## KAPABILITAS PEMERINTAH DESA MENGELOLA ASET DESA DALAM MENUMBUHKAN
KEWIRAUSAHAAN SOSIAL
(Studi Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur)
Nyimas Nadya Izana1, Anik Susanti2, Dano Purbo3
1.Sosiologi, FISP, Universitas Brawijaya. nyimasnadyaizana@gmail.com, 082131050160 2. Sosiologi, FISIP, Universitas Brawijaya, aniksusantie@gmail.com, 085646771153 3.Sosiologi, FISIP, Universitas Brawijaya, danu¬_ub@yahoo.com, 089526996966

## Abstrak
Regulasi  Pemerintah  dalam  mengelolah  desa  pada  dasarnya  bertujuan  membangun kemandirian,  bermacam  metode  pendekatan  pendampingan  telah  diterapkan,  tidak  lain bertujuan  mengelolah  aset  dan  mengorganisir  warga  lokal.  Hal  tersebut  telah  tercantum dalam Undang –Undang No 6 Tahun 2014 dan No 2 tahun 2018. Desa Gondowangi sebelum kepemimpinan  kepala  desa  saat  ini,  desa  tersebut  mengalami  pasang  surut  yang  membuat masyarakat  setempat  berpikir  bahwa  pemerintah  desa  sebagai  pemerintahan  yang    bersifat struktural.  Namun,  berbeda  ketika  perubahan  kepala  desa  yang  baru.  Kepala  desa  ini  dapat menggerakkan  masyarakat  untuk  mengembangkan  potensi  desa  yang  ada  disekitarnya diantaranya  adalah  pamdes  dan  pengelolaan  sampah.  Dari  keberhasilan  yang  dialami  oleh Desa Gondowangi, membuat penulis untuk mendeskripsikan bagaimana strategi kepala Desa Gondowangi  saat  ini  dalam  mengelola  asset  desa  dalam  menumbuhkan  kewirausahaan sosial?.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  gerakan  awal  yang  dilakukan  kepala  desa  ialah  dengan  menyadarkan kepada  warganya  untuk  memelihara  desa  sebagai  warisan  leluhur.  bidang  pelayanan  publik terdapat pamdes dan pengelolaan sampah berfungsi meminimalisir resiko-resiko kekurangan air  minum  dan  kerusakan  aliran  sungai.  Saat  ini  Desa  Gondowangi  telah  mampu  secara mandiri menghidupkan pelayanan publik yang prima dan Bumdes yang berwawasan lokal.
Kata kunci: Desa, Pemerintah Desa, BUMDES

## Abstract
Government regulations in managing villages are basically aimed at building independence, various methods of assistance approaches have been implemented, none other than aiming at managing  assets  and  organizing  local  residents.  This  has  been  stated  in  Law  No.  6  of  2014 and  No.  2  of  2018.  Before  Gondowangi  village  before  the  leadership  of  the  current  village head, the village  experienced ups and downs which made the local  community think of the village government as a structural government. However, it is different when the new village head changes. The village head can mobilize the community to develop the village potential that surrounds them including pamdes and waste management. From the success experienced by Desa Gondowangi, it made the writer to describe how the strategy of the village head of Gondowangi is currently in managing village assets in fostering social entrepreneurship. The research  method  used  is  descriptive  qualitative.  The  results  of  the  study  indicate  that  the initial movement carried out by the village head was to make people aware of their village as an  ancestral  heritage.  the  field  of  public  services  has  pamdes  and  waste  management functions to minimize the risks of lack of drinking water and damage to river flow. At present Gondowangi  Village  has  been  able  to  independently  turn  on  excellent  public  services  and BUMDES with local insight.
Key words: Village, Village Government, BUMDES

## Pendahuluan
Pada  tahun  2004  pemerintah  menerbitkan undang-undang  no  32  tahun  2004  tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini merupakan  revisi  dari  undang-undang  no  22 tahun  1999.  Dharmawan  (2006)  menyatakan bahwa undang-undang tentang pemerintah daerah  tahun  2004  adalah  salah  satu  landasan perubahan  sistem  tata-  pengaturan  atau  tata- pemerintahan (governance system)  yang penting dalam sejarah pembangunan politik dan pengelolaan  administrasi  pemerintahan  secara nasional.  Karena  negara  Indonesia  sudah  terlalu lama  menikmati  sistem  permerintaha  yang sentralistik.  Namun  keberadaan  undang-undang tersebut  tidak  memberikan  wewenang  kepada pemerintah desa untuk mengelola tata pemerintahannya
sendiri. Sehingga mengakibatkan  beberapa  masalah  diantaranya Wewenang yang melimpah di tingkat pemerintah kabupaten,  sebagai  akibat  diberlakukannya OTDA,  justru  telah  menyebabkan  munculnya gejala baru berupa “resentralisasi” kekuatan dan akumulasi  kekuasaan  yang  berlebihan  di  tingkat otoritas-kabupaten/kota. Akibatnya, kemandirian desa  (sebagai  wilayah-administrasi  di  bawah hierarkhi kabupaten) kembali mengalami “dekapitalisasi kekuasaan”, dimana desa “gagal” mendapatkan  dukungan  modal-politikal  dan modal-kultural  yang diperlukan bagi  tumbuhnya sistem  pengaturan  desa  yang  mandiri  dan berwibawa (Dharmawan, 2006).
Permasalahan  ini  membuat  pemerintah untuk  membuat  undang-undang  no  16  tahun 2014  tentang  desa.  Melalui  undang-undang tersebut, desa diposisikan sebagai “pemerintahan masyarakat”  yang  memiliki  kewenangan  luas menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dan kemasyarakatan  baik  berlandaskan  sistem  desa otonom  yang  disebut  “desa”  ataupun  sisten organisasi  adat  yang  disebut  “desa  adat” (Shohibuddin,  2012).  Keberadaan  undang- undang  desa  menempatkan  desa  sebagai  ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan  masyarakat. Sehingga  setiap tahunnya  pemerintah  pusat  menganggarakan dana  desa  yang  cukup  besar  yaitu  pada  tahun 2015  dana  desa  dianggarkan  sebesar  Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi  sebesar  Rp280  juta.  Pada  tahun  2016, Dana  Desa  meningkat  menjadi  Rp46,98  triliun dengan  rata-rata  setiap  desa  sebesar  Rp628  juta dan  di  tahun  2017  kembali  meningkat  menjadi Rp  60  Triliun  dengan  rata-rata  setiap  desa sebesar Rp800 juta. Berdasarkan buku saku dana desa menyatakan bahwa tiga tahun pelaksanaannya,  Dana  Desa  terbukti  telah menghasilkan  sarana/prasarana  yang  bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa;  914  ribu  meter  jembatan;  22.616  unit sambungan  air  bersih;  2.201  unit  tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485  unit  sumur;  3.106  pasar  desa;  103.405
unit  drainase  dan  irigasi;  10.964  unit  Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016
Supaya  desa  dapat  menggunakan  dana desa  secara  efektif  maka  terdapat  aturan  dari pemerintah, salah satunya adalah Bupati Kabupaten Malang mengeluarkan aturan mengenai  pedoman  pelaksanaan  alokasi  dana desa  nomer  35  tahun  2017  yang  menyatakan bahwa  salah  satu  sumber  pendapatan  Desa adalah  ADD.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut, maka  dalam  pengelolaan  ADD  diperlukan  suatu standar  pengaturan  yang  dimulai  dari  aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan
keuangan Desa dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Berdasarkan data Direktorat Jendaral
Perimbagan  Keuangan  (DJPK)    menyatakan bahwa    Kabupaten  Malang  menerima  rincian dana  desa  tahun  anggaran  2017  sebesar  Rp 312.979.737 dengan jumlah desa 378.
Kunci  sukses  untuk  mensejahterakan masyarakat  dalam  membangun  desa  adalah kuatnya  sentuhan  inisiasi,  inovasi,  kreasi  dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam  mewujudkan  apa  yang  menjadi  cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan  aparat  desa  sendiri,  tapi  butuh dukungan,  prakarsa,  dan  peran  aktif  dari masyarakat. Hal ini dialami oleh salah satu desa yang  ada  di  Kabupaten  Malang  yaitu  Desa Gondowangi,  Kecamatan  Wagir.  Pemerintahan Desa  Gondowangi  sempat  mengalami  pasang surut karena pemerintahan yang kurang transparan dalam pengelolaan dana dan dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip yang
dijabarkan  dalam  perdes.    Desa  ini  merupakan desa  yang  mempunyai  cukup  banyak  aset  atau potensi,  hal  tersebut  dibuktikan  adanya  kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pertanian dan penggunaan  sumberdaya  air  selama  ini  masih tetap berlangsung. Program-program yang dibuat merupakan  bentuk  kewirausahaan  sosial,  karena hal  ini  tidak  menguntungkan  pribadi  namun menguntungkan  masyarakat  luas  khususnya Desa  Gondowangi.  Dari  pemaparan  tersebut membuat penulis ingin mendeskripsikan bagaimana kapabilitas pemerintah desa mengelola  aset  desa  dalam  menumbuhkan kewirausahaan sosial?

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa Gondowangi,  Kecamatan  Wagir,  Kabupaten Malang.  Desa  ini  memiliki  berbagai  persetasi diantaranya adalah Pamdes “Tirto Ageng” juara 3  HIPPAM  (Himpunan  Penduduk  Pemakai  Air Minum)  se-Jawa  Timur,  pengelolaan  sampah dan  lumbung  pangan.  Ketiga  hal  tersebut merupahan  bentuk  BUMDES  yang  mereka kelola.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  kapabilitas  pemerintah  desa menglola  aset  desa  dalam  menumbuhkan kewirausahaan  sosial.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut  peneliti  menggunakan  metode  kualitatif deskriptif.  Dengan  melakukan  pengamatan (obeservasi) dan wawancara mendalam (in depth interview).  Wawancara  mendalam  dilakukan kepada informan-iforman yang menjawab rumusan  malsah  pada  penelitian  ini.  Informan
diambil dari pemerintah desa, karang taruna dan masyarakat  Desa  Gondowangi.  Dalam  teknik analisis  data  menggunakan  kondensasi  data, menampilkan  data  dan  kesimpulan  (Miles, Huberman  dan  Saldana,  2014).  Kondensasi  data adalah proses seleksi, memfokuskan, mentransormasi  data  dari  catatan  lapangan. Setelah  melakukan  kondensasi  data  selanjutnya adalah  penyajian  data.  Penyajian  data  yaitu kumpulan  informasi  dari  catatan  lapangan  yang terorganisir  dideskripsikan  yang  selanjutnya data-data tersebut dapat menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tantangan  dalam  mempersuasi  Warga Desa Gondowangi
Jika  dirunut  dari  awal  mula  bagaimana kepala  Desa  Gondowangi  dapat  membawa  desa kedalam program-program yang menguntungkan masyarakat  adalah  dengan  mengubah  cara berpikir  masyarakat  setempat.  Hal  ini  dilakukan oleh  kepala  desa  saat  ini,  dengan  cara mengkonstruksi pengetahuan kepada masyarakat sekitar bahwa wilayah (Desa Gondowangi) yang mereka  tempati  saat  ini  adalah  warisan  leluhur. Jika  tidak  dijaga  bagaimana  keadaan  di  masa mendatang. Sehingga dibutuhkan tindakan untuk menjaga  dan  mengembangkan  apa  yang  telah diberikan  oleh  leluhur,  jangan  sampai  hanya pergi  ke  makam  dan  membaca  tahlil.  Menjaga disini  yaitu  dengan  cara  menjaga  hubungan sosial  antar  warga  Desa  Gondowangi,  saling bergotong-royong dan menjaga ketentraman.
Apa  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa tidaklah  mudah.  Hal  ini  disebabkan  karena
persepsi  masyarakat  mengenai  pemerintah  desa itu sebagai pemerintahan yang bersifat struktural.  Sebelum  kepemimpinan  kepala  desa saat ini, terjadi beberapa masalah yang membuat masyarakat Desa Gondowangi tidak suka dengan pemerintah desa. Pertama, pada saat pemerintahan  kepala  desa  ke-3  ternyata  warga desa  melakukan  unjuk  rasa  diakibatkan  adanya pungutan liar dengan alasan untuk pembangunan desa  karena  tidak  ada  diskusi  terlebih  dahulu antara  pemeirntah  desa  dengan  perwakilan masyarakat,  yang  pada  akhirnya  timbulnya  rasa tidak  percaya  kepada  pemerintah  desa.  Kedua, pada  masa  jabatan  2008  –  2013  kepala  Desa Gondowangi  adalah  perempuan.  Dan  gaya kepemimpinan  yang  dilakukan  tidak  bisa memposisikan masyarakat sebagai pelaku pembangunan,  pola  yang  diterapkan  mirip seperti  kepala  desa  sebelumnya.  Contohnya ketika  kepala  desa  saat  ini  membuat  proposal untuk kegiatan karang taruna mengenai pengelolaan  sampah  dengan  mengajak  warga yang  mempunyai  perilaku  yang  tidak  sesuai dengan norma yang ada di masyarakat, sehingga program tersebut di tolak oleh kepala desa.
Pada  bulan  Desember  2013  akhirnya terpilihlah  Bapak  Danis  Setia  Budi  Nugroho sebagai  kepala  Desa  Gondowangi  sampai  saat ini.  Cara  untuk  mempersuasi  masyarakat setempat  yaitu  dengan  cara  bertemu  langsung warga desa dengan berkunjung ke rumah. Hal ini dilakukan  setiap  hari  dari  pukul  18.00  sampai dengan 03.00. tujuannya kepala desa berkunjung ke  rumah  warga  adalah  untuk  dapat  menerima kembali  keberadaan  pemerintah  desa  di  tengah-
tengah  masyarakat  Desa  Gondowangi  supaya dapat membangun desa secara bersama-sama
Kapabilitas  Pemerintah  Desa  Mengelola Aset Desa dalam Menumbuhkan  Kewirausahaan Sosial Meiwanda (2016) menyatakan kapabilitas organisasi merupakan kombinasi dari keahlian/kompetensi  sumber  daya  manusia
(SDM) dan kapasitas organisasi untuk menerapkan  keahlian  yang  dimiliki  SDM-nya, sehingga  kapabilitas  organisasi  lebih  dari sekedar  sumber  daya  manusia  tapi  juga menyangkut  “sistem”  dan  “proses”.  Sehingga dapat  dikatakan  bahwa  kapabilitas  adalah kemampuan  menggunakan  sumber  daya  yang ada  di  dalam  diri  maupun  di  dalam  organisasi untuk  menjalankan  aktivitas  tertentu.  Jika dikaitkan dengan keadaan di  Desa Gondowangi, bahwa  pemerintah  desa  mampu  mempersuasi masyarakatnya untuk memajukan Desa
Gondowang menjadi desa mandiri. Proses  dan  sistem  yang  dibentuk  oleh pemerintah
Desa Gondowangi adalah meneruskan program pamdesa  yang sebelumnya mengalami  pasang  surut.  Pada  awal  masa jabatannya pamdes dalam keadaan terpuruk yang ditandai dengan hampir warga Desa Gondowangi  tidak  mempunyai  air  akibat  dari perawatan  yang  minim.  Selain  itu  adanya tunggakan  pembayaran  penggunaan  air.  Hal  ini disebabkan  tidak  adanya  aturan  yang  jelas menangani  hal  tersebut  dan  adanya  mosi  tidak percaya kepada kepala desas sebelumnya. Untuk memperbaiki kelembagaan ini, kepala desa yang baru berusaha untuk menyelesaikannya permasalahan  yang  dihadapi.  Terdapat  beberapa
cara  yang  digunakan  oleh  kepala  desa  saat  ini, diantaranya :
1.  Melakukan pemetaan potensi desa
2.  Menambahkan sumber air
3.  Pembangunan tendon besar dan pemipaan tiga kilometer secara swadaya 4.  Penataan ulang kelembagaan pamdes 5.  Membentuk  struktur  organisasi  dengan  Surat Keputusa  Kepengurusan  yang  berkekuatan hukum  yang  berdasarkan  struktur  organisasi yang  telah  disetujui  oleh  forum  musyawarah
desa dengan nomer SK no.180/091/421.608.007/2014  yang  dibuat  pada tanggal  25  Ferbuari  2014  dan  memiliki  masa bakti tiga tahun.
Kedua, mengenai pengelolaan sampah. Program  ini  merupakan  inisiasi  Pak  Danis sebelum diangkat  menjadi  kepala desa. Program ini  aktif  pada  tahun  2005  tanpa  bantuan  dari pemerintah desa, namun bantuan dari
Pemerintah Kabupaten Malang. Hal ini disebabkan  karena  Pak  Danis  mengajukan proposal  yang  beranggotakan  para  warga  desa yang  berprilaku  tidak  sesuai  dengan  norma masyarakat  Desa  Gondowangi.  Awal  mula keterlibatan  program  ini  sebanyak  50kk  dengan biaya  Rp.  3000,-/KK.  Saat  ini  yang  mengikuti program  tersebut  sebanyak  750kk  dengan  biaya Rp 8000,-/kk. Keadaan ini lebih memanusiawikan  para  pengurus  yang  dahulu hanya  mendapatkan  gaji  sebesar  Rp.80.000,- /bulan  dan  sekarang  mendapatkan  gaji  sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan.
Ketiga,  mengenai  lumbung  pangan.  Awal mula dibentuknya program ini adalah rendahnya
hasil  jual  petani  ketika  panen  berlangsung, berdasarkan  pada  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  petani  tidak  mempunyai  alasan  untuk menolak  harga  yang  ditentukan  tengkulak  yaitu Rp. 6.500 sampai Rp. 7.000 perkilogram (dalam bentuk  gabah).  Sedangkan  jika  ditinjau  ulang dengan  harga  pasaran  yaitu  Rp.  7.500-  8000 rupiah.  Kondisi  tersebut  menyebabkan  kondisi hasil  panen  petani  Gondowangi  tidak  mampu mempunyai penyisihan (tabungan) untuk disimpannya,  sehingga  mereka  banyak  merasa rugi  dengan  adanya  standar  harga  yang ditentukan  oleh  tengkulak.  Dengan  begitu, Kepala  desa  dan  stafnya  mengajak  kelompok petani  SUMBER  MAKMUR  I  &  II  sama-sama merumuskan  untuk  mencari  solusi  yang  mereka inginkan bersama.
Kusumasari (2014) menghubungkan kapabilitas  pemerintah  dan  faktor  penting didalam pelaksanaan, yaitu kelembagaan, sumber  daya  manusia,  implementasi  kebĳakan, keuangan  dan  kepemimpinan.  Berikut  yang ditemukan oleh peneliti di lapangan. Kelembagaan  (institution)  disebut  juga  dengan aturan  main  yang  isinya  berbeda  antara  level makro  dan  level  mikro.  Pada  level  makro, kelembagaan  berisi  seperangkat  aturan  politik, sosial  dan  legal  yang  memapankan  kegiatan produksi,  pertukaran  dan  distribusi.  Sedangkan pada  level  mikro,  kelembagaan  berhubungan dengan  masalah  tata  kelola  aturan  main  agar pertukaran  antarunit  ekonomi  bisa  berlangsung, baik lewat kerjasama maupun kompetisi (Yustika, 2008:xi). Dilapangan ditemukan beberapa  kelembagaan  yang  ada  di  setiap
program  diantaranya  adala  (1)  program  pamdes, aturan  pertama  mengenai  pembayaran.  Setiap konsumen pamdes diwajibkan membayar Rp.500,-/kubik  untuk  warga  Desa  Gondowangi sedangkan  untuk  warga  Desa  Parang  Agro  Rp. 1.000,-/kubik.  Ada  kekurangan  dalam  sistem pembayaran  yaitu  tidak  ada  perbedaan  antara rumah  tangga  dan  usaha.  Bagi  konsumen keluarga  miskin  tidak  dipungut  biaya.  Kedua, konsumen  harus  membayar  tagihan  kepada pengurus  Pamdes  “Tirta  Ageng”  setiap  tanggal 10  sampai  20  setiap  bulannya,  (2)  pengelolaan sampah,  pertama  mengenai  aturan  pembayaran dalam  mengikuti  program  ini  adalah  membayar iuran  Rp.  8000,-/kk/bulan.  Kedua  mengenai pengambilan  sampah  yang  dilakukan  setiap  dua minggu  sekali  di  setiap  rumah  yang  telah membayar  bulannya.  Setelah  itu,  petugas menghimpun  dan  memilah  sampah.  Ketiga mengenai pembagian dana dari iuran yang sudah di  bayar  oleh  warga  desa  yaitu  25%  untuk perawatan alat-alat, seperti pemeliharaan gerobak  sampah.  75%  digunakan  untuk  gaji karyawan yang terdiri dari 3 orang. (3) mengenai lumbung  pangan  terdapat  beberapa  aturan  dari 32  Hektar  harus  menyetorkan  hasil  panennya dalam  bentuk  gabah,  kepada    Pemerintah  Desa Gondowang;  Harga  kilogram  ditentukan  oleh pemerintah  desa,  dengan  syarat  menyesuaikan dengan  harga  Bulog  dan  tengkulak;  petani  yang ingin  menjual  kepada  tengkulak,  dipersilahkan asalkan  harga  yang  ditentukan  harus  diatas ketentuan  desa;  petani  tidak  menerapkan  hasil keputusan  tersebut  akan  dikenakan  sanksi  sosial
berupa  pengucilan  atau  digunjing  oleh  sesama petani;
Sember daya manusia di Desa Gondowangi berperan aktif di dalam menjalankan  semua  program  yang  dilakukan oleh  pemerintah  desa  sehingga  membuat program-program  yang  dibuat  bermanfaat  bagi warga  Desa  Gondowangi.  Dana-dana  yang dberikan  kepada  program-program  tersebut adalah  ADD  Desa  Gondowangi  yang  mana implementasi  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat dapat  terlihat  dari  hasil  program  yang  sudah dilakukan.  Model  kepemimpinan  kepala  Desa Gondowangi memiliki kemampuan untuk menggayomi  masyarakatnya  demi  menjadi  desa yang mandiri
Program-program  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  merupakan  program  tentang kewirausahaan  sosial.  Berdasarkan  Sakai,  et  al (2018)  mengemukakan  bahwa  kewirausahaan sosial  adalah  semua  bentuk  usaha  sosial  dengan tujuan menyelesaikan masalah sosial.
Menyelesaikan  masalah  sosial  dengan  cara-cara inovatif  seperti  memadukan  kearifan  lokal  dan inovasi  sosial  (Inovasi  sosial  yaitu  bagaimana masalah  sosial  bisa  diatasi  dengan  cara-cara kreatif  dan  inovatif  antara  pelaku  bisnis  dan praktisi social, baik organisasi atau perorangan.). Jika  dikiatkan  dengan  program-program  yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan kepemimpinan  Pak  Danis  merupakan  program kewirausahaan sosial. Hal ini dikarenakan semua program  yang  dilakukan  untuk  menguntungkan masyarakat  Desa  Gondowangi  dan  dapat menyelesaikan masalah sosial dengan
menggunakan pengetahun-pengetahun local mereka.  Karena  kewirausahaan  sosial  tidak terlepas  dari  aspek  lokalitas  dari  praktik penerapannya.  Pemerintah  Desa  Gondowangi memanfaatkan  warganya  dan  perangkat  desa untuk  mengelola  program-program  tersebut  dari warga  yang  mempunyai  perilaku  tidak  sesuai dengan  norma  yang  ada  di  masyarakat  sampai warga  yang  mempunyai  pengalaman  dalam bidangnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan yang  dikatakan  oleh  Wibowo  dan  soni,  2015 dalam  Sakai,  et  al  ,2018  bahwa  Output kewirausahaan  sosial  adalah  menyediakan  jasa dan  produk  yang  tidak  mampu  disediakan  oleh pasar atau sektor publik, membangun keterampilan,  menciptakan  lapangan  pekerjaan, membangun jalan untuk menghubungkan orang- orang yang terpisah secara sosial.

## Kesimpulan
Dari  penjelaskan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  dengan  pemerintah  Desa  Gondowangi mempunyai pengetahun untuk memajukan desanya  sehingga  pemerintah  desa  mampu mempersuasi  kepada  masyarakat  dan  mengubah persepsi  masyarakat  desa  untuk  berperan  aktif didalam program-program desa untuk menjadikan desa mandiri

## Daftar Pustaka
__________,http://www.djpk.depkeu.go.id/wp- content/uploads/2016/11/RINCIAN-ALOKASI- DANA-DESA-TA-2017-UPLOAD.pdf diakses pada tanggal 27 Februari 2019 Kusumasari, Bevaloa. 2014. Manajemen Bencana dan Kapabilias Pemerintah Lokal. Gava
Media: Yogyakarta
Miles, Mathew B, Hubermen, A Michael, Shaldaria, Johnny. 2014. Qualitative Data Analysis A Methods Soucebook
Sakai, Minako et al. 2018. Kewirausahaan sosial tinjauan konsep dan terapan dalam organisasi sosial. Tiara Wacana: Yogyakarta Yustika, Ahmad Erani. 2013. Ekonomi Kelembagaan. Erlangga: Jakarta

## Biodata Setiap Penulis
Nyimas  Nadya  Izana,  Pengajar  di  Universitas Brawijaya.  Menyelesaikan  S1  di  Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan
Masyarakat  dan  S2  di  Sosiologi  Pedesaan, Fakultas  Ekologi  Manusia,  Institut  Pertanian Bogor.  Fokus  penelitian  saat  ini  tentang  isu-isu yang  berkaitan  dengan  agrarian,  pertanian  di pedesaan, kelembagaan desa, industrialisasi.