## PERBAIKAN PELAPORAN KEUANGAN DESA MELALUI INOVASI SISTEM E-VILLAGE BUDGETING DI KABUPATEN BANYUWANGI

## Dewi Ayu Puspita
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember dewiayu@unej.ac.id
Abstract: Act No. 6 of 2014 allows village government to be more independent in managing its government system and resources, including its financial and asset management. Village fund allocation sourced from the local government budget of Banyuwangi Regency was increased from Rp 83 billion in 2016 to Rp 148.6 billion in 2017. Village fund from the central government was also increased to Rp 172 billion in 2017. To maintain local budget management, Banyuwangi Government initiated e-village budgeting, a financial application software as an integrated online village budgeting. This research uses descriptive qualitative approach. The units of analysis are Sembulung Village in Cluring District and Jajag Village in Gambiran District,  Banyuwangi.  Primary  and  secondary  data  were  sourced  from  literature study, depth interview, and direct observation using purposive sampling technique. The  results  show  that  before  implementing  e-village  budgeting,  the  village  fund management  was  high  in  cost  and  inefficient.  The  financial  statements  will automatically be generated by the e-village budgeting system. This system makes financial management easier to perform and is more accountable. As a result, the village fund was used effectively to increase local people’s prosperity and quality of life.
Keywords:  E-village  Budgeting,  Financial  Reporting,  Village  Fund,  Banyuwangi Regency.
Abstrak: Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengamanatkan pemerintah desa untuk  lebih  mandiri  dalam  mengelola  pemerintahan  dan  berbagai  sumber  daya alam  yang  dimiliki,  termasuk  di  dalamnya  pengelolaan  keuangan  dan  kekayaan milik  desa.  Alokasi  dana  desa  dari  APBD  Kabupaten  Banyuwangi  tahun  2017 mengalami peningkatan dari Rp 83 miliar di tahun 2016 menjadi Rp 148,6 miliar di tahun 2017. Dana desa dari pemerintah pusat untuk 189 desa di Banyuwangi di tahun 2017 mencapai Rp 172,1 miliar. Untuk menjaga pengelolaan anggaran di pemerintah  desa,  Kabupaten  Banyuwangi  mempelopori  penggunaan software aplikasi  keuangan  desa  yaitu e-village  budgeting yang  merupakan  sistem penganggaran  pemerintah  desa  yang  terintegrasi  dalam  jaringan.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Unit  analisis  dalam  penelitian  ini adalah  Desa  Sembulung,  Kecamatan  Cluring  dan  Desa  Jajag,  Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Data primer dan sekunder diperoleh dari studi literatur,  wawancara  mendalam,  dan  observasi  menggunakan  teknik purposive sampling .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebelum  adanya e-village budgeting, pengelolaan  dana  desa  membutuhkan  biaya  yang  tinggi  dan  tidak efisien. Laporan keuangan secara otomatis akan dihasilkan oleh sistem e-village budgeting. Implementasi e-village  budgeting membuat  pengelolaan  dana  desa menjadi lebih mudah dan akuntabel. Dana desa dapat digunakan sesuai sasaran untuk meningkatkan kemakmuran dan kualitas hidup masyarakat.
Kata  Kunci : E-village  Budgeting, Dana  Desa,  Pelaporan  Keuangan,  Kabupaten Bayuwangi.

## Pendahuluan
Peraturan  Pemerintah  No.  72  tahun  2005  Pasal  68  tentang  Sumber Pendapatan  Desa,  “Sumber  pendapatan  desa  terdiri  dari  :  Pendapatan  asli  desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa; bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit  10%  (sepuluh  per  seratus),  yang  pembagiannya  untuk  setiap  Desa  secara proporsional  yang  merupakan  alokasi  dana  desa;  bantuan  keuangan  dari Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  rangka pelaksanaan  urusan  pemerintahan;  hibah  dan  sumbangan  dari  pihak  ketiga  yang tidak  mengikat.”  Dalam  implementasinya,  masih  sering  terjadi  beberapa penyelewengan  penggunaan  anggaran  yang  berakibat  banyak  aparat  desa  yang terkena  jeratan  hukum.  Penyelewengan  disebabkan  karena  desa  masih  belum memiliki  sistem  keuangan  yang  terpadu  dan  terintegrasi,  sehingga  pemerintah kabupaten/Kota tidak dapat mengawasi pelaporan keuangan desa dengan optimal.
Demi meminimalisir kecurangan yang terjadi di desa, diperlukan suatu langkah perbaikan  dalam  pelaporan  keuangan  desa  melalui  sebuah  sistem  yang  terpadu, terintegrasi serta dapat dimonitor (Noor, 2013). Salah satu sistem yang terpadu dan terintegrasi dalam pelaporan keuangan desa, adalah sistem e-village Budgetting yang telah diterapkan serentak di 189 desa di kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015. Sistem  ini  merupakan  inovasi  dari  Kabupaten  Banyuwangi  dalam  pelaporan keuangan. E-village budgetting merupakan sistem penganggaran pemerintah desa yang  terintegrasi  dalam  jaringan,  atau  online  yang  telah  diterapkan  di  Kabupaten Banyuwangi  sebagai  sarana  menuju  transparansi  penganggaran  dan monitoring pembangunan di desa.
Berdasarkan  fakta  tersebut,  maka  sangat  diperlukan  penelitian  mengenai revolusi  pelaporan  keuangan  desa sampai  diterapkannya e-Village  Budgetting di Kabupaten  Banyuwangi.  Penelitian  tersebut  bertujuan  untuk  mengetahui implementasi dan pengaruh penerapan sistem e-Village Budgetting dalam pelaporan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  penelitian  survey,  kualitatif deskriptif yang akan dilaksanakan di desa yaitu Desa Sembulung Kecamatan Cluring dan  Desa  Jajag  Kecamatan  Gambiran  Kabupaten  Banyuwangi.  Data  primer  dan sekunder  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  deskriptif.  Tahapan penelitian  yang  dilakukan  meliputi  dua  tahap.  Tahap  pertama  melakukan  studi lapangan/survei digunakan untuk menemukan mengungkap, mengurai permasalahan pertanggungjawaban dan kegunaan pelaporan keuangan desa bagi pihak  terkait.  Tahapan  berikutnya  mengevaluasi  penggunan  sistem e-village budgeting dalam  menghasilkan  pelaporan  keuangan  desa  Jajag  Kecamatan Gambiran dan Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

## Hasil dan Pembahasan
E-Village Budgeting Sebagai Implementasi UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap  desa  akan  menerima  dana  dari  pemerintah  melalui  anggaran  Negara  dan daerah  yang  jumlahnya  berlipat,  jauh  di  atas  jumlah  yang  selama  ini  tersedia  di anggaran  desa.  Kebijakan  peraturan  yang  baru  ini  memiliki  konsekuensi  terhadap proses  pengelolaannya  yang  seharusnya  dilaksanakan  secara  profesional,  efektif, dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi (Muluk, 2008). Seiring meningkatnya dana desa dari pemerintah pusat dan alokasi dana desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten, dibutuhkan suatu sistem yang bisa mengatur alokasi anggaran desa.
Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  telah  memulai  bagaimana  mengawal anggaran  desa  agar  bisa  dimanfaatkan  secara  optimal,  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan penggunaan anggaran desa, sampai pelaporan penggunaan anggaran desa  telah  menggunakan  sistem  penganggaran  berbasis  online.  Pemerintah Kabupaten  Banyuwangi  menerapkan  sistem e-village  budgeting yang  merupakan sistem  penganggaran  desa  yang  terintegrasi  dalam  jaringan  (daring). E-village budgeting sistem  berbasis  online  yang  pertama  di  Jawa  Timur  dan  baru  efektif digunakan  di  Kabupaten  Banyuwangi  tahun  2015,  dimana  semua  anggaran  dan program desa terintegrasi secara online.
Gambar 1. Homepage E-Village Budgeting Kab. Banyuwangi
Siklus Pelaporan Keuangan Desa Melalui E-Village Budgeting
Siklus pembangunan desa di Desa Sembulung Kecamatan Cluring dan Desa Jajag  Kecamatan  Gambiran  Kabupaten  Banyuwangi  pengelolaan  keuangannya menggunakan sistem berbasis online yaitu e-village budgeting yang sistemnya telah sesuai  dengan  UU  No.6  Tahun  2014,  dimulai  dari  tahap  perencanaan  dengan pembuatan RKPDesa dan APBDesa yang dibuat dengan e-VB, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan desa yang melibatkan seluruh masyarakat desa dan  selama  proses  pembangunan  desa,  serta  hasil  pembangunan  desa  harus dilaporkan  melalui  e-VB,  selanjutnya  penyampaian  pertanggungjawaban  laporan keuangan penggunaan anggaran desa harus diunggah di sistem e-VB yang nantinya akan  dievaluasi  oleh  pihak  kecamatan,  DPMD,  BPKAD,  dan  BPK  melalui  sistem tersebut.
Terkait  dengan  Siklus  Pelaporan  keuangan  Desa,  mulai  dari  tahap perencanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, sampai pada tahap evaluasi.

## 1. Tahap Perencanaan dengan E-Village Budgeting
Di  Desa  Sembulung  maupun  Desa  Jajag  konsep  perencanaan  desa  telah sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan dilakukan dengan sistem e- village budgeting . Pada tahap perencanaan, dalam sistem e-VB perlu memilih pada modul  perencanaan  terlebih  dahulu  untuk  dapat  mengunggah  atau  memasukkan semua data terkait dengan perencanaan pembangunan desa.
a.  Sekretaris Desa menyusun RKPDesa dan RAPBDesa yang disetujui Kepala Desa  sebagai  dasar  disahkannya  APBDesa  oleh  Camat.  Sehingga  agar camat  dan  Sekretaris  Kecamatan  bisa  mengetahui  isi  dari  RKPDesa  & RAPBDesa  maka  Sekdes  mengunggah  ke  sistem  e-VB  untuk  nantinya diperiksa dan diverifikasi oleh pihak Kecamatan, yaitu Camat dan Sekretaris Camat yang pada akhirnya akan disahkan oleh Camat sebagai APBDesa. b.  Setelah APBDesa disahkan oleh Camat secara manual maupun secara online pada sistem e-VB, kemudian Sekdes mengajukan RKPDesa dan APBDesa kepada  DPMD  dan  BPKAD  Kabupaten  Banyuwangi  untuk  pencairan keuangan desa yang bersumber dari dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).
c.  DPMD  dan  BPKAD  Kabupaten  Banyuwangi  memeriksa  dan  mengevaluasi RKPDesa dan APBDesa melalui sistem e-VB. Dari e-VB, BPMD dan BPKAD mengetahui apakah RKPDesa dan APBdesa telah disahkan atau belum oleh Camat. RKPDesa dan APBDesa yang belum disahkan oleh Camat tidak dapat melakukan pencairan keuangan desa yang bersumber dari DD dan ADD.
d.  Jika semua data terpenuhi oleh Desa maka DD dan ADD akan ditransfer oleh BPKAD ke rekening kas desa.
2. Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan dengan E-Village Budgeting
Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai koordinator kegiatan  yang  dilaksanakan  perangkat  desa  dan/atau  unsur  masyarakat  desa. Semua pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan  kegiatan  lainnya  di  Desa  Sembulung  dan  Desa  Jajag  harus  melalui  tahapan pemrosesan sistem e-VB yang sesuai dengan PP No. 43 Tahun 2014.
a.  Pelaksana kegiatan ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai PIC dalam kegiatan pembangunan desa.
b.  Pelaksana  kegiatan  (PK)  mengajukan  pendanaan  kegiatan  yang  telah dianggarkan di APBDesa dan sudah ada di sistem e-VB nama kegiatan dan jumlah dana yang dianggarkan.
c.  Pelaksana Kegiatan mengajukan pencairan dana ke Bendahara desa disertai dengan rencana anggaran biaya kegiatan.
d.  Bendahara Desa mencatat semua belanja yang dibutuhkan oleh pelaksana kegiatan  dengan  pengajuan  surat  permintaan  pembayaran  (SPP)  desa  di sistem  e-VB  yang  nantinya  apakah  akan  diverifikasi  dan  diotorisasi  oleh Kepala Desa.
e.  Jika  pengajuan  SPP  desa  terkait  belanja  pelaksanaan  kegiatan  desa  telah diverifikasi dan diotorisasi Kepala Desa maka Bendahara desa dan pelaksana kegiatan dapat melihat di sistem e-VB tentang status SPP.
f.  Setelah SPP diotorisasi Kepala Desa, baru kemudian bendahara melakukan pengeluaran keuangan desa melalui rekening kas desa. Pengeluaran tersebut dicatat  oleh  Bendahara  dalam  sistem  e-VB  modul  penatausahaan  tentang rekening Bank.
g.  Terkait  dengan  pengeluaran  keuangan  desa  untuk  belanja  kegiatan  desa maka bendahara desa harus melakukan pemungutan pajak penghasilan dan pajak  lainnya,  serta  harus  mencatat  pemungutan  pajak  dalam  sistem  e-VB modul penatausahaan di buku kas umum.
Gambar 2. Tampilan Data per Desa E-Village Budgeting Kab. Banyuwangi

## 3. Tahap  Pelaporan  Keuangan  Desa  dan  Pertanggungjawaban  dengan E- Village Budgeting
PP No. 43 Tahun 2014 mengatur tata cara pelaporan keuangan desa yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa berupa laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan  tahunan  serta  laporan  pertanggungjawaban.  Dengan  menggunakan
sistem e-VB di Desa Sembulung dan Desa Jajag, semua pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara desa secara otomatis sistem e-VB  akan menghasilkan  suatu  laporan  keuangan,  baik  itu  laporan  realisasi  anggaran semesteran  maupun  laporan  realisasi  anggaran  tahunan.  Hasil  laporan  keuangan tersebut  tergantung  pada  penatausahaan  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran anggaran  desa  yang  dilakukan  bendahara  desa.  Laporan  realisasi  anggaran semesteran  maupun  laporan  realisasi  anggaran  tahunan  yang  dihasilkan  secara otomatis  oleh  sistem  e-VB  di  Desa  Sembulung  dan  Desa  Jajag  melalui  beberapa tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, yaitu:
1. Kepala  Desa  Sembulung  dan  Desa  Jajag  menyampaikan  laporan  realisasi anggaran semesteran dan laporan pertanggungjawaban semesteran kepada Camat,  DPMD,  dan  BPKAD  untuk  dapat  memperoleh  pencairan  anggaran desa  di  tahap  dua.  Jika  tidak  ada  kedua  laporan  tersebut  maka  desa  tidak dapat memperoleh pencairan anggaran desa tahap selanjutnya.
2. Di  akhir  tahun,  Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  realisasi  anggaran tahunan  dan  laporan  pertanggungjawaban  kepada  Camat  dan  DPMD  atas penggunaan  anggaran  desa  selama  satu  tahun  APBDesa.  Penyampaian kedua laporan tersebut dilakukan secara manual dan melalui sistem e-VB.
3. Hasil  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  diinformasikan  kepada masyarakat secara tertulis dan dengan sarana media informasi yang mudah diakses masyarakat, seperti papan pengumuman balai desa, banner-banner yang dipasang di pertigaan dan perempatan jalan-jalan desa Sembulung dan desa Jajag.
Gambar 2. Tampilan Data per Desa E-Village Budgeting Kab. Banyuwangi
Pengawasan Pelaporan Keuangan Desa Melalui E-Village Budgeting
UU  No.6  Tahun  2014  meletakkan  prinsip  dasar  untuk  penyelenggaraan pengawasan  dan  pemantauan  pembangunan  desa  yang  meliputi,  pengawasan supra-desa  (downward  accountability) dan  pengawasan  dari  masyarakat (upward accountabily). Di Kabupaten Banyuwangi pengawasan supra-desa dari Pemerintah Kabupaten dilakukan mulai dari pihak Kecamatan, yaitu Camat dan Sekretaris Camat yang bisa mengawasi langsung dari laporan realisasi anggaran desa di sistem e-VB dan dari laporan pertanggungjawaban yang disampaikan langsung oleh Kepala Desa kepada  Camat.  Selanjutnya  pengawasan  dilakukan  pihak  Kabupaten  yaitu  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) mengawasi laporan realisasi anggaran desa dari sistem e-VB dan  laporan  pertanggungjawaban  yang  disampaikan  langsung  oleh  Kepala  Desa. Laporan  realisasi  anggaran  desa  dan  laporan  pertanggungjawaban  yang disampaikan  ke  DPMD  dan  BPKAD  nantinya  sebagai  dasar  untuk  pencairan anggaran  desa  selanjutnya.  Pengawasan supra-desa dari  Pemerintah  Pusat biasanya dilakukan oleh BPK atau BPKP.
Pengawasan selanjutnya adalah dari pengawasan dari masyarakat (upward accountabily) terutama masyarakat desa yang menikmati secara langsung hasil dan manfaat dari anggaran desa yang semakin besar nilainya karena adanya dana desa dari APBN. Pengawasan dari masyarakat hanya dilakukan melalui laporan realisasi APBDesa  yang  diinformasikan  di  papan  pengumuman  balai  desa,  banner-banner yang dipasang di pertigaan dan perempatan jalan-jalan desa sembulung dan desa Jajag, serta melalui hasil pembangunan desa, hasil pemberdayaan masyarakat desa, dan hasil dari kegiatan desa lainnya.

## Kesimpulan
Seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat, semua transaksi telah dilakukan secara online. Kabupaten banyuwangi mencoba sesuatu yang baru yang berbeda dengan yang lain melalui sebuah inovasi sistem yang berbasis online yaitu e-village  budgeting (e-VB),  dimana  semua  anggaran  dan  program  desa terintegrasi  secara  online. e-village  budgeting merupakan  sebuah  inovasi  dari Kabupaten Banyuwangi yang berusaha menjawab permasalahan terkait tata kelola keuangan desa yang sering tidak tertib administrasi dan rawan akan penyimpangan anggaran. Dalam pengelolaan pemerintah desa di Kabupaten Banyuwangi  terdapat beberapa  tahap  yang  harus  dilakukan  pemerintah  desa  terkait  dengan  sistem
pelaporan  keuangan  desa  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  terhadap penggunaan anggaran desa yang diperoleh dari dana desa dan alokasi dana desa, yaitu  tahap  perencanaan,  tahap  pelaksanaan  dan  penatausahaan,  serta  tahap pelaporan keuangan desa dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan, dimana data  RKPDesa  dan  RAPBDesa  diunggah  ke  dalam  sistem  e-VB  sebagai  dasar menjadi  sebuah  APBDesa.  Kemudian  tahap  pelaksanaan  dan  penatausahaan, dimana setiap penerimaan dan pengeluaran dari anggaran desa dicatat dalam sistem e-VB yang nantinya akan menghasilkan sebuah pelaporan keuangan desa. Tahap terakhir adalah tahap pelaporan keuangan desa dan pertanggungjawaban, dimana laporan keuangan desa secara otomatis akan dihasilkan dari tahap penatausahaan. Sedangkan  pertanggungjawaban  pelaporan  keuangan  desa  disampaikan  secara langsung oleh Kepala Desa kepada Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

## Saran
Seiring dengan inovasi baru dari Kabupaten Banyuwangi e-village budgeting (e-VB) , semua transaksi yang terkait dengan pelaporan keuangan dilakukan secara online , sehingga perlu adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai tim  pelaksana  e-VB.  Kualitas  SDM  yang  baik  sebagai  tim  pelaksana  e-VB berpengaruh terhadap koordinasi dalam penyusunan anggaran sampai pembuatan laporan  keuangan.  Jika  penyusunan  laporan  keuangan  desa  mengalami keterlambatan maka pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahap selanjutnya akan mengalami keterlambatan yang secara langsung akan berdampak pula pada keterlambatan  kegiatan  desa  yang  telah  direncanakan  saat  Musrenbangdes. Peningkatan  kualitas  SDM  bisa  dilakukan  dengan  mengadakan  pendidikan  dan pelatihan  secara  rutin  pada  tim  pelaksana  e-VB  dari  masing-masing  desa  di Kabupaten  Banyuwangi.  Selain  itu  sistem online e-VB  sampai  saat  ini  tidak  dapat diakses  oleh  masyarakat  umum,  terutama  masyarakat  desa  di  Kabupaten Banyuwangi,  sehingga  diharapkan  e-VB  dapat  diakses  informasi  mengenai pengelolaan  keuangan  desa  untuk  meningkatkan  transparansi  sebagai  wujud pertanggungjawaban terhadap masyarakat desa.
Penelitian selanjutnya disarankan dapat meneliti mengenai akuntabilitas atas seluruh pendapatan desa yang diperoleh, yaitu dari pendapatan asli desa, BUMDesa, dan lainnya.

## Daftar Referensi
Kementerian Keuangan. 2015. Kebijakan Umum Dana Desa (Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa . 30  Mei  2014.  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.
Muluk, M.R. Khairul. 2008. Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah . Malang: Bayumedia.
Noor, Irwan. 2013. Desain Inovasi Pemerintahan Daerah . Malang: UB Press.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 18 tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa. Banyuwangi
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2016. 189 Desa di Banyuwangi Telah Terapkan E- Village  Budgeting.  (Online)  (http://banyuwangikab.go.id/berita-daerah/189-desa- di-banyuwangi-telah-terapkan-e-village-budgeting.html diakses 9 April 2017)

## Pemerintah Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Jakarta
Republik Indonesia. 2004. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.