## Buana Akuntansi

## EKSISTENSI PAJAK E-COMMERCE
Tutiek Yoganingsih 1 , Cahyadi Husadha
1 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jl Raya Perjuangan, Marga Mulya, 17121, Bekasi Kota, Indonesia 1 tutiekyn@gmail.com
Abstrak Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kemajuan  teknologi  mempengaruhi  segala  aspek kehidupan.  Dalam  bisnis  transaksi  terjadi  setiap  saat,  menghasilkan  pendapatan,  begitupun dalam  bisnis  on-line (E-Commerce) .  Transaksi  merupakan  obyek  PPN  dan  pendapatan merupakan obyek PPh. Pemerintah c.q
Kementrian Keuangan menerbitkan peraturan/perundang-undangan  pajak  atas  hal  ini.  Sebagai  akademisi  ingin  mengetahui bagaimanakah  eksistensi  pajak  atas  transaksi E-Commerce ?  Menjawab  pertanyaan  tersebut dilakukan penelitian kualitatif deskriptif. Diperlukan data kualitatif berupa informasi-informasi relevan, diambil dari sumber-sumber kompeten dan bisa diandalkan; yaitu dari Pemerintah c.q Direktorat  Jenderal  Pajak,  tulisan  para  pakar  dari  berbagai  website.  Data  dianalisis menggunakan  analisis  kulaitatif.  Pajak,  tidak  dapat  dipungkiri,  bagi  pemerintah  Indonesia merupakan  sumber  utama  pendapatan  negara.  Surat  Edaran  Nomor:  SE-62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce. Sejak itu transaksi dan pendapatan bisnis  online  dikenakan  pajak.  Kemudian  diperbarui  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia  Nomor:  210/PMK.  010/2018  tentang  perlakuan  perpajakan  atas  transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce).
Kata Kunci  : E-Commerce ,  Transaksi,  Peraturan/Perundang-undangan  Pajak,  PPN  & PPnBM, PPh.

## 1.  Pendahuluan
Teknologi  terus  melaju  dengan  pesat  merembes  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan dalam hampir seluruh bidang kehidupan, baik bidang komunikasi, seni dan budaya, pendidikan, pengelolaan  organisasi  swasta  maupun  pengelolaan  pemerintahan,  tidak  terkecuali  dalam bidang ekonomi dan bisnis. E-Commerce merupakan bisnis yang sangat intensif memanfaatkan teknologi  untuk  menjadi  sarana  dalam  berkorelasi  dengan customers .  Mulai  dari  korelasi pengenalan/promosi,  penjualan,  pelayanan,  dan  pembayaran.  Dalam  era  sekarang, E- Commerce berkembang  sangat  cepat  dan  mendapat  respon  yang  tidak  kalah cepat dari para customer. Imbal balik yang berbanding lurus antara pelaku bisnis dan customers , dua-duanya merasa diuntungkan dalam berbagai sisi kepentingan.

## Buana Akuntansi
E-Commerce merupakan  bisnis  yang  memanfaatkan  teknologi,  tentulah  tujuan  bisnisnya tidak  berbeda  dengan  bisnis  yang  tidak  memilih  jalur E-Commerce ,  yaitu  memperoleh penghasilan/pendapatan.  Kemajuan E-Commerce yang  pesat,  tentu  dapat  berdampak  pada kemajuan  juga  atas  pendapatan/penghasilan  yang  diperoleh  pebisnis.  Bagi  suatu  negara, pendapatan/penghasilan  dari  para  pebisnis  merupakan  obyek  pajak  yang  dominan  menjadi sumber pendapatan negara. Dengan demikian, maka dibuatlah peraturan-peraturan perpajakan berkaitan  dengan E-Commerce .  Direktorat  Jendral  Pajak  menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor: SE-62/PJ/2013  yang  ruang  lingkupnya  berisi  tentang  hal-hal  penting  seperti; “diberikannya penegasan mengenai aspek Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah,  Kepabeanan  atas transaksi E-Commerce .” (Kementerian Sekretariat Negara, 2013)
Seiring  perjalanan  waktu  dan  pertumbuhan E-Commerce yang  terus  melaju  pesat,  tahun 2018  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor:  210/PMK.010/2018  tentang  Perlakuan  Perpajakan  atas  Transaksi Perdagangan  melalui  Sistem  Elektronik (E-Commerce) yang  secara  umum,  perlakuan perpajakannya tetap  berpegang  pada  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor: 36  TAHUN 2008  tentang  Pajak  Penghasilan,  dan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor:  42  Tahun 2009  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  atas  Penjualan  Barang  Mewah,  Undang- undang  Nomor  17  tahun  2006  tentang  Kepabeanan.  Hal  tersebut  diharapkan  akan  menjadi pegangan yang lebih jelas bagi para pebisnis E-Commerce dalam memenuhi kewajiban kepada negara  dan  akan  memberi  dampak  menjadikan  bertambah  besar  penerimaan  negara  melalui pajak tersebut. (Keuangan, 2018)
Namun demikian, pada tanggal 29 Maret 2019 pemerintah melalui kementerian keuangan mencabut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:  210/PMK.010/2018  tersebut  di  atas.  Hal tersebut  menimbulkan  berbagai  tanda  Tanya  Tanya  dan  keingintahuan  masyarakat  juga peneliti, tentang bagaimanakah eksistensi Surat Edaran Nomor: SE-62/PJ/2013, dan Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor:  210/PMK.010/2018,  serta  mengapa  peraturan tersebut dicabut? Bersandar pada hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan, untuk menjawab hal-hal  tersebut  di  atas.  Namun  dibatasi  waktu,  penelitian  ini  hanya  menggali  sumber  data melalui studi literratur, nternet, dan website.

## 2.  Tinjauan Pustaka
2.1 Pajak

## Buana Akuntansi

## 2.1.1 Pengertian Pajak
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh  orang pribadi atau badan yang  bersifat  nmemaksa  berdasarkan  Undang-Undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat. (Direktorat Jendral Pajak, 2021)

## 2.1.2 Fungsi Pajak
Pajak  memiliki  peranan  yang  signifikan  dalam  kehidupan  bernegara,  khususnya pembangunan.  Pajak  merupakan  sumber  pendapatan  negara  dalam  membiayai  seluruh pengeluaran  yang  dibutuhkan,  termasuk  pengeluaran  untuk  pembangunan.  Sehingga  pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain (cermati.com, 2020) :
1.  Fungsi  Anggaran (Budgetair). Fungsi  anggaran  berarti  pajak  merupakan  sumber pendapatan  negara  yang  akan  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran negara dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.
2.  Fungsi  Mengatur (Regulerend). Fungsi  mengatur  bermakna  bahwa  pemerintah  bisa mengatur  pertumbuhan  ekonomi  melalui  kebijakan  pajak,  antara  lain  mengatur  laju inflasi,  mendorong  kegiatan  ekspor,  memberikan  proteksi  atau  perlindungan  terhadap barang  produksi  dalam  negeri,  dapat  menarik  investasi  modal  untuk  membantu perkonomian semakin kreatif.
3.  Fungsi  Stabilitas (Stabilisator) .  Fungsi  stabilitas  mengandung  makna  bahwa  dengan adanya  pajak,  pemerintah  memiliki  Dana  untuk  menjalankan  kebijakan  yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi bisa dikendalikan.
4.  Fungsi Redistribusi Pendapatan. Fungsi redistribusi bermakna bahwa pajak yang sudah dipungut  oleh  negara  akan  dapat  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  karena  pajak tersebut  digunakan  untuk  membiayai  semua  kepentingan  umum  dan  membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja
2.1.3 Subjek Pajak
Berdasarkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008  pasal  2,  subyek pajak  adalah:  a.1  orang  pribadi;  a.2  warisan  yang  belum  terbagi  sebagai  satu  kesatuan menggantikan  yang  berhak;  b.  badan;  dan  c.  bentuk  usaha  tetap.  (Direktorat  Jendral  Pajak, 2008)

## 2.1.4 Objek Pajak
Objek  pajak  dicantumkan  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 2008  pasal  4  yaitu  setiap  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  yang  menambah

## Buana Akuntansi
kemampuan  ekonomis,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia,  yang dapat  dipakai  untuk  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan  maupun  untuk konsumsi, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. (Direktorat Jendral Pajak, 2008)

## 2.2 E-Commerce

## 2.2.1 Pengertian E-Commerce
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013, bagian A, yang dimaksud E-Commerce adalah  transaksi  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  melalui  sistem  elektronik. (Kementerian Sekretariat Negara, 2013)

## 2.2.2 Komponen E-Commerce
Berdasar Peraturan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK. 010/2018 pasal 3, 4, dan 5 elemen E-Commerce terdiri dari sebagai berikut (Keuangan, 2018) :
1.  Wadah  berupa  aplikasi,  situs  web,  dan/atau  layanan  konten  lainnya  berbasis  internet yang  digunakan  untuk  transaksi  dan/atau  fasilitasi  perdagangan  melalui  sistem elektronik (E-Commerce) disebut Wadah Elektronik (Platform) .
2.  Sarana  komunikasi  elektronik  yang  digunakan  untuk  transaksi  yang  ditujukan  untuk melakukan  kegiatan  usaha  perdagangan  secara  elektronik  disebut  Pasar  Elektronik (Marketplace) .
3.  Pihak baik orang pribadi, badan,  maupun  Bentuk  Usaha  Tetap  yang bertempat  tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang menyediakan platform berupa Marketplace ,  termasuk  Over  the  Top  di  bidang transportasi  di  dalam  Daerah  Pabean  disebut  Penyedia  Wadah  Pasar  Elektronik (Penyedia Platform Marketplace ).
4.  Orang  pribadi,  badan,  maupun  Bentuk  Usaha  Tetap  yang  bertempat  tinggal  atau bertempat  kedudukan  atau  memiliki  kegiatan  usaha  di  dalam  Daerah  Pabean  yang melakukan  transaksi  dengan  pembeli  dengan  menggunakan  fasilitas Platform yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace disebut Pedagang.

## 2.2.3 Manfaat E-Commerce
Menurut Suyanto, E-Commerce memberi manfaat sebagai berikut (Rahmidani, 2015) : 1.  Bagi  organisasi  pemilik E-Commerce: a.)  bisa  bermanfaat  untuk  memperluas  market place  hingga  kepasar  nasional  dan  internasional;  b.)  bisa  menurunkan  biaya penggunaan  kertas  untuk  pembuatan,  pemprosesan,  pendistribusian,  penyimpanan,

## Buana Akuntansi
dan  pencarian  info  atas  terjadinya  transaksi;  dan  c.  bisa  mengurangi  waktu  antara pengeluaran modal dan penerimaan produk dan jasa.
2.  Bagi  konsumen  pengguna E-Commerce: a.)  memungkinkan  pelanggan  dari  semua lokasi  untuk  berbelanja  atau  melakukan  transaksi  selama  24  jam  sehari  sepanjang tahun; b.) memberikan lebih banyak pilihan berbagai produk dari banyak vendor kepada pelanggan;  c.)  memfasilitasi  pelanggan  untuk  bisa  mengunjungi  banyak  tempat  dan melakukan  perbandingan  produk dan  jasa  secara  cepat dan  tidak  berbiaya  mahal; d.) memberikan  informasi  yang  relevan  kepada  pelanggan  secara  detil  dalam  hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu.
3.  Bagi masyarakat: a.) memungkinkan orang tidak harus keluar rumah untuk berbelanja, sehingga dapat memanfaatkan waktu untuk bekerja di rumah; b.) memungkinkan aneka produk  dan  jasa  yang  biasanya  susah  dinikmati  oleh  orang  di  negara-negara  dunia ketiga  dan  wilayah  pedesaan  tanpa E-Commerce ”  sekarang  menjadi  dapat  dinikmati dengan mudah.

## 2.3 Pajak Terhadap Transasksi E-Commerce
2.3.1 Pajak yang dikenakan terhadap transaksi E-Commerce
Berdasar  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor:  SE-62/PJ/2013,  pajak  yang dikenakan terhadap transaksi E-Commerce adalah Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  atas  transaksi E-Commerce .  (Kementerian Sekretariat Negara, 2013)
2.3.2  Ketentuan  Pajak  atas  Penghasilan  yang  Diterima  atau  Diperoleh  dari  Transaksi  E- Commerce
Atas  transaksi E-Commerce ,  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  dan peraturan pelaksanaannya  sama  seperti  yang diberlakukan bagi Wajib Pajak  yang  melakukan transaksi biasa.  Ketentuan  tersebut  dituangkan  dalam Surat Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 huruf G. (Kementerian Sekretariat Negara, 2013)
2.3.3  Ketentuan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  atas Transaksi E-Commerce
Atas  transaksi E-Commerce ,  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai dan  peraturan  pelaksanaannya  sama  dengan  yang  diberlakukan  bagi  Wajib  Pajak  yang melakukan  transaksi  biasa.  Ketentuan  tersebut  dituangkan  dalam  SE  DJP  Nomor:  SE- 62/PJ/2013 huruf H. (Kementerian Sekretariat Negara, 2013)
2.3.4 Ketentuan Kepabeanan atas Transaksi E-Commerce

## Buana Akuntansi
Atas  transaksi E-Commerce ,  tentang  Kepabeanan,  Pajak  Dalam  Rangka  Impor  (PDRI) pelaksanaannya  Sama  dengan yang diberlakukan bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi biasa.  Ketentuan  tersebut  dituangkan  dalam  SE  DJP  Nomor:  SE-62/PJ/2013  huruf  H-4. (Kementerian Sekretariat Negara, 2013)

## 3.  Metodologi Penelitian
Survei  merupakan  salah  satu  metode  ilmiah  yang  masih  terbilang  baru.  Penelitian  ini berkembang dari abad ke-20. Penelitian survei dipandang sebagai salah satu cabang penelitian ilmiah dalam ilmu sosial. Prosedur dan metodenya telah dikembangkan terutama oleh psikolog, sosiolog, ekonom, ilmuwan politik, dan statistik. Penelitian survei merupakan salah satu metode penelitian  yang  secara  umum  meneliti  populasi  besar  dengan  menggunakan  sampel  populasi yang bertujuan untuk membuat deskripsi, generalisasi, atau prediksi tentang pendapat, perilaku, dan karakteristik yang ada pada populasi tersebut. (Husadha, Handayani, & Yoganingsih, 2020) Menurut  Sugiyono  penelitian  yang  cocok  digunakan  untuk  meneliti  bila  permasalahan  dalam situasi  sosial  masih  remang-remang,  kompleks,  dinamis  dan  peneliti  bermaksud  untuk memahami situasi sosial secara lebih mendalam serta menemukan hipotesis atau teori adalah metode penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2016) Dalam penelitian ini, masalah yang timbul adalah karena  belum  nampak  kejelasan  tentang  berbagai  aspek  pajak E-Commerce ,  sehingga digunakan metode penelitian kualitatif.
Sesuai  dengan  lingkup  penelitian,  data  yang  diperlukan  adalah  data  kualitatif  deskriptif berupa  kata-kata  atau  statement  tertulis  dari  para  pakar  di  bidang  perpajakan  atau  pebisnis. Pengumpulan data yang diperlukan dilakukan dengan browsing/searching dari berbagai website yang sudah mempunyai nama besar/terkenal dan menjadi sumber informasi  bagi masyarakat, yaitu: https://www.beritagar.id , https://www.cermati.com , https://www.cnnindonesia.com , https://www.cnbcindonesia.com , https://www.liputan6.com , https://www.online.pajak.com , https://www.pajak.go.id , https://www.pwrionline.com , https://www.republika.co.id , https://www.tirto.id/cieF .
Masih  menurut  Sugiyono , data  kualitatif  deskriptif  merupakan  data  yang  dalam  teknik analisis data belum mempunyai pola yang jelas. Bekerja dengan data. Analisis kualitatif dengan cara memberi makna data, mengorganisir data, mengelompokkan dan mengurutkan data untuk mencari  dan  menemukan  apa  yang  penting  dan  memutuskan  apa  yang  akan  disampaikan sebagai hasil penelitian. (Sugiyono, 2016)

## Buana Akuntansi

## 4.  Analisis dan Pembahasan
4.1 Hasil Penelitian Eksistensi Pajak E-Commerce

## 4.1.1 Dasar eksistensi Pajak E-Commerce
Data diambil dari https://www.pajak.go.id.
Pajak E-Commerce adalah pajak yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui surat  edaran  Nomor:  SE-62/PJ/2013,  tentang  pajak  yang  dikenakan  terhadap  transaksi E- Commerce .  (Kementerian  Sekretariat  Negara,  2013)  Obyek  pajaknya  adalah  Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam Surat Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  tersebut,  diberikan  penegasan  mengenai  aspek  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai  dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas transaksi E-Commerce tersebut, sama seperti yang terjadi pada bisnis non online tentang: a.) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berdasar UURI Nomor 16 Tahun 2009; b.) Pajak Penghasilan berdasar UURI Nomor 36 Tahun 2008; c.) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah berdasar UURI Nomor  42  Tahun  2009;  dan  d.)  Kepabeanan  berdasar  UURI  Nomor  17  Tahun  2006. (Kementerian Sekretariat Negara, 2013)

## 4.1.2 Dukungan bagi Implementasi Pajak E-Commerce
Pemerintah  memberikan  insentif  kepada  pelaku  startup E-Commerce berupa  keringanan pajak, yaitu sebagai berikut.
1.  Bagi  investor  lokal  yang  berinvestasi  pada  perusahaan  startup  diberikan  pengurangan pajak.
2.  Izin  prosedur  perpajakan disederhanakan, bagi  startup E-Commerce yang  beromzet  di bawah Rp 4.8 miliar per tahun dikenakan pajak final sebesar 0,5% berdasar PP No. 44 Tahun 2013.
3.  Perlakuan  perpajakan  antara  pengusaha E-Commerce asing  dengan  domestik dipersamakan. Wajib memenuhi seluruh ketentuan perpajakan bagi pelaku usaha asing yang menyediakan layanan dan/atau konten di Indonesia.
Kebutuhan  integrasi  dalam  hitung,  setor,  dan  lapor  pajak  dengan  mudah  bisa  dilakukan dalam satu aplikasi terpadu. (Pajak, 2017)
4.1.4 Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK. 010/2018
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK. 010/2018 berisi tentang Perlakuan  Perpajakan  atas  Transaksi  Perdagangan  melalui  Sistem  Elektronik (E-Commerce). (Keuangan, 2018)

## Buana Akuntansi
CNN Indonesia, Senin 28/08/2017 memberitakan bahwa pajak transaksi E-Commerce yang peraturannya sama dengan usaha konvensional akan dikenakan oleh pemerintah. Hal tersebut karena  pemerintah,  melalui  pajak,  menciptakan  kesempatan  yang  sama  antara E-Commerce dengan  model  bisnis  biasa,  demikian  dikatakan  oleh  Kepala  Badan  Kebijakan  Fiskal  (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara. Salah satu pejabat yang diwawancara adalah Kepala Badan  kebijakan  Fiskal  (BKF)  Kementerian  Keuangan  Suahasil  Nazarayang  mengatakan bahwa pada  intinya  tidak ada  pajak baru  dalam pajak E-Commerce ,  jadi  obyeknya  tetap  PPh dan  PPN  serta  PPn  BM,  hanya  pemerintah  sedang  memikirkan  bagaimana  bikin  tata  cara supaya E-Commerce memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik. (Sari, 2017)
Skema  pemungutan  pajak  untuk  bisnis  akan  berbeda  dengan  yang  berlaku  saat  ini  (self assessment),  demikian  yang  dikatakan  oleh  Direktur  Pelayanan,  Penyuluhan,  dan  Hubungan Masyarakat  (Humas)  DJP,  Hestu  Yoga  Saksama.  Yang  ditambahkan  lagi  dengan  dikatakan bahwa  sebetulnya  tetap  self  assessment  (pungut  sendiri,  potong  sendiri,  lapor  sendiri,  setor sendiri)  tapi  dengan  melibatkan  pihak  ketiga  untuk  memungut  dan  memotong.  Pihak  ketiga yang  dimaksud  adalah  penyelenggara  market  plase  bukan  DJP.  Dan,  mengenai  arus pembayaran sudah ada payment gateway yang ditetapkan oleh BI dan sedang diformulasikan mekanismenya.  Diberitakan  bahwa  Kemenkeu  akan  rilis  aturan  prosedur  transaksi  pajak E- Commerce yang  pokok-pokoknya  mengatur  pajak:  a.)  bagi E-Commerce dan  penyedia  jasa yang berjualan melalui platform marketplace ; b.) kewajiban penyedia platform marketplace ; c.) bagi E-Commerce di  luar platform marketplace ,  yaitu online  retail,  classified  ads,  daily  deals , dan media sosial lainnya. (Suwiknyo Edi, 2018)
Yustinus  Prastowo,  Direktur  Eksekutif Centre  of  Indonesia  Taxation  Analisys  (CITA) mengingatkan  pemerintah  agar  berhati-hati  dalam  menerapkan  pajak  bisnis  digital  ( E- Commerce ) yang mengandung risiko.
1.  Risiko  pertama  adalah  perusahaan  starup  yang  bisa  mati  sebelum  berkembang  bila tidak mendapat perlakuan khusus dalam masalah pajak ini.
2.  Risiko  kedua  adalah  bahwa E-Commerce selain  merupakan  model  bisnis  unik  juga mempunyai  ekosistem  yang  berbeda  dengan  bisnis  konvensional,  untuk  itu  perlu  ada administrasi pajak yang baik sebelum diterapkan.
Ditekankan  oleh  Hestu  Yoga  Saksama,  Direktur  Penyuluhan,  Pelayanan,  dan  Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak bahwa dalam aturan pajak E-Commerce pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru. Pengaturan yang dimuat semata-mata terkait tata cara dan prosedur pemajakan,  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  kemudahan  administrasi  dan  mendorong

## Buana Akuntansi
kepatuhan  perpajakan  para  pelaku E-Commerce demi  menciptakan  perlakuan  yang  setara dengan pelaku usaha konvensional.(Suwiknyo Edi, 2018)
4.1.5  Reaksi  masyarakat  atas  Penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 210/PMK. 010/2018
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK. 010/2018 mengundang pro dan kontra berbagai pihak, antara lain tersebut di bawah ini. (Keuangan, 2018)
1.  Kebijakan pemerintah yang mewajibkan pengelola E-Commerce untuk memungut pajak dari  pedagang  toko  online  sangat  dinantikan  implementasinya  oleh  Roy  Nicholas Mandey  selaku  Ketua  Asosiasi  Ritel  Indonesia  (Aprindo).  Bersamaan  dengan  itu,  Roy juga  memaparkan  tantangan  dan  peluang  bisnis  ritel  di  tahun  politik  2019  yang dipaparkan dalam Video Program Clossing Bell CNBC Indonesia.
2.  Kebijakan pemerintah yang mewajibkan pengelola E-Commerce untuk memungut pajak dari  pedagang  toko  online  selain  ada  yang  menantikan  kehadirannya,  juga  mendapat kritik  dari  iDEA  (Asosiasi E-Commerce Indonesia).  PMK-210  diterbitkan  dengan  minim studi, uji publik, sosialisasi, hingga kesepakatan akan tersediaan infrastruktur dan sistem untuk  melakukan  validasi  NPWP.  Ketua  iDEA,  Ignatius  Untung,  juga  mengatakan:  a.) harusnya  memerlukan  waktu  untuk  sosialisasi  dan  studi  sebelum  diterapkannya peraturan ini; b.) bagaimana dengan perdagangan melalui chat, media sosial, flyer, dan lain-lain, mengapa hanya E-Commerce marketplace yang dikenakan pajak (berdasarkan data  iDEA,  95%  pelaku  UMKM  online  masih  berjualan  di platform media  sosial  dan hanya  19%  pelaku  UMKM  online  berjualan  melalui platform marketplace ;  c.)  juga bagaimana  dengan  chat,  media  sosial,  iklan  baris  cetak,  flyer  yang  digunakan  untuk berjualan, mengapa hanya platform marketplace yang dikenakan pajak;
Selain  itu,  Ignatius  Untung  juga  meminta  ketersediaan  data  untuk  mengelola  bisnis  agar tidak  terjadi  penurunan  besar  atas  volume  penjualan.  Dan,  meminta  Kementrian  menunda pemberlakukan PMK-210 tersebut.
4.1.6 Kemenkeu Batalkan PMK Nomor: 210/PMK/2018 tentang Pajak Transaksi E-Commerce
Melalui  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor:  31/PMK.010/2019  yang ditandatangani  pada  tanggal  29  Maret  2019,  Mentri  Keuangan  Republik  Indonesia  mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK/2018. (Keuangan, 2019)
Rencananya,  pemerintah  akan  memungut  pajak  atas  barang  atau  jasa  yang diperdagangkan  dengan  menggunakan  sarana  online  mulai  1  April  2019.  Hal  tersebut  berisi

## Buana Akuntansi
tentang  Perlakuan  Perpajakan  Atas  Transaksi  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik (E- Commerce) yang  dituangkan  lewat  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  210/PMK.010/2018 yang  ditandatangani  pada  31  Desember  2018.  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) merupakan jenis pajak yang akan dikenakan, beserta cara pelaporannya, mengikuti peraturan yang ada. Pemberlakuan aturan tersebut, diperkirakan bisa menyumbang negara sebesar Rp342 miliar.
Namun,  dalam  rapat  dengan  DPR  di  Jakarta,  Rabu  (30/8/2017)  Menteri  Keuangan  Sri Mulyani  memutuskan  pajak  jual  beli  online  dibatalkan.  Pemerintah  memastikan  membatalkan pemberlakuan pajak bagi jual beli online alias e-commerce sebelum diberlakukan pada 1 April 2019.
Sri Mulyani juga menjelaskan, selama ini banyak simpang siur dalam pemberitaan, seolah- olah pemerintah membuat pajak baru. Padahal, sebenarnya pajak yang diberlakukan bukan hal baru.  Dengan  banyaknya  simpang  siur,  pemerintah  menganggap  perlu  sosialisasi  lebih  lagi pada para pemangku kepentingan, masyarakat, dan perusahaan agar memahami seluruhnya.
Saat  berbicara  dengan  Asosiasi E-Commerce Indonesia  (idEA),  Menteri  Keuangan  telah mencatat bahwa para pelaku usaha toko online telah berkewajiban melaporkan datanya kepada berbagai  instansi,  seperti  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Bank  Indonesia  (BI).Berkaitan  dengan hal  tersebut,  Sri  Mulyani  Indrawati  mengatakan  akan  bekerja  sama  dengan  instansi-instansi tersebut  untuk  berkoordinasi  sehingga  beban  subyek  pajak  untuk  masalah  pajak  berkurang. (Keuangan, 2019)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan penarikan PMK Nomor 210/PMK.010/2018 saat meninjau perkembangan proses pelaporan para Wajib Pajak (WP) ke Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Jakarta  Setiabudi  4,  Jumat  (29/3).  Diingatkan  oleh Menteri Keuangan dengan ditariknya PMK tersebut, perlakuan perpajakan untuk seluruh pelaku ekonomi tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha  baik E-Commerce maupun  konvensional  yang  menerima  penghasilan  hingga  Rp4,8 miliar dapat memanfaatkan skema pajak final dengan tarif 0,5 persen dari jumlah omzet usaha. 4.1.7  Pajak  E-Commerce  setelah  pembatalan  Kemenkeu  Batalkan  PMK  Nomor: 210/PMK.010/2018
Pembatalan pengaturan dalam PMK Nomor: 210/PMK.010/2018 berisi tentang pembatalan hal-hal pokok tersebut di bawah ini. (Raymond, 2019)

## Buana Akuntansi
1.  Bagi E-Commerce dan penyedia paltform marketplace , pembatalan atas: a.) kewajiban memberitahukan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  kepada  pihak  penyedia platform marketplace ; b.) dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP,
2.  atau  (2)  memberitahukan  Nomor  Induk  Kependudukan  kepada  penyedia platform marketplace merupakan  pilihan  jika E-Commerce belum  memiliki  NPWP;  c.) pelaksanaan  kewajiban  terkait  PPh  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  seperti membayar  pajak  final  dengan  tarif  0,5%  dari  omzet  dalam  hal  omzet  tidak  melebihi Rp4,8  miliar  dalam  setahun,  serta  d.)  melaksanakan  kewajiban  terkait  PPN  sesuai ketentuan  yang  berlaku  karena E-Commerce dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun.
3.  Bagi penyedia platform marketplace , dibatalkan atas: a.) kewjiban memiliki NPWP, dan dikukuhkan  sebagai  PKP;  b.)  kewajiban  memungut,  menyetor,  dan  melaporkan  PPN dan  PPh  terkait  penyediaan  layanan platform marketplace kepada E-Commerce dan penyedia  jasa;  c.)  kewajiban  memungut,  menyetor,  dan  melaporkan  PPN  dan  PPh terkait  penjualan  barang  dagangan  milik  penyedia platform market  place  sendiri,  serta d.)  kewajiban  melaporkan  rekapitulasi  transaksi  yang  dilakukan  oleh  pedagang pengguna platform .
Di  Indonesia  Blibli,  Bukalapak,  Elevenia,  Lazada,  Shopee,  dan  Tokopedia  merupakan penyedia platform marketplace yang  terkenal. Over-the-top dalam  bisnis  transportasi  juga merupakan pihak penyedia platform marketplace .
4.  Bagi E-Commerce yang bertransaksi menggunakan sarana di luar platform marketplace melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial) dibatalkan kewajiban mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

## 4.2. Pembahasan Hasil Penelitian Eksistensi Pajak E-Commerce
Berdasarkan data tersebut dalam hasil penelitian, nampak jelas bahwa Pajak E-Commerce yang  sejak  tahun  2013  di  atur  dalam  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce ; kemudian direncanakan akan diatur dengan Peraturan Kementrian Keuangan Nomor: 210/PMK.010/2018 tentang  perlakuan  Perpajakan  atas  Transaksi  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik (E- Commerce) tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  pajak  yang  sudah  berlaku,  yaitu: Ketentuan  Umum  Perpajakan  berdasarkan  UU  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  penetapan peraturan  pemerintah  pengganti  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2008  tentang  perubahan

## Buana Akuntansi
keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang.
Dalam  Peraturan  Mentri  Keuangan  Nomor:  210/PMK.010/2018  tentang  subyek  pajak, obyek  pajak  dan  nilai/besaran  pajak  yang  dikenakan  tidak  ada  perbedaan  dengan  yang  telah diatur  melalui  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  SE-62/PJ/2013,  yaitu  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN),  Pejak  Penjualan  aas  Barang  Mewah  (PPnBM),  Pajak  Penghasilan (PPh)  atas  transaksi  di  dalam  Daerah  Pabean,  Bea  Masuk  dan  atau  Pajak  Dalam  Rangka Impor  (PDRI)  atas  Impor Barang. Perbedaan  terjadi hanya  pada  tata  cara  dan  prosedur  yang dilakukan  atas  obyek  pajak  tersebut  berupa  penyesuaian  tata  cara  dan  prosedur  dengan kondisi jenis pasar yang digunakan oleh pelaku/subyek pajak dalam bertransaksi .yang berujud digital disebut platform marketplace .
Perubahan peraturan tata cara tersebut diatur dengan tujuan agar lebih simple, mudah, dan akurat  dengan  memanfaatkan  teknologi  mutakhir  digital.  Dengan  begitu,  pelaku  bisnis  akan mempunyai  waktu  lebih  untuk  melaksanakan  hal-hal  lain  sebagai  pengisi  atas  waktu  yang tadinya  habis  untuk  melakukan  pengurusan  pemenuhan  kewajiban  pajak.  Suatu  terobosan yang memberikan manfaat bagus bagi dunia bisnis.
Tetapi,  seperti  yang  terberitakan  yang  datanya  ada  dalam  hasil  penelitian,  terjadi kegaduhan dan kesimpangsiuran penafsiran dalam masyarakat E-Commerce yang diakui oleh Mentri  Keuangan  sebagai  akibat  kurangnya  sosialisasi.  Dalam  hal  ini  kurang  durasi  waktu sosialisasi dan waktu mendengar masukan dan pendapat para pelaku bisnis ini.
Untuk  memperbaiki  kondisi  tersebut,  dengan  legowo  dan  janji  akan  mengkaji  kembali bersama dengan para  stackholder terkait,  Mentri  Keuangan  menunda  implementasi  Peraturan Kementrian  Keuangan  Nomor:  210/PMK.010/2018  tersebut  dengan  cara  mencabut  melalui Peraturan Kementrian Keuangan Nomor: 31/PMK.010/2019 yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2019.
Dengan  demikian,  mulai  1  April  2019  pajak E-Commerce diberlakukan  kembali  sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013.

## 5.  Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

## 5.1 Kesimpulan
Pajak E-Commerce merupakan  sumber  potensial  penerimaan  pendapatan  bagi  Negara. Oleh  karena  itu, dengan adanya peraturan  dan perundang-undangan  dimaksud, adalah  suatu kebenaran yang memang  harus ada dan tersedia  untuk dijadikan  sebagai dasar implementasi

## Buana Akuntansi
atas  bisinis  online  yang  banyak  dilakukan  dan  dikerjakan  oleh  masyarakat  banyak  di  Negara Republik Indonesia ini.
Hal  ini  dimaksud  adalah  merupakan  suatu  tindakan  yang  benar  dan  sesuai  dengan perkembangan  teknologi  dan  zaman  yang  serba  canggih  saat  ini.  Dan  untuk  menyesuaikan kemajuan teknologi tersebut, maka pemerintah melalui kementrian keuangan republik Indonesia memberikan peraturan yang dinilai tepat dan berdaya guna positif berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013. Sehingga untuk kemudian hari, dapat direncanakan dan disesuaikan kembali melalui Peraturan Kementrian Keuangan Nomor: 210/PMK.010/2018.
Namun  demikian,  tetap  akan  timbul  kondisi  yang  kurang  baik  bila  peraturan  tersebut dilaksanakan  tidak  sesuai  dengan  rencana.  Maka  pemerintah  melalui  Kementrian  Keuangan, mencabut  peraturan  tersebut  dengan  menerbitkan  Peraturan  Kementrian  Keuangan  Nomor: 31/PMK.010/2019. Dan keputusan ini agak disayangkan kenapa diambil/ diputuskan.

## 5.2 Keterbatasan
Terdapat banyak keterbatasan dari peneliti disana-sini yang membuat penulis termotivasi untuk berupaya menjadi lebih baik.  Tentunya peneliti dapat memahami bahwa ketidak-abadian itu  adalah  suatu  kepastian. Sehingga  sangat dimungkinkan  kelak tulisan  ini dapat  bermanfaat bagi peneliti berikutnya dalam hal membedah tuntas tentang studi literature ini menjadi kearah yang lebih baik lagi.

## 5.3 Saran
Tata  cara  dan  prosedur  perpajakan E-Commerce sebaiknya  tetap  perlu  direvisi/ disesuaikan dengan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  yang  lebih  mutakhir  lagi.  Hal  tersebut selain  berdampak  positif  dalam  mengurangi  waktu  effort  subyek  pajak  atau  otorisator  pajak dalam  pelaksanaan  perpajakan,  juga  bisa  membantu  otorisator  perpajakan  dalam  hal pengawasan yang lebih praktis, hemat waktu dan energi, dan utamanya lebih akurat. Semangat bagi  Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  Sebagai  akademisi  kami  dukung  lahirnya peraturan-peraturan yang efektif dan efisien bagi kehidupan bernegara.

## Buana Akuntansi
Daftar Pustaka
cermati.com.  (2020).  Pengertian  Pajak  ,  Fungsi  ,  dan  Jenis-  Ciri-ciri  Pajak.
Https://Www.Cermati.Com , pp. 1–6. Retrieved from
https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya
Direktorat Jendral Pajak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan  Keempat  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak Penghasilan  (2008).  Retrieved  from  http://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor- 36-tahun-2008.
Direktorat Jendral Pajak. (2021). Istilah Umum  Perpajakan.  Retrieved from https://www.pajak.go.id/istilah-umum-perpajakan
Husadha,  C.,  Handayani,  M.,  &  Yoganingsih,  T.  (2020).  Customer  Participation  Rate  for Replacement  of  Old  ATM  Cards  Using  BRI  GPN  Customer  Participation  Rate  for Replacement  of  Old  ATM  Cards  Using  BRI  GPN  ATM  Cards,  (January  2019). https://doi.org/10.4108/eai.1-4-2019.2287231
Kementerian  Sekretariat  Negara.  Surat  Edaran Direktur  Jendral  Pajak  Nomor:  SE-62/PJ/2013
(2013) (2013). Retrieved from https://www.pajakku.com/tax-
guide/10298/SE_DIRJEN_PJK/SE-62/PJ/2013
Keuangan,  M.  PMK  No.  210/PMK.  010/2018  Tentang  Perlakuan  Perpajakan  Atas  Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) (2018).
Keuangan, M. PMK No. 31/PMK. 010/2019 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  No.  210/PMK.  010/2018  Tentang  Perlakuan  Perpajakan  Atas  Transaksi Pedagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (E-Commerce)  (2019).  Retrieved  from www.jdih.kemenkeu.go.id
Pajak,  O.  (2017).  Online  Pajak.  Retrieved  from  https://www.online-pajak.com/seputar-ppn- efaktur/pajak-e-commerce-online-retail
Rahmidani,  R.  (2015).  Penggunaan  E-Commerce  Dalam  Bisnis  Sebagai  Sumber  Keunggulan Bersaing  Perusahaan. Seminar  Nasional  Ekonomi  Manajemen  Dan  Akuntansi  (SNEMA) ,  (c), 345–352.  Retrieved  from  http://www.apjii.or.id/v2/index.php/read/article/apjii-at- media/133/2012-pengguna-internet-di-indonesia-
%0Ahttp://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahan/26.  Rose  Rahmidani  (hal  344- 352)_0.pdf
Raymond.  (2019).  Kemenkeu,  Tarik  PMK  No  .  210  /  PMK :  Tentang  Pajak  Transaksi  ‘  e  - Commerce  ’  Kemenkeu  ,  Tarik  PMK  No  .  210  /  PMK :  Tentang  Pajak  Transaksi  ‘  e  - Commerce  ,’  pp.  4–5.  Retrieved  from  https://pwrionline.com/kemenkeu-tarik-pmk-no- 210-pmk-tentang-pajak-transaksi-e-commerce/
Sari, E. V. (2017). Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Transaksi e- Commerce. Suwiknyo Edi. (2018). Pajak E-Commerce: “Skema Pemajakan Berpotensi Picu Kecemburuan.”
Retrieved from https://ekonomi.bisnis.com/read/20180131/10/732874/pajak-e- commerce-skema-pemajakan-berpotensi-picu-kecemburuan