## PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN
Marwah Universitas Hasanuddin Email: marwah@unhas.ac.id

## Abstract
Under the provisions of Article 22 paragraph (1) of the Financial Services Authority  Regulation  No.  1/POJK.07/2013  on  Consumer  Protection  of  the Financial  Services  Sector,  whereas  in  the  case  of  Business  Service  Actors  using standard agreements, such standard agreements shall be prepared in accordance with the laws and regulations . However, based on the results of the research, in the  current  banking  practice,  the  agreement  format  has  been  prepared unilaterally by the bank in the form of standard conditions set forth in the printed form,  and  then  presented  to  applicant  debtor  for  approval.  This  study  aimed  to find  out  about  the  role  of  the  Financial  Services  Authority  as  a  facilitator  in providing  accurate  information  and  provide  facilities  for  the  settlement  of consumer  complaints.  This  research  was  an  empirical  research  conducted  in Makassar  city.  The  results  indicated  that  the  Financial  Services  Authority  as  a facilitator, not optimal in protecting the mortgage debtor.
Key Word : Role of the Financial Services Authority, Debtor Protection

## Abstrak
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  22  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bahwa  dalam  hal  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  menggunakan  perjanjian  baku, maka perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, dalam praktik perbankan saat ini, format  perjanjian  telah  disiapkan  secara  sepihak  oleh  pihak  bank  berupa  syarat- syarat  baku  yang  dituangkan  dalam  formulir  yang  sudah  dicetak,  dan  kemudian disodorkan kepada calon nasabah debitor untuk disetujui. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  mengenai  peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  fasilitator dalam  menyediakan  informasi  yang  akurat  serta  memberikan  fasilitas penyelesaian  pengaduan  konsumen.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris yang  dilaksanakan  di  kota  Makassar.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  fasilitator,  belum  optimal  dalam  melindungi debitor Kredit Pemilikan Rumah.
Kata Kunci : Peran Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Debitor

## PENDAHULUAN
ejak  tanggal  31  Desember  2013,  fungsi,  tugas  dan  wewenang  pengaturan dan  pengawasan  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perbankan  beralih  dari Bank  Indonesia  (BI)  ke  lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan,  yang  dalam pembahasan  ini  selanjutnya  disingkat  OJK.  OJK  dibentuk  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  di  mana  salah satu  tujuan  pembentukannya  adalah  agar  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 1
Dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keuangan, khususnya  dalam  perjanjian  kredit,  kedudukan  pihak  bank  selalu  diasumsikan lebih  kuat  dibandingkan  dengan  kedudukan  nasabah  debitor  dalam  menentukan syarat  dan  klausul-klausul  dalam  Perjanjian.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  terjadi ketidakseimbangan  posisi  yang  menimbulkan  gangguan  terhadap  isi  kontrak diperlukan intervensi otoritas tertentu (pemerintah). 2
Pemberlakuan  perjanjian  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang mengikatkan  diri  dalam  suatu  perjanjian,  telah  menempatkan  perjanjian  itu sebagai  hukum.  Dalam  hal  ini  Roscoe  Pound  mengemukakan  bahwa keseimbangan perlindungan antara produsen dan konsumen menampakkan fungsi hukum  sebagai  sarana  kontrol  sosial,  yaitu  pengendalian  hidup  bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. 3
Perjanjian kredit yang telah dibuat dalam bentuk baku, banyak memberikan keuntungan  dalam  penggunaannya,  tetapi  dari  berbagai  keuntungan  yang  ada tersebut,  terdapat  sisi  lain  dari  penggunaan  serta  perkembangan  perjanjian  baku yang  banyak  mendapat  sorotan  kritis  dari  para  ahli  hukum,  yaitu  sisi kelemahannya dalam mengakomodasi posisi yang seimbang bagi para pihak. 4
Situasi  dimana  kurangnya  ruang  negosiasi  dalam  perjanjian  kredit  sangat berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak bank dengan  nasabah  debitor  dalam  perjanjian  yang  pada  umumnya  merugikan  pihak nasabah  debitor.  Padahal,  sebagai  suatu  proses,  kontrak  yang  ideal  seharusnya mampu  mewadahi  pertukaran  kepentingan  para  pihak  secara fair dan  adil  pada
1 Pasal 4 UU OJK
2 Agus  Yudha  Hernoko,  2011, Hukum  Perjanjian,  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 79
3 Ahmadi Miru, 2013, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.64
4 Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti,  2011, Hukum  Perlindungan  Konsumen, Sinar  Grafika , Jakarta, hlm. 140
S
setiap  fase  atau  tahapan  kontrak.  Oleh  karena  itu,  perlu  dicermati  adanya  fase penting  yang  harus  dilalui  dalam  proses  pembentukan  kontrak,  yaitu  negosiasi. Fase negosiasi merupakan “ crucial point ” untuk merumuskan pertukaran hak dan kewajiban para pihak yang nantinya mengikat dan wajib untuk dipenuhi. 5

## PEMBAHASAN
Kehadiran  hukum  dalam  masyarakat  adalah  untuk  mengintegrasikan  dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dengan membatasi serta melindungi kepentingan-kepentingan  tersebut,  sehingga  tidak  berlebihan  jika  fungsi  utama dari  hukum  itu  adalah  untuk  keadilan.  Sejalan  dengan  hal  ini,  Van  Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.  Hukum  dapat  mempertahankan  perdamaian  jika  berhasil  menjaga keseimbangan  antar  kepentingan  manusia  yang  selalu  bertentangan  satu  sama lain. 6 Dalam  kaitannya  dengan  penelitian  ini,  fungsi  hukum  dalam  perjanjian kredit diharapkan dapat  memberikan perlindungan terhadap nasabah debitor dari hal-hal  yang  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  hak-hak  yang  bersangkutan sebagai konsumen, sehingga tercipta suatu kontrak yang berdimensi keadilan.
Roscoe Pound mengemukakan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasi yang seimbang atau sama nilai (equivalent). Pengertian equivalent ini  kemudian  berkembang  lebih  mengarah kepada  hal-hal  yang  bersifat  teknik  dan  konstruktif. 7 Jika  tidak  terdapat ekuivalensi  antara  subjek-subjek  dalam  suatu  janji  tentang  objek  barang  yang dipertukarkan, maka menurut teori ini tidak akan ada ikatan hukum. 8
Berdasarkan  prinsip  kebebasan,  subjek  hukum  bebas  melakukan  apa  yang diinginkannya dengan dibatasi oleh keinginan orang lain dengan tetap memelihara ketertiban  sosial.  Menurut  prinsip  kesamaan,  setiap  individu  mempunyai kedudukan  yang  sama  di  dalam  hukum  untuk  melaksanakan  dan  meneguhkan hak-haknya.  Dalam  hal  ini  hokum  memberikan  perlakuan  yang  sama  terhadap individu. Sedangkan menurut prinsip solidaritas, yang sebenarnya merupakan sisi balik  dari  kebebasan,  bahwa  apabila  dalam  prinsip  kebebasan  yang  menonjol
5 Agus Yudha Hernoko, 2011. Op. Cit., hlm. 148
6 Satjipto Rahardjo, 2007, Membedah Hukum Progresif, Cetakan Ke-2 ,Penerbit Kompas, Jakarta, hlm.267
7 Munir  Fuady,  2007, Hukum  Kontrak  dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis, Citra  Aditya Bakti, Bandung, hlm.7
8 Munir  Fuady,  2013, Teori-teori  Besar  (Grand  Theory)  dalam  Hukum, Prenada  Media Group, Jakarta, hlm. 223
adalah  hak,  di  dalam  prinsip  solidaritas  yang  menonjol  adalah  kewajiban,  dan seakan-akan  setiap  individu  sepakat  untuk  tetap  mempertahankan  kehidupan bermasyarakat  yang  merupakan  modus survival bagi  manusia.  Melalui  prinsip solidaritas  dikembangkan  kemungkinan  negara  mencampuri  urusan  yang sebenarnya bersifat privat dengan alasan tetap terpeliharanya kehidupan bersama. 9 Hal ini sejalan dengan pendapat Phil Harris yang mengemukakan bahwa: 10 “About Legislative intervention and the solution to the consumer problem, this enormous gap between the theory of contractual freedom and equality, and  the  reality  of  modern  consumer  transactions,  has  been  bridged  only relatively  recently  by  state  intervention  through  consumer  protection legislation and, to an extent, by an increased sense of 'consumer awareness' by many trading concerns”.
Berdasarkan  pandangan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  untuk  memberi solusi  mengenai  masalah  konsumen,  perlu  adanya  intervensi  legislatif  karena terdapat  kesenjangan  yang  sangat  besar  antara  teori  kebebasan  berkontrak  dan kesetaraan  dengan  realitas  dalam  transaksi  konsumen  modern,  dalam  hal  ini intervensi  negara dilakukan melalui undang-undang perlindungan konsumen dan meningkatkan kesadaran konsumen dalam transaksi perdagangan.
Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 34 UU BI dapat diketahui bahwa tugas  Bank  Indonesia  untuk  mengawasi  bank  adalah  bersifat  sementara  karena tugas  mengawasi  bank  akan  dilakukan  oleh  lembaga  pengawasan  sektor  jasa keuangan  yang  independen,  dan  dibentuk  dengan  undang-undang.  Pembentukan lembaga  pengawasan  yang  dimaksud  akan  dilaksanakan  selambat-lambatnya  31 Desember 2010.
OJK  mempunyai  fungsi  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 11 OJK  melaksanakan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perbankan,  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor Pasar Modal dan kegiatan jasa keuangan di  sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 12
9 Ibid, hlm. 64-65
10 Phil  Harris,  2007, An  Introduction  to  Law:  Seventh  Edition, Cambridge  University Press, New York, hlm. 369
11 Pasal 5 UU OJK
12 Pasal 6 UU OJK
OJK  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  berlandaskan  pada beberapa asas, yaitu: 13
1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  Otoritas  Jasa  Keuangan, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas  kepastian  hukum,  yakni  asas  dalam  negara  hukum  yang mengutamakan  landasan  peraturan  perundang-undangan  dan  keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Asas  kepentingan  umum,  yakni  asas  yang  membela  dan  melindungi kepentingan  konsumen  dan  masyarakat  serta  memajukan  kesejahteraan umum;
4. Asas  keterbukaan,  yakni  asas  yang  membuka  diri  terhadap  hak masyarakat  untuk  memeroleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak diskriminatif  tentang  penyelenggaraan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dengan tetap  memerhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi  pribadi  dan  golongan, serta  rahasia  negara,  termasuk  rahasia  sebagaimana  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan;
5. Asas  profesionalitas,  yakni  asas  yang  mengutamakan  keahlian  dalam pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dengan  tetap berlandaskan  pada  kode  etik  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
6. Asas  integritas,  yakni  asas  yang  berpegang  teguh  pada  nilai-nilai  moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. Asas  akuntabilitas,  yakni  asas  yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan dan  hasil  akhir  dari  setiap  kegiatan  penyelenggaraan  Otoritas  Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di  atas, OJK harus memiliki  struktur  dengan  prinsip  “ checks  and  balances ”.  Hal  ini  diwujudkan dengan  melakukan  pemisahan  yang  jelas  antara  fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan  dan  pengawasan.  Fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan  serta pengawasan  dilakukan  oleh  Dewan  Komisioner  melalui  pembagian  tugas  yang jelas  demi  pencapaian  tujuan  OJK.  Tugas  anggota  Dewan  Komisioner  meliputi bidang  tugas  terkait  kode  etik,  pengawasan  internal  melalui  mekanisme  dewan audit,  edukasi  dan  perlindungan  konsumen,  serta  fungsi,  tugas,  dan  wewenang
13 Penjelasan Umum UU OJK
pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 14
Dalam  rangka  melaksanakan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  di  sektor Perbankan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  huruf  a,  OJK  mempunyai wewenang: 15
1.  pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: a)  perizinan  untuk  pendirian  bank,  pembukaan  kantor  bank,  anggaran dasar,  rencana  kerja,  kepemilikan,  kepengurusan  dan  sumber  daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
b)  kegiatan  usaha  bank,  antara  lain  sumber  dana,  penyediaan  dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
2.  pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
a)  likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas,  kualitas  aset,  rasio  kecukupan modal  minimum,  batas  maksimum  pemberian  kredit,  rasio  pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
b) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
c) sistem informasi debitor;
d) pengujian kredit ( credit testing ); dan
e) standar akuntansi bank;
3.  Pengaturan  dan  pengawasan  mengenai  aspek  kehati-hatian  bank, meliputi:
a) manajemen risiko;
b) tata kelola bank;
c) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
d) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan 4.  Pemeriksaan bank
Adapun ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat, diatur dalam  BAB  VI,  Pasal  28  sampai  dengan  Pasal  31  UU  OJK.  Berdasarkan ketentuan  dalam  Pasal  28  UU  OJK,  OJK  berwenang  melakukan  tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:
1. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. meminta  Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk  menghentikan  kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
14 Ibid
15 Pasal 7 UU OJK
3. tindakan  lain  yang  dianggap  perlu  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  4  UU  OJK,  bahwa  OJK  dibentuk  dengan tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan  terselenggara secara  teratur,  adil,  transparan,  dan  akuntabel  serta  mampu  mewujudkan  sistem keuangan  yang  tumbuh  secara  berkelanjutan,  stabil  dan  mampu  melindungi kepentingan  konsumen  dan  masyarakat. 16 Oleh  karena  itu,  dalam  rangka melindungi nasabah debitor kredit perbankan, menurut peneliti diperlukan adanya peran  OJK  sebagai  fasilitator  dalam  menyediakan  informasi  yang  akurat  serta memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen.
Dalam  bagian  penjelasan  umum  UU  OJK,  dikemukakan  bahwa  OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi,  akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  transparansi,  dan  kewajaran ( fairness ). 17 Jadi,  secara  kelembagaan,  OJK  berada  di  luar  Pemerintah,  yang dimaknai  bahwa  OJK  tidak  menjadi  bagian  dari  kekuasaan  Pemerintah.Namun, tidak  menutup  kemungkinan  adanya  unsur-unsur  perwakilan  Pemerintah  karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di  sektor jasa keuangan  yang  memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. 18
Untuk  mengukur  independensi  suatu  lembaga  termasuk  OJK,  dapat  dinilai berdasarkan 4 (empat) aspek,  yaitu independensi secara institusional,  fungsional, organisasional,  dan  finansial. 19 Pertama,  mengenai  independensi  institusional OJK, menurut peneliti hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU OJK, bahwa  OJK  adalah  lembaga  yang  independen  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya  serta  bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain,  walaupun  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsi  di  bidang  perbankan,  OJK  harus  berkoordinasi dengan  Bank  Indonesia  dan  Lembaga  Penjamin  Simpanan.  Kedua,  mengenai independensi fungsional OJK, hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9  UU  OJK.  Pasal  8  memuat  aturan  mengenai  wewenang  OJK  dalam melaksanakan  tugas  pengaturan,  sedangkan  Pasal  9  memuat  aturan  mengenai wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan. Ketiga, mengenai aspek
16 Pasal 4 UU OJK
17 Penjelasan Umum UU OJK
18 Ibid
19 M.Dawam Rahardjo, 2001, Independensi Bank Indonesia dalam Kemelut Politik, Cidesindo, Jakarta, hlm. 68
Independensi  organisasional  OJK,  hal  ini  terdapat  dalam  ketentuan  Bab  IV  dan Bab  V  UU  OJK.  Bab  IV  memuat  ketentuan  mengenai  Dewan  Komisioner  dan BAB  V  memuat  ketentuan  mengenai  Organisasi  dan  Kepegawaian.  Keempat, mengenai  independensi  finansial  OJK  terdapat  dalam  ketentuan  Bab  VIII  UU OJK tentang Rencana Kerja dan Anggaran.
Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, dalam praktik perbankan saat ini, masih terdapat beberapa klausul dalam Perjanjian KPR yang belum sesuai dengan peraturan OJK, yaitu:
Tabel 1 Klausul perjanjian kredit yang bertentangan dengan Peraturan OJK No. Klausul Perjanjian Kredit
1. Bank  dapat  meninjau  kembali  dan  mengubah  suku  bunga  pinjaman dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah debitor
2. Bank  berwenang  secara  sepihak  meninjau  kembali  dan  mengubah besarnya angsuran
3. Bank  dapat  melakukan  penjualan  tanah  dan  bangunan  yang  menjadi agunan  baik  secara  di  bawah  tangan  maupun  lelang  kepada  pihak  lain untuk penyelesaian kewajiban tanpa persetujuan nasabah debitor, apabila nasabah debitor tidak dapat menyelesaikan kewajibannya (pokok dan/atau bunga) tepat waktu dengan akumulasi angsuran 3 (tiga) bulan
4. Bank  berhak  sewaktu-waktu  untuk  meminta  jaminan  tambahan  lainnya dalam rangka pelunasan utang, selain agunan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit sebelumnya
5. Bank  setiap  waktu  diberikan  kuasa  untuk  mengadakan  pembetulan- pembetulan  pada  Rekening  Koran  dan  dibebaskan  dari  segala  ganti  rugi berupa apapun yang berhubungan dengan kekeliruan tersebut
6. Nasabah debitor menyetujui bahwa pembukuan bank selalu akan menjadi satu-satunya  dasar  untuk  menetapkan  jumlah-jumlah  utang  dan  nasabah debitor melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atas pembuktian tersebut;
7. Nasabah debitor wajib untuk  mematuhi segala  peraturan-peraturan serta kebiasaan  bank,  baik  yang  berlaku  pada  saat  perjanjian  diadakan  atau diberlakukan dikemudian hari oleh bank yang berkenaan dengan fasilitas kredit yang diperjanjikan
Sumber: Dokumen Perjanjian Kredit, 2017
Dalam  rangka  melindungi  nasabah  debitor  dalam  perjanjian  kredit, berdasarkan  Peraturan  OJK  Nomor:  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  OJK  berperan  untuk  memberikan  fasilitas
penyelesaian  pengaduan  konsumen.  Pasal  40  Peraturan  tersebut,  memuat  aturan bahwa:
a.  Konsumen  dapat  menyampaikan  pengaduan  yang  berindikasi  sengketa antara  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  dengan  konsumen  kepada  Otoritas Jasa Keuangan;
b.  Konsumen  dan/atau  masyarakat  dapat  menyampaikan  pengaduan  yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
c.  Pengaduan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) disampaikan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dalam  hal  ini  Anggota Dewan  Komisioner  yang  membidangi  edukasi  dan  perlindungan Konsumen.
Selanjutnya,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  41  Peraturan  OJK  tersebut, bahwa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen oleh OJK dilakukan terhadap  pengaduan  yang  berindikasi  sengketa  di  sektor  jasa  keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dengan syarat:
a.  Konsumen  mengalami  kerugian  finansial  yang  ditimbulkan  oleh  Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi  Jiwa,  Pembiayaan,  Perusahaan  Gadai,  atau  Penjaminan,  paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan kerugian di  bidang  asuransi  umum  paling  banyak  sebesar  Rp  750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
b.  Konsumen  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  disertai  dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan;
c.  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  telah  melakukan  upaya  penyelesaian pengaduan namun konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
d.  Pengaduan  yang  diajukan  bukan  merupakan  sengketa  sedang  dalam proses  atau  pernah  diputus  oleh  lembaga  arbritrase  atau  peradilan,  atau lembaga mediasi lainnya;
e.  Pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan;
f.  Pengaduan  yang  diajukan  belum  pernah  difasilitasi  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan; dan
g.  Pengajuan penyelesaian  pengaduan tidak melebihi  60 (enam  puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen.
Pemberian  fasilitas  penyelesaian  pengaduan  yang  dilaksanakan  oleh  OJK merupakan  upaya  mempertemukan  konsumen  dan  pelaku  usaha  jasa  keuangan untuk  mengkaji  ulang  permasalahan  secara  mendasar  dalam  rangka  memeroleh kesepakatan  penyelesaian.  Selanjutnya,  PUJK  dan  Konsumen  dapat  memantau perkembangan  status  pengaduan  yang  disampaikan  oleh  konsumen  kepada  OJK melalui Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan. 20
Dalam  rangka  pemberian  fasilitas  untuk  penyelesaian  pengaduan  kepada konsumen,  OJK  menunjuk  fasilitator  untuk  melaksanakan  fungsi  penyelesaian pengaduan. 21 OJK memulai proses fasilitasi setelah Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa  Keuangan  sepakat  untuk  difasilitasi  oleh  OJK  yang  dituangkan  dalam perjanjian fasilitasi yang memuat: 22
1)  Kesepakatan  untuk  memilih  penyelesaian  pengaduan  yang  difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
2)  Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan fasilitasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pelaksanaan  proses  fasilitasi  sampai  dengan  penandatanganan  Akta Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak  konsumen  dan  pelaku  usaha  jasa  keuangan  menandatangani  perjanjian fasilitasi  dan  dapat  diperpanjang  sampai  dengan  30  (tiga  puluh)  hari  kerja berikutnya  berdasarkan  akta  kesepakatan  konsumen  dan  pelaku  usaha  jasa keuangan. 23
Selanjutnya, kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan yang  dihasilkan  dari  proses  fasilitasi  dituangkan  dalam  akta  kesepakatan  yang ditandatangani  oleh konsumen dan pelaku usaha  jasa keuangan. Dalam hal  tidak terjadi  kesepakatan  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  jasa  keuangan,  maka ketidaksepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara hasil fasilitasi OJK yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. 24
20 Pasal  42  Peraturan  OJK  Nomor:  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Keuangan
21 Ibid, Pasal 43
22 Ibid, Pasal 44
23 Ibid, Pasal 45 ayat (1) dan (2)
24 Ibid, Pasal 46 ayat (1) dan (2)

## PENUTUP
Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  lembaga  yang  berwenang  mengatur dan  mengawasi  sektor  jasa  keuangan  dalam  kaitannya  dengan  perlindungan nasabah  debitor  KPR,  diwujudkan  dengan  adanya  peran  OJK  sebagai  fasilitator dalam  menyediakan  informasi  yang  akurat  serta  memberikan  fasilitas penyelesaian  pengaduan  konsumen.  Namun,  OJK  masih  perlu  meningkatkan pengawasan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  terhadap  nasabah  debitor dari  ketersediaan  informasi  yang  menyebabkan  ketidakseimbangan  kedudukan antara nasabah debitor dan pihak bank dalam suatu perjanjian kredit.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Yudha  Hernoko,  2011, Hukum  Perjanjian,  Asas  Proporsionalitas  dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media: Jakarta.
Ahmadi  Miru,  2013, Prinsip-prinsip  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  di Indonesia, RajaGrafindo Persada: Jakarta.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika: Jakarta.
M. Dawam Rahardjo, 2001, Independensi Bank Indonesia dalam Kemelut Politik, Cidesindo : Jakarta.
Munir  Fuady,  2007, Hukum  Kontrak  dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis, Citra Aditya Bakti: Bandung.
Munir  Fuady,  2013, Teori-teori  Besar  (Grand  Theory)  dalam  Hukum, Prenada Media Group: Jakarta.
Phil Harris, 2007, An Introduction to Law: Seventh Edition, Cambridge University Press: New York.
Satjipto  Rahardjo,  2007, Membedah  Hukum  Progresif,  Cetakan  Ke-2 ,Penerbit Kompas: Jakarta.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.