## EKSISTENSI DESA PAKRAMAN DALAM PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI

## (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali No 2 Tahun 2012, tentang
Kepariwisataan Budaya Bali)
AA Gede Oka Parwata 1 , I Ketut Kasta Arya Wijaya 2 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali, 1 Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali 2 *Email: agungparwata34@yahoo.co.id 1 *Email: kastaaryawijaya@gmail.com 2 DOI: 10.22225/KW.12.1.415.69-75 Halaman: 69-75

## Abstrak
Kegiatan  pembangunan  kepariwisataan  dalam  kehidupan  Negara  modern  tidak  akan  dapat  berjalan  dengan  baik tanpa  adanya  sebuah  kebijakan  yang  baik  pula.    Kepariwisataan  dalam  program  suatu  negara  dihandalkan  dan diarahkan  untuk  memberi  manfaat  bagi  kesejahteraan  bersama  elemen  berbangsa.  Nilai  dasar  atas  upaya mewujudkan kemakmuran ditetapkan melalui  Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan  untuk menciptakan  iklim  yang  kondusif  dan  memberikan  kepastian  hukum.  Dalam  penyelenggaraan  kepariwisataan utamanya di Bali menjadi penting pada pengembangan pariwisata budaya sebagai  penyangga agar terhindar dari komersialisasi dan komodifikasi  yang hanya menempatkan Bali  sebagai objek eksploitasi. Desa pakraman berkait dengan  kepariwisataan  ini  memerlukan  hak/kepastian  berdasarkan  hukum  sehingga    hak  dan  kewajiban  serta kewenangannya  guna  mendapat  jaminan  atas  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  seluruh  kompenen terkait dalam pengelolaan kepariwisataan.  Jenis penelitian ini adalah  yuridis normatif yaitu yang mengkaji semua permasalahan melalui tinjauan hukum, acuannya dilakukan baik secara normatif maupun berdasarkan doktrin ilmu hukum. Pembahasan atas kewenangan desa pakraman tidak bisa lepas dari ketentuan Pasal 18B (2) UUD Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  sebagai  pengakuan  hak  konstitusionalnya.  Pengaturan  pengelolaan kepariwisataan  budaya  Bali    belum  secara  implisit  mengatur  bagaimana  hak,  kewajiban  serta  kewenangan  yang dimiliki desa pakraman. Sepantasnya dalam Pengelolaan Kepariwisataan budaya memberikan tempat yang rasional kepada  desa  pakraman  sebagai  subyek  pemilik  kebudayaan.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  tentang Kepariwisataan Budaya tidak secara tegas  memberikan kedudukan  hukum (hak, kewajiban dan wewenang) desa pakraman  dalam  pengelolaan  Kepariwisataan  Budaya  Bali.    Posisi  kedudukannya  selaku  subyek  internal, seharusnya  diwujudkan  dalam  bentuk  fungsi  penguatan,  pemberdayaan.  Jika  dibentuk  dalam  relasi  koordinasi dengan  unsur  pemerintah  daerah  pun    koordinasi  dalam  dengan  sifat  mendukung  dan  menguatkan  kedudukan hukum desa pakraman.
Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Desa Pakraman, Kepariwisataan Budaya

## Abstract
Tourism development activities in a modern country cannot work well without a good policy.  Tourism as one of development programs of a country is a reliable way to bring prosperity to all of the people. The basic value of efforts to achieve prosperity is stated in Act No. 10 Year 2009, which is about  tourism for creating a conducive environment and to provide legal certainty.  Cultural tourism development activities, particularly in Bali, play an important role as a buffer to  avoid  Bali from being commercialised and commodified, in  other  words, being  an exploited  object.  The  customary  village  (desa  pakraman)  must  be  given  a  clear  portion  in  the  law  regarding tourism industry so that its rights, obligations and authorities to give legal certainty, justice and benefits are clear. This is a normative juridical  study, which is a study that analyses all problems through legal perspective  whose reference  is  obtained  normatively  or  based  on  the  doctrines  in  law  discipline.  Discussing  the  authority  of  Desa Pakraman cannot disregard Article 18B (2) Constituion of 1945, which is a recognition of the rights of customary village. The regulations about  cultural tourism of Bali have not yet implicitly defined the rights, obligations and authorities  of  desa  pakraman.  Cultural  tourism  management  should  provide  desa  pakraman  with  a  rational
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 69

## I.  PENDAHULUAN
Dalam  era  globalisasi  sekarang  ini,  kegiatan pembangunan kepariwisataan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sebuah kebijakan yang baik. Setiap pelaku pariwisata dan terlebih lagi para birokrat, baik  di  lingkungan  pemerintah  pusat  maupun Pemerintah  Daerah,  harus  memiliki  pemahaman  yang mendalam  tentang  pentingnya  menyusun  dan mengimplementasikan  kebijakan  yang  baik  dalam kegiatan  kepariwisataan. 1 Kepariwisataan  tidak  hanya berkaitan  dengan  fenomena  orang  yang  melakukan perjalanan,  tetapi  juga  berdampak  terhadap  masalah- masalah  seperti  pencapain  tujuan  sosial  dan  budaya, kebijakan  luar  negeri,  pembangunan  ekonomi, perlindungan  lingkungan  hidup  dan  perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. 2
Kepariwisataan  Bali  telah  menjadi  sumber penghidupan  masyarakat  Bali  dan  menjadi  satu tumpuan  perekonomian  masyarakat.  Melihat  kondisi itulah pengelolaannya  harus diarahkan untuk memberi manfaat bagi kesejahteraan bersama elemen berbangsa. Nilai  dasar  yang  ditetapkan  Undang-Undang  No.10 Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  mengamanatkan agar  kepariwisataan  diarahkan  untuk  menciptakan iklim  yang  kondusif  sehingga  usaha  pariwisataisa berkembang  dan  dapat  membuka  kesempatan  yang sama  dalam  berusaha  dan  memfasilitasi,  serta  dapat memberikan  kepastian  hukum.  Untuk  itu  diperlukan kebijakan  strategis  dalam  pengelolaannya  sehingga tidak  ada  elemen  masyarakat  Bali  yang  tak  tersentuh apalagi termarjinalkan. Dalam hal kepariwisataan yang berbasis  budaya,  Peraturan  Daerah  No.  2  Tahun2012 tentang  Kepariwisataan  Budaya  telah  menempatkan desa  pakraman  sebagai  penyangga  kepariwisataan budaya  agar  terhindar  dari  komersialisasi  dan komodifikasi  yang  melampaui  batas  dan  hanya menjadikan  Bali  sebagai  objek  eksploitasi.  Untuk  itu perlu  kajian  lebih  mendalam  terkait  dengan proposionalitas  pengelolaan  kepariwisataan  budaya yang  melibatkan  peran  desa  pakraman  di  dalamnya.
hak  dan  kewajiban  serta  kewenangan  desa  pakraman haruslah  jelas  guna  memberi  jaminan  atas  kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan
Desa  pakraman  yang  sejak  semula  keberadaannya menjaga ketertiban dan kedamaian kehidupan, menjaga keseimbangan dan keharmonisan berbagai kepentingan warga  yang  ada  di  dalam  dirinya,  kini  harus menghadapi kenyataan pahit, menahan langkah dengan penuh  perhitungan  dalam  menggunakan  hak  dan kewenangan  dalam  mengatur  wilayahnya  sebagai akibat  intrusi  berbagai  nilai  kehidupan  masyarakat modern.  Keadaan  ini  dirasakan  secara  penuh  oleh beberapa  desa  pakraman  dalam  berbagai  bentuknya seperti:  cara  berfikir,  cara  bersikap,  cara  berperilaku warga  desa  pakraman,  perubahan  situasi  sosial, peningkatan  ketegangan  dan  konflik  sosial,  dan hambatan serius  dalam menggunakan hak-hak sejarah dan kulturalnya seperti dalam mengelola dan mengatur wilayahnya. 3
Latar belakang pemikiran ini berpijak dari konsepsi kebudayaan  sebagai  wujud  ide,  wujud  aktivitas,  dan wujud  benda-benda  hasil  karya  manusia.  Kebudayaan tidak  semata-mata  dipandang  sebagai  koleksi  barang- barang atau benda-benda kebudayaan, melainkan hasil dari  cara  berfikir  manusia  dalam  merspon  dan mengartikulasikan  segala  sebab  yang  mengakibatkan manusia  memikirkan  dan  menciptakan  sesuatu  untuk merespon  sebab  itu.  Dulu  orang  berpendapat  bahwa kebudayaan meliputi segala manifestasi dari kehidupan manusia  yang  berbudi  luhur  dan  yang  bersifat  rohani, dewasa  ini  kebudayaan  diartikan  sebagai  manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang.
Kini  kebudayaan  dipandang  sebagai  sesuatu  yang lebih  dinamis,  bukan  sesuatu  yang  kaku  atau  statis. Dulu  kata  “kebudayaan”  dipandang  sebagai  sebuah kata benda, kini  lebih  sebagai kata kerja. Kebudayaan bukan lagi pertama tama sebuah koleksi barang-barang kebudayaan,  kini  kebudayaan  terutama  dihubungkan dengan  kegiatan  manusia  yang  membuat  alat-alat,

## Eksistensi Desa Pakraman dalam pengelolaan Kepariwisataan Budaya Bali
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
portion as the subject and owner of Bali culture. Bali provincial regulation on cultural tourism does not explicitly give the legal status (rights, obligations and responsibilities) of desa pakraman in the management of Bali cultural tourism.  As  the  internal  subject,  the  legal  status  of  desa  pakraman  should  be  manifested  in  the  form  of  both reinforcement  and empowerment  functions. If  the legal status of  desa pakraman is in the form of a coordinative relation  local  government,  such  coordination  should  be  supporting  and  strengthening  the  legal  status  of  desa pakraman.

## Keywords: Legal Status, Customary Village (Pakraman), Cultural Touris
1. Basuki Antarikasa, 2016. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan, Pengembangan Kepariwisataan yang Berkelanjutan dan perlindungan Kekayaan Intelektual , Intrans Publishing, Malang, h.5 2.  Ibid. h. 10
3.  IB  Wyasa  Putra,  2010, “ HAM  Versus  HAM  Krama  Desa  Dalam  Penerapan  Sanksi  Adat  “  dalam W icara  Lan  Pamidadnda , (Ed.  Kt Sudantra dan AA Gede Oka Parwata) Udayana University Press, Denpasar, h.114-115.
4.  Keontjaraningrat  membagi  wujud  kebudayaan  atas  tiga  wujud,  yaitu  :  wujud  Kebudayaan  sebagai  konplek  ide,  gagasan,  nilai,  norma, peraturan,  dan  sebagainya;  wujud  kebudayaan  sebagai  komplek  aktivitas  dan  kelakuan  berpola  manusia  dan wujud  kebudayaan  sebagai benda-benda hasil karya manusia, lihat Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, 1981, Gramedia Bandung, h 5
5.  Wyasa Putra, dkk. 2013. Naskah A kademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi  Bali tentang Pelestarian W arisan Budaya Bali , Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, h 5 dan 6 (selanjutnya disingkat Wyasa Putra I)
dengan  tata  upacara.  Memang  dalam  pengertian kebudayaan  juga  termasuk  tradisi,  dan  “tradisi”  dapat diterjemahkan dengan pewarisan atau penerusan norma -norma,  adat  -  istiadat,  kaidah  -  kaidah,  harta  -  harta. Tetapi  tradisi  tersebut  bukanlah  sesuatu  yang  tidak dapat diubah, tradisi justru diperpadukan dengan aneka ragam  perbuatan  manusia.  Manusialah  yang  membuat sesuatu  dengan  tradisi  itu,  ia  menerimanya, menolaknya  atau  mengubahnya.  Itulah  sebabnya kebudayaan  merupakan  cerita  tentang  perubahan- perubahan  riwayat  manusia  yang  selalu  memberi wujud  baru  pada  pola-pola  kebudayaan  yang  sudah ada 6 di samping  itu pula kebudayaan  merupakan  hasil dari  cara-cara  manusia  menerobos  fakta-fakta  alam dengan cara mengevaluasi, dan kemudian menuangkan dalam  suatu  bentuk  kebijakan  dan  keputusan.  Fakta- fakta  alam  merupakan  lingkaran  yang  mengurung manusia  dalam  keniscayaan  alam  di  satu  pihak  dan keterbukaan  yang  dicapai  berdasarkan  penilaian  yang kritis oleh pihak lainnya 7 Berdasar fakta hukum demikian, maka permasalahan  yang  akan  dikaji  melalui  penelitian  ini adalah :
A.  Bagaimana  hak  dan  kewajiban  desa  pakraman dalam pengelolaan kepariwisataan budaya Bali ?
B.  Bagaimanakan  kewenangan  desa  pakraman  dalam melakukan  pengelolaan  kepariwisataan  budaya Bali ?

## II.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  formal,  istilah  desa  pakraman  pertama  kali digunakan  dalam  Peraturan  Daerah  No.3  Tahun  2001 tentang  Desa  Pakraman.  Dalam  Pasal  1  angka  4 disebutkan:
“Desa  Pakraman  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  adat  di  Provinsi  Bali  yang  mempunyai satu  kesatuan  tradisi  dan  tata  krama  pergaulan hidup  masyarakat  umat  Hindu  secara  turun- tumurun  dalam  ikatan  Kahyangan  Tiga  atau Kahyangan  Desa  yang  mempunyai  wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”.
Dari  konsepsi  tersebut  di  atas  dapat  dikemukakan bahwa  desa  pakraman  bersifat  otonom  dalam  arti mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri  sesuai  dengan kebijaksanaan,  prakarsa,  dan  kemampuannya  sendiri 8 atau  merupakan  kekuatan  untuk  mengatur  warganya sehingga segala kepentingannya dapat dipertahankan 9
Desa  pakraman  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  adat  yang  masih  hidup,  keberadaan  dan  hak- hak  tradisional  yang  dimiliknya  dilindungi  oleh Konstitusi  (UUD.NRI  1945).  Pasal  18B  ayat  (2).  Ini berarti  konstitusi  mengakui  bahwa  desa  pakraman mempunyai kemampuan hukum (legal capacity) untuk mempertahankan  hak-hak  tradisionalnya  di  hadapan pengadilan. Kemampuan hukum tersebut bukan hanya terhadap  perbuatan  orang  perorangan  tetapi  juga terhadap perbuatan negara. 10
Karena  hak-hak  tradisional  itu  secara  tegas  diakui oleh  Konstitusi,  maka  hak-hak  itu  berstatus  sebagai hak  konstitusional  sehingga  pelanggaran  terhadap terhadap  hak-hak  itu  merupakan  pelanggaran konstitusional. Undang-undangpun tidak boleh melanggar  hak-hak  tradisional  desa  pakraman  yang telah  diakui  sebagai  hak  konstitusional.  Itulah sebabnya,  Undang-Undang  Nomer  24  tahun  2003 tentang  Mahkamah  Konstitusi  (selanjutnya  disebut UUMK  memberi  kedudukan  hukum (legal  standing, pesona standi in yudicio) kepada kesatuan masyarakat sepanjang  memenuhi  persyaratan,  untuk  bertindak sebagai  pemohon  dalam  pengujian  undang-undang terhadap UUD 1945,
Desa  pakraman  yang  merupakan  lembaga  sosial tradisional  mewadahi  kegiatan  sosial,  budaya,  dan keagamaan  masyarakat  umat  Hindu  di  Bali  dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana. Dengan adanya falsafah Tri Hita Karana , akan terwujudlah suasana kehidupan yang  aman,  tenteram,  tertib,  dan  rukun  berasaskan kekeluargaan atau kebersamaan atau asas kemasyarakatan.  Kondisi  kehidupan  yang  demikian memberikan  motivasi  tumbuhnya  kebudayaan  yang berkembang secara kreatif.
Terkait  dengan  hal  tersebut  Peraturan  Daerah Provinsi  Bali  Nomer  2  tahun  2012,  tentang Kepariwisataan  Budaya  Bali,    BAB  I,  .Pasal  1  angka 14 menentukan:
”Kepariwisataan budaya Bali adalah kepariwisataan  Bali  yang  berlandaskan  kepada kebudayaan  Bali  yang  dijiwai  oleh  ajaran Agama  Hindu  dan    falsafat  Tri  Hita  Karana sebagai  potensi  utama  dengan  menggunakan kepariwisataan  sebagai  wahana  aktualisasinya, sehungga terwujud hubungan timbal balik yang dinamis  antara  kepariwisataan  dan  kebudayaan yang  membuat  keduanya  berkembang  secara sinergis,  harmonis  dan  berkelanjutan  untuk dapat  memberikan  kesejahteraan  kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan”
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 71
Eksistensi Desa Pakraman dalam pengelolaan Kepariwisataan Budaya Bali
6.  C.A. van Peursen. 1995. Srtategi Kebudayaan, Kanisius, Yogyakarta,h. 11-12
7.  Wyasa Putra I, dkk. op. cit . h. 7
8.  I Gusti Ngurah Gorda, 1999, Manajemen dan Kepemimpinan Desa A dat di Propinsi Bali,dalamPerspektif Era Globalisasi, STIE, Singaraja dan PT. Widya Kriya Gematama, Denpasar, h. 42
9.  I Ketut Wirta Griadhi, 1991, “ Peranan Otonomi Desa Adat Dalam Pembangunan ” Kerta Patrika, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Unud, No. 54 Tahun XVII, Denpasar, h. 51
10.  Palguna,  2010. “Tata  Hubungan  Desa  Pakraman  Dengan  Desa  Dinas ” Makalah , disampaikan  pada  Seminar  Desa  Pakraman  Benteng Pelestarian Budaya Bali, dalam rangka Dies natalis Ke-48 Universitas Udayana, tgl 18 September 2010, h. 4
BAB II, Pasal 2, mengatur: ”Penyelenggaraan  Kepariwisataan  budaya  Bali dilaksanakan  berdasarkan  pada  asas  manfaat, kekeluargaan,  kemandirian,  keseimbangan, kelestarian,  partisipatif,  berkelanjutan,  adil  dan merata,  demokratis,  kesetaraan  dan  kesatuan yang  dijiwai  oleh  nilai-nilai  Agama  Hindu dengan menerapkan falsafah Tri Hita Karana”.
Selanjutnya  dalam  Pasal  3  diatur:Kepariwisataan Budaya Bali  bertujuan:
1.  Melestarikan  kebudayaan  Bali  yang  dijiwai  oleh nilai-nilai Agama Hindu;
2.  Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
3.  Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 4.  ..........................................;
5.  ...........................................;
6.  Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; 7.  ...........................................; 8.  ...........................................; Dalam BAB III, Pasal 4, mengatur : Pembangunan
Kepariwisataan Budaya Bali diarahkan:
1.  Meningkatkan  harkat  dan  martabat,  serta memperkukuh jati diri masyarakat Bali;
2.  Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Bali secara merata dan berkelanjutan; dan
3.  Melestarikan  lingkungan alam  Bali  sebagai  basis penyangga kehidupan masyarakat dan kebudayaan Bali secara berkelanjutan,
Dalam Pasal 24 ditentukan:
1.  Masyarakat berhak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya  untuk  berperan  serta  dalam menyelenggarakan kepariwisataan;
2.  hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mencakup:
a.  Sebagai pekerja pada usaha pariwisata;
b.  Sebagai pengelola Daya Tarik Wisata;
c.  Melaksanakn promosi, dan
d.  Duduk dalam kelembagaan pariwisata.
Pasal  25  diatur:  Desa  pakraman  dan/atau  lembaga tradisional  lainnya,  dapat  bekerjasama  dengan pemerintah  daerah  melakukan  usaha-usaha  untuk mencegah  aktivitas  kepariwisataan  yang  tidak  sesuai dengan kepariwisataan budaya Bali
Tidak  bisa  dipungkiri  desa  pakraman  merupakan suatu  sistem  sosial  yang  mapan  dan  fungsional  dalam mendukung  keberadaan  kebudayaan  Bali  yang bersumber  dari  agama  Hindu  serta  merupakan  basis penerapan dan pengembangan nilai-nilai agama Hindu dan  budaya  Bali.  Dengan  demikian  secara  tidak
langsung  sangat  fungsional  bagi  pengembangan pariwisata di Bali.
Sebagai pendukung atau rumah kebudayaan sudah sepantasnya secara tegas diatur hak dan kewajibannya desa  pakraman  dalam  mengelola  kepariwisataan budaya.  Apalagi UUD 1945, Pasal 18B (2)  mengakui hak-hak  yang  dimilikinya  dilindungi  oleh  konstitusi. Kalau  diperhatikan  ketentuan  pasal-pasal  dari  Perda Kepariwisataan  Budaya  sebagaimana  dikemukakan  di atas  tidak  ada  satupun  pasal  yang  secara  tegas menyebut secara  implisit apa hak dan kewajiban desa pakraman  dalam  pengelolaan  kepariwisataan  budaya. Memang dalam  BAB IX, Pasal 24, (1), (2), Pasal 25, diatur  tentang  Peran  Serta  Masyarakat,  sedangkan dalam    BAB  X,  Pasal  26  (2)  diatur  Hak,  Kewajiban, dan  Larangan,:  ”Desa  pakraman  dan  lembaga tradisional  mempunyai  hak  untuk  mengembangkan wisata  pedesaan  sesuai  dengan  potensi  setempat”. Ketentuan  pasal  ini  hanya  mengatur  hak  untuk mengembangkan  wisata  pedesaan,  tetapi  tidak  diatur lebih  lanjut  kewajiban-kewajiban  apa  yang  harus dilakukan dan bagaimana pengaturan dan implementasi  dari  hak-hak  tersebut.  Hal  ini  perlu ditekankan  karena  desa  pakraman  dalam  pengaturan objek wisatanya disamping berpedoman aturan tertulis (Perda,  Undang-undang)  juga  dibuatkan  aturan  dalam awig-awig atau peraremnya dalam pengelolaannya.
Mengacu pada konsep pluralisme atau kemajemukan  hukum  dari  Griffths  yang  dikutip  dari Sulastriyono (2000) 11 membagi pluralisme hukum atau kemajemukan  hukum  menjadi  dua  yaitu weak  legal pluralism (pluralisme hukum yang lemah)
mengandung  makna  bahwa  suatu  kemajemukan hukum  yang  berusaha  melakukan  penggabungan  atau perujukan  antara  hukum  adat  dengan  hukum  negara. Strong  legal  pluralism (pulralisme  hukum  yang  kuat) yaitu  adanya  berbagai  hukum  yang  berlaku  dalam berbagai  lapangan sosial tertentu tanpa harus merujuk pada  hukum  negara.  Berdasarkan  hal  tersebut  dalam kaitan    dengan  pengelolaan  obyek  wisata  oleh  desa pakraman  terdapat  beberapa  aturan  atau  hukum  yang berlaku,  seperti  Perda  (hukum  tertulis)  dan  hukum lokal  (tidak  terulis/hukum  adat  atau  atau  awig-awig atau  perarem).  Dalam  pengaturan  Kepariwisataan budaya,  dipandang  perlu  untuk  mendapat  penekanan yaitu  bagaimanakan  kedua  sistem  hukum  tersebut bekerja dalam kenyataannya dan bagaimana implikasinya  saling  pengaruh  kedua  sistem  hukum tersebut?  Dengan  demikian  dapat  dihindari  terjadinya konflik  pengaturan  sehungga  perlu  diperjelas kedudukan  desa  pakraman  dalam  pengaturan kepariwisataan budaya Bali.
Membahas  kewenangan  desa  pakraman  tidak  bisa lepas  dari  ketentuan  Pasal  18B  (2)  UUD.  NRI  Tahun 1945,  sebagai  pengakuan  hak  konstitusionalnya, Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomer  3  tahun  2001
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 72

## Eksistensi Desa Pakraman dalam pengelolaan Kepariwisataan Budaya Bali
11.  Sulatriyono,  2000,  “ Pluralisme  Hukum  dan  Permasalahan  Pertanahan,  Kasus  Penguasaan  Tanah  Timbul  di  Muara  Sungai  Citandui”, dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya (EKM.Masinambow- Ed), h.183-184.
tentang Desa Pakraman, serta otonomi desa pakraman. Perda  Desa  Pakraman  Nomer  3  tahun  2001  dalam Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 4, menyatakan:
“Desa  pakraman  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  adat  di  Propinsi  Bali  yang  mempunyai satu  kesatuan  tradisi  dan  tata  karma  pergaulan hidup  masyarakat  umat  Hindu  secara  turun temurun  dalam  ikatan  Kahyangan  Tiga  atau Kahyangan  Desa  yang  mempunyai  wilayah tertentu  serta  berhak  mengurus  rumah tangganya sendiri”
Kewenangan desa pakraman ”diatur” dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomer 3 Tahun 2001. Desa  pakraman  mempunyai  wewenang  sebagai berikut:
1.  Menyelesaikan  sengketa  adat  dan  agama  dalam lingkungan  wilayahnya  dengan  tetap  membina kerukunan  dan  toleransi  antar  krama  desa  sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat 2.  Turut  serta  menentukan  setiap  keputusan  dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya  terutama  yang  berkaitan  dengan Tri Hita Karana
3.  Melakukan  perbuatan  hukum  di  dalam  dan  luar desa pakraman.
Kata  ”diatur”  menurut  Palguna  (2010) 12 perlu diberi  tanda  petik.  Sebab  Perda  Desa  Pakraman bukanlah  ”sumber  hukum”  dari  kewenangan  yang dimiliki  desa  pakraman  melainkan  hanya  ketentuan yang  menunjukkan  sekaligus  menegaskan  atau mengukuhkan  bahwa  desa  pakraman  memiliki kewenangan  itu.  Perda  Desa  Pakraman  bukanlah memberi  kewenangan  kepada  desa  pakraman melainkan  hanya  menegaskan  atau  menunjukkan bahwa  desa  pakraman  memiliki  kewenangan  tertentu menurut hukum adat.
Kalau  diperhatikan  ketentuan  pasal  6  (b)  Perda Desa  Pakraman  tersebut  di  atas  seharusnya mempertegas  atau  mengukuhkan  kewenangan  desa pakraman termasuk juga dalam pelaksanaan pembangunan  yang  ada  wilayahnya  termasuk pembangunan  dengan  berbasis  budaya  Bali  dalam bingkai Tri Hita Karana.
Dalam menetapkan kebijakan pengaturan kepariwisataan  budaya,  budaya  harus  dipandang sebagai  sebagai  suatu  proses  manusia  beradaptasi dengan  lingkungan  alam  disekitarnya  dimana  dia tinggal  dengan  menggunakan  akal,  pikiran  atau  budi dayanya.  Pengaturan  masalah  kebudayaan  Bali  harus memperhatikan komponen terkait satu dengan  lainnya dan  saling  mendukung,  seperti,  manusia  sebagai pendukung  kebudayaan,  dan  alam  sebagai  wadah kebudayaan  itu.  Hal  ini  harus  dilakukan  secara sistematik,  terstruktur  dan  komprehensif,  menyentuh
ketiga  komponen  tersebut  (kebudayaan,  manusia  dan alam (desa pakraman)
Dalam  hubungannya dengan kebijakan pengaturan kepariwisataan budaya hendaknya mencakup:
1.  Kebijakan  pelestarian  budaya,  yang  disebut kebijakan pokok;
2.  Kebijakan  penguatan  terhadap  masyarakat sebagai  pemilik  dan  pendukung  kebudayaan  itu; dan
3.  Kebijakan  pemeliharaan  lingkungan  tempat dimana warisan budaya itu diciptakan, dipelihara dan  dikembangkan.  Kebijakan  b  dan  c, merupakan kebijakan pendukung. 13
Potensi  budaya  yang  sangat  besar  ini  sudah semestinya  mendapatkan  perlindungan  di  daerah. Namun  perlindungan  dan  pemanfaatan  budaya  belum terstruktur  dan  koordinatif  dengan  proses  dan mekanisme  yang  memperhatikan  masyarakat  sebagai pemilik kebudayaan itu sendiri.
Dalam hubungan dengan pengelolaan
Kepariwisataan  Budaya  Bali  dalam  pasal - pasalnya belum  secara  implisit  mengatur  bagaimana  hak, kewajiban  serta  kewenangan  yang  dimiliki  desa pakraman dalam pengelolaannya. Dalam peran sebagai penyangga  kepariwisataan  budaya  harus  diperjelas kedudukan  desa  pakraman  sebagai  satu  kesatuan masyarakat  hukum  adat  yang  dengan  otonominya. Desa  pakraman  yang  keberadaannya  menjaga ketertiban dan keamanan dengan menjaga keseimbangan  dan  keharmonisan  sebagai  benteng kebudayaan  Bali  harus  dipertegas  posisinya  dalam pengelolaan  kepariwisataan  budaya  Bali  sebagai bentuk  pemberdayaan  sekaligus  peran  sertanya menunjang  Kepariwisataan  Budaya  Bali,  baik  dalam pengelolaan,  usaha  pariwisata,  pembangunan  daya tarik pariwisata, pembinaan dan pengawasan.
Sepantasnya  dalam  Pengelolaan  Kepariwisataan budaya memberikan tempat yang rasional kepada desa pakraman  sebagai  subjek  pemilik  kebudayaan.  Dalam kebijakan  pengelola  pariwisata  budaya  di  wilayahnya termasuk  pemeliharaan  yang  ada  di  bawah  desa kepemilikan  desa  pakraman.  Paradigma  pengelolaan kepariwisataan  budaya  merupakan  skema  yang menempatkan  desa  pakraman  sebagai  pemilik  atau wadah kebudayaan sebagai pelaku pengelolaan karena ada  ikatan  integral  antara  kebudayaan  dengan masyarakat  adat  (desa  pakraman)  sebagai  subjek pendukung utama.
Dengan  demikian  unsur  luar  dari  desa  pakraman sebagai  unsur  eksternal  pengelolaan  kepariwisataan budaya  jika  masuk  dalam  sistem  pengelolaan seharusnya  mengambil  posisi  sebagai  pendukung bukan  sebagai  posisi  pengelola,  atau  jika  sebagai posisi  pengelola  harus  ada  penyerahan  posisi kedudukan  antara  subjek  internal  (desa  pakraman)
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 73
Eksistensi Desa Pakraman dalam pengelolaan Kepariwisataan Budaya Bali
12.  Palguna, IDG. 2010 , Op. cit . h. 6 13.  Wysa Putra I,dkk, op. cit, h 7 - 8
kepada  subjek  ekternal, yang  penyerahannya berdasarkan  sifat  sukarela  dengan  pertimbangan  dan kehendak  subyek  internal  (desa  pakraman).  Posisi subyek  internal  seharusnya  diwujudkan  dalam  bentuk fungsi  penguatan,  pemberdayaan.  Dengan  demikian koordinasi  dengan  kerangka  berfikir  ini  berarti koordinasi dalam sifat mendukung dan menguatkan.
Masalah  pengelolaan  warisan  budaya  (termasuk kebudayaan  Bali-peneliti)  merupakan  suatu  sistem otonom, yang terdiri  dari 3 komponen: 14 1.  Kebudayaan Bali;
2.  Masyarakat  adat  Bali  sebagai  pemilik  warisan budaya Bali;
3.  Ruang  alam  Bali  sebagai  wadah  tempat  lahir tumbuh dan berkembangnya kebudayaan Bali.
Kertiga  hal  tersebut  merupakan  tiga  komponen integral  dalam  pengelolaan  budaya  Bali,  dan merupakan  sistem  internal  dalam  pengelolaan kebuadayaan  Bali  serta    merupakan  karakter  alamiah budaya  Bali.  Kebudayaan  Bali  tidak  bisa  dilepaskan dari  masyarakat  sebagai  pendukung,  serta  ruang sebagai  tempat  atau  wadah  lahir,  hidup,  tumbuh  dan berkembangnya  kebudayaan  Bali.Kebudayaan  Bali adalah  milik  masyarakat,  desa  pakraman  dan  ruang alam  Bali.  Kebudayaan  Bali  memberikan  kehidupan, memberi penanda identitas bagi masyarakat adat Bali, karena itu mereka pelihara dan kembangkan.
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 74
Eksistensi Desa Pakraman dalam pengelolaan Kepariwisataan Budaya Bali
Pemilik/Pengelola Kebudayaan Bali Wadah
Desa Pakraman Ruangan Alam Bali:  Sebab terciptanya kebudayaan Bali  Tempat penciptaan, tumbuh dan berkembangnya kebudayaan Bali Kebudayaan Bali Gambar 1

## Komponen dalam pengelolaan kebudayaan Bali
Sumber: Gambar diolah dari Wyasa Putra I (h. 103)
Garis  korelasi  pada  gambar  di  atas  menggambarkan fungsi-fungsi :
1.  Fungsi kepemilikan dan pengelolaan;
2.  Fungsi  tempat  atau  perwadahan/atmosfir  alam terhadap kebudayaan;
3.  Fungsi penanda identitas Dengan  hadirnya  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali Nomer  2  Tahun  2012  tentang  Kepariwisataan  Budaya Bali, memberi posisi pemerintah maupun swasta dalam pembangunan Kepariwisataan Budaya Bali, baik dalam usaha  pariwisata,  destinasi  pariwisata,  pemasaran, maupun kelembagaan kepariwisataan. Dengan demikian akan melahirkan kontruksi baru dalam sistem pengelolaan  kebudayaan  Bali.  Pemerintah  dan  swasta sebagai  pihak  eksternal  menjadi  komponen  aktif  yang terlibat dalam pengelolaan kepariwisataan budaya Bali. Pemerintah tidak hadir sebagai pemelihara budaya Bali
melainkan  sebagai  pengatur  dan  bahkan  bisa  dibilang sebagai  penikmat  hasil  pengelolaan  kepariwasataan budaya  Bali.  Posisi  ini  bisa  melahirkan  suatu  masalah dalam sistem pengelolaan kepariwisataan budaya Bali, bahkan akan terjadi kesenjangan  bahkan diskoneksitas antara  komunitas  pemilik  dan  pemelihara  budaya  Bali dengan  pihak  ekternal  sebagai  pengatur.  Disatu  pihak beban  kepemilikan  dan  pemeliharaan  budaya  Bali dipikul oleh masyarakat adat, (desa pakraman) manfaat dari  hasil  pemilikan  dan  pemeliharaan  dinikmati  oleh pihak eketernal.
Masalah  diskorelasi  dan  ketimpangan  beban  dan manfaat komunitas pemilik dan pengelola kepariwisataan  budaya  Bali  dengan  pemerintah  dan pihak swasta, diperlukan solusi pemecahan masalah:
1.  Perlu  ada  pengembangan  saluran  komunikasi antara  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat
pemilik  dan  pengelola  kepariwisataan  budaya Bali;
2.  Pendistribusian  beban  dan  manfaat  yang seimbang antara masyarakat pengelola kepariwisataan  budaya  dengan  pemerintah. Pemerintah  dapat  menanggung  beban  biaya pemeliharaan  kepariwisataan  budaya  dalam bentuk  pengalokasian  anggaran  dalam  jumlah tertentu, sedangkan swasta dapat mengalokasikan anggaran melalui program tanggung jawab social perusahaan  ( Corporate  Social  Responsibility – CSR ).
3.  Menempatkan pengelolaan kepariwisataan budaya Bali kepada desa pakraman dengan sistem pengeloaan,  pemeliharaan  yang  berada  di  bawah otoritas otonomi desa pakraman.
Terhadap pemecahan yang nomor tiga, dimaksudkan  Pemerintah  daerah,  sebagai  representasi negara,  (sebagai  pihak  eksternal)  boleh  mengatur, tetapi  pengaturan  itu  harus  bersifat  penghormatan, pengakuan,  fasilitasi  dan  penguatan.  Pemerintah daerah  harus  sebisa  mungkin  mencegah  intervensi terhadap pengelolaan kepariwisataan budaya Bali.
Dengan adanya solusi pemecahan masalah tersebut di atas diharapkan pengelolaan kepariwisataan  budaya Bali  dapat  meningkatkan  kondisi  dan  kualitas  objek yang  dipelihara  dan  dikelola  itu,  yang  tetap memberikan  porsi  kepada  desa  pakraman  baik menyangkut  kewenangan,  hak  maupun  kewajibannya dalam  bentuk  penguatan  peran  masyarakat  adat  (desa pakraman).

## III.  SIMPULAN
Desa  pakraman  merupakan  pusat  pembinaan kebudayaan  Bali,  sebab  kehidupan  agama  Hindu,  tata kemasyarakatan,  kehidupan  sosial  budaya  semuanya bertumpu pada desa pakraman. Inilah yang merupakan modal  dasar  pembangunan  Bali  yang  tidak  ternilai harganya serta menginpirasi lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2012, namun tidak secara tegas  atau  langsung  memberikan  keterkaitan  antara pemerintah  daerah  dengan  desa  pakraman  dalam pengaturan  hak,  kewajiban  dan  kewenangan  dalam pengelolaan kepariwisataan budaya. Hadirnya Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan Budaya Bali, memberi  posisi  pemerintah  maupun  swasta  dalam pembangunan  Kepariwisataan  Budaya  Bali,  baik dalam  usaha  pariwisata,  destinasi  pariwisata, pemasaran,  maupun  kelembagaan  kepariwisataan. Dengan  demikian  tidak  menempatkan  pengelolaan kepariwisaan  budaya  Bali  kepada  desa  pakraman dengan sistem pengelolaan, pemeliharaan yang berada di  bawah  otoritas  otonomi  desa  pakraman  dalam kondisi  yang  tetap  memberikan  porsi  kepada  desa pakraman.
DAFTAR PUSTAKA
Buku : Basuki  Antarikasa,  2016. Kebijakan  Pembangunan Kepariwisataan, Pengembangan Kepariwisataan  yang  Berkelanjutan  dan perlindungan  Kekayaan  Intelektual, Intrans
Publishing, Malang, IB  Wyasa  Putra,  2010, “HAM  Versus  HAM  Krama Desa Dalam Penerapan Sanksi Adat “dalam  Wicara  Lan  Pamidadnda, (Ed.  Kt Sudantra dan AA Gede Oka  Parwata)  Udayana University Press, Denpasar.
Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad,  2013, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Parwata,  A.A.  Gede  Oka.  2010 “Memahami  Awig-
Awig  Desa  Pakraman”    Wicara  lan Pamidanda,  Pemberdayaan  desa  Pakraman
Dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan. (dalam  I  Ketut  Sudantra  dan  A.A. Gede Oka Parwata- Ed), Edisi RevisiUdayana University Press, Denpasar. SAlim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,  2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi ,RajaGrafindo Persada, Jakarta. Sulatriyono, 2000, “ Pluralisme Hukum dan
Permasalahan  Pertanahan, Kasus  Penguasaan Tanah  Timbul  di  Muara  Sungai  Citandui, dalam  Hukum  dan  Kemajemukan  Budaya (EKM.  Masinambow-  Ed),  Yayasan  Obor Indonesia, jakarta
Wayan  P.  Windia  Dan  Ketut  Sudantra,  2006, Pengantar  Hukum  Adat  Bali ,  Lembaga Dokumentasi  dan  Publikasi  Fakultas  Hukum Universitas Udayana.
Majalah dan Hasil Seminar :
Palguna, IDG. 2010, “Tata Hubungan Desa Pakraman Dengan Desa Dinas” , Makalah, dipresentasikan  pada  Seminar  Desa  Pakraman Benteng Plestari   Budaya Bali, yang diselenggrakan  dalam  rangka  Dies  Natalis, bertempat di Denpasar,  18  September 2010. Wirta  Griadhi,  1991, ”Peranan  otonomi  Desa  Adat dalam Pembangunan”Kertha Patrika”,
Majalah  Ilmiah  Fakultas  Hukum  Unud,  No  54 Tahun XVII, Denpasar.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 .
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan.
Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  20012  tentang Kepariwisataan Budaya Bali.
Peraturan  Daerah  Nomor  3 Tahun  2001  tentang Desa
Pakraman. KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved Halaman 75