## DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DI DALAM REZIM EKONOMI G20 PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO
Wiwiek Rukmi Dwi Astuti 1 , Laode Muhamad Fathun 2
1 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia; wiwiek.rukmi@upnvj.ac.id
2 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia; laodemuhammadfathun@upnvj.ac.id

## Abstract
This  research  answers  how  Indonesia's  economic  diplomacy  strategy  is  in  the  G20  global economic forum. This research uses a qualitative approach, literature study and the concept of economic  diplomacy  to  analyze  the  data.  The  results  show  that  Indonesia's  diplomacy  strategy which  is  implemented  through  the  national  strategic  plan  in  the  G20  forum  forms  a  pattern  of economic diplomacy regarding trade, commerce and finance. The novelty of this research is to prove the character of Indonesia's economic diplomacy in the G20 forum as a country that is in an evolving cluster. External economic management and policies through coordination between ministries; trade promotion which is an integration of political and economic efforts; the Ministry of  Foreign  Affairs  to  actively  promote  investment,  particularly  through  the  ambassador  and BKPM. The role and diplomacy of Indonesia's economy is a commitment to maintaining national, regional and international economic stability as a form of national and international interests.

## Keywords: economic diplomacy, economic interests of Indonesia, G20

## Abstrak
Penelitian ini menjawab bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia di dalam forum ekonomi global  G20.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  studi  kepustakaan  serta  konsep diplomasi  ekonomi  untuk  menganalisis  data.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  strategi diplomasi Indonesia yang diimplementasikan  melalui rencana strategis nasional dalam forum G20 membentuk    pola  diplomasi  ekonomi  menyangkut  perdagangan,  komersial  dan  finansial. Kebaruan dari penelitian ini adalah membuktikan akan karakter diplomasi ekonomi Indonesia di forum G20 sebagai negara yang berada dalam kluster evolving . Manajemen ekonomi eksternal dan kebijakan melalui koordinasi antar kementerian; promosi perdagangan yang merupakan integrasi dari  upaya  politik  dan  ekonomi;  promosi  investasi  secara  aktif  oleh  Kemlu,  khususnya  melalui duta besar dan BKPM. Peran dan diplomasi ekonomi Indonesia ini merupakan komitmen untuk menjaga  stabilitas  ekonomi  nasional,  regional  dan  internasional  sebagai  bentuk  kepentingan nasional dan kepentingan internasional.
Kata Kunci: diplomasi ekonomi, G20, kepentingan ekonomi Indonesia

## Pendahuluan
Revolusi  teknologi  dan  liberalisasi  perdagangan  dunia  telah  menciptakan global  society dalam struktur  internasional,  sehingga  peristiwa  krisis  keuangan  global  pada  tahun  2007  telah menciptakan  dampak  negatif  baik  terhadap  negara  maju  maupun  negara  berkembang.  Krisis keuangan  global  terjadi  karena  kurangnya  koordinasi  internasional  yang  responsif  menghadapi krisis dan regulasi sektor keuangan yang kurang akuntabel ( excessive risk taking ). Krisis keuangan global  menyebabkan  negara  maju  terpuruk  sektor  keuangannya  dan  berdampak  ke  sektor  riil, sementara negara berkembang mendapatkan imbasnya dalam bidang perdagangan dan investasi asing (Wibisono, 2011). Dari peristiwa ini terbentuklah gagasan kelompok G-20 Leaders Meeting untuk  menyelenggarakan  Konferensi  Tingkat  Tinggi  (G20 Summit )  bagi  para  pemimpin  atau kepala negara kelompok G20 di Washington DC tanggal 15 November 2008
Anggota  G20  mulai  mengoordinasikan  tindakan  bersama  melalui  proses  asesmen  yang mengidentifikasi  tujuan  bersama  untuk  ekonomi  global,  kebijakan  yang  diperlukan  untuk mencapainya, dan kemajuan menuju pemenuhan tujuan bersama tersebut. Pada masa Presidensi Tiongkok tahun 2016, anggota G20 merumuskan Enhanced Structural Reform Agenda (ESRA), yang  mengidentifikasi  sembilan  bidang  prioritas  untuk  struktural  termasuk  mempromosikan pertumbuhan  pembangunan  inklusif.  Bagaimanapun,  reformasi  struktural  merupakan  faktor penting  pendorong  pertumbuhan  untuk  jangka  menengah  dan  panjang.  Fakta  bahwa  PDB  per kapita di negara-negara G20 berada pada jalur pertumbuhan yang lebih rendah daripada sebelum krisis  keuangan  global  menjadi  perhatian  utama  G20.  Meskipun  demikian,  tingkat  pekerjaan mengalami  kenaikan  hampir  mendekati  level  sebelum  krisis.  Di  beberapa  negara,  seperti Indonesia, Jerman, Arab Saudi dan Turki, tingkat pekerjaan saat ini bahkan lebih tinggi daripada sebelum krisis keuangan global (OECD, 2019).
Gambar 2 – Tingkat pekerjaan mendekati level sebelum krisis
Sumber: (OECD, 2019)
Berbicara  dalam  konteks  Indonesia,  sejak  KTT  Washington  yang  diadakan  sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan global tersebut, G20 telah menjadi mimbar dialog di antara para kepala negara dan pemerintah dari 20 negara. Sejak saat itu pula, Presiden Indonesia Susilo Bambang  Yudhoyono  (SBY)  dan  Joko  Widodo  (Jokowi)  telah  menghadiri  KTT  G20  secara berkala.  Kontribusi  Indonesia  dalam  menyusun  kebijakan-kebijakan  terkait  pembangunan ekonomi dalam G20 selama ini menunjukkan kesungguhan dan komitmennya. Seperti pada tahun 2010, sejumlah gagasan inti dari Indonesia menjadi landasan dalam Seoul Development Consensus for  Shared  Growth (Hornung,  2017).  Melalui  Konsensus  Seoul  disepakati  rekonstruksi voting power di IMF sehingga memihak kepada negara-negara berkembang, dan juga mendirikan fondasi untuk mereformasi agenda kebijakan pembangunan global. Selain memperjuangkan kepentingan nasionalnya, Indonesia juga melihat dirinya sebagai perwakilan dari negara-negara berkembang dan berkomitmen untuk mengadvokasi agenda pembangunan sebagai prioritas dalam proses G20. Indonesia  sebagai  perwakilan  dari  negara  berkembang,  bercita-cita  untuk  menciptakan kesepakatan yang lebih adil dan sejajar dan saling menguntungkan, termasuk dalam mendorong diplomasi ekonomi tanpa menghilangkan esensi solidaritas sesama negara berkembang.
Mengenai keanggotaan Indonesia di G20, Hermawan (2015) menyebutkan bahwa banyak kebijakan kontroversial dari Indonesia karena menjadi anggota G20. Keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut dianggap akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama hambatan tarif. Fakta di lapangan ditemukan bahwa ekspor ikan tuna Indonesia bisa mencapai 700 juta USD, namun setelah mendapat tarif pendapatan justru berkurang menjadi 105 juta  USD. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa G20 juga bukan  dewa (pengabul permintaan) dan  malaikat (pembawa kebaikan), melainkan sebuah forum internasional yang tentunya tidak bisa memberikan segalanya tetapi  bisa memberikan manfaat  dalam berbagai  bidang ekonomi. Artinya G20 bukan “dokter” yang bisa mendiagnosa penyakit tertentu melalui resep. G20 hanya sebagian kecil dari pertemuan global  dengan  keterpilihan  Indonesia  dari  193  negara  di  dunia  merupakan  bukti  komitmen Indonesia  untuk  menjaga  kepentingan  nasional  di  bidang  ekonomi  dan  juga  kepentingan  dan stabilitas  ekonomi  global.  G20  sebagai  sebuah  forum  pasti  ada  kekurangan  makanya  dalam RPJMN  2015-2019  Indonesia  merancang  strategi-strategi  percepatan  yang  disebut quickwins untuk  mencapai  hal  positif  di  G20.  Adapun  rancangan  tersebut  adalah  perbaikan  infrasruktur, perlindungan  tenaga  kerja,  pengurangan  hambatan  tarif  perdagangan  dan  sejumlah  kebijakan
lainya. Oleh sebab itu, sebagai negara besar keterlibatan Indonesia akan sangat memiliki kontribusi dalam ekonomi politik internasional.
Menurut Sushanti (2019), setidaknya terdapat dua hal penting dalam keterlibatan Indonesia di forum G20, yaitu pertama, sebagai negara yang berusaha untuk mencocokkan standar kualitas produk  yang  sesuai  dengan  konsumen  global.  Pada  poin  ini  kesempatan  Indonesia  untuk mendapatkan masukan-masukan terkait produk-produknya yang diekspor ke luar negeri. Kedua, Indonesia  juga  mendapatkan  kesempatan  pasar  yang  luas,  transfer  teknologi  serta  keterbukaan kerja sama. Indonesia yang selalu menjadi vital poin dalam menjaga stabilitas kawasan regional akan sangat penting terlibat dalam forum G20. Selain itu, keterlibatan Indonesia juga didukung oleh  kepentingan  posisi  daya  tawar  negosiasi  yang  tinggi,  karena  dengan  berada  dalam  forum global,  keputusan  Indonesia  tentu  akan  menentukan  apalagi  bagi  negara-negara  berkembang. Artinya  Indonesia  bisa  dikatakan  sebagai  representasi  negara  berkembang  dalam  forum multilateral baik yang membahasas tentang isu perdagangan di WTO, isu finansial di IMF dan isu lainya yang relevan.
Masa pemerintahan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dikenal menjalankan outward-looking  policy sehingga  eksistensi  Indonesia  di  mata  internasional  menjadi  begitu penting. Namun pada pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia lebih kenal dengan pemerintahan inward-looking  policy .  Meskipun  demikian,  Kabinet  Kerja  yang  menjadi  pasukan  dalam kepemerintahan Jokowi mengemukakan bahwa Indonesia senantiasa berkomitmen dalam beragam kerja  sama  multilateral,  termasuk  G20.  Dalam  studi  mengenai  G20  ini  sendiri,  negara-negara emerging  economies dianggap  sebagai  representatif  dari  kawasan  masing-masing,  seperti Indonesia  sebagai  negara  yang  mampu  mewakili  kepentingan  negara-negara  berkembang khususnya di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menjawab strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum ekonomi global G20.

## Konsepsi Diplomasi Ekonomi
Paradigma neoliberal mengemukakan bahwa ekonomi beserta rezim yang mengatur perekonomian dunia  termasuk  kepada  arus  utama  untuk  menciptakan  interdependensi  dengan  aktor  lainnya. Dengan  asumsi  dasar  bahwa  ekonomi  dapat  menjawab  sebagian  besar  kepentingan  negara, sehingga konflik pun dapat ditekan. Kaum neoliberal percaya bahwa melalui sistem dunia yang
anarki, akan muncul peluang yang besar untuk melakukan kerja sama dalam bentuk perdagangan maupun interdepedensi di bidang ekonomi (Baldwin, 1993).
Bishop (2019) menyebutkan bahwa seabad setelah krisis ekonomi global tahun 2008-2009, banyak  muncul  patologi  dalam  fungsi  dan  praktik  ekonomi  global.  Krisis  tersebut  menjelaskan bahwa  masyarakat  tidak  dapat  sepenuhnya  menangani  krisis  yang  menimpa  mereka,  stagnansi modal,  dan  meningkatnya  ketidaksetaraan  dan  kemiskinan.  Jessop  (2016)  menyebutkan  bahwa momentum  krisis  ekonomi  global  2008-2009  telah  diinterpretasikan  sebagai  krisis  dari neoliberalisme ( crisis of ) ketimbang krisis dalam neoliberalisme ( crisis in ). Sehingga, intervensi negara  secara  masif  telah  menciptakan  neoliberal  ‘ business  as  usual ’  kembali  seperti  semula. Bishop  juga  menyatakan  bahwa  meskipun  negara-negara  maju  mengalami  kemunduran,  secara paradoks,  mereka  tetap  sangat  tangguh  ( resilient ),  dan  melanjutkan  kepemimpinan  dan performanya  sebagai  negara  maju.  Sebagaimana  dalam  tatanan  neoliberal,  pada  G20,  terdapat komitmen  yang  mendalam  terhadap  multilateralisme  pada  negara  anggota  dan  lembaga  yang berada dalam lingkaran kerja sama yang lebih luas, untuk menyokong tata kelola ekonomi global.
Selanjutnya, pemikiran mengenai diplomasi ekonomi fokus pada peran aktor diplomatik dan  hubungan  yang  terjalin,  aktivitas,  dan  institusi  di  mana  para  aktor  tersebut  bekerja  dalam menciptakan  dan  mengelola  kesalingtergantungan  ekonomi  (Lee  &  Hocking,  2010).  Diplomasi ekonomi dilihat sebagai alat untuk mengejar dan mencapai  keamanan ekonomi di dalam sistem internasional  yang  anarkis.  Melalui  konsep  diplomasi  ekonomi  dengan  paradigma  neoliberal, menuntut negara memahami pola interaksi ekonomi internasional yang berbasis pada kepentingan ekonomi.  Dengan  konsep  ini  akan  berdampak  pada  rekomendasi  model  diplomasi,  negosiasi negara dalam melakukan interaksi di level internasional. Konsep ini menyediakan manajemen tata kelola  hubungan  eksternal,  manajemen  kebijakan,  pola  perdagangan,  investasi  dan  fokus keterlibatan  aktor  lain  dalam  diplomasi  ekonimi.  Dengan  demikian,  konsep  ini  dianggap komprehensif dalam memetakan pola diplomasi ekonomi Indonesia di forum G20.
Kishan  S.  Rana  (2007)  membagi  tipologi  diplomasi  ekonomi  menjadi  empat  jenis  yakni traditional , niche-focused , evolving , dan innovative . Perbedaan dari masing-masing tipologi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel 1 – Tipologi Diplomasi Ekonomi
Traditional Niche-Focused Evolving Innovative Manajemen Ekonomi Eksternal Dijalankan oleh kementerian ekonomi dan perdagangan; minim keterlibatan Kemlu Promosi yang focus pada bidang yang diidentifikasi Adanya koordinasi antara kementerian perdagangan dan Kemlu; persaingan dapat terjadi Kesepakatan kerja sama Manajemen Kebijakan Peran terbatas bagi Kemlu, kadang terjadi miskoordinasi di level taktis Koordinasi internal yang baik Inter-ministry atau koordinasi di tingkat kabinet Manajemen yang terinstitutionalisasi, strong teamwork Peran Non- State Actor Episodic , terdgantung dari personality Variabel Prosedur baru, strong networking Harmonisasi dengan seluruh stakeholders Bantuan Economi: Recipient Ditangani instansi bidang ekonomi, jarang berkoordinasi dengan Kemlu Koordinasi terbatas Networking antara instansi pengelola bantuan dan Kemlu ‘Graduated’ di luar bantuan yang diterima Bantuan Economi: Donor Kecil menjadi donor bantuan Kecil menjadi donor bantuan Program modest , biasanya meliputi kerjasama teknis Program yang diperluan, dijalankan oleh Kemlu bekerja sama dengan instansi promosi perdagangan Promosi Perdagangan Sering dilaksanakan instansi perdagangan di luar kendali Kemlu Fokus terbatas pada promosi perdagangan di luar area bidang Perjanjian kerja sama, sering merupakan integrasi dari upaya politik dan ekonomi Aktivitas yang terkoordinasi dengan baik, model peran dalam jangkauan aktivitas Promosi Investasi Ditangani instansi domestic, peran terbatas dari sistem diplomasi Penggunaak aktif dari jaringan kedutaan Kemlu dan kedutaan bekerja secara aktif dengan instansi di dalam negeri, sering berdasarkan inisiatif individu Upaya tim yang kuat, berdasarkan pembagian peran instansi Peran Diplomasi Regional Biasanya reaktif Fokus pada bidang yang diinginkan Aktif Inovatif, exploitasi dari potensi kerja sama
Sumber: (Rana, 2007)
Kluster  menurut  Rana  di  atas  ditetapkan  berdasarkan  pengalaman  kolektifnya  dalam mengamati 130 negara berkembang di G-77. Kluster traditional merupakan negara yang tertambat dalam  metode  konvensional,  dengan  menerapkan  perubahan  yang  lambat. Niche-focused merupakan negara yang telah mengidentifikasi bidang strategis, lalu memfokuskan tindakan pada bidang  yang  dipilih  itu. Evolving adalah  kluster  negara  yang  telah  mengembangkan  dan menyesuaikan  diri  dengan  peluang  baru,  disertai  perubahan  struktural  dan  tindakan  yang  jelas. Terakhir, yaitu innovative adalah negara yang bergerak ke garis depan dengan teknik mutakhir dan
reformasi  berkelanjutan.  Meski  tidak  ada  dikotomi  yang  tegas  antara  masing-masing  jenisnya, tipologi ini setidaknya dapat dijadikan gambaran awal untuk mengklasifikasi dan mengidentifikasi tipe diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh berbagai negara.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian difokuskan pada keikutsertaan Indonesia  dalam  forum  G20  di  bawah  kepemimpinan  Presiden  Jokowi.  Untuk  menjelaskan  hal tersebut,  tulisan  ini  menggunakan  konsep  diplomasi  ekonomi  dengan  paradigma  neoliberal sebagai  sudut  pandang  analisis  kasus.  Data  dalam  tulisan  ini  dikumpulkan  melalui  studi kepustakaan ( secondary sources) . Dalam penelitian kualitatif, teori akan menjadi panduan dalam mencari  data  dan  interpretasi  data-data  tersebut.  Dikarenakan  pokok  permasalahan  penelitian bersifat dinamis dan kompleks, maka dalam proses penelitian bermaksud memahami situasi secara mendalam dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang berguna.

## Kepentingan Ekonomi Indonesia dalam Rezim Ekonomi G20
Sistem  internasional  yang  anarki  mendorong  negara  untuk  mencari  cara  menghadapi ketidakamanan. Melalui koordinasi dan kolaborasi, negara tetap menemui kesulitan untuk bekerja sama di bawah sistem yang anarki. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi kerja sama, negara-negara menciptakan institusi internasional (Reus-Smit & Snidal, 2008). Indonesia tentu termasuk sebagai negara  yang  menginginkan  keamanan  dalam  menjalin  hubungan  luar  negeri  dalam  sistem internasional. Presiden Jokowi (2014-2019) menetapkan lima arah politik luar negeri Indonesia, antara lain: 1) penanganan perbatasan; 2) pemantapan peran Indonesia di ASEAN; 3) penguatan diplomasi  ekonomi;  4)  peningkatan  kualitas  perlindungan  hak  dan  keselamatan  warga negara/bahan hukum Indonesia (WNI/BHI) di luar negeri khususnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia; dan 5) pemantapan peran Indonesia dalam kerja sama global (Kementerian Luar Negeri,  2015).  Dari  kelima  poin  tersebut,  diplomasi  ekonomi  muncul sebagai  istilah  baru  yang diberitakan  di  media  sehingga  akrab  di  telinga  masyarakat.  Diplomasi  ekonomi  Indonesia dipahami  sebagai  upaya  mengedepankan  kepentingan  ekonomi  dalam  menjalankan  politik  luar negerinya.
Kementerian  Luar  Negeri  secara  spesifik  membentuk  satuan  tugas  pelaksana  diplomasi ekonomi, yang bertugas untuk: 1) menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia; 2) membuka
pasar  yang  lebih  besar  di  luar  negeri  bagi  komoditas  produk  Indonesia;  dan  3)  menumbuhkan jumlah turis asing datang ke Indonesia. Haryono (2019) menjelaskan bahwa dalam pidato-pidato presiden dalam bidang politik luar negeri dan penjelasan menteri luar negeri secara eskplisit sering menekankan  investasi  dan  perdagangan.  Langkah-langkah  di  atas  juga  diiringi  dengan implementasi  pada  tingkat  nasional  untuk  membangun  kepercayaan  pihak  asing  terhadap kesungguhan  pemerintah  Indonesia.  Membuka  lebih  banyak  sektor  ekonomi  untuk  investasi, menyiapkan  infrastruktur  ekonomi  dan  industri,  dan  meningkatkan  pendidikan  nasional  perlu dihiraukan untuk menarik lebih banyak investasi asing (Haryono, 2019).
Sebagai  anggota  G20,  Kemenlu  (2015)  menyatakan  bahwa  dalam  setiap  KTT  G-20, Indonesia senantiasa  berperan dalam  memajukan  kepentingan negara berkembang dan  menjaga terciptanya  sistem  perekonomian  global  yang  inklusif  dan  berkelanjutan.  Artinya,  Indonesia membangun  citranya  sebagai  perwakilan  negara emerging  economies ,  yang  berkesempatan mendapatkan global leadership role (Dobson, 2017). Ditambah sebagai satu-satunya negara dari regional Asia Tenggara, Indonesia juga menjadi salah satu negara dari enam negara dari regional Asia  yang  terpilih  dalam  forum  istimewa  G20.  Namun,  tentu  saja  kepentingan  nasional  tetap menjadi perhatian terbesar dari Indonesia.
Sebagai  negara  yang  kekuatan  ekonominya  berasal  dari  perdagangan,  salah  satu  upaya yang  dilakukan  Indonesia  untuk  meningkatkan  kapasitas  perdagangannya  adalah  dengan mengurangi  tingkat  kemiskinan  selain  dengan  meningkatkan  daya  saing  di  tengah  liberalisasi ekonomi. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan produktivitas industri manufaktur karena bukan hanya dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya tetapi juga memberi value-added (Legowo-Zipperer, 2017) . Demi hal tersebut, Indonesia kemudian berfokus dalam mengundang investasi ke dalam negeri khususnya pada sektor infrastruktur.
Salah satu fokus diplomasi ekonomi Indonesia adalah penguatan diplomasi demi perluasan pasar prospektif, promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi Indonesia. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Indonesia tercatat mampu mencapai target investasinya (Tabel 1). Selama tahun 2015-2018, realisasi investasi hanya satu kali berada di bawah target, yakni pada tahun 2018. Sebagai  negara emerging  economies, Indonesia  membutuhkan  investasi  untuk  menggerakkan pembangunan  ekonomi  nasional.  Langkah strategis  yang diambil  Indonesia adalah menentukan sektor prioritas investasi, menyelaraskan pembangunan nasional dengan sektor prioritas tersebut, memperbaiki iklim investasi, termasuk mengurangi biaya politik yang tinggi di Indonesia.
Tabel 1. Target dan Realisasi Investasi Indonesia
Tahun Target (triliun Rupiah) Realisasi (triliun Rupiah) 2015 519,5 545,4 2016 594,8 612,8 2017 678,8 692,8 2018 765,0 721,3 Sumber: (BKPM, 2019)
Selanjutnya, upaya di  tingkat  nasional tersebut  dipromosikan melalui fora internasional, termasuk di G20. Salah satu contoh capaian Indonesia adalah pada tahun 2014, yang setelah tiga tahun,  usulan  Indonesia  berhasil  diterima  menjadi  agenda  G20  terkait  aliran  dana  investasi infrastruktur  yang  berasal  dari  negara  maju  kepada  negara  berkembang.  Saat  itu,  Indonesia bersama dengan Jerman dan Meksiko ditetapkan menjadi  Kepala Investment and Infrastructure Working Group (IIWG) G20 (Ariyanti, 2014). Salah satu hal yang menjadi perhatian negara maju terkait hal ini adalah perlunya perbaikan iklim investasi dan pembenahan administrasi yang ada di negara berkembang.
Tabel 2. Tingkat Pertumbuhan PDB Negara G20
Country 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Australia 2,6 2,3 2,8 2,5 2,8 1,8 Canada 2,9 0,7 1,0 3,2 2,0 1,7 France 1,0 1,1 1,1 2,3 1,8 1,5 Germany 2,2 1,7 2,2 2,5 1,5 0,6 Italy -0,0 0,8 1,3 1,7 0,8 0,3 Japan 0,4 1,2 0,5 2,2 0,3 0,7 Korea 3,2 2,8 2,9 3,2 2,9 2,0 Mexico 2,8 3,3 2,6 2,1 2,2 -0,3 Turkey 5,2 6,1 3,2 7,5 2,8 0,9 United Kingdom 2,6 2,4 1,9 1,9 1,3 1,5 United States 2,5 2,9 1,6 2,4 2,9 2,3 European Union – 27 countries (from 01/02/2020) 1,6 2,4 2,1 2,7 2,1 1,5 Argentina -2,5 2,7 -2,1 2,8 -2,6 -2,1 Brazil 0,5 -3,5 -3,3 1,3 1,3 1,1 China (People's Republic of) 7,3 6,9 6,7 6,8 6,6 6,1 India 7,0 7,5 9,0 6,6 6,8 4,9 Indonesia 5,0 4,9 5,0 5,1 5,2 5,0 Russia 0,7 -2,0 0,2 1,8 2,5 1,3 Saudi Arabia 3,7 4,1 1,7 -0,7 2,4 0,3 South Africa 1,8 1,2 0,4 1,4 0,8 0,2
Sumber : (OECD, 2020)
Ditinjau dari pertumbuhan PDB negara G20, Indonesia merupakan salah satu negara yang teratas yang stabil dan cenderung mengalami peningkatan 5% tiap tahunnya (Tabel 2). Stabilnya pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  menjadi  senjata  bagi  Indonesia  dalam  forum  G20  guna mengundang  minat  investasi  infrastruktur  di  dalam  negeri.  Kemampuan  Indonesia  dalam mempertahankan pertumbuhan ekonominya diatas 5% juga dapat menjadikan hal ini sebagai bukti bahwa  Indonesia  layak  dan  mampu  untuk  mengadvokasikan  kebijakan  yang  berkualitas  dan mengarah pada pertumbuhan inklusif untuk kemudian diadopsi oleh negara G20.
Dalam RPJMN 2015-2019, lebih jauh dinyatakan bahwa dalam G20, Indonesia perlu untuk melaksanakan koordinasi kebijakan yang lebih erat antara negara anggota demi menjaga sistem perekonomian global yang berkelanjutan. Upaya koordinasi yang dilakukan Indonesia dalam G20 merupakan  salah  satu  cerminan  diplomasi  komersial  Indonesia,  yang  mana  Indonesia  secara konsisten memperbaiki persepsi atau pandangan negara anggota G20 mengenai Indonesia. Upaya Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencitrakan kepentingan bisnis yang ingin  dicapai.  Kekuatan  ekonomi  Indonesia,  diiringi  dengan  pemetaan  industri  dan  kesempatan investasi yang baik yang dipromosikan Indonesia dalam G20 menjadi strategi untuk membangun fondasi  efektif  bagi  para  pelaku  bisnis  nasional.  Dengan  demikian,  kepercayaan  investor  terus terbangun terhadap Indonesia.
Lebih  jauh,  kepentingan  komersial  dalam  keanggotaan  Indonesia  di  G20  juga  didukung oleh outreach group yang disebut “The Business 20” (B20). B20 adalah komunitas bisnis yang merefleksikan  peran  sektor  swasta  dalam  menumbuhkan  ekonomi  nasional  maupun  global. Pertemuan B20 Summit selalu menjadi bagian penting dari KTT G20. Dalam pertemuan tersebut, para pelaku usaha dari 20 negara anggota G20 berkumpul untuk bersinergi dalam membuka jalan membangun ekonomi global. Dalam rekomendasi B20, negara diharapkan mampu memfasilitasi pasar,  meningkatkan  peran  bank  pembangunan  multilateral  dalam  pembangunan  infrastruktur, serta mempromosikan inklusi keuangan melalui teknologi digital. Dengan demikian, kepentingan finansial juga menjadi sorotan penting bagi para pelaku usaha yang notabenenya adalah penggerak roda ekonomi nasional.
Bagaimanapun, pembentukan rezim G20 merupakan bentuk kesadaran negara-negara maju atas  peranan  negara-negara  berkembang  terhadap  kestabilan  ekonomi  dunia.  Keanggotaan  G20 terdiri atas negara-negara industri yaitu sembilan negara dan organisasi regional: Amerika Serikat, Inggris,  Perancis,  Jepang,  Jerman,  Kanada,  Italia,  Korea  Selatan,  Australia,  Uni  Eropa,  serta
sepuluh  negara  berkembang  yang  dikategorikan  sebagai  emerging  economies,  yaitu:  Rusia, Argentina, Brazil, China, India, Indonesia, Mexico, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Turki. Dalam kelompok rezim G20, negara-negara anggotanya berusaha untuk menghindari proteksionisme dan menstabilkan sistem keuangan global. Gilpin (2000) menyebutkan bahwa hubungan antara negara maju dan negara berkembang akan sangat bergantung kepada bertahannya ekonomi industrial yang lama atau berkembangnya sistem ekonomi menjadi lebih inovatif dan mampu meraih keuntungan yang  sebanding  dalam  wilayah-wilayah  baru  seperti  kemampuan  ekspor-impor.  Untuk menghindari  ketegangan  ekonomi  dan  konflik  politik,  masing-masing  pihak  harus  membuat kompromi satu  sama lain dan tidak boleh menggunakan kebijakan proteksionis  kecuali sebagai tindakan sementara.
Diplomasi  dan  negosiasi  Indonesia  di  G20  itu  seperti  memasuki  dunia game. Zartman (2007) menyebutnya sebagai diplomasi game , negara-negara harus mampu menempatkan posisi strategisnya untuk menentukan daya tawar. Negara -negara harus menyusun puzzle yang terpisah- pisah  agar  bisa  bersatu  dan  mencapai  kesepakatan.  Hal  inilah  yang  dilakukan  Indonesia  dalam hubungan multilateral di G20 Indonesia harus pandai memposisikan dirinya sebagai negara yang bisa melengkapi semua kebutuhan negara lain dan dilengkapi kebutuhannya oleh negara lain.

## Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam  Rezim G20
Pada  bagian  ini,  konteks  diplomasi  ekonomi  akan  dikhususkan  kepada  konsep  diplomasi komersial;  diplomasi  perdagangan,  dan  diplomasi  finansial  yang  dikemukakan  oleh  Lee  & Hocking (2010). Diplomasi komersial berfokus pada membangun jaringan diplomat dan kelompok bisnis yang berbasis di misi luar negeri untuk mempromosikan perdagangan dan investasi serta advokasi bisnis. Secara konseptual, studi diplomasi komersial menunjukkan jaringan organisasi yang  kompleks  yang  melibatkan  Kementerian  Perdagangan,  Kementerian  Keuangan,  dan Kementerian Luar Negeri. Disamping itu, kelompok bisnis menjadi pemain kunci dalam jaringan ini dan dalam banyak kasus secara resmi ditempatkan dalam misi dan konsul di luar negeri melalui program penugasan. Strange (1992) berargumen bahwa perusahaan asing telah berperan sebagai diplomat, khususnya dalam sektor keuangan dan  industri dalam suatu negara. perusahaan asing saat ini dipandang sebagai suatu tambahan yang berarti ke dalam instrumen kebijakan negara.
Selanjutnya,  terkait  diplomasi  perdagangan,  ekonomi  dunia  sekarang  telah  diatur  oleh seperangkat institusi ekonomi dengan aturan dan prosedur. Dengan penciptaan WTO pada tahun
1995,  perdagangan  antar  negara  semakin  diatur  oleh  aturan  internasional  yang  harus dinegosiasikan dan diimplementasikan. Peran negara dalam konteks melakukan negosiasi dalam perjanjian  perdagangan  tentu  masih  bersifat  signifikan.  Meskipun  konsep  firm-firm  diplomasi telah  dimunculkan  oleh  Strange,  namun  diplomasi  yang  dilakukan  oleh  diplomat  yang  menjadi perwakilan resmi dari negara menjadi kunci penting dalam pelaksanaan diplomasi perdagangan.
Selaras  dengan  hal  itu,  diplomasi  finansial  menjadi  perhatian  utama  bagi  negara  yang menginginkan kestabilan finansial baik nasional maupun global. Hasil karya dari G7, G8, IMF dan Bank  Dunia  memposisikan  negara  menjadi  aktor  sentris  terhadap  diplomasi  keuangan  (Bayne 1998;  Budd  2003;  Kirton  1999;  Wicks  2007  dalam  Lee  &  Hocking,  2010).  Banyak  studi  yang berargumen bahwa diplomasi finansial secara konsep berkeembang seiring dengan kejadian krisis keuangan  yang  senantiasa  terjadi.  Kelompok  rezim  ekonomi  G20  merupakan  bentuk  integrasi ekonomi  yang  terjalin  antara  negara  maju  dan  negara  berkembang.  Gilpin  (2000)  berargumen bahwa  integrasi  ekonomi  negara  berkembang  terhadap  perekonomian  dunia  akan  menciptakan pertumbuhan  ekonomi  dan  level  produksi.  Tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat  akan cenderung  ‘mengangkat  semua  perahu’  dalam  masyarakat  dan,  pada  waktunya,  akan menguntungkan  bagi  semua.  Memang,  sebagian  besar  ekonom  Amerika  dan  komentator  lain percaya bahwa negara berkembang akan mengadopsi model Amerika dari ekonomi berorientasi pasar dan bahwa globalisasi akan meningkatkan penerimaan dunia terhadap individualisme dan demokrasi politik.
Pada dasarnya, melalui pertemuan berkala, para pemimpin G20 telah mengadopsi prinsip kehati-hatian  ( prudence) setiap  kali  mereka  memperkenalkan  kebijakan  ekonomi,  karena kebijakan tersebut dapat berdampak negatif pada ekonomi negara lain (Hermawan Y. P., 2017). Melalui prinsip tersebut, aktivitas diplomasi ekonomi menjadi penting bagi pembuatan kebijakan.
Bagi  Indonesia,  tentu  G20  menyimpan  sejumlah  kepentingan  strategis.  G20  merupakan forum  yang  mementingkan  permasalahan  ekonomi  khususnya  perdagangan,  investasi  dan pembangunan infrastruktur. Maka  dari itu, melalui G20, Indonesia diharapkan akan mengalami akselerasi pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor pembagunan infrastruktur (Hermawan Y. P., 2017). Sejak pelantikannya sebagai Presiden, Jokowi tidak pernah absen menghadiri KTT G20. Hal  ini  mencerminkan forward-thinking perspektif  Jokowi  yang  menyadari  pentingnya  G20 sebagai platform strategis untuk pencapaian visi nasionalnya.
Posisi  strategis  Indonesia  di  G20  menentukan  implementasi  kebijakan  luar  negeri Indonesia di bidang ekonomi dalam diplomasi ekonomi. Dalam Nawa Cita dan RPJMN dijelaskan Indonesia  memiliki  5  orientasi  kebijakan  luar  negeri  yakni:  a)  keamanan  dan  perdamaian,  b) perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, c) diplomasi ekonomi, d) kerja sama ASEAN, dan e) diplomasi maritim (Fitriani & Panduwinata, 2018). Dalam implementasi diplomasi ekonomi Indonesia  sebagai  pilar  politik  luar  negerinya  tentunya  memiliki  strategi-strategi  komprehensif untuk  mencapai  kepentingan  tersebut.  John  Lovel  (Masoed,  1994)  menyampaikan  akan pentingnya strategi dalam implementasi politik  luar negeri. Ada empat strategi yang diterapkan yakni  konfrontasi,  korkondansi, leadership dan  akomodasi.  Indonesia  memiliki  dua  komponen yakni  korkondansi  dan  akomodasi.  Diplomasi  Indonesia  dilakukan  dengan  kreatif,  aktif, antisipatif, transparan luwes sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia sesuai UU/37/1999.
Praktik operasional konsep diplomasi ekonomi di bawah Pemerintahan Presiden  Jokowi jelas menekankan diplomasi ekonomi dengan lebih sentral dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Pola  ini  menjadikan  karakter  diplomasi  Indonesia  yang  selalu  mendesain  pola  program  dalam kepentingan  bersama.  Alasannya,  dengan  memperkuat  diplomasi  ekonomi  mengarah  untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara dan mempromosikan kemakmuran nasional. Penekanan diplomasi ekonomi dalam kebijakan luar negeri Indonesia dengan jelas disebutkan dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk periode 2015-2019. Namun, dalam praktiknya,  Sabaruddin  (2016)  mengakui  bahwa  Presiden  Jokowi  lebih  menekankan  pada pentingnya  meningkatkan  kinerja  diplomasi  komersial  dan  perdagangan  Indonesia,  khususnya dalam  mempromosikan  ekspor  (terutama  ekspor  non-minyak)  dan  termasuk  memperkuat  misi perdagangan Indonesia yang akan keluar. Artinya program itu dirancang dalam kebijakan strategis yang kemudian dikomunikasikan baik di level bilateral, regional dan global.
Dalam Rencana Strategis 2015-2019 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dimuat bahwa posisi Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20 memotivasi  Indonesia  agar  berperan  aktif  dalam  upaya  penanganan  krisis  ekonomi  global  dan mendorong reformasi tata kelola ekonomi dunia. Oleh karena itu diplomasi Indonesia di G20 perlu memperkuat kepentingan ekonomi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas atau ( growth with equity ). Diplomasi Indonesia untuk mendukung quality growth atau growth  with  equity tersebut  sejalan  dengan  kepentingan  negara  berkembang  (Kementerian
Luar Negeri, 2015). Fakta konkret diplomasi Indonesia dalam implementasi politik luar negerinya dengan melahirkan Diplomasi 4+1 yang disampaikan Menlu Retno Marsudi pada akhir 2019.
Lebih lanjut, Menlu Retno Marsudi menyampaikan orientasi politik luar negeri Indoesia melalui  diplomasi  4+1  (Kementerian  Luar  Negeri,  2019).  Diplomasi  ini  meliputi  penguatan diplomasi  ekonomi;  diplomasi  perlindungan;  diplomasi  kedaulatan  dan  kebangsaan;  dan  peran Indonesia  di  kawasan  dan  global.  Sementara  plus  satu-nya  adalah  penguatan  infrastruktur diplomasi.  Secara  rinci,  prioritas  untuk  memperkuat  diplomasi  ekonomi  telah  disiapkan  yang terdiri  dari  enam  langkah  strategis.  Penelitian  ini  menyoroti  keenam  langkah  strategis  dalam diplomasi ekonomi Indonesia di G20 ini
Pertama,  kapitalisasi  penguatan  pasar  domestik.  Argumentasi  poin  ini  adalah  Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta lebih adalah peluang kerja sama bilateral,  regional  dan  global  untuk  menggaet  konsumen  dalam  negeri.  Langkah  strategis  ini dilakukan  Jokowi  dalam  diplomasi  di  forum  G20.  Akselerasi  diplomasi  ekonomi  sebagai  pilar politik  luar  negeri  Indonesia  terlihat  pada  KTT  G20  Antalya  Tukri  pada  15  November  2015. Walaupun karakter diplomasi Jokowi lebih menggunakan pendekatan bilateralisme namun Jokowi memahami pentingnya isu ekonomi dan politik untuk saling bersinergi. Dua pertemuan penting yang  dilakukan  Jokowi  adalah  bertemu  dengan  Perdana  Menteri  Kanada  Justin  Trudeau.  Pada pertemuan  tersebut  Jokowi  membicarakan  pentingnya  kerjasama  kedua  negara  dalam  bidang ekonomi. Jokowi meminta Kanada tetap menjadi pasar produk-produk Indonesia serta mendorong peningkatan  sumberdaya  dan  investasi  serta  infrastruktur.  Selain  itu,  pertemuan  G20  kembali menjadi  ajang  bilateralisme  Jokowi  dengan  bertemu  Presiden  Tiongkok  Xi  Jing  Ping.  Kedua kepala negara membicarakan isu diplomasi ekonomi dalam bidang perbankan, yang Tiongkok siap membantu  pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia  melalui  bank-bank  Tiongkok  menjadi  20 milyar USD. Pertemuan berikutnya adalah KTT G20 tahun 2016 yang dilaksanakan di Tiongkok dengan  Jokowi  menjadi  pembicara  kunci  dalam  KTT  tersebut.  Dalam  pertemuan  itu,  Jokowi menyerukan diplomasi perdagangan dengan menyampaikan gagasan bahwa pentingnya kerjasama antara  negara  dengan  tidak  melakukan  proteksi  tarif  dan  non-tariff  dalam  perdagangan internasional. Jokowi juga menyerukan untuk melakukan investasi di Indonesia serta membangun UMKM.  Di  sela  pertemuan  multilateral  Jokowi  kembali  bertemu  Presiden  Tiongkok  untuk membicarakan  dukungan  Indonesia  dalam  program  OBOR  yang  selaras  dengan  Poros  Maritim Dunia.  Selain  itu,  dalam  pertemuan  G20  tahun  2017  yang  dilaksanakan  di  Jerman  Jokowi
membahas tentang isu terorisme dan ekonomi. Namun disela-sela pertemuan multilateral ternyata Jokowi kembali melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat yang membahas tentang Amerika dapat menjadi pasar biodisel Indonesia. Pembicaraan isu ekonomi ini tentunya menguntungkan kedua negara (Rosyidin, 2019).
Langkah strategis kedua , penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar non-tradisional. Pada poin ini selain mengutamakan dan tetap membangun relasi ekonomi tradisional seperti Eropa, Amerika,  Tiongkok,  Indonesia  juga  membidik  Afrika  sebagai  pasar  non-tradisional  melalui kemitraan Indonesia-Africa  Forum dan Indonesia-Africa  Infrastructure  Dialogue. Kemitraan Indonesia dan Afrika sudah terjalin sejak lama. Hal ini terlihat ketika Konferensi Gerakan Non- Blok yang disponsori oleh Indonesia dan kemitraan ini semakin erat ketika Indonesia menjadi tuan rumah  Konferensi  Asia  Afrika  pada  tahun  2015.  Salah  satu  peran  Indonesia  untuk  menjadikan Afrika sebagai pasar non-tradisional terlihat dalam KTT G20 yang dilaksanakan di Jerman pada tahun  2017.  Pidato  Jokowi  menyampaikan  bahwa  Indonesia  dan  Afrika  memiliki  kemitraan sejarah kemerdekaan sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Dalam pertemuan Leaders Retreat KTT G20, Jokowi juga menyampaikan bahwa G20 harus bermitra dengan Afrika atau G20 Africa Partnertship dengan target capaian 2063 melalui G20 Compact with Africa (Tempo.co, 2017).
Jika  melihat  Konferensi  Asia  Afrika  yang  dilaksanakan  di  Bandung  dan  Jakarta  pada tanggal  19-23  April  2015  sekaligus  memperingati  60  tahun  kerjasama  konfrensi  Asia  Afrika, konfrensi  tersebut  memuat  agenda  berikut:  (a)  menelaah  kembali  dasasila  bandung  yang  sudah dituliskan sebelumnya, (b) meningkatkan kembali kerjasama strategis negara-negara Asia Afrika, serta  (c)  mendukung  deklarasi  kemerdekaan  Palestina.  Pada  poin  (b)  memiliki  tiga  pilar  utama yakni  (1) menyangkut  komitmen politik untuk mendukung  Palestina menjadi  negara,  reformasi PBB,  perdamaian  internasional  serta  penguatan  kerjasama  regional  kawasan,  (2)  pada  pilar  ini menjadi perbedaan arah kebijakan luar negeri Jokowi yakni penguatan kerjasama maritim, seperti yang diinginkan Jokowi, untuk menjadi poros maritim dunia ( blue economic power ), menggiatkan konektivitas  serta mobilisasi  bisnis,  dan (3) berhubungan dengan sosial budaya, seperti gender, diplomasi bencana, migrasi, pemuda. Pada pertemuan tersebut juga terjadi Reinvigorating the New Asian-African  Strategic  Partnership (NAASP)  yang  ditetapkan  pada  tahun  2005.  Kerjasama utamanya  dengan  delapan  fokus  NAASP  seperti  terorisme,  organisasi  kejahatan  transnasional, keamanan pangan, keamanan energi, kerjasama universitas (Fathun, 2017).
Langkah strategis diplomasi ekonomi Indonesia yang ketiga adalah penguatan perundingan perdagangan  dan  investasi.  Pada  upaya  ini  Indonesia  meningkatkan  kerja  sama  komprehensif seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA), Preferential Trade Agreement (PTA ). Mitra kerja sama tersebut adalah peluang Indonesia dalam menjalin  dan  membuka  peluang  investasi  untuk  mendapatkan  pemasukan  negara  yang  besar. Kemitraan ini merupakan bagian penting untuk terus mengasah progesivitas diplomasi Indonesia pada  saat  negara  lain  pertumbuhan  ekonominya  stagnan.  Misalnya  di  forum  G20  masih  sangat menarik bagi Indonesia. Keterlibatan Indonesia pada tahun 2018 atau KTT G20 yang dilaksanakan di Argentina. Uniknya pada pertemuan ini Indonesia diwakili oleh Jusuf Kalla yang membicarakan beberapa  hal  di  antaranya  adalah  kondisi  ekonomi  global  yang  berorientasi  pada  komitmen membangun ekonomi yang kuat, berkesinambungan, seimbang dan inklusif dengan tercapainya inklusi perdagangan yang adil, transparan , rule based , non diskriminatif, dan pembentukan sistem pajak perdagangan yang efisien. Selain itu, Jusuf Kalla juga bertemu dengan Presiden Turki dan Putra Mahkota Arab Saudi. KTT ini dengan tema building consencus tentunya membawa isu-isu ekonomi  untuk  menjaga  stabilitas  ekonomi  global  (Rosyidin,  2019).  Pertemuan  KTT  G20 Argentina  ini  menjadi  fondasi  pertemuan  G20  berikutnya  di  Osaka  Jepang.  Pada  kesempatan tersebut, ketika membahas tentang isu kerja sama ekonomi, Jokowi kembali melakukan diplomasi bilateralisme  dalam  bidang  perdagangan  dan  investasi  dengan  Korea  Selatan.  Pertemuan  ini menjadi  lanjutan  pertemuan  tahun  2018  tepatnya  pada  bulan  September.  Kedua  negara berkomitmen  membangun  iklim  investasi  dan  perdagangan  melalui  Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCEPA (Kompas.com, Di KTT G20, Ini 5  Topik  Ekonomi  yang  Dibahas  Presiden  Jokowi,  2019).  Pertemuan  tersebut  tentunya  akan menguntungkan kemitraan strategis ekonomi yang inklusif, transparan, dan efisien.
Langkah keempat, promosi terpadu perdagangan dan investasi serta mendorong outbound investment.  Pada  poin  Indonesia  berupaya  memaksimalkan Bilateral  Investment  Treaty dengan melakukan  koordinasi  dengan  beberapa stakeholders seperti  BUMN,  BUMD,  kementerian  dan lembaga  terkait.  Hal  ini  untuk  menciptakan  iklim  investasi  yang  nyata  dengan  produk-produk pengolahan yang mampu bersaing di pasar regional dan global. Jokowi yang selalu menyampaikan bahwa  setiap  pertemuan  Indonesia  harus  memiliki  manfaat.  Diplomat  Indonesia  harus  menjadi ‘ sales’ yang mampu membawa investor masuk ke Indonesia. Hal tersebut kemudian dibuktikan dengan  penguatan  kerjasama  antara  BKPM  dan  Kemlu  untuk  menggenjot  investasi.  Kedua
lembaga mengakui pentingnya peran perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai aktor strategis dalam diplomasi ekonomi. Memanfaatkan keanggotaannya di G20, Indonesia pun secara konsisten mengangkat isu investasi di forum ini. Dapat dilihat pada KTT G20 Buenos Aires 2018, Indonesia menyebutkan adanya tiga strategi utama untuk menarik investasi jangka panjang  berkelanjutan, yaitu  1)  kebijakan  publik  yang  dirancang  secara  baik  dan  stabil  demi  kepastian  hukum  dan investasi,  2)  menjaga  reputasi  pemerintah  sebagai  institusi  publik  yang  dipercaya  ( trusted ),  3) pemerintah harus memiliki dan menguasai risiko politik yang sering terjadi negara berkembang. Secara praktis, Indonesia mempromosikan perihal online single window untuk investasi, insentif fiskal  melalui tax  holiday dan tax  allowance ,  serta  sejumlah  deregulasi  untuk  mendorong pembangunan infrastruktur (BKPM, 2018).
Selanjutnya,  langkah  kelima  adalah  menjaga  kepentingan  strategis  ekonomi  Indonesia. Pada poin ini Indonesia berupaya menciptakan iklim invetasi dan ekspor impor non-diskriminasi. Hal ini berhubungan dengan menguatnya diskriminasi produk sawit atau CPO Indonesia di Uni Eropa.  Hal  tersebut  tentunya  bertentangan  dengan  prinsip  pasar  bebas  yang  memberikan keleluasaan  setiap  negara  untuk  mengirimkan  ekspor  produknya  asalkan  sesuai  dengan  kriteria pengimpor  bukan  terbatas  pada  hambatan  ekspor  tarif  dan  non  tarif.  CPO  merupakan  sumber pendapatan bagi 6 juta rakyat Indonesia sehingga sektor ini sangat strategis bagi Indonesia. Pasca dikeluarkannya  resolusi  sawit  dan  larangan  biodiesel  berbasis  kelapa  sawit  oleh  Parlemen  Uni Eropa,  Menteri  Perdagangan  Indonesia  segera  menyatakan  akan  mengambil  langkah  melalui forum  G20  (Kompas.com,  2017).  Secara  konkret,  pada  KTT  G20  Osaka  2019,  pemerintah Indonesia  menyampaikan  komitmen  terkait  transisi  energi  dan  perlindungan  lingkungan  hidup. Melalui pertemuan tingkat menteri di G20, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup  berhasil  menyepakati  komunike  energi  G20.  Komitmen tersebut  menggambarkan  bahwa  Indonesia  telah  berhasil  menyampaikan  perkembangan  dan capaian  program  biofuel  sehingga  dapat  diterima  negara  anggota  G20  menjadi  bagian  energi terbarukan untuk dipakai di negara mereka (2019).
Terakhir, yaitu langkah strategis keenam yang mendukung diplomasi ekonomi Indonesia yaitu, mendorong ekonomi 4.0 yang meliputi industri digital, ekonomi kreatif dan pengembangan SDM Indonesia . Kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas berbagai industri di Indonesia,  maupun  membuka  akses  bagi  kelompok  menengah  ke  bawah  di  pasar  internasional, inklusi  keuangan, dan  ekonomi  kreatif,  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  nasional  akan  semakin
tinggi dan rata. Berkaitan dengan visi pembangunan ekonomi inklusif Presiden Jokowi, di KTT G20 di Osaka 2019 Indonesia mengkonseptualisasikan IDEA Hub sebagai platform global untuk pelaku bisnis digital, terutama yang telah mencapai status unicorn , untuk mengumpulkan ide dan berbagi  pengalaman  mereka  yang  diharapkan  bermanfaat  bagi  pemerintah,  sektor  swasta,  dan usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM).  Inisiatif  tersebut  diusulkan  dalam  upaya  untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di antara negara-negara. Lebih jauh, dalam poin 10- 12 Leaders  Declaration G20,  telah  disepakati Innovation:  Digitalization,  Data  Free  Flow  with Trust yang  bersifat  mendukung  visi  Presiden  Jokowi.  Transformasi  ini  menjadi  komitmen Indonesia untuk aktif berperan menciptakan ekonomi yang kompetitif. Artinya Indonesia mampu mengkomunikasikan hasil pemikirannya sehingga berbentuk deklarasi. Adanya deklarasi tersebut menjadi  bukti  kuat  bahwa  Indonesia  bukan  hanya  menjadikan  transformasi  ekonomi  digital sebagai komitmen nasional tetapi juga menghimbau negara-negara di G20 untuk bersama-sama membangun ekonomi berbasis teknologi.
Presiden Jokowi senantiasa menegaskan pentingnya bersikap inklusif dalam era ekonomi digital  di  berbagai  fora  internasional  seperti  G20.  Salah  satu  contoh  isu  prioritas  yang  sering digaungkan  oleh  pemerintah  Indonesia  adalah  roadmap  kebijakan e-commerce ,  khususnya  bagi UMKM, untuk  mendukung pengembangan e-commerce . Jadi, roadmap pembangunan ekonomi yang inklusif bagi Indonesia adalah dengan menggunakan platform digital. Pemahaman ekonomi inklusif bagi Jokowi adalah bukti komitmen untuk mendesain ekonomi yang komprehensif di era digital.  Indonesia  berkomitmen  untuk  menjaga  stabilitas  ekonomi  nasional,  regional  dan  global melalui kerja sama G20. Itu artinya setelah Indonesia mampu mendesain kebijakan strategisnya Indonesia  mengomunikasikan  komitmen  tersebut  dengan  upaya  memfasilitasi  pebisnis  global untuk berdagang, berinvestasi dan menanamkan modalnya di Indonesia. Sebagai mahluk rasional negara tentunya tidak bisa hidup sendiri apalagi dengan posisi sebagai negara demokrasi. Adapun keterbatasan tersebut adalah menyangkut tiga poin. Poin pertama, kemampuan sumber daya yang menyangkut  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  produksi.  Indonesia  barangkali  memiliki sumber daya produksi yang banyak namun kelemahannya belum tentu kompetitif, produktif, dan inklusif. Selain itu dari segi sumber daya manusia belum bisa bersaing untuk menciptakan tenaga kerja yang cepat, unggul dan efisien. Hampir sebagain besar tenaga kerja ahli berasal dari negara lain.  Poin  berikutnya,  kemampuan  teknologi  di  era  digital  untuk  menciptakan  ekonomi  yang inklusif bagi kreativitas pola ekonomi harus fleksibel termasuk menggunakan teknologi informasi.
Lahirnya  pola  ekonomi  digital  akan  menjadi  peluang  besar  bagi  Indonesia  untuk  bisa  ikut membangun ekonomi global. Poin terakhir adalah ketersediaan anggaran dan tata kelola ekonomi. Pada poin ini adalah Indonesia tentunya memiliki keterbatasan anggaran untuk mengelola sumber produksi yang inklusif. Dengan adanya diplomasi perdagangan dan komersial menjadikan peluang buat Indonesia untuk memperoleh dana dan devisa hasil perdagangan dengan mitra negara. Selain itu, beberapa hambatan tata kelola baik tarif dan non-tarif bisa saja menjadi penghalang karakter diplomasi ekonomi Indonesia. Banyaknya aturan investasi, penanaman modal akan menghambat masuknya donor ke Indonesia.
Berdasarkan analisis langkah strategis diplomasi ekonomi Indonesia, penelitian ini melihat bahwa berdasarkan klusterisasi  milik Rana, maka Indonesia dapat  disebut berada dalam kluster evolving .

## Tabel 2 – Tipologi Diplomasi Ekonomi Indonesia
Manajemen Ekonomi Eksternal Adanya koordinasi antara Kementerian perdagangan dan Kemlu; persaingan dapat terjadi; Indonesia menunjukkan kolaborasi dan koordinasi. Manajemen Kebijakan Inter-ministry atau koordinasi di tingkat kabinet; Sherpa G20 Indonesia yang mengkoordinir hubungan antar kementerian dalam G20 Peran Non-State Actor Prosedur baru, strong networking; Pertemuan B20 dalam agenda G20. Bantuan Economi: Recipient Networking antara instansi pengelola bantuan dan Kemlu; Agensi negara penerima bantuan Bantuan Economi: Donor Program modest , biasanya meliputi kerjasama teknis; Penegasan oleh Jokowi bahwa status Indonesia bukan negara recipient Promosi Perdagangan Perjanjian kerja sama, sering merupakan integrasi dari upaya politik dan ekonomi; Indonesia mengikuti banyak working grup ataupun study grup di G20. Promosi Investasi Kemlu dan keduataan bekerja secara aktif dengan instansi di dalam negeri, sering berdasarkan inisiatif individu; Kerja sama aktif Kemlu dan BKPM Peran Diplomasi Regional Aktif; Indonesia menjadi negara representatif kawasan Asia Tenggara di G20.
Oleh sebab itulah diplomasi ekonomi Indonesia mampu menunjang implementasi politik luar  negeri  Indonesia . Diplomasi  ekonomi  Indonesia  di  atas  merupakan  wadah  atau  arena  bagi Indonesia untuk mencari kawan yang bisa dijadikan mitra strategis Indonesia dalam membangun stabilitas  ekonomi.  Indonesia  menjadikan  pertemuan-pertemuan  tersebut  sebagai  arena menempatkan posisi untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional, regional dan global. Selain itu juga kerja sama di atas merupakan fondasi Indonesia untuk memperkuat dirinya sebagai negara yang memiliki kemampuan ekonomi yang bagus yang tergabung dalam G20 sebagai rezim
ekonomi global. Artinya Indonesia mampu berperan secara global dalam meningkatkan stabilitas ekonomi nasional, regional dan global.

## Simpulan
Penjelasan  penulis  memberi  pengetahuan  kepada  pembaca  bahwa  Indonesia  sebagai  negara demokratis  selalu  mengambil  posisi  strategis  untuk  mewujudkan  kepentingan  ekonominya. Ekonomi menjadi domain penting dalam orientasi politik luar negeri Indonesia, sehingga ekonomi adalah upaya Indonesia terlibat dalam menstabilkan ekonomi nasional, regional dan internasional. Pola  pemikiran  ini  sebagai  bentuk  rasionalitas  negara  modern  yang  mengkalkulasi  setiap kontribusi  melalui  aksi.  Perubahan  ekonomi  politik  global  tentu  saja  menuntut  peran  aktif  dan adaptif dalam menjalin hubungan ekonomi dalam kerja sama  internasional. Diplomasi ekonomi menjadi salah satu instrumen penting bagi Indonesia dalam mewujudkan kemakmuran Indonesia, sehingga  kemampuan  dalam  berdiplomasi  ekonomi  merupakan  hal  yang  krusial  (Kementerian Luar Negeri, 2015).
Aksi  Indonesia  itu  kemudian,  dibuktikan  dengan  keterlibatan  Indonesia  di  G20  sebagai upaya  berkontribusi  dalam  ekonomi  global.  Orientasi  ekonomi  yang  tinggi  membuat  diplomasi ekonomi  adalah  pilihan  rasional  bagi  Indonesia  untuk  menjaga  kepentinganya  di  luar  negeri. Diplomasi ekonomi Indonesia digunakan sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasional dan internasional  baik  bidang  perdagangan,  investasi  dan  finansial.  Dengan  kolaborasi  tiga  bidang tersebut diharapkan bisa menjadi indikator menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dan global serta sebagai upaya mencari mitra dan menjaga mitra Indonesia di luar negeri. Dengan demikian, upaya tersebut sebagai bentuk implementasi politik luar negeri Indonesia pada bidang ekonomi.

## Referensi
Ariyanti,  F.  (2014,  February  25). Usul  Indonesia  Sukses  Diterima  Negara  G20 .  Diambil  dari Liputan 6: https://www.liputan6.com/bisnis/read/2015267/usul-indonesia-sukses- diterima-negara-g20
Baldwin,  D. A. (1993). Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate. New York: Columbia University Press.
Bishop, M. L. (2019, June). Has the Multilateral Fightback Begun. Diambil dari Global Policy Journal:
https://www.globalpolicyjournal.com/sites/default/files/Has%20the%20Multilateral%20F ightback%20Begun_0.pdf BKPM.  (2018). Tiga  Strategi  Indonesia  Menarik  Investor  di  Pertemuan  G20 .  Retrieved  from BKPM: https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/tiga-strategi-indonesia- menarik-investor-di-pertemuan-g20
BKPM.  (2019). Total  Realisasi  Investasi  Tahun  2018  sebesar  Rp  721,3  trilliun,  Naik  4,1%.
Jakarta: BKPM. Retrieved from https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Narasi_Bahasa_Indonesia_Pres s_Release_TW_IV_2018.pdf
Dobson,  H.  (2017).  Asia  in  the  G20:  From  Missed  to  Emerging  Opportunity? Global  Policy  - Global Leadership Initiative .
Fathun,  L.  M.  (2017).  Kebijakan  Ideosinkretik  (Wholistic)  Joko  Widodo  (Jokowi)  Dalam Konperensi Asia Afrika Tahun 2015. Dinamika Global, 2 No. 2 , 42-67. Fitriani,  &  Panduwinata,  V.  C.  (2018).  Analisis  Kinerja  Kementerian  Luar  Negeri  Indonesia (2015-2018). CSIS Working Paper Series . Gilpin, R. (2000). The Challenge of the World Global Economy Capitalism in the 21st Century. New Jersey: Princeton University Press.
Haryono,  E.  (2019).  Economic  Diplomacy  As  Indonesian  Foreign  Policy  Orientation  In  2015- 2018: Challenges And Opportunities. Global Strategis, Vol. 13 No. 2 , 49-62. Hermawan,  Y.  P.  (2015). Quickwins  dan  Strategi  Indonesia  di  G20  Mewujudkan  Kemandirian Ekonomi dalam Konteks Ketidakpastian Global. Bandung: FISIP UNPAR. Hermawan,  Y.  P.  (2017).  G20,  Indonesia  and  the  Quest  for  Parameters  of  Sustainable Infrastructure. Henrich Boll Stiftung Southeast Asia . Hornung, M. (2017, 05 31). Indonesiaʼs dilemma: The G20 and the United Nationsʼ Sustainable Development Goals within a National Context. Retrieved from Heinrich Böll Foundation: https://www.boell.de/sites/default/files/e-paper_international_politics_g20_indonesia_- _baf.pdf
Jessop,  B.  (2016,  March).  The  Changing  Roles  of  States  in  Promoting  &  Resisting  Neoliberal Globalization. Journal of Ritsumeikan Social Sciences and Humanities, 7 , 13-28. Kementerian Luar Negeri. (2015). Renstra Kemenlu 2015-2019. Jakarta: Kemenlu.
Kementerian Luar Negeri. (2019, October 29). Penyampaian Prioritas Politik Luar Negeri 2019- 2024 [Press Release]. Retrieved from Kementerian Luar Negeri: https://kemlu.go.id/ Kompas.com.  (2017,  April  10). Pemerintah  Akan  Bawa  "Penjegalan"  CPO  oleh  Uni  Eropa  ke
Forum G20 . Retrieved from Kompas:
https://money.kompas.com/read/2017/04/10/202245026/pemerintah.akan.bawa.penjegala n.cpo.oleh.uni.eropa.ke.forum.g20
Kompas.com. (2019, Juni 30). Di KTT G20, Ini 5 Topik Ekonomi yang Dibahas Presiden Jokowi . Retrieved  from  Kompas:  https://money.kompas.com/read/2019/06/30/110100626/di-ktt- g20-ini-5-topik-ekonomi-yang-dibahas-presiden-jokowi?page=all
Lee, D., & Hocking, B. (2010). Economic Diplomacy. dalam R. A. (ed.), The International Studies Encyclopedia (pp. 1216-1227). Chichester: Wiley-Blackwell. Legowo-Zipperer, V. (2017, July 07). Indonesia among the best economies in the G20 . Diakses dari  DW:  https://www.dw.com/en/indonesia-among-the-best-economies-in-the-g20/a- 39598526
Masoed, M. (1994). Hubungan Internasional Disipilin dan Metologi. Jakarta: LP3S.
OECD.  (2019). OECD  Technical  Report  on  Progress  on  Structural  Reform  under  the  G20 Enhanced Structural Reform Agenda. Paris: OECD Publishing. Retrieved from oe.cd/g20- esra-2019
OECD. (2020, July). G20 - Quarterly Growth Rates of GDP in volume . Retrieved from OECD Stats: https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=33940
Program  Biofuel  Diakui  Dalam  Pertemuan  G20 .  (2019,  Juli  5).  Diakses  dari  Majalah  Sawit Indonesia: https://sawitindonesia.com/program-biofuel-diakui-dalam-pertemuan-g20/
Rana,  K.  S.  (2007).  Economic  Diplomacy:  The  Experience  of  Developing  Countries.  In  N.  B.
Woolcock, The  New  Economic  Diplomacy:  Decision  Making  and  Negotiations  in International Relations (pp. 93-112). Surrey/Burlington: Ashgate. Retrieved from Kishan S. Rana: https://kishanrana.diplomacy.edu/
Reus-Smit,  C.,  &  Snidal,  D.  (2008). The  Oxford  Handbook  of  International  Relations. Oxford: Oxford University Press.
Rosyidin, M. (2019). Indonesia Menuju Kekuatan Global Abad 21 PolitikLuar NegeriIndonesia di Era Joko Widodo. Jakarta: Kompas Gramedia.
Sabaruddin, S. S. (2016). Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 12 No. 1 , 69-90. Strange, S. (1992). States, firms and diplomacy. International Affairs, 68 (1), 1–15. Sushanti, S. (2019). Indonesia dalam G20: Peluang atau Tren. Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, 1 (1), 1-14. Tempo.co. (2017, Juli 9). Jokowi: Indonesia Dukung Peningkatan Kerja Sama G20 dengan Afrika . Retrieved from Tempo: https://nasional.tempo.co/read/889956/jokowi-indonesia-dukung- peningkatan-kerja-sama-g20-dengan-afrika
Wibisono, M.  (2011, 10  05). Kerjasama Ekonomi Internasional: G20. Retrieved from ASEAN Foundation: http://www.aseanfoundation.org/documents/ed/2011/20111005_G20_ Intelstrat.pdf
Zartman, R. A. (2007). Diplomacy Game. New York: Springer.