## Legalitas
Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang
Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

## *Suzanalisa, Nuraini Zachman, dan Ibrahim
Dosen Program Magister Ilmu Hukum Unviersitas Batanghari Jambi *Correspondence email : suzanalisa@unbari.ac.id
Abstrak. Prostitusi online sampai saat ini terus terjadi dengan berbagai modus memanfaatkan internet sebagai wujud revolusi 5.0. hal ini mengakibatkan  rusaknya moral bangsa terutama genrasi penerus bangsa  dan  mengancam kelangsunagn hidup bangsa dan Negara  di  masa  mendatang.  Pancasilan  sebagai  ideology  akibat  tindak  pidana  ini  tentunya  dapat  juga  meruntuhkan    ketahanan nasioanal.  Provinsi  Jambi  sebagai  focus  penelitian  prostitusi  online  yang  terus  terjadi  diwilayah  ini  maka  diperlukan  kajian pengembangan  menggunanakan  metode  penelitian  Yuridis  Empiris  yang  bertujuan  untuk  menganalisis  sejauh  mana  Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online  Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi,  dan  menganalisa  strategi  yang  dilakukan  terhadap  Sinergitas  Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

## Kata Kunci : Sinergitas Penegak Hukum, Prostitusi Online, Wilayah Hukum Polda Jambi
Abstract. Until  now,  online  prostitution  continues  to  occur  with  various  modes  of  utilizing  the  internet  as  a  form  of  the  5.0 revolution.  This  results  in  the  destruction  of  the  nation's  morale,  especially  the  next  generation  of  the  nation and  threatens  the survival  of  the  nation  and  state  in  the  future.  Pancasila  as  an  ideology  as  a  result  of  this  crime  can  of  course  also  undermine national  resilience.  Jambi  Province  as  the  focus  of  online  prostitution  research  that  continues  to  occur  in  this  region,  a development study using the Juridical Empirical research method is needed which aims to analyze the extent to which the Synergy of Law Enforcers, Local Governments, Communities in Law Enforcement of Trafficking in Persons Through Online Prostitution in  the  Regional  Police  Legal  Area  Jambi,  and  analyze  the  strategies  carried  out  on  the  Synergy  of  Law  Enforcement,  Local Government,  Community  in  Law  Enforcement  of  Criminal  Acts  of  Trafficking  in  Persons  Through  Online  Prostitution  in  the Jambi Regional Police Legal Area.
Keywords: Law Enforcement Synergy, Online Prostitution, Jambi Regional Police Legal Area

## PENDAHULUAN
Penelitian  yang  telah  dilakukan  terhadap  Prostitusi  Online  khususnya  di  wilayah  hokum  Kepolisian  Daerah Jambi    sampai  saat  ini  masih  terus  terjadi  dengan  berbagai  modus  semenjak  tahun  2019  sampai  dengan  2021. Perubahan  modus  yang  terjadi  dimana  menggunakan  website  yang  sengaja dibuat  namun  pada  saat  ini telah  beralih kepada aplikasi pesan yang dapat di download baik pada HP android atau OS seperti aplikasi MiChat, Tinder, Tantan, SayHi,  BeeTalk    yang  di  kirimkan  secara  jaringan  pribadi  pelayanan-pelayanan  yang  diberikan  oleh  penyedia Prostitusi  Online.  Aplikasi  –  aplikasi  tersebut  penggunaanya  sama  seperti  Whatsaap  atau  Line  yang  sangat dimanfaatkan  oleh  pria-pria  yang  membutuhkan  pelayanan  prostitusi  tanpa  harus  datang  ke  lokalisasi  dan  dapat melakukan  transaksi  dan  tempatnya  yang  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak.  Sehingga  prostitusi  online  sulit  untuk dilacak  atau  ditindak  oleh  Kepolisian.  Sehingga  perubahan  modus  prostitusi  online  maka  Kepolisian  Daerah  Jambi melalui Unit Cybercrimenya benar-benar bekerja ekstra terhadap kegiatan prostitusi online menggunakan aplikasi ini.
Prostitusi online, kegiatan yang dilaksanakan telah terorganisir dimana terdiri pekerja seks komersil , mucikari atau germo (pimp) dan pelanggannya (client) ditambah dengan kemajuan teknologi melalui internet dimana media ini memang  lebih  aman  jika  dibandingkan  dengan  langsung  menjajakan  di  pinggir  jalan  ataupun  tempat  lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya. Sebagaimana kasus prostitusi online yang marak terjadi di Indonesia cara kerja dimulai Pekerja seks komersial akan mempromosikan dirinya melalui media sosial oleh mucikari  selanjutnya  pria  hidung  belang  menemukan  iklan  pekerja  seks  tersebut  kemudian  berhubungan  melalui media  sosial  dan  di  sambungkan  dengan  BBM  atau  Whatsapp  setelah  ada  kata  deal  ingin  bertemu.  Biasanya  jika proses  sebelum  deal  pria  hidung  belang  di  harapkan  memberi  downpayment  terlebih  dahulu  untuk  meyakinkan pekerja  seks.  Dalam  iklan  yang  di  promosikan  di  media  sosial  para  pekerja  seks  sudah  menentukan  secara  lengkap layanan yang akan diterima oleh para pria hidung belang tersebut.
Prostitusi,  dengan  kata  lain,  tidak  sebatas  persoalan  moral  dan  kesusialaan  semata,  dan  efek  dari  praktik tersebut  juga  tidak  terbatas  pada  pelaku  dan  pengguna  jasa  seksual,  lebih  jauh  lagi  ini  bisa  mengancam  pada
Suzanalisa, Nuraini  Zachman, dan Ibrahim. Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang  Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
kesejahteraan masyarakat Indonesia pada saat prostitusi masuk dalam wilayah suap, gratifikasi dan korupsi. Fenomena ini muncul dengan terungkapnya.
Dapat  ditegaskan  lagi  bahwa  dalam  perspektif  yang  lebih  komprehensif,  terlepas  dari  beberapa  faktor  yang melatarbelakanginya,  seperti  kesulitan  ekonomi  pelakunya,  dampak  prostitusi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  begitu  besar  manakala  telah  melibatkan  banyak  pejabat  publik  dan  pemangku  kepentingan  di  negeri,  di setiap  provinsi,  kabupaten/kota  bahkan  meluas  ke  kecamatan  dan  desa-desa,  dengan  menjadikan  prostitusi  sebagai instrumen  untuk  mencapai  tujuannya    dengan  cara  gratifikasi  sek  dan  kehidupan  moral  berbangsapun  terdegradasi secara terstruktur yang pada saatnya akan membawa kehancuran negeri ini.
Prostitusi  online  yang  terus  berkembang  membawa  dampak  negative  terhadap  Negara  Indonesia  antara  lain merusak  moral  bangsa  terutama  genrasi  penerus  bangsa  sebagai  estafet  penerus  bangsa  sehingga  dapat  mengancam kelangsunagn hidup bangsa dan Negara di masa mendatang, Lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideology bangsa yang  dijadikan  sebagai  dasar  pijakan  berdirinya  Negara  Indonesia.  Nilai-nilai  agama,  moral,  dan  social  akan tersisihkan,  dan  hanya  akan  tertinggal  kebudayaan  liberalisme,  prostitusi  dapat  dimanfaatkan  oleh  pihak  luar  untuk merusak  ketahanan  nasional,  menjatuhkan  jatidiri  bangsa  Indonesia  yang  tersohor  dengan  luhur  budinya dan menjunjung  tinggi  nilai  budaya  ketimuran  dan  agamanya  dan  prostitusi  online  dapat  menimbulkan  dan menyebarluaskan  penyakit  kelamin  dan  kulit.  Prostitusi  online  merupakan  tindak  pidana  dan  untuk  itu  dibutuhkan kehadiran  hukum  pidana,  maka  diperlukan  kehadiran  hukum  pidana,  pada  dasarnya,  kehadiran  hukum  pidana  di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.
Prostitusi online yang  telah diungkap oleh Kepolisian Daerah Jambi di dalam tahun 2021 sebanyak 89 kasus yang dihimpun dari berbagai Polres di dalam tubuh Polda Jambi yaitu  sebanyak 67 orang ditangkap oleh Polda Jambi. Kemudian, 10 orang ditangkap Polresta Jambi. Berikutnya, 7 dari Polres Muaro Jambi; 1 dari Polres Tanjab Barat; 1 dari  Polres  Sarolangun;  dan  3  dari  Polres  Kerinci.  Fenomena  perkembangan  tindak  pidana  prostitusi  online  yang terjadi  di  Kepolisian  Daerah  Jambi  dilihat  dari  Peraturan  yang  ada  di  Indonesia  seharusnya  sudah  mampu  untuk menggulung  praktek  prostitusi  melalui  dunia  maya  ini.  Namun  sayangnya  dengan  kendala  keterbatasan  yang  ada pemerintah  belum  mampu  untuk  menutup  situssitus  dunia  maya  yang  jelas-jelas  berbau  praktek  protitusi.  Memang dimasa sekarang, teknologi seperti mata pisau, yang satu dapat digunakan untuk hal-hal yang baik dan jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Hal ini menarik bagi penulis mengkaji Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat terhadap tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum ini dikarenakan tanpa adanya sinergitas ketiga lembaga diatas maka prostitusi  online  sulit  untuk  ditanggulangi  dan  yang  sangat  berakibat  pada  fungsi  hukum  belum  optimal  dalam mempertahankan  dan  melindungimasyrakat  dalam  pergaulan  hidup  sehingga  diperoleh  masukan  dalam  upaya penegakan hukum tindak pidana prostutusi online di Provinsi Jambi berjalan efektif

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : a. Sejauh  manakah  Sinergitas  Penegak  Hukum,  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat  dalam  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi ?
b. Bagaimanakah  strategi  didalam  menghadapi  kendala-kendala  Sinergitas  Penegak  Hukum,  Pemerintah  Daerah, Masyarakat  dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui  Prostitusi  Online  Di  Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi?

## METODE
Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  “Yuridis  Empiris”.  Yakni  mempelajari  peraturan perundang-undangan  yang  ada  kemudian  dihubungkan  dengan  pelaksanaannya  dalam  Sinergitas  Penegak  Hukum, Pemerintah  Daerah,  Masyarakat  dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui  Prostitusi Online  Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi.  spesifikasi  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis  ,  yaitu memberikan  gambaran  dan  uraian  Sinergitas  Penegak  Hukum,  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat  dalam  Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

## PEMBAHASAN
1. Sinergitas  Penegak  Hukum,  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat  dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
Prostitusi  online  merupakan  perbuatan  tercela  dari  sudut  apapun  baik  agama,  sosial,  ataupun  budaya,    yang pada  akhirnya  para  pelakunya  harus  diberikan  hukuman,  baik  mucikarinya,  pelanggannya  ataupun  si  wanita  itu sendiri.    Hanya  saja  yang  perlu  diperhatikan  bentuk  pidana  yang  tepat  bagi  masing-masing  yang  terlibat  dalam prostitusi  tersebut,  karena  dari  ketiganya  baik  mucikari,  pelanggan  dan  pelakunya  (wanita)  memiliki  latar  belakang
Suzanalisa, Nuraini  Zachman, dan Ibrahim. Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang  Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
yang berbeda dalam melakukan prostitusi tersebut yang penjelasan tentang pidana tersebut akan dibahas pada bagian tersendiri.
Indonesia  adalah  negara  hukum (rechstaat) dan  bukan  negara  yang  berdasarkan  kekuasaan  belaka (machstaat) . Oleh karenanya setiap perbuatan yang melanggar hukum mutlak dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal tindak  pidana  perdagangan orang, penegakan hukum yang efektif dilakukan melalui penerapan sanksi  pidana  yang  diterapkan  melalui  sistem  peradilan  pidana  yang  dilakukan  secara  terpadu (integrated  criminal justice system). Tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk  dan  telah  meluas  Kejahatan  ini  telah  meluas  dalam  bentuk  jaringan  yang  terorganisasi  menjadi  salah  satu bentuk  tindak  kejahatan  transnasional  yang  dilakukan  baik  oleh  perorangan,  kelompok  yang  terorganisasi,  maupun korporasi.
Adapun dasar hukum Prostitusi Online merupakan Tindak Pidana sebagai berikut :
Tindakan  yang  dilakukan  berpedoman  kepada  peraturan  perundang  undangan  yaitu  Kitab  Undang  Undang Hukum  Pidana,  Undang  Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Undang-Undang  RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,  Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik.
Di  dalam  KUHP,  terdapat  3  (tiga)  Pasal  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  prostitusi  yang  memberikan penjelasan lebih jelas sanksi bagi pelaku tindak pidana prostitusi yang yang selengkapnya menyatakan bahwa :
Pasal 296 yang menyatakan bahwa “Barangsiapa  dengan  sengaja  menghubungkan  atau  memudahkan perbuatan  cabul  oleh  orang  lain,  dan  menjadikannya  sebagai  pencarian  atau  kebiasaaan,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”,
Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa “Perdagangan  wanita  dan  perdagangan  anak  laki-laki  yang  belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun “
dan Pasal 506 yang menyatakan bahwa “ Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.
Penelusuran  selanjutnya  Undang  Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang menggariskan bahwa :
pasal 23 yang menyatakan bahwa:
(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara  lisan  dan  atau  tulisan  melalui  media  cetak  maupun  elektronik  dengan  memperhatikan  nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.
Pasal 73 yang menyatakan bahwa:
“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang- undang,  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Tindak  pidana  Prostitusi  online  merupakan  tindakan  perdagangan  orang,  maka  hal  ini  melanggar  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang.Perdagangan orang dimaksud dalam tulisan ini tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  tereksploitasi.  Ketentuan  sanksinya  beragam,  yaitu  penjara berkisar minimum tiga tahun hingga seumur hidup dan denda berkisar minimum Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta  rupiah)  hingga  Rp.  5.000.000.000,-  (lima  milyar  rupiah),  tergantung  pada  kategori  tindakannya  sebagaimana diatur  di  dalam  Pasal  2  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21 Tahun  2007 Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan sebagai berikut :
Pasal 2
(1)  Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang  memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia,  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp600.000.000,00  (enam  ratus  juta rupiah)”.
Suzanalisa, Nuraini  Zachman, dan Ibrahim. Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang  Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
(2)  Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  orang  tereksploitasi,  maka  pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Unsur-unsur  pidana  yang  dipenuhi  didalam  Undang  Undang  ini  adalah    setiap  orang,  yang  melakukan: perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut. Selanjutnya perbuatan tersebut di atas harus mempunyai tujuan untuk mengeksploitasi (perhatikan ketentuan pasal 2 ayat1) atau mengakibatkan tereksploitasi (perhatikan ketentuan pasal 2 ayat 2).
Konten-konten yang ditawarkan mengenai criteria, cirri-ciri, foto-foto pekerja seks dan jasa prostitusi di dalam situs-situs  prostitusi  online  juga  telah  melanggar  Undang-Undang  RI  No.44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi  lebih lengkapnya terdapat pada Pasal 4, 7sebagai berikut:
Pasal 4 (1)   Setiap  orang  dilarang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak.
(2)   Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
Pasal 7
Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 29 Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan, mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat (1)  dipidana  dengan pidana penjara paling  singkat  6 (enam)  bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

## Pasal 30
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana  penjara  paling  singkat  6  (enam)  bulan  dan  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling sedikit  Rp.  250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  3.000.000.000,00  (tiga miliar rupiah).
Tindak  pidana  prostitusi  online  selanjutnya  melanggar  Undang  Undang  RI    No.19  Tahun  2016  Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 merupakan perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  keamanan  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  agar  terwujud  keadilan,  ketertiban  umum,  dan  kepastian  hukum.  Sebagaimana  diatur  didalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor  11 Tahun 2008 , berbunyi. Setiap Orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan  dengan ancaman pidana diatur didalam Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Suzanalisa, Nuraini  Zachman, dan Ibrahim. Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang  Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
Keberhasilan  penegakan  hukum  tindak  pidana  prostitusi  online  juga  pada  aparat  penegak  hukum  yang melaksanakan  penegakan  hukum  dimulai  dari  penyidikan  dalam  hal  ini  Kepolisian  daerah  Jambi  maka  aparat penegak  hukum  harus  memiliki  kemampuan  yang  lebih  dan  profesi  dalam  menangani  tindak  pidana    prostitusi online  profesionalisme  dan  keberanian  moral  aparat  penegak  hukum  dituntut  sekaligus  diuji  untuk  melakukan penemuan hukum sehingga tidak ada alasan legalitas bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya.  Aparat  penegak  hukum  harus  memilki  kemampuan  yang lebih  didalam  melakukan  penyidikan,  pembuktian  baik  dalam  pemeriksaan  pendahuluan  maupun  dalam  proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemidanaannya.
Kejahatan  ini  terus  menerus  berkembang  secara  nasional  maupun  internasional.  Dengan  perkembangan  dan kemajuan  teknologi,  informasi,  komunikasi  dan  transportasi  maka  semakin  berkembang  pula  modus  kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Tindak pidana perdagangan orang  merupakan  sebuah  kejahatan  yang  sangat  sulit  diberantas  dan  disebut-sebut  oleh  masyarakat  internasional sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yakni sebagai suatu kejahatan pelanggaran terhadap prinsip fundamental dari suatu keadilan yang menekankan kepada pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama.
Salah  satu  upaya  penegakan  hukum  sebagai  suatu  gejala  sosial  adalah  dengan  cara  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan  pidana  melalui  sistem  peradilan  pidana (criminal  justice  system) yang  dibentuk  negara. Demikian  pula  halnya  dengan  penegakan  hukum  kejahatan  perdagangan  anak  di  bawah  umur  dimana  proses penyelesaian perkaranya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.
Kompleksitas  masalah  penegakan  hukum  apabila  dipandang  dari  berbagai  sudut  kajian  menurut  berbagai pihak  senantiasa  saling  koreksi,  dalam  penegakan  hukum  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor.  Di  samping  hal tersebut,  tujuan  penegakan  hukum  adalah  untuk  tercapainya  kedamaian  dalam  masyarakat.  Suatu  penegakan  hukum dikatakan  fungsional  apabila  tujuan  tersebut  telah  tercapai,  sehingga  jika  dilihat  dari  keseluruhan,  maka  penegakan hukum  merupakan  suatu  sistem.  Sebagai  suatu  sistem,  penegakan  hukum  yang  baik  adalah  apabila  terdapat keselarasan  antara  nilai-nilai  yang  dituangkan  dalam  kaidah-kaidah  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan dengan perilaku manusia sebagai pelaksananya.
Penegakan  hukum  merupakan  kondisi  yang  sangat  dibutuhkan  terhadap  keberadaan  dan  berfungsinya  nilai- nilai  dasar  demokrasi  antara  lain:  jaminan  terhadap  keterlibatan  warga  negara  dalam  pengambilan  keputusan- keputusan  politik,  persamaan  dan  kebebasan  serta  perlindungan  terhadap  martabat  manusia.  Di  samping  itu,  dalam penegakan hukum diperlukan adanya jaminan terhadap kemandirian atau kebebasan lembaga peradilan. Kemandirian atau  kebebasan  lembaga  peradilan  merupakan  syarat  dan  kondisi  agar  azas  negara  hukum  dapat  terlaksana sepenuhnya.  Ini  berarti  bahwa  lembaga  peradilan  mandiri  manakala  para  pelaku  lembaga  itu  juga  mandiri  serta berorientasi pada rasa dan suara keadilan tidak pada kekuasaan tekanan.
Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online yang optimal dalam mencapai tujual diperlukan sinergitas penegak hukum. Adapun sinergitas penegak hukum dalam penegakan hukum prostitusi online di wilayah  hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi  melibatkan  Pemerintah  Daerah  dan  Masyarakat  di  Provinsi  Jambi. Pemerintah  Daerah  Provinsi Jambi  melalui  Satuan  Pamong  Praja,  Dinas  Sosial, Dinas  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  Provinsi  Jambi  sedangkan  untuk  masyarakat  melibatkan  tokoh  masyakat,  gugus  kerja  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  Provinsi  Jambi,  Aktivis  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak.  Adapun  bentuk-bentuk  sinergitas dilakukan dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi sebagai berikut :
1. Penguatan  dan  sinergitas  lembaga-lembaga  di  seluruh  Pemerintah  Daerah  se-  Provinsi  Jambi  dan seluruh Polres Polda Jambi yang  terkait dengan  penanggulangan dan  penegakan hukum  tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online.
2. melakukan  razia-razia    dengan  waktu  yang  tidak  ditentukan  di  wilayah  hukum  polda  Jambi bekerjasama  dengan semua  Polres  se Polda  Jambi terutama  di lokasi kost-kost,  penginapan  dan  hotel- hotel.
3. Melaksanakan  operasi  rutin  setiap  sabtu  malam  minggu  di  semua  jajaran  polsek  di  Polda  Jambi, disebabkan pada malam ini banyak penduduk melakukan aktifitas liburan.
4. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum dikelola oleh Bimbingan Masyarakat se Polda Jambi melalui pendekatan toga, tomas dan toda untuk bersama-sama memberi pengertian kepada masyarakat mengenai prostitusi online.
5. Pendeteksian  pengamatan  yang  dilakukan  dengan  mengamati  setiap  gejala-gejala  di  media  social terutama  pada  komentar  dan  tanggapan  yang  mengandung  unsur-unsur  perdagangan  orang  di  wilayah hukum Polda Jambi.
Suzanalisa, Nuraini  Zachman, dan Ibrahim. Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang  Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
Dalam pelaksanaan sinergitas penegak hukum terhadap prostitusi online ditemukan kendala-kendala sebagai berikut :
1) Tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan pelaku prostutusi online Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat sangat lah mempengaruhi tentang penegakan hukum prostitusi online  dikarenakan  ditemui  bahwa  masyarakat  belum  memahami  modus  operandi  prostitusi  online.  Ditemui tempat  pelaksanaan  prostitusi  online  di  Provinsi  Jambi  di  Kos-kosan  bukanlagi  hotel  dengan  modus  yang mengekos adalah masih saudara yang ditinggalkan oleh penghuni sebenarnya untuk singga beberapa jam di kos- kosan  saudara  beberapa  jam,  sehingga  kesempatan  ini  dimanfaatkan  oleh  penghuni  kos  dan  masyarakat  tidak mengetahui bahwa kos-kosan dijadikan tempat pertemuan transaksi prostitusi online.
2) Kurangnya  koordinasi  antara  penegak  hukum,  aparat  pemerintah,  tokoh  masyarakat  di  dalam  menanggulangi prostitusi online.
Efektivitas  penegakan  hukum  prostitusi  online  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  daerah  jambi  hendaknya mendapat dukungan yang bersifat kooperatif dari semua pihak, baik pihak pemerintah maupun tokoh masyarakat, tokoh agama setempat. Kenyataan di lapangan dilapangan antara aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan dan  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama  belum  tercipta  suatu  koordinasi  yang  kooperatif  dalam  pemberantasan prostitusi  online.  Ini  juga  menjadi  salah  satu  kendala  pihak  Kepolisian  Daerah  Jambi  dalam  melakukan penegakan  hukum  terlebih  terhadap  prostitusi  online.  Kegagalan  razia  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Daerah Jambi dalam menangkap pelaku akibat dari oknum – oknum polisi yang membocorkan razia yang sampai saat ini belum  terbongkar  oknum  dimaksud,  dan  masyarakat  yang  tidak  memahami  akibat  yang  ditimbulkan  oleh prostitusi online.
3) Jumlah  Personil  sebagai  penegak  hukum  dan    penyidik  yang  kurang  memadai  dengan  beban  kerja  baik  di Kepolisian maupun di Satpol PP Provinsi Jambi
Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  prostitusi  online  ditindak  lanjuti  oleh  Direktorat  Kriminal  Umum,  jumlah penyidik di Direktorat ini terbatas dengan jumlah kasus yang ditangani berbagai kejahatan dan kategori kriminal umum  sehingga    Tindak  pidana  yang  ditangani  sehingga  sangat  mempengaruhi  kinerja  dan  beban  kerja  bagi personil penyidik di Direktorat Umum Polda Jambi
4) Anggaran  yang  dimiliki  di  setiap  lingkup  penegak  hukum  baik  di  Kepolisian  Daerah  Jambi  maupun  Satpol  PP Provinsi Jambi yang terbatas
Karakteristik  prostitusi  online  yang  dilacak  oleh  Cybercrime  yang  dmiliki  oleh  Polda  Jambi  tentunya membutuhkan anggaran yang besar menggunakan alat teknologi dan informasi yang modern dan canggih dalam menungjang proses penegakan hukum. Anggaran yang minim dikarenakan berbagai dengan direktorat dan divisi lain  di  dalam  wilayah  hukum  Polda  Jambi  maupun  Satpol  PP  Provinsi  Jambi  bisa  menjadi  sebagai  faktor ketidakseriusan personil dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana prostitusi online 1 .
5) Profesionalitas atau keahlian dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik yang kurang memadai Terbatasnya sarana dan prasarana dalam proses penyidikan dan penyelidikan tindak pidana prostitusi online yang banyak  melibatkan  internet  sehingga  untuk  menunjang  proses  penegakan  hukum  dalam  penanganganan  kasus menjadi  terkendala  dikarenakan  tindak  pidana  ini  bersifat  terselubung  oleh  media  sosial  dan  apabila  dibiarkan tidak diberantas sampai ke akarnya maka akan sangat merugikan dan mengganggu keamanan dan ketentraman di masyarakat
6) Masih  lemahnya  integritas  penegak  hukum,  pemerintah  daerah  dan  tokoh  masyarakat  dalam  penegakan  hukum prostitusi online yaitu :
kenyataan masih lemahnya integritas (konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi profesi  polisi)  pada  saat  ditemukan  bahwa  pada  saat  razia  yang  dilaksanakan  masih  ditemui  kegagaglan dikarenakan pelaku, mucikari dan pemakai prostusi online setelah sampai kepada tempat razia sudah kosong, hal ini  mengindikasikan  bahwa  ada  kebocoran  informasi  pelaksanaan  razia  hasil  penyelidikan  dan  penyidikan prostitusi  online  yang  disebabkan  oleh  intern  personil  kepolisian  telah  memberitahukan  terlebih  dahulu  kepada pelaku prostitusi onlien 2 .
2. Strategi  didalam  menghadapi  kendala-kendala  Sinergitas  Penegak  Hukum,  Pemerintah  Daerah, Masyarakat  dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui  Prostitusi  Online  Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
Strategi didalam menghadapi kendala-kendala Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat terhadap tindak pidana prostitusi maka diperlukan strategi dimulai dari intern penegak hukum ditingkat Kepolisian
1 Wawancara Bripka Muhammad Taufik , Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jambi, 6 Agustus 2021
2 Wawancara AKBP Kaswandi , Dirkrimsus Kepolisian Daerah Jambi, 3 Agustus 2022
Suzanalisa, Nuraini  Zachman, dan Ibrahim. Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang  Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
Daerah  Jambi,  Pemerintah  Daerah  khususnya  di  instansi  terkait,  sosialisasi  kepedulian  masyarakat  terhadap penegakan hukum tindak prostitusi online.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  maka  Strategi  didalam  menghadapi  kendala-kendala Sinergitas  Penegak  Hukum,  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat  dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi sebagai berikut : 1. Preventif
a. Pembagian  tugas  yang  lebih  baik  oleh  pimpinan  Kepolisan  Daerah  Jambi  terhadap  para  penyidik  dan mengadakan  kerjasama  dengan  Kementerian  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak,  Kementrian  Sosial, Kementrian  Komunikasi  dan  Informasi,  Badan  Intelijen  Negara    yang  terkait,  Pimpinan  Daerah  untuk  dapat Anggota  Polisi sebagai penyidik,  penyuluh  khususnya  mengikuti  seminar,  pelatihan  yang  dilaksanakan  dalam menambah wawasan pengetahuan tentang cyber crime dalam upaya penyidikan dan penyelidikan secara tuntas sehingga dalam menjalankan tugas dapat secara efektif dan efisien dalam penyelidikan prostitusi online b. Menindak  lebih  tegas  oknum  polisi  yang  telah  melanggar  kode  etik  khususnya  terhadap  penegakan  hukum prostitusi  online  sebagai  penegak  hukum  dan  lebih meningkatkan  integritas  anggota  polisi  dengan  melakukan baik yang bersifat pelatihan, penyadaran maupun kegiatan penggeledahan rutin dan insidentil, dalam intensitas secara sistemik dan simultan.
c. Meningkatkan  kerjasama  dengan  pihak  –  pihak  terkait  sebagaimana  kesepakatan  Forkopimda  yang  telah disepakati dalam menghadapi keterbatasan yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Jambi  seperti jumlah personil, sarana dan prasarana, dan anggaran dalam upaya pencegahan dan pemberantasan prostitusi online.
2. Represif
Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi sebagaimana dijabarkan diatas, maka upaya represif juga  harus  dilakukan  dalam  rangka  memberikan  efekjera  bagi  pelaku  prostitusi  online  baik  sebagai  pekerja, mucikari ataupun pemakais ebagai berikut :
a) Melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai tuntas terhadap jaringan pelaku prostitusi online dan media- media social, komunikasi yang digunakan oleh pelaku.
b) Melakukan  operasi-operasi  razia  atau  penggerebekan   ke  tempat-tempat  ,  kost-kosan,  hiburan  malam,  hotel, penginapan   bersama pemerintah daerah, Satpol PP, TNI.
c) Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus yang dilakukan oleh secara bersama yaitu  TNI, Pemerintah Provinsi  Jambi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  se-Provinsi  Jambi  melalui  Satpol  PP,  yang berkesinambungan  untuk  menghilangkan  harapan  para  oknum  untuk  memperoleh  untung  dari  kegiatan prostitusi dalam rangka memperkecil akses prostitusi online di wilayah Provinsi Jambi .
d) Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO), bagi Pelaku yang melarikan diri maka polisi akan mendatangi  kelurga  tersangka  dan  mengumpulkan  bukti-bukti  jika  sudah  cukup  bukti  maka  polisi  akan menerbitkan DPO  merupakan suatu proses penegakan hukum acara pidana yang pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi dalam proses penegakkan hukum Pidana, keberadaan DPO kerap kali diidentikkan sebagai bagian dari proses hukum acara pidana. Proses DPO kerap kali diberlakukan oleh pihak Penyelidik maupun Penyidik selaku pihak yang diberikan wewenang untuk memberlakukan status DPO kepada siapa saja subjek hukum  yang terindikasi terlibat dalam perkara pidana, akan tetapi tidak dapat dideteksi keberadaannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Sinergitas  Penegak  Hukum,  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat  dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  Melalui  Prostitusi  Online  Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi  telah  dilaksanakan antara lain  Penguatan  dan  sinergitas  lembaga-lembaga  di  seluruh  Pemerintah  Daerah se-  Provinsi Jambi  dan seluruh  Polres  Polda  Jambi  yang  terkait  dengan  penanggulangan  dan  penegakan  hukum  tindak  pidana perdagangan  orang  melalui  prostitusi  online,  melakukan  razia-razia    dengan  waktu  yang  tidak  ditentukan  di wilayah  hukum  polda Jambi bekerjasama  dengan  semua Polres se Polda  Jambi terutama  di lokasi kost-kost, penginapan dan hotel-hotel, Melaksanakan operasi rutin setiap sabtu malam minggu di semua jajaran polsek di  Polda  Jambi,  disebabkan  pada  malam  ini  banyak  penduduk  melakukan  aktifitas  liburan,  Melaksanakan sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum  dikelola  oleh  Bimbingan  Masyarakat  se  Polda  Jambi  melalui  pendekatan toga, tomas dan toda untuk bersama-sama memberi pengertian kepada masyarakat mengenai prostitusi online, Pendeteksian  pengamatan  yang  dilakukan  dengan  mengamati  setiap  gejala-gejala  di  media  social  terutama pada  komentar  dan  tanggapan  yang  mengandung  unsur-unsur  perdagangan  orang  di  wilayah  hukum  Polda Jambi
Suzanalisa, Nuraini  Zachman, dan Ibrahim. Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang  Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
2. Strategi didalam menghadapi kendala-kendala Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat dalam Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui  Prostitusi  Online  Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian Daerah Jambi antara lain melalui upaya preventif dan represif yang berkolaborasi mewujudkan sinergitas  dengan melalukan pembenahan terlebih dahulu di dalam intern penegak hukum dalam menghadapi modus prostitusi online di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

## DAFTAR PUSTAKA
B. Simanjuntak, Pengantar Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 2005 Barda      Nawawi    Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Dikdik  M  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan  (Antara  Norma  dan Realita), Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2006 Harkristuti  Harkrisnowo, Reformasi  Hukum:  Menuju  Upaya  Sinergistik  Untuk  Mencapai  Supermasi  Hukum  yang Berkeadilan , Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004. Haanen, C.,Wenegar, Pengantar Ilmu Penyakit Darah , Binacipta, Bandung, 2011 Handayani,  Wiwik,  dan  Haribowo,  Andi  Sulistyo, Asuhan  Keperawatanpada  Klien  dengan  Gangguan  Sistem Hematologi , Salemba Medika, Jakarta, 2008 Harkristuti  Harkrisnowo, Indonesia  Court  Report:  Human  Trafficking ,  Universitas  Indonesia  Human  Right  Center, Jakarta, 2003 Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang, Pustaka Magister, Semarang, 2013 I Made Winaya, Hematologi Klinik Ringkas, EGC, Jakarta, 2006 J.J.H. Bruggink, 2009, Refleksi tentang Hukum , Citra Aditya Bhakti,  Bandung. Jimly Asshiddiqie, 2008, Agenda Pembangunan Hukum Nasioanal di Abad Globalisasi , Balai Pustaka, Jakarta. Kartini Kartono, Pemimpin Dan Kepemimpinan, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003 Langit Kaha Wong Teleng, Melibas Sekat Pembatas, CV . Qalam, Yogyakarta, 2004 Moh. Rasyid, Pendidikan Seks, Syiar media publishing, Semarang, 2007 Mahrus  Ali  dan  Bayu  Aji  Pramono, Perdagangan  Orang:  Dimensi,  Instrumen  Internasional  dan  Pengaturannya  di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 Mudjijono, Sarkem, Reproduksi Sosial Pelacur , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005 Mardjono  Reksodiputro, Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana,  Kumpulan  Karangan  Buku  Kedua, Pusat Pelayanan  Keadulan  dan  Pengabdian  Hukum  (d/h  Lembaga  Kriminologi),  Universitas  Indonesia,  Jakarta, 2007 Rakhmat Jalaluddin, Psikologi Komunikasi , PT. RemajaRosdakarya, Bandung, 2010 S Simandjuntak, Patologi Sosial, Tarsito, Bandung,  2012