## PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS PENGGANDAAN BUKU SECARA ILLEGAL MELALUI FOTOKOPI

## Muktar
Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia Email: muktar.unucirebon@gmail.com
Artikel info Artikel history: Diterima 28 Juni 2021 Diterima dalam bentuk revisi 15 Juli 2021 Diajukan 20 Juli 2021
Kata Kunci: perlindungan hukum; hakim; keluhuran martabat hakim; contempt of court, peradilan.

## Abstrak:
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta, sebagai  UUHC  2014  baru  lebih  menekankan  kepada  Pencipta itu  sendiri  terutama  perlindungan  hukum  yang  lebih  lama dibandingkan  dengan  Undang-Undang  Hak  Cipta  sebelumnya. Pencipta diberikan hak ekonomi berupa hak untuk mengumumkan ( performing rights) dan hak untuk memperbanyak  ( mechanical  rights) .  Tujuan  dari  penelitian hukum  ini  yakni  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis implementasi  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak  Cipta  terhadap  penggandaan  buku dengan  cara  Fotokopi dan  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis upaya  Pemerintah dalam  memberikan  perlindungan  hukum  yang  ideal dan berkeadilan terhadap  penggandaan  buku secara  illegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil  pembahasan  dapat  diuraikan  di  atas,  maka  dikemukakan kesimpulan  yakni Implementasi  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  terhadap  penggandaan  buku dengan  cara  Fotokopi  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran hak  cipta  dengan  dilakukannya  sosialisasi  mengenai  Undang- undang  Hak  Cipta  yang  dilakukan  Direktorat  Jendral  Hak Kekayaan Intelektual  dan  Kantor  Wilayah  Kementrian Hukum dan HAM tiap Provinsi dan daerah-daerah tertentu.

## Abstract:
Law  Number  28  of  2014  concerning  Copyright,  as  the  new 2014  UUHC  emphasizes  more  on  the  Creator  himself, especially the longer legal protection compared to the previous Copyright  Law.  The  creator  is  given  economic  rights  in  the form of the right to announce (performing rights) and the right to  reproduce  (mechanical  rights).  The  purpose  of  this  legal research is to find out and analyze the implementation of Law No.  28  of  2014  concerning  Copyright  against  copying  books and to find out and analyze the Government's efforts to provide ideallegal  protection and  fair againstcopying  of  books illegal. This  study  uses  a  normative  juridical  research  method.  The results of the discussion above can be described, it is concluded

## Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol. 2 No. 7 Juli 2021 P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595
Keywords: legal protection; judge; the sublimity of the dignity of the judge; contempt of court, justice.
that the implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights  for  copying  books by  means  of  photocopying  to prevent  copyright  infringement  by  conducting  socialization  of the  Copyright  Law  by  the  Directorate  General  of  Intellectual Property  and  Regional  Offices  of  the  Ministry  of  Law  and Human Rights in each province and certain regions.
Coresponden author: Muktar Email: muktar.unucirebon@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

## Pendahuluan
Hak  Kekayaan  Intelektual  (selanjutnya  disebut  dengan  HKI)  atau  biasa  disebut  juga Hak Milik Intelektual adalah padanan kata dari Intellectual Property Rights. Dalam HKI ada dua  kategori  pengertian, Pertama adalah  pengertian  HKI  dalam  istilah  sehari-hari  yaitu segala  sesuatu  yang  berasal  dari  hasil  pemikiran  manusia  seperti  ide,  invensi,  puisi,  merek, desain, semi konduktor dan sebagainya. Kedua adalah pengertian HKI dalam konsep hukum yaitu  seperangkat  aturan  hukum  yang  memberikan  jaminan  hak  eksklusif  untuk mengeksploitasi  HKI  dalam  jangka  waktu  tertentu  berdasarkan  jenis-jenis  HKI.  Terdapat kelompok  besar  dalam  pembagian  HKI, pertama yaitu:  Hak  kekayaan  Industri  ( industrial property rights) yang meliputi: Paten, Merek, Desain, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; kedua adalah Hak Cipta yang memberikan perlindungan untuk karya tulis, karya sastra dan karya seni (literary and artistic work). HKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan  kreatifitas  dan  inovasi  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  secara  luas  sedangkan hak cipta secara khusus juga berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan, memperkaya dan menyebarluaskankekayaan budaya bangsa. Bahkan salah satu aspek yang melekat pada HKI adalah  adanya  aspek  sosial  bagi  seluruh  jenis  HKI  kecuali  merek,  manakala  masa perlindungannya habis maka semuanya menjadi milik umum atau public domain .
HKI  tidak  hanya  semata-mata  masalah  teknis  hukum  tapi  juga  menyangkut kepentingan  ekonomi.  Pelanggaran  HKI  di  samping  dapat  menimbulkan  kerugian  terhadap Negara,  penemu,  masyarakat  juga  membawa  dampak  terhadap  hubungan  ekonomi,  sosial budaya, hukum dan bahkan dapat menimbulkan ketegangan politik antar Negara (P. Maulana Kamal, 2017).
Hak  Cipta  yang  merupakan  bagian  hak  milik  intelektual  lainnya  yang  selalu berkembang  mengikuti  perkembangan  zaman  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  sosial, ekonomi  dan  teknologi,  karena  semakin  majunya  teknologi  suatu  negara  semakin  canggih pula pelanggaran dilakukan.
Salah satu jenis HKI yang secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  adalah  karya  ilmiah  khususnya  dalam  bentuk  buku.  Hasil karya ilmiah  tersebut  dapat  ditulis  dalam  bentuk buku  cetak (printed Book) atau pun  dalam bentuk buku digital (e-Book) yang berupa  file (pdf, doc, txt) dan  dapat  diunduh  serta dibaca melalui perangkat  elektronik. Bentuk  buku tersebut  masing-masing  mempunyai keunggulan
dan  kelemahan.  Salah  satu  keunggulan  buku  cetak  yang  beredar  di  toko  buku  besar  adalah memiliki  dan  mencantumkan International  Serial  Book  Number (yang  selanjutnya  disebut ISBN) . Dengan memiliki ISBN, buku cetak masih terpercaya untuk menjadi acuan akademisi sebagai referensi dalam menyusun karya ilmiahnya ( Kusmawan , 2014).
Keberadaan buku ilmiah tidak dapat disangkal lagi merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat,  khususnya  mahasiswa  dan  dosen  dalam  proses  pembelajaran.  Bila  dicermati, lahirnya  satu  buku  sampai  pada  format  yang  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  tidaklah sederhana.  Proses  ini  melibatkan  banyak  modal  dan  sumber  daya  manusia  baik  penulis, penerbit,  distributor  dan  pengedar  yang  kesemuanya  bersinergi  untuk  mewujudkan  buku tersebut.  Oleh  karena  itu  tidaklah  berlebihan  jika  hasil  karya  cipta  intelektual  manusia diberikan  perlindungan  hukum  yang  memadai.  Perlindungan  hukum  terhadap  HKI  pada dasarnya  berintikan  pengakuan  terhadap  hak  atas  kekayaan  dan  hak  untuk  menikmati kekayaan  itu  dalam  waktu  tertentu.  Artinya  selama  waktu  tertentu  pemilik  atau  pemegang hak  atas  HKI  dapat  mengizinkan  ataupun  melarang  orang  lain  untuk  menggunakan  karya intelektualnya ( Kusmawan , 2014).
Ditempatkannya  buku  sebagai  ciptaan  yang  dilindungi,  terutama  karena  selain  untuk memenuhi  keinginan  yang  kuat  bangsa  Indonesia  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa seperti  yang  tercantum  dalam  Mukaddimah  UUD  1945,  juga  terkait  dengan  empat  fungsi buku ( Dziya ’Urrokhman, 2007), yaitu:
1. Buku  sebagai  media  atau  perantara,  artinya  buku  dapat  menjadi  latar  belakang  bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu,
2. Buku sebagai milik, artinya buku adalah kenyataan yang sangat berharga, tak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan,
3. Buku  sebagai  pencipta  suasana,  artinya  buku  setiap  saat  dapat  menjadi  teman  dalam situasi  apapun,  buku  dapat  menciptakan  suasana  akrab  sehingga  mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik,
4. Buku  sebagai  sumber  kreativitas,  artinya  dengan  banyak  membaca  buku  dapat membawa kreativitas yang kaya  gagasan  dan kreativitas  biasanya  memiliki  wawasan yang luas
Suatu hasil karya cipta dalam bentuk buku dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Undang-undang  yang  baru  ini  lebih  menekankan  kepada Pencipta  itu  sendiri  terutama  perlindungan  hukum  yang  lebih  lama  dibandingkan  dengan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. Berdasarkan ketentuan yang ada, Pencipta diberikan hak  ekonomi  berupa  hak  untuk  mengumumkan  ( performing  rights) dan  hak  untuk memperbanyak  ( mechanical  rights) .  Adapun  hak  moral  meliputi  hak  Pencipta  untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak Pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan ( Soelistyo , 2011).
Seorang Pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol apa yang telah diciptakannya. Maka dari itu  setiap karya cipta  yang  terpublikasi  senantiasa  perlu  sepengetahuan  Pencipta. Saat  ini  keberadaan  suatu  karya  cipta  yang  terpublikasi  dan  beredar  di  masyarakat  tidak jarang merupakan hasil dari penggandaan tanpa sepengetahuan Pencipta. Penggandaan buku sebagai  sebuah  karya  cipta  tanpa  izin  Pencipta  telah  menjadi  suatu  hal  yang  lumrah  dan terkesan  biasa saja  di tengah  masyarakat. Penggandaan ciptaan dilakukan oleh  pelaku usaha
dengan  tujuan  komersial  sangat  marak  dilakukan.  Hasil  fotokopi  buku  ini  telah  banyak beredar  di  masyarakat  karena  tidak  sulit  mendapatkan  buku  versi  murah  ini.  Peredaran fotokopi buku oleh pelaku usaha yang beredar di masyarakat tanpa seizin Pencipta tentu tidak dapat dibenarkan.
Terkait  dengan  pembajakan  khususnya  penggandaan  buku,  masalah-masalah  banyak ditemui di kalangan mahasiswa saat kuliah. Untuk kuliah di Perguruan Tinggi membutuhkan biaya  yang  tinggi.  Ketika  mahasiswa  kuliah,  mereka  dituntut  untuk  mencari  informasi  dan memiliki wawasan yang luas. Seluruh informasi yang dibutuhkan mahasiswa dapat diperoleh dengan  membaca  buku.  Bagi  mahasiswa,  memiliki  buku  bukanlah  suatu  hal  yang  mudah. Mahasiswa memiliki cara untuk mendapatkan buku-buku yang murah dengan menggandakan buku  tersebut  di  usaha  fotokopi  dan  diperjualbelikan  kembali.  Sebagai  mahasiswa  yang seharusnya  menghargai  hasil karya  orang lain, idealnya  mereka  membeli  buku secara legal. Keinginan  mahasiswa  maupun  masyarakat  memperoleh  buku  secara  ilegal  adalah  suatu masalah.
Dari  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka  penulis  tertarik  melakukan penelitian  yang  berjudul  “Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Atas  Penggandaan  Buku  Secara Illegal  Melalui  Fotokopi”.  Berdasarkan  identifikasi  masalah  yang  telah  dirumuskan,  tujuan dari  penelitian hukum  ini yakni  Untuk mengetahui  dan  menganalisis implementasi  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  terhadap  penggandaan  buku dengan  cara Fotokopi  dan  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis upaya  Pemerintah  dalam  memberikan perlindungan hukum yang ideal dan berkeadilan terhadap penggandaan buku secara illegal.

## Metode Penelitian
Penelitian  hukum  ini  menggunaan  jenis  penelitian  hukum  normatif  ( normative  legal research )  yaitu  penelitian  atas  pasal  –  pasal  aturan  hukum  untuk  menentukan  asas-asas hukum,  mengetahui  sinkronisasi  vertical/horizontal,  mengetahui  aspek  sejarah  hukum  dan mengetahui  perbandingan  antara  sistem-sistem  hukum. Adapun  metode  pendekatan  yang dipakai dalam  penelitian ini adalah  beberapa metode  yang terdapat dalam  penelitian hukum normatif,  antara  lain:  pendekatan  analisis  konsep  hukum  ( analytical  and  cenceptual approach ),  pendekatan  sejarah  ( historical  approach )  dan  pendekatan  komparatif  atau perbandingan.
Pendekatan ini akan digabungkan dengan pendekatan yang biasa dipergunakan dalam hukum  pidana  yang  disebut  dengan  pendekatan kebijakan.  Pendekatan kebijakan  mencakup pengertian  yang  saling  terkait  antara  pendekatan  yang  berorientasi  pada  tujuan,  pendekatan yang berorientasi pada nilai.

## Hasil dan Pembahasan
Undang-undang Nomor 28  Tahun 2014 memberikan  perlindungan terhadap  pencipta atas  hasil karya  ciptaannya.  Perlindungan  hukum  terhadap hak  cipta  dirasa sebagai tuntutan yang  tidak  lagi  dapat  diabaikan  untuk  memelihara  gairah  penciptaan  baru  terwujudnya sumber ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih sejahtera.
Menurut  ( Jumhana ,  1999)  bahwa  perlindungan  hukum  harus  ditekankan  kepada pencipta  dalam  arti  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  hasil  karya  atau  ciptaan seorang pencipta. Seseorang dapat dikatakan tidak menjiplak, meniru bahkan membajak hasil
karya  cipta  dari  pencipta  apabila  dalam  hal  ini  ada  suatu  perjanjian  antara  pencipta  dengan yang  ingin  meniru atau  menjiplaknya untuk dapat  dikatakan  bahwa  suatu ciptaan itu  benar- benar  merupakan  ciptaan  dari  pengarang  itu  sendiri  maka  dalam  hukum  Indonesia  harus terlebih  dahulu  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  pendaftaran  merk  dagang  atau  merk  suatu jenis  karya  cipta  di  Departemen  Kehakiman  Perlindungan  hukum  hak  cipta  sebagai  hak khusus  atau  tunggal  merupakan  hak  monopoli  pencipta  terhadap  suatu  karya  cipta  hak tersebut meliputi dua aspek yaitu hak ekonomi dan hak moral.
Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya  hak  ekonomi  yang  melekat  pada  pencipta  meliputi  hak  untuk  mengumumkan, memperbanyak  dan  memberi  ijin  kepada  orang  lain  untuk  mengumumkan  atau memperbanyak hasil ciptaan tersebut.
Sedangkan  hak  moral  merupakan  hak  yang  meliputi  kepentingan  pribadi/individu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak  dapat ditinggalkan daripadanya  seperti  mengumumkan karyanya, menetapkan  judulnya,  mencantumkan  nama  sebenarnya  atau  nama  samarannya  dan mempertahankan keutuhan/integritas ceritanya ( Usman , 2003).
Seorang  pencipta  menurut  Undang-undang  Hak  Cipta  untuk  melaksanakan  haknya menikmati  hasil  ciptaan  melakukannya  dengan  pengalihan  hak  yang  dimiliki  hak  yang dialihkan  pada  dasarnya  tiada  lain  adalah  hak  pengalihan  hak  eksklusif  pencipta  atas  suatu ciptaan  yang  dapat  berupa  suatu  karya  tulis  misalnya  kepada  penerbit.  Penerbit  yang kemudian  akan  mengeksploitasi  ciptaan  karya  tulis  seseorang  pencipta  dalam  suatu  jangka waktu tertentu. Caranya  dengan  mendayagunakan atau mengelola  suatu karya  cipta  seorang penulis  selanjutnya  pihak  lain  memberi  suatu  imbalan  sebagai  kompensasi  atas  hak  untuk mengeksploitasi  suatu  ciptaan  karya  tulis  misalnya  berupa  royalti,  honorarium,  fee  atau bentuk-bentuk imbalan lain yang disepakati bersama dalam suatu perjanjian.
Salah  satu  dari  berbagai  jenis  perjanjian  yang  mengatur  pengalihan  hak  cipta  suatu ciptaan khususnya karya tulis yang diterbitkan dalam wujud buku untuk dieksploitasi adalah perjanjian penerbitan buku antara penulis dengan penerbit buku.
Sebagaimana telah disinggung  di atas,  dalam  Undang-undang  Hak Cipta telah diatur tentang  penegakan  hukum  hak  cipta  yang  menetapkan  perbuatan  apa  saja  yang  tidak  boleh dilanggar  dari  kepentingan  pencipta  itu  sendiri,  mengenai  batasan-batasan  ciptaannya  yang dilindungi,  hingga  penyelesaian  sengketa  baik  melalui  mediasi  maupun  sampai  ke pengadilan.
Dilihat  dari  sudut  pandang  ini,  tidak  heran  bila  ada  yang  mengklasifikasikan  tipe pengarang dari sudut pandang tujuan yang ingin dicapai dari mengarang, ada dua tipe penulis buku  yakni  pertama,  penulis  idealis  yakni  mereka  yang  menulis  buku  dengan  tidak  terlalu memikirkan  royalti.  Bagi  mereka,  menulis  adalah  berkarya  untuk  melayani  masyarakat  dan tak  perlu  menuntut  kompensasi  materi  berlebih.  Mereka  juga  tak  ambil  pusing,  apakah bukunya  nanti  diminati  pasar  atau  sebaliknya.  Sebab,  bagi  mereka,  naskah  bisa  diterbitkan saja menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Kedua, penulis pragmatis yang memandang materi di atas segala-galanya. Penulis jenis itu diibaratkan mesin ide yang didesain untuk memenuhi selera  pasar  pembukuan.  Tak  menjadi  soal  apakah  buku  yang  mereka  tulis  berkualitas  atau tidak,  yang  penting,  karya  tersebut  bisa  ditukar  dengan  pundi-pundi  rupiah.  Mereka
cenderung  menulis  buku  berdasarkan  pesanan  penerbit,  yang  tentu  saja  telah  disesuaikan dengan  perkembangan  pasar.  Hal  ini  sebagaimana  jarangnya  ada  laporan  mengenai pelanggaran  hak cipta buku karena penulis tidak pro aktif untuk permasalahan  bukunya  dan biasanya  juga  penulis  mengatakan  tidak  masalah  penggandaan  hak  cipta  seperti  fotokopi buku apabila bertujuan untuk pendidikan serta menyebarkan ilmu pengetahuan.
Pada umunya hak pengarang sudah dicantumkan dalam “Perjanjian Penerbitan Buku” yang  diuraikan  secara  rinci.  Oleh  karena  itu,  sebelum  naskah  perjanjian  ditandatangani sebaiknya  dipelajari  secara  teliti  oleh  pengarang  supaya  tidak  merugikannya  di  kemudian hari.
Hal  ini  perlu  diketahui  oleh  para  pengarang  mengingat  kontrak/naskah  perjanjian penerbitan biasanya sudah disiapkan oleh penerbit, yang sudah mempunyai blanko tersendiri. Artinya  hanya  memerlukan  bagian-bagian  tertentu  yang  perlu  diisi  oleh  pencipta.  Oleh karenanya  tidak  mengherankan  kalau  dilihat  isi  kontrak  tersebut  terlihat  hak-hak  penerbit lebih terjamin. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas sebaiknya dirundingkan terlebih dahulu untuk mencegah  salah tafsir di kemudian  hari karena biasanya penerbit  bersifat  pasif  dalam hal ini. Tetapi secara umum pengarang mempunyai hak-hak dan kewajiban sebagai berikut:
1. Mendapatkan honorarium yang disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Mendapatkan persen eksemplar setiap kali terbit.
3. Mengontrol berapa bukunya sudah laku, masalah ini sebaiknya tegas-tegas dicantumkan dalam perjanjian agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
4. Mengetahui berapa eksemplar bukunya dicetak, untuk hal inipun perlu ditegaskan dalam perjanjian  penerbitan,  bila  perlu  laporan  tersebut  harus  disertai  dengan  bukti  dari percetakan.
5. Hak  cipta  atas  karangannya  tetap  ada  pada  penulis  dan  bila  ia  meninggal  dunia  hak ciptanya jatuh kepada ahli warisnya.
6. Mengetahui kapan bukunya akan dicetak ulang.
7. Dapat  memberi  saran/pertimbangan  tentang  perwajahan  bukubukunya  sesuai  dengan isinya.
8. Berhak untuk menarik naskah kembali apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan buku tidak diterbitkan.
9. Berhak untuk mendapatkan potongan apabila penulis membeli riumnya.
10. Berhak mendapatkan uang muka/persekot dari honorariumnya
Sedangkan kewajiban pengarang secara umum adalah sebagai berikut:
1. Menjamin karangannya tidak menyinggung karangan orang lain.
2. Menjamin tidak akan ada tuntutan dari  pihak ketiga  sehubungan  dengan  diterbitkannya naskah tersebut.
3. Menjamin  karangannya  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan,  dan ketertiban umum.
4. Menjamin  bahwa  ia  bersedia  untuk  mengoreksi  kembali  hasil  karyanya  yang  akan dicetak coba dan dicetak ulang.
5. Bersedia  mengganti  kerugian  kepada  penerbit  apabila  naskah  sudah  dicetak  mendapat tuntutan dari pihak ketiga baik oleh pemerintah maupun pihak ketiga.
6. Menjamin  tidak  akan  menuntut  penerbit  dalam  hal  adanya  pemotongan-pemotongan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Menjamin  naskah  tidak  akan  diserahkan  kepada  penerbit  lain  baik  dalam  naskah  yang sama  maupun  dalam  bentuk  lainnya  sehingga  dapat  merugikan  penerbit  yang  pertama, apabila  terjadi  demikian  pengarang  bersedia  mengganti  kerugian  yang  diderita  oleh penerbit.
Namun biasanya penerbit/pengarang tidak ada perjanjian tertulis mengenai pembagian royalti  penggandaan  buku  dalam  bentuk  fotokopi.  Perlindungan  hukum  bagi  pencipta  dapat dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  perlindungan  hukum  preventif  (pencegahan  sebelum terjadinya  pelanggaran)  dan  represif  (mencegah  terjadinya  pelanggaran  yang  sama  dengan cara  penanggulangan  pelanggaran  tersebut).  Dalam  konteks  undang-undang  hak  cipta  tidak ditemukan mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta atas buku, namun pencegahan dapat dilakukan  dengan  sosialisasi  kepada  masyarakat  umum  agar  lebih  memahami  dan menghargai pencipta buku.
Sedangkan  untuk  menanggulangi  pelanggaran  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara penyelesaian  sengketa  hak  cipta  dapat  dilakukan  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa, arbitrase,  atau  pengadilan.  Pengadilan  yang  berwenang  untuk  menyelesaikan  penyelesaian sengketa  adalah  pengadilan  niaga.  Selain  pelanggaran  hak  cipta/hak  terkait  dalam  bentuk pembajakan sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  harus  menempuh  terlebih  dahulu penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi.  Jika  dilihat  dari  cara  penuntutan  haknya  apabila terjadi  pelanggaran,  dibandingkan  dengan  hak  kekayaan  intelektual  lainnya,  hak  cipta merupakan  delik  aduan  berbeda  dengan  undang-undang  hak  cipta  yang  lama  yaitu  delik biasa,  sehingga  pemerintah dan  penyidik  tidak  hanya  wajib andil  memberikan perlindungan terhadap  penciptanya atau  pemegang  hak  cipta, tetapi pencipta/pemegang  hak cipta  tersebut harus pro aktif dalam hak ekonomi ciptaan bukunya yang di fotokopi tanpa izin.
Penggandaan  atau  fotokopi  buku  merupakan  pelanggaran  hak  cipta,  di  mana penggandaan  tersebut  dilakukan  tanpa  seizin  pencipta  karena  telah  melanggar  hak  ekonomi pencipta.  Ketika  buku  tersebut  digandakan  serta  bertujuan  komersial  tanpa  izin  pencipta maka yang terjadi adalah pelanggaran serta sanksi yang harus ditetapkan akibat dari kegiatan tersebut. Dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditentukan bahwa setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak  cipta  yang  melakukan  pelanggaran  hak  ekonomi  (penerbitan,  penggandaan, pendistribusian  ciptaan atau  salinannya, dan  pengumuman  ciptaan) dengan tujuan komersial dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
Sejatinya  buah  karya  berupa  buku  yang  ditulis  oleh  seorang  pengarang  yang  telah diterbitkan  secepatnya  dapat  disebarluaskan  kepada  masyarakat.  Sebagaimana  diketahui, adakalanya  karya  seorang  pengarang  belum  terbit  tapi  sudah  dipromosikan  oleh  penerbit. Penikmat  buku  tentu  ingin  segera  memiliki  buku  tersebut  apalagi  yang  mengarang  adalah pengarang  yang  sudah  dikenal  luas  tugas  penyebaran  hasil  karya  ini  dikoordinasikan  oleh penerbit sebagai pemegang izin dari pengarang untuk memperbanyak dan menyebarluaskan,
sehingga  masyarakat  yang  ingin  mendapatkan  hasil  karya  dari  seorang  pengarang  dapat segera  membeli  karya  tersebut.  Yang  menjadi  masalah  adalah,  apakah  hasil  karya  tersebut dapat  langsung  dibeli  oleh  masyarakat?  Selain  itu  ada  kemungkinan  lokasi  perusahaan penerbitan  berjauhan  dengan  tempat  tinggal  pembeli.  Jika  demikian  halnya,  tujuan  untuk menyebarluaskan hasil karya pengarang terbatas daya jangkaunya. Untuk mengatasi masalah ini  penerbit  mengadakan  kerja  sama  dengan  distributor  dan  toko  buku.  Adapun  pengertian tentang  distributor  antara  lain  dijabarkan  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Repulik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Buku.  Pada  Pasal  1  angka  9  ditentukan bahwa:  “Distributor  buku  yang  selanjutnya  disebut  distributor  adalah  orang  perseorangan, kelompok  orang,  atau  badan  hukum  yang  memperdagangkan  buku  dalam  volume  besar dengan  cara  membeli  buku dari  penerbit  dan  menjualnya kembali kepada  distributor  eceran buku”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 ditentukan bahwa: “Distributor eceran buku yang selanjutnya disebut pengecer adalah orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang  memperdagangkan  buku  dengan  cara  membeli  dari  penerbit  atau  distributor  dan menjualnya kembali secara eceran kepada konsumen akhir”( Sembiring , 2013).
Peranan  distributor  dan  toko  buku  adalah  penyebarluasan  suatu  produk  buku  dapat dilihat  dalam  kode  etik  Ikatan  Penerbit  Indonesia  (IKAPI)  yang  ditetapkan  di  Jakarta  pada tanggal  8  September  1982.  Dalam  salah  satu  ketentuannya  dikemukakan  bahwa  penerbit anggota IKAPI harus mengusahakan sebanyak mungkin untuk menyalurkan buku-buku yang diterbitkannya  dengan  perantaraan  penyalur  utama  (grosir),  pengecer,  dan  sedapat-dapatnya menghindari pelayanan langsung kepada konsumen.
Berdasarkan kode etik IKAPI yang dimaksud, maka secara teoritis adalah kurang etis kalau penerbit  melayani  pembeli  secara perorangan,  sebab  di  dalam kode  etik  dikemukakan sedapat  mungkin  penyaluran  buku  melalui  penyalur  utama.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa distributor  dan  toko  buku  merupakan  mata  rantai  yang  cukup  penting  dalam  industri  buku. Oleh karena itu, dapat dilihat dari berbagai toko buku tidak hanya tempat untuk menjual buku melainkan juga arena promosi buku-buku baru bagi penerbit. Lewat media display yang ada di  toko  buku para konsumen  buku dapat langsung  melihat  buku dari berbagai  penerbit baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
Apabila  kode  etik  ini  dapat  ditaati  secara  konsisten  oleh  semua  pihak  khususnya anggota  IKAPI,  agaknya  masalah  pembajakan  buku  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  ingin mengambil  keuntungan  secara  ilegal,  sebenarnya  dapat  dihindari  dengan  mengikutsertakan distributor dan toko buku sebagai pengawas di lapangan. Dengan cara seperti ini, ruang gerak pembajak dapat diatasi sekecil mungkin ( Sembiring , 2013).
Untuk  itu,  sudah  waktunya  untuk  meningkatkan  kerja  sama  yang  lebih  intensif  baik antara  toko  buku  dan  distributor  dengan  penerbit  dalam  hal  pendistribusian  buku,  sehingga masalah pelanggaran hak cipta yang merupakan musuh utama penerbit, dapat diawasi secara langsung oleh toko buku dan distributor. Selain itu, masalah klasik yang belum juga berhasil dipecahkan  yakni  perihal  harga  buku yang  dianggap  oleh  sebagian  masyarakat masih relatif mahal.  Dampaknya  adalah  toko  buku  yang  bermodal  kecil  semakin  redup  pembeli.  Untuk mengatasi  masalah  ini  tampaknya  antara  pengelola  toko  buku  dengan  penerbit  perlu  duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.
Beberapa  aspek  mengenai  penyebab  terjadinya  pembajakan  buku  yaitu;  Beberapa  aspek mengenai penyebab terjadinya pembajakan buku yaitu;

## 1. Dilihat dari sudut ekonomi
Melihat  harga  buku  yang  resmi  dari  penerbit  relatif  cukup  mahal,  tentu  para konsumen  buku  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  tidak  mampu  membeli  buku. Sementara  itu,  buku  yang  diperjualbelikan  tersebut  sangat  dibutuhkan.  Untuk  mengatasi kebutuhan konsumen tersebut pada umumnya yang bersangkutan mencari ke pusat penjualan buku-buku  yang  menyediakan  dengan  harga  diskon  khusus.  Yang  menjadi  masalah  adalah buku  yang  dicari  itu  belum  tentu  ada  di  tempat  tersebut  karena  buku  baru  terbit.  Dalam suasana  seperti  inilah  para  pedagang  buku  yang  bermata  jeli  akan  berusaha  untuk memanfaatkan kondisi  yang demikian, untuk  mencari keuntungan  dengan  cara ilegal,  yakni dengan pembajakan terhadap buku-buku yang termasuk dalam kategori best seller.
Disebut  ilegal  karena  dalam  hal  pembajak  buku  tersebut  tidak  meminta  izin  kepada pencipta  atau  pemegang  hak  cipta.  Dengan  cara  demikian  pihak  pembajak  dapat  segera menikmati  untung  karena  pembajak  tidak  perlu  membayar  royalti  dan  pajak  penghasilan. Biasanya harga buku-buku bajakan ini jauh di bawah harga resmi, malah kadang-kadang bisa mencapai separuh harga resmi.
Dalam  kaitan  banyaknya  pembajakan  buku  yang  membawa  dampak  tidak  saja  bagi penerbit  yakni  buku  asli  lambat  dalam  penjualan  bahkan  bisa  jadi  menumpuk  di  gudang penerbit.  Dengan  demikian  memproduksi  buku  menjadi  hilang.  Singkatnya  penerbit mengalami  kerugian.  Sedangkan  kerugian  bagi  pengarang  tidak  mendapatkan  honorarium. Untuk  mengatasi  masalah  ini  ada  satu  gagasan  dari  kalangan  penerbit  untuk  membentuk lembaga  pengumpul  royalti.  Diharapkan  lembaga  ini  dapat  mengurusi  masalah  royalti pengarang. Melihat fakta banyaknya pembajakan, yang berakibat pembayaran royalti kepada penulis,  kalangan  penerbit  buku  ternyata  ingin  meniru  para  seniman  di  industri  musik. Kalangan penerbit ingin memiliki lembaga yang memungut dan mengumpulkan royalti buku atau collecting  society sebagaimana  Yayasan  Karya  Cipta  Indonesia  (YKCI)  di  industri musik. Dengan memasukkan lembaga semacam itu diharapkan pemenuhan hak-hak ekonomi penulis  bisa  terpenuhi,  sekaligus  mengurangi  praktik  pembajakan  buku.  Hal  ini  tentu merupakan  suatu  gagasan  yang  menarik.  Seperti  halnya  di  negara -negara  maju  telah mempunyai lembaga, misalnya asosiasi pengarang. Asosiasi inilah yang mengelola hal yang terkait dengan hak cipta pengarang.

## 2. Kemajuan Teknologi di Bidang Penerbitan Buku
Kemajuan  teknologi  membawa  pengaruh  pula  ke  dalam  bidang  grafika  atau  cetak - mencetak  dan  penerbitan  buku.  Sebagai  contoh  konkret  dapat  dilihat  munculnya  mesin fotokopi moderen, hasil dari fotokopi tersebut kadang-kadang sulit untuk dibedakan dengan yang asli. Demikian halnya dalam bidang grafika, dengan munculnya mesin-mesin teknologi mutakhir,  buku-buku  yang  sudah  jadi  tinggal  difoto  lalu  dipindahkan  ke plate yang  siap untuk  dicetak.  Bagi  orang  awam  memang  sulit  untuk  membedakan  antara  buku  yang  asli dengan  dengan  buku  hasil  bajakan.  Yang  dapat  membedakan  hanyalah  orang-orang  yang sudah berkecimpung dalam dunia penerbitan buku. Lagi pula bagi orang awam tidak menjadi masalah apakah buku asli atau bajakan yang penting bukunya bagus, murah, sehingga dapat terjangkau sesuai dengan kemampuan daya belinya.
3. Lambannya Distribusi Buku ke Daerah
Pada umumnya  penerbit  buku tinggal di kota-kota besar.  Perhatikan  misalnya daftar nama  dan  alamat  penerbit  yang  tergabung  dalam  IKAPI  sebagian  besar  tinggal  di  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta.  Dalam  hal  pendistribusian  buku  ke  daerah  menimbulkan  masalah tersendiri yaitu transportasi mengenai siapa yang memikul biaya transportasi buku tersebut. Dalam situasi seperti ini tentunya pembeli akan berpaling ke pasar bebas untuk mencari buku yang  diinginkannya.  Bila  ke  tempat  penjualan  seperti  ini,  kemungkinan  buku  yang  dibeli hasil bajakan suatu hal yang biasa terjadi.

## 4. Buku langka dan sulit ditemukan di toko buku
Mahasiswa  perguruan  tinggi  sering  kali  sulit  untuk  mendapatkan  sebuah  buku,  baik karena  buku  yang  dicari  tesebut  terbitan  luar  maupun  buku-buku  yang  sudah  tidak diterbitkan  lagi,  sehingga  dengan  alasan  untuk  kepentingan  pendidikan  dan  didasarkan kepada  fungsi  sosial,  maka  mahasiswa  atau  dosen  melakukan  penggandaan  dengan  cara mempoto copy di tukang poto copy. Harga buku poto copy dimaksud bisa saja lebih murah dari buku aslinya atau mungkin juga lebih mahal.
Aspek  keempat  ini  tidak  tidak  terkait  dengan  toko  buku,  karena  tidak  dibeli  di  toko buku.  Jika  buku  bajakan  didapat  atau  dibeli  di  toko  buku  tentunya  yang  mendapatkan keuntungan adalah toko buku yang menjualnya, sedangka aspek keempat yang mendapatkan keuntungan adalah kios atau jasa poto copy. Fungsi sosial atas hak cipta sebagaimana diatur dalam  UUHC  yang  memberikan  ijin  untuk  kepentingan  sosial  tentunya  tidak  bertentangan dengan hukum jika buku tersebut memang langka dan sulit ditemukan lebih-lebih buku yang dibutuhkan tersebut untuk kepentingan sosial, namun disisi lain dalam penggandaan buku ini ada pihak  yang diuntungkan  yaitu jasa poto  copy, jadi dengan  demikian  penggandaan buku dalam  aspek  keempat  pun  tetap  merupakan  pelanggaran  hak  cipta,  karena  masih  ada keuntungan ekonomi yang didapat oleh jasa poto copy dari penggandaan buku dimaksud.
Sejalan  dengan  permasalahan  tersebut  di  atas,  seharusnya  dan  disarankan  sebaiknya konsumen  tidak  membeli  buku  bajakan,  karena  buku  asli  apabila  dibandingkan  dari  segi harganya  tidak jauh  berbeda bahkan terkadang buku bajakan lebih mahal  dari  buku aslinya. Jika  memang  sulit  ditemukan  buku  yang  asli  karena  buku  tersebut  sudah  lama,  sebaiknya memperoleh  izin  dahulu  dari  pencipta  buku  sehingga  tidak  melanggar  hak  cipta  buku,  dan izin penggandaan sebaiknya hanya diberikan kepada lembaga resmi seperti perguruan tinggi yang membutuhkan buku langka tersebut untuk kepentingan pendidikan (sosial) dengan cara mempoto  copy  dengan  tidak  menarik  keuntungan  melainkan  hanya  mengganti  biaya  kertas dan  biaya  poto  copy  saja.  Dengan  demikian  pembaharuan  UUHC  yang  akan  datang  harus memperhatikan  masalah  ini,  yakni  regulasi  mengenai  penggandaan  buku  lama  dan  langka yang sulit ditemukan di pasar atau toko buku untuk kepentingan pendidikan.
Pembajakan  buku  bukanlah  suatu  fenomena  yang  asing  lagi.  Masalah  pembajakan buku  bukan  sekedar  persoalan  antara  pencipta  dengan  oknum-oknum  pembajak  semata, melainkan persoalan antara si penegak hukum dan penghargaan masyarakat atas hak cipta.
Pembajakan buku sangat berpengaruh terhadap banyaknya buku yang akan terbit. Jika pembajakan  buku  makin  banyak,  maka  buku  yang  terbit  akan  menurun,  yang  mana  hal  ini disebabkan  menurunnya  niat  pencipta  untuk  menulis  buku.  Dampak  lain  bagi  penerbit, banyaknya  dituntut  royalti  oleh  pencipta  atau  pengarang  buku  yang  diterbitkan  oleh
pembajak  karena  hak  terbitnya  ada  pada  penerbit  yang  sah.  Penerbit  juga  dirugikan  karena pembajakan buku mengakibatkan omzet penjualan buku-buku berkurang.
Pembajakan  buku  merupakan  tindak  pidana  kejahatan.  Dari  segi  penegakan  hukum, ketidakseragaman  penafsiran  dan  tindakan  para  pejabat  penegak  hukum  dalam  menghadapi pelanggaran hak cipta merupakan faktor-faktor yang menunjukkan bahwa pembajakan belum ditangani secara efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perlindungan hak cipta harus lebih ditingkatkan ( Kusmawan , 2014).
Penegakan  hukum  sebagai  usaha  menjalankan  hukum  dapat  mempunyai  arti  sempit, arti  luas  dan  arti  yang  tidak  terbatas.  Dalam  arti  sempit  penegakan  hukum  adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagaimana pengertian orang awam tentang hukum. Dalam arti  luas,  penegakan  hukum  adalah  menjalankan  hukum  oleh  alat-alat  perlengkapan  negara, yakni  kepolisian,  kejaksaan  dan  kehakiman.  Pengertian  hukum  yang  tidak  terbatas  adalah tugas  dari  pembentuk  undang-undang,  hakim,  jaksa,  pengacara,  aparat  pemerintah,  pamong praja,  lembaga  pemasyarakatan  dan  aparat  eksekusi,  serta  setiap  orang  ynag  menjalankan hukum  yaitu  badan  resmi  dan  setiap  orang  yang  bersangkutan  dengan  proses  berjalannya hokum ( Poernomo , 1984).
Penegakan hukum menurut  Mahadi  dalam ( Cristiani , 2016) sebagai hal menegakkan atau mempertahankan hukum oleh  penegak  hukum apabila  telah terjadi  pelanggaran hukum atau  diduga  hukum  akan  atau  mungkin  dilanggar.  Banyak  hambatan  yang  dihadapi  oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan Undang-undang yang dalam hal ini UUHC.
UUHC  memberikan  perlindungan  terhadap  pencipta  atas  hasil  karya  ciptaannya. Perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  dirasa  sebagai  tuntutan  yang  tidak  lagi  dapat diabaikan  untuk  memelihara  gairah  penciptaan  baru  terwujudnya  sumber  ekonomi  dan kualitas kehidupan yang lebih sejahtera.
Menurut  ( Djumhana &  Djubaedillah,  2003)  bahwa  perlindungan  hukum  harus ditekankan kepada pencipta dalam arti memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya atau  ciptaan  seorang  pencipta.  Seseorang  dapat  dikatakan  tidak  menjiplak,  meniru  bahkan membajak  hasil  karya  cipta  dari  pencipta  apabila  dalam  hal  ini  ada  suatu  perjanjian  antara pencipta  dengan  yang  ingin  meniru  atau  menjiplaknya  untuk  dapat  dikatakan  bahwa  suatu ciptaan  itu  benar-benar  merupakan  ciptaan  dari  pengarang  itu  sendiri  maka  dalam  hukum Indonesia  harus  terlebih  dahulu  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  pendaftaran  merk  dagang atau merk  suatu jenis karya cipta  di Departemen  Kehakiman Perlindungan hukum hak  cipta sebagai  hak  khusus  atau  tunggal  merupakan  hak  monopoli  pencipta  terhadap  suatu  karya cipta hak tersebut meliputi dua aspek yaitu hak ekonomi dan hak moral.
Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya  hak  ekonomi  yang  melekat  pada  pencipta  meliputi  hak  untuk  mengumumkan, memperbanyak  dan  memberi  ijin  kepada  orang  lain  untuk  mengumumkan  atau memperbanyak hasil ciptaan tersebut.
Sedangkan  hak  moral  merupakan  hak  yang  meliputi  kepentingan  pribadi/individu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun  tidak  dapat ditinggalkan daripadanya  seperti  mengumumkan karyanya, menetapkan  judulnya,  mencantumkan  nama  sebenarnya  atau  nama  samarannya  dan mempertahankan keutuhan/integritas ceritanya ( Usman , 2003).
Seorang  pencipta  menurut  Undang-undang  Hak  Cipta  untuk  melaksanakan  haknya menikmati  hasil  ciptaan  melakukannya  dengan  pengalihan  hak  yang  dimiliki  hak  yang dialihkan  pada  dasarnya  tiada  lain  adalah  hak  pengalihan  hak  eksklusif  pencipta  atas  suatu ciptaan  yang  dapat  berupa  suatu  karya  tulis  misalnya  kepada  penerbit.  Penerbit  yang kemudian  akan  mengeksploitasi  ciptaan  karya  tulis  seseorang  pencipta  dalam  suatu  jangka waktu tertentu. Caranya  dengan  mendayagunakan atau mengelola  suatu karya  cipta  seorang penulis  selanjutnya  pihak  lain  memberi  suatu  imbalan  sebagai  kompensasi  atas  hak  untuk mengeksploitasi  suatu  ciptaan  karya  tulis  misalnya  berupa  royalti,  honorarium,  fee  atau bentuk-bentuk imbalan lain yang  disepakati bersama dalam  suatu perjanjian. Salah  satu dari berbagai jenis perjanjian yang mengatur pengalihan hak cipta suatu ciptaan khususnya karya tulis  yang  diterbitkan  dalam  wujud  buku  untuk  dieksploitasi  adalah  perjanjian  penerbitan buku antara penulis dengan penerbit buku.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dalam  sebagaimana  tersebut  dan  diuraikan  di  atas, maka dikemukakan kesimpulan yakni Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Hak  Cipta  terhadap  penggandaan  buku dengan  cara  Fotokopi  untuk  mencegah terjadinya  pelanggaran  hak  cipta  dengan  dilakukannya  sosialisasi  mengenai  Undang-undang Hak Cipta yang dilakukan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah Kementrian  Hukum  dan  HAM  tiap  Provinsi  dan  daerah-daerah  tertentu. Upaya  Pemerintah dalam  memberikan  perlindungan  hukum  yang  ideal dan  berkeadilan terhadap  penggandaan buku secara  illegal  dengan  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pencipta  maupun penerbit,  melalui  Undang  Undang  Nomor 28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  hal  ini  dapat dilihat dari jangka waktu yang diberikan terhadap pencipta dan penerbit berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung yang awalnya hanya 50 (lima puluh) tahun menjadi 70 (tujuh puluh)  tahun  setelah  pencipta  meninggal  juga  sanksi  terhadap  pelanggaran  Undang  Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini dapat diancam dengan sanksi pidana dan perdata Namun dalam realitasnya penegakan hukum Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum menunjukkan hasil yang optimal.

## Bibliografi
Cristiani,  T.  A.  (2016). Perlindungan  Hukum  Merek  di  Jaringan  Internet  dalam  Undang- undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek . Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM , 8 (17), 87–96.
Djumhana,  M.,  &  Djubaedillah,  R.  (2003).  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Sejarah,  Teori  Dan Prakteknya Di Indonesia). Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti .
Dziya’Urrokhman,  I.  S.  (2007). Perlindungan  Hukum  Karya  Cipta  Buku  Ditinjau  dari Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta .  Program  Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Jumhana. (1999). Hak Kekayaan Intlektual Teori dan Praktek . Citra Aditya Bakti.
Kusmawan,  D.  (2014).  Perlindungan  hak  cipta  atas  buku. Perspektif , 19 (2),  137–143. DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.16
P.  Maulana  Kamal.  (2017). Hak  Kekayaan  Intelektual  (Dalam  Peraturan  Perundang- undangan) . Nurjati Press bekerjasama dengan PT. Waskita Cipta Persada.
Poernomo,  B.  (1984). Orientasi  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia .  Fakultas  Hukum, Universitas Gadjah Mada.
Sembiring, S. (2013). Aspek-aspek yuridis dalam penerbitan buku . Nuansa Aulia.
Soelistyo, H. (2011). Hak Cipta Tanpa Hak Moral . Rajawali Pers.
Usman,  R.  (2003). Hukum  hak  atas  kekayaan  intelektual:  perlindungan  dan  dimensi hukumnya di Indonesia . Alumni.