KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM

## Djamila Usup

## ABSTRAK
Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan masyarakat, banyak yang salah tafsir atau bahkan masih terus memperdebatkan  teks-teks  terkait  dengan  bagaimana  kedudukan  perempuan  di dalam  Islam.  Salah  satu  hambatan  berat  untuk  mewujudkan  keadilan  hak-hak perempuan  dan  laki-laki  adalah  mapannya  streotip-streotip  yang  kurang bersahabat  dengan  perempuan.  Beragam  prasangka  itu  selama  puluhan  tahun sudah  membeku  ke  dalam  teks-teks  keagamaan  akibat  penafsiran  yang  bias gender  dan  berideologi  patrhiarki.  Padahal  Islam  memposisikan  perempuan secara  proporsional  sesuai  dengan  kodratnya  sebagai  perempuan.  Tulisan  ini akan  membahas  tentang  bagaimana  kedudukan  perempuan  di  dalam  Islam dengan pendekatan normatif-teologis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitan literatur yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari pustaka yang berhubungan dengan  wilayah  yang  diteliti.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  didapatkan kesimpulan  bahwa  Islam  begitu  sangat  melindungi  perempuan.  Islam mensejajarkan kedudukan antara perempuan dan Islam, perempuan juga berhak mendapatkan  pendidikan,  berhak  bekerja  di  luar  rumah  dan  berhak  aktif  dalam memangku jabatan politik.
Kata Kunci : Gender, Patrhiarki, Perempuan, Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Al-Qur’an  dan  Sunnah  Nabi  sangat  mengangkat  derajat  kaum  perempuan dibandingkan  dengan  periode  Pra  Islam  ( jahiliyah) ).  Sebelum  Islam,  kaum  laki- laki  memperlakukan  kaum  perempuan sebagai harta milik  bersama,  dinikahi  dan diceraikan  seenaknya.  Perempuan  dijadikan  objek  Praktik  poligami,  dan  anak- anak  perempuan  dibunuh  ketika  masih  bayi.  Pada  umumnya  perempuan  tidak mempunyai  hak  suara  dalam  memilih  pasangannya,dan  ketika  menikah  mereka tidak  memiliki  jaminan  finansial,  karena  mahar  diberikan  langsung  kepada  para wali laki-laki mereka. Meskipun, demikian, tampaknya beberapa perempuan Pra- Islam  melakukan  poliandri  serta  memilih  dan  mencari  suami-suami  mereka. Perempuan  tidak  diharuskan  berjilbab  dan  tidak  pula  dikucilkan;  sebagian
perempuan  adalah  penyair  dan  sebagian  yang  lain  bahkan  ikut  perang  bersama kaum laki-laki.
Syariat Islam menanggapi beberapa kasus ketidaksetaraan gender yang lebih mencolok pada masa Pra-Islam. Contohnya, peraturan Islam melarang melakukan pembunuhan terhadap bayi perempuan; menghilangkan status perempuan sebagai barang; menekankan sifat kesepakatan, dan bukan kepemilikan, pada perkawinan; menegaskan  bahwa  istri,  dan  bukan  bapaknya,  yang  secara  langsung  menerima mahar;  menetapkan  bahwa  seorang  perempuan  berhak  mengontrol  dan menggunakan  harta  miliknya  dan  menggunakan  nama  semasa  gadis  setelah  ia menikah; mendapat nafkah  dari  suaminya;  mempunyai  hak  privasinya;  melarang suaminya  memata-matai  atau  menjebak  istrinya;  menjaga  perempuan  dari pengusiran  setelah  perceraian  dengan  mengharuskan  suaminya  memberi  nafkah kepada  bekas  istrinya  selama  tiga  kali  putaran  menstruasi  (hingga  melahirkan apabila dia hamil). 1
Untuk  membangun  gambaran  yang  lebih  jelas  tentang  status  dan  peran perempuan  dalam  Al-Qur’an  dan  Sunnah  Nabi,  kita  sebaiknya  membedakan antara  Islam  sebagai  agama  dan  Islam  sebagai  Kultur.  Islam  sebagai  agama menunjuk  kepada  aturan-aturan  berkenaan  dengan  kesalehan,  etika,  dan keimanan. Aspek-aspek spiritual Islam dipandang sebagai tugas-tugas peribadatan dan  karenanya  disebut  sebagai  fondasi  keimanan  seperti,  keEsaan  Allah, KeNabian terakhir Muhammad saw, Shalat, Zakat, Puasa dan berhaji. Berkenaan dengan  urusan  religius  ini,  laki-laki  dan  perempuan  adalah  sederajat  dalam pandangan Allah.
Islam  sebagai  kultur  menunjuk  kepada  ide  dan  praktik-praktik  kaum muslimin dalam konteks situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Manusia bukan  hanya  menyembah  Tuhan,  melainkan  juga  berinteraksi  dalam  hubungan sosial.  Mereka  membuat  kontrak,  berdagang,  berperang,  memutuskan perselisihan, mengumpulkan pajak dan lain-lain.
1 John L. Esposito, Eksiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, (Jilid IV, Cet. II; Bandung: Mizan, 2002), h. 310
Kaum  perempuan  tak  diragukan  lagi  memiliki  kedudukan  khusus  dalam tatanan  masyarakat  Islam.  Kedudukan  itu  amat  mulia  tidak  mengurangi  hak-hak mereka  juga tidak menjadikan nilai kemanusiaannya rapuh.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam
Perempuan  muslimah  ditengah  masyarakatnya  ditempatkan  dalam  posisi yang  amat  mulia.  Islam  memandang  perempuan  lewat  kesadaran  terhadap tabi’atnya  hakekat  risalahnya  serta  pemahaman  terhadap  konsekwensi  logis  dari spesial kodrat yang dianugerahkan Allah kepadanya.
Karena  itu  perempuan  dalam  masyarakat  Islam  memiliki  peranan  yang sangat  penting  tetapi  sesuai  dengan  bingkai  yang  telah  digariskan  oleh  Islam. Dalam  kata  lain  peranan  itu  tidak  bertentangan  dengan  kodratnya  sebagai perempuan  yang  dalam  susunan  biologis  dan  nilai-nilai  kejiwaannya  berbeda dengan laki-laki.
Jika  tanpa  memandang  sisi  tersebut  tentu  tidak  akan  tampak  perbedaan mencolok  yang  ada  antara  pria  dengan  perempuan.  Dan  dengan  demikian perempuan  serta  merta  kehilangan  kodrat  keperempuanannya.  Pada  tingkat selanjutnya  perempuan  tak  lagi  menempati  kedudukan  khusus  dan  mulia dipandang  dari  sisi  kodratnya.  Sebaliknya  nilai-nilai  keperempuanannya  akan dicibir dan dihinakan.
Memuliakan  perempuan  secara  hakiki  hanyalah  dengan  mengembangkan potensinya  sesuai  dengan  kodrat  keperempuanannya.  Jika  tidak  maka  ururan  itu akan menjadi berbalik seratus delapan puluh derajat. 2
Dari penjelasan di atas mengenai kodrat keperempuanan maka akan banyak sekali pernyataan yang timbul:
1. Perempuan auratnya lebih susah dijaga dibanding laki-laki
2 Ibid, h. 310-311
2. Perempuan  perlu  meminta  izin  dari  suaminya  apabila  mau  keluar  rumah tetapi tidak sebaliknya
3. Perempuan saksinya kurang dibanding laki-laki
4. Perempuan menerima pusaka/warisan kurang dari laki-laki
5. Perempuan  perlu  menghadapi  kesusahan  mengandung  dan  melahirkan anak
6. Perempuan wajib taat kepada suaminya tetapi suami tak perlu taat kepada isterinya.
7. Talak terletak ditangan suami dan bukan  istri
8. Perempuan  kurang  dalam  beribadat  karena  masalah  haid  dan  nifas  yang tak ada pada lelaki
Pernyataan-pernyataan  di  atas  sangat  mempengaruhi mainstream atau  cara berpikir  masyarakat  tentang  bagaimana  Islam  memperlakukan  perempuan,  atau bagaimana perempuan di dalam Islam. Tetapi pernahkah kita lihat hal sebaliknya atau kenyataan bahwa Islam meninggikan derajat seorang perempuan:
1. Benda  yang  mahal  harganya  akan  dijaga  dan  dibelai  serta  disimpan  di tempat  yang  teraman  dan  terbaik.  Sudah  pasti,  intan  permata  tidak  akan dibiarkan terserak. Itulah perumpamaan aurat seorang perempuan.
2. Perempuan  perlu  taat  kepada  suaminya, tetapi  laki-laki  wajib  taat  kepada ibunya  3  kali  lebih  utama  dari  bapaknya.  Bukankah  ibu  adalah  seorang perempuan.
3. Perempuan  menerima  pusaka dari  laki-laki,  tetapi  harta  itu  menjadi  milik pribadi  dan  tidak  perlu  diserahkan  kepada  suaminya,  sementara  itu manakala  lelaki  meminta  pusaka,  maka  ia  harus  menggunakannya  untuk isteri dan anak-anaknya.
4. Perempuan perlu bersusah payah mengandung dan melahirkan anak, akan tetapi  setiap  saat  dia  akan  selalu  didoakan  oleh  semua  makhluk  Allah  di muka  bumi  dan  malaikat,  dan  jika  ia  mati  karena  melahirkan,  maka matinya adalah syahid.
5. Di  akhirat  kelak,  laki-laki akan  diminta  pertanggungjawabannya terhadap 4  hal  yaitu  isterinya,  ibunya,  anak  perempuannya  dan  saudara perempuannya.
6. Sementara  itu  seorang  perempuan,  tanggung  jawab  terhadapnya ditanggung  oleh  4  orang  laki-laki  yaitu  suaminya,  ayahnya,  anak  laki- lakinya dan saudara laki-lakinya.
7. Seorang perempuan boleh memasuki pintu surga melalui nama-nama pintu surga  yang  disukainya  cukup  dengan 4 syarat  saja;  sembahyang  5  waktu, puasa dibulan ramadhan, taat pada suami, dan menjaga kehormatannya.
8. Seorang  laki-laki  harus  pergu  berjihad fisabilillah ,  tetapi  perempuan  jika taat akan suaminya serta menunaikan tanggung jawab kepada Allah, akan turut  menerima  pahala  seperti  pahala  orang  yang  berperang fisabilillah tanpa perlu mengangkat senjata. 3
Penjelasan  di  atas  tidak  serta  merta  kita  mengambil  kesimpulan  bahwa perempuan dalam Islam di kekang. Penjelasan di atas hanya menjawab kedudukan perempuan  dilihat  dari  sisi  kodratnya  sebagai  perempuan,  superioritas  seorang laki-laki  hanya  terdapat didalam  rumah  tangga.  Sehingga  seorang  laki-laki  harus dihormati  oleh  seorang  perempuan  apabila  tidak,  maka  yang  terjadi  adalah ketidakharmonisan dalam keluarga.
Mengenai  masalah  yang  lain  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  Islam  tidak membatasi akan hal tersebut, misalnya hak-hak perempuan dalam bidang politik, hak-hak perempuan dalam memilih pekerjaan, serta hak dan kewajiban belajar.
Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan  dengan  hak-hak  politik  kaum  perempuan  adalah  tertera  dalam  surah  al- Taubah ayat 71:
Dan  orang-orang yang beriman,  lelaki  dan perempuan,  sebagian mereka adalah  awliya’ bagi  sebagian  yang  lain.  Mereka  menyuruh  untuk mengerjakan  yang  ma’ruf  dan  mencegah  yang  mungkar,  mendirikan sholat,  menunaikan  zakat,  dan  mereka  taat  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya.
3 Badriyah  Fayumi, Islam  dan  MAsalah  Kekerasan  Terhadap  Perempuan, (Cet,  I; Yogyakarta: LKiS, 2002), h. 54
Mereka  itu  akan  diberi  rahmat  oleh  Allah.  Sesungguhnya  Allah  Maha Perkasa lagi Maha bijaksana . 4
Secara  umum,  ayat  diatas  dipahami  sebagai  gambaran  tentang  kewajiban melakukan  kerja  sama  antara  lelaki  dan  perempuan  dalam  berbagai  bidang kehidupan  yang  dilukiskan  dengan  kalimat  menyuruh  mengerjakan  yang  ma’ruf dan mencegah yang munkar.
Kata awliya’ dalam  pengertiannya,  mencakup  kerja  sama,  bantuan  dan penguasaan,  sedang  pengertian  yang  dikandung  oleh  “menyuruh  mengerjakan yang ma’ruf” mencakup segala segi kebaikan atau oerbaikan kehidupan, termasuk memberi  nasihat  (kritik)  kepada  penguasa.  Dengan  demikian,  setiap  lelaki  dan perempuan  muslimah  hendaknya  mampu  mengikuti  perkembangan  masyarakat agar  masing-masing  mereka  mampu  melihat  dan  memberi  saran  (nasihat)  dalam berbagai bidang kehidupan.
Keikutsertaan  perempuan  bersama  dengan  lelaki  dalam  kandungan  ayat  di atas  tidak dapat disangkal,  sebagaimana  tidak pula dapat dipisahkan kepentingan perempuan dari kandungan Sabda Nabi Muhammad Saw:
Barangsiapa  tidak  memperhatikan  kepentingan  (urusan)  kaum  muslim, maka ia tidak termasuk golongan kami.
Kepentingan  (urusan)  kaum  muslim  mencakup  banyak  sisi  yang  dapat menyempit  atau  meluas  sesuai  dengan  latar  belakang  pendidikan  seseorang, tingkat  pendidikannya.  Dengan  demikian,  kalimat  ini  mencakup  segala  bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik. 5
Di  sisi  lain,  Al-Qur’an  juga  mengajak  umatnya  (lelaki  dan  perempuan) untuk  bermusyawarah,  melalui  pujian  Tuhan  kepada  mereka  yang  selalu melakukannya.
4 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an    dan  Terjemahan, (Surabaya:  CV.  Karya  Utama, 2005), h. 266
5 Amir  Syarifuddin, Meretas  Kebekuan  Iktihad  (Isu-Isu  Penting  Hukum  Islam Kontemporer di Indonesia) , (Cet. I; Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 169
Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan bermusyawarah (QS. 42:38). 6
Ayat  ini  dijadikan  pula  dasar  oleh  banyak  ulama  untuk  membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan.
Syura (musyawarah)  merupakan  salah  satu  prinsip  pengelolaan  bidang- bidang  kehidupan  bersama  menurut  Al-Qur’an,  termasuk  kehidupan  politik, dalam  arti  setiap  warga  masyarakat  dalam  kehidupan  bersamanya  dituntut  untuk senantiasa mengadakan musyawarah.
Atas  dasar  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  setiap  lelaki  maupun  perempuan memiliki  hak  tersebut,  karena  tidak  ditemukan  satu  ketentuan  agama  pun  yang dapat  dipahami  sebagai  melarang  keterlibatan  perempuan  dalam  bidang kehidupan  bermasyarakat  termasuk  bidang  politik.  Bahkan  sebaliknya,  sejarah Islam  menunjukkan  betapa  kaum  perempuan  terlibat  dalam  berbagai  bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.
Al-Qur’an juga menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi untuk  melakukan bay’at (janji  setia  kepada  Nabi  dan  ajarannya),  sebagaimana disebutkan dalam surah al-Mumtahanah ayat 12.
Sementara,  pakar  agama  Islam  menjadikan bay’at para  perempuan  itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang  berkaitan  dengan  kehidupan  serta  hak  mereka.  Dengan  begitu,  mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok- kelompok  lain  dalam  masyarakat,  bahkan  terkadang  berbeda  dengan  pandangan suami dan ayah mereka sendiri.
Harus  diakui  bahwa  ada  sebagian  ulama  yang  menjadikan  firman  Allah dalam  Surah  Al-Nisa’’  ayat  34,  lelaki-lelaki  adalah  pemimpin  perempuan- perempuan...  sebagai  bukti  tidak  bolehhnya  perempuan  terlibat  dalam  persoalan politik.  Karena  –kata  mereka—kepemimpinan  berada  di  tangan  lelaki,  sehingga hak-hak  berpolitik  perempuan  pun  telah  berada  ditangan  mereka.  Pandangan  ini bukan  saja  tidak  sejalan  dengan  ayat-ayat  yang  dikutip  diatas,  tetapi  juga  tidak
6 Departemen Agama RI, Op. cit, h.699
sejalan  dengan  makna  sebenarnya  yang  diamanatkan  oleh  ayat  yang  disebutkan itu.
Surah  Al-Nisa’  ayat  34  itu  berbicara  tentang  kepemimpinan  lelaki  (dalam hal  ini  suami)  terhadap  seluruh  keluarganya  dalam  bidang  kehidupan  rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak isteri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami.
Kenyataan  sejarah  menunjukkan  sekian  banyak  diantara  kaum  perempuan yang  terlibat  dalam  soal-soal  politik  Praktis.  Ummu  Hani  misalnya,  dibenarkan sikapnya  oleh  Nabi  Muhammad  Saw  ketika  memberi  jaminan  keamanan  kepada orang  musyrik  (jaminan  keamanan  merupakan  salah  satu  aspek  bidang  politik). Bahkan isteri Nabi Muhammad Saw sendiri yakni, Aisyah r.a memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara.  Isu  terbesar  dalam  peperangan  tersebut  adalah  soal  suksesi  setelah terbunuhnya khalifah ketiga, Utsman r.a.
Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama perang Unta (656 M).  Kertelibatan  Aisyah  r.a  bersama  sekian  banyak  sahabat  Nabi  dan kepemimpinannya  dalam  peperangan  itu,  menunjukkan  bahwa  beliau  bersama para  pengikutnya  itu  menganut  paham  kebolehan  keterlibatan  perempuan  dalam politik praktis sekalipun. 7
Kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa  awal  Islam,  maka  tidaklah  berlebihan  jika  dikatakan  bahwa  Islam membenarkan  mereka  aktif  dalam  berbagai  aktivitas.  Para  perempuan  boleh bekerja  dalam  berbagai  bidang,  di  dalam  ataupun  diluar  rumahnya,  baik  secara mandiri  atau  bersama  orang  lain,  dengan  lembaga  pemerintah  maupun  swasta, selama  pekerjaan  tersebut  dilakukannya  dalam  suasana  terhormat,  sopan,  serta selama  mereka  dapat  memelihara  agamanya,  serta  dapat  pula  menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.
7 Amir Syarifuddin, op.cit, h. 170-171
Secara  singkat,  dapat  dikemukakan  rumusan  menyangkut  pekerjaan perempuan  yaitu  bahwa  “perempuan  mempunyai  hak  untuk  bekerja,  selama pekerjaan  tersebut  membutuhkannya  dan  atau  selama  mereka  membutuhkan pekerjaan tersebut.”
Pekerjaan  dan  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  perempuan  pada  masa  Nabi cukup  beraneka  ragam,  sampai-sampai  mereka  terlibat  secara  langsung  dalam peperangan-peparangan,  bahu-membahu  dengan  kaum  kaum  lelaki.  Nama-nama seperti  Ummu  Salamah  (istri  Nabi),  Shafiyah,  Laila  Al-Ghaffariyah,  Ummu Sinam  Al-Aslamiyah,  dan  lain-lain,  tercatat  sebagai  tokoh-tokoh  yang  terlibat dalam peperangan. Ahli hadis, Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab shahih-nya,  yang  menginformasikan  kegiatan-kegiatan  kaum  perempuan,  seperti Bab  Keterlibatan  Perempuan  dalam Jihad,  Bab Peperangan  Perempuan Dilautan, Bab Keterlibatan Perempuan Merawat Korban, dan lain-lain.
Disamping  itu,  para  perempuan  pada  masa  Nabi  Saw,  aktif  pula  dalam berbagai  bidang  pekerjaan.  Ada  yang  bekerja  sebagai  perias  pengantin,  seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah bin Huyay istri Nabi Muhammad Saw. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan dan sebagainya.
Dalam  bidang  perdagangan,  nama  istri  Nabi  pertama,  Khadijah  binti Khuwailid, tercatat sebagai orang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anwar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi  untuk  meminta  petunjuk-petunjuk  dalam  bidang  jual  beli.  Dalam  kitab Thabaqat  Ibnu  Sa’ad,  kisah  perempuan  tersebut  diuraikan,  dimana  ditemukan antara  lain  pesan  Nabi  kepadanya  menyangkut  penetapan  harga  jual-beli.  Nabi memberi petunjuk kepada perempuan ini dengan sabdanya:
Apabila  anda  akan  membeli  atau  menjual  sesuatu,  maka  tetapkanlah  harga yang  anda  inginkan  untuk  membeli  atau  menjualnya,  baik  kemudian  anda  diberi atau  tidak  (maksud  beliau  jangan  bertele-tele  dalam  menawar  atau  menwarkan sesuatu).
Istri  Nabi  Saw,  Zainab  binti  Jahsy,  juga  aktif  bekerja  sampai  pada manyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat  Nabi  Abdullah  ibn  Mas’ud,  sangat  aktif  bekerja,  karena  suami  dan
anaknya  ketika  itu  tidak  mampu  mencukupi  kebutuhan  hidup  keluarga  ini.  Al- Syifa’, seorang perempuan yang pandai menulis,  ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.
Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul Saw dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Disamping yang disebutkan diatas, perlu juga digarisbawahi bahwa Rasul  Saw,  banyak  memberi  perhatian  serta  pengarahan  kepada  perempuan  agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Dalam hal ini antara lain, beliau bersabda:
Sebaik-baik  “permainan”  seorang  perempuan  muslimah  di  dalam rumahnya  adalah  memintal/menenum.  (Hadis  diriwayatkan  oleh  Abu Nu’aim dari Abdulah bin Rabi’ al-Anshari)
Aisyah r.a diriwayatkan pernah berkata :”alat pemintal di tangan perempuan lebih baik daripada tombak di tangan lelaki”
Tentu  saja  tidak  semua  bentuk  dan  ragam  pekerjaan  yang  terdapat  pada masa kini telah ada  pada masa Nabi Saw. Namun, sebagaimana telah diuraikan di atas,  ulama  pada  akhirmya  menyimpulkan  bahwa  perempuan  dapat  melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.
Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk  kaum  perempuan,  mereka  mempunyai  hak  untuk  bekerja  dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi. Hanya ada jabatan yang oleh sebagian ulama dianggap tidak dapat diduduki oleh kaum perempuan, yaitu jabatan kepala negara ( al-Imamah Al’-Uzhma ) dan Hakim. Namun, perkembangan masyarakat dari saat ke  saat  mengurangi  pendukung  larangan  tersebut,  khususnya  menyangkut persoalan kedudukan perempuan sebagai hakim.
Dalam  beberapa  kitab  hukum  Islam,  seperti  al-Mughni  ditegaskan  bahwa “setiap  orang  yang  memiliki  hak    untuk  melakukan  sesuatu,  maka  sesuatu  itu dapat  diwakilkannya  kepada  orang  lain,  atau  menerima  perwakilan  dari  orang lain”.  Atas  dasar  kaidah  itu,  Dr.  Jamaluddin  Muhammad  Mahmud  berpendapat
bahwa  berdasarkan  kitab  fiqih,  bukan  sekedar  pertimbangan  perkembangan masyarakat  kita  jika  menyatakan  bahwa  perempuan  dapat  bertindak  sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang. 8
Terlalu banyak ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi Saw, yang berbicara tentang kewajiban  belajar,  baik  kewajiban  tersebut  ditujukan  kepada  lelaki  maupun perempuan.  Wahyu  pertama  dari  Al-Qur’an  adalah  perintah  membaca  atau belajar.
Bacalah  demi  Tuhanmu  yang  telah  menciptakan...  keistimewaan  manusia yang  menjadikan  para  malaikat  diperintahkan  sujud  kepadanya  adalah karena makhluk ini memiliki pengetahuan (QS.2:31-34).
Baik  lelaki  maupun  perempuan  diperintahkan  untuk  menimba  ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar.
Para  perempuan  di  zaman  Nabi  Saw  menyadari  benar  kewajiban  ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu  dan  khusus  untuk  mereka  dalam  rangka  menuntut  ilmu  pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi Saw.
Al-Qur’an  memberikan  pujian  kepada  uku  al-albab,  yang  berzikir  dan memikirkan  tentang  kejadian  langit  dan  bumi.  Zikir  dan  pemikiran  menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini,  dan  hal  tersebut  tidak  lain  dari  pengetahuan.  Mereka  yang  dinamai  ulu  al- albab  tidak  terbatas  pada  kaum  lelaki  saja,  tetapi  juga  kaum  perempuan.  Hal  ini terbukti  dari  ayat  yang  berbicara  tentang ulu al-albab yang  dikemukakan di atas. Setelah Al-Qur’an menguraikan tentang sifat-sifat mereka, ditegaskannya bahwa:
Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman : “Sesungguhnya  aku  tidak  menyia-nyiakan  amal  orang-orang  yang  beramal diantara kamu, baik lelaki maupun perempuan...” (QS.3:195)
8 Ibid, h.182-184
Ini  berarti  bahwa  kaum  perempuan  dapat  berpikir,  mempelajari  dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang  mereka  ketahui  dari  alam  raya  ini.  Pengetahuan  menyangkut  alam  raya tentunya  berkaitan  dengan  berbagai  disiplin  ilmu,  sehingga  dari  ayat  ini  dapat dipahami  bahwa  perempuan  bebas  untuk  mempelajari  apa  saja,  sesuai  dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing.
Banyak  perempuan  yang  sangat  menonjol  pengetahuannya  dalam  berbagai bidang  ilmu  pengetahuan  dan  yang  menjadi  rujukan  sekian  banyak  tokoh  lelaki. Istri  Nabi  Aisyah  r.a  adalah  seorang  yang  sangat  dalam  pengetahuannya  serta dikenal pula sebagai kritikus. Sampai-sampai dikenal secara sangat luas ungkapan yang dinisbahkan oleh sebagian ulama sebagai pernyataan Nabi Muhammad Saw:
Ambilah setengah pengetahuan agama kalian dari Al-Humaira’ (Aisyah)
Demikian  juga  Sayyidah  Sakinah  Putri  al-Husain  bin  Ali  bin  Abi  Thalib. Kemudian  Al-Syaikhah  Syuhrah  yang  digelari  Fakhr  Al-Nisa’’  (kebanggaan perempuan)  adalah  salah  seorang  guru  Imam  Syafi’i  (tokoh  mahzab  yang pandangan-pandangannya  menjadi  anutan  banyak  umat  diseluruh  dunia)  dan masih banyak lagi lainnya.
Imam Abu Hayyan mencatat tiga nama perempuan yang menjadi guru-guru tokoh  mahzab  tersebut,  yaitu  Mu’nisat  Al-Ayyubiyah  (putri  al-Malik  al-Adil saudara  Salahuddin  al-Ayyubi),  Syamiyat  Al-Taimiyah,  dan  Zainab  putri sejarawan  Abdul  Latif  al-Baghdadi.  Kemudian  contoh  perempuan-perempuan yang  mempunyai  kedudukan  ilmiah  yang  sangat  terhormat  adalah  al-Khansa’ Rabi’ah al-Adawiyah dan lain-lain.
Rasul  Saw  tidak  membatasi anjuran atau  kewajiban  belajar  hanya  terhadap perempuan-perempuan  merdeka  (yang  memiliki  status  sosial  yang  tinggi),  tetapi juga  para  budak  belian  dan  mereka  yang  berstatus  sosial  rendah.  Karena  itu, sejarah  mencatat  sekian  banyak  perempuan  yang  tadinya  budak  belian  mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi.
Al-Muqarri  dalam  bukunya  Nafhu  Al-Thib  sebagaimana  oleh  Dr.  Abdul Wahid  Wafi,  memberikan  bahwa  Ibnu  Al-Mutharraf,  seorang  pakar  bahwa  pada
masanya,  pernah  mengajarkan  seorang  perempuan  liku-liku  bahasa  Arab. Sehingga  sang  perempuan  pada  akhirnya  memiliki  kemampuan  yang  melebihi gurunya  sendiri,  khususnya  dalam  bidang  puisi,  sampai  ia  dikenal  dengan  nama al-Arudhiyat karena keahliannya dalam bidang ini.
Harus diketahui bahwa pembidangan ilmu pada masa awal Islam belum lagi sebanyak  dan  seluas  masa  kita  dewasa  ini.  Namun,  Islam  tidak  membedakan antara  satu  disiplin  ilmu  dengan  disiplin  ilmu  lainnya,  sehingga  seandainya mereka  yang  disebut  namanya  di  atas  hidup  pada  masa  kita  ini,  maka  tidak mustahil  mereka  akan  tekun  pula  mempelajari  disiplin-disiplin  ilmu  yang berkembang dewasa ini.
Dalam  hal  ini,  syaikh  Muhammad  Abduh  menulis:”Kalaulah  kewajiban perempuan  mempelajari  hukum-hukum  agama  kelihatannya  amat  terbatas,  maka sesungguhnya  kewajiban  mereka  untuk  mempelajari  hal-hal  yang  berkaitan dengan  rumah  tangga,  pendidikan  anak,  dan  sebagainya  yang  merupakan persoalan-persoalan  duniawi  (dan  yang  berbeda  sesuai  dengan  perbedaan  waktu tempat dan kondisi) jauh lebih banyak dari pada soal-soal keagamaan.”
Tentunya masih banyak lagi yang dapat dikemukakan menyangkut hak-hak perempuan  dalam  berbagai  bidang.  Namun,  kesimpulan  akhir  yang  dapat  ditarik adalah  bahwa  mereka,  sebagaimana  sabda  Rasul  Saw  adalah  Syaqa’iq  Al-Rijal (saudara-saudara  sekandung  kaum  lelaki)  sehingga  kedudukannya  serta  hak- haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada yang membedakan, maka itu hanyalah  akibat  fungsi  dan  tugas-tugas  utama  yang  dibebankan  tuhan  kepada masing-masing  jenis  kelamin  itu,  sehingga  perbedaan  yang  ada  tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain. 9

## 2. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Hukum Islam
Isu  penindasan  terhadap  perempuan  terus  menerus  menjadi  perbincangan hangat.  Perjuangan  penghapusan  kekerasan  terhadap  perempuan  nyaring disuarakan  organisasi,  kelompok  atau  bahkan  negara  yang  meratifikasi  konvensi
9 Ibid, h. 184-187
mengenai  penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan Convention on the Elimination of All Discrimination (CEDAW) melalui undang- undang  No.  7  tahun  1984.  Juga  berdasarkan  deklarasi  pengahpusan  kekerasan terhadap  perempuan  yang  dilahirkan  PBB  tanggal  20  Desember  1993  dan  telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. 10
Perjuangan  penghapuskekerasan  terhadap  perempuan  berangkat  dari banyaknya  kasus  yang  dengan  korban  perempuan.  Hal  ini  berdasarkan  sejumlah temuan  Komisi  Nasional  anti-Kekerasan  terhadap  Perempuan  (KOMNAS Perempuan)  dari  berbagai  organisasi  penyedia  layanan  korban  kekerasan dilaporkan menjadi korban tindak kekerasan (TKT). 11
Dalam  hukum  Islam  kekerasan  terhadap  perempuan  adalah  bentuk kriminalitas ( jarimah ).
1. Pengertian Jarimah
Jarimah  (tindak  pidana)  didefinisikan  oleh  Imam  Al-Mawardi  sebagai berikut :
Segala  larangan  syara’  (melakukan  hal-hal  yang  dilarang  dan  atau meninggalkan  hal-hal  yang  diwajibkan)  yang  diancam  dengan  had  atau ta’zir. 12
a. Bentuk Jarimah
- Jarimah Hudud
- Jarimah Qishash/diyat
- Jarimah ta’zir
Jarimah  Hudud meliputi:  perzinaan, qadzaf (  menuduh  zina),  minum khamar, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad.
Jarimah Qishash meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan sei sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja dan pelukan semi sengaja.
10 Komnas Perempuan, Op. cit , h. 93 11 Ibid, h. 74
12 Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Cet. II; Jakarta: Raja Granfindo Persada, 1997), h. 11
Jarimah ta’zir terbagi menjadi tiga bagian
1) Jarimah  hudud  atau  qishash/diyat yang subhat atau  tidak  memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat.
2) Jarimah-jarimah yang  ditentukan  oleh  Al-Qur’an  dan  al-Hadits,  namun tidak  ditentukan  sanksinya.  Misalnya  penghinaan,  saksi  palsu,  tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama. 13
3) Jarimah-jarimah yang  ditentukan  oleh Ulil  Amri untuk  kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.
Pengertian  kriminalitas  ( jarimah )  dalam  Islam  adalah  tindakan  melanggar peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  syariat  Islam  dan  termasuk  kategori kejahatan.  Sementara  kejahatan  dalam  Islam  adalah  tercela  ( al-qobih )  yang ditetapkan  oleh  hukum syara’ ,  bukan  yang  lain.  Sehingga  apa  yang  dianggap sebagai  tindakan  kejahatan  terhadap  perempuan  harus  distandarkan  pada  hukum syara’ 14
Kekerasan  juga  bukan  disebabkan  sistem  patriarki  atau  karena  adanya subordinasi  kaum  perempuan,  karena  laki-laki  maupun  perempuan  mempunyai peluang  yang  sama  sebagai  korban.  Kalaupun  data  yang  tersedia  lebih  banyak menyebutkan  perempuan  sebagai  korban,  itu  semata-mata  karena  data  laki-laki sebagai  korban  kekerasan  tidak  tersedia.  Dengan  begitu  kekerasan  tidak  ada kaitannya dengan penyeretan hak laki-laki atau perempuan.
Lebih  dari  itu,  kekerasan  atau  kejahatan  sendiri  dipicu  oleh  dua  hal. Pertama,  faktor  individu.  Tidak  hanya  ketakwaan  pada  individu-individu, lemahnya  pemahaman  terhadap  relasi  keluarga,  dan  karakteristik  individu  yang tempramental  adalah  pemicu  bagi  seseorang  untuk  melanggar  hukum syara’ , termasuk  melakukan  tindakan  kekerasan.  Kedua,  Faktor  Sistematik. Kekerasan yang  terjadi  saat  ini  sudah  menggejala  dimasyarakat  menjadi  penyakit  sosial  di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat  struktural  yang disebabkan  oleh  berlakunya  sistem  yang  tidak  menjamin
13 Ibid , h. 13
14 Badriyah Fayumi, Op. cit. h. 104
kesejahteraan  masyarakat,  mengabaikan  nilai-nilai ruhiyah dan  menafikan perlindungan  atas  eksistensi  manusia.  Tak  lain  dan  tak  bukan  ialah  sistem kapitalisme-sekuler yang memisahkan agama dan kehidupan.
Dari sisi hukum, ketiadaan sanksi yang tegas dan membuat jera pelaku telah melanggengkan  kekerasan  atau  kejahatan  di  masyarakat.  Seperti  pelaku pemerkosaan yang dihukum ringan, pelaku perzinahan yang malah dibiarkan, dan lain-lain. Dari sisi sosial-budaya, gaya hidup hedonistik yang melahirkan perilaku permisif,  kebebasan  berprilaku  dan  seks  bebas,  telah  menumbuh-suburkan perilaku  penyimpangan  seksual  seperti  homoseksual,  lesbianisme,  dan  hubungan seks disertai kekerasan.
Dari sisi pendidikan, menggejalanya kebodohan telah memicu ketidakpahaman  sebagian  masyarakat  mengenai  dampak-dampak  kekerasan  dan bagaimana  seharusnya  mereka  berprilaku  santun.  Hal  ini  akibat  rendahnya kesadaran  pemerintah  dalam  penanganan  pendidikan,  sehingga  kapitalis pendidikan  hanya  berpihak  pada  orang-orang  berduit  saja.  Lahirlah  kebodohan secara  sistematis  pada  masyarakat  dan  kemorosotan  pemikiran  masyarakat sehingga perilakupun  berada pada derajat yang sangat rendah.
Untuk  persoalan  sistematik  ini,  dibutuhkan  penerapan  hukum  yang menyeluruh  oleh  negara.  Kalau  tidak  akan  terjadi  kepentingan.  Sebagai  contoh sulit  untuk  menghilangkan  pelacuran,  kalau  faktor  ekonomi  tidak  diperbaiki. Sebab,  tidak  sedikit  orang  meluncur  karena  persoalan  ekonomi.  Kekerasan terhadap  perempuan,  contohnya  dalam  rumah  tangga,  kalau  hanya  si  istri  yang mengabdi  kepada  suami,  pastilah  timpang.  Padahal  dalam  Islam,  suami diwajibkan berbuat baik kepada isteri. Kekerasan yang dilakukan oleh suami bisa diberikan  sanksi  diyat.  Disinilah  letak  penting  tegaknya  hukum  yang  tegas  dan menyeluruh.
Kejahatan  bukan  sesuatu  yang fitri (ada  dengan  sendirinya)  pada  diri manusia. Kejahatan bukan pula profesi yang diusahakan oleh manusia, juga bukan penyakit  yang  menimpa  manusia.  Tapi  kejahatan  adalah  setiap  hal  yang melanggar  peraturan  Allah,  siapapun  pelakunya,  baik  laki-laki  maupun perempuan.
Semua  bentuk  kriminalitas,  baik  di  lingkungan  domestik  maupun  publik akan  mendapatkan  sanksi  sesuai  jenis  kriminalitasnya,  baik  pelakunya  laki-laki maupun perempuan. Semisal bagi orang yang menuduh perempuan berzina tanpa bukti, pelakunya di hukum oleh Islam. Perkara ini termasuk dalam hukum qadzaf, dimana  pelakunya  bisa  dihukum  80  kali  cambukkan  (QS.  An-Nur  [24]:4). Pelacuran  juga  merupakan  tindakan  kriminalitas,  dimana  perempuan  yang melakukannya  akan  diberikan  sanksi  hukum,  demikian  juga  lelakinya  yang pezina.  Islam  tidak  memandang  apakah  korban  atau  pelakunya  laki-laki  atau perempuan.  Pelacuran  bagaimanapun  tetap  perbuatan  tercela,  tidak  peduli  laki- laki atau perempuan.
Berdasarkan  syariat  Islam  ada  beberapa  bentuk  kekerasan  atau  kejahatan yang  menimpa  perempuan  dimana  pelakunya  harus  diberikan  sanksi  yang  tegas. Namun  sekali  lagi  perlu  ditegaskan  kejahatan  ini  bisa  saja  menimpa  laki-laki, pelakunya juga bisa laki-laki maupun perempuan itu pada dasarnya  harus dikenai sanksi karena merupakan bentuk kriminalitas ( Jarimah ).
Dalam konteks perkawinan yang tentu melibatkan laki-laki dan perempuan, suami  memiliki  kewajiban  untuk  mendidik  istri  dan  anak-anaknya  agar  taat kepada Allah Swt.
Dalam mendidik istri dan anak-anak ini, bisa jadi terpaksa dilakukan dengan “pukulan”.  Nah  “pukulan”  dalam  konteks  pendidikan atau ta’dib ini dibolehkan dengan batasan-batasan dan kaidah tertentu yang jelas. Kaidah itu antara lain :
1. Pukulan yang diberikan bukan pukulan yang menyakitkan, apalagi sampai mematikan,  pukulan  hanya  diberikan jika  tidak ada  cara lain  (atau  semua cara sudah ditempuh) untuk memberi hukuman atau pergantian.
2. Tidak  boleh  memukul  ketika  dalam  keadaan  marah  sekali,  karena dikhawatirkan akan membahayakan
3. Tidak memukul pada bagian-bagian tubuh vital semisal wajah, kepala, dan dada
4. Tidak boleh memukul lebih dari tiga kali pukulan, kecuali sangat terpaksa dan tidak melebihi sepuluh kali pukulan.
5. Tidak  boleh  memukul  anak  dibawah  usia  10  tahun,  jika  kesalahan  baru pertama kali dilakukan, maka diberi kesempatan bertobat dan minta  maaf atas perbuatannya, dll.
Dengan  demikian  perempuan  yang  tidak  taat  kepada  suami  atau nusyuz , misalnya tidak mau melayani suami padahal tidak ada uzur (sakit atau haid), maka tidak  bisa  disalahkan  jika  suami  memperingatkannya  dengan  “pukulan”  yang tidak menyakitkan. Atau istri yang melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga karena  disibukkan  dengan  berbagai  urusan  diluar  rumah,  maka  bila  suami melarangnya  ke  luar  rumah  bukan  berarti  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan karena  dalam  UU  No.1  tahun  1974  pasal  31  ayat  (3)  dinyatakan  dengan  jelas bahwa suami adalah kepala keluarga.

## C. PENUTUP
Dari berbagai penjelasan diatas, telah jelaslah bahwa Islam melarang segala bentuk  kekerasan  baik  itu  terhadap  perempuan  ataupun  laki-laki.  Islam  sangat menjunjung  tinggi  hak  asasi  setiap  manusia.  Dalam  Islam  memang  dikenal “pukulan”  tetapi  “pukulan”  yang  hanya  sebatas  memberikan  pendidikan,  tidak boleh “pukulan” tersebut membuat cedera sebagaimana dijelaskan di atas.
Didalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  3  menayatakan  “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan  rahmah”.  Pasal  3  dalam  KHI  sejalan  dengan  pasal  1  UU  No.  1  tahun  1974 yakni  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal.  KHI  juga  mengatur  tentang pemberian  mahar  oleh  pria  kepada  perempuan  yakni  dalam  pasal  30  “calon mempelai  pria  wajib  membayar  mahar  kepada  calon  mempelai  wanita  yang jumlah,  bentuk  dan  jenisnya  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak”.  Serta  pasal  32 “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”. Pasal 30 dan 32 KHI tersebut menerangkan dengan jelas bahwa perempuan sangat bernilai dimata Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: Raja Granfindo Persada, 1997.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an  dan Terjemahan, Surabaya: CV. Karya Utama, 2005.
Esposito L. John, Eksiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, Bandung: Mizan, 2002.
Fayumi  Badriyah, Islam  dan  MAsalah  Kekerasan  Terhadap  Perempuan, Yogyakarta:
LKiS, 2002
Syarifuddin  Amir, Meretas  Kebekuan  Iktihad:  Isu-Isu  Penting  Hukum  Islam Kontemporer di Indonesia , Jakarta: Ciputat Pers, 2002.