## PRAKTEK PROFESI APOTEKER DALAM PERSPEKTIF ASAS NEGARA HUKUM
Arif Kurniawan 1 , Hotma P. Sibuea 2 , Dwi Atmoko 3
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia Email: arifkurniawan.scn@gmail.com 1 , hotma.sibuea@dsn.ubharajaya.ac.id 2 ,
dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id 3 ABSTRAK Kata kunci: Apoteker, Legalitas, Negara Hukum Profesi  Apoteker  adalah  salah  satu  profesi  tenaga  kesehatan  yang  diakui  oleh undang-undang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana kompetensi dan kewenangannya. Kompetensi Apoteker diperoleh melalui pendidikan profesi serta  mendapatkan  sertifikasi  kompetensi  dari  asosiasi.  Kewenangan  Apoteker didapatkan  apabila  mempunyai  Surat  Tanda  Registrasi  pada  Departemen Kesehatan dan mendapatkan  Surat  Izin  Praktik  Apoteker (SIPA)  atau Surat  Izin Kerja  (SIK)  dari  Pemerintah  Kabupaten/Kota  setempat.  Legalitas  pekerjaan kefarmasian  hanya  diatur  dalam  pasal  108  Undang-undang  No.  36  tahun  2009 tentang  Kesehatan.  Namun  undang-undang  ini  masih  bersifat  umum  dan  sudah tidak  relevan  dengan  perkembangan  zaman  saat  ini.  Pada  praktiknya  Profesi Apoteker  kurang  mendapatkan  perhatian  serius  dari  otoritas  sehingga profesi  ini terkesan  mendapatkan  diskriminasi  bahkan  rentan  untuk  dikriminalisasi.Tujuan Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  secara  spesifik  mengenai  legalitas Praktik  Apoteker  dalam  menjalankan  pekerjaan  kefarmasian  sebagaimana  diatur dalam Pasal 108 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta untuk mendapatkan  legalitas  bagi  Profesi  Apoteker  dalam  menjalankan    seluruh  aspek pekerjaan  kefarmasian  sesuai  dengan  kompetensi  dan  kewenangannya.  Metode penelitian adalah yuridis normatif Metode penelitian yuridis atau hukum normatif yakni  penelitian  yang  meneliti  bahan-bahan  pustaka  sebagai  bahan  yang  sudah didokumentasikan.  Pendekatan  (pemahaman)  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach),  metode  pendekatan  konsep (conceptual  approach),  metode  pendekatan  kasus  (case  approach).Saat  ini kelompok  tenaga  kesehatan  yang  telah  mempunyai  undang-undang  tersendiri sebagai dasar hukum profesinya baru ada 3 (tiga) kelompok, yaitu : Tenaga Medis (dokter,  dokter  gigi,  dokter  hewan)  dalam  menjalankan  praktiknya  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran,  Profesi Perawat  menjalankan  pekerjaannya  dengan  landasan  Undang-undang  Nomor  38 Tahun  2014  Tentang  Keperawatan  dan  Profesi  Bidan  dalam  menjalankan keahliannya  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2019  Tentang Kebidanan. Sementara untuk Profesi Apoteker belum mempunyai peraturan khusus setingkat undang-undang yang mengatur mengenai keahlian dan kewenangannya dengan lebih terang benderang dan terperinci.
ABSTRACT Keywords: Pharmacist, Legality, State of Law The  pharmacist  profession  is  one  of  the  health  worker  professions  that  is recognized by law to carry out pharmaceutical work according to their competence and authority. Pharmacist competence is obtained through professional education and  competency  certification  from  associations.  The  pharmacist's  authority  is obtained if he has a Registration Certificate with the Ministry of Health and obtains a  Pharmacist  Practice  License  (SIPA)  or  Work  Permit  (SIK)  from  the  local Regency/City Government. The legality of pharmaceutical work is only regulated
in article 108 of Law no. 36 of 2009 concerning Health. However, this law is still general in nature and is no longer relevant to the current developments. In practice, the Pharmacist Profession does not receive serious attention from the authorities so that this profession seems to be discriminated against  and even vulnerable to criminalization. The purpose of this research was to find out specifically about the legality of Pharmacist Practice in carrying out pharmaceutical work as stipulated in Article 108 of Law no. 36 of 2009 concerning Health and to obtain legality for the Pharmacist Profession in carrying out all aspects of pharmaceutical work in accordance with their competence and authority. The research method is normative juridical.  Normative  juridical  or  legal  research  methods  are  research  that examines library materials as materials that have been documented. This study's approach  (understanding)  uses  a  statutory  approach  (statute  approach), conceptual  approach,  and  case  approach.  there  are  3  (three)  groups,  namely: Medical Personnel (doctors, dentists, veterinarians) carrying out their practice are regulated  in Law  Number  29 of  2004  concerning Medical Practice, the  Nursing Profession  carries  out  their  work  based on  Law Number 38  of  2014  concerning Nursing and the Midwife Profession in carrying out their expertise based on Law Number 4 of 2019 concerning Midwifery. Meanwhile, the Pharmacist Profession does not yet have specific laws at the level of laws governing their expertise and authority in a more precise and more detailed manner .

## PENDAHULUAN
Asas  negara  hukum  adalah  salah  satu  asas  yang  berlaku  di  negara  Republik  Indonesia sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  sebagai  berikut  “Negara  Indonesia adalah negara hukum”.  Dalam konsep Negara Hukum atau “ Rechsstaat ” itu, yang harus dijadikan panglima  dalam  dinamika  kehidupan  kenegaraan  adalah  hukum.  Asas  negara  hukum  memiliki fungsi yang penting dalam tata hukum negara Indonesia sebagai landasan pembentukan hukum dan  perundang-undangan  yang  mengatur  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  bangsa Indonesia. Salah satu unsur dalam negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan pemerintah dilakukan  berdasarkan  undang-undang  yang  disebut  dengan  asas  legalitas.  Asas  legalitas dipandang sebagai tiang penopang utama (sokoguru) kerangka kehidupan bernegara dalam bingkai hukum  formal  selain  asas  diskresi  yang  berkembang  dikemudian  hari  (Rahmi  &  Kadir,  2022) Tindakan  penyelenggara  negara  harus  berpedoman  kepada  undang-undang  yang  ada  terlebih dahulu  sebelum  suatu tindakan  dilakukan  (Is  et  al.,  2021).  Dengan  demikian,  segenap  tindakan penyelenggara  negara  (penguasa  atau  pemerintah)  yang  tidak  berlandaskan  undang-undang merupakan  tindakan  yang  tidak  berdasar  secara  hukum.  Tindakan  penyelenggara  negara  yang tidak memiliki dasar hukum sesungguhnya merupakan tindakan yang sewenang-wenang (Ridwan &  Sudrajat,  2020).  Prinsip  inilah  yang  menjadi  logika  dasar  pembenar  kehadiran  unsur  asas legalitas sebagai salah satu unsur negara hukum formal. Adapun tantangan yang dihadapi adalah menciptakan instrument dan institusi yang akan membantu menggerakkan negara (Dwi Atmoko, 2022). Cita-cita yang menjadi tujuan masyarakat tidak akan terwujud jika peraturan perundang- undangan  yang  telah  ditetapkan  tidak  dibarengi  dengan  pertumbuhan  masyarakat  Peraturan perundang-undangan  yang  dibuat  sebagai  tujuan  negara  apabila  dikaitkan  dengan  susunan masyarakat  dan  nilai-nilai  dimulai  dengan  pilihan-pilihan  mengenai  nilai-nilai  yang  harus diwujudkan oleh hukum (Slamet Pribadi & Dwi Atmoko, 2023).
Fungsi  undang-undang  sangatlah  penting  dan  strategis  serta  sangat  menonjol.  Undang- undang  menjadi  jantung  segala  aktivitas  pemerintah.  Diantara  undang-undang  yang  mengatur mengenai kewenangan seseorang atau institusi dalam menjalankan hak dan kewajibannya adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 36 Tahun

## Praktek Profesi Apoteker Dalam Perspektif Asas Negara Hukum
2014  tentang  Tenaga  Kesehatan.  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan merupakan pengaturan dasar sistim kesehatan secara umum yang mengatur berbagai bidang dalam ruang lingkup kesehatan dan pelayanan kesehatan. Sedangkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan merupakan pengaturan secara umum terkait dengan kedudukan, peran  dan  tanggung  jawab  sebagai  bagian  dari  pemberi  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat. Pengaturan  tenaga  kesehatan  dalam  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan masih bersifat umum dan berlaku untuk seluruh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan sebagai  mana  disebutkan  dalam  Pasal  11  ayat  (1)  UU  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan,  terdiri  atas  berbagai  macam  tenaga  kesehatan  yakni  tenaga  medis,  tenaga  psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keterapian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ini tidak mengatur secara jelas dan terperinci mengenai wewenang  dari  masing-masing  tenaga  kesehatan  tersebut.  Setiap  kelompok  tenaga  kesehatan memiliki keistimewaan sendiri dan berbeda satu sama lain sehingga pengaturan terkait  masing- masing kelompok tenaga kesehatan seharusnya diatur berdasarkan kelompoknya masing-masing. seperti  kelompok  tenaga  medis  (dokter,  dokter  gigi  dan  dokter  hewan),  kelompok  tenaga keperawatan,  kelompok  tenaga  kebidanan,  kelompok  tenaga  kefarmasian  dan  kelompok  tenaga kesehatan lainnya berdasarkan keahliannya masing-masing.
Saat  ini  kelompok  tenaga  kesehatan  yang  telah  mempunyai  undang-undang  tersendiri sebagai  dasar  hukum  profesinya  baru  ada  3  (tiga)  kelompok,  yaitu  :  Tenaga  Medis  yang menghimpun dokter, dokter gigi dan dokter hewan dalam menjalankan praktiknya diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Profesi Perawat menjalankan pekerjaannya dengan landasan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dan Profesi Bidan dalam menjalankan keahliannya berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan. Sementara untuk tenaga kesehatan lainnya seperti tenaga kefarmasian belum mempunyai  peraturan  khusus  setingkat  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  keahlian  dan kewenangannya dengan lebih terang benderang dan terperinci. Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik  kefarmasian  sebagaimana  dalam  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian yaitu: “Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk  pengendalian  mutu  sediaan  farmasi,  pengamanan,  pengadaan,  penyimpanan  dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter , pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional ” .
Pekerjaan kefarmasian ini dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus mengikuti program pendidikan profesi Apoteker, telah mengucapkan sumpah jabatan, memiliki sertifikat kompetensi profesi,  telah  melakukan  registrasi  pada  Departemen  Kesehatan  serta  mempunyai  Surat  Izin Praktik  Apoteker  yang  diterbitkan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota/Kabupaten  setempat.  Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Ketentuan dalam  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian  inilah  yang  menjadi  dasar  hukum  bagi Apoteker  dalam  kewenangannya  menyelenggarakan  pekerjaan  kefarmasian  yaitu  pengelolaan sediaan farmasi mulai dari produksi di Industri Farmasi, penyimpanan dan pendistribusian obat melalui  Pedagang  Besar  Farmasi  hingga pelayanan  kefarmasian  dalam  bentuk  penyerahan  obat

## Praktek Profesi Apoteker Dalam Perspektif Asas Negara Hukum
kepada  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  diberlakukan.  Penyerahan  obat kepada  masyarakat  dilakukan  melalui  sarana  pelayanan  kefarmasian  berupa  Apotik,  Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Toko Obat dan Praktek bersama.
Berdasarkan  kewenangan  yang  disebutkan  dalam  perundang-undangan,  dalam  rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pelayanan kefarmasian saat ini tidak hanya berfokus dalam  pengelolaan  obat  saja  tetapi  berkembang  lebih  luas  lagi  meliputi  pelayanan  obat  dan pelayanan  farmasi  klinik. Tugas  seorang Apoteker  bukan  saja  hanya menyerahkan  obat  kepada pasien tetapi lebih penting lagi memberikan informasi mengenai penggunaan obat yang baik dan rasional  sehingga  tujuan  pengobatan  dapat  dicapai  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Apoteker sebagai  tenaga  kesehatan  berada  pada  garda  terdepan  dalam  penyerahan  obat  langsung  kepada pasien  dan  sangat  berpengaruh  dalam  keberhasilan  penyembuhan  pasien.  Dalam  menjalankan praktiknya, Apoteker harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar pelayanan agar tidak terjadinya medication  error atau  kesalahan  dalam  pemberian  obat.  Apoteker  harus  melakukan identifikasi  awal  mengenai  obat  yang  akan  diberikan  kepada  pasien  hingga  monitoring penggunaan obat dan melakukan evaluasi serta mendokumentasikan aktivitas kegiatannya. Salah satu  sarana  pelayanan  kefarmasian  tempat  Apoteker  melakukan  pekerjaan  kefarmasian  sesuai dengan keahlian dan kewenangannya tersebut adalah Apotik.
Pemberian obat secara langsung oleh Apoteker  di apotek  kepada pasien dalam membantu swamedikasi tersebut dianggap sebagai tindakan ilegal yang menyalahi pasal 108 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang hanya disebutkan bahwa penyerahan obat itu atas dasar  resep  dokter.  Begitu  juga  dengan  program  kegiatan  pelayanan/asuhan  kefarmasian  dan pendampingan  pasien  di  rumah (home  pharmacy  care). Pelayanan  Kefarmasian  di  Rumah merupakan pelayanan kepada pasien yang dilakukan di rumah khususnya untuk kelompok pasien lanjut usia, pasien yang menggunakan obat dalam jangka waktu lama seperti penggunaan obat- obat  kardiovaskuler,  diabetes,  TB,  asma  dan  penyakit  kronis  lainnya.  Tujuan  pelayanan kefarmasian  di  rumah  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pemahamam  tentang  pengobatan  dan memastikan  bahwa  pasien  yang  telah  berada  di  rumah  dapat  menggunakan  obat  dengan  benar. Selanjutnya  beberapa  permasalahan  yang  ada  sebagai  berikut  Praktik  kefarmasian  yang  diatur dalam  Pasal  108  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  membatasi kewenangan Apoteker dalam menjalankan profesi pekerjaannya dan masih bersifat umum tanpa penjelasan  pekerjaan  kefarmasian  yang  lebih  terperinci  dan  spesifik  sehingga  menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda.

## METODE
Adapun  ntuk  mengetahui  secara  spesifik  mengenai  legalitas  Praktik  Apoteker  dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang-undang No. 36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Untuk  mendapatkan  legalitas  bagi  Profesi  Apoteker  dalam menjalankan  seluruh aspek pekerjaan kefarmasian sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sehingga jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup pekerjaan kefarmasian dapat diatur secara khusus  dan  komprehensif  dalam  suatu  undang-undang  Praktik  Apoteker  yang  mandiri  dan otonom.Selanjutnya    tulisan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  dalam  pengembangan keilmuan di bidang hukum sehubungan dengan kepastian hukum terhadap Praktik Apoteker dalam menjalankan  pekerjaan  kefarmasian.Kemudian    juga  diharapkan  dapat  memberikan  masukan- masukan bagi pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum dalam bidang kefarmasian.
Pengobatan  pasien  dengan  tujuan  mencapai  hasil  yang  ditetapkan  yang  memperbaiki kualitas hidup pasien.  Asuhan kefarmasian tidak hanya melibatkan terapi obat tapi juga keputusan
tentang  penggunaan  obat  kepada  pasien.  Hasil  yang  dimaksud  adalah  penyembuhan  penyakit, menghilangkan  atau  mengurangi  gejala-gejala  penyakit  yang  dialami  pasien,  menahan  atau memperlambat proses penyakit dan mencegah penyakit.
Dalam  penulisan  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif  atau  doktrinal  bertujuan  untuk  memberikan  penjelasan  yang  terperinci  yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, juga mencakup prediksi perkembangan hukum tertentu pada masa yang akan datang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan yang menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Susanti et al., 2022) data- data hasil penelitian maupun yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah serta data dan prilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.
Penempatan  tenaga  kesehatan  kemudian  diatur  oleh  pemerintah  pusat  atau  pemerintah daerah  sesuai  kebutuhan  pelayanan  kesehatan  di  tiap  tiap  wilayah  demi  pemerataan  tenaga kesehatan  bagi  masyarakat  di  seluruh  wilayah  NKRI.  Untuk  melindungi  tenaga  kesehatan  dan penerima pelayanan kesehatan maka pengelola fasilitas kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan  yang  tidak  memilik  Surat  Tanda  Register  (STR)  sebagai  bukti  kompetensi.  STR  ini hanya kan dimiliki tenaga kesehatan yang telah lolos uji program pendidikan dan uji kompetensi serta telah memperoleh ijazah dan sertifikat uji kompetensi. Dengan demikian pengguna layanan kesehatan memperoleh jaminan bahwa tenaga kesehatan yang melayaninya benar-benar mumpuni dalam bidang kesehatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  apoteker  sangat  dibutuhkan  pada  fasilitas  kesehatan  dalam  memberikan  pelayanan kefarmasian. Sebagai tenaga kesehatan yang profesional, apoteker bertanggung jawab menjamin adanya  ketersediaan  obat  dan  bahan  obat  mulai  dari  produksi,  penyimpanan,  pendistribusian hingga penyerahan obat kepada pasien disertai dengan penjelasan mengenai penggunaan obat yang tepat  dan  benar  sehingga  tujuan  pengobatan  dapat  tercapai  dengan  maksimal  serta  mengurangi terjadinya  efek  samping  yang  mungkin  akan  terjadi. Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51 Tahun  2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian,  Apoteker  adalah  sarjana  farmasi  yang  telah  lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker suatu profesi yang merupakan panggilan hidup untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan dalam bidang kesehatan. Profesi  Apoteker  membutuhkan  ilmu  pengetahuan  yang  tinggi  yang  didapat  dari  pendidikan formal,  memperoleh  sertifikasi  dari asosiasi  dan  diberikan  izin  khusus  oleh  pemerintah  sebagai tenaga profesi kesehatan. Ciri-ciri profesi secara umum antara lain: (Soekanto, 1989).
1. Profesi  merupakan  okupasi/pekerjaan  berkedudukan  tinggi  yang  terdiri  dari  para  ahli  yang terampil untuk menerapkan peranan khusus dalam masyarakat.
2. Suatu profesi mempunyai kompetensi secara eksklusif terhadap pengetahuan dan keterampilan tertentu yang sangat penting bagi masyarakat maupun klien-kliennya secara individual.
3. Pendidikan  yang  intensif  dan  disiplin  tertentu  mengembangkan  suatu  taraf  solidaritas  dan eksklusifitas tertentu.
4. Berdasarkan  penguasaan  pengetahuan  dan  keterampilan  maupun  tanggung  jawabnya  untuk mempertahankan kehormatan dan pengembangannya, maka profesi mampu mengembangkan etika tersendiri dan menilai kualitas pekerjaannya.
5. Profesi cenderung mengabaikan pengendalian dari masyarakat maupun klien-kliennya.
6. Profesi  dipengaruhi  oleh  masyarakat,  kelompok-kelompok  kepentingan  tertentu  maupun organisasi profesi lainnya, terutama dari segi pengakuan terhadap dirinya.

## Praktek Profesi Apoteker Dalam Perspektif Asas Negara Hukum

## Moral dan Etika Profesi Apoteker
Kaidah moral menurut Bertens menentukan apakah seseorang berperilaku baik atau buruk dari sudut etis, oleh karena itu kaidah moral adalah kaidah yang tertinggi dan tidak dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh kaidah lainnya. (Ide, 2012) Bentuk positif dari kaidah moral adalah perintah  yang  mengharuskan  atau  mewajibkan  seseorang  melakukan  sesuatu.  Contoh  Kaidah positif  dari  seorang  Apoteker  dalam  menjalankan  profesinya  harus  berdasarkan  nilai  ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang  berkaitan  dengan  sediaan  farmasi  yang  memenuhi  standar  dan  persyaratan,  mutu  dan kemanfaatan. Apoteker menjalankan praktik dengan kejujuran, menggunakan ilmu pengetahuan dan  keahliannya  sesuai  dengan  kebutuhan.  Sedangkan  kaidah  moral  dalam  bentuk  negatif merupakan suatu larangan atau tindakan yang dapat merugikan orang lain. Sebagai contoh kaidah negatif bagi apoteker yang melanggar sumpah atau janji apoteker.
Etika membutuhkan moral sebagai landasan atau pijakan dalam melahirkan sikap tertentu. Apoteker harus berpegang teguh pada moral yang baik yang diwujudkan dalam bentuk Kode Etik Apoteker  Indonesia.Secara  umum,  etika  dan  hukum  kesehatan  merupakan  instrument  yang digunakan untuk mengatur ketertiban hidup masyarakat dalam bidang Kesehatan (Noviriska et al., 2022) Dalam mukadimah Kode Etik Apoteker Indonesia disebutkan:
1. Setiap  apoteker  dalam  melakukan  pengabdian  dan  pengamalan  ilmunya  harus  didasari  oleh sebuah niat luhur untuk kepentingan mahluk hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Apoteker dalam pengabdiannya serta dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh pada  sumpah  dan  janji  apoteker  sebagai  komitmen  seorang  apoteker  yang  harus  dijadikan landasan moral dalam pengabdian profesinya.
3. Apoteker dalam pengabdian profesinya berpegang pada ikatan moral yaitu kode etik sebagai kumpulan  nilai-nilai  atau  prinsip  harus  diikuti apoteker  sebagai  pedoman  dan  petunjuk  serta standar perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan.

## Hak-hak Apoteker
Hak-hak Apoteker sebagai tenaga kesehatan menurut Pasal 57 Undang-undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik mempunyai hak:
a. Memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur Operasional.
b. Memperoleh  informasi  yang  lengkap  dan  benar  dari  penerima  pelayanan  kesehatan  atau keluarganya.
c. Menerima imbalan jasa.
d. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan serta nilai-nilai agama.
e. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya.
f. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar  profesi,  kode  etik,  standar  pelayanan,  standar  prosedur  operasional  atau  ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apoteker adalah salah satu tenaga kesehatan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kesehatan  masyarakat  dalam  penyediaan  obat,  bahan  obat  dan  obat  tradisional.  Pelayanan kesehatan oleh apoteker ini ditujukan untuk memberikan petunjuk penggunaan obat secara baik
dan benar, sehingga tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dapat tercapai serta terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Pengaturan  mengenai  kesehatan,  sumber  daya  kesehatan,  perbekalan  kesehatan  serta pelayanan  kesehatan  diatur  dalam  Undang-undang  nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan. Termasuk  didalamnya  penjelasan  mengenai  Tenaga  Kesehatan,  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal 1 ayat (6) yaitu, setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan  dan/atau  ketrampilan  melalui  pendidikan  di  bidang  kesehatan  yang  untuk  jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Selain itu, tenaga kesehatan juga  harus  memenuhi  kode  etik,  standar  profesi,  hak  pengguna  pelayanan  kesehatan,  standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Tenaga kesehatan ini harus memiliki kualifikasi dan kompetensi  dibidangnya  serta  wajib  memiliki  izin  dari  pemerintah  untuk  melaksanakan pekerjaannya.
Dalam  undang-undang  nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  ini  tanggung  jawab pemerintah  untuk  pelayanan  publik  adalah  merencanakan,  mengatur,  menyelenggarakan, membina  dan  mengawasi  penyelenggaraan  upaya  kesehatan  yang  merata  dan  terjangkau  oleh masyarakat.  Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  penempatan  tenaga kesehatan  tetap  memperhatikan  hak  tenaga  kesehatan  dan  hak  masyarakat  untuk  mendapatkan pelayanan  kesehatan  yang  merata.  Tenaga  kesehatan  termasuk  tenaga  kefarmasian  khususnya Apoteker  belum  merata  terdistribusi  ke  seluruh  wilayah  Indonesia,  yang  mana  saat  ini  masih terpusat  di  kota-kota  besar  saja.  Bahkan  termasuk  penempatan  Apoteker  di  Puskesmas  yang merupakan unit pelayanan kesehatan pemerintah di tingkat kecamatan belum mencapai pelosok- pelosok terpencil.
Dalam  pasal  108  Undang-undang  nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  ini  jelas disebutkan  bahwa  yang  melakukan  pekerjaan  kefarmasian  adalah  seorang  yang  ahli  dan mempunyai  kewenangan  dibidangnya.  Bahkan  ditegaskan  dalam  pasal  198  Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 jika ada seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dapat dikenakan pidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Saat ini dalam pelaksaan pemberian pelayanan kefarmasian, Apoteker  dapat  memberikan  obat  kepada  pasien  tanpa  resep  dokter  dalam  rangka  membantu swamedikasi (pengobatan sendiri) masyarakat. Pemberian obat dalam swamedikasi hanya untuk kasus penyakit-penyakit ringan ataupun dalam kondisi darurat untuk menolong keselamatan jiwa pasien. Obat yang boleh diberikan adalah jenis obat yang masuk dalam daftar obat wajib apotek (DOWA).
Diantara hak-hak tenaga kesehatan yang diatur dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang  Kesehatan  adalah  berhak  mendapatkan  imbalan.  Dalam  kenyataannya  masih  terjadi kesenjangan yang sangat jauh atas jasa atau imbalan yang diperoleh oleh masing-masing tenaga kesehatan tersebut. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam praktik di lapangan antara imbalan  jasa  yang  diperoleh  oleh  Profesi  Apoteker  dengan  Profesi  Tenaga  Kesehatan  lainnya, seperti dengan profesi medis (dokter dan dokter gigi), padahal masing-masing bekerja berdasarkan keahlian  profesi  dengan  kompetensi  khusus  dibidangnya  masing-masing.  Perlindungan  hukum bagi  tenaga  kesehatan  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  profesinya  disebutkan  dalam Undang-undang  No.  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Tetapi  berkaitan  dengan  pekerjaan kefarmasian  yang  disebutkan  dalam  Pasal  108  belum  diatur  secara  jelas  dan  terang  benderang mengenai  ruang  lingkup,  batasan  dan  arahan  yang  sistematis  serta  komprehensif  bagi  Profesi

## Praktek Profesi Apoteker Dalam Perspektif Asas Negara Hukum
Apoteker  sehingga  belum  ada  kepastian  hukum  bagi  profesi  Apoteker  dalam  melaksanakan pekerjaan berdasarkan keahlian dan kewenangannya tersebut
Tenaga kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus sesuai  dengan  kewenangan  yang  didasarkan  pada  kompetensi  yang  dimilikinya.  Kewenangan sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  62  ayat  (1)  undang-undang  Nomor  36  tahun 2014  tentang Tenaga  Kesehatan  yaitu,  “Kewenangan  berdasarkan  kompetensi  adalah  kewenangan  untuk melakukan pelayanan kesehatan secara mandiri sesuai dengan lingkup dan kompetensinya. Tenaga kefarmasian yang tidak melakukan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) ini maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1), yakni sanksi ini dijatuhkan jika tenaga farmasi yang bersangkutan dalam menjalankan praktiknya tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya maka ia akan dikenakan sanksi administratif bukan sanksi pidana.
Didalam  pasal  ini  disebutkan  dengan  tegas  bahwa  pelayanan  kesehatan  dilakukan  oleh seseorang yang mempunyai kewenangan berdasarkan kompetensinya, tetapi fakta yang terjadi saat ini banyak dilakukan pelanggaran dimana pelayanan kefarmasian banyak  dilakukan oleh profesi lain yang bukan merupakan kompetensinya. Praktik dokter dan perawat yang memberikan layanan kesehatan mandiri selalu melakukan dispensing atau pemberian obat langsung kepada pasien tanpa melalui apotek  sebagai  tempat  yang  sah secara  hukum  untuk  dilakukan  pekerjaan  kefarmasian. Penyerahan obat langsung tanpa skrining oleh Apoteker menyebabkan potensi terjadinya bahaya dan kerugian bagi pasien diantaranya adalah bahaya kesalahan pemberian obat (medication error) yang  disebabkan  bisa  karena  obat  tidak  sesuai  dengan  penyakitnya,  interaksi  obat,  dosis  tidak sesuai, efek samping bahkan terjadinya resistensi obat.
Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilaksanakan dengan menerapkan standar profesi pada:
a. Fasilitas  produksi  sediaan  farmasi  berupa  industri  farmasi  obat,  industri  bahan  baku  obat, industri  obat  tradisional,  pabrik  kosmetika  dan  pabrik  lain  yang  memerlukan  Tenaga Kefarmasian untuk menjalankan tugas dan fungsi produksi dan pengawasan mutu;
b. Fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan melalui Pedagang Besar Farmasi  (PBF),  penyalur  alat  kesehatan,  instalasi  sediaan  farmasi  dan  alat  kesehatan  milik pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
c. Fasilitas  pelayanan  kefarmasian  melalui  praktik  di  apotek,  instalasi  farmasi  rumah  sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama.
Tenaga  kefarmasian  yang  berwenang  dalam  melaksanakan  pekerjaan  tersebut  adalah Apoteker  dan  dibantu  dengan  Tenaga  Teknis  Kefarmasian  atau  yang  sebelumnya  disebut  juga dengan nama Asisten Apoteker. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut,  Apoteker harus didasarkan pada standar kefarmasian dan menerapkan Standar Prosedur Operasional yang dibuat secara  tertulis  dan  diperbaharui  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dibidang farmasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan bahwa keahlian tenaga kefarmasian, dimana profesi apoteker itu diperoleh melalui pendidikan profesi setelah sarjana farmasi yang diselenggarakan pada perguruan tinggi. Standar pendidikan profesi apoteker terdiri atas:
a. Komponen kemampuan akademik dan
b. Kemampuan profesi dalam mengaplikasikan pekerjaan kefarmasian.
Pekerjaan kefarmasian yang dilaksanakan oleh Tenaga Kefarmasian wajib mempunyai surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian tersebut bekerja. Surat izin tersebut berupa:
a. SIPA  bagi  apoteker  yang  melakukan  pekerjaan  kefarmasian  di  apotek,  puskesmas  atau instalasi farmasi rumah sakit;
b. SIPA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai apoteker pendamping.
c. SIK bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kefarmasian diluar apotek dan instalasi farmasi rumah sakit; atau
d. SIK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian.
Surat Izin Praktik Apoteker atau Surat Izin Kerja ini dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan. Surat izin didapatkan oleh apoteker  yang  telah  melakukan  registrasi  yang  ditandai  dengan  adanya  Surat  Tanda  Registrasi yang  berlaku  selama  5  tahun  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Kesehatan  dan  dapat diperpanjang  kembali  apabila  memenuhi  syarat  yang  telah  ditetapkan,  mempunyai  sertifikat kompetensi profesi sebagai bukti rekomendasi tentang kemampuan apoteker dan memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yamg memiliki surat izin praktik.
Dalam Permenkes Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apoteker diperintahkan untuk melakukan pengkajian terhadap resep yang diberikan dokter kepada pasien.  Apabila  ditemukan  adanya  tidak  sesuaian  dari  hasil  pengkajian  maka  apoteker  harus menghubungi  dokter  penulis  resep.  Pelayanan  resep  dimulai  dari  penerimaan,  pemeriksaan ketersediaan,  penyiapan  sediaan  farmasi, alat  kesehatan  dan  bahan  medis  habis  pakai  termasuk peracikan  obat,  pemeriksaan,  penyerahan  disertai  pemberian  informasi.  Pada  setiap  tahap  alur pelayanan  resep  dilakukan  upaya  pencegahan  terjadinya  kesalahan  pemberian  obat (medication error).  Dipensing adalah  kegiatan  yang  terdiri  dari  penyiapan,  penyerahan  dan  pemberian informasi  obat.  Apoteker  di  apotek  juga  dapat  melayani  obat  non  resep  atau  pelayanan swamedikasi.  Apoteker  harus  memberikan  edukasi  kepada  pasien  yang  memerlukan  obat  non resep  ini  untuk  penyakit  ringan  dengan  memilihkan  obat  bebas  atau  obat  bebas  terbatas  yang sesuai.  Pelayanan swamedikasi ini masih menjadi polemik dikarenakan dalam Undang-undang Kesehatan  nomor  36 tahun  2009  tidak  disebutkan  pemberian  obat  non  resep.  Sementara  dalam Permenkes  ini  juga  belum  disebutkan  secara  gamblang  dalam  pasal-pasal  yang  tercantumnya. Pelayanan  Informasi  Obat  (PIO)  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Apoteker  dalam pemberian  informasi  mengenai  obat  yang  tidak  memihak,  dievaluasi  dengan  kritis  dan  dengan bukti  terbaik  dalam  segala  aspek  penggunaan  obat  kepada  profesi  kesehatan  lain,  pasien  atau masyarakat. Konseling merupakan proses interaktif antara Apoteker dengan pasien/keluarga untuk meningkatkan  pengetahuan,  pemahaman  kesadaran  dan  kepatuhan  sehingga  terjadi  perubahan perilaku  dalam  penggunaan  obat  dan  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi  pasien.  Apoteker harus  melakukan  verifikasi  bahwa  pasien  atau  keluarga  pasien  sudah  memahami  obat  yang digunakan.
Standar Pelayanan Kefarmasian dalam Permenkes 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian  di  Puskesmas  merupakan  tolok  ukur  yang  dipergunakan  sebagai  pedoman  bagi tenaga  kefarmasian  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  kefarmasian  di  Pusat  Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang  bertanggung  jawab  menyelenggarakan  pembangunan  kesehatan  di  suatu  wilayah  kerja. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas ini meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik.
Dengan  alasan  penyesuaian  perkembangan  dan  kebutuhan  hukum  dalam  hal  pemenuhan tenaga  Apoteker  sebagai  penanggung  jawab  ruang  farmasi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan kefarmasian di Puskesmas, Permenkes No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Puskesmas ini mengalami perubahan dengan Permenkes No. 26 tahun 2020. Perubahan terjadi

## Praktek Profesi Apoteker Dalam Perspektif Asas Negara Hukum
pada Pasal 6 dan menghapus Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkes 74 tahun 2016.  Pada Pasal 6 diatur bahwa penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi dan dipimpin oleh seorang Apoteker Penanggung Jawab. ayat (3) Permenkes 20 tahun 2020 disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas, Apoteker  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat  dibantu  oleh  Apoteker,  Tenaga  Teknis Kefarmasian dan/atau tenaga kesehatan lainnya berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan  Kefarmasian  secara  terbatas  dapat  dilakukan  oleh  Tenaga  Teknis  Kafarmasian yang telah mempunyai Surat Tanda Registrasi  dan mempunyai Surat Izin Kerja sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian. Permasalahan muncul bila hal tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan lain diluar  keahlian  dan  kompetensinya.  Hal  ini  menjadi  celah  seolah-olah  tenaga  kesehatan  diluar tenaga kefarmasian dapat bebas melakukan praktik kefarmasian. Seharusnya pemerintah merekrut Profesi  Apoteker  sebanyak-banyaknya  guna  kebutuhan  pelayanan  kefarmasian  di  Puskesmas, bukan  membuat  peraturan  yang  memperbolehkan  tenaga  kesehatan  lain  untuk  melakukannya. Dengan  diperbolehkannya  hal  tersebut  menyebabkan  profesi  Apoteker  seolah  menjadi  tidak penting  untuk  diadakan.  Dengan  demikian  tidak  adanya  kepastian  hukum  terhadap  Profesi Apoteker untuk bertanggung jawab di ruang farmasi Puskesmas.

## Legalitas Profesi Apoteker Dalam Pelayanan Farmasi Klinis
Dalam Pasal 108 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa praktek kefarmasian yang meliputi  pembuatan,  jadi  pekerjaan apoteker  sangat  besar  karena  undang-undang ini  digunakan untuk keseluruhan. Jika pembuatan untuk sekala apotek maka itu dinamakan dengan “meracik”, sedangkan  untuk  pembuatan  dengan  sekala  besar  di  pabrik  itu  dinamakan  “produksi”.  Dengan demikian terdapat perbedaan antara meracik dengan memproduksi, tetapi semua kewenangan itu ada pada apoteker, di apotek ada Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang menyatakan peracikan adalah merupakan kegiatan  menyiapkan, menimbang, mencampur,  mengemas  dan  memberikan  etiket  pada  wadah finalnya.
Swamedikasi  adalah  suatu  upaya  masyarakat  untuk  mengobati  diri  sendiri.  Berdasarkan pengertian dari WHO (Organization, 1998), Swamedikasi itu sendiri merupakan bagian dari “self care” yang merupakan usaha untuk mempertahankan kesehatan ataupun mencegah dan mengatasi penyakit  (Sitindaon,  2020)  .  Pengobatan  sendiri  (swamedikasi)  ini  biasanya  dilakukan  untuk mengatasi  keluhan  dan  penyakit  ringan  yang  banyak  dialami  masyarakat  seperti  demam,  nyeri, batuk,  flu,  maag,  diare,  cacingan,  penyakit  kulit  dan  lain-lain.  Hal  ini  didasari  pertimbangan masyarakat  bahwa  pengobatan  untuk  penyakit-penyakit  ringan  yang  sering  terjadi  dalam keseharian  tersebut  dapat  ia  lakukan  sendiri  tanpa  melibatkan  tenaga  kesehatan  karena  pernah mengalami  sakit  yang  sama  kemudian  menggunakan  obat  tertentu  yang  kemudian  sembuh. Pengobatan  swamedikasi  dapat  menimbulkan  efek  yang  bermanfaat  apabila  penggunaannya secara teratur. Namun tanpa mengetahui informasi pengobatan bisa memicu timbulnya Adverse Drug reaction (ADR) (Jajuli & Sinuraya, 2018). Ketika sesorang menderita sakit yang sama maka kecenderungan  orang  tersebut  berdasarkan  pengalamannya  minum  obat  tertentu  maka  ia  akan mencari kembali obat yang pernah diminumnya tersebut. Faktor lain masyarakat dalam melakukan swamedikasi adalah faktor ekonomi dimana pertimbangan mahalnya biaya pengobatan ke dokter, tidak cukupnya waktu untuk berobat yang dikarenakan banyaknya aktivitas atau juga disebabkan faktor kurang atau tidak tersedianya fasilitas kesehatan yang ada di sekitar tempat tinggalnya.
Mayoritas  masyarakat  melakukan  swamedikasi  berdasarkan  pengalaman  pribadi  atau keluarga karena sudah cocok dan sering menggunakan obat tersebut dan biasanya telah melakukan swamedikasi secara berulang-ulang dengan gejala penyakit dan obat yang sama sehingga mereka tidak  perlu  datang  ke  dokter.  Masyarakat  saat  ini  terbiasa  langsung  datang  ke  apotek  untuk mendapatkan  obat-obatan  yang  biasa  digunakannya.  Oleh  karena  itu  pada  posisi  inilah  peran profesi  apoteker  sangat  dibutuhkan  dalam  membantu  memberikan  edukasi  yang  benar  kepada masyarakat  dalam  penggunaan  obat.  Edukasi  dan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  apoteker mengenai penyakit dan keluhan yang dialami oleh pasien akan menjadi nilai tambah tersendiri. Apoteker sebagai garda terdepan yang berhubungan langsung dengan pasien dapat memberikan penjelasan  mengenai  penggunaan  obat  yang  tepat,  indikasi,  efek  samping  yang  mungkin  akan timbul  ataupun  risiko  bahaya  yang  akan  terjadi  apabila  pemakaian  obat  tidak  dilakukan  secara benar.
Masyarakat yang memperoleh obat-obatan di apotek telah sesuai dengan hukum yang ada yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.51  tahun  2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian  yang  tercantum didalam  Pasal  1 ayat  (13)  yaitu  Apotek adalah  sarana  pelayanan  kefarmasian  tempat  dilakukan praktik  kefarmasian  oleh  apoteker.  Sedangkan  legalitas  bagi  apoteker  dalam  membantu masyarakat untuk melakukan swamedikasi ini belum diatur dalam undang-undang. Dasar hukum bagi  apoteker  yang  ada  saat  ini  dalam  hal  swamedikasi  hanya  berdasarkan  Peraturan  Menteri Kesehatan nomor 919/Menkes/Per/X/1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep Wajib Apotik dimana disebutkan kriteria obat yang dapat diserahkan kepada pasien tanpa resep dokter adalah:
1. Tidak dikontra indikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak dibawah usia 2 tahun dan orang tua diatas 65 tahun.
2. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit.
3. Penggunaan tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan tenaga kesehatan.
4. Obat  dimaksud  memiliki  rasio  keamanan  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  untuk pengobatan sendiri.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  ini  tentu  saja  belum  sinkron  dengan  undang-undang  yang mengatur  mengenai  praktik  kefarmasian.  Dalam  undang-undang  yang  ada  hanya  menyebutkan bahwa penyerahan obat berdasarkan resep dokter sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 108 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Maka dengan demikian pembaharuan atas Undang-undang  No.  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  ini  mutlak  harus  dilakukan  agar  profesi apoteker tidak dipersalahkan dalam kegiatan swamedikasi. Urgensi pembaharuan inipun seiring dengan  perkembangan  zaman  dimana  pelayanan  kefarmasian  pada  saat  ini  telah  bergeser orientasinya  dari  semula  yang  hanya  berfokus  pada  pengelolaan  obat  sebagai  komoditi (drug oriented) menjadi  pelayanan  komprehensif  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup pasien (patient oriented).
Legalitas  kegiatan home  pharmacy  care yang  dilakukan  apoteker  ini  masih  sangat  lemah karena peraturan tersebut hanya sebatas tercantum dalam Permenkes No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek saja. Sementara hal ini belum diatur secara jelas dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bentuk perikatan antara Apoteker dengan pasien, sebagaimana dinyatakan oleh Pane, A.H. (Erlin, 2017) bahwa ketika seorang pasien datang kepada Apoteker untuk memperoleh obat, maka sikap batin keduanya adalah: pasien berkehendak agar dia mendapatkan obat yang benar dan cara menggunakan obat yang tepat. Sisi lain, Apoteker

## Praktek Profesi Apoteker Dalam Perspektif Asas Negara Hukum
berkehendak  untuk  melayani  pasien  sebaik-baiknya  dan  berharap  pasien  tersebut  patuh  dalam mengkonsumsi  obat  sebagaimana  diresepkan  dokter.  Dalam  perikatan  ini  pasien  berhak  atas Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai obat dan Apoteker wajib memberikan KIE kepada pasien sesuai obat yang diberikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan kompetensinya.
Sedangkan  berdasarkan  undang-undang (ius  delicto), kewajiban  dan  tanggung  jawab dibebankan oleh hukum. Dalam hukum perdata, barang siapa yang menimbulkan kerugian kepada orang lain maka ia harus mengganti kerugian tersebut. Kesalahan mungkin saja dilakukan oleh kedua  belah  pihak  yang  melakukan  transaksi  jual  beli.  Akibat  dari  kesalahan  tersebut,  maka diperlukan penyelesaian yang tidak hanya dengan jalan damai (Mayasari & Nafisah, 2021). Untuk dapat  menuntut  ganti  kerugian,  maka  kerugian  tersebut  harus  merupakan  akibat  dari  perbuatan melanggar hukum. Tuntutan ganti kerugian harus dipenuhi unsur-unsur: 1) ada perbuatan melawan hukum; 2) ada kerugian; ada hubngan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian dan 4) ada kesalahan.  Sedangkan dalam hukum pidana barang siapa yang karena kelalaian atau kealpaannya menyebabkan kematian atau luka berat maka diancam dengan ancaman pidana.

## KESIMPULAN
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kefarmasian, saat ini  telah  terjadi  pergeseran  orientasi  pelayanan  kefarmasian  dari  pengelolaan  obat  sebagai komoditi (drug oriented) menjadi pelayanan langsung kepada pasien yang komprehensif (patient oriented). Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada  masyarakat  secara  langsung  ini  mempunyai  peranan  penting  yang  tidak  saja  sebagai pengelola obat tetapi juga mencakup pelaksanaan pemberian informasi dalam yang mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, memonitor penggunaan obat untuk menghasilkan tujuan yang  hendak  dicapai  dalam  pengobatan  serta  meminimalisir  terjadinya  kesalahan  pengobatan. Hingga saat ini pengaturan mengenai kefarmasian setingkat undang-undang hanya diatur dalam Pasal 108 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dirasakan belum cukup mengatur legalitas profesi apoteker dalam menjalankan keahlian dan kewenangannya. Pelayanan kesehatan  merupakan  hak  setiap  orang  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  aman, bermutu dan terjangkau.
Salah  salah  satu  pelayanan  kesehatan  tersebut  adalah  penyelenggaraan  kefarmasian  yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sistim Kesehatan Nasional. Dengan penyelenggaraan kefarmasian  yang  terarah,  berkesinambungan  yang  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  untuk  hidup  sehat  maka  tujuan  pembangunan  kesehatan  dapat  terwujud.  Sebagai negara  hukum  yang  wajib  memberikan  kepastian  hukum  bagi  penyelenggaraan  pelayanan kefarmasian  maka  pembaharuan  undang-undang  kesehatan  perlu  dilakukan  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  saat  ini.  Profesi  apoteker  sebagai  garda  terdepan  dalam  memberikan pelayanan  kefarmasian  yang  langsung  berhadapan  dengan  pasien  dimana  secara  hukum  diakui sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan tersendiri, maka diperlukan pembentukan  undang-undang  tentang  kefarmasian  secara  khusus.  Sebagaimana  profesi  tenaga kesehatan lainnya yang telah mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur tentang ruang lingkup, hak dan tanggung jawab dalam profesinya. Saat ini masing-masing tenaga kesehatan yang sudah mempunyai undang-undang tersendiri adalah profesi medis dalam Undang-undang Nomor
29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran,  profesi  perawat  menjalankan  pekerjaannya  dengan landasan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dan profesi bidan dalam menjalankan keahliannya berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwi Atmoko, S. H. (2022). Filsafat Hukum . CV Literasi Nusantara Abadi. Erlin, K. (2017). Analisis Manajemen Logistik Obat Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun Tahun 2017 .
Ide, A. (2012). Etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan. Gracia, Yogyakarta . Is, M. S., SHI, M. H., Budianto, K., & SH, M. S. (2021). Hukum Administrasi Negara . Prenada Media.
Jajuli, M., & Sinuraya, R. K. (2018). Artikel tinjauan: faktor-faktor yang mempengaruhi dan risiko pengobatan swamedikasi. Farmaka , 16 (1), 48–53.
Mayasari,  H.,  &  Nafisah,  U.  (2021).  Tinjauan  Hukum  Apoteker  Terhadap  Pasien  Dalam  Hal Pengubahan Resep Dokter Pada Saat Pelayanan Kefarmasia Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009. Jurnal Farmasindo , 5 (1), 57–62.
Noviriska,  S.  H.,  Atmoko,  M.  H.  D.  D.,  &  SH,  M.  H.  (2022). Hukum  Kesehatan .  CV  Literasi Nusantara Abadi.
Organization, W. H. (1998). The Role of the pharmacist in self-care and self-medication: report of the  4th  WHO  Consultative  Group  on  the  Role  of  the  Pharmacist,  The  Hague,  The Netherlands,  26-28  August  1998.  In The  Role  of  the  pharmacist  in  self-care  and  self- medication: report of the 4th WHO Consultative Group on the Role of the Pharmacist, The Hague, The Netherlands, 26-28 August 1998 .
Rahmi, S., & Kadir, J. (2022). Tinjauan Yuridis Aktivisme Filantropi Dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan  Kesehatan  Sebagai  Implementasi  Dari  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal  Hukum Staatrechts , 5 (2), 1–29. Ridwan,  I.  H.  J.,  &  Sudrajat,  M.  H.  A.  S.  (2020). Hukum  administrasi  Negara  dan  kebijakan pelayanan publik . Nuansa Cendekia. Sitindaon, L. A. (2020). Perilaku swamedikasi. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada , 9 (2), 787– 791.
Slamet Pribadi, S. H., & Dwi Atmoko, S. H. (2023). Politik Hukum . CV Literasi Nusantara Abadi. Soekanto, S. (1989). Aspek Hukum Kesehatan (suatu kumpulan catatan) . Ind-Hill-Company. Susanti, D. O., Sh, M., & A’an Efendi, S. H. (2022). Penelitian Hukum: Legal Research . Sinar Grafika.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License