## KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN GEDUNG MILIK ORANG LAIN SECARA BERKELOMPOK
Oleh : I Nyoman Suandika, SH.,MH Ni Luh Sayu Hary Sudewi
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Jalan Ken Arok Nomor 12 Denpasar ( pakden278@gmail.com, Sayu@gmail.com)
Abstract, The  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  in  Article  1  Paragraph  (3) confirms that the State of Indonesia is a state of law. The affirmation of the rule of law implies that  every  action  of  the  state  and  citizens  must  be  based  on  and  based  on  the  law. Demonstrations  that  are  destructive  in  nature  can  disrupt  campus  order  and  security. Demonstrations  that  end  in  vandalism  often  result  in  fatalities  and  injuries,  both  from  the protesters and from the security forces at the demonstration, namely campus security units and even police. The reality shows that there are still frequent demonstrations or demonstrations that lead to the destruction of campus facilities, which greatly disturbs the comfort and order in  carrying  out  campus  activities.  Starting  from  this  reality,  several  problems  arise  in  this thesis, namely what are the factors that influence the criminal act of destroying other people's buildings which are carried out in groups and what are the legal sanctions for the criminal acts of destroying other people's buildings in groups.
The type of research used in this study is a normative legal research type, namely by reviewing or analyzing legal materials from the literature or books and laws and regulations related to the research to be discussed, using the statute approach and the fact approach.
The  results  of  the discussion  of  this thesis  are the factors  that  influence  the  criminal  act  of destroying  other  people's  buildings  which  are  carried  out  in  groups,  namely  environmental factors,  social  factors,  social  control  factors,  and  religious  factors,  as  well  as  provocation factors. Legal sanctions for the criminal act of destroying buildings belonging to other people in  groups  are  regulated  in  the  provisions  of  Article  408  of  the  Criminal  Code  concerning destroying  and  destroying  goods  as  described  in  Article  408,  which  reads  that  whoever intentionally and unlawfully destroys, damages or renders train buildings unusable. fire, tram, telegraph or electricity, or buildings to stem, divide or distribute water, gas lines, water or channels used for public purposes, is punishable by a maximum imprisonment of 4 (four years). Keywords: Vandalism, Group, Criminal Act
Abstrak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3)  menegaskan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum. 1 Penegasan  negara  hukum tersebut mengandung arti bahwa setiap tindakan negara dan warga negara harus berlandaskan dan  berdasarkan  atas  hukum.  Unjuk  rasa  yang  bersifat  pengrusakan  dapat  menganggu ketertiban  dan  keamanan  kampus.  Unjuk  rasa  yang  berakhir  pengrusakan  sering  kali  juga menelan  korban  jiwa  dan  luka-luka  baik  dari  pihak  pengunjuk  rasa  maupun  dari  pihak pengamanan aksi unjuk rasa yaitu satuan keamanan (satpam) kampus bahkan polisi. Realitas menunjukkan bahwa masih seringnya terjadi unjuk rasa atau demonstrasi yang berujung pada
1 Mustafa  Kemal Pahsa Dan  Kawan-Kawan,  2003, Pancasila Dalam Tinjauan Historis  Dan Filosofis Citra Karsa Mandiri , Yogyakarta, hal. 108
pengrusakan fasilitas-fasilitas kampus, dimana hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan dan  ketertiban  dalam  melakukan  aktivitas  kampus.  Bertolak  dari  realitas  tersebut  timbul beberapa permasalahan dalam skripsi ini yaitu apakah faktor yang mempengruhi tindak pidana perusakan  Gedung  milik  orang  lain  yang  dilakukan  secara  berkelompok  dan  bagaimanakah sanksi hukum terhadap tindak pidana perusakan gedung milik orang lain secara berkelompok.
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  hukum normatif yaitu  dengan mengkaji atau menganalisis bahan-bahan hukum dari literatur-literatur atau buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang akan di bahas, dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta.
Hasil pembahasan skripsi ini adalah faktor yang mempengruhi tindak pidana perusakan Gedung milik orang lain yang dilakukan secara berkelompok adalah faktor lingkungan, factor pergaulan, faktor kontrol social, dan faktor Keagamaan, serta faktor provokasi. Sanksi hukum terhadap tindak pidana perusakan gedung milik orang lain secara berkelompok adalah  diatur didalam  ketentuan  Pasal  408  KUHP  tentang  menghancurkan  dan  pengrusakan  barang sebagaimana  dijelaskan  didalam  Pasal  408,  yang  berbunyi  barangsiapa  dengan  sengaja  dan melawan  hukum  menghancrukan,  merusakkan  atau  membikin  tak  dapat  dipakai  bangunan- bangunan kereta api trem, telegrap atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun).
Kata Kunci : Perusakan, Berkelompok, Tindak Pidana

## I. PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam Pasal  1  Ayat  (3)  menegaskan  bahwa Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum. 2
Penegasan negara hukum tersebut mengandung  arti  bahwa  setiap  tindakan negara dan warga negara harus berlandaskan dan berdasarkan atas hukum. 3
Pengaturan lebih lanjut sehubungan dengan aksi unjuk rasa dijamin dalam  Pasal  28  Undang-Undang  Dasar Negra  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang berbunyi  kemerdekaan berserikat dan berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep rechtstaat atau rule of  law  yang  bersumber  dari  pengalaman
2 Mustafa  Kemal Pahsa Dan  Kawan-Kawan,  2003, Pancasila Dalam Tinjauan  Historis  Dan Filosofis Citra Karsa Mandiri , Yogyakarta, hal. 108
3 Tri Hayati, 2015, Era Baru Hukum Pertambangan , Buku Obor, Jakarta, hal. 15
4 A.  Rasyid  Rahman.  2006. Pendidikan  Kewarganegaraan.  UPT  MKU ,  Universitas Hasanuddin Makassar: Jakarta, hal. 42
demokrasi  konstitusional  di  Eropa  pada abad  ke-19  dan  abad  ke-20.  Oleh  karena itu,  ciri-ciri  negara  hukum  antara  lain: adanya  supremasi  hukum,  jaminan  hak asasi  manusia,  dan  legalitas  hukum.  Di negara  hukum,  peraturan  perundang- undangan  yang  berpuncak  pada  undang- undang  dasar  (konstitusi)  merupakan  satu kesatuan  sistem  hukum  sebagai  landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan.
Konsep  “Demokrasi”  berasal  dari bahasa yunani yaitu “Demos” yang berarti rakyat  dan  ”Carlos”  atau  “Cretein”  yang berarti  pemerintahan  atau  kekuasaan.  Jadi “Demos-Cratos”  atau  “Demos-  Cretein” berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. 4 Oleh sebab itu, rakyat mempunyai pengaruh dan peranan yang sangat penting dalam  suatu  pemerintahan.  Dalam  suatu negara demokrasi dikenal bahwa
kekuasaan  tertinggi  berada  pada  rakyat, yang  merupakan  kemponen  utama  dari suatu pemerintahan negara.
Sejak  bergulirnya  reformasi  pada tahun  1998,  gerakan  demonstrasi  atau unjuk  rasa  di  Indonesia  semakin  meluas. Hampir di setiap daerah, orang melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi  merupakan  salah  satu  hak setiap  warga  negara  yang  dilindungi  oleh negara dalam konstitusi dasar dan undang- undang. Kemerdekaan  menyampaikan pendapat ini merupakan sarana bagi setiap warga negara untuk menggapai tujuannya. Demonstrasi  atau  unjuk  rasa  adalah pernyataan  protes  yang  dikemukakan secara massal. 5
Istilah  unjuk  rasa  kini telah  dikenal oleh semua kalangan masyarakat, baik tua maupun  muda,  bahkan  sesekali  terlihat baik  secara  langsung  maupun  di  media massa,  anak-anak  juga  dilibatkan  dalam kegiatan  ini.  Seringkali  disaksikan  bahwa unjuk  rasa  biasanya  dilakukan  oleh  para mahasiswa yang tidak sependapat terhadap kebijakan  yang  diterima.  Generasi  muda harapan  bangsa  ini  biasanya  melakukan unjuk rasa terhadap pemerintah atau pihak rektorat  kampus.  Namun  seringkali  unjuk rasa  ini  berakhir  dengan  kericuhan, pengrusakan  fasilitas  umum,  sampai dengan  jatuhnya  korban  jiwa  yang seringkali  jumlahnya  tidak  sedikit.  Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa bukan hanya  untuk  kepentingan  rakyat  semata, tetapi  juga  untuk  kepentingan  mahasiswa sendiri  atau  sekelompok  mahasiswa  saja. Mahasiswa melakukan unjuk rasa di dalam area  kampus  karena  ada  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pihak  kampus  yang merugikan mahasiswa dan tidak mementingkan  kepentingan  mahasiswa. Dalam praktik unjuk rasa, kebebasan atau
5 Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan.  2002. Kamus  Besar  Bahasa
kemerdekaan untuk menyampaikan aspirasi  tidak  selamanya  berjalan  sesuai yang  diharapkan  oleh  mahasiswa  yang melakukan  demonstrasi.  Oleh  karena  itu banyak  aksi  unjuk  rasa  yang  berakhir dengan  kerusuhan  yang  mengarah  pada tindakan pengrusakan. Tindakan pengrusakan  yang  terjadi  dilakukan  oleh para  mahasiswa  itu  sendiri  merupakan tindak  pidana.  Unjuk  rasa  yang  bersifat pengrusakan  dapat  menganggu  ketertiban dan  keamanan  kampus.  Unjuk  rasa  yang berakhir  pengrusakan  sering  kali  juga menelan  korban  jiwa  dan  luka-luka  baik dari  pihak  pengunjuk  rasa  maupun  dari pihak  pengamanan  aksi  unjuk  rasa  yaitu satuan keamanan (satpam) kampus bahkan polisi. Realitas menunjukkan bahwa masih seringnya terjadi unjuk rasa atau demonstrasi yang berujung pada pengrusakan  fasilitas-fasilitas  kampus, dimana  hal  tersebut  sangat  mengganggu kenyamanan dan ketertiban dalam melakukan aktivitas kampus. Bertolak dari realitas tersebut timbul beberapa pertanyaan  bahwa  apakah  pelaku-pelaku demonstrasi  anarkis  ini  tidak  mendapat sanksi  yang  membuat  mereka  jerah  atau bahkan  mereka  tidak  mendapatkan  sanksi sama sekali, sehingga masih sering terjadi demonstrasi  yang  anarkis  dan  berujung pengrusakan.  Berdasarkan  permasalahan dan realitas yang disebutkan di atas, maka Penulis  tertarik  untuk  mengangkat  judul “Penegakan Hukum Terhadap Pengerusakan Gedung Secara Berkelompok.

## II. RUMUSAN MASALAH
Dari  latar  belakang masalah tersebut  diatas  maka  dapat  dikemukakan rumusan permasalahanya yaitu:
1. Apakah faktor yang mempengruhi tindak  pidana  perusakan  Gedung milik  orang  lain  yang  dilakukan
Indonesia . Penerbit Balai Pustaka: Jakarta, hal. 250
secara berkelompok ? 2. Bagaimanakah sanksi hukum terhadap  tindak  pidana  perusakan gedung  milik  orang  lain  secara berkelompok?

## III. TUJUAN PENELITIAN
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari penyusunan  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut diantaranya  :
1. Untuk  mengetahui  faktor  yang mempengruhi tindak pidana perusakan Gedung milik orang lain yang dilakukan secara berkelompok. 2. Untuk  mengetahui  sanksi  hukum terhadap  tindak  pidana  perusakan gedung  milik  orang  lain  secara berkelompok.

## IV. KERANGKA TEORITIS
a. Konsep Negara Hukum
Pelopor  Negara  Hukurn  Liberal adalah  Immanuel  kant  yang  melahirkan konsep Rechstaats , dan kemudian
dikembangkan  lebih  lanjut  oleh  Frederick Julius  Stahl  yang  mengemukakan  bahwa unsur-unsur  Negara  hukum  adalah  negara hukum menurut konsep rechtstaats dianut oleh  Negara-negara  di  Eropa  Continental, Prancis,  Jerman  dan  Belanda. 6 Konsep Negara  hukum  ini  juga  identik  dengan konsep Rule of Law yang berkembang di Negara Anglo Saxon, Menurut A.V. Dicey ciri-ciri Rule  of  Law. Terdapat  beberapa unsur  penting  yang  terkandung  di  dalam pengertian the  rule  of  law yang  dijadikan sebagai  sebuah  acuan  dalam  bernegara diantaranya : 7
1. Supremacy  of  law (supremasi hukum) merupakan rumusan yang menempatkan hukum sebagai
6 Marjanne  Termoshuizen,  2004, The Concept Rule of Law , dalam JENDERA, Jurnal Hukum : Rule of Law, edisi 3 Tahun II, hal. 98 7 Yohanes  Usfunan,  2015,  Hukum, HAM  dan  Pemerintahan ,  Udayana  University Press, Denpasar, hal. 242
panglima  yang  tertinggi  dengan demikian tidak ada suatu pemerintahan  yang  melakukan tindakan di luar dari kewenangannya. 2. Equality before the law
(persamaan  di  depan  hukum) adalah  kondisi  setiap  individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
3. Contitution  Based  on  Individual Right (hak  asasi  manusia)  adalah hak yang diakui sebagai salah satu prinsip dasar manusia dan dilindungi keberadaannya di dalam suatu negara.
Negara  Indonesia  adalah  Negara hukum, demikian dijelaskan dalam Pasal 1 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Negara hukum  adalah  Negara  yang  berlandaskan hukum  dan  yang  menjamin  keadilan  bagi warganya.  Maksudnya  adalah  segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata  berdasarkan  hukum  atau dengan  kata  lain  diatur  oleh  hukum.  Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. 8 Dengan  demikian  tindakan  aparat penegak hukum termasuk kepolisian dalam melaksanakan  tugas  dan    fungsi  serta kewenangannya  dalam  penegakan  hukum terhadap  kepemilikan  senjata  api  ilegal harus  tetap  berdasarkan  pada  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Tindak Pidana a. Pengertian Tindak Pidana Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang
8 Abu  Daud  Busro  dan  Abu  Bakar Busro,  1983, Azas-Azas  Hukum  Tata  Negara. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 111
selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “ stratbaar feit ”. Istilah strafbaar feit dalam  bahasa  Indonesia  diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik,  peristiwa  pidana,  perbuatan  yang boleh  dihukum,  dan  perbuatan  pidana. Kanter dan Sianturi memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut: 9
Tindak  pidana  ialah  suatu  tindakan pada  tempat,  waktu  dan  keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan  diancam  dengan  pidana  oleh undang-undang,  bersifat  melawan hukum,  serta  dengan  kesalahan dilakukan  oleh  seseorang  (mampu bertanggung jawab).
Selanjutnya  menurtu  Moeljatno mendefenisikan  perbuatan  pidana  sebagai yaitu berikut:
perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman  (sanksi)  yang  berupa pidana  tertentu,  bagi  barangsiapa yang  melanggar  larangan  tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan  pidana  adalah  perbuatan yang  oleh  suatu  aturan  hukum dilarang  dan  diancam  pidana,  asal saja  dalam  saat  itu  diingat  bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu  suatu  keadaan  atau  kejadian yang  ditimbulkan  oleh  kelakuan orang,  sedangkan  ancaman  pidana itu  ditujukan  kepada  orang  yang ditimbulkan kejadian itu. 10
9 Erdianto  Effendi.  2011. Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar . PT Rafika Aditama: Bandung, hal. 99 10 Moeljatno. 2009, Asas-Asas Hukum Pidana . PT Rineka Cipta: Jakarta, hal. 59 11 Andi Hamzah. 2004, Hukum Acara Pidana  Indonesia ,  Sinar  Grafika:  Jakarta,  hal. 88
Dari kedua pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh manusia  yang  mana  perbuatan  tersebut melangggar  apa  yang  dilarang  atau  apa yang  diperintahkan  oleh  suatu  aturan hukum  atau  undang-undang  dan  disertai dengan sanksi berupa sanksi pidana.
Seorang  ahli  hukum  yaitu  Simon merumuskan  unsur-unsur  tindak  pidana sebagai berikut: 11
1. Diancam pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan  oleh  orang  yang bersalah, dan 4. Orang  itu  dipandang  dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut  Moeljatno  unsur  tindak pidana adalah: 12
a) Perbuatan;
b)  Yang  dilarang  (oleh  aturan hukum);
c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan). c.Pertanggungjawaban Pidana Secara umum istilah pertanggungjawaban pidana berarti memiliki dua kata yaitu
pertanggungjawaban  dan  pidana.  Dasar kata pertanggungjawaban adalah tanggung jawab.  Tanggung  jawab  diartikan  sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya  kalau  terjadi  apa-apa  boleh dituntut,  dipersalahkan,  diperkarakan  dan sebagainya. 13 Simons  berpendapat  bahwa mampu bertanggung jawab adalah mampu
12 Ibid, hal. 79
13 Desy  Anwar,  2003, Kamus Lengkap  Bahasa  Indonesia ,  Amelia, Surabaya, hal. 450
untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya  perbuatan  dan  sesuai  dengan keinsyafan  itu  mampu  untuk  menentukan kehendaknya. 27 Maka untuk dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya melalui hukum pidana, seseorang haruslah terbukti  memenuhi  unsur  kesalahan  dan juga  menyadari  secara  insyaf  terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.
Menurut  Mulyatno  ada  beberpa unsur-unsur  pertanggungjawaban  pidana antara lain sebagai berikut : a. Kesalahan; b. Kemampuan bertanggungjawab; c. Tidak ada alasan pemaaf. 14
Berdasarkan  penjelassan  di  atas tersebut  dapat  diketahui  bahwa  subjek pertanggungjawaban  pidana  yang  akan mempertanggungjawabkan  suatu  tindak pidana  itu  adalah  pelaku  tindak  pidana dalam hal ini manusia atau korporasi. Maka dari itu subjeknya harus sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Menurut Pandangan Ey. Kanter dan  SR.  Sianturi,  yang  dianggap  sebagai subyek  tindak  pidana  adalah  Manusia (natuurlijke-persoonen), sedangkan hewan dan  badan-badan  hukum  (rechtspersonen) tidak dianggap sebagai subjek. 15
V. Metode Penelitian a. jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum  normatif  yaitu    dengan  mengkaji atau menganalisis bahan-bahan hukum dari literatur-literatur  atau  buku-buku  dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang akan
14 Tri  Andrisman,  2009, Hukum Pidana  Asas-Asas  dan  Dasar  Aturan  Umum Hukum Pidana Indonesia , Universitas
Lampung, Bandar Lampung, hal. 73.
15 E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya , Storia Grafika, Jakarta, hal. 253
di  bahas. 16 Penelitian  hukum  normatif yaitu  penelitian  yang  mengkaji  hukum yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau kaidah  yang  berlaku  dalam  masyarakat, dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang. Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga sebagai  penelitian  hukum  teoritis,  dimana fokus  kajian  dalam  penelitian  ini  menurut Bambang  Sunggono  adalah  inventarisasi hukum  positif,  asas-asas  dan  doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. 17 b. Pendekatan Masalah Jenis Pendekatan dalam proposal ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni  pendekatan  undang-undang  ( statute approach )  dan  pendekatan  fakta  ( the  fact approach ). c. Sumber bahan Hukum Dalam proposal penelitian ini digunakan  3  (tiga)    jenis  sumber  sumber bahan hukum. Ketiga sumber bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan  perundang-undangan yang  terkait  dengan  penelitian yang  akan  di  bahas.  Adapun peraturan  perundang-undangan tersebut dinataranya :
1) Undang Undang dasar negara Republik  Indonesia  Tahun 1945 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2. Bahan  hukum  sekunder  yaitu berupa  publikasi  tentang  hukum yang berhubungan dengan
28 Bagir  Manan,  2009, Penelitian Bidang Hukum , Puslitbang Bandung, Bandung, hal. 4
17
Bambang Sunggono, 2009, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hal. 81
penelitian  yang  akan  dibahas seperti  misalnya  :  buku-buku hukum,  jurnal  penelitian  di bidang  hukum,  dan  hasil-hasil seminar. 18
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum  yang  mendukung  bahan hukum primer dan bahan hukum skunder  seperti  misalnya  kamus bahasa  Indonesia  dan  kamus hukum.
d. Teknik Pengumpulan bahan hukum Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang dilakukanoleh peneliti dalam penelitian  ini adalah  dengan  menghimpun bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder yang berkaitan dengan permasalahan  tindak  pidana  Perusakan gedung  milik  orang  lain  yang  dilakukan secara berkelompok. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan  seperti  buku,  jurnal,  artikel, internet, dan lain sebagainya. e. Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik  analisis  bahan  hukum dalam penulisan ini dengan
mengumpulkan  dan  mengambil  dari kepustakaan  maupun  lapangan  yang kemudian  diolah  secara  kualitatif  dan disajikan  secara  diskriptif.  Deskriptif meliputi  nisi  maupun  struktur  hukum prositif. 19 Dimana  keseluruhan  bahan hukum yang dikumpulkan baik dari bahan hukum  primer  maupun  sekunder,  akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun bahan hukum secara sistematis, digolongkan  dalam  pola  dan  tema, diklasifikasikan,  dihubungkan  antara  satu bahan  hukum  dengan  bahan  hukum  yang lainnya,  dilakukan  interpretasi  untuk
31 Sunaryati Hartono, 2006, Penelitian Hukum  Di  Indonesia  pada  Abad  Ke  20 , Alumni, Bandung, hal. 134 32 Philipus M. Hadjon, 2004,
Pengakuan  Ilmu  Hukum  Dogmatik  (Normatif)
Dalam Yuridika , hal. 9
memahami  makna  bahan  hukum  dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dan perspektif  penelitian  setelah  memahami keseluruhan kualitas bahan hukum. VI. FAKTOR YANG MEMPENGRUHI TINDAK PIDANA
PERUSAKAN GEDUNG  MILIK  ORANG  LAIN YANG DILAKUKAN
SECARA

## BERKELOMPOK
a.  Tindak  Pidana  Pengrusakan  Barang Milik Orang Lain  Yang Dilakukan Secara Berkelompok
Di  dalam  kamus  besar  bahasa Indonesia, kata penghancuran berasal dari kata  hancur  yang  berarti  pecah  menjadi kecil-kecil,  dan  mendapat  awalan  peng- dan  akhiran  –an,  yang  berarti  proses,cara, perbuatan  menghancurkan.  Sedangkan perusakan  berasal  dari  kata  rusak  yang berarti  sudah  tidak  sempurna  lagi  (baik, utuh), mendapat awalan pe- dan akhiran – an,  yang  berarti  suatu,  proses,  perbuatan merusakkan.  Ini  adalah  pengertian  secara bahasa. 20
Sedangkan pengertian penghancuran dan perusakan secara istilah, seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  406 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP), unsur-unsur pengertiannya adalah  dengan  sengaja  dan  dengan melawan hukum membinasakan, merusakkan,  membuat  sehingga  tidak dapat  dipakai  lagi  atau  menghilangkan suatu  barang  yang  sama  sekali  atau sebagian kepunyaan orang lain.
Menghancurkan ( vernielen ), disebut juga  membinasakan  yang  berarti  merusak sama  sekali,  misalnya  membanting  gelas, cangkir,  tempat  bunga,  sehingga  hancur.
20 Ahmad  A.K.  Muda, 2001,  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia ,  Balai  Pustaka,  hal. 386
“Membuat  sehingga  tidak  dapat  dipakai lagi”  artinya  perbuatan  itu  harus sedemikian  rupa,  sehingga  barang  itu betul-betul  tidak  dipakai  lagi.  Misalnya melepaskan  roda-roda  kendaraan,  dengan hanya  mengulirkan  sekrupnya  saja  belum berarti  membuat  sehingga  tidak  dapat dipakai  lagi,  oleh  karena  itu  dengan  jalan memasang roda-rodanya dengan mengembalikan  sekrup  yang  mengulir  ia dapat memperbaiki dan
dapat dipergunakan  lagi. 21 “Menghilangkan” berarti membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar habis, dimakan, dibuang  sehingga  hilang.  Sedangkan merusakkan berarti kurang daripada membinasakan  ( beschaidigen )  misalnya memukul  gelas-  gelas,  cangkir,  dan sebagainya  tidak  sampai  hancur,  akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya. 22 Tindak pidana kejahatan penghancuran  dan  pengrusakan  barang terdapat  pada  kitab  Undang-Undang
Hukum  Pidana  yaitu  terdapat  pada  pasal 406,  407,  408,  409,  410,  dan  pasal  412. Dimana  penegasan-penegasan  tersebut adalah sebagai berikut :
Pasal  406,  Barangsiapa  dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya  atau  sebagian  milik orang  lain,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  dua  tahun delapan  bulan  atau  pidana  denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
Pasal  407  ;  Perbuatan  perbuatan yang  diterangkan  dalam  pasal  406, bila  nilai  kerugian  tidak  lebih  dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam
21 bid, hal. 141
dengan  pidana  penjara  paling  lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak  sembilan  ratus rupiah.  Ayat (2) Bila perbuatan yang dirumuskan dalam  pasal  406  ayat  (2)  itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan  yang  merusak  nyawa atau  kesehatan,  atau  bila  hewan  itu termasuk  dalam  pasal  101,  maka ketentuan ayat (1) tidak berlaku Pasal  408  :  Barangsiapa  dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak atau membuat tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api, trem,  telegraf,  telepon  atau  listrik, atau  bangunan  bangunan  untuk membendung  air,  membagi  air  atau menyalurkan air, saluran gas, saluran  air  atau  saluran  yang digunakan  untuk  keperluan  umum, diancam  dengan  pidana  penjara paling lama empat tahun
Pasal  409 : Barangsiapa yang karena kesalahannya (kealpaannya)
menyebabkan  bangunan-bangunan tersebut  dalam  pasal  di  atas dihancurkan, dirusakkan atau dibuat tak  dapat  dipakai,  diancam  dengan pidana  kurungan  paling  lama  satu bulan  atau  pidana  denda  paling banyak seribu lima ratus rupiah
Pasal    410  :  Barangsiapa  dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan  atau  membuat  tak dapat  dipakai  suatu  gedung  atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik  orang  lain,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  lima tahun.
Pasal  412 : Bila salah satu kejahatan
22 Ibid, hal.  279
yang  diterangkan  dalam  bab  ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan  bersekutu,  maka  pidananya dapat  ditambah  sepertiga,  kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 407 ayat (1).
Tentang pengertian dari
penghancuran dan perusakan telah dijelaskan diatas, selain itu pada pasal 406 terdapat  kata  membuat  sehingga  tidak dapat  dipakai  lagi,  maksudnya  tindakan tersebut  harus  sedemikian  rupa,  sehingga barang tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Adapun  yang  dimaksud  dengan  barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang,  baju,  perhiasan  dan  sebagainya termasuk  pula  binatang,  dan  benda  yang tak  berwujud  seperti  aliran  listrik  yng disalurkan  melalui  kawat  serta  gas  yang disalurkan  melalui  pipa.  Dalam  praktek sering  terjadi  lebih  dari  seorang  terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Disamping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain  yang  turut  serta.  Orang-orang  yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan  tindak  pidana  tersebut, masing-masing  dari  mereka  berbeda  satu dengan  yang  lain,  tetapi  dari  perbedaan- perbedaan  yang  ada  pada  masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang  semuanya  mengarah  pada  satu  yaitu terwujudnya tindak pidana. Hukum  Acara Pidana  di  Indonesia  yang  berbasis  pada KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981)  menganut  asas negative  wettelijke .
Hal itu tersirat di dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Selain itu alat bukti juga mempunyai peranan  yang  penting  dalam  proses pembuktian perkara pidana di persidangan. Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah  menurut  Undang-Undang.  Dalam hukum  acara  pidana  Indonesia  menganut sistem  pembuktian  Negatief  Wettelijk Bewijstheorie,  dengan  demikian  hanya alat-alat  bukti  yang  sah  menurut  undang- undang  yang  dapat  dipergunakan  untuk pembuktian. hal itu berarti hanya alat-alat bukti  yang  sah  menurut  undang-undang yang dapat dipergunakan untuk
pembuktian.  Sehingga di  luar  dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.
Berdasarkan  Pasal  184  ayat  (1) KUHAP dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni :
a) Keterangan saksi Saksi menurut  Pasal  1  butir  26 KUHAP yaitu orang yang dapat memberikan  keterangan  guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang  suatu  perkara  pidana yang  ia  dengar  sendiri,  lihat sendiri atau alami sendiri.
b) Keterangan  Ahli  Keterangan ahli  adalah  keterangan  yang diberikan  oleh  seseorang  yang berkeahlian  khusus  dalam  hal yang diperlukan. Sifatnya tidak mengikat  boleh  diapakai  atau tidak.
c) Surat  Surat  adalah  pembawa tanda  tangan  bacaan  yang berarti,  yang  menterjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat  tanda  bacaan.  Adapun contohcontoh  dari  alat  bukti surat  itu,  adalah  Berita  Acara Pemeriksaan (BAP) yang
dibuat oleh polisi, BAP Pengadilan, Berita Acara Penyitaan, Surat Perintah Penahanan, Surat Izin Penggeledahan, Surat Izin Penyitaan, dan lain-lainnya. d) Petunjuk  Pasal  188  Ayat  (1) KUHAP memberi definisi petunjuk adalah sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antarasatu dengan  yang  lain,  maupun dengan tindak pidana itu sendiri,  menandakan  bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan  siapa  pelakunya.  Petunjuk sebagaimana  dimaksud  dalam
Ayat (1), hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat, atau keterangan terdakwa. e) Keterangan terdakwa Merupakan apa yang dinyatakan oleh terdakwa tentang  perbuatan  yang  ia lakukan,  ia  ketahui  dan  ia alami.  Pemeriksaan  terdakwa ini merupakan bagian akhir dari proses  pembuktian  di  muka pengadilan.
Dewasa  ini  banyak  sekali  terdapat kasus  dimana  pelakunya  lebih  dari  satu orang,  yang  terjadi  dimasyarakat  kita.
Contohnya  dalam  kasus  pengrusakan barang. Dalam beracara hakim menjatuhkan  pidana  atas  suatu  perkara. Hakim  mendasarkan  putusannya  selain pada undang-undang juga mempertimbangkan  tuntutan  dari  jaksa penuntut  umum.  Surat  dakwaan  adalah surat  yang  memuat  perumusan  tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan  ditarik  dan  disimpulkan  dari hasil pemeriksaan dan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak
pidana  yang  dilanggar  dan  didakwakan kepada  terdakwa  dan  surat  dakwaan tersebutlah  yang  yang  menjadi  dasar pemeriksaan  bagi  hakim  dalam  sidang pengadilan.
Dakwaan  yang  digunakan  dalam kasus perkara ini adalah dakwaan alternatif,  yaitu  dalam  surat  dakwaan  ini terdapat  beberapa  dakwaan  yang  disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan  dakwaan  pada  lapisan lainnya.  Bentuk  dakwaan  ini  digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana  mana  yang  paling  tepat  dapat dibuktikan.  Dalam  dakwaan  alternatif, meskipun  dakwaan  terdiri  dari  beberapa lapisan,  hanya  satu  dakwaan  saja  yang dibuktikan  tanpa  harus  memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka  dakwaan  pada  lapisan  lainnya  tidak perlu  dibuktikan  lagi.  Dalam  bentuk  surat dakwaan  ini  antara  lapisan  satu  dengan yang  lainnya  menggunakan  kata  sambung atau.  Menurut  penulis  dakwaan  jenis  ini memberikan  pilihan  kepada  pengadilan untuk  menentukan  dakwaan  mana  yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh  terdakwa  sehubungan  dengan  tindak pidana.
b. Faktor-Faktor Yang Memperngaruhi Tindak  Pidana  Perusakan  Gedung Milik Orang Lain
Tindak  pidana  yang  berasal  dari terjemahaan  dari  bahasa  Belanda  yaitu Strafbaarfeit. Perkataan “feit” berarti sebagian dari kenyataan atau “eengedeelte van werkwlijkheid”, sedangkan “ strafbaar” berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiat Strafbaarfeit dapat diterjemahkan  sebagai  bagian  dari  suatu
kenyataan yang dapat di hukum . 23 Menurut Simon strafbaarfeit adalah  kelakuan  yang diancam  dengan  pidana  yang  besifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 2 Istilah  tindak  pidana dari strafbaarfeit, juga  mengarah  kepada gerak-gerik  atau  tingkah  laku  seseorang.
Istilah strafbaarfeit jika  diterjemahkan kedalam bahasa indonesia yang menimbulkan  berbagai  pengertian  dan makna,  dan  para  pemuka  hukum  di indonesia  mengistilahkan stafbaarfeit itu dalam penjelasan yang berbeda, diantaranya Moeljatno yang berpendapat di dalam bukunya, berpendapat bahwa pengertian  tindak  pidana  yang  menurut istilahnya yakni “Perbuatan yang dilarang oleh  suatu  aturan  hukum  larangan  dan disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar  larangan  tersebut  Berbeda dengan  pengertian stafbaarfeit menurut
Van Hamel dalam buku Satochid Kartonegara  yakni  tindakan  seseorang yang  dirumuskan  dalam  Undang-undang adalah suatu yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dengan tindakan yang diperbuatnya. 24
Berdasarkan  dari  uraian  pendapat tersebut,  tindak  pidana  yang  dimaksud adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana  yang  merupakan  suatu  perbuatan yang  tidak  sesuai  atau  melanggar  suatu aturan  hukum  atau  melakukan  suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang disertai  ancaman  dan  sanksi  pidana  yang mana  aturan  tersebut  ditujukan  kepada orang  yang  melakukan  suatu  perbuatan
23 P.A.F. Lamintang, 2010. Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia Sinar Baru, , Bandung, hal. 181 24 Satochid Kartonegoro, 2005,
Hukum Pidana Bagian Pertama , Balai Lektur Mahasiswa, , Jakarta, hal. 4
yang  menimbulkan  kejadian  tersebut. Dalam hal ini setiap orang atau pelaku yang melanggar aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan,  sehingga  dapat  ditetapkan orang  tersebut  adalah  sebagai  pelaku perbuatan  pidana  atau  sebagai  pelaku tindak  pidana. 25 Perbuatan  tersebut  harus dirasakan  oleh  masyarakat,  hal  itu  akan suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. 26 Faktor-faktor  yang  mempengaruhi terjadinya suatu kerusuhan yang menimbulkan bentrokan membuat suasana mencekam,  tidak  kondusif  baik  yang terjadi  dari  individu-individu  maupun kelompok atau masyarakat tersebut. Faktor utama  penyebab  terjadinya  kerusuhan adalah susahnya untuk mengendalikan diri dari  para  individu-individu  dan  kelompok atau  masyarakat  yang  sangat  mudahnya terprovokasi.  Dalam  hal  ini  adapun indikator  penyebab  terjadinya  kerusuhan yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat melalui  beberapa  asumsi  yaitu  sebagai berikut: 27
1. Dinamika  sosial,  ekonomi,  budaya dan politik suatu daerah mempunyai potensi  bagi  terjadinya  ketegangan sosial  maupun  konflik  (baik  dalam kategori  yang  lunak  maupun  yang keras seperti kerusuhan).
2. Perimbangan kekuatan-kekuatan sosial  seperti  suku,  agama,  ras  dan antargolongan  yang  hampir  sama dianggap sebagai akar utama penyebab terjadinya kerusuhan.
3. Daerah  dengan  perimbangan  antara penduduk  asli  dan  pendatang  yang
25 Mukhlis. R, 2014, Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Media Hukum Riau , Vol. 4, No. 1, hal. 202 26 Ibid. hal. 203
27 Ibid, hal. 8
timpang dilihat dari penguasaan aset ekonomi  maupun  politik,  akan memungkinkan menimbulkan konflik dan kerusuhan. 4. Pola  pemukiman  penduduk  yang heterogen/beragam macam atau multi- etnik dianggap dapat menjadi sumber  konflik  atau  ketegangan sosial maupun kerusuhan.
5. Kerusuhan tidak akan terjadi apabila tidak  didahului  oleh  faktor-faktor provokator sebagai pemicunya, dengan tujuan untuk mengumpulkan massa  sekalipun  gerakan  massa tersebut  tidak  dimaksudkan  untuk melawan hukum.
Sebagaimana  aturan-aturan  yang telah  ditetapkan  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 170 KUHP tentang  Kejahatan  Terhadap  Ketertiban Umum.  Dalam  hal  sanksi  pidana  bagi pelaku  kerusuhan  ditinjau  dari  Hukum Pidana,  khususnya  penerapan  Pasal  170 (1) KUHP Indonesia ditetapkan bahwa:
Barang  siapa  dengan  terang- terangan dan dengan tenaga bersama  menggunakan  kekerasan terhadap orang atau barang,
diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  lima  (5)  tahun  enam
(6) bulan.”
Bagi  pelaku  kerusuhan  tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Pasal 170 KUHP yang  mengancam  pelaku  kerusuhan. khususnya yang diatur di dalam Pasal 170 (2)  KUHP  Indonesia  terhadap  pelaku kerusuhan yang bersalah diancam:
1. dengan  pidana  penjara  paling lama  7  (tujuh)  tahun,  jika  ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang
28 Ibid., hal. 146
digunakan mengakibatkan luka- luka;
2. dengan  pidana  penjara  paling lama  9  (sembilan)  tahun,  jika kekerasan  mengakibatkan  luka berat;
3. dengan  pidana  penjara  paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakbatkan maut.
Menurut R. Soesilo dalam memaparkan  penafsiran  pada  Pasal  170 KUHP  bahwa  yang  tidak  diperbolehkan atau  dilarang  dalam  pasal  ini  adalah “ Melakukan  Kekerasan”. Kekerasan yang  dilakukan  secara  bersama-sama, artinya  dilakukan  oleh  sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Kemudian kekerasan  itu  harus  ditujukan  kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan  di  muka  umum,  karena kejahatan itu tergolong dimasukan kedalam  golongan  kejahatan  ketertiban umum. 28
Andi  Hamzah  juga  memberikan penafsiran  di  dalam  Pasal  170  KUHP menjadi bagian inti atau unsur delik, yang memuat: 29
1) Melakukan kekerasan.
2) Di  muka  umum  atau  terang- terangan (openlijk).
3) Bersama-sama, dan
4) Ditujukan  kepada  orang  atau barang.
Adapun  pengaturan  pasal  KUHP yang  menyebabkan  kerusuhan  terjadi, yaitu pengaturan penghasutan/provokator yang menyebabkan kerusuhan itu terjadi, yaitu  terkandung  di  dalam  Pasal  160 KUHP  dan  Pasal  161  KUHP.  Menurut Tim  Penerjemah  Badan  Pembinaan Hukum  Nasional  khusunya  di  dalam
29 Ibid, hal. 5
Pasal 160 KUHPidana ialah: 19
Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum  atau  tidak  menuruti  baik ketentuan undang-undang, diancam  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun  atau  pidana denda  paling  banyak  Rp.  4500,-.
(empat ribu lima ratus rupiah).”
Pelaku tindak pidana akan diminta pertanggungjawaban apabila telah memenuhi unsur-unsur delik. Jadi unsur- unsur  tindak  pidana  itu  adalah  Unsur- unsur  Pasal  160  KUHP  yakni  meliputi, unsur-unsur  objektif,  yang  memuat barang siapa, di muka umum dengan lisan atau tulisan, menghasut supaya melakukan  perbuatan pidana,  melakukan kekerasan  terhadap  penguasa  umum. unsur-unsur  subyektif,  yang  memuat dengan sengaja. Selaian kasus kerusuhan sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  maka dalam hal ini juga akan dijelaskan faktor- faktor  yang  menyebabkan  terjadinya suatu tindakan pengrusakan sesuai dengan  pokok  permasalahan  dalam skripsi ini. Faktor-faktor yang menyebabkan  terjadinya  suatu  tindakan pengrusakan didasari hal-hal sulit mengontrol  diri  sehingga  menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. baik secara perseorangan maupun berkelompok. Adapun faktor-faktor penyebab  terjadinya  suatu  pengrusakan yang  ada  ditengah-tengah  masyarakat,
yaitu:
1. Faktor lingkungan yang dimuat oleh A.Lacassagne  dalam  buku  Soejono
30 A. Lacasaggne dalam Soedjono,
2003, Doktrin-Doktrin Kriminologi , (Bandung: Alumni), hal. 42
bahwa  lingkungan  yang  merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang  untuk  melakukan  suatu tindak  pidana.  Faktor  lingkungan yang mempengaruhi dampak tersebut dimuat mulai dari lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan tindak pidana,  lingkungan  pergaulan  yang memberi  contoh  menyimpang,  dan faktor lingkungan ekonomi rendah/kemiskinan/ dan kesengasaraan. 30 2. Faktor  lingkungan  pergaulan  yang berbeda-beda  salah  satu  pengaruh yang sangat besar dalam menentukan  suatu  kejahatan  yang bisa dilakukan. Menurut W.A
Bonger dalam buku Soejono menyatakan bahwa pengaruh lingkungan sangat berpengaruh besar  dalam  mengikat  kepribadian seseorang, menjadikan dia seseorang yang baik atau sebaliknya. 31
3. Faktor Kontrol Sosial yang menentukan seseorang dapat
melakukan suatu tindak pidana atau sebaliknya karena kunci hal tersebut adalah  keluarga  atau  masyakarat yang mempunyai kontrol lingkungan yang ketat atau disiplin, oleh karena itu  kemungkinan  terjadinya  suatu kejahatan tersebut akan kecil, begitu juga  sebaliknya  jika  orangtua  atau masyarakat
tersebut yang mempunyai kontrol sosial tapi tidak dilakukan secara maksimal, kemungkinan terjadinya suatu kejahatan  tersebut  akan  berdampak besar akibatnya.
4. Faktor Keagamaan yang disebabkan terjadinya  suatu  tindak  pidana.
31 Ibid, hal.43
seseorang  yang  jauh  dari  agama semakin  besar  kemungkinan  untuk melakukan kejahatan atau sebaliknya  jika  sesorang  dekat dengan agama maka untuk melakukan  suatu  tindak  kejahatan akan kecil.
VII  SANKSI  HUKUM  TERHADAP TINDAK PIDANA

## PERUSAKAN
GEDUNG  MILIK  ORANG  LAIN

## SECARA BERKELOMPOK
a. Sanksi Hukum Pidana Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP ) Penetapan  sanksi  dalam  suatu perundang-undangan  pidana  bukanlah sekadar masalah teknis perundang- undangan  semata,  melainkan  ia  bagian tidak  terpisahkan  dari  substansi  atau materi  perundang-undangan  itu  sendiri.
Artinya, masalah, penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  harus dipahami  secara  komprehensif  dengan segala  aspek  persoalan  substansi  atau materi perundangan-undangan pada tahap kebijakan  legislasi. 32 Selaian  Sanksi pidana  dikenal  juga  tindakan  yang  dapat dikenakan  kepada  pelaku  tindak  pidana. Sanksi  Pidana  diatur  secara  tegas  dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi: Pidana terdiri atas: a. Pidana Pokok: 1. Pidana Mati; 2. Pidana Penjara; 3. Kurungan;
4. Denda;
5.  Pidana  Tutupan  (berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
32 Ibid, hal. 27
1946 Berita RI II Nomor 247)
b. Pidana Tambahan : 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu; 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu; 3. Pengumuman Keputusan Hakim. b.  Sanksi  Hukum  Terhadap Tindak  Pidana  Perusakan
Gedung  Milik  Orang  Lain Secara Berkelompok
Aturan terhadap perusakan barang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Adapun ketentuan pasal-pasal tentang pengrusakan barang yang terkandung  di  dalam  pasal  406-412 KUHPidana  yang  dapat  dikategorikan dalam  hal  atau  bentuk-bentuk  dari tindakan kejahatan pidana, antara lain:
1) Penghancuran  dan  Pengrusakan  dalam bentuk pokok
Tindak  pidana  yang  diatur  dalam ketentuan Pasal 406 yang berbunyi: a) Barang  siapa  dengan  dan dengan  sengaja  melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga  tidak  dapat  dipakai lagi, atau menghilangkan barang  yang  seluruhnya  atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam  dengan  hukuman penjara  selama-lamanya  2 (dua) tahun delapan bulan atau denda  paling  banyak  Rp. 4500,-  (empat  ribu  lima  ratus rupiah).”
b) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap  orang,  yang  dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakan, membikin tak dapat
digunakan atau menghilangkan  hewan,  yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang.” Mengenai Pasal 406 menjelaskan  bahwa  pelaku  tindak pidana  agar  dapat  dihukum  harus dibuktikan apabila: 1) Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat  sehingga  tidak  dapat dipakai  lagi  atau  menghilangkan sesuatu barang; 2) Bahwa pembinasaan dan sebagainya  itu  harus  dilakukan dengan  sengaja  dan  dengan melawan hak;
3) Bahwa  barang  itu  harus  sama sekali atau sebagian adalah milik orang lain. Pelaku  tindak  pidana  dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban  di dalam pasal ini tidak mengenai suatu barang saja, tetapi  juga  mengenai  binatang. Apabila unsur-unsur di dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci,  jadi  unsur-unsur  dalam tindak  pidana  ini  adalah  sebagai berikut :
2) Penghancuran atau Pengrusakan Ringan
Tindak  pidana  yang  diatur  dalam ketentuan  Pasal  407  KUHP  tentang menghancurkan  atau  merusakan  barang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 407
KUHP ayat 2 yang berbunyi:
a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga  kerugian  tidak  lebih  dari dua  puluh  lima  rupiah  diancam dengan  pidana  penjara  paling lama tiga bulan atau pidana denda
paling  banyak  dua  ratus  lima puluh rupiah.
b. Jika  perbuatan  yang  dirumuskan dalam  pasal  406  ayat  kedua  itu dilakukan  dengan  memasukkan bahan-bahan  yang  merusakkan nyawa  atau  kesehatan,  atau  jika hewan  itu  termasuk  dalam  pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.
c. Adapun jika nilai barangnya tidak lebih  dari  dua  ratus  lima  rupiah (Rp.  25,-),  maka  pasal  yang digunakan adalah Pasal 407 ayat (1) KUHP.  Akan  tetapi,  dengan berkembangnya  nilai  mata  uang, patokan  nilai  mata  uang  yang terkandung  di  dalam  Pasal  407 ayat  (1)  KUHP  tidak  dapat digunakan lagi.
3) Penghancuran dan Pengrusakan bangunan  jalan  kereta  api,  telegraf, telepon, dan listrik (fasilitas umum).
Tindak pidana yang diatur didalam ketentuan  Pasal  408  KUHP  tentang menghancurkan dan pengrusakan barang sebagaimana  dijelaskan  didalam  Pasal 408, yang berbunyi:
Barangsiapa  dengan  sengaja  dan melawan  hukum  menghancrukan, merusakkan  atau  membikin  tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta  api  trem,  telegrap  atau listrik,  atau  bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan  air,  saluran  gas,  air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana  penjara  paling  lama  4 (empat tahun).”
Istilah penghancuran dan pengrusakan barang diatas hanya mengenai barang-barang biasa kepunyaan  orang  lain.  Sebagaimana
dijelaskan  jika  seseorang  merusakkan suatu  barang  yang  ada  dalam  Pasal  408 KUHP  maka  diancam  dengan  penjara paling lama 4 tahun.

## VIII. PENUTUP

## a. Simpulan
Dari  pembahasan  tersebut  di  atas maka dalam skripsi ini ada dua kesimpulan antara lain :
1) Faktor  yang  mempengruhi  tindak pidana  perusakan  Gedung  milik orang  lain  yang  dilakukan  secara berkelompok adalah faktor lingkungan, factor pergaulan, faktor  kontrol  social,  dan  faktor Keagamaan, serta faktor provokasi. 2) Sanksi  hukum  terhadap  tindak pidana  perusakan  gedung  milik orang  lain  secara  berkelompok adalah  diatur  didalam  ketentuan Pasal 408 KUHP tentang menghancurkan  dan  pengrusakan barang  sebagaimana  dijelaskan didalam Pasal 408, yang berbunyi barangsiapa  dengan  sengaja  dan melawan  hukum  menghancrukan, merusakkan  atau  membikin  tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta  api  trem,  telegrap  atau listrik,  atau  bangunan-bangunan untuk  membendung,  membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air  atau  saluran  yang  digunakan untuk  keperluan  umum,  diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun).

## DAFTAR PUSTAKA
A) Buku-Buku A.  Lacasaggne  dalam  Soedjono,  2003, Doktrin-Doktrin Kriminologi ,
(Bandung: Alumni)
Abdulkadir  Muhammad,  2004, Hukum Dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung
Abu  Daud  Busro  dan  Abu  Bakar  Busro, 1983, Azas-Azas Hukum Tata
Negara. Ghalia Indonesia, Jakarta
Adami  Chazawi.  2002, Pelajaran  Hukum Pidana  Bagian  I  Stelsel  Pidana, Teori-Teori  Pemidanaan  &  Batas Berlakunya Hukum Pidana , PT Raja Grafindo: Jakarta
Ade Saptomo, 2009, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hlukum Empiris  Murni  .Sebuah  Alternatif  / Universitas Trisakti , Jakarta
Ahmad  A.K.  Muda, 2001,  Kamus  Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka
Amir  Ilyas,  Yuyun  Widaningsih.  2010, Hukum  Korporasi  Rumah  Sakit , Rangkang Education: Yogyakarta
Andi Hamzah. 2004, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika: Jakarta
Bagir  Manan,  2009, Penelitian  Bidang Hukum , Puslitbang Bandung, Bandun
Bambang  Sunggono,  2009, Metodologi Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta
Daniel W. Van Ness, 2005, An Overview of Restorative  Justice  Around  the world., Makalah  untuk  konferensi lima tahunan PBB ke-11, workshop 2 di Thailand Bangkok Depertemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta
Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia .  Penerbit  Balai  Pustaka: Jakarta B) Jurnal
Fernando  I.  Kansil,  2014, Sanksi  Pidana Dalam Sistem  Pemidanaan Menurut
Kuhp  Dan    Di  Luar  KUHP ,  Lex Crimen Vol. Iii/No. 3/Mei-Jul/, hal. 26 Marjanne Termoshuizen, 2004, The Concept  Rule  of  Law ,  dalam
JENDERA, Jurnal Hukum : Rule of
Law, edisi 3 Tahun II
Mukhlis.  R,  2014, Keistimewaan  dan Kekhususan  Aceh  dalam  Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia,  Jurnal  Media  Hukum Riau , Vol. 4, No. 1 Ruci Pebriyani, 2016, Pertanggungjawaban Pidana (Toerekenbaardheid) Terhadap Pelaku Secara Bersama-Sama (Deelneming Van Strafbaarfeit) Dalam  Delik  Korupsi, E  Journal Gloria  Yuris  Volume  4  Nomor  2  ,
Untan

## C) Peraturan Peundang-Undangn
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana
Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Masnusia