## C ONSTITUTIONALE
Volume 1 Issue 1, January–June 2020: PP: 1-14 Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/constitutionale P-ISSN: 2723-2492 E-ISSN: 2745-9322

## Kekuasaan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## The Legislative Power of the House of Representatives after the Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
Anis Musana anismusana94@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Info Artikel Abstrak
Kata  Kunci: Legislasi;  Kewenangan  DPR; Amandemen UUD 1945.
Keywords: . Legislation; the Authority of the DPR; Amendments to the 1945 Constitution.
DOI: https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2009
Kekuasaan legislasi pasca amandemen  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD  1945)  mengakibatkan adanya pergeseran kewenangan legislasi  dari  Presiden  ke  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kewenangan legislasi pasca amandemen UUD 1945 secara dominan  berada  di  DPR,  namun Presiden  dan  Dewan  Perwakilan Daerah  juga  diberikan  kewenangan dalam  hal  pembentukan  undang- undang.  Kewenangan  yang  ada  di DPR  tidak  serta  merta  menjadikan DPR  lebih  unggul  dibandingkan Presiden dan DPD dalam hal legislasi.  Menguatnya  kewenangan legislasi  yang  ada  pada  DPR  sebagai lembaga  legislatif  ternyata  tidak dapat  membuktikan  bahwa  regulasi yang  dihasilkan  menjadi  sepadan dengan  meningkatnya  kewenangan
Submitted: Mar 11, 2020; Reviewed: Apr 2, 2020; Accepted: Apr 23, 2020
yang  didapatkan  pasca  amandemen UUD  1945.  Kenyataannya,  regulasi yang  berasal  dari  Presiden  dan  DPD sebagai  lembaga  eksekutif  terlihat lebih  aktif  dibandingkan  dengan regulasi  yang  berasal  dari  DPR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  dan  memetakan  secara menyeluruh mengenai kekuasaan legislasi  DPR  serta  kewenangan legislasi  yang  dimiliki  oleh  Presiden dan DPD dikarenakan pasca amandemen  ketiga  lembaga  negara tersebut memiliki kewenangan legislasi, jika hal tersebut terjadi akan berpotensi  mengurangi  kekuasaan legislasi  yang  dimiliki  DPR.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah jenis  penelitian  normatif  dengan pendekatan  Normatif-Analistis  yang menggunakan  sumber  data  sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan  jika  kekuasaan  legislasi DPR  pasca  amandemen  UUD  1945 tidak  menjadikan  DPR  memiliki kewenangan kuat dalam proses
legislasi,  justru  produk  legislasi  dari Presiden  dan  DPD  lebih  aktif daripada DPR.

## Abstract
The  legislative  power  after  the amendment  of  the  1945  Constitution of  the  Republic  of  Indonesia  (UUD 1945) resulted in a shift in legislative authority  from  the  President  to  the House of Representatives (DPR). The legislative authority after the amendment  of  the  1945  Constitution predominantly  rests  with  the  DPR,
however,  the  President  and  the Regional Representatives Council are also given the authority to form laws. The powers that be in the DPR do not necessarily make the DPR superior to the  President  and  DPD  in  terms  of legislation.  It  turns  out  that  the strengthening of the legislative power
that  is  in  the  DPR  as  a  legislative body  cannot  prove  that  the  resulting regulations  are  commensurate  with the increased authority obtained after the amendments to the 1945 Constitution.  In  fact,  regulations originating  from  the  President  and DPD  as  executive  bodies  appear  to be  more  active  than  those  that originate.  from  the  DPR.  This  study aims  to  thoroughly  analyze  and  map the  legislative  power  of  the  DPR  as well as the legislative power possessed  by  the  President  and  DPD because  after  the  amendment  the three state institutions have legislative  powers,  if  this  happens  it will  have  the  potential  to  reduce  the legislative  power  possessed  by  the
DPR.  The  type  of  research  used  is  a type  of  normative  research  with  a Normative-Analytical  approach  that uses  secondary  data  sources  with primary,  secondary,  and  tertiary legal materials.

## A. Pendahuluan
Lembaga  negara  mampu  dibedakan  dari  perkataan  kelompok  atau  lembaga  swasta, lembaga  masyarakat,  atau  yang  biasa  disebut  Organisasi  Non  Pemerintahan  yang  dalam bahasa  Inggris  disebut Non-Government  Organization atau Non-Govermental  Organizations (NGO). 1 Maka, lembaga apa pun yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita disebut  sebagai  lembaga  negara.  Lembaga  negara  itu  bisa  berada  dalam  ranah  legislatif, eksekutif,  dan  yudikatif,  atau  yang  bersifat  campuran. 2 Menurut  Montesquieu 3 ,  dalam bukunya  “ L’Esprit  des  Lois ”  (1748),  yang  mengikuti  jalan  pikiran  John  Locke,  membagi kekuasaan dalam tiga cabang, yakni kekuasaan legislatif sebagai pembentuk undang-undang, kekuasaan  eksekutif  yang  melaksanakan  dan  kekuasaan  untuk  menghakimi  atau  yudikatif. 4 Dari klarifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi,  yaitu  legislatif  ( the  legislative  function), eksekutif  ( the  executive  or  administrarive function), dan  yudisial  ( the  judicial  function). 5 Istilah  pemisahan  kekuasaan  dalam  Bahasa Indonesia  merupakan  terjemahan  perkataan separation  of  power berdasarkan  teori trias politica atau  tiga  fungsi  kekuasaan  dalam  pandangan  Montesquieu,  harus  dibedakan  dan
1 Retno Mawarini Sukmariningsih, “Penataan Lembaga Negara Mandiri Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 26, no. 2 (2014): 194–204, https://doi.org/10.22146/jmh.16039.
2 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretariat  Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 30-31.
3 Nama lengkap Montesquieu yang sebenarnya adalah Charles de Secondat, Bron de La Brede et de Montesquieu.
4 Jimly Asshiddiqie,  2014, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 283..
5 O.  Hood  Phillips,  Paul  Jackson,  and  Patricia  leopold,  2001, Constitutional  and  Administrative  Law, London:  Sweet  & Maxwell, hlm. 10-11.
dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing- masing. 6 Banyak  sekali  pro  dan  kontra  yang  timbul  di  kalangan  para  sarjana  mengenai pandangan Montesquieu di lapangan ilmu politik dan hukum. 7 Dengan menyadari banyaknya kritik  terhadap  teori trias  politica Montesquieu , para  ahli  hukum  di  Indonesia  acap  kali menarik  kesimpulan  seakan-akan  istilah  pemisahan  kekuasaan  ( separation  of  power) yang dipakai  oleh  Montesquieu  itu  sendiri  tidak  dapat  dipergunakan. 8 Kesimpulan  demikian dikarenakan penggunaan istilah pemisah kekuasaan itu biasanya diidentikan dengan teori trias politica Montesquieu,  dan  seolah-olah  istilah  pemisahan  kekuasaan  itu  hanya  dipakai  oleh Montesquieu. 9 Sejatinya,  istilah  pemisahan  kekuasaan  itu  sendiri  merupakan  konsep  yang bersifat umum, seperti halnya konsep pembagian kekuasaan juga dipakai oleh banyak sarjana dengan pengertian-pengertian yang berbeda-beda satu dengan yang lain. 10
Konsep  bernegara  merupakan  awalan  dari  mengatur  kehidupan  bersama.  Kewenangan untuk  menetapkan  peraturan  itu  harus  diberikan  kepada  lembaga  perwakilan  rakyat  atau lembaga  legislatif.  Berdasarkan  sistem  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, undang-undang  yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas persetujuan bersama  dengan  Presiden. 11 UUD  1945  sendiri  telah  mengalami  perubahan  sebanyak  4 (empat)  kali.  Perubahan  pertama  terjadi  tahun  1999,  perubahan  kedua  terjadi  tahun  2000, perubahan  ketiga  terjadi  pada  2001,  dan  perubahan  keempat  terjadi  pada  2002.  Beberapa perubahan  tesebut  terjadi  dikarenakan  suatu  keadaan  genting  baik  dari  lembaga  negara maupun  masyarakat  Indonesia  dan  juga  terdapat  isi  peraturan  yang  mesti  dirubah  sehingga membuat pemerintah Indonesia bertindak untuk melakukan perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945. 12 Perubahan terhadap konstitusi turut merubah seluruh tatanan dan penyelenggaraan  lembaga  perwakilan  di  suatu  negara. 13 Namun  setelah  UUD  1945 mengalami  empat  kali  perubahan,  dapat  dikatakan  jika  sistem  konstitusi  telah  menganut doktrin pemisahan itu secara nyata. 14 Terutama pada amandemen pertama, amandemen kedua, dan amandemen ketiga mengenai kekuasan legislasi. Pada perubahan-perubahan tersebut, jika ditelaah menimbulkan  kesimpulan  yang  membingungkan  mengenai  keberadaan  kewenangan legislasi  tersebut. 15 Sebelum  amandemen  UUD  1945,  kekuasaan  legislasi  dipegang  oleh Presiden. Kekuasaan legislasi yang dominan pada Presiden tersebut seiring waktu mengalami perubahan setelah munculnya  Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober tahun  1945. 16 Presiden  tidak  lagi  memegang  kekuasaan  legislasi  sendiri  namun  juga  ada Komite Nasional Indonesia Pusat yang juga ikut menjalankan kekuasaan legislatif. Perubahan
6 Jimly sshiddiqie, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 285.
7 Lihat  misalnya  ulasan  G.H.  Sabine  mengenai  kontroversi  ini  dalam A  History  of  Political  Theory ,  (New  York:  Holt, Rinehart  and  Winston,  1961),  hlm.  559;  lihat  juga  John  Alder  and  Peter  English, Constitutional  and  Administrative  Law , (London: Macmillan, 1989), hlm. 53-54
8 Zulfan  Zulfan,  “Analisis  Pengaturan  Dan  Praktik  Pemisahan  Kekuasaan  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  Berdasarkan Konstitusi,” Jurnal Media Hukum 25, no. 1 (2018): 60–67, https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0102.60-67.
9 Efi  Yulistyowati,  Endah  Pujiastuti,  and  Tri  Mulyani,  “Penerapan  Konsep  Trias  Politica  Dalam  Sistem  Pemerintahan Republik  Indonesia :  Studi  Komparatif  Atas  Undang–Undang  Dasar  Tahun  1945  Sebelum  Dan  Sesudah  Amandemen,” Jurnal Dinamika Sosial Budaya 18, no. 2 (2017): 328–38, https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580.
10 Jimly Asshiddiqie, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 287.
11 Rika Marlina, “Summary For Policymakers,” in Climate Change 2013 - The Physical Science Basis , ed. Intergovernmental Panel on Climate Change, vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 1–30, https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
12 Martha Pigome, “Implementasi Prinsip Demokrasi Dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan Ri Pasca Amandemen Uud 1945,” Jurnal Dinamika Hukum 11, no. 2 (2011): 335–48, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.191.
13 James Reinaldo Rumpia, 2016, Dinamika Ketatanegaraan Lembaga Perwakilan di Indonesia (skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Lampung, hlm. 1.
14 Lihat Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konpress, Jakarta, 2005.
15 Ratnia  Solihah  and  Siti  Witianti,  “Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Pasca  Pemilu  2014: Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya,” CosmoGov 2, no. 2 (2016): 291, https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10010.
16 Saldi  Isra,  2010, Pergeseran  Fungsi  Legislasi:  Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer  dalam  Sistem  Presidensial Indonesia, Cet. 1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 106.
demikian  semakin  berkembang  pasca  amandemen  UUD  1945  sehingga  menempatkan lembaga parlemen yang memegang kekuasaan legislasi. 17
Perbandingan  antara  sebelum  amandemen  dan  sesudah  amandemen  secara  singkat  bila dilihat  pada  Pasal  5  ayat  (1)  sebelum  amandemen  berbunyi  bahwa  “Presiden  memegang kekuasaan  membentuk  undang-undang  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat”, kemudian  berubah  pada  amandemen  pertama  menjadi  Presiden  berhak  mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Terhadap pasal tersebut, pada amandemen  pertama  juga  menghasilkan  perubahan  pada  Pasal  20  ayat  (1)  yang  sebelum amandemen berbunyi “Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”,  kemudian  berubah  pada  amandemen  pertama  menjadi  “Dewan  Perwakilan  Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Bunyi dari Pasal 20 ayat (1) tersebut bila diamati  memiliki  arti  perlawanan  fungsi  legislasi  atas  Pasal  5  ayat  (1)  UUD  1945. Berdasarkan  hal  tersebut, Jimly  Asshiddiqie  memandang  terkait  kedua  pasal  tersebut  terjadi pergeseran  kekuasaan  substantif  dalam  kekuasaan  legislasi  atau  kekuasaan  pembentukan undang-undang dari tangan Presiden ke tangan DPR. 18
Namun  demikian,  jika  dilihat  dari  bunyi  ayat  selanjutnya  dari  pasal  tersebut  ternyata Presiden masih memiliki kewenangan legislasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 20 ayat (2) berbunyi  “setiap  rancangan  undang-undang  dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”. Tidak berhenti di ketentuan dari Pasal 20, Presiden  selaku  kepala  negara  memiliki  kewenangan  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  22  ayat  (1)  yang berbunyi  “Dalam  hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang”.  Sedangkan  perpu  tersebut  merupakan sebuah produk hukum yang juga dapat menantang undang-undang hasil produk legislasi dari lembaga legislatif sendiri. Akan tetapi, perpu yang dikeluarkan Presiden akan menjadi sia-sia jika perpu tersebut ternyata ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka perpu tersebut tidak bisa  dilanjutkan  ke  proses  selanjutnya.  Pasca  amandemen  UUD  1945  ternyata  melahirkan lembaga  baru  yang  memiliki  fungsi  legislasi  yakni  Dewan  Perwakilan  Daerah.  Dewan Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  memiliki  kewenangan  legislasi  yaitu  dalam  hal mengajukan  Rancangan  Undang-Undang  yang  terkait  dengan  kepentingan  daerah.  memang terlihat  miris  mengenai  kewenangan  legislasi  Dewan  Perwakilan  Daerah  yang  terbatas, padahal  jika  dilihat  lembaga  ini  memliki  potensi  yang  besar  bagi  perkembangan  daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kekuasaam legislasi di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

## B. Pembahasan

## 1. Kewenangan Legislasi Sebelum Amandemen Uud 1945
Kewenangan legislasi sebelum amandemen dipegang oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat pertama kali dikenal dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP yang dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 19 ini dibentuk atas dasar ketentuan yang terdapat dalam Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan:
17 Syofyan  Hadi,  “Fungsi  Legislasi  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensil  (Studi  Perbandingan  Indonesia  Dan  Amerika Serikat),” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 18 (2013), https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.275.
18 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretariat  Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 135.
19 KNIP  dengan  susunan  keanggotaan  sebagai  berikut:  a.  Ketua:  Mr  Kasman  Singodimedjo;  b.  Wakil  Ketua:  Mr.  Sutardjo Kartohadikusumo;  c.  Wakil  Ketua: Mr. J Latuharhary,  d. Wakil  Ketua:  Adam Malik., Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Opcit, hlm. 331.
Sebelum  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  dan  Dewan Pertimbangan  Agung  dibentuk  menurut  Undang-Undang  Dasar  ini  (UUD  1945,  pen.) segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  KNIP  dalam  hal  ini  tidak  memiliki  kedudukan  yang sama  dengan  Presiden,  melainkan  hanya  sebagai  lembaga  yang  membantu  Presiden  dalam pembentukan  undang-undang.  Dengan  maklumat  Wakil  Presiden  No.  X  tersebut,  maka ketentuan dari Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 menjadi tidak berlaku lagi atau dicabut. Ketentuan  dari  maklumat  ini juga  mengartikan  bahwa  KNIP  memiliki  kewenangan  legislasi atau ikut membentuk undang-undang bersama-sama dengan Presiden.
Frasa  ‘bersama-sama  tidak  ditemukan  dalam  UUD  1945  sebelum  amandemen,  namun terdapat dalam penjelasan umum dari UUD 1945 tepatnya pada Pasal 5 ayat (1) yaitu: kecuali executive  power, Presiden  bersama-sama  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menjalankan legislative  power dalam  negara.  Walaupun  DPR  telah  memegang  kembali  kewenangannya untuk ikut serta dalam pembentukan undang-undang, namun kewenangan DPR tersebut masih sangat  terbatas  dibandingkan  dengan  kewenangan  Presiden  dalam  pembentukan  undang- undang. Secara garis besar Presiden menguasai kewenangan legislasi walaupun di dalamnya terdapat  DPR.  DPR  hanya  sebatas  menyetujui  atas  rancangan  undang-undang  yang  dibahas bersama Presiden pada masa itu. Selain itu, kewenangan legislasi DPR sebelum amandemen UUD  seperti  halnya  Rancangan  Undang-Undang  usul  dari  anggota  DPR  walaupun  telah disetujui  DPR  tetapi  tidak  disahkan  Presiden,  maka  Rancangan  Undang-Undang  tersebut tidak boleh dimajukan lagi. 20 Presiden  diberikan kekuasaan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang atas usul DPR ataupun tidak mengesahkan dalam arti tidak dapat dimajukan kembali  Rancangan  Undang-Undang  tersebut.  Lebih  jelas  mengenai  kewenangan  legislasi dari  lembaga  Presiden  dan  DPR  diterangkan  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam tabel di bawah ini.

## Tabel 1.1 Kewenangan legislasi sebelum amandemen UUD 1945
No.   Nama Lembaga Pasal Terkait 1 Kewenangan Presiden  Pasal  5  ayat  (1):  Presiden  memegang kekuasaan  membentuk  undang-undang dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan Rakyat.  Pasal  5  ayat  (2):  Presiden  menetapkan peraturan  pemerintah  untuk  menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 2 Kewenangan DPR  Pasal  20  ayat  (1):  Tiap-tiap  undang- undang  menghendaki  persetujuan  Dewan
Perwakilan Rakyat.
 Pasal  20  ayat  (2):  Jika  suatu  rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan
Perwakilan Rakyat masa itu.
 Pasal  21  ayat  (1):  Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
20 Herman  Herman  and  Firman  Muin,  “Sistematisasi  Jenis  Dan  Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 4, no. 2 (2018): 89–101, https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15445.
 Pasal  21  ayat  (2):  Jika  rancangan  itu meskipun  disetujui  Dewan  Perwakilan Rakyat,  tidak  disahkan  oleh  Presiden maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi.
Sumber: UUD 1945 sebelum amandemen.
Kewenangan  legislasi  sebagaimana  diterangkan  pada  tabel  di  atas,  penulis  berpendapat jika  sistem  yang  berlaku  sebelum  amandemen  UUD  1945  adalah executive  heavy terutama dalam pembentukan undang-undang. Presiden sebagai lembaga eksekutif kekuasaannya lebih dominan dalam pembentukan undang-undang. Presiden membentuk undang-undang dan kata menyetujui tidak ada pada Presiden  dikarenakan Presiden yang memegang kekuasaan utama sedangkan  DPR  hanya  sebatas  menyetujui. 21 Kata  menyetujui  yang  ada  pada  lembaga  DPR memang  memiliki  sedikit  kendali  dalam  kewenangan  legislasi.  Rancangan  undang-undang yang  diajukan  harus  dengan  persetujuan,  baik  berupa  disetujui  maupun  tidak  disetujui.  Jika rancangan  undang-undang  tersebut  disetujui  DPR  maka  rancangan  undang-undang  tersebut maju pada sidang saat itu, sedangkan jika rancangan undang-undang tersebut tidak mendapat persetujuan  dari  DPR,  maka  rancangan  undang-undang  tersebut  tidak  lagi  dimajukan  pada sidang  Dewan  Perwakilan  Rakyat  pada  masa  itu.  Rancangan  undang-undang  usul  anggota DPR  yang  disetujui  Dewan  Perwakilan  Rakyat  pun  tidak  akan  dimajukan  lagi  jika  tanpa disahkan Presiden terlebih dahulu. 22 Kewenangan Presiden yang besar ini menandakan bahwa kedudukan  DPR  dianggap  tidak  begitu  berpengaruh  atau  mengusik  kekuasaan  Presiden karena  kewenangan  kekuasaan  membentuk  undang-undang  DPR  sangat  terbatas.  Dapat dilihat dari ragaan di bawah ini mengenai usul  rancangan undang-undang yang terjadi antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

## 2. Kewenangan Legislasi Pasca Amandemen Uud 1945
Pasca  amandemen  UUD  1945,  kewenangan  legislasi  telah  mengalami  perubahan  yang signifikan. -Perubahan kewenangan legislasi terjadi pada lembaga Dewan  Perwakilan Rakyat dan  Presiden.  Tidak  berhenti  pada  lembaga  Presiden  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  dalam perubahan  amandemen  ini  melahirkaan  lembaga  baru  yang  ikut  andil  dalam  kewenangan legislasi  yaitu  Dewan  Perwakilan  Daerah. 23 Secara  spesifik  kewenangan  legislasi  terdapat pada amandemen pertama, amandemen kedua, dan amandemen ketiga.
Tabel  1.2.  Perubahan-perubahan  kekuasaan  legislasi  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  sebelum  amandemen,  amandemen  pertama, amandemen kedua, dan ketiga.
No.  UUD 1945 Pasal Terkait 1 Sebelum Amandemen  Pasal  5  ayat  (1):  Presiden  memegang kekuasaan  membentuk  undang-undang
21 D.  Aritonang,  “Penerapan  Sistem  Presidensil  Di  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945,” Mimbar  Hukum  -  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 22, no. 2 (2010): 391–407, https://doi.org/10.20303/jmh.v22i2.296.
22 Hernadi  Affandi,  “Problematika  Fungsi  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Hegemoni  Dewan  Perwakilan Rakyat,” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 1, no. 1 (2014): 135–54, https://doi.org/10.22304/pjih.v1n1.a8.
23 Sri  Hastuti  Puspitasari,  “Penyelesaian  Sengketa  Kewenangan  Konstitusional  Lembaga  Negara  Sebagai  Salah  Satu Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi,” JURNAL  HUKUM  IUS  QUIA  IUSTUM 21,  no.  3  (2014):  402–25, https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art4.
dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan Rakyat.  Pasal  5  ayat  (2):  Presiden  menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.  Pasal  20  ayat  (1):  Tiap-tiap  undang- undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.  Pasal  20  ayat  (2):  Jika  suatu  rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat, maka  rancangan  tadi  tidak  boleh dimajukan  lagi  dalam  persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.  Pasal  21  ayat  (1):  Anggota-anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyat  berhak memajukan rancangan undang-undang.  Pasal  21  ayat  (2):  Jika  rancangan  itu meskipun  disetujui  Dewan  Perwakilan Rakyat,  tidak  disahkan  oleh  Presiden maka  rancangan  tadi  tidak  boleh dimajukan lagi dalam peridangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 2 Amandemen Pertama  Pasal  5  ayat  (1):  Presiden  berhak mengajukan  rancangan  undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
 Pasal  5  ayat  (2):  Presiden  menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.  Pasal  20  ayat  (1):  Dewan  Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.  Pasal  20  ayat  (2):  Setiap  rancangan undang-undang  dibahas  oleh  Dewan
Perwakilan  Rakyat  dan  Presiden  untuk mendapat persetujuan bersama.  Pasal  20  ayat    (3):  Jika  rancangan undang-undang  itu  tidak  mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang  itu  tidak  boleh  diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
 Pasal 20 ayat (4): Presiden mengesahkan rancangan undang- undang  yang  telah  disetujui  bersama untuk menjadi undang-undang.

Pasal  21:  Anggota  Dewan  Perwakilan
Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. 3 Amandemen Kedua  Pasal  20  ayat  (1):  Dewan  Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.  Pasal  20  ayat    (2):  Setiap  rancangan undang-undang  dibahas  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  dan  Presiden  untuk mendapat persetujuan bersama.  Pasal  20  ayat    (3):  Jika  rancangan undang-undang  itu  tidak  mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.  Pasal 20 ayat (4): Presiden mengesahkan rancangan undang- undang  yang  telah  disetujui  bersama untuk menjadi undang-undang.  Pasal 20 ayat (5): Dalam hal rancangan undang-undang  yang  telah  disetujui bersama  tersebut  tidak  disahkan  oleh Presiden  dalam  waktu  tiga  puluh  hari semenjak  rancangan  undang-undang tersebut  disetujui,  rancangan  undang- undang  tersebut  sah  menjadi  undang- undang dan wajib diundangkan. 4 Amandemen Ketiga  Pasal  22D  ayat  (1):  Dewan  Perwakilan Daerah  dapat  mengajukan  kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  rancangan undang-undang  yang  berkaitan  dengan otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan daerah,  pembentukan  dan  pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta yang  berkaitan  dengan  perimbangan keuangan pusat dan daerah.  Pasal  22D  ayat  (2):  Dewan  Perwakilan Daerah  ikut  membahas  rancangan undang-undang  yang  berkaitan  dengan otonomi  daerah;  hubungan  pusat  dan daerah;  pembentukan,  pemekaran  dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber  daya  alam,  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya  serta  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah;  serta memberikan pertimbangan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan  undang-undang  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
Sumber: UUD 1945 sebelum dan pasca amandemen.
Berdasarkan  kewenangan  legislasi  pada  tabel  di  atas,  penulis  melihat  jika  perubahan- perubahan yang terjadi dalam kekuasaan legislasi pasca amandemen yakni:
1) Kewenangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  begitu  meningkat  pasca  amandemen  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dewan  Perwakilan  Rakyat sebelumnya  memiliki  kewenangan  terbatas  sebelum  amandemen  UUD  1945.  Kondisi lemahnya  kedudukan  DPR  ini  berubah  pasca  reformasi.  Sekarang  pasca  amandemen, Dewan  Perwakilan  Rakyat  lebih  dominan  dalam  memegang  kekuasaan  legislasi dibandingkan Presiden apalagi Dewan Perwakilan Daerah. 24 Misalkan pada Pasal 5 ayat (1)  sebelumnya  berbunyi  bahwa  Presiden  memegang  kekuasaan  membentuk  undang- undang  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  kemudian  berubah  menjadi Presiden  berhak  mengajukan  rancangan  undang-undang  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat.  Pasca  amandemen  UUD  1945,  DPR  menggeser  kewenangan  legislasi  dari Presiden ke DPR. Selain itu, pasca amandemen anggota-anggota Dewan Perwakilan juga dapat mengajukan rancangan undang-undang tanpa pengesahan Presiden. 25
2) Pada  tahap  pengesahan,  rancangan  undang-undang  memasuki  tahapan  pengesahan  oleh Presiden. 26 Dalam  hal  ini,  Pasal  20  ayat  (4)  UUD  1945  menyatakan,  “Presiden mengesahkan  rancangan  undang-undang  yang  telah  disetujui  bersama  untuk  menjadi undang-undang”.  Dibandingkan  dengan  Pasal  20  ayat  (4)  UUD  1945,  UUD  1945 sebelum  perubahan  tidak  mengatur  secara  lengkap  ketentuan  pengesahan  rancangan undang-undang.  Artinya,  sebelum  perubahan,  pengesahan  rancangan  undang-undang didasarkan  pada  bunyi  Pasal  20  ayat  (2)  UUD  1945  menyebutkan,  jika  rancangan  itu meskipun  disetujui  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  tidak  disahkan  oleh  Presiden,  maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
3) Akibat  dari  pergeseran  kekuasaan  legislasi  dari  Presiden  ke  DPR,  Presiden  pada  pasca amandemen  memiliki  kewenangan  legislasi  dalam  hal  pembahasan,  persetujuan,  dan pengesahan.  Namun  dalam  hal  pengesahan  rancangan  undang-undang  oleh  Presiden dianggap  percuma  karena  disahkan  atau  tidak  disahkan  Presiden,  rancangan  undang- undang akan tetap diundangkan. 27
4) Walaupun  Dewan  Perwakilan  Daerah  memang  merupakan  lembaga  baru  yang  memiliki kewenangan  legislasi,  akan  tetapi  kewenangannya  tersebut  sangat  terbatas  yaitu  hanya mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang terkait kepentingan daerah.
24 Miki Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia,” JURNAL CITA HUKUM 2, no. 1 (2014), https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1461.
25 Saldi Isra, “Hubungan Presiden Dan DPR,” Jurnal Konstitusi 10, no. 3 (2013): 399–416.
26 Saldi  Isra,  2010, Pergeseran  Fungsi  Legislasi:  Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer  dalam  Sistem  Presidensial Indonesia, Cet. 1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 225.
27 Agus  Riswanto,  “Strategi  Politik-Hukum  Meningkatkan  Kualitas  Kinerja  DPR  Ri  Dalam  Produktivitas  Legislasi Nasional,” JURNAL CITA HUKUM 4, no. 2 (2016), https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4140.
Ragaan 1. Tingkatan DPR, Presiden, dan DPD.
Keterangan: jarak kedekatan antar lembaga pada legislasi
Sumber: analisis pasca UUD 1945.
Seperti  terlihat  pada  kerangka  di  atas,  kewenangan  membentuk  undang-undang  pasca amandemen mengalami perubahan. Dari ketiga lembaga tersebut, lembaga yang paling dekat membentuk undang-undang berada di Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan legislasi yang ada pada DPR berkembang pasca amandemen UUD 1945. DPR berwenang: 28
a. membentuk  undang-undang  yang  dibahas  dengan  Presiden  untuk  mendapat  persetujuan bersama;
b. memberikan  persetujuan  atau  tidak  memberikan  persetujuan  terhadap  peraturan pemerintah  pengganti  undang-undang  yang  diajukan  oleh  Presiden  untuk  menjadi undang-undang;
c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR;
d. membahas  rancangan  undang-undang  yang  diajukan  DPD  mengenai  otonomi  daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta  penggabungan  daerah, pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  pertimbangan keuangan pusat dan daerah;
e. membahas  bersama  Presiden  dengan  memperhatikan  pertimbangan  DPD  dan memberikan  persetujuan  atas  rancangan  undang-undang  tentang  APBN  yang  diajukan oleh Presiden;
f. membahas  dan  menindaklanjuti  hasil  pengawasan  yang  disampaikan  oleh  DPD  atas pelaksanaan  undang-undang  mengenai  otonomi  daerah,  pembentukan,  pemekaran  dan penggabungan  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Walaupun  Presiden  sebagai  kepala  negara,  akan  tetapi  perannya  dalam  pembentukan undang-undang  tidak  sebanding  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  Dewan  Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden lebih rendah dibandingkan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan  Daerah  juga  tingkatannya  lebih  rendah  dibandingkan  Dewan  Perwakilan  Rakyat walaupun  kedua  lembaga  ini  termasuk  ke  dalam  lembaga  perwakilan,  namun  posisinya subordinat. 29 Jauh  jika  membandingkan  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  bahkan  Dewan Perwakilan  Daerah  pun  kewenangannya  lebih  rendah  dari  Presiden.  Maka,  jika  ditingkatkan pada  lembaga  mana  yang  memegang  kekuasaan  legislasi  yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah.
28 Pasal  71  angka  a-f,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
29 Yadi  Supriadi,  “Komunikasi  Politik  DPRD  Dalam  Meningkatkan  Peran  Legislasi  Di  Kota  Bandung,” Mediator:  Jurnal Komunikasi 10, no. 1 (2017): 25–36, https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2119.

## Legislasi

## DPR
Presiden DPD
Tabel 1.3. Rancangan Undang-Undang DPR, Pemerintah, DPD Periode 2005-2019. No.  Tahun Prolegnas (Prioritas, Kumulatif) Undang- Undang DPR  Pemerintah DPD  DPR, Pemerintah 1 2005-2009 286 191 2 2010 120 63 - 62 13 3 2011 65 47 - - 24 4 2012 46 23 - - 24 5 2013 48 27 - - 23 6 2014 44 24 1 - 40 7 2015 29 22 1 - 13 8 2016 33 17 2 1 19 9 2017 36 19 3 - 18 10 2018 31 27 3 - 13 11 2019 35 16 4 - 5 Total 383 Sumber: diolah dari berbagai sumber. 30
Berdasarkan data rancangan undang-undang pada prolegnas di atas, penulis berpendapat bahwa tingkatan kewenangan legislasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Dewan  Perwakilan  Daerah  ternyata  berdampak  pada  kinerja  dari  lembaga-lembaga  tersebut sebagaimana  rancangan  undang-undang  yang  masuk  dalam  prolegnas.  Prolegnas  prioritas yang  berasal  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menghasilkan  rancangan  undang-undang  yang jumlahnya  lebih  banyak  dari  pada  jumlah  rancangan  undang-undang  hasil  Presiden  dan Dewan  Perwakilan  Daerah.  Berbeda  halnya  dengan  prolegnas  prioritas,  terhitung  bahwa prolegnas  kumulatif  terbanyak  yaitu  dari  pemerintah  dibandingkan  dengan  prolegnas kumulatif asal DPR.
Lain  halnya  dengan  usul  Rancangan  Undang-Undang  dari  setiap  lembaga,  regulasi  atau undang-undang hasil dari prolegnas tersebut lebih unggul dihasilkan oleh lembaga eksekutif dibandingkan  dengan  regulasi  yang  dihasilkan  DPR  sebagai  lembaga  legislatif.  Contoh regulasi  asal  Presiden  yaitu  menghasilkan  banya  undang-undang  hasil  dari  ratifikasi internasional  seperti  UU  No.  10  Tahun  2018  tentang  Pengesahan  Persetujuan  Kerjasama Pertahanan  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi ( Defense Cooperation Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia and The  Goverment  Of  The  Kingdom  Of  Saudi  Arabia ),  dan  lainnya.  Berdasarkan  data  Usulan DPD  untuk  RUU  dalam  Prolegnas  2020-2024  juga  menerangkan  bahwa  rancangan  undang- undang dalam Prolegnas dari Tahun 2005-2019 jumlah total terdapat 78 RUU yang diusulkan oleh  DPD  dan  terhitung  juga  28  RUU  yang  telah  disahkan  menjadi  undang-undang  atau regulasi.  Jumlah  regulasi  tersebut  salah  satu  diantaranya  adalah  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan. Berdasarkan hal tersebut, nyatanya meskipun pasca amandemen terjadi pergeseran kekuasaan dari tangan Presiden ke tangan DPR, akan tetapi Presiden tetap lebih unggul  dan lebih aktif dalam legislasi. Melihat kewenangan DPR dan Presiden yang demikian, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah begini terkesan dianggap tidak begitu berada. Kondisi demikian mungkin terjadi  karena  kewenangannya  yang  sedikit  dibandingkan  DPR  dan  Presiden  menurut  UUD
30 http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-lis , diakses pada tanggal 16 Februari 2019, 20:45 WIB., https://jdih.setneg.go.id , diakses pada tanggal 8 Maret 2019, 14:01 WIB., http://peraturan.go.id , diakses pada tanggal 20 Maret 2019, 10:00 WIB.
1945. 31 Andai  kewenangannya  diperluas  dalam  UUD  1945,  bisa  saja  kinerja  Dewan Perwakilan  Daerah  akan  semakin  baik  lagi  terutama  dalam  hal  menghasilkan  rancangan undang-undang.

## C. Kesimpulan
Kekuasaan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pasca amandemen UUD 1945 mengalami perubahan  yang  cukup  signifikan  jika  melihat  kembali  pada  kewenangan  legislasi  sebelum amandemen.  Sejatinya,  kewenangan  legislasi  pasca amandemen  UUD  1945  dominan  berada di  tangan  DPR.  Namun  demikian,  Presiden  dan  DPD  tetap  diberikan  kewenangan  dalam pembentukan  undang-undang.  Pasca  amandemen  UUD  1945  terlihat  adanya  pergeseran kekuasaan legislasi dari Presiden ke DPR. Menguatnya kewenangan legislasi  yang ada pada DPR  sebagai  lembaga  legislatif  ternyata  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  regulasi  yang dihasilkan  menjadi  sepadan  dengan  meningkatnya  kewenangan  yang  didapatkan  pasca amandemen  ini.  Pada  kenyataannya,  regulasi  asal  Presiden  dan  DPD  sebagai  lembaga eksekutif terlihat lebih aktif dalam legislasi dibandingkan regulasi yang berasal dari DPR.

## Daftar Pustaka
A. Buku Jimly  Asshiddiqie,  2006,  Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi, Jakarta:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Jimly Asshiddiqie, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, Jimly sshiddiqie, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, Jimly  Asshiddiqie,  2006, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi, Jakarta: Sekretariat  Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
B. Jurnal Affandi,  Hernadi.  “Problematika  Fungsi  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Hegemoni Dewan Perwakilan Rakyat.” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 1, no. 1, 2014: 135–54. https://doi.org/10.22304/pjih.v1n1.a8.
Airlangga, Shandi Patria. “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis.” Cepalo 3, no. 1, 2019: 1–10. https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783.
Aritonang,  D.  “Penerapan  Sistem  Presidensil  Di  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945.” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada 22,  no.  2,  2010:  391–407. https://doi.org/10.20303/jmh.v22i2.296.
Hadi,  Syofyan.  “Fungsi  Legislasi  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensil  (Studi  Perbandingan Indonesia  Dan  Amerika  Serikat).” DiH:  Jurnal  Ilmu  Hukum 9,  no.  18,  2013. https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.275.
Herman,  Herman,  and  Firman  Muin.  “Sistematisasi  Jenis  Dan  Hierarki  Peraturan  Perundang- Undangan  Di  Indonesia.” Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) 4,  no.  2,  2018:  89–101. https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15445.
Hood Phillips, Paul Jackson, and Patricia leopold, 2001, Constitutional and Administrative Law, London: Sweet & Maxwell,
Isra, Saldi. “Hubungan Presiden Dan DPR.” Jurnal Konstitusi 10, no. 3, 2013: 399–416.
Marlina,  Rika.  “Summary  For  Policymakers.”  In Climate  Change  2013  -  The  Physical  Science Basis ,  edited  by  Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change,  1:1–30.  Cambridge: Cambridge University Press, 2018. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
31 Shandi  Patria  Airlangga,  “Hakikat  Penguasa  Dalam  Negara  Hukum  Demokratis,” Cepalo 3,  no.  1  (2019):  1–10, https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783.
Mawarini  Sukmariningsih,  Retno.  “Penataan  Lembaga  Negara  Mandiri  Dalam  Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 26, no. 2, 2014: 194–204. https://doi.org/10.22146/jmh.16039.
Pigome,  Martha.  “Implementasi  Prinsip  Demokrasi  Dan  Nomokrasi  Dalam  Struktur Ketatanegaraan Ri Pasca Amandemen Uud 1945.” Jurnal Dinamika Hukum 11, no. 2, 2011: 335–48. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.191.
Pirmansyah,  Miki.  “Eksistensi  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Sistem  Bikameral  Di Indonesia.” JURNAL CITA HUKUM 2, no. 1, 2014. https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1461. Puspitasari,  Sri  Hastuti.  “Penyelesaian  Sengketa  Kewenangan  Konstitusional  Lembaga  Negara Sebagai  Salah  Satu  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi.” JURNAL  HUKUM  IUS  QUIA IUSTUM 21, no. 3, 2014: 402–25. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art4. Riswanto,  Agus.  “Strategi  Politik-Hukum  Meningkatkan  Kualitas  Kinerja  DPR  Ri  Dalam Produktivitas  Legislasi  Nasional.” JURNAL  CITA  HUKUM 4,  no.  2,  2016. https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4140.
Saldi  Isra,  2010,  Pergeseran  Fungsi  Legislasi:  Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer  dalam Sistem Presidensial Indonesia, Cet. 1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Solihah,  Ratnia,  and  Siti  Witianti.  “Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat Pasca  Pemilu  2014:  Permasalahan  Dan  Upaya  Mengatasinya.” CosmoGov 2,  no.  2,  2016: 291. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10010.
Supriadi,  Yadi.  “Komunikasi  Politik  DPRD  Dalam  Meningkatkan  Peran  Legislasi  Di  Kota
Bandung.” Mediator: Jurnal Komunikasi 10, no. 1, 2017: 25–36. https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2119.
Yulistyowati,  Efi,  Endah  Pujiastuti,  and  Tri  Mulyani.  “Penerapan  Konsep  Trias  Politica  Dalam Sistem  Pemerintahan  Republik  Indonesia :  Studi  Komparatif  Atas  Undang–Undang  Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.” Jurnal Dinamika Sosial Budaya 18, no. 2, 2017: 328–38. https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580.
Zulfan,  Zulfan.  “Analisis  Pengaturan  Dan  Praktik  Pemisahan  Kekuasaan  Sistem  Pemerintahan Presidensial  Berdasarkan  Konstitusi.” Jurnal  Media  Hukum 25,  no.  1,  2018:  60–67. https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0102.60-67.