## KEBEBASAN PRIBADI VS KONTROL NEGARA DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH SAAT PEMILIHAN UMUM
Lara Meireini 1 , Dida Suhada Iskandar 2 , Marwah Fauziah Sudrajat 3 , Fani Dewinta Putri 4 1,2,3,4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: meireinilara@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengeksplorasi  interaksi  kompleks  antara  kebebasan  pribadi  dan  kontrol  negara  dalam konteks pemilihan umum, dengan fokus khusus pada prinsip-prinsip libertarianisme. Kebebasan individu untuk  menggunakan  hak  pilih  dianggap  fundamental  dalam  demokrasi,  menyoroti  pentingnya minimalisasi intervensi pemerintah dalam kehidupan pribadi individu. Namun, tanggung jawab kolektif untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem pemilu memerlukan regulasi dan pengawasan yang cermat  oleh  negara.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  mengandalkan  analisis  literatur untuk memahami bagaimana kebebasan individu dan kontrol negara dapat seimbang dalam mendukung sistem  demokrasi  yang  adil  dan  transparan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebebasan  untuk memilih dan untuk tidak memilih adalah ekspresi penting dari otonomi individu yang harus dilindungi dan dihormati. Namun, regulasi yang dirancang dengan baik diperlukan untuk memfasilitasi partisipasi pemilih yang luas dan  menjaga integritas  proses  pemilu.  Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang mempertimbangkan  kedua  aspek  tersebut  sebagai  komponen  penting  dalam  demokrasi  yang  sehat, menunjukkan  bahwa  kebebasan  pribadi  dan  kontrol  negara  bukanlah  entitas  yang  bertentangan, melainkan dua sisi dari demokrasi yang sama yang saling memperkuat.
Kata Kunci: Kebebasan Pribadi, Kontrol Negara, Hak Pilih, Pemilihan Umum, Libertarianisme.

## ABSTRACT
This research explores the complex interactions between personal freedom and state control in the context of elections, with a particular focus on the principles of libertarianism. Individual freedom to exercise the right to vote is considered fundamental in a democracy, highlighting the importance of minimizing government intervention in an individual's private life. However, collective responsibility to maintain integrity and fairness in the electoral system requires careful regulation and supervision by the state. This research uses a qualitative approach,  relying  on  literature  analysis  to  understand  how  individual  freedom  and  state  control  can  be balanced in supporting a fair and transparent democratic system. The results show that the freedom to choose and not to choose is an important expression of individual autonomy that must be protected and respected. However,  well-designed  regulations  are  needed  to  facilitate  broad  voter  participation  and  maintain  the integrity of the electoral process. This research emphasizes the  need for an approach that considers both aspects as important components of a healthy democracy, showing that personal freedom and state control are not opposing entities, but rather two sides of the same democracy that reinforce each other.
Keywords: Personal Freedom, State Control, Voting Rights, General Elections, Libertarianism.

## PENDAHULUAN
Libertarianisme, sebagai sebuah ideologi yang  mengedepankan  kebebasan  individu, hak atas properti, dan minimnya intervensi pemerintah,  menawarkan  perspektif  unik dalam  diskursus  sosial-politik  global. Konsep  ini,  yang  bermula  dari  pemikiran liberal klasik oleh tokoh-tokoh seperti John Locke dan Adam Smith, menantang batasan- batasan  yang  diterapkan  oleh  negara  atas individu dan pasar.
Menurut  Woodcock  dalam  Adams (2021),  Libertarianisme,  berasal  dari  kata
Latin  "liber"  yang  berarti  "bebas," merupakan  sebuah  aliran  dalam  filosofi politik  yang  mengutamakan  kebebasan sebagai  nilai  terpenting  dan  tujuan  akhir.
Aliran ini berupaya meningkatkan kemandirian  serta  kemampuan  individu untuk membuat pilihan, dengan fokus pada kebebasan politik, kerjasama yang dilakukan atas dasar sukarela, dan prioritas terhadap keputusan yang diambil oleh individu.
Libertarian berpendapat bahwa Pemerintah, sebagai institusi yang memiliki wewenang eksekutif, legislatif, dan yudikatif,
seringkali dilihat sebagai penjaga kesejahteraan  dan  keamanan  publik. Namun,  dalam  banyak  kasus  sepanjang sejarah,  pemerintah  telah  berubah  menjadi entitas  yang  paling  berbahaya  bagi kebebasan dan hak asasi manusia. Berbekal dengan  kekuasaan  yang  besar,  pemerintah telah berkali-kali melampaui batas, melanggar  privasi,  membatasi  kebebasan berbicara, dan bahkan melakukan tindakan represif terhadap warganya.
Menurut  Hosper  dalam  Tavini  (2020), Libertarian  menolak  gagasan  bahwa pemerintah  harus  mengintervensi  dalam bentuk  hukum  yang  dirancang  untuk melindungi  individu  dari  diri  mereka sendiri. Mereka berpendapat bahwa asalkan tindakan  seseorang  tidak  merugikan  orang lain, tindakan tersebut seharusnya dianggap sebagai  wilayah  pribadi  yang  sepenuhnya tergantung  pada  keputusan  individu tersebut. Dengan kata lain, kebebasan untuk membuat  pilihan,  bahkan  jika  pilihan tersebut mungkin berakibat negatif bagi diri sendiri,  dianggap  sebagai  hak  dasar  yang tidak  boleh  dicampuri  oleh  pihak  luar, termasuk  pemerintah.  Pendekatan  ini mendasari  keyakinan  libertarian  bahwa otonomi individu dan hak untuk menentukan  nasib  sendiri  harus  dihormati dan dilindungi, selama tidak melanggar hak orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Kebebasan  dan  hak-hak  warga  negara lainnya  harus  dipastikan  untuk  dilindungi dan  dihormati  sepenuhnya.  Kebebasan  ini memiliki  dimensi  internal  yang  bersifat mutlak,  di  mana  tidak  boleh  ada pembatasan,  serta  dimensi  eksternal  yang dapat  dibatasi  karena  dapat  berpotensi bertabrakan  dengan  kebebasan  individu lainnya.  Pentingnya  kebebasan  terutama termanifestasi  ketika  disuarakan  dalam proses berpendapat di ruang publik atau di hadapan umum.
Dalam teori, hubungan antara kebebasan pribadi dan kontrol negara sering kali  dibahas  dalam  konteks  filosofi  politik dan ekonomi. Libertarianisme, sebagai salah satu  spektrum  dalam  diskursus  ini, menegaskan keutamaan kebebasan individu,  menganggap  intervensi  negara sebagai  sesuatu  yang  harus  diminimalisir. Prinsip  ini  berakar  pada  keyakinan  bahwa individu memiliki hak untuk mengendalikan
tubuh, pikiran, dan hasil kerja mereka tanpa campur tangan yang tidak perlu  dari pihak luar, termasuk negara. Dalam praktik, interaksi antara kebebasan  pribadi  dan  kontrol  negara bervariasi secara signifikan tergantung pada konteks  politik,  sosial,  dan  ekonomi  suatu negara.  Beberapa  negara  menerapkan pendekatan liberal klasik dengan memberikan  prioritas  pada  kebebasan individu dan pasar bebas dengan intervensi negara yang minimal. Sementara itu, negara lain menerapkan kontrol negara yang lebih kuat  dalam  aspek  kehidupan  warga  negara dan ekonomi, dengan alasan untuk mencapai keadilan  sosial,  keselamatan  publik,  atau stabilitas nasional.
Pemilu  2024  menjadi  sebuah  momen pentingnya  pemilihan  umum  tidak  hanya sekedar  prosedural  demokrasi,  melainkan sebagai  ekspresi  fundamental  kedaulatan rakyat  dan  partisipasi  demokratis  yang esensial.  Pemilu  bukan  hanya  tentang memilih  wakil  rakyat,  tapi  juga  tentang memperkuat  fondasi  demokrasi  melalui partisipasi  aktif  warga  negara  dalam menentukan  arah  dan  masa  depan  negara mereka.
Selain  itu,  Pemilu  2024  menjadi  titik penting  dalam  menguji  kesiapan  institusi demokrasi  dalam  mengadaptasi  perubahan sosial  dan  teknologi,  serta  kemampuan mereka  dalam  menjaga  keseimbangan antara  kebebasan  pribadi  dan  kontrol negara.  Dengan  begitu  pemilu  tidak  hanya merefleksikan  keinginan  kolektif  rakyat, tetapi  juga  menjadi  cermin  kematangan demokrasi  dalam  menghadapi  tantangan kontemporer.  Karena  itu,  kajian  tentang bagaimana  kebebasan  pribadi  dan  kontrol negara  saling  berinteraksi  dalam  konteks pemilu menjadi semakin relevan, menyoroti perlunya pendekatan yang bijaksana dalam merumuskan  kebijakan  pemilu  yang  tidak hanya  transparan  dan  adil,  tetapi  juga sensitif  terhadap  hak  dan  kebebasan individu.
Namun demikian pemilu sebagai sebuah even  akbar  demokrasi  diatur  dengan regulasi  dan  kebijakan.  Regulasi  dan kebijakan  pemilu  merupakan  fondasi  yang menentukan sejauh  mana  demokrasi  dapat berfungsi  secara  efektif  dan  adil.  Regulasi yang  meliputi  mulai  dari  pendaftaran
pemilih,  pengelolaan  kampanye,  hingga penghitungan  suara.  Namun,  pentingnya menjaga  integritas  dan  transparansi  dalam pemilu  seringkali  berhadapan  langsung dengan  kebutuhan  untuk  memastikan bahwa  setiap  individu  memiliki  kebebasan untuk  memenuhi  hak  pilihnya  tanpa hambatan  yang  tidak  perlu.  Misalnya, langkah-langkah seperti identifikasi pemilih dan regulasi kampanye dimaksudkan untuk mencegah penipuan dan memastikan pemilu yang adil, tetapi jika diterapkan dengan cara yang  terlalu  restriktif,  dapat  secara  tidak langsung  menghalangi  partisipasi  pemilih atau membatasi kebebasan ekspresi.
Menurut  Brennan  dalam  Soon  (2019),
dalam Teori rakyat tentang etika pemungutan  suara  setiap  warga  negara memiliki  kewajiban  untuk  memilih  dan setiap  suara  dengan  itikad  baik  dapat diterima  secara  moral.  Teori  ini  membuka ruang untuk merenungkan tentang kebebasan individu dalam konteks pemungutan  suara,  khususnya  ketika dihadapkan pada regulasi yang mengharuskan  warga  untuk  menggunakan hak pilihnya. Di beberapa negara, partisipasi dalam  pemilu  diwajibkan  oleh  hukum, dimaksudkan untuk memastikan partisipasi politik  yang  luas  dan  mencegah  apatis politik.  Namun,  hal  ini  menimbulkan pertanyaan  tentang  sejauh  mana  negara dapat  dan  seharusnya  mempengaruhi keputusan  individu  untuk  berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Dari perspektif libertarian, yang menekankan  kebebasan  pribadi  sebagai nilai  utama,  kewajiban  untuk  memilih mungkin  dilihat  sebagai  bentuk  intervensi negara  yang  tidak  perlu  dalam  kebebasan individu. Dengan begitu teori Brennan dapat diinterpretasikan  sebagai  upaya  untuk menjembatani  gap  antara  kebutuhan demokrasi akan partisipasi aktif warga dan hak  individu  untuk  memilih  atau  tidak memilih  berdasarkan  keinginan  pribadi mereka.  Menariknya,  Brennan  tidak  hanya mengakui  kebebasan  untuk  memilih  tetapi juga  menegaskan  bahwa  memilih  dengan itikad  baik  adalah  kewajiban  moral,  yang menimbulkan  implikasi  bahwa  tidak memilih ketika dilakukan tanpa alasan yang dipertimbangkan  dengan  baik  mungkin tidak memenuhi standar etis tertentu.
Dengan  mengaitkan  dilema  antara kebebasan  memilih  dan  regulasi  pemilu sebagai  kontrol  negara,  kita  dihadapkan pada  pertanyaan  yang  lebih  luas  tentang bagaimana  masyarakat  demokratis  harus menyeimbangkan kebebasan individu dengan  tanggung  jawab  kolektif  untuk memelihara  dan  memperkuat  sistem demokrasi? Bagaimana prinsip-prinsip libertarianisme  dapat  diterapkan  untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan  pribadi  dan  kebutuhan  akan kontrol  negara  dalam  pemilu?  Apakah kebebasan  untuk  tidak  memilih  sama pentingnya  dengan  kebebasan  untuk memilih,  dan  bagaimana  regulasi  dapat dirancang untuk menghormati kedua aspek tersebut sambil tetap mendorong partisipasi aktif yang diperlukan untuk demokrasi yang sehat?
TINJAUAN PUSTAKA Konsep Libertarianisme Menurut Wissenburg (2019), Mengartikan  libertarianisme  merupakan suatu  tantangan  yang  kompleks,  terutama karena seringkali dikaitkan dengan anarkisme dalam literatur Eropa kontinental.  Pemahaman  ini  menekankan kekuatan  yang  tidak  disepakati  untuk menjaga keadilan, terutama dalam mencegah  pelanggaran  hak  individu  atau memberikan  kompensasi  atas  pelanggaran tersebut. Kukathas (2020) mendefinisikan libertarianisme  sebagai  sebuah  filsafat politik  yang  menitikberatkan  pada  prinsip kepemilikan  diri.  Ini  adalah  pandangan keadilan  yang  mengakui  bahwa  individu memiliki  hak  moral  yang  kuat  atas kepemilikan pribadi dalam hal-hal eksternal.
Sementara itu, Fleischer (2023) menyatakan  bahwa  kondisi  libertarian minimal  memberikan  legitimasi  terhadap hak  kepemilikan  pribadi  dan  menekankan pada perpajakan minimal secara deontologis.  Teori  ini  menggabungkan pandangan  Kantian  tentang  kemerdekaan individu dengan teori hak alamiah Lockean. Locke mengajukan bahwa sumber daya alam secara  alami  tidak  dimiliki  oleh  siapa  pun, dan  bahwa  individu  memiliki  hak  atas kepemilikan  diri  dan  hasil  kerja  mereka.
Melalui  proses  pencampuran  tenaga  kerja dengan  sumber  daya  yang  tidak  dimiliki sebelumnya, individu memperoleh hak atas kepemilikan, yang tergantung pada berbagai kondisi.

## Pilihan Pribadi
Menurut  Pomytkina  et  al.  (2020), keputusan  hidup  yang  strategis  bisa ditentukan oleh preferensi pribadi individu atau  dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal seperti opini publik atau situasi politik. Para peneliti  menggambarkan  keputusan  hidup strategis  sebagai  keputusan  yang  memiliki dampak  besar  dan  penting.  Keputusan- keputusan  ini seringkali dianggap  memiliki tanggung jawab  yang  besar  karena  mereka berperan  sentral  dalam  mengarahkan jalannya kehidupan seseorang dan memengaruhi bagaimana seseorang menjalani hidupnya secara keseluruhan. Keputusan-keputusan ini dapat membentuk pola hidup individu dengan cara yang  signifikan.  Misalnya,  keputusan  untuk menikah,  memilih  karir,  atau  mengambil tanggung jawab
tertentu dapat memengaruhi  arah  dan  kualitas  hidup seseorang  dalam  jangka  panjang.  Oleh karena  itu,  pemahaman  dan  pengambilan keputusan yang baik terkait dengan hal-hal ini sangat penting dalam merencanakan dan menjalani kehidupan.
Menurut  Praditina  Lestari  (2021), keputusan seseorang untuk memilih golput (abstain) atau berpartisipasi dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh interaksi kompleks  dari  faktor  sosial  ekonomi, psikologis,  dan  rasional.  Faktor  sosial ekonomi, termasuk latar belakang sosial dan kondisi  ekonomi,  mempengaruhi  persepsi pemilih  tentang  relevansi  dan  dampak pemilu  terhadap  kehidupan  mereka, sementara faktor psikologis, yang melibatkan  ciri  kepribadian  dan  nilai-nilai, mempengaruhi  kedekatan  emosional  atau apatis terhadap calon dan proses pemilu itu sendiri. Faktor rasional, di sisi lain, mencerminkan  pertimbangan  logis  pemilih tentang  manfaat  dan  kerugian  dari memberikan  suara  mereka,  termasuk penilaian terhadap kebijakan yang diusulkan oleh calon dan dampak potensial pemilu pada kebijakan publik. Interaksi dari
ketiga  faktor  ini  menentukan  keputusan akhir  individu  untuk  menjadi  golput, menunjukkan  bahwa  keputusan  tersebut bukanlah  hasil  dari  satu  alasan  tunggal, melainkan hasil dari berbagai pertimbangan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks yang sangat pribadi dan spesifik.

## Kontrol Negara
Menurut  Soemarsono  dalam  Siska  dkk. (2021),  konsep  negara  menegaskan  bahwa kekuasaan  tertinggi  sepenuhnya  dimiliki oleh negara itu sendiri. Hal ini berarti bahwa negara  memperoleh  salah  satu  sumber kekuasaannya melalui pengesahan Undang- Undang,  Peraturan  Pemerintah,  serta berbagai peraturan lainnya. Dalam pelaksanaan program-programnya, terutama  dalam  konteks  pemilihan  umum (Pemilu),  negara  menerapkan  pendekatan yang sangat terkontrol.
Budiarti  (2021)  berpendapat  bahwa negara memiliki peran yang sangat penting dalam  mengawasi  dan  mengatur  jalannya program-programnya,  termasuk  proses pemilihan umum. Pengawasan ini mencakup berbagai  aspek,  mulai  dari  pembuatan aturan  dan  prosedur  pemilihan  hingga pemantauan  pelaksanaan  dan  kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

## Hak Pilih Dalam Demokrasi
Hak  pilih  juga  merupakan  mekanisme penting  untuk  mengekspresikan  preferensi dan kepentingan masyarakat secara kolektif. Melalui  pemilihan  umum,  warga  negara memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pandangan mereka tentang isu-isu  penting,  serta  untuk  memilih  para pemimpin  yang  mewakili  nilai-nilai  dan tujuan yang dianggap penting bagi mereka. Menurut  Widianingsih  (2017),  hak  pilih dalam demokrasi memberikan perlindungan hak  asasi  manusia  berbanding  sistem otoriter.  Stabilitas  dan  demokrasi  solid mempunyai hubungan erat dengan terciptanya apresiasi hak asasi manusia.
Menurut  Andriani  &  Amsari  (2020), dalam  konteks  pemilu,  pemberdayaan  dan peningkatan  partisipasi  pemilih  menjadi penting karena mereka mendorong keterlibatan  aktif  warga  negara  dalam proses  politik  dan  memperkuat  legitimasi
serta representasi dalam sistem demokratis.
Ketika  lebih  banyak  warga  negara  terlibat dalam pemilihan umum, legitimasi pemerintah  yang  terpilih  akan  diperkuat, sementara kepentingan dan kebutuhan yang beragam  dari  berbagai segmen masyarakat dapat  tercermin  dalam  keputusan  politik yang dibuat.

## METODE
Menurut  Danial  dan  Warsiah  (2009), dalam  Lubis  dan  Nasution  (2024),  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan studi  literatur.  Dalam  penelitian  ini, digunakan  pendekatan  metode  kualitatif untuk  mendalami  pemahaman  tentang interaksi  antara  kebebasan  individu  untuk memilih atau tidak memilih dengan kontrol negara  yang  mengharuskan  masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam  pemilu,  Pada metode  ini,  bersifat  deskriptif  analisis,
sehingga dapat digunakan untuk membangun teori dari beberapa pemahaman. Penelitian ini secara menggunakan  studi  literatur  akademik sebagai sumber utama data, yang mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, dan karya tulis lain yang relevan dengan penelitian.
Pendekatan  dalam  penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  yang  berupa studi  literatur  atau  studi  kepustakaan. Menurut Mardalis dalam Hartanto dan Dani (2020),  Studi  literatur  dapat  ditempuh dengan jalan mengumpulkan referensi yang terdiri beberapa penelitian terdahulu   yang kemudian  dikompilasi  untuk  menarik kesimpulan. Kajian ini juga mengeksplorasi bagaimana  konsep-konsep  ini  dibahas dalam  teori  libertarian,  yang  menekankan pada  kebebasan  individu  sebagai  nilai utama, serta mengkritisi setiap argumentasi yang  mendukung  regulasi  pemilu  yang mewajibkan  partisipasi  pemilih.  Analisis literatur ini memungkinkan penelitian untuk mendalami pemahaman tentang bagaimana kebebasan  individu  dan  tanggung  jawab moral dalam konteks pemilu dipersepsikan dan dibahas dalam literatur akademik.

## HASIL DAN DISKUSI Menyeimbangkan  Kebebasan  Individu dengan Tanggung Jawab Kolektif
Konsep  kebebasan  individu,  terutama dalam konteks pemilihan umum, merupakan inti  dari  teori  libertarianisme  yang mengadvokasi untuk minimalisasi intervensi  pemerintah  dalam  kehidupan pribadi  individu.  Dalam  pemilu,  kebebasan ini  dimanifestasikan  melalui  hak  untuk memilih,  sebuah  prinsip  dasar  yang memungkinkan  setiap  individu  untuk mengekspresikan preferensi politik mereka secara bebas dan tanpa paksaan.
Ini  sejalan  dengan  pendapat  yang dikemukakan  oleh  Robert  Nozik  dalam Hazmi (2021), yang mengungkapkan bahwa partisipasi  dalam  proses  politik  sebagai ekspresi  otonomi  individu,  di  mana  setiap orang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi arah dan kebijakan pemerintahannya.  Namun,  dalam  kerangka libertarianisme, kebebasan individu ini juga secara  intrinsik  terkait  dengan  tanggung jawab  kolektif  terhadap  pemeliharaan sistem  demokrasi.  Tanggung  jawab  ini menuntut  bahwa  individu  tidak  hanya berfokus pada kepentingan pribadi mereka tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan kolektif dan integritas sistem politik yang lebih luas.
Dengan  demikian,  dalam  praktiknya, teori  libertarianisme  mengakui  bahwa kebebasan  individu  untuk  memilih  harus diimbangi dengan kesadaran dan partisipasi aktif dalam upaya kolektif untuk memelihara prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Ini mengimplikasikan  bahwa,  sambil  mengejar kebebasan  pribadi,  individu  juga  harus berkontribusi pada sistem yang memungkinkan  kebebasan  tersebut  untuk berkembang,  menggarisbawahi  hubungan simbiosis  antara  kebebasan  individu  dan tanggung  jawab  kolektif  dalam  konteks demokrasi elektoral. Dalam diskursus demokrasi kontemporer, pertarungan antara kebebasan  pribadi  dan  kontrol  negara memainkan peran krusial dalam membentuk  lanskap  pemilihan  umum  di seluruh  dunia.  Pada  intinya,  hak  untuk memilih  merupakan salah  satu  pilar utama demokrasi,  menawarkan  warga  negara
kesempatan untuk mempengaruhi arah dan kebijakan pemerintahannya. Namun, dalam praktiknya,  dinamika  antara  memberikan individu  kebebasan  untuk  memilih  tanpa batasan  dan  memastikan  bahwa  proses pemilu berlangsung dalam kerangka hukum dan etika yang adil, sering kali kompleks dan multifaset.
Menurut  Taylor  (1996),  di  Indonesia Pemilu  diselenggarakan  secara  reguler  dan dilaksanakan dengan seksama. Pembiayaan dengan  jumlah  besar  dialokasikan  untuk memobilisasi  pemilih  dan  melakukan polling.  Pemilu  diatur  dengan  ketat  oleh negara  melalui  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  untuk  memastikan  bahwa  pemilu berlangsung  secara  jujur  dan  adil  dengan pengawasan  Badan  Pengawas  Pemilu  atau BAWASLU. Indonesia mengimplementasikan sistem pemilu langsung,  di  mana  warga  negara  diberikan kebebasan  untuk  memilih  wakil-wakil mereka secara langsung
Menurut  Mazya  (2020),  Kebebasan  ini kemudian menjadi satu hal yang problematis ketika  ia  menjadi  bentuk  ketidak  bebasan bagi orang lain. Dalam arti kebebasan yang membatasi, untuk  itulah  akhirnya sebagian kebebasan tersebut diserahkan pada negara untuk  mengaturnya.  Dan  kehendak  bebas masyarakat yang diserahkan pada negara ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan politis sehingga, kebebasan ini menggiring masyarakat  pada  pembicaraan  seputar keanggotaan demokratik dan partisipasinya.
Kontrol negara dilakukan dalam bentuk syarat  calon  yang  ketat  dan  pengaturan waktu  kampanye.  Keseimbangan  antara kebebasan  pribadi  dan  kontrol  negara tercapai  melalui  regulasi  yang  dirancang untuk menjaga integritas pemilu, meskipun terkadang muncul kritik terkait pembatasan terhadap calon independen dan akses media.
Regulasi  pemilu  merupakan  salah  satu instrumen  utama  yang  digunakan  oleh negara untuk mengelola proses demokratis, dengan tujuan untuk memastikan integritas dan keadilan pemilu sambil juga memberikan  ruang  bagi  partisipasi  aktif warganya.  Dalam  konteks  keseimbangan antara  kebebasan  individu  dan  tanggung jawab  kolektif,  regulasi  pemilu  dapat berperan  ganda:  sebagai  pendukung  yang memfasilitasi  ekspresi  demokratis  individu
dan  sebagai  penghambat  yang  mungkin membatasi  kebebasan  tersebut  demi kepentingan yang lebih besar.
Dari  sisi  mendukung,  regulasi  pemilu yang  dirancang  dengan  baik  dapat meningkatkan  partisipasi  pemilih  dengan menjadikan  proses  pemilu  lebih  mudah diakses,  dipahami,  dan  diikuti.  Misalnya, regulasi  yang  menetapkan  pemungutan suara  pada  hari  libur  atau  memberikan pilihan pemungutan suara awal dan melalui pos  dapat  memperluas  kesempatan  untuk berpartisipasi,  terutama  bagi  individu dengan  keterbatasan  waktu  atau  mobilitas. Aturan  yang  jelas  tentang  proses  pemilu, termasuk  pendaftaran  pemilih,  prosedur pemungutan suara, dan penghitungan suara, juga  membantu  memastikan  bahwa  warga negara  merasa  percaya  dan  mampu berpartisipasi dalam proses demokratis.
Selain  itu,  regulasi  yang  mengatur transparansi  kampanye,  pembiayaan,  dan pengeluaran  dapat  membantu  memastikan bahwa pemilu berlangsung dalam lingkungan  yang  adil,  di  mana  tidak  ada kandidat  atau  partai  yang  memiliki keuntungan yang tidak proporsional karena sumber  daya  keuangan.  Dengan  demikian, regulasi  tersebut  membantu  menjaga integritas pemilu dan memperkuat tanggung jawab  kolektif  dalam  menjaga  keadilan demokratis. Menurut Tampubolon (2023), Perjuangan intens masyarakat global untuk pemilihan  umum  yang  bebas  dan  tidak memihak  menunjukkan  betapa  pentingnya hak di atas bagi individu rakyat. Negara serta individu dari seluruh dunia memiliki sudah mengakui pentingnya pemilihan umum yang bebas  dan  tidak  memihak  dalam  kegigihan pemerintahan demokratis dan sebagai cara untuk  mengekspresikan  Kehendak  Rakyat Rakyat,  di  mana  ia  adalah  dasar  dari kekuasaan pemerintah.
Namun, regulasi yang terlalu ketat atau buruk  dirancang  dapat  menghambat keseimbangan  ini  dengan  membatasi kebebasan  individu  dan  mengurangi partisipasi  pemilih.  Misalnya,  undang- undang ID pemilih  yang ketat dapat secara tidak proporsional mempengaruhi kelompok masyarakat yang kurang mampu atau  kurang  memiliki  akses  untuk mendapatkan  identifikasi  yang  diperlukan,
sehingga mengecualikan mereka dari proses pemilihan.  Demikian  pula,  batasan  waktu yang singkat untuk pendaftaran pemilih atau kurangnya  informasi  yang  tersedia  tentang cara  untuk  berpartisipasi  dalam  pemilu dapat menjadi penghalang bagi keterlibatan pemilih.
Selain  itu,  regulasi  yang  membatasi kebebasan  berbicara  selama  periode kampanye,  seperti  larangan  terhadap kampanye politik tertentu atau penggunaan media sosial, dapat membatasi kemampuan individu untuk
berdiskusi,
mempertanyakan,  dan  menyebarkan  ide tentang  pilihan  politik  mereka.  Ini  tidak hanya  membatasi  kebebasan  pribadi  tetapi juga dapat mengurangi kemampuan pemilu untuk mencerminkan kehendak sebenarnya dari  rakyat,  merusak  integritas  proses demokratis.
Kebebasan  untuk  Memilih  dan  Tidak Memilih
Menurut  Cerdas  (2019),  Ketentuan
tentang hak warga negara untuk berpartisipasi  dalam  pemerintahan  diatur dalam Pasal 43 dan 44 UU Nomor 39 Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di Indonesia. Secara internasional, hak ini juga ditegaskan  dalam  Kovenan  Internasional Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR)  tahun  1966,  khususnya dalam Pasal 25. Pasal ini menegaskan bahwa setiap  warga  negara  berhak  dan  memiliki kesempatan,  tanpa  diskriminasi  atau pembatasan  yang  tidak  wajar,  untuk:  (a) berpartisipasi  dalam  pemerintahan,  baik langsung  atau  melalui  perwakilan  yang dipilih secara bebas; (b) memilih dan dipilih dalam  pemilihan  umum  yang  adil,  dengan pemungutan  suara  yang  rahasia,  universal, dan  sederajat,  yang  menjamin  kebebasan pemilih dalam menyatakan pilihan mereka; dan  (c)  mendapatkan  akses  yang  setara  ke dalam layanan pemerintahan.
Prinsip-prinsip HAM
universal menuntut  setiap  negara  untuk  menjamin hak memilih dan hak dipilih sebagai bagian dari upaya mengamankan kepastian hukum, keadilan,  dan  kemanfaatan  bagi  warganya. Ini berarti bahwa negara-negara diwajibkan untuk menerbitkan legislasi dan melaksanakan tindakan lain yang
diperlukan untuk memastikan semua warga negara, tanpa diskriminasi, dapat menikmati hak-hak ini secara efektif.
Menurut Fatiha dkk. (2022), Demokrasi sering  kali  memandang  partisipasi  pemilih sebagai  ukuran  vital  dari  kesehatan sistemnya,  pentingnya  kebebasan  untuk tidak  memilih  seringkali  terlupakan  atau bahkan dikritik. Namun, hak untuk abstain, atau memilih untuk tidak menggunakan hak pilih,  merupakan  ekspresi  penting  dari kebebasan pribadi yang memberikan nuansa lebih  dalam  pada  konsep  partisipasi demokratis.
Kebebasan  ini  menandakan  bahwa individu  memiliki  otoritas  atas  pilihan politiknya  dan  dapat  memutuskan  bahwa tidak ada pilihan yang dianggap representatif atau layak untuk dukungannya.  Hal  ini  dapat  dilihat  sebagai bentuk  protes  yang  sah  atau  penolakan terhadap status  quo,  di mana  abstain  tidak sekadar  merupakan  tindakan  pasif,  tetapi juga  dapat  diinterpretasikan  sebagai  pesan kritis  terhadap  sistem  politik  atau  calon yang tersedia. Maka kebebasan untuk tidak memilih menggarisbawahi pentingnya otonomi  individu  dalam  mengekspresikan pendapat  politiknya,  bahkan  jika  ekspresi tersebut berarti menolak untuk berpartisipasi  dalam  mekanisme  pemilihan yang disediakan.
Menurut  Muhammad  (2019),  Dari perspektif hak asasi manusia dalam konteks pemilihan  umum,  setiap  individu,  tanpa memandang  statusnya,  memiliki  hak fundamental  untuk  berpartisipasi  dalam pemilihan  umum,  yang mencakup  baik  hak untuk  memilih  maupun  hak  untuk  abstain atau  tidak  berpartisipasi  dalam  pemilihan. Hak ini menekankan pentingnya kebebasan pribadi  dalam  menentukan  partisipasi dalam  proses  demokrasi,  memungkinkan setiap  orang  untuk  memutuskan  apakah mereka ingin menggunakan suaranya untuk mempengaruhi  keputusan  politik  atau memilih  untuk  tidak  berpartisipasi  sebagai bentuk  ekspresi  pendapat  atau  kepuasan terhadap sistem politik yang ada. Hak untuk memilih  atau  tidak  memilih  merupakan salah  satu  prinsip  dasar  demokrasi  yang menghormati  kedaulatan  individu  dalam mengekspresikan hak-hak sipil dan politiknya.
Menurut  Suharyanti  (2020),  Dalam peraturan Undang-Undang Pemilihan Umum,  konsep  abstain  atau  'golput'
(golongan  putih),  yaitu  kondisi  di  mana pemilih  memilih  untuk  tidak  memberikan suaranya  dalam  pemilihan  umum,  tidak diakui secara eksplisit atau tidak disebutkan sebagai  tindakan  yang  melanggar  hukum atau  dapat  dikenai  sanksi  pidana.  Artinya,
undang-undang tersebut tidak mengkriminalisasi individu yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya  dalam  pemilu  sebagai  ekspresi pribadi mereka.
Namun, yang menjadi masalah dan dapat dianggap  sebagai  tindakan  yang  dapat dipidana  adalah  perbuatan  mempengaruhi atau  mengajak  orang  lain  untuk  tidak menggunakan  hak  pilih  mereka.  Tindakan semacam  itu  dianggap  dapat  mengganggu prinsip  demokrasi  dan  proses  pemilu  yang adil  dan  bebas,  karena  mengurangi partisipasi
pemilih dan potensial mempengaruhi  hasil  pemilihan  secara keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  undang- undang  membatasi  upaya-upaya  yang dilakukan  untuk  secara  sengaja  mencegah atau mengurangi partisipasi pemilih melalui kampanye atau ajakan untuk golput.
Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan tentang  bagaimana  kontrol  negara  atas proses  demokratis  harus  diseimbangkan dengan hak asasi individu untuk berpartisipasi  atau  memilih  untuk  tidak berpartisipasi,  menyoroti  dilema  antara kebebasan pribadi dan kontrol negara dalam konteks  yang  lebih  luas.  Kebebasan  untuk tidak  memilih  bukan  hanya  soal  pilihan personal  semata,  melainkan  merupakan komponen krusial yang menjamin integritas dan  keberagaman  ekspresi  dalam  sebuah demokrasi, memperkaya wacana publik dan memberikan  ruang  bagi  berbagai  bentuk partisipasi  politik  yang  mencerminkan spektrum kepercayaan dan nilai masyarakat. Perdebatan  antara  kebebasan  pribadi
dan kontrol negara dalam hal menggunakan hak  pilih,  regulasi  yang  dibuat  pemerintah seharusnya tidak hanya memastikan bahwa proses  pemilu  berlangsung  secara  adil  dan transparan, tetapi juga harus memperhitungkan aspek kebebasan pribadi, mengingat bahwa kebebasan untuk memilih
atau  untuk  tidak  memilih  sama  pentingnya dalam demokrasi. Pendekatan ini memerlukan  keseimbangan  yang  halus antara  mengimplementasikan  kebijakan yang  mendorong  partisipasi  pemilih  yang tinggi sebagai indikator kesehatan demokrasi dan mengakui hak individu untuk abstain  sebagai  ekspresi  pandangan  politik atau apatisme.
Selain  itu,  dampak  regulasi  pemilu terhadap partisipasi pemilih dan kesehatan demokrasi  secara  keseluruhan  tidak  bisa diabaikan . Sikap permisif terhadap kebebasan penuh untuk tidak memilih bisa menghasilkan apatisme politik yang luas dan mengurangi  legitimasi  hasil  pemilu.  Oleh karena itu, sangat penting untuk merancang regulasi  yang  tidak  hanya  menghargai kebebasan  individu  tetapi  juga  mendorong keterlibatan yang bertanggung jawab dalam proses  demokrasi,  dengan  memberikan pendidikan pemilih yang memadai,
memastikan  akses  yang  mudah  ke  lokasi pemungutan  suara,  dan  menggunakan teknologi  untuk  mempermudah  proses pemilihan.
Regulasi  yang  dirancang  dengan  baik harus  dapat  menyeimbangkan  antara kebutuhan  untuk  memastikan  partisipasi pemilih  yang  luas  dan  menghindari pemaksaan  atau  tekanan  yang  dapat mengganggu  kebebasan  pribadi.  Misalnya, pengenalan  aturan  seperti  pemungutan suara wajib bisa dilihat dari dua sisi: sebagai upaya  untuk  meningkatkan  partisipasi pemilih  dan  kesehatan  demokrasi,  atau sebagai  pelanggaran  terhadap  hak individu untuk  memilih  apakah  mereka  ingin berpartisipasi dalam pemilu atau tidak. Efek dari  kebijakan  ini  pada  partisipasi  pemilih dan  kesehatan  demokrasi  dapat  bervariasi, tergantung  pada  konteks  sosial-politik  dan bagaimana
regulasi tersebut diimplementasikan.
Aplikasi Prinsip-prinsip Libertarianisme Prinsip-prinsip  libertarianisme,  yang menekankan  pada  pentingnya  kebebasan individu dan pembatasan peran pemerintah, dapat  menawarkan  perspektif  unik  dalam mencari keseimbangan antara kedua hal ini. Kebebasan  memilih  merupakan  hak  asasi yang tidak hanya mencerminkan kedaulatan individu  tapi  juga  merupakan  pilar  utama
dalam  demokrasi.  Dengan  demikian,  setiap upaya  oleh  negara  untuk  mengontrol  atau membatasi  hak  pilih  harus  dilihat  dengan kritis dan skeptisisme. Namun, libertarianisme  juga  mengakui  bahwa  agar pemilihan  umum  berjalan  dengan  adil  dan bebas  dari  manipulasi,  diperlukan  suatu bentuk  pengawasan  dan  regulasi  oleh negara  untuk  memastikan  integritas  dan keadilan proses pemilu.
Solusi yang diajukan oleh libertarianisme  terletak  pada  penciptaan mekanisme  pengawasan  yang  transparan dan  minim  intervensi,  di  mana  negara bertindak sebagai penjaga yang memastikan proses pemilu berlangsung secara adil tanpa mengambil  bagian  atau  memihak.  Dengan demikian,  kebebasan memilih  dapat  dijaga, sementara  negara  memainkan  peran penting  dalam  menjaga  keadilan  dan kejujuran  proses  pemilu,  menciptakan sebuah  sistem  yang  seimbang  di  mana kebebasan pribadi dan kontrol negara dapat berjalan  beriringan  demi  kepentingan demokrasi yang lebih luas.
Dalam  menimbang  antara  kebebasan pribadi dan kontrol negara, terutama dalam konteks menggunakan hak pilih, kita berdiri di persimpangan yang rumit antara dua nilai demokratis  yang  penting.  Di  satu  sisi, kebebasan pribadi dalam menggunakan hak pilih  merupakan  fondasi  dari  demokrasi, memungkinkan individu untuk mengekspresikan  pilihan  politik  mereka secara bebas dan tanpa takut akan intervensi atau  represi.  Di  sisi  lain,  negara  memiliki tanggung jawab intrinsik untuk memastikan bahwa  proses  pemilihan  berlangsung dengan  adil  dan  jujur,  yang  seringkali memerlukan tingkat regulasi tertentu untuk mencegah  penipuan,  manipulasi,  dan pengaruh asing yang tidak semestinya. Oleh karena  itu,  regulasi  yang  diperlukan  harus dirancang dengan cermat untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Regulasi  tersebut  harus  memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilihan, dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, tanpa membatasi hak individu untuk memilih atau dipilih.  Misalnya,  penerapan  teknologi pemilihan yang aman dan terverifikasi dapat membantu  dalam  mengurangi  risiko
penipuan  pemilu,  sambil  tetap  menjaga kerahasiaan  pilihan  pemilih.  Contohnya adalah dengan mengimplementasikan sistem verifikasi identitas yang memastikan setiap  pemilih  adalah  individu  yang  sah tanpa  menghalangi  hak  mereka  untuk memilih.  Ini  bisa  melibatkan  penggunaan teknologi  biometrik  atau  kartu  identitas elektronik  yang  aman,  dengan  titik  akses yang  mudah  dijangkau  di  seluruh  negeri untuk  mendaftar  atau  memperbarui  data pemilih.  Namun  teknologi  tersebut  harus diuji secara publik untuk memastikan bahwa mereka  bebas  dari  manipulasi  dan  bisa diandalkan dalam mencatat serta menghitung suara dengan akurat. Selain  itu,  pendidikan  pemilih  dan kampanye  kesadaran  dapat  ditingkatkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang  pentingnya  partisipasi  politik  yang bertanggung  jawab,  serta  untuk  melawan misinformasi  yang  bisa  mempengaruhi keputusan  pemilih.  Pemerintah  juga  harus mengimplementasikan hukum yang melarang  dan  menghukum  keras  segala bentuk  intimidasi  atau  paksaan  terhadap pemilih, baik oleh individu, kelompok, atau aktor  politik.  Ini  termasuk  tindakan mengancam,  memaksa,  atau  memberi imbalan  kepada  pemilih  untuk  mendukung kandidat atau partai tertentu.
Namun, regulasi juga harus mempertimbangkan kebutuhan untuk melindungi hak-hak individu dari overreach pemerintah.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap upaya  untuk  memantau  atau  mengontrol cara  individu  menggunakan  hak  pilihnya harus  dibatasi  dengan  ketat  oleh  hukum, dengan  pengawasan  independen  dan mekanisme  banding  untuk  melindungi terhadap penyalahgunaan wewenang. Dengan  demikian,  keseimbangan  antara kebebasan pribadi dan kontrol negara dalam konteks  hak  pilih  bukanlah  titik  statis, melainkan sebuah proses dinamis yang terus menerus membutuhkan dialog, evaluasi, dan penyesuaian untuk mencerminkan perubahan  kondisi  sosial,  teknologi,  dan politik. Menurut Alvons (2019), Untuk memastikan kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat dan menggunakan hak  suaranya  dalam  proses  demokrasi, pemerintah  harus  meeningkatkan  kualitas
sumber daya manusia adalah esensial untuk menciptakan masyarakat yang terinformasi dan  cerdas.  Selanjutnya  pemerintah  wajib menjamin  hak-hak  warga  negara  dalam berpartisipasi  dalam  demokrasi,  dengan cara memperkuat penegakan hukum sebagai sarana perlindungan.

## KESIMPULAN
Kebebasan individu dalam menggunakan hak pilih adalah fundamental bagi  demokrasi,  sebagaimana  diungkapkan melalui teori libertarianisme yang mendukung minimalisasi intervensi pemerintah.  Namun,  tanggung  jawab kolektif  untuk  menjaga  sistem  demokrasi yang adil dan transparan juga memerlukan tingkat  pengawasan  dan  regulasi  yang cermat  oleh  negara  untuk  menghindari penipuan dan manipulasi pemilu.
Pentingnya  kebebasan  untuk  memilih  dan bahkan  untuk  tidak  memilih  juga  diakui sebagai ekspresi dari otonomi individu dan partisipasi  demokratis.  Kebebasan  ini, bagaimanapun, harus diseimbangkan dengan  pemahaman  bahwa  regulasi  yang tepat  dapat  memfasilitasi  partisipasi  yang lebih  luas  dan  lebih  bertanggung  jawab, sambil  mencegah  apatisme  politik  dan memperkuat  legitimasi  hasil  pemilu. Keseimbangan  antara  kebebasan  individu dan tanggung jawab kolektif dalam konteks regulasi pemilu adalah hal yang dinamis dan kontekstual, sangat bergantung pada desain dan  implementasi  regulasi  tersebut.  Ketika regulasi mendukung akses yang luas dan adil ke  proses  pemilu,  mereka  memperkuat demokrasi dengan meningkatkan partisipasi pemilih dan menjaga integritas pemilu.
Namun, ketika regulasi menjadi penghalang  yang  tidak  perlu  terhadap partisipasi,  mereka  dapat  mengikis  dasar- dasar demokratis dan mengurangi kepercayaan  publik  dalam  sistem  politik.
Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pembuat kebijakan  untuk  terus  mengevaluasi  dan menyesuaikan  regulasi  pemilu  untuk memastikan bahwa mereka mempromosikan  keseimbangan  yang  sehat antara memastikan integritas dan memungkinkan partisipasi demokratis yang maksimal.  Untuk  mencapai  keseimbangan antara  kebebasan  pribadi  dan  kontrol negara,  diperlukan  pendekatan  yang
mempertimbangkan  kedua  aspek  tersebut sebagai komponen penting dalam demokrasi yang sehat. Regulasi yang dirancang dengan cermat harus menghormati dan melindungi kebebasan  individu  sambil  memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. Hal ini  mengharuskan  adanya  dialog  terus- menerus,  pengawasan  independen,  dan adaptasi terhadap perubahan kondisi untuk menjaga keseimbangan yang dinamis antara hak  individu  dan  kebutuhan  kolektif, menunjukkan bahwa kebebasan pribadi dan kontrol  negara  bukanlah  entitas  yang bertentangan,  melainkan  dua  sisi  dari demokrasi  yang  sama  yang  saling memperkuat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams, M. S. (2023). Theorising the anti ‐ nation: George Woodcock, anarchism, and Canadian nationalism. Nations and Nationalism , 29 (1),
160-175.
Alvons,  M.  (2018).  Kebebasan  Keamanan, Keadilan  dan  Kedamaian  dalam  Pemilihan Umum  untuk  Stabilitas  Negara. Jurnal Legilasi Indonesia , 15 (4), 295-307.
Andriani,  H.,  &  Amsari,  F.  (2021).  Hak  Pilih Kelompok  Penyandang  Disabilitas  dalam Pemilihan  Umum  Tahun  2019  di  Sumatera Barat. Jurnal Konstitusi , 17 (4), 777-798. Budiarti,  L.  (2021).  Kontrol  Negara  Terhadap Pendidikan  Untuk  Cegah  Radikalisme Dengan  Moderasi  Beragama. Dhabit:  Jurnal Pendidikan Islam , 1 (1), 38-44.
Cerdas,  F.  A.,  &  Afandi,  H.  (2019).  Jaminan Perlindungan  Hak  Pilih  dan  Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam  Konstitusi  (Kajian  Kritis  Pemilu Serentak 2019). Sasi , 25 (1), 72-83. Fatiha,  A.  S.,  &  Santosa,  W.  (2022).  Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi  di  Indonesia. Jurnal  Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora , 1 (3), 345-352. Fleischer,  M.  P.  (2022 ). Death  And  Taxes:  A Libertarian  Reappraisal. Social  Philosophy and Policy , 39(1), 90 – 117.
Hartanto, R. S., & Dani, H. (2020). Studi Literatur: pengembangan media pembelajaran dengan software  autocad. Jurnal  Kajian  Pendidikan Teknik Bangunan , 6 (1).
Hazmi,  R.  M.  (2021).  Konstruksi  Keadilan,
Kepastian,  dan  Kemanfaatan  Hukum  Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. Res Judicata , 4 (1), 23-45. Kukathas, C. (2019). Libertarianism Without Self- Ownership. Social  Philosophy  and  Policy , 36(2), 71-93.
Lestari,  K.  A.  P. (2021).  Semakin Meningkatnya Presentase  Golput  Khususnya  Dikala Pandemi,  Hak  Golput Bagi  Rakyat Menurut Perspektif  Hukum  dan  HAM. Ganesha  Civic Education Journal, 3 (2), 37-45. Lippert-Rasmussen,  K.  (2012).  The  Ethics  of Voting.  By  Jason  Brennan.  Princeton: Princeton  University  Press,  2011.  222p. $29.95. Perspectives  on  Politics , 10 (1),  166-
167.
Lubis, A. S. A., & Nasution, F. A. (2024). Demokrasi
Langsung Munisipalisme Libertarian Sebagai Substansi  Gerakan  Agraria. Jurnal  Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, 3 (1), 9-16
Moralitha, T. M. (2020). Keterkaitan Spasial dan
Kebebasan  Memilih  Dalam  Konteks  Pilkada Tangsel  2014. DESANTA  (Indonesian  of Interdisciplinary Journal) , 1 (1), 9-15. Muhammad,  H.  (2019).  Golput  Ditinjau  Dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maslahah Mursalah. Istinbath: Jurnal Hukum, 16 (1), 81-
96.
Parfenov,  A.  (2023).  Libertarian  model  of cultural  conservatism .  Omsk  Scientific Bulletin  Series  Society  History  Modernity,
8 (3), 60-66. Pomytkina,  L.,  Gudmanian,  A.,  Kovtun,  O.,  & Yahodzinskyi,  S.  (2020).  Personal  choice: strategic life decision-making and conscience.  In E3S  Web  of  Conferences (Vol. 164, p. 10021). EDP Sciences.
Putriana,  Siska  Dkk.  (2021).  Kontrol  Negara
Terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil  (Studi  Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo No.45  Tahun  1990  Tentang  Perkawinan). Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society, 3 (2), 80-90 Soon, V. (2019). Book Review Against Democracy.
Essays  in  Philosophy  is  published  by  the Pacific University Libraries.
Suhryanti,  N.  P.  N.  (2020).  Aspek  Hukum
Golongan  Putih  Dalam  Pemilihan  Umum.
Jurnal Akses, 12 (2). Tampubolon,  M.  (2023). Human  Rights  and Political Participation in Indonesia.
Contemporary Issues Series: Humanities And Literature. New  York:  Liberty  Academic
Publishers.
Tavini, T. (2020). Tinjauan Ontologi Seni. Jurnal Pendidikan dan Kajian Seni, 5 (1). Taylor,  R.  H.  (1996). Elections  And  Politics  in Southeast  Asia  in  the  Politics  of  Elections  in Southeast Asia. Cambridge: Woodrow Wilson Center Press. Widianingsih,  Y. (2017).  Demokrasi  dan  Pemilu di  Indonesia:  Suatu  Tinjauan  Dari  Aspek Sejarah  dan  Sosiologi  Politik. Jurnal  Signal,
5 (2).
Wissenburg, M. (2019). The Concept of Nature in Libertarianism, Ethics, Policy & Environment , 22(3), 287-302,