Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
PERLINDUNGAN HUKUM PENYEWA RUSUNAWA JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENGENAI PERBUP NO.24 TAHUN 2018 TENTANG TARIF SEWA RUSUNAWA DI SIDOARJO PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN
Firdani Alifia Salsabil 1 , Muh.Jufri Ahmad 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: firdanialifia@gmail.com 1 , djufriahmad@untag-sby.ac.id 2

## Abstract
The definition of flats is contained in Law no. 20 of 2011 concerning Flats. Flats are buildings built in a limited  space  that  are  arranged  functionally,  both  in  horizontal  and  vertical  orientation,  used  as residential  areas  equipped  with  the  same  facilities.  Building  flats  is  the  government's  plan  to  meet housing needs, especially in densely populated urban areas, these flats target people with low sweating (MBR).  The  Sidoarjo  Regency  Government  is  no  exception.  Rent  for  residential  premises  must  be  paid monthly, and prospective tenants must meet the requirements first. Rental flats in Sidoarjo Regency are regulated  in  Perbup  No.  24  of  2018  concerning  Flat  Rental  Rates  in  Sidoarjo  Regency.  The implementation of the rental flat agreement is a legal relationship that arises because of an agreement between the manager and the tenant, if the manager abuses the regulations without permission, what is the legal protection for the tenant? Law No. 8 of 1999 is a regulation that contains legal protection for tenants.
Keywords: default, tenants, flats

## Abstrak
Pengertian  tentang  Rusun  terdapat  dalam  UU  No.  20  Tahun  2011  tentang  usun.  Rusun  merupakan sebuah  bangunan  yang  dibangun  dalam  ruang  terbatas  yang  ditata  secara  fungsional,  baik  dalam orientasi horizontal maupun vertikal digunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan fasilitas yang  sama.  Membangun  rusunawa  merupakanm  rencana  pemerintah  dalam  memenuhi  kebutuhan tempat  tinggal  terutama  di  kawasan  perkotaan  yang  padat  penduduk,  rusunawa  ini  menyasar  pada masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR).  Tidak  terkecuali  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo. Sewa  tempat  hunian  harus  dibayar  setiap  bulanny,  dan  calon  penyewa  harus  memenuhi  persyaratan terlebih  dahulu.  Penyewaan  rusunawa  di  Kabupaten  Sidoarjo  diatur  dalam  Perbup  No.24  Tahun  2018 tentang  Tarif  Sewa  Rusunawa  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Pelaksanaan  perjanjian  rusunawa  adalah hubungan  hukum  yang  timbul  karena  adanya  kesepakatan  antara  pengelola  dengan  penyewa,  jika pengelola  menyalahgunakan  peraturan  tanpa  izin,  apa  perlindungan  hukum  bagi  penyewa?  UU  No.8 Tahun 1999 merupakan peraturan yang memuat tentang perlindungan hukum bagi penyewa.
Kata Kunci: wanprestasi, penyewa, rusunawa

## PENDAHULUAN
Manusia  dianggap  sebagai  makhluk  sosial  yang  tidak  mampu  hidup  mandiri.  Biasanya didasarkan pada karakteristik bersama atau sifat individu dari setiap orang. Sadar sosial berarti membutuhkan orang lain dan lingkungan. Terhubung secara sosial di sini berarti menggunakan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
lingkungan  sosial  sebagai  habitat  utama,  yang  berarti  bahwa  setiap  orang  harus  terhubung secara sosial dan terlibat dalam setidaknya satu perusahaan orang lain. Menyempurnakan dan meningkatkan  kesejahteraannya  untuk  mempertahankan  hidup  sesamanya,  manusia  juga memiliki  makhluk  sosial  yang  saling  berhubungan  dan  berhubungan  juga  dengan lingkungannya. Namun potensi manusia hanya dapat diwujudkan melalui kehidupan sehari-hari dan  pendidikan  antar  manusia.(Puspitasari  2017).  Terhubung  secara  sosial  saat  ini  berarti memanfaatkan  lingkungan  sosial  sebagai  habitat  utama.  Agar  terhubung  dan  terlibat  secara sosial,  setiap  orang  harus  memiliki  setidaknya  satu  orang  lain  dalam  hidup  mereka.  Manusia dipahami  sebagai  makhluk  sosial  yang  senantiasa  berinteraksi  dengan  lingkungannya  guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya meskipun dalam keterbatasan. Namun, potensi  yang  ada  dalam  diri  manusia  hanya  berpeluang  terwujud  selama  mereka  hidup  dan belajar dalam masyarakat submanusia.(Puspitasari 2017)
Gelombang  naiknya  penduduk  terjadi  sebagai  akibat  dari  pertumbuhan  penduduk. Akibatnya,  penduduk  di  daerah  perkotaan  yang  cukup  makmur  mengalami  kenaikan  biaya, terutama  di  bidang  konstruksi.  Pertumbuhan  dan  penyebaran  penduduk  sangat  penting berkontribusi  pada  pertumbuhan  perkotaan.  Perkembangan  tersebut  di  atas  juga memperburuk  keadaan  sehubungan  dengan  pembangunan  bangunan  sementara  untuk digunakan sebagai kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu, kebutuhan tersebut di atas memerlukan  suatu  kebijakan  khusus  dalam  suatu  proyek  pembangunan  yang  kompleks. Menurut  premis  proyek,  ini  berfungsi  sebagai  representasi  dari  kebutuhan  dan  persyaratan setiap  institusi(Sebagai  et  al.  2021).  Namun  dengan  pelaksanaan  yang  tepat,  setiap  proyek pembangunan pasti akan menimbulkan bahaya atau masalah. Wilayah Perkotaan akan menjadi masalah jika ada bukti perkembangan, khususnya bukti penurunan jumlah lahan yang tersedia untuk  perumahan  tersebut  atau,  dengan  kata  lain,  wilayah  di  mana  pembangunan  akan dilakukan.  Hal  ini  juga  akan  mengakibatkan  kenaikan  harga  di  daerah  sekitar  perkotaan, sehingga mempersulit penduduk untuk mencari tempat tinggal di sana.  Sehingga, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberi rasa aman kepada rakyatnya. Untuk mengatasi masalah ini,  pemerintah  telah  menerapkan  program  bangunan  khusus  yang  hanya  menyediakan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
rusunawa  bangunan bagi  golongan  masyarakat berpenghasilan rendah.  Dengan  visi  yang  jelas bagi masyarakat umum untuk merasakan kehidupan yang nyaman(Sebagai et al. 2021).
Pengangkatan  rusunawa  ini  juga  diharapkan  dapat  membuat  ruang  pertemuan  kota menjadi  lebih  ramai  sehingga  menjadi  lebih  terbaca,  serta  membantu  kawasan  menjadi  lebih rapi,  bersih,  dan  pedesaan.  Oleh  karena  itu,  pembangunan  rusunawa  ini  kemungkinan  besar ditujukan bagi warga kota yang kurang mampu dengan biaya yang cukup tinggi (MBR). Sesuai dengan situasi saat ini, upaya penyelesaian upaya pembangunan rusunawa dalam pemenuhan hak-hak masyarakat yang rendah (MBR) oleh pemerintah merupakan tindakan penting bangsa. Dalam  situasi  ini,  rumah  dengan  langit-langit  rendah  dapat  meningkatkan  ekonomi  bagi penduduk  secara  keseluruhan  yang  memiliki  langit-langit  rendah.  Ditambah  dengan keterbatasan  lahan  di  daerah  perkotaan  sepertinya  akan  menjadi  fokus  utama  dari  proses konstruksi ini.(Kepada, Syari, and Dan 2017). Solusi tersebut di atas memenuhi syarat sebagai konsep rusunawa yang mendasar. Istilah “sunroom” mengacu pada bangunan yang merupakan bangunan tinggi yang dapat dimasuki oleh banyak masyarakat sekitar. Konsep tersebut di atas menjadi UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rusun.
Selama pelaksanaan sumpah palsu, kedua organisasi utama membuat fakta yang, dalam jangka panjang, tidak akan merugikan. Ketika ini adalah indikator kunci bagi masyarakat umum yang  ingin  mengalahkan  rusunawa  yang  dimaksud,  mereka  harus  lebih  segera  mengenali semacam  sewa  kesepakatan  sebagai  indikator  kunci  untuk  perikatan.  Hal  ini  dilakukan  agar peruntukan  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa  (Rusunawa)  benar-benar  diberikan  kepada penduduk  yang  kurang mampu.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata memberikan pedoman bagaimana  menafsirkan  apa  yang  digambarkan  sebagai  perjalanan  sewa-menyewa  secara akurat  berdasarkan  pasal  1548  KUH  Perdata.(Kepada,  Syari,  and  Dan  2017).  Manusia  dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah mengalami suatu tindakan hubungan hukum perdata atau yang lebih sering disebut dengan perjanjian antar organisasi saingan. Item yang diberikan dalam perjanjian  sewa-menyewa  tidak  selalu  sesuai  dengan  bar  yang  diberikan;  sebaliknya,  mereka hanyalah  penguasa  belaka  atas  hasil  evaluasi  bar  yang  diberikan  dan  evaluasi  jangka  waktu yang  relevan  yang  telah  diselesaikan  dalam  perjanjian.  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
rusunawa,  memiliki  aturan  dasar  untuk  membayar  sewa  rusunawa,  yang  didasarkan  pada Perbup No.24 Tahun 2018 tentang Tarif Sewa Rusunawa di Kab.Sidoarjo.
Perjanjian antara penghuni dan pengelola harus berdasarkan KUH Perdata. KUH Perdata membahas perjanjian yang merupakan perikatan tunggal yang baru-baru ini terjadi serta syarat sah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kalimat pertama Pasal 74 memberikan informasi  tentang  perlunya  mendirikan  Perhimpunan  Pemilik  dan  Penghuni  Satuan  Rumah Susun (PPPSRS/P3SRS). P3SRS harus dilaksanakan sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rusun.  Penghuni  rusunawa  dapat  menggunakan  ini  sebagai  satu-satunya  perlindungan  di bawah P3SRS. Namun pembentukannya harus sesuai dengan asumsi yang mendasarinya, yaitu harus  pasti  (berbadan  hukum).  Berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen,  perlu  diketahui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). (Angka 1 Pasal (1) UUPK) “Perlindungan hukum” adalah setiap pernyataan fakta atau keyakinan bahwa seseorang akan  menerima  apa  yang  telah  dinyatakan  benar  dan  perlu  sehingga  dapat  dipastikan kebenarannya. Setiap konsumen menerima salinan kode hukum UUPK. Menurut Pasal 2 UUPK Angka (2), "Konsumen" didefinisikan sebagai "orang yang membeli barang dan/atau jasa yang tersedia  untuk  masyarakat  umum  untuk  penggunaan  pribadi,  rumah  tangga,  sosial,  atau nonkomersial  lainnya"  dan  "tidak  untuk  dijual  kembali".  Penghuni  di  tempat  tinggal  tunggal juga  harus  menjadi  tujuan  UUPK.  Ini  adalah  hasil  dari  orang  yang  tidak  mau  membeli  barang yang dibuat oleh pengembang atau desainer. Penghuni  rusunawa juga harus menjadi prioritas UUPK  karena  sebagai  konsumen  mereka  tidak  memiliki  sarana  dan  kemampuan  untuk melindungi  diri  mereka  sendiri.  Sebaliknya,  penghuninya  tidak  paham  mengenai  hukum  yang berlaku yang ada di lingkungannya.

## METODE PENELITIAN
Menggunakan metode analisis hukum normatif. Penelitian hukum nasional mengandung aspek-aspek  diantaranya  adalah  tahapan  kegiatan  yang  dilakukan,  bahan  dan  alat  serta  cara yang  digunakan  dalam  hal  pengumpulan  data,  pengolahan  dan  penganalisaan  dengan bertujuan  untuk  menjawab.  Pengamatan  yang  dilakukan  dan  dipraktikkan  berdasarkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
persyaratan  hukum  dan  proses  yang  sedang  berjalan  terkait  dengan  perlindungan  konsumen. Pendekatan  kualitatif,  yaitu  pendekatan  yang  di  analisa  dan  pengolahan  data  tidak menggunakan  angka  ataupun  simbol,  melainkan  menggunakan  kepustakaan  (library research)(Hola  2002)(Iii  and Penelitian  n.d.).  Lebih  jelas dinyatakan  bahwa  pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tujuan penelitian atau pengumpulan data dengan komponen  kepustakaan  yang  kuat  harus  dilakukan.  Kemudian,  materi  hukum  orde  kedua seperti artikel hukum dan jurnal hukum disajikan.(Hukum et al. 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rusunawa mengenai Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tarif Sewa Rusunawa di Kabupaten Sidoarjo
Pasal  28  H  ayat  (1)  UUD  RI  1945  merupakan  landasan  konstitusional  pendirian  Rumah Susun Umum. Dan Pemenuhan Hak setiap orang untuk bertempat tinggal sebagai mandat dari negara  atau  pemerintah  tertuang  dalam  Pasal  28  I  ayat  UUD  RI  1945.  Menurut  prinsip  ini pemerintah memiliki tanggung jawab dan rasa urgensi dalam menyediakan tempat yang aman dan  nyaman  bagi  publik  yang  mereka  butuhkan  untuk  menghabiskan  hari-hari  mereka, terutama  bagi  populasi  MBR.  Tanggungjawab  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan perumahan  yang  layak  dilakukan  melalui  penerbitan  keputusan  (Izin),  pembentukan  uu,  dan pembangunan rusunawa. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rusun disebutkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  berkomitmen  penuh  terhadap  pembangunan  Rusun, dengan  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  Rendah.  masyarakat  (MBR)(RI  2019). Karena  pemerintah  membangun  rusunawa  tidak  dengan  motif  bisnis,  maka  dibangun  dengan fokus  pada  fungsi  sosial.  Artinya  pembangunan  gedung  oleh  pemerintah  lebih  tepat  untuk penduduk  miskin.  Melalui  Kebijakan  Pemerintah,  pemerintah  ingin  agar  masyarakat  dapat hidup lebih aman sesuai dengan kesepakatan dan aturan orang lain:
1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sehari-hari
2. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar lingkungan dan layanan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
3. Meningkatkan  pemanfaatan  strategis  penataan,  pemanfaatan,  dan  perawatan lingkungan
Pembangunan rusunawa di Kabupaten Sidoarjo dibangun dengan dana bersama antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo,  sehingga  proyek  tersebut membutuhkan investasi yang sangat tinggi dan perlu dimanfaatkan secara maksimal. Rusunawa yang  dibangun  dengan  dana  dari  APBN  dan  APBD  dianggap  sebagai  barang  milik  negara. Berbagai  peraturan  perundang-undangan  tentang  kelembagaan  dan  pola  pengelolaan Rusunawa  dalam upaya mengoptimalkan pemakaian  Rusunawa di  Kabupaten  Sidoarjo.  Sesuai dengan wilayah yang ditunjuk untuk penyewaan rusunawa di Sidoarjo, Pemerintah Kab.Sidoarjo dan Penyewa atau penghuni harus merundingkan syarat dan ketentuan  penyewaan rusunawa di  Kab.Sidoarjo.  Akibat  ketidaksepakatan  antara  Pemerintah  Kab.Sidoarjo  dengan  masyarakat pengguna  Rusunawa,  Pemerintah  Kab.Sidoarjo  menginformasikan  kepada  badan  hukum Rusunawa.  Dinas  Perkim  melaksanakan  pengelolaan  rusunawa  di  lingkungan  Pemerintahan Kab.Sidoarjo  melalui  UPTD  Rusunawa.  Pengelolaan  Rusunawa  yang  dimiliki  Pemerintah Kabupaten  Sidoarjo,  dalam  hal  ini  pengelolaan  merupakan  upaya  terpadu  dalam  mengelola Rusunawa  yang  meliputi:  penataan  rusunawa,  pemanfaatan  rusunawa,  pemeliharaan rusunawa; dan pengendalian rusunawa.
Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rusun menyatakan bahwa Rumah Susun Umum dibangun diatas pemanfaatan barang milik negara atau daerah digunakan melalui  sewa  atau  kerjasama  pemakaian(Suparyanto  dan  Rosad  (2015  2020).  Perjanjian  sewa dalam  pelayanan  Rusunawa  merupakan  atribut  Pemerintah  Daerah  Kab.Sidoarjo  yang diungkapkan oleh Bupati Sidoarjo dan dikomunikasikan kepada Lembaga Pengelola Rusunawa. Dengan  kata  lain,  Rancangan  Peraturan  Daerah  dimaksud  mengatur  sebagai  berikut: “Pelimpahan  kewenangan  Kepala  Daerah  dalam  melakukan  pengelo laan  Rusunawa  untuk Lembaga  Pengelola  sebagai  dasar  hukum  keabsahan  Lembaga  Pengelolaan  dalam  melakukan tugas dan fungsinya”.
Sewa-menyewa  berdasarkan  Pasal  1548  KUH  Perdata  merupakan  tujuan  tertentu dimana  satu  organisasi  mengikatkan  diri  untuk  menyediakan  organisasi  lain  dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pengetahuan  tentang  barang  tertentu  untuk  jangka  waktu  tertentu  dan  kesesuaian  yang ditetapkan  oleh  organisasi  masing-masing  dan  kemudian  diabaikan  oleh  penerima informasi(goleman,  daniel;  boyatzis,  Richard;  Mckee  2019).  Sesuai  dengan  definisi  tersebut, terdapat beberapa persoalan yang dapat ditemukan di dalamnya, antara lain adanya organisasi persewaan  dan  penyewa,  kesepakatan  antara  kedua  organisasi  utama  tersebut,  obyek  sewa- menyewa  yang  melibatkan  barang,  baik  bergerak  maupun  tidak,  dan  suatu  keharusan  bagi organisasi  penyewa  untuk  menyampaikan  peringatan  kepada  organisasi  penyewa  mengenai suatu  benda  tertentu.  Selain  itu,  penyewa  diwajibkan  untuk  memberikan  uang  kepada organisasi  yang  menyewakan  sebagai  pembayaran.  Apabila  Pengaturan  Sewa-Menyewa Rusunawa  di  Kabupaten  Sidoarjo  dihubungkan  dengan  Unsur-Unsur  dalam  Pasal  1548  KUH Perdata,  dapat  disimpulkan  bahwa  Pengaturan  Sewa-Menyewa  Rusunawa  di  Kabupaten Sidoarjo  telah  menghilangkan  Unsur-Unsur  di  Pena(Zaninda  2020).  Dalam  hal  ini  UPTD  atau Dinas  Perkim  Kab.Sidoarjo tidak  menerima  pemasukan  yang  diperlukan  dalam  melaksanakan tindakan-tindakan  yang  diperlukan  sesuai  dengan  adanya  perjanjian  tersebut.(Ii  2013).  Jika terjadi  wanprestasi  maka  diwajibkan  untuk  memberikan  ganti  rugi,  dan  memberikan konsekuensi timbulnya hak pihak yang dirugikan(Ii 2013). Jika ada wanprestasi tentang bahaya sewa menyewa rusunawa yang sebelumnya ditangani oleh dua penguasa, maka penguasa yang benar-benar berkepentingan  harus  dapat  melaksanakan  kerugian tersebut.  Apabila  salah  satu organisasi tertentu ingin mengundurkan diri karena kasus Perjanjian Sewa Menyewa yang telah diselesaikan sebelumnya, maka dalam keadaan normal, UPTD dalam hal ini atau Pemerintahan Kabupaten  Sidoarjo  dapat  mengeluarkan  tanggung  jawab.  Demikian  pula  dengan  organisasi Rusunawa dapat mengeluarkan tanggung jawab.(Zaninda 2020).

## Perlindungan hukum bagi penyewa rusunawa ditinjau dari UUPK
Dapat diamati bahwa sebagian besar populasi tidak dapat memasuki rumah yang aman, terutama  di  daerah  di  mana  terbentuknya  kawasan  kumuh  yang  menjadi  masalah. Pembangunan mengingat keterbatasan lahan di perkotaan merupakan salah satu metode untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  dan  merupakan  satu-satunya  yang  tersedia  saat  ini.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pembangunan  rumah  dengan  pondasi  yang  kokoh  diharapkan  dapat  memfasilitasi pembangunan gedung dengan kualitas keseluruhan yang lebih tinggi.
Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun, Etika Pemerintah Pemilik Sarusun harus mematuhi  P3SRS,  jika  Pasal  74  ayat  (1)  UU  No.  20  Tahun  2011  tentang  Rusun  hadir. Penanggung jawab bangunan justru memiliki syarat agar P3SRS dapat difungsikan semaksimal mungkin(Chandranegara  and  Bakhri  2021).  Dalam  melaksanakan  pembinaan  menteri Berdasarkan  hal  tersebut,  pemerintah  telah  menerbitkan  Permen  PU  Dan  Perumahan  Rakyat No. 14 Tahun 2021 tentang Kepemilikan dan Kepemilikan Satuan Rusun. UU tersebut mencabut Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018, yang sebelumnya digunakan untuk menggambarkan  hal-hal  yang  serius.  Sesuai  dengan  kesepakatan  dan  rencana  yang  dibuat untuk  mengimplementasikan  Permen  No.  14  Tahun  2021,  ada  kekhawatiran  di  antara  para menteri  dan  pemerintah  negara.  Hal  ini  merupakan  hasil  dari  negosiasi  sebelumnya berdasarkan Permen No. 23/PRT/M/2018(Chandranegara and Bakhri 2021).
UUPK  Pasal  1  No.  8  Tahun  1999  memuat  informasi  tentang  konsumen  dalam  bentuk yuridis. Analisis perilaku konsumen diperkenalkan dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsume n.  az.  Nasution  sangat  yakin  bahwa:  “Hukum  konsumen merupakan  badan  hukum  yang  mengatur  hubungan  dan  perselisihan  antara  organisasi  yang berhubungan dengan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen dalam kehidupan sehari- hari,  sebagai  lawan  dari  hukum  konsumen,  yang  mengatur  keriuhan  dan  lainnya.  perselisihan antar  organisasi  tersebut(Ii  et al.  1999).  Masyarakat  Rusunawa  yang  menyewa barang  berupa satuan hunian rusunawa yang disewa pada pelaku pembangunan yang diadakan konsumen.
Satu-satunya  hak  terpenting  yang  dimiliki  konsumen  berdasarkan  UUPK  yang  tidak mereka  terima  ialah  informasi  yang  jelas  dan  ringkas  tentang  kondisi  dan  status  barang  yang mereka  beli  dan  pelayanan  yang  mereka  terima.  Pembentukan  P3SRS  didasarkan  pada  UU Rusun  No.  20  tahun  2011.  P3SRS  dipromosikan  sebagai  satu-satunya  langkah  yang memungkinkan  bagi  warga  dan  pemilik  rumah  keluarga  tunggal.  Namun  pembentukannya harus tepat dan berbadan hukum.(De 2021).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  di  dalam  Pasal  2  bahwa. Perlindungan  konsumen  digambarkan  sebagai  usaha  patungan  berdasarkan  lima  faktor  yang berkaitan dengan proyek bangunan nasional, yaitu (Amalia 2018) :
1. Asas  manfaat  dimaksudkan  untuk  mengamanatkan  bahwa  kepentingan konsumen  dan pelaku  usaha  secara  keseluruhan  harus  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  dari kedua upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
2. Asas  keadilan  dimajukan  agar  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat  terlaksana  seefektif mungkin dan memberikan motivasi yang dibutuhkan konsumen dan pelaku usaha untuk menegakkan komitmen dan menjalankan kewajibannya secara jujur;
3. Asas  kesimbangan  dimaksudkan  untuk  membina  kerjasama  antara  konsumen,  pelaku usaha, dan pejabat pemerintah di bidang seni material bahkan spiritual;
4. Konsumen  disadarkan  akan  tanggung  jawab  dan  integritasnya  dalam  penggunaan, pembuatan,  dan  penggunaan  barang  dan/atau  jasa  yang  dibeli,  dikonsumsi,  atau digunakan;
5. Asas  kepentingan  hukum  dimaksudkan  untuk  mengatur  hukum  dan  memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara yang menjamin kepastian hukum, baik pelaku usaha atau konsumen.

## KESIMPULAN
Jika  terjadi  pelanggaran  hukum  mengenai  keberadaan  wanprestasi  selama  persewaan persewaan dan telah ada persewaan persewaan sebelumnya, maka jika hanya satu organisasi yang  melanggar  hukum  dengan  melakukan  wanprestasi  sementara  tidak  memenuhi persyaratan persewaan, maka organisasi yang melanggar hukum (dalam hal ini sewa menyewa) boleh  (KUH  Perdata).  Pasal  1267  KUH  Perdata  mencantumkan  beberapa  hal  yang  dapat dilakukan  oleh  organisasi  wanprestasi,  antara  lain:  pemenuhan  perikatan,  pemenuhan perikatan  dengan  ganti  rugi,  ganti  rugi,  pembatalan  perjanjian,  dan  pembatalan  perjanjian dengan ganti kerugian.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Aturan  hukum  perjanjian  sewa  menyewa,  khususnya  sewa-menyewa  Rusunawa,  dapat dirujuk  dalam  Pasal  1313  KUH  Perdata,  di  mana  perbuatan  tertentu  dengan  satu  orang  atau lebih  mengikat  kedudukan  orang  tersebut  terhadap  satu  orang  atau  lebih  lainnya.  UU  No.8 Tahun 1999 memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Terkait dengan penyewa rusunawa  di  Kabupaten  Sidoarjo  juga  dijamin  hak-haknya,  termasuk  tentang  tarif  sewa.  Dan apabila penyewa rusunawa dirugikan maka dapat menempuh upaya hukum untuk memulihkan hak-haknya, baik melalui upaya nonlitigasi maupun litigasi.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  selalu  terucap  untuk  kedua  orang  tua  penulis  yakni,  Bpk.Dwi Hartono  dan  Ibu  Wahyuningsih  yang  telah mendo’akan  serta memberikan  dukungan  penuh kepada penulis, cinta dan kasih yang diberikan tidak pernah terputus.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  Laili  Rizki.  2018. “ Penyelesaian  Hukum  Pembatalan  Keberangkatan  Jamaah  Umroh Berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen. ” Journal  of  Chemical  Information and Modeling 53(9): 1689 – 99.
Chandranegara, Ibnu Sina, and Syaiful Bakhri. 2021. “ PEMENUHAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL LEGAL ACTIONS BY GOVERNMENT ON FOSTERING MANAGEMENT OF FLAT AS
FULFILLMENT STATE ’ S. ” 6: 269 – 83. De, Jurnal Hukum. 2021. “ No Title. ” 7(1): 81 – 90. goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, Annie. 2019. “ Kajian Teoritis Perjanjian Menurut Buku Iii Kitab Undang-Undang Perdata. ” Journal of Chemical Information and Modeling 53(9): 1689 – 99.
Hola. 2002. “ Law in Books. ” : 211 – 48. Hukum, Kesadaran et al. 2013. “ Metodelogi Penelitian. ” : 66 – 79.
Ii, B A B et al. 1999. “ Sedangkan Dalam Bahasa Belanda Kontrak Disebut Dengan. ” ——— . 2013. “ 1 2 , 3 ,. ” 2: 26 – 46.
Iii, B A B, and Metode Penelitian. “ Marzuki, Peter Mahmud. (2006). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media. ” : 84 – 91.
Kepada, Diajukan, Fakultas Syari, and A H Dan. 2017. “ No Title. ” Puspitasari, Ratna. 2017. “ Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pertemuan6ISBD2017, 5 Oktober 2017. ” Manusia Sebagai Makhluk Sosial . RI, MENTERI KESEHATAN. 2019. “ No Title ΕΛΕΝΗ . ” Αγαη 8(5): 55.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Sebagai, Diajukan, Salah Satu, Syarat Untuk, and Memperoleh Gelar. 2021. “ Pelaksanaan Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Skripsi. ”
Suparyanto dan Rosad (2015. 2020. “ 済無 No Title No Title No Title. ” Suparyanto dan Rosad (2015 5(3): 248 – 53.
Zaninda, Z.A. 2020. Akibat Hukum Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa Di Kota Tegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.