JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## PENERAPAN HUKUM PROGRESIF DALAM PERKARA PENGGUNAAN DOPING ALTET DI INDONESIA
Sandey Tantra Paramitha Departemen Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi Universitas Pendidikan Indonesia Email: sandeytantra18@upi.edu
Hilal Ramdhani Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia Email : hilal.ramdhani18@gmail.com

## ABSTRAK
Olahraga  erat  kaitanyya  dengan  persaingan  untuk  mendapatkan kemenangan,  akan  tetapi  dalam  prakteknya  beberapa  atlet  menggunakan doping  disengaja  maupun  tidak  disengaja,  perbuatan  tersebut  merupakan pelangaran  terhadap  hukum  formil,  sehingga  perlu  adanya  penegakan hukum  yang  adil . Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis-normatif untuk  mengetahui  keadaan  hukum  dan  konsep  yang  sesuai  dengan pendekatan hukum progresif. Hasil penelitian menunjukan bahwa atlet yang menggunakan  doping  diberikan  hukuman  oleh  hakim  berdasarkan  hukum formil tanpa melihat kehendak warga negara  sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Kata kunci: Doping , Hukum Progresif, Olahraga

## ABSTRACT
Sport  is  closely  associated  with  competition  for  victory,  but  in  practice some athletes use intentional or unintentional doping, the act is a violation of formal  law,  so  there  needs  to  be  fair  law  enforcement.  This  research  uses juridical-normative  research  to  know  the  state  of  law  and  concept  in accordance with the approach of progreif law. The results showed that athletes who use doping are given punishment by judges based on formal law without seeing the will of the citizens as the highest sovereign holders.
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
Keywords: Doping, Progressive Law, Sport.

## PENDAHULUAN
Olahraga merupakan tempat di mana adanya proses interaksi antar manusia  serta  mengandung  nilai- nilai  etika  satu  dengan  lain diperlihatkan,  diuji  dan  dipelajari (Widyanti, 2015). Kegiatan olahraga  merupakan  hal  yang sangat  kompleks,  karena  dituntut untuk menerapkan nilai sportivitas, kejujuran dan kemenangan (Rahmadyansyah, 2015). Pada  tataran  praktis,  setiap atlet  berusaha  untuk  menjadi pemenang  dalam  setiap  kejuaraan (Hadi,  2011).  Akan  tetapi,  dalam beberapa kasus, atlet menggunakan cara-cara  yang  tidak  sesuai  dengan aturan  hukum  dalam  proses menjadi pemenang kejuaraan, salah satunya adalah penggunaan doping (Nicholls,  Madigan,  Backhouse,  & Levy, 2017). Hal tersebut dikarenakan  persaingan  prestasi olahraga  yang  semakin  ketat membuat  sebagian  atlet  sering menghalalkan berbagai cara. Hal ini senada dengan pernyataan (Mujika, 2017) bahwa “ in winning, sometimes  lifted  athletes  justify  a variety  of  ways  that  are  not  good”
artinya dalam meraih juara, terkadang seorang atlet menghalalkan  berbagai  cara  yang tidak baik. Adapun  alasan  pelarangan doping  dalam  olahraga  meliputi: Pertama ,  alasan  etis.  Penggunaan doping  melanggar  norma fairplay dan  sportivitas  yang  merupakan jiwa  olahraga. Kedua ,  Alasan  medis karena membahayakan keselamatan dan keselamatan pemakainya.  Atlet  akan  mengalami habituation (kebiasaan) dan addiction (ketagihan)  serta drugs abuse (ketergantungan  obat)  yang dapat membahayakan jiwa. (Barkoukis,  Lazuras,  &  Harris, 2015)  menyatakan  bahwa  “ the  use of doping can endanger the health of athletes, even in some cases to result in  death” artinya  penggunaan doping dapat membahayakan kesehatan  atlet,  bahkan  dalam beberapa kasus sampai mengakibatkan  kematian.  Alasan tidak  diperbolehkannya  doping dalam  olahraga  sangat  sesuai dengan etika hukum yang bercirikan  tidak  boleh  adanya tindakan  yang  merugikan  orang lain,  sehingga  “ athletes  eho  get caught  using  doping  will  be  subject
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
84
to legal sanctions ” artinya atlet yang kedapatan  menggunakan  doping akan dikenai sanksi hukum (Alquraini & Auchus, 2016). Pada tataran hukum, penggunaan doping termasuk dalam  pelanggaran  hukum  pidana (Busroh,  2013).  Terjadinya  tindak pidana,  terkait  jenis  dan  namanya dalam terminologi hukum, merupakan  peristiwa  yang  di dalamnya  terjadi  pelanggaran  oleh seseorang  terhadap  hak  dan kepentingan  orang  lain  yang menyebabkan  terjadinya  kerugian, baik kerugian yang bersifat materiil–kebendaan ataupun kerugian  yang  bersifat  immateriil– non  kebendaan  (Soeharno,  SH, 2012). Kerugian  yang  dialami  oleh orang  lain  akibat  perilaku  dari seseorang, mengharuskan seseorang tersebut menjalani proses  hukum  (Kurniawan,  2017). Perlu diketahui, terdapat karakteristik  yang  berbeda  dalam perkara  doping,  seperti  yang  di sampaikan  oleh  bahwa  “ different characteristics in the handling of the user doping” artinya bahwa perbedaan  karakteristik  perkara penanganan pengguna goping (Barbosa,  Garcia,  Robillard,  & Jakobus,  2016).  Karena  akan berkaitan  dengan  kepentingan nasional  dan  daerah,  sehingga dalam  perkara  doping  aspek  yang perlu diperhatikan yaitu memandang  hukum  tidak  secara normatif,  akan  tetapi  lebih  melihat pada  kehendak  rakyat  (Ritonga,
2011).
Realitas  penegakan  hukum melalui  sistem  peradilan  pidana saat ini masih didominasi oleh cara berpikir  legisme,  cara  penegakan hukum  (pidana)  yang  hanya bersandarkan  kepada  peraturan perundang-undangan semata (Sanyoto, 2008). Sehingga mengabaikan  kehendak  rakyat dalam  mengambilan  keputusan, secara filosofis hal tersebut mengabaikan rakyat sebagai pemegang  kedaulatan  tertinggi  di Indonesia (Ridlwan, 2012). Permasalahan pengambilan keputusan  oleh  hakim  yang  hanya terfokus  pada  aturan  perundang- undangan  mengakibatkan  perlu adanya  pendekatan  baru  dalam pengambilan keputusan oleh hakim (Khoiriah,
2013), salah satu pendekatannya yaitu melalui pendekatan  hukum  progresif  yang memberikan  kesempatan  kepada rakyat  untuk  menemukan  sendiri bagaimana  keadilan  itu  ditegakkan (Maulidi,  2015).  Artinya,  tidak
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
hanya pengadilan saja yang berwenang mengadili dan memutus suatu  perkara,  tetapi  rakyat  pun dapat  juga  melakukan  hal  itu  (Elly
Noviati,  2013).  Pendekatan  hukum progresif  ini  tidak  ditujukan  untuk memberikan  imunitas  terhadap perkara  atlet  yang  menggunakan doping,  akan  tetapi  sebagai  bentuk penegakan hukum yang disesuaikan dengan kehendak rakyat  dan  kepentingan  nasional (Dahlan, 2011).
Metode Penelitian
Jenis  dalam  penelitian  ini berada  pada  bidang  hukum,  yaitu penelitian  yuridis-normatif  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder  (Pendit,  2016).  Bahan pustaka  menjadi  sumber  utama dalam  penelitian  ini,  adapun sumber  penelitian  yang  digunakan berupa peraturan perundang- undangan, konsep mengenai hukum progresif dan aspek (Kurnisar,  2012).    Serta  penelitian yuridis-normatif  ditujukan  untuk melihat  hal  itu  dalam  konteks historis,  maka  perlu  dilakukan penelusuran  sumber  (RUHYAT, 2013). Penggunaan metode yuridis- normatif  dalam  penelitian  ini bersifat kualitatif deskriptif, karena
data  yang  diperoleh  kemudian dianalisis  secara  menyeluruh  dan saling  berkaitan  satu  dengan  yang lainnya (Hayati, 2015).
Pembahasan Doping  dalam  Realitas  Hukum dan Olahraga di Indonesia Doping adalah upaya meningkatkan  prestasi  dengan menggunakan zat atau metode yang dilarang  dalam  olahraga  dan  tidak terkait  dengan  indikasi  medis (Hughes, 2015). Sedangkan, International  Congress  of  sport Sciences;  Olympiade  Tokyo doping adalah pemberian atau penggunaan oleh  peserta  lomba  berupa  bahan yang  asing  bagi  organisme  melalui jalan  apa  saja  atau  bahan  fisiologis dalam  jumlah  yang  abnormal  atau diberikan  melalui  jalan  yang abnormal dengan tujuan meningkatkan  prestasi  (Budhiarta, 2009).  Dari  kedua  pendapat tersebut menandakan bahwa doping  merupakan  cara  yang dilakukan  secara  abnormal  untuk tujuan mendapatkan prestasi, tentu cara tersebut merugikan orang lain, sehingga  menghilangkan  nilai-nilai kejujuran  dan  sportivitas  dalam olahraga (Agency, 2015).
Jenis-jenis  doping  beraneka macam, namun beberapa
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
diantaranya  merupakan  obat  yang dilarang pemakaiannya oleh pemerintah  baik di  dalam  olahraga maupun  di  luar  olahraga  (Thevis, Kuuranne,  Geyer,  &  Schänzer, 2017).  Hal  tersebut  menandakan bahwa  dalam  konteks  Indonesia, penggunaan doping tidak diperbolehkan  dalam  olahraga maupun  kehidupan  sehari-hari (Engelberg,  Moston,  &  Skinner,
2015).
Didasarkan  pada  penggunaan doping  tidak  normal,  maka  perlu adanya  pendekatan  hukum  yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut  (Chadès  et  al.,  2017), karena  fakta  hukum  menunjukan pembangunan yang tengah berlangsung di Indonesia (Kushidayati,  2014).  Hal  tersebut menandakan bahwa, tindakan pemerintah  yang  bertujuan  untuk membuat aturan terkait penggunaan  doping  merupakan cerminan  pembangunan  nasional yang  sedang  berlangsung  (Kamber,
2011).
Pada  tataran  hukum  nasional, sistem  hukum  Indonesia  baik dalam  lapangan  hukum  pidana, hukum  perdata  maupun  hukum tata negara masih tetap menggunakan  sistem  hukum  dan metode  pendekatan  sistem  hukum
civil  law (Koloay,  2016).  Sehingga dapat  dipahami  bahwa  hukum  di Indonesia  bersifat ridgid karena sulit  untuk  adanya  perubahan secara  cepat,  hal  itu  menandakan bahwa  hukum  jika  digunakan secara normatif akan sulit mengikuti  perkembangan  zaman (Frenki, 2011). Konteks  hukum  di  Indonesia saat  ini  sudah  mencantumkan doping sebagai pelanggaran hukum ,  Pasal  85  Undang  -  Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional,  yang  berbunyi:  (1) Doping  dilarang  dalam  semua kegiatan  olahraga.  (2) Setiap  induk organisasi cabang olahraga dan/atau lembaga/organisasi olahraga  nasional  wajib  membuat peraturan  doping  dan  disertai sanksi.  (3)  Pengawasan  doping sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah. Peraturan tersebut menandakan  bahwa  dalam  hukum formil  di  Indonesia,  sudah  sangat lengkap membuat aturan mengenai doping (Dahlan, 2011). Hal tersebut menandakan bahwa adanya political will dari pemerintah dalam mencegah tindakan-tindakan doping (Kuswandi Aos, 2012).
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
87

## Pendekatan Hukum Progresif
Persoalan  hukum  yang  krusial adalah  bagaimana  caranya  prinsip- prinsip  hukum  secara  filosofis, yuridis  dan  sosiologis  sebagai  asas hukum yang objektif diterjemahkan dalam  undang-undang  (Wahjuono, 2014).  Hal  tesebut  menandakan bahwa  dalam  pembuatan  undang- undang  perlu  mempertimbangkan unsur filosofis, yuridis dan sosiologis,  ketiga  unsur  tersebut perlu masuk dalam setiap peraturan perundang-undangan (Siregar, 2007). Pada  tataran  praktis,  hukum perlu  mempertimbangkan  nilai- nilai etis, agar dalam penerapannya dapat diterima oleh semua komponen  masyarakat  (Syariah,
2008).  Asas  hukum  merupakan landasan  atau  latar  belakang  dari lahirnya  peraturan  perundang- undangan,  atau  merupakan  dasar- dasar  pemikiran  yang  umum  dan abstrak, serta di dalamnya terkandung nilai-nilai etis, sehingga peraturan  yang  lahir  nantinya mengandung nilai-nilai etis (Febriansyah, 2016). Penerapan  hukum  juga  perlu untuk  melihat  unsur  keadilan dalam  masyarakat,  karena  hukum sejatinya dibentuk dan diberlakukan  sebagai  sarana  untuk
memberikan  perlindungan  kepada setiap  orang  secara  berkeadilan (Christiani,  2003).  Sehingga  dalam penerapannya  tidak  bisa  hanya terfokus  pada  hukum  secara normatif, karena akan mengabaikan  perlindungan  kepada seluruh  warga  negara  (Likadja, 2015). Pendekatan  hukum  progresif merupakan  suatu  solusi  dari penerapan  hukum  yang  selama  ini tidak  sesuai  dengan  kehendak warga  negara  (Suwito,  2015), karena  seharusnya  hukum  hanya menjadi pedoman di dalam menegakkan hukum, bukan sebagai aturan-aturan  normatif  yang  harus diikuti  kemauannya.  Inilah  yang kemudian  dikenal  dengan  gagasan hukum  progresif  (Maulidi,  2015). Selain  itu,  dalam  pendekatan hukum  progresif  Kejujuran  dan ketulusan menjadi mahkota penegakan  hukum  (Perpustakaan UGM,  2003).  Empati,  kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi  dan  tujuan  akhir  hukum. Para penegak hukum menjadi ujung
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
tombak  perubahan  (Lasserre  & Mundt, 2017).
(Malian, 2010) hukum progresif  memiliki  karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, yaitu:
Pertama ,  paradigma  dalam hukum  progresif  adalah,  bahwa hukum  adalah  untuk  manusia. Kedua ,  hukum  progresif  menolak untuk  mempertahankan  status  quo dalam berhukum. Mempertahankan status  quo  memberikan  efek  yang sama,  seperti  pada  waktu  orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak  ukur  semuanya,  dan  manusia adalah untuk hukum.
Ketiga ,  apabila  diakui  bahwa peradaban hukum akan memunculkan  sekalian  akibat  dan risiko yang ditimbulkan, maka cara berhukum sebaiknya juga mengantisipasi  tentang  bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis. Keempat ,  hukum  progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Keempat karakteristik tersebut menandakan  bahwa  fokus  dari hukum  progresif  bukan  pada aturan hukum yang bersifat normatif,  akan  tetapi  perilaku manusia yang sesuai dalam konteks
hukum. Sehingga, penerapan hukum akan sesuai dengan keadaan zaman. Penerapan  Pendekatan  Hukum Progresif  dalam  Penggunaan Doping Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui  kepastian  hukum  dan  juga hukum  (sebagai  kaidah  sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat  (Hasyim  Nawawie, 2013).  Terdapat  dua  aspek  dalam fungsi  hukum  yang  senantiasa berada dalam kehidupan masyarakat, yaitu kepastian hukum dan mengatur perubahan masyarakat menuju arah yang lebih baik.  Kedua  fungsi  ini  seharusnya perlu  menjadi  perhatian  yang serius  dari  setiap  elemen  dalam negara (Ritonga, 2011). Hukum Pidana dalam perkembangannya ternyata semakin  banyak  digunakan  dan diandalkan dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang- undangan  (Yarni  &  Amir,  2014). Sehingga hukum pidana merupakan aspek  yang  sangat  penting  bagi perkembangan  negara,  terutama
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
untuk  dapat  mengontrol  dan menertibkan  masyarakat  (Yahya,
2005). Pendekatan  hukum  progresif tidak  bisa  mengabaikan  keadaan hukum formil yang berlaku, sehingga hukum formil di Indonesia harus  sesuai  dengan  asas-asas hukum  (Rasul,  2009).  Dalam  teori perundang-undangan terdapat asas-asas  hukum  yang  harus dipatuhi dalam pembuatan undang- undang (Febriansyah, 2016), yaitu: 1. Asas  yang  bersumber  pada politik  konstitusi  dan  ketentuan Undang-Undang  Dasar  (asas konstitusional  dalam  penerapan hukum); 2. Asas tidak berlaku surut (nonretroaktif);
3. Asas peralihan hukum; 4. Asas  pertingkatan  peraturan perundang-undangan (lex superior derogat legi inferiori); 5. Asas aturan hukum yang khusus akan  mengesampingkan  aturan hukum yang umum (lex specialis derogat legi generali); 6. Asas  aturan  hukum  yang  baru mengesampingkan atau meniadakan  aturan  hukum  yang lama  (lex  posterior  derogat  legi priori); 7. Asas mengutamakan atau mendahulukan  hukum  tertulis dari hukum tidak tertulis; 8. Asas kepatuhan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Dalam upaya untuk optimalisasi penerapan pendekatan hukum  progresif,  keadaan  hukum formil  juga  harus  mematuhi kedelapan  asas  tersebut,  serta adanya  kesadaran  dari  masyarakat untuk  berperilaku  sesuai  dengan hukum.
Kaitannya  dengan  pelanggaran hukum  doping  di  Indonesia,
pendekatan  yang  paling  efektif yaitu  melalu  pendekatan  hukum progresif,  karena  Undang-Undang sebenarnya  hanya  syarat-syarat yang  ditetapkan  asosiasi  politis (Marzuki,  2012).  Sehingga  jika bertumpu  pada  hukum  formil secara represif, tentu akan mengakibatkan lunturnya keikutsertaan  masyarakat  dalam penegakan  hukum  (Huda,  2007). selain  itu,  realita  dalam  berhukum di Indonesia, para hakim umumnya hanya  terfokus  pada  kepastian  dan kurang  mengedepankan  keadilan (Wantu,  2012).  Hal  tersebut mengindikasikan sulitnya pemberian keadilan terhadap pengguna doping bagi atlet
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
90
olahraga  (Valkenburg,  de  Hon,  & Van Hilvoorde, 2014).
Secara  praktik  pendekatan hukum  progresif  untuk  atlet  yang menggunakan  doping,  harus  sesuai dengan jalur hukum atau kebijakan penal (Karstedt, 2015). Akan tetapi, dalam proses pengambilan keputusan tidak bisa hanya berdasarkan  hukum  tertulis  yang berlaku,  karena  sifatnya ridgid dan sulit menyesuaikan dengan keadaan  zaman.  Sehingga  hakim harus  dapat  melihat  kehendak rakyat  dan  kepentingan  nasional, apalagi bila atlet tersebut mempunyai potensi untuk mengharumkan negara Indonesia. Kesimpulan Olahraga erat kaitanyya dengan persaingan untuk mendapkan prestasi, akan tetapi dalam prakteknya beberapa atlet menggunakan  cara-cara  yang  tidak sesuai  dengan  aturan  hukum  yang berlaku,  sehingga  perlu  adanya penindakan hukum. Dalam penerapan  hukum,  selalu  terfokus pada  hukum  formil  yang  berlaku, sehingga  mengabaikan  kehendak rakyat  dan  kepentingan  nasional, terutama  dalam  perkara  doping beberapa atlet tidak ikut lagi dalam kejuaraan,  padahal  atlet  tersebut
mempunyai potensi untuk mengembangkan  kemampuannya. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka perlu  adanya  pendekatan  hukum yang  disifat  progresif  yaitu  dengan mempertimbangkan kehendak rakyat dalam pengambilan keputusannya. Daftar Pustaka
Agency,  W.  A.  D.  (2015).  World Anti-Doping Code. World Anti- Doping ,  (JANUARY),  1–116.
https://doi.org/10.1016/S01
40-6736(12)60080-4 Alquraini, H., & Auchus, R. J. (2016). Strategies that athletes use to avoid detection of androgenic-anabolic  steroid doping and sanctions. Molecular and Cellular Endocrinology . https://doi.org/10.1016/j.mc e.2017.01.028
Barbosa,  E.  A.,  Garcia,  A.,  Robillard, M.  P.,  &  Jakobus,  B.  (2016). Enforcing  Exception  Handling Policies with a Domain-Specific Language. IEEE  Transactions on Software Engineering , 42 (6), 559–584. https://doi.org/10.1109/TSE. 2015.2506164 Barkoukis,  V.,  Lazuras,  L.,  &  Harris, P. R. (2015). The effects of self-
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
affirmation  manipulation  on decision  making  about  doping use in elite athletes. Psychology of  Sport  and  Exercise , 16 (P2),
175–181. https://doi.org/10.1016/j.psy chsport.2014.02.003 Budhiarta,  P.  (2009).  Prinsip  enam benar pemberian obat. Busroh,  F.  F.  (2013).  Filsafat Pemidanaan  Dalam  Stelsel Pidana sebagai Upaya Pembaharuan  Hukum  Pidana di Indonesia. Disiplin , 17 (no.04
desember 2013), 12–25. Chadès,  I.,  Nicol,  S.,  Rout,  T.  M., Péron, M., Dujardin, Y., Pichancourt, J.  B.,  …  Hauser,  C. E. (2017). Optimization methods  to  solve  adaptive management problems. Theoretical Ecology . https://doi.org/10.1007/s120 80-016-0313-0 Christiani,  W.  (2003).  Hukum
Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat  Mewajibkan. Mengenal
Hukum , 4 , 151–167.
Dahlan,  A.  C.  (2011).  Hukum, Profesi  Jurnalistik  dan  Etika Media  Massa. Jurnal  Hukum , XXV (1), 395–411.
Elly  Noviati,  C.  (2013).  Demokrasi dan  Sistem  Pemerintahan. Jurnal Konstitusi , 10 (2), 345.
Engelberg, T., Moston, S., & Skinner, J.  (2015).  The  final  frontier  of anti-doping: A study of athletes who  have  committed  doping violations. Sport  Management Review , 18 (2), 268–279. https://doi.org/10.1016/j.smr. 2014.06.005 Febriansyah,  F.  I.  (2016).  KONSEP
PEMBENTUKAN  PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  DI INDONESIA. Perspektif , 21 (3),
220–229. Frenki,  F.  (2011).  Politik  hukum dan perannya dalam pembangunan hukum di indonesia  pasca  reformasi.
Jurnal  Asas , 3 (No  2  Juli  2011), 1–8.
https://doi.org/http://ejourna l.iainradenintan.ac.id/index.ph p/asas/article/view/122 Hadi,  R.  (2011).  Peran  Pelatih dalam  Membentuk  Karakter Atlet. Jurnal  Media  Ilmu Keolahragaan  Indonesia , 1 (1), 88–93. Hasyim  Nawawie.  (2013).  Hukum Islam  Dalam  Perspektif  Sosial- Budaya  Di  Era  Reformasi. Epsiteme , 8 (1), 2–28. Hayati,  N.  (2015).  Pemilihan Metode  Yang  Tepat  Dalam Penelitian  (Metode  Kuantitatif Dan  Metode  Kualitatif). Jurnal
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
Tarbiyah  Al-Awlad,  Volume  IV, Edisi  1,  Hlm.  345-357 , 4 (1), 345–357.
Huda,  N.  (2007). Hukum  Tata Negara Indonesia . Jakarta: Raja
Grafindo Persada . Hughes,  D.  (2015).  The  world  anti- doping code in sport. Australian  Prescriber , 38 (5),
167–170.
https://doi.org/10.18773/AUS TPRESCR.2015.059 Kamber, M. (2011). Development of the  role  of  National  Anti-
Doping  Organisations  in  the fight against doping: From past to  future. Forensic  Science
International , 213 (1–3),  3–9.
https://doi.org/10.1016/j.fors ciint.2011.07.026 Karstedt,  S.  (2015).  Cultural  peers and penal policies: A configurational approach toward mapping penal landscapes. Punishment  and Society , 17 (3), 374–396. https://doi.org/10.1177/1462 474515590890 Khoiriah. (2013). Sistem Pendukung  Keputusan  untuk Penilaian Kinerja Dosen Menggunakan Metode Analytical  Hierarchy  Process (AHP). Jurnal Sistem Informasi , 1 (1).
Koloay, R. (2016). PERKEMBANGAN HUKUM INDONESIA BERKENAAN DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Oleh:  Renny  NS  Koloay. Jurnal
Hukum Unsrat , 22 (5), 16–27. Kurniawan,  A.  (2017).  Metode Kognitif  dan  Behavioral  untuk
Mengelola Stres dan Rasa Sakit
Akibat  Cedera  pada  Atlet  Bola Basket. INSAN  Jurnal  Psikologi Dan  Kesehatan  Mental , 2 (1), 63. https://doi.org/10.20473/jpk
m.V2I12017.63-76 Kurnisar. (2012). Pancasila Sumber
Dari  Segala  Sumber  Hukum. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial , 11 (3),
244–253.
Kushidayati, L. (2014). THE DEVELOPMENT  OF  ISLAMIC LAW  IN  INDONESIA. Qudus International Journal of Islamic Studies , 1 (2). https://doi.org/10.21043/QIJI S.V1I2.185
Kuswandi Aos. (2012). Membangun Gerakan  Budaya  Politik  dalam Sistem Politik Indonesia. Jurnal Pascasarjana :  GOVERNANCE , 1 (1). Lasserre,  B.,  &  Mundt,  A.  (2017). Competition Law and Big Data: The  Enforcers’  View. Rivista
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
Italiana  Di  Antitrust  /  Italian Antitrust Review , 4 (1), 87–103. https://doi.org/10.12870/iar-
12607 Likadja,  J.  A.  C.  (2015).  Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)”  dalam  Bingkai  “Negara Hukum (Rechtstaat).” Hasanuddin  Law  Review , 1 (1),
75–86. Malian, O. S. (2010). Perkembangan Filsafat  Ilmu  serta  Kaitannya dengan Teori Hukum. Fakultas Hukum , 38 (UNISIA), 64–70. Marzuki. (2012). Politik Pendidikan Nasional dalam Bingkai Undang-undang Sistem Pendidikan  Nasional. Jurnal Penelitian  Humaniora , 17 (2), 16–38. Maulidi. (2015). Paradigma Progresif dan Maqashid Syariah : Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif. Asy-Syir’ah , 49 (2), 251–264. Mujika,  I.  (2017).  Quantification  of training and competition loads in  endurance  sports:  Methods and  applications. International Journal  of  Sports  Physiology and Performance . https://doi.org/10.1123/ijspp. 2016-0403
Nicholls,  A.  R.,  Madigan,  D.  J.,
Backhouse,  S.  H.,  &  Levy,  A.  R. (2017).  Personality  traits  and performance  enhancing  drugs: The  Dark  Triad  and  doping attitudes  among  competitive athletes. Personality and Individual  Differences , 112 , 113–116. https://doi.org/10.1016/j.paid
.2017.02.062
Pendit,  P.  L.  (2016).  Penggunaan Teori dalam Penelitian. Perpustakaan  UGM,    i-lib.  (2003). Kajian filosofis terhadap eksistensi hukum internasional. Jurnal I-Lib UGM . Rahmadyansyah. (2015). Internalisasi Nilai-nilai Keteladanan  Orang  Tua  pada Anak Prasekolah. Jurnal Mudarrisuna , 4 (2), 763–782.
Rasul,  S.  (2009).  Penerapan  good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Mimbar Hukum , 21 (3), 538–553. https://doi.org/10.22146/jmh .16276 Ridlwan,  Z.  (2012).  Negara  Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. Fiat Justisia , 5 (2), 141–152. https://doi.org/https://doi.or g/10.25041/fiatjustisia.v5no2.
56
Ritonga,  I.  L.  K.  (2011).  Kebijakan
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA
ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
94
Hukum Pidana Terhadap Tindak  Pidana  Di  Bidang Medis. Universitas Muhammadiyah  Malang , 2 ,  1– 4. RUHYAT,  H.  (2013).  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif,  dan  R&D. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif,  Dan  R&D ,  283–393. https://doi.org/10.1007/s133 98-014-0173-7.2 Sanyoto. (2008). Penegakan hukum di  indonesia. Jurnal  Dinamika Hukum , 8 (244), 199–204.
Siregar,  C.  N.  (2007).  Sociological analysis  of  corporate  social responsibility  implementation in Indonesia (Analisis sosiologis terhadap implementasi  corporate  social responsibility pada masyarakat  Indonesia). Jurnal Sosioteknologi , Ed. 12 yea , 1–4. Soeharno, SH, M. (2012). BENTURAN  ANTARA  HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN HAK- HAK SIPIL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  Oleh. Lex  Crimen ,
1 (2), 83–104.
Suwito.  (2015).  Putusan  Hakim yang  Progresif  dalam  Perkara
Perdata  (Telaah  “Kasus  Pohon Mangga”). Hasanuddin  Law
Review , 1 (1), 101–113. Syariah,  R.  (2008).  Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembangunan Hukum Nasional. Jurnal Equality ,
13 (1). Thevis,  M.,  Kuuranne,  T.,  Geyer,  H., & Schänzer, W. (2017). Annual banned-substance review: analytical approaches in human  sports  drug  testing. Drug  Testing  and  Analysis . https://doi.org/10.1002/dta.2 139 Valkenburg,  D.,  de  Hon,  O.,  &  Van Hilvoorde,  I.  (2014).  Doping control, providing whereabouts and the importance of privacy for elite athletes. International  Journal of Drug Policy , 25 (2), 212–218. https://doi.org/10.1016/j.dru gpo.2013.12.013 Wahjuono,  T.  (2014).  PERUBAHAN PENGATURAN  PERUNTUKAN KAWASAN  DALAM  HUKUM PENATAAN  RUANG  (  Studi Politik  Hukum  Atas  Kebijakan Penataan Ruang Kota Malang ). De  Jure :  Jurnal  Hukum  Dan Syar’iah , 6 (2), 166–175. Wantu,  F.  M.  (2012).  Mewujudkan Kepastian  Hukum,  Keadilan
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
dan Kemanfaatan Dalam Putusan  Hakim  di  Peradilan Perdata. Jurnal Dinamika
Hukum , 12 (3). Widyanti,  T.  (2015).  PENERAPAN
NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM BUDAYA.
Jurnal
Pendidikan Ilmu Sosial , 24 (2). Yahya,  N.  (2005).  Resensi  Buku: HUKUM  PIDANA. Perspektif ,
2 (2), 86.
Yarni,  M.,  &  Amir,  L.  (2014).
PENGUATAN  TATA  KELOLA PEMERINTAHAN  YANG  BAIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN  SEBAGAI  PILAR PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA  DI  INDONESIA. Ilmu
Hukum , 122–136.