## PERANAN BIDANG PERSONALIA TERHADAP PEMBINAAN PEGAWAI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG
Oleh:
Soewito 1
Kodri 2
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Bandar Lampung e-Mail: soewito@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam rangka mewujudkan pembangunan transportasi yang efisien, efektif dan terpadu tersebut maka  sistem  transportasi  perlu  ditata  sedemikian  rupa,  dengan  tetap  mengacu  kepada  rencana tata  ruang  wilayah.  Merujuk  pada  hal  tersebut  di  atas  maka  diperlukan  sumber  daya  manusia yang mempunyai kualitas yang berimbang dengan kebutuhan dan tuntunan permasalahan yang dihadapi.
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah bidang personalia mempunyai peranan yang positif  dalam  pembinaan  pegawai  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Bandar  Lampung.  Hipotesis dalam  penelitian  ini  adalah  bidang  personalia  mempunyai  peranan  yang  positif  dalam pembinaan pegawai di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang berjumlah 50 orang. Sampel dalam penelitian ini yaitu 50% × 50 = 25 orang pegawai/staf Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
Setelah  dilakukan  penelitian,  didapatkan  kesimpulan  bahwa  bidang  personalia  berperan  dalam pembinaan  pegawai  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Bandar  Lampung,  hal  ini  dikarenakan perencanaan  dan  pembinaan  karir  serta  keahlian  pegawai  yang  baik.  Berdasarkan  hasil perhitungan, maka di dapat untuk rhitung adalah 0,518. Apabila dikonsultasikan dengan rtabel untuk  taraf  signifikan  5%  adalah  0,396.  Ternyata  rhitung  lebih  besar  dari  pada  rtabel  atau rhitung  (0,518)  >  rtabel  (0,396)  pada  taraf  signifikan  5%,  dengan  demikian  bidang  personalia mempunyai  peranan  yang  positif  terhadap  Pembinaan  Pegawai  di  Dinas  Perhubungan  Kota Bandar Lampung.
Kata kunci: personalia, pembinaan, dinas perhubungan Bandar Lampung

## I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam  penjelasan  umum  Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999, antara lain
dinyatakan bahwa
kelancaran penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  dan pelaksanaan  pembangunan  nasional  sangat tergantung  pada  kemampuan  aparatur Negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil.
Karena itu, dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan nasional, untuk mewujudkan  masyarakat  yang  taat  hukum, beperadaban
modern, demokzsatis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang merupakan  unsure  aparatur  Negara  yang bertugas  sebagai  abdi  masyarakat,  yang menyelenggarakan  pelayanan  secara  adil dan  merata  kepada  masyarakat  dengan dilandasi  kesetiaan  dan  ketaatan  kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk  menjamin  penyelenggaraan tugas  pemerintahan  dan  pembangunan secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna, diperlukan  sistem  pembinaan  Pegawai Negeri  Sipil  yang  mampu  memberikan keseimbangan terjaminnya hak dan kewajiban  Pegawai  Negeri  Sipil,  dengan misi  tiap  satuan  organisasi  pemerintah untuk  memotivasi  kinerja  Pegawai  Negeri Sipil  perlu  disusun  pola  karier  yang memungkinkan  potensi  Pegawai  Negeri Sipil  dikembangkan  seoptimal  mungkin dalam  rangka  misi  organisasi  pemerintah yang  akhirnya  pencapaian  tujuan  nasional dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
Peran transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
meningkat  sejalan  dengan  pertumbuhan produk Regional Domestik Bruto Lampung dan  perubahan  struktur  ekonomi,  dimana sector  pertanian  tumbuh  lebih  cepat  dari sector  industri.  Peningkatan  pertumbuhan dan perubahan/pergeseran nilai ini
memerlukan peningkatan jasa
perhubungan,  khususnya  transportasi  dan telekomunikasi.  Disisi  lain.  Transportasi berperan  juga  dalam  penyebaran  penduduk keseluruh  wilayah,  sehingga  transportasi tidak  hanya  berperan  dalam  menumbuh kembangkan  perekonomian  nasional  tetapi juga  mendukung  pembangunan  dibidang- bidang lainnya.
Pembangunan  sistem  transportasi yang  efisien,  efektif  dan  terpadu  sangat diperlukan  dalam  upaya  menekan  biaya transportasi, sehingga produk-produk industri  dan  pertanian  menjadi  lebih kompetitif di pasar internasional yang pada gilirannya mendatangkan devisa khususnya bagi daerah dan Negara pada umumnya. Di samping itu keterpaduan sistem transportasi antar  moda  diperlukan,  dimana  jaringan transportasi  merupakan  satu  kesatuan jaringan  prasarana  dan  jaringan  pelayanan transportasi darat, laut dan udara.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan  transportasi  yang  efisien, efektif  dan  terpadu  tersebut  maka  sistem transportasi  perlu  ditata  sedemikian  rupa, dengan  tetap  mengacu  kepada  rencana  tata ruang wilayah.
Merujuk  pada  hal  tersebut  di  atas maka  diperlukan  sumber  daya  manusia yang  mempunyai  kualitas  yang  berimbang dengan kebutuhan dan tuntunan permasalahan yang dihadapi.

## 1.2 Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai dalam penelitian ini adalah :
a. Untuk  mengetahui  hal  apa  saja yang telah dilakukan bidang personaliaDinas  Perhubungan  Kota Bandar Lampung dalam melakukan pembinaan terhadap pegawainya.
b. Untuk mengetahui bagaimana bidang personalia Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung  menjalankan  tugas  dan fungsinya.
c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan  pemikiran  bagi  Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

## 1.3.Kerangka Pemikiran
Menurut  Filippo  (1988:5),  bidang personalia  adalah  bidang  yang  menangani perencanaan  pengorganisasian,  pengarahan dan  pengendalian  atas  pengadaan  tenaga kerja, pengembangan, kompensasi,
integrasi,  pemeliharaan,  dan  pemutusan hubungan  kerja  dengan  sumber  daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat.
Menurut Handoko (2005:9),
manajer personalia  adalah seorang manajer dan  sebagai  manajer  harus  melaksanakan fungsi-fungsi  dasar  manajemen  tanpa memperdulikan  apapun  hakekat  fungsi operasional.
Dalam  bentuk  kerangka,  definisi  tersebut akan tampak sebagai berikut:
1. Fungsi-fungsi manajemen
a. Perencanaan
b. Pengorganisasian
c. Pengarahan
d. Pengendalian
2. Fungsi-fungsi operasional
a. Pengadaan tenaga kerja
b. Pengembangan
c. Kompensasi
d. Integrasi
e. Pemeliharaan
f. Pemutusan hubungan kerja
Menurut Musanef (1996:14) adapun tujuan pembinaan pegawai
diarahkan pada usaha-usaha untuk:
1. Memiliki  jumlah  pegawai  yang cukup memenuhi persyaratan, sehingga  dapat  digunakan  secara efisien  untuk  membantu  pimpinan dalam melaksanakan tugas.
2. Membantu pegawai untuk
meningkatkan  profesionalisme  dan kemampuan. 3. Menciptakan suasana dalam hubungan kerja yang dapat menimbulkan  rangsangan  positif kepada  para  pegawai  agar  dapat memberikan prestasi.
Dan dalam prakteknya, penerapan pembinaan  pegawai  bukanlah  hal  yang mudah  karena  ada  kelemahan  yang  akan timbul di dalamnya, diantaranya:
1. Seorang  manajer  akan  menghadapi para  pegawainya  yang  berasal  dari berbagai  kalangan  yang  tentunya mempunyai
latar belakang pendidikan  yang  berbeda  antara pegawai  yang  satu  dengan  yang lain,  sifat  dan  karakteristik  serta suku yang berbeda pula.
2. Dan  meskipun  telat  memperoleh karyawan, mengembangkan mereka serta memberikan kompensasi yang layak,  tetapi  perusahaan  tetap  akan menghadapi  masalah  yang  sulit, yakni  dengan  proses  integrasi. Integrasi  menyangkut  penyesuaian keinginan  karyawan  dengan  tujuan perusahaan.
Gambar 1. Kerangka pikir

## 1.4 Hipotesis
Trelease (dalam Moh. Nasir 1999 : 182),  mendefinisikan  hipotesa  sebagai keterangan sementara dari suatu fakta yang dapat diamati. Sedangkan Good and Scates (dalam Moh.  Nasir  1999 :  60)  menyatakan bahwa hipotesa adalah sebuah taksiran atau referensi  yang  dirumuskan  serta  diterima untuk  sementara  yang  dapat  menerangkan fakta-fakta  yang  diamati  ataupun  kondisi- kondisi  yang  diamati.  Dan  digunakan sebagai  petunjuk  untuk  langkah  penelitian selanjutnya.  Berdasarkan  pendapat  di  atas, maka  hipotesis  dalam  penelitian  ini  adalah Bidang  personalia  mempunyai  peranan yang  positif  dalam  pembinaan  pegawai  di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

## II. LANDASAN TEORI
2.1 Pembinaan Pegawai Tertentu
1. Pengertian Pembinaan Pegawai
Dalam  pelaksanaan  pembinaan
pegawai diarahkan pada makin terwujudnya  pegawai  yang  mampu mengembangkan  karier  berdasarkan prestasi  kerja,  kemampuan  profesional, keahlian  dan  keterampilan.  Dengan kata  lain  pegawai  diberikan  kebebasan dalam  meningkatkan  kinerjanya  untuk mencapai  tujuan  yang  diharapkan dalam  rangka  pengembangan  karir, keahlian,  dan  keterampilan,  namun tetap  diarahkan  dalam  prosesnya  yaitu dengan  melakukan  pengawasan  dan memberikan  pembinaan  yang  tepat sasaran. | Menurut Pamudji (1991 : 25) pengertian  pembinaan  pegawai  ada  2 (dua) yaitu:
a. Pembinaan diartikan sebagai pembangunan yaitu merupakan perubahan  sesuatu  menjadi  yang baru yang memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi.
b. Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan yaitu melakukan suatu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dan bermanfaat.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka pembinaan  pegawai  merupakan  upaya untuk mendapatkan pegawai dan mengembangkan  profesionalisme  serta keterampilan  sesuai  tuntutan  tugas organisasi sehingga
dapat menghasilkan prestasi kerja yang sebaik-baiknya  guna  mencapai  tujuan, sasaran  dan  program  kerja  yang  telah ditetapkan.
Berdasarkan uraian diatas maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  yang dimaksud  dengan  pembinaan  pegawai adalah  aktivitas  atau  kegiatan  yang dilakukan  dalam  rangka  membina pegawai, mengembangkan profesionalisme  dengan  memberikan pendidikan  dan  latihan  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  suatu  prestasi kerja  sehingga  menghasilkan  pegawai yang  berhasil  guna  dan  berdaya  guna. Pembinaan  pegawai  yang  dimaksud pada dasarnya meliputi:
a. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna.
b. Untuk meningkatkan profesionalisme  dan  keterampilan serta memupuk kegairahan kerja.
c. Diarahkan pada terwujudnya pegawai  yang  memadai  sehingga mampu menghasilkan prestasi kerja yang baik (Musanef, 1997 : 17).
Namun secara operasional pembinaan  pegawai  pada  dasarnya mencakup  jumlah,  komposisi  dan  tata nilai  serta  berdaya  kerja  sebagai  salah satu  faktor  yang  sangat  menentukan terhadap  keberhasilan  suatu  organisasi
baik  instansi  pemerintah,  BUMN, BUMD  maupun  BUMS.  Selanjutnya dalam  proses  pembinaan  pegawai  guna mengimbangi penerapan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  (IPTEK) serta kesempatan berperan maka:
a. Pembinaan  pegawai  merupakan aset  utama  dan  mempunyai  posisi kunci  dalam  upaya  pencapaian keberhasilan suatu organisasi.
b. Dari  segi  jumlah,  komposisi  dan kualifikasi pegawai guna menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi  organisasi,  maka  pembinaan pegawai dirancang atas dasar peningkatan efisiensi dan produktivitas  secara  optimal  dalam upaya pencapaian target dan sasaran organisasi.
c. Komposisi diantara kelompok keahlian/profesional maupun tingkat  keterampilan  pelaksanaan tugas merupakan syarat bagi terciptanya  disiplin  dan  etos  kerja, yang dirancang dengan perbandingan dimana profesionalisme dan tenaga terdidik mendapat  porsi  serta  kesempatan yang lebih besar sepanjang memenuhi  kriteria  tertentu  bagi suatu jabatan.
d. Sejalan  dengan  tingkat  kebutuhan, pembinaan pegawai dilakukan secara  terus  menerus,  dengan peningkatan  masa  belajar  di  dalam masa  bakti  merupakan  jalan  keluar yang tepat.
2. Tujuan
dan Kegunaan Pembinaan Pegawai Membina dan mengembangkan pegawai  atau  bawahan  merupakan tugas para pimpinan perusahaan.
Pimpinan  suatu  perusahaan  merupakan orang yang menentukan apakah seorang pegawai  itu  berharga  atau  tidak
berharga bagi organisasi tempat dimana dia  bekerja.  Ini  ditentukan  oleh  sikap pemimpin itu sendiri, terhadap
organisasinya dan terhadap pegawainya.  Jadi  dengan  demikian jelaslah pula bahwa pembinaan pegawai yang bertujuan untuk mengembangkan  kemampuan  pegawai dalam suatu organisasi banyak ditentukan oleh pemimpin atau atasannya.
Dalam  pelaksanaan  pembinaan
pegawai, jika pemimpin merasa berkewajiban  untuk  membina  dan mengembangkan  pegawainya,  maka pada  saat  seseorang  menjabat  sebagai pemimpin,  pada  saat  itu  pula  seorang pemimpin  sudah  harus  memikirkan berbagai  hal  mengenai  tugas-tugasnya dalam  rangka  membina  bawahannya. Bagi  seorang  pemimpin,  harus  jelas apakah  yang  menjadi  tujuan  dari pembinaan  pegawai,  apakah  kegunaan dari  pembinaan  pegawai  bukan  saja bagi  pegawai  tetapi  bagi  organisasi yang  dipimpinnya,  dan  juga  bagi seorang pemimpin harus jelas dan tegas pula dimana authority yang dipegangnya  dalam  rangka  pembinaan bawahan tersebut.
Berdasarkan dari uraian tersebut  diatas,  maka  dalam  mencapai tujuan pembinaan pegawai yang efektif diharapkan  akan  memperoleh  3  (tiga) hal sebagai berikut :
1. Menambah pengetahuan
2. Menambah keterampilan 3. Merubah sikap Tujuan dari pembinaan
pegawai  menurut pendapat  Dale  Yoder yang dikutip oleh Manulang (1987 :14), dapat disimpulkan bahwa pada umumnya adalah sebagai berikut:
a. Supaya  pegawai  dapat  melakukan pekerjaan lebih efisien
b. Supaya  pengawasan  lebih  sedikit terhadap pegawai
c. Supaya pegawai lebih cepat berkembang
d. Menstabilisasi pegawai Dalam  melakukan  pekerjaan yang  merupakan  tugasnya,  pegawai akan lebih  efisien  mengerjakannya  jika telah diberikan pembinaan dibandingkan dengan cara mengerjakan sebelum  ia  mengikuti  pembinaan  yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena  dengan  diberikannya  pegawai pembinaan, pelatihan, dan pengembangan,  maka  selama  proses pembinaan  pegawai  akan  mendapat pengetahuan atau ditambah pengetahuannya  bagaimana  cara-cara terbaik dalam melakukan suatu pekerjaan/kegiatan, maka pegawai mengetahui  dan  menguasai  cara-cara untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Bila pegawai diberikan pelatihan, pembinaan atau dikembangkan, maka salah satu tujuannya  ialah  agar  pemimpin  dapat mengurangi pengawasan terhadap pegawai  tersebut.  Dengan  demikian pegawai yang lebih terampil akan lebih mempunyai pengetahuan
dalam mengerjakan  suatu  pekerjaan  sehingga pimpinan  tidak  perlu  lagi  selalu mengawasinya.
Dibandingkan  dengan  pegawai yang  telah  melalu  kegiatan-kegiatan yang  sengaja  diarahkan  atau  dibina, perkembangan  seorang  pegawai  akan terasa  terhambat  atau  terlambat.  Untuk itu seorang pemimpin
yang
mengharapkan  perkembangan  bawahan yang  relatif  cepat  haruslah  mengambil langkah-langkah kearah pengembangan pegawai,
yaitu dengan
cara memberikan  pembinaan  dan  latihan- latihan, sehingga tujuan dari pembinaan
pegawai dalam rangka mengembangkan pegawai dengan lebih cepat akan dapat terlaksana. Tujuan dari pembinaan pegawai  menurut  pendapat  Musanef (2000  :  18)  mencakup  kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:
1. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan  secara  berdaya  guna dan berhasil guna baik BUMN/BUMD/BUMS. 2. Untuk meningkatkan mutu keahlian/profesionalisme dan keterampilan serta) memupuk kegairahan  bekerja,  ketaatan  dan kepatuhan  serta  kesabaran  disiplin pribadi.
3. Diarahkan  pada  terwujudnya  suatu komposisi  pegawai  yang  serasi harmonis  sehingga  menghasilkan prestasi kerja yang baik.
4. Ditujukan kepada terwujudnya suatu  iklim  kerja  yang  serasi menjamin terciptanya Kesejahteraan  yang  layak,  bukan saja  untuk  makan  tapi  kebutuhan pokok lain sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik.
5. Diarabkan kepada penempatan pegawai  secara  teratur  terpadu  dan berimbang  atas  dasar  kriteria- kriteria yang sesuai secara individu maupun  kelompok  sehingga  dapat memberikan  manfaat  bagi  instansi atau organisasi yang bersangkutan.
Sedangkan kegunaan dari pembinaan  pegawai  menurut  pendapat Manulang  (1990  :  15)  dapat  dilihat berdasarkan dua segi, yaitu:
1. Segi  pegawai/individu  Berdasarkan segi  pegawai  /individu,  maka pembinaan  pegawai  memberikan kegunaan  dalam  hal-hal  sebagai berikut:
a. Menambah pengetahuan
b. Menambah  dan  memperbaiki keahlian,
sekaligus memperbaiki cara-cara pelaksanaan kerja yang lama
c. Merubah sikap
d. Memperbaiki  atau  menambah imbalan  atau  balas  jasa  yang diperoleh dan organisasi tempat kerja.
2. Segi  organisasi  Berdasarkan  segi organisasi, maka pembinaan
pegawai  itu  dapat  memberikan kegunaan alam hal sebagai berikut : a. Menaikkan produktivitas pegawai
b. Menurunkan biaya
c. Mengurangi turn over pegawai
d. Kemungkinan memperoleh keuntungan  yang  lebih  besar karena  direalisir  ketiga  faedah tersebut lebih dulu
e. Memperbaiki  image  kepada organisasi, sebagai suatu organisasi yang progresif, perbaikan  image  ini  dapat menarik  calon-calon  pegawai yang  terbaik  untuk  mengisi lowongan-lowongan dalam organisasi Berdasarkan  dari  uraian  diatas, maka penulis mengambil suatu kesimpulan  bahwa  betapa  pentingnya peranan  pembinaan  pegawai  bagi seseorang pegawai dalam melaksanakan  suatu  tugas.  Adanya pembinaan  pegawai,  akan  menjamin tersedianya
tenaga-tenaga dalam perusahaan  yang  mempunyai  keahlian dan kecakapan pikirannya secara kritis.
Di  samping  hal  tersebut  melalui pembinaan  yang  di  dalamnya  terdapat kegiatan  pendidikan  dan  latihan,  maka akan mendorong mereka untuk
memberikan jasanya dalam waktu yang
lebih lama dan juga dapat memperbaiki cara bekerja dan moral mereka.

## 2.2 Sistem Pembinaan Karier Pegawai
System  pembinaan  karier  pegawai harus  disusun  sedemikian  rupa,  sehingga menjamin terciptanya kondisi objektif yang dapat  mendorong  peningkatan  prestasi pegawai.  Hal  tersebut  dapat  dimungkinkan apabila  penempatan  Pegawai  Negeri  Sipil didasarkan  atas  tingkat  keserasian  antara persyaratan jabatan dengan kinerja pegawai yang  bersangkutan.  System  pembinaan karier  pegawai  pada  hakikatnya  adalah suatu  upaya  sistematik,  terencana  yang mencakup  struktur  dan  proses  yang menghasilkan keselarasan kompetensi pegawai  dengan  kebutuhan  organisasi. Komponen  yang  terkait  dengan  sistem pembinaan karier pegawai meliputi :
1. Misi, Sasaran dan Prosedur
Organisasi, yang merupakan indikator  umumkinerja,  kebutuhan prasarana  dan  sarana  termasuk kebutuhan  kualitatif  dan  kuantitatif sumber daya manusia yang mengawakinya.
2. Peta  jabatan,  yang  merupakan refleksi  komposisi  jabatan,  yang secara  vertikal  menggambarkan struktur  kewenangan  tugas  dan tanggung  jawab  jabatan  dan  secara horizontal menggambarkan pengelompokan jenis dan spesifikasi tugas dalam organisasi.
3. Standar  konperensi,  yaitu  tingkat kebolehan, lingkup tugas dan syarat jabatan  yang  harus  dipenuhi  untuk menduduki suatu jabatan agar dapat tercapai  sasaran  organisasi  yang menjadi  tugas,  hak,  kewajiban  dan tanggung  jawab  dari  pemangku jabatan.
4. Alur  karier,  yaitu  pola  alternatif lintasan perkembangan dan kemajuan pegawai negeri sepanjang  pengabdiannya  dalam organisasi.  Sesuai  dengan  filosofi bahwa perkembangan karier. Pegawai harus mendorong peningkatan prestasi pegawai.
Alur  karier  adalah  pola  gerakan  posisi pegawai baik secara horizontal maupun vertikal  selalu  mengarah  pada  tingkat posisi yang lebih tinggi.
1. Standar  penilaian  kinerja  pegawai,
yaitu  instrumental  untuk  mengukur tingkat kinerja pegawai di bandingkan dengan standar kompetensi  jabatan  yang  sedang dan  akan  diduduki  pegawai  yang bersangkutan
2. Pendidikan  dan  Pelatihan  Pegawai, yaitu  supaya  untuk  menyelaraskan kinerja pegawai dan atau orang dari luar organisasi yang akan menduduki  Suatu  jabatan  dengan standar kompetensi yang
ditetapkan.  Upaya  ini  dilakukan melalui  jalur  pendidikan,  pelatihan pra  jabatan,  dan  atau  pelatihan  di dalam jabatan.
3. Rencana Suksesi (Seccession Plan), yaitu  rencana  mutasi  jabatan  yang di susun berdasarkan tingkat potensi  pegawai,  dikaitkan  dengan pola jabatan dan standar kompetensi. Rencana suksesi disusun  dengan  memperhatikan perkiraan kebutuhan organisasi mendatang dikaitkan dengan perencanaan  pegawai  dan  hasil pengkajian potensi pegawai.

## III. OBJEK PENELITIAN DAN METODOLOGI
3.1. Gambaran Umum 1. Sejarah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Provinsi  Lampung  sebelum tanggal 18 Maret 1964 adalah merupakan Keresidenan Lampung, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor  3  Tahun  1964,  yang  kemudian menjadi  Undang-Undang  Nomor  14
Tahun  1964  Keresidenan  Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibukota Tanjungkarang - Teluk betung. Selanjutnya Kota madya
TanjungkarangTeluk  betung  tersebut berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor 24  Tahun  1983  telah  diganti  namanya menjadi  Kota  madya  Bandar  lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983.
Sebagai  tindak  lanjut  telah ditetapkannya  UU.  No.  32 Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Peraturan  Pemerintahan  No.  84  Tahun 2000,  Tentang  Pedoman  Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemda Provinsi  Lampung  telah  menetapkan
Perda  No.  15  Tahun  2000,  tentang
Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat  DPRD  Provinsi  Lampung. Selain  itu  telah  ditetapkannya  pula Perda  No.  16  Tahun  2000,  tentang Pembentukan  Lembaga  Teknis  Daerah Provinsi  Lampung  yang  terdiri  atas  8 Badan  dan  3  Kantor  dan  Perda  Nomor 17 Tahun 2000, tentang Organisasi dan Tata  Kerja  Dinas  Provinsi  Lampung, yang terdiri atas 19. Berdasarkan Perda No.  17/2000  Struktur  Organisasi  Dinas Perhubungan  Provinsi  Lampung  terdiri dari  Kepala  Dinas,  Wakil  Kepala
Dinas, Bagian Tata Usaha, dan 5 (lima) Sub  Dinas  (yaitu  Sub  Dinas  Bina Program, Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, perhubungan Udara, Pos  dan  Telekomunikasi)  serta  Unit
Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD)  dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2. Visi & Misi

## Visi
Terwujudnya  jasa  perhubungan  yang berdaya saing, mampu melayani kebutuhan  masyarakat  dan  mendukung perekonomian daerah.
Misi
1. Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas  sarana  dan  prasarana perhubungan.
3. Memperluas  jaringan  pelayanan jasa perhubungan.
4. Meningkatkan kualitas
SDM
Perhubungan.

## 3. Tugas Pokok & Fungsi

## Tugas pokok
Menyelenggarakan sebagian kewenangan provinsi (desentralisasi) di bidang  perhubungan  yang  menjadi kewenangannya  tugas  dekonsentrasi dan  tugas  perbantuan  yang  diberikan pemerintah  kepada  gubernur,  serta tugas lain Sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## Fungsi
Dalam penyelenggaraan tugasnya Dinas perhubungan mempunyai fungsi
sebagai berikut:
1. Perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan dan penetapan  standar/  pedoman  skala provinsi;
2. Penyusunan, kebijakan, dan penetapan  rencana  umum  jaringan transportasi  jalan  nasional  dan provinsi;
3. Penetapan lokasi, pengesahan rancang  bangun  dan  _persetujuan pengoperasian terminal penumpang
Type B;
4. Penyusunan  jaringan  trayek  dan penetapan  kebutuhan  kendaraan untuk  angkutan  yang  wilayah pelayanannya  melebihi  wilayah
Kabupaten/Kota dalam suatu
Provinsi;
5. Penetapan  tarif  penumpang  bus antar  Kabupaten/Kota  dan  tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan
Provinsi;
6. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan dan penghapusan rambu  lalu  lintas,  marka  jalan  dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Provinsi;
7. Pengoperasian  dan  pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor;
8. Penyelenggaraan  manajemen  dan rekayasa  lalu  lintas  di  jalan Provinsi;
9. Penyusunan dan Penetapan rencana umum lintas penyeberangan Kabupaten/Kota; 10. Penyelenggaraan, pengelolaan pelabuhan  dan  Bandar  Udara  serta jembatan timbang;
11. Pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan provinsi;
12. Penetapan sasaran dan arah kebijakan  pengembangan  sistem perkeretaapian;
13. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
14. Pengelolaan  pelabuhan  regional lama  dan  pelabuhan  baru  yang dikelola provinsi; 15. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan terhadap kegiatan angkutan  udara  dan  jaringan  rute penerbangan;
16. Pelaksanaan keselamatan penerbangan;
17. Pelayanan administratif;
18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan  oleh  Gubernur  sesuai dengan tugasdan fungsinya.

## 4. Kewenangan
Berdasarkan  PP  No.  38  Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pembagian  Urusan  Pemerintah  antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi,  Dan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota,  Bidang  Perhubungan adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan dan penetapan rencana umum  jaringan  transportasi  jalan provinsi.
2. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan  selain  untuk  kepentingan  lalu lintas  di  jalan  nasional  dan  jalan provinsi.
3. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B.
4. Pengendali  dan pengaman pemakai jalan  serta  fasilitas  pendukung  di jalan 5. Pengoperasian  dan  pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor.
6. Penyelenggaraan  manajemen  dan rekayasa  lalu  lintas  di  jalan provinsi.
7. Penyelenggaraan  analisis  dampak lalu  lintas  (andalalin)  di  jalan provinsi.
8. Penyelenggaraan  pencegahan  dan penanggulangan  kecelakaan  lalu lintas di jalan provinsi.
9. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan  korban  meninggal dunia  dan/atau  yang  menjadi  isu provinsi
10. Pemeriksaan  kendaraan  di  jalan sesuai kewenangannya.
11. Pemberian  izin  operasi  angkutan sewa  berdasarkan  kuota  yang ditetapkan pemerintah.
12. Pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan.
13. Perizinan  penggunaan  jalan  selain untuk  kepentingan  lalu  lintas  di jalan provinsi.
14. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
a. Perda provinsi bidang LLAJ.
b. Pemenuhan  persyaratan  teknis dan layak jalan
c. Pelanggaran
ketentuan pengujian berkala.
d. Perizinan angkutan umum.
15. Pengumpulan, pengolahan data dan analisis  kecelakaan  lalu  lintas  di wilayah provinsi.
16. Penyusunan dan penetapan rencana umum  jaringan  sungai  dan  danau antar kabupaten/kota dalam provinsi.
17. Penyusunan dan penetapan rencana umum  lintas  penyeberangan  antar
kabupaten/kota dalam provinsi
yang  terletak  pada  jaringan  jalan provinsi.
18. Penetapan  lintas  penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.
19. Pengadaan kapal SDP
20. Pengawasan  terhadap  pemberian surat  ukur,  surat  tanda  pendaftaran dan  tanda  pendaftaran,  sertifikat kelayakan kapal, sertifikat
pengawakan  kapal,  dan  surat  tanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GT.
21. Rekomendasi lokasi pelabuhan
penyeberangan.
22. Pembangunan pelabuhan SDP
23. Pemberian  rekomendasi  rencana induk,  pelabuhan  penyeberangan DLKx/DLKp  yang  terletak  pada jaringan  jalan  nasional  dan  antar
Negara  serta  jaringan  jalur  kereta
api.
24. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan  yang  terletak  pada jaringan jalan provinsi.
25. Penetapan  kelas  alur  pelayaran sungai.
26. Pengadaan pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan. 27. Pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi.
28. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan  alur  pelayaran  sungai dan danau.
29. Izin  pembangunan  prasarana  yang melintasi alur sungai dan danau.
30. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas  penyeberangan  yang  terletak pada jaringan jalan provinsi.
31. Penetapan  tarif  angkutan  sungai dan  danau  kelas  ekonomi  antar kabupaten/kota dalam provinsi.
32. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar kabupaten/kota dalam  provinsi  yang  terletak  pada jaringan jalan provinsi.
33. Pemberian persetujuan
pengoperasian  kapal  untuk  lintas penyeberangan  antar  kabupaten/ kota  dalam  provinsi  pada  jaringan jalan provinsi.
34. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan  angkutan  sungai dan danau. 35. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi.
36. Pengawasan angkutan barang berbahaya  dan  khusus  melalui angkutan SDP. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan  No.  Km  46  dan  Km  49 tahun  2002  serta  Km  38,  Km  55  dan Km  77  tahun  2003,  kewenangan dekonsentrasi dibidang pos dan telekomunikasi adalah:
1. Penerbitan Izin Amatir Radio ( IAR )  dan  Izin  Penguasaan  Perangkat Radio Amatir (IPPRA)
2. Penerbitan  Izin  Komunikasi  Radio Antar Penduduk Indonesia ( IKRAP  )  dan  Izin  Penguasaan Perangkat ( IPPKRAP) 3. Penerbitan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
4. Penerbitan  Izin  Usaha  Jasa  Titipan (Cabang dan Agen)
5. Penerbitan  Izin  Stasiun  Radio Lokal
6. Rekomendasi  Jasa  Titipan  untuk Kantor Pusat
7. Pengawasan dan penerbitan
terhadap  pengguna  frekuensi  radi, jasa, titipan, wartel, dan Uso.
8. Penertiban Izin Siaran TV Lokal.
9. Pembinaan/pengawasan penyalur/penjual perangkat
telekomunikasi  (  Radi  Equipment Dealer).

## 3.2. Metodologi Penelitian
1. Tipe dan metode penelitian
a. Tipe  Penelitian  ini  adalah penelitian  lapangan  atau  Field Research, yaitu penelitian yang membahas
permasalahan- permasalahan  yang  ada  di lapangan atau lokasi penelitian. b. Metode Penelitian Metode penelitian  yang  dipergunakan dalam  pembahasan  penelitian ini  adalah  Metode  Deskriptif, di  karena  kan  data  yang dikumpulkan  merupakan  data kuantitatif  atau  data  yang berupa angka-angka yang didapatkan dari hasil penyebaran angket ( kuesioner.) kepada sampel
penelitian.
Sumber  data  dalam  pelaksanaan penelitian ini di dapat dari:
a. Data  Primer,  yaitu  data  yang didapatkan  langsung  dari  staf Protokol yang dijadikan sampel penelitian  yaitu  data-data  yang berhubungan  dengan  peranan Bidang  Personalia  Terhadap Pembinaan  Pegawai  di  Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
b. Data  sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh  dari  staf  personalia Dinas Perhubungan Kota Bandar  Lampung  sebagai  data penunjang/pelengkap
pembahasan  penelitian,  seperti tentang sejarah berdirinya Kantor  Perhubungan  Provinsi Lampung  dan  sebagainya  yang berhubungan  dengan  Peranan Bidang  Personalia  Terhadap
Pembinaan  Pegawai  di  Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. 2. Teknik Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik sebagai
berikut: a. Penelitian Kepustakaan; penulis  mencari  keterangan- keterangan yang berlaku secara umum yang dikarang para ahli, terutama yang berkaitan dengan  penulisan  skripsi  yang digunakan  sebagai  landasan pengolahan data.
b. Wawancara;  teknik  wawancara ini  penulis  akan  mengadakan interviu langsung dengan responden  untuk  memperoleh penjelasan dan keterangan- keterangan yang berkaitan dengan  penelitian.  Data  yang akan dikumpulkan melalui wawancara  ini  adalah  data tentang Peranan Bidang Personalia Terhadap Pembinaan  Pegawai  Di  Dinas Perhubungan Kota Bandar
Lampung
c. Observasi;  penulis  melakukan pengamatan  dan  pencatatan secara  Sistematis  dan  berbagai fenomena  yang  muncul  dalam Peranan Bidang Personalia Terhadap  Pembinaan  Pegawai Di Dinas Kota Bandar Lampung
d. Dokumentasi; teknik dokumentasi penulis dipergunakan untuk mengumpulkan data yang berasal dari catatan-catatan arsip  yang  ada  pada  Dinas Perhubungan Kota Bandar
Lampung e. Angket;  teknik  angket  atau kuesioner akan digunakan dengan  menggunakan  daftar pertanyaan  yang  berhubungan dengan Peranan Bidang Personalia Terhadap Pembinaan  Pegawai  Di  Dinas Kota  Bandar  Lampung.  Pada angket  tersebut  di  persiapkan 20  pertanyaan,  masing-masing variabel terdiri dari 10 pertanyaan, 3 alternatif jawaban, setiap pertanyaan disajikan dalam bentuk multipel  choice  item  dengan kriteria sebagai berikut:
1) Untuk  jawaban  (A)  diberi skor tiga (baik)
2) Untuk  jawaban  (B)  diberi skor dua (kurang baik)
3) Untuk  jawaban  (C)  diberi
skor satu (tidak baik)
3. Teknik Pengolahan Data
Data-data yang telah berhasil dikumpulkan  dari  hasil  penelitian, yaitu  dari  hasil  penyebaran  angket, wawancara dan observasi.

## IV. PEMBAHASAN
4.1 Analisa Kualitatif
Analisa  kualitatif  adalah  suatu analisa  dengan  menggunakan  suatu  uraian- uraian  yang  berbentuk  kalimat-kalimat dengan  cara  membandingkan  teori-teori yang  ada  dengan  kenyataan  yang  ada  di lapangan ( Hadi, 1999 ).
1. Peranan Bidang Personalia
(variabel x)
Tabel  1. Tanggapan  responden  tentang apakah  bidang  personalia  mempunyai perencanaan  pembinaan  yang  baik  untuk karir pegawai
Kategori f % Baik 25 100% Cukup baik - - Kurang Baik - - Jumlah 25 100% Sumber  :  Hasil  angket  diolah  September 2012
Dari tabel 1 menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai apakah bidang personalia mempunyai perencanaan pembinaan yang baik untuk karir pegawainya,  didapat  hasil  angket  seperti berikut:  bahwa  25  responden  atau  100% responden  menyatakan  bahwa  bidang personalia mempunyai perencanaan pembinaan yang baik untuk karir pegawainya.
Tabel  2. Tanggapan  responden  tentang apakah  bidang  personalia  mempunyai perencanaan  pembinaan  yang  baik  untuk keahlian pegawai
Kategori f % Baik 23 92% Cukup baik 2 8% Kurang Baik - - Jumlah 25 100%
Sumber  :  Hasil  angket  diolah  September
2012
Dari tabel 2 menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai apakah bidang personalia mempunyai perencanaan pembinaan  yang  baik  untuk  keahlian pegawainya,  didapat  hasil  angket  seperti berikut:  bahwa  23  responden  atau  92% responden  menyatakan  bahwa  bidang personalia mempunyai perencanaan pembinaan  yang  baik  untuk  keahlian pegawainya,  sedangkan  2  responden  atau 8% responden menyatakan bidang personalia mempunyai
perencanaan
pembinaan yang cukup baik untuk keahlian pegawainya.
Tabel  3. Tanggapan  responden  tentang apakah  tugas  yang  dilakukan  bidang personalia  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku Kategori f % Sesuai 22 88% Cukup sesuai 3 12% Kurang sesuai - - Jumlah 25 100% Sumber : Hasil angket diolah September 2012
Dari tabel 3 Menunjukkan bahwa tanggapan responden  mengenai  apakah  tugas  yang dilakukan  bidang  personalia  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku,  didapat  hasil  angket seperti  berikut:  bahwa  22  responden  atau 66%  responden  menyatakan  bahwa  tugas yang  dilakukan  bidang  personalia  sesuai dengan  aturan  yang  beriaku,  sedangkan  3 responden atau 12% responden menyatakan tugas  yang  dilakukan  bidang  personalia cukup sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tabel  4. Tanggapan  responden  tentang apakah    mengerti  akan  jenjang  karir kepegawaian dilingkungan Dinas
Perhubungan Kota Bandar Lampung
Kategori f % Mengerti 23 92% Cukup mengerti 2 8% Kurang mengerti - - Jumlah 25 100% Sumber : Hasil angket diolah September
2012
Dari tabel 4 menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai apakah mengerti akan jenjang  karir  kepegawaian  di  lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, didapat  hasil  angket  seperti  berikut:  bahwa 23 responden atau 92% responden menyatakan  bahwa  mengerti  akan  jenjang karir  kepegawaian  di  lingkungan  Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, sedangkan 2 responden atau 8% responden menyatakan  cukup  mengerti  akan  jenjang karir  kepegawaian  di  lingkungan  Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
Tabel  5. Tanggapan  responden  tentang apakah  mengerti  tugas  dan  fungsi  masing- masing    bidang  yang  ada  di  Dinas Perhubungan Kota BandarLampung
Kategori f % Mengerti 17 68% Cukup mengerti 8 32% Kurang mengerti - - Jumlah 25 100% Sumber : Hasil angket diolah September 2012 Dari tabel 5 Menunjukkan bahwa tanggapan  responden  mengenai  apakah mengerti  tugas  dan  fungsi  masing-masing bidang  yang  ada  di  Dinas  Perhubungan Kota  Bandar  Lampung,  didapat  hasil
angket seperti berikut: bahwa 17 responden atau  68%  responden  menyatakan  bahwa  ia mengerti  tugas  dan  fungsi  masing-masing bidang  yang  ada  di  Dinas  Perhubungan Kota  Bandar  Lampung,  sedangkan  8 responden atau 32% responden menyatakan cukup  mengerti  tugas  dan  fungsi  masing- masing  bidang  yang  ada  di  Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
Tabel  6. Tanggapan  responden  tentang apakah mengerti tugas saudara
Kategori f % Mengerti 24 96% Cukup mengerti 1 4% Kurang mengerti - - Jumlah 25 100% Sumber  :  Hasil  angket  diolah  September 2012 Dari tabel 6 Menunjukkan bahwa tanggapan  responden  mengenai  apakah mengerti tugasnya di Dinas PerhubunganKota Bandar Lampung, didapat  hasil  angket  seperti  berikut:  bahwa
24 responden atau 96% responden menyatakan  bahwa  ia  mengerti  tugasnya  i Dinas  PerhubunganKota  Bandar  Lampung, sedangkan 1 responden atau 4% responden menyatakan  cukup  mengerti  tugasnya  di Dinas PerhubunganKota Bandar Lampung.
Tabel  7. Tanggapan  responden  tentang apakah selalu mengikuti arahan pimpinan
Kategori f % Mengikuti 20 80% Cukup mengikuti 2 20% Kurang mengikuti - -
Jumlah 25 100% Sumber : Hasil angket diolah September 2012 Dari tabel 7 menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai apakah selalu mengikuti  arahan  pimpinan,  didapat  hasil angket seperti berikut: bahwa 20 responden atau  80%  responden  menyatakan  bahwa  ia mengikuti  arahan  pimpinan,  sedangkan  5 responden atau 20% responden menyatakan cukup mengikuti arahan pimpinan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
Tabel  8. Tanggapan  responden  tentang apakah selalu dating tepat waktu
Kategori f % Selalu tepat waktu 15 60% Kadang – kadang 10 40% Tidak tepat waktu - - Jumlah 25 100%

## Sumber : Hasil angket diolah September
2012
Dari tabel 8 menunjukkan bahwa tanggapan responden  mengenai  apakah  selalu  datang tepat  waktu,  didapat  hasil  angket  seperti berikut:  bahwa  15  responden  atau  60% responden  selalu  datang  tepat  waktu, sedangkan 10 responden atau 40% responden menyatakan kadang-kadang datang tepat waktu.
Tabel  9. Tanggapan  responden  tentang apakah selalu mengikuti arahan pimpinan
Kategori f % Senang 24 96% Cukup senang 1 4%
Kuraang senang - - Jumlah 25 100% Sumber : Hasil angket diolah September
2012
Dari tabel 9 menunjukkan bahwa tanggapan responden  mengenai  apakah  senang  dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, didapat  hasil  angket  seperti  berikut:  bahwa 24  responden  atau  96%  responden  apakah senang dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, sedangkan 1 responden  atau  4%  responden  menyatakan cukup  apakah  senang  dalam  melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
Tabel  10. Tanggapan  responden  tentang apakah selalu bekerja sesuai jam kerja yang ada
Kategori f % Sesuai 17 68% Cukup sesuai 8 32% Kurang sesuai - - Jumlah 25 100% Sumber : Hasil angket diolah September 2012 Dari tabel 10 menunjukkan bahwa tanggapan  responden  mengenai  apakah walau bekerja sesuai dengan jam kerja yang ada, didapat hasil angket seperti cut: bahwa 17  responden  atau  68%  responden  selalu bekerja  sesuai  dengan  jam  kerja  yang  ada, sedangkan 8 responden atau 16%
responden  menyatakan  selalu  bekerja cukup sesuai dengan jam kerja yang ada.
Tabel  11. Tanggapan  responden  tentang latar  belakang  pendidikan  anda  sesuai dengan bidang kerjaan responden
Kategori f % Sesuai 13 52% Cukup sesuai 12 48% Kurang sesuai - - Jumlah 25 100% Sumber :Hasil angket diolah September 2012 Dari tabel 11 menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai latar belakang  pendidikan  anda  sesuai  dengan bidang  kerja  responden,  didapat  hasil angket seperti berikut: bahwa 13 responden atau  52%  responden  menyatakan  latar belakang  pendidikan  anda  sesuai  dengan bidang  kerja  responden,  sedangkan  12 responden atau 48% responden menyatakan latar  belakang  pendidikan  cukup  sesuai dengan bidang kerja responden.
Tabel  12. Tanggapan  responden  tentang apakah  sering  mengikuti  pelatihan  yang dilaksanakan  Dinas  Perhubungan  Kota Bandar Lampung
Kategori f % Cepat 13 52% Cukup cepat 12 48% Kurang cepat - - Jumlah 25 100% Sumber :Hasil angket diolah September 2012 Dari tabel 12 menunjukkan bahwa tanggapan  responden  mengenai  apakah sering  mengikuti  pelatihan  yang  diadakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, didapat  hasil  angket  seperti  berikut:  bahwa 13 responden atau 52% responden
menyatakan  mereka  sering  mengikuti pelatihan yang diadakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, sedangkan 12 responden atau 48%
responden  menyatakan  mereka  cukup sering  mengikuti  pelatihan  yang  diadakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
Tabel 13. Tanggapan responden tentangsejauh manatingkat kesalahan dalam memberikan pelayanan Kategori f % Tidak terjadi kesalahan 11 44% Kadang– kadang 14 56% Terjadi kesalahan - - Jumlah 25 100% Sumber :Hasil angket diolah September 2012
Dari tabel 13 menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang, Sejauh mana
tingkat kesalahan dalam memberikan pelayanan,  didapat  hasil  angket  seperti perikut:  bahwa  11  responden  atau  44% responden menyatakan tidak terjadi kesalahan  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan  terhadap  masyarakat,  sedangkan jam  kerja  sudah  habis,  sedangkan  14 responden atau 56% responden menyatakan kadang-kadang  terjadi  kesalahan  dalam memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada masyarakat.
Tabel  14. Tanggapan  responden  tentang kesesuaian  pelayanan  dengan  peraturan prosedur pelayanan
Kategori f % Sesuai 10 40% Kadang-kadang 15 60%
Tidak sesuai - - Jumlah 25 100% Sumber :Hasil angket diolah September 2012 Dari tabel 14 menunjukkan bahwa tanggapan  responden  mengenai  bagaimana kesesuaian  pelayanan  dengan  peraturan prosedur  pelayanan,  didapat  hasil  angket seperti  berikut:  bahwa  10  responden  atau 40%  responden  menyatakan  pelayanan masyarakat  di  Dinas  Perhubungan  Kota Bandar  Lampung  sesuai  dengan  peraturan atau  prosedur  yang  berlaku,  sedangkan  15 responden atau 60% responden menyatakan pelayanan masyarakat di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung kadang-kadang  sesuai  dengan  peraturan atau prosedur yang berlaku.
Tabel  15. Tanggapan  responden  tentang ada  kendala  apabila  pelayanan  diterapkan sesuai dengan  prosedur dan peraturan yang ada
Kategori f % Tidak terjadi kendala 12 48% Kadang-kadang 13 52% Terjadi kendala - - Jumlah 25 100% Sumber :Hasil angket diolah September 2012 Dari tabel 15 menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai apakah ada kendala  apabila  pelayanan  diterapkan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada,  didapat  hasil  angket  seperti  berikut: bahwa  12  responden  atau  48%  responden menyatakan  ada  kendala apabila  pelayanan diterapkan  sesuai  dengan  prosedur  dan
peraturan yang ada, sedangkan 13 responden atau 52% responden menyatakan kadang-kadang ada kendala apabila
pelayanan diterapkan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada.
Tabel  16. Tanggapan  responden  tentang kesalahan pelayanan apakah petugas bertanggung jawab memperbaikinya Kategori f % Bertanggung jawab 12 48% Kadang– kadang bertanggung jawab 13 52% Tidak bertanggung jawab - - Jumlah 25 100% Sumber :Hasil angket diolah September 2012 Dari tabel 16 menunjukkan bahwa tanggapan  responden  mengenai  apabila terjadi kesalahan pelayanan apakah petugas bertanggungjawab memperbaikinya,
didapat  hasil  angket  seperti  berikut:  bahwa 12 responden atau 48% responden
menyatakan bahwa apabila terjadi kesalahan pelayanan petugas bertanggungjawab memperbaikinya, sedangkan 13 responden atau 52%
responden  menyatakan  apabila  terjadi kesalahan  pelayanan  petugas  kadang- kadang bertanggungjawab
memperbaikinya.
Tabel 17. Tanggapan responden tentangpernah  terjadi  kesalahan  prosedur pelayanan terhadap masyarakat Kategori f % Tidak pernah 15 60% Kadang-kadang 10 40%
Ada/ pernah - - Jumlah 25 100% Sumber :Hasil angket diolah September 2012 Dari tabel 17 menunjukkan bahwa tanggapan  responden  mengenai  apakah pernah terjadi kesalahan prosedur pelayanan  dari  Dinas  Perhubungan  Kota Bandar  Lampung  terhadap  masyarakat, didapat  hasil  angket  seperti  berikut:  bahwa 15 responden atau 60% responden
Menyatakan bahwa pernah terjadi kesalahan  prosedur  pelayanan  terhadap masyarakat,  sedangkan  10  responden  atau 40% responden menyatakan kadang-kadang pernah terjadi kesalahan prosedur.
Tabel  18 .  Tanggapan  responden  tentang bagaimana informasi tertulis tentang pelayanan kepada masyarakat Kategori f % Akurat dan jelas 11 44% Cukup akurat dan jelas 14 56% Tidak akurat dan jelas - - Jumlah 25 100%

## Sumber :Hasil angket diolah September
2012
Dari  tabel  18  menununjukkan  bahwa tanggapan  responden  mengenai  bagaimana informasi tertulis tentang pelayanan kepada masyarakat,  didapat  hasil  angket  seperti berikut:  bahwa  11  responden  atau  44% responden  menyatakan  bahwa  informasi tertulis  tentang  pelayanan  akurat  dan  jelas disampaikan kepada masyarakat, sedangkan 14 responden atau 56% responden menyatakan  informasi  tertulis  tentang
pelayanan cukup akurat dan jelas disampaikan kepada masyarakat.
Tabel  19. Tanggapan  responden  tentang bagaimana penyelesaian kebutuhan pelayanan  dari  Dinas  Perhubungan  Kota Bandar Lampung Kategori f % Selalu 10 40% Kadang-kadang 15 60% Tidak tepat waktu - - Jumlah 25 100% Sumber :Hasil angket diolah September 2012 Dari tabel 19 menunjukkan bahwa tanggapan  responden  mengenai  bagaimana penyelesaian  kebutuhan  pelayanan  dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, didapat  hasil  angket  seperti  berikut:  bahwa 15 responden atau 60% responden menyatakan bahwa penyelesaian kebutuhan pelayanan selalu dilaksanakan oleh Pegawai  Dinas  Perhubungan  Kota  Bandar Lampung,  sedangkan  10  responden  atau
40%  responden  menyatakan  penyelesaian kebutuhan pelayanan kadang-kadang dilaksanakan oleh
Pegawai
Dinas
Perhubungan Kota Bandar Lampung.
Tabel20. Tanggapan  responden  tentang kotak  kritik  dan  saran  dari    masyarakat  di kantor  Dinas  Perhubungan  Kota  Bandar Lampung
Kategori f % Ada 12 48% Tidak tau 13 52%
Tidak ada - - Jumlah 25 100% Sumber :Hasil angket diolah September 2012 Dari tabel 20 menunjukkan bahwa tanggapan  responden  mengenai  adakah yotak  kritik  dan  saran  dari  masyarakat, didapat  hasil  angket  seperti  berikut:  bahwa 12 responden atau 48% responden menyatakan bahwa mereka ada kotak kritik dan  saran  dari  masyarakat  di  Dinas perhubungan Kota Bandar lampung,
sedangkan 13 sesponden atau 52% responden  menyatakan  bahwa  tidak  tau kotak  kritik  dan  saran  dari  masyarakat  di Dinas perhubungan Kota Bandar lampung.

## 4.2. Analisa Kuantitatif
Berdasarkan  metode  pengumpulan data yang dilakukan melalui daftar pertanyaan maka diharapkan dapat diketahui  tingkat  hubungan  antara  Peranan Bidang  Personalia  (variable  x)  terhadap Pembinaan Pegawai Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung (variabel y) dengan menggunakan  rumus  Korelasi  Product Moment sebagai berikut:
Keterangan:
r xy = Kooefisien korelasi antara x dan y x = Nilai skor bidang personalia y = Nilai skor pembina pegawai n = Besarnya sampel yang diambil
Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan yang  diperoleh  dari  jawaban  responden melalui angket yang disebarkan, diketahui:
n = 25
∑x = 710 ∑y = 619
∑x2 = 2020 0
∑y2 = 1543 5
∑xy = 1759 6
Dan langkah selanjutnya adalah
memasukan  nilai-nilai  diatas  kedalam rumus produk momen, jadi bila dimasukkan  kedalam  rumus  akan  didapat perhitungan sebagai berikut
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  maka  di dapat  untuk r  hitung  adalah  0,518.  Apabila dikonsultasikan  dengan  rtabel  untuk  taraf signifikan  5  %  adalah  0,396.  Ternyata  r hitung lebih besar dari pada rtabel atau:
r hitung (0,518) > r tabel (0,396) pada taraf signifikan 5 %
Dengan demikian Bidang Personalia mempunyai  peranan  yang  positif  terhadap Pembinaan Pegawai Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Setelah  mengadakan  analisa  pada bab terdahulu dan dari hasil penelitian yang telah  penulis  laksanakan,  maka  penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:
1. Bidang  personalia  berperan  dalam pembinaan pegawai di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung,  hal  ini  dikarenakan perencanaan  dan  pembinaan  karir serta keahlian pegawai yang baik.
2. Berdasarkan hasil perhitungan, maka di dapat untuk rhitung adalah 0,518. Apabila dikonsultasikan dengan rtabel untuk taraf signifikan 5 % adalah 0,396. Ternyata r hitung lebih  besar  dari  pada  r  tabel  atau rhitung  (0,518)  >  r  tabel  (0,396) pada  taraf  signifikan  5%,  dengan demikian Bidang Personalia mempunyai  peranan  yang  positif terhadap  Pembinaan  Pegawai  di Dinas  Perhubungan  Kota  Bandar
Lampung.

## 5.2 Saran
1. Dengan menambah keahlian
pegawai  Dinas  Perhubungan  Kota Bandar  Lampung  akan  sangat membantu memperlancar pelayanan kepada masyarakat. 2. Peningkatan kualitas pegawai Dinas  Perhubungan  Kota  Bandar Lampung juga akan sangat membantu memperlancar penyelesaian tugas yang dihadapi.
3. Lebih ditingkatkan lagi penanganan pelayanan  kepada  masyarakat  dari Dinas  Perhubungan  Kota  Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA
AB.,  Susanto,  1996. Keputusan  dan
Loyalitas Konsumen . Bisnis
Indonesia, Jakarta
Arikunto,  Suharsini,  1997. Prosedur Penelitian . Rineka Cipta, Jakarta Arikunto,  Suharsini,  2004. Prosedur Penelitian,  Edisi  Revisi .  PT. Bina Aksara, Jakarta Arikunto, Suharsini, 1987. Methodology Research . UGM , Yogyakarta Cushway, Barry, 1996. Human Resource Management (Manajemen  SDM) .  Gramedia, Jakarta
Cushway,  Barry,  1987. Methodology Research . UGM, Yogyakarta Djamil, 2003. Pengembangan Pegawai . Ghalia Indonesia,
Jakarta
Husnan,  2003. Manajemen  Personalia , Ghalia Indonesia, Jakarta Malayu SP., Hasibuan, 2005. Manajemen:  Dasar,  Pengertian dan  Masalah .  Bumi  Aksara,
Jakarta
Manulang,  M.,  1989. Pengembangan Pegawai . Ghalia Indonesia, Jakarta Manulang, M., 2003. Manajemen Personalia . Gajah Mada University Press, Yogyakarta Meokijat, 1992. Manajemen Kepegawaian .  Mandar  Maju, Bandung Nawawi, Hadari, 1991. Metode Penelitian  Bidang  Sosial .  Gajah Mada University Press, Yogyakarta Patton,  2000. Metodologi  Penelitian Kualitatif .  Salemba  Universitas Indonesia, Jakarta
Poerwadarminta,  WJS.,  1981. Kamus Besar Bahasa Indonesia Sarwoto, 1990. Dasar-Dasar Organisasi  dan  Manajemen .
Ghalia Indonesia, Jakarta Supranto,  J.,  1991. Metode  Penelitian dan Aplikasinya dalam Pemasaran . Universitas Indonesia, Jakarta Suhardi, 2000. Manajemen Kepegawaian di Indonesia . Gunung Agung, Jakarta Rahman, 2003. Manajemen Personalia . Ghalia Indonesia, Jakarta