Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## Tourism Dependency Patterns in Komodo National Park
Pola Ketergantungan Pariwisata di Taman Nasional Komodo

## Dhika Kurniawan Agung
Magister Antropologi, Universitas Gajah Mada dhika14045@mail.ugm.ac.id
(*) Corresponding Author dhika14045@mail.ugm.ac.id
How to Cite: Dhika Kurniawan Agung. (2024). Pola Ketergantungan Pariwisata di Taman Nasional Komodo doi : 10.36526/js.v3i2.3668 Abstract Received : 21-02-2023 Revised   : 26-03-2024
Accepted : 03-04-2024
Keywords: Ketergantungan, pariwisata,
Pembangunan, Taman Nasional Komodo, The designation of Komodo National Park as a super priority destination, the zoning policy and the discourse of closing the area have limited the access of people living in the National Park area. The community's main livelihood as fishermen is limited to certain zones. This qualitative research uses qualitative data collection techniques, namely (1) Participant observation (2) In-depth interviews; (3) Document study. This research uses the snowball sampling method in determining informants. The results  show  that  changes  in  environmental  management  are  not  only  limited  to  changing  the environment, but also forming new subjects in the community. The main livelihood of the community as fishermen is limited to certain zones, slowly fishermen's livelihoods are uncertain results, making people switch livelihoods to the tourism sector. The high standard of tourism sometimes makes some local tourism actors unable to keep up, resulting in dependence on capital and human resources from developed  country  investors.  The  low  bargaining  position  of  the  community  occurs  due  to  the monopoly of the tourism business from investors.

## PENDAHULUAN
Peran penting sektor pariwisata yakni memberikan kontribusi pendapatan bagi negara karena mampu meningkatkan  perekonomian  masyarakat.  Menurut  Yakub  (2019)  pariwisata  dibeberapa  negara  mampu memeratakan pembangunan, bahkan di wilayah yang dianggap terpencil. Senada dengan Yakub, Ismiyati (2010) mengatakan bahwa kesadaran tentang potensi wisata lokal berdampak pada peningkatan ekonomi, sehingga kemandirian dan pembangunan daerah dapat tercipta. Potensi pariwisata didukung melalui berbagi regulasi salah satunya UU No 10 Tahun 2009. Dalam regulasi tersebut pariwisata terdiri dari berbagai aspek seperti  satwa,  alam  darat,  alam  laut,  peninggalan  benda  bersejarah  dan  tradisi.  Potensi  tersebut  dapat dimanfaatkan  setiap  individu,  masyarakat  atau  kelompok  dengan  melibatkan  pemerintah  setempat. Berjalannya pariwisata disuatu daerah dapat terjadi jika beberapa aspek pendukung seperti hotel, home stay atau penginapan lokal, transportasi yang terintegrasi, dan ketersediaan pelayanan makanan atau konsumsi bagi wisatawan (Lee, 2015).
Taman  Nasional  Komodo  (TNK)  adalah  objek  wisata  tingkal  nasional  maupun  internasional, didalamnya  terdapat  satwa  endemik  yaitu  Komodo  (Varanus  komodoensis).  Selain  itu,  pesona  alam baharinya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pencapaian besar TNK ketika pada tahun 2012 yakni dianugerahi  penghargaan  New  Seven  Wonders  of  Nature  atau  keajaiban  dunia  versi  alam.  tentu  saja pencapaian ini membanggakan bagi pariwisata Indonesia kedepan. Wacana untuk membranding TNK secara lebih luas mulai dig agas sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui festival “Sail Komodo 2013”. Sedangkan pada tahun 2018 Presiden Jokowi menetapkan Labuan Bajo sebagai penopang TNK  sebagai  satu  dari  10  Bali  baru  serta  ditetapkan  sebagai  kawasan  pariwisata  super  prioritas  yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi baru di masa yang akan datang. Menindaklanjuti wacana tersebut, kemudian presiden menerbitkan PP No 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Labuan Bajo  Flores  (BPOLBF).  Kehadiran  BPOLBF  diharapkan  dapat  menyusun  strategi  optimalisasi, pengembangan pariwisata, serta pembangunan kawasan di TNK, Labuan Bajo dan Flores.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Menurut  Rajapakse  (2016)  Penanaman  modal  asing  dalam  pembangunan  pariwisata  negara berkembang sangat penting, karena pada umumnya negara berkembang tidak memiliki pendanaan yang memadahi.  Begitupula  Streimikiene,  et  al  (2021)  yang menyatakan  bahwa  tingginya biaya  pembangunan pariwisata dapat dipenuhi seluruhnya negara, maka investasi asing menjadi solusi yang dapat diambil negara. Tingginya biaya pembangunan pariwisata, sangat disadari pemerintah Indonesia, maka dari itu diterbitkan Permen  LHK  Nomor  P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019.  Regulasi  tersebut  memungkinkan  investor mendapatkan izin pengelolaan dikawasan TNK.
Regulasi  baru  dari  pemerintah  menumbuhkan  minat  dari  investor,  menurut  Budiman  (1995) munculnya  hotel-hotel  berbintang  sebagai  bukti  perkembangan  dan  masuknya  penanam  modal  nasional, multinasional  dan  transnasional  yang  merupakan  bagian  dari  mata  rantai  hotel-hotel  internasional  yang memiliki  ‘nama  besar’  dan  sudah  menunjukkan  kelasnya  didunia  kepariwisataan  atau  perhotelan.  Pasca terbitnya  Permen  LHK  tahun  2019  beberapa  perusahaan  seperti  PT  Segara  Komodo  Lestari  (SKL),  PT Komodo  Wildlife  Ecotourism  (KWE),  PT  Synergindo  Niagatama  (SL)  telah  mengantongi  izin  pengelolaan diwilayah TNK. Tak hanya itu, beberapa perusahaan lainnya juga dalam proses pengajuan izin pengelolaan wilayah. Kondisi demikian menuai kritik dari berbagai pihak seperti Walhi ataupun SunSpirit For the Justice karena negara dianggap mengesampingkan prinsip-prinsip konservasi alam di TNK.
Pariwisata  TNK  saat  ini  sudah  seperti  pasar  bebas,  kepemilikan  saham  ataupun  investasi  yang masuk  bukan  hanya  berasal  dari  lokal.  Segmen  pariwisata  internasional  yang  terbentuk  sebagian  besar dikuasai  oleh  jaringan  investor  asing,  terkadang  hal  ini  menyebabkan  masyarakat  lokal  menjadi  terbatas dalam  upaya  mengembangkan  bisnis  pariwisata  dan  hanya  mendapatkan  peluang  kecil  gemerlapnya pariwisata.  Penetapan  TNK  sebagai  destinasi  super  prioritas,  kebijakan  zonasi  dan  wacana  penutupan wilayah membuat akses masyarakat yang tinggal dikawasan Taman Nasional menjadi terbatas. Pekerjaan utama masyarakat sebagai nelayan menjadi terbatas di zona-zona tertentu saja, perlahan pekerjaan nelayan yang  tidak  menentu  hasilnya  menjadikan  masyarakat  beralih  pekerjaan  ke  sektor  pariwisata.  Mata pencaharian baru seperti naturalist guide, freelance guide, master diving, penjual souvenir, pemahat patung dan penjual makanan. Penghasilan yang didapatkan dari sektor pariwisata dianggap masyarakat lebih stabil dibandingkan menjadi nelayan. Sejauh pengamatan dan studi literatur yang dilakukan penulis, nampaknya belum ada penelitian yang menguraikan pola ketergantungan yang terjadi pariwisata di TNK dari berbagai tingkatan.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat pola ketergantungan yang terjadi pada pariwisata TNK, melalui penafsiran atas perkataan, perilaku, tindakan dan gerakan fisik orang-orang untuk menemukan makna dan jejaring makna dilakukan dengan merujuk pada kategori-kategori kultural di dalam konteks sosialnya (Spradley: 1980). Teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu (1) Observasi partisipan (2) Wawancara mendalam; (3) Studi dokumen. Penelitian ini menggunakan metode snowball sampling dalam menentukan informan. Snowball sampling yaitu metode sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lain nya (Moleong, 2010:4).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Studi Literatur
Penelitian  dari  Abdul  Karim  berjudul “Pariwisata  dan  Kekuasaan:  Sebuah  Telaah  Foucauldian” membahas  tentang  kekuasaan  dalam  pariwisata  yang  terbagi  menjadi  tiga  aspek  yaitu  wisatawan, masyarakat  dan  makelar  (agen  tur  wisata  dan  negara).  Dalam  kerangka  ini,  kategori  baru  dari  makelar digunakan  untuk  menunjukkan  orang-orang  yang  mendapatkan  pencaharian  untuk  keterlibatan  dengan produksi pariwisata. Pemilik hotel dan karyawan, vendor, dan pemandu wisata yang menyediakan wisatawan
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
dengan barang dan jasa. Makelar juga dapat diartikan sebagai pengontrol ‘kuasa’ yang membentuk atau mengidentitaskan pengetahuan tentang konsep pariwisata. Makelar terbagi menjadi dua bagian yaitu negara dan agen tur, kedua nya dapat melegitimasi wisatawan dan masyarakat. Wisatawan sebagai target agen tur dikontrol  melalui  buku  panduan,  petunjuk  jalan,  ataupun melalui  guide,  dalam  hal ini dimaksudkan  untuk mendapatkan keuntungan. Masyarakat ‘lokal’ sebagai kelompok bawah dikontrol melalui program pelatihan dan sertifikasi, sehingga ruang ekspresi dalam memilih pekerjaan sangat dibatasi. Pelatihan dan sertifikasi secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk bekerja pada agen-agen tur yang ada. Artikel dari Karim, A.  (2017)  dapat  menjadi  literatur  yang  relevan  dalam  melihat  proses  pembentukan  identitas  pariwisata, pendekatan politik yang digunakan setidaknya mampu menguraikan aktor-aktor yang berkuasa maupun yang dikuasai.
Artikel dari Gunawan, M. P dengan judul “Pengembangan Pariwisata Internasional di Indonesia Dalam Konteks Teori Ketergantungan” mencoba menguraikan teori ketergantungan dalam melihat perkembangan sektor pariwisata Indonesia. Negara-negara maju dengan tingkat produktivitasnya yang tinggi, dalam batas- batas tertentu memegang kendali terhadap pertumbuhan pariwisata dunia. Wisata asing dari negara maju mengharapkan atau bahkan menuntut agar mereka mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan yang didapatkan  di  negaranya,  hal  ini  menjadi  awal  terjadinya  pariwisata  internasional  masuk  ke  negara berkembang contohnya standarisasi hotel berbintang. Proses internasionalisasi tersebut setidaknya menjadi acuan bagi investor untuk menentukan jenis produk wisata yang akan diciptakan, sesuai dengan peluang bisnis  yang  dilihat  investor  tersebut.  Tingginya  standar  acuan,  terkadang  membuat  beberapa  negara berkembang  tidak  mampu,  sehingga  terjadi  ketergantungan  terhadap  modal  dari  negara  maju. Ketergantungan  berikutnya  bahwa  mereka  berada  dalam  posisi  tawar  menawar  yang  kalah,  karena kedatangan wisata ke negara tujuan juga bagian dari kendali pengusaha dari negara maju yang mengatur perjalanan wisata. Rute pesawat (transit), sumberdaya manusia, dan promosi dari negara maju merupakan ketergantungan  lainnya  yang  pada  akhirnya  sulit  bagi  negara  berkembang  untuk  meningkatkan perekonomiannya. Ketergantungan yang terjadi tidak hanya dilihat secara makro, namun disini masyarakat yang terikat kerja dengan perusahaan pariwisata juga akan mengalami ketergantungan. Melihat bahwa teori ketergantungan atau dependensi menjadi analisis tulisan ini maka artikel dari Gunawan (1994) yang fokus kajiaannya pada pengembangan pariwisata Internasional di Indonesia (dengan analisis teori ketergantungan) mampu memberi gambaran yang lebih komprehensif.
Artikel dari Walpole dengan judul “Local Economic Impacts Of Dragon Tourism In Indonesia”. Walpole mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan dan belum memiliki ketertarikan terhadap  jasa  pariwisata,  sehingga  sampai  diera  awal  tahun  2000an  terjadi  ketidaksetaraan  distribusi keuntungan  antara  operator  penyedia  jasa  tur  wisata  dengan  masyarakat  di  Kawasan  Taman  Nasional Komodo. Sama halnya dengan ekonomi lokal tetap bergantung pada jaringan nasional maupun internasional, sehingga hubungan inti-pinggiran juga ada dalam konteks lokal. Pengembangan wisata di kawasan Taman Nasional  Komodo  belum  mengorientasikan  tujuan  ekowisata.  Setidaknya  terdapat  tiga  hal  yang  menjadi perhatian Walpole (2000) pertama, pembangunan sekitar Labuan Bajo sebagai tempat transit membutuhkan modal yang  tinggi, sehingga modal  asing diperlukan dalam  proses  pembangunan.  Daerah  ini khususnya dipandang potensial bagi industri pariwisata di Indonesia bagian timur, yang secara bertahap meluas ke timur Bali.  Hal  ini  dilihat  Walpole  dapat  membahayakan  kemampuan  masyarakat  lokal  untuk  mengontrol  dan memanfaatkan pengembangan sehingga mudah terjadi komodifikasi lingkungan mereka. Kedua, minimnya kepemilikan keterampilan yang relevan atau kesempatan untuk melakukan pelatihan. Akibatnya, kesempatan kerja didasarkan pada keterampilan seadanya seperti menjadi pegawai pembersih hotel. Terlebih bagi bahwa TNK  merupakan  segmen  pariwisata  internasional,  bahasa  asing  menjadi  hal  yang  mutlak  dimiliki  pelaku wisata.  Masyarakat  lokal  mengalami  keterbatasan  sehingga  enggan  menjadi  pelaku  wisata.  Ketiga, membatasi keuntungan lokal dengan mengarahkan jenis paket wisata yang ditawarkan kepada wisatawan .
Kajian teori
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Teori  dependensi  dikritik  karena  tidak  dapat  menjelaskan  stagnasi  dan  keterbelakangan  ekonomi beberapa  negara  berkembang.  Teori  ini  melihat  negara  maju  sebagai  penyebab  negara  berkembang terbelakang.  Andre  Gunder  Frank  mengembangkan  teori  ini  dengan  sebutan  perkembangan  di  bawah perkembangan sekitar tahun 1960 an. Frank (1984) berpendapat bahwa keterbelakangan berasal dari sejarah dominasi kolonial negara dunia ketiga atau berkembang dan bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami. Negara maju pada dasarnya sengaja membatasi posisinya dengan negara dunia ketiga, hal ini dilakukan agar relasi  ketergantungan  dapat  terus  terjadi.  Dalam  skala  global,  perkembangan  sistem  kapitalis  sangat dipengaruhi  oleh  hubungan  ekonomi  yang  terjadi  antara  negara  maju  dan  negara  berkembang  yang terbelakang ini. Frank menjelaskan bahwa kapitalisme tidak terjadi secara alami dan hanya akan merugikan negara berkembang. Dalam hal ini negara berkembang akan diserap negara maju. Teori dependensi Andre Gunder Frank didasarkan pada beberapa asumsi dasar. Pertama, ketergantungan dianggap sebagai kondisi yang  wajar  pada  negara  dunia  ketiga  atau  berkembang.  Teori  Frank  berusaha  menjelaskan  bagaimana ekonomi suatu negara telah berkembang selama bertahun-tahun di bawah kapitalisme negara maju. Faktor utama  yang  menghambat  pembangunan  bukanlah  masalah  kekurangan  modal,  tenaga,  atau  semangat wiraswasta. Kedua, sejarah panjang masa kolonialisme membentuk pembagian modal dan kerja yang tidak adil. Praktik  semacam  ini  terus  diadopsi  agar  keuntungan  terus  didapatkan  negara  maju.  Negara-negara berkembang  seringkali  mewarisi  struktur  ekonomi  yang  dibentuk  oleh  penjajahan,  yang  ditandai  dengan spesialisasi dalam ekspor bahan mentah dan rendahnya diversifikasi ekonomi. Spesialisasi ini membatasi kemampuan mereka untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ketiga, Arus modal dan investasi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang sering kali dirancang  untuk  melayani  kepentingan  negara-negara  yang  berinvestasi  dibandingkan  untuk  mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di negara-negara penerima. Hal ini dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dan utang berlebihan di negara-negara berkembang.
Status Indonesia saat ini dapat dikatakan sebagai negara berkembang, terlihat dari ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat. Hampir semua sektor, tak terkecuali adalah pariwisata. Dalam menganalisis perkembangan pariwisata super ‘premium’ di TNK tumbuh dan berkembang bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan juga kondisi internal. Maka dari itu,  penulis  memilih  menggunakan  perspektif  teori  ketergantungan  (dependensi)  untuk  menguraikan keterkaitan sistem pariwisata TNK dengan daerah lain di Indonesia maupun dengan negara-negara maju di dunia. Selain itu, teori dependensi dipilih penulis untuk menganalisis kendali atas standarisasi dan fasilitas pada pariwisata TNK, yang pada akhirnya dapat diketahui jenis wisata yang terbentuk. Dengan kata lain analisis yang dihasilkan dapat menjelaskan bagaimana perubahan pekerjaan nelayan menjadi pelaku wisata, serta posisi tawar dan keterjangkauan masyarakat sebagai pelaku wisata lokal sebagai bagian dari sistem pariwisata TNK.

## Gambaran Umum
Taman  Nasional  Komodo  (TNK)  secara  administratif  masuk  dalam  wilayah  Kecamatan  Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Labuan Bajo, merupakan pintu masuk utama wisatawan  yang  berkunjung  ke  TNK.  TNK  atau  lebih  sering  dikenal  dengan  Labuan  Bajo  menawarkan aktivitas  wisata  seperti  atraksi  Komodo,  keindahan  pantai,  menyelam,  snorkeling,  ataupun  menikmati perjalanan dengan kapal phinisi. Berbagai promosi digencarkan pemerintah seperti Sail Komodo 2013, Tour de Flores, serta pembangunan bandar udara Komodo. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di TNK.
Kunjungan Wisatawan Taman Nasional Komodo 2011-2021
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 Tahun  Wisatawan Asing Wisatawan Domestik Jumlah 2011 41.833 6.177 48.010 2012 41.972 801 49.982 2013 54.147 9.654 63.801 2014 67.089 13.537 80.626 2015 76.195 19.215 95.410 2016 78.617 29.094 107.711 2017 76.612 48.457 125.069 2018 121.411 55.423 176.834 2019 144.068 77.635 221.703 2020 13.089 38.529 51.618 2021 4.236 60.381 64.617 (Sumber: Balai Taman Nasional Komodo, 2024)
Berdasarkan  tabel  diatas,  terbukti  bahwa  pasca  Sail  Komodo  tahun  2013  terjadi  peningkatan kunjungan wisatawan asing dan domestik. Terkecuali pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan karena pandemi Covid-19.
Industri pariwisata yang berkembang di sekitar Labuan Bajo dan TNK dapat teridentifikasi menjadi tiga aktor besar. Pertama, investor asing. Properti investor asing biasanya terdiri dari hotel dan resort mewah yang lokasinya berada Waecicu, dan pulau privat. Selain itu restoran yang berada disepanjang jalan Soekarno- Hatta  Labuan  Bajo  kepemilikannya  dari  asing.  Kedua,  investor  lokal.  Akomodasi  yang  dimiliki  meliputi perhotelan  dan  resort  yang  standarnya  dibawah  asing.  Biasanya  jenis  layanan  yang  ditawarkan  memiliki kamar dengan jumlah banyak dan tidak privat. Investor lokal juga bergerak di jasa tur pariwisata dengan menggunakan  kapal  pinisi  atau  speed  boat.  Ketiga,  pelaku  wisata  lokal.  Meliputi  pemilik  akomodasi penginapan dengan jenis layanan murah, biasanya berbentuk homestay yang berlokasi dipinggiran Labuan Bajo. Pelaku wisata lokal biasanya menyediakan jasa tur wisata yang cenderung murah karena menggunakan jenis kapal open deck. Masyarakat lokal Labuan Bajo dan TNk kebanyakan bukan merupakan pemilik usaha. Melainkan sebagai tenaga kerja yang direkrut oleh pemilik hotel, kapal, jasa tur wisata, ataupun restoran. Ketergantungan Pariwisata Taman Nasional Komodo
Pola ketergantungan yang terjadi pada pariwisata mengakar pada internasional dan nasional sehingga berimplikasi pada masyarakat lokal. Pariwisata super premium yang digagas oleh negara seringkali menjadi dilematis, mengingat keterbatasan modal yang dimiliki investor lokal dalam menyediakan akomodasi seperti hotel, transportasi dan makanan. Disepanjang bibir pantai Gorontalo hingga Kampung Ujung Labuan Bajo, mudah dijumpai hotel-hotel mewah yang dimiliki oleh investor asing seperti halnya La Cecile dan Sylvia Hotel yang sangat mencolok keberadaannya. Dibeberapa pulau didepan Labuan Bajo seperti Kanawa, bidadari ataupun Sebayur dimiliki oleh investor asing. Pada umumnya para investor akan menikahi orang lokal dari Labuan Bajo, agar mendapatkan akses untuk melakukan investasi.
Menurut Frank (1984) ketergantungan pada investasi negara maju terjadi karena terbatasnya modal yang dimiliki oleh negara berkembang. Dalam konteks Pariwisata Labuan Bajo, ketergantungan terjadi akibat modal  yang  dimiliki  investor dan  pemerintah daerah  sangat  minim,  bahkan  jika  dilihat secara  mendalam, suntikan  dana  pembangunan  banyak  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  (seperti  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Pariwisata).
Akses permodalan menjadi sangat krusial bagi perkembangan pariwisata Labuan Bajo, hal ini terbukti dari  restoran  yang  didominasi  investor  asing.  Selain  itu  wisatawan  yang  menginginkan  fasilitas  mewah memaksa penyedia jasa untuk mengikuti pola permintaannya. Dominasi investor asing terlihat dari sedikitnya jumlah restoran dengan menu kuliner nusantara, bahkan sebagian besar menu makanan yang ada di restoran Labuan Bajo adalah menu internasional. Yang didominasi dari Italia, seperti restoran La Cecile, Baccala Bajo,
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Lacucina, Atlantis Beach Club by Plataran, Mediterrano, Madeinitaly-Ristorante Italiano, dan sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa adanya keselarasan permintaan wisatawan dan segmentasi pasar dari investor asing.
Skema pembangunan juga dilakukan oleh investor dalam negeri, khususnya dilingkup taman nasional. Di Loh Liang, PT SKL dan SL mendapat konsesi pengelolaan di zona pemanfaatan pariwiwisata. Namun demikian hingga kini, belum ada tindak lanjut berupa pembangunan resort, restoran ataupun properti lainnya. Justru dari perusahaan lain (BUMD) PT Flobamor sudah melakukan pengelolaan khususnya di Pulau Padar dan Komodo. PT Flobamor bertanggung jawab atas retribusi masuk wisatawan.
Aspek permodalan tidak hanya dilihat sebagai aspek yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan atau bahkan menuntut dengan aspek atau sektor lain. Keberadaan para investor dalam konteks ini berupaya menuntut sektor lain seperti bandara internasional (fasilitas dan jumlah penerbangan). Ketergantungan pada bidang transportasi khususnya penerbangan, dilihat dari rute maupun transit. Sebelum masuk ke Labuan Bajo sebagian besar wisatawan asing transit di Changi Airport Singapura, baru kemudian masuk ke Indonesia. Wisatawan asing dalam melakukan penerbangan cenderung memilih perusahaan tertentu sesuai dengan alasan  ekonomi  ataupun  politik,  hal  ini  secara  tidak  langsung  akses  pariwisata  sangat  bergantung  pada maskapai penerbangan.
Wisatawan TNK yang didominasi oleh asing, biasanya sudah merencanakan rencana perjalanan yang meliputi  tiket  pesawat,  hotel, dan  tur  wisata  dalam  satu  paket.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memperlancar perjalanan  dan  menghindari  para  calo  yang  seringkali  menawarkan  harga  jauh  diatas  rata-rata  layanan wisata. Jarang bagi wisatawan asing, yang memakai agen lokal, sebagian besar wisatawan mengakses paket wisata yang telah tersedia di negaranya atau dari agen jasa tur yang berada di Bali. Menurut Miswanto dan Safaat  (2018)  pemasaran  atau  promosi  wisata  memegang  kendali  utama  perjalanan  wisatawan.  Praktik pemasaran paket wisata secara tidak langsung mengarahkan atau ‘mengontrol’ w isatawan pada jadwal dan rute tertentu. Sehingga membatasi akses wisatawan asing pada jasa atau layanan pariwisata yang dimiliki oleh masyarakat lokal Labuan Bajo dan TNK.
Fokus  perkembangan  pariwisata  Labuan  Bajo  masih  terpusat  dari  Bali,  hal  ini  bukan  hanya  rute penerbangan,  akan  tetapi  sektor  pariwisata  Bali  masih  mendominasi  pasar  internasional  di  Indonesia. Sebagian besar akomodasi turis asing menuju Labuan Bajo diakses melalui agen tur wisata di Bali. Sehingga pariwisata  Labuan  bajo  sangat  bergantung  pada  branding  dan promosi  pariwisata  Bali.  Bukan  hanya itu, investor  dari  negara  maju  menyediakan  paket  perjalanan  wisata,  paket  tersebut  mangakomodir  seluruh kebutuhan wisatawan dari mulai tiket penerbangan, penjemputan, hotel dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan  investor  asing  memegang  kendali  atas  rute  dan  jadwal  para  wisatawan.  Kuatnya  jaringan  dan branding investor asing membuat mereka dapat mengontrol pelaku wisata lokal yang menyediakan fasilitas bagi wisatawan. Pada saat yang sama, proses ini mempersempit akses pelaku wisata lokal yang memiliki keterbatasan  modal  dan  jaringan  untuk  mandiri.  Bahkan  pada  akhirnya  pelaku  wisata  lokal  menjadi bergantung pada investor yang memiliki kontrol tersebut.
Namun  beberapa  wisatawan  asing  juga  melakukan  perjalanan  wisata  secara  mandiri,  biasanya mereka  merupakan  backpacker  internasional  (minim  budget).  Hanya  saja  jumlahnya  sangat  sedikit. Backpacker internasional akan berkeliling mencari akomodasi penginapan, tur wisata dan makanan yang harganya  relatif  murah.  Hal  ini  memberikan  kesempatan  bagi  pelaku  wisata  lokal  untuk  mendapat keuntungan. Sama halnya dengan backpacker internasional, wisatawan lokal biasanya juga melakukan pola yang  sama.  Biasanya  akomodasi  yang  dipilih  memiliki  tarif  yang  relatif  murah,  yang  tentu  saja  menjadi segmen bagi para pelaku wisata lokal.
Labuan Bajo yang di proyeksikan sebagai wisata super ‘premium’ sangat terkontrol dengan investor - investor asing maupun lokal. Wisata super ‘premium’ yang dibentuk melalui paket perjalanan wisata, hotel, restoran dan fasilitas lain seolah mengidentitaskan satu kawasan wisata pada standar tertentu. Dukungan regulasi  dari  pemerintah  semakin  mempertegas  jenis  wisata  yang  ditentukan  para  investor,  dampaknya wisatawan yang berkunjung menjadi terkontrol pada standar ataupun alur yang sudah ditentukan. Tingginya standar dari jenis layanan layanan hotel dan restoran, sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusia pendukungnya.  Dari  mulai  tahap  perencanaan,  sampai  pekerja  di  hotel,  club  atau  restoran  kebanyakan berasal dari luar negeri. Pemanfaatan tenaga asing merupakan bentuk ketergantungan yang diakibatkan oleh
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
sumber saya manusia lokal tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pasar pariwisata di Labuan Bajo.
Keberadaan  investor  juga  beririsan  langsung  dengan  masyarakat  yang  tinggal  di  kawasan  taman nasional seperti halnya masyarakat Desa Pasir Panjang, Komodo dan Papagarang. Menurut Hills (1994) bahwa  investasi  asing  berupaya  menyebarkan  pengaruhnya  ke  negara  berkembang  khususnya  daerah periphery atau pinggiran. Wilayah peripheri dianggap memiliki jumlah penduduk yang banyak dan murah. Dalam konteks ini, bukan hanya perusaahan multinasional yang menyebarkan industri nya, melainkan juga perusahaan  lokal.  Keduanya  sering  menanamkan  modal  atau  investasi  ke  masyarakat  lokal,  dengan membentuk agen tur perjalanan wisata atau menjadikan masyarakat sebagai guide, ABK dan kapten kapal. Mereka mendatangi masyarakat dengan memberikan tawaran modal atau pekerjaan. Pemilik perusahaan mempekerjakan masyarakat lokal karena imbalan ataupun gaji yang rendah. Beberapa perusahaan seperti Kemanalagi.com atau Indahnesia secara langsung mendatangi masyarakat (hidup bersama masyarakat), dengan tujuan menjalin relasi dan membangun pasar. Pemilik perusahaan berpandangan bahwa masyarakat lokal yang belum menjadi pelaku wisata memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan (diberikan imbalan tertentu).  Sedangkan  pandangan  terhadap  masyarakat  pelaku  wisata  mereka  tidak  loyal  dan  banyak menuntut upah.
Dari ketiga aktor yaitu perusahaan multinasional, investor lokal, dan Negara memiliki kepentingan yang saling  berkaitan.  Menurut  Hills  (1994)  relasi  antar  kekuasaan  negara  luar  dan  lokal  mengarah  pada terciptanya struktur dan jaringan yang saling berkorelasi satu sama lain. Dalam hal ini investor asing atau perusaahaan  multinasional  merupakan  memiliki  kendali  kekuasaan  dari  luar  yang  mengatur  kedalam, sedangkan investor lokal dan Negara hadir sebagai pendukung atas sistem yang berjalan. Kontestasi para aktor yang berkuasa terjadi mengingat tingginya potensi keuntungan yang didapatkan dari sektor pariwisata TNK,  hal  ini  bisa  disebut  sebagai  dinamika  politik.  Perusahaan  multinasional,  borjuis  lokal,  dan  negara memiliki peran sentral dalam pembangunan dan ketergantungan di masyarakat. Perusahaan multinasional memiliki peran sebagai investor yang mengontrol sistem yang ada dalam, didukung dengan adanya para pemodal dari daerah atau lokal.
Negara dalam hal ini merupakan pemegang kebijakan yang mendukung adanya sistem pariwisata. Dilingkup taman nasional terdapat zonasi yang memberikan batas setiap aktivitas manusia. Zonasi tersebut yaitu zona inti, zona rimba, zona perlindungan bahari, zona pemanfaatan wisata daratan, zona pemanfaatan wisata  bahari,  zona  pemanfaatan  tradisional  daratan,  zona  pemanfaatan  tradisional  bahari,  zona  khusus pemukiman  dan  zona  khusus  pelagis.  Kebijakan  zonasi  dapat  memberikan  ruang  khusus  yang  dapat dimanfaatkan. Disatu sisi zonasi berdampak pada  masyarakat nelayan yang tinggal di taman nasional. Area jelajah yang sebelumnya bebas menjadi terbatas pada zona tertentu, secara tidak langsung berimplikasi pada berkurangnya pendapatan masyarakat.
Negara pada dasarnya telah memberikan rekomendasi kepada masyarakat yang tinggal di kawasan taman nasional untuk beralih ke sektor pariwisata. Negara memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam  ekonomi  pariwisata.  Jenis  pekerjaan  yang  di  fasilitasi  oleh  KLHK  melalui  Balai  Taman  Nasional Komodo (BTNK) yaitu Naturalis guide atau guide khusus yang ditempatkan di dua tempat wisata yaitu Loh Liang (di Pulau Komodo) dan Loh Buaya (di Pulau Rinca). Naturalis guide dipilih melalui seleksi dari pihak BTNK,  dimana  terdapat  indikator-indikator  tertentu  untuk  menjadi  seorang  naturalis  guide.  Jumlah  dari naturalis guide dibatasi oleh pihak BTNK, yaitu sekitar 30 orang untuk setiap lokasi wisata. Sistem kerja dari naturalis guide tersebut adalah 10 hari kerja, setelah itu libur sesuai dengan kelompoknya. Setelah itu, pihak BTNK juga menyediakan tempat untuk berjualan souvenir di tempat wisata (Loh Liang), jumlah lapaknya terdiri dari 20 an lapak. Kepemilikan lapak dimiliki oleh sebagian besar masyarakat yang memiliki modal besar. Dari kedua jenis pekerjaan yang difasilitasi BTNK, tidak mampu mengakomodir semua masyarakat, sehingga beberapa  masyarakat  menjadi  pemahat  patung  komodo  (dijual  sebagai  souvenir)  yang  kemudian didistribusikan pada para pemilik lapak. Peranan negara dalam mendukung pariwisata juga dilakukan melalui Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) dibawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pelatihan dilakukan secara berkala, setidaknya dalam satu tahun minimal satu kali.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Pemberian ruang bagi masyarakat oleh negara nampaknya sangat terbatas jumlahnya. Sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan masyarakat di kawasan TNK belum banyak diketahui masyarakat luas, justru yang lebih dikenal adalah satwa Komodo. Branding satwa Komodo dan  pesona  alam  nampaknya  lebih  diprioritaskan  oleh  pemerintah  atau  investor,  ketimbang  pariwisata berbasis masyarakat diwilayah TNK. Pekerjaan utama masyarakat sebagai nelayan menjadi terbatas di zona- zona tertentu saja dan semakin gencarnya investor masuk ke masyarakat, perlahan pekerjaan nelayan yang tidak menentu hasilnya menjadikan masyarakat beralih pekerjaan ke sektor pariwisata. Mata pencaharian baru seperti naturalist guide, freelance guide, master diving, penjual souvenir, pemahat patung dan penjual makanan. Penghasilan yang didapatkan dari sektor pariwisata dianggap masyarakat lebih stabil dibandingkan menjadi nelayan. Perubahan mata pencaharian masyarakat bukan hanya dilihat dalam konteks perubahan pengolaan alam (zonasi) ataupun pendapatan yang lebih stabil, melainkan juga merubah cara pandang bagi generasi  (remaja)  berikutnya.  Sebagian  besar  pemuda  di  Desa  Komodo  saat  ini  banyak  mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dengan jurusan yang berkaitan dengan pariwisata. Mereka berdalih bahwa, ketika lulus akan mendapatkan pekerjaan di sektor pariwisata dengan upah atau gaji yang tinggi. Atau bagi mereka yang memiliki modal yang cukup, akan mendirikan agen tur perjalanan wisata.
Berkaitan  dengan  adanya  perubahan  mata  pencaharian  masyarakat  tidak  lepas  dari  adanya ketergantungan  dan  ketimpangan  pembangunan.  Menurut  Hills  (1994)  persoalan  ketergantungan berhubungan dengan ketimpangan pembangunan. Dalam arti lain, ketergantungan bersifat dinamis yaitu bagi masyarakat  lokal  yang  memiliki  kemampuan  modal  tidak  begitu  mengalami  ketergantungan,  sebaliknya masyarakat  yang  tidak  memiliki  modal  sangat  bergantung  pada  sistem  yang  berjalan.  Beralihnya  mata pencaharian masyarakat pada sektor pariwisata tidak berjalan dengan mulus. Bagi masyarakat lokal yang memiliki  modal  (memiliki  lapak  berjualan  atau  naturalis  guide)  maka  ketergantungan  tidak  begitu mereka rasakan,  justru  pendapatan  mereka  bisa  dikatakan  stabil  bahkan  di  saat  high  season  mereka  mendapat untung yang berkali lipat. Namun bagi masyarakat yang memiliki modal rendah dalam sektor pariwisata, maka ketergantungan  akan  sangat  terasa.  Seperti  halnya  freelance  guide,  master  diving,  mereka  akan  sangat tergantung  dari  perusahaan  tur  wisata,  apakah  jasa  mereka  dipakai  atau  tidak,  mengingat  kompetitor keduanya  banyak  berasal  dari  luar  daerah.  Untuk  menjadi  guide  seseorang  ditidaknya  harus  masuk keanggotaan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), keanggotaan didapatkan melalui proses yang lama dan  pelatihan  dari  HPI.  Bagi  seorang  master  diving,  tidak  hanya  mempunyai  kartu  keanggotaan  HPI, melainkan harus memiliki sertifikasi agar bisa menjadi master diving. Keanggotaan HPI dan sertifikasi master diving menjadi standarisasi bagi seseorang untuk bekerja ke perusahaan. Sehingga kontrol perusahaan atas guide dan master diving sangat kuat. Bagi penjual souvenir keliling, pemahat patung dan penjual makanan mereka adalah pelaku wisata yang memiliki posisi tawar paling rendah, pekerjaan tersebut mereka lakukan karena modal yang minim. Selain itu, sebagian besar pemahat patung dan souvenir keliling merupakan anak buah dari pemilik lapak di tempat wisata, sehingga ketergantungan sangat melekat pada pekerjaan tersebut.
Bagian ini menjelaskan hasil penelitian secara rinci, termasuk menampilkan hasil-hasil perhitungan, hasil analisis kebutuhan, dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini juga dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar, dengan ketentuan bahwa tabel atau gambar tidak boleh terlalu panjang, terlalu besar, dan terlalu banyak. Penulis sebaiknya menggunakan variasi dalam penyajian tabel atau gambar, serta setiap tabel atau gambar yang disajikan harus dirujuk (tidak ditulis ulang) dalam teks. Sebaiknya tidak memasukkan tabel hasil olah data SPSS ke dalam artikel (penulis diharuskan merangkum ulang dan membuat tabel tersendiri sesuai dengan format yang diminta dalam template ini).

## PENUTUP
Proyeksi besar menjadikan TNK sebagai destinasi super premium memiliki konsekuensi logis dengan investasi negara asing dalam mendukung pembangunan. Investor tersebut pada akhirnya memegang kendali penuh  untuk  menentukan  jenis  produk  wisata yang  akan  diciptakan.  Rute pesawat  (transit),  sumberdaya manusia, dan promosi dari negara maju merupakan ketergantungan lainnya yang pada akhirnya sulit bagi
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
pelaku wisata memiliki posisi tawar yang tinggi. Sehingga pelaku wisata lokal hanya mendapatkan bagian kecil dari gemerlapnya pariwisata TNK. Ketergantungan yang terjadi tidak hanya dilihat secara makro, namun disini  masyarakat  yang  bekerja  pada  sektor  pariwisata  turut  mengalami  ketergantungan.  Akses  modal, jaringan, dan branding yang lemah menempatkan mereka pada level terendah dalam pengelolaan pariwisata, sehingga posisi tawar masyarakat menjadi sangat lemah dalam arena kontestasi pariwisata di TNK

## DAFTAR PUSTAKA
Budiman, Arif. (1995 ). Teori Pembangunan Dunia Ketiga . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Frank,  Andre  Gunder.  (1984). Sosiologi  Pembangunan  dan  Keterbelakangan  Sosiologi  Pustaka .  ]akarta: Pulsar. Gunawan,  M.  P.  (1994).  Pengembangan  Pariwisata  Internasional  di  Indonesia  Dalam  Konteks  Teori Ketergantungan. Journal of Regional and City Planning, 5(16a), 4-13.
Hills, J. (1994). Dependency theory and its relevance today: international institutions in telecommunications and structural power. Review of International Studies , 20 (2), 169-186. https://www.kompasiana.com/yudhaheka/5510820f8133115a3bbc6496/taman-nasional-komodo-resmi- menjadi-the-new-seven-wonders-of-nature
Ikhsan,  M.  (2017).  Multiplier  Effect  Industri  Pariwisata  Candi  Muara  Takus  Terhadap  Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Xii Koto Kampar Kabupaten Kampar. JOM Fekon , 4(1), 689 – 700. Karim,  A.  (2017).  Pariwisata  dan  Kekuasaan:  Sebuah  Telaah  Foucauldian. Jurnal  Kajian  Ruang  Sosial- Budaya , 1 (1), 81-105.
Lee, D., Hampton, M., & Jeyacheya, J. (2015). The political economy of precarious work in the turism industry in small island developing states. Review of International Political Economy, 22(1), 194-223.
Miswanto, M., & Safaat, M. (2018). Dampak Pembangunan Industri Pariwisata terhadap Alih Fungsi Lahan.
Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya , 20(1), 45-55.
Moleong, L. (2010). Metode peneltian. Jakarta: Rineka Cipta . Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Rajapakse,  C.  R.  (2016).  The  relationship  between  foreign  direct  investment  and  tourism  development: evidence from Sri Lanka. International Journal of Research in Economics and Social Sciences , 6 (5), 183-193.
Spradley, J. (1980). Participant Observation” Holt, Rineart and WinSton, Inc. New York . Streimikiene, D., Svagzdiene, B., Jasinskas, E., & Simanavicius, A. (2021). Sustainable tourism development and competitiveness: The systematic literature review. Sustainable development , 29 (1), 259-271. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor   10   Tahun   2009   Tentang Kepariwisataan UU 8/2003, Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Yakub, Anggita Permata. (2019) . Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Tesis . Universitas Airlangga Surabaya