Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1  No.  2 – September  2020  Hal.  98-103|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: hhtp://doi.org/ 10.22225/juinhum.v1i2.2444. 98-103

## EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
I Putu Suputra, Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia iputusuputra3@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Saat  ini  penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia  sangat  merajalela.  Dampak  negatif  yang  ditimbulkan  sangat besar.  Pengawasan  dan  pengendalian  sebagai  upaya  memberantas  dan  mencegah  peredaran  serta penyalahgunaan  narkotika  sangat  diperlukan  dikarenakan  kejahatan  dibidang  ini  terus  berkembang  dari  segi kualitas maupun kuantitas yang berujung pada rusaknya generasi muda harapan bangsa. Penelitian ini dilakukan dengan  tujuan  mendeskripsikan  bagaimana  penerapan  sanksi  terhadap  tindak  pidana  narkotika  dalam  putusan Nomor  564/Pid.Sus/2018/PN.DPS  dan  bagaimana  pertimbangan  hakim  pada  penerapan  sanksi  dalam  Putusan Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN.DPS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  sanksi  pidana  narkotika  yang khususnya  dalam  putusan  nomor  564/Pid.Sus/2018/PN.DPS  sudah  sesuai  dengan  apa  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  No.  35 Tahun  2009 tentang  Narkotika  dengan  berbagai  jeratan  pasal  dan  sanksi hukum  yang keras sesuai dengan pelanggarannya sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan efek jera, menjaga, menanggulangi  serta  menyelamatkan  atau  melindungi  generasi  bangsa  dari  bahaya  narkotika.  Selain  itu, pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  tindak  pidana  narkotika  dalam  putusan  nomor 564/Pid.Sus/2018/PN.DPS  telah  sesuai  dengan  berdasarkan  pada keterangan  saksi-saksi,  barang  bukti, dimana pembuktian  memerlukan  alat  bukti  minimal  2  (dua)  untuk  mempertimbangkan  suatu  fakta  yang  ada  dalam persidangan, serta dibantu dengan keputusan hakim yang nantinya akan memutuskan suatu perkara tersebut.
Kata Kunci: Narkotika; Tindak Pidana; Undang-Undang Narkotika

## Abstract
Currently,  drugs in  Indonesia  are  very  rampant.  The  negative  impact  caused  was  enormous.  Supervision  and control  as  an  effort  to  eradicate  and  prevent  the  circulation  of  narcotics  are  indispensable  for  crimes  in  this field  that  continue  to  develop  in  terms  of  quality  and  quantity  which  lead  to  the  destruction  of  the  nation's generation.  This  research  was  conducted  with  the  aim  of  describing  the  application  of  sanctions  against narcotics  crimes  in  decision  Number  564  /  Pid.Sus  /  2018  /  PN.DPS  and  the  judge's  consideration  on  the application of sanctions in the Narcotics Crime Decision in Decision Number 564 / Pid.Sus / 2018 / PN .DPS. This research used a normative legal research method. The results of this study indicated that the application of narcotics criminal sanctions, especially in decision number 564 / Pid.Sus / 2018 / PN.DPS is in accordance with what is stipulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics with various articles of bondage and strict laws in  accordance  with  the  evidence  as  evidence  of  the  government's  seriousness  in  providing  a  deterrent  effect, safeguarding,  overcoming,  and  saving  or  protecting  a  nation  from  the  dangers  of  narcotics.  In  addition,  the judge's  consideration  in  making  a  decision  on  narcotics  crime  in  decision  number  564  /  Pid.Sus  /  2018  / PN.DPS  is in  accordance  with  the evidence,  where  proof  requires at  least 2  (two)  evidence  to  consider  a fact that is in the trial and is assisted by a judge's decision who will later decide on a case.

## Keywords: Narcotics; Crime; Narcotics Law

## I. PENDAHULUAN
Narkotika  adalah  zat  yang  membuat  seseorang  kecanduan.  Narkotika  dan  psikotropika  sejatinya merupakan  obat  atau  zat  yang  bermanfaat  bagi  manusia  dalam  hal  pengobatan,  pengembangan  ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan walaupun pada sisi lain zat ini akan  mengakibatkan kerugian yang sangat  besar  bila  disalahgunakan  oleh  masyarakat  dan  tanpa  adanya  kendali  dan  pengawasan  yang baik ( Yamin, 2012 ).
Permasalahan  yang  selalu  susah  dihilangkan  dari  dulu  adalah  penyalahgunaan  obat-obatan terlarang  Zat-zat  yang  terkandung  dalam  narkotika  yang  digunakan  untuk  kepentingan  pengobatan. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan mengakibatkan jenis-jenis narkotika dapat diproduksi begitu  banyak  serta  disalahgunakannya  fungsi  dari  narkotika  tersebut  ( Taufik  &  Suhasril,  2005 ). Dalam  dunia  kedokteran  terjadi  suatu  penyimpangan,  yaitu  mengenai  fungsi  dan  penggunaan  obat- obatan  terlarang  yang  sangat  terbatas.  Namun  saat  ini  hal  tersebut  sudah  lumrah  dan  menjadi  bebas karena dilakukan untuk tujuan terbatas yaitu pengobatan.
Pada masa ini, tidak sedikit kemungkinan orang sehat tidak minum obat- obatan terlarang. Orang yang menggunakan obat-obatan terlarang itu ada banyak jenis. Hingga saat ini hal tersebut menyebar bahkan ke orang remaja pula. Awalnya obat tersebut digunakan sebagai obat penahan rasa sakit, namun lama kelamaan menjadi obat-obatan biasa yangg sering dikonsumsi. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang telah terjadi di seluruh kalangan dan generasi di Indonesia yang dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja dengan mengkonsumsi zat adiktif narkotika yang ada dalam obat-obatan tersebut ( Amanda, Humaedi, & Santoso, 2017 ).
Pengawasan  dan  pengendalian  sebagai  bentuk  upaya  memberantas  dan  mencegah  peredaran narkotika  sangat  diperlukan  karena  kejahatan  dibidang  ini  terus  berkembang  dari  segi  kualitas maupun  kuantitas  yang  berujung  pada  rusaknya  generasi  muda  harapan  bangsa (Asyharudddin, Badaru,  &  Hidjaz,  2020;  Suyatna,  2018 ).  Perkembangan  kuantitas  pemakai  narkotika  dan  kualitas tindak  pidana  narkotika  inilah  yang  membuat  bahaya  bagi  kehidupan  manusia,  dan  sangat  besar resikonya  jika  manusia  sudah  terjerumus  ke  dalam  hal  tersebut,  khususnya  generasi  muda  saat  ini yang mudah kehilangan ahklak dan nilai budaya dan bangsa Indonesia.
Namun yang lebih memperihatinkan adalah penyalahgunaan narkoba saat ini justru banyak dari kalangan  remaja  dan  anak  muda,  yaitu  para  pelajar  ( Nurmaya,  2016 ).  Melihat  keadaan  dan  kondisi seperti  ini,  semua  masyarakat  Indonesia  harus  menjauhkan  diri  dengan  yang  namanya  obat-obatan terlarang. Kebanyakan dari mereka masih duduk di bangku sekolah. Awal  mulanya mereka ditawari, dibujuk dan ditekan oleh sekelompok orang yang seusia dengan mereka. Selain itu, stres yang dialami juga sebagai penyebab, dan orang tua yang  kurang  memberi perhatian pada anak serta permasalahan rumah  tangga.  Faktor  lain  adalah  rasa  ingin  tahu,  mencoba-coba  ataupun  ingin  memakainya,  dan tawaran  itu  diterima  oleh  mereka.  Hal  itu  terus  berlanjut  sehingga  mereka  menjadi  ketergantungan pada obat-obatan terlarang tersebut.
Berdasarkan uraian latar belang di atas, penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan yaitu: pertama,  mendeskripsikan  bagaimana  penerapan  sanksi  terhadap  tindak  pidana  narkotika  dalam putusan  Nomor  564/Pid.Sus/2018/PN.DPS,  dan  kedua  menggambarkan  bagaimana  pertimbangan hakim  pada  penerapan  sanksi  dalam  Putusan  Tindak  Pidana  Narkotika  dalam  Putusan  Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN.DPS.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  ini bertujuan  mengungkap  norma-norma  atau  kaidah  hukum  yang  ada  dalam  peraturan  perundang- undangan  maupun  adat  istiadat.  Sumber  data  penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yang berupa  bahan  hukum  mengikat  dan  terdiri  dari  norma  atau  kaidah  dasar,  dan  peraturang  perundang- undangan,  bahan  hukum  sekunder  yang  berupa  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer  dan  terdiri  dari  rancangan  undang-undang,  hasil  penelitian,  dan  pendapat  para  ahli hukum,  dan  bahan  hukum  tersier  yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan  tentang  bahan  hukum primer dan skunder, contohnya kamus hukum. Data yang dibutuhkan diperoleh dengan menggunakan metode kajian pustaka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 564/PID.SUS/2018/PN.DPS
Menurut Moeljatno  (2007) ,  tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan  criminal  atau  terlarang  yang dilarang  oleh  seseorang  dengan  dikenakan  sanksi  sesuai  pelanggarannya.  Sesuai  dengan  pendapat Moeljatno,  tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  melanggar  aturan  yang nantinya akan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwewenang terhadap orang yang dikatakan sebagai
pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Namun, harus ditekankan juga jika dalam keadaan seperti  ini,  yang  melanggar  aturan  atau  hukum  akan  mendapatkan  sanksi  yang  berat  juga  sesuai dengan perbuatannya.
Di  masa  sekarang  ini,  Indonesia  tidak  saja  menjadi  tempat  transit  narkotika,  namun  telah berubah  sebagai  wilayah  memasarkan  obat  terlarang.  Semua  kalangan  menjadi  prihatin  atas  hal  ini karena penyalahgunaan  narkotika  menelan banyak  korban, tidak  hanya  kalangan  orang  yang  mampu namun sudah sampai pada masyarakat miskin di perkotaan dan di desa.
Kasus  narkotika  yang  ada  di  dunia  ini  sangat  membuat  semua  kaum  khawatir  akibat pelanggaran  tersebut.  Hal  ini  menimbulkan  rusaknya  reputasi  masyarakat  sebagai  pelaku  dan mencoreng  nama  baik  dari  orang  ataupun  keluarga  si pelaku.  Penyalahgunaan  narkoba  saat  ini  tidak hanya  melibatkan  siswa  sekolah  dan  universitas,  tetapi  juga  telah  menyebar  ke  anak-anak  seperti siswa  sekolah  dasar.  Padahal,  narkotika  di  Indonesia  adalah  obat  yang  sangat  dibutuhkan  dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya harus terjamin.
Narkotika  berasal  dari  bahasa  Inggris  "narcotics"  yang  artinya  obat  bius.  Narkotika  dapat diartikan  sebagai  bahan  yang  berasal  dari  3  (tiga)  jenis  tanaman,  yaitu papaper  somniferum (candu erythroxyion), coca (kokain),  dan cannabis  sativa (ganja)  baik  murni  maupun  bentuk  campuran. Adapun  cara  kerja  narkotika  adalah  mempengaruhi  susunan  saraf  yang  dapat  membuat  seseorang tidak  merasakan  apa-  apa,  bahkan  bila  bagian  tubuh  kita  disakiti  sekalipun.  Narkotika  umumnya disebut  sebagai  penyalahgunaan  jenis  zat  atau  obat  tertentu,  yaitu  zat  yang  dapat  menimbulkan  efek tertentu  bagi  mereka  yang  menggunakannya  dengan  menyuntikkannya  ke  dalam  tubuh  manusia. Efeknya  dalam  bentuk  disuntik  atau  dibius  adalah  rasa  sakit  menjadi  hilang,  stimulasi  pikiran,  dan halusinasi atau delusi.
Narkotika adalah momok yang sangat menakutkan bagi kebanyakan orang, orang Indonesia dan bahkan  komunitas  global  pada  umumnya  karena  saat  ini  negara  ini  menghadapi  situasi  yang  sangat mengkhawatirkan  karena  meningkatnya  penggunaan  narkotika  atau  narkotika  ilegal,  bahkan  untuk berbagai  narkotika  agen  dan  zat  psikotropika.  Kekhawatiran  ini  diperburuk  oleh  perdagangan  gelap obat-obatan  terlarang  dan  psikotropika  yang  telah  menyebar  ke  semua  lapisan  masyarakat, termasuk generasi  muda.  Ini  akan  memiliki  implikasi  besar  bagi  kehidupan  rakyat,  bangsa  dan  negara  dan seterusnya. Terkait dengan kasus-kasus ini, fokusnya adalah pada penyalahgunaan narkoba yang saat ini  yang  telah  mencapai  situasi  yang  mengkhawatirkan  bagi  generasi  muda,  menjadikannya  masalah nasional dan internasional yang mendesak dan harus diatasi dan dihentikan.
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  tindakan  kejahatan  itu  merupakan  sesuatu  hal  yang  dilarang oleh pemerintah. Tindakan tersebut bukan hanya sebagai larangan  hukum, namun termasuk tindakan yang merupakan kelainan mental ( Mustafa, 2007 ).
Peredaran  narkotika  saat  ini  bisa  dikatakan  begitu  besar  di  tengah-tengah  masyarakat.  Jika  di lihat  dan  dirasakan  bahwa  para  mafia  narkotika  seakan-akan  seperti  tidak  dapat  terbendung  lagi  di negeri kita ini dan bahkan boleh dikatakan bahwa para mafia narkotika sudah meracuni bukan hanya pada  masyarakat,  bahkan  sampai  para  oknum  penegak  hukum  yang  juga  sebagai  pengguna  maupun ikut  sebagai  pemain  untuk  mendapatkan  penghasilan  ekonomis  sebagai  pengedar  di  tengah-tengah masyarakat.  Itu  telah  terbukti  jatuh  ke  bangsa  Indonesia  walaupun  sejatinya  seluruh  bangsa mengalami  kejahatan  ini,  dan  seluruh  dunia  pada  umumnya  terkadang  tidak  habis  pikir  dan  merasa terkejut  dengan  pemberitaan  bahwa  ada  oknum-oknum  pejabat  pemerintah  yang  ikut  tertangkap sebagai pelaku penyalahgunaan bahkan sebagai pengedar obat-obat terlarang khusunya narkotika.
Tingkat  peredaran  penggunaan  narkotika  hingga  saat  ini  masih  sangat  tinggi  dan  semakin merajalela.  Hingga  saat  ini  kegiatan  tersebut  melibatkan  seluruh  masyarakat  dengan  berbagai  kaum mulai  remaja  hingga  dewasa.  Beberapa  hasil  yang  telah  memperlihatkan  dampak  negatif  dari penyalahgunaan  narkotika  diakibatkan  oleh  suatu  kejahatan  yang  sangat  amat  berbahaya  bagi  setiap orang. Karena jika sudah terjerumus ke dalam larangan tersebut, akan susah keluar dari kejahatan itu. Dan, tentu ini berdampak buruk bagi kesehatan, sosial, dan budaya.
Untuk itu sanksi yang luar biasa sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dan  menakutkan  bagi  seluruh  bangsa-bangsa  di  dunia  ini.  Tindakan  ini  merupakan  kriminal transnasional  yang  artinya  bahwa  tindakan  kriminal  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  jaringan dan  jalur-jalur  yang  melibatkan  banyak  negara.  Penerapan  sanksi  pidana  narkotika  yang  khususnya dalam  putusan  nomor  564/Pid.Sus/2018/PN.DPS  sudah  sesuai  dengan  apa  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dengan  berbagai  jeratan  pasal  dan  sanksi
hukum  yang  keras  sesuai  dengan  pelanggarannya  sebagai  bukti  keseriusan  pemerintah  dalam memberikan  efek  jera,  menjaga,  menanggulangi  serta  menyelamatkan  atau  melindungi  generasi bangsa dari bahaya narkotika.
Langkah  yang  diupayakan  untuk  menghadapi  permasalahan  narkotika  tidak  hanya  diupayakan dari  segi  ketersediaan  tetapi  juga  segi  permintaanpun  diupayakan.  Dilihat  dari  kepentingan  nasional, kepastian  dan  keadilan  hukum  harus  terjamin  sebagai  langkah  untuk  menegakkan  hukum  dan mengatasi  beredarnya  narkotika  dan  psikotropika  karena  para pelaku  kejahatan  lintas  batas teritorial Indonesia  saling  terlibat  satu  sama  lain.  Selain  itu,  demi  kepentingan  nasional,  khususnya  demi kepentingan domestik, kepastian hukum dan utilitas akan diperoleh dalam pengaturan distribusi obat- obatan narkotika dan zat psikotropika untuk keperluan perawatan hukum dan ilmu kepentingan umum ( Mulyadi, 2011 ).
Pada  awal  sejarahnya  narkotika  hanya  di  gunakan  sebagai  alat  bagi  upacara-  upacara  ritual keagaman  dan  pengobatan,  adapun  jenis  narkotika  pertama  yang  digunakan  adalah  candu  atau  yang lebih  dikenal  dengan  madat  atau  opium.  Sejalan  dengan  perkembangan  jaman  kolonial  maka perdagangan narkotika semakin tumbuh subur dan pemakainya sebagian besar dipakai oleh kalangan etnis cina, dimana jenis narkotika ketika itu terutamanya beredar di Negara-negara jajahan, termasuk Indonesia yang kala itu berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda yang memberikan narkotika untuk kepentingan politiknya menjajah Negara Republik Indonesia ( Adi, 2015 ).
Kehidupan  komunitas  pada  akhirnya  menuntut  orang  untuk  membuat  aturan  hidup  yang dipertahankan di antara mereka sebagai alat untuk  menjaga hubungan  yang  harmonis  dan  kehidupan komunitas yang amandan damai. Kehidupan manusia sering dihadapkan dengan kebutuhan mendesak, kebutuhan  untuk  pengembangan  diri,  dan  bahkan  pemeliharaan  status  diri. Secara  umum,  kebutuhan setiap orang akan terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya untuk orang lain. Untuk kebutuhan mendesak dan harus segera dipenuhi, seringkali dilakukan dengan pikiran yang tidak matang dan tanpa berpikir bahwa tindakan seperti itu berbahaya bagi diri mereka sendiri atau merugikan orang lain.
Pemikiran  yang  tidak  matang  itulah  yang  membuat  manusia  melakukan  pelanggaran  yang menimbulakn  kerugian  bagi  seluruh  masyarakat.  Tanpa  mereka  sadari  bahwa  hal  tersebut  adalah perilaku  yang  dilarang,  dan  merugikan  banyak  orang.  Dalam  hukum  pidana  mengatur  tentang bagaimana  seseorang  merugikan  orang  lain  dan  bagaimana  seseorang  tersebut  dapat  bertanggung jawab  atas  kesalahan  yang  dibuatnya.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  setiap  pemeriksaan melalui  proses  acara  pidana,  keputusan  hakim  haruslah  selalu  didasarkan  atas  surat  pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa.

## 2. Pertimbangan Hakim pada Penerapan Sanksi dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 564/PID.SUS/2018/PN.DPS
Dalam  pelanggaran  narkotika,  yang  berhak  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  atau permasalahan  itu  ialah  pihak  yang  berwewenang  yang  disebut  dengan  Hakim.  Hakimlah  yang memproses  segala  keperluan  dan  proses  pada  saat  dilaksanakannya  sidang,  tanpa  mengurangi  aturan dan  hukum  yang  tercantum  pada  undang-undang  kehakiman  utuk  keadilan  bagi  setiap  warga  negara yang  membutuhkan  pembuktian  akan  keadilan.  Dalam  rangka  melaksanakan  tugas  menyelesaikan suatu  tindak  pidana,  seorang  hakim  sering  memerlukan  waktu  yang  lama  untuk  bisa  menyelesaikan satu perkara di pengadilan.
Banyak  faktor  yang  menyebabkan  hakim  sulit  menjatuhkan  putusan,  diantaranya:  perkara disembunyikan  oleh  pembela,  saksi  yang  memberikan  keterangan  berbelit-belit,  dan  juga  terdapat pertentangan  keterangan  dari  saksi-saksi  yang  diajukan,  kemudian  bukti  maetril  yang  tidak  lengkap yang dibutuhkan sebagai alat bukti dalam persidangan.
Hakim  memiliki  peranan  penting  dalam  suatu  pengadilan  karena  hakimlah  yang  diberikan wewenang oleh pemerintah. Dalam menentukan kedudukan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan  dan  undang-undang,  hakimlah  yang  memiliki  wewenang  penuh  atas  hal  tersebut.  Hakim juga  memiliki  kewajiban  yang  yang  harus  dijalani  demi  tercapainya  tujuan  hukum  tersebut.  Serta demi kehidupan masyarakat yang adil makmur dan sentausa, hakim harus menuangkan prinsip-prinsip keadilan di dalam tugas yang ia kerjakan.
Tujuan  putusan  bebas  yang  terdapat  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  adalah  untuk memutuskan suatu perkara sebagai alat bukti yang kuat dan tidak jauh dari suatu aturan hukum  yang sangat  ditekankan  dalam  suatu  undang-undang  tanpa  mengurangi  rasa  tanggung  jawab  si  pelaku.
Hingga saat, hukum itu yang berlaku tentu saja mempunyai tujuan yang jelas. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, sangat ditekankan kunci utama yang terletak pada penegak hukum itu sendiri.
Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak, dan juga  seorang  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  harus  teliti  dalam  menelaah  permasalahan  hukum yang  ditangani  terutama  sebagai  pembenaran  yang  akan  dipublikasikan  terhadap  si  pelaku.  Setelah itu, hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.
Pertimbangan-pertimbangan  tersebut  bukan  hanya  dari  peraturan  perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan penglihatan hakim akan cara dan tingkah laku terdakwa, melihat adanya rasa penyesalan atau tidak, dan keyakinan hakim dalam membaca pikiran terdakwa untuk mengulangi atau  tidaknya  perbuatan  yang  pernah  dilakukan.  Hal  itu  menjadi  pertimbangan  khusus  oleh  para hakim  dalam  memutuskan  hukuman yang layak dan seadil-adilnya untuk setiap orang  yang  didakwa melakukan  perbuatan  penyalahgunaan  obat-obatan  terlarang  dalam  hal  ini  narkotika.  Pertimbangan hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  tindak  pidana  narkotika  dalam  putusan  nomor 564/Pid.Sus/2018/PN.DPS telah sesuai dengan berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, dimana  pembuktian  memerlukan  alat  bukti  minimal  2  (dua)  untuk  mempertimbangkan  suatu  fakta yang ada dalam persidangan, serta dibantu dengan keputusan hakim yang nantinya akan memutuskan suatu perkara tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  ada  beberapa  simpulan  yang  dapat dibuat,  yaitu:  pertama,  penerapan  sanksi  pidana  narkotika  yang  khususnya  dalam  putusan  nomor 564/Pid.Sus/2018/PN.DPS  sudah  sesuai  dengan  apa  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  dengan  berbagai  jeratan  pasal  dan  sanksi  hukum  yang  keras  sesuai dengan  pelanggarannya  sebagai  bukti  keseriusan  pemerintah  dalam  memberikan  efek  jera,  menjaga, menanggulangi serta menyelamatkan atau melindungi generasi bangsa dari bahaya narkotika. Kedua, pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  tindak  pidana  narkotika  dalam  putusan nomor  564/Pid.Sus/2018/PN.DPS  telah  sesuai  dengan  berdasarkan  pada  keterangan  saksi-saksi, barang  bukti,  dimana  pembuktian  memerlukan  alat  bukti  minimal  2  (dua)  untuk  mempertimbangkan suatu  fakta  yang  ada  dalam  persidangan,  serta  dibantu  dengan  keputusan  hakim  yang  nantinya  akan memutuskan suatu perkara tersebut.

## 2. Saran
Ada  juga  beberapa  saran  yang  perlu  disampaikan  berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  ini, yaitu:  pertama  dalam  penerapan  sanksi  terhadap  tindak  pidana  narkotika,  aparat  penegak  hukum  di antaranya  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),  Polisi,  Jaksa  dan  Hakim  wajib  memberikan  atau membuat  satu  kesatuan  sistem  penanganan  prosedur  yang  di  dasari  oleh  Undang–Undang  Republik Indonesia  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  agar  sepaham  atau  tidak  tumpang  tindih  dengan tindakan yang patut dilakukan dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika. Kedua, hakim dalam menjatuhkan  putusan  diharapkan  mempertimbangkan  dengan  segala  bentuk  perbuatan  terdakwa selama  di  dalam  persidangan  agar  dapat  memberikan  putusan  yang  lebih  adil  bagi  terdakwa  yang telah  bertobat  dan  menyesali  perbuatannya  serta  mengklasifikasikan  jenis  pidana  sesuai  pelanggaran dan kesalahan yang terdapat dalam pasal-pasal tindak pidana narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, K. (2015). Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak . Malang: Setara Press.
Amanda,  M.  P.,  Humaedi,  S.,  &  Santoso,  M.  B.  (2017).  Penyalahgunaan  Narkoba  di  Kalangan Remaja. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (2), 129–389.
Asyharudddin,  M.,  Badaru,  B.,  &  Hidjaz,  M.  K.  (2020).  Analisis  Sanksi  Pidana  terhadap  Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Pleno Jure , 9 (1), 58–71. Moeljatno. (2007). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Bina Aksara.
Mulyadi,  M.  (2011). Politik  Hukum  Pidana .  Sumatera  Utara:  Bahan-bahan  kuliah  Fakultas  Hukum Universitas Sumatera Utara.
Mustafa,  M.  (2007). Krimonologi:  Kajian  Sosiologi  terhadap  Kriminalitas,  Perilaku  Menyimpang dan Pelanggar Hukum . Depok: FISIP UI Press.
Nurmaya, A. (2016). Penyalahgunaan Napza di Kalangan Remaja (Studi Kasus pada 2 Siswa di MAN 2 Kota Bima). Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling , 2 (1), 26–32. Suyatna, U. (2018). Evaluasi Kebijakan Narkotika di Indonesia. Sosiohumaniora , 20 (2), 168–176. Taufik, M. M., & Suhasril. (2005). Tindak Pidana Narkotika (2nd ed.). Bogor: Ghalia Indonesia. Yamin, M. (2012). Tindak Pidana Khusus (1st ed.). Bandung: Pustaka Setia.