## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024

## PENYALAHGUNAAN DANA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN DI INDONESIA
Syafiq Febriyanto 1* , R.Aj Cahya Dira Aulia Putri 2 , Irene Dwi Ardianty 3 , Ardiya Pramesti Regita Cahyani 4 , Mohamad Djasuli 5 1,2,3,4,5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Madura, Indonesia
apiqpebri@gmail.com 1* , cahyadiraaulia@gmail.com 2 , irenedwii24@gmail.com 3 , ardiyacahyani05@gmail.com 4 , djasuli@trunojoyo.ac.id 5 Article Info Abstract Article History Received: Mei 20, 2024 Accepted: Juni 19, 2024 Program  beasiswa  Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP)  adalah penyempurnaan  dari  program  Bantuan  Siswa  Miskin  (BSM)  yang merupakan  beasiswa  yang  diberikan  pemerintah  untuk  membantu  calon mahasiswa  yang  kurang  mampu  dalam  melanjutkan  Pendidikan.  Selaras dengan tujuan nasional Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah  memberikan  bantuan  dana  berupa  biaya  Pendidikan  kepada penerimanya  agar  digunakan  seefektif  dan  seefisien  mungkin  sebagai bentuk implementasi dari program wajib belajar 12 tahun oleh pemerintah. Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  dampak  dan pengaruh  dari  penyalahgunaan  dalam  pelaksanaan  program  Kartu Indonesia  Pintar  (KIP).  Hasil  dari  penelitian  ini  menyatakan  bahwa penggunaan  dana  beasiswa  tersebut  telah  dimanfaatkan  sebagaimana mestinya namun masih banyak pelaku pelanggaran dalam penyalahgunaan dana  KIP-K  ini  yang  tak  sesuai  tujuan  Pendidikan.  Pengaruh  lingkungan memanfaatkan  dana  demi  pemenuhan  gaya  hidup  hedonisme,  penerima salah  sasaran  serta  kendala  dalam  pemenuhan  syarat  serta  pengajuan yang rumit .
Keywords:
KIP-K Program, Penyalahgunaan, Dampak, Pendidikan

## Abstract
The Indonesian Smart College Card (KIP) scholarship program is a refinement of the Poor Student Assistance (BSM) program which is a scholarship provided by the government to help underprivileged prospective  students  continue  their  education.  In  line  with  Indonesia's  national  goal  to  make  the nation's life smarter. The government provides financial assistance in the form of education costs to recipients so that they are used as effectively and efficiently as possible as a form of implementation of the government's 12-year compulsory education program. This research aims to find out the impact and  influence  of  misuse  in  the  implementation  of  the  Smart  Indonesia  Card  (KIP)  program.  The results of this research state that the use of scholarship funds has been utilized properly, but there are still  many  perpetrators  of  violations  in  the  misuse  of  KIP-K  funds  which  are  not  in  accordance  with educational  objectives.  Environmental  influences  use  funds  to  fulfill  a  hedonistic  lifestyle,  wrongly targeted recipients and obstacles in fulfilling complex requirements and applications.
Keyword: KIP-K Program, Abuse, Impact, Education

## I. PENDAHULUAN
Pada  zaman  sekarang  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  berkualitas  tinggi  dan bermutu  tinggi  adalah  hal  yang  diharapkan  pada  masa  ini.  Dimana  dari  beberapa  faktor dapat mempengaruhi salah satunya yaitu pendidikan, pendidikan merupakan hal yang tidak dapat  dihindari  karena  memiliki  peran  penting  dalam  upaya  untuk  mengembangkan kemajuan  Negara  di  berbagai  bidang  kehidupan.  Sarjono  dan  Wafroturrohmah  (2014:  3) mengatakan  bahwa  pendidikan  memainkan  peran  penting  dalam  kehidupan,  strategi

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
pendidikan  masa  depan  harus  memungkinkan  pembangunan  untuk  mencegah  adanya masalah  dan  menyediakan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  berkualitas  tinggi  untuk mengantisipasi  transformasi  secara  cepat.  Secara  langsung,  peran  pendidikan  adalah memberikan  dan  menyampaikan  ilmu  pengetahuan  dan  mengajarkan  keterampilan, sehingga  dapat  meningkatkan  produktivitas  individu  serta  membuat  peluang  untuk mendapatkan  akses  ke  pekerjaan  (Rizala,  2015).  Dengan  demikian,  penghasilan  yang diperoleh  dari  pekerjaan  yang  berkualitas  dan  sesuai  dengan  kompetensi  tersebut  dapat menjadi salah satu cara mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan yang dialami banyak orang.
Mendapatkan  pendidikan  merupakan  kebutuhan  mendasar  dan  hak  yang  harus diperoleh  setiap  anak  dalam  proses  tumbuh  dan  perkembangannya  (Trianti,  2018).  Tidak terkecuali seorang anak yang dibesarkan dari keluarga yang sering dibilang kurang mampu, mereka  berhak  mendapatkan  pendididkan  yang  optimal.  Hal  ini  sejalan  dengan  amanat Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang tertulis menyatakan bahwa: setiap warga negara berhak untuk  mengakses  ke  pendidikan.  Dengan  pendidikan  yang  baik  dapat  memberikan seseorang  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperlukan  agar  mendapatkan  pekerjaan dan dapat mencapai tingkat produktifitas yang tinggi sepanjang hidupnya. (Ustama, 2019). Pekerjaan  pemerintah  untuk  mencapai  kesetaraan  pendidikan  di  Indonesia  harus diapresiasi. Artinya pemerintah sadar akan kualitas pendidikan yang sedang tidak baik baik saja,  banyak  anak  anak  yang  seharusnya  merasakan  bangku  sekolah  harus  pupus harapannya  karna  beberapa  kendala  terutama  pada  sektor  ekonomi.  Menurut  data  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2022  jumlah  anak  Sekolah  Dasar  (SD)  yang  tidak  sekolah mencapai 0,71% , jumlah anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 6.94% dan di Sekolah  Menengah  Akhir  (SMA)  mencapai  22,52%.  Data  tersebut  secara  terang-terangan menunjukkan Indonesia telah kehilangan beberapa generasi emasnya, namun tetapi tanpa kita  tidak  sadari  adanya  pendidikan  adalah  salah  satu  cara  untuk  membangun  dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di daerah.
Gambar 1 . Indeks Pembangunan Manusia (IMP)
Menurut data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 meningkat mencapai 0,84% dari tahun sebelumnya, menjadi 74,39 dari yang semula 73,77 pada tahun 2022. Angka ini juga lebih tinggi dari IPM tahun 2021 IPM yang sebesar 73,16 dan IPM tahun 2020 sebesar 72,81.
Kualitas  hidup  masyarakat  adalah  salah  satu  cara  mengetahui  tingkat  keberhasilan negara. Skor dari IPM merupakan indikator pemerintah dalam mengevaluasi kinerja. Aspek yang mempengaruhi IPM diantaranya adalah Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata Rata Lama Sekolah (RLS) dan Standar Hidup Layak

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
Pada  laporan  IPM  2023  diatas  terlihat  adanya  dimensi  pengetahuan  yang  sangat meningkat. Harapan Lama Sekolah (HLS) rata-rata mencapai 0,43% per tahunnya. Dengan rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 1.13% per tahunnya.
Pemerintah menyadari akan hal tersebut dan mengambil langkah sigap untuk bersifat adil  terhadap  masyarakat  di  sektor  pendidikan,  yang  diharapkan  dapat  bermanfaat  dalam pengembangan diri generasi emas bangsa Indonesia.
Langkah  sigap  pemerintah  tersebut  berupa  sebuah  program  yang  sangat diprioritaskan  kepada  Presiden  RI  Ke  -  7  Ir.  H.  Joko  Widodo,  Peraturan  Nomor  44  Tahun 2019  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  mengenai  Standar  Nasional  Pendidikan,  dari salah  satu  bentuk  implementasi  atas  rencana  dan  aturan  pemerintah  Indonesia  dalam memeberikan akses kesejahteraan Pendidikan bagi masyarakat yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah  (KIP-K).  Program  Kartu  Indonesia  Pintar  dirancang  sebaik  mungkin  demi memerdekakan  pendidikan  yang  seharusnya  menjadi  hak  semua  orang  dan  mengurangi ketimpangan  pendidikan  di  Indonesia.  Dalam  peluncuran  program  Kartu  Indonesia  Pintar (KIP) tahun 2015 bertujuan untuk menambah akses penididikan. Presiden RI Ir.Joko Widodo melakukan  kerjasama  dengan  beberapa  Kementrian  di  Indonesia  yaitu  :  1)  Kementrian Agama, 2) Kementrian Sosial dan 3) Kementrian Pendidikan Kebudayaan.
Pada dasarnya Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah beasiswa yang diberikan kepada setiap individu yang membutuhkan. Beasiswa merupakan bantuan keuangan atau tunjangan yang  disediakan  bagi  mahasiswa  di  perguruan  tinggi  untuk  membantu  mereka  dalam menyelesaikan  pendidikan  (Rangkuti,  et  al.,  2023).    Tujuan  utama  dari  beasiswa  adalah untuk  meringankan  biaya  pendidikan,  sehingga  mahasiswa  dari  kalangan  keluarga  kurang mampu  dapat  mengakses  pendidikan  berkualitas  tanpa  terkendala  masalah  finansial. Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  (Kemendikbudristek) memperkenalkan  program  KIP  Kuliah  Merdeka  sebagai  pengembangan  dari  program sebelumnya,  untuk  membantu  siswa  dadri  keluarga  yang  secara  financial  kurang  mampu melanjutkan  pendidikan  tinggi  melalui  peningkatan  peluang  ekonomi  dan  mobilitas  sosial (Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka, 2024).
Berdasarkan  Pedoman  Pendaftaran  KIP  Kuliah  Merdeka  tahun  2024,  Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  (Kemendikbudristek)  berencana  untuk membantu memberikan beasiswa KIP Kuliah kepada 200 ribu mahasiswa penerima manfaat mulai  dari  awal  menempuh  pendidikan  tinggi  hingga  menyelesaikan  studi.  Dalam  hal  ini, siswa  yang  berasal  dari  keluarga  yang  secara  finansial  kurang  mampu  agar  diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa tersebut, yang mencakup bantuan biaya pendidikan dan juga bantuan  biaya  hidup  selama  menempuh pendidikan.  Disamping  itu,  dalam  program  KIP-K masih  menghadapi  banyak  tantangan  dan  hambatan,  yang  harus  terus  menerus  diperiksa dan  diperbaiki.  Pemerintah  menghadapi  sejumlah  masalah  dalam  menjalankan  program KIP-K.  Salah  satunya  adalah  kasus  penyalahgunaan  serta  pemalsuan  data,  kurangnya sosialisasi terhadap cara penyaluran dana digunakan untuk program KIP-K tersebut.
Devas  mengatakan  bahwasannya  mengawasi  dan  mengelola  keuangan menggunakan  prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan,  seperti  tanggungjawab,  memenuhi kewajiban  finansial,  kejujuran,  efektifitas  dan  pengendalian  (Hasrina,  2015).  Adanya pengelolaan keuangan akan mendorong seseorang untuk menjalani gaya hidup yang penuh dengan prioritas yang jelas. Logikanya, kekuatan dan prioritas seseorang dipengaruhi oleh tingkat kedisplinan mereka dalam mengelola keuangan mereka (Yushita, 2017).
Berdasarkan temuan amin et al pada tahun 2022 mendapatkan program KIP-K yang hampir  ideal  dalam  sistem  pelaksanaannya  karena,  selama  implementasi  masih  sering terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana bantuan. Dihubungkan dengan hasil penelitian Aida  pada  tahun  2022  mengatakan  ada  masalah  dengan  informasi  yang  beredar  tentang program KIP-K di universitas Diponegoro. Oleh karena akibatnya, menjadi suatu keharusan bagi  semua  orang  agar  dapat  membedakan  antara  kebutuhan  dan  keinginan.  Artinya, seseorang harus mampu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan yang benar-benar penting dan  mengesampingkan  keinginan  yang  sifatnya  tidak  mendesak.  Terlepas  dari  kenyataan bahwa  seseorang  tidak  ada  yang  dapat  mengontrol  keinginan  dan  kebutuhan  orang  lain,

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
namun  setidaknya  orang  lain  dapat  memahami  pentingnya  membelanjakan  uang  secara bijak  dan  bertanggung  jawab.  Hal  ini  berlaku  bagi  semua  kalangan,  tidak  terkecuali mahasiswa. Sebagai mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial, mengelola keuangan dengan  baik  merupakan  suatu  keharusan.  Mereka  perlu  memiliki  kemampuan  untuk mengidentifikasi  prioritas  kebutuhan  dan  mengalokasikan  dana  dengan  tepat.  Dengan menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan  yang  disiplin,  mahasiswa  dapat  memastikan bahwa kebutuhan pokok seperti biaya pendidikan, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari terpenuhi  terlebih  dahulu  sebelum  mempertimbangkan  pengeluaran  lainnya.  Selain  itu, mereka  juga  perlu  belajar  untuk  menabung  dan  berinvestasi  secara  bijak  agar  dapat merencanakan masa depan yang lebih baik.
Kita  ambil  contoh  tahun  2023,  pemerintah  berhasil  menyalurkan  bantuan  pendidikan kepada  lebih  dari  700  ribu  mahasiswa  penerima  KIP  Kuliah  dan  85  mahasiswa  penerima bantuan  biaya  pendidikan  (Kemendikbud  Ristek,  2024).  Jumlah  penerima  manfaat  yang besar  ini  tentunya  memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat  dalam  mengakses pendidikan tinggi. Berbagai persyaratan telah dipenuhi oleh masyarakat demi mendapatkan bantuan  pendidikan  KIP  Kuliah.  Namun,  realitanya  terdapat  beberapa  kekeliruan  dalam penetapan penerima bantuan pendidikan, sehingga terjadi penyalahgunaan dana KIP Kuliah yang  telah  diterima.  Sebagai  makhluk  ekonomi,  orang-orang  memiliki  keinginan  dan kebutuhan  yang  tidak  terbatas.  Ditambah  dengan  perkembangan  zaman  yang  terus menawarkan  berbagai  produk,  kebutuhan  dan  gaya  hidup  manusia  pun  menjadi  semakin beragam.  Tidak  terkecuali  mahasiswa,  mereka  pun  dapat  memiliki  kecenderungan  untuk mendahulukan  pemenuhan  kebutuhan  gaya  hidup  dibandingkan  kebutuhan  esensial lainnya. Program Indonesia pintar (PIP) melalui Karti Indonesia Pintar (KIP) memiliki tujuan untuk (astuti, 2017):
1)  Meningkatkan jumlah angka partisipasi tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah.
2)  Meningkatkan jumlah angka keberlanjutan Pendidikan yang ditandai dengan penurunan jumlah siswa yang meninggalkan sekolah dan jumlah siswa yang terus meningkat.
3)  Mengurangi kesenjangan Pendidikan di antar kelompok sosial, termasuk yang kaya dan yang kurang mampu dalam segi finansial, antara pria dan wanita, antara desa dan kota atau antara daerah.
4)  Meningkatkan  kesiapan  siswa  sekolah  menengah  untuk  melanjutkan  ke  jenjang perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja.
sebagai  penerima  KIP  Kuliah,  mahasiswa  seharusnya  lebih  memprioritaskan  pemenuhan kebutuhan  terkait  pendidikan,  karena  dana  yang  diberikan  diperuntukkan  untuk  mencapai keberhasilan  dalam  menempuh  pendidikan  tinggi,  bukan  untuk  menyesuaikan  gaya  hidup memenuhi  gaya  hidup.  Sayangnya,  dana  beasiswa  KIP  Kuliah  yang  diberikan  oleh pemerintah  seringkali  disalahgunakan  oleh  mahasiswa  untuk  memenuhi  kebutuhan  gaya hidup mereka. Hal ini pasti tidak sesuai dengan tujuan utama program beasiswa KIP Kuliah, yaitu meratakan program Pendidikan kepada semua kalangan tanpa terkecuali masyarakat miskin. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dalam penentuan penerima KIP Kuliah agar dapat  lebih  efektif  dan  tepat  sasaran,  sehingga  dana  yang  diberikan  dapat  dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung keberhasilan pendidikan mahasiswa. Dengan beberapa kajian  dari  peneliti  terdahulu  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  tentang  tentang progress dari implementasi dari KIP-K pada universitas yang ada diindonesia.
(Fatimah  sariri  dan  Indah  Prabawati,  2022)  yang  berjudul  Evaluasi  Program  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP-K)  di  Universitas  Negeri  Surabaya,  KIP-K  adalah  beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa yang berprestasi tetapi memiliki sumber daya keuangan  yang  terbatas  untuk  melanjutkan  pendidikan  mereka  ke  perguruan  tinggi. Program  pemerintah  ini  telah  ada  sejak  tahun  2010  dengan  program  awal  yaitu  Bidikmisi. Pada tahun 2020, program ini berubah menjadi program kartu Indoneisa pintar kuliah (KIP- K)  sampai  saat  ini.  Program  KIP-K  telah  memenuhi  harapan  orang-orang  Indonesia  yang anak-anaknya  dapat  melanjutkan  sekolah  tanpa  biaya.  Tidak  sama  dengan  temuan penelitian yang dilakukan oleh (diniyati et al, 2024) dimana dalam penerima beasisiwa KIP-K ini Sebagian mendapatkan sisi positif dengan memanfaatkan sebagaimana mestinya yakni

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
sebagai pemenuhan kebutuhan Pendidikan. Namun, ditemukan juga penyalahgunaan dana KIP-K yang digunakan untuk pemenuhan tuntutan gaya hidup hendonisme, meskipun tidak ada dasar yang mengatur standar penggunaan beasiswa tersebut namun hal ini tentu saja keliru sebab tidak sesuai dengan tujuan dari KIP-K

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  melakukan  penelitian  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dan menggunakan pendekatan deskriptif yang dilakukan pada studi  kasus KIP-K. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitian, menggunakan berbagai teknik  pengumpulan  data  dan  menekankan  metode  untuk  mengintrerpresikan  informasi data,  pendekatan  melalui  fenomena  dalam  konteks  sosial  dalam  studi  langsung,  dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul di interpretasikan dengan hasil penelitian kualitatif yang  sering  digunakan  untuk  pemahaman  yang  lebih  mendalam  dan  terperinci  tentang subjek yang diteliti karena sudut pandang dan pengalaman peneliti yang berbeda (hasan et al, 2022) dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang berfokus pada gambaran.
atau  menjelaskan  subjek  penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif  (harding  & whitehead,  2013)  menurut  creswell  (2009:  25)  penelitian  kualitatif  adalah  suatu  proses penelitian yang bertujuan untuk memahami masalah manusia atau sosial dengan membuat gambaran yang mendalam dan kompleks, melaporkan perspektif rinci dari berbagai sumber dan melakukannya dalam lingkungan alami.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Beasiswa KIP-K
Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah diwajibkan  untuk  memastikan  akses  yang  adil  dan  berkualitas  tinggi  ke  pendidikan  tinggi yang  relavan  dengan  kepentingan  masyarakat,  tanpa  terkecuali  untuk  kemajuan, kemandirian,  dan  kesejahteraan.  Maka  dari  adanya  program  KIP-K  ini  adalah  bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pemeretaan pada sektor pendidikan di indonesia,
Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah program perbaikan Bantuan Siswa Miskin (BSM), KIP  sendiri  adalah  beasiswa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  orang-orang  yang kurang mampu untuk mendapatkan akses ke pendidikan secara menyeluruh dalam semua jenjang.  (Pedoman  Pendaftaran  KIP  Kuliah  Merdeka,  2024).  Penerima  Kartu  Indonesia Pintar (KIP) dapat diterima oleh semua anak usia sekolah yang juga merupakan pemegang dari  beberapa  Program  Pendidikan  Pintar  (PIP)  lainnya.  Sejauh  mana  siswa  berhak mendapatkan  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  yang  dimaksud  antara  lain  SD/MI,  SMP/MTS, SMA/MA/SMK. KIP merupakan bentuk implementasi dari program WAJAR selama 12 tahun (program  belajar  12  tahun)  bantuan  dalam  menempuh  Pendidikan  sampai  tingkat SMA/MA/SMK.  Dan  apabila  siswa  penerima  KIP  akan  melanjutkan  ke  perguruan  tinggi. Maka, program KIP tersebut berlanjut menjadi KIP- K. Menurut (Yusuf & Sari, 2022)  Kartu Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP-K)  merupakan  pembiayaan  dari  yang  disubsidikan  oleh pemerintah  disetiap  semesternya  kepada  mahasiswa,  dengan  tujuan  untuk  memberikan bantuan  biaya  pendidikan  berupa  beasiswa,    sebagai  bentuk  penunjang  pendidikan  untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam ekonomi.  Menurut buku Pedoman  Pendaftaran  KIP  Kuliah  Merdeka  2024  menyatakan  bahwa  pada  tahun  2024 kemendikbudristek  akan  meminta  bantuan  dari  200  ribu  mahasiswa  yang  menerima  KIP Kuliah.  Dalam  hal  ini  diharapkan  beasiswa    yang  diberikan  dapat  digunakan  dengan sebagaimana mestinya tujuan awal KIP-K diberikan.

## Penyalahgunaan
Penyalahgunaan  merupakan  tindakan  atau  perbuatan  yang  berelebihan  atau tidak semestinya.  Pemerintah  memberikan  kenaikan  kuota    kepada  calon  penerima  KIP-K setiap  tahunnya.  Untuk  mendapatkan  kuota  tersebut  berbagai  cara  dilakukan,  hal  ini

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
menyebabkan  timbulnya  persaingan  dalam  memperoleh  kuota  tersebut,  sehingga  tidak heran ditemukan  kecurangan hingga penyalahgunan yang terjadi.   Sebagai bentuk moral harusnya  beasiswa  tersebut  dapat  digunakan  sebaik-baiknya  oleh  penerima  dan dimanfaatkan  dengan  tepat  sesuai  tujuan  Pendidikan.  Menurut  james  A.F.  Stoner, perencanaan  adalah  salah  satu  cara  untuk  mengelola  keuangan  dengan  baik, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Meskipun undang-undang khusus tidak mengatur  hal  tersebut  namun  dibutuhkan  dimensi  pengelolaan  keuangan  atas  beasiswa Pendidikan  yang  disiapkan  pemerintah  agar  dapat  dikelola  dengan  baik  bagi  mahasiswa penerima  KIP-K.  Namun,  disamping  itu  terdapat  banyak  kasus  yang  bermunculan  dibalik suksesnya pelaksanaan program KIP-K.
Penyalahgunaan KIP-K adalah bukan hal yang mustahil lagi untuk tidak diketahui saat ini  meskipun  jarang  diidentifikasi  namun  sudah  menjadi  rahasia  umum    akan  kecurangan hingga  penyelewengan  yang  terjadi  didalamnya.  Dalam  praktiknya,  kebanyakan  penerima yang  lolos  mendapatkan  beasiswa  merupakan  masyarakat  yang  tergolong  dengan  kondisi menengah  keatas.  Banyak  dari  masyarakat  yang  memanfaatkan  program  ini  sebagai kesempatan untuk digunakan tidak sesuai fungsi dan tujuan. Contohnya pemenuhan gaya hidup  hendonisme,  dimana  program  ini  bertujuan  untuk  menyejahterakan  Pendidikan  bagi masyarakat kurang mampu.
Beberapa  kasus  dari  salah  sasaran,  korupsi  dana  KIP-K,  salah  satu  contoh  kasus yang  sedang  menjadi  subjek  perdebatan  akhir-akhir  ini  adalah  adanya  mahasiswi  dari beberapa  kampus/Universitas  ternama  yang  melakukan  flexing  yang  mengatas  namakan pekerjaan  namun  dibalik  hal  tersebut  mahasiswa  itu  tercatat  sebagai  penerima  KIP-K, seperti kasus yang dilakukan oleh mahasiswi Universitas Diponegoro berinisial CJM  yang viral pada awal mei lalu sumber: media sosial X @undipmenfess, dan juga oleh mahasiswa Universitas Brawijaya berinisial AYNK sumber : @ubmenfess. kasus ini dibagikan oleh salah satu website yang mana penulis tak lain sosok yang mengenal tersangka. Hingga akhirnya viral dan membuat keresahan karena menjadi bukti langsung akan tidak ketepatan sasaran kepada penerima yang benar-benar membutuhkan beasiswa tersebut. Tidak sesuai dengan tujuan  awal  beasiswa  KIP-K  ini  direalisasikan  sebagai  pendukung  biaya  Pendidikan mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial, dimana pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai moral merupakan suatu keharusan. Hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada:
1.  Kerugian  finansial  bagi  pemerintah  :  diakibatkan  terjadinya  salah  sasaran,  sehingga dirasa tidak tercapainya perataan pendididkan bagi masyarakat kurang mampu
2.  Kehilangan  kepercayaan  masyarakat  :  penyalahgunaan  KIP-K  menurunkan  tingkat kepercayaan masyarakat kepada program-program sosial kemasyarakatan serta kinerja pemerintah dalam pemrosesan informasi, memanfaatkan kesempatan secara tidak jujur dan mengurangi dukungan masyarakat kedepannya.
3.  Ketidaksetaraan Pendidikan : Selain itu sektor Pendidikan juga akan mengalami akibat dari  penyalahgunaan  KIP-K  diantaranya  bisa  terjadi  kesenjangan  sosial  yang  terjadi kembali  karena  program  tersebut  tidak  mencapai  tujuan  yang  seharusnya,  yang membutuhkan seperti biaya Pendidikan, bantuan biaya buku dan bantuan uang kuliah tunggal  dan  lainnya.  Namun  dimanfaatkan  bagi  yang  tidak  berhak  mendapatkannya sehingga  masyarakat  kurang  mampu  semakin  tertinggal  dalam  akses  dan  kualitas Pendidikan.
4.  Kesenjangan  sosial  yang  lebih  besar  :  Tidak  menyeluruhnya  aspek  Pendidikan  bagi masyarakat  kurang  mampu  karena  penyuluhan  beasiswa  yang  tidak  sesuai  dengan tujuan  awal.  Ketika  akses  beasiswa  ini  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  tertentu  maka terjadinya  kesenjangan  antara  miskin  dan  kaya,  kesempatan  bagi  orang  mampu  akan mendapatkan keuntungan sebaliknya anak yang membutuhkan akses bantuan ini akan kehilangan kesempatan.
Pentingnya  memastikan  dan  terus  mengawasi  bahwa  program-program  bantuan  sosial pemerintah  seperti  KIP-K  agar  dikelola  dan  disampaikan  kepada  masyarakat  secara  baik

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
dan  transparan.  Disamping  dampak  negatif  dari  penyalahgunaan  tersebut  diperlukan evaluasi secara terus menerus demi tercapainya tujuan mencerdaskan bangsa.
Beberapa  solusi  yang  dapat  dilaksanakan  untuk  mengatasi  kasus  penyalahgunaan  KIP-K yaitu:
1.  Pengawasan
Peningkatan pengawasan terhadap pemakaian KIP-K, pelaksnaan audit serta evaluasi terhadap aliran penggunaan dana dan laporan penggunaan KIP-K
2.  Verifikasi Pemantauan  serta  verifikasi  data  yang  lebih  ketat  dan  pembaruan  data,  memeriksa calon penerima KIP-K memenuhi syarat dana sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
3.  Edukasi dan kesadaran masyarakat Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara merata dan langsung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tujuan serta manfaat KIP-K
4.  Pelatihan
Melakukan  pelatihan  kepada  penerima  tentang  guna  dan  manfaat  penggunaan  KIP-K secara  efektif  dan  sesuai  dengan  tujuannya,  penggunaan  dana  sesuai  dengan kepentingan biaya Pendidikan dan dilaporkan penggunaannya secara transparan.
5.  Hukuman bagi pelanggar Memberikan snnksi bagi pelanggar yang melakukan penyalahgunaan dana KIP-K.
6.  Peningkatan tranparansi
Pemerintah  melaksanakan  sikap  transparansi  dalam  pengelolaan  serta  pemakaian dana KIP-K.
Bentuk  tanggungjawab  pemerintah  dalam  pelaksanaan  program-program  sosial masyarakat  yaitu  dengan  terus  melakukan  pengembangan  serta  evaluasi  secara  berkala, membuat  trobosan  baru  yang  diharapkan  dapat  mengurangi  penyalahgunaan  KIP-K  dan meningkatkan efektivitas dari program-program bantuan sosial.
Dari  beberapa  hasil  Penelitian  sebelumnya    dikatakan  bahwa  lingkungan  kampus    dapat menjadi titik awal perilaku konsumtif  dari perilaku pamer dan gaya  hidup konsumtif akibat tuntutan  lingkungan  sekitar  (qurrotuaini,  et  al.,  2022)  berbanding  terbalik  dengan    hasil penelitian  oleh    diniyati,  et  al.,(2024)  beasiswa  KIP-K  membantu  dalam  pemenuhan  biaya hidup serta Pendidikan, penerima juga bertanggung jawab dan berlaku bijaksana atas pola konsumsi  atas  dana  beasiswa  yang  diberikan  dengan  bukti  skala  proritas  penunjang perkuliahan.  Menurut  Afiefa,  et  al.,  (2023)  dari  penelitiannya  mengemukakan  bahwa meskipun biaya pendidikan kartu indonesia pintar (KIP) telah mencapai target, biaya hidup penerima  KIP  masih  jauh  dari  tujuan  dan  target  utama  penyaluran  dana  KIP.  Menurut Rohmah, Kasmawanto (2022) menyatakan dalam penelitiannya mengenai adanya kendala dalam komunikasi dan sumber daya mahasiswa yang tidak mematuhi aturan khusus dalam proses  pengumpulan  data.  Menurut  Fitriani,  et  al.,  (2020)  menyimpulkan  bahwa  terdapat masalah  dalam  perekrutan  penerima  KIP  yaitu  tidak  lain  kasus  kecurangan  dalam penyaluran dana program KIP

## IV.  KESIMPULAN
Dari  beberapa  data  yang  sudah  kami  kumpulkan  diatas  dapat  diperoleh  kesimpulan Program  beasiswa  Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP)  adalah  versi  ideal  dari  program Bantuan  Siswa  Miskin  (BSM)  yang  merupakan  beasiswa  yang  diberikan  pemerintah  untuk membantu  calon  mahasiswa  yang  kurang  mampu  dalam  melanjutkan  Pendidikan  sebagai salah  satu  Langkah  pemerintah  dalam  meratakan  sektor  pendidikan  dengan  tujuan  utama mencerdaskan bangsa, beasiswa ini memberi bantuan berupa biaya hidup dan Pendidikan.
Dalam  pola  pengeluaran  dana  beasiswa  oleh  penerimanya    masih  minim tanggungjawab  atas  tujuan  serta  moral  dalam  pemakaian  dana  sehingga  masih  banyak kasus  penyalahgunaan  penggunaan  KIP-K  diluar  fungsi,  menjadikannya  sebagai  sarana pemenuhan  gaya  hidup  hendonisme  serta  banyak  kasus  salah  sasaran.  Tidak  ada  dasar resmi undang-undang yang diberlakukan namun secara tidak langsung penggunaan diluar tujuan utama adanya KIP-K juga merupakan pelanggaran sosial dikarenakan bertentangan.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
Program  Kartu  Indonesia  Pintar  Kuliah  (KIP-K)  adalah  penyempurnaan  dari  program Bantuan  Siswa  Miskin  (BSM)  sebelumnya.  Pemerintah  mulai  inisiatif  mulia  untuk mewujudkan cita-cita leluhur negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia. Diharapkan bahwa program KIP-K akan membantu calon siswa yang berasal dari keluarga  yang  kurang  mampu  mendaptkan  pendidikan  tinggi.  Meskipun  pada  prinsipnya dana  beasiswa  KIP-K  telah  dimanfaatkan  sesuai  dengan  tujuan  mulianya,  namun disayangkan  masih  terdapat  sejumlah  pelanggaran  berupa  penyalahgunaan  dana  yang justru  menyimpang  dari  esensi  program  tersebut.  Faktor  lingkungan  dan  budaya konsumerisme  yang  berkembang  menjadi  pemicu  utama  terjadinya  penyimpangan  dalam pemanfaatan  dana  beasiswa.  Selain  itu,  proses  pengajuan  yang  rumit  serta  persyaratan yang  ketat  turut  menjadi  kendala  tersendiri,  yang  berpotensi  menyebabkan  terjadinya ketidaktepatan dalam penentuan penerima manfaat.
Pada  penelitian  ini  juga  mengungkapkan  dampak  dan  pengaruh  dari  prakatik penyalahgunaan  dana  KIP,  sekaligus  mengevaluasi  progress  implementasi  program tersebut  di  berbagai  universitas  di  Indonesia.  Temuan  dari  kajian-kajian  terdahulu  juga menunjukan hasil yang beragam, Dimana sebagian mengungkapkan pelaksanaan program berjalan  sesuai  rencana,  sementara  sebagian  lainnya  justru  menemukan  adanya penyalahgunaan  dana  untuk  memenuhi  gaya  hidup  hedonism.  Dengan  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif,  peneliti  ini  berusaha  mengumpulkan  data melalui studi kasus KIP-K dan menginterpretasikannya secara mendalam guna memahami subjek yang diteliti.

## REFERENSI
Afiefa,  N.  K.,  &  Ahmad,  M.  (2023).  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  Scholarship:  Target Reached  or  Missed?. Edunesia:  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan , 4 (3),  1316-1331. https://doi.org/10.51276/edu.v4i3.505
Amanita Novi Yushita, "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi", Jurnal Nominal, Volume VI Nomor 1. 2017, hlm. 20.
Amin,  A.,  Sasongko,  R.  N.,  &  Yuneti,  A.  (2022).  Kebijakan  Kartu  Indonesia  Pintar  untuk Memerdekakan  Mahasiswa  Kurang  Mampu.  Journal  Of  Administration  and Educational Management (ALIGNMENT), 5(1), 98–107.
https://doi.org/10.31539/alignment.v5i1.3803
Apriyani Br Rangkuti, P., Hanum, F., Lestari, D., Manajemen, J., Ekonomi, F., Islam, B., … Medan,  U.  (2023).  Manajemen  Pengelolaan  Keuangan  Mahasiswa  Penerima Beasiswa KIP Kota Medan (Studi Kasus Mahasiswa di Kota Medan). Jurnal Akuntansi Keuangan Dan
Bisnis,
1(2), 38–43. Retrieved from https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index
(Cahyaningsih et al., 2018; Dianti, 2017; Yusup et al., 2019)Cahyaningsih, R. I., Kristen, U., &  Wacana,  S.  (2018). Pedagogi :  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Pendistribusian  Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) . 18 (2), 93–100.
Dianti, Y. (2017). 済無 No Title No Title No Title. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. , 5–24. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf Dicky Djatnika Ustama, 2019, “Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan”, Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. 6, No. 1, hal. 1-12
Diniyati, A. I., Fadillah, G., Anggina, L., Prasetya, R., Salsabila, S., Morowati, S. E., & Rozak, R.  W.  A.  (2024).  Pola  Pengeluaran  Penerima  Beasiswa  KIP  KULIAH:  Prioritas Penggunaan  Dana  Antara  Kebutuhan  Esensial  dan  Gaya  Hidup. Jurnal  Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis dan Digital , 1 (2), 81-93.
Harding, T., & Whitehead, D. (2013). Analysing data in qualitative research (pp. 141–160). Hasan,  M.,  Harahap,  T.  K.,  Hasibuan,  S.,  Rodliyah,  I.,  Thalhah,  S.  Z.,  Rakhman,  C.  U.,
Ratnaningsih,  P.  W.,  Inanna,  Mattunruang,  A.  A.,  Herman,  Nursaeni,  Yusriani, Nahriana, Silalahi, D. E., Hasyim, S. H., Rahmat, A., Ulfah, Y. F., & Arisah, N. (2022).
METODE PENELITIAN KUALITATIF. Penerbit Tahta Media.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/182 Hatimah,  H.  (2022).  ANALISIS  PENGELOLAAN  KEUANGAN  DAN  PRIORITAS KEUANGAN  MAHASISWA  BIDIKMISI  DAN  KIP  KULIAH  UNIVERSITAS  ISLAM NEGERI  MATARAM  ANGKATAN  2019-2022  (Universitas  Islam  Negeri  Mataram).
Universitas Islam Negeri Mataram. Retrieved from
https://etheses.uinmataram.ac.id/4058/
Rohmah, E. N. L., & Kasmawanto, Z. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah  di  Perguruan  Tinggi  Swasta. Madani  Jurnal  Politik  dan  Sosial Kemasyarakatan , 14 (1), 85-104. https://doi.org/10.52166/madani.v14i1.2886
Rofiq Nur Rizala, 2015, “Apakah Jenjang Pendidikan Dasar Tenaga Kerja Berperan dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 16, No. 1, hal. 15-30
Rizky Trianti, 2018, Pelayanan Sosial Sekolah Gratis Bagi Anak Keluarga Miskin di Sekolah Bisa Bintaro, Tangerang Selatan. Unpublished Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
Sariri, F., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Di
Universitas Negeri Surabaya. Publika , 238-251.
https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p238-251
Santoso, H.M., Sarjono.Y., Wafroturrohmah. (2014). Pengelolaan Bantuan Siswa Miskin di SMP  Muhammadiyah  8  Wonogiri.  Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Sosial,  Vol.  24,  No.  2,  hal: 35-44.
Wardah  Qurrotuaini,  P.,  Puspitasari,  D.,  Rohmah,  N.,  Nurul  Fatimah,  A.,  &  Yanti  Hami Mullah,  N.  (2022).  Analisis  Perilaku  Konsumtif  Pada  Mahasiswa  Penerima  Beasiswa Bidikmisi-Kip  Kuliah  Angkatan  2020  Uin  Raden  Mas  Said  Surakarta.  Academica :
Journal of Multidisciplinary Studies, 6(1), 147–168.
https://doi.org/10.22515/academica.v6i1.5718
Yunita  Hasrina,  "Analisis  Pengelolaan  Keuangan  RIS-PNPM  di  OMS  Kecamatan  Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas". Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya, Vol. 13 No. 4, Desember 2015, hlm. 477.
Yusuf, E., & Sari, W. (2022). Pengaruh Beasiswa KIP Uang Kuliah Tunggal (UKT) Terhadap Prestasi  Belajar  Mahasiswa  Program  Studi  Pendidikan  Ekonomi  Fakultas  Keguruan Dan  Ilmu  Pendidikan  Universitas  Muhammadiyah  Bengkulu.  Jurnal  Multidisiplin Dehasen (MUDE), 1(3). https://doi.org/10.37676/mude.v1i3.2496
Yusup,  W.  B.,  Ismanto,  B.,  &  Wasitohadi,  W.  (2019).  Evaluasi  Program  Indonesia  Pintar dalam  Peningkatan  Akses  Pendidikan  di  Sekolah  Menengah  Pertama. Kelola:  Jurnal Manajemen Pendidikan , 6 (1), 44–53. https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53