## Journal of Social Knowledge Education (JSKE)
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Andira Br Sipetu 1
1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
Article Info ABSTRAK Article history: Received Jun 28, 2022 Revised Jul 6, 2022
Accepted Jul 14, 2022
Tujuan  Penelitian: Untuk  mencari  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak, pengetahuan  pajak  dan  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor roda dua pada kecamatan jambi luar kota.
Metode: Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian ex  post  facto .  Populasi pada  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  roda  dua  yang tercatat  pada  kantor  SAMSAT  Muaro  Jambi  pada  tahun  2018.  Sampel  pada penelitian  ini  berjumlah  100  wajib  pajak  yang  terdaftar  di  kantor  bersama SAMSAT  Muaro  Jambi.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah purposive  sampling .  Pada  penelitian  ini  menggunakan teknik  pengumpulan  data  dengan  kuesioner.  Analisis  data  pada  penelitian  ini yaitu  statistik  deskriptif  dan  pengujian  hipotesis.  Analisis  pengujian  hipotesis digunakan menggunakan regresi linear berganda.
Temuan  Utama: Dengan  pencarian  melalui  uji  regresi  linier  berganda  di peroleh  hasil  nilai  F hitung 11,146  >  F tabel 2,70.  Dengan  demikian  dinyatakan secara  bersama-sama  variabel  kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan  pajak  dan sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak. Berdasarkan  koefisien  determinasi  diperoleh  pengaruh  secara  bermasa-sama antar  kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan  pajak  dan  sanksi  perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  25,80%  dan  74,20%  sisanya dipengaruh oleh faktor lainnya.
Kebaruan/Keaslian  dari  Penelitian: Memberikan  pemahaman  mengenai pentingnya kesadaran wajib pajak.
Kata Kunci:
Pajak Sanksi Kesadaran Kepatuhan
This is an open access article under the CC BY-NC license

## Corresponding Author:
Andira Br Sipetu Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia Email: andirassipetu8@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  yang  tidak  merata  di  Indonesia  terutama  di  daerah-daerah  yang  jauh  dari  jangkauan pemerintah pusat sudah menjadi suatu masalah yang dari tahun ke tahun belum bisa terselesaikan seratus persen. Pembangunan  yang  tidak  merata  salah  satunya  diakibatkan  oleh  kurangnya  dana[1].  Adapun  dana  yang diperoleh sebagian besar untuk pembangunan yaitu dari pemungutan pajak oleh pemerintah baik pusat maupun daerah  terhadap  wajib  pajak  yang  terutang  pajak[2].  Pemungutan  pajak  yang  dapat  dipaksakan  oleh  fiskus berdasarkan ketentuan atau peraturan perpajakan.
Pajak  dari  perspektif  ekonomi  dipahami  sebagai  beralihnya  sumber  daya  dari  sektor  privat  ke  sektor publik[3].  Pemahaman  ini  memberikan  gambaran  bahwa  adanya  pajak  menyebabkan  dua  situasi  menjadi berubah.  Pertama,  berkurangnya  kemampuan  individu  dalam  menguasai  sumber  daya  untuk  kepentingan
70 penguasaan  barang  dan  jasa[4].  Kedua,  bertambahnya  kemampuan  keuangan  negara  dalam  penyediaan  barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat[5]. Sehingga masyarakat terikat oleh pajak dari barang dan jasa yang dimiliki.
Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan, dana yang dibutuhkan juga semakin meningkat. Salah satu sumber dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak[6]. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali  potensi  pendapatan  daerahnya  melalui  pajak  daerah[7].  Oleh  sebab  itu  pemerintah  daerah  harus berusaha  keras  meningkatkan  sumber  potensi  pendapatan  daerahnya.  Salah  satu  pendapatan  daerah  yaitu  dari pajak kendaraan bermotor (PKB) yang berkontribusi besar terhadap keuangan daerah[8], [9].
Terkait  dengan  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  merupakan  salah  satu  pajak  daerah  yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah provinsi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah[10]. Yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- undang[11]. Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung[12]. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat[13],[14]. Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya. Yang  berfungsi  untuk  mengubah  suatu  sumber  daya  energi  tertentu  menjadi  tenaga  gerak  kendaraan  bermotor yang bersangkutan. Termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. Serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
Kepatuhan  pajak  merupakan  salah  satu  penunjang  yang  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah[15]. Pajak  yang  dibayarkan  oleh  wajib  pajak  seharusnya  meningkatkan  pendapatan  daerah,  namun  kenyataannya kendaraan  yang  belum  membayar  pajak  kendaraannya  yang  tercatat  di  kantor  SAMSAT  Muaro  Jambi  cukup besar  yang  artinya  masyarakat  tidak  patuh  pajak.  Kepatuhan  pajak  sebagai  indikator  masyarakat  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan  masih  sangat  rendah[16].  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  rendahnya  jumlah  wajib pajak  yang  membayar  pajak  kendaraan  bermotornya.  Kepatuhan  pajak  itu  sendiri  adalah  suatu  sikap  terhadap fungsi pajak berupa konstelasi dari komponen kognitif, afektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, melaksanakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.
Kesadaran  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  kantor  bersama  SAMSAT  Muaro  Jambi  masih  sangat rendah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  pada  tanggal  8  April  2019. Peneliti  menemukan  bahwasanya  wajib  pajak  tidak  melakukan  pembayarn  pajak  kendaraan  bermotor  mereka karena berbagai alasan. Adapun alasan wajib pajak antara lain seperti, kendaraan yang digunakan hanya dipakai di  desa  dan  tidak  dipakai  ke  kota  sehingga  tidak  perlu  membayar  pajak[17].  Mereka  juga  beranggapan  bahwa banyak  orang yang  sudah bayar  pajak  jadi  mereka  tidak perlu  membayar pajak  lagi.  Masih  banyak  juga  orang yang berkendara di jalan raya tetapi tidak membayar pajak sehingga mereka berpikir untuk apa membayar pajak.
Pengetahuan  perpajakan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  roda  dua  pada  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota masi  terbilang  rendah.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  dari  tes  berupa  soal  yang  disebarkan  oleh  peneliti  kepada beberapa orang wajib pajak, hasil yang diperoleh yaitu sebesar 43%. Hal tersebut juga berkaitan dengan tingkat kepatuhan  wajib  pajak  yang  masih  terbilang  rendah  dengan  persentase  sebesar  36%.  Rendahnya  tingkat pengetahuan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  roda  dua  pada  Kecamatan  Jambi  Luar  kota  disebabkan  oleh beberapa faktor. Berdasarkan tes soal yang disebarkan diketahui bahwa sebagian wajib pajak tidak mengetahui besaran denda yang akan mereka tanggung jika telat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.
Sanksi  dikenakan  kepada  wajib  pajak  yang  melanggar  aturan  perpajakan[18].  Adapun  sanksi  yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar yaitu berupa pengenaan denda sesuai dengan  pelanggaran yang dilakukan.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  kantor  bersama  SAMSAT  Muaro  Jambi  pada  tahun  2018 jumlah  kendaraan  yang  dikenakan  denda  sebanyak  5.366  unit.  Jumlah  penerimaan  dari  denda  pajak  yang dibayarkan  dengan  jumlah  kendaraan  tersebut  maka  diperoleh  sebesar  Rp.  289.448.300  secara  keseluruhan. Pengenaan  sanksi  belum  maksimal  dilihat  dari  jumlah  kendaraan  yang  sangat  besar  yang  tidak  melakukan kewajibannya  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Pemberian  sanksi  masih  diabaikan  oleh  para  wajib  pajak karena denda yang dikenakan untuk kendaraan jenis motor hanya 25% dari PKB untuk waktu satu tahun.
Dengan  permasalahan  diatas  maka  peneliti  akan  melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh  kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada kecamatan jambi luar kota.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian ex  post  facto .  Penelitian ex  post  facto adalah  penelitian dengan  melakukan  penyelidikan  secara  empiris  yang  sistematik[19],  dimana  peneliti  tidak  mempunyai  kontrol langsung  terhadap  variable-variabel  bebas  (independent  variables),  karena  fenomenanya  sukar  dimanipulasi. Penelitian  ini  menggunakan ex  post  facto korelasi  yang  merupakan  suatu  penelitian  yang  melibatkan  tindakan
71 pengumpulan  data  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  dan  tingkatan  hubungan  antara  dua  atau  lebih variabel.
Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang tercatat pada kantor SAMSAT Muaro Jambi pada tahun 2018. Adapun jumlah populasi yang terdaftar di kantor bersama SAMSAT Muao  Jambi  pada  tahun  2018  yaitu  sebanyak  149.344  wajib  pajak.  Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut.  Sampel  pada  penelitian  ini  berjumlah  100  wajib  pajak  yang terdaftar  di  kantor  bersama  SAMSAT  Muaro  Jambi.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  purposive  sampling  merupakan  metodepenetapan  responden  untuk  dijadikan  sampel berdasarkan criteria-kriteria tertentu.
Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Kuesioner adalah suatu teknik  pengumpulan  informasi  yang  memungkinkan  analis  mempelajari  sikap-sikap,  keyakinan,  perilaku  dan karakteristik  beberapa  orang  utama  dalam  organisasi,  yang  bias  terpengaruh  oleh  system  yang  diajukan  atau system  yang  sudah  ada[20].  Peneliti  menggunakan  kuesioner  tertutup  dimana  pertanyaan-pertanyaan  yang diberikan  kepada  responden  sudah  dalam  bentuk  pilihan  ganda.  Keusioner  jenis  ini  responden  tidak  diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Untuk mengukur variabel digunakan skala likert.
Analisis  data  pada  penelitian  ini  yaitu  statistik  deskriptif  dan  pengujian  hipotesis.  Analisis  pengujian hipotesis  digunakan  menggunakan  regresi  linear  berganda.  Regresi  berganda  merupakan  pengembangan  dari regresi sederhana, yaitu sama-sama alat yang digunakan untuk melakukan prediksi permintaan dimasa yang akan datang, berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independent) terhadap  satu  variabel  tak bebas  (dependent).  Penerapan metode  ini  hanya  terletak pada  jumlah  variabel  bebas (independent)  yang  digunakan.  Penerapan  metode  regresi  berganda  jumlah  variabel  bebas  (independent)  yang digunakan lebih dari satu yang mempengaruhi variabel tak bebas (dependent) diuji dengan program SPPS 21.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  hasil  statistik  deskriptif  dari  variabel  pengetahuan  pajak,  kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan:
Untuk  melakukan  analisis  data  dari  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  menggunakan  bantuan  aplikasi SPSS versi 21. Berdasarkan analisis data maka diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 1. Deskriptif data variabel kepatuhan wajib pajak (Y) N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 100 58 95 79,28 6,893 Valid N (listwise) 100
Dari tabel diatas dapat diketahui skor maximum 95, skor minimum 58, skor rata-rata dari data tersebut adalah  79.28,  sedangkan  standar  deviasi  dari  data  tersebut  adalah  6.893.  Untuk  mengukur  tinggi  rendahnya variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan tabel berikut:
Tabel 2. Distribusi frekuensi variabel kepatuhan wajib pajak (Y) Interval Nilai F Persentase (%) kategori 77-95 68 68% Sangat Tinggi 58-76 32 32% Tinggi 39-57 0 0% Cukup 20-38 0 0% Rendah 1-19 0 0% Sangat Rendah Jumlah 100 100%
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  nilai  frekuensi  jawaban  wajib  pajak  terhadap  angket kepatuhan wajib pajak yang dikelompokkan kedalam lima kategori, yaitu; sangat tinggi sebanyak 68 responden (68%), tinggi sebanyak 32 responden (32%), cukup 0 responden (0%), rendah 0 responden (0%), sangat rendah 0 responden (0%). Berdasarkan tabel diatas wajib pajak yang tercatat di kantor bersama SAMSAT Muaro Jambi memiliki kepatuhan pajak sebesar 68% dengan kategori sangat tinggi yang terletak pada interval 77 – 95.
Untuk  melakukan  analisis  data  dari  variabel  kesadaran  wajib  pajak  menggunakan  bantuan  aplikasi SPSS versi 21. Berdasarkan analisis data maka diperoleh hasil sebagai berikut:
72 Tabel 3. Deskripsi data variabel kesadaran wajib pajak (X1) N Minimum Maximum Mean Std. Deviation kesadaran wajib pajak (X1) 100 57 90 75,22 6,447 Valid N (listwise) 100
Dari  tabel  tersebut  dapat  diketahui  skor  maximum  90,  skor  minimum  57,  skor  rata-rata  dari  data tersebut  adalah  75.22,  sedangkan  standar  deviasi  dari  data  tersebut  adalah  6.447.  Untuk  mengukur  tinggi rendahnya variabel kesadaran wajib pajak dapat dijelaskan dengan tabel berikut:
Tabe 4. Distribusi frekuensi variabel kesadaran wajib pajak (X1) Interval Nilai F Persentase (%) kategori 73-90 74 74% Sangat Tinggi 55-72 26 26% Tinggi 37-54 0 0% Cukup 19-36 0 0% Rendah 1-18 0 0% Sangat Rendah Jumlah 100 100%
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  nilai  frekuensi  jawaban  wajib  pajak  terhadap  angket kesadaran wajib pajak yang dikelompokkan kedalam lima kategori, yaitu; sangat tinggi sebanyak 74 responden (74%), tinggi sebanyak 26 responden (26%), cukup 0 responden (0%), rendah 0 responden (0%), sangat rendah 0 responden (0%). Berdasarkan tabel diatas wajib pajak yang tercatat di kantor bersama SAMSAT Muaro Jambi memiliki kesadaran pajak sebesar 74% dengan kategori sangat tinggi yang terletak pada interval 73 – 90.
Untuk melakukan analisis data dari variabel pengetahuan pajak para wajib pajak menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 21. Berdasarkan analisis data maka diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 5. Deskripsi data variabel pengetahuan pajak (X2) N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Pengetahuan Pajak (X2) 100 43 75 58,91 6,333 Valid N (listwise) 100
Dari tabel diatas dapat diketahui skor maximum 75, skor minimum 43, skor rata-rata dari data tersebut adalah  58.91,  sedangkan  standar  deviasi  dari  data  tersebut  adalah  6.333.  Untuk  mengukur  tinggi  rendahnya variabel pengetahuan pajak dapat dijelaskan dengan tabel berikut:
Tabel 6. Distribusi frekuensi variabel pengetahuan pajak (X2) Interval Nilai F Persentase (%) kategori 61-75 46 46% Sangat Tinggi 46-60 53 53% Tinggi 31-45 0 0% Cukup 16-30 0 0% Rendah 1-15 0 0% Sangat Rendah Jumlah 100 100%
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  nilai  frekuensi  jawaban  wajib  pajak  terhadap  angket pengetahuan  pajak  yang  dikelompokkan  kedalam  lima  kategori,  yaitu;  sangat  tinggi  sebanyak  46  responden (46%), tinggi sebanyak 53 responden (53%), cukup 1 responden (1%), rendah 0 responden (0%), sangat rendah 0 responden (0%). Berdasarkan tabel diatas wajib pajak yang tercatat di kantor bersama SAMSAT Muaro Jambi memiliki pengetahuan pajak sebesar 53% dengan kategori tinggi yang terletak pada interval 46 – 60.
Untuk  melakukan  analisis  data  dari variabel  sanksi  perpajakan  dengan  menggunakan  bantuan  aplikasi SPSS versi 21. Berdasarkan analisis data maka diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 7. Deskripsi data variabel sanksi perpajakan (X3) N Minimum Maximum Mean Std. Deviation sanksi perpajakan (X3) 100 22 55 41,11 5,614 Valid N (listwise) 100
Dari tabel diatas dapat diketahui skor maximum 55, skor minimum 22, skor rata-rata dari data tersebut adalah  41.11,  sedangkan  standar  deviasi  dari  data  tersebut  adalah  5.614.  Untuk  mengukur  tinggi  rendahnya variabel sanksi perpajakan dapat dijelaskan dengan tabel berikut:
73 Tabel 8. Distribusi frekuensi variabel sanksi perpajakan (X3) Interval Nilai F Persentase (%) kategori 45-55 28 28% Sangat Tinggi 34-44 62 62% Tinggi 23-33 9 9% Cukup 12-22 1 1% Rendah 1-11 0 0% Sangat Rendah Jumlah 100 100%
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  nilai  frekuensi  jawaban  wajib  pajak  terhadap  angket pengetahuan  pajak  yang  dikelompokkan  kedalam  lima  kategori,  yaitu;  sangat  tinggi  sebanyak  28  responden (28%), tinggi sebanyak 62 responden (62%), cukup 9 responden (9%), rendah 1 responden (1%), sangat rendah 0 responden (0%). Berdasarkan tabel diatas wajib pajak yang tercatat di kantor bersama SAMSAT Muaro Jambi memiliki sanksi perpajakan sebesar 62% dengan kategori tinggi yang terletak pada interval 46 – 60.
Uji  regresi  linier  berganda  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan pajak  dan  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dilihat  nilai  sig  0,000  <  0,05  artinya  kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y.
Tabel 9. Uji Regresi Linier Berganda.
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 39.558 9,073 4,360 ,000 X1 ,185 ,098 ,173 1,893 ,061 X2 ,471 ,100 ,433 4,735 ,000 X3 -,058 ,108 -,039 -,441 ,660
a. Dependent Variable: Y
Berdasarkan tabel tersebut diperoleh Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 dengan nilai Y = 39,558 + 0,185 X1 + 0,471 X2 +  -0,048 X3. Nilai t hitung untuk X1 atau kesadaran wajib pajak sebesar 1,893 < 1,984217 t tabel yang artinya tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk X2 diperoleh nilai t hitung sebesar 4,735 > 1,984217 t tabel artinya pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan dengan nilai sig 0,000 < 0,05 terhadap  variabel  Y  kepatuhan  wajib  pajak.  Kemudian  untuk  X3  diperoleh  nilai  t  hitung  -0,441  <  1,984217  t tabel  yang  artinya  tidak  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Untuk  nilai  beta  atau  harga  mutlak  X1  diperoleh  sebesar  0,173,  X2  sebesar 0,433 dan  X3  sebesar 0,39, maka  dapat  disimpulkan  variabel  yang  paling  berpengaruh  ialah  X2  sebesar  0,433  atau  pengetahuan  pajak terhadap variabel Y atau kepatuhan wajib pajak.
Dari hasil uji regresi linier berganda maka diperoleh nilai Fhitung sebesar 11,146 dan Ftabel 2,70. Nilai signifikan  sebesar  0,000  <  0,05  yang  artinya  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  pengaruh  yang  signifikan  jika  digabungkan  antara  variabel  independen  kesadaran  wajib  pajak, pengetahuan  pajak  dan  sanksi  perpajakan  dengan  variabel  dependen  kepatuhan  wajib  pajak  secara  bersama- sama.
Tabel 10. Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,508 a ,258 ,235 6,029 2,123
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 b. Dependent Variable: Y
Koefisien  determinasi  (R 2 )  antara  kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan  pajak  dan  sanksi  perpajakan adalah sebesar 0,508 dengan koefisien determinasi 0,258 (R Square). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variansi  kepatuhan  wajib  pajak  mampu  dijelaskan  oleh  kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan  pajak  dan  sanksi perpajakan.
74

## 4. KESIMPULAN
Dengan  pencarian  melalui  uji  regresi  linier  berganda  di  peroleh  hasil  nilai  F hitung 11,146  >  F tabel 2,70. Dengan  demikian  dinyatakan  secara  bersama-sama  variabel  kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan  pajak  dan sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  koefisien  determinasi diperoleh pengaruh secara bermasa-sama antar kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 25,80% dan 74,20% sisanya dipengaruh oleh faktor lainnya.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  banyak  terimakasih  kepada  pihak  yang  terlibat  sehingga  penelitian  ini  dapat dilaksanakan.

## REFERENSI
[1]  L.  Suhroh  and  G.  W.  Pradana,  “Peran  Pemerintah  Desa  Ko’Olan  Dalam  Penekanan  Stunting  Melalui Program  Gopo  (Gojek  Posyandu)  Untuk  Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan  Di  Kabupaten Bangkalan,” Publika , vol. 9, no. 1, pp. 93–104, 2021, doi: 10.26740/publika.v9n1.p93-104.
[2]  C.  Kumaratih  and  B.  Ispriyarso,  “Pengaruh  Kebijakan  Perubahan  Tarif  PPH  Final  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Pelaku  UMKM,” J.  Pembang.  Huk.  Indones. ,  vol.  2,  no.  2,  pp.  158–173,  2020,  doi: 10.14710/jphi.v2i2.158-173.
[3]  M. W. Siberonta and M. Taraja, “Problematika Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 3 Tahun  2012  Tentang  Pajak  Daerah,” Nommensen  J.  Leg.  Opin. ,  vol.  1,  no.  01,  pp.  95–111,  2020,  doi: 10.51622/njlo.v1i01.42.
[4]  A. A. Thohari, “Epistemologi Pajak, Prespektif Hukum Tata Negara,” J. Legis. Indones. , vol. 8, no. 1, pp. 1–10, 2011.
[5]  P. Hastuti, “Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia,” Simp.  Nas.  Keuang.  Negara ,  vol.  1,  no.  1,  pp.  784–799,  2018,  [Online].  Available: https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293.
[6]  N.  Latofah  and  D.  Harjo,  “Analisis  Tax  Awareness  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Bekasi  Barat,” J.  Pajak  Vokasi ,  vol.  2,  no.  1,  pp.  52–62,  2020,  doi: 10.31334/jupasi.v2i1.1121.
[7]  A. Juliarini, “Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah,” J.  BPPK    Badan  Pendidik.  dan  Pelatih.  Keuang. , vol. 13, no. 2, pp. 1–10, 2020, doi: 10.48108/jurnalbppk.v13i2.227.
[8]  Y.  Rizal  and  M.  Hidayah,  “Analisis  Kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  di  SAMSAT  Aceh  Timur  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Provinsi Aceh,” J. Samudra Ekon. dan Bisnis , vol. 9, no. 1, pp. 84–91, 2018, doi: 10.33059/jseb.v9i1.464.
[9]  M. Muchtar, M. F. Abdullah, and D. Susilowati, “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Barito,” J.  Ilmu  Ekon. ,  vol.  1,  no.  3,  pp.  385–399,  2017,  [Online]. Available: http://202.52.52.22/index.php/jie/article/view/6165.
[10]  O. R. Hidayat, “Analisis Yuridis Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah,” J.  Ilm.  Pendidik.  Pancasila  dan  … ,  vol.  6,  no.  1,  pp.  239–248,  2021, [Online].
Available:http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/8921%0Ahttp://journal2.um.ac.id/index.php/ jppk/article/download/8921/8685.
[11]  R. Kumala, “Analisis Efektifitas Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bekasi,” J.  Reformasi  Adm.    J.  Ilm.  untuk  Mewujudkan  Masy.  Madani ,  vol.  6,  no.  1,  pp.  38–41,  2019, [Online]. Available: https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/331.
[12]  E.  Desideria  and  Ngadiman,  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Dari  Wajib  Pajak Badan Tahun 2016-2017,” J. Paradig. Akunt. , vol. 1, no. 2, p. 355, 2019, doi: 10.24912/jpa.v1i2.5003.
[13]  B. Ahmad, B. Romadhoni, and M. Adil, “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor,” Amnesty J. Ris. Perpajak. , vol. 3, no. 1, pp. 15–23, 2021, doi: 10.26618/jrp.v3i1.3401.
[14]  A.  A.  Bintary,  “Analisis  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dalam  upaya  Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018,” J. Pajak Vokasi , vol. 1, no. 2, pp. 86–101, 2020.
[15]  F.  Octaviany,  A.  E.  Rustanto,  and  I.  Kartini,  “Analisis  Pelayanan  Pajak  Dalam  Meningkatan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  di  Wilayah  Kota  Jakarta  Utara,” J.  Reformasi  Adm. ,  vol.  8,  no.  1,  pp.  10–21,  2021, [Online]. Available: https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1415.
[16]  M.  Sulistyowati,  T.  Ferdian,  and  R.  N.  Girsang,  “Effect  of  Education  Level,  Quality  of  Training,  Work Experience  and  Understanding  of  Village  Apparatus  Accounting  on  Understanding  of  Village  Financial Statements (Case Study in Rimbo Ilir District, Tebo Regency),” J. Ilm. Akunt. Bisnis , vol. 1, no. 1, pp. 1–
75 17, 2021.
[17]  I.  F.  Pontoh,  V.  Ilat,  and  J.  Warongan,  “Analisis  Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB)  dalam  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi Sulawesi  Utara,” J.  Ris.  Akunt.  Dan  Audit.  “Goodwill,” vol.  9,  no.  1,  pp.  118–127,  2018,  doi: 10.35800/jjs.v9i1.20076.
[18]  N.  Rahayu,  “Pengaruh  Tax  Amnesty  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak,” Akunt. Dewantara , vol. 1, no. 1, pp. 15–30, 2017.
[19]  S. E. Zaluchu, “Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif di Dalam Penelitian Agama,” Evang. J. Teol. Injili dan Pembin. Warga Jemaat , vol. 4, no. 1, pp. 28–38, 2020.
[20]  H.  M.  A.  Noer,  S.  Tambak,  and  H.  Rahman,  “Upaya  Ekstrakurikuler  Kerohanian  Islam  (ROHIS)  dalam Meningkatkan Sikap Keberagamaan Siswa di SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru,” J. Pendidik. Agama Islam Al-Thariqah , vol. 2, no. 1, pp. 21–38, 2017, doi: 10.25299/althariqah.2017.vol2(1).645.