Journal of Business and Management Review Vol. 1 No. 1 2020 Page 061-075 ISSN: 0101-0720
*Corresponding Author Email address: raiztsan@gmail.com

## Journal of Business and Management Review JBMR
homepage: http://profesionalmudacendekia.com/index.php/jbmr
The Effect of Good Corporate Governance and Islamicity Financial Performance Index of Internal Fraud Sharia Banking Period 2014-2017
Ayu Irmasari Raharjanti 1 ,
Rais Sani Muharrami 2* ,
1,2 Department of Sharia Banking, Islamic Economic and Business Faculty, IAIN Surakarta, Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo, Indonesia

## ARTICLE INFO ABSTRACT
This study aims to study the effect of Good corporate governance and the Islamic Financial  Performance  Index  on  Internal  fraud.  The  Islamicity  Financial Performance  Index  indicators  used  are  Profit  Sharing  Ratios,  Islamic  Income Ratios,  Islamic  Investment  Ratios,  and  Equitable  Distribution  Ratios.  Using quantitative  with  secondary  data  taken  from  the  website  of  each  Islamic  Banks (BUS) period 2014-2017. The survey used in this study is a company regristered in the Islamic Banks (BUS) Financial Services Statistics 2017. The total sample is 11 Islamic Banks. The technique of deliver data, while the data analysis technique uses multiple linear regression techniques with SPSS 23. The results of the study indicate that Good corporate governance and Islamic Income Ratio show positivity to  internal  fraud.  While  the  variable  Profit  Sharing  Ratio,  Islamic  Investment Ratio, and Equitable Distribution Ratio have no effect on Internal fraud. ISSN: 0101-0720 Keywords: Good corporate governance, Islamicity Financial Performance Index, Internal fraud

## Pendahuluan
Perkembangan lembaga keuangan Syariah penting bagi kelangsungan perekonomian, dengan harapan munculnya keuangan Syariah menjadi salah satu upaya memperkuat struktur ekonomi  dan  pasar  keuangan global  (BI, 2018).  Di  Indonesia,  berdasarkan data  dari  Islamic  Financing  Country  Index  (IFCI,  2017),  mengalami  penurunan peringkat,  yaitu  dari  enam  pada  2016  menjadi  tujuh  di  tahun  2017  (Global  Islamic Finance Report, 2017).
Untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  kinerja  perbankan  Syariah  serta perkembangannya,  maka  diperlukan  pengawasan  operasional  perusahaan. Pengawasan tersebut dapat digunakan untuk mengantisipasi terjadinya resiko,
seperti kecurangan (fraud) yang mengharuskan pihak bank melakukan pengawasan lebih.  Pengantisipasian  tindakan  fraud  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  (BI)  dengan mengeluarkan  Surat  Edaran  No.13/28/DPNP  pada  9  Desember  2011,  tentang penerapan strategi anti-fraud bagi bank umum (konvensional maupun Syariah). Menurut Bank Indonesia, fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja  dilakukan  untuk  mengelabui,  menipu,  atau  memanipulasi  bank,  nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kemudian menurut the Association of Certified fraud Examiners (ACFE, 2016), fraud adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain)  dilakukan  orang-orang  dari  dalam  atau  luar  organisasi  untuk  mendapatkan keuntungan  pribadi  ataupun  kelompok  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung merugikan pihak lain (Kennedy & Siregar, 2017).
Jadi dapat dikatakan bahwa fraud yang terjadi di dunia perbankan, merupakan suatu tindakan  penipuan  atau  manipulasi  yang  memberikan  keuntungan  bagi  pelaku, secara  individu,  kolektif  maupun  bekerjasama  dengan  pihak  luar  bank.  ACFE membedakan  fraud  menjadi  dua.  Pertama,  internal  fraud  (occupational  fraud) merupakan penipuan yang dilakukan oleh karyawan, manajer atau eksekutif untuk memperkaya individu melalui penyalahgunaan sumber dana atau asset perusahaan (http://www.acfe.com/fraud-101.aspx).
Kedua, Eksternal fraud adalah tindak penipuan yang dilakukan pihak ketiga seperti ketidakjujuran  vendor,  pemalsuan  informasi  akun  oleh  pelanggan,  pencurian informasi  kepemilikan,  penipuan  pajak,  kebangkrutan,  asuransi  maupun  penipuan pinjaman  (http://www.acfe.com/fraud-101.aspx).  Penelitian ini  membahas tentang internal fraud yang terjadi di perbankan Syariah, internal fraud terbagi menjadi tiga jenis, yaitu penyalahgunaan asset, korupsi dan penipuan laporan keuangan.
Berdasarkan  data  dari  Report  to  The  Nations    (RTTN)  2018,  internal  fraud  yang banyak  terjadi  di  dunia  adalah  penyalahgunaan  asset  yakni   89% dengan kerugian paling kecil dibandingkan korupsi dan manipulasi laporan keuangan, masing-masing sebesar $114.000, $250.000 dan $800.000 (ACFE, 2018). Dalam lingkup global, terdapat kasus internal fraud yang terjadi di Abu Dhabi Al Hilal Bank PJSC, yang melibatkan 38  karyawan  yang  berasal  dari  Asia  dan  Eropa.  Polisi  dan  Bank  Sentral  berhasil menyita 625 juta dirham. Beberapa karyawan diduga menarik dana pelanggan tidak aktif kemudian mentransfer dana dari akun Al Hilal ke akun palsu (Global Legal Post, 27/4/2018).
Gambar 1. Hasil Survei fraud Indonesia
Sumber: Survei fraud Indonesia 2016
Sedangkan  di  Indonesia  berdasarkan  laporan  dari  ACFE  Indonesia  pada  diagram diatas  menunjukkan  kasus  fraud  terbanyak  dalam  bentuk  korupsi,  presentase  67% dan  40,3%  diakibatkan  oleh  manajer  (ACFE  Indonesia  Chapter,  2016).  Fraud  yang terjadi dilakukan oleh karyawan tingkat bawah, manajer maupun pemilik (Anugerah, 2014).  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  badan  yang  mengawasi  kinerja  Lembaga keuangan,  termasuk  perbankan  di  Indonesia,  menyatakan  bahwa  sejak  dari  tahun 2014 sampai TW III 2016 terdapat 108 kasus perbankan, dimana 55% berasal dari kasus kredit, 21% rekayasa pencatatan, penggelapan dana sebesar 15%, transfer dana 5% dan pengadaan asset 4% (OJK, 2016).
31% 67% 2% Internal fraud Penyalahgunaan Aset Korupsi Penipuan Laporan Kauangan
Kasus  terjadi  pada  perbankan  nasional,  dimana  perbankan  Syariah  masuk  dalam perhitungan tersebut, antara lain kasus fraud yang terjadi di Bank Syariah Mandiri cabang Bogor, akibat dari kredit fiktif yang disalurkan senilai Rp 102 miliar dengan potensi  kerugian  sebesar  Rp  59  miliar,  kasus  ini  melibatkan  Kepala  kantor  cabang Bogor (kontan.co.id, 31/10/13). Kredit fiktif juga terjadi pada BJB Syariah dalam kasus korupsi pemberian kredit kepada PT Hastuka Sarana Karya (HSK) pada periode 2014- 2016, BJB Syariah diduga tidak melakukan pencairan kredit sesuai prosedur dengan disertakannya agunan dari debitur (Detik.com, 19/01/18).
Kasus fraud tersebut terjadi akibat kurangnya pengawasan pihak perbankan kepada karyawannya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwasannya  tata  kelola  perusahaan  tersebut kurang  atau  tidak  baik,  sehingga  menimbulkan  peluang  bagi  karyawan  untuk melakukan fraud. Oleh karena itu, perbankan dapat memperbaiki tata kelola melalui pedoman Good Corporate Governance (GCG).
Kemudian salah satu variabel yang diduga menjadi prediktor terjadinya internal fraud adalah  Islamicity  Financial  Performance  Index  (IFPI).  Menurut  Najib  &  Rini  (2016) IFPI memppunyai pengaruh yang negatif terhadap terjadinya fraud. IFPI yang diukur menggunakan  variabel  PSR,  IsIR,  IIR  dan  EDR  mengindikasikan  bahwa  sistem operasional  yang  dijalankan  oleh  bank  Syariah  telah  memenuhi  standar.  Adanya operasional  yang  sesuai  dengan  prinsip  Syariah  diharapkan  mampu  untuk meminimalisasi  terjadinya  kecurangan.  Dengan  demikian,  secara  teoritis  IFPI berpengaruh negatif terhadap terjadinya internal fraud.
The  Association  of  Certified  fraud  Examiners  (ACFE)  membedakan  fraud  menjadi dua. Pertama, Eksternal fraud adalah tindak penipuan yang dilakukan pihak ketiga seperti ketidakjujuran vendor, pemalsuan informasi akun oleh pelanggan, pencurian informasi  kepemilikan,  penipuan  pajak,  kebangkrutan,  asuransi  maupun  penipuan pinjaman (http://www.acfe.com/fraud-101.aspx).
Kedua,  internal  fraud  (occupational  fraud)  merupakan  penipuan  pekerjaan  yang dilakukan  oleh  karyawan,  manajer  atau  eksekutif  untuk  memperkaya  individu melalui penyalahgunaan sumber dana atau asset perusahaan
(http://www.acfe.com/fraud-101.aspx).  Internal  fraud  terbagi  menjadi  tiga  jenis, yaitu penyalahgunaan asset, korupsi dan penipuan laporan keuangan.
Jenis  Internal  fraud  dijelaskan  sebagai  berikut,  antara  lain  (Dewi,  2017:16-  21): Corruption (Korupsi), korupsi dapat diketahui melalui rekan kerja atau pemasok yang jujur.  Terdapat  empat  jenis  korupsi  yakni  benturan  kepentingan,  penyuapan, pemberian  hadiah  pemerasan  ekonomi  (Anugerah,  2014).  Hal  ini  sesuai  dengan penggolongan fraud pada the fraud tree oleh ACFE (Gambar 2.1).
Kemudian  Asset  Misappropriation  (Penyalahgunaan  Aset).  Berdasarkan  laporan setiap dua tahun sekali oleh ACFE (2018) menyebutkan bahwa penyalahgunaan aset menjadi  bentuk  penyimpangan  paling  banyak  kasusnya,  namun  paling  sedikit kerugian  yang  diakibatkan.  Kasus  tersebut  misalnya  skimming  (Pencurian  kas), persediaan  dan  pengeluaran.  Ketiga,  Financial  Statement  fraud  (Penyimpangan Laporan Keuangan). Laporan ACFE 2018 menunjukkan kerugian terbesar berasal dari tipe fraud ini, senilai $800.000. Hal ini terjadi karena penyalahgunaan prinsip-prinsip akuntansi (Anugerah, 2014).
Oleh sebab itu, untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada bank syariah dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, diperlukan pelaksanaan GCG sebagai syarat bagi bank syariah untuk berkembang dengan baik dan sehat. Pedoman GCG menggunakan lima prinsip, atau biasa disingkat TARIF (Jannah, 2016) yaitu:
1. Transparency  (Keterbukaan)  adalah  keterbukaan  dalam  mengungkapkan informasi yang material serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan.
2. Accountability (Akuntabilitas) adalah kejelasan dalam pembagian fungsi dan pelaksanaan  pertanggungjawaban  setiap  bagian  sehingga  perusahaan  dapat dikelola secara efektif.
3. Responsibility  (Pertanggungjawaban)  adalah  pengelolaan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  patuh  terhadap  prinsip korporasi.
4. Independency  (Kemandirian)  adalah  pengelolaan  dilakukan  secara professional  dengan  kompetensi  yang  memadai,  dan  tanpa  benturan  atau kepentingan pihak manapun.
5. Fairness  (Kesetaraan  atau  Kewajaran)  adalah  kesetaraan  yang  diberikan kepada  pemegang  saham,  sesuai  dengan  hak  dan  perjanjian  yang  sudah disepakati berdasar pada perundang-undang yang berlaku.
Penerapan GCG yang baik dapat meminilaisir fraud pada suatu perusahaan. Hal ini sesuai  dengan  penelitian  Anugerah  (2014)  bahwa  dengan  memahami  dan mempertimbangkan  prinsip,  fungsi  serta  peran  komite  audit  akan  mencegah  atau mengurangi terjadinya fraud. Dalam pelasanaan tata kelola perusahaan, sering timbul adanya masalah antar karyawan yang terkadang hal tersebut tidak disadari, namun dapat menimbulkan masalah yang lebih besar.
Agency problem salah satu permasalahan yang dapat dijelaskan dengan terori agensi. Teori  ini  memisahkan  kepentingan  principal  dengan  agen  yang  mengakibatkan asimetri informasi antara mereka. Asimetri informasi terjadi karena agen mengetahui informasi lebih  di  lapangan,  dibandingkan  pengetahuan  tentang  informasi  yang  di kenal/diketahui oleh principal dan stakeholder lainnya (Anugerah, 2014).

## Islamicity Financial Performance Index
Islamicity  Financial  Performance  Index  menjadi  salah  satu  cara  mengukur  kinerja keuangan bank syariah. Pengukuran yang digunakan bukan hanya mengungkapkan nilai-nilai  material  tetapi  juga  spiritual  bank  syariah.  Dalam  metode  ini  dapat menunjukkan evaluasi kinerja prinsip keadilan, kehalalan dan penyucian (takziyah) bank syariah. Islamicity Financial Performance Index akan disebut IFPI oleh peneliti pada pembahasan selanjutnya.
Kecurangan  dapat  tergambarkan  dalam  setiap  proksi  IFPI  dengan  menggunakan Stewardship Theory (Teori Kepelayanan) dan Sharia Enterprise Theory. Stewardship Theory  menyatakan  hubungan  yang  kuat  antara  keberhasilan  perusahaan  dan kepuasan  prinsipal,  kepuasan  tersebut  dapat  terwujud  dengan  menjaga  dan memaksimalkan  kekayaan  stakeholder  melalui  kinerja  perusahaan  (Marti,  2012:28). Sebagai  pihak  manajemen  akan  mematuhi  peraturan  yang  berkaitan  dengan operasional perusahaan, terbelebih perbankan Syariah.
Guna menghindari konflik kepentingan dan dominasi kepentingan salah satu pihak, maka kepentingan dan harapan bank syariah dapat diakomodir oleh sistem penilaian
kinerja keuangan dan kinerja sosial yang dikembangkan secara komperhensif. Kinerja keuangan  bank  syariah  yang  dapat  diwakili  dalam  beberapa  variable  dalam mengukur Kesehatan keuangan bank syariah (Aisjah & Hadianto, 2013).

## METODE
Objek  penelitian  Bank  Umum  Syariah  (BUS),  data  BUS  sesuai  dengan  daftar  yang tercantum  pada  Data  Statistik  Otoritas  Jasa  Keuangan  2017.  Kemudian  difokuskan pada perbankan Syariah periode 2014-2017. Merupakan penelitian kuantitaif olah data menggunakan SPSS 23 pada 11 Bank Umum Syariah, dengan menggunakan metode purposive sampling, antara lain:
1. PT. Bank Muamalat Indonesia
2. PT. Bank Victoria Syariah
3. PT. Bank BRISyariah
4. PT. Bank Jabar Banten Syariah
5. PT. Bank BNI Syariah
6. PT. Bank Syariah Mandiri
7. PT. Bank Mega Syariah
8. PT. Bank Panin Dubai Syariah
Metode  pengukuran  kinerja  bank  syariah  menggunakan  Islamicity  Financial Performance Index yang diperkenalkan oleh Hameed et al (2004) dalam tulisannya Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks, antara lain:
Hameed  et.  al.  (2004)  who  managed  toa  new  measurement  tool  called  Islamicity Performance  Index.  There  are  six  financial  ratios  as  measured  from  Islamicity Performance  Index,  the  profit  sharing  ratio,  zakat  performance  ratio,  equitable distribution ratio, ratio of welfare-employee directors, Islamic investment ratio versus non Islamic investment, Islamic income versus nonIslamic income.
Penelitian  ini  tidak  menghitung  Directors-Employee  Welfare  Ratio  karena membutuhkan metode kualitatif, sedang peneliti menggunakan metode kuantitatif. Peneliti  juga  tidak  menghitung  Zakat  Performance  Ratio  dikarena  data  yang dibutuhkan tidak bias diklaim untuk digeneralisasikan. Proksi yang digunakan dalam
penilitian adalah (Hameed & Alrazi, 2004): Profit Sharing ratio (PSR), Islamic Income Ratio (IsIR), Islamic Investment Ratio (IIR) dan Equitable Distribution Ratio (EDR).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian     ini     menggunakan     software     SPSS     yaitu     uji statistik deskriptif, uji  asumsi  klasik  (uji  normalitas,  multikolonieritas,  autokolerasi  dan heteroskedastisitas)  (dapat  dilihat  pada  lampiran)  dan  uji  hipotesis  (uji  koefisien determinasi, uji F dan uji t), selanjutnya akan di bahas mengenai  hasil uji hipotesis yang disajikan pada tabel:
Tabel 1. Adjusted R Square Adjusted R Square 0,317 Uji t GCG B 0,345 Sig. 0,006 PSR B 0,380 Sig. 0,106 IsIR B 130,971 Sig. 0,019 IIR B -1,117 Sig. 0,062 EDR B 1,119 Sig. 0,377
Nilai  Ajusted  R  Square  mempunyai  arti  seberapa  besar  variabel  dependen  dapat dijelaskan oleh variabel dependen. Tabel hasil koefisien determinasi (R2) dibawah ini menghasilkan nilai Adjusted R Square 0,317 atau 31,7%. Nilai 31,7% ini merupakan
representasi dari kemampuan variabel independen (GCG, PSR, IsIR, IIR, dan EDR) mempengaruhi Internal fraud sebagai variabel dependen. Sedangkan masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi Internal fraud, yakni sebesar 100% - 31,7% = 68,3%. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Internal fraud Perbankan Syariah Hasil pengujian H1 yakni untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance terhadap Internal fraud Perbankan Syariah, diperoleh dari tabel 4.10 yakni pada nilai Sig. GCG sebesar 0,006. Menggunakan batas signifikansi 0,05 (5%). Maka 0,006 < 0,05 yang  berarti  H1  diterima.  Dengan  demikian  dinyatakan  bahwa  variabel  Cood Corporate Governance (GCG) secara individual berpengaruh positif terhadap Internal fraud.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  sebelumnya,  Soleman  (2013)  bahwa dengan  penerapan  good  corporate  governance  yakni  adanya  transparansi, akuntabilitas,  kewajaran,  integritas  dan  partisipasi  akan  membantu  mencegah terjadinya fraud. Sejalan dengan Sula (2014) upaya fraud preventive dapat terealisasi dengan adanya stategi anti fraud, sistem pengawasan serta standar audit kepatuhan Syariah,  dimana  semua  aspek  tersebut  terdapat  pada  pelaksanaan  good  corporate governance yang baik.
Sebagaimana  penelitian  Anugerah  (2014),  In’airat  (2015),  dan  Jannah  (2016) menyatakan  bahwa  tata  kelola  perusahaan  dengan  manajemen  yang  baik,  akan mencegah atau mengurangi fraud.  Akan  tetapi, penelitian ini bertentangan dengan penelitian  dari  Najib  dan  Rini  (2016),  Nusron  (2017)  dan  Lidyah  (2018)  yang menyatakan bahwa good corporate governance tidak berpengaruh terhadap tindakan fraud.
Sesuai  dengan  teori  yang  digunakan,  berpengaruh  positif  nya  good  corporate governance  terhadap  internal  fraud  dikarenakan  hasil  self  assessment  perbankan Syariah yang membaik, akan mengurangi adanya internal fraud. Nilai komposit self assessment tertinggi adalah 3 (cukup baik), dengan jumlah fraud paling tinggi adalah 35.  Maka  masih  dibutuhkan  perbaikan  manajemen,  khususnya  pada  pencegahan internal fraud.
Pengaruh Profit Sharing Ratio terhadap Internal fraud Perbankan Syariah
Hasil pengujian H2 yakni untuk mengetahui pengaruh Profit Sharing Ratio terhadap internal  fraud  Perbankan  Syariah,  diperoleh  dari  tabel  4.10  yakni  pada  nilai  Sig. sebesar  0,106.  Menggunakan  batas  signifikansi  0,05  (5%).  Maka  0,106  >  0,05  yang berarti H2 ditolak. Dengan demikian dinyatakan bahwa variabel Profit Sharing Ratio (PSR) tidak berpengaruh  terhadap Internal fraud.
Tidak  berpengaruhnya  profit  sharing  ratio  terhadap  internal  fraud  menunjukkan bahwa  PSR  tidak  mampu  untuk  memprediksi  terjadinya  internal  fraud.  Hal  ini dikarenakan  pembiayaan  bagi  hasil  yang  diberikan  oleh  bank  Syariah  hanya difungsikan untuk menyalurkan dana bukan sebagai komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip Syariah (Nusron, 2017). Oleh karena itu, tinggi rendahnya rasio bagi hasil tidak berpengaruh terhadap internal fraud.
Dilihat dari data diskriptif nya bank Syariah pada Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014, PSR sebesar 0,22194 dengan jumlah internal fraud 53 dan data pada tahun 2015, PSR sebesar 0,27041 dengan jumlah internal fraud 8. Kemudian pada tahun 2016, PSR lebih besar dari 2014 yakni 0,30446 terjadi kecurangan 25.
Pengaruh Islamic Income Ratio terhadap Internal fraud Perbankan Syariah Hasil pengujian H3 yakni untuk mengetahui pengaruh Islamic Income Ratio terhadap Internal fraud Perbankan Syariah, diperoleh dari tabel 4.10 yakni nilai Sig. IsIR sebesar 0,019. Menggunakan batas signifikansi 0,05 (5%). Maka 0,019 < 0,05 yang berarti H3 diterima. Dengan demikian dinyatakan bahwa variabel Islamic  Income  Ratio  (IsIR) berpengaruh terhadap Internal fraud.
Dalam praktiknya, seluruh bank Syariah memiliki rasio pedapatan Islam yang tinggi. Meskipun memiliki rasio pendapatan Islam yang tinggi tetapi internal fraud di dalam bank Syariah juga banyak terjadi. Sehingga, semakin tinggi rasio pendapatan Islam, semakin  tinggi  pula  internal  fraud.  Dengan  demikian  IsIR  berpengaruh  positif terhadap internal fraud.
Berdasarkan  data  diskriptif  rasio  IsIR  Bank  Syariah  Mandiri  tahun  2014  sebesar 0,99986 terjadi jumlah fraud sebanyak 53, Bank Mega Syariah tahun 2014, IsIR sebesar 0,99983 terjadi fraud sebanyak 39. Tahun 2016, Bank Muamalat Indonesia memiliki rasio pendapatan Islam sebesar 0,99933 dengan jumlah fraud 83 dan pada tahun 2017,
Bank Muamalat Indonesia nilai IsIR sebesar 0,99949 dengan jumlah fraud sebanyak 35.
Pengaruh Islamic Investment Ratio terhadap Internal fraud Perbankan Syariah Hasil  pengujian  H4  yakni  untuk  mengetahui  pengaruh  Islamic  Investment  Ratio terhadap Internal fraud Perbankan Syariah, diperoleh dari tabel 4.10 yakni pada nilai nilai Sig. IIR sebesar 0,062. Menggunakan batas signifikansi 0,05 (5%). Maka 0,062 > 0,05 yang  berarti  H1  ditolak.  Dengan  demikian dinyatakan  bahwa  variabel Islamic Invesment Ratio (IIR) secara individual tidak berpengaruh terhadap Internal fraud. Islamic  Invesment  Ratio  (IIR)  tidak  berpengaruh  terhadap  Internal  fraud,  karena investasi  yang  dilakukan  oleh  perbankan  Syariah  berhubungan  langsung  dengan pihak  ketiga.  Pihak  ketiga  tersebut  adalah  perusahaan  dimana  bank  Syariah menanamkan modalnya. Pada posisi tersebut, bank Syariah akan lebih bisa menjaga amanah dan reputasi perusahaan jika ingin melakukan tindak kecurangan.
Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2014, IIR Bank Muamalat Indonesia 0,7558 terjadi internal fraud sebanyak 6. Kemudian tahun 2017 dengan nilai IIR 0,5488 terjadi sebesar 35 kecurangan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Najib dan Rini (2016)  bahwa  IIR  tidak  berpengaruh  terhadap  fraud  yang  terjadi  di  bank Syariah.Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marheni (2017) dan Nusron (2017), keduanya berpendapat bahwa Islamic Invesment berpengaruh negatif terhadap fraud pada perbankan Syariah.
Pengaruh Equitable Distribution Ratio terhadap Internal fraud Perbankan Syariah Hasil pengujian H5 yakni untuk mengetahui pengaruh Equitable Distribution Ratio terhadap Internal fraud Perbankan Syariah, diperoleh dari tabel
4.10  pada  nilai  Sig.  EDR  sebesar  0,377.  Menggunakan  batas  signifikansi  0,05  (5%). Maka  0,377  >  0,05  yang  berarti  H1  ditolak.  Dengan  demikian  dinyatakan  bahwa variabel  Equitable  Distribution  Ratio  (EDR)  secara  individual  tidak  berpengaruh terhadap Internal fraud.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  pengaruhnya  antara  EDR  dengan internal fraud. Menurut peneliti, hal ini dikarenakan pada perhitungan EDR terdapat
porsi  yang  tidak  memiliki  nilai,  yakni  dividen.  Sebagian  besar  dari  11  sampel perbankan Syariah secara berturut-turut tidak membagikan dividennya. Jadi hasilnya tidak  berpengaruh  terhadap  pencegahan  internal  fraud.  Selain  itu,  penelitian  ini menunjukkan bahwa nilai tertinggi yakni 0,170271 dan terendah - 1,584 juga memiliki jumlah fraud 0 atau perbankan Syariah tersebut tidak mengalami kecurangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. variabel  Cood  Corporate  Governance  (GCG)  berpengaruh  positif  terhadap Internal fraud.
2. Variabel Profit Sharing Ratio (PSR) tidak berpengaruh terhadap Internal fraud.
3. Variabel  Islamic  Income  Ratio  (IsIR)  berpengaruh  positif  terhadap  Internal fraud.
4. Variabel  Islamic  Invesment  Ratio  (IIR)  tidak  berpengaruh  terhadap  Internal fraud.
5. Variabel  Equitable  Distribution  Ratio  (EDR)  tidak  berpengaruh  terhadap Internal fraud.

## DAFTAR PUSKATA
AFCE. (2018). Report to the Nations Global Study on Occupational Fraud and Abuse. ACFE CHAPTER INDONESIA. (2016). Survai Fraud Indonesia.
Aisjah, S., & Hadianto, A. E. (2013). Performance Based Islamic Performance Index ( Study  on  the  Bank  Muamalat  Indonesia  and  Bank  Syariah  Mandiri).  Asia- Pasific Management and Business Application, 2(2), 98–110.
Anugerah, R. (2014a). Peranan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud. Jurnal Akuntansi, 3(1), 101–113.
Chapra,  M.  U.,  &  Ahmed,  H.  (2002).  Corporate  Governance  In  Islamic  Financial Institutions. In Islamic Development Bank.
Faozan,  A.  (2013).  Implementasi  Good  Corporate  Governace  dan  Peran  Pengawas Syariah di Bank Syariah. LA_Riba Jurnal Ekonomi Islam, VII(1), 1–14.
Global Islamic Finance Report. (2017). Global Islamic Finance Report 2017. Hameed, S., & Alrazi, B. (2004). Alternative Disclosure and Performance Measures For Islamic.
https://www.acfe.com/ https://acfe-indonesia.or.id/
http://www.globallegalpost.com/big-stories/islamic-bank-retrieves-$170-  million- as-it-uncovers-internal-fraud-17248478/
https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-mendalami-kredit-fiktif-bsm https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-selidiki-kasus-gadai-emas-bank mega- syariah
https://news.detik.com/berita/3823935/kasus-korupsi-bjb-syariah-polri-sita-  aset- 2-perusahaan-kontraktor
https://dosen.perbanas.id/kecilnya-market-share-pembiayaan-mudharabah- di- indonesia/
Ibrahim, S. S., Noor, A. H. M., & Man, N. C. (2013). Fraud: An Islamic Persperctive. The 5th International Conference on Financial Criminology (ICFC), 446–457.
In’airat,  M.  (2015).  The  Role  of  Corporate  Governance  in  Fraud  Reduction  -  A Perception  Study  in  the  Saudi  Arabia  Business  Environment.  Journal  of Accounting and Finance, 15(2), 119–128.
Isfandayani.  (2012).  Pengawasan  Perbankan  Syariah  untuk  Optimalisasi  Good Corporate  Governance  melalui  Islamic  Corporate  Identity :  Studi  Analisis Penyajian Laporan Keuangan Bank Umum Syari ’ ah. Maslahah, 1(1), 67– 82.
Jannah,  S.  F.  (2016).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Pencegahan Fraud  di  Bank  Perkreditan  Rakyat  (Studi  Pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  Di Surabaya). Jurnal Akuntasi: AKRUAL, 7(2), 177–191.
Kennedy,  P.  S.  johnson,  &  Siregar,  S.  L.  (2017).  Analisa  Perilaku  Fraud  Tipologi Korupsi ditinjau dari Demografi Pelaku. IKRAITH-HUMANIORA, 1(2), 86–96. Lidyah,  R.  (2018).  Islamic  Corporate  Governance  ,  Islamicityfinancial  Performance Index And Fraudat Islamic Bank. Jurnal Akuntansi, XXII(03), 437–453.
Marheni.  (2017).  Analisis  Kepatuhan  Prinsip-prinsip  Syariah  terhadap  Kesehatan Finansial dan Fraud pada Bank Umum Syariah. As-Syar’iyyah: Jurnal Ilmu
Syari’ah Dan Perbankan Islam, 2(1), 143–170.
Meilani,  S.  E.  R.  (2015).  Hubungan  Penerapan  Good  Governance  Business  Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank. Seminar Nasional Dan The 2nd Call for Syariah Paper, 182–197.
Mulyaningsih,  S.,  &  Fakhruddin,  I.  (2016).  Pengaruh  Non  Performing  Financing Pembiayaan  Mudharabah  dan  Non  Performing  Financial  Pembiayaan Musyarakah  terhadap  Profitabilitas  pada  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Media Ekonomi, XVI(1), 196–206.
Najib, H., & Rini. (2016). Sharia Compliance , Islamic Corporate dan Fraud pada Bank Syariah. Jurnal Akuntansi Dan Keungan Islam, 4(2), 131–146.
OJK. (2016). Siaran Pers Tekan Kasus Tindak Pidana Perbankan, OJK Luncurkan Buku “Pahami dan Hindari.”
OJK. (2018). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2018.
Purboastuti,  N.,  Anwar,  N.,  &  Suryahani,  I.  (2015).  Pengaruh  Indikator  Utama Perbankan  terhadap  Pangsa  Pasar  Perbankan  Syariah.  JEJAK:  Journal  of Economics  and  Policy, 8(1),  13–22. https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3850
Rahma, Y. (2018). The Effect Of Intellectual Capital And Islamic Performance Index On  Financial  Performance.  Akuntabilitas:  Jurnal  Ilmu  Akuntansi,  11(1),  105– 116. https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8804
Sayidah,  N.  (n.d.).  Mengurangi  Perilaku  Moral  Hazard  Melalui  Corporate Governance, 94–99.
Soleman, R. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud. JAAI, 17(1), 57–74.
Sugiyono. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta
Sujarweni,  V.  Wiratna.  2014.  Metodologi  Penelitian  (Lengkap,  Praktis  dan  Mudah Dipahami). Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS.
Sula, A. E., Alim, M. N., & Prasetyono. (2014). Pengawasan , Strategi Anti Fraud
,  dan  Audit  Kepatuhan  Syariah  sebagai  Upaya  Fraud  Preventive  pada  Lembaga Keuangan Syariah. JAFFA, 02(2), 91–100.
Widaningsih, M., & Hakim, D. N. (2015). Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap  Pencegahan  dan  Pendeteksian  Kecurangan  (Fraud).  Jurnal  Riset Akuntansi Dan Keuangan, 3(1), 586–602.