## MEKANISME  PENGANGKATAN  ANAK MELALUI PENETAPAN
Oleh: Dolot  A. Bakung

## Abstract
Children  are a mandate  of God  that must be conlinuously  maintoined. lVhatever i$ sratus, the child's  inherent  digniQ of self, and human rights that  must be upheld. In practice many questioned  the legal basis of making the deed of appointment of the -child. Islamic law, adoption agencies do not know which  entitles inherit. Even for areas that are still strong  influence of Islamic  luw also  does noi recognize adoption agencies.
Since enacted, the act number j of 2006, Religious Court has been given the authority to request  the  appointment of handling cases of children  based on Islamic law.  This is a stqbilization  of sociological law which has been strengthened among the Indonesian Muslim community- In principle, stipulating  the appointment of children through the courts is very different from the determination of the Religious  Court primarily concerns the legal consequences arising. Example,  in the case of inheriting,
lhe status offoster parents,  guardians and  othe.rs.
Keywords:  removal  of the child,  Determination,  Religious Courts, Civil court.

## Pendahuluan
Anak adalah  amanat sekaligus
karunia  Tuhan, yang senantiasa  harus
kita jaga kerena dalam dirinya melekat
harkat, martabat,  dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.
Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi  manusia yang  termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak  Anak.  Dilihat  dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara,
anak  adalah pewaris dan sekaligus potret  masa depan bangsa di masa datang,  generasi penerus cita-cita bangsa,  sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang, berpartisipasi serta  berhak
atas perlindungan dari  tindak kekerasan
dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
Dengan meletakkan anak sebagai
subyek  hukum yang lahir dari proses
sosialisasi berbagai nilai ke dalam
perbuatan hukum  secara substansial meliputi perbuatan hukum pidana
maupun perbuatan hukum perdata,
sehingga menjadi mata rantai Yang tidak dapat  dipisahkan.  Konsekwensi dari subyek  hukum  tersebut baik dari segi hukum perdata maupun hukum pidana, maka perlindungan hukum terhadap  anak harus diprioritaskan  juga
dalam  kerangka  tatanan hukum di
negara kita.
Jurnal Legalitas YoL 3 No. 2
Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999 tentang Hak Asasi \{anusia  telah mencantumkan tentang hak  anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Meskipun  demikian, dipandang masih sangat memerlukan suatu Undang-Undang
yang khusus mengatur  mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jarvab tersebut. Dengan demikian, pembentukan
perlindungan anak harus didasarkan
pada pertimbangan
bahwa
perlindungan anak dalam segala aspeknya  merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan  bernegara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertaggungjawaban orang tua, keluarga,  masyarakat,  pemerintah dan Negara merupakan  rangkaian kegiatan )ang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin penumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun  social.  Tindakan  ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan  sebagai  penerus bangsa yang  potensial, tangguh,  memiliki jiwa
Undang-Undang
berdasarkan
asas-asas non
nasionalisme  yang dijiwai oleh akhlaq mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persattuan  bangsa  sefta  Negara.
Upaya  perlindungan  anak  perlu dilaksanakan sedini mugkin, yakni sejak  dari janin dalam kandungan sampai anak berumur l8 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak  dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.
Undang-Undang  perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan  perlindungan kepada anak
diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan
hidup,
dan perkembangan, serta penghargaan terhadap  pendapat  anak.
Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan  perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat,
organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha,  media  massa atau lembaga pendidikan.
Pengertian Pengangkatan Anak
Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris Adoption  (Jhon M. Echlos, 2000: l3), yang  berarti mengangkat  seorang anak, anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri  dan mempunyai  hak yang
Jurnal Legalilas VoL 3 No. 2
sama dengan anak kandung
(Simorangkir, 1987: 4).
Pengangkatan anak  adalah suatu perbuatan hukum Yang mengalihkan seorang anak  dari lingkungan kekuasaan  orang tua, wali Yang sah,
atau orang lain Yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak  tersebut, ke dalam lingkungan keluarga  orang tua angkat.
Sementara Rifuat  Ka'bah (2006:
8-9), pengangkatan  anak yang sering disebut juga adopsi  adalah penciptaan
hubungan orang tua-anak oleh perintah
pengadilan  antara dua pihak Yang biasanya tidak mempunyai hubungan keluarga. Anak yang tadinYa tidak mempunyai hubungan darah dengan ayah atau ibu angkatnYa setelah diadopsi  dianggap  sebagai  anak sendiri.
Pengangkatan anak meruPakan sebuah proses, sehingga Pada prinsipnya ada  3 (tiga)  aktivitas penting yang memerlukan Pengaturan- pengaturan substantif  dalam kaitannya
dengan  perlindungan anak yaittr pra
pengangkatan  anak,  pengangkatan  anak dan pasca  pengangkatan anak. Masih banyak kekosongan-kekosongan hukum  pada  sistem hukum
pengangkatan anak di Indonesia terutama  pada  proses pra  pengangkatan anak yang seharusnYa meruPakan proses menjalin, menumbuhkan dan
mempertebal  ikatan cinta  kasih antara calon anak angkat dan  calon Pihak yang mengangkatnya. Oleh karena itu, perlu pembenahan sistem hukum
pengangkatan anak di Indonesia
terutama dengan mengfokuskan penjabaran prinsip-prinsiP
kesejahteraan dan perlindungan anak.
Dalam kajian hukum lslam,
Mahmud  Syaltut  dalam Haron (i996:
29-30), mengemukakan ada dua pengertian pengangkatan anak.
Pertama,  mengambil anak orang lain untuk diasuh  dan dididik dengan  penuh
perhatian dan kasih saying, tanPa diberikan status "anak kandung"
kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya  sebagai anak sendiri.  Kedua,  mengambil  anak orang
lain sebagai anak  sendiri dan ia diberi status sebagai 'oanak kandung",
sehingga ia berhak memakai nama
keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi  harta peninggalan,
serta hak{ak lain sebagai akibat hukum  antara  anak angkat dan orang tua angkatnya itu.
Pengertian yang pertama  itulah
konsepsi definitive  yang dikembangkan hukum  Islam, sedangkan Pengertian kedua adalah konsepsi adoPsi Arab
Jahiliyah atau Konsepsi Staatsblad
12911917 yang telah dibatalkan oleh
Al-ahzab,  ayat 5 tersebut. Anak angkat dalam pengertian  pertama lebih dilandasi oleh  kepentingan  yang terbaik untuk anak, disamping Perasaan seseorang yang menjadi orang tua
angkat untuk membantu orang tua
kandung dari  anak angkatnya atau bagi
pasangan suami istri Yang tidak dikaruniai  keturunan, agar anak itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya  anak tersebut bisa
mandiri  serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang, dan  lebih dari itu terbesit di hati orang tua angkat  bahwa  anak angkatnya kelak kiranya  dapat menjadi anak shaleh )'ang  mau merawat orang  tua angkatnya disaat sakit,  dan mendo,akan di saat orang tua angkatnya telah meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak sepefti  itu, dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal shaleh yang sangat dianjurka  Islam,  maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang  didefinisikan oleh svaltut  tersebut jelas tidak bertentangan dengan asas hukum  Islam.
Pengangkatan anak dilakukan dengan beberapa  alasan, antara lain: a. Adanya beberapa  kepercayaan 1'ang masih kuat di beberapa daerah, )'ang menyatakan  bahwa dengan jalan mengangkat anak nantinya akan mendapat keturunan atau dengan perkataan lain mengangkat anak hanya sebagai  pancingan untuk mentlapat keturunan sendiri;
b. Dalam suatu perkawinan dimana  pasangan suami istri itu tidak mendapat  keturunan  sehingga mereka khawatir akan punahnya garis keturunan  mereka, oleh karena itu mereka mengangkat  anak;
c. Alasan ekonomis, dimana keluarga  sianak  sudah tidak sanggup lagi memelihara dan mendidiknya, karena itu diberi kesempatan pada keluarga lain untuk mendidiknya dan memelihara anak itu dengan jalan mengadopsinya;
d. Karena  alasan peperangan, dimana  banyak anak-anak yang terlantar  karena kehilangan orangtuanya.

## Lembaga  Pengangkatan  Anak.
Anak angkat  adalah  anak yang haknya  dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
Kehadiran anak tidak hanya dipandang  sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara janis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, juga merupakan  keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia. Oleh karenanya, rasanya kurang lengkaplah sebuah keluarga  tanpa kehadiran seorang  anak.
Bahkan, dalam kasus tertentu tanpa kehadiran  seorang anak dianggap sebagai aib yang menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami istri.
Lembaga pengangkatan anak adalah termasuk suatu lembaga hukum yang memiliki fungsi efektif dalam upaya  perlindungan anak, terutama terhadap  anak terlantar,  anak terbuang, anak dari keluarga kurang mampu, dan lain-lainnya.  Masyarakat intemasional telah mengenal apa yang disebut lembaga "Adopsi,,, yaitu suatu pengangkatan anak orang lain menjadi
Jurnal Legalilas VoL 3 Ni.l
anak kandung  orang  tua  angkat,  dengan hak-hak dan  kewajiban sebagaimana
hak-hak dan kewajiban yang dimiliki anak kandung, baik hak waris, hak menggunakan nama orang tua
angkatnya, hak Perwalian, dan lain- lain.
Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik  bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak  dan perlindungan
anak, yang dilaksanakan berdasarkan
adat kebiasaan  setempat  dan  ketentuan peraturan perundang-undan  gan.
Menguatnya
kesadaran
masyarakat Indonesia untuk mengangkat anak berdasarkan prinsip- prinsip hukum Yang berlaku,
menyebabkan tidak terbendungnYa
keinginan mereka untuk mengajukan
permohonan  pengangkatan anak di
Pengadilan Agama di beberapa daerah.
Sebagai salah  satu lembaga pelaksana
kekuasaan  kehakiman bagi rakYat khusus yang beragama Islam.
Pengadilan  Agama terikat dengan suatu
asas pokok  kekuasaan kehakiman
bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak perkara Yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib  untuk memeriksa dan mengadilinya  . Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami niiai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam  masyarakat,
maka lahirlah beberapa yurisprudensi pengangkatan  anak.
Selam ini
perkara Permohonan pengangkatan anak menjadi
kewenangan absolut Pengadilan
Negeri, dengan hukum teraPan
Staatsblad Nomor 129 Tahun l9l7 yang filofofinya berasal dari budaya
masyarakat  Keturunan  Tionghoa, dan membawa  konsekuensi Yuridis Yang sangat bertentangan dengan hukum
Islam untuk itu maka umat Islam
menuntut melalui lembaga legislatif
agar diberikan saluran hukum untuk
men gaj ukan  permohonan pen gan gkatan
anak berdasarkan hukum  Islam, maka
pada tanggal 20 April 2006 lahirlah
Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006
tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989  tentang
Peradilan  Agama.  Kewenagan absolut kepada Pengadilan Agama untuk menerima,  memeriksa dan mengadiii
serta  menyelesaikan perkara '. asal usul anak  dan Pengangkatan anak
berdasarkan hukum Islam.
Hukum Pengangkatan Anak Dalam

## BW
Dalam kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (BW), tidak ditemukan satu ketentuan Pasal Pun Yang mengatur  masalah  adoPsi atau anak
angkat. BW hanya mengatur ketentuan
tentang pengakuan anak di luar kawin,
yaitu seperti yang diatur dalam Buku I
Bab Xll bagian  ketiga BW, tePafitYa pada  Pasal 280 samPai 289 Yang subtansinya mengatur tentang
pengakuan terhadap  anak-anak luar kawin. Namun  bagi golongan
Jurnal Legalilas VoL 3 No.2
I
Tionghoa tunduk  pada B.W. ada pengaturannya secara tertulis dalam Stb. l9l7No. 129.
Mengingat kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan  anak telah menunjukkan angka yang meningkat, di samping kultur budaya masyarakat Indonesia asli dan masyarakat  keturunan Tionghoa telah lama mempraktekkan pengangkatan anak,  maka pemerintah Kolonial Hindia  Belanda mengeluarkan Staatsblad yang  isinya  mengatur secara khusus tentang  lembaga pengangkatan anak  tersebut guna melengkapi  Hukum Perdata  Barat (BW).
Dalam Staatsblad Nomor l}g Tahun l9l, yakni pasal 5 Staatsblad 1917 Nomor: 129 mengatur tentang siapa saja yang  boleh mengadopsi, yaitu:
a. Seorang laki-laki beristri  atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran  maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka boleh mengangkat seorang anak laki-laki  sebagai anaknya.
Ketentuan ini hendak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya boleh  dilakukan terhadap anak laki- laki, pengangkatan anak terhadap anak perempuan tidak sah. pada
Pasal 5 ayat (2) Staatsblad  lg17 Nomor: 129 disebutkan, bahwa pengangkatan  anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang  laki tersebut, bersama-sama dengan

## istrinya  atau  jika
setelah perkawinannya  dibubarkan  oleh dia sendiri.
b. Pasal 5 ayat (3) Staatsblad tglT Nonror: 129 menyatakan,  apabila kepada  seorang  perempuan  janda yang tidak  telah  kawin  lagi, oleh suaminya telah meninggal dunia, tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termasuk  ayat ke satu pasal ini, maka bolehlah mengangkat seorang laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal  dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan  tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya,  maka pengangkatan itu pun tak boleh dilakukannya.
Ketentuan di atas  menegaskan yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai  anak laki-laki, seorang duda yang tidak mempunyai anak laki-laki ataupun  seorang janda yang juga tidak mempunyai anak laki-laki, asal saja janda yang bersangkutan tidak ditinggalkan berupa amanah, yaitu berupa surat wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak. Di sini tidak diatur secara konkrit mengenai batasan usia dan orang  yang  belum berkawin untuk mengangkat  anak.
Syarat  dan  Tata Cara pengangkatan anak, diatur pasal g sampai l0 Staatsblad l9l7 Nomor 129, di mana  pada Pasal 8 menyebutkan
lurnal Legalitas VoL 3 No.2
empat  syarat untuk pengangkatan  anak,
yaitu : a. Persetujuan orang yang mengangkat
anak;
b. Jika  anak yang diangkat itu adalah
anak sah dari orang tuanYa, maka
diperlukan izin orang tua itu. Jika bapaknya  sudah wafat dan ibunYa sudah kawin  lagi, maka harus ada persetujuan dari walinYa dan dari balai harta Peninggalan selaku penguasa wali.
c. Jika anak yang akan diangkat itu adalah lahir di luar Perkawinan, maka diperlukan izin dari orangtuanya yang mengakui sebagai
anaknya,  manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak,
maka  harus  ada Persetujuan  dari walinya  serta dari Balai Harta peninggalan. Jika anak Yang akan diangkat itu sudah  berusia 19
tahun, maka diPerlukan Pula persetujuan dari anak itu sendiri.
d. Manakala yang  akan mengangkat anak itu seorang Perempuan janda,
maka harus  ada Persetujuan dari saudara laki-laki dan aYah dari almarhum  suaminya.  Atau jika tidak
ada  saudara laki-laki atau ayah yang
masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia,  maka harus ada persetujuan dari anggota  laki- laki  dari keluarga almarhum
suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keernPat.  Menurut
Pasal 10 Staatsblad  1917  Nomor 129, pengangkatan  anak ini harus
dilakukan dengan akte notaries.
Pengangkatan Anak  Dalam Hukum
Islam
Dalam kajian sejarah Islam
(tarikh), pengangkatan  anak  (Adopsi) sudah dikenal dan berkembang
sebelum kerasulan  Nabi Muhammad
SAW, khususnya dalam Pengertian yang kedua di atas.  Mahmud SYaltut
menjelaskan,
bahwa tradisi
pengangkatan anak sebenarnya  jauh
sebelum Islam  datang telah dikenal
oleh manusia, seperti Pada bangsa
Yunani, Romawi, India  dan beberaPa
bangsa pada  zaman kuno. Dikalangan
bangsa Arab sebelum Islam (masa
Jahiliyah) istilah pengangkatan anak
dikenal dengan at-tabanni dan sudah
ditradisikan  secara turun temurun
(Zaini,2002: 53). Para ulama fiqh sePakat
menyatakan bahwa hukum Islam  tidah mengakui lembaga  pengangkatan  anak yang  mempunyai  akibat hukum seperti yang pernah  pernah diPraktekkan masyarakat Jahiliyah; dalam arti terlepasnya ia dari  hukum kekerabatan orang  tua  kandungnya  dan  masuknya  ia ke dalam hukum kekerabatan  orang  tua angkatnya. Hukum Islam hanYa mengakui, bahkan menganjurkan,
pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan Pemeliharaan anak,
dalam artian status kekerabatanya  tetap
berada di luar lingkungan keluarga
orang tua angkatnYa dan dengan
sendirinya tidak mempunyai akibat
hukum apa-apa.
Larangan  Pengangkatan anak
dalam arti benar-benar dijadikan anak
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
-#
kandung  berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab (33) ayat 4-5 yang artinya.....Dia tidak menjadikan  anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang den,ikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu  saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan  (yang benar). Panggillah  mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak_ bapak mereka; itulah  yang  lebih adil pada sisi  Allah, dan jika kamu tidak mengetahui  bapak-bapak  mereka,  maka (panggilah  mereka  sebagai) saudara saudaramu  seagama dan maula-maula_ mu..."
Para Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktek pengangkatan anak yang  dikenal  oleh hukum barat/hukum sekuler dan praktek masyarakat
Jahiliyah; dalam pengertian
pengangkatan anak yang menjadikan anak  angkat  rnenjadi anak kandung, anak  angkat memiliki hak waris sama dengan hak  waris  anak kandung,  orang tua angkat  menjadi wali mutlak terlradap anak  angkat. Hukum Istam hanya  mengakui pengangkatan anak dalam pengertian  beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah sehari-hari,  mendidik, memelihara, dan lain-lain,  dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Menurut  agama lslam, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungannya. Namun
demikian, tidak jarang terjadi kasus dimana,  dalam  mengangkat  anak, orang tua angkat  merahasiakan  kepada anak mengenai  orangtua  kandungnya  dengan maksud agar anak akan menganggap orang tua kandungnya. Tetapi pada umumnya  maksud  tersebut menjadi kontra  produktif  terutama setelah  anak angkat menjadi dewasa dan memperoleh informasi mengenai kenyataan yang sesungguhnyaMelihat kondisi  demikian  dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak dalam konsep  hukum Islam di larang dalam praktek. Dalam hukum Islam hanya dikenal peralihan tanggung jawab untuk  memberikan nafkah sehari_hari, mendidik dan memelihara dalam rangka melaksanakan ibadah kepada
Allah  SWT.
Dasar Hukum  Positif pengangkatan
Anak Dewasa Ini Selama beberapa periode ini langkah administratif  baru yant telah diternpuh berupa Keputusan  Menteri Sosial RI No 13 HUK/93 (tahun 1993) tentang  Petunjuk pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu, perlu disampaikan pula mengenai Surat Edaran KMA/lIVIyt994 (tahun 1994) tentang Pengangkatan Anak yang diterbitkan oleh Makamah Agung  RI. Dalam
perkembangan
selanjutnya,  terutama  dengan adanya The Europeon  Convention on the Adoption of Children, telah memaksa diambilnya tindakan antisipasif terhadap  kemungkinan terjadinya
Jurnal Legalitas VoL 3 No. i
intercountry  adoption dan sekaligus
memberikan  inspiransi bagi Indonesia'
Dalam kaitan ini, Mahkamah  Agung melalui  Surat Edaran No 6 tahun 1983
dan No 4 tahun 1989 menegaskan
bahwa  intercountry adoption harus
merupakan ultimatum remedium atau upaya terakhir apabila tidak didapatkan orang tua angkat dari Indonesia  sendiri,
dan bahwa intercountry adoption  harus disahkan  melalui PenetaPan
Pengadilan.
Pengangkatan anak dengan
mekanisme surat  edaran Mahkamah
Agung  meliputi sebagi berikut:
a. Pengangkatan  anak antar warga negara lndonesia (domestic
adoPtion);
b. Adopsi anak Indonesia oleh
orang tua angkat berkewarganegarann asing
(intercountry adoPtion);
c. Adopsi anak berkewarganeraan
asing oleh warga negara Indonesia adoption). (intercountry Sementara itu, menurut ketentuan
Departemen Sosial, tata cara
pengangakatan anak dilangsungkan
melalui tiga proses  tahapan sebagai
berikut: Pertama, Calon  orang tua
angkat mengajukan  permohonan ijin kepada Kantor  WilaYah DePartemen
Sosial setemPat (dengan tembusan
kepada Menteri Sosial dan Private institution dimana calon anak angkat berada). Kedua, Kantor WilaYah
Departemen Sosial mengadakan
penelitian  terhadap calon  orang tua
angkat,  dan paling lama dalam waktu 3 bulan harus memberikan persetujuan atau penolakan. Ketiga, Jika permohonan disetujui, dilakukan pengesahan/pengukuhan oleh
pengadilan.
Masalah Pengangkatan Anak juga  diatur dalam Pasal 56 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, yakni sebagai berikut:
Pertama, SetiaP anak  berhak untuk
dibesarkan, dipelihara,  dirawat,  dididilq
diarahkan  dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua atau  walinYa samPai dewasa  sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan;  Kedua,
Dalam  hal orangtua  anak tidak mampu membesarkan  dan memelihara anaknya
dengan baik dan  sesuai  dengan undang-
undang ini maka anak tersebut boleh
diasuh  atau diangkat sebagai  anak oleh
orang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undan  gan.
Men gantisipasi  kuran g efektifnya
peraturan yang dikeluarkan oleh
pemerintah  berkenaan  dengan proses
pengangkatan  anak, maka pemerintah
kembali mengeluarkan  peraturan baru
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak. Dalam ketentuan
ini Pengangkatan anak bertujuan  untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka  mervujudkan  kesejahteraan  anak dan perlindungan anak, Yang dilaksanakar, berdasarkan adat
kebiasaan  setemPat dan ketentuan
peraturan  perundang-undangan'
Jurnal Legalitas VoL 3 No- 2

## Berdasarkan adat kebiasaan
artinya pengangkatan anak dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih  melakukan  adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak berdasarkan peratura perundang-undangan
mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan
perundang-undangan dilakukan  melalui penetapan pengadilan.
Mekanisme  Pengangkatan Anak Lewat  P.N Dan P.A Dokumen hukum untuk terjadinya pengangkatan  secara legal sangat penting  dalam  hukum keluarga, karena  akibat  hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi  keturunan yang nrenyangkut  aspek hukum kewarisan,
tanggung jawab hukum dan lain-lain.
Penetapan  Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak merupakan salah  satu dokumen hukum pengangkatan anak yang sangat penting. Dengan ditetapkannya seorang anak menjadi anak angkat dari A dan B sebagai orang tua angkatnya, maka dapat  dipandang  bahwa anak tersebut seolah-olah  sebagai anak  yang baru lahir di tengah-tengah keluarga A dan B dengan  segala hak dan kewajibannya yang dipersamakan dengan anak kandung.
Kewajiban dari orang  tua angkat harus  mencatatkan anak  angkatnya  itu ke Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh semacam Akta Kelahiran yang memuat peristiwa atau kejadian hukum  yang timbul antara anak  angkat dengan orang tua angkatnya. Dasar pengajuan  pencatatan  anak angkat ke Kantor  Catatan Sipil adalah Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak. Lahirnya  surat Akta
Pengangkatan Anak dari kantor Catatan Sipil tersebut, maka Akta Kelahiran Anak  dari orang tua kandungnya  (orang tua asli) secara serta merta menjadi gugur  atau hapus dengan sendirinya. Hal  ini terkait dengan aspek administrasi, tidak mungkin seorang anak memiliki dua akta kelahiran
dengan dua  orang tua  kandung.
Kehadiran UU No 3 tahun 2006, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan  absulte untuk menerima.
Memeriksa dan mengadili perkara
permohonan  pengangkatan anak berdasarkan hukum lslam, sebagaimana produk hukum yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak yang berbentuk Penetapan. Produk hukum Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan  hukum
Islam juga berbentuk penetapan.
Persoalan yang timbul dalam kondisi demikian  adalah apakah anak yang telah ditetapkan sebagai anak angkat oleh Pengadilan Agama atau P.A harus jrgu dicatatkan dalam
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
catatan sipil. Melihat dari uraian
sebelumnya bahwa PenetaPan pengangkatan  anak berdasarkan  hukum
Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan  hukum atau hubungan  nasab  dengan  orang tua kandungnya. Anak angkat dalam
hukum  lslam tidak menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung atau anak  yang  dipersamakan  hak-hak dan kewajibannya seperti layaknya anak kandung dari orang tua anaknya.
Hubungan hukum  antara  anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti
hubungan anak asuh dengan dengan
orang tua asuh yang  diperluas. Dengan
demikian Akta Kelahiran  anak angkat tersebut tidak digugurkan  atau hapus
dengan sendirinya dengan
ditetapkannya penetapan  pengangkatan anak  oleh Pengadilan Agama.
Konsekuensi logisnya tidak perlu adanya pencatatan anak angkat yang
ditetapkan  berdasarkan hukum [slam oleh orang tua angkatnya ke Kantor
Catatan Sipil.
Pada dasarnya terdaPat
perbedaan prinsipil  akibat hukum penetapan pengangkatan anak oleh
Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Agama. Perbedaan  tersebut  antara  lain,
sebagai berikut:
a. Nasab.  Dalam penetaPan
Pengandilan Negeri, anak angkat terputus  nasab orang tua kandungnya,  dinasabkan kePada orang  tua angkatnya. Sebaliknya dalam penetapan Pengadilan
Agama, anak angkat tidak
terputus dengan  nasab orang tua kandungnya, lang beralih hanyalah  tanggung jawab dari orang tua kandung kepada  orang tua  angkat;
Perwalian.  Dalam penetapan PN,
orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya,
termasuk  menjadi wali nikah, jika anak angkatnya perempuan.
Sebaliknya dalam penetapan  PA,
orang tua angkat tidak sah menjadi wali  nikah anak angkatnya, jika anak angkat perempuan;
Panggilan. Dalam penetapan  PN,
anak angkat dipanggil (bin/binti)
dengan nama  ayah  atau  orang  tua angkatnya. Sebaliknya dalam penetapan PA, anak angkat dipanggil (bir/binti) dengan nama ayah atau orang tua kandungnya;
Hak Waris. Dalam penetapan
PN, anak  angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang  dimiliki  oleh anak kandung, dapat
seluruh harta angkatnya, menghabiskan
warisan tua
dan juga
mengugurkan hak waris orang tua dan saudara kandung orang tua angkat, jika orang tua angkat tidak memiliki anak. Sebaliknya
anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.
Anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang tua
angkatnya melalui lembaga b. c. d. Jurnal Legalitas YoL 3 No.2
wasiat wajibah yang jumlahnya tidak boleh  melebihi sepertiga harta warisan; e. Mahrom  Kawin. Dalam penetapan pN, anak angkat tidak sah dinikahi oleh orang tua angkatnya.  Sebaliknya dalam penetapan pA, anak angkat boleh dinikahi orang  tua angkatnya; f. Status Anak Angkat Bukan Dengan  Status Orang Mengangkat. Datam penetapan PN, apabila  orang tua angkatnya seorang laki_laki yang telah kawin,  maka anak angkat tersebut dianggap sebagai anak yang  dilahirkan dari perkawinan mereka. Apabila perkawinan ayah angkatnya telah putus, maka anak angkat dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan  mereka yang putus karena kematian. Apabila seorangjanda, maka  anak  angkat harus dianggap dilahirkan dari perkawinannya dengan suami yang telah meninggal dunia. Sebaliknya dalam penetapan pA, hukum  Islam melarang ketentuan-ketentuan  tersebut.

## Penutup
Proses pengangkatan anak berdasarkan hukum BW atau hukum barat/Belanda yakni  melalui pengadilan Negeri  atau p.N mempunyai akibat hukum yang berbeda dengan pengangkatan  anak  berdasarkan hukum Islam  yakni melalui pengadilan Agama atau P.A. pengangkatan hukum Islam pada dasarnya tidak merubah status anak angkat menjadi anak  kandung  dan status orang  tua angkat  menjadi status orang tua kandung, yang dapat mewarisi, mempunyai hubungan keluarga seperti keluarga kandung, Jan lain sebagainya. Sebaliknya dalam proses pengangkatan anak melalui tradisi  hukum baratlBelanda  atau BW, apa  yang yang nrenjadi ketetntuan dalam hukum Islam tersebut tidak berlaku. Status anak  angkat menjadi anak kandung yang dapat berhak mewaris, mempunyai hubungan keluarga, serta status orang  tua angkat menjadi orang tua kandung.
Proses pengangkatan  anak versi hukum Islam sebenarnya merupakan hukum  yang diperluas  dan sama sekali tidak merubah hubungan hukum. Perubahan yang terjadi hanyalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan,  pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang  tua angkat.
turnat tegatitii%fiMs
Echols, Jhon,2000, Kamus Inggris Indonesia.  Gramedia.  Jakarta Ka'bah, Riffal, 2A06, Piagam Jakarta Don Dinamika  Syariat  Islam  Dalam  Seiarah
Hukum Indonesia. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.  Jakarta'
Simorangkir,  JCT, 1987,  Kamus  Hukum.  Aksara  Baru.  Jakarta
Zaini, Muderis, 2002, Adopsi  Suatu  Tiniauan Dari Tiga  Sisitem  Hukum.  Sinar
Grafika. Jakarta
Undang-Undang Nornor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan  Anak
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang  perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  tentang Peradilan  Agama