DOI: https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.26
EFEKTIVITAS  PENGADAAN  BARANG  DAN  JASA  MELALUI  E-CATALOGUE  DI KECAMATAN  KEBAYORAN  LAMA  KOTA  ADMINISTRASI  JAKARTA  SELATAN (Effectiveness  of  Procurement  of  Goods  and  Services  Through  E-Catalogue  in Kebayoran Lama District, Jakarta Selatan Administration City)

## Deby Ariesta
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta Email: deby.ariesta@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  determine  the  effectiveness  of  E-Catalog procurement of goods and services in Kebayoran Lama District, South Jakarta Administration City, DKI Jakarta Province. This study uses a descriptive method with  a  qualitative  approach.  Data  collection  techniques  were  carried  out through in-depth interview studies, observation, and documentation, during data collection techniques, data reduction, data display, and verification. This study indicates that the effectiveness of the procurement of goods and services of  E-Catalogue  has  shown  success,  although  it  has  not  run  optimally  in  its application, where efficiency and effectiveness are obtained in the indicators. From the aspect of time, the process of procuring goods and services for E- Catalogue is faster because it takes 1 week at most 3 weeks, conventionally it takes  more  than  4  weeks.  in  improving  the  performance  of  the  number  of procurement  through  E-Catalogue,  the  procurement  process  has  not  yet supported  the  SOP  (Standard  Operating  System)  to  carry  out  an  overall transformation,  especially  in  relation  to  constraints  in  the  electronic procurement system, having certification of procurement of goods and services in operation Computers need the assistance of other human resources to assist their implementation, due to the lack of ability to operate computers and the program  and  the  participation  of  agencies  in  conducting  the  process  of procuring  goods  and  services  electronically,  they  are  not  yet  aware  of  the importance of carrying out the procurement process goods and services that are effective and efficient, the lesson that can be learned from this research is a strong commitment from the leadership to the staff as executor in the field.
Keywords; E-Catalog, Procurement of Goods and Services, Public Service.

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  saat  ini  sedang  gencar  melakukan  pembangunan  sebagai  upaya  pemerintah untuk  pemerataan  pembangunan  dan  peningkatan  layanan  publik  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satunya  dengan  mewujudkan  sistem pengadaan yang efektif. Hal ini dilakukan untuk mendukung program-program pemerintah lainnya  seperti  usaha  kecil  menengah  (UKM),  menggunakan  produksi  dalam  negeri, melaksanakan penelitian, mendorong program pembangunan kelanjutan, dan belanja barang dan jasa di tuntut tata kelola ke pemerintahan yang baik ( good governance ).
Upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan good governances dengan cara melakukan reformasi  dalam  segala  kegiatan  pemerintahan  atau  layanan  publik  melalui  pemanfaatan teknologi informasi atau biasa disebut e-goverment. Pencanangan e-goverment di Indonesia, baru dimulai dan diperkenalkan pada tanggal 24 April Tahun 2001 melalui Instruksi Presiden Nomor  6  Tahun  2001  tentang  Telematika  (telekomunikasi,  media,  dan  informatika),  yang menjelaskan  bahwa  aparat  pemerintah  harus  menggunakan  teknologi  informatika  dalam mewujudkan good governance dan mempercepat proses demokrasi (Masyhur, 2017).
Seiring  dengan  kebutuhan  pemerintah  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  dikeluarkan (Peraturan  Presiden  Nomor  157  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden
Received: 2021-07-10  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-08

## Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Nomor  106  Tahun  2007  Tentang  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah, 2007) untuk membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang  berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  Indonesia,  yang  memiliki tugas dan fungsi untuk merumuskan pengadaan barang dan jasa pemerintahan, menjadi lebih sederhana, tidak berbelit-belit, kompetitif, lebih cepat, lebih jelas dan transparan.
Purwanto  &  Djojosoekarto  (2008)  menyatakan  bahwa  pada  mulanya,  proses  pelaksanaan pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  dilaksanakan  secara  konvensional,  yaitu dilaksanakan  secara  langsung  oleh  pengguna  barang  dan  jasa  yaitu  pertemuan  langsung antara pihak yang terkait dalam pengadaan barang atau jasa. Pertemuan langsung dengan pihak  penyedia  barang  dan  jasa  dan  panitia  pengadaan  barang  dan  jasa  di  nilai  memiliki kelemahan, yaitu masih adanya praktik  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (KKN) berkembang sehingga merugikan negara dan rendahnya nilai manfaat yang didapat.
Jika  dicermati  laporan  pengaduan  masyarakat  pengadaan  barang  dan  jasa  kepada  Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagian keluhan tersebut tidak tertutup kemungkinan berkaitan dengan  gratifikasi,  penyuapan,  perbuatan  curang,  pemerasan,  penggelapan,  perbuatan melawan  hukum/menyalahgunakan  wewenang  yang  mengakibatkan  kerugian  negara  dan tindakan lainnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa,
Kehadiran  E-Procurement  dilatarbelakangi  oleh  kelemahan-kelemahan  pengadaan  secara konvensional  yang  dilakukan  secara  langsung  mempertemukan  pihak-pihak  yang  terkait dalam  pengadaan  sehingga  pemerintah  memenuhi  kebutuhan  tersebut  untuk  melakukan pembaharuan,  dengan  E-Procurement  dapat  berlangsung  secara  efektif,  efisien,  terbuka, bersaing,  transparan  adil/diskriminatif,  akuntanbel,  dan  juga  meminimalisasi  praktek curang/KKN yang merugikan keuangan negara. Adapun payung hukum E-Procurement adalah (Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2003  Tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2003).
Untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa, saat ini dapat melalui proses secara elektronik  (E-Procurement)  dengan  memanfaatkan  pasar  elektronik  (e-marketplace)  yang disediakan  oleh    pemerintah    dalam  menyediakan  pengadaan  barang  dan  jasa  melalui infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah  dan  Penyedia  seperti  tata  cara  pembelian  barang  barang  dan  jasa  (e-purchasing) melalui katalog elektronik (E-Catalogue), toko daring (online shop) dan pemilihan penyedia (Adi, 2018).
Pelaksanaan E-Catalogue Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Surat Edaran Badan Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  160/SE/2016  tentang  pembelian barang melalui E-Catalogue. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan efektifitas, efisien serta transparansi  dalam  pengadaan  di  Kecamatan  Kebayoran  Lama  Kota  Administrasi  Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.
Berkaitan dengan pelaksaan E-Catalogue, Nurchana (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan E-Procurement dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro
Received: 2021-07-10  Revised: 2021-09-06
kurang berjalan efektif atau dapat dikatakan belum mencapai tujuan secara maksimal. Hal ini  ditunjukkan  dengan  adanya  satu  tujuan  yang  belum  dicapai  secara  maksimal,  yaitu peningkatan  persaingan  usaha  yang  sehat.  Di  sisi  lain,  Ika  (2013)  melakukan  analisis pengadaan barang dan jasa di Pemkot Sukabumi, Pemkot Bogor dan LKPP. Hasil penelitian menunjukkan meskipun dapat menghasilkan efisiensi tetapi masih ditemukan hal-hal yang tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pengadaan  dan  kinerja  pengadaan  harus  ditingkatkan. Demikian  halnya,  Candra  (2017)  menyebutkan  bahwa  partisipasi  e-marketplace  memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  pengadaan.  Hal  ini  penting  dengan meningkatkan  kualitas  layanan.  Hal  itu  dapat  meningkatkan  kepuasan  pelanggan  dan pengembangan hubungan mitra dan pemasok. Oleh karena itu penyedia e-marketplace perlu mengembangkan  kualitas  pengadaan  layanan  sehingga  semakin  banyak  perusahaan  yang berpartisipasi dalam e-marketplace.
Selanjutnya,  (Barngetuny  &  Kimutai  (2015)  menyimpulkan  bahwa  di  entitas  publik  yaitu Elgeyo  Marakwet  Country,  E-Procurement  mengacu  pada  penggunaan  sistem  berbasis internet yang digunakan untuk melakukan proses pengadaan pada tahap pencarian sumber, negosiasi,  pemesanan,  penerimaan,  dan  pasca  pembelian.  Hasilnya  transaksi  dilakukan secara aman dan biaya rendah. Matunga et al. (2013) memaparkan bahwa aplikasi utama E- Procurement  sudah  digunakan  di  objek  penelitian,  yaitu  rumah  sakit,  namun  belum mempraktekkan e-reverse  auctioning dan  perencanaan  sumber  daya  perusahaan  berbasis web. Tantangan terbesar menggunakan e-market adalah pendanaan yang tidak memadai, ketidakmampuan organisasi untuk menangani manajemen perubahan, kurangnya pelatihan karyawan  tentang  bagaimana  menggunakan  sistem,  kecepatan  yang  rendah  baik  untuk mengunggah maupun mengunduh sistem, respons yang tidak memadai oleh penyedia sistem, pemasok tidak siap untuk gunakan sistem ini dan pembayaran yang tidak menguntungkan desain  sistem  yang  lemah,  dan  kurangnya  kerahasiaan  informasi  yang  dikirim.  Keluhan terbesar dari pengguna E-Procurement adalah tertunda persediaan, layanan dan pekerjaan, harga barang, jasa, dan pekerjaan meningkat. Selain itu, ketidaksesuaian spesifikasi layanan dan pekerjaan barang Namun demikian faktor harga tender telah berkurang menjadi lebih murah.
Berdasarkan  beberapa  paparan  di  atas  dan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta peneliti tertarik  untuk  mengulas  sejauh  mana  Penerapan  pengadaan  barang  dan  jasa  melalui  E- Catalogue  di  Kecamatan  Kebayoran  Lama  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  Provinsi  DKI Jakarta  sudah  berjalan  dari  tahun  2017  hingga  saat  ini,  melalui  pemilihan  E-Catalogue lokal/daerah maupun nasional. Peneliti juga akan meninjau pelaksanaan pengadaan barang dan  jasa  E-Catalogue  di  lokasi  penelitian.  Adapun  yang  menjadi  fokus  dari  penelitian  ini adalah mengenai sejauh mana efektifitas dan apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan  E-Catalogue  di  Kecamatan  Kebayoran  Lama  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan Provinsi DKI Jakarta.
Received: 2021-07-10  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-08

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  di  Gedung  Kantor  Kecamatan  Kebayoran  Lama  Kota  Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, yang beralamat di Jalan Ciputat Raya No. 1 RT. 05 RW. 08, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  penelitian  deskriptif.  Metode  deskriptif menggambarkan sesuatu yang menjadi objek penelitian. Penelitian deskriptif dimana tujuan dari  penelitian  tersebut  adalah  menggambarkan/menjelaskan  sebuah  gambaran  dengan kata-kata  atau  angka untuk menjelaskan sesuatu profil atau untuk menjawab pertanyaan siapa, kapan, dimana, dan bagaimana.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  deduktif,  yaitu pendekatan  (umum  ke  khusus)  karena  berawal  dari  sebuah  teori,  yang  bertujuan  untuk menguji hipotesis dan menegakkan fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran dari suatu teori. Peneliti menurunkan variabel penelitian ke dalam sebuah konsep yang memuat  indikator- indikator tersebut akan menjadi dasar dalam pedoman wawancara dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:
Tabel 1. Operasionalisasi Konsep, Dimensi, dan Indikator Konsep Dimensi Indikator 1 2 3 Efektivitas  Pengadaan Barang dan Jasa E-Catalogue Di Kecamatan Kebayoran  Lama  Kota Administrasi  Jakarta Selatan  Provinsi  DKI Jakarta Produksi Jumlah Pengadaan. Kualitas Efisiensi Anggaran Waktu Kepuasan Transparansi Akuntabilitas Adaptasi Sosialisasi Perubahan Regulasi Pengembangan Daya Tahan Organisasi Penyesuaian Organisasi
Sumber: (Gibson et al., 2005)
Data primer dalam penelitian ini diperoleh d ari hasil wawancara dengan informan”. Data primer  ini  dikumpulkan  sebagai  bahan  informasi  untuk  menjawab  dari  tujuan  penelitian tentang  efektif  tidaknya  pengadaan  barang  dan  jasa  melalui  E-Catalogue  di  Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.
Penelitian ini juga menggunakan sumber  data  sekunder, karena dokumen  menjadi  bagian pendukung  dalam  mendukung  ini  melalui  dokumen-dokumen  yang  sudah  tersedia  di Pengadaan Barang dan jasa di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dengan dokumen tersebut dapat menjadi bukti sebagai data primer. Dalam  penentuan  informan,  peneliti  menggunakan  prosedur  purposive  sampling  dan insidential  sampling.  Sesuai  dengan  metode  penelitian  ini  sumber  data  yang  digunakan informan dengan teknik purposive sampling ini dipilih menurut tujuan penelitian, mereka di pilih atas dasar pertimbangan karena di pandang mengetahui memiliki informasi, terlibat secara teknis, menguasai, dan terlibat langsung dalam proses untuk dapat menjelaskan dan memberikan data tentang efektifitas pengadaan barang dan jasa E-Catalogue di Kecamatan
Received: 2021-07-10  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-08

## Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Adapun unsur-unsur Informan dalam penelitian ini dari Kecamatan Kebayoran Lama sebagai berikut:
1. Camat  Kebayoran  Lama  selaku  Kuasa  Pengguna  Anggaran  dan  Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK).
2. Wakil Camat Kebayoran Lama selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ).
3. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
4. Kepala Seksi Pemerintahan.
5. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.
7. Kepala Sub Bagian Keuangan.
8. Kepala Sub Bagian Umum.
Sedangkan  teknik  insidental  sampling  dalam  penelitian  ini  informan  dalam  penelitian  ini adalah penyedia/rekanan yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa E- Catalogue dan masyarakat.
Instrumen  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri  yang  berperan  sebagai instrumen  dibantu  alat  atau  fasilitas  dalam  mengumpulkan  data,  wawancara,  meneliti dokumen  serta  melakukan  observasi  terhadap  Efektifitas  Pengadaan  Barang  dan  jasa  E- Catalogue  Di  Kecamatan  Kebayoran  Lama  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  Provinsi  DKI Jakarta.
Analisa  data  dilakukan  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  penelitian  yang  telah dinyatakan sebelumnya. Dalam menyusun penelitian ini, semua data yang telah diperoleh dalam  penelitian  dikumpulkan  kemudian  dijadikan  sebagai  bahan  masukan  yang  akan digunakan sebagai bahan bukti penelitian ini. Peneliti akan melakukan konfirmasi terhadap informan untuk memperoleh data yang valid.

## PEMBAHASAN

## 1.1 Gambaran Umum Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
Nama  Jakarta  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  sejarah  Indonesia.  Sejarah Kota Jakarta, dimulai pada saat pendudukan jepang yakni semenjak 8 Agustus 1942, diubah namanya dari Jayakarta menjadi Djakarta Toku-Betsu Shi. Kemudian sejak bulan September 1945, pemerintah Kota Jakarta berganti nama menjadi Pemerintah Nasional Kota Djakarta, dan pemerintah dipegang oleh seorang Walikota sampai akhir tahun 1960 (Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, n.d.).
Penyandang  status  khusus,  seluruh  kebijakan  mengenai  pemerintahan  maupun  anggaran ditentukan pada tingkat provinsi karena lembaga legislatif hanya ada pada tingkat provinsi. Berdasarkan  UU  Nomor  24  Tahun  2007,  yang  mengatur  kekhususan  DKI  Jakarta  sebagai daerah otonomi dan ibukota negara. Salah satu pasalnya mengatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di pimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui
Received: 2021-07-10  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-08
pemilihan kepala daerah, untuk masa berlaku selama 5 tahun (Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, n.d.).
Secara astronomis Provinsi DKI Jakarta terletak antara 6’120 Lintang Selatan (LS) dan 106’48’ Bujur Timur (BT). Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 Tahun 2007, adalah berupa daratan seluas 662,33 km2 dan berupa lautan seluas 6.977,5 km2 (Enjoy Jakarta, 2013).
Wilayah provinsi DKI memiliki tidak kurang dari 110 buah pulau tersebar di kepulauan Seribu dan  sekitar  27  buah  sungai/saluran/kanal    yang  dilintasi  oleh  13  kali,  besar  dan  kecil diantaranya  Kali  Ciliwung,  Kali  Malang,  Kali  Cideng,  Kali  Krukut,  Kali  Angke,  Kali Pesanggarahan,  Kali  Baru  Timur,  Kali  Baru  Barat,  Kali  Mookervaart,  Kali  Grogol,  Kali Cipinang, Kali Kramat Jati dan Kali Sunter yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan (Enjoy Jakarta, 2013).

## 1.2 Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Menurut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1b3/1/1/66 dimana penataan wilayah Kota Administrasi Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota. Dalam struktur wilayah administrasi, Jakarta mengalami pemekaran wilayah pada tahun 2001 menjadi 1 kabupaten administrasi (kepulauan seribu) dan 5 kota administrasi meliputi (Enjoy Jakarta, 2013):
1. Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Secara  paralel  jumlah  wilayah  kota  administrasi  dibawahnya  juga  mengalami pemekaran/penambahan wilayah pada kecamatan dan kelurahan yang semula 43 kecamatan menjadi 44 kecamatan dan dari 265 kelurahan menjadi 267 kelurahan.

## 1.3 Gambaran Umum Wilayah Kota Jakarta Selatan
Setiap  wilayah  kota  administrasi  di  pimpin  oleh  Walikota/Bupati  yang  memiliki  tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lainnya di perintahkan Gubernur (Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, n.d.).
Untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  maka  dibutuhkan  bangunan  kantor sehingga dapat menunjang kelancaran tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat dan Ekonomi Pembangunan. Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta beralamat  Jalan  Prapanca  Raya  No.  9  RT.1/Rw.1,  Kelurahan  Petogogan,  Kecamatan Kebayoran Baru, Provinsi DKI Jakarta (Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, n.d.).
Received: 2021-07-10  Revised: 2021-09-06

## 1.4 Demografi Walikota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.
Dalam struktur Wilayah Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari Dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan,  ada  akhir  2019  tercatat  323.730  jiwa,  hal  ini  disebabkan  adanya  (Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, n.d.):
1. Jumlah penduduk yang pindah tempat tinggal dan meninggal dunia.
2. Jumlah Penduduk yang datang dari luar wilayah Kecamatan Kebayoran Lama.
3. Jumlah  Penduduk  secara  de  jure  dan  de  facto  berdasarkan  pendataan  ulang  lebih kecil jika dibandingkan jumlah penduduk secara de jure (masih tercatat tetapi tidak lagi tinggal di wilayah kelurahan yang bersangkutan).

## 1.5  Gambaran  Umum  Kecamatan  Kebayoran  Lama  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan Provinsi DKI Jakarta
Nama kebayoran berasal dari salah satu nama pohon, kata Bahasa Betawi Kabayuran yang artinya tempat penimbunan kayu bayur (pterospremum javanicum). Pohon bayur merupakan jenis  pohon  yang  biasanya  dijadikan  untuk  konstruksi  bangunan  serta  bahan  dasar  untuk mebel kayu bayur, karena memiliki kualitas yang kuat serta tahan terhadap serangan rayap. Kebayoran  Lama  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  terletak  di  Jakarta  Selatan,  yang merupakan  hasil  pecahan  atau  pemekaran  dari  dua  Kecamatan  Baru,  yaitu  Kecamatan Kebayoran Lama dan Pesanggrahan paa tahun 1990-an, maka sebagian kelurahan masuk ke dalam  wilayah  Kecamatan  Pesanggrahan  yang  merupakan  wilayah  terbarat  dari  Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Kecamatan  Kebayoran  Lama  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  Provinsi  DKI  Jakarta beralamat  di  Jalan  Ciputat  Raya  No.1  Rt.05  Rw.08,  Kelurahan  Kebayoran  Lama  Selatan, Kecamatan  Kebayoran  Lama,  Jakarta  Selatan.  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Gubernur Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  1b/3/2/14/67  tanggal  1  Juli  1967  dan  diperkuat  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  1978  tentang  Pemerintahan  Wilayah  Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.
Demografi  Kecamatan  Kebayoran  Lama  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  Provinsi  DKI Jakarta.

## 1.6 Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa E-Catalogue Di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
Efektifitas  mempunyai  peranan  yang  dapat  dijadikan  barometer  untuk  mencapai  tujuan keberhasilan pada sebuah organisasi. Maka di perlukan sasaran yang tepat atau peralatan yang  tepat  untuk  pencapaian  tujuan  yang  ditetapkan.  Penulis  sebagai  pedoman menggunakan  konsep  teori  Menurut  Gibson  (2005),  efektifkan  harus  mencerminkan keseluruhan siklus masukan-proses-keluaran.
Penelitian ini menggunakan pendekatan efektifitas teori menurut Gibson (2005), memiliki 5 (lima) kriteria yaitu produksi ( production ), efesiensi ( efficiency ), kepuasan ( satisfaction ), adaptasi ( adattivencess ), dan perkembangan ( development ).

## 1.6.1 Produksi Kerja
Produksi  adalah  keluaran  yang  dihasilkan  dicapai  dari  masukan  yang  melakukan  proses kegiatan  yang  dibentuknya  dapat  berupa  produksi  nyata  atau  jasa  (Gibson  et  al.,  2005). Faktor  produksi  dapat  berupa  tenaga  kerja,  bahan,  teknologi,  dan  energi.  Salah  satu
Received: 2021-07-10  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-08
masukkan seperti tenaga kerja dapat menghasilkan keluaran yang dikenal produktivitas kerja yang mendapatkan perhatian cukup besar.
Konsep  produktivitas kerja menunjukkan pada suatu kemampuan dapat dilaksanakan baik oleh pegawai yang apabila dikatakan yang berproduksi apabila mampu menghasilkan barang dan jasa dalam waktu singkat/tepat. Produktivitas dapat dikatakan efektif, Ketika dirinya mampu  menghasilkan  sesuatu,  daya  produksi  dan  keproduktifannya.  jika  semakin  banyak yang dihasilkan semakin baik. Jika kita menghasilkan banyak hal dalam waktu singkat akan lebih  hebat,  ini  sangat  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kesuksesan  suatu organisasi  dalam  penerapan  Efektifitas  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  E-Catalogue  di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.
Dalam  produktivitas  kerja  pelaksana  melalui  penerapan  pengadaan  barang  dan  jasa berdasarkan  data  dari  E-Catalogue  yaitu  realisasi  nilai  kontrak  belanja  modal  pengadaan barang dan jasa di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yaitu Tahun 2017 sebesar Rp. 3.300.000, 1 paket, sedangkan Tahun 2018 sebesar Rp.  23.502.900,  2  paket  dan  Tahun  2019  Rp.  450.000,  1  paket.  Dilihat  dari  nilai  jauh pengadaan  melalui  E-Catalogue  lebih  kecil  dibandingkan  yang  pengadaan  langsung  secara konvensional.
Bagi  pemerintah  katalog  elektronik  lebih  menguntungkan  karena  lebih  mudah  membeli barang secara cepat sesuai dengan kebutuhan yang ada, dalam pasal 72 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018, katalog elektronik sebagaimana dimaksud ayat 2 memuat informasi berupa  daftar,  jenis,  spesifikasi  teknis,  TKDN,  produk  dalam  negeri,  produk  SNI,  produk industri hijau, negara asal harga, penyedia dan informasi lainnya terkait barang dan jasa. Berdasarkan hasil penelitian yang lakukan selama 1 (bulan) lebih ini produksi kerja pegawai masih  diragukan  kualitasnya.  Ditemukan  para  pelaksana  pengadaan  barang  dan  jasa menyikapi kebijakan pengadaan barang dan jasa tampaknya kurang apresiasi dengan baik dan  lebih  cenderung  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  konvensional.  Bila  disesuaikan dengan teori produksi menurut Gibson et al. (2005), penerapan pengadaan barang dan jasa secara E-Catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta belum optimal.
Jumlah pengadaan barang dan jasa E-Catalogue belum dikatakan optimal, kualitas barang yang  diperoleh  sudah  optimal.  Efektifitas  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  di  Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta kualitas dilaksanakan secara optimal karena kualitas barang E-Catalogue sudah sesuai dengan tujuan pengadaan barang dan jasa.

## 1.6.2 Efisiensi
Aspek kedua yang digunakan dalam menilai efektivitas pengadaan barang dan jasa adalah aspek  efisiensi.  Efisiensi  adalah  perbandingan  keluaran  terhadap  masukan  (Gibson  et  al., 2005). Dimana aspek ini menggunakan 2 (dua) sub aspek yaitu: anggaran yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang dan jasa, dan jangka waktu dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Received: 2021-07-10  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-08
Efisien  ini  terkait  dengan  cara  melaksanakannya.  Pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah sudah disiapkan dana dalam anggaran belanja daerah yang dituangkan dalam DPA, dalam DPA sudah tetapkan berapa anggaran yang disiapkan dan apa saja sasaran yang akan dicapai. Pengadaan barang dan jasa yang efisien adalah pengadaan barang dan jasa yang berhasil menggunakan anggaran yang tersedia untuk memperoleh sasaran yang jumlahnya maksimal kualitasnya baik atau untuk mencapai sasaran ketika sasarannya ditetapkan, di batasi maka untuk  mencapai  sasaran  yang  sudah  ditetapkan  itu  menggunakan  dana  anggaran  seminim mungkin itu pengadaan barang yang efisien karena ini terkait dengan cara melakukannya. Sistem E-Catalogue lebih efisien dan tidak memakan biaya yang tinggi. Namun hasil observasi di  lapangan  pada  beberapa  kondisi  harga  barang  yang  tertera  lebih  mahal  dibandingkan anggaran yang diperoleh di DPA, biaya terkadang dicantumkan belum termasuk pengiriman, biaya  instalasi  yang  harus  dibayarkan  dan  biaya  lain-lainnya  yang  berhubungan  dengan barang dan jasa yang siap digunakan, hal ini menimbulkan ketidakjelasan terhadap anggaran yang dibutuhkan.
Penerapan  pengadaan  barang  dan  jasa  E-Catalogue  ini  juga  bisa  meningkatkan  efisiensi waktu dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa konvensional. Penerapan pengadaan barang dan jasa E-Catalogue semua waktu proses kecepatan pemesanan di tentukan respon dari kinerja panitia dan penyedia dalam menggunakan sistem tersebut. Namun kadang tidak semua  penyedia  yang  menerima  respon  dengan  cepat  sehingga  panitia  harus  menunggu balasan dari penyedia sampai mendapatkan tanggapan balik.
Hasil  observasi  di  lapangan,  pembatalan  paket  dilakukan  karena  barang  yang  telah dipaketkan diskontinu dan digantikan dengan spesifikasi yang berbeda namun harga barang lebih tinggi dari dana yang tersedia di DPA, panitia selaku PPBJ membatalkan paket tersebut kemudian mengulang Kembali melakukan seleksi penyedia.
Penerapan  pengadaan  barang  dan  jasa  E-Catalogue  secara  sistem  sangat  efisiensi  pada proses anggaran dan waktu. Untuk produksi pada kinerja jumlah pengadaan barang dan jasa melalui  E-Catalogue  perlu  ditingkatkan,  hal  ini  disebabkan  perbandingan  antara  masukan (input) dan keluaran (output) antara anggaran dan sasaran dengan kualitas kinerjanya lebih banyak  pengadaan  barang  secara  konvensional  dibandingkan  melalui  E-Catalogue  padahal sistem ini sangat baik dibandingkan secara pengadaan barang dan jasa konvensional.

## 1.6.3 Kepuasan
Kepuasan  adalah  ukuran  serupa  yang  menunjukkan  tingkat  dimana  organisasi  memenuhi kebutuhan  karyawannya.  Kepuasan  mencakup  transparansi,  akuntabilitas  dan  Keluhan (Gibson et al., 2005). Kepuasan tersebut dikaitkan dengan Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa E-Catalogue Di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yaitu transparansi dan akuntabel.  Salah satu tujuan pengadaan barang dan jasa di Indonesia adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah.  Penyelenggaraan  pemerintah  dituntut  dalam  transparansi adalah  menyangkut  keterbukaan  dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  yang dibiayai APBD.
Received: 2021-07-10  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-08
Sesuai pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 poin 3 pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Seluruh paket kegiatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Penerapan E-Catalogue prinsip transparansi  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  dapat  terwujud  melalui  E- Catalogue  semua  proses  ditampilkan  dalam  aplikasi  SPSE  sehingga  masyarakat  umum  dan khususnya penyedia dapat melihatnya dalam aplikasi.
Kemudian  dari  segi  kepuasan  mencakup  akuntabilitas  setiap  pegawai  yang  terlibat  dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan  aturan  yang  ada.  Sikap  integritas  sangat  dituntut  dari  para  pegawai  sehingga menciptakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang baik dan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

## 1.6.4 Adaptasi
Kriteria adaptasi adalah kemampuan seberapa jauh organisasi dapat menanggapi perubahan internal  dan  eksternal,  kriteria  ini  berhubungan  dengan  kemampuan  manajemen  dalam untuk  memperkirakan  adanya  perubahan  dalam  lingkungan  maupun  dalam  organisasi  itu sendiri (Gibson et al., 2005). Adaptasi dengan memfokuskan kepada seberapa jauh organisasi pelaksana  dalam  menyesuaikan  diri  dalam  pelaksana  sistem  ini,  termasuk  pengadaan perangkat kerja yaitu sarana dan prasarana dan tenaga kerja. Dalam penelitian ini adalah adaptasi terhadap penerapan sistem E-Catalogue, untuk mengukur adaptasi yang dilakukan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dalam mengadopsi sistem ini, dari sosialisasi dan perubahan regulasi. Namun hasil pengamatan di lapangan sosialisasi mengenai pengadaan barang dan jasa belum banyak yang mengetahui pengadaan secara elektronik ini.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun  2003  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedelapan Keputusan Presiden Republik
Received: 2021-07-10  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-08

## Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kesembilan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Suatu kebijakan akan sulit dilaksanakan jika kebijakan tidak akuntabel, yaitu tidak adanya tolak ukur/parameter/standar keberhasilan dalam pencapaian. Pengadaan barang dan jasa Kecamatan  Kebayoran  Lama  jika  dikaitkan  dengan  kegiatan  efektifitas  pengadaan  barang dan  jasa  tampak  seperti  khawatir  tersebut  karena  sifatnya  sebagai  penentuan  pemilihan paket penyedia terhadap jenis pengadaan barang dan jasa yang dilakukannya.
Terjadinya  karena  khawatir  terjadi  kesalahan-kesalahan  dalam  menjalankan  proses pengadaan  barang  dan  jasa  karena  pertanggungjawaban  pemenang  dalam  pemilihan penyedia  melalui  sistem  E-Catalogue,  berkaitan  langsung  kedepannya  dengan  pihak penyedia,  inspektorat  dalam  mengawasi,  Badan  Pengawasan  Keuangan  (BPK),  Lembaga penegak  hukum  ataupun  masyarakat  di  wilayah  Kecamatan  Kebayoran  Lama  Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.
Lingkungan tempat kita bekerja terkadang menjadi salah faktor suatu organisasi tidak dapat menerima perubahan. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa sebagian besar pegawai sampai saat ini masih ada yang tidak paham bahkan tidak mengetahui bagaimana cara pengoperasian komputer  atau  laptop  sehingga  berdampak  pada  penyesuaian  terhadap  penerapan pengadaan barang dan jasa secara E-Catalogue. Selama ini penerapan tetap berjalan namun proses didalamnya tidak sesuai dengan arah tujuan yang diharapkan. Sehingga penerapan pengadaan  barang  dan  jasa  E-Catalogue  hanya  sekedar  sistem  saja  dari  luar  bagus  tanpa diikuti proses yang baik.
Kesimpulan diatas bahwa kurang ada pemahaman perubahan regulasi terhadap Efektifitas Pengadaan  Barang  dan  Jasa  E-Catalogue  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  di  Kecamatan Kebayoran  Lama  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  Provinsi  DKI  Jakarta,  pembaharuan mengalami perubahan pada dasar hukum pengadaan barang dan jasa yang mengikuti waktu perkembangannya, lingkungan dimana bekerja diperlukan adanya motivasi juga dibutuhkan kesesuaian  dengan  tim  pelaksana  panitia  pengadaan  barang  dan  jasa,  penyedia  dan masyarakat dalam pembaharuan perubahan regulasi kebijakan pengadaan barang dan jasa.

## 1.6.5 Perkembangan
Hasil observasi di lapangan pada pengadaan barang dan jasa secara E-Catalogue masih kurang memanfaatkan teknologi pengadaan barang dan jasa sering dilakukan secara konvensional. Fasilitas-fasilitas pendukung E-Catalogue terkait perangkat sarana dan prasarana di lapangan sudah  tersedia  perangkat  keras  ( hardware )  perangkat  komputer,  laptop,  meja,  kursi,  ac, scanner dan  printer,  sedangkan  perangkat  lunak  ( software )  yaitu  akses  jaringan  internet wifi/access  point,  juga  dalam  pelaksanaan  belum  tanggap  terhadap  perubahan  yang dilakukan, lambatnya kendala karena belum familiar dengan sistem tersebut,
Pada umumnya pegawai ASN dapat memiliki adaptasi terhadap Efektifitas Pengadaan Barang dan  Jasa  E-Catalogue  Di  Kecamatan  Kebayoran  Lama  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan
Received: 2021-07-10  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-08
Provinsi DKI Jakarta. Adapun permasalahan yang terjadi yaitu sangat minim atau kurangnya sosialisasi pada perkembangan informasi, terbatasnya sumber daya manusia pada penerapan yang dilakukan, masih terdapat beberapa kendala seperti perbedaan persepsi mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa.

## 1.7  Faktor  Pendukung  Dalam  Penerapan  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  E-Catalogue  Di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.
Dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik  di  Kecamatan  Kebayoran  Lama  Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, terdapat faktor-faktor yang memperlancar penerapan  pengadaan  barang  dan  jasa  E-Catalogue  di  Kecamatan  Kebayoran  Lama diantaranya adalah

## 1.7.1 Faktor Dukungan Regulasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa
Berdasarkan penelitian di lapangan, dapat diketahui faktor yang menjadi pendukung regulasi / aturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Catalogue.

## 1.7.2 Faktor Dukungan Anggaran (DPA)
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adanya anggaran yang bersumber dari APBD untuk kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  di  Kecamatan  Kebayoran  Lama  Kota  Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang dibebankan pada DPA-SKPD Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta

## 1.7.3 Monitoring dan Audit
Untuk mencapai efektivitas Pengadaan barang dan jasa yang optimal, dibutuhkan monitoring dan audit dalam penerapan pengadaan barang dan jasa di lapangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah mendukung proses monitoring dan audit, pasal 76 ayat 2 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan kegiatan melalui kegiatan audit,  reviu,  pemantau  dan  evaluasi  dan  atau  penyelenggaraan whistlebowling  system . Proses monitoring dan audit dilakukan bertujuan untuk apakah kegiatan pengadaan barang dan  jasa  sudah  berjalan  sesuai  dengan  peraturan  yang  adakah  ataukah  justru  belum mencapai kesesuaian dalam peraturan.
Pendukung proses monitoring dan audit ini dengan penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini semua masyarakat dapat memantau secara langsung proses pengadaan barang dan jasa yang sedang berlangsung melalui aplikasi LPSE secara 24 jam. Sementara untuk audit ada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini di Pemerintah Daerah BPKP Provinsi DKI Jakarta.
1.7.4 Memenuhi kebutuhan Informasi Yang Real Time .
Pendukung yang terakhir penerapan pengadaan barang dan jasa yang berdasarkan Perpres Nomor  16  Tahun  2018  adalah  memenuhi  akses  informasi  yang real  time ,  informasi  dapat dibutuhkan kapan pun dan dimana pun.
Received: 2021-07-10  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-08

## 1.8 Faktor Penghambat Dalam Penerapan Pengadaan Barang dan   Jasa E- Catalogue Di Kecamatan Kebayoran Lama Provinsi DKI Jakarta.

## 1.8.1 Sumber Daya Manusia
Dalam  penerapan  pengadaan  barang  dan  jasa  E-Catalogue  di  lingkungan  Kecamatan Kebayoran  Lama  terdapat  beberapa  kendala  yang  terjadi  di  lapangan,  diantaranya terbatasnya  sumber  daya  manusia  aparatur  manusia  yang  belum  memadai  sehingga pencapaian  dalam  meningkatkan  kinerja  jumlah  pengadaan  melalui  E-Catalogue  belum maksimal.
Sumber  daya  manusia  di  Kecamatan  Kebayoran  Lama  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan Provinsi DKI Jakarta masih terbatas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sertifikasi ahli di pengadaan barang dan jasa. Sertifikasi sangat dibutuhkan baik untuk PPTK, PPK/PPBJ, PPHP dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa karena sertifikasi ahli  pengadaan  barang  dan  jasa  penting  untuk  pengakuan  bahwa  yang  bersangkutan berkompeten.
Sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini  aparatur  negeri  sipil  (ASN)  di  lingkungan  Kecamatan Kebayoran  Lama  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  Provinsi  DKI  Jakarta  belum  memadai dalam  hal  kesiapan  pelaksanaan.  Hal  ini  karena  kurangnya  motivasi  dan  minat  terhadap kompetensi sertifikasi pengadaan barang dan jasa sehingga lebih cenderung tidak mengikuti serta biaya mahal dan tidak mudah lulus uji sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Maka penerapan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa E-Catalogue dapat dikatakan belum efektif sesuai dengan tujuan.

## 1.8.2 Proses Kerja
Dalam melakukan penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik terdapat kendala dalam proses kerja, hasil observasi di lapangan dalam proses kerja pengadaan barang belum mendukung  SOP  (Standar  Operating  System)  melakukan  transformasi  secara  keseluruhan, terutama jika dikaitkan dengan kendala-kendala dalam sistem pengadaan secara elektronik. SOP yang belum tersedia seperti:
1. SOP Alur Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
2. SOP Survei Harga Pasar
3. SOP Penyusunan Penetapan dan Pengumuman HPS.
4. SOP Alur Dokumen Pengadaan.
5. SOP Dasar Pemilihan Rekanan atau Di Rekomendasikan.
6. SOP Penanganan Gagal/Pembatalan Paket.
7. SOP Negosiasi.
8. SOP  Penerbitan  Surat  Kontrak  (Perjanjian  Kerjasama)  dan  Penerimaan  Hasil Pekerjaan.
9. SOP Penerimaan Barang dan atau Langsung di Tempat User .
10. SOP Instalasi / Uji Fungsi.
11. SOP Perbaikan Barang dalam Masa Garansi.
12. SOP Pengawasan Pekerjaan Jasa dan Pelaporan.

## 1.8.3 Teknologi
Selain  kompetensi  sertifikasi  pengadaan  barang  dan  jasa,  hasil  observasi  di  lapangan  ada faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan pengadaan barang dan jasa E-Catalogue yaitu kemampuan di bidang IT sehingga pelaksanaan di lapangan sudah memiliki sertifikasi pengadaan  barang dan  jasa membutuhkan bantuan sumber daya  manusia  yang lain untuk
Received: 2021-07-10  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-08
membantu penerapannya, karena kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan program tersebut.

## 1.8.4 Budaya Lingkungan Kerja
Dalam  mewujudkan  penerapan  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  optimal  memang  tidak mudah.  Tentu  ada  hambatan-hambatan  dalam  yang  terjadi  dalam  pelaksanaannya. Berdasarkan pengamatan di lapangan partisipasi instansi dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini belum sadar akan pentingnya manfaatnya melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien.

## 1.9  Upaya  Dalam  Penerapan  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  E-Catalogue  Di  Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

## 1.9.1 Kompetensi Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa
Upaya  dalam  penerapan  pengadaan  barang  dan  jasa  E-Catalogue  yang  efektif  mengikuti arahan Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa  Pejabat  Administrator  dan  Pejabat  Pengawas  diktum  KEDUA  Terhadap  Pejabat Administrator  dan  Pejabat  Pengawas  sebagaimana  dimaksud  pada  diktum  KESATU  yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dan/atau lembaga pelatihan yang diakui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa paling lambat 31 Desember 2019.
Dalam  rangka  mewujudkan  proses  pelaksana  pengadaan  barang  dan  jasa  sesuai  dengan prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  sudah  baik  karena  adanya  arah  dari  Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta ini sangat penting berkaitan dengan meningkatkan kompetensi kinerja  pegawai.  Namun  realitasnya  di  lapangan  masih  banyak  pejabat  yang  keterkaitan langsung dengan pengadaan barang dan jasa tidak memiliki sertifikat tidak mempengaruhi dalam pelaksanaan tugasnya.
Upaya  tersebut  sudah  diterapkan  tapi  tidak  berfungsi  karena  banyaknya  yang  tidak  lulus sertifikasi dan jumlah uang yang tidak sedikit untuk mendapatkan sertifikasi nyatanya gagal juga.  Menurut  penulis  di  sini  masih  dibutuhkan  ketegasan  untuk  melibatkan  pegawai terutama yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan di lingkungan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta untuk wajib miliki sertifikasi dengan memberikan motivasi dan  dukungan  atau  jika  tidak  dikenakan  sangsi  tegas  seperti  pencopotan  jabatan,  serta mempertegas  pimpinan  dalam  pemantauan  kinerja  pegawainya.  Sehingga  memiliki sertifikasi memberikan dampak yang positif terhadap Efektifitas Pengadaan Barang dan jasa E-Catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

## 1.9.2 Pelatihan
Upaya yang kedua dilakukan dalam penerapan pengadaan barang dan jasa E-Catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan  efektif  yaitu  bagi  pelaksana  pengadaan  barang  dan  jasa  selain  kompetensi  harus memiliki kemampuan di bidang Teknologi Informasi Komputer (TIK) terutama penggunaan
Received: 2021-07-10  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-08
atau  pengoperasian  komputer  serta  menjalankan  program  sistem  tersebut,  dalam  masa pandemi  COVID  19  ini  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BPSDM)  DKI  Jakarta melakukan  peningkatan  dan  pengembangan  ASN  di  lingkungan  Pemprov.  DKI  Jakarta menerapkan sistem e-learning terkait banyaknya ASN yang Work from Home (WFH).
Upaya  tersebut  masih  dilakukan  diharapkan  dapat  meningkatkan  minat,  motivasi  dan semangat pegawai untuk mengembangkan pengetahuannya di bidang TIK di lingkungan kerja Kecamatan Kebayoran Lama untuk mengikuti pelatihan e-learning di masa pandemi COVID 19 ini melalui situs http://bpsdm.jakarta.go.id. Sehingga dapat mengoperasionalkan layanan berbasis elektronik. Hanya saja upaya yang dilakukan akan bermanfaat dengan baik apabila dapat  langsung  di  terapkan  sehingga  dapat  mengerti  dan  memahami  cara  pengoperasian aplikasi tersebut.

## 1.9.3 Standar Operasional Prosedur (SOP)
Upaya yang ketiga dilakukan dalam penerapan pengadaan barang dan jasa E-Catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan  efektif  yaitu  adanya  menerapkan  SOP  pengadaan  barang  dan  jasa  E-Catalogue tentang acuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang memuat tugas maupun tanggung jawab, sehingga pelaksanaannya bisa berjalan lebih baik serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
Upaya  belum  optimal  SOP  pada  pengadaan  barang  dan  jasa  E-Catalogue  terlihat  masih bingung  karena belum  disediakan  secara keseluruhan dalam mengikuti prosedur yang ada tersebut.  Semenjak  terjadi  COVID  19  bulan  februari  hingga  sekarang  beberapa  anggaran kegiatan dimatikan dikarenakan anggaran di rasionalisasi di Provinsi DKI Jakarta, sehingga berkurang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan. Hanya saja jika upaya SOP tersebut dilakukan akan bermanfaat dengan baik apabila dapat langsung di terapkan sehingga dapat mengerti dan memahami cara pengoperasian aplikasi tersebut.

## 1.9.4 Inovasi dari Pimpinan
Pimpinan dapat menuntun dan menginspirasi staf, mengajak untuk berpartisipasi sadar akan pentingnya melakukan proses pengadaan secara elektronik yang efektif dan efisien. Namun belum dilihat adanya ketegasan dalam hal ini sangat di perlukan seorang pimpinan dalam mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa secara efektif dibawahnya untuk menjalankan proses dengan baik.

## KESIMPULAN
Kesimpulan dalam penelitian untuk mengetahui efektivitas pengadaan barang dan  jasa E- Catalogue  di  Kecamatan  Kebayoran  Lama  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  Provinsi  DKI Jakarta pada tahun 2017 – 2019 berjalan efektif namun belum optimal dalam penerapannya. Kurang efektifnya pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dengan adanya indikator- indikator, antara lain produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan perkembangan.
Hasil penelitian ini terutama didasarkan pada pengambilan data sekunder dari Pengadaan Barang  dan  Jasa  E-Catalogue  Di  Kecamatan  Kebayoran  Lama  Kota  Administrasi  Jakarta
Received: 2021-07-10  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-08
Selatan Provinsi Dki Jakarta. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih luas (tidak hanya bersumber dari nominee tetapi juga semua inisiatif yang diajukan) untuk mendapatkan representasi inovasi pelayanan publik yang lebih banyak di Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Adi, C. S. W. (2018). Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik:  Studi  Kasus  pada  Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE)  Kementerian Keuangan  Papua  Barat. Indonesian  Treasury  Review  Jurnal  Perbendaharaan  Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 2 (2), 1 – 16. https://doi.org/10.33105/itrev.v2i2.16
Barngetuny, D. C., & Kimutai, G. (2015). Effects of e-procurement on supply chain management performance  in  Elgeyo-Marakwet  County. International  Academic  Journal  of  Procurement and Supply Chain Management , 1 (5), 99 – 120.
Candra,  S.,  &  Gunawan,  F.  E.  (2017).  The  impact  of  e-Procurement  practice  in  Indonesia government:  A  Preliminary  Study  (The  case  of  Electronic  Procurement  Service  at  Bekasi District). Journal of Physics: Conference Series , 801 , 12023. https://doi.org/10.1088/1742- 6596/801/1/012023
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  (2003).  https://pustaka.pu.go.id/biblio/keputusan- presiden-republik-indonesia-nomor-80-tahun-2003-tentang-pedoman-pelaksanaan- pengadaan-barangjasa-pemerintah/E8LJ6
Enjoy  Jakarta.  (2013). Sejarah  Jakarta .  Http://Jakarta-Tourism.Go.Id/.  http://jakarta- tourism.go.id/visit/blog/2013/12/sejarah-jakarta
Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (2005). Organization Perilaku, Struktur, Proses Jilid 1-8/E . Binarupa Aksara.
Iskandar, A. I. (2013). Analisis pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Bogor dan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) . Universitas Indonesia.
Masyhur,  F.  (2017).  Penelitian  e-Government  di  Indonesia:  Studi  Literatur  Sistematis  dari Perspektif  Dimensi  Pemeringkatan  e-Government  Indonesia  (PeGI). JURNAL  IPTEKKOM : Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi , 19 (1), 51. https://doi.org/10.33164/iptekkom.19.1.2017.51-62
Matunga, D. A., Nyanamba, S. O., & Okibo, D. W. (2013). The Effect of E-Procurement Practices on Effective  Procurement  in  Public  Hospitals:  A  Case  of  KISII  Level  5  Hospital. American International Journal of Contemporary Research , 3 (8), 103 – 111. http://www.aijcrnet.com/journal/index/521
Nurchana,  A.  R.  A.  (2014).  Efektivitas  E-Procurement  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  (Studi terhadap  Penerapan  E-Procurement  dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Kabupaten
Bojonegoro). Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 2 (2), 355 – 359.
http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/385
Received: 2021-07-10  Revised: 2021-09-06
Approved: 2021-09-08
Pemerintah  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan.  (n.d.). Sejarah  Jakarta  Selatan . Https://Selatan.Jakarta.Go.Id/. https://selatan.jakarta.go.id/page-sejarah-jakarta-selatan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2007). https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-106- tahun-2007
Purwanto, E. A., & Djojosoekarto, A. (2008). E-procurement di Indonesia : pengembangan layanan pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  secara  elektronik .  Kemitraan  Partnership :  LPSE Nasional.

## Copyright (c) 2021 Deby Ariesta
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License.