PERKEMBANGAN PERS INDONESIA SEBAGAI IDENTITAS BANGSA PADA 1945-1998
Arum Asti Andani1, Muhammad Iqbal Birsyada2 Universitas PGRI Yogyakarta1,2
Email: iqbal@upy.ac.id

## Abstract
The press is  always based on the press it  adheres to, but  the press is  always influenced by the political system of the country where the press is located. The political  situation  in  Indonesia  has  also  changed  the  media  in  Indonesia.  This research  attempts  to  answer  and  explain  the  development  of  the  press  in Indonesia in 1945-1998. This research method uses historical to the theme being discussed. The results of this research began in the Independence and New Order eras  where  the  Indonesian  press  adhered  to  an  authoritarian  press  typology model.  Under  this  system,  the  press  is  nothing  more  than  a  government mouthpiece.  The  collapse  of  the  reorganization  brought  good  news  to  the Indonesian media, and many reforms occurred in the media sector. During the era of President Habibi, Gusdur and Megawati's administration marked the beginning of  the  development  of  press  freedom  in  Indonesia.  On  the  other  hand,  ideal coverage was achieved during the SBY administration, where the government did not  interfere  with  press  activities.  Second,  the  press  at  that  time  followed  the principle of freedom, but however it  was directed at general norms. The critical and constructive press environment in the era of President SBY's administration is expected to continue, going further into the era of President Jokowi who has just completed his duties as head of state, and of course will bring a new historical pattern to the development of the press in that era.
Keywords: Mass  Media,  Press,  National  Identity,  Independence,  New  Orde, Reform

## Abstrak
Pers  selalu  didasarkan  pada  pers  yang  dianutnya,  namun  pers  selalu dipengaruhi  oleh  sistem  politik  negara  dimana  pers  tersebut  berada.  Situasi politik  di  Indonesia  juga  telah  mengubah  media  di  Indonesia.  Penelitian  ini berupaya  menjawab  dan  menjelaskan  perkembangan  pers  di Indonesia  pada tahun  1945-1998.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian sejarah sesuai dengan tema yang dibahas. Hasil penelitian ini bermula pada masa  Kemerdekaan  dan  Orde  Baru  dimana  pers  Indonesia  menganut  model tipologi pers yang otoriter. Dalam sistem ini, pers tidak lebih dari sekedar corong pemerintah.  Runtuhnya  reorganisasi  membawa  kabar  baik  bagi  media Indonesia, dan banyak reformasi terjadi di sektor media. Pada era pemerintahan Presiden Habibi,  Gusdur  dan Megawati  menandai  dimulainya  perkembangan kebebasan pers di Indonesia. Sebaliknya, pemberitaan yang ideal dicapai pada masa pemerintahan SBY, dimana pemerintah tidak mencampuri aktivitas pers. Kedua, pers pada masa itu menganut asas kebebasan, namun tetap diarahkan pada norma-norma umum. Lingkungan pers yang kritis dan konstruktif pada era  pemerintahan  Presiden  SBY  diperkirakan  akan  terus  berlanjut,  semakin memasuki era Presiden Jokowi yang baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
kepala  negara,  dan  tentunya  akan  membawa  pola  sejarah  baru  dalam perkembangan perekonomian. pers pada masa itu.
Kata kunci: Media Massa, Pers, Identitas Nasional, Kemerdekaan, Orde Baru, Reformasi

## PENDAHULUAN
Secara  teoritik  pengertian  yang  lebih  luas  dari  pers  meliputi seluruh  publikasi  seperti:  Pers  elektronik,  radio,  TV.  Di  sisi  lain, cakupan yang lebih erat dalam artian pers terdapat pada mesin seperti surat kabar, majalah, dan  kantor pemberitaan. Di zaman modern ini, media memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Secara etimologis, kata pers diambil dari bahasa Inggris. Dengan kata lain  pers  berarti  tekanan,  tekan,  mesin  cetak.  Dalam  hal  ini  yang dimaksud dengan mesin cetak adalah mesin cetak untuk menciptakan karya tulis yang dicetak di atas kertas (Mahpudin, 2019).
Pers  merupakan  sarana  bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan pikiran dan pendapatnya guna memelihara kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Dalam konteks Pendidikan, peran pers dalam Masyarakat  dapat  menjadi  agen  perubahan  sosial  sekaligus  sebagai penyampai  gagasan  untuk  memecahkan  problem-problem  sosial kemasyarakatan  (M.  Iqbal  Birsyada,  2014).  Olehkarena  itu  melalui media,  keinginan  masyarakat  terhadap  kebijakan  pemerintah  mudah terpenuhi.  Melalui  pers,  media  umum  mampu  memobilisasi  dengan lebih baik dibentuk dan badan-badan kontrol untuk berbagai lapisan masyarakat dibentuk (Antoni et al., 2017).
Pers  merupakan  subsistem  sosial  yang  letaknya  berdampingan dengan  subsistem  lainnya.  Oleh  karena  itu,  media  tidak  dapat dipisahkan dari pengaruh sistem sosial. Pers umumnya diatur oleh pers umum  di  mana  sistem  itu  berada,  tetapi  pers  itu  sendiri  diatur  oleh sistem politik yang ada. Singkatnya, perkembangan dan pertumbuhan

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
media  berita  tidak  terlepas  dari  perkembangan  dan  pertumbuhan sistem politik yang merupakan subsistem dari sistem politik yang ada di mana media berita itu berada (Hutagalung, 2013).
Pers  tidak  hanya  memenuhi  hak  atas  informasi,  tetapi  juga sebagai  alat  untuk  warga  negara  dalam  mengungkapkan  pemikiran serta  pendapatnya, yang  memainkan  peran  utama  didalam  negara demokrasi. Peliputan yang bebas serta bertanggung jawab merupakan elemen  dari  negara  dan  pemerintahan  yang  demokratis.  Setelah administrasi,  legislasi  dan  keadilan,  media  adalah  pilar  keempat demokrasi.  Pers  berperan  dalam  mengontrol  ketiga  pilar  tersebut, berjalan berdasarkan  checks  and  balances.  Untuk  memainkan perannya,  kita  perlu  melindungi  kebebasan  pers  agar  dapat menyampaikannya  secara  jujur  dan  adil.  Selain  itu,  media  perlu kebebasan dari kapitalisme dan sistem politik untuk mendukung pilar keempat demokrasi. Kepentingan pers tidak hanya mendukung pemilik modal,  tetapi  juga  mengabadikan  kekuatan  sistem  politik  tanpa mempertimbangkan kepentingan penduduk yang lebih besar  (Manan, 2016)
Pers memiliki pengaruh yang besar terhadap sejarah pergerakan nasional  Indonesia.  Media  dapat  membangun  sejarah  dan  serta menyampaikan  pemikiran  dan  pemikiran  seseorang  atau  sekelompok orang lain, dalam jumlah tertentu meskipun dalam cakupan yang tidak ditentukan (Kosasih, 2013). Selain itu pada era kolonial Belanda, pers di  Indonesia  menjadi  penyambung  ide-ide  Masyarakat  dalam  rangka perjuangan  menuju  kemerdekaan  (Mahmud  Chaniago  &  Rusmiani Humairah, 2019). Walaupun demikian fungsi pers pada masa kolonial Belanda selain sebagai penyampai kabar berita dan misi Belanda juga menjadi penyebar agama kristen (Chaniago & Umairah, 2018).

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Oleh  karena  itu,  pada  masa  Pergerakan  Nasional    Indonesia, media  tidak  bebas  dari  keadaan  sistem  politik  yang  menaruh  media pada  subsistem  kolonial. Subsistem  kolonial  dimaksudkan  untuk menjelaskan realitas kehidupan orang yang berbeda aspek kehidupan. Oleh karena itu, pers telah membuka hati masyarakat di sini sekaligus menjadi alat promosi dalam pergerakan saat ini (Rahzen, 2007). Selain itu  perkembangan  pers  di  daerah  di  rawan  konflik  juga  menjadi semakin menguat karena masing-masing membawa semangat etnisitas (Ayu  Astuti,  Pujiati,  2023).  Pers  dalam  kurun  waktu  era  Orde  Baru sampai Reformasi berada dalam konteks kebebasan dan komersialisasi sehingga menciptakan pluralisme media. Sejak tahun 1980- an peranan pers  menjadi  lemah  dalam  upaya  sebagai  alat  kontrol  jalannya pemerintahan  bahkan  didominasi  oleh  segelintir  pemilik  modal (Hutagalung, 2013).
Penelitian  ini  berusaha  menggali  dan  menjelaskan  bagaimana perkembangan  pers  sebagai  identitas  bangsa  selama  kurun  waktu 1945-1998.  Dipilihnya  kurun  waktu  ini  karena  pers  pada  era Kemerdekaan  hingga  Reformasi  mengalami  banyak  kemunduran khususnya  dalam  penyampaian  kebebasan  dan  kontrol  kekuasaan. Kemunduran peranan pers tersebut dapat dilihat dalam kurun waktu kemedekaan hingga era Orede Baru di mana pers lebih mencerminkan sebagai alat penyampai kabar berita pemerintah. Namun demikian pada era  reformasi  peranan  pers  mulai  terlihat  kebebasaanya  di  mana pemerintah  memberi  kebebasan  kepada  pers  untuk  menyampaikan aspirasi  rakyat  secara  independent.  Sebagian  besar  penelitian sebelumnya berkutat pada peranan pers pada masa kolonial Belanda namun masih jarang atau sedikit yang berfokus pada mengkombinasikan peranan pers era Kemerdekaan sampai Reformasi.

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Peran Pers pada kurun waktu tersebut belum banyak menjadi kajian peneliti  maupun  penulis  Sejarah  secara  spesifik  khususnya  peranan sebagai identitas bangsa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Sejarah dilakukan melalui 5 tahapan, yakni: 1) pemilihan topik; 2) heuristik; 3) verifikasi; 4)  interprestasi;  dan  5)  historiografi.  Pada  tahap  pertama,  topik  yang dipilih  dan  dibahas  merupakan  topik  yang  memiliki  kaitan  dengan sejarah serta memiliki kedekatan emosional dan intelektual dan yang terpenting adalah subjektif dan objektif (Sugeng Priyadi, 2012). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil topik “Perkembangan Pers Indonesia Sebagai Identitas bangsa.”
Tahap  kedua,  heuristik  atau  pengumpulan  sumber.  Dalam penelitian  ini  digunakan  sumber  sekunder  seperti  referensi  buku, artikel  jurnal,  dan  segala  sumber  yang  akurat  dan  relevan  serta tentunya  berkaitan  dengan  topik  penelitian  ini.  Dalam  tahap  ini, peneliti menganalisis sumber-sumber berupa artikel-artikel jurnal yang bereputasi dan juga buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.
Ketiga,  verifikasi  atau  kritik  sumber,  yang  terdapat  dua  jenis, yakni:  kritik  ekstern  dan  intern.  Kritik  ekstern  dilakukan  dengan mengecek  keaslian  sumber  sejarah  khususnya  pada  bagian  fisik sumber, sementara kritik intern dilakukan dengan mengecek keaslian sumber sejarah terutama pada isi sumber sejarah tersebut.
Keempat,  interpretasi  atau  disebut  juga  penafsiran.  Penafsiran terdiri dari 2 jenis, yakni analisis dan sintesis. Analisis dapat diartikan sebagai  sumber-sumber  sejarah,  sementara  sintesis  merupakan menyatukannya  agar  terbentuk  sebuah  tulisan  dengan  makna  yang utuh  (Kuntowijoyo,  1995).  Penafsiran  disini  dilakukan  dengan  cara

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
menguraikan  sumber-sumber  yang  terdiri  dari  beberapa  buku, kemudian juga dari berbagai jurnal-jurnal ilmiah, lalu menghubungkan satu  dengan  yang  lainnya  kemudian  menyatukannya  agar  terbentuk sebuah tulisan dengan makna yang utuh.
Penulis  menganalisis  melalui  referensi-referensi  yang  telah dikumpulkan terkait “Perkembangan Pers Indonesia Sebagai Identitas bangsa”,  kemudian  sintesis  dilakukan  untuk  menyatukan  berbagai pemahaman dari sumber yang terkait dengan topik penelitian.
Kelima  historiografi  yang  biasa  disebut  penulisan  sejarah. Didalam penulisan sejarah ada satu aspek yang sangat penting, yaitu aspek  kronologi  (Kuntowijoyo,  1995).  Penelitian  ini  berusaha  untuk memenuhi  aspek  tersebut  dengan  cara  melakukan  penulisan berdasarkan urutan terjadinya peristiwa. Secara spesifik kajian dalam artikel ini berfokus pada perkembangan pers sebagai identitas bangsa pada kurun waktu 1945-1998.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Pers
Kata  pers  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu pressus .  Ini  berarti tekanan, tekan, kompresi, kencang. Pers Indonesia berasal dari bahasa Belanda dan memiliki arti yang sama dengan bahasa Inggris “printing press” sebutan untuk pers. Adanya proses penerjemahan secara umum merupakan  media  penindasan  atau  penekanan  dalam  masyarakat. Maknanya  yang  lebih  jelas  terletak  pada  fungsinya  sebagai  kontrol sosial.  Pengertian  media  berita  secara  garis  besar  dapat  dibedakan menjadi  dua  pengertian.  Artinya,  media  massa  atau  elektronik  yang rutin  memberitakan  untuk  masyarakat  umum  berupa  kenyataan, pendapat,  saran,  ataupun  catatan.  Pemberitaan  dalam  pengertian

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
sempit adalah media cetak seperti Koran, majalah mingguan, majalah, dan media elektronik meliputi radio, film, dan televisi.
Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pers adalah  lembaga  sosial,  sarana  media  untuk  melakukan  kegiatan jurnalistik, meliputi pengambilan, perolehan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian informasi secara tertulis. Audio,  catatan,  data  informasi,  grafik,  atau  format  lain  dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan semua saluran yang tersedia.  Dalam  Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia,  WordPress diartikan  untuk  perusahaan  percetakan  dan  penerbitan  bagi  warga negara yang mengirimkan informasi kepada wartawan dan menyiarkan berita di Koran, majalah, televisi, radio dan lainnya.
Pada umumnya, pers adalah segenap industri media yang ada,  yang  cetak  ataupun  elektronik.  Menurut  spesifik,  konsep  pers merupakan media cetak  (printing medium). Oleh karena itu, undang- undang  pers  secara  umum  berlaku  untuk  semua  industri  media, khususnya  media  cetak.  Prinsip-prinsip  pengelolaan  pers  Indonesia menurut  undang-undang  sebagai  berikut:  Kebebasan  pers  adalah bentuk  kedaulatan  masyarakat  yang  berdasarkan  prinsip  demokrasi, keadilan,  dan  supremasi  hukum.  Surat  kabar  nasional  berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Pers juga  berfungsi  sebagai  institusi  ekonomi.  Kebebasan  pers  dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers nasional tidak dikenakan sensor, dan larangan. Sebagai jaminan kebebasan pers, pers nasional berhak untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan ide dan berita (Akil, 2014).

## Asas, Fungsi dan Peranan Pers
1) Asas Pers

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Asas  Demokrasi,  pers  harus  mendukung  Asas  Demokrasi: mendukung  nilai-nilai  demokrasi,  menghormati  dan  mengamankan keberadaan  hak  asasi  manusia,  serta  mengungkapkan  ide  ataupun pendapatan  baik  secara  lisan  maupun  tertulis.  Asas  keadilan  harus mendukung  nilai  keadilan  dalam  menyampaikan  informasi  kepada masyarakat  luas.  Asas-asas  Hukum  Tertinggi  harus  senantiasa berlandaskan hukum dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Maka harus dilakukan  dengan  hukum  sebagai  dasar  tindakan  di  tingkat  teratas. Kebebasan  pers  dijamin  oleh  undang-undang,  tetapi  kebebasan  pers tidak selalu bebas bertindak

## 2) Fungsi Pers
Fungsi  1)  Informatif:  mendapatkan  pemberitaan  untuk masyarakat dengan versi yang tertata. 2) Fungsi Kontrol: bertanggung jawab  pada  fungsi  ini,  terus  di  ibaratkan  masuk  ke  balik  panggung kejadian  untuk  menelusuri  pekerjaan  pemerintah.  3)  Fungsi Interpretatif  atau  Direktif:  memberikan  interprestasi  dan  bimbingan terus  harus  menceritakan  kepada  masyarakat  perihal  arti  suatu kejadian.  4)  Fungsi  Menghibur:  para  wartawan  menceritakan  kisah dunia  hidup  dan  menarik.  5)  Fungsi  Regeneratif:  membantu menyampaikan warisan sosial untuk generasi baru agar terjadi proses regenerasi  dari  angkatan  tua  sampai  angkatan  yang  lebih  muda.  6) Fungsi Pengawalan: hak warga negara harus berkerja harus  menjamin hak  setiap  pribadi  untuk  didengar  dan  diberi  penerangan  untuk  hal yang dibutuhkan. 7) Fungsi Ekonomi: melayani sistem ekonomi melalui iklan. 8) Fungsi Swadaya: pers mempunyai kewajiban untuk memupuk energi permodalan sendiri untuk memelihara ketentuan yang asli.

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

## 3) Peranan Pers
Peranan  pers  mencakup  hak  warga  negara  untuk  mengetahui, mendirikan  anggaran  dasar  demokrasi,  mewujudkan  Supremasi hukum,  hak  asasi  manusia  serta  menghormati  kebhinekaan. Mengembangkan  pendapat  umum  berdasarkan  informasi  yang  tepat, akurat  dan  benar.  Melakukan  pengawasan,  kritik,  koreksi  dan  saran terhadap  hal  hal  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  umum. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Peran  pers  dalam  menyebarkan  kesadaran  kebangsaan Indonesia  tidak  hanya  untuk  menyebarkan  wacana  kemajuan,  tetapi juga  untuk  menyebarkan  bahasa  Melayu.  Era  kedua  sejarah  pers Indonesia dimulai pada tahun 1854. Putaran tersebut mulai munculnya undang-undang pers  disahkan bagi pemerintah kolonial. Pada saat ini, relaksasi kegiatan pers mulai diterapkan. Pada saat inilah penduduk asli Amerika  mulai  berperan  di  dunia  media.  Banyak pers, meski  masih milik  orang  Eropa,  mulai  melibatkan  masyarakat  adat  dalam  proses produksinya (Habib F, 2017).

## Perkembangan Pers Era Kemerdekaan
Indonesia  tidak  hanya  sebagai  negara  hukum  melainkan  juga merupakan  negara  dengan  sistem  pemerintahan  demokratis,  tidak memihak  sosial  dan  manusiawi.  Media  sebagai  ekspresi  kebebasan fakta  penduduk  untuk  menempati  posisi  sah  didalam  sistem  sosial. Perkembangan  media di Indonesia pada umumnya tidak terlepas dari lingkungan  politik  Indonesia.  Perkembangan  pers  di  Indonesia  dapat dilanjutkan  dari  masa  perjuangan  sampai  dengan  era  reformasi sekarang.  (Ii  &  Pers,  n.d.).  Dari  sebelum  Indonesia  diproklamasikan, pers Indonesia sudah mulai berkembang. Di masa penjajahan Belanda pertengahan abad  18,  penerbitnya  sendiri adalah penduduk  Belanda,

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
tetapi penduduk Belanda mulai mengenalkan pers ke Indonesia. Pada masa  itu  pers  Indonesia  tidak  sama  dengan  pers  Belanda  yang  pada masa  itu  menggunakan  pers  kolonial  sebagai  sarana  bagi  Belanda untuk mempertahankan kekuasaan.
Sementara itu, pelopor prosa nasional sebagai media informasi dan komunikasi  telah menjadi bagian integral dari gerakan nasional. Pers kemudian semakin berkembang di berbagai wilayah Indonesia sebagai alat  aspirasi perjuangan  rakyat  dan  bukan sekedar penyampai kabar berita dari pemerintah Hindia Belanda pada awal Abad ke-20. (Mahmud Chaniago  &  Rusmiani  Humairah,  2019).  Selain  itu  pers  pada  masa kolonial  Belanda  juga  membawa  misi  penyebaran  agama  kristen (Chaniago & Umairah, 2018). Singkatnya pers menjadi agen sosial yang ampuh  dalam  membentuk  opini  perjuangan  rakyat  Indonesia  pada waktu itu untuk memperjuangkan kemerdekaan.
Secara historis, pendiri  negara menggunakan pers untuk sarana memperjuangkan  kemerdekaan.  Memang,  perkembangan  media kolonial  pada  pertengahan  abad  ke  19,  Para  intelektual  mendorong Indonesia    menyerap  kebudayaan  pers  ataupun  menggunakan  media cetak  sebagai  alat  untuk  mendirikan  kesadaran  publik.  Menurut teorinya, di dalam tahapan sebuah proses pembaharuan akan muncul tokoh-tokoh  yang  mempunyai  mentalitas  yang  tangguh  dan  sanggup menghadapi  setiap  proses  modernisasi  (Muhammad  Iqbal  Birsyada  & Permana,  2019).  Sejak  lahirnya  Budi  Utomo  Mei  1908,  media  telah menjadi  alat  komunikasi  penting  agar  meningkatkan  kepekaan masyarakat dan juga mempromosikan kemerdekaan negara.
Pada era kemerdekaan pers juga memiliki peran membangkitkan identitas  etnisitas  masyarakat  di  daerah  (Ayu  Astuti,  Pujiati,  2023).

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Singkatnya dalam konteks ini pers menjadi wadah aspirasi perjuangan masyarakat di daerah untuk mewujudkan kemerdekaan.
Hal ini berlanjut hingga Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.  Mempresentasikan  sebuah  revolusi  dalam  bermacam  aspek keadaan  penduduk  Indonesia.  Tentu  saja  memerlukan  revolusi  pada sistem  pers    seperti  bakal  terus  mendapatkan  kelonggaran  dari  lama ditahan  dan  ditentukan  pemerintahan  Belanda.  Hingga  negara Indonesia merdeka,  berikut ini ditekankan sebagai ciri umum pers pada masa itu, yaitu:
a. Sejak awal era kolonial Hindia Belanda, peran pemerintah kolonial di bidang pers tampak sangat dominan.
b. Pers  digunakan  untuk  sarana  kepentingan  penguasa
dengan tidak mendapatkan kebebasan bergerak
dikarenakan ketentuan dan kekuatan manajemen.
c. Akhirnya, cuma publikasi yang sesuai dengan pemerintah dapat diizinkan untuk bertahan, karena tingkat intelektual masyarakat memiliki efek mendalam pada kehidupan dan perkembangan penerbitan.
d. Sehingga  pada  saat  itu  konflik  kepentingan  yang  muncul antara  pentingnya  kekuasaan  sebagaimana  pers  belum terjadi sebagai konflik yang disebabkan oleh penggambaran pers yang merugikan masyarakat.

## Perkembangan Pers Era Orde Baru Sampai Reformasi
Perkembangan pers pada era Orde Baru pada  dasarnya dimulai tahun 1964 ketika tentara Pancasila, termasuk media, secara terbuka melawan  kelompok  PKI.  Media  tidak  bertanggung  jawab  atas  rakyat, tetapi  terhadap  kekuasaan  Orde  Baru.  Karena  kurangnya  ketentuan berbicara,  pers  Indonesia  dibawah  sistem  orde  baru  tidak  dapat

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
memantapkan dirinya sebagai pilar keempat demokrasi. Laju kebebasan mereka  dikendalikan  dengan  ketat,  karena  pemerintah  orde  baru percaya  bahwa  kebebasan pers  tentu  mengganggu stabilitas  nasional, keamanan,  dan  kepentingan  umum.  Maka,  sepanjang  sejarah  Orde Baru, perlakuan opresif negara terhadap media dimulai.
Perkembangan  media  berita  Indonesia  pada  awal  Orde  Baru dilatarbelakangi oleh kondisi kerangka sosial, ekonomi dan politik yang dipengaruhi  oleh  dinamika  perubahan  yang  terus  menerus. Dinamika kehidupan  masyarakat  juga  mempengaruhi  klasifikasi  manusia  yang berbeda-beda. Organisasi berita Indonesia dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan  klasifikasi,  termasuk  klasifikasi  media,  media  berita kolonial,  media berita Cina, dan  media berita nasional. Jacob Oetama adalah tokoh nasional berperan penting untuk perkembangan media di Indonesia.  Jacob  Oetama,  salah  satu  pers  nasional  Indonesia,  yang menghimbau  kepada  masyarakat  Indonesia  harus  mendukung  dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Kegiatan  nyata  dalam berbagai tulisannya  di  surat  kabar.  Ide-ide  nasionalisme  yang  ditulis  Jacob Oetama  di  koran  kompas dari  tahun  1970-2001  mencakup  Bhinneka Tunggal  Ika,  ideologi  Pancasila,  kombinasi  juga  pembubaran  rakyat, masalah  agama  dan  pengetahuan  nusantara,  dan  humanisme transcendental (Nusaibah et al., 2021).
Pada  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  lahirnya  sistem politik  Indonesia,  filosofis  pers  biasanya  adalah  ketentuan  pers  yang profesional  (ketentuan  pers  dipertanggungjawabkan  atas  penduduk atau  keperluan  masyarakat,  yang  telah  dicantumkan  didalam pembukaannya). Filosofis seperti itu digantikan oleh filosofi sebelum itu, seperti  pelaporan  bebas  dan  bertanggung  jawab.  Walaupun  demikian perkembangan  pers  pada  era  Orde  Baru  sampai  reformasi  banyak

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
mengalami  tantangan  khususnya  dalam  mengawal  dan  mengontrol kebijakan pemerintah. Disisi lain pers telah didominasi oleh segelintir pemilik modal sehingga menjadi bagian dari penetrasi dari kepentingan dan kapitalisme global (Hutagalung, 2013).
Pada  era  reformasi  pers  mengalami  banyak  perubahan  yang membawa  kabar  baik  bagi  media-media  di  Indonesia.  Hal  ini  karena pemerintah tidak terlalu ikut campur dalam perkembangan atau konten isi berita di media masa. Artinya pada era kepemimpinan presiden BJ. Habibie  sampai presiden Jokowi  pers  telah diberi  hak dan kebebasan dalam  menawal  demokrasi  di  Indonesia.  Namun  demikian  pers diarahkan untuk mengawal norma-norma umum Masyarakat. Dengan demikian  pers  dalam  era  reformasi  telah  terbentuk  lingkungan  yang kritis dan konstruktif.

## KESIMPULAN
Peranan  pers  sebagai  identitas  bangsa  mengalami  proses  yang panjang sejak tahun 1945 sampai era Reformasi. Pada era kemerdekaan peranan pers digunakan sebagai penyampai aspirasi Masyarakat dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Pers pada masa ini  tidak sekedar  menjadi penyampai kepentingan  pemerintah kolonial Belanda namun juga menjadi penyebar agama Kristen. Pada tataran di wilayah  daerah,  pers  digunakan  oleh  Masyarakat  sebagai  alat perjuangan sekaligus sebagai penguat identitas etnisitas masyarakat di daerah. Pada masa Orde Baru pers lebih banyak mengalami penurunan sebagai  daya  kritis,  penyampai  aspirasi  Masyarakat  dalam  mengawal perjalanan  kekuasaan  permerintahan.    Disisi  lain  pers  pada  masa reformasi telah mengalami proses pluralisme. Pers telah menjadi bagian dari penetrasi kepentingan global yang lebih bercorak kapitalis. Namun demikian  pers  pada  era  reformasi  mengalami  perkembangan  yang

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA”
signifikan  khususnya  dalam  mengawal  kebebasan  berpendapat.  Disisi lain pemerintah juga tidak turut campur di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Akil, M. A. (2014). REGULASI MEDIA DI INDONESIA  (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran). Jurnal Dakwah Tabligh , 15 (2), 137–145.
Antoni, Alfira, N., & Handayani, S. (2017). Studi Pendekatan Sejarah Komunikasi: Beberapa Catatan Pengalaman Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Prosiding Konferensi Nasional
Komunikasi , 01 (01), 657–667.
Ayu Astuti, Pujiati,  dan W. (2023). IDENTITY CONFLICT GAVE BIRTH TO NEWSPAPER : THE HISTORY. PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian
Dan Pengembangan Arkeologi , 12 (148), 216–230.
Birsyada, M. Iqbal. (2014). Pengembangan Model Pembelajaran IPS
Dengan Pendekatan Konstruktivisme Di Sekolah. Jurnal Forum Ilmu Sosial , 41 (2), 257–273.
Birsyada, Muhammad Iqbal, & Permana, S. A. (2019). Nilai-nilai budaya keluarga pengrajin perak di Kota Gede Yogyakarta. Reorientasi Profesionalisme Pendidik Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0 , 406–418.
Chaniago, D. M., & Umairah, U. R. (2018). Sejarah Pers Kolonial Di Indonesia. Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam , 3798 . https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0.72
Habib F, M. (2017). Pers dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia pada Awal Abad XX. ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah ,
13 (1). https://doi.org/10.21831/istoria.v13i1.17613
Hutagalung, I. (2013). Dinamika Sistem Pers di Indonesia. INTERAKSI:
Jurnal Ilmu Komunikasi , 2 (2), 53–60.

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Ii, B. A. B., & Pers, A. S. (n.d.). Samsul Wahidin, Hukum Pers, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 88. Ibid ., hal. 89. 1817 .
Kosasih, A. (2013). Pers Tionghoa dan Dinamika Pergerakan Nasional di Indonesia, 1900 – 1942. Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah ,
1 (1), 1–20.
Kuntowijoyo. (1995). Pengantar Ilmu Sejarah . Bentang Budaya.
Mahmud Chaniago, D., & Rusmiani Humairah, U. (2019). Pers Dan Perubahan Sosial Di Sumatera Barat Awal Abad Ke-Xx. Khazanah:
Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam , 14–30. https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0.186
Mahpudin. (2019). Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia Ditinjau dari Segi Pendidikan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 5 (3), 53–65. https://doi.org/10.5281/zenodo.3382834
Manan, B. (2016). Pers Indonesia dan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia.
Jurnal Dewan Pers , 13 (12), 13–16.
Nusaibah, A. A., Abrar, A., & Martini, S. (2021). Sejarah Pemikiran Kebangsaan Jakob Oetama Pada Surat Kabar Kompas 1970-2001. Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan , 5 (1), 89–102. https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3597 Sugeng Priyadi. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Sejarah . Ombak.