## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 5, No. 2, Juni 2023, Halaman 173-183 Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr
ANALISIS WEWENANG OJK DALAM PEMBERIAN SANKSI KEPADA PT.
HANSON INTERNATIONAL TBK YANG DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995
(STUDI KASUS SURAT PENGUMUMAN OJK NOMOR : PENG 3/PM.1/2019

## TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT. HANSON INTERNASIONAL)
( Analysis Of The Authorities Of OJK In Giving Sanctions To PT. Hanson International Tbk Reviewed From Law Number 8 Of 1995 ) ( Case Study Of OJK Announcement Letter Number : Peng 3/PM.1/2019 about Administrative Sanction to PT. Hanson Internasional Tbk )
Utji Sri Wulan Wuryandari 1 , Agatha Beatrice 2 , Betsy Jouva Putri Arisandi 3 , Deva Syafiyo Analin 4 , Gagas Purya Dinata 5 , Graceanne Olivia Amabel 6 , Herangga 7 , Naomi Dominique 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jagakarsa, Jakarta Selatan E-mail : utjisriwulan@gmail.com

## Abstrak
Kasus  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  PT.  Hanson  International  Tbk.  Dimana  Benny Tjokrosaputro menjadi Direktur Utama pada perusahaan tersebut. Akibat kasus Jiwasraya yang  menyeret  nama  Benny  Tjokrosaputro  membuat  harga  saham  PT.  Hanson International Tbk. Menjadi turun hingga harga Rp 50. OJK menemukan pelanggaran yang dilakukan  oleh  PT.  Hanson  International  Tbk.  yaitu  karena  tidak  menyampaikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kepada auditor. Hingga pada Januari 2020, BEI melakukan suspensi terhadap saham MYRX. Ketidakjujuran dalam pembuatan Laporan Keuangan ini tentu tidak hanya merugikan pihak kreditur maupun investor, namun juga internal perusahaan. Dengan demikian, langkah yang diambil oleh Bursa Efek Indonesia sudah cukup tegas. Suspensi  yang dilakukan oleh pihak BEI terhadap penjualan saham MYRX ini akan membuat pihak PT.  Hanson  International Tbk memperbaiki kesalahan mereka.
Kata Kunci : Pelanggaran, PT. Hanson International Tbk, OJK, Sanksi Administratif

## Abstract
There  was  a  violation  case  committed  by  PT.  Hanson  International Tbk.  Where  Benny Tjokrosaputro became the Main Director of the company. As a result of the Jiwasraya case  which  dragged  Benny  Tjokrosaputro's  name,  the  share  price  of  PT.  Hanson Internaional Tbk. It went down to a price of Rp. 50. OJK found violations committed by PT.  Hanson  International  Tbk.  namely  because  they  did  not  submit  the  Purchase Agreement  (PPJB)  to  the  auditor.  Until  January  2020  IDX  suspended  MYRX  shares. Dishonesty in the preparation of these financial reports is certainly not only detrimental to  creditors  and  investors  but  also  internal  companies.  Thus,  the  steps  taken  by  the Indonesia Stock Exchange are quite firm. The suspension carried out by the IDX on the sale of MYRX shares will make PT. Hanson International Tbk. correct their mistake.
Keywords : Violation, PT. Hanson International Tbk, OJK, Administrative Sanctions

## A. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya,  negara  memerlukan  biaya  dari  pihak  pemerintah  serta  pihak masyarakat untuk dapat menjalankan pembangunan ekonomi nasional. Untuk hal itu, pasar  modal  menjadi  sarana  pendanaan  untuk  perusahaan  serta  pemerintah.  Sama dengan  pasar  lainnya,  pasar  modal  adalah  tempat  bertemunya  antara  penjual  dan pembeli.  Namun,  perbedaan  dengan  pasar  lainnya  secara  jelas  dapat  dilihat  dari instrumen  yang  diperjualbelikannya. 1 Diperkuat  dengan  pendapat  Sri  Susilo  selaku ahli  ekonomi  yang  menyatakan  bahwa  pasar  modal  merupakan  pasar  yang  konkret yang meliputi aktivitas jual beli instrumen investasi jangka panjang. 2 Dengan begitu, dapat  dikatakan  bahwa  pasar  modal  memfasilitasi  macam  sarana  serta  prasarana aktivitas  jual  beli  instrumen  investasi  jangka  panjang  dan  aktivitas  lainnya. 3 Pasar modal juga menjadi sumber pembiayaan  yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha yang  memerlukan  tambahan  modal,  juga  sebagai  alternatif  pembiayaan  bagi
1 Genandy, Ichsan, Fajar Jali Sya'bana, dkk., Book Chapter Pengantar Pasar Modal Kelompok Studi Pasar Modal Kabinet Radiant Universitas Siliwangi , (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021): hlm. 1.
2 Wastam Wahyu Hidayat, Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal , (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019): hlm. 51.
3 Nur Anita Chandra Putri dan Andika Martin, “Event Study: Reaksi Pasar Modal Sebelum dan Sesudah Adanya Covid-19,” Jurnal Ilmiah Akuntansi (Vol. 12, No. 3, 2021): 64.
masyarakat  investor. 4 Untuk  itu,  pasar  modal  berperan  besar  untuk  perekonomian suatu negara, mengingat pasar modal melaksanakan 2 (dua) fungsi bersamaan, yakni fungsi ekonomi serta fungsi keuangan. 5
Pengaturan terkait pasar modal di Indonesia, mengacu pada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selain itu, pasar modal di Indonesia juga mengacu pada UU  No.  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  serta  peraturan  lain  yang terkait.  Mengacu  pada  Pasal  3  ayat  (1)  UU  No.  8  Tahun  1995,  “ Pembinaan, pengaturan,  dan  pengawasan  sehari-hari  kegiatan  Pasar  Modal  dilakukan  oleh Badan  Pengawas  Pasar  Modal  yang  selanjutnya  disebut  Bapepam .”. 6 Akan  tetapi, sejak tahun 2011 (pelaksanaannya di tahun 2012), hal tersebut beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam  menjalankan  kegiatan  pasar  modal,investor  memerlukan  laporan keuangan  karena  merupakan  alat  yang  penting  dalam  menentukan  keputusan  yang diambil  mengenai  investasi.  Dalam  hal  ini,  laporan  keuangan  yang  dikeluarkan  itu berkaitan dengan pembiayaan perusahaan agar bisnis menjadi  berkembang, terlebih dari laporan keuangan tersebut jadi diketahui bagaimana perkembangan perusahaan pasar modal itu sendiri. Maka dari itu, laporan keuangan harus berlandaskan prinsip- prinsip akuntansi.
Umumnya, perusahaan di Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan yang sudah diaudit ke OJK, sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, yaitu  “ Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada
4 Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal , (Jakarta: Kencana, 2019): hlm. 1.
5 Devara Rustiana, Sarah Ramadhani, “Strategi di Pasar Modal Syariah,” Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, danManajemen (Vol. 2, No. 1, 2022): 1579.
6 Indonesia (a), Undang-Undang tentang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995, Pasal 3.
otoritas  jasa  keuangan paling  lambat  pada akhir  bulan  keempat  (120 hari) setelah tahun buku berakhir .” 7
PT. Hanson International Tbk. (MYRX) merupakan perusahaan landbankproperty utama di Indonesia, memiliki luas lahan lebih dari 4.900 hektar di berbagai  lokasi  di  Jabodetabek.  Pada  tahun  1971,  PT.  Hanson  International  Tbk. didirikan  seebagai  perusahaan  manufaktur  tekstil  yang  bernama  PT.  Mayertex Indonesia.  Pada  tanggal  31  Oktober  1990,  perusahaan  ini  mulai go  public (IPO) kepada masyarakat dengan kode saham MYRX. Pada tanggal 7 Mei 1997, perusahaan ini  berganti  nama  menjadi  PT.  Hanson  Industri  Utama  Tbk,  lalu  pada  tahun  2005 berubah nama menjadi PT. Hanson International Tbk.. Bahkan pada 2007, perusahaan ini  juga  sempat  beralih  ke  bisnis  energi  dan  mineral.  Hingga  pada  tahun  2013, perusahaan  ini  beralih  fungsi  menjadi  perusahaan landbank  property hingga sekarang. 8 Namun,  pada  tahun  2019,  PT.  Hanson  International  Tbk.  diketahui melanggar peraturan perundang-undangan Pasar Modal, yaitu memanipulasi laporan keuangan  pada  tahun  2016.  Penyampaian  Laporan  Keuangan  Tahunan  (LKT)  yang dipermasalahkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  ini  terjadi  karena  PT.  Hanson International  Tbk.  tidak  menyampaikan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB) kepada  auditor  yang  mengaudit  LKT  (Laporan  Keuangan  Tahunan)  PT.  Hanson International  Tbk.  Ketidakterbukaan  PT.  Hanson  International  Tbk.  dalam menyampaikan  informasi  kepada  auditor  ini  menyebabkan  pendapatan  pada  LKT (Laporan  Keuangan  Tahunan)  PT.  Hanson  International  Tbk.  pada  tahun  2016 menjadi dilebih-lebihkan (berbeda dengan realitas)sebesar Rp 613 miliar.
7 Indonesia  (b), Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang  Laporan  Tahunan  Emiten  Atau  Perusahaan Publik ,POJK No. 29/POJK.04/2016, Pasal 7 ayat (1).
8 Pratama26,  “Hanson  International,” https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hanson_International ,  diakses  pada tanggal 23 November 2022, 06:13 WIB.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Dari  uraian  yang  telah  dipaparkan  pada  pendahuluan,  maka  permasalahan yang  diangkat  pada  jurnal  ini  adalah  terkait  apa  saja  bentuk  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  PT.  Hanson  International  Tbk  terhadap  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan apa peran yang dilakukan oleh OJK dalam kasus tersebut sebagai lembaga pengawas untuk menindaklanjuti PT. Hanson International Tbk.
Penulisan  jurnal  ini  menggunakan  metode  mengumpulkan  data  kualitatif dengan teknik pendekatan, baik secara yuridis dan normatif. Metode yang digunakan dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  pendekatan  melalui  pembahasan  konsep-konsep, asas-asas, serta teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan jurnal ini. Melalui studi kepustakaan dapat diperoleh pengumpulan data, yaitu dengan mengkaji salah satu organ dalam hukum seperti Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  dan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  serta  organ  sekunder  hukum  seperti  karya ilmiah,  buku,  jurnal,  artikel  serta  hasil  survei  yang  terkait  dengan  penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penulisan jurnal ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu  analisis  yang  bertumpu  kepada  peraturan  perundang-undangan  maupun pendapat para sarjana lalu dihubungkan dengan informasi faktual yang didapatkan dari hasil penulisan dan website internet.

## C. PEMBAHASAN
1. Pelanggaran YangDilakukan  Oleh  PT. Hanson International Tbk. Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
OJK  mempermasalahkan  tentang  metode  pengakuan  pendapatan  dengan metode akrual penuh yang telah dilakukan oleh PT. Hanson International Tbk., di mana  PT.  Hanson  International  Tbk.  pun  mengakui  bahwa  dalam  pencatatan
pendapatan mereka yang menggunakan metode akrual penuh. Dalam kasus ini, PT. Hanson  International  Tbk. terbukti melanggar Pasal  69 ayat  1 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi “ Laporan keuangan yang disampaikan kepada  Bapepam  wajib  disusun  berdasarkan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku umum .” 9 Dalam  hal  ini,  adanya  ketidaksesuaian  dalam  penyusunan  laporan keuangan,  yaitu  metode  yang  digunakan  oleh  PT.  Hanson  International  Tbk. adalah  metode  akrual  penuh,  di  mana  metode  yang  seharusnya  digunakan menyesuaikan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Dalam penerapan metode akuntansi, PT. Hanson International Tbk. tidak melakukan sesuai dengan PSAK 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan RealEstate . Transaksi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak disampaikan oleh Benny Tjokrosaputro selaku Direktur Utama PT. Hanson International Tbk. sebagai  pihak  yang  menandatangani  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB) tersebut kepada auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2016, sehingga Benny terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 107 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi “ Setiap Pihak yang  dengan  sengaja  bertujuan  menipu  atau  merugikan  Pihak  lain  atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang  memperoleh  izin,  persetujuan,  atau  pendaftaran  termasuk  Emiten  dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana  penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). ” 10
9 Indonesia (a), op. cit. Pasal 69 ayat (1).
10 Ibid., Pasal 107.
2. Peran  OJK  Dalam  Tugasnya  Sebagai  Lembaga  Pengawas  Untuk Menindaklanjuti PT. Hanson International Tbk.
Sejak tahun 2011 segala peraturan dan upaya  pengawasan dalam lembaga keuangan  mulai  diatur  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dalam  hal  ini  diperkuat dengan  adanya  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2011  tentang  jasa  Otoritas Keuangan.  Dalam  Pasal  5  UU  No.  21  Tahun  2011  telah  dijelaskan  bahwa  OJK mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu OJK berfungsi menyelenggarakan sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  keseluruhan kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan, 11 hal  tersebut  dapat  dikaitkan  dengan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 yang menjelaskan  tugas dari OJK sendiri, yaitu bahwa  OJK telah memayungi  beberapa lembaga keuangan seperti kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan  Lainnya. 12 Adapun  tujuan  dari  OJK sendiri terhadap seluruh kegiatan keuangan yang terdapat pada Pasal 4UU No. 21 Tahun 2011, yaitu :
a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat 13
Dalam menangani kasus ini, OJK bertindak serius dalam melakukan upaya sanksi  administratif  kepada  PT.  Hanson  International  Tbk.,  yaitu  dengan  denda sebesar Rp. 500 juta serta memberi perintah tertulis untuk melakukan perbaikan serta  penyajian  kembali.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  OJK  karena  PT. Hanson  International  Tbk.  terbukti  telah  melakukan  pelanggaran  pada  Pasal  69 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1995, di mana a danya ketidaksesuaian dalam penyusunan
11 Indonesia, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan , UU No. 21 Tahun 2011, Pasal 5.
12 Ibid., Pasal 6.
13 Ibid., Pasal 4.
laporan  keuangan,  yaitu  metode  yang  digunakan  oleh  PT.  Hanson  International Tbk.  adalah  metode  akrual  penuh,  di  mana  metode  yang  seharusnya  digunakan menyesuaikan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tidak hanya itu, OJK juga memberikan  sanksi  administratif  kepada  Benny  Tjokrosaputro  sebagai  Direktur Utama  PT.  Hanson  International  Tbk.  sebesar  Rp  5  M,  di  mana  Benny Tjokorosaputro selaku  pihak  yang  menandatangani  PPJB  tersebut tidak menyampaikan transaksi  Perjanjian Pengikatan Jual  Beli (PPJB) kepada  auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2016, maka Benny Tjokrosaputro juga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 107 UU No. 8 Tahun 1995.
Maka dari itu, berdasarkan Pasal 102 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1995, OJK dapat  mengenakan  sanksi  administratif  atas  pelanggaran  pada  Pasal  69  ayat  (1) UU No. 8 Tahun 1995 dan pelanggaran pada Pasal 107 UU No. 8 Tahun 1995. Untuk hal itu, berdasarkan pada Pasal 102 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 8 Tahun 1995, OJK telah melaksanakan Peringatan Tertulis dan Denda yang wajib dibayar.
Jika  dikaitkan  dengan  Pasal  6  UU  No.  21  Tahun  2011,  maka  dalam  hal lingkup pasar modal, OJK telah menjalankan tindakan-tindakan untuk menangani permasalahan  pada  pasar  modal  terkhusus  pada  kasus  PT.  Hanson  International Tbk.,  dan  untuk  wewenang   OJK   dalam  menjalankan  tugasnya  tersebut  yang tercantum dalam Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yakni mengenai pemberian sanksi administratif merupakan bagian dari wewenang OJK yang tercantum dalam Pasal 9 huruf g butir 1 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas  Jasa  Keuangan.  Selain  itu,  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  OJK terhadap PT. Hanson  International  juga merupakan bagian dari wewenang OJK sebagai  lembaga  pengawas  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  9  huruf  c  UU  No.  21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. sehingga proses pemeriksaan, dan pengenaan  sanksi  administratif  terhadap  PT.  Hanson  International  Tbk. merupakan langkah yang tepat dilakukan oleh OJK sebagai lembaga pengawas.

## D. SIMPULAN
Terdapat  2  (dua)  bentuk  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  PT.  Hanson International  Tbk.,  yaitu  adanya  ketidaksesuaian  penggunaan  metode  dalam menyusun  laporan  keuangan  PT.  Hanson  Internatiomal  Tbk.  Dalam  hal  tersebut, metode  yang  digunakan  oleh  PT.  Hanson  International  Tbk.  adalah  metode  akrual penuh,  sedangkan  metode  yang  seharusnya  digunakan  itu  menyesuaikan  prinsip akuntansi  yang  berlaku  umum.  Bentuk  pelanggaran  lainnya  adalah  adanya ketidaksesuaian PT. Hanson International Tbk. dalam menerapkan metode akuntansi dengan PSAK 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate . Dalam hal ini, Transaksi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak disampaikan oleh Benny Tjokrosaputro  selaku  Direktur  Utama  PT.  Hanson  International  Tbk.  sebagai  pihak yang menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut kepada auditor yang  melakukan  audit  terhadap  laporan  keuangan  tahunan  per  31  Desember  2016. Adapun peran yang dilakukan OJK dalam kasus tersebut sebagai lembaga pengawas untuk  menindaklanjuti  PT.  Hanson  International  Tbk.  ialah  menetapkan  sanksi administratif  berupa  denda  dan  perintah  tertulis  terhadap  PT.  Hanson  International Tbk. Dalam hal ini, OJK menetapkan denda sebesar Rp 500 juta dan perintah tertulis untuk  melakukan  perbaikan  dan  penyajian  kembali  atas  LKT  (Laporan  Keuangan Tahunan) PT. Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 terhadap PT. Hanson International Tbk. Kemudian, OJK menetapkan sanksi administratif terhadap Benny Tjokrosaputro  selaku  Direktur  Utama  PT.  Hanson  International  Tbk.berupa  denda sebesar Rp 5 M.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Mas Rahmah. Hukum Pasar Modal. Jakarta: Kencana, 2019.
Wastam  Wahyu  Hidayat.  Konsep  Dasar  Investasi  dan  Pasar  Modal.  Sidoarjo:  Uwais
Inspirasi Indonesia, 2019.

## 2. Internet
Pratama26.
“Hanson Internasional.”
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hanson_International .  Diakses  pada  tanggal  23 November 2022, 06.13 WIB.

## 3. Jurnal
Citra Puspa Permata dan Muhammad Abdul Ghoni. “Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia.” Jurnal AkunStie (Vol. 5, No. 2, Desember 2019).
Devara  Rustiana,  Sarah  Ramadhani.  “Strategi  di  Pasar  Modal  Syariah.” Jurnal  Ilmu Komputer, Ekonomi, danManajemen (Vol. 2, No. 1, 2022).
Nur Anita Chandra Putri dan Andika Martin. “Event Study: Reaksi Pasar Modal Sebelum dan Sesudah Adanya Covid-19.” Jurnal Ilmiah Akuntansi (Vol. 12, No. 3, 2021).

## 4. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia (a). Undang-Undang tentang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995.
Genandy, Ichsan, Fajar Jali Sya'bana, dkk., Book Chapter Pengantar Pasar Modal Kelompok Studi Pasar Modal Kabinet Radiant Universitas Siliwangi. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021.
Indonesia (b). Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 21 Tahun 2011.
OJK.RI. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik No.29/POJK.04/2016.

## BIODATA PENULIS
Utji  Sri  Wulan  Wuryandari,  S.H.,  M.H.  merupakan  dosen  tetap  Fakultas  Hukum Universitas Pancasila, beliau adalah dosen bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi(PK-2).
Agatha Beatrice, Betsy Jouva Putri Arisandi, Deva Syafiyo Analin, Gagas Purya Dinata, Graceanne Olivia Amabel, Herangga,dan Naomi Dominique merupakan mahasiswa Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pancasila.