## Jurnal Pewarta Indonesia
Volume 4 No 2 – 2022, page 197-211 Available online at http://pewarta.org

## Ruang Lingkup Komunikasi Kekuasaan dan Wewenang pada Perusahaan Perkebunan
Selamat Riadi 1 , Dedi Sahputra 1 *, Taufik Wal Hidayat 1 , Effi Juliana Hasibuan 1

## Universitas Medan Area
Jl. Kolam No. 1 Medan Estate, Medan 20223 - Indonesia *Corresponding Author: dedi_sahputra@staff.uma.ac.id
DOI: https://doi.org/10.25008/jpi.v4i2.117 Submitted: 22 Agustus 2022 Revised: 19 Oktober 2022 Published: 31 Oktober 2022

## Abstract
Communication of desire power at the pinnacle of achievement, especially leading in companies with hopes and getting full authority in making decisions This study uses a descriptive method in a qualitative approach, the object of research is plantation companies with research subjects’ workers with the scope of communication of power  and  authority  in  plantation  assistants  at  PTPN  III.  The  strategic  management  theory  approach  is  used because it is seen as relevant due to the emphasis on aspects of reciprocal and sustainable relationships between stages in managerial communication strategy. The results of the study state that the power and authority of a leader is the result of a dynamic process that fits the needs of the group. In general, traditional community leaders are leaders behind or in the middle. It's rare to be a leader at the front. When viewed from the situation in big cities, the structure of society requires leadership that is different from the leadership of traditional communities. City community leadership can no longer be carried out through personal relationships, but rational wisdom is more needed. The authority of a leader requires wisdom and wisdom in leading an organization. The style of a leader communicates differently from the trait approach which emphasizes the leader's personal charisma and is also different from the expertise approach which only emphasizes the bureaucracy alone but how a leader acts towards his subordinates who look at the situation, namely putting on general behavior and work behavior.
Keywords : Organizational Communication; Power; Authority

## Abstrak
Komunikasi kekuasaan keinganan dalam pucak prestasi terlebih memimpin di perusahaan dengan  harapan  dan mendapatkan  kewenangan  penuh  dalam  mengambil  keputusan  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif dalam  pendekatan  kualitatif,  objek  penelitian  perusahaan  perkebunan  dengan  subjek  penelitian  para  pekerja dengan  ruang  lingkup  komunikasi  kekuasaan  dan  wewenang  di  asisten  kebun  di  PTPN  III.  Pendekatan  teori manajemen strategis digunakan karena dipandang relevan karena adanya penekanan pada aspek hubungan timbal balik  dan  berkelanjutan  antara  tahapan-tahapan  dalam  manajerial  strategi  komunikasi.  Hasil  penelitian menyebutkan bahwa kekuasaan dan wewenang seorang pemimpin merupakan hasil dari suatu proses dinamis yang sesuai dengan kebutuhan kelompok. Pada umumnya para pemimpin masyarakat tradisional adalah pemimpin di belakang atau di tengah. Jarang sekali yang menjadi pemimpin di depan. Apabila ditinjau keadaan di kota-kota besar,  susunan  masyarakatnya  menghendaki  kepemimpinan  berbeda  dengan  kepemimpinan  masyarakat tradisional. Kepemimpinan masyarakat kota tak lagi dapat dilaksanakan melalui hubungan pribadi, melainkan kebijaksanaan  rasional  yang  lebih  diperlukan.  Kewenangan  seorang  pemimpin  diperlukan  kearifan  dan kebijaksanaan  dalam  memimpin  suatu  organisasi.  Gaya  seorang  pemimpin  berkomunikasi  berbeda  dengan pendekatan sifat yang menekan pada kharismatik pribadi pemimpin juga berbeda dengan pendekatan keahlian yang  hanya  menekan  kepada  birokrasi  semata  namun  bagaimana  seorang  pemimpin  bertindak  terhadap  anak buahnya yang melihat pada situasi yaitu meletakan pada perilaku umum dan perilaku kerja.
Kata Kunci : Komunikasi Organisasi; Kekuasaan; Wewenang.

## Pendahuluan
Komunikasi  merupakan  mata  rantai yang  tersentralisasi  memberikan  jalinan kekuatan kekuasaaan dalam mengorganisir
semua pihak yang ada di garis atasan dan bawahannya.  Dalam  hal  komunikasi politik, (Mulyana, 2014) lazimnya disebut sebagai suatu proses linier atau dengan kata
lain disebut sistem yang berorientasi pada efek  ataupun  pengaruh  dari  pesan  politik. Komunikasi politik juga melibatkan pesan dan  aktor  politik  atau  yang  berkaitan dengan  kekuasaan,  pemerintahan,  dan kebijakan pemerintah. Manakala (Hiariej & Stokke,  2018)  menyebut  istilah  politik kewargaan  untuk  menyebut  gerakan- gerakan  kemerdekaan  modern  yang didahului oleh rezim-rezim tradisional.
Komunikasi politik selanjutnya berkembang  menjadi  bidang  akademik penyelidikan,  yang  berlandaskan  teoritis dan metode berasal dari komunikasi, ilmu politik,  sosiologi,  psikologi,  pemasaran, sejarah, retorika, dan lainnya (Saepudin & Kawuryan,  2022).  Dalam  percakapan sehari-hari,  masalah  kekuasaan  dan wewenang  sering  dibicarakan  orang, demikian  juga  dengan  media  massa,  yang setiap hari memuat berita-berita mengenai unsur kemasyarakatan itu.
Persoalan-persoalan yang ada perihal kekuasaan  dan  wewenang  ini  tidak  bisa dianggap sebagai masalah yang sederhana, atau  mudah  untuk  dipecahkan;  hanya sayangnya,  sosiologi  bukan  merupakan ilmu  yang  secara  langsung  dapat memecahkan  masalah-masalah  tentang kekuasaan  dan  wewenang,  peranan sosiologi di sini sebatas memberi gambaran tentang  fenomena  sosial  yang  terjadi, bagaimana  bisa  terjadi,  apa  pengaruhnya kemudian, kekuatan-kekuatan apa yang ada di  belakang  fenomena  itu,  bagaimana kekuatan-kekuatan itu dapat
mempengaruhi orang banyak, dan seterusnya.  Dalam  hal  ini  (Syahputra, 2019)  menggarisbawahi public  relations dan media  relations sebagai  dua  konsep kunci.  Jika public  relations sebagai Langkah  korporasi,  maka media  relations adalah  manajemen  komunikasi  untuk membuat korporasi menjadi transparan dan responsif  terhadap  publik  internal  dan eksternal.
Komunikasi
kekuasaan
dan wewenang  menjadi  sangat  mendukung untuk  memberikan  pemahaman  bahwa  di perkebunan  memiliki  kebiasaan  karier
planning  Sehingga  seorang  calon  asisten dapat  memahami  bahwa  ini  merupakan sistem yang mengikat di dunia perkebunan dan  membiasakan  perilaku  menjadi seorang  asisten.  Namun  dalam  proses perkembangannya  tidak  semua  pemimpin mampu  beradaptasi  dengan  di  lingkungan kebun Hhal ini dapat ditunjukan banyaknya mengundurkan  diri  dari  jabatan  yang diberikan  yang  disebabkan  berapa  faktor kenyamanan  kerja,  serta  bawahan  yang dipimpin belum dapat menerimnya.
Secara  tradisional,  kekuasaan  dan wewenang  menjadi  ruang  lingkup  yang khusus dari ilmu politik; akan tetapi karena kekuasaan dan wewenang adalah salah satu dimensi dari masyarakat, maka kekuasaan dan  wewenang  dapat  pula  menjadi  obyek penyelidikan  dari  sosiologi.  Hasil  analisa (Wiber  2015)  yang  dilakukan  oleh Max Weber tahun 1958, merangsang para ahli- ahli  sosial  untuk  terus  mengadakan penelitian terhadap unsur-unsur kekuasaan dan  wewenang  yang  selama  itu  agak diabaikan oleh para ahli ilmu politik.
Sosiologi memandang kekuasaan dan wewenang  ini  sebagai  suatu  gejala  yang netral;  kekuasaan  dan  wewenang  bukan suatu  gejala  yang  buruk  maupun  baik, kecuali  dalam  penerapannya.  Dengan meniadakan  nilai  tersebut,  sosiologi berharap  dapat  melakukan  analisa  dengan sebanyak mungkin menetralisasikan unsur- unsur yang bersifat subyektif.
Onong  (1999)  menyatakan  proses komunikasi  menurutnya  terbagi  menjadi dua  tahap,  yaitu:  (1)  Proses  komunikasi secara  primer,  yakni  proses  penyampaian pikiran  atau  perasaan  seseorang  kepada orang  lain  dengan  menggunakan  lambang ( symbol ) sebagai media. Lambang sebagai media  primer  dalam  proses  komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna yang secara  langsung  mampu  menterjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan.
Bahasa  adalah  yang  paling  banyak digunakan dalam proses komunikasi secara primer  karena  hanya  bahasalah  yang mampu  menterjemahkan  pikiran  dan
perasaan  orang  lain  baik  berupa  ide, informasi  dan  opini.  Sedangkan  isyarat, gambar  dan  warna  digunakan  dalam keadaan  tertentu  untuk  mendukung  media bahasa  dalam  penyampaian  pesan  atau pikiran  yang  akan  disampaikan  dan diterima;  (2)  Proses  komunikasi  secara sekunder,  adalah  proses  penyampaian pesan  oleh  seseorang  kepada  orang  lain dengan  menggunakan  alat  atau  sarana sebagai  media  kedua  setelah  memakai lambang sebagai media pertama.
Seorang  komunikator  menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya  berada  di  tempat  yang  relatif jauh atau jumlahnya banyak.
Perbedaan
komunikasi dan kekuasaan  terletak  pada  tujuannya  atau efek  yang  diharapkan.  Ditinjau  dari  efek yang  diharapkan  itu,  tujuan  komunikasi sifatnya umum, sedangkan tujuan pendidikan  sifatnya  khusus.  Tujuan kekuasaan  adalah  khas  atau  khusus,  yaitu meningkatkan  pengetahuan  seseorang mengenai suatu hal sehingga ia menguasainya. Jelas perbedaannya dengan tujuan
penerangan, propaganda, indoktrinasi  dan  agitasi  sebagaimana disinggung di atas.
Tujuan  kekuasaan  dan  wewenang akan  tercapai  jika  prosesnya  komunikatif. Pada  umumnya  pendidikan  berlangsung secara  berencana  di  dalam  kelas  secara tatap  muka  ( face  to  face ).  Karena kelompoknya  relatif  kecil.  Meskipun komunikasi  antara  pelajar  dan  pengajar dalam ruang kelas itu termasuk komunikasi kelompok, sang pelajar sewaktu-waktu bisa mengubahnya menjadi komunikasi antarpersona.  Terjadilah  komunikasi  dua arah atau dialog di mana si pelajar menjadi komunikan  dan  komunikator,  demikian pula dengan bawahan.
Terjadinya  komunikasi  dua  arah  ini ialah  apabila  para  pekerja  bersikap responsif,  mengetengahkan  pendapat  atau mengajukan  saran,  diminta  atau  tidak diminta. Jika pekerja tidak ada repon dalam keseharian  dalam  arti  kata  hanya
mendengarkan saat rapat dan tak ada gairah untuk mengekspresikan suatu pendapatnya, maka  meskipun  komunikasi  itu  bersifat tatap muka, tetap saja berlangsung satu arah dan komunikasi itu tidak efektif.

## Kerangka Teori
Pendekatan teori manajemen strategis dipandang relevan digunakan pada studi  ini  karena  adanya  penekanan  pada aspek  hubungan  timbal  balik  dan berkelanjutan antara tahapan-tahapan dalam  manajerial  strategi  komunikasi (Sudarman,  2018).  Dalam  konteks  ini pencapaiannya  adalah  kesadaran  dari masyarakat  dalam  komunikasi  organisasi internal  dan  eksternal  di  PTPN  3  Unit Usaha  Kebun  Sei  Putih  Kabupaten  Deli Serdang sangat memerlukan suatu strategi komunikasi yang berkelanjutan.
Manajemen strategi dimaknai sebagai suatu seni atau keterampilan, juga teknik serta ilmu dalam memformulasikan, dan mengimplementasikan serta mengevaluasi maupun dalam hal mengawasi berbagai keputusan fungsional organisasi  (bisnis  dan  non  bisnis)  yang selalu dipengaruhi oleh lingkungan internal dan  eksternal,  yang  senantiasa  berubah sehingga dengan demikian dapat memberikan kemampuan
kepada organisasi  dalam  mencapai  tujuan  sesuai yang  diharapkan.  Pentingnya  manajemen strategi  menjadi  sangat  dominan,  karena dapat  menjadi  peluang  atau  bahkan ancaman  bagi  suatu  Lembaga  (Setiawati,
2020).
Chaniago
(2014)
merangkum manajemen  strategi  dari  beberapa  sumber terkait  ragam  pemahaman  dan  pengertian strategi  oleh  para  ahli  manajemen,  di antaranya  Henry  Mintzberg,  James  Brian Quinn, dan John Voyer (1995), mendefinisikan  strategi  dengan  5P,  yaitu: strategi sebagai Perspektif, Posisi, Perencanaan, Pola Kegiatan, dan Penipuan. Pertama , sebagai Perspektif, strategi dijelaskan  bahwa  setiap  aktivitas  yang dirumuskan atau dilakukan harus mengacu kepada  misi  yang  dilaksanakan.  Jika
sampai keluar dari misi tersebut maka akan membuat  tidak  terarah  kegiatan,  sehingga perencanaan yang telah dibuat tidak dapat terlaksana dengan baik.
Kedua ,  sebagai  Posisi.  Maknanya adalah  kemampuan  organisasi  dalam menempatkan  beberapa  pilihan  agar keberadaan  mereka  bisa  menjadi  peratian pihak  atau  orang  yang  terkait  dengan kegiatan yang sedang dilakukan.
Ketiga , Perencanaan, adalah rumusan  yang  sistematik  tentang  langkah atau  Tindakan  yang  akan  dilakukan  yang berdasarkan dengan pertimbangan seksama atas  potensi,  faktor  eksternal  serta  pihak yang  berkepentingan  dalam  rangka mencapai  suatu  tujuan.  Ada  hal-hal  yang menjadi prinsip dalam perencanaan, yaitu: (1)  apa  yang  hendak  dilakukan;  (2) bagaimana cara dalam mencapai tujuan; (3) siapa  yang  ditunjuk  melakukan  hal tersebut;  (4)  bagaimana  dengan  lokasi aktivitas;  (5)  waktu  pelaksanaan,  serta masa  yang  dibutuhkan  berapa  lama;  (6) serta apa sumber daya yang diperlukan.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif, yaitu  penelitian  yang  lebih  menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan  induktif  serta  pada  analisis  terhadap dinamika  hubungan  antar  fenomena  yang diamati,  dengan  menggunakan  logika ilmiah.  Hal  ini  bukan  berarti  pendekatan kualitatif, sama sekali tidak menggunakan dukungan  data  kualitatif  akan  tetapi penekannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan  penelitian  melalui  cara-cara berfikir formal dan argumentatif.
Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap informan, melakukan studi  lapangan,  serta  studi  dokumentasi.
Informan menurut Moleong (2014) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan  informasi  tentang  situasi  dan kondisi  latar  penelitian.  Dia  harus mempunyai  banyak  pengalaman  tentang latar  penelitian.  Informan  berkewajiban
secara  sukarela  menjadi  anggota  tim walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota  tim  dengan  kebaikannya  dan dengan  sukarelanya  ia  dapat  memberikan pandangan  dari  segi  orang  dalam  tentang nilai-nilai,  sikap,  bangunan,  proses,  dan kebudayaan menjadi latar peneliti.

## Hasil dan Pembahasan
Penjelmaan
kekuasaan dan wewenang menurut Wiber (2015) pada diri seseorang  biasanya  orang  itu  dinamakan pemimpin  dan  mereka  yang  menerima pengaruhnya  adalah  pengikut.  Perbedaan antara  kekuasaan  dengan  wewenang  ialah setiap  kemampuan  untuk  mempengaruhi pihak  lain  dapat  dinamakan  kekuasaan. Sementara itu, wewenang adalah kekuasaan  yang  ada  pada  seseorang  atau sekelompok  orang,  yang  mempunyai dukungan  atau  mendapat  pengakuan  dari masyarakat.  Apabila  setiap  masyarakat akan  menjadi  kaku  karena  tidak  dapat mengikuti  perubahan-perubahan  yang senantiasa terjadi di dalam masyarakat.
Adanya  wewenang  hanya  dapat efektif  bila  didukung  kekuasaan  yang nyata,  tetapi  acapkali  terjadi  letaknya wewenang  yang  diakui  oleh  masyarakat dan letaknya kekuasaan yang nyata tidak di satu tangan. Di masyarakat yang kecil dan yang  susunannya  bersahaja,  umumnya kekuasaan  yang  dipegang  oleh  seseorang atau sekelompok orang meliputi bermacam bidang.  Kekuasaan  itu  lambat  laun diidentifikasikan  dengan  orang  yang memegangnya.  Adanya  kekuasaan  dan wewenang pada setiap masyarakat merupakan  gejala  yang  wajar.  Walaupun wujudnya  kadang-kadang  tidak  disukai oleh masyarakat itu sendiri karena sifatnya yang mungkin abnormal menurut pandangan masyarakat yang bersangkutan. Setiap  masyarakat  memerlukan  faktor pemersatu  yang  terwujud  dalam  diri seseorang  atau  sekelompok  orang-orang yang  memiliki  kekuasaan  dan  wewenang tadi.
Gambar 1. Bentuk Wewenang Kekuasaan Sumber: Max Wiber 2015
Gambar 2. Proses wewenang dan kekuasaan Sumber: Max Wiber 2015
Gambar 3. Bentuk unsur kekuasaan dan wewenang
Sumber: Max Wiber 2015
Sebagai suatu proses, baik kekuasaan maupun  wewenang  merupakan  suatu pengaruh  yang  nyata  atau  potensial. Mengenai  pengaruh  tersebut,  lazimnya diadakan pembedaan di antaranya;
Pertama ,  pengaruh  bebas  yang didasarkan  pada  komunikasi  dan  bersifat persuasif.
Kedua ,  pengaruh  tergantung  atau tidak  bebas  menjadi  efektif  karena  ciri tertentu  yang  dimiliki  oleh  pihak-pihak yang berpengaruh. Pada jenis pengaruh ini, mungkin  terjadi  proses-proses  sebagai berikut:
Pihak  yang  berpengaruh  membantu pihak  yang  dipengaruhi  untuk  mencapai tujuannya,  atau  pihak  yang  berpengaruh mempunyai  kekuatan  untuk  memaksakan kehendaknya;
Pihak yang berpengaruh mempunyai ciri-ciri  tertentu  yang  menyebabkan  pihak lain terpengaruh olehnya. Ciri-ciri tersebut adalah:  Kelebihan  di  dalam  kemampuan dan  pengetahuan;  Sifat  dan  sikap  yang dapat  dijadikan  pedoman  perilaku  yang pantas  atau  perilaku  yang  diharapkan; Mempunyai kekuasaan resmi yang sah.
Kekuasaan. Sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai suatu yang baik atau buruk, namun sosiologi mengakui kekuasaan  sebagai  unsur  yang  penting dalam kehidupan suatu masyarakat.
Kekuasaan  ada  dalam  setiap  bentuk masyarakat,  baik  yang  bersahaja  maupun masyarakat yang kompleks;
Adanya  kekuasaan  tergantung  dari hubungan  antara  yang  berkuasa  dan  yang dikuasai, atau dengan perkataan lain, antara pihak  yang  memiliki  kemampuan  untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima  pengaruh  itu,  dengan  rela  atau karena terpaksa.
Apabila  kekuasaan  dijelmakan  pada diri  seseorang,  biasanya  orang  itu dinamakan  pemimpin,  dan  mereka  yang menerima  pengaruhnya  adalah  pengikut- pengikutnya.
Wewenang. Adalah  kekuasaan  yang ada  pada  diri  seseorang  atau  sekelompok orang yang mendapat pengakuan masyarakat.

## Saluran Kekuasaan dan Dimensinya
Dalam  setiap  hubungan  antara manusia  maupun  antar  kelompok  sosial selalu  tersimpul  pengertian-pengertian kekuasaan dan wewenang. Untuk sementara  pembahasan  dibatasi  pada
Bentuk wewenang & kekuasaan menurut proses
Orang Banya k Kekuasaan Wewenang Kepimpinan
Orang Banya k Bentuk wewenang/kekuasaan menurut
unsur
Kekuasaa n,Wewen ang, Kepemim pinan Cinta Takut Kepercayaa n Pemuja
Bentuk Wewenang Kekuasaan Kekuasaan Kewenangan Kepimpinan Tradisonal Kharismati k
Rasional
kekuasaan, yang diartikan sebagai kemampuan  untuk  mempengaruhi  pihak lain  menurut  kehendak  yang  ada  pada pemegang  kekuasaan  tersebut.  Kekuasaan terdapat  di  semua  bidang  kehidupan  dan dijalankan.
Kekuasaan  mencakup  kemampuan untuk  memerintah  (agar  yang  diperintah patuh) dan juga untuk memberi keputusan- keputusan  yang  secara  langsung  maupun tidak  langsung  mempengaruhi  tindakan- tindakan pihak-pihak lainnya. Max Weber mengatakan kekuasaan adalah kesempatan seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk menyadarkan  masyarakat  atas  kemauan- kemauannya  sendiri  dengan  sekaligus menerapkannya terhadap tindakan- tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan  tertentu.  Hal  tersebut sebagai berikut:

## Rasa Takut
Perasaan  takut  pada  seseorang (yang  merupakan  penguasa,  misalnya) menimbulkan  suatu  kepatuhan  terhadap segala kemauan dan tindakan orang yang ditakuti  tadi.  Rasa  takut  merupakan perasaan negatif karena seseorang tunduk kepada  orang  lain  dalam  keadaan terpaksa.  Orang  yang  mempunyai  rasa takut  akan  berbuat  segaia  sesuatu  yang sesuai  dengan  keinginan  orang  yang ditakutinya agar terhindar dari kesukaran-kesukaran yang akan menimpa dirinya, seandainya dia tidak patuh. Rasa takut  juga  menyebabkan  orang  yang bersangkutan  meniru  tindakan-tindakan orang  yang  ditakutinya.  Gejala  ini dinamakan matched dependent behavior, yang  tak  mempunyai  tujuan kongkret  bagi  yang  melakukannya.  Rasa takut  merupakan  gejala  universal  yang terdapat  di  mana-mana  dan  biasanya
dipergunakan sebaik-baiknya dalam masyarakat yang mempunyai pemerintahan otoriter.

## Rasa Cinta
Rasa
cinta menghasiIkan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya
positif. Orang-orang lain bertindak sesuai dengan  kehendak  pihak  yang  berkuasa untuk  menyenangkan  semua  pihak. Artinya  ada  titik-titik  pertemuan  antara pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Rasa cinta  biasanya  telah  mendarah  daging ( internalized )  dalam  diri  seseorang  atau sekelompok  orang.  Rasa  cinta  yang efisien  seharusnya  dimulai  dari  pihak penguasa. Apabila ada suatu reaksi positif dari masyarakat yang dikuasai, kekuasaan akan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan teratur.

## Kepercayaan
Kepercayaan  sangat  sentral  dalam kehidupan  manusia  dan  kepercayaan menjadi  alat  ukur  serta  urat  nadi  dalam kehidupan  manusia.  Kepercayaan  dapat timbul  sebagai  hasil  hubungan  langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif. Misalnya, B sebagai orang yang dikuasai mengadakan hubungan langsung dengan  A  sebagai  pemegang  kekuasaan. B percaya sepenuhnya kepada A kalau A akan selalu bertindak dan berlaku baik.
Dengan demikian, setiap keinginan A  atau  selalu  dilaksanakan  oleh  B. Kemungkinan sekali bahwa B sama sekali tidak  mengetahui  kegunaan  tindakan- tindakannya  itu.  Akan  tetapi  karena  dia telah  menaruh  kepercayaan  kepada  si  A, dia akan berbu hal-hal yang sesuai dengan kemauan  A  yang  merupakan  penguasa agar  A  semakin  memercayai  B.  Pada contoh  tersebut,  hubungan  yang  terja bersifat  pribadi,  tetapi  mungkin  saja hubungan  demikian  akan  berkembang  di dalam  suatu  organisasi  atau  masyarakat secara  luas.  maka  kepercayaan  memang sangat  penting  demi  kelanggengan  suatu kekuasaan.

## Pemujaan
Sistem kepercayaan mungkin masih dapat  disangkal  oleh  orang-orang  lain. Akan  tetapi,  di  dalam  sistem  pemujaan, seseorang  atau  sekelompok  orang  yang memegang  kekuasaan  mempunyai  dasar pemuja dari orang-orang lain. Akibatnya
adalah segala tindakan penguat dibenarkan atau
setidak-tidaknya dianggap benar.
Apabila  dilihat  dalam  masyarakat, kekuasaan di dalam pelaksanaan dijalankan melalui  saluran-saluran  tertentu.  Saluran- saluran  tersebut  banyak  sekali,  tetapi  kita hanya  akan  membatasi  diri  pada  saluran- saluran sebagai berikut:
Saluran  Militer.  Apabila  saluran  ini yang  dipergunakan,  penguasa  akan  lebih barani  mempergunakan  paksaan (corcion) serta  kekuatan  militer (military  force) di dalam melaksanakan kekuasaannya. Tujuan utama ada untuk menimbulkan rasa takut  dalam  diri  masyarakat  sehingga mereka tunduk kepada kemauan penguasa atau  sekelompok  orang-orang  yang dianggap sebagai penguasa. Untuk keperluan  tersebut,  sering  kali  dibentuk organisasi-organisasi atau pasukan- pasukan  khusus  yang  bertindak  sebagai dinas rahasia. Hal ini banyak dijumpai pada negara-negara totaliter.
Saluran Ekonomi. Dengan menggunakan  saluran-saluran  di  bidang ekonomi,  penguasa  berusaha  untuk menguasai kehidupan masyarakat. Dengan jalan  menguasai  ekonomi  serta  kehidupan rakyat tersebut, penguasa dapat melaksanakan peraturan-peraturannya serta akan  menyalurkan  perintahperintahnya dengan  dikenakan  sanksi-sanksi  yang tertentu.
Saluran  Politik.  Melalui  saluran politik, penguasa dan pemerintah berusaha untuk  membuat  peraturan-peraturan  yang harus  ditaati  oleh  masyarakat.  Caranya adalah,  antara  lain,  dengan  meyakinkan atau  memaksa  masyarakat  untuk  menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh badan-badan  yang  berwenang  dan  yang sah.
Saluran Tradisional. Saluran tradisionai  biasanya  merupakan  saluran yang  paling  disukai.  Dengan  cara menyesuaikan tradisi pemegang kekuasaan dengan  tradisi  yang  dikenal  di  dalam sesuatu masyarakat, pelaksanaan
kekuasaan  dapat  berjalan  dengan  lebih lancar.
Saluran Ideologi. Penguasa-penguasa dalam masyarakat biasanya mengemukakan  serangkaian  ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin, yang bertujuan untuk menerangkan dan sekaligus memberi dasar pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaannya.  Hal  itu  dilakukan  supaya kekuasaan  dapat  menjelma  menjadi wewenang. Saluran-saluran lainnya. Selain saluran-saluran  lain  di  yang  telah disebutkan di atas. yang dapat dipergunakan penguasa, misalnya alat-alat media  massa  seperti  surat  kabar,  radio, televisi, dan lain-lainnya. Selain itu, dapat pula  dipergunakan  saluran  rekreasi  yang biasa digunakan masyarakat mengisi waktu senggangnya, Akan tetapi, tergantung pada struktur yang bersangkutan. Misalnya pada masyarakat  tradisional,  tradisi  akan  lebih berhasil  dalam  meyakinkan  masyarakat misalnya  saluran  militer.  Apabila  dimensi kekuasaan  ditelaah,  ada  kemungkinan- kemungkinan di antaranya.

## Hakikat Kekuasaan dan Sumbernya
Secara formal negara mempunyai hak untuk  melaksanakan  kekuasaan  tertinggi. Kalau  perlu,  dengan  paksaan.  Juga negaralah yang membagi-bagikan kekuasaan  yang  lebih  rendah  derajatnya.
Itulah yang dinamakan kedaulatan
( sovereignity ).
Kedaulatan biasanya dijalankan oleh segolongan kecil masyarakat  yang  menamakan  diri the ruling  class .  Ini  merupakan  gejala  yang umum dalam setiap masyarakat.
Dalam  kenyataan,  di  antara  orang- orang  yang  merupakan  warga the  ruling class, pasti ada yang menjadi pemimpinnya,  meskipun  menurut  hukum dia tidak merupakan pemegang kekuasaan yang  tertinggi.  Misalnya  pada  negara-- negara  yang  berbentuk  kerajaan,  sering terlihat  kenyataan  bahwa  seorang  perdana menteri mempunyai kekuasaan yang lebih besar  dari  raja  dalam  menjalankan kedaulatan negara.
Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa  sifat  hakikat  kekuasaan  dapat terwujud  dalam  hubungan  yang  simetris dan  asimetris.  Masing  masing  hubungan terwujud  dalam  kehidupan  sehari-hari sehingga dapat diperoleh dengan gambaran sifat  dan  hakikat  kekuasaan  sebagai berikut:
Simetris.  Hubungan  persahabatan; Hubungan  sehari-hari;  Hubungan  yang bersifat  ambivalen;  Pertentangan  antara mereka yang sejajar kedudukannya.
Asimetris;  Popularitas;  Peniruan;
Mengikuti
Perintah; Tunduk pada pemimpin  formal  dan  informal;  Tunduk pada  seorang  ahli;  Pertentangan  antara mereka  yang  tidak  sejajar  kedudukannya; Hubungan sehari-hari.
Kekuasan  berhubungan  erat  dengan iklim  komunikasi  dengan  kepuasan,  iklim yang menandai bahwa beberapa sifat dalam oragnisasi,  bagaimana  mengambarkan pribadi di dalam pemimpin berkomunikasi, sedangkan  kepuasan  berkenaan  dengan kepuasan  yang  berarti  nyaman  dengan demikian isi pesan yang dilakukan seorang pemimpin  memberikan  efek  internal  dan positip terhadap bawahannya.

## Wewenang
Sebagaimana halnya dengan kekuasaan, wewenang juga dapat dijumpai di  mana-mana,  walaupun  tidak  selamanya kekuasaan  dan  wewenang  berada  di  satu tangan.  Wewenang  dimaksudkan  sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib  sosial  untuk  menetapkan  kebijaksa- naan,  menentukan  keputusan-keputusan mengenai  masalah-masalah  penting,  dan untuk menyelesaikan pertentangan- pertentangann. Dengan kata lain, seseorang yang  mempunyai  wewenang  bertindak sebagai  orang  yang  memimpin  atau membimbing orang banyak. Apabila orang membicarakan  tentang  wewenang,  maka yang  dimaksud  adalah  hak  yang  dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Tekanannya  adalah  pada  hak,  dan  bukan pada kekuasaan.
Dipandang  dari  sudut  masyarakat, kekuasaan  tanpa  wewenang  merupakan kekuatan yang tidak sah. Kekuasaan harus mendapatkan  pengakuan  dan  pengesahan dari  masyarakat  agar  menjadi  wewenang. Wewenang  hanya  mengalami  perubahan dalam  bentuk.  Berdasarkan  kenyataannya wewenang  tadi  tetap  ada.  Perkembangan suatu  wewenang  terletak  pada  arah  serta tujuannya  untuk  sebanyak  mungkin memenuhi  bentuk  yang  diidam-idamkan masyarakat.  Wewenang  ada  beberapa bentuk, sebagai berikut.
Wewenang Kharismatis, Tradisional, dan  Rasional  (Legal).  Perbedaan  antara wewenang  kharismatis,  tradisional,  dan rasional  (legal)  dikemukakan  oleh  Max Weber.  Pembedaan  tersebut  didasarkan pada  hubungan  antara  tindakan  dengan dasar  hukum  yang  berlaku.  Di  dalam mernbicarakan  ketiga  bentuk  wewenang tadi, Max Weber memerhatikan sifat dasar wewenang  tersebut  karena  itulah  yang menentukan  kedudukan  penguasa  yang mempunyai wewenang tersebut.
Wewenang  kharismatis  merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu  suatu  kemampuan  khusus (wahyu, pulung) yang  ada  pada  diri  seseorang. Kemampuan  khusus  tadi  melekat  orang tersebut karena anugerah dari Tuhan Yang Maha  Kuasa.  Orang-orang  di  sekitarnya mengakui  akan  adanya  kemampuan tersebut  atas  dasar  kepercayaan  dan pemujaan  karena  mereka  menganggap bahwa  sumber  kemampuan  tersebut merupakan  sesuatu  yang  berada  diatas kekuasaan  dan  kemampuan  manusia umumnya. Manfaat serta kegunaan sumber kepercayaan dan pemujaan karena kemampuan  khusus  tad  pernah  terbukti bagi masyarakat.
Wewenang kharismatis tersedut akan dapat  tetap  bertahan  selama  dapat dibuktikan  keampuhannya  bagi  seluruh masyarakat.  Contohnya  nabi,  para  rasul, penguasa-penguasa terkemuka dalam sejarah,  dan  seterusnya.  Wewenang kharismatis  berwujud  suatu  wewenang untuk  diri  orang  itu  sendiri  dan  dapat
dilaksanakan  terhadap  segolongan  orang atau  bahkan  terhadap  bagian  terbesar masyarakat. Jadi, dasar wewenang kharismatis  bukanlah  terletak  pada  suatu peraturan  (hukum),  tetapi  bersumber  pada diri pribadi individu bersangkutan.
Kharisma  semakin  meningkat  sesuai dengan  kesanggupan  individu  yang bersangkutan untuk membuktikan manfaatnya bagi masyarakat, dan pengikut- pengikutnya akan
menikmatinya.
Wewenang kharismatis dapat berkurang bila  ternyata  individu  yang memilikinya  berbuat  kesalahan-kesalahan yang  merugikan  masyarakat  sehingga kepercayaan masyarakat terhadapnya menjadi berkurang. Wewenang
tradisional dapat dipunyai  oleh  seseorang  maupun  seke- lompok  orang.  Dengan  kata  lain, wewenang  tersebut  dimiliki  oleh  orang- orang  yang  menjadi  anggota  kelompok, yang  sudah  lama  sekali  mempunyai kekuasaan  di  dalam  suatu  masyarakat. Wewenang  tadi  dipunyai  oleh  seseorang atau  sekelompok  orang  bukan  karena mereka mempunyai kemampuan- kemampuan khusus seperti pada wewenang kharismatis,  tetapi  karena  kelompok  tadi mempunyai  kekuasaan  dan  wewenang yang  telah  melembaga  bahkan  menjiwai masyarakat.  Demikian  lamanya  golongan tersebut  memegang  tampuk  kekuasaan hingga  membuat  masyarakat  percaya  clan mengakui kekuasaannya.
Di dalam masyarakat yang demokratis  sesuai  dengan  sistem  hukum- nya,  orang  yang  memegang  kekuasaan diberi  kedudukan  menurut  jangka  waktu tertentu  dan  terbatas.  Gunanya  adalah supaya  orang-orang  yang  memegang kekuasaan
tadi akan
dapat menyelenggarakannya sesuai dengan kepentingan  masyarakat.  Kemungkinan orang-orang  tertentu  secara  terus-menerus memegang kekuasaan dalam jangka waktu lama  seperti  halnya  pada  masyarakat tradisional kecil sekali karena kemungkinan semacam itu
akan
menghambat  keinginan  clan  pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
Apabila  ketiga  bentuk  wewenang tersebut  ditelaah  lebih  mendalam,  akan terlihat  bahwa  ketiga-tiganya  dapat dijumpai dalam masyarakat, walau mungkin hanya salah satu bentuk saja yang menonjol. Di dalam suatu masyarakat yang hidup  tenang  dan  stabil,  umumnya wewenang  tradisional  yang  legal  amat mengedepan.  Dengan  meluasnya  sistem demokrasi,  wewenang  tradisional  yang diwujudkan  dengan  kekuasaan  turun- temurun kelihatannya semakin berkurang.
Menurut  Wiber  (2015).  pendapat bahwa ada kecenderungan dari wewenang kharismatis  (yang  berkurang  kekuatannya bila  keadaan  masyarakat  berubah)  untuk dijadikan  kekuasaan  tetap  dengan  meng abadikan  kepentingan  serta  cita-cita  para pengikut  pemimpin  kharismatis  tadi  ke dalam  kehidupan  bersama  kelompok,  dan kepentingan  untuk  mempererat  hubungan satu dengan lainnya. Masalah akan timbul bila yang memiliki kharisma sudah tak ada lagi. Dalam hal ini ada beberapa cara yang dapat  ditempuh  untuk  mengatasi  masatah tersebut, yaitu antara lain:
Pertama ,  mencari  seseorang  yang mampu  untuk  memenuhi  ukuran-ukuran atau  kriteria  wewenang  kharismatis sebagaimana  ditentukan  oieh  masyarakat, dengan  mengadakan  penyaringan  atau seleksi,  seseorang  yang  mempunyai wewenang kharismatis, menunjuk penggantinya serta mengakui kekuasaannya,  di  mana  masyarakat  luas juga  mengakuinya  penunjukan  oleh pembantu-pembantu  penguasa  terdahulu yang dipercayai oleh masyarakat
Kedua ,  menciptakan  suatu  sistem kepercayaan  bahwa  kharisma  dapat  di- wariskan kepada keturunan atau seseorang yang masih ada hubungan keluarga dengan orang yang mempunyai kharisma tersebut.
Ketiga , menciptakan sistem kepercayaan  bahwa  dengan  upacara- upacara tradisional tertentu, kharisma dapat dialihkan kepada orang lain.
Proses perubahan
wewenang kharismatis  menjadi  kekuasaan  dan wewenang  yang  tetap  tidak  mustahil menimbulkan  pertikaian-pertikaian.  Bagi penganut  wewenang  kharismatis,  kadang- kadang  tidaklah  mudah  untuk  melupakan kenyataan  bahwa  wewenang  tersebut pernah  melekat  pada  diri clan pribadinya. Akan  tetapi,  hal  ini  bukanlah  merupakan penghalang besar terutama pada masyarakat modern karena warga masyarakat umumnya rasional dan menghendaki  suatu  landasan  hukum  yang kuat pada wewenang yang berlaku di dalam masyarakat.  Kesulitan-kesulitan  mungkin akan dijumpai pada masyarakat- masyarakat bersahaja yang masih memelihara sistem kepercayaan.
Wewenang Resmi dan Tidak Resmi. Di  dalam  setiap  masyarakat  akan  dapat dijumpai  aneka  macam  bentuk  kelompok. Dalam kehidupan kelompok-kelompok tadi sering kali timbul masalah tentang derajat resmi  suatu  wewenang  yang  berlaku  di dalamnya.  Sering  kali  wewenang  yang berlaku  dalam  kelompok-kelompok  kecil disebut  sebagai  wewenang  tidak  resmi karena  bersifat  spontan,  situasional  dan, didasarkan  pada  faktor  saling  mengenal. Wewenang  demikian  tidak  diterapkan secara  sistematis.  Keadaan  semacam  ini dapat dijumpai, misalnya, pada ciri seorang ayah  dalam  fungsinya  sebagai  kepala rumah  tangga  atau  pada  diri  seorang  guru yang  sedang  mengajar  di  muka  kelas. Wewenang  tidak  resmi  biasanya  timbul dalam  hubungan-hubungan  antarpmbadi yang  snatnya  situasionat,  dan  sangat ditentukan oleh kepribadian para pihak.
Wewenang resmi sifatnya sistematis, diperhitungkan,  dan  rasional.  Biasanya wewenang  tersebut  dapat  dijumpai  pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan  aturan-aturan  tata  tertib  yang tegas dan bersifat tetap. Di dalam kelompok tadi,  karena  banyaknya  anggota,  biasanya hak  serta  kewajiban  para  anggotanya, kedudukan serta peranan, siapa-siapa yang menetapkan  kebijaksanaan  dan  siapa pelaksananya,  dan  seterusnya  ditentukan
dengan  tegas.  Walau  demikian,  dalam kelompok-kelompok besar dengan wewenang  resmi  tersebut,  mungkin  saja ada wewenang yang tidak resmi.
Tidak semuanya dijalankan atas dasar peraturan-peraturan  resmi  yang  sengaja dibentuk.  Bahkan  demi  lancarnya  suatu perusahaan  besar,  misalnya,  kadangkala prosesnya  didasarkan  padi  kebiasaan  atau aturan-aturan yang tidak resmi. Contohnya dapat  dilihat  pada  seorang  sekretaris direktur punya wewenang tidak resmi yang besar. Demikian pula dalam suatu lembaga pemasyarakatan, seorang narapidana tertentu lebih ditakuti oleh rekan-rekannya daripada pegawai lembaga pemasyarakatan yang  mempunyai  wewenang  resmi. Sebaliknya  di  dalam  kelompok-kelompok kecil mungkin saja ada usaha-usaha untuk menjadikan wewenang tidak resmi menjadi resmi  karena  terlalu  seringnya  terjadi pertikaian antar anggota.
Wewenang  Pribadi  dan  Teritorial. Pembedaan  antara  wewenang  pribadi dengan  teritorial  sebenarnya  timbul  dari sifat dan dasar keiompok-kelompok sosial tertentu.  Kelompokkelompok  tersebut mungkin timbul karena faktor ikatan darah, atau  mungkin  juga  karena  faktor  ikatan tempat-tinggal,  atau  karena  gabungan kedua faktor tersebut. Di Indonesia dikenal kelompok-kelompok  atas  dasar  ikatan darah, misalnya marga. Sebaliknya dikenal pula nama desa, yang lebih didasarkan pada faktor teritorial.
Wewenang pribadi sangat tergantung pada  solidaritas  antara  anggota-anggota kelompok,  dan  di  sini  unsur  kebersamaan sangat  memegang  peranan.  Para  individu dianggap lebih banyak memiliki kewajiban ketimbang hak. Struktur wewenang bersifat konsentris,  yaitu  dari  satu  titik  pusat  lalu meluas melalui lingkaran-lingkaran wewenang  tertentu.  Setiap  lingkaran wewenang dianggap mempunyai kekuasaan  penuh  di  wilayahnya  masing- masing.  Apabila  bentuk  wewenang  ini dihubungkan  dengan  ajaran  Max  Weber, wewenang  pribadi  lebih  didasarkan  pada tradisi  daripada  peraturan-peraturan.  Juga
mungkin  didasarkan  pada  kharisma seseorang.
Pada  wewenang  teritorial,  wilayah tempat  tinggal  memegang  peranan  yang sangat  penting.  Pada  kelompok-kelompok teritorial  unsur  kebersamaan  cenderung berkurang  karena  desakan  faktor-faktor individualisme.  Hal  ini  tidaklah  berarti bahwa  kepentingan  perorangan  diakui dalam kerangka kepentingan bersama. Pada wewenang  teritorial  ada  kecenderungan untuk  mengadakan  sentralisasi  wewenang yang  memungkinkan  hubungan  langsung dengan para warga kelompok. Walaupun di sini  dikemukakan  pembedaan  antara wewenang  pribadi  dengan  teritorial,  di dalam kenyataannya kedua bentuk wewenang tadi dapat saja hidup berdampingan.
Pada  desa-desa  di  Jawa,  misalnya,
wewenang  teritorial  lebih  berperan  di samping
ada kecenderungan- kecenderungan untuk mengakui wewenang dari golongan pemilik tanah (kuli kenceng) dan sifatnya turun temurun dan didasarkan pada  ikatan  atau  hubungan  darah.  Akan tetapi, ada pula kenyataan-kenyataan yang membuktikan terdapat wewenang- wewenang  pribadi  teritorial  yang  murni sifatnya. Wewenang Terbatas dan
Menyeluruh.  Suatu  dimensi  lain  dari wewenang  adalah  pembedaan  antara wewenang  terbatas  dengan  wewenang menyeluruh.  Apabila  dibicarakan  tentang wewenang  terbatas,  maksudnya  adalah wewenang  tidak  mencakup  semua  sektor atau  bidang  kehidupan,  tetapi  hanya terbatas pada salahsatu sektor atau bidang saja. Misalnya, seorang jaksa di Indonesia, mempunyai  wewenang  untuk  atas  nama negara dan mewakili masyarakat menuntut seorang warga masyarakat yang melakukan tindak  pidana.  Namun,  jaksa  tidak berwenang  mengadilinya.  Contoh  lain adalah seorang menteri dalam negeri, tidak mempunyai wewenang untuk mencampuri urusan-urusan  yang  menjadi  wewenang menteri  luar  negeri.  Wewenang  semacam ini  sebenarnya  lazim,  terutama  dalam
masyarakat yang sudah rumit susunan clan organisasinya.
Namun demikian, wewenang yang menyeluruh juga suatu ciri dari suatu negara. Menurut Soekanto (2017)
sekurangnya  birokrasi  itu  mencakup  lima unsur penting, yaitu organisasi. Organisasi merupakan satu cara untuk mengumpulkan tenaga  serta  membagi-bagikan  kekuasaan dan  wewenang  di  dalam  pengumpulan tenaga  tersebut  dan  apabila  dilihat  dari pembagian  kekuasaan  tersebut,  maka  di dalam  suatu  organisasi  terdapat  penguasa dan  mereka  yang  dikuasai;  hierarki,  yaitu urutan-urutan  kekuasaan  secara  vertikal atau  bertingkat  dari  atas  ke  bawah;  ada pembagian  tugas  yang  horisontal,  yaitu pembagian  tugas  antara  beberapa  bagian, dimana bagian-bagian tersebut mempunyai kekuasaan  dan  wewenang  yang  setingkat atau sederajat; ada suatu kelompok sosial.
Suatu  pembagian  kekuasaan  yang vertikal  adalah  urutan-urutan  dari  kepala, wakil  kepala,  sekertaris  dan  seterusnya sampai  pegawai  rendahan;  itu  semua merupakan  saluran  yang  membawa perintah  dari  atas  ke  bawah,  akan  tetapi juga  merupakan  saluran  untuk  membawa keinginan  –keinginan  dari  bawah  ke  atas, saluran ini merupakan jalur lalu lintas dari dua arah ( two way traffic ).
Pembagian kekuasaan yang horisontal  tidak  menyebabkan  perbedaan tingkat  kedudukan,  akan  tetapi  lebih ditekankan pada pembagian kekuasaan dan wewenang secara mendatar yang terutama dilandaskan  pada  pembagian  kerja  dan spesialisasi. Setiap bagian dari pembagian kerja  dan  spesialisasi  dalm  melaksanakan tugas-tugasnya dikoordinir oleh kedudukan yang lebih tinggi derajatnya dan demikian seterusnya dari atas.
Di  dalam  organisasi  tersebut  ada unsur  pimpinan  dan  ada  yang  dipimpin. Pemimpin mungkin ada pada diri seseorang atau sekelompok orang. Orang-orang yang ada dalam suatu organisasi merasa dirinya sebagai bagian dari kesatuan tersebut, dan bagi mereka yang telah tersedia peraturan- peraturan tertentu, yang hanya berlaku bagi
anggota-anggotanya.  Karena  itu,  maka kesemuanya sebagai suatu kesatuan disebut suatu kelompok sosial.
Pengerahan tenaga. Pengerahan tenaga  dimaksudkan  sebagai  pengaturan tenaga-tenaga  secara  organisatoris  untuk melaksanakan  suatu  tugas  tertentu;  tenaga di  sini  meliputi  baik  tenaga  kasar,  yaitu meliputi tenaga-tenaga fisik yang mengandalkan  pada  keterampilan  tangan, maupun  tenaga  ahli,  yaitu  tenaga-tenaga nonfisik  yang  lebih  menggunakan  tenaga fikiran.
Sifatnya  yang  teratur.  Teratur  disini berarti aktifitasnya berlandaskan pada tata tertib  tertentu  atau  atas  dasar  peraturan- peraturan  tertentu;  dalam  tertib  ini  maka seseorang  sadar  akan  kedudukannya  di dalam suatu lingkungan pekerjaan, hubungan kerja dengan bagian-bagian lain, beserta tanggung jawabnya
Bersifat  terus  menerus.  Di  samping harus  adanya  peraturan-peraturan  yang formal, hal tentang disiplin kerja juga harus mendapat  perhatian  penting,  yaitu  berupa ketaatan untuk menjalankan pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan.  Ada  kalanya  peraturan- peraturan formil belum ada, namun disiplin kerja  harus  sudah  ada;  pengerahan  tenaga kerja ini harus berlaku
secara  terus menerus Mempunyai tujuan. Birokrasi
merupakan  suatu  organisasi  di  dalam masyarakat,  demikian  kata  Max  Weber. Oleh  karena  itu  birokrasi  tidak  boleh menyimpang  dari  dasar-dasar  kehidupan yang telah ditentukan; keberadaan birokrasi tentu  tidak  lepas  dari  tujuan-tujuan,  dan untuk  sampai  pada  harapan-harapan  itu roda  keberjalanan  suatu  birokrasi  harus sesuai dengan tujuan yang semula.
Dalam pandangannya tentang birokrasi, Max Weber sebenarnya khawatir akibat-  akibat  perkembangan  birokrasi yang sangat pesat pada dewasa ini. Setiap petugas  mendapatkan  tempat  tertentu yang tetap, sebagai mana ibaratnya manusia adalah sebuah roda bergigi dalam sebuah  mesin,  apabila  manusia  tersebut
telah  sadarkan  kedudukannya,  maka  dia akan berusaha untuk menjadi roda sebuah mesin.  Gejala  tersebut  disebabkan  karena manusia terlalu terikat  oleh  adanya suatu  tata-tertib,  sehingga  manakala  tata- tertib itu terabaikan atau bahkan tidak ada karena perubahan-perubahan dalam masyarakat, maka dia tidak tahu lagi bentuk apa yang akan dijadikan dasar pegangannya.
Suatu wewenang menyeluruh berarti suatu  wewenang  yang  tidak  dibatasi  oleh bidang-bidang  kehidupan  tertentu.  Suatu contoh  adalah,  misalnya,  setiap  negara mempunyai  wewenang  yang  menyeluruh atau  mutlak  untuk  mempertahankan kedaulatan  wilayahnya.  Jadi,  terbatasnya atau  menyeluruhnya  suatu  wewenang bersifat  tergantung  dari  sudut  penglihatan pihak-pihak  yang  ingin  menyorotinya. Kedua  bentuk  wewenang  tadi  dapat berproses  secara  berdampingan,  dimana pada situasi tertentu, salah satu bentuk lebih berperan dari pada bentuk lainnya.

## Membangun Komunikasi
Berkomunikasi  dengan  orang  lain merupakan kebutuhan biologis setiap orang seperti makan dan minum, dan memenuhi kebutuhan  psikologis  kita  seperti  sukses dan kebahagiaan. Melalui komunikasi pula kita dapat memenuhi kebutuhan emosional kita  dan  meningkatkan  kesehatan  mental kita. Hal tersebut bagaimana kita berdialog. Dalam hal ini komunikasi yang dibangun di komunitas  perkebunan  dalam  sejarah, memiliki strata tersendiri.
Dalam konteks
komunikasi nonverbal  dalam  kajian  pascakolonial dapat dikatakan sebagai bahasa, media, alat berkomunikasi antara budaya penjajah dan yang terjajah. (Wulan, 2015). Akan halnya proses  komunikasi  yang  berjalan  dalam lingkungan  dinasti  politik,  juga  memiliki berbagai dampak atau umpan balik (Adita & Ruliana, 2022). Menurut Friere dalam Dharma (2016)
Dialog  tidak  pernah  terjadi  apabila prasyarat  untuk  melakukan  dialog  tidak terpenuhi. Dialog merupakan situasi belajar
yang  mewajibkan  adanya  syarat-syarat yang harus terpenuhi sebagai berikut:
Pertama ,  perhubungan  dialogis. Menurut  Preire,  perhubungan  dialogis merupakan  situasi  belajar  yang  esensial bagi  proses  mengetahui.  Perhubungan dialogis adalah komunikasi dan interkomunikasi  antara  orang  kebal terhadap  birokrasi  kesadaran  dan  terbuka untuk  penemuan  dan  untuk  mengetahui lebih banyak.
Kedua , cinta. Dialog merupakan laku penciptaan  dunia  oleh  para  manusia  yang mencintai  dunia,  mencintai  sesama manusia  dan  mencintai  kehidupan.  Cinta merupakan pondasi dari dialog.
Ketiga , kerendahan hati. Dialog tidak dapat  terwujud  tanpa  kerendahan  hati. Penamaan  dunia,  proses  orang-orang merekreasi  dunia  secara  menetap,  tidak dapat berupa suatu tindakan arogansi.
Keempat , keyakinan mendalam terhadap
manusia.
Syarat dialog selanjutnya  adalah  keyakinan,  yakin terhadap  manusia  yang  mampu  menamai dunia,  merkreasi  dunia,  serta  mewarnai dunia dengan segala potensi yang beragam. Dialog hanya bisa terjadi dengan keyakinan terhadap  fitrah  manusia  sebagai  mahluk yang otonom, memiliki kemampuan untuk subjek-subjek yang memiliki daya transformatif.
Kelima ,  kepercayaan.  Mendasarkan pada cita, kerendahan hati dan keyakinan, maka  dialog  akan  menjadi  sebuah  bentuk hubungan  horizontal  di  mana  sifat  saling mempercayai diantara pelakunya merupakan konsekuensi logis.
Keenam , harapan. Dialog merupakan laku  para  subjek  yang  mencintai kehidupan, kehidupan yang mengharapkan perubahan-perubahan  yang  lebih  baik, Harapan berakar dalam ketidaksempurnakan  manusia,  dari  sini harapan  bergerak  dengan  pencarian  terus menerus  sebuah  pencarian  yang  hanya dapat  dilaksanakan  melalui  dialog  dengan orang lain membisu, melemah, tenggelam, bahkan lari dari kenyataan.
Ketujuh ,  pemikiran  kritis.  Dialog yang  benar  tidak  dapat  terjadi  jika  para partisipan  tidak  terlihat  dalam  berpikir kritis.  memandang  bahwa:  “Pemikiran kritis adalah pemikiran yang melihat suatu hubungan tak terpisah antara manusia dan dunia tanpa melakukan dikhotomi diantara keduanya-  pemikiran  yang  memandang realitas  sebagai  proses  dan  perubahan, ketimbang sebagai suatu entitas yang statis, pemikiran yang tidak memisahkan pemikiran  itu  sendiri  dari  tindakan,  tetapi senantiasa  bergumul  dengan  masalah- masalah  dunia  tanpa  gentar  menghadapi resiko”.
Kemampuan berdialog untuk mendayagunakan  sesuatu  secara  tepat sesuai dengan standar yang jelas dan dapat diterima  secara  universal.  Dalam  konteks ini efektivitas menunjukkan taraf mencapai tujuannya secara ideal, tarap efektivitasnya dapat  dinyatakan  dengan  ukuran-ukuran yang agak pasti. Pandangan ini memfokuskan  bahwa  efektivitas  adalah kemampuan  untuk  mencapai  suatu  tujuan dengan  ukuran  yang  pasti.  hal  ini  juga menjadi  syarat  memimpin  disaat  adanya kewenangan.

## Cara-cara Mempertahankan Kekuasaan
Kekuasaan  yang  telah  dilaksanakan melalui saluran-saluran sebagaimana diterangkan di atas memerlukan. serangkaian  cara  atau  usaha-usaha  untuk mempertahankannya.  Setiap  penguasa yang telah memegang kekuasaan di dalam masyarakat,  demi  stabilnya  masyarakat tersebut, akan berusaha untuk mempertahankannya.
Cara-cara atau usaha-usaha  yang  dapat  dilakukannya adalah antara lain: Pertama , dengan jalan menghilangkan segenap
peraturan- peraturan  lama,  terutama  dalam  bidang politik,  yang  merugikan  kedudukan penguasa,  dimana  peraturan-peraturan tersebut  akan  menguntungkan  penguasa, keadaan  tersebut  biasanya  terjadi  pada waktu  ada  pergantian  kekuasaan  dari
seseorang  penguasa  kepada  penguasa  lain yang baru.
Kedua ,  mengadakan  sistem-sistem kepercayaan yang akan dapat
memperkokoh  kedudukan  penguasa  atau golongannya,  yang  meliputi  agama, ideologi dan seterusnya.
Ketiga , pelaksanaan administrasi dan birokrasi  yang  baik,  dapat  meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kerja  sehingga  terjadi  mekanisme  dalam birokrasi di instansi manapun.
Kepemimpinan dalam birokrasi yang dapat berjalan  efektif  dan  terwujud  bila  antara mereka  yang  memegang  kekuasaan  atau wewenang dengan mereka yang dipengaruhi terdapat suatu hubungan yang saling  menguntungkan  atau  simbiosis mutulisme.
Dalam  masyarakat  kecil,  dimana hubungan para masyarakat dapat dilakukan secara  pribadi  dan  langsung,  maka hubungan ini tidak akan banyak menemui kesulitan, akan tetapi pada masyarakat yang lebih  besar,  maka  penggunaan  kekuasaan tidak  dapat  dilakukan  tanpa  adanya  suatu alat  atau  media  penghubung  yang  teratur dan dapat dipercaya, alat atau media itulah yang disebut dengan birokrasi. Adanya alat penghubung ini maka penggunaan kekuasaan  dari  suatu  pusat  pemerintahan, dapat  dilakukan  dengan  lebih  cepat,  lebih luas  dan  lebih  merata,  oleh  sebab  itu, apabila  di  dalam  suatu  masyarakat  ada seseorang  atau  sekelompok  orang  telah berhasil  memusatkan  banyak  kekuasaan dalam  tangannya,  maka  pengaruh  dari kekuasaan itu pada masyarakat umum akan terasa  lebih  meningkat  dan  mengekang dibandingkan dengan masa-masa terdahulu.
Keempat ,  mengadakan  konsolidasi horizontal  dan  vertikal,  dalam  konsolidasi diartikan bahwa sebagi usaha untuk menata kembali dan memperkuat suatu organisasi, usaha  ini  dilakukan  untuk  menghindari perpecahan  dalam  tubuh  organisasi. Konsolidasi sisi kedalam akan memperkuat solideritas sesame anggota yang berhimpun pada  organisasi  tersebut.  Sebaliknya
konsolidasi horizontal akan akan menimbulkan  wujud  sikap  anti  pati terhadap lingkungan lainnya.
Kesimpulan Ruang lingkup
komunikasi kekuasaan  ketika  munculnya  seorang pemimpin  sangat  diperlukan  dalam keadaan-keadaan dimana tujuan kelompok sosial  yang  bersangkutan  terhalang  atau apabila kelompok tadi mengalami ancaman dari  luar.  Munculnya  seorang  pemimpin merupakan hasil dari suatu proses dinamis yang  sesuai  dengan  kebutuhan-kebutuhan kelompok.  Apabila  pada  saat  tersebut muncul  seorang  pemimpin,  kemungkinan kelompok  tersebut  akan  mengalami  suatu disintegrasi.  Untuk  tidak  menimbulkan disintegrasi  antarkelompok  yang  berbasis pada organisasi maka diperlukan komunikasi  yang  mengarah  kepada tindakan  yang  teroganisir.  Sebab  dalam konteks  organisasi,  komunikasi  bertujuan untuk menentukan kesinambungan didalam organisasi  sehingga  perilaku  dan  norma akan tercapai.
Pada  umumnya  para  pemimpin masyarakat  tradisional  adalah  pemimpin- pemimpin  di  belakang  atau  ditengah. Jarang  sekali  yang  menjadi  pemimpin  di muka.  Sebaliknya,  apabila  ditinjau  dan ditelaah  keadaan  di  kota-kota  besar, susunan masyarakat kota tersebut menghendaki kepemimpinan yang lain dari kepemimpinan pada masyarakat tradisional.  Untuk  memenuhi  kebutuhan setiap  golongan  masyrakat  kota,  tak  lagi dapat  dilaksanakan  melaluin  hubungan- hubungan pribadi. Melainkan kebijaksanaan rasional yang lebih diperlukan. Kewenangan  seorang  pemimpin diperlukan  kearifan  dan  kebijaksanaan dalam memimpin suatu organisasi. Pemimpin  yang  memiliki  kearifan  akan berdampak  kesinambungan  berjalnnya organisasi.  Dengan  demikian  pemimpin yang arif dan bijaksana bisa melihat kondisi dan  kebutuhan  apa  diperlukan  dalam organisasi  tersebut.  Sehingga  pemimpin
tersebut  akan  bertindak  sesuai  dengan kebutuhan  organisasi  yang  dipimpinanya, apakah kebijakan yang diambilnya berorientasi kepada kemajuan organisasi. Gaya seorang pemimpin
berkomunikasi  berbeda  dengan  pedekatan sifat  yang  menekan  pada  kharismatik pribadi  pemimpin  juga  berbeda  dengan pendekatan keahlian yang hanya menekan kepada birokrasi semata namun bagaimana seorang pemimpin bertindak terhadap anak buahnya  yang  melihat  pada  situasi  yaitu meletakan pada prilaku umum dan prilaku kerja,  hal  ini  bagian  dari  memfalitasi tercapainnya  organisasi  yang  humanis, perilaku  hubungan  tersebut  membuat bawahan  menjadi  nyaman  yang  muncul dari diri bawahan tersebut.

## Daftar Pustaka
Arivin,  A.  (1962). Asta  Brata  Dalam rangka  Menejemen  . Lembaga administrasi.
Adita,  I.  F.,  &  Ruliana,  P.  (2022). Komunikasi  Politik  Dinasti  dalam Meningkatkan  Elektabilitas  Pilkada Tangerang  Selatan  2020. Jurnal Pewarta  Indonesia , 4 (1),  12–27.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2 5008/jpi.v4i1.96 Bouman, J.P. (1984). Ilmu Masyarakat Umum:  Pengantar  Sosiologi. Pustaka sarjana.
Chaniago,  S.  A.  (2014).  Perumusan Manajemen  Strategi  Pemberdayaan Zakat. Jurnal  Hukum  Islam , 12 (1),
87–110. http://e-journal.stain- pekalongan.ac.id/index.php/jhi
Carnegie, D. (2010). Leardership Mastery (sukses  memimpin  diri  sendiri  dan orang lain). Gramedia. Dharma,  K.  (2016). Struktur  pundamenta pedagogik. Refika Aditama.
Khiam,  K.S.  (1963). Sendi  Sendi Sosiologi (Ilmu Masyarakat). Ganaco. Kifudyartanta. (2012). Psikologi Kepribadian  paradikma  filosofis, tifologis, fisikodimak dan
organismik-Holistik. Pustaka Pelajar.
Kliem,  J.  (1956). The  Study  Group. Routlegde & Kegan Paul. Koetjaraningrat.  (1984). Masyakat  di Indonesia. Badan  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Moleong,  L  J.  (2014). Metodologi Kualitatif (cet.32.ed). Remaja Rosdakarya.
Mulyana,  D.  (2014). Komunikasi  Politik, Politik  Komunikasi,  Membedah  Visi dan  Gaya  Komunikasi  Praktisi Politik (II). PT Remaja Rosdakarya. Rakhmat, J. (2007). Psikologi Komunikasi.
Remaja Rosda Karya. Saepudin  &  Kawuryan,  M.  W.  (2022). Komunikasi Politik dan Kepemimpinan Transformasional Perempuan  dalam  Parlemen. Jurnal Pewarta  Indonesia , 4 (1),  60–71. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2 5008/jpi.v4i1.97 Sedarmayanti. (2018). Komunikasi Pemerintahan. Refika Aditama. Setiawati,  F.  (2020).  Manajemen  Strategi untuk Meningkatkan Kualitas
Pendidikan. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum  dan  Pendidikan , 30 (1),  57–
66.
Soekanto,  S.  (2017). Sosiologi  suatu pengantar. Raja Grafindo.
Sudarman, A. (2018). Strategi Komunikasi untuk  Meningkatkan  Kesadaran Masyarakat  dalam  Membayar  Zakat Maal. Communicatus:  Jurnal  Ilmu Komunikasi , 2 (1), 39–60. https://doi.org/10.15575/cjik.v2i1.50 56
Syahputra,  I.  (2019). Media  Relations, Teori,  Strategi,  Praktik  dan  Media Intelijen (I). Rajagrafindo Persada. Wiber, M. (2015). Etika Protestan semangat kapitalis. Narasi.
Wulan,  R.  R.  (2015).  Komunikasi Nonverbal  Bangunan  Kolonial  di Perkebunan  Teh  Jawa  Barat. Jurnal Sosioteknologi , 14 (3), 221–236.