## PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN IZIN USAHA PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHKM) DI PEKON AIR NANINGAN, KABUPATEN TANGGAMUS
Prayudha Ananta Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung email: prayudha_ananta@yahoo.com , prayudha.ananta@feb.unila.ac.id

## Abstract
Provision  of  IUPHKm  by the  Ministry  of  Environment  and Forestry  (KLHK)  is  to improve the people’s economy. Social forestry which  was once illegally managed by the people, has now  been  legalized  by  the  government through the  KLHK. This  study  aims to  find  out  how the  impact  of  the  provision  of  IUPHKm  on  farmer  welfare  in  Air  Naningan  Village, Tanggamus  Regency.  The  method  used  is  an  exploratory  and  descriptive  method.  The analysis  used  is  crosstabulation.  The  results  of  this  study  were  that  after  farmers  in  Air Naningan  Village  obtaining  IUPHKm,  their  economy  is  increasesing  as  indicatet  by  :  (1) their income increased by an average of 142.73 percent; (2) they are able to buy 1 to 3 units of motorcycles; (3) they have a permanent house.
Keywords : Hutan kemasyarakatan, Pekon Air  Naningan

## PENDAHULUAN
Konsep  hutan untuk rakyat pada WFC ke- 8  tahun  1978  mengandung  makna  bahwa pembangunan hutan harus diarahkan untuk pembangunan  masyarakat  lokal  ( forestry for local community development ). Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan standar  kehidupan  penduduk  perdesaan  di sekitar  hutan  dengan  cara  melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan berbagai kegiatan pengelolaan  hutan  sesuai  dengan  kearifan lokal.  Sejak  saat  itulah  lahir  paradigma baru  dalam  pembangunan  hutan  bernama perhutanan sosial ( social forestry ).
Sebagai  suatu  paradigma  yang  baru  saja lahir  dalam  pengelolaan  hutan,  terdapat banyak  pengertian  dan  definisi  tentang perhutanan  sosial.  Menurut  Simon  (1995) Perhutanan  sosial  adalah  suatu  strategi yang  menitikberatkan  pada  pemecahan masalah-masalah  penduduk  lokal  dan pemeliharaan lingkungan. Oleh karena itu, hasil  utama  kehutanan  tidak  semata-mata
kayu.  Lebih  dari  itu  kehutanan  dapat diarahkan  untuk  menghasilkan  berbagai macam komoditi sesuai dengan kebutuhan penduduk di suatu wilayah, termasuk kayu bakar,  pangan,  pakan  ternak,  buah,  air, satwa liar, keindahan, dan lainnya.
Wacana  mengenai  hutan  kemasyarakatan sudah  lama  muncul,  tepatnya  tahun  1995. Ditandai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang  Pedoman  Hutan  Kemasyarakatan yang  bertujuan  untuk  menjawab  tuntutan para  pihak  karena  program  HPH  Bina Desa Hutan ternyata  tidak  mampu memecahkan  permasalahan  yang  terdapat di masyarakat lokal. Dasar hukum HKm di Indonesia baru muncul dalam PP Nomor 6 Tahun  2007  sebagai  revisi  PP  Nomor  34 Tahun 2002. Di dalam PP Nomor 6 Tahun 2007  ini  yang  dimaksud  dengan  HKm yaitu  hutan  negara  yang  pemanfaatan utamanya
ditujukan
untuk
memberdayakan masyarakat.
Sebagaimana  diterangkan  dalam  pasal  11 dari  PP  Nomor  6  Tahun  2007  tersebut
bahwa:  ”Pada  areal  tertentu  dari  kawasan hutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 3 ayat  2  dapat  ditetapkan  oleh  Pemerintah sebagai hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan  desa,  dan  kawasan  hutan  dengan tujuan  khusus  (KHDTK)”.  Selain  itu  di dalam  PP  Nomor  6  Tahun  2007  juga menerangkan  tentang  ragam  pemanfaatan hutan  yang  salah  satunya  adalah  Ijin Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  (IPHHK) dan  Ijin  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Bukan Kayu  (IPHHBK)  yang  menjadi  lahan garap dalam program HKm.
Hingga  tahun  2017  pemberian  izin  usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sendiri telah  mencapai  301.548,67  Ha  yang tersebar  di  26  provinsi  di  Indonesia sedangkan  untuk  pencadangan  area  HKm sampai  dengan  tahun  2017  sudah  seluas 432.598,86 Ha. Selisih angka pencadangan area  HKm  dan  pemberian  IUPHKm  ini menjadi  peluang  bagi  masyarakat  sekitar hutan  untuk  mendapat  akses  kelola  lahan lebih  luas.  IUPHKm  tersebar  di  26 provinsi di Indonesia.
Capaian  IUPHKm  hingga  Desember  2017 masih  dibawah  angka  penetapan  areal kerja
HKm. Provinsi Lampung
mendapatkan  IUHKm  paling  luas  yaitu 109.360,73 Ha dan Bali  mendapat IUPHKm paling sedikit hanya sebesar 150 ha. Luasan ini dapat meningkat mengingat data  penetapan  areal  HKm  yang  belum sama  dengan  data  IUPHKm.  Pada  data penetapan  areal  HKm  Provinsi  Lampung telah  ditetapkan  seluas  111.115,61  Ha masih  jauh  diatas  capaian luas  HKm  yang telah mendapat IUPHKm.
Dengan  telah  diberikannya  IUPHKm, maka  penulisingin  mengetahui  perbedaan kesejahteraan sebelum dan setelah perizinan  pengelolaan  HKm  di  Pekon  Air Naningan.

## KERANGKA PEMIKIRAN
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Berbasis  pada  aspek  ekonomi,  yakni dampak ekonomi mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian.  Untuk    mengidentifikasi dampak    ekonomi    akan    dilihat    dari indikator-  indikator  ekonomi  sebagai berikut: (1) Jumlah produksi dan pendapatan  petani;  (2)  Lapangan  kerja yang  muncul  dari  keberadan  HKm;  (3) Penurunan kemiskinan.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  akan  mengelaborasi  sejauh mana  dampak  peningkatan  kesejahteraan ditinjau  dari  dimensi  ekonomi  terhadap masyarakat  di  sekitar  hutan.  Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian  ini  adalah  eksploratif  dan deskriptif analitik. Penggunaan metode ini diharapkan  mampu  mengelaborasi  dan mempermudah
proses penggalian
informasi selama penelitian berlangsung. Identifikasi dampak ekonomi dari perhutanan  sosial  dilakukan  di  Pekon  Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi  Lampung.  Provinsi  Lampung merupakan  salah  satu  provinsi  selain Yogyakarta yang sudah ditetapkan sebagai provinsi  percontohan  perhutanan  sosial  di Indonesia (KLHK, 2017).
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah Kelompok  HKm  dan  masyarakat  sekitar hutan  sebagai  penerima  manfaat  adanya HKm. Teknik penentuan informan dilakukan dengan metode cluster sampling dan purposive sampling .
Kriteria responden:  1)  merupakan  petani  kopi
Produksi dan pendapatan; Lapangan kerja; Penurunan
kemiskinan.
Rakyat Sejahtera Hutan Lestari
pemilik persil (lahan); 2) tergabung dalam kelompok tani.
Keterbatasan  penelitian  ini  adalah  petani baru  1-2  tahu  memiliki  lahan  persil sendiri.  Perlu  dilakukan  kajian  lebih mendalam untuk jangka panjang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendapatan
Gambar 2. Peningkatan Produksi
Setelah Mendapat SK HKm
Sumber: Hasil olahan data primer
Para  petani  baik  di  Pekon  Air  Naningan menanam  kopi  sebagai  komoditas  utama, ditambah  para  petani  juga  menanam tanaman  sampingan,  berupa  cabai,  pisang, jagung,  lada,  dan  sebagainya.  Izin  yang diberikan oleh pemerintah untuk mengelola lahan sangat signifikan dirasakan meningkatkan produksi. Dengan diberikannya izin, keleluasaan dan kenyamanan  petani mengelola  lahan garapannya  (persil)  untuk  ditanami  kopi dan tanaman sampingan.
Berdasarkan  data  total  pendapatan  yang diperoleh,  rata-rata  pendapatan  adalah sebesar Rp28.340.724. Rata-rata pendapatan  berada  pada  Kelas  2.  Hal  ini berarti  berdasarkan  Gambar  3  hanya terdapat  21,5persen  petani  telah  memiliki total pendapatan lebih dari rata-rata, yakni petani  yang  berada  pada  Kelas  3  hingga Kelas  8.  Sebanyak  25persen  berada  pada kelas pendapatan rata-rata (interval 20.000 –  39.900),  dan  lebih  dari  separuhnya berada  pada  interval  1.000  –  19.999  yang
masih  berpendapatan  dibawah  rata-rata (53persen).
Gambar  3.  Interval  Pendapatan  per Tahun
Sumber: Hasil olahan data primer
Terdapat  tiga  sumber  pendapatan  petani, yaitu: (1) Pendapatan dari tanaman utama; (2)  Pendapatan  dari  tanaman  sampingan; (3)  Pendapatan  dari  ternak.  Tabel  1 memperlihatkan  proporsi  masing-masing biaya  terhadap  total  pendapatan.  Rata-rata proporsi pendapatan tanaman utama adalah sebesar 0,473, berada pada interval 0,401 – 0,5.

## Tabel 1. Proporsi Pendapatan Tanaman
Utama, Sampingan, dan Ternak Interval Proporsi Pendapatan Utama  Sampingan  Ternak % % % 0,000 – 0,1 39,5 39,5 69 0,101 - 0,2 2 14,5 6,5 0,201 - 0,3 2 4,5 5,5 0,301 - 0,4 2,5 5,5 4,5 0,401 - 0,5 2 3 1,5 0,501 - 0,6 2 2,5 1,5 0,601 - 0,7 4,5 5,5 2,5 0,701 - 0,8 8 4,5 0,5 0,801 - 0,9 16,5 2,5 3,5 0,901 - 1,0 21 18 5 Sumber: Hasil olahan data primer
Terdapat  jumlah  petani  yang  berimbang antara  kelas  dibawah  rata-rata  dengan kelas diatas rata-rata. Hal ini berarti petani yang memiliki proporsi kecil dari pendapatan  tanaman  utama  berimbang
dengan  petani  yang  memiliki  proporsi besar dari pendapatan utama.
HKm  di  Pekon  Air  Naningan  merupakan HKm  dengan  kopi  sebagai  tanaman utamanya.  Proporsi  Lahan  olahan  (persil) sebagian  besar  ditanami  oleh  kopi. Tanaman  jenis  kayu-kayuan  seperti  kayu hutan,  kayu  lamtoro,  kayu  kaliandra  juga ditanam  oleh  masayarakat.  Tanaman sampingan  ditanam  di  sela-sela  kopi, seperti  cabai,  pisang,  lada.  Kondisi  ini menjadikan  produksi  kopi  lebih  besar dibanding tanaman lainnya, sehingga porsi pendapatan  petani  dari  tanaman  utama kopi sangat besar.

## Tenaga Kerja
Gambar  4  menunjukkan  jumlah  tenaga kerja  yang  digunakan  (termasuk  pemilik lahan)  untuk  mengelola  lahan  sebelum mendapat  SK  HKm.  Berdasarkan  Gambar 4,  sebelum  mendapat  SK  HKm  sebanyak 46persen  responden  mengelola  sendiri lahan  HKm-nya;  32,5persen  mengelola sendiri    ditambah  satu  orang  tenaga  kerja untuk  mengelola  lahan  HKm,  dan  sisanya hanya  sebesar  22,5persen  menggunakan tambahan dua orang atau lebih. Kondisi ini karena  memang  sebelum  mendapat  SK HKm  kepastian  hukum,  kenyamanan,  dan keamanan  mengelola  hutan  belum  ada. Masyarakat  masih  merasa  takut  ditangkap oleh  polisi  hutan,  sehingga  tidak  banyak masyarakat yang ingin dipekerjakan meskipun akan dibayar.
Setelah  diberikannya  SK  HKm  oleh pemerintah,  terlihat  perbedaan  jumlah penyerapan  tenaga  kerja.  Masyarakat sudah  tidak  takut  untuk  dipekerjakan. Terlihat  pada  Gambar  5  masyarakat  yang bekerja  sendiri  telah  berkurang  dibanding sebelum mendapat HKm.
Gambar  4.  Jumlah  Tenaga  Kerja Sebelum Mendapat SK HKm
Sumber: Hasil olahan data primer
Setelah  mendapat  SK  HKm  rata-rata  satu pemilik  lahan  menggunakan  3  orang tenaga  kerja  (termasuk  pemilik  lahan). Jumlah ini  meningkat  secara rata-rata  dari sebelum  mendapat  SK  hanya  menyerap  2 orang  tenaga  kerja  (termasuk  pemilik lahan).
Gambar  5.  Jumlah  Tenaga  Kerja Setelah Mendapat SK
HKm (orang)

## Sumber: Hasil olahan data primer
Hal  yang  berbeda  terjadi  setelah pengelolaan  lahan  HKm  telah  dilegalkan oleh  pemerintah.  Masyarakat  memilih untuk  membayar  tenaga  kerja  tambahan dibanding harus  lelah  mengelola lahannya sendiri. Anggota keluarga yang membantu memang  masih  ada,  tapi  jumlahnya menurun.  Istri  berdagang,  bekerja,  atau bahkan  menjadi  ibu  rumah  tangga.  Anak bisa  bersekolah  untuk  mendapat  tingkat pendidikan yang tinggi.
Kondisi ini dipertegas oleh hasil
crosstabulation pada  Tabel  2  antara jumlah  tenaga  kerja  sebelum  menerima
SK. Terlihat  bahwa  penyerapan  tenaga kerja  bertambah.  Sebagai  contoh,  jika sebelumnya  hanya  menggunakan  satu orang  tenaga  kerja,  setelah  mendapatkan SK untuk mengelola lahan HKm hanya 24 persen  responden  yang  tetap  bekerja sendiri,  5  persen  responden  bertambah menjadi  menggunakan  dua  tenaga  kerja, bahkan hingga bertambah menjadi menggunakan tujuh orang tenaga kerja.
Tabel 2. Crosstabulation antara Jumlah Tenaga  Kerja  Sebelum  dan Sesudah Menerima SK
HKm
jumlah TK sebelum * jumlah TK sesudah Crosstabulation % of Total 24.0% 5.0% 3.0% 6.5% 5.0% 2.0% .5% 46.0%
2.0% 17.5% 7.0% 2.5% 2.5% 1.0% 32.5% 1.5% 5.0% .5% 1.5% 1.0% 9.5% .5% 1.5% 2.0% .5% 4.5% .5% 1.5% .5% .5% .5% 3.5% 1.0% 1.0%
1.5% 1.5%
.5%
.5% 1.0% .5%
.5% 29.0% 22.5% 15.5% 11.0% 10.5% 7.5% 3.0% .5% .5% 100.0% 1 2 3 4 5 6 7 10 15 jumlah TK sebelum Total 1 2 3 4 5 6 7 8 10 jumlah TK sesudah Total
Sumber: Hasil olahan data primer
Akibat dari penggunaan tenaga kerja yang meningkat,  petani  harus  membayar  lebih biaya untuk tenaga kerja. Jika sebelumnya petani  tidak  mengeluarkan  biaya  untuk merawat  tanaman  dan  lahan,  dan  juga untuk  memanen  tanaman,  baik  tanaman utama maupun tanaman sampingan, sekarang  setelah  mendapatkan  SK  HKm para  petani mengeluarkan  biaya  tambahan akan hal tersebut tadi. Selain biaya tenaga kerja,  terdapat  biaya  input  dan  biaya transportasi,  tetapi  berdasarkan  pengujian model logistik yang dilakukan menyatakan bahwa  kedua  biaya  tersebut,  biaya  input dan  biaya  transportasi  bersifat redundant atau tidak lagi dibutuhkan/ berguna.
Rasio  biaya  tenaga  kerja  merupakan perbandingan  biaya  tenaga  kerja  dengan total  biaya.  Rasio  biaya  digunakan  untuk mengetahui  seberapa  besar  proporsi  biaya tenaga  kerja  dibandingkan  total  biaya. Berdasarkan  perhitungan,  rata-rata  rasio
biaya  tenaga  kerja  adalah  0,3.  Berarti secara rata-rata proporsi biaya tenaga kerja adalah 30 persen dari total biaya.
Tabel  3  memperlihatkan  hasil  tabulasi silang  antara  rasio  biaya  tenaga  kerja  dan jumlah tenaga kerja. Berdasarkan Tabel 3, responden  dengan  interval  rasio  biaya tenaga  kerja  pada  Kelas  1  (0  hingga  10 persen)  merupakan  responden  terbanyak (38,5 persen), kemudian menyusul interval rasio  biaya  pada  Kelas  5  (40,1  hingga  50 persen),  dan  berikutnya responden dengan rasio  biaya  pada  Kelas  4  (30,1  hingga  40 persen),  masing-masing  sebesar  38,5 persen; 14 persen; dan 10,5 persen.
Tabel  3. Crosstabulation antara  Rasio Biaya  Tenaga Kerja dan
Jumlah Tenaga Kerja Sesudah
Menerima SK HKm
1 0.000 - 0.1 19,5% 17,0% 0,5% 0,0% 0,0% 1,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 38,5% 2 0.101 - 0.2 0,5% 0,5% 2,0% 0,5% 0,5% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 3 0.201 - 0.3 0,5% 0,5% 1,5% 1,5% 2,5% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 9,5% 4 0.301 - 0.4 1,0% 0,5% 2,5% 0,0% 1,5% 1,0% 0,0% 2,0% 1,5% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 10,5% 5 0.401 - 0.5 0,0% 0,5% 2,0% 0,5% 3,0% 2,0% 0,5% 1,5% 1,0% 0,5% 1,5% 0,5% 0,5% 0,0% 14,0% 6 0.501 - 0.6 0,0% 0,5% 0,5% 1,5% 0,5% 1,5% 0,5% 0,5% 2,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 9,5% 7 0.601 - 0.7 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 1,0% 0,0% 1,0% 0,0% 1,0% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 7,0% 8 0.701 - 0.8 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 1,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 9 0.801 - 0.9 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 10 0.901 - 1.0 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 24,5% 21,5% 9,5% 4,5% 9,5% 6,5% 5,0% 4,0% 6,5% 2,0% 4,0% 1,0% 0,5% 1,0% 100,0% Total 15 14 12 11 Jumlah Tenaga Kerja Interval Rasio Biaya Tenaga Kerja Kelas Total 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Sumber: Hasil olahan data primer
Banyaknya  responden  dengan  interval rasio  biaya  tenaga  kerja  pada  Kelas  1 merupakan  yang  terbanyak  jumlahnya. Berdasarkan hasil tabulasi silang, banyaknya  responden  dengan  rasio  biaya pada Kelas 1 dan hanya menggunakan satu tenaga  kerja  (pemilik  lahan)  adalah sebesar 19,5 persen, sedangkan banyaknya responden  rasio  biaya  Kelas  1  dan menggunakan  dua  tenaga  kerja  adalah sebesar 17 persen. Masih banyak masyarakat  yang  menggarap  lahan  HKm- nya sendiri, selain dirasakan masih mampu untuk  mengerjakannya,  hal  ini  juga  dapat meniadakan biaya tenaga kerja.

## Kemiskinan
Diberikannya  izin  pengelolaan  HKm  oleh pemerintah  bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan.
Lahan-lahan
yang sebelumnya  hanya  didiamkan  saja  untuk menjadi kawasan larangan karena
berstatus hutan
lindung dapat dialihfungsikan  menjadi  lahan  produktif tanpa harus mengurangi kelestarian lingkungan.  Dengan  tersedianya  lahan untuk  dikelola  dengan  aman  dan  nyaman dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan  pendapatan,  dengan  tujuan akhir mengurangi kemiskinan.

## Gambar 6. Kepemilikan Jenis Rumah Oleh Pemilik Lahan

## Sumber: Hasil olahan data primer
Tingkat kemiskinan petani di Pekon Air Naningan menurun.  Hal  ini  selain terlihat dari  peningkatan  pendapatan  yang  telah dibahas  sebelumnya,  juga  terlihat  dari jenis rumah yang dihuni, jumlah kepemilikan  kendaraan  bermotor,  baik roda  tida  maupun  roda  empat.  Gambar  6 menggambarkan  kondisi  rumah  saat  ini. Sebanyak  51  persen  sudah  permanen (terbuat  dari  batu  bata),  dan  49  persen masih semi permanen (terbuat dari papan). Dulu  masih  banyak  sekali  rumah  warga terbuat  dari  geribik,  sebuah  kondisi  yang sangat tidak layak. Kondisi sekarang sudah sangat membaik. Tentu penyebabnya salah satunya  adalah  peningkatan  pendapatan akibat diberikannya izin HKm. Pengelolaan legal, pendapatan meningkat.
Salah satu bentuk meningkatnya kesejahteraan  di  HKm  di  Pekon  Air
Naningan  adalah  terdapat  sebuah  agenda rutin  akibat  peningkatan  kesejahteraan sejak  diberikannya  izin  HKm.  Agenda  itu bernama  ‘Arisan  Bedah  Rumah’.  Bagi masyarakat  yang  mendapatkan  undian, rumah  miliknya  akan  direnovasi.  Hal  ini menandakan  bahwa  masyarakat  memiliki kemampuan untuk membelanjakan uangnya  diluar  kebutuhan  primer  untuk dirinya sendiri.
Selain  rumah,  salah  satu  kebutuhan  yang menandakan bahwa seseorang telah
memiliki  pendapatan  yang  cukup  tinggi adalah  kebutuhan  akan  barang  mewah seperti  motor  dan  mobil.  Kepemilikan motor  oleh  pemilik  lahan  digambarkan pada  Gambar  7  dan  kepemilikan  akan mobil digambarkan pada Gambar 8.
Gambar  7.  Jumlah  Kepemilikan  Motor

## Oleh Pemilik Lahan
Sumber: Hasil olahan data primer
Sama  halnya  dengan  rumah,  kepemilikan motor  juga  cukup  meningkat  dengan adanya  peningkatan  pendapatan  akibat diberikannya  izin  kelola  lahan  HKm. Terlihat  84,5  persen  warga  memiliki paling sedikit satu unit motor. Hanya 15,5 persen  yang  tidak  memiliki  motor.  Jika dilihat  dari  jarak  antara  rumah  dan  lahan HKm  tidaklah  terlalu  jauh,  ditambah kondisi  jalan  yang  sulit  karena  kondisi jalan  masih  jelek  dan  sempit,  masyarakat dapat  berjalan  kaki  untuk  pergi  ke  hutan. Namun  nyatanya  masyarakat  memilih untuk  membeli  sepeda  motor,  selain kebutuhan  operasional  ke  hutan  untuk merawat  dan  memanen  tanaman,  motor juga  digunakan  untuk  kebutuhan  sehari-
hari  seperti  belanja  ke  pasar  dan mengantar anak sekolah.

## Gambar 8. Jumlah Kepemilikan Mobil Oleh Pemilik Lahan
Sumber: Olahan data primer
Sementara  itu  untuk  kepemilikan  mobil oleh pemilik lahan memang belum banyak yang  memiliki  mobil.  Baru  ada  5  persen responden  yang  memiliki  satu  unit  mobil, dan  1  persen  yang  memiliki  tiga  unit mobil.  Bagi  masyarakat  HKm  di  Pekon Air Naningan perizinan yang baru berumur  rata-rata  empat  tahun  hingga tahun 2018, dirasa belum menjadi prioritas untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  mobil. Masyarakat masih memprioritaskan kebutuhan  akan  rumah,  pangan,  pakaian, dan sekolah anak.

## Kemitraan
Kemampuan  untuk mengelola  lahan  HKm sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan produktivitas lahan.  Akan  sangat  percuma apabila diberikan izin kelola hutan, namun tidak memiliki kemampuan untuk mengelola  lahan.  Selain  itu  diperlukan juga  akses  modal  dan  akses  pasar.  Maka oleh  sebab  itu  sangat  diperlukan  adanya kemitraan dari lembaga maupun perorangan  untuk  membantu  masyarakat dari mulai proses produksi  hingga pemasaran.
Gambar  9  menjelaskan  jenis  kemitraan yang dirasakan oleh petani. Jenis kemitraan  yang  paling  banyak  dirasakan oleh  responden  adalah  kombinasi  dari kemitraan  berupa:  (1)  Dibeli  produk;  (2) Diberi  bantuan  modal;  (3)  Diberikan pelatihan;  (4)  Diberikan  pendampingan; (5)  Diberikan  penyuluhan.  Sebanyak  54
persen  responden  merasakan  kombinasi kemitraan  tersebut.  Selain  kombinasi kemitraan,  persentase  terbesar  selanjutnya adalah  bahwa  terdapat  25,5  persen responden  yang  tidak memiliki mitra;  lalu 6,5  persen  responden  hanya  mendapatkan penyuluhan;  masing-masing  4  persen respoden  mengatakan  hanya  mendapat pelatihan  dan hanya  dibeli  produknya;  2,5 persen hanya mendapatkan bantuan modal; 2persen mengatakan lainnya; dan 1,5persen hanya mendapatkan pendampingan.
Gambar 9. Jenis Kemitraan
Sumber: Hasil olahan data primer
Gambar 10 menjelaskan jenis-jenis kendala  yang  dialami  oleh  responden. Jenis  kendala  terbanyak  yang  dialami responden adalah kombinasi dari terbatasnya  akses  bahan  baku,  akses modal, akses pasar, dan masih tradisionalnya  peralatan  yang  dimiliki. Sebanyak  34persen  responden  menjawab kombinasi.

## Gambar 10. Jenis Kendala
Hasil olahan data primer
10,5  persen  persen  responden  kemudian mengatakan hanya memiliki kendala akses bahan  baki;  8persen  hanya  memiliki kendala peralatannya yang masih
tradisional;  7,5persen  hanya  memiliki kendala terbatasnya akses modal; 5,5persen hanya memiliki kendala terbatasnya  akses  pasar;  dan  3,5persen responden menjawab kendala lainnya.

## KESIMPULAN
Secara  keseluruhan  petani  di  Pekon  Air Naningan mengalami peningkatan produksi,  pendapatan,  dan  penyerapan tenaga    kerja.    Pember ian  IUPHKm dapat member ikan pen in gkatan kesejah ter aan ,  yan g  terlih at  dar i: (1)  peningkatan  pendapatan  sesudah menerima  IUPHKm  sebesar  142,73 persen;  (2)  Petani  HKm  telah  memiliki rumah  sendiri  meskipun  sebagian  masih semi  permanen;  (3)  Kepemilikan  sepeda motor antara 1 hingga  3  unit. Jenis   kemitraan   yang   telah   dilakukan berupa    penyuluhan,  pelatihan,  membeli produk,  memberi  bantuan  modal,  dan pendampingan.  Kendala  yang  dihadapi oleh  petani  kelompok  Hkm  adalah kombinasi  dari  terbatasnya  akses  bahan baku,  akses  modal,  akses  pasar,  dan masih  tradisionalnya  peralatan  yang dimiliki.

## REFERENSI
Monografi Pekon Air Naningan. 2019
PP  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan  Hutan,  Serta  Pemanfaaan Hutan
Simon,  Hasanu.  1995.  Aspek  Sosial, Ekonomi,  dan  Budaya  Pembangunan Hutan  Rakyat.  DPP-HKTI  bekerjasama dengan  KAS  dan  Depertemen  Kehutanan Jakarta.