## KEKELIRUAN PERSEPSI DALAM PENYEDIAAN
RUANG TERBUKA HIJAU DI PENGGAL JALAN YOSODIPURO SURAKARTA.

## Dwi Suci Sri Lestari

## Abstrak
Ruang terbuka kota serta jalur pedestrian merupakan dua dari delapan elemen fisik perancangan  kota  yang  harus  terdapat  dalam  perancangan  kota.  Ruang  terbuka  kota dapat  berbentuk  ruang  terbuka  hijau  (RTH),  maupun  ruang  terbuka  non  hijau  (RTNH) sebagaimana:  jalan,  jalur  pedestrian;  maupun  badan  air.  Di  antara  bermacam-macam fungsi  utama  ruang  tata  hijau,  adalah  menjadi  bagian  dari  sistem  sirkulasi  udara  kota, sebagai  peneduh,  produsen  oksigen.  Di  tengah  situasi  perubahan  iklim  global  yang berdampak  kerusakan  lingkungan  dan  bencana  yang  semakin  memprihatinkan,  sebagai responnya  adalah  pasal  63  UU  Nomor  32  tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH):  prinsipnya pemerintah bertugas dan berwenang membina  dan  mengawasi pelaksanaan  kebijakan  nasional,  peraturan  daerah,  dan peraturan  kepala  daerah,  dengan  salah  satu  instrumen  pembinaan  dan  pengawasan berupa:  Program    Menuju  Indonesia  Hijau  (Program  MIH).  Ini  dilatarbelakangi  oleh makin  merosotnya  luasan  RTH  di  Surakarta  hingga  11,9  %.  Kementerian  Pekerjaan Umum  terdorong  untuk  mewujudkan  Kota  Hijau  sebagai  metafora  Kota  Berkelanjutan, yang  mendorong    timbulnya    Program  Pengembangan  Kota  Hijau  (P2KH)  bagi  setiap kota,  antara  lain  di  Surakarta.  Diduga  terdapat  kekeliruan  persepsi  dan  bagi  perencana dan  pelaksanaan  pelaksana  P2KH  dalam  penambahan  RTH,  sehingga  jalur-jalur pedestrian pada beberapa bagian penggal-penggal jalan di kota Surakarta, antara lain di penggal  jalan  Yosodipuro  dari  perempatan  Monumen  Pers  Nasional–pertigaan  dengan Jalan  dr.  Muwardi  yang  merupakan  RTNH  berubah  menjadi  RTH.  Jalur  pedestrianpun menghilang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  macam  kekeliruan  persepsi  dalam penyedian  RTH  pada  penggal  jalan  Yosodipuro  dari  Monumen  Pers  Nasional-pertigaan dengan  jalan  dr.  Muwardi.    Macam  metoda  penelitiannya,  deskriptik  analitis  kualitatif. Hasil  penelitiannya,  terdapat  enam  kelompok  tema  yang  dirinci  dalam  sembilan  macam tema  kekeliruan  dalam  dan  solusi  penganggulangannya  bagi  pihak-pihak  terkait  di Surakarta
Kata kunci: ruang terbuka hijau kota, jalur pedestrian,  Program MIH, P2KH.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Pertumbuhan  kota  kini  sangat  cepat, berimplikasi  terhadap timbulnya  berbagai permasalahan kota:  antara lain kemacetan, banjir,  permukiman  kumuh,  kesenjangan sosial,  dan  berkurangnya  luasan  ruang terbuka  hijau  (Ernawi,  2012).  Kini semakin berat karena fenomena perubahan iklim,  yang  mendorong  Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) untuk
mewujudkan  Kota  Hijau  sebagai  metafora dari    Kota  Berkelanjutan,  sekaligus  untuk menjawab  permasalahan  perkotaan  serta merespon  tantangan  perubahan  iklim. Hal  ini  mendorong    timbulnya    Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH).
Ruang  terbuka  kota  serta  jalur pedestrian  merupakan  dua  dari  delapan elemen  fisik  perancangan  kota  yang harus ada dalam proses perancangan kota (Shirvani, 1986). Masing-masing
memiliki  fungsi  berbeda.  Ruang  terbuka kota dapat berbentuk ruang terbuka hijau (RTH),  maupun  ruang  terbuka  non  hijau (RTNH) sebagaimana: jalan, jalur pedestrian;  maupun  badan  air.  Di  antara bermacam-macam  fungsi  utama  ruang tata  hijau,  adalah  menjadi  bagian  dari sistem  sirkulasi  udara  kota,  pengatur iklim  mikro  agar  sirkulasi  udara  lancar, sebagai  peneduh,  produsen  oksigen  dan penyerap  polutan  media  udara,  air  dan tanah. Maka dengan kondisi luasan ruang terbuka di Surakarta yang makin merosot hingga 11,9 %, pemerintah kota Surakartapun bergegas merapkan pelaksanaan P2KH di Surakarta.
Hemat  penulis,  terdapat  kesalahan persepsi bagi perencana dan pelaksanaan P2KH  dalam  rangka  penambahan  luasan RTH.  Hal  ini  terlihat  dalam  jalur-jalur pedestrian pada beberapa bagian penggal-penggal  jalan  di  kota  Surakarta, antara  lain  di  penggal  jalan  Yosodipuro dari perempatan Monumen Pers Nasional –  pertigaan  dengan  Jalan  dr,  Muwardi yang merupakan RTNH berubah menjadi RTH  sebagai  dampak  diperlakukannya sebagai penambah luasan tutupan vegetasi. Hal itu menyebabkan hilangnya seluruh atau sebagian besar jalur pedestrian  yang  merupakan  hak  publik. Dengan  demikian,  menarik  untuk  digali macam  kekeliruan  persepsi  penyebab terjadinya  hal  dimaksud,  penyebabnya untuk dapat diupayakan solusinya.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, dikemukakan  rumusan  masalah  sebagai berikut.
a. Apa saja wujud kekeliruan persepsi dalam  pelaksanaan  penambahan penghijauan  di  lokasi  studi  di Surakarta?
b. Apa  saja  penyebab  kekeliruan persepsi dalam pelaksanaan-
pelaksanaan  penambahan  peng- hijauan di lokasi studi?
c. Adakah  upaya    untuk  meng- hentikan kekeliruan persepsi dimaksud dan jika ada apa bentuknya?
1.3.   Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan  secara  analitik  kualitatif hal-hal berikut.
a. Mengidentifikasi macam wujud kekeliruan  persepsi  dalam  pelak- sanaan  penambahan  penghijauan  di lokasi studi dimaksud di Surakarta.
b. Menggali macam penyebab kekeliruan  persepsi  terdapat  dalam pelaksanaan wujud kekeliruan persepsi dalam pelaksanaan penambahan  penghijauan  di  lokasi studi.
c. Menggali  ada  tidaknya  upaya  untuk menghentikan  kekeliruan  persepsi dimaksud.
2. Metode Penelitian
2.1.   Macam Metode Penelitian  ini  bermetode  deskriptif analitis  kualitatif.  Yakni  memberikan pemerian  (deskriptif)  pada  pengiden- tifikasian macam-macam kekeliruan persepsi  dalam  pelaksanaan  perwujudan RTH  di  penggal  jalan  Yosodipuro  antara Monumen  Pers  Nasional  –  pertigaan dengan Jalan dr. Muwardi di Surakarta.

## 2.2.   Lokasi dan Obyek Studi
Lokasi  studi  adalah  penggal  jalan Yosodipuro antara Monumen Pers Nasional  –  pertigaan  dengan  Jalan  dr. Muwardi  di  Surakarta,  yang  memiliki contoh  pelaksanaan  penghijauan  untuk pagar  maupun  jalur  pedestrian  serta tutupan saluran drainasenya sebagai berikut.
a. Jalur  pedestrian  dalam  lokasi  studi merupakan  kondisi  jalur  RTNH  yang relativ memiliki luasan sempit dan telah mengalami  perubahan  bentuk  dan fungsi  sebagai  ruang  terbuka  hijau tambahan. Jalur pedestrian dalam lokasi studi  ini,  dibandingkan  di  bagian
penggal  jalan lainnya,  yang  tidak dapat lagi  dilalui  pejalan  kaki  sesuai  dengan fungsinya.
b. Jalur  pedestrian  merupakan  hak  publik atau  warga  kota,  yang  jika  dibiarkan menghilang  karena  perubahan  bentuk dan fungsi, akan menimbulkan ganguan kenyamanan warga.
c. Jalur Jalan Yosodipuro merupakan jalur jalan  dengan  bermacam-macam  wadah kegiat-an  rumah  tinggal,  pelayanan
publik, jasa  komersial  yang dibutuhkan warga kota.
Obyek  studi  adalah  pagar,  jalur pedestrian dan saluran drainase
Visualisasi  lokasi  studi  penggal  Jl.
Yosodipuro antara Monumen Pers Nasional-pertigaan dengan Jl. dr. Muwardi
Surakarta, disajikan dalam gambar 2.1, 2.2 dan 2.3.
Gambar 2.1
Penggal Jalan Yosodipuro antara pertigaan Jalan Yosodipuro dengan Jalan dr Muwardi dengan Monumen Pers Nasional
Gambar 2.2
Penggal jalan Yosodipuro dengan batas timur gedung Monumen Pers Nasional Gambar 2.3 Penggal jalan Yosodipuro di dengan batas barat pertigaan dengan jalan dr Muwardi

## 3. TINJAUAN PUSTAKA
3.1.   Ruang Terbuka Ruang  terbuka    merupakan  salah satu dari delapan elemen fisik perancangan kota  yang  harus  ada dalam  proses
perancangan kota (Shirvani, 1985). Ketujuh  elemen  fisik  perancangan  kota lainnya yang harus ada adalah: a) tata guna lahan, b) tata massa bangunan, c) sirkulasi dan  perparkiran,  d)  jalur  pedestrian/
pejalan  kaki,  e)  penandaan  ( signage) ,  f) pendukung  kegiatan  ( activity  support ), serta g) pelestarian bangunan dan lingkungan ( preservation .)
Ruang  terbuka    menurut  Trancik (1986), terdiri atas elemen keras ( hardscape ),  yang  dibatasi  oleh  dinding- dinding arsitektural (bangunan), digunakan sebagai  tempat  bersama,  serta      elemen lunak  ( softscape )  yang  didominasi  oleh lingkungan  alami,  baik  di  dalam  maupun di luar kota. Contoh hard-scape antara lain seperti:  jalan,  jalur  pedestrian,  patung  dan beba-tuan) dan contoh elemen lunak ( soft- scape ) antara lain: tanaman dan air.
Dengan  demikian  ruang  terbuka dapat  berupa  antara  lain  berupa  lapangan, jalan, jalur pedestrian, patung (patung dan tempat keberadaannya), bebatuan, makam, sempadan  sungai,  sempadan  jalur  kereta api,  taman,  ruang  rekreasi  di  daerah perkotaan  dan  jalur  hijau green  belt . Dalam  perencanan open  space akan senantiasa terkait dengan perabot taman/jalan  ( street  furniture ),  baik  berupa lampu,  tempat  sampah,  papan  nama, bangku  taman  dan  sebagainya.  Ruang terbuka hendaknya menjadi bagian integral dari  perancangan  kota,  bukan  hanya merupakan akibat dari penyelesaian arsitekturnya.

## 3.1.1. Ruang Tata Hijau (RTH)
Terkait  ruang  tata  hijau  (RTH), ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur  dan/atau  mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka,    tempat    tumbuh    tanaman,    baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja  ditanam  (Bab  I  pasal  1  ayat  31 Undang-undang nomor (UU no.) 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang)
RTH memiliki fungsi utama (PerMenPU  no.  05  tahun  2008  tentang Pedoman  Penyediaan  dan  Pemanfaatan RTH)  sebagaimana  pernah  diungkap sebelumnya  dalam  subbab  1.1.  Latar Belakang.  Selain  itu  juga  memiliki  fungsi tambahan,  antara lain 1) Fungsi sosial
dan budaya,  2)
Menggambarkan eks-presi budaya lokal; 3) Merupakan
media  komunikasi  warga  kota;  4)  Fungsi ekonomi dan 5) Fungsi estetika:
Secara  tipologis,  RTH    dapat dibedakan  ke dalam:
a) secara  fisik: RTH  alami  (habitat  liar alami,  kawasan  lindung  dan  taman- taman nasional) dan RTH non alami/binaan
(taman, lapangan olahraga,  pemakaman  atau  jalur-jaur hijau jalan),
b)  secara  fungsi  (fungsi  ekologis,  sosial budaya, estetika, dan ekonomi),
c)  secara  struktur  ruang,  RTH  (mengikuti pola ekologis: mengelompok, memanjang,  tersebar,    maupun    pola planologis  (mengikuti    hirarki    dan struktur  ruang perkotaan),
d)  secara  kepemilikan  (RTH  publik  dan RTH privat).

## 3.2.   Jalur Pedestrian
Telah  diungkapkan  pula  dalam uraian  subbab  3.1,  bahwa  jalur  pedestrian ( pedestrian  path )  juga  merupakan  salah satu dari delapan elemen fisik perancangan kota  versi  Shirvani  yang  harus  ada  dalam proses  perancangan  kota.  Juga  telah diungkapkan  dalam  uraian  subbab,  bahwa jalur  pedestrian  merupakan  bagian  dari ruang terbuka kota.
Jalur pedestrian di pusat kota sebagai unsur penting penunjang vitalitas prasarana  umum  pusat  kota,  yang  sering tidak disadari keberadaannya, bila dibanding  dengan  unsur  lain,  seperti kendaraan  dan  perparkiran.  Fasilitasnya seumumnya  kurang  baik  dibandingkan dengan  fasilitas  untuk  kendaraan,  padahal sebagai sarana transportasi internal, kawasan  jalur  pedestrian  berperan  penting untuk  mengantar manusia untuk  mencapai tujuan  yang  dikehendaki  dengan  sarana berjalan kaki.
Aktivitas berjalan kaki mem- butuhkan persyaratan:
a. aman,  mudah/leluasa  bergerak  dengan cukup  terlindung  dari  lalu  lintas kendaraan bermotor,
b. menyenangkan, dengan rute-rute pendek dan jelas, serta bebas hambatan dan kelambatan waktu, yang diakibatkan kepadatan pejalan kaki,
c. mudah diarahkan ke segala arah, tanpa kesulitan,  hambatan  dan  gangguan yang  disebabkan  ruang  yang  sempit, permukaan  lantai  naik  turun  dan sebagainya, dan
d. daya  tarik  pada  tempat-tempat  tetentu diberikan elemen yang dapat menimbulkan daya tarik seperti elemen estetika,  lampu  penerangan  jalan, lansekap/taman dan lain-lain.

## 3.3.    Esensi  Pembahasan  Arsitektur  ke Arah Ilmu Lingkungan
Lingkup  definisi  atau  pengertian tentang  arsitektur sangat beragam, karena ilmu-ilmu pendudukung arsitektur beragam.  Pada  tahun  1914    teori-teori bidang  psikologi  telah  diimplementasikan dalam  pembahasan  arsitektur  (Frankl, 1986). Sejak tahun 1950-an, sebagai akibat timbulnya masalah lingkungan yang ditimbulkan  oleh  penggunaan  teknologi modern  yang  merugikan  orang,  perhatian terhadap lingkungan hidup besar (Soemarwoto, 1997), hal inipun tentu akan mempengaruhi pembahasan arsitektur.
Esensi  pembahasan  arsitektur  pada setiap era berubah, seiring dengan kebutuhan  pemecahan  problem  yang fenomenal dalam era bersangkutan.
Diawali  dengan  arsitek  teoriwan  pertama era  Romawi  Vitruvius  dengan  triloginya yang  kini  dikenal  dengan firmitas,  utilitas dan venustas, namun  sesungguhnya  pada masa  hisupnya  adalah venustas,  firmitas, dan utilitas. Pada  abad-abad  sesudahnya banyak  yang  menyampaikan  turunan trilogi  di  atas.  Kemudian  Charles  Jencks pun memiliki esensi pembahasan arsitektur versinya,  yang  dikenal  dengan  singkatan 3E  dan  3S  (Broadbent,  Bunt  dan  Jencks, 1980).
Menurut  Jencks  lagi,  pada  tahun 1960an,  bagi  para  arsitektur  modernis, esensi  arsitektur  adalah  ‘ruang’,  ‘konsep ruang’,  ‘interpenetrasi  ruang  dalam  dan ruang  luar’  dan  ‘pemilah-milahan  rinci transfaransi  fenomenal’.  Pada  tahun 1970an pembahasan bergeser ke
‘pembuatan ruang’, ‘identitas’ dan ‘personalisasi’. Pada tahun 1980an, Jencks memformulasikan  esensi  arsitektur  dalam ‘3  E  dan  3  S’,  yang  merupakan kepanjangan dari energi ( energy), lingkungan (environmen)t, dan  ekologi ( ecology), serta  sintaks (syntax), semantik ( semanthic), dan sculpture .
Tentang  3  E;  enerji  ( energy ),  bahwa dalam perancangan karya arsitektur, pelaksanaan  dan  penggunaannya  harus mempertimbangkan  aspek  hemat  enerji. Tentang lingkungan ( environment ), bahwa dalam perancangan karya arsitektur, pelaksanaan dan penggunaannya seharusnya mempertimbangkan aspek
lingkungan,    baik  lingkungan  fisik  alami (ciptaan Tuhan), lingkungan fisik arsitektural (ciptaan manusia), serta lingkungan sosial (masyarakat). Dalam hal ini tidak merusak/melestarikan:
a)    lingkungan fisik alami,
b)  lingkungan  fisik  arsitektural  (meng- hargai  konservasi  lingkung-an  dan bangunan),  dan
c)  lingkungan  sosial  (masyarakat),  tak menimbulkan  dampak  marjinalisasi sosial,  kecemburuan  sosial,    bahkan kepunahan suatu etnis.
Tentang  ekologi  ( ecology ),  bahwa dalam perancangan karya arsitektur, pelaksanaan dan penggunaannya,
seharusnya mempertimbangkan aspek keseimbangan    dan  tidak  mengganggu ekologi.
Tentang  3  S;  sintaksis  (dalam  ilmu bahasa:  susunan  kata  pembentuk  kalimat) dalam  hal  ini  susunan  dan  komposisi elemen  pembentuk  bangunan  agar  benar sesuai  dengan  tujuan  desainnya,  sehingga
semantik atau makna dibalik fisik arsitekturalnya  dapat  ditangkap.  Tentang sculpture, bahwa dalam  perancangan karya arsitektur dan hasil pelaksanaannya, seharusnya mempertimbangkan agar hasilnya tidak hanya berkualitas fungsional saja,  melainkan  juga  seindah  sculpture, maksudnya  juga  semaksimal  mungkin dapat  menampilkan  sisi  estetika  karya arsitektur yang dirancang.
Dengan  gencarnya  isu-isu  kerusakan lingkungan yang makin merebak kini, maka pembahasan  arsitektur  kini,  tidak  dapat dilepaskan pula dari ilmu lingkungan.

## 3.4. Program  Menuju  Indonesia  Hijau (MIH)
Acuan utama dalam pembahasan dan praktek  pengelolaan  lingkungan  adalah Undang-undang  nomor  32  (UU.  No.  32) tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (PPLH). Pasal 63 ayat (1) huruf n UU. No. 32 tahun 2009 menyebutkan  bahwa  pemerintah bertugas  dan  berwenang  membina  dan mengawasi pelaksanaan kebijakan nasional,  peraturan  daerah,  dan  peraturan kepala  daerah.  Salah  satu  instrumen  untuk pembinaan  dan  pengawasan:  Program Menuju  Indonesia  Hijau  (Program  MIH), sebagai respon terhadap. kondisi kerusakan lingkungan  dan  kejadian  bencana  yang makin  memprihatinkan. Maka  Program MIH  adalah  program  pembinaan  dan pengawasan  dalam  pelaksanaan  konservasi kawasan  berfungsi  lindung,  pengendalian kerusakan  lingkungan  dan  penanganan perubahan iklim yang dilaksanakan melalui penilaian kinerja pemerintah daerah. Program ini diharapkan dapat meningkatkan  kualitas  lingkungan  dan membuka  peluang  bagi  masyarakat  untuk berperan  aktif  dalam  pelestarian  sumber daya  alam  dan  pengendalian  kerusakan lingkungan.
Awalnya  Program  MIH  terdapat dalam    Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup    (PermenLH)    No.  03  tahun  2006,
kemudian muncul PermenLH No. 01 tahun 2012    untuk  merevisi  PermenLH)    No.  03 tahun  2006    tentang  Program  MIH  yang dianggap telah tak sesuai.
Program MIH bertujuan untuk mendorong  pemerintah  daerah  menambah tutupan vegetasi dalam  rangka:  a) menjaga kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup,  b) mendorong  pemanfaatan  tutupan  vegetasi secara  bijaksana;  dan  c)  meningkatkan resapan  gas  rumah  kaca  dalam  rangka migitasi perubahan iklim.

## 3.5. Program Pengembangan Kota
Hijau (P2KH) Munculnya  Program  MIH,  mendo- rong Kementerian Pekerjaan Umum memunculkan Program Pengembangan
Kota  Hijau (P2KH). Panduan P2KH 2011- 2014  adalah  Delapan  Atribut  Kota  Hijau. Yaitu:
a)    Perencanaan    dan    perancangan    kota yang  berkelanjutan  ( green  design  and planning );
b)  Ketersediaan  Ruang  Terbuka  Hijau ( green open space );
c)  Pengelolaan  limbah  berprinsip  3  R: reduce,  reuse dan recycle ( green waste );
d)  Penerapan    system    transportasi  ber- kelanjutan ( green transport-ation ),
e)  Jeli  dan  hemat  memanfaatkan  sumber mata  air  untuk  keberlangsungan  hidup ( green water ).
f)  Hemat  menggunakan  sumber  energi secara  efisien  dan  ramah  lingkungan ( green energy ),
g)      Bangunan  hemat  enerji  atau  bangunan hijau ( green building), dan
h)      Peningkatan      peran      masyarakat  s  e- bagai komunitas hijau (green community). P2KH merupakan inisiatif untuk  mewujudkan  kota  hijau  secara inklusif dan berkelanjutan
3.6.    Hambatan  dan  Tantangan  dalam Perwujudan RTH Kota
Tentang  penyediaan  RTH  kota,  UU. No.  26  Th.  2007  tentang  Penataan  Ruang
menyebutkan  bahwa:  a)  RTH  terdiri  dari RTH public dan RTH privat;  b) RTH kota seharusnya  30  %  wilayah  kota;  c)  RTH publik minimal 20 % dari wilayah kota. Di kota  Surakarta  ini  telah  ditetapkan  dalam Peraturan Daerah (Perda).
Dengan  gencarnya  isu-isu  kerusakan lingkungan yang makin merebak kini, maka pembahasan  arsitektur  kini,  tidak  dapat dilepaskan pula dari ilmu lingkungan.

## 3.8.  Perda Kota Surakarta no. 08 tahun 2009 tentang Bangunan
Terkait  RTH,  dalam  Perda  Kota Surakarta  no.  08  dikatakan  tahun    2009 tentang  Bangunan,  dinyatakan  RTH tidak hanya  direncanakan  dan  dilaksanakan begitu  saja,  melainkan  terdapat  beberapa instansi  Pemkot  yang  terlibat  di  dalam kepengurusan  dan  perawatan  RTH  kota Dinas PU dan BLH dan  Dinas Pertanian. Disebutkan pula bahwa seluruh penduduk
kota  Surakarta  berkewajiban  memelihara taman-taman    lingkungan    di    lingkup RT/RW/ Kelurahan agar iklim mikro tetap terjaga, dan mendukung  perwujudan Kota Hijau.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1.   Gambaran umum lokasi studi
Lokasi studi penggal Jalan Yosodipuro  dari  pertigaan  dengan  Jl.  dr Muwardi  –  Monumen  Pers  Nasional Nasional, secara garis besar dari arah barat ke  timut  terdiri  dari  tiga  penggal  jalan sebagai  tiga  sublokasi  studi  1,  2  dan  3 sebagai berikut. 1) pertigaan J. Yosodipuro dengan  Jl.  dr.  Muwardi-perempatan  Solo Paragon; 2) penggal jalan perempatan Solo Paragon  –perempatan  Sekolah  Dasar Negeri (SDN) Yosodipuro, dan c) penggal jalan perempatan SDN Yosodipuro– perempatan  Monumen  Pers  Nasional
Nasional (lihat gambar 4.1)

## Gambar 4.1
Tiga sublokasi studi pada penggal jalan Yosodipuro dari batas pertigaan dengan jalan dr. Muwardi sampai gedung Monumen Pers Nasional
Dalam rangka
melaksanakan perwujudan  Kota  Hijau,  Kota  Surakarta memiliki beberapa RTH publik yang dapat dimanfaatkan  keberadaannya,  antara  lain seperti  Taman  Balekambang,  Taman Banjarsari,  Taman  Air  Tirtonadi,  Taman
Sekartaji,  Taman  Satwa  Taru  Jurug,  dan saat itu terdapat rencana beberapa pembangunan taman di tahun 2012 seperti Taman  Urban  Forest  III  di  wilayah Pucangsawit,  Kecamatan  Jebres  seluas 3.700  m2.  Penyediaan  RTH  merupakan
amanat  dari  UU  No.  26/2007  tentang penataan  ruang  yang  mempersyaratkan luas  RTH  minimal  30%  dari  luas  wilayah perkotaan (Swa, 2013).
Menurut  Swa  lagi,  rencana  RTH Kota  Surakarta  tahun  2013  yang  akan dibangun  dalam  bentuk  taman  seluas  357 hektare  (ha),  RTH  dalam  bentuk  Taman Pemakaman  Umum  (TPU)  seluas  50  ha, RTH  dalam  bentuk  sempadan  rel  kereta api  seluas  73  ha  dengan  sebaran  di beberapa  kecamatan.  Juga  terdapat  Ruang Terbuka  Non  Hijau  (RTNH)  di  Kota Surakarta  seluas  7  ha  yang  tersebar  di seluruh kawasan kecamatan.
Pihak-pihak  yang  dilibatkan  dalam pembangunan  RTH  ini  antara  lain:  Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Pekerjaan  Umum  (DPU)  dan  Badan Lingkungan  Hidup  (BLH).  Peran  dinas- dinas  ini  di  antaranya  menyediakan tanaman  produktif.  Meskipun  demikian, perawatan  RTH  yang  ditugaskan  ke beberapa  dinas  belum  terlaksana  dengan baik  dan  minimnya  kerjasama  atau koordinasi  antar  dinas  dalam  merawat RTH di seluruh wilayah Surakarta.
Minimnya  keterlibatan  warga  dalam memelihara  taman  kota  di lingkup RT/RW/Kelurahan menjadi kendala dalam melestarikan  beberapa  taman  kota  yang sudah  dibangun.  Kurangnya  pengkajian analisis  sosial  kebutuhan  masyarakat berdampak pada tidak pedulinya masyarakat  untuk  menjaga  taman  kota. Misalnya,  di  daerah  sempadan  sungai, banyak  lahan  atau  hunian  liar  yang  belum dikelola  oleh  pemerintah  kota.  Ada beberapa  taman  kota  yang  dibangun  oleh pemerintah  di  daerah  sempadan  sungai, namun partisipasi masyarakat masih rendah.
Pelaksanaan  penambahan  tutupan vegetasi  atau  penghijauan  di  Surakarta sejak  tahun  2013  itu,  menghasilkan lingkungan bangun-an yang semula berpagar  tembok,  kemudian  dijadikan berpagar  hijau,  contohnya  antara  lain
seperti di SMK 6 Jalan Adisucipto, di luar lokasi studi (periksa gambar 4.2).
Gambar 4.2 Contoh hasil penghijauan pagar dan jalur pedestrian gedung SMK 6
Surakarta Karena sasaran
penghijauan biasanya pada pagar (dan jalur pedestrian), program  penghijauan  ini  lajim  dikenal masyarakat dengan Pagarisasi Hijau.
Dalam  pelaksanaannya,  pagar-pagar halaman  gedung-gedung  di  atas  diganti bahan  aslinya  dengan  pagar  hijau,  dan jalur-jalur  pedestriannya  yang  semula berpaving, diganti dengan vegetasi, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai jalur  pedestrian  bagi  warga  setempat. Saluran drainase antara pagar halaman dan jalur  pedestrian,  ada  yang  dibiarkan terbuka,    ada  pula  yang  ditutup  beton  dan permukaannya  ditutup  vegetasi  menyatu dengan  vegetasi  penutup  jalur  pedestrian, ada  pula  yang  permukaan  beton  yang ditutu  pengerasan  itu  dibiarkan  untuk semacam jalur jalan sempit pengganti jalur pedestrian yang telah menjadi hijau.
Bahkan  menurut  Swa  (2013)  lagi Walikota  Surakarta  saat  itu  Rudiyatmo, yang  meneruskan  program  penghijauan dimaksud  dari  walikota  sebelumnya:  Ir. Joko  Widodo  (kini  Presiden  RI),  Rudi berujar  pada  tahun  2015  Surakarta ditargetkan  akan  menjadi  Kota  dalam Kebun.  Dikatakan  beliau  pula,  bahwa  di lingkungan Kecamatan Banjarsari sekarang  pagarnya  hijau  semua,  seiring dengan  pembangunan  kantor  yang  juga baru, dan pelayanan yang ditingkatkan.
Dalam pernyataan walikota Surakarta saat itu selain tentang penghijauan  juga  disampaikan  rencana
Pagar hijau dan jalur pedestrian tertutup vegetasi sekitar papan nama sekolah
revitalisasi  dan  pemeliharaan  bangunan- bangunan warisan cagar budaya, penyelamatan asset-aset
termasuk perumahan  agar  selamat  dari  banjir.
Pemeliharaan  Sarana  dan  prasarana  fisik, yakni  berupa  pemeliharaan  sarana  dan prasarana taman-taman kota, jalan, saluran,  penerangan  umum,  lalu  lintas, persampahan, meterisasi PJU, dan penggantian  PJU  dengan  PJU  hemat energi.  Juga    penataan  area-area  yang semula  dipenuhi  secara  meluas  oleh pedagang  kaki  lima  (PKL),  agar    anak- anak  dapat  bermain  dengan  santai  dan tidak  menghirup  udara  yang  tidak  sedap. Dibenahi  pula  selain  jalur-jalur  pedestrian termasuk citywalk ,  juga  kawasan  sungai Bengawan  Solo,  untuk  mengantisipasi banjir.
Khususnya tentang pelaksa-naan penghijauan  di  bagian-bagian  lokasi  studi, sebagai berikut.
4.2.    Tema-tema penghijauan
4.2.1.  Tema  1  :      pagar          dan        jalur
pedestrian hijau, drainase terbuka A.       Kriteria tema 1 Yang  dimaksudkan  dengan  tema  1
sebagai berikut.
1) Sebagian besar halaman pagar dibongkar  digantikan  dengan  pagar tanaman/dihijaukan
2) Jalur  pedestrian  sempit  (berlebar  ±  1 m)  dengan  pohon  peneduh  di  tengah- tengahnya,
3) Permukaan jalur tinggi terhadap entrance dari jalan kehalaman gedung.
4) Paving permukaan  jalur  pedestrian dibongkar,  diganti-kan  dengan  tutupan vegetasi.
5) Saluran  drainase  antara  pagar  halaman dan jalur pedestrian terbuka.
B.   Contoh tema 1 - sublokasi 1A
Contoh  tema  1  hanya  terdapat  pada sublokasi  1A yaitu  pada depan  tapak kantor Gedung Dinas  Koperasi  dan Usaha Mikro  Menengah  Kecil  (DinkopUMMK) dan Kantor Badan Penanggulangan
Bencana  Daerah  (BPBD) - Pemadam Kebakaran  (Damkar)  di  Jalan  Yosodipuro (periksa pada gambar 4.3 dan 4.4).
Gambar 4.3
Penghijauan pagar dan jalur pedestrian Gedung DinkopUMMK
Gambar 4.4 Penghijauan pagar dan jalur pedestrian Gedung BPBD- Damkar
4.2.2.Tema  2  :  pagar  asli,  jalur pedestrian  hijau  dan  drainase terbuka
A.     Kriteria tema 2
Tema 2 berkemiripan dengan tema 1 dalam  aspek-aspek  yang  dimaksud  dalam butir  2)  -  5),  sehingga  perbedaannya adalah pada butir 1). Yaitu, pagar halaman tidak dibongkar masih  dalam keadaan dan dengan  bahan  asli  atau  tidak  digantikan dengan  tanaman/tidak  dihijaukan/sebagai pagar hijau

## B.  Contoh tema 2

## 1) Tema 2 - sublokasi 1A
Contoh  tema  2  di  sini  terdapat  pada depan  tapak  gedung  Koperasi  Waris  di seberang  utara  jalan  kompleks  Solo- Paragon (periksa gambar 4.5), depan tapak
rumah  tinggal  (gambar  4.6)  dan  deretan rumah-rumah tinggal dokter-dokter, termasuk dokter gigi (gambar 4.7)
Gambar 4.5
Penghijauan jalur pedestrian depan tapak gedung Koperasi Waris
Gambar 4.6 Penghijauan jalur pedestrian depan tapak rumah tinggal
Gambar 4.7
Penghijauan jalur pedestrian depan tapak rumah tinggal dokter gigi

## 2) Tema 2 - sublokasi 1B
Contoh  tema  2  di  sini  terdapat  pada sebelah  utara  Lapangan  Kota  Barat (periksa  gambar  4.8),  serta  gedung fertilitas  Sekar  Moewardi,  bangunan kelengkapan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah (RSUD) dr Muwardi (gambar 4.9).
Gambar 4.8 Penghijauan pada jalur pedestrian sebelah utara Lapangan Kota Barat

## Gambar 4.9
Penghijauan pada jalur pedestrian di depan gedung fertilitas Sekar Moewardi
3) Tema 2 - sublokasi 2A
Contoh  tema  2  di  sini,  sebagaimana terdapat  pada  tapak  sebuah  rumah  tinggal di  sebelah  timur  Apotik  Kencana (gambar 4.10)  dan  tapak  rumah  tinggl  lainnya  di sebelah timurnya (gambar 4.11)
Gambar 4.10 Penanganan di tapak sebuah rumah tinggal di sebelah timur Apotik Kencana
Gambar 4.11
Penanganan di tapak sebuah rumah tinggal di sebelah timur Apotik
Kencana
4) Tema 2 - sublokasi 2B
Untuk  contoh  tema  2  di  sini, sebagaimana  terdapat  pada  tapak  sebuah rumah  tinggal  dengan  tempat  usaha  UD. Subur (gambar 4.12a dan 4.12b)

## Gambar 4.12a
Tampak depan rumah tinggal dan tempat usaha UD. Subur
Gambar 4.12b Penanganan di tapak rumah tinggal tempat usaha UD. Subur

## 5) Tema 2 - sublokasi 3A
Untuk  contoh  tema  2  di  sini,  antara lain  didepan  tapak  rumah  tinggal  dengan tempat usaha CV Jajadi (gambar 4.13)

## Gambar 4.13
Penanganan di depan tapak rumah tinggal dan mantan tempat usaha CV. Jajadi

## 6) Tema 2 - sublokasi 3B
Pada sublokasi  3B  untuk contoh  tema 2, antara lain didepan tapak rumah tinggal dengan  tempat  usaha  CV  Jajadi  (gambar 4.14)
Gambar 4.14
Penanganan di depan tapak rumah tinggal Jl. Yosodipuro
4.2.3. Tema   3  :   pagar   asli,     jalur pedestrian hijau, drainase terbuka dan berhalte bus

## A.       Kriteria tema 3
Tema  3  berkemiripan  dengan  tema 2  dengan  pengecualian  pagar  halaman masih asli, tidak digantikan menjadi pagar hijau,  ditambah  aspek  ke  6)  yaitu  adanya aspek  lain  di  salah  satu  sisi  depan  tapak, berhalte bus

## B.  Contoh tema 3 1)   Tema 3 - sublokasi 1B
Contoh  tema  3  berhalte  bus,  antara lain pada sisi barat kompleks Solo Paragon (gambar 4.15)

## Gambar 4.15
Penghijauan pada jalur pedestrian sebelah barat  tapak Solo Paragon yang  berhalte bus

## 2)   Tema 3 - sublokasi 2A
Contoh  tema  3  berhalte  bus  di sublokasi  2A antara  lain  depan  tapak rumah tinggal di sebelah timur jauh Apotik Kencana  yang  berpagar  bambu  (gambar 4.16) dan SDN Yosodipuro (gambar 4.17).

## Gambar 4.16
Penanganan di tapak rumah tinggal di sebelah timur Apotik Kencana berpagar bambu .
Gambar 4.17 Penghijauan pada jalur pedestrian SDN Yosodipuro

## 3)   Tema 3 - sublokasi 2B
Contoh  tema  3  berhalte  bus  di sublokasi  2B antara  lain  depan  tapak rumah  tinggal  di  sebelah  selatan  timur tempat  usaha  karaoke  (gambar  4.18)  dan depan  tapak  SMA  Muhammadiyah  2 (gambar 4.19)
Gambar 4.18 Penanganan di depan tapak rumah tinggal di sublokasi 2B yang berhalte bus.

## Gambar 4.19
Penanganan di depan tapak SMA Muhammadiyah 2 yang berhalte bus.

## 4)   Tema 3 - sublokasi 3B
Contoh  tema  3  berhalte  bus  di sublokasi  3A antara  lain  depan  tapak rumah  tinggal  di  sebelah  selatan  jalan Yosodipuro (gambar 4.20)

## Gambar 4.20
Penanganan di depan tapak rumah tinggal di sublokasi 3A yang berhalte bus.
4.2.4  Tema    4    :  pagar    asli,      jalur pedestrian hijau, drainase ditutup
untuk penghijauan A.      Kriteria tema 4
Tema  4  memiliki  kemiripan  dengan tema  2  yaitu  pagar  halaman  tidak dibongkar  masih  dalam  keadaan  dan dengan  bahan  asli  atau  tidak  dihijaukan
(tidak  digantikan  dengan  tanaman  /pagar hijau),  namun  memiliki  perbedaan  pada kriteria  2)  yakni  saluran  drainasenya tertutup untuk penghijauan.

## B.   Contoh tema 4 1)    Tema 4 sublokasi 1A
Contoh tema 4, antara lain pada depan tapak  Kantor  Pemadam  Kebakaran  sisi barat (gambar 4.21)
Gambar 4.21 Penghijauan pada jalur pedestrian sebelah barat  depan tapak gedung Pemadam Kebakaran

## 2)   Tema 4 sublokasi 1B
Contoh  tema  4,  antara  lain  di  depan tapak  klinik  fertilitas  RS  Sekar  Muwardi (gambar 4.22)

## Gambar 4.22
Penghijauan di depan tapak klinik fertilitas RS Sekar Muwardi

## 3) Tema 4 sublokasi 2B
Contoh  tema  4,  antara  lain  di  depan tapak  rumah  tinggal  di  sebelah  selatan  Jl. Yosodipuro  di  sudut  tenggara  perempatan Solo-Paragon  (gambar  4.23)  dan  rumah tinggal (gambar 4.24)
Gambar 4.23
Penghijauan di sudut tenggara perempatan Solo-Paragon

## Gambar 4.24
Penghijauan di depan tapak rumah tinggal Jl. Yosodipuro

## 4)    Tema 4 sublokasi 3B
Contoh  tema  4,  antara  lain  di  depan tapak  rumah  tinggal  Jl.  Yosodipuro (gambar 4.25)
Gambar 4.25 Penghijauan saluran yang ditutup di depan tapak rumah tinggal Jl. Yosodipuro
4.2.5.  Tema  5  :      pagar    asli,    jalur pedestrian  hijau  dan  drai-nase

## ditutup pengerasan
A.        Kriteria tema 5a
Tema 5 terdiri dari 5a dan 5b. Tema 5a:  saluran  drainase-nya  tertutup  bukan untuk penghijauan, melainkan  untuk pengerasan  jalur  pedestrian  aternatif  yang sempit.  Tema  5b)  ataupun  untuk  parkir kendaraan roda dua.

## B.1   Contoh tema 5a
1)     Tema 5a sublokasi 1B
Contoh  tema  5a,  antara  lain  di  depan tapak  rumah  tinggal  Jl.  Yosodipuro (gambar 4.26)
Gambar 4.26 Saluran ditutup beton untuk alternative jalur pedestrian sempit

## 2) Tema 5a sublokasi 2B
Contoh tema 5a, antara lain di depan tapak  rumah  tinggal  Jl.  Yosodipuro gambar  4.27  dan  gambar  4.28,  serta  di depan  tapak  SMA  Muhammadiyah  2 (gambar 4.29)
Gambar 4.27 Saluran tertutup beton untuk jalur pedestrian alternatif
Gambar 4.28 Saluran tertutup beton untuk jalur pedestrian alternatif

## Gambar 4.29
Saluran tertutup beton untuk jalur pedestrian sempit alternatif

## 3)    Tema 5a sublokasi 3A
Contoh  tema  5a,  antara  lain  di  depan tapak  rumah  tinggal  J.  Yosodipuro (gambar 4.30)
Gambar 4.30
Saluran tertutup beton untuk jalur pedestrian alternatif

## 4)    Tema 5a sublokasi 3B
Contoh  tema  5a,  antara  lain  di  depan tapak gedung Pertemuan Sriwijaya (gambar  4.31)  dan  di  depan  tapak  rumah tinggal Jl. Yosodipuro (gambar 4.32)

## Gambar 4.31
Saluran tertutup beton untuk jalur pedestrian altenatif

## Gambar 4.32
Saluran tertutup beton untuk jalur pedestrian altenatif

## B.2    Contoh tema 5b
1)      Tema 5b sublokasi 2A
Contoh tema 5b, antara lain di depan tapak  rumah  tinggal  Jl.  Yosodipuro (gambar 4.38)
Gambar 4.38 Saluran ditutup beton untuk parkir kendaraan sempit

## 2)    Tema 5b sublokasi 2B
Contoh  tema  5b,  antara  lain  di  depan tapak  kantor  Bringin  Life  J.  Yosodipuro (gambar 4.39)

## Gambar 4.39
Saluran ditutup beton untuk alternative jalur pedestrian
4.2.6. Tema 6:  pagar  asli  dengan  jalur pedestrian  dan  drainase  ditutup pengerasan untuk parkir
A.       Kriteria tema 6
Tema ini terdiri dari tema 6a, 6b dan 6c. Tema 6a: jalur pedestrian dan drainase ditutup pengerasan untuk parkir kendaraan pengunjung  dan  berhalte  bus.  Tema  6b: jalur  pedestrian  dan  drainase  ditutup pengerasan  untuk  kendaraan  pengunjung. Tema  6c.  jalur  pedestrian  dan  drainase ditutup  pengerasan  untuk  kios  pedagang kaki lima (PKL)

## B.1  Contoh tema 6a

## 1) Tema 6a sublokasi 1A
Contoh  tema  6a,  antara  lain  di  depan tapak Apotik Bunda (gambar 4.40)

## Gambar 4.40
Saluran tertutup beton di depan tapak Apotik Bunda berhalte bus

## 2) Tema 6a sublokasi 3A
Contoh tema 6a, antara lain di depan Mesjid Al-Firdaus (gambar 4.41)

## Gambar 4.41
Saluran tertutup beton di depan tapak Mesjid berhalte bus

## B.2   Contoh tema 6b
1)      Tema 6b sublokasi 1B
Contoh tema 6b, antara lain di depan tapak  rumah  toko  di  sebelah  barat  Solo (gambar 4.42)

## Gambar 4.42
Saluran tertutup beton untuk parkir di depan tapak rumah-rumah toko

## 2)    Tema 6b sublokasi 3A
Contoh  tema  6b,  antara  lain  di  depan tapak  toko  roti  Tsabita  Jl.  Yosodipuro (gambar 4.43)
Gambar 4.43 Saluran dan drainase ditutup beton untuk parkir mobil pengunjung

## 3)    Tema 6b sublokasi 3B
Contoh  tema  6b,  antara  lain  di  depan kios  pengiriman  barang  ke  luar  kota (gambar 4.44)
Gambar 4.44 Saluran dan drainase ditutup beton untuk parkir mobil pengunjung

## B.3  Contoh tema 6c
1)    Tema 6c sublokasi 2A
Contoh  tema  6c,  antara  lain  di  depan tapak  Apotik  Kencana  Jl.  Yosodipuro (gambar 4.45)

## Gambar 4.45
Saluran tertutup beton untuk parkir di depan tapak rumah tinggal
2)    Tema 6c sublokasi 2B
Contoh tema 6c, antara lain  di depan tapak rumah tinggal Jl. Yoso- dipuro (gambar 4.46)
Gambar 4.46 Saluran tertutup beton untuk kios PKL

## 3) Tema 6c sublokasi 3A
Contoh tema 6c, antara lain di sebelah barat  batas  timur    lokasi  studi  (gambar 4.47)

## Gambar 4.47
Saluran dan drainase ditutup beton untuk kios PKL

## 4)    Tema 6c sublokasi 3B
Contoh tema 6b, antara lain di sebelah barat batas timur  lokasi studi (batas timur bagian utara: ruang terbuka) (gambar 4.48)

## Gambar 4.48
Saluran dan drainase ditutup beton untuk kios PKL di depan tapak rumah tinggal

## 4.3.3.Kekeliruan  Persepsi  dan  Upaya Penghentannya
Kekeliruan persepsi atas ter- wujudnya  hasil  pelaksanaan  P2KH  dalam hal  ini  terkait  penambahan  luasan  tutupan vegetasi  yang  intinya  berupa  penutupan RTNH  sebagaimana  pada  jalur  pedestrian pada  lokasi  studi,  secara  faktual  tidak menimbulkan  hasil  yang  sama  namun beragam,  sebagaimana  tema-tema  yang timbul  dan  terlihat  dalam  pembahasan. Hemat  penulis  kekeliruan  di  atas  diduga diakibatkan  oleh  kurang  pemahaman pimpinan  tertinggi  P2KH  di  Surakarta serta  pembinaannya  pada  para  pemegang keputusan  dari  dinas-dinas  terkait  yang tidak  dilatarbelakangi  pemahaman  yang benar  bahwa  jalur  pedestrian  merupakan RTNH  yang  tidak  boleh  ditutup  vegetasi, agar hak warga pejalan kaki dari kota tetap terjamin.  turbinlakwas.  Setelah  tahap pelaksanaan  serta  pengawasanpun  tidak ada  yang menyadarkan akan kekeliruan di atas,  sehingga  kekeliruan  itupun  terjadi pada tahap binlakwas.
Penyebab  kekeliruan  dalam  hal  ini penulis  duga  terkait  dengan  hal-hal  yang telah  diduga  menjadi  kendala  dalam pelaksanaan program sebagaimana diungkap-kan  dalam  Buletin  Tata  Ruang (2012), yang disingkat sebagai turbinlakwas  dan  sosial,  tata  ruang, lingkungan serta spasial.
Berdasarkan uraian di atas, penyebab kekeliruan  persepsi  yang  ternyata  mirip dengan aspek-aspek kendala yang dimaksudkan  dalam  Buletin  Tata  Ruang (2014)  dimaksud,  diuraikan  secara  rinci sebagai berikut.
a. Peraturan;  secara  logika  dan  factual tidak terdapat kesalahan.
Pembinaan  dari  pimpinan  tertinggi program (Walikota) kepada para pemegang  keputusan  dari  pimpinan dinas-dinas terkait, tidak dilatarbelakangi pemahaman yang
benar atas jalur pedestrian yang adalah RTNH, sehingga tidak boleh diperlakukan  sebagai  RTH.  Demikian juga pembinaan dari pemegang keputusan  atau  pimpinan  dari  dinas- dinas  terkait  kepada  para  pelaksana masing-masing.
b. Dengan tidak adanya pemahaman yang benar  atas  sasaran  program  dalam pembinaan  dan  pelaksanaan  serta sejauh  pengetahuan  penulis  tidak adanya upaya dari warga kota, stakeholder ataupun  pihak  lain  dari luar Surakarta, untuk menyadarkan hal ini  secara  legal  dan  formal  melalui pertemuan-pertemuan  bersama  mereka ataupun  melalui  media  social  publik, maka  pengawasanpun  (formal:  pihak legislatif  dan  non-formal stakeholder ), disesalkan tidak terjadi upaya penyadaran  akan  kekeliruan  persepsi ini.
Sosial;  dikatakan  bahwa  (Ernawi, 2012)  partisipasi  masyarakat  kurang maksimal.  Terkait  hal  ini,  sebenarnya pada  suatu  kesempatan  formal  penulis bertemu  dengan  pimpinan  tertinggi program  (Walikota  Surakarta  Bapak FX.  Hadi  Rudiyatmo)  pada    seminar tentang Revitalisasi Beteng Vastenburg Surakarta  pada  bulan  Oktober  2014  di Fakultas Satra dan Seni Rupa Uiversitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta,  beliau  sebagai  narasumber utama dari pihak birokrat. Saat itu, hal tentang  kekeliruan  persepsi  tentang RTNH  menjadi  RTH  ini  penulis sampaikan  kepada  beliau.    Saat  itu dijawab  bahwa  “sudah  dilaksanakan pembenahan  di  berbagai  tempat  yang akan  segera  terlihat,  namun  setengah tahun kemudian belum terlihat. Sepanjang pengetahuan penulis,
pernyataan  semacam  keluhan  ataupun protes    di  atas  sepanjang  pengetahuan penulis tidak dilakukan secara terkoordinasi  serentak  di  berbagai media sosial sebagaimana sering dilakukan  oleh  publik  di  era  teknologi informasi saat ini. Diduga dengan tidak adanya  keluhan stakeholder secara serentak,  sehingga  kekeliruan  persepsi itu  masih  berjalan  lama.  Baru  pada paruh waktu tengah tahun kedua tahun 2015,  terjadi  sedikit  perubahan.  Yaitu perubahan jalur pedestrian yang dihijaukan  di  depan  tapak  Kantor Dinkop-UMMK,    penghijauan  pada sebagian  jalur  pedestrian/RTNHnya dipulihkan dengan membuat pavingisasi  pada  jalur  pedestrian  yang semula  dihijaukaan.  Itupun  baru  pada sudut barat dan barat daya tapak kantor itu,  yang  merupakan  sudut  timur  laut batas barat lokasi studi pertigaan antara Jalan  Yosodipuro  dengan  Jalan  dr Muwardi  (periksa  gambar  4.37).  Hal semacam  juga  terjadi  di  luar  lokasi studi,  antara  lain  pada  SMK  Negeri  6 jalan  Adisucipto.  Yaitu  pada  sebagian sudut timur dan sebagian sudut selatan tapak,  atau  pada  sudut  barat  laut  tepi jalur  lambat  di  depan  tapaknya (gambar 4.38)

## Gambar 4.37
Pavingisasi kembali di depan tapak Kantor DinKopUMMK
Gambar 4.38
Pavingisasi kembali di depan tapak SMK Negeri 6 Surakarta
Namun  pemulihan  jalur  pedestrian yang  ada,  baru  terdapat  dalam  satu sublokasi  di  antara  enam  sublokasi studi,  itupun  sampai  dengan  akhir penelitian  ini  tidak  terlihat  dilanjutkan lagi.
c. Lingkungan;  dari  aspek  ini,  terlihat, kurang  adanya  pemahaman  aspek- aspek fisik kota yang harus dihijaukan, sehingga menimbulkan ketidak seimbangan
perubahan yakni
hilangnya  RTNH  karena  pada  lokasi studi  karena  dijadikan  RTH.  Dalam lingkungan binaan/arsitektural,
menyebabkan  hilangnya  salah  satu unsur perancangan fisik kota Surakarta:  jalur  pedestrian  khususnya pada  lokasi  studi.  Hal  ini  sangat mengganggu  kenyamanan  pengguna, karena  kehilangan  haknya  dalam berjalan  kaki  melalui  jalur  pedestrian menuju ke tempat yang dituju. Dengan demikian  lingkungan  fisiknya  menjadi tidak kondusif.
d. Tata kelola; dalam pengelolaan proyek, terlihat  bahwa  masing-masing  unsur: pembinaan, pelaksanaan maupun pengawasan,  tidak  berjalan  dengan seharusnya dalam aspek sasaran program  penghijauan.  Diduga  kurang ada upaya untuk mencari masukan dari stakeholder  kota  dalam  hal  terkait sasaran program penghijauan.
e. Spasial;  kurangnya  contoh  praktik pentingnya  jalur  pedestrian  di  setiap jalan raya, hemat penulis menyebabkan seolah  jalur  pedestrian  bukan  aspek spasial  penting,  yang  menyebabkan ketidakseimbangan secara spasial.

## 5. KESIMPULAN
Kesimpulan dari pembahasan di atas
sebagai berikut.
a. Wujud  kekeliruan  persepsi  dalam perwujudan  penghijauan  di  penggal jalan Yosodipuro Surakarta, khususnya lokasi studi intinya adalah penghijauan yang salah sasaran, berupa penghijauan bagi  jalur  pedestrian  yang  sebenarnya adalah ruang terbuka non hijau (RTH)
b. Beberapa  kekeliruan  dimaksud,  secara faktual beragam dalam enam kelompok  tema,  dengan  dua  buah subtema  dalam  tema  5  dan  tiga  buah subtema  tema  pada  tema  6,  yang kesemuanya  menghilangkan  jalur  asli pedestriannya.
1) Satu  tema  paling  kental  dalam penghijauan,  adalah  tema  1:  pagar dan jalur pedestrian sempit (lebar ± 1m  berpohon  di  tengah)  dan berpermukaan tinggi terhadap
entrance  ke  gedung  dibongkar untuk  dihijaukan,  saluran  drainase terbuka,  terdapat  pada  sublokasi 1A.
2) Tema yang cukup kental
penghijauannya karena saluran drainasenya
ditutup untuk penghijauan adalah tema 4 (sublokasi 1A, 1B, 2B dan 3B)
3) Tema  yang  terbanyak  karena  ada pada  setiap  lokasi  adalah  tema  2, yang  tetap  menghijaukan  jalur pedestrian  namun  pagar  halaman tetap  asli  tidak  dihijaukan  adalah tema 2.
4) Terdapat pula satu tema, yaitu tema 5a yang memberikan jalur pedestrian  alternatif  hasil  dari penutupan  saluran  drainase  antara pagar  asli  dan  jalur  pedestrian pengerasan beton. Tema ini terdapat  pada  empat  sublokasi,
yaitu 1B, 2B, 3a dan 3B.
5) Terdapat  dua  buah  tema  yang terkait dengan adanya perlengkapan  jalan  berupa  halte bus;  berjumlah  delapan  buah  pada seluruh lokasi studi. Yakni  sebuah masing-masing  pada  sublokasi  1A, 1B,  3A  dan  3B,  dan  dua  buah masing-masing  pada  sublokasi  2A dan  2B.  Perbedaan  ke  dua  tema adalah  tema  3  bersaluran  drainase terbuka  di  belakang  halte  bus (sublokasi 1B, 2A, 2, 3B) dan tema 6a yang bersaluran dainase tertutup di belakang halte bus (sublokasi 1A dan 3A).
6) Tema-tema  lain,  terkait  dengan saluran ditutup dan jalur pedestrian dengan  pengerasan  beton,  terdapat lima tema. Yakni fungsinya diubah untuk  parkir  roda  dua  dengan  jalur pedestrian  dihijaukan,  dan  ditutup seluruhnya  untuk  kios  PKL  dan untuk kendaraan parkir pengunjung.
c. Penyebab kekeliruan persepsi, terdapat dalam aspek-aspek berikut.
1) Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, karena kekurang- cermatan akibat kekeliruan
persepsi  jalur  pedestrian  RTNH yang diperlakukan sebagai RTH.
2) Sosial, kurang maksimal-nya partisipasi  masyarakat  yang  antara lain  berupa  keluhan  pelanggaran secara  teror-ganisir  dalam  media publik.
3) Lingkungan; kurang adanya pemahaman  aspek-aspek  fisik  kota yang  harus  dihijaukan,  sehingga menimbulkan  ketidak  seimbangan perubahan  yakni  hilangnya  RTNH karena  pada  lokasi  studi  karena dijadikan RTH.
4) Tata  kelola;  masing-masing  unsur: pembinaan,  pelaksa-naan  maupun pengawasan,  keliru  persepsi  dalam menetapkan  sasaran  RTH,  dan diduga  kurang  ada  upaya  untuk mencari  masukan  dari  stakeholder kota  dalam  hal  terkait  sasaran program penghijauan.
5) Spasial;  kurangnya  contoh  praktik pentingnya  jalur  pedestrian  di setiap  jalan  raya,  menyebabkan seolah jalur pedestrian bukan aspek spasial penting, yang menyebabkan ketidakseimbangan secara spasial.
6. Penghentian kekeliruan persepsi berupa  pemulihan  jalur  pedestrian, baru  terdapat  dalam  satu  sublokasi  di antara  enam  sublokasi  studi,  itupun sampai  dengan  akhir  penelitian  ini tidak terlihat dilanjutkan lagi.

## 7.     DAFTAR PUSTAKA
Broadbent,  Geoffrey;  Richard  Bunt  dan Charles  Jencks.,  1980. Symbol,
Sign  in  Achitecture, penerbit  John Wiley & Sons Ltd.
Ernawi,  Imam,.  2012. Buletin  Tata Ruang. Badan Koordinasi Penataan  Ruang  Nasional  (2012). Edisi Januari-Februari 2012.
Frankl, Paul., 1986. Rinciples of
Architectural  History,  The  Four Phases  of  Architectural  Style 1420-1900, penerbit  MIT  Press., Cambridge, Massachuttes.
Joga,  Nirwana.,  2013. Gerakan  Kota Hijau . Penerbit  PT.  Gramedia Pusataka Utama, Yogyakarta.
Peraturan  Daerah  Kota  Surakarta  Nomor 08 tahun  2009 tentang Bangunan,
Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan Hidup  Republik  Indonesia  Nomor 01  tahun  2012  tentang Program

## Menuju Indonesia Hijau
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik    Indonesia  Nomor    5 tahun  2008  Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan
Ruang Terbuka Hijau
Presiden  Republik  Indonesia  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32    Tahun    2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Trancik,  Roger.,  1986. Finding  Lost Space. Theories uf Urban Design. Penerbit  Van  Nostrand  Reinhold, Australia.
Shirvani,  Hamid.,  1985. Urban  Design Process, Penerbit  van  Nostrand Reinhold.
Undang-undang  RI.  No.  24  tahun  1992 tentang Penataan Ruang , diperbanyak  oleh  DPU.  Ciptakarya Dati I Sumbar.

## Biodata Penulis:
Dwi Suci Sri Lestari , alumni S-1 Jurusan
Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas  Diponegoro  (FT.  UNDIP) Semarang  (1985),  S-2  Teknik  Arsitektur pada  alur  Sejarah  dan  Teori  Arsitektur Program  Pasca  Sarjana  Institut  Teknologi Bandung  (1994),  dan  pengajar  Program
Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas  Tunas  Pembangunan  (FT.
UTP) Surakarta (1987- sekarang).