Pegadaian Tinjauan Syari’ ah
Oleh:
Alvien Septian Haerisma, MSI 1

## Abstrak
Lembaga  keuangan  memiliki  karakteristik  yang  berbeda-beda.  Pegadaian syariah dalam operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pinjaman dengan  menggadaikan  barang  sebagai jaminan  utang  dalam  bentuk  rahn diperbolehkan.  Aspek  kelembagaan  tetap  menginduk  kepada  peraturan pemerintah  No.  10  Tahun  1990.  Pegadaian  syariah  menggunakan  dua metode  yaitu  ujrah  atau  fee  based  income  (FBI)  dan  mudharabah (bagihasil), namun metode ujrah mendominasi operasional sampai saat ini.
Kata kunci: Prinsip syariah, Ujrah atau Fee dan Mudharabah.

## A. Pendahuluan
Pegadaian syari'ah 2 sebagai lembaga keuangan alternatif masyarakat, guna  menetapkan  pilihan  dalam  pembiayaan  disektor riil,  biasanya masyarakat  yang  berhubungan  dengan  pegadaian  adalah  masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan
1 Penulis sebagai staf pengajar di fakultas syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2 Syariah, secara harfiah "berarti dijalan Allah Swt, seperti yang ditunjukan dalam al-quran dan  sunah  Nabi  Muhammad  Saw".  Istilah  ini  dipakai  untuk  yang  berhubungan  dengan dengan hukum Islam.
margin  yang  rendah.  Oleh  karena  itu,  barang  jaminan  pegadaian  dari masyarakat  itu  memiliki  karakteristik  barang  sehari-hari  yang  nilainya rendah.  maka,  keadaan  inilah  yang  mempengaruhi  rendahnya  nilai pembiayaan  yang  mereka  terima.  Sebagai  lembaga  bisnis  yang  memiliki nilai  syari'ah  tentunya  pegadaian  berbeda  dengan  pegadaian  konvensional. Selain  itu  tumbuh  dan  berkembangnya  pegadaian  syari'ah  akan  sangat tergantung  pada  respon  masyarakat,  artinya  perkembangan  pegadaian sangatlah  menjanjikan  bila  diantara  kita  menjadikannya  sebagai  solusi alternatif yang berdasarkan konsep syari'ah. hal lain yang sangat di harapkan dari kegiatan diatas adalah terjalinnya hubungan yang lebih baik serta saling menguntungkan bukan sebaliknya.

## B. Beberapa ketentuan Pegadaian
1. Pengertian
Menurut  kitab undang-undang hukum  perdata  pasal  1150, gadai  adalah  suatu  hak  yang  diperoleh  seorang  yang mempunyai piutang  atas  suatu  barang  bergerak. Barang  bergerak  tersebut diserahkan  kepada  orang  yang  berpiutang  oleh  seorang  yang mempunyai  utang  atau  oleh  orang  lain  atas  nama  orang  yang mempunyai  utang.  Seorang  yang  berutang  tersebut  memberikan kekuasaan kepada  orang  yang  memberi  utang  untuk  menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila
pihak  yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
Perusahaan  Umum  pegadaian  adalah  satu-satunya  badan usaha  di Indonesia  yang  secara  resmi  mempunyai  izin  untuk melaksanakan  kegiatan  lembaga  keuangan  berupa  pembiayaan dalam  bentuk  penyaluran  dana  ke  masyarakat  atas  dasar  hukum gadai  seperti  di  maksud  dalam  kitab  undang-undahg  perdata  pasal 1150 di atas. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh  kegiatan  lembaga  keuangan  informal  yang  cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.
Gadai dalam fiqh Islam disebut rahn 3 yang menurut bahasa adalah  nama  barang  yang  dijadikan  sebagai  jaminan  kepercayaan. Sedangkan menurut Syara' artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkah  sebagai  jaminan  secara  Hak,  tetapi  dapat  di  ambil kembali sebagai tebusan. 4
Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir, rahn berarti  tetap berlangsung  dan  meaahan  suatu  barang  sebagaimana  tanggungan utang.  dalam  definisinnya rahn adalah  barang  yang  di  gadaikan,
3 Kata rahnun (gadaian) dari segi bahasa berarti tsubuthun (tetap). Ada yang mengartikan Ibtibasun (menahan)  Lihat  al-Iman  Taqiyudin  Abu  Bakar  al- Husaini  (1997),  Khifayatul Akhyar,  Bina  Ilmu  Surabaya,  hal  58.  lihat  juga  dalam  Sayyid  Sabiq,(1987),  Fiqih  Sunah, bag. 12 Al-Ma'rif, Ba ldung h 150.
4 Syeh  Muhammad  Abid  as-Sindi,  (2000) Musnad  Syafi ’I ,  Juz  I  dan  II,  Sinar Baru Algesindo, Bandung. Hal. 1342.
rahn adalah  orang  yang  menggadaikan,  sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman.
Pengertian rahn yang  merupakan  perjanjian  utang  piutang antara  dua  atau  bebecapa  pihak  mengenai  persoalan  benda  dan menahan  sesuatu  barang  sebagai  jaminan  utang  yang  mempunyai nilai  harta  menurut  pandangan  syara'  sebagai  jaminan  atau  ia bisa mengambil sebagai manfaat barangnya itu. Firman Allah Swt. dalam surat  surat  al-Muddatstsir(74)  ayat  38  "Setiap  diri  bertanggung jawab  atas  apa  yang  diperbuatnya,"  dan  surat  al-Baqarah (2)  ayat 283  menyebutkan,  "Hendaknya  ada  barang  tanggungan  yang dipegang"
Adapun  pengertian rahn menurut Imam  Ibnu  Qudhamah dalam  kitab Almughni adalah  suatu  banda  yang  di  jadikan kepercayaan dari suatu utang untuk di penuhi dari harganya, apabila yang  berutang  tidak  sanggup  membayarnya  dari dari  orang-orang yang  berpiutang.  Sedangkan  Imam  Abu  Zakaria  al-Anshary,  dalam kitabnya Fathul  Wahab,  mendefinisikan rahn adalah  menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.

## 2. Sejarah Berdirinya Pegadaian.
Pegadaian  di  kenal  mulai  dari  Eropa,  yaitu  negara  Italia, Inggris  dan  Belanda.  Pengenalan  di  Indonesia  pada  awal  masuknya
kolonial  belanda,  yaitu  sekitar  akhir  abad  XIX,  oleh  sebuah  bank yang  bernama Van  Learning.  Bank  tersebut  memberikan  jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank  ini  pada  hakikatnya  telah  memberikan  jasa  pegadaian.  Pada awal  abad  20-an  pemerintah  Hindia  Belanda  berusaha  mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan Staatsblat No.131  tahun  1901.  peraturan  tersebut  di ikuti  dengan  pendirian  rumah  gadai  resmi  milik  pemerintah  dan statusnya  diubah  menjadi  Dinas  Pegadaian,  sejak  berlakunya Staatsblat No. 226 tahun 1960.
Selanjutnya pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli  atas  kegiatan  pegadaian  di  Indonesia.  Dianas  pegadaian mengalami  beberapa  kali  bentak  badan  hukum  sehingga  akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum. Pada tahun 1960 Dinas pegadaian berubah menjadi perusahaan negara(PN) pegadaian. Pada tahun 1969 Perusahaan  Negara di ubah menjadi  perusahaan Negara Jawatan(Perjan)  pegadaian.  Dan  pada  tahun  1990  menjadi Perusahaan  Umum(Perum)  pegadaian  melalui  peraturan  pemerintah No.10  tahun  1990  tanggal  10  april  1990.  pada  waktu  pegadaian masih  berbentuk  Perusahaan  Jawatan,  misi  sosial  dari  pegadaian
merupakan satu-satunya  acuan  yang digunakan oleh manajemennya dalam mengelola pegadaian. 5
Pada  saat  ini  pegadaian.  syaii'ah  sudah  terbentuk  sebagai sebuah  lembaga.  Ide  pembentukan  pegadaian  syari'ah  selain  karena tuntutan  idealisme  juga  dikarenakan  keberhasilan  terlembaganya bank  dan  asuransi  syari'ah.  Setelah  terbentuknya  Bank,  BMT,  BPR dan  asuransi  syari'ah  maka  pegadaian  syari'ah  mendapat  perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk di bentuk di bawah suatu lembaga  sendiri.  Keberadan  pegadaian  syari'ah  atau  gadai  syari'ah atau rahn lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah, dimana bank menawarkan kepada  masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan. 6
Namun dari perkembangan rahn sebagai produk perbankkan syari'ah  belum  begitu  baik,  hal  ini  disebabkan  oleh  keberadaan komponen-komponen pendukung produk rahn 7 yang terbatas seperti sumberdaya penafsir, alat untuk merafsir, dan gudang penyimpanan barang  jaminar- Oleh  karena  itu  tidak  semua  bank  mampu memfasilitasi  keberadaan rahn ini,  tetapi  jika  keberadaan rahn sangat  di  butuhkan  dalam  sistem  pembiayaan,  maka  pihak  bank
5 Susilo, Y. S; Triandaru, Sigit.(2000) Musnad Syafi ’I , Juz. I dan II, Sinar Ban' Algesindo, Bandung, h. 1342 6 Ari  Agung  Nugraha,  2004.  "Gambaran  Utnum  Kegiatan  Usaha  Pegadaian  Syariah'`, http:'/Ulgs.tripod.com.
7 Zaenal  Arifin,  2002.  "Rahn:  Menyelesaikan  Masalah  Tanpa  Masalah  Sesuai
Syariah"Friday,
08 Maret 2002.
memberikan  ketentuan  mengenai rahn,  misalnya  mengenai ketentuan  ukuran  barang  jaminan  di  batasi  karena  alasan  kapasitas gudang  penyimpanan  barang  jaminan  terbatas.  Sebab  lain  mengapa perkembangan  pegadaian  syari'ah  kurang  baik,  sebab  masyarakat belum begitu mengenal gadai syari'ah (rahn) sebagai suatu lembaga keuangan mandiri. 8

## 3. Landasan Hukum
a. Al-Qur'an
"jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  kamu  melaksanakan muamalah  tidak  secara  tunai)  sedang  kamu  tidak  memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat  dijadikan  sebagai  peganggan  (oleh  yang  mengutangkan), tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan
amanat(utangnya)  dan  hendaknya  ia bertaqwa  kepada  Allah
Swt" (QS. Al-Baqarah (2): 283).

## b. Al-Hadist
Bukhari  dan  lainnya  meriwayatkan  dari  Aisah  berkata," Rasullulah  pernah  memberi makanan  dari  orang  yahudi  dan beliau  menggadaikan  kepadannya  baju  besi  beliau"  (HR. Bukhari dan Muslim).
Dari  Anas.  ra  berkata,  Rasullulah  Saw  menggadaikan  baju besinya  kepada  seorang  Yahudi  di  madinah  dan  mengambil darinya  gandum  untuk  keluarga  beliau".  (HR.Bukhari,  Ahmad, Nasaii dan Ibnu Majah).
8 Heri  Sudarsono,  (2004),  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syari'ah,  deskripsi  dan  Ilustrasi, Edisi kedua, Penerbit Ekonosia kampus Fakultas Ekonomi UII, Jogyakarta.
c. Ijtihad Ulama.
Perjanjian  gadai  yang  diajarkan  dalam  al-Quran  dan  Al- Hadist  itu  dalam  perkembangan  selanjutnya  di  lanjutkan  oleh para fuqaha dengan jalan Ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak mempertentangkan kebolehannya demikian juga dengan landasan hukumnya.
Asy-Syafi'I  mengatakan  Allah  Swt,  tidak  menjadikan hukum  kecuali  dengan  barang  berkriteria  jelas  dalam  serah terima,  jika  kriteria  berbeda  dengan  aslinya, maka  wajib  tidak ada keputusan.
Mazhab  Maliki  berpendapat,  gadai  wajib  dengan akad(setelah akad) orang yang menggadaikan (rahn) dipaksakan untuk  menyetahkan borg (jaminan)  untuk  di  pegang  oleh  yang memegang gadaian (murtahin). jika borg sudah berada di tangan pemegang gadaian (murtahin). orang yang menggadaikan (rahin) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i  yang  mengatakan,  hak  memanfaat  berlaku  selama  tidak merugikan/ membahayakan pemegang gadai. 9
4. Rukun Gadai Syari'ah
9 Abdullah  Abdul  Husain  at-Tarigi,  diterjem,  M  Irfai.  Syofwani,  (2004), Ekonomi  Islam Prinsip Dasar, dan tujuan, Magistra Insania Press, Jogjakarta
Dalam  menjalankan  pegadaian  syari'ah,  harus  memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut diantaranya adalah: 10
a. Ar-Rahin ( yang menggadaikan)
Orang  yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
b. Al-Murtahin (yang menerima gadai)
Orang,  bank,  atau  lembaga  yang  dipercaya  oleh  rahin  untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang(gadai).
c. Al-marhunl rahn (barang yang digadaikan).
Barang  yang  di  gunakan  rahin  untuk  di  jadikan  jaminan  untuk mendapatkan uang.
d. Al-marhun bih (Utang).
Sejumlah dana yang diberikan Murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.
e. Sighat, Ijab, dan Qabul
Kesepakatan  antara  rahin  dan murtahin dalani  melakukan transaksi gadai.

## 5. Syarat gadai Syari'ah

## 1) Rahin dan Murtahin
Pihak-pihak  yang melakukan  perjanjian(rahn),  yakni  rahin  dan murtahin harus  mengikuti  syarat-syarat  berikut  kemampuan,
10 Antonio,  M.Syafi'I  (1999)  Bank  Syari'ah, Wacana  Ulama  dan  Cendikiawan,  Bank Indonesia dan Tazkia Institut , Jakarta, hal.215.
yaitu  berakal  sehat.  Kemampuan  juga  berarti  kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan.
2) Sighat
a) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu.
b) Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, maka tidak boleh diikad dengan syarat tertentu atau dengan suatu masa tertentu.
3) Marhun bih (Utang)
a) harus  merupakan  hak  yang  wajib  di  berikan/di  serahkan kepada pemiliknya.
b) memungkinkan  pemanfaatan.  Bila  sesuatu  menjadi  utang tidak bisa di manfaatkan, maka tidak sah.
c) harus  di  kuantifikasi  atau  dapat  dihitung  jumlahnya.  Bila tidak  dapat  diukur  atau  tidak  dikualifikasi  maka rahn itu tidak Sah.
4) Marhun (barang).
Aturan pokok  dalam  mazhab  maliki  tentang  masalah  ini  ialah, bahwa  gadai  dapat  di  dilakukan/dilaksanakan  pada  semua macam harga pada semua macam jual beli, kecuali pada jual beli mata uang (sharf) dan pokok modal pada salam 11 yang berkaitan dengan  tanggungan.  Demikian  itu,  karena  pada sharf di
11 Makna  Salam  dalam  pegadaian  adalah,  Pembelian  barang  dengan  pembayaran  dimuka dan  barang  diserahkan  kemudian.(  Abdul  Ghafur  Anshari,  Gadai  Syariah  Di  Indonesia), hal. 93.
isyaratkan tunai(yakni kedua belah pihak saling menerima). oleh karena itu, tidak boleh terjadi akad padannya. 12
Menurut  pendapat  Imam  Syafi'i,  barang  yang  digadaikan  itu harus memiliki  3  (tiga)  syarat; pertama,  berupa  utang,  karena barang nyata itu tidak di gadaikan. Kedua, menjadi tetap, karena sebelumnya tetap tidak dapat di gadaikan, seperti jika seseorang menerima  gadai  dengan  imbalan  sesuatu  yang  dipinjamkanya. tetapi  Imam  Maliki  membolehkan  hal  itu. Ketiga,  mengikatnya gadai  tidak  sedang  dalam  proses  penantian  terjadi  dan  tidak menjadi wajib, seperti gadai dalam kitabah. 13
Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah, harus dapat di perjualbelikan, harus berupa harta yang  bernilai, marhun harus  bisa  di  manfaatkan  secara  syari'ah, harus  di  ketahui  keadaan  fisiknya  apabila  sebaliknya  maka  tidaklah sah.

## 6. Ketentuan gadai barang
Dalam  menggadaikan  barang  di  pegadaian  syari'ah  harus memenuhi ketentuan, diantaranya sebagai berikut:
12 Ibnu Rusyd, (1990), Bidayatu'l Mujtahid , Asy-Syifa, Semarang, hal.306.
13 Ibnu Rusyd, (1990) Ibid. h. 308.
- barang  yang  tidak  boleh  di  jual  tidak  boleh  di  gadaikan,  barang yang  digadaikan  di  akui  oleh  masyarakat  memiliki  nilai  yang bisa di jadikan jaminan.
- tidak  sah  menggadaikan  barang  rampasan(di-ghasab)  atau barang  yang  pinjam  dan  semua  barang  yang  diserahkan kepada orang  lain  sebagai  jaminan.  Sebab,  gadai  bermaksud  sebagai penutup utang

## 7. Aspek pendirian pegadaian Syari'ah.
Dalam mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa  aspek  pendirian.  Adapun  aspek  pendirian  pegadaian syari'ah tersebut antara lain:
a. Aspek legalitas
peraturan  pemerintah  Nomor  10  tahun  1990  tentang berdirinya  lembaga  gadai  yang  berubah  dari  bentuk  Perusahaan Umum pegadaian, Pasal 3 ayat(la) mnyebutkan bahwa, PERUM Pegadaian  adalah  badan  usaha  tunggal  yang  di  beri  wewenang untuk menyalurkan  uang  pinjaman  atas  dasar  hukum  gadai, kemudian  di  sebutkan  misi  dari  Perum  pegadaian  di  sebutkan pada  pasal  5  ayat  (2b),  yaitu  pencegahan  praktek  ijon,  riba, pinjaman  tidak  wajar  dan  lainya,  pasal-pasal  tersebut  dapat  di jadikan bagi berdirinya pegadaian syari'ah.
b. Aspek permodalan
modal  untuk  menjalankan  perusahaan  pegadaian  adalah cukup besar, karma selain diperlukan untuk dipinjamkan kepada nasabah,  juga  diperlukan  investasi  untuk  penyimpanan  barang gadai.  Permodalan  pada  sistem  syari'ah  bisa diperoleh  dengan sitem bagi hasil, seperti  pengumpulan dana dari  beberapa orang (musyarakah),  atau  dengan  mencari  sumber  dana (shahibul maal), seperti bank atau perorangan untuk mengelola perusahaan gadai syari'ah.
c. Aspek sumber daya manusia
keberlangsungan pegadaian  syariah  sangat  di  tentukan oleh  kemampuan  sumber  daya  manusia (SDM)-nya.  SDM pegadaian  harus  memahami  filosofi  gadai,  dan  sistem operasionalisasi  gadai  syari'ah,  SDM  selain  mampu  menangani masalah taksiran barang gadai, penentuan instrument pembagian rugi  laba  atau  jual  beli,  menangani  masalah-masalah  yang  di hadapi nasabah yang berhubungan penggunaan uang gadai, juga berperan aktif dalam syiar Islam di mana pegadaian itu berada. d. Aspek kelembagaan
sifat  kelembagaan  mempengaruhi  keefektifan  sebuah perusahaan,  gadai  dapat  bertahan.  Sebagai  lembaga  yang  relatif belum  banyak  dikenal  masyarakat,  pegadaian  syari'ah  perlu mensosialisasikan  posisinya  Sebagai  lembaga  berbeda  dengan
gadai konvensional. Hal ini berguna memperteguh keberadaanya Sebagai lembaga yang berdiri untuk memberikan ke-maslahat-an bagi masyarakat. 14
e. Aspek sistem dan prosedur
sistem  dan  prosedur  gadai  syariah  harus  sesuai  dengan prinsip- prinsip  syariah,  di  mana  keberadaannya  menekankan akan  pentingnya  gadai  syari'ah.  Oleh  karena  itu  gadai  syariah merupakan representasi dari suatu masyarakat di mana gadai itu berada  maka  sistem  dan  prosedural  gadai  syari'ah  berlaku fleksibel asal sesuai dengan prinsip syari'ah.
f. Aspek Pengawasan
untuk  menjaga  agar  jangan  sampai  gadai  syari'ah menyalahi  prinsip  syari'ah,  maka  gadai  syari'ah  harus  diawasi oleh  Dewan  Pengawas  Syariah,  Dewan  Pengawas  Syari'ah bertugas  mengawasi  operasionalisasai  gadai  syari'ah  supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
8. Persamaan  dan  perbedaan  (pegadaian  konvensional  dengan pegadaran Syari'ah)
Persamaan Perbedaan a. Hak gadai atas a. Rahn dalam  hukum  islam  di
14 Heru Sudarsono, lbid , Hal. 166.
pinjaman uang. b. Adannya agunan sebagai jaminan utang. c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai. e. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang lakukan secara suka  rela atas dasar tolong  menolong  tanpa mencari keuntungan secara bathil, sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong menolong  juga  menarik bunga atau sewa modal.
b. Dalam hukum perdata hak gadai hanya  berlaku  hanya  pada  benda yang  bergerak, sedangkan  dalam Hukum  Islam, Rahn pada  seluruh benda,  baik  yang  harus  bergerak maupun yang tidak bergerak.
c. Dalam Rahn tidak ada istilah bunga.

## 9. Kendala dan Strategi pengembangan pegadaian Syari'ah
Dalam realisasi terbentuknya pegadaian syari'ah dan praktek yang telah dijalankan bank yang mengunakan gadai syari'ah ternyata menghadapi kendalakendala sebagai berikut:
a. pegadaian  syari'ah  relatife  baru  sebagai  suatu  sistem  keuangan. Oleh  karenanya,  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  pegadaian syari'ah untuk mensosialisasikan syari ’ ahnya.
b. Kebijakan  pemerintah  tentang  gadai  syari'ah  belum  sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syari'ah.
Pegadaian  sendiri  kurang  popular, Image yang  selama  ini muncul  adalah  bahwa  orang  yang  berhubungan  dengan  pegadaian adalah  mereka  yang  meminjam  dana  dengan  jaminan  suatu  barang, sehingga  terkesan  miskin  atau  tidak  mampu  secara  ekonomi. Berdasarkan  uraian  diatas,  jelas  sekali  beberapa  kendala  yang terbentang,  akan  tetapi  demi  pertumbuhan  dan  perkembangan pegadaian  syariah  di masa  depan,  maka  hendaknya  dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Lembaga pegadaian syariah dalam menjalankan usahannya harus tetap  mendasarkan  pada  prinsip-prinsip  syariah, 15 karena sebagaian  besar  nasabah  memilih  pegadaian  syariah  dengan alasan transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariah.
b. Sesuai  dengan  moto  pegadaian" mengatasi  maslah  tanpa masalah."  maka di  harapkan  pegadaian  juga  mampu  melayani kebutuhan  masyarakat  dengan  cepat  dan  dengan  persyaratan
15 Cecep  maskanul  Hakim,  1999.  "Problem  Pengembangan  Produk  dalam  bank  Syariah", "Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan". Vol 2 No 3 Desember 1999.
yang mudah sehingga dapat menjadi andalan bagi masyarakat. di samping variabel biaya yang terjangkau bagi masyarakat.
c. Faktor  lokasi  yang  setrategis  sangat menentukan  bagi masyarakat/nasabah  untuk  mengakses  jasa  layanan,  oleh  karena itu  dapat  di  rencanakan  untuk  mendirikan  kantor  pegadaian syariah  yang  tersebar  merata  dan  berada  pada  lokasi  yang setrategis.
d. Pegadaian syariah di harapkan menyediakan gudang penyimpanan  yang  memadai  sehingga  dapat  melayani  seluruh nasabah  dengan  berbagai  macam  jenis  barang  yang  akan dititipkan.
e. Pelayanan  terhadap  masyarakat  harus  terus  ditingkatkan,  sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan berbuat baik kepada sesama saudara.
f. Perlu  dilakaukan  sosialisasi  yang  lebih  gencar  kepada masyarakat melalui media-media promosi yang ada.

## 10. Mekanisme pegadaian Syari'ah
Operasi  pegadaian  syariah  mengambarkan  hubungan  di antara  nasabah  dan  pegadaian.  Adapun  teknis  pegadaian  syari'ah adalah sebagai berikut;
a. nasabah  menjaminkan  barang  kepada  pegadaian  syari'ah  untuk mendapatkan  pembiayaan.  Kemudian  pegadaian  menaksir
barang  jaminan  untuk  di  jadikan  dasar  didalam  memberikan pembiayaan.
b. pegadaian syari'ah dan nasabah menyetujui akad gadai. akad ini mengenai beberapa hal, seperti biaya gadaian, jatuh tempo gadai, dan sebagainya.
c. pegadaian  syari'ah  menerima  biaya  gadai,  seperti  biaya penitipan,  biaya  pemeliharaan,  penjagaan  yang  dibayar  pada awal transaksi oleh nasabah.
d. nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.
Perbedaan  utama  antara  biaya  gadai  dan  bunga  pegadaian adalah  dan  sifat  bunga  yang  bisa  berakumulasi  dan  berlipat  ganda sementara biaya gadai hanya sekali dan ditetapkan di muka. 16
Adapun teknis pegadaian syari'ah dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:
16 Adapun manfaat langsung yang di dapat bank adalah biaya-biaya kongkrit yang harus di bayar  oleh  nasabah  untuk  memelihara  keamanan,  dan  aset  tersebut.  Jika  menahan  aset berdasarkan fidusia (menahan  barang  bergerak  sebagai  jaminan  pembayaran),  maka nasabah  juga  harus  membayar  biaya  asuransi  yang  besarnya  sesuai  dengan  yang  berlaku secara  umum.  Lihat.  Muh.  Syafi'I  Antonio,(2000),  bank syari'ah  dari  teori  ke  praktek, Gema Insani, Jakarta, Ha1.218.
Skema Pegadaiaan Syariah Marhun Bih (pembiayaan) Marhun (jminan) Pegadaian Nasabah 2. Akad 4. Menebus Jaminan 3. Pegadaian membayar nasabah 1. Nasabah menyerahkan jaminan
Selain  itu  terdapat  pula  ketentuan-ketentuan  lain,  yang berlaku didalam operasionalisasi pegadaian syari'ah, yang antara lain yaitu;
Jenis barang yang di gadaikan
a. Prinsip  utama  barang  yang  digunakan  untuk  menjamin  adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktek riba, gharar, maysir. barang-barang tersebut antara lain, seperti;
1) barang  perhiasan,  seperti  perhiasan  yang  terbuat  dari  intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
2) Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur,
perlengkapan  makan  dan  minum,  perlengkapan  kesehatan, perlengkapan bertaman, dan lain sebagainya.
3) barang elektronik seperti, tape recorder, radio, media player, televisi, komputer dan sebagainya.
4) Kendaraan  seperti  sepeda  onthel,  sepeda  motor,  mobil,  dan sebagainya.
5) barang yang di anggap bernilai.
Keberadaan  barang  gadai  selain  karena  alasan  syari'ah,  juga di  karenakan  alasan  keterbatasan  tempat  penyimpanan  barang jaminan,  jenis barang  jaminan mudah rusak  dan  jenis  barang jaminan berbahaya.
1) barang-barang  yang  berukuran  besar,  seperti  pesawat  terbang, kereta api, satelit tank, dan sebagainya.
2) Barang-barang yang berbahaya, seperti bahan peledak (bom atau granat), senjata api, dan sebagainya.
Hal  lain  yang  berkenaan  dengan  kegiatan  pegadaian  ialah tentang  pemanfaatan  barang  gadai  oleh  pegadaian  terdapat perbedaan  di  kalangan  muslim,  menurut mazhab  hanafi dan hambali,  penerima  boleh  memanfaatkan  barang  yang  menjadi jaminan untuk utang atas izin pemiliknya, karena pemilik barang itu berhak  mengizinkan  kepada  siapa  saja  yng  dikehendaki  untuk mengunakan  hak  miliknya.  hal  ini  sesuai  dengan  sabda  Rasullulah saw,  dari  Abu  hurairah  bahwa,  " gadaian  dikendarai  oleh  sebab najkahnya, apabila ia di gadaikan dan susunya di minum oleh sebab nafkahnya,  apabila  di  gadaikan  atas  orang  yang  mengendarai  dan meminumnya susunya wajib di nafkahnya"
Menurut Imam  Syafi'I dan Imam  malik,  manfaat  barang jaminan  secara  mutlak  adalah  hak  bagi  yang  mengadaikan barang. Demikian  Pula,  biaya  pengurusan  terhadap  barang  jaminan  adalah kewajiban  bagi  orang  yang  menggadaikan  barang  tersebut.  Hal  ini
sesuai  dengan  hadis  yang  di  jadikan  alasan  kedua  imam tersebut. Dari  Abu Hurairah  yang  mengatakan  bahwa  rasullulah bersabda, "gadaian  itu  tidak  menutup  akar  yang  punyanya,  dari  manfaat barang  itu,  kaidah  kepunyaan  dia  dan  dia  wajib  mempertanggung- jawabkan segala resiko"
Di samping masalah tentang pemanfaatan barang gadai oleh pegadaian, seperti diatas. Juga yang perlu diperhatikan juga didalam pegadaian  terdapat  juga  beberapa  resiko  yang  harus  di  perhatikan oleh pihak pegadaian, diantara resiko tersebut yang mungkin terjadi pada rahn apabila di terapkan sebagai produk adalah:
a. Resiko  tidak  terbayarnya  oleh  nasabah(wanprestasi),  resiko  ini terjadi apabila nasabah kesulitan dalam melunasi kembali barang yang  telah  di  jaminkan  karena  beberapa  alasan.  Nasabah  gadai dapat  saja  terbebas  dari  kewajiban  membayar  cicilan  di karenakan  dalam  perjalanan  waktu  nasabah  berniat  untuk mengorbankan barang gadaian.
b. Resiko penurunan nilai asset yang di tahan atau rusak, walaupun telah  di  taksir  nilai  barang  yang  di  gadaikan  kemungkinan adanya penurunan nilai barang dari awal penaksiran akan terjadi, hal  ini  biasanya  di  sebabkan  oleh  permasalahan  ekonomi,
misalnya menurunnya nilai tukar rupiah.

## Daftar Pustaka
Abdul  Ghafur  Anshori. 2005. Gadai  Syariah  di  Indonesia, Penerbit: Gadjah Mada University Press.
Al-Iman  Taqiyudin  Abu  Bakar  al- Husaini.  1997. Khifayatul  Akhyar, Penerbit: Bina Ilmu, Surabaya.
Antonio,  M.Syafi'I. 1999. Bank  Syari'ah: Wacana  Ulama  dan  Cendikiawan, Penerbit: Bank Indonesia dan Tazkia Institut, Jakarta.
Antonio,  M.Syafi'I. 2000. Bank  Syari'ah  dari Teori  ke Praktek, Penerbit:
Gema Insani, Jakarta.

## Ari  Agung  Nugraha,  2004. "Gambaran  Umum  Kegiatan  Usaha
Pegadaian Syariah", http://Ulgs.tripod.com.
Cecep Maskanul  Hakim. 1999.  "Problem  Pengembangan Produk  dalam bank Syariah", "Buletin  Ekonomi  Moneter  dan  Perbankan".
Vol.2 No.3 Desember 1999.
Heri  Sudarsono. 2004. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syari'ah,  deskripsi dan Ilustrasi, Edisi  kedua,  Penerbit: Ekonosia-Fakultas  Ekonomi
UII Jogyakarta.
Ibnu Rusyd. 1990. Bidayatul Mujtahid, Penerbit: Asy-Syifa, Semarang.
Sayyid Sabiq. 1987,.Fiqh Sunah bag.12, Penerbit: Al- marif, Bandung.
Susilo, Y. S, Triandaru, Sigit. 2000. Musnad Juz. I dan II, Penerbit: Sinar Baru Algesindo, Bandung.
Syekh  Muhammad  Abid  as-Sindi. 2000. Musnad  Syafi,i Juz  I  dan  II,
Penerbit: Sinar Baru Algesindo, Bandung.
Zaenal  Arifin. 2002. "Rahn:  Menyelesaikan  Masalah  Tanpa  Masalah  Sesuai Syariah", http://www.google.com ,  diakses  pada  tanggal  08  Maret 2002.