## PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG SUBSIDI LANGSUNG TUNAI
(Studi Kasus Penanggulangan Kemiskinan di Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong)

## EFRI NOVIANTO
Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong
Abstract :
Poorness  is  the  very  complex  problem  so  after  that  never  been  dry  from  the  dicussion. The poorness problem are verry complexed there for cannot be seen by partial or is only seen in by  one  side  and  furgetting  the  othen  side.  Inclueding  of  also  in  the  case  of  solution.  Some wrong decision in poorness solution not merely  affecting undiminished impecunious sosiety perception of about direct cash subsidies in poornes handling. The research approach used by  writer  in  this  research  is  qualitative  descriptive. Tehnique  analysis  used  follow  what opened  by  miles  and  huberman  that  it  interaktive  tehnique  analysis;  reduce  the  data, presentation of data and conclusion result of research. Society perseption on of direct cash subsidies the resource person majority express not objection with the existence of the policy. While at the time that society expectation to government in overcoming poorness in chief of Bukit  Biru  Village  is  the  government  do  the  small  society  enableness  (for  example  through counselling  program,  education,  training  and  capital  employed  gift)  repairing  the transportation acces so that can lessen the fare produce and open the new employment.

## Key word : Perception

## I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Salah  satu  visi  pembangunan  na- sional  periode  2004-2009  adalah  mening- katkan  kinerja  perekonomian  agar  mampu menciptakan  lapangan  kerja  dan  menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Untuk  mewujudkan  visi  tersebut,  misi pembangunan  nasional  adalah  mewujud- kan Indonesia yang sejahtera, dengan sasa- ran  pokok  menurunkan jumlah  penduduk miskin dari 16,7 persen tahun 2004 menja- di  8,2  persen  pada  tahun  2009 (RPJM; BPS 2005:1). Saat ini pemerintah menem- puh dua strategi utama untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, yaitu dengan : 1. Meningkatkan pendapatan;
2. Menurunkan  beban  hidup  penduduk miskin (pemberian subsidi).
Untuk  mewujudkan  kedua  strategi diatas,  pemerintah  melakukan  berbagai upaya, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan  tentang  Penyaluran  Subsidi Langsung  Tunai  (SLT)  kepada  Rumah Tangga  Miskin.  Subsidi  Langsung  Tunai (SLT)  merupakan  kompensasi  pengurang- an  subsidi  bahan  bakar  minyak  (BBM) yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (Inpres No. 12 tahun 2005).
Kabupaten  Kutai  Kartanegara  me- rupakan  salah  satu  Kabupaten  terkaya  di Indonesia  karena  memiliki  Anggaran Pen- dapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai 4 Triliun setiap  tahunnya.
Kabupaten  Kutai  Kartanegara  memiliki kekayaan  alam  yang  melimpah,  sehingga wajar  apabila  nominal  APBD-nya  juga besar  karena  dana  perimbangan  dan  bagi hasilnya juga besar.
Hal  yang sangat  bertolak  belakang dibalik  sebutan  sebagai  daerah  yang  kaya adalah jumlah penduduk miskinnya 30.095  RTS  (96.344  jiwa)  atau  18,22  % 1
terbesar kedua  setelah  Samarinda di Propinsi Kalimantan Timur.
Subsidi  langsung  tunai  (SLT)  me- rupakan  salah  satu kebijakan  pemerintah pusat  untuk  mengurangi beban  penduduk miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.
Kelurahan Bukit Biru jaraknya + 7 Km  dari  Ibu  Kota  Kabupaten  (Tengga- rong)  dan  berbatasan  secara  langsung dengan  Kecamatan  lain  (Loa  Kulu). Mas- yarakat Bukit  Biru merupakan  peralihan dari  masyarakat  Desa  menjadi  masyarakat Kota.
Dari  segi  kebijakan  yang  dikeluar- kan  baik  oleh Pemerintah Pusat    maupun oleh Pemerintah Daerah  sendiri  dalam rangka menanggulangi kemiskinan  bisa dikatakan  cukup  banyak,  tapi  masalah kemiskinan  di  Kabupaten  Kutai  Kartane- gara  seakan  tak perna bisa  diatasi. Inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan  penelitian  dengan  mengangkat
judul “ PERSEPSI  MASYARAKAT TEN- TANG  SUBSIDI  LANGSUNG  TUNAI ” (Studi Penanggulangan  Kemiskinan di Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong)”.

## 1.2.  Rumusan Masalah
Bardasarkan  latar  belakang  diatas, maka  masalah  penelitian ini  adalah “Bagaimana  persepsi  masyarakat  terha - dap  kebijakan  Subsidi  Langsung  Tunai dalam menanggulangi kemiskinan?”

## 1.3.  Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini, yang menjadi tujuan  penelitian  adalah “untuk  menge - tahui    persepsi  masyarakat  Kelurahan Bukit  Biru  terhadap  Subsidi  Langsung Tunai dalam mengentaskan kemiskinan”.

## II. DASAR TEORI
2.1. Persepsi
Manusia sebagai  makhluk  sosial sangat  dipengaruhi  oleh lingkungan  dise- kitarnya. Pengaruh  ini  disebabkan  oleh kejadian,  pesan  dan  informasi  yang  dida- pat.  Begitu  juga  dengan  persepsi  yang diberikan, tentunya dipengaruhi oleh keja- dian,  pesan  dan  informasi  yang  didapat. Menurut Robert  A.  Baron  dan  Paul  B. Paulus (2001:167):
”... Persepsi  merupakan  proses  inter- nal  yang  memungkinkan  kita  memi-
lih, mengorganisasikan dan menafsir- kan  rangsangan  dari  lingkungan  kita dan  proses tersebut  mempengaruhi kita”
Persepsi  dikonsepsikan  sebagai  su- atu mental  image yang  menyeluruh  dan berkelanjutan yang terbentuk dari pengeta- huan  (kognisi)  dan  ingatan  pengalaman seseorang  dalam  menanggapi  lingkungan- nya dengan tujuan tertentu dan akan men- dorong terjadinya suatu tindakan. Persepsi mengacu  pada  cara  manusia  menginter- pretasikan  dan  memahami  pesan  yang  di- proses oleh sistem sensornya.

## Menurut Terence  R.  Mitchell dan
James  R.  Larson (Donal  A  Norman 1975;17),  manusia  adalah  mahluk  yang unik  secara  fisik,  psikologis,  dan  perkem- bangan sosial mempengaruhi pembentukan persepsi  diri  masing-masing. Teori  yang dapat  digunakan  untuk  menganalisa  per- sepsi manusia antara lain:
a) The  Direct  Perception  Theory;
Pendekatan  ini  dikemukanan  oleh tokoh-tokoh seperti Mc  Dougall,

## Freud, Lorenz dan James J. Gibson.
Mereka  menyatakan  bahwa  persepsi yang  membentuk  prilaku  manusia dipengaruhi  oleh  karakteristik  biolo- gisnya  baik  secara  fisik  maupun genetik. Pendekatan  ini  berusaha menjelaskan  bahwa  ada  suatu  bakat tertentu  yang  mengarahkan  persepsi
seseorang  yang  merupakan  bawaan sejak  lahir. Analisa  dalam  teori  ini terfokus  pada  organ-organ  biologis terutama sistem syaraf.
b) The  image  and  Cue  Theory;
Pendekatan ini didukung oleh Helmholtz ini  menyatakan  bahwa faktor yang  membentuk  persepsi adalah  pengalaman (experience), pembelajaran (learning) dan  ingatan (memory). Faktor pengalaman meru- pakan  suatu  isyarat  yang  diperoleh dari  interaksi  dalam  lingkungan  se- bagai informasi bagi pemilik persep- si,  sehingga  disebut  sebagai cue field. Dibeberapa  buku,  teori  ini sering dipecah menjadi:
1) Sosial learning  theory; pende- katan  ini  menyatakan  bahwa persepsi  yang  membentuk  pri- laku  manusia  dipengaruhi  oleh proses belajar baik melalui pro- ses  asosiasi,  paksaan  maupun peniruan.
2) Teori  insentif;  pendekatan  ini menyatakan  bahwa  persepsi yang membentuk prilaku manu- sia  didasari  oleh  perhitungan untung  dan  rugi.  Tiga  teori insentif yang utama adalah; a. Rational decision-making theory dimana  manusia  a- kan  selalu memilih  sesuatu yang  paling  menguntung-
kan  dan  akan  selalu  beru- saha mamaksimalkannya. b. Teori  pertukaran,  dimana manusia  akan  melakukan kompromi  dalam  melaku- kan  tindakan  sehingga  ter- cipta  suatu  keuntungan  dan kerugian  yang  relatif  mela- lui win-win solution.
c. Teori  pemuasan  kebutuhan,
menyatakan bahwa manusia akan  melakukan  tindakan untuk  pemenuhan  kebutu- han.

## 2.2.  Masyarakat
Masyarakat  dalam  bahasa  Inggris dipakai  istilah society yang  berasal  dari bahasa  latin socius yang  bearti  “kawan”.
Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata  bahasa  Arab  yaitu  ‘syaraka’  yang bearti  ikut  serta,  berpartisipasi  (kata  Arab “musyaraka” bearti saling bergaul, adapun kata bahasa Arab untuk masyarakat adalah (‘mujtama’).
Koentjaraningrat (1985:123).
Masyarakat adalah
“…sekumpulan  manusia  yang  saling “bergaul”  atau  “saling  berinteraksi” sehingga  masyarakat  adalah  kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut  system  adat-istiadat  tertentu yang  bersifat  kontinyu,  dan  yang terikat  oleh  suatu  rasa  identitas bersama”
Masyarakat Indonesia adalah sebagai  contoh  suatu  ‘masyarakat  dalam arti  luas’,  sedangkan  masyarakat  yang terdiri dari warga suatu kelompok kekerabatan seperti dadia, marga atau suku merupakan  contoh  dari  suatu  masyarakat dalam  arti  sempit’  (MM.  Djojodisoeno 1958:21).

## 2.3.   Kemiskinan
Ellis  (dalam  Suharto,  2005:133) menyatakan  secara  ekonomi  kemiskinan dapat didefinisikan sebagai:
“…kekurangan  sumber  daya  yang dapat  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  dan  meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.
Sumber  daya  dalam  konteks  ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (wealth) yang dapat meningkatkan  kesejahteraan  mas- yarakat dalam arti luas”.
Berdasarkan  konsepsi  ini,  maka kemiskinan  dapat  diukur  secara  langsung dengan  menetapkan  persediaan  sumber daya  yang  dimiliki  melalui  penggunaan standar  baku  yang  dikenal  dengan  garis kemiskinan (poverty line). Cara seperti ini sering  disebut  dengan  metode  pengukuran kemiskinan  absolute.  Garis  kemiskinan yang  digunakan  BPS  sebesar  2100  kalori orang/hari yang disetarakan dengan penda- patan tertentu atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS orang/hari.
Bappenas  (2004)  mendefinisikan kemiskinan sebagai:
“…kondisi  dimana  seseorang  atau sekelompok  orang,  laki-laki  atau perempuan,  tidak  mampu  memenuhi hak-hak-dasarnya  untuk  memperta- hankan  dan  mengembangkan  kehi- dupan yang bermartabat.”
Hak-hak dasar  masyarakat  antara lain  terpenuhinya  kebutuhanan  pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, peruma- han,  air  bersih,  pertanahan,  sumber  daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari ancaman  tindak  kekerasan  dan  hak  untuk berpartisipasi  dalam  kehidupan sosial  po- litik,  baik  bagi  perempuan  maupun  laki- laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar ini, Bappenas  menggunakan  beberapa  pen- dekatan  utama  antara  lain;  pendekatan kebutuhan  dasar (basic  needs  approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human  capability  approach) dan  pende- katan objective and subjective.
Pendekatan  kebutuhan  dasar,  meli- hat  kemiskinan  sebagai  suatu  ketidak mampuan (lack  of  capabilities) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan  dasar  minimum,  antara  lain pangan,  sandang,  papan,  pelayanan  kese- hatan,  pendidikan,  penyediaan  air  bersih dan sanitasi.
Menurut  pendekatan  pendapatan, kemiskinan  disebabkan  oleh  rendahnya penguasaan  asset  dan  alat-alat  produktif
seperti  tanah  dan  lahan  perkebunan atau pertanian, sehingga secara langsung mem- pengaruhi  pendapatan  seseorang  dalam masyarakat.  Pendekatan  ini,  menentukan secara rigid standar  pendapatan  seseorang didalam  masyarakat  untuk  membedakan kelas sosialnya.
Pendekatan  kemampuan  dasar  me- nilai  kemiskinan  sebagai  keterbatasan  ke- mampuan  dasar  seperti  kemampuan  mem- baca  dan  menulis  untuk  menjalankan fungsi  minimal  masyarakat.  Keterbatasan kemampuan  ini  menyebabkan  tertutupnya kemungkinan  bagi  orang  miskin  terlibat dalam pengambilan keputusan.
Pendekatan  objektif  atau  sering disebut  sebagai  pendekatan  kesejahteraan (the  welfare  approach) menekankan  pada penilaian normatif  dan  syarat  yang  harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pen- dekatan  subjektif  menilai  kemiskinan  ber- dasarkan  pendapat  atau  pendangan  orang miskin sendiri (Joseph F. Stepanek, dalam Suharto, 2005:134).
Definisi  kemiskinan  dengan  meng- gunakan  pendekatan  kebutuhan  dasar  se- perti  ini  diterapkan  oleh  Depsos,  terutama dalam  mendefinisikan  fakir  miskin.  Ke- miskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos 2002). Fakir  miskin  adalah  orang  yang  sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi  kebutuhan  pokok  yang  layak
bagi  kemanusiaan  atau  orang  yang  mem- punyai  sumber  mata  pencaharian  tetapi tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  pokok yang  layak  bagi  kemanusiaan  (Depsos, 2001).  Yang  dimaksud  dengan  kebutuhan pokok  dalam  definisi  ini  meliputi  kebu- tuhan akan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan dan pendidikan.
Secara  politik,  kemiskinan  dapat dilihat  dari  tingkat  akses  terhadap  keku- asaan (power). Kekuasaan  dalam  penger- tian  ini  mencakup  tatanan  sistem  politik yang  dapat  menentukan  kemampuan sekelompok  orang  dalam  menjangkau  dan menggunakan sumber  daya.  Dalam  kon- teks  politik  ini,  Friedman  mendefinisikan kemiskinan  dalam  kaitannya  dengan  keti- daksamaan  kesempatan  dalam  mengaku- mulasikan  basis  kekuasaan  sosial  yang meliputi:  (a)  modal  produktif  atau  asset (tanah,  perumahan,  alat  produksi, kese- hatan),  (b)  sumber  keuangan  (pekerjaan, kredit),  (c)  organisasi  sosial  politik  yang dapat  digunakan  untuk  mencapai  kepen- tingan  bersama  (koperasi,  partai  politik, organisasi sosial), (d) jaringan sosial untuk memperoleh  pekerjaan,  barang  dan  jasa, (e) pengetahuan  dan  keterampilan  dan  (i) informasi  yang  berguna  untuk  kemajuan hidup (friedman dalam Suharto 2005:135).
Kemiskinan  secara  sosial-psiko- logis  menunjuk  pada  kekurangan  jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan  kesempatan-kesempatan  pe-
ningkatan  produktivitas. Dimensi  kemis- kinan  ini  juga  dapat  diartikan  sebagai kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  adanya faktor-faktor  penghambat  yang  mencegah atau  merintangi  seseorang  dalam  meman- faatkan  kesempatan-kesempatan  yang  ada di  masyarakat.  Faktor-faktor  penghambat tersebut  secara  umum  meliputi  faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor  internal  datang  dari  dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau  adanya  hambatan budaya. Teori  “kemiskinan  budaya” (cultural poverty) yang  dikemukan  Oscar  Lewis dalam  Suharto  (2005:135)  misalnya  me- nyatakan bahwa:
“…kemiskinan  dapat  muncul  sebagai akibat  adanya  nilai-nilai  atau  kebu- dayaan  yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menye- rah  pada  nasib,  kurang  memiliki  etos kerja dan sebagainya”.
Faktor  eksternal  datang  dari  luar kemampuan  orang  yang  bersangkutan,  se- perti  birokrasi  atau  peraturan-peraturan resmi  yang  dapat  menghambat  seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya. Kemis- kinan  model  ini  seringkali  di  istilahkan dengan  kemiskinan  struktural.  Menurut pandangan  ini,  kemiskinan  terjadi  bukan dikarenakan “ketidakmauan” si  miskin untuk  bekerja  (malas),  melainkan  karena “ketidakmampuan” sistem  dan  struktur sosial  dalam  menyediakan  kesempatan-
kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja.
Smeru dalam  Suharto (2005:132) mengemukakan  beberapa  indikator  atau ciri kemiskinan yaitu:
1) Ketidakmampuan  memenuhi  kebu- tuhan  kosumsi  dasar  (pangan,  san- dang dan papan).
2) Ketiadaan  akses  terhadap  kebutu-han hidup dasar lainnya (kesehatan, pendi- dikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3) Ketiadaan jaminan masa depan (karena  tidak  adanya  investasi  untuk pendidikan dan keluarga).
4) Kerentanan  terhadap  goncangan  yang bersifat individual maupun massal.
5) Rendahnya  kualitas  sumber  daya manusia  dan  keterbatasan  sumber alam.
6) Ketidak-terlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7) Ketiadaan  akses  terhadap  lapangan kerja  dan  mata  pencaharian  yang  ber- kesinambungan.
8) Ketidak-mampuan  untuk  berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9) Ketidak-mampuan  dan  ketidak-berun- tungan  sosial  (anak  terlantar,  wanita korban  tindak  kekerasan  rumah  tang- ga,  janda  miskin,  kelompok  marjinal dan terpencil).
Bappenas  (Sahdan  2005:4)  meng- emukankan  beberap  indikator  atau  ciri kemiskinan yaitu:
1) Terbatasnya kecukupan  dan  mutu pangan
2) Terbatasnya  akses  dan  rendahnya mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan.
3) Terbatasnya  kesempatan  kerja  dan berusaha.
4) Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi.
5) Terbatasnya akses terhadap air bersih.
6) Lemahnya  kepastian  kepemilikan  dan penguasaan tanah.
7) Memburuknya  kondisi  lingkungan hidup  dan  sumber  daya  alam  serta terbatasnya  akses  terhadap  sumber daya alam tersebut.
8) Lemahnya jaminan rasa aman.
9) Lemahnya partisipasi.
10) Besarnya  beban  kependudukan  yang disebabkan  oleh  besarnya  tanggung jawab keluarga.

## 2.4. Penanggulangan Kemiskinan
Dalam  melakukan penanggulangan kemiskinan  ada  dua  teori  mendasar  yang menjadi rujukan yaitu:
a) Teori Neo-liberal
Teori  Neo  Liberal berakar  pada karya  politik  klasik  yang  ditulis  oleh Thomas  Hobbes,  Jhon  Stuar  Mill. Intinya
menyerukan bahwa komponen penting dari sebuah  masyarakat  adalah  kebebasan individu.  Para  pendukung Neo Liberal berargumen bahwa kemiskinan merupakan masalah  individual  yang  disebabkan  oleh kelemahan-kelemahan  dan  atau  pilihan- pilihan  individu  yang  bersangkutan.  Ke- miskinan  akan  hilang  dengan  sendirinya jika  kekuatan-kekuatan  pasar  diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekono- mi dipacu setinggi-tingginya. Secara lang- sung  strategi  penanggulangan  kemiskinan harus  bersifat “residual”, sementara  dan hanya  melibatkan  keluarga,  kelompok- kelompok  swadaya  dan  lembaga-lembaga keagamaan.
Peran  Negara  hanyalah  sebagai “penjaga  malam”  yang  hanya  boleh  ikut campur  manakala  lembaga-lembaga  diatas tidak  mampu  lagi  menjalankan  tugasnya ( Cheyne,  O’Brien dan Belgrave, dalam Suharto  2005:138).  Penerapan  program- program stuctural  anjusment, seperti program  jaring  pengaman  sosial  (JPS)  di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sesungguhnya  merupakan  con- toh  kongkrit  dari  pengaruh  neo-liberal dalam bidang pengentasan kemiskinan ini.
b) Teori Demokrasi-sosial
Keyakinan  yang  berlebihan  terha- dap keunggulan mekanisme pasar dan per- tumbuhan  ekonomi  yang  secara  alamiah
dianggap  akan  mampu  mengatasi  kemis- kinan  dan  ketidakadilan  sosial  mendapat kritik dari kaum demokrasi sosial.
Teori demokrasi sosial memandang bahwa  masalah  kemiskinan  bukanlah  ma- salah  individual,  melainkan  stuktural.  Ke- miskinan disebabkan oleh adanya ketidak- adilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu  terhadap  berbagai  sumber-sumber kemasyarakatan.  Teori  ini  berporos    pada prinsip-prinsip  ekonomi  campuran  (mixed economic )  dan  “ekonomi  manajemen  per - mintaan” (demand-managemant  econo- mics) gaya  keynesia  yang  muncul  sebagai jawaban  terhadap  depresi  ekonomi  yang terjadi pada tahun 1920-an dan awal 1930- an.
Pendukung  demokrasi  sosial  ber- pendapat  bahwa  kesetaraan  merupakan prasyarat  penting  dalam  memperoleh  ke- mandirian  dan  kebebasan.  Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang  memiliki  atau  mampu  menjangkau sumber-sumber  seperti  pendidikan,  kese- hatan  yang  baik  dan  pendapatan  yang cukup. Kebebasan lebih dari sekedar bebas dari  pengaruh  luar;  melainkan  juga  bebas menentukan  pilihan (choices). Dengan kata  lain  kebebasan  bearti  memiliki  ke- mampuan (capabilities) untuk  melakukan atau  tidak  melakukan    sesuatu  misalnya, kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan dasarnya,  kemampuan  menghindari  keku-
rangan gizi, kemampuan membaca, menu- lis  dan  berkomunikasi.  Negara  karenanya memiliki  peranan  dalam  menjamin  bahwa setiap  orang  dapat  berpartisipasi  dalam transaksi-transaksi  kemasyarakatan  yang memungkinkan mereka memenuhi menen- tukan  pilihan-pilihannya  dan  memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Menyerahkan sepenuhnya penanganan kemiskinan kepa- da  masyarakat  dan  LSM  bukan  saja  tidak efektif,  melainkan  pula  mengingkari  ke- wajiban  Negara  dalam  melindungi  war- ganya.
Menurut pandangan demokrasi sosial,  strategi  penanggulangan  kemiski- nan haruslah bersifat institusional (melem- baga).  Program-program  jaminan  sosial dan  bantuan  sosial  yang  dianut  AS,  Eropa Barat  dan  Jepang,  merupakan  contoh strategi  anti  kemiskinan  yang  diwarnai oleh teori demokrasi sosial. Jaminan sosial yang  berbentuk  pemberian  tunjangan  pen- dapatan  atau  dana  pensiun  misalnya  dapat meningkatkan  kebebasan  karena  dapat menyediakan  penghasilan  dasar  dengan mana  orang  akan  memiliki  kemampuan (capabilities) untuk  memenuhi  kebutuhan dan  menentukan  pilihan-pilihan (choices). Sebaliknya, ketiadaan  pelayanan  dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantung- an (dependency) karena  dapat  membuat orang    tidak  memiliki  kemampuan  dalam memenuhi  kebutuhan  dan  menentukan pilihan-pilihannya (Suharto, 2005:140).
Kebijakan Subsidi Langsung Tunai merupakan  gabungan  dari  kedua  teori pengentasan  kemiskinan  diatas,  dimana peran  Negara  sebagai  institusi  terlihat  da- lam  campur  tangan  pemerintah  dengan memberikan  subsidi  kepada  rumah  tangga miskin dalam bentuk tunai yang juga tidak melupakan  peran  LSM  atau  ormas dalam mengawasi  pelaksanaan  kebijakan  terse- but.

## 2.5. Subsidi Langsung Tunai (SLT)
Subsidi  Langsung  Tunai  adalah suatu  kebijakan  pemerintah  memberikan subsidi  (bantuan)  kepada  rumah  tangga miskin  secara  langsung  dengan  kriteria- kriteria tertentu sebagai kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). SLT diberikan dalam bentuk tunai (Rp.  300.000)  setiap  tiga  bulan  sekali kepada  rumah  tangga  miskin  setelah  dila- kukan  pendataan  oleh  petugas  BPS  dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Kriteria  Rumah  Tangga  Miskin yang  layak  mendapat  SLT  (BPS,  2005) adalah:
1) Luas  Lantai  Bangunan  tempat tinggal kurang dari 8 m 2 per orang.
2) Jenis  lantai  bangunan  tempat  ting- gal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
3) Jenis  dinding  bangunan  tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/
kayu  berkualitas  rendah/  tembok tanpa plaster.
4) Tidak  memiliki  fasilitas  buang  air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5) Sumber  penerangan  rumah  tangga tidak menggunakan listrik.
6) Sumber  air  minum  berasal  dari sumur/  mata  air tidak  terlindung/ sungai/ air hujan.
7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang /minyak tanah.
8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ ayam satu kali dalam seminggu.
9) Hanya  membeli  satu  stel  pakaian baru dalam setahun.
10) Hanya  sanggup  makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
11) Tidak  sanggup  membayar  biaya pengobatan  di  puskesmas/polikli-
nik.
12) Sumber  penghasilan  kepala  rumah
tangga  adalah  petani  dengan  luas lahan 0,5 ha, nelayan, buruh bangu- nan, buruh perkebunan, atau peker- jaan  lainnya  dengan  pendapatan dibawah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
13) Pendidikan  tertinggi  kepala  rumah tangga:  tidak  sekolah/  tidak  tamat SD/ hanya SD.
14) Tidak  memiliki  tabungan/  barang yang  mudah  dijual  dengan  nilai
minimal  Rp.  500.000,- (lima  ratus ribu rupiah):  seperti  sepeda  motor (kredit/  non  kredit),  emas,  ternak, kapal  motor  atau  barang  modal lainnya.
15) Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS),  anggota  TNI/  Polri  atau pensiunan PNS/ TNI/ Polri.
16) Bukan  pengungsi  yang  diurus  oleh pemerintah.
17) Bukan  penduduk  yang  tidak  mem- punyai tempat tinggal.
Berdasarkan  kriteria  diatas,  BPS telah melakukan pendataan dan didapatkan data  rumah  tangga  miskin  yang  layak menerimah  SLT  di  Kutai  Kartanegara sebanyak  34.888  rumah  tangga  miskin yang tersebar di 18 Kecamatan.
Tabel 1: Masyarakat  Penerima  SLT Kelurahan Bukit Biru. No RT Total 1 I 11 2 II 19 3 III 19 4 IV 20 5 V 16 6 VI 14 7 VII 7 8 VIII 5 9 IX 15 10 X 5 11 XI A 18 12 XI B 19 13 XII 6 14 XIII 23 15 XIV 18
16 XV 15 17 XVI 18 18 XVII 18 19 XVIII 15 20 XIX 14 21 XX 15 Total 310 Sumber data: hasil Sensus BPS Kutai Kartanegara

## III. METODE PENELITIAN

## 3.1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  dikelompokan  dalam penelitian  deskriptif.  Menurut  Sugiyono (2003:11) penelitian deskriptif yaitu:
“…penelitian  ya ng  dilakukan  untuk mengetahui  nilai  variable  mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan  atau  menghubungkan antara  variabel  satu  dengan  variable yang lain”.
Untuk mengetahui persepsi masya- rakat  terhadap  subsidi  langsung tunai dalam  mengentaskan  kemiskinan  secara mendalam  maka  digunakanlah  jenis  pene- litian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif    pada hakekatnya  ialah  mengamati  orang  dalam lingkungan  hidupnya,  berinteraksi  dengan mereka,  berusaha  memahami  bahasa  dan tafsiran  mereka  tentang  dunia  sekitarnya (Nasution dalam Sugiyono, 2005).
Dalam  penelitian  ini  yang  akan diamati  adalah  orang,  yaitu  masyarakat Kelurahan Bukit Biru
Kecamatan Tenggarong  Kabupaten  Kutai  Kartanegara dengan  berbagai  latar  belakang  yang
berkaitan  dengan  persepsinya  terhadap penyaluran subsidi langsung tunai (SLT).

## 3.2. Sumber Data
Nara Sumber  penelitian  adalah Lurah  Kelurahan  Bukit  Biru,  Tokoh Masyarakat  Kelurahan  Bukit  Biru  dan Warga  Kelurahan  Bukit  Biru  baik  yang menerima  SLT  maupun  tidak  dengan menggunakan  teknik nonprobablility  sam- pling sebagai sumber data primer. Sedangkan  sebagai  sumber  data  sekunder, penulis  dapatkan  dari  wawancara  dengan pejabat  Badan  Pusat Statistik dan  PT. Pos Indonesia  cabang  Kutai  Kartanegara,  foto, serta  file  dokumen  yang berkaitan  dengan pelaksanaan SLT di Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong.
Teknik pengumpulan  data  yang digunakan adalah Observasi (Pengamatan), Wawancara Mendalam (indep Interview) dan studi dokumentasi.

## 3.3.  Teknik Analisis Data
Teknik  analisis data  yang  digu- nakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis data  kualitatif,  mengikuti  konsep  yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Huberman  (dalam  Sugiyono  2005;91), mengemukan bahwa:
“…aktivitas  dalam  analisis  data kualitatif dilakukan secara interak- tif  dan  berlangsung  terus  menerus pada  setiap  tahapan  penelitian
sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh”.

## Gambar 1. Komponen dalam analisis data
(interaktif model)

## IV. HASIL PENELITIAN

## 4.1.Persepsi Masyarakat Tentang Subsi- di Langsung Tunai
Seperti  yang  penulis  jelaskan  se- belumnya  bahwa  kebijakan  subsidi  lang- sung  tunai  (SLT)  terkait  erat  dengan kebijakan  pemerintah  menaikan  harga BBM. Mengenai  persepsi  masyarakat mengenai  SLT,  mayoritas  nara  sumber menyatakan tidak keberatan dengan prog- ram penyaluran SLT dengan memberikan saran:
1) Agar  petugas  betul-betul  turun kela- pangan  untuk  memastikan  bahwa  ru- mah  tangga  miskin  tersebut  memang layak untuk menerima SLT;
2) Di  alihkan  dalam  bentuk  program semisal UKM, modal usaha dan mem- buka lapangan kerja baru;
3) Di  tambah  nominalnya  dan  dibagikan setiap satu bulan sekali.
Berdasarkan  profil  desa  dan  hasil temuan  lapangan  bahwa  usia  kerja produktif  masyarakat  masyarakat  usia  20- 39  tahun  berjumlah + 821  jiwa  dengan mayoritas  berprofesi  sebagai  buruh  tani. Dari  data  BPS  juga  menyebutkan  bahwa rumah  tangga  miskin  di  Kelurahan  Bukit Biru  yang  layak  menerima  SLT  sebanyak 237  dari  3.891  rumah  tangga  miskin, menempati  peringkat  ke  10  rumah  tangga miskin  penerimah  SLT  dari  13  Kelurahan se-Kecamatan  Tenggarong.  Karena  pihak Kelurahan  hanya  sebagai  fasilitator  dalam menentukan  rumah  tangga miskin  yang layak  menerimah  SLT,  maka  ditemukan bahwa  dari  237  rumah  tangga  miskin  ini ada  yang  tidak  layak  menerima  apabila mengacu  kepada  kriteria  rumah  tangga miskin yang telah ditetapkan oleh BPS.
Berdasarkan  profil  desa  juga  dite- mukan  bahwa  fasilitas  yang  dimiliki  mas- yarakat  Kelurahan  Bukit  Biru  sangat  ba- nyak.  Mengenai  keberadaan  SLT  tidak begitu  membantu  mengurangi  beban  pen- duduk  miskin.  Dua  saran  yang  diajukan oleh  nara  sumber  menunjukan  ketidak puasan  masyarakat  terhadap  SLT,  tetapi tetap  tidak  merasa  keberatan  dengan  SLT. Berdasarkan teori insentif yang dikemukan oleh Helmholtz bahwa persepsi yang mem- bentuk  prilaku  manusia  didasari  oleh perhitungan  untung  dan  rugi.  Persepsi manusia akan cenderung negatif (menolak) apabila  merugikan,  begitu  juga  sebaliknya
Data Collection Data reduction Conclusions: Drawing/verifyin g Data display
persepsi  manusia  akan  cenderung  positif apabila menguntungkan.

## 4.2.Harapan  Masyarakat  Dalam Pe- nanggulangan Kemiskinan  di  Kelu- rahan Bukit Biru
Harapan  sangat  berkaitan  dengan langka-langka  kedepan  yang  seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengen- taskan  kemiskinan  di  Kelurahan  Bukit Biru.  Meminta  pendapat  penduduk  setem- pat  tentunya  lebih  efektif  dari  pada  hanya sekedar menganalisa tanpa turun kelapang- an sehingga mengetahui  persoalan  yang sesungguhnya  dihadapi  oleh  penduduk setempat.  Kemiskinan  daerah  satu  dengan daerah  lain  tentunya  berbeda.  Untuk  itu menyeragamkan kebijakan dalam mengen- taskan kemiskinan bukan saja tidak efektif tetapi  juga  dapat  menimbulkan  persoalan baru yang bisa saja berdampak sebaliknya, bukan  membantu  dalam  pengentasan  ke- miskinan, tetapi menambah jumlah pendu- duk miskin dalam suatu daerah.
Menurut David  Berry (1982:  62) bahwa harapan terbagi dalam dua hal yaitu harapan  prediktif  (apa  yang  sebenarnya ingin  dilakukan  orang)  dan  harapan  pers- kriptif  (apa  yang  seharusnya  dilakukan orang).  Dari  hasil  penelitian,  nara  sumber berharap  dalam  mengentaskan  kemiskinan hendaknya pemerintah:
1) Melakukan  pemberdayaan  masyarakat
kecil misalnya melalui program penyu-
luhan,  pelatihan,  pembinaan  dan  pem- berian modal usaha;
2) Melakukan  pembangunan  pedesaan utamanya  jalan  untuk  mempermudah akses  transportasi  sehingga  dapat mengurangi ongkos produksi;
3) Membuka lapangan kerja;
4) Turun  langsung  kelapangan  untuk  me- lihat kebutuhan masyarakat yang sebe- narnya.
Dari  hasil  temuan  dilapangan  yang penulis  dapatkan  bahwa  program  pember- dayaan  seperti  penyuluhan,  pelatihan, pembinaan  dan  pemberian  modal  usaha tidak  ada  sama  sekali. Seandainya  diada- kan  program  pemberdayaan,  hendaknya disesuaikan  dengan  kapasitas  yang  dimi- liki oleh warga tersebut.
Mengenai  akses  transportasi  di Kelurahan  Bukit  Biru  adalah  mengguna- kan  ojek  (sepeda  motor),  dengan  medan yang  berbukit-bukit. Ongkos  ojek  di  kelu- rahan  Bukit  Biru  berada  di  kisaran  Rp. 5.000,- sampai Rp. 10.000,-.
Profesi  mayoritas  penduduk  Kelu- rahan  Bukit  Biru  adalah  petani  dan buruh bangunan. Jika dibandingkan dengan jum- lah  penduduk  yang  terus  meningkat  dan lahan  pertanian  yang  terus  menyempit, tentunya  membuka  lapangan  kerja  baru sangat  diperlukan  untuk  mengatasi  hal tersebut.
Petugas  pendata  rumah  tangga miskin selama ini dalam menetapkan pene- rima Subsidi Langsung Tunai hanya berda- sarkan  data  yang  diberikan  dari  RT  tanpa mengecek  kembali  kebenaran  data  terse- but.  Sehingga  kemungkinan  SLT  tidak tepat sasaran itu besar.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1. Kesimpulan
1) Subsidi  Langsung  Tunai  tidak  bisa dijadikan  program penanggulangan
kemiskinan;
2) Mayoritas  nara  sumber  yang  penulis wawancarai menyatakan tidak kebera- tan  dengan kebijakan Subsidi Lang- sung  Tunai  hanya  saja  dinilai  masih kurang efektif. Untuk itu nara sumber berharap  agar  petugas  betul-betul  tu- run  kelapangan  untuk  memastikan bahwa  rumah  tangga  miskin  tersebut memang  layak  untuk  menerima  SLT dan  di  tambah  nominalnya sehingga bisa dijadikan modal usaha dan mem- buka lapangan kerja baru.
3) Masyarakat  Kelurahan  Bukit  Biru berharap  kepada  pemerintah  agar dalam menanggulangu kemiskinan melakukan  pemberdayaan  masyarakat miskin  (misalnya  melalui  program penyuluhan, pelatihan, pembinaan dan pemberian  modal  usaha),  melakukan pembangunan pedesaan utamanya
jalan  untuk  mempermudah  akses transportasi sehingga dapat me- ngurangi  ongkos  produksi,  membuka lapangan  kerja  baru  serta  turun langsung  kelapangan  untuk  melihat kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

## 4.2.  Saran
1) Pemerintah  dalam  menetapkan  orang miskin atau rumah tangga miskin hen- daknya berdasarkan teori bukan berda- sarkan kebijakan.
2) Pemerintah diharapkan melakukan upaya  transparansi  apabila  menaikan harga  bahan  bakar  minyak,  menga- dakan  operasi pasar  untuk  menstabil- kan harga barang yang lain serta mem- berikan  kompensasi  kepada  masyara- kat miskin yang sebanding.
3) Pemerintah hendaknya memaksimal- kan  sosialisasi  kemasyarakat  sehingga masyarakat  dapat  mengetahui  kebija- kan yang diberlakukan oleh pemerintah tersebut. Sosialisasi ini hendaknya bisa dikemas  dengan  baik sehingga  bisa membuat persepsi  terhadap  kebijakan pemerintah  tersebut  juga  baik  dan mendapat dukungan masyarakat.
4) Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  hendak- nya bisa  melibatkan  pejabat  yang berwenang  pada  tingkatan  bawah  se- perti  Lurah,  RW  dan  RT untuk  men- data  siapa  yang  layak  menerima  SLT.
Mereka  semua  lebih  mengetahui  kea- daan  daerahnya  dan  masyarakat  dida- erahnya juga akan lebih terbuka dalam memberikan  informasi  yang  dibutuh- kan  karena  kedekatan  emosional  dan intensitas  pertemuanya  relatif  lebih sering.
5) Petugas  pendata  rumah  tangga  miskin
(BPS)  dalam  melakukan  pendataan, hendaknya  turun  langsung  kelapangan untuk  melihat  langsung  warga  miskin di Kelurahan Biru, sehingga SLT yang diberikan bisa tepat sasaran.
6) Pemerintah hendaknya bisa meningkat- kan nominal dana SLT yang dibagikan kepada rumah tangga miskin, sehingga bisa  dijadikan  modal  usaha. Modal usaha  inilah  yang  akan  membuka  la- pangan  kerja  baru  yang  tentunya bisa mengurangi  angka  pengangguran  dan masyarakat miskin.
7) Pemerintah  dalam  melakukan penang- gulangan kemiskinan,  hendaknya  dila- kukan  dengan  program  pemberdayaan bagi  masyarakat  miskin  misalnya  me- lalui  penyuluhan,  pendidikan  dan pelatihan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki  warga  miskin  serta  pembang- unan  jalan  untuk  mempermudah  akses transportasi  untuk  menanggulangi  iso- lasi  arus  barang  dan  jasa  sehingga biaya  yang  dikeluarkan  menjadi  lebih rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
Berry. David, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, CV. Rajawali. Jakarta,
1982.
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Refika Aditama, Bandung, 2005.
----------, Analisis Kebijakan Publik,
Alfabeta, Bandung, 2005.
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu
Atropologi, Aksara Baru, Jakarta,
1985.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
MM. Djojodisoeno, Azas-Azas Sosiologi, Jajasan Badan Penerbit Gadja
Mada, Yokyakarta, 1958.
Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, Suara Babas, Jakarta, 2006.
Strauss. Anselm dkk, Dasar-Dasar
Penelitian Kualitatif, Bina Ilmu,
Surabaya, 1997.
Sudjarwo, Metodologi Penelitian Sosial, Mandar Maju, Bandar Lampung, 2001.
Sugiyono,. Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung,
2005.
----------, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2003.