Volume 18 Number 1  June  2018.p.61-80 https://doi.org/10.30603/au.v18i1.301
Respons Publik Muda Islam tentang Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia

## Hasse J

## Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## Abstract
This  paper  discusses  the  young  Muslim  public's  response  to  non-Muslim  leadership  in Indonesia. The democratic system provides equal opportunities for everyone to be leaders in various  levels  of  government.  However,  the  debate  over  non-Muslim  leaders  remains common,  especially  in  this  contemporary  era.  How  the  young  Muslim  public  tendency  to respond  to  non-Muslims  leadership  becomes  the  point  discussed  in  this  paper.  This  study finds  out  that  there  were  three  young  Muslim  public  tendencies  regarding  to  non-Muslim leadership.  First,  the  tendency  of  those  groups  expressively  denies  the  leadership  of  non- Muslims.  The  explanation  of  the  Islami  texts  authority,  the  Muslim  social  reality,  and  the history  of  national  leadership  form  the  basis  of  this  group's  thinking.  Second,  there  were groups that accept on the basis of reason, i.e. the social context and political interests, namely anyone  has  the  opportunity  and  opportunity  to  be  a  leader  among  the  Muslim  majority. Third,  groups  that  tend  to  accept  with  certain  conditions,  such  as  having  the  ability, commitment to uphold the values of Islam, and non-discrimination.

## Abstrak
Tulisan ini membahas respons publik muda Islam mengenai kepemimpinan non-Muslim di Indonesia.  Sistem  demokrasi  memberikan  peluang  yang  sama  kepada  semua  orang  untuk menjadi  pemimpin  dalam  berbagai  level  pemerintahan.  Namun,  perdebatan  mengenai pemimpin  non-Muslim  masih  sering  terjadi  khususnya  di  kontemporer  ini.  Bagaimana kecenderungan publik muda Islam merespons hal tersebut, merupakan salah satu inti yang didiskusikan  dalam  tulisan  ini.  Melalui  wawancara  dan  quesioner  serta  studi  pustaka, penulis.  Studi  ini  menemukan  tiga  kecenderungan  publik  muda  Islam  mengenai kepemimpinan non-Muslim. Pertama, kecenderungan kelompok yang secara tegas menolak kepemimpinan  bagi  non-Muslim.  Penjelasan  nash,  realitas  sosial  Muslim,  dan  sejarah kepemimpinan  nasional  menjadi  dasar  pemikiran  kelompok  ini.  Kedua,  kecenderungan kelompok  yang  menerima  dengan  dasar  alasan  adalah  konteks  social  dan  kepentingan politik  sehingga  siapapun  memiliki  peluang  dan  kesempatan  menjadi  pemimpin  di  tengah mayoritas  Muslim.  Ketiga,  kelompok  yang  cenderung  menerima  dengan  syarat-syarat tertentu,  seperti  memiliki  kemampuan,  komitmen  menegakkan  nilai-nilai  Islam,  dan  tidak terjadi diskrimiantif.
Kunci: kepemimpinan Islam, Muslim mayoritas, publik muda Islam, politik.

## Author correspondence
Email: praktis99@gmail.com Available online at http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index

## A. Pendahuluan
Perdebatan  mengenai  kepemimpinan  (publik)  di  Indonesia  selalu mengemuka pada dua model; kepemimpinan perempuan dan kepemimpinan non- Muslim.  Kepemimpinan  perempuan  di  ranah  publik  (nasional)  mendapat  tempat ketika  Prsiden  ke-5  Republik  Indonesia  terpilih,  yaitu  Megawati  Sukarno  Putri pada  tahun  2001  menggantikan  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur).  Sebelumnya, Megawati  mendapat  penolakan  keras  pada  tahun  1999  sehigga  ia  pun  tidak berhasil  menjadi  presiden. 1 Persoalan  perempuan  memang  memiliki  sejarah panjang  dalam  hubungannya  dengan  politik  di  Indonesia  termasuk  menuntuk kesetaraan akses dalam politik. 2 Sedangkan kepemimpinan non-Muslim juga telah menjadi  konsumsi  publik  Indonesia  dan  semakin  mengemuka  menjelang  pesta demokrasi. Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pemilihan kepala daerah DKI  Jakarta  beberapa  waktu  lalu  mengulang  kembali  perdebatan  mengenai kepemimpinan  non-Muslim  di  tengah  mayoritas  penduduk  Muslim  Indonesia. Perdebatan  mengenai  kedua  persoalan  ini  masing-masing  memiliki  landasan teologis  (agama),  karena  masing-masing  kelompok  baik  yang  menolak  maupun menerima menggunakan dalil atau justifikasi nash dalam berargumentasi.
Di  Indonesia,  pemimpin  (presiden,  gubernur,  walikota/bupati)  yang diidealkan  adalah  Muslim.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  realitas  bahwa  penduduk Indonesia  mayoritas  Muslim.  Presiden  misalnya,  alasan  mayoritas  ini  bahkan dipaksakan  menjadi  ‘syarat’  meskipun  tidak  ditemukan  aturannya  dalam perundang-undangan.  Dalam  Undang-Undang Nomor  42  tahun  2008  tentang Pemilu Presiden dan  Wakil Presiden  pada  Bab  III  Pasal  5  misalnya,  hanya disebutkan  bahwa  calon  presiden  dan  wakil  presiden  adalah  “bertaqwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa”.  Di  sini,  penyebutan  bahwa  seseorang  yang  akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden (khususnya) harus berafiliasi pada  agama  tertentu  tidak  ditemukan,  artinya  siapapun  warga  negara  Indonesia dapat dipilih menjadi presiden.
1 Nelly Van Doorn-Harder, The Indonesian Islamic Debate on a Woman President. ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2002. h. 164-190.
2 Susan Blackburn, Indonesian Women and Political Islam . Cambridge:  Cambridge University Press- Department of History, National University of Singapore, 2008, h. 83-105.
Selain  fakta  itu,  bentuk  Indonesia  sebagai  negara  berdasarkan  Pancasila, 3 bukan  negara  agama  (teokrasi)  dan  bukan  pula  negara  sekuler  juga  fakta  yang tidak  bisa  dielakkan  lagi.  Sebagai  negara  Pancasila,  maka  semua  pemeluk  agama dapat  menjadi  pemimpin  dan  dipilih  sesuai  mekanisme  yang  berlaku.  Bentuk negara  seperti  ini,  jika  merujuk  pada  sejarah  panjang  pembentukannya, merupakan  hasil  kompromi  para  pendiri  bangsa  yang  kala  itu  terbelah  menjadi dua  kelompok ekstrim, yaitu kelompok agamis/religius dan kelompok nasionalis. Meskipun  terjadi  perdebatan  mengenai  bentuk  negara,  di  satu  sisi  dorongan bahwa  Indonesia  berdasarkan  agama  (Islam)  cukup  kuat,  juga  kekuatan  untuk memilih  bentuk  negara  non-agama  (nasional)  juga  kuat  di  sisi  yang  lain.  Hasil kompromi  para  pendiri  bangsa  kemudian  menyepakati  bahwa  Indonesia  adalah negara  Pancasila,  artinya  terjadi  kesepakatan  memadukan  dua  kecenderungan tadi.  Di  dalam  Pancasila  pun  kemudian  dirumuskan  semangat-semangat  agama sangat kuat, khususnya Islam yang tercermin dari sila pertama sampai sila kelima.
Semangat  atau  aspek  keadilan  sangat  ditekankan  dalam  Pancasila.  Hal  ini tertuang  dalam  sila  kelima  yaitu  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”. Indonesia dengan  demikian merupakan negara bangsa yang sangat anti terhadap diskriminasi,  tidak  terkecuali  dalam  persoalan  kepemimpinan.  Dalam  sistem demokrasi  seperti  yang  dianut  di  Indonesia,  semua  kalangan  memiliki  hak  dan kesempatan  yang  sama  untuk  menjadi  pemimpin  dalam  level  apa  pun  tanpa mempersoalkan  latar  belakang  agama  atau  keyakinan.  Namun  demikian,  wacana kepemimpinan  yang  melibatkan  agama  selalu  muncul  dan  menguat,  khususnya menjelang  pemilihan  umum  (pemilu)  dan  pemilihan  kepala  daerah  (pemilukada) di  Indonesia.  Mengapa  hal  ini  terus  terjadi  padahal  Indonesia  bukanlah  negara agama? Persoalan inilah yang akan dielaborasi dalam tulisan ini.
Sebelum  membahas  pokok  persoalan  di  atas,  terlebih  dahulu  diuraikan secara  singkat  mengenai  kasus  kepemimpinan  non-Muslim  yang  pernah  ada  di negara-negara  Muslim.  Uraian  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  penjelasan bahwa di negara Muslim pernah dipimpin oleh non-Muslim dan hal tersebut telah menjadi  sejarah  negara  tersebut  dan  bahkan  dunia  Islam.  Uraian  mengenai
3 Achmad Gunaryo , Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" menuju Peradilan yang Sesungguhnya , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 19-34.
kepemimpinan  non-Muslim  pada  negara-negara  Muslim  tersebut  juga  penting diketahui untuk mempermudah menemukan titik temu diskusi tulisan ini. Setelah itu,  penulis  menunjukkan  titik  pro  dan  kontra  mengenai  kepemimpinan  non- Muslim yang dimaksudkan agar pembaca memiliki kerangka dasar diskusi. Dalam tulisan ini juga disajikan kasus kepemimpinan non-Muslim pada salah satu daerah mayoritas  Muslim  di  Indonesia  sebagai  bahan  perbandingan.  Sebelum  sampai uraian  diskusi  tersebut,  penulis  menguraikan  secara  singkat  mengenai kepemimpinan dari aspek teoretis.

## B. Sekilas tentang Kepemimpinan
Banyak  teori  dan  penejelasan  mengenai  kepemimpinan.  Kepemimpinan misalnya  didefinisikan  sebagai  “suatu  proses  di  mana  suatu  individu  dapat mempengaruhi  sekelompok  orang  untuk  mencapai  suatu  tujuan”. 4 Definisi  ini memberikan  penjelasan  mengenai  cakupan  kepemimpinan,  yaitu  orang  yang memimpin,  orang  yang  dipimpin,  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Seorang pemimpin, oleh  karena itu, terkait erat dengan kemampuannya  untuk memimpin dan  bertanggungjawab  untuk  mengarahkan,  menuntun,  memotivasi  orang  yang dipimpinnya  untuk  berbuat  sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Bahkan, dalam  literatur  lama  ditemukan  juga  bahwa  “ leadership  is  motivation  of  people”, 5 artinya kepemimpinan itu salah satu aspeknya adalah memotivasi orang. Patwary seperti  dikutip  Ather  dan  Sobhani 6 menegaskan  bahwa  kepemimpinan  adalah salah  satu  aspek  inti  dalam  kehidupan  manusia.  Kepemimpinan  mengacu  pada proses  mempengaruhi  dan  mendukung  orang  lain  untuk  bekerja  keras  untuk mencapai  tujuan, 7 artinya  persoalan  kepemimpinan  adalah  faktor  utama  yang mendukung  kesuksesan  dari  setiap  organisasi  kecil  atau  besar,  formal  atau informal.
Persoalannya kemudian adalah kepemimpinan yang ideal seperti apa, inilah sering diperdebatkan. Sebab, kemampuan atau kompetensi yang disyaratkan tentu
4 Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice . London: Sage Publications,  2007.
5 Joseph  M. Tricket ,  "Fulfilling  Individual  Needs  in  Management  Development  ",  dalam Kepemimpinan Angkatan Udara. Jakarta: Mabesau, 2011.
6 Syed  Mohammad  Ather  dan  Farid  Ahammad  Sobhani,  Managerial  Leadership:  An  Islamic Perspective, IIUC STUDIES Vol. – 4, December 2007, pp. 7-24.
7 Kontz et al, Management: A Global Perspective, 1994, pp.499.
saja  berbeda-beda  antara  satu  organisasi  atau  lembaga  dengan  organisasi  atau lembaga  lain,  khususnya  apalagi  persoalan  kepemimpinan  dilakukan  melalui mekanisme pemilihan seperti pemilihan kepala pemerintahan; presiden, gubernur, bupati/walikota,  dan  sebagainya.  Pemimpin  pada  komunitas  mayoritas  Muslim misalnya, apa saja syarat harus dipenuhi merupakan sebuah perdebatan; ada yang secara terbuka mengatakan wajib beragama Islam dan ada pula yang mengusulkan yang  penting  yang  bersangkutan  memiliki  kemampuan  untuk  memimpin,  bukan pada formalnya sebagai seorang Muslim.
Dalam  sejarah  peradaban  Islam,  perdebatan  mengenai  kepemimpinan memang  selalu  terbelah  ke  dalam  dua  kelompok  besar;  ada  kelompok  yang menolak  kepemimpinan  non-Muslim  dan  ada  pula  yang  menerima  meskipun dengan  beberapa  persyaratan.  Kelompok  yang  menolak  kepemimpinan  atau pemimpin  non-Muslim  di  negara  Muslim  selain  didukung  oleh  Al  Jashshash,  juga oleh Ibnu Arabi 8 dan Ibn Katsir, 9 seperti yang dikutip oleh Mujar Ibnu Syarif. 10
Hasan  al-Banna  seperti  dikutip  oleh  Abdul  Qadir  Abu  Faris  memberikan kriteria  mengenai  pemerintahan  Islam.  Menurutnya,  pemerintahan  Islam  adalah pemerintahan yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan  kewajiban  agama  Islam,  dan  tidak  melakukan  maksiat  secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran Islam. 11 Ini dapat dipahami  bahwa  inilah  kriteria  pemerintahan  yang  diidealkan,  meskipun  hanya pada pejabat yang mengisi sebuah pemerintahan. Sedikit banyak, kriteria ini dapat dijadikan acuan umum mengenai pemerintahan Islam itu sendiri, meskipun masih harus  ditentukan  indikator-indikatornya  secara  rinci  sehingga  semakin  mudah menentukan  tipe  pemerintahan  Islam.  Kriteria  ini  tentu  saja  mengalami  masalah jika  dikaitkan  dengan  kepemimpinan  islami,  di  mana  secara  formal  boleh  saja bukan pemimpin Muslim tetapi mampu menjalankan atau menempatkan nilai-nilai Islam sebagai ruh kepemim-pinannya.
8 Ibn Arabi, Ahkam al-Qur’an Jilid. Beirut-Lubnan: Dar al-Kutub al-Iliyah, 1998.
9 Imam Abi al Fida al Hafidz Ibn Katsir al Dimasyqi, Tafsir al-Qur’an Al Adzhim. Beirut: Dar al Fikr, 1992.
10 Mujar Ibnu Syarif, Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam.
Banjarmasin: PKK Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2008.
11 Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Fiqh Politik Hasan al-Banna , Terj. Odie al-Faeda. Solo: Media Insani, 2003, h. 39
Larangan  memilih  pemimpin  non-Muslim  dapat  dirujuk,  misalnya,  dalam Q.S Ali Imran ayat 28 dan 118, Al Maidah ayat  51 dan 57, Al Mumtahanah ayat 1, dan  masih  beberapa  ayat  lain  menyinggung  hal  tersebut.  Ayat-ayat  tersebut memiliki redaksi berbeda tetapi memiliki satu penekanan yang relatif sama, yaitu larangan  memilih  pemimpin  non-Muslim  untuk  menjadi  kepala  negara  atau pemimpin  komunitas  Muslim.  Q.S  Ali  Imran  ayat  28  misalnya "Janganlah  orang- orang  Mukmin  mengambil  orang-orang  kafir  menjadi  pemimpin  dengan meninggalkan  orang-orang  Mukmin.  Berangsiapa  berbuat  demikian,  niscaya lepaslah  ia  dari  pertolongan  Allah  kecuali  karena  (siasat)  memelihara  diri  dari sesuatu yang ditakuti dari mereka …" Inilah frame yang digunakan khususnya oleh pihak  yang  'mengharamkan'  memilih  atau  menjadikan  non-Muslim  menjadi pemimpin.
Jangankan  memilih  non-Muslim  menjadi  pemimpin,  melibatkannya  saja dalam  urusan  Muslim  merupakan  perbuatan  yang  dilarang.  Pendapat  ini dipelopori oleh Al Jashshash dan Ibnu Arabi. Akan tetapi keduanya sepakat bahwa ada  dispensasi  berdasarkan  kasus  tertentu  seperti  ketakutan  akan  dampak  yang merugikan  jika  tidak  memilih  pemimpin  non-Muslim,  seperti  yang  juga dikemukakan  oleh  Ibnu  Katsir  yang  mengacu  pada  hadis  yang  diriwayatkan  oleh Bukhari, "Sesungguhnya  kami  (sering)  tersenyum  di  hadapan  beberapa  kaum, sedangkan (sebenarnya) hati kami mengutuknya". Memilih pemimpin  non-Muslim berarti  mengesahkan  keburukan  mereka,  hal  ini  seperti  yang  dikemukakan  oleh Thabathaba'i. Sayyid Qutub bahkan lebih tegas lagi bahwa sekadar menolong atau mengadakan perjanjian persahabatan dengan non-Muslim adalah perbuatan yang dilarang.  Jika  non-Muslim  yang  dipilih  kemudian  mampu  menjalankan  syariat Islam,  menjadi  semacam  'pengecualian'  dalam  perspektif  ini  sehingga  tetap  saja pemimpim yang terbaik memimpin umat Islam adalah dari kalangan Muslim.
Adapun yang membolehkan didasari pada fakta bahwa Indonesia bukanlah negara  agama  (Islam)  sehingga  semua  orang  memiliki  hak  (politik)  yang  setara untuk  menjadi  pemimpin.  Memilih  pemimpin  yang  non-muslim  di  tengah masyarakat  Muslim  hukumnya  diperbolehkan.  Hal  ini  karena  masalah kepemimpinan  bukanlah  masalah muthagayyiraat (absolut).  Selain  itu, berdasarkan  pengkajian  atau  pembacaan  kontektualitas,  larangan  memilih
pemimpin  non-Muslim  dikaitkan  dengan  sebab  yang  menyertainya,  yaitu  ketika non-Muslim  melakukan  penistaan  terhadap  umat  Islam. 12 Sementara  itu, penerimaan terhadap kepemimpinan non-Muslim juga terjadi di kalangan Muslim saat ini. Arus ini didorong oleh penegakan prinsip keadilan dan anti diskriminatif yang  sangat  ditekankan  dalam  Islam. Jika  hanya  membolehkan  Muslim  menjadi pemimpin,  maka  di  mana  letak  keadilan  itu"  demikian  kira-kira  spirit  arus  ini. Argumentasi  yang  digunakan  kelompok  ini  adalah  bahwa  pelarangan  terhadap pemimpin  non-Muslim  didasarkan  pada  ayat-ayat  Madaniyah,  yang  dalam kacamata  Mahmoud  Muhammad  Thaha  memang  sarat  dengan  aura  diskrimatif, bukan  didasarkan  pada  ayat-ayat  Makiyah  yang  menekankan  martabat  yang inheren  pada  seluruh  umat  manusia. 13 Perbedaan  pendapat  mengenai kepemimpinan  non-Muslim  sangat  dipengaruhi  oleh  penafsiran  atas  teks  dan konteks sosial Muslim, sehingga sampai kapan pun di dalamnya terjadi dua corak yang saling bertolak belakang.

## C. Kepemimpinan Non-Muslim di Negara-Negara Muslim
Praktik kepemimpinan di dunia sangat bervariasi. Terdapat kepemimpinan yang  masih  menganut  sistem  monarki  (kerajaan),  federal,  demokrasi,  bahkan khilafah.  Di  negara-negara  Muslim,  praktik  sistem  kepemimpinan  juga  demikian. Perdebatan  mengenai  kepemimpinan  ini  menandakan  adanya  proses  dinamis untuk menemukan model yang dianggap representatif dan sesuai dengan konteks serrta  kepentingan  negara  masing-masing.  Akan  tetapi,  pola  umum  yang  ada adalah pemimpin bagi negara-negara Muslim adalah berasal dari kalangan Muslim sendiri,  meskipun  terkadang  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  kebijakan  (hukum) seperti  halnya  di  Indonesia.  Ada  beberapa  alasan  mengapa  ada  semacam keharusan  seperti  ini.  Keharusan  ini  tidak  hanya  didasarkan  pada  pemahaman terhadap  nash,  tetapi  juga  disebabkan  oleh  fakta  sosial  atas  kondisi  mayoritas kuantitas Muslim.
12 Azyumardi  Azra,  dkk,  dkk. Fikih  Kebinekaan  Pandangan  Islam  Indonesia  tentang  Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim. Bandung: PT Mizan Pustaka-Maarif Institute, 2015, h. 325.
13 Lihat,  Mujar  Ibnu  Syarif,  h.  101.  Pendapat  serupa  juga  dikemukakan  oleh  Abdullah  Ahmed al- Na'im, Thariq al-Bishri, Asghar Ali Engineer, Muhammad Sa'id al-Ashmawi.
Alasan  kuantitas  atau  jumlah  penduduk  mayoritas  sangat  erat  kaitannya dengan  upaya  mempertahankan  dominasi,  meskipun  argumentasi  ini  tidak selamanya  benar  dan  diterima.  Akan  tetapi,  mengacu  pada  aspek  kuantitas merupakan  satu  dari  sekian  banyak  alat  legitimasi  untuk  meraih  dan mempertahankan kekuasaan. Di Indonesia, jumlah Muslim menurut data BPS 2017 berjumlah 207. 176.162 jiwa atau 87,18 % dari total penduduk yaitu 237. 641. 326 jiwa, artinya populasi Muslim di Indonesia sangat dominan (mayoritas). Jumlah ini sekaligus  menempatkan  Indonesia  sebagai  negara  berpenduduk  Muslim  terbesar di dunia. Kondisi ini kemudian sering bahkan selalu menjadi basis dan klaim yang digunakan  untuk  pemilihan  pemimpin.  Padahal,  syarat  untuk  menjadi  presiden atau  kepala  pemerintahan  di  Indonesia  tidak  menyebut  harus  beragama  Islam, tetapi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sebagai  perbandingan,  di  Malaysia,  seperti  yang  dikutip  dari https://www.statistics.gov.my/censusatlas/.../ReligionEN,  jumlah  Muslim  berada pada  angka  17.375.795  jiwa  (61,32%)  dari  total  penduduk  28.334.135  jiwa  pada tahun  2010.  Sejak  tahun  1959  hingga  sekarang,  Perdana  Menteri  Malaysia  selalu berasal  dari  kalangan  Muslim.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kuantitas  mayoritas Muslim  berdampak  pula  pada  pemimpin  nasional  di  Malaysia.  Salah  satu persyaratan  pokok  untuk  menjadi  Perdana  Menteri  di  Malaysia  adalah  Melayu Muslim. Hal ini dapat dipahami bahwa di luar etnis Melayu beragama Islam tidak bisa  (secara  administratif)  menjadi  pemimpin  atau  kepala  pemerintahan  di Malaysia.  Tentu  saja,  pencantuman  Islam  sebagai  syarat  menggugurkan  orang selain Muslim untuk menjadi pemimpin nasional Malaysia.
Berbeda  dengan  negara  Muslim  khususnya  Indonesia  dan  Malaysia  serta beberapa negara Muslim seperti Tunisia, Al Jazair, Mesir, Suriah, Pakistan, Nigeria, dan  sebagainya 14 ,  Senegal  di  benua  Afrika  pernah  dipimpin  oleh  non-Muslim. Meskipun  penduduk  Muslimnya  sekitar  91%,  namun  pada  tahun  1980-1988 dipimpin  oleh  Leopold  Sedar  Senghor  (seorang  Katolik).  Demikian  pula  Lebanon, di mana penduduknya sebanyak 54 % adalah Arab Muslim, pada tahun 2008-2014 dipimpin  oleh  Michel  Sulaiman  seorang  Kristen  Maronite.  Senegal  dan  Lebanon
14 Lihat,  Mujar  Ibnu  Syarif,  "Memilih  Presiden  Non-Muslim  di  Negara  Muslim  dalam  Perspektif Hukum Islam", dalam Jurnal Konstitusi, Vol 1, Nomor 1 November, 2008, h. 89-90 .
merupakan  contoh  yang  paling  tidak  memberikan  gambaran  dan  penjelasan bahwa  di  negara  mayoritas  Muslim  juga  pernah  dipimpin  oleh  presiden  non- Muslim.
Terlepas  dari  persoalan  apakah  keterpilihan  dan  keberhasilan  keduanya (Presiden  Senegal  dan  Lebanon)  adalah  hasil  kompromi  politik,  namun  hal tersebut  dapat  dipahami  bahwa  persoalan  jumlah  mayoritas  (Muslim)  bukanlah sesuatu yang memutlakkan bahwa negara yang bersangkutan harus pula dipimpin oleh kelompok mayoritas. Meskipun demikian, fakta ini kemungkinan besar terjadi tidak  semata  atas  dasar  pengaruh  kuantitas  penduduk,  tetapi  terbuka  peluang dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain  seperti  kesamaan  etnis  dan  sejarah  masa  lalu serta kondisi politik negara yang bersangkutan, termasuk partai politik mana yang sedang berkuasa di negara tersebut.

## D. Kepemimpinan  Non-Muslim  di  Indonesia:  Potret  Perdebatan  antara Formalis dan Substantivis
Pada  level  nasional,  seperti  yang  disinggung  di  atas,  meskipun  dalam perundang-undangan  tidak  disebutkan  bahwa  yang  berhak  menjadi  presiden adalah  Orang  Islam  (Muslim),  namun  pada  kenyataannya  seluruh  presiden Indonesia  sampai  sekarang  ini  semuanya  adalah  Muslim.  Tidak  hanya  presiden, wakil presiden RI pun tidak pernah ada yang berasal dari non-Muslim.  Hal ini bagi penulis, dapat dipahami tidak saja sebagai sebuah fakta sosial, tetapi juga sebagai sebuah  keinginan  bangsa  Indonesia  untuk  menentukan  pemimpinnya  (presiden) berasal  dari  kelompok  mayoritas. 15 Sebab,  dalam  perjalanan  (sejarah)  bangsa Indonesia  khususnya  memang  belum  pernah  terjadi  adanya  usulan  bagi  non- Muslim untuk dicalonkan menjadi presiden atau kepala negara.
15 Presiden I RI Ir.H. Soekarno dan Wakilnya Drs. Mohammad Hatta, 18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948; Presiden II RI Soeharto – (1) Sri Sultan Hamengkubuwono IX, 1967-1978; (2) H. Adam Malik, 1978-1983;  (3)  Umar  Wirahadikusumah,  1983-1988;  (4)  Sudharmono,  S.H,  1988-1993;  (5)  Try Sutrisno,  1993-1998;  (6)  B.J.  Habibie,  1998;  Presiden  III  RI  B.J.  Habibie,  1998-1999;  Presiden  IV K.H. Abdurrahman Wahid (Gus dur)-Megawati Soekarnoputri, 1999-2001; Presiden V RI Megawati Soekarno Putri- H. Hamzah Haz, 2001-2004; Presiden VI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- H. M. Yusuf Kalla, 2004-2009; Presiden VII RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Boediono, 2009-2014; Presiden VIII RI Ir. H. Joko Widodo-H. M. Yusuf Kalla, 20 Oktober 2014 - sampai sekarang.
Kasus  pemilihan  Gubernur  di  DKI  Jakarta 16 tahun  2017  lalu  menyisakan banyak  perdebatan  karena  pada  perhelatan  demokrasi  tersebut  diikuti  oleh  dua kandidat  (putaran  kedua)  yang  memiliki  perbedaan  agama  pada  calon  gubernur. Anies  Rasyid  Baswedan  (Muslim)-Sandiaga  Salahuddin  Uno  (Muslim)  versus Basuki  Tjahaja  Purnama  (non-Muslim)-Djarot  Saiful  Hidayat  (Muslim)  menjadi pertarungan  tidak  hanya  pertarungan  visi  misi  dalam  untuk  membangun  DKI Jakarta,  tetapi  juga  telah  melibatkan  agama  di  dalamnya  yang  diikuti  oleh  kasus “penodaan  agama”  yang  diputuskan  dilakukan  oleh  Basuki  Tjahaja  Purnama. Meskipun  banyak  pihak  yang  tidak  setuju  jika  pemilihan  kasus  kepala  daerah  di DKI  Jakarta  dikatakan  sangat  sarat  dengan  nuansa  agama,  namun  pada  faktanya isu-isu  agama  sangat  kental  digunakan  khususnya  untuk  mendukung  dan menyudutkan salah satu pihak. Akhirnya, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang  diusung  oleh  beberapa  partai  politik  termasuk  partai  politik  berbasis  Islam menjadi pemenang pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta.
Kasus  di  beberapa  tempat  lain  berbeda  dengan  DKI  Jakarta  di  mana keterpilihan  pemimpinnya  sangat  akrab  dengan  kondisi  penduduk  mayoritas (agama). Di Kalimantan Barat misalnya, meskipun penduduknya mayoritas Muslin, namun gubernurnya adalah non-Muslim. Data BPS pada tahun 2010 menunjukkan bahwa  penduduk  Muslim  Kalimantan  Barat  berjumlah  2.603.318  jiwa  (59,22  %), Katolik  berjumlah  1.008.368  jiwa  (22,93%),  Kristen  sejumlah  500.225  jiwa (11,37%)  dari  total  penduduk  sebanyak  4.395.983  jiwa.  Meskipun,  dari  data  ini memperlihatkan jumlah Muslim yang jauh di atas Kristen dan Katolik, namun pada kenyataannya Gubernur Kalimantan Barat adalah non-Muslim, yaitu Drs. Cornelis, SH  (seorang  Katolik).  Padahal,  jika  mengacu  pada  jumlah  penduduk  berdasar agama, maka gubernur Kalimantan Barat semestinya Muslim sebagai representasi kelompok  mayoritas.  Adapun  di  Maluku,  meskipun  antara  penduduk  Muslim  dan Kristen  hanya  beda  sangat  tipis,  namun  dipimpin  oleh  Muslim,  yaitu  H.  Said Assegaf  (2014-2019).  Di  Maluku,  penduduk  Muslim  berjumlah  776.130  jiwa (50,15%),  Kristen  634.841  jiwa  (41,02%),  dan  Katolik  103.629  jiwa  (,69%)  dari
16 Menurut  data  https://sp2010.bps.go.id,  jumlah  penduduk  DKI  Jakarta  tahun  2010  sejumlah 9.607.787  jiwa  dan  penduduk  Muslim  sebanyak  8.200.796  jiwa  atau  85,35  %.  Data  ini menunjukkan bahwa penduduk DKI Jakarta mayoritas Muslim).
total penduduk sejumlah 1.547.340 jiwa. Jika hanya mengkategorikan Muslim dan non-Muslim,  maka  jumlah  non-Muslim  lebih  banyak  di  Propinsi  Maluku.  Berbeda lagi  misalnya  yang  terjadi  di  propinsi  di  mana  penduduk  suatu  agama  sangat dominan  seperti  Papua,  Papua  Barat,  Sulawesi  Utara,  dan  Nusa  Tenggara  Timur, isu atau perdebatan mengenai agama bagi calon gubernurnya relatif lebih sepi.
Terpilihnya  Bupati  Kabupaten  Kepulauan  Sula  di  Maluku  Utara  yang beretnis  Tionghoa  non-Muslim  misalnya,  memberikan  penjelasan  atas  ragam aspirasi  di  kalangan  umat  (Islam)  khususnya  dalam  memilih  pemimpin  seperti yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Bupati terpilih untuk tahun 2016- 2021  adalah Hendrata  Thes.  Adapun  wakilnya  adalah  Zulfahri  Abdulah  Duwila, seorang  Muslim.  Total  penduduk  Kabupaten  Sula  seperti  yang  dilansir  oleh  BPS pada  tahun  2013  adalah  195.023  jiwa  yang  terbagi  berdasarkan  agama  seperti pada tabel berikut:
NO AGAMA JUMLAH PERSENTASE 1 Islam 189.023 96,93 2 Kristen 571 0,29 3 Katolik 5386 2,76 4 Hindu, Budha, Lainnya 4 0,00 TOTAL PENDUDUK 195.023 99,98
Tabel 1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama Kab. Kepulauan Sula Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Sula, 2013 (diolah peneliti).
Tentu saja ada perubahan data penduduk berdasarkan agama pada saat ini namun tidak  mengubah  persentase  secara  signifikan  sehingga trend nya  persentase penduduk berdasarkan agama kemungkinan besar masih sama.
Kasus  Kabupaten  Kepulauan  Sula  memiliki  kesamaan  dengan  Kabupaten Banjarnegara  karena  kedua  bupati  terpilih  adalah  etnis  Tinghoa.  Hanya  saja, Bupati Banjarnegara adalah muallaf , sedangkan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula masih  memeluk  Kristen  pada  saat  terpilih  sebagai  bupati  hingga  saat  ini.  Budhi Sarwono, Bupati Kabupaten Banjarnegara, merupakan Bupati terpilih muallaf dan
terpilih  di  tengah  mayoritas  (Jawa)  Muslim  Banjarnegara.  Untuk  memberikan gambaran  persentase  penduduk  berdasarkan  agama,  berikut  kondisi  penduduk Kabupaten  Banjarnegara  yang  terangkuberdasarkan  agama,  secara  rinci  dapat dilihat pada tabel berikut.
NO AGAMA JUMLAH PERSENTASE 1 Islam 863.181 99,34 2 Kristen 3.575 0,41 3 Katolik 1.028 0,11 4 Hindu 36 - 5 Buddha 584 0,06 6 Khoghucu 16 - 7 Lainnya 493 0,05 TOTAL PENDUDUK 868.913 99,97
Tabel 2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama Kab. Banjarnegara Sumber: BPS Kab. Banjarnegara 2017 (diolah peneliti).
Uraian  di  atas  memberikan  penjelasan  atas  beragamnya  persepsi  pemilih terhadap  orang  yang  dipilih  dalam  sebuah  proses  pemilihan  seperti  pemilihan kepala  daerah  yang  berlangsung  di  seluruh  Indonesia.  Kasus-kasus  di  atas  juga memberikan  analisis  bahwa  tidak  selamanya  kemenangan  ditentukan  oleh kesamaan  identitas  (agama).  Pada  kasus  pemilihan  kepala  daerah  di  DKI  Jakarta, memang  menyimpan  banyak  perdebatan.  Salah  satu  perdebatan  yang  ada  adalah penggunaan  instrumen  keagamaan  sebagai  bagian  dari  kampanye  dan  akhirnya meminggirkan  salah  satu  calon  gubernur.    Pada  kasus  Kalimantan  Barat, keterpilihan  gubernur  lebih  didasarkan  pada  factor  etnisitas.  Sebab,  etnik  Dayak merupakan  etnis  dominan  dan  secara  kebetulan  gubernur  terpilih  berasal  dari etnik  tersebut.  Pada  daerah-daerah  di  mana  populasi  non-Muslimnya  mayoritas seperti  Nusa  Tenggara  Timur,  Papua,  Papua  Barat,  Sulawesi  Utara,  dan  Bali memiliki  kecenderungan  yang  linier  dengan  kondisi  populasi,  artinya gubernur/kepala  daerahnya  dapat  dianggap  mewakili  kondisi  populasi  yang  ada, demikian  sebaliknya  (Sulawesi  Selatan,  NAD,  Sumatera  Barat,  Jambi,  NTB,  Jawa,
dan  lain-lain).  Kasus  Maluku  berbeda  lagi,  meskipun  populasi  Muslim  dan  non- Muslim hanya memiliki selisih yang sangat tipis, namun kepala daerahnya saat ini adalah Muslim.

## E. Reasoning Memilih Pemimpin : Potret Perdebatan yang Tidak Berujung
Perdebatan  mengenai  pemimpin  non-Muslim  seperti  di  atas  memiliki justifikasi  di  lapangan.  Publik  Muslim  memiliki  perbedaan  pendapat  mengenai kepemimpinan  ini.  Ada  dua  arus  utama,  yaitu  setuju  dan  tidak  setuju  serta kelompok lain yang memilih menolak atau menerima kepemimpinan non-Muslim dengan  mengemukakan  syarat  dalam  argumentasinya.  Hal  ini  tergambar  secara jelas pada pendapat kaum muda Islam (mahasiswa) pada sebuah perguruan tinggi swasta  di  Yogyakarta.  Dalam  sebuah  kesempatan  (Desember  2017),  penulis menyebarkan  angket  kepada  100  mahasiswa  dari  berbagai  daerah  di  Indonesia untuk  memetakan  pilihan  mengenai  kepemimpinan  non-Muslim.  Penulis  juga memberikan  kesempatan  kepada  mereka  untuk  menjawab  sebuah  pertanyaan  di mana  jawabannya  hanya  setuju  dan  tidak  setuju.  Pada  kesempatan  tersebut, peneliti sengaja mengarahkan pertanyaan pada pilihan setuju atau tidak terhadap kepemimpinan  non-Muslim  di  Indonesia  untuk  kepentingan  pemetaan kecenderungan  di  antara  mereka.  Pertanyaan  yang  diajukan  adalah  apakah  Anda setuju/tidak  setuju  jika  Indonesia  dipimpin  oleh  non-Muslim?    Hasil  yang diperoleh  pun  terbelah  menjadi  tiga  kelompok  seperti  yang  tergambar sebagaimana berikut.
Gambar: Prosentase Pendapat Informan Sumber: Penulis, 2017. 44% 37% 19% Prosentase Pendapat Informan Tidak Setuju Setuju Ragu-ragu
Pada  gambar  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  kebanyakan  informan cenderungan  tidak  setuju  (44%)  terhadap  pemimpin  non-Muslim  di  Indonesia. Sementara  itu,  terdapat  pula  yang  menyatakan  bahwa  non-Muslim  boleh  saja menjadi  pemimpin  (37%),  sedangkan  kecenderungan  ketiga  lebih  memilih  jalan tengah  (19%)  yang  umumnya  mengatakan  bahwa  boleh  menjadi  pemimpin dengan  syarat  bahwa  ia  mampu  mengemban  amanah,  jujur,  dan  adil  serta  tidak merugikan umat Islam yang mayoritas. Alasan kelompok ini juga menitik-beratkan bahwa  jika  pemimpin  hanya  untuk  memenuhi  kepentingan  sendiri  atau kelompoknya,  maka  non-Muslim  tidak  boleh  memimpin  negara  Muslim  seperti Indonesia.
Di  antara  informan  yang  menolak  atau  tidak  setuju  terhadap  pemimpin non-Muslim  menggunakan  beberapa  alasan,  seperti  kondisi  Muslim  mayoritas, keterangan  nash,  dan  alasan  etis.  Pendapat  ini  misalnya  dinyatakan  oleh  TR  (19) bahwa:
"Mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, sehingga non-Muslim tidak boleh jadi pemimpin. Jika pemimpin Negara adalah non-Muslim sementara  mayoritas  yang  dipimpin  adalah  Muslim,  dikhawatirkan ia  tidak  mengerti  kebutuhan  umat  Islam  seperti  ketersediaan kebutuhan makanan halal, dan lain-lain"
Hampir sama dengan pendapat di atas, IN (20) menegaskan:
"Muslim  dilarang  memilih  pemimpin  non-Muslim,  sedangkan Indonesia mayoritas Muslim sehingga tidak dibolehkan bagi mereka. Ini  sangat  jelas  dalam  al-Qur'an.  Maka  dapat  dipastikan  bahwa keepemimpinan  yang  didasari  oleh  ajaran-ajaran  Islam,  akan berjalan dengan baik dan lancar"
Pernyataan  di  atas  menunjukkan  keinginan  bahwa  pemimpin  semestinya berasal dari kelompok atau kalangan mayoritas. Hal ini dapat dilihat pula sebagai sebuah  upaya  kelompok  mayoritas  untuk  tetap  menjaga  posisinya  sebagai mayoritas.  Pemimpin  memang  sangat  strategis  dalam  rangka  mengendalikan berbagai  kepentingan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu.  Ini  pulalah  yang menjadi kekhawatiran seperti yang diungkapkan oleh kedua informan di atas.
Informan  lain  SW  (18)  menjelaskan  bahwa  dalil  atau  nash  sangat  tegas menerangkan  mengenai  kepemimpinan  atau  larangan  memilih  pemimpin  non-
Muslim.  Alasan  yang  digunakan  adalah  penegasan  QS  Al  Maidah  ayat  51  yang melarang menjadikan non-Muslim sebagai teman. Menjadikan teman saja dilarang, apalagi menjadikan pemimpin, demikian alasan yang sering terdengan di kalangan Muslim tertentu yang menolak kepemimpinan non-Muslim. ia mengatakan bahwa:
“Saya  tidak  setuju  dengan  kepemimpinan  non-Muslim  di  Indonesia karena saya sebagai Muslim dan mayoritas. Sudah sangat jelas dalam al-Qur’an Al Maidah ayat 51…”
Ketidak-setujuan  terhadap  kepemimpinan  non-Muslim  juga  diungkapkan  oleh  YS (18), ia mengatakan bahwa:
“Saya  tidak  setuju,  didasari  pada  surah  Al  Maidah  ayat  51  pastinya. Dan  juga  banyak  bukti  dari  kepemimpinan  non-Muslim  yang  tidak adil  di  berbagai  belahan  dunia.  Dapat  kita  lihat,  saat  seorang pemimpin  negara  Muslim,  dia  dapat  berlaku  adil  bagi  semua  orang atau pengikut agama lain, tapi ketika yang memimpin itu non-Muslim banyak dari mereka yang mengesampingkan hak-hak rakyatnya yang Muslim…”
Informan lain memberikan keterangan yang juga tidak menyetujui kepemimpinan non-Muslim, tetapi ia menggunakan alasan yang relatif berbeda dengan beberapa informan  sebelumnya.  EA  (18)  menjawab  pertanyaan  apakah  Anda  setuju mengenai pemimpin non-Mulim di Indonesia, secara tegas menyatakan bahwa:
“Jawaban  saya  jelas,  tidak  setuju.  Karena  kurang  etis  jika  seorang Muslim meminta perlindungan kepada non-Muslim ...”
Kedua  informan  di  atas  memberikan  alasan  yang  menjelaskan kekhawatiran  jika  pemimpin  berasal  dari  non-Muslim.  Fakta  sejarah,  menurut salah  satu  informan,  memberikan  pelajaran  bahwa  kepemimpinan  non-Muslim sangat tidak menguntungkan bagi kalangan Muslim. Demikian pula, ada keraguan bahwa  nantinya  pemimpin  non-Muslim  akan  menerapkan  atura-aturan  yang berasal  dari  ajaran  yang  ia  yakini,  tentu  saja  hal  ini  bertentangan  dengan  ajaran Islam.  Oleh  karena  itu,  semestinya  dihindari  atau  jangan  memilih  non-Muslim untuk menjadi pemimpin karena pernah terjadi sikap yang tidak menguntungkan umat Islam.
Selain  informan  yang  dengan  tegas  menyatakan  sikap  setuju  terhadap kepemimpinan  non-Muslim,  berikut  akan  dipaparkan  beberapa  pernyataan
informan  yang  setuju  terhadap  kepemimpinan  non-Muslim  di  Indonesia.  Akan tetapi, berikut hanya dipaparkan beberapa keterangan informan karena pendapat informan  lain  cenderung  sama.  Di  antara  mahasiswa  yang  menyatakan  setuju dengan kepemimpinan non-Muslim di Indonesia mengatakan:
"Islam  mengedepankan  toleransi  dan  Indonesia  bukan  negara  Islam. Setiap  warga  di  dalam  konstitusi  Indonesia  berhak  memilih  dan dipilih.  Jika  non-Muslim  menjadi  pemimpin  dan  menerapkan  nilai Islam (tidak dzalim), maka sah-sah saja"
Pendapat senada juga terungkap dari informan, AR (19). Ia menegaskan:
"Tidak ada masalah jika pemimpin itu non- Muslim, selama pemimpin itu  bertindak  sesuai  ajaran  atau  ketentuan  dalam  Islam  dan memberikan  perubahan  yang  sangat  baik  untuk  negara  serta memberikan  perubahan  hidup  untuk  masyarakat  lebih  makmur  dan sejahtera"
SNA  (19)  berpendapat  sejalan  dengan  kedua  informan  di  atas.  Ia  menegaskan bahwa  “saya  setuju  jika  pemimpin  bukan  dari  kalangan  Islam  karena  kita  harus bersatu  dengan  warga  negarayang  lain”.  Bahkan,  FMI  (19)  mengemukakan pendapat yang sedikit skeptis. Ia mengatakan bahwa:
“…selagi  negara  kita  dipimpin  oleh  Muslim  tetapi  tetap  melakukan perbuatan  tercela  seperti  korupsi  atau  tindak  pemimpin  yang menyimpang dari ajaran agama Islam ya sama saja…”
AY  (18)  memiliki  pandangan  yang  relative  sama  dengan  FMI,  ia  mengatakan bahwa  “apa  salahnya  pemimpin  non-Muslim  asalkan  orang  itu  benar-benar amanah dalam memimpin dan sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat… mereka juga pasti akan senang karena merasa diberi kepercayaan”
Persoalan  kemampuan  seseorang  memimpin  juga  menjadi  alasan  mengapa informan  setuju  terhadap  pemimpin  non-Muslim.  SR  (19)  misalnya  memberikan keterangan bahwa:
“Saya  rasa  Indonesia  adalah  negara  kesatuan.  Jadi  jika  ada  ataupun terjadi perbedaan pilihan itu wajar. Jika dirasa seseorang non-Muslim
mampu  memimpin  suatu  wilayah  itu  bukan  suatu  masalah,  yang terpenting mampu membangun dan berguna bagi masyarakat”.
Para  informan,  menurut  pendapat  masing-masing,  memiliki  alasan  yang berbeda-beda  mengenai  sikap  ‘tidak  setuju’  atau  menolak  dan  ‘setuju’  atau menerima  kepemimpinan  non-Muslim  di  Indonesia.  Pandangan  informan  yang menolak  kepemimpinan  non-Muslim  juga  didasarkan  pada  beberapa  alasan  atau pertimbangan. Pertama, fakta  sosiologis  bangsa  Indonesia.  Mayoritas  penduduk adalah Muslim sehingga dianggap pantas dipimpin oleh pemimpin Muslim karena ia  mengetahui  kebutuhan  kelompok  mayoritas  (Muslim). Kedua, alasan  teologis. Dalam al-Qura’an dan Hadis disebutkan dengan tegas mengenai larangan memilih pemimpin  bukan  dari  kalangan  sendiri  (non-Muslim).  Larangan  ini  kemudian mendasari  pilihan  terhadap  seorang  calon  pemimpin.  Memilih  pemimpin  yang bukan  dari  kalangan  sendiri  sama  saja  menafikan nash . Ketiga, fakta  historis. Dalam  sejarah  Islam,  pernah  dipimpin  oleh  non-Muslim  dan  berlaku  dzalim sehingga sangat merugikan kalangan Muslim ketika itu.
Adapun  para  informan  tersebut  memberikan  gambaran  secara  garis  besar dipetakan  dalam  dua  bentuk;  setuju  dan  tidak  setuju.  Alasan  yang  dikemukakan oleh  kelompok  yang  setuju  antara  lain  adalah, pertama, alasan  toleransi. Jika seseorang  terpilih  dan  dipilih  oleh  rakyat  (masyarakat)  maka  seharusnya  hasil tersebut  diterima  meskipun  yang  terpilih  berlatarbelakang  agama  yang  berbeda. Indonesia  menurut  kelompok  ini  adalah  negara  yang  toleran,  dan  memberikan jalan  yang  luas  kepada  siapa  saja,  termasuk  dalam  hal  kepemimpinan. Kedua, bentuk negara yang bukan negara Islam dan tidak ada syarat mutlak bagi seorang pemimpin.  Syarat  bagi  calon  kepala  daerah/kepala  negara  tidak  menyebutkan agama,  tetapi  posisi  kepercayaan,  yaitu  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Ketiga, kompetensi.  Siapapun  memiliki  kesempatan  jika  memenuhi  kualifikasi seorang  pemimpin  (adil,  terpecaya,  dan  lain-lain),  artinya  terbuka  kesempatan kepada semua orang untuk berkompetisi untuk menjadi pemimpin. Keempat , atas dasar  kesetaraan  akses  dan  hak.  Siapapun  memiliki  peluang  yang  sama  untuk menjadi  pemimpin  tanpa  menjadikan  perbedaan  agama  atau  keyakinan  yang dianut  sebagai  penghalang. Kelima ,  keberpihakan.  Jika  seorang  pemimpin  tidak
memihak  pada  kelompok  tertentu  (adil),  maka  ia  pantas  untuk  dipilih  menjadi pemimpin.

## F. Kesimpulan
Terdapat  tiga kecenderungan  mengenai  kepemimpinan  non-Muslim  di tengah  Mayoritas  Muslim  Indonesia. Pertama, lebih  cenderung  pada  pemahaman tekstual  formalis  sehingga  kepemimpinan  non-Muslim  ditolak  dengan  berdasar pada  pemahaman  teks  dan  fakta  masyarakat  mayoritas  Muslim  serta  adanya ketakutan  ideologisasi  khususnya  yang  mengaburkan  ideologi  ‘dominan’. Kedua , kecenderungan  yang  lebih  pada  pemahaman  atas  kebutuhan  kepemimpinan  dan melihat  substansi  persoalan.  Ini  didasarkan  pada  konteks  atau  kondisi  yang kepemimpinan membutuhkan figure yang memiliki kompetensi yang baik. Ketiga , kelompok  yang  mengedepankan  aspek  kemaslahatan  umat  daripada  perbedaan keyakinan.  Perdebatan  yang  muncul  di  sini  bukan  lagi  pada  persoalan  formal seorang  pemimpin,  tetapi  lebih  pada  kemampuan  dan  komitmen  pemimpin menginternalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam kepemimpinannya.
Tampak jelas juga adanya keinginan kelompok muda Islam masing-masing memiliki  perspektif  yang  berbeda  mengenai  kepemimpinan.  Ada  beberapa  hal yang  mempengaruhi  hal  tersebut.  Salah  satu  di  antaranya  adalah  konteks  sosial masyarakat  Musilim  yang  cair,  artinya  persoalan  perbedaan  agama  sering  tidak dipersoalkan  lagi  karena  ada  kesamaan-kesamaan  kultural.  Selain  itu,  perbedaan pemahaman  (penafsiran)  terhadap  teks  atau  nash  juga  menjadi  satu  faktor perbedaan  pendapat  atau  kecenderungan  mengenai  kepemimpinan  non-Muslim. Pada satu sisi, terdapat arus kuat memahami teks secara tekstual (formal), dan ada pula  kecenderungan  kuat  memahami  teks  secara  kontekstual  (substastif). Justifikasi  teks  dan  fakta  sosial  meskipun  telah  memberikan  penjelasan  yang lengkap, namun akibat penafsiran yang berbeda muncul sikap bervariasi.
Kontekstualisasi  atau  bahkan  re-kontekstualisasi  oleh  karenanya  penting dilakukan  dalam  rangka  mencari  titik  singgung  ketiga  kecenderungan  tadi. Penafsiran  yang  bersifat  literal  perlu  diikuti  oleh  pemahaman  yang  kontekstual dalam  rangka  memberikan  kerangka  piker  komprehensif  menyikapi  persoalan keumatan  saat  ini  dan  di  masa  mendatang.  Kompromi  antara  teks  dan  konteks
diharapkan  akan  melahirkan  pemahaman  yang  luas.  Sebab,  kecenderungan masyarakat  Muslim  yang  bervariasi  dalam  memilih  pemimpin  tidak  lagi  semata dimaknai  sebagai  sebuah  bentuk  'kebutaan'  terhadap  teks,  tetapi  hal  tersebut dapat  pula  dimaknai  sebagai  dinamika  dan  keinginan  umat  untuk  keluar  dari 'kebiasaan'  lama  yang  sifatnya  'tekstualis'.  Oleh  karena  itu,  memilih  pemimpin tidak  hanya  didasarkan  pada  keterangan  teks,  tetapi  juga  harus  mempertim- bangkan konteks sosio-historis masyarakat Muslim di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Faris,  Muhammad  Abdul  Qadir. Fiqh  Politik  Hasan  al-Banna ,  Terj.  Odie  al- Faeda. Solo: Media Insani, 2003 .
Ather,  Syed  Mohammad  dan  Farid  Ahammad  Sobhani. Managerial Leadership: An Islamic Perspective, IIUC STUDIES Vol. – 4, December 2007 , pp. 7-24.
Azra, Azyumardi. dkk. Fikih Kebinekaan Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan,  dan  Kepemimpinan  Non-Muslim. Bandung:  PT  Mizan  Pustaka- Maarif Institute, 2015.
Blackburn,  Susan.  “Indonesian  Women  and  Political  Islam”,  dalam Journal  of Southeast  Asian  Studies,  Vol.  39,  No.  1  (February). Singapore:  Cambridge University  Press-Department  of  History,  National  University  of  Singapore, 2008, pp. 83-105.
Gunaryo, Achmad. Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari  Peradilan  "Pupuk  Bawang"  menuju  Peradilan  yang  Sesungguhnya.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006 .
Ibn  Arabi,  Abu  Bakar  Muhammad  Ibn  Abdillah. Ahkam  al-Qur’an  Jilid. Beirut- Lubnan: Dar al-Kutub al-Iliyah, 1998.
Ibn  Katsir  al  Dimasyqi,  Imam  Abi  al  Fida  al  Hafidz. Tafsir  al-Qur’an  Al  Adzhim. Beirut: Dar al Fikr, 1992.
Koontz et al. Management: A Global Perspective , 1994, pp.499.
Mabesau. Kepemimpinan Angkatan Udara. Jakarta: Mabesau, 2011.
Northouse, Peter G. Leadership: Theory and Practice. London: Sage Publications.
Sholihin,  Rahmat.  "Referensi  Islam  dalam  Memilih  Pemimpin",  dalam Jurnal Konstitusi,  Vol  1,  Nomor  1,  November. Jakarta:  Mahkamah  Konstitusi-PKK IAIN Antasari Banjarmasin, 2008.
Syarif,  Mujar  Ibnu.  "Memilih  Presiden  Non-Muslim  di  Negara  Muslim  dalam Perspektif Hukum Islam", dalam Jurnal Konstitusi, Vol 1, Nomor 1 November. Jakarta: Mahkamah Konstitusi-PKK IAIN Antasari Banjarmasin, 2008 .
Van Doorn-Harder, Nelly. “The Indonesian Islamic Debate on a Woman President”, dalam Sojourn:  Journal  of  Social  Issues  in  Southeast  Asia,  Vol.  17,  No.  2 (October) , Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2002. pp. 164-190.