## Research Article
Tinjauan Hukum Pembagian Royalti Paten Atas Invensi Melalui Hubungan Dinas Dengan Instansi Pemerintah
Tyas Dian Wahyuni 1* , Ranggalawe Suryasaladin 2 1 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
2 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
* tyas.dian01@ui.ac.id
ABSTRACT
The development of intellectual property rights is influenced by technological  developments. One form of intellectual property is a patent created by inventors both working in the private sector and those with status as State Civil Apparatus (ASN). For inventors with ASN status, the inventions produced are of course based on an official relationship with the government agency where the ASN works. This study aims to examine how the mechanism for sharing royalties on patents from the inventions they produce and  whether  the  distribution  of  patent  royalties  fulfills  the  economic  rights  of  inventors  for  their inventions.  The  research  method  used  in  this  study  is  normative  juridical  using  secondary  data.  The research results show that "work made for hire" as described above, the distribution of patent royalties for an invention carried out in an official relationship with a government agency does not only belong to the inventor but also to the government agency where the inventor works. To fulfill the rights to patent royalties  resulting  from  official  relations  with government  agencies,  the  Ministry  of  Finance  stipulates PMK  136/2021.  Inventions  produced  in  official  relations  with  government  agencies  receive compensation for patent royalties after fulfilling the criteria, namely in the registration/recording process or have been on behalf of the state property; has been licensed; has generated PNBP; and the said PNBP results have been deposited to the state.
Keywords : Patent; Invention; Royalties; Government Agencies.

## ABSTRAK
Perkembangan hak kekayaan intelektual dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Salah satu bentuk kekayaan intelektual adalah Paten yang diciptakan oleh para inventor baik yang bekerja pada swasta maupun  yang  berstatus  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).  Bagi inventor  berstatus  sebagai  ASN, invensi  yang  dihasilkan  tentunya  didasari  atas  hubungan  dinas  dengan  instansi  pemerintah  di  mana ASN  tersebut  bekerja.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  bagaimana  mekanisme  pembagian royalti atas paten dari invensi yang dihasilkannya dan apakah pembagian royalti paten tersebut telah memenuhi hak ekonomi inventor atas invensinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa “work made for hire” sebagaimana dipaparkan di atas, pembagian royalti paten atas suatu invensi yang dilakukan  dalam  hubungan  dinas  dengan  instansi  pemerintah  tidak  hanya  dimiliki  oleh  inventor  saja melainkan  juga  milik  instansi  pemerintah  di  mana  inventor  tersebut  bekerja.  Pemenuhan  hak  atas royalti paten yang dihasilkan dari hubungan dinas dengan instansi pemerintah, Kementerian Keuangan menetapkan  PMK  136/2021.  Invensi  yang  dihasilkan  dalam  hubungan  dinas  dengan  instansi pemerintah  menerima  imbalan  atas  royalti  paten  setelah  memenuhi  kriteria  yaitu  dalam  proses pendaftaran/pencatatan atau telah diatas namakan milik negara; telah dilisensikan; telah menghasilkan PNBP; dan hasil PNBP dimaksud telah disetor ke negara.
Kata Kunci : Paten; Invensi; Royalti; Instansi Pemerintah.

## A. PENDAHULUAN
Fungsi  hukum  yaitu  diciptakan  untuk melindungi  kepentingan  manusia  dan  untuk kesejahteraan  manusia  (Maulana,  2019).  Fungsi hukum  dalam  konteks  perlindungan  hasil  olah kemampuan  daya  pikir  manusia  melahirkan inovasi  yang  ditujukan  untuk  menunjang kehidupan  yang  dijalaninya.  Inovasi  yang dilahirkan tersebut memang harus dilindungi oleh hukum (Budhayati, 2012). Hal itu perlu dilakukan karena  inovasi  yang  dilahirkan  memiliki  nilai ekonomis.  Oleh  sebab  itu,  hukum  kekayaan intelektual dibutuhkan untuk melindungi hak atas temuan  di  bidang  teknologi  (Maksum,  2015). Perlindungan  hukum  hak  atas  kekayaan intelektual  yang  dihasilkan  dan  memberi kerangka  bagi  perolehan  dan  pengalihannya, cara  pemanfaatan,  jangka  waktu  dan  aspek- aspek  lainnya  (Yessiningrum,  2015).  Inovasi  di bidang teknologi saat ini telah berkembang pesat. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  pada prakteknya  banyak  hasil  invensi  dilakukan  oleh para  peneliti  baik  swasta  maupun  dalam hubungan  dinas  dengan  instansi  pemerintah (oleh  Aparatur  Sipil  Negara/ASN).  Hasil  invensi ini  sebenarnya  adalah  penemuan  di  bidang teknologi  berupa  produk  atau  proses  yang dihasilkan  dari  penelitian  dan  berperan  dalam mendukung  pembangunan  (Sudjana,  2021). Guna  memberikan  penghargaan  atas  invensi tersebut,  sudah  selayaknya  inventor  menerima imbalan  berupa  royalti  atas  patennya.  Bagi inventor  yang  berstatus  sebagai  Aparatur  Sipil
Negara  /  ASN,  imbalan  atas  invensi  mereka mengalami  berbagai  polemik,  padahal  invensi yang  mereka  lakukan  sebenarnya  justru  akan meningkatkan  daya  saing  di  bidang  teknologi (Toruan, 2017).
Hasil  invensi  dari  inventor  yang  berstatus ASN  biasanya  merupakan  hasil  penelitian  yang dilakukan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi kementerian  atau  lembaga  di  tempat  mereka bekerja.  Hasil  penelitian  dimaksud  membantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat  dan  kemajuan  bangsa.  Sementara itu,  invensi  bisa  saja  diterapkan  dalam  proses industri.  Artinya,  bahwa  hasil  invensi  tersebut dapat  dikembangkan  dalam  proses  bisnis  dan komersialisasi  dalam  menjawab  kebutuhan  yang memudahkan manusia. Salah satu contoh invensi ini adalah penemuan oleh ASN Golongan II d, di bidang  Informasi  Teknologi  (IT)  khususnya networking dengan  pembuatan script-script sehingga  semua  layanan  sistem  informasi  yang ada bisa diakses oleh semua pengguna.
Pada  hakekatnya,  suatu  kekayaan intelektual memiliki dua sisi hak yang tidak dapat dilepaskan  satu  dengan  lainnya.  Dua  sisi  hak tersebut  adalah  hak  kepribadian  dan  hak ekonomis. Pandangan pertama yang menyatakan bahwa  dalam  hak  kekayaan  intelektual,  hak kepribadian  lebih  dominan  karena  hubungannya yang  erat  dengan  si  pencipta/pembuat  dengan hasil karyanya. Dari pandangan ini, berkembanglah  teori  Monistisme  ( Monistism Theory )  yang  menyatakan  bahwa  sebuah  karya
cipta  adalah  merupakan  hasil/produk  dari intelektualitas  manusia,  sehingga  kepribadian ditempatkan  sebagai  hal  yang  primer  dan  sisi ekonomis  ditempatkan  pada  sisi  sekunder. Pandangan  kedua  menyatakan  bahwa  sisi kepribadian  dan  ekonomis  itu  merupakan  hal yang  terpisah  satu  dengan  lainnya.  Pandangan ini  dikenal  dengan Dualistism  Theory .  Menurut teori ini, hak ekonomis atas kekayaan intelektual lebih  menonjol  dari  kepribadiannya  (Syafrinaldi, 2003).
Dari  kedua  teori  di  atas,  melahirkan  teori baru  yaitu The  Modern  Monistism  Theory yang merupakan penyempurnaan dari kedua teori hak kekayaan  intelektual  sebelumnya.  Teori  ini menyatakan  bahwa  antara  hak  kepribadian  dan hak  ekonomis  merupakan  satu  kesatuan  yang utuh  dan  memiliki  perlindungan  hukum,  baik secara  internasional  maupun  hukum  positif masing-masing negara (Situngkir, 2018).
Invensi yang dihasilkan  oleh para inventor tentunya  telah  melalui  proses  pemikiran, penelitian  dan  perekayasaan  yang  memiliki langkah  inventif  dan  kebaruan.  Sejatinya,  hak ekonomi  atas  paten  dari  suatu  invensi  adalah inventornya (Simmons, 2012). Namun, jika suatu invensi  dilaksanakan  dalam  hubungan  kerja antara pekerja dan pemberi kerja, maka ada hak ekonomi  pemberi  kerja  atas  paten  tersebut (Ulinnuha,  2017).  Pemberi  kerja  dapat  menjadi pemegang paten. Hal ini didasarkan pada doktrin “ work  made  for  hire ”.  Doktrin  ini  semakin berkembang  pada  abad  ke-19  sepanjang  dan
setelah  terjadinya  American  Civil  War  dalam perkembangan  hak kekayaan intelektual lainnya, yaitu hak cipta. Doktrin ini banyak dipakai dalam putusan  pengadilan  pada  saat  itu  yang menyatakan  bahwa  hak  atas  ciptaan  seorang karyawan  bukan  lagi  didasarkan  atas  sebuah kontrak,  tetapi  berdasarkan  hubungan  kerja (Roisah, 2015).
Pada  sejarahnya,  Hak  Cipta  dan  Paten berkembang  pesat  pada  masa-masa  tersebut. Kasus  serupa  seperti  halnya  pemegang  Hak Cipta banyak juga dijadikan dasar untuk putusan pengadilan  yang  berkaitan  dengan  paten. Perkembangan  doktrin  ini  menjadi  lebih  luas ketika  banyak  invensi  maupun discovery pada masa-masa tersebut (Utami, 2017).
Dalam perkembangannya, doktrin ini masih dipakai dalam beberapa putusan pengadilan yang terjadi di negara bagian Amerika Serikat. Sebagai contohnya  adalah  pada  Pengadilan  US  District Court,  N.D.  Indiana,  South  Bend  Division,  yang terjadi  pada  tahun  1986  antara  J.  John  Marshall selaku  penggugat  dan  MILES  LABORATORIES, INC  selaku  tergugat  (Justia  US  Law,  1986). Dalam kasus ini, putusan pengadilan mengambil dasar Copyright Act of 1976 yang mendefinisikan “ work made for hire ” sebagai “ a work prepared by an  employee  within  the  scope  of  his  or  her employment ”. Sehingga penggugat yang meminta hak  atas  karyanya  tidak  serta  merta mendapatkan haknya karena perusahaan (dalam hal  ini  MILES  LABORATORIES,  INC)  juga memiliki hak atas karya tersebut, jadi pemegang
hak  atas  karya  tersebut  termasuk  juga perusahaannya.
Dalam  hukum  positif  Indonesia,  di  mana UU Paten juga mengatur terkait pemegang paten atas  suatu  invensi  jika  dihasilkan  dalam  suatu lingkup  pekerjaan.  Dalam  hal  lingkup  pekerjaan yang  dilakukan  adalah  antara  Aparatur  Sipil Negara (ASN) dengan instansi pemerintah, maka pemegang  patennya  tidak  hanya  ASN  tersebut, melainkan juga instansi pemerintah itu sendiri.
Dari  hal-hal  yang  dijabarkan  di  atas  maka doktrin  “ work  made  for  hire ”  merupakan  teori dasar  untuk  dibagikannya  hak  ekonomi  seorang inventor  atas  royalti  paten  yang  dihasilkan berdasarkan  hubungan  dinas  dengan  instansi pemerintah (Hayuningrum, & Roisah, 2015).
Paten  di  Indonesia  dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan  dalam  UU  Nomor  13  Tahun 2016  tentang  Paten  (yang  selanjutnya  akan disebut UU Paten). Dengan UU Paten ini, negara menjamin  hak  atas  invensi  yang  dilakukan  oleh setiap  warga  negara  dalam  proses  mendukung pembangunan  dan  memajukan  kesejahteraan bangsa. UU Paten juga memberikan perlindungan  terhadap  hasil  invensi  agar  tidak mudah  dilakukan  duplikasi  tanpa  izin,  hal  ini secara  khusus  diatur  dalam  Pasal  13  Ayat  (1) yang pada intinya menentukan perlindungan hak bagi  ASN  yang  memegang  Invensi.  Selain  itu, perlindungan  dan  jaminan  atas  hak  invensi, tentunya akan mendorong semangat para peneliti dan  perekayasa  untuk  melakukan  penelitian  dan menciptakan invensi baru.
Dalam  ketentuan  Pasal  12  ayat  (3)  UU Paten  mengatur  bahwa  inventor  berhak  atas imbalan  yang  diperoleh  dari  hasil  invensinya. Ketentuan  inilah  menjadi  dasar  adanya  nilai ekonomis  yang  didapat  oleh  setiap  inventor (Yodo, 2016). Dilanjutkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU  Paten  menyatakan  bahwa  pemegang  paten yang  berada  dalam  hubungan  dinas  dengan instansi  pemerintah  adalah  instansi  pemerintah tersebut  dan  inventor,  kecuali  diperjanjikan  lain. Dan  dalam  ayat  (2)  diatur  bahwa  inventor mempunyai hak mendapatkan imbalan atas paten yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak  (PNBP).  Dari  ketentuan  dalam  pasal tersebut,  dapat  terlihat  bahwa  inventor mendapatkan  imbalan  atas  paten  jika  telah masuk  dalam  PNBP.  Untuk  itulah,  diperlukan bentuk  pengaturan  khusus  melalui  peraturan perundang-undangan  yang  kewenangannya berada  di  Kementerian  Keuangan  (Sudjana, 2021).
Dalam  rangka  memenuhi  hak  inventor yang  berstatus  ASN  terhadap  hasil  invensinya, Kementerian  Keuangan  menetapkan  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 136/PMK.02/2021  tentang  Pedoman  Pembagian Imbalan  yang  Berasal  Dari  PNBP  Royalti  Hak Cipta  Kepada  Pencipta,  Royalti  Paten  Kepada Inventor,  dan  /  atau  Royalti  Hak  Perlindungan Varietas  Tanaman  Kepada  Pemulia  Tanaman. Dengan  ditetapkannya  Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 136/PMK.02/2021  tersebut,  memberikan  dasar
hukum  bagi  para  ASN  selaku  inventor  untuk mendapatkan  imbalan  atas  invensi  yang  telah mereka  lakukan  sesuai  dengan  besaran  yang telah diatur.
Setiap  temuan,  bernilai  ekonomis.  Begitu juga  dengan  invensi  atas  teknologi  yang dihasilkan  dalam  hubungan  dinas  antara  ASN dengan  instansi  pemerintah  sesuai  dengan kompetensi dan kewenangan. Invensi yang telah mereka ciptakan dapat meningkatkan kemandirian bangsa untuk tidak lagi memposisikan  Indonesia  sebagai  negara konsumen  atas  teknologi  negara  lain.  Alih-alih dengan  mengatakan  bahwa  penelitian  yang dilakukan  oleh  ASN  dibiayai  dari  anggaran negara,  hal  tersebut  tidak  menghapuskan  hak imbalan  atas  royalti  paten  hasil  invensi  yang mereka  lakukan.  Imbalan  yang  diberikan, diharapkan dapat menjadi pendorong minat, daya kreasi,  keterampilan,  keahlian,  inovasi  dan penelitian  para  ASN  sesuai  dengan  bidang  dan kebutuhan pada instansi pemerintahnya. Dengan meningkatnya  hasil  invensi  yang  ada,  tentunya akan  meningkatkan  PNBP  royalti  paten  yang diterima.
Dengan memperhatikan prinsip dasar/teori hak  atas  royalti  paten  dari  seorang  inventor  dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembagian royalti paten di Indonesia maka dalam tulisan ini akan dipaparkan sudah terakomodirnya hak royalti paten yang dimiliki oleh inventor yang memiliki  invensi  melalui  hubungan  dinas  dengan pemerintah dan mekanisme pembagian royaltinya
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan (Santoso, & Sujatmiko, 2017) .
Pentingnya  perlindungan  hukum  terhadap hak  ekonomi  atas  sebuah  invensi  (royalti  paten) membuat  banyak  orang  menyusun  tulisan  dari berbagai  sudut  pandang.  Beberapa  tulisan dimaksud  adalah  tulisan  dari  Rose  H  Wong,  Art Shulman  dan  Drew  Wolin  yang  menitikberatkan pada  pentingnya  peran  serta  sektor  publik (pemerintah)  untuk  melakukan  komersialisasi terhadap invensi dari penelitian dan pengembangan  baik  yang  menggunakan pendanaan  publik  maupun  tidak.  Komersialisasi ini  perlu  dikemas  dalam  kebijakan  yang memperhatikan hak ekonomi dari inventor (Wong, Shulman, & Wollin, 2002).
Selanjutnya,  tulisan  dari  Joshua  L. Simmons  yang  menitikberatkan  pada  perlunya memperhatikan prinsip “work made for hire ” untuk kepemilikan  hak  paten  dan  pemberian  royaltinya atas  setiap  invensi  yang  diciptakan  oleh seseorang  dalam  ruang  lingkup  pekerjaannya (Simmons, 2012).
Selain  itu,  penelitian  yang  disusun  oleh Ragil  Yoga  Edi  dan  Bambang  Subiyanto  yang membahas  tentang  terhambatnya  penghargaan berupa  pemberian  royalti  kepada  inventor  atas alih  teknologi  yang  disebabkan  belum  adanya akun  pembelanjaan  atas  penggunaan  dana penerimaan  negara  bukan  pajak  (Edi,  & Subiyanto, 2014).
Tak jauh beda dengan tulisan sebelumnya, Enrico  Endy  Siagian  dalam  tulisannya,
menyampaikan  bahwa  pemberian  hak  ekonomi untuk  inventor  berstatus  ASN  belum  selaras dengan  mekanisme  keuangan  negara  karena tidak  adanya  pengaturan  yang  menjadi  payung hukum  untuk  kegiatan  alih  teknologi  dan patennya (Siagian, 2015).
Dapat disampaikan juga, kajian yang ditulis oleh Achmad Fauzan Sirat memaparkan perlunya suatu pengaturan terkait pemberian royalti paten, baik  dari  instansi  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  dibidang  keuangan  ataupun  dari instansi  pemerintah  yang  memiliki  hasil  invensi. Hal  ini  perlu  dilakukan  karena  tidak  ada  ruang dalam system penggajian PNS yang menyertakan bentuk royalti paten (Sirat, 2017).
Tulisan-tulisan  dari  hasil  beberapa penelitian tersebut, memiliki kesamaan tema yaitu pentingnya  perlindungan  hukum  atas  hak ekonomi suatu invensi yang dimiliki oleh inventor dalam  lingkup  pekerjaannya.  Perbedaannya dalam  tulisan  ini  bahwa  selain  memperhatikan prinsip/teori terkait royalti paten juga mengaitkan pada  ketentuan  teknis  pembagian  royalti  paten dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  yang  baru  saja  ditetapkan  (PMK 136/2021).  Peraturan  Menteri  Keuangan  ini merupakan  dasar  pemberian  royalti  paten  atas invensi  yang  dihasilkan  melalui  hubungan  dinas dengan instansi pemerintah. Selain itu, tulisan ini akan  memaparkan  mekanisme  serta  besaran royalti  paten  menurut  ketentuan  dalam  PMK 136/2021.

## B. METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  dilakukan  dengan  bentuk penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan kualitatif  (Sonata,  2014).  Penelitian  yuridis normatif  dimaksud  mengacu  pada  peraturan perundang-undangan  yaitu  Undang-undang Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten  dan peraturan  perundang-undangan  terkait.  Metode pengumpulan  data  dilakukan  secara  studi kepustakaan  dengan  mengumpulkan  data sekunder  berupa  bahan  hukum  primer  dan sekunder  yaitu  ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan,  buku,  jurnal,  artikel,  karya ilmiah,  berita  pada  media  cetak  dan  elektronik serta  hal-hal  lain  yang  terkait  dengan permasalahan  pada  tulisan  ini.  Proses pengolahan  data  dilakukan  secara  analisis konseptual  dengan  menguraikan  ketentuan dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut dengan  teori  hukum  dan  relevansinya  (Benuf,  & Azhar, 2020).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mekanisme Pembagian Royalti atas Paten dari Invensi
Membahas perlindungan paten di Indonesia  tak  lepas  dari  sejarah  perkembangan perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  yang dipengaruhi oleh beberapa perjanjian internasional  dan  kemajuan  teknologi  yang semakin  pesat.  Meskipun  paten  di  Indonesia belum bergerak secepat perkembangan paten di negara lain, pemerintah Indonesia telah berupaya
membentuk  peraturan  perundang-undangan sejak penjajahan Belanda di nusantara.
Setelah proklamasi kemerdekaan, peraturan  perundang-undangan  terkait  hak  cipta dan  merek  peninggalan  Belanda  tetap  berlaku. Berbeda  halnya  dengan  UU  Paten  karena bertentangan  dengan  pemerintah  Indonesia.  Hal yang  mendasari  pertentangan  adalah  bahwa permohonan  paten  diajukan  ke  Jakarta  namun pemeriksaannya  dilakukan  di  Octrooiraad, Belanda.  Pada  tahun  1953,  Menteri  Kehakiman RI mengeluarkan Pengumuman Menteri Kehakiman  No.  J.S.5/41/4,  sebagai  peraturan nasional pertama tentang paten untuk pengajuan sementara  permohonan  paten  dalam  negeri (Ashari,  Santoso,  &  Prananingtyas,  2016). Sebagai  upaya  untuk  berkontribusi  dalam konvensi  internasional  terkait  Hak  Kekayaan Intelektual, Indonesia meratifikasi Paris Convention  for  the  Protection  of  Industrial Property/  Stockholm  Revision 1967  pada  tahun 1979  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  21 Tahun 1979. Geliat penyelenggaraan paten mulai dilakukan  pada  tahun  1986  dengan  dibentuknya tim  khusus  di  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual. Tugas  dari  tim  khusus  ini  adalah  menyusun peraturan  perundang-undangan  serta  sosialiasi sistem Hak Kekayaan Intelektual untuk kalangan instansi  pemerintah,  aparat  penegak  hukum  dan tentunya  masyarakat.  Tim  inilah  yang  membuat terobosan  baru  terkait  penanganan  perdebatan nasional  tentang  perlunya  paten  di  Indonesia, yang  pada  saat  itu  masih  rendah.  UU  Paten
pertama kali ditetapkan, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1989,  menjawab  perdebatan  akan  kebutuhan paten  di  Indonesia,  di  mana  paten  sangat dibutuhkan  untuk  memberikan  perlindungan hukum  yang  lebih  baik  dalam  penemuan teknologi. Selain itu, adanya UU Nomor 6 Tahun 1989 ini ini dimaksudkan untuk menarik investasi asing  dan  memudahkan  masuknya  teknologi  ke Indonesia.
Pada tahun 1994
Indonesia menandatangani Agreement  on  Trade  Related Aspects  of  Intellectual  Property  Rights (Persetujuan  TRIPS).  Guna  penyempurnaan ketentuan  terkait  paten,  Indonesia  menetapkan UU  Nomor  13  Tahun  1997.  Penyempurnaan tersebut  dilakukan  guna  mengatasi  hambatan dalam  upaya  perlindungan  hukum  kepada inventor  dan  juga  dimaksudkan  sebagai  upaya penyesuaian  terhadap  ketentuan  internasional seperti  halnya  ketentuan  dalam  TRIPs  (Yodo, 2016).
Guna  menyelaraskan  dengan  ketentuan internasional dalam TRIPs, pemerintah menyempurnakan  UU  Paten  terdahulu  melalui UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2001 ini, pemerintah sudah mulai  menyusun  ketentuan  paten  dalam  bentuk yang  menyeluruh.  Meskipun  demikian,  masih terdapat  kegiatan  penelitian  dan  pengembangan yang  belum  diatur  dalam  undang-undang  ini. Salah  satunya  adalah  terkait  dengan  kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai oleh pemerintah  dan  menghasilkan  invensi.  Terjadi
polemik  yang  berkepanjangan  terkait  hal  ini.  Di satu  sisi,  penelitian  dan  pengembangan  yang dibiayai  pemerintah  merupakan  kegiatan  yang berasal dari anggaran pemerintah. Namun, di lain sisi,  suatu  invensi  yang  dihasilkan  pada hakekatnya  harus  mendapatkan  perlindungan hak.  Selain  itu,  invensi  yang  semakin berkembang  seiring  dengan  pesatnya  teknologi, menjadikan invensi tersebut dapat dikelola dalam proses  industri  guna  mendukung  pertumbuhan ekonomi.
Guna  menyelaraskan  pesatnya  teknologi, pemerintah perlu untuk memberikan perlindungan yang  meliputi  hak  komunal  dan  hak  personal. Perlindungan  tersebut  memerlukan  suatu terobosan  untuk  melindungi  perekonomian Indonesia  dalam  menghadapi  persaingan  usaha dalam  dunia  pasar  global.  Hukum  perlindungan kekayaan  intelektual  dan  hukum  persaingan usaha merupakan hukum yang saling melengkapi untuk pembangunan perekonomian suatu negara (Siregar, & Sinurat, 2019).
Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah  melakukan  upaya  penyempurnaan ketentuan  hukum  guna  melindungi  hak  inventor dengan  menetapkan  Undang-undang  Nomor  13 Tahun  2006  tentang  Paten.  Salah  satu  muatan materinya  mencakup  ketentuan  imbalan  atas invensi  yang  dihasilkan  dalam  hubungan  dinas dengan instansi pemerintah. Dalam UU tersebut, didefinisikan  bahwa  Paten  adalah  hak  eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil  invensinya  di  bidang  teknologi,  yang  untuk
selama  waktu  tertentu  melaksanakan  sendiri invensinya  tersebut  kepada  pihak  lain  untuk melaksanakannya  (Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2016 Tentang Paten: Pasal 1). Agar paten dapat  diberikan  perlindungan  maka  paten  harus memenuhi  syarat  patentabilitas,  yaitu:  invensi tersebut  bersifat  baru.  Invensi  yang  didaftarkan tidak  sama  dengan  teknologi  yang  sudah  ada sebelumnya;  invensi  tersebut  memiliki  langkah inventif;  dan  dapat  diterapkan  dalam  kegiatan industri.  Artinya  invensi tersebut  dapat  dilakukan produksi  atau  dapat  digunakan  dalam  kegiatan industri (Sirat, 2017).
Hasil  invensi  yang  dilakukan  oleh  instansi pemerintah  pada  dasarnya  dilakukan  untuk mendorong  terwujudnya  kesejahteraan  sosial, seperti contohnya penemuan jaringan Local Area Network yang  membantu  proses  komunikasi dalam  suatu  kantor  pemerintahan  dan  sangat bermanfaat untuk menunjang pelayanan masyarakat.  Hasil  invensi  tersebut  sebagiaan besar bersifat umum dan menjadi barang publik. Sebagian  besar  masyarakat  berpandangan bahwa  hasil  invensi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  menggunakan  anggaran  yang  tidak sedikit.  Sudut  pandang  tersebut  memberikan anggapan  tentang  kemampuan  negara  untuk membiayai  penelitian  dan  pengembangan. Sehingga  diperlukan  adanya  keterbukaan  publik dalam  hal  penggunaan  anggaran  untuk pembiayaan  penelitian  dan  pengembangan tersebut.
Pada dasarnya, pemerintah dapat mengembangkan  penelitian  dan  pengembangan yang  berujung  pada  invensi.    “ The  government can  supply  inventions  by  itself,  subsidise  the supply of inventions, or protect the inventions with property  rights ”  (Saha,  &  Bhattacharya,  2011).
Dengan  program  pemantauan  dan  evaluasi tahunan, tentunya pemerintah dapat menyediakan,  mensubsidi,  dan  melindungi invensi  dengan  hak  milik,  artinya  pemerintah harus  melindungi  setiap  hasil  invensi  dari  setiap warga negaranya termasuk ASN. Invensi dan hak milik  yang  dimaksud  dalam  konteks  ini  diartikan sebagai  hak  setiap  warga  negara  pemegang invensi  yang  sama  perlindungannya  dengan pemegang  hak  milik.  Bahkan  jika  hal  tersebut dilakukan  secara  konsisten  dan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  maka  akan meningkatkan  pendapatan  dan  pertumbuhan ekonomi.  Pemerintah  harus  memiliki kajian  yang akurat tentang biaya dan manfaat dari penelitian dan  pengembangan  sehingga  nilai  sosial (penghargaan)  atas  sebuah  invensi  dapat seimbang (Lévêque, & Ménière, 2004).
Meskipun  demikian,  ada  hak  dari  hasil pemikiran,  perenungan,  uji  coba,  dan  akhirnya membentuk  hasil.  Invensi  yang  menjadi  barang publik  tidak  menutup  kemungkinan  untuk dilakukan  industrialisasi  terhadapnya.  Invensi yang  menjadi  barang  publik  ini  seperti  mesin- mesin  yang  digunakan  untuk  pelayanan  umum atau industri di bidang transportasi umum, namun tetap  saja  pemegang  hak  atas  invensi  tersebut
adalah  penemu  atau  inventornya.  Dewasa  ini, penelitian yang dilakukan oleh ASN tidak terbatas pada  sesuatu  yang  hanya  dibutuhkan masyarakat.  Potensi  nilai  ekonomis  dari  hasil industrialisasi  atas  invensi  telah  membawa manfaat  tidak  hanya  untuk  inventor  tapi  juga untuk negara (Sirat, 2017).
Indonesia  sebagai  negara  berkembang juga  mengalami  dampak  dari  perkembangan teknologi  global.  Hal  ini  menyebabkan  Indonesia perlu  beradaptasi  dengan  pesatnya  gelombang kemajuan teknologi. Namun, sangat disayangkan jika Indonesia hanya melakukan adaptasi melalui kegiatan  impor  di  mana  Indonesia  menjadi negara konsumen atas teknologi yang ditawarkan oleh  negara  asing.  Dengan  pertimbangan  inilah, sudah seharusnya Indonesia melakukan gerakan baru  untuk  mengedepankan  penelitian  dan pengembangan  yang  menghasilkan  suatu invensi.
Guna  meningkatkan  hasil  invensi  atas penelitian  dan  pengembangan  dimaksud,  perlu adanya peran serta pemerintah untuk mendukung dan  melindungi  warganegaranya  dengan memberikan  penghargaan  atas  pengakuan invensi yang dihasilkan. Penghargaan tidak dapat hanya dilakukan sebatas pengakuan hak apalagi untuk  hasil  invensi  yang  memiliki  nilai  ekonomis namun  termasuk  juga  perlindungan  hak  moral dari  inventor.  Negara  tidak  bisa  tinggal  diam ketika dalam kenyataannya hasil invensi tersebut memiliki  daya  saing  dengan  negara  lain  dan
kemungkinan  untuk  dilakukan  industrialisasi  dan komersialisasi.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 UU Paten,  mengatur  bahwa  pemegang  paten  atas invensi  yang  dihasilkan  dalam  hubungan  dinas dengan  instansi  pemerintah,  adalah  instansi pemerintah  tersebut  dan  inventornya.  Oleh karena  itu,  hak  inventor  tetap  ada  dan mendapatkan royalti atas paten yang diciptakannya.  Perbedaan  dari  mekanisme imbalan  yang  didapat  setelah  permohonan dilakukan  adalah  invensi  yang  dihasilkan  dalam hubungan  dinas  antara  inventor  ASN  dengan instansi  pemerintah  terlebih  dahulu  ditetapkan sebagai objek PNBP. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan  hasil  invensi  tersebut  merupakan hasil  penelitian  yang  menggunakan  anggaran negara  dan  peruntukannya  juga  untuk  negara. Sebagian  dari  PNBP  dapat  dimanfaatkan  oleh instansi  pemerintah  untuk  keberlanjutan  dalam mengelola, meningkatkan mutu dan memaksimalkan  PNBP.  Mengembangkan  dan memaksimalkan  pengelolaan  serta  peningkatan mutu  hasil  invensi  dari  inventor  akan meningkatkan PNBP di Indonesia sehingga hal ini akan  menunjang  perekonomian  nasional  bangsa Indonesia.
Bagaimana  jika  PNBP  dari  instansi pemerintah tersebut belum memuat hasil invensi sektoralnya?  Berdasarkan  ketentuan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  2020 tentang  Tata  Cara  Penetapan  Tarif  Atas  Jenis PNBP,  salah  satu  objek  PNBP  adalah  Hak
Negara  Lainnya  yang  dapat  diatur  dengan Peraturan Menteri Keuangan (Pasal 3 dan Pasal 5). Substansi dalam Peraturan Menteri dimaksud, merupakan  pernyataan  hal  tertentu  atas  tarif bersifat  volatil.  Tarif  bersifat  volatil  merupakan tarif yang dapat dilakukan perubahan setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun. Berdasarkan Pasal 8 PP  tersebut  menyatakan  bahwa  salah  satu  dari tarif volatil adalah tarif  barang/jasa sebagai hasil kegiatan  di  bidang  penelitian,  pengembangan, pendidikan,  pelatihan,  dan/atau  pembinaan. Instansi  pemerintah  yang  memiliki  hasil  invensi dari  kegiatan  penelitiannya  dapat  berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengajukan  permohonan  pengaturan  tarif  volatil dalam  Peraturan  Kementerian  Keuangan.  Hasil invensi  yang  menjadi  PNBP  memiliki  dasar hukum dengan pengaturannya melalui Peraturan Menteri  Keuangan  dapat  dijadikan  dasar  untuk memperoleh  royalti  paten  terhadap  instansi tersebut.
Upaya  pemerintah  dalam  memberikan penghargaan  kepada  para  inventor,  sudah dimulai  sejak  ditetapkannya  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  72/PMK.02/2015  tentang Imbalan  yang  Berasal  dari  PNBP  Royalti  Paten kepada  Inventor  (selanjutnya  akan  disebut  PMK 72/2015).  Berdasarkan  ketentuan  dalam  PMK 72/2015,  syarat  diberikannya  imbalan  adalah invensi  tersebut  sudah  dimohonkan  patennya atas  nama  milik  negara,  telah  dilisensikan,  dan mendapatkan  PNBP  yang  sudah  disetor  ke  kas negara.  Imbalan  yang  diberikan  didasarkan  atas
penyetoran  royalti  PNBP  dikalikan  tarif  imbalan. Mekanisme pembagian imbalan juga diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan data dari ( business intelligence DJA ) PNBP yang didapat dari royalti sebesar  Rp5,52  miliar  pada  tahun  2018  dan mengalami  peningkatan  menjadi  Rp9,45  miliar pada  tahun  2019.  Namun,  sampai  dengan Oktober  2020,  PNBP  dari  royalti  hanya  sebesar Rp3,57.  Hal  ini  terjadi  karena  pada  tahun  2020, Indonesia (bahkan dunia) fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Adapun realisasi pembagian imbalan kepada inventor dan pemulia tanaman,  sebesar  Rp220,41  juta  pada  tahun 2018  dan  Rp1.065,36  juta  pada  tahun  2019. Sampai  bulan  Oktober  2020  sebesar  Rp735,79 juta.  Jika  diperhatikan,  angka  ini  hanya  berkisar 12 persen dari realisasi PNBP royalti paten.
Angka  realisasi  PNBP  dimaksud,  dinilai masih  jauh  dari  rasa  keadilan.  Jika  pemerintah ingin  mengembangkan  potensi,  minat  dan motivasi  inventor  maka  sudah  selayaknya  para inventor  diberikan  imbalan  royalti  yang  sepadan dengan  kerja  kerasnya.  Hal  ini  juga  mencegah upaya untuk menjual hasil invensi kepada negara lain  yang  menawarkan  angka  jauh  lebih  tinggi. Meskipun  demikian,  tidak  dapat  dielakan mengingat  penelitian  dan  pengembangan dilakukan  dalam  koridor  penggunaan  anggaran negara  maka  pembagian  tetap  harus  menjaga keseimbangan  peningkatan  kualitas  untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kegunaannya di dalam negeri.
Guna memberikan dasar hukum mengenai mekanisme  imbalan  paten  yang  lebih  mendekati rasa keadilan, Kementerian Keuangan menyempurnakan ketentuan terkait imbalan yang berasal dari PNBP royalti paten kepada inventor dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  136/PMK.02/2021  tentang Pedoman Pembagian Imbalan yang Berasal  dari PNBP  Royalti  Hak  Cipta  Kepada  Pencipta, Royalti  Paten  Kepada  Inventor,  dan/atau  Royalti Hak  Perlindungan  Varietas  Tanaman  Kepada Pemulia  Tanaman  (selanjutnya  akan  disebut PMK 136/2021) sekaligus mencabut keberlakuan PMK  72/2015  dan  PMK  6/2016.  Dalam sosialisasinya,  disampaikan  bahwa  tujuan diterbitkannya  PMK  136/2021  adalah  untuk mendukung  minat,  kreativitas,  keterampilan, keahlian,  inovasi  dan  riset  dari  inventor  yang berstatus  sebagai  ASN.  Selain  itu  diharapkan dengan  keberlakuan  dan  sistem  baru  ini  dapat memperluas  jangkauan  pemanfaatan  kekayaan intelektual  terhadap  perekonomian  negara  dan meningkatkan PNBP royalti kekayaan intelektual.
Penyempurnaan pengaturan terkait imbalan  atas  royalti  paten  sebagaimana  terlihat dalam tabel berikut ini.
Tabel.  1  Penyempurnaan  Pengaturan  Terkait PNBP Royalti Paten
Substansi  PMK 72/2015  PMK 136/2021
Penerima Imbalan ASN Aktif ASN,  PNS  yang pensiun  dan/atau meninggal  dunia serta  PPPK  yang
mengalami pemutusan hubungan kerja dengan hormat dan/atau meninggal dunia Ruang Lingkup Telah diatasnama- kan Dalam proses pendaftaran/ pencatatan  atau telah diatas namakan milik negara Besaran Tarif 10% - 40% 20% - 30% Pengatur- an Imbalan Untuk Tim Diatur Diserahkan kepada

## kementerian/ lembaga
Sumber:  Bahan  Paparan  Diseminasi  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  136/PMK.02/2021  oleh Direktorat PNBP Kementerian Keuangan RI Tahun 2021
Dari  tabel  diatas,  hal  signifikan  yang  baru diatur dalam PMK 136/2021 antara lain:
1. Royalti  tetap  dapat  diberikan  kepada  inventor meskipun  telah  memasuki  masa  pensiun (mengalami  pemutusan  hubungan  kerja dengan  hormat  untuk  pegawai  pemerintah dengan  perjanjian  kerja)  dan/atau  meninggal dunia  sepanjang  masih  dalam  waktu perlindungan paten;
2. Dalam  hal  ASN  meninggal  dunia,  imbalan diberikan  kepada  ahli  waris  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Royalti  kepada  inventor  dapat  diberikan  jika telah  memenuhi  syarat  yaitu  dalam  proses pendaftaran/pencatatan  atau  telah  diatas namakan milik negara, telah dilisensikan, telah menghasilkan  PNBP  yang  sudah  disetorkan ke kas negara.
4. Mengenai  jumlah  imbalan  dan  cara pembagiannya diatur dalam rencana kerja dan anggaran  instansi  pemerintah  itu  sendiri. Instansi  pemerintah  terkait,  mempunyai kewenangan  untuk  mengurus  jumlah  imbalan termasuk  juga  pembagian  jumlah  imbalan dalam hal inventor lebih dari 1 (satu) orang.
5. Prosentase  besaran  tarif  tidak  lagi  10%-40% melainkan  20%-30%  melalui  perhitungan berdasarkan  lapisan  nilai  dengan  prosentase menurun.
Berkaitan dengan ketentuan pada angka 3 (tiga),  untuk  menggunakan  alokasi  PNBP, kementerian/lembaga  mengajukan  permohonan penggunaan  dana  kepada  Menteri  Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. Untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, kementerian/lembaga perlu menginventarisasi  PNBP  yang  sudah  didapat disertai  daya  dukung  yang  mendasari permohonan persetujuan tersebut. Dari persetujuan tersebut, didapatkan angka prosentase  yang  akan  dikalikan  dengan  PNBP kementerian/lembaga  selama  satu  tahun.  Hasil kali  tersebut  akan  digunakan  untuk  menghitung besaran royalti untuk inventor.
Sebagai sebuah catatan simulasi perbandingan  perhitungan  imbalan  berdasarkan PMK  72/2015  dengan  PMK  136/2021  dapat dilihat pada grafik berikut ini:
Gambar  1.  Perbandingan  Grafik  Perhitungan Imbalan  berdasarkan  PMK  72/2015  dengan PMK 136/2021
= PMK Lama (PMK 72/2015)
= PMK Baru (PMK 136/2021)

## = selisih imbalan PMK Lama dan PMK Baru
Sumber:  Paparan  Diseminasi  dan  Sosialisasi  PMK Nomor 136/2021, tanggal 26 Oktober 2021.
Skema  grafik  tersebut,  menjadi  dasar pertimbangan  dilakukannya  perubahan  terhadap prosentase yang dikenakan. Dalam grafik terlihat bahwa  perubahan  tarif  imbalan  terkait  dengan potensi  semakin  besarnya  nilai  lisensi  kontrak kerja  sama  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang dimiliki  pemerintah.  Selain  itu,  imbalan  akan semakin naik seiring besarnya nilai kontrak kerja sama  lisensi.  Jadi  semakin  tinggi  nilai penerimaan  maka  semakin  tinggi  pula  besaran imbalan yang diberikan. Hal ini diharapkan dapat memacu  motivasi  para  peneliti  untuk  lebih
mengembangkan  penelitian  dan  pengembangan untuk  menciptakan  invensi  yang  mendorong penerimaan  sekaligus  pertumbuhan  ekonomi  di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 2. Pemenuhan Hak Ekonomi Inventor atas Invensinya
Pemenuhan  hak  ekonomi  yang  diberikan kepada Inventor dihitung berdasarkan pada hasil kali  Dasar  Perhitungan  Imbalan  dengan  Tarif Imbalan  tertentu.  Dasar  perhitungan  imbalan adalah  hasil  kali  dari  PNBP  dengan  prosentase persetujuan  penggunaan  dana  PNBP yang  telah diberikan  oleh  Kementerian  Keuangan.  Tarif imbalan  dihitung  berdasarkan  lapisan  nilai dengan  prosentase  menurun.  Lapisan  nilai sampai  dengan  Rp1  miliar,  tarif  imbalannya sebesar 30% dan lapisan nilai diatas Rp1 miliar, tarif imbalannya sebesar 20%.
Contoh  perhitungan  sebagai  berikut:  Hak Paten  atas  suatu  invensi  pada  instansi  A menghasilkan  PNBP  selama  setahun  sebesar Rp.1.800.000.000  (satu  miliar  delapan  ratus  juta rupiah).  Persetujuan  penggunaan  dana  dari Kementerian Keuangan kepada instansi A adalah sebesar  75%  (tujuh  puluh  lima  persen),  maka dasar  perhitungan  imbalan  PNBP  Royalti  Paten setahun dikalikan dengan prosentase persetujuan, hasilnya itulah yang menjadi imbalan yang  diberikan  kepada  inventor.  Selain  itu  ada juga  perhitungan  imbalan  berdasarkan  lapisan, lapisan  I  untuk  nilai  sampai  dengan  Rp.1  miliar. Lapisan  II  untuk  nilai  lebih  dari  Rp.1  miliar. Contoh  di  atas  memberikan  gambaran  atas
bagaimana  imbalan  dihitung  berdasarkan  PNBP royalti paten yang didapatkan oleh instansi terkait. PNBP  sendiri  merupakan  bagian  dari  pelayanan publik  suatu  instansi  pemerintah  kepada masyarakat. Dalam hal ini, ada pihak ketiga yang tentunya  memperoleh  lisensi  atas  invensi  untuk dilakukan  industrialisasi.  Sehingga  variabel keberhasilan  industri  juga  mempengaruhi  PNBP royalti paten.
Dalam  hal  inventor  lebih  dari  satu  orang (tim),  maka  pembagian  atas  hasil  perhitungan diserahkan  kepada  kebijakan  masing-masing Kementerian/Lembaga.  Kementerian/  Lembaga perlu mencermati pembagian tersebut agar tidak terjadi  ketimpangan  antara  inventor  yang  satu dengan  yang  lain.  Pembagian  tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi inventor untuk  semakin  menghasilkan  karya  yang berkualitas dan bermanfaat untuk negara.
Perhitungan  imbalan  tersebut  tidak  dapat dikategorikan  dan  masuk  dalam  komponen penggajian  ASN  sebagaimana  diatur  dalam  UU ASN.  Oleh  karena  itu,  dalam  anggaran kementerian/lembaga  perlu  mengalokasikan belanja  imbalan  kepada  inventor  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kementerian/lembaga yang memiliki hasil invensi atas  penelitian  dan  pengembangan  perlu  untuk menyusun peraturan perundang-undangan sektoral  setingkat  Peraturan  Menteri  atau Peraturan  Kepala  Lembaga  dengan  materi muatan  yang  memuat  besaran  dan  tata  cara pembagian  imbalan  kepada  inventor.  Termasuk
juga  pembagian  imbalan  kepada  inventor  yang terdiri  lebih  dari  satu  orang.  Hal  ini  perlu dilakukan sehingga penghargaan kepada inventor memiliki  dasar  hukum.  Kementerian/lembaga juga  telah  memasukan  perhitungan  imbalan dalam  anggaran  sehingga  pembagian  imbalan dapat direalisasikan.
Secara  singkat,  alur  pembagian  imbalan atas PNBP royalti paten adalah sebagai berikut:

## Gambar 2.
Alur  pembagian  imbalan  atas  PNBP  royalti paten
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa ada korelasi antara penelitian yang menghasilkan invensi  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang diterima  dari  PNBP.  Pemerintah  sebagai regulator  memang  perlu  untuk  menyusun peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi di bidang penelitian  dan  pengembangan.  Terlebih  bagi negara berkembang seperti Indonesia, pendapatan  negara  di  masa  depan  tidak  lagi digantungkan pada sumber  daya  alam, tapi juga bisa dilakukan melalui penelitian dan
pengembangan yang menghasilkan invensi guna meningkatkan  pendapatan  dan  mendorong  daya saing di pasar dunia, untuk meningkatkan PNBP.
Kehadiran PMK 136/2021 patut diapresiasi dan  keberlakuannya  diharapkan  menjadi  dasar hukum  bagi  semua  instansi  pemerintah  untuk memberikan  penghargaan  kepada  para  inventor atas  hasil  penelitian  dan  pengembangan  seadil- adilnya.  Dengan  adanya  imbalan  atas  royalti paten  yang  diterima  oleh  inventor  diharapkan dapat menumbuhkan semangat untuk menghasilkan invensi-invensi baru yang bermanfaat.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  doktrin  “ work made  for hire” sebagaimana  dipaparkan  di  atas,  pembagian royalti  paten  atas  suatu  invensi  yang  dilakukan dalam  hubungan  dinas  dengan  instansi pemerintah tidak hanya dimiliki oleh inventor saja melainkan juga milik instansi pemerintah di mana inventor tersebut bekerja.
Dalam  upaya  memenuhi  hak  atas  royalti paten  yang  dihasilkan  dari  hubungan  dinas dengan  instansi  pemerintah,  Kementerian Keuangan  menetapkan  PMK  136/2021.  Invensi yang  dihasilkan  dalam  hubungan  dinas  dengan instansi  pemerintah  menerima  imbalan  atas royalti  paten  setelah  memenuhi  kriteria  yaitu dalam  proses  pendaftaran/pencatatan  atau  telah diatas  namakan  milik  negara;  telah  dilisensikan; telah  menghasilkan  PNBP;  dan  hasil  PNBP dimaksud telah disetor ke negara.
Dengan  demikian,  dapat  disampaikan bahwa mekanisme pembagian royalti paten yang diatur  dalam  PMK  136/2021  ini  harus  terlebih dahulu masuk ke kas negara sebagai PNBP dan instansi  pemerintah  mengajukan  permohonan persetujuan kepada kementerian keuangan untuk mendapatkan prosentase perhitungan pembagian royalti  paten  untuk  inventor.  Setelah  itu,  instansi pemerintah  menghitung  pembagian  royalti  paten melalui  rencana  anggaran  masing-masing instansi pemerintah yang ditentukan berdasarkan kebijakan instansi pemerintah tersebut.
Prinsip  royalti  paten  adalah  pemenuhan hak  seorang  inventor  untuk  mendapatkan imbalan  atas  hasil  invensinya.  Invensi  yang dihasilkan  dari  suatu  penelitian  dengan pembiayaan  mandiri  oleh  pihak  swasta  maupun pemerintah,  memiliki  hak  yang  sama  untuk mendapatkan imbalan atas royalti paten.
Ketentuan dalam PMK 136/2021 menyatakan  bahwa  royalti  paten  diberikan kepada  inventor  baik  yang  masih  aktif  berstatus ASN maupun yang sudah purna tugas (pensiun). Hal  ini  menunjukkan  adanya  perlindungan  hak ekonomi  atas  paten  milik  inventor  ASN  tidak terbatas pada status aktif ASN tersebut. Dengan demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  pembagian royalti  paten  berdasarkan  ketentuan  PMK 136/2021  telah  memenuhi  hak  ekonomi  inventor atas  invensinya  melalui  mekanisme  yang  telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.
Dari  hasil  simpulan  di  atas,  dapat
disampaikan saran kepada setiap kementerian/lembaga  yang  melakukan  kegiatan penelitian  dan  pengembangan  serta  berpotensi menghasilkan  invensi  atas  kegiatan  penelitian dan  pengembangan,  dapat  menghitung  dengan cermat  biaya  penyelenggaraan  penelitian  dan pengembangan  serta  imbalan  atas  royalti  paten kepada inventornya. Hal ini  perlu dilakukan agar pemenuhan hak atas seorang inventor dan PNBP dari  kegiatan  penelitian  dan  pengembangan dapat diselenggarakan secara adil dan seimbang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Ashari,  Luthfan  Ibnu.,  Santoso,  Budi.,  & Prananingtyas, Paramitha. (2016).
Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak Atas Merek Terhadap Nama Domain Yang Sama Menurut Hukum Positif Di Indonesia.
Diponegoro  Law  Journal ,  Vol.5,  (No.3),
pp.1–18.  https://doi.org/https://ejournal3.un dip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12179.
Benuf,  Kornelius.,  &  Azhar,  Muhamad.  (2020). Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.  Gema  Keadilan,  Vol.7, (No.1),pp.20–33. https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33. Budhayati,  Christiana  T.  (2012).  Kriteria
Kepentingan  Umum  Dalam  Peraturan Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan
Pembangunan  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmu Hukum  Refleksi  Hukum, Vol.1,  (No.3), pp.39–60.
https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2
021.v6.i1.p1-18.
Hayuningrum,  Yulia  Widiastuti,  &  Roisah,  Kholis.
(2015).  Perlindungan  Hak  Ekonomi Terhadap  Penggunaan  Merek  Dalam Perjanjian  Waralaba. Law  Reform ,  Vol.11,
(No.2),pp.255–63.
https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v1 1i2.15773
Maksum,  M.  (2015).  Penerapan  Hukum  Jaminan Fidusia  Dalam  Kontrak  Pembiayaan Syariah. Jurnal  Cita  Hukum Vol.3,  (No.1), pp.1–10. DOI:10.15408/jch.v2i1.1837
Maulana,  Muhammad  R.  (2019).  Upaya Menciptakan  Produk  Hukum  Berkualitas Konstitusi  Melalui  Model  Preventif Review.
Jurnal  Konstitusi ,  Vol.15,  (No.4),  pp.774- 788. https://doi.org/10.31078/jk1545.
Roisah, K. (2015). Kebijakan Hukum „Tranferability‟ Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan  Intelektual  Di  Indonesia. Law Reform ,  Vol.11,  (No.2),  pp.241–254. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v1 1i2.15772
Saha,  Chandra  Nath.  &  Bhattacharya,  Sanjib.
(2011).  Intellectual  Property  Rights:  An Overview and
Implications in Pharmaceutical  Industry. Journal  of
Advanced Pharm Technol Research Vol.2, (No.2),pp.88–93.DOI:10.4103/2231-

## 4040.82952
Santoso,  Djoko  Hadi,  and  Sujatmiko,  Agung.
(2017).  Royalti  Hak  Cipta  Sebagai  Obyek
Jaminan Fidusia. Masalah-Masalah Hukum ,  Vol.  46,  (No.  3),  pp.  198–204, https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.19 8-204.
Simmons,  Joshua  L.  (2012).  Invention  Made  for
Hire. JIPEL;  The  NYU  Journal  of
Intellectual  Property  and  Entertainment Law ,Vol.2,(No.1),pp.43-62. https://jipel.law.nyu.edu/vol-2-no-1-1-
simmons/
Sirat,  Achmad  F.  (2017).  Kajian  Imbalan  Atas
PNBP Royalti Paten Bagi Inventor. Akurasi; Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik , Vol.1,(No.1),pp.1-9.  https://doi.org/10.3382 7/akurasi2017.vol1.iss1.art23.
Siregar,  Enni  Sopia.,  &  Sinurat,  Lilys.  (2019). Perlindungan  HAKI  dan  Dampaknya Terhadap  Perekonomian  Indonesia  di  Era Pasar  Bebas:  Pendekatan  Kepustakaan.
Niagawan ,Vol.8,(No.2),pp.75-84.
https://doi.org/10.24114/niaga.v8i2.14255.
Situngkir,  Danel  A.  (2018).  Terikatnya  Negara
Dalam  Perjanjian  Internasional. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, (No.2), pp.167–80. https://doi.org/10.24246/jrh.20
18.v2.i2.p167-180.
Sonata,  Depri  L.  (2014).  Metode  Penelitian
Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik  Khas  Dari  Metode  Meneliti Hukum. Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum ,
Vol.8,(No.1),pp.15–35. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14
Sudjana.  (2021).  Pelindungan  Paten  Dalam Perspektif  Fungsi  Hukum  Sebagai  Kontrol Sosial  Dan  Rekayasa  Sosial. Dialogia Iuridica:  Jurnal  Hukum  Bisnis  Dan Investasi ,Vol.13,(No.1,)pp.61–78.
https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757.
Syafrinaldi.  (2003).  Sejarah  Dan  Teori Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual.
Jurnal  Al  Mawarid ,  Vol.IX,  p.771.
https://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/ view/2603.
Toruan,  Henry  Donald  L.(2017).  Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara  Cepat  Resolution  of  Intellectual Property  Disputes  by  Fast  Proceeding. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , Vol. 17,
(No.1),pp.74–91.  http://dx.doi.org/10.30641
/ham.2017.8.79-91.
Ulinnuha,  Lutfi.  (2017).  Penggunaan  Hak  Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. Journal of Private  and  Commercial  Law ,  Vol.1,  (No.
1),pp.85–110.  https://doi.org/10.15294/jpcl. v1i1.12357
Utami, Penny N. (2017). Pemulihan Hak Ekonomi Dan Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam Peristiwa Talangsari 1989. Jurnal HAM , Vol.8, (No.1), pp.51–65. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ha m.2017.8.51-65.
Wong,  Rose  H.,  Shulman,  Art.,  &  Wollin,  Drew. (2002).  The  Paradox  of  Commercialising
Public  Sector  Intellectual  Property. Singapore  Management  Review ,  Vol.24, (No.3),pp.89–99. https://www.proquest.com/scholarly- journals/paradox-commercialising-public- sector/docview/226852151/se-2
Yessiningrum,  Winda  R.  (2015).  Perlindungan
Hukum  Indikasi  Geografis  Sebagai  Bagian Dari  Hak  Kekayaan  Intelektual. Jurnal  IUS
Kajian  Hukum  Dan  Keadilan ,  Vol.3,  (No.
7),pp.42–53.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12345/ius .v3i7.198.
Yodo, Sutarman. (2016). Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan Di
Berbagai  Negara)  Patent  Protection (Comparative Study on Scope Protection in Many  Countries). Fiat  Justisia:  Jurnal  Ilmu Hukum ,Vol.10,(No.4),pp.605–820.https:// doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.821.

## TESIS
Siagian,  Enrico  E.  (2015). Implementasi  Prinsip Alter  Ego  Peneliti  Sebagai  Hak  Ekonomi Paten  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  14
Tahun  2001  Tentang  Paten .  Universitas
Padjadjaran.

## SUMBER ONLINE
Justia  US  Law.  (1986). Marshall  v.  Miles
Laboratories,  Inc.,  647  F.  Supp.  1326. Retrieved  from  https://law.justia.com/cases/ federal/district-courts/FSupp/647/1326/ 2359913/
Edi, Ragil Yoga., & Subiyanto, Bambang. (2010).
Analisi  Kasus  Terhambatnya  Pemberian Royalti  Kepada  Inventor  Atas  Hasil  Alih Teknologi  Kegiatan  Litbang .  Retrieved  from https://pustaka.unpad.ac.id/archives/135310

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Paten. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015  tentang  Imbalan  yang Berasal dari PNBP Royalti Paten kepada Inventor. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
136/PMK.02/2021  tentang  Pedoman
Pembagian  Imbalan  yang  Berasal  Dari PNBP  Royalti  Hak  Cipta  Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, dan/atau  Royalti  Hak  Perlindungan Varietas  Tanaman  Kepada  Pemulia Tanaman.