## Jurnal Restorative Justice
Vol. 5 No. 1, Mei 2021 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

## KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA KEYAKINAN DI KABUPATEN MERAUKE

## THE LEGALITY OF MARRIAGE WITH DIFFERENT BELIEFS IN MERAUKE DISTRICT
Desenna Aleksandro 1 , Julianto J. J. Kalalo 2 1 Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: desennamakagiansar@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: kalalo@unmus.ac.id

## Abstrak
Di Indonesia sendiri Perkawinan di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab I Dasar Perkawinan Pasalnya yang pertama menjelaskan bahwa yang dimaksud  perkawinan  adalah  suatu  ikatan  lahir  dan  bathin  antara  seorang  laki-laki  dan seorang wanita dimana bertujuan mengikatkan diri satu dengan yang lain sebagai pasangan suami  dan  isteri  yang  bertujuan  untuk  membentuk  suatu  keluarga/  rumah  tangga  yang bahagia dan kekal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perkawinan beda  keyakinan  dalam  ruang  lingkup  hukum  perdata  di  Kabupaten  Merauke  dan  untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda keyakinan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dalam  Bab  I  Dasar Perkawinan Pasalnya yang pertama menjelaskan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita dimana kedua belah pihak bertujuan untuk membangun rumah tangga. Syarat-Syarat Perkawinan  yang pertama hanya mengatakan kesepakatan kedua belah pihak dimana apabila kedua belah pihak yang latar  belakang  Agamanya  berbeda  tetapi  pihak  keluarga  dan  pasangan  tersebut  sepakat mereka tidak melanggar ketentuan dari Pasal 6 ayat 1 dan dapat melangsungkan perkawinan akan tetapi pada ayatnya yang ke 6 menjelaskan bahwa ayat 1 dan ayat 5 berlaku sepanjang hukum  masing-masing  Agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  dari  bersangkutan  tidak menentukan lain.

## Kata kunci: Beda keyakinan, Keabsahan, Perkawinan

## Abstract
In Indonesia, marriage is regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, in Chapter I the Basics of Marriage The first article explains that what is meant by marriage is a physical and mental bond between a man and a woman which aims to bind oneself to one another as a husband and wife partner which aims to form a happy and eternal family / home. The purpose of this study was to determine the arrangement of interfaith marriages within the scope of civil law in Merauke Regency and to determine the validity of interfaith marriages. As stated in the Marriage Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, in Chapter I Basic of Marriage The first article explains that what is meant by marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman where both parties aim to build a household. The first terms of marriage only state the agreement between the two parties where if the two parties have different religious backgrounds but the family and the couple agree that they do not violate the provisions ofArticle 6  paragraph  1  and  can  enter  into  a  marriage  but  in  paragraph  6  it  explains  that  paragraph  1  and paragraph 5 are valid as long as the law of each religion and belief does not determine otherwise.

## Keywords: Different beliefs, Marriage, Validity

## Pendahuluan
Negara  kita  yaitu  Negara  Indonesia  merupakan  satu-satunya  Negara yang  disebut  sebagai  Negara  Hukum.  Indonesia  merdeka  pada  tanggal  17 Agustus 1945, hingga saat ini Indonesia telah berumur 75 Tahun, tentu hal ini bukan hal yang mudah, banyak hal yang telah terungkap bersama bangsa kita demi mepertahankan kesatuan Negara Kesatuan Indonesia tercinta kita.
Kita  tahu  Negara  Hukum  memiliki  arti  bahwa  Negara  tersebut menjunjung tinggi keadilan dan segala sesuatu dengan peraturan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintahan. Begitu juga dalam hal Perkawinanpun diatur sesuai  dengan  susunan  dan  tatanan  aturan  Hukum  yang  telah  dibuat  oleh Pemerintah Indonesia.
Perkawinan  bagi  banyak  Negara  merupakan  suatu  kegiatan  yang sangat  penting  karena  suatu  perkawinan  munculah  menciptakan- menciptakan baru untuk melanjutkan tujuan dari Negara tersebut. cara untuk melakukan  suatu  perkawinanpun  juga  berbeda  antara  Negara  satu  dengan Negara yang lain.
Di Indonesia sendiri Perkawinan di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dalam  Bab  I  Dasar  Perkawinan  Pasalnya yang pertama menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bertujuan  mengikatkan  diri  satu  dengan  yang  lain  sebagai  pasangan  suami dan isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal. 1
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan dalam Bab II Dasar- Dasar  Perkawinan  Pasalnya  yang  kedua  yang  dimaksud  “perkawinan menurut Islam adalah, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqah ghalidzan untuk menaati perintah Allah d an melaksanakannya merupakan ibadah”. Dan dalam KHI Pasalnya yang ketiga menjelaskan tujuan dari perkawinan yaitu “Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 2
Perkawinan  sendiri  dalam  tiap-tiap  ajaran  Agama  memiliki  cara melangsungkan Perkawinan yang berbeda, tentunya maksud dan pengertian
1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan.
2 Ibid
tentu  sama  untuk  kebahagiaan  dalam  menjalin  hubungan  rumahtangga dengan pasangan yang telah dipilih.
Pembentukan  keluarga  yang  bahagia  itu  berasal  dari  keturunan, dimana  pendidikan  dan  pendidikan  anak-anak  menjadi  hak  dan  kewajiban orang tua. Dengan demikian yang kebahagiaan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan KHI tidak hanya sekedar pada dua pasangan tersebut akan tetapi  juga  pada  keturunan  yang  dapat  menjalankan  dan  menegakkan keagamaan dalam bermasyarakat dan berbangsa. 3
Di  Negara  kita  mengakuin  keragaman  suku  bangsa  dan  Agama  dan mengharapkan  agar  tercipta  keharmonisan  walaupun  dengan  banyak perbedaan  tersebut.  Perkawinan  biasanya  dilakukan  melalui  dua  tahapan yaitu  menurut  ketentuan  Agama  yang  dianut  dan  ketentuan  hukum  yang berlaku.
Walaupun  sudah  jelas  dari  kejadian  suatu  Perkawinan  menurut Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  dan  KHI  bertujuan  untuk  mencapai kebahagiaan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, masih sangat banyak terjadi ketidakselarasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, perselingkuhan,  Kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  sampai  pada pembunuhan.
Hal  ini  jelas  menunjukan  perkawinan  Kehilangan  maknanya  yang seharusnya  memberikan  kebahagiaan  tetapi  malah  menimbulkan  berbagai permasalahan  hukum  lainnya  yang  dampaknya  hingga  sekarang  masih banyak perkawinan yang berujung perceraian dll.
Perkawinan  yang  seharusnya  sangat  sakral  akan  tetapi  sekarang dengan fenomena hukum yang terjadi menunjukan bahwa perkawinan yang berakhir bahagia dan harmonis sudah sangat berkurang, Adapun fenomena hukum lainnya kasus dimana dalam suatu keluarga memiliki keyakinan yang berbeda.
Negara memang tidak membatasi Agama apa yang dianut oleh masing- masing individu dalam Negara Indonesia, tetapi hal tersebut jelas melanggar Norma  Agama  dimana  semua  keyakinan  tidak  mengikuti  para  pemeluk Agama tersebut untuk menikah dan mengikatkan diri dengan pasangan yang berlainan  keyakinan.  Karena  hal  tersebut  berada  dalam  melakukan perzinahan,  dimana  dalam  Agama  manapun  Perzinahan  sukses  hal  yang
3 Hadikusuma, H. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, h. 21
baik. 4 Hal  ini  dapat  di  liat  dari  jumlah  perceraian  yang  disebabkan  oleh keyakinan  beda.  Pada  bulan  Januari  2019  sampai  pada  November  2019, perceraian  yang  diakibatkan  latar  belakang  keyakinan  yang  berbeda  telah menyumbang  6  perkara  di  Pengadilan  Agama  Distrik  Merauke  Kabupaten Merauke.
Gugatan yang pertama pada tanggal 07 Januari 2019 dan pada tanggal 25 Maret 2019 tercapat dua gugatan, pada bulan Juli 2019 satu gugatan dan yang  terakhir  pada  13  November  2019.  Total  pada  tahun  2019  sudah  ada  6 gugatan cerai kesesuaian keyakinan.
Namun kenyataannya hingga saat ini masih banyak perkawinan yang menggunakan  cara  seperti  menggunakan  upacara  salah  satu  pihak  untuk formalitas  semata.  Hal  ini  dapat  diliat  dari  masalah  perkawinan  beda keyakinan yang berujung perceraian di Pengadilan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke. Ini tentunya akan menimbulkan ketidaknyamanan tidak hanya dalam keluarga tersebut, tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam bermasyarakat.
Perkawinan  yang  latar  belakang  Agamanya  berbeda  tentu  akan mendapat guncangan dalam rumah tangga yang lebih serius dari pada yang keyakinannya sama, dapat dipastikan akan terjadi perkeraian dan jika tidak bercerai,  keluarga  tersebut  tidak  akan  seharmonis  seperti  yang  seharusnya yang diinginkan oleh Pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang dan bagi kedua pasangan tersebut.
Tentunya  Pemerintah  dalam  hal  ini  sebagai  pihak  yang  menjamin keharmonisan  dan  menjaga  jalannya  hukum  dalam  masyarakat  perlu mengambil  tindakan  untuk  mencegah  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  agar kedepannya keharmonisan dalam suatu perkawinan dapat ditinggkatkan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
Cara  yang  biasa  dilakukan  oleh  pihak  yang  mau  melegalkan perkawinan  merauke  adalah  melalui  Dinas  Pencatatan  Sipil  (Capil).  Untuk mengeluarkan KK dan menikah, dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Pasalnya yng ke 15 menjelaskan Pencatatan Sipil artinya pencatataan peritiwa penting yang membantu seseorang dalam daftar Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana, selanjutnya dalam Pasal 17 menjelaskan yang dimaksud peristiwa
4 Hasse, J., Risakotta, B. A. & Bagir, Z. A. (2011). “Diskriminasi Negara Terhadap Agama Di Indonesia, Studi atas Persoalan Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi”, Kawistara , 1(2): 103-212
penting dalam Pasal 15 yaiu “kejadian yang membawa seseorang  termasu k kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, pengakuan anak,  pengesahann anak,  pengangkatann  anak,  perubahan  nama  dan  perubahan  status kewarganegaraan.
Pemerintah  yang  merupakan  bagian  dari  sistem  suatu  Negara,  demi mewujudkan  dan  menjaga  keharmonisan  dalam  berbangsa  dan  bernegara penting  untuk  melihat  perkara  perkawinan  yang  keyakinan  para  pihaknya berbeda, tentunya ini akan menjadi masalah kedepannya, perbedaan prinsip bukan  hal  sepele  yang  mana  dapat  menimbulkan  perselisihan  dan  salah paham , dimana kesalapahaman tersebut dapat berujung pada hal-hal yang tidak  diinginkan.  Karena  tiap-tiap  Agama  yang  menentukan  cara  yang berbeda dalam menyembah Tuhannya dan bagi Agama tertentu hal tersebut dapat  menimbulkan  perselisihan  baik  dalam  lingkungan  keluarga  maupun dapat menyebabkan perselisihan dalam masyarakat.

## Permasalahan
Berdasarkan  permasalahan  diatas  maka  rumusan  masalah  yaitu Bagaimana  pengaturan  perkawinan  beda  keyakinan  pada  ruang  lingkup hukum perdata dan Bagaimana keabsahan Perkawinan beda keyakinan?

## Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian  dilanjutkan  dengan  mengadakan  mengadakan  penelitian  data primer di lapangan. Yang  dimaksud dengan data sekunder yaitu peraturan undang-undang yang berlaku, dan data primer adalah data yang didapat pada kenyataan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

## Pembahasan

## Perkawinan Beda Keyakinan Pada Ruang Lingkup Hukum Perdata
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Mahaesa. Seperti yang kita sadari zaman terus berganti dan berbagai godaan semakin kuat menghantam, tidak diragukan lagi bahwa yang terpenting dari tujuan  pernikahan  adalah  memelihara  hubungan  pernikahan  tersebut  dari
perbuatan  zina  dan  semua  perbuatan  keji,  kejahatan  seksual  semata-mata untuk memenuhi nafsu syahwat saja.
Perkawinan  dalam  hal  ini  adalah  salah  satu  jalan  untuk  memelihara manusia  dari  kerusakan  akhlak,  oleh  karenanya  agama  mengatur  hukum perkawinan untuk menyatukan satu dengan yang lainnya sebagai pasangan yang serasi agar dapat hidup dalam keluarga yang bahagia.
Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui, beserta ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat- akibat hukumnya dinamakan hukum perkawinan. Dan perkawinan itu sendiri tujuan utamanya adalah untuk mencapai kebahagiaandan keharmonisan yang pada akhirnya akan menghasilkan masyarakat yang berkualitas.
Sebagaimana yang  diungkapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dalam  Bab  I  Dasar  Perkawinan Pasalnya  yang  pertama  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  perkawinan adalah  suatu  ikatan  lahir  dan  bathin  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang wanita  dimana  kedua  belah  pihak  bertujuan  untuk  membangun  rumah tangga.
Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Apabila ditinjau pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum  agamanya  atau  keyakinannya  masing-masing.  Dan  pada  ayat  (2) berbunyi  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perUndang- Undangan  yang  berlaku.  Jadi,  yang  dimaksud  dengan  menurut  hukum agamanya  masing-masing  yaitu  tergantung  dari  sahnya  hukum  masing – masing  agama  yang  bersangkutan  dalam  melangsungkan  perkawinan  beda agama,  aturan  dari  masing  agamanya.  Berarti  dengan  adanya  masalah pengaturan  perkawinan  di  Indonesia,  Undang-Undang  memberikan kepercayaannya secara penuh kepada Agama, dan Agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama. 5
Secara umum syarat perkawinan dilakukan berdasarkan kesepakatan para  pihak  dan  cakap  hukum.  Syarat  sahnya  suatu  perkawinan  menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pada BAB II Syarat-syarat perkawinan Pasal 6 dan 7. Pada Pasal 6 terdiri dari enam ayat dan pada Pasal 7 terdiri dari tiga ayat.
Pasal 6 ayat 1 berbunyi:
5 Makalew, J. (2013) “Akibat Hukum dari Perkawinan beda Agama di Indonesia ”. Lex Privatum , 1(2): 131-144
“Perkawinan  harus  didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon mempelai”. Hal ini mengarah pada perkawinan harus ada kesepakatan antara kedua calon yang akan menikah hal ini sejalan dengan Pasal 1320 KUHPerdata dimana syarat sah suatu perjanjian ada 4 syarat dan yang pertama adalah kesepakatan kedua belah pihak. ” Ayat 2 berbunyi:
“Untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai umur  21  tahun  (dua  puluh  satu)  tahun  harus  mendapat  izin  kedua orang tua.”
Hal ini biasa terjadi apabila terjadi hamil diluar nikah dan kedua pihak/ salah satu pihak tersebut belum cukup umur. Hal ini juga mirip dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata syarat kedua yaitu cakap hukum akan tetapi terdapat perbedaan karena menurut Pasal 330 KUHPerdata orang yang cakap hukum berumur 18 tahun.
Ayat 3 berbunyi:
“Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya”. Dalam hal ini ketika salah satu pasangan orang tuanya dalam hal ini kepala  keluarganya  meninggal  atau  sedang  berada  diluar  daerah  dan  tidak sempat datang/karena sakit, maka diperlukan adanya surat pernyataan bila orang tua pihak yang tidak dapat hadir dan memberi surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk. ”
Ayat 4 berbunyi:
”Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak  mampu  untuk  menyatakan  kehendaknya  maka  izin  diperoleh dari  wali,  orang  yang  memelihara  atau  keluarga  yang  mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaa n dapat menyatakan kehendaknya.” Dalam kasus tidak mampu menyatakan kehendaknya maka tetap harus ada  surat  keterangan yang  menyatakan orang  tua  dari  pihak  tersebut  tidak mampu menyatakan kehendaknya. ”
Ayat 5 berbunyi:
“Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang -orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), Pasal ini atau salah seorang atau. di antara mereka tidak  menyatakan  pendapatnya,  maka  Pengadilan  dalam  daerah hukum  tempat  tinggal  orang  yang  melangsungkan  perkawinan  atas
permintaan  orang  tersebut  memberikan  izin  setelah  lebih  dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2 ), (3) dan (4) Pasal ini.” Ayat 6 berbunyi:
“Ketentuan  tersebut  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (5)  Pasal  berlaku sepanjang  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.
Dari  ayat  ini  dapat  menjelaskan  bahwa  perkawinan  beda  keyakinan tidak  dapat  dilakukan  karena  jelas  melanggar  apa  yang  diajarkan  oleh ketentuan Agama. contohnya seperti pada ajaran Agama Islam. Islam dengan tegas melarang wanita muslim kawin dengan laki-laki non muslim, baik yang musyrik maupun ahli kitab, seperti yang dengan jelas ditegaskan dalam surat al  Baqarah  ayat  221.  Sedangkan  bagi  laki-laki  dibagi  menjadi  dua,  yang pertama  Perkawinan  laki-laki  muslim  dengan  perempuan  musyrik  tidak dibenarkan atau dilarang dengan tegas sesuai surat al Baqarah ayat 221. 221. Dan yang kedua mengenai perkawinan antara pria Muslim dan Wanita non muslim masih menjadi hal yang diperdebatkan di kalangan para fuquha sejak zaman para sahabat.
Dan pada Pasal 7 ayat 1 berbunyi:
“Perkawinan hanya diizinkan jika pih ak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  16 (enam belas) tahun”. Ini masih menjadi kontraversi karena perbedaan umur pada Pasal 6 Ayat 2 yang dimana yang belum mencapai umur 21 tahun harus ada persetujuan orang tua para pihak. ” Ayat 2 berbunyi:
“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi  kepada  Pengadilan  atau  Pejabat  lain,  yang  ditunjuk  oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”
Ayat 3 berbunyi:
“Ketentuan -ketentuan  mengenai  keadaan  salah  seorang  atau  kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”. Pada BAB II Syarat-Syarat Perkawinan Pasal 6 ayatnya yang pertama hanya  mengatakan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  dimana  apabila  kedua belah pihak yang latar belakang Agamanya berbeda tetapi pihak keluarga dan pasangan tersebut sepakat mereka tidak melanggar ketentuan dari Pasal 6 ayat 1 dan dapat melangsungkan perkawinan akan tetapi pada ayatnya yang ke 6
menjelaskan  bahwa  ayat  1  dan  ayat  5  berlaku  sepanjang  hukum  masing- masing  Agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  dari  bersangkutan  tidak menentukan  lain.  Dari  pernyataan  tersebut  menunjukan  bahwa  yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang melangsungkan perkawinan berasal dari ajaran Agama yang dianut oleh para pihak.
Sebagaimana yang  diungkapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dalam  Bab  I  Dasar  Perkawinan Pasalnya  yang  pertama  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  perkawinan adalah  suatu  ikatan  lahir  dan  bathin  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang wanita dimana kedua belah pihak.
Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui, beserta ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat- akibat hukumnya dinamakan hukum perkawinan. Dan perkawinan itu sendiri tujuan  utamanya  adalah  untuk  meneruskan  keturunan  yang  pada  akhirnya akan menghasilkan masyarakat yang berkualitas.
Perkawinan  yang  dilakukan  antara  pasangan  seorang  pria  dengan seorang  wanita,  pada  hakekatnya  merupakan  naluri  atau  fitrah  manuasia sebagai mahluk social guna melanjutkan keturunannya. Oleh karena itu diliat dari tujuan manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada  Norma  hukum yang  dibuat  dibuat  oleh  manusia  saja,  melainkan  juga bersumber  dari  hukum  Tuhan  yang  tertuang  dalam  hukum  agama. 6 Pengertian  perkawinan  diatas  menggambarkan,  bahwa  perkawinan merupakan  suatu  perjanjian  atau  akad  antara  seorang  laki-laki  dengan perempuan  untuk  hidup  bersama  dalam  suatu  rumah  tangga,  yang didalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling membantu dari kedua belah pihak.
Dalam  pandangan  umat  Islam,  perkawinan  merupakan  asas  pokok kehidupan  dalam  pergaulan,  sebagai  perbuatan  yang  sangat  mulia  dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau perkawinan, juga merupakan  pertalian  yang  seteguh-teguhnya  dalam  hidup  dan  kehidupan umat manusia. 7 Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya,  dimaksudkan  untuk  menjalin  ikatan  lahir  batin  yang  sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat
6 Rasjid, S. (1993). Fiqih Islam , Jakarta: Attahiriyah, h. 355
7 Ibid , h. 356
didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat. 8
Selanjutnya  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  Buku  I  tentang  Hukum Perkawinan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  telah  dirumuskan  pengertian perkawinan  menur ut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  “akad  yang sangat  kuat  atau  mitsaaqon  gholidhan  untuk  mentaati  perinta  Allah  dan melaksanakannya  merupakan  ibadah”.  Sementara  itu  Pasal  3  juga  diatur bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  “untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah t angga yang sakinah, mawaddah, warahmah”. 9
Dalam  penjelasan  atas  Pasal  1  disebutkan:  Sebagai  Negara  yang berdasarkan  Pancasila,  dimana  sila  pertama  adalah  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  maka  perkawinan  mempunyai  hubungan  yang  erat  sekali  dengan Agama/  kerohanian,  sehingga  perkawinan  bukan  saja  mempunyai  unsur lahir/jasmani,  tetapi  unsur  batin/rohani  juga  mempunyai  peranan  yang penting.  Membentuk  keluarga  yang  bahagia  rapat  hubungannya  dengan keturunan  yang  merupakan  tujuan  perkawinan,  pemeliharaan  dan pendidikan menjadikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.
Dalam Negara Indonesia mengakui adanya 5 Agama yang boleh dianut oleh  warga  negaranya.  Yaitu  Agama  Islam,  Protestan,  Katholik,  Hindu, Buddha dan Konghucu. Hal ini menunjukan keragaman yang belum diikuti dengan masing-masing adat istiadat yang ada di seluruh Indonesia. Menurut ajaran Agama Islam Perkawinan beda agama antara Agama Islam (laki-laki dan  perempuan)  dengan  non  muslim  dalam  pandangan  Islam  dapat dibedakan sebagai berikut: 10
Islam  dengan  tegas  melarang  wanita  muslim  kawin  dengan  laki-laki non muslim, baik yang musyrik maupun ahli kitab, seperti yang dengan jelas ditegaskan  dalam  surat  al  Baqarah  ayat  221.  Perkawinan  laki-laki  muslim dengan  wanita  non  muslim  dibedakan  yaitu Perkawinan  laki-laki  muslim dengan  perempuan  musyrik  tidak  dibenarkan  atau  dilarang  dengan  tegas sesuai  surat  al  Baqarah  ayat  221.  Namun,  yang  menjadi  pertanyaan  adalah siapakah  yang  termasuk  ke  dalam  kategori  wanita  musyrik  yang  haram dinikahi oleh laki-laki muslim.
8 Junus, M. (1989). Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad: SayfiI, Hanafi, Maliki dan Hambali, Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, h. 110
9 Abdurrahman, A. (1995). Kompilasi Hukum di Indonesia , Jakarta: Akademika Presindo,h. 114
10 Abdurrahman, A. (2011). Kompendium Bidang Hukum Perkawinan Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya” , Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI.
Menurut  mereka,  dari  ayat  tersebut  dapat  ditarik  dua  argumen. Pertama,  ayat  ini  dengan  tegas  membolehkan  orang  muslim  memakan makanan orang ahli kitab (kecuali jenis yang diharamkan) dan membolehkan menikahi  wanita-wanita  Ahli  Kitab  yang  muhsanat.  Kedua,  dari  sisi kronologisnya  ayat  ini  termasuk  rangkaian  ayat-ayat  madaniah,  yang turunnya  sesudah  hijrah,  yang  berarti  ayat  yang  dapat  dijadikan  rujukan hukum.
(1) yaitu golongan yang berpendapat bahwa menikahi wanita non muslim haram hukumnya. Pendapat ini dianut antara lain oleh ibnu Umar dan Syi'ah  Imamiah.  Mereka  beralasan  dengan  beberapa  dalil.  Pertama, surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:
"Dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita-wanita  musyrik  sebelum mereka  beriman.  Sesungguhnya  budak-budak  wanita  yang  beriman lebih baik bagimu daripada wanita musyrik meskipun wanita musyrik itu  amat  menerik  hatimu.  Dan  janganlah  pula  kalian  menikahkan orang-orang  musyrik  dengan  wanita  beriman,  sebelum  mereka beriman.  Sesungguhnya  budak  laki-laki  beriman  lebih  baik  daripada pria musyrik, walaupun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayatayatNya (perintah perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."
Selanjutnya surat al Mumtahanah ayat 10 yang artinya;
"Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  datang  berhijrah  kepadamu perempuan  beriman,  maka  hendaklah  kamu  uji  (keimanan)  mereka. Allah  lebih  mengetahui  tentang  keimanan  mereka  ;  maka  jika  kamu telah mengetahui bahwa mereka (benarbenar) beriman maka janganlah kamu  kembalikan  kepada  (suamisuami  mereka)  orang-orang  kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar  yang  telah  mereka  bayar.  Dan  tiada  dosa  atasmu  mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu  berpegang  kepada  tali  (perkawinan)  dengan  perempuan- perempuan  kafir,  hendaklah  kamu  minta  kembali  mahar  yang  telah kamu bayar dan hendaklah mereka minta kembali mahar yang mereka bayar.  Demikianlah  Hukum  Allah  yang  ditetapkan  bagi kamu,  Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana".
(2) Golongan  ini  menjadikan  kedua  ayat  diatas  sebagai  landasan  dari pendapat yang melarang kaum mukminin menikah dengan perempuan musyrik. Ahli kitab bagi golongan ini termasuk orang musyrik, dengan alasan  bahwa  orang  Yahudi  mempertuhan  Uzair  dan  orang  orang Nasrani  mempertuhan  al-Masih  Isa  bin  Maryam.  Alquran  menyifati mereka  sebagai  orang  yang  berbuat  syirik,  dimana  dosa  syirik  tidak dapat  diampuni  jika  mereka  tidak  bertobat  kepada  Allah  sebelum meninggal dunia. 11
Dalam pandangan Protestan, perkawinan secara hakiki adalah sesuatu yang  bersifat  kemasyarakatan,  tapi  juga  mempunyai  aspek  kekudusan. Perkawinan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara seorang  laki-laki  dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga. Seperti juga agama-agama lain, pada prinsipnya Agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang seagama. Karena tujuan perkawinan dalam Agama  Protestan  adalah  untuk  mencapai  kebahagiaan.  Sedangkan kebahagian tersebut akan sulit dicapai bila suami isteri tidak seiman.
Antonius  Fandumbi menjelaskan  ajaran  Agama  Katolik  Pernikahan Beda Keyakinan dibedakan menjadi dua, yakni pernikahan beda agama dan pernikahan beda gereja. Dalam hal pernikahan beda gereja, yakni antara orang Katolik  dan  anggota  gereja  lain,  dianggap  sah  jika  kedua  pasangan  telah dibaptis Trinitarian (dibaptis dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus). Dan untuk  tempat  dilaksanakannya  Perkawinan  dilakukan  di  Gereja  Protestas yang  diinginkan,  serta  yang  melayani  didalam  Gereja  setidaknya  ada  satu orang  Pendeta  dan  satu  orang  Pastor  dari  Gereja  Khatolik,  ataupun  jika perwalikan  dari  Gereja  Katolik  tidak  dapat  hadir  tetap  dapat  dilanjutkan dengan  syarat  para  pihak  yang  ingin  menikah  telah  memperoleh    Izin  dari Keuskupan  sesuai  dengan  ketentuan Codex  Kanonik yang  menjadi  pedoman jemaat seluruh dunia umat Katolik. Pernikahan beda gereja sah jika dilakukan di hadapan imam dan dua saksi. Sedangkan pernikahan beda agama, yakni antara  orang  Katolik  dan  non-Katolik/Kristen,  termasuk  mereka  yang mengikuti  aliran  kepercayaan  dan  juga  yang  menyatakan  tidak  beragama, sama halnya dengan perkawinan beda Gereja dibutuhkan Izin dari Keuskupan pusat untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi tempat pelaksanaannya
11 Shihab, Q. (1996). Tafsir al-Misbah , Jakarta: Pusat Studi Alquran h. 98
harus di Gereja Katolik Petra sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Codex Kanonik . 12
Pernikahan  beda  agama  bisa  dilakukan  setelah  ada  dispensasi  dari keuskupan.  Adapun  dispensasi  diberikan  jika  terpenuhi  syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam KHK, yakni:
(1) Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman  serta  memberi  janji  dengan  jujur  bahwa  ia  akan  berbuat  segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik
(2) Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu pihak lain hendaknya  diberi  tahu  pada  waktunya,  sedemikian  jelas  bahwa  ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
(3) Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat  hakiki  perkawinan,  yang  tidak  boleh  dikecualikan  oleh  seorang pun dari keduanya.
(4) Pernikahan beda agama dianggap sah jika dilakukan di hadapan romo dan dua orang saksi.
Sedangkan menurut Agama Hindu Perkawinan Beda Keyakinan
Perkawinan  sebagai  lembaga  kemasyarakatan  adalah  tugas pemerintah,  dalam  hal  ini  adalah  kantor  catatan  sipil.  Dalam  pandangan Kristen Protestan, berdasarkan keyakinan bahwa pemerintah adalah “hamba Allah”  untuk  kebaikan  manusia,  maka  sec ara  tiologis  pemerintah  punya kompetensi  untuk  mengesahkan  suatu  perkawinan.  Disisi  lain  Alkitab  juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu “peraturan Allah” yang bersifat sacramental  (bersifat  kudus);  yakni  ia  diciptakan  dalam  rangka  seluruh maksud  karya  penciptaan-Nya  atas  alam  semesta.  Oleh  sebab  itu,  gereja berkewajiban mengukuhkan dan memberkati suatu perkawinan, tidak dalam arti legitimasi, melainkan komfirmasi. 13
Yang  menjadi  bukti  untuk  pasangan  yang  latar  agamanya  berbeda dapat menikah ialah sala satu pasangan mengikuti tata cara agama yang ingin ia  ikuti,  sebagai  contoh  jika  seseorang  yang  beragama  Islam  ingin  menikah dengan  pasangannya  yang  beragama  Kristen  dan  orang  tersebut  memilih untuk mengikuti tata cara dari agama Kristen maka wajib buat orang tersebut
12 Antonius Fandumbi, Pastor Gereja Katolik St. Yosep Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, jam 10:16, tanggal 30 Agustus 2020.
13 Abdurrahman, Op. Cit, h. 88
terlebih  dahulu  mendapat  arahan  dari  Pendeta  yang  dipercayakan  untuk memberikan arahan dan nasehat, setelah itu ketika telah dibabtis maka dari gereja akan mengeluarkan sebuah surat, yaitu Surat Babtis yang memberikan keterangan  dan  berisikan  beberapa  pernyataan  yang  ditanda  tangani  oleh pemimpin Gereja saat itu juga Pendeta beserta orang tersebut.

## Keabsahan Perkawinan Beda Keyakinan
Perkawinan beda agama, dahulu diatur dalam sebuah peraturan yang dikeluarkan  pemerintah  Hindia  Belanda,  yaitu  Penetapan  Raja  tanggal  29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) yang dikenal dengan peraturan tentang Perkawinan Campuran ( Regeling op de Gemengde Huwelijken ) yang kemudian disebut  GHR.  Dalam  GHR  ini,  jika  dua  orang  yang  berbeda  agama  hendak melangsungkan  perkawinan,  Kantor  Cacatan  Sipil  yang  akan  mencatat perkawinannya. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut  dengan  Undang-Undang Perkawinan),  terutama  setelah  tahun  1983,  pelaksanaan  perkawinan  beda agama menjadi sulit pelaksanaannya. 14
Dalam Negara Indonesia mengakui adanya 5 Agama yang boleh dianut oleh  warga  negaranya.  Yaitu  Agama  Islam,  Protestan,  Katholik,  Hindu, Buddha dan Konghucu. Hal ini menunjukan keragaman yang belum diikuti dengan masing-masing adat istiadat yang ada di seluruh Indonesia. Muslims in Indonesia want written rules on marriage. 15 Menurut ajaran Agama Islam Perkawinan  beda  agama  antara  Agama  Islam  (laki-laki  dan  perempuan) dengan non muslim dalam pandangan Islam dapat dibedakan sebagai berikut:
Islam  dengan  tegas  melarang  wanita  muslim  kawin  dengan  laki-laki non muslim, baik yang musyrik maupun ahli kitab, seperti yang dengan jelas ditegaskan  dalam  surat  al  Baqarah  ayat  221.  Perkawinan  laki-laki  muslim dengan wanita non muslim dibedakan dalam 2 hal:
a) Perkawinan  laki-laki  muslim  dengan  perempuan  musyrik  tidak dibenarkan atau dilarang dengan tegas sesuai surat al Baqarah ayat 221. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang termasuk ke dalam  kategori  wanita  musyrik  yang  haram  dinikahi  oleh  laki-laki muslim; dan
14 Wahyuni, S. (2010). “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”. Jurnal Hukum Islam, 8(1): 64-78
15 Rumadaul, S. (2020). “Comparison of Positive Law and Islamic Law In Recognition Outside Marriage Children's Legal Status”. Musamus Law Review , 2(2): 106-117
b) Tentang  pernikahan laki laki  Muslim dengan yang  non muslim yang ahli kitab adalah hal yang kontroversial dikalangan para fuqaha sejak zaman Sahabat. Menurut Abdul Basiq Jalil dalam tesisnya “Kajian para Ahli Agama, Fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam tentang Pernikahan Lintas  Agama”  tahun  2004  dan  juga  Ichtiyanto  dalam  disertasinya tentang  Perkawinan  Campuran  Dalam  Negara  Republik  Indonesia tahun  2003  mengutip  pandangan  Ibrahim  Husen  yang  merangkum pendapat  para  fuqaha  tentang  masalah  ini  ke  dalam  tiga  golongan yaitu:
(1) golongan  ini  termasuk  Jumhur  Ulama  berpendapat  bahwa pernikahan  laki-laki  muslim  dengan  non  muslim  Ahl  Al-kitab (pengikut  Yahudi  dan  Nasrani)  diperbolehkan,  sedang  selain Yahudi dan Nasrani, hukumnya haram. Mereka beralasan dengan ayat Alquran surat Al Maidah ayat 5:
“Pada  hari  ini  dihalalkan  bagimu  yang  baik -baik.  Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al Kitab itu halal bagimu, dan makanan  kamu  halal  pula  bagi  mereka.  (dan  dihalalkan mengawini)  wanita-wanita  83  muhshanat  (yang  menjaga kehormatannya)  diantara  wanita-wanita  yang  beriman,  serta wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik- gundik.”
Menurut  mereka,  dari  ayat  tersebut  dapat  ditarik  dua  argumen. Pertama,  ayat  ini  dengan  tegas  membolehkan  orang  muslim memakan  makanan  orang  ahli  kitab  (kecuali  jenis  yang diharamkan)  dan  membolehkan  menikahi  wanita-wanita  Ahli Kitab  yang  muhsanat.  Kedua,  dari  sisi  kronologisnya  ayat  ini termasuk  rangkaian  ayat-ayat  madaniah,  yang  turunnya  sesudah hijrah, yang berarti ayat yang dapat dijadikan rujukan hukum.
(2) yaitu  golongan  yang  berpendapat  bahwa  menikahi  wanita  non muslim haram hukumnya. Pendapat ini dianut antara lain oleh ibnu Umar  dan  Syi'ah  Imamiah.  Mereka  beralasan  dengan  beberapa dalil. Pertama, surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:
"Dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita-wanita  musyrik  sebelum mereka  beriman.  Sesungguhnya  budak-budak  wanita  yang beriman  lebih  baik  bagimu  daripada  wanita  musyrik  meskipun
wanita  musyrik  itu  amat  menerik  hatimu.  Dan  janganlah  pula kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita beriman, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki beriman lebih  baik  daripada  pria  musyrik,  walaupun  mereka  menarik hatimu.  Mereka  mengajak  ke  neraka,  sedang  Allah  mengajak  ke surga  dan  ampunan  dengan  izinnya.  Dan  Allah  menerangkan ayatayatNya  (perintah  perintahNya)  kepada  manusia  supaya mereka mengambil pelajaran."
Selanjutnya surat al Mumtahanah ayat 10 yang artinya:
"Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  datang  berhijrah kepadamu  perempuan  beriman,  maka  hendaklah  kamu  uji (keimanan)  mereka.  Allah  lebih  mengetahui  tentang  keimanan mereka  ;  maka  jika  kamu  telah  mengetahui  bahwa  mereka (benarbenar)  beriman  maka  janganlah  kamu  kembalikan  kepada (suamisuami  mereka)  orang-orang  kafir.  Mereka  tiada  halal  bagi orang-orang  kafir  itu  dan  orang-orang  kafir  itu  tiada  halal  bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah  mereka  bayar.  Dan  tiada  dosa  atasmu  mengawini  mereka apabila  kamu  bayar  kepada  mereka  maharnya.  Dan  janganlah kamu  berpegang  kepada  tali  (perkawinan)  dengan  perempuan- perempuan kafir, hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu  bayar  dan  hendaklah  mereka  minta  kembali  mahar  yang mereka  bayar.  Demikianlah  Hukum  Allah  yang  ditetapkan  bagi kamu, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. ”
(3) Golongan ini menjadikan kedua ayat diatas sebagai landasan dari pendapat  yang  melarang  kaum  mukminin  menikah  dengan perempuan musyrik. Ahli kitab bagi golongan ini termasuk orang musyrik, dengan alasan bahwa orang Yahudi mempertuhan Uzair dan orang orang Nasrani mempertuhan al-Masih Isa bin Maryam.
Alquran  menyifati  mereka  sebagai  orang  yang  berbuat  syirik, dimana dosa syirik tidak dapat diampuni jika mereka tidak bertobat kepada Allah sebelum meninggal dunia. 16
Dalam pandangan Protestan, perkawinan secara hakiki adalah sesuatu yang  bersifat  kemasyarakatan,  tapi  juga  mempunyai  aspek  kekudusan. Perkawinan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara seorang  laki-laki  dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga. Seperti juga agama-agama lain, pada prinsipnya Agama Protestan menghendaki agar
16 Shihab, Q. Op. Cit, h. 98
penganutnya kawin dengan orang seagama. Karena tujuan perkawinan dalam Agama  Protestan  adalah  untuk  mencapai  kebahagiaan.  Sedangkan kebahagian tersebut akan sulit dicapai bila suami isteri tidak seiman.
Antonius  Fandumbi menjelaskan  ajaran  Agama  Katolik  Pernikahan Beda Keyakinan dibedakan menjadi dua, yakni pernikahan beda agama dan pernikahan beda gereja. Dalam hal pernikahan beda gereja, yakni antara orang Katolik  dan  anggota  gereja  lain,  dianggap  sah  jika  kedua  pasangan  telah dibaptis Trinitarian (dibaptis dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus). Dan untuk  tempat  dilaksanakannya  Perkawinan  dilakukan  di  Gereja  Protestas yang  diinginkan,  serta  yang  melayani  didalam  Gereja  setidaknya  ada  satu orang  Pendeta  dan  satu  orang  Pastor  dari  Gereja  Khatolik,  ataupun  jika perwalikan  dari  Gereja  Katolik  tidak  dapat  hadir  tetap  dapat  dilanjutkan dengan  syarat  para  pihak  yang  ingin  menikah  telah  memperoleh    Izin  dari Keuskupan  sesuai  dengan  ketentuan Codex  Kanonik yang  menjadi  pedoman jemaat seluruh dunia umat Katolik. Pernikahan beda gereja sah jika dilakukan di hadapan imam dan dua saksi. Sedangkan pernikahan beda agama, yakni antara  orang  Katolik  dan  non-Katolik/Kristen,  termasuk  mereka  yang mengikuti  aliran  kepercayaan  dan  juga  yang  menyatakan  tidak  beragama, sama halnya dengan perkawinan beda Gereja dibutuhkan Izin dari Keuskupan pusat untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi tempat pelaksanaannya harus di Gereja Katolik Petra sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Codex Kanonik . 17
Pernikahan  beda  agama  bisa  dilakukan  setelah  ada  dispensasi  dari keuskupan.  Adapun  dispensasi  diberikan  jika  terpenuhi  syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam KHK, yakni:
(1) Pihak  Katolik  menyatakan  bersedia  menjauhkan  bahaya  meninggalkan iman  serta  memberi  janji  dengan  jujur  bahwa  ia  akan  berbuat  segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik
(2) Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu pihak lain hendaknya  diberi  tahu  pada  waktunya,  sedemikian  jelas  bahwa  ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
17 Antonius Fandumbi, Pastor Gereja Katolik St. Yosep Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, jam 10:16, tanggal 30 Agustus 2020.
(3) Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.
(4) Pernikahan beda agama dianggap sah jika dilakukan di hadapan romo dan dua orang saksi.
Perkawinan  sebagai  lembaga  kemasyarakatan  adalah  tugas pemerintah,  dalam  hal  ini  adalah  kantor  catatan  sipil.  Dalam  pandangan Kristen Protestan, berdasarkan keyakinan bahwa pemerintah ad alah “hamba Allah”  untuk  kebaikan  manusia,  maka  secara  tiologis  pemerintah  punya kompetensi  untuk  mengesahkan  suatu  perkawinan.  Disisi  lain  Alkitab  juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu “peraturan Allah” yang bersifat sacramental  (bersifat  kudus);  yakni  ia  diciptakan  dalam  rangka  seluruh maksud  karya  penciptaan-Nya  atas  alam  semesta.  Oleh  sebab  itu,  gereja berkewajiban mengukuhkan dan memberkati suatu perkawinan, tidak dalam arti legitimasi, melainkan komfirmasi. 18
Yang  menjadi  bukti  untuk  pasangan  yang  latar  agamanya  berbeda dapat menikah ialah sala satu pasangan mengikuti tata cara agama yang ingin ia  ikuti,  sebagai  contoh  jika  seseorang  yang  beragama  Islam  ingin  menikah dengan  pasangannya  yang  beragama  Kristen  dan  orang  tersebut  memilih untuk mengikuti tata cara dari agama Kristen maka wajib buat orang tersebut terlebih  dahulu  mendapat  arahan  dari  Pendeta  yang  dipercayakan  untuk memberikan arahan dan nasehat, setelah itu ketika telah dibabtis maka dari gereja akan mengeluarkan sebuah surat, yaitu Surat Babtis yang memberikan keterangan  dan  berisikan  beberapa  pernyataan  yang  ditanda  tangani  oleh pemimpin Gereja saat itu juga Pendeta beserta orang tersebut.
Sedangkan  jika  sebaliknya  maka  orang  tersebut  juga  mendapat pengarahan  dan  nasehat,  setelah  itu  orang  tersebut  harus  mengikuti  4 ketentuan yaitu, Khitan/ sunat, membaca dua kalimat syahadat, mandi besar, dan  yang  terakhir  melaksanakan  rukun  Islam,  dari  masjid  pun  akan mengeluarkan  surat  yaitu  surat  Keterangan  Memelul  Agama  Islam,  yang isinya berisikan beberapa pernyataan dan di tanda tangani oleh 2 orang saksi dan orang tersebut.
Surat-surat  ini  yang  menjadi  syarat  untuk  dilangsungkannya perkawinan. dan apabila kedepannya terjadi permasalahan dimana berujung
18 Abdurrahman, Op. Cit, h. 88
pada  perceraian  maka  status  kedua  pasangan  tersebut  tetap  dicatat  dan dinyatakan sudah bercerai. Dan statusnya menjadi janda/duda.

## Kesimpulan
Keabsahan  Perkawinan  beda  keyakinan  pada  ruang  lingkup  hukum perdata  ataupun  Undang-Undang  No.1  tahun  1974  tentang  perkawinan menjelaskan bahwa yang menentukan Sah tidaknya suatu perkawinan adalah ketentuan  dari  ajaran  Agamanya  masing-masing  dan  jelas  dalam  ajaran Agama  Islam  ataupun  Kristen  Protestan  dilarang  untuk  melakukan perkawinan  yang  latar  belakang  Agamanya  berbeda,  akan  tetapi  berbeda dengan  ajaran  Agama  Katolik  dimana  mengacu  pada Codex  Kanonik ,  yang mana harus mendapatkan Izin dari Keuskupan dan mengikuti ketentuan yang berlaku  di  Gereja  Katolik  maka  perkawinan  dapat  dilangsungkan. Dilakukannya suatu perkawinan bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam suatu hubungan yang intim dan juga tentunya dalam bermasyarakat, hal  ini  jelas  menunjukan  penting  untuk  menjaga  dan  menghormati  Agama manapun  yang  di  anut  oleh  masyarakat  di  Indonesia.  Karena  perkawinan yang  salah  satu  pihaknya  berbeda  keyakinan  dapat  rentan  akan  terjadinya perpecahan  dalam  keluarga  dan  tidak  saja  dalam  berkeluarga  akan  tetapi dapat  menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Keabsahan perkawinan beda keyakinan tentu menurut peraturan pemerintah maupun aturan masing- masing  Agama  tidak  boleh  dan  dilarang  sebagaimana  untuk  menjaga kesuciannya,  karena  apabila  seseorang    menikah  akan  tetapi  latar  belakang Agamanya  berbeda  menurut  aturan  Agama  Islam,  maupun  Kristen,  hal tersebut  adalah  perbuatan  zinah,  dan  zinah  dalam  peraturan  pemerintah adalah perilaku tindak pidana.

## Ucapan Terima Kasih
Kami  berterima  kasih  kepada  pihak  yang  terlibat  dalam  penulisan jurnal  yaitu  dosen  pembimbign  dan  penguji  serta  selruh  dosen  dan  staf  di Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke, para narasumber yang telah memberikan data sehingga jurnal ini dapat di terbitkan.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman,  A.  (1995). Kompilasi  Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta:  Akademika Presindo.
Abdurrahman,  A.  (2011). Kompendium  Bidang  Hukum  Perkawinan  Perkawinan Beda  Agama  dan  Implikasinya ,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI.
Hadikusuma, H. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju. Hasse, J., Risakotta, B. A. & Bagir, Z. A. (2011). Diskriminasi Negara Terhadap Agama  Di  Indonesia,  Studi  atas  Persoalan  Hukum  Towani  Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi. Kawistara , 1(2), 103-212.
Junus,  M.  (1989). Hukum  Perkawinan  Islam  Menurut  Mazhad:  SayfiI,  Hanafi, Maliki dan Hambali, Jakarta: Pustaka Mahmudiyah. Makalew,  J.  (2013)  “Akibat  Hukum  dari Perkawinan  beda  Agama  di Indonesia ”. Lex Privatum , 1(2), 131-144. Rasjid, S. (1993). Fiqih Isam , Jakarta: Attahiriyah. Rumadaul,  S.  (2020).  Comparison  of  Positive  Law  and  Islamic  Law  In Recognition Outside Marriage Children's Legal Status”. Musamus Law Review , 2(2), 106-117. Shihab, Q. (1996). Tafsir al-Misbah , Jakarta: Pusat Studi Alquran. Wahyuni, S. (2010). Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 8(1), 64-78.