Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 30/PUU-XVI/2018 MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA
Ayuk Hardani 1* , Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro arda.ayukhardani@gmail.com

## ABSTRACT
Implementation of Decisions The Constitutional Court often experiences various problems. One of them is the Decision of the Constitutional Court Number 30 / PUU-XVI / 2018 which extends the phrase 'other work' in Article  182 letter  l  of  Law  Number  7  of  2017  concerning  Elections.  Differences  of  opinion  regarding  the interpretation of the application of the Constitutional Court ruling caused legal uncertainty for the parties. This article aims to analyze the implementation of the Constitutional Court decision Number 30 / PUU-XVI / 2018 according to the legal system in Indonesia. The approach method used is the statute approach and case. The results of the study indicate that the absence of synergy between the Supreme Court and the Constitutional Court creates legal uncertainty in the implementation of the Decision of the Constitutional Court Number 30 / PUU-XVI  /  2018. However  decision  of  the  Constitutional  Court  Number  30  /  PUU-XVI  /  2018  or the interpretation of the Constitutional Court which must be used as a guideline and implemented.
Key Words: The Constitutional Court Decision; Implementation; Legal Uncertainty.

## ABSTRAK
Pelaksanaan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  sering  kali  terjadi  mengalami  berbagai  permasalahan.  Salah satunya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang memperluas frasa ’pekerjaan lain’ pada Pasal  182  huruf  l  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu.  Perbedaan  pendapat  mengenai penafsiran  pemberlakuan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  bagi para  pihak.  Artikel  ini bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 30/PUU-XVI/2018 menurut sistem hukum di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan  undang-undang (statute  approach) dan  pendekatan  kasus (case  approach). Hasil  penelitian menunjukaan bahwa tidak adanya sinergi antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menimbulkan ketidakpastian  hukum  dalam  pelaksanaan  Putusan  Mahkamah  Kontitusi  Nomor  30/PUU-XVI/2018. Namun Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  30/PUU-XVI/2018  atau penafsiran  dari  Mahkamah  Konstitusi  yang harus dijadikan pedoman dan dilaksanakan.
Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; Implementasi; Ketidakpastian Hukum.
* Corresponding Author
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Pasal  24C ayat  (1) Undang-Undang Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun  1945 menyebutkan Mahkamah  Konstitusi memiliki kewenangan  untuk  melakukan  pengujian  undang- undang  terhadap  konstitusi,  memutus  sengketa lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan  memutus  perselisihan  hasil  pemilihan  umum pada  tingkat  pertama  dan  terakhir. Keberadaan Mahkamah Konstitusi  bertujuan  untuk  menjaga konstitusi (the  guardian  of  constitution) agar  tetap dilaksanakan  secara  baik  dan  bertanggung  jawab sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  dan  negara.  Selain itu,  fungsi  Mahkamah  Konstitusi  yang  lain  adalah sebagai  penafsir  konstitusi (the  interpreter  of constitution), pelindung hak-hak konstitusional warga negara  yang  dilindungi  dalam  konstitusi,  pelindung hak asasi manusia, dan pengawal demokrasi (Sekjen dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi,  2010). Mahkamah  Konstitusi  merupakan satu-satunya lembaga  negara  yang  memiliki  kewenangan  untuk menafsirkan  konstitusi  sebagai check  and  balances penyelenggaraan  sistem  ketatanegaraan  di Indonesia. Pengejawantahan  fungsi  Mahkamah Konstitusi  sebagai  penjaga  dan  penafsir  konstitusi ada didalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.
Jimly  Asshidiqqie  mengemukakan  bahwa pengujian  undang-undang  yang  menggunakan konstitusi  sebagai  alat  ukurnya,  maka  pengujian  itu disebut “constitutional  review” (Asshidiqie,  2004). Kewenangan pengujian undang-undang yang disebut constitutional  review itu  merupakan  kewenangan
utama  Mahkamah  Konstitusi (Mahfud MD,  2010). Mahkamah  Konstitusi  memutus  pengujian  undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final. Penjelasan  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2011 tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi menyebutkan  putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final artinya tidak ada upaya  hukum  lagi  yang  dapat  ditempuh  dan mencakup juga kekuatan mengikat (binding).
Beberapa  waktu  yang  lalu, Putusan Mahkamah  Kontitusi  Nomor  30/PUU-XVI/2018 memperluas  makna  frasa  "pekerjaan  lain"  dalam Pasal 182  huruf  l Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berbunyi:
“bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat  akta  tanah,  dan/atau  tidak melakukan  pekerjaan  penyedia  barang dan  jasa  yang  berhubungan dengan keuangan  negara  serta pekerjaan  lain, yang  dapat  menimbulkan  konflik kepentingan  dengan  tugas,  wewenang, dan  hak  sebagai  anggota  DPD  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
Frasa  “pekerjaan  lain”  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  dimaknai mencakup pengurus  atau fungsionaris  partai  politik. Hal  tersebut  berdampak terhadap  bakal  calon anggota  DPD  yang masih menjabat  sebagai pengurus partai politik, berkewajiban mengundurkan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
184
diri  dari  jabatan partai  politiknya. Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  mengeluarkan  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  26  Tahun  2018 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  14  Tahun  2018  tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  sebagai  tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU- XVI/2018.
Pasal  60A  PKPU  Nomor  26  Tahun  2018 menyebutkan  bahwa  pemenuhan  persyaratan perseorangan  bakal  calon  Anggota DPD  termasuk tidak  dalam kedudukannya sebagai  pengurus partai politik tingkat pusat  atau  daerah.  Kemudian disebutkan  juga  bahwa  bakal  calon  Anggota DPD wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus  partai politik  sebelum  masa  pendaftaran calon  Anggota  DPD  paling  lambat  1  (satu)  hari sebelum  penetapan  Daftar  Calon  Tetap  Anggota DPD. Karena  merasa  dirugikan  dengan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  30/PUU-XVI/2018  dan PKPU  Nomor  26  Tahun  2018,  Oesman  Sapta mengajukan permohonan uji materi PKPU Nomor 26 Tahun  2018  ke  Mahkamah  Agung  dan  gugatan  ke PTUN  atas  keputusan yang  dikeluarkan  KPU. Permohonan  tersebut  dikabulkan  oleh  Mahkamah Agung dan Hakim PTUN, yang membatalkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 dan Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018.Seolah-seolah Hakim  Mahkamah  Agung  dan  Hakim  PTUN mengabaikan  Putusan Mahkamah  Konstitusi 30/PUU-XVI/2018,  sehingga  timbul  ketidakpastian
hukum  terhadap  status  Oesman  Sapta  saat  ini.  Di satu  sisi  KPU  melaksanakan  Putusan  Mahkamah Konstitusi,  namun  dimentahkan  kembali  oleh Mahkamah Agung dan PTUN.
Menurut  Hans  Kelsen,  norma itu  benjenjang berlapis-lapis  dalam  suatu  susunan  hierarkhi. Kemudian  teori  tersebut  dikembangkan  oleh  Hans Nawiasky,  murid  dari  Hans  Kelsen.  Teori  Nawiasky disebut  dengan theorie  von  stuffenbau  der rechtsordnung. Susunan  norma  menurut  teori tersebut  adalah norma  fundamental  negara (staatsfundamentalnorm); aturan  dasar  negara (staatsgrundgesetz); undang-undang  formal  (formell gesetz);  dan peraturan  pelaksanaan  dan  peraturan otonom (verordnung en aotonome satzung).
Namun  tidak  ada  sistem  yang  secara  positif mengatur  tata  urutan  peraturan  perundang- undangan,  tetapi  hanya  asas  yang  menyebutkan “suatu  peraturan  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan  yang  lebih  tinggi  tingkatannya”.  Setiap peraturan  perundang-undangan  yang  sifatnya bertingkat  menunjukkan  keharusan  adanya keserasian  atau  sinkronisasi  antara  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dengan peraturan perundang undangan yang lebih rendah.
Asas tentang tata urutan peraturan perundang- undangan  menurut  Purnadi  Purbacaraka  dan Soerjono Soekanto, adalah: (Indarti, 2007)
a) undang-undang tidak berlaku surut
b) undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan lebih tinggi pula
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
c) undang-undang
yang bersifat khusus menyampingkan  undang-undang  yang  bersifat umum (lex specialis derogate lex generalis)
d) undang-undang  yang  berlaku  belakangan membatalkan  undang-undang  yang  berlaku terdahulu (lex posterior derogate lex priori)
e) undang-undang tidak dapat diganggu gugat
f) undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal  mungkin  dapat  memenuhi  atau mencapai  kesejahteraan  spiritual  dan  material bagi masyarakat/individu melalui pembaharuan/pelestarian(asas welvaarstaat).
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  seharusnya memiliki kekuatan hukum mengikat ketika dibacakan dalam  sidang  terbuka  untuk  umum,  namun  pada realitanya tidak jarang putusan Mahkamah Konstitusi diabaikan  oleh  Mahkamah  Agung.  Salah  satu contohnya  adalah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor:  34/PUU-XI/2013  yang  memutus  Pasal  263 ayat  (3)  KUHAP  tidak  memilki  kekuatan  hukum mengikat,  tentang  peninjauan  kembali  perkara pidana, yang tidak dapat dibatasi 1 (satu) kali saja. Dalam  implementasinya  Mahkamah  Agung  tetap berpedoman bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan  1  (satu)  kali  dengan  menerbitkan  SEMA Nomor 7 Tahun 2014.
Pada artikel  ini  akan  membahas  bagaimana sifat  putusan  mahkamah  konstitusi  dalam  sistem hukum  Indonesia  dan  bagaimanakah  implementasi yuridis  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor: 30/PUU-XVI/2018  menurut  sistem  hukum  di Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk
menganalisis  implementasi  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  30/PUU-XVI/2018  menurut  sistem hukum di Indonesia.
Beberapa artikel dalam penelitian sebelumnya menyebutkan  bahwa  pelaksanaan  putusan Mahkamah  Konstitusi  terkadang  menuai  banyak kritikan  dan  perlawanan  terhadap,  namun keniscayaan putusan itu dilaksanakan (Prang, 2011). Pada artikel lain menyatakan  bahwa para pihak yang terkait  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi menjalankan  fungsinya  sesuai  putusan Mahkamah Konstitusi,  meskipun  belum  dilakukan  perubahan terhadap undang-undang yang dikabulkan permohanannya  oleh  Mahkamah  Konstitusi (Widayati,  2017). Hal  tersebut ditegaskan dalam artikel  penelitian  lain yang  menyebutkan judicial review merupakan kekuasaan luar biasa Mahkamah Konstitusi  untuk  menyatakan  suatu  peraturan  atau tindakan eksekutif inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat (Bang, 2014).
Penafsiran  konstitusi  merupakan  salah  satu tugas yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. interpretasi diperlukan untuk menentukan kerancuan mengartikan konstitusi (Murril,  2018).  Penafsiran konstitusi  diwujudkan  dalam  proses constitusional review yang  diputuskan  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi. Pada  artikel  lain membahas eksekutabilitas putusan Mahkamah Konstitusi secara umum (Suharyanto, 2016). Penelitian pada artikel ini berfokus pada implikasi dan eksekutabilitas Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  30/PUU-XVI/2018,  di mana  Putusan  MK  tersebut berkaitan dengan  hak
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
partisipasi  warga  negara  untuk  menjadi  Calon Anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan metode  penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute  approach) dan  pendekatan  kasus (case approach).  Data  yang digunakan  dalam  artikel  ini adalah  data  sekunder,  yaitu  literatur perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel- artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi pada penulisan artikel.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi
Penjelasan  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2011  menyebutkan  putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final artinya tidak ada upaya  hukum  lagi  yang dapat  ditempuh.  Putusan bersifat  final  artinya  mencakup  juga  kekuatan mengikat  (binding). Putusan  Mahkamah  Kontitusi mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sejak dibacakan dalam  sidang  terbuka  untuk  umum sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  47  Undang- Undang  Nomor 24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi. Menurut  Maruarar  Siahaan,  3  (tiga) kekuatan yang dimiliki Putusan Mahkamah Konstitusi sejak dibacakan adalah kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian,  dan  kekuatan  eksekutorial (Siahaan, 2012).
Kekuatan  mengikat, Putusan  Mahkamah Konstitusi  tidak  hanya  mengikat  kepada  para  pihak yang  berperkara  (dalam  hal  ini  pemohon  dan termohon),  namun  berlaku  asas erga  omnes. Asas erga omnes artinya berlaku untuk semua orang atau setiap  individu,  maupun  lembaga  (Siahaan,  2009). Kekuatan  mengikat  pada  Putusan  Mahkamah Konstitusi  sangat  berbeda  dengan  putusan pengadilan  umum,  dimana  hanya  mengikat  kepada para  pihak  yang  berperkara. Mahkamah  Konstitusi dikatakan sebagai negative legislator artinya putusan Mahkamah Konstitusi hanya menguji suatu undang- undang  bertentangan  dengan  konstitusi  atau  tidak namun  tidak merumuskan  norma  baru  sebagai pengganti norma yang dibatalkan (Bintari, 2013).
Kekuatan  Pembuktian  pada Putusan Mahkamah  Konstitusi  memiliki  dapat  dijadikan sebagai  alat  bukti karena apa  yang  diputus  oleh hakim  telah  dianggap  benar  dan memiliki  kekuatan pasti (gezag van gevijsde). Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah  Konstitusi  menyebutkan  bahwa  materi muatan dalam undang-undang yang pernah diujikan tidak  dapat  diujikan  kembali.  Hal tersebut berhubungan  dengan  sifat  kekuatan erga  omnes yang telah disebutkan tadi.
Kekuatan Eksekutorial, Mahkamah  Konstitusi sebagai negative  legislator artinya  hanya menyatakan suatu materi muatan dalam ayat, pasal dalam suatu undang-undang bertentangan atau tidak terhadap  konstitusi.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi yang  mengabulkan  permohonan  dianggap  memiliki kekuatan  eksekutorial  apabila  dimuat  dalam  Berita
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
187
Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal putusan diucapkan.
Putusan  Mahkamah Konstitusi yang amarnya mengabulkan  permohonan  pemohon  harus  dimuat dalam Berita Negara. Putusan Mahkamah Konstitusi yang  dimuat  dalam  Berita  Negara  seharusnya berlaku  asas fictie hukum,  artinya  setiap  orang dianggap telah mengetahui dan berlaku untuk umum (asas erga omnes) seperti layaknya undang-undang. Namun  dalam  kenyataannya,  Putusan  Mahkamah Konstitusi  sering  kali  hanya  mengambang  (floating excecution) bila mengharuskan adanya tindak lanjut dari  institusi  lain (Maulidi,  2017). Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  juga menyebutkan  bahwa  putusan  mahkamah  bersifat final  dan  mengikat  umum  yang  langsung dilaksanakan  (self  excecuting) oleh  negara,  seluruh warga masyarakat, dan pemangku kepentingan.
Pelaksanaan  putusan  Mahkamah  Konstitusi belum  tentu  memiliki  implikasi  riil  dikarenakan  tidak adanya eksekutor yang bertanggungjawab menjamin pelaksanaan  putusan  final  dan  penindaklanjutan putusan  juga  bergantung  pada  kesediaan  otoritas publik lainnya. Sesungguhnya implementasi putusan final menghendaki adanya kerja sama antar lembaga negara  dan  aktor  negara. Lembaga  negara  yang dimaksud diantaranya Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah  Konstitusi  menyebutkan  bahwa  judicial
review  yang  dilakukan  Mahkamah  Agung  wajib dihentikan  apabila  undang-undang  yang  dijadikan batu  uji  sedang  dalam  proses  pengujian  di Mahkamah  Konstitusi  sampai  ada  putusan Mahkamah Konstitusi.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  memiliki kekuatan  mengikat  bagi  Mahkamah  Agung,  dengan alasan sebagai berikut : (Kapitan, 2015)
a. Perspektif Historis
Mahkamah  Konstitusi  merupakan  lembaga negara  yang  dibentuk  karena  perluasan  hak Mahkamah Agung  terhadap  kewenangan judicial review undang-undang dan peraturan perundang- undangan  lainnya.  Mahkamah  Agung  sudah banyak  beban  tugas memeriksa  dan  memutus perkara,  maka  pengujian  undang-undang terhadap  UUD  NRI  Tahun  1945  diserahkan kepada  Mahkamah  Konstitusi.  Pembentukan Mahkamah  Konstitusi  diamanatkan  dalam Amandemen UUD NRI Tahun 1945.
b. Perspektif Objektif yang Dilindungi
Berdasarkan Pasal  24C  UUD  NRI  Tahun  1945, tugas  dan  wewenang  Mahkamah  Konstitusi adalah  sebagai  penjaga  dan  penafsir  konstitusi (the  guardian  and  the sole interpreter  of constitution) (Darmadi, 2015). Dapat disimpulkan bahwa  objek  yang  dilindungi  oleh  Mahkamah Konstitusi  adalah  Konstitusi  (UUD  NRI  Tahun 1945).  Berdasarkan  tugas  dan  kewenangan tersebut,  maka  Mahkamah  Agung  harus melaksanakan  putusan  Mahkamah  Konstitusi mengenai perkara pengujian undang-undang.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
188
c. Perspektif Fungsional
Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi merupakan  lembaga  independen  dan  memiliki kedudukan  yang  sejajar,  namun  bukan  bearti Mahkamah  Agung  dapat  mengesampingkan putusan  Mahkamah  Konstitusi  mengenai pengujian  undang-undang.  Hal  tersebut merupakan  suatu  bentuk  sinergitas  dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. d. Perspektif Normatif
Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat  secara  umum,  dan  langsung dilaksanakan  maka  Mahkamah  Agung  wajib melaksanakan  putusan  tersebut. Pasal  53 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menghendaki  agar  permohonan  pengujian undang-undang  disampaikan  kepada  Mahkamah Agung  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak tercatat  di  Buku  Registrasi  Perkara.  Pasal tersebut  bertujuan  agar  terjadi  sinergitas  antar lembaga  dalam  memberikan  kepastian  hukum terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang sedang dalam proses judicial review.

## 2. Implementasi Putusan  Mahkamah  Konstitusi 30/PUU-XVI/2018
Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi memiliki  kewenangan  yang  berbeda khususnya dalam  hal  ini  mengenai  pengujian  peraturan perundang-undangan. Pasal  24C UUD  NRI  Tahun 1945,  Mahkamah Konstitusi  berwenang  mengadili pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  untuk  menguji
undang-undang terhadap  Undang-Undang  Dasar yang putusannya bersifat final. Sedangkan Pasal 24A UUD  NRI  Tahun  1945,  menyebutkan  bahwa Mahkamah  Agung  berwenang  menguji  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang terhadap undang-undang. Dalam implementasi tugas dan kewenangannya ternyata terdapat persinggungan  kewenangan seperti  yang  telah dipaparkan  sebelumnya yang  dapat  menimbulkan ketidakpastian hukum. Seperti dalam kasus Oesman Sapta,  yang  hingga  saat  ini  belum  ada  kepastian hukum terkait statusnya sebagai calon anggota DPD.
Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 30/PUU- XVI/2018  memperluas  makna  frasa  "pekerjaan  lain" dalam  Pasal  182  huruf  l  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berbunyi:
“bersedia untuk  tidak  berpraktik  sebagai akuntan  publik,  advokat,  notaris,  pejabat pembuat  akta  tanah,  dan/atau  tidak melakukan  pekerjaan  penyedia  barang  dan jasa  yang  berhubungan  dengan  keuangan negara  serta  pekerjaan  lain,  yang  dapat menimbulkan  konflik  kepentingan  dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD  sesuai  dengan  ketentuan    peraturan perundang-undangan”
Frasa  “pekerjaan  lain”  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  sepanjang  dimaknai  mencakup pengurus atau fungsionaris partai politik. Hal tersebut berdampak terhadap bakal calon anggota DPD yang masih  menjabat  sebagai  pengurus  partai  politik, berkewajiban  mengundurkan  diri  dari  jabatan  partai politiknya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
189
26  Tahun 2018  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018  tentang  Pencalonan  Perseorangan  Peserta Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan Daerah,  sebagai  tindak  lanjut  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  30/PUU-XVI/2018.  Pasal  60A PKPU  Nomor  26  Tahun  2018  menyebutkan  bahwa pemenuhan  persyaratan  perseorangan  bakal  calon Anggota  DPD  termasuk  tidak  dalam  kedudukannya sebagai  pengurus  partai  politik  tingkat  pusat  atau daerah.  Kemudian  disebutkan  juga  bahwa  bakal calon  Anggota  DPD  wajib  mengundurkan  diri  dari kedudukannya  sebagai  pengurus  partai  politik sebelum  masa  pendaftaran  calon  Anggota  DPD paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD.
Oesman  Sapta,  calon  anggota  DPD  yang merasa  dirugikan  dengan  dikeluarkannya  PKPU tersebut  mengajukan  permohonan  uji  materi  PKPU Nomor  26  Tahun  2018 tentang Perubahan  Kedua Atas PKPU Nomor  14  Tahun  2018  tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah ke  Mahkamah Agung dan  gugatan  ke PTUN  atas  keputusan  yang dikeluarkan  KPU.  Permohonan  tersebut  dikabulkan oleh  Mahkamah  Agung  dan  Hakim  PTUN,  yang membatalkan  PKPU  Nomor  26  Tahun  2018  dan Keputusan  KPU  Nomor  1130 / PL.01.4 – Kpt /06/KPU/IX/2018. Seolah-seolah  Hakim  Mahkamah Agung  dan  Hakim  PTUN  mengabaikan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  30/PUU-XVI/2018,  sehingga timbul  ketidakpastian  hukum  terhadap  status
Oesman  Sapta  saat  ini.  Di  satu  sisi  KPU melaksanakan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi, namun dimentahkan kembali oleh Mahkamah Agung dan PTUN.
Dualisme  hak  pengujian  peraturan  perundang- undangan  dapat  menjadi  pemicu  permasalahan dalam pelaksanaan putusan. Mahkamah Agung dan Mahkmah Konstitusi secara kedudukan kelembagaan memiliki  posisi  yang  sama,  yaitu  sebagai  lembaga negara.  Namun  putusan constitutional  review yang dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  memiliki dampak  terhadap  proses judicial  review yang dilakukan  Mahkamah  Agung.  Sehingga  seolah-olah menjadikan  kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  lebih tinggi  daripada  Mahkamah  Agung  dalam  hal pengujian undang-undang. Pembagian  kewenangan pengujian  peraturan  perundang-undangan  tersebut dapat  menimbulkan  putusan  yang  saling bertentangan (Asshidiqie,  2004). Dalam  sistem hukum  di  Indonesia,  segala  bentuk  peraturan perundang-undangan  merupakan  produk  hukum turunan dari konstitusi sehingga pengujian peraturan perundang-undangan  terhadap  konstitusi  memiliki derivasi  linear  terhadap  pengujian  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang (Sudirman, 2016).
Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua) jenis apabila dilihat melalui pelaksanaan putusannya, yaitu putusan yang dapat langsung dilaksanakan dan putusan yang memerlukan tindak lanjut dari legislator (Hakiki,  2019). Putusan  yang  dapat  langsung
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
190
dilaksanakan  adalah  putusan  yang  mengabulkan permohonan  pemohon  yang  amar  putusannya membatalkan  sebagian  pasal,  ayat  atau  materi muatan  sehingga  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat. Sedangkan  putusan  yang  memerlukan  tindak  lanjut adalah putusan yang dalam amarnya mengamanatkan untuk dibentuk perubahan undang- undang  atau  undang-undang  yang  baru.  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  30/PUU-XVI/2018 seharusnya  termasuk  dalam  putusan  yang  dapat langsung  dilaksanakan  karena  amarnya  hanya memperluas  makna  suatu  frasa  dalam  suatu  pasal atau menjadi inkonstitusional bersyarat.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 30/PUU-XVI/2018 memiliki implikasi yuridis terhadap ketentuan pencalonan anggota DPD pada pemilihan umum  tahun  2019. Kemudian  yang  menjadi perhatian  dan  perdebatan  adalah  Putusan Mahkamah  Konstitusi  diucapkan setelah  proses penutupan  pendaftaran  bakal  calon  anggota  DPD. Namun  putusan  tersebut  mengikat  langsung terhadap  bakal  calon  anggota  DPD  yang  menjabat sebagai  pengurus  partai  politik  yang  sebelumnya telah dinyatakan lolos  verifikasi  sebelum  frasa ‘pekerjaan  lain’  diperluas  oleh  Mahkamah  Kontitusi. Mahkamah Konstitusi juga menghendaki bakal calon anggota  DPD  yang  menjabat  sebagai  pengurus partai  politik  untuk  menyerahkan  pengunduran  diri secara tertulis dari jabatan pengurus partai politik.
Problematika yang muncul dalam pelaksanaan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  30/PUU- XVI/2018  adalah perihal  berlakunya  putusan
tersebut.  Mahkamah  Agung  yang  mengabulkan sebagian  permohonan  uji  materi  terhadap  PKPU Nomor 26 Tahun 2018 berpendapat bahwa putusan Mahkamah  Konstitusi  tidak  boleh  berlaku  surut terhadap  bakal  calon  anggota  DPD  yang  telah melalui tahapan verifikasi. Persinggungan kewenangan  antara  Mahkamah  Agung  dan Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan ketidakpastian  hukum (Isra,  2015). Namun  apabila melihat dari sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat maka Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  30/PUU-XVI/2018  harus  langsung dilaksanakan  sama  halnya  dengan  undang-undang. Artinya putusan tersebut harus segera dilaksanakan setelah diucapkan dalam sidang terbuka dan berlaku asas erga  omnes setelah  dimuat  dalam  berita negara.  Sedangkan  penyerahan  pengunduran  diri tertulis dari pengurus partai politik merupakan suatu kebijaksanaan  yang  diberikan  karena  proses pendaftaran  bakal  calon  anggota    DPD  telah berlangsung.
Pertimbangan  Putusan  Mahkamah  Agung yang  membatalkan  PKPU  Nomor  26  Tahun  2018 menjadikan tidak ada kepastian hukum dan seolah- olah  Mahkamah  Agung mengabaikan  Putusan Mahkamah Konstitusi. Di satu sisi Mahkamah Agung membatalkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018, namun bagaimanapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tetap harus dilaksanakan. Putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  menyatakan  materi muatan suatu ayat atau pasal bertentangan dengan Konstitusi  tidak  memerlukan  tindak  lanjut  dari
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
191
legislator,  namun  dapat  langsung  dilaksanakan. Norma  yang  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum mengikat tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengambil tindakan atau putusan (Isra, 2015). Artinya Mahkamah Agung tidak dapat menggunakan dasar    hukum Pasal  182  Undang-Undang  tentang Pemilu untuk membatalkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 dan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah  Konstitusi  adalah  lembaga  yang memiliki wewenang untuk menjaga dan menafsirkan konstitusi (the  guardian  and  the  interpreter  of constitution). Dalam  konteks  tersebut,  maka  bila terjadi  perbedaan  penafsiran  undang-undang, penafsiran  dari  Mahkamah  Kontitusi  yang  harus dijadikan  pedoman. Menurut  K.C.  Wheare interpretasi Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu cara perubahan konstitusi secara informal. Pernyataan  tersebut  bermaksud  bahwa  putusan Mahkamah  Konstitusi  mengenai  pengujian  undang- undang  merupakan  konstitusi  baru  yang  memiliki kekuatan  hukum  mengikat (Suharyanto,  2016). Selain  itu  dapat  dikatakan  bahwa  Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan yurisprudensi yang kaya akan muatan ilmu hukum dan dapat digunakan hakim lain sebagai refrensi dalam memutus perkara (Pramana,  2014),  sehingga dalam  kasus pelaksanaan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 30/PUU-XVI/2018,  penafsiran  dari  Mahkamah Konstitusi  yang  harus  dijadikan  pedoman  dan dilaksanakan.
Untuk  menghindari  permasalahan  mengenai pengujian  peraturan  perundang-undangan  jika memungkinkan  sebaiknya  kewenangan  tersebut menjadi  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi sepenuhnya.  Moh.  Mahfud MD berpendapat  bahwa konflik antar peraturan yang  memerlukan pengujian yudisial  sebaiknya  diletakkan  seluruhnya    di  bawah Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan ketatanegaraan (Mahfud MD,  2009).  Pada hakikatnya  peraturan  perundang-undangan  dibawah undang-undang  tentu  memilki  keterkaitan  linier dengan undang-undang di atasnya, sehingga apabila satu  lembaga  negara  yang  melakukan  pengujian maka  diharapkan  putusan  pengujian  tersebut  dapat dilaksanakan  dengan  baik  dan  terjadi  harmonisasi peraturan perundang-undangan.

## D. SIMPULAN
Mahkamah  Konstitusi  memiliki  kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi,  memutus  sengketa  lembaga  negara, memutus  pembubaran  partai  politik,  dan  memutus perselisihan  hasil  pemilihan  umum  pada  tingkat pertama dan terakhir. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat  final  artinya mencakup  juga  kekuatan mengikat  (binding). Putusan  Mahkamah  Konstitusi memiliki kekuatan  mengikat,  kekuatan  pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 30/PUU-XVI/2018 pada pelaksanaannya telah terjadi problematika mengenai berlakunya putusan tersebut yang dianggap berlaku surut. Mahkamah Agung yang
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
192
membatalkan  PKPU  Nomor  26  Tahun  2018  karena berpendapat  bahwa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  30/PUU-XVI/2018  berlaku  surut.  Namun Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  30/PUU- XVI/2018 tetap harus dilaksanakan, sehingga timbul ketidakpastian hukum. Mahkamah Agung dinilai telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus  pelaksanaan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, penafsiran dari Mahkamah Konstitusi  yang  harus  dijadikan  pedoman  dan dilaksanakan. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung  sebagai  lembaga  negara  yang  melakukan pengujian peraturan perundang-undangan diharapkan dapat bersinergi dan bekerja sama agar menciptakan  rasa  keadilan  dan  kepastian  hukum bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Asshidiqie, J. (2004). Konstitusi dan Konstitualisme.
Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Indarti,  Maria  F.  (2007). Ilmu  Perundangan - undangan Dasar - Dasar dan
Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
Mahfud MD, M. (2010). Konstitusi Dan Hukum Dalam
Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers.
Sekjen  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi.
(2010). Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi.
Siahaan,  M.  (2012). Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia.  Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL & ARTIKEL
Bang, Sanjay  S. (2014). Judicial  Review  of Legislative  Action:  a  tool  to  balance  the supremacy  of the  Constitution  Research. Scholar, N. C. Law College, Nanded, p.1-34.
Bintari,  Aninditya  E. (2013). Mahkamah  Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata  Negara. Pandecta, Vol.8, (No.1
Januari 2013), pp.83-91.
Darmadi,  Nanang.  S.  (2015).  Kedudukan  dan Wewenang  Mahkamah  Konstiusi  Dalam Sistem Ketatanegaraan  di  Indonesia.  Jurnal Pembaharuan  Hukum  Volume  II,  (No.2  Mei- Agustus 2015), pp.258-269.
Isra, S. (2015). Titik Singgung Wewenang Mahkmah Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi. Jurnal Hukum  Dan  Peradilan, Vol.4, (No.1  Maret 2015), pp. 17-30.
Kapitan, Rian  Van F.  (2015).  Kekuatan  Mengikat Putusan  Constitutional  Review  Mahkamah Konstitusi  terhadap  Mahkamah  Agung. MMH,
Jilid 44, (No.4 Oktober 2015), pp. 511-520.
Mahfud MD,  M.  (2009).  Rambu  Pembatas  dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.14, (No.4), pp. 441-462.
Maulidi, Mohammad A. (2017). Problematika Hukum Implementasi  Putusan  Final  dan  Mengikat
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Mahkamah  Konstitusi Perspektif  Negara
Hukum. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum, Vol. 24, (No.4), pp. 535-557.
Murrill,  Brandon.  J.  (2018). Modes  of  Constitutional
Interpretation. Congressional Research Service, p. 1-28.
Pramana,  I  Gede P.  (2014),  Konsekuensi  Yuridis Putusan  Mahkamah  Konstitusi NO.  46/PUU- VIII/2010  Terhadap  Kedudukan  Anak  Astra dalam  Hukum  Adat  Bali. Jurnal  Magister
Hukum Udayana, Vol.7, (No.3), pp.411-422.
Prang,  Amrizal  J.  (2011).  Implikasi  Hukum  Putusan
Mahkamah  Konstitusi. Kanun  Jurnal  Ilmu
Hukum, Nomor 53 Tahun XIII, pp. 77-94.
Siahaan,  M. (2009). Peran  Mahkamah  Konstitusi
Dalam Penegakan  Hukum  Konstitusi. Jurnal
Hukum Ius  Quia  Iustum, Vol.16,  (No.3),
pp.357-378.
Sudirman.  (2016).  Memurnikan  Kewenangan Mahkmah  Konstitusi  sebagai  Lembaga Pengawal  Konstitusi  (The  Guardian  of  the constitution). Jurnal  Ilmiah  Pendidikan
Pancasila  dan Kewarganegaraan, Tahun  1,
(Nomor 1 Juni 2016), pp. 48-55.
Suharyanto,  B. (2016). Masalah  Eksekutabilitas
Putusan Mahkamah Konstitusi oleh
Mahkamah  Agung. Jurnal  Konstitusi, Vol.13,
(No 1), pp. 171-190.
Widayati. (2017). Problem Ketidakpatuhan Terhadap Putusan  Mahkamah Konstitusi  Tentang
Pengujian Undang-Undang.

## Jurnal
Pembaharuan Hukum, Vo.IV, (No. 1 Januari – April 2017), pp.1-14.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang
Pemilu
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  30/PUU- XVI/2018
Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018