## JUSTICIA SAINS:

## JURNAL ILMU HUKUM
Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University,  Indonesia Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) 2527-4201 ISSN (Online) 2502-1788 Journal Homepage: https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm : 10.24967/jcs.v9i1.3226

## Distribusi Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Bingkai Otonomi Daerah Di Indonesia
Firdaus Arifin 1 1 Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Indonesia
Article Info Abstract Corresponding Author: Firdaus Arifin
 firdaus.arifin@unpas.ac.id
Page: 34 – 46

## History:
Submitted: 10-02-2024 Revised: 20-05-2024 Accepted: 28-05-2024 Published: 30-06-2024
Keyword: [ Regional  Autonomy,  Decentralization, Authority, The Relative Autonomy Model .]
Kata Kunci: [Otonomi Daerah, Desentralisasi, Kewenangan, The  Relative  Autonomy Model .]
Copyright  ©  2023  by
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum .
Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu  Hukum  is licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License .
[In a state government administration system that uses the principle of distribution of power or what is known as decentralization, namely that authority is distributed to regional governments at each level, this gives rise  to  a  model  of  regional  government  that  requires  autonomy  in  the exercise of authority. The division of the Unitary State of the Republic of Indonesia  into  provinces,  districts  and  cities,  as  well  as  the  division  of government  affairs  between  the  Central  Government  and  Regional Governments, of course gives rise to authority and financial relations. This research is normative juridical research so that data is collected in the  literature,  the  data  that  has  been  obtained  is  then  analyzed qualitatively juridically.
The research resulted in the conclusion that in Law Number 23 of 2014 concerning  Regional  Government,  the  relationship  between  the  central government and regional governments in Indonesia is to use the concept of  the  relative  autonomy  model,  the  central  government  still  needs  to uphold  the  principle  of  regional  autonomy  as  mandated  by  the constitution.  Meanwhile,  in  terms  of  regional  government  financial relations,  it  is  appropriate  to  manage  and  use  balance  funds  in  an accountable, transparent and professional manner.]

## Abstrak
[Dalam  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang menggunakan prinsip distribusi kekuasaan atau dikenal dengan istilah desentralisasi,  yaitu  wewenang  didistribusikan  kepada  pemerintah daerah  pada  setiap  tingkat,  maka  melahirkan  model  pemerintahan daerah  yang  mensyaratkan  adanya  otonomi  dalam  pelaksanaan kewenangan. Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota, serta pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentu menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  sehingga  data dikumpulkan secara kepustakaan, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif.
Penelitian  menghasilkan  Kesimpulan  bahwa  dalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  hubungan pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  adalah menggunakan konsep the relative autonomy model, pemerintah pusat tetap  perlu  memegang  prinsip  otonomi  daerah  sebagaimana  amanat konstitusi.  Sedangkan  dalam  hal  hubungan  keuangan  Pemerintah Daerah,  patut  untuk  melakukan  pengelolaan  dan  penggunaan  dana perimbangan secara akuntabel, transparan, dan profesiona]
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang  berbentuk Republik.  Lebih  lanjut,  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi kembali menjadi  kabupaten  dan  kota  yang  masing-masing  mempunyai pemerintahan  daerah  berdasarkan  Undang-Undang.  Lebih  lanjut, selain  menggunakan  asas  otonomi  daerah,  Pemeritah  Daerah  pun memiliki  tugas  pembantuan  guna  meweujudkan  rencana  strategis Pemerintah  Pusat  dalam  mewujudkan  tujuan  bangsa  sebagaimana tercantum  dalam  alinea  keempat  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang menggunakan  prinsip  distribusi  kekuasaan  atau  dikenal  dengan istilah  desentralisasi,  yaitu  wewenang  didistribusikan  kepada pemerintah  daerah  pada  setiap  tingkat,  maka  melahirkan  model pemerintahan  daerah  yang  mensyaratkan  adanya  otonomi  dalam pelaksanaan kewenangan. Dalam sistem ini, penataan administrasi negara  dibagi  menjadi  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah (Rasyid  2000).  Otonomi  tersebut  dikenal  dengan  istilah  otonomi daerah.
Desentralisasi  dan  otonomi  daerah  merupakan  hal  serupa yang  sebenarnya  berbeda,  penggunaan  otonomi  daerah  memiliki tendensi  kepada  aspek  politik  dan  kekuasaan,  sedangkan penggunaan  desentralisasi  memiliki  tendensi  kepada  aspek administrasi. Akan tetapi dalam pembagian kekuasaan kedua istilah tersebut tidak dapat dipisahkan (K. A. Saleh 2017).
Otonomi  daerah  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu  “ autos ” yang  memiliki  makna  sendiri  dan  “ nomos ”  yang  memiliki  makna undang-undang  (Huda  2014).  Berkenaan  dengan  konsep  otonomi
daerah, Van Der Pot berpendapat bahwa otonomi daerah dipandang sebagai eigen houishouding , yaitu penyelenggaraan rumah tangganya sendiri  (Marzuki  2006).  Otonomi  daerah  merupakan  pembagian kewenangan  dalam  pelaksanaan  serta  manajemen  pemerintahan yang dilakukan di tingkat daerah (Dwiyanto 2003). Hadirnya konsep otonomi daerah memungkinkan kearifan lokal pada masing-masing daerah dapat diakomodir dan berkembang (Dwiyanto 2003).
Penerapan otonomi daerah  secara konkrit dimulai sejak era reformasi, runtuhnya rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto dan dilanjutkan pada era reformasi yang dipimpin oleh B.J. Habibie memberikan  perubahan  yang  besar  dalam  sistem  pemerintahan Indonesia  (Faisal  and  Nasution  2016).  Berdasarkan  sejarahnya berkenaan otonomi daerah diawali hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hadirnya kedua undang- undang  tersebut  memberikan  kewenangan  penyelenggaraan pemeritnahaan daerah yang lebih luas (Setiani 2024).
Otonomi  daerah  tersebut  perlu  dilakukan  pengaturan  yang ideal,  memberikan  seluas-luasnya  kekuasaan  kepada  tiap-tiap daerah  merupakan ciri dari negara yang menganut sistem federal, namun disatu sisi bilamana mengedepankan sentralisasi merupakan ketidak sesuaian dengan semangat atau  cita dari Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (Setiani  2024).  Oleh  karena  itu,  diperlukan rumusan  ideal  berkenaan  dengan  hubungan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ideal.
Clarke  dan  Stewart  berpendapat  bahwa  hubungan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  setidaknya  dapat dikonsepsikan  dalam  3  (tiga)  bentuk,  yaitu the  relative  autonomy model , the  agency  model ,  dan the  interaction  model (Fikriana  and Yusuf  2023).  Masing-masing  konsep  hubungan  Pemerintah  Pusat
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
dan  Pemerintah  Daerah  tersebut  tentu  memiliki  kelebihan  dan kekurangannya masing-masing.
Berdasarkan  dinamika  ketatanegaraan  Indonesia,  maka Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan, pada tahun 2014 ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah  yang  turut  pula  diubah  sebagian  ke  dalam Undang-Undang  Cipta  Kerja,  selain  itu  berkenaan  dengan perimbangan  keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang  Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah,  Undang-Undang  ini  pula  mencabut  sebagaian materi  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Pembagian  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  ke  dalam provinsi,  kabupaten,  dan  kota,  serta  pembagian  urusan pemerintahan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah tentu  menimbulkan  adanya  hubungan  wewenang  dan  hubungan keuangan.  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  tentu  harus melaksanakan  pelayanan  umum,  serta  pemanfaatan  sumber  daya alam dan sumber daya lainnya guna memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  tulisan  ini  akan membahas  mengenai  Bagaimanakah  pola  distribusi  kewenangan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  bingkai otonomi daerah di Indonesia?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  ( yuridis )  yang menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus kepada studi kepustakaan ( library research ) dengan cara meneliti data
sekunder yang berupa teori hukum, norma, konsep, maupun peraturan perundang-undangan  (Soekanto  1985).  Data  yang  telah  diperoleh secara library  research kemudian  dilakukan  analisis  secara  kualitatif, yaitu  penarikan  kesimpulan  dengan  menghubungkan  masing-masing data  yang  bukan  berupa  angka  kemudian  disusun  ke  dalam  narasi kalimat atau teks (S. Saleh 2017).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hubungan  Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah  Dalam  Sistem Otonomi  Daerah  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Secara  konsitusional  menurut  Pasal  18  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  pada pokoknya menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  tersebut dibagi  kembali  menjadi  kabupaten  dan  kota  yang  masing-masing mempunyai  pemerintahan  daerah  berdasarkan  Undang-Undang. Norma  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  tersebut  mengandung  makna bahwa Indonesia menganut asas otonomi serta desentralisasi.
Desentralisasi  dan  otonomi  daerah  merupakan  hal  serupa yang  sebenarnya  berbeda,  penggunaan  otonomi  daerah  memiliki tendensi  kepada  aspek  politik  dan  kewenangan,  sedangkan penggunaan  desentralisasi  memiliki  tendensi  kepada  aspek administrasi. Akan tetapi dalam pembagian kekuasaan kedua istilah tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  (K.  A.  Saleh  2017).  Asas desentralisasi bertumpu pada otonomi yang absolut  dalam negara demokrasi,  sehingga  desentralisasi  bukan  sekadar  pembagian wewenang  ( spreading  van  bevoegdheid )  tetapi  memuat  pula pembagian  kekuasaan  ( scheiding  van  machten )  dalam  mengatur urusan pemerintahan (Nugraha 2021).
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
Otonomi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu otonomi luas dan otonomi terbatas. Otonomi terbatas dapat dilihat bilamana urusan pemerintahan  daerah  ditentukan  secara  kategori,  sistem pengawasan  dilakukan  secara  ketat  yang  menyebabkan  daerah otonom  kehilangan  kemandirian  untuk  mengatur  dan  mengurus pemerintahan,  dan  hubungan  keuangan  antara  pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah  menimbulkan  keterbatasan  untuk mengumpulkan keuangan asli daerah dan membatasi gerak otonomi daerah (Manan 2001).
Pasal  18A  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  pada  pokoknya  menyebutkan  bahwa Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (Provinsi,  Kabupaten, maupun  Kota)  memiliki  hubungan  wewenang  yang  diatur  dengan Undang-Undang. Hubungan kewenangan ini berkaitan dengan asas otonomi.  Berdasarkan  sejarahnya  berkenaan  otonomi  daerah diawali  hadirnya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  kemudian  saat  ini  diubah  menjadi Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah.
Secara teoritis, hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  dikonsepsikan  dalam  3  (tiga)  bentuk,  yaitu  (Fikriana  and Yusuf 2023):
a. The relative autonomy model
Berdasarkan konsep ini pemerintah pusat memberikan otonomi dan  wewenang yang lebih  besar kepada daerah  dalam konteks tugas  dan  tanggung  jawab  yang  ditetapkan  dalam  undang- undang.
b. The agency model
Berdasarkan  konsep  ini  pemerintah  pusat  tidak  memiliki wewenang  yang  bebas,  karena  Pemerintah  hanya  bertindak sebagai  agen  atau  pelaksana  kebijakan  pemerintah  pusat  atau
dengan kata lain pemerintah daerah yang sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
c. The interaction model
Berdasarkan  konsep  ini  kehadiran  pemerintah  daerah ditentukan  berdasarkan interaksi antara pemerintah  pusat dan pemerintah  daerah.  Jika  interaksi  pemerintah  daerah  dengan pemerintah  pusat  berjalan  dengan  baik,  maka  kepercayaan pemerintah pusat akan besar dan sebaliknya.
Berdasarkan  dinamika  ketatanegaraan  Indonesia,  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami  beberapa  kali  perubahan,  pada  tahun  2014  ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dimaksudkan  agar mempercepat  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.
Secara  konstitusional  Presiden  memegang  kekuasaan pemerintahan tertinggi di Indonesia, kekuasaan tersebut kemudian diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 9  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah  tentang  Pemerintahan  Daerah,  menyatakan  bahwa  urusan pemerintahan  terdiri  dari  urusan  pemerintahan  absolut,  urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Adapun yang  dimaksud  dengan  urusan  pemerintahan  absolut  merupakan urusan  pemerintah  yang  sepenuhnya  menjadi  kewenangan Pemerintah  Pusat.  Selanjutnya,  urusan  pemerintahan  konkuren merupakan  urusan  pemerintahan  yang  dapat  dibagi  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Sedangkan  urusan pemerintahan  umum  merupakan  urusan  pemerintahan  yang menjadi kewenangan Presiden.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
41
Bilamana  hanya  melihat  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  hubungan  pemerintah pusat  dengan  pemerintah  daerah  akan  terkesan  condong  kepada konsep the  agency  model ,  hal  tersebut  karena  Pemerintah  Pusat menetapkan  kebijakan  sebagai  dasar  penyelenggaraan  urusan pemerintahan.  Akan  tetapi,  bilamana  membaca  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  secara komprehensif,  hubungan  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah daerah  di  Indonesia  adalah  menggunakan  konsep the  relative autonomy  model ,  hal  tersebut  karena  Pemerintah  Pusat  hanya menetapkan grand  design pembangunan  negara  Indonesia  dan kemudian untuk  mewujudkan arah pembangunan negara tersebut Pemerintah  memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  untuk melaksanakan  dan  mewujudkan  pembangunan  negara  tersebut sesuai  dengan  pembagian  urusan  pemerintahan  yang  telah ditetapkan dengan Undang-Undang. The relative autonomy model ini sejalan dengan konsepsi otonomi
daerah, bilamana mengesampingkan  pelaksanaan  otonomi  daerah,  maka  tindakan pemerintah  pusat  dipandang  telah  mencederai  amanat  konstitusi (Adiyanta 2019).

## B. Perkembangan Hubungan Perimbangan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.
Secara  umum  hubungan  kekuasaan  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan 3 (tiga) asas yaitu, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan. Asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
1) Asas  Desentralisasi,  yaitu  penyerahan  wewenang  sepenuhnya dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  sehingga pemerintah  daerah  dapat  menyusun  kebijakan,  perencanaan, pelaksanaan,  maupun  pembiayaannya  sepenuhnya  (Nugraha 2021).
2) Asas  Dekonsentrasi,  yaitu  pelimpahan  wewenang  dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  dilakukan  untuk melaksanakan  urusan  pemerintah  pusat,  sehingga  kebijakan , perencanaan  dan  biaya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah pusat (Nugraha 2021).
3) Asas  Pembantuan,  yaitu  pemerintah  daerah  memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan pusat di daerah dalam rangka pembantuan (Syafrudin 1982).
Hubungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara yang berbentuk kesatuan,  sehingga  dibutuhkan  suatu  pola  dalam  membagi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah (Faisal and Nasution 2016). Salah satu pola yang dibutuhkan adalah pola  keuangan,  Arsyad  berpendapat  bahwa  pola  keuangan merupakan  suatu  sistem  yang  mengatur  terkait  cara  pembagian dana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Salam 2001).
Dalam  rangka  melaksanakan  otonomi  daerah,  pemerintah pusat  memberikan  dana  perimbangan  kepada  daerah  guna mengatasi  kesenjangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain (Pratama, Hudza, and  Arwanto  2022).  Adanya  dana  perimbangan  diharapkan  dapat mendongkrang perekonomian daerah. Pemberian dana perimbangan  akan  menghasilkan  hubungan  keuangan  antara pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  sehingga  diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang sebagaimana amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.  Pembentukan  undang-undang  terkait  dana perimbangan  atau  perimbangan  keuangan  dimaksudkan  agar pelaksanaan pemerintahan daerah dapat didukung oleh pendanaan yang memadai ( money follow function ) yaitu pendanaan menyertai semua kegiatan (Armin, Adliyah, and Habibah 2023).
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
Pada  era  reformasi,  ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,  berdasarkan Undang-Undang  tersebut  penerimaan daerah bukan hanya sekadar dari Pendapatan Asli Daerah, namun berasal pula dari pinjaman daerah, dana perimbangan, dan dana penerimaan lain yang sah. Berkenaan dengan dana perimbangan yang diperoleh daerah antara lain:
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
c. Sumber Daya Alam;
d. Dana Alokasi Umum (DAU);
e. Dana Alokasi Khusus (DAK).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  dipandang  perlu  untuk dilakukan  pembaharuan,  sehingga  pada  15  Oktoner  2004 diundangkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan.  Pada  hakikatnya  Pemerintah  mengemban tiga  fungsi  utama  yakni  fungsi  distribusi,  stabilisasi,  dan  alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh  Pemerintahan  Daerah  yang  lebih  mengetahui  kebutuhan, kondisi,  dan  situasi  masyarakat  setempat.  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan, dana perimbangan terdiri dari:
a. Dana Bagi Hasil (DBH) 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3) Pajak Penghasilan (Pph);
4) Kehutanan;
5) Pertambangan Umum;
6) Perikanan;
7) Pertambangan Minyak Bumi;
8) Pertambangan Gas Bumi; dan
9) Pertambangan Panas Bumi.
b. Dana Alokasi Umum (DAU).
c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
Bahwa  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan telah bertahan cukup lama, baru pada 2022 pemerintah  mengubah  Undang-Undang  tersebut  menjadi  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan ini didasarkan karena  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  perlu  disempurnakan  sesuai  dengan perkembangan dan kondisi fiskal saat ini. Dana perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  dikenal  dengan istilah Transfer Ke Daerah (TKD), yang terdiri dari:
a. Dana Bagi Hasil (DBH), yang terdiri dari:
1) DBH Pajak
a) Pajak Penghasilan;
b) Pajak Bumi dan Bangunan; dan
c) Cukai Hasil Tembakau.
2) DBH Sumber Daya Alam a) Kehutanan;
b) Mineral dan Batu Bara;
c) Minyak Bumi dan Gas Bumi;
d) Panas Bumi; dan
e) Perikanan.
b. Dana Alokasi Umum (DAU);
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
d. Dana Otonomi Khusus (DAO);
e. Dana Keistimewaan (DK);
f. Dana Desa (DD). Penyempurnaan  implementasi  Hubungan  Keuangan  antara
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  dilakukan  sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui  hubungan  keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna  mewujudkan  pemerataan  layanan  publik  dan  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  di  seluruh  pelosok  Indonesia.  Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  jumlah  objek retribusi  sebagai  penerimaan  daerah  dipangkas  dari  32  jenis
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
menjadi  18  jenis  atas  dasar  pertimbangan  penyederhanaan  dan mengurangi  beban  masyarakat  dalam  mengakses  layanan  publik sesuai semangat Undang-Undang Cipta Kerja.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah,  hubungan  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah daerah di Indonesia adalah menggunakan konsep the relative autonomy model , hal tersebut karena  Pemerintah Pusat hanya menetapkan grand design pembangunan negara Indonesia dan kemudian untuk mewujudkan arah pembangunan negara tersebut Pemerintah memberikan keleluasaan kepada  daerah  untuk  melaksanakan  dan  mewujudkan  pembangunan negara  tersebut  sesuai  dengan  pembagian  urusan  pemerintahan  yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang. The relative autonomy model ini sejalan  dengan  konsepsi  otonomi  daerah,  bilamana  mengesampingkan pelaksanaan  otonomi  daerah,  maka  tindakan  pemerintah  pusat dipandang telah mencederai amanat konstitusi.
Otonomi  daerah  memberikan  kewenangan  pemerintah  daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Kemandirian suatu daerah dibidang  keuangan  dapat  diukut  dari  besaran  pendapatan  asli  daerah. Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dari sejauh mana jumlah  belanja  daerah  yang  digunakan  untuk  mewujudkan  serta meningkatkan  kesejahteraan  dan  pemberian  pelayanan  dasar  kepada masyarakat.  Dalam  rangka  melaksanakan  otonomi  daerah,  pemerintah pusat  memberikan  dana  perimbangan  kepada  daerah  guna  mengatasi kesenjangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan  pemerintah  daerah  lain.  Pembentukan  undang-undang  terkait dana  perimbangan  atau  perimbangan  keuangan  dimaksudkan  agar pelaksanaan pemerintahan daerah dapat didukung oleh pendanaan yang memadai ( money follow function ).

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyanta,  Susila.  2019.  “Pembaruan  Hukum  Nasional:  Pruralisme,  Unifikasi Hukum,  Dan  Hubungan  Kewenangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dengan Pemerintah Daerah.” Administrative Law and Governance Journal 2 (1).
Armaja,  Ibrahim,  and  Aliamin.  2015.  “Pengaruh  Kekayaan  Daerah,  Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah  Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh).” Jurnal Pespektif Ekonomi Darussalam 3 (2).
Armin, Rizka Amelia, Nurul Adliyah, and Ummu Habibah. 2023. “Politik Anggaran: Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintah  Dareah.” Palita: Journal of Social Religion Research 8 (2).
Dwiyanto,  Agus.  2003. Reformasi:  Tata  Pemerintah  Dan  Otonomi  Daerah . Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
Faisal,  and  Akmal  Huda  Nasution.  2016.  “Otonomi  Daerah:  Masalah  Dan Penyelesaiannya Di Indonesia.” Jurnal Akuntansi 4 (2).
Fikriana,  Asjana,  and  Jihadi  Akbar  Yusuf.  2023.  “Dinamika  Hubungan  Antara Pemerintah  Pusat Dan Pemerintah  Daerah  Di Era  Otonomi Daerah.” Jurnal Hukum, Politik, Dan Komunikasi Indonesia 2 (1). Huda, Nimatul. 2014. Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan . Yogyakarta: FH UII Press. Manan, Bagir. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah . Yogyakarta: FH-UII. Nugraha, Harry Setya. 2021. “Anomali Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” Jurnal de Jure 13 (2).
Pratama,  Rizky,  Siti  Hudza,  and  Bambang  Arwanto.  2022.  “Kebijakan  UU  No.  1 Tahun  2022  Mengenai  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  Dan  Daerah Pasca Reformasi.” Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan 6 (1). Salam, Alfitra. 2001. Dinamika Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Perspektif Politik Lokal . Jakarta: Pusat Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P- LIPI).
Saleh,  Kausar  Ali.  2017.  “Mengelola  Hubungan  Pemerintah  Pusat  Dengan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien Dalam Politik Desentralisasi.” Jurnal Ilmu Dan Budaya 40 (55).
Setiani, Indri. 2024. “Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah.” Publik  Sphare:  Jurnal  Sosial  Politik,
Pemerintahan Dan Hukum 3 (1). Soekanto,  Soerjono.  1985. Penelitian  Hukum  Normatif  “Suatu  Tinjauan  Singkat" .
Jakarta: Rajawali Press.
Wibawa,  Kadek  Cahya  Susila.  2019.  “Penegasan  Politik  Hukum  Desentralisasi Asimetris  Dalam  Rangka  Menata  Hubungan  Pemerintah  Pusat  Dengan Pemerintah  Daerah  Di  Indonesia.” Administrative  Law  and  Governance Journal 2 (3).
Yulia, Siska, Sindy Fetrisia, and Witra Maison. 2011. “Pengaruh Kekayaan Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.” Jurnal Ekonomia 11 (1).