## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN ASET “NON-CONVICTION BASED ASSET  FORFEITURE” DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

## Muhammad Ghulam Reza
Universitas Lambung Mangkurat, ghulamreza1812@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  tesis  adalah  untuk  dapat  memahami  konsep  “Non-Conviction  Based  Asset Forfeiture” dalam pengaturan perampasan aset yang ada di Indonesia, sekaligus sebagai kajian untuk memunculkan kebijakan formulasi dalam hukum pidana terkait konsep “Non-Conviction Based Asset Forfeiture”  dalam system perampasan aset di Indonesia. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normative. Hasil penelitian yang dihasilkan adalah regulasi perihal perampasan aset di  Indonesia  masih  belum  memadai  sehingga  diperlukan  suatu  kebijakan  hukum pidana  yang  dapat mengakomodir konsep “Non-Conviction Based Asset  Forfeiture” dalam melakukan perampasan aset khususnya dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang.

## Kata  Kunci:  Non-Conviction  Based  Asset    Forfeiture,  Perampasan  Aset,  Tindak  Pidana  Pencucian
Uang

## PENDAHULUAN
Pada  Indonesia  sendiri  pencucian  uang  sudah  terjadi  sangat  masif,  pencucian  yang merupakan  tindak  pidana  lanjutan  pada  berbagai  kejahatan  seperti  korupsi,  narkotika  dan terorisme sudah menimbulkan kerugian bagi negara. Menurut data PPATK pada tahun 2019 saja terdapat 404 perkara TPPU yang telah diputus oleh pengadilan sejak bulan Januari 2005 sampai  dengan  Juni  2019  dengan  hukuman  maksimal  penjara  seumur  hidup  dan  denda maksimal Rp. 32 Milliar. Selama periode tersebut, sebagian besar putusan terkait TPPU diputus oleh  Pengadilan  mencakup  Pengadilan  Negeri,  Tinggi  dan  Mahkamah  Agung. 1 Sedangkan pada  tahun  2022  Ketua  PPATK  Ivan  Yustiavandana  mengungkapkan  dalam  rapat  kerja bersama komisi III DPR RI pada hari Selasa, 14 Februari 2024 yaitu “Sepanjang tahun 2022, PPATK  menyampaikan  1.290  laporan  hasil  analisis  yang  terkait  1.722  laporan  transaksi mencurigakan  dengan  nominal  diduga  tindak  pidana  mencapai  Rp  183,88  triliun. 2 Meski Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  merupakan  kejahatan  tanpa  korban  namun  dan  merugikan perorangan  secara  langsung  namun  proses  pencucian  uang,  selalu  memiliki  koneksi  dengan penyedia jasa keuangan. Pencucian uang merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan masyarakat,  serta  dapat  mengakibatkan  ketidakstabilan  ekonomi  suatu  negara  dan  secara ekonomi tidak menguntungkan negara.
Indonesia sebagai negara yang meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nation  Convention  Against  Corruption ,  2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) Salah satu bagian penting yang diatur  dalam  UNCAC  adalah  adanya  pengaturan  yang  berkaitan  dengan  penelusuran, penyitaan,  dan  perampasan  hasil  dan  instrumen  tindak  pidana  antar  negara.  Sebagai  bentuk implementasi  dari  ratifikasi  tersebut  maka  pemerintah  Indonesia  harus  menyesuaikan
1 Fasini, Arfin Bin Ibrahim; Safari, Agung Tri. Meneropong Dimensi Pengawasan Djbc Terhadap Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain . Simposium Nasional Keuangan Negara, 2020. hlm 2.
2 Fuadi, Gumilang; Putri, Windy Virdinia; Raharjo, Trisno. Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan . Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2024. hlm. 2.
ketentuan-ketentuan  perundang-undangan  yang  ada  dengan  ketentuan-ketentuan  di  dalam konvensi  tersebut,  dengan  harapan  Indonesia  dapat  melakukan  upaya  perampasan aset  hasil tindak  pidana  khususnya  hasil  korupsi  secara  maksimal.  Namun  hadirnya  ratifikasi  tersebut dirasa  belum  maksimal,  salah  satu  permasalahan  yang  terjadi  didalam  penegakkan  hukum Tindak Pidana Pencucian Uang adalah disamping  minimnya  jumlah  kasus  yang  berujung pada  Pengadilan, pengembalian  kerugian  Negara  juga  tidak  sebanding  dengan  kerugian Negara.  Misalnya,  Korupsi yang  merupakan salah  satu predicate  crimes pada Tindak Pidana Pencucian  Uang,  menurut    data    yang    dikemukakan    oleh    Indonesian    Corruption  Watch, kerugian  negara  sebesar  Rp.  62,9  triliun  dengan  1.404  terdakwa, merujuk pada akumulasi pengembalian kerugian Negara berdasarkan putusan hakim yang  berhasil  dilakukan recovery hanya  senilai  2,2  persen  atau  setara  1,4 triliun rupiah. 3 Selain daripada masalah penegakan hukum, permasalahan perihal perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang juga tidak kalah penting. Karena lewat perampasan aset yang dilakukan penegak hukum negara bisa  melakukan  pengembalian  atas  kerugian  yang  telah  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana tersebut. Selain untuk mengembalikan kerugian negara, perampasan aset juga dinilai penting guna untuk menekan kejahatan itu sendiri. 4 Dalam dunia Internasional, terdapat perkembangan hukum yang menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Bahkan perampasan aset diatur dalam bab tersendiri, yaitu Bab V United Nation Convention Against Corruption ( UNCAC ) sebagai  penegasan  akan  pentingnya  perampasan  hasil  tindak  pidana  dalam  penyelesaian perkara.
Di Indonesia Tindak Pidana Pencucian Uang diatur didalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Didalam penegakan  Undang-undang  tersebut  penegak  hukum  seakan-akan  terseok-seok.  Hal  ini dikarenakan  didalam  melakukan  perampasan  aset  sesuai  dengan  peraturan  mengalami beberapa kendala seperti : 5
1. Membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama,  mengingat  perampasan  aset  baru  dapat dilakukan  setelah  ada  putusan  pengadilan  yang  bersifat  tetap.  Lamanya  proses peradilan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana atau mengalihkannya kepada pihak ketiga. Dampak dari hal ini adalah, tujuan pemidanaan untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan menjadi sulit tercapai.
2. Adanya  lubang  celah  dalam  mekanisme  perampasan  aset  seperti  dimungkinkannya adanya pidana pengganti ( subsider) apabila terdakwa tidak mampu mengembalikan aset  hasil.  Fakta  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  terpidana  akan  lebih  memilih untuk menyatakan ketidaksanggupan mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana. Sehingga ketidaksanggupan tersebut akan digantikan dengan kurungan badan. Dari perspektif terpidana, adanya pidana pengganti ini tentunya lebih menguntungkan dibanding menyerahkan harta kekayaannya kepada negara.
3 Ashady,  Suheflihusnaini, et  all . Pengembalian  Kerugian  Negara  Hasil  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Dengan Metode Parallel Investigation . Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 2023, hlm. 138.
4 Latifah,  Marfuatul. Urgensi  Pembentukan  Undang-Undang  Perampasan  Aset  Hasil  Tindak  Pidana  Di  Indonesia  (The Urgency Of Assets  Recovery Act  In  Indonesia) . Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk Keadilan  Dan  Kesejahteraan, 2016. hlm. 18.
5 Yusmar,  Widiya;  Somawijaya,  Somawijaya;  Putri,  Nella  Sumika. Urgensi  Pengesahan  Rancangan  Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika . Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2021. hlm. 224.
Selain beberapa kendala yang dihadapi didalam penegakan hukum anti pencucican uang di Indonesia, dalam realitanya juga terdapat suatu kondisi dimana perampasan aset tidak dapat dilakukan walaupun sudah ada vonis berasalah terhadap suatu tindak pidana oleh pengadilan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan bisa diakibatkan karena lima hal, yaitu : pemilik asset telah meninggal dunia, berakhirnya proses pidana karena terdakwa bebas, penuntutan pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambilalihan aset tidak berhasil dilakukan, terdakwa tidak berada dalam batas jurisdiksi, nama pemilik aset tidak diketahui, tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana. 6 Menyoal tentang aturan yang mengakomodir prihal tindak pidana pencucian uang di Indonesia dirasa masih kurang guna menjerat pelaku tindak pidana pecucian uang,  terutama  dalam  hal  perampasan  aset  dalam  rangka  mengembalikan  atau  memulihkan kerugian  negara  yang  timbul  dari  tindak  pidana  tersebut.  Selama  ini  terdapat  beberapa ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  perampasan  aset.  Seperti,  dalam Pasal  10    dan  pasal  39  ayat  (1)  KUHP.  Tak  hanya  itu,  pengaturan  perampasan  aset  tanpa pemidanaan sebenarnya sudah tersedia, seperti Pasal 67 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  jo  Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain. Namun tetap saja perampasan aset terkendala aturan yang tidak berdiri sendiri dalam arti lain harus  menjalankan  atau  mendahulukan  tindak  pidananya  terlebih  dahulu,  karena  sejatinya perampasan aset hanya bisa dilakukan terhadap perkara yang bisa disidangkan saja.
Berdasarkan  beberapa  problematika  tersebut  maka  muncul  lah  suatu  gagasan    yang dinamakan “ Non-Conviction Based Asset  Forfeiture ” konsep ini lazim dikenal dengan istilah perampasan  aset  tanpa  pemidanaan.  Konsep  ini  mengacu  pada  ratifikasi United  Nations Convenant    Againts    Corruption (selanjutnya  disebut  UNCAC)  tahun  2003  dalam  Undang- Undang  Nomor    7    Tahun  2006  Tentang  Pengesahan United  Nations  Convenant  Againts Corruption 2003. Didalam pasal Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC yang  mengharuskan semua Negara  Pihak  untuk  mempertimbangkan mengambil  tindakan-tindakan  yang  dianggap  perlu sehingga  perampasan  aset    hasil  korupsi  dimungkinkan  tanpa  proses  pidana. 7 Upaya pengembalian kerugian keuangan Negara  terus dikembangkan oleh pemerintah. Konsep Non- Conviction    Based    Asset    Forfeiture berbeda    dengan    perampasan  aset  In  Personam yang saat  ini  dikenal  dalam  hukum  acara  pidana. Berdasarkan pasal 10 huruf b KUHP, pidana tambahan yaitu :
a. pencabutan beberapa hak tertentu, b. perampasan barang yang tertentu, c. pengumuman putusan hakim.
Perampasan aset dalam  hukum  acara pidana termasuk dalam lingkup pidana   tambahan sesuai pasal 10 KUHP. Sistem KUHP ini pada dasarnya tidak  dikenal  kebolehan  penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok.
Indonesia sebenarnya telah mengatur upaya pengembalian kerugian    keuangan negara dalam  Peraturan  perundang-undangan Indonesia, antara lain    dalam Undang-Undang No. 8
6 Nasution,  Bismar. Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui  Non-Conviction  Based  (NCB)  Asset Forfeiture . Jurnal Integritas, 2017, Hlm 2.
7 Pasal 54 ayat 1 huruf c UNCAC : (1) Setiap Negara Pihak, untuk memberikan bantuan hukum timbal balik berdasarkan pasal 55 Konvensi ini berkenaan dengan harta benda yang diperoleh melalui atau terlibat dalam melakukan suatu tindak pidana yang ditetapkan  sesuai  dengan  Konvensi  ini,  sesuai  dengan  hukum  domestiknya,  harus  :  (c)  Pertimbangkan  untuk  mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk memungkinkan penyitaan properti tersebut tanpa hukuman pidana dalam kasus di mana pelaku tidak dapat dituntut karena kematian, pelarian atau ketidakhadiran atau dalam kasus lain yang sesuai.
Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan   Pemberantasan   Tindak   Pidana   Pencucian  Uang (selanjutnya  disebut  UU TPPU), dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara  Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian  Uang (selanjutnya    disebut    PERMA  Penanganan  Harta).  Dalam  UU  TPPU  sendiri,  Pasal  67 mengakomodir mengenai adanya perampasan aset tanpa      perlu dilakukannya pemidanaan. Berdasarkan pasal tersebut diatas,  hasil  pemeriksaan  dari  PPATK  atas aset  yang  diduga hasil  tindak  pidana  diajukan    permohonan  pada    pengadilan    untuk    diputuskan  untuk dikembalikan  pada  negara.  PPATK  merupakan  lembaga  yang    diberikan  wewenang  untuk memberikan  mengolah  informasi  serta  mendeteksi  adanya  tindak  pidana  pencucian  uang sebagaimana dalam Pasal 26 UU TPPU. Dalam hal permohonan yang diatur  dalam  Pasal  67 ayat  (2)  UU  TPPU, mekanisme pengajuan permohonan diatur lebih lanjut dalam PERMA Penanganan Harta. Kemudian   apabila   kita   melihat   pada     ketentuan     dalam     PERMA Penanganan   Harta,   dalam   Pasal 1   sendiri   dijelaskan   mengenai   ruang   lingkup  aturan ini  ialah  permohonan  penangangan harta kekayaan apabila tidak   ditemukannya   pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPPU. Dalam pasal  8 PERMA Penanganan  Harta dijelaskan  bahwa  permohonan  yang  masuk  ke Pengadilan Negeri mengenai  penanganan harta   kekayaan,   akan   diumumkan  terlebih  dahulu  selama  30    (tiga    puluh)    hari    kerja, guna  memberikan kesempatan kepada  pihak  yang  merasa  berhak  atas  harta  kekayaan tersebut untuk mengajukan keberatan. Kemudian,   ketika   tidak   terdapat  keberatan,  penyidik dalam  hal  ini  wajib  melakukan  pembuktian  mengenai     harta     tersebut yang kemudian akan  diputus  oleh  Hakim  sebagai      aset      negara    maupun dikembalikan pada pemiliknya. Dalam  pasal  14,  apabila  terdapat  keberatan,  pihak      yang      mengajukan      keberatan menyampaikan  alat  bukti  dan/atau  barang   bukti   serta   asal-usul   harta   kekayaan  tersebut yang  mendukung  keberatan   serta   terhadap   putusan permohonan harta kekayaan.
Konsep Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture diperlukan  untuk  mengembalikan kerugian  negara  secara  maksimal  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana   korupsi.   Namun, di   lain   sisi  konsep Non-Conviction    Based    Asset    Forfeiture sebagai   upaya stolen asset   recovery sangat rawan untuk menciderai  hak     milik     pihak     ketiga.     Sejatinya, Indonesia    telah    mengadopsi    konsep Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture dalam peraturan    perundang-undangan  di  Indonesia,  bahkan  telah  mencanangkan  adanya  RUU Perampasan  Aset.  Melihat  rumusan  norma  yang  ada  tersebar  dalam  peraturan  perundang- undangan di Indonesia,    sejatinya    Indonesia    tidak menganut konsep Non-Conviction Based Asset    Forfeiture yang    diterapkan    secara    paralel      dengan  perampasan  aset in  personam , melainkan    ditempatkan  sebagai  sebuah amunisi  apabila  perampasan      aset in     personam tidak dapat dilakukan terhadap  harta tercemar dalam rangka pelaksanaan stolen asset recovery . Sehingga dirasa perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana yang mengakomodir  konsep Non- Conviction  Based  Asset  Forfeiture dengan  konsep  perampasan  aset  yang  sudah  berjalan  di Indonesia bisa berjalan beriringan hal ini dirasa diperlukan pada saat adanya tumpang tindih yuridiksi  pada  suatu  kasus  yang  mengizinkan Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture diizinkan untuk dilakukan. Sehingga, dua  opsi  penuntutan  pidana   dan Non-Conviction Based   Asset Forfeiture dapat    dilakukan secara bersamaan. Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:
1. Bagaimana Perampasan Aset “Non-Conviction   Based   Asset    Forfeiture” yang ada di Indonesia ?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset “Non-Conviction   Based Asset Forfeiture” dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  yang  bersifat  normatiFe. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan  penelitian  hukum  normative.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  (statue  approach).  Penelitian  hukum  ini  dilakukan  dengan menganalisa suatu permasalahan melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan- bahan refrensi lainnya. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa perundang-undangan.
2. Bahan  Hukum  Sekunder  berupa  bahan  yang  memberi  penjelasan  mengenai  Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini hal tersebut diperoleh dari buku penunjang dan informasi  dari  Internet  yang  berkenaan  dengan  permasalahan  diatas,  yang  berisi pendapat dan pandangan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini.
3. Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## PEMBAHASAN

## A. PENGATURAN  HUKUM  PERAMPASAN  ASET  PADA  TINDAK  PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
Problematika  perampasan  aset  melalui  mekanisme  pidana  berdasarkan  KUHP  dan KUHAP  dinilai  memakan  waktu  yang  lama  sehingga terdapat  opsi  lain  untuk  menjerat  aset pelaku  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yaitu  menggunakan  mekanisme  perdata  Perampasan aset secara perdata yaitu dilakukan bukan terhadap perkara yang diadili di pengadilan pidana. Subjek tidak perlu terbukti melakukan tindak pidana sehingga jika uang yang mereka dapatkan diduga berasal dari tindak pidana, negara dapat melakukan perampasan atas asetnya  dengan menggugat harta kekayaan atau gugatan in rem . Menurut Fletcher N. Baldwin, Jr. menyatakan bahwa,  karena  perampasan  perdata  memanfaatkan  beban  pembuktian  terbalik  dan  memiliki kemampuan  untuk  melakukan  perampasan  segera  sesudah  diduga  adanya  hubungan  antara tindak  pidana  dan  aset. 8 Fletcher  N.  Baldwin,  Jr.  menyatakan  bahwa,  karena  perampasan perdata memanfaatkan beban pembuktian terbalik dan memiliki kemampuan untuk melakukan perampasan  segera  sesudah  diduga  adanya  hubungan  antara  tindak  pidana  dan  aset,  maka model  perampasan  perdata  sangat  penting  untuk  diterapkan  di  Indonesia. 9 Selain  itu,  dalam perampasan perdata, ditujukan kepada barang atau uang bukan pelaku kejahatan atau penjahat, sehingga aset negara tetap dapat diambil meskipun pelaku meninggal atau belum diperiksa atau diputus majelis hakim kasus pidananya. Tampaknya pendekatan ini yang kemudian digunakan, dan  sekarang  dikenal  dengan  istilah  lain,  "perampasan  aset  tanpa  pemidanaan"  atau "perampasan aset tanpa pemidanaan". 10 Perampasan secara perdata telah diatur dalam Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu dalam Pasal 67  dan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
8 Saputro, Heri Joko; Chandra, Tofik Yanuar. Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi . Mizan: Journal Of Islamic Law, 2021, hlm 284
9 Ibid , hlm 284
10 Fuadi,  Gumilang;  Putri,  Windy Virdinia;  Raharjo, Trisno. Tinjauan Perampasan  Aset Dalam  Tindak  Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan . Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 2024, hlm 59.
Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain, terkait teknis penanganannya. Aset yang dapat disita menurut ketentuan tersebut hanya aset yang berada pada rekening pengguna jasa di penyedia jasa keuangan. Tidak mungkin untuk merampas aset lain, termasuk barang bergerak dan tidak bergerak. Ini menyebabkan kesulitan dalam menangani kasus TPPU karena harta kekayaan yang dimiliki tersangka pelaku TPPU dengan status DPO dapat ditransfer atau digunakan untuk harta benda yang bergerak atau tidak bergerak sehingga tak dimasukkan ke dalam  rekening  yang  diblokir, termasuk  isinya.  Selain  ketentuan  tersebut,  belum  ditemukan pengaturan yang secara jelas yang dapat digunakan sebagai alat merampas barang atau uang pelaku kejahatan pidana asal maupun pencucian uang
Jika di runut logika hukumnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pengadilan baru akan  menetapkan  perampasan  tanpa  pemidanaan  sebagai  reaksi  lanjutan  atas  penghentian sementara  transaksi  PPATK  yang  diserahkan  kepada  penyidik,  kemudian  penyidik  tidak menemukan  pelaku,  namun  asetnya  ditemukan.  Hal  ini  berarti  menurut  Pasal  67  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang, tindakan penghentian sementara transaksi adalah mandatory yang kemudian berdampak  peraturan  turunannya  menetapkan  bahwa  berita  acara  penghentian  sementara transaksi  harus  disertakan  dalam  berkas perkara  dalam  kasus  yang  menggunakan instrumen hukum tersebut. Merampas aset secara pidana, perdata, dan administratif untuk pencucian uang sebenarnya telah diatur dalam hukum positif Indonesia. Namun demikian, dalam regulasi dan pelaksanaannya  masih  terdapat  rekahan  hukum  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  pelaku kejahatan. Hal ini berakibat tujuan pemidanaan yang bukan terbatas pada pelaku secara represif melalui  maksimal  ancaman  pidana,  tetapi  juga  untuk  preventif  tindak  pidana  melalui penelusuran dan pengembalian aset yang dihasilkan dari tindak pidana belum tercapai. Dengan belum tercapainya tujuan  pemidanaan terhadap  pencucian  uang, maka  keadilan  hukum  bagi negara dan masyarakat sebagai korban dari pelaku kejahatan pencucian uang belum terwujud.
Perampasan aset tanpa pemidanaan atau disebut juga Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture adalah  konsep  pengembalian  kerugian  negara  yang  pertama  kali  berkembang  di negara common  law ,  seperti  Amerika  Serikat.  Konsep  ini  bertujuan  untuk  mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya. 11 Kategori aset yang dapat dirampas menggunakan metode NCB asset forfeiture adalah aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi. Secara prinsip terdapat 2 bentuk perampasan aset, yakni perampasan secara in personam dan perampasan secara in rem . Pertama, perampasan secara in personam merupakan tindakan  yang  ditujukan  kepada  seseorang  secara  personal  atas  kesalahannya  melalui mekanisme  hukum  yang  tersedia  atau  disebut  juga  sebagai  perampasan  melalui  mekanisme hukum pidana. Tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan putusan peradilan pidana. Jaksa dalam hal ini harus membuktikan bahwa aset yang dirampas merupakan hasil atau sarana dari sebuah  tindak  pidana.    Kedua,  perampasan in  rem ,  atau  juga  dikenal civil  forfeiture , perampasan perdata, dan NCB asset forfeiture .  Pada intinya adalah gugatan dilakukan terhadap
11 Yunus Husein, Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi , Pusat  Studi  Hukum  Dan  Kebijakan  &  Pusat  Penelitian  Dan  Pengembangan  Hukum  Dan  Peradilan  Mahkamah  Agung  Ri, Jakarta, 2019, hlm. 6.
aset,  bukan  terhadap  orang.  Tindakan  ini  terpisah  dari  peradilan  pidana,  tetapi  hanya menentukan bahwa aset telah tercemar oleh tindak pidana.
Dari  dua  jenis  model  perampasan  aset  tersebut  terdapat  persamaan  sebagai  berikut: pertama,  bertujuan  agar  pelaku  kejahatan  tidak  boleh  mendapatkan  keuntungan  dari  hasil kejahatan. Kedua, sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku ( preventif ) agar aset  tersebut  tidak  digunakan  untuk  tujuan  kriminal  lebih  lanjut. 12 Munculnya  konsep  NCB asset forfeiture tersebut dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma penegakan hukum yang berorientasi  untuk menangkap  pelaku  ( follow  the  suspect ),  berubah  pada  orientasi mengejar kerugian  ( follow  the  money ).  Hal  ini  menjadi  penting  karena  tindak  pidana  yang  bermotif ekonomi, seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang dapat menyebabkan kerugian  negara.  Peraturan  perundang-undangan  yang  ada  saat  ini  dinilai  belum  secara komprehensif mengatur NCB asset forfeiture yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga internasional lainnya. NCB asset forfeiture digunakan apabila pengambilalihan aset tidak dapat dilakukan,  karena  pemilik  aset  meninggal,  berakhirnya  proses  pidana,  terdakwa  bebas, penuntutan  pidana  terjadi  tetapi  pengambilalihan  aset  tidak  berhasil  karena  asetnya  baru diketahui,  terdakwa  tidak  berada  dalam  batas  jurisdiksi,  nama  pemilik  aset  tidak  diketahui, serta tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali tuntutan pidana.
Secara umum ketentuan mengenai perampasan aset tanpa pemindanaan sejalan dengan konvensi atau perjanjian internasional sebagai berikut:
1. Konvensi  PBB  Menentang  Korupsi  atau  United  Nation  Convention  Against Corruption 2003 (UNCAC);
2. Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir atau United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes (UN-CATOC);
3. Standar  Internasional  di  bidang  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana pencucian uang atau Financial Action Task Force (FATF).
Pada  prinsipnya  juga  terdapat  banyak  dasar  hukum  yang  dapat  digunakan  untuk melakukan perampasan aset di Indonesia. Namun, tidak semua ketentuan tersebut mengatur perampasan  aset  tanpa  pemidanaan.  Bahkan  ketentuan  tersebut  dikenal  dengan  beberapa terminologi  yang  berbeda-beda.  Namun pada  intinya  merupakan  ketentuan  pengambilalihan barang  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana,  yang  sebagian  besar  harus  melalui  proses peradilan, baik perdata maupun pidana. Beberapa aturan dan ketentuan terkait perampasan aset dalam perundang-undangan di Indonesia, meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
4. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
5. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
12 Theodore S. Greenberg, Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture , The World Bank & Unodc, Washington D.C., 2009, hlm. 18
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
Ketentuan tersebut hanya sebagian contoh peraturan yang berkaitan dengan perampasan aset  hasil  tindak  pidana,  di  luar  itu  masih  banyak  peraturan  terkait  perampasan  aset  sesuai kategorisasi tindak pidana, khususnya tindak pidana yang bermotif keuntungan ekonomi. Dari jumlah  tersebut,  regulasi  yang  secara  tegas  mengatur  instrumen  perampasan  aset  tanpa pemidaan hanya terdapat dalam beberapa aturan, seperti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU). Pengesahan NCB  asset  forfeiture dalam  undang-undang a  quo yang  didasari  oleh  UNCAC 2003 yang telah di ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 54 ayat (1) huruf  c  UNCAC  mengharuskan  semua  negara  pihak  untuk  mempertimbangkan  mengambil tindakan  yang  dianggap  perlu  sehingga  perampasan  aset  hasil  korupsi  dimungkinkan  tanpa proses  pidana  dalam  kasus  yang  tidak  dapat  dituntut,  misalnya  dengan  alasan  kematian, pelarian,  dan  lainlain.  Ketentuan  tersebut  kemudian  ditegaskan  dalam  Pasal  67  ayat  (2) UndangUndang No. 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun demikian, secara teknis pengaturannya tidak begitu lengkap, sehingga dikeluarkanlah  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain’ untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.
Adanya kekosongan hukum terkait mekanisme perampasan aset pada pasal 67 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, sebagaimana didalam teori kepastian hukum  bahwa  Kepastian  merupakan  ciri  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  hukum,  terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Sehingga dengan alfa nya pengaturan mekanisme terkait perampasan  aset  bisa  dinyatakan  bahwa  pasal    67  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  belum  bernilai mempunyai kepastian hukum. Secara lebih komprehensif, perampasan aset tanpa pemidanaan pada  prinsipnya telah  dirumuskan  dalam RUU  Perampasan  Aset.  Namun,  hingga kini  RUU tersebut  belum  disahkan  di  DPR  RI.  Urgensi  pengesahan  RUU  tersebut  setidaknya  didasari oleh beberapa hal berikut:
1. Konstruksi  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  belum  menempatkan  penyitaan  dan perampasan  hasil  dan  instrumen  tindak  pidana  sebagai  bagian  penting  dari  upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia;
2. Upaya  pengembalian  aset  tindak  pidana  di  luar  negeri  menjadi  sulit  untuk diimplementasikan karena belum adanya ketentuan yang sama, mengingat Indonesia belum mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagaimana dikehendaki oleh UNCAC;
3. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana, dan masih memiliki banyak kekurangan ( loophole ) jika dibandingkan dengan konsep NCB Asset  Forfeiture yang  direkomendasikan  oleh  PBB  dan  lembaga-lembaga internasional lainnya.

## B. KEBIJAKAN  HUKUM  PIDANA  PERAMPASAN  ASET  “NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE” DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Singapura memiliki lembaga independen untuk memberantas tindak pidana Pencucian Uang  yaitu The  Commercial  Affairs  Department (CAD)  dari  Kepolisian Singapore  Poilice Force (SPF). 13 penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  Tindak  Pidana  Pencucan  Uang  di Singapura  berpedoman  pada  Undang-undang  utama  yang  menargetkan  Tindak  Pidana Pencucian Uang adalah Corruption, Drug Trafficking And Other Serious Crimes (Confiscation Of Benefits) Act 1992 (CDSA). Pelanggaran utama TPPU tercantum dalam Pasal 50, 51, 53, 54  dan  55  CDSA.  Meskipun  CDSA  tidak  secara  spesifik  mendefinisikan  TPPU,  CDSA mengkriminalisasi  transaksi  properti  yang  mewakili,  secara  keseluruhan  atau  sebagian,  dan secara  langsung  atau  tidak  langsung,  keuntungan  dari  perdagangan  narkoba  atau  tindakan kriminal (“ Manfaat Kriminal ”).
Pasal  53  ayat  (1)  dan  54  ayat  (1)  CDSA  mengkriminalisasi  TPPU  “primer”  (yaitu mencuci  Manfaat  Pidana  milik  terdakwa).  Ketentuan-ketentuan  ini  mengkriminalisasi perolehan,  kepemilikan,  penggunaan,  penyembunyian  atau  pengalihan  harta  benda  yang mewakili  Manfaat  Pidana  bagi  terdakwa.  Jaksa  harus  membuktikan  terhadap  harta  benda tersebut bahwa terdakwa:
a. Menyembunyikan atau menyamarkan properti tersebut;
b. Mengkonversi, memindahkan, atau menghapus properti tersebut dari yurisdiksi; atau
c. Memperoleh, memiliki atau menggunakan properti tersebut.
Pasal  53  ayat  (2)  dan  54  ayat  (2)  CDSA  mengkriminalisasi  TPPU  “sekunder”  (yaitu mencuci  Keuntungan  Pidana  orang  lain).  Ketentuan  ini  mengkriminalisasi  penyembunyian, penyamaran, pengubahan, pengalihan atau penghapusan dari wilayah hukum Manfaat Pidana orang lain. Jaksa harus membuktikan sehubungan dengan harta benda tersebut bahwa:
a. terdakwa  menyembunyikan,  menyamarkan,  mengubah,  memindahkan  atau memindahkan properti tersebut dari yurisdiksinya; Dan
b. bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan mengetahui atau mempunyai alasan yang  masuk  akal  untuk  meyakini  bahwa  harta  benda  tersebut  merupakan  Manfaat Pidana orang lain.
Hukuman maksimum berdasarkan Bagian 50, 51, 53 dan 54 CDSA adalah:
a. bagi perorangan, denda maksimal S$500.000 atau penjara maksimal 10 tahun, atau kedua-duanya; Dan
b. bagi non-perorangan, denda tidak melebihi S$1 juta atau dua kali lipat nilai manfaat dari  pengedaran  narkoba/tindak  pidana  sehubungan  dengan  pelanggaran  yang dilakukan, mana saja yang lebih tinggi.
Hukuman maksimum berdasarkan Bagian 55 CDSA adalah:
a. bagi perorangan, denda maksimal S$150.000 atau penjara maksimal tiga tahun, atau kedua-duanya; Dan
b. untuk non-individu, denda tidak melebihi S$300,000.
Pada Pasal 55 CDSA mengkriminalisasi kepemilikan atau penggunaan properti apa pun yang  dapat  diduga  sebagai  Manfaat  Pidana,  jika  terdakwa  tidak  dapat  menjelaskan  secara memuaskan bagaimana ia mendapatkan properti tersebut. Selanjutnya, pada Pasal 50 dan 51 CDSA  mengkriminalisasi  membantu  orang  lain  untuk  mendapatkan  Tunjangan  Pidananya.
13 https://www.police.gov.sg/Who-We-Are/Organisation-Structure/Specialist-Staff-Departments/Commercial-Affairs- Department diakses pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 11:56 WITA
Berdasarkan  kedua  Pasal  tersebut,  Jaksa  harus  membuktikan  bahwa  terdakwa  telah mengadakan  atau  sebaliknya  terlibat  dalam  suatu  perjanjian,  dan  bahwa  terdakwa melakukannya dengan mengetahui atau mempunyai alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa perjanjian tersebut akan:
a. memfasilitasi penyimpanan atau pengendalian Manfaat Pidana orang lain oleh atau atas  nama  orang  lain,  baik  dengan  penyembunyian,  pemindahan  dari  yurisdiksi, pengalihan kepada nominasi, atau cara lainnya;
b. menggunakan Manfaat Pidana orang lain untuk mengamankan dana yang ditempatkan pada  kepemilikan  orang  lain  tersebut,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  atau menggunakan  Manfaat  Pidana  orang  lain  untuk  kepentingan  orang  lain  guna memperoleh harta benda dengan cara penanaman modal atau dengan cara lain; Dan
c. orang lain adalah orang yang melakukan atau pernah terlibat dalam pengedaran/tindak pidana narkoba, atau yang mendapat manfaat dari pengedaran/tindak pidana narkoba.
Terkait  pidana  asal,  pada  sistem  hukum  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  di  Singapura juga  mengenal  istilah  pidana  asal  ( Predicate  crime )  CDSA  mengatur  berbagai  macam pelanggaran  asal.  Ketentuan  yang  mengkriminalisasi  TPPU  mengacu  pada  manfaat “ pengedaran narkoba ” atau “ tindak pidana ”. Istilah “ pengedaran narkoba ” mengacu pada pelanggaran-pelanggaran yang ditentukan dalam Jadwal Pertama CDSA serta penyertaan dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, dan termasuk “ pelanggaran perdagangan narkoba asing ”, yang  merupakan  “ pelanggaran  terhadap  undang-undang  terkait ”,  dan  yang  akan  telah merupakan  pelanggaran  perdagangan  narkoba  jika  terjadi  di  Singapura.  Yang  dimaksud dengan “ tindak pidana ” adalah setiap perbuatan yang merupakan “ pelanggaran berat ” atau “ pelanggaran  berat  yang  bersifat  asing ”.  Pelanggaran  berat  adalah  pelanggaran  yang disebutkan  dalam  Jadwal  Kedua  CDSA,  dan  pelanggaran  berat  di  luar  negeri  adalah pelanggaran terhadap hukum negara asing, termasuk perbuatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran  serius  jika  hal  tersebut  terjadi  di  Singapura.  Hal  ini  antara  lain  mencakup penyuapan, kecurangan, pelanggaran kepercayaan secara kriminal, pemalsuan, pencurian dan perampokan juga termasuk penggelapan pajak.
Berkaitan dengan perampasan aset di Singapura menggunakan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan yaitu dengan mekanisme penyitaan pidana dan non pidana atau secara perdata. Jaksa dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agar properti disita berdasarkan CDSA dan Organized Crime Act 2015 (OCA). Meskipun lembaga investigasi dapat menyita properti atau membekukan  rekening  bank,  penyitaan  atau  penyitaan  dilakukan  atas  perintah pengadilan.  Apabila  terdakwa  terbukti  melakukan  satu  atau  lebih  tindak  pidana  asal  yang tercantum  dalam  CDSA,  Jaksa  dapat  mengajukan  permohonan  penyitaan  ke  pengadilan. Keuntungan  yang  diperoleh  terdakwa  dari  perdagangan  narkoba  atau  tindakan  kriminalnya akan  dikenakan  perintah  penyitaan  jika  pengadilan  yakin  bahwa  keuntungan  tersebut  telah diperoleh  (Pasal  6  dan  7  CDSA).  Jika  tidak  ada  hukuman  pidana,  keuntungan  materi  atau finansial  dari  aktivitas  kejahatan  terorganisir  juga  dapat  disita  berdasarkan  OCA.  Perintah penyitaan  berdasarkan  OCA  tidak  mengharuskan  aktivitas  kejahatan  terorganisir  menjadi subjek proses pidana (Pasal 51 OCA). Penghentian atau pembebasan terdakwa dalam proses pidana  tidak  akan  berdampak  pada  perintah  penyitaan  (Pasal  53  OCA).  Jaksa  dapat mengajukan perintah penyitaan berdasarkan OCA, dan pengadilan akan mengeluarkan perintah penyitaan  jika  pengadilan  yakin,  berdasarkan  kemungkinan,  bahwa  orang  tersebut  telah melakukan  kegiatan  kejahatan  terorganisir  dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan  menurut undang-undang dan telah memperoleh manfaat dari aktivitas kejahatan terorganisir (Pasal 61
OCA).  “ Aktivitas  kejahatan  terorganisir ”  mengacu  pada  aktivitas  apa  pun  yang  dilakukan oleh seseorang di (atau di luar) Singapura yang merupakan pelanggaran serius yang ditentukan dalam  Jadwal  OCA  (yang  mencakup  Bagian  50,  51,  53  dan  54  CDSA)  dan  dilakukan  di pengarahan atau kelanjutan dari tujuan ilegal suatu kelompok yang orang tersebut ketahui atau mempunyai alasan kuat untuk meyakininya sebagai kelompok kriminal terorganisir (Pasal 48 ayat 1 huruf a dan b OCA). Jika aktivitas tersebut dilakukan oleh seseorang di luar Singapura, kelompok kriminal terorganisir tersebut harus memiliki hubungan lokal. “ Aktivitas kejahatan terorganisir ”  tersebut  juga  mencakup  menjadi  anggota  kelompok  kriminal  terorganisir, merekrut  anggota  kelompok  tersebut,  memerintahkan  dilakukannya  pelanggaran  terhadap kelompok tersebut, dan mendukung atau membantu kelompok tersebut (Pasal 48 ayat 1 huruf c  OCA Bagian 2 OCA).
Secara historis, Australia menganut dua mekanisme perampasan aset, yaitu conviction- based confiscation laws , dimana perampasan aset dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau pemidanaan, dan non conviction-based confiscation laws , dimana dapat merampas aset tanpa adanya pemidanaan. Semua negara bagian dan dua teritorial bagian, kecuali Tasmania, memiliki  peraturan  perundang-undangan  tentang  dua  bentuk  mekanisme  perampasan  aset dimaksud. 14 Beban pembuktian yang diperlukan untuk non conviction-based confiscation laws yaitu on the balance of probabilities lebih rendah daripada conviction-based confiscation laws yaitu beyond reasonable doubt . Berkaitan dengan ciri-ciri utama conviction-based confiscation laws meliputi: 15
1. Diperlukan pemidanaan untuk memicu perampasan aset;
2. Penggunaan  perintah  penahanan  atau  perangkat  serupa  di  awal  proses  untuk mencegah penghapusan, pemindahan, dan/atau penggelapan aset;
3. Kekuasaan  hukum  penggeledahan  dan  penyitaan,  pengumpulan  informasi, pemeriksaan  orang  dan  pemantauan  akun  yang  diberikan  kepada  aparat  penegak hukum.
Pemberlakukan persyaratan bahwa hukuman dijamin sebelum membuat perintah untuk perampasan aset, rezim perampasan ini mempertahankan doktrin bahwa "dia yang menegaskan harus membuktikan". Namun, pada praktiknya mekanisme conviction-based confiscation telah terbukti  sangat  tidak  memadai  untuk  memiskinkan  pelaku  tindak  pidana.  Pelaksanaan mekanisme conviction-based  confiscation dimaksud  juga  tidak  berhasil  mengembalikan kerugian yang ditimbulkan dalam nominal yang besar.
Pada  praktiknya,  mekanisme conviction-based  confiscation telah  terbukti  sangat  tidak memadai untuk memiskinkan pelaku tindak pidana. Pelaksanaan mekanisme conviction-based confiscation dimaksud juga tidak berhasil mengembalikan kerugian yang ditimbulkan dalam nominal yang besar. Conviction-based confiscation memiliki dua kekurangan besar. Pertama, adanya persyaratan suatu untuk dakwaan pidana yang aktual sebagai untuk merampas aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Dalam keadaan ini, pihak yang berwenang tidak dapat mencegah  aset  dipindahkan  ke  tempat  yang  tidak  dapat  dijangkau  atau  ke  tempat  di  luar yurisdiksi.  Kedua,  tidak  mungkin  aset  hasil  tindak  pidana  dirampas  kecuali  dan  sampai seseorang telah dihukum karena suatu tindak pidana, meskipun mungkin ada cukup bukti untuk membuktikan  bahwa  aset  tersebut  sebenarnya  adalah  hasil  tindak  pidana. 16 Sehingga  pada
14 L Bartels, “ A Review Of Confiscation Schemes In Australia ,” Technical And Background Paper, 2010, hlm. V.
15 Ayuningsih,  Irma  Reisalinda;  NELSON,  Febby  Mutiara.  Perampasan  Aset  Tanpa  Pemidanaan:  Suatu  Perbandingan Indonesia Dan Australia. Jurnal Ius Constituendum, 2022, hlm. 256.
16 Ayuningsih, Irma Reisalinda, Loc.Cit, hlm. 257.
tahun  1977  Pemerintah  Federal  Australia  menyisipkan  ketentuan  s.229A  ke  dalam Customs Act 1901. Secara signifikan, langkah ini menciptakan perampasan in rem yang memungkinkan perampasan uang tunai, cek atau barang tanpa perlu adanya tuntutan pidana atau pemidanaan. Selanjutnya,  pada  tingkat Commonwealth ,  pengaturan non  conviction-based  confiscation diatur melalui Proceeds of Crime Act 2002 (POCA), yang menyediakan skema untuk melacak, menahan, dan merampas aset yang memiliki hubungan yang cukup dengan tindak pidana di bawah pengaturan peraturan Commonwealth . Di lain pihak, sekitar tahun 1985-1993 seluruh negara bagian dan territorial bagian di Australia juga menganut mekanisme conviction-based confiscation .  Peraturan  perundang-undangan  di Western  Australia dan Northern  Territory melangkah lebih jauh, dimana memungkinkan masing-masing Director of Public Prosecutions untuk  mengajukan  permohonan  ke  pengadilan  untuk  perintah  perampasan  jika  seseorang memiliki  " unexplained  wealth ".  Ini  berarti  bahwa  di  yurisdiksi  tersebut  menempatkan tanggung jawab pada seseorang untuk membuktikan bahwa kekayaan mereka diperoleh dengan cara  hukum.  POCA  berisi  rezim  komprehensif  untuk  menyelidiki,  menahan,  dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana yang dapat didakwakan. Ini mengatur non conviction-based confiscation  yang  memungkinkan  tindakan  perampasan  dapat  dilakukan  independen  dari proses  penuntutan  pidana.  Termasuk  di  mana  seseorang  tidak  dapat  dituntut  atau  telah meninggal atau melarikan diri dan juga secara lebih luas di mana hal itu dapat ditunjukkan pada keseimbangan probabilitas bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran serius atau bahwa aset adalah hasil dari tindak pidana yang dapat didakwakan. 17
Perampasan  aset  hasil  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  di  Indonesia  dilakukan  dengan menggunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010, tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dimana tindak pidana seperti narkotika, korupsi dan terorisme sebagai tindak pidana asal ( predicate crime ). Indonesia sebagai negara demokrasi sekaligus negara peserta konvensi UNCAC 2003 belum menganut mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (NCBAF). Saat ini, Indonesia menganut tiga bentuk mekanisme perampasan aset dengan pemidanaan criminal forfeiture atau in personam , perampasan  aset  perdata,  dan  perampasan  aset  administratif.  Namun  pada  prakteknya  pada Indonesia lebih cenderung menggunakan mekanisme Criminal Forfeiture . Criminal  Forfeiture merupakan  bagian  dari  penghukuman  pada  tindak  pidana,  yang biasanya  dikatakan  bahwa  criminal  forfeiture merupakan  in  personam  action  against  the defendant, not an in rem action against the property involved in the offense . Criminal forfeiture merampas  harta  orang  yang  melakukan  kejahatan  melalui  sistem  pembuktian  dalam  hukum pidana, dan hanya bisa dilakukan bila orang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana disampaikan oleh Bismar Nasution dalam Pembahasan RUU TPPU a quo . Hal tersebut menunjukkan bahwa model criminal forfeitur dilakukan berkaitan dengan pemidanaan seorang terpidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ),  bukan pada gugatan atas harta kekayaan yang terkait dengan  tindak  pidana.  Biasanya  pengadilan  pada  kasus  dengan  menggunakan  pendekatan criminal forfeiture akan meminta kepada pihak terhukum untuk membayar uang pengganti atau merampas  aset  milik  terhukum  sebagai  pengganti  jika  secara  langsung  aset  yang  dapat dirampas telah hilang atau tidak dapat ditemukan.
Perampasan  aset  secara in  personam atau  perampasan  aset  secara  pidana  ( criminal forfeiture ) atau conviction based adalah suatu judgement in personam against the defendant,
17 Ayuningsih, Irma Reisalinda Loc.Cit, hlm. 257.
yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan dengan erat dengan pemidanaan seorang terpidana.  Perampasan  aset  secara  in  personam  yang  merupakan  tindakan  yang  ditujukan kepada  diri  pribadi  seseorang  secara  individu,  oleh  karena  itu  membutuhkan  pembuktian mengenai  kesalahan  terdakwa  terlebih  dahulu  sebelum  merampas  aset  dari  terdakwa.  Jaksa Penuntut  Umum  harus  terlebih  dahulu  membuktikan  tindak  pidana  yang  dilanggar  oleh terdakwa dan hubungan antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan aset yang merupakan  hasil  atau instrumen  dari  suatu.  tindak  pidana  yang  dikuasai  oleh  terdakwa.  jika telah terbukti maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetaplah yang menjadi dasar hukum  untuk  merampas  harta  dari  terdakwa.  Standar  beban  pembuktian  untuk  melakukan perampasan aset secara pidana ini lebih tinggi dibandingkan dengan perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata. Di dalam sistem common law untuk melakukan perampasan aset secara  pidana  dibutuhkan  standar  pembuktian beyond  a  reasonable  doubt atau intimate convition yang  berarti  tidak  boleh  adanya  keraguan  serta  diyakini  adanya  kesalahan  dari terdakwa  dan  status  aset  yang  merupakan  hasil  ataupun  instrumen  dari  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  terdakwa    dan  di  dalam  sistem  hukum civil  law menggunakan  sistem pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negatif  ( negatief  wettelijk  stelsel )  yang membutuhkan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus  keyakinan  hakim  yang  ditimbulkan  dari  alat-alat  bukti  yang  sah  tersebut  untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.
Perampasan aset secara in personam ini umumnya dilakukan melalui mekanisme hukum pidana.  Pada  persidangan  pidana  terdapat  persyaratan-persyarat  formal  untuk  menghukum terdakwa  dan  juga  untuk  melakukan  perampasan  aset  milik  terdakwa,  berikut  adalah karakteristik dari penjatuhan keputusan di dalam hukum pidana :
1. Harus berdasarkan dakwaan yang bersifat spesifik yang mengacu pada tindak pidana tertentu, bukan menggunakan identifikasi umum dari kejahatan yang dilakukan;
2. Membutuhkan  bukti  yang  sesuai  dengan  standar  pembuktian  untuk  memenuhi persyaratan dari nilai pembuktian;
3. Terdakwa  tidak  diperbolehkan  untuk  dipaksa  mengakui  kesalahannya  (incriminated himself) sebagai pembuktian kesalahan di persidangan;
4. Menghasilkan  pengenaan  sanksi  yang  bersifat  publik.  Jika  dinyatakan  tidak  bersalah maka tidak boleh dilakukan penuntutan terhadap kejahatan yang sama.
Perampasan aset secara in personam mempunyai keterbatasan jangkauan karena upaya untuk  merampas  aset  yang  merupakan  hasil  dan  instrumen  tindak  pidana  hanya  dapat dilaksanakan  jika  pelaku  kejahatan  telah  dinyatakan  terbukti  dan  bersalah  telah  melakukan tindak pidana oleh :
1. Terdakwa  meninggal  dunia  pada  saat  menjalani  proses  berdasarkan  hukum  acara pidana sebelum dapat dibuktikannya asal usul dari harta kekayaannya karena kematian terdakwa mengakhiri proses hukum acara pidana;
2. Pelaku tindak pidana tidak bisa dituntut (immune from prosecution);
3. Pelaku  tindak  pidana  mempunyai  kekuasaan  yang  begitu  kuat  sehingga  proses penyidikan dan penuntutan tidak dapat dilakukan;
4. Tidak ditemukannya tersangka dalam suatu tindak pidana akan tetapi aset yang diduga merupakan hasil dan instrumen dari tindak pidana telah ditemukan;
5. Aset  yang  merupakan  hasil  dan  instrumen  tindak  pidana  telah  berada  di  dalam penguasaan  pihak  ketiga  yang  belum  dilakukan  penuntutan  terhadap  suatu  tindak pidana.

## PENUTUP
Perampasan aset merupakan hal yang sangat penting yang berguna untu mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana salah satunya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Di Indonesia perihal perampasan aset sudah diakomodir di berbagai peraturan seperti  pasal  66  KUHP,  pasal  194  KUHAP  dan  pasal  3,  4,  5 ayat  1  serta  pasal  67  Undang- undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Namun  jika  kita  berbicara  dimana  keberadaan  konsep  dari  Non-Conviction  Based (NCB) Asset Forfeiture dari beberapa aturan atau regulasi yang mengatur perihal perampasan aset di Indonesia hanya terdapat pada pasal 67 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Dan  pasal  tersebut  juga menimbulkan  sejumlah  masalah  lanjutan  yaitu  terkait  mekanisme  atau  posedur  dari penanganan  aset  yang  sudah  dan  akan  dirampas  tidak  dijelaskan  secara  eksplisit  melalui Undang-undang dan hanya diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  atau  tindak  pidana  lain,  yang  mana  perma  tersebut  hanya bersifat  aturan  internal  suatu  Lembaga  sehingga  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat luas. Dapat dikatakan bahwa konsep Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture masih  setengah  hati  dijalankan  di  Indonesia  atau  masih  belum  optimal  dari  segi  konstruksi hukum. Perbandingan system perampasan aset di beberapa negara lain seperti Singapura dan Australia  jauh  lebih  mumpuni  berkaitan  dengan  perampasan  aset  di  negaranya.  Yang  mana singapura  dan  Australia  sudah  menerapkan  konsep  Non-Conviction  Based  (NCB)  Asset Forfeiture pada system negaranya masing-masing dengan menyesuaikan kondisi atau system hukum negaranya.  Kebijakan formulatif pengaturan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam ius constituendum atau hukum yang akan datang dapat mengacu pada 39 kunci konsepsi yang ada pada guidline StAR sehingga dapat menciptakan suatu aturan yang baik  dan  sempurna  dalam  mekanisme  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  pencucian  uang dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER JURNAL:
Ashady,  Suheflihusnaini,  et  al.  PENGEMBALIAN  KERUGIAN  NEGARA  HASIL  TINDAK PIDANA  PENCUCIAN  UANG  DENGAN  METODE  PARALLEL  INVESTIGATION. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 2023.
Ayuningsih, Irma Reisalinda; NELSON, Febby Mutiara. Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan: Suatu
Perbandingan Indonesia Dan Australia. Jurnal Ius Constituendum, 2022.
Fasini,  Arfin  Bin  Ibrahim;  SAFARI,  Agung  Tri.  Meneropong  Dimensi  Pengawasan  Djbc  Terhadap Pembawaan  Uang  Tunai  Dan/Atau  Instrumen  Pembayaran  Lain.  Simposium  Nasional Keuangan Negara, 2020.
Fuadi,  Gumilang;  PUTRI,  Windy  Virdinia;  RAHARJO,  Trisno.  Tinjauan  Perampasan  Aset  dalam Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dari  Perspektif  Keadilan.  Jurnal  Penegakan  Hukum  dan Keadilan, 2024.
Latifah, Marfuatul. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (The Urgency Of Assets Recovery Act In Indonesia). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 2016.
Nasution,  Bismar.  Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui  Non-Conviction  Based (NCB) Asset Forfeiture. Jurnal Integritas, 2017.
Saputro,  Heri  Joko;  CHANDRA,  Tofik  Yanuar.  Urgensi  Pemulihan  Kerugian  Keuangan  Negara Melalui  Tindakan  Pemblokiran  Dan  Perampasan  Asset  Sebagai  Strategi  Penegakan  Hukum Korupsi. Mizan: Journal of Islamic Law, 2021.
Yunus Husein, Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana  Korupsi,  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  &  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019, hlm. 6
Yusmar,  Widiya;  SOMAWIJAYA,  Somawijaya;  PUTRI,  Nella  Sumika.  Urgensi  Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dengan  Predicate  Crime  Tindak  Pidana  Narkotika.  Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2021.

## SUMBER LAIN:
https://www.police.gov.sg/Who-We-Are/Organisation-Structure/Specialist-Staff-Departments/ Commercial-Affairs-Department

## SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara  Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian  Uang.