## EKSISTENSI KOPERASI SYARI’AH
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013

## Didi Sukardi
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jl.Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon Email : didisukardimubarrak@gmail.com

## Abstrak
Realitas  beragamnya  peraturan  perundangan  yang  mengatur  tentang  kelembagaan  Koperasi Syari’ah  dan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  sebagai  pengganti  undang  undang Nomor    25  Tahun  1992 , Tentang    Perkoperasian    juga    belum    memberikan    jaminan kepastian    hukum    bagi kelembagaan  koperasi  syari’ah,  apalagi  dengan  dibatalkannya pemberlakuan  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2012  dengan Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  28/PUU-XI/2013.  Koperasi  Syari’ah  sebagai  lembaga    ekonomi  dalam tataran masyarakat tingkat  bawah  di  sisi   lain,   sehingga     berpengaruh  pada  lemahnya kelembagaan  koperasi  tersebut.  Tatanan  hukum  baru,  sangat  diperlukan  bagi  tumbuh kembangnya lembaga ekonomi yang dalam hal ini adalah Koperasi Syari’ah, sebagai bagian dari sistem hukum koperasi nasional. Eksistensi Koperasi Syari’ah  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  28/PUU-XI/2013,  koperasi  sebagai  badan  hukum  dan  sekaligus  sebagai badan  usaha      lemah  dibandingkan  dengan  badan-badan  usaha  lainnya,  maka  diperlukan adanya Konstruksi  norma  hukum  koperasi  syari’ah  melalui  pembentukan  Undang-undang khusus  Koperasi  Syari’ah  yang  jelas  dan  tegas  serta  berkepastian  hukum.

## Kata Kunci : Eksistensi, Koperasi syari’ah

## Abstract
The  reality  of  the  diversity  of  laws  and  regulations  governing  cooperative  institutional Syari'ah and Law No. 17 of 2012 as a replacement for Law No. 25 of 1992, On Cooperatives also  not  ensuring  legal  certainty  for  cooperative  institutions  syari’ah,  especially  with  the cancellation  of  the  enforcement  of  Law  No.  17  of  2012  with  the  Constitutional  Court Decision  No.  28  /  PUU-X  /  2013.  Cooperative  Syari'ah  as  an  economic  institution  in  the lower level  community level  on the other side, so the effect  on the institutional  weakness  of the cooperative. The new legal order, it is necessary for the growth of economic institutions which  in  this  case  is  a  cooperative  of  the  syari'ah,  as  part  of  a  national  cooperative  legal system. Existence Cooperative Syari'ah Post Constitutional Court Decision No. 28 / PUU-XI /  2013,  the  cooperative  as  a  legal  entity  as  well  as  a  business  entity  is  weak  compared  to other  business  entities,  the  necessary  existence  of  legal  norms  Construction  cooperatives through the establishment of Syari’ah Law Cooperative special law clear and strict Syari'ah and legal certainty.

## Keywords: Existence, Cooperative syari'ah

## Pendahuluan
Salah  satu  cara  untuk  mewujudkan  pembangunan  sebagaimana  tertuang  dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur baik  materiil  maupun  spirituil  adalah  dengan  berkoperasi.  Undang-undang  Dasar  1945 menegaskan  dalam  pembukaannya  bahwa  salah  satu  tujuan  negara  Indonesia  adalah  untuk memajukan kesejahteraaan umum. Penegasan tersebut tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1
Karena  Pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945  beserta  pokok-pokok  pikiran  yang terkandung di dalamnya menjiwai batang tubuh Undang-undang Dasar 1945, maka tujuan itu dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  pasal-pasal,  seperti  pasal  27,  33,  dan  34.  Namun  demikian, diantara pasal-pasal ekonomi adalah pasal 33.
Dalam UUD 1945 (hasil amandemen) Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 menyatakan bahwa:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas  kekeluargaan;
(2)  Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  Negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
(3)  Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara dan dipergunakan untuk sebebsar-besarnya kemakmuran rakyat.;
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi  ekonomi  dengan prinsip    kebersamaan,    efesien,  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian,  serta      dengan      menjaga      keseimbangan      kemajuan      dan      kesatuan ekonomi nasional;
(5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Dengan  memperhatikan  hal  diatas  maka  dalam  dunia  usaha  hal  tersebut merupakan  kegiatan  perekonomian  yang  amat  penting  dalam  kehidupan  suatu  negara. Pengaruh  keberadaannya  sangat  luas  dan  hampir  mempengaruhi  seluruh  kehidupan masyarakat  dan negara.  Hal  ini dapat  terlihat dari  pungutan pajak  yang terbesar dari negara adalah  dari  kegiatan  dunia  usaha.  Kegiatan  dunia  usaha  menjadi  tumpuan  bagi  masyarakat, khususnya  para  pengusaha  dan  pekerja  untuk  mendapatkan  rezeki,  berupa  keuntungan  atau upah dari nilai tambah yang dihasilkan perusahaan. Dunia usaha juga membawa negara  dan masyarakat  kepada  peningkatan  pengetahuan  dan  teknologi  yang  mengacu  negara  kearah modernisasi dan pembangunan. 2
Pelaksanaan sistem ekonomi Islam di Indonesia yang sudah dimulai sejak tahun  1992 semakin    marak    dengan    bertambahnya    jumlah    lembaga    keuangan  Islam  baik  bank maupun  non  bank.  Salah  satu  lembaga  keuangan  Islam  non  bank  adalah  koperasi  Syari’ah yang  berorientasi  pada  masyarakat  Islam  lapisan  bawah.  Kelahiran  koperasi  Syari’ah merupakan  solusi  bagi  kelompok  ekonomi  masyarakat  bawah    yang    membutuhkan    dana bagi  pengembangan  usaha  kecil.  Koperasi Syari’ah  merupakan  lembaga  ekonomi  rakyat kecil    yang    berupaya  mengembangkan  usaha-usaha  produktif  dan  investasi  dalam  rangka meningkatkan  kegiatan  ekonomi  pengusaha  kecil  dengan  berdasarkan  Prinsip  Syari’ah  dan
1 Muhammad  Firdaus,  Agus  Edhi  Susanto, Perkoperasian:  Sejarah,  Teori,  Dan  Praktek ,  Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 37
2 BPHN, Laporan  Akhir  Tim  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  tentang  Bentuk-Bentuk  Badan  Usaha  Di Luar PT dan Koperasi, Tahun 2003.
Prinsip Koperasi. 3 Koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang  berbeda dengan organisasi ekonomi lain.  Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya  dan  terjabar  dalam  prinsip-prinsipnya  yang  kemudian  berfungsi  sebagai norma-norma  etis  yang  mempolakan tata laku  koperasi  sebagai ekonomi.  Lahirnya 4 lembaga keuangan  Syari’ah  termasuk “Koperasi  Syari’ah” ,  sesungguhnya  dilatarbelakangi  oleh pelarangan  riba  (bunga)  secara  tegas  dalam Al-Qur’an. 5 Islam  mengangap  riba  sebagai  satu unsur  yang  merusak  masyarakat secara ekonomi,  sosial  maupun moral.  Oleh karena itu,  Al- Qur’an    melarang  umat  Islam  memberi  atau  memakan  riba.  Koperasi  Syari’ah  merupakan lembaga  ekonomi  Islam  yang  dibangun  berbasis  keumatan,  sebab  dibentuk  dari,  oleh  dan untuk masyarakat.  Dari segi jumlahnya di  Indonesia,  Koperasi  Syari’ah merupakan lembaga keuangan  syari’ah  yang  paling  banyak  apabila  dibandingkan  dengan  lembaga-lembaga keuangan syari’ah lainnya. Kehadiran Koperasi Syari’ah  di Indonesia, selain ditujukan untuk meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  bidang  ekonomi,  juga  memiliki misi penting  dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di  wilayah kerjanya.   Hal  ini didasarkan    pada    visi    Koperasi    Syari’ah    bahwa    pembangunan  ekonomi  hendaknya dibangun dari bawah melalui kemitraan usaha.
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional  diperlukan  kerjasama masyarakat  dan  pemerintah.  Masyarakat  sebagai  pelaku  utama  pembangunan  ekonomi  dan pemerintah  selaku  regulator  berkewajiban  mengarahkan,  membimbing,  melindungi  agar langkah kegiatan dapat serasi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya pembangunan nasional. 6
Pemerintah  selaku  regulator  telah  melaksanakan  pembangunan  di  segala  bidang dengan titik berat pada bidang ekonomi yang didukung dengan tatanan hukum untuk wadah usaha  yang  memadai  agar  dapat    mendorong,  mengerakan  dan  mengendalikan    berbagai kegiatan  ekonomi.
Prinsip  operasional  Koperasi  adalah  membantu  kesejahteraan  para  anggota  dalam bentuk  gotong  royong,  prinsip  tersebut  tidaklah  menyimpang  dari  sudut  pandang  syari’ah yaitu    prinsip    gotong-royong (ta`waun  ala  birri) dan  bersifat  kolektif (jama’ah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran,tata cara pengelolaan, produk-produk,  dan  hukum   yang diberlakukan harus sesuai dengan Syari’ah. Dengan kata lain Koperasi Syari’ah merupakan sebuah konversi dari Koperasi Konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan keteladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.
Operasional  Koperasi  Syari’ah  menggunakan  akad Syirkah  Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing- masing memberikan  kontribusi  dana  dalam  porsi  yang  sama  besar  dan      berpartisipasi      dalam
3 Pusat  Inkubasi  Bisnis  Usaha  Kecil  (PINBUK), Pedoman  Cara  Pembentukan  BMT, (Jakarta: PINBUK, tt), hal. 1
4 Asnawi Hasan, Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik, dalam Membangun  Sistem  Ekonomi  Nasional,  Sistem  Ekonomi  dan  Demokrasi  Ekonomi,  Sri  Edi  Swasono, (Jakarta UI Press, 1987) hal.158
5 Ilmi  Makhalul, Teori  dan  Praktek  Lembaga  Mikro  Keuangan  Syari’ah ,  (Jakarta:  UI  Press, 2002), hal. 1
6 Ratnawati  Prosodjo, RUU  tentang  Usaha  Perseorangan  dan  Badan  Usaha  Bukan  Badan  Hukum , Disampaikan  pada  acara  Sosialisasi  RUU  Usaha  Perseorangan  dan  Badan  Usaha  Bukan  Badan  Hukum Diselenggarakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan Departemen  Hukum  dan HAM RI Di Hotel Kartika Chandra- Jakarta, tgl 21 Maret 2007.
kerja dengan bobot yang  sama pula. Masing-masing partner saling menanggung  satu  sama lain    dalam  hak  dan  kewajiban.  Dan  tidak  diperkenankan  salah  seorang  memasukan  modal yang  lebih  besar  dan    memperoleh    keuntungan  yang  lebih  besar  pula  dibanding  dengan partner lainnya.
Azas    usaha    Koperasi    Syari’ah  berdasarkan  konsep  gotong-royong,  dan  tidak dimonopoli  oleh  salah  seorang  pemilik  modal.  Begitu  pula  dalam  hal  keuntungan  yang diperoleh  maupun  kerugian  yang  diderita  harus  dibagi  secara  bersama  dan  proporsional. Manajemen  usaha  dilakukan  secara  musyawarah (Syura )  sesama  anggota  yang  dituangkan dalam    Rapat  Anggota  Tahunan  (RAT)  dengan  melibatkan  seluruh  potensi  anggota  yang dimilikinya.
Firman Allah dalam Surat Al- Maa'idah Ayat (2) menyatakan :
                                                                                                                             
“……dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S.  Al Maaidah :2).
Realitas  beragamnya  peraturan  perundangan  yang  mengatur  tentang  kelembagaan Koperasi Syari’ah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  17  Tahun  2012  sebagai pengganti  Undang- undang  Nomor   25  Tahun  1992 , Tentang    Perkoperasian    juga    belum memberikan    jaminan    kepastian    hukum    bagi kelembagaan  Koperasi  Syari’ah.  Apalagi Putusan  Mahkmah  Konstitusi  Nomor:  28/PUU-XI/2013,  yang  membatalkan  berlakunya Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012,   k a r e n a   dianggap  bertentangan  dengan  UUD 1945,  sehingga  Undang-Undang  ini  dianggap  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap Padahal, laju perkembangan jumlah   koperasi syari’ah seiring dengan laju  industri keuangan berbasis syari’ah semakin hari semakin meningkat,   maka diperlukan  tatanan    hukum  baru sebagai    upaya  penguatan  kelembagaan  Koperasi  Syari’ah.      Hal  ini  senada  dengan pendapat  dari  Sri  Redjeki  Hartono  bahwa,  setiap  lembaga  ekonomi      yang  tumbuh  dan berkembang  dalam  masyarakat  menyebabkan  timbulnya  berbagai  kegiatan  baru,  sehingga memerlukan  adanya    tatanan  hukum  baru  dalam  kerangka  hukum  nasional. 7 Artinya,  suatu tatanan  hukum  baru  sangat  diperlukan  bagi  tumbuh  kembangnya  lembaga  ekonomi  yang dalam  hal  ini  adalah  Koperasi  Syari’ah,  sebagai  bagian  dari  Sistem  Hukum  Koperasi Nasional.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang  membatalkan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2012  tentang  Perkoperasian  dengan  Putusan  Mahkmah  Konstitusi  Nomor:  28/PUU- XI/2013.  Hal  tersebut  karena  dianggap  bertentangan  dengan  UUD  1945,  sehingga  Undang- Undang  ini  dianggap  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  sementara  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian  berlaku  lagi  untuk  sementara  waktu  sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Koperasi.
Dari  Putusan  Mahkmah  Konstitusi  Nomor:  28/PUU-XI/2013,  tentang  pembatalan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  tentang  Perkoperasian  tersebut,  maka  yang menjadi  masalah  adalah  bagaimana  eksistensi  Koperasi  Syari’ah  pasca  Putusan  Mahkmah Konstitusi  Nomor: 28/PUU-XI/2013.

## Pembahasan
Koperasi  Syari’ah    adalah    badan  usaha    yang    beranggotakan  orang-orang  atau badan  hukum  koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  syari’ah sekaligus   sebagai   gerakan   ekonomi   rakyat   yang   berdasarkan   asas kekeluargaan.
7 Sri  Redjeki  Hartono,”  Peran  Hukum  Ekonomi  dalam  Penguatan  Kelembagaan  LKMS ” ,  Semarang, 2007, hlm. 23
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  yang  dapat  menjadi  anggota  Koperasi Syari’ah yaitu:
a. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota  koperasi;
b.  Badan  hukum  koperasi,  yaitu  suatu  Koperasi  Syari’ah  yang  menjadi  anggota  yang memiliki lingkup lebih luas.
Umumnya   koperasi,   termasuk   Koperasi   Syari’ah   dikendalikan   secara bersama oleh  seluruh  anggotanya,  di  mana  setiap  anggota  memiliki  hak  suara  yang  sama  dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi   (Sisa  Hasil Usaha /  SHU)      biasanya      dihitung  berdasarkan  andil  anggota  tersebut  dalam  koperasi,  misalnya dengan melakukan pembagian keuntungan  berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota.
Masalah  kesenjangan  ekonomi  muncul  ke  permukaan  sebagai  sebuah  fakta. Ketimpangan  dalam  distribusi  pendapatan  terjadi  dan  terus      berlangsung      antara      lain disebabkan      sangat      kecilnya      akses      lembaga  perbankan  yang  ada  di  tengah-tengah masyarakat  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  kelompok  masyarakat  berpenghasilan kecil.  Sementara  kesempatan  berusaha    maupun  pemerataan  kesejahteraan  sosial  agaknya masih  tetap    belum  terjamin  karena  tidak  menyentuh  kebutuhan  dan  persoalan  mendasar masyarakat  bawah.  Umat  Islam  yang    berkeyakinan  bahwa  produk  perbankan konvensional mengandung riba, berdampak pada pengusaha kecil yang sulit mengembangkan usahanya karena kesulitan mendapatkan dana investasi dan modal kerja. Ketimpangan  sosial ekonomi  akan  semakin  nyata    antara    perkembangan  usaha  kecil  yang  puluhan  juta  unit banyaknya  dengan  perkembangan  usaha  besar  yang  relatif  cepat  tetapi  berjumlah  sedikit. Hal  ini  memicu  pertentangan  sosial  dan  dapat    membahayakan    kelangsungan    hidup bangsa.    Selain    itu    terbentuknya  lembaga  keuangan  Islam    juga  bersumber  dari  adanya larangan  riba  di  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadits.  Larangan  Al-Qur’an  yang    berkenaan dengan  riba  terdapat dalam surat Al Baqarah (ayat 275, 276, 278, 279, 280), Surat Al-Imran (ayat 130), Surat Ar-Rum (ayat 39), Surat An-Nisa (ayat 161). Berdirinya lembaga keuangan Islam juga didasari oleh kenyataan adanya praktek  sistem  bunga.
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  atau  MUI  tentang  bunga  bank  adalah  haram  telah menyingkap tirai  penindasan publik menuju pencerahan syari’ah. Pintu gerbang  yang sudah terbuka lebih dari satu dekade lalu kini menemukan momennya untuk lebih semakin terbuka. Lembaran-lembaran  baru  semakin  menantang.  Sorotan  publik  kini  terfokus  pada  perbankan syari’ah  sebagai  satu  jalan  ke  luar  dari  belenggu  sistem  riba.  Idealnya,  ini  dapat  menjadi cambuk  motivasi  untuk  mengakselerasi  langkah  guna  terus  maju  dan  berkembang;  menjadi yang terbaik dan memberi yang terbaik atas dasar nilai dan prinsip syar’i 8 .
Koperasi  Syari’ah  sebagai  badan  hukum  yang  operasionalnya  konkordan  dengan Perbankan Syari’ah, maka dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI tentang bunga bank adalah haram, dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan Koperasi Syari’ah. Dengan kata lain Koperasi Syari’ah menghindari praktek riba / bunga.
Sistem    bunga    adalah    tambahan    pembayaran    atas    uang  pokok  pinjaman. Berdasarkan batasan tersebut pengertian bunga adalah imbal  jasa atas  pinjaman uang.  Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada  pemberi pinjaman  atas  manfaat  kedepan  dari uang    pinjaman  tersebut    apabila  diinvestasikan.  Jumlah  pinjaman  tersbut  disebut  "pokok utang" (principal) . 9 Pemerataan  sistem  bunga  pada  kenyataannya  membawa  akibat negatif yaitu  masyarakat sebagai nasabah menghadapi suatu ketidakpastian,  bahwa hasil perusahaan dari    kredit    yang    diambilnya    tidak   dapat   diramal   secara   pasti. Sementara  itu  dia  tetap
8 Wan  Andy,  Ikhwan,  dan  Agus  Yuliawan  (Penyunting), Prospek  Bank  Syari’ah  Pasca Fatwa  MUI , Suara Muhammadyah, Jakarta, 2005, Hlm.. 181.
9 http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bunga . diakses 7 Desember 2016
wajib membayar persentase berupa pengambilan sejumlah uang  tertentu  yang  tetap  berada di  atas  jumlah  pokok    pinjaman.    Keadaan  ini  bertentangan  dengan  ketentuan  Allah dalam  Al-Qur’an  Surat Luqman ayat  34 :
                                                                                                             
                                                                
“Sesungguhnya  Allah,  hanya  pada  sisi-Nya  sajalah  pengetahuan  tentang  hari  Kiamat;  dan Dia-lah  yang  menurunkan  hujan,  dan  mengetahui  apa  yang  ada  dalam  rahim.  dan  tiada seorangpun  yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Luqman : 34)
Intinya  bahwa  hanya  Allah  yang  dapat  mengetahui  sesuatu  yang  akan  terjadi  di  masa datang, sedangkan manusia tidak akan bisa meramalnya. Hal ini akan semakin memberatkan nasabah  karena  dengan  penetapan  persentase  jumlah  bunga    akan  menjadi  kelipatan perseratus  dari  sisa  pinjaman  dikalikan  dengan  jangka  waktu  pinjaman,  sehingga  dalam jangka  waktu  tertentu  bisa  terjadi  suatu saat    jumlah   yang   harus    dikembalikan    nasabah berlipat    ganda    dari    pokok  pinjaman,    misalnya    pinjaman    dikenakan    bunga    12    % pertahun,    maka    dalam  jangka  waktu  10  tahun  bunganya  akan  menjadi  120  %  dari  pokok pinjaman.  Keadaan  tersebut  akan  lebih  parah  lagi  apabila  nasabah  tidak  dapat mengembalikan  tepat  pada  jatuh  temponya  karena  kewajiban  membayar  bunga  akan  terus berlangsung  sebelum  pinjaman  dilunasi.  Sehingga  semakin  nasabah  tidak    mampu    untuk membayar,  maka  nasabah  semakin  terbebani  bunga  yang semakin berat.
Konstitusi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  memberikan  landasan  bagi penyusunan      dan      pengelolaan      ekonomi      nasional      dalam      rangka  memberikan kesejahteraan   kepada   kepada   rakyat   banyak   dengan   asas demokrasi ekonomi. Hal ini ditegaskan  dalam  Pasal  33  ayat  (1)  Undang-  undang  Dasar  1945  bahwa  Perekonomian disusun  sebagai  usaha  bersama  atas  asas  kekeluargaan.  Dalam  arti  yang  lebih  luas, dirumuskan  pada  ayat  4  pasal  tersebut    diatas,  bahwa  perekonomian    nasional diselenggarakan    berdasarkan  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan, efesiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 10
Eksistensi  koperasi  sebagai  badan  usaha  masih  lemah  dibandingkan  dengan  badan- badan  usaha  lainnya  seperti  CV.  Firma  dan  PT.  Lemahnya  manajemen  dan pertanggungjawaban koperasi sebagai badan usaha terletak pada sistem pembatasan tanggung jawab  pengurus.  Dalam  Undang-Undang  Koperasi  Nomor  17  Tahun  2012  tidak  mengatur secara jelas tentang pembatasan tanggung   jawab   pengurus   ke   dalam   maupun   keluar. Keadaan      ini  menyebabkan  koperasi  seringkali  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  pribadi pengurus  dengan  rnenggunakan  koperasi  untuk  rnendapatkan  keuntungan yang sebesar- besarnya.  Keadaan  tersebut  berdampak  buruk  pada  sistem  manajemen    koperasi    dan mengurangi    kemampuan    daya    saing    koperasi  sebagai  badan  usaha  dengan  badan  usaha yang lain. Sehingga terwujudnya good  corporate  governance dalam  manajemen  koperasi tidak  berjalan optimal.  Perlu  dibentuk  suatu  perangkat  hukum  tersendiri  yang  mengatur tentang sistem pertanggung jawaban pengurus koperasi terhadap anggota supaya   ditemukan sistem   manajemen   terbuka   yang   berkualitas   dan profesional pada koperasi.
Koperasi  Syari’ah  memiliki  prospek  dan  potensi  yang  sangat  besar  dalam pembangunan sistem koperasi nasional. Oleh karena itu, rekonstruksi norma hukum Koperasi
Syari’ah  menjadi  penting  dilakukan  sebagaimana  kasus  perbankkan  syari’ah,  dengan beberapa  pertimbangan sebagaimana dijelaskan dalam paparan berikut ini.

## 1. Filosofis
Secara filosofis, Pancasila sebagai landasan ideologi Bangsa Indonesia mengamanahkan nilai-nilai Ketuhanan yang dilandasi oleh ruh masing-masing agama dan yang menjiwai seluruh  sila  dalam  Pancasila,  dimana  masing  masing  sila  menjadi  akar  lahirnya demokrasi  ekonomi  yang  berasaskan  kekeluargaan.  Koperasi  syari’ah  sama  dengan koperasi  konvensional,  yaitu  sama-sama  untuk  mewujudkan  demokrasi  ekonomi  yang berlandaskan      asas  kekeluargaan  dengan  tujuan  membangun  ekonomi  umat  menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

## 2. Yuridis
Secara  yuridis,  kedudukan  agama  dalam  konteks  hukum      dijamin  oleh  Pembukaan UUD  1945  dan  Pasal  29  UUD  1945  yang  menyatakan: "Atas  berkat  Rahmat  Allah Yang  Mahakuasa  dan  dengan  didorong  oleh  keinginan  luhur,  supaya  berkehidupan kebangsaan  yang  bebas,  maka  rakyat  Indonesia,  menyatakan  dengan  ini kemerdekaannya" dan. Negara  berdasar atas  ke-Tuhanan Yang  Maha Esa. "  Serta    “ Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. "
3. Politis
Pertimbangan  politik  untuk  menjadikan  Koperasi  Syari’ah  menjadi  bagian  dari  Tata Hukum  Koperasi  Nasional,  terletak  pada  tujuan  pembangunan  ekonomi  yang  akan dicapai  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  sarana  hukum  untuk mewujudakan  kepastian  hukum  bagi  semua  lembaga  ekonomi  yang  bisa  menunjang pembangunan  ekonomi  nasional.  Oleh  karena  itu,  kesadaran  akan  pentingnya    hukum sebagai  sarana  pembangunan  ekonomi  menjadi  hal  utama untuk mewujudkan hal ini.
4. Sosiologis
Jumlah    penduduk    Indonesia    yang    mencapai    lebih    kurang    90    persen  beragama Islam  akan  memberikan  pertimbangan  yang  signifikan  dalam  mengakomodasi kepentingannya.  Di  sisi  lain,  perkembangan  Koperasi  Syari’ah  yang  begitu  pesat, membutuhkan  landasan  normatif  untuk  lebih  menjamin  kepastian  hukumnya    dalam konteks  hukum    nasional.    Kedudukan    hukum    Islam    (hukum  fiqh)  di  Indonesia, melibatkan  kesadaran  keagamaan  mayoritas  penduduk  yang  sedikit  banyak  berkaitan pula  dengan  masalah  kesadaran  hukum.  Hal  ini  senada  dengan  Tahir  Azhari  yang mengatakan  bahwa  hukum  Islam  mengikat  setiap  individu  yang  beragama  Islam  untuk melaksanakannya, yang implementasinya terbagi  dalam  2  perspektif,  yaitu  :
1) Ibadah mahdlah ,  dan  tanpa  campur  tangan penguasa  kecuali untuk  fasilitasnya.
2) Muamalah,  baik   yang  bersifat  perdata maupun publik, yang melibatkan kekuasaan negara.
5. Ekonomis
Secara ekonomis, konstruksi norma hukum Koperasi Syari’ah  ke dalam System Hukum Koperasi Nasional,  tentunya akan menjamin kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi koperasi  berbasis  syari’ah  di  satu  sisi  dan  di  sisi  lain  akan  semakin  memerkuat kelembagaan koperasi syari’ah dan selanjutnya    menjadikan koperasi   syari’ah semakin berkembang  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  anggotanya  sekaligus meningkatkan pendapatan nasional.
Berlandaskan  pada  pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka  kontruksi  norma  hukum Koperasi Syari’ah sebagai satu kesatuan dalam kerangka Sistem Koperasi Nasional  menjadi hal    yang    mendesak    untuk    segera    dilakukan.  Norma   hukum  Kopersai  Syari’ah sebagai satu  kesatuan  norma  yang  tentunya  tidak  hanya  berlandaskan  pada  prinsip  syari’ah  akan tetapi  juga  tidak  lepas  dari  nilai  nilai  Pancasila  dan  Pasal  33  UUD  1945,  sebagai  landasan
yuridis konstitusional. Ada  beberapa  pendekatan  yang  bisa  digunakan  untuk  membangun tatanan  norma      hukum  Koperasi  Syari’ah  dalam  kerangka  Sistem  Hukum  Koperasi Nasional  sebagai    upaya  penguatan  kelembagaan  koperasi  syari’ah  berasis  keseimbangan antara kesejahteraan dan keadilan sosial, antara  lain: pertama , pendekatan keislaman secara formil  maupun  material.  Artinya,  hukum  Islam  secara  materiil  maupun  formil  dijadikan sebagai  peraturan  hukum  nasional; kedua ,  pendekatan  materi  muatan  hukum.    Hukum Islam  dalam  proses taqnin diwujudkan  sebagai  sumber-sumber materi muatan hukum, di mana asas-asas dan p r insipnya menjiwai setiap produk peraturan   dan   perundang-undangan dan; ketiga ,   pendekatan persuasive  source dan authority  source .  Hukum  Islam  yang secara  formil  dan  material  ditransformasikan  secara persuasive  source dan authority source. Ketiga  pendekatan  tersebut  harus  digunakan  secara  integral  an  terpada  serta merupakan  satu  kesatuan  yag  tidak  terpisahkan.  Pendekatan    tersebut    digunakan    sebagai bangunan   norma   hukum   Koperasi Syari’ah yang   merupakan sistem ekonomi  Islam yang integral,  sebagaimana  terdapat  dalam  Q.S.  Al  Baqarah  :  208  dan  Q.S.  Al  Maidah  :  3  yang artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan dan janganlah  kamu  mengikuti  langkah-langkah    syetan.  Sesungguhnya    Syetan    itu    adalah musuhmu  yang  nyata” .   (Q.S.   Al Baqarah  :  208). “Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan  kepadamu  nikmat  Ku,  dan  telah  aku  ridhoi Islam  sebagai  agama  bagimu.  Maka barang siapa terpaks karena kelaparan tanpa sengaja berbuat  dosa,  Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha  Penyayang”. (Q.S.  Al Maidah : 3).
Kedua  ayat  tersebut merupakan  bagian  dari nilai-nilai  dan  ajaran-ajaran  Islam  yang mengatur  bidang  perekonomian  umat  yang  tidak  terpisahkan  dari  aspek-aspek  lain  dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan integral.
Di  sisi  lain,  menurut  Abdul  Ghani  Abdullah,  berlakunya  hukum  Islam  di Indonesia  telah  mendapat  tempat  secara  konstitusional  yang  berdasar  pada  tiga alasan, yaitu: pertama ,  alasan  filosofis,  ajaran  Islam  rnerupakan  pandangan  hidup,  cita  moral  dan cita  hukum  mayoritas  muslim  di  Indonesia,  dan  mempunyai  peran  penting  bagi  terciptanya norma  fundamental  negara  Pancasila); kedua, alasan  Sosiologis.  Perkembangan  sejarah masyarakat  Islam  Indonesia  menunjukan  bahwa  cita  hukum  dan    kesadaran    hukum bersendikan  ajaran  Islam  memiliki  tingkat  aktualitas   yangberkesiambungan;  dan ketiga , alasan  Yuridis  yang  tertuang  dalam  Pasal  24,  25  dan  29  UUD  1945  memberi  tempat  bagi keberlakuan  hukum  Islam  secara  yuridis  formal.  Hal  tersebut  dipertegas    dengan  teori eksistensi  yang  mengemukakan  tentang  keberadaan  hukum  Islam  di  dalam  hukum nasional  Indonesia,  yaitu:
1) Hukum  Islam      ada,      dalam  arti  sebagai  bagian  integral  dari  hukum  nasional lndonesia;
2) Hukum  Islam  ada  dalam  arti  kemandirian,  kekuatan  dan  wibawanya  diakui  adanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional;
3 ) Hukum  Islan  ada  dalam  hukum  nasional  dalam  arti  norma  hukum  Islam  (agama) berfungsi sebagai penyaring  bahan-bahan  hukum  nasionallndonesia  dan;
4) Hukum  Islam   ada  dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. 11
11 Cik  Hasan  Bisri, Hukum  Islam  di  Indonesia,  Pengembangan  dan  Pembentukan ,  Bandung: Rosda Karya, 1991
Kerangka  pemikiran  yang  berkembang  dalam  peraturan  dan  perundang-  undangan nasional didasarkan pada kenyataan hukum Islam yang ada  di masyarakat. Eksistensi hukum Islam  dalam  tata  hukum  nasional  ini  nampak  melalui  berbagai  peraturan  dan  perundang- undangan yang berlaku saat ini. Hukum Islam tetap ada walaupun belum merupakan hukum tertulis. Dalam hukum tertulis juga ada nuansa hukum  Islam  yang  tercantum  dalam  hukum nasional. Hukum  Islam  ada  di  dalam hukum nasional sebagai salah satu sumber hukumnya. Eksistensi  hukum  Islam  dalam  hukum  nasional  dibuktikan  dengan  terakomodasinya  hukum Islam secara tertulis dalam berbagai bentuk peraturan dan perundang-undangan. Sedangkan, hukum  Islam  yang  tidak  tertulis  itu  ada  karena  dalam  praktiknya  masih  tetap  dilaksanakan melalui  acara  ritual  kenegaraan  dan  kegamaan.  Dalam  kajian  ilmu  hukum  pada  umumnya, ada  yang  disebut  hukum  positif  dan  hukum  yang  di  cita-citakan.  Hukum  positif  adalah hukum  yang  sedang  berlaku  disuatu  negara,  sedangkan  hukum  yang  di  cita-citakan  yaitu hukum  yang  hidup  dimasyarakat,  tetapi  belum  menjadi  hukum  positif  secara  legal-formal. Eksistensi  hukum  Islam  di  Indonesia  yang  menjadi  hukum  positif  hanya  yang  berkaitan dengan  hukum  privat,  yaitu  ubudiah  dan  muamalah.  Sedangkan  yang  berhubungan  dengan hukum publik Islam sampai saat ini masih menjadi hukum yang di cita-citakan.
Persoalan  seputar  penting  tidaknya  syariat  Islam  dilegislasikan  menjadi  hukum nasional  merupakan  satu  wacana  yang  kerap  melahirkan  perdebatan  yang  cukup  panjang. Pemikiran kearah itu banyak disampaikan oleh berbagai kalangan, walaupun dapat dipastikan bahwa pendapat para ahli tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor- faktor  politis,  sosiologis, kultural,  ideologis,  dan  religiositas.  Azyumardi  Azra misalnya,  dalam  menanggapi  soal kemungkinan  positifasi  syariat  Islam   menjadi hukum  nasional,  mengungkapkan  bahwa, yang  harus  diperhatikan  adalah  kondisi  umat  Islam  Indonesia  yang  bukan  merupakan realitas  monolitik,  tapi  adalah  realitas  yang  beragam,  banyak  golongannya,  pemahaman keislamannya, keterikatannya, dan pengetahuannya  yang berbeda-beda. Realitas sosilogis ini dikhawatirkan  akan  menimbulkan  persoalan  viabilitas.  Artinya  hukum  Islam  tersebut  tidak bisa bertahan, bahkan mungkin juga bisa menjadi kontraproduktif ketika lapisan masyarakat muslim yang pemahamannya terhadap Islam berbeda tadi kemudian tidak sebagaimana yang diharapkan. 12
Juhaya  S.  Praja,  pendapatnya  dalam  merespon  wacana  dijadikannya  hukum  Islam sebagai penunjang pembangunan dalam kerangka sistem hukum nasional mengatakan bahwa, walaupun  dalam  praktek  tidak  lagi  berperan  secara  menyeluruh,  hukum  Islam  masih memiliki  arti  besar  bagi  kehidupan  pemeluknya.  Setidaknya,  ada  tiga  faktor  yang  menurut Juhaya  Praja  menyebabkan  hukum  Islam  masih  memiliki  peranan  besar  dalam  kehidupan bangsa. Pertama ,  hukum  Islam  telah  turut  serta  menciptakan  tata  nilai  yang  mengatur kehidupan  umat  Islam,  minimal  dengan  menetapkan  apa  yang  harus  dianggap  baik  dan buruk, apa  yang  menjadi perintah, anjuran,  perkenaan,  dan larangan  agama. Kedua , banyak keputusan hukum dan yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian hukum positif  yang  berlaku. Ketiga ,  adanya  golongan  yang  masih  memiliki  aspirasi  teokratis dikalangan  umat  Islam  sehingga  peranan  hukum  Islam  secara  penuh  masih  menjadi  slogan perjuangan  yang  masih  mempunyai  pengaruh  cukup  besar. 13 Pendapat  yang  berbeda disampaikan  Habib  Riziq  Shihab,  menurutnya  penerapan  hukum  Islam  harus    formalistik- legalistik   melalui   institusi   Negara.    Ia   mengatakan  bahwa   Syariat  Islam  secara  formal harus  diperjuangkan  dan  harus  diamalkan  secara  substansial.  Tidak    ada    gunanya
12 Azyumardi Azra, dalam www.islamlib.com www. Kompas.com, diakses 7 Desember 2016
13 Juhaya  S.  Praja, Hukum  Islam  di  Indonesia,  Pemikiran  dan  Praktik ,  Bandung:  Rosda Karya, 1991, hlm.67
memperjuangkan    formalitas    sedangkan    substansialnya  ditinggalkan.  Sebaliknya  ia  tidak setuju  bila  mengatakan  yang  penting  substantinya,  formalitasnya  tidak  perlu.  Justru  dengan formalisasi, maka substansi bisa diamalkan.
Syariat  Islam  selama  ini  masih  dipahami  oleh  sebagian  orang  sebagai  hukum normatif  yang  tidak  mempunyai  sanksi  yuridis  atau  kekuatan  mengikat  bagi  masyarakat. Hukum  yang  bersifat  normatif  hanya  dianggap  sebagai  patokan  perilaku  bagi  seseorang dengan  sanksi  moral  dari  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  keberlakuan  Syariat  Islam  sebagai Hukum  Islam  diserahkan  kepada  tingkat  akidah  seseorang.  Hal itu menjadi kontraproduktif ketika  bengsa  ini  hendak  memberlakukan  syariat  Islam  secara kaffah .  Kesalahpahaman tersebut  membuat  syariat  Islam  hanya  menjadi  kekuatan  moral  ketimbang  daya  ikat  hukum yang harus ditegakkan atau diberlakukan sebagai   tuntutan  akidah.  Padahal  syariat  Islam di  turunkan  Allah  kepada  umat manusia untuk diaplikasikan dalam  kehidupan. Kekuatan syariat  Islam  dalam  menata  ketertiban  dan  kedamaian  masyarakat  selain  yang  bersifat normatif dalam bidang ubudiah  dan  muamalah,  juga  harus  ditopang  dalam  bidang  jinayah agar  segala  hak- hak masyarakat yang terampas bisa dikembalikan.
Berdasarkan    pemikiran    di    atas,    bisa    disimpulkan    bahwa    syariat    Islam    bukan hanya  simbolisme  ajaran  moral  yang  dilaksanakan  secara  ritual  saja,  tetapi  merupakan pragmatisme ajaran yang mesti diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu bila Syariat  Islam  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  kolektif  melalui  formalisasi  atau  otoritas negara,  maka  ia  harus  dilaksanakan  secara  individual  sebagai  tuntutan  akidah.  Pelaksanaan Syariat  Islam  secara  individual  memang  hanya  bisa  pada  tataran  normatif  yang  berkaitan dengan  ubudiah  dan  muamalah,  sedangkan  penegakan  hukum  Islam  yang  berhubungan dengan  hukum  publik, memang  tetap  mesti  ada  campur  tangan  negara,      tentunya      dengan mempertimbangkan   segala   aspek   sehingga   dapat mendukung proses implementasinya.
Berangkat  dari  pemaparan  di  atas,  maka  hal  yang  penting  harus  diperhatikan terkait dengan  konstruksi  norma  hukum  Koperasi  Syari’ah,  adalah  secara  subtansial,  harus memperhatikan      prisnsip  dan  asas–asas  Syari’ah  Islam  yang  berbasis  teologis  pada  Al- Qur’an Surat Al-Maaidah Ayat (2), yaitu:
                                                                                                                             
…….dan tolong-menolonglah kamu  dalam (mengerjakan) kebajikan dan  takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Q.S. Al-Maaidah: 2)
Doktrin-doktrin  yang  ada  dalam  kitab  fiqih,  ijtihad  dan  fatwa  para  ulama,    harus disesuaikan  dengan  tingkatan  hirarkis  perundan-undangan  di negara Indonesia, sehingga tidak  ada  konflik  norma  dengan  perundang-undangan  yang  ada  di  atasnya,  yaitu  Pancasila dan   Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan dalam hal proses, juga harus merujuk program legislasi nasional dan juga mengacu   pada Undang-undang  yang berlaku.

## Penutup
Eksistensi  koperasi  sebagai  badan  usaha  masih  lemah  dibandingkan  dengan  badan- badan usaha lainnya. Lemahnya manajemen dan pertanggungjawaban koperasi sebagai badan usaha terletak pada sistem pembatasan tanggung jawab pengurus.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 yang  membatalkan Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2012  tentang  Perkoperasian.  Hal  tersebut  karena  dianggap bertentangan  dengan  UUD  1945,  sehingga  Undang-Undang  ini  dianggap  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  sementara  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian  yang  telah  diganti  oleh  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012,   berlaku lagi untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Koperasi.
Perlunya  pengaturan  khusus  untuk  koperasi  syari’ah  melalui  pembentukan Undang-undang    khusus    Koperasi    Syari’ah    yang    jelas    dan    tegas    serta    berkepastian hukum  mutlak,  sehingga  akan  tumbuh  pelaku-pelaku  ekonomi  yang    profesional,  mandiri dan    handal    dalam        melayani    anggotanya    sesuai    dengan    prinsip  koperasi  dan  prinsip syari’ah.

## Daftar Pustaka
Asnawi  Hasan, Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik, dalam Membangun  Sistem  Ekonomi  Nasional,  Sistem  Ekonomi  dan  Demokrasi Ekonomi, Sri Edi Swasono, UI Press, Jakarta, 1987
Azyumardi Azra, dalam www.islamlib.com www. Kompas.com, diakses 7 Desember  2016 BPHN, Laporan  Akhir  Tim  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  tentang  Bentuk-Bentuk  Badan Usaha Di Luar PT dan Koperasi, Tahun 2003 Cik  Hasan  Bisri, Hukum  Islam  di  Indonesia,  Pengembangan  dan  Pembentukan ,  Rosda Karya, Bandung,  1991
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bunga. diakses 7 Desember 2016
Ilmi  Makhalul, Teori  dan  Praktek  Lembaga  Mikro  Keuangan  Syari’ah ,  UI Press, Jakarta, 2002
Juhaya    S.    Praja, Hukum  Islam  di  Indonesia,  Pemikiran  dan  Praktik ,    Rosda  Karya, Bandung, 1991
Kartasapoetra,G,et  al,Koperasi  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD Muhammad  Firdaus,  Agus  Edhi  Susanto, Perkoperasian:  Sejarah,  Teori,  Dan  Praktek , Ghalia Indonesia, 2004 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Pusat  Inkubasi  Bisnis  Usaha  Kecil  (PINBUK), Pedoman  Cara  Pembentukan  BMT, PINBUK, tt, Jakarta Ratnawati  Prosodjo, RUU  tentang  Usaha  Perseorangan  dan  Badan  Usaha  Bukan  Badan Hukum ,  Disampaikan  pada  acara  Sosialisasi  RUU  Usaha  Perseorangan  dan  Badan Usaha  Bukan  Badan  Hukum  Diselenggarakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Peraturan Perundang-undangan  Departemen  Hukum  dan  HAM RI  Di  Hotel Kartika Chandra- Jakarta, tgl 21 Maret 2007
Sri  Redjeki  Hartono,”  Peran  Hukum  Ekonomi  dalam  Penguatan  Kelembagaan  LKMS ” , Semarang, 2007 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Wan Andy, Ikhwan, dan Agus Yuliawan (Penyunting), Prospek Bank Syari’ah Pasca Fatwa MUI , Suara Muhammadyah, Jakarta, 2005