## EVALUASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP PEMERINTAH KOTA PADANG

## Rasyidah Mustika
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang

## Abstract
This  research  aims  to  evaluate  the  suitability  of  fixed  assets  on  government administration of Padang city concerning the administration by Permendagri 17 on 2007 and the constraints  of  fixed  assets  in  the  administration  of  the  Padang  City.  This  research  is  a  case study  with  a  descriptive  analysis  techniques.  Data  collection  techniques  are  by  interview, observation and documentation. The evaluation is to evaluate the implementation of fixed asset accounting,  fixed  asset  inventory,  fixed asset  reporting, and  completeness  of filling fixed asset documents.The  result  shown  that  the  administration  of  fixed  assets  of  Padang  City  have  not achieve  yet  the degree  of  compliance in  about 100%,  because the average both  evaluation of the  accounting,  inventory,  reporting  and  completeness  of  the  filling  documents  produced  the degree of conformity  in  about  by 62% or  categorized as suitable  category of  Permendagri No. 17  on  2007.  Un-maximum  implementation  of  the  government  administration  of  Padang  city  is because  there  are  many  obstacles  in  the  administration,  such  as  limited  data  that  support  the fixed assets,  socialization  of the  administration of the  assets that  is  still  weak, the  limitation of human resources, and lack of adequate compensation for the welfare of employees in the field of assets administration.
Keywords: Evaluation, Administration of Fixed Assets, Technical Management, Region’s Property.

## PENDAHULUAN
Penyajian  aset  tetap  sangat  signifikan  dalam neraca,  karena  salah  satu  poin  penting  yang harus  tergambar  dalam  neraca  adalah  aset tetap.  Oleh  sebab  itu,  keakuratan  data  aset tetap  tentunya  dibutuhkan  dalam  mendukung laporan  keuangan  agar  dapat  tersaji  secara wajar,  karena  selama  ini  banyak  opini  yg dikeluarkan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK)  masih  menyoroti  masalah  aset  tetap. Neraca  daerah  yang  merupakan  bagian  dari laporan  keuangan  akan  lengkap  dan  dapat dipercaya jika penatausahaan aset antara fisik aset,  dokumen  kepemilikan,  dan  penata- usahaan  dalam  buku  inventaris  mempunyai kesesuaian.  Dengan  adanya  alur  penata- usahaan yang sistematis, maka  tingkat kepercayaan  terhadap  proses  penatausahaan akan  selalu  dapat  dipercaya  siapapun  yang membaca  laporan  keuangan  tersebut  (Yusuf, 2010).
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38
Tahun 2008, hasil dari penatausahaan aset/barang  milik  daerah  yang  merupakan bagian  dari  pengelolaan  aset/barang  milik daerah  dimanfaatkan  dalam  rangka:  a).
Penyusunan  neraca  pemerintah  daerah setiap  tahun;  b).  Perencanaan  kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah  setiap  tahun,  untuk  digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran;  c).  Pengamanan  administratif terhadap  barang  milik  daerah.  Aset  tetap yang  dimiliki  sebagai  akibat  dari  adanya belanja  modal  merupakan  syarat  utama dalam  memberikan  pelayanan  publik. Seperti  kita  ketahui  tugas  utama  instansi pemerintah  adalah  memberikan  pelayanan kepada  publik,  jadi  aset  tetap  merupakan hal  yang  penting  bagi  suatu  instansi pemerintah.
Ketidaktertiban  administrasi  dalam  pe- laksanaan prosedur penatausahaan aset/barang  milik  daerah  yang  meliputi pembukuan,  inventarisasi  dan  pelaporan, menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk  mengetahui  secara  pasti  aset  yang dikuasai/dikelolanya,  sehingga  aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya, serta disisi lain pemerintah daerah akan mengalami kesulitan
untuk mengembangkan

## Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang
pemanfatan  aset  pada  masa  yang  akan datang.
Menurut  Kepala  DPKA  Kota  Padang  (dalam Indowarta, 2009) Dinas Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  (DPKA)  Kota  Padang terpaksa melakukan inventarisir aset sebanyak dua kali pada tahun 2009. Selain itu opini yang di  berikan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK) atas audit Laporan
Keuangan
Pemerintah  Daerah  Kota  Padang,  selama  tiga tahun terakhir
yaitu wajar dengan pengecualian.  Pemberian  opini  ini  tidak terlepas  dari  permasalahan  aset  tetap  yang belum tertata dengan baik. Pengecualian pada opini  BPK  untuk  LKPD  tahun  anggaran  2009, menyatakan  bahwa  nilai  aset  gedung  dan bangunan  sekolah  pada  Dinas  Pendidikan sebesar  Rp.  5.829.555.883,00  tidak  diyakini kewajarannya  karena  tidak  memuat  seluruh nilai  gedung  dan  bangunan  sekolah  yang berasal  dari  dana  selain  APBD  serta  tidak didukung dengan dokumen yang memadai. Dari adanya indikasi belum optimalnya penatausahaan  aset/barang  milik  daerah, menyebabkan  pemerintah  daerah  kesulitan untuk  mengetahui  secara  pasti  aset  yang dikuasai/dikelolanya,  sehingga  aset-aset  yang dikelola  pemerintah  daerah  cenderung  tidak optimal dalam penggunaannya, serta disisi lain pemerintah  daerah  akan  mengalami  kesulitan untuk mengembangkan pemanfatan aset pada masa  yang  akan  datang.  Hal  ini  juga berpengaruh  terhadap  keakuratan  nilai  aset yang  tersaji  di  neraca  pemerintah  daerah, padahal  keakuratan  nilai  aset  ini  sangat mendukung  dalam  pemberian  opini  BPK. Melihat fakta yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  tentang  pelaksanaan penatausahaan  aset  tetap  pada  Pemerintah Kota Padang. Dalam penelitian ini penulis akan mengevaluasi  penatausahaan  aset  tetap  di Pemerintah Kota Padang.

## 1.  Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan  uraian  permasalahan  yang  ada, maka masalah yang diteliti kemudian dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: a.  Seberapa besar tingkat kesesuaian penatausahaan  aset  tetap  di  Pemerintah Kota Padang, dibandingkan dengan penatausahaan berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2007?
b.  Apa  saja  kendala  dalam  penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Padang?
2.  Batasan Penelitian
Batasan pada penelitian ini yaitu, penelitian ini  hanya  menggunakan  1  (satu)  SKPD sebagai  pihak  pengguna  yang  dimiliki Pemerintah  Kota  Padang,  yaitu  Dinas Pendidikan Kota Padang, karena SKPD ini merupakan  SKPD  yang  memiliki  jumlah fisik aset tetap terbesar di Pemerintah Kota Padang.

## 3.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan  uraian  diatas  penelitian  ini bertujuan untuk:
a.  Mengevaluasi  seberapa  besar  tingkat kesesuaian  penatausahaan  aset  tetap di  Pemerintah  Kota  Padang  dengan penatausahaan  berdasarkan  Permen- dagri 17 tahun 2007.
b.  Menentukan dan menganalisis apa saja kendala  dalam  penatausahaan  aset tetap Pemerintah Kota Padang.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1.  Aset
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  2005  tentang  Standar  akuntansi Pemerintahan  dalam  Pernyataan  No.  07 paragraf  5  diuraikan  dengan  jelas  tentang definisi  aset,  yaitu  sumber  daya  ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki olehpemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomidan/atau  sosial  di  masa  depan diharapkan  dapat  diperoleh,  baik  oleh pemerintah maupunmasyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuanganyang diperlukan  untuk  penyediaan  jasa  bagi masyarakat umum dan sumber- sumberdayayang  dipelihara  karena  alasan sejarah dan budaya.

## 2.  Aset Tetap
Aset Tetap menurut definisi yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah  yang  ditulis  dalam  Buletin Teknis  No.  01  adalah  Aset  berwujud  yang mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12 bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat  umum  yang  terdiri  atas  tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan;  jalan  dan  irigasi;  dan  jaringan; aset  tetap  lainnya  dan  konstruksi  dalam pengerjaan.
3.  Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No 17  Tahun  2007,  penatausahaan  adalah rangkaian  kegiatan  yang  meliputi  pembukuan, inventarisasi  dan  pelaporan  aset/barang  milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila  penatausahaan  tidak  sesuai  dengan prosedur  yang ada maka akan mengakibatkan laporan  aset  daerah  tidak  sinkron  dengan laporan keuangan khususnya neraca pemerintah daerah tersebut. Hasil  penatausahaan  barang  milik  daerah menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  38  Tahun 2008digunakan dalam rangka:
a.  Penyusunan  neraca  pemerintah  daerah setiap tahun
b.  Perencanaan  kebutuhan  pengadaan  dan pemeliharaan  barang  milik  daerah  setiap tahun,  untuk  digunakan  sebagai  bahan penyusunan rencana anggaran
c.  Pengamanan  administratif  terhadap  barang milik daerah Dalam penatausahaan barang
milik daerah/aset  daerah  dilakukan  3  kegiatan meliputi:

## 3.1  Pembukuan
Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 17 tahun  2007,  pembukuan  merupakan  kegiatan pendaftaran  dan  pencatatan  barang  milik daerah  ke  dalam  Daftar  Barang  Pengguna (DBP)/Daftar Barang kuasa Pengguna (DBKP) menurut  penggolongan  dan  kodefikasi  barang yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna  barang.  Pembukuan  dimaksudkan agar  semua  BMD  yang  berada  dalam penguasaan  pengguna  barang  dan  yang berada  dalam  pengelolaan  pengelola  barang tercatat dengan baik.
Dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan pengguna/kuasa  pengguna  barang  mengacu pada  format,  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB)  A Tanah,  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB)  B Peralatan  dan  Mesin,  Kartu  Inventaris  Barang (KIB)  C  Gedung  dan  Bangunan,  Kartu Inventaris  Barang  (KIB)  D  Jalan,  irigasi  dan jaringan,  Kartu  Inventaris  Barang (KIB)  E  Aset tetap  lainnya,  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB)  F Konstruksi  dalam  pengerjaan,  Kartu  Inventaris Ruangan (KIR).

## 3.2  Inventarisasi
Menurut Permendagri 17 tahun 2007 inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan,  penyelenggaraan,  pengaturan,
pencatatan  data  dan  pelaporan  BMD dalam unit pemakaian. Pelaksanaan inventaris dibagi dalam dua kegiatan yakni, pelaksanaan pencatatan dan pelaporan. Menurut  Siregar  (2004)  inventarisasi  aset terdiri  dari  dua  aspek  yaitu  inventarisasi fisik  dan  yuridis/legal.  Aspek  fisik  terdiri dari  bentuk,  luas,  lokasi,  volume/jumlah, jenis,  alamat  dan  lain-lain,  sedangkan aspek  yuridis  adalah  status  penguasaan. Proses kerjanya adalah dengan melakukan pendaftaran labeling, cluster, secara administrasi  sesuai  dengan  manajemen aset.

## 3.3 Pelaporan
Pelaporan  Barang  milik  Daerah  adalah salah  satu  sarana  penyampaian  informasi yang  bagi  penerimanya  dapat  digunakan untuk  mengetahui  tentang  posisi  dan kondisi Aset tetap, serta sejauh mana Aset Tetap  tersebut  telah  dimanfaatkan  untuk menunjang  pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsi instansi.

## RANCANGAN PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode studi kasus, data evaluasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi akan dianalisis serta dievaluasi berdasarkan kriteria yang ditentukan  dengan  menggunakan  analisis deskriptif kualitatif.

## 1.  Jenis dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer  yang  diperoleh  dari Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah Kota Padang(DPKAD), serta SKPD di  lingkungan  pemerintah  Kota  Padang yaitu
Dinas Pendidikan
Kota Padang,Lokasi  penelitian  ini  terdapat  di Pemerintah  Kota  Padang.  Unit  Analisis adalah  Dinas  Pengelola  Keuangan  dan Aset  Daerah  Kota  Padang  selaku  PPKD, serta Dinas Pendidikan selaku SKPD  yang ada di lingkungan pemerintah Kota Padang.

## 2.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan peneliti  dalam  melakukan  penelitian  ini yaitu, wawancara, dokumentasi dan observasi.

## 3.  Teknik Analisis Data
Teknik yang dipergunakan dalam

## Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang
penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik analisis  deskriptif.  Untuk  itu,  evaluasi  dan analisis  yang  dilakukan  dapat  memberikan suatu  perbandingan  (komparasi)  kriteria  dari penatausahaan aset tetap menurut Permendagri  No  17  Tahun  2007  dengan penatausahaan  aset  tetap  yang  diterapkan  di Pemerintah Kota Padang sebagai suatu realita yang akan diteliti.

## 4.  Prosedur  Evaluasi  Penatausahaan  Aset Tetap
Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara
pelaksanaan penatausahaan Aset Tetap di Pemerintah Kota Padang dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007,  kemudian  dilakukan  penilaian  dan dihitung  dalam  bentuk  presentase  sehingga akan  dihasilkan  indeks  yang  memberikan informasi tingkat kesesuaian prosedur penatausahaan  aset  tetap  di  Pemerintah  Kota Padang  dengan  peraturan  perundangan  yang berlaku.  Jadi,  indeks  dalam  penelitan  ini merupakan angka yang menunjukkan perbandingan  kriteria-kriteria  yang  ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan. Penilaiannya  adalah  sebagai  berikut  jika kriteria  sesuai  dengan  fakta  yang  terjadi dilapangan (ada/ya)  maka diberi  skor 1 (satu), jika kriteria belum sesuai(tidak ada/tidak) maka diberi skor 0 (nol) (Ritonga, 2010).

## 5.  Evaluasi  Penatausahaan  Aset  Tetap Pemerintah Kota Padang
Evaluasi  ini  digunakan  untuk  menilai  apakah pembukuan,  inventarisasi  dan  pelaporan  aset tetap  pada  pemerintah  Kota  Padang  telah sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang berlaku.Evaluasi dihitung dengan menggunakan  kriteria  penilaian  yang  meliputi kriteria pelaksanaan penatausahaan aset tetap yaitu  pelaksanaan  pembukuan,  inventarisasi dan  pelaporan  aset  tetap  serta  evaluasi kelengkapan pengisian dokumen dalam penatausahaan  ini.  Adapun  Kriteria  yang ditetapkan  untuk  masing-masing  evaluasi berdasarkan pada permendagri 17 tahun 2007. Dalam hal pelaksanaan pembukuan aset tetap penulis  menetapkan  20  kriteria  dengan  nilai maksimal sebesar 20, untuk kegiatan inventarisasi  penulis  menetapkan  25  kriteria dengan nilai maksimal 25, serta untuk kegiatan pelaporan  aset  tetap  penulis  menetapkan  23 kriteria dengan nilai maksimal 23.
Kelengkapan  pengisian  dokumen  terdiri  dari  6
jenis dokumen yang dijadikan dasar dalam penatausahaan  aset  tetap  berdasarkan pada permendagri 17 tahun 2007. Masing- masing  dokumen  memiliki  kriteria  yang berbeda.Masing-masing dokumen
di evaluasi
berdasarkan kelengkapan
pengisian  dokumen  tersebut  berdasarkan kriteria  yang  ditetapkan.  Kelengkapan pengisian  dokumen  untuk  Kartu  Inventaris Barang  (Tanah)  terdiri  dari  11  kriteria, Kartu  Inventaris  Barang  (Mesin  dan Peralatan)  terdiri  dari  8  kriteria,  Kartu Inventaris Barang (Gedung dan Bangunan) terdiri  dari  13  kriteria,  Kartu  Inventaris Barang  (Jalan,  Irigasi  dan  jaringan)  terdiri dari  11  kriteria,  Kartu  Inventaris  Barang (Aset  Tetap  lainnya)  terdiri  dari  7  kriteria, Kartu Inventaris Barang (Konstruksi Dalam pengerjaan) terdiri dari 11 kriteria.

## 6. Menghitung  Tingkat  Kesesuaian Penatausahaan Aset Tetap
Tingkat  kesesuaian  dalam  evaluasi  ini dihitung  dengan  menggunakan  teknik deskriptif  presentase  yaitu  teknik  analisis dengan  membuat  presentase  dari  data yang ada, kemudian dideskripsikan. Penghitungannya  sebagai  berikut:  total nilai  yang  diperoleh  dibagi  dengan  total kriteria  dikali  seratus  persen  (Ritonga, 2010).
Tingkat  Kesesuaian =  (Total  nilai  yang diperoleh / Total kriteria) x 100 %
Selanjutnya  akan  dilakukan  penilaian  dari tingkat  kesesuaian  yang  didapat  secara keseluruhan ( overall ), maka dalam penelitian ini menggunakan kriteria kesesuaian sebagai berikut (Widyaningrum dan Hapsari, 2010):
- Jika memiliki kesesuaian 81 – 100% : Sangat Sesuai - Jika memiliki kesesuaian 61 – 80% : Sesuai - Jika memiliki kesesuaian 41 – 60% : Cukup Sesuai - Jika memiliki kesesuaian 21 – 40% ` : Tidak Sesuai
- Jika memiliki kesesuaian
0 – 20%
:  Sangat Tidak Sesuai

## PEMAPARAN TEMUAN DAN ANALISIS HASIL STUDI KASUS
1. Kesesuaian  Penatausahaan  Aset Tetap  Pemerintah  Kota  Padang dengan Permendagri 17 Tahun 2007
1.1  Evaluasi Pembukuan, Inventarisasi dan
Pelaporan Aset Tetap
Tabel 1 Evaluasi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Aset Tetap No Aspek yang di evaluasi Total Skor Skor Maksimal Perse ntase 1  Pembukuan Aset Tetap 16 20 80% 2  Inventarisas i Aset Tetap 13 25 52% 3  Pelaporan Aset Tetap 15 23 65% Rata-rata 66% Sumber: Pengolahan data Berdasarkan  hasil  perhitungan  persentase untuk  pembukuan  aset  tetap  diperoleh  hasil bahwa  tingkat  kesesuaiannya  sebesar  80,0% atau termasuk kategori sesuai dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17 Tahun  2007.  Bila  ditelusuri  lagi  hal  ini  karena pemerintah Kota Padang telah mengimplementasikan  16  kriteria  dari  20 kriteria yang ditetapkan untuk kegiatan pelaksanaan pembukuan aset
tetap
berdasarkan  permendagri  17  tahun  2007. Sementara  itu,  masih  ada  4  kriteria  lagi  yang yang  belum  terlaksana  dengan  baik  oleh Pemerintah Kota Padang,  di Dinas Pendidikan Kota Padang, yaitu dokumen kepemilikin selain tanah  dan/atau  bangunan  tidak  disimpan  oleh SKPD selaku pengguna barang, Pengisian KIB oleh  pengurus  barang  belum  lengkap  dan benar, Kartu Inventaris Ruangan tidak menggambarkan  semua  aset  tetap  yang  ada pada masing-masing ruangan, Pengurus barang  tidak  melakukan  koordinasi  dengan pembantu pengelola(bidang aset) dalam pencatatan  dan  pendaftaran  barang  milik daerah  di  KIB  ke  dalam  Daftar  Barang  Milik Daerah (DBMD) tepat waktu.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  persentase untuk  inventarisasi  aset  tetap  diperoleh  hasil bahwa  tingkat  kesesuaiannya  sebesar  52,0% atau  termasuk  kategori  cukup  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17 Tahun  2007.  Hasil  evaluasi  yang  didapatkan, bahwa  kegiatan  inventarisasi  di  Pemerintah Kota  Padang  belum  melaksanakan  semua kriteria  yang  ditetapkan  dalam  kegiatan inventarisasi  ini,  masih  ada  12  kriteria  yang belum  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kota Padang yaitu, diantaranya SKPD tidak membuat Buku Inventaris barang yang menunjukkan  semua  kekayaan  daerah  yang yang  bersifat  kebendaan,  baik  bergerak maupun  yang  tidak  bergerak,  serta  yang
meliputi  lokasi,  jenis/merk  type,  jumlah, ukuran,  harga,  tahun  pembelian,  asal barang, keadaan barang dsb, pelaksanaan sensus barang milik daerah yang dilaksanakan  pada  akhir  tahun  2008  tidak menghasilkan laporan  sensus barang  milik daerah.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  persentase untuk  pelaporan  aset  tetap  diperoleh  hasil bahwa  tingkat  kesesuaiannya  sebesar 65,2%  atau  termasuk  kategori  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  17  Tahun  2007.  Pemerintah  Kota Padang  telah  mengimplementasikan  15 kriteria  dari  23  kriteria  yang  ditetapkan. Sementara itu, masih ada beberapa kriteria yang tidak diimplementasikan dalam kegiatan  pelaporan  ini,  diantaranya  SKPD tidak  memiliki  laporan  mutasi  barang semesteran, hal ini menyebabkan pengguna/SKPD  tidak  dapat  melaporkan barang  semesteran  kepada  pembantu pengelola  barang,  karena  mutasi  barang bertambah  atau  berkurang  pada  SKPD setiap semester  tidak dicatat pada  laporan mutasi  barang.  Laporan  aset  tetap  yang dibuat  oleh  pembantu  pengelola  masih belum  memiliki  kelengkapan  data,  tidak semua aset tetap yang ada di laporan aset tetap  milik  daerah  dapat  dipertanggung- jawabkan  keberadaannya,  serta  masih adanya  perbedaan  data  antara  laporan aset  tetap  yang  dibuat  oleh  pembantu pengelola dan laporan dari SKPD. Evaluasi  pembukuan,  inventarisasi,  dan pelaporan,  memiliki  total  skor  rata  –  rata sebesar    66%.dimana  tingkat  kesesuaian masing-masing  kegiatan  berbeda,  jika dilihat  dari  hasil  perhitungan  berdasarkan tabel  5.1  kegiatan  pembukuan  mencapai tingkat  kesesuaian  sebesar  80%,  kegiatan inventarisasi  sebesar  52%,  sementara  itu kegiatan  pelaporan  sebesar  65,2%.  Hasil penilaian dari masing-masing kriteria untuk kegiatan  pembukuan,  inventarisasi  dan pelaporan  dapat  dilihat  secara  lebih  jelas, pada tabel dibawah ini:

## Tabel 2 Evaluasi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Aset Tetap
No Aspek yang di Evaluasi (Kriteria) Skor
I Pembukuan Aset Tetap 1 SKPD memiliki Daftar
Barang Pengguna (DBP)/daftar aset SKPD
1

## Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang
2
Pengurus barang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/daf1tar aset SKPD
1 3 SKPD melakukan pendaftaran dan pencatatan aset ke dalam Daftar Barang
Pengguna(DBP)/daftar aset
SKPD menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 1 4 Dokumen kepemilikan selain tanah dan/atau bangunan disimpan oleh SKPD selaku pengguna barang 0 5 SKPD memiliki Kartu Inventaris Barang (KIB). 1 6 SKPD memiliki Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
1
7 SKPD memiliki Daftar Barang Pengguna (DBP)/daftar aset SKPD 1
8
Pengurus barang melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format Kartu Inventaris Barang (KIB) A untuk tanah 1 9 Pengurus barang melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format Kartu Inventaris Barang (KIB) B untuk Peralatan dan Mesin 1 10 Pengurus barang melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format Kartu Inventaris Barang (KIB) C untuk gedung dan bangunan 1 11 Pengurus barang melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format Kartu Inventaris Barang (KIB) D untuk Jalan, Jaringan dan irigasi 1
12
Pengurus barang melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format Kartu Inventaris Barang (KIB) E untuk aset tetap lainnya 1
13
Pengurus barang melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format Kartu Inventaris Barang (KIB) F untuk Konstruksi dalam Pengerjaan 0 14 Pengisian KIB oleh pengurus barang sudah lengkap dan benar
1 15 Pengurus barang melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format Kartu
Inventaris Ruangan (KIR) 0 16 Kartu Inventaris Ruangan menggambarkan semua aset tetap yang ada pada masing- masing ruangan 1 17
Pengurus barang melakukan koordinasi dengan pembantu pengelola(bidang aset)
dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah di KIB ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu 0 18 Pembantu Pengelola (bidang aset) memiliki Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB). 1 19 Dokumen kepemilikan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan dsimpan oleh pengelola 1 20 Pembantu Pengelola (bidang aset) melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang. 1 Total Skor 16 Persentase 80,0%
II Pelaksanaan Inventarisasi Aset Tetap 1 SKPD/pengguna barang melakukan inventarisasi
barang yang dicatat di dalam Kartu Inventaris Barang dan Kartu Inventaris Ruangan secara kolektif. 1
2
Setiap barang inventaris milik daerah (Aset) diberikan
kodefikasi untuk mengamankan dan menjelaskan status
kepemilikan pada masing- masing pengguna/SKPD
1
3
SKPD memiliki Buku Inventaris barang yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang yang bersifat kebendaan, baik bergerak maupun yang tidak bergerak 0 4 Buku Inventaris meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang,
keadaan barang dsb
0 5 Kartu Inventaris Ruangan dipasang disetiap ruangan kerja 1 6 Pengguna barang menghimpun KIB dan KIR dan mencatatnya dalam buku inventaris 0 7 Pengguna melaporkan buku inventaris ke pembantu pengelola (bagian aset) diakhir tahun anggaran 0 8 Pembantu Pengelola (bidang aset) memiliki Rekapitulasi Buku Inventaris yang lengkap 0 9 Pembantu Pengelola (bidang aset)  memiliki Buku Induk Inventaris
1
10 Pembantu pengelola barang mengkompilasi Buku Inventaris menjadi buku induk inventaris 1 11 Rekapitulasi Buku Induk Inventaris ditandatangani oleh pengelola atau pembantu pengelola 1 12 Daftar Rekapitulasi inventaris disusun oleh pembantu pengelola dengan menggunakan bahan dari rekapitulasi inventaris barang yang disampaikan oleh pengguna/SKPD 1 13 Pembantu Pengelola melakukan sensus barang milik daerah sekurang- kurangnya sekali dalam lima tahun 1 14 Pelaksanaan sensus barang milik daerah menghasilkan laporan sensus barang milik daerah 0 15 Pembentukan Panitia Sensus Barang Daerah; 1 16 Penataran Petugas
Pelaksanaan      Sensus
Barang     Provinsi/ Kabupaten/Kota dilaksanakan pada masing- masing Daerah 1 17 Menyediakan Kartu/Formulir/Buku Petunjuk Pelaksanaan  serta peralatan yang diperlukan. 1 18 Menyiapkan biaya persiapan dan pelaksanaan Sensus Barang    Daerah 1 19 Penyampaian formulir dan bahan sampai unit kerja terendah; 1 20 Melaksanakan   sensus barang    daerah   yang masing    masing    di SKPD/wilayah dengan mengisi KIB dan KIR; 0 21 Penyelesaian  hasil sensus barang milik daerah dengan menyampaikan   buku inventaris oleh unit kerja terendah kepada atasan 0 22 Pembuatan Daftar Rekapitulasi oleh Satuan Kerja 0 23 Mengawasi dan mengevaluasi hasil sensus barang dalam SKPD 0 20 Melaksanakan   sensus barang    daerah   yang masing    masing    di SKPD/wilayah dengan mengisi KIB dan KIR; 0 24 Membuat Buku Induk Inventaris 0 25 Melaporkan hasil sensus barang  milik daerah kepada Departemen Dalam Negeri. 0 Total Skor 13 Persentase 52,0%
III Pelaksanaan Pelaporan Aset Tetap 1 SKPD memiliki Laporan Mutasi Barang semesteran 0 2 SKPD memiliki Daftar Mutasi Barang tahunan 1 3 SKPD memiliki Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang 1 4 SKPD memiliki Daftar Usulan Barang yang Akan Dihapus 1 5 Pengguna/Kuasa pengguna barang sudah membuat dan menyampaikan laporan atas mutasi barang kepada pembantu pengelola barang 1 6 Daftar mutasi barang yang dilaporkan oleh Pengguna/Kuasa pengguna barang sudah menjelaskan alasan penyebab bertambah dan berkurangnya barang milik daerah/aset tetap 1 7 Penguna/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada pengelola BMD melalui pembantu pengelola BMD 0 8 Mutasi barang bertambah dan/atau berkurang pada SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada Laporan Mutasi Barang 0 9 Mutasi barang bertambah dan/atau berkurang pada SKPD setiap tahun, dicatat secara tertib pada Daftar Mutasi Barang 1 10 Pembantu Pengelola (bidang aset)  memiliki Laporan Barang Milik Daerah (LBMD). 1 11 Pembantu Pengelola (bidang aset)  memiliki Rekapitulasi Laporan Mutasi Barang 0 12 Pembantu Pengelola (bidang aset)  memiliki Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang 1 13 Pembantu Pengelola (bidang aset)  memiliki Rekapitulasi Daftar Usulan Barang yang Akan Dihapus 1 14 Pelaporan BMD memiliki kelengkapan data dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 0 15 Organisasi Pengelolaan BMD mengetahui BMD yang
dikelolanya melalui laporan yang dibuat oleh pengurus, kuasa pengguna, pengguna, pembantu pengelola dan pengelola.
1 16 Pembantu Pengelola (bidang aset)  memiliki Rekapitulasi Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). 1 17 BMD dalam LBMD dapat dipertangungjawabkan keberadaannya 0 18 Pelaporan BMD tepat waktu 0

## Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang
19 Pelaporan BMD yang dibuat oleh pembantu pengelola tidak memiliki perbedaan dengan laporan BMD yang lainnya.
0 20
Laporan yang dibuat oleh pengelola memiliki dasar yang kuat dan jelas dalam penentuan biaya atau nilai sebuah BMD 1 21 Laporan BMD atau Buku Induk Inventaris dapat dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai BMD. 1 22 BMD dalam LBMD dapat dipertangungjawabkan keberadaannya 1 23 Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah 1 Total Skor 15 Persentase 65,2% Rata-Rata Persentase 66,1% 1.2  Evaluasi Kelengkapan Pengisian

## Dokumen Penatausahaan Aset Tetap
Evaluasi  ini  dilakukan  dengan  cara  menilai kelengkapan pengisian dokumen Kartu Inventaris  Barang,  yang  merupakan  dasar dalam penatausahaan aset tetap. Apabila kartu inventarisasi  ini  diisi  dengan  lengkap  oleh pengurus barang sesuai dengan keadaan aset tetap  yang  sebenarnya,  maka  pihak-pihak yang  berkepentingan  akan  dengan  mudah untuk  memantau  keberadaan  aset  tetap tersebut,  dan  tidak  akan  ada  lagi  aset  tetap yang tidak diakui kewajarannya atas opini yang dikeluarkan oleh BPK.
Tabel 3
Evaluasi Kelengkapan Pengisian Kartu Inventaris Barang No Jenis Kartu Inventaris Barang (KIB) Persentase 1 KIB Tanah 77% 2 KIB Mesin dan Peralatan 62% 3 (KIB) Gedung dan Bangunan 72% 4 (KIB) Jalan, Irigasi dan Jaringan 36% 5 (KIB) Aset Tetap lainnya 49% 6 (KIB) Konstruksi Dalam Pengerjaan 42% Rata-rata 58% 1.2.1 Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah (10 kriteria) Berdasarkan  hasil  perhitungan  persentase untuk kelengkapan pengisian Kartu
Inventarisasi Barang  Tanah diperoleh hasil bahwa tingkat kesesuaiannya sebesar 77% atau  termasuk  kategori  sesuai  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Masih adanya ketidaklengkapan  dalam  pengisian  KIB tanah  ini  yaitu,  ketidaklengkapan  dalam pengisian  keterangan  nomor  dan  tanggal sertifikat tanah sebesar 97%, ketidaklengkapan dalam pengisian keterangan  penggunaan  tanah  sebesar
43%,  ketidaklengkapan  dalam  pengisian keterangan tahun pengadaan tanah sebesar  30%,  serta  ketidaklengkapan pengisian keterangan status tanah sebesar 23%.
1.2.2 Kartu  Inventaris  Barang  (KIB)  Mesin dan Peralatan (8 kriteria)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  persentase untuk  kelengkapan  pengisian  Kartu  Inven- tarisasi  Barang  Mesin  dan  Peralatan diperoleh
hasil bahwa tingkat kesesuaiannya sebesar 62% atau
termasuk kategori sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun  2007.    Dalam  pengisian  kartu inventaris  barang  peralatan  dan  mesin, ketidaklengkapan  pengisian  keterangan ukuran  barang,  nomor  pabrik/rangka  dan mesin  polisi/bpkb  sebesar  100%,  serta ketidaklengkapan  nomor  register  mesin dan peralatan.
1.2.3 Kartu Inventaris Barang (KIB) Gedung dan Bangunan(13 kriteria) Berdasarkan  hasil  perhitungan  persentase untuk kelengkapan pengisian Kartu Inventarisasi Barang Gedung dan Bangunan  diperoleh  hasil  bahwa  tingkat kesesuaiannya sebesar 72% atau
termasuk kategori sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Masih adanya ketidaklengkapan  dalam  pengisian  KIB gedung dan bangunan ini yaitu, ketidaklengkapan dalam pengisian keterangan  nomor  dan  tanggal  dan  nomor dokumen  gedung  serta  keterangan  luas tanah  dari  bangunan  sebesar  100%, ketidaklengkapan  dalampengisian  kete- rangan  kondisi  bangunan  sebesar  30%,
ketidaklengkapan  dalam  pengisian  letak  atau lokasi  bangunan  sebesar  30%,  serta  untuk status dari tanah bangunan memiliki ketidaklengkapan pengisian sebesar 23%.
1.2.4 Kartu  Inventaris  Barang  (KIB)  Jalan, Irigasi dan Jaringan (11 kriteria)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  persentase untuk kelengkapan
pengisian
Kartu
Inventarisasi  Jalan,  Irigasi  dan  Jaringan diperoleh  hasil  bahwa  tingkat  kesesuaiannya sebesar  36%  atau  termasuk  kategori  tidak sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  17  Tahun  2007.  Bila  ditelusuri untuk  kelengkapan  pengisian  KIB  ini,  masih banyak  item  kriteria  yang  tidak  lengkap,  dari semua item aset tetap, tidak satupun yang ada keterangan nomor kode barang, nomor register barang, keterangan konstruksi dan ukuran dari jalan, irigasi dan jaringan, keterangan dokumen  dari  jalan,  irigasi  dan  jaringan,  serta status  dan  kode  tanah  atas  jalan,  irigasi  dan bangunan.
1.2.5 Kartu  Inventaris  Barang  (KIB)  Aset Tetap lainnya (7 kriteria)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  persentase untuk  kelengkapan  pengisian  Kartu  Inven- tarisasi  Aset  Tetap  lainnya  diperoleh  hasil bahwa  tingkat  kesesuaiannya  sebesar  48,6% atau  termasuk  kategori  cukup  sesuai  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Masih adanya ketidakl- engkapan  dalam  pegisian  KIB  ini  yaitu,  tidak adanya keterangan spesifiasi barang,
ketidaklengkapan  dalam  pengisian  keterangan asal  perolehan  barang  sebesar  70%,  ketidak- lengkapan  dalam  pengisian  keterangan  tahun cetak/pembelian sebesar 63%,
serta ketidaklengkapan  keterangan  jumlah  barang sebesar 60%.
1.2.6 Kartu Inventaris Barang (KIB) Konstruksi Dalam Pengerjaan (11 kriteria)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  persentase untuk  kelengkapan  pengisian  Kartu  Inven- tarisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
diperoleh  hasil  bahwa  tingkat  kesesuaiannya sebesar  42%  atau  termasuk  kategori  cukup sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  17  Tahun  2007.  Dalam pengisian  kartu  inventaris  konstruksi  dalam pengerjaan,  masih  banyak  item  kriteria  yang tidak  diisi  oleh  pengirus  barang,  dari  semua item  aset  tetap,  tidak  satupun  yang  ada keterangan  fisik  bangunan  KDP,  luas  dari bangunan KDP, keterangan tanggal dan nomor
dokumen  kontrak,  keterangan  tanggal, bulan  dan  tahun  dimulainya  pekerjaan, serta  keterangan  status  dank  ode  tanah dari  tanah  bangunan  Konstruksi  Dalam Pengerjaan.
Tabel 4

## Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap
Pemerintah Kota Padang No Aspek yang di evaluasi Persenta se Tingkat Kesesuaian 1 Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan 66% Sesuai 2 Evaluasi Kelengkapan Pengisian Dokumen KIB 58% Cukup Sesuai Rata-rata 62% Sesuai
Dari hasil perhitungan berdasarkan tabel 4, evaluasi  kelengkapan  pengisian  dokumen penatausahaan  aset  tetap  di  Pemerintah Kota  Padangdiperoleh  hasil  bahwa  tingkat kesesuaiannya sebesar 58% atau termasuk  kategori  cukup  sesuai.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kota Padang  belum  sepenuhnya  melaksanakan Permendagri No.17 tahun 2007.
Secara  keseluruhan  rata  –  rata  hasil evaluasi  terhadap  penatausahaan  aset tetap  belum  ada  yang  dapat  mencapai derajat  kesesuaian  sebesar  100%,  karena rata  -  rata  baik  pembukuan,  inventarisasi, pelaporan  serta  kelengkapan  pengisian dokumen penatausahaan aset tetap hanya menghasilkan  tingkat  kesesuaian  sebesar 62% atau termasuk kategori sesuai dengan permendagri 17 tahun 2007.
2. Kendala-Kendala Dalam Penata- usahaan Aset Tetap
2.1  Keterbatasan  data  pendukung  aset tetap
Data  pendukung  aset  tetap  merupakan penunjang agar data aset yang disajikan di laporan aset dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya,  pengurus  barang  masih kesulitan dalam mendapatkan informasi/data  tentang  dokumen  (tanggal dan nomor
kontrak), tahun pembelian/perolehan  serta  harga  atas barang/aset tetap tersebut. Dalam pelaksanakan penatausahaan aset tetap di pemerintah  kota  padang  dalam  mengisi format  KIB  dan  KIR  masih  ditemukan kekurangan  yang  disebabkan  sulitnya memperoleh dokumen atas aset tetap milik
daerah  yang  sudah  lama  dan  tidak  jelas statusnya.
2.2  Sosialisasi
peraturan tentang penatausahaan aset masih lemah
Kurangnya sosialisasi peraturan berupa program  atau  kegiatan  seperti  pendidikan, pelatihan,  atau  bimbingan  teknis  bagi  para pengurus barang terhadap teknis pe- natausahaan aset tetap tersebut, me- nyebabkan pengurus barang memiliki keterbatasan dalam teknis pelaksanaan penatausahaan aset tersebut.

## 2.3  Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  sebagai  salah  satu unsur penting di dalam pelaksanaan penatausaan  aset  tetap  sangat  berpengaruh terhadap hasil dari pelaksanaan penatausahaan  aset  tetap  tersebut.  Menurut sekretaris  dinas  pendidikan,  pengurus  barang di dinas pendidikan tidak mahir mengoperasikan  komputer,  jadi  pada  saat melakukan penginputan data ke dalam komputer pengurus barang mengalami kesulitan.  Hal  ini  menjadi  kendala  dalam penatausahaan  aset  tetap,  karena  masih rendahnya sumberdaya pengurus barang.
2.4  Kurangnya
Kompensansi Yang Memadai Terhadap Kesejahteraan
Pegawai  Di  Bidang  Penatausahaan
Aset Tetap.
Dalam  menjalankan  tugas  sebagai  pejabat fungsional  kompensasi  yang  memadai  sangat dibutuhkan agar dapat menjalankan pekerjaan dengan  penuh  tanggung  jawab,  untuk  itu dibutuhkan  motivasi  yang  kuat  dalam  diri seorang pengurus barang. Di Pemerintah Kota Padang honor pengurus barang hanya 150.000  perbulan,  pengurus  barang  tidak diberi  fasilitas  dari  skpd,  hal  ini  juga menyebabkan  pengurus  barang  terkendala dalam mengurusi barang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pemaparan  temuan  dan analisis  hasil  studi  kasus  terhadap  evaluasi penatausahaan  aset  tetap  Pemerintah  Kota Padang, peneliti menyimpulkan, antara lain : 1.  Pemerintah Kota
Padang telah melaksanakan  penatausahaan  aset  tetap
sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku yaitu permendagri  nomor  17  tahun  2007 tentang  pedoman  teknis  pengelolaan barang milik daerah. Dari hasil observasi, evaluasi penatausahaan aset tetap  memperoleh  nilai  sebesar  62%.
Sementara  itu,  untuk  setiap  prosedur penatausahaan aset tetap pada
Pemerintah  Kota  Padang  memperoleh nilai  sebesar  :  (a)  80%  untuk  evaluasi kegiatan  pembukuan  aset  tetap,  (b) 52%
untuk evaluasi kegiatan inventarisasi  aset  tetap,  (c)  65%  untuk evaluasi  kegiatan  pelaporan  aset  tetap, (d)  58%  untuk  evaluasikelengkapan pengisian dokumen penatausahaan
aset tetap. 2.  Dalam  melaksanakan  penatausahaan aset  tetap,  kendala  yang  ditemui  oleh Pemerintah Kota Padang yaitu: keterbatasan  data  pendukung  aset tetap,  sosialisasi  peraturan  tentang penatausahaan  aset  masih  lemah, keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia, kurangnya kompensansi yang memadai terhadap  kesejahteraan  pegawai  di bidang penatausahaan aset.

## 2.  Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  dari  penelitian ini  adalah  Pemerintah  Kota  Padang hendaknya segera memperbaiki atau menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang  terdapat  di  dalam  pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah barang  milik  daerah.  Apabila  kekurangan yang ada telah diperbaiki, maka penatausahaan    barang  milik  daerah  akan dapat  memiliki  peran  penting  di  dalam mendukung  pengelolaan  barang  milik daerah yang efektif dan efisien. Peningkatan  kualitas  terhadap  Sumber Daya  Manusia  pelaksana  pembukuan, inventarisasi, pelaporan barang milik daerah  perlu  diupayakan  dalam  bentuk pendidikan,  pelatihan,  atau  bimbingan teknis,  aparat  yang  bertugas  dalam pengelolaan  barang  milik  daerah  harus memiliki   kesamaan  pemahaman  agar terbina  sistem  dan  mekanisme   pengelola barang yang baik di tiap-tiap SKPD. Pemerintah  Kota  Padang  sebaiknya  juga menerapkan  aplikasi  pengelolaan  barang milik  daerah  yang  di  dalamnnya  tercakup pentausahaan  aset  tetap  melalui  Sistem
Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Hal ini dilakukan untuk mempercepat  perolehan  informasi  mengenai inventarisasi  barang  milik  daerah  dan  untuk mendapatkan  data  barang  milik  daerah  yang benar dan lebih akurat ( up to date ).

## DAFTAR PUSTAKA
Cooper,  Donald  R.  dan  Pamela  S.  Schindler. Metode  Riset  Bisnis.  Vol.2,  Edisi  9 , Jakarta : PT. Media Global Edukasi. Gie, Liang the. 2009. Administrasi Perkantoran Moderen . Yogyakarta: Liberty. Hartono, Jogianto. 2010. Metodologi Penelitian Bisnis . Yogyakarta: BPFE.
Hapsari,  Indriati  D.  2010, Evaluasi  terhadap penatausahaan belanja hibah(studi kasus pada pemerintah kabupaten magelang) . Thesis S2 Magister
Akuntansi  UGM  (tidak  dipublikasikan).
Yogyakarta.
Republik  Indonesia,  Undang  –  undang  No.  17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Republik  Indonesia,  Undang  –  undang  No.  32
Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah. ________________,  Permendagri  No.  59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri  13  Tahun  2006  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ________________,      Permendagri    No    17 Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
________________,  Peraturan  Pemerintah No.  24  Tahun  2005  Tentang  Standar
Akuntansi Pemerintahan. Peraturan  Pemerintah  No.  38  Tahun  2008 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  No.  6  Tahun  2006  Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Ritonga, Irwan. 2010. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah.
Sekaran,  Umar.  2009. Research  Methods  for Business . Jakarta: Salemba Empat. Siregar,  Doli.  2004. Manejemen  Aset .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Suhanda. 2007. Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah . Padang: Andalas Lima Sisi. Widyaningrum, Herlina. 2010, Evaluasi Prosedur  Akuntansi  Aset  Tetap(Studi Kasus  pada  Dinas  Pendidikan,  Pemuda
dan  Olahraga  Kabupaten  Magelang TA  2009) .  Thesis  S2  Magister Akuntansi UGM (tidak dipublikasikan). Yogyakarta. Wirartha,  Made  I,  2006. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi , Yogyakarta: ANDI. Yusuf, Muhammad. 2010, Delapan Langkah  Pengelolaan  Aset  Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah  Terbaik ,  Salemba  Empat,
Jakarta. http://www.indowarta.com/ Data  Kerusakan Aset  Kota  Padang  Pasca  Gempa Tidak  Valid.  (Diakses  Senin,  22 Agustus 2011).
http://www.harianhaluan.com/ Laporan Keuangan Daerah Masih Kacau.(Diakses  Senin,  17  Oktober 2011.