Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelaporan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara
Riza Aditya
(Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang) email: Rizaaditya24@gmail.com

## Anwar Made
Eris Dianawati
(Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang)

## ABSTRAK
Saat  ini  pajak  merupakan  sumber  utama  dana  penerimaan  dalam  negeri  di  Indonesia.  Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada  mendapat  balas  jasa  secara  langsung.  PPh  Pasal  21  merupakan  pajak  atas  penghasilan  berupa gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  dan    Di  dalam  bentuk  apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Kesadaran Wajib Pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan  fungsi  Negara  oleh  pemerintah  akan  menggerakan  masyarakat  untuk  mematuhi kewajibannya  untuk  membayar.  Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi,  dengan  kata  lain sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegah  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma  perpajakan. Direktorat  Jenderal  (Dirjen)  Pajak  selalu  menghimbau  agar  masyarakat  senantiasa  menjalankan kewajiban  perpajakannya  tanpa  kecuali.  Hal  ini  selaras  dengan  prinsip self  assessment yang  diadopsi sebagai prinsip dasar perpajakan di Indonesia.
Kata kunci : Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Pelaporan Pajak

## ABSTRACT
Currently  the  tax  is  a  major  source  of  domestic  revenue  fund  in  Indonesia.  Tax  is  a  levy  of  the people to the state treasury under the law that can be enforced with no remuneration received directly. Article 21 Income Tax is a tax on income in the form of wages, salary, honoraria, allowances and other payments by name and in any form in connection with employment or occupation, services, and activities undertaken by individual taxpayers in the country.
Awareness  taxpayer  claimed that  the positive  assessment  of  tax  payers  on  the  implementation  of State functions by the government will mobilize the community to comply with its obligation to pay. Tax penalties  is  a  guarantee  that  the  provisions  of  the  tax  legislation  (taxation  norm)  would  be  followed  / observed / adhered to, in other words the tax penalty is a deterrent so that the taxpayer does not violate the norms of taxation. Directorate General (DG) of Taxation has always appealed to the public always run taxation liabilities without exception. This is consistent with the principle of self-assessment that was adopted as the basic principle of taxation in Indonesia.
Keywords: Tax, Income Tax Article 21, Awareness taxes, tax penalties, tax reporting

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Saat  ini  pajak  merupakan  sumber  utama  dana  penerimaan  dalam  negeri  di  Indonesia.  Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak dan, sekitar 73,7 persen dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak (www.fiskaldepkeu.go.id).  Mengingat  begitu  pentingnya  peranan  pajak,  maka  pemerintah  dalam  hal  ini Direktorat  Jenderal  Pajak  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  memaksimalkan  penerimaan  pajak. Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  melalui  reformasi  peraturan  perundang-undangan  di  bidang perpajakan  dengan  diberlakukannya  self  assesment  system.  Self  assesment  system  mengharuskan  wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak.
Kesadaran  dan  kepatuhan  yang  tinggi  dari  wajib  pajak  merupakan  faktor  penting  dalam pelaksanaan  sistem  tersebut  (Priyantini,  2008:3).  Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Terdapat undang-undang  yang  mengatur tentang ketentuan  umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan  perpajakan  dipatuhi,  maka  harus  ada  sanksi  perpajakan  bagi  para  pelanggarnya.  Wajib  pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih 3 banyak merugikannya  (Nurgoho,  2006).  Persepsi  masyarakat  tentang  sanksi  perpajakan,  kesadaran  wajib  pajak terhadap  pelaksanaan  pajak,  dan  karakteristik  wajib  pajak  adalah  beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.
Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan lebih  banyak  merugikannya.  Tinggingya  kepatuhan  wajib  pajak  akan  meningkatkan  pendapatan  utama dalam negeri yaitu pajak yang sampai saat ini merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri. Tanpa adanya  pemasukan  dari  pajak,  maka  negara  tidak  dapat  berbuat  apa  -apa.  Idealnya  semakin  maju  suatu Negara,  kesadaran  akan  pentingnya  membayar  pajak  semakin  tinggi  yang  ditandai  dengan  tax  ratio (Ikhsan:  2007).  Oleh  sebab  itu,  peran  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  pembayaran  pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis  dalam  peningkatan  penerimaan  pajak.  Masyarakat  harus  sadar  akan  keberadaannya  sebagai warga  negara  yang  selalu  menjunjung  tinggi  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  dasar  hukum penyelenggaraan  negara  (Suardika,  2007:74).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Manik  Asri  (2009) menemukan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  pada  kepatuhan  pelaporan  wajib  pajak. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Nugroho, 2006).

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  kesadaran  pajak,  sanksi  pajak  serta pelaporan  pajak  terhadap  penerimaan  PPh  Pasal  21  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Malang Utara.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kesadaran Pajak
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia , kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran  untuk  mematuhi  ketentuan  (hukum  pajak)  yang  berlaku  tentu  menyangkut  faktor–faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik Asri, 2009) apabila sesuai dengan 6 hal berikut :
1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami  bahwa  kewajiban  perpajakan  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka benar.
Pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  perpajakan  sangat  penting  karena  dapat  membantu  wajib pajak  dalam  mematuhi  aturan  perpajakan.  wajib  pajak  harus  melaksanakan  aturan  itu  dengan  benar  dan sukarela.  Jadi,  kesadaran  wajib  pajak  adalah  suatu  kondisi  dimana  wajib  pajak  mengetahui,  mengakui, menghargai  dan  menaati  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  serta  memiliki  kesungguhan  dan  keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

## Sanksi Pajak
Menurut Mardiasmo (2009: 39) dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi,  dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegah  agar  wajib  pajak tidak  melanggar  norma  perpajakan.  Persepsi  atas  sanksi  perpajakan  adalah  interpretasi  dan  pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan (Zain: 2008: 78). Menurut Zain (2008: 83) agar pelaksanan sanksi  dapat  berjalanan  dengan  baik  diharapkan  sanksi  yang  ditegakan  memiliki  beberapa  kriteria, diantaranya:
1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
2. Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
3. Penegakan Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi Jadi dapat disimpulkan bahwa  Persepsi  Wajib  Pajak  tentang  Sanksi  Perpajakan  merupakan  gambaran  yang  terstruktur  dan bermakna  pada  hukuman  yang  dikenakan  kepada  wajib  pajak  yang  tidak  melaksanakan  ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.  Ancaman  terhadap  pelanggaran  suatu  norma  perpajakan  ada  yang  diancam  dengan  sanksi
administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana.

## Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
Direktorat  Jenderal  (Dirjen)  Pajak  selalu  menghimbau  agar  masyarakat  senantiasa  menjalankan kewajiban  perpajakannya  tanpa  kecuali.  Hal  ini  selaras  dengan  prinsip self  assessment yang  diadopsi sebagai  prinsip  dasar  perpajakan  di Indonesia.  Dengan  prinsip  tersebut, Dirjen  Pajak  tidak  memiliki kewenangan  untuk  menentukan  pajak  individu  atau  badan  tertentu,  dan  sebaliknya,  jumlah  pajak terhutang ditentukan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Untuk dapat mengawasi  kejujuran  Wajib Pajak dalam penentuan  besarnya  pajak, Dirjen  pajak membutuhkan  sarana  untuk  melakukan  kontrol.  Hal  inilah  yang menyebabkan keseluruhan tahapan kewajiban perpajakan menjadi penting untuk dicermati.
Setelah  terdaftar, Wajib  Pajak diwajibkan  untuk  melakukan pencatatan atau  pembukuan  guna mengetahui dengan pasti omset dan biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun. Dari hasil pencatatan atau pembukuan inilah diketahui dengan pasti besaran pajak yang harus dibayarkan ke Negara. Setelah pajak dibayarkan, keseluruhan  hasil pencatatan beserta jumlah pajak terhutang dilaporkan dalam  SPT. Dengan adanya  SPT  inilah, Ditjen  Pajak dapat  melakukan  evaluasi  atas  omset  maupun  biaya  yang  telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Apabila ditemukan adanya kejanggalan dalam pelaporan, Ditjen Pajak dapat menindaklanjuti dengan  kegiatan pemeriksaan. Selanjutnya, penghitungan  kembali pajak yang terhutang oleh Dirjen Pajak akan disampaikan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Selain  sebagai  alat  kontrol  bagi  Wajib  Pajak,  SPT  dalam  level  tertentu  dapat  menjadi  sarana pengawasan bagi Wajib Pajak lainnya. SPT karyawan akan menjadi alat kontrol untuk menguji kepatuhan instansi  tempatnya  bekerja.  Hal  ini  disebabkan  adanya  mekanisme pemotongan/pemungutan pajak  oleh pemberi kerja kepada karyawannya untuk disetorkan ke kas Negara. Setiap bulan gaji karyawan dipotong pajak  oleh  pemberi  kerja  dan  disetorkan  sekaligus  ke  kas Negara.  Jika  seluruh  karyawan  melaporkan SPTnya, maka dapat diketahui apakah jumlah yang disetorkan ke kas Negara sudah sesuai dengan jumlah yang dilaporkan oleh karyawan.
Di sisi lain, SPT juga dapat menjadi alat kontrol bagi kepatuhan lawan transaksi. Pada mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pelaporan SPT Masa dari Wajib Pajak tertentu mencerminkan transaksi dengan pihak lain. Hal ini memungkinkan Dirjen Pajak untuk melakukan penelusuran atas transaksi antar pihak,  guna  memastikan  seluruh  pajak  yang  terhutang  sudah  disetorkan  ke  kas Negara.  Mekanisme pengawasan ini juga berujung pada kemudahan pelayanan yang dinikmati Wajib Pajak.
Proses restitusi PPN  yang  cukup  memakan  waktu,  dapat  dipersingkat  apabila  seluruh  lawan  transaksi telah melaporkan SPT sekaligus membayar pajak yang terhutang.
Mengingat pentingnya SPT sebagai alat  kontrol bagi Dirjen Pajak untuk  melakukan pengawasan, berbagai  inovasi  pelayanan  dalam  penyampaian  SPT  telah  dikembangkan.  Dalam  beberapa  tahun terakhir, Dirjen  Pajak telah  berusaha  menyederhanakan  formulir  SPT  untuk  memudahkan  pengisiannya. Selain  itu, Dirjen  Pajak juga  telah  mengembangkan  sarana  untuk  melaporkan  SPT  secara  lebih  cepat dalam  bentuk  elektronik.  Melalui  aplikasi  e-SPT  yang  dapat  diunduh  pada Situs  Pajak,  pembuatan  SPT elektronik dapat dilakukan dengan mudah.
Hasil  dari  e-SPT  berupa  file  dapat  dikirimkan  melalui  internet  pada  situs Application  Service Provider (ASP)  yang telah  ditunjuk oleh Ditjen  Pajak,  maupun  dibawa  langsung  ke  Kantor  Pelayanan Pajak (KPP). Mekanisme penyampaian SPT elektronik inilah yang disebut sebagai e-Filing, saat ini sudah dinikmati  oleh  berbagai Wajib  Pajak  Badan di  seluruh  Indonesia.  Lebih  jauh, Ditjen  Pajak telah mengembangkan  aplikasi e-Filing untuk  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Melalui  Situs  Pajak,  aplikasi  ini dapat  digunakan  oleh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  untuk menyampaikan SPT  Tahunan  PPh  melalui formulir 1770-S dan 1770-SS.
Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, saat ini Ditjen Pajak terus menyempurnakan aplikasi e- Filing,  sehingga  dapat  menjadi  sarana  penyampaian  SPT  yang  handal  dan  mudah  digunakan.  Hal  ini penting  dilakukan  mengingat  70%  SPT  yang  masuk  setiap  tahunnya  adalah  SPT  Wajib  Pajak  Orang Pribadi. Melalui perluasan pemakaian aplikasi e-Filing, diharapkan dapat mengurangi proses perekaman SPT sekaligus meminimalkan adanya kesalahan dalam perekaman.
Dengan  berbagai  fasilitas  tersebut, Anda sebagai  Wajib  Pajak  dapat  berperan  serta  dalam meningkatkan  kepatuhan Wajib  Pajak lainnya,  melalui  SPT  yang  dilaporkan  setiap  bulan  maupun  pada akhir  tahun.  Pelaporan  SPT  dengan  benar  dan  jujur  dapat  meningkatkan  keadilan  dalam  pemungutan pajak, yakni dengan memastikan bahwa seluruh lawan transaksi maupun para pemotong/pemungut pajak, telah  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Hal  inilah  yang  dapat  menjamin  tidak  ada  pihak  yang dirugikan dalam prinsip self assessment perpajakan: Anda dan Negara. (www.pajak.go.id).

## Pajak Penghasilan Pasal 21
PPh  Pasal  21  merupakan  pajak  atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan  dan pembayaran lain dengan nama dan  Di dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Menurut Siti Resmi ( 2009:1 ) “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”

## A. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Berdasarkan  Siaran  Pers  Direktorat  Jenderal  Pajak,  meskipun  diundangkan  pada  tanggal  29  Juni 2015, Peraturan Menteri Keuangan tersebut mulai berlaku sejak tahun pajak 2015, sehingga menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:
1. Perhitungan  PPh  Pasal  21  terutang  untuk  Masa  Pajak  Juli  s.d  Desember  2015  dihitung  dengan menggunakan PTKP terbaru.
2. PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari s.d Juni 2015 yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan dengan menggunakan PTKP lama dilakukan pembetulan dengan menggunakan PTKP terbaru.
Kelebihan  setor  akibat  pembetulan  perhitungan  PPh  Pasal  21  Masa  Pajak  Januari  s.d  Juni  2015 dikompensasikan terhadap PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli s.d Desember 2015.
Sementara itu, perhitungan tarif PTKP pegawai seperti yang diatur dalam Peraturan DJP PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut:
 Tarif PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.
 Kecuali,  untuk  pegawai  yang  baru  datang  dan  menetap  di  Indonesia  dalam  bagian  tahun  kalender, ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.
1. PTKP Bagi Karyawati dan Karyawati Kawin
PTKP terbaru bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Bagi karyawati kawin, tarif PTKP terbaru adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
b. Bagi karyawati tidak kawin, tarif PTKP terbaru adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
c. Bagi  karyawati  kawin  yang  suaminya  tidak  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  dan menunjukan  keterangan  tertulis  dari  pemerintah  daerah  (kecamatan),  maka  tarif  PTKP terbaru adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk  status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
2. PTKP Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
Bagi pegawai  tidak  tetap  atau  tenaga  kerja  lepas yang  penghasilannya  tidak  dibayar secara  bulanan  atau  jumlah  kumulatifnya  dalam  1  (satu)  bulan  kalender  belum  melebihi  Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka berlaku ketentuan berikut ini:
a. Tidak  dilakukan  pemotongan  PPh  Pasal  21,  jika  penghasilan  sehari belum  melebihi  Rp 300.000,-
b. Dilakukan  pemotongan  PPh  Pasal  21,  jika  penghasilan sehari  sebesar  atau  melebihi  Rp 300.000,- tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
c. Bila  pegawai  tidak  tetap  memperoleh  penghasilan kumulatif  dalam  1  (satu)  bulan  kalender melebihi Rp 3.000.000,- maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
d. Rata-rata  penghasilan  sehari  adalah  rata-rata  upah  mingguan,  upah  satuan,  atau  upah  borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.
e. PTKP sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.
f. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun Rp 36.000.000,- dibagi 360 hari.
g. Bila  pegawai  tidak  tetap  atau  tenaga  kerja  lepas  tersebut  mengikuti  program  jaminan  atau tunjangan  hari  tua,  maka  iuran  yang  dibayar  sendiri  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan bruto.
Berdasarkan Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor  152/  PMK.010/2015 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan:
1. Penghasilan  yang kurang  dari  300.000,- per  hari  tidak  dikenakan  pemotongan  pajak penghasilan.
2. Ketentuan penghasilan tidak kena pajak itu tidak berlaku dalam hal:
a. Penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp 3.000.000,- sebulan; atau
b. Penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan.
3. Ketentuan pada pasal 1 dan 2 tersebut tidak berlaku atas:
a. Penghasilan berupa honorarium.
b. Komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.

## Penelitian Terdahulu
1. Alifa Nur Rohmawati & Ni Ketut Rasmini (2012) dengan judul Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual di Jom Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dan analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat cenderung meningkat.
2. Ni  Ketut  Muliari  &  Ery  Setyawan  (2011)  dengan  judul  Pengaruh  Persepsi  Tentang  Sanksi Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP Pratama  Denpasar  Timur.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  pengaruh  kesadaran  pajak  dan  sanksi pajak  terhadap  kepatuhan  pelaporan  pajak.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  kuantitatif menggunakan  kuesioner.  Hasil  penelitian  menunjukan  kesadaran  pajak  dan  sanksi  pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak.
3. Muis Arrahman (2012) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk membuktikan dan menguji secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan persepsi wajib pajak mengenai petugas pajak terhadap pelaporan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

## Kerangka Konseptual Penelitian
Kerangka  Konseptual  Penelitian  ini  adalah  menguji  pengaruh  kesadaran  pajak,  sanksi  Pajak serta  Pelaporan  Pajak  terhadap  penerimaan  PPh21  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Malang Utara. Hal ini dapat digambarkan melalui kerangka konseptual pada gambar 2.1. berikut ini:

## Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Dalam rangka membuat laporan ini peneliti  melakukan riset dan penelitian yang dilakukan di KPP Pratama  Malang  Utara  yang  terletak  di  Jalan  Jaksa  Agung  Suprapto  No.  29-31  Malang,  Jawa  Timur. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  faktor-faktor  yaitu  kesadaran  wajib  pajak,  sanksi  pajak  dan pelaporan  pajak  terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Responden  yang dijadikan sampel adalah wajib pajak orang pribadi (masyarakat). Peneliti menggunakan metode penelitian kuisioner. Dalam penyelesaian penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif.

## Ruang Lingkup Penelitian
1. Apakah  dalam  wajib  pajak  orang  pribadi  sudah  mengetahui  tentang  kesadaran  pajak,  bagaimana sanksi pajak dan cara melaporkan pajak?.
2. Pengambilan  sample  yang  dilakukan  dengan  cara  membagikan  kuisioner  kepada  karyawan  PT. Telkomsel dari staff hingga manager di Grapari Telkomsel Malang.
3. Informasi  mengenai  kesadaran  pajak,  sanksi  pajak  dan  cara  melaporkan  pajak  wajib  pajak  orang pribadi di Malang.
4. Bagaimana pengaruh dari kesadaran pajak, sanksi pajak dan pelaporan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara?
Hal tersebut merupakan batasan masalah yang akan disampaikan penulis. Di luar dari pengertian selain hal di atas, itu bukan termasuk dalam pembahasan penelitian penulis.

## Teknik Pengumpulan data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Kuesioner
Menurut  Kusumah  (2011:78) Kuesioner  adalah  Daftar  pertanyaan  tertulis  yang  diberikan  kepada subjek yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan peneliti. Jadi, kuisioner yaitu teknik
Kesadaran Wajib
Pajak (X1)
Sanksi Pajak ( X2) Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Malang Utara ( Y ) Pelaporan Wajib
Pajak Orang Pribadi ( X3)
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

## 2. Metode Angket
Menurut  Sugiyono  (2011:199-203)  Angket  adalah  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  cara  memberi  seperangkat  pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis  kepada  responden  untuk dijawabnya.  Angket  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  efisien  jika  peniliti  tahu  dengan  pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang tidak bisa diharapkan dari responden. Angket sebagai teknik pengumpulan  data  sangat  cocok  untuk  mengumpulkan  data  dalam  jumlah  besar.  Metode  angket  Dalam pengumpulan  data  diperlukan  data  angket  yang  langsung  ditanyakan  kepada  seluruh  responden  dengan mendatangi langsung di lokasi penelitian.
Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh  data  kaitannya  dengan  variabel  penelitian.  Dalam kuesioner  yang disampaikan  kepada responden, untuk  setiap jawaban diberikan bobot nilai. Dimana  hal tersebut  nantinya  akan  mempermudah  peneliti  dalam  memberikan  skor  untuk  dijadikan  dasar  dalam menganalisa  data  yang  kaitannya  dengan  permasalahan  yang  dihadapi.  Data-data  yang  diperoleh  dari karyawan  Grapari  Telkomsel  Malang  diteliti  seperti  data  kuesioner  dan  data  lainnya,  dikelompokkan untuk dianalisis dengan alat bantu skala likert.  Skala Likert adalah suatu pengukuran skala yang terdiri dari  5  kategori  mulai  dari  “sangat  setuju”  sampai  dengan  “sangat  tidak  setuju”  yang  mengharuskan responden  mengindikasi  setuju  atau  tidaknya  mereka  terhadap  suatu  pernyataan  yang  diberikan (Malhotra, 2004).
Skala  1  digunakan  untuk  mengindikasikan  “sangat  setuju”  dengan  bobot  penilaian  5,  skala  2 digunakan  untuk  mengindikasikan  “setuju”    dengan  bobot  penilaian  4,  skala  3  digunakan  untuk mengindikasikan  “kurang  setuju”  dengan  bobot  penilaian  3,  skala  4  digunakan  untuk  mengindikasikan “tidak setuju” dengan bobot penilaian 2, skala 5 digunakan untuk mengindikasikan “sangat tidak setuju” dengan bobot penilaian 1.
Selain itu penulis juga mengumpulkan data berdasarkan informasi dari sumber yang ada di KPP Pratama Malang Utara dan referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya serta artikel bebas di internet.

## Hipotesis
Dari latar belakang dan kerangka pemikiran diatas, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. H1 : Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
2. H2  :  Diduga  sanksi  pajak  akan  berpengaruh  signifikan  teradap  penerimaan  Pajak  Penghasilan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
3. H3  :  Diduga  pelaporan  Pajak  SPT  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi  akan  berpengaruh  positif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
4. H4  :  Diduga  kesadaran  pajak,  sanksi  pajak,  dan  pelaporan  pajak  memiliki  pengaruh  signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara.

## Operasional Variabel

## 1). Variabel Dependen
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh keadaan – keadaan yang mempengaruhinya, biasanya  disebut  variable  terikat  (Y).  Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  variable  dependen  adalah penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  disetorkan  di  KPP  Pratama Malang.

## 2). Variabel Independen
Variabel  independen  adalah  variabel  yang  mempengaruhi  variabel  terikat.  Adapun  variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Kesadaran Pajak (X1)
b.
Sanksi Pajak (X2)
c. Pelaporan Pajak (X3)

## Teknik Analisis Data

## A. Uji Validitas Data
Dalam  suatu  penelitian  data  yang  diperoleh  harus  mempunyai  kriteria  tertentu  agar  tujuan penelitian  dapat  tercapai.  Data  yang  sesuai  dengan  kriteria  tertentu  disebut  juga  dengan  data  valid. Menurut Sugiyono (2013:2) valid menunjukkan derajad ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Sugiyono juga menerangkan bahwa :
“  Validitas  data  hasil  penelitian  dapat  diperoleh  dengan  menggunakan  instrumen  yang  valid, menggunakan  sumber  data  yang  tepat  dan  cukup  jumlahnya,  serta  metode  pengumpulan  dan analisis data yang benar “.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  peneliti  menggunakan  sebuah  alat  test  kuesioner  dalam mengumpulkan,  mengukur,  menganalisis data  yang benar. Untuk  mengetahui standar penilaian validitas dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini :
Tabel 3.5. Standar Penilaian untuk Validitas Kriteria Validity Good 0,50 Acceptable 0,30 Marginal 0.20 Poor 0,10
Sumber : (Barker et all, 2002:70), diolah penulis, 2016
Dalam  menguji  tingkat  valid-tidaknya  suatu  alat  ukur  digunakan  teknik  korelasi,  yaitu  dengan mengkorelasikan  masing-masing  item  pertanyaan  atau  dengan  mengkorelasikan  skor  tiap  butir  dengan skor  total  yang  merupakan  jumlah  skor  tiap  butir.  Dalam  hal  analisis  item  ini  menurut  masrun  yang dikutip oleh Sugiyono (2013:188) menyatakan bahwa teknik korelasi untuk menentukan validitas item ini sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan. Apabila item yang memiliki korelasi positif  atau  korelasi  yang  tinggi  maka  menunjukkan  bahwa  item  tersebut  mempunyai  validitas  yang tinggi.
Untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur, biasanya syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah jika r = 0,30. Maka jika korelasi skor total ≤ 0,30 maka pernyataan tersebut dianggap tidak valid. Metode korelasi yang digunakan dalam menguji validitas adalah korelasi Product Moment yaitu :
Sumber : Sugiyono (2013:248)
Dimana : r = Koefisien Validitas
X
= Skor pada subyek item n
Y
=
Skor Total Subyek
n
=
Jumlah Sampel atau banyak data dalam sampel
Validitas  juga  diukur  dengan  koefisien  korelasi  yang  dihitung  kemudian  dibandingkan  dengan nilai kritis koefisien korelasi pearson dengan taraf signifikansinya adalah 5% dan derajat kebebasan telah diketahui dengan mengurangkan banyaknya sampel dengan df = n-2. Pada pengukuran ini apabila rhitung ≥ rtabel maka pernyataan tersebut dianggap valid.

## B. Uji Reliabilitas Data
Selain  mengukur  validitas,  dalam  sebuah  penelitian  juga  diperlukan  mengukur  keandalan  suatu instrumen  menjadi  indikasi  bahwa  responden  konsisten  dalam  memberikan  tanggapan  atas  pertanyaan yang diajukan.
Menurut  Sugiyono  (2013:3)  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  reabilitas  adalah  :  “ Derajad konsistensi / keajegan data dalam interval waktu tertentu “.
Dalam  penelitian  Budi  (2012  :  37)  mengatakan  bahwa  menyusun  suatu  bentuk  instrumen  tidak hanya harus berisi pernyataanpernyataan yang berdaya diskriminasi baik, akan tetapi harus pula memiliki tingkat  reliabilitas  yang  tinggi.  Reliabilitas  artinya  adalah  tingkat  keterpercayaan  hasil  suatu  pengukur. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi yaitu yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya. Reliabilitas  merupakan  salah  satu  ciri  atau  karakter  utama  instrumen  pengukuran  yang  baik.  Pada penelitian ini digunakan uji reliabilitas dengan metode alpha cronbach. Sebuah instrumen dianggap telah memiliki  tingkat  kehandalan  yang  dapat  diterima  jika  nilai  koefisien  reliabilitas  yang  terukur  adalah  ≥ 0,6.

## C. Analisis Regresi Linier Berganda
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  regresi linear  berganda.  Kegunaan  analisis  ini  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel terikatnya. Model regresi linear berganda ini dirumuskan sebagai berikut (Sugiyono, 2007 : 277) : Ý = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3+ μ………………. (2)
Keterangan :
Ý
: Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama Malang Utara.
α :
konstanta
β
: koefisien regresi
X1 : Kesadaran Pajak
X2 : Sanksi Pajak X3 :
Pelaporan Pajak
μ : tingkat kesalahan atau gangguan
Analisis  regresi  linear  berganda  memerlukan  pengujian  secara  serempak  dengan  menggunakan  F hitung. Signifikansi ditentukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel atau melihat signifikansi pada output SPSS.

## D.  Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas Data
Uji  normalitas  data  dilakukan  untuk  melihat  bahwa  suatu  data  terdistribusi  secara  normal  atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t, dan uji  F  mengasumsikan bahwa nilai residual  mengikuti distribusi normal.  Metode  yang  lebih  baik  adalah  dengan  melihat normal  probability  plot yang  membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

## 2. Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi  antar  variabel  bebas  (independen).  Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  multikolonieritas didalam  model  regresi  pertama,  nilai  tolerance,  kedua  dari variance  inflation  factor (VIF).  Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Nugroho, 2012).

## 3. Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan variance dari  residual  satu  pengamatan  kepengamatan  yang  lain.  Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya heteroskedastisitas  didalam  model  regresi  dapat  menggunakan  beberapa  cara,  salah  satunya  dengan  uji glejser.  Uji  Glejser  mengusulkan  untuk  meregres  nilai  absolud  residual  (UbsUt)  sebagai  variabel dependen dengan persamaan sebagai berikut:
UbsUt = a + bX t+vi. Jika variabel independen secara signifikan  mempengaruhi UbsUt  maka ada indikasi heteroskedastisitas, sebaliknya jika variabel independen tidak mempengaruhi UbsUt maka tidak ada indikasi heteroskedastisitas.

## E. Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien  determinasi  (R²)  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan  variasi  variable  dependen.  Banyak  peneliti  menganjurkan  untuk  menggunakan  nilai adjusted R²  (Ghozali,  2006  dalam  Fikriningrum,  2012).  Semakin  besar  nilainya  maka  menunjukkan bahwa  persamaan  regresi  yang  dihasilkan  baik  untuk  mengistimasi  variabel  terikat.  Hasil  koefisien determinasi ini dapat dilihat dengan perhitungan menggunakan SPSS 16.0 for Windows atau perhitungan secara manual didapat dari R² = SSreg / SStot.
Kd = R² x 100%
Dimana:
d
=
Koefisien determinasi
R = Koefisien Korelasi

## F. Uji Hipotesis
Dengan  memperhatikan  karakteristik  variabel  yang  akan  diuji  pada  penelitian  ini,  maka  statistic yang  akan  digunakan  adalah  melalui  perhitungan  analisis  regresi  dan  korelasi  untuk  memperoleh  suatu kesimpulan.  Maka  langkah-langkah  yang  akan  ditempuh  dalam  menganalisis  variabel  adalah  sebagai berikut :
1. Rumus uji t yang digunakan adalah:
Sumber : Sugiyono (2013:250)
Dimana :
R
= Koefisien Korelasi
r²
=
Koefisien Determinasi
n =
Jumlah sampel yang diteliti
Dimana  :  Hasilnya  dibandingkan  dengan  tabel  t  untuk  derajat  kebebasan  df  =  n-2  dengan  taraf signifikansi 5%.
 Hipotesis
H01  :  p  ≤  0,05  Kesadaran  Pajak    tidak  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  penerimaan  Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
H11  :  p  >  0,05  Kesadaran  Pajak  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  penerimaan  Pajak  Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
H02 : p ≤ 0,05 Sanksi Pajak  tidak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
H12 : p > 0,05 Sanksi Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
H03  :  p  ≤  0,05  Pelaporan  Pajak    tidak  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  penerimaan  Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
H13  :  p  >  0,05  Pelaporan  Pajak  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  penerimaan  Pajak  Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
H04  :  p  ≤  0,05  Kesadaran  Pajak,Sanksi  Pajak  dan  Pelaporan  Pajak  tidak  mempunyai  pengaruh  positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
H14 : p > 0,05 Kesadaran Pajak,Sanksi Pajak dan Pelaporan Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
 Kriteria Pengujian
H0 ditolak apabila thitung < ttabel (α = 0,05)
Jika  menggunakan  tingkat  kekeliruan  (α  =  0,05)  untuk  diuji  dua  pihak  maka,  kriteria  penerimaan  atau penolakan hipotesis sebagai berikut :
- Jika  thitung  >  ttabel  maka  H0  ada  di  daerah  penolakan  berarti  Hα  diterima  artinya  antara variabel X dan variabel Y ada hubungannya.
- Jika thitung ≤ ttabel maka H0 ada di daerah penerimaan berarti Hα ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungannya.
G. Pengujian Secara Simultan atau Total
1. Statistik Uji F
Uji  F  yaitu  pengujian  koefisien  apakah  variabel  bebas  mempunyai  peranan  secara  simultan terhadap variabel terikat. Uji F ini menggunakan rumus sebagai berikut:
Sumber : Umi Narimawati ( 2010:51 )
Dimana :
F
=
Nilai F hitung
R
=
Koefisien Korelasi
K
=
Jumlah Variabel
n = Jumlah responden
Pengujian ini dilakukan menggunakan distribusi F dengan membandingkan antara nilai F-kritis dengan F- test  yang  terdapat  pada  Tabel  Analisis  of  Variance  (ANOVA)  dari  hasil  perhitungan  dengan menggunakan  SPSS  16.0.  Jika  Fhitung  >  Fkritis,  maka  H0  yang  menyatakan  bahwa  variasi  perubahan nilai  variabel  bebas  (Kesadaran  pajak,  sanksi  pajak  dan  pelaporan  pajak)  tidak  dapat  menjelaskan perubahan  nilai  variabel  terikat  (  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  )  ditolak  dan  sebaliknya. Kemudian dilakukan perhitungan terhadap koefisien yang disebut juga koefisien korelasi product moment ( Pearson ).
2. Hipotesis yang dapat diambil dari statistik uji F adalah
Ho  :  ρ  ≤  0,05  artinya  secara  simultan  tidak  ada  pengaruh  positif  antara  Kesadaran  pajak,  sanksi pajak  dan  pelaporan  pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  di  KPP  Pratama Malang Utara.
Hα  :  ρ  >  0,05  artinya  ada  pengaruh  positif  antara  Kesadaran  pajak,  sanksi  pajak  dan  pelaporan pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
3. Kriteria Pengujian
Ho ditolak apabila Fhitung > Ftabel ( α = 0,05 )
Gambar 3.1.
Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji F Sumber : www.google.co.id, 2016

## HASIL PENELITIAN
Uji Asumsi Klasik

## a. Uji Normalitas
Uji  normalitas  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menguji  apakah  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berasal  dari  distribusi  normal  atau  tidak.  Pada  dasarnya  suatu  normalitas  dapat  dideteksi dengan  melihat  penyebaran  data  (titik)  pada  sumbu  diagonal  dari  grafik.  Dasar  pengambilan  keputusan pada uji normalitas adalah :
1. Apabila  data  menyebar  disekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  garis  diagonal  menunjukkan pola distribusi normal.
2. Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka pola tidak menunjukkan distribusi normal.
Berikut  ini  merupakan  hasil  uji  normalitas  dengan  menggunakan  software  SPSS  16.0  for Windows.
Gambar 4.2.
Hasil Uji Normalitas Data
Sumber: Data Primer Statistik,2016.
Dari gambar 4.2, terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis  diagonal,  hal  ini  berarti  data  distribusi  normal.  Dengan  demikian  model  regresi  layak  digunakan dalam penelitian.

## b. Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi  antar  variabel  bebas  (independen).  Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  multikolonieritas didalam  model  regresi  pertama,  nilai  tolerance,  kedua  dari variance  inflation  factor (VIF).  Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan  nilai  VIF  >  10  (Nugroho,  2012).  Berikut  merupakan  hasil  uji  multikolinieritas  pada  tabel  4.12. dibawah ini :
Tabel 4.12. Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Tolerance VIF Keterangan Kesadaran Perpajakan 0,269 3,714 Tidak terjadi Multikolinieritas Sanksi Pajak 0,300 3,338 Tidak terjadi Multikolinieritas Pelaporan Pajak 0,208 4,796 Tidak terjadi Multikolinieritas
Sumber : Data Primer Statistik, diolah penulis, 2016.
Dari  hasil  tabel  4.12.  diatas  dapat  diketahui  bahwa  nilai  tolerance    kesadaran  pajak  (X1)  0,269,  sanksi pajak  (X2)  0,300  dan  pelaporan  pajak  (X3)  0,208  lebih  besar  dari  0,10.  Sementara  itu,  nilai variance inflation factor (VIF) variabel kesadaran pajak (X1) 3,714, sanksi pajak (X2) 3,338 dan pelaporan pajak (X3) 4,796  lebih kecil dari 10,0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi  multikolinieritas antar variabel independen dan merupakan prasyarat dalam model regresi untuk layak diteliti.
c. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan untuk melihat apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan uji heteroskedastisitas adalah :
 Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.
 Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan bantuan software SPSS 16.0 pada tabel 4.13. di bawah ini :
Tabel 4.13. Hasil uji Heteroskedastisitas Variabel Signifikansi Keterangan Kesadaran Perpajakan 0,003 Tidak terjadi Heteroskedastisitas Sanksi Pajak 0,046 Tidak terjadi Heteroskedastisitas Pelaporan Pajak 0,000 Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Sumber : Data Primer statistik, diolah oleh peneliti, 2016
Berdasarkan  uji  gletser  pada  tabel  4.13.  diketahui  bahwa  nilai  signifikansi  kesadaran  pajak  (X1) 0,003, sanksi pajak (X2) 0,046 dan pelaporan pajak (X3) 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  linier  berganda  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  pengaruh variabel kesadaran pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Pelaporan Pajak (X3) terhadap Penerimaan Pph21 di KPP Pratama Malang Utara (Y). Hasil analisis data dapat dilihat pada tabel 4.14. berikut ini:
Tabel 4.14.
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Indenpenden Unstandardized Coefficients Beta Thitung Ttabel Sign.T Keterangan B Error Constant -4,131 1,554 -2,659 0,009 Kesadaran Perpajakan (X1) 0,370 0,122 0,263 3,047 1,983 0,03 Signifikan Sanksi Pajak (X2) 0,227 0,112 0,165 2,019 1,983 0,46 Signifikan Pelaporan Pajak (X3) 0,588 0,111 0,521 5,313 1,983 0,00 Signifikan N 100 R 0,899 R Square (R2) 0,808 Adjusted R Square 0,802 F hitung 134,454 F tabel 2,70 Sign – F 0,00 Alpha 0,05
SE ( Standart Error ) 1,554
Variabel Dependen = Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21
Sumber: Data Primer, diolah oleh Peneliti, 2016.
Berdasarakan  dari  ringkasan  analisis  linier  berganda  pada  tabel  4.14.  yang  dilakukan  kegiatan perhitungan statistic SPSS 16.0 Maka persamaan regresi adalah sebagai berikut:
Y = -4,131 + 0,370 X1 + 0,227 X2 + 0,588 X3 + µ Persamaan garis linier berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

## A. Nilai Konstanta
Nilai  Konstanta  sebesar  -4,131  mengindikasikan  jika  rata-rata  variabel  lain  diluar  model  regresi memberikan dampak negative terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

## B. Koefisien Regresi b1 (X1)
Koefisien  Kesadaran  Perpajakan  sebesar  0,370  mengindikasikan  bahwa  jika  variabel  kesadaran pajak meningkat dengan asumsi variabel sanksi pajak dan pelaporan pajak tetap, maka Penerimaan Pph21 di KPP Pratama Malang Utara juga akan meningkat.

## C. Koefisien Regresi b2 (X2)
Koefisien  Sanksi  Pajak  sebesar  0,227  mengindikasikan  bahwa  jika  variabel  sanksi  pajak meningkat, dengan asumsi variabel kesadaran pajak dan pelaporan pajak tetap, maka Penerimaan Pph21 di KPP Pratama Malang Utara juga akan meningkat.

## D. Koefisien Regresi b3 (X3)
Koefisien  Pelaporan  Pajak  sebesar  0,588  mengindikasikan  bahwa  jika  variabel  pelaporan  pajak meningkat,  dengan  asumsi  variabel  kesadaran  pajak  dan  sanksi  pajak  tetap,  maka  Penerimaan  Pph21  di KPP Pratama Malang Utara juga akan meningkat.

## Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  (R²)  pada  penelitian  ini  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variable  dependen  atau  mengetahui  seberapa  besar presentase  sumbangan  pengaruh  variabel  independen  (  Kesadaran  perpajakan,  Sanksi  Pajak,  dan Pelaporan  pajak  )  terhadap  variabel  Dependen  (  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  )  .  Hasil koefisien  determinasi  ini  dapat  dilihat  dengan  perhitungan  menggunakan  SPSS  16.0  for  Windows  atau perhitungan secara manual didapat dari R² = SSreg / SStot pada tabel 4.15. berikut ini :
Tabel 4.15. Hasil Uji Koefisien Determinasi

## Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .899 a .808 .802 2.736

## Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .899 a .808 .802 2.736

## a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
Sumber : Data Primer Statistik, 2016.
Berdasarkan  hasil  table  4.15.  diatas,  Kesadaran  pajak,  sanksi  pajak,  dan  pelaporan  pajak memberikan kontribusi kepada variabel dependen sebesar 80,8% dan 19,2% merupakan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Uji Simultan Total ( f )
Pengujian model regresi dilakukan dengan uji F pada taraf α = 0,05 berdasarkan hasil analisis yang disajikan  pada  ringkasan  tabel  4.14,  diperoleh  nilai
134,454  > 2,70  dengan  signifikan  F 0,000 lebih kecil dari 0,05 hal ini menujukkan bahwa variabel independen Kesadaran Pajak (X1), Sanksi Pajak  (X2)  dan  Pelaporan  Pajak  (X3)  mempengaruhi  variabel  dependen  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Pasal 21 (Y).
a. Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  hipotesis  diterima  atau  ditolak.  Pada bagian  ini,  peneliti  akan  membuktikan  apakah  Kesadaran  Pajak  (X1),  Sanksi  Pajak  (X2)  dan  Pelaporan Pajak (X3) mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y). Maka dilakukan hipotesis sebagai berikut:
 Ho  :  ρ  ≤  0,05  artinya  secara  simultan  tidak  ada  pengaruh  positif  antara  Kesadaran  pajak,  sanksi pajak  dan  pelaporan  pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  di  KPP  Pratama Malang Utara.
 Hα  :  ρ  >  0,05  artinya  ada  pengaruh  positif  antara  Kesadaran  pajak,  sanksi  pajak  dan  pelaporan pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
Pengujian ini memiliki kriteria sebagai berikut:
 Jika  Fhitung  >  Ftabel,  maka  H0  yang  menyatakan  bahwa  variasi  perubahan  nilai  variabel  bebas (Kesadaran  pajak,  sanksi  pajak  dan  pelaporan  pajak)  tidak  dapat  menjelaskan  perubahan  nilai variabel terikat ( Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ) ditolak dan sebaliknya. (α = 0,05 ).
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 4.14. diatas, maka dapat dilihat bahwa Fhitung sebesar 134,454  dengan  tingkat  signifikansinya  0,00.  Sedangkan  Ftabel  untuk  tingkat  signifikansinya  0,05 diperoleh dari Ftabel = 2,70. Dikarenakan Fhitung > Ftabel yaitu, 134,454 > 2,70 maka ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima H α. Artinya artinya ada pengaruh positif antara Kesadaran pajak, sanksi  pajak  dan  pelaporan  pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  di  KPP  Pratama Malang Utara.

## Uji Parsial ( t )
Hasil  Uji  parsial  (t)  digunakan  untuk  menguji  signifikansi  pengaruh  variabel  independen Kesadaran  Pajak  (X1),  Sanksi  Pajak  (X2)  dan  Pelaporan  Pajak  (X3)  secara  parsial  terhadap  variabel dependen Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y) menggunakan nilai standardize beta untuk melihat pengaruh dari variabel  digunakan uji t. Berdasarkan pada hasil uji parsial (t) di tabel 4.14. maka terlihat bahwa  variabel  Kesadaran  Pajak  (X1),  Sanksi  Pajak  (X2)  dan  Pelaporan  Pajak  (X3)  menujukan  nilai signifikansi t sebesar 0,000 < 0,05 atau
X1 ( 3,047 ) > 1,983, X2 ( 2,019 ) > 1,983, X3  (  5,313  )  > 1,983    berarti  ada  pengaruh  yang  positif  signifikan  dari  variable
Kesadaran Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Pelaporan Pajak (X3)  terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :
1. Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
2. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
3. Pelaporan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
4. Kesadaran  Pajak,  Sanksi  Pajak  dan  pelaporan  pajak  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara karena memiliki nilai signifikan t < 0,05 dan
>
.

## PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.  Sample  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  sejumlah  99,87  atau  100  responden.  Teknik  yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian  menggunakan teknik simple random sampling , Simple random sampling adalah suatu tipe sampling probabilitas, di mana peneliti dalam memilih sampel dengan memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  semua  anggota  populasi  untuk  ditetapkan  sebagai  anggota. Hasil dari kuisioner yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## Pengaruh  Kesadaran  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  di  KPP  Pratama Malang Utara
Hasil analisis statistik yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang  signifikan  positif  antara  kesadaran  pajak  terhadap  penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  di  KPP Pratama  Malang  utara.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  yang  dinyatakan  oleh  Indra  Pahala,Nuramalia Hasanah,  dan  Intan  Mayang  Sari  (2014)  menjelaskan  bahwa  kesadaran  pajak  berpengaruh  signifikan positif  terhadap  beban  pajak  penghasilan.  Kesadaran  wajib  pajak  atau  fungsi  perpajakan  sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan  Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik Asri, 2009) apabila sesuai dengan 6 hal berikut :
1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan
4. ketentuan yang berlaku.
5. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
7. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.
Wajib  pajak  dalam  hasil  kuesioner  yang  telah  diteliti  sebagian  besar  menyetujui  bahwa  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  mereka  untuk  patuh  membayar  pajak  diantaranya  adalah  dengan  adanya kesadaran  dari  mereka  bahwa    pajak  merupakan  kewajiban  yang  harus  dibayarkan  kepada  negara,  dan dengan  membayar  pajak  mereka  merasa  telah  turut  berpartisipasi  terhadap  negara  dalam  pembangunan negara,  serta  berdasarkan  hasil  kuesioner  tersebut  diketahui  juga  persepsi  mereka  mengenai  kesadaran pajak  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  mereka  membayar  pajak,  wajib  pajak  beranggapan  bahwa pajak memang merupakan beban bagi perusahaan dalam kegiatan usaha mereka, akan tetapi mereka juga menganggap  bahwa  dengan  berlakunya  tarif  pajak  sekarang  ini  tidak  memberatkan  mereka  jika didistribusikan  dengan  tingkat  pendapatan,  meskipun  pajak  dianggap  sebagai  beban  tetapi  tidak memberatkan bagi wajib pajak sehingga dengan itu wajib pajak tetap membayar pajaknya.
Hasil  tersebut  dikuatkan  dengan  pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan  bahwa  bahwa  atau sebesar 3,047 X1 dengan tingkat signifikansinya 0,00. Sedangkan t untuk tingkat signifikansinya
0,05 diperoleh dari = 1,983. Dikarenakan X1 ( 3,047 ) >
1,983 maka ada alasan yang
kuat  untuk  menolak  Ho  dan  menerima  H  α.  Artinya  artinya  Kesadaran  Pajak  berpengaruh  signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

## Pengaruh  Sanksi  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  di  KPP  Pratama Malang Utara
Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikansi  positif  dari  sanksi  pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  di  KPP  Pratama Malang  Utara.  Hal  ini  dikuatkan  dengan  hasil  pengujian  hipotesis  yang  menjelaskan  bahwa X2
(2,019) > 1,983, maka ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima H α. Artinya artinya Sanksi  Pajak  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  di  KPP Pratama Malang Utara.
Penelitian  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Adam  Smith  dalam  bukunya  Wealth  of  Nations  dengan ajaran  yang  terkenal  (  The  Four  Maxim  ),  yaitu  menjelaskan  tentang  asas  pajak  salah  satunya  asas Certainty ( asas kepastian hukum ) yang menjelaskan bahwa semua pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang  sehingga  bagi  yang  melanggar  akan  dikenakan  sanksi.  Oleh  karena  itu,  Wajib  pajak harus  mengetahui  secara  jelas  dan  pasti  besarnya  pajak  yang  terutang,  kapan  harus  dibayar  serta  batas waktu pembayaran. Hasil dari penelitian  yang sudah dilakukan  memberikan hasil uji bahwa  masyarakat sudah mengetahui bahwa sanksi pajak merupakan sanksi wajib yang dilakukan bila seorang wajib pajak melanggar atau tidak membayar kewajiban perpajakannya.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anna Pertiwi  (2014) , menjelaskan bahwa s anksi  perpajakan  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  perpajakan.  Dengan  wajib
pajak  yang  patuh,  maka  akan  mempengaruhi  tingkat  penerimaan  pajak  penghasilan  yang  diterima  KPP Pratama Malang Utara. Semakin tinggi pengetahuan tentang sanksi pajak, maka tingkat penerimaan pajak penghasilan semakin tinggi pula.
Pengaruh  Pelaporan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  di  KPP  Pratama Malang Utara
Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan menyatakan bahwa
X3 (5,313) > 1,983.
Artinya Pelaporan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di  KPP  Pratama  Malang  Utara.  Dugaan  ini  diperkuat  dengan  hasil  uji  regresi  yang  sudah  dilakukan penulis bahwa Koefisien Pelaporan Pajak sebesar 0,588 mengindikasikan bahwa jika variabel pelaporan pajak  meningkat,  dengan  asumsi  variabel  kesadaran  pajak  dan  sanksi  pajak  tetap,  maka  Penerimaan Pph21 di KPP Pratama Malang Utara juga akan meningkat.
Hasil pengujian ini sesuai dengan pernyataan Divianto (2013), mengemukakan bahwa jumlah SPT Tahunan  Wajib  Pajak  Aktif  yang  dilaporkan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  berpengaruh  signifikan  positif terhadap penerimaan pajak.
Pengaruh  Kesadaran  Pajak,  Sanksi  Pajak  serta  Pelaporan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
Hasil uji regresi linear berganda yang sudah dilakukan penulis menghasilkan persamaan bahwa :
Y = -4,131 + 0,370 X1 + 0,227 X2 + 0,588 X3 + µ
Dari hasil perumusan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :
Nilai  Konstanta  sebesar  -4,131  mengindikasikan  jika  rata-rata  variabel  lain  diluar  model  regresi memberikan dampak negative terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
 Konstanta negatif tidaklah menjadi persoalan dan bisa diabaikan selama model regresi yang sudah di uji sudah memenuhi asumsi atau asumsi klasik lainnya untuk regresi ganda. Selain itu, selama nilai slope tidak NOL maka tidak perlu memperdulikan konstanta negatif ini.
 Karena dasarnya regresi digunakan memprediksi Y berdasarkan nilai perubahan X, maka harusnya yang menjadi perhatian adalah X nya (slope), bukan nilai konstanta.
 Dalam  berbagai  kasus,  intercept  juga  sering  tidak  masuk  akal  untuk  diinterpreasi  sehingga  harus diabaikan seperti kasus-kasus yang saya uraikan di atas. Jadi, pada umumnya nilai konstanta yang negatif  bukan  menjadi  alasan  untuk  menyimpulkan  bahwa  persamaannya  salah  (  Rietvield  dan Sunaryanto, 1994 ).
 Koefisien  Kesadaran  Perpajakan  sebesar  0,370  mengindikasikan  bahwa  jika  variabel  kesadaran pajak meningkat dengan asumsi variabel sanksi pajak dan pelaporan pajak tetap, maka Penerimaan Pph21 di KPP Pratama Malang Utara juga akan meningkat.
 Koefisien  Sanksi  Pajak  sebesar  0,227  mengindikasikan  bahwa  jika  variabel  sanksi  pajak meningkat, dengan asumsi variabel kesadaran pajak dan pelaporan pajak tetap, maka Penerimaan Pph21 di KPP Pratama Malang Utara juga akan meningkat.
 Koefisien  Pelaporan  Pajak  sebesar  0,588  mengindikasikan  bahwa  jika  variabel  pelaporan  pajak meningkat,  dengan  asumsi  variabel  kesadaran  pajak  dan  sanksi  pajak  tetap,  maka  Penerimaan Pph21 di KPP Pratama Malang Utara juga akan meningkat.
Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil  uji  simultan  (f)  diatas,  maka  dapat  dilihat  bahwa  Fhitung  sebesar 134,454  dengan  tingkat  signifikansinya  0,00.  Sedangkan  Ftabel  untuk  tingkat  signifikansinya  0,05 diperoleh dari Ftabel = 2,70. Dikarenakan Fhitung > Ftabel yaitu, 134,454 > 2,70 maka ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima H α. Artinya artinya ada pengaruh positif antara Kesadaran pajak, sanksi  pajak  dan  pelaporan  pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  di  KPP  Pratama Malang Utara.
Hasil  dari  pengujian  hipotesis  diatas  sesuai  dengan  dugaan  hipotesis  yang  diajukan  oleh  penulis yaitu  Kesadaran  Pajak,  Sanksi  Pajak  serta  Pelaporan  Pajak  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  penulis  tentang  Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak serta Pelaporan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
a. Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan positif  terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan  Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
b. Sanksi  Pajak  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  di KPP Pratama Malang Utara.
c. Pelaporan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
d. Kesadaran  Pajak,  Sanksi  Pajak  dan  pelaporan  pajak  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  di  KPP  Pratama  Malang  Utara  karena  memiliki  nilai signifikan t < 0,05 dan
>
.

## Saran
A. Bagi Kantor Pajak Pratama Malang Utara.
Saran  yang  dapat  diberikan  berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  disampaikan  diatas  adalah sebagai berikut :
1. Tingkat  kesadaran  perpajakan  harus  lebih  ditingkatkan  karena  semakin  tinggi  tingkat  kesadaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi, maka akan membuat tingkat peningkatan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara.
2. Tingkat  pengetahuan  sanksi  perpajakan  harus  lebih  ditingkatkan  karena  semakin  tinggi  tingkat pengetahuan  sanksi  perpajakan  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi,  maka  akan  membuat  tingkat peningkatan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara.
3. Tingkat  pelaporan  pajak  harus  lebih  ditingkatkan  karena  semakin  tinggi  tingkat  pelaporan  pajak oleh  wajib  pajak  orang  pribadi,  maka  akan  membuat  tingkat  peningkatan  penerimaan  pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara.
Hal-hal  diatas  dapat  di  dukung  oleh  kinerja  Direktur  Jenderal  Pajak  mengenai  penyuluhan  dan sosialisasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Fungsi Pajak hingga pelaporan Pajak.

## Bagi Peneliti Selanjutnya.
Peneliti selanjutnya yang tertarik dengan judul ini disarankan agar dapat menambah jumlah sampel dan  variabel  dengan  cara  memperluas  wilayah  penelitian  sehingga  hasil  penelitian  dapat digeneralisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajid, Abdul . 2009, Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pph 21 Karyawan Pada Rumah Sakit Umum Haji Medan, Skripsi , Universitas Sumatera Utara, Medan.
Alfiah, Irma , 2014, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKAD Grobokan-Purwodadi , Skripsi, Universitas Muria Kudus.
Apriani,  Nenih .  2014,  Perhitungan  PPH    Pasal  21  Pegawai  dan  Kepatuhan  PT  CI  Sebagai  Pemotong PPH Pasal 21. Laporan Magang, Universitas Indonesia.
Arahman,  Muis ,  2012,  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak dan  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Petugas  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Pada Kantor KPP Surabaya Wonocolo, Jurnal Akuntansi dan Bisnis , Vol.1 Hal:1-9.
Catatan Ekstens. http://ekstensifikasi423.blogspot.co.id/2015/07/batas-waktu-pembayaran-dan- penyampaian.html, 2 Januari 2016.
Divianto , Baturaja, http://docplayer.info/336092-Pengaruh-kepatuhan-wajib-pajak-orang-pribadi- terhadap-penerimaan-pajak-penghasilan-kpp-pratama-baturaja.html, 25 Desember 2015.
Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan . http://www.pajak.go.id/content/pajak-penghasilan- orang-pribadi-untuk-keadilan,  25 Desember 2015.
Dwi  Setiati ,  http://www.pajak.go.id/content/article/pemerintah-siapkan-kebijakan-penghapusan-sanksi- pajak-di-tahun-pembinaan-wajib-pajak http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=16, 25 Desember 2015.
Henny  Faridah ,  http://www.hennyfaridah.name/2015/01/cara-pelaporan-spt-tahunan-wajib-pajak-orang- pribadi.html, 25 Desember 2015 Wikiapbn, http://www.wikiapbn.org/wajib-pajak-patuh/, 25 Desember 2015.
Herry  Susanto .  http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib- pajak, 26 Desember 2015.
Hidayati,  Iva  Farida ,  2014,  Analisis  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  dan  Pemahaman Tentang  Peraturan  Perpajakan,  Efektifitas  Sistem  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus,  dan  Sanksi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Kasus  pada  KPP  Pratama  Surakarta), Naskah Publikasi Akuntansi dan Bisnis, Hal:1-18.
Larasati, Anisa Yuniar, 2013, Pengaruh Penerapan Strategi Pelayanan Terhadap Pengetahuan Pajak dan Implementasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Cibeunying ), Skripsi, Universitas Widyatama.
Muliasari, Ni Ketut & Putu Ery Setiawan , 2011, Pengaruh Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol.6 No.1 Hal: 1-23.
Pahala,  Indah,  Nurmalia  Hasanah  &  Intan  Mayang  Sari ,  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Beban  Pajak  Penghasilan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan, Vol.4 Hal:1-10.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER  32/PJ/2015 Tentang  Pedoman  Teknis  Tata  Cara Pemotongan,  Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  21  dan/atau  Pajak  Penghasilan  26 Sehubungan dengan Pekerja, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, 28 November 2015.
Rahmawati, SE., MM., Akuntansi Pajak Penghasilan, Modul 9 & 10, Pusat Pengembangan Bahan Ajar, UMB.
Rohmawati, Alifah Nur & Ni Ketut Rasmini , Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Jurnal Akuntansi dan Bisnis , Hal1:-15.
Setiawan, Yulis Doni , 2015, Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap, Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Surojo, Arief . Modul Pengantar Hukum Pajak, Edisi 2, Pusat Diklat Pajak.Jakarta.
Tutorial Penelitian. http://tu.laporanpenelitian.com/2015/07/14.html, 2 Januari 2016.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=12761, 26 Desember 2015.
Universitas  Sumatera  Utara , Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  dan  Pemotongan  Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Honoranium Notaris/PPAT, Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol.2 Hal:1-35.
Utami,  Thia  Dwi  &  Kardinal, 2011,  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Hal:1-9.
Wicaksono,  Muhammad  Ary ,  2014,  Pengaruh  Persepsi  Sistem  Perpajakan,  Keadilan  Pajak,
Diskriminasi  Pajak  dan  Pemahaman  Perpajakan  Terhadap  Perilaku  Penggelapan  Pajak  (  Studi  Empiris Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Terdaftar  di  KPP  Pratama  Purworejo  ), Jurnal  Akuntansi  dan  Bisnis, Hal:37-4.
Wibowo Pajak. http://www.wibowopajak.com/2015/01/kapan-batas-waktu-paling-lambat.html, 2 Januari 2016.