## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD) DI  DESA TEGESWETAN DAN DESA JANGKRIKAN KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO
PARTICIPATION IN MANAGING ALLOCATION FUND VILLAGE (ADD) TEGESWETAN VILLAGE AND VILLAGE JANGKRIKAN DISTRICT DISTRICT KEPIL WONOSOBO
Ray Septianis Kartika
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya No. 132, Senen - Jakarta Pusat
e-mail : raseka_twpa@yahoo.com Diterima: 11 Juli 2012; direvisi: 31 Juli 2012; disetujui: 10 Agustus 2012

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk    mengetahui  partisipasi  masyarakat  dalam  mengelola  ADD  dan mengidentifikasi  faktor  pendukung  dan  penghambat  yang  ditemui  masyarakat  dalam  berpartisipasi mengelola  ADD.  Metode  penelitiannya    menggunakan  deskriptif  analitis  kualitatif  dengan  informan kepala desa dan masyarakat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan  berinisiatif  besar  untuk  berkontribusi  dalam  pengelolaan  ADD.  Tidak  hanya  dalam perencanaan,  pelaksanaan  maupun  pengawasan,  tetapi  yang  lebih  penting  adalah  kesadaran  masyarakat untuk terlibat dalam membangun desa merupakan solusi untuk memajukan pembangunan desa.
Kata kunci: partisipasi masyarakat, ADD, pemerintah daerah, pembangunan desa.

## Abstract
Purpose  of  this  study  was  to  determine  the  people's  participation  in  managing  ADD  and  identify supporting  factors  and  obstacles  encountered  in  participating  communities  to  manage  ADD.Method  of research  using  qualitative  descriptive  analysis  of  village  heads  and  community  informants.The  study saysthat  the  Rural  Community  and  Rural  JangkrikanTegeswetan  major  initiative  to  contribute  to  the management of  ADD.Not  justin the planning,  implementation and monitoring, but more importantis  the awareness  of  the  community  to  get  involvedin  building  the  villageis  a  solution  to  promote  rural development.
Keywords: community participation, ADD, local government, village development.

## PENDAHULUAN
Desa  sebagai  sistem  pemerintahan  terkecil menuntut  adanya  pembaharuan  guna  mendukung pembangunan  desa  yang  lebih  meningkat  dan  tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan  yang ada di  desa dan  sangat  kompleks,  menjadikan  batu  sandungan bagi  desa  untuk  berkembang.  Mulai  dari  adanya urusan-urusan  yang  seyogyanya  mutlak  menjadi urusan  desa,  namun  masih  menjadi  kewenangan pemerintah  kabupaten  sebagaimana  yang  tertuang dalam  Undang-Undang  No.32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  72 Tahun  2005  tentang  Desa,  hingga  lahirnya  sebuah Permendagri  No.  30  Tahun  2006  tentang  Tatacara Penyerahan  Urusan  Pemerintahan  Kabupaten/Kota Kepada  Desa.  Proses  penyerahan  kewenangan tersebut memang sudah sepatutnya menjadi titik awal kebangkitan  desa.  Dimana  desa  diberikan  kepenuhan mutlak untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahnnya  sendiri  tanpa  intervensi  dari  pihak
manapun,  tentunya  dengan  mengandalkan  sumber daya  manusia  yang  ada  di  desa  sebagai  subjek pelaksana  pembangunan.  Pelimpahan  kewenangan kepada desa tersebut dapat menjadikan instrumen dan solusi  yang  tepat  untuk  mewujudkan  akselerasi pembangunan di desa. Meskipun harus juga diimbangi dengan  pendukung  lainnya,  seperti  kemampuan  dan mentalitas  aparat  pemerintah  desa  maupun  sikap responsif  masyarakat  desa  untuk  secara  konstruktif dan bertahap berupaya meningkatkan kesejahteraannya.
Atas  dasar  pertimbangan  itulah,  maka  untuk menunjukkan  eksistensi  desa  sebagai  bagian  dari pemerintahan  langkah  awalnya  dengan  memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang yang lebih besar  bagi  masyarakat  desa  agar  dapat  berperan  aktif dalam  penyelenggaraan  pembangunan  di  desa. Pemberian  ADD  kepada  desa  karena  didasari  oleh beberapa  kendala  yang  dihadapi  desa,  yang  sebagian
besar  desa  mengalami  keterbatasan  dalam  keuangan desa, sehingga Program ADD adalah terobosan dalam upaya  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan pemberdayaan  masyarakat  desa  secara  terpadu. Menurut  Hudayana,  ada  empat  faktor  utama  yang menyebabkan lahirnya ADD, yaitu: (1) desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung  pada  bantuan  yang  sangat  kecil  pula;  (2) Kesejahteraan masyarakat desa rendah; (3) Rendahnya dana  operasional  desa  untuk  menjalankan  pelayanan; dan  (4)  Banyak  program  pembangunan  masuk  ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.
ADD yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus  menganut  prinsip  akuntabel,  transparansi,  dan partisipasi  maupun  efisiensi  menjadi  agenda  yang sangat  penting.  Pengelolaan  keuangan  desa  yang diberikan  kepada  daerah  melalui  ADD  pada prinsipnya  tetap  mengacu  pada  pokok  pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan  masyarakat.  Meskipun  besaran  dana ADD  masih  terbilang  terbatas,  namun  telah  mampu menjadi  stimulan  bagi  pelaksanaan  pembangunan desa.  Bahkan  sebagian  besar  masyarakat  desa menyampaikan  opininya  bahwa  kebijakan  ADD  ini dirasakan lebih  bermanfaat.  Mekanismenya dirasakan lebih  transparan  dan  partisipatif  dan  pemanfaatannya lebih  demokratis,  berdasarkan  pada  rembug  desa, sebagaimana  yang  di  langsir  oleh  sebuah  situs internet.
Pemberian  ADD  kepada  desa,  juga  dapat dijadikan  cerminan  terwujudnya good  governance, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan  yang  erat  dan  sekaligus  meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah  lokal.  Hal  senada  diungkapkan  Haryanto (2007)  pada  sebuah  situs  internet,  bahwa  prinsip- prinsip good governance, diantaranya adalah partisipasi  masyarakat,  tegaknya  supremasi  hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi  yang  bebas  dan  informasi  perlu  dapat diakses  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan memadai,  peduli  pada stakeholder ,  berorientasi  pada konsensus,  kesetaraan,  efektifitas  dan  efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.
Lebih  lanjut  dikemukakan,  bahwa  nilai  yang terpenting  dalam  pemberian  ADD  adalah  dana    yang diperuntukkan  bagi  kemaslahatan  masyarakat  desa, secara  etis  harus  pula  melibatkan  masyarakat  sebagai sasaran  fundamental  kemajuan  desa.    Masyarakat dipandang  sebagai  elemen  yang  terpenting  dalam proses  pembangunan,  apalagi  kita  sadari  percepatan pembangunan  harus  dimulai  dari bottom  up, yaitu mengerakkan  masyarakat  agar  berperan  aktif  dalam memajukan pembangunan. Titik sentral pembangunan memang  terlihat  dari  partisipasi  aktif  masyarakatnya. Berkeinginan merubah dan memiliki  keinginan untuk dirubah, merupakan aset terpenting untuk
memberdayakan masyarakat. Beberapa alasan mengapa  masyarakat  perlu    diajak  untuk  berperan serta  dan  didorong  untuk  berpartisipasi,  sebagaimana yang  ditulis  Rahardjo  Adisasmita  (2006),  yaitu  (1) Masyarakat memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya;  (2)  Masyarakat  mampu  menganalisis sebab  dan  akibat  dari  berbagai  kejadian  yang  terjadi dalam masyarakat; (3) Masyarakat mampu merumuskan  solusi  untuk  mengatasi  permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat; (4) Masyarakat  mampu  memanfaatkan  sumber  daya pembangunan  (SDA,  SDM,  dana,  teknologi)  yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam  rangka  mencapai sasaran pembangunan  masyarakatnya;  dan  (5)  Masyarakat dengan  upaya  meningkatkan  kemampuan  SDM-nya dan  kemauan,  sehingga  dengan  berlandaskan  pada kepercayaan  diri  dan  keswadayan  yang  kuat  mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.
Dengan  demikian  penulis  memandang  sangat esensialnya  menyoroti  dan  menguak  partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan  ADD.  Asumsinya adalah  bahwa  partisipasi  masyarakat  selain  sebagai upaya  mempercepat  pembangunan  desa,  namun  juga dapat dilihat sebagai upaya terwujudnya demokratisasi desa.
Menilik uraian di atas dapat ditarik perumusan masalah  yang  dianggap  sangat  penting  untuk  kita amati,  yaitu:  (1)  Bagaimana  partisipasi  masyarakat dalam mengelola ADD, dan (2) Faktor pendukung dan penghambat apa  saja  yang ditemui masyarakat dalam berpartisipasi mengelola ADD.Dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui  proses  partisipasi  masyarakat  dalam mengelola ADD; (2) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang ditemui masyarakat dalam berpartisipasi mengelola ADD.
Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah Good  Governance, di  manasalah  seorang  pakar, Hetifah Sj. Sumarto (2003) mengatakan bahwa “Salah satu  karakteristik  dari good  governance atau  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  atau  kepemerintahan yang  baik  adalah  partisipasi.”  Selanjutnya,  UNDP mengartikan partisipasi sebagai karakteristik pelaksanaan good  governance adalah  keterlibatan masyarakat  dalam  pembentukan  keputusan,  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui lembaga  perwakilan yang dapat  menyalurkan aspirasinya.  Partisipasi  tersebut  dibangun  atas  dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
Sebagai  wujud  menciptakan  kepemerintahan yang  baik,  maka  harus  tertuju  pada  seluruh  aspek khususnya  pada  pembangunan  pedesaan  partisipatif . Pembangunan  masyarakat  desa  pada  dasarnya merupakan  gerakan  masyarakat  yang  didukung  oleh pemerintah  untuk  memajukan  masyarakat  desa.  Oleh karena  itu,  pendekatan  utama  yang  digunakan  dalam
pembangunan  masyarakat  desa  adalah,  sebagai berikut:  (a)  Pendekatan  partisipatif  yang  melibatkan warga  masyarakat  desa  dalam  segenap  proses pembangunan,  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, pengendalian  dan  pemanfaatan  hasil-hasilnya;  (b) Pendekatan  kemandirian  yang  menitikberatkan  pada kegiatan dan usaha berdasarkan kemandirian lokal; (c) Pendekatan  keterpaduan,  yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan secara lintas sektor dan lintas daerah ke dalam  suatu  proses  pembangunan  yang  menyeluruh dan terpadu. Tujuan akhir dari pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya  secara  langsung  dan  secara  tidak langsung  adalah  untuk  meletakkan  dasar-dasar pembangunan  yang  kokoh  untuk  memperkuat pembangunan  daerah  dan  pembangunan  nasional sebagai  tujuan  antara  atau  sasaran  dari  pembangunan pedesaan  adalah  mengupayakan  agar  desa-desa  yang merupakan  satuan  terkecil  administrasi  pemerintahan dapat mempercepat pertumbuhan tingkat keswadayaan.  Menumbuh-kembangkan  keswadayaan melalui  Partisipasi  Masyarakat , pandangan  Schlippe (2007) suatu desa dapat berkembang baik terdapat tiga unsur  yang  merupakan  suatu  kesatuan  yaitu  desa, masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam  partisipasi masyarakat,  pelaksanaan  program  pembangunan diperlukan  kesadaran  warga  masyarakat  akan  minat dan  kepentingan  yang  sama.  Strategi  yang  bisa diterapkan  adalah  penyadaran.  Untuk  berhasilnya program  tersebut  warga  masyarakat  dituntut  untuk terlibat  tidak  hanya  dalam  aspek  kognitif  dan  praktis tetapi  juga  keterlibatan  emosional.  Berdasarkan pandangannya  partisipasi  dapat  dilihat  dari  dua  hal yaitu:
1. Partisipasi dalam perencanaan, dapat dilihat dari dua aspek posistif dan negatif. Pada segi positif, partisipasi  adalah  dapat  mendorong  munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program- program pembangunan desa yang telah direncanakan  bersama.  Sedangkan  negatifnya adalah  kemungkinan  tidak  dapat  dihindarinya pertentangan  antar  kelompok  dalam  masyarakat yang  dapat  menunda  atau  bahkan  menghambat tercapainya suatu keputusan bersama. Perencanaan  secara  partisipastif  diperlukan karena bermanfaat yakni (1) Masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu mengidentifikasi bidang-bidang  atau  sektor-sektor  yang  perlu dilakukan perbaikan, dengan demikian diketahui masa  depan  mereka,  (2)  Masyarakat  dapat berperan  dalam  perencanaan  masa  depan masyarakatnya  tanpa  memerlukan  bantuan  para pakar  atau  instansi  perencanaan  pembangunan dari luar daerah pedesaan, (3) Masyarakat dapat menghimpun sumber daya dan sumber dana dari kalangan anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki masyarakat .
2. Partisipasi  dalam  pelaksanaan.  Segi  positifnya adalah  program  yang  telah  direncanakan  dapat selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah cenderung menjadikan warga masyarakat sebagai  objek  pembangunan  dimana  warga hanya  dijadikan  pelaksana  pembangunan  tanpa didorong  untuk  mengerti  dan  menyadari permasalahan  yang  mereka  hadapi.  Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam  program,  yang  berakibat  kegagalan seringkali  tidak  dapat  dihindari.  Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat  dalam  proses  pengidentifikasian masalah  dan  potensi  yang  ada  di  masyarakat, pemilihan  dan  pengambilan  keputusan  tentang alternatif  solusi  untuk  menangani  masalah, pelaksanaan  upaya  mengatasi  masalah,  dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Mikkelsen (1999)  membagi  partisipasi  menjadi  6  (enam) pengertian, yaitu (1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela  dari  masyarakat  kepada  proyek  tanpa ikut  serta  dalam  pengambilan  keputusan,  (2) Partisipasi  adalah  “pemekaan”  (membuat  peka) pihak masyarakat  untuk meningkatkan kemauan menerima  dan  kemampuan  untuk  menanggapi proyek-proyek  pembangunan,  (3)  Partisipasi adalah  keterlibatan  sukarela  oleh  masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri, (4)
Partisipasi  adalah  suatu  proses  yang  aktif,  yang mengandung  arti  bahwa  orang  atau  kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan  kebebasannya  untuk  melakukan hal itu, (5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara  masyarakat  setempat  dengan  para  staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring  proyek,  agar  supaya  memperoleh informasi mengenai konteks lokal,  dan dampak- dampak sosial, (6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan  lingkungan  mereka.  Sedangkan  pentingnya partisipasi  dikemukakan  oleh  Conyers  sebagai berikut: pertama , partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi  mengenai  kondisi,  kebutuhan,  dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya  program  pembangunan  serta proyek-proyek  akan  gagal;  k edua ,  bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program  pembangunan  apabila  keberadaannya dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan; ketiga , partisipasi merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.
Pelibatan  masyarakat  dalam  seluruh  aspek pembangunan terutama di desa, secara prinsipil harus ditekankan  pula  keterlibatan  mereka  dalam  Alokasi Dana  Desa.Menurut  Bahrul  Ulum  dalam  kegiatan Bintek, Partisipasi masyarakat dalam mengelola ADD adalah  hak  bagi  warga  untuk  menyuarakan,
mengakses,  mengontrol  program  ADD  yang  ada  di desanya. Sedangkan dampak dari tingginya kepercayaan  masyarakat  terhadap  program  tersebut disebut  swadaya.  Kebijakan  ADD  sejalan  dengan agenda  Otonomi  daerah,  dimana  desa  ditempatkan sebagai  basis  desentralisasi.  Kebijakan  ADD  sangat relevan  dengan  perspektif  yang  menempatkan  desa sebagai  basis  partisipasi.  Karena  desa  berhadapan langsung  dengan  masyarakat  dan control masyarakat lebih  kuat.  Masih  menurut  Bahrul  Ulum,  cara membangun  partisipasi  ADD  yaitu:  (1)  Sisi kelembagaan  pembentukan  pelaksana  pengelolaan ADD melalui musyawarah; (2) Perencanaan melibatkan keterwakilan masyarakat dalam penyusunan  APBDes  secara  partisipatif;  dan  (3) Penggunaan ADD sebaiknya sesuai aturan 70% untuk Belanja  Pembangunan  dan  30%  Belanja  Rutin.  Pada dasarnya  pemberian  ADD  merupakan  wujud  dari pemenuhan  hak  desa  untuk  menyelenggarakan otonominya  agar  tumbuh  dan  berkembang  mengikuti pertumbuhan  dari  desa  itu  sendiri  berdasarkan keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokrasi dan  pemberdayaan masyarakat.  ADD merupakan hak desa  yang  berasal  dari  dana  perimbangan  pusat  dan daerah  yang  mana  pemerintah  daerah  kabupaten/kota memiliki  hak  untuk  memperoleh  anggaran  DAU (Dana  Alokasi  Umum)  dan  DAK  (Dana  Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan Permendagri  No.  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan pada Pasal 18 bahwa  alokasi  dana  desa  berasal  dari  APBD kabupaten/kota  yang  bersumber  dari  bagian  dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%  (sepuluh  persen).  Tujuan  Alokasi  Dana  Desa menurut PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa untuk (1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;  (2)  Meningkatkan  perencanaan  dan penganggaran  pembangunan  di  tingkat  desa  dan pemberdayaan masyarakat; (3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan; (4) Meningkatkan  pengamalan  nilai-nilai  kegamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;  (5)  Meningkatkan  ketentraman  dan  ketertiban masyarakat;  (6)  Meningkatkan  pelayanan  pada masyarakat  desa  dalam  rangka  pengembangan kegiatan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat;  (7) Mendorong  peningkatan  keswadayaan  dan  gotong royong masyarakat; dan (8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  analitis.  Menurut  Suharsimi  Arikunto (2003)  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang tidak  dimaksudkan  untuk  menguji  hipotesis  tertentu, tetapi  hanya  menggambarkan  “apa  adanya”  tentang suatu  variabel,  gejala  atau  keadaan.  Pendekatan  yang digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Wilayah  dalam  penelitian  ini berada  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  mengambil
lokasi di Kabupaten Wonosobo dikarenakan penyelewengan    dana    ADD    pernah  terjadi    di Kabupaten  Wonosobo.  Informan  dalam  penelitian  ini adalah  masyarakat  yang  berada  di  lokus  penelitian, yang  berjumlah  sekitar  5  informan  yang  terdiri  dari masyarakat  dan  kepala  desa.  Pemilihan  informan dengan  menggunakan  teknik snowball  sampling . Dimana  pada  teknik  ini  peneliti  mencari  sumber informan  yang  akurat  dengan  menanyakan  kepada informan  lainnya  yang  dipandang  dapat  memberikan informasi  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian    ini. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara:  (1)  Observasi,  dimana  peneliti  secara  langsung mendatangi  lokus  penelitian  sekaligus  mengamati partisipasi  masyarakat  di  lokasi  tersebut.  Observasi juga  dianggap  sebaga  wahana  yang  tepat  untuk menggali  dan  memperoleh  informasi,  karena  peneliti mengetahui  kondisi  subyek  yang  ditelitinya;  (2) Wawancara, dilakukan dengan mengkaji dan menggali  informasi  dari  masyarakat  dan  kepala  desa secara  komprehensif  dan  seobyektif  mungkin  yang dilakukan  peneliti  secara  maksimal  dengan  mengacu pada  pedoman  wawancara.  Teknik  analisis  datanya adalah  menggunakan  analisis  data  kualitatif  yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menganalisis  data  berdasarkan  hasil    wawancara  dan observasi  lapangan.  Informasi  yang  diterima  oleh peneliti ditata, diedit, diperbaiki dan kemudian diketik ulang sebab sebagian besar data yang diperoleh masih belum  siap  untuk  dianalisis  karena  masih  dalam bentuk  kasar  (catatan  lapangan  yang  masih  dalam coret-coretan  yang  sulit  dibaca  orang  lain,  rekaman yang  belum  ditranskripkan,  foto-foto  yang  belum dicetak  atau  belum  dikelompokkan).  Data  kualitatif yang  banyak  itu  perlu  diperkecil  dan  dikelompokkan dalam  kategori-kategori  yang  ada.  Bahkan  dalam analisa  data  kualitatif,  penulis  mengaitkan  temuan- temuan  di  lapangan  dengan  teori  yang  telah  ada  lalu penulis  menginterpretasikan  hasil  temuan  lapangan tersebut ke dalam ranah pemikiran penulis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Wilayah Kabupaten
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten  Wonosobopada  dasarnya  merupakan aturan  dasar  atau  hakekat  makna  dari  anggaran  yang harus  diikuti  agar  amanat  yang  diberikan  oleh  rakyat dapat dicapai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
Di  samping  itu  Bapermades  juga  melakukan pendampingan  terhadap  pelaksanaan  ADD  terhadap desa  yang  menerima  dana  tersebut  sesuai  dengan Peraturan  Bupati  Wonosobo  Nomor  49  Tahun  2010 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa Kabupaten  Wonosobo  Tahun  2011.  ADD  yang dialokasikan untuk  Kabupaten Wonosobo pada tahun 2007 Rp 21.228.426.000; tahun 2008 Rp 40.000.000.000;  Tahun  2009  sebesar  Rp  33.000. 000.000;  Tahun  2010  sebesar  Rp  27.000.000.000;
Dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan pembangunan  desa  dengan  perincian  sebagai  berikut (a)  Minimal  30%  untuk  kegiatan  pengembangan ekonomi  kerakyatan  dan  peningkatan  kesejahteraan rakyat; (b) Minimal 30% untuk kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan;  dan  (c)  Maksimal 40% untuk kegiatan pembangunan infrastruktur.

## Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola ADD di Desa Tegeswetan
Sebagaimana  informasi  yang  diperoleh  dari Kepala  Desa  Tegeswetan  menyebutkan  bahwa  Desa Tegeswetan  menerima  ADD  sejak  tahun  2004. Pemerintah  desa  selama  ini  telah  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  melalui  kecamatan, seperti  menanyakan  tentang  kesulitan  yang  dialami oleh masyarakat dan juga sosialisasi mengenai jumlah ADD maupun  menempelkan poster-poster ADD pada jalan  umum.  ADD  yang  telah  digulirkan  ke masyarakat  selama  ini  telah  bermanfaat  dengan  baik seperti  yang  dituturkan  oleh  Kepala  Desa  dan masyarakat  seperti  perbaikan  infrastruktur  jalan  satu kampung  yang  dibetonisasi  dan  pembuatan  senderan jalan.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  Kadus  Kemencing sudah  mencapai  tahap  penyelesaian  100%,  Kadus Bojongan  sudah  mencapai  tahap  100%  dan  Kadus Sabrang  sudah  mencapai  tahap  100%,  maupun pemberdayaan masyarakat  difokuskan untuk kegiatan PKK,  bantuan  madrasah,  pemberdayaan  ekonomi seperti  simpan  pinjam  dengan  bunga  2,5%.  Jadi keseluruhan  ADD  dimanfaatkan  secara  operasional 30%  untuk  belanja  pegawai,  tunjangan  BPD,  uang representasi BPD, tunjangan LKMD, tunjangan kades, dan 70% untuk  pemberdayaan masyarakat.
Penyaluran ADD telah melibatkan masyarakat dengan  baik  melalui  musrenbangdes,  sehingga  segala kebutuhan  masyarakat  dan  pembangunan  desa    dapat dilaksanakan dengan baik melalui ADD. Hal ini bukti bahwa  ADD  yang  berada  di  Desa  Tegeswetan realitanya  telah  dapat  memberdayakan  masyarakat. Tak  hanya  itu  masyarakat  Desa  Tegeswetan  juga dilibatkan  dalam  proses  perencanaan,  dengan  proses awal  melalui  musyawarah  dusun  (musdus).  Pada forum  itu  masyarakat  diberikan  kebebasan  untuk menuangkan  ide-idenya  dan  bahkan  ada  masyarakat
yang  mengajukan  proposal  pada  saat  musyawarah dusun berlangsung.
Dalam  hal  pengawasan,  masyarakat  juga dilibatkan  meninjau  ulang  kegiatan  ADD  karena pemerintah  desa  bersikap  transparan  dan  akuntabel dalam  mengimplementasikan  ADD  di  masyarakat. Selama  menjalankan  aktivitas  kegiatan  yang  dibiayai ADD,  masyarakat  melakukannya  atas  inisiatif  sendiri dengan dikoordinir oleh perangkat setempat. Berdasarkan  sepengamatan  Kepala  Desa  Tegeswetan sebagai  langkah  mendukung  kelancaran  dalam pemanfaatan ADD, pemerintah kabupaten menyelenggarakan  pelatihan  tentang  pelaksanaan ADD yang dilaksanakan di kecamatan. Dana pelatihan tersebut  diambil  dari  dana  pendamping  setiap tahunnya.
Kepala Desa Tegeswetan
juga mengungkapkan,  selama ini  masyarakat  telah mengelola  dengan  baik  ADD.  Buktinya,  kegiatan yang  ada  baik  fisik  maupun  non  fisik  tak  bisa dilepaskan dari peran serta masyarakat. Bahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, semua masyarakat tumbuh kesadaran dan tanggung jawabnya untuk  memelihara  wilayahnya  sendiri  tanpa  adanya unsur paksaan dari siapapun. Sehingga ADD yang ada sudah  layak  dan  dapat  memenuhi  kebutuhan  mereka dalam membangun desa.
Faktor  pendukung  yang  ditemui  masyarakat dalam  mengelola  ADD  adalah  pemerintah  desa bersikap  transparan  kepada  masyarakat  mengenai jumlah  ADD  yang  diterimadari  kabupaten  dan  juga adanya dukungan SDM yang mampu mempersiapkan SPJ dengan tepat waktu. Penyelesaian SPJ tepat waktu merupakan  suatu  pemberlakukan  mengingat  apabila SPJ  tahap  I  belum  diajukan  kepada  Bapermasdes maka  SPJ  tahap  kedua  tidak  akan  dicairkan  kembali, dan  justru  SPJ  Tahap  I  merupakan  kebenaran administrasi yang semestinya dapat segera dipertanggungjawabkan.
Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola ADD di Desa Jangkrikan Masyarakat sekitar Desa Jangkrikan menjelaskan  bahwa  Pemerintah  Desa  melakukan sosialisasi  ADD  kepada  mereka  melalui  rapat-rapat musdus  dan musdes dengan mengundang masyarakat
Tabel 1. APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010
1. Pendapatan Daerah Rp 718.375.340.393 1. Pendapatan Asli Daerah = Rp 63.591.324.980
2. Dana Perimbangan = Rp 540.506.872.768
3. Lain-Lain Pendapatan yang sah = Rp 114.271.142.645
2. Belanja Daerah Rp 720.254.292.159 4. Belanja Tidak Langsung = Rp 505.882.831.433 5. Belanja Langsung = Rp 214.371.460.726
3. Pembiayaan Rp 1.878.951.766
1. Penerimaan = Rp 40.469.951.766
2. Pengeluaran = Rp 38.591.000.000
Sumber data: Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010
desa  dan  semua  elemen  di  desa.  Masyarakat mengatakan  bahwa  ADD  yang  diterima  Desa Jangkrikan sangat bermanfaat oleh masyarakat karena sudah  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat.  Penyaluran ADD  berdasarkan  informan  dari  masyarakat  telah melibatkan masyarakat dengan baik karena penyaluran sesuai rencana (JOP masing-masing) yang kesemuanya  itu  atas  kerjasama  yang  baik  antara pemerintah desa dan masyarakat. Kronologis penyaluran  ADD  dijelaskan  lebih  lanjut  oleh  kepala desa  bahwa  setelah  menerima  uang  ADD  kemudian pemerintah  desa  mengundang  JOP  masing-masing dan melakukan musyawarah di balai desa.
Lebih lanjut informan mengungkapkan kebutuhan  masyarakat  dan  pembangunan  desa  dapat dilaksanakan  dengan  baik  melalui  ADD  meski bertahap,  karena  uang  ADD  belum  langsung mencukupi  pembangunan  desa  seperti  pembuatan jalan  betonisasi.  Oleh  karenanya  sampai  saat  ini, dengan  proses  pencapaian  tahap-tahap  tertentu  ADD dapat berjalan sesuai kesepakatan dalam musyawarah.
Informan  masyarakat  juga  menuturkan  dalam pengelolaan  ADD  didasarkan  atas  keinisiatifan mereka  sendiri  dengan  memegang  asas  gotong royong. Di samping itu keterlibatan masyarakat dalam APBDes  diterapkan  secara  terbuka  karena  menganut prinsip transparansi, sehingga masyarakat mengetahui pengeluaran desa yang tersirat dalam APBDes seperti pengeluaran desa BOP pemerintah desa dan lembaga- lembaga  beserta  renovasi  untuk  infrastruktur  fisik. Sejalan pelaksanaan ADD, masyarakat mengungkapkan  bahwa  ADD  telah  dilaksanakan dengan baik untuk operasional pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Informan kepala desa dan masyarakat menjelaskan  secara  detail,  bahwa  masyarakat  sudah sewajarnya  mengetahui  pertanggungjawaban  ADD, mengingat  masyarakat  berkecimpung  langsung  di dalam  pengelolaan  ADD.  Keberhasilan  masyarakat dalam  berpartisipasi dapat dinilai  sebagai  wujud turut dilibatkannya masyarakat sampai pada tahap perencanaan.  Tahapan  perencanaan  dimulai  dari berbagai  gagasan  yang  dicetus  masyarakat  yang dilakukan  dari  musyawarah  RT,  kadus  terus  sampai tingkat  desa.  Dalam  mengelola  ADD,  masyarakat melakukan  musyawarah,  usulan  pertanggungjawaban dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  ADD  dengan melibatkan  masyarakat  langsung,  BPD,  perangkat desa  dan  semua  unsur  desa.  Bahkan  dengan  adanya ADD  kesejahteraan  masyarakat  meningkat  karena kebutuhan  penunjang  dan  urgensi  bagi  masyarakat telah  terpenuhi,  sekaligus  jumlah  pengangguran  telah menurun. Masyarakat miskin di Desa Jangkrikan juga sudah berangsur berkurang karena mendapat penanganan yang baik.
Pelatihan  oleh  pemerintah  desa  maupun pemerintah kabupaten sudah terselenggarakan di aula kecamatan.  Berdasarkan  informasi  dari  masyarakat, mereka  selama ini ikut memelihara ADD  secara  baik sesuai  dengan  keahliannya  masing-masing.  Adapun
faktor  pendukung  dalam  mengelola  ADD  di  Desa Jangkrikan  adalah  ADD  yang  bergulir  di  masyarakat sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  sedangkan  faktor penghambatnya  adalah  keterbatasan  pada  dana  yang masih minimalis.
Alokasi  Dana  Desa  merupakan  bantuan  hibah dari  pemerintah  daerah  yang  diperuntukan  bagi kemajuan masyarakat desa khususnya dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Bantuan hibah  yang  dialokasikan  untuk  desa  tersebut bersumber dari dana APBD yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan daerah. ADD yang diprioritaskan untuk  kemajuan  desa,  pada  dasarnya  mengacu  dan menggunakan  prinsip-prinsip  partisipatif.  Bersama masyarakat  turun  langsung  membangun  wilayahnya secara  swadaya  dan  bertanggungjawab  memperbaiki lingkungannya  dengan  memegang  kebersamaan, saling rasa dan saling karsa.
Secara  umum  ADD  yang  diberikan  oleh pemerintah daerah wujud menciptakan good governance ,  yang  salah  satu  karakteristiknya  adalah melalui  partisipasi.  Sebagaimana  yang  diungkapkan Hetifah  Sj.  Sumarto  (2003)  berpendapat  salah  satu karakteristik  dari good  governance atau  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  atau  kepemerintahan  yang baik adalah partisipasi. Bahkan Isbandi Rukminto Adi (2007)    menyatakan  untuk  menciptakan  partisipasi aktif  masyarakat  dalam  melaksanakan  program pembangunan diperlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama. Strategi yang bisa diterapkan adalah penyadaran. Untuk berhasilnya program  tersebut  warga  masyarakat  dituntut  untuk terlibat  tidak  hanya  dalam  aspek  kognitif  dan  praktis tetapi juga keterlibatan emosional. Seperti yang terjadi di  sampel  penelitian  masyarakat  berinsiatif  sendiri untuk  membangun  wilayahnya,  karena  mereka menganggap  bahwa  desa  tempat  mereka  mengadu nasib  dan  tempat  bernaung  bagi  keluarganya.  Rasa memiliki  yang  sangat kuat  disamping sifat ke gotong royongan  yang  melekat  dalam  diri  masyarakat, mengindikasikan  pengelolaan  ADD  berdasarkan prinsip  partisipasi  melalui  perencanaan,  pelaksanaan maupun  pengawasan  telah  terlaksana  dengan  baik. Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Pusic  (2006) bahwa perencanaan tanpa memperhitungkan partisipasi  masyarakat  akan  menjadikan  perencanaan hanya  di  atas  kertas.  Berdasarkan  pandangannya, partisipasi  atau  keterlibatan  warga  masyarakat  dalam pembangunan desa dapat dilihat dari dua hal yaitu:
1. Partisipasi dalam perencanaan, dapat dilihat dari dua  aspek  posistif  dan negatif.  Pada  segi  positif partisipasi adalah mendorong munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program- program pembangunan desa yang telah direncanakan  bersama.  Sedangkan  negatifnya adalah  kemungkinan  tidak  dapat  dihindarinya pertentangan  antar  kelompok  dalam  masyarakat yang  dapat  menunda  atau  bahkan  menghambat tercapainya  suatu  keputusan  bersama.  Fakta yang  ditemui  di  lokasi  sampel,    perencanaan
ADD masih sebatas beresensi positif dikarenakan perencanaan ADD dilakukan dengan  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat yang  diawali  dari  kegiatan  musyawarah  dusun (musdus).  Masyarakat  diberikan  kebebasan untuk menunangkan  segala ide-idenya  berkaitan kegiatan  yang akan direalisasikan. Kesepakatan- kesepakatan  yang  terjalin  selama  musyawarah berlangsung  menjadi  ketentuan  yang  harus dijalani  bersama,  sebab  kesepakatan  tersebut dapat  mempermudah  segala  aktivitas  yang dilaksanakan  masyarakat  dalam  memanfaatkan dana  ADD.  Kesepakatan  tersebut  berupa sumbangan  dari  warga  berbentuk  material  yang secara  langsung  dapat  dimanfaatkan  untuk pembangunan  jalan.  Hal  ini  terjadi  di  Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten
Wonosobo.  Beberapa  hal  yang  perlu  dijelaskan mengapa perencanaan secara partisipastif bermanfaat  yakni (a)  Masyarakat mampu  secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu  mengidentifikasi  bidang-bidang/atau sektor-sektor  yang  perlu  dilakukan  perbaikan, dengan  demikian  diketahui  masa  depan  mereka terutama  yang  terjadi  di  wilayah  sampel  bahwa jalan-jalan  protokol  yang  perlu  perbaikan  juga merupakan  hasil  rekomendasi  dari  masyarakat;
(b) Masyarakat dapat berperan dalam perencanaan  masa  depan  masyarakatnya  tanpa memerlukan  bantuan  para  pakar  atau  instansi perencanaan  pembangunan  dari  luar  daerah pedesaan. Masyarakat dapat menghimpun sumber  daya  dan  sumber  dana  dari  kalangan anggota  masyarakat  untuk  mewujudkan  tujuan yang  dikehendaki  masyarakat.  Hal  ini  terjadi  di Desa  Jangkrikan  Kecamatan  Kepil  Kabupaten Wonosobo  dimana  masyarakatnya  mengumpul- kan  dana  secara  swadaya  untuk  mempercepat pembangunan  jalan  dengan  penarikan  iuran perbulan  sebesar  Rp  100.000  yang  dialokasikan untuk kepentingan umum.
2. Partisipasi  dalam  Pelaksanaan,  menurut  Isbandi Rukminto Adi (2007) dapat dilihat dari dua segi positif  dan  negatif.  Pada  sisi  positif,  partisipasi adalah  bagian  terbesar  dari  suatu  program  yang dapat  menyelesaikan  pekerjaaan.  Tetapi  segi negatifnya  adalah  kecendrungan  yang  menjadi- kan  warga  masyarakat  sebagai  objek  pem- bangunan  dimana  warga  hanya  dijadikan pelaksana  pembangunan  tanpa  didorong  untuk mengerti  dan  menyadari  permasalahan  yang mereka  hadapi.  Sehingga  warga  masyarakat tidak  secara  emosional  terlibat  dalam  program, yang  berakibat  kegagalan  seringkali  tidak  dapat dihindari.  Teori  ini  sepadan  dengan  realita dilapangan,  dimana  bila  dicermati  dari  segi positifnya  partisipasi  di  lokasi  sampel  sangatlah memberi  nilai  positif  yang  besar  bagi  diri masyarakat.  Dimana  ADD  yang  dilaksanakan telah  relevan  dengan  kebutuhan  masyarakat,
karena semua kegiatan  yang menggunakan dana ADD  dengan  berdasarkan  aspirasi  masyarakat melalui  musdus  hingga  ke  musrenbangdes. Bahkan  masyarakat  sendiri  menjadi  pelaku majunya pembangunan di desa, dengan kekuatannya  sendiri  dan  tanggungjawab  yang dimilikinya sebagai  warga desa  yang  baik tanpa mengenal lelah membuat jalan hingga bermanfaat  untuk  semua  orang  terutama  dalam hal mendukung perekonomian warga.
Disampaikan lebih lanjut mengapa masyarakat mengetahui  kebutuhan  desanya  sendiri  karena beberapa  pertimbangan,  seperti  yang  diungkapkan oleh  Rahardjo  Adisasmita  (2006)  disebabkan  karena (a)  Masyarakat  memahami  sesungguhnya  tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya;  (b)  Masyarakat  mampu  menganalisis sebab  dan  akibat  dari  berbagai  kejadian  yang  terjadi dalam masyarakat; (c) Masyarakat mampu merumuskan  solusi  untuk  mengatasi  permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat; (d) Masyarakat  mampu  memanfaatkan  sumber  daya pembangunan  (SDA,  SDM,  dana,  teknologi)  yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam  rangka  mencapai sasaran pembangunan  masyarakatnya;  dan  (e)  Masyarakat dengan  upayanya  meningkatkan  kemampuan  SDM dan  kemauannya sehingga berlandaskan  pada kepercayaan  diri  dan  keswadayan  yang  kuat  dan mampu menghilangkan sebagian
besar ketergantungannya terhadap pihak luar. Penelusuran
di wilayah sampel mengungkapkan  partisipasi  masyarakat  sangat  baik, dikarenakan  sebagian  besar  menganggap  desanya adalah  sebagai  bagian  dari  rumahnya,  dimana masyarakat dilahirkan dan dibesarkan hingga mencari nafkah  di  desanya.  Fenomena  ini  sepadan  dengan yang  diungkapkan  Anggel  bahwa  partisipasi  yang tumbuh  dalam  masyarakat  dipengaruhi  oleh  banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan  seseorang  dalam  berpartisipasi,  salah satu  diantaranya  yaitu:  Lamanya  tinggal,  dimana lamanya  seseorang  tinggal  dalam  lingkungan  tertentu dan  pengalamannya  berinteraksi  dengan  lingkungan tersebut akan  berpengaruh pada partisipasi  seseorang. Semakin  lama  ia  tinggal  dalam  lingkungan  tertentu, maka  rasa  memiliki  terhadap  lingkungan  cenderung lebih  terlihat  dalam  partisipasinya  yang  besar  dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.
Lain  halnya  yang  diutarakan  Holil  (1980) unsur-unsur  yang  mempengaruhi  partisipasi  sosial yaitu: (a) Kepercayaan diri masyarakat; (b) Solidaritas dan integritas  sosial masyarakat;  (c)  Tanggung  jawab sosial  dan  komitmen  masyarakat;  (d)  Kemauan  dan kemampuan  untuk  mengubah  atau  memperbaiki keadaan  dan  membangun  atas  kekuatan  sendiri;  (e) Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;  (f)  Kepentingan  umum  murni,  setidak- tidaknya  umum  dalam  lingkungan  masyarakat  yang
bersangkutan,  dalam  pengertian  bukan  kepentingan umum  yang  semu  karena  penunggangan  oleh kepentingan  perseorangan  atau  sebagian  kecil  dari masyarakat.  Kegiatan  ADD  yang  berjalan  memang didasari  atas  kepentingan  umum  karena  masyarakat yang  menentukan  dan  masyarakat  yang  mengetahui kebutuhan-kebutuhannya;  (g)  Musyawarah  untuk mufakat  dalam  pengambilan  keputusan  dilakukan dengan  itikad  baik  untuk  mendapat  hasil  yang  baik. Komitmen  menjadi  penting  tatkala  begitu  banyak kebutuhan  yang  mendesak  dan  menjadi  aspirasi masyarakat,  namun  harus  juga  dipertimbangkan prioritas yang mendesak dan urgensi untuk realisasikan,  dari  semua  sampel  menyatakan  bahwa musyawarah  mufakat  sangatlah  penting  dalam merencanakan  kegiatan  ADD;  dan  (h)  Kepekaan  dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan  dan  kepentingan-kepentingan umum  masyarakat.  Sikap  responsiv  masyarakat  desa dibuktikan dengan masyarakat atas kesadarannya bahu membahu, bergotong royong berbaur dengan masyarakat  lainnya  untuk  mencapai  satu  tujuan  yaitu menciptakan iklim kegotongroyongan, tanpa memandang  harkat  dan  martabat  tapi  mencapai  misi kemajuan pembangunan secara harfiah.
Sejalan  perkembangannya,  masyarakat  dalam mengelola  ADD  juga  dihadapkan  faktor  penghambat diantaranya adalah keterbatasan dana ADD yang tidak bisa  mengakomodir  kebutuhan  masyarakat.  Faktor pendukung  yang  ditemui  masyarakat  diantaranya adalah  koordinasi  dan  komunikatif  yang  erat  antara Pemerintah  Desa  dengan  masyarakat,  transparansi pemerintah desa dalam melaporkan pertanggungjawaban ADD, sinkronisasi antara aspirasi  masyarakat  dengan  kegiatan  ADD.  Holil berpandangan Implikasinya dapat dilihat dari beberapa faktor, yang berasal dari luar diri masyarakat diantaranya  dipengaruhi  oleh  (1)  Komunikasi  yang intensif  antara  sesama  warga  masyarakat,  antara warga  masyarakat  dengan  pimpinannya  serta  antara sistem  sosial  di  dalam  masyarakat  dengan  sistem  di luarnya;  dan  (2)  Kebebasan  untuk  berprakarsa  dan berkreasi.  Lingkungan  di  dalam  keluarga  masyarakat atau  lingkungan  politik,  sosial,  budaya  yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya  prakarsa,  gagasan,  perseorangan  atau kelompok.
Dengan  demikian  peranan  pemerintah  daerah maupun  pemerintah  desa  adalah  merencanakan  dan mengorganisir  program  ADD  dengan  menyediakan bantuan tehnis dan bantuan bahan-bahan pokok, diluar kemampuan  masyarakat  setempat  dan  organisasi- organisasi  non  pemerintah  lainnya.  Oleh  karenanya partisipasi  masyarakat  menjadi  elemen  yang  penting dalam  pengembangan  masyarakat  desa,  mengingat masyarakat  yang  memahami  dan  mengerti  kondisi lingkungannya. Berdasarkan pemantauan di lapangan, ADD yang telah bergulir di masyarakat secara implisit bermanfaat  bagi  masyarakat  diantaranya  adalah:  (a) Desa  dapat  menghemat  biaya  pembangunan,  karena
desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan  hasil-hasilnya  dapat  dipelihara  secara  baik  demi keberlanjutannya.  Seperti  yang  diketahui  bahwa masyarakat  desa  yang  memperhitungkan  sendiri pengeluaran untuk pembangunan  fisik, tanpa mencari keuntungan  masyarakat  mengalokasikan  sebesar- besarnya  dana  yang  ada  untuk  perbaikan  jalan. Bahkan tenaga masyarakat dengan sukarela dipertaruhkan  demi  kepentingan  bersama,  tanpa mengenal lelah dan waktu masyarakat menyelesaikan pekerjaan  jalan  yang  dilakukannya  saat  ini;  (b)  Tiap- tiap  desa  memperoleh  pemerataan  pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat  desa,  disebabkan  pembangunan  di  desa- desa sampai dusun-dusun sudah mengalami perubahan, jalan becek telah di betonisasi, masyarakat dengan  mudah  mengakses  jalan  dengan  mengendarai kendaraan  roda  empat  atau  roda  dua;  (c)  Desa memperoleh  kepastian  anggaran  untuk  belanja operasional  pemerintahan  desa.  Sebelum  adanya ADD, belanja operasional pemerintahan desa besarnya tidak  pasti.  Karena  dalam  ketentuannya  sudah dijelaskan  30%  untuk  operasional  Pemerintah  Desa dan  70%  untuk  pemberdayaan  masyarakat;(d)  Desa dapat  menangani  permasalahan  desa  secara  cepat tanpa  harus  lama  menunggu  datangnya  program  dari pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota;  (e)  Desa  tidak lagi  hanya  tergantung  pada  swadaya  masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan  serta  sosial  kemasyarakat  desa;  (f) Dapat  mendorong  terciptanya  demokrasi  di  desa. ADD  dapat  melatih  masyarakat  dan  pemerintah  desa untuk  bekerjasama,  memunculkan  kepercayaan  antar pemerintah  desa  dengan  masyarakat  desa  dan mendorong  adanya  kesukarelaan  masyarakat  desa untuk  membangun  dan  memelihara  desanya;  dan  (g) Dapat  mendorong  terciptanya  pengawasan  langsung dari  dari  masyarakat  untuk  menekan  terjadinya penyimpangan.  Hal  ini  terjadi  di  Desa  Tegeswetan Kecamatan  Kepil  Kabupaten  Wonosobo,  bahwa masyarakat  bergerak  kritis  dan  segera  melaporkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bapermasdes apabila  ditemui  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh kepala  desa.  Seperti  yang  dilaporkan  masyarakat terkait kepala desa yang melakukan penggelapan dana ADD  sekitar  Rp  10.000.000,  atas  pelaporan masyarakat  tersebut  hingga  saat  ini  kepala  desa dikenai tindakan pidana 2 tahun penjara.
Menurut  Bahrul  Ulum  partisipasi  masyarakat dalam  mengelola  ADD  adalah  hak  bagi  warga  untuk menyuarakan,  mengakses,  mengontrol  program  ADD yang  ada  di  desanya.  Sedangkan  dampak  dari tingginya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  program tersebut  disebut  swadaya.  Pengelolaan  ADD  harus menyatu  di  dalam  pengelolaan  APBDes,  sehingga prinsip  pengelolaan  ADD  sama  persis  dengan pengelolaan  APBDes  yang  harus  mengikuti  prinsip- prinsip good governance yaitu  (a) Partisipatif, proses pengelolaan  ADD  sejak  perencanaan,  pengambilan keputusan  sampai  dengan  pengawasan  serta  evaluasi
harus  melibatkan  banyak  pihak.  Artinya  dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit saja tetapi  juga  harus  melibatkan  masyarakat  lain  seperti petani,  kaum  buruh,  masyarakat,  dll.  Sedari  awal  di lokasi  sampel  partisipasi  menjadi  tolak  ukur keberhasilan  ADD,  tanpa  masyarakat  ADD  tidak dapat  terealisasi  dengan  sempurna,  dan  tanpa masyarakat  pula  ADD  tidak  bermanfaat  apapun;  (b) Transparan, semua pihak dapat mengetahui keseluruhan  proses  secara  terbuka.  Selain  itu diupayakan  agar  masyarakat  desa  dapat  menerima informasi  mengenai  tujuan,  sasaran,  hasil,  manfaat yang  diperolehnya  dari  setiap  kegiatan  yang menggunakan  dana  ini.  Sikap  transparansi  di  lokasi sampel  sudah  diterapkan  oleh  Pemerintah  Desa kepada masyarakat, bahkan masyarakat mengetahuinya  melalui  poster  penggumuman  tentang ADD yang memuat kegiatan-kegiatan ADD sekaligus pertanggungjawaban  SPJ  ADD  juga  diketahui khalayak yang diinfokan melalui Musrenbangdes; dan (c)  Akuntabel,  keseluruhan  proses  penggunaan  ADD mulai  dari  usulan  peruntukkannya,  pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan  di  depan  seluruh  pihak terutama masyarakat desa.
Sehubungan dengan itu, seyogyanyalah partisipasi masyarakat menjadi faktor utama pendukung keberhasilan ADD. Masyarakat penggerak terciptanya akselerasi  pembangunan masyarakat desa, di  tangan  masyarakatlah  maju  mundurnya  desa menjadi prinsip yang harus dipahami oleh stakeholder di  desa.  Dengan  mengeyampingkan  kepentingan- kepentingan  pribadi  dan  egosentris  pemangku kebijakan  desa  dan  menomorsatukan  masyarakat  di atas  segala-galanya,  menjadikan  cita-cita  luhur  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  menjadi sesuatu  yang  urgen  untuk  ditindaklanjuti  dan ditingkatkan.  Oleh  karenanya,  partisipasi  masyarakat menjadi  langkah  kongkrit  terwujudnya  kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan secara parsial.

## SIMPULAN
Menyimak  uraian-uraian  di  atas,  dapat disimpulkan  beberapa hal  sebagai  berikut (1) Tingkat partisipasi  masyarakat  Desa  Tegeswetan  dan  Desa Jangkrikan  dapat  dilihat  pada  tahap  perencanaan, pelaksanaan  maupun  pengawasan  yang  tergolong sangat  baik.  (2)  Faktor  pendukung  dan  penghambat diantaranya  yaitu  (a)  Dukungan  dari  Pemerintah Kabupaten  dan  Pemerintah  Desa  yang  berkooperatif dan komunikasi efektif dalam meregulasikan ADD di wilayah  Desa  Tegeswetan  dan  Desa  Jangkrikan sehingga pelaporan pertanggungjawaban dapat dilaporkan  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan;  (b) Partisipasi  masyarakat  meningkat  karena  kesadaran untuk membangun desa telah tertanam dari dalam diri mereka untuk berkontribusi dalam pengelolaan ADD; (c)  Sikap  mental  Pemerintah  desa  yang  transparan, akuntabel  dalam  memanfaatkan  dana  ADD;  (d)
Masyarakat  kritis  dalam  mengawasi  pelaksanaan ADD sehingga meminimalisir terjadinya penyelewengan  dana  ADD;  dan  (e)  minimnya ketersediaan  dana  ADD  yang  tidak  semuanya  dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat desa.
Berdasarkan  simpulan  di  atas,  disarankan  (1) Hendaknya pemanfaatan ADD tidak hanya difokuskan untuk  pembangunan  fisik  semata,  karena  banyak aspek lainnya yang perlu menjadi atensi semua pihak; (2) Masyarakat perludilibatkan dalam pembuatan SPJ, mengingat  di  sekitar  desa  banyak  masyarakat  yang berpotensi  dan  memiliki  latar  belakang  pendidikan yang  memadai  dan  mampu  diberdayakan  secara maksimal  dalam  proses  pembuatan  laporan.  (3) Menambah  anggaran  ADD  dari  yang  semestinya, mengingat  ADD  sangat  bermanfaat  untuk  kemajuan pembangunan  desa;  (4)  Masyarakat  yang  terlibat dalam pengelolaan ADD perlu mendapat pengawasan dari pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Conyers,  Diana.  1991. Perencanaan  Sosial  di  Dunia Ketiga . Yogyakarta: UGM Press. Hetifah Sj. Sumarto. 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Holil  Soelaiman.  1980. Partisipasi  Sosial  dalam  Usaha Kesejahteraan Sosial . Bandung. Isbandi Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju
Penerapan . Depok: FISIP UI Press.
Mikkelsen, Britha. 1999. Metode Penelitian
Partisipatoris  dan  Upaya-upaya  Pemberdayaan:
Sebuah  Buku  Pegangan  Bagi  Para  Praktisi Lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Rahardjo Adisasmita. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Suharsimi,  Arikunto.  2003. Manajemen  Penelitian .  Cet.
Ke-IV. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008 ) . http://eprints.undip.ac.id/7610/1/Agus_
Subroto.pdf.
http://pemdeswonosobo.blogspot.com/2009/04/alokasi- dana-desa.html.
http://www.forumdesa.org/download/buku_saku_add/ buku_saku_ADD.pdf