IDJ , Volume 4, Issue 2 (2023), pp. 190-207 doi: 10.19184/idj.v4i2.43656 © University of Jember, 2023 Published online November 2023

## Pemberatan Pidana Terhadap Kasus Marital Rape Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

## Nikmatul Keumala Nofa Yuwono
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia
Al Khanif Universitas Jember, Indonesia
Y.A. Triana Ohoiwutun Universitas Jember, Indonesia

## Abstrak
Kasus  marital rape  merupakan salah satu kasus  kekerasan  seksual  yang didasari  oleh ketimpangan relasi  kuasa  antara  suami  dan  istri.  Di  Indonesia,  hukum  positif  tidak  memberi  perbedaan  pidana penjara atau denda antara kekerasan seksual yang dilakukan orang lain dengan kekerasan seksual yang dilakukan  oleh  pasangan  dalam  perkawinan.  Artikel  ini  ditulis  dengan  menggunakan  teori  hukum feminis  dan  hak  asasi  manusia  yang  menggambarkan  kedudukan  perempuan  di  mata  hukum  serta pemenuhan hak-hak istri sebagai korban marital rape. Penelitian ini menggunakan metode yuridis- normatif yang bertujuan untuk menjelaskan pemberatan pidana terhadap kasus marital rape dengan didasarkan pada perspektif hak asasi manusia. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kasus marital rape yang terjadi terhadap istri merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan pemberatan pidana untuk membedakan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain dengan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan dalam perkawinan. Kata Kunci: Pemberatan Pidana, Hak Asasi Manusia, Marital Rape.

## Abstract
The marital rape case is the one sexual violence case based on unequal relations between husband dan wife. In Indonesia, positive law doesn’t differentiate imprisonment or fines between sexual violence perpetrated by another person and sexual violence perpetrated by a partner in marriage. This article was written using feminist legal theory and human rights which describes the position of women in the eyes of the law and the fulfillment of the rights of wives as victims of marital rape. This study uses a juridical-normative method which aims to explain the criminal burden of rape cases based on a human rights perspective. Conclusion in this study is that cases of marital rape that occurred against wives are a form of violation of human rights in which criminal sanctions are needed to distinguish cases of sexual violence committed by other people from cases of sexual violence committed by partners in marriage.
Keywords : Criminal Prosecution, Human Rights, Marital Rape.

## I. PENDAHULUAN
Hak atas rasa aman dan rasa bebas dari ketakutan merupakan bagian dari hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM)  yang harus diperjuangkan. 1 Hak atas rasa aman dan rasa bebas dari ketakutan tersebut merupakan salah satu tugas negara Indonesia sebagai negara anggota yang  tergabung  dalam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (selanjutnya  disebut  PBB  yang  mana Indonesia  memiliki  tanggungjawab  moral  dan  hukum  sebagai  anggota  PBB  untuk melaksanakan  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (selanjutnya  disebut  DUHAM)  di dalamnya.  Salah  satu  bentuk  pelaksanaan  tanggungjawab  moral  dan  hukum  yang  dimiliki Indonesia adalah  terbentuknya  Undang-Undang  Nomor 39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM).
Beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan khususnya kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  terhadap  istri.  Menurut  data  Catatan  Tahunan (CATAHU)  Tahun  2022  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Komnas Perempuan) yang terlapor dalam lembaga pelayanan, sebanyak 2.363 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) kasus kekerasan seksual terbanyak dilakukan dalam relasi personal dan tercatat sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual dalam perkawinan atau yang dikenal dengan nama marital rape yang terjadi terhadap istri. 2
Marital  rape diambil dari  kata  “marital”  yang  berarti sesuatu  berhubungan  dengan perkawinan  dan  “rape”  yang  berarti  perkosaan. 3 Artinya, marital  rape merupakan  tindak perkosaan  dalam  status  perkawinan  yang  dilakukan  suami  terhadap  istri  atau  sebaliknya. Namun,  sepanjang  kasus marital  rape yang  tercatat  sampai  saat  ini  adalah  perkosaan  yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Marital rape juga disebut sebagai “perkosaan versi baik” hanya karena perkosaan ini dilakukan dalam status perkawinan dan banyak istri yang tidak mengakui  kekerasan  seksual  tersebut  sebagai  bentuk  perkosaan  hingga  berakhir  dengan korban yang enggan melaporkan kasusnya. 4 Keengganan istri melaporkan kasusnya karena didasari rasa malu dan takut terhadap stigma masyarakat yang nantinya dapat menyudutkan dan membuatnya tertekan. 5 Stigma yang melekat ini didasarkan atas pandangan bahwa dalam ruang lingkup di masyarakat, perempuan berada pada posisi kedua setelah laki-laki. 6 Artinya, laki-laki berperan sebagai kontrol sosial di masyarakat termasuk dalam hal rumah tangga. 7 Kasus marital  rape yang  terjadi  terhadap  istri  merupakan  salah  satu  bentuk  adanya ketimpangan  relasi  kuasa  antara  suami  dan  istri  dalam  hal  menjalankan  peran  berumah tangga. Terdapat pandangan bahwa suami memiliki hak penuh atas tubuh istrinya, yang mana hal  itu  memunculkan  pandangan  bahwa  tidak  ada  perkosaan  dalam  perkawinan. 8 Di Indonesia,  hukum  positif  yang  mengatur  mengenai marital  rape adalah  Undang-  Undang-
1 Lihat Pasal 28 huruf (g) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022, h. 4.
3 Andy Dermawan, Marital Rape dalam Perspektif Al- Qur’an (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), Titin Samsudin, “Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia” (2010) 10:2 Jurnal Al-Ulum, h. 343.
4 Muh Endriyo Susila, “Marital Rape dalam Perspekstif Islam” (2013) 20:2 Jurnal Media Hukum, h. 319.
5 Tantimin,  “Victim  Blaming  Pada  Korban  Kekerasan  Domestik  di  Masa  Pandemi  Covid -19:  Perspektif Viktimologi” (2019) 2:2 Jurnal Gorontalo Law Review, h. 282.
6 Ade Irma S & Dessy Hasanah, “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia” (2017) 7:1 Social Work Journal, h. 73.
7 Ibid .
8 Susila, supra note 4, h. 320.
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHP),  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  tahun  2022 Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (selanjutnya  disebut  UU  TPKS),  dan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT).
Marital rape tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, UU TPKS dan UU PKDRT. Akan tetapi, ketiga hukum positif tersebut memuat unsur-unsur kekerasan seksual yang mana di dalamnya terdapat kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan dalam rumah tangga. Meski demikian, baik KUHP, UU TPKS dan UU PKDRT tidak memberikan perbedaan dalam hal pidana penjara atau denda terkait kasus marital rape dengan kasus kekerasan seksual pada umumnya yang dilakukan oleh orang lain. Jika dilihat dari dampak psikis, marital rape dapat menyebabkan  timbulnya  rasa  bersalah,  malu,  kekecewaan  berkepanjangan  dan  ketakutan atau trauma melakukan hubungan seksual. 9
Kajian  mengenai marital  rape umumnya  membahas  mengenai  dampak  serta perkembangan  hukumnya,  baik  melalui hukum  islam  maupun  hukum  positif  di  Indonesia. Kajian yang dilakukan oleh Titin Samsudin lebih menitikberatkan pada dampak dari marital rape yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. 10 Sementara M. Irfan Syaifuddin mengulas mengenai marital rape dalam kajian fikih munaqahat dalam islam. 11 Selanjutnya, penelitian marital rape yang dilakukan oleh Litya Sulisdani Anggraeniko, Dede Kania dan Usep Saepullah yang membahas mengenai marital rape ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. 12 Adapun kajian mengenai marital  rape berikutnya  dilakukan  oleh  Aldila  Arumita  Sari  dan  R.B  Sularto  yang menegaskan  mengenai  kebijakan  formulasi  hukum marital  rape di  Indonesia  yang  berbasis keadilan gender. 13
Berdasarkan  beberapa  literatur  di  atas,  belum  ada  yang  secara  spesifik  menjelaskan mengenai  pemberatan  pidana marital  rape yang  ditinjau  dari  perspektif  hak  asasi  manusia. Begitu pula belum ada kajian yang menggunakan teori hukum feminis sebagai pisau analisis dalam  menawarkan  solusi  terkait  kasus marital rape di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  studi  ini akan menitikberatkan pada kasus marital rape yang termasuk salah satu pelanggaran hak asasi manusia dan juga pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan pada suami selaku pelaku marital rape. Menjawab persoalan tersebut, peneliti menggunakan teori hukum feminis sebagai pisau analisis yang dapat digunakan dalam membedah kedudukan perempuan di mata hukum.
Pembahasan  disajikan  dalam  3  (tiga)  sub  bahasan.  Sub  bahasan  pertama  akan menguraikan mengenai marital rape sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pada sub bahasan ini, dijelaskan mengenai bentuk-bentuk marital rape, kasus marital rape yang
9 Samsudin, supra note 3, h. 134.
10 Ibid .
11 M Irfan Syaifuddin, “Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat” (2018) 3:2 Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum .
12 Litya Surisdani Anggraeniko, Dede Kania & Usep Saepullah, “Marital Rape Sebagai Suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia” (2022) 24:1 Jurnal Asy- Syari’ah , h. 161 – 176.
13 Aldila Arumita Sari & R B Sularto, “Kebijakan Reformulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia” (2019) 1:1 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , h. 117 – 127.
terjadi di Indonesia serta perspektif hak asasi manusia terkait marital rape. Sub bahasan kedua memuat mengenai perbandingan kebijakan hukum positif tentang marital rape di Malaysia, Singapura  dan  Indonesia.  Sub  bahasan  ketiga  membahas  mengenai  prospektif  penerapan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai marital rape dan pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku marital rape yang didasarkan pada teori hukum feminis .

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  4  (empat) pendekatan,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  pendekatan kasus  dan  pendekatan  perbandingan.  Pada  pendekatan  perundang-undangan,  peneliti menggunakan Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana, Undang Republik  Indonesia  Nomor  12  tahun  2022 Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Ketiga  undang-undang  tersebut akan dianalisis untuk menentukan pemberatan pidana yang akan diterima pelaku marital rape. Pada pendekatan konseptual, peneliti akan menggunakan teori hukum feminis dan hak asasi manusia yang akan digunakan dalam menganalisis kedudukan perempuan di hadapan hukum serta pemenuhan hak-hak istri sebagai korban marital rape.
Pada pendekatan kasus, peneliti menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor  150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl  dan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Banten  Nomor 20/PID/2020/PT.Btn. Kedua putusan tersebut merupakan putusan pengadilan tentang marital rape yang  mana  kedua  kasus  tersebut  memiliki  perbedaan  terkait  bentuk marital rape. Pada Putusan  Pengadilan  Negeri  Bangkalan  Nomor  150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl, marital  rape terjadi dengan menggunakan ancaman serta paksaan, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten  Nomor  20/PID/2020/PT.Btn marital  rape terjadi  dengan  menggunakan  manipulasi pelaku  terhadap  korban.  Pendekatan  perbandingan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merujuk  pada  hukum  positif  Malaysia  yakni Laws of Malaysia Act 574 Penal Code dan  hukum positif Singapura yakni Singapore Penal Code Chap 224.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  melakukan  identifikasi  fakta  hukum  dan memisahkan  hal-hal  yang  dianggap  tidak  relevan  dalam  memecahkan  isu  hukum, mengumpulkan  bahan  hukum  dan  bahan  non  hukum  yang  memiliki  relevansi  dengan  isu hukum  yang  diangkat,  mengkaji  isu  hukum  yang  diangkat  berdasarkan  bahan  yang  telah dikumpulkan  dan  menyimpulkan  hasil  kajian  isu  hukum  dengan memberikan argumentasi yang nantinya dapat menjawab permasalahan.

## III. PEMBAHASAN

## A. Marital Rape Sebagai Kekerasan Seksual
Hubungan seksual yang dilakukan oleh suami dan istri dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilakukan dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, apabila terjadi  hubungan seksual yang  dilakukan  suami  terhadap  istri  dengan  menggunakan  kekerasan,  ancaman,  paksaan bahkan  manipulasi,  masyarakat  akan  beranggapan  bahwa  itu  bukanlah  suatu  tindak
kejahatan melainkan hanya pertengkaran kecil rumah tangga. 14 Akhirnya, banyak perempuan yang  tidak  mengakui  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  suaminya  sebagai  perkosaan  yang menyebabkan mereka tidak melaporkannya. 15 Budaya menyalahkan korban atau victim blaming menjadi  salah  satu  alasan  perempuan  enggan  melaporkan  kasus  kekerasan  seksual  yang menimpa  dirinya.  Umumnya  masyarakat  memberikan  label  pada  korban  dengan  kesan merendahkan, yang mana masyarakat beranggapan bahwa kekerasan seksual tersebut terjadi akibat kesalahan korban. 16 Victim-blaming termasuk dalam bagian rape culture yang beranggapan bahwa kekerasan pada perempuan sebagai sesuatu yang biasa. 17
Jika kasus kekerasan seksual terjadi dalam perkawinan, masyarakat akan menyalahkan pihak  istri  karena  tidak  becus  melayani  nafsu  suami.  Hal-hal  seperti  inilah  yang  membuat perempuan tidak akan pernah merasa aman bahkan di dalam rumah yang dianggap tempat teraman sekali pun. Pengalaman menjadi korban marital rape juga sering kali tidak divalidasi oleh hukum dan budaya. 18 Adapun kekerasan seksual yang terjadi dalam perkawinan dibagi menjadi  tiga  kategori  menurut    Finkelhor  &  Yllo  yakni,  perkosaan  disertai  penganiayaan, perkosaan yang dilakukan dengan paksaan dan perkosaan yang obsesif. 19 Perkosaan disertai penganiayaan, artinya perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual secara bersamaan di mana  mereka  dianiaya  selama  kekerasan  seksual  berlangsung.  Perkosaan  yang  dilakukan dengan paksaan, artinya perkosaan ini dilakukan dengan cara menggunakan kekuatan atau kekuasaan untuk memaksa istri melakukan hubungan suami-istri. Sedangkan perkosaan yang obsesif artinya istri atau pasangan mendapat kekerasan seksual dalam bentuk yang sadis atau obsesif. Tindakan sadistis yang dilakukan semata-mata untuk mengejar kepuasan seksual. 20 Marital  rape merupakan  salah  satu  bentuk  pelanggaran  hak  asasi  manusia  berupa kekerasan  seksual  yang  melanggar  hak  perempuan  untuk  merasa  aman  dan  merdeka sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU HAM dan CEDAW. 21 Di dalam Pasal 3 ayat (3) UU HAM disebutkan bahwa setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. 22 Artinya, baik laki-laki maupun  perempuan  memiliki  kedudukan  yang  sama  sebagai  manusia  untuk  tidak mendapatkan diskriminasi dengan alasan apapun. Selanjutnya, UU HAM juga menegaskan jika selama berada dalam perkawinan, seorang istri mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama  dengan  suaminya  atas  semua  hal  yang  berkenaan  dengan  kehidupan  perkawinannya, hubungan  dengan  anak-anaknya,  dan  hak  pemilikan  serta  pengelolaan  harta  bersama. 23 Artinya, kedudukan suami dan istri adalah setara mengenai hak-hak yang mereka miliki dalam rumah tangga. Jika suami memiliki hak untuk mendapat kepuasan dalam hubungan seksual,
14 Ibid, h. 119 .
15 Susila, supra note 4, h. 321.
16 Syarifah Nuzulliah Ihsani, “Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Victim Blaming Pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online” (2021) 2:1 Jurnal Wanita dan Keluarga , h. 15.
17 Ibid .
18 Jennifer  A  Bennice  &  Patricia  A  Resick,  “Marital  Rape:  History,  Research  and  Practice”  (2003)  4:3 Sage Journals , h. 228.
19 Nurul  Ma’rifah,  “Perkawinan  di  Indonesia:  Aktualisasi  Pemikiran  Musdah  Mulia”  (2015)  9:1  Jurnnal Mahkamah, h. 69.
20 Ibid .
21 Pasal 45 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
22 Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
23 Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
maka  seorang  istri  juga  memiliki  hak  untuk  itu.  Jika  seorang  istri  memiliki  hak  untuk mengasuh anak, maka suami juga memiliki hak untuk mengasuh anak. Antara suami dan istri dalam  rumah  tangga  memerlukan  timbal-balik  atau  kesalingan  yang  diperlukan  dalam menciptakan rumah tangga yang tidak berat sebelah. Selain itu, tiap orang juga berhak hidup aman, tenteram, damai dan sejahtera baik lahir maupun batin. 24 Artinya, kehidupan rumah tangga suami dan istri harus didasarkan pada hak hidup yang lebih baik. Hubungan seksual tanpa didasari kesepakatan hanya akan menghancurkan hak hidup pasangan untuk tenteram dan sejahtera dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, kasus marital rape yang terjadi pada  istri  merupakan  bagian  dari  adanya  diskriminasi  terhadap  perempuan  dalam menentukan hak hidupnya di dalam perkawinan.
Sebagai  negara  anggota  PBB  yang  turut  melaksanakan  DUHAM,  Indonesia  juga meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ke dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (selanjutnya disebut CEDAW). Pasal  1  CEDAW  menjelaskan  bahwa  diskriminasi  terhadap  perempuan  merupakan pengucilan  atau  pembatasan  yang  dibuat  atas  dasar  jenis  kelamin  yang  mengakibatkan terhapusnya  pengakuan  serta  penggunaan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dalam  bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan. 25 CEDAW juga  menjelaskan  bahwa  negara-negara  pihak  yang  meratifikasi  CEDAW  harus  mengubah pola  tingkah  laku  sosial  budaya  yang  memarginalkan  perempuan  dengan  tujuan  untuk menghapuskan kebiasaan dan praktik yang didasarkan atas jenis kelamin serta stereotip peran laki-laki dan perempuan. 26 Selain itu, CEDAW juga menekan pada negara-negara pihak agar menciptakan produk hukum yang ramah terhadap perempuan atau merevisi produk hukum positif  yang  terbukti  merugikan  perempuan  di  mata  hukum. 27 Apabila  dilihat  dari  produk hukum dalam menangani marital rape, terdapat 2 (dua) kasus marital rape yang telah diputus oleh pengadilan dengan menggunakan UU PKDRT.
Kasus  pertama  yakni  kasus  yang  terjadi  di  Bangkalan  Putusan  Pengadilan  Negeri Bangkalan  Nomor  150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl  yang  mana  seorang  suami  memaksa  istri melakukan  hubungan  seksual  dengan  cara  memasukkan  satu  buah  terong  ke  dalam  alat kelamin  istrinya.  Adapun  alasan  suami  melakukan  tindakan  tersebut  didasari  rasa  kesal karena  istrinya  mengajak  berhubungan  intim  di  saat  dirinya  mengalami  malafungsi  alat kelamin.  Tindakan  yang  dilakukan  suami  ini  membuatnya mendapatkan  hukuman  1  tahun penjara. Sedangkan kasus kedua yakni kasus yang diputus oleh  Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2020/PT.Btn yang mana seorang suami melakukan paksaan hubungan seksual  disertai  tindakan  manipulatif  terhadap  istri  agar  sang  istri  mau  memenuhi  hasrat seksualnya. Pada kasus ini sang suami melakukan manipulasi dalam bentuk perkataan yang menekankan  kepatuhan  istri  terhadap  suami merupakan  kewajiban  yang  harus  dijalankan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan kemanusiaan.
Perbedaan kedua kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap istri di atas terletak pada model kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban. Pada kasus pertama,
24 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
25 Article 1 Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women .
26 Article 5 (a) Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women .
27 Article 2 Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women .
pelaku  memberikan  reaksi  negatif  ajakan  korban  untuk  melakukan  hubungan  seksual. Artinya, korban bukan tidak mau melakukan hubungan seksual, melainkan pelaku yang justru menolak ajakan korban. Jika melihat respon pelaku yang kesal atas ajakan korban mengingat alat kelaminnya tidak berfungsi dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa maskulinitas pelaku rapuh.  Menurut  Pilcher  dan  Whelehan  maskulinitas  merupakan  representasi  budaya terhadap laki-laki yang dalam praktik sosialnya menggambarkan bagaimana menjadi laki-laki yang  sejati. 28 Nilai  maskulinitas  merupakan  produk  dari  interaksi  masyarakat  mengenai kelaki-lakian yang kemudian dianut dan diterapkan sehingga menjelma sebagai identitas yang harus  dimiliki  laki-laki. 29 Pada  kasus  kekerasan  seksual  ini,  pelaku  menganggap ketidakmampuannya dalam melakukan hubungan seksual merupakan hal yang menjatuhkan harga  dirinya.  Sisi  maskulinitasnya  terluka  melihat  dirinya  tidak  mampu  menjalankan  apa yang seharusnya dijalankan sebagaimana konstruksi sosial yang ada. Akibatnya, ia meluapkan kekesalan dengan melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya.
Pada  kasus  kedua,  pelaku  menggunakan  kekuasaannya  sebagai  suami  untuk memanipulasi istri dengan dalih agama, yakni jika istri tidak mau melayani suami maka ia akan ditempatkan  di  neraka.  Narasi  seperti  ini  digunakan  pelaku  untuk  memaksa  korban melakukan  hubungan  seksual  melalui  anus.  Posisi  korban  dalam  hal  ini  dibayang-bayangi ketakutan akan dosa yang diterima apabila istri tidak menurut pada suami bahkan dalam hal yang  bertentangan  pada  agama  dan  kemanusiaan  sekaligus.  Tindakan  manipulatif  yang dilakukan bisa masuk dalam kategori kekerasan psikis yang dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, ketakutan hingga perasaan tidak berdaya. Adapun pola tindakan manipulatif ini berbeda dengan kekerasan fisik. Jika pola kekerasan fisik, pelaku akan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, sedangkan korban akan meyakini bahwa dirinya telah disakiti  dengan  bukti  luka  yang  ada  ditubuhnya.  Namun,  dalam  tindakan  manipulatif  ini korban  tidak  menyadari  bahwa  dirinya  menjadi  korban  manipulasi  karena  ia  bingung  dan bimbang. 30
Berdasarkan  dua  kasus marital  rape di  atas,  membuktikan  bahwa  telah  terjadi pelanggaran hak asasi manusia berupa kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. Kekerasan  seksual  ini  dimulai  dari  tidak  adanya  konsen  atau  kesepakatan  melakukan hubungan seksual antara suami dan istri. Konsep konsen merupakan konsep yang menjunjung kebebasan seseorang untuk menyetujui atau tidak menyetujui sesuatu atau melakukan dan tidak melakukan sesuatu. 31 Konsep konsen mengakomodasi hak tiap orang secara merdeka dalam  memilih  keinginan  mereka  melakukan  hubungan  seksual  atau  tidak. 32 Agar  dapat terlibat  dalam  hubungan  seksual,  tiap  orang  harus  memberikan  persetujuan  yang  sifatnya bebas dan merdeka. Artinya, persetujuan tersebut tidak dilakukan dengan tekanan, paksaan, tipuan  dan  relasi  kuasa. 33 Ketika  hubungan  seksual  dilakukan  tidak  didasarkan  pada
28 Ira Larasati, “Gerakan Laki -Laki Baru: Membongkar Konstruksi Maskulinitas Untuk Mewujudkan Keadilan Gender” (2019) 8:2 Journal Politics dan Government Studies , h. 7.
29 Ibid .
30 Greta Vidya Paramitha, “Emotional Abuse dalam Hubungan Suami Istri” (2012) 3:1 Jurnal Humaniora , h. 258.
31 Elisabeth Garnis, “Konsep Konsen Adalah Benteng Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual | ICJR”, online: ICJR <https://icjr.or.id/konsep-konsen-adalah-benteng-perlindungan-bagi-korban-kekerasan- seksual/print>.
32 Ibid .
33 Ibid .
persetujuan dan/atau persetujuan tersebut tidak didasarkan pada kondisi bebas atau merdeka, maka terjadi penyerangan terhadap integritas tubuh manusia, yang mana jelas melanggar hak asasi manusia. 34

## B. Perbandingan Kebijakan Hukum Tentang Marital Rape di Indonesia, Malaysia dan Singapura
Indonesia  memiliki  kebijakan  hukum  terkait marital  rape yang  terdapat  dalam  KUHP,  UU TPKS  dan  UU  PKDRT.  Ketiga  hukum  positif  tersebut  tidak  secara  spesifik  menegaskan terkait marital rape, akan tetapi ketiga undang-undang tersebut memuat unsur-unsur marital rape.  Marital  rape dimuat  dalam  Pasal  473  ayat  (2)  KUHP  yang  dijelaskan  bahwa  termasuk tindak  pidana  kekerasan  seksual  apabila  tindak  kekerasan  seksual  itu  merupakan persetubuhan dengan seseorang yang dilakukan dengan persetujuannya karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah. 35 Pasal tersebut memasukkan unsur relasi kuasa yang terjadi antara suami dan istri dalam hubungan perkawinan yang dapat dilihat dari frasa “percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya”. Artinya, kesepakatan tersebut timbul dari rasa percaya adanya hierarki perkawinan yang harus ditaati seperti pada kasus yang diputus Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2020/PT.Btn terkait suami yang menekankan  kedudukannya  sebagai  kepala  rumah  tangga  yang  segala  perintahnya  harus dipenuhi istri.
Pasal 473 ayat (2) tersebut secara tidak langsung menjelaskan bentuk kekerasan seksual yang tidak hanya dalam bentuk kekerasan, ancaman maupun paksaan, melainkan juga dapat berupa manipulasi yang mengandalkan kekuasaan dalam perkawinan. Di dalam KUHP juga disebutkan bentuk-bentuk kekerasan seksual antara lain; memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri  atau  memasukkan  bagian  tubuhnya  yang  bukan  alat  kelamin  atau  suatu  benda  ke dalam  alat  kelamin  atau  anus  orang  lain. 36 Hal  ini  berarti  kekerasan  seksual  tidak  hanya sebatas terjadinya penetrasi penis ke vagina, melainkan memasukkan benda ke dalam vagina atau  anus  secara  paksa.  Di  dalam  KUHP,  batas  maksimal  hukuman  penjara  bagi  pelaku kekerasan seksual ialah 12 (dua belas)  tahun, termasuk dengan pelaku marital rape. Artinya, baik  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  dengan  kekerasan  seksual  yang dilakukan oleh pasangan perkawinan tidak memiliki perbedaan.
Marital rape tidak hanya tercantum dalam undang-undang bersifat umum seperti KUHP, melainkan  juga  berada  di  undang-undang  khusus  seperti  UU  TPKS  dan  UU  PKDRT. Berdasarkan Naskah Akademik yang menjadi dasar pembentukan UU TPKS, dibentuknya UU TPKS karena terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual menimpa perempuan yang terjadi di Indonesia. Pada UU TPKS, disebutkan sebanyak 19 (sembilan belas) kategori kekerasan seksual yaitu: perkosaan, pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, perbuatan cabul, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan,  penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik , pemaksaan pelacuran, persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak dan/ atau eksploitasi seksual
34 Ibid .
35 Pasal 473 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
36 Pasal 473 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi  seksual,  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  tindak  pidana  asalnya  merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 37
Marital rape masuk dalam kategori kekerasan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga yang  terdapat  dalam  Pasal  4 ayat  (2).  Pada  Pasal  4 ayat  (2)  tersebut  tidak  ada  penjabaran mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga, akan tetapi kekerasan seksual dalam rumah tangga mendapat perhatian di Pasal 6 (b) UU TPKS yang menyatakan bahwa dipenjara paling lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp300.000.000  (tiga  ratus  juta rupiah)  apabila  melakukan  perbuatan  seksual  secara  fisik  yang  ditujukan  terhadap  tubuh, keinginan  seksual,  dan/atau  organ  reproduksi  dengan  maksud  menempatkan  seseorang  di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. 38 Pada frasa “baik di dalam maupun di luar perkawinan” menandakan bahwa kekerasan seksual yang  terjadi  di  dalam  perkawinan  merupakan  salah  satu  kekerasan  seksual  dalam  rumah tangga yang menjadi fokus perlindungan dari UU TPKS. Di dalam Pasal 6 huruf (b) tersebut kekerasan  seksual  secara  fisik  baik  di  dalam  maupun  di  luar  perkawinan  tidak  memiliki perbedaan  terkait  batas  maksimal  penjara  dan  denda.  Artinya,  kekerasan  seksual  yang dilakukan orang lain dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan perkawinan, memiliki kedudukan yang sama.
Undang-undang selanjutnya yang mengatur mengenai marital rape adalah UU PKDRT. UU  PKDRT  merupakan  produk  hukum  pertama  di  Indonesia  yang  memuat  terminologi kekerasan seksual dalam rumah tangga. 39 Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 8 huruf (a) yang menjelaskan  bahwa  kekerasan  seksual  merupakan  pemaksaan  hubungan  seksual  yang dilakukan terhadap orang yang menetap di dalam rumah. Artinya, siapa pun dapat menjadi pelaku dan siapa pun dapat menjadi korban, tidak terbatas suami sebagai pelaku atau istri sebagai korban meski pada kenyataannya data kekerasan seksual dalam rumah tangga lebih banyak  tercatat  istri  sebagai  korban.  Jika  melihat  penjelasan  mengenai  bentuk  kekerasan seksual dalam rumah tangga, hal-hal yang termasuk dalam kekerasan seksual ialah pemaksaan hubungan  seksual,  pemaksaan  hubungan  seksual  dengan  cara  tidak  wajar  dan/atau  tidak disukai dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. 40
UU PKDRT tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai marital rape atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan perkawinan, akan tetapi terminologi kekerasan seksual dalam rumah tangga  juga dapat dikatakan sebagai marital rape mana kala kekerasan seksual
37 Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
38 Pasal 6 (b) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
39 Institute  for  Criminal  Justice  Reform,  “Laporan  Penelitian  Pengaturan  terkait  Kekerasan  Seksual  dan Akomodasinya  terhadap  Peraturan  Perundang- Undangan  di  Indonesia”,  online:  <https://icjr.or.id/laporan - penelitian-pengaturan-terkait-kekerasan-seksual-dan-akomodasinya-terhadap-peraturan-perundang- undangan-di-indonesia/>.
40 Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
dalam  rumah  tangga  tersebut  dilakukan  oleh  suami  pada  istri  atau  sebaliknya.  Adapun hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga bagi pelaku dalam UU PKDRT maksimal 12 (dua belas) tahun penjara dan/atau denda sebanyak Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).
Penulis akan membahas lebih detail mengenai hukum positif di Malaysia dan Singapura terkait marital  rape .  Perbandingan  hukum  Malaysia  dan  Singapura  dilakukan  atas  dasar persamaan negara yang masih satu rumpun dengan Indonesia meskipun kedua negara tersebut merupakan dua negara persemakmuran Inggris yang memiliki sistem hukum berbeda dengan Indonesia. Terkait marital rape , Malaysia memiliki hukum positif Laws of Malaysia Act 574 Penal Code (selanjutnya  disebut  Kode  Penal  Malaysia).  Di  dalam  Kode  Penal  Malaysia , terdapat penjelasan mengenai kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri.
Pasal 375(A) yang menjelaskan bahwa setiap laki-laki yang berada dalam perkawinan sah, menyebabkan luka atau ketakutan akan kematian dan  menyakiti istrinya  atau orang lain untuk  melakukan  persetubuhan  dengan  istrinya,  diancam  dengan  penjara  untuk  jangka waktu  yang  dapat  diperpanjang  hingga  lima  tahun. 41 Artinya,  dikatakan  sebagai  kekerasan seksual  yang  dilakukan  suami  terhadap  istri  apabila  disertai  dengan  ancaman  yang  dapat membuat  sang  istri  ketakutan  dan  dilakukan  dengan  melukai  istri  ketika  berhubungan seksual. Pasal 375(A) ini menekankan pada marital rape yang didasari atas tindakan kekerasan fisik serta mental yang didapat dari ancaman. Tindak kejahatan marital rape di Malaysia hanya diatur  dalam  Kode  Penal  Malaysia  atau  tidak  ada  undang-undang  khusus  yang  mengatur mengenai  seperti  UU  TPKS  dan  UU  PKDRT.  Meski  demikian,  Kode  Penal  Malaysia mempersempit  definisi  kekerasan  seksual  dengan  melihat  subjek  dan  objek  kekerasan tersebut. Hal ini tentu berpengaruh terhadap hukuman yang diterima pelaku. Selain itu Kode Penal Malaysia memiliki semangat dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan yang dalam hal ini adalah istri.
Singapura menjadi negara perbandingan kedua terkait kasus kekerasan seksual dalam rumah  tangga.  Adapun  perundang-undangan  yang  dimiliki  Singapura  dalam  memberikan perlindungan  terhadap  korban  kekerasan  seksual  dalam rumah  tangga  yaitu Singapore Penal Code Chapter 224 (selanjutnya disebut Kode Penal Singapura).  Pasal 375 ayat (1) Kode Penal Singapura menyebutkan mengenai kekerasan seksual dalam dua bentuk yakni: setiap laki-laki yang melakukan penetrasi vagina perempuan dengan penisnya tanpa persetujuan dan dengan atau  tanpa  persetujuan  ketika  perempuan  itu  di  bawah  14  tahun. 42 Sedangkan  dapat dikatakan sebagai marital rape apabila tindakan dalam Pasal 375 ayat (1) tersebut dilakukan saat  istri  tinggal  terpisah  darinya  berdasarkan  keputusan  sementara  tentang  perceraian, istrinya tinggal terpisah darinya dan proses perceraian sedang berlangsung, adanya perintah pengadilan  yang  berlaku  untuk  menahannya  (suami)  dalam  melakukan  hubungan  seksual dengan  istrinya,  adanya  pemberlakuan  perintah  perlindungan  berdasarkan  Pasal  65  atau perintah mempercepat yang didasarkan Pasal 66 Singapore Women’s Charter (selanjutnya disebut SIWOC) yang dilakukan terhadapnya (suami) untuk kepentingan istrinya dan juga apabila istrinya tinggal terpisah darinya dan proses perlindungan telah dimulai dan proses tersebut belum dihentikan atau disimpulkan.
41 Pasal 375 (a) Kode Penal Malaysia.
42 Pasal 375 ayat (1) Kode Penal Singapura.
Berdasarkan  uraian  pada  Pasal  375  Kode  Penal  Singapura  di  atas,  dapat  dikatakan sebagai tindak pidana marital rape yang terjadi terhadap istri apabila istri berada dalam kondisi akan atau sedang melangsungkan proses perceraian. Hal ini artinya, tidak dapat dikatakan sebagai  tindak  pidana marital  rape apabila  keduanya  (suami  dan  istri)  masih  terikat perkawinan tanpa adanya kemungkinan untuk bercerai.
Tabel 1. Perbandingan Hukum Positif Tentang Marital Rape INDIKATOR INDONESIA MALAYSIA SINGAPURA Sistem Hukum Eropa Kontinental Anglo Saxon Anglo Saxon Sumber Hukum Pasal 473 ayat (2) KUHP Pasal 8 UU PKDRT Pasal 4 ayat (2) UU TPKS Pasal 375(A) Kode Penal Malaysia Pasal 375 Kode Penal Singapura Definisi Marital Rape Pasal 473 ayat (2) KUHP “persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah”
Pasal 4 ayat (2) UU TPKS “termasuk tindak perkosaan adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga” Pasal 8 UU PKDRT “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”
setiap laki-laki yang berada dalam perkawinan sah, menyebabkan luka atau ketakutan akan kematian dan menyakiti istrinya atau orang lain untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya, diancam dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga lima tahun
Setiap laki-laki yang menembus vagina istrinya tanpa persetujuannya yang dalam keadaan: Istrinya tinggal terpisah darinya karena proses perceraian yang belum berakhir, adanya
larangan oleh pengadilan untuk berhubungan seksual dengan istrinya Unsur Marital Rape Ancaman, paksaan, kekerasan, tipu muslihat atau manipulasi Ancaman, paksaan, kekerasan Kekerasan dan ancaman Subjek/Pelaku Setiap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut Suami Suami Objek/Korban Setiap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut Istri Istri
Jenis Sanksi

## Pasal 473 ayat (2) KUHP
“penjara maksimal 12 tahun”
Pasal 4 ayat (2) UU TPKS “penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda Rp300.000.000”
Pasal 8 UU PKDRT “penjara maksimal 12 tahun
dan/atau denda Rp36.000.000” Pidana penjara hingga 5 tahun Penjara maksimal 6 bulan dengan denda $2000 (dua ribu dolar) Singapura atau
23 bulan dengan denda $5000 (lima ribu Dolar) Singapura jika terjadi pengulangan sebagaimana dalam
Pasal 65 ayat (8)
SIWOC
(Sumber: diolah oleh Penulis, 2023)

## C. Pemberatan Pidana Terhadap Marital Rape
Pada hukum positif, asas hukum menjadi sebuah dasar alasan hukum positif tersebut hadir, sebab asas hukum merupakan norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan dianggap berasal dari aturan bersifat umum. 43 Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum bukanlah sebuah  peraturan  hukum  yang  konkret,  melainkan  pikiran  dasar  yang  bersifat  umum  atau yang  menjadi  latar  belakang  terbentuknya  peraturan  konkret  yang  terdapat  dalam  setiap sistem hukum, baik yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim sebagai hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. 44
Salah  satu  asas  yang  dikenal  dalam  hukum  ialah lex  specialis  derogat  legi  generali atau peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan bersifat umum. Di dalam hukum pidana, bermacam-macam bentuk kejahatan dan pelanggaran yang bersifat umum, dituangkan dalam  KUHP,  sedangkan  bermacam  kejahatan  dan  pelanggaran  yang  bersifat  khusus dituangkan  dalam  peraturan  tersendiri  atau  hukum  pidana  khusus. 45 Permasalahan  lebih lanjut  ialah  apabila  terdapat  ketentuan  hukum  pidana  khusus  yang  dipertemukan  dengan hukum  pidana  khusus  lainnya,  seperti  kasus  kekerasan  seksual  dalam  rumah  tangga  yang diatur  dalam  UU  TPKS  dan  UU  PKDRT.  Di  dalam  perkembangan  hukum  pidana,  asas lex specialis derogat legi generali tidak dapat memecahkan persoalan mengenai terbenturnya 2 (dua) hukum  pidana  khusus,  yang  artinya  diperlukan  asas  yang  secara  spesifik  dapat  menangani persoalan  ini,  yaitu  asas lex specialis systematis yang  merupakan  turunan  dari asas lex specialis derogat legi generali . 46
43 Bellefroid, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) h. 5.
44 Ibid, h. 7 . 45 Ibid . 46 Edward Omar Sharif Hiariej, “Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak” (2021) 21:1 Jurnal Hukum De Jure, h. 2.
Di  dalam  hukum  pidana,  terdapat  3  (tiga)  ukuran  yang  menjadi  parameter  suatu undang-undang  dikualifikasikan  sebagai lecx  specialis  systematis, yaitu:  ketentuan  pidana materiil  yang  terdapat  dalam  undang-undang  tersebut  menyimpang  dari  ketentuan  umum yang ada atau KUHP, undang-undang tersebut mengatur mengenai hukum pidana formil yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana yang ada atau KUHAP, subjek hukum atau adresat dalam undang-undang tersebut bersifat khusus. 47
Jika dianalisis dari parameter lex specialis systematis, perbandingan antara UU TPKS dan UU PKDRT sebagai hukum pidana yang sama-sama bersifat khusus ialah sebagai berikut: (1) ketentuan  hukum  pidana  materiil  dalam  UU  TPKS  dan  UU  PKDRT  menyimpang  dari ketentuan hukum pidana materiil dari KUHP, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya definisi secara eksplisit mengenai marital rape dalam KUHP. (2) ketentuan hukum acara pidana atau hukum formil dari UU TPKS dan UU PKDRT menyimpang dari KUHAP, hal ini dapat dilihat dari alat bukti kasus marital rape yang lebih luas daripada alat bukti dalam KUHAP. (3) subjek hukum atau adresat. Di dalam UU TPKS subjek hukumnya bersifat luas atau umum. Sedangkan di dalam UU PKDRT subjek hukumnya adalah setiap orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga.
Berdasarkan  uraian  mengenai  kualifikasi  asas lex  spesialis  systematis di  atas , prospek perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga disandarkan  pada  UU  PKDRT  yang  secara  spesifik  mengatur  mengenai  kekerasan  dalam rumah tangga termasuk kekerasan seksual. Meski sama-sama sebagai hukum pidana khusus yang menangani kekerasan seksual, akan tetapi UU PKDRT secara keseluruhan memenuhi kualifikasi asas lex spesialis systematis, yang mana masyarakat tidak lagi dibingungkan apabila terjadi dualisme peraturan bersifat khusus seperti kekerasan seksual dalam rumah tangga.
Berikutnya setelah ditetapkan UU PKDRT menjadi undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai marital rape artinya perlu ada pembedaan antara kekerasan seksual dalam UU  PKDRT  dengan  kekerasan  seksual  dalam  UU  TPKS.  Jika  UU  TPKS  menjelaskan persamaan kedudukan korban kekerasan seksual di luar dan di dalam perkawinan, maka UU PKDRT  perlu  memberikan  perbedaan  kedudukan  korban marital  rape dengan  korban kekerasan  seksual  yang  lain.  Sebagaimana  pemberatan  pidana  kekerasan  seksual  yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri atau anak di bawah perwaliannya dalam KUHP yang dapat dijatuhi hukuman minimal 3 (tiga) tahun penjara dan maksimal 15 (lima belas) tahun  penjara,  maka marital  rape yang  terjadi  terhadap  istri  seharusnya  juga  mendapatkan pemberatan pidana.
Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (selanjutnya  disebut  UU  Perkawinan) dikatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang terjalin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 48 Artinya, suami dan istri memiliki hubungan kuat satu dengan yang lain. Sedangkan dalam Pasal 33 UU Perkawinan dijelaskan bahwa antara suami istri wajib untuk saling mencintai, menghormati satu sama lain dan memberi bantuan lahir batin kepada yang lain. Artinya, di dalam hubungan perkawinan
47 Ibid .
48 Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.
yang terjalin dalam satu kesatuan yakni rumah tangga, harus didasarkan pada cinta kasih dan kesalingan untuk memahami agar rumah tangga yang dibangun dapat menjadi rumah tangga yang  harmonis.  Hubungan  inilah  yang  seharusnya  menjadi  fokus  dalam  memberikan pemberatan pidana terhadap kasus marital rape, sebagaimana hubungan orang tua dan anak dalam kasus pemberatan pidana anak dalam KUHP.
Pemberatan  pidana  yang  ada  dalam  KUHP  hanya  berfokus  pada  akibat  fisik  yang diterima  korban  mulai  dari  luka  berat  hingga  kematian,  sedangkan  mengacu  pada  kasus marital rape pada Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2020/PT.Btn kedua kasus tersebut tidak terjadi luka berat dan kematian pada istri sebagai korban. Akan tetapi, didapati rasa trauma korban  ketika  akan  melakukan  hubungan  seksual  terlebih  apabila marital  rape tersebut dilakukan  berulang  kali. 49 Sedangkan  sebagai  undang-undang  yang  bersifat  khusus memberikan  perlindungan  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  UU  TPKS  tidak memberikan perbedaan antara kekerasan seksual yang dilakukan orang lain dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan dalam perkawinan.
Jika  melihat  dari  kasus  yang  diputus  Pengadilan  Tinggi  Banten  Nomor 20/PID/2020/PT.Btn marital rape merupakan tindak pidana yang dapat berulang atau berlanjut. Hal  ini  dikarenakan  korban  berada  dalam  ikatan  perkawinan  yang  di  dalamnya  terdapat ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri. Ketimpangan relasi kuasa ini menjadi salah satu  penyebab  korban  tidak  dapat  lepas dari  perkawinan  yang  tidak  sehat.  Di  dalam  teori hukum feminis ketimpangan relasi termasuk salah satu akar dari ketidaksetaraan yang terjadi terhadap laki-laki dan perempuan. Terdapat beberapa hal penting dalam teori hukum feminis yang digunakan sebagai kajian kritis hukum, yakni: pengalaman perempuan, bias gender dan jerat ganda. 50
Pengalaman perempuan ditekankan dalam teori hukum feminis karena berguna untuk mengidentifikasi persoalan perempuan yang tidak tersentuh hukum dan pengadilan, dengan harapan persoalan tersebut bisa terminimalisir. 51 Kajian mengenai pengalaman perempuan ini juga  dapat  membuka  peluang  munculnya  penalaran  hukum  baru  yang  dapat mempertimbangkan pengalaman khas perempuan yang dapat menjadi dasar pertimbangan. 52 Pada  dua  kasus marital  rape yang  diputus  Pengadilan  Negeri  Bangkalan  Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl  dan  Pengadilan  Tinggi  Banten  Nomor  20/PID/2020/PT.Btn  istri sebagai  korban  memiliki  pengalaman  yang  berbeda  dalam  kasusnya.  Di  dalam  Putusan Pengadilan  Negeri  Bangkalan  Nomor  150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl  istri  memiliki  pengalaman marital rape sekali yang dilakukan suami dengan kekerasan dan paksaan. Sedangkan di dalam Putusan  Pengadilan  Tinggi  Banten  Nomor  20/PID/2020/PT.Btn  istri  memiliki  pengalaman marital  rape berkali-kali  yang  dilakukan  suami  dengan  manipulasi.  Kedua  kasus  tersebut membuktikan bahwa pengalaman perempuan berpengaruh dalam kedudukan perempuan di mata hukum.
49 Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2020/PT.Btn.
50 Niken Savitri, Feminist Legal Theory Dalam Teori Hukum (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006) h. 46.
51 Ibid .
Pengalaman-pengalaman perempuan yang terabaikan, tak lepas dari adanya bias gender yang  menjerat  mereka.  Pemahaman  mengenai  perbedaan  seks  dan  gender  yang  belum menyeluruh juga  membuat  perempuan  rentan  mendapat  pengalaman  tidak  menyenangkan. Sebagaimana  yang  diketahui,  gender  terbentuk  karena  konstruksi  masyarakat  dalam membedakan  laki  dan  perempuan  sesuai  peran  mereka  dalam  lingkup  sosial  dan  budaya, bukan sesuai kodrat sebagaimana seks yang ditentukan melalui jenis kelamin. 53 Bias gender dapat  dikaji  untuk  mengetahui  dampak  dari  adanya  hukum  yang  cenderung  merugikan perempuan. 54 Dalam  melakukan  kajian  terkait  keterlibatan  gender  dalam  realitas  sosial, terdapat  aturan  bernama  “ asking woman question” yang menempatkan  perempuan  pada  pusat perhatian, meski kelihatannya aturan atau kenyataan tersebut tidak bias gender. 55
Perempuan  rentan  terjerat  dalam  ikatan  ganda  yang  membuat  mereka  menghadapi dilema untuk menebak mana yang paling sedikit menimbulkan bahaya bagi mereka. 56 Sebagai contoh seorang istri yang menjadi korban marital rape berada dalam dilema untuk melaporkan suaminya. Di satu sisi ia ingin dirinya mendapatkan perlindungan, di sisi lain ia khawatir jika suaminya terbukti bersalah maka ia harus melepas status sebagai istri dan beralih menjadi seorang janda. Terlebih jika memiliki seorang anak, ia akan berpikir berulang kali karena takut kehidupan anaknya tidak terjamin. Ketakutan menjadi seorang janda atau ketakutan tidak bisa menafkahi diri sendiri dan anaknya, membuka peluang keberlanjutan marital rape tersebut. Sedangkan dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2020/PT.Btn istri sebagai korban baru melangsungkan perkawinan dengan suaminya dan merasa dirinya harus mengikuti keinginan suami.
Berdasarkan  uraian  mengenai  kajian  teori  hukum  feminis  di  atas,  pemberatan  pidana sejatinya dapat dilakukan mengingat kasus marital rape merupakan kasus berbeda yang dialami tiap  istri  sebagai  korban.  Pengalaman  perempuan  yang  berbeda  tersebut  dapat  dijadikan pertimbangan  dalam  menjatuhkan  pemberatan  pidana  kepada  suami  selaku  pelaku marital rape. Hal  ini  dikarenakan  perbedaan  pengalaman  menunjukkan  perbedaan  akibat  yang ditimbulkan  dari  terjadinya marital rape. Tidak  menutup  kemungkinan  istri  sebagai  korban akan mengalami trauma berkepanjangan akibat dari marital rape yang terjadi padanya.

## IV. KESIMPULAN
Ditinjau  dari  perspektif  hak  asasi  manusia, marital  rape merupakan  tindak  pidana  yang melanggar hak asasi manusia untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Di Indonesia, marital rape diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana, Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meski tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai marital rape yang dilakukan suami terhadap istri sebagaimana yang terdapat dalam Laws of Malaysia Act 574 Penal Code dan Singapore Penal Code Chap 224, ketiga hukum positif di Indonesia tersebut
53 Agus  Afandi,  “Bentuk - Bentuk  Perilaku  Bias  Gender”  (2019)  1:1  Lentera :  Journal  of  Gender  and  Children Studies, h. 4.
54 Savitri, supra note 50, h. 47.
55 Ibid . 56 Martha Chamallas dalam Niken Savitri, Ibid .
telah memberikan semangat dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di dalam perkawinan. Akan tetapi, ketiga hukum positif tersebut belum menekankan pada perbedaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh  pasangan  dalam  perkawinan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kekerasan  seksual  yang dilakukan  oleh  pasangan  dalam  perkawinan  memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain.
Perspektif hak asasi manusia memandang bahwa marital rape memiliki perbedaan dengan kekerasan  seksual  pada  umumnya  karena marital  rape dilakukan  oleh  orang  terdekat  alias pasangan  atas  tekanan  relasi  kuasa  yang  mengikat  dalam  perkawinan.  Jika  terdapat pemberatan pidana terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak kandung, anak  tiri  dan  anak  di  bawah  perwaliannya,  maka  diperlukan  pemberatan  pidana  terhadap pelaku marital  rape. Hal  ini  didasarkan  atas  pertimbangan  relasi  suami-istri  yang  terdapat dalam Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Relasi  suami-istri  dalam  perkawinan  tersebut bertujuan  untuk  menjadikan  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal.  Apabila  terjadi  tindak pidana marital rape yang dilakukan suami terhadap istri , maka terdapat penyimpangan dalam tujuan perkawinan tersebut.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Article 2 Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Article 5 (a) Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022. Pasal 1 Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.
Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 6 (b) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Pasal 28 huruf (g) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 45 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pasal 375 (a) Kode Penal Malaysia.
Pasal 375 ayat (1) Kode Penal Singapura.
Pasal 473 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 473 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2020/PT.Btn.
Bellefroid, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014). Dermawan, Andy, Marital Rape dalam Perspektif Al- Qur’an (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004).
Savitri, Niken, Feminist Legal Theory Dalam Teori Hukum (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2006).
Afandi, Agus, “Bentuk - Bentuk Perilaku Bias Gender” (2019) 1:1 Lentera : Journal of Gender and Children Studies 4.
Anggraeniko,  Litya  Surisdani,  Dede Kania  &  Usep  Saepullah, “Marital Rape  Sebagai  Suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia” (2022) 24:1 Jurnal Asy - Syari’ah 161– 176.
Bennice, Jennifer A & Patricia A Resick, “Marital Rape: History, Research and Practice” (2003) 4:3 Sage Journals 228.
Hiariej, Edward Omar Sharif, “Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak” (2021) 21:1 Jurnal Hukum De Jure 2.
Ihsani, Syarifah Nuzulliah, “Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Victim Blaming Pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online” (2021) 2:1 Jurnal Wanita dan Keluarga 15.
Larasati,  Ira,  “Gerakan  Laki -Laki  Baru:  Membongkar  Konstruksi  Maskulinitas  Untuk Mewujudkan Keadilan Gender” (2019) 8:2 Journal Politics dan Government Studies 7.
Ma’rifah, Nurul, “Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia” (2015) 9:1 Jurnnal Mahkamah 69.
Paramitha,  Greta  Vidya,  “Emotional  Abuse  dalam  Hubungan  Suami  Istri”  (2012)  3:1  Jurnal Humaniora 258.
S, Ade Irma & Dessy Hasanah, “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia” (2017) 7:1 Social Work Journal 73.
Samsudin, Titin, “Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi  Manusia” (2010) 10:2 Jurnal Al-Ulum 343.
Sari, Aldila Arumita & R B Sularto, “Kebijakan Reformulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia” (2019) 1:1 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 117 – 127.
Susila, Muh Endriyo, “Marital Rape dalam Perspekstif Islam” (2013) 20:2 Jurnal Media Hukum 319.
Syaifuddin, M Irfan, “Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat” (2018) 3:2 Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum.
Tantimin,  “Victim  Blaming  Pada  Korban  Kekerasan  Domestik  di  Masa  Pandemi  Covid -19: Perspektif Viktimologi” (2019) 2:2 Jurnal Gorontalo Law Review 282.
Garnis,  Elisabeth,  “Konsep  Konsen  Adalah  Benteng  Perlindungan  Bagi  Korban  Kekerasan Seksual  |  ICJR”,  online:  ICJR  <https://icjr.or.id/konsep -konsen-adalah-benteng- perlindungan-bagi-korban-kekerasan-seksual/print>.
Institute  for  Criminal  Justice  Reform,  “Laporan  Penelitian  Pengaturan  terkait  Kekerasan Seksual  dan  Akomodasinya  terhadap  Peraturan  Perundang- Undangan  di  Indonesia”, online: <https://icjr.or.id/laporan-penelitian-pengaturan-terkait-kekerasan-seksual- dan-akomodasinya-terhadap-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>.