## Volume 2 No. 1, Juli  2018
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Implementasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan di Kabupaten Gowa

## Andi Husnul Khatimah, M. Yunus Wahid, Sri Susyanti Nur
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin E-mail: srisusyanti@ymail.com

## Abstract
This study aims to analyze the legal provisions on housing construction in preventing the occurrence of environmental  impacts  in  Gowa  district  and  control  of  environmental  impacts  due  to  housing construction in Gowa Regency. This research is done by using empirical normative research method with data collection technique through interview and document study. The results of this study indicate that the legal provisions on housing construction in preventing environmental impacts in Gowa regency. The permission  is  a  government  action  to  control  environmental  management.  Controls  undertaken  by  the government  are  preemitive,  meaning  the  steps  or  actions  taken  at  the  level  of  decision  control  and planning.  Preventive  measures  in  the  context  of  controlling  environmental  impacts  need  to  be implemented by maximally utilizing the monitoring and licensing instruments.
Keywords: Environment; Housing; Licensing

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum tentang pembangunan perumahan dalam mencegah  terjadinya  dampak  lingkungan  hidup  dan  pengendalian  dampak  lingkungan  hidup  akibat pembangunan  perumahan  di  Kabupaten  Gowa.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode penelitian  normatif  empiris  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan  studi  dokumen. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ketentuan  hukum  tentang  pembangunan  perumahan  dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di kabupaten Gowa. Izin merupakan tindakan pemerintah untuk  mengendalikan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Pengendalian  yang  dilakukan  oleh  pemerintah adalah  bersifat  preemitif,  maksudnya  adalah  langkah  atau  tindakan  yang  dilakukan  pada  tingkat pengendalian  keputusan  dan  perencanaan.  Upaya  preventif  dalam  rangka  pengendalian  dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.
Kata Kunci: Lingkungan Hidup; Perumahan; Perizinan

## A. PENDAHULUAN
Penggunaan  tanah  harus  disesuaikan  dengan  keadaan  dan  sifat  haknya  agar bermanfaat  bagi  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Dengan  demikian,  kepentingan masyarakat  dan  kepentingan  perseorangan  harus  saling  mengimbangi  hingga
tercapainya  tujuan  pokok,  yaitu  kemakmuran,  keadilan  dan  kebahagian  bagi  rakyat seluruhnya. Dalam arti pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan substansi yang akan dituju secara terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya  disingkat  UUD  NRI  1945)  disebutkan  bahwa ”Bumi  dan  air dan  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Sebagai  salah  satu  bentuk  realisasi  dari  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945 dituangkan  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya  disingkat  UUPA),  yaitu  Negara diberi  wewenang  untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Lebih lanjut, dalam Pasal 14 UUPA  dijelaskan  bahwa  untuk  mencapai  apa  yang  menjadi  cita-cita  bangsa,  maka Pemerintah  membuat  suatu  Rencana  Umum  mengenai  persediaan,  peruntukan  dan penggunaan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  untuk  berbagai  kepentingan  hidup  rakyat dan  negara.  Rencana  Umum  yang  dibuat  Pemerintah  meliputi  seluruh  wilayah Indonesia dan Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah  di  wilayah  sesuai  dengan  kondisi  daerah  masing-masing  dengan  Peraturan Daerah. 1 Oleh  karena  itu,  perwujudan  penggunaan  dan  pemanfaaatan  tanah  agar optimal  harus  menyesuaikan  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah,  maka  untuk kesesuaian  kebutuhan  akan  tanah  telah  diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16 Tahun  2004  tentang  Penatagunaan  Tanah  (selanjutnya  disingkat  PP  Penatagunaan Tanah)  dan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang (selanjutnya disingkat UU Penataan Ruang).
Industri  properti  khususnya  perumahan  merupakan  salah  satu  kegiatan  usaha yang  semakin  hari  semakin  bertumbuh.  Ini  dibuktikan  dengan  semakin  banyaknya perumahan-perumahan  yang  bermunculan.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011 tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Pemukiman  (selanjutnya  disingkat  UU  PKP)
1 Sukmariningsih,  R.  (2017).  Overlapping  Authority  on  the  Cancellation  of  Local  Regulation  (An  Erroneous Logic of Local Autonomy). Hasanuddin Law Review, 3 (2), 191-197. Doi: http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1196
mendefenisikan  Kawasan  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  adalah  bagian  dari lingkungan  hidup  di  luar  kawasan  lindung,  baik  berupa  kawasan  perkotaan  maupun pedesaan,  yang  berfungsi  sebagai  lingkungan  tempat  tinggal  atau  lingkungan  hunian dan  tempat  kegiatan  yang  mendukung  prikehidupan  dan  penghidupan.  Perumahan dan  Kawasan  Permukiman  adalah  satu  kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas  pembinaan, penyelenggaraan  perumahan,  penyelenggaraan  kawasan  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman,  pemeliharaan  dan  perbaikan,  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas terhadap  perumahan  kumuh  dan  pemukiman  kumuh,  penyediaan  tanah,  pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
Pertumbuhan  penduduk  dan  perkembangan  pembangunan  khususnya perumahan akan memberi dampak kepada peningkatan kebutuhan akan tanah. Hal ini ternyata  dihadapkan  pada  permasalahan-permasalahan  dalam  penggunaan  dan pemanfaatan tanah. Salah satu permasalahan yang ditimbulkan adalah ketika kegiatan usaha  pembangunan  perumahan  telah  beroperasi  dan  dalam  pelaksanaannya  telah terjadi  dampak  lingkungan  hidup 2 yang  mengarah  pada  terjadinya  kerusakan lingkungan  hidup  padahal  sebelum  memulai  usahanya  pihak  pengembang  telah memiliki  izin  lingkungan.    Industri  properti  yang  tumbuh  pesat  di  Sulawesi  Selatan, menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitar kawasan perumahan.
Sebagai  bentuk  komitmen  Pemerintah  Kabupaten  Gowa  terhadap  pengelolaan ruang  kota  yang  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan,  pada  tahun  2012  telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah  Kabupaten  Gowa  Tahun  2012-2032.  Dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  Gowa  Nomor  15  Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 dikatakan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Gowa  adalah  untuk  mewujudkan  ruang  wilayah  Kabupaten  Gowa  yang  terkemuka, aman,  nyaman,  produktif,  berkelanjutan,  berdaya  saing  dan  maju  dibidang  pertanian, industri,  jasa,  perdagangan  dan  wisata  melalui  inovasi,  peningkatan  kualitas  sumber
2 Pasal 1 angka 26 UUPPLH, Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan
daya manusia secara berkelanjutan, dan mendukung fungsi Kawasan Strategis Nasional (selanjutnya disingkat KSN) Perkotaan Mamminasata.
Terdapat  kawasan  perumahan  yang  tidak  memperhatikan  aspek  lingkungan dalam  hal  pengelolaan  limbah  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  pencemaran lingkungan.  Salah  satunya  Perumahan  X  di  Jalan  Hertasning  Baru  perbatasan Kabupaten  Gowa  dan  Kota  Makassar, 3 hal  ini  dibenarkan  oleh  pihak  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Gowa  Dinas  Lingkungan  Hidup  bahwasanya  terdapat  perumahan yang  dibangun  oleh  pihak  pengembang  yang  tidak  memiliki  saluran  limbah  dari perumahan  yang  dibangun.  Limbah  cair  yang  tidak  dikelola  akan  menimbulkan dampak  pada  perairan.  Pengelolaan  limbah  cair  dimaksudkan  untuk  meminimalkan limbah  yang  terjadi,  serta  untuk  menghilangkan  atau  menurunkan  kadar  bahan pencemar yang terkandung di dalam perairan.
Kasus Perumahan X pada dasarnya tidak sesuai dengan yang diamanahkan oleh peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  telah  ditentukan  dalam  Pasal  2  huruf  K UU  PKP  menentukan  bahwa  Perumahan  dan  kawasan  permukiman  diselenggarakan dengan  berasaskan  kelestarian  dan  keberlanjutan.  Begitu  juga  dalam  UU  Penataan Ruang telah ditentukan bahwa Pengaturan perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup diatur dengan baik, Pasal 3 UU Penataan Ruang.
Pembangunan  dan  pemberdayaan  yang  tidak memberikan  perhatian  serius terhadap  lingkungan  justru  akan  menghasilkan anti  pembangunan  dan  anti pemberdayaan.  Terlebih  lagi,  perlindungan  terhadap lingkungan  juga  terkait  erat dengan  pemenuhan  hak  asasi  manusia. 4 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  hidup  (selanjutnya  disingkat UUPPLH)  sebagai  regulasi  yang  mengatur  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup. UUPPLH memberikan penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  didasarkan  pada  tata  kelola  pemerintahan  yang baik  karena  dalam  setiap  proses  perumusan  dan  penerapan  instrumen  pencegahan
3 http://skornews.com/skor-perumahan-citraland-celebes-dibangun-tanpa-izin.html diakses pada tanggal 18 Agustus 2017
4 Pan  Mohamad  Faiz . (2016). “ Perlindungan  terhadap  Lingkungan  dalam  Perspektif  Konstitusi”. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, hlm. 767.
pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  serta  penanggulangan  dan  penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.
Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat ditarik benang merahnya bahwa setiap pengembang  perumahan 5 dalam  membangun  perumahan  wajib  menjaga  kelestarian lingkungan sehingga bagi pengembang di wajibkan memiliki izin lingkungan sebelum memulai  kegiatan  usaha  pembangunan  perumahan.  Menurut  Soemarwoto, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai usaha secara sadar  untuk  memelihara  atau  memperbaiki  mutu  lingkungan  hidup  agar  kebutuhan dasar  kita  dapat  terpenuhi  dengan  sebaik-baiknya. 6 Sehingga  setiap  kegiatan  usaha diwajibkan memiliki izin lingkungan 7 sebelum memulai kegiatan usahanya.
Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  pada  hakikatnya  adalah penerapan  prinsip-prinsip  ekologi  dalam  kegiatan  manusia  terhadap  dan  atau  yang berdimensi  lingkungan  hidup.  Seperti  diketahui,  bahwa  masalah  lingkungan  hidup adalah  masalah  ekologi,  khususnya  ekologi  manusia  yang  intinya  terletak  pada interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Hukum lingkungan sebagai salah satu sarana  penunjang  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dalam  arti modern, merupakan hukum yang berorientasi dan berguru pada ekologi sehingga sifat dan hakikatnya lebih mengikuti sifat dan hakikat lingkungan hidup itu sendiri. 8

## B. METODE
Penelitian dilakukan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Tipe penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  normatif  empiris,  yaitu  dengan  mengkaji  ketentuan hukum  pembangunan  perumahan  dalam  mencegah  terjadinya  dampak  lingkungan
5 Pengembang  perumahan  merupakan  pelaku  usaha  yang  bergerak  dibidang  pelaksanaan  perumahan  dan kawasan  permukiman.  Pengembang  perumahan  yang  dimaksud  dalam  undang-undang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman adalah pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
6 A.M. Yunus Wahid. (2014). Pengantar Hukum Lingkungan . Makasar: Arus Timur, hlm. 181.
7 Pasal  1  angka  35  menentukan  “Izin  lingkungan  adalah  izin  yang  diberikan  kepada  setiap  orang  yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
8 A.M.  Yunus  Wahid.  (2011).  “Prinsip  Dan  Karakter  Hukum  Lingkungan (Bagian  dari  hasil penelitian/Disertasi, 2006 dengan penyesuaian seperlunya)”. Jurnal Ilmiah Hukum Ishlah, Vol.13, No. 2, Mei-Agustus, hlm. 8 .
hidup  di  Kabupaten  Gowa  dan  pengendalian  dampak  lingkungan  hidup  akibat pembangunan  perumahan  di  Kabupaten  Gowa.  Analisis  data  menggunakan  metode kualitatif,  yaitu  menganalisis  data  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti, kemudian  dipilih  berdasarkan  pikiran  yang  logis  untuk  menghindarkan  kesalahan dalam proses analisis data.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Ketentuan Hukum Pembangunan Perumahan Dalam Mencegah Terjadinya Dampak Lingkungan Hidup
Tujuan  umum  pengelolaan  lingkungan  adalah  menciptakan  kehidupan masyarakat  yang  dalam  setiap  aktivitasnya  senantiasa  memperdulikan  lingkungan, hemat  dan  tidak  merusak,  berwawasan  dan  bertindak  sesuai  prinsip-prinsip pengelolaan  lingkungan,  terlembagakan  dan  terbudayakan  praktik  konservasi/ pelestarian sumber daya dan lingkungan.
Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan  kegiatan  pembangunan  membutuhkan  sumber  daya  alam  yang  semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mendukung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan  produktivitas  lingkungan  hidup  menurun  yang  pada  akhirnya  menjadi  beban sosial.  Oleh  karena  itu,  lingkungan  hidup  harus  dilindungi  dan  dikelola  dengn  baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu  pengelolaan  lingkungan  hidup  harus  dapat  memberikan  kemanfaatan  ekonomi, sosial  dan  budaya  yang  dilakukan  berdasarkan  prinsip  kehatia-hatian,  demokrasi lingkungan,  desentralisasi,  serta  pengakuan  dan  penghargaan  terhadap  kearifan  lokal dan kearifan lingkungan.
Berkaitan  dengan  pengaturan  lingkungan  hidup  dalam  UU  PKP  ditentukan bahwa  setiap  perumahan  dan  kawasan  permukiman  diselenggarakan  dengan berasaskan  kelestarian  dan  keberlanjutan  yang  artinya  memberikan  landasan  agar penyediaan  perumahan  dan  kawasan  permukiman  dilakukan  dengan  memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat
sejalan  dengan  laju  kenaikan  jumlah  penduduk  dan  luas  kawasan  secara  serasi  dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
Uraian  di  atas  menggambarkan  bahwa  dari  sudut  pandang  pembangunan perumahan  telah  mengatur  masalah  lingkungan  hidup  di  dalamnya.  UU  PKP merupakan dasar hukum pembangunan perumahan yang  telah mengatur  menjadikan asas  kelestarian  dan  keberlanjutan  sebagai  asas  dalam  pembangunan  perumahan.  Hal Ini  menunjukkan  bahwa  lingkungan  hidup  memiliki  peran  dalam  pembangunan perumahan.
Sebagai  bentuk  aplikatif  dari  UU  PKP  di  daerah  tentunya  untuk  hal  demikian memerlukan suatu aturan hukum ditingkat daerah terkait dengan pencegahan dampak lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah menerbitkan pengaturan untuk  mencegah  dampak  lingkungan  hidup  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  Gowa  Nomor  4  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat Perda PPLH).
Secara  substantif,  sebenarnya  hubungan  hukum  antara  pembangunan perumahan  dan  lingkungan  hidup  menekankan  pada  kewajiban  pihak  pengembang sebagai subyek hukum untuk melaksanakan kewajiban melindungi lingkungan hidup. Oleh  karena  itu,  di  Kabupaten  Gowa  memaknai  hubungan  tersebut  dengan menerbitkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gowa  Nomor  2  Tahun  2013  tentang Prosedur  Penyerahan  Prasarana,  Sarana,  Dan  Utilitas  Umum  Perumahan  Dari Pengembang  Kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gowa  (selanjutnya  disingkat Perda 2/2013).
Pembangunan perumahan sangat inheren dengan kualitas kelestarian lingkungan sehingga  banyak  pihak  pengembang  dalam  hal  melakukan  pembangunan  perumahan untuk  mendapatkan  rekomendasi  pembangunan  harus  melalui  prosedur  yang dirapatkan  di  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (BPPRD)  dimana  dalam rapat  ini  semua  instansi  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  perumahan  di  panggil untuk  ikut  rapat  dan  menjelaskan  pendapatnya  terkait  apakah    pembanguanan perumahan ini menjadi layak atau tidak, karena di tingkat BBPRD untuk mendapatkan
reomendasi pembangunan perumahan perlu melampirkan UKP-UPL dan menjelaskan site plan- nya.
UKP-UPL adalah upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimana dalam  pembagunan  perumahan,  pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan  juga menjadi  syarat  untuk  dijaga  kelestarianya  dalam  proses  pemamfaatan  lingkungan untuk pembangunan perumahan, yang mana apabila ditemukan kesalahan pada UKP- UPLnya  terkiat  pemataun  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  menjadikan pembangunan perumahan tidak didasarkan atas keinginan untuk menjaga lingkungan berakibat tidak didapatkanya rekomendasi pembagunan bagi pihak pengembang untuk melakukan pembangunan perumahan yang diinginkan.
Selain itu dalam proses pembangunanan perumahan pada site planya haruslah pula dilampirkan tentang pembuatan drainase dalam hal pembagunan perumahan, drainase dimasukan  dalam site  plan bukan  hanya  karena  drainase  adalah  syarat  mutlak  yang harus dipenuhi untuk pembangunan perumahan melainkan ada tujuan lain yang mana tujuan tersebut merupakan upaya untuk melindungi lingkungan dengan membuatkan saluran  pembuangan  untuk  meminimalisir  kerusakan  lingkungan.  Sehingga  hal  ini yang  kemudian  menjadikan  keterkaitan  antara  lingkungan  dan  pembangunan perumahan
Menurut  Zul  Ilham,  Direktur  PT.  Zigma  yang  berbisnis  disektor  properti mengatakan :
Dalam  pembangunan  perumahan  kami  mendapatkan  surat  rekomendasi  dari  Dinas Lingkungan  untuk  menerbitkan  IPAL,  selain  itu  kami  juga  mendapat  rekomendasi  dari Dinas  Lingkungan  untuk  menanam  satu  pohon  per  rumah  dan  juga  menyediakan  40% RTH di wilayah perumahan.
Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  adalah  instalasi  pengelolaan  air  limbah yang dilakukan dengan tujuan untuk mengelola limbah cair sebelum dibuang ke media lingkungan.  Hal  ini  menjadi  sebuah  kewajiban  dimana  usaha  atau  aktivitas  yang menghasilkan  limbah  cair  perlu  melakukan  pengelolaan  sebelum  membuangnya  ke media  lingkungan,  IPAL  sangan  bermamfaat  sebagai  sarana  pelestarian  lingkungan misalkan  seperti  mengolah  air  limbah  agar  air  tersebut  dapat  di  gunakan  kembali sesuai kebutuhan masing-masing, membuat air limbah yang akan di alirkan ke sungai
tidak  tercemar,  menjaga  kehidupan  biota-biota  sungai.  Hal    ini  dilakukan  dengan tujuan untuk menyaring air agar bisa digunakan kembali.
Pada  perumahan  sering  didapati  kasus  pembuang  limbah  cair  yang  dilakukan tanpa menggelola sebelumnya sehingga limbah tersebut dapat mempengaruhi kualitas baku  mutu  lingkungan.  Limbah  cair merupakan  limbah  rumah  tangga  non  kakus, yaitu  buangan  yang  berasal  dari  kamar  mandi,  dapur  (mengandung  sisa  makanan), dan  tempat  cuci.  Limbah  cair  ini  biasanya  menggenang  sebelum  mengalir,  sehingga tempat di sekitarnya menjadi bau, kotor, sarang kuman, dan kumuh. Akan banyak lalat dan nyamuk yang bersarang di genangan air kotor yang lama-lama akan menjadikan tempat  di  sekitarnya  berlumut,  menghitam,  dan  bau.  Bau  tersebut  disebabkan  oleh adanya  proses  dekomposisi  zat  organik  yang  memerlukan  oksigen  terlarut,  sehingga dapat menurunkan kandungan oksigen terlarut dalam air limbah, ditandai oleh warna air limbah kehitaman, berbusa, dan berbau busuk.
Ketika tidak ada kepedulian terhadap dampak limbah rumah tangga, maka limbah cair  tersebut  menjadi  produk  yang  sangat  merugikan  bagi  lingkungan,  yang  pada akhirnya  merugikan  kehidupan  kita  bersama,  karena  limbah  cair  yang  dibiarkan meresap  ke  dalam  tanah  tersebut  akhirnya  akan  mencemari  air  tanah.  Yang  oleh karena  itu  aktifitas  limbah  cair  perumahan  haruslah  dilakukan  pengelolaan  limba sebelumnya,  yang  mana  pengelolaan  limbah  ini  dilakukan  sesuai  denga  kapasitas limbah  yang  dihasilkan,  sehingga  jika  limba  nantinya  dibuang  tidak  mencemari lingkungan dan membuat sejalan antara usaha perumahan dan lingkungan itu sendiri.
Limbah  cair  dikelolah  oleh  badan  khusus  pengelolaan  limbah  cair  Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  yang  merupakan  sebuah  struktur  yang  dirancang untuk  membuang  limbah  biologis  dan  kimiawi  dari  air  sehingga  memungkinkan  air tersebut  untuk  digunakan  pada  aktivitas  yang  lain.  IPAL  merupakan  salah  satu fasilitas  utama  yang  harus  ada  dan  beroperasi  dengan  baik  dengan  efesiensi pengolahan yang harus baik pula. Dengan kondisi limbah cair pada perumahan dalam hal pengolahan Limbah cair tersebut harus benar-benar di perhatikan agar suatu sistem
yang di gunakan untuk menangani air limbah secara efektif dapat terwujud terutama yang mengandung bahan kimia berbahaya.
Banyaknya  pembangunan  perumahan  di  daerah  yang  mana  buangan  limbahnya harus  benar-benar  ditangani  dan  diolah  dengan  benar,  agar  tidak  mencemari lingkungan  air  tanah.  Karena  aktivitas  pembangunan  perumahan  di  sekitar  kita dengan  kondisi  Alam  pada  dasarnya  perlu  di  sesuaikan  yang  mana  jika  tidak dilakukan akan menimbulkan masalah pencemaran pada Lingkungan seperti sulitnya mendapatkan  sanitasi  lingkungan  dan  semakin  sulitnya  mendapatkan  air  bersih  dari air tanah disekitarnya.
Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan mensyartakan dalam  proses  pembuatan  perumahan  haruslah  memiliki  drainase  dimana  sistem drainase  pada  perumahan  berfungsi  untuk  mengorganisasi  sistem  instalasi  air  dan sebagai pengendali keperluan air serta untuk mengontrol kualitas air tanah. Drainase perumahan  direncanakan  untuk  mengendalikan  erosi  yang  dapat  menyebabkan kerusakan  pada  bangunan  serta  mengendalikan  air  hujan  yang  berlebihan  atau genangan air pada rumah tinggal.
Drainase merupakan suatu sistem yang tidak hanya untuk menyalurkan air hujan, tetapi  untuk  limbah  rumah  tangga  maupun  limbah  pabrik.  Sistem  ini  mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, utamanya di daerah berpenduduk padat seperti di perkotaan. Drainase juga merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan  merupakan  komponen  penting  dalam  perencanaan  kota  (perencanaan infrastruktur  khususnya).  Secara  umum,  drainase  didefinisikan  sebagai  serangkaian bangunan  air  yang  berfungsi  untuk  mengurangi  dan/atau  membuang  kelebihan  air dari  suatu  kawasan  atau  lahan,  sehingga  lahan  dapat  difungsikan  secara  optimal. Drainase  juga  diartikan  sebagai  usaha  untuk  mengontrol  kualitas  air  tanah  dalam kaitannya  dengan  sanitas,  dimana  drainase  merupakan  suatu  cara  pembuangan kelebihan  air  yang  tidak  diinginkan  pada  suatu  daerah,  serta  cara-cara penangggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut.

## 2. Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Hidup  Akibat  Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Gowa
Pembangunan  menimbulkan  resiko  negatif  terhadap  lingkungan.  Ancaman kerusakan  dan  penurunan  fungsi  lingkungan  hidup  sehingga  tidak  lestari.  Namun, pembangunan  di  Indonesia  harus  tetap  dilaksanakan  untuk  mencapai  kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana di amanatkan Alinea ke-IV Pembukan UUD NRI 1945. Pasal  33,  ayat  (4)  UUD  NRI  1945  merumuskan  bahwa  perekonomian  nasional diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan, efsiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional.  Merujuk  pada ketentuan  Pasal  28H  Ayat  1  UUD  1945,  berarti  hak  untuk  memperoleh  lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia  (HAM).  Karena  itu,  UUD  NRI  1945  jelas  sangat  prolingkungan  hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (green constitution). 9 Ini berarti, hak atas lingkungan  yang  baik  dan  sehat  merupakan  bagian  dari  HAM,  yang  oleh  Jimly Asshiddiqie  disebutnya  dengan  istilah constitutionalization  of  environmental  policy . Dengan  demikian  norma  perlindungan  lingkungan  hidup  sudah  ditingkatkan derajatnya dan berada pada level perundang-undangan tertinggi. 10
Meningkatnya sektor industri properti dalam hal pembangunan perumahan akan meningkatkan pula keterganguan lingkungan dari limbah-limbah yang dihasilkan oleh perumahan tersebut. Terganggunya lingkungan dapat diminimalisir dengan melakukan pengendalian dampak melalui prosedur teknis dan administratif. Pengedalian tersebut merupakan  konsep  yang  mebebankan  tanggung  jawab  melalui  fungsi  pemerintahan dengan  tugas-tugas  yang  diberikan  kepada  pejabat  adminsiitrasi  berdasarkan
9 Irwansyah.  (2015). Hak  Atas  Lingkungan .  USAID:  the  United  States  Government,  Asia  Foundation  and Kemitraan. hlm .100.
10 Hal  ini  membawa  implikasi  yuridis,  setiap  undang-undang  yang  terkait  dengan  lingkungan  hidup  yang dipandang  bertentangan  dengan  konstitusi,  dapat  diuji  konstitusionalitasnya  oleh  Mahkamah  Konstitusi  sebagai lembaga  peradilan  untuk  mengawal  konstitusi.  Dalam  perspektif  lain,  perkembangan  ketatanegaraan  ini  sekaligus membuka  ruang  bagi  terwujudnya  proses-proses  demokratisasi  dalam  pengambilan  setiap  kebijakan  lingkungan dimasa mendatang. Dikutip dalam Irwansyah. (2013). “Jejak Demokrasi Lingkungan Alam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa , Vol. 21 Nomor 2, hlm. 123
kewenagan  yang  diberikan  melalui  peraturan  perundang-undangan  dan  kewajiban- kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan menghasilkan limbah.
Pembangunan  perumahan  selain  menghasilkan  bermanfaat  bagi  masyarakat, pembangunannya juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah yang apabila  dibuang  ke  dalam  media  lingkungan  hidup  dapat  mengancam  kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.  Menyadari  potensi  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  sebagai  konsekuensi  dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak lingkungan.
Sebagai  bentuk  pengendalian  dampak  lingkungan  hidup  di  Kabupaten  Gowa karna  adanya  pembangunan  perumahan  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Perda  PPLH Pasal 12 bahwa Pengendalian dan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Izin  dalam  perspektif  hukum  administrasi  negara  merupakan  salah  satu  upaya dan strategi negara, dalam hal ini Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dalam rangka penguasaan atau pengendalian terhadap suatu objek hukum dari kegiatan terhadapnya. Upaya  dan  strategi  dimaksud  dilakukan  dengan  melarang  tanpa  izin  melakukan kegiatan apa pun tehadap objek hukum dimaksud. Izin diberikan kepada pihak tertentu setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan disertai syarat-syarat yang ditentukan. Permohonan tersebut  kemudian dinilai dan dipertimbangkan oleh pejabat yang  berwenang.  Manakala  permohonan  dan  syarat-syaratnya  telah  memenuhi kualifikasi  tertentu  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  maka permohonan  dikabulkan  dan  izin  diberikan,  di  dalamnya  ditentukan  pula  adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.
UKL UPL memiliki beberapa tujuan yang pastinya akan sangat bermanfaat. Tidak hanya untuk menyelamatkan lingkungan hidup dari dampak buruk yang mungkin saja diakibatkan oleh limbah ataupun dari usaha yang dilakukan. Namun membuat usaha yang  dilakukan  tetap  bisa  berjalan  sejalan  dengan  lingkungan  tanpa  harus mengakibatkan dampak buruk pada lingkungan. Selain itu, UKL UPL ini bisa berguna sebagai  dokumen  untuk  menghindari  kemungkinan  munculnya  konflik  dengan
masyarakat yang ada didaerah usaha yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan bagi  pemilik  usaha  dengan  membuat  dokumen  UKL  UPL  adalah  dokumen  ini  bisa digunakan  sebagai  instrument  pengikat  dalam  pengelolaan  dan  pemantauan lingkungan.
Terhadap resiko negatif pembangunan perlu dilakukan perencanaan atas kegiatan yang  kemungkinan  dapat  menimbulkan  dampak  besar  dan  penting  terhadap lingkungan.  Dampak  penting  adalah  perubahan  lingkungan  yang  sangat  mendasar yang  diakibatkan  oleh  suatu  kegiataan.  Perencanaan  dimaksud  dengan  menganalisis berbagai hal mulai dari mamfaat kegiatan, dampak yang timbul terhadap lingkungan, kondisi  alam,  dan  lainya.  Perencanaan  demikian  disebut  dengan  analisis  mengenai dampak  lingkungan  (Amdal). 11 Amdal  sebagai  salah  satu  instrumen  yang  konkret untuk  mencapai  dan  mempertahankan  pembangunan  berkelanjutan.  Dalam  upaya melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup,  melalui  penyelengaraan  perizinan  bidang lingkungan hidup. Amdal dibuat untuk menjaga kondisi lingkungan tetap berada pada derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan.
Dampak  positif  adanya  Amdal  di  Indonesia  terutama  dirasakan  dengan peningkatan  kesadaran  lingkungan  dikalangan  birokrat  dan  pengusaha,  tetapi  setelah sekian  tahun  diterapkan,  muncul  banyak  permasalahan.  Hasil  studi  yang  dilakukan, selama ini terdapat persoalan dalam sistem Amdal, pertama, pemahaman yang kurang bahwa  amdal  harus  digunakan  sebagai  alat  perencanaan  ( planning  tool ); kedua ,  peran serta  masyarakat  dalam  pembentukan  Amdal  masih  minim; ketiga ,  kurang  jelas hubungan  Amdal  dengan  perizinan; keempat, kualitas  dokumen  amdal  lemah; kelima , tidak ada sistem monitoring atas penerapan Amdal. 12
Sistem Amdal di Indonesia telah ada sekitar 20 tahun lamanya. 13 Pada akhir tahun 2003,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  (KLH)  meluncurkan  “revitalisasi  Amdal” bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan. Bank dunia menyediakan bantuan bagi revitalisasi  Amdal  melalui  riset  untuk  mengadaptasikan  peraturan  lingkungan  hidup
11 Helmi. (2012). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 131.
12 Ibid ., hlm. 132.
13 Dadang  Purnama.  (2003). Reformasi  Atas  Proses  Amdal  Di  Indonesia:  Meningkatkan  Peran  Dari  Keterlibatan Publik, Kajian Pemantauan Dampak Lingkungan . Jakarta, hlm. 415-439.
yang  berubah.  Pengaturan  Amdal  yang  baru  yang  diberlakukan  pada  tahun  1993 memiliki  efek  pembenahan  atas  prosedur  penampisan,  mempersinggkat  janka  waktu pengkajian,  dan  memperkenalkan  status  format  EMP  yang  distandarisasi  (UKP/UPL) untuk proyek dengan dampak yang lebih terbatas. Lebih dari 6.000 Amdal nasional dan provinsi  diproses  berdasarkan  peraturan  ini  termaksud  sejumlah  kecil  Amdal  daerah dibawah suatu komisi pusat yang didirikan di dalam Bapedal. 14
Melalui  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  1997,  berbagai  reformasi  lanjutan  atas regulasi  Amdal  dilakukan.  Peraturan  pemerintah  Nomor  27  Tahun  1999  tentang Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan.  Namun  demikian  PP  No.  27  Tahun  1999 ternyata  telah  di  ganti  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Amdal sebagai dokumen hasil kajian ilmiah yang merupakan  instrumen  pencegahan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkunagan hidup  harus  dijadikan  pedoman  bagi  pelaku  usaha  dan  pemerintah  dalam  rangka pelaksanaan  dan  pengawasan  izin  usaha  bidang  lingkungan  hidup.  Terhadap  usaha dan/atau  kegiatan  bidang  lingkungan  hidup  terutama  kehutanan,  pertambangan, perkebunan yang sangat mempengaruhi bentang lahan dan alam.
Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertim-bangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak,  disetujui,  atau  ditolak,  dan  Izin  lingkungannya  dapat  diterbitkan.  Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib  memiliki  Amdal.  Setiap  Usaha  dan/atau  Kegiatan  yang  tidak  termasuk  dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL. Amdal disusun oleh Pemrakarsa pada tahap  perencanaan  suatu  Usaha  dan/atau  Kegiatan.  Lokasi  rencana  Usaha  dan/atau Kegiatan  wajib  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang.  Dalam  hal  lokasi  rencana  Usaha dan/atau  Kegiatan  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang,  dokumen  Amdal  tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
Dokumen Amdal terdiri atas Kerangka Acuan, Andal, dan RKL-RPL. Sebagaimana telah  disebutkan,  izin  merupakan  tindakan  pemerintah  untuk  mengendalikan
14 Helmi. Op. Cit., hlm. 132.
pengelolaan  lingkungan  hidup.  Pengendalian  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah bersifat preemitif ,  maksudnya  adalah  langkah  atau  tindakan  yang  dilakukan  pada tingkat  pengendalian  keputusan  dan  perencanaan.  Pemberlakuan  Amdal  sebagai tindakan preemitif dari  pemerintah.  Artinya,  agar  amdal  dilakukan  oleh  pemerakarsa dengan efektif, sebagai upaya pengelolaan lingkungan yang baik. Sayangnya kerap kali para  pemrakarsa  mengabaikan  penataatanya  atas  peraturan  lingkungan,  sehingga dampak negatif atas lingkungan timbul ketika aktivitas izin berlangsung.
Ketidakpatuhan pengembang terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup,  selain  diakibatkan  oleh  rendahnya  kepedulian  terhadap  pencegahan pencemaran  lingkungan  hidup,  juga  karena  masih  lemahnya  pengawasan  oleh pemerintah  dan  masyarakat.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  rendahnya  pengembang  yang membuat  dan  melaporkan  dokumen  lingkungannya.  Selain  itu,  sanksi  yang  sangat ringan  atau  bahkan  tidak  ada  sanksi  bagi  pelanggaran  juga  menyebabkan  rendahnya kepatuhan  pengembang.  Akibatnya  adalah  terjadinya  pencemaran  lingkungan  hidup akibat aktivitas perumahan masih sering terjadi.
Semua perumahan wajib memiliki dokumen Amdal atau UKP-UPL tergantungan luasanya, hal ini menunjukan bahwa dalam hal usaha perumahan haruslah disesuaikan dengan keadaan lingkungan dalam hal pembuatanya dan mempertimbangnya dengan bentuk  UKP-UPLnya  sehingga  ada  rujukan  proses  pembuatan  perumahanya  yang berwawasan  lingkungan.  Namun dalam  kenyataannya  hal  tersebut  sering  terabaikan, sehingga  tidak  berfungsi  secara  optimal  dalam  mendukung  suksesnya  pembuatan perumahan  yang  berwawasan  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya pengembangan  perencanaan  dan  perancangan,  serta  pembangunan  perumahan  yang kontributif  terhadap  tujuan  pelestarian  lingkungan.  Berdasarkan  pengertian  dasar tersebut tampak bahwa batasan aspek perumahan dan permukiman sangat terkait erat dengan konsep lingkungan hidup.
Lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran  dengan  penataan  tanah  dan  ruang,  prasarana  dan  sarana  lingkungan  yang terstruktur.  Prasarana  lingkungan  adalah  kelengkapan  dasar  fisik  lingkungan  yang memungkinkan  lingkungan  permukiman  dapat  berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Hal
ini  dilakukan  agar  menyeimbangkan  upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  saat  ini dengan  keharusan  untuk  menyisakan  lingkungan  yang  baik  sebagai  warisan  positif kepada  generasi  di  masa  yang  akan  datang,  karena  hal  ini  didasarkan  atas,  bahwa semua komponen ekonomi, lingkungan dan sosial itu sebenarnya saling berkaitan dan tidak dapat digarap sendiri-sendiri.
AMDAL atau UKL-UPL menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin  lingkungan  yang  mutlak  dimiliki  sebelum  diperoleh  izin  usaha.  Upaya  preventif dalam  rangka  pengendalian  dampak  lingkungan  hidup  perlu  dilaksanakan  dengan mendayagunakan  secara  maksimal  instrumen  pengawasan  dan  perizinan.  Dalam  hal pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  sudah  terjadi,  perlu  dilakukan  upaya represif  berupa  penegakan  hukum  yang  efektif,  konsekuen,  dan  konsisten  terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal  tersebut,  perlu  dikembangkan  satu  sistem  hukum  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.
Persyaratan perizinan tersebut sesungguhnya merupakan hal atau kegiatan guna mewujudkan  keadaan  yang  dikehendaki  oleh  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  apabila dalam  pelaksanaannya  syarat  tersebut  tidak  diselenggarakan  dengan  sebaik-baiknya, pemerintah  dapat  mencabut  izin  tersebut  atau  apabila  di  dalamnya  terdapat  unsur kriminal  maka  selain  dicabutnya  izin,  negara  dapat  menyidik,  menuntut,  bahkan menjatuhkan  pidana  sesuai  dengan  mekanisme  dan  prosedur  yang  tersedia  menurut hukum.  Mengingat  UKP-UPL  merupakan  hal  yang  menjadi  alasan  mengapa  izin lingkungan  diberikan  selain  karena  menjadi  persyaratan  untuk  mendapatkan  izin lingkungan  UKP-UPL  juga  juga  merupakan  bentuk  pengendalian  terhadap  usaha perumahan agar tetap menjaga dan selaras dengan lingkungan hidup.
Pengelolaan  lingkungan  hidup  menuntut  dikembangkannya  suatu  sistem  yang terpadu  berupa  suatu  kebijakan  daerah  yang  harus  dilaksanakan  secara  taat  asas  dan konsekuen  oleh  seluruh  SKPD  di  Kabupaten  Gowa. Penggunaan  ruang  wilayah Kabupaten Gowa harus selaras, serasi, dan seimbang dengan daya dukung lingkungan.
Sebagai  konsekuensinya,  kebijakan,  rencana,  dan/atau  program  pembangunan  harus dijiwai oleh kewajiban SKPD untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## D. PENUTUP
Ketentuan hukum tentang pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak  lingkungan  hidup  di  kabupaten  Gowa  diatur  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan  Utilitas  Umum  Perumahan  Dari  Pengembang  Kepada  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Gowa,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gowa  Nomor  4  Tahun  2013  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Izin  pemanfaatan  ruang  juga diatur  dalam  Peraturan  Bupati  Gowa  Nomor  1  tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan Izin  Pemanfaatan  Ruang.  AMDAL,  UKL-UPL  sebagai  upaya  pengelolaan  dan pemantauan  lingkungan  adalah  salah  satu  langkah  pencegahan  dan  akan diimplementasikan  sebagai  salah  satu  persyaratan  utama  dalam  memperoleh  izin lingkungan  yang  mutlak  dimiliki  sebelum  dipeoleh  izin  usaha.  Langkah  pencegahan lain yang perlu dilaksanakan adalah pihak pengembang juga diwajibkan memiliki izin pemanfaatan  ruang  dan  melakukan  pembangunan  drainase  dan  Instalasi  Pengolahan Air Limbah di perumahan.
Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Hidup  Akibat  Pembangunan  Perumahan  Di Kabupaten  Gowa  dinyatakan  dalam  Perda  PPLH  Pasal  12  bahwa  Pengendalian  dan pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  dilaksanakan  dalam  rangka pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup.  Sebagaimana  telah  disebutkan,  izin  merupakan tindakan  pemerintah  untuk  mengendalikan  pengelolaan  lingkungan  hidup. Pengendalian  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  bersifat preemitif ,  maksudnya adalah  langkah  atau  tindakan  yang  dilakukan  pada  tingkat  pengendalian  keputusan dan  perencanaan.  Upaya  preventif  dalam  rangka  pengendalian  dampak  lingkungan hidup  perlu  dilaksanakan  dengan  mendayagunakan  secara  maksimal  instrumen pengawasan  dan  perizinan.  Dalam  hal  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup sudah  terjadi,  perlu  dilakukan  upaya  represif  berupa  penegakan  hukum  yang  efektif,
konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.
Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam mengawasi dan menjaga  pengelolaan  lingkungan  hidup  lebih  proaktif  khususnya  pada  aspek pembangunan perumahan mengingat tumbuh kembangnya pembangunan perumahan di kabupatan Gowa cukup pesat sehingga perlu berbanding lurus dengan pengawasan oleh pihak pemerinta daerah. Diharapkan juga bagi pihak pengembang dalam memulai usahanya, yaitu membangun perumahan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah  daerah  terkait  penncegah  dampak  lingkungan  hidup  dengan  tidak  hanya berfokus  pada  keuntungan  dari  usaha  tetapi  juga  tetap  mesti  memperhatikan  aspek lingkungan

## DAFTAR PUSTAKA
A.M. Yunus Wahid.  (2011). “Prinsip  Dan Karakter Hukum Lingkungan” . Jurnal  Ilmiah Hukum Ishlah , Vol.13, No. 2.
A.M. Yunus Wahid. (2014). Pengantar Hukum Lingkungan . Makassar: Arus Timur. Adrian  Sutedi.  (2011). Hukum  Perizinan  Dalam  sektor  Pelayanan  Publik .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Dadang Purnama. (2003). Reformasi Atas Proses  Amdal  Di Indonesia: Meningkatkan Peran Dari Keterlibatan Publik, Kajian Pemantauan Dampak Lingkungan . Jakarta. Helmi. (2012). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup . Jakarta: Sinar Grafika.
Irwansyah.  (2015). Hak  Atas  Lingkungan .  USAID,  the  United  States  Government,  Asia Foundation and Kemitraan.
Irwansyah.  (2013).  “Jejak  Demokrasi  Lingkungan  Alam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009”. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa , Vol. 21 Nomor 2 Juni 2013.
Muhammad Askin. (2010). Seluk Beluk Hukum Lingkungan . Jakarta: Nekata.
Pan  Mohamad  Faiz . (2016).  “Perlindungan  terhadap  Lingkungan  dalam  Perspektif Konstitusi”. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4.
Sukmariningsih,  R.  (2017).  Overlapping  Authority  on  the  Cancellation  of  Local Regulation (An Erroneous Logic of Local Autonomy). Hasanuddin Law Review, 3 (2), 191-197. Doi: http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1196
Suparto  Wijoyo.  (2004). Hukum  Lingkungan  Mengenal  Instrumen  Hukum  Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia . Surabaya: Airlangga University Press. Surabaya.