## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAKAN MEDIS DOKTER MITRA YANG MERUGIKAN PASIEN
Ricardo Goncalves Klau, Muhammad Saiful Fahmi, Gusti Ayu Utami
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Musamus, Indonesia
e-mail: {goncalves@unmus.ac.id}

## Abstrak
Rumah  sakit  tidak  saja  bersifat  kuratif  tetapi  juga  bersifat  pemulihan  (rehabilitatif), promosi  kesehatan  (promotif)  dan  pencegahan  (preventif).  Dalam  hal  sumber  daya manusia Pasal 12 di atas, berarti sebuah rumah sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap seperti halnya tenaga medis atau dokter dari luar rumah sakit. Dokter tidak tetap atau dokter out (dokter tamu). Tanggung jawab rumah sakit terhadap dokter mitra tersebut masih perlu mendapat perhatian. Timbul pertanyaan bagaimana andai kata dalam melakukan tindakan medis ada tenaga kesehatan organik yang terlibat dalam pelayanan dokter mitra. Misalnya dokter bedah dalam melakukan tindakan bedah akan melibatkan perawat operator dan sebagainya. Apakah dokter mitra secara serta merta juga dapat bertanggung jawab atas kelelaian yang dilakukan perawat operator tersebut atau  rumah  sakit  yang  bertanggungjawab  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  46 UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah. Penelitian in merupakan penelitiaan hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yang digunakan untuk melihat kesesuaian dan konsistensi dari suatu peraturan perundang-undangan dengan perundang  undangan  yang  lain  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif.  Tindakan medis  dokter  mitra  yang  merugikan  pasien  dalam  kaitannya  pertanggungjawaban rumah sakit  apabila terjadi tindakan medis yang merugikan pasien baik itu secara fisik maupun  materi  yang  dilakukan  dokter  mitra  maka,  rumah    sakit  bertanggungjawab terhadap semua kegiatan pelayanan pada aspek preventif,kuratif maupun reabilitatif. Pola  hubungan  kerja  dan  terapeutik  dalam  pelayanan  kesehatan  yang diselenggarakan  di  rumah  sakit    menjadi  tanggung  jawab  penuh  pihak  rumah  sakit. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyebutkan rumah  sakit  bertanggung  jawab  secara  hukum  terhadap  semua  kerugian  yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit baik dokter tetap maupun dokter mitra.  Dalam pasal 1367 KUH Perdata yang menyebutkan seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan  perbuatan  orangorang  yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
Kata kunci: Hukum perdata; Rumah Sakit; dan Tindakan Medis

## Abstract
Hospitals  are  not  only  curative  but  also  rehabilitative,  promotive  and  preventive.  In terms of human resources in Article 12 paragraph 4 of the Hospital Law, it means that a  hospital  can  employ  non-permanent  personnel  such  as  doctors  from  outside  the hospital or doctors out (visiting doctors). The responsibility of the hospital to the partner doctor still needs attention. The question arises what if in carrying out medical actions there  are  organic  health  workers  involved  in  the  service  of  partner  doctors.  For example, a surgeon in performing surgery will involve a nurse operator and so on. Can the  partner  doctor  immediately  be  responsible  for  the  negligence  committed  by  the operator nurse or the responsible hospital as stated in Article 46 of Law no. 44 of 2009
Hospital concerning. This research is a normative legal with a statute approach which is  used  to  see  the  suitability  and  consistency  of  a  statutory  regulation  with  other legislation  by  using  qualitative  analysis.  The  findings  proved  that  medical  actions  of partner doctors that harm patients in relation to hospital liability in the event of medical actions both physically and materially by partner doctors, the hospital is responsible for all  service  activities  in  preventive,  curative  and  rehabilitative  aspects.  The  pattern  of working  and  therapeutic  relationships  in  health  services  held  in  hospitals  is  the  full responsibility of the hospital. Article 46 of Law Number 44 of 2009 Hospital concerning states  that  hospitals  are  legally  responsible  for  all  losses  caused  by  negligence committed by health workers in hospitals, both permanent doctors and partner doctors. Article 1367  of the Civil Code states that  a person is  not only responsible for losses caused by his own actions, but also for losses caused by the actions of people who are his dependents or caused by goods under his control.
Keywords : Civil Law; Hospital; and Medical Measures

## PENDAHULUAN
Rumah  Sakit  adalah  institusi  tempat untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan atau  yang  menyelenggarakan  pelayanan kesehatan  perorangan  secara  paripurna yang  menyediakan  pelayanan  rawat  inap, rawat  jalan,  dan  gawat  darurat.    Sebagai mana  dapat  di  sebutkan  dalam  pasal  1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009  tentang  Rumah  sakit.    Kebijakan pembangunan di bidang kesehatan dalam hal  ini  rumah  saki  sebagai  penyedia pelayanan kesehatan yang semula berupa upaya  penyembuhan  penderita,  secara berangsur-angsur  berkembang  ke  arah kesatuan  upaya  pembangunan  kesehatan masyarakat dengan peran serta masyarakat  yang  bersifat  menyeluruh, terpadu  dan  berkesinambungan  yang meliputi  upaya  peningkatan  (promotif), upaya
pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif) dan upaya pemulihan (rehabilitatif).
Berdasarkan  upaya  pembangunan kesehatan  yang  bersifat  menyeluruh, terpadu  dan  berkesinambungan  tersebut, maka  setiap  upaya  untuk  meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan  berdasarkan  prinsip-prinsip non  diskriminatif,  partisipatif,  perlindungan dan berkelanjutan
Perkembangan Rumah
Sakit
awalnya  hanya  memberi  pelayanan  yang bersifat  penyembuhan  (kuratif)  terhadap pasien  melalui  rawat  inap.  Selanjutnya, karna kemajuan ilmu pengetahuan khususunya teknologi kedokteran, peningkatan  pendapatan  dan  pendidikan
masyarakat.  pelayaanan  kesehatan  di Rumah  Sakit  tidak  saja  bersifat  kuratif tetapi juga bersifat pemulihan (rehabilitatif). Kedua  pelayanan  tersebut  melalui  upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan  (preventif).    Namun  dengan terjadinya perubahan paradigma perumahsakitan  di  dunia,  di  mana  rumah sakit  merupakan  institusi  yang  padat modal,  padat  teknologi  dan  padat  tenaga sehingga  pengelolaan  rumah  sakit  tidak bisa semata-mata sebagai unit sosial tetapi menjadi unit sosio-ekonomi. Upaya tercapainya kesehatan di Indonesia masih menjadi pokok permasalahan yang penting,  tidak  hanya  peran  negara  dan pemerintah namun keikutsertaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan negara di bidang kesehatan juga sangat menentukan. Indonesia sebagai  negara  hukum  pada  hakikatnya merupakan  negara  yang  patuh  terhadap hukum  serta  perundang-undangan  yang berlaku.
Rumah  Sakit  merupakan  badan hukum  dan  unit  usaha  yang  kompleks karena  di  dalamnya  bekerja  personalia yang  berasal  dari  berbagai  profesi. permasalahan  hukum  yang  dihadapi  juga sangat  variatif  dan  unik  karena  sifat pelayanan  yang  diberikan  sebagian  besar bersifat inspanningsverbintennis dan bukan resultaatsverbintennis . Rumah Sakit dalam  rangka  memberikan  pelayanan kesehatan  perorangan  secara  paripurna, pada  prinsipnya  harus  ditunjang  oleh sumber daya di bidang kesehatan. dengan kata  lain,  rumah  sakit  harus  memiliki sumber  daya  yang  memadai,  sehingga
tujuan pelayanan kesehatan secara paripurna  dapat  tercapai.  Sumber  daya yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia,  yaitu  tenaga  kesehatan.  Dalam Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan disebutkan: “Tenaga  kesehatan  adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui  pendidikan  di  bidang  kesehatan yang  untuk  jenis  tertentu  memerlukan kewenangan  untuk  melakukan  upaya kesehatan”.
Selanjutnya,  tenaga  kesehatan  di Indonesia  menurut  ketentuan  Pasal  11 Undang-Undang
Tenaga Kesehatan
Nomor 36 Tahun 2014 dapat dikelompokan menjadi  13  kelompok  antara  lain  yaitu tenaga  medis/dokter.  Menurut  ketentuan Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang dimaksud dengan Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan  kedokteran  atau  kedokteran gigi  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri yang  diakui  oleh  Pemerintah  Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang  undangan.  Dokter  purna  atau dokter  tetap  pada  prinsipnya  mempunyai kedudukan sub-ordinate dari  sebuah rumah  sakit  (pegawai/ employee )  atau sering  juga  disebut  sebagai  “dokter organik ”.  Hubungan  ini  pada  umumnya terjadi di rumah sakit milik pemerintah baik pusat  maupun  daerah,  yang  tenaga dokternya digaji/dibayar secara penuh/tetap  oleh  rumah  sakit/pemerintah. dalam  Pasal  12  ayat  4  Undang-Undang Rumah  Sakit  pada  prinsipnya  rumah  sakit dapat  mempekerjakan  tenaga  tidak  tetap dan  konsultan  sesuai  dengan  kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kemampuan  yang  dimaksud  disini  adalah di  sini  meliputi  kemampuan  dana  dan pelayanan rumah sakit
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  12  di atas,  berarti  sebuah  rumah  sakit  dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap seperti halnya  tenaga  medis  atau  dokter  dari  luar rumah  sakit.  Dokter  tidak  tetap  tersebut,
sering  juga  disebut  sebagai  dokter  out (dokter tamu), yang berarti bukan pegawai tetap rumah sakit tersebut. Dalam Pasal 4 Permenkes  2052/2011  tentang  praktik kedokteran disebutkan bahwa dokter boleh berpraktik  maksimal  pada  tiga  tempat praktik. Dalam literatur hukum medis, yang dimaksud  dokter  tamu  atau  dokter  mitra adalah para dokter yang tidak terikat pada rumah  sakitnya,  namun  sudah  di  terima dan diperbolehkan untuk memakai fasilitas rumah  sakit  untuk  jangka  waktu  tertentu. Untuk itu maka sebaiknya dibuatkan surat perjanjian  dan  dimana  harus  dicantumkan tanggungjawab  hukumnya (legal  liability) . terhadap  pasien  jika  ada  gugatan  dari pasien ataupun keluarganya
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat diketahui bahwa pada rumah sakit tertentu dokter  atau  tenaga  medis  yang  bekerja  di dalamnya  dapat  dibedakan  menjadi  dua, yaitu dokter yang merupakan tenaga tetap rumah sakit bersangkutan dan dokter yang merupakan dokter tamu
Dengan demikian, antara dokter tetap tersebut dengan rumah sakit bersangkutan terbit  suatu  perikatan  untuk  berbuat sesuatu  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (KUH  Perdata)  Dokter  yang merupakan  tenaga  tetap  secara  hukum telah  terjadi  untuk  melakukan  suatu pekerjaan  di  rumah  sakit  dengan  ciri-ciri tertentu.  Pertama,  dokter  bekerja  atas perintah rumah sakit. Kedua, dokter harus menaati  segala  bentuk  peraturan  yang berlaku  di  rumah  sakit  tersebut.  Ketiga, dokter dibayar atau digaji oleh rumah sakit bersangkutan.
Dalam  Pasal  1338  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata) disebutkan  bahwa  semua  perjanjian  yang yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya  dalam  hal  ini  perjanjian rumah sakit dan dokter mitra. Selanjutnya, dokter yang merupakan dokter tamu pada suatu  rumah  sakit  tertentu,  biasanya diadakan suatu perjanjian khusus (bijzondere overenskomst) yang mengatur hubungan kedua belah pihak dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata  menyatakan  perjanjian  hanya berlaku  antara  pihak  yang  membuatnya dalam hal ini rumah sakit dan dokter mitra. Pada umumnya perjanjian tersebut ditentukan oleh rumah sakit bersangkutan, dan isi perjanjiannya akan berlainan antara rumah sakit yang satu dengan rumah sakit yang  lain.  Kondisi  ini  disesuaikan  dengan kelas rumah sakit, kemampuan dan jumlah pasien.  Meskipun  pola  pekerjaan  dokter tamu  dalam  sebuah  rumah  sakit  telah diatur dalam sebuah perjanjian kerja untuk mengatur  hubungan  hukum  antara  rumah sakit  dan  dokter  mitra.  sedangkan  dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien tetap  berlaku  hak  dan  kewajiban  dokter serta  hak  dan  kewajiban  pasien  sesuai peraturan perundang-undangan.
Tanggung jawab rumah sakit terhadap dokter mitra tersebut masih perlu mendapat  perhatian.  Timbul  pertanyaan bagaimana  andai  kata  dalam  melakukan tindakan  medis  ada  tenaga  kesehatan organik  yang  terlibat  dalam  pelayanan dokter mitra. Misalnya dokter bedah: dalam melakukan tindakan bedah akan melibatkan perawat operator dan sebagainya.  Jika  perawatnya  yang  salah bagaimana?  Padahal  ada  doktrin the captain of ship/captain of the team . Apakah dokter mitra secara serta merta juga dapat bertanggung  jawab  atas  kelelaian  yang dilakukan  perawat  operator  tersebut  atau rumah sakit yang bertanggungjawab sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  46 Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 Tentang  Rumah  Sakit,  yakni  rumah  sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang di timbulkan oleh kelalaian tenaga kesehatan di  Rumah  Sakit.  Dalam  Pasal  1367 KUHPerdata yang menyebutkan: “Seorang tidak  saja  bertanggung  jawab  untuk kerugian  yang  disebabkan  perbuatan sendiri,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang disebabkan  perbuatan  orang-orang  yang menjadi  tanggunganya  atau  disebabkan oleh  barang-barang  yang  berada  dibawa pengawasanya” .  Kerugian  dalam  hukum adalah  kerugian  yang  dinyatakan  hukum dan boleh dipulihkan dengan membebankan tanggungjawab hukum pada pelaku (Koto).
Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan  yang  dirumuskan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Bagaimana  hubungan  hukum  Dokter dengan Rumah Sakit?
2.  Bagaimana tanggungjawab hukum menurut KUHPerdata?
3.  Bagaimana tanggungjawab hukum menurut  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
4.  Bagaimana tanggungjawab hukum menurut  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit?
5.  Bagaimana pertanggungjawaban rumah sakit  terhadap  tindakan  medis  dokter mitra yang merugikan pasien

## METODE
Untuk  menjawab  permasalahan  yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yang  digunakan  untuk  melihat kesesuaian  dan  konsistensi  dari  suatu peraturan  perundang-undangan  dengan perundang  undangan  yang  lain.    Data penelitian merupakan data sekunder dengan  pengumpulan  data  melalui  studi pustaka.  Analisis  data  menggunakan analisa  kualitatif  yang  digunakan  untuk membahas  ketentuan  hukum  mengenai pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan medis dokter mitra yang merugikan  pasien  di  lihat  dari  peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan Hukum Dokter dengan
Rumah Sakit
Ada  beberapa  macam  pola  yang berkembang  dalam  kaitannya  dengan hubungan  kerja  antara  dokter  dan  rumah sakit, antara lain:
1.  Dokter  sebagai Employee Kedudukan rumah sakit adalah sebagai pihak yang harus  memberikan  prestasi,  sementara dokter hanya berfungsi sebagai employee (subordinate dari rumah sakit) yang bertugas melaksanakan kewajiban rumah sakit dengan kata lain,
kedudukan rumah sakit adalah sebagai principal dan dokter sebagai agent .
2.  Dokter  sebagai Attending  Physician
(mitra)  Kedudukan  antara  dokter  dan rumah  sakit  adalah  sama  derajatnya. Posisi dokter adalah sebagai pihak yang wajib  memberikan  prestasi,  sedangkan fungsi  rumah  sakit  hanyalah  sebagai tempat  yang  menyediakan  fasilitas (tempat  tidur,  makan  dan  minum, perawat atau bidan serta sarana medis dan non medis). Konsepnya seolah-olah rumah sakit menyewakan fasilitasnya.
3.  Dokter sebagai Independent Contractor bahwa dokter bertindak dalam profesinya  sendiri  dan  tidak  terikat dengan  institusi  manapun.  Masing- masing  dari  pola  hubungan  kerja tersebut  akan  sangat  menentukan apakah rumah sakit harus bertanggung jawab,  atau  tidak  terhadap  kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dokter, serta  sejauh  mana  tanggung  jawab dokter  terhadap  pasiennya  di  rumah sakit tergantung pola hubungan kerjanya  dengan  rumah  sakit  di  mana dia bekerja.
Tanggung Jawab Hukum Menurut KUHPerdata
Di Indonesia saat ini di dalam rumah sakit  secara  yuridis  yang  bertanggung jawab  dapat  dikelompokan  dalam:    1) Manajemen rumah sakit sebagai organisasi  yang  dimiliki  badan  hukum (pemerintah,  yayasan,  P.T.,  perkumpulan) yang  pada  instansi  pertama  diwakili  oleh kepala rumah sakit/ Direktur/ CEO. 2) Para dokter yang bekerja di rumah sakit. 3) Para perawat, 4) Para tenaga kesehatan lainnya dan tenaga administratif.
Menurut  Pasal  1365  KUHPerdata, maka  yang  dimaksud  dengan  perbuatan melanggar  hukum  adalah  perbuatan  yang melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh seseorang  yang  karena  salahnya  telah menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain. Dalam  ilmu  hukum  dikenal  3  kategori  dari perbuatan  melawan  hukum,  yaitu  sebagai berikut:
1.  Perbuatan  melawan  hukum  karena kesengajaan.
2.  Perbuatan  melawan  hukum  tanpa kesalahan  (tanpa  unsur  kesengajaan maupun kelalaian).
3.  Perbuatan  melawan  hukum  karena kelalaian.
Mengenai  tanggung  jawab  hukum dalam  lapangan  hukum  perdata  dikenal beberapa  macam  jenis  tanggung  jawab hukum yaitu:
1. Contractual liability , yaitu tanggungjawab ini muncul karena adanya ingkar janji, yaitu tidak dilaksanakannya  sesuatu  kewajiban (prestasi) atau tidak dipenuhinya sesuatu  hak  pihak  lain  sebagai  akibat adanya hubungan kontraktual.
2. Liability  in  tort ,  tanggungjawab  ini muncul  karena adanya perbuatan melawan hukum (Pasal 1365
KUHPerdata)  yang  dilakukan  oleh seseorang  yang  karena  salahnya  telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.
3. Strict  liability ,  dalam  sistem  hukum civil law  system  rezim  strict  liability untuk dapat dimintai pertanggungjawaban secara  hukum  akibat  dari  perbuatan melawan hukum, mensyaratkan adanya unsur  kesalahan  sebagai  salah  satu syarat utama untuk meminta pertanggungjawaban.  Dalam  konsep pertanggungjawaban ini pembuktiannya dari  yang  dirugikan  kepada  pihak  yang merugikan.
4. Vicarious  liability ,  tanggung  gugat  jenis ini  timbul  akibat kesalahan  yang  dibuat oleh bawahannya (subordinate) . Dalam kaitannya pelayanan medis maka rumah sakit (sebagai employer ) dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dibuat  oleh  dokter  yang  bekerja  dalam kedudukan sebagai subordinate (employee) .  Lain  halnya  jika  dokter bekerja sebagai mitra ( attending physician atau independent  contractor ) sehingga kedudukannya setingkat dengan  rumah  sakit.  Hal  ini  sejalan dengan  Pasal  1367  KUHPerdata  yang menyebutkan bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan
perbuatan  orangorang  yang  menjadi tanggungannya  atau  disebabkan  oleh barang-barang  yang  berada  di  bawah pengawasannya.
Tanggung Jawab Hukum Menurut
Undang-Undang Nomor 36 Tahun  2009

## tentang Kesehatan
Dalam  Pasal  58  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan  pada  ayat  (1)  Setiap  orang berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap seseorang,  tenaga  kesehatan,  dan/atau penyelenggara
kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahannya atau kelalaian dan pelayanan  kesehatan  yang  diterimannya. Ayat  (2)  Tuntutan  ganti  rugi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan  kecacatan  seseorang  dalam keadaan  darurat.  Ayat  (3)  Ketentuan mengenai  tata  cara  pengajuan  tuntutan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan.
Tanggung Jawab Hukum Menurut Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 tentang Rumah Sakit
Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyebutkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.dan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang  Tenaga  Kesehatan  disebutkan bahwa setiap penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau  kelalaian  Tenaga  Kesehatan  dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan.
Pertanggungjawaban rumah sakit terhadap  tindakan  medis  dokter  mitra yang merugikan pasien
Dokter  harus  berupaya  semaksimal mungkin  menolong  pasien  dan  bekerja sesuai  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku,  antara  lain  Pasal  44  UU  Praktik Kedokteran disebutkan bahwa:
1.  Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan  praktik  kedokteran wajib  mengikuti  standar  pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.
2.  Standar pelayanan sebagaimana dimaksud  ayat  (1)  dibedakan  menurut jenis  dan  strata  sarana  pelayanan kesehatan.
3.  Standar  pelayanan  untuk  dokter  atau dokter gigi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Sementara  tanggungjawab  hukum perdata  berdasarkan  perbuatan  melawan hukum didasarkan adanya hubugan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum. Pertanggungjawaban dokter dalam bidang hukum perdata sebagai berikut:
1.  Melakukan  wanprestasi  (Pasal  1239 KUHPerdata).
2.  Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)
3.  Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan  kerugian  (Pasal  1366 KUHPerdata) 4.  Melakukan pekerjaan sebagai
penanggung jawab (Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata
Dalam  kaitannya  dengan  tanggung jawab  rumah  sakit,  maka  pada  prinsipnya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan  rumah  sakit  bertanggungjawab secara  perdata  terhadap  semua  kegiatan yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan. Dengan  atau  degan  kata  kata  lain,  dalam rumah sakit berlaku asas vicarious liability sebagaimana di atur dalam Pasal 1367 (3) KUHPerdata,  yang  berbunyi: “Majikan- majikan  dan  mereka  yang  mengangkat orang-orang  lain  untuk  mewakili  urusan- urusan mereka adalah bertanggung jawab terhadap  kerugian  yang  diterbitkan  oleh pelayan-pelayan  atau  bawahan-bawahan mereka  di  dalam  melakukan  pekerjaan untuk  mana  orang- orang  ini  dipakainya.” Selain itu rumah sakit juga
bertanggungjawab atas wanprestasi danperbuatan  melawan  hukum  (Pasal 1243,  Pasal  1365,  Pasal  1370,  dan  Pasal 1371 KUH Perdata).
Dalam  Pasal  58  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan:  1)  Setiap  orang  berhak menuntut  ganti  rugi  terhadap  seseorang, tenaga
kesehatan, dan/atau
penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat
kesalahannya atau kelalaian dan pelayanan  kesehatan  yang  diterimannya. 2)  Tuntutan  ganti  rugi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan  kecacatan  seseorang  dalam keadaan  darurat.  3)  Ketentuan  mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyebutkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan  di  rumah  sakit.  Rumah  Sakit, dengan  statusnya  sebagai  badan  hukum, karena  diberi  kedudukan  menurut  hukum sebagai ”persoon” dan karenanya merupakan ”rechtspersoon” , maka Rumah Sakit juga terbebani hak dan kewajibannya menurut  hukum  atas  tindakan  yang dilakukannya.

## SIMPULAN DAN SARAN
Pertanggungjawaban  rumah  sakit terhdapan  tindakan  medis  dokter  mitra yang  merugikan  pasien    dalam  kaitannya dengan  pertanggungjawaban  rumah  sakit apabila  terjadi  tindakan  medis  yang merugikan  pasien  baik  itu  secara  fisik maupun  materi      yang  dilakukan  dokter mitra maka, pada
prinsipnya penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan dalam hal ini rumah sakit
bertanggungjawab terhadap semua
kegiatan pelayanan di rumah sakit baik itu preventif,kuratif  maupun  reabilitatif      yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam hal
ini  dokter  mitra  .  Dengan  demikian, berdasarkan pola hubungan kerja dan pola hubungan  terapeutik  dalam  pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di rumah sakit menjadi tanggung jawab penuh pihak rumah  sakit.  Karena  dalam  Pasal  46 Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 tentang Rumah Sakit, menyebutkan bahwa rumah  sakit  bertanggung  jawab  secara hukum  terhadap  semua  kerugian  yang ditimbulkan  atas  kelalaian  yang  dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit baik dokter tetap maupun dokter mitra.  Dalam pasal 1367 KUHPerdata yang menyebutkan  bahwa  seorang  tidak  saja bertanggung  jawab  untuk  kerugian  yang disebabkan  perbuatannya  sendiri,  tetapi juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan perbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya  atau  disebabkan  oleh barang-barang  yang  berada  di  bawah pengawasannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianto,
Dkk. (2019). Pola
Pertanggungjawaban  Rumah  Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di  Indonesia .  Jurnal  Hukum  &
Pembangunan 49 No. 4 (2019): 908- 922.
Guwandi,  J., Dugaan  Malpraktek  Medik dan  Draft  RPP  Perjanjian  Terapetik antara  Dokter  dan  Pasien ,  Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia, 2006, hlm. 88. Hatta,  Dkk.  (2019).  Tanggung  Jawab Keperdataan Rumah Sakit Terhadap Tindakan  Dokter  Yang  Dilakukan  Di Bawah Standar Pelayanan Kedokteran  Di  Kota  Batam.  Journal Of Judicial Review Vol.Xxi No.1(2019) Koto,dkk,  (2021)  Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik  Tenaga  Medis  di  Rumah Sakit. Volksgeist. http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.p hp/ Volksgeist
Marzuki,Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta,  Kencana  Prenada  Media Group, 2005. hlm. 20
Soetandyo Wignjosoebroto,
Hukum
Konsep  dan  Metode ,  Setara  Press, Malang, 2013, hlm. 67.
Susatyo,  H.  dkk,  Cara  Mudah  Memahami Manajemen dan Rumah Sakit.
Yogyakarta, Gosyen Publishing,
2012, hlm. 108.
Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 tentang Rumah Sakit
Undang-Undang  Tenaga  Kesehatan  No. 36 Tahun 2014
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH Perdata)