## SILA KE-EMPAT PANCASILA DAN IKLIM DEMOKRASI INDONESIA SAAT INI

## Efendi Susanto
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708, Grendeng, Purwokerto fendipratama1982@gmail.com

## Abstract
This  article  discusses  about  local  election  in  Indonesia  from  the  perspective  of  the  fourth principle of Pancasila. Restoring the democratic climate in Indonesia based on Pancasila is an important  matter  of  national  concern.  The  government  in  carrying  out  democracy  should  be consistent with what has been agreed in the Pancasila. Indonesia has agreed that Pancasila is placed as an agreement, and a value system that must be used as a guideline for developing and achieving  the  country's  goals.  Elections  should  be  held  by  people's  representative  body  as  a manifestation of the fourth precepts. Pancasila which prioritizes the principle of deliberation to reach consensus through its representatives and representative bodies in fighting for the people's mandate.  Therefore,  it  is  necessary  to  think  about  local  head  elections  through  people ’ s representatives body in accordance with the mandate of Pancasila.
Keywords : Elections; Pancasila; Democracy; People's Representative Body.

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  mengenai  pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia  dari  perspektif  sila  ke- empat Pancasila. Mengembalikan iklim demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila menjadi hal  yang  penting  menjadi  perhatian  bangsa.  Pemerintah  dalam  menjalankan  demokrasi hendaknya  konsisten  dengan  apa  yang  sudah  disepakati  dalam  Pancasila.  Indonesia  sudah menyepakati  bahwa  Pancasila  sebagai  konsensus  luhur  dan  satu  kesatuan  nilai  yang  harus digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan negara. Pemilu hendaknya diselenggarakan oleh  lembaga  perwakilan  rakyat  sebagai  perwujudan  amanat  sila  ke-empat.  Pancasila  yang mengedepankan  prinsip  musyawarah  untuk  mufakat  melalui  wakil-wakilnya  dan  badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat sebagai konsep perwakilan yang diamanatkan oleh  Pancasila.  Oleh  karena  itu,  perlu  dipikirkan  pemilihan  kepala  daerah  melalui  badan perwakilan rakyat, sesuai dengan amanat dari Pancasila.
Kata Kunci : Pemilu; Pancasila; Demokrasi; Lembaga Perwakilan Rakyat.

## A. Pendahuluan
Setiap negara mempunyai ideologi yang berbeda-beda, termasuk Indonesia.
Indonesia  menciptakan  ideologinya  sendiri sesuai  dengan  corak  dari  masyarakatnya, yaitu  ideologi  berdasarkan  Pancasila. Pancasila  sebagai  ideologi  memiliki  peran penting  untuk  membangun  bangsa  dan negara  pada  kehidupan  praktik  rakyat
Indonesia.  Pancasila  memiliki  kekebalan dengan  tidak  dapat  diintervensi  oleh pengaruh  ideologi  lain  (Mulyono  &  Fatoni, 2019).
Bangsa  dan  negara  Indonesia  adalah suatu bangsa yang lahir ”atas berkat Rahmat Allah  Yang  Maha  Kuasa”,  dan  pengakuan ini secara resmi dituangkan dalam dokumen tertinggi  Pembukaan  UUD  1945,  dan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dimasukkan
dalam Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat (1)  UUD  NRI  1945.  Pernyataan  tersebut membawa pengertian dan pengakuan bahwa keberadaan  dan  asal  usul  bangsa  Indonesia adalah karena campur tangan  dan kehendak Allah  Yang  Maha  Kuasa  bukan  dihasilkan oleh  suatu  perjanjian  masyarakat  dari individu-individu yang bebas seperti konsep negara  liberal.  Bagi  bangsa  Indonesia  ada hubungan  yang  erat  antara  negara  dan agama  yang  bertumpu  pada  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  yang  merupakan  sila pertama  dari  Pancasila,  dan  dengan demikian  bangsa  Indonesia  memiliki perangkat  hukum  yang  luhur  sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara  yaitu  Pancasila  dan  UUD  1945 (Wahyuningsih, 2014).
Pancasila sebagai ideologi  bangsa yang sudah  disepakati  dan  bersifat  final  selalu menjadi  bahan  yang  menarik  untuk dibicarakan  hingga  saat  ini,  khususnya berkaitan  dengan  implementasi  sila-sila Pancasila dalam  praktik  kehidupan manusia dan  bernegara.  Pancasila  dijadikan  sebagai pijakan kehidupan bernegara untuk mencapai  kesejahteraan  yang  adil,  makmur dan  sentosa  sebagaimana  yang  menjadi amanat  dari  Alinea  IV  Pembukaan  UUD 1945.  Namun,  keberadaan  Pancasila  selalu menjadi kambing hitam atas kondisi bangsa yang  belum  tertib  dan  sejahtera  seperti kondisi  saat  ini.  Keberadaan  Pancasila dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan  kepada  manusia  Indonesia. Pancasila  sebagai  ideologi  dianggap  tidak bisa  memenuhi  harapan  dari  negara  untuk mewujudkan tujuan bernegara dan berbangsa.  Pancasila  diragukan  tidak  bisa digunakan  untuk  menghadapi  tantangan globalisasi  di  tengah  tuntutan  yang  begitu besarnya.
Perkembangan mendeskreditkan Pancasila menjadi penanggungjawab kondisi negara  yang  masih  jauh  dari  kesejahteraan. Negara-negara  di  dunia  yang  berideologi liberal maupun sosialis justru dianggap lebih mampu  menghadapi  perubahan  kehidupan dan  dapat  tampil  dalam  pergaulan  dunia dibandingkan negara Indonesia  yang
notabene  memiliki  ideologi  lebih  baik dibandingkan  negara-negara  di  dunia.  Hal inilah  yang  kemudian  seringkali  Pancasila disalahkan sebagai penyebab negara Indonesia belum mengalami kemajuan yang pesat. Mengetahui manfaat Pancasila
hendaknya  mengupas  lebih  ke  dalam  lagi, hingga muncul  pertanyaan mendasar mengenai  bagaimana  implementasi  nilai- nilai  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dalam kehidupan  demokrasi  di  Indonesia  saat  ini? Apakah nilai-nilai Pancasila sudah terimplementasi dengan baik dan konsisten? Dalam konteks ini, penulis ingin membatasi permasalahan  yang  akan  dikaji,  yaitu perkembangan  demokrasi  yang  berkaitan dengan  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung,  sebagaimana  yang  diatur  dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E dan Pasal 18  ayat  (4),  apakah  sudah  sesuai  dengan nilai-nilai  Pancasila  atau  belum,  khususnya amanat dari sila ke-empat Pancasila.
Setelah  runtuhnya  rezim  orde  baru  dan bergulirnya rezim reformasi terjadi perubahan  yang  sangat  besar  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia,  salah  satunya mengenai  sistem  demokrasi  dari  demokrasi tidak langsung menjadi demokrasi langsung. Perubahan  ini  membawa  implikasi  pada mekanisme  pengambilan  keputusan  dalam pemilihan  umum  di  Indonesia.  Jika sebelumnya pemilihan umum dilakukan oleh lembaga perwakilan, sekarang menggunakan sistem  pemilihan  umum  langsung  di  mana rakyat  langsung  memilih.  Artinya,  saat  ini digunakan  sistem  pemungutan  suara  yang konsekuensinya suara terbanyak itulah yang menang.
Demokrasi yang merupakan
pencerminan  Pancasila  dapat  dilihat  dari penyelenggaraan  Pemilu  sebagai  pilihan cara berdemokrasi saat ini. Hal ini berangkat dari  beberapa  negara  yang  menganggap bahwa  negara  yang  demokratis  adalah negara yang dapat menjadi sarana terpilihnya para wakil rakyat, di mana hal ini menggambarkan  suasana  demokrasi  itu sendiri  (dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk rakyat). Tentunya parameter yang digunakan
oleh  Indonesia  adalah  Pancasila,  tepatnya dalam implementasi nilai Pancasila pada sila ke-empat  yang  berbunyi  “Kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan”.  Hal  inilah yang  menjadi  alasan  penulis  untuk melakukan  kajian  mengenai  hal  tersebut. Oleh  karena  itu,  dalam  penulisan  ini  akan mengkaji dan menganalisis apakah pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia  saat ini sudah sesuai dengan amanat dari sila ke- empat Pancasila.
Penelitian  tentang  sistem  pemilihan kepala  daerah  telah  dilakukan  sebelumnya, seperti  Nopyandri  dengan  judul  “Pemilihan Kepala  Daerah  Yang  Demokratis  Dalam Perspektif  UUD  1945”.  Penelitian  ini berfokus  pada  politik  hukum  pemilihan kepala daerah dengan menampilkan kelebihan dan kekurangan pemilihan kepala daerah  yang  sekarang  ini  dilakukan. Penelitian juga dilakukan oleh M. Aminullah  dengan  judul  “Membangun Politik  Hukum  Pemilihan  Kepala  Daerah Yang  Demokratis  Di  Indonesia”.  Penelitian ini  juga  melihat  bagaimana  politik  hukum pemilihan  kepala  daerah  secara  demokratis dengan  mengkaji  kelemahan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2015.  Penelitian dilakukan oleh Wahyu Widodo dengan judul “Pelaksanaan  Pilkada  Berdasarkan  Asas Demokrasi  dan  Nilai-Nilai  Pancasila”. Penelitian  ini  berfokus  pada  reduksi  nilai dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah saat ini karena pelaksanaan Undang-Undang tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah  tidak dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan  penelitian  sebelumnya, maka  fokus  penulisan  ini  yang  berbeda dengan  penelitian  sebelumnya  adalah mengenai  hakikat  dan  legitimasi  pemilihan kepala  daerah secara  langsung  sebagaimana yang  dilakukan  Indonesia  saat  ini, berdasarkan  amanat  dari  sila  ke-empat Pancasila  serta  bagaimana  kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah,  sehingga  diharapkan  menggunakan model  perwakilan  dalam  pemilihan  kepala
daerah ke depannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## B. Pembahasan
1. Pemilihan Umum dan Demokrasi
Ketika  membicarakan  Pemilu,  maka harus  berangkat  dari  uraian  mengenai  apa arti  penting  dari  konsep  demokrasi  itu. Pemilu  dan  demokrasi  adalah  dua  hal  yang mempunyai hubungan erat dan
pengkajiannya  tidak  dapat  dipisahkan.
Menurut  Arbi  Sanit  (Sanit,  2009),  Pemilu merupakan institusi yang mengejawantahkan demokrasi. Pemilu adalah  suatu  kegiatan  yang  dapat  menjadi sarana  untuk  menyalurkan  hak-hak  warga negara  yang  sangat  prinsip  (Asshiddiqie, 2013).  Keharusan  pemerintah  menjamin penyelenggaraan kedaulatan rakyat tersebut. UUD  1945  telah  mengamanatkan  bahwa negara  harus  memenuhi  hak-hak  warga negara,  yaitu  hak  politik  warga  negara, khususnya  hak  pilih  dan  memilih  setiap Warga  Negara  Indonesia.  Artinya,  hal  ini menegaskan  bahwa segala  bentuk  peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu,  seharusnya  membuka  ruang  yang seluas-luasnya  bagi  setiap  warga  negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.
Dalam  kerangka  negara  demokrasi, pelaksanaan  Pemilu  merupakan  momentum yang  sangat  penting  bagi  pembentukan pemerintahan  dan  penyelenggaraan  negara periode  berikutnya.  Pemilu  merupakan mekanisme  bagi  rakyat  untuk  memilih  para wakil  juga  dapat  dilihat  sebagai  proses evaluasi  dan  pembentukan  kembali  kontrak sosial.  Peran  sentral  Pemilu  ini  terlihat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka dalam  konstitusi negara UUD  1945  Pasal  1 ayat (2) memberikan jaminan bahwa Pemilu adalah salah satunya cara untuk mewujudkan  kedaulatan  rakyat.  Artinya, Pemilu  merupakan  pranata  wajib  dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan
konstitusi  memberikan  arah  dan  mengatur tentang  prinsip-prinsip  dasar  Pemilu  yang akan dilaksanakan (Soerya, 2013).
Pemilu  merupakan  sebuah  sarana kompetisi  untuk  pengisian  jabatan-jabatan politik yang didasarkan pada pemilihan oleh warga  negara  yang  telah  memenuhi  syarat untuk  memilih  dalam  pemilihan  umum (Sarbaini,  2015).  Lahirnya  pemilu  berasal dari  konsep  dan  gagasan  besar  demokrasi dari  John  Lock  dan  Rousseau,  terjaminnya keadilan,  kebebasan  dan  kesetaraan  bagi rakyat. Terdapat nilai-nilai dalam demokrasi yang  selalu  dijalankan  oleh  warga  negara dan organ-organ negara, baik di lingkungan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Nilai- nilai tersebut adalah
nilai-nilai keterlibatan/partisipatif  dan  nilai  kedaulatan oleh  rakyat  (Bachtiar,  2014).  Pemilihan umum  menjadi  sebuah  peluang  bagi  rakyat untuk menyalurkan kehendak politiknya dan memilih orang-orang yang
harus menjalankan  kebijaksanaan  politik  rakyat secara  serentak  oleh  seluruh  warga  negara (Azed, 1987). Pemilu demokratis bukan saja menghajatkan  proses  penyelenggaraannya yang free and fair , tetapi juga membutuhkan sistem Pemilu yang benar-benar memberikan  tempat  utama  bagi  suara  atau pilihan rakyat (Ismatullah & Gatara, 2007). Mekanisme  utama  dalam  membentuk dan menyelenggarakan pemerintahan adalah pemilu.  Pemilu  dipandang  sebagai  sarana paling  nyata  dari  kedaulatan  rakyat. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  sistem penyelenggaraan  pemilu  selalu  dijadikan perhatian  utama  dari  pemerintahan  agar prinsip  dari,  oleh,  dan  untuk  rakyat  benar- benar dapat terwujud dengan menata sistem penyelenggaraan  pemilu,  khususnya  pada kualitas  penyelenggaraannya  (Hardiyanto dkk, 2016).
Di  dalam  negara  yang  memiliki masyarakat yang majemuk (plural),
kedaulatan  rakyat  tidak  dapat  dilakukan secara sendiri, tetapi memerlukan perwakilan.  Pelaksanaan  kedaulatan  rakyat semacam  ini  dinamakan  sistem  demokrasi perwakilan  atau  demokrasi  tidak  langsung. Pada sistem demokrasi perwakilan, kedaulatan  rakyat  dijalankan  oleh  wakil rakyat yang ada di lembaga perwakilan. Para wakil  rakyat  ini  diberikan  mandat  oleh
rakyat  untuk  bertindak  dan  menentukan jalannya  pemerintahan,  baik  dalam  jangka waktu  panjang  maupun  pendek.  Para  wakil rakyat inilah yang akan menampung aspirasi rakyat  guna  mencapai  tujuan  yang dikehendaki  oleh  rakyat  sebagai  pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara.

## 2. Pokok-Pokok  yang  Terkandung  dalam Sila ke-empat Pancasila
Pancasila  terdiri  atas  lima  sila  yang pada  hakikatnya  merupakan  suatu  sistem. Sebagai  suatu  sistem,  Pancasila  terdiri  atas sila-sila  yang  memiliki  fungsi  masing- masing  namun  merupakan  satu  kesatuan utuh  yang tidak  terpisahkan  demi  mencapai tujuan  negara  berdasarkan  Pancasila  dan konstitusi  (Juliardi,  2015).  Dalam  konteks permasalahan  dalam  penulisan  ini,  sangat berkaitan dengan sila ke-empat Pancasila.
Sila  ke-empat  Pancasila  menyebutkan “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.  Kerakyatan adalah  kekuasaan    tertinggi    berada    di tangan    rakyat.  Hikmat    kebijaksanaan artinya  bahwa  menggunakan  pikiran  yang sehat  dan  dilaksanakan  dengan  jujur  dan bertanggung  jawab  sesuai  hati  nurani, dengan  selalu  mengutamakan  kepentingan rakyat,  persatuan  dan  kesatuan  bangsa. Permusyawaratan  artinya  menggunakan musyawarah untuk mufakat apabila merumuskan  dan  memutuskan  suatu  hal berdasarkan  kehendak  rakyat.  Perwakilan berarti    dalam  hal  melaksanakan  kehendak rakyat dalam kehidupan bernegara dilakukan melalui badan perwakilan rakyat.
Bila  dicermati, arti dan makna  Sila  ke- empat  sebagai  berikut:  a) Kerakyatan  yang mencerminkan  demokrasi,  adalah  pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat; b)
Permusyawaratan  berarti  memutuskan  sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan yang bulat melalui jalan kebijaksanaan;  c)  Menjalankan  keputusan dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Dengan memutuskan  suatu  hal  secara  bulat,  maka haruslah  adanya  kejujuran  bersama-sama  pula sebagai konsekuensinya. Permusyawaratan sebagai  identitas;  dan,  d)  Mengandung  asas
kerakyatan  dan  musyawarah  untuk  mufakat. Asas  kerakyatan  dalam  hal  ini  adalah  adanya rasa cinta kepada rakyat dan ingin memperjuangkan cita-cita rakyat. Asas
musyawarah  untuk  mufakat,  berarti  aspirasi rakyat diperhatikan dan dihargai serta diperjuangkan melalui majelis permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengutamakan  kepentingan  rakyat,  bangsa  dan negara (Yusdiyanto, 2016).
Berdasarkan  sila  ke-empat  Pancasila, negara  berkedaulatan  rakyat  menjadi landasan  absolut  dalam  kehidupan  politik negara  Indonesia.  Artinya,  bahwa  sifat demokrasi  tidak  dapat  diubah  atau  bahkan dihilangkan dalam politik negara.
Demokrasi  menjadi  suatu  hal  yang  mutlak. Namun,  dalam  sila  ke-empat  mengandung pula  sila-sila  yang  lain  yang  menjadi konsekuensi Pancasila sebagai suatu sistem. Kerakyatan dalam konteks sila ke-empat ini adalah  kerakyatan  yang  berke-Tuhanan Yang Maha Esa, Yang berkemanusiaan adil dan  beradab,  yang  berpersatuan  Indonesia dan  yang  berkeadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia. Artinya, jalannya demokrasi  di  Indonesia  adalah  demokrasi yang  disinari  oleh  sinar-sinar  Ketuhanan, yang  dijalankan  secara  beradab  dan berkemanusiaan  dalam  persatuan  Indonesia dan  untuk  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Sila  ke-empat  mengharuskan  negara untuk  menjamin  bahwa  rakyat  dalam menjalankan  kedaulatannya  benar-benar secara  demokratis  dan  tanpa  diskriminasi melalui  wakil-wakilnya.  Negara  wajib menampung  dan  memperjuangkan  aspirasi dan  kepentingan  dari  seluruh  rakyat  yang memiliki  kedaulatan  tersebut.  Pemimpin harus  memiliki  akal  yang  sehat,  rasional, berhati nurani, arif dan bijaksana, jujur serta adil sehingga dapat menjadi pemimpin yang mumpuni  dan  berintegritas  melalui  bentuk dan arahan permusyawaratan/perwakilan.
Sila  ke-empat  ini  mengamanatkan bahwa dalam mengatasi tiap-tiap permasalahan sebaiknya dengan mengutamakan musyawarah mufakat sebagai  prinsip  dari  demokrasi,  khususnya dalam  konteks  pengambilan  keputusan
negara yang diwakili oleh perwakilan rakyat yaitu oleh lembaga DPR dan DPD. Lembaga perwakilan rakyat dalam mengambil kebijakan  perlu  mendahulukan  kepentingan rakyat  di  atas  kepentingan  pribadi.  Jangan sampai  pemimpin  hanya  mengutamakan kepentingan kelompok/pribadinya saja (Pinilih & Hikmah, 2018).
3. Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Sila ke-empat Pancasila
Indonesia  sebagai  negara hukum,  maka segala  sesuatu  harus  didasarkan  kepada hukum  baik  tertulis  maupun  hukum  tidak tertulis.  Demikian  halnya  dengan  sistem ketatanegaraan sudah seharusnya dilaksanakan  sesuai  dengan  hukum  ( rule  of law ). UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar  dan  Pancasila  menjadi  sumber  dari segala  sumber  hukum  di  Indonesia.  UUD NRI  Tahun  1945  merupakan  bentuk pengejawantahan  dari  nilai-nilai  yang  ada dalam  sila  Pancasila,  artinya  segala pengaturan  yang  terdapat  dalam  UUD  NRI Tahun  1945  dan  peraturan  di  bawah  UUD NRI  Tahun  1945  tidak  boleh  bertentangan dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Begitu  juga pemilihan umum, pemilihan umum diletakkan  pada  bab  khusus  dalam  UUD NRI  Tahun  1945  karena  pemilu  dianggap sesuatu  yang  sangat  penting  karena merupakan  sarana  kedaulatan  rakyat  yang menjadi prinsip penyelenggaraan negara (Al Hidayat, 2018).
Pemilu  telah  diatur  dalam  Pasal  22E UUD  NRI  Tahun  1945.  Pasal  22E mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan dalam  setiap  lima  tahun  secara  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil. Pemilu  diselenggarakan  oleh  Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat tetap dan  mandiri,  baik  KPU  di  tingkat  nasional maupun  daerah.  Dalam  konteks  penulisan ini  adalah  pemilihan  kepala  daerah.  Jika dikaji  secara  filosofis,  menurut  penulis, ketentuan  “dipilih  secara  langsung  oleh rakyat” bertentangan dengan esensi sila ke 4 Pancasila  yang  menentukan  “kerakyatan dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan  perwakilan”.  Hal  ini
menunjukkan  sila  ke-empat  Pancasila mengedepankan  prinsip  musyawarah  untuk mufakat  melalui  wakil-wakilnya  dalam memperjuangkan  mandat  rakyat.  Artinya, terkait  pemilihan  kepala  daerah  seharusnya dilakukan  oleh  lembaga  perwakilan  rakyat resmi  yang  merupakan  representasi  dari rakyat Indonesia.
Jika  dikaji  berdasarkan  arti  dari “musyawarah  mufakat”  dalam  pengambilan keputusan,  pelaksanaan  pemilihan  kepala daerah yang dilakukan secara langsung tidak sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  terdapat dalam demokrasi
Pancasila yang mengedepankan  musyawarah  mufakat.  Hal ini  dapat  dimaknai  bahwa  terdapat ketidaksesuaian antara aturan-aturan normatif  terkait  pemilihan  kepala  daerah, baik  yang  terdapat  dalam  UUD  1945 maupun  peraturan  perundang-undangan yang lebih rendah dengan tataran filosofisnya  yaitu  Pancasila  sebagai  dasar negara.  Dalam  praksisnya,  jika  pemilihan kepala  daerah  dilakukan  oleh  lembaga perwakilan  rakyat  akan  lebih  efektif  dan efisien mengingat luasnya wilayah Indonesia sehingga  akan  mempersingkat  waktu  dan biaya dapat ditekan.
Pemilihan  kepala  daerah  melalui perwakilan  sebenarnya  sudah  memiliki legitimasi  dalam  konstitusi Indonesia. Pasal 18  ayat  (4)  UUD  NRI  Tahun  1945 menyatakan  bahwa  Gubernur,  Bupati  dan Walikota  dipilih  secara  demokratis.  Kata demokratis  ini  mengacu  pada  demokrasi Pancasila.  Artinya,  demokrasi  Pancasila  ini mengutamakan  musyawarah  mufakat  tanpa oposisi. Demokrasi Pancasila menginginkan bahwa  kompetisi  berbagai  cara  dan  ide untuk penyelesaian masalah bukan berdasarkan  suara  terbanyak,  tetapi  dengan cara  keterwakilan  (Nugraha  &  Mulyandari, 2016).  Pemilihan  kepala  daerah  pada awalnya  dilakukan  melalui  keterwakilan oleh  DPRD, yang  kemudian  mekanisme  ini berganti  kembali  secara  langsung  oleh rakyat.  Baik  pemilihan  secara  langsung maupun  melalui  perwakilan  pada  dasarnya tidak  bertentangan  dengan  konstitusi  dan Pancasila  sebagai  dasar  negara.  Bedanya,
pemilihan  secara  langsung  menggunakan demokrasi secara murni yang dilakukan oleh rakyat, sedangkan  pemilihan  melalui keterwakilan  merupakan  perwujudan  dari pelaksanaan  demokrasi  Pancasila.  Anggota DPR/DPRD  merupakan  perwujudan  rakyat Indonesia,  dengan  demikian  pemilihan melalui  wakil  rakyat  tidak  bertentangan dengan  demokrasi  Pancasila  (Wawan  S., 2015).
Hal  ini  menggambarkan  bahwa  rakyat sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi dalam  negara  dipimpin  oleh  seorang  yang benar-benar  mencerminkan  hikmat  dan bijaksana serta mengedepankan permusyawaratan  di  dalam  pengambilan setiap  keputusan  yang  dilandaskan  atas kemanfaatan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia tanpa  terkecuali  melihat  suku,  ras,  agama maupun  golongan  semata.  Pemilu  yang demikian  merupakan  wujud  dari  Pancasila sila  ke-empat  yang  merupakan  bentuk demokrasi  yang  berasaskan  nilai-nilai Pancasila.  Oleh  karena  itu,  perlu  disiapkan sebuah mekanisme untuk meminimalisir hal tersebut,  juga  perlu  disiapkan  kader-kader anggota  parlemen  yang  jujur,  amanah,  dan memiliki  kredibilitas  yang  tinggi.  Menurut penulis,  mekanisme  yang  dapat  dilakukan untuk memilih kepala daerah melalui DPRD sebagai  lembaga  perwakilan  dari  rakyat daerah.  Namun,  hal  ini  sebaiknya  tidak terlepas  dari  pengawasan  rakyat.  Rakyat diberikan  hak  pula  untuk  mengawasi mekanisme  tersebut.  Mekanisme  pemilihan melalui  DPRD  tetap  harus  dalam  konteks negara  demokrasi  yang  berdasarkan  hukum dan Pancasila.
Selain  itu,  apabila  dikaitkan  dengan kondisi  politik  di  negara  Indonesia  saat  ini, pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung memiliki  sejumlah  kelemahan,  sehingga tidak  menguntungkan  bagi  demokrasi Indonesia.  Kelemahan-kelemahan  yang sering  kali  muncul  dari  pemilihan  kepala daerah  secara  langsung  menurut  penulis, antara lain:
a. Rawan terjadinya konflik horizontal.
Rawan  terjadi  konflik  di  sini  adalah konflik  antar  kubu  peserta  pemilu.
Semakin bertambahnya peserta pemilihan,  maka  akan  semakin  banyak pesaing.  Masing-masing  peserta  juga memiliki  kubu-kubunya.  Data  dari Kementerian  Dalam  Negeri  sampai dengan  tahun  2013,  terdapat  50  korban jiwa kerusuhan akibat pemilihan kepala daerah yang tentunya disebabkan karena ketidakpuasan dari kubu peserta terhadap  hasil  pemilihan  kepala  daerah di  seluruh  Indonesia,  bahkan  di  tahun 2011  timbul  korban  jiwa  sebanyak  57 orang  akibat  konflik  antar  kubu  pada pemilihan  kepala  daerah  di  Kabupaten Puncak  Papua  (Insiyah,  Nugraha,  & Danmadiyah,  2019).  Tingginya  korban jiwa ini menggambarkan bahwa pemilihan secara langsung sangat rawan terjadinya  konflik  horizontal.  Hal  ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan dari prinsip-prinsip  demokrasi  yang  justru melanggar  hak  hidup  dari  masyarakat. Dengan pemilihan melalui DPRD, maka besar  kemungkinan  dapat  menekan terjadinya  konflik  horizontal,  namun pemilihan oleh DPRD ini tentunya tetap harus ada pengawasan dari publik pula.
b. Tingginya biaya pengadaan pemilihan. Selain rawan terjadi konflik antar kubu, tingginya  anggaran  penyelanggaraan pemilihan  secara  langsung  juga  ikut andil. Anggaran yang harus dikeluarkan cukup  besar  oleh  pemerintah  daerah, mulai  dari  proses  pemuthakiran  data pemilih,  pengadaan,  distribusi  logistik, dan  sebagainya.  Belum  lagi  jika dilakukan  pemilihan  putaran  kedua yang  tentunya  biaya  akan  bertambah. Hal  ini  bisa  ditekan  biayanya  jika dilakukan  pemilihan  melalui  DPRD karena  akan  meminimalisasi  proses pemilihan.
c. Praktik politik uang ( money politic ). Terjadinya politik uang umumnya pada proses penjaringan dan penetapan calon. Pelarangan  praktik  politik  uang  ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD  dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008
tentang  Pemberhentian  Kepala  Daerah. Namun,  kedua  undang-undang  tersebut hanya mengatur sanksi pidana terhadap pengurus  partai  politik,  calon  peserta, juru kampanye, individu, dan organisasi yang  ditunjuk  sebagai  peserta  pemilu, tetapi  belum  mengatur  sanksi  pidana atas  tindakan  politik  uang  tersebut (Firdaus, 2020).
Melihat pula bahwa penyelenggaran pemilihan  secara  langsung  menimbulkan banyak  kelemahan  dalam  praktiknya,  maka perlu dipikirkan untuk kembali pada konsep demokrasi  sebagaimana  yang  diamanatkan oleh  Pancasila,  yaitu  pemilihan  kepala daerah  melalui  badan  perwakilan  rakyat, dalam hal ini adalah DPRD.
Berdasarkan kondisi-kondisi sebagaimana di atas, dapat disimpulkan pada saat  ini  kehadiran  Pancasila  sebagai  dasar negara  Indonesia  telah  bergeser  fungsi  dan kedudukannya. Hal ini disebabkan kurangnya  kesadaran  para  penyelenggara pemerintahan  terhadap  esensi  dasar  Negara Indonesia  yaitu  Pancasila.  Demokrasi  yang dijalankan  oleh  Indonesia  selama  ini  tidak konsisten dengan apa yang sudah disepakati bersama  dalam  Pancasila.  Demokrasi  di Indonesia  bukanlah  demokrasi  sebagaimana yang  dijalankan  oleh  negara  barat,  tetapi demokrasi  yang  Indonesia  jalankan  adalah demokrasi yang berlandaskan serta berasaskan  sila-sila  Pancasila,  yang  berasal dari corak masyarakat Indonesia itu sendiri. Prinsip  pemilu  berdasarkan  Pancasila ini justru menjadi pembeda dari pemilu yang diselenggarakan  oleh  negara  lain,  di  mana tidak  hanya  melihat  kuantitas  belaka,  tetapi juga  mengedepankan  kualitas  figur/calon yang  mempunyai  jiwa  dan  pemikiran  yang bijaksana  dan  kehikmatan  untuk  kebaikan bersama. Terselenggaranya pemilihan umum yang  berkualitas  dibutuhkan  peran  partai politik  untuk  mendidik  para  kadernya menjadi  kader-kader  yang  mempunyai integritas  dan  kemampuan  serta  dedikasi kepada  bangsa  dan  negara,  sehingga terwujud serta tercapai tujuan
diselenggarakannya  pesta  kedaulatan  rakyat (Nahuddin, 2017).
Demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana  yang  menjadi  kesepakatan bersama bangsa Indonesia justru dilaksanakan oleh Amerika yang merupakan sebuah  negara  liberal  dan  telah  berangsur lama  menerapkan  demokrasi  tetapi  masih dalam  proses  ke arah  demokrasi  yang  lebih baik.  Artinya,  saat  ini  sistem  demokrasi Amerika  masih  memerlukan  waktu  yang cukup  panjang  untuk  mewujudkan  proses demokrasi yang baik. Namun, demokratisasi yang  dijalankan  oleh  Amerika  justru  telah lebih  banyak  menghasilkan  perkembangan yang pesat bagi negaranya. Bahkan, Negara Amerika  telah  menjadi  kiblat  demokrasi, yang secara tidak disadari telah menerapkan Pancasila  dalam  menjalankan  aktivitas demokrasinya.
Hal ini dapat dilihat pada model pemilu di  Amerika  tidak  menggunakan  sistem one man  one  vote seperti  di  Indonesia,  di  mana dalam  sistem  Amerika setiap  orang  tidak memilih  secara  langsung  tetapi  diwakilkan oleh  orang-orang  yang  dianggap  dapat mewakilkan  aspirasi  kelompoknya.  Sistem yang demikian justru mencerminkan perwakilan sebagaimana amanat dari sila ke- 4 Pancasila. Keadaan inilah yang kemudian menjadi  suatu  alasan  untuk  kembali merenungkan serta mengkaji secara komprehensif berkaitan dengan penyelenggaran pemilihan umum di Indonesia.  Merekonseptualisasi  pandangan Pancasila yang menjadi satu-satunya pilihan cara untuk mengimplementasikan demokrasi langsung  hingga  saat  ini,  sehingga  atas kondisi-kondisi  tersebut  di  atas  dapat bertujuan  untuk  mengembalikan  konsep pemilihan  umum  yang  mencerminkan demokrasi  sebagaimana  yang  disepakati dalam Pancasila.
Setiap  bangsa  mempunyai  suatu  sistem nilai  yang  menjadi  konsensus  bersama. Begitu  juga  pada  bangsa  Indonesia.  Sejak awal  kemerdekaan,  Indonesia  telah  sepakat bahwa  Pancasila  ditempatkan  sebagai kesepakatan  luhur  yang  final  ( modus vivendi ). Pancasila merupakan satu kesatuan nilai  yang  saling  terhubung  antara  sila  satu dengan  sila  lainnya,  yang  harus  digunakan
sebagai  pedoman  untuk  mengembangkan dan  mencapai  tujuan  nasional.  Untuk mencapai  tujuan  nasional  tersebut,  perlu dilakukan  pembangunan  di  segala  bidang (Suteki,  2011),  termasuk  pembangunan demokrasi.
Berkaitan  dengan  sistem  nilai  ini, Mochtar  Kusumaatmadja  mengemukakan, bahwa  dalam  esensinya,  sistem  nilai  itu dapat dibedakan ke dalam nilai dasar ( base- values )  sebagai  landasan  dan  acuan  untuk mencapai  atau  memperjuangkan  sesuatu, dan  nilai  tujuan  ( goal-values )  sebagai sesuatu  yang  harus  dan  layak  untuk diperjuangkan  atau  diwujudkan.  Sebagai sistem  nilai,  Pancasila  merupakan  “ base values ”  dan  sekaligus  juga  merupakan “ goal-values ” (Sidharta, 2012).

## C. Simpulan
Konstitusi  Indonesia  telah  mengatur bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat dan  dilaksanakan  menurut  UUD  1945. Dalam  hal  menjalankan  kedaulatan,  rakyat membutuhkan wakil-wakilnya agar kepentingan  rakyat  dapat  berjalan  sesuai kehendak  rakyat.  Wakil-wakil  inilah  dipilih melalui  Pemilu.  Oleh  karena  itu,  Pemilu harus  diselenggarakan  sebagai  perwujudan dari  pemaknaan  sila  ke-empat  Pancasila yang  mengedepankan  calon-calon  wakil rakyat  yang  jujur,  adil,  bijaksana,  sarat kehikmatan  dalam  pengambilan  keputusan, dan  meluhurkan  rasa  kekeluargaan  dan gotong  royong  yang  tampak  kepada  para generasi  pilihan  yang  mencapai  kriteria keterpilihan, yaitu kredibilitas, berintegritas, berdedikasi  tinggi  serta  memiliki  loyalitas kepada bangsa dan negara.
Mengembalikan  iklim  demokrasi  di Indonesia berdasarkan Pancasila menjadi hal yang  penting  menjadi  perhatian  bangsa,
khususnya oleh penyelenggara pemerintahan. Pemerintah dalam menjalankan demokrasi hendaknya
konsisten dengan apa yang sudah disepakati dalam Pancasila. Oleh karena itu, pemilihan pemimpin  juga  harus  sejalan  dengan kesepakatan awal, yaitu melalui perwakilan, bukan melalui pemilu langsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Hidayat,  N.  (2018).  Pemilihan  Presiden dan  Wakil  Presiden  Langsung  Dalam Demokrasi  Pancasila  di  Indonesia. Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan , 3 (1), 3.
Asshiddiqie,  J.  (2013). Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara .  Jakarta:  PT RajaGrafindo.
Azed,  A.  B.  (1987).  Sistem  Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 17 (2), 170.
Bachtiar,  F.  R.  (2014).  Pemilu  Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi. Jurnal  Politik  Profetik ,
3 (1), 2.
Firdaus,  A.  (2020).  Money  Politics  dalam Pemilihan Umum oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan  Tindak  Pidana  Pemilu. Justiqa , 02 (01), 62.
Hardiyanto  dkk.  (2016).  Pemilihan  Umum Kepala  Daerah  Periode  2015/2020 (Studi  Politik  Hukum  Calon  Tunggal). Varia Justicia, 12 (1), 206.
Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S. (2019).  Pemilihan  Kepala  Daerah  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah:
Sebuah  Komparasi  dengan  Pemilihan secara Langsung oleh Rakyat. Supremasi  Hukum:  Jurnal  Penelitian
Hukum , 28 (2), 172.
Ismatullah,  D.,  &  Gatara,  A.  A.  S.  (2007). Ilmu  Negara  dalam  Multi  Perspektif: Kekuasaan,  Masyarakat,  Hukum  dan Agama . Bandung: CV Pustaka Setia.
Juliardi, B. (2015). Pendidikan
Kewarganegaraan  untuk  Perguruan Tinggi .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada.
Mulyono,  G.  P.,  &  Fatoni,  R.  (2019). Demokrasi  Sebagai  Wujud  Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia.
Citizenship  Jurnal  Pancasila  Dan Kewarganegaraan, 7 (2), 98.
Nahuddin,  Y.  E.  (2017).  Pemilihan  Umum Dalam  Sistem  Demokrasi  Prespektif Sila  Ke-4  Pancasila. Jurnal  Cakrawala Hukum , 8 (2), 247.
Nugraha,  A.,  &  Mulyandari,  A.  (2016). Pilkada  Langsung  dan  Pilkada  Tidak Langsung  dalam  Perspektif  Fikih Siyasah. Mazahib , XV (2), 210.
Pinilih,  S.  A.  G.,  &  Hikmah,  S.  N.  (2018).
Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan
Beragama  dan  Beribadah  di  Indonesia. Masalah-Masalah Hukum , 47 (1), 43.
Sanit,  A.  (2009). Politik  dan  Pemerintahan
Indonesia . (A. Ramses M, Ed.). Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia. Sarbaini. (2015). Demokratisasi dan
Kebebasan  Memilih  Warga  Negara dalam  Pemilihan  Umum. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum , VIII (1), 107.
Sidharta,  B.  A.  (2012).  Struktur  Ilmu Hukum.  In Refleksi  dan  Rekonstruksi Ilmu  Hukum  Indonesia (p.  63). Yogyakarta: Thafa Media.
Soerya,  R.  H. M. (2013). Pemilihan Kepala Daerah  Dalam  Demokrasi  Electoral.
Jurnal Masalah-Masalah Hukum ,
43 (3), 356.
Suteki,  S.  (2011).  Legal  Pluralisme: Pendekatan Baru dalam Cara Berhukum Berperspektif  Ketimuran  (Oriental).  In Dialektika  Epistemologis  dan  Praksis Hukum  Progresif .  Semarang:  Satjipto Rahardjo Institute (SRI).
Wahyuningsih,  S.  E.  (2014).  Urgensi Pembaharuan  Hukum  Pidana  Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Jurnal Pembaharuan Hukum , I (1), 17.
Wawan  S.,    dkk.  (2015).  Tinjauan  Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung
dan  Tidak  Langsung  Berdasarkan Demokrasi  Pancasila. Jurnal  Dinamika Sosbud , 17 (2), 306.
Yusdiyanto,  Y.  (2016).  Makna  Filosofis
Nilai-Nilai  Sila  Ke-Empat  Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia.
Fiat  Justisia  Journal  of  Law , 10 (2),
265.