Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 334-338| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3437.334-338

## TANGGUNG JAWAB DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) KUTA MIMBA KABUPATEN BADUNG
Dewa Ayu Putu Mita Purnamasari, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali mitadewaayu49@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Fasilitas kredit tanpa agunan (KTA) pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Kuta Mimba Kabupaten Badung dapat meringankan beban masyarakat yang ingin berwirausaha, karena tanpa adanya jaminan kebendaan.  Tujuan dari penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengaturan  jika  debitur  dinyatakan  wanprestasi  pada  Koperasi  Serba  Usaha (KSU) Kuta Mimba Kabupaten Badung serta mengatahui tanggung jawab debitur dalam perjanjian kredit tanpa agunan (KTA) pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Kuta Mimba Kabupaten Badung. Penelitian ini dilakukan di KSU  Kuta  Mimba  di  Kabupaten  Badung,  Tipe  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  empiris  yaitu pendekatan permasalahan yang dilihat dari segi aturan-aturan hukum dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.    Hasil  penelitian  yang  diperoleh  pengaturan  jika  debitur  dinyatakan  wanprestasi  diatur  dalam Perjanjian Pinjaman pasal 6 dan 7 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.  Tanggung  jawab  kreditur  kepada  debitur  dalam  perjanjian  kredit  tanpa  agunan  (KTA)  adalah  yang pertama dilakukan dengan mendatangi debitur ke rumah dengan tujuan menanyakan apa yang menjadi penyebab tidak membayar kredit, yang kedua melakukan dengan penjadwalan ulang.
Kata kunci: Koperasi serba Usaha Kuta Mimba, Tanggung Jawab Debitur, Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.

## Abstract
Unsecured  credit  facilities  (KTA)  at  the  Kuta  Mimba  Business  Multipurpose  Cooperative  (KSU)  in  Badung Regency can ease the burden on people who want to be entrepreneurs, because there is no material guarantee. The purpose of this study is to determine the arrangement if the debtor is declared in default at the Multipurpose Business  Cooperative  (KSU)  Kuta  Mimba,  Badung  Regency  and  to  know  the  debtor's  responsibilities  in  the unsecured  credit  agreement  (KTA)  at  the  Multipurpose  Business  Cooperative  (KSU)  Kuta  Mimba,  Badung Regency.  This  research  was  conducted  at  KSU  Kuta  Mimba  in  Badung  Regency.  This  type  of  research  uses empirical legal research, namely a problem approach that is seen in terms of legal rules with the realities that exist in the field. The results of the research obtained that the arrangement if the debtor is declared in default is regulated in the Loan Agreement articles 6 and 7 which regulate the rights and obligations of the borrower and the lender. The responsibility of the creditor to the debtor in the unsecured credit agreement (KTA) is first done by visiting the debtor to the house with the aim of asking what is the reason for not paying the credit, the second is doing by rescheduling.
Keywords : Legal Responsibility of Debitors, Unsecured Credit, Kuta Mimba Multipurpose Cooperative

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum  artinya  segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Indonesia harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di negara Indonesia. Indonesia memiliki paham kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu paham  kebersamaan dengan hubungan antara warga negara berdasarkan atas asas kekeluargaan ( Elli Ruslina, 2013 ).
Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  merupakan  pesan moral  dan  pesan  budaya  dalam  konstitusi  Republik  Indonesia  di  bidang  kehidupan  ekonomi  ( Bagir Manan,  1995 ).  Pesan  konstitusianal  tersebut  tampak  jelas,  bahwa  yang  dituju  adalah  suatu  sistem ekonomi  berdasar  kebersamaan  dan  berdasar  atas  asas  kekeluargaan  ( Herman  Soewardi,  1985 ). Contoh  paling  ideal  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan  adalah  koperasi,  Koperasi merupakan  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang-seorang  atau  badan  hukum  Koperasi  dengan melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  Koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana telah dibuat dan  disahkan dalam  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ( Mohammad Hatta, 1981 ).
Manusia  dalam  kehidupan  sehari-hari  memiliki  kebutuhan  yang  beraneka  ragam  dan  selalu ingin  memenuhi  kebutuhan  yang  diinginkannya.  ( Gatot  Supramono,  2013 )  Untuk  memenuhi kebutuhan  tersebut,  manusia  harus  berusaha  dengan  cara  bekerja  keras  contohnya  dengan  cara membuka  usaha  sendiri  atau  berwirausaha.  Untuk  berwirausaha  tentunya  diperlukan  modal.  Untuk mendapatkan  modal  tersebut  dapat  dicapai  dengan  cara  berhutang  kepada  pihak  koperasi.  Namun kepalanya  saat seseorang  yang  ingin  berwirausaha  ketika  ingin  berhutang  kepada  koperasi  tapi  tidak memiliki  aset  untuk  dijadikan  agunan  untuk  pinjaman  yang  akan  diperoleh  dari  koperasi.  Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat menggunakan fasilitas kredit tanpa agunan (KTA).
Pemberian  kredit tanpa agunan  oleh koperasi ini dapat meringankan beban  masyarakat, karena kredit yang  diberikan  koperasi  tanpa  adanya  jaminan  kebendaan,  yang  selama  ini  menjadi  kendala  bagi masyarakat golongan ekonomi rendah. Koperasi Serba Usaha (KSU) Kuta Mimba Kabupaten Badung atau  yang  sering  disebut  dengan  KSU  Kuta  Mimba  memiliki  salah  satu  produk  yakni  kredit  tanpa agunan  (KTA).  Kredit  tanpa  agunan  ini  merupakan  kredit  yang  diberikan  tanpa  adanya  jaminan kebendaan  dan  kredit  yang  diberikan  sebesar  Rp.  5.000.000,00  dengan  jangka  waktu  biasanya  24 bulan  atau  2  tahun  saja,  hal  ini  menjadi  salah  satu  alternatif  perkreditan  bagi  calon  wirausaha  yang baru memulai usahanya karena tidak ada diperlukannya jaminan kebendaan.
Namun dalam pelaksanaannya, kredit tanpa agunan yang diberikan oleh KSU Kuta Mimba ini tidak  selalu  berjalan  dengan  baik  atau  lancar  sesuai  dengan  apa  yang  telah  dituangkan  dalam perjanjian  pinjaman,  Sehingga  seringkali  timbul  permasalahan  atau  pelanggaran  dalam  perjanjian kredit  tanpa  anggunan  oleh  debitur.  Jumlah  Penyaluran  Kredit  KSU  Kuta  Mimba  Dari  Tahun  2018 sampai dengan tahun 2020.
Nomor / Jenis Kredit Tahun 2018 Tahun 2019 Bulan  Januari  s/d September 2020 1. Kredit 986 827 837 2.Kredit Tanpa Agunan 146 125 64 3.Kredit Macet Tanpa Agunan  0 0 15 Tabel 1.1 Sumber Data KSU Kuta Mimba
Berdasarkan observasi awal di KSU Kuta Mimba terdapat 968 kredit pada tahun 2018, 827 kredit pada tahun  2019  dan  dari  bulan  Januari  sampai  dengan  bulan  September  terdapat  837  kredit.  Yang menggunakan fasilitas kredit tanpa agunan hanya berkisar 15% nya saja yakni di tahun 2018 sebanyak 146, tahun 2019 sebanyak 125, dan pada bulan Januari sampai dengan September 2020 sebanyak 64. Pada  tahun  2018  dan  2019  tidak  adanya  kredit  tanpa  agunan  yang  macet  namun  kasus  kredit  tanpa agunan  macet  mulai  muncul  sejak  awal  tahun  2020  ini  yakni  sebanyak  15  kredit  macet.  Yang melatarbelakangi  terjadinya  kredit  macet  yakni  ketidaksanggupan  menerima  pinjaman  untuk mengembalikan utang pokok dan bunga pada KSU Kuta Mimba.
Ni Made  Arin (2017) berpendapat bahwa pembangunan  ekonomi  di Indonesia  menempatkan UMKM  selalu  digambarkan  sebagai  sektor  yang  mempunyai  peranan  yang  penting,  karena  sebagian besar jumlah  penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional  maupun  modern.  Namun  demikian,  usaha  pengembangan  yang  telah  dilaksanakan  masih belum  memuaskan  hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan  UMKM sangat kecil  dibandingkan kemajuan  yang  dicapai  usaha  besar. Perjanjian  kredit  yaitu  ikatan  antara  debitur  (berhutang)  dengan kreditur (pemberi hutang) yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang terkait, yang mana  perjanjian  ini  biasanya  diikuti  dengan  perjanjian  (jaminan  penanggung),  ( Sang  Ayu  Kadek Wiesma  Dewintha  &  Ni  Putu  Purwanti,  2019 ).  Munculnya  fasilitas  kredit  tanpa  agunan  (KTA)  ini merupakan  suatu  aliernatif  yang  menarik  bagi  pengusaha  karena  pada  saat  ini  memang  sulit  didapat dana  rupiah  untuk  jangka  waktu  menengah  dan  panjang.  Sementara  itu,  melalui  kredit  tanpa  agunan (KTA)  mereka  (pengusaha)  dan  juga  perseorangan  dapat  memperoleh  dana  untuk  membiayai pembelian  barang  barang  modal  atau  juga  untuk  kegiatan  konsumsi  dengan  jangka  pengembalian antara  1  tahun  hingga  3  tahun  (atau  hingga  5  tahun)  dengan  persyaratan  yang  ringan    (Lambang Iswandi, 2019).
Terkait  dengan  latar  belakang  diatas,  maka  mendapatkan  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui pengaturan jika debitur dinyatakan wanprestasi pada Koperasi Serba Usaha (KSU)
Kuta  Mimba  Kabupaten  Badung  dan  untuk  mengetahui  tanggung  jawab  debitur  dalam  perjanjian kredit tanpa agunan (KTA) pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Kuta Mimba Kabupaten Badung.

## II. METODE PENELITIAN
Berdasarkan judul dan pemaparan yang dijelaskan diatas maka skripsi ini menggunakan tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan permasalahan yang  dilihat  dari  segi  aturan-aturan  hukum  dengan  kenyataan-kenyataan  yang  ada  di  lapangan,  yang kemudian  dikaitkan  dengan  adanya  gejala-gejala  hukum  yang  ada  didalam  kehidupan  masyarakat. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  Pendekatan  Perundang-undangan,  yaitu  pendekatan masalah  yang  didasarkan  teori  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sesuai dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas  pada  penelitian  ini,  dan  Pendekatan  Sosiologis,  yaitu pendekatan  yang  didasarkan  pada  fakta-fakta  yang  terjadi  di  lapangan  yang  berkaitan  dengan permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Adapun  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder.  Sumber  data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh dari sumbernya secara langsung atau diperoleh dari penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara atau  interview.  Dalam  hal  ini  pengumpulan  data  diperoleh  melalui  hasil  wawancara  dengan  para pengurus  di  KSU  Kuta  Mimba  di  Kabupaten  Badung  dan  sumber  data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan.  Untuk  lokasi  penelitian  pada  KSU  Kuta  Mimba  di  Jalan  Sriwijaya Nomor 18, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Jika  Debitur  Dinyatakan  Wanprestasi  Pada  Koperasi  Serba  Usaha  (KSU)  Kuta Mimba Kabupaten Badung.
Atas  ketentuan  Pasal  1238  KUHPerdata,  debitur  dianggap  telah  melakukan  wanprestasi  apabila  lalai dalam  melaksanakan  kewajiban  lewat  dari waktu yang telah  ditentukan  dan apabila  dalam perjanjian tidak ditentukan batas waktunya, maka diperlukan adanya surat peringatan dari kreditur kepada debitur untuk menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.
Wanprestasi  dilakukan  oleh  debitur  dikarenakan  2  kemungkinan,  yakni:  ( Abdul  Kadir Muhammad,  2000 )  Karena  keadaan  memaksa  atau  overmacht,  sehingga  diluar  kekuasaan  debitur Karena kesalahan debitur, baik sengaja maupun karena kelalaiannya. Dalam hukum wanprestasi, dapat dilihat pada Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Berikut  merupakan bentuk-bentuk  wanprestasi. Sedangkan  menurut Subekti  (2002) bentuk-bentuk  wanprestasi  yakni  sama  sekali  tidak  memenuhi prestasi,  prestasi  yang  dilakukan  tida  sempurna  Terlambat  memenuhi  prestasi  Melakukan  apa  yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.
Syarat debitur melakukan  wanprestasi pada KSU Kuta Mimba yakni  jika penerima pinjaman tidak  dapat  membayar  angsuran  sesuai  dengan  jangka  waktu  pinjaman  atau  telah  melawati  tanggal pembayaran,  sebagaimana  tercantumkan  pada  Pasal  2 Perjanjian  Pinjaman  yang  telah  ditandatangani oleh penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.
(Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit Ibu Ni Ketut Tantri pada tanggal 06 November 2020) Pengaturan wanprestasi pada KSU Kuta Mimba diatur dalam Perjanjian Pinjaman pasal 6 dan 7 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban peneima pinjaman dan pemberi pinjaman. Karena setiap pasal yang tercantum pada Perjanjian Pinjaman tersebut telah disepakati  oleh penerima pinjaman  dan  pemberi  pinjaman  dan  menjadi  dasar  bagi  penerima  pinjaman  dan  pemberi  pinjaman dalam  bertindak.  (Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  bagian  Kredit  Ibu  Ni  Ketut  Tantri pada tanggal 04 November 2020).
Dalam  hal  ini  pemberi  pinjaman  dan  penerima  mempunya  hak  dan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  sesuai  dengan  isi  dari  perjanjian  pinjaman  yakni  pemberi  pinjaman  Hak  pemberi pinjaman:  Pemberi  pinjaman  berhak  menuntut  pemenuhan  suatu  dari  penerima  pinjaman  sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan telah disepakatii oleh kedua belah pihak. Pemberi pinjaman berhak menagih denda sebesar 4% (empat) persen dari jumlah angsuran setiap bulannya jika debitur lalai memenuhi pembayaran yang harus dibayar.
Kewajiban pemberi pinjaman Pemberi pinjaman wajib menyerahkan uang yang di pinjamkan kepada penerima pinjaman setelah perjanjian  kredit telah ditanda-tangani  oleh pemberi pinjaman dan penerima  pinjaman.vPenerima  pinjaman  berhak  menerima  pinjaman  sejumlah  uang  dari  pemberi
pinjaman  yang  sebelumnya  telah  disepakati  besarnya  antara  kedua  belah  pihak.Penerima  pinjaman wajib  mengembalikan  utang  dalam  jumlah  yang  sama  disertai  dengan  pembayaran  bunga  yang  telah diperjanjikan,  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan.  Penerima  pinjaman  wajib  membayar angsuran  pokok  dan  bunganya  sebesar  1.5%  (satu  koma  lima  persen)  setiap  bulannya,  jika  penerima pinjaman  tidak  membayar  hutang  tepat  waktu  setiap  bulannya  maka  debitur  diwajibkan  untuk membayar denda sebesar 4% (empat persen) perbulan.
Penerima  pinjaman  diwajibkan  untuk  menyerahkan  harta  atau  kekayaannya  jika  sudah  tidak mampu  membayar  utang,  bunga  dan  denda  serta  diwajibkan  member  harta  atau  kekayaan  yang  lain jika tidak cukup untuk menutupi utangnya tersebut.

## 2. Tanggung Jawab Debitur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Kuta Mimba Kabupaten Badung
Setiap kredit yang bermasalah maka koperasi akan berupaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara rescheduling  (penjadwalan  kembali)  yaitu  suatu  upaya  hukum  untuk  melakukan  perubahan  terhadap beberapa  syarat  perjanjian  kredit  yang  berkenaan  dengan  jadwal  pembayaran  kembali/jangka  waktu kredit  termasuk  tenggang  (grace  period),  termasuk  perubahan  jumlah  angsuran.  Bila  perlu  dengan penambahan kredit.
Melalui reconditioning  (persyaratan kembali),  yaitu  melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka  waktu  kredit  saja.  Tetapi  perubahan  kredit  tersebut  tanpa  memberikan  tambahan  kredit  atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
Restructuring  (penataan  kembali),  yaitu  upaya  berupa  melakukan  perubahan  syarat  syarat perjanjian  kredit  berupa  pemberian  tambahan  kredit,  atau  melakukan  konversi  atas  seluruh  atau sebagian  kredit  menjadi  perusahaan,  yang  dilakukan  dengan  atau  tanpa  rescheduling  dan/atau reconditioning.    Namun  yang  paling  sering  digunakan  untuk  menangani  kredit  macet  yaitu rescheduling  (penjadwalan  kembali)  dengan  tujuan  utama  untuk  memperpanjang  jangka  waktu  jatuh tempo  pembiayaan  tanpa  mengubah  sisa  kewajiban  nasabah  yang  harus  dibayarkan  kepada  bank. Jumlah pembayaran angsuran nasabah menjadi lebih ringan karena jumlahnya diperkecil dari angsuran sebelumnya.  (Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bagian  Kredit  Ibu  Ni  wayan  Tantri  pada tanggal 12 November 2020).
Adapun  tujuan  dari  penjadwalan  ulang  yaitu  untukenghindarkan  kerugian  yang  berlebihan bagi koperasi karena harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan. Membantu memperingankan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali  usahanya  dan  dengan  menghidupkan  kembali  usahanya  akan  memperoleh  pendapatan  yang sebagian  dapat digunakan untuk  membayar  hutangnya dan sebagian bias untuk  melanjutkan  kegiatan usahanya.
Dengan penyelamatan kredit  maka penyelesaian kredit bermasalah  melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Dalam tindakan persuasif telah  disepakati bersama antara penerima  pinjaman  dan  pemberi  pinjaman  KSU  Kuta  Mimba  telah  bekerja  sama  dengan  asuransi jamkrida  (Jaminan  Kesehatan  Daerah)  karena  sejak  awal  pencairan  kredit  oleh  kreditur,  secara otomatis  debitur  harus  masuk  asuransi  jamkrida  yang  hanya  melakukan  bayaran  diawal  saja  sebesar Rp.  138.000,00.  Besarnya  pembayaran  asuransi  jamkrida  ini  tergantung  jangka  waktu  pengembalian kredit oleh penerima pinjaman. Hal ini karena KSU Kuta Mimba melakukan kerja sama dengan JKD Bali  dalam  menangani  masalah  kredit  yang  macet.  Dan  mengenai  pembayaran  angsuran  pokok  dan bunganya langsung didebet dari SISUKOP (Simpanan Sukarela Koperasi) yang bisa dilakukan dengan cara  menabung  setiap  harinya.  (Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ketua  KSU  Kuta Mimba  pada tanggal 12 November 2020).
Pada dasarnya asuransi jamkrida hanya bertanggung jawab atas 75% (tujuh puluh lima persen) dari  seluruh  jumlah  hutang  debitur,  jika  mencukupi  maka  hutang  debitur  dianggap  lunas  tapi  jika masih kurang maka kreditur berhak menyita harta benda yang dimiliki oleh debitur untuk mengcover seluruhnya sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 7 dalam perjanjian pinjaman pada KSU Kuta Mimba. Namun  misalnya debitur  meninggal  dunia  dan sisa hutang  debitur masih ada  maka para ahli waris  tidak  diharuskan  untuk  membayar  sisa  hutang  yang  dimiliki  oleh  debitur,  karena  asuransi jamkrida  tersebut  akan  bertanggung  jawab  100%  (seratus  persen)  dari  seluruh  hutang  yang  harus
dibayar  oleh  debitur  tersebut.  Penagihan  secara  langsung  ini  dilakukan  KSU  Kuta  Mimba  langsung kepada debitur sampai batas yang telah ditentukan sebanyak tiga kali berturut-turut. Setelah dilakukan penagihan  secara  langsung  tetap  tidak  membuahkan  hasil,  maka  tindakan  tersebut  digunakan  oleh koperasi selaku pemberi pinjaman sebagai alat bukti dalam membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk  dilakukan pemanggilan paksa. (Berdasarkan hasil  wawancara dengan Ketua KSU Kuta Mimba pada tanggal 12 November 2020).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari tulisan yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu pengaturan jika debitur dinyatakan  wanprestasi  pada  koperasi  serba  usaha  (KSU)  kuta  mimba  di  Kabupaten  Badung  ialah sebagaimana pengaturan wanprestasi pada KSU Kuta Mimba diatur dalam Perjanjian Pinjaman pasal 6 dan  7  yang  mengatur  mengenai  hak  dan  kewajiban  penerima  pinjaman  dan  pemberi  pinjaman. Tanggung  jawab  debitur  dalam  perjanjian  kredit  tanpa  agunan  (KTA)  pada  koperasi  serba  usaha (KSU) kuta mimba Kabupaten Badung adalah yang pertama dilakukan dengan mendatangi debitur ke rumah, kedua melakukan penjadwalan ulang yaitu penetapan kembali jangka waktu kredit. Jika selama penjadwalan ulang kredit tersebut debitur tetap tidak bisa membayar kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut  turut  maka  secara  tidak  langsung  debitur  dinyatakan  wanprestasi.  Asuransi  jamkrida  hanya bertanggung  jawab  atas  75%  (tujuh  puluh  lima  persen)  dari  seluruh  jumlah  hutang  debitur,  jika mencukupi maka hutang debitur dianggap lunas tapi jika masih kurang maka kreditur berhak menyita harta benda yang dimiliki oleh debitur untuk mengcover seluruhnya sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 7 dalam perjanjian kredit pada KSU Kuta Mimba.

## 2. Saran
Dari  hasil  paparan  dan  simpulan  penelitian,  peneliti  memberikan  saran  dengan  adanya  kredit  tanpa agunan  ini  sebaiknya  pemerintah  (Bidang  Perkoperasian)  segera  mengeluarkan  Rancangan  Undang- Undang  mengenai  kredit  tanpa  agunan  agar  para  debitur  dan  kreditur  mempunyai  pegangan  pasti mengenai  hal  dan  kewajibannya.  Semakin  banyak  bentuk-bentuk  wanprestasi  yang  dapat  dilakukan oleh  para  pihak  mengingat  segala  kemungkinan  yang  dapat  terjadi.  Maka  diharapkan  dalam melakukan  perjanjian  para  pihak  tela  mengantisipasi  segala  kemungkinan  yang  akan  muncul  dalam perjanjian  dan  pihak  KSU  Kuta  Mimba  harus  melakukan  penilaian  dengan  seksama  kepada  calon debitur  dengan  menerapkan  prinsip  5  C.  Dalam  hal  ini  mempertemukan  kedua  belah  pihak  yang berperkara memberikan solusi atau pemecahan  masalah  dengan adil  dan bijaksana antara debitur dan kreditur.

## DAFTAR PUSTAKA
Arin, N. M. (2017). Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (Umkm) Di Denpasar. Acta Comitas , Vol 1 , 122–127.
Dewintha,  S.  A.  K.  W.,  &  Purwanti,  N.  P.  (2019).  Tanggung  Jawab  Penanggung  Kepada Debitur Wanprestasi dalam Hal Terjadi Kredit Macet. Kertha Semaya , Vol 7 (5). Hatta, M. (1981). Pengertian Pancasila . PT. Inti Idayu Press. Jakarta.
Kadir, M. A. (2000). Hukum Perdata Indonesia . Citra Aditya Bakti. Bandung. Manan,  B.,  Magnar,  H.  K.,  &  H,  M.  (1995). Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Konstitusi Suatu Negara . Mandar Maju. B andung. Ruslina, E. (1945). Dasar Perekonomian Indonesia  Dalam Penyimpanan Mandat  Konstitusi UUD Negara Tahun 1945 . Media. Jakarta. Soewardi, H. (1985). Koperasi (Suatu Kumpulan Makalah) . Ikopin. Bandung.
Siswandi,  L.  (2019).  Kreditur  Dan  Debitur  Dengan  Hak  Perlindungan  Hukum  Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan. Ilmu Hukum , Vol 15 (1). Subekti. (2002). Hukum Perjanjian (Cet. 22). Intermasa. Jakarta. Supramono, G. (2013). Perjanjian Utang Piutang . Kencana Prenamedia Grup. Jakarta.