IDJ , Volume 4, Issue 2 (2023), pp. 208-223 doi: 10.19184/idj.v4i2.38216 © University of Jember, 2023 Published online November 2023

## Kedudukan Asas Konsensualisme dalam Tranksaksi Terapeutik antara Dokter dengan Pasien
Nuril Hikam Efendi Universitas Jember, Indonesia

## Abstrak
Dokter  memiliki  tugas  utama  untuk  menjaga  dan  merawat  keadaan  pasien  yang  mengalami penurunan  kesehatan.  Hubungan  privat  antara  dokter  dengan  pasien  dikenal  dengan  istilah Transaksi  Terapeutik,  yang  dapat  dipahami  sebagai  hubungan  terjalin  karena  berdasar  rasa percaya  yang  terjalin  dokter  dengan  pasien  berkaitan  atas  tindakan  medis  atau  tindakan pengobatan. Tindakan medis atau tindakan pengobatan terhadap seorang pasien harus didahului dengan  persetujuan.  Persetujuan  merupakan  implementasi  dari  kehendak  pasien  untuk mendapatkan pengobatan. Namun dengan terjadinya persetujuan kehendak tidak dapat dimaknai secara otomatis terjalin perikatan antara dokter terhadap pasien. dokter dan pasien yang menjalin hubungan  dalam  ruang  lingkup  tindakan  medis  harus  dianalisis  dan  dikaji  secara  sistematis, sehingga dari uraian ini peneliti memfokuskan kepada terbentuknya Transaksi Teraputik yang berdasarkan pada asas konsensualime dalam hubungan dokter dengan pasien. Tujuan penelitian ini untuk menemukan konsep perikatan dan kedudukan asas konsensualisme dalam Transaksi Terapeutik. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berlandas pada kajian terhadap kepustakaan dan regulasi atau  kebijakan publik yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian bahwa asas konsensualisme memiliki  kedudukan  yang  fundamental  dan  harus  ada  dalam  setiap  melakukan  tindakan pengobatan oleh dokter kepada diri pasien.
Kata Kunci: Terapeutik, Persetujuan, Tenaga Medis, Pasien.

## Abstract
Doctors have the main task of maintaining and caring for patients who are experiencing a decline in health. The private relationship between a doctor and a patient is known as a therapeutic transaction, which can be understood as a relationship established because it is based on the trust that exists between the doctor and the patient regarding medical actions or treatment measures. Medical action or treatment for a patient must be preceded by approval. Consent is the implementation of the patient's will to get treatment. However, with the consent of the will, it cannot be  interpreted  as  meaning  that  an  agreement  is  automatically  established  between  the  doctor  and  the  patient. Doctors and patients who have a relationship within the scope of medical action must be analyzed and studied systematically, so that from this description the researcher focuses on the formation of therapeutic transactions based on the principle of consensualism in the doctor-patient relationship. The purpose of this study is to determine the concept of engagement and the position of consensualism in therapeutic transactions. The research method used in this study is normative juridical research, which is based on a review of literature and regulations or public policies  that  are  appropriate  to  the  problems  studied.  The  results  of  the  study  show  that  the  principle  of consensualism has a fundamental position and must exist in every act of treatment by doctors on patients.
Keywords: Therapeutic, Consent, Medical Personnel, Patients.

## I. PENDAHULUAN
Aspek mendasar dalam masyarakat dalam untuk menjalani hidupnya adalah kesehatan. Setiap orang memiliki hak atas kehidupan dan kesejahteraan yang teraplikasikan kedalam layanan kesehatan. 1 Aspek  yang  dapat  mempengaruhi  pelayanan  kesehatan  yaitu  pasien,  sarana, prasarana,  dan  pendanaan  untuk  pelayanan  kesehatan. 2 Pelayanan  kesehatan  merupakan kebutuhan primer karena berfungsi sebagai sarana untuk menjaga, merawat, dan mengobati masyarakat yang mengalami penurunan kesehatan. 3 Pelayanan kesehatan memiliki kausalitas antara  tenaga  kesehatan,  pasien,  dan  tindakan  medis.  Upaya  pencegahan,  pengobatan  dan rebilitasi  adalah  tindakan  untuk  mengusahan  kesehatan  yang  terbaik  dalam  pelayanan kesehatan.  Aspek-aspek  tersebut  merupakan  hubungan  dasar  antara  masyarakat  dengan tenaga kesehatan. Tindakan medis harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu harus adanya indikasi  medis,  dijalakannya  standart  profesi  yang  menjadi  dasar,  pelaksanaannya menerpakan prinsip ketelitian dan hati hatian, dan adanya pemberian Informed Consent. 4 Sifat privat hubungan yang terjalin dokter dan pasien adalah wujud dari rasa percaya pasien kepada dokter. Hubungan dokter dan pasien tercipta karena pasien mendatangi pusat pelayanan  kesehatan  seperti  rumah  sakit,  klinik,  puskesmas  maupun  praktek  dokter perseorangan  dikarenakan  mengalami  penurunan  kesehatan.  Pusat  pelayanan  kesehatan memiliki peranan sebagai tempat melakukan tindakan pengobatan  dan perawatan pasien atas penurunan kualitas kesehatan. Hak absolut yang dimiliki pada diri pasien harus di junjung tinggi  dan  dijaga,  sehingga  menciptakan  keseimbangan  antara  hubungan  pasien  dengan dokter. 5 Hak  yang  melekat  dalam  diri  pasien  dapat  menjadi  penentu  pilihan  tindakan pengobatan yang dilakukan oleh dokter. Hak tersebut berupa penentuan nasib sendiri atas tubuh  pada  pasien,  sehingga  setiap  tindakan  pengobatan  yang  dipilih  oleh  pasien  menjadi dasar transaksi terapeutik antara pasien dengan dokter. 6 Selain itu transaksi terapeutik dapat dipahami  sebagai  hubungan  yang  tercipta  antara  pasien  dengan  dokter  berdasarkan  rasa percaya, emosional, dan harapan untuk mengusahakan menyembuhkan diri pasien dari rasa sakit.  Rasa  kepercayaan  yang  menjadi  dasar  mengandung  ikatan  batin  bahwa  pasien  telah memasarahkan dirinya kepada dokter untuk dapat sembuh. 7
Hak pasien memiliki sifat hakiki yang artinya bahwa hak yang melekat pada manusia merupakan  wujud  atas  keberadaan  manusia  sejak  ia  lahir,  oleh  karena  itu  segala  upaya tindakan medis harus adanya persetujuan pasien. Prosedur dalam pelayanan kesehatan pada pasien diawali ketika diri pasien melakukan pendaftaran administrasi di  tempat pelayanan kesehatan. Setelah melakukan pendaftaran,  pasien mengantri  di tempat pemerikasaan dokter sesuai  dengan  nomor  urut.  Dokter  sebelum  melakukan  pemeriksaan  akan  melakukan
1 Lihat Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Achmad Busro, “Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) dalam pelayanan Kesehatan” (2018) 1:1 Law, Development, and Justice Review, h. 1.
3 Syafruddin & Ghansham Anand, “Urgensi Informed Consent terhadap Perlindungan Hak - hak Pasien” (2015) 1:2 Hasanuddin Law Review, h. 164.
4 J. Guwandi, Hukum Medik (Medical Law) (Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2005), h. 42.
5 Titik Triwulan Tutik & Shita Febriana, Perlindungan Hukum bagi Pasien (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), h. 165.
6 Ardity o Purdianto, “Kedudukan Hukum Informed Consent dalam Pemenuhan Hak Pasien di Rumah Sakit”
(2021) 19:1 Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, h. 1.
7 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 11.
komunikasi  atau  wawancanara  yang  disebut  dengan  Anamnesa. 8 Istilah  Anamnesa merupakan prosedur dokter dalam berkomunikasi dengan pasien untuk menemukan keluhan utama dan riwayat penyakit pasien. Dokter kemudian akan melaksanakan pemeriksaan untuk menemukan diagnosa penyakit dan tindakan pengobatan yang tepat untuk diri pasien.
Anamnesa dan penentuan tindakan pengobatan merupakan satu kesatuan dalam ruang lingkup transaksi terapeutik. Segala tindakan yang dilakukan oleh dokter kepada pasiennya harus  memuat  persetujuan  dalam  bentuk  lisan  ataupun  tulisan. 9 Aspek  persetujuan  dalam tindakan pengobatan terhadap pasien merupakan ketentuan yang mendasar. Segala tindakan medis  yang  dilakukan  oleh  dokter  kepada  pasiennya harus adanya  persetujuan  dari  pasien maupun  keluarga  pasien,  dikarenakan  pasien  berhak  menentukan  tindakan  medis  yang dilakukan  terhadapanya  meskipun  tujuannya  dokter  melakukan  tindakan  medis  demi kesembuhan pasien tetapi persetujuan menjadi syarat utama dalam setiap tindakan terhadap diri pasien.
Realita saat ini praktek kedokteran dalam tindakan pemberian obat untuk pengobatan rawat jalan hanya menggunakan persetujuan secara lisan. Persetujuan tertulis dalam praktek kedokteran  hanya  digunakan  ketika  adanya  tindakan  medis  yang  memiliki  resiko  tinggi. Pemberian obat dipandang sebagai tindakan medis yang tidak memiliki resiko tinggi sehingga dokter cenderung melakukan persetujuan secara lisan. Terdapat salah satu kasus pemberian obat  kepada  pasien  dengan  bentuk  persetujuan  lisan  yang  pada  akhirnya  menimbulkan kerugian bagi pasien. Awalnya pasien mengeluhkan sakit mata akibat debu yang memasuki area  mata saat  berkendara  menggunakan  sepeda  motor.  Pasien  melakukan  pemeriksaan  ke puskesmas  daerah  dan  diberikan  resep  obat  berupa  obat  tetes  mata.  Namun,  setelah menggunakan obat tersebut mata pasien tidak kunjung membaik dan justru semakin perih. Pasien  tersebut  kemudian  membaca  dan  mengamati  bahwa  obat  tetes  yang  diberikan mencantumkan keterangan bahwa obat tersebut merupakan obat telinga yang mengandung chloramphenicol  sebesar  tiga  persen.  Pasien  mengadukan  keeadaan  ini  kepada  pihak puskesmas. 10 Sehingga dari kasus ini dapat dipahami bahwa dalam pengobatan pasien rawat jalan masih sering terjadi kesalahan dalam tindakan pengobatan khususnya pemberian obat. Mengingat  tindakan  pengobatan  merupakan  termasuk  kedalam  ruang  lingkup  tranksaksi terpeutik dikarenakan tahapan pengobatan mengandung unsur hubungan yang terjalin antara dokter  dengan  pasien.  Maka  seyogyanya  dalam  tahapan  pengobatan  harus  diminimalisir kesalahan yang terjadi  dikarenakan tujuan pengobatan adalah kesembuhan.
Setiap tindakan pengobatan selalu ada persetujuan kehendak dari pasien. 11 Persetujuan lisan maupun tulisan berlandaskan kepada asas konsensualisme yang dapat dipahami  bahwa persetujuan  ataupun  kesepakatan  menciptakan  suatu  perikatan  yang  merupakan  latar belakang  atas  terjalinnya  hubungan  dengan  rasa  percaya  dokter  dan  pasien.  Tindakan
8 Bayu Wijanarko, “Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum bagi Pasien” (2022) 2:1 Jurnal Ilmu Hukum, h. 2.
9 Lihat  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  290/MENKES/PER/III/2008,  Pasal  2  tentang  Persetujuan Tindakan Dokter.
10 Annisa  R,  “Beberapa  Kasus  Kesalahan  Pemberian  Obat  yang  Berakibat  Fatal”,  online: Info  Farmasi  Terkini Berbasis  Ilmiah  dan  Praktis <https://farmasetika.com/2017/11/01/beberapa-kasus-kesalahan-pemberian-obat- yang-berakibat-fatal/>.
11 Helena  Primadianti  Sulistyaningrum,  “Informed  Consent:  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid- 19” (2021) 28:1 Simbur Cahaya, h. 175.
pengobatan sejauh ini sering terjadi permasalahan salah satu seperti kasus yang telah uraikan diatas.  Tindakan  pemberian  obat  berdasarkan  kesepakatan  lisan  dalam  konteks  transaksi terapeutik dapat menghadirkan beberapa kerugian bagi pasien. Salah satu kerugian utamanya adalah  ketidakjelasan  yang  dapat  timbul  akibat  ketiadaan  bukti  tertulis.  Ketika  tindakan pemberian obat hanya bersifat lisan, tidak ada catatan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengklarifikasi atau memverifikasi kesepakatan yang telah dibuat antara dokter dan pasien, hal ini meningkatkan risiko terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran yang berbeda mengenai  harapan,  batasan,  atau  prosedur  yang  terlibat  dalam  tindakan  pengobatan. Ketidakjelasan semacam ini dapat mengganggu kemajuan pasien dan mengurangi efektivitas pengobatan secara keseluruhan. Selain itu, dalam situasi perselisihan atau ketidaksepakatan antara dokter dan pasien, tidak adanya bukti tertulis dapat membuat sulit bagi pasien untuk membuktikan  atau  mempertahankan  klaim  atau  haknya.  Selain  itu  pertanggung  jawaban dokter ketika tindakan pemberian obat dilakukan secara lisan juga tergantung pada tindakan dokter  telah  melanggar  standar  perawatan  yang  wajar atau  tidak  melanggar.  Dokter  dapat bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  dialami  pasien  jika  ada  kesalahan,  kelalaian,  atau tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku  dalam  memberikan  obat  kepada pasien.bMelalui  penelitian  ini  peneliti  berusaha  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisa tentang  kesepakatan  atau  persetujuan  secara  lisan  yang  berlandaskan  asas  konsesualisme dalam tindakan pemberian obat yang dilakukan dokter kepada pasiennya.

## II. METODE PENELITIAN
Kajian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, teori-teori  ilmu hukum, dan asas  dalam  ilmu  hukum  sebagai  metode  untuk  menjawab  permasalahan  secara  sistematis dalam  ilmu  hukum  dikenal  sebagai  penelitian  normatif. 12 Kajian  kepustakaan  merupakan serangkaian  penggunaan  buku,  jurnal,  dan  tugas  akhir  seperti  thesis  maupun  disertasi. Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif merupakan tahapan dalam mencari jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji dalam menemukan ketentuan hukum, prinsip dalam ilmu hukum, dan pendapat para ahli hukum sebagai alat analisanya, sehingga  penelitian  hukum  normatif  menciptakan  suatu  pandangan  maupun  pendapat sebagai  perskripsi  untuk  penyelesaian  permasalahan  hukum  yang  diteliti. 13 Dalam  kajian penelitian ini beranjak kepada karakter dan sifat ilmu hukum, dikarenakan ciri dan karakter dari ilmu hukum adalah Sui Generis . 14 Karakter khas ini yang merupakan dasar sebagai langkah untuk dilakukannya penelitian denga menggunakan metode dalam ilmu hukum. Penelitian untuk mengkaji permasalahan dalam hukum merupakan penelitian dengan bentuk perskriptif yang artinya bahwa permasalahan yang dikaji berhubungan dengan kenyataan dimasyarakat terhadap  hukum dengan digunakannya Pendapat para ahli, teori hukum dan sistem hukum untuk menganalisa terhadap kenyataan yang telah terjadi.

## III. PEMBAHASAN

## A. Transaksi Terapeutik Merupakan Perikatan
12 Yati  Nurhayati,  Ifrani  Ifrani  &  M  Yasir  Said,  “Metodologi  Normatif  Dan  Empiris  Dalam  Perspektif  Ilmu Hukum” (2021) 2:1 Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, h. 9.
13 Ibid, h. 10.
14 Ibid, h. 7.
Dinamika  kehidupan  dimasyarakat  selalu  berkaitan  erat  dengan  kesehatan.  Mengingat kesehatan  merupakan  aspek  yang  penting  dalam  keberlangsungan  kehidupan  masyarakat, untuk  menjaga  kondisi  kesehatan  masyarakat  agar  tetap  stabil  maka  dibentuknya  pelayan kesehatan yang memiliki fungsi untuk menjalankan langkah Preventif, Diagnostic, Terapeutik dan Rebabilitatif . 15 Keseluruhan  aktivitas  untuk  menjaga  kestabilan  kesehatan  salah  satunya diwujudkan dengan tindakan pengobatan, selain itu tindakan pengobatan merupakan ruang lingkup  dalam  transaksi  terapeutik.  Pendeskripsian  transaksi  terapeutik  harus  ditetpakan sebagai  formula  yang  sesuai  dengan  kenyataan  yang  terjadi.  transaksi  terapeutik.  dapat dipahami  sebagai  terjalinnya  ikatan  dokter  dan  pasien  berdasarkan  rasa  kepercayaan  yang membentuk  suatu  hubungan  emosional  antara  pasien  dan  dokter,  dengan  harapan  bahwa pasien akan sembuh ketika dilakukan tindakan pengobatan oleh dokter. 16
Tenaga medis yang identik dengan profesi dokter, dalam melaksanakan pekerjaannya didasarkan  pada  standar  profesi  dan  standart  operasional.  Pekerjaan  dokter  merupakan bentuk dari layanan kesehatan dengan memberikan pelayanan jasa secara maksimal dengan mengedepankan keterbukaan informasi dan kejujuran dalam tindakan pengobatan. Sehingga keterbukaan  informasi  dan  kejujuran  sebagai  saran  terbentuknya  rasa  percaya  dalam  diri pasien kepada dokter. Hubungan dokter dengan pasien memuat atas rasa saling percaya untuk menjalakan pengobatan, serta dalam memberikan penanganan ataupun perawatan medis yang diperlukan pasien untuk tujuan kesembuhan atas kesehatannya. Dalam praktek kedokteran disetiap  pelaksanaan  tindakan  pengobatan  yang  mencakup  tindakan  pemeliharaan, pencegahan,  peningkatan  dan  pengobatan  adanya  ketentuan  kesepakatan  antara  dokter dengan pasien. 17 Serangkaian aktivitas kedokteran ataupun aktivitas medis memiliki tujuan adalah peningkatan kesehatan dan kesembuhan pada diri pasien.
Kesepakatan atau persetujuan yang dilakukan oleh pasien dengan dokter menciptakan perikatan.  Perikatan merupakan  sumber dari  perjanjian  sehingga  hubungan  dokter  dengan pasien mendasari terciptanya hubungan hukum dalam bentuk perjanjian secara lisan maupun tertulis.  Sebelum  terjadinya  kesepakatan,  dokter  akan  memberikan  penjabaran  mencakup diagnosa, tata cara tindakan pengobatan, dan  diberikannya alternatif tindakan pengobatan. Aktivitas  medis  inilah  yang  disebut  dengan  transaksi  teraputik,  yang  merupakan  tahapan tindakan pengobatan terhadap pasien, baik berupa pengobatan ringan maupun pengobatan yang  memiliki  resiko  tinggi.  Keseluruhan  pengobatan  selalu  bertujuan  untuk  kesembuhan pasien, dapat dilihat dalam rawat jalan dengan tindakan pengobatan ringan terhadap pasien dengan  penyakit  ringan,  sedangkan  pasien  rawat  inap  identik  dengan  penanganan  dengan pengobatan yang lebih intensif terhadap pasien dengan penyakit berat.
Tindakan  pengobatan  yang  dilakukan  oleh  dokter  yang  memiliki  resiko  tinggi  yang memerlukan  kesepakatan  yang  disampaikan  kepada  pasien.  Kesepakatan  tindakan pengobatan  dengan  memiliki  akibat  atau  resiko  terhadap  pasien  disebut  dengan Informed Consent . 18 Tindakan pengobatan dengan resiko tinggi merupakan tindakan yang berdasarkan
15 Octavian  E  Sitohang,  “Kajian  Hukum  mengenai Persetujuan  Tindakan  Medis    (Informed  Consent)  dalam Pelayanan Kesehatan Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian” (2017) 6:9 Lex Crimen, h. 51.
16 Lihat Surat Keputusan Menteri Kesehatan 434/Men.Kes/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia.
17 Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.
18 Muh Amin, Warsito Kasim & Rabia Ajunu, “Aspek Hukum Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik” (2019) 8:2 Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, h. 97.
probilitas  (kemungkinan)  tertentu  dapat  berakibat  pada  kematian  ataupun  kecacatan. 19 Hubungan  dokter  dengan  pasien  diawali    dengan  komunikasi  wawancara  dengan  tahapan tanya jawab untuk mencari tahu apa yang menjadi keluhan utama pasien, dalam istilah medis disebut dengan Anamnesa . Tindakan setelah Anamnesa yaitu Pemerikasaan fisik terhadap pasien agar  dapat  menentukan  kebenaran  antara  keluhan  dengan  keadaan  fisik  pasien,  sehingga dokter  dapat  mendiagnosa  sakit  yang  dialami  pasien.  Diagnosa  sebagai  penentu  tindakan pengobatan yang tepat untuk diri pasien, selain itu dokter membutuhkan kerjasa dari pasien dengan menjalankan dan mematuhi apa yang telah dianjurkan.
Persetujuan lisan maupun tertulis yang disepakati dan ditandangani oleh pasien untuk pengobatan  pada  tubuhnya  yang  sakit  merupakan  asal  mula  terciptanya  suatu  perikatan, sehingga  transaksi  terapeutik. dapat  dikategorikan  sebagai  suatu  perikatan  dikarenakan pasien  menyatakan  mengikatkan  dirinya  kepada  dokter  untuk  melakukan  tindakan pengobatan,  dapat  dipahami  bahwa  tindak  pengobatakan  adalah  wujud  konkrit  dari perikatan. Pasien mengikatkan dirinya atas kemauannya sendiri untuk dirawat dan diobati oleh  dokter,  mengingat  kemampuan  dokter  dalam  bidang  medis  adalah  aspek  yang dibutuhkan  oleh  pasien.  Dokter  merupakan  pihak  yang  menerima  pengikatan  diri  pasien. Dokter merupakan pihak yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mengobati diri pasien dan juga dokter dipandang sebagai tenaga profesional yang dapat mengobati rasa sakit pasien agar kembali sehat. Perikatan yang terjalin dokter dan pasien adalah sumber terjadinya hubungan  dalam  upaya  penyembuhan  penyakit  yang  diderita  pasien,  ketentuan  tentang perikatan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku 3 (tiga) tentang perikatan.
Perikatan  merupakan  tindakan  individu  yang  mengikatkan  dirinya  kepada  individu lainnya yang mana melekatnya hak kepada dirinya dan dilekatkannya kewajiban kepada pihak lain, selain itu mengingat perikatan menimbulkan suatu hubungan hukum privat yang artinya bahwa  penciptaan  hubungan  hukum  dikarenakan  suatu  perikatan  antara  satu  orang mengikatkan dirinya kepada orang lain dengan bentuk niatan yang selaras dengan tindakan yang dilakukan  baik secara lisan maupun tulisan, pengikatan yang dilakukan kedua orang penyebebabnya terjadiny peristiwa hukum, kejadian dan keadaan yang membuat satu orang mengikatkan  dirinya  atas  kepentingannya  dirinya  maupun  kepentingan  orang  yang mengikatkan  kepada  dirinya  sehingga  dari  peristiwa  ini  terwujudnya  suatu  hubungan hukum. 20 Ketika adanya jalinan ikatan dua atau lebih subjek hukum yang membentuk suatu hubungan maka disebut dengan hubungan hukum. Satu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban saling mempengaruhi hak dan kewajiban subjek hukum lainnya. Hukum sebagai kumpulan pedoman yang mengatur interaksi sosial, memberikan subjek hukum kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu atau membuat tuntutan tertentu, dan  selain penerapan hukum melindungi kekuasaan, kewajiban, dan hak tersebut. Adapun dua aspek yang dikenal dalam hubungan hukum yaitu aspek Bevoegdheid (kekuasaan/wewenang atau hak), dan aspek Plicht (kewajiban). Hak  adalah  kekuasaan  yang  dimiliki  dikarenakan  undang-undang  telah memberikan kepada subjek hukum (orang atau badan hukum). Menurut Logemann bahwa setiap  hubungan  hukum  ada  pihak  yang  memiliki  kewenangan  atau  hak  untuk  menuntut
19 Lihat  Pasal  1  (5)  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No  290/MENKES/Per/III/2008  Tentang  Persetujuan Tindakan Kedokteran.
20 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 229.
Prestasi disebut sebagai subjek Prestatie , dan pihak yang dituntut untuk menciptakan prestasi disebut sebagai subjek Plicht . 21
Perikatan yang terjalin antar dokter dengan pasien bukanlah pada hasil yang menjadi tujuannya  atau  perikatan  hasil  ( Resultaatverbintenis )  tetapi  melainkan  perikatan  usaha  yang maksimal  ( Inspanningverbintenis )  artinya  dokter  tidak  dapat  memberikan  penjaminan keberhasilan  kepada  pasien  tetapi  dengan  usaha  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan keterampilan  dokter  dengan  bersungguh-sungguh  untuk  melakukan  tindakan  pengibatan. Ketika Dokter telah melakukan tindakan pengobatan yang hasilnya adalah kegagalan tidak bisa  dipandang  bahwa  dokter  telah  melakukan  pelanggaran  atau  kejahatan  pada  hukum pidana,  tetapi    dokter  apabila  telah  menjalan  prosedur  pengobatan  sesuai  dengan  standart pengobatan dan tidak melanggar  ketentuan kode etik kedokteran maka dokter dapat disebut telah melakukan perikatan usaha yang maksimal. 22 Namun ketika dokter tidak menjalankan prosedur  standart  pengobatan  dan  terbukti  adanya  unsur  kesalahan  maka  dokter  harus bertanggung jawab dimuka hukum.
Transaksi terapeutik antara pasien dengan dokter tanpa adanya paksaan, tetapi karena kesadarannya  dengan  tujuannya  adalah  pengobatan  untuk  dirinya  yang  sedang  sakit. 23 Seorang pasien memiliki hak bersifat hakiki yang melekat pada tubuhnya, sehingga diri pasien berhak  atas  penentuan  tindakan  pengobatan  pada  tubuhnya.  Setiap  tindakan  pengobatan harus  adanya  persetujuan  pasien  yang  merupakan  implentasi  dari  konsep  dasar  hak  yang bersifat hakiki. Hak yang hakiki memiliki makna bahwa pasien berhak atas segala informasi tindakan  pengobatan  yang  akan  dilakukan. 24 Hak  yang  hakiki  memuat  dua  landasan  hak yakni hak dalam menentukan hidupnya sendiri dan hak atas dasar informasi yang menyangkut pada dirinya. 25 Hakikatnya persetujuan dalam tindakan pengobatan merupakan pengikatan antara  hak  dan  kewajiban  pasien  dengan  dokter  saling  berhadapan  yang  saling  mengikat sehingga adanya keharusan untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Perikatan yang diciptakan  antara  dokter  dengan  pasien  terwujudnya  sebagai  akibat  dari  pengikatan  itu sendiri  yaitu  hubungan  hukum,  sehingga  berakibat  kepada  terciptanya  tanggung  jawab profesional yang berkaitan erat dengan perawatan dan pengobatan. 26 Perikatan pada dasarnya merupakan  sumber  perjanjian  dan  kontrak,  maka  transaksi  terapeutik.  tunduk  kepada ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat ketentuan perjanjian yang sah.
Persetujuan  memiliki  peranan  yang  esensial  dalam  tahapan  terciptanya    hubungan hukum  yang  terjalin  dokter  dan  pasien  dalam  transaksi  terapeutik.  Terciptanya  hubungan hukum  yang  terbentuk  dari  perikatan,  dalam  perikatan  dikenal  adanya  teori  dari pembentukan atas suatu perikatan yaitu teori kehendak ( Wilstheori ) yang artinya bahwa faktor yang menentukan adanya suatu perikatan adalah kehendak. Hubungan yang tercipta tidak dapat  dipisahkan  antara  suatu  kehendak  terhadap  tindakan  yang  telah  dinyatakan,  suatu kehendak  itu  harus  diimplentasikan  dengan  bentuk  nyata  dalam  bentuk  perbuatan  atau
21 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 269.
22 Amin, Kasim & Ajunu, supra note 18, h. 98.
23 Tutik & Febriana, supra note 5, h, 22.
24 Ns Ta’adi, Hukum Kesehatan Sanksi dan Motivasi bagi Perawat , cet. 1 ed (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2013), h. 33.
25 Syarifa  Mahila,  “Aspek  Perdata  Transaksi  Terapeutik  Dalam  Hubungan  Hukum  Antara  Dokter  Dengan Pasien” (2011) 11:1 Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , h. 62.
perkataan.  Terciptanya  perikatan  dalam transaksi  terapeutik.  antara  dokter  dengan  pasien selain karena ketentuan undang-undang yang menentukannya, namun dikarenakan adanya kehendak oleh pasien yang diwujudkan secara nyata yaitu ketika pasien mendatangi tempat pelayanan  kesehatan  mendaftarkan  dirinya  untuk  pemerikasaan  dokter,  kemudian  pasien menceritakan yang terjadi atas kesehatannya dihadapan dokter, sehingga inilah merupakan kehendak nyata bahwasannya pasien telah mengikatkan dirinya kepada dokter, mengingat dokter sebagai tenaga profesional untuk melakukan penanganan kesehatan atas diri pasien.
Ketentuan perikatan diatur pada KUHPerdata Buku III (tiga) tentang perikatan pada Pasal  1233  sampai  dengan  Pasal  1864. 27 Perikatan  dalam  hukum  perdata  dapat  berupa perjanjian atau kontrak, namun istilah perjanjian dengan kontrak memiliki arti yang berbeda. Perjanjian  merupakan  perbuatan  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  kepihak  yang  lain ataupu lebih. 28 Menurut M. friedman kontrak merupakan perangkat hukum yang mengatur aspek  tertentu. 29 Beberapa  pengertian  ini memberikan  pandangan  bahwa  perjanjian  terdiri dari  para  pihak  (subjek  hukum),  kesepakatan,  adanya  prestasi  yang  harus  dipenuhi,  dan ketentuan  sebab  yang  halal  dan  bentuknya  berupa  lisan  maupun  tulisan.  Pembuatan perjanjian memiliki tujuan yaitu untuk sarana adanya pertukaran hak dan kewajiban dengan harapan  berjalannya  perjanjian  secara  baik  dan  proporsional. 30 Ketentuan  pasal  1320 KUHPerdata memberikan penjabaran dalam perjanjian harus memuat kesepakatan ataupun persetujuan, individu yang melaksanakan suatu perjanjian sudah cakap (dapat bertanggung jawab dimuka hukum), adanya objek yang diperjanjikan dalam perjanjian dan isi perjanjian harus  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  yang  ditetapkan.  Sehingga  dari  unsur persetujuan atau kesapakatan antara dokter dengan pasien atas tindakan pengobatan  dalam transaksi  terapeutik.  merupakan  unsur  terciptanya  perjanjian,  jika  diperhatikan  suasana profesional antara dokter dengan pasien mencakup yaitu: 31
a. Bahwasannya perjanjian ( Ius Contractu ) yang dilakukan oleh dokter dengan pasien dalam Transaksi  Teraputik merupakan  suatu  perikatan  atau  terjalin  hubungan  hukum  maka adanya  kewajiban  untuk  dipenuhi  atau  dijalankan  apabila  kewajiban  ini  tidak dijalankan  maka  dapat  dikatakan  sebagai  wanprestasi,  sehingga  apabila  terjadi wanperstasi maka pasien ataupun dookter dapat melakukan penuntutan secara hukum dengan dalih wanprestasi.
b. Dalam ketentuan hukum ( Ius Delicto ) diberlakukannya prinsip bahwa siapa saja individu yang merugikan kepentingan orang lain maka dapat dituntut ganti kerugian.
Transaksi terapeutik dapat dipahami sebgai perikatan antara pasien dengan dokter yang pelaksanaannya  berbentuk  tindakan  pengobatan  dilakukan  oleh  dokter  yang  dapat menimbulkan  pertanggung  jawaban  hukum.  Pertanggung  jawaban  dimuka  hukum  sebagai keharusan  untuk  menjalankan  sesuatu  perilaku  sesuai  yang  tidak  menyimpang  terhadap
27 Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas - Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian” (2018) 7:2 Binamulia Hukum, h. 110.
28 R Subekti & R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek , cet. 8 ed (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976) h. 338.
29 Lawrence W Friedman, American Law an Introduction (Jakarta: Tatanusa, 2001), h. 196.
30 Sinaga, supra note 28, h. 111.
31 I Gede Made Wirabrata, “Tinjauan Yuridis Informed Consent Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter” (2018) 1:2 Jurnal Analisis Hukum, h. 291.
regulasi yang telah ada. Pertanggung jawaban hukum memiliki dasar yang menimbulkan hak terhadap  hukum  kepada  seseorang  untuk  melakukan  penuntutan  kepada  pihak  lain  yang menimbulkan  kewajiban  hukum  untuk  mempertanggung  jawabkan. 32 Tanggung  jawab hukum yang muncul akibat perikatan tersebut mengacu pada kewajiban hukum yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau perikatan. Dalam konteks medis, perikatan tersebut merujuk pada hubungan antara dokter dan pasien. Tanggung jawab hukum dalam  tindakan  pemberian  obat  oleh  dokter  kepada  pasien  dapat  terkait  dengan  prinsip tanggung  jawab  yang  timbul akibat  kelalaian  menjalankan  prestasi  ( Performance Of A Duty ). Prinsip ini mengacu pada tanggung jawab hukum dokter untuk memberikan perawatan yang memadai dan memenuhi standar perawatan yang wajar.
Dalam konteks pemberian obat, dokter memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan yang  berkompeten  dan  hati-hati  dalam  memberikan  obat  kepada  pasien.  Mereka  harus memperhatikan berbagai faktor, termasuk diagnosis yang benar, pemilihan obat yang tepat, dosis yang sesuai, serta mempertimbangkan kondisi medis dan riwayat pasien. Jika seorang dokter  melakukan  kelalaian  dalam  menjalankan  tugasnya,  seperti  memberikan  obat  yang salah,  memberikan  dosis  yang  tidak  tepat,  atau  tidak  memperhatikan  kondisi  pasien  yang mungkin mempengaruhi efektivitas atau keamanan obat, mereka dapat dianggap bertanggung jawab  secara  hukum  atas  konsekuensi  negatif  yang  timbul  akibat  kelalaian  tersebut. Tanggung  jawab  hukum  dalam  kasus  ini  biasanya  melibatkan  klaim  hukum  berdasarkan kelalaian  ( Negligence ).  Untuk  membuktikan  kelalaian,  pasien  yang  dirugikan  harus menunjukkan  beberapa  elemen,  termasuk  adanya  kewajiban  dokter  untuk  memberikan perawatan yang memadai, pelanggaran terhadap kewajiban ini, adanya kerugian yang dialami oleh pasien, dan hubungan sebab-akibat antara kelalaian dokter dan kerugian yang dialami pasien.
Sikap kesukarelaan pasien dalam pelaksanaan transaksi terapeutik, seperti pemberian obat,  mengacu  pada  keyakinan  pasien  terhadap  dokter  sebagai  tenaga  profesional  yang mampu  membantu  menyembuhkan  kondisi  kesehatannya.  Pasien  percaya  bahwa  dokter memiliki  pengetahuan  dan  keahlian  yang  diperlukan  dalam  memilih  dan memberikan  obat yang  tepat untuk  menyembuhkan  atau mengurangi gejala  yang  dialaminya.  Dalam  konteks tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan prinsip tanggung jawab yang timbul akibat kelalaian menjalankan prestasi, sikap kesukarelaan pasien dapat menjadi faktor yang relevan. Meskipun pasien mengandalkan pengetahuan dan keterampilan dokter dalam memberikan perawatan, tetap ada tanggung jawab hukum yang melekat pada dokter untuk menjalankan tugasnya  dengan  hati-hati  dan memenuhi  standar  perawatan  yang  wajar.  Dalam hubungan dokter-pasien, dokter memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan yang memadai dan melaksanakan  tindakan  yang  kompeten  sesuai  dengan  kepercayaan  yang  diberikan  oleh pasien.  Pasien  berharap  bahwa  dokter akan  melibatkan  mereka  dalam  proses  pengambilan keputusan,  memberikan  informasi  yang  cukup  mengenai  obat  yang  akan  diberikan,  serta menjelaskan  manfaat  dan  risiko  yang  terkait  dengan  perawatan  yang  direkomendasikan. Namun, meskipun pasien memberikan persetujuan atas pemberian obat secara sukarela, ini tidak  membebaskan  dokter  dari  tanggung  jawab  hukum  mereka  untuk  memberikan perawatan  yang  memenuhi  standar  perawatan  yang  wajar.  Jika  ada  kelalaian  dalam
32 Tutik & Febriana, supra note 5, h. 48.
menjalankan tugas atau jika dokter tidak memenuhi standar perawatan yang wajar, dokter tetap dapat bertanggung jawab secara hukum atas konsekuensi negatif yang mungkin terjadi pada pasien.
Perikatan  yang  dilakukan  oleh  pasien  dengan  dokter  dalam  menjalakan  standart tindakan pengobatan yang berpegang teguh kepada kode etik kedokteran. Namun yang perlu diperhatikan, dokter berusaha melakukan penyembuhan sedangkan pasien menjalankan dan mematuhi  anjuran  dokter  sebagai  kontra  prestasi. 33 Perikatan  yang  dilakukan  oleh  dokter bukan  dinilai  pada  tingkat  keberhasilnya  melainkan  dilaksanakannya  segala  upaya  dengan ilmu  pengetahuan  dokter  dalam  melakukan  tindakan  pengobatan    pada  tubuh  pasien, sehingga  penilaian  penuh  terletak  pada  standart  tindakan  pengobatan  yang  sesuai  dengan ketentuannya.  Dalam  hukum  perdata  dikenal  istilah Inspanningverbintenis yang  artinya kesepakatan yang dilakukan pihak yang berjanji adanya usaha yang maksimal untuk menjalan perjanjian  itu  sendiri. 34 Adanya  kondisi  timbal  balik  rasa  kepercayaan  yang  meliputi emosional, harapan dan psikis dokter dan pasien merupakan wujud dari transaksi terapeutik. Dokter sebagai mahkluk ciptaan Tuhan hanya dapat berusaha dan berdoa agar tindakannya menciptakan kesembuhan, sehingga dokter tidak bisa memberikan janji bahwa  pasti akan sembuh,  tetapi  dokter  hanya  diperbolehkan  menyemangati  pasien  untuk  cepat  pulih kesehatannya melalui tindakan pengobatan dan kehendak tuhan yang maha esa.

## B. Kedudukan Asas Konsensualisme dalam Transaksi Terapeutik
Dahulu  hubungan Vertical Paternalistik yang  dikenal  dalam  jalinan  ikatan  dokter  dan  pasien yang artinya posisi dokter tidak sama dengan pasien. Dokter memiliki posisi yang lebih kuat, dikarenakan  dokter  memiliki  peranan  sebagai  tenaga  ahli  yang  lebih  mengetahui  atas penyembuhan penyakit yang dialami oleh pasien, sedangkan pasien berkududukan sebagai pihak  tidak  memahami  atas  penyakit  dan  tindakan  pengobatan  untuk  kesembuhannya. Kendati  saat  ini  hubungan Horizontal  Kontraktual yang  terjalin  dokter  kepada  pasiennya, 35 hubungan  ini  memberikan  posisi  yang  sama  kepada  dokter  dengan  pasien.  Kesederajatan dalam  hubungan Horizontal  Kontraktual menciptakan  hak  dan  kewajiban  antar  pihak  yang seimbang, mengingat dokter tidak dapat menjalakan tindakan pengobatan ketika pasien tidak menyetujuinya.  Hubungan  dokter  dengan  pasien  itu  saling  berkesinambungan  dan  saling bergantung sehingga membentuk hubungan yang lebih kuat yang tercermin pada transaksik terapeutik yang dijalankan oleh dokter dan pasien yang didalamnya memuat unsur perikatan. Objek dalam Transaksi Teraputik yaitu berupa upaya maksimal dengan prinsip kehati-hatian, tanggung  jawab,  ilmu  pengetahuan  dan  keterampilan  dokter  dalam  melakukan  tindakan pengobatan kepada diri pasien untuk kesembuhan.
Pelaksanaan transaksik terapeutik bukan hanya persoalan dokter selaku pemberi jasa dan pasien merupakan pihak yang menerima jasa, namun keduanya merupakan satu kesatuan hubungan  yang  saling  mengikat.  Seorang  dokter  dalam  menjalakan  tindakan  pengobatan harus menciptakan suasana saling percaya dan menghormati hak pasien, dikarenakan suasana ini  memberikan  hubungan  yang  kondusif  dan  harmonis  antara  dokter  dengan  pasien  yang akan berpengaruh kepada kecepatan kesembuhan seorang pasien. Dokter memiliki kewajiban
33 Ibid, h. 292.
34 Anny Isfandyarie, Tangung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 61.
35 Purdianto, supra note 6, h. 6.
moral  dikarenakan  dokter  merupakan  tenaga  ahli  dalam  bidang  kesehatan  yang  harus menjalankan profesinya yang berdasarkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk selalu mengusahakan kesembuhan pasien dan menghormati hak pasien sebagai manusia. 36 Tindakan pengobatan dalam suasana kondusif memberikan kekuatan psikis terhadap diri pasien, sehingga pasien tidak akan ragu untuk setuju dengan segala tindakan pengobatan dokter terhadap dirinya. Persetujuan yang dilakukan oleh pasien secara lisan Maupun tulisan adalah urgensi dari lahirnya suatu perikatan, mengingat persetujuan merupakan perwujudan dari asas konsensualisme. Asas berfungsi untuk dasar pedoman dan yang melatarbelakangi peraturan itu diterapkan, selain itu asas merupakan Basic Trurth (kebenaran asasi). Peraturan yang merupakan  bentuk  konkrit  dari  hukum  secara  mutlak memuat  asas  didalamnya,  asas hukum memiliki sifat umum dan mendasar sehingga sebagai landasan dan latarbelakang arah dan tujuan peraturan itu dibentuk. Ruang lingkup dalam asas hukum yaitu asas berlaku dalam berbagai  peristiwa  hukum  dan  peristiwa  hukum  yang  khusus.  Sifat  umum  dari  asas memberikan kesempatan kepada penyimpangan dan pengeculaian yang menyebabkan kondisi kedudukan asas semakin kuat ( Exception Probat Regulam, De Uitzonderingen Bevestigen De Regel ). 37 Asas  hukum  sebagai  penyempurnaan  dalam  suatu  aturan  hukum  yang  memberikan keluwesan, flesebilitas dan supel. Ketiadaan asas hukum pada hukum akan membuat hukum itu  kaku,  setiap  asas  hukum  selalu  diterapkan  sesuai  dengan  suatu  kondisi  atau  peristiwa hukum yang sedang dihadapi oleh manusia. Asas hukum tidak memiliki hieraki selayaknya peraturan perundang-undangan, asas hukum memiliki kedudukan yang sederajat dengan asas hukum  lainnya. 38 Keadaan  kenyataan  di  masyarakat  merupakan  akar  dari  asas  hukum, kenyataan itu memiliki nilai yang telah ditetapkan untuk menjadi dasar untuk pedoman dalam menjalankan dinamika kehidupan. Asas hukum berfungsi sebagai mengesahkan dan memiliki pengaruh normatif terhadap para pihak.
Asas konsensualisme memiliki arti bahwa perikatan yang terjalin diantara pihak-pihak dikarenakan adanya kesepakatan. Pihak satu dengan pihak lain saling mengikat dengan suatu kesepakatan untuk pemenuhan suatu kewajiban yang ditimbulkan atas akibat perikatan yang telah disepakati, selain itu perolehan hak sesuai yang telah diperjanjikan dikarena perikatan dalam perjanjian itu sifatnya adalah berlaku baginya orang yang mengikatkan dirinya sebagai suatu  undang-undang.  Asas  konsensualisme  merupakan  hal  yang  fundamental  dalam perjanjian, dan memberikan persepsi pemikiran tentang hukum perikatan bahwa kehendak dalam  wujud  lisan  maupun  tulisan  yang  menyatakan  kesepakatan  atau  persetujuan  akan melahirkan perikatan. 39
Asas  dalam  hukum  perikatan  menjadi  landasan  dasar  berfikir  yang  memberikan pandangan luas atas terciptanya suatu ketentuan hukum. 40 Hukum dalam bentuk peraturan yang dijalankan oleh masyarakat berlandaskan kepada asas hukum yang termuat dalam setiap peraturan.  Asas  hukum  berfungsi  sebagai  pedoman  dan  orientasi  berfikir  yang  diakui kebenarannya.  Asas  dalam  hukum  menjadi  sumber  dalam  menjalankan  hukum  itu  sendiri
36 Ari Yunanto, Hukum Pidana Malpraktik Medik (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h. 13.
37 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), h. 46.
38 Ibid, h. 48.
39 Herlien Budiono, Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht (Holland: Diss Leiden, 2001), h. 64.
40 Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern , cet. 2 ed (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 50.
dengan adanya tuntutan nilai etis, moral, dan sosial di masyarakat. Asas konsesualisme dalam hukum  perjanjian  sebagai  pedoman  dilaksanakannya  perjanjian.  Asas  konsensualisme memiliki  posisi  yang  penting  dalam  hukum  perikatan  yaitu  terciptanya  suatu  perikatan karena  adanya  kesepakatan  oleh  para  pihak.  Kesepakatan  para  pihak  dibuktikan  dengan kesesuain  kehendak  dengan  memenuhi  apa  yang  telah  diperjanjikan  dan  juga  perikatan menimbulkan suatu prestasi oleh salah satu pihak harus dipenuhi yang mencakup   berbuat sesuatu, memberikan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. 41
Dalam transaksik terapeutik asas konsensualisme merupakan syarat utama yang harus dipenuhi.  Konsensus  tidak  boleh  adanya  daya  paksa  dari  orang  lain    melainkan  dengan kesadaran pasien, yang tercermin dari kehendak pasien untuk menyatakan persetujuan atau kesepakatan atas pengobatan yang dilakukan oleh dokter secara lisan maupun  tulisan. Arti kata  setuju atau  sepakat  merupakan  cerminan  itikad  baik  dari  pasien  untuk  menyerahkan ataupun  memasrahkan  dirinya  kepada  dokter  untuk  dilakukannya  tindakan  pengobatan, sebaliknya  dokter  menerima  kepasrahan  pasien  dengan  menjalakan  prosedur  tindakan pengobatan sesuai dengan standart tindakan medis yang berlandas pengetahuan dalam dunia medis  dan  keterampilan  yang  melekat  pada  diri  dokter  yang  menciptakan  suasana kepercayaan  pasien  bahwa  dokter  akan  mengusahakan  kesembuhannya.  Adanya  asas konsensualisme menjadi cikal bakal keberadaan asas kebebasan berkontrak, asas ini memiliki pengertian suatu persetujuan itu tidak sebebas-bebasnya sesuai kemauan para pihak, namun dapat  dipahami  bahwa  dalam  setiap  melakukan  persetujuan  adanya  ketentuan  yang  tidak boleh dilanggar yaitu kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga tujuan dari suatu konsensus para pihak yaitu moralitas dan keadilan.
Asas  konsesnsualisme  dalam  transaksik  terapeutik terletak  ketika  seorang  pasien berkehendak untuk melakukan pengobatan kepada dokter, dan pasien bersepakat ataupun setuju atas tindakan pengobatan yang dilakukan kepada dirinya. Tindakan pengobatan harus adanya asas konsensualisme yang dilakukan antara dokter dengan pasien, ketika asas ini tidak diterapkan  maka  berakibat  pada  kesepakatan  yang  dapat  dibatalkan.  Kesepakatan  antara dokter  dengan  pasien  adalah  aspek  yang  harus  ada  keberadaannya,  dalam  tindakan pengobatan aspek  kesepakatan merupakan  syarat  ketentuan  yang  harus  dokter  sampaikan kepada  pasien  atau  keluarga  pasien. 42 Kesepakatan  dan  Persetujuan  dalam  tindakan pengobatan merupakan  kehendak  pasien  dan  keluarga  pasien, selain  itu  juga  diberikannya penjelasan atas tindakan medis yang dilakukan kepada diri pasien. 43 Kehendak pasien dalam bentuk persetujuan tindakan medis  merupakan kesepakatan yang disampaikan oleh dokter kepada pasien dan keluarga pasien tentang uraian dan penjelasan tindakan yang dilakukan kepada pasien demi mengusahakannya kesembuhan. 44
Ketentuan  peraturan  menteri  kesehatan  sebagai  landasan  kepastian  hukum,  bahwa persetujuan atau kesepakatan harus ada dalam tindakan pengobatan, hal ini sejalan dengan teori  kepastian  hukum.  Teori  kepastian  hukum  memberikan  pandangan  bahwa  kepastian hukum adalah ciri dari hukum yang selalu melekat didalamnya. Norma tertulis dalam hukum akan  selalu  memberikan    nilai  pasti  dan  tidak  multitafsir  (memiliki  makna  ganda).  Ketika
41 Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Pasal 1234.
42 Lihat Pasal 45 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Kedokteran.
43 Lihat Peraturan Menteri Kesehatan No 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Tantang Persetujuan Medik.
44 Lihat  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No  290/Men.Kes/Per/III/2008  Tantang  Persetujuan  Tindakan Kedokteran.
hukum  tidak  miliki  nilai  kepastian  maka  hukum  tidak  dapat  digunakan  sebagai  pedoman bertindak  dan  berperilaku  dalam  kenyataan  yang  hadapi.  Peraturan  menteri  kesehatan merupakan implentasi dari nilai kepastian hukum dalam bidang medis, dokter menghadapi situasi  untuk  melakukan  tindakan  pengobatan  kepada  pasiennya,  landasan  tindakan pengobatan yang dilakukan oleh dokter berpedoman pada peraturan menteri kesehatan tetapi harus  dengan  adanya  persetujuan  atau  kesepakatan,  sehingga  dari  uraian  ini  maka  nilai kepastian terletak pada pedoman tindakan pengobatan dan terpenuhinya syarat persetujuan dan kesepatan. Teori kepastian hukum menurut Gustav Radburch adalah kepastian hukum memiliki  empat  komponen  yang  mendasar  yaitu  pertama  hukum  positif  itu  berbentuk peraturan perundang-undangan, kedua hukum selalu berdasarkan fakta pada kenyataan yang dihadapi manusia, ketiga fakta yang dihadapi manusia harus dirumuskan agar jelas sehingga tidak  menimbulkan  permaknaan  yang  salah,  keempat  hukum  positif  tidak  dapat  diubah dengan  mudah.  Kepastian  hukum  merupakan  sumber  pedoman  yang  fundamental  dalam tindakan  pengobatan  yang  dilakukan  oleh  dokter,  ketika  tidak  ada  yang  mengatur  sebagai pedoman  tindakan  pengobatan  oleh  dokter  kepada  pasiennya  maka  akan  menimbulkan berbagai permasalahan, mengingat tindakan pengobatan yang salah dalam diri pasien akan mengakibatkan kematian.
Transaksi terapeutik memiliki makna yang esensial secara khusus yang membedakan dengan  perikatan  pada  umumnya.  Subjek  hukum  pada  transaksik  terapeutik yaitu  Dokter yang  berposisi menjadi pihak yang memberikan layanan kesehatan secara profesional yang berdasarkan pada prinsip memberikan bantuan medis, sedangkan pasien berposisi menjadi pihak yang membutuhkan pertolongan. Kewenangan dokter untuk melakukan pertolongan kepada pasien sesuai dengan kompetensinya dan selain itu hak pasien harus dihormati oleh dokter sebagai wujud nilai kemanusian. Pasien akan memberikan honorarium kepada dokter atas  tindakan  pertolongan  medis, 45 Sehingga  pola  interaksi  dokter  dengan  pasien menciptakan harmonisasi yang berikatan dengan kepentingan pasien dan kewajiban dokter sebagai tenaga profesional dalam suatu transaksik terapeutik .
Dalam  kesepakatan  ataupun  persetujuan  merupakan  manifestasi  dari  keberadaan manusia yang melekat hak kepada dirinya harus dihormati sesuai dengan kaidah kehidupan yang  ada  dikarenakan  kemulian  pada  tindakan  pengobatan  terletak  pada  tujuannya  yaitu untuk kesembuhan pasien berdasarkan pada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusian merupakan pengejawatan  dari  perilaku  dalam  memperlakukan  manusia  selayaknya  makhluk  yang diciptakan  oleh  tuhan,  serta  dikaruniakannya  harkat  dan  martabat  pada  diri  manusia. Pengertian  ini  memberikan  pemahaman  bahwa  asas  konsensualisme  terkandung  nilai kemanusian yang merupakan tuntutan etis dari kehidupan masyarakat. Pendeskripsian asas konsensualisme  pada  transaksik  terapeutik memberikan  pemahaman  bahwa  asas  sebagai landasan terbentuknya hubungan antara dokter dengan pasien yang saling mengikat.   Asas konsensualisme memiliki kedudukan yang utama harus dipenuhi dalam Tindakan  medis atau tindakan pengobatan mengingat hubungan pasien dengan dokter memiliki tujuan mulia yakni berusaha mencapai kesembuhan pada diri pasien.
45 Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 145.

## IV. KESIMPULAN
Perikatan  merupakan  sumber  terbentuknya  transaksik  terapeutik,  lahirnya  perikatan dikarenakan Persetujuan atau kesepakatan secara lisan maupun tulisan yang disepakati dan ditandangani oleh pasien untuk pengobatan atas penyakit yang diderita. Perikatan merupakan perbuatan  satu  individu  mengikatkan  dirinya  kepada  individu  lain  yang  melekatnya  hak kepada dirinya dan dilekatkannya kewajiban kepada pihak lain. Dalam transaksik terapeutik pasien mengikatkan dirinya kepada dokter tanpa adanya paksaan namun atas kesadarannya untuk  merelakan  dokter  melakukan  tindakan  pengobatan  kepada  dirinya  dengan  suasana saling percaya. Pasien memiliki hak yang hakiki melekat pada tubuhnya yang artinya pasien berhak menetukan tindakan pengobatan pada tubuhnya,  persetujuan tindakan pengobatan merupakan  implentasi  dari  konsep  dasar  hak  yang  hakiki.  Hak  yang  hakiki  memberikan pasien  untuk  dapat  menentukan  nasib  sendiri  dan  mengetahuai  segala  informasi  terhadap tindakan pengobatan pada diri pasien.
Pasien dengan memberikan persetujuan secara lisan maupun tulisan adalah urgensi dari lahirnya  suatu  perikatan, mengingat  kata  sepakat  atau  setuju  merupakan  perwujudan  dari asas konsensualisme. Asas konsensualisme berfungsi untuk pedoman dasar atau yang melatar belakangi  peraturan  itu  bisa  dijalakan,  selain  itu  juga  merupakan Basic  Trurth (kebenaran asasi).  Asas  konsensualisme  memiliki  perngertian bahwa  perikatan  yang  terjadi  antar  para pihak  dikarenakan  adanya  kesepakatan.  Dalam  transaksik  terapeutik asas  konsensualisme terletak  ketika  seorang  pasien  berkehendak  untuk  melakukan  pengobatan  kepada  dokter, kemudian  pasien  bersepakat  atau  setuju atas  tindakan  pengobatan  yang  dilakukan  kepada dirinya.  Tindakan  pengobatan  harus  memuat  asas  konsensualisme  yang  dilakukan  antara dokter  dengan  pasien,  ketika  asas  ini  tidak  dipenuhi  maka  tindakan  pengobatan  dapat dibatalkan  sehingga  asas  konsensualisme  menduduki  ketentuan  utama  dan  pertama  yang harus terpenuhi.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Pasal 1234.
Pasal 1 (5) Peraturan Menteri Kesehatan RI No 290/MENKES/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 , 2000. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.
Peraturan Menteri Kesehatan No 290/Men.Kes/Per/III/2008 Tantang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Peraturan Menteri Kesehatan No 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Tantang Persetujuan Medik.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008, Pasal 2 tentang Persetujuan Tindakan
Dokter.
Surat  Keputusan  Menteri  Kesehatan  434/Men.Kes/X/1983  tentang  Berlakunya  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia.
Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Kedokteran pada Pasal 45.
Budiono, Herlien, Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht (Holland: Diss Leiden, 2001).
Friedman, Lawrence W, American Law an Introduction (Jakarta: Tatanusa, 2001).
Guwandi, J, Hukum Medik (Medical Law) (Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2005). Ibrahim,  Johannes  &  Lindawaty  Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern ,  cet.  2 ed (Bandung: Refika Aditama, 2017).
Isfandyarie, Anny, Tangung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006). Komalawati,  Veronica, Peranan  Informed  Consent  dalam  Transaksi  Terapeutik (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1999).
Mertokusumo, Sudikno, Teori Hukum (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012). Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). Nasution,  Bahder  Johan, Hukum  Kesehatan  Pertanggungjawaban  Dokter (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2013).
Soeroso, R, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
Subekti, R & R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek , cet. 8 ed (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976).
Ta’adi, Ns, Hukum Kesehatan Sanksi dan Motivasi bagi Perawat , cet. 1 ed (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2013).
Tutik,  Titik  Triwulan  &  Shita  Febriana, Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien (Jakarta:  Prestasi Pustaka, 2010).
Yunanto, Ari, Hukum Pidana Malpraktik Medik (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010).
Amin, Muh, Warsito Kasim & Rabia Ajunu, “Aspek Hukum Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik” (2019) 8:2 Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 97.
Busro,  Achmad,  “Aspek  Hukum  Persetujuan  Tindakan  Medis  (Inform  Consent)  dalam pelayanan Kesehatan” (2018) 1:1 Law, Development, and Justice Review 1.
Mahila,  Syarifa,  “Aspek  Perdata  Transaksi  Terapeutik  Dalam  Hubungan  Hukum  Antara Dokter Dengan Pasien” (2011) 11:1 Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 62.
Nurhayati,  Yati,  Ifrani  Ifrani  &  M  Yasir  Said,  “Metodologi  Normatif  Dan  Empiris  Dalam Perspektif Ilmu Hukum” (2021) 2:1 Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 9.
Purdianto, Ardityo, “Kedudukan Hukum Informed Consent dalam Pemenuhan Hak Pasien di Rumah Sakit” (2021) 19:1 Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat 1.
Sinaga,  Niru  Anita,  “Peranan  Asas -Asas  Hukum  Perjanjian  Dalam  Mewujudkan  Tujuan Perjanjian | Binamulia Hukum” (2018) 7:2 Binamulia Hukum 110.
Sitohang,  Octavian  E,  “Kajian  Hukum  mengenai  Persetujuan  Tindakan  Medis    (Informed Consent) dalam Pelayanan Kesehatan Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian” (2017) 6:9 Lex Crimen 51.
Sulistyaningrum, Helena Primadianti, “Informed Consent: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid- 19” (2021) 28:1 Simbur Cahaya 175.
Syafruddin & Ghansham Anand, “Urgensi Informed Consent terhadap Perlindungan Hak -hak Pasien” (2015) 1:2 Hasanuddin Law Review 164.
Wijanarko, Bayu, “Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum bagi Pasien” (2022) 2:1 Jurnal Ilmu Hukum 2.
Wirabrata, I Gede Made, “Tinjauan Yuridis Informed Consent Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter” (2018) 1:2 Jurnal Analisis Hukum 291.

## 223 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
R,  Annisa,  “Beberapa  Kasus  Kesalahan  Pemberian  Obat  yang  Berakibat  Fatal”,  online: Info Farmasi  Terkini  Berbasis  Ilmiah  dan  Praktis <https://farmasetika.com/2017/11/01/beberapa- kasus-kesalahan-pemberian-obat-yang-berakibat-fatal/>.