Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PRAKTIK NEPOTISME SEBAGAI PERILAKU KORUPTIF DALAM MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI BERDASARKAN PERSPEKTIF MASYARAKAT KAMPUNG PELANGI KELURAHAN SIDODADI KOTA SAMARINDA
Ayu Linanda *
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long ayulinanda1992@gmail.com
Naskah diterima: 16 April 2020; revisi: 14 Mei 2020; disetujui: 17 Juni 2020

## Abstrak
Sebagai  perilaku  koruptif  praktik  nepotisme  masih  melekat  terjadi  ditengah  masyarakat, namun  yang  menarik  keterbatasan  pemahaman  masyarakat  terhadap  praktik  nepotisme mendistorsi  praktik  nepotisme  sebagai  perilaku  koruptif  yang  berimbas  pada  sulitnya mewujudkan pembangunan budaya anti korupsi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih  lanjut  mengenai  praktik  nepotisme  sebagai  perilaku  koruptif  berdasarkan  perspektif masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda. Tujuan penelitian untuk mengkaji  dan  menganalisa  realisasi  dan  perkembangan  praktik  nepotisme  di  tengah masyarakat  dalam  rangka  membangun  budaya  anti  korupsi  berdasarkan  perspektif masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda. Penelitian ini merupakan penelitian  hukum  empiris.  Teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Simple Random  Sampling,  dan  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  Field  Research  dan Library  Research,  dengan  metode  analisa  data  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif. Luaran yang ditargetkan berupa artikel ilmiah internasional bereputasi.
Kata Kunci: nepotisme, perilaku koruptif, anti korupsi
* Alamat korespondensi:
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda E-mail: ayulinanda1992@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Era  Revolusi  Industri  4.0  membawa  nama  Indonesia  memiliki  prestasi  yang  belum dapat dibanggakan seutuhnya perihal perbuatan korupsi. Dalam artian posisi Indonesia terkait keberadaan korupsi tidak terlalu buruk, namun belum dapat dikatakan telah membaik. Hal ini terlihat  dari  peringkat  Indeks  Persepsi  Korupsi  di  Indonesia  dibandingkan  sejumlah  negara pembanding lainnya di dunia. Berdasarkan artikel berita online Tribun News, data Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2018 secara keseluruhan  yang  diluncurkan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  bersama Transparency  International  Indonesia  (TII)  memaparkan  bahwa  peringkat  Indonesia  pada tahun  2018  naik  tujuh  tingkat  dari  peringkat  96  pada  tahun  2017  menjadi  peringkat  89  di dunia.  Skor  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  menunjukkan  bahwa  Indonesia  telah  naik  satu poin dari 37 poin pada tahun 2017 menjadi 38 poin pada tahun 2018 dengan skor rata-rata di wilayah Asia Pasifik 44. 1
Menurut  Fira  Elfrida  dan  Dian  Oktaviani  dalam  jurnalnya,  bahwa  adanya  simulasi Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  ini  tidak  terlepas  dari  peranan  Transparency  International Indonesia  (TII)  yang  telah  membuat  sebuah  penelitian  mengenai  Indeks  Persepsi  Korupsi (IPK) yang menjadi tolak ukur perbuatan korupsi pada suatu negara. 2
Lebih lanjut Muhammad Fajar, dan Zul Azhar menjelaskan mengenai Indeks Persepsi Korupsi  (IPK)  pada  jurnalnya  menjelaskan  bahwa  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  memiliki sistem  kerja  sebagai  sebuah  indikator  agregat  yang  menggabungkan  berbagai  sumber informasi  tentang  korupsi,  sehingga  memungkingan  sebuah  negara  untuk  membandingkan tingkat korupsi pada negara lainnya. Perolehan data  Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sendiri menggunakan  skala  dari  0-100.  Jika  skor  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  suatu  negara mendekati  “0”,  maka  dapat  dikatakan  tingkat  korupsi  di  negara  tersebut  sangat  tinggi,  dan jika suatu negara skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mendekati “100” maka negara tersebut memiliki tingkat korupsi sangat rendah atau dapat dikatakan bersih dari korupsi. 3
Berada di posisi 89 didunia belum dapat dikatakan bahwa Indonesia cukup baik dalam penanganan  korupsi.  Kesulitan  Indonesia  menapaki  posisi  teratas  pada  peringkat  Indeks Persepsi  Korupsi  (IPK)  didominasi  oleh  faktor  tumbuh  suburnya  perilaku  koruptif  di Indonesia.  Hal  ini  tentu  terjadi  karena  penyebab  utamanya  ialah  minimnya  penerapan  zero toleransi  pada  setiap  lini  bidang  kehidupan  sehingga  terjadi  distorsi  perilaku  koruptif  yang terjadi  ditengah  masyarakat,  salah  satunya  perilaku  praktik  nepotisme.  Akibat  kurangnya kesadaran  masyarakat  terhadap  praktik  nepotisme  sehingga  menciptakan  sebuah  persepsi bahwa masyarakat telah berperan didalamnya melakukan praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif, sehingga tercipta sebuah paradigma cacat mengenai korupsi sudah menjadi budaya Indonesia.  Paradigma  cacat  ini  menjadi  sebuah  fenomena  sosial  yang  menimbulkan  sebuah polemik berkepanjangan dan tidak akan ada habisnya bila tidak ada keinginan dan dukungan dari  masyarakat  untuk  meluruskan  paradigma  tersebut  dengan  mewujudkan  budaya  anti korupsi ditengah masyarakat.
Menurut  Mohammad  Fathi  Royyani,  Abdul  Sukur,  dan  Oscar  Efendy,  dalam jurnalnya  menjelaskan  bahwa  selama  ini  peran  masyarakat  sebatas  pada  gerakan-gerakan
1 (Anonim, Januari 29, 2019)
2 Elfrida, F., & Oktaviani, D. (2015). PENGARUH INDEKS PERSEPSI KORUPSI, KEBIJAKAN MONETER DAN  FISKAL  TERHADAP  FUNDAMENTAL  EKONOMI  MAKRO  DI  Indonesia. Jurnal  Media Ekonomi, 23 (2), 121-134. Retrieved from https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/medek/issue/view/473
3 Fajar,  M.,  &  Azhar,  Z.  (2018).  INDEKS  PERSEPSI  KORUPSI  dan  PEMBANGUNAN  MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI di NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA. Jurnal Ecogen, 1 (3), 681-690. Retrieved from http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pek/issue/view/Accounting
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
perlawanan masyarakat lokal terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh negara, swasta, atau orang di luar masyarakat.4
Menurut  Nurdien  Harry  Kistanto  dalam  jurnalnya  menjelaskan  bahwa  histori masyarakat  Indonesia  berasal  dari  nilai-nilai  kearifan  lokal  sejak  bangsa  kerajaan  yang tradisional agraris, maritim, dan feodal dari zaman ke zaman yang mengalami dan menjalin hubungan  yang  menerima,  serta  menyerap,  dan  mengamalkan  nilai-nilai  dan  praktik kehidupan bersama.5
Berdasarkan  uraian  terkait  masyarakat  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa masyarakat merupakan sekolompok manusia yang menjadi titik momentum dalam bernegara, sehingga  penting  memberikan  pemahaman  awal  kepada  masyarakat  dalam  mengamalkan nilai-nilai moral yang mendukung budaya anti korupsi dalam bermasyarakat berbangsa , dan bernegara. Oleh karena itu target sasaran yang tepat dalam pembahasan ini ialah sekelompok masyarakat yang bermukim di Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda. Selain itu,  secara  historis  Kampung  Pelangi  Kelurahan  Sidodadi  Kota  Samarinda  merupakan kawasan kumuh yang terletak di Kota Samarinda kemudian image kawasan tersebut berubah menjadi sebuah kampung ceria, dan unik yang berwarna warni dan disebut Kampung Pelangi. Hal  tersebut  sesuai  dengan  kandungan  materi  dampak  masif  korupsi  yang  menghasilkan kawasan kumuh disebabkan keberadaan tindak pidana korupsi.
Tujuan dari pembahasan polemik tersebut berupa mengetahui dan mengkaji realisasi praktik  nepotisme  sebagai  perilaku  koruptif  yang  terjadi  di  masyarakat  serta  menganalisa perkembangan  praktik  nepotisme  sebagai  perilaku  koruptif  ditengah  masyarakat  dalam rangka  membangun  budaya  anti  korupsi  berdasarkan  perspektif  masyarakat  Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda, sehingga secara garis besar ada dua poin utama yang ingin dicapai dalam pembahasan ini yaitu realisasi praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif  yang  terjadi  di  masyarakat  dalam  rangka  membangun  budaya  anti  korupsi  dengan landasan konseptualnya didasari melalui perspektif masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi  Kota  Samarinda,  serta  perkembangan  praktik  nepotisme  sebagai  perilaku  koruptif ditengah  masyarakat  dalam  rangka  membangun  budaya  anti  korupsi  berdasarkan  perspektif masyarakat  Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda.

## METODE
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Menurut Depri  Liber  Sonata  dalam  jurnalnya,  penelitian  hukum  empiris/ sosiologis/non doctrinal/socio-legal merupakan  penelitian  hukum  kontemporer  yang  diilhami  oleh  ilmu perilaku  ( behavioral  jurisprudence) yaitu  menggunakan  perilaku  individu-individu  dalam masyarakat. 6
Selain  itu  adapun  lokasi  penelitian  ini  akan  dilaksanakan  di  Kelurahan  Sidodadi Kecamatan  Samarinda  Ulu,  dan    masyarakat  yang  tinggal  di  Kampung  Pelangi  Kelurahan Sidodadi  Kota  Samarinda,  Kalimantan  Timur,  sedangkan  sumber  data  yang  digunakan diambil dari data primer dan data  sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara
4 Royyani, M., Sukur, A., & Efendy, O. (2017). RELASI MASYARAKAT dan PERUSAHAAN SARI BUMI KUSUMA (SBK) DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI HULU SUNGAI KATINGAN, KALIMANTAN TENGAH. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 19 (2), 303-318. Retrieved from http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/issue/view/55
5 Kistanto,  N.  (2018).  TRANSFORMASI  SOSIAL-BUDAYA  MASYARAKAT  INDONESIA. Sabda:Jurnal Kajian Kebudayaan, 13(2), 169-178. https://doi.org/10.14710/sabda.13.2.169-178
6 Sonata, D. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8 (1), 15-35. Retrieved from https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
langsung dari wawancara, observasi dan kuesioner yang disebarkan kepada responden yang sesuai dengan target sasaran dan dianggap mewakili seluruh populasi. 7 Target sasaran dalam hal  ini  ialah  masyarakat  Kampung  Pelangi  Kelurahan  Sidodadi  Kecamatan  Samarinda  Ulu Kota Samarinda.
Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung. 8 Data  sekunder  mencakup  studi  kepustakaan  yang  diperoleh  melalui  dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Dalam penelitian ini, adapun buku  yang  menjadi  sumber  data  sekunder  adalah  buku,  jurnal,  dan  laporan  tentang  tindak pidana  korupsi,  praktik  nepotisme,  korupsi  kolusi  nepotisme  (KKN),  perilaku  koruptif, budaya  anti  korupsi,  serta  peraturan  perundang-undangan  terkait  praktik  nepotisme  sebagai perilaku koruptif dalam membangun budaya anti korupsi di masyarakat.
Objek penelitian dalam hal ini menggunakan populasi dan sampel. Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek  memiliki kualitas  dan  karakterisitik  tertentuk  yang  ditetapkan  peneliti  untuk  dipelajari. 9 Sedangkan sampel  (2017:  81)  adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  ada  pada  populasi. Sampel  dilakukan  karena  peneliti  memiliki  keterbatasan  waktu  dan  tenaga,  dan  serta banyaknya  jumlah  populasi,  sehingga  peneliti  harus  mengambil  sampel  yang  benar-benar representatif. 10
Oleh  karenanya  populasi  dalam  penelitian  ini  ialah  masyarakat  Kampung  Pelangi yang pada tahun 2019 Kepala Keluarga berjumlah sekitar 100 orang dan kurang lebih  600 jiwa,  sedangkan  sampel  menurut  sugiyono  yang  diambil  dari  populasi  dalam  penelitian  ini menggunakan  rumus  yang  dikemukakan  slovin  yang  telah  dikutip  oleh  Mustafa  (2010:90) dengan tingkat kepercayaan 90% dengan nilai e=10%, sebagai berikut:
Rumus:
Dimana: N :  Ukuran Sampel N :  Populasi e  :  Tingkat kesalahan dalam memilih anggota sampel yang ditolerir sebesar 10%
Jadi:
n =        100        = 50 1+100(0,1)2
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  sampel  pada  penelitian  ini menggunakan 50 orang responden.
Menurut  Sugiyono  (2017:  81)  dalam  pengambilan  sampel  pada  penelitian menggunakan  teknik  yang  namanya  teknik  sampel  (sampling),  merupakan  teknik pengambilan  sampel  untuk  menentukan  sampel  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian, dengan beberapa teknik sampling yaitu probability sampling dan simple random sampling . 11
7 Sugiyono. (2017). Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta, 137
8 Ibid.
9 Ibid, 80 10 Ibid, 81 11 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan probability  sampling .  Menurut  Sugiyono (2017:82) “ probability sampling adalah teknik pengambilan sampel memberikan kesempatan yang sama pada setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Probability sampling sendiri terdiri dari simple random sampling, proponate stratified random sampling, disproportionate  stratified  random,  sampling  area  (cluster)  sampling .  Dalam  penelitian  ini yang  digunakan  adalah  simple  random  sampling,  yaitu  pengambilan  anggota  sampel  dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa membedakan strata yang ada dalam populasi itu. 12 Dalam  penelitian  ini  menggunakan  tekhnik  pengumpulan  data  melalui  lapangan (Field  Research) yaitu  mengumpulkan  data  dengan  melakukan  survei  lapangan  yang  ada hubungannya dengan masalah yang diteliti diantaranya studi lapangan, observasi, wawancra, dan  kuesioner,  sedangkan  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research )    yaitu  mengumpulkan data dengan menelaah literatur-literatur melalui pendekatan filosofis yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, melalui buku, jurnal, dan internet.
Metode  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  penelitian  deskriptif kuantitatif.  Menurut  Sugiono  (2017:  8)  deskriptif  kuantitatif  merupakan  metode  penelitian yang  berlandaskan  pada  filsafat  positivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau sampel tertentu, dan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat  kuantitatif  atau  statistik,  dengan  tujuan  menguji  hipotesis  yang  telah  ditetapkan. 13 Lebih  lanjut  Sugiyono  (2017:13)  menjelaskan  penelitian  deskriptif  yaitu,  penelitian  yang dilakukan  untuk  mengetahui  nilai  variabel  mandiri,  baik  satu  atau  lebih  variabel  tanpa membuat sebuah perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. 14
Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari sampel populasi akan dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan,  kemudian  pada  sampel  tersebut  dilakukan  kembali  penelitian  deskriptif,  dengan tujuan mendapatkan gambaran dan keterangan terhadap sampel tersebut mengenai perspektif masyarakat  Kampung  Pelangi  Kelurahan  Sidodadi  Kecamatan  Samarinda  Ulu  terhadap praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif.

## PEMBAHASAN
Secara  umum  praktik  nepotisme  diartikan  sebagai  perbuatan  korupsi  yang  lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan karena kemampuannya, namun bagi  masyarakat menengah kebawah, definisi tersebut kurang dipahami. Berdasarkan hasil  kuesioner  tersebut  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Kampung  Pelangi  Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda tidak menyetujui definisi korupsi yang diuraikan tersebut. Hal ini karena  praktik  nepotisme  yang  terjadi  di  masyarakat  masih  terasa  asing  dan  tidak  familiar untuk diketahui. Umumnya mereka hanya mengetahui tentang perbuatan korupsi secara luas, yaitu  perbuatan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  memiliki  jabatan,  atau seseorang  yang  melakukan  penggelapan  uang,  sedangkan  bagi  masyarakat  beranggapan bahwa  definisi  praktik  nepotisme  tidaklah  tepat  bila  dikategorikan  perbuatan korupsi.Akibatnya  masih  banyak  sekelompok  masyarakat  yang  tanpa  disadari  mendukung perilaku  koruptif  terjadi  di  tengah  masyarakat.  Hal  ini  terlihat  dari  responden  masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda yang tidak setuju dengan pemahaman definisi tersebut.
Penyebabnya  adalah  batas  kewajaran  yang  dianut  oleh  masyarakat  bukan  hanya masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda, namun juga masyarakat pada  umumnya.  Batas  kewajaran  ini  menjadi  sebuah  polemik  yang  lahir  karena  kata  dasar saling  membantu  pada  perspektif  negatif  bukan  positif.  Akibatnya  saling  membantu  yang
12 Ibid, 82.
13 Ibid, 8 14 Ibid, 13
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
diwarnai  dengan  konotasi  negatif,  pada  akhirnya  menghasilkan  perbuatan  kejahatan  yang merugikan masyarakat secara luas. Batas kewajaran yang tidak memiliki batasan yang jelas selalu ditemukan setiap saat di masyarakat, dengan kata lain nilai kewajaran yang berlebihan menjadikan perbuatan korupsi tumbuh subur ditengah masyarakat, salah satunya mewajarkan perbuatan  praktik  nepotisme  yang  menjadi  bagian  perbuatan  korupsi.  Menurut  masyarakat Kampung  Pelangi  Kelurahan  Sidodadi  Kota  Samarinda  sebagai  perwakilan  asumsi masyarakat  pada  umumnya,  nilai  kewajaran  dianggap  tidak  melanggar  norma  yang  ada dimasyarakat karena tidak bertentangan dengan asas gotong royong, yaitu asas yang memang bernilai untuk mengajarkan sesama manusia untuk saling tolong menolong satu sama lain.
Belum lagi tradisi yang menjadi budaya untuk mengutamakan kepentingan keluarga, barulah  teman  dekat  lainnya,  sehingga  budaya  yang  ditopang  oleh  asas  gotong  royong menciptakan  toleransi  yang  memiliki  batasan  luas  dan  berdampak  negatif  pada  sikap  yang tumbuh  di  masyarakat,  yaitu  sikap  membantu  orang  lain  dalam  melakukan  perbuatan kejahatan  yang  mengarah  pada  perilaku  koruptif,  sehingga  akibatnya  menggeser  paradigma makna  asas  gotong  royong  menjadi  konotasi  negatif  yaitu  menolong  satu  sama  lain, khususnya mendahulukan saudara terdekat atau keluarga dan teman terdekat lebih dulu bukan berdasarkan  kemampuan  tersebut  merupakan  kategori  praktik  nepotisme  yang  masuk perbuatan korupsi dan melanggar norma hukum.
Ini menjadi sebuah realita nyata di masyarakat yang tidak bisa ditampikkan dan harus segera  diluruskan,  karena  praktik  nepotisme  juga  menjadi  cikal  bakal  perbuatan  korupsi, terlihat  dari  responden  yang  menyetujui  sejumlah  perbuatan  tersebut  termasuk  praktik nepotisme,  diantaranya  mengenai  sikap  responden  yang  masih  ada  yang  setuju  ketimbang tidak  setuju  terhadap  praktik  nepotisme,  dan  masih  ada  yang  tidak  mengambil  sikap  atas pernyataan perbuatan praktik nepotisme.
Berdasarkan  analisa  hasil  kuesioner  dari  pernyataan-pernyataan  yang  disetujui  dan tidak dijawab sebagai sikap responden tersebut, maka dapat dipaparkan dari sisi sosiologis, bahwa  secara  garis  besar  meskipun  mayoritas  masyarakat  Kampung  Pelangi  Kelurahan Sidodadi  Kota  Samarinda    tidak  menyetujui  sikap  pernyataan  terhadap  praktik  nepotisme yang terjadi di masyarakat, namun masih ada yang menyetuji dan tidak menjawab. Selain itu pemahaman  masyarakat  terhadap  definisi  praktik  nepotisme  dan  perilaku  koruptif  sangat kurang,  sehingga  berdampak  pada  ketidaktahuan  masyarakat  untuk  membedakan  perbuatan tersebut termasuk kategori praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif atau tidak, kurangnya pemahaman  juga  terjadi  pada  ketidaktahuan  masyarakat  terhadap  perbuatan  praktik nepotisme yang sesungguhnya juga perbuatan yang termaktub dalam undang-undang tindak pidana  korupsi,  dan  lembaga  KPK  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  dan  dikategorikan melanggar hukum.
Selanjutnya  dari  sisi  yuridis,  merujuk  pada  hasil  kuesioner  terhadap  pengisian responden  oleh  masyarakat  Kampung  Pelangi  Kelurahan  Sidodadi  Kota  Samarinda,  maka dapat  disimpulkan  terkait  ketidaktahuan  masyarakat  terhadap  adanya  aturan  yang  tidak membolehkan  terkait  praktik  nepotisme,  namun  berdasarkan  perspektif  masyarakat masyarakat  Kampung  Pelangi  Kelurahan  Sidodadi  Kota  Samarinda    sebagai  perwakilan masyarakat  pada  umumnya  menyanggah  perbuatan  tersebut  bukanlah  perbuatan  korupsi berlandaskan  asas  gotong  royong  dan  paradigma  toleransi  yang  tumbuh  di  masyarakat, sehingga  perbuatan  tersebut  dinilai  wajar,  dan  menambah  kurangnya  kesadaran  hukum masyarakat  terhadap  perbuatan  praktik  nepotisme  yang  merupakan  perbuatan  korupsi  dan telah  memiliki  payung  hukum,  sehingga  masyarakat  harus  ikut  berperan  aktif  turut  serta untuk tidak melakukan praktik nepotisme.
Selanjutnya  dari  sisi  filosofis,  lahirnya  praktik  nepotisme  sebagai  sebuah  perbuatan yang  dilarang  disebabkan  tidak  jauh-jauh  dari  dampak  yang  dirasakan  masyarakat.  Praktik nepotisme merupakan sebuah awal atau cikal bakal yang dari jaman sejarahnya merupakan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
perbuatan  korupsi  yang  paling  mudah  dan  sering  dilakukan  ditengah  masyarakat,  bahkan cenderung  sulit  diberantas.  Praktik  nepotisme  menjadi  sebuah  penyakit  masyarakat  dan bagian  dari  kejahatan  yang  tersembunyi  sejak  lama  dan  mendarah  daging  ditengah masyarakat, dengan dasar pemakluman, atau nilai-nilai kewajaran, yang kemudian dibumbui oleh nilai-nilai toleransi dan asas gotong royong. Toleransi yang berlebihan menjadi senjata utama  dalam  suburnya  praktik  nepotisme  di  masyarakat,  sehingga  memberantas  praktik nepotisme sangatlah sulit jika tidak berawal dari pembentukan karakter ditengah masyarakat. Di sisi lain, meskipun secara mayoritas responden masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi  Kota  Samarinda    kurang  memahami  definisi  praktik  nepotisme  dan  perilaku koruptif,  namun  secara  mayoritas  responden  masyarakat  Kampung  Pelangi  Kelurahan Sidodadi  Kota  Samarinda    mengambil  sikap  untuk  tidak  menyetujui  pernyataan-pernyataan yang mengarah pada praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif.
Selain  itu,  pengambilan  sikap  responden  masyarakat  Kampung  Pelangi  Kelurahan Sidodadi  Kota  Samarinda    terhadap  sejumlah  pernyataan  yang  menentang  bila  perbuatan tersebut  termasuk  kategori  praktik  nepotisme,  misalnya  saja  sikap  responden  yang  tidak setuju  terkait  pernyataan  mendahulukan  teman  dekat  atau  saudara  pada  suatu  pekerjaan merupakan  perilaku  koruptif  yang  termasuk  perbuatan  yang  dilarang  oleh  lembaga  KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

## HASIL
Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  melalui  metode  survei  dengan  menyebarkan kuesioner  pada sample masyarakat  Kampung  Pelangi  Kelurahan  Sidodadi  Kota  Samarinda. Kuesioner  yang  digunakan  berdasarkan  perspektif  masyarakat  terhadap  permasalahan  yang ada  dengan  menggunakan  10  item  pertanyaan  yang  mengandung  perspektif  masyarakat terhadap praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif dalam membangun budaya anti korupsi di  masyarakat.  Kuesioner  disebarkan  sebanyak  26  kuesioner  kepada  responden  masyarakat Kampung  Pelangi  Kelurahan  Sidodadi  Kota  Samarinda.  Penyebaran  kuesioner  dilakukan bersamaan  dengan  penyampaian  materi  penyuluhan  hukum  pada  pelaksanaan  Kegiatan Pengabdian Masarakat (PkM).
Karakteristik  responden  dalam  penelitian  ini  meliputi  usia,  posisi  pekerjaan,  dan pendidikan  terakhir,  bahwa  berdasarkan  karakteristik  usia  responden  menunjukkan  bahwa mayoritas responden berusia 41 tahun hingga 50 tahun sebanyak 11 orang dengan persentase 42%,  kemudian  menyusul  responden  berusia  31  tahun  hingga  40  tahun  dengan  persentase 27%,  kemudian  menyusul  responden  berusia  21  tahun  hingga  30  tahun  dengan  persentase 15%,  lalu  disusul  responden  yang  tidak  menuliskan  usianya  sebanyak  2  orang  dengan persentase  8%,  dan  diikuti  secara  bersamaan  oleh  responden  minoritas  berusia  10  tahun-20 tahun,  dan  51  tahun  hingga  60  tahun  masing-masing  sebanyak  1  orang  dengan  persentase sebesar 4%. Hasil tersebut dapat digambarkan pada diagram berikut:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam  kriteria  posisi  pekerjaan,  mayoritas  posisi  pekerjaan  responden  adalah  ibu rumah  tangga  sebanyak  19  orang  dengan  presentasi  72%,  kemudian  menyusul  responden yang  tidak  menulis  pekerjaannya  sebanyak  03  orang  dengan  presentasi  12%,  disusul bersamaan dengan posisi pekerjaan swasta, pedagang, pelajar, dan buruh berjumlah 01 orang dengan  presentasi  masing-masing  4%.  Hasil  tersebnut  dapat  digambarkan  pada  diagram berikut:

## Diagram 2. Kriteria Posisi Pekerjaan
Dalam  kriteria  pendidikan  terakhir,  mayoritas  pendidikan  terakhir  adalah  lulusan SMP/MTs sebanyak 12 orang dengan presentasi 45%, dan kemudian disusul oleh lulusan SD sebanyak  8  orang  dengan  presentasi  31%,  lalu  disusul  oleh  lulusan  SMA/SMK  sebanyak  3 orang  dengan  presentasi  12%,  dan  responden  yang  tidak  menuliskan  pendidikan  terakhir sebanyak  3  orang  dengan  presentasi  12%,  untuk  lulusan  D3,  dan  S1  tidak  ditemukan pendidikan  terakhir  pada  responden  yang  mengisi  kuesioner  tersebut.  Hasil  tersebnut  dapat digambarkan pada diagram berikut:

## Diagram 3. Kriteria Pendidikan Terakhir

## KESIMPULAN
Secara kasat mata terlihat bahwa realisasi praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif sangat  masih  kental  di  masyarakat,  sehingga  menurut  peneliti  membangun  budaya  anti
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
korupsi  ditengah  masyarakat  saat  realisasi  praktik  nepotisme  tumbuh  subur  dan  mematikan karakter  berintegritas  di  masyarakat  akan  sangat  sulit  dan  tidaklah  mudah,  terutama disebabkan  karena  nilai  kewajaran  yang  berlandaskan  gotong  royong  dan  tumbuhnya toleransi yang tiada batas.
Berdasarkan  perspektif  masyarakat  praktik  nepotisme  masih  menjadi  asing  dan familiar bahkan  ketidaktahuan  masyarakat  bila  perbuatan  praktik  nepotisme  merupakan perbuatan korupsi yang melanggar norma hukum, sehingga perkembangan praktik nepotisme masih tumbuh subur ditengah masyarakat, dan bahkan masyarakat menganggap hal tersebut sebagai  kewajaran,  karena  berlandaskan  nilai  toleransi,  dan  asas  gotong  royong,  namun meskipun begitu sebagai responden masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda  memiliki karakter anti korupsi yang kuat.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberi bantuan dana untuk kegiatan penelitian ini, sehingga kegiatan penelitian  ini  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  mendapatkan  penyelesaian  dari  permasalahan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad,  A.  (2010).  Membudayakan  Gerakan  Anti  Korupsi  Dalam  Rangka  Penanggulangan Korupsi  di  Indonesia. Inovatif:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  2  (3), 45-54.  Retrieved  from https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/201
Elfrida,  F.,  &  Oktaviani,  D.  (2015).  PENGARUH  INDEKS  PERSEPSI  KORUPSI,

## KEBIJAKAN  MONETER  DAN  FISKAL  TERHADAP  FUNDAMENTAL
EKONOMI  MAKRO  DI  Indonesia. Jurnal  Media  Ekonomi,  23  (2), 121-134.
Retrieved from https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/medek/issue/view/473
Fajar,  M.,  &  Azhar,  Z.  (2018).  INDEKS  PERSEPSI  KORUPSI  dan  PEMBANGUNAN

## MANUSIA  TERHADAP  PERTUMBUHAN  EKONOMI  di  NEGARA-NEGARA
ASIA  TENGGARA. Jurnal  Ecogen,  1  (3), 681-690.  Retrieved  from http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pek/issue/view/Accounting
Gufroni.  (2018).  Integritas  Moral  dan  Korelasinya  dengan  Perilaku  Korupsi. Prosiding Seminar  Nasional  &  Call  for  Papers  Hukum  Transendental,  Januari. Universitas Muhammadiyah Surakata , Surakarta: Genta Publishing
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Handoyono,  E.,  et  al.  (2010).  Penanaman  Nilai-Nilai  Kejujuran  Melalui  Pendidikan  Anti
Korupsi  di  SMA  6  Kota  Semarang. Jurnal  Abdimas,  14  (2). Retrieved  from https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas/issue/view/10
Hariyanti.  (2012).  Priayisme  dan  Korupsi  Kolusi  Nepotisme  (KKN):  Studi  Status  Group  di
Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Aspirasi: Jurnal Masalah- Masalah Sosial, 3 (2), 111-129. Retrieved from
https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/issue/view/Volume%203%20Nomor%202 %20Tahun%202012
Herdiana,  D.  (2019).  Kecenderungan  Perilaku  Koruptif  Kepala  Desa  dalam  Pembangunan
Desa. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan , 3(1), 1-11.
https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.1-11
Ismansyah, & Sulistyo, P. (2010). Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di daerah serta  srategi  Penanggulangannya. Jurnal  Demokrasi,  9  (1), 43-60.  Retrieved  from http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/issue/view/266
Junaidi,  &  Patra,  I.  (2018).  Korupsi,  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kemiskinan  di  Indonesia.
Riset  Akuntansi  dan  Keuangan  Indonesia,  3  (1), 71-79.  Retrieved  from http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/issue/view/741

## Kistanto, N. (2018). TRANSFORMASI SOSIAL-BUDAYA MASYARAKAT
INDONESIA. Sabda:Jurnal Kajian Kebudayaan, 13(2), 169-
178. https://doi.org/10.14710/sabda.13.2.169-178
Nofiawaty,  (2010).  Hubungan  antara  Faktor  Penduduk  Setempat  terhadap  Kecenderungan Prefensinya. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, 8 (15), 33-46, Retrieved from https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jmbs/issue/view/875
Novitasari. (2019). Upaya Menciptakan Budaya Anti Korupsi Melalui Tradisi Banjar. Sospol:
Jurnal Sosial Politik, 5 (1), 1-20. https://doi.org/10.22219/sospol.v5i1.6827
Nurlaela,  A.  (2014).  Peranan  Lingkungan  Sebagai  Sumber  Pembelajaran  Dalam Menumbuhkan Sikap dan Perilaku Keruangan Peserta Didik. Jurnal Gea, 14 (1), 40- 48. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/download/3361/2356
Royyani,  M.,  Sukur,  A.,  &  Efendy,  O.  (2017).  RELASI  MASYARAKAT  dan
PERUSAHAAN  SARI  BUMI  KUSUMA  (SBK)  DALAM  PENGELOLAAN HUTAN  DI  HULU  SUNGAI  KATINGAN,  KALIMANTAN  TENGAH. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 19 (2), 303-318. Retrieved from
http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/issue/view/55
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Soemanto,  RB.,  dkk.  (2014).  Pemahaman  Masyarakat  tentang  Korupsi. Yustisia  Jurnal Hukum, 3 (1), 80-88. Retrieved from
https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10124
Sonata, D. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari
Metode  Meneliti  Hukum. Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum,  8  (1), 15-35.  Retrieved from https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283
Tejokusumo,  B.  (2014).  Dinamika  Masyarakat  Sebagai  Sumber  Belajar  Ilmu  Pengetahuan Sosial. Jurnal  Geo  Edukasi:  Jurnal  Penelitian  dan  Pengembangan  Geografi,  3  (1),
38-43,
Retrieved from http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/GeoEdukasi/issue/view/74
Teng,  M.  (2017).  Filsafat  Kebudayaan  dan  Sastra  (Dalam  Perspektif  Sejarah). Jurnal  Ilmu Budaya, 5 (1), 69-75. http://dx.doi.org/10.34050/jib.v5i1%20Juni

## Buku
Chazawi,  A.  (2016). Hukum  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  (Edisi  Revisi). Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Danil,  E.  (2014). Korupsi  Konsep,  TIndak  Pidana,  dan  Pemberantasannya. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Hamzah,  A.  (2012). Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan  Internasional,
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Notoatmodjo, S. (2010). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Cetakan I. Jakarta; PT. Rinek Cipta.
Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. (2018). Jakarta: Kemenristekditi.
Setiadi, E., & Kolip, U.  (2013). Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya. Jakarta: Prenadamedia.
Sugiyono. (2017). Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Tasmuji, dkk. (2011). Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar. Surabaya: IAIN
Sunan Ampel Press.