## Peran Strategis Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al Syakhsyiyah) Dalam Penguatan Sistem Peradilan Agama Di Indonesia
Hadi Tuasikal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : hadilessytuasikal@gmail.com

## Abstrak
Dalam  sudut  pandang  ini,  sulit  memisahkan  antara  hukum  keluarga  dengan  penguatan  sistem peradilan  agama  di  indonesia.  Antara  keduanya  terdapat  hubungan  yang  bersifat  simbiosis mutualisme.  Di  mana  perkembangan  lembaga  peradilan  Agama  yang  tumbuh  pesat  membutuhkan sistem hukum dan peradilan yang efektif guna menjamin terwujudnya kepastian hukum dan menjaga kepercayaan  masyarakat  maupun  pihak  lain  yang  terkait  dengan  kewenangannya  terutama  dalam bidang hukum keluarga.  Selain substansi hukum keluarga  (al-Ahwal al-Syakhsyiyah)  tersebut maka tentu  fakultas  Syariah/hukum  jurusan  al-Ahwal  al-Syakhsyiyah  memiliki  peran  yang  sama  dalam membidani  lahirnya  sumber  daya  manusia  yang  andal  dan  profesional  sebagai  aparatur  hukum  di lingkungan peradilan Agama, baik sebagai hakim, panitera, jurusan instansi lainnya.

## Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Keluarga, Peradilan Agama

## PENDAHULUAN
Pembahasan  seputar  hukum  keluarga  dengan  segala  dimensi  kajiannya  memiliki peran  strategis  dalam  penguatan  sistem  peradilan  Agama  di  Indonesia  dan  tentu  selalu menarik untuk didiskusikan. Alasan terpenting dari paradigma tersebut, adalah karena hukum keluarga  islam  merupakan  bidang  hukum  islam  yang  paling  banyak  diterapkan  secara  luas dan  langsung  oleh  negara-negara  muslim  di  dunia,  termasuk  indonesia.  Hukum  keluarga lslam  telah  menjadi  dasar  bagi  masyarakat  muslim  selama  berabad-abad  dan merepresentasikan bagian paling pokok dari syariah.
Dalam hukum lslam, istilah hukum keluarga dikenal dengan al-ahwal al-Syakhsyiyah yang  merupakan  istilah  bagi  keseluruhan  hukum  yang  menyangkut  masalah  keluarga  dan peradilan  islam,  seperti  hukum  perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  dan  hibah.  Istilah  hukum keluarga  sejatinya  pertama  kali  muncul  dari  sistem  hukum  yang  berlaku  di  Eropa  dan memiliki pengaruh cukup kuat dalam proses kodifikasi hukum di negara-negara berpenduduk Muslim.
Munculnya  istilah  hukum  keluarga  di  dunia  islam  pertama  kali  pada  tahun    1893 ketika  seorang  hakim  terkemuka  Mesir,  Muhammad  Qadri  Pasha  mengkompilasi  kaidah- kaidah  hukum  keluarga  dalam  tulisannya  berjudul al-Ahkam  al-Shar’iyyat  fi  al-Ahwal  al- Syakhsyiyyat  ala  Mazhab  al  lmam  Abi  Hanifa al-Nu’man .  Kompilasi  ini memuat 646  pasal yang  berisi  kaidah-kaidah  hukum  berdasarkan  Mazhab  Hanafi  tentang  perkawinan,
perceraian,  mahar,  larangan,  wasiat,  dan  warisan.  Oleh  karena  itu  dapa  ditegaskan  bahwa modernisasi  hukum  keluarga  di  dunia  isalam  yang  meliputi  aspek  perkawinan,  perceraian, dan waris secra fenomenal telah dimulai sejak awal abad ke-20.
Terjadi fenomena hukum yang unik pada pengadilan Agama, di mana sebagian besar peranannya  sebagai  peradilan  keluarga,  meskipun  sebelumnya  tidak  didesain  untuk  tugas tersebut.  Dengan  kondisi  objektif  ini,  maka  peradilan  Agama  menjadi  titik  sentral  utama pengembangan  hukum  keluarga  islam  di  indonesia.  Berdasarkan  paradigma  tersebut,  tentu saja  dapat  pula  dipahami  sebaliknya,  bahwa  hukum  keluarga  ( Al-Ahwal  Al-Syakhsyiyah ) memiliki  peran  strategis  dalam  penguatan  sistem  peradilan  Agama  di  idonesia,  karena semakin kuat eksistensi hukum keluarga ( Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah ), maka semakin kuat pula eksistensi  peradilan  agama  di  indonesia.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka permasalahan yang hendak dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut; (1) Bagaimana peran  strategis  hukum  keluarga  ( al-Ahwal  al-Syakhsyiyah )  di  indonesia?;  (2)  Bagaimana penguatan  sistem  peradilan  Agama  di  indonesia  dari  korelasinya  dengan  fakultas Syariah/hukum jurusan hukum keluarga ( al-Ahwal al-Syakhsyiyah )?

## PEMBAHASAN

## Peran Strategis Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah) di lndonesia
Peran  strategis  hukum  keluarga  ( al-Ahwal  al-Syakhshiyyah )  dan  fakultas Syariah/hukum  jurusan al-Ahwal  al-Syakhsyiah dapat  terbaca  dalam  visi  jurusan  ini,  yaitu membentuk sarjana yang mampu mengembangkan hukum islam. Khususnya hukum keluarga baik  materiil  maupun  formil  serta  mampu  mengaplikasikan  untuk  kepentingan  pribadi maupun  masyarakat.  Selain  itu,  dipertegas  pula  dalam  misi  jurusan  ini,  yaitu: pertama , menciptakan yang mampu menguasai dan mengembangkan hukum Islam dari hukum positif khususnya hukum keluarga baik hukum materiil maupun hukum formil. Kedua , menciptakan mahasiswa  yang  profesional  dan mampu mengaplikasikan  pengetahuan  di  bidangnya  dalam berbagai  profesi  seperti  hakim,  panitera,  pengacara,  kepenghuluan,  konsultan  hukum  ahli hisab-rukyat  dan  administrator  di  berbagai  lembaga  peradilan  dan  Kantor  Urusan  Agama. Visi  dan  misi  jurusan  ini  dikuatkan  lagi  dengan  tujuannya,  yakni  membentuk  sarjana  yang ahli  di  bidang  hukum  keperdataan  Islam  serta  profesional  dalam  mengaplikasikannya  di tengah-tengah  masyarakat  Lebih  luas  peran  strategis  jurusan  hukum  keluarga  ( al-Ahwal  al- Syakhshiyyah )  dapat  pula  dipahami  dalam  visi  dan  misi  fakultas  Syariah,  yaitu:  sebagai pendidikan tinggi  yang berupaya melahirkan alumni  yang berkualitas, profesional di bidang ilmuwan  hukum  dan  parktisi  hukum  dengan  tujuan  memberikan  penguatan  bagi
perkembangan  sistem  peradilan  Agama  indonesia.  Oleh  karena  itu,  setiap  lulusan  jurusan hukum  keluarga  ( al-Ahwal  al-Syakhshiyyah )  setidaknya  memiliki  dua  kompetensi  sebagai berikut; pertama , memiliki kemampuan dan keahlian dalam Bidang Hukum Keluarga Islam, yang meliputi hukum perkawinan, kawarisan, wasiat, hibah, sedekah, wakaf, dan urusan haji, serta  memahami  pranata  hukum  Islam  lainnya. Kedua ,  memiliki  kemampuan  dan  keahlian dalam bidang hukum Acara dan penerapannya di pengadilan Agama.
Hukum  keluarga  ( al-Ahwal  al-Syakhsiyah )  merupakan  hukum  yang  telah dilaksanakan  di  dunia  Islam,  bahkan  telah  menjadi  budaya  hukum  masyarakat.  Sehingga kesadaran  untuk  menerapkan  hukum  keluarga  di  dunia  Islam  sangat  Tinggi,  bukan  saja  di negara-negara  Islam atau negara-negara sekuler di mana kaum muslimin menjadi penduduk yang  minoritas  pun  hukum  keluarga  Islam  ini  diterapkan  dan  ditaati  oleh  keluarga-keluarga muslim, seperti di Birma, Singapura, dan Filipina Selatan (Mindanau).
Keberadaan hukum islam sangat penting, selain sebagai bahan baku bagi penyusunan hukum  nasional.  Juga  menjadi  inspirator  dan  dinamisator  dalam  pengembangan  hukum nasional.  Hukum  islam  sangat  dekat  dengan  sosio-antropologis  bangsa  indonesia,  sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat indonesia. ada, dan merupakan benteng  terakhir  di  dalam  mempertahankan  diri  terhadap  pengaruh  hukum  barat  yang diterapkan  pemerintah  kolonial  di  dunia  Islam  yang  merupakan  daerah  jajahannya.  Di  sisi lain  hukum  bidang  keluarga  ini  diperkenalkan  oleh  para  ulama  kepada  masyarakat  melalui dakwahnya  dan  sekaligus  memberikan  contoh  pelaksanaannya  didalam  kehidupan  sehari- hari,  sehingga  betul-betul  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat,  dan  menjadikan hukum islam di bidang hukum keluarga ini menjadi hukum adatnya.
Persoalan  yang  berkembang  di  seputar  hukum  keluarga  adalah  masih  banyaknya perbedaan perbedaan pendapat di kalangan umat islam, begitu  juga dalam penerapan hukum keluarga di dunia Islam ternyata masih banyak terjadi perbedaan pendapat, hal ini disebabkan karena  terdapat  para  ulama  serta  lembaga-lembaga  pendidikan  merujuk  kepada  mazhab tertentu, maka wajar apabila dibanyak negara warna mazhab masih tampak di dalam undang- undang hukum perkawinannya.
Banyak  kaidah  fikih  yang  ruang  lingkup  dan  cakupannya  lebih  sempit  dan  isi kandungannya  lebih  sedikit.  Kaidah  yang  semacam  ini  hanya  berlaku  dalam cabang-cabang fikih tertentu, dan disebut al-Qowa’id al-fiqhiyah al-Khashshah atau juga di sebut al-Dhabith oleh sebagian ulama.
Kemudian  dalam  pembidangannya  pun  berbeda,  ada  yang  membidangkan  kepada empat  bidang  saja,  yaitu  bidang  ibadah,  bidang  jual  beli,  bidang  pengakuan,  dan  bidang
munakahat .  Tetapi  ada  juga  yang  membaginya  kepada  bidang  ibadah  mahdah,  bidang al- ahwal al-syakhsiyah , bidang muamalah , bidang jinayah , dan bidang al-aqdiyah.
Pembidangan  ini  pun  dapat  dikembangkan  lagi  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu hukum  islam  dan  sesuai  dengan  perkembangan  kebutuhan  masyarakar  itu  sendiri.  Kaidah yang  khusus  di  bidang al-ahwal  al-syakhshiyah menjadi  penting  karena  perhatian  sumber hukum islam yaitu Alquran dan al-Hadits kepada masalah-masalah keluarga sangat besar. Hal ini  terbukti  jumlah ayat  yang  berhubungan  dengan  hukum  keluarga  menmpati  urutan  kedua setelah  ibadah mahdhah .  Artinya,  Alquran  dan  al-Hadits  setelah  memberi  tuntunan  yang cukup  untuk  pembinaan  pribadi  muslim  dengan  ajaran  ibadah  mahdhah,  kemudian  beralih kepada pembinaan kehidupan keluarga muslim yang menjadi unsur terkecil dalam pembinaan masyarakat  dan  komunitas  muslim.  Penerapan  sistem  hukum  keluarga  islam  dan  sistem peradilan Islam merupakan suatu keniscayaan dan imperatif Pada dasarnya, hukum indonesia menghendaki  berkembangnya  kehidupan  beragama  dan  hukum  agama  dalam  kehidupan hukum  nasional.  Hukum  nasional  yang  dikehendaki  oleh  negara  adalah  hukum  yang menampung  dan  memasukkan  hukum  agama,  dan  tidak  memuat  norma  hukum  yang bertentangan dengan hukum agama.
Bila dicermati peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional, maka ada beberapa  fenomena  yang  bisa  dijumpai  dalam  praktiknya,  yaitu pertama ,  hukum  islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Dalam hal ini hukum islam diberlakukan  oleh  negara  sebagai  hukum  positif  bagi  umat  islam .  Kedua ,  hukum  islam berperan  sebagai  sumber  nilai  yang  memberikan  kontribusi  terhadap  aturan  hukum  yang dibuat.  Oleh  karena  aturan  hukum  tersebut  bersifat  umum,  tidak  memandang  perbedaan agama, maka nilai-nilai hukum islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara.
Penerapan hukum keluarga islam harus dipandang dengan memakai teori kredo yang memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  penyerapan  hukum.  Teori  pertama  tentang  penyerapan hukum adalah teori receptio in complexu yang dirumuskan oleh Lodewijk Willem Cristian van den Berg . Sebelumnya teori ini juga disebutkan oleh H.A.R. Gibb ,    Menurut teori ini hukum  yang  berlaku  bagi  seseorang  adalah  hukum  agama  yang  dianutnya.  Kebetulan  di indonesua  mayoritas  beragama  Islam  maka  hukum  yang  berlaku  adalah  hukum  islam walaupun  dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat  sedikit  penyimpangan-penyimpangan. Secara  fakta,  teori  van  den  Berg  lebih  rinci  dibandingkan  teori  yang  dikemukakan H.A.R. Gibb , sebab praktiknya hingga sekarang umat Islam di Indonesia Masih Banyak yang Belum taat dalam menjalankan ajaran islam. Ketaatan mereka masih terbatas pada salat lima waktu, zakat,  puasa  dan  haji,  sedangkan  ajaran  islam  lainnya  masih  kurang  diperhatikan.  Tidaklah
berlebihan  jika  dikatakan  bahwa  hukum  islam  di  Indonesia  adalah  hukum  yang  hidup  ( the living law ), kendati secara resmi dalam aspek-aspek pengaturan tertentu, ia tidak atau belum dijadikan  kaidah  hukum  positif  oleh  negara.  Untuk  mewujudkan  anggapan  tersebut  maka dibutuhkan aktualisasi hukum islam itu sendiri, agar tetap urgen menjadi bagian dari proses pembangunan hukum nasional.
Aktualisasi hukum islam dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu: pertama , upaya pemberlakuan  hukum  Islam  dengan  pembentukan  pengaturan  hukum  tertentu  yang  berlaku khusus bagi umat islam . Kedua , upaya menjadikan hukum islam sebagai sumber hukum bagi penyusunan  hukum  nasional.  Dengan  demikian,  jurusan  hukum  keluarga  menempati  peran strategis  dalam  penguatan  sistem  peradilan  peran  tersebut  ,  selain  menguatkan  kewenangan pengadilan Agama juga memberikan konstribusi terhadap pengembangan hukum keluar yang menjadi bagi peradilan Agama.
Peran  strategis  jurusan  hukum  keluarga  ( Ahwal  al-Syakhshiyyah )  yang  sangat signifikan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  diragukan  oleh  berbagai  pihak  karena  munculnya beberapa  perubahan  besar  dalam  perguruan  tinggi  islam  di  indonesia.  Sebagai  harapan terbesar bagi umat islam pada umumnya, dan bagi  Peradilan Agama pada khususnya terdapat perubahan  yang  dikritisi  oleh  umat  islam  indonesia  terhadap  eksistensi  jurusan  hukum keluarga  yang  berada  dalam  cakupan  Perguruan  tinggi  Islam,  yaitu  adanya  upaya mensekulerkan  perguruan  tinggi  Islam  dan  para  lulusannya.  Upaya  tersebut  dapat dirasakan dalam  dua  hal  penting  sebagai  berikut;  (a)  Berubahnya  institut  menjadi  universitas,  hal  ini dianggap  oleh  sebagian  cendekiawan  muslim  sebagai  perubahan  mendasar,  karena  adanya upaya  mengsekulerkan  IAIN  yang  sejak  berdirinya  bertugas  menjadi the  guardian  of Islam tetapi  sekarang  digiring  untuk  menjadi  universitas  umum  seperti  kebanyakan  perguruan tinggi  lainnya  Berubahnya  gelar  keserjanaan  keislaman  menjadi  umum,  hal  ini  dianggap menghilangkan identitas keislaman; (b) Mulai tahun 2016, lulusan perguruan Tinggi Agama di  Bawah  Kementrian  agama  akan  menyandang  gelar  kesersarjanaan  yang  berbeda  dari sebelumnya. Sejumlah gelar akademik baik sarjana SI, S2, Dan S3 yang berlaku sejak tahun 2009  melalui  peraturan  Kementrian  Agama  (PERMENAG)  Nomor  36  Tahun  2009,  secara resmi  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  dengan  dikeluarkannya  PERMENAG  RI  Nomor  33 Tahun  2016  tentang  Gelar  Akademik  Perguruan  Tinggi  Keagamaan.  Dalam  peraturan  baru ini  sarjana  Fakultas  Syariah  bergelar  Sarjana  Hukum  (S.H.).  peraturan  ini  telah  ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 09 Agustus 2016 serta telah dicatat dalam Berita Negara 1170 Tahun 2016.
Terlepas  dari  pro  dan  kontra  terhadap  perubahan  tersebut,  jurusan  hukum  keluarga tetap menjadi harapan bagi umat Islam, memiliki peluang ( opportunities ) yang sangat besar karena peranannya yang sangat strategis untuk mengisi berbagai jabatan di peradilan Agama, seperti hakim, panitera, juru sita. Hal ini disebabkan karena lulusan jurusan hukum keluarga dipercaya sudah dibekali dengan ilmu dan kemampuan untuk mengisi posisi strategis tersebut dan juga tentu mampu mengisi jabatan lainnya seperti advokat, kepolisian, di komisi-komisi negara, perbankan syariah, notaris syariah, politikus,dan lain sebagainya.
Perubahan  gelar  keserjanaan  merupakan  kekuatan  ( strenght )  untuk  berkompetisi dengan sarjana hukum lulusan perguruan tinggi lainnya, di samping itu penduduk indonesia mayoritas  beragama  islam  menjadi  potensi  pendukung  bagi  para  slumni  ke  depan  terlebih- lebih  lagi  para  alumni  yang  sebagian  besar  berasal  dari  pesantren  tentunya  masih  dapat dipercaya memiliki integritas tinggi.
Menurut  Abdul  Manan,  terdapat  beberapa  kelemahan  ( weaknesse )  bagi  lulusan perguruan tinggi Islam di Indonesia yang harus diperbaiki dan ditingkatkan yaitu penguasaan beberapa  bahasa  asing  baik  aktif  maupun  pasif  serta  memperluas  wawasan  agar  tidak terkesan  eksklusif  dan  berpikiran  sempit.  Lebih  lanjut  Abdul  Manan  memberikan  contoh dengan perumpamaan, bahwa lulusan perguruan tinggi Islam harus memiliki Channel seperti indovision sehingga dapat menjangkau siaran yang lebih luas, dan tidak hanya terbatas pada siaran lokal saja.
Selain itu, lulusan perguruan tinggi Islam, khususnya fakultas Syariah juga harus tetap waspada  terhadap  ancaman  yang  terus  eksis,  seperti  kentalnya  faham  teori Receptie yang dikemukakan  oleh  Snouck  Hurgronje  (1857-1936)  yang  masih  dirasakan  mendikotomi hukum  Islam  dengan  hukum  Nasional.  Begitu  pula  dari  dunia  internasional  yang  terus menyebabkan Islamophobie dengan menggunakan segala cara untuk memojokkan islam dan umat  muslim,  sehingga  timbul  kekhawatiran  terhadap  islam  yang  selalu  diberi  label  teroris, ekstremis, fundamentalis, dan lain sebagainya.
Tantangan  ( threats )  yang  sekarang  sedang  dihadapi  oleh  para  alumni,  yaitu  harus mampu  menghadapi  persaingan  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)  yang  memberikan peluang  persaingan  bebas  arus  perdagangan  dan  jasa  juga  termasuk  pasar  tenaga  kerja profesional  seperti  advokat,  dokter,  akuntan,  ahli  perbankan,  dan  lainnya,  demikian  pula dengan  adanya  perjanjian  internasional  seperti  AFTA  ( Asean  Free  Trade  Area ),  NAFTA ( Nort  Atlantic  Trade  Agreement )  yang  semua  itu  merupakan  tantangan  sekaligus  ancaman buat para alumni fakultas Syariah dan Hukum.

## Penguatan  Sistem  Peradilan  Agama  di  Indonesia  dan  Korelasinya  dengan  Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Peradilan  Agama  merupakan  representasi  dari  eksistensi  hukum  Islam  di  Indonesia. Oleh  karena  itu,  pembahasan  terhadap  Peradilan  Agama  tidak  terlepas  dari  sejarah  hukum Islam  di  Indonesia.  Hukum  adalah  Persyarat  mewujudkan  masyarakat  yang  tertib  dan berkeadilan.  Karena  hukum  adalah  merupakan  gejala,  fenomena  pergaulan.  Hukum  sebagai gejala  pergaulan,  sebenarnya  tidak  hanya  menyangkut  lapangan  pekerjaan  dan  perbuatan lahir  dari  manusia  saja,  tetapi  pergaulan  hidup  manusia  adalah  merupakan  suatu Interdependesi psychis .
Berkaitan  dengan  penguatan  sistem  Peradilan  Agama,  setidaknya  terdapat  dua  hal penting  yang  berkaitan  dengan  peran  strategis  jurusan  hukum  keluarga  ( al-Ahwal  al- Syakhsyiyah ), yaitu sebagai berikut; (a) Penguatan Sistem Hukum Peradilan Agama.
Sejauh  ini  peranan  peradilan  Agama  di  Indonesia  jauh  lebih  progresif  dibandingkan dengan  lembaga  sejenisnya  yang  berada  di  negara-negara  berpenduduk  mayoritas  muslim. Produk  hukum  yang  hasilkan  oleh  lembaga  Peradilan  Agama  telah  menunjukkan  bahwa hukum  Islam  tidak  hanya  dihasilkan  lewat  ijtihad  para  ulama  tetapi  juga  oleh  para  hakim lewat  putusannya.  Oleh  karena  itu,  hukum  islam  dapat  ditemukan  pada  empat  tempat berbeda, yaitu: kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, undang-undang, dan putusan pengadilan.
Progresitivas lembaga peradilan Agama ternyata mampu mereposisi putusan-putusan pengadilan  atas  hukum  islam  lainnya  yang  telah  berkembang  lebih  dahulu.  Kenyataan  ini disebabkan  materi  fikih  sering  kali  tidak sesuai  dengan  kasus  yang  diajukan  ke  pengadilan, sementara itu pengaturan dalam undang-undang cenderung tidak lengkap, sehingga wajar jika putusan pengadilan mempunyai posisi penting dalam pembaruan hukum islam.
Disinilah etak signifikannya peran jurusan hukum keluarga ( al-Ahwal al-Syakhsyiyah ) dalam penguatan sistem hukum Peradilan Agama, di mana lulusan lembaga ini dapat menjadi hakim Peradian Agama yang progresif dalam mereformasi hukum keluarga di indonesia. Jika dilihat berbagai putusan dan penetapan yang dibuat oleh hakim Peradilan Agama diseantero Indonesia,  banyak  pembaruan  hukum  keluarga  yang  sudah  dilakukan  melalui Judicial activism dengan  metode  penemuan  hukum,  terobosan  hukum,  maupun  penafsiran  hukum. pada dasarnya, reformasi itu terjadi hari per hari melalui proses penyelesaian hukum keluarga yang kian hari makin kompleks.
Cara  pandang  dan  interpretasi  yang  berbeda  dalam  keanekaragaman  pemahaman orang  islam  terhadap  hakikat  hukum  islam  telah  berimplikasi  dalam  sudut  aplikasinya. Beberapa  hal  yang  ikut  berkontribusi  dalam  memperkaya  bidang  pemikiran  hukum  islam,
sebagaimana  dijelaskan  di  atas  diyakini  memberi  pengaruh  cukup  besar  dalam  proses transformasi  hukum  islam  di  lndonesia,  terutama  dalam independensi dan  pengembangan Peradilan Agama pasca one roof system di bawah Mahkamah Agung.
Eksistensi  jurusan  hukum  keluarga  semakin  penting  dalam  penguatan  Peradilan Agama  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  Pada  prinsipnya,  undang- undang  ini  merupakan  respons  terhadap  dinamika  dan  kebutuhan  masyarakat,  dengan memberikan  perluasan  kewenangan  kepada  Pengadilan  Agama  Sebagaiman  terdapat  dalam Pasal  49.  Berdasarkan  pasal  ini,  Pengadilan  Agama  bertugas  dan  menyelesaikan  perkara  di tingkat  Pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  islam  di  bidang  perkawinan,  waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.
Dalam  bidang  perkawinan  Pengadilan  Agama  maempunyai  kewenangan  absolut dalam  mengadili  dan  menyelesaikan  masalah  penetapan  pengangkatan  anak  berdasarkan hukum  islam.  Sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  kewenangan Peradilan Agama dalam Pengangkatan anak yang merupakan bagian dari bidang perkawinan sering  dipertanyakan  banyak  pihak  meskipun  telah  lama  di  praktikkan.  Kini  perkara pengangkatan anak di peradilan Agama telah mendapat landasan hukum yang kuat dan jelas.
Perubahan  signifikan  lainnya  dari  Undang=Undang  Nomor  3  Tahun  2006  adalah mengenai subjek hukum yang  di perluas menjadi tidak hanya orang islam dalam pengertian teologis,  akan  tetapi  termasuk  orang  atau  badan  hukum  yang  menundukkan  diri  secaraa sukarela  kepada  hukum  islam.  Pilihan  hukum  dalam  perkara  waris  (alinea  2  penjelasan Umum  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989)  dihilangkan.  Dengan  demikian,  perkara kewarisan  bagi  orang  islam  mutlak  menjadi  kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama;  (b) Penguatan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Peradilan  Agama.  Peradilan  Agama  mengalami pertumbuhan  dan  perkembangan  dalam  tentang  waktu  yang  panjang  sejak  islam  menjadi kekuatan  politik  di  lndonesia.  Sejalan  dengan  dinamika  hukum  yang  semakin  kompleks, Peradilan  Agama  berusaha  tampil  sebagai  suatu institusi  yang  menjadi  pilar  bagi suksesnya penegakan supremasi hukum. karena itu, eksistensi Peradilan Agama perlu diperkuat dengan aturan normatif yang memberi otoritas yang luas (yuridksi) kepada Peradilan Agama.
Kewenangan  Peradilan  Agama  yang  semakin  luas  harus  diimbangi  dengan peningkatan  sumber  daya  manusia  (SDM).  Aparatur  pengadilan,  sarana  dan  prasarana  yang memadai, serta ketentuan hukum yang aplikatif.
Dengan  demikian,  paradigma  baru  Peradilan  Agama  benar-benar  dapat  menjawab tuntutan  dan  maslah  hukum  yang  berkembang    di  masyarakat.  Sebagai agent  of  change ,
sudah  semestinya  sumber  daya  Manusia  di  lingkugan  peradilan  Agama  berkualitas, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab, peduli, visioner, dan komunikatif,
Pengadaan  sumber  daya  manusia  ( recruitment )  di  sini  dapat  diartikan  dengan  suatu proses  kegiatan  mengiasi  formasi  yang  lowong,  mulai  dari  perencanaan,  pengumuman, pelamaran,  penyaringan  sempai  dengan  pengangkatan  dan  penempatan.  Pegadaan  yang dimaksud  disini  lebih  luas  maknanya,  karen  pengadaan  dapat  merupakan  salah  satu  upaya dari pemanfaatan. Jadi, pengadaan disini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun  dari  luar  untuk  mengiasi  jabatan  yang  memerlukan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas. Jadi bisa berupa recruitment from outside dan recruitment from within.
Salah satu sumber daya yang penting dalam manajemen adalah sumber daya manusia atau human  resources .  Pentingnya  sumber  daya  manusia  ini,  perlu  didasari  oleh  semua tingkatan manajemen. Bagaimanapun majunya teknologi saat ini, namun faktor manusia tetap memegang  peranan  penting  bagi  keberhasilan  suatu  organisasi.  Manajemen  sumber  daya manusia merupakan bagian yang penting, bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia adalah identik dengan manajemen itu sendiri.
Masa depan dan konstribusi lulusan jurusan hukum keluarga pada dasarnya tidak saja menjadi  aparat  peradilan  Agama,  tetapi  dapat  juga  menjadi  advokat  yang  beracara  di pengadilan.  Selama  ini  telah  ada  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  No,  1  Tahun  1998 tentang  petunjuk  pelaksanaan  penerimaan  Calon  Pengacara  Praktik  yang  memberikan Kesempatan Kepada Sarjana Syariah untuk menggeluti dunia Advokat. Munculnya  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  yang  membuka  pintu  bagi  para  Sarjana Hukum lslam (lulusan fakultas Syariah) untuk bergabung dalam praktik hukum.
Semua  elemen  merindukan  tegaknya  hukum  yang  benar,  kerinduan  tersebut  dapat terobati  jika  proses  hukum  itu  dijalankan  atas  dasar  moral  dengan  menggunakan  nilai-nilai agama,  hal  itu  hanya  dapat  di  realisasikan  dengan  merekrut  sarjana  lulusan  jurusan  hukum keluarga  karena di samping menguasai ilmu hukum juga dibekali dengan moral dan agama. Harapan  tersebut  menjadi  kenyataan  ketika  keluar  undang-undang  tentang  advokat  yang memberikan kesempatan kepada para alumni fakultas Syariah untuk menjadi advokat.
Akan tetapi perlu dipahami, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahum 2003 tentang Advokat  merupakan  salah  satu  undang-undang  kontroversial.  Dikatakan  demikian  karena undang-undang  ini  resmi  berlaku  setelah  diundangkan  dalam  lembaran  negara  tanpa ditandatangani  (tanpa  disahkan)  oleh  Presiden.  Pada  waktu  itu,  presiden  menolak menandatanganinya  karena  menyamaratkan  sarjana  hukum  dengan  sarjan  syariah.  Dalam
undang-undang  ini  sarjana  syariah  diperbolehkan  menjadi  advokat,  yang  dianggap  akan menambah  kacau  penegakan  hukum  di  lndonesia.  Keluarnya  pasal  yang  memberikan kesempatan kepada para alumni jurusan hukum keluarga sejajar dengan para lulusan sarjana hukum  untuk  menjadi  advokat  mengundang  kontroversi  karena  fakultas  Syariah  dianggap tidak cukup  membekali  para  mahasiswanya  dalam  bidang  hukum,  sekalipun mereka  belajar beberapa  materi  hukum.  Tentu  saja  penilaian  seperti  ini  adalah  peneilaian  yang  tidak berdasar,  sangat  subjektif  serta  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  akademis. Perdebatan  soal  diperbolehkannya  sarjana  selain  sarjana  hukum  untuk  menggeluti  profesi advokat memang seru sebagaimana di kemukakan oleh Hamdan Zoelva, Ketua Panitia Kerja RUU  Advokat.  Dinyatakan  bahwa  setelah  melalui  perdebatan  panjang  serta  proses lobby antar  fraksi  dan  pemerintah,  persoalan  ini  diputuskan  pada  rapat  pleno  Komisi  ll  bersama Menteri  kehakiman  dan  HAM  dengan  mengakodomasi  usulan  diperbolehkannya  sarjana syariah dan termasuk sarjana dari perguruan tinggi hukum lainnya (termasuk Sarjana Sekolah Tinggi  Hukum  Militer  dan  Sekolah  Tinggi  ilmu  Kepolisian)  untuk  menjadi  Advokat  asal lulus  seleksi  menjadi  Advokat.  Berdasarkan  Undang-Undang  Advokat  yang  ada,  tidak  ada batasan  peradilan  mana  yang  boleh  dimasuki  oleh  para  Sarjana  Syariah,  mulai  dari pengadilan Negeri (Peradilan Umum) hingga ke Mahkamah Agung. Namun begitu Advokat sarjana  syariah  lebih  baik  memfokuskan  keahliannya  pada  peradilan  Agama,  artinya Peradilan Agama harus dipahami secara mendalam oleh para alumni jurusan hukum keluarga Fakultas  Syariah  baik  secara  teoretis  maupun  praktis.  Otomatis  apabila  Peradilan  Agama sebagai “daerah kekuasaan” para Sarjana Fakultas Syariah, maka bidang-bidang atau perkara- perkara  yang  menjadi trade  mark mereka  juga  spesifik  sifatnya.  Memperdalam  dan menguasai  secara  profesional  terhadap  keahlian  khususnya  dalam  bidang  hukum  keluarga. Banyak  harapan  yang  dapat  ditumpangkan  terhadap  para  lulusan  Fakultas  Syariah.  Paling tidak ada dua alasan yang mendasarinya. Pertama , kuat dugaan bahwa para mahasiswa yang masuk ke fakultas ini adalah mereka yang memilki latar belakang agama relatif baik. Kondisi ini dapat dijadikan modal awal bagi terciptanya alumni yang berintegritas. Kedua , kurikulum Fakultas  Syariah  mestinya  tetap  mencerminkan  ajaran-ajaran  islam.  Artinya,  sekalipun  para mahasiswa belajar soal “hukum dunia” tetapi mereka tetapmendapat bekal “hukum akhirat”. Semestinya,  dengan  dua  hal  ini  menjadikan  alumni  Fakultas  Syariah  menjadi  “ahli  hukum plus”.  Paham  soal  hukum  dunia  dan  hukum  Tuhan,  secara  simultan  juga  memiliki  akhlak yang baik.
Penguatan  sumber  daya  manusia  pada  peradilan  Agama,  juga  dilakukan  dengan penyiapan regulasi yang diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum, baik materil maupun
formil di bidang hukum keluarga. Adapun upaya peningkatan kualitas para hakim Peradilan Agama ditempuh Mahkamah Agung dengan cara menyelenggarakan berbagai pelatihan dan bimbingan  teknis.  Mahkamah  Agung  juga  mengadakan  kerja  sama  dengan  berbagai  pihak, baik  dalam  maupun  luar  negeri,  untuk  memberi  kesempatan  para  hakim  Peradilan  Agama memperdalam dan memperluas pemahaman tentang hukum keluarga islam.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  penyiapan  sumber  daya  manusia  (SDM)  dan infrastruktur  internal  lembaga  peradilan  telah  dilakukan  dengan  maksimal.  Bahkan, penyiapan sumber daya manusia dan ifrastruktur internal lembaga peradilan sudah dilakukan sejak  lahirnya  Peradilan  Agama,  apalagi  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  yang  menambah  kewenangan  dan  secara  simultan  penguatan  terhadap  kewenangan tersebut  yang  langsung  direspons  Mahkamah  Agung,  khususnya  Urusan  lingkungan Peradilan Agama (sekarang Kamar Perdata Agama) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.  Secara  garis  besar,  respons  tersebut  berupa  dua  langkah  stertegis,  yaitu  penyiapan regulasi dan peningkatan kualitas para hakim Peradilan Agama.

## SIMPULAN
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai  berikut;  (a)  Peran  hukum keluarga  ( al-Ahwal  al-Syakhsyiyah )  dan  fakultas  Syariah/hukum  Jurusan al-Ahwal  al- Syakhsyiyah menjadi sangat strategis karena melahirkan alumninya untuk berkiprah di bidang ilmu  hukum  dan  praktisi  hukum  yang  profesional  dan  beringtegritas  sehingga  mampu bersaing  dalam  berbagai  ancaman  dan  tantangan  yang  pada  gilirannya  berkontribusi  dalam penguatan  sistem  Peradilan  Agama  di  indonesia;  (b)  Penguatan  sistem  peradilan  Agama  di lndonesia dan korelasinya dengan jurusan hukum keluarga ( Ahwal al-Syakhsyiyah ) dilakukan dengan dua hal penting, yaitu penguatan sistem hukum, dan penguatan sumber daya manusia. Dalam  sudut  pandang  ini,  sulit  memisahkan  antara  jurusan  hukum  keluarga  dengan penguatan  sistem  Peradilan  Agama  di  Indonesia,  Antara  keduanya  terdapat  hubungan  yang bersifat simbiosis  mutualisme .  Di  mana  perkembangan  lembaga  Peradilan  Agama  yang tumbuh  pesat  membutuhkan  sistem  hukum  dan  peradilan  yang  efektif  guna  menjamin terwujudnya kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan kewenangannya terutama dalam bidang hukum keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.Rauf. 1978. al-Qur’an dan ilmu Hukum . Jakarta:Bulan Bintang. Abdul Mana. 2008. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam lndonesia . Jakarta: Kencana.
Abdul Mana. 2006. Aspek-Aspek Pengubah Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media. Amran Saudi dan Mardi Candra. 2016. Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana lslam serta Ekonomi Syariah . Jakarta: Prenada Media Group.
Anton M. Moeliono. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Bagir  Manan. Peranan  MARI  dalam  Menegakkan  Supremasi  Hukum .  Makalah.  PPS UNAND, Padang, 22 Januari 2002.
Cik Hasan Bisri. 2012. Peradilan Agama di lndonesia . Jakarta: Rajawali Pers. Djazuli. 2006. Ilmu Fikih Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam . Jakarta: Kencana.
Djazuli.  2010. Kaidah-kaidah  Fikih,  Kaidah-Kaidah  Hukum  lslam  dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana.
Hamdan Zoelva. “Undanf-Undang Advokat (Beberapa Catatan Perdebatan di DPR)”.
lchtijanto. Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di  lndonesia,  dalam  Amrullah  Ahmad,  et  al.  (Ed.).1996.  Dimensi  Hukum  Islam dalam Sistem Hukum Nasiona l: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H. Jakarta: Gema Insani Press.
John  L.  Esposito.  2001. Women  in  Muslim  Family  Law .  New  York:  Syracuse  University Press.
Joseph Schacht. 1982. An lntroduction tp lslamic Law . Oxford University Press. Lama  Abu  Odeh.  2004. Modernizing  Muslim  Family  Law : The  Case  of  Egypt dalam Vanderbit Journal of Transnational Law . Vol, 37.
Lawrence M. Friedman. 1975. The Legal System . New York: Russel Sage Fondation. Logemen, J.H.A. 1954. Over de Teori Van den Stellingstaats Recht . Jakarta:  Saksama.
M.  Atho  Muzahar.  2000. Membaca  Gelombang  Ijtihad:  Antara  Tradisi  dan Liberalisasi . Jakarta: Gema Insani.
M.  Hadi  Shubhan,  S.H.,  M.H.,  C.N.  “Sarjana  Syariah  Tak  Layak  Jadi  Advokat?”. Harian Surya . Internet:http://www.surya.co.id/20062003/12a.phtml Pedmo  Wahjono. Budaya  Hukum  Islam  dalam  Perspektif  Pembentukan  Hukum  di Masa Datang , dalam Amrullah Ahmad, et al. (Ed.). 1996. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem  Hukum  Nasional: Mengenang  65  Th.  Prof.  Dr.  H.  Busthanul  Arifin ,  S.H. Jakarta: Gema Insani Press.
Said Agil Al-Munawar. 2004. Hukum Islam dan Pluralitas Sosial . Jakarta: Paramadina. Sajuti  Thalib.  1985. Receptio  A  Contratrio,  Hubungan  Hukum  Adat  dan  Hukum Islam . Jakarta: Bina Aksara.
Satjipto Raharjo. Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga , dalam Amrullah Ahmad. 1996. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: Gema Insani. Warnoto. 2008. Politik Hukum Islam di Indonesia . Yogyakarta:  Fakultas Syariah Press UIN Sunan Kalijaga.
ZainunBuchari. 2001. Manajemen dan Motivasi . Jakarta: Balai Aksara.