KESIAPAN PELAKSANAAN “DYNAMIC GOVERNANCE” DALAM

## PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI KANTOR LAYANAN OPERASIONAL KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
Ayuning Budiati *) , Leo Agustino *) Ahmad Mahdi *) Nur Kemala Dewi *)
*) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa **) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ***) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ***) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: ayoekomara@gmail.com , leoagustino@gmail.com , ahmadmahdi50@gmail.com , kemaladewi0108@gmail.com

## ABSTRACT
According to some experts, Indonesia in addition to using the New Public Service paradigm also uses the dynamic governance paradigm in the delivery of its public services, for the sake of achieving better quality public services and public welfare. For this reason, a strategy is needed  to  prepare  the  implementation  of  dynamic  governance  properly,  especially  in  the service  of  the  Lebak  Regency  BPJS.  There  are  several  problems  in  BPJS  services in  Lebak Regency, first, supporting facilities for registration of BPJS health staff in Lebak Regency are still very minimal in supporting services for inputting data for prospective BPJS candidates, second, the online BPJS registration system often experiences obstacles in data verification because  it  always  invalid,  so  prospective  participants  must  come  to  the  BPJS  health  office directly to register; third, the facilities and infrastructure provided in the waiting room for the BPJS  health  office  are  still  very  minimal,  the  number  of  seats  available  for  potential participants is still inadequate, toilets are available available is only used for employees, and parking  spaces  provided  for  potential  participants  are  very  small  and  insufficient  for  many vehicles  while  BPJS  participants  who  register  online  or  directly  must  all  do  activation  or exchange e-IDs with BPJS health card members to health offices nan BPJS health. And finally, the  absence  of  Human  Resources  (HR)  in  accordance  with  expertise  to  provide  services  to answer and assist prospective participants by explaining information on filling in the health BPJS  form,  health  BPJS  registration  requirements,  and  information  regarding  BPJS  health membership  in  the  BPJS  health  office.  ,  it  can  be  seen  from  the  security  officers  who  are supposed to be in charge of guarding the security, helping the prospective participants fill out the  registration  form.  HR  in  the  BPJS  office  is  still  very  inadequate.  The  approach  used  is qualitative with the research method used is descriptive analytic, which seeks to describe and provide  an  explanation  of  the  readiness  of  implementing  "dynamic  governance"  in  the implementation  of  BPJS  in  Lebak  Regency.  The  results  showed  that  the  community  felt  the benefits of the Health BPJS even though there were still obstacles in their implementation. The limited access and range of services of the Health BPJS Lebak Regency is important to be an evaluation material so that it can be used as a strategy to improve BPJS services in the Lebak Regency in the context of readiness to face "dynamic governance".
Keywords: Dynamic Governance , BPJS, Lebak

## PENDAHULUAN
Pemerintah menyelenggarakan beberapa  bentuk  jaminan  sosial  di  bidang kesehatan,  diantaranya  adalah  melalui  PT Askes  (Persero)  dan  PT  Jamsostek (Persero)  yang  melayani  pegawai  negeri sipil,  penerima  pensiun,  veteran,  dan pegawai  swasta.  Mulai  tanggal  1  Januari 2014,  PT  Askes  Indonesia  (Persero) berubah  nama  menjadi  BPJS  Kesehatan sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2011  tentang  BPJS.  Melalui Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 Pemerintah  Indoneia  menyelenggarakan BPJS Kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.
Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat
Indonesia  juga  memberi  kesempatan masyarakat  Indonesia  yang  tidak  bekerja formal  untuk  turut  berpartisipasi  dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan
dengan cara berpartisipasi menjadi anggota
BPJS Kesehatan. Caranya dengan mendaftarkan diri secara individu ke kantor cabang  BPJS  Kesehatan  terdekat  atau melakukan  pendaftaran  secara  online  dan membayar  iuran  secara  rutin  pada  bank yang  ditunjuk.  Bagi  warga  miskin  yang telah menetap minimal 6 bulan.
Pelayanan kesehatan sangat diperlukan oleh  masyarakat,  untuk  meningkatkan
pelayanan  kepada  masyarakat  maka  BPJS Kesehatan  perlu  meningkatkan  pelayanan dengan memudahkan administrasi pengurusan  peserta  BPJS  kesehatan.  Di kantor  BPJS  Rangkasbitung  Kabupaten Lebak  didapati  bahwa    adanya  masalah dalam pelayanan pendaftaran peserta BPJS kesehatan, dari observasi awal yang peneliti lakukan kepada peserta BPJS di Kabupaten Lebak  terdapat  beberapa  masalah  dalam pelayanan kepesertaan BPJS kesehatan. Pertama,  fasilitas  layanan  pendukung pendaftaran  peserta  BPJS  Kesehatan Kabupaten  Lebak  masih  sangat  minim dalam  mendukung  layananan  menginput data calon  peseta  BPJS  kesehatan.  Jumlah server yang tersedia hanya 3 unit komputer, dengan  jumlah  calon  peserta  yang  akan mendaftar  setiap  harinya  rata-rata  147 orang. Hal tersebut juga dibuktikan dengan salah  satu  wawancara  dari  calon  peserta BPJS kesehatan yang mengatakan lamanya antrian  membuat  banyak  orang  yang mengurungkan  niatnya  untuk  melalukan pendaftaran  dikarenakan  proses  pendataan terlalu lama.
Kedua,sistem  pendaftaran  BPJS kesehatan  secara online sering  mengalami kendala dalam verifikasi data karena selalu tidak valid ,  sehingga  calon  peserta  harus datang ke kantor BPJS kesehatan langsung untuk  melakukan  pendaftaran.  Hal  ini diungkapkan  oleh  salah  satu  calon  peserta BPJS kesehatan yang mengatakan sulitnya
mendaftarkan diri melalui  BPJS kesehatan secara online karena data yang dimasukkan selalu  gagal,  jadi  para  calon  peserta  harus datang langsung ke kantor BPJS kesehatan.
Dengan jarak yang cukup jauh sekitar 136 KM  untuk  wilayah  Kabupaten  Lebak Selatan.
Ketiga,  sarana  yang  di  sediakan  di ruang tunggu kantor BPJS kesehatan masih sangat  minim,  jumlah  tempat  duduk  yang tersedia  untuk  para  calon  peserta  masih kurang memadai, toilet yang tersedia hanya digunakan  untuk  karyawan,  dan  tempat parkir  yang  disediakan  untuk  para  calon peserta sangat kecil dan tidak dapat memuat banyak kendaraan sementara peserta BPJS yang  mendaftarkan  diri  secara  online  atau langsung  semuanya  harus  melalukan aktivasi  atau  menukarkan  e-ID  dengan kartu  anggota  BPJS  kesehatan  ke  kantor layanan  BPJS  kesehatan.  Hal  ini  juga diungkapkan salah satu calon peserta BPJS kesehatan  yang  sedang  menunggu  nomor antriannya dipanggil, namun karena
kapisitas  kursi  yang  tidak  memadai  maka calon  peserta  banyak  yang  berdiri.  Dan lahan  parkir  yang  desediakan  oleh  pihak kantor  BPJS  kesehatan  Kabupaten  Lebak tidak  menampung  banyaknya  kendaraan para calon peserta.
Keempat,  Sumber  Daya  Manusia
(SDM) yang sesuai dengan keahlian untuk memberikan  pelayanan  menjawab  dan membantu  para  calon  peserta  bertanya
informasi pengisian formulir BPJS kesehatan,  persyaratan  pendaftaran  BPJS kesehatan, dan informasi yang menyangkut kepesertaan BPJS kesehatan di kantor BPJS kesehatan  tidak  ada,  terlihat  dari  petugas keamanan yang seharusnya bertugas menjaga  kemanan  ikut  membantu  para calon peserta mengisi formulir pendaftaran. SDM yang ada di kantor BPJS masih sangat kurang  berkompeten.  Hal  ini  juga  di ungkapkan  salah  satu  calon  peseta  yang mengatakan tidak adanya petugas yang bisa di  tanyakan  dan  membantu  mengisi formulir sehingga bertanya kepada satpam yang  ada  di  depan    di  kantor  BPJS kesehatan Kabupaten Lebak.
Berdasarkan permasalahan di atas , maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan  judul  “Kesiapan  Pelaksanaan Dynamic  Governance Dalam  Peningkatan
Kualitas  Pelayanan  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor Layanan Operasional Kabupaten Lebak”.

## I.2. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui bagaimana kesiapan pelaksanaan  “Dynamic  Governance”  dalam peningkatan kualitas pelayanan Badan
Penyelanggaran Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan  di  Kantor  Layanan  Operasional Kabupeten Lebak Provinsi Banten

## STUDI PUSTAKA
2.1. Dynamic Governance
Dynamic  governance menunjukkan tata  aturan  pemerintahan  yang  dinamis.
Indonesia di tahun 2025 akan menggunakan paradigma “dynamic governance” dalam tata aturan  pelayanan  dan  birokrasinya.  Hal  ini tentu  saja  harus  disikapi  dengan  kesiapan semua  lembaga  pemerintah  agar  siap meaksanakannya  dengan  baik  serta  agar tujuan  masyarakat  adil,  makmur  dan sejahtera dapat tercapai.
Governance  adalah  hubungan  timbal  balik antara  pemerintah  dan  warganya  yang memungkinkan  berbagai  kebijakan  publik dan program dirumuskan, dilaksanakan dan dievaluasi (Kaufmann, Kraay dan Mastruzzi dalam  Syafri,  W,  2012:180).  Dengan demikian  dynamic  governance  adalah pengaturan  hubungan  timbal  balik  antara pemerintah  dan  warganya  secara  dinamis, dalam  pembuatan  kebijakan  dan  program
pemerintah, termasuk dalam pelaksanaannya
dan evaluasinya.
Kerangka dasar Dynamic
Governance  dan  elemen-elemennya  adalah sebagai berikut:
1. Thinking Ahead
Thinking ahead berarti kemampuan mengidentifikasikan faktor lingkungan
berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan masa mendatang, memahami
dapaknya terhadap sosio ekonomi
masyarakat.
Proses berfikir kedepan meliputi:
1.  Menggali  berbagai  kemungkinan  dan
antisipasi  terhadap  berbagai  kecenderungan masa depan yang meiliki dampak signifikan terhadap tujuan kebijakan
2. Merasakan dampak pembangunan
trehadap  pencapaian  tujuan  pembanunan sedang  berjalan  dan  menguji  efektivitas kebijakan,  strategi,  dan  program  sedang berjalan
3.  Menentukan  pilihan-pilihan  yangakan digunakan  sebagai  persiapan  menghadapi timbulnya  ancaman  terhadap  peluang  yang baru
4.  Mempengaruhi  para  pembuat  kebijakan kunci dan para pemangku kepentingan untuk memperhatikan  isu-isu  yang  muncul  secara serius dan mengajak mereka untuk membicarakan
kemungkinan
respon/tanggapan yang akan diambil.
(Syafri, W, 2012:184).

## 2. Thinking Again
Thinking  again merupakan  kemampuan meninjau  kembali  berbagai  kebijakan, strategi dan program yang sedang berjalan.
Kaji  ulang  dimaksudkan  untuk  melihat kelaikan  dan  kecocokan  kebijakan,  strategi dan  program  yang  sedang  berjalan  dengan kondisi  yangsedang  dihadapi  dan  masa mendatang  akibat  perubahan  lingkungan global yang cepat.

## 3. Thinking Across
Proses berfikir thinking across atau melewati batas ini meliputi:
1. Mencari  praktek-praktek  implementasi suatu kegiatan yang kurang lebih sama 2. Menggambarkan tentang apa yang mereka lakukan,  mengapa  dan  bagaimana  mereka melakukannya,  serta  mengambil  pelajaran dari pengalaman yang mereka lakukan
3. Mengevaluasi  apa  yang  diterapkan  pada
local value yang ada
4. Mengungkapkan ide-ide baru
5. Menyesuaikan  kebijakan  dan  program dengan kebutuhan setempat.
(Syafri, W, 2012:184).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan kualitatif dijadikan sebagai  metode  untuk  menganalisis  data hasil  penelitian  ini  karena  penelitian kualitatif  difokuskan  pada    pengungkapan secara  mendalam  berkaitan  proses  dan interpretasi makna.
Selanjutnya  Irawan  (2004  :  60) mengatakan  bahwa  penelitian  dengan metode  deskriptif  adalah  penelitian  yang bertujuan  untuk  mendeskripsikan  atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya, maka temuan  yang  ada  di  lapangan  yang  akan dianalisis dalam penelitian ini.
Penggunaan  pendekatan  kualitatif dalam  penelitian  ini  didasarkan  atas pertimbangan bahwa pendekatan ini relevan  dan  cocok  dengan  masalah penelitian  melalui  interpretasi  proses  dan makna dari suatu fenomena yang
selanjutnya  digunakan  untuk  membangun pemahaman  dan  memberikan  eksplanasi terhadap fenomena yang diteliti. Fenomena tentang  proses  dan  penjelasan  tentang makna  dijadikan  salah  satu  metode dominan  dalam  penelitian  ini,  dengan maksud untuk pengungkapan proses pemberian  pelayanan  BPJS  di  Kabupaten Lebak  dengan  teori  dynamic  governance sebagai  panduan  atau  payung  teorinya, untuk membuat strategi kesiapan pelayanan BPJS di era dynamic governance nanti.
3.3.    Langkah Penelitian
Proses  pelaksanaan  penelitian  ini dilakukan menjadi dua tahap. Kedua tahap
penelitian ini berlangsung berkesinambungan  sampai  perolehan  data penelitian  dianggap  memadai.  Tahap pertama, penelitan  dilakukan  dengan mengadakan studi pustaka terhadap berbagai konsep, teori dan hasil penelitian terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian ini.  Setelah  penelitian  tahap  pertama dilaksanakan dengan menghasilkan temuan penelitian, selanjutnya dilakukan penelitian; Tahap kedua dengan melakukan wawancara kepada subjek penelitian, yakni pegawai  BPJS  di  Kabupaten  Lebak, penerima pelayanan BPJS, pegawai rumah sakit  penerima  BPJS  Kabupaten  Lebak. Proses wawancara dilakukan dalam rangka
merekonstruksi  pandangan,  pendapat  dan opini subjek terhadap fokus penelitian.
Wawancara dilakukan kepada subjek  penelitian  secara  terbuka  namun tetap mendasarkan pada pedoman wawancara  yang  telah  tersusun  secara tentatif.  Berdasarkan  wawancara  yang dilakukan,  maka  selanjutnya  disusun deskripsi hasil wawancara ke dalam catatan lapangan  wawancara,  dibuatkan  esensi topik,  pengkodean  dan  analisis  isi  topik wawancara pada setiap kegiatan wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti sepanjang  proses  penelitian  lapangan  ini.
Selanjutnya  didiskusikan  lebih  lanjut dengan subjek penelitian sampai ditemukan adanya konsistensi jawaban terhadap fokus masalah sampai pada taraf jenuh.
Disamping  proses  wawancara,  dilakukan pula  kegiatan  observasi  terhadap  suasana, situasi,  dan  kondisi  lingkungan  kegiatan subjek saat wawancara. Berdasarkan tahap kedua penelitian ini, diharapkan menghasilkan  temuan  penelitian  tentang konstruksi  pandangan,  pendapat  dan  opini subjek tentang fokus penelitian.

## 3.4 Penentuan  Informan  Sumber  Data
Penelitian
Informan diperoleh secara langsung dari  kunjungan  lapangan  yang  di  lakukan terutama  di  kantor  pelayanan  BPJS Kabupaten  Lebak  dan  rumah  sakit-rumah sakit  penerima  pelayanan  BPJS.  Informan
dipilih secara purposive , hal ini dimaksudkan agar data yang akan diperoleh mempunyai  karakteristik/kategori  yang mewakili  kategori  dengan  kesesuaian dengan data yang diperlukan. Sumber data pada  penelitian  ini  adalah  masyarakat pengguna  BPJS  dan  ditetapkan  tidak berdasarkan pada jumlah yang dibutuhkan, melainkan berdasarkan pertimbangan fungsi  dan  peran  yang  diemban  informan sesuai  fokus  masalah  penelitian  sehingga jumlah  informan  penelitian  ini  akan diketahui saat penelitian berlangsung.
Kaitan penentuan informan penelitian,  menurut  Miles  dan  Huberman (1984:  56).  Terdapat  beberapa  indikator yang  digunakan  dalam  pemilihan  dan penetapan  informan  dalam  penelitian dengan melihat dari aspek, antara lain : latar (setting), para  pelaku (actors), peristiwa- peristiwa (event), dan  proses (process).
Kaitan  wawancara  terhadap  informan, maka  peneliti  melakukan  wawancara dengan  menghubungi  informan  secara intensif  berkenaan  dengan  fokus  masalah penelitian dan proses wawancara dilakukan secara terbuka.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dan pencatatan  data  dilakukan  dengan  cara observasi  partisipasif,  wawancara  dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan observasi partisipasif yaitu untuk
mengumpulkan data dalam bentuk pengamatan.  Pencatatan  dilakukan  secara sistematis  terhadap  fenomena  yang  ada.
Oleh karena itu, selama di lapangan peneliti turut  berperan  serta  atau  turut  terlibat berpartisipasi aktif (participant -
observation).  Kemudian  berbaur  dalam proses  pelayanan  BPJS  di  Kabupaten Lebak.  Mengamati  berbagai  peristiwa, mencatat dan menyimak di lokasi penelitian.
Adapun
Tahapan-tahapan
dalam
pengumpulan data antara lain :
Tahap Orientasi.
Peneliti menentukan informan selanjutnya  peneliti  mendatangi  untuk menjelaskan  kehadiran  peneliti  ditengah- tengah mereka agar mau terbuka, dan tidak menaruh curiga terhadap peneliti. .
Pengamatan Berperan-serta
Pengamatan berperan-serta
(partisipant  observation) dilakukan  pada masing-masing  kelompok  informan  dan mengamati  tentang  aktivitas  pelayanan BPJS . Pengamatan berperan-serta bermakna  bahwa  data  yang  dikumpulkan dari  hasil  pengamatan  secara  langsung secara  wajar,  asli,  spontan  dan  tidak  ada perekayasaan  dalam  kurun  waktu  tertentu sehingga  diperoleh  data  yang  cermat, mendalam, dan rinci.
Penyajian data hasil pengamatan dan aktivitas peran serta dicatat secara ringkas pada  buku  catatan  lapangan,  selanjutnya
dikembangkan  dalam  catatan  harian  yang lebih  lengkap  dengan  merangkum  hasil pengamatan,  dan  wawancara  secara  tidak langsung.  Pada  catatan  harian  juga dituliskan analisis dan refleksi peneliti serta kesimpulan  sementara  yang  berfungsi mengarahkan pada hari berikutnya.
Wawancara Mendalam.
Wawancara  mendalam (in-depth interview) dengan  menggunakan  bahasa dan istilah yang berlaku dalam masyarakat
dengan menggunakan pendekatan
kekeluargaan, sehingga konteks kebudayaan secara realitas dan akurat dapat diungkap  tujuan  untuk  memahami  dan menggali  informasi  secara  mendalam dalam  menyimpulkan  keterangan  tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat.  Selanjutnya  cara  melakukan
wawancara (interview) dengan
menggunakan pedoman wawancara, sedangkan isi kerangka wawancara disesuaikan  dengan  aspek  yang  dikaji. Hasilnya  akan  dicatat  secara  rinci  untuk diidentifikasikan sebagai data lapangan.
Materi wawancara mengarah kepada hasil obyektivitas mereka terhadap kondisi-kondisi  kekinian  yang  tercermin dari  pola  pemahaman  mereka  yang dihubungkan  dengan  nilai-nilai  dan  pola perubahan  kehidupan  yang  diketahui  atau yang  dipahaminya.  Dengan  pengamatan secara langsung ke lapangan dan
mewawancarai  informan secara mendalam ini  juga  diarahkan  untuk  mengungkap kondisi  aktual  dan  sikap  mereka  secara eksternal terhadap hal-hal yang berhubungan  dengan  perubahan  yang terjadi dalam komunitasnya.
Penggunaan  Panduan Pertanyaan
Panduan  pertanyaan  secara  tertulis dibutuhkan  pula  peneliti  agar  pertanyaan dapat  terarah  sesuai  apa  yang  diharapkan, maka  peneliti  membuat  secara  garis  besar dalam  bentuk  point  pertanyaan  yang dituangkan  dalam  lembaran  kertas  secara terstruktur  yang  di  rancang  dan  dibuat sendiri  oleh  peneliti.  Penggunaan  point pertanyaan  secara  tertulis,  penelitian  ini hanya dijadikan sebagai panduan pada saat wawancara terhadap informan.
Metode Analisis
Analisis kualitatif diartikan sebagai usaha  analisis  berdasarkan  kata-kata  yang disusun  ke  dalam  bentuk  teks  yang diperluas  Miles  dan  Huberman,  dalam Brannen  (1997  :16)  pengertian  kualitatif disini bermakna bahwa data yang disajikan berwujud  kata-kata  dan  bukan  angka- angka.  Dalam  penelitian  ini,  data  hasil wawancara  dan  pengamatan  ditulis  dalam suatu  catatan  lapangan  yang  terinci,  data dari catatan lapangan inilah yang dianalisis secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
5.1 Gambaran Umum Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan

## (BPJS)  Kabupaten Lebak
Berdasarkan  Pengumuman  Lelang Prakualifikasi  Pengadaan  Tenaga  Ahli Daya  Kantor  Cabang  Serang,  Kalimantan Barat dan  Lampung Tahun 2018 No : 406 /Wil-XIII/0418,  kantor  BPJS  Kabupaten Lebak merupakan salah satu kantor cabang Serang,  yang  beralamat  di  Ruko  Metro Utama  1,  Jln  Soekarno  Hatta  No  01,  Kel. Kaduagung  Tengah  Kec.  Cibadak.  BPJS Kabupaten  Lebak  ini  adalah  satuan  unit terkecil  yang  ada  di  BPJS  Kesehatan,  dan menginduk  kepada  kantor  cabang  Serang, pusat  administrasi  yang  berhubungan dengan  BPJS  Kabupaten  Lebak  berada  di cabang Serang.

## Berikut ini daftar Pegawai BPJS
Kesehatan Kabupaten Lebak, berikut:
Tabel 5.1
Data Pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak No Nama Jabatan 1. Febri Yanti Kepala BPJS Kesehatan Kab. Lebak 2. Aris Soenardi Staf  BPJS  Kesehatan Kab. Lebak 3. Rita Endah T  Staf  BPJS  Kesehatan Kab. Lebak 4. Arum Dita Y  Staf  BPJS  Kesehatan Kab. Lebak 5. Agnes W Staf  BPJS  Kesehatan Kab. Lebak 6. Welly A Staf  BPJS  Kesehatan Kab. Lebak 7. Indra G Staf  BPJS  Kesehatan Kab. Lebak
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431 8. Agung G Staf  BPJS  Kesehatan Kab. Lebak 9. Della E Staf    BPJS  Kesehatan Kab. Lebak 10. Ratu Aam Staf Sumber: Peneliti, 2019
Berdasarkan  tabel  5.1  di  atas,  dapat
diketahui bahwa Pegawai BPJS Kesehatan
Kabupaten  Lebak  terdiri  dari  satu  Kepala BPJS  yaitu  Ibu  Febri  Yanti,  dan  dibantu oleh 9 Stafnya, dan mempunyai 1 Driver, 1
Keamanan,  dan  1  OB.  Sedangkan  untuk Struktur Organisasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nasionalnya, sebagai berikut: Gambar 5.1
Sumber: https://bpjs-kesehatan.go.id
Fasilitas  yang  dimiliki  BPJS
Kesehatan  Kabupaten  Lebak  yaitu terdiri dari Rumah Sakit 4, Klinik 32 seluruh  Puskesmas  yang  ada  di Kabupaten Lebak jumlahnya 42, dan
apotek 8. Berikut ini merupakan tabel Faskes BPJS Kabupaten Lebak:
Tabel 5.2

## Faskes Rumah Sakit di BPJS Kabupaten Lebak
No. Nama VVIP VIP I II III Bersalin Isolasi 1. RS. Misi Lebak 0 12 14 6 31 0 0
2. RS. Kartini 0 3 7 7 4 0 0 3. RSU. Lebak 1 3 0 18 42 0 4 4. RSU. Malingping 0 0 4 3 20 10 4
Sumber: https://bpjs-kesehatan.go.id
Berdasarkan  tabel  5.2  diatas, dapat  diketahui  bahwa  Rumah  Sakit Misi  Lebak,  Rumah  Sakit  Kartini,
Rumah  Sakit  Umum  Lebak  dan Rumah  Sakit  Umum  Malingping merupakan  Fasilitas  Kesehatan  yang dimiliki  BPJS  Kesehatan  Kabupaten Lebak.  Untuk  Rumah  Sakit  Kelas  D
Pratama  atau  yang  setara  harus memiliki :
1.   Surat Ijin Operasional
2.   Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik
3.     Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP) badan
4.    Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan
5.    Surat  pernyataan  kesediaan mematuhi  ketentuan  yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional Untuk  Praktik  Dokter  atau  Dokter Gigi harus memiliki :
1.      Surat Ijin Praktik
2.       Nomor  Pokok  Wajib  Pajak
(NPWP)
3. Perjanjian  kerja  sama dengan  laboratorium,  apotek, dan jejaring lainnya
4.       Surat  pernyataan  kesediaan mematuhi  ketentuan  yang
terkait dengan JKN Tabel 5.3

## Faskes Puskesmas BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak
No. Nama No. Nama No. Nama 1. CIGEMBLONG 15. CIKULUR 29. CIRINTEUN 2. PARUNG SARI 16. BAROS 30. GUNUNG KENCANA 3. PRABUGANTUNGAN 17. MAJA 31. BANJARSARI 4. PAJAGAN 18. CURUGBITUNG 32. BOJONG JURUH 5. MANDALA 19. SAJIRA 33. CILELES 6. KOLELET 20. CIPANAS 34. MALINGPING 7. PAMANDEGAN 21. LEBAK GEDONG 35. BINUANGEN 8. CIPEUNDEUY 22. LEUWIDAMAR 36. CIJAKU
9. CITOREK 23. CISIMEUT 37. PANGGARANGAN 10. RANGKASBITUNG 24. MUNCANG 38. CIHARA 11. MEKARSARI 25. SOBANG 39. BAYAH 12. CIBADAK 26. CIMARGA 40. CIBEBER 13. KALANGANYAR 27. SARAGENI 41. CISUNGSANG 14. WARUNG GUNUNG 28. BOJONGMANIK 42. CILOGRANG
Sumber: https://bpjs-kesehatan.go.id Berdasarkan  tabel  5.3  di  atas,
dapat diketahui bahwa BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak memiliki Fasilitas Kesehatan yaitu 42
Puskesmas.  Untuk  Puskesmas  atau
yang setara harus memiliki :
1. Surat Ijin Operasional
2. Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi, Surat Ijin
Praktik  Apoteker  (SIPA)
bagi  Apoteker,  dan  Surat Ijin  Praktik  atau  Surat  Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga
kesehatan lain; 3. Perjanjian  kerja  sama dengan jejaring, jika diperlukan 4.       Surat  pernyataan  kesediaan mematuhi  ketentuan  yang terkait dengan JKN Tabel 5.4 Faskes Klinik BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak No. Nama No. Nama 1. KLINIK DR ANIK SUTARI 17. KLINIK ANANDA 2. KLINIK POLRES LEBAK 18. KLINIK AMANDA 3. BP Ar Rohman 19. KLINIK WALUYA 4. KLINIK DR HENNY CHAERANI 20. KLINIK MUTIARA BUNDA RANGKAS 5. KLINIK HIMMAH HUSADAKU 21. KLINIK MULYA MEDIKA 6. KLINIK MUTIARA MEDIKA 22. KLINIK AGARA MEDIKA 7. KLINIK TANTI KIRANA 23. KLINIK REVA MEDIKA 8. KLINIK BANTEN FARMA 24. KLINIK RAHAYU MEDIKA 9. KLINIK SEHAT RABINZA 25. KLINIK CIPANAS MEDICAL CENTER 10. KLINIK RIHADATUL AISY CARE 26. KLINIK AZ-ZAHRA 11. KLINIK AL-FATHIR 27. KLINIK LEBAK MEDICAL CENTer 12. KLINIK CHIKA MEDIKA 28. KLINIK AR-RAHMAN 13. KLINIK THALITA MEDIKA 29. KLINIK BHAKTI YUANA 14. KLINIK DAARUSSA'ADAH 30. KLINIK MEDIKA (JST)
15. KLINIK BUNDA AYA MEDICAL 31. BP. KARTINI LEBAK 16. KLINIK JAMPANG MEDIKA 32. KLINIK MULTATULI
Sumber: https://bpjs-kesehatan.go.id
Berdasarkan tabel di atas, dapat
diketahui  bahwa  32  Klinik  di
Kabupaten Lebak
merupakan
Fasilitas  Kesehatan  yang  melayani pelayanan  BPJS.      Untuk  Klinik
Pratama  atau  yang  setara  harus memiliki :
1.   Surat Ijin Operasional
2.   Surat  Ijin  Praktik  (SIP)  bagi dokter/dokter  gigi  dan  Surat  Ijin
Praktik  atau  Surat  Ijin  Kerja
(SIP/SIK)  bagi  tenaga  kesehatan lain
3.   Surat  Ijin  Praktik  Apoteker
(SIPA)  bagi  Apoteker  dalam  hal
klinik menyelenggarakan pelayanan kefarmasian 4.   Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) badan
5.    Perjanjian  kerja  sama  dengan jejaring, jika diperlukan
6.   Surat pernyataan kesediaan
mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Tabel 5.5 Faskes Apotek BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak
N o. Nama
1. APOTIK KARTINI
2. Apotik Medika Lebak
3. IFRS MISI LEBAK
4. IF RS KARTINI
5. APOTEK THALITA FARMA 6. APOTEK KF

## RANGKASBITUNG
7. IF RSU DR ADJIDARMO 8. INF RSU MALINGPING
Sumber: https://bpjs-kesehatan.go.id Berdasarkan  tabel  5.5  di  atas,
dapat  diketahui  bahwa  8  Apotek  di
Kabupaten
Lebak merupakan
Fasilitas  Kesehatan  yang  melayani pelayanan BPJS.
Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap  orang,  termasuk  orang  asing ang  bekerja  paling  singkat  6  (enam) bulan  di  Indonesia,  yang  telah membayar iuran, meliputi :
1.   Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan (PBI) :  fakir  miskin dan  orang  tidak  mampu,  dengan penetapan peserta sesuai
ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
2.    Bukan  Penerima  Bantuan  Iuran
Jaminan  Kesehatan (Non  PBI) ,
terdiri dari :
 Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya
a) Pegawai Negeri Sipil;
b) Anggota TNI;
c) Anggota Polri;
d) Pejabat Negara;
e) Pegawai Pemerintah non
Pegawai Negeri;
f) Pegawai Swasta; dan
g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd f yang
menerima Upah.
Termasuk WNA  yang  bekerja  di Indonesia  paling  singkat  6  (enam)
bulan.
 Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya
a)    Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
b)    Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.
Termasuk  WNA  yang  bekerja  di Indonesia  paling  singkat  6  (enam) bulan.  Bukan  pekerja  dan  anggota keluarganya
a)    Investor;
b)    Pemberi Kerja;
c)    Penerima Pensiun, terdiri dari :
I. Pegawai  Negeri  Sipil  yang berhenti dengan hak pensiun;
II. Anggota  TNI  dan  Anggota Polri  yang  berhenti  dengan hak pensiun;
III. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
IV. Janda,  duda,  atau  anak  yatim piatu  dari  penerima  pensiun yang mendapat hak pensiun;
V. Penerima pensiun lain; dan
VI. Janda,  duda,  atau  anak  yatim
piatu  dari  penerima  pensiun
lain  yang  mendapat  hak
pensiun.
d)    Veteran;
e)    Perintis Kemerdekaan;
f)      Janda,  duda,  atau  anak
yatim  piatu  dari  Veteran atau Perintis Kemerdekaan; dan g)   Bukan  Pekerja  yang  tidak
termasuk  huruf  a  sd  e  yang mampu membayar iuran.
Anggota Keluarga yang

## Ditanggung
1.  Pekerja Penerima Upah :
Keluarga inti meliputi istri/suami dan  anak  yang  sah  (anak kandung, anak tiri dan/atau anak
angkat),  sebanyak-banyaknya  5 (lima) orang.
Anak  kandung,  anak  tiri  dari perkawinan  yang  sah,  dan  anak angkat yang sah, dengan kriteria:
a.   Tidak  atau  belum  pernah
menikah atau tidak mempunyai penghasilan
sendiri;
b.   Belum berusia 21 (dua puluh
satu)  tahun  atau  belum
berusia  25  (dua  puluh  lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. 2.  Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan  Pekerja  :  Peserta  dapat mengikutsertakan anggota
keluarga  yang  diinginkan  (tidak
terbatas). 3.   Peserta  dapat  mengikutsertakan
anggota keluarga tambahan, yang
meliputi anak ke-4 dan
seterusnya, ayah, ibu dan mertua.
4.  Peserta  dapat  mengikutsertakan
anggota keluarga tambahan, yang meliputi  kerabat  lain  seperti Saudara  kandung/ipar,  asisten rumah tangga, dll.
Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan meliputi :
a.   Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non spesialistik mencakup: 1.  Administrasi pelayanan 2.  Pelayanan promotif dan preventif 3.  Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis 4.  Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif
5.  Pelayanan  obat  dan  bahan medis habis pakai
6. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis 7.  Pemeriksaan penunjang diagnosis  laboratorium  tingkat pertama
8.  Rawat  inap  tingkat  pertama sesuai indikasi
b.  Pelayanan kesehatan rujukan
tingkat  lanjutan,  yaitu  pelayanan kesehatan mencakup:
1.    Rawat jalan, meliputi:
a)    Administrasi pelayanan
b)   Pemeriksaan,  pengobatan
dan  konsultasi  spesialistik oleh  dokter   spesialis  dan sub spesialis. c)   Tindakan medis spesialistik  sesuai  dengan indikasi medis d)    Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai e)   Pelayanan  alat  kesehatan implant f)   Pelayanan penunjang diagnostic  lanjutan  sesuai dengan indikasi  medis g)    Rehabilitasi medis h)    Pelayanan darah i)    Pelayanan kedokteran forensik j)      Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan 2.    Rawat Inap yang meliputi: a)   Perawatan inap non intensif b)  Perawatan inap di ruang intensif c)  Pelayanan  kesehatan  lain yang ditetapkan oleh Menteri. IURAN
1.  Bagi  peserta  Penerima  Bantun
Iuran  (PBI)  Jaminan  Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah. 2. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari
Pegawai  Negeri  Sipil,  anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan  pegawai  pemerintah  non pegawai  negeri  sebesar  5%  (lima persen)  dari  Gaji  atau  Upah  per bulan dengan ketentuan : 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.
3.  Iuran bagi Peserta Pekerja
Penerima  Upah  yang  bekerja  di BUMN,  BUMD  dan  Swasta sebesar  5%  (  lima  persen)  dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan  :  4%  (empat  persen) dibayar  oleh  Pemberi  Kerja  dan
1%  (satu  persen)  dibayar  oleh
Peserta.
4.  Iuran  untuk  keluarga  tambahan Pekerja  Penerima  Upah  yang terdiri  dari  anak  ke  4  dan seterusnya,  ayah,  ibu  dan  mertua, besaran  iuran  sebesar  sebesar  1%
(satu  persen)  dari  dari  gaji  atau upah per orang per bulan, dibayar
oleh pekerja penerima upah.
5. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja
penerima  upah  (seperti  saudara
kandung/ipar, asisten rumah
tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima  upah  serta  iuran  peserta bukan pekerja adalah sebesar:
a. Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh
lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan  di  ruang  perawatan Kelas III.
b.  Sebesar  Rp.  51.000,-  (lima puluh  satu  ribu  rupiah)  per orang  per  bulan  dengan manfaat  pelayanan  di  ruang perawatan Kelas II.
c. Sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh  ribu  rupiah)  per  orang per  bulan  dengan  manfaat
pelayanan di ruang perawatan
Kelas I.
6.    Iuran  Jaminan  Kesehatan  bagi
Veteran, Perintis Kemerdekaan,
dan  janda,  duda,  atau  anak
yatim  piatu  dari  Veteran  atau
Perintis Kemerdekaan,
iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima  persen)  dari  45%  (empat puluh  lima  persen)  gaji  pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang  III/a  dengan  masa  kerja 14  (empat  belas)  tahun  per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
7.      Pembayaran iuran paling lambat
tanggal  10  (sepuluh)  setiap bulan
Tidak ada denda keterlambatan pembayaran  iuran  terhitung  mulai tanggal 1 Juli 2016 denda dikenakan apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari  sejak  status  kepesertaan diaktifkan  kembali,  peserta  yang bersangkutan  memperoleh pelayanan
kesehatan rawat
inap,
maka  dikenakan denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap  bulan  tertunggak,  dengan ketentuan :
1. Jumlah bulan tertunggak paling  banyak  12  (dua  belas) bulan.
2. Besar  denda  paling  tinggi Rp.30.000.000,-  (tiga  puluh
juta rupiah).

## PROSEDUR PENDAFTARAN
PESERTA JKN BPJS KESEHATAN A. Pendaftaran Bagi Penerima

## Bantuan Iuran / PBI
Pendataan  Fakir  Miskin  dan
Orang  Tidak  mampu  yang  menjadi peserta  PBI  dilakukan  oleh  lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan  di  bidang  statistik (Badan Pusat Statistik) yang diverifikasi  dan  divalidasi  oleh Kementerian Sosial.
Selain  peserta  PBI  yang ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat,
juga terdapat penduduk yang didaftarkan  oleh  Pemerintah  Daerah berdasarkan SK Gubernur/Bupati/Walikota bagi Pemda yang mengintegrasikan
program Jamkesda ke program JKN.

## B.
Pendaftaran  Bagi  Peserta Pekerja Penerima Upah / PPU
1.  Perusahaan  /  Badan  usaha
mendaftarkan seluruh karyawan  beserta  anggota keluarganya  ke  Kantor  BPJS Kesehatan dengan
melampirkan :
a. Formulir  Registrasi  Badan
Usaha  /  Badan  Hukum
Lainnya
b. Data  Migrasi  karyawan dan  anggota  keluarganya
sesuai format yang
ditentukan oleh BPJS
Kesehatan.
2.  Perusahaan  /  Badan  Usaha
menerima nomor Virtual Account (VA) untuk dilakukan  pembayaran  ke Bank  yang  telah  bekerja sama   (BRI/Mandiri/BNI) 3.  Bukti Pembayaran iuran
diserahkan  ke  Kantor  BPJS Kesehatan  untuk  dicetakkan kartu JKN atau mencetak e-ID secara mandiri oleh Perusahaan / Badan Usaha.

## C. Pendaftaran  Bagi  Peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah
/ PBPU dan Bukan Pekerja
Ø Pendaftaran  PBPU  dan

## Bukan Pekerja
1.    Calon  peserta  mendaftar secara  perorangan  di  Kantor
BPJS Kesehatan
2. Mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang ada di Kartu Keluarga 3.  Mengisi formulir Daftar Isian Peserta (DIP) dengan
melampirkan :
-  Fotokopi  Kartu  Keluarga
(KK)
-  Fotokopi  KTP/Paspor, masing-masing 1 lembar
-  Fotokopi  Buku  Tabungan salah  satu  peserta  yang  ada didalam Kartu Keluarga
-  Pasfoto  3  x  4,  masing-
masing sebanyak 1 lembar.
4.      Setelah  mendaftar,  calon
peserta  memperoleh  Nomor  Virtual Account (VA)
5.      Melakukan  pembayaran
iuran  ke  Bank  yang  bekerja sama (BRI/Mandiri/BNI)
6.      Bukti  pembayaran  iuran
diserahkan  ke  kantor  BPJS
Kesehatan  untuk  dicetakkan kartu JKN. Pendaftaran selain  di  Kantor  BPJS Kesehatan,  dapat  melalui Website BPJS Kesehatan Ø Pendaftaran  Bukan  Pekerja
Melalui  Entitas  Berbadan Hukum (Pensiunan BUMN/BUMD) Proses pendaftaran pensiunan yang dana pensiunnya dikelola oleh entitas berbadan hukum dapat didaftarkan secara kolektif melalui entitas berbadan hukum yaitu dengan mengisi  formulir  registrasi dan  formulir  migrasi  data peserta.

## 5.2 Thinking Ahead
Terkait faktor pengaruh lingkungan  (sosial,  ekonomi  dalam masyarakat) pada pelaksanaan pelayanan BPJS, faktor sosial sangatlah berpenggaruh dalam
kehidupan  masyarakat,  karena  dapat membantu    perkembangan  sosial masyarakat.  Seperti  yang  dipaparkan oleh  Ibu  Febri  Yanti selaku  Kepala
BPJS Kabupaten Lebak, mengatakan:
“BPJS  Kesehatan  ini  adalah lembaga yang mengelola jaminan  kesehatan  nasional  di Indonesia yang programnya sendiri  yaitu  JKN  (Jaminan Kesehatan Nasional) dan kemudian kartunya adalah (KIS) Kartu Indonesia Sehat, jadi ada 3 yaitu BPJS Kesehatan, JKN, dan
KIS.  Terkait  program  JKN  ini tentu  ini  sangat  berkaitan  erat dengan  status  kesehatan  sosial dan  ekonomi  masyarakat.  Kita tahu bahwa suatu negara, apalagi negara  berkembang  tentu  akan sangat  berpengaruh  kekesehatan masyarakatnya terhadap perkembangan ekonomi pendudukan atau sosial di masyarakat.  Ketika  masyarakat jatuh  sakit  kemudian  tidak memiliki jaminan kesehatan tentu  semua  yang  dipunya  akan dijualnya,  jika  sakitnya  biasa  ia akan mengeluarkan uang sakunya,  ketika  sakitnya  berat maka ia akan mengeluarkan uang dari  tabungan,  kemudian  jika berat  lagi  ia  akan  sampai meminjam, kemudian yang sangat-sangat berat tentu ia akan menjual  aset-aset  baik  rumah ataupun  aset  yang  ia  miliki,  dan itu  terjadi  saat  belum  adanya JKN sebelum pemerintah menjamin masyarakat yang tidak katakan lah seperti itu, kalau dulu hanya  sektor  formal  saja  yang memiliki  jaminan  kesehatan.
Tapi  dengan  adanya  JKN  ini ketika masyarakat sudah terlindungi dengan jaminan kesehatan  ketika  ada  gangguan kesehatan  mereka  tidak  perlu mengeluarkan uang dari sakunya, cukup  dengan  jaminan  yang diberikan  oleh  pemerintah  akses pelayanan kesehatan dapat didapatkan dan pelayanan kesehatan di tempat-tempat yang bekerja  sama  bisa  diakses  dan tentunya  kesehatan  bisa  terjaga” (Wawancara  bersama  Ibu  Febri Yanti  pada  tanggal  07  Agustus
2019 Pukul 10:11 di kantor BPJS Kabupaten Lebak)
Selain  faktor  sosial,  faktor ekonomi  juga  sangat  berpengaruh  di lingkungan masyarakat, karena dapat meringankan beban masyarakat yang kurang mampu atau merasa keberatan untuk  membayar  uang  kesehatan yang terlalu mahal, dengan menggunakan  BPJS  Kesehatan  ini masyarakat  tidak  perlu  lagi  untuk menjual  aset-aset  yang  berharga untuk  membayar  uang  kesehatannya jika memang sangat parah keadaannya. Seperti yang dipaparkan
oleh  Bapak  Welly  selaku  Staf  BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak, mengatakan: “Kalau  ekonomi  mungkin  ya sangat  berpengaruh  dikarenakan dari segi pembiayaan kesehatannya,  kan  pembiyaan kesehatan sebelumnya belum era JKN  mungkin  udah  dijelaskan Bu  Febri  tentang  JKN/KIS  ya, kalo sebelum era JKN kan ketika kita  sedang  sakit  saya  masih bingung  tidak  ada  penjaminan harus  menyiapkan  uang  harus menjual  kebunkah,  ternak  kah  / asset  untuk  berobat  mungkin untuk  era  JKN  ini  ketika  sudah terdaftar masyarakat tidak dibebankan lagi dari segi
pembiyaan tadi, dari segi ekonominya, Sebenarnya dengan tertib  iuran  tiap  bulan  itukan
lebih  stabil  maksudnya  lebih terkontrol  pengelolaannya  untuk iuran yang mandiri sekian, kalau untuk jamkesmas / PBI dibayarkan  pemerintah,  jadi  ga dari  segi  ekonominya  saya  rasa membuat  lebih  stabil  lah  ya”.
(Wawancara bersama Bapak Welly  pada  tanggal  07  Agustus 2019 Pukul 16:14 di kantor BPJS Kabupaten Lebak)
Hal  yang  sama  diungkapkan
oleh  Ibu  Sapti  selaku  masyarakat pengguna BPJS Kesehatan,
mengatakan:
“Meringankan  beban  ekonomi” (Wawancara  bersama  Ibu  Sapti pada  tanggal  15  Agustus  2019 Pukul  10:38  di  kantor  BPJS Kabupaten Lebak)
Adanya  BPJS  Kesehatan  ini,
menurut masyarakat sangat membantu  untuk  meringkan  beban ekonominya, dikarenakan jika mereka berobat tidak membayar, dan itu  sangat  membantu  masyarakat. Manfaatnya pun telah dirasakan oleh masyarakat, seperti yang diungkapan oleh bapak Iqok, mengatakan:
“Ringan  gitu,  kalau  berobat  ke Puskesmas  tidak  perlu  dipungut biaya” (wawancara bersama Bapak  Iqok  pada  tanggal  15 Agutus  2019  pukul  10:13  di kantor BPJS Kabupaten Lebak)
Hal yang berbeda diungkapkan
oleh  Ibu  Rina  selaku  masyarakat pengguna BPJS Kesehatan,
mengatakan:
“Belum  pernah  digunakan,  kalau berobat  kalau  di  kampung  saja sama  bidan  kalau  ada  puskesmas pakai  umum  saja  Cuma  bayar  3 ribu, tidak pernah ke rumah sakit” (Wawancara  bersama  Ibu  Rina pada  tanggal  15  Agutus  2019 pukul  10:20  di  kantor  BPJS Kabupaten Lebak)
Hal  yang  sama  diungkapkan oleh  Ibu  Sapti  selaku  masyarakat pengguna
BPJS Kesehatan,
mengatakan:
“Belum  mendapatkan  manfaat karena  belum  saya  gunakan,  ini cuma  untuk  jaga-jaga  saja” (Wawancara  bersama  Ibu  Sapti pada  tanggal  15  Agustus  2019 Pukul  10:38  di  kantor  BPJS Kabupaten Lebak)
Antisipasi  kecenderungan  di masa  depan  guna  pencapaian  tujuan pelayanan BPJS, pelayanan kesehatan secara keseluruhan untuk para faskes diharapkan mengutamakan mutu pelayanan  kesehatan,  sehingga cash flow di  fasilitas  kesehatan  pun  tidak
terganggu karena kurangnya pembiayaan  yang  kita  keluarkan, seperti ungkapan Kepala BPJS
Kesehatan  Kabupaten  Lebak  yaitu Ibu Febri Yanti, mengatakan:
“Pelayanan  BPJS  kesehatan tentunya sifatnya pelayanan kepesertaan. BPJS adalah pengelola  yang  tugasnya  adalah mengelola program jaminan kesehatan  ini,  jadi  kita  ada kegiatan kita adalah mendapatkan peserta mengkolab iuran  peserta,  kemudian  kita pembiayaan terhadap biaya pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh masyarakat, baik itu  faskes  di  tingkat  pertama ataupun  tingkat  kedua,  jadi bahasanya  kalau  di  BPJS  itu fokusnya  di  3  itu.  Bagaimana kami mendapatkan peserta, bagaimana kami mengkolab iuran peserta, kemudian bagaimana  kami  membayarkan biaya  pelayanan  kesehatan  yang didapatkan oleh peserta di faskes2  yang  kerja  sama.  Kalau dari  sisi  itu  yang  disoroti, tentunya  harapan  kita  adalah kondisi beberapa tahun belakangan yang terjadinya katakan mismatched iauran yang kita  dapatkan  dengan  biaya pelayanan  kesehatan  yang  tidak seimbang  yang  dalam  kata  lain adanya kurang perhitungan iuran atau  perhitungan  preminya  yang belum  mencukupi  untuk  belanja kesehatan  keseluruhan,  harapan ke  depannya  tentu  kami  ini harusnya seimbang, jadi pendapatan  dengan  biaya  yang dikeluarkan itu seimbang, sehingga ketika kami melakukan pembiayaan pelayanan kesehatan kepada  fasilitas  kesehatan  itu tidak  terganggu  dan  cash  flow
difasilitas  kesehatanpun  tidak terganggu    karena  kurangnya pembiayaan yang kita keluarkan. Harapannya begitu. Kalo misalnya secara pelayanan kesehatan  secara  keseluruhan tentu kita berharap di faskes2 itu kita mengutamakan mutu pelayanan, ketika fasilitas kesehatan memberikan pelayanan  kepada  peserta  JKN itu yang diberikan adalah memang  sesuai  dengan  standar pelayanan  yang  ditetapkan  oleh lembaga2 kementerian yang mengatur,  harapannya  seperti itu”.  (Wawancara  bersama  Ibu Febri  Yanti  pada  tanggal  07 Agustus  2019  Pukul  10:11  di kantor BPJS Kabupaten Lebak)
Hal yang berbeda diungkapkan oleh  Bapak  Welly  selaku  staf, mengatakan:
“Sebenarnya  kalau  antisipasi mungkin  di  kolektif  iurannya mbak,  kalau  untuk  iuran  premi tiap  bulan  itu  ada  kalau  yang untuk
jamkemnas/PBI dibayarkan  pemerintah  untuk yang  peserta  PBPU  atau  peserta mandiri  ini    iurannya  memang kolektifitas belum maksimal masih  dibawah  50%  jadi  yang bayar iuran untuk peserta mandiri itu  kurang  lebih  dari  50%,  jadi banyak yang menunggak. Memang  antisipasinya  adalah yang  pertama  kita  edukasi  ke masyarakat  melalui  sosialisasi dan  sekarang  kita  mempunyai kader  JKN  jadi  kader  JKN  itu resmi  nanti  kader  tersebut  ke warga binaanya memiliki daerah binaan  sendiri  nanti  mereka
sosialisasi  kemudian  melakukan penagihan  juga  disaat  merekut peserta  mandiri  sifatnya  dalah memastikan  tidak  salah  kamar maksudnya  ketika  masyarakat kurang  mampu  jangan  sampai salah daftar, jangan daftar mandiri  nantikan  bayar  bulanan buat  makan  aja  sulit  gimana untuk  bayar  jangan  sampai begitu.  Ketika  daftar  pesertanya itu  mengerti  dia  itu  bayar  tiap bulan  jika  peserta  tidak  mampu bisa  didaftarkan  ke  dinas  sosial untuk  bisa  di  masukan  ke  PBI”. (Wawancara bersama Bapak Welly  pada  tanggal  07  Agustus 2019 Pukul 16:14 di kantor BPJS Kabupaten Lebak) Antisipasi yang dilakukan BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak menurutnya dikolektifitas iuran, dengan  mengedukasi  ke  masyarakat melalui sosialisasi. Terkait efektivitas pelayanan BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak masih perlu
peningkatan  dalam  bentuk  kolektibf iuran  bagi  masyarakat  yang  menjadi peserta  mandiri,  menurut  Ibu  Febri Yanti selalu Kepala BPJS  Kesehatan Kabupaten Lebak, mengatakan:
“Kalau  efektivitas  dari  sisi pengumpulan/pendaftaran peserta di Kab. Lebak sendiri kita sudah sampai bulan juli kemarin
kita sudah namanya UHC (Universal  Hard  Caveraj)  65% minimal masyarakat Lebak
sudah  terdaftar  menjadi  peserta
JKN,  tinggal  beberapa  yang mesti  kita  kejar  lagi  adalah badan2  usaha  mikro,  kemudian masyarakat  yang  mampu  yang belum mendaftar menjadi peserta JKN, kalo efektivitas dari kolekting iuran memang dari segi pekerja penerima upah apakah itu PNS,  Badan  Usaha,  Jaminan kesehatan  daerah  yang  berikan oleh  Pemda  kita  sudah  tercapai. Hanya memang yang masih perlu peningkatan di kita adalah untuk kolekting  iuran  bagi  masyarakat yang  menjadi  peserta  mandiri Pbpu  memang  ketika  peserta kesadaran untuk membayar iuran di  sekmen  Pbpu  ini  memang masih  rendah,  mereka  lebih cenderung  kepada  membayar iuran  ketika  sakit  atau  ketika membutuhkan.  Mereka  tahu  nya iuran  itu  wajib  dibayar  hanya untuk berobat belum ada kesedaran  dari  masyarakat  kita bahwa pentingnya jaminan kesehatan  ini  untuk  menjaga kesehatan  dirinya  atau  anggota keluarganya  yang  kalau-kalau ketika  sakit  digunakan  dan kewajiban  membayar  iuran  itu dia  yang  belum aware di masyarakat kita selalu mengedukasi  masyarakat  sedia payung  sebelum  hujan,  gotong royong  saling  membantu,  disitu yang  masih  belum  maksimal.” (Wawancara  bersama  Ibu  Febri Yanti  pada  tanggal  07  Agustus 2019 Pukul 10:11 di kantor BPJS Kabupaten Lebak)
Sedangkan, menurut Staf yaitu bapak welly, mengatakan:
“kalau  pelayanan  kesehatan kebetulan  kita  disini  sifatnya hanya  membayar,  jadi  kalau pelayanan kesehatan yang memberi pelayanan tetap rekan kita  rumah  sakit,  kalau  disini pelayanan  kepesertaan.  Kalau terkait  efektivitas  pelayanan disini  kalau  dilihat  dari  antrian mah banyak. Jadi disini kita ada 3 pelayanan, pelayanan perubahan  data,  kersek,  dan pengaduan. kalo pelayanan menurut  saya  sudah  efektif. kalau  efektif  itukan  sesuai dengan tempatnya ya, misalkan ketika  ada  masalah  jangan bertele-tele,  ketika  melakukan pelayanan dilayani sesuai kebutuhan  peserta  kemudian juga  tidak,  langsung  pada intinya  saja  gitu”.  (Wawancara bersama  Bapak  Welly  pada tanggal 07 Agustus 2019 Pukul 16:14 di kantor BPJS Kabupaten Lebak)
Stategi  pelayanan  BPJS  yang
telah  dirasakan  selama  ini  peserta dalam  mendapatkan  akses  pelayanan
dilakukannya sistem mobile customers service dengan pelayanan yang  sama  seperti  dikantor  BPJS
Kesehatan, seperti yang telah
diungkapkan  oleh    Kepala  BPJS Kabupatem  Lebak  Ibu  Febri  Yanti, mengatakan:
“Kalau  pelayanan  di  kita  disini kan  pelayanan  kepada  peserta, bagaimana  peserta  mendapatkan akses  pelayanan  apakah  itu  dia
mau  merubah  data  pesertaan, mau  mendaftar.  Memang  di kabupaten Lebak ini wilayah kita cukup luas 28 kecamatan dengan jarak  tercauh  adalah  kecamatan cilograng.  Upaya  yang  sudah kami lakukan untuk mendekatkan  pelayanan  tersebut kepada masyarakat kita melakukan mobile customer service itu  kita  datang  ke kecamatan  atau  ke  desa  dengan pelayanan  yang  sama  dengan kantor  bpjs  kesehatan,  jadi peserta bisa
mendapatkan informasi  bisa  mendaftar  bisa merubah  data  dan  sampai  dia mendapatkan  kartu  untuk  yang perubahan  data  itu,  kalau  dia mendaftar  prosesnya  akan  sama ketika  dia  mendaftar  sebagai peserta pbpu prosesnya sama, dia mendaftar mengisi formulir kemudian  diproses  di  kita” (Wawancara  bersama  Ibu  Febri Yanti  pada  tanggal  07  Agustus 2019 Pukul 10:11 di kantor BPJS Kabupaten Lebak)
Hal  yang  sama  diungkapkan oleh  Staf  yaitu  Bapak  Welly, mengatakan:
“Saya  sebagai  peserta  apa sebagai  pegawai,  karena  saya juga  peserta.  Strategi  pelayanan saya rasa memang kita ke depan kan kepuasan peserta, salah satu fokus  utama  adalah  kepuasan peserta,  kalau  menurut  saya sebagai  organisasi  cukup  baik dimana  itu  kita  punya  standar waktu tunggu kemudian kita juga memiliki gerakan revolusi mental, kita memiliki 10 prilaku yang  ditaati  oleh  duta  kesehatan
kemudian kita juga punya itu tadi salah  satu  fokus  utama  adalah menyampai  kepuasan  peserta dimana peserta datang walaupun peserta  tidak  puas  misalkan secara  emosional  nanti  kita mencarikan  solusi  berdasarkan regulasi  ataupun  peraturan  saya rasa  untuk  strategi  cukup”
(Wawancara bersama Bapak Welly  pada  tanggal  07  Agustus
2019 Pukul 16:14 di kantor BPJS Kabupaten Lebak)
Cara untuk BPJS meningkatkan pelayanannya  dalam  menghadapi kondisi  yang  dihadapi  sekarang  dan kemungkinan di masa depan menurut Ibu  Febri  adalah  dengan  cara pelayanan customer  service yang bagus  sesuai  dengan  regulasi  yang
ditetapkan, dan meningkatkan kompetensi  pegawai  BPJS,  seperti yang diungkapkannya, sebagai berikut:
“Tentunya  dalam  hal  pelayanan yang kita lakukan kunci utamanya adalah customer service pelayanan prima, bagaimana  peserta  yang  datang kesini  terlayani  dengan  bagus kemudian sesuai dengan regulasi yang  ditetapkan  kemudian  tidak timbul  keluhan,  harapannya  kan seperti  itu.  Nah  untuk  mencapai tujuan tersebut tentu kami melakukan peningkatan kompetensi bagi petugas-petugas kita,  kalau  dulu  kondisi  kita  di kantor  yang  lama  mungkin ruanganya sempit, parkirnya
sempit,  kami  sudah  mencoba untuk  pindah  ketempat  yang lebih memadai, bahwa di ruangan  tunggu  kita  buat  lebih luas  sehingga  peserta  lebih leluasa,  kemudian  antrian  kita atur  sedemikian  rupa,  sehingga peserta  mengantri  panjang,  kita buka pelayanan pagi hari sebelum  pelayanan  jam  8  kita sudah masukan peserta keruangan kita sudah atur peserta berdasarkan dia masuk, sehingga ketika  mengambil  antrian  tidak menumpuk, kemudian parkir kita atur supaya lebih nyaman peserta datang dan pulang tidak crowded,  mulai  dari  sana  kita berkordinasi dengan petugas penjaga kemananan kemudiannya petugas yang melayani kita tingkatkan potensi mereka  seiring  dengan  adanya perubahan regulasi terhadap pelayanan kepada peserta, begitu ada perubahan kita sosialisasikan kita  internalisasi  sehingga  dan kita role  play itu  seperti  itu dilakukan  supaya  regulasi  yang ditetapkan oleh kantor bpjs pusat terinternalisasi  kepada  petugas yang layanani mulai dari satpam sampai  ke  petugas  pelayanan sampai kepada petugas
pengaduan  pelayanan  peserta bpjs,  itu  yang  kita  lakukan uppaya  kami  semoga  kepuasaan peserta meningkat, di layanan itu kepuasaan peserta”. (Wawancara bersama  Ibu  Febri  Yanti  pada tanggal  07  Agustus  2019  Pukul 10:11 di kantor BPJS Kabupaten Lebak)
Selain itu pendapat lain
diungkapkan  oleh  stafnya  yaitu Bapak Welly, mengatakan:
“Kalau  kondisi  sekarang  di Lebak  ini  pelayanannya  peserta kebanyakan  data  bermasalah  di kartu niknya sama namanya tidak sama, kita sekarang selain peserta untuk mengubah kita juga datang ke tiap desa. Jadi kita ada program  namanya  MCS  ( mobile custome service ), mcs itu dimana kita  mendatangi  masing-masing desa untuk melakukan pelayanan,  jadi  pelayanan  di kantor  kita  bawa  ke  desa  tadi untuk mengantisipasi ketika nanti peserta itu  mendapat
kesehatan, oh itu kakinya bermasalah  misalkan tidak  sama jadi untuk mengantisipasi itu kita turun  ke  desa  untuk  melakukan pelayanan, kalau sejauh ini sudah sering bulan ini udah berapa kali begitu  perjalanannya  jauh  mbak kayak Malingping, Bayah, Wanasalam, Leuwidamar, Baduy dan  lainnya  kampung  semua. sebenarnya pelayanan sudah lama, sudah sering  Cuma kan di Lebak  ada  340an  desa  jadi  ya memang  baru  sekitar  beberapa persen  kami  sih  meprioritaskan desa  yang  mengajukan  surat  ke kami  mengajukan  pelayanan  itu pasti  kami  prioritaskan  untuk datang kesana sudah banyak sih”
(Wawancara bersama Bapak Welly  pada  tanggal  07  Agustus 2019 Pukul 16:14 di kantor BPJS Kabupaten Lebak) Cara  yang  paling  stratejik
dalam menyampaikan perbaikan
pelayanan BPJS kepada pengambilan
kebijakan  tentang  BPJS  menurut kepala  BPJS  Kabupaten Lebak
menyampaikan, sebagai berikut:
“Kita selalu melakukan evaluasi- evaluasi terkait perubahan dinamika yang terjadi di lapangan  sehingga  di  dalam pertemuan  evaluasi  itu  kita menyampaikan hal-hal yang sifatnya  perubahan  atau  perlu inovasi,  sehingga  akhir-akhir  ini muncul  beberapa  inovasi  yang muncul dari kami BPJS kesehatan untuk misalnya mendekatkan diri kepada peserta kita  MCS  tadi,  kemudian  untuk peserta lebih mudah mendapatkan  akses  informasi ataupun  akses  ke  bpjs  nya  kita mempunyai mobile jkn sekarang, kemudian  banyak  lagi  inovasi- inovasi  lainnya  yang  misalnya ketika  peserta  datang  kesini  itu sudah  ada  sistem  antriannya sehingga  diatur  mulai  peserta datang  sampai  dia  pulang  bisa kita  pantau  kemudian  masing- masing peserta yang dilayani itu ada  lsa  nya  waktu  tunggunya berapa waktu pelayanannya berapa, nah ketika ada yang tidak sesuai  lsa  itu  yang  kita  evaluasi dan  kita  sampaikan  kepihak manajemen  atau  atasan  dan solusi-solusi  untuk  yang  sedang dihadapi seperti itu” (Wawancara bersama  Ibu  Febri  Yanti  pada tanggal  07  Agustus  2019  Pukul 10:11 di kantor BPJS Kabupaten Lebak)
Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak  Welly  selaku  staf  yang membantu, mengatakan:
“Caranya  mah  banyak  yang pertama  kita  ada  BPS  ( Bass Public  Sharing )  kemudian  juga kita  jika  ada  apa-apa  kita mengadakan survey begitu mbak kemudian  ketika  ada  inovasi begitu  kemaren  kebetulan  dua bulan  yang  lalu  ada  perubahan inovasi, jadi ide-ide apa aja yang ada  di  pegawai  dikumpulkan secara  nasional  dikumpulkan  di kantor  cabang,  nanti  di  kantor cabang  di  pilih  ide-ide  yang bagus,  nanti  ide  yang  bagus  di bawa ke kantor pusat, semua duta BPJS  yang  inovasinya  terpilih nanti  akan  dikumpulkan  nanti disini dijabarkan idenya, inovasinya,  atau  misalkan  saran dari  kita  kemudian  yang  terpilih nanti di terapkan dan di aplikasikan  secara  nasional  dan juga sebenarnya ada projek kalau berhasil  nanti  dikembangkan” (Wawancara bersama Bapak
Welly  pada  tanggal  07  Agustus 2019 Pukul 16:14 di kantor BPJS
Kabupaten Lebak)
Berdasarkan  ungkapan  di  atas mengenai  cara  yang  paling  stratejik dengan  melakukan  evaluasi-evaluasi terkait  perubahan  dinamika  yang
terjadi di lapangan dengan
menyampaikan  hal-hal  yang  sifatnya perubahan atau perlu ino v asi. Terkait iuran  preminya  yang  harus  dibayar
setiap bulannya, masing-masing masyarakat, mengatakan:
“Inikan  kelas  3,  jadi  ini  yang gratis,  tidak  bayar  per  bulannya”
(wawancara  bersama  Bapak  Iqok pada  tanggal  15  Agutus  2019 pukul  10:13  di  kantor  BPJS Kabupaten Lebak)
“7 orang yang dibayar, 1 orangnya 25 ribu” (Wawancara bersama Ibu Rina pada tanggal 15 Agutus 2019 pukul  10:20  di  kantor  BPJS Kabupaten Lebak)
“Ini  kan  yang  dari  pemerintah yang  tidak  bayar,  ini  saya  kesini karena hilang kartunya jadi harus meminta surat kehilangan dulu itu persyaratannya” (Wawancara bersama  Ibu  Sapti  pada  tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 10:38 di kantor BPJS Kabupaten Lebak) Masyarakat merasa BPJS
berpengaruh  bagi  pengurangan  biaya kesehatan  saat menggunakan  BPJS di Puskesmas,  Klinik atau  Rumah  Sakit, seperti  yang diungkapkan oleh  Bapak Iqok, mengatakan:
“Datang  ke  puskesmas,  Cuma menyerahkan  kartunya  saja,  jadi tidak bayar” (wawancara bersama Bapak  Iqok  pada  tanggal  15 Agutus  2019  pukul  10:13  di kantor BPJS Kabupaten Lebak) Bagi masyarakat yang
mendapatkan BPJS dari Pemerintah itu sangat  terjangkau  karena  gratis  atau tidak  dipungut  biaya,  namun  berbeda halnya dengan Ibu Rani, mengatakan:
“Kalau 1 atau 2 orang mah ringan, ini banyak, kebanyakan 7 orang , saya suami anak 4, dan 1 ponakan, saya  juga  kalau  bisa  mau
pengajuan  yang  gratis.  Ini  juga anak yang pertama mau dipisahin juga  katanya  mau  dibuatkan  dari perusahaan. Tinggal ada  5 orang, 1 adik sudah nikah, yang satu anak pertama mau dibikin sama perusahaanya” (Wawancara bersama Ibu Rina pada tanggal 15 Agutus  2019  pukul  10:20  di kantor BPJS Kabupaten Lebak)
Masyarakat  merasakan  dampak positif  dengan  adanya  BPJS,  seperti yang  diutarakan  oleh  bapak  Iqok, mengatakan:
“Meringankan  tidak  bayar  ya dampaknya  positif”    (wawancara bersama Bapak Iqok pada tanggal 15  Agutus  2019  pukul  10:13  di kantor BPJS Kabupaten Lebak)
Hal  yang  sama  diungkapkan oleh  Ibu  Sapti  selaku  masyarakat
pengguna BPJS Kesehatan, mengatakan: “Meringankan ekonomi keluarga”(Wawancara  bersama Ibu  Sapti  pada  tanggal  15 Agustus  2019  Pukul  10:38  di kantor BPJS Kabupaten Lebak)
Sedangkan  hal  yang  berbeda diungkapkan  oleh  Ibu  Rina  sebagai
masyarakat pengguna BPJS Kesehatan,  mengatakan:
“Karena belum digunakan karena tidak  sanggup  bayar  jadi  belum merasakan.  Jadi  ini  mau  dipisah, supaya  agak  ringan  bayarnya” (Wawancara  bersama  Ibu  Rina
pada  tanggal  15  Agutus  2019 pukul  10:20  di  kantor  BPJS Kabupaten Lebak)

## 5.3 Thinking Again
Pelayanan  BPJS  akan  dapat ditingkatkan  lagi  dalam  kondisi perubahan  lingkungan  global  yang cepat  dengan  mematuhi  kebijakan stategis yang dilakukan untuk bagaimana  peserta  patuh  membayar iuran  dengan  menggunakan  auto debet, seperti yang dikatakan oleh Ibu Febri  Yanti  selaku  kepala  BPJS
Kesehatan Kabupaten Lebak, mengatakan:
“Kita  bpjs  kesehatan  ini  sangat- sangat  dinamis,  bahkan  kalau boleh dibilang mitra kami fasilitas kesehatan baik itu rumah sakit,  klinik  dan  puskesmas kemudian dinas kesehatan pemda itu  mitra  kami  bilang  begini BPJS ini berubah-berubah selalu berubah  memang  dinamikanya kita tinggi, karena apa jkn ini kan baru di Indonesia dan belum ada selama  ini, ya  PT Askes
Jamsostek  dan  itu  hanya  kalau boleh  dibilang  itu  segmennya sama hanya PNS, kalau Jamsostek itu dulu tenaga swasta, kalau  ini  sekarang  banyak  dan mencakup katakanlah sudah 223 juta masyarakat Indonesia hampir  80%  sehingga  untuk mengatur ke arah sana dinamikanya  sangat cepat. kalau mungkin  ibu  mengikuti  regulasi BPJS bagaimana peserta
mendaftar kalau dulu mungkin 1 orang 1 keluarga bisa tapi dengan kondisi  sekarang  regulasi  yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak  bisa  lagi  dan  harus  satu keluarga, kemudian upaya untuk pembayaran  kebijakan  stategis yang  diambil  untuk  bagaimana peserta  patuh  untuk  membayar iuran  itu  kita  gunakan  sekarang auto  debet  jadi  untuk  peserta yang  mendaftar  sekarang  sudah diwajibkan  untuk  auto  debet” (Wawancara  bersama  Ibu  Febri Yanti  pada  tanggal  07  Agustus 2019 Pukul 10:11 di kantor BPJS Kabupaten Lebak)
Sedangkan, menurut bapak Welly selaku staf, mengatakan: “Ditingkatkan  bisa  sebenarnya, kita untuk meningkatkan pelayanan  ini  ke  depannya dipermudah secara digital karena sekarang era digital juga mungkin orang-orang yang belum milenial ya, kayak perumahan  yang  jauh  misalkan datang ke kantor sebenarnya ada aplikasi  mobile  di  playstore  itu tidak  perlu  datang  ke  kantor  ga perlu  mengantri  untuk  daftar sebagai  peserta  baru  itu  tidak perlu ngantri. Untuk peningkatan kedepannya ya di era globalisasi ya begitu dari segi digitalisasinya kita akan mengarah kesana salah satunya  adalah  pelayanan  di rumah  sakit  /  di  klinik  itukan banyak  sekarang  yang  masalah antriannya gitu, jadi ada beberapa  rumah  sakit  yang menerapkan  untuk  secara  digital jadi  finger  jadi  tidak  perlu melengkapi  berkas  tapi  data
sudah  direkam  ketika  peserta akan berobat tinggal finger print suratnya keluar dan bisa dilayani. sudah beberapa rumah sakit, kalo dilebak  ini  baru  tahap  fixsasi rumah  sakit  hajidharmo  baru beberapa bulan ya” (Wawancara bersama  Bapak  Welly  pada tanggal  07  Agustus  2019  Pukul 16:14 di kantor BPJS Kabupaten Lebak)
Di  era  globalisasi  pelayanan BPJS  Kesehatan  menerapkan  sistem digital  seperti  aplikasi  mobile  di playstore  untuk  mendaftar  sebagai peserta baru, dengan begitu
masyarakat tidak perlu antri di kantor
BPJS Kesehatan. Sedangkan menurut pendapat masyarakat mengenai pelayanan  BPJS  Kesehatan  kedepan dapat  lebih  ditingkatkan  saat  ini  dan mendatang,  seperti  ungkapan  Ibu Sapti, mengatakan:
“Pelayanan ditambah, agar pelayanan lebih cepat” (Wawancara  bersama  Ibu  Sapti pada  tanggal  15  Agustus  2019 Pukul  10:38  di  kantor  BPJS Kabupaten Lebak)
Hal yang sama diungkapkan oleh
Ibu Rina, mengatakan:
“Pelayanannya  di  percepat  dan diperbanyakan pegawainya”. (Wawancara  bersama  Ibu  Rina pada  tanggal  15  Agutus  2019 pukul  10:20  di  kantor  BPJS Kabupaten Lebak)
Hal  yang  berbeda  diungkapkan oleh Bapak Iqok, mengatakan:
“Iya dapat, tapi  karena saya baru kesini  jadi  belum  tahu,  ini  mah Cuma merubah, sebelumnya belum kesini” (wawancara bersama Bapak Iqok pada tanggal 15  Agutus  2019  pukul  10:13  di kantor BPJS Kabupaten Lebak)

## 5.4 Thinking Across
Pelayanan Kesehatan BPJS
dengan  asuransi  swasta  adalah  hal
yang  berbeda,  untuk  BPJS  Kesehatan
sifatnya  kepesertaan  yang  bersifat wajib,  sedangkan  asuransi  swasta sifatnya sukarela, seperti yang
diungkapkan  oleh  Ibu  Febri  Yanti selaku kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak, mengatakan:
“Kalau  kita  melihat  prinsip  dari JKN  itu  kan  prinsipnya  adalah asuransi,  asuransi  kesehatan  itu ada  2  macam,  asuransi  yang sifatnya  sosial  kemudian  ada asuransi  yang  sifatnya  swasta. Kalo  asuransi  yang  sosial  itu inilah  kita  JKN  ini  itu  sifatnya wajib seluruh yang terikat didalam asuransi sosial itu wajib ikut serta artinya sekarang seluruh  masyarakat  wajib  untuk menjadi  peserta  JKN  kemudian iurannya tentu karena jumlahnya besar  maka  lebih  kecil,  beda dibandingkan  dengan  swasta. Khusus  untuk  asuransi  swasata adanya  di  Indonesia  ini  JKN tidak  ada  pembandingnya,  jika
ingin memandingkan tentu
dengan  negara  lain  dengan Malaysia  misalnya,  kalau  di Indonesia perbandingannya adalah  dengan  asuransi  swasta.
Dengan  asuransi  swasta  adalah hal  yang  berbeda  kalo  kita kepesertaanya bersifat wajib kalau  swasta  sifatnya  sukarela seperti Prudensial, Axa Mandiri,
sesuai  dengan  kemampuannya. Iurannya  juga  berbeda,  kalau  di swasta  iurannya  tergantung  dari hasil si peserta itu untuk menjadi ketika  dia  mau  masuk  jadi peserta asuransi  swasta  dia  akan di assessment dulu kesehatannya,
di assessment dulu penghasilannya nanti baru
sepakatan iuran itu kalau swasta, kalau  asuransi  sosial  tidak, iaurannya  itu  ditetapkan  oleh regulator  jadi  ditetapkan  kaya kita  di  Indonesia  JKN  itu  untuk peserta yang menerima upah 5% dari penghasilan atau dari gajinya,  untuk  PBI  23  Ribu, untuk yang mandiri sesuai dengan kelas bawahnya itu sudah ditetapkan mau kondisinya bagaimana  pun  sekian  lah,  tapi kalau  mau  kesehatannya  dia katakanlah dia lagi sakit jantung dia  daftar  tetap  dia  segitu iurannya  tidak  ada  assessment segala  macemnya,  tapi  kalau asuransi swasta itu ada assessment  dulu  jadi  kalau dibandingkan  dengan  asuransi swasta  ini  berbeda,  kalau  ingin membandingkan  dengan  negara luar,  dan  jaminan  kesehatan  di negara  luar  tentunya  lebih  maju dibandingkan  dengan  negara kita,  di  beberapa  negara  sudah seluruh  masyarakatnya  tercover
kalau kitakan masih belum 100%
tercover  dijaminan  kesehatan, kemudian pembiayaannya sumber  preminya  kalau  di  kita kan sifatnya masih yang ada dari pemerintah, ada dari gaji, dan ada yang  peserta  sendiri,  kalo  di negara  lain  kan  ada  yang menggunakan  pajak,  sama  juga ada  yang  iuran  dari  pesertanya kedepan  mungkin  kita  harapkan adalah adanya kegiatan bagaimana  si  iurannya  ini  sudah mengakomodir  terhadap  beban pelayanan kesehatan artinya berapa besar pelayanan kesehatan  yang  tentunya  setiap tahun meningkat, nah perhitungan  iuran  ini  sudah sesuai  kesana  kemudian  sumber pembayaran  iuran  ini  jelas  tidak akan  mengganggu  pelayanan selama  satu  tahun.  Kemudian  di negara lain untuk akses pelayanan kesehatan itu ada yang sama  kaya  satu  kelas,  ada  yang kelas  1  2  3  jadi  kita  di  BPJS Kesehatan  secara  umum  belajar keasuransi-asuransi sosial di negara  lain.  Kalau  di  Indonesia asuransi  kesehatan  sosial  hanya satu,  kalo  saudara  kembarannya BPJS Kesehatan itu BPJS tenaga kerja mereka mengelola jaminan ketenaga kerjaan, baik itu kecelakaan kerja, hari tua, pensiun.  Kalau  kita  melihat  dan membandingkan dengan asuransi swasta  yang  ada  di  Indonesia mungkin bandingannya susah ya karena beda karena dia konsepnya  berbeda  sehingga kalau  kita  membandingkan  jadi jalannya  berbeda”  (Wawancara bersama  Ibu  Febri  Yanti  pada tanggal  07  Agustus  2019  Pukul
10:11 di kantor BPJS Kabupaten Lebak).
Berdasarkan  wawancara  di  atas, memang  nampak  bahwa  kesadaran menggunakan  asuransi  di  Kabupaten Lebak  masih  relatif  kecil,  bahkan diseluruh
Indonesia.
Memang kebutuhan  pangan,  sandang  dan papan masih menjadi prioritas utama. Hal ini dengan menggunakan konsep dynamic  governance  dapat  dicari solusinya.
Misalnya dengan mencontoh Kabupaten lain di Kabupaten  Purwakarta  misalnya, pelayanan kesehatan pun
disosialisasilkan melalui festival
rakyat  dan  pelayanan  jemput  bola dengan  mobil-mobil  ke  pelosok kabupaten  (thinking  accross  dan thinking ahead ).
Sedangkan  menurut  Bapak  Welly selaku staf, mengatakan:
“Kalau  pelayanan  kesehatan  itu bukan  tugas  kami,  kami  hanya bagian pendaftaran peserta. kesamaannya  ada,  sama-sama penjaminan,  cuma  JKN  kan program  pemerintah  kemudian juga  sifatnya  nirlaba,  nirlaba  itu berarti tidak mencari keuntungan,  memang  fokus  ke sosial. Kalau perbedaannya begitu  sama,  intinya  menjamin kesehatan.  JKN  sifatnya  nirlaba terus  juga  kepesertaannya  wajib
kalau  ansuransi  lain  yang  mau daftar silahkan yang tidak silahkan.  Terkait  JKN  inikan sudah di sebutkan dalam Peraturan  Presiden  Nomor  82 tahun  2016  bahwa  setiap  warga negara wajib mendaftarkan dirinya  sebagai  peserta  JKN termasuk  instansi,  dinas,  swasta itu  mendaftarkan  dirinya  dan pekerjaanya serta membayar iuran,  bedanya  itu”  (Wawancara bersama  Bapak  Welly  pada tanggal  07  Agustus  2019  Pukul 16:14 di kantor BPJS Kabupaten Lebak) Namun,  mengenai  pelayanan seperti BPJS masyarakat tidak
mengetahuinya, seperti ungkapan Ibu
Rina, mengatakan:
“Kurang  tahu  neng,  tahunya  ini saja”  (Wawancara  bersama  Ibu Rina pada tanggal 15 Agutus 2019 pukul  10:20  di  kantor  BPJS Kabupaten Lebak)
Selanjutnya mereka warga miskin mendapat pelayanan kesehatan daerah melalui PBI peserta BPJS kelas III sebesar Rp 25 ribu per orang per bulan. Pemberian pelayanan  kesehatan  gratis  tersebut untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu.  Karenanya pihaknya berharap
kartu BPJS dapat
dimanfaatkan  untuk  pengobatan  di rumah  sakit  maupun  puskesmas. “Kami  menyalurkan  peserta  BPJS
yang  menanggung  PBI  sebanyak 15.495 warga miskin masuk program JKN,” ujarnya. Ia menyebutkan, saat ini  masyarakat  miskin  Kabupaten Lebak  belum  terpenuhi  mendapat penanggungan pembiayaan kartu
sehat oleh pemerintah pusat sebanyak 718.471 orang, sedangkan dari pemerintah Kabupaten Lebak 15.495 orang.  “Kami  terus  mengusulkan kepada pemerintah pusat dan provinsi agar  warga  miskin  yang  belum menerima  BPJS  bisa  direalisasikan 100  persen  hingga  tahun  2019,” tuturnya.  Arsani  (50)  warga  Cisangu
Kecamatan Cibadak Kabupaten
Lebak  mengaku  dirinya  merasa  lega setelah  menerima  kartu  sehat  PBI  – BPJS  yang  ditanggung  Pemerintah Kabupaten  Lebak.  Ia  mengatakan kartu sehat itu akan digunakan untuk pengobatan
penyakit yang dideritanya dengan cara gratis. “Kami kini  berani  mendatangi  puskesmas maupun Rumah Sakit karena memiliki kartu PBI-BPJS,” ujar dia.
Sementara  itu,  Kepala  Bidang Pengembangan  Kesehatan,  Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten
Lebak,  Agus  Darsono  mengatakan
saat  ini  jumlah  Puskesmas  berstatus
dengan  dengan  tempat  perawatan (DTP)  sebanyak  18  unit  dari  42
Puskesmas berstatus Puskesmas tersebut guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah daerah tahun
2016  juga  akan  meningkatkan  status
Puskesmas  DTP  sebanyak  tiga  unit.
Peningkatan  status  puskesmas  DTP dapat  menangani  masalah  penyakit dasar,  seperti  kecelakaan  ringan, korengan,  diare,  gatal-gatal,  sakit gigi,  pusing,  DBD,  gigitan  ular  dan lainnya.  “Kami  berharap  melalui pelayanan  dasar  ini  dapat  mencegah rujukan  warga  ke  Rumah  Sakit melalui  penggunaan  peserta  BPJS,”
ujarnya.
Pelayanan BPJS berkaitan
dengan local value di Lebak misalnya program suami siaga, penggunaan jasa bidan,  gotong  royong  kebersihan
lingkungan, kegiatan dalam penimbangan balita, menurut ibu Febri
selaku Kepala BPJS Kabupaten Lebak,
mengatakan: “Kalau program pelayanan kesehatan  ini  memang  kita dengan  dinas  kesehatan,  terkait disini  ada  namanya  jamilah (jemput antar ibu melahirkan) itu inovasi  yang dibuat oleh masing- masing  kecamatan,  itu  kita
support kemudian disini juga ada namanya  kalau  untuk  seluruh Indonesia  itu  jaminan  untuk  ibu melahirkan  itu  jampersal  untuk peserta  yang  memang  belum tercover  JKN  dengan  dinas kesehatan  kita  saling  koordinasi terkait pesertanya sudah terdaftar atau belum kita saling cros check, kemudian kita sangat mendukung  aktifitas-aktifitas  di masyarakat misalnya ada kegiatan  posyandu,  kemudian ada kegiatan-kegiatan sosialisasi- sosialisasi di masyarakat itu kita biasanya  sinerji,  kita  kan  punya kader JKN kebetulan di kita ada sekitar  20  yang  aktif  kader  JKN di Kabupaten Lebak. Mereka ini ketika  ada  kegiatan  posyandu mereka  ikut  disitu  tugasnya untuk  mengolek  iuran  baik  bagi peserta  yang  tergolong  pada  bpi atau  mandiri,  kemudian  ketika misalnya  ada  kumpulan  seperti itu  kita  adakan  sosialisasi  jadi kita  dengan  kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas setiap yang  dilakukan  di  kecamatan atau  di  desa  itu  biasanya  kita bersinergi,  atau  misalnya  dinas kesehatan melakukan kegiatan di masyarakat  desa,  atau  kepala desa  mau  mengumpulkan  warga lalu mereka berkomunikasi dengan  kita  boleh  gak  bisa  gak bpjs hadir nah kita biasanya hadir kalo  kita  hadir  sosialisasi  atau pun  kita  hadir  untuk  pelayanan yang ingin membayar ke customer service jadi kita bersinergi  dengan  kearifan  lokal yang  ada  di  Kabupaten  Lebak, harapan kami kalau memang ada kondisi-kondisi  nilai  di  lebak misal  di  daerah  lain  itu  ada
namanya baksampah itu didaerah lain  ada  yang  sudah  bersinergi dengan  BPJS  Kesehatan  lalu dengan  baksampah  ini  dia  bisa bayar  iuran  jadi  dia  membayar iauran  dengan  dia  menyetor sampah-sampahnya ke bak sampah ada yang seperti itu juga, mudah-mudahan  kalo  di  lebak ada mungkin kita bisa bersinerji”(Wawancara  bersama Ibu  Febri  Yanti  pada  tanggal  07
Agustus  2019  Pukul  10:11  di kantor BPJS Kabupaten Lebak)
Menurut  Bapak  Welly  selaku staf, mengatakan:
“Kalau  tadi  ada  pengguna  jasa bidan, kalau itu sangat berkaitan karena  seperti  untuk  bidan  itu kan memang ada yang bekerjasama dengan faskes pertama  yang  bisa  melayani peserta  kita  jadi  memang  sangat terkait.  Kemudian  kayak  gotong royong  itu  sebenarnya  sama itukan  dengan  gotong  royong semua  tertolong  dari  kearifan lokal  tersebut  memang  sinkron dengan  motto  BPJS  kesehatan juga  dengan  program  kita”
(Wawancara bersama Bapak Welly  pada  tanggal  07  Agustus 2019 Pukul 16:14 di kantor BPJS Kabupaten Lebak) Sedangkan, mengenai hal tersebut, masyarakat tidak mengetahuinya,  seperti  ungkapan
Bapak Iqok, mengatakan:
“Tidak  tahu  Neng”  (wawancara bersama Bapak Iqok pada tanggal
15  Agutus  2019  pukul  10:13  di kantor BPJS Kabupaten Lebak)
Mengenai kemudahan
pemberian  saran  bagi  perbaikan pelayanan BPJS di Kabupaten Lebak, Ibu  Febri  selaku  Kepala  BPJS Kabupaten Lebak, mengatakan:
“Kalau  untuk informasi  jika  ada keluhan  peserta  bisa  kesini langsung menyampaikannya melalui informasi di loket penanganan informasi, kemudian nanti  petugas  akan    menginput datanya  dan  secara  sistem  akan terbaca dan solusinya nanti akan koordinasi  dengan  unit  yang terkait itu ketika peserta langsung,  namun  ketika  peserta mau  nyampaikan  informasi  atau menyampaikan  keluhan  yang lainnya  misalnya  tidak  mau langsung lewat mobile JKN, jika tidak  bisa  diakses  bisa  juga menelfon  ke  cassenter  kita 1500400  kemudian  juga  bisa dengan  lewat  website  Bpjs Kesehatan  kemudian  bisa  juga lewat  media-media  sosial  BPJS Kesehatan  ig,  masyarakat  bisa langsung  komunikasi  disana” (Wawancara  bersama  Ibu  Febri Yanti  pada  tanggal  07  Agustus
2019 Pukul 10:11 di kantor BPJS Kabupaten Lebak) Sedangkan menurut Bapak
Welly selaku staf, mengatakan:
“Biasanya  kita  sangat  terbuka banyak  kanal-kanalnya.  Yang pertama  bisa  datang  langsung, ada  loket  tempat  pengaduan,
keperluan  informasi,  kemudian ada keluhan, itu bisa melapor ke loket informasi, kemudian kita di setiap  rumah  sakit  ada  petugas PIPP,  petugas  PIPP  adalah petugas yang memberikan informasi dan penanganan pengaduan peserta, jadi kalau ada peserta  BPJS  kesehatan  yang dirawat  misalakan  ada  keluhan itu  bisa  ke  petugas  PIPP  nanti petugas itu memberi informasi ke kami,  kemudian  orang  tersebut dari  pserta  akan  kita  tindak lanjuti  selain  itu  juga  call  center 1500, kemudian dari mobile JKN ada selanjutnya juga ada aplikasi lapor,  aplikasi  lapor  juga  bisa melaporkan  terkait  penanganan pengaduan, jadi banyak kanalnya peserta  tinggal  memilih  yang mana”  (Wawancara  bersama Bapak  Welly  pada  tanggal  07 Agustus  2019  Pukul  16:14  di kantor BPJS Kabupaten Lebak)
Menurut  bapak  Iqok  selalu masyarakat yang merasakan pelayanan, mengatakan:
“Mudah, kalau merubah ini nama dari  desa  minta  surat  pengantar, infonya  dari  orang  ada  yang bilangin”  (wawancara  bersama Bapak  Iqok  pada  tanggal  15 Agutus  2019  pukul  10:13  di kantor BPJS Kabupaten Lebak)
Cara  yang  paling  stratejik dalam  perbaikan  pelayanan  BPJS yang  lebih  sesuai  dengan  kebutuhan
masyarakat Kabupaten Lebak,
menurut  Ibu  Febri  selalu  Kepala BPJS Kabupaten Lebak, mengatakan:
“Kalau  sekarang  kan  serba virtual  kalau  menurut  pendapat saya  kita  menyesuaikan  dengan kondisi sosial dan sudah diakomodir misalnya untuk kondisi-kondisi yang bisa dilakukan  oleh  peserta  tanpa perlunya validasi oleh tugas kami itu  bisa  lakukan  sendiri  oleh peserta  di  aplikasi mobile  jkn , peserta  sekarang  lewat  aplikasi mobile jkn bisa daftar, jadi tidak perlu  datang  ke  kantor  BPJS Kesehatan bagi peserta yang mau daftar  mandiri,  karena  kalau misalnya  dia  masyarakat  yang tidak  mampu    yang  mau mendaftar itu kan kewenangannya  ada  di  Dinas Sosial,  tapi  kalau  peserta  yang mampu membayar iurannya secara rutin setiap bulan dia mau mendaftar  dia  bisa  lewat mobile jkn ,  jadi  harapannya  peserta menggunakan aplikasi mobile jkn aja daftar disana, disana juga bisa auotodeb e t  dan  terakomodir  di mobile  jkn ,  jadi  tidak  perlu datang  kekantor  bpjs,  dirumah saja,  begitu  sudah  selesai  sudah langsung.  Kemudian  di mobile jkn ini  kalau  sudah  terdaftar kartunya  sudah  ada  itu  kartunya langsung bisa
digunakan, menggunakan  aplikasi  mobile JKN  saja  sudah  gak  perlu identitas  yang  lain,  jadi  lebih simpel untuk masyarakat dengan kondisi  yang  sekarang.  Kalau untuk yang manual memang kita berupa  bagaimana  peserta  tidak lama  menunggu”  (Wawancara bersama  Ibu  Febri  Yanti  pada
tanggal  07  Agustus  2019  Pukul 10:11 di kantor BPJS Kabupaten
Lebak) Sedangkan, Bapak Welly selaku staf mengatakan: “Kalau  kita  berbicara  Lebak saja  ya,  kalau  Lebak  menurut saya  yang  strategi  ya  itu  tadi karena di Lebak banyak penduduk, kemudian juga daerahnya  cukup  luas,  ya  kita datang  ke  desa  memberikan pelayanan,  kita  datang  ke  desa membuka  pelayanan  walaupun pelayanan terbatas, biasanya kalau  di  sana  banyak  penduduk yang  datang,  tetapi  tergantung kesanggupan petugas, nanti mungkin  sehari  hanya  bisa  50 orang.  Memang  yang  strategik dan  efektif  ya  itu,  datang langsung  ke  lokasi,  kalau  di Lebak  kan  jauh  ongkosnya bagaimana” (Wawancara bersama  Bapak  Welly  pada tanggal  07  Agustus  2019  Pukul 16:14 di kantor BPJS Kabupaten
Lebak)
Dalam  mendapatkan  pelayanan kesehatan bapak Iqok selalu pengguna BPJS,  sudah  pasti  menggunakannya, setiap ia ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti ungkapannya, mengatakan: “Menggunakan BPJS” (wawancara  bersama  Bapak  Iqok pada  tanggal  15  Agutus  2019 pukul  10:13  di  kantor  BPJS Kabupaten Lebak) Namun  berbeda  halnya  dengan Ibu Sapti, selama ini dalam mendapatkan  pelayanan  kesehatan masyarakat justru memilih
menggunakan  dana  cash  dari  pada menggunakan  kartu  BPJS,  alasannya karena  biayanya  masih  terjangkau, seperti ungkapannya, mengatakan:
“Masih  menggunakan  cash  kalau cuma  sakit  biasa,  berobatanya sekarang 50 ribu kadang 30, kalau menggunakan  BPJS  malas  ke puskesmasnya  antriannya,  jauh, lama  nunggunya”  (Wawancara bersama  Ibu  Sapti  pada  tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 10:38 di kantor BPJS Kabupaten Lebak)
Berdasarkan beberapa
wawancara  di  atas,  nampak  jelas
bahwa pelayanan kantor BPJS
Kabupaten  Lebak  masih  belum efektif  dan  efisien  terutama  belum bersifat  dynamic  governance.Hal  ini terutama  karena  aspek  aksesibilitas, akuntabilitas,  transparansi,  equity yang kesemuanya sangat erat kaitannya  dalam  proses  solusinya dengan menggunakan konsep thinling ahead,  thinking  again  dan  thinking accross.  Penggunaan  mobile  phone atau  hand  phone  jenis  android  yang sekarang  hampir  semua  masyarakat
menggunakannya (90%) akan
memudahkan  pencapaian  pelayanan BPJS  di  Kabupaten  Lebak  yang efisien, efektif, transparan, aksesibel, dan  akuntabel  terutama  dengan
berdasarkan konsep
dynamic governance tadi. Belum adanya papan pengumuman  digital  dan  pelayanan jemput  bola  yang  bekerja  sama dengan  PKK  setiap  RT/RW  sebagai perwujudan  implementasi  konsep dynamic  governance  pun  membuat pelayanan kantor Penyelenggara
Jaminan  Sosial  yang  selanjutnya disingkat  BPJS  adalah  badan  hukum yang  dibentuk  BPJS  masih  kurang
optimal.

## BAB VI PENUTUP
6.1. Simpulan
Badan untuk menyelenggarakan  program  jaminan sosial.  BPJS  terdiri  dari  BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.  BPJS  Kesehatan adalah  badan  hukum  yang  dibentuk
untuk  menyelenggarakan  program jaminan kesehatan.
Kesiapan pelaksanaan
thinking  Ahead,  thinking  again dan thinking  across di  Kantor  BPJS
Kabupaten  Lebak  masih  sangat terbatas karena keterbatasan kwalitas
sumber  daya  manusia,  sarana  dan prasarana  serta  komitmen  pimpinan. Hal  ini  misalnya  nampak  pada pelaksanaan Dynamic Governance di Kantor  BPJS  Kabupaten  Lebak adalah  kengganan  masyarakat  untuk menggunakan  kartu  BPJS,  karena seringkali mendapati
waktu
pelayanan  yang  lama,  lokasi  yang jauh, juga harus mengantri, disamping  akses  dan  daya  jangkau pelayanan  BPJS  yang  masih  terbatas ke  masyarakat  yang  tinggalnya  jauh dari Ibukota Kabupaten Lebak.

## 6.2  Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka  saran  yang  dapat  peneliti rekomendasikan adalah:
1. Sustainabilitas program atau bahwa  program  jaminan  sosial harus berkelanjutan selama negara ini  ada,  oleh  karena  itu  harus dikelola  secara  prudent,  efisien dengan tetap mengacu pada budaya  pengelolaan  korporasi. Caranya dengan penampilan laporan  kinerja  kantor  BPJS Kabupaten Lebak kepada khalayak melalui media surat kabar, festival
rakyat  atau  pengajian-pengajian untuk  menimbulkan  kepercayaan kepada masyarakat.
2. Kenyataan  80%  penyakit  yang
ditangani  rumah  sakit  rujukan  di Kabupaten Lebak adalah penyakit yang  seharusnya  ditangani  di
Puskesmas. Tingkat okupansi tempat  tidur  yang  tinggi  di  RS Rujukan Kabupaten bukan indikator kesuksesan suatu Jaminan Kesehatan. Hal ini
berdampak  pada  beban  fiskal daerah  yang  terlalu  tinggi.  Oleh karenanya  Pelaksanaan  Jaminan Kesehatan  membutuhkan  sistem
rujukan berjenjang dan terstruktur maka setiap Provinsi/Kabupaten/Kota harap
segera menyusun peraturan terkait sistem  rujukan.  Hal  ini  dibarengi dengan  sosialisasi  peningkatan pencegahan  penyakit  dimaksud dan  penanganan  permasalahan
kesehatan masyarakat melalui koordinasi dengan media,
akademisi,  pihak  swasta  dan
masyarakat pada umumnya.
3. Sehubungan  hambatan  jangkauan maka  pihak  BPJS  Kesehatan
Kabupaten  Lebak  berusaha  untuk
lebih mendekatkan pelayanan
kepada  masyarakat  dengan  upaya
menambah loket
pelayanan menggunakan  aplikasi  di  android dan  meningkatkan  akses    layanan dan  akses  jangkauan  unit Mobile Customer Service sebagai
pelayanan jemput bola yang lebih dekat kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Atik Septi Winarsih, Ratminto. 2012.
Manajemen Pelayanan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dwiyanto,  Agus.  2006. Mewujudkan Good  Governance  Melalui Pelayanan Publik . Yogyakarta:  Gadjah  Mada Universitiy Press. Hadiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan  Publik:  Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya .
Yogyakarta: Gava Media.
Huberman,  A.  Michael,  Matthew  B.
Miles. 1984. Qualitative Data
Analysis . Jakarta: UI Press.
Irawan,  Prasetya.  2004. Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu  Sosial .  Jakarta:
Departemen Ilmu
Administrasi FISIP
Universitas Indonesia.
Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja
Sektor  Publik .  Yogyakarta:
UPP AMP YKPN.
Moleong.  2000. Metode  Penelitian
Kualitatif . Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya.
Porter,  Michael  E.  2007. Dynamic
Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore .
Singapore: World Scientific.
Sinambela,  Lijan  Poltak.  2007.
Reformasi  Pelayanan  Publik:
Teori, Kebijakan, dan Implementasinya . Jakarta:
Bumi Aksara.
Syafri,  H.  Wirman.  2012. Studi
Tentang  Administrasi  Publik .
Jakarta: Erlangga.