PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

## TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PELAKU ANAK
Oleh  :  Azmiati Zuliah

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal  26  Mei  2009  yang  kemudian  disahkan  oleh  Presiden  RI  pada tanggal  22  Juni  2009.  Undang-Undang  ini  adalah  kelanjutan  dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah  merupakan  pengembangan  yang  signifikan  dilihat  dari  jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.
Orangtua di Indonesia saat ini  baik ekonomi menengah kebawah mampu membelikan kendaraan bermotor untuk sang anak. Sebagai tanda kasih  sayang  ke  anak,  sebagai  tanda  bahwa  orang  tua  sukses  dalam berusaha, entah dengan alasan untuk mempermudah pergi ke sekolah atau supaya sang anak lebih patuh kepada orang tuanya. Apapun motivasinya, itu sah-sah saja. Apalagi jika orang tuanya kaya dan mampu membelikan mobil atau motor mahal. Bahkan orang tua miskin pun rela untuk ambil kredit  ke  dealer  untuk  anaknya.  Itulah  bentuk  kasih  sayang  orang  tua kepada sang anak.
Namun, menjadi salah ketika orang tua membiarkan sang anak mengendarai kendaraan bermotor, tanpa memiliki surat ijin mengemudi (SIM), apalagi sampai menabrak orang lain dan merusak properti orang lain maupun milik negara, atau bahkan menyebabkan adanya kematian seperti kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak Ahmad Dani musisi ternama di Indonesia, Uraian tersebut menarik bagi penulis ingin dilakukan  pembahasannya  dengan  menggunakan  metode  penelitian hukum normatif dan bersifat analititis dengan pendekatan empiris dengan judul Penerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009  Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Pelaku yang dilakukan oleh Anak.
Kata Kunci : Implementasi, Lalu lintas; Angkutan Jalan, Pelaku Anak

## A. Pendahuluan
Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak  banyak sekali dijumpai di masyarakat mulai dari yang ringan hingga yang berat.  Pelanggaran  ringan  yang  kerap  terjadi  diantaranya    tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga  dianggap  sudah  membudaya  di  kalangan  masyarakat  dan anak-anak  sekolah.  Pelanggaran  lalu  lintas  seperti  itu  dianggap sudah  menjadi  kebiasaan  bagi  masyarakat  pengguna  jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh  pihak  yang  berwenang,  maka  tidak  sedikit  yang  terjaring kasus  pelanggaran  lalu  lintas  dan  tidak  jarang  juga  karena pelanggaran  tersebut  kerap  menimbulkan  kecelakaan  lalu  lintas bahkan anak belum bisa mendapatkan SIM sudah menggunakan kendaraan  lalu  lintas  dan  yang  membelikan  adalah  orangtua dengan alasan lebih menghemat biaya dan anak bisa cepat sampai ke sekolah dan lain-lain.
Menurut  uraian  Undang-Undang  No  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang setiap orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  yang  karena kelalaiannya dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau  barang  dengan  korban  luka  berat    dan  atau mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dipidana tanpa melihat siapa pelakunya anak atau orang dewasa.
Meski undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan  sampai  dengan  sekarang  tapi  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  tingkat  kecelakaan  masih  tetap  terjadi  justru  pelakunya masih  usia  anak.  Banyaknya  kasus  kecelakaan  di  jalan  raya setidaknya bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya  kesadaran  hukum  bagi  pengendara  sepeda  motor maupun  mobil,  karena  masih  banyak  orang-orang  mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.
Pembatasan dan perumusan masalah yang hendak penulis bahas  yaitu  : pertama ,  bagaimana  proses  penanganan  perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh seorang anak kedua ,  bagaimana  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang sanksi  pidana  bagi  pengemudi  kendaraan  yang  mengakibatkan luka-luka dan kematian dalam kecelakaan lalu lintas.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali  Presss,  Jakarta,  2004)    yaitu  penelitian  yang  mengacu kepada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  baik  di Indonesia  maupun  konvensi  internasional.  Penelitian  ini  dapat pula  disebut  sebagai  penelitian  doktrinal  (Bambang  Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta) karena peneliti berusaha  menemukan  prinsip-prinsip  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  diteliti.  Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif analitis,  karena  dari  penelitian  ini  diharapkan  akan  diperoleh gambaran secara menyeluruh (holistik) mendalam dan sistematis mengenai urgensi regulasi komprehensif.
Untuk  menjawab  permasalahan  di  atas,  yang  dilakukan adalah  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  melalui  studi dokumen (studi kepustakaan atau literatur) meliputi bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  serta  bahan  hukum  tersier. Hal  ini  dilakukan  dengan  cara  melakukan  inventarisasi  dan identifikasi  terhadap  sejumlah  peraturan  perundang-undangan, konvensi-konvensi  internasional,  dokumen  hukum,  catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/ literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  kualitatif.  Teknik  analisis  dilakukan  secara  interpretatif, yaitu  bahan  hukum  diinterpretasikan  dan  dijabarkan  dengan mendasarkan pada norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang
berlaku,  sehingga  pengambilan  keputusan  yang  menyimpang seminimal  mungkin  dapat  dihindari.  Penarikan  kesimpulan dilakukan  dengan  mempergunakan  metode  penalaran  secara induktif, yaitu suatu alur pemikiran secara sistematis dari khusus ke  umum,  dan  deduktif  yang  merupakan  alur  pemikiran  secara sistematis dari umum ke khusus.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Penanganan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh seorang anak
Anak adalah bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam  Konstitusi  Indonesia,  anak  memiliki  peran  strategis  yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Oleh  karena  itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik  bagi  kelangsungan  hidup  (Penjelasan  Umum,  Undang- Undang  nomor  11  Tahun  2012  Tentang  sistim  Peradilan  Pidana Anak).
Pengertian  anak  Menurut  Undang-undang  No.  35  tahun 2014  tentang  perlindungan  anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan  (Pasal  1  angka  1,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak).  Hak  anak  adalah  bagian  dari hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijamin,  dilindungi  dan  dipenuhi oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  dan  negara. Masalah  perlindungan  hukum  dan  hak  haknya  bagi  anak-anak merupakan  salah  satu  sisi  pendekatan  untuk  melindungi  anak- anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara  teratur,  tertib  dan  bertanggung  jawab  maka  diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia  yang  dijiwai  sepenuhnya  oleh  Pancasila  dan  Undang-
Undang  Dasar  1945  (Wagiati  Soetedjo  &  Melani,  2013,  Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama).
Menurut  Pasal  1  angka  24  Undang-  Undang  Lalu  Lintas Angkutan  Jalan  dikatakan  bahwa  kecelakaan  lalu  lintas  adalah suatu  peristiwa  dijalan  yang  tidak  diduga  dan  tidak  disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan  korban  manusia  dan/atau  kerugian  harta  benda (Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas  DanAngkutan  Jalan  )  Dalam  Pasal  310  ayat  (4)  UU Nomor  22  tahun  2009  Tentang  Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  dikatakan “Dalam  hal  kecelakaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.12.000.000,-(duabelas  juta rupiah).
Sementara itu pengaturan tindak pidana lalu lintas dalam Pasal  359  KUHP  disebutkan: “Barangsiapa  karena  kesalahannya menyebabkan  matinya  orang  dihukum  penjara  selama-lamanya lima tahun dan kurungan selama-lamanya 1(satu) tahun (Pasal 359 KUHP).
Terhadap kasus kecelakaan lalu lintas maka aparat penegak hukum harus tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan  harus  tetap  melaksanakan  diversi  dengan  pendekatan keadilan  restoratif  dalam  melaksanakan  penerapan  pasal  dalam undang-undang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  tersebut.  Hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi yaitu (1) Kategori tindak pidana, (2)  Umur  anak,  (3)  Hasil  penelitian  kemasyarakatan  dari  Bapas, dan (4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
Pasal  16  ayat  3  UU  Nomor  35  Tahun  2014  tentang perlindungan  anak  yang  menyebutkan  bahwa  penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir  artinya,  dalam  undang-undang  11  tahun  2012  tentang
sistem  peradilan  pidana  anak  menentukan  syarat  untuk  dapat dilaksanakannya  diversi  yaitu:  diancam  dengan  pidana  penjara dibawah  7  (tujuh  )  tahun  dan  bukan  merupakan  pengulangan tindak  pidana,  melihat  ketegori  usia  anak,  hasil  penelitian kemasyarakatan  dukungan dari keluarga  korban jika ada korban misalanya mengakibatkan kematian, luka atau cacat.
Artinya bahwa dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak tidak seluruh kasusnya dapat diproses melalui pengadilan namun dapat diselesaikan dengan cara diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.
Diversi  yang  dimaksud  adalah  pengalihan  penyelesaian perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan  pidana  artinya  kasusnya  dapat  diselesaikan  tanpa sampai di proses peradilan dan restoratif yang dimaksud adalah bagaimana  penyelesailan  kasus  kecelakaan  tersebut  dapat diselesaikan  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban  dan  pihak-pihak  liannya  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali kepada pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
Kasus pelanggaran lalu lintas ketika tindak kejahatan yang dilakukan dibawah ancaman 7 (tujuh) tahun tanpa korban maka wajib di diversi, sementara ketika kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan menyebabkan seseorang meninggal dunia bahkan ada unsur kesengajaan dan pelaku sudah berusia diatas 12 tahun tidak dapat dapat dilakukan diversi
namun pendekatan penyelesaiannya  dapat  dilakukan  melalui  pendekatan  keadilan restoratif ketika pihak keluarga bersedia menerima ganti kerugian maka penyelesaian kasus dapat dilakukan diluar proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak, bila di tingkat kepolisian tidak berhasil maka proses diversi dapat dilakukan di kejaksaan sampai proses  peradilan  bila  tidak  maka  perkara  lanjut  dan  anak  dapat dipidana.
Pelaksanaan  diversi  seringkali  terdapat  hambatan  karena pelaksanaan diversi merupakan sebuah perjalanan yang terhitung baru.  Dalam  pelaksanaannya  seringkali  menghadapi  beberapa hambatan yaitu pemahaman terhadap pengertian diversi, batasan kebijakan  aparat  pelaksana  diversi,  dan  kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi dan hambatannya. Hambatan yang  ditimbulkan  dalam  proses  penerapan  diversi  dalam  sistem peradilan  pidana  anak  juga  meliputi  hambatan  internal  dan hambatan eksternal. Adapun yang sering menjadi kendala dalam penerapan  diversi  khususnya  terkait  kasus  tindak  pidana  lalu lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  antara  lain  yaitu  pihak  korban dan/atau orang tua/walinya meminta perdamaian dalam bentuk ganti kerugian yang tidak dapat disanggupi oleh pihak anak dan orang tua/walinya, selain itu korban meninggal dunia dan pihak keluarga  korban  tidak  bersedia  berdamai  walaupun  perdamaian yang  ditawarkan  oleh pihak  anak dan  orang  tua/walinya  dalam bentuk  ganti  kerugian,  mengingat  kerugian  berupa  non fisikdengan  hilangnya  nyawa  yang  tidak  dapat  tergantikan  oleh materi.
2. Aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  sanksi  pidana  bagi pengemudi  kendaraan  yang  mengakibatkan  luka-luka  dan kematian dalam kecelakaan lalu lintas.
Dalam  setiap  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  di jalan  raya,  tentunya  mempunyai  konsekwensi  hukum  bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait  kecelakaan  maut  yang  mengakibatkan  luka-luka  ataupun meninggalnya  seseorang,  secara  umum  adalah  KUHP  (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan secara khusus adalah diatur dalam  Undang  Undang  (UU)  No.  22  tahun  2009  tentang  Lalu Lintas. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas  yang  menyebabkan  luka-luka  dan  kematian,  mutlak kesalahannya  selalu  pada  pengemudi  kendaraan  yang
bersangkutan.  Sedangkan  menurut  teori  hukum  yang  berlaku bahwa  kesalahan  seseorang  dilihat  dari  faktor  kejadian  yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut.  Hal  ini  dapat  diungkapkan  dari  kronologis  kejadian, kesaksian-kesaksian termasuk saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.
Dalam KUHP, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi  kendaraan  bermotor  yang  mengakibatkan  kematian dalam  kecelakaan  lalu  lintas  adalah  Pasal  359  KUHP,  yang berbunyi  :  Pasal  359 “Barang  siapa  karena kesalahannya (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain  mati,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  pidana  kurungan paling  lama  satu  tahun.” Kemudian  terdapat  peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengatur lebih khusus, rinci  dan  tegas  lagi  tentang  berlalu-lintas  di  jalan  raya/tol  dan kecelakaan  lalu  lintas,  termasuk  mengatur  tentang  kelalaian/ kealpaan  didalam  mengemudikan  kendaraan  hingga  menyebab- kan  luka-luka  dan  kematian,  yaitu  Undang-Undang   Nomor  22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lint as dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”), Di  dalam  UU  LLAJ  tersebut,  pasal-pasal  yang  dapat  digunakan untuk  menjerat  pengemudi  kendaraanyang  karena  kelalaiannya mengakibatkan  luka-luka  dan  kematian  bagi  orang  lain  adalah diatur  dalam  Pasal  310  ayat  (1),  (2),  (3)  dan  (4)  UU  LLAJ,  yang berbunyi:
(1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena  kelalaiannya  mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas dengan  kerusakan  Kendaraan  dan/atau  barang  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  229  ayat  (2),  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  enam  bulan  dan/atau  denda  paling banyak Rp1 juta.”
(2) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena  kelalaiannya  mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas dengan  korban  luka  ringan  dan  kerusakan  Kendaraan

## Universitas Dharmawangsa
dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3),  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 juta.”
(3) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena  kelalaiannya  mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.”
(4) ”Dalam  hal kecelakaan sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3) yang  mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp12 juta.”
Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ antara lain:
1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena lalai; dan
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
Atas  ke-empat  unsur  dalam  Pasal  310  UU  LLAJ  tersebut, umumnya unsur ke (3) yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti. Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak  kepolisian  hendaklah  harus  membuktikan  adanya  unsur kelalaian itu. Atas kedua aturan tersebut atas apabila apabila dalam kasus  kecelakaan  tersebut  mengakibatkan  kematian  bagi seseorang.  Maka  menurut  Hukum  yang  harus  dikenakan  bagi pengemudi kendaraan tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam  UU  LJAJ,  dalam  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  yang mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa: Pasal 63 ayat (2) “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”
Acuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut, karena kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam  UU  LLAJ  sebagai  peraturan  yang  bersifat  khusus,  maka penuntut  umum  dalam  surat  dakwaannya  dan  Majelis  Hakim dalam mengadili dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat  (4)  UU  LLAJ  dengan  ancaman  pidana  maksimum  6  (enam) tahun, dan bukan Pasal 359 dalam KUHP.
Lain  lagi  jika  dalam  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang terjadi,  pengemudi   tersebut  mengemudikan  kendaraan  dalam kondisi  tertentu  yang  bisa  membahayakan  orang  lain,  ancaman hukuman  pidananya  lebih  tinggi  apabila  korbannya  meninggal dunia, yaitu ancaman hukumannya 12 tahun penjara.
Secara lengkap diatur ketentuan pasal 311 UU LLAJ, yang berbunyi: Pasal 311
(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa  atau  barang  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
(2) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  dengan  kerusakan Kendaraan  dan/atau  barang  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  229  ayat  (2),  pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  2  (dua)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
(3) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  dengan  korban  luka ringan  dan  kerusakan  Kendaraan  dan/atau  barang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  229  ayat  (3),  pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
(4) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  dengan  korban  luka
berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp20.000.000,00  (dua  puluh juta rupiah). (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (4)  mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia, pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  12  (dua belas)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp24.000.000,00  (dua puluh empat juta rupiah).
Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 311 ayat (5) UU LLAJ antara lain:
1. Setiap orang; Mengemudikan kendaraan bermotor;
2. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor    dengan cara  atau  keadaan  yang  membahayakan  bagi  nyawa  atau barang
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
Dalam ketentuan Pasal 311 UU LLAJ  ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) sebenarnya serupa dengan Pasal 310 UULLAJ, akan tetapi yang  membedakan  dalam  pasal  311  UU  LLAJ  ini  adalah terdapatnya unsur kesengajaan pengemudi yang mengemudikan kendaraan  dengan  cara  atau  keadaan  yang  membahayakan  bagi nyawa  atau  barang.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  hukuman pidana  dalam  pasal  311  UU  LLAJ  lebih  berat  jika  dibandingkan dengan Pasal 310 UU LLAJ.
Sebagai tambahan informasi, jika dalam kasus kecelakaan lalu  lintas  yang  terjadi,  pengemudi  kendaraan  yang  menabrak tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dengan jenis Kendaraan  Bermotor  yang  dikemudikan,  maka  kemudian  dapat ditambahkan  pengenaan  terhadap  pasal  281  UU  LLAJ,   yang berbunyi: Pasal 281 “Setiap orang yang mengemud ikan Kendaraan Bermotor  di  Jalan  yang  tidak  memiliki  Surat  Izin  Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)”. Untuk  memperjelas
Universitas Dharmawangsa
pasal diatas, bunyi Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ tersebut adalah: Pasal 77 ayat (1)“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”
Dari uraian pasal yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  ketika  pelanggaran  yang dilakukan oleh seorang anak ketika pelanggaran yang dilakukan fatal  menyebabkan  adanya  kematian  dan  diancam  dengan ancaman  diatas  7  tahun  tidak  menghasilkan  kesepakatan  antara korban  dan  keluarga  korban  maka  kasus  tersebut  dapat dilanjutkan  dan  anak  dapat  ditahan.  Namun  ketika  pelanggaran lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  merupakan  pelanggaran misalnya  tidak  memiliki  SIM  saat  dilakukan  razia  oleh  aparat penegak  hukum,  tidak  ada  korban  maka  dapat  diselesaikan melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif bisa dengan menjatuhkan  sanksi  dikembalikan  kepada  orangtua  jika merupakan  pengulangan  tindak  pidana  dapat  mengikutsertakan anak dalam pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga penyelenggaraan  kesejahteraan  anak  ditingkat  pusat  maupun daerah.

## D. Kesimpulan dan Saran
- Kesimpulan
a. Aparat  penegak  hukum  baik  itu  pihak  Kepolisian, Kejaksaan maupun Hakim Pengadilan, dalam setiap kasus tindak  pidana  lalu  lintas  yang  melibatkan  anak  sebagai pelaku  pelanggaran  lalu  lintas  harus  selalu  mengedepan- kan  pelaksanaan  diversi  dengan  pendekatan  keadilan restoratif  dan  melaksanakan  secara  maksimal  penerapan- nya demi kepentingan terbaik bagi anak.
b. Para  aparat  penegak  hukum,  Balai  Pemasyarakatan, masyarakat  harus  bisa  menjadi  penengah  atau  perantara dalam  mencari  penyelesaiannya  yang  terbaik  demi
Universitas Dharmawangsa
kepentingan terbaik bagi anak , para pihak terutama pelaku maupun  korban  harus  sama-sama  bersedia  untuk melakukan  musyawarah  diversi  mengingat  dalam pelaksanaanya  seringkali  terdapat  hambatan.  Sehingga dengan demikian para pihak harus menyadari pentingnya diversi, karena penyelesaian secara kekeluargan jauh lebih baik  daripada  memberi  hukuman  bagi  pelaku  tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak .
c. Hambatan  yang  ditimbulkan  dalam  proses  penerapan diversi dalam system peradilan pidana anak juga meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal. Adapun yang sering  menjadi  kendala  dalam  penerapan  diversi khususnya  terkait  kasus  tindak  pidana  lalu  lintas  yang dilakukan  oleh  anak  antara  lain  yaitu  pihak  korban dan/atau orang tua/walinya meminta perdamaian dalam bentuk  ganti  kerugian  yang  tidak  dapat  disanggupi  oleh pihak  anak  dan  orang  tua/walinya,  selain  itu  korban meninggal dunia dan pihak keluarga korban tidak bersedia berdamai  walaupun  perdamaian  yang  ditawarkan  oleh pihak  anak  dan  orang  tua/walinya  dalam  bentuk  ganti kerugian,  mengingat  kerugian  berupa  non  fisik  dengan hilangnya nyawa yang tidak dapat tergantikan oleh materi.
- Saran
a. Kasus pelanggaran lalu lintas banyak terjadi di masyarakat oleh karenanya perlu adanya pengawasan kepada orangtua untuk  tidak  membiarkan  anaknya  menggunakan kendaraan  tanpa  adanya  SIM  ketika  itu  dilakukan  maka kesalahan ada pada orangtua dan sudah semestinya sanksi yang diberikan adalah kepada orangtua bukan pada anak.
b. Meskipun  ada  upaya  penyelesaian  dalam  penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan anak  dengan  jalan  diversi  dan  pendekatan  keadilan
restoratif bukan berarti anak terbebas dari hukum , namun paling  tidak  kepentingan  terbaik  bagi  anak  lebih diutamakan dalam penyelesaian perkara anak.
Daftar Pustaka
Bambang  Sunggono,  Metode  Penelitian  Hukum,  Rajawali  Press, Jakarta Soetedjo,  Wagiati & Melani.  2013. Hukum  Pidana  Anak. Bandung: Refika Aditama
Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Presss, Jakarta, 2004 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan
Undang-  undang  No  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perbubahan Kedua  atas  Undangundang  RI  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak
Perma  Nomor  4  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi Dalam Sistim Peradilan Pidana Anak.