licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Pembakaran Lahan Dalam Regulasi Lingkungan Hidup erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Verdinan 1 ,Triono Eddy 2 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 1 Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia, verdinanharaahap@gmail.com 2 Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia
3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO This  research  seeks  to  thoroughly  investigate  the  deficiencies  in  the  legal framework  surrounding  corporate  criminal  liability  for  the  burning  of plantation land and comprehensively discuss legal policies for handling land burning  crimes  that  result  in  the  destruction  of  forest  ecosystems.  This research  is  normative  juridical  in  nature,  utilizing  a  descriptive-analytical approach.  It  examines  existing  legal  issues  and  symptoms,  assessing  them against  established  laws,  regulations  and  legal  norms.  The  findings  of  this article  indicate  that  the  enforcement  of  corporate  criminal  liability  for plantation  land  burning  remains  significantly  weak  due  to  selective  law enforcement process against corporations and the imperfection of formal legal arrangements  regarding  the  mechanism  of  criminalizing  corporations  as perpetrators  of  crimes  holistically.  Legal  policies  in  handling  land  burning crimes  that  result  in  the  destruction  of  forest  ecosystems  are  carried  out through penal efforts (enforcing criminal provisions related to land burning in the Law on Environmental Protection and Management, the Forestry Law and the Plantation Law) and non-penal including education, increasing awareness and community participation, empowering information technology, compiling a  framework  to  support  transparency,  accountability  and  corporate  social responsibility to preserve the environment.
Manuscript History:
Received: 2023-11-29
Accepted: 2024-07-23
Corresponding Author: Verdinan, verdinanharaahap@gmail.co m Keywords : Harmonisation; Corporation; Environment; Land Burning; Legal Policy
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.7.2024 Cite this paper Verdinan, & Eddy, T. (2024). Pembakaran Lahan Dalam Regulasi Lingkungan Hidup. Widya Yuridika: Jurnal
Hukum, 7 (2). doi: https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.6073

## PENDAHULUAN
Sektori industri perkebunan berperanan penting bagi pembangunan nasional, utamanya pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, menambah devisa asing untuk negara, membuka lapangan dan kesempatan kerja, meingkatkan daya saing dan mengoptimalkan kelola  SDA  yang  berkelanjutan. 1 Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  tahun  2023,  sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 12,40% terhadap produk domestik bruto (PDB). Dari  kontribusi  sebesar  12,40%  tersebut,  yang  terbesar  berasal  dari  perkebunan  dengan
1 Jan Horas. ” Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan .” Jurnal Masyarakat Indonesia. Vol 43 No 1 (2017), hlm 82. https://doi.org/10.14203/jmi.v43i1.717
3,76%,  disusul  perikanan  sebesar  2,58%,  tanaman  pangan  2,32%,  peternakan  1,52%, tanaman hortikultura 1,44%, kehutanan 0,60%, serta jasa pertanian dan perburuan 0,18%. Sementara itu, data Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyebutkan tahun 2022 total penjualan ekspor industri perkebunan menyentuh angka 36,55 Milyar Dolar AS yang setara dengan 568,9 Trilyun Rupiah. Komoditas perkebunan andalan Indonesia di antaranya Kelapa, Sawit, Kakao, Kopi, Teh dan Minyak Atsiri.
Meski  usaha  perkebunan  berkontribusi  besar  bagi  perekonomian  dan  pembangunan nasional, namun terdapat dampak negatif dari usaha perkebunan yang tidak dikelola secara profesional,  diantaranya  masalah  alih  fungsi  lahan,  pencemaran  lingkungan,  kerusakan ekosistem,  hingga  kebakaran  hutan.  Berkembangnya  usaha  perkebunan,  menyebabkan kebutuhan lahan untuk kebun (terutama Kelapa Sawit) juga semakin meningkat. Sayangnya banyak  pelaku  usaha  dan  masyarakat  yang  membuka  lahan  menggunakan  metode pembakaran hutan. 2
Data  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  Republik  Indonesia, melaporkan luas kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 204.894 hektar, dimana 20% dari lokasi kebakaran itu berada di area konsensi korporasi. Sementara data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melaporkan sejak Januari-September 2023,  terdapat  184.223  titik  api  yang  didominasi  keberadaannya  dalam  konsesi  194 perusahaan, dimana 38 perusahaan sudah membakar lahan kehutanan dan lahan sejak 2015 hingga  2020. 3 Tingginya  kasus  kebakaran  hutan  dan  lahan  (Karhutla)  disebabkan  oleh adanya kegiatan memebuka lahan dengan metode dibakar yang dinilai paling praktis dan efisien dibandingkan metode lainnya. 4
Perusahaan  perkebunan  sering  membakar  lahan  yang  berakibat  terbakarnya  hutan hingga merusak ekosistem secara masif, akan tetapi, penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan masih sangat lemah. 5 Contohnya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Maulaboh Nomor 133/Pid.B/2013/PN.MBO jo Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  1174  K/PID.SUS/2015.  Majelis  Hakim menyatakan Terdakwa Ir. Khamidin Yoesoef, selaku Estate Manager Pengembangan Kebun Suak Bahong PT. Kalista Alam, dimana terdakwa benar-benar terbukti melaksanakan tindak pidana yakni membuka lahan untuk kebun kelapa sawit menggunakan metode pembakaran yang notabene merupakan pengrusakan lingkungan secara terus-menerus dan ia dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan subsider pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Pengadilan dalam perkara ini hanya menghukum Manager sebagai pelaku, sementara Korporasi (PT. Kalista Alam) dan Direksinya, tidak tersentuh pidana.
Kewenangan  Direksi  dalam  menjalankan  Perseroan  yang  sesuai  dengan  maksud  dan tujuannya berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum. Direksi melaksanakan kenijakan terkait dengan pelaksanaan kewenagan Perseroan yang dipandang tepat,  jika  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  AD/ART. 6 Korporasi yang melakukan pidana tidak mudah untuk ditindak karena kejahatan korporasi mengandung  elemen-elemen  kecurangan,  manipulasi,  pelanggaran  kepercayaan,  dan
2 Ahmad Khairul Fajri. “Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Terhadap Pencegahan Karhutla di  Kalimantan  Barat.” Jurnal  Hukum  De  Rechtsstaat ,  Vol  9.  No  2.  (2023),  hlm  105. https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.8589
3 https://www.walhi.or.id/walhi-laporkan-194-perusahaan-yang-terduga-terbakar ,  Diakses  pada  16  Mei 2014 Pukul 10.00 wib.
4 Yuli Rosianty. “ Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Sistem Pertanian Sonor Di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan .” Tengkawang: Jurnal Ilmu Kehutanan. Vol 12 No 2 (2022), hlm 186.  http://dx.doi.org/10.26418/jt.v12i2.59163
5 Anindyajati, “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan,” Jurnal Konstitusi 12, no. 4 (May 2016): 878, https://doi.org/10.31078/jk12410.
6 Mira Widyawat. “ Tindakan Direksi Yang Memberikan Corporate Guarantee Terhadap Anak Perusahaan Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris Ditinjau Dari Hukum Perseroan. ” Jurnal Bina Mulia Hukum . Vol 3, No 1, (2018), hlm 129. doi: 10.23920/jbmh.v3n1.10
pengelakan peraturan yang menyebabkan bukan hanya individu saja yang dirugikan namun masyarakat umum juga terkena dampaknya. 7
Belum  sempurnanya  ketentuan  hukum  formil  tentang  mekanisme  pemidanaan korporasi menyebabkan kesenjangan diantara penegakan hukum in concreto dengan hukum pidana korporasi in abstracto . Akibatnya, implementasi penegakan hukum pidana korporasi belum  maksimal  dan  menyebabkan  inkonsistensi  serta  disparitas  hukuman pertanggungjawaban  pidana  korporasi. 8 Karenanya,  dibutuhkan  harmonisasi  antara berbagai  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  korporasi  dalam  tindak pidana, terutama dalam konteks pidana lingkungan hidup.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisa aturan- aturan  tertulis,  yurisprudensi  serta  norma-norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat. Pendekatan  deskriptif-analitis  memiliki  tujuan  untuk  mengumpulkan  data  secara  akurat, faktual dan sistematis mengenai suatu masalah yang didasarkan hukum dan norma hukum yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik kajian pustaka, yakni mengumpulkan  informasi  dari  bahan-bahan  pustaka  atau  data  sekunder  seperti  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  seperti  undang-undang,  karya  tulis  ilmiah,  buku serta sumber lain seperti artikel, surat kabar, majalah dan kamus dari perguruan tinggi. 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelemahan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pembakaran Lahan Perkebunan
Penyebab  kurang  efektifnya  penegakan  hukum  pidana  terhadap  korporasi  yang melakukan kejahatan, khususnya di bidang lingkungan hidup, adalah karena adanya doktrin “ Business  Judgment  Rule ”,  yang  menurut  Gunawan  Widjaja  ialah  “kekebalan  atau perlindungan  bagi  manajemen  perseroan  dari  setiap  tanggung  jawab  yang  lahir  sebagai akibat  dari  transaksi  atau  kegiatan  yang  dilakukan  olehnya,  sesuai  dengan  batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya”. 10 Ini disebabkan karena kegiatan tersebut telah dilakukan dengan mematuhi standar kehati-hatian dan niat baik. 11 Dari sudut pandang  hukum  perusahaan,  Direksi  memiliki  wewenang  untuk  mengambil  langkah- langkah dalam pengelolaan perseroan, termasuk di dalamnya pengambilan kebijakan bisnis. Wewenang tersebut dilindungi oleh hukum sehingga tidak dapat disengketakan atau digugat oleh siapapun, meskipun keputusan tersebut dapat merugikan perseroan, asalkan diambil dengan itikad baik, sesuai dengan hukum, rasional, dan bebas dari bentrok kepentingan. 12 Di Indonesia, konsep business judgement rule terhadap Direksi diadopsi dalam Undang- Undang  Perseroan  Terbatas  No.  40  Tahun  2007  tepatnya  pada  Pasal  97  ayat  (5)  yang berbunyi: “Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)..” dengan ketentuan jika dapat membuktikan bahwa:
a. kerugian  tersebut  tidak  disebabkan  oleh  kesalahan  atau  kelalaian  dari  pihak  yang bersangkutan;
7 Faiz  Guslan.  “ Batasan  Antara  Perbuatan  Maladministrasi  Dengan  Tindak  Pidana  Korupsi. ” Riau  Law Journal Vol. 2 No. 2 2018, hlm 155.http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v2i2.4942
8 Timbo  Mangaranap  Sirait.  “ Perkembangan  Ilmu  Hukum  Pidana  Korporasi  Dihubungkan  Dengan Pendidikan  Hukum  Berkelanjutan  Bagi  Advokat .” Veritas  Et  Justitia .  Vol  3  No  2  (2017),  hlm  470.  doi: 10.25123/vej.2684
9 Agustina  and  Triono  Eddy,  “ Reconstruction  of  Corporate  Liability  Law  in  the  Provision  of  Construction Services ,” Journal  of  Law  and  Sustainable  Development Vol  11,  No.  6  (2023)  hlm  5, https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i6.932.
10 Gunawan Widjaja, " 150 Tanya Jawab Tentang Perseron Terbatas ". (Jakarta: Forum Sahabat, 2008). 11 Dedy  Indrawan  Darsan.  “ Doktrin  Business  Judgment  Rule  Atas  Tindakan  Direksi  Yang  Dianggap Melanggar Prinsip Fiduciary Duty .” Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Hasanuddin 2013, hlm 13.
12 Sartika  Nanda Lestari.  “ Business  Judgment  Rule  Sebagai  Immunity  Doctrine  Bagi Direksi  Badan  Usaha
Milik Negara di Indonesia .” Jurnal Notarius Vol 8 No 2 (2015), hlm 303.
https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10261
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan hati-hati untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud serta tujuan Perseroan;
c. tidak  ada  benturan  kepentingan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung terhadap tindakan pengurusan yang menyebabkan kerugian; dan
d. telah  mengambil  langkah-langkah  untuk  mencegah  terjadinya  atau  berlanjutnya kerugian tersebut.
Syarat-syarat  tersebut  harus  terpenuhi  secara  keseluruhan  agar  Direksi  tidak bertanggung  jawab  secara  pribadi. 13 Penilaian  terhadap  keputusan  Direksi  tidak  hanya didasarkan  pada  kehati-hatian,  tetapi  juga  harus  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan anggaran  dasar  perusahaan.  Eddy  O.S.  Hiariej  mengatakan,  “ada  beberapa  kendala  untuk membuktikan pertanggungjawaban korporasi” dimana diantaranya ialah:
a. Penetapan  pidana  terhadap  korporasi  tidak  bisa  disamakan  dengan  pendekatan konvensional  dalam  kasus-kasus  pidana  umumnya,  karena  kejahatan  korporasi seringkali terkait dengan white collar crime;
b. Penentuan  subjek  hukum  yang  bertanggung  jawab  atas  tindak  pidana  melibatkan kesalahan korporasi;
c. Menetapkan  kesalahan  (schuld,  mens  rea)  korporasi  tidaklah  mudah,  karena  ada hubungan  yang  sangat  kompleks  dalam  kejahatan  terorganisir  di  antara  dewan direksi, eksekutif, dan manajer di satu sisi, serta perusahaan induk, divisi perusahaan, dan cabang-cabang perusahaan di sisi lainnya. 14
Penempatan  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana  haruslah  dipahami  dengan berbagai alasan yang rasional dan perlu dipertimbangkan bersama oleh para ahli hukum, yakni:
a. Pemidanaan  hanya  terhadap  pengurus  tidaklah  memadai  untuk  memberlakukan represi terhadap tindak pidana yang  dilakukan oleh atau melalui sebuah korporasi. Oleh  karena  itu,  perlu  juga  mempertimbangkan  kemungkinan  untuk  memidana korporasi saja, korporasi dan pengurus bersama-sama, atau hanya pengurus saja. 15 b. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi, peran korporasi semakin penting;
c. Hukum  pidana  harus  memiliki  fungsi  dalam  masyarakat,  yaitu  melindungi  dan menegakkan  norma-norma  serta  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku.  Jika  hukum pidana hanya berfokus pada individu, yang hanya berlaku untuk manusia, maka tujuan tersebut tidak akan efektif. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk selalu menentang atau menolak kemungkinan untuk memidana korporasi;
d. Hukum  pidana  harus  selalu  beradaptasi  dengan  perkembangan  masyarakat  dan zaman;
e. Memidana korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk mencegah tindakan pidana dari para pegawai korporasi itu sendiri; 16
Mengatasi kelemahan dan kendala tersebut di atas, diperlukan suatu konsep revitalisasi dalam  pertanggungjawaban  korporasi  terhadap  pembakaran  lahan  perkebunan,  sebagai berikut:
a. Mewajibkan  perusahaan  perkebunan  untuk  mengcover  usaha  dengan  asuransi lingkungan;
b. Mencabut izin usah perusahaan perkebunan yang tidak menjalankan prinsip-prinisp perkebunan keberlanjutan.
13 Fatika Sari. “ Perbedaan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Personal Guarantee Dan Penyebab Kerugian Perseroan Terbatas .” Officium Notarium Vol 2 No 1 (2022), hlm 155.https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art16
14 Eddy O.S. Hiariej, " Prinsip-Prinsip Hukum Pidana". (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 164.
15 Kristian.  ” Kebijakan  Eksekusi  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Berbagai  Putusan Pengadilan di Indonesia. ” Jakarta: Sinar Grafika, 2018. hlm 52
16 Muladi,  " Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana" ,  (Bandung:  Sekolah  Tinggi  Hukum Bandung, 2015), hlm 32.
c. Mewajibkan  pelaku  perusakan/pencemaran  untuk  melakukan  recovery  atau pemulihan kerusakan lingkungan. 17
Diperlukan  proses  harmonisasi  hukum  untuk  menjamin  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  saling  mendukung  dan  memiliki  aspek  moral  yang  tertentu. Harmonisasi  hukum  merupakan  proses  untuk  menyatukan  peraturan-peraturan perundang-undangan  yang  berbeda,  mengatasi  kontradiksi  dan  keanehan  antara  norma- norma hukum sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Sehingga akan tercipta peraturan perundang-undangan yang seimbang, terintegrasi, konsisten, dan mematuhi prinsip-prinsip hukum. 18
Harmonisasi  ketentuan  pidana  yang  berkaitan  dengan  pembakaran  lahan  atau  hutan dalam  Undang-Undang  Nomor:  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang berbunyi:
Pasal 108 Undang-Undang Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
1) "Setiap orang atau badan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah);"
2) "Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh Korporasi, maka  pidana  penjara  dijatuhkan  kepada  Pengurusnya,  terhadap  Korporasi dijatuhkan pidana denda maksimum serta kewajiban untuk melakukan pemulihan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat tindak pidana itu."

## Pasal 70 Undang-Undang Perkebunan
1) Setiap  Pelaku  Usaha  Perkebunan  wajib  mengcover  usaha  dengan  asuransi lingkungan  hidup,  sebagai  jaminan  resiko  jika  terjadi  kerusakan  dan  atau pencemaran lingkungan akibat aktivitas usaha.
2) Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan Ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa : denda administrasi dan atau pencabutan izin usaha.
Pentingnya regulasi tentang asuransi lingkungan menonjol sebagai langkah pencegahan dan  antisipatif  untuk  menjamin  perbaikan  dan  pemulihan  lingkungan  yang  terancam kerusakan  akibat  aktivitas  atau  bisnis,  khususnya  perkebunan,  serta  kepastian  dalam penegakan hukum lingkungan sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan. 19 Selain itu, ganti rugi  atas  kerusakan  lingkungan  yang  telah  ditetapkan  melalui  putusan  pengadilan  juga sering  terkendala  dengan  insolvensi  (perusahaan  atau  individu  tidak  dapat  melunasi utang/kewajiban  dikarenakan  jumlah  utang  melebihi  seluruh  harta  kekayaan).  Jikapun assetnya  cukup,  kebanyakan  korporasi  tidak  memiliki  komitmen  untuk  melaksanakan putusan pengadilan memperbaiki kerusakan lingkungan, karena tidak adanya upaya paksa (sanksi tegas).

## Kebijakan  Hukum  dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Pembakaran  Lahan  yang Mengakibatkan Rusaknya Ekosistem Hutan
Mangabay Indonesia menyebutkan Provinsi Aceh merupakan daerah yang paling banyak terjadi Karhuta di periode 2022-2023 yakni sebanyak 53 kasus, disusul Kalimantan Tengah 35 kasus dan Kalimantan Barat 17 kasus. Total luas hutan yang terbakar di Provinsi Aceh periode 2022-2023 mencapai 491.8 hektar. Kabupaten Aceh Jaya merupakan daerah yang
17 Verdinan. “ Revitalisasi Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Atas Pembakaran Lahan Perkebunan yang Mengakibatkan  Rusaknya  Ekosistem  Hutan  di  Provinsi  Aceh. ” Medan,  Program  Studi  Doktor  Ilmu  Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2024. hlm 141-144.
18 Kusnu  Goesniadhie  Slamet,  “ Harmonisasi  Hukum  Dalam  Perspektif  Perundang-Undangan ,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 11, No. 27 (2014), hlm 90. https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art8.
19 Ansiyah  Putri  Novanda.  " Hukum  Lingkungan:  Membangun  Masa  Depan  Yang  Berkelanjutan". (Medan: Program Studi Hukum Universitas Medan Area, 2019). hlm 37.
paling  tinggi  terbakar  117,7  hektar, disusul  Aceh  Tengah  78,5  hektar,  Subulussalam  75,5 hektar, dan beberapa daerah lain. 20
Mayoritas  kebakaran  lahan  dan  hutan,  khususnya  gambut  di  Aceh,  disebabkan  oleh praktik  pembakaran  hutan  oleh  masyarakat  atau  perusahaan  untuk  membuka  lahan perkebunan kelapa sawit.  Berikut adalah kasus Karhutla di Aceh yang terjadi di wilayah konsensi korporasi:
a. PT Kallista Alam, pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar di kawasan Kecamatan  Darul  Makmur,  Kabupaten  Nagan  Raya,  Aceh,  di  tahun  2012  yang menyebabkan 1200 hektar lahan terbakar dan rusak;
b. PT.  Surya  Panen  Subur  (SPS)  II  pembukaan  lahan  perkebunan  dengan  cara membakar di kawasan Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, di tahun 2012 yang menyebabkan 1200 hektar lahan terbakar dan rusak;
c. PT. Dua Perkasa Lestari, pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar di kawasan  Kecamatan  Darul  Makmur,  Kabupaten  Nagan  Raya,  Aceh,  di  tahun  2012 yang menyebabkan 1200 hektar lahan terbakar dan rusak;
d. PT. Gelora Sawita Makmur, pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar di kawasan  Kecamatan  Darul  Makmur,  Kabupaten  Nagan  Raya,  Aceh,  di  tahun  2012 yang menyebabkan 1200 hektar lahan terbakar dan rusak;
e. PT  Perkebunan  Nusantara,  terjadi  kebakaran  lahan  tahun  2019  pada  wilayah konsensi kebun seluras 8 hektar di Kampung Lalang, Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur;
f. PT.  Delima  Makmur,  terjadi  kebakaran  lahan  tahun  2022  pada  aera  perkebunan konsensi (HGU) seluas 10 hektar Kecamatan Singkil Utara,  Aceh Singkil;
g. PT  Prima  Aceh  Agro  Lestari,  terjadi  kebakaran  lahan  di  wilayah  kebun  (konsensi korporasi)  tahun  2023  yang  menghanguskan  11  hektar  lahan  di  Desa  Napai, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat.
Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan baik menggunakan sanksi pidana maupun non-pidana  pada  dasarnya  merupakan  bagian  dari  upaya  penegakan  hukum  (khususnya dalam  bidang  hukum  pidana).  Penanggulangan  kejahatan  melalui  pembuatan  undang- undang pidana merupakan bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat dan juga merupakan  bagian  esensial  dari  kebijakan  sosial,  yang  mencakup  semua  langkah  yang rasional untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan.
a. Kebijakan Penal Perumusan  kebijakan  kriminal  yang  mengikuti  perkembangan  modus  operandi kejahatan  sesuai  dengan  zaman  adalah  usaha  yang  rasional  dari  masyarakat  untuk mengontrol  kejahatan,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Marc  Ancel. 21 Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi harus lebih dari sekadar menetapkan korporasi sebagai subjek tindak  pidana.  Hal  ini  memerlukan  formulasi  aturan  tentang  sistem  pidana  dan pemidanaannya,  serta  perlu  dilakukan  reformulasi  dalam  mempertanggungjawabkan korban kejahatan dan korporasi itu sendiri, yang mencakup:
a. Kriteria  untuk  menetapkan  apakah  suatu  tindak  pidana  dapat  diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi;
b. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikenakan pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi;
c. Jenis  sanksi  yang  tepat  bagi  subjek  tindak  pidana  korporasi,  dengan  fokus  pada penggantian kerugian kepada korban. 22
20 https://www.mongabay.co.id/2023/08/02/potensi-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-aceh-masih- tinggi/ Diakses pada 16 Mei 2014 Pukul 10.00 wib.
21 Maroni N, " Pegantar Politik Hukum Pidana". (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2016), hlm 6.
22 Wieke Dewi Suryandari. ” Kebijakan Pidana Korporasi Di Indonesia Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi. ” JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia). Vol 3 No 1, (2022), hlm 12. 10.61689/jpehi.v3i1.331
Kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup mencakup  upaya  hukum  yang  melibatkan  sanksi  pidana  terhadap  perusahaan  yang melakukan pelanggaran lingkungan . The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menyatakan  efektivitas  hukuman  pidana  dalam  mencegah  kejahatan  lingkungan  hidup bergantung pada sejauh mana hukuman tersebut dapat memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran  di  masa  depan. 23 Pengaturan  hukum  pidana  pertanggungjawaban  korporasi dalam kejahatan lingkungan diatur dalam beberapa regulasi, diantaranya:
a) Undang-Undang  Nomor:  32  Tahun  2009  Tentang  Pengelolaan  dan  Perlindungan Lingkungan Hidup.
Pasal 116
1) "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau  orang  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  kegiatan  dalam  tindak  pidana tersebut."
2) "Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan  oleh  orang,  yang  berdasarkan  hubungan  kerja  atau  berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan  terhadap  pemberi  perintah  atau  pemimpin  dalam  tindak  pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama."
Pasal 119 Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c. perbaikan akibat tindak pidana;
d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
b) Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Pasal 108
"Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak RP 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)"
Pasal 113 ayat (1) "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud diantaranya dalam Pasal 108 dilakukan oleh  korporasi,  selain  pengurus  pidana  berdasarkan  diantaranya  Pasal  108, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut."
c) Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Pasal 50 Ayat (3) huruf D. Setiap orang dilarang membakar hutan. Pasal 78 Ayat (3):
"Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."
Pasal 78 Ayat (14)
"Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan
23 Sánchez-Pérez.  “ Understanding the  illegal  drug  supply  chain  structure:  a  value  chain  analysis of  the supply of hashish to Europe .” Humanities and Social Sciences Communications . Vol 10, No 1, (2023), hlm 1-13. 10.1057/s41599-023-01770-3
sanksi  pidananya  dijatuhkan  terhadap  pengurusnya,  baik  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama,  dikenakan  pidana  sesuai  dengan  ancaman  pidana  masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan."
b. Non-penal Kebijakan non-penal adalah pendekatan kriminal yang menekankan upaya pencegahan sebelum  terjadinya  tindak  pidana,  melalui  pendidikan,  pengawasan,  dan  monitoring proaktif. 24 Dalam  rangka  mencegah  kejahatan  korporasi  di  bidang  lingkungan  hidup, dibutuhkan  kebijakan  yuridis  yang  memerhatikan  dan  mengkaji  penegakan  hukum lingkungan, diantaranya:
a) Pendidikan dan kesadaran lingkungan: Pendidikan dan kesadaran lingkungan yang baik dapat membantu publik memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup dan dampak negatif dari tindakan yang merusak lingkungan;
b) Pengawasan dan pemantauan: Pengawasan yang ketat terhadap kegiatan korporasi yang berpotensi merusak lingkungan dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana lingkungan hidup;
c) Meningkatkan kesadaran masyarat dan pelaku bisnis/korporasi untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan secara jujur dan tunduk terhadap berbagai regulasi yang ada serta menjunjung tinggi prinsip good corporate governance;
d) Pemberdayaan  teknologi  dan  inovasi:  Penggunaan  teknologi  dan  inovasi  dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana lingkungan hidup;
e) Menyusun  kerangka  kerja  yang  mendukung  transparansi,  akuntabilitas,  dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. 25
Cara  simpel  untuk  mencegah  terjadinya  kebakaran  adalah  dengan  mengurangi  atau menghilangkan  salah  satu  dari  komponen  segitiga  api,  yaitu  mengurangi  atau menghilangkan  sumber  panas  dan  bahan  bakar  yang  terakumulasi. 26 Berikut  adalah beberapa  strategi  kebijakan  non-penal  yang  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  upaya mencegah terjadinya Karhutla:
a) Membangun sistem peringatan dini;
b) Pengawasan kebakaran hutan;
c) Meningkatkan partisipasi masyarakat.
Peningkatan  keterlibatan  atau  peran  masyarakat  lokal  dalam  upaya  pencegahan Karhutla  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  seperti  dorongan,  insentif,  kesempatan, kemampuan,  dan  bimbingan. 27 Berikut  adalah  cara  untuk  meningkatkan  keterlibatan masyarakat  melalui  beberapa  langkah: Pertama, mengampanyekan  ide-ide  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko kebakaran dan penegakan hukum dapat dilakukan  melalui  dialog  langsung  atau  penyuluhan  melalui  media. Kedua, Memberikan insentif bertujuan agar masyarakat merasakan manfaat dari keterlibatan aktif mereka dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Masyarakat bisa mendapatkan insentif berupa pengembangan produk alternatif seperti kerajinan rotan, pembuatan briket arang, dan  kompos.  Selain  itu,  insentif  juga  meliputi  pengembangan  kegiatan  ekonomi  yang mendukung  pelestarian  lingkungan. Ketiga, Dianjurkan  untuk  membentuk  tim  relawan pemadam  kebakaran  di  tingkat  masyarakat  untuk  membantu  dalam  penanggulangan kebakaran  hutan  dan  lahan  sejak  awal  di  wilayah  mereka.  Membentuk fire  brigade oleh
24 Putri  A.  Priamsari.  Kebijakan  Integral  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika . Jurnal Hukum Progresif , Vol. 10, No. 2, (Oktober, 2022) hlm 107. https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.99-111.
25 M.Arham. Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup.  Prosiding Seminar Nasional 2016 (Kerjasama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan World Wide Fund (WWF) hlm 131. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9465
26 Adi Subiyanto. Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Dari Sisi Faktor Pemicu Dan Ekologi Politik. JMB: Jurnal Manajemen Bencana Vol. 6, No. 2, (November, 2020), hlm 8-9 10.33172/jmb.v6i2.620
27 Denni Susanto. Buku Panduan Mitigasi dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan . Yogyakarta: UNESCO dan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), 2018. hlm 1-2.
masyarakat,  dengan  Kepala  Desa  bertanggung  jawab,  sedangkan  LSM  dan  dinas pengendalian  kebakaran  berperan  sebagai  pengarah  dan  pembimbing. 28 Keempat, Pembaruan teknik pengendalian kebakaran yang ramah lingkungan, contohnya teknik Zero burning ,  merupakan  metode  pembersihan  lahan  dengan  cara  menebang  pohon  di  hutan sekunder  atau  perkebunan  yang  tua  (seperti  kelapa  sawit),  kemudian  menghancurkan menjadi bagian-bagian kecil, ditimbun, dan dibiarkan untuk membusuk atau terurai secara alami. 29
Sistem peremajaan berdasarkan konsep zero burning dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa memperhatikan cuaca. Sebaliknya peremajaan dengan sistem membakar hanya dapat dilakukan  dalam  musim  kemarau.  Masa  tanam  dalarn  peremajaan  dengan  menggunakan konsep zero  burning lebih  cepat  jika  dibandingkan  dengan  sistem  pembakaran,  sehingga masa  pemanenan  buah  sawit  dapat  diperpanjang. Zero  burning memiliki  beberapa keunggulan,  seperti  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  terutama  gas  CO2,  mengurangi pencemaran lingkungan, dan mempercepat dekomposisi sisa hasil tebangan. 30

## PENUTUP
Kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi atas pembakaran lahan perkebunan masih sangat lemah, hal ini dikarenakan oleh proses penegakan hukum terhadap korporasi yang  timbang  pilih  (tidak  objektif)  dan  belum  sempurnanya  pengaturan  hukum  formil tentang mekanisme pemidanaan korporasi sebagai pelaku kejahatan secara holistik. Sebagai hasilnya,  penerapan  penegakan  hukum  pidana  terhadap  korporasi  dilakukan  secara terfragmentasi  yang  mengakibatkan  ketidak  konsistenan  dalam  penerapan  model pertanggungjawaban dan disparitas dalam penegakan hukum.
Penanganan  tindak  pidana  pembakaran  lahan  yang  merusak  ekosistem  hutan melibatkan  kebijakan  hukum  menggunakan  pendekatan  penal  dan  non-penal.  Penal meliputi penegakan sanksi pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun  2014  Tentang  Perkebunan  dan  Undang-Undang  Nomor:  41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan.  Kebijakan  Non-Penal  meliputi:  pendidikan  kesadaran  llingkungan, melaksanakan  pengawasan  serta  pemantauanMemperkuat  kesadaran  dan  partisipasi masyarakat  dalam  menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup  pemberdayaan  teknologi informasi  dan  menyusun  keranga  kerja  pendukung  transparansi,  akuntabilitas  dan tanggungjawab sosial korporasi untuk menjaga kelestarian lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Darsan, Indrawan, Dedy (2013). Doktrin Business Judgment Rule Atas Tindakan Direksi Yang Dianggap Melanggar Prinsip Fiduciary Duty . Makassar: Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
Hiariej, Eddy O.S., (2014) Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka Kristian.  (2018) Kebijakan  Eksekusi  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Muladi, (2015) Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana , (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung,
N , Maroni  (2016) Pegantar Politik Hukum Pidana . Bandar Lampung:  CV. Anugrah Utama Raharja.
28 Devi  Damayanti.  Efektivitas  Pelayanan  Pemadaman  Kebakaran  Oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas Pemadam. Jurnal Moderat , Vol 7, No 1 (2021), hlm 156. https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2404/1842
29 Ade  Irma.  Adopsi  Inovasi  Pengolahan  Lahan  Tanpa  Bakar  Oleh  Masyarakat  Di  Kota  Dumai. Jurnal Agribisnis Vol 21 No 1 (Juni, 2019), hlm 83. https://digilib.unri.ac.id/index.php/index.php?p=show_detail&id=80548&keywords=
Novanda,  Ansiyah,  Putri.  (2019). Hukum  Lingkungan:  Membangun  Masa  Depan  Yang Berkelanjutan . Medan: Program Studi Hukum Universitas Medan Area. Susanto,  Denni.  (2018) Buku  Panduan  Mitigasi  dan  Pengendalian  Kebakaran  Hutan  dan Lahan .  Yogyakarta:  UNESCO  dan  Fakultas  Kehutanan  Universitas  Gadjah  Mada (UGM).
Verdinan.  (2024) Revitalisasi  Pertanggungjawaban  Hukum  Korporasi  Atas  Pembakaran Lahan Perkebunan yang Mengakibatkan Rusaknya Ekosistem Hutan di Provinsi Aceh. Medan, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## Jurnal
Agustina  and  Eddy,  Triono.  (2023)  Reconstruction  of  Corporate  Liability  Law  in  the Provision of Construction Services, Journal of Law and Sustainable Development 11 (6) 5, https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i6.932.
Arham, M. (2016) Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup.
Prosiding  Seminar  Nasional  (Kerjasama  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan World Wide Fund (WWF), 131. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9465
Anindyajati, (2016). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam  Pembentukan  Perundang-Undangan, Jurnal  Konstitusi 12  (4)  878, https://doi.org/10.31078/jk12410.
Damayanti, Devi. (2021). Efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam. Jurnal Moderat , 7, (1), 156. https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2404/1842
Guslan,  Faiz.  (2018).  Batasan  Antara  Perbuatan  Maladministrasi  Dengan  Tindak  Pidana Korupsi. Riau Law Journal . 2 (2).  155.http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v2i2.4942. Fajri, Khairul, Ahmad. (2023) Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Terhadap Pencegahan Karhutla Di Kalimantan Barat. Jurnal Hukum De Rechtsstaat , 9 (2). 105. https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.8589
Horas,  Jan.  (2017)  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Indonesia  Dalam  Perspektif  Pembangunan Berkelanjutan.
Jurnal Masyarakat Indonesia . 43 (1), 82.
https://doi.org/10.14203/jmi.v43i1.717
Irma, Ade. (2019) Adopsi Inovasi Pengolahan Lahan Tanpa Bakar Oleh Masyarakat Di Kota Dumai. Jurnal Agribisnis . 21 (1), 83. https://digilib.unri.ac.id/index.php/index.php?p=show_detail&id=80548&keywords= Lestari, Nanda, Sartika. (2015)   Business Judgment Rule Sebagai Immunity  Doctrine Bagi Direksi  Badan  Usaha  Milik  Negara  Di  Indonesia. Jurnal  Notarius 8  (2),    303. https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10261
Pérez, Sánchez. (2023) Understanding the illegal drug supply chain structure: a value chain analysis  of  the  supply  of  hashish  to  Europe. Humanities  and  Social  Sciences Communications . 10 (1),1-13. 10.1057/s41599-023-01770-3 Priamsari,  A,  Putri.  (2022)  Kebijakan  Integral  Penanggulangan  Tindak  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika . Jurnal Hukum Progresif . 10 (2), 107. https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.99-111.
Rosianty, Yuli. (2022) Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Sistem Pertanian Sonor Di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera  Selatan. Tengkawang:  Jurnal  Ilmu  Kehutanan .  12  (2),  186. http://dx.doi.org/10.26418/jt.v12i2.59163
Sari, Fatika. (2022). Perbedaan Tanggung Jawab Direksi  Sebagai Personal Guarantee Dan Penyebab  Kerugian  Perseroan  Terbatas. Officium  Notarium .  2  (1)  155. https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art16
Sirait,  Mangaranap,  Timbo.  (2017)    Perkembangan  Ilmu  Hukum  Pidana  Korporasi Dihubungkan  Dengan  Pendidikan  Hukum  Berkelanjutan  Bagi  Advokat. Veritas  Et Justitia . 3 (2), 470. doi: 10.25123/vej.2684
Slamet,  Kusnu,  Goesniadhie  (2014).  Harmonisasi  Hukum  Dalam  Perspektif  Perundang-
Undangan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 11 (27), 90. https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art8 .
Subiyanto, Adi. (2020)  Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Dari Sisi Faktor Pemicu Dan Ekologi Politik. JMB: Jurnal Manajemen Bencana . 6 (2), 8-9 10.33172/jmb.v6i2.620 Suryandari,  Wieke,  Dewi.  (2022)  Kebijakan  Pidana  Korporasi  Di  Indonesia  Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi . JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia). 3 (1), 12. 10.61689/jpehi.v3i1.331
Widyawat, Mira. (2018). Tindakan Direksi Yang Memberikan Corporate Guarantee Terhadap Anak  Perusahaan  Tanpa  Persetujuan  Dewan  Komisaris  Ditinjau  Dari  Hukum Perseroan. Jurnal Bina Mulia Hukum. 3 (1), 129. doi: 10.23920/jbmh.v3n1.10