IDJ , Volume 4, Issue 1 (2023), pp.  21-40 doi: 10.19184/idj.v4i1.31841 © University of Jember, 2023 Published online May 2023

## Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang
Lovika Augusta Purwaningtyas Universitas Jember, Indonesia
Bayu Dwi Anggono Universitas Jember, Indonesia
A'an Efendi Universitas Jember, Indonesia

## Abstrak
Terdapat ketidakjelasan konsep norma di dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2011  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019,  bahwa undang-undang  dapat  mendelegasikan  wewenang  untuk  membentuk  undang-undang.  Hal tersebut  bertentangan  dengan  teori  Hans  Kelsen,  yakni  norma  hukum  menerima  delegasi  dari norma yang dianggap ada atau sah dan memiliki hierarki yang lebih tinggi, dengan kata lain norma hukum yang ada di dalam UU P3 tidak dapat mendapatkan validity . Tujuan dari penelitian ini ialah berkaitan  dengan  permasalahan  utama,  yaitu  melakukan  kajian  untuk  menemukan  dan menganalisis  tentang  pendelegasian  wewenang  pembentukan  undang-undang  oleh  undang- undang. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal menggunakan tiga pendekatan masalah, yaitu pendekatan  undang-undang,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  komparatif  dengan Belanda dan Perancis. Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Di dalam pembahasan penulis menemukan bahwa, undang-undang tidak dapat mendelegasikan  wewenang  untuk  membentuk  undang-undang,  dikarenakan  bertentangan dengan asas lex superior derogat legi inferiori , di dalam politik hukum pendelegasian pembentukan peraturan  perundang-undangan  pula  tidak  ada  yang  menjelaskan  bahwa  hal  tersbut  dapat  di lakukan, sehingga dibutuhkannya rekontruksi pendelegasian wewenang pembentukan undang- undang  di  dalam  UU  P3.  Hal  tersebut  menimbulkan  banyak  polemik,  yaitu  terjadinya inkonsistensi hierarki peraturan perundang-undangan dalam pendelegasian pembentukan suatu undang-undang.
Kata Kunci: Pendelegasian, Undang-Undang, Wewenang

## Abstract
There is an unclear formulation in Article 10 paragraph (1) letter b of Act Number 12 of 2011 as amended by Act Number 15 of 2019, that the act can delegate the authority to form acts. This is contrary to Hans Kelsen's theory, namely legal norms accept delegation from norms that are considered valid or have a higher hierarchy, in other words the legal norms contained in the P3 Act cannot get validity. The purpose of this study is related to the main problem, namely conducting a study to find and analyze the delegation of authority to form Acts by Act. The type of research in this legal research is normative juridical research. Normative legal research or doctrinal legal research uses three problem approaches, namely the legal approach, conceptual approach, and comparative approach with the Netherlands and France. Based on the above thinking, the author uses a normative legal research method. In the discussion the author finds that the Act cannot delegate the authority to form Acts, because it is contrary to the principle of lex superior derogat legi inferiori, in the legal politics of delegating the formation of legislation there is also nothing that explains that this can be enforced. These problems include the delegation of authority to form acts by act, causing many polemics, namely the occurrence of overlapping and disharmony of acts with one another, and the occurrence of over-regulation in the acts and regulations in Indonesia.
Keywords: Act, Authority, Delegation

## I. PENDAHULUAN
Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma hukum menerima delegasi dari norma yang dianggap ada atau sah dan memiliki hierarki yang lebih tinggi, dengan kata lain norma hukum tersebut memperoleh validity . Keabsahan juga diperoleh melalui delegasi dari norma hukum yang lebih tinggi  lagi,  dan  demikian  seterusnya  hingga  mencapai basic  norm. 1 Artinya,  dalam  hierarki peraturan  perundang-undangan  dapat  memiliki validity atau  keabsahan  jika  norma  hukum tersebut mendapatkan delegasi dari norma yang ada di atasnya atau lebih tinggi secara sah. Dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah degan Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (yang  selanjutnya  disebut  dengan  UU  P3) yang  menyebutkan  bahwa  salah  satu  materi  yang  termuat  dalam  undang-undang  adalah perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Hal tersebut juga ada pada  lampiran  penjelasan  dari  UU  P3  yang  memuat  ketidakjelasan  konsep  norma,  dengan adanya  Pasal  7  Ayat  (1)  dan  Pasal  10  UU  P3  menandakan  bahwa  adanya  hierarki  yang bertingkat disetiap  jenis peraturan perundang-undangan.
Ketidakjelasan  konsep  norma  di  dalam  pasal  tersebut  terletak  pada  kalimat  yang mengatur bahwa pendelegasian sebuah kewenangan dapat diperintahkan dari suatu undang- undang  kepada  undangt-undang.  Di  dalam  penjelasan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa peraturan  perundang-undangan  dalam  bentuk  undang-undang  dapat  melakukan pendelegasian terhadap undang-undang yang lain. Ketidakjelasan konsep norma itu terjadi juga dalam hal delegasi atau perintah dari peraturan perundang-undangan, terlihat pada Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Dengan  kata  lain,  sebuah  undang-undang  dapat  memberikan  delegasi  kewenangan pengaturan  kepada  undang-undang  untuk  membentuk  undang-undang,  sehingga menimbulkan  suatu  pertanyaan  ketika  undang-undang  mendelegasika  undang-undang. Penulis  dalam  penelitian  hukum  ini  akan  membahas  apakah  undang-undang  dapat mendelegasikan wewenang untuk membentuk undang-undang serta apakah undang-undang yang  dibentuk  atas  dasar  pendelegasian  wewenang  undang-undang  merupakan  peraturan delegasi.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fathorrahman tentang peraturan   delegasi bisa dikeluarkan oleh  lembaga-lembaga negara  seperti lembaga  peradilan untuk  membuat delegasi, padahal lembaga  tersebut merupakan  lembaga yang  tidak mempunyai wewenang untuk membuat sebuat peraturan yang mengikat umum, penelitian tersebut berfokus pada peraturan      yang    disebutkan    dalam  Pasal  8  Undang-Undang  12/2011  yang    tidak  diatur hierarkinya  dalam  sistem  peraturan. 2 Selain  Fathorrahman,  Muhamad  Saleh  dalam
1 Hans Kelsen, General Theory of Law and State (The Lawbook Exchange, Ltd., 1999) at 124 Google-Books-ID: D1ERgDXEbkcC.
2 Fathorrahman Fathorrahman, “Peraturan Delegasi dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia” (2018) 7:2 Jurnal Rechtens 193–212.
penelitiannya  menuliskan  tentang  rekonseptualisasi  pendelegasian  wewenang  legislasi ( delegated legislation ) dalam pembentukan peraturan perundang-undang, ia menuliskan bahwa bentuk pergeseran politik hukum penggunaan peraturan delegasi adalah mulai mengakui dan menempatkan  peraturan  presiden  sebagai  bagian  dari  peraturan  perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak mensyaratkan adanya perintah pendelegasian sepanjang  peraturan  tersebut  dibuat  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan.  Kondisi  ini membuat  pemerintah  (pusat  maupun  daerah)  dapat  membentuk  peraturan  tanpa  perintah delegasi yang tegas dengan alasan untuk penyelenggaraan pemerintahan. 3 Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki fokus dan segmentasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini berangkat dari hasil pemikiran yang sudah peneliti sebutkan seperti yang sudah disebutkan diatas.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fathorrahma  dan  Muhamad  Saleh,  pada  pokoknya membahas hal yang sama yakni mengenai pendelegasian peraturan perundang-undangan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan fokus kajian yang berbeda-beda dalam melakukan kajian.

## II. METODE PENELITIAN
Dari  pemaparan  diatas,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Metode penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengkaji  aturan  hukum  yang bersifat autoritatif dan literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum yang kemudian  dihubungkan dengan permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini. 4 Sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan di dalam penelitian hukum ini mencapai kepenulisan hukum yang objektif dan  rasional.  Penelitian  ini  menggunakan  tiga  pendekatan  masalah,  yaitu  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  dan pendekatan perbandingan ( comparative apparoach ) dengan Negara Prancis dan Negara Belanda. Pemilihan tiga penedekatan masalah tersebut dilandasi pertimbangan tertentu yang mengacu pada judul penelitian yang dilakukan. 5

## III. PEMBAHASAN

## A. Wewenang Perintah Pembentukan Undang-Undang Mendelegasikan Membentuk Undang-Undang 1. Pendelegasian Undang-Undang
Peraturan delegasi dari undang-undang menimbulkan adanya tingkatan norma hukum antara undang-undang dengan peraturan dibawahnya. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma itu berjenjang  dan  berlapis-lapis  dalam  sebuah  susunan  hierarki.  Artinya,  norma  hukum  yang posisinya  dibawah  berlaku  dan  harus  bersumber,  dan  juga  berdasar  dari  norma  yang  lebih tinggi diatasnya. 6 Norma yang lebih tinggi juga memiliki sumber dan dasar dari norma yang
3 Muhammad Saleh, “Desain Konsep Pendelegasian Wewenang Legislasi (Delegated Legislation) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, online:
<https://library.uii.ac.id/repositories/#gsc.tab=0&gsc.q=rekonseptualisasi%20pendelegasian%20wewenan g%20legislasi%20(delegated%20legislation)%20dalam%20pembentukan%20peraturan%20perundang- undang&gsc.sort=>.
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana, 2005) at 47 Google-Books-ID: MVlbYgEACAAJ.
5 Ibid at 93.
6 Kelsen, supra note 1 at 125.
lebih  tinggi  lagi,  hal  tersebut  berlaku  seterusnya  sampai  pada  titik  henti  yakni  pada  suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Grundnorm . 7
Menurut  Hans  Kelsen    pula,  termasuk  dalam  sistem  norma  yang  mempunyai  sifat dinamis. Oleh karena itu, hukum selalu dibuat dan dicabut oleh badan-badan/organ-organ dan otoritas-otoritas  yang  mempunyai  kewenangan  membentuknya,  berdasarkan  norma  yang lebih tinggi derajatnya, sehingga norma yang di bawah ( Inferior) dapat dibuat atas dasar norma yang diatasnya atau lebih tinggi ( superior), pada akhirnya hukum menjadi berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang membentuk suatu tata urutan atau hierarki. 8 Hal tersebut didukung oleh pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma dasar yang seseorang harus lakukan seperti yang dinyatakan oleh konstitusi adalah seseorang harus bertindak berdasarkan makna subjektif dari tindakan pembentukan konstitusi yang tertuang dalam pernyataan/preskrepsi otoritas pembentukan konstitusi. 9 Dalam kaidah yang lain juga menyebutkan apabila suatu kaidah hukum atau suatu norma hukum terdapat pertentangan dengan norma yang lain, maka Hans  Kelsen  juga  mengatakan  perlu  validasi  antara  aturan  hukum  yang  satu  dengan  yang lainnya. Oleh karena itu, hubungan antara superioritas dan inferioritas dalam hukum tidak dapat ditentukan oleh hakikat subjek serta hak dan kewajiban bersama. Perbedaan teoritis dalam  pembahasan  biasanya  tidak  dapat  ditunjukkan  secara  jelas,  hal  ini  mengacu  pada metode menjalin hubungan hukum melalui metode pengalihan hak-hak subjek yang dianggap sama atau lebih tinggi secara terpisah mengenai subjek tugas. Perbedaan antara hukum privat dan  hukum  publik  yang  dipikirkan  teori  ini  dalam  pembahasan  mengacu  pada  penciptaan norma-norma sekunder yang menentukan kasus perilaku tertentu daripada kasus delik. 10 Peraturan  perundang-undangan  memerlukan  suatu  tata  pengaturan.  Tata  berarti aturan,  peraturan,  susunan,  cara,  sistem. 11 Pengaturan  berarti  proses,  cara,  perbuatan mengatur.  Maka  dapat  disimpulkan  pengertian  tata  pengaturan  adalah  suatu  aturan  atau kaidah  tentang  perbuatan  mengatur  yang  pengaturannya (regeling) dapat  dijumpai  pada peraturan  perundang-undangan (algemeen  verbindende voorschriften )  peraturan  intern  yang berlaku  ke  dalam (interne regelingen) dan  peraturan  kebijakan (beleidregel) . 12 Dalam  kaitannya dengan  penelitian  tentang  delegasi  pengaturan  kepada  peraturan  yang  lebih  rendah menunjukkan karakter peraturan yang lebih rendah tersebut sebagai peraturan perundang- undangan  yang  dibentuk  berdasarkan  kewenangan  perundang-undangan  baik  bersifat atribusi maupun delegasi, suatu peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang mengikat umum ( algemeen bindende voorschriften) .
7 Ibid at 202.
8 Aziz Syamsuddin, Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang (Sinar Grafika, 2011) at 16 Google-Books-ID: 0AA3twAACAAJ.
9 Hans Kelsen, Pure Theory of Law (The Lawbook Exchange, Ltd., 2005) at 202.
10 Kelsen, supra note 1 at 202.
11 W J S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1952) at 1024 Google-Books-ID: FpC5AAAAIAAJ.
12 A Hamid S Attamimi, Teori Perundang-undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman (UI-Press, 1992) at 5 Google-Books-ID:
qGagGwAACAAJ.

## 25 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Menurut sifat pembentukan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu: 13 1) Pembentukan hukum yang tertulis berupa traktat, putusan hakim dan peraturan perundang-undangan; 2) Pembentukan  hukum  yang  tidak  tertulis  berupa  hukum  adat  dan  hukum  kebiasaan. Sedangkan menurut Burkhardt pembentukan peraturan perundang-undangan menyangkut: 14 1) isi peraturan (inhalt der regelung); 2) bentuk dan susun peraturan (form der regelung); 3) metode pembentukan  peraturan (method  der  ausarbeitung  der  regelun) ;  dan  prosedur  dan  proses pembentukan peraturan (verfahren der ausarbeitung der regelung).
Berkaitan  dengan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk diperhatikan agar dapat memahami ruang lingkup dan tujuan pembentukan. peraturan perundang-undangan Ron Jue mengemukakan  asas  hukum  adalah  nilai  yang  melandasi  kaedah  hukum. 15 Berdasarkan pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  asas-asas  hukum  bukan  peraturan  ( een rechtsbeginselen is niet een rechtregel). Namun tidak ada hukum bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang melandasai (het recht is niet te begrijpen zonder die beginselen). Pemahaman tersebut menunjukkan untuk memahami hukum tidak hanya melihat pada aturannya tetapi juga  harus  memahami  asas-asas  yang  melandasi.  Asas-asas  hukum  harus  tampak  sebagai pengarah dalam pembentukan dan penegakan hukum. Pembentukan peraturan perundang- undangan  merupakan  salah  satu  kegiatan  pembentukan  hukum.  Berkaitan  dengan  sumber kewenangan dalam pandangan Philipus M Hadjon dari segi cara memperoleh kewenang atas dua cara utama yaitu a) atribusi; b) delegasi dan mandat. 16
Pemaknaan  atas  pendapat  tersebut  diatas  nampak  adanya  perbedaan  karakter  dalam sumber  kewenangan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dan  sumber kewenangan  pemerintah.  Sumber  kewenangan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan terdiri atas atribusi dan delegasi sedangkan pada wewenang pemerintahan terdiri atas atribusi, delegasi dan mandat. Wewenang pemerintahan lebih menekankan pada aspek tanggung gugat dan tanggung jawab sebagai implikasi dari pelaksanaan kewenangan. Seturut dengan itu Indroharto juga memberikan pemahaman bahwa pemberian atribusi dan delegasi yang menyangkut wewenang pembuatan peraturan berlaku ketentuan yang berbeda dengan wewenang  pemerintahan. 17 F.A.M.  Stroink  dan  J.E.Steenbeek,  mengatakan  bahwa kewenangan sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara. 18 Diperkuat oleh pendapat P. Nicolai yakni kewenangan  diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan  tindakan  hukum  tertentu  yaitu  tindakan-tindakan  yang  dimaksud  untuk
13 Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya (Ghalia Indonesia, 1983) at 22 Google-Books- ID: Z8oaHAAACAAJ.
14 A Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV (Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1990) at 300 Google-Books-ID: chYgAAAAIAAJ.
15 B Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia (Mandar Maju, 1999) at 121 Google-Books-ID: xWLiAAAACAAJ.
16 Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Introduction The Indonesian Administrative Law),
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008) h. 130.
17 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pustaka Sinar Harapan, 1994) at 68 Google-Books-ID: HaawAAAACAAJ.
18 A Ridwan Halim, Hukum Administrasi Negara dalam Tanya Jawab (Ghalia Indonesia, 1988) at 71 Google-Books- ID: NxgxAAAACAAJ.
menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. 19

## 2. Politik Hukum Pendelegasian Undang-Undang
Menggunakan  politik  hukum  sebagai  alat  ukur  adalah  pilihan  yang  tepat  menurut  penulis yang  dapat  digunakan  untuk  melihat  latar  belakang  pemikiran,  konsep  dan  harapan  yang hendak  diperoleh  dari  keberadaan  peraturan  delegasi  di  Indonesia.  Politik  pembentukan hukum  adalah  kebijaksanaan  yang  bersangkutan  dengan  penciptaan,  pembaruan  dan pengembangan  hukum.  Politik  pembentukan  hukum  mencakup  kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan, kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau  putusan  hakim,  kebijaksanaan  terhadap  peraturan  tidak  tertulis  lainnya. 20 Politik mengenai isi hukum adalah kebijaksanaan agar asas dan kaidah hukum: 21 (a) memenuhi unsur filosofis,yuridis dan sosiologis; (b) mencerminkan kebijaksanaan di bidang ekonomi, sosial, budaya,  politik  dan  hankam;  (c)  mencerminkan  tujuan  dan  fungsi  hukum  tertentu  yang hendak dicapai; (d) mencerminkan kehendak mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Kedudukan Pancasila yang merupakan nilai filosofi bangsa  telah  diturunkan  dalam  tataran  normatif  yakni  pada  konstitusi.  Secara  hirarki kedudukan UUD NRI Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi sehingga menjadi sumber bagi  aturan  dibawahnya.  Dengan  demikian  Pancasila  merupakan  pedoman  yang  wajib diaktualisasikan  dalam  setiap  peraturan  perundang-undangan  serta  seluruh  kebijakan negara. 22
Dari penjabaran diatas dapat dilihat bahwa Peraturan Perundang-undangan di Negara Hukum  Pancasila  memegang  peranan  penting,  yaitu  mengadakan  perubahan  dalam masyarakat.  Sebagai  akibat  dari  pembentukan  undang-undang  secara  modifikasi.  Namun peran ini bukanlah suatu peran yang mudah untuk dilaksanakan. Dalam mewujudkan tujuan negara, yaitu sebagai negara kesejahteraan ( welfare state), dibutuhkan Peraturan Perundang- undangan  yang  baik,  karena  bagaimana  mungkin  akan  terjadi  penegakan  hukum  dan kesejahteraan  pada  masyarakat  apabila  hukumnya  sendiri  tidak  berkualitas,  dan  jangan sampai  penegakan  hukum  justru  menimbulkan  keresahan  di  masyarakat. 23 Pembetukan undang-undang dengan cara modifikasi memiliki konsekuensi bahwa akan muncul norma dan pengetahuan baru yang dibawa kedalam masyarakat oleh suatu undang-undang. Munculnya norma  baru  sering  kali  tidak  mudah  diterima  masyarakat,  dan  pemerintah  sebagai  pemilik kewenangan  perlu  diberikan  batasan-batasan  agar  norma-norma  baru  itu  tidak  sewenang- wenang. Dengan mempertimbangkan doktrin, asas dan juga kondisi faktual apakah rancangan peraturan tersebut mungkin dapat efektif dan dapat mencapai tujuan awalnya.
Hierarki  peraturan  perundang-undangan  juga  dapat  dikatakan  sebagai  bagian  dari politik hukum yang sangat menentukan arah pembangunan hukum Indonesia. Politik hukum
19 L J A Damen Et Al, Bestuursrecht: Rechtsbescherming Tegen de Overheid, Bestuursprocesrecht (Boom Juridische uitgevers, 2006) at 4 Google-Books-ID: _vrg7mNFlpQC.
20 Jazim Hamidi, “Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik)” (2011) 18:3 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 336–362 at 346.
21 Hamidi, supra note 20.
22 Ibid . 23 Sudikno Mertokusumo, Mengenal hukum (suatu pengantar) (Liberty, 1986) at 146 Google-Books-ID: piBEtwAACAAJ.

## 27 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
( rechtspolitiek ) merupakan perpaduan dari hukum ( rechts ) dan kebijakan ( politiek ), yang dapat dimaknai sebagai pilihan konsep dan asas sebagai garis besar rencana yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan diciptakan, 24 atau sebagai rangkaian konsep dan asas yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar  rencana  dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. 25 Untuk mengetahui arah politik hukum  peraturan  delegasi,  maka  dilakukan  kajian  terhadap  politik  hukum  pendelegasian wewenang legislasi ( delegated legislation ) yang kemudian dalam tesis ini difokuskan pada kajian di  bidang  produk  hukum  tentang  perintah  suatu  Undang-Undang  untuk  diatur  dengan Undang-Undang. Dipilihnya peraturan delegasi di bidang produk hukum tentang perintah suatu  Undang-Undang  untuk  diatur  dengan  Undang-Undang  yaitu  berangkat  dari  suatu kejanggalan kecuali jika dimaknai bahwa pembentuk undang-undang ingin mengatur kembali materi muatan undang-undang pokok ( raam wet/umbrella act ). Dalam praktik, undang-undang pokok kadangkala masih diakui, namun demikian banyak undang-undang pokok yang lahir kemudian setelah anak-anaknya terlebih dahulu lahir. Sebagai contoh UU Energi yang lahir kemudian  setelah  undang-undang  di  bidang  Minerba,  Migas,  ketenagalistrikan, ketenaganukliran. Berdasarkan beberapa uraian di atas terlihat jelas bahwa hierarki peraturan perundang-undangan  yang  di  antaranya  melingkupi  juga  kajian  peraturan  delegasi  sebagai bagian  dari  politik  hukum  Indonesia.  Selain  itu,  hierarki  peraturan  perundang-undangan beserta  kajian  peraturan  delegasi  juga  sangat  menentukan  sistem  hukum  nasional  dalam mencapai  tujuan  negara.  Oleh  karena  itu,  melakukan  kajian  terhadap  peraturan  delegasi menjadi studi yang sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mendorong pembangunan sistem hukum nasional.

## 3. Wewenang Perintah Undang-Undang Mendelegasikan Membentuk Suatu Undang-Undang
Kepastian  hukum  ( rechtszekerheid,  legal  certainty )  adalah  merupakan  asas  penting  dalam tindakan  hukum  ( rechtshandeling )  dan  penegakan  hukum  ( hendhaving,  uitvoering ).  Adanya peraturan  perundang-undangan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  yang  lebih  tinggi daripada  pada  hukum  kebiasan,  hukum  adat,  atau  hukum  yurisprudensi.  Namun,  perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis ( geschreven, written ) yakni selain harus memenuhi syarat-syarat formal,  juga  harus  memenuhi  syarat-syarat  lain,  yaitu:  Jelas  dalam  perumusannya ( unambiguous ). Konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus  terpelihara  hubungan  sietematik  antara  kaidah-kaidahnya,  kebakuan  susunan  dan bahasa.  Konsisten  secara  eketern,  adalah  adanya  hubungan  harmonisasi  antara  berbagai peraturan perundang-undangan.
Berkenaan  dengan  menguji  validitas  norma  yang  diungkapkan  oleh  Hans  Kelsen tersebut,  penulis  sendiri  berpandangan,  bahwa  pada  dasarnya  terdapat  prinsip  relativitas kekuatan  hierarki  dan  penggunaan  asas lex superior  derogat  legi  inferiori norma  di  Indonesia
24 Maruarar Siahaan, Politik Hukum Nasional Indonesia dalam Era Reformasi , Center For Indonesian Constitutional Jurisprudence (CIC Jure), Jakarta, 31 Januari 2011.
25 Imam Syaukani & A Ahsin Thohari;, “Dasar-Dasar Politik Hukum # KB”, (2008), online: <http://opac.acehresearch.org//index.php?p=show_detail&id=2254> at 15.
karena  dipengaruhi  oleh  penggunaan  prinsip  pendelegasian  wewenang  legislasi  ( delegated legislation ).  Sejatinya  jika  mengacu  pada  hierarki  peraturan  perundangundangan,  kekuatan hukum  peraturan  perundang-undanganpun  sesuai  dengan  hierarki.  Artinya  semakin  tinggi hierarki peraturan perundangundangan tersebut, maka semakin kuatlah kekuatan hukumnya ( lex superior derogat legi inferiori ). Tetapi pada kenyataannya tidak semua peraturan perundang- undangan  masuk  dalam  hierarki,  karena  perundangundangan  diakui  keberadaannya  dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pada titik ini kemudian hierarki tidak dapat sekadar dimaknai sebagai tata urut, tetapi lebih jauh hierarki peraturan perundang-undangan yang juga merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang juga telah menjadi bagian yang tidak terpisah dari politik hukum yang menentukan arah pembagunan hukum Indonesia.
Pemahaman  residu  juga  sejalan  dengan  teori  Hans  Kelsen,  bahwa  dalam  hierarki peraturan  perundang-undangan  memiliki  arti  bahwa  norma  hukum  memperoleh  validitas, dimana norma hukum itu menerima delegasi dari norma yang lebih tinggi kedudukannya atau hierarki  lebih  tinggi  dan  dianggap  sah.  Dengan  kata  lain,  sesuai  denga  penulis  yang  telah analisis dan teliti, bahwa tidak ada satupun teori dan asas yang menunjukan dimana undang- undang dapat mendelegasikan undang-undang. Dikarenakan undang-undang mendelegasikan untuk  membentuk  undang-undang  memiliki  derajat  yang  sama  atau  sejajar.  Seperti  yang sudah dipaparkan diatas bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferior , teori stufenbau , teori hierarki Hans Kelsen, pendapat para ahli tentang teori perundang- undangan,  dan  pemahaman  residu.  Sehingga  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa undang-undang tidak dapat mendelegasikan wewenang untuk membentuk undang-undang berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori , teori hierarki, teori pembentukan perundang- undangan dan pemaham residu didalam peraturan perundang-undangan. Seharusnya undang- undang dapat mendelegasikan wewenang untuk membentuk peraturan yang ada dibawahnya yang berisi materi muatan yang mengatur lebih lanjut secara teknis untuk pelaksanaannya.
Jika ditinjau didalam UU PPP, dalam pelaksanaan pembentukan peraturan perundang- undangan yang diatur di dalam Pasal 10 huruf b UU PPP memperbolehkan adanyan undang- undang yang dapat mendelegasikan wewenang untuk membentuk undang-undang, meskipun bertentangan  dengan  asas lex superior  derogat  legi  inferiori, teori-teori  yang  sudah  penulis paparkan  sekalipun  didalam  politik  hukum  pendelegasian  pembentukan  peraturan perundang-undangan tidak ada yang menjelaskan bahwa hal terswbut dapat di lakukan.
Pengaturan ini merupakan suatu kejanggalan, sehingga dibutuhkannya suatu terobosan terbaru  mengenai  wewenang  pendelegasian  undang-undang,  agar  tetap  dilakukan  tanpa mengingkari teori jenjang norma (hierarki peraturan perundang-undangan) atau sesuai teori pembentukan peraturan perundang-undangan (yakni khusus pada undang-undang terhadap undang-undang)  sesuai  dengan  pendapat  ahli  terdahulu.  Penulis  sangat  konsen  terhadap bentuk pendelegasaian wewenang undang-undang terhadap undang-undangan, dikarenakan penulis memiliki pandangan bahwa tata peraturan perundang-undangan di Indonesia banyak yang menyimpang dari ajaran atau teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah  ada  (telah  dikemukakan  oleh  para  ahli-ahli  hukum  khususnya  ahli  perundang- undangan),  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  terkesan  dibentuk sesuai  dengan  kebutuhan  (sehingga  menjadi  hal  yang  lumrah)  tanpa  melihat  teori
pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada,  dari  sekian  banyak pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  menyimpang  dari  teori  pembentukan peraturan perundang-undangan (khususnya teori jenjang norma) salah satunya yakni yang penulis bahas didalam tesis ini. Dibutuhkannya suatu terobosan baru didalam pendelegasian wewenang  pembentukan  undang-undang  oleh  undang-undang,  agar  hierarki  peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi ideal (sesuai dengan teori peraturan perundang- undangan yang ada).

## B. Undang-Undang yang Dibentuk atas Dasar Pendelegasian Wewenang Undang-Undang adalah Bukan Peraturan Delegasi

## 1. Syarat Peraturan Delegasi
Merujuk  pada  Pasal  1  angka  22  Undang-Undang  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  AP)  yang  menyebutkan  atribusi  adalah pemberian  kewenangan  kepada  badan/pejabat  pemerintahan  oleh  Undang-Undang  Dasar NRI 1945. Sedangkan Pasal 1 angka 23 UU AP delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan/pejabat  yang  lebih  rendah  dengan  tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Dalam melakukan delegasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi delegasi yang yang tidak bertanggung jawab yang rentan ada penyalahgunaan kewenangan. Sayarat dalam melakukan delegasi harus dipenuhi  supaya  tercipta  pelimpahan  kewenangan  yang  sesuai  dengan  prosedur.  Adapun syarat-syarat delegasi antara lain: 1. Pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. Syarat ini menunjukan bahwa delegasi harus defenitif (bukan  sementara);  2.  Delegasi  hanya  dimungkinkan  terjadi  kalau  ada  ketentuan  yang mengatur  untuk  itu  dalam  sebuah  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  menunjukan bahwa delegasi haruslah berdasar kepada peraturan perundang-undangan; 3. Delegasi tidak dilakuakan  atau  diberikan  kepada  lembaga  atau  aparat  yang  secara  jabatan  merupakan bawahan,  artinya  tidak  diperkenankan  adanya  delegasi  dalam  hubungan  hierarki kepegawaian;  4.  Mewajibkan  adanya  sebuah  keterangan/penjelasan,  artinya  pemberi delegasi/delegans  mempunyai  wewenang  untuk  meminta  penjelasan  tentang  pelaksanaan wewenang tersebut; 5. Pemberi delegasi memberikan instruksi/petunjuk tentang penggunaan wewenang tersebut, artinya harus ada aturan kebijakan.
Hal  senada  juga  diuraikan  oleh  Hamid  S.  Attamimi  mengenai  peraturan  untuk menjalankan undang-undang adalah Peraturan Pemerintah, yang disebutkan dalam undang- undang dasar. Peraturan pemerintah secara khusus menjadikan sebuah undang-undang dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yaitu dengan merinci ketentuan-ketentuannya, menentukan lebih lanjut ambang batas yang ditetapkannya, menetapkan hal-hal lain yang berada dalam kerangka  yang  digariskan,  mengatur  teknik  pelaksanaannya  dan  sebagainya,  dengan  tetap mendapatkan  batasan  tidak  dapat  melampaui  undang-undang  yang  dijalankan  olehnya. Kekuasaan reglementer ini,  tidak  dapat  dilaksanakan  sebelum  adanya  kekuasaan  legislatif menyusun sebuah undang-undang. Dengan kata lain, peraturan delegasi tidak dapat dibentuk sebelum  adanya  peraturan  perundang-undangan  lebih  tinggi  memerintahnya. 26 Seharusnya ada  beberapa  persyaratan  mengenai  pengaturan  delegasi  tersebut.  Namun,  karena  hukum
26 Attamimi, supra note 14 at 349.
positif  di  Indonesia  tidak  banyak  merinci  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam pendelegasian, maka Hamid S. Attamimi mengatakan perlu dicari syarat-syarat berdasarkan dogmatika  hukum,  yaitu: 27 Pertama, asas  delegasi  yang  tidak  dibenarkan  dan  delegasi  yang diharapkan; Kedua, asas delegatus non petest delegari ; Ketiga, asas menjalankan undang-undang. Selain  itu,  berdasarkan  prinsip  pendelegasian  ini  norma  hukum  yang  bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa di dasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Namun bukan berarti pendelegasian tidak ada batasnya, menurut Bagir Manan pembatasan dalam delegasi pengaturan sebagai berikut: 28 1. Tidak boleh ada delegasi pengaturan mengenai hal-hal yang secara tegas atau yang karena sifatnya harus diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  tertentu;  2.  Peraturan  delegasi  suatu  materi muatan undang-undang hanya dapat ditetapkan berdasarkan undang-undang; 3. Tidak boleh ada delegasi pengaturan yang bersifat umum; 4. Kadang-kandang berlaku prinsip, tidak boleh ada subdelegasi atas peraturan delegasi ( delagatus non potest delegare ); 5. Materi muatan tertentu tidak boleh didelegasikan oleh undang-undang;  6. Setiap delegasi pengaturan harus menyebut dengan  tegas  bentuk  peraturan  perundang-undangan  delegasi;  7.  Materi  muatan  peraturan delegasi hanya dapat mengatur hal yang didelegasikan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang lebih tinggi tingkatannya.
Karena  itu  dalam  undang-undang  yang  mendelegasikan  harus  diatur  secara  tegas, bentuk peraturan delegasi dan ruang lingkup peraturan delegasi. Jika suatu peraturan delegasi melampaui materi muatan delegasi, maka peraturan itu batal demi hukum ( van rechtswegw nietig, void ), karena ditetapkan oleh pejabat atau badan yang tidak berwenang. Pembatasan dalam delegasi  menurut  Bagir  Manan  tersebut  di  dukung  dengan  pembatasan  mengenai  delegasi didalam UU P3, terlebih didalam dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Berdasarkan  pemaparan  apabila  dikaitkan  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dapat dipahami  bahwa  dalam  pendelegasian  perlu  diperhatikan:  1.  Tidak  boleh  ada  pendelegasi pengaturan  yang  bersifat  umum.  Setiap  delegasi  pengaturan  harus  menyebut  secara  tegas pokok-pokok  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  delegasi.  Misalnya disebutkan  mengenai  pengaturan  susunan  organisasi  tata  kerja  dan  sebagainya.  Dalam ketentuan tentang delegasi kalau hanya menyebutkan misalnya, hal-hal yang belum cukup diatur  dalam  Undang-Undang  ini  akan  diatur  lebih  lanjut  dalam  peraturan  pelaksanaan. (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Gubernur dan sebagainya); 2. Setiap ketentuann delegasi pengaturan harus menyebut dengan tegas bentuk peraturan perundang- undangan delegasi.
Pembatasan dalam delegasi yang dikemukakan oleh Bagir Manan dengan pembatasan dalam delegasi yang ada didalam dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memeiliki kesamaan, yakni suatu pendelegasiaan wewenang tidak boleh ada delegasi pengaturan yang bersifat umum, setiap ketentuan delegasi pengaturan harus menyebut dengan tegas bentuk peraturan perundang- undangan dan dalam pendelegasian kewenangan, peraturan perundang-undangan yang lebih
27 Ibid .
28 Bagir Manan, Teori dan politik konstitusi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2000) at 150 Google-Books-ID: QOeaAAAACAAJ.
tinggi  dapat  mendelegasikan  kewenangan  mengatur  lebih  lanjut  kepada  peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
Angka-angka berikutnya setelah Angka 200 dalam Lampiran II Bab II Hal-hal khusus, Sub  Bab  A  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  Pendelegasian  Kewenangan  terdapat  pola-pola  pendelegasian kewenangan  mengatur.  Pola-pola  ini  dilihat  dari  sudut  materi  yang  didelegasikan  dalam pendelegasian  lebih  lanjut  (subdelegasi).  Pola  pertama,  jika  materi  yang  didelegasikan sebagian  sudah  diatur  pokok-pokoknya  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang mendelegasikan tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam peraturan perundang-undangan yang  didelegasikan  dan  tidak  boleh  didelegasikan  lebih  lanjut  ke  peraturan  perundang- undangan yang lebih rendah (sub delegasi), dengan menggunakan kalimat: “Ketentuan lebih lanjut mengenai …diatur dengan …”. 29
Pola kedua, jika pengaturan materi tersebut (materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur  pokok-pokoknya  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mendelegasikan) dibolehkan  didelegasikan  lebih  lanjut  (subdelegasi)  digunakan  kalimat:  “Ketentuan  lebih lanjut  mengenai  …  diatur  dengan  atau  berdasarkan…”. 30 Pola  ketiga,  jika  materi  yang didelegasiakan  sama  sekali  belum  diatur  pokok-pokoknya  di  dalam  peraturan  perundang- undangan yang mendelegasikan dan materi itu harus diatur di dalam peraturan perundang- undangan  yang  diberi  delegasi  dan  tidak  boleh  didelegasikan  lebih  lanjut  ke  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  rendah  (sub  delegasi),  dengan  menggunakan  kalimat: “Ketentuan mengenai … diatur dengan…”. 31
Pola keempat, jika materi tersebut (materi yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan) dibolehkan di delegasikan lebih lanjut (subdelegasi) digunakan kalimat: “Ketentuan mengenai … diatur dengan atau berdasarkan…”. 32 Pengaturan dengan rumusan “diatur dengan atau berdasarkan …” menunjukkan  bahwa  pembuat  undang-undang  memberikan  keleluasaan  kepada  organ lebih rendah utuk menyerahkan pembuatan peraturan lebih rendah kepada organ lebih rendah lagi,  sub  delegasi  dibolehkan.  Jadi  undang-undang  dapat  mendelegasikan  dibentuk  suatu peraturan perundang-undang, misalnya menentukan bahwa pengaturan mengenai syarat, tata cara dan lingkup suatu perizinan tertentu diatur di dalam peraturan pemerintah atau dapat juga peraturan pemerintah itu dibolehkan untuk menyerahkan pengaturan mengenai hal itu kepada Menteri.
Pengunaan rumusan “diatur dengan …” menyatakan bahwa pembentuk undang-undang tidak membolehkan organ lebih rendah penerima delegasi untuk mendelegasikan lagi kepada organ  lebih  rendah  kewenangannnya  untuk  itu  membuat  peraturan  mengenai  suatu  hal tertentu,  artinya  organ  penerima  delegasi  harus  mengatur  sendiri  semua  materi  di  dalam peraturan yang dibuatnya (larangan sub delegasi). Pola-pola pendelegasian kewenangan yang diatur  ada  beberapa  hal  yang  dapat  diberikan  catatan  berkaitan  dengan  penelitian  yang dilakukan  sebagai  berikut:  1.  Pola-pola  pendelegasian  tersebut  merupakan  sarana  untuk mengontrol pengaturan materi muatan yang terdapat dalam peraturan pelaksanaan; 2. Pola
29 UU No 12 thn 2011.pdf at 139.
30 Ibid at 140.
31 Ibid .
32 Ibid at 141.
kedua dan pola keempat merupakan penerapan dari asas delegates non potest delegari ( delegate potestas non potestdelegari ) yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa  persetujuan  pemberi  delegasi.  Pendelegasian  dalam  pola  kedua  dan  pola  keempat menunjukkkan  telah  adanya  persetujuan  dari  pembentuk  Peraturan  Perundang-undangan yang mendelegasikan; 3.Pola-pola pendelegasian tersebut sekaligus juga menunjukkan bahwa pendelegasian  kewenangan  mengatur  harus  ditentukan  secara  tegas  dalam  Peraturan Perundangundangan  yang  lebih  tinggi.  Tanpa  adanya  ketegasan  tersebut,  maka  tidak  ada gunanya merumuskan pola-pola pendelegasian tersebut. Pola-pola pendelegasian tersebut ada karena  adanya  ketentuan  secara  tegas  mengenai  pendelegasian  kewenangan  mengatur  di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dari  pola-pola  pendelegasian  yang  disebutkan  diatas,  semakin  jelas  bahwa  suatu peraturan perundang-undang memiliki pola pendelegasian yang berjenjang-jenjang, dimana yang lebih tinggi memiliki wewenang mendelegasikan pembentukan peraturan perundang- undang yang lebih daripadanya. Dilihat dari pola-pola pendelegasian yang dijelaskan didalam UU  P3,  menunjukan  bahwa  suatu  pendelegasian  wewenang  harus  ditentukan  secara  tegas agar tidak menjadikan suatu pendelegasian wewenang pembentukan peraturan perundang- undangan menjadi multi tafsir (berujung dengan inkonsistensi hierarki peraturan perundang- undangan).
Berkaitan  dengan  syarat,  batasan  dan  pola  pendelegasian  peraturan  perundang- undangan,  Satjipto  Raharjo  mengemukakan  pandangan    mengenai  hukum  subtantif  dan hukum  proesdural  yang  dikeluarkan  oleh    pembuat  hukum. 33 Peraturan  subtantif  adalah peraturan  yang  berisi  tentang    perbuatan  apa  saja  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan. Sedangkan  peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata  cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan subtantif tersebut yang  bersifat prosedural. Dari  pandangan  Satjipto  Raharjo  tersebut  mencerminkan  bahwa  kepastian  hukum  yang dimaksud adalah kepastian undang-undang.
Sehingga  kesamaan  proposional  antara  subtantif  dan  prosedural  dibutuhkan  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Makna  situasi  kongkret  dalam  kaitannya dengan delegasi pengaturan menunjukkan bahwa dalam pengaturan harus dirumuskan secara tegas  dan  jelas.  Dari  segi  delegasi  pengaturan  maka  kepastian  hukum  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan tercapai apabila perumusannya secara tegas dan jelas, serta memiliki daya laku dan daya guna (pencerminan dari kemanfaatan hukum). Dengan kata lain, suatu undang-undang memiliki wewenang mendelegasikan membentuk suatu peraturan yang ada dibawahnya atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Jika undang-undang memiliki wewenang untuk mendelegasikan dibentuknya suatu undang-undang (yang mana dalam hal ini kedudukannya sejajar) maka tidak dapat dikatakan bahwa undang-undang yang berasal  dari  kewenangan  delegasi  dari  suatu  undang-undang  tersebut  sebagai  peraturan delegasi, merujuk pada syarat-syarat, batasan dan pola delegasi yang dikemukakan oleh Bagir Manan, Hamid S. Attamimi serta UU P3 itu sendiri, jika ketiga hal tersebut tidak dipenuhi maka suatu peraturan delegasi tersenut batal demi hukum. Hal tersebut didukung pula oleh ajaran  Hans  Kelsen  mengenai  peraturan  delegasi  (jenjang  norma),  jika  suatu  peraturan
33 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Penerbit Buku Kompas, 2010) at 77 Google-Books-ID: f7EqH7E4x4IC.
mendelegasikan  dirinya  sendiri  maka  peraturan  tersebut  dikatakan  tidak  sah  atau  absah. Lantas bagaimana dengan bentuk peraturan delegasi diIndonesia saaat ini mengenau undang- undang  yang  dapat  mendelegasikan  untuk  dibentuknya  undang-undang?  Sedangkan  hal tersebut bertentangan dengan teori-teori dan asas-asas yang ada? Maka dari itu, tujuan dari penulisan  tesis  ini  adalah  memberikan  terobosan  baru  untuk  pendelegasian  wewenang undang-undang oleh undang-undang agar tidak mengingkari atau bertentangan dengan teori dan asas yang ada.

## 2. Peraturan Delegasi Undang-Undang oleh Undang-Undang
Hukum  itu  adalah  sah  ( valid )  apabila  dibuat  oleh  lembaga  atau  otoritas  yang  berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah ( inferior ) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi ( superior ), dan hukum itu berjenjang-jenjang  dan  berlapis-lapis  membentuk  hierarki.  Dalam stufentheorie -nya  Hans Kelsen  sebagaimana  juga  dikutip  oleh  Ni ‟ matul  Huda  dan  R.  Nazriyah  mengemukakan, bahwa  dipuncak  “ stufenbau “  terdapat  kaidah  dasar  dari  suatu  tata  hukum  nasional  yang merupakan  suatu  kaidah  fundamental.  Kaidah  dasar  tersebut  disebut  “ grundnorm ”atau “ usprungnorm ”. Grundnorm merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum, atau hipotesis. Menurut Kelsen, Grundnorm pada umumnya adalah meta juridisch , bukan produk hukum (buatan) badan pembuat undang-undang ( de wetgeving ), bukan bagian dari peraturan perundang-undangan ( algemene venbindende voorshrifften ), namun merupakan sumber dari semua sumber  ( the source of the source) dari  tatanan  peraturan  perundang-undangan  yang  berada  di bawahnya. 34
Maria Farida mengungkapkan, bahwa dinamika suatu norma hukum dapat kita beda- bedakan menjadi dua, yaitu dinamika norma hukum yang vertikal dan dinamika norma yang horizontal. 35 Dinamika norma hukum yang vertikal adalah dinamika yang berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, dalam dinamika yang vertikal ini suatu norma hukum itu berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma hukum di atasnya, norma hukum yang berada di atasnya berlaku, berdasar dan bersumber pada norma hukum yang di atasnya lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma hukum yang menjadi dasar semua norma hukum yang di bawahnya. Demikian juga dalam hal dinamika dari atas ke bawah, maka norma dasar itu selalu menjadi sumber dan dasar norma hukum di bawahnya, norma hukum itu di bawahnya selalu menjadi sumber dan dasar norma hukum yang di bawahnya lagi dan demikian seterusnya ke bawah.
Dinamika yang vertikal ini dapat kita lihat dalam tata susunan norma hukum yang ada di Indonesia yaitu, Pancasila sebagai norma dasar negara merupakan sumber dan dasar bagi terbentuknya norma-norma hukum dalam batang tubuh UUD 1945, demikian pula norma- norma hukum yang berada dalam batang tubuh UUD 1945 menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya  norma-norma  hukum  dalam  ketetapan  MPR,  dan  norma-norma  yang  berada dalam ketetapan MPR ini menjadi sumber dan dasar bagi pembentukan norma-norma dalam
34 Dr Ni’matul Huda MH SH , M Hum, R Nazriyah, SH, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan (Nusamedia, 2019) at 25 Google-Books-ID: spFUEAAAQBAJ.
35 Maria Farida Indrati Soeprapto;, Ilmu Perundang-undangan : Dasar-Dasar dan Pembentukannya (Kanisius, 2006) at 9.
undang-undang, demikian seterusnya. Dalam dinamika norma yang horizontal, suatu norma hukum itu bergerak tidak ke atas atau ke bawah, tetapi ke samping. Dinamika norma hukum yang  horizontal  ini  tidak  membentuk  suatu  norma  hukum  yang  baru,  tetapi  norma  itu bergerak ke samping karena adanya suatu analogi, yaitu penarikan suatu norma hukum untuk kejadian-kejadian lainnya yang dianggap serupa. 36
Keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan dalam hukum positif di Indonesia. Bahwa dilarang terdapat pertentangan antara suatu norma dengan norma lainnya, semata demi memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Maka tata urutan atau hierarki atau tingkatan dalam tata hukum/peraturan perundang-undangan adalah. Pertama, peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum  bawahan. Kedua, peraturan  hukum  bawahan  merupakan  pelaksanaan  peraturan hukum atasan. Oleh karena itu, kedudukannya lebih rendah dan materi muatanya tidak boleh bertentangan. Ketiga, manakala terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi muatan  mengatur  materi  sama  dan  dengan  kedudukan  sama  maka  berlaku  peraturan perundangundangan baru. 37
Menjadi  jelas  kemudian  bahwa  keberadaan  hierarki  peraturan  perundang-undangan adalah untuk menjaga konsistensi antara satu norma dengan norma yang lain. Secara sepintas sebenarnya penjabaran di atas adalah berangkat dari asas hukum lex superiori derogat legi inferiori, lex  specialis  derogat  legi  generalis, dan lex  posteriori  derogat  legi  priori ,  menjadi  terang  bahwa keberadaan hierarki merupakan tujuan tertentu dalam pembangunan hukum Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  telah  memuat  ketentuan  materi  muatan peraturan  perundang-undangan,  namun  ketentuan  tersebut  perlu  dikaji  kembali  karena belum  tegas  dan  jelas.  Ketentuan  dimaksud  hanya  menyatakan  materi  muatan  peraturan perundang-undangan tanpa mengatur kriteria dan ukuran yang bisa dijadikan pedoman bagi pembentuk  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  sangat  penting  dikarenakan  dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan kesesuaian antara jenis dan materi muatan masing-masing peraturan perundang-undangan dengan tetap memahami cara perumusan normanya yang juga harus berjenjang. Perumusan norma suatu undang-undang harus dibedakan dengan cara perumusan suatu peraturan di bawahnya. Misalkan perumusan norma  UUD  NRI  Tahun  1945  harus  berbeda  dengan  perumusan  norma  peraturan  daerah, demikian  juga  perumusan  norma  undang-undang  harus  berbeda  dengan  norma  peraturan menteri.
Pada  Pasal  10  Ayat  (1)  huruf  b,  salah  satu  materi  muatan  Undang-Undang  adalah “perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang”. Hal ini tidak sesuai dengan  asas lex  superior  derogat  lex  inferiori ,  bahwa  undang-undang  yang  dibawah  dapat dibentuk atau dibuat atas dasar norma yang lebih tinggi (diatasnya). Di sisi lain ketentuan itu menunjukkan  pendelegasian  kewenangan  mengatur  dari  undang-undang  kepada  undang- undang lainnya.
36 Ibid at 10.
37 Retno Saraswati, “Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia” (2009) IX:2 Media Hukum 48–59 at 1.

## 35 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Menurut  Paul  P.Craig  dalam  bukunya  yang  berjudul  Administrative  Law,  regulasi merupakan  salah  satu  bentuk  dari  delegasi  pengaturan  di  samping  apa  yang  disebut banyaknya terminology yang membingungkan untuk mendiskripsikan undang-undang yang didelegasikan  dari  perintah  suatu  dewan,  aturan,  peraturan  dan  arahan. 38 P.P.Craig menyatakan regulasi dan peraturan dipergunakan dalam situasi yang sangat beragam untuk menunjukkan  kekuasaan  subordinasi  pembentukan  hukum. 39 Paul  P.Craig  menyatakan pembentukan regulasi biasanya kekuasaan berada di tangan menteri, tetapi untuk regulasi dan peraturan atau perintah dapat juga dikeluarkan oleh perwakilan pemerintah dan badan yang  berwenang  di  daerah. 40 Delegasi  kewenangan  mengatur  dimana  sumber  kewenangan pokoknya ada ditangan legislator maka pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut itu  kepada  lembaga  eksekutif  atau  lembaga  pelaksana  haruslah  dinyatakan  dengan  tegas dalam  undang-undang  yang  akan  dilaksanakan  hal  inilah  biasanya  dinamakan legislative delegation of rule making power . 41
Dari  pendapat  para  ahli  yang  telah  penulis  paparkan  diatas,  menjelaskan  bahwa pelimpahan  kewenangan  dari  legislatif  (undang-undang)  kepada  esekutif  (peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang) untuk membentuk suatu peraturan delegasi. Hal  tersebut  pula  yang  menjadikan  hierarki  peraturana  perundang-undangan  menjadi konsisten didalam penerapannya. Namun, didalam praktiknya masih terdapat permasalahan yang  menyimpang  dari  teori  dan  asas  yang  ada  mengenai  pendelegasian  wewenang pembentukan suatu undang-undang.
Dalam  prakteknya,  pembentukan  peraturan  delegasi  dari  Undang-Undang  terhadap undang-undang dapat ditemukan salah satunya di dalam UU Pemberantasan Tipikor, dimana berdasarkan  ketentuan  Pasal  43  UU  Pemberantasan  Tipikor  memiliki  wewenang  untuk mendelegasikan  membentuk  suatu  undang-undang  mengenai  badan  khusus  komisi pemberantasan korupsi, dengan isi pasal sebagai yakni bahwa badan khusus disebut Komisi Pemberantasan,  memiliki  kewenangan  melakukan  koordinasi  dan  supervisi,  termasuk melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan,  sedangkan  mengenai  pembentukan, susunan  organisasi,  tata  kerja  dan  pertanggung  jawaban,  tugas  dan  wewenang  serta keanggotaannya  diatur  dengan  Undang-undang.  Hal  itu  tercermin  dalam  politik  hukum Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU KPK), menjelaskan bahwa UU KPK dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam UU Pemberantasan Tipikor. Pada saat sekarang pemberantasan tindak  pidana  korupsi  sudah  dilaksanakan  oleh  berbagai  institusi  seperti  kejaksaan  dan kepolisian  dan  badan-badan  lain  yang  berkaitan  dengan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam UU KPK  dilakukan  secara  berhati-hati  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  kewenangan  dengan berbagai instansi tersebut. Dengan adannya UU KPK, menjelaskan bahwa UU Pemberantasan Tipikor mendelegasikan sebuah pembentukan UU KPK, hal ini menjadi janggal dikarenakan UU Pemberantasan Tipikor mendelegasikan untuk membentuk suatu undang-undang, yang
38 Paul P Craig, Administrative Law (Sweet & Maxwell, 2008) at 246 Google-Books-ID: Rl4eAQAAMAAJ.
39 Ibid . 40 Ibid . 41 Jimly Asshiddiqie, Perihal undang-undang (Rajawali Pers, 2010) at 194 Google-Books-ID: ac_cZwEACAAJ.
mana hal tersebut tidak dibenarakan oleh teori dan asas manapun (seperti konsep inti dalam delegasi adalah pelimpahan kekuasaan dari legisltaif kepada eksekutif membentuk peraturan perundang-undangan),  seharusnya  UU  Pemberantasan  Tipikor  mendelegasikan  untuk membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  berada  dibawahnya  atau  lebih  rendah darinya  seperti  peraturan  pemerintah  sehingga  untuk  peraturan  mengenai  komisi pemberantasan  korupsi  dibutuhkannya  materi  muatan  undang-undang.  Dikarenakan,  jika ketentuan mengenai suatu komisi pemberantasan korupsi dibentuk dengan peraturan yang lebih rendah, maka dikhawatirkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah untuk mengatur  tentang  komisi  pemberantasan  korupsi  tersebut  menjadi  multitafsir,  didalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang seperti peraturan pemerintah tidak memuat  materi  muatan  undang  undang  dan  tidak  dapat  memuat  lebih  rinci  mengenai peraturan  yang  harus  dituangkan  mengenai  pembentukan,  susunan  organisasi,  tata  kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan komisi. Agar sejalan dengan teori dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan (tidak terjadinya inkonsistensi hierarki  peraturan  perundang-undang),  penulis  merekomendasikan  suatu  rekontruksi pendelegasian wewenang pembentukan undang-undang oleh undang dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam sub bab selanjutnya.
Selain UU Pemberantasan Tipikor, terdapat pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang  Pertahanan  Negara,  undang-undang  tersebut  memiliki  wewenang  untuk mendelegasikan untuk membentuk suatu undang-undang yang mengatur tentang komponen cadangan  dan  komponen  pendukung  pertahanan  Negara;  ketentuan  mengenai  pendidikan kewarganegaraan,  pelatihan  dasar  kemiliteran  secara  wajib,  dan  pengabdian  sesuai  dengan profesi;  dan  Susunan  organisasi,  tugas,  dan  fungsi  Tentara  Nasional  Indonesia  sebagai  alat pertahanan negara. Ketiga ketentuan tersebut dituangkan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
Terdapat pula Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang memiliki  kewenagan  mendelegasikan  untuk  membentuk  suatu  undang-undang.  Undang- undang  tersebut  memiliki  kewenangan  untuk  mendelegasikan  membentuk  suatu  undang- undang  akibat  adanya  Pasal  48  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang Penataan Ruang, yakni berisi tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan terhadap kawasan  lahan  abadi  pertanian  pangan.  Akibat  adanya  perintah  untuk  membentuk  suatu undang  tersebut,  maka  terbentuknya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Tidak dipungkiri bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga memiliki kewenangan untuk mendelegasikan suatu pembentukan undang-undang, hal ini dibuktikan dengan isi Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yakni ketentuan mengenai tenaga kesehatan. Sehingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan terbentuk setelahnya. Selain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tidak luput juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mendelegasikan untuk dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Penulis juga menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah,  didalam  Pasal  62  berisi  mengenai  pemilihan  kepala  daerah  diatur
dengan  undang-undang,  setelah  ada  perintah  pemebntukan  undang-undang  tersebut, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi  Undang-Undang.  Terakhir,  penulis  menemukan  hal  yang  sama  didalam  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik,  yang  didalamnya  terdapat  ketegasan bahwa  pengaturan  lebih  lanjut  tentang  tata  cara  intersepsi  diatur  didalam  undang-undang (yang saat ini masih menjadi rancangan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
Dari  semua  undang-undang  yang  penulis  temukan  diatas,  undang-undang  yang memiliki  wewenang  untuk  membentuk  suatu  undang-undang  memiliki  alasan  yang  sama, yakni jika pengaturan mengenai suatu hal yang khusus disebutkan didalam pasal-pasal diatas dibentuk  menjadi  suatu  peraturan  dibawah  undang-undang  yakni  peraturan  pemerintah, maka  penganturannya  menjadi  multitafsir  dan  tidak  dapat  memuat  lebih  jelas  serta  tegas dikarenakan peraturan pemerintah memiliki batasan pengaturan yang diletakan agar tidak dibentuk  suatu  materi  muatan  undang-undang  didalamnya.  Sehingga  diharuskan  dibentuk dengan undang-undang. Hal tersebut membuktikan bahwa Undang-Undang meiliki perintah untuk membentuk atau perintah untuk mengatur lebih lanjut dengan undang-undang yang memiliki kedudukan yang setara, hal tersebut terjadi akibat dari adanya Pasal 10 Ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa salah satu materi undang-undang berisi tentang perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.
Berdasarakan contoh praktik tersebut, jika merujuk pada pembatasan delegasi menurut para ahli, yakni terdapat delegasi pengaturan yang bersifat umum, pembatsan menegnai apa yang disebut dengan peraturan delegasi, menunjukan salah satu kejanggalan di dalam undang- undang yang telah disebutkan diatas, ini sesuai atau didukung dengan pandangan Edward C.Page tersebut, peraturan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan legistimasinya yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada  parlemen  dan  departemen  disebut  dengan peraturan delegasi. Peraturan delegasi memiliki ketentuan yang jelas yakni ketika pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan delegasi sesuai dengan klausul yang jelas oleh  undang-undang  (sesuai  perintah  undang-undang).  Dengan  demikian  semua  peraturan delegasi memiliki induk undang-undang. 42 Sehingga dapat ditarik kesipulan bahwa tidak ada peraturan delegasi yang bentuknya undang-undang, dengan kata lain Undang-Undang yang dibentuk  atas  dasar  pendelegasian  wewenang  Undang-Undang  bukan  termasuk  peraturan delegasi. Akibat hukum dari adanya Undang-Undang yang dibentuk atas dasar pendelegasian wewenang  Undang-Undang,  yang  sangat  tampak  adalah  inkonsistensi  hierarki  peraturan perundang-undangan.
Menurut hemat penulis, agar pendelegasian wewenang pembentukan undang-undang oleh undang-undang dapat dilaksanakan tanpa mengingkari atau bertentangan dengan teori dan  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  maka  dibutuhkannya  suatu terobosan  baru  didalam  pendelegasian  wewenang  pembentukan  undang-undang,  yakni dengan merekontruksi pendelegasian wewenang tersebut dengan meninjau Negara lain yang
42 Craig, supra note 38 at 34.
memiliki  system  hukum  yang  sama  serta  di  disesuaikan  dengan  pembentukan  peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## IV. PENUTUP
Undang-undang tidak dapat mendelegasikan wewenang untuk membentuk undang-undang jika kedudukan undang-undang itu sejajar, dikarenakan bertentangan dengan asas lex superior derogat legi inferiori ; beretentangan dengan teori validitas Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa norma  hukum  dikatakan  memperoleh validity dimana  norma  hukum  itu  menerima  delegasi dari norma yang dianggap sah dengan hierarki yang lebih tinggi darinya; bertentangan dengan teori stufenbau Hans Kelsen,  norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi  lagi,  rantai  validitas  hubungan  norma-norma  hukum  merupakan  hubungan  atas  dan bawahan atau pertingkatan, ada norma hukum yang lebih tinggi dan ada norma hukum yang lebih rendah, diperkuat dengan teori jenjang norma Hans Nawiasky yang menyebutkan bahwa suatu norma di negara manapun tidak hanya berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang tetapi juga berkelompok-kelompok.  Sedangkan,  Undang-Undang  yang  dibentuk  atas  dasar pendelegasian wewenang Undang-Undang bukan peraturan delegasi, dikarenakan peraturan perundang-undangan  delegasi  hanya  dapat  dibuat  ketika  ada  ketentuan  yang  jelas  dalam undang-undang  untuk  melakukannya  (memiliki  induk  undang-undang)  dengan  syarat pembentuk  peraturan  delegasi  bukan  badan  legislatif  tetapi  kekuasaan  diluar  pembentuk undang-undang  dalam  hal  ini  pemerintah.  Dengan  demikian  agar  undang-undang  yang dibentuk  atas  dasar  delegasi  undang-undang  tersebut  menjadi  peraturan  delegasi  harus memiliki  suatu  pembedaan  anatara  undang-undang  yang  mendelegasikan  dengan  undang- undang hasil dari pendelegasian wewenang pembentukan oleh undang-undang, hal tersebut agar tidak terjadinya inkonsistensi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia serta hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi jelas.
Sehingga  dibutuhkannya  suatu  rekontruksi  pendelegasian  wewenang  pembentukan undang-undang  oleh  undang-undang  agar  ketentuan  tersebut  tetap  ada  serta  tidak bertentangan  dengan  teori  dan  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan. Penedelegasian  wewenang  pembentukan  undang-undang  oleh  undang-undang  agar  tidak bertentangan dengan asas lex superior derogat legi inferiori , maka harus dilakukannya penerapan desain konsep pendelegasian wewenang pembentukan undnag-undnag oleh undang-undang agar pengaturan tersebut jelas dan tegas, agar tidak pendelegasian undang-undang terhadaap undang-undang  menjadi  terkontrol,  serta  dilakukannya  rekontruksi  pendelegasian wewenang pembentukan undang-undang oleh undang-undang di dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang (Rajawali Pers, 2010).

## 39 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Attamimi,  A  Hamid  S, Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV (Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1990).
———, Teori  Perundang-Undangan  Indonesia:  Suatu  Sisi  Ilmu  Pengetahuan  Perundang-Undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman (UI-Press, 1992). Craig, Paul P, Administrative Law (Sweet & Maxwell, 2008).
Damen,  L  J  A  et  al, Bestuursrecht:  Rechtsbescherming  Tegen  de  Overheid,  Bestuursprocesrecht (Boom Juridische Uitgevers, 2006).
Halim, A Ridwan, Hukum Administrasi Negara dalam Tanya Jawab (Ghalia Indonesia, 1988). Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pustaka Sinar Harapan, 1994).
Kelsen, Hans, General Theory of Law and State (The Lawbook Exchange, Ltd., 1999).
———, Pure Theory of Law (The Lawbook Exchange, Ltd., 2005).
Manan, Bagir, Teori dan politik konstitusi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2000).
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Kencana, 2005). Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) (Liberty, 1986). MH, Dr Ni’matul Huda, SH , M Hum, R Nazriyah, SH, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang- Undangan (Nusamedia, 2019).
Poerwadarminta, W J S, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1952). Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum Progresif (Penerbit Buku Kompas, 2010). Ranawijaya, Usep, Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-Dasarnya (Ghalia Indonesia, 1983). Sidharta, B Arief, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia (Mandar Maju, 1999).
Soeprapto;,  Maria  Farida  Indrati, Ilmu  Perundang-undangan :  Dasar-Dasar  dan  Pembentukannya (Kanisius, 2006).
Syamsuddin, Aziz, Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang (Sinar Grafika, 2011).
Fathorrahman,  Fathorrahman,  “Peraturan  Delegasi  dalam  Sistem  Peraturan  Perundang- Undangan Indonesia” (2018) 7:2 Jurnal Rechtens 193–212.
Hamidi,  Jazim,  “Paradigma  Baru  Pembentukan  dan  Analisis  Peraturan  Daerah  (Studi  Atas Perda  Pelayanan  Publik  dan  Perda  Keterbukaan  Informasi  Publik)”  (2011)  18:3  Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 336–362.
Saraswati, Retno, “Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” (2009) IX:2 Media Hukum 48–59.
Saleh,  Muhammad,  “Desain  Konsep  Pendelegasian  Wewenang  Legislasi  (Delegated Legislation)  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia  ”, online:<https://library.uii.ac.id/repositories/#gsc.tab=0&gsc.q=rekonseptualisasi%20pe ndelegasian%20wewenang%20legislasi%20(delegated%20legislation)%20dalam%20p embentukan%20peraturan%20perundang-undang&gsc.sort=>.
Thohari;,  Imam  Syaukani  &  A  Ahsin,  “Dasar-Dasar  Politik  Hukum  #  KB”,  (2008),  online:
<http://opac.acehresearch.org//index.php?p=show_detail&id=2254>.
UU No 12 thn 2011.pdf .