## ANALISIS RASIO KEUANGAN APBD UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016-2020
Purnama Yanti Purba 1, Anggi Amelia Silitonga 2
Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia email: purnama.js@gmail.com

## Abstract
Since  the  enactment  of  Law  No.  22  of  1999,  regarding  the  implementation  of  regional  autonomy, there  will  be  a  fundamental  change  in  regional  financial  management.  Regional  autonomy  is  the authority possessed by an autonomous region to regulate and manage its people according to their own  will  based  on  the  aspirations  of  the  community,  in  accordance  with  the  applicable  laws  and regulations.  To  assess  the  performance  of  the  Regional  Government  in  managing  their  regional finances, among others, by conducting a financial ratio analysis on the local government's financial statements. This study aims to describe the financial performance of the Medan City Government by using  the  analysis  of  the  Decentralization  Degree  Ratio,  Regional  Financial  Dependence  Ratio, Original  Income  Effectiveness  Ratio,  and  PAD  Efficiency  Ratio.  This  research  is  a  qualitative descriptive study with the object being studied is data on the Realization Report of the Medan City Regional Revenue and Expenditure Budget for the 2016-2020 Fiscal Year. Data collection methods used,  observation,  and  documentation.  The  results  of  the  research  from  2016-2020  show  that  the Decentralization  Degree  Ratio  obtained  an  average  of  36.90%  (enough),  the  Regional  Financial Dependence Ratio obtained an average of 46.72% (high), the Original Income Effectiveness Ratio obtained  an  average of  81  .36%  (less  effective),  the PAD  Efficiency  Ratio  obtained  an  average of 11.79% (Efficient).
Keywords: Regional Financial Performance, APBD Financial Ratios, APBD

## 1. PENDAHULUAN
Lembaga  Pemerintah  daerah  merupakan  lembaga  yang  diberikan  wewenang  oleh Pemerintah  Pusat  untuk  melaksanakan  dan  mengatur  sendiri  kepentingan  bangsa  dan  negara  di daerah.  Lembaga  Pemerintah  Daerah  mempunyai  tujuan  untuk  melakukan  pembangunan- pembangunan untuk kepentingan masyarakat umum dengan mengadakan program Otonomi Daerah. Hal ini bertujuan memajukan setiap daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
Menurut  UU  No.  32  Tahun  2004  Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri seluruh pemerintahan dan pembangunan di daerah yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, adanya Otonomi Daerah Pemerintah Daerah tidak mempunyai batasan untuk memajukan, memfasilitasi, dan membangun setiap daerah. Ada dua asas dalam melaksanakan Otonomi Daerah yaitu asas desentralisasi dan dekonsentralisasi.
Dengan adanya program Otonomi Daerah tentunya Pemerintah Daerah memerlukan sistem keuangan  yang  baik  untuk  mengolah  APBD  yang  bersifat  efisien  dan  akuntabel.  Dengan mengadakan  Manajemen  keuangan  daerah,  manajemen  keuangan  daerah  merupakan  salah  satu kunci  dalam  pembangunan  dan  penyelenggaraan  pemerintah.  Hal  ini  berkaitan  dengan  analisis terhadap kinerja keuangan di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kota  Medan  menjadi  sumber  informasi  yang  penting  untuk  membuat  segala  kebijakan  berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
Penelitian  Muliani  (2018),  menemukan  bahwa  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kota Langsa  pada  tahun  anggaran  2012-2016  tergolong  rendah,  karena  secara  rata-rata  Rasio Kemandirian sebesar 12,59%, sementara pada Rasio Ketergantungan Daerah tergolong sangat tinggi yaitu  sebesar  88,99%,  Rasio  Derajat  desentralisasi  tergolong  kurang  yaitu  sebesar  11,01%, kemudian  kinerja  pemerintah  daerah  Kota  Langsa  dengan  menggunakan  rasio  efektivitas  PAD tergolong  cukup  efektif  yaitu  sebesar  86,21%,  selanjutnya  pada rasio efisiensi  PAD  138  tergolong efisien  yaitu  sebesar  10,38%.  Hal  ini  juga  menjadi  bahan  pertimbangan  peneliti  dalam  melakukan analisis rasio keuangan APBD di Kota Medan.
Dalam  penelitian  ini  rasio  yang  digunakan  adalah  rasio  keuangan  yang  terdiri  dari  rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan  daerah, rasio efektivitas pendapatan asli, dan rasio  efisiensi  PAD.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  kinerja  keuangan  Pemerintah Daerah  Kota  Medan  dengan  menggunakan  analisis  Rasio  Derajat  Desentralisasi,  Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli, dan Rasio Efisiensi PAD.

## 2. KAJIAN LITERATUR
A. Pengertian Kinerja Keuangan
Menurut  Menteri  Keuangan  RI  berdasarkan  keputusan  No.  740/KMK.00/1989  tanggal  28 Juni  1989,  kinerja  adalah  prestasi  yang  dicapai  oleh  perusahaan  selama  periode  tertentu  yang mencerminkan  tingkat  kesehatan  dari  perusahaan  tersebut.  Pengukuran  kinerja  mempunyai  tujuan untuk mengukur kinerja bisnis dan manajemen dibandingkan dengan tujuan atas sasaran perusahaan.
Menurut  Munawir  (2010:30),  kinerja  keuangan  perusahaan  merupakan  satu  diantara  dasar penilaian  mengenai  kondisi  keuangan  perusahaan  yang  dilakukan  berdasarkan  analisa  rasio keuangan perusahaan. pihak yang berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan  perusahaan  untuk  dapatmelihat  kondisi  perusahaan  dan  tingkat  keberhasilan  perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
Menurut  Mardiasmo  (2009),  Pengukuran  kinerja  organisasi  sektor  publik  dilakukan  untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan  untuk  dapat  membantu  pemerintah  berfokus  pada  tujuan  dan  sasaran  program  unit kerja.  Hal  ini  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  ukuran  kinerja  sektor publik  dalam  pemberian  pelayanan  publik.  Kedua,  ukuran  kinerja  sektor  publik  digunakan  untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

## B. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah
Sistem  pengukuran  kinerja  sektor  publik  adalah  sistem  yang  bertujuan  untuk  membantu manajer  publik  menilai  pencapaian  suatu  strategi  melalui  alat  ukur  finansial  dan  non-finansial. Pengukuran  kinerja  sektor  publik  dilakukan  untuk  memenuhi  tiga  maksud.  Pertama,  pengukuran kinerja  sektor  publik  dimaksudkan  untuk  membantu  memperbaiki  kinerja  pemerintah.  Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit  kerja.  Hal  ini  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  organisasi  sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan  untuk  mewujudkan  pertanggungjawaban  publik  dan  memperbaiki  komunikasi kelembagaan (Ulum, 2009:19-21).

## C. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  laporan  keuangan  pemerintah  terdiri  dari  laporan  pelaksanaan  anggaran  ( budgetary reports ),  laporan  finansial  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK).  Laporan  pelaksaaan anggaran  terdiri  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  dan  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas  (LPE)  dan  Laporan  Arus  Kas.  CaLK  merupakan  laporan  yang  merinci  atau  menjelaskan lebih  lanjut  atas  pos-pos  laporan  pelaksanaan  anggaran  maupun  laporan  finansial  dan  merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

## D.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Menurut  Mahsun,  Firma  dan  Heribertus  (2011:81),  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  adalah  daftar  yang  memuat  rincian  penerimaan  daerah  dan  pengeluaran/belanja  daerah selama  satu  tahun.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2015  Pasal  1  Ayat  1,  pengertian Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan  daerah yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD,  dan  ditetapkan  dengan peraturan daerah.

## E. Analisis Laporan Keuangan
Salah  satu  teknik  untuk  melakukan  Analisis  Laporan  Keuangan,  yaitu  dengan  melakukan perhitungan  Rasio Keuangan.  Dalam  organisasi  pemerintah  untuk  mengukur  kinerja  keuangan  ada beberapa ukuran kinerja, yaitu:
1. Rasio Derajat Desentralisasi
Derajat  desentralisasi  dilihat  dari  perbandingan  Pendapatan  Asli  Daerah  PAD  dengan  Total Pendapatan  Daerah  (TPD).  Mahmudi  (2010:  142)  mengatakan  bahwa  Derajat  Desentralisasi dihitung  berdasarkan  perbandingan  antara  jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  Total Pendapatan  Daerah.  Rasio ini  menunjukkan  derajat  kontribusi  PAD  terhadap Total  Penerimaan Daerah.  Semakin  tinggi  kontribusi  PAD  maka  semakin  tinggi  kemampuan  Pemerintah  Daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
Rasio Derajat Desentralisasi = Pendapatan Asli Daerah x 100 %
Total Pendapatan Daerah 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan bisa menggali potensi yang ada  di  daerah  tersebut  guna  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah,  sehingga  ketergantungan keuangan  terhadap  Pemerintah  Pusat  bisa  berkurang.  Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah dihitung  dengan  cara  membandingkan  jumlah  Pendapatan  Transfer  yang  diterima  oleh Penerimaan  Daerah  dengan  Total  Penerimaan  Daerah.  Semakin  tinggi  rasio  ini  maka  semakin besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap peneimaan Pusat dan/atau Pemerintah Propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut, Mahmudi (2010:142).
Rasio Ketergantungan =    Pendapatan Transfer
x 100 %
Total Pendapatan Daerah
3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Rasio Efektivitas Pendapatan Asli = Realisasi Penerimaan PAD
x 100 %
Target Penerimaan PAD
Mahmudi  (2010  :  143)  mengatakan    bahwa  Rasio  Efektivitas  PAD  dihitung  dengan  cara membandingkan  Realisasi  Penerimaan  PAD  dengan  Target  PAD  (  dianggarkan).  Rasio  ini dirumuskan sebagai berikut :
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli = Realisasi Penerimaan PAD x 100 %
Target Penerimaan PAD

## 4. Rasio Efisiensi PAD
Mahmudi  (2010:  143)  mengatakan  bahwa  untuk  mengukur  kinerja  Pemerintah  Daerah  dalam mobilisasi  penerimaan  PAD,  indikator  Rasio  Efektivitas  PAD  saja  belum  cukup,  ssebab meskipun  jika  dilihat  dari  Rasi  Efektivitasnya  sudah  baik  bila  ternyata  biaya  untuk  mencapai target tersebut sangat besar, maka pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu
pula dihitung Rasio Efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk memperoleh PAD dengan Realisasi Penerimaan PAD. Rasio Efisiensi dapat dihitung dengan formula berikut ini :
Rasio Efisiensi PAD =       Biaya Pemerolehan PAD x 100 %
Realisasi Penerimaan PAD Berikut laporan realisasi anggaran pendapatan APBD.
Tabel  1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2016-2020 Pemerintah Kota Medan (Dalam Milyaran Rupiah)
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Pendapatan 4.308.066 4.409.065 4.253.618 5.518.768 3.988.761 Pendapatan asli daerah 1.535.259 1.739.756 1.636.204 1.829.665 1.509.831 Pendapatan Transfer 1.900.853 2.122.769 2.157.180 2.156.807 2.056.223 Lain-lain pendapatan yang sah 871.953 546.539 460.233 1.532.294 422.707.329 Belanja 4.525.231 4.395.825 4.125.003 5.060.725 3.854.742 Belanja tidak langsung 1.974.568 1.739.536 1.738.114 2.048.362 2.076.255 Belanja Langsung 2.550.662 2.656.288 2.476.889 3.012.363 1.778.487
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Medan

## 3. METODE
Lokasi penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan  yang  terletak  di  jalan  Kapten  Maulana  Lubis  No.2,  Kec.  Medan  Petisah,  Kota  Medan, Sumatera Utara 20231. Objek kajian penelitian merupakan suatu hal utama yang menjadi topik dan inti permasalahan dalam sebuah penelitian. Objek kajian penelitian ini adalah Analisis Rasio Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Menilai  Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan.
Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis kulitatif yang dilakukan pada  saat  pengumpulan  data  dalam  periode  tertentu.  Kemudian  menarik  kesimpulan  dari  hasil analisis  rasio  keuangan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk  menilai  kinerja  keuangan pemerintah  Kota  Medan  tahun  anggaran  2016-2020.  Teknik  analisa  data  dilakukan  melalui  tahap pengumpulan  data  penelitian,  penghitungan  kinerja  keuangan  dengan  pengukuran  rasio  derajat
desentralisasi,  rasio  ketergantungan  daerah,  rasio  efektifitas  pendapatan  asli,  dan  rasio  efisiensi PAD, tahap mendeskripsikan hasil penghitungan rasio, dan tahap penarikan kesimpulan.
Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer berupa data yang diperoleh  secara  langsung  dari  Pendapatan  Daerah  Kota  Medan  melalui  wawancara  dan  data sekunder  merupakan  data  berupa  data  dokumentasi  yaitu  Laporan  Anggaran  dan  Realisasi Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Pemerintah  Kota  Medan.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  adalah  observasi  dengan  cara  terjun  langsung  ke  lokasi  Badan  Pengelola  Keuangan  dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan dan dokumentasi.

## 4. HASIL DAN DISKUSI

## Rasio Derajat Desentralisasi
Setiap  Perhitungan  rasio  memiliki  kriteria  penilaian  masing-masing  ini  adalah  kriteria penilaian tingkat Desentralisasi Fiskal yang dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 3.1Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Fiskal
Persentase PAD terhadap TPD Tingkat Desentralisasi Fiskal 0,00 – 10.00 Sangat Kurang 10,01 – 20,00 Kurang 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Baik >50,00 Sangat Baik
Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996
Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun  2016-2020,  maka  Rasio  derajat  Desentralisasi Fiskal  Pemerintah Kota  Medan Tahun  2016- 2020 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020
(Dalam Rupiah) Tahun Anggaran Realisasi Penerimaan PAD Total Pendapatan Daerah Rasio Derajat Desentralisasi Kriteria Penilaian 2016 1.535.259.539.056,01 4.308.066.881.066,01 35.63% Cukup 2017 1.739.756.922.633,50 4.409.065.482.200,50 39,45% Cukup 2018 1.636.204.514.683,53 4.253.618.758,532,53 38,46% Cukup 2019 1.829.666.882.248,31 5.518.768.106.206,31 33,15% Cukup 2020 1.509.831.081.747,01 3.988.761.485.152,01 37,85% Cukup
Rata- Rata Derajat Desentralisasi 36,90% Cukup
Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 3.3, Rasio Derajat Desentralisasi Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 meng alami pergerakan yang cukup stabil. Dengan  jumlah  tersebut,  menurut  kriteria  penilaian  Derajat  Desentralisasi,  tingkat  Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Medan dikatakan cukup. Menurut Mahmudi (2010 : 142), semakin tinggi  kontribusi  PAD  maka  semakin  tinggi  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam menyelenggarakan  desentralisasi.  Namun,  dari  data  diatas  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Medan dikatakan cukup. Hal ini menunjukkan bahwa, kemampuan Pemerintah  Daerah  untuk  melaksanakan  dan  menyelenggarakan  Desentralisasi  cukup  baik.Hal  ini dapat  dilihat  dari  rata-rata  Rasio  Derajat  Desentralisasi  yang  menunjukkan  kontribusi  PAD Pemerintah  Kota  Medan  yaitu  sebesar  36,90%,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kemampuan Pemerintah  Daerah  Kota  Medan  cenderung  kecil  (cukup)  dalam  melaksanakan  Penyelenggaraan Desentralisasi.
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah Persentase Ketergantungan Keuangan 0,00 – 10,00 Sangat Rendah 10,01 – 20,00 Rendah 20,01 – 20,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Tinggi >50,00 Sangat Tinggi
Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996
Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun  2016-2020,  maka  Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kota  Medan  Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

## Tabel 3.4 Rasio Ketergtantungan Keuangan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran
2016-2020 (Dalam Rupiah) Tahun Anggaran Realisasi Pendapatan Transfer Total Pendapatan Daerah Rasio Ketergantungan Keuangan Kriteria Penilaian 2016 1.900.853.852.448,00 4.308.066.881. 066,01 44,12 % Tinggi 2017 2.122.769.416.793,00 4.409.065.482. 200,50 48,14 % Tinggi 2018 2.157.180.424.946,00 4.253.618.758. 532,53 50,17 % Sangat Tinggi 2019 2.156.807.334.247,00 5.518.768.106. 206,31 39,08 % Cukup 2020 2.056.223,073.978,00 3.988.761.485. 152,01 51,55 % Sangat Tinggi Rata-Rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 46,72% Tinggi
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan
Dengan  Jumlah  Tersebut,  menurut  Kriteria  Ketergantungan  Keuangan  tingkat ketergantungan  keuangan  Daerah  Kota  Medan  dikatakan  Tinggi.  Selaras  dengan  pendapat Mahmudi  (2010  :  142)  yang  mengatakan  bahwa,  semakin  tinggi  rasio  ini  maka  semakin  besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap peneimaan Pusat dan/atau Pemerintah Propinsi. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  rata-rata  Rasio  Ketergantunngan  Keuangan  yaitu  46,72%,  yang artinya  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  Kota  Medan    tinggi  terhadap  Pemenntah  Pusat. Pemerintah  Daerah  belum  dapat  secara  potensial  menggali  potensi-potensi  yang  ada  di  setiap Daerah,  sehingga  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  Kota  Medan  tinggi  dalam  pemenuhan kebutuhan Daerah.

## Rasio Efektivitas Pendapatan Asli
Tabel 3.5 Kriteria Efektivitas PAD
Persentase Kriteria >100% Sangat Efektif 100% Efektif 90% - 90% Cukup Efektif
75% - 89% Kurang Efektif <75% Tidak Efektif
Sumber : Mahmudi (2010 : 143)
Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun  2016-2020,  maka  Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kota  Medan  Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.6 Rasio Efektivitas PAD Kota Medan Tahun Anggaran  2016-2020 (Dalam Rupiah)
Tahun Anggaran Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD Rasio Efektivitas Kriteria Penilaian 2016 1.535.259.539.056,01  1.848.851.580.562,97 81,45% Kurang Efektif 2017 1.739.756.922.633,50  2.031.995.548.717,81 85,61% Kurang Efektif 2018 1.636.204.514.683,53  2.112.663.059.116,00 77,44% Kurang Efektif 2019 1.829.666.882.248,31  2.312.760.384.058,00 79,11% Kurang Efektif 2020 1.509.831.081.747,01  1.813.909.461.511,16 83,23% Kurang Efektif Rata-Rata Efekivitas PAD 81,36% Kurang Efektif
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan
Dengan  jumlah  tersebut,  dari  keseluruhan  semua  periode  tingkat  efektivitasnya  dikatakan kurang  efektif,  Rata-rata  Rasio  Efektivitas  Daerah  Kota  Medan  selama  5  tahun  sebesar  81,36%. Dengan jumlah tersebut, menurut Kriteria Rasio Efektivitas, tingkat Efektivitas Pemerintah Daerah Kota  Medan  dikatakan  Kurang  Efektif.  Menurut  Mahmudi  (2010  :  143),  Rasio  Efektivitas  PAD menunjukkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  memobilisai  penerimaan  PAD  sesuai  dengan yang  ditargetkan.Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kemandirian  atau  kemampuan  Pemerintah  Daerah dalammemobilisai penerimaan PAD kurang efektif atau belum sesuai dengan yang ditargetkan.

## Rasio Efisiensi PAD
Tabel 3.7 Kriteria Efesiensi PAD Persentase Kriteria <10% Sangat Efisien 10% - 20% Efisien 21% - 30% Cukup Efisien 31% - 40% Kurang Efisien >40% Tidak Efisien
Sumber: Mahmudi (2010 : 143)
Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun  2016-2020,  maka  Rasio  Efisiensi  PAD  Pemerintah  Kota  Medan  Tahun  2016-2020  adalah sebagai berikut.
Tabel 3.8 Rasio Efesiensi PAD Kota Medan Tahun Anggaran  2016-2020 (Dalam Rupiah)
Tahun Anggaran Biaya Pemrolehan PAD Realisasi Penerimaan PAD Rasio Efisiensi Kriteria Penilaian 2016 252.575.606.503,03 1.535.259.539.056,01 16,45% Efisien 2017 35.461.191.559,79 1.739.756.922.633,50 2,03% Sangat Efisien 2018 43.701.504.535,76 1.363.204.514.683,53 3,20% Sangat Efisien 2019 68.608.840.240,07 1.829.666.882.248,31 3,74% Sangat Efisien 2020 506.651.260.365,37 1.509.831.081.747,01 33,55% Kurang Efisien Rata-rata Rasio Efesiensi PAD 11,79% Efisien
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemeritah Kota Medan
Dengan  jumlah  tersebut,  tingkat  Efisiensi  PAD  kota  Medan  Tahun  Anggaran  2016-2020, dikatan  efisien.  Melihat  rata-rata  Rasio  Efesiensi  PAD  yaitu  sebesar  11,79%  ,  hal  tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan memiliki Rasio Efesiensi yang efisien. Artinya kinerja Pemerintah Kota Medan dalam pemungutan PAD dapat dikatan baik atau Efisien. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Mahmudi (2010:143), bahwa semakin kecil nilai rasio ini makan semakin efisien kinerja Pemerintah Daerah dalam pemungutan pendapatan Asli Daerah.

## 5. KESIMPULAN
Adapun    kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah  perhitungan  Analisis  Rasio  Keuangan Daerah 5 tahun terakhir (2016-2020), menunjukkan bahwa setiap rata-rata hasil perhitungan belum mencapai hasil yang maksimal, sehingga Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran  2016  sampai  dengan  Tahun  2020  cenderung  Kurang  baik.  Dalam  perhitungan  Rasio Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  Tahun  Anggaran  2016  sampai  dengan  Tahun  2020 menunjukkan hasil rata-rata perhitungan yang kurang efektif. Pemerintah Daerah Kota Medan dalam menggunakan  Anggaran.  Dilihat  dari  hasil  perhitungan  Rasio  Derajat  Desentralisasi  dan  Rasio Ketergantungan  Keuangan  Daerah,  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Kota  Medan  masih sangat  bergantung  terhadap  Pemerintah  Pusat/Propinsi.  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2020 dikatakan Efisien.
Berdasarkan perhitungan analisis Rasio Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Kota  Medan  yang  telah  peneliti  analisis,  maka  diharapkan  untuk  tahun-tahun berikut  Pemerintah  Daerah  Kota  Medan  dapat  lebih  melaksanakan  anggaran  secara  efektif  dan efisien pada Daerah masing-masing. Dari hasil perhitungan rasio-rasio keuangan daerah yang telah peneliti  analisis,  diharapkan  Pemerintah  Daerah  dapat  lebih  memperhatikan  kecenderungan  yang terjadi disetiap Daerah sebagai bahan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

## REFERENSI
Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Daerah Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mahsun, & Heribretus, M. F. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:  BPFE.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Munawir. (2010). Analisis Laporan keuangan. Edisi Empat.Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
Mulyani Ruswita. 2018. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016.
Masters Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses dari 225826992.pdf (core.ac.uk)
Indonesia. Menteri Keuangan RI Berdasarkan Keputusan No.740/KMK.00/1989 Tanggal 28 Juni 1989 Tentang Peningkatan Efisiensi Dan Produktivitas  Badan Usaha  Milik Negara.
Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.37 Tahun 2014 Tentang  Pedoman  Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Nomor 4286. Sekretariat Negara.
Jakarta.
Kepmendagri No 690.900.327. Tahun 1996, Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Sekretariat Negara. Jakarta.
Saryono. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Alfabeta, Bandung.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.
Ulum. (2009). In Intellectual capital; Konsep dan kajian Empiris (pp. 19-21). Yogyakarta: PT.Graha Ilmu.