-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN YANG TELAH DILEGALISASI YANG MENGANDUNG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

## Dina Nurkharisma, Budi Santoso, Irma Cahyaningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: dina.nurkharisma@gmail.com

## Abstract
The notary has the authority to legalize the deed under the hand requested by the parties. But often in the deed under the hand contains elements of acts against the law. This study aims to describe the responsibilities of a notary to his profession as a general official making an authentic deed, and to describe the notary's responsibility for an underhand agreement that contains elements of illegal acts that have been legalized. The method used in this article is normative juridical, which is a secondary data  analysis  with  statute  approach  and  conceptual  approach  that  has  descriptive  analytical reasearch  spesifications.  The  results  of  research  in  this  article,  namely:  first,  the  notary's responsibility towards his profession as an official of an authentic deed is only limited to the formal form of an authentic deed, not to the contents of the deed, every act carried out by a notary can be held  accountable  if  there  is  a  violation  committed  and  the  act  can  cause  harm  for  the  parties. Second, the notary liability for an underhand  agreement that  contains elements of illegal  acts  that have been legalized, that is, the notary is not responsible for the contents of the deed under the hand even though there is a clause in the act against the law.

## Keywords: liability; notary; legalization

## Abstrak
Notaris  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  legalisasi  akta  dibawah  tangan  yang  dimohonkan oleh  para  pihak.  Namun  seringkali  dalam  akta  dibawah  tangan  mengandung  unsur  perbuatan melawan  hukum.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  tanggungjawab  notaris  terhadap profesinya  sebagai  pejabat  umum  pembuat  akta  autentik,  dan  untuk  mendeskripsikan pertanggungjawaban notaris terhadap perjanjian dibawah tangan yang mengandung unsur perbuatan melawan  hukum  yang  telah  dilegalisasi.  Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  yuridis normatif,  yaitu telaah data sekunder dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual yang  memiliki  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis . Hasil  penelitian  dalam  artikel  ini,  yaitu: pertama tanggungjawab  notaris  terhdap  profesinya  sebagai  pejabat  pembuat  akta  autentik  hanya terbatas bentuk formal akta autentik bukan terhadap isi akta, setiap perbuatan yang dilakukan oleh notaris  bisa  dimintakan  pertanggungjawaban  apabila  ada  suatu  pelanggaran  yang  dilakukan  dan perbuatan  itu  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  para  pihak. Kedua, pertanggungjawaban  notaris terhadap perjanjian dibawah tangan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilegalisasi  yaitu  notaris  tidak  bertanggungjawab  terhadap  isi  akta  dibawah  tangan  meskipun  di dalamnya ada klausula perbuatan melawan hukum.
Kata kunci: pertanggungjawaban; notaries; legalisasi
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Jasa  dari  notaris  sangat  dibutuhkan  dalah  kehidupan  masyarakat,  salah  satunya  yaitu untuk  menyatakan  kehendak  dengan  alat  bukti  yang  autentik.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), Notaris adalah pejabat umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasatkan Undang-Undang lainnya. Akta autentik dapat  dijadikan  alat  bukti  dalam  persidangan  perdata  maupun  pidana.  Menurut  Pasal  1870 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  akta  notaris  adalah  akta  autentik  merupakan  alat  bukti tertulis  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna.  Sedangkan  menurut  Pasal  184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti  yang  sah  adalah:  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  1981)  a.  Keterangan saksi;  b.  Keterangan  ahli;  c.  Surat;  d.  Petunjuk;  e.  Keterangan  terdakwa.  Akta  autentik  yang dibuat oleh notaris tersebut masuk dalam alat bukti petunjuk.
Pengertian  Akta  itu  sendiri  berdasarkan  Pasal  165 Staatsblad Tahun  1941  Nomor  44 (HIR),  akta  adalah  surat  yang  diperbuat  demikian  oleh  atau  dihadapan  pegawai  yang berwenang  untuk  membuatnya  menjadi  bukti  yang  cukup  bagi  kedua  belah  pihak  dan  ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta  itu  (Herziene  Inlandsch  Reglement,  n.d.).  Sementara  itu,  berdasarkan  Pasal  1868  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa itu untuk ditempatkan dimana akta dibuatnya (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.).  Menurut  Herlin  Budiono,  Pasal  1868  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  tidak menjelaskan  mengenai  siapa  yang  dimaksud  dengan  pegawai/  pejabat  umum  dan  bagaimana bentuk  akta  autentik,  tetapi  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris menunjuk  notaris  sebagai  pejabat  umum  serta  memberi  dasar  dan  tata  cara  pembuatan  akta autentik (Budiono, 2013).
Macam-macam  akta  notaris  di  dalam  Pasal  1  angka  7  UUJN,  akta  notaris  adalah  akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam  Undang-Undang.  Dengan  demikian  terdapat  dua  macam  akta  notaris  yaitu  akta  yang dibuat oleh notaris (akta relaas ) yang merupakan akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara autentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau secara suatu keadaan yang  dilihat  atau  disaksikan  di  dalam  menjalankan  jabatannya  sebagai  notaris,  dan  akta  yang
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
dibuat  di  hadapan  notaris/  akta  pihak  (akta partij )  yaitu  akta  yang  dibuat  di  hadapan  notaris memuat  uraian  dari  apa  yang  diterangkan  atau  diceritakan  oleh  para  pihak  yang  menghadap kepada notaris.
Selain  akta  autentik  terdapat  akta  lain  yang  ada  yaitu  akta  dibawah  tangan  yang ditegaskan  di  dalam  Pasal  1874  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  yang  menyebutkan sebagai  tulisan-tulisan  dibawah  tangan  dianggap  akta-akta  yang  ditanda  tangani  dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  akta  dibawah  tangan  pada  dasarnya  merupakan  akta yang dibuat oleh para pihak dengan membuat perjanjian tanpa melibatkan pegawai umum yang salah satunya  yaitu notaris. Menurut Yahya Harahap daya  kekuatan pembuktian akta dibawah tangan  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian  luar  sebagaimana  akta  autentik  yang  tidak  bisa dibantah  kebenarannya  oleh  hakim,  dengan  demikian  harus  pihak  lawan  yang  mengajukan pembuktian kepalsuan atas akta tersebut,  disini pembuktian akta dibawah tangan ini memiliki kekuatan hukum yang sangat lemah (Harahap, 2005).
Menurut  Soepomo  sebagaimana  dikemukakan  Yahya  Harahap  jika  ditinjau  dari  segi pembuktiannya,  agar  suatu  tulisan  memiliki  nilai  sebagai  akta  dibawah  tangan  diperlukan beberapa persyaratan pokok, diantaranya: pertama, surat atau tulisan tersebut ditanda tangani, kedua isi  yang  diterangkan  didalamnya  menyangkut  mengenai  perbuatan  hukum ( Rechtshandeling )  atau  hubungan  hukum  ( Rechtsbetrekking )  dan  yang  ketiga  sengaja  dibuat untuk  dijadikan  bukti  dari  perbuatan  hukum  yang  dibuat  di  dalamnya  (Harahap,  2005). Kekuatan  pembuktiannya  hanya  antara  para  pihak  tersebut  apabila  para  pihak  tersebut  tidak menyangkal  dan  mengakui  adanya  perjanjian  tersebut  (mengakui  tanda  tangannya  di  dalam perjanjian  yang  dibuat).  Oleh  sebab  itu,  salah  satu  pihak  dapat  menyangkal  akan  kebenaran tanda tangan yang ada dalam perjanjian tersebut.
Hal  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  apabila  terjadi  permasalahan  hukum,  maka  akta dibawah tangan ini memiliki  pembuktian  yang sangat  lemah. Senada dengan R. Subekti  yang menyatakan bahwa pembuktian adalah meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil- dalil  yang  dikemukakan  dalam  suatu  persengketaan  (Subekti,  2001).  Oleh  karenanya  untuk memperkuat  akta  dibawah  tangan  dapat  dilakukan  suatu  legalisasi  terhadap  akta  dibawah tangan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  yang  berwenang  yaitu  notaris.  Menurut  Pasal  56  UUJN, surat  di  bawah  tangan  yang  disahkan  atau  dilegalisasi  wajib  diberi  teraan  cap/stempel  serta paraf  dan  tanda  tangan  notaris  (Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris,  2004).  Kewenangan  notaris  untuk  mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
kepastian  tanggal  surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftarkan  di  dalam  buku  khusus (legalisasi)  yang  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  a  UUJN.  Para  pihak dalam  hal  ini  hanya  tanda  tangan  di  hadapan  notaris  dimana  notaris  tidak  memastikan  isi mengenai  suatu  akta  apakah  isinya  suatu  perbuatan  melawan  hukum  atau  tidak,  meskipun  di dalamnya para pihak tanda tangan di hadapan notaris, namun akta yang dibuat merupakan akta di bawah tangan, bukan akta notaris.
Namun,  terdapat  permasalahan  lain,  yaitu  bagaimanakah  pertanggungjawaban  notaris mengenai  akta  dibawah  tangan  yang  sudah  dilegalisasi  yang  di  dalamnya  memuat  perbuatan melawan  hukum.  Sebagai  pejabat  umum  khususnya  di  bidang  hukum  perdata,  notaris diharapkan  menduduki  posisi  yang  netral,  dengan  demikian  dapat  diharapkan  dapat memberikan  informasi  atas  tindakan  hukum  yang  dilakukan  notaris  atas  permintaan  kliennya yang  berdasarkan  Undang-Undang,  dan  notaris  diharapkan  tidak  boleh  memihak  kepada kliennya agar mencegah terjadi suatu masalah (Prastomo & Khisni, 2017).
Berdasarkan  uraian  diatas  akan  dirumuskan  dua  permasalahan,  yaitu: Pertama ,  apa  saja yang menjadi tanggung jawab notaris terhadap profesinya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik; Kedua ,  bagaimanakah  pertanggungjawaban  notaris  terhadap  perjanjian  di  bawah tangan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilegalisasi olehnya.
Berdasarkan  penelusuran  yang  telah  dilakukan,  ditemukan  beberapa  artikel  yang membahas  terkait  tentang  Pertanggungjawaban  Notaris  Terhadap  Perjanjian  Dibawah  Tangan Yang Telah Dilegalisasi Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum yaitu: Pertama, artikel yan  membahas  mengenai  penerapan  legalisasi  oleh  Notaris  atas  akta  di  bawah  tangan memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, identitas, maupun tandatangan dari para pihak yang bersangkutan dan terkait dalam perjanjian tersebut serta tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisainya terkait kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa  yang  tanda  tangan  itu  memang  pihak  dalam  perjanjian,  bukan  orang  lain  (Dinaryanti, 2013). Kedua,  artikel  yang membahas mengenai Akta Notaris  yang dibuat tanpa tanda tangan para pihak mempunyai kekuatan mengikat jika ada pengganti dari tanda tangan tersebut, yaitu sidik  jari  atau  cap  jempol  dan  harus  ditegaskan  dalam  akta  keterangan  Notaris  dalam  hal  ini Notaris bertanggung jawab atas akta di tandatangani maupun akta yang menggunakan sidik jari (Sajadi,  2015). Ketiga, artikel  yang  membahas  mengenai  pertanggungjawaban  notaris  atas kebenaran  akta  di  bawah  tangan  yang  dilegalisasinya  adalah  kepastian  tanda  tangan  artinya pasti  bahwa  yang  tanda  tangan  itu  memang  pihak  dalam  perjanjian,  bukan  orang  lain  (Puspa, 2016).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Artikel  yang  ditulis  ini  memiliki  perbedaan  dengan  beberapa  artikel  yang  telah disebutkan sebelumnya. Artikel ini lebih fokus membahas mengenai Tanggung Jawab Notaris Terhadap Profesinya Sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Autentik dan Pertanggungjawaban Notaris  Terhadap  Perjanjian  Dibawah  Tangan  Yang  Mengandung  Unsur  Perbuatan  Melawan Hukum Yang Sudah Dilegalisasi.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian  yang digunakan dalam  artikel ini adalah  yuridis normatif yaitu telaah data sekunder seperti peraturan, putusan, perjanjian, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian  (Syah,  2020).  Dalam  artikel  ini  akan  dijelaskan  dengan  menggunakan  pendekatan undang-undang (statute  approach) dan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach). Spesifikasi    penelitian    dalam    artikel  ini  adalah  deskriptif-analitis,  yaitu  proses  pemecahan masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan  atau  melukiskan  keadaan  subjek  atau  objek penelitian  (Ode,  2012).  Penelitian  hukum  yang  bersifat  normatif  selalu  menitikberatkan  pada sumber  data  sekunder.  Data  sekunder  pada  penelitian  dapat  dibedakan  menjadi  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  (Diantha,  2013).  Berdasarkan  ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dari data sekunder. Analisis data dilakukan secara normatif-kualitatif. Kajian  normatif  berupa  analisis  pertanggungjawaban  notaris  terhadap  perjanjian  dibawah tangan yang telah dilegalisasi yang mengandung perbuatan melawan hukum.

## C. Pembahasan
1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Profesinya Sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Autentik
Menurut  Pasal  1  angka  1  UUJN,  Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  berwenang untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan  Undang-Undang  lainnya.  Jabatan  notaris  lahir karena  masyarakat  membutuhkannya  bukan  jabatan  yang  diciptakan  kemudian  baru  di sosialisakikan kepada masyarakat  luas. Sebagai  pejabat  umum  yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara, notaris tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai profesionalnya (Saputro, 2008).
Notaris  merupakan  pejabat  umum  sebagaimana  duraikan  didalam  Pasal  1  angka  1 UUJN,  dengan  demikian  sebagai  pejabat  umum  notaris  merupakan  satu-satunya  pejabat yang  memiiki  wewenang  untuk  memuat  akta  autentik  tentang  perbuatan,  perjanjian,  dan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
penetapan  yang  diharuskan  oleh  suatu  peraturan  umum  atau  oleh  yang  berkepentingan dikehendaki  untuk  dinyatakan  dalam  suatu  akta  autentik,  semuanya  sepanjang  pembuatan akta tersebut oleh peraturan umum tidak jua ditegaskan atau dikeculikan kepada pejabat lain atau  orang  lain.  Pejabat  lain  sebagaimana  dimaksud  didalam  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang No 2 Tahun 2014 adalah:(Untung, 2002)
a. Consul (Berdasarkan Conculair Wet )
b. Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Mentri Kehakiman
c. Notaris pengganti
d. Jurus Sita pada Pengadilan Negeri
e. Pegawai Catatan Sipil
Menurut  Soegondo  Notodisoerjo  untuk  membuat  akta  autentik,  seseorang  mesti memiliki kedudukan sebagai pejabat umum, di Indonesia seorang pengacara meski ia ahli di bidang  hukum,  tidak  memiliki  wewenang  untuk  membuat  akta  autentik,  karena  pengacara tidak memiliki kedudukan sebagai pejabat umum. Sebaliknya seorang Pegawai Catatan Sipil (Ambtenaar  Van  de  Burgerlijke )  meski  ia  tidak  ahli  hukum  ia  berhak  membuat  akta-akta autentik  yang  digunakan  untuk  hal-hal  tertentu,  contohnya  untuk  membuat  akta  kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, hal yang demikian karena pegawai catatan sipil ditetapkan sebagai  pejabat  umum  dan  diberikan  wewenang  untuk  membuat  akta-akta  tersebut (Soedjendro, 2001).
Wewenang  Notaris  diatur  di  dalam  Pasal  15  ayat  1,  2,  dan  3  UUJN,  yang menyebutkan yaitu sebagai berikut:
Notaris  berwenang  membuat  akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  dan/atau  yang  dikehedaki oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  autentik,  menjamin  kepastian tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta  memberikan grosse ,  salinan  dari  kutipan  akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
(1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 notaris berwenang pula:
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
c. Membuat  kopi  dari  asli  surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat  uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
g. Membuat akta risalah lelang
(2) Setiap  kewenangan  sebagimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Tanggung  jawab  yang  dimiki  oleh  notaris  menganut  prinsip  tanggung  jawab berdasarkan kesalahan (Based of fault of liability) . Dalam pembuatan akta autentik, notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuat terdapat kesalahan atau pelanggaran terjadi dari pihak penghadap, maka sepanjang notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan,  notaris  yang  bersangkutan  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban,  karena dalam  hal  ini  notaris  hanya  mencatat  apa  yang  disampaikan  oleh  para  pihak  untuk dituangkan  ke  dalam  akta,  keterangan  palsu  yang  disampaikan  oleh  para  pihak  merupakan menjadi  tanggung  jawab  para  pihak  (Afifah,  2017).  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  teori tanggung  jawab  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen  yang  menyebutkan  bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung  jawab  hukum  (Kelsen,  2007).  Dengan  demikian,  segala  perbuatan  hukum  yang dilakukan  oleh  notaris  dalam  hal  ini  pembuatan  akta  otentik,  maka  sudah  tentu  ia bertanggung  jawab  apabila  terdapat  kesalahan  sepanjang  perbuatan  notaris  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Apabila  ia  terbukti  bersalah  maka  sudah  wajar  apabila  ia mendapatkan sanksi sebagai konsekwensi tanggung jawab tersebut.
Namun, pada dasarnya dalam hal ini notaris tidak memiliki tanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat dihadapannya, dikarenakan mengenai isi dari akta itu adalah kehendak dan  merupakan  kesepakatan  yang  diinginkan  oleh  para  pihak.  Notaris  hanya  menuangkan kesepakatan  tersebut  ke  dalam  bentuk  akta  autentik  dengan  demikian  notaris  hanya bertanggungjawab terhadap bentuk formal akta autentik  yang sebagaimana yang ditetapkan di dalam Undang-Undang. Notaris hanya memiliki peran untuk melakukan pencatatan atau menuangkan  suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  menghadap  ke dalam  akta.  Notaris  hanya  bertanggung  jawab  untuk  mengkonstatir  apa  yang  terjadi  apa yang dialaminya, dan apa yang dilihat oleh para pihak yang menghadap dan menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta autentik kemudian dituangkan ke dalam akta notaris. Di dalam  hal  ini  notaris  tidak  diwajibkan  untuk  menyelidiki  kebenaran  mengenai  isi  materiil dari  akta  autentik  itu  dengan  demikian  secara  tidak  langsung  hal  ini  mewajibkan  notaris untuk  bersikap  netral  dan  tidak  memihak  dan  memberikan  nasihat  hukum  bagi  klien  yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Jadi  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  yaitu  kecuali  isi  akta  setiap  perbuatan  yang dilakukan  oleh  notaris  bisa  dimintakan  pertanggungjawaban  apabila  ada  suatu  pelanggaran yang  dilakukan  dan  perbuatan  itu  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  para  pihak.  Notaris harus  mempertanggungjawabkan  kebenaran  materiil  akta  apabila  nasihat  hukum  yang diberikan ternyata dikemudian hari merupakan suatu hal yang salah atau keliru. Notaris yang melakukan kesalahan baik disengaja atau tidak yang melakukan perbuatan pelanggar hukum dan  menyebabkan  orang  lain  mengalami  kerugian  maka  notaris  dapat  dikenai  sanksi sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  84  UUJN  yang  menyatakan  yaitu  dapat  menjadi alasan  bagi  pihak  yang  menderita  kerugian  untuk  menuntut  penggantian  biaya,  ganti  rugi dan  bunga  kepada  notaris.  Ganti  rugi  yang  dimaksud  diatur  didalam  Pasal  1365  Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan    orang  yang  karena  salahnya menerbitkan  kerugian  ini,  menggantikan  kerugian  tersebut.  Dengan  demikian  dari  bunyi Pasal  tersebut  untuk  dapat  dikenakan  ganti  rugi  kepada  notaris  harus  terpenuhi  perbuatan yang  melanggar  hukum,  harus  ada  suatu  kesalahan,  harus  ada  kerugian  yang  ditimbulkan, dan adanya hubungan perbuatan dan kerugian.
2. Pertanggungjawaban  Notaris  Terhadap  Perjanjian  Dibawah  Tangan  Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Sudah Dilegalisasi.
Pertanggungjawaban  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  memiliki  arti  perbuatan (hal  dan  sebagainya)  bertanggung  jawab;  sesuatu  yang  dipertanggungjawabkan.
Pertanggungjawaban  ini  juga  melekat  pada  profesi  Notaris  sebagai  pejabat  umum,  baik pertanggungjawaban  hukum  perdata  dan  pidana.  Sofian  mengutip  Hart  dan  Honore menyatakan  terdapat  tiga  elemen  penting  terkait  pertanggungjawaban  dalam  hukum,  yaitu definisi  pertanggungjawaban  menurut  hukum,  dasar  hukum  atribusi  pertanggungjawaban, serta kasus-kasus hukum yang menjadi dasar perbedaan pertanggungjawaban (Sofian, 2018).
Pertanggungjawaban  Notaris  telah  diatur  dalam  Pasal  65  UUJN,  yang  menyatakan bahwa:  “Notaris,  Notaris  Pengganti,  Notaris  Pengganti  Khusus,  dan  Pejabat  Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan  atau  dipindahkan  kepada  pihak  penyimpan  Protokol  Notaris.”  Menurut  Abdul Ghofur sebagaimana dikutip oleh Herianto Sinaga,  membedakan empat poin terkait notaris sebagai  pejabat  umum  memiliki  tanggungjawab  terhadap  kebenaran  materiil    akta  yang dibuatnya, yaitu:
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
1.  Tanggung  jawab  notaris  secara  perdata  terhadap  kebenaran  materiil  terhadap  akta  yang dibuatnya;
2.  Tanggung  jawab  notaris  secara  pidana  terhadap  kebenaran  materiil  dalam  akta  yang dibuatnya;
3.  Tanggung  jawab  notaris  berdasarkan  peraturan  jabatan  notaris  (UUJN)  terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4.  Tanggung  jawab  notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  berdasarkan  kode  etik notaris. (Sinaga, 2015)
Salah  satu  pertanggungjawaban  notaris  adalah  terhadap  perjanjian  dibawah  tangan yang  mengandung  unsur  perbuatan  melawan  hukum  yang  sudah  dilegalisasi.  Berdasarkan Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  Pasal  1313,  memuat  pengertian  perjanjian,  yaitu merupakan  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih  maka  terjalinlah  suatu  perikatan  yang  lahir  karena perjanjian (HS, 2017).
Perbuatan  melawan  hukum  merupakan  perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian,  dan secara normatif perbuatan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum  Perdata.  Disini  Pasal  1365  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  menganut tanggung  jawab  yang  berbentuk  tanggung  gugat  berdasarkan  kesalahan (liability  based fault ).  Hal  ini  dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  tersebut  yang  mensyaratkan  adanya  kesalahan pada  pelaku  untuk  sampai  kepada  keputusan  apakah  pebuatan  seseorang  itu  merupakan perbuatan  melawan  hukum.  Selain  itu  unsur  kesalahan  harus  dibuktikan  oleh  pihak  yang menderita  kerugian  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1865  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata dan 163 HIR (Sjaifurrachman, 2011).
Salah  satu  perjanjian  yang  mengandung  perbuatan  melawan  hukum  yaitu  perjanjian antara  Raden  Dwi  Laksono  sebagai  pihak  pertama  dan  Haji  Mohammad  Himawan  Salim Harjo sebagai pihak kedua yang berisi sebagai berikut:
- Bahwa pihak pertama adalah seseorang persero dari perseroan komanditer CV Kondang Murah  yang  berkedudukan  di  Surakarta,  yang  didirikan  dengan  akta  tertanggal  15 Oktober  1998  nomor  12,  dibuat  di  hadapan  Eunike  Ratna  Widjaja,  Sarjana  Hukum, Notaris di Surakarta yang sudah didaftarkan di kepaniteraan PN Surakarta tertanggal; 23 Oktober 1998 di bawah Nomor 83/CV, Juncto akta tertanggal 19 Maret  2005 nomor 35 dibuat  dihadapan  Herry  Prabowo  Kurniawan,  Sarjana  Hukum,  Notaris  di  Klaten  yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 18 April 2005 di  bawah  nomor  80  CV.05,  Juncto  akta  tertanggal  18  April  2016  nomor  150,  dibuat  di hadapan Ina Megahwati, Sarjana Hukum, Notaris di Surakarta, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Surakarta  tertanggal  26  April  2016  di  bawah  nomor 115/HK/CV/IV/2016  Nomor  37,  dibuat  di  hadapan  Ina  Megawati,  Sarjana  Hukum, Notaris Surakarta.
- Bahwa  uang  yang  telah  digunakan  oleh  pihak  pertama  untuk  menyetor  modal  ke  dalam perseroan komanditer tersebut adalah berasal dari dan telah dibayar oleh pihak kedua.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas maka para pihak setuju untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yaitu sebagai berikut:
- Pihak  pertama  dengan  ini  mengaku,  bahwa  uang  yang  telah  dipergunakan  oleh  pihak pertama untuk menyetor modal ke dalam perseroan komanditer tersebut yang jumlahnya dapat  dilihat dari pada buku-buku perseroan adalah berasal  dari dan telah dibayar pihak kedua.
- Karena uang yang disetor adalah milik pihak kedua maka pihak pertama mengaku bahwa modal yang disetor ke dalam perseroan komanditer adalah milik pihak kedua.
- Pihak  pertama  dengan  ini  berjanji  dan  mengikatkan  diri  terhadap  pihak  kedua,  bahwa sewaktu-waktu  pihak  kedua  berhak  untuk  meminta  dan  menerima  modal  yang  disetor tersebut  dari  pihak  pertama  untuk  ditulis  dan  dibalik  nama  (dipindahkan)  kepada  pihak kedua atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pihak kedua.
- Dalam  hal  pihak  pertama  meninggal  dunia,  ditaruh  di  bawah  pengampuan  atau dinyatakan  jatuh  pailit  maka  penyerahan  modal  yang  disetor  tersebut  harus  dianggap telah  dilakukan  oleh  pihak  kedua  satu  hari  sebelum  pihak  pertama  meninggal  dunia, ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan jatuh pailit, sehingga modal  yang disetor kedalam perseoran komanditer tersebut hanya sebagai titipan dari pihak kedua.
- Dalam  hal  terjadinya  penyerahan  modal  tersebutpihak  pertama  tidak  berhak  menuntut suatu ganti rugi berupa apapun kepada pihak kedua.
- Pihak  pertama  dengan  ini  menerangkan  selama  modal  yang  disetor  tersebut  belum diserahkan  dan  dibalik  nama  (dipindahkan)  kepada  pihak  kedua  atau  kepada  pihak  lain yang  ditunjuk  oleh  pihak  kedua,  maka  pihak  pertama  akan  menjauhkan  diri  dari  segala perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kedua.
- Pajak-pajak  dan  beban-beban  lain  mengenai  modal  yang  disetor  tersebut  selama  masih tertulis  atas  nama  pihak  pertama  ditanggung  dan  dibayaroleh  pihak  kedua,  demikian juuga semua keuntungannya adalah menjadi hak dan milik pihak kedua sendiri.
- Pihak  pertama  dengan  ini  dan  juga  dengan  akta  tersendiri  memberi  kuasa  kepada  pihak kedua  untuk  menghibahkan,  memindahkan  hak,  mengoperkan  dan  menyerahkan  modal tersebut  kepada  siapapun  juga  termasuk  pihak  kedua  sendiri,  menghadiri  rapat-rapat perseroan,  menerima  uang  pembayaran  keuntungan  sekaligus  mengundurkan  diri  dari perseroan komanditer CV. Kondang Murah.
- Kuasa  yang tersebut  dalam  akta ini maupun  yang dibuat dengan akta tersendiri tersebut tidak  dapat  dicabut  kembali  atau  berakhir  kerena  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari  perjanjian  yang  dimaksud  dalam  akta  ini  dan  jika  tanpa  kuasa-kuasa mana  niscaya  perjanjian  ini  tidak  dilangsungkan  dan  demikian  kuasa-kuasa  tersebut diberikan  dengan  melepaskan  segala  ketentuan  dalam  undang-undang  yang  mengatur tentang sebab-sebab berakhirnya suatu kuasa.
- Tentang  akta  ini  dan  segala  akibatnya,  para  pihak  menerangkan  telah  memilih  tempat kediaman yang sah dan tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surakarta.
Perjanjian tersebut melibatkan 3 notaris yang berdomisili di Surakarta. Meskipun telah melibatkan 3 notaris  di Surakarta, kenyataannya  perjanjian  yang dibuat  mengandung unsur perbuatan  melawan  hukum.  Unsur  yang  mengandung  perbuatan  melawan  hukum  tersebut yaitu:
“pihak pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan diri terhadap pihak kedua, bahwa sewaktu-waktu pihak kedua berhak untuk meminta dan menerima modal yang disetor tersebut dari pihak pertama untuk ditulis dan dibalik nama (dipindahkan) kepada pihak kedua atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pihak kedua. Apabila pihak pertama
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
meninggal  dunia,  ditaruh  di  bawah  pengampuan  atau  dinyatakan  jatuh  pailit  maka penyerahan  modal  yang  disetor  tersebut  harus  dianggap  telah  dilakukan  oleh  pihak kedua  satu  hari  sebelum  pihak  pertama  meninggal  dunia,  ditaruh  di  bawah pengampuan  atau  dinyatakan  jatuh  pailit,  sehingga  modal  yang  disetor  kedalam perseoran komanditer tersebut hanya sebagai titipan dari pihak kedua.”
Dapat  dilihat  bahwa  perjanjian  yang  dibuat  oleh  Raden  Dwi  Laksono  sebagai  pihak pertama  dan  Haji  Mohammad  Himawan  Salim  Harjo  sebagai  pihak  kedua  menimbulkan kerugian bagi pihak pertama. Hal ini disebabkan karena pihak kedua dapat mengambil uang yang disetor oleh pihak pertama sewaktu-waktu dan bahkan ketika pailit pihak pertama tetap berkewajiban  untuk  mengembalikan  uang  milik  pihak  kedua.  Sehingga  dapat  disimpulkan perjanjian  tersebut  merupakan  perjanjian  yang  mengandung  unsur  perbuatan  melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang  berbunyi:  “apabila  setiap  perbuatan  melawan  hukum  yang  oleh  karenanya menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  kesalahannya menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugiannya.”
Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata,  maka  suatu  perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
1.  adanya  sutau  perbuatan  (perbuatan  dalam  hal  ini  adalah  melakukan  kesepakatan  dengan membuat perjanjian);
2.  perbuatan  tersebut  melawan  hukum  (secara  sadar  melakukan  perjanjian  yang menimbulkan kerugian bagi pihak pertama);
3.  adanya  kesalahan  dari  pihak  pelaku  (pihak  kedua  dengan  sengaja  telah  melakukan kesalahan dengan melakukan perjanjian yang menimbulkan kerugian bagi pihak pertama);
4. adanya kerugian bagi korban (pihak kedua dapat mengambil uang yang disetor oleh pihak pertama  sewaktu-waktu  dan  bahkan  ketika  pailit  pihak  pertama  tetap  berkewajiban  untuk mengembalikan uang milik pihak kedua);
5.  adanya  hubungan  kausal  antara  perbuatan-perbuatan  dengan  kerugian  (Prastomo  & Khisni, 2017).
Terkait  legalisasi  oleh  notaris,  dapat  dikaitkan  dengan  tata  cara  legalisasi  yang memenuhi  syarat  sesuai  dengan  Pasal  1874  a  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  yang berisi:  “Jika  pihak  yang  berkepentingan  menghendaki,  di  luar  hal  termaksud  dalam  alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang- undang,  yang  menyatakan  bahwa  si  penanda  tangan  tersebut  dikenalnya  atau  telah diperkenalkan  kepadanya,  bahwa  isi  akta  telah  dijelaskan  kepada  si  penanda  tangan,  dan bahwa  setelah  itu  penandatanganan  dilakukan  di  hadapan  pejabat  tersebut.  Dalam  hal  ini berlaku ketentuan alinea ketiga dan keempat dan pasal yang lalu.”
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Hal tersebut memperlihatkan bahwa sesuai dengan Pasal 1874 a Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan uraian pada bab sebelumnya, pada dasarnya dalam hal ini notaris tidak memiliki  tanggung  jawab  terhadap  isi  akta  yang  dibuat  dihadapannya,  dikarenakan mengenai  isi  dari  akta  itu  adalah  kehendak  dan  merupakan  kesepakatan  yang  diinginkan oleh  para  pihak.  Apakah  sebuah  akta  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  atau  tidak, notaris  tidak  bertanggung  jawab  mengenai  hal  tersebut.  Tanggung  jawab  notaris  hanya sebatas  memberikan  kepastian  hukum  mengenai  tanggal,  identitas,  maupun  tanda  tangan dari  para  pihak  atas  perjanjian  tersebut,  artinya  adanya  suatu  kepastian  atas  akibat  hukum dibawah tangan yang menyatakan bahwa tanda tangan itu memang benar semua pihak hadir dan  mengetahui  isi  dalam  perjanjian  tersebut  karena  sudah  dibacakan  notaris,  bukan  ada pihak  lain  dikarenakan  semua  yang  dilakukan  didepan  notaris.  Dengan  demikian  tidak dimungkinkan adanya pengingkaran di kemudian hari.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  pada  artikel  ini,  maka  dapat  disimpulkan, Pertama, yang  menjadi  tanggung  jawab  notaris  terhadap  profesinya  sebagai  pejabat  umum pembuat  akta  autentik  meliputi  segala  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  notaris  dalam hal  ini  pembuatan  akta  otentik  sepanjang  perbuatan  notaris  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan,  dengan  demikian  Notaris  hanya  bertanggungjawab  terhadap  bentuk formal  akta  autentik  yang  sebagaimana  yang  ditetapkan  di  dalam  Undang-Undang.  Notaris disini  hanya  menuangkan  kesepakatan  tersebut  ke  dalam  bentuk  akta  autentik. Kedua, pertanggungjawaban  notaris  terhadap  perjanjian  di  bawah  tangan  yang  mengandung  unsur perbuatan  melawan  hukum  yang  telah  dilegalsasi  adalah  tidak  memiliki  tanggung  jawab terhadap isi akta yang dibuat dihadapannya. Hal ini dikarenakan isi dari akta adalah kehendak dan merupakan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Apakah sebuah akta merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, notaris tidak bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Tanggung  jawab  notaris  hanya  sebatas  memberikan  kepastian  hukum  mengenai  tanggal, identitas, maupun tanda tangan dari para pihak atas perjanjian tersebut, karena dalam proses legalisasi notaris sudah membacakan isi perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku :
Budiono, H. (2013). Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Diantha, I. M. P. (2013). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum .
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Jakarta: Kencana.
Harahap,  M.  Y.  (2005). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP .  Jakarta:  Sinar Grafika.
HS, S. (2017). Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua) . Jakarta: Rajawali Pers.
Kelsen,  H.  (2007). Teori  Umum  Hukum  Dan  Negara  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik . Jakarta: BEE Media Indonesia.
Ode, M. D. La. (2012). Etnis Cina Indonesia Dalam Politik . Jakarta: Yayasan Obor.
Saputro,  A.  D.  (2008). Jati  Diri  Notaris  Indonesia,  Dulu,  Sekarang,  Dan  Di  Masa  Datang . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Sjaifurrachman. (2011). Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta . Bandung: Mandar Maju.
Soedjendro,  J.  K.  (2001). Perjanjian  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Yang  Berpotensi  Konflik . Yogyakarta: Kanisisu.
Sofian, A. (2018). Ajaran Kausalitas Hukum Pidana . Jakarta: Kencana.
Subekti, R. (2001). Hukum Pembuktian . Jakarta: Pradya Pramita.
Syah,  A.  S.  R.  (2020). Perundang-undangan  Indonesia  Kajian  Mengenai  Ilmu  Dan  Teori Perundang-Undangan Serta Pembentukannya . Makasar: CV.Sosial Politic Genius.
Untung, B. (2002). Visi Global Notaris . Yogyakarta: Andi Publisher.

## B. Artikel Jurnal:
Afifah,  K.  (2017).  Tanggung  Jawab  Dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Secara  Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya. Lex Renaissance , 2 , 147–161.
Dinaryanti,  A.  R.  (2013).  Tinjauan  Yuridis  Legalisasi  Akta  Di  Bawah  Tangan  Oleh  Notaris. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 1 .
Prastomo, D. A., & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris. Jurnal Akta , 4 , 727–738.
Puspa,    whenayu  T.  (2016).  Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Kebenaran  Akta  Di  bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris. Jurnal Repertorium , 2 , 154–163.
Sajadi,  I.  (2015).  Tanggung  Jawab  NotarisTerhadap  Keabsahan  Akta  Notaris  Yang  Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat  Membaca Dan Menulis. Jurnal Repertorium , 2 , 177– 186.
Sinaga,  H.  (2015).  Tanggung  jawab  Werda  Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Dibuatnya. Premise Law Jurnal , 6 , 1–12.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## C. Undang-undang dan Peraturan:
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. , (2004).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. , (2014).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. , (1981).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Herziene Inlandsch Reglement.