ISSN: 2407-8115; E-ISSN: 2622-3945 DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.48897

## Penemuan Hukum oleh Hakim terhadap Pembebanan Nafkah  di Pengadilan Agama Pangkajene
Legal Finding by Judges Provision of Livehoold in the Religious Court
Kiljamilawati 1 , Sahratunnisa 2
1 UIN Alauddin Makassar. E-mail: kiljamilawati.akbar@uin-alauddin.ac.id
2 UIN Alauddin Makassar. E-mail: sahratunnisamustamin@gmail.com

## Abstrak
Hukum yang baik adalah hukum yang dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan  kondisi  masyarakat,  karena  merupakan  cerminan  nilai-nilai  keadilan. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh penegak hukum dalam memberikan keadilan  dengan  melakukan  penemuan  hukum.  Penemuan  hukum  yang dilakukan  oleh  hakim  dalam  proses  peradilan  dapat  memberikan  sentuhan humanis  dalam  putusannya.  Penemuan  hukum  oleh  hakim  yang  berkaitan dengan  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  seperti  penetapan  hak  atas nafkah  yang  menjadi  hak  seorang  istri  ketika  perkawinan  putus.  Tulisan  ini akan  melihat  penemuan  hukum  terhadap  putusan  Pengadilan  Agama Pangkajene  Nomor  248/Pdt.G/PA.Pkj  yang  berkaitan  nafkah  istri  pasca perceraian.  Adapun  metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif empiris.  Metode  pengumpulan  data  melalui  obersvasi,  wawancara  dan dokumentasi, data yang diperoleh dianalisis secara kulatitif. Berdasarkan hasil penelitian  diperoleh  bahwa  hakim  telah  melakukan  penemuan  hukum  dengan menggunakan  metode  interpratsi  sistematis  dengan  memberi  arti  dan  makna dari isi peraturan perundang-undangan. Dalam putusan tersebut, hakim telah menetapkan  nafkah  terhadap  istri  seperti  penetapan  nafkah  mut’ah  nafkah iddah, dan nafkah  lampau dengan  mempertimbangkan kemampuan suami.
Kata Kunci: Penemuan Hukum; Nafkah; Perceraian.

## Abstract
Good is law that can be adapt to the situation and conditions of society because it’s a reflection of the values of justice. One way that law enforcement can take to  provide  justice  is  by  conducting  legal discovery.  Legal  discoveries  made  by judges in the judicial process can provide a humanist touch in their decisions. Legal  finding  by  judges  relating  to  divorce  cases  in  the  religious  court decisions, such as determining of the rights after divorce. This article will try to know the judge made legal findings regarding to the decision of the Pangkajene Religious  Court  of  248/Pdt/G/PA.Pkj.  which  relate  to  a  wife’s  maintenance after  divorce.  The  research  method  used  is  empirical  normative.  The  data collected  via  observation,  interview  and documentation, and  the data obtained is analyzed through qualitative analyze. Based on the research results that the judge  was  found  legal  finding  through  systematic  interpretation  by  giving  and significance  to  the  contents  of  statutory  regulations.  In  this  decision  the  judge has  determined  the  rights  of  mut’ah,  the  rights  of  iddah  and  the  rights  of madhiyah which takes into account the husband’s capabilities.
Keyword; Legal Finding; Livinghoold; Divorce.

## PENDAHULUAN
Kekuasaan  negara  di  bidang  kekuasaan  kehakiman  memiliki  tugas  yang  berat dalam  mewujudkan  tujuan  dari  hukum  yaitu  keadilan,  hal  ini  disebabkan  persoalan- persoalan kemasyarakatan semakin kompleks sehingga hakim dituntut untuk selalu bisa memahami segala persoalan hukum yang timbul. Salah satu amanah yang diemban oleh seorang  hakim  dalam  memutus  perkara  adalah  menerapkan  peraturan  perundang- undangan secara benar dan adil terhadap suatu kasus konkrit. Akan tetapi apabila hakim diperhadapkan  suatu  kasus  antara  penerapan  peraturan  perundang-undangan  yang kemudian berhadapan dengan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadian, karena tujuan tertinggi dari hukum adalah keadilan.
Putusan  hakim  akan  terasa  begitu  dihargai  dan  mempunyai  nilai  kewibawaan apabila putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum  masyarakat dan juga merupakan sarana bagi Masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. 1 Penemuan hukum atau yang biasa dikenal dengan isitlah progresivitas hakim dalam  memutus  perkara  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  tugas  hakim secara  menyeluruh.  Oleh  karena  itu,  hakim  harus  memiliki  budaya  penemuan  hukum yang kuat, hal ini dikarenakan hakim sebagai pemegang kendali di depan persidangan. Selain itu, hakim juga dapat memberikan sentuhan kemanusian terhadap setiap putusan hakim di persidangan.
Suatu  hukum  dianggap  baik  apabila  sesuai  dengan  kebutuhan  Masyarakat, karena  hukum  yang  sejalan  dengan  kondisi  masyarakat  merupakan  pengejewantahan dari nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Subtansi keadilan adalah yang selaras dengan hati nurani, bukan keadilan yang sifatnya formil belaka. Salah satu sifat yang  dimiliki  oleh  peraturan  perundang-undangan  adalah  bersifat  umum,  jadi  tugas hakim  hakim  untuk  menjelaskan  makna  yang  terkandung  dalam  sebuah  persitiwa konkret,  sehingga  peran  Hakim  sebagai  pemegang  kendali  di  pengadilan  dalam memutus suatu perkara bisa memberikan sentuhan humanisitik dalam implementasinya.
Banyak  kritikan  yang  ditujukan  ke  pengadilan,  termasuk  Pengadilan  Agama bahwa hakim adalah corong undang-undang. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh  Ketua  Muda  Mahkamah  Agung  RI  bidang  peradilan  agama  bahwa  selama  ini hakim  peradilan  agama  dalam  memutus  perkara  terpaku  pada  teks  hukum  (normatif) saja sehingga kewajiban utama yang diemban oleh hakim seolah-olah dikesampingkan karena lebih mengedepankan asas normativitas. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa cara pandang  yang  membakukan  teks  hukum  akan  berimplikasi  pada  kegagalan  dan memandulkan  fungsi  hukum,  karena  dalam  penegakan  hukum  itu  harus  bisa memberikan  pelayanan  kemanusiaan  untuk  menciptakan  kehidupan  yang  tertib  dan bermashlahah. 2
Pengadilan  Agama  sebagai  salah  satu  lembaga  yang  berwenang  dalam melakukan  penemuan  hukum  terhadap  kasus  perceraian  untuk  memberikan
1 Ahmad  Rifai, Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif (Sinar Grafika, 2011), h.3.
2 Kiljamilawati, Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama , 2022. h. 14.
perlindungan terhadap hak-hak wanita atau bekas istri setelah perkawinan putus karena perceraian.
Terdapat  penelitian  sebelumnya  yang  mengkaji  mengenai  nafkah  istri  setelah poerceraian,  seperti  Penelitian  Mansari  dan  Moniyanti 3 tahun  2021  yang  fokus  pada sensitivitas  hakim  dalam  menetapkan  beban  nafkah,  Patimah,  Kiljamilawati,  Israh Ramdana  Tegar,  tahun  2023  fokus  pada  pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan nafkah, 4 dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rizki  Putra  Pratama,  Zuraidah  Azkia, A’dawiyah  Bt  Ismail 5 tahun  2023  yang  fokus  pada  pembebanan  nafkah    iddah  dan mut’ah dalam tinjauan hukum Islam di Indonesia dan Malaysia. Jadi terdapat perbedaan peneltiian sebelumnya dengan penelitian yang yang fokus pada penemuan hukum yang dilakukan  oleh  hakim  menetapkan  beban  nafkah  terhadap  suami  ketika  perkawinan putus atau perceraian.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif  empiris  yaitu  suatu penelitian  hukum  menjadikan  data  lapangan  sebagai  pendukung  dengan  menggunakan pendekatan  yuridis  ( staute  approach ) 6 namun  tetap  merupakan  kajian  terhadap  norma hukum  yang  bersifat  tertulis.  Penelitian  dilakukan  di  Pengadilan  Agama,  dengan mengkaji putusan hakim yang berkaitan dengan penetapan hak atas nafkah istri setelah perkawinan putus.
Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  berupa  putusan hakim,  data  sekunder  dan  data  tersier.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui wawancara dan dokumentasi,  kemudian data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diinventarisir kemudian dilakukan kategorisasi dan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik  analisis  data  kualitatif  dengan  menjelaskan  dan  memberikan interpretasi  secara logis dan sistrmatis mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian.

## PEMBAHASAN

## Hak-Hak Istri Pasca Perceraian
Perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami  istri  berdasarkan  alasan-alasan  untuk  tertentu    yang  ditentukan  oleh  peraturan perundang-undangan,  dan  perceraian  merupakan  salah  satu  penyebab  putusnya perkawinan.
Akibat  hukum  yang  muncul  ketika  putus  ikatan  perkawinan  antara  seorang suami  atau  istri  terdapat  dalam  berbagai  ketentuan,  baik  yang  terdapat  dalam  Kitab
3 Mansari, Moniyanti, Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian, Gender Equality: International Journal of Child and General Studie s, Volume 5 No. 1, 2019
4 Patimah, Kiljamilawati, Israh Ramdana Tegar, Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah terhadap  Istri  Pasca  Perceraian, Al-Qada’U;  Jurnal  Peradilan  dan  Hukum  Keluarga  Islam ,  Volume  10 Nomor 1, 2023
5 Rizki  Putra Pratama,  Zuraidah,  A’dawiyah  Bt  Ismail, Usroh:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam , Volume 7 Nomor 1, Juni 2023
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011), 96
Undang-Undang  Hukum  Perdata,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  lain. 7 Berdasarkan ketentuan Undang-Indang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: ”Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan  dan/atau  memberikan  suatu  kewajiban  kepada  bekas  istri. 8 Pasal tersebut  kemudian  dipertegas  lagi  dalam  aturan  pelaksanaan  undang-undang perkawinan  bahwa  selama  berlangsungnya  gugatan  perceraian  atas  permohonan penggugat  atau  tergugat,  pengadilan  dapat  menentukan  nafkah  yang  harus ditanggung oleh suami”. 9
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menegaskan  bahwa  apabila  perkawinan  putus karena talak, maka bekas suami wajib: 10
a. memberikan mut’ah yang layak kepadabekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali isiti tersebut qabla dukhul
b. memberikan  nafkah,  maskan,  dan  kiswah  kepada  bekas  istri  selama dalam  masa  iddah,  kecuali  bekas  istri  telah  dijatuhi  talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
c. melunasi  mahar  yang  masih  terhutang  selutruhnya  dan  separuh  apabila qabla dukhul
d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
Alasan  lain  mengapa  suami  diwajibkan  untuk  memberikan  nafkah  kepada istirnya  karena  adanya  hubungan  tinbal  balik  antara  suami  istri  ( al-alaqat  al-zawjiyat ) artinya bahwa yang menjadi penyebab wajibnya nafkah karena akibat akad pernikahan yang  sah  yang  masing-masing  pihak  kemudian  terikat  satu  sama  lain  dengan  hak  dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum agama. Selama masih ada hubungan kerja sama antara  suami  dengan  istri  maka  selama  itu  pula  kewajiban  untuk  memberi  nafkah dipikul di pundak suami. 11
Adapun  bentuk-bentuk  nafkah  bekas  istri  terhadap  bekas  suami  setelah perkawinan putus karena perceraian sebagai berikut:
a. Nafkah Mut’ah Isitlah mut’ah adalah  bentuk  dari  kata al-mata berarti  sesuatu  yang  dijadikan objek  bersenang-senang.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  mut’ah  dalam  beberapa  ayat dalam  al-qur’an  adalah  sesuatu  yang  diberikan    oleh  suami  kepada  istri  yang diceraikannya sebagai penghibur. 12
Menurut  Mazhab  Hanafi  bahwa  bahwa mut’ah disunnahkan  dalam  kondisi perceraian  sebelum  terjadi  persetubuhan.  Karena mut’ah sesungguhnya  diwajibkan
7 Zaeni Asyhadie, Hukum Keluraga Menurut Hukum Positif (Depok: Rajawali Pers, 2020), 194.
8 Pasal 41 huruf c, UU Perkawinan
9 Pasal 24 ayat (2) huruf c UU Perkawinan
10 Kompilasi Hukum Islam , Pasal 149
11 Kewajiban Memberikan Mut’ah dan Naflah Iddah Keadilan Bayang-Bayang Semu, http:// pta- banten.go.id/artikel-pengadilan/736- diakses pada tanggal15 Juni 2024
12 Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah, ‘Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam’, Jurnal Usroh , Volume 6.1 (2022), pp. 62–79.
sebagai  ganti  setengah  bagian mahar . Mut’ah harus  diberikan  kepada  perempuan  yang diceriakan sebelum digauli jika dia tidak wajib mendapatkan setengah bagian mahar. 13
Pada umumnya ulama berpendapat bahwa wajib diberikan bagi perempuan yang telah  digauli  dan  pada  setiap,perpisahan  yang  bukan  disebabkan  oleh  si  istri  seperti perceraian.  Perpisahan  ini  terjadi  diakibatkan  oleh  suami  seperti  kemurtadan, li’an , sednagkan  perempuan  yang  mesti  mendapatkan    setengah  bagian  mahar  dia  mesti mendapatkannya.  Sedangkan  perempuan  mufawwidhah  yang  tidak  ditetapkan  sedikit pun mahar untuknya berhak mendapatkan mut’ah. 14
b. Nafkah Iddah Secara etimologi, iddah berarti menghitung. Jadi kata iddah mengandung makna hitungan,  menghitung,  atau  sesuatu  yang  harus  diperhitiungkan.  Ensiklopedi  Islam menjelaskan  bahwa  iddah  adalah  masa  tunggu  seorang  wanita  setelah  perceraian  baik itu  cerai  hidup  atau  cerai  mati,  artinya  dal;am  masa  tunggu  tersebut  seorang  wanita belum boleh untuk menikah lagi. 15
Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung  RI No: KMA.032/SK/IV/2006 yang mengatur  tentang  Penetapan  Kewajiban  Nafkah  Iddah  terhadap  Suami  dalam  Perkara Cerai  Gugat  mengatur  bahwa  dalam  perkara  perceraian  baik  cerai  talak  maupun  cerai gugat  hakim  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah  memiliki  hak ex  officio dalam menetapkan  kewajiban  nafkah  iddah  terhadap  suami  sepanjang  istri  tidak  terbukti nusyuz ,  sedangkan  dalam  perkara  cerai  talak  hakim  Pengadilan  Agama/Mahkamah Syar’iyyah secara ex officio dapat mewajibkan suami memberikan mut’ah terhadap istri. Apabila  seorang  istri  diceraikan  dengan  talak raj’i maka  berhak  untuk mendapatkan  nafkah  iddah  secara  penuh  dan  mendapatkan    hal-hal  yang  diperlukan untuk  kelangsungan  hidup,  dan  bagi  istri  yang ba’in maka  hanya  akan  mendapatkan nafkah  apabila  hamil,  dan  jika  tidak  hamil  dalam  masa  iddah,  maka  menurut  Iman Syafi’i hanya berhak atas tempat tinggal saja. 16
c. Nafkah Madhiyah Nafkah  madhiyah  memiliki  pengertian  sebagai  nafkah  yang  berarti  belanja  dan madhiyah berasal dari kata isim madhi yang berarti lampau atau terdahulu. Dengan kata lain,  nafkah madhiyah adalah  nafkah  yang  tehutang.  Nafkah madhiyah adalah  nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami selama dalam masa perkawinan atau nafkah yang telah lewat waktu yang belum dibayarkan oleh suami kepada istrinya.
Apabila  suami  tidak  menunaikan  kewajibannya  untuk  memberikan  nafkah kepada  istrinya  maka  kan  menjadi  hutang  bagi  suami  dan  wajib  untuk  dilunasi dikemudian hari. Pasal 80 ayat (4) KHI mengatur bahwa sesuai dengan penghasilannya
13 Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak dan mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  serta  Implikasinya  Bagi  Perkembangan  Hukum  Keluarga Islam di Indonesia Disertasi, Lampung: Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2023, 95.
14 Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak dan mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  serta  Implikasinya  Bagi  Perkembangan  Hukum  Keluarga Islam di Indonesia, 95.
15 Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak dan mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  serta  Implikasinya  Bagi  Perkembangan  Hukum  Keluarga Islam di Indonesia, 96
16 Hamzah, Mukhlas, and Usep Saepullah.
suami  menanggung  nafkah.  Ketentuan  pasal  tersebut  menegaskan  bahwa  walaupun nafkah  telah  ditunaikan  berdasarkan  kemampuan  namun  tetap  saja  bawha  nafkah merupakan kewajiban suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan. 17 d. Nafkah Kiswah Kiswah artinya  nafkah  berupa  pakaian  atau  sandang. Kiswah ini  merupakan tanggung  jawab  suami  kepada  istrinya.  Oleh  karena  itu,  kiswah  merupakan  hak  istri. Pakaian  yang  dimaksud  adalah  semua  keperluan  dan  kepentingan  yang  erat  kaitannya dengan anggota badan. Suami hendaknya memberikan nafkah kiswah terhadap istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan bathiniahnya. 18 Tidak ada ketentuan baku yang mengatur mengenai besaran nafkah kiswah akan tetapi diserahkan kepada  hakim  untuk  menentukan  dengan  mempertimbangkan/memperhatikan kemampuan suami.
Ketika  suami  dengan  sengaja  tidak  bersedia  memenuhi  kewajibannya  padahal dia tahu itu adalah kewajibannya, maka hakim  dapat menjual harta milik suami secara paksa  dan  menetapkan  pembayaran  hasilnya  kepada  istrinya  sebagai  utang  nafkah berdasarkan kebutuhan istri, dan apabila kondisi suami tidak mampu maka tidak boleh dipaksakan untuk membayar nafkah akan tetapi harus bersabar menunggu sampai suami memiliki kemampuan atas nafkah tersebut.

## Penemuan Hukum dalam Penetapan Nafkah Pasca Perceraian
Pada  masa  sekarang  ini  hakim  mempunyai  peran  besar  dalam  menetapkan hukum  di  Pengadilan.  Tugas  hakim  adalah  menerima,  memeriksa,  memutus  dan menetapkan  perkara.  Permasalahan-permasalahan  hukum  yang  dihadapi  oleh masyarakat membutuhkan penyelsaian, dan Hakim adalah pihak yang berwenang untuk menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  diperhadapkan  kepadanya.  Hakim  wajib memutus  perkara  yang  diajukan  kepadanya  secara  adil  dengan  berdasarkan  pada Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Seorang  hakim  harus  mempunyai  ilmu  yang  luas  dan kompetensi dalam menemukan hukum ketika ada peristiwa konkrit yang diperhadapkan yang  tidak  menunjuk  pada  kasus  dimaksud.  Menurut  Undang-undang  Nomor  7  tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama  Pasal  56  ayat  (1)  bahwa:  Pengadilan  tidak  boleh menolak  untuk  memeriksa  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih bahwa  hukum  tidak  atau  kuarang  jelas,  melainkan  wajib  memeriksa  dan memutuskannya. 19
Hukum  progresif  hadir  untuk  menegakkan  hukum,  terutama  bagi  hakim  di pengadilan, karena hakim merupakan tulang punggung dalam proses penegakan hukum di  pengdilan.  Ketika  hakim  memutus  dengan  adil,  itulah  yang  akan  menjadi  puncak
17 Hamzah,  Oyo  Sunaryo  Mukhlas,  Usep  Saefullah,  Hak_hak  Perempuan  Pasca  Pderceraiand alam Hukum Positif dan Hukum Islam , Jurnal Usroh , Volume 6 Nomor 1, Juni 2022, h.74
18 Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana, ‘Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)’, El-Usrah , 3.2 (2020), pp. 164–89, doi:10.22373/ujhk.v3i2.7700. “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceriaian  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  Nomor10/Pdt.G/2019/MS.  Aceh, El-Usra h, Vol.2 Nomor 1, Januari-Juni 2019, h. 172
19 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama , Pasal 57
(1)
kearifan  dan  kebijkaksanaan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  terjadi dalam kehidupan bernegara.
Untuk menggambarkan hakim yang progresif, tidak terlepas dari kualitas standar tinggi  yang  mencakup  penguasaan  kompetensi  keilmuan,  kecakapan  professional,  dan kualitas kepribadian yang dilekatkan pada hakim sebagai subjek penegak hukum. 20
Tugas  hakim  tidak  hanya  membaca  deretan  pasal  dalam  undang-undang  ,  akan tetapi  dipundaknya  ada  tanggung  jawab  yang  besar  untuk  mengartikulasikan  sukma keadilan  dalam  kompleksitas  dan  dinamika  kehidupan  masyarakat.  Hakim  progresif akan menggunakan hukum terbaik dalam keadaan yang paling buruk.
Upaya  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  perempuan,  hakim- hakim  dalam  lingkungan  Pengadilan  Agama  memiliki  andil  yang  besar  dalam mewujudkan  hak-hak  Perempuan  pasca  perceraian  melalui  penemuan  hukum  yang dilakukan oleh hakim dalam upaya mewujudkan hak-hak Perempuan yang berhadapan dengan  hukum.  Penemuan  hukum  merupakan  proses  pembentukan  hukum  oleh  hakim yang bertugas untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa hukum konkrit, atau biasa disebut  juga  bahwa  penemuan  hukum  merupakan  proses  konkretisasi  atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit.
Terdapat  beberapa  terobosan-terobosan  hukum  yang  dapat  dilakukan  atau diterapkan  oleh  hakim  dalam  proses  peradilan  berkaitan  dengan  perkara-perkara perceraian  di  lingkungan  Peradilan  Agama  seperti  hak  atas  nafkah mut’ah ,  nafkah iddah,  nafkah  lampau,  dan  lain-lain  sebagainya.  seperti  halnya  di  Peradilan  Agama Pangkajene,  terdapat  putusan  Pengadilan  Agama  Nomor  248/Pdt.G/PA.Pkj.  yang berdasarkan  putusan  tersebut,  hakim  telah  melakukan  suatu  terobosan  dengan menetapkan nafkah terhadap istri yang menurut peneliti sebagian setelah memenuhi rasa keadilan  bagi  pihak  istri,  seperti  penetapn  nafkah mut’ah yang  awalnya  diminta  oleh pihak istri hanya 3gram emas akan tetapi hakim berani menetapkan 5gram emas dengan pertimbangan bahwa nafkah mut’ah itu sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap istri yang sudah berjuang dan merawat seorang anak yang telah berusia 3 tahun.
Sedangkan  untuk  nafkah  lampau  ditetapkan  oleh  majelis  hakim  sebanyak  Rp. 8.000.000,00, (Delapan Juta Rupiah), nafkah iddah ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam  Juta  Rupiah). 21 Adapun  yang  menjadi  pertimbangan  dalam  penetapan  nafkah tersebut sesuai dengan kepantasan dan kepatutan. Selain itu,  pencantuman dalam amar putusan  mengenai  perintah  pembayaran  nafkah  iddah,  nafkah  mut’ah  dan  nafkah lampau  juga  menjadi  salah  satu  terobosan  hukum  yang  diterapkan  oleh  majelis  hakim dalam  putusan  tersebut.  Akan  tetapi  ada  hal  menarik  yang  tidak  luput  dari  perhatian peneliti,  bahwa  dalam  kasus  tersebut  terhadap  satu  nafkah  yang  terlewatkan  untuk ditetapkan oleh majelis hakim yaitu terkait dengan utang pernikahan yang tidak menjadi pertimbangan  hakim.  Padahal  seharusnya  itu  yang  harus  diperhitungkan  karena berkaitan dengan utang pernikahan yang harus dituntaskan sebelum perkawinan putus.
20 M.  Syamsuddin, Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim  Bebrbasis  Hukum  Progresif , (Jakarta: Kencana, 2012), h. 256.
21 Kiljamilawati and Uin Alauddin Makassar, Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Terhadap  Istri  Pasca  Perceraian  The  Judge’s  Consideration  In  Determining  Support  for  Wife  Post- Divorce (2023).
Pertimbangan  hakim  dalam  penetuan  nafkah  istri  dalam  sistem  hukum  Islam merupakan  kewajiban  yang  tidak  dapat  gugur  karena  lewat  waktu  sebagaimana  yang dikemukakan  dalam  Kitab  Syarqawi  Juz  II  halaman  212,  bahwa  kewajiban  nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri. 22
Pada  umumnya  hakim  memutuskan  bahwa  besaran  nafkah  ditentukan berdasarkan  pendapatan  masing-masing  pihak  dikurangi  kebutuhan  dan  diharpakan putusan apapun dapat dilaksanakan tanpa merugikan salah satu pihak. 23
Pertimbangan putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 248/Pdt.G/PA.Pkj, dapat  dipahami  bahwa  pada  dasarnya  majelis  hakim  telah  berusaha  untuk  melakukan terobosan-terobosan hukum terhadap kasus ini, hal ini Nampak dari beberapa langkah- langkah progresif yang telah dilakukan meskipun hal tersebut belum maksimal. Kenapa peneliti  mengatakan  dalam  putusan  tersebut  belum  maksimal  masih  terdapat  beberapa terobosan yang bisa dilakukan seperti peletakan sita
jaminan  terhadap  penetapan  nafkah  anak  untuk  melindungi  hak  anak,  akan tetapi tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan tersebut.
Dalam pertimbangannya, hakim beregang teguh pada hukum progresif dan juga memiliki  kecenderungan  pada  paradigma  hukum  yang  sejalan  dengan  nilai-nilai keadilan  dalam  masyarakat.  Ada  kecenderungan  hakim  adalah  corongnya  undang- undang, akan tetapi di sisi lain hakim juga lebih mengedepankan nilai keadilan, dengan mengedapankan  hati  Nurani  dan  tidak  menafikan  kepastian  hukum.  Pertanggung jawaban  hakim  tidak  hanya  kepada  negara  melainkan  juga  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa, dan juga Masyarakat secara umum, karena hakim merupakan wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.
Pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  tersebut  sudah  menunjukkan  bahwa  sudah terdapat nilai-nilai keadilan dengan menetapkan beberapa ha katas nafkah terhadap istri, dan  hal  tersebut  Nampak  adanya  pertentangan  atau  konflik  dengan  nilai  hukum  yang berkembang  dalam  masyarakat.  Berdasarkan  hal  tersebut,  bahwa  ada  kemajuan  atas nilai  hukum  tersebut  yang  menjadi  lebih  berkembang,  bersifat  dinamis  dan  tetap  ada pergerakan.
Adapun  Pertimbangan  yang  digunakan  majelis  hakim  dalam  putusan  tersebut selaras dengan metode dalam hukum progresif yaitu bersifat visioner. bahwa penemuan hukum dapat melihat dan menganalisa permasalahan baik yang terjadi saat ini atau yang akan  datang  dengan  melihat  setiap  permasalahan  yang  ada  sehingga  dapat  dilakukan antisipasi  untuk  kedepannya; Rule  Breaking ,  bahwa  penemuan  hukum  berani  dalam membuat  terobosan  demi  terwujudnya  keadilan  dan  kemakmuran  di  Masyarakat; Membawa kesejahteraan dan kemakmuran. bahwa dengan adanya temuan hukum maka dapat mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kemakuran hingga negara ini terbebas dari belenggu kemerosotan sosial yang tidak stabil. 24
Kiljamilawati  and  Uin  Alauddin  Makassar,  “ Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menetapkan  Nafkah Terhadap  Istri  Pasca  Perceraian”  The  Judge’s  Consideration  In  Determining  Support  for  Wife  Post- Divorce (Makassar, 2023).
23 K  Salenda  and  H  Hasan,  ‘Penentuan  Kadar  Nafkah  Iddah  Dan  Nafkah  Mut’Ah  Pasca Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sidrap’, Qadauna: Jurnal Ilmiah … , 1.1 (2023), pp. 433–44.
24 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam perspektif Hukum Progresif , 9.
Menurut  Abdul  Manan  bahwa  untuk  melakukan  terobosan  hukum  harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
a. Penambahan  amar  putusan  tidak  melebihi  subtansi  petitum  baik  kuantitas maupun kualitas kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
b. Penambahan putusan bersifat accesoir terhadap pokok perkara yang berfungsi melengkapi  atau  menyempurnakan  amar  mengenai  pokok  perkara  agar  tuntas dan final
c. Terobosan  hukum  dilakukan  berdasarkan  undang-undang  yang  memberikan kewenangan  kepada  hakim  untuk  secara ex  officio menggunakan  hak kebijaksanaannya  untuk  menambahkan  amar  yang  merupakan  bagian  tak terpisahkan  dari  pokok  perkara,  baik  kualitas  maupun  kuantitas  demi kesempurnaan fungsi putusan hakim
d. Terobosan  hukum  masih  berada  dalam  ruang  lingkup  kompetensi  pengadilan agama yang bersangkutan baik absolut maupun relatif
e. Terobosan  hukum  benar-benar  untuk  penyempurnaan  putusan  agar  dapat memberi perlindungan hukum, memenuhi rasa  keadilan, memulihkan hak-hak korban, mencegah dan menghentikan kezaliman, dan dapat dieksekusi. 25
Penemuan  hukum  yang  dilakukan  oleh  hakim  melalui  penafsiran  dalam menetapkan  nafkah  iddah,  nafkah mut’ah dan  mafkah madhiyah /lampau  tergolong progresif  karena  telah  mempertimbangkan  sisi  keadilan  bagi  si  istri  tanpa  menanfikan kebaeradaan  peratiran  perundang-undang  yang  ada,  sehingga  tidak  terkesan  bahwa hakim telah menabrak aturan perundang-undangan namun tetap bisa memberikan nilai- nilai keadilan dalam putusan tersebut.
Hakim  Pengadilan  Agama  Pangkajene,  telah  berusaha  melakukan  terobosan- terobosan  hukum  meskipun  yang  diterapkan  masih  belum  maksimal.  Hal  ini  nampak dari berbagai putusan-putusan yang telah diteliti ditemukan fakta bahwa terhadap kasus cerai  talak  akan  ditetapkan  jumlah  besaran  nafkah  terhadap  istri  apabila  diminta  oleh pihak termohon melalui gugatan rekonvensi, padahal hakim bisa menggunakan hak ex officio nya untuk dapat memberikan hak atas nafkah terhadap bekas istri sesuai petunjuk dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan, padahal hakim dapat melakukan terobosan-terobosan yang  lebih  karena  instrumen  hukum  telah  tersedia  untuk  menjamin  atau  memberikan perlindungan  terhadap  hak-hak  istri  saat  terjadi  perceraian,  sehingga  kreativitas  hakim untuk  bisa  membangun  pilar-pilar  keadilan  dalam  membangun  Masyarakat  yang berkadilan sangat dinantikan dan diharapkan.

## PENUTUP Kesimpulan
Hakim  memiliki  andil  yang  besar  dalam  upaya  perlindungan  hukum  terhadap hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim melalui penafsiran dalam menetapkan nafkah iddah, nafkah mut’ah dan mafkah madhiyah /lampau tergolong progresif karena telah mempertimbangkan  sisi  keadilan  bagi  si  istri  dengan  tetap  berpegang  teguh  pada ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  dan  dengan  kata  lain  tidak menabrak  aturan  yang  ada  tetapi  tetap  bisa  memberikan  sentuhan  keadilan  dalam
25 Abdul  Manan, Pembaharuan  Hukum  Islam  Melalui  Putusan  Hakim (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2015), 200.
putusan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  keaktifan  dan  kreativitas  para  hakim selalu dituntut sebagai judge made law dalam upaya memberikan perlindungan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum dan untuk membangun pilar-pilar keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asyhadie,  Zaeni, Hukum  Keluarga  Menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia ,  Depok: Rajawali Pers, 2020
Kiljamilawati, Penemuan Hukum oleh Hakim di Lingkungan Peradilan Agama , Gowa:
Jariah Publisihing Intermedia, 2022
Manan,  Abdul, Pembaharuian  Hukum  Islam  melalaui  Putusan  Hakim ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011
Rifai,  Ahmad, Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Perspektif  Hukum  Progresif , Jakarta: Sinar Grafika, 2011
Syamsuddin,  M. Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim  Berbasis  Hukum  Progresif , Jakarta: Kencana, 2012

## Jurnal:
Hamzah,  Oyo  Sunaryo  Mukhlas,  and  Usep  Saepullah,  ‘Hak-Hak  Perempuan  Pasca Perceraian  Dalam  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam’, Jurnal  Usroh ,  Volume  6.1 (2022), pp. 62–79
Khairuddin,  Badri,  and  Nurul  Auliyana,  ‘Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Putusan Nafkah  Pasca  Perceraian  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)’,
El-Usrah , 3.2 (2020), pp. 164–89,
doi:10.22373/ujhk.v3i2.7700
Mansari,  Moniyanti,  Sensitivitas  Hakim  dalam  Menetapkan  Nafka  Pasca  Perceraian, Gender  Equality:  International  Journal  of  Child  and  General  Studies ,  Volume  5 Nomor 1 (2019)
Kiljamilawati,  and  Uin  Alauddin  Makassar, Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menetapkan Nafkah  Terhadap  Istri  Pasca  Perceraian  The  Judge’s  Consideration  In Determining Support for Wife Post-Divorce (2023)
Rifai,  Ahmad, Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif (Sinar Grafika, 2011)
Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia, A'dawiyah Bt Ismail, "Pembebanan Nafkah Iddah dan  Mut'ah  dalam  Perkara  Cerai  Gugat  dan  dalam  Tinjauan  Hukum  Islam  di
Indoensia dan Malaysia", Usroh ; Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 7 Nomor 1, Juni (2023)
Salenda, K, and H Hasan, ‘Penentuan Kadar Nafkah Iddah Dan Nafkah Mut’Ah Pasca Perceraian  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Pengadilan  Agama  Sidrap’, Qadauna: Jurnal Ilmiah … , 1.1 (2023), pp. 433–44
Patimah,  Kiljamilawati,  dan  Israh  Ramadana  Tegar,  "  The  Judge’s  Consideration  in Determining Support for Wife Post-Divorce." Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 10 no. 1 (2023).
Skripsi, Tesis atau Disertasi:
Evi  Septiani  Rachman,  Analisis  Pelaksanaan  Nafkah  Anak  dan  mantan  Istri  Pasca Putusan  Pengadilan  Agama  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif serta  Implikasinya  Bagi  Perkembangan  Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia, Disertasi, Lampung: Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2023
Sumber Elektronik:
PTA  Banten,  Kewajiban  Mut’ah  dan  nafkah  Iddah  adalah  Keadilan  Bayang-Bayang Semu,  https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/736,  diakses  20  Juni 2024 .

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam