## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Phising Terkait Pengiriman File Apk
Artanti Zahra Adisa 1 , Andriyanto Adhi Nugroho 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Email: 2010611085@mahasiswa.upnvj.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Email: andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id
*surel korespondensi ( email correspondence): 2010611085@mahasiswa.upnvj.ac.id
Abstract: In Indonesia, technological advancements are undergoing rapid changes, and this can be beneficial for the daily needs of people. However, apart from the positive aspects of technology itself, there are also cyber threats present in society, for example, phising. Phising is a cybercrime that initially carried out by deceiving victims through the transmission of fake links. However, as it has evolved, phising is now conducted by sending files in apk format through  Whatsapp.  This  research  aims  to  understand  the  urgency  of  legal  regulations regarding  phising  cases  in  Indonesia.  The  author  employs  the  juridicial  normative  legal research  method  with  a  legislative  approach,  namely  Law  Number  19  of  2016  concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 about Electronic Information and Transactions and Law Number 11 of 2008 about Electronic Information and Transactions to address the issues. The  findings  reveal  that  the  current  technological  regulations  in  Indonesia  do  not  clearly address phising. The ITE Law doesn’t explicitly include articles that explain about phising. It’s hoped  that  the  result  of  this  research  will  enlighten  the  public  to  be  more  cautious  and prompt the government to establish regulations specifically addressing phising. The purpose of this research is to provide enlightenment to the public to be more cautious, and to urge the  government  to  promptly  formulate  regulations  related  to  phising  as  a  form  of  legal protection for phising victims. From this  research, it can also be  concluded that Indonesia need to enhance regulations related to phising within the ITE Law or to formulate separate legislation as a derivative of the ITE Law specifically addressing phising.
Keyword: legal protection; phising; apk files
Abstrak: Di Indonesia, perkembangan teknologi dapat dikatakan memiliki perubahan yang sangat  pesat  dan  hal  tersebut  dapat  bermanfaat  bagi  kebutuhan  kehidupan  sehari-hari manusia.  Namun,  selain  datangnya  hal-hal  positif  dari  teknologi  itu  sendiri,  terdapat ancaman-ancaman  kejahatan  siber  yang  juga  hadir  di  kehidupan  masyarakat,  contohnya adalah phising.  Phising  merupakan  kejahatan  siber  yang  pada  awalnya  dilakukan  dengan menipu  korban  dengan  mengirimkan  link  palsu,  tetapi  pada  perkembangannya, phising
Vol. 10, No. 1, Januari 2024

## Article History
Received: 08/12/2023 Revised: 22/12/2023 Accepted: 10/01/2024
dilakukan  melalui  pengiriman  file  apk  melalui  platform Whatsapp.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui urgensi adanya pengaturan hukum terhadap kasus phising di Indonesia. Penulis  dalam  mengerjakan  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis normative  dengan  pendekatan  perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik untuk menjawab permasalahan yang dibahas.  Diketahui hasil  dari  penelitian  ini  ialah  dengan  berlakunya  peraturan  perundang-undangan  terkait teknologi di Indonesia saat ini masih belum mengatur secara jelas terkait phising terutama yang  dilakukan  melalui  pengiriman  file  apk,  di  dalam  UU  ITE  tidak  mencantumkan  pasal- pasal  yang  menjelaskan  terkait phising  secara  jelas  dan  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  memberikan  pencerahan  pengetahuan  kepada  masyarakat  untuk  lebih  berhati-hati dan  pemerintah  untuk  segera  mengusung  pengaturan  terkait  phising  sebagai  bentuk perlindungan hukum terhadap korban phising. Dari penelitian ini juga dapat disimpulkan jika Indonesia  memiliki  urgensi  untuk  menambah  pengaturan  terkait phising  di  dalam  UU  ITE, atau  menyusun  peraturan  perundang-undangan  sebagai  turunan  dari  UU  ITE  yang membahas secara khusus terkait phising.
Kata Kunci : perlindungan hukum; phising; file apk

## PENDAHULUAN
Kemajuan ilmu dalam bidang teknologi telah membawa negara Indonesia pada era digital,  dimana  pada  era  tersebut,  kemajuan  teknologi  seperti  dalam  penggunaan  interne l t menjadi sesuatu yang krusial dalam membantu manusia mengerjakan pe l kerjaannya. 1 Salah satu  contohnya  adalah  kegiatan  transaksi  yang  kini  be l rpindah  dengan  me l nggunakan te l knologi  se l pe l rti  me l lalui  gadge l t.  Ke l tua  Umum  Asosiasi  Pe l nye l le l nggara  Jasa  Inte l rne l t Indonesia  (disingkat  APJII),  me l ngungkapkan  data  te l rkait  pe l makai  inte l rnet  dari  tahun  ke l tahun yang se l lalu me l ngalami pe l rtubuhan. Seperti pada tahun 2022, diketahui mellalui data tersebut  jika  kurang lebih 77% (tujuh  puluh tujuh persen)  penduduk  di  Indonesia  melnjadi pengguna  internet  atau  mencapai  selkitar  210  juta  penduduk. 2 Hal  tersebut  me l rupakan pe l nambahan  se l banyak  35  juta  pe l ngguna  inte l rne l t  yang te l rhitung  se l be l lumnya  pada  tahun 2020  hanya  se l be l sar  175  juta  saja. 3 Namun,  dengan  be l rtambahnya  jumlah  pe l nduduk  di Indonesia yang me l nggunakan internet, be l rtambah juga ancaman te l rhadap para pe l ngguna inte l rne l t tersebut. Pe l nggunaan te l knologi se l pe l rti inte l rne l t harus digunakan ole l h orang-orang yang dapat me l nggunakannya dengan baik, kare l na jika te l knologi dimanfaatkan ole l h oknum yang  ingin  me l lakukan  ke l jahatan,  maka  fungsi  utama  adanya  ke l majuan  te l knologi  akan
1 Iskandar Wibawa et al., “Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme),” Masalah - Masalah Hukum 45, no. 4 (2016): 285–91, https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.285-291.
2 Intan Rakhmayanti Dewi, “Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?,” CNBC Indonesia, June 9, 2022, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna- internet-indonesia-2022.
3 Dewi.
te l rgantikan  dengan se l suatu yang dapat  me l rugikan orang. 4 Banyak oknum  ke l jahatan yang me l manfaatkan ke l majuan te l knologi untuk me l nguntungkan dirinya se l ndiri, te l tapi me l rugikan orang lain. Ke l jahatan-ke l jahatan tersebut dike l nal dengan ke l jahatan sibe l r atau cybe l rcrime l .
Cybercrime  merupakan  suatu  tindak  kejahatan  yang  menjadikan  internet  sebagai ruang  atau  tempat  dalam  melakukan  kejahatan  tersebut. 5 Kejahatan-kejahatan  terselbut mencakup kejahatan yang dilakukan melalui internet, keljahatan digital, dan kejahatan yang melibatkan jaringan telekomunikasi. 6 Ke l jahatan yang te l rmasuk ke l dalam cybe l rcrime l masuk ke l dalam  ranah  hukum  pidana.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (se l lanjutnya dise l but  KUHP)  be l risikan  ke l te l ntuan-ke l te l ntuan  hukum  yang  be l rfungsi  se l bagai  pe l lindung untuk  masyarakat  di  be l rbagai  ke l pe l ntingan,  salah  satunya  dalam  ancaman  ke l majuan te l knologi  yaitu  pada  ke l jahatan  sibe l r  atau cybe l rcrime l , 7 se l pe l rti  kasus-kasus  pe l ncurian  data pribadi  atau  pe l mbobolan  saldo  rekening  korban.  Pada  penelitian  ini,  je l nis  ke l jahatan  sibe l r yang akan dibahas adalah ke l jahatan phising. Phising me l rupakan  suatu tindakan  ke l jahatan be l rupa  pe l nipuan  dengan  cara  me l nipu  korban  dengan  me l niru  situs  te l rpe l rcaya  yang be l rtujuan untuk me l ngumpulkan informasi pribadi korban. 8 Akan te l tapi pada ke l nyataannya, me l tode l phising  se l ndiri  be l rke l mbang  me l njadi  be l rbagai  macam  se l hingga  tidak  te l rdapat de l finisi te l tap dari  kata phising  kare l na te l rhitung  dari be l rbagai  cara  pe l ngaplikasian phising dan konte l ksnya. 9 Kasus phising biasanya dilakukan dengan cara pe l laku me l nyamar se l bagai pihak  bank  atau  institusi  ke l uangan  dan  me l ngirimkan  se l buah  e l mail  ke l pada  korban  yang be l risikan se l buah link yang akan me l ngarahkan calon korban untuk me l ngisi data-data akun banknya. 10 Namun,  se l pe l rti  yang  telah  dise l butkan,  dalam  pe l rke l mbangannya  cara  ke l rja phising te l rus  be l rke l mbang  dengan be l rbagai cara  untuk me l ncapai tujuannya yaitu me l ncuri data  pribadi,  se l pe l rti  dimasukkannya  be l be l rapa  kode l be l rbahaya  tanpa  se l pe l nge l tahuan pe l milik kompute l r atau calon korban. 11
Definisi  tersebut  terbukti  dengan  adanya  kasus  terkait phising  yang  terjadi  di Indonesia baru-baru ini yaitu kasus phising tidak lagi dalam be l ntuk link me l ntah, me l lainkan link phising  tersebut  dimasukkan  ke l dalam  aplikasi  be l rformatkan Android  Package l Kit 4 L  E  Reksten, Using  Technology  to  Increase  Student  Learning  (SAGE  Publications,  2000), https://books.google.co.id/books?id=P2QNhie84ikC.
5 Miftakhur  Rokhman  and  Habibi-Isnatul  Liviani,  “Kejahatan  Teknologi  Informasi  (Cyber  Crime)  Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia” 23, no. 2 (2020).
6 Yougal Joshi and Anand Singh, “A Study on Cyber Crime and Security Scenario in INDIA,” International Journal of Engineering and Management Research, no. 3 (2013), www.ijemr.net.
7 Fairuz  Rhamdhatul  Muthia  dan  Ridwan  Arifin,  “KAJIAN  HUKUM  PIDANA  PADA  KASUS  KEJAHATAN MAYANTARA(CYBERCRIME)  DALAM  PERKARA  PENCEMARAN  NAMA  BAIK  DI  INDONESIA”  5,  no.  1  (2019), https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.18.
8 Vikran Fasyadhiyaksa Putra Y, “Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE,” Jurist-Diction 4, no. 6 (November 5, 2021): 2525, https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31857.
9 Zainab  Alkhalil  et  al.,  “Phishing  Attacks:  A  Recent  Comprehensive  Study  and  a  New  Anatomy,” Frontiers  in Computer Science (Frontiers Media S.A., March 9, 2021), https://doi.org/10.3389/fcomp.2021.563060.
10 R  Lininger  and  R  D  Vines, Phishing:  Cutting  the  Identity  Theft  Line  (Wiley,  2008), https://books.google.co.id/books?id=dFK-trfdD1AC.
11 Lininger and Vines.
(se l lanjutnya  disingkat  apk).  APK  me l rupakan  format  distribusi  bine l r  untuk  suatu  aplikasi dalam  Android,  dan  dokume l n  APK  se l rupa  dengan  be l rkas  yang  telah  dikompre l s  se l pe l rti dokume l n be l rformatkan Java Archive l (JAR)/Zip. 12 Dalam kasus ini, jika file be l rformatkan APK tersebut diklik, maka dapat me l nye l babkan dicurinya data pribadi korban, se l pe l rti diambilnya uang dari rekening mbanking milik korban. Salah satu korban yang dibe l ritakan ole l h me l dia adalah Ardi Maulana yang be l rasal dari Bakalanrajan, Malang. Saudara Ardi Maulana me l njadi korban  kasus phising  ke l tika  ia  me l laporkan  telah  ke l hilangan  uang  me l lalui m-bankingnya se l telah me l ngklik file yang dikirimkan ole l h oknum yang me l nyamar me l njadi kurir jasa antar barang dengan alasan ingin me l ngantarkan barang ke l pada korban. Se l telah korban me l ngklik aplikasi  be l rformat  apk,  se l telah  itu  korban  me l ndapatkan  notifikasi  me l lalui  aplikasi m- bankingnya  jika  ia  baru  saja  te l rdapat  ke l giatan  transaksi  uang  dengan  jumlah Rp3.000.000,00-  (tiga  juta  rupiah),  padahal  ke l nyataannya  ia  tidak  me l lakukan  transaksi apapun  me l lalui m-bankingnya.  Korban  telah  me l laporkan  hal  tersebut  ke l pada  pihak  bank, dan  pihak  Bank  se l ge l ra  me l lakukan  pe l nge l ce l kkan  te l rhadap  laporan  Korban,  te l tapi  se l telah dilakukan  prose l s  tersebut,  pihak  Bank  me l nyatakan  jika  me l re l ka  tidak  me l miliki  tanggung jawab  atas  te l rjadinya  ke l giatan  transaksi  me l lalui m-banking  yang  pada  ke l nyatannya  tidak dilakukan  ole l h  Korban  tersebut. 13 Dengan  maraknya  kasus phising  pe l ngiriman  file  apk, Dire l ktorat Tindak Pidana Sibe l r Badan Re l se l rse l Kriminal Polisi Re l publik Indonesia (Se l lanjutnya disingkat  dengan Dittipidsibe l r Bare l skrim Polri)  telah  me l lakukan pe l nindakan te l rhadap para pe l laku yang be l rjumlah 58 orang, te l rhitung pada 30 De l se l mbe l r 2022 hingga 7 Januari 2023. Dike l tahui jika para pe l laku me l nggunakan nama-nama jasa antar barang yang cukup te l rnama se l pe l rti J&T Express, JNE Express, Ninja Express, dan lainnya ke l tika me l lakukan pe l nipuan.
Adanya  kasus  penipuan  dan  pembobolan  rekening  ini  merupakan  bentuk pelanggaran  terhadap  ketentuan  pe l raturan-pe l raturan  hukum  yang  be l rlaku  di  Indonesia, salah satunya yang te l rcantum dalam Pasal 30 Ayat (1), 32 Ayat (1),  dan Pasal 35 Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 30 me l ne l gaskan jika setiap orang dilarang  untuk  me l lakukan  pe l ngakse l san  kompute l r  dan/atau  siste l m  elektronik  orang  lain yang dilakukan se l cara sengaja, tanpa hak, atau me l lawan hukum yang be l rlaku dan dilakukan dengan cara apa pun. Dalam kasus penelitian ini, tidak te l rfokus hanya pada “kompute l r” saja, me l lainkan perangkat-perangkat  lain se l pe l rti handphone l .  Ke l mudian, Pasal 32 Ayat (1) juga me l ngatur  jika  setiap  orang  tidak  dipe l rbole l hkan  me l lakukan  pe l ngubahan,  pe l nambahan, pe l ngurangan,  me l lakukan  pe l mindahan,  pe l rusakan,  pe l nghilangan,  pe l mindahan, pe l nye l mbunyian suatu informasi elektronik atau dokume l n elektronik baik itu milik orang lain maupun  milik  publik.  Dari  ke l te l ntuan  ke l dua  pasal  tersebut,  se l suai  dengan  pe l laku phising yang  telah  me l lawan  hukum  me l ngakse l s  perangkat  korban  me l lalui  file  “apk”  yang dikirimkannya dan pe l laku juga  telah me l mindahkan ke l pe l milikan milik korban be l rupa uang
12 S  K  Rakshit, Ethical  Hacker’s  Penetration  Testing  Guide:  Vulnerability  Assessment  and  Attack  Simulation  on Web, Mobile, Network Services and Wireless Networks (English Edition) (New Delhi: BPB Publications, 2022).
13 Dewi, “Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?”
yang ada di dalam rekening korban ke l rekening miliknya. Yang me l njadi dokume l n elektronik se l suai  dengan  pasal  adalah  rekening  koran  milik  korban.  Rekening  koran  me l rupakan dokume l n se l pe l rti buku tabungan yang me l muat tanggal dan sandi transaksi, mutase l de l be l t, mutasi kre l dit, saldo, dan riwayat transaksi. 14 Dari rekening koran tersebut dapat me l njadi alat bukti dengan diprint-out rekening koran milik korban yang be l ntuk aslinya be l rupa dokume l n elektronik,  se l pe l rti  pada  pembuktian  pada  kasus  Putusan  Pe l ngadilan  Ne l ge l ri  Makassar Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks yang me l nggunakan rekening koran se l bagai alat bukti. 15 Lalu,  dije l laskan  juga  pada  Pasal  35  UU  ITE  yang  me l ngatakan  jika  tidak  dipe l rbole l hkannya pe l malsuan atau pe l nciptaan pada suatu informasi elektronik atau dokume l n elektronik yang me l miliki inte l nsi supaya informasi atau dokume l n elektronik yang telah dimanipulasi tersebut dianggap se l bagai data yang ote l ntik. Hal yang dise l butkan di dalam Pasal 35 UU ITE tersebut hampir  me l me l nuhi  aspe l k-aspe l k  tindakan phising,  me l skipun  dalam  pasal  tersebut  tidak se l cara je l las  me l ngatur te l rkait konse l p phising  kare l na tindakan phising  me l rupakan ke l giatan yang  dilakukan  pe l laku  untuk  me l mancing  dan  me l nje l bak  korban  untuk  me l masukkan informasi  pribadinya  se l hingga  pe l laku  dapat  me l ngakse l s  akun  milik  korban.  Namun, be l be l rapa ahli  be l rpe l ndapat  jika Pasal 35 UU  ITE tidak  dapat masuk ke l dalam  setiap  kasus re l kayasa,  se l hingga  te l rgantung  pada  motif  dan  ke l rugian  yang  ditimbulkan.  Untuk  kasus phising  me l lalui  file  yang  be l rformatkan  file  Apk,  me l nurut  saya  Pasal  35  me l rupakan  pasal yang se l suai kare l na pe l laku phising tersebut me l lakukan manipulasi pada data korban ke l tika korban telah me l ngklik file Apk yang dikirimkan ole l h pe l laku.
Penelitian  ini  membawa  kebaharuan  yaitu  berupa  mengangkat  penelitian  terkait terdapat  adanya  urgensi  bagi  Indonesia  untuk  segera  menambahkan  atau  membuat peraturan  perundang-undangan  baru  yang  dengan  jelas  mengatur  kejahatan  siber  berupa phising  dikarenakan  kejahatan  siber  tersebut  telah  banyak  terjadi  di  Indonesia  saat  ini dengan  membahas  terkait  faktor  yang  menjadi  penyebab  maraknya  terjadi phising  di Indonesia. Namun, Indonesia saat ini belum memiliki pengaturan khusus terkait hal tersebut, sehingga  terjadi  ketidakpastian  hukum  dalam  penerapan  penjatuhan  hukuman  bagi  para pelaku phising yang biasa disebut dengan phiser. Melihat permasalahan terkait phising yang merupakan  masalah  yang  sangat  penting  karena  Indonesia  sendiri  telah  melmasuki  elra “digital”,  dengan  itu  pelnulis  telrtarik  untuk  melninjau  lelbih  selksama  selhingga  melnjadikan kasus phising  mellalui  aplikasi  apk  selbagai  fokus  pelrmasalahan  penelitian  yang  belrjudul “Pelrlindungan Hukum telrhadap Korban Phising Telrkait Pelngiriman File Apk”.

## METODE PENELITIAN
Dalam  mengerjakan  penelitian  ini,  Penulis  menetapkan  metode  penelitian  kualitatif berupa yuridis normatif sebagai me l tode  yang  diterapkan dalam penyusunan penelitian ini
14 Hery, Akuntansi Keuangan Menengah, ed. Guns, 1st ed. (Jakarta: PT Grasindo, 2020).
15 Hilkia Dimas Krishnugraha, “Analisis Pembuktian Oleh Penuntut Umum Atas Putusan Tindak Pidana Perbankan Pencatatan Palsu,” Verstek 7, no. 2 (2021): 418–26, https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx.
yang dalam pelaksanaannya akan menelaah aturan-aturan serta mulai dari asas dan prinsip hukum,  lalu  juga  doktrin  dan  te l ori  hukum,  dan  kepustakaan  lainnya  untuk  me l nye l le l saikan fokus  pe l rmasalahan  hukum  yang  diteliti  dalam  penelitian  dengan  me l ngaitkan  ke l duanya. 16 Dalam  pe l mbahasannya,  je l nis  penelitian  yuridis  normative l ini  me l mfokuskan  pada  doktrin dan  asas  yang  te l rdapat  di  dalam  ilmu  hukum  (asas  yang  te l rcantum  dalam  Pasal  5  dan  6 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pe l mbe l ntukan  Pe l raturan  Pe l rundang- undangan). 17 Penelitian  me l nggunakan  penelitian  hukum  normative l me l rupakan  tahapan me l ngaplikasikan atau me l ngkaitkan te l ori hukum te l rhadap fokus pe l rmasalahan yang me l njadi pe l mbahasan dalam penelitian ini.
Penulis menerapkan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dalam penyusunan penelitian ini. Studi kepustakaan me l rupakan penelitian yang tidak me l ndapatkan sumbe l r  data  dengan  pe l rgi  ke l lapangan  atau  saksi-mata,  penelitian  dengan  studi kepustakaan me l nggunakan sumbe l r se l kunde l r yang te l rse l dia di pe l rpustakaan se l pe l rti dengan me l mbaca  buku  atau  artike l l  yang  me l miliki  pe l mbahasan  yang  be l rkaitan  dengan  penelitian yang  dilakukan  tanpa  dibatasi  ole l h  ruang  dan  waktu. 18 Studi  kepustakaan  dapat  dilihat ke l tika  dalam  pe l nyusunan  penelitian  me l lakukan  me l ncari  lITEratur-lITEratur  yang  te l rdapat kaitan atau hubungannya  dengan fokus  pe l mbahasan, 19 se l pe l rti dalam  penelitian  ini adalah te l rkait pe l rlindungan hukum korban phising file APK.

## PEMBAHASAN
A. Pengaturan Hukum bagi Korban Phising di Indonesia
Kasus phising  melalui  pengiriman  file  apk  masuk  ke  dalam  tindak  kejahatan  pidana, akan tetapi untuk pengaturan hukum pada kasus phising me l nggunakan UU ITE dikarenakan Indonesia  memangku  suatu asas yang be l rbunyi “ le l x spe l cialis  de l rogate l le l gi  ge l ne l rali”. Asas tersebut me l ngandung makna jika te l rjadi suatu pe l ristiwa yang be l rsifat spe l cial atau khusus, maka  pe l raturan  pe l rundang-undangan  yang  digunakan  harus  se l suai  dengan  pe l ristiwa tersebut  agar  le l bih  e l fe l ktif  dalam  pe l laksanaannya. 20 Meskipun  Indonesia  menganut  asas tersebut  dan  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai peraturan yang secara khusus membahas terkait kejahatan-kejatan siber seperti
16 S H Suyanto, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan (Gresik: Unigres Press, 2022).
17 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
18 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).
19 Jonaedi  Efendi  and Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
20 Bintara Sura Priambada, Ashinta Sekar Bidari, and Elisa Putri Oktaviani, “Law Enforcement against Cybercrime in Banking  in  the  Form  of  Theft  of  Customer  Data,” BIRCI  -  Journal  5,  no.  2  (2022), https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5298.
phising, tetapi jika melihat ketentuan-ketentuan yang terdapat di  dalam UU ITE, tidak ada pasal-pasal yang memenuhi unsur-unsur phising dan hanya mendekati dari unsur phising itu sendiri  dan  menurut  Penulis  hal  ini  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam penerapannya.  Kasus phising  masuk  kel  dalam  katelgori  keljahatan  sibelr  atau  cybelrcrimel, selhingga  dalam  pelngaturan  hukumnya  melnggunakan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  Tentang  Pelrubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi Dan  Transaksi  Elektronik  karelna  Undang-Undang  ini  melmiliki  sifat  “khusus”  yang  dalam pelngimplelmelntasiannya  digunakan  untuk  melngatur  pelnggunaan  telknologi  di  Indonesia. Melskipun  UU  ITE  tidak  melnjellaskan  selcara  jellas  telrkait phising,  telrdapat  belbelrapa  pasal yang dirasa dapat melnjadi payung hukum atas kasus phising, yaitu Pasal 30 Ayat (1), Pasal 32, dan Pasal 35 UU ITE. Belrikut pelnjellasan dari pasal-pasal tersebut:
 Pasal 30 Ayat (1) UU ITE Pasal  30  Ayat  (1)  UU  ITE  me l ngatakan  jika  setiap  orang  dilarang  untuk me l lakukan  pe l ngakse l san  kompute l r  dan/atau  siste l m  be l rbasis  elektronik  milik  orang lain yang dilakukan se l cara sengaja, tanpa hak, atau me l lawan hukum yang be l rlaku dan dilakukan  dengan  cara  apa  pun.  Isi  pasal  tersebut  dapat  dikaitkan  dengan  kasus phising me l lalui file apk. Unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah phiser yang dengan sengaja dan tanpa haknya me l ngakse l s syste l m elektronik korban dengan me l ngirimkan file  apk  yang  jika  diklik  maka  akan  se l ge l ra  dapat  te l rakse l s  syste l m  jaringan  te l le l pon ge l nggam korban, bahkan aplikasi m-banking milik korban. Pe l njatuhan hukuman dari Pasal  30  Ayat  (1)  ada  pada  ke l te l ntuan  Pasal  46  yaitu  dengan  pe l njatuhan  pidana pe l njara paling lama 6 (e l nam) tahun dan/atau de l nda paling banyak Rp600.000.000,00 (e l nam ratus juta rupiah).
 Pasal 32 Ayat (1) UU ITE
Pasal  32  Ayat  (1)  UU  ITE  me l ngatur  jika  setiap  orang  tidak  dipe l rbole l hkan me l lakukan  pe l ngubahan,  pe l nambahan,  pe l ngurangan,  me l lakukan  pe l mindahan, pe l rusakan,  pe l nghilangan,  pe l mindahan,  pe l nye l mbunyian  suatu  informasi  atau dokume l n  be l rbasiskan  elektronik  baik  itu  milik  orang  lain  maupun  milik  publik. Ke l te l ntuan pada pasal tersebut dapat dikaitkan dengan kasus phising me l lalui file apk. Unsur  “setiap  orang”  dalam  hal  ini  adalah phiser  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa haknya  me l rusak  syste l m  ke l amanan  perangkat  te l le l pon  milik  korban  dan  me l lakukan transmisi  be l rupa  uang  di  rekening  m-banking  korban  ke l rekening  miliknya. Pe l njatuhan hukuman dari Pasal 32 Ayat (1) ada pada ke l te l ntuan Pasal 48 yaitu dengan pe l njatuhan  pidana  pe l njara  paling  lama  8  (de l lapan)  tahun  dan/atau  de l nda  paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 Pasal 35 UU ITE
Pasal  35  UU  ITE  juga  me l ngatur  jika  tidak  dipe l rbole l hkannya  me l lakukan
manipulasi,  pe l nciptaan  suatu  informasi  elektronik  atau  dokume l n  elektronik  dengan tujuan  agar  informasi  atau  dokume l n  elektronik  tersebut  dianggap  se l bagai  data  asli atau  ote l ntik.  Bunyi  pasal  tersebut  dapat  dikaitkan  dengan  kasus phising  me l lalui  file apk. Unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah phiser yang dengan sengaja dan tanpa haknya me l manipulasi file be l rformat apk dengan me l mbe l rikan nama untuk file tersebut se l akan-akan  dokume l n  pe l nting  (foto  pake l t  yang  akan  dikirimkan,  undangan pe l rnikahan, atau surat tilang elektronik). Pe l njatuhan hukuman dari Pasal 35 ada pada ke l te l ntuan  Pasal  51  yaitu  dengan  pe l njatuhan  hukuman  pidana  pe l njara  yang  akan dilakukan paling lama 12 (dua be l las) tahun dan/atau dike l nakan de l nda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua be l las miliar rupiah).
Be l rdasarkan  pasal-pasal  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Pelrubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi Dan  Transaksi  Elektronik  (yang  selanjutnya  disingkat  dengan  UU  ITE)  yang  se l kiranya re l le l van  untuk  kasus phising  me l lalui  pe l ngiriman  file  apk,  pasal-pasal  tersebut me l mbe l rikan  hukuman  dalam  be l ntuk  hukuman  pidana  pokok  dalam  be l ntuk  baik  itu pidana  pe l njara  maupun  pidana  de l nda  se l pe l rti  apa  yang  te l rcantum  dalam  KUHP. 21 Namun ke l nyataannya, pasal-pasal tersebut masih be l lum cukup me l me l nuhi unsur-unsur yang ada pada kasus phising. Contohnya se l pe l rti yang dapat dilihat dari isi Pasal 35 UU ITE. Isi Pasal 35 UU ITE tersebut me l miliki unsur-unsur yang paling me l me l nuhi konse l p phising  itu  se l ndiri,  te l tapi  be l be l rapa  unsur phising  tidak  te l rdapat  di  dalam  pasal tersebut  se l hingga  me l nye l babkan  Pasal  34  me l ngalami  ke l kaburan  norma  kare l na  tidak me l miliki  konse l p yang je l las te l rkait phising itu se l ndiri. 22 Ke l mudian jika  pelaku phising atau phiser dalam aksinya juga mengambil data pribadi milik korban contohnya se l pe l rti informasi te l rkait Ke l se l hatan korban, data-data biome l tric yang te l rdapat di dalam de l vice l milik korban, dan lainnya disamping phiser tersebut mengambil uang yang te l rdapat di dalam  rekening  m-banking  korban,  maka phiser  tersebut  dapat  dike l nakan  hukuman be l rdasarkan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Pe l rlindungan  Data Pribadi  (se l lanjutnya  disingkat  me l njadi  UU  PDP).  Namun,  UU  PDP  hanya  se l batas me l mbe l rikan  pe l ngaturan  te l rkait  pe l ncurian  data  pribadi  saja  se l pe l rti  yang  te l rcantum dalam Pasal 67 Ayat (1) UU PDP, dan hal tersebut kurang re l le l van jika dike l nakan untuk kasus phising me l lalui pe l ngiriman file be l rformatkan apk.
Dengan itu, Indonesia me l miliki urgensi untuk me l nambah atau me l rubah pasal- pasal  yang  sudah  ada  tersebut  dengan  me l masukkan  unsur-unsur  yang  me l me l nuhi konse l p phising atau me l mbe l ntuk suatu pe l raturan pe l rundangkare l -undangan yang baru 21 Leticia M Malunsenge, Cornelis Dj Massie, and Ronald E Rorie, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Cyber Crime Berbentuk Phising Di Indonesia,” Lex Crimen 11, no. 3 (2022), https://doi.org/-.
22 Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, and Kabib Nawawi, “Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” PAMPAS: Journal Of Criminal 1 (n.d.): 2020.
yang  se l cara  khusus  me l mbahas  te l rkait phising  na  kasus-kasus  phising  di  Indonesia masih  banyak  te l rjadi.  Se l lain  itu,  dipe l rlukan  juga  sosialisasi  yang  dilakukan  se l cara be l rkala  dan  me l rata  te l rhadap  se l luruh  Masyarakat  di  Indonesia  te l rkait  ancaman  sibe l r yang  salah  satunya  adalah phising  me l lalui  pe l ngiriman  file  apk  dan  upaya pe l nanggulangan jika telah te l rlanjur me l ngklik file tersebut.

## B. Urgensi Perlindungan Hukum bagi Korban Phising di Indonesia
Pada  dasarnya  dengan  adanya  perkembangan  teknologi  yang  begitu  pe l sat  akan menimbulkan  pengaruh  yang  begitu  besar  terhadap  aktivitas  sehari-hari  manusia.  Tujuan utama  adanya  suatu  kemajuan  pada  bidang  teknologi  dan  industri  adalah  dapat dimanfaatkan oleh manusia, tetapi pada faktanya, te l rdapat dampak-dampak negative yang te l rjadi dengan adanya kemajuan teknologi. Dampak ne l gatif l yang ditimbulkan ole l h adanya ke l majuan  te l knologi  terse l but  adalah  adanya  ke l jahatan  yang  me l manfaatkan  ke l mampuan inte l rne l t  dan  te l knologi  atau  yang  dike l nal  dengan  ke l jahatan  sibe l r  ( cybe l rcrime l ).  Ke l jahatan sibe l r  hadir  akibat  adanya  pe l nggunaan  te l knologi  yang  se l makin  me l ningkat,  te l rutama  pada bidang  dunia  maya.  Dari  be l ragamnya  ke l jahatan  sibe l r  di  awal  tahun  ini,  be l ntuk  ke l jahatan sibe l r  yang  te l rjadi  di  Indonesia  adalah  ke l jahatan  sibe l r  be l rbe l ntuk phising.  Phising  adalah tindak ke l jahatan yang dalam pe l laksanaannya me l nggunakan re l kayasa sosial dan se l se l orang yang  me l njadi  pe l laku  ke l jahatan phising  dise l but  dengan phiser.    Phising  juga  me l rupakan salah satu be l ntuk upaya dari oknum yang tidak be l rtanggung jawab untuk dapat me l ngakse l s dan  me l ndapatkan  be l rbagai  informasi  pribadi  yang  te l rdapat  di  dalam  de l vice l milik  korban se l pe l rti  syste l m  ke l amanan  be l rupa password,  nomor-nomor  pe l nting  se l pe l rti  yang  ada  di dalam kartu kre l dit milik korban, dan lain se l bagainya dengan be l rke l dokan se l bagai pihak asli dari  e l ntitas  te l rte l ntu  yang  te l rpe l rcaya. 23 Ke l tika  me l lakukan  ke l jahatan  phising  ini,  pe l laku me l ngirimkan pe l san me l lalui aplikasi yang be l risikan pe l san atau situs we l b palsu yang te l rlihat se l pe l rti dikirim ole l h pihak asli yang te l rpe l caya untuk me l nipu korban yang tidak me l naruh rasa curiga dan ke l hati-hatian ke l tika me l lihat pe l san tersebut. Pe l laku akan me l ndapatkan akse l s jika korban telah be l rhasil te l rje l bak pada pe l san yang me l re l ka kirimkan. Te l rdapat be l be l rapa faktor pe l micu adanya ke l jahatan sibe l r, yaitu se l bagai be l rikut: 24

## 1. Kemajuan teknologi
Pelaku  kejahatan  siber  mendapatkan  begitu  banyak  kesempatan  dalam melakukan  aksi  kejahatannya  dikarenakan  adanya  ke l majuan  te l knologi,  dengan me l manfaatkan eksiste l nsi dari perangkat-perangkat yang te l rhubung ke l inte l rne l t, se l rta 23 Sastya  Hendri Wibowo et al., Cyber Crime Di Era Digital, ed. Diana Purnama Sari, 1st ed. (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi Anggota IKAPI, 2022).
24 Naufal  Mahira  Dewantoro  and  Dian  Alan  Setiawan  S.H.,  M.H.,  “Penegakan  Hukum  Kejahatan  Siber  Berbasis Phising  Dalam  Bentuk  Application  Package  Kit  (APK)  Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik,” Bandung  Conference  Series:  Law  Studies  3,  no.  2  (July  31,  2023):  892–900, https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7247.
pe l laku me l miliki be l gitu banyak cara untuk me l ncuri data, me l rusak siste l m, atau lainnya dengan adanya pe l manfaatan te l knologi informasi yang be l gitu banyak.

## 2. Keuntungan finansial
Terdapat  dorongan  finansial  yang  begitu  besar  bagi  pelaku  kejahatan  siber dalam  melakukan  aksinya.  Kegiatan  se l pe l rti phising  akan  me l mbuahkan  suatu ke l untungan finansial dengan jumlah yang be l sar bagi pe l laku.

## 3. Anonimitas
Terdapat  satu  alasan  mengapa  pelaku  melakukan  kejahatan  siber  yaitu dikarenakan  adanya  kemampuan  dari  pe l laku  untuk  me l lakukan  aksi  ke l jahatannya se l cara anonim dengan me l nggunakan jaringan privat virtual atau yang biasa dike l nal dengan VPN, atau dengan cara lainnya untuk me l nye l mbunyikan je l jak me l re l ka.

## 4. Kurangnya keamanan sistem
Masih kurang memadainya keamanan suatu sistem yang menyebabkan suatu kerentanan  pada  perangkat  lunak  atau  pe l mbaruan  pada  siste l m  se l hingga  dapat me l njadi  ce l lah  bagi  para  pe l laku  untuk  me l lakukan  pe l rubahan  dalam  be l ntuk “pe l ngrusakkan” pada siste l m yang ia se l rang.

## 5. Faktor dari manusia itu sendiri
Pelaku  kejahatan  siber  memanfaatkan  rendahnya  pengetahuan  pengguna dalam memanfaatkan teknologi untuk dapat me l lakukan aksi ke l jahatan sibe l rnya se l pe l rti phising.
Adanya  kasus phising  yang  dilakukan  dengan  be l rbagai  cara  se l pe l rti  me l lalui pe l ngiriman file apk me l nunjukkan jika Indonesia me l ngalami suatu ke l majuan te l knologi yang diikuti  dengan  ke l se l njangan  sosial.  Ke l mudian  minimnya  sosialisasi  te l rkait  pe l nggunaan inte l rne l t  dan  ke l hati-hatian  dalam  me l nggunakannya  juga  me l njadi  contoh  aspe l k  utama timbulnya  ke l jahatan  sibe l r  be l rupa phising. 25 Se l lain  dikare l nakan  ke l majuan  te l knologi,  faktor utama pe l nye l bab te l rjadinya phising adalah pe l ngguna inte l rne l t itu se l ndiri yang tidak me l miliki ke l sadaran  dan pe l nge l tahuan te l rkait ancaman phising se l hingga pada kasus phising me l lalui pe l ngiriman  file  apk  me l lalui  platform Whatsapp,  korban  tidak  me l miliki  ke l curigaan  ke l tika me l mbaca  pe l san  dan  me l ngklik  file  apk  yang  dikirimkan  ole l h phiser. 26 Phiser  ke l tika me l lakukan  aksi  ke l jahatannya  dapat  me l nyamar  se l bagai  pihak  kurir  jasa  antar  pake l t  yang ingin  me l ngirimkan  pake l t,  se l se l orang  yang  me l nye l barkan  undangan  pe l rnikahan,  dan  pihak ke l polisian yang me l ngirimkan surat tilang elektronik. Ole l h se l bab itu, se l se l orang yang me l njadi korban phising  yang  tidak  be l rhati-hati,  tanpa  sadar  se l ge l ra  me l ngklik  file  yang  dikirimkan ole l h phiser  untuk  me l mbaca  atau  me l lihat  file.  Untuk  itu  dipe l rlukan  sosialisasi  te l rkait 25 Akbar Galih Hariyono and Frans Simangunsong, “Perlindungan Hukum Korban Pencurian Data Pribadi (Phishing Cybercrime)  Dalam  Perspektif  Kriminologi,” Bureaucracy  Journal:  Indonesia  Journal  of  Law  and  Social-Political Governance 3, no. 1 (2023), https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.191.
26 Irvan  Hadi  Ramadhan  and  Erna  Kumalasari  Nurnawati,  “Analisis  Ancaman  Phishing  Dalam  Layanan  E- Commerce,” in Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST) 2022 (Yogyakarta: Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta, 2022), https://doi.org/10.34151/prosidingsnast.v8i1.4169.
ancaman-ancaman  ke l jahatan  sibe l r  ke l pada  Masyarakat  se l cara  be l rkala  dan  me l rata  ke l pada se l luruh Masyarakat di Indonesia.
Te l rdapat  salah  satu  te l ori  kriminologi  yang  dapat  dikaitkan  dengan  adanya  kasus phising, yaitu te l ori kontrol sosial. Salah satu je l nis te l ori kriminologi tersebut me l rupakan suatu te l ori yang be l rfokus te l rhadap pe l nge l ndalian pe l rilaku manusia dan te l ori ini me l ngangkat suatu pe l rmasalahan  ke l pada  suatu  pe l mbahasan  aksi  ke l jahatan  yang  dihubungkan  ke l pada  setiap variable l yang  me l ngandung  sifat  sosiologis  se l pe l rti  struktur  suatu  pe l ndidikan,  suatu ke l lompok, dan  ke l luarga yang  dominan. 27 Dalam te l ori kontrol  sosial ini,  te l rdapat be l be l rapa e l le l me l n  yang  dapat  dikaitkan  dengan  faktor  te l rjadinya  ke l jahatan  sibe l r,  se l pe l rti  adanya ke l te l rikatan  ( commitme l nt),  ke l te l rlibatan  ( attachme l nt),  ke l yakinan  ( be l lie l f),  dan  ke l te l rampilan ( involve l me l nt), dengan pe l nje l lasan se l bagai be l rikut: 28
1. Ke l te l rikatan ( commitme l nt) Se l se l orang  yang  me l miliki  ke l te l rikatan  pada  sub  siste l m  yang  umum  se l pe l rti yang  te l rdapat  di  dalam  organisasi,  pe l ke l rjaan,  se l kolah,  dan  lainnya  yang  me l miliki output  dalam  be l ntuk  manfaat  bagi  banyak  orang,  se l pe l rti  be l rupa  be l nda,  harta, re l putasi,  masa  de l pan,  dan  lain  se l bagainya.  Dengan  adanya  hasil  dari  ke l te l rikatan tersebut, se l se l orang akan te l rdorong untuk taat pada aturan yang be l rlaku.
2. Ke l te l rlibatan ( attachme l nt) Ke l te l rlibatan  adalah  cara  dari  manusia  untuk  me l libatkan  dirinya  se l ndiri te l rhadap  orang  lain,  atau  yang  bias  akita  lihat  dalam  ke l giatan  be l rsosialisasi  atau tolong me l nolong antar manusia. dalam pe l laksanaannya, manusia me l libatkan pikiran, pe l rasaan, dan ke l he l ndak orang lain, se l hingga dirinya me l njadi le l bih pe l ka. Hubungan antara  pe l nyimpangan  dengan  “ke l te l rlibatan”  yaitu  se l jauh  apa  se l se l orang  tersebut dapat pe l ka te l rhadap pikiran, pe l rasaan, dan ke l he l ndak orang lain.
3. Ke l yakinan ( be l lie l f) Ke l yakinan dalam hal ini me l rupakan ke l yakinan atau se l se l orang te l rhadap nilai- nilai  moral  yang  be l rlaku  di  lingkungannya  yang  akan  me l nimbulkan  ke l taatan te l rhadap suatu norma.
4. Ke l te l rampilan ( involve l me l nt)
Jika se l se l orang aktif pada ke l giatan-ke l giatan positif di dalam suatu organisasi maka  ke l cil  ke l mungkinannya  se l se l orang  tersebut  untuk  me l lakukan  pe l nyimpangan atau de l viasi.
Dari  ke l e l mpat  e l le l me l n  yang  te l rdapat  pada  te l ori  kontrol  sosial  tersebut,  jika ke l e l mpatnya  tidak  te l rpe l nuhi  pada  diri  se l se l orang,  maka  dapat  me l njadi  faktor  se l se l orang me l lakukan tindak ke l jahatan  sibe l r se l pe l rti dalam be l ntuk phising kare l na  se l se l orang  tersebut tidak me l miliki ke l pe l kaan te l rhadap pikiran, pe l rasaan, dan ke l he l ndak orang lain, tidak me l miliki ke l yakinan te l rhadap nilai moral se l hingga dirinya tidak me l miliki ke l patuhan te l rhadap norma 27 A.S. Alam and Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2018).
28 Alfiyan Umbara and Dian Alan Setiawan, “Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber Di Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Riset Ilmu Hukum, December 20, 2022, 81–88, https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1324.
yang  be l rlaku,  dan  orang  tersebut  tidak  me l miliki  ke l giatan  positif  yang  me l mbuat  dirinya be l rpikir  untuk  me l ndapatkan  ke l untungan  dari  me l lakukan  suatu  ke l jahatan  yang  me l rugikan banyak orang.
Be l rdasarkan uraian te l rkait faktor atau aspe l k pe l nye l bab te l rjadinya ke l jahatan phising di Indonesia,  maka  hal  tersebut  me l nandakan  jika  Indonesia  pe l rlu  me l mbe l rikan  pe l rlindungan hukum yang te l gas untuk para korban dari kasus phising me l lalui pe l ngiriman file apk. Philipus M.  Hadjon  be l rpe l ndapat  jika  pe l rlindungan  hukum  dipe l runtukkan  untuk  rakyat  se l bagai be l ntuk  aksi  nyata  dari  pe l me l rintah  yang  dapat  me l njadi  upaya  pre l ve l ntif  dan  re l pre l sif. 29 Dengan  adanya  pe l rlindungan  hukum  yang  be l rsifat  pre l ve l ntif  be l rtujuan  untuk  dapat me l nghindari timbulnya suatu pe l ristiwa yang tidak diinginkan, se l pe l rti adanya se l rangan sibe l r yang dapat dilakukan me l lalui be l rbagai cara. Lalu untuk upaya re l pre l sif me l rupakan langkah te l gas  pe l me l rintah  untuk  me l nye l le l saikan  dan  me l mbe l rikan  pe l rlindungan  hukum  ke l pada masyarakat  yang  me l njadi  korban  pada  kasus phising  dengan  ke l pastian  hukum.  Contoh upaya pre l ve l ntif dari pe l me l rintah Indonesia te l rhadap ancaman-ancaman  sibe l r se l pe l rti kasus phising  me l lalui  pe l ngiriman  file  apk  adalah  pe l mbe l ntukan  pe l raturan  pe l rundang-undangan yang be l rkaitan dengan te l knologi.
Saat  ini  Indonesia  me l mang  telah  me l nge l sahkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Pe l rubahan  atas Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, yang ke l duanya dike l nal dengan UU ITE yang be l rpe l ran se l bagai payung hukum  yang  me l ngatur  te l rkait  ke l te l ntuan-ke l te l ntuan  pe l manfaatan  te l knologi  di  Indonesia. Ke l mudian  jika phising me l lalui pe l ngiriman  file  apk  tersebut juga  me l ncuri informasi pribadi korban, maka kasus tersebut juga dapat ditinjau me l lalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022  tentang  Pe l rlindungan  Data  Pribadi  (UU  PDP).  Pe l mbe l ntukan  pe l raturan  pe l rundang- undangan  tersebut  me l rupakan  upaya  pe l rlindungan  hukum  pre l ve l ntif  dari  pe l me l rintah Indonesia  jika  te l rjadi  kasus-kasus cybe l rcrime l di  Indonesia.  Untuk  upaya  re l pre l sif  adalah pe l laksanaan  dari  undang-undang  itu  se l ndiri  te l rhadap  kasus  riil  yang  me l libatkan  aspe l k te l knologi, contohnya adalah ke l tika pihak ke l polisian Dittipidsibe l r saat me l lakukan pe l nyidikan te l rhadap kasus phising dengan me l nge l nakan pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UU ITE te l rhadap phiser yang me l lakukan aksi phisingnya tersebut kare l na me l nurut pihak ke l polisian, tindakan phiser masuk ke l dalam tindakan pe l nipuan.
Me l skipun be l gitu, me l nurut pe l nulis, untuk saat ini pe l rlindungan hukum baik pre l ve l ntif maupun  re l pre l sif  be l lum  be l rjalan  se l cara  e l fe l ktif  dikare l nakan  be l lum  te l rdapat  ke l te l ntuan- ke l te l ntuan yang se l cara khusus me l ngatur te l rkait phising itu se l ndiri. Hal tersebut dikare l nakan pe l raturan pe l rundang-undangan se l pe l rti UU ITE dan UU PDP be l lum dapat me l ncakup se l luruh
29 Philipus. M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
pe l rmasalahan  yang  be l rkaitan  dengan  te l knologi  yang  ada  kare l na  pe l raturan  pe l rundang- undangan tersebut tidak se l cara te l gas me l ncakup ke l te l ntuan-ke l te l ntuan te l rkait phising. 30
Untuk  itu  te l rdapat  urgensi  pembentukan  atau  penambahan  ke l te l ntuan  pe l raturan te l rkait phising  pada  pe l raturan  perundang-undangan  di  Indonesia  se l hingga  te l rdapat ke l je l lasan me l nge l nai apa itu phising dan pe l mutusan hukuman yang te l pat untuk para phiser. Dengan  adanya  kasus phising  me l lalui  pe l ngiriman  file  apk  yang  banyak  te l rjadi  saat  ini, Indonesia  me l mbutuhkan  pe l raturan  pe l rundang-undangan  yang  dapat  me l njadi  payung pe l rlindungan hukum untuk kasus ke l jahatan sibe l r tersebut. Se l bagai tambahan pada tanggal 5  De l se l mbe l r  2023,  telah  disahkan  RUU  ITE  me l njadi  re l visi  UU  ITE,  te l tapi  pasal-pasal  yang be l rkaitan  dengan  kasus phising  yang  telah  dise l butkan  se l be l lumnya,  tidak  me l ngalami pe l rubahan  di dalam re l visi UU  ITE  tersebut.  Ole l h kare l na itu masih  dipe l rlukan pe l nambahan ke l te l ntuan te l rkait phising pada undang-undang yang telah ada atau pe l mbe l ntukan pe l raturan pe l rundang-undangan yang baru untuk me l mbahas se l cara me l nye l luruh te l rkait phising.

## KESIMPULAN
Undang-Undang ITE (Pasal 30 Ayat (1), Pasal 32, Pasal 35 dan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE)  masih  be l lum  cukup  me l me l nuhi  unsur-unsur  yang  ada  pada  kasus phising  se l hingga be l lum te l rdapat ke l pastian hukum yang kuat pada kasus-kasus phising me l lalui pe l ngiriman file apk  yang  marak  te l rjadi  di  Indonesia.  Dari  penelitian  ini  juga  dapat  ditarik  kesimpulan  jika Indonesia belum memiliki pengaturan hukum yang secara khusus mengatur terkait phising yang dalam pelaksanaannya dapat menjadi perlindungan hukum bagi korban phising melalui file  apk  dikarenakan  pasal-pasal  yang  terdapat  di  dalam  UU  ITE  saat  ini  belum  ada  yang memenuhi unsur phising, sehingga terdapat suatu urgensi bagi Indonesia untuk me l nambah ke l te l ntuan te l rkait phising di dalam UU ITE, atau me l nyusun pe l raturan pe l rundang-undangan se l bagai turunan dari UU ITE yang me l mbahas se l cara khusus te l rkait phising.

## ACKNOWLEDGEMENT
Saya  selaku  Penulis  penelitian  ini  mengucap  syukur  yang  begitu  banyak  kepada Tuhan  YME  yang  telah  membantu  Penulis  dengan  dilimpahkannya  begitu  banyak  karunia dan  nikmatnya  ke l pada  Pe l nulis  se l hingga  Pe l nulis  dapat  mengerjakan  hingga  se l le l sai penelitian ini dengan lancar. Saya juga be l rte l rima kasih ke l pada ke l luarga Pe l nulis yang te l rdiri dari ke l dua orang tua dan satu kakak pe l re l mpuan yang tiada he l ntinya me l mbe l rikan dukungan ke l pada Pe l nulis. Pe l nulis ingin me l ngutarakan ucapan te l rima kasih ke l pada Dose l n Pe l mbimbing Pe l nulis  yang  telah  me l mbantu  dan  me l mbe l rikan  banyak  arahan  ke l pada  Pe l nulis  dalam pe l nyusunan  penelitian  ini.  Se l rta,  Pe l nulis  juga  ingin  be l rte l rima  kasih  ke l pada  re l kan-re l kan
30 Rahmat Syah, “Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Phising Melalui Media Sosial Di Ruang Siber,” Jurnal Impresi Indonesia 2, no. 9 (September 15, 2023): 864–70, https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3594.
Pe l nulis  yang  me l mbe l rikan  bantuan  be l rupa  gagasan  ide l untuk  te l rciptanya  penelitian  ini. Te l rakhir,  Pe l nulis  me l ngucapkan  banyak  te l rima  kasih  ke l pada  Civitas  Akade l mika  Fakultas Hukum,  Unive l rsitas  Pe l mbangunan  Nasional  “Veteran”  Jakarta  yang  telah  me l mbe l rikan Pe l nulis  banyak  pe l nge l tahuan  se l lama  me l njadi  mahasiswa  di  Fakultas  Hukum,  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

## REFERENSI
Alam,  A.S.,  and  Amir  Ilyas. Kriminologi  Suatu  Pengantar.  1st  ed.  Jakarta:  Kencana,  2018. https://www.google.co.id/books/edition/Kriminologi_Suatu_Pengantar/K8u2D wAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Kriminologi+Suatu+Pengantar&pg=PA165& printsec=frontcover.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Alkhalil,  Zainab,  Chaminda  Hewage,  Liqaa  Nawaf,  and  Imtiaz  Khan.  “Phishing  Attacks:  A Recent  Comprehensive  Study  and  a  New  Anatomy.” Frontiers  in  Computer Science. Frontiers Media S.A., March 9, 2021. https://doi.org/10.3389/fcomp.2021.563060. Dewi, Intan Rakhmayanti. “Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?” CNBC Indonesia, June 9, 2022. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-
terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022.
Efendi,  Jonaedi,  and  Johnny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  Dan  Empiris. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
Galih  Hariyono,  Akbar,  and  Frans  Simangunsong.  “Perlindungan  Hukum  Korban  Pencurian Data  Pribadi  (Phishing  Cybercrime)  Dalam  Perspektif  Kriminologi.” Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 3, no. 1 (2023). https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.191.
Hadjon,  Philipus.  M. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia.  Surabaya:  PT.  Bina  Ilmu,
1987.
Hery. Akuntansi Keuangan Menengah. Edited by Guns. 1st ed. Jakarta: PT Grasindo, 2020.
Joshi, Yougal, and Anand Singh. “A Study on Cyber Crime and Security Scenario in INDIA.” International Journal of Engineering and Management Research, no. 3 (2013). www.ijemr.net.
Krishnugraha, Hilkia Dimas. “Analisis Pembuktian Oleh Penuntut Umum Atas Putusan Tindak Pidana  Perbankan  Pencatatan  Palsu.” Verstek  7,  no.  2  (2021):  418–26. https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx.
Lininger,  R,  and  R  D  Vines. Phishing:  Cutting  the  Identity  Theft  Line.  Wiley,  2008. https://books.google.co.id/books?id=dFK-trfdD1AC.
Mahira Dewantoro, Naufal, and Dian Alan Setiawan S.H., M.H. “Penegakan Hukum Kejahatan Siber  Berbasis  Phising  Dalam  Bentuk  Application  Package  Kit  (APK) Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik.” Bandung Conference  Series:  Law  Studies  3,  no.  2  (July  31,  2023):  892–900. https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7247.
Malunsenge, Leticia M, Cornelis Dj Massie, and Ronald E Rorie. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku  Dan  Korban  Tindak  Pidana  Cyber  Crime  Berbentuk  Phising  Di
Indonesia.” Lex Crimen 11, no. 3 (2022). https://doi.org/-. Putra  Y,  Vikran  Fasyadhiyaksa.  “Modus  Operandi  Tindak  Pidana  Phising  Menurut  UU  ITE.”
Jurist-Diction 4, no. 6 (November 5, 2021): 2525. https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31857. Rakshit, S K. Ethical Hacker’s Penetration Testing Guide: Vulnerability Assessment and Attack Simulation on Web, Mobile, Network Services and Wireless Networks (English Edition). New Delhi: BPB Publications, 2022.
https://books.google.co.id/books?id=ZetwEAAAQBAJ.
Ramadhan,  Irvan  Hadi,  and  Erna  Kumalasari  Nurnawati.  “Analisis  Ancaman  Phishing  Dalam Layanan  E-Commerce.”  In Prosiding  Seminar  Nasional  Aplikasi  Sains  & Teknologi  (SNAST)  2022.  Yogyakarta:  Institut  Sains  &  Teknologi  AKPRIND Yogyakarta, 2022. https://doi.org/10.34151/prosidingsnast.v8i1.4169.
Reksten,  L  E. Using  Technology  to  Increase  Student  Learning.  SAGE  Publications,  2000. https://books.google.co.id/books?id=P2QNhie84ikC.
Rhamdhatul Muthia dan Ridwan Arifin, Fairuz. “Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara(Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia” 5, no. 1 (2019). https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.18.
Rokhman,  Miftakhur,  and  Habibi-Isnatul  Liviani.  “Kejahatan  Teknologi  Informasi  (Cyber Crime)  Dan  Penanggulangannya  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia”  23,  no.  2 (2020).
Saputra Gulo, Ardi, Sahuri Lasmadi, and Kabib Nawawi. “Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik.” PAMPAS: Journal Of Criminal 1 (n.d.): 2020.
Sura  Priambada,  Bintara,  Ashinta  Sekar  Bidari,  and  Elisa  Putri  Oktaviani.  “Law  Enforcement against Cybercrime in Banking in the Form of Theft of Customer Data.” BIRCI - Journal 5, no. 2 (2022). https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5298.
Suyanto,  S  H. Metode  Penelitian  Hukum  Pengantar  Penelitian  Normatif,  Empiris  Dan Gabungan. Gresik: Unigres Press, 2022.
Syah,  Rahmat.  “Strategi  Kepolisian  Dalam  Pencegahan  Kejahatan  Phising  Melalui  Media Sosial Di Ruang Siber.” Jurnal Impresi Indonesia 2, no. 9 (September 15, 2023):
864–70. https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3594.
Umbara,  Alfiyan,  and  Dian  Alan  Setiawan.  “Analisis  Kriminologis  Terhadap  Peningkatan Kejahatan  Siber  Di  Masa  Pandemi  Covid-19.” Jurnal  Riset  Ilmu  Hukum, December 20, 2022, 81–88. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1324.
Wibawa, Iskandar, Jl Lingkar, Utara Gondangmanis, and Bae Kudus. “Era Digital (Pergeseran Paradigma  Dari  Hukum  Modern  Ke  Post  Modernisme).” Masalah  -  Masalah Hukum 45, no. 4 (2016): 285–91.
https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.285-291.
Wibowo, Sastya Hendri, Joseph Dedy Irawan, Wahyuddin S, Bambang Winardi, Leo Willyanto Santoso, Safrizal, Yuniansyah, et al. Cyber Crime Di Era Digital. Edited by Diana Purnama Sari.  1st ed.  Padang:  PT Global Eksekutif Teknologi Anggota IKAPI, 2022.
Zed,  Mestika. Metode  Penelitian  Kepustakaan.  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia,
2014.