## PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL KERJA,
PEMBIAYAAN INVESTASI,

## DAN PEMBIAYAAN KONSUMSI TERHADAP LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
(Studi Likuiditas Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah)
Oleh:

## Taudlikhul Afkar

## Abstrak
Pembiayaan yang diberikan melalui pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumsi secara simultan berpengaruh terhadap kondisi likuiditas perbankan syariah dimana hal ini menunjukkan secara positif oleh karena itu timbal balik dari bungan ini adalah masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mendapatkan pembiayaannya untuk usaha, sedangkan bank mendapatkan keuntungan dari tingkat pengembalian dari pembiayaan tersebut. Secara parsial yang menunjukkan pengaruh negatif adalah pada pembiayaan investasi, hal ini karena prinsip bank syariah melarang segala bentuk usaha yang tidak jelas hasilnya atau bersifat spekulasi, sedangkan untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumsi berpengaruh positif.
Kata  Kunci  :  Pembiayaan  Modal  Kerja,  Pembiayaan  Investasi, Pembiayaan Konsumsi, dan Likuiditas

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Salah  satu  fungsi  bank  adalah  sebagai  lembaga  perantara  yang  dipercaya untuk  mengumpulkan  dana  dan  menyalurkannya  kembali  ke  masyarakat.  Oleh karena  itu  bank  dalam  melaksanakan  kegiatannya,  haruslah mengutamakan profesionalitas  dan  kredibilitas  yang  tinggi.  Satu-satunya  cara  untuk  mencapai tujuan  tersebut  adalah  bank  harus  menunjukkan  tingkat  kesehatan  seperti  yang dipersyaratkan  sesuai  dengan  tuntutan  agar  dapat  meng-hadapi  perkembangan
perekonomian nasional  yang  senantiasa  bergerak  cepat,  kompetitif,  dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin  maju.  Kesehatan  bank  berhubungan  dengan  status  bank  yang digolongkan  memiliki  kecukupan  modal,  kualitas  aset,  kualitas  manajemen, likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas,  dan  aspek  lain  yang  berhubungan  dengan usaha  bank,  dan  dalam  melakukan  kewajiban  kegiatan  usahanya  sesuai  dengan prinsip kehati-hatian (Judisseno, 2005 : 130).
Kondisi  perbankan  pada  tahun  1997  hampir  terjadi  lagi  pada  tahun  2008 lalu.  Hal  ini  lebih  dikenal  dengan  kiris  global  yang  pada  awalnya  dimulai  dari Amerika  Serikat.    Sebuah  institusi  dari  Amerika  Serikat  Lehman  Brothers  yang didirikan  tiga  bersaudara  imigran  asal  Jerman  :  Henry,  Emanuel  dan  Mayer Lehman sekitar tahun 1847 pada hari Senin, 15 September 2008 menyatakan diri bangkrut  setelah  gagal  mendapatkan  opsi Chapter  11  Protection. Protokol  ini adalah mekanisme emergensi terhadap lembaga keuangan di AS yang mengalami masalah  likuiditas  meminta  pertolongan  otoritas moneter  di  sana.  Dari  sinilah krisis melanda ke berbagai Negara yang imbasnya kemana-mana hingga menyatu, Indonesia  pun  tak  lepas  dari  imbas  krisis  keuangan di  Amerika  Serikat  tersebut. Berbagai  indikator  yang  diperiksa  memperlihatkan  gejala memang  kondisi  yang tidak baik akibat krisis. Nilai tukar mata uang Indonesia (rupiah) menurun sangat drastis. Nilai  tukar  mulai  menurun  antara  bulan  Juli  dan  September  2008  yang berkisar  antara  Rp  9.000,00  sampai  Rp  10.500,00  terhadap  $  1  Amerika. Puncaknya  adalah antara buan November 2008 sampai dengan maret 2009, nilai tukar rupiah terhadap dolar sangat melemah berkisar antara  Rp 11.500,00 sampai dengan  hampir  Rp  12.650,00  untuk  per  dollar  AS  pada  November  2008  (Bank Indonesia, 2009).
Inflasi  yang  merupakan  salah  satu  dasar  untuk  melihat  kenaikan-kenaikan harga  terutama  harga  barang  mulai  terlihat  dan  menunjukkan  bahwa  pada  tahun 2007  inflasi  cenderung  mengalami  fluktuasi  yang  tidak  terlalu  besar,  akan  tetapi pada  tahun  2008  angka  inflasi  cenderung  naik  dari  mulai  7,36%  pada  bulan Januari  2008  menjadi  12,14%  pada  bulan  September  2008.  Seperti  yang  terjadi
pada nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat yang semakin melemah pada bulan November 2008 (Bank Indonesia, 2009).
Putaran  krisis  ekonomi  dan  keuangan  global  pasca  kehancuran  Lehman Brothers  menimbulkan  kekacauan  dan kepanikan  di  pasar  keuangan  global, termasuk  industri perbankan  di  Indonesia.  Di  berbagai  negara,  aliran  dana  dan kredit terhenti, transaksi dan kegiatan ekonomi sehari-hari terganggu. Aliran dana keluar (capital outflow) terjadi besar-besaran.   Indonesia  yang  saat  krisis  tidak memberlakukan penjaminan  dana  nasabah  secara  menyeluruh,  menderita capital outflow lebih  parah  dibanding  negara-negara  tetangga  yang menerapkan penjaminan  dana  nasabah  secara  penuh (blankeet guarantee). Aliran  dana  keluar itu  membuat  likuiditas  di  dalam  negeri  semakin  menurun  dan  bank-bank mengalami  kesulitan  mengelola  arus  dananya. Situasi  krisis  ketika  itu  sampai memukul  bank-bank berskala besar.  Pada  Oktober  2008,  ada  tiga  bank  besar BUMN yakni  PT  Bank  Mandiri  Tbk.,  PT  Bank  BNI  Tbk.  dan  PT  Bank Rakyat Indonesia  Tbk  meminta  bantuan  likuiditas  dari  Pemerintah masing-masing  Rp5 triliun.  Total  dana  untuk  menginjeksi  ketiga bank  tersebut  sebesar  Rp15  triliun. Dana  tersebut  bersumber  dari  uang  pemerintah  yang  berada  di  BI.  Bantuan likuiditas  itu  dipakai  untuk  memperkuat  cadangan  modal  bank  atau  memenuhi komitmen  kredit  infrastruktur  tanpa  hams  terganggu  likuiditasnya.  Maksud bantuan  likuiditas  Pemerintah  ini  agar  ketiga  bank  pemerintah  ini  tidak  perlu mencari pinjaman dari luar negeri. Tapi yang paling menderita adalah bank-bank menengah dan kecil yang mengalami penurunan dana simpanan masyarakat. Dana itu  lari  ke  luar  negeri  atau  bank-bank  besar,  bahkan  yang  menarik  sampai  ada yang  menyimpan  di safe  deposit  box karena  takut  banknya  ditutup.  Kesulitan bank-bank  menengah-kecil  itu  semakin  diperparah  ketika  salah  satu  sumber pendanaan  yang  biasanya  sangat  diandalkan,  yakni  dana  antarbank  atau  Pasar Uang Antar Bank (PUAB), berhent Dalam kondisi biaya dana (cost of funds) yang semakin  mahal,  maka  bagi  bank-bank  untuk  terpaksa memangkas  laba  usaha mereka  guna  mempertahankan eksistensinya  dalam  perbankan  nasional.  Data statistik Bl per Desember 2008 menunjukkan laba bank-bank umum setelah pajak diperkirakan  Rp30,61  triliun.  Jumlah  ini  merosot  Rp3,86  triliun  bila  merujuk
angka perolehan laba sebulan sebelumnya (Nopember) yang membukukan sebesar Rp34,47  triliun.  Penurunan  laba  ini  terutama  disebabkan  beban biaya (cost  of funds) yang  semakin  tinggi. Dalam  kondisi  krisis,  adalah  wajar  bila  bank mengamati kinerja kredit yang disalurkan kepada debitor. Sebab dari bunga kredit setelah dipangkas kewajiban membayar bunga simpanan dan deposito itulah, bank mengandalkan pemasukan guna membiayai operasional (Bank Indonesia, 2010).
Meningkatnya  kegiatan  perekonomian  berdampak  langsung  terhadap peningkatan  usaha  dan  kebutuhan  manusia.  Peningkatan  tersebut  tidak  selalu diikuti  oleh  kemampuan  finansial dari  pelaku  ekonomi  oleh  karena  itu  kredit selalu dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Secara konvensional kata  kredit  berasal  dari  kata credere yang  artinya  kepercayaan.  Sehingga  orang yang  mendapat  kredit adalah  orang  yang  menerima  kepercayaan  dari  pihak creditor tentunya  setelah  dilakukan  penilaian  atas  kemampuan  dan  niat  baiknya. Orang  yang  menerima  kepercayaan  tersebut  biasa  disebut  sebagai  debitur (debtor). Untuk  memperoleh  suatu  kepercayaan  merupakan suatu  prestasi tersendiri  yaitu  prestasi  untuk  meyakinkan  pihak  kreditur  untuk  memberikan fasilitas-fasilitas seperti kredit, pemberian jaminan, pembelian surat berharga dan penempatan  dana  lainnya  kepada  pihak  debitur.  Jika  pihak  debitur  tidak  dapat menjalankan  kewajibannya  sesuai  dengan  kepercayaan  yang  diberikan  oleh kreditur,  maka  dikatakan  debitur  telah  wanprestasi.  Dapat  disimpulkan  bahwa peristiwa pemberian fasilitas-fasilitas dana dan atau penempatan dana bank hanya dapat  terwujud  jika  seseorang  atau  kelompok  yang  membutuhkan,  mampu meyakinkan pemilik atau pengelola dana. Perlu menjadi perhatian di sini, bahwa kepercayaan  hanya  akan  diberikan  kepada  mereka  yang  mengetahui  persis  apa dan bagaimana sifat, karakter dan keinginan dari kreditur. Artinya, pihak debitur dalam banyak hal harus menguasai syarat-syarat dan peraturan yang berlaku pada saat itu, hal ini diperlukan agar dapat tercapai suatu kesesuaian antara keinginan kreditur dan debitur (Judisseno, 2005 : 162-163).

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pengaruh  Pembiayaan  Modal  Kerja  terhadap  Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana  Pengaruh  Pembiayaan  Investasi  terhadap  Likuiditas  Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana  Pengaruh  Pembiayaan  Konsumsi  terhadap  Likuiditas  Perbankan Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana  Pengaruh  Pembiayaan  Modal  Kerja,  Pembiayaan  Investasi, Pembiayaan  Konsumsi  secara  simultan  terhadap  Likuiditas  Perbankan Syariah di Indonesia?
5. Seberapa  besar  tingkat  pengaruh  Pembiayaan  Modal  Kerja,  Pembiayaan Investasi,  Pembiayaan  Konsumsi  secara  simultan  terhadap  Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  Pengaruh  Pembiayaan  Modal  Kerja  terhadap  Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia
2. Untuk  mengetahui  Pengaruh  Pembiayaan  Investasi  terhadap  Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia
3. Untuk  mengetahui  Pengaruh  Pembiayaan  Konsumsi  terhadap  Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia
4. Untuk  mengetahui  Pengaruh  Pembiayaan  Modal  Kerja,  Pembiayaan Investasi,  Pembiayaan  Konsumsi  secara  simultan  terhadap  Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia
5. Untuk  mengetahui  Seberapa  besar  tingkat  pengaruh  Pembiayaan  Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumsi secara simultan terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia
Tinjauan Pustaka

## Pembiayaan
Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan dengan itu berupa (UU No 21 Tahun 2008) :
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
b. transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk  ijarah  atau  sewa  beli  dalam  bentuk ijarah muntahiya bittamlik
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
Pembiayaan  merupakan  salah  satu  produk  perbankan  syariah  dari  jenis produk penyaluran dana. Pembiayaan merupakan alih kata dari kredit yang biasa disebut  pada  bank  konvensional.  Pembiayaan  dalam  perbankan syariah berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah  Islam. Dalam  menyalurkan  dananya  pada nasabah,  secara  garis  besar  produk pembiayaan  syariah  terbagi  ke  dalam  empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu ( Karim, 2010 : 97):
1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap
Pembiayaan  dengan  prinsip  jual-beli  ditujukan  untuk  memiliki  barang, sedangkan  yang  menggunakan  prinsip  sewa  ditujukan  untuk  mendapatkan  jasa. Prinsip  bagi  hasil  digunakan  untuk  usaha  kerja  sama  yang  ditujukan  guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan  bank  ditentukan  di depan  dan  menjadi  bagian  harga  atas  barang  atau jasa  yang  dijual.  Produk  yang termasuk  dalam  kelompok  ini  adalah  produk  yang menggunakan prinsip jual-beli seperti Murabahah, Salam, dan Istishna serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu Ijarah dan IMBT. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan  prinsip  bagi-hasil.  Pada  produk  bagi hasil  keuntungan  ditentukan  oleh nisbah  bagi  hasil  yang  disepakati  di  muka. Produk  perbankan  yang  termasuk  ke dalam kelompok ini adalah Musyarakah dan Mudharabah. Sedangkan pembiayaan dengan  akad  pelengkap  ditujukan untuk  memperlancar  pembiayaan  dengan menggunakan tiga prinsip di atas (Karim, 2010 : 97-98).

## Unsur-unsur Pembiayaan
Pembiayaan  atau  pemberian  kredit  kepada  nasabah  meskipun  sudah memperhatikan 5C akan tetapi masih ada risiko yang harus dihadapi diantaranya
apabila  tingkat  pengembalian  pembiayaan  tersebut  macet. Unsur-unsur pembiayaan meliputi (Judisseno : 2005 : 166-167) :
1. kepercayaan, yaitu keyakinan dari orang yang memberikan kredit kepada orang yang  menerimanya  bahwa  di  masa  yang  akan  datang  penerima  kredit  akan sanggup mengembalikan segala sesuatu yang telah ia terima sebagai pinjaman
2. waktu,  adalah  masa  yang  menjadi  jarak  antara  pemberian  kredit  dan pengembaliannya
3. tingkat  risiko,  adalah  kemungkinan-kemungkinan  yang  terjadi  akibat  adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembaliannya. Semakin  lama  jangka  waktu  kredit  yang  diberikan, semakin  tinggi  tingkat risiko yang akan ditanggung kreditur. Dalam keadaan inilah kredit memerlukan jaminan
4. prestasi,  adalah  objek  yang  akan  dijadikan  sebagai  sesuatu  yang  dipinjamkan baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa.

## Tujuan Pembiayaan
Setiap  usaha  dalam  suatu  sistem  ekonomi  tidak  pernah  lepas  dari  tujuan mencari  keuntungan,  demikian  juga  dalam  pemberian  kredit.  Namun  karena  di dalam kredit terdapat unsur risiko, maka usaha mencari keuntungan tersebut harus memperhatikan  prinsip  kehati-hatian,  karena  dana  yang  dialirkan  dalam  bentuk kredit  adalah  dana  simpanan  masyarakat.  Tujuan  kredit  atau  pembiayaan  adalah untuk  memperoleh  keuntungan  yang  aman,  sehingga  pada  saatnya  masyarakat peminjam  dana  di  bank  dapat  memperoleh  kembali  simpanannya  berikut  bunga tanpa dikuatirkan oleh adanya kredit yang macet.
Selain profitability dan safety, bank  khususnya  bank  pemerintah, mengemban tugas sebagai agent of development yaitu dalam hal (Judisseno, 2005 : 167-169):
1. ikut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
2. meningkatkan  aktivitas  perusahaan  agar  dapat  menjalankan  fungsinya,  guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat
3. memperoleh  laba  agar  kelangsungan  hidup  perusahaan  terjamin  dan dapat memperluas usahanya.
Fungsi kredit atau pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Meningkatkan daya  guna uang. Para pemilik uang maupun modal baik secara langsung  atau  melalui  penyimpanan  dana  di  bank,  dapat  meminjamkan uangnya  kepada  perorangan  atau  perusahaan-perusahaan  untuk  meningkatkan usahanya
2. Meningkatkan  daya  guna  dan  peredaran  barang.  Dengan  adanya  kredit, pengusaha  yang  kesulitan  dalam  produksi,  misalnya,  dapat  terbantu  untuk memproses bahan bakumenjadi barang jadi.
3. meningkatkan  peredaran  dan  lalu  lintas  uang.  Kredit  uang  yang  disalurkan melalui  rekening  giro  dapat  menciptakan  pembayaran  dengan  menggunakan uang giral seperti cek, bilyet giro, dan lainnya yang sejenis
4. Sebagai  alat  stabilitas  ekonomi,  kredit  dapat  digunakan  sebagai  alat pengendalian  ekonomi.  Dalam  keadaan  inflasi  pemerintah  dapat  menerapkan kebijakan  uang ketat (tight  money  policy) antara  lain  dengan  membatasi pemberian kredit. Sebaliknya dalam keadaan ekonomi yang lesu karena deflasi, pemerintah  dapat  melonggarkan  kebijakan  pemberian  kredit  sehingga  akan menimbulkan kegairahan dalam usaha
5. Meningkatkan  kegairahan  berusaha.  Pihak-pihak  yang  usahanya  terhambat karena kekurangan modal dapat meningkatkan usahanya melalui bantuan kredit yang diberikan oleh bank
6. Meningkatkan  pemerataan  pendapatan.  Dengan  adanya  kredit,  perusahaan- perusahaan  dapat  meningkatkan  usahanya  bahkan  dapat  mendirikan  proyek baru  yang  akan  membutuhkan  tenaga  kerja.  Hal  itu  dapat  mengurangi pengangguran dan selanjutnya pemerataan pendapatan akan meningkat pula
7. Meningkatkan  hubungan  internasional.  Pengusaha  di  dalam  negeri  dapat  pula memperoleh  kredit  baik  secara  langsung (ojfshore  loan) maupun  tidak langsung (two step loan). Bahkan suatu negara yang sedang berkembang dapat memperoleh kredit dari negara-negara yang telah maju. Bantuan dalam bentuk kredit  tersebut  dapat  sekaligus  mempererat  hubungan  antarnegara  yang bersangkutan
Pembiayaan Syariah
Pembiayaan  yang  ada  pada  bank  syariah  tidak  jauh  beda dengan pembiayaan dengan system konvensional. Perbedaan yang paling kelihatan adalah jika  di  sistem  konvensional  disebut  dengan  nama  kredit  dan  kredit  tersebut  ada bunga  sebagai  kompensasi  menunggu  kembalinya  uang  yang  diberikan  untuk kredit sedangkan pada sistem syariah disebut dengan pembiayaan dan pembiayaan ini  menggunakan  bonus  yang  nisbahnya  ditentukan  pada  saat  akad.  Jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah adalah sebagai berikut  (Karim, 2010 : 231-254) :

## 1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah
Secara  umum,  yang  dimaksud  dengan  Pembiayaan  Modal  Kerja  (PMK) Syariah  adalah  pembiayaan  jangka  pendek  yang  diberikan  kepada  perusahaan untuk  membiayai  kebutuhan  modal  kerja  usahanya  berdasarkan  prinsip-prinsip syariah.  Jangka  waktu  pembiayaan  modal  kerja  maksimum 1  (satu)  tahun  dan dapat  diperpanjang  sesuai  dengan  kebutuhan.  Perpanjangan  fasilitas  PMK dilakukan  atas  dasar  hasil  analisis  terhadap  debitur  dan  fasilitas  pembiayaan secara keseluruhan.
Fasilitas  PMK  dapat  diberikan  kepada  seluruh  sektor  maupun  subsektor ekonomi yang  dinilai  prospek,  tidak  bertentangan  dengan  syariat  Islam  dan tidak dilarang  oleh  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  yang dinyatakan  jenuh  oleh  Bank  Indonesia.  Pemberian  fasilitas  pembiayaan  modal kerja kepada  debitur/calon  debitur  dengan  tujuan  untuk  mengeliminasi  risiko dan mengoptimalkan keuntungan Bank.
Hal-hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  melakukan  analisa  pemberian pembiayaan antara lain:
a. Jenis  usaha. Kebutuhan  modal  kerja  masing-masing  jenis  usaha  berbeda- beda.
b. Skala  usaha. Besarnya  kebutuhan  modal  kerja  suatu  usaha  sangat  ter gantung  kepada  skala  usaha  yang  dijalankan.  Semakin  besar  skala  usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.
c. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan.
Dalam hal pemberian Pembiayaan Modal Kerja, bank juga harus mempunyai daya  analisis  yang  kuat  tentang  sumber  pembayaran  kembali,  yakni  sumber
pendapatan (income) proyek  yang  akan  dibiayai.  Hal  ini  dapat  diketahui dengan cara mengklasifikasikan proyek menjadi (1) proyek dengan kontrak, (2) Proyek tanpa kontrak.
Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan  Modal  Kerja  (PMK)  dapat  dibagi  menjadi  5  macam  yaitu PMK Mudharabah,PMK Istishna',PMK Salam,PMK Murabahah,PMK Ijarah
Dalam  melakukan  penetapan  akad  Pembiayaan  Modal  Kerja  Syariah, proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Hal  pertama  dan  utama  yang  harus  dilihat  bank  adalah  jenis  proyek  yang akan dibiayai tersebut apakah memiliki kontrak atau belum.
2. Jika  proyek  tersebut  memiliki  kontrak, aktor  berikutnya  yang  harus dicermati adalah apakah proyek tersebut untuk pembiayaan konstruksi atau pengadaan  barang.  Jika  untuk  pembiayaan  konstruksi,  pembiayaan  yang layak  diberikan  adalah  pembiayaan istishna'. Namun,  jika  bukan untuk pembiayaan  konstruksi,  melainkan  pengadaan  barang,  maka pembiayaan yang patut diberikan adalah pembiayaan mudharabah.
3. Jika  proyek  tersebut  bukan  untuk  pembiayaan  konstruksi  ataupun pengadaan barang, maka bank tidak layak untuk memberikan pembiayaan.
4. Dalam hal proyek tersebut tidak memiliki kontrak, maka faktor selanjutnya yang  harus  dilihat  oleh  bank  adalah  apakah  proyek  tersebut  untuk  pem- belian barang atau penyewaan barang.

## 2. Pembiayaan Investasi Syariah
Investasi  adalah  penanaman  dana  dengan  maksud  untuk  memperoleh imbalan  atau  manfaat  keuntungan  di  kemudian  hari,  mencakup  hal-hal  antara lain (Karim, 2010 : 236) :
1. Imbalan  yang  diharapkan  dari  investasi  adalah  berupa  keuntungan  dalam bentuk finansial atau uang (financial benefit).
2. Badan  Usaha  umumnya  bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  berupa uang,  sedangkan  badan  sosial  dan  Badan-badan  Pemerintah  lainnya  lebih bertujuan  untuk  memberikan  manfaat  sosial (social  benefit) dibandingkan dengan  keuntungan  finansialnya. Badan-badan  usaha  yang  mendapat
pembiayaan  investasi  dari  Bank  hams mampu  memperoleh  keuntungan finansial (financial  benefit) agar  dapat  hidup  dan  berkembang  serta memenuhi  kewajibannya  kepada  Bank.  Investasi  dapat  digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
a. Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar.
b. Investasi pada aktiva tetap atau proyek.
c. Investasi dalam efek atau surat berharga (securities)
Dana yang  ditanam  dalam  aktiva  tetap  seperti  halnya  dana  yang diinvestasikan  ke  dalam  aktiva  lancar  juga  mengalami  proses  perputaran, walaupun secara konsepsional sebenarnya tidak ada perbedaan antara investasi dalam aktiva tetap dengan investasi dalam aktiva lancar.
Baik  investasi  dalam  aktiva  lancar  maupun  investasi  dalam  aktiva  tetap dilakukan dengan harapan bahwa perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana  yang  telah  diinvestasikan  tersebut.  Masalahnya  adalah  perputaran  dana yang  tertanam  dalam  kedua  jenis  aktiva  tersebut  berbeda,  yaitu investasi  ke dalam aktiva lancar diharapkan akan dapat diterima kembali dalam waktu dekat dan  secara  sekaligus  (paling  lama  dalam  1  tahun),  sebaliknya  dalam  investasi pada  aktiva  tetap  dana  yang  tertanam  tersebut  bam  akan  kembali  secara keseluruhan dalam waktu beberapa tahun dan kembalinya itu secara berangsur- angsur  melalui  penyusutan  (depresiasi).  Dengan  demikian,  inti  perbedaan antara investasi dalam aktiva tetap dengan investasi dalam aktiva lancar adalah terletak  dalam  soal  "waktu"  dan  "cara  perputaran"  dana  yang  tertanam  di dalamnya.
Dari  pembahasan  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  yang  dimaksud dengan  pembiayaan  investasi  adalah  pembiayaan  jangka  menengah  atau  jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk :
1. Pendirian  proyek  baru, yakni  pendirian  atau  pembangunan  proyek/pabrik dalam rangka usaha bam.
2. Rehabilitasi, yakni  penggantian  mesin/peralatan  lama  yang  sudah  rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik.
3. Modernisasi, yakni  penggantian  menyeluruh  mesin/peralatan  lama  dengan
mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik/tinggi.
4. Ekspansi, yakni  penambahan  mesin/pcralatan  yang  tclah  ada  dengan  mesln /peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi, atau
5. Relokasi  proyek  yang  sudah  ada, yakni  pemindahan  lokasi  proyek secara keseluruhan  (termasuk  sarana  penunjang  kegiatan  pabrik,  sepciii laboratorium, dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat/baik.
Pada  dasarnya  dalam  penilaian  usulan  investasi  itu  diperlukan  suatu  dasar pembahasan karena:
1. Investasi  itu  dilakukan  dengan  menggunakan  dana  yang  terbatai sumbernya.
2. Agar  penggunaan  dana  yang  langka  sumbernya  tersebut  dapat memberikan manfaat/imbalan/keuntungan  yang  sebaik-baiknya,  perlu  dilakukan pembahasan proyek investasi.
Maksud  dari  pembahasan  proyek  yang  utama  adalah  menetapkan  potensi penghasilan proyek, yaitu menilai apakah akan menghasilkan cukup dana untuk membayar kembali semua biaya modal (capital cost) dalam jangka waktu  yang diminta dan selanjutnya proyek akan tetap hidup dan berkembang.
Di  samping  itu,  sesuai  dengan  peranan  bank  dalam  menunjang  pelaksanaan kebijaksanaan  pembangunan,  pembahasan  proyek  juga  dimaksudkan  untuk menilai  manfaat  sosial  ekonomis  dari  proyek  investasi  dimaksud. Pembiayaan investasi  dipergunakan  untuk  proyek-proyek  yang  dapat  mendorong  pening- katan  ekspor,  menyerap  banyak  tenaga  kerja,  mempunyai  dampak  ganda  pada sektor-sektor  lain (multiplier  effect), meningkatkan  kegiatan  koperasi  dan golongan  ekonomi  lemah  termasuk  sektor  informal,  serta  memberikan social benefit.
Bank dapat memberikan Pembiayaan Investasi, dengan ketentuan sebagai berikut (Karim, 2010 : 238):
1. Melakukan  penilaian  atas  proyek  yang  akan  dibiayai  dengan  mendasarkan pada prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang sehat.
2. Memperhatikan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Analisis  Mengenai  Dampak
Lingkungan (AMDAL).
3. Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 (dua belas) tahun.
4. Memenuhi  ketentuan-ketentuan bankable yang  berlaku  (seperti  persyaratan penerima pembiayaan, dan jaminan).
Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan  investasi  dapat  dibagi  menjadi  empat  bagian,  yaitu  (1) Pembiayaan  Investasi  Murabahah,  (2) Pembiayaan  Investasi  IMBT,  (3) Pembiayaan Investasi Salam, (4) Pembiayaan Investasi Istishna’.
Dalam  menetapkan  akad  pembiayaan  investasi,  langkah-langkah  yang perlu dilakukan adalah sebagai benkut (Karim, 2010 : 241):
1. Hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi apakah pembiayaan investasi  tersebut  untuk  barang-barang  yang  termasuk ready  stock atau goods in process.
2. Jika ready  stock, maka  faktor  selanjutnya  yang  harus  dicermati  adalah apakah barang tersebut sensitif terhadap tax issues atau tidak. Jika sensitif, pembiayaan yang diberikan bank adalah pembiayaan Ijarah Muntahia Bit Tamlik  (MET). Namun  jika  tidak  sensitif,  pembiayaan  yang  diberikan adalah pembiayaan murabahah. Jika  barang  tersebut  termasuk goods  in process, yang  harus  dilihat  adalah apakah  proses  barang  tersebut memerlukan  waktu  kurang  dari  6  bulan  atau  lebih.  Jika  kurang  dari  6 bu lan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan Istishna’.

## 3. Pembiayaan Konsumtif Syariah
Secara definitif konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa  yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha.  Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan  untuk  tujuan  di  luar  usaha  dan  umumnya  bersifat  perorangan .Menurut  jenis  akadnya  dalam  produk  pembiayaan  syariah,  pembiayaan Konsumtif  dapat  dibagi  menjadi  lima  (5)  bagian, yaitu  (Karim,  2010  :  244)  : (1) Pembiayaan Konsumen Akad Murabahah,  (2) Pembiayaan Konsumen Akad IMBT,  (3) Pembiayaan  Konsumen  Akad Ijarah,  (4) Pembiayaan  Konsumen Akad Istishna', (5) Pembiayaan Konsumen Akad Qard dan Ijarah.
Dalam  menetapkan  akad  pembiayaan  konsumtif,  langkah-langkah  yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut (Karim, 2010 : 244):
1. Apabila  kegunaan  pembiayaan  yang  dibutuhkan  nasabah  adalah  untuk kebutuhan  konsumtif  semata,  hams  dilihat  dari  sisi  apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa.
2. Jika  untuk  pembelian  barang,  faktor  selanjutnya  yang  hams  dilihat  adalah apakah  barang  tersebut  berbentuk ready  stock atau goods  in  process. Jika ready  stock, pembiayaan  yang  diberikan  adalah  pembiayaan murabahah. Namun, jika berbentuk goods in process, yang harus dilihat berikutnya adalah dari  sisi  apakah  proses  barang  tersebut  memerlukan  waktu  di  bawah  6 bulan atau lebih. Jika di bawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Jika  proses  barang  tersebut  memerlukan  waktu  lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah istishna'.
3. Jika  pembiayaan  tersebut  dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah ijarah.

## Likuiditas
Suatu  bank  dikatakan  liquid  apabila  bank  bersangkutan  dapat  memenuhi kewajiban  utang-utangnya,  dapat  membayar  kembali  semua  depositonya,  serta dapat  memenuhi  permintaan  kredit  yang  diajukan  tanpa  terjadi  penangguhan. Oleh karena itu, bank dapat dikatakan liquid apabila : 1) bank tersebut memiliki cash assets sebesar kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi likuiditasnya, 2) bank tersebut memiliki cash assets yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya, tetapi  mempunyai  aset  atau  aktiva  lainnya  (misal  surat  berharga)  yang  dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya, dan 3) bank tersebut  mempunyai  kemampuan  untuk  menciptakan cash  asset baru  melalui berbagai bentuk hutang (Sawir, 2005 : 28-29).
Bank  dikatakan  liquid  apabila:  (1)  Bank  tersebut  mempunyai cash  assets sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi liquiditasnya. (2) Bank tersebut  memiliki cash  assets yang  lebih  kecil  dari  butir  satu  diatas,  tetapi  yang bersangkutan  juga  mempunyai assets lain  yang  dapat  dicairkan  sewaktu-waktu tanpa  mengalami  penurunan  nilai  pasarnya.  (3)  Bank  tersebut mempunyai
kemampuan untuk menciptakan cash assets baru melalui berbagai bentuk hutang. Sedangkan penilaian likuiditas bank didasarkan pada dua macam rasio, yaitu: (1) Rasio  jumlah  kewajiban  bersih call  money terhadap aktivitas  lancar,  (2)  Rasio antara  kredit  terhadap  dana  yang  diterima  oleh  bank. Dalam  penelitian  ini  hanya akan  digunakan  rasio  antara  kredit  terhadap  dana  yang  diterima  oleh  bank  atau Loan to Deposit Ratio (LDR) (Muljono, 1995:79).
Likuiditas  adalah  kemampuan  bank  untuk  membayar  semua  utang  jangka pendeknya  dengan  alat-alat  likuid  yang  dikuasainya  (Hasibuan,2001:92). Pendapat yang  hampir  sama  juga  dikemukakan  oleh  Dendawijaya  (2003:118), bahwa likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo.
Fungsi utama likuiditas bank yaitu (1) menunjukkan dirinya sebagai tempat yang  aman  untuk  menyimpan  uang,  (2)  memungkinkan  bank  memenuhi komitmen  pinjaman,  (3)  untuk  menghindari  penjualan  aktiva  yang  tidak menguntungkan,  (4)  untuk  menghindarkan  diri  dari  penyalahgunaan  kemudahan dari  penguasa  moneter  karena  meminjam  dana  likuiditas  dari  Bank  Sentral,  dan (5)  memperkecil  penilaian  risiko  ketidakmampuan  membayar  kewajiban pembayaran dana (Latumerissa,1999:20).
Ukuran  kemampuan  bank  untuk  membayar  kembali  seluruh  kewajiban lancarnya dilakukan  dengan  cara  menghitung  rasio-rasio  likuiditas  bank.  Pada umumnya  rasio-rasio  likuiditas  membandingkan  antara  harta  lancar  dan utang/kewajiban  lancarnya.  Kewajiban  lancar  bank  terhadap  para  nasabahnya yang  segera  harus  dibayar  memiliki  keanekaragaman  seperti  giro,  tabungan, simpanan  berjangka,  rekening  koran  bank-bank  lain,  wesel  yang  dapat  dibayar, pasiva valas, dan lain-lainnya. Demikian juga posisi harta lancar bank terdiri dari berbagai  pos  seperti  uang  kas,  saldo  giro  pada  Bank  Indonesia,  saldo  giro  pada bank  lain,  wesel  yang  dapat  ditagih,  surat-surat  berharga,  simpanan  berjangka pada  bank  lain,  pinjaman-pinjaman  yang  diberikan  dalam  bentuk  kredit,  aktiva valas likuid, dan lain-lainnya (Judisseno, 2005 : 137-138).
Pengukuran Likuiditas
Pengukuran  likuiditas  adalah  pengukuran  yang  sifatnya dilematis,  karena  di satu  sisi  usaha  bank  yang  utama  adalah  memasarkan  dan/atau  memutar  uang  para nasabahnya  untuk mendapatkan  keuntungan.  Artinya  bisnis  perbankan  harus memaksimalkan  pemasaran  uangnya  dan  sekecil  mungkin mencegah  uang menganggur (idle money). Di sisi lain, untuk dapat memenuhi kewajibannya terhadap para  deposan  dan debitur  yang  sewaktu-waktu  menarik  dananya  dari  bank, bank dituntut  selalu  dalam  posisi  siap  membayar,  yang artinya bank harus mempunyai cadangan  uang  menganggur  yang  cukup.  Keadaan  ini  merupakan  dilema  yang dihadapi oleh  perbankan,  karena  antara  kebutuhan  likuiditas  dan tingkat keuntungan  yang  akan  dicapai  mempunyai  sisi  yang bertolak  belakang.  Semakin tinggi  tingkat  likuiditas  berarti akan  semakin  banyak  uang  yang  menganggur, semakin banyak  uang  menganggur  berarti  pemasaran  uang  tidak maksimal  dan akhirnya bank tidak bisa memaksimalkan keuntungannya (Judisseno, 2005 : 138).
Manfaat  pengukuran  likuiditas  bagi  bank  adalah  mempertinggi  kepercayaan masyarakat  dan  pemerintah.  Masya-rakat  sangat  berkepentingan  dengan  likuiditas bank,  walau-pun  kriteria  mengenai  baik-buruknya  tingkat  likuiditas  bank sulit disimpulkan,  untuk  mengetahui  sampai  sejauh  mana bank  dapat  memberikan keleluasaan bagi nasabah jika sewaktu-waktu menarik dananya yang tersimpan. Salah satu indikator  yang menjadi pegangan masyarakat  untuk mengetahui  baik-buruknya likuiditas,  tercermin  pada  produk  dan jasa  yang  ditawarkan  oleh  bank.  Semakin canggih  suatu sistem  penarikan  dana,  misalnya  dengan  menggunakan  ATM, secara tidak  langsung  mencerminkan  likuiditas  bank  semakin baik.  Sedangkan  bagi  bank sendiri  untuk  dapat  mengukur baik-buruknya  tingkat  likuiditas  harus memperhatikan faktor-faktor  sejarah  dan  pengalaman  perbankan  yang  bersifat kualitatif  seperti:  situasi-kondisi  perekonomian  pada  lokasi operasional  bank, peraturan  dan  kondisi  moneter  yang  ber-laku,  kebiasaan-kebiasaan  nasabah  dalam menyimpan  dan menarik  dananya,  jenis  pekerjaan  dan  usaha  nasabah  serta kondisi perekonomian dan politik pada umumnya (Judisseno, 2005 :  140).

## Rasio Likuiditas
Besar-kecilnya masing-masing rasio menentukan likuid dan tidak likuidnya suatu  bank.  Semakin  besar  rasio  likuiditas  tidak  secara  otomatis  menunjukkan
hasil  yang  baik,  melainkan  tergantung  kepada  masing-masing  pengukuran  dan kepentingan  rasio  itu  sendiri  pada  pengukuran loan  to  assets  ratio, hasil  yang semakin  rendah  menunjukkan  tingkat  yang  lebih  baik.  Secara  umum  penetapan rasio  likuiditas  yang  baik  adalah  lebih  besar  dari  100%,  dengan  kata  lain  harta lancar adalah sama dengan atau lebih besar dari utang lancarnya (Judisseno, 2005 :  139-140). Rasio likuiditas  bertujuan  menguji  kecukupan  dana, solvency perusahaan,  kemampuan  perusahaan  membayar  kewajiban  yang  segera  harus dipenuhi  Yang  termasuk  rasio  likuiditas  misalnya  rasio  lancar (current  ratio), rasio  tunai (quick  ratio), perputaran  piutang (receivables  turnover), perputaran persediaan (inventory  turnover) (Hampton  dalam  Jumingan,  2008  :  122). Rasio likuiditas dalam perhitungan rasio keuangan bank yang digunakan adalah Loan to Debt  Ratio  (LDR)  dimana  LDR  merupakan  perbandingan  antara  jumlah  kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga (DPK) (Taswan, 2010 : 411-412). LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber  likuiditas.  Dengan  kata  lain,  seberapa  jauh  pemberian  kredit  kepada nasabah,  kredit  dapat  mengimbangi  kewajiban  untuk  segera  memenuhi permintaan  deposan  yang  ingin  menarik  kembali  uangnya  yang  telah  digunakan oleh  bank  untuk  memberikan  kredit.  Semakin  tinggi  rasio  tersebut memberikan indikasi  semakin  rendah  kemampuan  likuiditas  bank  yang  bersangkutan. Hal  ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar. (Dendawijaya,2003:118).
LDR (Loan  to  Deposit  Ratio)  rasio  ini  digunakan  untuk  menilai  likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana  pihak  ketiga.  Semakin  tinggi    rasio  ini,  semakin  rendah kemampuan likuiditas  bank  yang  bersangkutan  sehingga  kemungkinan  suatu bank  dalam kondisi  bermasalah  akan semakin  besar.  Kredit  yang  diberikan tidak  termasuk kredit kepada bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan  berjangka  dan  sertifikat  deposito  (SE  BI  No.3/30/DPNP  tgl  14 Desember 2001).
Rasio  likuiditas  bank  dapat  meliputi beberapa  ukuran  seperti  (Judisseno,  2005  : 139):
1. pengukuran kemampuan bank membayar kembali kewajibannya dengan harta lancar (cash assets) yang dimilikinya, disebut dengan istilah quick ratio.
2. pengukuran  kemampuan  bank  membayar  kembali  kewajibannya  dengan mencairkan surat-surat berharga, disebut dengan istilah investing policy ratio.
3. pengukuran  kemampuan  bank  membayar  kembali  kewajibannya  dengan menarik  kembali  kredit-kredit  yang  pernah  dicairkan  oleh  bank,  disebut dengan istilah banking ratio.
4. pengukuran  kemampuan  bank  untuk  memenuhi  permintaan  kredit  dengan harta bank yang tersedia, disebut dengan istilah loan to assets ratio.
5. pengukuran  tingkat  likuiditas  penanaman  dana  dalam  surat-surat  berharga, disebut dengan istilah investment portfolio ratio.
6. pengukuran  kemampuan  bank  membayar  kembali  kewajibannya  yang  sudah jatuh tempo dengan harta lancar yang dimilikinya, disebut dengan istilah cash ratio.
Kedudukan perbankan syariah dalam pembiayaan adalah menyalurkan dana terhadap  masyarakat  dengan  tujuan  membantu  masyarakat  dalam  mengatasi kesulitan  financial  yang  digunakan  untuk  berbagai  macam  kebutuhan  seperti modal  kerja,  investasi,  dan  konsumtif  tetapi  masih  dalam  lingkup  yang  tidak dilarang  secara  syariah.  Salah  satu  indikator  yang  sering  digunakan  untuk mengukur likuiditas bank adalah Loan to Deposits Ratio (LDR), sedangkan dalam perbankan  syariah  tidak  dikenal  istilah  kredit  (loan),  namun  pembiayaan (financing), sehingga  dalam  istilah  perbankan  syariah  dinamakan Financing to Deposits Ratio (FDR).
FDR (Financing  to  Deposit  Ratio) merupakan  indikator  likuiditas  bank dimana  variabel  ini  diukur  dengan  membandingkan  total  pembiayaan  yang disalurkan  dengan  total  dana  simpanan  masyarakat  yang  dihimpun.  Rasio  ini disebut  juga  dengan  banking  ratio. Berikut  adalah  rumus  untuk  mengukur financing to deposit ratio (Muhamad, 2005)
FDR = Financing Extended Total Deposits
Seperti  yang  kita  ketahui  rasio  likuiditas  adalah  rasio  untuk  mengukur kemampuan  bank  dalam  memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya  dan  memenuhi permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga (Giro, Tabungan,  Deposito,  dan  kewajiban jangka  pendek  lainnya).  Hampir  sama pengertiannya dengan  Loan to Deposit Ratio, Financing to Deposit Ratio (FDR) diartikan  sebagai perbandingan antara  total  pembiayaan  yang  diberikan  dengan dana  yang  behasil  dihimpun oleh  bank  yang  terdiri  dari  DPK  ditambah  dengan ekuitas. FDR  ini  menjadi  salah  satu  tolak  ukur  likuiditas  bank  yang  berjangka waku    agak  panjang.  Tingkat  FDR  yang    terlalu  tinggi menunjukkan  semakin buruk  kondisi  likuiditas  bank,  karena  penempatan  pada  kredit  juga  dibiayai  dari dana pihak ketiga yang sewaktu-waktu ditarik (Narulia & Suryadi, 2006:63).
Rasio  ini  menyatakan  seberapa  jauh  kemampuan  bank  dalam  membayar kembali  penarikan  dana  yang  dilakukan  deposan  dengan  mengandalkan  kredit atau  pembiayaan  yang  diberikan  sebagai  likuiditasnya. Semakin  tinggi  rasio tersebut  memberikan  indikasi  semakin  rendahnya  kemampuan  bank  yang bersangkutan.  Hal  ini  disebabkan  karena  jumlah  dana  yang  diperlukan  untuk pembiayaan menjadi semakin besar.

## Penelitian Terdahulu
Prima  Budiawan  (2009)  dengan  penelitian  yang  berjudul “ Analisis  Kinerja Keuangan  Perusahaan  Ditinjau  Dari  Rentabilitas,  Likuiditas  Dan  Solvabilitas“ temuan dalam penelitiannya adalah Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba  dibandingkan  dengan  modal  yang  digunakan  dilihat  dari  rasio  rentabilitas, Kemampuan  perusahaan  dalam  memenuhi  hutang  jangka  pendek  dengan menggunakan  aktiva  lancar  dilihat  dari  rasio  likuiditas,  Kemampuan  perusahaan dalam  memenuhi  segala  kewajiban  baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang dengan menggunakan aktiva dilihat dari rasio solvabilitas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

## Hipotesis
1. Ada Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Likuiditas
2. Ada Pengaruh Pembiayaan Investasi terhadap Likuiditas
3. Ada Pengaruh Pembiayaan Konsumsi terhadap Likuiditas
4. Ada Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumsi secara simultan terhadap Likuiditas
5. Kuat  tingkat  pengaruh  Pembiayaan  Modal  Kerja,  Pembiayaan  Investasi,
Pembiayaan Konsumsi secara simultan terhadap Likuiditas

## METODE PENELITIAN

## Rancangan Penelitian
Rancangan  penelitian  pada  penelitian  ini  adalah  menggunakan  jenis penelitian explanatory  research karena  tujuannya  menjelaskan  pengaruh  antar variabel  melalui  pengujian  hipotesis. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan Deskriptif Kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbentuk runtut waktu (time series).

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Berdasarkan data statistik Perbankan Syariah jumlah Bank  Umum  Sayriah  sebanyak  10  unit  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah sebanyak  23  unit  dengan  jumlah  kantor  1388  unit  kantor  BUS  dan  UUS. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan sensus data dari Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah yaitu diambil dari populasi secara keseluruhan  berdasarkan  hasil  sensus  yang  terbaru  kemudian  menentukan  unit analisisnya yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian sehingga didapat data yang representatif.
1. data di ambil mulai tahun 2009 – 2011.
2. data diambil secara berurutan (time series)

## Definisi Operasional Variabel
Dalam  penelitian  ini  terdapat empat  variabel.  Variabel  Pembiayaan Modal Kerja  bebas  (X1),  Pembiayaan  Investasi  (X2),  Pembiayaan  Konsumsi  (X3), dan
satu variabel terikat (Y) adalah Likuiditas Perbankan Syariah (Y). Variabel bebas (X) tersebut digunakan  untuk  memprediksi  pengaruhya  terhadap  variabel terikat (Y).

## Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  meliputi Pembiayaan  Modal  Kerja  bebas,  Pembiayaan  Investasi,  Pembiayaan  Konsumsi, dan  Likuiditas  Perbankan  Syariah yang  tercermin  dalam  laporan  keuangan perbankan  syariah.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data sekunder yang bersifat time series yang diperoleh dari Bank Indonesia.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisa    data  yang  digunakan  adalah  mengguakan  Regresi  Linier Ganda dengan  satu  prediktor  atau  satu  variabel  bebas  (X).  Persamaan  regresi tersebut adalah Y = a+bX 1 +bX 2 +bX 3 .
Y :  nilai variabel terikat a  :  konstanta (nilai Y jika semua X = 0)
b  : koefisien regresi
X :  nilai variabel bebas (X 1 ,X 2 ,X 3 )

## Penyajian Data
2009 2010 2011 *Modal Kerja *Investasi *Konsumsi **Likuiditas *Modal Kerja *Investasi *Konsumsi **Likuiditas *Modal Kerja *Investasi *Konsumsi **Likuiditas 20315 8015 9871 100.02 23548 9901 13691 88.67 31848 13601 24639 91.97 20421 8171 10251 100.5 24046 10337 14097 90.96 31891 13813 25745 95.16 20572 8229 10057 103.33 24798 10814 14595 95.07 32771 14470 27112 93.22 20746 8046 10573 101.36 25524 10913 15213 95.57 33362 14556 27806 95.17 21599 8272 10844 101.06 26453 11136 15634 96.65 34519 14616 29484 94.88
22274 8696 11225 100.22 27848 11233 16721 96.08 36388 15038 31190 94.93 22526 8793 11509 99.59 28315 11526 17792 95.32 37035 15356 32165 94.18 22910 9096 11885 99.71 29445 12043 18787 98.86 38118 16123 36298 98.39 23056 9371 12095 98.11 29688 12120 19162 95.4 38146 16403 38290 94.97 23195 9641 12410 97.3 30439 12571 19984 94.76 39399 16755 40652 95.24 23358 9721 12647 95.49 31650 12948 21344 95.45 40581 17129 41717 94.4 22873 9955 14058 89.7 31855 13416 22910 89.67 41698 17903 43053 88.94 Sumber Bank Indonesia 2009-2011 *  dalam jutaan
** dalam %
Rumusan  hipotesis  Ho  =  =  0    Tidak  ada  pengaruh PMK (X1)  terhadap Likuiditas (Y)
Rumusan hipotesis H 1 =  ≠ 0  Terdapat pengaruh PMK (X) terhadap Likuiditas (Y)
dengan  =  0,05  kriteria  penolakan  Ho  yaitu  Tolak  Ho  jika  t hitung >  t tabel  ( 2  ; v ) kemudian menghitung nilai t berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t hitung pada variabel  (X 1 ) sebesar 2.961 dengan taraf signifikansi (  ) 0.006 dan t tabel  (0,025  ;  36) sebesar    2.042 . Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  Ho  yang  berbunyi tidak  ada  pengaruh PMK (X 1 )  terhadap Likuiditas (Y)  ditolak,  sedangkan hipotesis H 1 yang berbunyi terdapat pengaruh PMK (X1) terhadap Likuiditas (Y) diterima.  Hal  ini  berarti  bahwa  variabel PMK (X 1 )  mempunyai  pengaruh  yang signifikan  dengan nilai  positif  terhadap Likuiditas (Y).  Maksud  dari  positif
Coefficients a
107.203 5.555 19.299 .000 95.888 118.518 .002 .001 3.401 2.961 .006 .001 .003 -.466 .464 .358 .011 90.369 -.006 .001 -5.108 -4.568 .000 -.009 -.003 -.520 -.628 -.552 .012 85.599 .000 .000 1.232 1.905 .066 .000 .001 -.437 .319 .230 .035 28.605 (Constant) X1 X2 X3 Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta
Standardized Coefficients t Sig. Lower Bound Upper Bound 95% Confidence Interval for B
Zero-order Partial Part Correlations Tolerance VIF Collinearity Statistics Dependent Variable: Y a.
tersebut  adalah  bahwa pembiayaan  modal  kerja mempengaruhi  tingkat  likuiditas dalam  perbankan  syariah  sehingga  setiap  penyaluran  pembiayaan  kepada masyarakat ke  sektor  riil akan  mempengaruhi  kemampuan  perbankan  syariah dalam menyediakan aktiva yang likuid.
Rumusan hipotesis Ho =  = 0  Tidak ada pengaruh PI (X2) terhadap Likuiditas (Y)
Rumusan  hipotesis  H 1 =  ≠ 0    Terdapat  pengaruh  PI (X2)  terhadap Likuiditas (Y)
dengan  =  0,05  kriteria  penolakan  Ho  yaitu  Tolak  Ho  jika  t hitung >  t tabel  ( 2  ; v ) kemudian menghitung nilai t berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t hitung pada variabel (X2) sebesar -4.568 dengan taraf signifikansi (  ) 0.000 dan t tabel (0,025 ; 36) sebesar    2.042 . Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  Ho  yang  berbunyi tidak  ada  pengaruh  PI (X2)  terhadap Likuiditas (Y)  ditolak,  sedangkan  hipotesis H 1 yang berbunyi terdapat pengaruh PI (X2) terhadap Likuiditas (Y) diterima. Hal ini  berarti  bahwa  variabel  PI (X2) mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  dengan nilai negatif terhadap Likuiditas (Y). Maksud dari negatif tersebut adalah bahwa pembiayaan untuk investasi kurang menguntungkan bagi pihak perbankan syariah karena menggunakan prinsip syariah yang tidak membolehkan pembiayaan usaha yang bersifat spekulasi dalam pembangunan ekonomi diperlukan untuk sektor riil yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat .
Rumusan hipotesis Ho =  = 0  Tidak ada pengaruh PK(X3) terhadap Likuiditas (Y)
Rumusan hipotesis H 1 =  ≠ 0  Terdapat pengaruh PK (X3) terhadap Likuiditas (Y)
dengan  =  0,05  kriteria  penolakan  Ho  yaitu  Tolak  Ho  jika  t hitung >  t tabel  ( 2  ; v ) kemudian menghitung nilai t berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t hitung pada variabel (X3) sebesar 1.905 dengan taraf signifikansi (  ) 0.000 dan t tabel  (0,025  ;  36)
sebesar    2.042 . Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  Ho  yang  berbunyi tidak ada pengaruh PK (X3) terhadap Likuiditas (Y) ditolak, sedangkan hipotesis H 1 yang  berbunyi  terdapat  pengaruh  PK (X3)  terhadap Likuiditas (Y)  diterima. Hal  ini  berarti  bahwa  variabel PK (X3)  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan dengan nilai  positif  terhadap Likuiditas (Y). Maksud  dari  positif  tersebut  adalah bahwa  pembiayaan  konsumtif  yang  diberikan  kepada  masyarakat  mempengaruhi tingkat  likuiditas  dalam  perbankan  syariah  sehingga  setiap  penyaluran pembiayaan kepada masyarakat untuk konsumsi akan mempengaruhi kemampuan perbankan syariah dalam menyediakan aktiva yang likuid.
Rumusan hipotesis Ho =  1 =  2 =  0  Tidak  ada  pengaruh  PMK  (X 1 ),  PI (X2), PK (X3)  terhadap Likuiditas (Y)
Rumusan hipotesis H 1 =  1 ≠  2 ≠ 0 Terdapat pengaruh PMK (X 1 ), PI  (X2), PK (X3)  terhadap Likuiditas (Y)
dengan  = 0,05 dan kriteria penolakan Ho jika F hitung > F tabel  (v1; v2). Berdasarkan tabel  di  atas  diperoleh  nilai  F hitung sebesar  12.156  dengan  taraf  signifikansi  (  ) 0,000 dan F 0,05 (2 ; 33) sebesar = 5.340.
berdasarkan  perhitungan  tersebut  meenunjukkan  bahwa ketiga  variabel  tersebut dilakukan  secara  bersama-sama  mempengaruhi  tingkat  likuiditas  perbankan syariah  sehingga  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  pihak  perbankan  syariah kedalam  bentuk  modal  kerja,  investasi,  dan  konsumsi  berpengaruh  terhadap tingkat likuiditas.
Besar Pengaruh PK, PI, dan PK terhadap Likuiditas
ANOVA b
243.131 3
81.044 12.156 .000 a 213.341 32 6.667
456.473 35 Regression Residual Total Model 1 Sum of Squares df Mean Square F Sig. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 a. Dependent Variable: Y b.
Berdasarkan di atas diperoleh nilai R = 0.730, hal ini menunjukkan bahwa terdapat  hubungan  yang tinggi antara  variabel PMK  (X 1 ),  PI  (X 2 ),  PK  (X 3 ) terhadap Likuiditas (Y),  sedangkan  nilai  R square =  0.533 hal  ini  menunjukkan bahwa PMK (X 1 ), PI (X 2 ), PK (X 3 ) terhadap Likuiditas (Y) berpengaruh sebesar 53,3 %  sedangkan  sisanya  sebesar 46,7%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain. Sedangkan hasil perhitungan korelasi parsial diperoleh nilai koefisien regresi X = 0.730 dengan  taraf  signifikansi  0.000,  menunjukkan  bahwa PMK  (X 1 ),  PI  (X 2 ), PK  (X 3 ) berpengaruh  terhadap Likuiditas (Y).  Berdasarkan  hasil  perhitungan statistik dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut Y = 107203 + 2.961 X 1 – 4.568 X 2 + 1.095 X 3

## PENUTUP

## Simpulan
1. Pembiayaan  yang  diberikan  oleh  Bank  syariah  melalui  pembiayaan  modal kerja  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  likuiditas  internal  perbankan syariah  di  indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  pembiayaan  yang diberikan  melalui  modal  kerja  memberikan  nilai  positif  terhadap  tingkat pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  dengan  bantuan  modal  kerja  tersebut masyarakat dapat memperbaiki taraf hidupnya, dan hal ini juga menunjukkan kemampuan  bank  syariah  dalam  menyediakan  aktiva  likuidnya  dalam pembiayaan tersebut.
2. Pembiayaan  yang diberikan oleh Bank syariah melalui pembiayaan investasi berpengaruh negatif terhadap tingkat likuiditas internal perbankan syariah di indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  pembiayaan  yang  diberikan melalui investasi memberikan  nilai negatif terhadap  tingkat  pertumbuhan ekonomi  masyarakat karena dengan bantuan  investasi  ini  cenderung  bisa
Model Summary b
.730 a .533 .489 2.58204 .533 12.156 3 32 .000 1.096 Model 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change Change Statistics Durbin-W atson Predictors: (Constant), X3, X2, X1 a. Dependent Variable: Y b.
dimnafaatkan  masyarakat  ke  arah  spekulasi  sementara  prinsip  bank  syariah tidak membolehkan usaha yang sifatnya spekulasi.
3. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank syariah melalui pembiayaan konsumsi berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  likuiditas  internal  perbankan  syariah  di indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  pembiayaan  yang  diberikan melalui konsumsi memberikan  nilai  positif  terhadap  tingkat  pertumbuhan ekonomi  masyarakat  dengan  bantuan konsumtif tersebut  masyarakat  dapat memperbaiki taraf hidupnya, dan hal ini juga menunjukkan kemampuan bank syariah dalam menyediakan aktiva likuidnya dalam pembiayaan tersebut.
4. Pengaruh  pembiayaan  modal  kerja,  pembiayaan  investasi,  dan  pembiayaan konsumsi secara simultan menunjukkan pengaruh yang positif dengan tingkat signifikansi  0.000  hal  ini  berarti  bahwa  setiap  pembiayaan  yang  diberikan oleh  bank  syariah  memberikan  nilai  serta  arti  yang  baik  bagi  tarah  hidup masyarakat  dan  secara  kemampuang  bank  syariah  mampu  menyediakan aktiva  yang  likuid  dalam  pembiayaannya  serta  penagihan  pembayaran  dari kreditor tidak bermasalah.
5. Perhitungan R  =  0.730,  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang tinggi  antara  variabel  PMK  (X 1 ),  PI  (X 2 ),  PK  (X 3 )    terhadap  Likuiditas  (Y), sedangkan nilai R square = 0.533 hal ini menunjukkan bahwa PMK (X 1 ), PI (X 2 ),  PK  (X 3 )    terhadap  Likuiditas  (Y)  berpengaruh  sebesar  53,3  % sedangkan sisanya sebesar 46,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan hasil perhitungan korelasi parsial diperoleh nilai koefisien regresi X = 0.730 dengan taraf signifikansi 0.000, menunjukkan bahwa PMK (X 1 ), PI (X 2 ), PK (X 3 )  berpengaruh terhadap Likuiditas (Y).).

## Saran
1. Pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank  syariah  melalui  modal  kerja  perlu ditingkatkan  lagi  dengan  sasaran  usaha  sektor riil  agar  mereka  mampu berusaha  dengan  baik  untuk  menciptakan  lapangan  pekerjaan  mandiri  dan bank syariah akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.
2. Pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank  syariah  melalui  investasi  sebaiknya perlu  diseleksi  untuk investasi  yang  sifatnya  spekulatif  tidak  diberikan, namun investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip perlu dibiayai
3. Pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank  syariah  melalui  konsumsi perlu diperhatikan  dengan  kondisi  lapangan  apakah  masyarakat  dalam  golongan yang mampu atau golongan bawah sehingga sasaran pembiayaannya tepat
4. Secara  keseluruhan  pembiayaan  yang  diberikan  sebenarnya  mempengaruhi tingkat likuditas bank syariah sehingga sebaiknya pembiayaan  yang sifatnya memberikan  bantuan  untuk  masyarakat menjadi  lebih  meningkat  secara pendapatan ekonominya diberikan lebih banyak namun selktif
5. Pembiayaan  yang  diberikan  oleh bank  syariah  menunjukkan  tingkat  yang tinggi  secara  likuiditasnya  sehingga  dalam  hal  ini  selain  memberikan pembiayaan  secara  selektif  juga  perlu  memperhatikan  likuiditasnya  secara internal.

## DAFTAR PUSTAKA
Afkar,  Taudlikhul.  2012.  Jurnal  Studi  Islam  An  Najah. Pengaruh  Pembiayaan  Yang Diberikan  Terhadap  Dana  Pihak  Ketiga  Pada  Perbankan  Syariah  Di Indonesia  (Bank  Umum  Syariah  Dan  Unit  Usaha  Syariah).  Vol  2.  No  1. September.
Anshori,   Abdul   Ghofur.   2007.   Perbankan   Syariah   di   Indonesia.   Gadjah   Mada University Press. Yogyakarta.
Antonio,  M  Syafi’I,  dkk.  2008. Bank  Syariah  Analisis  Kekuatan  Kelemahan Peluang dan Ancaman. Yogyakarta : EKONISIA.
_______________.  2001. Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke  Praktik.  Jakarta:  Gema Insani Press.
Arifin, Zainul. 2005. Dasar-dasar Bank Syari’ah . Jakarta : Alvabet.
Ascarya  dan  Yumanita,  Diana.  2005. Bank  Syariah  :  Gambaran  Umum  Seri Kebanksentralan. Jakarta : Bank Indonesia.
___________________________.  2005. Mencari  Rendahnya  Pembiayaan  Bagi Hasil Di Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
Bank  Indonesia.  2003. Pedoman  Akuntansi  Perbankan  Syari’ah  Indonesia (PAPSI) 2003. Jakarta: Bank Indonesia.
________________.  2009. Outlook  Perbankan  Syariah  Indonesia.  Jakarta  : Departemen Bank Syariah.
________________.  2010. Outlook  Perbankan  Syariah  Indonesia.  Jakarta  : Departemen Bank Syariah.
Dendawijaya, Lukman. 2003. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
__________________. 2005. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Direktorat  Perbankan  Syariah.  2006. Kamus  Istilah  Keuangan  dan  Perbankan Syariah. Jakarta : Bank Indonesia.

## Firdaus,  Rachmat  dan  Ariyanti,  Maya.  2003. Manajemen  Perkreditan  Bank
Umum - Teori,   Masalah,  Kebijakan    dan  Aplikasinya  Lengkap dengan Analisis Kredit. Bandung : Alfabeta.
Gandapradja,  Permadi.  2004. Dasar  dan  Prinsip  Pengawasan  Bank.  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Ghozali, Imam dan Catellan, N. John. 2002. Statistik Non-parametrik; Teori dan Aplikasi dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Undip.
Ghozali,  Imam.  2006. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hassan  dan  Bashir.  2002. Determinants  of  Islamic  Banking  Profitabilitas. International Journal. ERF paper.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2002. Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari’ah . Jakarta: IAI.
Judisseno, Rimsky K. 2005. Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Karim, Adiwarman A. 2010. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Muhammad. 2004. Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah. Yogyakarta : UII press.
__________. 2005. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UUP AMPY KPN.
Perwataatmadja, dkk. 2000. Bank Syariah Teori, Praktik, dan Peranannya. Jakarta : Celestial Publishing.
Reed,  Edward.  W.  and  Edward.  K.  Gill.  1995. Bank  Umum.  Jakarta:  Bumi Aksara.
Rindjin, Ketut. 2000. Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Rivai  dan  Andria.  2009. Bank  and  Financial  Institution  Management.  Jakarta  : Raja Grafindo Persada.
Riyadi,  Selamet.  2006. Banking  Assets  And  Liability  Management.  Jakarta:
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Santoso, Budi dkk, 2006, Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Salemba Empat.
Santoso,  Singgih.  2001. SPSS  Statistik  Parametrik.  Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo.
Saragih,  Ferdinand  D,  dkk.  2005. Dasar-dasar  Keuangan  Bisnis  Teori  dan Aplikasi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
Sudarsono,  Heri,  dan  Prabowo,  Hendi  Yogi.  2004. Istilah-istilah  Bank  dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta : UII Press.

## Sudarsono,  Heri.  2003. Bank  &  Lembaga  Keuangan  Syariah  Deskripsi  dan
Ilustrasi. Yogyakarta : Ekonisia FE UII.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Wibowo,  Edy  dan  Widodo,  Untung  Hendy.2005. Mengapa  Memilih  Bank Syariah. Jakarta : Ghalia Indonesia.