## Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)
Vol 1, No 2, 2022, 43-53
Implementasi  Prinsip  “Kepentingan  Terbaik  bagi  Anak” dalam  proses  persidangan  Anak  secara  elektronik  pada masa  pandemi  di  Kota  Jakarta  Barat(Implementation  of the  "Best  Interest  of  the  Child"  Principle  in  The  Virtual Trial Process During COVID-19 Pandemic in West Jakarta Jurisdiction)
Yudha Pradana Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat, Jakarta ypradana13@gmail.com

## Riwayat Artikel
Diterima pada 10 Desember 2021 Revisi 1 pada 15 Desember 2021 Revisi 2 pada 17 Desember 2021 Revisi  3  pada  21  Desember  2021 Revisi  4  pada  10  Februari  2022 Revisi 5 pada 8 Maret 2022 Disetujui pada 10 Maret 2022

## Abstract
Purpose: This study aims to analyze the implementation of one of the principles of child protection namely "Best interests of the child" in the virtual trial process.
Research Methodology: The research method used in this research is the juridical-empirical method. The data used in this study include primary  data  and  secondary  data  which  are  studied  and  analyzed systematically. The primary data in this study are observations and interviews with children in conflict with the law and other related parties, such as Judges and Probation Officers, while secondary data included laws and regulations and related literature.
Result: The results shows that the implementation of the principle of  the  “best  interests  of  the  child:  in  the  virtual  trial  process  for children during the pandemic is yet not optimal due to insufficient fulfillment of children's rights during the virtual trial process.
Limitation: The limitation of this research is that it only takes place in West Jakarta Jurisdiction.
Contribution: This research is expected to provide benefits for law enforcement  agencies  to  help  them  reach  the  best  decision  for children in conflict with the law and contributes to the development of  legal  studies,    specifically  in  the  criminal  justice  process  of children.
Keywords: Best Interest of the Child, virtual trial process, Covid- 19 Pandemic
How  to  cite: Pradana,  Y.  (2022).  Implementasi  Prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia , 1(2), 43-53.

## 1. Pendahuluan
Anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa  sebagai  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  regenerasi bangsa dalam menyokong keberlangsungan suatu negara. Anak merupakan entitas yang belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga diri sendiri, sehingga peran orangtua, masyarakat, dan  Negara  untuk  menjamin  pemenuhan  hak-hak  dan  perlindungan  terhadap  anak  sangat  diperlukan. Secara  konstitusional,  anak  mempunyai  kedudukan  penting  dimana  dengan  tegas  disebutkan  bahwa negara  menjamin  pemenuhan  hak  setiap  anak  terhadap  kelangsungan  kehidupan,  pertumbuhan,  dan perkembangannya serta pelindungan dari kekerasan dan perbedaan perlakuan kepada anak karena alasan tertentu. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak selayaknya dimaknai sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan bangsa Indonesia.
Pada Konvensi  Hak  Anak  yang  diselenggarakan  Tahun  1989  yang  telah  diratifikasi  Indonesia  melalui Keppres  No. 36 Tahun 1990  tentang  Pengesahan  Convention  On The  Rights  Of The  Child  (Konvensi Tentang  Hak-Hak  Anak)  ada  empat  prinsip  pelindungan  terhadap  anak  yang  menjadi  landasan  dari seluruh upaya pelindungan anak, antaralain:
a. prinsip tanpa perbedaan perlakuan kepada anak karena alasan tertentu (tanpa diskriminasi); b. prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child); c. prinsip hak untuk hidup, melangsungkan kehidupan, dan perkembangan anak; d. prinsip penghormatan terhadap pendapat anak.
Berdasarkan keempat prinsip diatas, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) merupakan  prinsip  yang  paling  penting,  yang  melandasi  seluruh  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  anak berdasarkan    Konvensi  The  Rights  of  The  Child (Freeman,  2007) .  Pasal  ke  3  Konvensi  Hak  Anak menentukan bahwa pada setiap kebijakan terkait anak yang diambil oleh badan kesejahteraan sosial milik negara atau swasta, pengadilan, badan legislatif, atau badan administratif kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan terpenting. Pada Pasal ke 4 Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa dengan meratifikasi  konvensi  ini  maka  negara  yang  menjadi  peserta  akan  mengambil  kebijakan  administrasi, legislasi, dan tindakan lain yang sesuai, dalam menjamin pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh anak yang  diatur  dalam  Konvensi  ini.  Indonesia  merupakan  negara  yang  telah  meratifikasi  konvensi  ini memiliki  kewajiban  untuk  mengimplementasikan  prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak  pada  setiap kebijakan  yang  diambil,  termasuk  kebijakan  dan  keputusan  berkaitan  dengan  anak  yang  berhadapan dengan hukum.
Pasali  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU SPPA) menjelaskan, Anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban atas tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi terjadinya tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum juga merupakan bagian dari  anak  Indonesia  sebagai  generasi  penerus  bangsa,  sehingga  selayaknya  memperoleh  pelindungan khusus agar Anak memperoleh pembinaan yang tepat sehingga dapat mengembalikan Anak ke jalan yang benar supaya menjadi manusiai yang berguna bagi sesama, bangsa dan negara.
Pandemi Covid-19 yang sudah terjadi sejak awal tahun 2020 tentu memberikan dampak yang besar bagi Indonesia, salah satunya dalam bidang hukum. Penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia yang terbilang cukup pesat, mendorong pemerintah mengambil Tindakan pencegahan berupa penerapan kebijakan status Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (Edwin  Gideon  Tongam,  Muhammad  Fazry  Eggy  Linardy, Muhammad  Kurniawan  Saputra,  Nopriadi  Saputra,  2021) .  Proses  persidangan  perkara  pidana  yang biasanya  diselenggarakan  secara  langsung  dengan  tatap  muka  di  pengadilan,  harus  beralih  ke  proses persidangan secara elektronik demi mencegah penyebaran virus covid-19. Hal ini diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara  Elektronik.  Demikian  halnya  dengan  proses  persidangan  perkara  pidana  Anak,  dengan  adanya pandemi covid-19 harus beralih ke persidangan secara elektronik.
Sebelumnya  telah  terdapat  beberapa  penelitian/kajian  yang  telah  membahas  masalah  terkait  peradilan pidana Anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak antaralain:
1. Mashuril Anwar dan M Ridho Wijaya yang menulis jurnal hukum melalui Studi Putusan PT Tanjung Karang  terkait  Implikasi  Asas  Kepentingan  Terbaik  bagi  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa hakim dalam  menjatuhkan putusan terhadap kasus anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  secara  umum  belum  mengimplementasikan  asas  kepentingan terbaik bagi anak (Mashuril Anwar dan M Ridho Wijaya, 2019) .
2.  Dony Pribadi yang menulis jurnal hukum tentang Perlindungan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum
Kajian  ini  menjelaskan  mengenai  UU  No.  11  tahun  2012  dimana  perlindungan  anak  berhadapan dengan  hukum  meliputi  perlindungan  pada  Anak  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana,  Anak  yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam penanganan Anak berhadapan dengan hukum juga harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa dalam setiap tahapnya
serta mendapatkan pendampingan. (Pribadi, 2018) .
3. Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi menulis jurnal hukum tentang Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Penelitian ini mengkaji tentang penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak oleh hakim dalam pemberian sanksi  pidana  kepada  Anak  pelaku  tindak pidana  narkotika.  Sanksi  pidana  penjara  yang tidak disertai tindakan rehabilitasi kepada Anak yang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan teori tujuan  pemidanaan.  Asas  double  track  system  dan  individualisasi  pidana  dapat  diaplikasikan  pada kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika (Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi, 2017) .
4. Reza  Fahlevi  menulis  jurnal  hukum  tentang  Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  dalam  Perspektif Hukum Nasional
Penelitian ini menginventarisir instrument internasional dan regulasi di Indonesia terkait aspek hukum perlindungan Anak. Penelitian ini juga menjelaskan Pasal-Pasal dalam instrument internasional dan nasional yang mengandung materi perlindungan anak (Fahlevi, 2015) .
5. Irzan Hafiandy menulis tesis hukum tentang Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Diversi dengan mengambil Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Penelitian ini mengkaji tentang asas kepentingan terbaik bagi anak yang di implementasikan kedalam norma hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  Lebih  lanjut,  penelitian  ini  mengkaji  penerapan  norma  hukum  yang  mengandung  asas kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik diversi pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan  Deli  serta  hambatan  yang  ditemui  dan  solusinya  dalam  praktik  pelaksanaan  diversi (Hafiandy, 2017) .
6. Neisa  Angrum  Adisti  dkk  menulis  jurnal  hukum  tentang  Pelaksanaan  Persidangan  Perkara  Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi  Covid19  di  Pengadilan  Negeri  Kota  Palembang  terkait  dasar  hukum  dan  praktik pelaksanaannya (Neisa  Angrum  Adisti,  Nashriana  Nashriana,  Isma  Murilah,  dan  Alfiyan Mardiansyah, 2021) .
7. Ni  Ketut  Wiratny  menulis  jurnal  hukum  tentang  Prinsip  Kepentingan  Terbaik  Bagi  Anak  dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak
Penelitian ini mengkaji tentang penerpan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ada dalam upaya diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi ianak (best interest of the child) mengamanatkan kepada para pihak yang terkait dalam pemenuhan perlindungan anak agar mempertimbangkan bahwa pidana bagi Anak bukan  untuk  menghukum  atau  membalas  atas  perbuatan  Anak  akan  tetapi  bertujuan  memulihkan, mendidik,  dan  mengembalikan  keadaan  seperti  sebelum  terjadinya  tindak  pidana.  Serta  penerapan pidana penjara terhadap Anak adalah upaya terakhir atau ultimum remedium bagi penyelesaian perkara pidana oleh Anak (Wiratny, 2018) .
8. Bintari Kertaningrum  menulis  skripsi  hukum  tentang  Penerapan Konsep Kepentingan  Terbaik  bagi Anak dalam Konteks Adopsi melalui Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo Skripsi hukum ini membahas tentang Penerapan Konsep Kepentingan Terbaik bagi Anak pada proses Adopsi di Unit Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo. Penelitian ini menekankan, hendaknya kepentingan terbaik bagi anak menjadi faktor utama yang harus diperhatikan sebelum permohonan adopsi disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang (Kertaningrum, 2013) .
9. Rosalinda  Elsina  menulis  desertasi  hukum  tentang  Prinsip  Kepentingan  Terbaik  Bagi  Anak  dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawain
Desertasi ini mengkaji tiga isu hukum yaitu perkembangan hukum terkait perlindungan terhadap anak luar kawin, filosofi pelindungan hukum terhadap anak luar kawin; dan ratio decidendi putusan atau penetapan pengadilan terhadap anak luar kawin di Indonesia (Elsina, 2019) .
10. Rifky  yang  menulis  jurnal  hukum  tentang  Pemenuhan  Hak  Anak  yang  Berhadapan  (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung
Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak bagi Anak yang menjalni pembinaan di LPKA Kelas II  Bandung.  Hak-hak  Anak  yang  dibahas  meliputi  hak  untuk  memperoleh  perlindungan,  hak  untuk berpartisipasi,  serta  hak  untuk  hidup  dan  berkembang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masih
belum mencukupinya jumlah pekerja sosial koreksional di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung yang berperan sebagai fasilitator dalam proses rehabilitasi sesuai kebutuhan anak dan  pekerja  sosial  koreksional  yang  memfasilitasi  Anak  untuk  memperoleh  pendidikan (Meilanny Budiarti Santoso dan Rifky Taufiq Fardian, 2017) .
Hal yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini mengkaji  tentang  Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Terbaik  bagi  Anak  dalam  proses  persidangan perkara pidana Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat. Melalui tulisan ini akan dijabarkan  mengenai  Prinsip  Kepentingan  Terbaik  bagi  Anak  dalam  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta implementasinya dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat.
Dengan diberlakukannya sidang elektronik dalam perkara pidana, Anak dapat segera mendapat kepastian hukum atas kasus yang dihadapinya, sehingga dapat meminimalisir dampak negative terhadap psikologi Anak selama proses persidangan perkara pidana Anak. Namun dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana Anak secara elektronik apakah tetap menjunjung Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak secara optimal,  mengingat  adanya  keterbatasan  karena  penerapan  protokol  Kesehatan  dan  kondisi  covid-19. Sebagai contoh, adanya kebijakan pembatasan untuk bertemu dengan Anak yang berada ditahanan baik oleh  keluarga  atau  penasehat  hukum  sebagai  upaya  pencegahan  penularan  covid-19  sedangkan  Anak seyogyanya didampingi orangtua/wakilnya serta orang kepercayaan Anak. Selain itu adanya kebijakan pada  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  dan  Lembaga  Penyelenggara  Kesejahteraan  Sosial (LPKS) yang tidak menerima Anak sebelum adanya vonis dalam rangka pencegahan penyebaran covid- 19  menyebabkan  Anak  harus  menjalani  penahanan  di  Kantor  Kepolisian  dimana  kebanyakan  Kantor Kepolisian tidak memiliki ruang tahanan khusus Anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin menganalisis tentang Bagaimana implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam proses persidangan perkara pidana Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat.

## 2. Metode penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris  merupakan  penelitian  dibidang  hukum  terkait  implementasi/penerapan  norma  hukum positif  secara  praktik  ( in-action) pada  fenomena  hukum  khusus/tertentu  yang  berlangsung  didalam masyarakat (Muhammad,  2004) .  Penelitian  yuridis-empiris  merupakan  suatu  penelitian  yang  meneliti prilaku  hukum  yang  hidup  atau  ada  ditengah-tengah  masyarakat  yang  kemudian  divalidasi  dengan peraturan perundang-undangan yang terkait atau mengatur hal tersebut. Data yang dipergunakan didalam penelitian ini meliputi data primer serta data sekunder yang kemudian dikaji dan dianalisis secara seksama. Data  primer  dalam  penelitian  ini  meliputi  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  terhadap  Anak  dan pihak-pihak terkait, sedangkan untuk data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

## 3. Hasil dan pembahasan
Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Anak yang berhadapan dengan.hukum merupakan anak-anak dengan keadaan khusus, dimana anak terlibat tindak pidana, menjadi korban tindak pidana, atau menjadi saksi atas terjadinya suatu tindak pidana. Pasal 1 angka 2 UU SPPA menjelaskan, Anak yang berhadapan dengan Hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban terjadinya tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  khususnya  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  juga merupakan bagian dari anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa, sehingga selayaknya mendapatkan perlindungan khusus agar Anak dapat menyambut masa depan yang cerah dengan memperoleh pembinaan yang tepat sehingga dapat mengembalikan Anak ke jalan yang benar supaya menjadi manusia yang berguna bagi sesama, bangsa, dan negara.
Anak yang berkonflik dengan hukum sejatinya adalah korban atas apa yang Anak lihat, dengar, dan rasakan serta disebabkan oleh kondisi lingkungan sosial tempat tinggal mereka (Hasyimzum, 2021) . Anak belum memiliki kemampuan pengendalian diri yang baik sehingga faktor eksternal sangat mempengaruhi perilaku Anak.  Kurangnya  pengendalian  diri  disebut-sebut  sebagai  faktor  utama  dalam  tindak  kejahatan  dan kenakalan (Hafezi, 2021) . Terdapat banyak faktor yang  menjadi latar belakang anak  melakukan tindak pidana  diantaranya,  usia  anak,  lingkungan  pergaulan  anak,  tingkat  Pendidikan  anak,  dan  lingkungan keluarga  tempat  anak  dibesarkan (Hasan,  2021) .    Kejahatan  dan  kriminalitas  dapat  didiskusikan  pada berbagai tingkat kriminologi (tingkat masyarakat, subkultural, berbasis keluarga, atau pribadi) dan terdapat teori yang menyatakan kejahatan dapat dijabarkan dengan baik di satu tingkat namun mungkin tidak dapat dijabarkan dengan baik di tingkat lain (Md. Mahfuzur Rahman Khan, Rajia Sultana, 2021) .
Salah satu prinsip diantara keempat prinsip dalam pelindungan anak yang  menjiwai segala usaha dalam perlindungan anak adalah Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak. Prinsip ini pertamakali dikemukakan dalam  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  tentang  Hak-Hak  Anak  yang  kemudian  diratifikasi oleh Indonesia melalui Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak. Prinsip Kepentingan  Terbaik bagi Anak secara tegas disebutkan didalam Pasal ke 3 Konvensi Hak Anak yang  menentukan bahwa dalam setiap kebijakan terkait anak yang  diambil  oleh  badan  kesejahteraan sosial  milik  negara  atau  swasta,  pengadilan,  badan  legislatif,  ataukah  badan  administratif  kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan penting.
Penerapan Prinsip Kepentingan  Terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum juga  dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 64 pada ayat (2) menentukan bahwa pelindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui:
1.  memperlakukan  Anak  dengan  cara  manusiawi  berdasarkan  harkat  dan  martabat  serta  hak-hak  yang dimiliki oleh anak;
2.  menyediakan orang yang bertugas mendampingi khusus bagi Anak;
3.  menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi Anak;
4.  menjatuhkani sanksi yang tepat kepada Anak untuk kepentingan terbaik bagi Anak;
5.  memantau dan mencatat perkembangan Anak dalam setiap tahap proses hukum;
6.  memberikan  jaminan  kepada  Anak  untuk  tetap  menjalin  komunikasi  dengan  kedua  orangtua  atau keluarga Anak; dan
7.  melindungi identitas Anak agar tidak tersebar melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi terhadap Anak.
Penjelasan  Pasal  2  Undang-Undang  Perlindungan  anak  memeberikan  definisi  tentang  apa  maksud  asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai upaya menjadikan kepentingan terbaik bagi anak menjadi hal penting dalam  setiap  pengambilan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  anak  yang  diambil  oleh  pemerintah  yang berkuasa, masyarakat, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Senada dengan UU Perlindungan Anak, UU SPPA juga mengusung Prinsip Kepentingan  Terbaik bagi Anak dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana  bagi  Anak.  Prinsip  Kepentingan  Terbaik  bagi  Anak  disebutkan  secara  tegas  dalam  Pasal  2  UU SPPA. Dalam penjelasan Pasal 2 huruf d disebutkan bahwa kepentingan terbaik bagi Anak adalah setiap pengambilan  kebijakan  harus  selalu  mempertimbangkan  keberlangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang Anak.
UU SPPA memiliki tujuan mewujudkan sistem peradilan yang berkomitmen dalam menjamin pelindungan kepentingan  terbaik  bagi  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  sebagai  bagian  dari  generasi  penerus bangsa.  Dengan  dianutnya  Prinsip  Kepentingan  Terbaik  bagi  Anak,  UU  SPPA  menghendaki  pidana menjadi pilihan terakhir ( ultimum remedium ) agar Anak dapat menyambut masa depan yang masih panjang dan  berpihak  pada  kepentingan  terbaik  Anak.  Pengertian  tentang  kepentingan  terbaik  anak  atau  apakah yang  dimaksud  dengan  Prinsip Kepentingan  Terbaik  bagi  Anak  ( the  best interests of the  child )  sendiri tidak terdapat penjelasannya secara khusus atau spesifik dalam hukum positif atau regulasi terkait anak di Indonesia. Menurut Freeman, konsep kepentingan terbaik bagi anak sangat  subjektif sifatnya  dan sangat ditentukan oleh budaya dan agama yang ada pada masyarakat (Freeman, 2007).
Menurut  John  Eekelaar,  kepentingan  terbaik  dapat  dijelaskan  sebagai  kepentingan-kepentingan  yang bersifat  mendasar,  contohnya  kepentingan  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  perkembangan  fisik, perkembangan  intelektual,  dan  perkembangan  emosional  anak  sampai  anak  tersebut  memasuki  tahap kedewasaan tanpa mendapatkan gangguan, serta kepentingan anak untuk bisa menentukan nasibnya sendiri (Freeman, 2007). Bagi beberapa orang, kepentingan terbaik bagi anak hanya dianggap sebatas tercukupinya kebutuhan fisik material anak, dimana kemiskinan dan kehidupan yang tidak mapan diterjemahkan sebagai tidak tercukupinya kebutuhan fisik material anak sehingga dapat dikatakan kepentingan  terbaik anak tidak terpenuhi. Beberapa orang lagi beranggapan bahwa kepentingan terbaik bagi anak dititik beratkan kepada aspek  psikologis  emosional  anak,  dimana  rasa  aman  dan  terlindungi  yang  diperoleh  anak  merupakan indikator terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak (Freeman, 2007).
Tidak adanya penjelasan secara khusus atau spesifik terkait apakah yang dimaksud dengan kepentingan terbaik  bagi  anak  dalam  regulasi terkait  anak  di  Indonesia  menyebabkan  para  pemangku  kebijakan  dan pengambil  keputusan  dapat  mengambil  kebijakan  atau  keputusan  yang  berbeda-beda,  tergantung bagaimana  sudut pandang mengenai Prinsip Kepentingan  Terbaik bagi Anak yang dinilai akan memenuhi kepentingan  terbaik  bagi  masa  depan  anak . Para  pemangku  kebijakan  dalam  mengambil  kebijakan  atau keputusan berkaitan dengan seorang anak, hendaknya mendengarkan pendapat dan keinginan anak sebagai bahan  pertimbangan,  dengan  cara  tersebut  diharapkan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dapat  terpenuh (Elsina, 2019).
UU  SPPA  mempunyai  tujuan  untuk  dapat  merealisasikan  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  berkomitmen memberikan jaminan pelindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Dalam UU SPPA memuat hak-hak yang dimiliki oleh Anak didalam menjalani  proses  peradilan  pidana  yang  harus  dipenuhi  setiap  aparatur  hukum  dalam  mewujudkan pelindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Pada dasarnya  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  Anak  dalam  proses  peradilan  pidana  merupakan  manifestasi penerapan prinsip yang dijunjung dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian pemenuhan hak- hak Anak dalam proses peradilan pidana merupakan bentuk implementasi  Prinsip Kepentingan  Terbaik bagi Anak. Sepanjang hak-hak yang dimiliki Anak dalam proses peradilan pidana terpenuhi maka dapat dikatakan  pelaksanaan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  telah  mengimplementasikan  Prinsip  Kepentingan Terbaik bagi Anak.
UU SPPA menentukan mengenai hak-hak yang dimiliki Anak dalam proses peradilan pidana pada Pasal 3. Pasal ini menentukan bahwa setiap Anak dalam menjalani proses peradilan pidana memiliki hak antaralain: a.  memperoleh perlakukan yang manusiawi;
b.  ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa;
c.  diberikan bantuan dibidang hukum dan bantuan yang lain;
d.  melaksanakan aktivitas rekreasional;
e.  tanpa penyiksaan atau tindakan kejam lain yang tidak berperikemanusiaan yang merendahkan derajat dan martabat Anak;
f.  tidak diberikan hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup;
g.  tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, selain sebagai usaha terakhir serta dalam jangka waktu yang pendek;
h.  diberikan keadilan dalam persidangan Anak yang tidak memihak, objektif, dan tertutup untuk kalayak umum;
i.  identitas Anak dirahasiakan dan tidak dipublikasikan;
j.  didampingi oleh orang itua/wakilnya serta orang kepercayaan Anak;
k.  mendapatkan advokasi dibidang sosial;
l.  mendapatkan kehidupan pribadi/privasi;
m. mendapatkan aksesibilitas, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus;
n.  mendapatkan pendidikan;
o.  mendapatkan pelayananan kesehatan; dan
p.  mendapatkan hak-hak lain berdasarkan regulasi yang berlaku.
Prinsip  Kepentingan  Terbaik  bagi  Anak  yang  terkandung  dalam  hak-hak  Anak  pada  proses  peradilan pidana harus dipenuhi setiap aparatur hukum dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana  Anak  sebagai  pemenuhan  kepentingan  terbaik  bagi  Anak.  Diharapkan  dengan  terpenuhinya kepentingan terbaik bagi Anak dapat meminimalisir dampak destruktif bagi perkembangan jiwa dan mental Anak sehingga Anak dapat menyambut masa depan yang masih panjang agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta berguna bagi dirinya pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara serta dapat hidup mandiri dan bertanggung jawab.

## Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat
Pandemi covid-19 yang saat ini masih melanda Indonesia menyebabkan terhambatnya berbagai aktivitas diberbagai bidang. Tidak terkecuali aktivitas pelaksanaan peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana yang sebelumnya dilakukan secara langsung dengan adanya pandemi covid-19 ini menjadi terhambat dan harus beralih dilakukan secara elektronik. Tujuan dilaksanakannya persidangan secara elektronik ini diharapkan dapat membantu pencari keadilan untuk segera mendapatkan keadilan dalam penyelesaian perkara yang dihadapinya  dengan  tetap  menghormati  hak  asasi  manusia  tanpa  terkendala  keadaaan  tertentu  seperti pandemi  covid-19.  Untuk  mengisi  kekosongan  hukum  terkait  pelaksanaan  persidangan  perkara  pidana secara  elektronik,  dibentuklah  Pokja  Administrasi  dan  Persidangan  Perkara  Pidana  secara  Elektronik dengan  SK  KMA  No.  108/KMA/SK/IV/2020  oleh  Mahkamah  Agung (Jane  Aileen  Tedjaseputra  dan Alfeus  Jebabun,  2021) .  Akhirnya  pada  tanggal  25  September  2020,  Mahkamah  Agung  menerbitkan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.  PERMA  ini  memiliki  tujuan  diantaranya  untuk  membantu  para  pencari  keadilan  dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam merealisasikan peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya rendah.  Di  harapkan  perkara-perkara  yang  proses  penyelesaiannya  terhambat  keadaan/kondisi  khusus (termasuk pandemi Covid-19) serta membutuhkan penanganan dengan cepat dapat terselesaikan dengan tetap memenuhi hak asasi manusia.
PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik  juga  menjadi  dasar  pelaksanaan  sidang  peradilan  pidana  Anak.  Penundaan  sidang  terhadap perkara  Anak  akan  memberikan  efek  buruk  bagi  perkembangan  Anak  karena  Anak  harus  menanggung beban psikologi dan mental selama menunggu kasusnya diadili sehingga sidang perkara pidana Anak secara elektronik merupakan suatu terobosan di tengah situasi pandemi. Namun dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana Anak secara elektronik apakah tetap menjunjung Prinsip Kepentingan  Terbaik bagi Anak secara optimal, mengingat adanya keterbatasan karena penerapan protokol kesehatan. Pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh Anak dalam proses peradilan pidana dapat dijadikan indikator implementasi kepentingan terbaik bagi Anak dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak khususnya pada pelaksanaan sidang peradilan  pidana  Anak  secara  elektronik.  Pada  dasarnya  hak-hak  Anak  yang  dilindungi  dalam  proses peradilan pidana merupakan manifestasi penerapan prinsip yang dijunjung dalam sistem peradilan pidana Anak.
Dengan  demikian  pemenuhan  hak-hak  Anak  dalam  proses  peradilan  pidana  merupakan  bentuk implementasi Prinsip Kepentingan  Terbaik bagi Anak sepanjang hak-hak yang dimiliki oleh Anak dalam proses peradilan pidana Anak terpenuhi maka dapat dikatakan pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak telah menerapkan Prinsip Kepentingan  Terbaik bagi Anak. Pasal 3 UU SPPA mengatur bahwa setiap Anak dalam menjalani proses peradilan pidana memiliki hak antaralain: a.  memperoleh perlakukan yang manusiawi;
b.  ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa;
c.  diberikan bantuan dibidang hukum dan bantuan yang lain;
d.  melaksanakan aktivitas rekreasional;
e.  tanpa penyiksaan atau tindakan kejam lain yang tidak berperikemanusiaan yang merendahkan derajat dan martabat Anak;
f.  tidak diberikan hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup;
g.  tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, selain sebagai usaha terakhir serta dalam jangka waktu yang pendek;
h.  diberikan keadilan dalam persidangan Anak yang tidak memihak, objektif, dan tertutup untuk kalayak umum;
i.  identitas Anak dirahasiakan dan tidak dipublikasikan;
j.  didampingi oleh orang tua/wakilnya serta orang kepercayaan Anak;
k.  mendapatkan advokasi dibidang sosial;
l.  mendapatkan kehidupan pribadi/privasi;
m. mendapatkan aksesibilitas, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus;
n.  mendapatkan pendidikan;
o.  mendapatkan pelayananan kesehatan; dan p.  mendapatkan hak-hak lain berdasarkan regulasi yang berlaku.
Berdasarkan  penelitian  di  wilayah  Kota  Administrasi  Jakarta  Barat,  melalui  wawancara  dengan  Anak, Orangtua  Anak,  Penyidik  Kepolisian  Polres  Jakarta  Barat,  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai Pemasyarakatan  Kelas  I  Jakarta  Barat  dalam  proses  persidangan  perkara  pidana  Anak  terdapat  kendala yang menyebabkan beberapa hak-hak Anak dalam proses peradilan pidana Anak secara elektronik belum dapat dipenuhi, antara lain:
1. Dipisahkan dari orang dewasa
Di  wilayah  Kota  Jakarta  Barat  sendiri  tidak  terdapat  Lembaga  Penyelenggara  Kesejahteraan  Sosial (LPKS) ataupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sedangkan untuk kepentingan penahanan Anak ataupun pembinaan Anak dilaksanakan di LPKA Kelas II Jakarta yang berada di Kota Jakarta Selatan dan LPKS BRSAMPK Handayani yang berada di Kota Jakarta Timur. Namun selama pandemi covid-19 LPKA dan LPKS mengeluarkan kebijakan tidak menerima titipan penahanan Anak sebelum adanya  vonis  dalam  rangka  pencegahan  penyebaran  covid-19.  Hal  ini  menyebabkan  Anak  harus menjalani  penahanan  di  Polres  atau  Polsek,  tergantung  pihak  kepolisian  mana  yang  melakukan penangkapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, Anak selama menjalani penahanan di Polres Jakarta Barat maupun Polsek di wilayah kota Jakarta Barat dipisahkan dengan tahanan dewasa walaupun dengan kondisi seadanya karena keterbatasan fasilitas. Umumnya Anak hanya ditempatkan diruang  penyidik  karena  memang  diwilayah  kota  Jakarta  Barat  tidak  terdapat  fasilitas  Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Sebelum pandemi covid-19 Anak selain ditahan di Polres atau Polsek  biasanya  dititipkan  di  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus (BRSAMPK) Handayani atau LPKA Jakarta tergantung risiko Anak untuk melarikan diri.
2. Melakukan kegiatan rekreasional
Dalam  penjelasan  Pasal  3  huruf  d  yang  dimaksud  dengan  rekreasional  yaitu  Anak  dapat  melakukan kegiatan fisik dasar setiap hari di ruangan terbuka serta Anak diberikan waktu ekstra untuk kegiatan yang bersifat hiburan, kesenian, atau pengembangan keterampilan Anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan  penyidik  Polres  Jakarta  Barat,  Anak  belum  bisa  difasilitasi  dalam  melakukan  kegiatan rekreasional  karena  keterbatasan tempat.  Kondisi  Polres Jakarta  Barat dan  Polsek  di  wilayah Jakarta Barat  yang  terletak  di  kota  dengan  kepadatan  wilayah  tinggi  menyebabkan  bangunan  Polres  Jakarta Barat dan Polsek di wilayah Jakarta Barat tidak memiliki ruang terbuka yang luas. Selain itu terdapat kendala  jumlah  personil,  dimana  personil  Polres  Jakarta  Barat  dan  Polsek  di  wilayah  Jakarta  Barat sangat terbatas dan memiliki tugas masing-masing sehingga tidak dapat terus mengawasi Anak apabila Anak  berada  diruang  terbuka  untuk  latihan  fisik,  kegiatan  hiburan  harian,  kesenian,  atau mengembangkan keterampilan.
3. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, selain sebagai usaha terakhir dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang singkat
Menurut  keterangan  Penyidik  Polres  Jakarta  Barat,  penangkapan  dan  penahanan  terhadap  Anak dilakukan untuk kepentingan penyidikan, selain itu untuk menghindari Anak melarikan diri atau tidak datang  ke  Kantor  Polisi  apabila  diperlukan.  Apabila  tidak  ditahan  juga  dikhawatirkan  Anak  akan menghilangkan  barang  bukti  atau  membocorkan  informasi  kepada  rekannya  yang  belum  tertangkap. Penahanan juga merupakan bentuk perlindungan kepada Anak dari amuk masa yang merasa resah dan marah  dengan  tindakan  kriminal  yang  dilakukan  oleh  si  Anak.  Selain  itu  selama  pandemi  covid-19
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) mengeluarkan kebijakan tidak menerima titipan penahanan Anak sebelum adanya vonis dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19. Kondisi ini menyebabkan Anak harus menjalani penahanan di Polres atau Polsek. Hal ini baik secara langsung ataupun tidak langsung akan memberikan pengaruh kepada kondisi psikologi Anak karena harus menjalani penahanan di Kantor Polisi.
4. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercayai oleh Anak Selama  pandemi  covid-19  proses  persidangan  perkara  pidana  Anak  dilaksanakan  secara  elektronik. Berdasarkan  keterangan  Pembimbing  Kemasyarakatan  Bapas  Kelas  I  Jakarta  Barat,  selama  proses peradilan  pidana  Anak  secara  elektronik  di  kota  Jakarta  Barat,  Hakim,  Jaksa,  Pembimbing Kemasyarakatan,  Penasehat  Hukum,  Pekerja  Sosial,  dan  Orangtua  Anak  mengikuti  persidangan  di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sedangkan Anak mengikuti persidangan perkaranya di Polres Jakarta Barat atau Polsek di wilayah kota Jakarta Barat melalui fasilitas elektronik. Padahal Anak seyogyanya didampingi orang tua/wakil dan orang kepercayaan Anak untuk memberikan dukungan moril kepada Anak dalam menjalani proses persidangan.
5. Memperoleh pendidikan
Dalam  penjelasan  Pasal  demi  Pasal  UU  SPPA  tidak  terdapat  penjelasan  tentang  Memperoleh pendidikan. Namun berdasarkan wawancara dengan Penyidik Polres Jakarta Barat diperoleh informasi bahwa  selama  menjalani  penahanan  Anak  memang  terhenti  sekolahnya  atau  tidak  dapat  mengikuti kegiatan pembelajaran disekolah secara langsung maupun daring.
Berdasarkan  penelitian  melalui  wawancara  dengan  Anak,  Orangtua  Anak,  Penyidik  Kepolisian  Polres Jakarta  Barat,  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Jakarta  Barat  terkait pemenuhan  hak-hak  Anak  sebagai  wujud  implementasi  Prinsip  Kepentingan  Terbaik  bagi  Anak  dalam proses peradilan perkara pidana Anak secara elektronik  dapat disimpulkan bahwa masih terdapat hak-hak anak dalam proses peradilan perkara pidana Anak yang belum terpenuhi baik karena keterbatasan sarana dan  prasarana,  keterbatasan  sumberdaya  manusia,  dan  kondisi  pandemi  covid-19.  Hal  ini  menunjukkan implementasi Prinsip Kepentingan  Terbaik bagi Anak dalam proses peradilan perkara pidana Anak secara elektronik masih belum maksimal.

## 4. Kesimpulan
Prinsip  merupakan  hal  yang  mendasari  atau  dijunjung  dalam  tindakan  atau  usaha  sebagai  upaya mewujudkan  suatu  tujuan  tertentu.  Sehingga  pada  dasarnya,  hak-hak  yang  dimiliki  Anak  dalam  proses peradilan pidana merupakan manifestasi penerapan prinsip yang dijunjung dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.  Dengan  demikian  pemenuhan  hak-hak  Anak  dalam  proses  peradilan  pidana  merupakan  bentuk implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak. Sepanjang hak-hak Anak dalam proses peradilan pidana  terpenuhi  maka  dapat  dikatakan  pelaksanaan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  telah  menerapkan Prinsip  Kepentingan  Terbaik  bagi  Anak.  UU  SPPA  mengatur  mengenai  hak-hak  Anak  dalam  proses peradilan pidana pada Pasal 3.
Berdasarkan  penelitian  melalui  wawancara  dengan  Anak,  Orangtua  Anak,  Penyidik  Kepolisian  Polres Jakarta  Barat,  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Jakarta  Barat  terkait pemenuhan  hak-hak  Anak  sebagai  wujud  implementasi  Prinsip  Kepentingan  Terbaik  bagi  Anak  dalam proses peradilan perkara pidana Anak secara elektronik  dapat disimpulkan bahwa masih terdapat hak-hak yang dimiliki  oleh Anak dalam proses peradilan perkara pidana Anak yang belum terpenuhi antara lain meliputi  hak  untuk  ditempatkan  terpisah  dari  tahanan  dewasa;  hak  untuk  melaksanakan  aktivitas rekreasional; hak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, selain sebagai usaha terakhir serta dalam jangka waktu yang pendek; hak untuk didampingi oleh orang tua/wakilnya serta orang kepercayaan Anak; hak untuk mendapatkan Pendidikan. Belum terpenuhinya hak-hak Anak dalam proses peradilan perkara pidana Anak disebabkan oleh berbagai hal, baik karena keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumberdaya  manusia,  dan  kondisi  pandemi  covid-19  yang  menyebabkan  berbagai  kendala.  Hal  ini memberikan  kesimpulan  bahwa  implementasi  Prinsip  Kepentingan  Terbaik  bagi  Anak  dalam  proses peradilan perkara pidana Anak secara elektronik di Kota Jakarta Barat masih belum maksimal.

## Limitasi dan studi lanjutan
Limitasi dalam penelitian ini yaitu penelitian ini hanya mengambil lokasi di kota Jakarta Barat. Berdasarkan metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  metode  yuridis  empiris  dimana  penelitian hukum ini berfokus pada perilaku hukum masyarakat dikaitkan dengan implementasi atau penerapan norma hukum positif secara praktik ( in_action) pada fenomena hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, maka  dalam  rangka  mempermudah  pengumpulan  data  dan  informasi  kepada  para  narasumber,  cakupan penelitian  ini  hanya  meliputi Kota Jakarta  Barat.  Penelitian  lanjutan  dengan  skala  yang  lebih  besar  dan cakupan  wilayah  yang  lebih  luas  atau  dalam  skala  nasional  akan  memberikan  gambaran  yang  lebih menyeluruh mengenai Implementasi Prinsip Kepentingan  Terbaik bagi Anak dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Indonesia. Dengan adanya penelitian mengenai Implementasi Prinsip Kepentingan  Terbaik bagi Anak dalam proses persidangan perkara pidana Anak secara elektronik di  Indonesia  khususnya  pada  masa  pandemi  covid-19,  diharapkan  pemerintah  dapat  meningkatkan perhatian dan perbaikan terkait penuhan hak-hak Anak dalam menjalani proses peradilan pidana. Sebagai negara yang bermartabat dan menghormati hak asasi manusia sangat penting kiranya pemenuhan terhadap setiap hak warga negara tanpa terkecuali.

## Referensi
Edwin  Gideon  Tongam,  Muhammad  Fazry  Eggy  Linardy,  Muhammad  Kurniawan  Saputra,  Nopriadi Saputra.  (2021).  Meneropong  Work-Life  Balance  selama  Covid-19:  Studi  Kasus  Aparatur  Sipil Negara di Jakarta Pusat. Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi, 77-95.
Elsina, R. (2019). Prinsip Kepentingan terbaik bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawain. Desertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Fahlevi, R. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional. Lex Jurnalica , 12(3), 177-191.
Freeman, M. (2007). A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interests of The Child. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
Hafezi, A. (2021). Investigating the relationship between self-control and family factors in girls and boys with mental disabilities. Psyco Helath: Scientific Journal of Psycology and Mental Health , 13-24.
Hafiandy, I. (2017). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Diversi (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli). Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara .
Hasan,  A.  D.  (2021,  November  16). Press  Release,  Upaya  Perlindungan  Hak  Anak  Melalui  UU  SPPA Siaran  Pers  Nomor:  B-137/Set/Rokum/MP  01/08/2018 .  Retrieved  from  kemenpppa.go.id: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1821/upaya-perlindungan-hak-anak- melalui-uu-sppa
Hasyimzum, Y. (2021). Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian (Children's Constitutional Rights Regarding Abandonment Due to Divorce). Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia , 27-35.
Jane  Aileen  Tedjaseputra  dan  Alfeus  Jebabun.  (2021).  Persidangan  Perkara  Pidana  secara  Elektronik. Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan , 72-82.
Kertaningrum,  B.  (2013).  Penerapan  Konsep  Kepentingan  Terbaik  bagi  Anak  dalam  Konteks  Adopsi melalui  Rehabilitasi  Sosial  Wiloso  Tomo. Skripsi  Fakultas  Hukum  Universitas  Kristen  Satrya Wacana Salatiga .
Mashuril Anwar dan M Ridho Wijaya. (2019). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum:  Studi  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tanjung  Karang. Undang: Jurnal Hukum, 2(2) , 265-292.
Md.  Mahfuzur  Rahman  Khan,  Rajia  Sultana.  (2021).  Shift  in  the  role  of  criminology  in  criminal  law:
Reflecting the doctrinal change. Annals of Justice and Humanity , 1-10.
Meilanny  Budiarti  Santoso  dan  Rifky  Taufiq  Fardian.  (2017).  Pemenuhan  Hak  Anak  yang  Berhadapan (Berkonflik)  dengan  Hukum  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Kelas  II  Bandung. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 2(2) , 1-73.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Neisa Angrum Adisti, Nashriana Nashriana, Isma Murilah, dan Alfiyan Mardiansyah. (2021). Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang. Jurnal Legislasi Indonesia .
Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012).
Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1)
Wiratny,  N.  K.  (2018).  Prinsip  Kepentingan  Terbaik  bagi  Anak  dalam  Diversi  Pada  Sistem  Peradilan Pidana Anak. Raad Kertha, 1(1) , 61-77.
Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi. (2017). Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Yuridis, 10(1) , 39-57.