## Permasalahan Keterlibatan Militer dalam Penegakan Protokol Kesehatan
Theo Reynol Sandy 1 , Ulfa Umayasari 2
1 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, 2 Universitas Lampung Email : 1 theoreynolsandy@gmail.com, Email : 2 ulfaumayasari96@gmail.com
Abstrak: Maraknya  konflik  yang  terjadi  antara  masyarakat  dan  aparat  di  masa  pandemi khususnya  dalam  penegakan  protokol  kesehatan,  salah  satunya  berhubungan  dengan keterlibatan  unsur  militer  dalam  komposisi  Satuan  Gugus  Tugas  (Satgas)  Covid-19. Keterlibatan militer tersebut ditengarai menjadi penyebab memudarnya citra humanis dalam praktek  penegakan  protokol  kesehatan.  Pelibatan  militer  secara  terus-menerus  dan  tanpa batasan  yang  jelas  dikhawatirkan  dapat  menyebabkan  permasalahan  yang  jauh  lebih  besar, termasuk  melemahnya  supremasi  sipil.  Tujuan  penelitian  ini  guna  menimbang  kedudukan serta batasan keterlibatan militer dalam penegakan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif.  Data  diperoleh  dari  jurnal,  buku  dan  berita.  Penelitian  ini  menghasilkan  temuan bahwa  keterlibatan  unsur  militer  dalam penegakan  protokol  kesehatan  perlu  pertimbangan lebih  jauh.  Disatu  sisi,  pemaknaan  pandemi  Covid-19  sebagai  wabah  nasional  dan  perlu mendapat perhatian bersama dari seluruh pihak, menjadi salah satu landasan mengapa peran militer  patut  diikutsertakan.  Namun  disisi  lain,  menghasilkan  potensi  masalah  yang  lebih serius. Untuk itu perlu ditetapkan batasan-batasan yang jelas mengenai sejauh mana militer dapat terlibat dalam urusan penegakan protokol kesehatan pada khususnya, dan urusan sipil lain pada umumnya.
Kata kunci: Militer, Pandemi, Protokol Kesehatan, Supremasi Sipil.
Abstract: The  rise  of  conflicts  that  occur  between  the  community  and  the  apparatus  during  the pandemic, especially in the enforcement of health protocols, one of which relates to the involvement of military elements in the composition of the Covid-19 Task Force (Satgas). The involvement of the military is suspected to be the cause of the fading of the humanist image in the practice of enforcing health protocols. The continued involvement of the military without clear boundaries is feared to cause much bigger problems, including the weakening of civilian supremacy. The purpose of this study  is  to  consider  the  position  and  limits  of  military  involvement  in  the  enforcement  of  health protocols in the community. The research method used is literature study analysis with a descriptive qualitative approach. Data was obtained from journals, books, and news. This study resulted in the finding  that  the  involvement  of  military  elements  in  the  enforcement  of  health  protocols  needs further  consideration.  On  the  one  hand,  the  meaning  of  the  Covid-19  pandemic  as  a  national epidemic and that needs to get mutual attention from all parties is one of the reasons why the role of the military should be included. But on the other hand, it produces the potential for more serious problems. For this reason, it is necessary to set clear boundaries on the extent to which the military can  be  involved  in  the  enforcement  of  health protocols  in  particular,  and  other  civilian  affairs  in general.
Keywords: Military, Pandemic, Health Protocol, Civil Supremacy.

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan
Vol. 5 No. 1 Bulan April Tahun 2022 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836

## 1. PENDAHULUAN
Diawal  tahun  2020,  Indonesia  dilanda  pandemi  yang  mempengaruhi  berbagai  sektor kehidupan manusia. Kasus di Indonesia, sekuritisasi pandemi Covid-19 oleh pemerintah tidak diawali  dengan  kesadaran  akan  dampak  masif  pandemi  serta  pemahaman  bahwa  pandemi tersebut harus ditangani secara serius, namun dengan kesan bercanda dan menyepelekan. Hal ini dapat dianggap sebagai kesempatan yang terlewatkan untuk melakukan speech act. Banyak kesempatan  komunikasi  publik dan  sosialisasi  yang  justru digunakan  untuk  memberi  kesan rendahnya ancaman yang ada dari Covid-19 (Basundoro & Karunia, 2021). Akibat hal tersebut, sebagian  masyarakat  terlena  dan  mengabaikan  protokol  kesehatan  dan  mengakibatkan melonjaknya kasus secara signifikan.
Bukan  menjadi  hal  yang  baru  mengenai  keterlibatan  pihak  militer  dalam  situasi  krisis kesehatan global telah dimulai sejak  Covid-19 mewabah di Indonesia, mulai dari penerapan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  hingga  penerapan  fase  adaptasi new  normal .  Namun, keterlibatan tersebut masih menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menganggapnya sebagai sesuatu  yang  wajar  sementara  sebagian  lainnya  mengkritisi  urgensi  pelibatan  pihak  militer (Sari et al., 2020). Beberapa data yang Peneliti peroleh dari pemberitaan menangkap simpulan bahwa tindakan represif yang dilakukan oknum aparat menyebabkan social distrust di tengah masyarakat sehingga menyulitkan pemerintah untuk melakukan berbagai tindakan preventif penegakan  protokol  kesehatan.  Adapun  dari  rincian  peristiwa  kekerasan  tersebut,  Kontras mencatat  bahwa  mayoritas  penindakan  ditujukan  kepada  masyarakat  menengah  ke  bawah yang sedang mencari  sumber-sumber penghidupannya. Belakangan ini begitu banyak berita atau  video  yang  bertebaran  di  media  sosial  menunjukan  aparat  yang  begitu  arogan  dan sewenang-wenang  ketika  menegakan  peraturan  atau  protokol  kesehatan.  Dari  peristiwa tersebut,  mayoritas  rakyatlah  yang  menjadi  korban,  semisal  pedagang  kecil  atau  pemilik warteg (Falabiba, 2019).
Keberadaan  militer  pada  suatu  negara  merupakan  hal  yang  esensial.  militer  memiliki tugas (utama) yang sangat penting, yaitu menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal yang bersifat fsik biasanya dalam bentuk peperangan. Namun, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis, ancaman yang hadir tidak lagi didominasi oleh ancaman eksternal dan bersifat fisik semata. Kecenderungan konfik yang bergeser dari inter-state menjadi intra-state , koneksitas  ragam  isu,  serta  kompleksnya  ancaman  telah  memengaruhi  pandangan  banyak negara dalam penataan militer mereka. Pada kondisi-kondisi tertentu (darurat), peran militer untuk  membantu  menyelesaikan  persoalan  pada  keadaan  tertentu  di  luar  persoalan  perang dipandang perlu, hal ini dikenal dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Oleh karena itu, banyak negara meng atur mekanisme tugas perbantuan militer pada tugas-tugas militer selain perang  (Araf,  Al.  Anton  Aliabbas,  Ardi  Manto  Adiputra  et  al.,  2020).  Kontras  mengatakan pelibatan TNI dan Polri dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Covid-19 berpotensi melanggar  hak  asasi  manusia  (HAM).  Seperti  membubarkan  aksi-aksi  atau  orang  kumpul- kumpul,  atau  menjadi  celah  dalam  satu  tindakan  tertentu  ketika  aparat  keamanan  dan
pertahanan terlalu dekat dengan publik sehingga berisiko mengancam kebebasan sipil (Sani, 2020).
Tidak  hanya  itu,  dalam  konteks  HAM  negara  memiliki  kewajiban  untuk  menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Oleh karena itu, dalam kondisi darurat sebagaimana yang ditetapkan oleh WHO, keadaan tersebut tidak dengan serta merta membebaskan pemerintah dari prinsip-prinsip negara yang wajib menghormati HAM (Komnas HAM, 2020). Keterlibatan militer  tersebut  ditengarai  menjadi  penyebab  memudarnya  citra  humanis  dalam  praktek penegakan protokol kesehatan. Pelibatan militer secara terus-menerus dan tanpa batasan yang jelas  dikhawatirkan  dapat  menyebabkan  permasalahan  yang  jauh  lebih  besar,  termasuk melemahnya supremasi sipil.  Tujuan penelitian ini guna menimbang kedudukan serta batasan keterlibatan  militer  dalam  penegakan  protokol  kesehatan  di  tengah  masyarakat . Manfaat penelitian ini untuk menjadi acuan atas pertimbangan batasan-batasan yang jelas mengenai sejauh  mana  militer  dapat  terlibat  dalam  urusan  penegakan  protokol  kesehatan  pada khususnya, dan urusan sipil lain pada umumnya.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan bersumber dari buku, jurnal dan berita. Adakalanya penelitian studi pustaka dilakukan dikarenakan persoalan penelitian tersebut dapat terjawab melalui studi pustaka atau sebaliknya tidak bisa mengharapkan data di  lapangan.  Selanjutnya  studi  pustaka  dapat  dilakukan  sebagai  penelitian  pendahuluan (prelimanry research) untuk memahami gejala baru yang berkembang di tengah masyarakat atau di lapangan. Terakhir, studi pustaka dilakukan karena masih dianggap andal untuk mampu menjawab persoalan penelitian ((Zed, 2008). Penelitian diawali dengan mengumpulkan data dengan menyadur dari pemberitaan yang merupakan fakta yang terjadi di tengah masyarakat, kemudian menguatkan argumentasi dengan mengutip jurnal yang telah melakukan penelitian terdahulu sejenis. Guna memperkuat analisis dan teori, Peneliti mengutip buku yang memiliki kajian  mengenai  keterlibatan  militer  di  ranah  sipil.  Untuk  memastikan  kredibelitas  data  di lapangan  penulis  juga  melakukan  observasi  dan  juga  terlibat  langsung  dalam  kegiatan penegakan protokol kesehatan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sebelum ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan atas tujuan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme tugas perbantuan militer memunculkan persoalan di berbagai tingkatan. Pertama, konsep  dasar  keberadaan  militer  sesungguhnya  menempatkan  militer  hanya  untuk  menghadapi peperangan  saja  (ancaman  eksternal).  Keterlibatan  militer  pada  persoalan  di  luar  perang  tentu dapat  menimbulkan  kerancuan  bagi  alasan  keberadaan  militer  itu  sendiri.  Kedua,  timbul  pula pertanyaan apakah tugas perbantuan militer dalam menghadapi persoalan di luar perang adalah hal tepat,  sementara  terdapat  institusi  sipil  lainnya  yang  memang  benar-benar  dipersiapkan  untuk menghadapi hal-hal tertentu? Ketiga munculnya potensi intervensi militer ke ranah sipil yang mana suatu preseden buruk bagi demokrasi. Untuk menghindari timbulnya berbagai persoalan tersebut, pemerintah  perlu mengatur mekanisme tugas perbantuan militer  ini dalam suatu kerangka yang
tepat,  yaitu  dengan  mempertimbangkan  konsep  dasar  keberadaan  militer,  tujuan  tugas perbantuan, dan risiko-risiko yang dapat muncul (Araf, Al. Anton Aliabbas, Ardi Manto Adiputra et al., 2020). Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat setidaknya terjadi  puluhan  kekerasan  terhadap  masyarakat  dalam  penegakan protokol  kesehatan  Covid- 19 yang  melibatkan  TNI-Polri  hingga  Satpol  PP.  Anggota  Divisi  Riset  dan  Dokumentasi  Kontras, menyampaikan  pihaknya  juga  menemukan  5  tindakan  kekerasan  yang  melibatkan  TNI  dalam penanganan PSBB  dan PPKM. Atas dasar hal itu, Kontras mengeluarkan  rekomendasi yang salah satunya mendesak Jokowi menjamin penegakan hukum dan sanksi dalam penerapan prokes sesuai prinsip HAM (Raharjo, 2021). Selain itu, dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  Darurat  petugas  Covid-19  perlu  memahami  aturan  dan  regulasi  di  lapangan  agar  sinergi diantara multipihak yang sudah berjalan baik tidak menimbulkan gesekan dan perbedaan pendapat (Sumandiyar  et  al.,  2021).  Utamanya  menghindari  gesekan  antara  masayarakat  yang  ditertibkan dengan aparat Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 yang bekerja di lapangan.
Menelisik pro dan kontra keterlibatan militer dalam penegakan protokol kesehatan, Peneliti mengulas alasan mengapa militer masih dilibatkan dalam penerapan protokol kesehatan. Ini dapat ditinjau berdasarkan beberapa hal berikut (Kalkman, 2021);
1. Memiliki Kapabilitas yang Tidak Dimiliki Sipil (Jumlah Yang Masif)
Seperti kita ketahui militer memiliki jumlah yang banyak, tercatat, militer Indonesia berjumlah 1.080.000 orang, dimana personel aktif sebesar 400 ribu orang. Kekuatan militer Indonesia sendiri menduduki peringkat 16 besar dunia dan nomor 1 di ASEAN, sementara negara-negara besar ASEAN lainnya,  seperti  Vietnam,  Thailand,  Malaysia,  dan  Singapura  memiliki  peringkat  jauh  di  bawah Indonesia  (Rahma,  2021) . Profesionalisme  militer  termasuk  masih  diandalkan,  ini  merupakan pembenahan SDM pertahanan di bidang militer, mengacu pada UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yaitu prajurit yang terlatih, terdidik,  diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya. Huntington memandang profesionalisme militer meliputi tiga  hal  pokok  yaitu  (Huntington,  2003):  keahlian  ( expertise ),  tanggungjawab  sosial  ( social responsibilty ),  dan  organisasi  yang  mengikat (corporateness ).  Dari  sisi  keahlian,  profesionalisme militer dipandang sebagai keahlian spesifik yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, serta tidak dikuasai sembarang orang. Profesionalisme pun menuntut tanggungjawab sosial yang tinggi kepada  warga  negara  secara  keseluruhan.  Terakhir,organisasi  yang  mengikat  dengan  bersumber pada  doktrin  organisasi.  Profesionalisme  tidak  akan  muncul  bilamana  militer  masih  dihadapkan dengan peran yang lain dan tidak berhubungan dengan kemiliteran. Militer hanya mengabdi kepada kepentingan negara dan harus bersikap netral dengan tidak memihak pada satu golongan tertentu (Sebastian, 2018).
2. Mudah Dimobilisasi
Militer  dengan  sistem  satu  komando  memudahkan  dalam  hal  mobilisasi.  Secara  umum, pelibatan TNI dalam upaya penanganan Covid-19 memiliki sejumlah kelebihan seperti kesiapan dan kesigapan para prajurit, karena mereka dilatih untuk selalu siap menghadapi berbagai kondisi dan situasi, termasuk saat kondisi krisis seperti saat ini. Selain itu, sistem komando yang ada di TNI dapat mempermudah mobilisasi para prajurit di berbagai wilayah untuk melaksanakan operasi. TNI juga memiliki perencanaan yang strategis dan komprehensif sehingga implementasinya dapat terlaksana
dengan efektif dan terpadu. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan telah melakukan langkah-langkah internal  dan  bekerjasama  dengan  kementerian  terkait,  BUMN,  swasta  dan  lembaga  pertahanan negara lain. Serta melakukan refocusing anggaran untuk kebutuhan penanganan pandemi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lembaga pertahanan seperti TNI dan Kemhan memiliki peran penting dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia (Sari et al., 2020). Salah satu tugas TNI  dalam  melaksanakan  operasi  militer  selain  perang  adalah  membantu  menanggulangi  akibat bencana  alam,  pengungsian  dan  pemberian  bantuan  kemanusiaan.  Maka,  Presiden  sebagai Panglima tertinggi tidak perlu ragu untuk memberi instruksi kepada Panglima TNI dan Kepala Daerah untuk  menyusun  rencana  kontijensi  dalam  menghadapi  krisis  yang  mungkin  ditimbulkan  oleh pandemi  Covid-19  ini  yakni  dengan  memetakan  kekuatan  TNI-Pemda  dalam  menangani  dampak turunan pandemi Covid-19 di Daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas perbantuan TNI AD kepada pemerintah  di  daerah  diperlukan  kebijakan  Kementrian  Pertahanan  yang  mengatur  pelaksanaan tugas  perbantuan  dalam  menangani  permasalahan  tersebut  antara  lain  membantu  mengatasi pandemi  Covid-19,  rehabilitasi  infrastruktur,  mengatasi  akibat  pemogokan  dan  konflik  komunal serta tugas-tugas lain sesuai kebutuhan pemerintah di daerah (Septiansyah et al., 2021)
3. Kesempatan Unjuk Kemampuan oleh Militer
Salah  satu  motivasi  utama  untuk  mengerahkan  angkatan  bersenjata  dalam  menanggapi wabah Covid-19 adalah kenyataan bahwa angkatan bersenjata memiliki kemampuan khusus yang tidak  dimiliki  oleh  lembaga  kesehatan  sipil  (dalam  jumlah  yang  cukup).  Contoh-contoh  dalam paragraf pembuka menunjukkan bahwa angkatan bersenjata memiliki keahlian khusus dan sumber daya  yang  terbatas  yang  dapat  secara  krusial  mendukung  dan  melengkapi  upaya  respons  sipil. Fasilitas  dan  layanan  medis  mudah  kewalahan  ketika  pandemi  pecah,  sementara  angkatan bersenjata  mampu  dengan  cepat  memobilisasi  sumber  daya  (medis)  yang  signifikan  dan  relatif terorganisir  dengan  baik  untuk  beroperasi  dalam  kondisi  ketidakpastian  dan  tekanan  (Kalkman, 2021). Ini merupakan kesempatan besar bagi militer untuk memanfaatkan situasi pandemic dengan ikutserta dalam komposisi Satgas Covid-19.
4. Framing Pandemi dengan Istilah-Istilah Militer Telah Melegalisir Keterlibatan Militer
Pelibatan militer dalam penanganan wabah di Indonesia berada dalam taraf militerisasi parsial ( partially  militarized )  karena  TNI  tidak  secara  penuh  dimobilisasi  dalam  perumusan  keputusan politik  (masih  berada  di  tangan  otoritas  sipil)  ataupun  implementasinya.  Situasi  krisis  yang ditimbulkan  pandemi  digunakan  oleh  TNI,  khususnya  Angkatan  Darat,  untuk  mendorong  agenda institusional TNI. Berbagai diskursus tersebut merefleksikan adanya kekhawatiran yang cukup serius terhadap  penggunaan  militer  yang  tidak  proporsional  dalam  penanganan  pandemi.  Hal  ini  bisa berdampak  kepada  kembalinya  peran  militer  di  ranah  sipil  dan  politik  atau  degradasi  proses reformasi  militer  yang  telah  dilakukan  Indonesia  selama  kurang  lebih  dua  dekade  terakhir  ini (Mengko & Fitri, 2020). Hal tersebut juga terlihat dengan penggunaan istilah-istilah militer di masa pandemi, seperti contohnya “perang melawan virus”, “protokol kesehatan” dengan narasi tersebut seakan kondisi pandemi dianalogikan sebagai kondisi perang dalam tanda kutip.
Namun disisi lain, terdapat permasalahan mengenai keterlibatan militer, antara lain:
1. Ditakutkan Melemahkan Supremasi Sipil

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan
Vol. 5 No. 1 Bulan April Tahun 2022 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Keterlibatan militer cenderung melemahkan supremasi sipil. Hal ini dikarenakan masih adanya lembaga  sipil  lain  yang  sejatinya  berpeluang  untuk  memaksimalkan  peran  dalam  menjalankan tugasnya menerapkan protokol kesehatan, seperti contohnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).  Croissant  dkk  memformulasikan  lima  area  kebijakan  negara  yang  dapat  dijadikan  indikator kontrol  sipil  atas  militer  di  negara  demokratis  dengan  mengukur  sejauh  mana  kekuasaan  untuk memformulasikan dan mengambil keputusan didistribusikan antara pihak sipil dan militer, yakni: rekrutmen elite, kebijakan publik, keamanan domestik, pertahanan nasional, dan organisasi militer (Croissant,  Aurel.,  2013).  Idealnya,  sebuah  negara  yang  demokratis  memiliki  dominasi  sipil  atas militer di kelima area kebijakan tersebut. Akan tetapi, negara-negara yang baru mengalami transisi demokrasi dianggap memiliki kebutuhan kontrol sipil atas militer yang agak sedikit berbeda.
2. Semakin Eksisnya Militer di Ranah Sipil dan Membuka Pintu Kesempatan Keterlibatan Militer di Ranah Lain.
Mengingat  kondisi  yang  dinilai  “darurat”  saat  ini,  landasan  hukum  yang  mengatur  tentang pelibatan  lembaga  pertahanan  dalam  membantu  percepatan  penanganan  pandemi  Covid-19 tertuang dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pada pasal 7 ayat 2 dalam undang- undang tersebut disebutkan salah satu tugas pokok TNI adalah melaksanakan OMSP, yang dalam hal  ini  bertujuan  untuk  membantu  menanggulangi  akibat  bencana  alam,  pengungsian,  dan pemberian  bantuan  kemanusiaan.17  Selain  itu,  Inpres  No.  4  Tahun  2019  tentang  peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia juga menjadi dasar hukum dalam menugaskan TNI membantu pemerintah dalam mengatasi krisis kesehatan global ini. Di dalam regulasi tersebut, Presiden juga memberikan  instruksi  kepada  menteri  pertahanan  untuk  meningkatkan  koordinasi,  sinergi,  dan kerja sama dalam pengerahan sumber daya sektor pertahanan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  dan/atau  bencana  non-alam  baik  mengandung unsur kesengajaan maupun tidak (Sari et al., 2020).
3. Semakin  Tertekannya  atau  Terancamnya  Hak  Asasi  Manusia  Masyarakat  yang  Sebelum Keterlibatan Militer Memang Belum Ditegakkan dengan Baik.
Kondisi pandemi Covid-19 telah membatasi ruang gerak manusia di berbagai belahan dunia. Termasuk  Indonesia.  Namun  kepentingan  untuk  tetap  mempertahankan  dan  memperjuangkan nilai-nilai  keadilan,  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  Demokrasi  sebagai  pijakan  membangun peradaban berbangsa dan bernegara tidak boleh melemah. Bahkan sebaliknya harus semakin kuat dijunjung dan ditegakkan. Pemerintah sebagai pemangku utama yang berkewajiban melindungi dan memenuhi hak asasi setiap warga yang tertuang dalam berbagai instrument hukum Internasional maupun  Nasional  termasuk  dalam  konstitusi  Negara  RI  (UUD  1945)  dan  berbagai  peraturan perundang-undangan  di  bawahnya.  Apa  lagi  di  tengah  kondisi  pandemi  Covid-19  saat  ini, pemerintah  (pusat  dan  daerah)  tidak  sekadar  wajib  memberikan  perlindungan  warganya  dari ancaman  infeksi  Covid-19  yang  merupakan  bagian  dari  hak  atas  kesehatan  namun  harus  juga menjamin  pemenuhan  hak  asasi  lainnya  yang  dibutuhkan  secara  mendasar  dan  sehari-hari  oleh warganya  dengan  prinsip  non-diskriminasi,  partisipatif,  pemberdayaan  dan  akuntabel  (Makasar, 2020).

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan
Vol. 5 No. 1 Bulan April Tahun 2022 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan analisa di atas, keterlibatan militer dinilai masih cukup penting mengingat keterbatasan  serta  belum  siapnya  lembaga  sipil  di  Indonesia.  Namun  keterlibatannya  perlu dibatasi sejauh apa dan dengan jangka waktu tertentu, agar tidak terjadi a buse of power dan semakin eksisnya militer di ranah sipil yang akan menyebabkan melemahnya supremasi sipil. Sementara dikarenakan belum siapnya sumberdaya sipil yang ada, maka keterlibatan militer khususnya  dalam  protokol  kesehatan  diperbolehkan,  namun  dengan  batasan-batasan  yang ketat.  Sembari  terus  berupaya  memaksimalkan  kesiapan  lembaga-lembaga  sipil,  misalnya seperti Satuan Polisi Pamong Praja atau perangkat daerah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Araf, Al. Anton Aliabbas, Ardi Manto Adiputra, A. Y. A., Diandra Megaputri Mengko, Evitarossi S. Budiawan, G. M., & Hussein Ahmad, S. S. (2020). Peran Internal Militer (Problem Tugas Perbantuan TNI) . Imparsial.
Basundoro, A. F., & Karunia, L. A. (2021). Anatomi Sekuritisasi Pandemi Covid-19: Komparasi Antara Pakistan Dan Indonesia. Jurnal Sentris , 2 (1), 1–20. https://doi.org/10.26593/sentris.v2i1.4609.1-20
Croissant, Aurel.,  dkk. (2013). Democratization and Civilian Control in Asia. Palgrave Macmillan.
Falabiba, N. E. (2019). Pendekatan Keamanan dalam Penanganan Pandemi Tak Berhasil dan Harus Dihentikan . 24 (1).
Huntington, S. (2003). Prajurit Dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil. Edisi Terjemahan. Grasindo.
Kalkman, J. P. (2021). Military crisis responses to COVID-19. Journal of Contingencies and Crisis Management , 29 (1), 99–103. https://doi.org/10.1111/1468-5973.12328
Komnas HAM. (2020). Problematika HAM pada Masa Pandemi Covid-19 . https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/1/1466/problematika-ham- pada-masa-pandemi-covid-19.html
Makasar, L. (2020). Mengurai Pelanggaran HAM di Masa Pandemi Covid-19 . https://lbhmakassar.org/publikasi/opini/mengurai-pelanggaran-ham-di-masa- pandemi-covid-19/
Mengko, D. M., & Fitri, A. (2020). Peran Militer dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dinamika Pengawasannya di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik , 17 (2), 219–234.
Raharjo, D. B. (2021). Banyak Aparat Lakukan Kekerasan Saat Pandemi, Kontras Tagih Jaminan Prinsip HAM ke Jokowi. Suara.Com . https://www.suara.com/news/2021/07/27/165924/banyak-aparat-lakukan- kekerasan-saat-pandemi-kontras-tagih-jaminan-prinsip-ham-ke-jokowi
Rahma, A. (2021). Kekuatan Militer Indonesia Nomor 1 di ASEAN, Ini Buktinya. Liputan6.Com . https://www.liputan6.com/bisnis/read/4584444/kekuatan-militer-indonesia-nomor-1-

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan
Vol. 5 No. 1 Bulan April Tahun 2022 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836

## di-asean-ini-buktinya
Sani, A. F. I. (2020). KontraS Khawatir Pelibatan TNI - Polisi di Protokol Kesehatan Bisa Langgar HAM. TEMPO . https://nasional.tempo.co/read/1373062/kontras-khawatir- pelibatan-tni-polisi-di-protokol-kesehatan-bisa-langgar-ham/full&view=ok
Sari, M. I., Sulistyani, Y. A., & Pertiwi, A. C. (2020). Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani Pandemi Covid-19. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 10 (2), 189. https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i2.865
Sebastian, E. (2018). Peningkatan Peranan Sdm Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Generasi Keempat. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 5 (1), 109–128. https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i1.351
Septiansyah, B., Munawar, L., Setiawan, A., Abidin, Z., Murniati, A., Ndrahadi, W., Ristala, H., Jenderal, U., Yani, A., Baru, A. K., & Kodim, P. R. (2021). STABILITAS PEMBANGUNAN DI ERA ADAPTASI. Jurnal Academia Praja , 4 , 410–426.
Sumandiyar, A., Makassar, U. S., & Nur, H. (2021). Optimalisasi Pendekatan Multi Aktor Terhadap Satuan Tugas Covid-19 Dalam Penanganan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat . August .
Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.