JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)
Volume 12 Nomor 1 (Maret 2024)
E-ISSN : 2746-8178 DOI :   10.47828/jianaasian.v12i1.203
Analisis Kebijakan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Studi Kasus di

## Biro Umum dan Pengadaan
Taufik Hidayat 1* , Roni Ekha Putera 2 , Hendri Koeswara 3
1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Jl. Limau Manis, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 20/06/2024 Revised 04/07/2024 Accepted 08/07/2024

## Abstract
This research aims to describe and analyze the application of the Domestic Component Level (TKDN) in the procurement of government goods and services at the General Bureau and Procurement of Goods and Services of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology as well as determine the level of success and find a model for implementing the Domestic Component Level (TKDN) policy in the procurement of government goods and services at the General Bureau and Procurement of Goods and Services of the Ministry of Education, Culture, Research and TechnologyThe research method used is a descriptive  analytical  method  with  a  qualitative  approach.  Data  was  collected  through  in-depth interviews with relevant officials, document analysis, and direct observation of the goods and services procurement process. This research identified several main challenges in implementing TKDN, including limited local production capacity, quality of domestic products, and understanding and compliance with TKDN regulations by procurement actors. The research results show that although the TKDN policy has great potential to encourage local industry, its implementation still faces various obstacles. Efforts are needed to increase the capacity and quality of domestic products, as well as more intensive outreach and  training  for  procurement  actors.  This  research  recommends  increasing  coordination  between government and industry, as well as regular evaluation of TKDN policies to ensure their effectiveness in supporting national economic development.
Keywords: TKDN, Procurement of Goods and Services, Government Policy, Local Industry

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  penerapan  Tingkat  Komponen Dalam  Negeri (TKDN) pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Biro Umum dan Pengadaan Barang  dan  Jasa  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  sertam  mengetahui tingkat keberhasilan dan menemukan model penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam  Negeri (TKDN) pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  deskriptif  analitis  dengan  pendekatan  kualitatif.  Data  dikumpulkan  melalui wawancara mendalam dengan pejabat terkait, analisis dokumen, serta observasi langsung terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam penerapan TKDN, termasuk keterbatasan kapasitas produksi lokal, kualitas produk dalam negeri, serta  pemahaman  dan  kepatuhan  terhadap  regulasi  TKDN  oleh  para  pelaku  pengadaan.  Hasil
penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan TKDN memiliki potensi besar untuk mendorong industri lokal, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas produk dalam negeri, serta sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif kepada para  pelaku  pengadaan.  Penelitian  ini  merekomendasikan  adanya  peningkatan  koordinasi  antara pemerintah  dan  industri,  serta  evaluasi  berkala  terhadap  kebijakan  TKDN  untuk  memastikan efektivitasnya dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Kata Kunci: TKDN, Pengadaan Barang dan Jasa, Kebijakan Pemerintah, Industri Lokal
PENDAHULUAN Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi  nasional  (Suistianisa  & Lestari,  2023).    Salah  satu  kebijakan yang diimplementasikan
untuk mendukung  hal  ini  adalah  kebijakan Tingkat  Komponen  Dalam  Negeri (TKDN)  (Suistianisa  &  Lestari,  2023). Kebijakan  TKDN  bertujuan  untuk meningkatkan  penggunaan  produk- produk  lokal  dalam  proyek-proyek pemerintah,  yang  diharapkan  dapat memperkuat  industri  dalam  negeri, menciptakan  lapangan  kerja,  dan mengurangi  ketergantungan  pada produk impor (Nurliyanti et al., 2022). Namun, penerapan TKDN di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks (Alwi et al., 2023).
Di  Biro  Umum  dan  Pengadaan Barang  Jasa  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi, implementasi  TKDN  menjadi  krusial mengingat  kementerian  ini  sering melakukan pengadaan barang dan jasa dalam  jumlah  besar  (DwiHerinanto  et al.,  2024).  Permasalahan  utama  yang muncul adalah keterbatasan kapasitas dan kualitas produk lokal, yang sering kali  tidak  memenuhi  standar  yang dibutuhkan. Selain itu, pemahaman dan kepatuhan  terhadap  regulasi  TKDN oleh  pelaku  pengadaan  juga  masih rendah,  yang  berpotensi  menghambat efektivitas kebijakan ini (Anindya et al., 2023).
Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  menganalisis  penerapan kebijakan  TKDN  dalam  pengadaan barang  dan  jasa  di  Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan Teknologi,  mengidentifikasi  kendala- kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan  efektivitas  kebijakan tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan metode  deskriptif  analitis  dengan pendekatan  kualitatif,  mengumpulkan data  melalui  wawancara  mendalam, analisis  dokumen,  dan  observasi langsung (Kurniawan et al., 2020).
Ruang lingkup penelitian mencakup  analisis  kebijakan  TKDN dalam konteks pengadaan barang dan jasa  di  tingkat  kementerian,  dengan fokus pada Biro Umum dan Pengadaan Barang  Jasa  Kementerian  Pendidikan,
Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi (Nuska, 2023). Penelitian ini memberikan  kontribusi  pada  literatur yang  ada  dengan  menyajikan  data empiris  mengenai  tantangan  dan peluang  dalam  penerapan  kebijakan
TKDN,  serta  memberikan  perspektif baru  yang  dapat  digunakan  oleh pembuat kebijakan untuk mengembangkan  strategi  yang  lebih efektif (Hanif, 2022). State  of  the  art  dari  penelitian ini  terletak  pada  pendekatannya  yang komprehensif dalam mengkaji penerapan kebijakan TKDN di lingkungan kementerian, serta analisis mendalam  mengenai  faktor-faktor yang  mempengaruhi  keberhasilan
*) Penulis Korespondensi E-mail : sidhie98@yahoo.co.id
implementasi kebijakan tersebut. Temuan  penelitian  ini  diharapkan dapat menjadi acuan bagi peningkatan kebijakan  TKDN  dan  penguatan industri lokal di Indonesia.
METODE PENELITIAN Metode yang digunakan adalah pendekatan  kualitatif  dan  deskriptif melalui studi kasus untuk mengidentifikasi  permasalahan  yang dihadapi  oleh  objek  penelitian.  Data yang akan dipakai pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (David tan, 2021). Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui proses  wawancara  atau  in  depth intervew  serta  hasil    pembahasan dengan responden yang telah ditentukan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur  serta  kepustakaan  dari berbagai  sumber  yang  relevan (Veronika, 2022) (Haryo & Humaerah, 2022).  Informan  yang  dipilih  terdiri dari  tiga  informan  internal  dan    dua informan eksternal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Publik terkait  dengan  Tingkat  Komponen Dalam  Negeri  (TKDN)  di  Biro  Umum Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Implementasi  kebijakan  pada
prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah kebijakan  dapat  mencapai  tujuan lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  tidak lebih  penting  dan  tidak  kurang. Dimana  implementasi  menyangkut tindakan  seberapa  jauh  arah  yang telah  diprogramkan  itu  benar-benar memuaskan (Nugroho, 2013). Menurut  Browne  &  Wildavsky  dalam Usman dan Nurdin (2014) implementasi  adalah  suatu  tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang  sudah  disusun  secara  matang dan  terperinci.  Secara  sederhana
implementasi  dapat  juga  diartikan sebagai  pelaksanaan  atau  penerapan dan  implementasi  adalah  juga  suatu perluasan  aktivitas  yang  saling menyesuaikan. Hasil penelitian menunjukkan kalau seluruh individu, pejabat atau kelompok pemerintahan atau  swasta  sudah  melaksanakan kebijakan-kebijakan  terkait  dengan Tingkat  Komponen  Dalam  Negeri (TKDN).  Hal  ini  sesuai  dengan  Van Meter  &  Van  Horn  dalam  Wahab (2012) bahwa implementasi merupakan  tindakan-tindakan  yang dilakukan baik oleh individu- individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok  pemerintahan atau  swasta  yang  diarahkan  pada tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Anderson  dalam  Ambadar (2012)  menyatakan  bahwa  ada beberapa  hal  yang  menandakan  ciri dari sebuah kebijakan yaitu : 1) Setiap kebijakan pasti ada tujuan, maksudnya pembuatan suatu kebijakan  tidak  boleh  sekedar  asal buat atau karena kebetulan membuatnya;  2)  Suatu  kebijakan tidak  berdiri  sendiri,  terpisah  dari kebijakan  yang  lain,  tetapi  berkaitan dengan  berbagai  kebijakan  dalam masyarakat,  dan  berorientasi  pada pelaksanaan,
interprestasi dan penegakan  hukum;  3)  Kebijakan adalah  apa  yang  dilakukan  oleh pemerintah;  4)  Kebijakan  dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga  berupa  pengarahan  untuk melaksanakan atau menganjurkan; 5) Kebijakan  didasarkan  pada  hukum, karena  itu  memiliki  kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhimya. Dari hasil depth interview yang dilaksanakan  dimana  informannya adalah Pejabat Eselon II di Kementerian Pendidikan, Riset, Kebudayaan dan Teknologi
menyatakan  bahwa  tujuan  dari implementasi kebijakan yang berkaitan  dengan  Tingkat  Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah: a) Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri; b) Meningkatkan  utilisasi  nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia;
c) Meningkatkan kesempatan kerja;
d) Penghematan devisa negara;
e) Mengurangi ketergantungan terhadap  produk  luar  negeri melalui  pengoptimalan  belanja pemerintah. Kebijakan yang berkaitan dengan  Tingkat  Komponen  Dalam Negeri  (TKDN)  ini  juga  tidak  berdiri sendiri akan tetapi juga didukung oleh kebijakan  lainnya  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  seperti  Gerakan Cinta  Produk  Indonesia,  Peraturan Presiden  nomor  12  tahun  2021 tentang  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah, Instruksi Presiden nomor 2  tahun  2022  tentang  percepatan peningkatan  produksi  dalam  negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil,
dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga  buatan  indonesia  pada pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa pemerintah dan Surat Edaran Mendibudristek  Nomor  18  Tahun 2022  Tentang  Penggunaan  Produk Dalam  Negeri  Dalam  Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan
Teknologi. Hal tersebut sesuai dengan ciri  kebijakan  (Anderson  dalam Ambadar,  2012)  bahwa  kebijakan pasti ada tujuan, tidak berdiri sendiri tetapi  berkaitan  dengan  berbagai kebijakan  dalam  masyarakat  dan berorientasi pada pelaksanaan,
interprestasi  dan  penegakan  hukum, kebijakan  adalah  apa  yang  dilakukan oleh pemerintah.
Kebijakan juga dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga  berupa  pengarahan  untuk melaksanakan  atau  menganjurkan dan  kebijakan  didasarkan  pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat  mematuhinya.  Hal  ini didukung  oleh  hasil  depth  interview yang  informannya  adalah  pejabat eselon  II  dari  biro  umum  pengadaan barang dan jasa kementerian pendidikan,  kebudayaan,  riset  dan teknologi. Informan tersebut menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan Tingkat Komponen  Dalam  Negeri  (TKDN)  ini ditemukan  tantangan  antara  lain adalah : a) Perhitungan TKDN untuk pengadaan barang dilakukan oleh Kemenperin  yang  dibantu  oleh lembaga  verifikasi  dan  dapat diakses pada laman tkdn.kemenperin.go.id,  sementara perhitungan TKDN untuk pengadaan  jasa  konstruksi  belum ada pedoman resmi yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  dan tidak  bisa  dijadikan  referensi untuk pengadaan jasa konstruksi; b) Barang  yang  bersertifikat  TKDN masih  sangat  terbatas,  sehingga pemenuhan  kebutuhan  barang masih  dipenuhi  dengan  Produk Dalam Negeri yang belum bersertifikat  TKDN  atau  produk impor; c) Tidak  adanya  produk  PDN bersertifikat  TKDN  dan  PDN belum  bersertifikat  TKDN  untuk produk alat laboratorium khususnya  pendidikan  tinggi, karena spesifikasi peralatan beragam  dan  kebutuhan  yang tidak kontinyu sehingga tidak ada pelaku usaha di dalam negeri yang berinvestasi  untuk  memenuhi kebutuhan tersebut.
Penerapan TKDN juga berdampak pada industri lokal karena dapat  menimbulkan  multiplier  effect. Berikut adalah dampak ekonomi pada paparan dari Pusat P3DN Kemenperin. Paparan  Pusat  P3DN  Kemenperin Tahun 2024 Penerapan  Tingkat  Komponen
Dalam  Negeri  (TKDN)  ini  juga  di dukung sepenuhnya oleh Pemerintah dengan memberikan instruksi kepada seluruh Kementerian, Lembaga ataupun  Perangkat  Daerah  (K/L/PD) harus merencanakan, mengalokasikan,  dan  merealisasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja  barang  atau  jasa  guna diperuntukkan  bagi  UMK  dan/atau Koperasi  serta  hasil  PDN.  Penerapan TKDN  ini  sudah  harus  dilaksanakan oleh  institusi/instansi  pemerintah dan menjadi prioritas dan pemerintah juga  memberikan  preferensi  harga bagi penyedia barang/jasa yang telah memiliki nilai TKDN di atas 25%. Hasil depth  interview  dari  beberapa informan yang dilaksanakan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proses pengadaan penerapan Penerapan Tingkat Komponen  Dalam  Negeri  (TKDN) sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku dan relevan. Faktor  komunikasi  sangat berpengaruh  terhadap  penerimaan kebijakan  oleh  kelompok  sasaran, sehingga buruknya proses komunikasi akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan negara. Hal ini didukung dengan hasil depth interview    dari  beberapa  informan yang  menyatakan  bahwa  kebijakan penerapan  TKDN  ini  sudah  di sosialisasikan dari implementor sampai  dengan  pelaksana  dari kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, penyebar-luasan isi kebijakan  melalui  proses  komunikasi yang akan mempengaruhi efektifivitas implementasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan George C Edwards III (dikutip Subarsono, 2005), menyebutkan implementasi kebijakan dipengaruhi  oleh  4  (empat)  variabel, salah satunya adalah faktor komunikasi.  Keberhasilan  dari  suatu kebijakan mensyaratkan agar implementor  mengetahui  apa  yang harus  dilakukan.  Apa  yang  menjadi tujuan  dan  sasaran  dari  kebijakan tersebut.

## Implementasi  Kebijakan  Publik
Model Inkremental Model inkrementalis memandang  kebijakan  publik  atau program sebagai variasi atau kelanjutan dari kebijakan dan program sebelumnya. Model inkremental  disebut  juga  sebagai model  pragmatis  ataupun  praktis. Model  inkremental  diterapkan  disaat pengambil  kebijakan  dihadapkan kepada  keterbatasan  ketersediaan informasi,  kecukupan  dana,  dan waktu,  dalam  melakukan  evaluasi kebijakan  atau  program  secara komprehensif. Hal tersebut menimbulkan  kekhawatiran  dari dampak  yang  tidak  dinginkan  akibat dari  kebijakan  yang  belum  pernah dibuat  sebelumnya,  ada  hasil-hasil dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan dan menghindari konflik  (Nugroho,  2006).  Hasil  depth interview    dari  informan  pejabat eselon  II  biro  umum  pengadaan barang dan jasa kementerian pendidikan,  kebudayaan,  riset  dan teknologi menyatakan bahwa produk lokal  masih  memiliki  keterbatasan dari  sisi  teknologi.  Namun,  kami menyadari bahwa walaupun memiliki keterbatasan,  produk  dalam  negeri dan  produk  dengan  sertifikat  TKDN tetap dapat memenuhi sebagian besar dari  kebutuhan  kami.  Dari  informan
Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK) menyebutkan  bahwa  ada  beberapa tantangan dalam implementasi TKDN diantaranya  terkait  ketersediaan barang  dan  jasa  dengan  sejumlah pilihan yang belum tentu mendukung identifikasi  kebutuhan  pengadaan. Standar dari kualitas barang dan jasa yang dihasilkan dari dalam negeri juga menjadi  kendala  dalam  penerapan TKDN. Penyedia juga masih terkendala  dalam  pengurusan  TKDN. Ketika  ketidaksediaan  komponen lokal  maka  sebagai  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK)  akan  melakukan prioritas perubahan spesifikasi teknis yang  setara.  Penerapan  TKDN menurut pandangan Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK)    akan  berpengaruh pada  kualitas  produk  atau  jasa  yang bisa  saja  tidak  sebaik  produk  yang bahan  baku  dan  sumber  dayanya berasal  dari  luar  negeri.  Hal  ini disebabkan karena standarisasi produk  atau  jasa  dari  dalam  negeri masih diragukan ketika dipakai dalam pengadaan  barang  dan  jasa.  Resiko penerapan TKDN ini juga berada pada keraguan  akan  kualitas  produksi bahan  baku  dalam  negeri  yang  bisa saja  belum  memiliki  standarisasi sesuai  yang  dipersyaratkan  dalam kontrak. Hasil  depth  interview  dari informan pokja pemilihan menyatakan  bahwa  ada  beberapa kendala dalam penerapan TKDN yaitu
: 1) Harga produk lokal masih kurang bersaing  dengan  produk  impor;  2) Kualitas  produk  yang  dihasilkan masih  butuh  improvisasi  agar  bisa bersaing  dengan  produk  impor;  3) Kesanggupan  penyediaan  produk yang belum bisa memenuhi ketersediaan  pasar;  4)  Minimnya research  and  development  yang dilakukan industri penunjang produk dalam negeri; 5) Lemahnya dukungan dari  Kementerian/Lembaga  dalam mendorong  optimalisasi  TKDN;  6)
Minimnya  pembiayaan  dari  industri perbankan kepada industri penunjang dalam  negeri  untuk  meningkatkan TKDN.
Hasil  depth  interview  dari informan  penyedia  menyebutkan bahwa  dalam  penerapan  TKDN  ini sektor  industri  khususnya  eletronik terdampak  karena  material-material dengan  bahan  baku  masih  impor. Kebijakan TKDN ini yang mempengaruhi  persaingan  di  pasar dalam  negeri  adalah  ketersediaan bahan.  Ketersediaan  bahan  dan kemampuan  produk  dalam  negeri untuk  memenuhi  kebutuhan  pasar menjadi  hambatan  dalam  penerapan TKDN. Untuk saai ini kebijakan TKDN masih  harus  dikembangkan  sesuai dengan  kebutuhan  pasar  mengingat produk  impor  masih  merajai  baik secara harga maupun kualitas. Untuk saat ini peningkatan biaya akibat dari TKDN  ini  pasti  ada  mengingat pengurusan TKDN yang membutuhkan  waktu  yang  lama  dan masih  ada  keterbatasan  produk  yang bersertifikat  TKDN  dan  belum  ada peningkatan yang siginifikan terhadap produk yang memiliki TKDN. Industri teknologi dan informasi juga terdampak dalam penerapan kebijakan  TKDN  ini,  di  mana sebelumnya  spesifikasi,  kualitas  dan harga  menjadi  parameter.  Pasca adanya kebijakan TKDN, kepemilikan produk  TKDN  menjadi  lebih  penting dari  spesifikasi,  kualitas  dan  harga.
Kebijakan ini menyebabkan terpengaruhnya  persaingan  di  pasar lokal di mana principal yang menjadi market leader mulai tergantikan oleh principal  yang  mengeluarkan  produk TKDN,  sehingga  persaingan  tidak terfokuskan  pada  harga  dan  kualitas, akan tetapi juga kepemilikan sertifikat TKDN.
Hasil  depth  interview  dari informan penyedia juga menyebutkan bahwa permintaan yang sangat tinggi
terhadap  produk  TKDN,  terutama  di akhir  tahun  anggaran,  membuat penyedia harus menunggu lama untuk mendapatkan barang. Selain itu, harga barang  TKDN  terkadang  lebih  tinggi dibanding  barang  impor  dengan kualitas yang tidak lebih baik. Terkait dengan  masalah  harga,  barang  yang sudah  memiliki  sertifikat  TKDN cenderung akan naik melebihi barang impor  dengan  spesifikasi  yang  sama. Dampak negatif dari penerapan TKDN adalah barrier to entry the market. Di mana potensi monopoli oleh beberapa penyedia  yang  menjadi  pemegang satu-satunya  sertifikasi  TKDN  dalam sebuah  produk.  Sehingga  barrier  to entry the market ini yang menyebabkan  naiknya  harga  karena penyedia tersebut dapat menjadi price maker., bukan price taker sebagaimana yang terjadi dalam pasar persaingan sempurna.  Kesulitan yang dihadapi  oleh penyedia  adalah untuk mendapatkan sertifikat TKDN. Adanya kesulitan  dalam  penggunaan  jasa konsultansi dan surveyor yang hanya bisa  didapatkan  melalui  surveyor Indonesia  dan  Sucofindo.  Oleh  sebab itu  perlu  adanya  kebijakan  untuk mendelegasikan  kapasitas  tersebut kepada  pemerintah  daerah.  Proses untuk pengajuan TKDN perlu di buat secara  online  dan  transparan.  Kami menghadapi peningkatan biaya pengadaan  karena  biaya  untuk mendapatkan  sertifikasi  TKDN  yang cukup  tinggi  dan  lama.  Peningkatan kualitas  barang  dan  jasa  yang diperoleh dari pemasok lokal sebagai hasil dari kebijakan TKDN tidak selalu dapat dijamin. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mendorong perusahaan lokal untuk meningkatkan kualitas produk mereka,  realitasnya  bisa  berbeda. Beberapa  pemasok  lokal  mungkin menghadapi kendala dalam meningkatkan kualitas produk karena keterbatasan  sumber  daya  atau
teknologi.  Selain  itu,  peningkatan kualitas seringkali memerlukan investasi  yang  signifikan,  yang mungkin  tidak  dapat  ditekan  oleh perusahaan  lokal  jika  biaya  produksi sudah tinggi akibat penggunaan bahan baku atau komponen lokal yang lebih mahal.  Akibatnya,  dalam  beberapa kasus,  kualitas  barang  dan  jasa  dari pemasok lokal mungkin tidak sebanding dengan biaya yang dibayarkan oleh pembeli. Oleh karena itu,  kebijakan  TKDN  dapat  menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas,  hasilnya  bisa  bervariasi tergantung pada kondisi industri lokal dan  upaya  yang  dilakukan  oleh pemasok dalam meningkatkan standar. Berdasarkan hasil depth interview    dari  beberapa  informan yang terdiri dari: 1) Pejabat eselon II biro  umum  pengadaan  barang  dan jasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi;  2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 3) Kelompok  Kerja  Pemilihan  (Pokja Pemilihan);  dan  4)  Penyedia  dapat dibuatkan  gambaran  permasalahan penerapan kebijakan dari TKDN yaitu: 1) Kualitas  dari  produk  barang yang memiliki  sertifikat  TKDN  belum tentu lebih baik dari barang impor dengan  spesifikasi  yang  sama sehingga kebutuhan untuk pengadaan  barang  dan  jasa menjadi  lebih  meningkat.  Hal  ini menyebabkan  produk  tersebut mengalami kenaikan harga;
2) Proses  pengurusan  produk  agar mendapatkan  sertifikat  TKDN membutuhkan  biaya  yang  tinggi dan  cukup  lama,  hal  ini  juga menyebabkan harga produk tersebut  mengalami  kenaikan harga; 3) Terciptanya pasar monopoli karena  persaingan  yang  terjadi bukan  pada  harga  dan  kualitas, akan  tetapi  juga  untuk  produk
yang  memiliki  sertikat  TKDN,  hal ini  menyebabkan  penyedia  yang menjadi  pemegang  satu-satunya produk  yang  memiliki  sertifikat TKDN,  hal  ini  juga  menyebabkan harga produk mengalami kenaikan harga; 4) Kualitas  dari  produk  lokal  juga diragukan karena belum memenuhi standarisasi yang dipersyaratkan dalam kontrak. Penerapan kebijakan TKDN ini memiliki beberapa permasalahan. Hal ini  sesuai  dengan  pendapat  dari beberapa ahli bahwa model inkremental  ini  memiliki  kekurang dan  kelebihannya  (Islamy,  2004). James  Anderson  juga  berpendapat bahwa,
“. . . Inkrementalis adalah suatu model  yang  tepat  dalam merumuskan  kebijakan  karena ia akan lebih mudah mencapai kesepakatan  bila  masalah- masalah yang dipertentangkan di  antara  beberapa  kelompok hanyalah sekedar memodifikasi atas  kebijakan-kebijakan  yang sudah  ada.  Karena  para pembuat kebijakan selalu bekerja  dalam  kondisi  yang tidak menentu, sehingga dalam memepertimbangkan konsekuensi  tindakannya  di masa mendatang dapat mengurangi  resiko  biaya-biaya atas  ketidakpastian  tersebut.
Inkrementalisme  juga  realistik karena  mengakui  bahwa  para pembuat  kebijakan  memiliki kekurangan  waktu,  keahlian dan  sumber-sumber  lain  yang diperlukan  untuk  melakukan analisisnya.  Lagipula,  manusia pada hakikatnya adalah pragmatis, tidak selalu mencari satu  cara  yang  terbaik  untuk mengatasi  masalahnya  tetapi secara lebih sederhana mencari sesuatu yang cukup baik untuk
mengatasi  masalahnya.  Jadi secara singkat inkrementalisme menghasilkan keputusan- keputusan yang terbatas, dapat dilaksanakan dan dapat diterima”. Model  inkremental  ini  juga melihat pengambilan keputusan sebagai sebuah kegiatan praktis yang berfokus  pada  pemecahan  masalah yang  sedang  dihadapi  daripada berupaya  mencapai  tujuan  jangka panjang.  Dalam  model  ini,  cara-cara yang  dipilih  untuk  menyelesaikan masalah ditemukan melalui trial-and- error dari pada melalui evaluasi yang komprehensif  dari  semua  cara  yang ada. Para pengambil keputusan hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang familiar, dan dianggap pantas, dan berhenti mencari alternatif  lain  ketika  mereka  percaya bahwa  sebuah  alternatif  yang  bisa diterima telah ditemukan (Maulana et al., 2018). Lindbolm  dan  para  koleganya berkeyakinan  bahwa  kemungkinan pengambilan keputusan secara inkremental  sangat  mungkin  ada bersama  dengan  upaya-upaya  untuk mencapai  keputusan  secara  lebih rasional. Dengan demikian, Braybrooke  dan  Lindbolm  (dalam Maulana  et  al.  2018)  berpendapat bahwa  ada  empat  tipe  pengambilan keputusan yang dapat digunakan yang tergantung  pada  pengetahuan  yang dimiliki oleh para pengambil keputusan. Gambaran  permasalahan  yang terjadi  dalam  penerapan  kebijakan
TKDN  ini  seperti  yang  diuraikan  di atas memungkinkan untuk melakukan perubahan-perubahan  kecil  terhadap peraturan-peraturan  terkait  TKDN dan  yang  relevan.  Hal  ini  sesuai dengan  penjelasan  dari  Lindbolm (dalam  Maulana  et  al.  2018)  yang menyatakan asumsi dasar dari model
ini adalah bahwa perubahan inkremental  (penambahan)  adalah proses  perubahan  kebijakan  yang paling  aman  dan  tidak  menimbulkan resiko. Model ini biasa disebut dengan model praktis karena pendekatannya yang  terlalu  sederhana  dan  praktis dan  banyak  digunakan  oleh  negara- negara  berkembang.  Model  ini  juga membatasi pertimbangan- pertimbangan  kebijakan  alternatif.
Kebijakan  selalu  bersifat  serial, fragmentary  dan  sebagian  besar remedial.
Para  pengambil  keputusan menurut  Lindbolm  melaksanakan pengembangan  berbagai  kebijakan melalui proses membuat perbandingan terbatas yang berurutan dengan kebijakan sebelumnya, yaitu keputusan- keputusan  yang  sudah  familiar  bagi mereka.  Keputusan  yang  diambil biasanya  hanya  sedikit  berbeda  dari keputusan-keputusan yang sudah ada; dengan  kata  lain,  perubahan  dari status-quo bersifat inkremental.

## KESIMPULAN
Implementasi kebijakan terkait dengan penggunaan Tingkat Komponen  Dalam  Negeri  (TKDN) dengan informan yang terdiri dari : 1) Pejabat  eselon  II  biro  umum pengadaan barang dan jasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi;  2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 3) Kelompok  Kerja  Pemilihan  (Pokja Pemilihan); dan 4) Penyedia menyebutkan  bahwa  penggunaan Tingkat  Komponen  Dalam  Negeri (TKDN)  sudah  dilaksanakan  sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  dan  relevan. Implementasi  kebijakan  juga  sudah dilakukan sosialiasi mulai dari tingkat implementor  sampai  demgan  tingkat pelaksana dari kebijakan itu sendiri.
Dari hasil depth interview yang
dilaksanakan  terdapat  gambaran permasalahan  secara  garis  besarnya yaitu:
a) Kualitas  dari  produk  barang yang memiliki  sertifikat  TKDN  belum tentu lebih baik dari barang impor dengan  spesifikasi  yang  sama sehingga kebutuhan untuk pengadaan  barang  dan  jasa menjadi  lebih  meningkat.  Hal  ini menyebabkan  produk  tersebut mengalami kenaikan harga; b) Proses  pengurusan  produk  agar mendapatkan  sertifikat  TKDN membutuhkan  biaya  yang  tinggi dan  cukup  lama,  hal  ini  juga menyebabkan harga produk tersebut  mengalami  kenaikan harga; c) Terciptanya pasar monopoli karena  persaingan  yang  terjadi bukan  pada  harga  dan  kualitas, akan  tetapi  juga  untuk  produk yang  memiliki  sertikat  TKDN,  hal ini  menyebabkan  penyedia  yang menjadi  pemegang  satu-satunya produk  yang  memiliki  sertifikat TKDN,  hal  ini  juga  menyebabkan harga produk mengalami kenaikan harga; d) Kualitas  dari  produk  lokal  juga diragukan karena belum memenuhi standarisasi yang dipersyaratkan dalam kontrak. Oleh sebab itu sangat memungkinkan sekali untuk melakukan perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang relevan.

## REFERENSI
Alwi,  Susanti,  G.,  &  Sopia,  N.  (2023). Bureaucratic  Challenges  in  the Implementation Network of Food Diversification Policy in Indonesia. KnE  Social  Sciences , 2023 (1),
479–489. https://doi.org/10.18502/kss.v8
i4.12934 Anindya,  J.  P.,  Hafid  Aditya  Pradesa, Adhika  Bergi  Nugroho,  & Wijayant, R. (2023). Formulasi
Strategi  Pengembangan  Bisnis Vaksin  Virus  (Studi  Kasus  di PT.  Bio  Farma  Bandung). Management Studies and Entrepreneurship Journal , 4 (5), 5324–5337.
https://doi.org/https://doi.or g/10.37385/msej.v4i5.2567 David  tan.  (2021).  Metode  penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan  penelitian Hukum. NUSANTARA:  Jurnal Ilmu  Pengetahuan  Sosial , 8 (5), 1332–1336. DwiHerinanto,  MiswanGumanti,  & BernadhitaHerindriSamodera
Utami.  (2024).  Pemanfaatan SIPLah  Dalam  Memasarkan Produk  Ekonomi  Kreatif  Bagi Para  Pengusaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah di Desa
Podosari. Jurnal  Pengabdian
Kepada Masyarakat , 3 (3), 280– 289. https://doi.org/doi.org/10.55 681/swarna.v3i3.1247
Hanif,  F.  (2022). Analisis  Proses  Alur Material  Masuk  Dan  Keluar Pada  Gudang  Pusat  Pt  Pal
Indonesia . 2021910019 . https://cdn.repository.uisi.ac.i d/222335-ht26/KERJA PRAKTIK - %28HANIF JAKASURYA%2C 2021910019%29 %26 %28MUHAMMAD NURUL FATIHIN%2C 2021910031%29.pdf Haryo,  A.,  &  Humaerah,  A.  (2022). Evaluasi  Kepuasan  Konsumen
Vertical Garden Di Pt Archileaf.
Sharia  Agribusiness  Journal ,
2 (1), 1–20.
https://doi.org/10.15408/saj.
v2i1.26439
Kurniawan,  A.,  Administrasi,  L., Republik,  N.,  Maruli,  B.,
Vincent,  T.,  Administrasi,  L.,  & Republik,  N.  (2020).  Jurnal Kelitbangan Edisi 03 Nomor 03 ,  Juli  2020  57  Balitbang Kabupaten  Lampung  Barat  58
Jurnal  Kelitbangan  Edisi  03 Nomor 03 , Juli 2020 Balitbang Kabupaten  Lampung  Barat. Jurnal  Kelitbangan , 1 (03),  57– 76. Nurliyanti, V., Anggono, T., Romandhi,
Q., Astrini, N., & Irsyad, M. I. Al. (2022).  Survey-based  Policies to  Integrate  Local  Lamp Manufacturer  Interests  and Energy Efficiency in Indonesia. IEEE Xplore , 11 (1). https://doi.org/https://doi.or g/10.1109/EPEC56903.2022.1 0000131 Nuska,  I.  (2023).  Peranan  Unit  Kerja Pengadaan Barang Jasa (Ukpbj) Kota Pekalongan Dalam Percepatan Pembangunan  Dan  Pelayanan Masyarakat. Proquest.Com , 11 (1).
http://repository.unissula.ac.i d/30854/ Suistianisa, I. A., & Lestari, A. Y. (2023). Hukum Keperdataan dan Bisnis  dalam  Ruang  Lingkup Pengadaan  Barang  dan  Jasa. Proceeding  Legal  Symposium ,
1 (1), 94–111. https://doi.org/10.18196/pls. v1i1.91 Veronika,  S.  (2022).  Analisis  Strategi Pemasaran Hijau Bank Sampah Dalam  Menciptakan  Perilaku Hijau  Pada  Konsumen  Bank Sampah Bersinar. Jurnal Manajemen  Bisnis , 25 (1),  39– 47.
https://ibn.e- journal.id/index.php/ESENSI/ article/view/471