## PERAN PEMIMPIN DALAM ORGANISASI PELAYANAN SOSIAL UPTD PESANGGRAHAN PMKS MAJAPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO
Pristhalia Vernanda Gunawan 1 ; Soni Akhmad Nulhaqim 2
Universitas Padjadjaran Pristhalia123@gmail.com 1 ; Soni.nulhaqim@unpad.ac.id 2

## ABSTRAK
Metode  yang  digunakann  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan untuk  menganalisis  peran  pemimpin  dalam  organisasi  pelayanan  sosial  di  UPTD  Pesanggrahan PMKS Majapahit. UPTD Pesanggrahan PMKS Majapahit merupakan organisasi pelayanan sosial di bawah  Dinas  Sosial  Kabupaten  Mojokerto  yang  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  UPTD.  Kepala UPTD  sebagai  pemimpin  telah  berpengalaman  dalam  bidang  sosial,  manajemen,  dan  administrasi sehingga  dapat  membawa  UPTD  Pesanggrahan  PMKS  Majapahit  menjadi  organisasi  pelayanan sosial yang dapat diandalkan. Peran Kepala UPTD sebagai pemimpin merupakan salah satu faktor penting  keberhasilan  UPTD  Pesanggrahan  PMKS  Majapahit.  Oleh  sebab  itu  dilalukan  analisis terhadap  peran  Kepala  UPTD  Pesanggrahan  PMKS  Majapahit  dalam  menjalankan  fungsi  dan tugasnya.  Hasil  penelitian  terhadap  peran  pemimpin  menunjukkan  bahwa  peran  pemimpin  yang dilakukan  oleh  Kepala  UPTD  meliputi accepting ; caring,  creating,  democratizing,  planning, dan organizing . Peran yang dilakukan oleh Kepala UPTD melalui tindakan tersebut tidak terlepas dari keterlibatan seluruh unsur baik staf dan klien atau penerima manfaat dengan memberikan pendapat dan  saran  demi  peningkatan  kualitas  UPTD  Pesanggrahan  PMKS  Majapahit.  Adapun  yang  perlu diperhatikan untuk menunjang peran Kepala UPTD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, yaitu disarankan  agar  Kepala  UPTD  memperluas  pengetahuan  dan  wawasan  tentang  organisasi layanan sosial, serta pemahaman mengenai dinamika lingkungan di UPTD Pesanggrahan PMKS Majapahit. Kata Kunci: Peran, Pemimpin, Organisasi Pelayanan Sosial

## ABSTRACT
The method used in this study is a qualitative descriptive method which aims to analyze the role of leaders  in  social  service  organizations  at  UPTD  Pesanggrahan  PMKS  Majapahit.  UPTD Pesanggrahan  PMKS  Majapahit  is  a  social  service  organization  under  the  Social  Service  of Mojokerto Regency which is led by a Head of UPTD. The head of UPTD as a leader has experience in social, management, and administration fields so that he can bring UPTD Pesanggrahan PMKS Majapahit into a reliable social service organization. The role of the Head of the UPTD as a leader is  one  of  the  important  factors  in  the  success  of  the  UPTD  Pesanggrahan  PMKS  Majapahit. Therefore, an analysis was carried out on the role of the Head of the UPTD Pesanggrahan PMKS Majapahit  in  carrying  out  its  functions  and  duties.  The  results  of  the  research  on  the  role  of  the leader  indicate  that  the  role  of  the  leader  carried  out  by  the  Head  of  UPTD  includes  accepting; caring,  creating,  democratizing,  planning,  and  organizing.  The  role  carried  out  by  the  Head  of UPTD  through these  actions  cannot  be  separated  from  the  involvement  of all  elements,  both staff and  clients  or  beneficiaries  by  providing  opinions  and  suggestions  for  improving  the  quality  of UPTD Pesanggrahan PMKS Majapahit. As for what needs to be considered to support the role of
the Head of the UPTD in carrying out its functions and duties, it is recommended that the Head of the  UPTD  expand  knowledge  and  insight  about  social  service  organizations,  as  well  as  an understanding of environmental dynamics in the UPTD Pesanggrahan PMKS Majapahit. Keywords: Roles, Leaders, Social Service Organizations

## PENDAHULUAN
Organisasi  pelayanan  sosial  merupakan  salah  satu  kunci  utama  dalam  menjawab permasalahan  sosial  dengan  memberikan  layanan  berbasis  organisasi  terhadap  pemerlu pelayanan  atau  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial.  Layanan  sosial  yang  diberikan disesuaikan  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  klien,  seperti  layanan  sosial  dalam  bentuk perawatan  dan  rehabilitasi  sosial  sebagai  upaya  mencapai  kesejahteraan  sosial.  Undang- undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual, dan sosial untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sendiri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.  Pengertian  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Hasenfeld  dalam  Jones  &  May (1992)  yang  mengungkapkan  bahwa  organisasi  pelayanan  sosial  merupakan  sekumpulan individu-individu yang tergabung dalam suatu organisasi yang memiliki fungsi melindungi, memelihara  maupun  meningkatkan  kesejahteraan  individu.  Organisasi  pelayanan  sosial terdiri dari beberapa komponen subjek yang saling berkaitan dan mendukung yang meliputi pemimpin dan staf-staf  yang berada dibawahnya. Keberhasilan dari sebuah layanan sosial salah  satunya  dapat  dilihat  dari  baiknya  sistem  administrasi  dan  koordinasi  antara pemimpin dengan stafnya. Administrasi dalam hal ini diartikan sebagai proses menjalankan lembaga  dengan  melibatkan  tujuan,  kebijakan,  staf,  manajemen,  layanan  dan  evaluasi. Adapun sebagai komponen utama dalam pemberian pelayanan sosial yang dikontrol secara langsung oleh seorang atasan atau pimpinan dengan cara memfasilitasi kerja organisasi dan staf  (Skidmore.  et  al.  ;  dikutip  oleh  Maryatun  &  Nulhaqim,  2020).Sebuah  tantangan  bagi pemimpin untuk membentuk sistem administrasi dan koordinasi yang baik mengingat latar belakang  pendidikan  dan  pengalaman  staf  yang  berbeda-beda,  oleh  karena  itu  sangat dibutuhkan  pemimpin  yang  kompeten  untuk  mengoordinasikan  sebuah  lembaga  atau organisasi  pelayanan  sosial  sehingga  pelayanan  sosial  yang  diberikan  dapat  efektif  dan efisien.
Pemimpin  dalam  hal  ini  adalah  seseorang  yang  memiliki  peran  penting  sebagai administrator  pekerjaan  sosial  dalam  organisasi  pelayanan  sosial.  Administrasi  pekerjaan sosial  merupakan  suatu  perubahan  kebijakan  sosial  ke  dalam  pelayanan  sosial  melalui proses  dua  arah  yaitu  mengubah  kebijakan  menjadi  layanan  sosial  yang  nyata  dan menggunakan  pengalaman  yang  ada  dalam  merekomendasikan  transformasi  kebijakan
(Skidmore; dikutip oleh Maryatun & Nulhaqim, 2020). Proses administrasi pekerjaan sosial tentu  tidak  mudah  bagi  seorang  pemimpin,  maka  diperlukannya  pendidikan,  sikap,  dan keterampilan dalam bertindak untuk mewujudkan keberhasilan organisasi pelayanan sosial. Pekerjaan  sosial  sering  menjelaskan  bahwa  pendidikan  mereka  mencakup  pengetahuan, sikap profesional, dan keterampilan (Skidmore; dikutip oleh Maryatun & Nulhaqim, 2020). Kerangka  ini  digunakan  oleh  administrator  pekerjaan  sosial  sebagai  pemimpin  untuk menjadi  lebih  baik  dan  profesional.  Pada  hakikatnya,  tidak  ada  administrator  yang sempurna  namun  memiliki  kemampuan  untuk  memahami  proses  dan  keterampilan administrasi  yang  memungkinkan  organisasi  dan  pelayanannya  menjadi  efektif  kepada penerima  manfaat.  Kerangka  yang  telah  disebutkan  meliputi  pengetahuan,  sikap,  dan keterampilan  menjadi  dasar  seorang  pekerja  sosial  yang  bekerja  dalam  sebuah  organisasi pelayanan sosial untuk mewujudkan tujuannya, terutama pada aspek pelayanan sosial.
Terdapat  beberapa  pengetahuan  yang  penting  dimiliki  oleh  seorang  administrator pekerjaan  sosial  atau  dalam  hal  ini  adalah  pemimpin  organisasi  pelayanan  sosial  seperti mengetahui  tujuan  organisasi,  kebijakan,  pelayanan,  dan  sumber  daya;  memahami pelayanan  yang  sedang  dan  akan  dilaksanakan;  memahami  sejarah  atau  latar  belakang organisasi  dan  kemungkinan  di  masa  depan;  mengetahui  dinamika  perilaku  manusia memahami  staf  atau  bawahannya  (Skidmore;  dikutip  oleh  Maryatun  &  Nulhaqim,  2020). Pada  dasarnya  pengetahuan  tersebut  digunakan  olehpemimpin  dalam  sebuah  organisasi pelayanan  manusia  agar  mampu  melakukan  koordinasi,  monitoring,  dan  evaluasi  dengan baik  terhadap  proses  pelaksanaannya.  Pemimpin  yang  kompeten  tentunya  juga  memiliki sekumpulan  sikap  yang  profesional.  Beberapa  sikap  professional  yang  diadopsi  dari administrator  pekerjaan  sosial  yang  suksesmeliputi  sikap  kepedulian;  mengakui  bahwa tidak  ada  yang  sempurna  dam  menerima  pencapaian  staf  denga  apa  adanya;  menciptakan situasi  lingkungan  yang  baik;  menyadari  pentingnya  nilai;  memiliki  sikap  penerimaan terhadap ide baru dan realita; dan menyadari bahwa kesejahteraan organisasi lebih penting.
Pemimpin yang memiliki pengetahuan dan sikap profesional, maka selanjutnya akan menjalankan  perannya  melalui  tindakan-tindakan  administrasi  pekerjaan  sosial  ntuk mencapai tujuan sebuah organisasi pelayanan sosial. Terdapat 18 tindakan pemimpin yang kompeten  meliputi accepting,  caring,  creating,  democratizing,  trusting,  approving, maintaining  personal  equilibrium  and  balance,  planning,  organzing,  setting  priorities, delegating,  interacting  with  community  and  professions,  decision  making,  facilitating, communicating,  timing,  building,  and  motivating (Skidmore;  dikutip  oleh  Maryatun  & Nulhaqim, 2020). Tindakan pemimpin merupakan bagian aktualisasi dari pengetahuan dan sikap professional yang telah dimiliki dalam diri. Sinergitas antara kerangka  pengetahuan,
sikap  professional  dan  tindakan  menjadi  kunci  utama  seorang  pemimpin  yang  sukses menjalankan  sebuah  organisasi  pelayanan  sosial.  Penelitian  Usep  (2019),  menyebutkan bahwa    pemimpin  dalam  sebuah  organisasi  memiliki  peranan  penting    dan  menjadi  salah satu  faktor  penentu  keberhasilan  dalam  suatu  organisasi.  Daswati  (2012),  juga menyebutkan  bahwa  pemimpin  pada  sebuah  organisasi  sedapat  mungkin  menjadi  agen perubahan,  juru  bicara  dan  pelatih.  Adapun  motivasi  seorang  pemimpin  yang  memiliki kendali  besar  dalam  sebuah  organisasi  menjadi  sangat  penting  dikarenakan  pemimpin memiliki  pengaruh  besar  dalam  menunjang  kinerja  staf  atau  bawahannya  (Fazrien,  dkk., 2014).  Dengan  demikian,  analisis  terhadap  peran  pemimpin  dalam  organisasi  pelayanan sosial sangat diperlukan, mengingat peranannya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan pencapaian tujuan.
UPTD  Pesanggrahan  PMKS  Majapahit  merupakan  lembaga  atau  organisasi  yang bergerak  dalam  pelayanan  sosial  dan  berada  di  bawah  naungan  Dinas  Sosial  Kabupaten Mojokerto.  UPTD  ini  memberikan  pelayanan  sosial  terhadap  penyandang  masalah kesejahteraan  sosial  (PMKS)  sejak  tahun  2018  yang  sebelumnya  hanya  memberikan pelayanan terhadap lanjut usia terlantar saja. PMKS yang menjadi penerima manfaat dalam hal  ini  adalah  yang  terdaftar  dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  No.  08  Tahun  2012  tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto No. 25 Tahun  2018,  UPTD  Pesanggrahan  PMKS  Majapahit  memberikan  pelayanan  sosial  dalam bentuk  rehabilitasi,  perawatan,  bimbingan,  dan  advokasi  terhadap  penyandang  masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Sebagai  organisasi  pelayanan  sosial  di  Kabupaten  Mojokerto,  UPTD  ini  pun  cukup berhasil menangani PMKS yang ada dengan melakukan pelayanan sosial seperti perawatan dan  rehabilitasi  sosial.  Keberhasilan  tersebut  terbukti  dari  mayoritas  penjangkauan ( outreach ) yang dilakukan oleh Dinas Sosial atau lembaga lain dan laporan pihak lain yang menemukan PMKS langsung diarahkan ke UPTD Pesanggrahan PMKS Majapahit sebagai lembaga  yang  memberikan  pelayanan  sosial  terpercaya.  Selain  itu,  UPTD  Pesanggrahan Majapahit  mengarahkan  PMKS  yang  telah  selesai  mendapatkan  pelayanan  sosial  akan menyalurkan PMKS tersebut kembali ke keluarganya atau diserahkan ke lembaga pelatihan dan pemberdayaan bagi PMKS yang berorientasi untuk meningkatkan keberfungsian sosial ekonominya. Hal tersebut tentunya tidak terlapas dari peran pemimpin yaitu Kepala UPTD yang  berhasil  dalam  mengupayakan  sistem  administrasi  pekerjaan  sosial  dan  koordinasi yang  baik  dengan  staf-stafnya.  Peran  yang  ditunjukkan  oleh  Kepala  UPTD  tersebut dioperasionalkan  dalam  beberapa  bentu  tindakan.  Berdasarkan  tindakan  yang  telah
diuraikan menyebutkan bahwa tindakan administrator pekerjaan sosial yang kompeten atau dalam  hal  ini  adalah  Kepala  UPTD  Pesanggrahan  PMKS  Majapahit  maka  aspek  tindakan yang  akan  dianalisis  meliputi  tindakan accepting,  caring,  creating,  democratizing, planning, dan organizing .  Beberapa  aspek  tindakan  tersebut  ditentukan  berdasarkan kesesuaian  tugas  pokok  dan  fungsi  Kepala  UPTD  Pesanggarah  PMKS  Majapahit,  proses koordinasi dengan para staf, dan pelaksanaan pelayanan sosial kepada penerima manfaat.
Berdasakan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan,  maka  fokus  permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  peran  Kepala  UPTD  di  UPTD  Pesanggrahan  PMKS Majapahit  Kabupaten  Mojokerto  yang  ditinjau  dari  beberapa  aspek  meliputi accepting, caring, creating, democratizing, planning, dan organizing . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  lebih  dalam  mengenai  peran    pemimpin  dalam  hal  ini  adalah  Kepala UPTD di UPTD Pesanggrahan PMKS Majapahit Kabupaten Mojokerto.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sukmadinata (2011), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan  untuk  memberikan  deskripsi  dan  gambaran  tentang  fenomena  yang  terjadi, dengan  memperhatikan  karakteristik,  kualitas,  dan  keterkaitan  antar  kejadian.  Metode deskriptif  kualitatif  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  pemimpin dalm organisasi  pelayanan sosial  di  UPTD Pesanggrahan PMKS  Majapahit. Penelitian ini dilakukan  dengan  menggunakan  wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumentasi  terhadap profil organisasi, tinjauan konseptual, dan penelitian terdahulu.  Informan dalam penelitian adalah  Kepala  UPTD  Pesanggarahan  PMKS  Majahit  dan  beberapa  staf,  hal  ini dimaksudkan untuk mendapatkan data secara komprehensif.

## HASIL PEMBAHASAN
Pesanggrahan PMKS Majapahit sebagai organisasi di bawah naungan Dinas Sosial melaksanakan  kegiatan  teknis  operasional  atau  penunjang  tertentu  di  bidang  sosial  yaitu melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi bagi PMKS. Organisasi ini dipimpin oleh Kepala UPTD  yang  memiliki  tugas  memimpin,  merencanakan,  mengoordinasi,  melaksanakan, mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan UPTD. Pelaksanaan tugas tersebut  dibantu  oleh  tenaga  atau  staf  yang  berjumlah  24  Non-ASN  dengan  rincian  tugas melakukan  perawatan  medis,  perawatanklien,  keamanan,  pemenuhan  kebutuhan  fisik,  dan kebersihan serta pelaksana tugas tambahan yaitu seorang psikolog dan penceramah agama.
Tata  kerja  Kepala  UPTD  Pesanggrahan  PMKS  Majapahit  (Peraturan  Bupati Mojokerto No. 25 Tahun 2018), meliputi:
1. Kepala  UPTD  wajib  menerapkan  psinsip  koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi,  dan simplifikasi.
2. Kepala UPTD bertanggung jawabmemimpin dan mengoordinasi  staf dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
3. Kepala  UPTD  bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  melaksanakan pengawasan terhadap staf secara berjenjang.
Keberhasilan  sebuah  organisasi  pelayanan  sosial  tidak  terlepas  dari  peran  seorang pemimpin  dalam  melakukan  administrasi  dan  koordinasi  dengan  para  stafnya.  Kepala UPTD Pesanggrahan PMKS Majapahit merupakan pemimpin sebuah organisasi pelayanan sosial  di  bawah  Dinas  Sosial  Kabupaten  Mojokerto  dan  hingga  saat  ini  telah  melakukan tugas  pokok  dan  fungsinya  dengan  baik.  Peran  yang  dijalankan  oleh  pemimpin  yang kompeten  dapat  diuraikan  memalui  tindakan-tindakan.  Berikut  analisis  tindakan-tindakan dari Kepala UPTD Pesanggrahan PMKS Majapahit dalam melaksanakan tugasnya.

## Accepting
Tindakan accepting atau penerimanaan seorang pemimpin terhadap seluruh staf dan komponen  yang  ada  di  organisasi  pelayanan  sosial  menjadi  dasar  terciptanya keharmonisan.  Kepala  UPTD  telah  berpengalaman  bekerja  pada  organisasi  pelayanan sosial,  sehingga  memiliki  kemampuan  untuk  memahami  dan  menerima  perbedaan- perbedaan  yang  ada.  Pemimpin  mendukung  perbedaan  staf  atau  klien  sebagai  keunikan, serta  mendukung  setiap  staf  menjadi  diri  sendiri  pada  kerangka  kerja,  kebijakan,  dan prosedur.  Tindakan  penerimaan  ini  dilakukan  oleh  Kepala  UPTD  dengan  memperlakukan staf  tanpa  membedakan  status  sosial  dan  latar  belakang  pendidikan  sehingga  terciptanya lingkungan  dan  suasana  kerja  yang  hangat,  bersahabat  dan  penuh  keakraban.  Perbedaan yang ada tentunya telah disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang dihadapi oleh setiap staf dan keahlian dalam memberikan pelayanan kepada klien, seperti staf dengan latar belakang pendidikan  psikologi  akan  bekerja  pada  bidang  pelayanan  konseling.  Keserasian  sistem pelayanan yang ditangani oleh berbagai keahlian staf ini erat kaitannya dengan kemampuan Kepala UPTD dalam menentukan tujuan, standar, dan pedoman kerja bagi setiap staf sesuai dengan  bidangnya.  Hal  tersebut  selaras  dengan  tata  kerja  Kepala  UPTD  dalam  Peraturan Bupati Mojokerto No. 25 Tahun 2018.
Tindakan penerimaan diterapkan oleh Kepala UPTD pada saat melaksanakan rapat rutin setiap bulan bersama staf dan apabila terjadi permasalahan yang bersifat urgent untuk segera ditangani. Pada saat rapat, Kepala UPTD menerima dengan sangat terbuka bagi staf- staf  yang  menyampaikan  saran  dan  pendapatnya  pada  sesi  diskusi.  Dalam  proses pengambilan  keputusan,  Kepala  UPTD  mengikutsertakan  staf-stafnya  untuk  menetapkan
prioritas  dengan  cara  menerima  masukan  yang  selanjutnya  akan  didiskusikan  bersama melalui penetapan skala prioritas sehingga menghasilkan keputusan akhir yang tepat. Pada saat kegiatan sehari-hari, penerimaan juga ditunjukkan oleh Kepala UPTD kepada seluruh staf  bahkan  klien  atau  penerima  manfaat  di  lingkungan  UPTD  Pesanggrahan  PMKS Majapahit. Tindakan-tindakan tersebut meliputi mengobrol atau diskusi ringan dengan staf, sharing masalah  pekerjaan  dan  perkembangan  klien  yang  sedang  ditangani,  membangun peer  group khusus  untuk  meringankan  kesulitan  pekerjaan  dengan  mendengarkan pengalaman  menyelesaikan  kesulitan  atau coping  strategy setiap  staf  selama  menjalani dinamika di UPTD Pesanggrahan PMKS Majapahit.

## Caring
Caring atau kepedulian yang dimiliki oleh seorang pemimpin terhadap seluruh staf atau  bawahannya  menjadi  hal  yang  menarik  sebagai  upaya  mewujudkan  suasana lingkungan  kerja  yang  kohesif.  Kohesivitas  merupakan  kelekatan  individu  terhadap kelompok atau organisasi dan motivasi mereka untuk bersatu dimana hal tersebut menjadi penting  dalam  keberhasilan  suatu  organisasi  (Mcshane  &  Glinow,  2010).  Berdasarkan pendapat  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kohesivitas  seluruh  komponen  organisasi sangat  penting  diupayakan  karena  menjadi  salah  satu  faktor  pendukung  keberhasilan sebuah organisasi pelayanan sosial. Adapun tindakan pemimpin yang peduli salah satunya adalah pemimpin memberikan aura kehangatan danrasa memiliki. Tindakan kepedulian ini menjadi  ciri  khas  seorang  Kepala  UPTD  dalam  menjalankan  tugasnya  di  UPTD Pesanggrahan  PMKS  Majapahit.  Hal  tersebut  terlihat  jelas  dengan  melihat  suasana  yang dibangun di lokasi tersebut sangatlah tenang dan seluruh unsur yang ada baim staf maupun klien  atau  penerima  manfaat  saling  berinteraksi  baik  secara  verbal  maupun    non  verbal dengan  hangat.  Tindakan  kepedulian  dilakukan  oleh  Kepala  UPTD  dengan  menanamkan rasa  memiliki  ( sense  of  belonging )  akan  keberadaan  UPTD  Pesanggarahan  PMKS Majapahit  dan  seluruh  unsur  yang  ada  di  dalamnya  sehingga  pelaksanaan  tugas-tugas didasari rasa tanggung jawab dan kepedulian dari dalam hati, bukan karena keterpaksanaan maupun tekanan.
Kepala UPTD memiliki tiga kunci sukses dalam melaksanakan kepedulian terhadap para stafnya, yaitu senyum, sapa, salim (dalam Bahasa Indonesia artinya berjabat tangan). Ketiga kunci sukses tersebut dilakukan oleh Kepala UPTD dalam keseharian melaksanakan tugasnya.  Senyum  dan  sapa  adalah  bagian  awal  dalam  membangun  komunikasi  dan meruntuhkan gap antara Kepala UPTD dan para stafnya, selanjutnya salim dilakukan untuk membangun  suatu  kepercayaan  para  staf  bahwa  Kepala  UPTD  serius  dalam  menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Kunci sukses yang telah dilakukan oleh Kepaa UPTD
memberikan  dampak  yang  besar  pada  tindakan  kepedulian  terhadap  seluruh  staf.  Adapun tindakan  konkrit  yang  menjadi  kebiasaan  Kepala  UPTD  adalah  seling  dan  juling  yaitu aktivitas  senin  dan  jum’at  keliling  dimana  setiap  pada  hari  itu  Kepala  UPTD  akan berkeliling  ke  setiap  tempat  untuk  bertemu  seluruh  staf  dan  klien  atau  penerima  manfaat dengan  mengobrol  ringan  dan  mendengarkan  cerita  tentang  kesan  berada  di  UPTD Pesanggrahan PMKS Majapahit.

## Creating
Kreativitas  pemimpin  memang  sangat  diperlukan  dalam  menciptakan  suatu kebaharuan  pada  organisasi,  terutama  organisasi  pelayanan  sosial  yang  langsung berhubungan  dengan  manusia.  Pemimpin  dituntut  untuk  kreatif  dalam  merintis  atau menetapkan  kebijakan,  metode,  dan  prosedur  inovatif  sehingga  dapat  meningkatkan layanan  dan  hubungan  staf,  fleksibel,  serta  berusaha  meningkatkan  pengetahuan  tentang metode dan prosedur yang baru dan efektif. Kebijakan, metode, dan prosedur yang inovatif akan  memberikan  dampak  pada  suatu  layanan  yang  terbaik  dengan  staf  sebagai pelaksananya.  Hal  tersebut  juga  sangat  berpengaruh  terhadap  staf  dalam  menjalani pekerjaan dan aktivitas koordinasi baik ke atasan maupun antar staf lainnya. Kepala UPTD telah  menciptakan  suatu  kebaharuan  dengan  menciptakan  prosedur  dalam  menjalankan evaluasi melalui “Kotak Sumbang Saran” yang merupakan sebuah kotak yang diletakkan di setiap bagian ruangan kerja dimana staf bisa memberikan saran, pendapat, maupun kritikan terhadap sistem koordinasi, pelayanan, ketetapan kebijakan, dan lain sebagainya. Selain itu,
Kepala UPTD juga menetapkan metode pelayanan yang cukup unik  bagi beberapa PMKS  seperti  anak  terlantar  dan  lanjut  usia  terlantar.Metode  unik  tersebut  adalah  dengan membentuk sebuah kelompok kecil bagi PMKS sesuai jenisnya dimana  kelompok tersebut dibentuk pada saat pemberian layanan seperti konseling dan biasanya juga diarahkan untuk saling berbagi cerita serta diharapkan dapat membantu menurunkan rasa kesepian. Adapun Kepala  UPTD  menciptakan  inovasi  dalam  program  atau  kegiatan  yang  ada  di  di  UPTD Pesanggarahan PMKS Majapahit, seperti program  andalan “Halo  Dokter” dalam kegiatan pemeriksaan  kesehatan  dan  posyandu  khusus  lanjut  usia.  Program  “Halo  Dokter” diciptakan  untuk  memfasilitasi  kebutuhan  pelayanan  kesehatan  bagi  seluruh  klien  atau penerima  manfaat  dengan  melibatkan  seluruh  unsur  tidak  hanya  tenaga  kesehatan  saja melainkan  tenaga  keamanan,  kebersihan,  dan  lain  sebagainya  sehingga  pelaksanaan program atau kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

## Democratizing
Demokratisasi  dapat  diartikan  sebagai  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemimpin dengan  melibatkan  beberapa  pihak  di  dalamnya  dan  secara  terbuka  menerima  saran  serta
masukan  untuk  menentuka  keputusan  yang  tepat  dan  terbaik.  Kepala  UPTD mengedepankan  musyawarah  dalam  pengambilan  keputusan  atau  kebijakan  di  UPTD Pesanggarahan PMKS Majapahit, seperti pengadaan “Kotak Sumbang Saran” untuk bahan pertimbangan evaluasi dan sesi diskusi untuk menampung masukan seluruh staf pada saat rapat  koordinasi  atau  rutin  sehingga  demokratisasi  terwujud.  Selain  itu,  aktivitas  Kepala UPTD  dalam  melaksanakan  tugas  sehari-hari  juga  tidak  terlepas  dengan  proses demokratisasi melalui obrolan-obrolan ringan untuk pengambilan keputusan kecil. Adapun poin penting dalam penerapan demokratisasi yaitu demokrasi tidak hanya berlaku pada saat kepentingan pengambilan keputusan besar seperti dalam rapat, namun pada aktivitas sehari- hari juga perlu diterapkan.
Kepala  UPTD  menjelaskan  bahwa  rapat  dengan  staf  merupakan  media  yang  tepat untuk  menampung  segala  aspirasi  seperti  saran,  pendapat  maupun  keluhan  staf  terkait pelaksanaan tugas. Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan yang  menyangkut kebijakan atau  prosedur  organisasi  didasarkan  pada  hasil  rapat  dengan  staf.  Demokratisasi  yang diterapkan  oleh  Kepala  UPTD  juga  sejalan  dengan  tata  kerja  Kepala  UPTD  yang  wajib menerapkan psinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi. Kepala UPTD juga memiliki  pandangan  bahwa  setiap  individu  diberikan  kebebasan  untuk  menyampaikan tanpa ada rasa rendah diri dikarenakan semua orang memiliki kedudukan yang sama, yang membedakan adalah tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, melalui prinsip dan pandangan  Kepala  UPTD  dapat  memberikan  dampak  yang  begitu  besar  terhadap peningkatan  kualias  UPTD  Pesanggrahan  PMKS  Majapahit  sebagai  organisasi  pelayanan sosial yang bernuansa demokrasi.

## Planning
Perencanaan  dalam  sebuah  organisasi  pelayanan  sosial  dilakukan  oleh  seorang pemimpin  dengan  segala  unsur  di  dalamnya  dengan  memeprtimbangan  kebijakan  dan aturan  yang  ada.Kepala  UPTD  sebagai  pemimpin  di  sebuah  organisasi  pelayanan  sosial UPTD Pesanggrahan PMKS Majapahit merupakan pemeran utama dalam perencanaan baik kebijakan,  prosedur,  maupun  program  yang  ada.  Setiap  program  atau  kegiatan  rutin  yang ada di  UPTD Pesanggarahan PMKS  Majapahit juga telah dituangkan dalam prosedur dan aturan baku, sehingga pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan tidak melenceng dari sasaran. Adapun  perencanaan  tentang  anggaran  program  atau  kegiatan  ditetapkan  dalam  Rencana Kerja Anggaran (RKA).
Salah  satu  program  yang  telah  berjalan  sesuai  rencana  adalah  program  rehabilitasi bagi orang terlantar dengan menerapkan SOP ( standar operating prosedur ) yang ada. Bagi orang  terlantar  di  wilayah  desa  atau  kelurahan,  proses  diawali  dengan  surat  usulan  dari
pemerintah  desa  atau  kelurahan  ditujukan  kepada  Kepala  Dinas  Sosial  Kabupaten Mojokerto,  mengetahui  camat  setempat  dengan  tembusan  Kepala  UPTD  Pesanggrahan PMKS  Majapahit.  Selanjutnya,  usulan  ditindaklanjuti  dengan  survei  terhadap  sasaran (orang  terlantar),  jika  memenuhi  persayaratan  maka  orang  terlantar  dapat  segera ditempatkan  dan  mendapat  rehabilitasi  di  UPTD  Pesanggrahan  PMKS  Majapahit. Selanjutnya, bagi orang terlantar yang terjaring razia pekat langsung ditempatkan di UPTD Pesanggarahan  PMKS  Majapahit,  selanjutnya  Kepala  UPTD  akan  berkoordinasi  dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencari data tentang asal-usul orang terlantar tersebut. Jika berhasil, maka warga terlantar tersebut akan dikembalikan ke daerah asal atau diserahkan ke Dinas Sosial setempat, namun jika tidak maka orang terlantar tersebut akan menjadi penerima manfaat di UPTD Pesanggrahan PMKS Majapahit.

## Organizing
Organisasi  yang  efektif  mengikuti  perencanaan  yang  baik,  jika  tidak  maka organisasi  tidak  akan  efektif.  Kepala  UPTD  Pesanggrahan  PMKS  Majapahit  memiliki kemampuan  mengorganisasikan  lembaga  pelayanan  sosial  baik  secara  internal  maupun ekternal.  Dalam  urusan  internal,  Kepala  UPTD  memiliki  prinsip  integritas  dan  sistem koordinasi  untuk  menjalankan tugas dan fungsinya, serta mengarahkan seluruh staf sesuai bidang pekerjaan mereka masing-masing, sedangkan untuk urusan eksternal Kepala UPTD menerapkan  prinsip  kerja  sama  dengan  lembaga  atau  instansi  lain  dalam  mendukung pelayanan sosial yang ada. Sebagai organisasi pelayanan sosial yang memiliki sasaran yang luas, UPTD Pesanggrahan PMKS  Majapahit menjalin  kerja sama dengan banyak instansi, khususnya  dalam  penanganan  lanjut  usia  dan  orang  terlantar,  seperti  koordinasi  dengan Dinas  Sosial,  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  Pemerintah  Desa,  Puskesmas,  dan Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan).
Pengorganisasian  internal  UPTD  Pesanggrahan  PMKS  Majapahit  yang  dilakukan oleh Kepala UPTD mencakup penetapan sistem koordinasi kerja dengan alur ke segala arah (atas-bawah-samping);  sinkronisasi  dan  simplifikasi  unit  kerja  staf  sesuai  dengan  latar belakang,  keahlian,  dan  pengalaman;  prosedur  pelayanan  dan  rehabilitasi  untuk  penerima manfaat;  penetapan  standar  pelayanan  dan  rehabilitasi;  serta  monitoring  dan  evaluasi berkala  secara  komprehensif  dengan  melibatkan  seluruh  staf  melalui  laporan  pertanggung jawaban. Keterlibatan seluruh staf dalam proses pengorganisasian menjadi sangat penting, mengingat masukan dan kritik akan meningkatkan kualitas pelayanan yang telah dirancang di UPTD Pesanggrahan PMKS Majapahit menjadi lebih baik dan modern.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tentang peran pemimpin dalam organisasi pelayanan manusia di UPTD  Pesanggrahan  PMKS  Majapahit  yang  dipegang  oleh  Kepala  UPTD,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  peran  Kepala  UPTD  sebagai  pemimpin  yang  cukup  berhasil  dalam organisasi  pelayanan  sosial  di  UPTD  Pesanggrahan  PMKS  Majapahit  meliputi accepting, caring,  creating,  democratizing,  planning, dan organizing .  Seluruh  peran  yang  dilakukan melalui tindakan tersebut  tidak terlepas dari keterlibatan seluruh unsur baik  staf dan klien atau penerima manfaat dimana selalu ada masukan dan kritik demi tercapainya tujuan dan meningkatkan  kualitas  UPTD  Pesanggrahan  PMKS  Majapahit.  Prinsip-prinsip  yang dimiliki  oleh  Kepala  UPTD  sebagai  faktor  pendukung  utama  dalam  melaksanakan  fungsi dan  tugasnya,  serta  membangun  sistem  koordinasi  yang  baik  dengan  seluruh  unsur  yang ada  di  UPTD  Pesanggrahan  PMKS  Majapahit.  Saran  terkait  dengan  peran  Kepala  UPTD sebagai  pemimpin  dalam  organisasi  pelayanan  sosial  di  UPTD  Pesanggrahan  PMKS Majapahit selain tetap mempertahankan dan meningkatkan perannya,  Kepala UPTD perlu memperluas  pengetahuan  dan  wawasan  tentang  organisasi  layanan  sosial  untuk meningkatkan  kapasitas  diri  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  sosial  dan  sistem administrasi  yang  baik.  Kepala  UPTD  sebagai  pemeran  utama  juga  perlu  memahami dinamika yang ada di lingkungan organisasi baik staf maupun klien atau penerima manfaat sebagai upaya terciptanya suasana yang kondusif.

## DAFTAR PUSTAKA
Daswati. (2012). Implementasi Peran Kepemimpinan Dengan Gaya Kepemimpinan Menuju Kesuksesan  Organisasi. Jurnal  Academica  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 04 (01).
Fazrien, A. (2014). Peran Pemimpin Dalam Pencapaian Kinerja Pegawai: Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 2 (4), 603–607. Jones,  A.,  &  May,  J.  (1992). Working  in  Human  Service  Organization:  A  Critical Introduction . Melbourne: Longmand Cheshire.
Maryatun  &  Nulhaqim,  Soni.  (2020).  Peran  Pimpinan  Panti  Pelayanan  Sosial  Pengemis Gelandangan  Orang  Terlantar  (PGOT)  Mardi  Utomo  Dalam  Upaya  Rehabilitasi  Dan Pemberdayaan  Untuk  KemandirianPemerlu  Pelayanan  Kesejahteraan  Sosial  (PPKS). Share Social Work Journal, 10(2), 143-149. Mcshane,  S.  L.,  Glinow,  M.  A.  Von,  &Sharma,  R.  R.  (2010). Organizational  Behavior: Emerging Knowledege and Practice for The Real World Fifth Edition . New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
Peraturan  Bupati  Mojokerto  No.  25  Tahun  2018  tentang  Pembentukan  Unit  Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.
Peraturan Menteri Sosial No. 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 1, 2021
Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS
Suherman,  U.  D.  (2019).  Pentingnya  Kepemimpinan  Dalam  Sebuah  Organisasi. Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah , 1 (2), 259–274. Sukmadinata,  N.  S.  (2011). Metode  Penelitian  Pendidikan .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.