tahun 1995 terkait kepabeaan ( Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan
Tenriola. (2020). Tindak Pidana Menjual Barang Kenak Cukai yang Tidak di lekati TerhadapPeredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum,
3( 1 ), 17-176. https://doi.org/10,22225/jph.3.1.4679.171-176.
Undang  Nomor. 17 Tahun 2006 tantang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10
Wahyuni, F, & Asri, M. R. N. ( 2021 ). Tinjauan yuridis Penerapan Sanksi Terhadap