## JENIS-JENIS PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH BERPENGARUH TERHADAP POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH ERA COVID-19

## Irlan Fery – Sekolah Tinggi Ekonomi Rahmaniyah

## ABSTRACT
This  research  component  explores  the  original  regional  income  of  the Covid-19 era which has an important role in the contribution of local tax revenues and  local  levies  to  help  poor  people.  Local  governments  must  have  reliable knowledge of human resource expertise and be able to identify potential sources of  local  revenue,  especially  from  local  taxes  and  levies  to  help  finance  local communities  affected  by  the  Corona  outbreak.  Regional  original  income  is different from the others where the era of the Covid-19 outbreak decreased local revenue.  Regional  government  assistance  to  people  affected  by  Corona  comes from financial balancing funds and the role of central and regional government from regional revenue sources in the context of implementing regional autonomy, namely from local revenue, balance funds, regional loans and other legal regional income. The method used in this research is using the PLS (Partial Least Square) test  tool.  This  study  used  primary  data  in  the  form  of  a  questionnaire  and distributed  to  250  two  hundred  and  fifty  respondents  who  were  taxpayers  who returned a sample of 150 taxpayers. The population in this study was carried out at  hotels  &  restaurants,  regional  fees,  BUMD,  and  others  in  Musi  Banyuasin Regency. The results showed that the types of local taxes and levies have an effect on the potential for local revenue. Regional taxes and levies that are not potential, effective, efficient and economical in the end will harm the community and local government as tax collectors because taxes and levies do not hit the target and the realization of regional revenues is not optimal. With the more regional needs can be financed by Regional Original Revenue, the higher the quality level of regional autonomy, the more self-reliant the regional finances are.
Keywords: Types Of Local Taxes, Levies, Potential Local Revenue

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Penyebaran Covid-19 di Indonesia tidak hanya berimplikasi terhadap masalah kesehatan, tetapi  juga  memberi  pukulan  keras  pada  perekonomian.  Penerimaan  pemerintah  termasuk pemerintah daerah merosot tajam bersamaan dengan melesunya dunia usaha.  Minimnya

## JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 7 NO 1
JANUARI 2021
jrak@plb.ac.id
penerimaan  daerah  ditambah  pemangkasan  dana  transfer  dan  pemberian  relaksasi  membuat pemerintah  daerah  kian  sulit  merealisasikan  target  pendapatan  asli  daerah.  Untuk  itu,  banyak pemerintah daerah yang menurunkan target pendapatan asli daerah. Menyiasati kondisi itu, banyak pula pemerintah daerah yang menggali potensi pajak daerah baru. Selain itu, ada pula daerah yang membuka kembali kafe, restoran, spa, salon, dan tempat hiburan yang menjadi kontributor besar dari pendapatan asli daerah menurun tajam. Pajak dan pungutan wajib dari rakyat untuk negara, dimana setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor  pajak.  Pendapatan  asli  daerah  dan  penggunaannya  untuk  membiayai  belanja  pemerintah pusat  maupun  daerah  demi  kesejahteraan  masyarakat  dari  uang  pajak  digunakan  untuk kepentingan  umum,  bukan  untuk  kepentingan  pribadi.  (Anggraeni,  Dini,  2012:  Brigham,  & Houston, 2012).
Edward & Altman. (1968) menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah  untuk  mendanai  pembangunan  di  pusat  dan  daerah,  seperti  membangun  fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak  dapat  dipaksakan  karena  dilaksanakan  berdasarkan  pasal  1  Undang-Undang  Dasar  1945, Indonesia adalah negara kesatuan dan kemudian dibangun pula berbagai daerah otonom melalui pasal  18  Undang-Undang  Dasar  1945.  Hal  ini  menyebabkan  terdapatnya  kebijakan  dan implementasi sesuai dengan kondisi riil masyarakat bersangkutan. Pembentukan daerah otonom melalui  desentralisasi  pada  hakikatnya  adalah  menciptakan  efisiensi  dan  inovasi  dalam pemerintahan. Dalam rangka desentralisasi itulah maka daerah-daerah diberi otonomi, yaitu untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri. (Lawrence Gitman, & Zutter, 2012).
Dalam  pelaksanaan  penyelenggaraan  otonomi  tersebut,  pemerintah  daerah  menghadapi beberapa  permasalahan  serta  tantangan  global  yang  telah  merembes  sampai  pada  unit-unit pemerintahan  di  daerah.  Kondisi  seperti  ini  tidak  akomodatif  lagi  sesuai  dengan  tuntutan masyarakat. Perubahan tersebut dijawab oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999  tentang  perimbangan  keuangan  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Berlakunya  produk  hukum mengenai  pemerintah  daerah  tersebut  membawa  angin  segar  dalam  pelaksanaan  desentralisasi. Konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri. Pelaksanaan tugas tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan karena salah satunya perlu kemampuan  ekonomi  yaitu;  pertama  adalah  tentang  bagaimana  pemerintah  daerah  dapat menghasilkan  finansial  untuk  menjalankan  organisasi  termasuk  memberdayakan  masyarakat, kedua  bagaimana  pemerintah  daerah  melihat  fungsinya  mengembangkan  kemampuan  ekonomi daerah (Nugroho, 2000: Mardiasmo & Ahmad, 2000: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
Demikian pula halnya dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah berupaya terus  menerus  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dengan  berbagai  cara  seperti  memperluas cakupan  pungutan  pajak  dan  retribusi  kota,  efisiensi  biaya  pemungutan  dan  penyempurnaan mekanisme  pengelolaan  keuangan  daerah.  Perkembangan  realisasi  pendapatan  asli  daerah Kabupaten Musi Banyuasin selama 5 tahun terakhir ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

## Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2016-2020
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Muba, Laporan Realisasi PAD, 2021.
Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa selama periode 5 tahun anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) cenderung meningkat.  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  ini  merupakan akibat  perkembangan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  di  Kabupaten  Musi  Banyuasin  secara pesat.  Namun  untuk  mengetahui  sejauhmana  peningkatan  itu  terjadi  perlu  dibuat  pengkajian mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.
Pendapatan Asli Daerah dari jenis pajak daerah dan retribusi daerah perlu diukur dengan baik  dan  akurat  agar  potensi  yang  sebenarnya  dapat  dikelola  dan  dikumpulkan  dengan  secara maksimal.  Penentuan  potensi  selama  ini  di  Kabupaten  Musi  Banyuasin  menurut  informasi  dari Dinas Pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin dengan perkiraan yang berpedoman terhadap target pencapaian tahun anggaran sebelumnya. Padahal potensi pajak daerah dan retribusi daerah secara riil  tidak  pernah  dihitung  dengan  objektif,  alasannya  terlalu  sulit  menghitungnya  karena membutuhkan data pendukung yang banyak, sedangkan banyak data yang tidak ada pada dinas- dinas terkait. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:
Tabel 2. Pendapatan Pajak Daerah, Target Penerimaan Kabupaten Muba 2016 – 2020
Sumber:  Pendapatan Pajak Daerah, Target Penerimaan Kabupaten Musi Banyuasin, 2021
Berdasarkan Tabel 2 di atas dalam menentukan target penerimaan dari pajak daerah dengan menggunakan perkiraan, hal ini terlihat menonjol sekali pada tahun anggaran 2020, di mana target menurun  berdasarkan  terjadinya  wabah  Covid-19  dimana  realisasi  yang  diterima  kecil  sekali penerimaannya. Perkiraan target tersebut sebenarnya tidak melihat potensi sebenarnya yang ada pada masyarakat. Berdasarkan data dan gambar di atas juga terlihat bahwa setiap tahunnya antara realisasi dan target terjadi selisih perkiraan yang berbeda dimana terkadang realisasi melampaui target dan terkadang sebaliknya. Selanjutnya untuk pendapatan dari retribusi daerah dapat dilihat
No Tahun Pajak Daerah Retribusi Daerah Penerimaan Lain-lain Total PAD 1 2016 559.505.157 315.574.369 9.352.487 682.432.013 2 2017 713.007.090 185.339.024 2.125.070 900.471.184 3 2018 2.323.889.067 667.985.219 146.839.488 3.138.713.774 4 2020 2.913.374.624 1.763.928.494 603.347.240 5.280.650.358 5 2020 359.505.157 215.574.369 7.352.487 582.432.013
No Tahun Anggaran Pajak Daerah Target Realisasi 1 2016 304.400.000 359.505.157 2 2017 783.000.000 737.642.014 3 2018 239.125.000 713.007.090 4 2019 1.987.000.000 2.323.889.067 5 2020 5.304.400.000 359.505.157

## pada Tabel dan Gambar berikut ini:
Tabel 3. Pendapatan Retribusi Daerah, Target Penerimaan Pajak Kabupaten Muba

## 2016-2020
Sumber: Pendapatan Retribusi Daerah dan Target Penerimaan Pajak Kabupaten Musi Banyuasin, 2020
Berdasarkan  dari  Tabel  3  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  memang  dalam  penentuan  target masih berupa perkiraan saja dengan memperhatikan realisasi tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada saat realisasi penerimaan tahun anggaran 2016  maka pemerintah Kabupaten Musi  Banyuasin  menurunkan  target  penerimaannya  pada  tahun  2020.  Penurunan  target  ini menyebabkan terjadi wabah Covid-19. Berdasarkan data, informasi dan keterangan di atas dapat dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Musi Banyuasin belum dikelola dengan baik  potensi  yang sebenarnya. Hal tersebut  sejalan dengan pendapat  Mardiasmo, et,  all (2000)  yang  menyatakan  bahwa  di  sisi  penerimaan,  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam meningkatkan  penerimaan  daerahnya  secara  berkesinambungan  masih  lemah.  Bahkan  masalah yang  sering  muncul  adalah  rendahnya  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.
Dari  uraian  di  atas  diperoleh  suatu  gambaran  bahwa  potensi  pajak  daerah  dan  retribusi daerah bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum diketahui, terutama jenis pajak daerah dan retribusi daerah apa saja yang menjadi pendapatan yang potensial bagi pendapatan asli daerah. Jenis  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  potensial  apabila  diketahui  dan  ditingkatkan pengelolaan sesuai dengan potensinya akan memberikan tambahan pendapatan asli daerah, akan tetapi sebaliknya apabila tidak diketahui  potensinya akan membuat kerugian karena potensinya tidak dimanfaatkan secara maksimal (Mamduh & Halim2016: Mark & Zmijewski, 1984).
Sehubungan  dengan  fenomena  di  atas  perlu  dibuat  rumusan  masalah  dengan  baik.  Oleh karena itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki kualifikasi potensial untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli  Daerah  dan  berapa  nilai  realisasi  sebenarnya  dari  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang memiliki kualifikasi potensial serta bagaimana proyeksi pajak daerah dan retribusi daerah dimasa yang akan datang. Lee  &  Snow (1997) mengemukakan bahwa apabila pemerintah daerah  akan menaikkan  penerimaan  pajak  daerah,  maka  sebaiknya  pemerintah  daerah  memperhitungkan kemampuan  membayar  dari  masyarakat  di  daerah  tersebut  dengan  mempertimbangkan  aspek sosial, ekonomi dan politik.  Gantino. Hertati, Ilyas (2021). meneliti tentang struktur fiskal dan pertumbuhan  ekonomi  pada  tingkat  negara  bagian  dan  daerah  di  Amerika  Serikat.  Dari  hasil penelitian  ditemukan  bahwa  di  satu  sisi  pajak  dapat  berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi  bila  hasilnya  digunakan  untuk  membiayai  pelayanan  publik  dan  di  sisi  lain  dapat
No Tahun Anggaran Pajak Daerah Target Realisasi 1 2016 332.100.000 225.574.370 2 2017 407.757.000 185.339.024 3 2018 499.000.000 667.985.219 4 2019 1.571.100.000 1.763.928.494 5 2020 2. 352.100.000 215.574.370
berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi bila hasilnya digunakan untuk pembayaran transfer. Implikasinya adalah bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dapat mendorong  penerimaan  melalui  pajak  dan  menggunakannya  secara  tepat  untuk  membiayai pengeluaran yang bersifat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. (Nafisatin, 2014).).
Reksohadiprodjo  (1999)  berpendapat  bahwa  penerimaan  pajak  merupakan  bagian terpenting dari penerimaan pemerintah di  samping penerimaan dari minyak bumi dan gas  alam serta  penerimaan  negara  bukan  pajak.  Apabila  Indonesia  ingin  mandiri  maka  penerimaan  dari pajak haruslah ditingkatkan agar supaya dapat dijadikan substitut pinjaman luar negeri. Octama, (2013). menganalisis potensi jenis pajak dan retribusi daerah berkaitan dengan otonomisasi daerah tingkat  II  Sorong,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kontribusi  Kabupaten  Musi  Banyuasin Kabupaten Sorong terhadap total penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah sangat rendah yaitu  rata-rata  4,59%.  Apabila  dikaitkan  dengan  tolok  ukur  otonomisasi  hasil  penelitian Departemen Dalam Negeri dan Fisipol UGM, maka klasifikasi kemampuan kabupaten ini untuk berotonomi  sangat  kurang  karena  termasuk  dalam  daerah  tingkat  II  yang  mempunyai  rasio kontribusi terhadap total APBD-nya antara 0% - 10%.
Octama, (2013). meneliti klasifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial untuk dikembangkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatannya di Kabupaten Jayapura,  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  tingkat  ketergantungan  Kabupaten  Jayapura terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat adalah tinggi yaitu rata-rata 0,0648 rasio rata-rata  ini  menunjukkan  bahwa  peran  Kabupaten  Musi  Banyuasin  hanya  sebesar  6,48%  dari sebesar  93,52%  merupakan  ketergantungan  daerah  terhadap  sumbangan  dan  bantuan  dari pemerintah  pusat  dan  daerah  tingkat  I.  Insukindro,dkk  (1994)  berpendapat  bahwa  pajak  dan retribusi daerah sebagai sumber utama pendapatan asli daerah, dan pada umumnya retribusi daerah lebih  dominan.  Sumbangan  penerimaan  asli  daerah  terhadap  total  penerimaan  anggaran pendapatan dan belanja daerah rendah, karena upaya merealisasikan peningkatan pendapatan asli daerah  tidak  didasarkan  potensi  Kabupaten  Musi  Banyuasin  tetapi  ditargetkan  berdasarkan realisasi sebelumnya.

## LANDASAN TEORI

## Jenis-jenis Pajak
Pajak, namun demikian mempunyai arti dan tujuan yang sama. Riduansyah & Mohammad (2003).  mengutip  pendapat  pajak  sebagai  suatu  kewajiban  menyerahkan  sebagian  dari  pada kekayaan  kepada  negara  disebabkan  suatu  keadaan,  kejadian  dan  perbuatan  yang  memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah  serta  dapat  dipaksakan  akan  tetapi  tidak  ada  jasa  balik  dari  negara  secara  langsung untuk  memelihara  kesejahteraan  umum.  Selanjutnya  Sari,  Diana  &  Destria.  (2013)  mengutip pendapat  Rachmat  Sumitro  mendefinisikan  pajak  adalah  peralihan  kekayaan  dari  pihak  rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) menyatakan pajak adalah suatu pungutan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada  undang-undang,  pungutannya  dapat  dipaksakan  kepada  subjek  pajak  di  mana  tidak  dapat balas jasa secara langsung terhadap penggunanya.
Waluyo  &  Budi.  (2012). menyatakan bahwa  pajak daerah dapat  diartikan sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri, pajak yang dipungut
berdasarkan  peraturan  nasional,  tetapi  penetapan  taripnya  oleh  pemerintah  daerah,  pajak  yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah Pajak yang dipungut dan diadminitrasikan oleh  pemerintah  pusat  tetapi  hasil  pungutannya  diberikan  kepada,  dibagihasilkan  dengan,  atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

## Retribusi Retribusi
Queen (1998) menerangkan bahwa Suatu tanggapan menekankan memperjelas kenyataan bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian dari program bukan sebagai pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan. bagian yang gampang dalam menyusun retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif. Bagian tersulitnya adalah  meyakinkan  masyarakat  (publik)  tanpa  diluar  kesadaran  mereka  tarif  tetap  harus diberlakukan. Dilihat sifat-sifat retribusi menurut Wolk et. all. (2013). adalah sebagai pelaksanaan bersifat  ekonomis,  ada  imbalan  langsung  kepada  membayar;  iurannya  memenuhi  persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar, retribusi merupakan pungutan  yang  umumnya  budgetairnya  tidak  menonjol,  dalam  hal-hal  tertentu  retribusi  daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat. Ciri-ciri retribusi  daerah  menurut  Toto  Prihadi.  (2013).  adalah  sebagai  (1)  retribusi  dipungut  oleh pemerintah  daerah,  (2)  dalam  pungutan  retribusi  terdapat  prestasi  yang  diberikan  daerah  yang langsung dapat ditunjuk, (3) retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkannya atau dengan jasa yang disiapkan daerah.
Retribusi dapat juga ditagihkan kepada badan atau orang pribadi atas dasar pembayaran dengan  penggunaan  terbatas  (dijatahkan)  atau  pembayaran  dengan  periode  tertentu  yang  telah disepakati.  Sejalan  dengan  uraian  oleh  Wahyudian,  Angger  (2013)  tentang  permasalahan  dan kebijaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah dikatakan pula bahwa persaingan retribusi antara pemerintah daerah tidak akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tarif, yang penting adalah bila ada pemerintah daerah yang berdekatan mengadakan atau menyediakan barang atau jasa yang sama, maka saling tukar informasi menjadi penting untuk mengurangi kerugian.

## Potensi Pendapatan Asli Daerah
Aldeefer (1964), dalam hal keuangan pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting di  negara  yang  sedang  berkembang  dibandingkan  dengan  negara  maju  (lihat  Lains,  1995:  39). Kondisi  keuangan  daerah  di  negara  yang  sedang  berkembang  pada  hakekatnya  mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) sangat minimnya bagian pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk  kepentingan  daerah,  (2)  sebagian  besar  sumbangan  berasal  dari  subsidi  atau  bantuan pemerintah pusat,  (3) kotribusi pajak daerah dan PAD terhadap total  penerimaan daerah sangat kecil  karena  hampir  semua  pajak  di  daerah  telah  dijadikan  pajak  sental  dan  dipungut  oleh pemerintah pusat, (4) terdapat campur tangan yang besar dari pemerintah pusat terhadap keuangan daerah.
Toto Prihadi. (2013). menyatakan bahwa bagi daerah tingkat II, pajak daerah merupakan pos pendapatan kedua terbesar di dalam pendapatan asli daerah setelah retribusi daerah. Namun bagi  Kota  Dumai  penerimaan  pajak  menduduki  peringkat  teratas  dari  penerimaannya  terhadap pendapatan  asli  daerah  yaitu  rata-rata  mencapai  52,3%  per  tahun  sedangkan  retribusi  daerah mencapai  rata-rata  45,9%  per  tahun.  Pertumbuhan  akan  penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi
daerah yang meningkat tersebut bukan berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Potensi yang dimiliki oleh pajak daerah dan retribusi daerah Kota Dumai belum tergali sepenuhnya, sehubungan tersebut perlu kiranya dapat diklasifikasikan pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial sehingga penerimaannya dapat dimaksimalkan. Pada akhirnya pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial apabila ditangani dengan baik akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Pendapatan Asli Daerah Musi Banyuasin.
Siti Rohmawati. (2015) telah pula menguraikan bahwa Potensi penerimaan daerah adalah kekuatan  yang  ada  di  suatu  daerah  untuk  menghasilkan  sejumlah  penerimaan  tertentu.  Untuk melihat  potensi  sumber  penerimaan  daerah  dibutuhkan  pengetahuan  tentang  perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi), dan yang tidak dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel  ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber  penerimaan  daerah.  Tjiptono  Darmadji,  &  Fakhruddin.  (2012).  menguraikan beberapa  cara  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  melalui  peningkatan  penerimaan semua  sumber  pendapatan  asli  daerah  agar  mendekati  atau  bahkan  sama  dengan  penerimaan potensialnya (Andirawan, & Salean, 2016: Dede 2015).
Upaya  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  perlu  dikaji  pengelolaan  untuk mengetahui  berapa  besar  potensi  yang  riil  atau  wajar,  tingkat  keefektifan  dan  efisiensi. Peningkatan retibusi yang memiliki potensi yang baik  akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah. Stephen, et, all (2013) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sangat tergantung dari pemerintah pusat. Dalam garis besarnya penerima daerah (termasuk pajak yang diserahkan) hanya menutup seperlima dari pengeluaran pemerintah daerah. Meskipun banyak pula negara lain dengan keadaan yang sama atau lebih buruk lagi. Memang pemerintah daerah tidak harus berdiri sendiri dari  segi  keuangan  agar  dapat  memiliki  tingkat  otonom  yang  berarti,  yang  penting  adalah “wewenang  di  tepi”  artinya  memiliki  penerimaan  daerah  sendiri  yang  cukup  sehingga  dapat mengadakan perubahan di sana-sini. Pada tingkat jasa layanan yang disediakan, untuk itu mungkin sudah memadai jika 20% dari pengeluaran yang berasal dari sumber-sumber daerah.
Sugeng &  Raden (2016).  menyatakan bahwa ada dua konsep dasar desentralisasi  yaitu desentralisasi politis dan desentralisasi manajemen, desentralisasi politis yaitu transfer wewenang dan  tanggung  jawab  kepada  pemerintah  daerah.  Alasan  dilakukan  karena  memandang  bahwa pemerintah daerah lebih dekat kepada warga negara, sehingga mampu membuat keputusan yang mencerminkan kebutuhan dan prioritas, sedangkan yang dimaksud desentralisasi manajemen yaitu praktek pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pusat-pusat biaya kepada manajer unit. Selanjutnya  Nordiawan  &  Deddi  (2006)  menyatakan  bahwa  desentralisasi  pemerintah  dan desentralisasi keuangan pemerintah merupakan suatu tujuan yang penting di banyak negara sedang berkembang  dan  bahwa  kabupaten  atau  kota  lebih  memungkinkan  untuk  lebih  dekat  dengan masyarakat,  sehingga  dapat  mengetahui  kebutuhan  masyarakat  dan  pelayanan  yang  perlu disediakan untuk  masyarakat.  Akibatnya masyarakat  juga memiliki kesadaran untuk  membayar pajak  sebagai  kontribusinya,  karena  jumlah  yang  mereka  kontribusikan  kepada  pemerintah langsung  terlihat  hasilnya  (Ratna  &  Marwati,  2018:  Rampersad,  &  Hubert,  2005;  Harto,  Budi 2017).
Riduansyah & Muhammad (2003), mengatakan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian  integral  dan  merupakan  penjabaran  pembangunan  nasional.  Dalam  rangka  pencapaian sasaran  pembangunan  nasional  dengan  potensi,  aspirasi  dan  permasalahan  pembangunan  di berbagai daerah sesuai  program  pembangunan daerah yang dicanangkan.  Keseluruhan program
pembangunan  daerah  tersebut  dijabarkan  di  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  sesuai  dengan  kemampuan  keuangan  negara.  Di  samping  itu  kunci  sukses  dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Konsentrasi pemerintah dalam meningkatkan  pembangunan  daerah  adalah  sejalan  dengan  semangat  otonomi  daerah  dan pelaksanaan desentralisasi (Sudirgo & Bangun, 2019: Safkaur. & Hertati. 2020: Mekani Vestari, et, all, 2013).

## PEMBAHASAN
Titis  Waskito.  (2014)  menyatakan  bahwa  unsur-unsur  yang  terkandung  di  dalam pengertian  pajak  yaitu:  (1)  pajak  merupakan  iuran  masyarakat  kepada  negara  dimana  dapat diartikan yang berhak untuk melakukan pungutan pajak yaitu negara dengan alasan apapun swasta tidak boleh memungut pajak; (2) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan); (3) pembayaran pajak tidak mempunyai kontraprestasi langsung secara individu artinya kontraprestasi diberikan oleh negara kepada rakyat dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak; (4)  pajak  diperuntukkan  bagi  pengeluaran  pemerintah  yang  bersifat  umum  dalam  arti  bahwa pengeluaran  pemerintah  tersebut  mempunyai  manfaat  bagi  masyarakat  secara  umum;  (5)  pajak dipungut disebabkan sesuatu keadaan, kejadian atau yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang  dengan  demikian  pajak  hanya  dapat  dipungut  oleh  pemerintah;  (6)  pemerintah  dapat memungut  pajak  kalau  suadah  ada  undang-undangnya  dan  aturan  pelaksanaanya;  (7)  pajak merupakan  kewajiban  masyarakat  yang  apabila  diabaikan  akan  terkena  sanksi  sesuai  undang- undang yang berlaku.( Pratama Kurniawan, 2018: Saragih & Juli Panglima, 2003).
Pajak  di  samping  sebagai  sumber  penerimaan  negara  yang  utama  (budgetair)  juga mempunyai  fungsi  lain  seperti  alat  untuk  mengatur  dan  mengawasi  kegiatan-kegiatan  swasta dalam  perekonomian  (regulair).  Pajak  sebagai  alat  anggaran  juga  dipergunakan  sebagai  alat mengumpulkan  dana  guna  membiayai  kegiatan-kegiatan  pemerintah  terutama  kegiatan  rutin Krisna, et, all (2013). Oleh sebab itu kedua fungsi pajak di atas harus dijalankan secara seimbang karena apabila pengaturannya tidak  dilaksanakan secara seimbang sangat berpengaruh terhadap kegiatan  perekonomian.  Pengenaaan  pajak  dapat  menimbulkan  eksternalitas  yang  dapat merugikan kepentingan umum, sehingga perlu adanya pengaturan untuk menjamin kelangsungan sumber daya dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu maka keputusan untuk mengenakan pajak terhadap suatu objek hendaknya dilakukan secara hati-hati dan bijaksana untuk menghindari terjadunya disinsentif bagi perekonomian. (Mayasari & Dian, 2006: Priatnasari & Yeni (2012).
Brimantyo  &  Husaini    (2013)  menyatakan  bahwa  untuk  menilai  pajak  daerah  dengan kriteria sebagai yaitu: (1) hasil (Yield) yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil  pajak  tersebut;  perbandingan  hasil  pajak  dengan  biaya  pungut,  dan  elastisitas  hasil  pajak terhadap  inflasi,  pertumbuhan  penduduk  dan  sebagainya;  (2)  keadilan  (Equity)  dasar  pajak  dan kewajiban  membayarnya  harus  jelas  dan  tidak  sewenang-wenang;  pajak  harus  adil  secara horisontal (artinya, beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan  ekonomi  yang  sama);  adil  secara  vertikal  (artinya,  beban  pajak  harus  lebih  banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar), dan pajak itu haruslah adil  dari  tempat  ke  tempat  (dalam  arti,  hendaknya  tidak  ada  perbedaan-perbedaan  besar  dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini
mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat); (3) daya guna ekonomi (Economic Efficiency). Pajak hendaknya mendorong (atau setidak-tidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi  segan  bekerja    atau  menabung;  dan  memperkecil  beban  lebih  pajak;  (4)  kemampuan melaksanakan  (Ability  to  Implement),  suatu  pajak  haruslah  dapat  dilaksanakan,  dari  sudut kemauan  politik  dan  kemauan  tata  usaha;  (5)  kecocokan  sebagai  sumber  penerimaan  daerah (Stability as a Local Revenue Source), ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah  lain;  pajak  daerah  hendaknya  jangan  mempertajam  perbedaan-perbedaan  antara  daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih  besar  dari  kemampuan  tata  usaha  pajak  daerah.(  Gordon  &    Springate  1978: Hertati.Asmawati,Widiyanti, 2021). Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah  menurunkan  pajak,  sehingga  jumlah  uang  yang  beredar  dapat  ditambah  dan  deflasi dapat  di  atasi.  (Hertati,  Zarkasy,  Adam,  Umar,  Suharman  (2020:  Hery,  2018:  Reknaningtyas, 2017: Rokhlinasari, 2016).
Ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya  daerah  otonom  harus  memiliki  kewenangan  dan  kemampuan  untuk  menggali  sumber- sumber  keuangan  sendiri.  Fungsi  pemerintahan  faktor  keuangan  suatu  hal  yang  sangat  penting karena  hampir  tidak  ada  kegiatan  pemerintahan  yang  tidak  membutuhkan  biaya.  Pemerintah daerah  tidak  saja  menggali  sumber-sumber  keuangan  akan  tetapi  juga  sanggup  mengelola  dan menggunakan secara value for money dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan  kepada  bantuan  pemerintah  pusat  harus  seminimal  mungkin  dapat  ditekan. Dengan  dikuranginya  ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat  maka  pendapatan  asli  daerah menjadi  sumber  keuangan  terbesar.  Kegiatan  ini  hendaknya  didukung  juga  oleh  kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan negara (Ihyaul & Ulum, 2015: Irham & Fahmi, 2014: Kasmir, 2016).

## KESIMPULAN
Sebagaimana  telah  diungkapkan  sebelumnya  diketahui  bahwa  beberapa  atau  sebagian besar  pemerintah  daerah  belum  mengoptimalkan  penerimaan  retribusi  karena  masih  mendapat dana  dari  pemerintah  pusat.  Pertumbuhan  lain  dalam  meningkatnya  retribusi  yaitu  peran masyarakat  (publik)  dalam  politik.  Masyarakat  tidak  senang  terhadap  perubahan  hanya  akan toleransi terhadap pembayaran retribusi, bukan semata sebagai sumber utama pendapatan daerah tetapi  hanya  dana  pendamping.  Retribusi  daerah  yaitu  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran memakai atau karena memperoleh jasa layanan langsung usaha milik daerah untuk kepentingan umum atau karena diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Oleh  karena  itu  retribusi  merupakan  pembayaran  atas  penggunaan  barang  atau  jasa  yang disediakan  untuk  umum  oleh  pemerintah,  maka  penarikannya  dilakukan  umumnya  di  tempat pemakaian.  Pajak  diatur  dalam  undang-undang  Negara  ada  beberapa  undang-undang  yang
mengatur  tentang  mekanisme  perhitungan,  pembayaran,  dan  pelaporan  pajak.  Pajak  memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andirawan, N. F., & Salean, D. (2016). Analisis Metode Altman Z-Score Sebagai Alat Prediksi Kebangkrutan Dan Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ekonomi Akuntansi, 1(1), 67–82.
Brigham,  &  Houston.  (2012).  Dasar  -  Dasar  Manajemen  Keuangan  (Fifth).  Jakarta:  Salemba Empat.
Brimantyo, H., Topowijono, & Husaini, A. (2013). Penerapan Analisis Altman Z-Score Sebagai Salah Satu Alat Untuk Mengetahui Potensi Kebangkrutan Perusahaan (Pada Perusahaan Dede Nurhayati. (2015). Pengaruh Prediksi Kebangkrutan Dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score dan Springate Terhadap Harga Saham  (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).
Edward I. Altman. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4), 589–609.
Gordon  LV  Springate.  (1978).  Predicting  the  possibility  of  failure  in  a  Canadian  firm:  A discriminant analysis. Simon Fraser University.
Ghozali.I  (2016).  Aplikasi  Analisis  Multivariete  Dengan  Program  IBM  SPSS  23  (Delapan).
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Harto,  Budi.  (2017).  Optimalisasi  Pelayanan  Prima,  Penerimaan  Pajak  Dan  Transformasi Informasi Penggalian Potensi Wajib Pajak Bagi Umkm. JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol 3 No 1, 53-68.
Hertati.L, Zarkasy.W, Adam.M., Umar.H, Suharman.H.(2020). Decrease in Labor Levels in the Covid-19 Government Budget.  Ilomata International Journal of Tax & Accounting. 1 (4) 193-209.
Hertati,  L.  Asmawati,  Widiyanti,  M.  (2021).  Peran  Sistem  Informasi  Manajemen  Di  Dalam Mengendalikan Operasional Badan Usaha Milik Daerah. Insight Management Journal, 1 (2). 55-67.
Hery. (2018). Analisis Laporan Keuangan (Integrated and Comprehensive Edition) (Ketiga; Adi Pramono, Ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ihyaul  Ulum.  (2015).  Intellectual  Capital  Konsep  dan  Kajian  Teoris.  Yogyakarta:  Graha  Ilmu Jogiyanto  Hartono.  (2017).  Teori  Portofolio  dan  Analisis  Investasi  (Kesebelas). Yogyakarta: BPFE.
Irham Fahmi. (2014). Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Krisna, Made dan Ni Gst. Putu. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi DaerahTerhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana Bali.
Mayasari, Dian. (2006). Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (StudiKasus Kabupaten dan Kotadi Jawa Timur). Skripsi. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, UMM Malang.
Priatnasari, Yeni. (2012). Pengaruh Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika (Dishub kominfo) Kota Tegal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal. Jurnal Akuntansi Volume1 Nomor1, Politeknik Tegal.
Lawrence J. Gitman, & Zutter, C. J. (2012). Principal of Managerial Finance (Thirteenth). Global Edition: Pearson Eduaction Limited.
Mamduh M. Hanafi, & Halim.H (2016). Analisis Laporan Keuangan (Kelima). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo dan Ahmad M (2000). Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang,  Laporan  Akhir.  Kerjasama  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Magelang  dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta.
Mark E. Zmijewski. (1984). Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Models. Journal of Accounting Research, 22(24), 59–82.
Mekani  Vestari,  &  Dessy  Nor  Farida.  (2013).  Analisis  Rasio-Rasio  dan  Ukuran  Keuangan,
Prediksi Financial Distress, dan Reaksi Investor. Jurnal Akuntansi, 5(1), 26–44 Nordiawan, Deddi (2006) Akuntasi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta
Ratna, I., & Marwati, M. (2018). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Financial Distress  Pada  Perusahaan  Yang  Delisting  Dari  Jakarta  Islamic  Index  Tahun  2012-2016. Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance, 1(1), 51.
Rampersad, Hubert K. (2005), Total Performance Scorecard, Konsep Manajemen Baru Mencapai Kinerja  dengan  integritas,  Alih  Bahasa  Edy  Sukarno  dan  Djemanu,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakart
Riduansyah,  Muhammad  (2003),  „Kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD’), Indosnesia, Jakarta
Gantino.R, Hertati. L. Ilyas.M. (2021). Taxpayer Compliance Model Moderated by Socialization Taxation SMEs in Indonesia. International Journal of Scientific and Research Publications, 11, (2), 2250-3153
Saragih,  Juli  Panglima.  (2003).  Desentralisasi  Fiskal  dan  Keuangan  Daerah  Dalam  Otonomi.
Ghalia Indonesia, Jakarta
Nurcahyanti, W. (2015). Studi komparatif model Z-Score Altman, Springate dan Zmijewski dalam mengindikasikan kebangkrutan perusahaan yang terdaftar di BEI. Jurnal Akuntansi, 3(1), 1–21.
Nafisatin, M. (2014). Implementasi Penggunaan Metode Altman (Z-Score) Untuk Menganalisis Estimasi Kebangkrutan (Studi Pada PT Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). Jurnal Administrasi Bisnis, 10(1), 1-8.
Octama,  M.  I.  (2013).  Analisis  Faktor-Faktor  Penentu  Pengungkapan  Modal  Intelektual  dan Pengaruhnya Terhadap Harga Saham. Repository Universitas Diponegoro
Pratama Gilang Kurniawan. (2018). Pengaruh Altman Z-Score dan Springater S-Score Terhadap Harga Saham Perusahaan Batubara. Universitas Negeri Yogyakarta, 1–9.
Rilla Gantino. (2018). Prediction Guidelines for Perfomance Using Springate Model and Influence on Stock Return Property & Real Estate and Food & Beverage Sectors Listed on Indonesia Stock  Exchange.  The  Journal  of  Social  Sciences  Research,  (SPI  2),  110–116. https://doi.org/10.32861/jssr.spi2.110.116
Rokhlinasari,  S.  (2016).  Teori  –Teori  dalam  Pengungkapan  Informasi  Corporate  Social Responbility Perbankan. Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Syekh Nurjati Cirebon, 1– 11.
Reknaningtyas.  (2017).  Prediksi  Financial  Distress  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Harga  Saham Melalui Struktur Modal.
Riduansyah,  Mohammad.  (2003).  Kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna  Mendukung  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (Studi  Kasus  Pemerintah  Daerah  Kota Bogor). Pusat Pengembangan dan Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 7 (2 0 Universitas Indonesia Jakarta.
Sari, Diana dan Destria. (2013). Influence of Local Taxand Local Retribution Towardthe Local Financial  Independence.  International  Conference  On  Businessand  Economic  Research (4th ICBER 2013) Proceeding. Universitas Widyatama, Bandung.
Safkaur.  O,  &  Hertati.L.  (2020).  Perubahan  Struktur  Modal  Menyebabkan  Perubahan  Kinerja Keuangan Jurnal Ekonomi Dan Perbankan 9 (2) 94-105 Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. Sugeng  Abidin,  Suhadak,  &  Raden  Rustam  Hidayat.  (2016).  Pengaruh  Faktor-faktor  Teknikal Terhadap Harga Saham (Studi Pada Harga Saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2015). Jurnal Administrasi Bisnis, 37(1), 1–7.
Suharno.  (2016).  Pengaruh  Rasio  Keuangan  Terhadap  Harga  Saham  Perusahaan  Farmasi  yang Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2010-2014.  Repository  Universitas  Negeri Yogyakarta
Sudirgo,  T.,  &  Bangun,  N.  (2019).  Pengaruh  Financial  Distress,  Financial  Performance  dan Likuiditas Terhadap Stock Return. 15(2), 77–92.
Stephen A. Ross, Randolph, Westerfield, & Jeffrey Jeff. (2013). Corporate Finance (Tenth). New York: McGraw-Hill.
Siti Rohmawati. (2015). Analisis Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal, dan Struktur Kepemilikan Terhadap  Profitabilitas  (Studi  Pada  Perusahaan  yang  Terdaftar  di  Jakarta  Islamic  Index Periode 2010-2013). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Tjiptono Darmadji, & M. Fakhruddin. (2012). Pasar Modal di Indonesia (Third). Jakarta: Salemba Empat.
Toto  Prihadi.  (2013).  Analisis  Laporan  Keuangan:  Teori  dan  Aplikasi  (Ketiga;  Ramelan,  ed.). Jakarta: PPM.
Titis Waskito. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. Repository Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Wahyudian, Angger. (2013). The Effectog Local Tax Towards Local Revenuein Malang District. Jurnal lmiah Mahasiswa FEB  1 (2,) Universitas Brawijaya. Surabaya.
Waluyo, Budi. (2012). Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok  Jawa Barat. Jurnal jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma. Jakarta Wolk  et.  all.  (2013).  Accounting  Theory:  A  Conseptual  Institusional  Approach  (Fifth).  South Western College.