Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
POLITIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN ERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI,

## ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA
Kaharuddin Syah Universitas Muhammadiyah Palu Alamat : Jalan Hang Tuah No. 114 Kota Palu Email : Kaharuddinsyah1969@gmail.com

## ABSTRACT
The threat to the existence of human rights can come from two axes, namely threats from abroad and from within the country. In the records and records of the mass and electronic media, it is evident that what sustained efforts are carried out by a number of  human  beings  to  destroy  or  oppose  the  existence  of  human  rights  itself.  In  this regard,  the  ratification  of  the  anti-torture  convention  carries  total  political consequences in the field of human rights. This is very interesting to study, especially from  the  standpoint  of  Indonesian  legal  politics,  which  so  far  has  been  judged  by legal  political  observers  to  always  reflect  the  character  of  orthodox  /  authoritarian law during the thirty-two-year new order government

## Keyword: Political Law

## A. Pendahuluan
Sejarah telah mencatat bahwa Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM  selalu  menjadi “lokomotif” peradaban  umat  manusia  untuk  mencapai kehidupan  manusia  yang  aman  dan  tentram.  Mengapa  demikian,  karena  HAM merupakan  suatu  prinsip  hidup  manusia  yang  dibawa  sejak  lahir  dan  bersifat universal. Sejarah pula mencatat bahwa dalam kolom jagat raya ini HAM senantiasa terancam oleh tindakan-tindakan yang bertentangan dengan HAM itu sendiri. Bahkan dengan  dalih  HAM  manusia  melakukan  tindakan  manipulatif  guna  mencapai  dan mengejar tujuan-tujuan tertentu. Ancaman terhadap eksistensi HAM dapat bersumber dari dua poros  yaitu ancaman dari  luar negeri dan dari dalam  negeri. Dalam catatan dan  rekaman  media  massa  dan  elektronik  nyata  bahwa  apa  upaya  yang
berkesinambungan yang dilakukan oleh segelitif manusia untuk menghancurkan atau menentang eksistensi HAM itu sendiri.
Laporan  terakhir  tentang  destrukturisasi  HAM  di  Indonesia  sempat  direkam dengan  baik  oleh Center  of  information  and  development  studies  (CIDES) kerjasama  dengan Harian  Kompas mengemukakan  adanya  dugaan  tersebut.  Data yang  diperolehnya  bahwa  dalam  Tahun  1997  secara  total  disebutkan  bahwa  di Indonesia  ada  4.080  kasus  HAM  yang  dapat  dirinci,  1.902  kasus  HAM  bidang perburuhan, 1.488 kasus pelanggaran HAM di bidang pelanggaran hak-hak sipil dan politik,  245  kasus  pelanggaran  hak-hak  tanah.  Pelaku  pelanggaran  HAM  tersebut, disebutkan bahwa ada 118 kasus dilakukan oleh polisi, terutama menyangkut hak-hak politik  dan  hak  sipil,  pihak  koramil  /  kodim  /  keamanan  87  kasus,  pemerintah  / gubernur / camat ada 28 kasus, kepala sekolah / Rektor 28 kasus, pemerintah / Jaksa agung 15 kasus dan aparat sospol 13.
Berdasarkan  data  kuantitatif  tersebut,  maka  ada  signifikan  bahwa  pelaku pelanggaran  HAM  secara  sentralistik  ada  pada  pihak  kekuasaan.  Sebab,  dari  segi potensi,  maka  kekuasaanlah  yang  mempunyai  peluang  lebih  besar  melakukan pelanggaran  HAM  di  Indonesia.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  secara  tegas telah mencantumkan HAM dalam UUD 1945 yang merupakan amanah konstitusi. Tindak lanjut dari itu, pihak legislatif (pemerintah dan DPR) telah banyak melahirkan produk perundang-undangan  yang  mengabdi  pada  HAM,  seperti  KUHP,  KUHAP,  dsb. Bahkan,  langkah  terakhir  adalah  perintah  bersama  DPR  telah  melakukan  langkah politik  spektakuler  di  bidang  HAM  yaitu  melakukan  ratifikasi  tentang  pengesahan Konvensi  Anti Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman  lain  yang kejam, tidak manusiawi,  atau  merendahkan  martabat  manusia  (Convention  Against  Torture  and Other  Cruel,  Inhuman  or  Degrading  Treatment  or  Punishment)  melalui  UU.  No.  5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan  tersebut. Langkah politik pemerintah Indonesia tersebut merupakan realisasi dari Deklarasi dari Program Aksi Wina  1993  dan  dengan  tekad  itu,  pemerintah  Indonesia  telah  mencanangkan  suatu program  Rencana  Aksi  Nasional  HAM  (RAN-HAM)  Indonesia  1998-2003  untuk
lima  Tahun  kedepan  yang  dinilai  oleh  pengamat  politik,    sosial  dan  hukum  sebagai “Blessing in disguise” .
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  ratifikasi  konvensi  anti  penyiksaan membawa  konsekuensi-konsekuensi  politik  yang  menyeluruh  di  bidang  HAM.  Hal tersebut  sangat  menarik  untuk  dikaji,  khususnya  dari  kaca  mata  politik  hukum Indonesia,  yang  selama  ini  dinilai  oleh  para  pengamat  politik  hukum  selalu mencerminkan karakter hukum ortodoks/otoriter selama pemerintah orde baru selama tiga  puluh  dua  tahun.  Selain  itu,  kajian  menarik  pula  adalah  mengapa  pemerintah Indonesia  dengan  terang-terangan  melakukan  manuver-manuver  politik  di  bidang HAM,  termasuk  RAN-HAM  1998-2003  oleh  pemerintah  B.J.  Habibi  yang merupakan  refleksi  dari  gerakan  reformasi  yang  menyumbangkan  rejim  Orde  Baru. Asumsi  awal  dapat  dikemukakan  bahwa  langkah  politik  bidang  HAM  tersebut merupakan pencerminan konfigurasi politik pemerintah condong responsif dan tidak otoriter. Reformasi merupakan “pressor” yang kuat sehingga lembaga kepresidenan dan perwakilan rakyat melakukan ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN
Pesan-Pesan  Politik  Dan  Kehendak-Kehendak  Politik  Apa  Yang  Ada  Dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1998  Tentang  Pengesahan  Konvensi  Anti Penyiksaan Di Indonesia
Berdasarkan  asumsi  dasar  bahwa  hukum  adalah  produk  politik dan  ada signifikansinya  dengan  kekuasaan  berpotensi  besar  dalam  melakukan  pelanggaran Ham,  maka  ada  beberapa  pesan-pesan  politik  dan  kehendak-ehendak  politik terkonfigurasi  dalam  proses  pembuatan  dan  penegakan  UU.  No.  5  Tahun  1998 tentang  pengesahan  Konvensi  Menentang  Penyiksaan  di  Indonesia.  Beberapa  aspek tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

## 1. Kesinambungan dan Stabilitas Politik Penguasa
Slogan Negara Hukum yang digewmbor-gemborkan oleh pemerintah sebagai penguasa  menjadi  taruhan  guna  penegakan  HAM  di  Indonesia.  Aktivitas  politik
penguasa  dalam  rangka  “power  relationship”nya  selalu  mendapat  sorotan  dari  para pihak dengan melihat perilaku politik elit penguasa bertentangan dengan slogan dari para pihak dengan melihat perilaku politik elit penguasa bertentangan dengan slogam negara  hukum  yang  intinya  pada “equal  before  the  law”. Akibatnya,  kredibilitas politik oenguasa menjadi menurun.
Sejarah  telah  mencatat  bahwa  perilaku  politik  selama  rejim  orde  baru mencerminkan konfigurasi politik otoriter. Kebijakan terhadap HAM melalui produk perundang-undangan  mencerminkan  karaktek  ortodoks  khususnya  dalam  penegakan hukumnya ( law inforcemen ). Kebijakan politik HAM selama 32 Tahun dibawah orde baru  berada  dalam  bayang-bayang  kekuasaan.  Bahkan  dengan  karakter  hukum ortodoksnya,  penguasa  melakukan  rekayasa-rekayasa  dalam  lapangan  politik,  sosial dan hukum.
Rekaman  peristiwa  kasus  HAM  di  Indonesia  cukup  banyak,  seperti,  kasus buruh  Marsinah,  penyiksaan  beberapa  karyawan  PT.  CPS,  Porong  Jawa  Timur,  dan sebagainya.  Semakin  membuktikan  adanya  signifikan  pelakunya  adalah  penguasa. Karena  menurut,  Satjipto  Rahardjo  bahwa  yang  banyak  mempunyai  peluang melakukan  penyiksaan  adalah  pihak  kepolisian.  Sebab  kepolisian  memang  dalam pekerjaannya  mempunyai  karakter  keras.  Bahkan,  setelah  memasuki  gerbang reformasi  rejim  berkuasa  melakukan  beberapa  perilaku  politik  yang  semakin memperbesar kadar ortodoksnya dengan ditemukannya kasus DOM di Aceh.
Oleh  sebab  itu,  dengan  melakukan  ratifikasi  konvensi  anti  penyiksaan kehendak-kehendak  politik  penguasa  diharapkan  menjadi “obat” penawar  atas  luka yang  dicoreng  oleh  para  pendahulunya-  orde  baru.  Sebab,  bagaimanapun  penguasa yang  ada  saat  ini  masih  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  kekuasaan  yang  telah tumbang  oleh “angin  reformasi” .  Kebijakan  politik  tersebut  diharapkan kesinambungan  politik  dan  stabilitas  politik  menjadi  sarana  untuk  memupuk  jalinan politik tersambung kembali. Kehendak tersebut dimaksudkan agar apa yang menjadi “borok” orde baru dapat berlindung dalam kekuasaan berikutnya.
2. Menarik Simpatik Internasional
Dunia  Internasional  mengenal  Indonesia  sebagai  negara  hukum  dan  berhasil memupuk  kesatuan  dalam  kebinekaan.  Akan  tetapi,  seperti  dalam  praktek  selama orde baru idealisme yang dilekatkan kepadanya sangat berbeda jauh dalam kenyataan. Restrukturisasi  HAM  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  berbangsa  justru memperburuk  kredibilitas  pemerintah  di  mata  internasional.  Seperti,  penindasan  di Timor-Timur, Kasus DOM di Aceh, penculikan aktivis mahasiswa menjadi indikator dunia internasional atas pemerintah Indonesia. Informasi atas hal tersebut merupakan komoditas pers asing yang mengabarkan situasi buruk politik pemerintah selama orde baru. Apa yang dikemukakan oleh pakar sosiologi hukum Satjipto Rahardjo :
“tindakan-tindakan  aparat  menghadapi  demonstran,  misalnya,  hanya memerlukan  bilangan  menit  untuk  kemudian  kita  lihat  di  Tv.  Kita  tidak  dapat mengelabui  mata  dunia  internasional  maupun  domestik”.  Berdasarkan  hak  tersebut, maka  data  kuantifikasi  tentang  frekuensi  pelanggaran  HAM  dan  Harian  Kompas (pada  bagian  pendahuluan)  di  Indonesia  adalah  dari  4.080    kasus  HAM  jika diakumulasikan  terdapat  374  kasus  dilakukan  oleh  penguasa  (polisi,  Bupati,  Camat, Kejaksaan  Agung  dan  Sospol).  Menunjukkan  bahwa  pihak  penguasa,  khususnya polisi, berpotensi melakukan tindakan melanggar HAM di Indonesia.
Oleh  karena  itu,  dengan  kualitas  pemerintah  Indonesia  yang  buruk  tersebut, maka dengan melakukan beberapa rativikasi, seperti yang tertuang dalam RAN-HAM 1998  –  2003  yang  juga  direncanakan  tentang  konvensi  tentang  Hak-Hak  Ekonomi, Sosial  dan  budaya,  konvensi  Anti  penyiksaan  yang  harus  dilakukan  pada  tahap pertama,  maka  kehendak  politik  pemerintah  ingin  menghapuskan  citra  buruk Indonesia di mata Internasional. Baiknya kredibilitas berkuasa untuk menarik simpati internasional  lebih  besar.  Untuk  mewujudkan  kehendak-kehendak  politik  tersebut, maka  pemerintah  bersama  DPR/MPR.  Melakukan  kebijakan  politik  dalam  bidang HAM  yaitu dengan keluarnya TAP MPR-RI No. XVI/MPR/1998  tentang HAM dan TAP  MPR-RI  tentang  pengusutan  kekayaan  Mantan  Presiden  Soeharto  kepada Presiden  B.J.  Habibi  untuk  merativikasi  beberapa  instrumen  PBB  tentang  HAM  di Indonesia.

## 3. Menarik Simpatik Dalam Negeri
Apa  yang  terjadi  selama  32  Tahun  di  Indonesia  sudah  menjadi  sejarah  yang monumental tentang warna konfigurasi politik orde baru. Kekuasaan sentralistik yang digunakan  oleh  orde  baru  telah  jauh  penyimpang  dari  amanah  UUD  1945.  Dengan kekuasaannya  telah  melakukan  pengrusakan  sendi-sendi  demokrasi  yang  berusaha dibangun  oleh  para  pendiri  negara  Indonesia.  Rekayasa  di  bidang  politik,  ekonomi, hukum telah jauh melenceng dari tujuan dasarnya yaitu menuju masyarakat yang adil dan  beradab.  Kebijkakan  politik  orde  baru  dengan  pendekatan “kekuasaan sentralistik” hanya  menjadi “bom  waktu” .  Apa  yang  disebarkan  sejak  dulu  oleh orde baru sekarang tinggal menuai hasilnya dengan terbongkarnya kasus-kasus HAM, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merupakan tuntunan reformasi yang sangat kuat dalam masyarakat.
Oleh  sebab  itu,  pemerintah  saat  ini  oleh  kalangan  pengamat  politik  sebagai perpanjangan  pemerintah  sebelumnya  berusaha  untuk  menarik  simpati  dalam  negari dengan  mengadakan  berbagai  perbaikan-perbaikan  di  bidang  ekonomi,  politik,  dan hukum.  Meskipun  dirasakan  bahwa  kondisi  ekonomi  telah  mampu  dibuktikan  oleh pemerintah,  tetapi  dalam  lapangan  politik  dan  hukum  para  pengamat  masih memberikan “angka  merah” bagi  rapor  B.J.  Habibi  dalam  bidang  politik  dan hukum. Hal ini terlihat masih alotnya pemeriksaan pelaku-pelaku pelanggaran HAM, para  koruptor  dan  KKN  yang  masih  sulit  dijadikan  sebagai  tersangka  dan dimejahiajukan. Itulah sebabnya sehingga dengan melakukan langkah-langkah politik di bidang HAM seperti, ratifikasi konvensi menentang penyiksaan merupakan upaya pemerintah  untuk  menarik  perhatian  dalam  negeri  agar  rejim  yang  dipimpinnya mendapat  dukungan  sepenuhnya  dari  rakyat.  Menurut  Satjipto  Rahardjo  (Makalah Seminar Nasional HAM, op.cit : 2) “bahwa sejak kita meratifikasi Konvensi KAP, hanya satu cara yang tepat yang dapat kita lakukan yaitu mengusahakan agar tindakan kita sejalan dengan ketentuan konvensi”. Beliau melihat bahwa ratifikasi
itu merupakan suatu tekanan terselubung dalam dan terhadap diri kita sendiri untuk membangun  perilaku  di  masa  depan  dan  memperbaiki  kesalahan-kesalahan  di  masa lalu  (ibid).  dari  hal  tersebut,  maka  upaya  pemerintah  saat  ini  harus  mengubah pendekatan  sentralistiknya  dari  otoriter  ke  pendekatan  politik  resfonsif/populis. Keterlibatan masyarakat umum dalam menentukan kebijakan negara harus ditentukan mayoritas masyarakat berdasarkan perwakilan.

## 4. Reservasi dan Deklarasi Konvensi Anti Penyiksaan
Pasal 28  Konvensi  menetapkan peluang kepada  state party untuk  melakukan reservasi melakukan (persyaratan) dan deklarasi (pernyataan) atas beberapa substansi konvensi.
Pihak Indonesia melakukan reservasi terhadap pasal 20 (tentang kewenangan Komite  Anti  Penyiksaan)  dan  pasal  30  konvensi  (Jurisdiksi  Mahkamah Internasional).  Itu  berarti  bahwa  pihak  Indonesia  tidak  terikat  secara  penuh  atas kewenangan Komite Anti Penyiksaan PBB dan Mahkamah Internasional atas kasus- kasus HAM di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah Indonesia telah memberikan  peluang  bagi  kedaulatan  nasional  dan  keutuhan  wilayah  Indonesia (sebagaimana  tercantum  dalam  penjelasan  UU.  No.  5  Tahun  1998  tentang pengesahan  konvensi  anti  penyiksaan).  Dengan  demikian  dapat  diasumsikan  bahwa ada  kehendak-kehendak  politik  dikarenakan  kondisi  Indonesia,  khususnya  isi konvensi  dikarenakan  kondisi  Indonesia,  khususnya  pemerintah  masih  melakukan pembenahan-pembenahan  politik  dalam  semua  sektor  kehidupan  negara,  termasuk sektor  dalam  semua  sektor  kehidupan  negara,  termasuk  sektor  HAM.  Sebab,  sejak lengsernya  Soeharto,  pemerintah  masih  disibukkan  penyelesaian-penyelesaian persoalan HAM sehingga tidak mungkin tanpa ada reservasi dan deklarasi. Demikian pula  tanpa  reservasi  dan  deklarasi  tersebut  akan  mendatangkan  malapetaka  bagi pemerintah Indonesia. Akan terjadi elit politik versus elit reformis. Atau dengan kata lain  tanpa  reservasi  dan  deklarasi  tersebut  itu  berarti “Pemerintah  menggalikan lubang bagi dirinya sendiri” .
Oleh  sebab  itu,  dengan  reservasi  dan  deklarasi  tersebut  pesan-pesan  politik dan  kehendak-kehendak  politik  pemerintah  sudah  jelas  bukan  semata  keutuhan wilayah tetapi menjadi “tameng” untuk melindungi pihak berkuasa sebagai terdakwa di meja Mahkamah Internasional.
Laica Marzuki (Makalah Seminar Nasional HAM, 1998:5) menyatakan bahwa salah  satu  kritik  yang  ditujukan  kepada  Indonesia  adalah  bahwa  meskipun meratifikasi suatu konvensi, selalu ada reservasi yang menolak suatu sengketa untuk disidangkan  di  hadapan  Mahkamah  Internasional.  Salah  satu  kendala  yang  dikutip Laica  Marzuki  dari  Miriam  Budiardjo  dan  Djoko  Soegianto  (Makalah  Seminar Nasional HAM) disebabkan oleh “bureaucratic neglict” , kurang mampu melakukan “reporting obligations” seperti sewaktu ditetapkan, termasuk tidak didukung statistik yang handal. Menurut penulis hal itu adalah soal teknis belaka, tetapi yang pokok dari aspek politik  hukum  bahwa  pemerintah belum  siap  untuk melakukan secara utuh  isi konvensi, konfigurasi kekuatan penguasa dalam upaya membenahi dan  membela diri yang  masih  cenderung  kuat  untuk  saat  itu.    Fakta  membuktikan  bahwa  pemberian “angka  merah”  bagi  rapor  BJ.  Habibie  sangat  kuat  untuk  dijadikan  indikator  atas penyelesaian kasus HAM di Indonesia saat itu.  Selain itu, ada indikasi bahwa dengan berbagai aksi yang telah dicanangkan oleh pemerintahnya tentang HAM di Indonesia masih  menunjukkan  adanya  konfigurasi  dan  konspirasi  politik  pemerintah  dengan DPR/MPR  dalam  upaya  menggunakan  semua  instrumen  internasional  tentang Konvensi  Menentang  Anti  Penyiksaan  yang  disiapkan  oleh  PBB  di  Indonesia.  Oleh karena  itu  pesan-pesan  politik  dan  kehendak-kehendak  politik  pemerintah  masih dominan dalam menentukan kebijakan politik, termasuk ketika pembuatan rancangan UU. No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Rativikasi  Konvensi  Anti Penyiksaan di Indonesia. Dengan demikian, konfigurasi politik pemerintah saat itu masih ortodoks , jika  ditakar  dengan  paradigma  konfigurasi  politik  menurut  konsepsi  Moh.  Mahfud, MD.

## C. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut, maka kesimpulan dapat ditarik dari pembahasan makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Pengesahan  ratifikasi  konvensi  menentang  penyiksaan  di  Indonesia  merupakan suatu kemajuan  yang  monumental dalam  sejarah  penegakan Hak  Asasi  Manusia di Indonesia. Dari aspek politik hukum ratifikasi konvensi menentang penyiksaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 masih condong pada konfigurasi  politik  ortodoks  yaitu  dengan  indikator  adanya  reservasi  (persyarat) dan  deklarasi  (pernyataan)  untuk  tidak  berlaku  sepenuhnya  pasal  20  dan  30 Konvensi Menentang Anti Penyiksaan di Indonesia.

## B. S a r a n
Adapun saran-saran yang diajukan dalam penulisan ini adalah :
1.  Sebaiknya  setiap  produk  hukum  senantiasa  mengakomodir  paradigma  politik hukum responsif agar masyarakat dapat terjamin hakj-hak dan keamanannya serta sebaiknya  politik  hukum  pemerintah  senantiasa  mengakomodasikan  kepentingan hukum  masyarakatnya  dengan  tidak  mengeyampingkan  kepentingan  hukum masyarakat Internasional secara proporsional.

## DAFTAR PUSTAKA
Moh.  Mahfud,  MD.  1998. Politik  Hukum  di  Indonesia ,  Cet.  Pertama,  LP3S, Jakarta.
Mashur  Effendi,  1994. Dimensi/Dinamika  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Hukum Nasional dan Internasional , Ghalia Indonesia, Jakarta.

## Undang-Undang
UU  Nomor  14  Tahun  2009,    Tentang  Protokol  Untuk  Mencegah,  Menindak,    Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-
Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
Jurnal.
Abd  Hakim  G.  Nusantara, Penerapan  hukum  Internasional  Dalam  kasus Pelanggaran  HAM  Berat  di  Indonesia ,  Jurnal  Internasional Volume 1 Juli 2004
Deno Kamelus, 1998. Profil pelanggaran HAM dalam Rejim Hukum Perundang- Undangan , Dalam Jurnal Hukum, UII, No. 10. Volume. 5
Seri  Dokumen  10.    Menentang Penyiksaan  Dan  Perlakuan    Atau  Penghukuman Lain  Yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  Atau  Merendahkan Martabat  Manusia, Laporan  Independen  Komnas  Perempuan Kepada  komite  Penentang  Penyiksaan  2008,  Publikasi  Komnas
HAM Perempuan
Syamsuddin  Radjab, Perbedaan  Rezim  HAM  dan  Rezim  Pidana, Jurnal  Al Daudah, Volume 2 No. 3 Tahun 2014
Pranoto  Sukandar, Tidak  penyiksaan  dan  hukum  internasional, Jurnal  Pandecta Universitas Negeri semarang, Volume 6 Nomor 2 tahun 2011
M akalah.
Daulat  H.  A.  Pasaribu,  1998. Makalah  Mekanisme  HAM  PBB ,  Seminar  Nasional HAM di Ujung Pandang, Tgl. 17 Maret 1998.
Satjipto  Rahardjo,  1998. Makalah  Implementasi  Konvensi  Menentang Penyiksaan  di  Indonesia  dan  Kendalanya ,  Seminar  Nasional HAM Tgl. 17 Maret 1998 di Ujung Pandang.