## SERANGAN SIBER DI MASA PANDEMI: BANYAK AGRESI MINIM PROTEKSI
Fauzan Hanafi Institut Agama Islam Negeri Ternate Email: Fauzanhanafi@iainternate.ac.id

## Abstract
The  increasing  use  of  internet  connections  for  daily  needs including  for  conducting  electronic  transactions  during  the  Covid-19 pandemic has made the issue of personal data protection an important issue to discuss. To what extent the security of personal data which could contain sensitive personal information is protected, what are the forms of policies  and  regulations  regarding  personal  data  protection,  are questions  that  must  be  answered.  In  fact,  according  to  regulations, Indonesia has a Personal Data Protection Law, the regulations regarding the  protection  of  personal  data  are  still  scattered  in  several  laws  and regulations, which do not specifically regulate the protection of personal data,  especially  in  electronic  systems.  This  study  attempts  to  provide  a big picture of the urgency of protecting personal data, especially during the Covid-19 pandemic, and the answers to these questions, by combining research library research models and juridical-normative studies.
Keywords : protection of personal data, electronic witnessing

## Abstrak
Maraknya  penggunaan  sambungan  internet  untuk  keperluan sehari-hari  termasuk  untuk  melakukan  transaksi  elektronik  dimasa pandemic covid-19 ini menjadikan isu tentang perlindungan data pribadi menjadi  masalah  yang  penting  untuk  dibahas.  Sejauhmana  keamanan data  pribadi  yang  bisa  jadi  berisi  tentang  informasi  sensitive  pribadi
seseorang terlindungi, bagaimana bentuk kebijakan dan regulasi tentang perlindungan data pribadi, merupakan pertanyaan yang harus dijawab. Faktanya,  secara  regulasi,  Indonesia  belum  memiliki  Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Adapun regulasi tentang perlindungan data pribadi  tersebut  masih  tercecer  dibeberapa  peraturan  perundang- undangan,  yang  rasanya  tidak  secara  spesifik  mengatur  tentang perlindungan data pribadi khususnya pada system elektronik. Penelitian ini  mencoba  untuk  memberikan  gambaran  besar  tentang  urgensi perlindungan  data  pribadi  terutama  di  masa  pandemic  covid-19  dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan menggabungkan model penelitian library research dan kajian yuridis-normatif.
Kata Kunci: perlindungan data pribadi, transaksi elektronik

## A. Pendahuluan
Sejak  aktivitas  perkantoran  dan  sekolah  beralih  ke  internet, angka cyber-crime ikut  meningkat.  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara (BSSN)  mencatat sebanyak  88.414.296  serangan  digital di  Indonesia antara 1 Januari-12 April  2020, dengan jenis serangan terbanyak yakni Trojan Activity sebanyak 56%. 1 Interpol juga melaporkan hal yang sama bahwa  pandemi  COVID-19  menjadi  konteks  berbagai  jenis  serangan siber yang ditujukan untuk mencuri data, menyebabkan gangguan sampai penghentian  sistem  untuk  meminta  tebusan,  menipu  korban,  dan
1 Retia Kartika Dewi, “BSSN Catat Adanya 88,4 Juta Serangan Siber Selama Pandemi Corona,”
Kompas.Com , April 23, 2020, https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/23/165400665/bssn- catat-adanya-88-4-juta-serangan-siber-selama-pandemi-corona?page=all.
menyebarkan informasi yang tidak benar. 2
Jumlah  serangan  digital  ini  jauh  lebih  tinggi  dari  tahun sebelumnya  seiring  dengan  semakin  banyaknya  orang-orang  yang melakukan  aktivitas  pada  layanan  daring . Dalam  laporan  Kaspersky, layanan  dan  situs  yang  paling  sering  diserbu  adalah  situs-situs  populer dan vital, seperti situs pemerintahan dan Pendidikan.  Jenis serangannya berupa  DDoS  meningkat  sebannyak  217%  di  tahun  2020. 3 DDOS  atau Denial of service yaitu upaya jahat untuk membuat layanan online tidak tersedia bagi pengguna, biasanya dengan mengganggu atau menangguhkan sementara layanan server hostingnya .
Meningkatnya serangan digital di masa pandemi adalah tren yang mencemaskan, karena peretas tak hanya menyerang individu, perusahaan dan  organisasi  pun  turut  kena  serangan.  Metodenya  pun  jauh  lebih beragam dan susah dideteksi dari sebelumnya.
Menurut  Sekretaris  Umum  Interpol,  Jurgen  Stock  para  peretas memanfaatkan momen pandemi sebagai kesempatan untuk melancarkan serangan digital. 4 Ketidakstabilan dan kecemasan dengan menghawatirkan hal-hal  yang tidak terkendali dimasa depan, utamanya terkait kapan waktu pandemi ini akan berakhir memicu terjadinya stres dianggap sebagai celah untuk mengembangkan serangan-serangan digital
2 Jürgen Stock, “INTERPOL Report Shows Alarming Rate of Cyberattacks during COVID-19,” Interpol.Int , August 4, 2020, https://www.interpol.int/News-and- Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-of-cyberattacks-during-COVID-19.
3 The Kaspersky Lab commentary team, The Kaspersky Lab Global IT Risk Report , 2020, https://media.kaspersky.com/documents/business/brfwn/en/The-Kaspersky-Lab-Global-IT-Risk- Report_Kaspersky-Endpoint-Security-report.pdf.
4 Stock, “INTERPOL Report Shows Alarming Rate of Cyberattacks during COVID-19.”
termutakhir. 5
Berbeda  dengan  serangan  siber  yang  terjadi  sebelumnya  di Indonesia 6 ,  serangan  ciber  kali  ini  berhubungan  dengan  Covid-19. Semenjak pandemi dilansir WHO Februari silam, masyarakat  beramai- ramai mencari informasi tentang Covid-19. Melihat kesempatan ini, para peretas mendesain serangannya dengan tema Covid-19 untuk menjebak dan mencuri data masyarakat.
Peningkatan pengguna system elektronik dan transaksi elektronik di masa pandemic covid-19 atau era new normal seperti sekarang harus dibarengi dengan peningkatan aspek perlindungan hukum bagi pengguna system elektronik dan transaksi elektronik tersebut, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dari kebocoran informasi yang bersifat pribadi (privasi).
Untuk mengatur perlindungan data pribadi dalam hal kerahasaiaan komunikasi  dan  informasi  pribadi  seseorang  kaitannya  sebagai perlindungan  hak  privasi,  pertama  kali  diwujudkan  melalui  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi  yang  memuat ketentuan  tentang  larangan  penyadapan.  Seiring  dengan  meluasnya penggunaan  system  elektronik  dan  transaksi  elektronik,  pengaturan tentang  perlindungan  data  pribadi  seseorang  termaktub  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (UUITE),  yang  kemudian  dikembangkan  lagi  lewat amandemen UUITE dengan diterbitkannya Unadang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008
5 Moh. Muslim, “Manajemen Stress Pada Masa Pandemi Covid-19,” ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis 23, no. 2 (2020): 192–201, https://ibn.e- journal.id/index.php/ESENSI/article/view/205.
6 Dista Amalia Arifah, “Kasus Sybercrime Di Indonesia,” Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) 18, no. 2 (2011): 185–195, https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/2099.
tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  namun  dalam  beberapa literatur,  pengturan  dalam  UUITE  dan  UUITE  terbaru  tersebut  masih terlalu umum dan belum dapat menjawab problem terkait perlindungan data pribadi seseorang.
Perlindungan  terhadap  data  pribadi  sebenarnya  merupakan pengembangan dari perlindungan hak privasi seseorang. Hak privasi itu sendiri  dapat  diterjemahkan  sebagai  klaim  dari  person/individu  atau kelompok  untuk  menentukan  sendiri  tentang  kapan,  bagaimana  dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang  lain. 7 Adapun  konteks  privasi  dalam  diri  seseorang  mencakup keluarga,  tubuh,  jenis  kelamin,  rumah  termasuk  alamat  rumah,  dan komunikasi  dan  informasi  pribadi  seseorang. 8 Privasi  juga  dianggap sebagai suatu konsep yang terdiri dari tiga unsur yan bersifat independen dan  tereduksi  yakni  kerahasiaan,  anonimitas  dan  kesendirian. 9 Hal  itu kemudian  juga  membuat  privacy  diidentifikasikan  dengan    control individu  atas  3  (tiga)  unsur  dalam  kehidupannya,  diantaranya:  (i) informasi  pribadi  tentang  dirinya,  (ii)  kerahasiaan  identitas  pribadinya, (iii)  pihak-pihak  yang  dapat  memiliki  akses  inderawi  terhadap seseorang/pibadi tersebut. 10
Pertanyaan  yang  timbul  sekarang,  sejauh  mana  keamanan  data pribadi  seseorang  yang  melakukan  transaksi  elektronik?  Bagaimana kebijakan  dan  regulasi  yang  diterapkan  di  Indonesia  untuk  melindungi
7 Alan F. Westin, Privacy and Freedom (New York: Atheneum, 1967).
8 Daniel J. Solove, Understanding Privacy (Harvard University Press, 2008).
9 Ruth Gavinson, “Privacy and the Limits of Law,” Yale Law Jurnal 89, no. 3 (1980): 421–471.
10 Ferdinand David Schoeman, Philosophical Dimensions of Privacy: An Antologi , ed. Ferdinan David Schoeman, 1st ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1984).
data pribadi seseorang? Penelitian ini mencoba untuk menekankan pokok bahasan  pada  urgensi  Perlindungan  Data  Pribadi  terutama  dalam transaksi elektronik di masa Pandemi Covid-19. Dengan mengumpulkan data  dan  fakta  dari  sumber-sumber  yang  dapat  dipercaya,  baik  melalui buku, jurnal, artikel, berita di media massa mainstream dan beberapa data dari  Non-Government  Organisation  (NGO)  yang  melakukan  analisis terkait isu yang relevan dengan penelitian ini.
Penelitian ini menggunakan metode library research atau kajian kepustakaan  yang  mana  data  diambil  dari  buku-buku  dan  jurnal-jurnal baik yang nasional maupun internasional terutama yang berkaitan dengan objek yang diteliti dalam penelitian ini yakni perlindungan data pribadi. Untuk  menopang  data  pada  kajian  kepustakaan,  penelitian  ini  juga mengambil  data  melalui  metode content  analysis yang  diambil  dari beberapa content di website dari lembaga survei nasional seperti Asosiasi Pengguna  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII)  dan  Lembaga  survei Internasional seperti, GlobalWebIndex dan WeAreSocial melalu, motede ini  juga  digunakan  untuk  mencari  fakta  terkait  isu  yang  sementara diangkat  melalui  pencarian  berita  pada  media-media  mainstream  untuk mendukung  data  dan  hasil  penelitian.  Penggunaan  media  mainstream untuk  mencari  fakta  terkait  problematika  yang  diangkat  juga  untuk menjaga kredibelitas dari penulisan penelitian ini.

## B. Temuan Dan Pembahasan

## Angka Pengguna Internet di Indonesia
Untuk  mengukur  urgensi  terhadap  perlindungan  data  pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia, ada baiknya dimulai dari angka pengguna  Internet  Indonesia.  Berdasarkan  hasil  survey  di  awal  Januari 2020 Indonesia masuk dalam kategori negara dengan populasi pengguna Internet terbesar di Dunia, dengan angka 64% , atau sebesar 175,4 juta-
an  pengguna  Internet  dari  total  populasi  penduduk  Indonesia  yang menjacapi  272,1  juta  jiwa,  atau  meningkat  meningkat  25  juta  (+  17%) antara  tahun  2019  dan  2020. 11 Sementara  Hasil  survei  dari  Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) dari tahun 2019 hingga Quartal ke-2 2020 menggambarkan bahwa pengguna Internet di Indonesia sudah menyentuh  angka  196.71  juta  jiwa  atau  73.7%  dari  total  penduduk Indonesia  yang  berjumlah  266.91  juta  jiwa. 12 Peningkatan  jumlah pengguna  internet  di  Indonesia  mempengaruhi  peningkatan  pengguna Internet  global  yang  menurut  laporan  dari  WeAreSocial.com  mencapai angka  4,66  miliar  pengguna  dengan  penetrasi  sebesar  60%  dari  total populasi  sebanyak  7,81  miliar  orang. 13 GlobalWebIndex  melakukan pengukuran  pertumbuhan  pengguna  Internet  di  Indonesia  sejak  tahun 2012  sampai  dengan  2018,  faktanya  ada  pertumbuhan  sebanyak  263% pengguna Internet dalam rentang usia 16 – 64 tahun, berada di atas India yang tumbuh 203%. 14
Masifnya  pengguna  internet  tersebut  berbanding  lurus  dengan maraknya  penggunaan  berbagai  aplikasi  termasuk  media  social  dan e- commerce, Ada  160,0  juta  pengguna  media  sosial  di  Indonesia  pada Januari  2020,  artinya  jumlah  pengguna  media  sosial  di  Indonesia meningkat  12  juta  (+  8,1%)  antara  April  2019  dan  Quartal  pertama
11 Wearesocial and Hootsuite, Digitital 2020: Global Digital Overview “ Essential Insight Into How People Around The World Use The Internet, Mobile Devices, Social Media, And Ecommerce,” 2020.
12 Assosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) and Indonesia Survey Center, LAPORAN SURVEI INTERNET APJII 2019 – 2020 (Q2) (Jakarta, 2020).
13 Wearesocial and Hootsuite, Digitital 2020: Global Digital Overview “ Essential Insight Into How People Around The World Use The Internet, Mobile Devices, Social Media, And Ecommerce.”
14 GlobalWebIndex and Datum Future, The Data Confidence Index , 2018.
2020. 15 Sedangkan  untuk  pengguna e-commerce di  Indonesia,  per- oktober 2020 sebesar 87% dari total pengguna internet yang berusia 16 – 18  tahun,  dan  79%  diantaranya  menggunakan  perangkat  seluler (smartphone). 16
Angka tersebut juga meningkat masa pandemic covid-19, dilansir iNews.id berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh alvara Research Center  bahwa  angka  pengeluaran  belanja  masyarakat  atas  kebutuhan internet  meningkat  sebesar  8,1%  diera  pandemi  covid-19  ini. 17 Hal  ini juga diakui oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dimana pada  masa  pandemic  covid-19  angka  penggunaan  internet  naik  hingga 10% dari masa normal. 18 Penggunaan internet yang cukup massif tersebut juga  disebakan  aturan work  from  home yang  dibuat  oleh  pemerintah dalam  rangka  menerapkan social  distancing dan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga penggunaan aplikasi dan media online seperti  Aplikasi  Email,  Zoom  Meetings,  Google  Meetings,  Google Classrooms, Whatsapp dan lain sebagainya, menjadi popular digunakan baik untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan, dan   tugas sekolah, dan pekerjaan lain.
Penggunaan Internet yang begitu massif di era pandemic covid-19 ini kemudian menimbulkan kerisauan yang cukup besar pada masyarakat, dari segi keamanan transaksi dan keamanan privasi termasuk keamanan
15 “Social Media Users Pass the 4 Billion Mark as Global Adoption Soars - We Are Social.”
16 Wearesocial and Hootsuite, Digitital 2020: Global Digital Overview “ Essential Insight Into How People Around The World Use The Internet, Mobile Devices, Social Media, And Ecommerce.”
17 Abdul Rochim, “Penggunaan Internet Melonjak Di Masa Pandemi Covid-19, Paling Banyak Digunakan Untuk Kirim Pesan,” Inews.Id .
18 Robertus Wardi, “WFH, Pengguna Internet Naik 10 Persen,” Beritasatu.Com .
data  pribadi.  Hasil  survei  yang  dilakukan  oleh  GlobalWebIndex sebagaimana  dilansir  WeAreSocial  pada  Oktober  2020  membuktikan 35%  dari  pengguna  Internet  di  Indonesia  yang  berusia  16-64  tahun merasa  khawatir  dengan  keamanan  data  pribadi  mereka  yang  dipegang oleh  perusahaan  penyedia  jasa  sistem  elektronik,  dan  transaksi elektronik. 19

## Kasus Keamanan Data Pengguna Internet di Indonesia
Perkembangan dan kemajuan teknologi kemudian menyebabkan munculnya  model-model  kejahatan  baru  di  dunia  hukum,  istilah kejahatan  baru  tersebut  dikenal  dengan  sebutan cyber-crime ,  seperti hacking, penipuan  ( phising ),  manipulasi  program  (bajakan),  hingga pencurian  data  pribadi. 20 Pada  aspek  pencurian  data  pribadi,  per-tahun 2020  memang  belum  ada  angka  kumulatif  terkait  berapa  banyak  data pengguna  yang  kebocoran  di  era  pandemic,  namun  jika  diukur  melalui beberapa  sumber pada quartal ke 2 (dua) tahun 2018 saja secara global ada  4,5  miliar  data  yang  diretas,  dan  945  kasus  diantranya  merupakan pencurian  data  pribadi. 21 Pada  tahun  2011  diperkirakan  25  juta  data pribadi  pelanggan  telkomsel  mengalami  kebocoran. 22 Belum  lagi kebocoran  30 juta data pribadi penumpang Malindo Air dan thai lion air
19 “Social Media Users Pass the 4 Billion Mark as Global Adoption Soars - We Are Social.”
20 Ririn Aswandi, Putri Rofifah Nabilah Muchsin, and Muhammad Sultan, “PERLINDUNGAN DATA DAN INFORMASI PRIBADI MELALUI INDONESIAN DATA PROTECTION SYSTEM (IDPS),” LEGISLATIF (Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif Dan Inovatif) Lembaga Penalaran Dan Penilisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 3 (2020): 167–190.
21 Agustin Setyo Wardani, “4,5 Miliar Data Dicuri Selama 6 Bulan Pertama 2018.”
22 Rosalinda Elsina Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya” (2014).
yang  notabenenya  berada  di  bawah  Lion  Group,  meskipun  kemudian terdapat  pernyataan  bahwa  data  penumpang  terkait  informasi  finansial tidak bocor, 23 namun data-data pribadi yang bersifat informasi sensitive seperti  identitas  reservasi  penumpang,  alamat  tinggal,  nomor  telepon, alamat email, nama, tanggal lahir, nomor telepon, nomor paspor, hingga tanggal kadaluarsa paspor. 24
Di  pertengahan  tahun  2020,  terjadi  kejadian  yang  cukup mencengangkan  dengan  dugaan  bocornya  data  pribadi  pengguna  atau Nasabah  KreditPlus. 25 Yang  kemudian  dugaan  tersebut  telah  di konfirmasi  oleh  pihak  KreditPlus,  jumlah  data  yang  bocor  pun  cukup mencengangkan  hingga  menyentuh  angka  890.000  data  nasabah,  yang dijual  dalam  sebuah  forum hacker’s yang  bernama Raidforums, dalam sebuah database berukuran 78 MB yang dijual seharga Rp. 50.000, - yang diklaim  telah  bocor  dari  tanggal  16  Juli  2020. 26 Begitu  juga  dengan kebocoran data pribadi pengguna aplikasi Tokopedia dimana 15 Juta data penggunanya dijual di Raidforums dan 91 Juta data pengguna Tokopedia ini juga dijual di Empire Market senilai USD 5.000, -. 27
Kebocoran  data  pribadi  bisa  berakibat  fatal  bagi  pemilik  data tersebut, data yang bocor tersebut bisa digunakan untuk membuat suatu aktifitas  palsu  atas  nama  orang  lain  dan  dapat  digunakan  untuk
23 Agustin Setyo Wardani, “Puluhan Juta Data Penumpang Lion Air Bocor Di Internet,” Liputan6.Com .
24 Ibid.
25 Sakina Rakhma Diah Setiawan, “Penjelasan KreditPlus Soal Kebocoran Data Nasabah Halaman All - Kompas.Com.”
26 Bill Clinten, “KreditPlus Akui Kebocoran Data Pengguna.”
27 Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Kasus Kebocoran Data Di Indonesia Dan Nasib UU Perlindungan Data Pribadi Halaman All - Kompas.Com.”
melakukan  berbagai  macam  tindak  criminal,  seperti, cyber  bullying , hatespeech,  pemalsuan  identitas,  pencurian  dan  penipuan,  bahkan pembunuhan.  Meskipun  system  keamanan  terus  dikembangkan,  akan tetapi  terkadang  kerentanan  terhadap  data  pribadi  bukan  hanya  berasal dari  orang  jahat  yang  pintar  dan  atau  pemilik  data  yang  lengah  (lalai). Kerentanan terhadap data pribadi pengguna system elektronik atau dalam hal ini internet, terkadang justru datang dari pihak penyedia jasa system elektronik  itu  sendiri.  Kompas.com  memuat  berita  yang  menyatakan bahwa pemilik aplikasi chatting Whatsapp menjual data pribadi pengguna Whatsapp kepada Facebook untuk kepentingan periklanan. 28 Begitu juga dengan  Facebook  yang  disangkakan  menjual  data  pribadi  kepada pengiklan,  dan  Twitter  juga  menyatakan  permohonan  maaf  kepada penggunanya karena telah menjual data pribadi penggunanya tanpa izin pemilik data. 29

## Perlindungan Terhadap Data Pribadi di Indonesia
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, hak privasi belum menjadi suatu hal yang penting untuk dibahas atau menjadi suatu hal yang penting untuk  mendapatkan  perhatian  yang  lebih,  hal  tersebut  membuat kesadaran  masyarakat  terhadap  privasi  termasuk  perlindungan  data pribadi  menjadi  rendah.  Masyarakat  di  Indonesia  dengan  mudah memberikan  identitasnya,  memberikan  alamat  rumah,  nomor  telpon, hubungan kekerabatan, dan informasi pribadi lainnya kepada orang lain untuk  suatu  keperluan.  Alasan  pembenar  bagi  kurangnya  kesadaran
28 Oik Yusuf and Reka K. Nistanto, “Pendiri WhatsApp Mengaku Jual Data Pengguna Ke Facebook,” Kompas.Com .
29 Agung Pratnyawan, “Bukan Hanya Facebook, Twitter Akui Jual Data Pengguna Tanpa Izin,” Hitekno.Com .
masyarakat  terkait  privasi  tidaklain  disebabkan  oleh  anggapan  bahwa konsep privasi merupakan konsep yang berasal dari barat yang cenderung individualistik. 30 Sedangkan  masyarakat  Indonesia  dianggap  sebagai masyarakat yang biasa hidup dengan system komunal.
Tokopedia mengalami  kebocoran  data  pada  awal  Mei  lalu membuat sebagian besar data pengguna rawan disalahgunakan. Sebanyak 91  juta  data  pribadi  diperjualbelikan  di dark  web seharga  $5.000  atau setara dengan 72 juta rupiah. Adapun data yang bocor antara lain nama lengkap, password hash, email, nomor telepon, jenis kelamin, dan tanggal lahir. 31 Dengan bermodalkan data pribadi ini, pihak-pihak tertentu bisa memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan. Mulai
dari profiling masyarakat  untuk  kepentingan  politik,  memilih  sasaran iklan  di  media  sosial,  hingga kejahatan  siber  dengan  teknik  social engineering yang  dikombinasikan  dengan  perangkat  lunak  jahat (malware), phishing, dan SIM swap. 32
Kejahatan berbekal data pribadi pernah dialami
pengusaha infotainment Ilham  Bintang. 33 Seseorang  yang  mengaku
30 Wahyudi Djafar, Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan , Tantangan Hukum Dalam Era Analisis Big Data (Yogyakarta, 2019).
31 Redaksi, “TECH - Redaksi, CNBC Indonesia 12 May 2020 13:44 SHARE Tokopedia Pastikan Selalu Patuhi Aturan Pemerintah (CNBC Indonesia TV) Jakarta, CNBC Indonesia - Chief Executive Officer (CEO) Tokopedia William Tanuwijaya Akhirnya Menjelaskan Soal Bocornya 91 Juta D,” CNBC Indonesia , last modified 2020, accessed February 2, 2021, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512133506-37-157889/buka-bukaan-bos-tokopedia- soal-bocornya-91-juta-data-pengguna.
32 Tenri Gobel, “Ini Bentuk Ancaman Siber Yang Bisa Terjadi Ketika Data Pribadi Anda Bocor,” Cyberthreat.Id , last modified 2020, accessed February 3, 2020, https://cyberthreat.id/read/6768/Ini-Bentuk-Ancaman-Siber-yang-Bisa-Terjadi- Ketika-Data-Pribadi-Anda-Bocor.
33 “Mengenal Penipuan SIM Swap Yang Bikin Ilham Bintang ‘Boncos,’” CNN Indonesia , last modified 2020, accessed February 3, 2020, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200120122555-185- 466929/mengenal-penipuan-sim-swap-yang-bikin-ilham-bintang-boncos.
sebagai Ilham mendatangi gerai operator telekomunikasi untuk membuat duplikasi  kartu  SIM.  Dari  data  pribadi  milik  tersebut  Ilham,  pelaku berhasil mendapatkan kartu SIM baru dan ini membuat kartu SIM milik Ilham  asli  terblokir.  Dengan  kartu  SIM  baru  itulah  pelaku  kemudian mengambil dana di rekening korban.
Lembaga pemerintahan pun tak luput dari pencurian data pribadi: bocornya 1,3 juta data pegawai Kementirian Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi NIK, nomor KK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, hingga nama orang tua. Namun, bukannya melakukan investigasi Kemendikbud, malah membantahnya. 34
Pengingkaran  sejenis  juga  diperlihatkan  Polri  ketika  ada berita diretasnya Sistem Informasi Personel Polisi. Polri justru mending itu berita hoaks. 35 Tuduhan ini diperkuat Kominfo melalui laman resmi. Bentuk penyelewengan data pribadi antara lain bisa berupa pelanggaran privasi yang sehari-hari sering kita alami: iklan ( spam ) melalui SMS ke jutaan pengguna berdasarkan lokasi mereka. Dalam praktiknya, penyedia jasa  telekomunikasi  tidak  meminta  izin jika  mereka  memberikan  data pengguna ke pihak ketiga.
Meskipun  telah  diatur  dalam  UUITE  namun  peraturan  tersebut masih  belum  mengakomodir  seluruh  kepentingan  dalam  perlindungan data  Pribadi,  dalam  hal  kebocoran  data  (pemindahtanganan  diluar
34 Desy Setyowati, “Kemendikbud Bantah 1,3 Juta Data Pegawainya Bocor,” Katadata , last modified 2020, accessed February 3, 2021, https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5ece8096d6625/kemendikbud- bantah-1-3-juta-data-pegawainya-bocor.
35 Caesar Akbar, “Cerita Awal Teguh Aprianto Temukan Peretasan Data Personel Polri,” Tempo , last modified 2020, accessed February 5, 2021, https://nasional.tempo.co/read/1355253/cerita-awal-teguh-aprianto-temukan- peretasan-data-personel-polri.
wewenang)  misalnya,  mekipun  Pasal  26  ayat  (2)  UUITE  11/2008 mengatur  tentang  pengajuan  ganti  rugi  ke  pengadilan,  akan  tetapi mengingat rumitnya pembuktian dalam pengadilan perdata di Indonesia membuat  akan  sulitnya  pemilik  data  yang  akan  mempersoalkan kebocoran atau penyalahgunaan data pribadinya. Belum lagi dalam Pasal 26 ayat (3) UUITE 19/2016 tidak secara spesifik menjelaskan apa yang dimaksud dengan “Tidak Relevan” bagi data yang bisa di hapus ( right to be forgotten ).
Undang-Undang ITE lama dan terbaru tidak menjelaskan tentang definisi  dan  cakupan  perlindungan  data  pribadi,  hal  tersebut  baru ditemukan pada Perkominfo no. 20/2016 yang pada Pasal 3 menjelasakn tentang cakupan Perlindungan Data Pribadi yang meliputi perlindungan pada proses, perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan,  penampilan,  penyimpanan,  pengumuman,  pengiriman, penyebarluasan  dan/atau  pembukaan  akses,  dan  pemusnahan  data pribadi.  Dalam  Perkominfo  juga  dicantumkan  tentang right  of  subject data atau hak dari pemilik data, dan data  localization yakni  kewajiban penyelenggara  system  elektronik  untuk  menempatkan  pusat  data  di wilayah  Indonesia. 36 Dalam  Perkominfo  juga  diatur  mengenai penyelesaian permasalahan dengan model alternative dispute resolution atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan jika terjadi permasalahan antara penyelenggara system elektronik dan pemilik data pribadi. Akan tetapi, disebabakan aturan ini setingkat aturan Menteri dan jauh di bawah undang-undang  mengakibatkan  sifat  dari  peraturan  ini  tidak  memiliki daya ikat sebab ancaman sanksinya hanya berupa sanksi administrative,
36 Djafar, Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan .
padahal  diperlukan  sanksi  pidana  agar  suatu  peraturan  dianggap mempunyai sifat yang memaksa.
Peraturan  tentang  data  pribadi  masih  “berserakan”  di  berbagai macam  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  memang  perlu dikodifikasikan kembali dalam suatu peraturan yang bersifat lex specialis (undang-undang  yang  bersifat  khusus)  agar  memiliki  kepastian  hukum dan  tidak  multi-tafsir.  Sebab,  sebagai  Negara  yang  menganut  system hukum yang bercorak positifistik, hukum yang mengikat dapat diartikan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki  kaidah  hukum yang tertulis yang sedang diberlakukan saat ini oleh pemerintah maupun pengadilan di Indonesia. 37
Pemerintah saat ini sedang mencoba merampungkan Rancangan Undang-Undang  (RUU)  Perlindungan  Data  Pribadi  kedalam  suatu Kodifikasi  Hukum  yang  diharapkan  dapat  memenuhi  kepentingan pemilik data pribadi dalam hal kepastian hukum. Akan tetapi, hingga saat ini,  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  tersebut  belum  disahkan  dan dijadikan  undang-undang  yang  berlaku,  bersifat  mengikat  dan mempunyai daya paksa yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pemilik data pribadi terutama yang sering berinteraksi dengan transaksi elektronik.

## C. Kesimpulan
Pandemi  covid-19  dan  kebijakan  social  distancing  membuat angka  pengguna  Internet  melonjak  di  tahun  2020  ini.  Penggunaan transaksi  elektronik  juga  meningkat  disebabkan  pembatasan  social
37 Suwardi Sagama, “Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia,” Volkgeist 1, no. 2 (2018): 185–197.
bersekala besar di beberapa daerah di Indonesia, pertanyaan yang timbul adalah  sejauhmana  keamanan  transaksi  elektronik  terkait  data  pribadi user atau  pengguna  system  elektronik?  Mengingat  dalam  berinteraksi social melalui media social dan transaksi eletronik seorang user biasanya diminta  untuk  menyerahkan  data-data  penting  seperti,  identitas,  nomor telpon,  nomor  kartu  kredit/debit,  dan  lain  sebagainya,  melalui  formulir registrasi  atau  lain  sebagainya,  hal  ini  tentunya  membuat  posisi  user menjadi riskan akan kebocoran data pribadi yang bisa merugikan pemilik data tersebut. Pertanyaan lain yang timbul adalah Bagaimana kebijakan dan regulasi yang diterapkan di Indonesia untuk melindungi data pribadi seseorang? Yang secara normative, peraturan tentang perlindungan data pribadi  masih  “berserakan”  di  berbagai  macam  peraturan  perundang- undangan  yang  berada  pada  lingkupnya  masing-masing,  Indonesia sendiri  belum  mempunyai  Peraturan  setingkat  undang-undang  yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, yang ada hanyalah peraturan Menteri yang rasanya tidak memiliki daya ikat dan sifat memaksa, sebab sanksinya  bersifat  administrative.  Aturan  tentang  peerlindungan  data pribadi  baru  sebatas  Rancangan  Undang-Undang  yang  hingga  saat  ini belum disahkan.

## DAFTAR PUSTAKA
(APJII), Assosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia, and Indonesia Survey Center. LAPORAN SURVEI INTERNET APJII 2019 – 2020 (Q2) . Jakarta, 2020.
Akbar, Caesar. “Cerita Awal Teguh Aprianto Temukan Peretasan Data
Personel Polri.” Tempo . Last modified 2020. Accessed February 5,
2021. https://nasional.tempo.co/read/1355253/cerita-awal-teguh- aprianto-temukan-peretasan-data-personel-polri.
Arifah, Dista Amalia. “Kasus Sybercrime Di Indonesia.” Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) 18, no. 2 (2011): 185–195.
https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/2099.
Aswandi, Ririn, Putri Rofifah Nabilah Muchsin, and Muhammad Sultan.
“PERLINDUNGAN DATA DAN INFORMASI PRIBADI MELALUI INDONESIAN DATA PROTECTION SYSTEM (IDPS).” LEGISLATIF (Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif Dan Inovatif) Lembaga Penalaran Dan Penilisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 3 (2020): 167– 190.
Clinten, Bill. “KreditPlus Akui Kebocoran Data Pengguna.”
Dewi, Retia Kartika. “BSSN Catat Adanya 88,4 Juta Serangan Siber
Selama Pandemi Corona.” Kompas.Com , April 23, 2020.
https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/23/165400665/bssn- catat-adanya-88-4-juta-serangan-siber-selama-pandemi- corona?page=all.
Diah Setiawan, Sakina Rakhma. “Penjelasan KreditPlus Soal Kebocoran Data Nasabah Halaman All - Kompas.Com.”
Djafar, Wahyudi. Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap,
Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan . Tantangan Hukum Dalam Era Analisis Big Data . Yogyakarta, 2019.
F. Westin, Alan. Privacy and Freedom . New York: Atheneum, 1967.
Gavinson, Ruth. “Privacy and the Limits of Law.” Yale Law Jurnal 89, no. 3 (1980): 421–471.
GlobalWebIndex, and Datum Future. The Data Confidence Index , 2018.
Gobel, Tenri. “Ini Bentuk Ancaman Siber Yang Bisa Terjadi Ketika Data Pribadi Anda Bocor.” Cyberthreat.Id . Last modified 2020.
Accessed February 3, 2020. https://cyberthreat.id/read/6768/Ini- Bentuk-Ancaman-Siber-yang-Bisa-Terjadi-Ketika-Data-Pribadi- Anda-Bocor.
J. Solove, Daniel. Understanding Privacy . Harvard University Press,
2008.
Latumahina, Rosalinda Elsina. “Aspek Hukum Perlindungan Data
Pribadi Di Dunia Maya” (2014).
Muslim, Moh. “Manajemen Stress Pada Masa Pandemi Covid-19.” ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis 23, no. 2 (2020): 192–201. https://ibn.e-journal.id/index.php/ESENSI/article/view/205.
Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. “Kasus Kebocoran Data Di Indonesia Dan Nasib UU Perlindungan Data Pribadi Halaman All -
Kompas.Com.”
Pratnyawan, Agung. “Bukan Hanya Facebook, Twitter Akui Jual Data Pengguna Tanpa Izin.” Hitekno.Com .
Redaksi. “TECH - Redaksi, CNBC Indonesia 12 May 2020 13:44 SHARE Tokopedia Pastikan Selalu Patuhi Aturan Pemerintah (CNBC Indonesia TV) Jakarta, CNBC Indonesia - Chief Executive
Officer (CEO) Tokopedia William Tanuwijaya Akhirnya Menjelaskan Soal Bocornya 91 Juta D.” CNBC Indonesia . Last modified 2020. Accessed February 2, 2021. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512133506-37- 157889/buka-bukaan-bos-tokopedia-soal-bocornya-91-juta-data- pengguna.
Rochim, Abdul. “Penggunaan Internet Melonjak Di Masa Pandemi Covid-19, Paling Banyak Digunakan Untuk Kirim Pesan.”
Inews.Id .
Sagama, Suwardi. “Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Volkgeist 1, no. 2 (2018): 185–197.
Schoeman, Ferdinand David. Philosophical Dimensions of Privacy: An Antologi . Edited by Ferdinan David Schoeman. 1st ed. Cambridge:
Cambridge University Press, 1984.
Setyowati, Desy. “Kemendikbud Bantah 1,3 Juta Data Pegawainya Bocor.” Katadata . Last modified 2020. Accessed February 3, 2021.
https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5ece8096d6625/kemen dikbud-bantah-1-3-juta-data-pegawainya-bocor.
Stock, Jürgen. “INTERPOL Report Shows Alarming Rate of Cyberattacks during COVID-19.” Interpol.Int , August 4, 2020. https://www.interpol.int/News-and-
Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-of- cyberattacks-during-COVID-19.
The Kaspersky Lab commentary team. The Kaspersky Lab Global IT
Risk Report , 2020.
https://media.kaspersky.com/documents/business/brfwn/en/The- Kaspersky-Lab-Global-IT-Risk-Report_Kaspersky-Endpoint- Security-report.pdf.
Wardani, Agustin Setyo. “4,5 Miliar Data Dicuri Selama 6 Bulan Pertama 2018.”
———. “Puluhan Juta Data Penumpang Lion Air Bocor Di Internet.”
Liputan6.Com .
Wardi, Robertus. “WFH, Pengguna Internet Naik 10 Persen.”
Beritasatu.Com .
Wearesocial, and Hootsuite. Digitital 2020: Global Digital Overview “ Essential Insight Into How People Around The World Use The
Internet, Mobile Devices, Social Media, And Ecommerce,” 2020.
Yusuf, Oik, and Reka K. Nistanto. “Pendiri WhatsApp Mengaku Jual
Data Pengguna Ke Facebook.” Kompas.Com .
“Mengenal Penipuan SIM Swap Yang Bikin Ilham Bintang ‘Boncos.’”
CNN Indonesia . Last modified 2020. Accessed February 3, 2020. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200120122555-185- 466929/mengenal-penipuan-sim-swap-yang-bikin-ilham-bintang- boncos.
“Social Media Users Pass the 4 Billion Mark as Global Adoption Soars - We Are Social.”