Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 2 (2013), pp. 273-306, link: https://www.academia.edu/31651335 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

## Pernikahan Pada Waktu Ihram
Menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah *

## (MARRIAGE WHEN IHRAM ACCORDING TO IMAM SHAFI'I
AND IMAM ABU HANIFAH)
M. Husni Mubarok & Suyud Arif FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Jl. KH. Sholeh Iskandar Bogor E-mail: husnimubarok@yahoo.com
Abstract: Marriage  is  not  just  a  meeting  between  two  beings  process  alone. However, marriage is a big gate which is the mouth of the meeting between the two  families,  two  tribes,  cultures,  and  it  could  be  two  states.  Getting  married  is human nature to channel instincts of love of the opposite sex, and therefore Islam makes  marriage  a  legitimate  way  for  humans  to  maintain  the  existence  of  the regeneration  and  survival  of  offspring.  However,  there  are  concerns  about  the law of marriage at the time of Ihram, particularly in view of Imam Shafi'i and the imam of Abu Hanifa.
Keywords: Marriage, Imam Shafi, Imam Abu Hanifah
Abstrak: Pernikahan  tidak  hanya  sebuah  proses  pertemuan  antara  dua  insan semata. Akan tetapi, lebih dari itu pernikahan merupakan sebuah gerbang besar yang  merupakan  muara  pertemuan  diantara  dua  keluarga,  dua  suku  bangsa, budaya  dan  bisa  jadi  dua  negara.  Menikah  adalah  fitrah  manusia  untuk menyalurkan  naluri  kecintaan  terhadap  lawan  jenis,  maka  dari  itu  Islam menjadikan  pernikahan  sebuah  jalan  yang  sah  bagi  manusia  untuk  menjaga eksistensi  regenerasi  dan  kelangsungan  keturunannya.  Akan  tetapi  ada permasalahan tentang hukum pernikahan pada waktu ihram, khususnya dalam pandangan imam syafi’i dan imam Abu Hanifah.
Kata Kunci: Pernikahan, Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  14  Juli  2013,  direvisi:  16  September  2013,  disetujui untuk terbit: 10 November 2013.

## Pendahuluan
Allah  SWT  menciptakan  seluruh  makhluk  ke  muka  bumi  secara berpasang-pasangan, kemudian mensyariatkan perkawinan diantaranya agar tercipta keharmonisan diantara mereka. Kemudian Allah jadikan laki-laki dan perempuan  dari  suku-suku  bangsa  yang  berbeda  untuk  saling  kenal mengenal  antara  satu  dengan  yang  lain,  kemudian  menyatukan  mereka dalam  satu  ikatan  yang  sah  yaitu  pernikahan.  Dalam    pernikahan  Allah memberikan  batasan-batasan  atau  aturan  hidup  yang  bila  mana  manusia berpegang  kepada  aturan  itu  maka  akan  tercipta  keharmonisan  diantara mereka.
Sebagaimana firman Allah sebagai berikut :
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa  -  bangsa  dan bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya  orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S. Alhujurat 13). 1
Berdasarkan  ayat  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  Allah  Swt menciptakan  manusia  menjadi  bersuku-suku  dan  berbangsa-bangsa  adalah untuk  saling  kenal  mengenal.  Salah  satu  cara  untuk  saling  kenal-mengenal tersebut adalah melalui jalan pernikahan.
Pernikahan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah.  Pernikahan  merupakan  salah  satu sunatullah  yang  berlaku  bukan  hanya  pada  manusia,  namun  berlaku  pula pada hewan dan tumbuh-tumbuhan 2 .
Sebagaimana Firman AllahSWT sebagai berikut :
“Maha  suci  Allah  yang  telah  menciptakan  pasangan-pasangan  semuanya, baik apa yang di tumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Q.S. Yaasin : 36) 3
“Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  ia  telah  menciptakan untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri  supaya  kamu  cenderung  dan
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , 2005, h..847
2 Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat , Jakarta, Prenada Media Grop, 2003, h..10
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terje mahnya, 2005, h..710
sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Rum : 21) 4
Berdasarkan  ayat  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  Allah  Swt  telah menciptakan pasangan tiap-tiap mahluk dari jenis mahluk itu sendiri. Hal ini agar  memberikan  ketenangan  dan  ketenteraman  bagi  tiap-tiap  mahluk. Sebagaimana  layaknya  mahluk  yang  lain  manusia  pun  memiliki  naluri kecintaan terhadap lawan jenis, akan tetapi cara menyalurkan naluri tersebut tentu  berbeda  dengan  mahluk  Allah  yang  lain.  Sebagai  mahluk  yang  paling mulia  dan  beradab,  manusia  memiliki  cara  yang  mulia  dalam  menyalurkan hasrat  dan  naluri  kecintaannya  kepada  lawan  jenis.  Islam  memberikan  jalan pernikahan, bagi mereka yang memang telah memenuhi syarat dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.
Hal ini sebagaimana di jelaskan oleh Sayyid Sabbiq sebagai berikut:
Nikah  hukumnya  wajib  bagi  seseorang  yang  mampu  untuk  melaksanakan dan  dirinya  menginginkannya  disertai  adanya  kekhawatiran  terjerumus kepada perzinahan. Dengan alasan menjaga diri dan menghindari perbuatan zina  merupakan  suatu  kewajiban  dan  hal  yang  demikian  itu  tidak  bisa dihindarkan kecuali dengan jalan pernikahan.5
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa bagi seseorang yang  telah  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan  pernikahan, sedangkan  dirinya  khawatir  akan  terjerumus  kedalam  perzinahan  maka orang tersebut  wajib untuk menikah.
Pernikahan  menjadi  sarana  menyalurkan  cinta  kasih,  mawaddah  dan rahmah  yang  dianugerahkan  Allah  kepada  pasangan  suami  isteri.  Hal  ini merupakan  tugas  yang  berat  tetapi  mulia  yaitu  membangun  peradaban sebagai  pengemban  tugas  khilafah  di  muka  bumi,  dimana  malaikat  pun berkeinginan  mengembannya  tetapi  kehormatan  yang  begitu  besar,  Allah serahkan kepada manuisa dan inilah tujuan Allah mensyariatkan pernikahan yang sebenarnya.
Dengan  adanya  tujuan-tujuan  tertentu  dari  sebuah  pernikahan, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan tidak bebas aturan tetapi harus  memenuhi  syarat  dan  rukun.  Diantara  syarat  dan  rukun  pernikahan yang  harus  dilaksanakan  pada  saat  seseorang  akan  melangsungkan
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , 2005, h..644
5 Sayyid Sabbiq, Fikih Sunah, Terj. Mahyuddin Syaf, Jilid V. Bandung : Al-Maarif, 1997, h.. 22.
pernikahan adalah ijab qabul yang diucapkan oleh kedua belah pihak. Karena hanya  dengan  aqadlah  kedua  mempelai  dinyatakan  sah  pernikahannya menurut Agama. Sebab bila salah satu dari syarat dan rukun pernikahan tidak dipenuhi maka pernikahan akan dianggap tidak sah.
Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut :
Rukun  yang  pokok  dalam  perkawinan  adalah  ridhonya  laki-laki  dan perempuan  serta  persetujuan  mereka  untuk  mengikuti  hidup  berkeluarga, karena perasaan ridha dan setuju bersifat kewajiban yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala maka oleh karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk  menunjukkan  kemauan  mengadakan  ikatan  suami  isteri.  Perlambang itu  diutarakan  dengan  kata-kata  oleh  kedua  belah  pihak  yang  mengadakan aqad,  kata-kata  itulah  yang  disebut  ijab-qabul,  yang  sangat  penting  dalam suatu  pernikahan  karena  mempunyai  akibat  hukum  yang  jelas  bagi  suami- istri. 6
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  aqad merupakan  kunci  utama  dalam  menjamin  sahnya  suatu  pernikahan.  Aqad merupakan  bukti  pernyataan  secara  lisan  yang  merupakan  lambang keridhoan pihak suami dan istri untuk mengikuti hidup berkeluarga.
Beranjak  dari  pentingnya  akad  nikah  sebagai  suatu  syarat  untuk menghalalkan  pergaulan  dan  hidup  bersama  antara  laki-laki  dengan perempuan  sebagai  suami  istri  yang  sah,  serta  keberadaan  naluri  untuk menikah yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu, termasuk ketika seseorang sedang melakukan ibadah haji.
Sebagaimana  menikah,  ibadah  haji  pun  merupakan  kewajiban  bagi seseorang  yang  telah  memenuhi  syarat  dan  memiliki  kemampuan. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan baik moril maupun materiil.
Dalam  kedudukan  hukumnya,  orang  yang  menikah  pada  waktu ihram, ternyata para ulama fikih berbeda pendapat, diantaranya Imam Syafi’i berpendapat  bahwa  orang  yang  sedang  ihram  tidak  boleh  menikah  atau menikahkan orang lain dan juga tidak boleh meminang. Sedangkan menurut Imam  Abu  Hanifah,  orang  yang  sedang  berihram  boleh  menikah  dan menikahkan orang lain.
6 Sayyid Sabiq, Fikih Sunah, jilid VI. Bandung: Al-Ma’arif. 1997, h.53 .

## Hakikat Pernikahan Pernikahan
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. 7 Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal  dari  kata  nakaha  ( حكن )  yang  menurut  kamus  bahasa  arab  artinya mengawini. 8

## Menurut istilah pernikahan adalah :
Akad  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  atas  dasar  kerelaan  dan kesukaan  kedua  belah  pihak,  yang  dilakukan  oleh  pihak  lain  ( wali )  menurut sifat  dan  syarat  yang  telah  ditetapkan  syara  untuk  menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman dalam hidup rumah tangga. 9
Sedangkan  menurut  istilah  ilmu  fiqh,  “nikah  berarti  suatu  akad (perjanjian)  yang  mengandung  kebolehan  melakukan  hubungan  seksual dengan memakai lafaz nikah atau tazwiz”. 10
Menurut  hukum  Islam,  pernikahan  terdapat  beberapa  definisi diantaranya adalah : “Perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara’  untuk  membolehkan  bersenang-senang  antara  laki-laki  dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki- laki”. 11
Abu  Yahya  Zakariya  Al-Anshary  mendefinisikan  :  “Nikah  menurut istilah  syara’  ialah  akad  yang  mengandung  ketentuan  hukum  kebolehan hubungan  seksual  dengan  lafaz  nikah  atau  dengan  kata-kata  yang  semakna dengannya”. Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat : Akad yang mengandung ketentun  hukum  kebolehan  seksual  dengan  lafaz  nikah  atau  tazwij  atau semakna dengan keduanya”. 12
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa pernikahan secara istilah adalah akad yang menjadikan sahnya ikatan antara pria  dan  wanita  menjadi  suami  istri  yang  didasarkan  pada  kerelaan  kedua
7 Dep  Dikbud, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta  :  Balai  Pustaka,  1994,  cet.  Ke-3, edisi kedua, h..456.
8 Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab, Jakarta : Hida Karya Agung, 1990, h..467
9 Slamet Abidin,  Aminudin, Fiqih Munakahat , Bandung, Pustaka Setia, 1999, h..11
10 Beni Ahmad Saebani, F iqh Munakahat, Bandung, Pustaka Setia, 2001, h..11
11 Abdul Rahman Ghozali , Fikih Munakahat, Jakarta, Prenada Media Group, 2003, h..8 12 Ibid, h..8
belah  pihak,  dan  juga  karena  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  syarat  dan rukun  pernikahan  sehingga  pernikahan  tersebut  sah  baik  dalam  pandangan hukum agama maupun hukum negara (peraturan perundang-undangan yang berlaku).
Pernikahan  dalam  Islam  merupakan  aplikasi  dari  salah  satu  tujuan syara’  yaitu Hifdzu  al  Nasl ,  (menjaga  keturunan).  Oleh  sebab  demikian, pernikahan  harus  mengikuti  rambu-rambu  dari  syara’  itu  sendiri,  termasuk didalamnya  hal-hal  yang  terkait  dengan  tata  aturan  pernikahan  itu. Sebagaimana  banyak  disinyalir  dalam  Al-Qur’an  sebagai  bentuk  penyaluran rasa tali kasih sayang dan tanggung jawab suami terhadap istri.
Pertalian  dalam  ikatan  pernikahan  adalah  pertalian  yang  seteguh- teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan  keturunannya,  melainkan  antara  dua  keluarga.  Mengingat  tujuan pernikahan  yang  sangat  mulia  yaitu  membentuk  keluarga  yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

## Syarat-syarat Pernikahan
Menurut Abdurahman Ghozali syarat yaitu : “sesuatu yang mesti ada yang  menentukan  sah  dan  tidaknya  pekerjaan  (ibadah),  tetapi  sesuatu  itu tidak  termasuk  dalam  rangkaian  pekerjaan  itu.  Atau,  menurut  Islam,  calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.” 13
Adapun  menurut  Beni  Ahmad  Saebani  menyatakan  bahwa  syarat- syarat pernikahan adalah sebagai berikut:
a. Calon mempelai pria; Beragama Islam, Laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, Tidak terdapat halangan perkawinan.
b. Calon mempelai wanita; Beragama Islam, Perempuan, Jelas orangnya, Dapat diminta persetujuan, Tidak terdapat halangan perkawinan.
c. Wali  nikah;  Laki-laki,  Dewasa,  Mempunyai  hak  perwalian,  Tidak terdapat halangan perkawinannya.
d. Saksi  nikah;  Minimal  dua  orang,  Hadir  dalam  ijab  kobul,  Dapat mengerti maksud akad, Islam, Dewasa. 14
13 Abdul Rahman Ghozali , Fikih Munakahat, Jakarta, Prenada Media Group, 2003, h..45 14 Beni Ahmad Saebani, F iqh Munakahat, Bandung, Pustaka Setia, 2001, h..205
e. Ijab  qabul;  Ada  pernyataan  mengawinkan  dari  wali,  Ada  pernyataan penerimaan  dari  calon  mempelai  pria,  Memakai  kata-kata  nikah  atau tazwij atau terjamah dari kata-kata nikah/tazwij, Antara ijab dan qabul bersambungan,  Antara  ijab  dan  qabul  jelas  maksudnya,  Majelis  ijab qabul paling sedikit empat orang, yaitu calon mempelai pria, wali, dan dua orang saksi. 15
Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  syarat  adalah  sesuatu  yang harus  ada  untuk  menjamin  sahnya  ibadah  yang  dilakukan.  Terkait  dengan syarat  pernikahan  sebagaimana  telah  di  jelaskan  di  atas,  dapat  di  ketahui bahwa  titik  tolak  syarat  pernikahan  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam proses  pernikahan  tersebut  haruslah  seorang  muslim  atau  muslimah  yang sudah  baligh,  berakal  dan  memiliki  kemampuan  dalam  menunjang  dan menjamin terlaksananya proses pernikahan.
Dalam  pernikahan  wali  memegang  peranan  yang  penting  dalam menjamin  sah  atau  tidaknya  suatu  pernikahan.  Adapun  dasar  hukum keharusan  adanya  wali  dan  saksi  dalam  suatu  pernikahan  adalah  hadits Rasulullah Saw sebagai berikut :
“Barang siapa diantara wanita yang menikah dengan tidak diijinkan walinya maka pernikahannya batal (tidak sah).”(HR. Ahmad) 16
Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:
“Tidak  sah  nikah  melainkan  dengan  wali  dan  dua  orang  saksi”.  (HR. Ahmad) 17
Dari hadits di atas, dapat diketahui bahwa peran wali dan saksi sangat vital  dalam  suatu  pernikahan,  sehingga  pernikahan  dianggap  tidak  sah  jika tidak  ada  wali  dan  dua  orang  saksi.  Syarat-syarat  pernikahan  sebagaimana tersebut  diatas  dimaksudkan  untuk  menjamin  kejelasan  pihak-pihak  yang terkait dalam pernikahan itu sendiri. Di samping itu syarat-syarat pernikahan juga  merupakan  suatu  keharusan  agar  pernikahan  menjadi  sah  dalam pandangan dan aturan agama.
Titik  tolak  syarat  pernikahan  mengacu  kepada  ketentuan  wali  dan saksi,  bahwa  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  sebuah  proses  pernikahan dalam  aturan  Islam  haruslah  orang-orang  Islam  yang  sudah  dewasa  dan
15 Abdul Rahman, Ahmad Rofiq, Fikih , Jakarta, Bandung : Armico, 1984, h..146
16 HR. Ahmad, Musnad Ahmad Bin Hanbal , Arabiya : Dar-Al-fikr, tt, h..397.
17 Ibid .. h.397
memiliki  pemahaman  yang  cukup  dalam  hal  ilmu  agama.  Hal  ini dimaksudkan  karena  pernikahan  merupakan  gerbang  awal  dalam membangun  sebuah  keluarga  yang  merupakan  pilar  utama  dalam membangun sebuah bangsa dan peradaban yang baik.

## Rukun Pernikahan
Perkawinan  dianggap  sah  bila  terpenuhi  syarat-syarat  dan  rukunya. “Rukun  nikah  merupakan  bagian  dari  segala  hal  yang  terdapat  dalam perkawinan  yang  wajib  dipenuhi.  Kalau  tidak  terpenuhi  pada  saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.” 18
Adapun rukun pernikahan  adalah sebagai berikut :
a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
c. Adanya dua orang saksi.
d. Sighat  akad  nikah,  yaitu  ijab  kabul  yang  diucapkan  oleh  wali  atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin pria. 19
Secara mendasar pengertian rukun adalah sesuatu yang menjadi dasar bagi sah nya suatu perbuatan, maka dalam hal pernikahan, rukun pernikahan adalah  sesuatu  hal  yang  menjadi  dasar  bagi  sahnya  pelaksanaan  suatu pernikahan.
Adapun  hal-hal  yang  menjadi  dasar  bagi  sahnya  pelaksanaan  suatu pernikahan adalah adanya calon suami dan istri, adanya wali dari pihak calon mempelai wanita, adanya dua orang saksi, dan sighat akad nikah.

## Hukum Pernikahan
Menurut    Slamet  Abidin  dan  H.  Aminuddin,  secara  rinci  hukum pernikahan adalah sebagai berikut:
a. Wajib; Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan.
18 Beni Ahmad Saebani, F iqh Munakahat, Bandung, Pustaka Setia, 2001, h..107
19 M.  Slamet  Abidin  &  Drs.  H.  Aminudin, Fiqih  Munakahat ,  Bandung,  Pustaka  Setia, 1999, h.. 64
Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.
Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an sebagai berikut :
“Hendaklah  orang-orang  yang  tidak  mampu  kawin  menjaga  dirinya  jika dirinya  sehingga  nanti  Allah  mencukupkan  mereka  dengan  karunia-Nya” (An-Nur:33) 20
b. Sunah; Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunah.
c. Haram; Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi  nafkah,  baik  nafkah  lahir  maupun  nafkah  batin  kepada istrinya  serta  nafsunya  tidak  mendesak,  atau  dia  mempunyai keyakinan  bahwa  apabila  menikah  ia  akan  keluar  dari  Islam,  maka hukum menikah adalah haram.
d. Makruh;  Hukum  menikah  menjadi  makruh  bagi  seorang  yang  lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak  merugikannya  karena  kekayaannya  dan  tidak  mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
e. Mubah;  Bagi  laki-laki  yang  tidak  terdesak  alasan-alasan  yang menyebabkan ia harus nikah, maka hukumnya mubah. 21
Berdasarkan  hukum  pernikahan  di  atas,  bahwa  ada  tingkatan- tingkatan  hukum  tertentu  yang  terkait  erat  dengan  proses  pelaksanaan pernikahan,  hukum-hukum  tersebut  terdiri  dari  beberapa  tingkatan  yaitu wajib,  sunah,  haram,  makruh,  mubah.  Tingkatan-tingkatan  hukum  yang terkait  erat  dengan  pernikahan,  dimaksudkan  agar  diketahui  dimana  posisi hukumnya, dan sampai sejauh mana urgensi pernikahan bagi dirinya, sudah cukupkah  memiliki  bekal  baik  secara  materi  maupun  ilmu  pengetahuan untuk  menuju  jenjang  pernikahan,  sehingga  keputusan  untuk  melaksanakan pernikahan  bukanlah  keputusan  yang  didasarkan  pada  ketergesa-gesaan yang  akan  menyeret  kepada  jurang  kehancuran.  Hal  ini,  karena  pernikahan adalah sebuah ikatan suci dan agung guna membentuk keluarga, di samping menjadi  jalan  yang  sah  bagi  manusia  untuk  menyalurkan  naluri
20 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , 2005, h..549
21 M Slamet Abidin &  Aminudin , Fiqih Munakahat , Bandung, Pustaka Setia, 1999, h..33
ketertarikannya  terhadap  lawan  jenis  juga  untuk  menjaga  kelangsungan eksistensi keturunan.

## Ketentuan Wanita yang Tidak Boleh Dinikahi
Tidak  semua  perempuan  boleh  dinikahi,  tetapi  syarat  perempuan yang  boleh  dinikahi  hendaklah  dia  bukan  orang  yang  haram  bagi  laki-laki yang akan menikahinya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an sebagai berikut:
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibu kamu, anak perempuan kamu, saudara  perempuan  kamu,  bibi  dari  pihak  ayah  kamu,  bibi  dari  pihak  ibu kamu,  anak  perempuan  saudara  perempuan,  ibu  yang  menyusui  kamu sesusuan,  mertua  perempuan  kamu,  anak  tiri  perempuan  kamu  yang  ada dalam  pemeliharaan  kamu,  yang  ibunya  belum  kamu  gauli  tidak  mengapa kamu kamu kawin dengan mereka, istri-istri anak kandung kamu, dan tidak boleh  kamu  memadu  dua  orang  perempuan  saudara  sekandung  kecuali  di waktu yang lalu.” (An-Nissa : 23) 22
Ketentuan-ketentuan wanita yang haram dinikahi terbagi menjadi dua bagian yaitu:
1) Wanita  menjadi  haram  selamanya  untuk  dinikahi  adalah  sebagai berikut;
a).  Karena  Nasab  yaitu;  Ibu  Kandung,    Anak  Perempuan  Kandung, Saudara  perempuan,  Bibi  dari  pihak Ayah,  Bibi  dari  pihak  ibu,  Anak perempuan saudara lak-laki, Anak perempuan saudara perempuan.
b).  Karena  Pernikahan;  yaitu:  Ibu  Istri,  Neneknya  dari  pihak  ibu, neneknya  dari  pihak  ayah  dan  keatas;  Anak  Tiri  perempuan  yang ibunya sudah digaulinya; Istri anak kandung : istri cucunya, baik yang laki maupun perempuan dan seterusnya; Ibu Tiri.
c). Karena susuan, yaitu: Ibu Susu : Karena ia telah menyusuinya maka dianggap  sebagai  ibu  dari  yang  menyusu;  Ibu  dari  yang  menyusui  : sebab  ia  merupakan  neneknya;  Ibu  dari  bapak  susunya  :  karena  ia merupakan  neneknya  juga;  Saudara  perempuan  dari  ibu  susunya  : karena  menjadi  bibi  susunya;  Saudara  perempuan  bapak  susunya, karena  menjadi  bibi  susunya;  Cucu  perempuan  ibu  susunya  :  karena
22 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , 2005, h..120
mereka  menjadi  anak  perempuan  saudara  laki-laki  dan  perempuan sesusuan dengannya; Saudara perempuan sesusuan baik yang sebapak atau se ibu atau sekandung. 23

## 2) Perempuan yang Haram Dinikahi untuk Sementara
a).  Memadu  dua  orang  perempuan  yang  bersaudara;    Diharamkan memadu  antara  dua  orang  perempuan  bersaudara  kandung  atau antara  seorang  perempuan  dengan  bibi  dari  ayahnya,  atau  seorang bibi dari ibunya.
b).  Istri  orang  lain  atau  bekas  istri  orang  lain  yang  sedang  idah; diharamkan  bagi  orang  Islam  mengawini  istri  orang  lain  atau  bekas istri  orang  lain  yang  sedang  iddah,  karena  memperhatikan  hak suaminya. 24 Hal ini berdasarkan firman Allah :
“Dan  (diharamkan  juga  kamu  mengawini)  wanita  yang  bersuami,  kecuali budak-budak yang kamu miliki”. (Qs. An-Nisa : 24) 25
Makna ayat ini, diharamkan atas kalian menikahi wanita-wanita yang telah  menikah,  kecuali  budak-budak  yang  kalian  miliki  karena  sebab penawanan. 26
c).  Perempuan  yang  telah  ditalak  tiga  kali;  Perempuan  yang  telah ditalak tiga kali tidak halal bagi suaminya pertama, sebelum dikawini oleh  laki-laki  lain  dengan  perkawinan  yang  sah.  Hal  ini  berdasarkan firman Allah :
”Kemudian  jika  suami  lain  itu  menceraikannya,  maka  tidak  ada  dosa  bagi keduanya  (bekas  suami  pertama  dan  istri)  untuk  kawin  kembali  jika keduanya  berpendapat akan dapat  menjalankan hukum-hukum Allah”. (QS. Al-Baqarah : 230). 27
d). Kawin dengan budak, padahal mampu kawin dengan perempuan merdeka.  Para  ulama  sependapat  bahwa  budak  laki-laki  boleh  kawin dengan  budak  perempuan,  dan  perempuan  merdeka  boleh  dikawini
23 Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah ,terj,  Muhyiddin  Syaf,  Bandung  :  PT  Al-Ma’arif,  1997, h..103-111 24 Ibid, h..135
25 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , 2005, h..120
26 Abu Malik Kamal bin as-Syyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, Jakarta : Pustaka Az- Tazkia, 2006, h..121
27 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , 2005, h..56
budak  laki-laki  asalkan  walinya  rela.  Tetapi  jumhur  ulama berpendapat,  bahwa  tidak  boleh  laki-laki  merdeka  kawin  dengan budak perempuan, kecuali dengan syarat karena tidak mampu kawin dengan perempuan merdeka, dan takut terjurumus dalam zina.
e).  Kawin  dengan  perempuan  zina;  Tidak  dihalalkan  kawin  dengan perempuan  zina,  begitu  pula  bagi  perempuan  tidak  halal  kawin dengan laki-laki zina, terkecuali sesudah mereka bertaubat.
f)  Kawin  dengan  bekas  istri  yang  pernah  dilaknati;  Tidak  halal  bagi seorang laki-laki mengawini kembali bekas istrinya yang pernah sama- sama mengadakan sumpah pelaknatan, karena bila telah terjadi saling sumpah  pelaknatan  seperti  ini,  maka  perempuan  tadi  haram  baginya untuk selama-lamanya.
g).  Kawin  dengan  perempuan  musyrik;  Para  ulama  sepakat  bahwa laki-laki  muslim  tidak  halal  kawin  dengan  perempuan  penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan keluar dari Islam, penyembah berhala, perempuan beragama politeisme.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  ada  wanita- wanita yang haram untuk dinikahi. Adapun hal-hal yang menjadikan wanita haram  untuk  dinikahi  selamanya  adalah  karena  nasab,  karena  perkawinan dan karena susuan. Sedangkan wanita yang haram dinikahi untuk sementara adalah memadu dua orang perempuan yang bersaudara, istri orang lain atau bekas istri orang lain yang sedang iddah, perempuan yang telah ditalak tiga kali,  kawin  dengan  budak,  padahal  mampu  kawin  dengan  perempuan merdeka,  kawin  dengan  perempuan  zina,  kawin  dengan  bekas  istri  yang pernah dilaknati, dan kawin dengan perempuan musyrik.
Penetapan  aturan-aturan  mengenai  wanita-wanita  yang  haram  untuk dinikahi,  dimaksudkan  untuk  menjamin  stabilitas  sosial  dan  moral  di masyarakat. Sehingga dengan demikian ada aturan yang menjamin kejelasan nasab dan hirarki (tingkatan) garis keturunan baik di dalam keluarga maupun masyarakat  pada  umumnya.  Tidak  seperti  pada  zaman  jahiliyah  dahulu dimana setiap orang boleh menikahi siapa saja yang diinginkannya.

## Pengertian Haji
Di  dalam  ensiklopedia  hukum  Islam  di  nyatakan  bahwa  “menurut bahasa  haji  berarti  tujuan,  maksud  dan  menyengaja”. 28 Haji  dengan  mem- fathah -kah ha’ dan boleh meng- kasrah -kannya, namun ini syadz , secara bahasa, artinya  “menuju”.  Dikatakan Hajjahu hajjan ,  yakni  “menuju  padanya”.  Ada yang  mengatakan,  kata  ini  diambil  dari  perkataan Hajajtuhu ,  yakni  “aku mendatanginya berkali-kali”. 29 Sedangkan menurut Zaih Mubarok haji berarti sengaja  atau  maksud  ( al-qashad ). 30 Menurut  terjemah  Kifayatul  Ahyar,  haji menurut  bahasa  artinya  maksud,  dan  menurut  istilah  artinya  bermaksud berkunjung ke Masjidil Haram (Ka’bah) untuk tujuan tertentu. 31
Menurut  Sayyid  Sabiq  secara  istilah  pengertian  haji  ialah “mengunjungi  Mekkah  buat  mengerjakan  ibadah  thawaf,  sa’i  wukuf  di Arafah  dan  ibadah-ibadah  lain  demi  memenuhi  titah  Allah  dan  mengharap keridhaan-Nya. 32 Dalam  fiqih  empat  madzhab  haji  menurut  istilah  syara’ adalah  amalan-amalan  tertentu  yang  dilaksanakan  pada  waktu  tertentu  dan tempat tertentu dengan cara tertentu pula. 33
Haji menurut istilah syar’i ialah pergi menuju Baitullah al-Haram dan masya’ir  (tempat-tempat  pelaksanaan  haji)  untuk  menunaikan  ibadah tertentu,  pada  masa  tertentu,  dan  dengan  kaifiyat  tertentu. 34 Hal  ini sebagaimana  firman  Allah  dalam  Al-Qur’an  sebagai  berikut:  “(Musim)  haji ada beberapa bulan yang dimaklumi” (QS. Al-Baqarah :197) 35
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  ibadah  haji sebagai  rukun  Islam  yang  kelima  merupakan  rangkaian  ibadah  bagi  umat Islam  melalui  aktivitas  mengunjungi  ka’bah  di  tanah  suci  Mekkah.  Tujuan dari  aktivitas  tersebut  adalah  untuk  melaksanakan  ibadah  yang  terkait dengan  aturan-aturan  pelaksanaan  ibadah  haji  pada  waktu-waktu  tertentu
28 A. Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid II , Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996, h. 458
29 Abu  Malik  Kamal  bin  As-Sayyid  Salim, Shahih  Fiqih  Sunnah, Jakarta  :  Pustaka  at- Tazkia, 2006, h. 219
30 Zaih  Mubarok, Modifikasi  Hukum  Islam ,  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2002. h.211
31 Moh.  Rifa’i,  dkk, Terjamah  Khulashah  Kifayatul  Akhyar, Semarang  :  CV.  Toha  Putra, 1978, h..165 32 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , Jilid V, Bandung : PT Al-Ma’arif, 1997, h..26.
33 Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqih Empat Madzhab, Jakarta : Darul Ulum Press, 2002. h..177 34 Abu  Malik  Kamal  bin  As-Sayyid  Salim, Shahih  Fiqih  Sunnah, Jakarta:  Pustaka  at- Tazkia, 2006, h. 219
35 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , 2005, h..48
yang  telah  ditentukan  berdasarkan  aturan  syariat  Islam  seperti  thawaf,  sa’i, wukuf  di  Arafah  dan  ibadah-ibadah  lainnya.  Sebagaimana  dalam  Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 97, Allah berfirman :
“…mengerjakan  haji  itu  adalah  kewajiban  manusia  terhadap  Allah,  yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari  (kewajiban  haji),  maka  sesungguhnya  Allah  Maha  Kaya  (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imran : 97) 36
Berdasarkan  Alquran  di  atas,  bahwa  kaum  muslimin  telah  sepakat akan  kewajiban  ibadah  haji  bagi  mereka  yang  mampu,  tanpa  seorang  pun menyelisihi  kesepakatan  ini.  Agama  mensyari’atkan  dan  memfardukannya atas orang-orang yang sanggup, karena haji itu mempunyai kemaslahatan dan beraneka  ragam  hikmah.  Ada  yang  mengenai  pribadi  dan  jiwa  ada  yang mengenai kehidupan. 37

## Syarat-syarat Wajib Haji
Melaksanakan ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup bagi setiap  orang  yang  telah  memenuhi  persyaratan,  adalah  sebagai  berikut; Muslim,  Baligh,  Berakal,  Merdeka  (bukan  hamba  sahaya),  Memiliki kemampuan ( istitha’ah ). 38
Dalam  terjamah  khulashah  Kifayatul  Akhyar,  orang  yang  telah memenuhi  syarat-syarat  berikut  diwajibkan  berhaji,  yaitu:  Islam,  Baligh (dewasa), Merdeka, Berakal, Ada kesadaran (bisa sampai), Ada bekal (untuk pergi dan untuk yang ditinggalkan), Aman perjalanan. 39
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  orang  kafir, orang  yang  tidak  sehat  akalnya,  anak  kecil  dan  hamba  sahaya  tidak berkewajiban  menunaikan  ibadah  haji.  Adanya  kendaraan  merupakan  salah satu  syarat wajibnya haji.  Kalau  tempatnya  dekat,  tidak  perlu  menggunakan kendaraan,  berjalan  kaki  lebih  baik.  Bekal  menjadi  syarat  wajib  haji,  yaitu bekal  yang  cukup  untuk  bepergian  dan  bekal  untuk  keluarga  yang
36 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , 2005, h..97 37 Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Al-Islam  2 ,  Semarang  :  PT.  Pustaka Rizki Putra, 2001, h..133
38 Mubarak bin Mahfudh Bamuallim Lc, Meneladani Manasik Haji dan Umrah Rasulullah Saw, Bogor, Pustaka Imam Syafi’i, 2003, h..36
39 Moh.  Rifa’i,  dkk, Terjamah  Khulashah  Kifayatul  Akhyar, Semarang  :  CV.  Toha  Putra, 1978, h..165
ditinggalkan  selama  pergi.  Keamanan  dalam  perjalanan  haji  juga  penting, kalau  dalam  keadaan  tidak  aman,  orang  tidak  diwajibkan  berhaji.  Dengan demikian,  syarat-syarat  tertentu  tersebut  yang  menjadikan  umat  Islam  wajib untuk  melaksanakan  ibadah  haji.  Syarat  wajib  ini  bermakna  bahwa  umat Islam  yang  telah  mampu  untuk  melaksanakan  perjalanan    ibadah  haji  maka wajib  untuk  melaksanakan  ibadah  tersebut.  Adapun  syarat-syarat  wajib  haji tersebut  adalah  Islam,  baligh,  berakal,  merdeka  dan  memiliki  kemampuan baik kemampuan itu bersifat materil dan bersifat moril.

## Rukun  Haji dan Hukumnya
Menurut  Mubarak  rukun  haji  adalah  sebagai  berikut;  Ihram/niat karena  Allah,  Wukuf  di  Arafah,  Thawaf  Ifadhah,  Sa’i  diantara  Shafa  dan Marwah. 40
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, rukun haji itu ada  empat,  ihram,  tawaf  ziyarah  (tawaf  ifadhah),  sa’i  antara  Shafa  dan Marwah  dan wuquf  di Arafah.  Bila  kurang  satu  dari rukun-rukun  ini,  maka hajinya  batal  berdasarkan  kesepakatan  tiga  imam  madzhab.  Hanafi berpendapat bahwa :
Haji itu hanya mempunyai dua rukun saja yaitu wuquf di Arafah dan bagian terbanyak dari tawaf ziyarah, yaitu empat kali putaran. Sedang sisanya, yaitu tiga putaran berikutnya lainnya yang menyempurnakan menjadi tujuh adalah wajib.  Sedangkan  ihram  termasuk  syarat  sahnya  haji,  dan  sa’i  antara  Shafa dan Marwah termasuk wajib haji, bukan rukun. 41

## Sedangkan imam Syafi’i berpendapat bahwa :
Rukun haji ada enam yaitu empat sebagaimana disebutkan di atas, ditambah dengan  dua  rukun  lain  yaitu,  memotong  rambut,  dengan  syarat  memotong tiga helai rambut sebagian atau seluruhnya dari kepala tidak boleh dari selain kepala,  dan  disyaratkan  dilakukan  setelah  wukuf  di  Arafah  setelah pertengahan  malam Nahar (10 Dzul Hijjah) dalam haji dan disyaratkan pula hendaknya  menertibkan  bagian terbeasr dari rukun  yang lima, yaitu dengan menadhulukan  ihram  dari  keseluruhan  rukun  yang  lain,  mendahulukan
40 Mubarak  bin  Mahfudh  Bamuallim, Meneladani  Manasik  Haji  dan  Umrah  Rasulullah Saw, Bogor, Pustaka Imam Syafi’i, 2003, h..145.
41 Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Madzhab , Chatibul Umam, Jakarta : Darul ulum Press, 2002, h...190.
wukuf atas tawaf ifadhah dan potong rambut, dan mendahulukan tawaf atas sa’I jika sa’inya itu tidak dilaksanakan setelah tawaf qudum . 42
Menurut Abdurahman Al-Jaziri hukum berhaji adalah wajib satu kali seumur  hidup  bagi  laki-laki  dan  perempuan  yang  mampu  sesuai  dengan syarat-syaratnya. 43 Dalam  Shahih  Fiqih  Sunnah,  haji  hukumnya  fardhu  ‘ain atas  setiap  mukallaf  yang  mampu  sekali  dalam  seumur  hidup.  Haji merupakan  salah  satu  rukun  Islam.  Kewajibannya  telah  ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma.
Hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW Bersabda :
“Bercerita  kepada  kami  Dzuhair  ibnu  Harob  dan  Ustman  ibnu  Syaibah, ma’nanya adalah bercerita Yazid ibnu Harun, yang diterima dari Supyan ibnu Azhuhri,  yang  diterima  dari  abi  Sunan,  yang  diterima  dari  ibnu  ‘Abas, sesungguhnya  ‘Aqro’  ibnu  Habas  bertanya  kepada  Nabi  Muhammad  Saw. Maka berkata : wahai Rasulullah apakah haji dilaksanakan setiap satu tahun satu  kali  ?  Berkata  Rasul  :  tentu  satu  kali,  maka  barang  siapa  yang melaksanakan haji lebih dari satu kali maka itu sunat”(HR. Abu Daud) 44
Berdasarkan  hadits  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  pada  prinsipnya ibadah haji hanya wajib dilakukan sekali bagi umat Islam yang telah memiliki kemampuan. Adapun  bagi  umat  Islam  yang  dapat  melaksanakan  perjalanan ibadah haji lebih dari satu kali maka hukumnya sunat.

## Keutamaan Ibadah Haji
Kutamaan ibadah haji menurut Mubarak bin Mahfudh Bamuallim, Lc, adalah sebagai berikut :
a. Ibadah haji adalah salah satu ibadah yang paling utama.
b. Ibadah haji sebagai penghapus dosa.
c. Balasan bagi haji mabrur adalah surga.
d. Haji adalah jihad bagi para wanita dan setiap orang yang lemah.
42 Ibid, h..190
43 Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Madzhab , Terj. Chatibul Umam, Jakarta : Darul ulum Press, 2002, h..177.
44 Abu  Daud  Sulaiman  bin  Ishak, Sunan  Abu  Daud,  Juj  II ,  Mesir  :  Sirkah  Maktabah, 1983, h..436.
e. Orang yang melaksanakan haji dan umrah adalah tamu Allah.
f. Keutamaan  perjalanan  haji,  orang  yang  mati  dalam  perjalanan  untuk melaksanakan  ibadah  haji,  dan  orang  yang  mati  ketika  sedang berihram,  niscaya  dicatat  baginya  pahala  seorang  haji  hingga  hari kiamat. 45
Hikmah haji dibagi menjadi dua yaitu :
a. Bagi orang yang melaksanakan
1) Pembentukan sikap mental dan akhlak mulia seperti disiplin yang tinggi dan mengontrol hawa nafsu.
2) Menumbuhkan jiwa tauhid yang tinggi.
3) Pemahaman  terhadap  sejarah  khususnya  Nabi  Muhammad  SAW dan Nabi Ibrahim as.
4) Bukti taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
b. Bagi umat Islam
1) Sebagai  media  pemersatu  umat  Islam  sedunia  ke  dalam pengertian ummatan wahidah dengan kesatuan aqidah dan idiologi.
2) Mengenal  dan  memahami  manusia  dan  masyarakatnya  dari belahan  bumi  yang  lain  sebagai  pemahaman  tanda-tanda kebesaran Allah.
3) Sebagai  perwujudan  solidaritas  Islam  yang  tinggi  dan  tidak dibatasi oleh bangsa, ras dan warna kulit.
4) Media syiar dan kebesaran Allah. 46
Dengan demikian, keutamaan haji yang utama ialah jalan bertemunya manusia saling berkenalan. Pada hari berkumpul manusia di padang Arafah hari mauqif yang kecil, bertemulah manusia yang terdiri dari berbagai bangsa dan jenis, mewujudkan satu persatuan besar yang bernaung di bawah panji- panji  tauhid.  Semuanya  mempunyai  satu  tujuan  yaitu  berharap  ke  hadirat Allah, dan segenap lidah membunyikan Labaika Allahumma Labbaik .
45 Mubarak bin Mahfudh Bamuallim Lc, Meneladani Manasik Haji dan Umrah Rasulullah Saw, Bogor, Pustaka Imam Syafi’i, 2003, h..20-25
46 Abdul Rahman dan Drs. Ahmad Rofiq, Fiqih , Bandung : Armico, 1987, h..87
Deskripsi  Hukum  Pernikahan  pada  Waktu  Ihram  Menurut  Imam  Syafi’i 47 dan Imam Abu Hanifah 48
Para  ulama  telah  sepakat  bahwa  pernikahan  yang  sah  harus memenuhi syarat dan rukunnya, begitu pula dalam masalah haji. Pelaksanaan haji  dipandang  sah  apabila  memenuhi  syarat,  rukun  serta  sanggup meninggalkan  larangan-larangannya  seperti  yang  telah  digariskan  dalam hukum Islam.
Adapun larangan-larangan haji dan ihram adalah sebagai berikut:
a. Bersenggama  dan  pendahuluannya,  seperti  mencium,  menyentuh, bercumbu rayu, dan sebagainya.
b. Melakukan  kejahatan  dan  berbuat  ma’siat  yang  mengakibatkan penyelewengan dari menta’ati Allah.
c. Berselisih dengan teman sejawat, dengan pelayan dan lain-lain.
d. Memakai pakaian berjahit atau sulaman.
47 Nama lengkap Imam Syafi’i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin utsman bin Syafi’  Asy-Syafi’i  bin  al-Muthallibi  dari  Abdul  Al  Muthalib  yaitu  ayah  ke  IV.  bagi  Rasulullah SAW.  Dan  ayah  yang  ke  IX  bagi  Syafi’i 47 .  Imam  Syafi’i  dilahirkan  di  Gaza,  Wilayah  Asqolan Palestina  pada  tahun  150  H.  Imam  Syafi’i  hidup  pada  masa  pemerintahan  Abbasiyyah,  pada masa  ini  banyak  terjadi  kemajuan  intelektual  seperti  kita  ketahui  perkembangan  penerjemah, pengadopsian  filsafat,  kodifikasi  ilmu,  keragaman  ras  dalam  masyarakat  Islam,  banyaknya kejadian-kejadian sosial, pemunculan aliran-aliran yang beragam, pemunculan bencana zindik, usaha  para  perusak  penyebar  kerusakan  dan  dekadensi  moral  ditengah-tengah  umat,  timbul perkumpulan-perkumpulan  ahli  ilmu  kalam  dan  pendebat  pendapat-pendapat  para pemberontak agama, muncul ciri khas yang jelas antara aliran hadis dan riwayat dengan aliran pikiran  dan  rasio,  melebarnya  lapangan  debat  dan  keduanya,  dan  Syafi’i  lebih  dekat  pada aliran pertama daripada aliran kedua. [Lihat: Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Madzhab , Solo : media insani ,2006, h..209].
48 Nama  lengkap  Imam  Abu  Hanifah  adalah  al-Nu’man  ibnu  Tsabit  at-Tamimi  Abu Hanifah  Al-Kuffy  atau  al-Nu’man  ibnu  Basyir  ibnu  zufi’  at-Tamimi.  Zufi  adalah  maula Taimullah bin Tsa’laba al-Kuffy yang berasal dari Farsi. Dilahirkan pada tahun 80 Hijriah. Hal ini  berdasarkan  keterangan  al-Ajaly  yang  mengatakan:  “Abu  Hanifah  al-Kuffy  berasal  dari Ruth dan dia meriwayatkan dari Ismail Bin Hammad bin Abi Hanifah yang mengatakan “Kami anak-anak Farsi al-Arary (kake al- Nu’man)” dilahirkan pada pada tahun 80 Hijriyah dan kake Tsabit  pergi  kepada  Ali  r.a  sementara  ia  masih  kecil”.  [Lihat:  Endang  S, Ilmu  Hadist  (Kajian Riwayah dan Dirayah ), Bandung : Amal Bhakti Pres, 2000, h.. 262].
e. Melangsungkan  Akad  pernikahan  bagi  dirinya  maupun  bagi  dirinya maupun bagi orang lain sebagai wali atau menjadi wakil.
f. Mengerat kuku dan menghilangkan rambut
g. Memakai wangi-wangian dipakaian atau badan, baik laki-laki maupun bagi wanita
h. Memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang wangi
i. Sengaja berburu.
j. Memakan hasil buruan. 49
Di  antara  larangan-larangan  yang  telah  disampaikan  di  atas,  ada larangan  haji  yang  menjadi  perdebatan  di  kalangan fuqaha, salah  satunya adalah melakukan pernikahan. Tentang larangan ini terjadi perdebatan antara Imam  Syafi’i  dan  Imam  Abu  Hanifah,  dikarenakan  perbedaan  interpretasi makna nikah pada hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Utsman ra.
“Telah  menceritakan  kepada  kami  Yahya  ibn  Yahya  dia  berkata  saya  telah membacakan kepada Malik dari Nafi dari Nabih bin Wahab serta dari Umar bin  Ubaidillah,  dia  bermaksud  untuk  mengawinkan  Talhah  kepada  anak putrinya Syaibah bin Jubair kemudian dia mengutus abban bin utsman untuk menghadiri perkawinan itu padahal dia seorang amirul hajj kemudian, Abban berkata saya mendengar Utsman bin Affan berkata Rasulullah Saw, Bersabda. Orang  yang  sedang  ihram  tidak  boleh  menikah,  tidak  boleh  menikahkan orang lain dan tidak boleh pula meminang”.(HR. Muslim) 50
Berdasarkan hadits di atas, Imam Syafi’i menetapkan bahwa seseorang yang  sedang  ihram  baik  untuk  haji  ataupun  umrah  tidak  diperbolehkan melaksanakan  aqad  pernikahan  baik  untuk  dirinya  sendiri  maupun  untuk orang lain, dan bahkan meminang pun tidak boleh. Dalam kitabnya al-Umm imam Syafi’i mengatakan :
“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan dan  tidak  boleh  meminang  baik  untuk  dirinya  sendiri  ataupun  untuk  orang lain” 51
49 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid V , Bandung : PT Al-Ma’arif, 1997, h..100 50 Abi al-Husaian Muslim, Shahih Muslim, Jilid. 1, Surabaya: Dâr al-’Ulûm, t.t., hal.. 590 51 Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi’i, Al-Umm Jilid 3, Juj 5, Libanon  : Dar- Al-Fikr,2002 h..86.
Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh al-Laits dan al-Auza’i seperti dikutip oleh Ibnu Rusyd. Menurutnya, mereka berpendapat bahwa  orang  yang  sedang  melakukan  ihram  tidak  boleh  kawin  ataupun mengawinkan. 52
Selanjutnya untuk lebih mempertegas pendapat tersebut, imam Syafi’i mengungkapkan pula batasan waktu keharaman menikah pada waktu ihram, dengan perkataannya:
“Jika  seseorang  yang  sedang  ihram  melakukan  akad  nikah  pada  waktu ihramnya,  atau  dia  meminang  seorang  perempuan  untuk  dirinya  atau  dia menyuruh orang lain untuk melamarkannya; hukumnya (tidak boleh) karena pada  dasarnya  dialah  yang  menikah,  dan  hukum  nikahnya  fasakh  (gugur). Begitu juga wanita yang sedang ihram tidak boleh dinikahkan, baik oleh wali yang sedang ihram atau tidak. Sama halnya (tidak boleh) jika seseorang yang ihram menikahi perempuan yang tidak ihram, atau wali perempuan tersebut tidak sedang berihram hanya saja dia mewakilkannya kepada seseorang yang sedang  ihram,  kemudian  orang  tersebut  menikahkannya,  maka  hukum tersebut  adalah  fasakh,  karena  seorang  yang  ihram  melakukan  akad pernikahan” 53 .
Larangan  menikah  ini  tidak  hanya  sebatas  pada  orang  yang  sedang berihram  haji,  tapi  juga  pada  ihram  Umrah.  Berkenaan  dengan  hal  ini  al- Syafi’i berkata:
“Seorang perempuan atau  laki-laki yang sedang umrah,  maka salah  seorang mereka  tidak  boleh  menikah  sampai  selesai  thawaf  di  Baitullah,  (sa’i)  di antara  Shafa  dan  Marwah  serta  mencukur  rambutnya  (tahallul),  apabila menikah sebelum hal tersebut maka nikahnya fasakh. Sedangkan jika seorang perempuan  atau  keduanya  sedang  ihram  haji  maka  tidak  menikah  sampai selesai  melontar  jumrah,  mencukur  rambut  dan  thawaf  pada  hari  nahr  atau sesudahnya.  Maka  siapa  saja  di  antara  keduanya  menikah  sebelum  hal tersebut maka nikahnya fasakh”. 54
Dari  pernyataan  tersebut  tercermin  bahwa  pernikahan  itu  menjadi halal  adanya  apabila  pernikahan  tersebut  dilakukan  setelah  selesai melaksanakan sa’i, thawaf dan tahallul baik ketika ihram haji ataupun ihram umrah.  Pernyataan  tersebut  didukung  oleh  pendapat  al-Ghazali  yang
52 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid ,terj, Gazali, A,Zaidun,Jilid II, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, h..38.
53 Al-Syafi’i, Al-Umm , Juj 3, Jilid 5, hal. 86-87 54 Ibid, hal 87
mengungkapkan  bahwa  hal-hal  yang  harus  dipelihara  ketika  melakukan pernikahan  adalah  tidak  melakukan  pernikahan  apabila  sedang  dalam keadaan  ihram  untuk  haji  ataupun  ihram  untuk  umrah  kecuali  telah sempurna melakukan tahallul. 55
Selain  orang  yang  sedang  ihram  itu  dilarang  melakukan  pernikahan atau menikahkan orang lain juga ia dilarang melakukan khitbah (meminang), karena  dalam  khitbah  tersirat  maksud  permintaan  dari  seorang  laki-laki kepada  seorang  perempuan  untuk  mengawininya,  baik  dilakukan  oleh  laki- laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya dengan ketentuan-ketentuan agama. Ini berarti, secara tidak langsung kedua belah  pihak  dengan  persetujuan  disertai  kerelaan  hati  telah  mengadakan perjanjian untuk melaksanakan aqad nikah. Aqad (perjanjian) untuk menikah menjadi  illat  haramnya  orang  yang  sedang  melakukan  ihram.  Mengkhitbah, karena  memang  antara nikah  dengan  khitbah memiliki  kesamaan  illat,  yaitu adanya  akad  (perjanjian)  untuk  hidup  bersama,  sehingga  dengan  sendirinya ikatan  khitbah  tersebut  mengikat  erat  masing-masing  mereka  untuk  tidak berpaling  kepada  orang  lain.  Juga  karena  adanya  ikatan  khitbah  tersebut orang lain tidak dapat meminangnya.
Pendapat  imam  Syafi’i  ini  didukung  oleh  para  sahabat  dan  fuqaha, lain di antarnya:
a. Imam  Taqiyuddin,  Abu  Bakar  bin  Muhammad  al-Husen  yang mengatakan bahwa seseorang yang sedang ihram tidak boleh (haram) melakukan  pernikahan  atau  menikahkan  baik  pernikahan  tersebut oleh walinya langsung atau diwakilkan. 56
b. Abu  Bakar  al-Masyhur  dalam  kitabnya  ‘Ianat  al-thalibin  yang mengungkapkan  bahwa  diantara  hal-hal  yang  diharamkan  bagi  yang sedang ihram adalah melakukan pernikahan. 57
c. Dan ada pula riwayat lain dari Abu Rafi’ yang mengatakan :
“Sesungguhnya  Rasulullah  Saw,  Menikahi  Maemunah  dalam  keadan beliau sedang halal (tidak ihram)”.
55 Abu Hamid Muhammad Al-Gazali , Ihya ‘Ulum al-Din , Jilid II,Bairut: Daar al- alamiyah 1995, h...37.
56 Abu Bakar Bin Muhammad taqyuddin, Kifayatul akhyar , 1978, h..268 57 Abu Bakar al-Msyhur, I’anat al-Thalibin, Bairut; Daar al-fikr, 1993, h..360.
Alasan yang memperkuat kesahihan hadits ini adalah keterangan yang menyatakan bahwa Abu Rafi’ adalah salah seorang yang ikut bersama Nabi Saw dan maemunah dalam perjalanan ihram tersebut.
d. Hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw menikahi Maemunah ketika  beliau  sedang  halal  (tidak  ihram)  diriwayatkan  oleh  sebagian besar sahabat sehingga Qadli ’Iyad menyatakan:
“Mereka  (para  sahabat)  tidak  pernah  berpendapat  bahwa  Rasulullah  Saw,  menikahi (Maemunah) ketika beliau sedang ihram kecuali hanya Ibnu Abbas ra. sendiri” 58
e. Madzhab Syafi’i menggunakan qaidah :
“Hukum yang terkuat dari segala sesuatu adalah boleh,sehinga terdapat dalil yang mengharamkannya”. 59
Dengan  demikian,  berdasarkan  apa  yang  dikatakan  imam  Syafi’i seperti  yang  tercantum  dalam  kitabnya al-Umm dan  berdasarkan  pula  pada dukungan  pendapat  para  sahabat  dan  para  fuqaha  lain  dalam  hal  ini  ulama Safiiyah, dapatlah diketahui bahwa imam Syafi’i adalah salah seorang ulama madzhab  yang  meyakini  bahwa  orang  yang  sedang  ihram  dilarang melakukan  pernikahan,  menikahkan  orang  lain  dan  bahkan  meminang sekalipun.  Dan  kalaupun  pernikahan  itu  terjadi  maka  pernikahan  tersebut dipandang batal.

## Pandangan Imam Abu Hanifah
Menurut  imam  Abu  Hanifah  bahwa  seseorang  yang  sedang melaksanakan  ihram  boleh  menikah  dan  menikahkan  orang  lain  dan  aqad nikahnya  dianggap  sah,  adapun  dasar  yang  digunakan  adalah  hadits  yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.
“Telah  menceritakan  kepada  kami  Abu  Bakar  ibn  Abi  Syaibah  ibn  Numair dan  Ishak  al-Handaly  semua  menerima  dari  Uyainah.  berkata  ibn  Numair telah  menceritakan  kepada  kami  Sufyan  ibn  Uyainah  dari  Amar  bin  Dinar dari  al-Sa’sain,  sesungguhnya  ibn  Abbas  telah  menceritakan  kepadanya, sesungguhnya Rasulullah Saw, menikahi Maemunah ra, ketika beliau sedang ihram (HR. Muslim)” 60
58 Muhammad bin Ismail, Subulu salam , juj II, Birut: Daar al-Fikr, tt, h..193.
59 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar perbandingan madzhab , Jakarta : Logos, 1997, h..60.
60 Abu al-Husaian Muslim, Shahih Muslim, Juj V, Bairut : Dârul Hadits, t.t., h.209.

## Berdasarkan pada hadits di atas, Abu Hanifah berkata :
“Orang  yang  sedang  ihram  boleh  melangsungkan  aqad  nikah  karena sesungguhnya  ihram  tidak  menghalangi  kewenangan  perempuan  untuk mengadakan  aqad,  yang  dilarang  hanyalah  jima’  karena  ihram  itu  seperti (sedang)  haid,  nifas  dan  dzihar  sebelum  kifaratnya,  dalam  hal  kesemuanya itu  hanya  mencegah  (menghalang)  jima’  saja  tidak  (menghalang)  sahnya suatu aqad” 61
Dari perkataan di atas, imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ihram tidak  menjadi  penghalang  perkawinan. 62 Dengan  demikian  Abu  Hanifah mengqiyaskan  ihram  kepada  haid  dan  nifas  serta  dzihar  sebelum  kifarat dengan  alasan  ( illat )  adanya  kesamaan  tidak  bolehnya  melakukan  jima’. Larangan melakukan jima’ ketika ihram ini diperkuat oleh firman Allah Swt surat al-Baqarah ayat 197 :
“Musim)  haji  adalah  beberapa  bulan  yang  dimaklumi,  barang  siapa  yang menetapkan  niatnya  dalam  bulan  ini  akan  mengerjakan  haji,  maka  tidak boleh  (jima),  fasiq  dan  berbantah-bantah  didalam  mengerjakan  haji”(Al- Baqarah :197) 63
Berdasarkan keterangan di atas, maka imam Abu Hanifah menetapkan bahwa  orang  yang  sedang  ihram  memiliki  kesamaan  dengan  orang-orang yang  sedang  haid,  nifas  dan  dzihar  dalam  hal  bolehnya  mereka  melakukan aqad nikah, karena hal yang dilarang bagi mereka hanyalah melakukan jima’. Adapun  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Utsman  bin  Affan  ra.  yang menyatakan  bahwa  Rasulullah  saw,  melarang  melakukan  aqad  pernikahan dan  meminang  bagi  orang  yang  sedang  ihram  ditolak  oleh  Abu  Hanifah dengan alasan:
a. Hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Rafi’  yang  menyatakan  bahwa memang  Rasulullah  Saw,  menikahi  Maemunah  tapi  beliau  ketika  itu sedang dalam keadaan halal (tidak ihram) tidak bisa diterima. Alasan dari  Abu  Hanifah  adalah  sebagaimana  perkataan  beliau  sendiri  yang dikutip oleh muridnya dalam kitab al-Mabsuth, sebagai berikut:
“Di  dalam  hadits  yang  diriwayatkan  Abu  Rafi’  terdapat  perbedaaan periwayatan, dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah Saw, menikahi
61 Abdurrahman al-Jazai’ry, al-fiqh’ala Madzahib al-Arba’ah ,Jilid I,Biarut : Daar al-Kutub, 1990, h.644 62 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab , Jakarta : Lentera, 2004, h.344
63 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , 2005, h. 48.
Maemunah  ra.  ketika  beliau  dalam  keadaan  halal  (tidak  ihram)  dan  dalam riwayat yang lain (Nabi Saw, menikahi Maemunah ra.) ketika dalam keadaan ihram”. 64
b. Mengenai  hadits  yang  diterima  dari  Utsman  bin  Affan  ra.  yang menyatakan  larangan  dilakukannya  pernikahan  pada  waktu  ihram. Abu Hanifah memberikan komentar:
“Sesungguhnya  yang  dimaksud  oleh  hadits  Utsman  bin  Affan  ra.  adalah wath’i  (jima)  bukan  aqad  (nikah).  Karena  sesungguhnya  maksud  hadits tersebut adalah makna jima secara hakikat. 65
c. Sedangkan menurut qaidah dalam madzhab Hanafi adalah :
“Hukum  yang  terkuat  dari  segala  sesuatu  adalah  haram,  sehingga  terdapat dalil yang menunjukan kebolehanya”. 66
Dengan  demikian  Madzhab  Hanafiyah  lebih  cenderung  mengartikan nikah  dengan  jima’  maka  imam  Abu  Hanifah  mengartikan  larangan  nikah dalam hadits Utsman bin Affan sebagai larangan untuk melakukan jima’ dan bukan  melakukan  suatu  aqad  sehingga  imam  Abu  Hanifah  menetapkan bolehnya menikah pada waktu ihram.

## Metode  Istinbath  Hukum  yang  Digunakan    Imam  Syafi’i  dan  Imam  Abu Hanifah
Sebelum  kita  mengetahui  satu  persatu  dari  metode  pengambilan ( istinbath )  hukum  dari  imam  Syafi’i  dan  imam  Abu  Hanifah.  Perlu  kiranya kita  mengetahui  secara  umum  tentang  ijtihad.  Karena  meng- istinbath suatu hukum  dari  sumber-sumber  termasuk  realisasi  dari  ijtihad.  Secara  bahasa menurut Louis Makhluf : “Ijtihad berasal dari kata kerja (fi’il): jahada, yajhadu, bentuk  masdarnya: jahdan yang  berarti:  pengerahan  segala  kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit; atau bisa juga bermakna : bersungguh- sungguh dalam bekerja dengan segenap kemampuan.” 67
64 Syamsuddin al-Syaraksi, Al-Mabsuth , Jilid IV, Bairut : Daar al-Ma’arif, tt, h..191 65 Ibid, h..191
66 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar perbandingan madzhab , Jakarta : Logos, 1997, h..60.
67 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar perbandingan madzhab , Jakarta : Logos, 1997, h..1
Ijtihad  menurut  istilah  adalah  mencurahkan  segala  tenaga  (pikiran) untuk menemukan hukum agama (syara), melalui salah satu dalil syara’ dan dengan  cara  tertentu. 68 Terkait  dengan  ijtihad  ini  lebih  lanjut  M.  Ali  Hasan mengungkapkan sebagai berikut :
Adapun  yang  menjadi  obyek  ijtihad  ialah  setiap  peristiwa  hukum yang  sudah  ada  nashnya  yang  bersifat zhanni ,  ataupun  yang  belum  ada nashnya  sama  sekali  bagi  peristiwa-peristiwa  yang  sudah  ada  nashnya, berijtihad dengan jalan memahami nashnya yang memungkinkan mempunyai beberapa  pengertian  atau  penafsiran.  Umpamanya,  apakah  nash  itu  bersifat khusus,  selanjutnya  kalau  bersifat  umum,  apakah  di  batasi  keumumannya. Bagi  peristiwa-peristiwa  yang  tidak  ada  ketentuan  nashnya  maka  obyek ijtihad  dalam  soal  ini  ialah  meneliti  hukumnya  dengan  jalan  memakai  qiyas atau istihsan, maslahah mursalah, dan dalil-dalil hukum lainnya.
Dari  pengertian  di  atas,  bahwa  ijtihad  adalah  sebuah  upaya pengerahan  segala  tenaga  dan  pikiran  untuk  menemukan  hukum-hukum agama  baik  dengan  obyek    setiap  peristiwa  hukum  baik  yang  sudah  ada nashnya maupun belum.
Bentuk  ijtihad  dalam  hal  peristiwa  hukum  yang  sudah  ada  nashnya maka  bentuk  ijtihad  ditujukan  kepada  apakah  ada  kemungkinan  nash tersebut  memiliki  beberapa  pengertian  atau  penafsiran.  Adapun  pada  obyek peristiwa  hukum  yang  belum  ada  nashnya  maka  bentuk  ijtihad  diarahkan kepada mencari dan menetapkan hukum atas peristiwa tersebut dengan jalan menggunakan  qiyas,  istihsan,  maslahah  mursalah  ataupun  dalil-dalil hukum lainnya.
Ijtihad  dalam  arti  ini  ada  2  macam  yaitu;  1).  Ijtihad  dalam istinbath hukum dan penjelasannya, 2). Ijtihad dalam penerapan hukum. 69 Pada proses istinbath  hukum  ushul  fiqh  dijadikan  sebagai  metode  dasar  dalam menentukan  suatu  hukum.  Ushul  Fiqih  sebagai  methode  istinbath  dalam pembentukan  hukum  fiqh  baru  dibukukan  sebagai  satu  disiplin  ilmu  pada periode  Imam  Sayafi’i menjadi  mujtahid.  Beliau  menulis  sebuah buku Ushul Fiqh dalam ar-Risalah yang terkenal dan selalu jadi rujukan sampai sekarang. Berarti  pada  periode  sebelumnya,  periode  Imam  Abu  Hanafi  menjadi mujtahid ushul fiqh baru ada dalam praktek, belum tersusun secara sistematis
68 Ali Hasan, Perbandingan Madzhab , Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 1995, h..33 69 Djazuli, Nurol Aen, Ushul Fiqih, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000, h..96
dalam  buku.  Namun  demikian,  metode  istinbath    Imam  Hanafi  tetap disimpulkan secara sistematis oleh murid-muridnya.
Dengan  demikian,  penggunaan  ushul  fiqh  sebagai  metode  dalam menentukan  suatu  hukum  terhadap  suatu  obyek  peristiwa  baik  yang  sudah ada  nashnya  ataupun  belum  sudah  dilakukan  sejak  zaman  imam  Abu Hanifah,  akan  tetapi  baru  di  bukukan  secara  sistematis  pada  zaman  imam Syafi’i melalui kitab ar-risalah yang dikarang oleh beliau.

## Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i
Imam  Syafi’i  adalah  seorang  sosok  imam  madzhab  yang menggabungkan  antara  madzhab  ahli ra’yi dan ahlul  hadits .  Oleh  karena  itu, madzhabnya  tidak  terlalu  condong  kepada  ahlul  hadits.  Adapun  yang menjadi landasannya dalam mengistinbath sebuah hukum adalah:
a. Al-Qur’an,  beliau  mengambil  dengan  makna (arti)  yang  lahir,  kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti. 70
b. As-Sunnah,  diartikan  menurut  makna  dzahirnya  dan  apabila mempunyai  banyak  arti  maka  makna  yang  dipakai  adalah  makna yang lebih dekat kepada dzahir ( lahiriah ). 71
c. Ijma’, dalam arti bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya, Disamping  itu  beliau  berpendapat  dan  meyakini,  bahwa  ijma’  dan persesuaian  faham  bagi  segenap  ulama  itu,  tidak  mungkin  karena berjauhan  tempat  tinggal  dan  sukar  berkomunikasi.  Imam  Syafi’i masih  mendahulukan  hadits  ahad  dari  pada  ijma’  yang  bersendikan ijtihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa ijma itu bersendikan naql dan diriwayatkan oleh orang ramai sampai kepada Rasulullah. 72
d. Qiyas,  digunakan  apabila  dalam  ketiga  dasar  hukum  di  atas  tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. 73
70 Ali Hasan, Perbandingan Madzhab , Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 1995, h..211.
71 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar perbandingan madzhab , Jakarta : Logos, 1997, h..127.
72 Ali Hasan, Perbandingan Madzhab , Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 1995, h..211. 73 Ibid, h..212.
Kaitannya dengan permasalahan yang dikaji, yaitu hukum pernikahan pada  waktu  ihram  menurut  Imam  Syafi’i  dan  Imam  Hanafi.  Sebagaimana telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  Imam  Syafi’i  berikut  para  ulama  yang mendukungnya  menetapkan  bahwa  hukum  pernikahan  pada  waktu  ihram adalah  tidak  boleh (batal).  Metode  yang  digunakan  oleh Imam  Syafi’i  dalam penetapan  hukum  ini  adalah  dengan  melihat zhahir nya  lafazh  pada  redaksi hadits  yang  diriwayatkan  Utsman,  tentang  larangan  menikah  pada  waktu ihram.  Karena  sebagaimana  kita  ketahui,  Imam  Syafi’i  dalam  menanggapi sebuah  hadits,  jika  sebuah  hadits  sudah  diketahui  maknanya  zhahir  maka beliau  tidak  akan  memberikan  interpretasi  yang  lain.  Bahkan,  seandainya hadits  tersebut  memiliki  indikasi  perlu  diadakannya  pentakwilan  karena memang lafazh pada  redaksi  yang  dikandungnya  memiliki  banyak  makna, beliau  akan  memberikan  interpretasi  makna  yang  lebih  mendekati  kepada makna zhahir .  Artinya,  Imam  Syafi’i  akan  memakai  makna  hakikat  dan meninggalkan  makna  yang  bersifat majazy, lebih-lebih  ia  mengganggap bahwa  kata nikah makna  hakikatnya  adalah  aqad  bukanlah  wathi  (jimak), berbeda dengan pendapat ulama yang berseberangan dengannya.
Di  samping  itu,  metode  qiyas  dalam  menetapkan  hukum  ini  tidak dipakai oleh Imam Syafi’i karena qiyas merupakan alternatif dasar penetapan hukum  jika  di  dalam  al-Quran  dan  al-Sunah  tidak  ditemukan  dan  terdapat unsur  darurat;  kebutuhan  yang  sangat  mendesak.  Sedangkan  dalam permasalahan ini tidak ada motif yang mendorong untuk diadakannya qiyas dikarenakan ketentuan hukumnya sudah jelas ada, dan juga tidak ada unsur darurat.
Prinsip lain yang dipakai oleh Imam Syafi’i dalam menetapkan hukum adalah “qaidah  Fiqhiyyah bahwa hukum  yang  terkuat  dari  segala  sesuatu  adalah boleh,  sehinga  terdapat  dalil  yang  mengharamkannya .”  Dengan  berpegang  pada qaidah  ini  jelas  bahwa  akad  nikah  merupakan  sesuatu  yang  mubah,  akan tetapi  ada  dalil  yang  mengharamkan  hal  mubah  itu,  yaitu  jika  dilaksanakan pada waktu ihram.

## Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah.
a. Al-Qur’an,  adalah  sumber  pokok  ajaran  Islam  yang  memberi  sinar pembentukan hukum Islam smapai akhir jaman. 74
74 Ali Hasan, Perbandingan Madzhab , Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 1995, h..188.
b. As-Sunnah,  adalah  berfungsi  sebagai  penjelas  Al-Kitab,  merinci  yang masih  bersifat  umum  (global).  Siapa  yang  tidak  mau  berpegang kepada  as-sunnah  tersebut  berarti  orang  tersebut  tidak  mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan pada umatnya. 75
c. Aqwal ash-Shahabah (perkataan sahabat), karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Sehingga pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada  kebenaran.  Ketetapan  sahabat  ada  dua  bentuk,  yaitu  ketentuan hukum  yang  ditetapkan  dalam  bentuk  ijma’  dan  ketentuan  dalam bentuk  fatwa.  Ketentuan-ketentuan  hukum  yang  ditentukan  lewat ijma’  mengikat,  sedangkan  yang  ditetapkan  lewat  fatwa  tidak mengikat.  Kemudian  Imam  Abu  Hanifah  juga  berpendapat  bahwa ijma’  itu  masih  dapat  dilakukan  dalam  konteks  penetapan  hukum untuk  persoalan  hukum  kontemporer  yang  dihadapi  para  mujtahid, sejauh  ulama  itu  dapat  menyatakan  pendapatnya  secara  bersama- sama. 76
d. Al-Qiyas;  apabila  ternyata  dalam  Al-Qur’an,  As-Sunnah  atau perkataan  sahabat  tidak  beliau  temukan.  Beliau  menghubungkan sesuatu  yang  belum  ada  hukumnya  kepada  nash  yang  ada  setelah memperhatikan illat yang sama keduanya. 77
e. Istihsan,  yaitu  sebuah  metode  penetapan  hukum  yang  merupakan pengembangan dari Qiyas. 78
f. Urf,  adalah  bentuk-bentuk  muamalah  (hubungan  kepentingan)  yang telah  menjadi  adat  kebiasaan  dan  telah  berlangsung  ajeg  (konstan) ditengah masyarakat. 79
Hubungannya dengan penetapan hukum pernikahan yang dilaksanakan pada waktu ihram, Imam Hanafi memberlakukan qiyas , karena nikah merupakan sebuah akad yang sama dengan akad-akad lainnya, seperti jual  beli.  Ketika  seseorang  sedang  dalam  ihram  tidak  dilarang  oleh  syara’ untuk mengadakan akad, misalnya, jual beli. Berdasarkan ketetapan ini, maka
75 Ibid, h..188
76 Ibid, h..189.
77 Ibid, h..189 78 Ibid, h..189
79 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2005, h..416
akad  nikah  boleh-boleh  saja  dilakukan  karena  antara  kedunya  jual  beli  dan nikah sama-sama merupakan sebuah akad.
Disamping  itu,  imam  Abu  Hanifah  melakukan  qiyas  yang  lain,  yaitu mengqiyaskan  orang  yang  sedang  ihram  dengan  orang  orang-orang  yang sedang  haid,  nifas  dan  melakukan  thalaq  dzihar  sebelum  kafarat.  Karena menurutnya,  orang  yang  sedang  ihram  memiliki  kesamaan  dengan  mereka dalam hal bolehnya mereka melakukan aqad nikah karena hal yang dilarang bagi  mereka  hanyalah  melakukan  jima’.  Qiyas  ini  dipakai  karena  memang imam Abu Hanifah memaknai kata nikah dengan wathi bukan dengan akad.
Metode lain yang ditempuh oleh imam Abu Hanifah dalam penetapan hukum nikah bagi seseorang yang sedang ihram adalah mendasarkan hadits yang  berbeda-beda  periwayatannya (ikhtilafu  al-Riwayat) ,  yaitu  hadits  yang ditakhrij Imam Muslim ten tang pernikahan Nabi saw. kepada Maimunah ra., sebagaimana tertera di atas.
Persamaan  dan  Perbedaan  antara  Pendapat  imam  Syafi’i  dan  Imam  Abu Hanifah  dalam  Menentukan  dan  Menafsirkan  Dalil-dalil  tentang Pernikahan pada Waktu Ihram
Berdasarkan  analisis  penulis,  secara  umum  ada  persamaan  pendapat antara  imam  Syafi’i  dan  imam  Abu  Hanifah  sekitar istinbath al-ahkam dan dasar  hukum  dalam  masalah  pernikahan  pada  waktu  ihram,  secara  umum persamaan  pendapat  antara  Imam  Syafi’i  dan  imam  Abu  Hanifah  dalam istinbath hukum yaitu bersumber dari al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas.
Sedangkan  jika  dikaitkan  dengan  permasalahan  yang  dikaji,  yaitu hukum  melaksanakan  akad  pernikahan  pada  waktu  ihram,  antara  keduanya terjadi  persinggungan  atau  perbedaan  yang  sangat  jauh.  Perbedaan- perbedaan dimaksud adalah:
a. Perbedaan pada pemberian makna kata nikah
Dalam  pandangan  imam  Syafi’i  kata  nikah  makna  hakikatnya  adalah akad, sedangkan wathi adalah makna majaz. Oleh karenanya, jika didapatkan kata  nikah  dalam  nash  baik  al-Quran  dan  tidak  ada  qarinah  yang menunjukkan  adanya  indikasi  makna  lain  maka  kata  nikah  harus  dimaknai dengan  akad.  Adapun  imam  Abu  Hanifah  memberikan  interpretasi  kata nikah  kebalikan  dari  imam  Syafi’i,  yaitu  memberikan  makna  wathi  secara
hakikat  dan  memberikan  makna  akad  secara majaz .  Maka,  berdasarkan perbedaan  interpretasi  ini  berimpilkasi  pada  perbedaan  penetapan  hukum pernikahan pada waktu ihram.
b. Perbedaan dalam pemaknaan teks-teks nash
Perbedaan  yang  dimaksud  adalah  imam  Syafi’i  dalam  memberikan interpretasi  suatu  teks  nash  senantiasa  berpegang  kepada  makna  zhahir sebuah lafazh. Oleh karena itu, maka imam Syafi’i memiliki pandangan, jika sebuah redaksi nash syar’i sudah dapat dipahami dari makna zahirnya maka tidak  diperlukan  lagi  adanya  interpretasi  lain  yang  menyalahi  makna  zahir tersebut.  Sedangkan menurut imam Abu Hanifah, makna zahir tidak secara langsung  menunjukkan  kepada  sebuah  konsekuensi  hukum  kalau  memang masih ada dalil lain yang bersebrangan dengannya.
c. Perbedaan Penggunaan Qaidah Fiqhiyah
Maksudnya,  perbedaan  yang  berkaitan  dengan  pengunaan  qaidah fiqhiyah,  Madzhab  Syafi’i  menggunakan  qaidah, “Hukum  yang  terkuat  dari segala  sesuatu  adalah  boleh,  sehinga  terdapat  dalil  yang  mengharamkannya” . Sedangkan  qaidah  yang  dipakai  Madzhab  Hanafy  adalah, “Hukum  yang terkuat  dari  segala sesuatu  adalah  haram,  sehingga  terdapat  dalil  yang menunjukan kebolehanya” . 80
Berdasarkan  qaidah  fiqhiyah  tersebut  maka  Madzhab  Syafi’i  lebih mendahulukan  dalil  yang  memiliki  substansi  larangan  terhadap  sesuatu kejadian,  termasuk  di  dalam  menetapkan  hukum  pernikahan  pada  waktu ihram,  karena  memegang  hadits  yang  diriwayatkan  Utsman  bin  Affan  ra sebagai  dalil,  hadits  tersebut  memiliki  muatan  larangan  atau  pengharaman. Sedangkan madzhab Hanafi berdasarkan qaidah fiqhiyah yang digunakannya lebih  mendahulukan  dalil  yang  memiliki  substansi  anjuran  atau  perintah terhadap sesuatu keadaan termasuk didalam menetapkan hukum pernikahan pada  waktu  ihram.  Imam  Hanafi  memegang  hadits  Ibnu  Abbas  ra.  sebagai dalil karena memiliki muatan anjuran atau perintah (kebolehan).
Ketiga  perbedaan  itulah  yang  melahirkan  perbedaan  penetapan hukum pernikahan pada waktu ihram, menurut imam Syafi’i dan imam Abu Hanifah.  Sehingga  imam  Syafi’i  berpendapat  bahwa  menikah  pada  waktu
80 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar perbandingan madzhab , Jakarta : Logos, 1997, h..60.
ihram  itu  di  larang  sedangkan  dalam  pandangan  imam  Abu  Hanifah diperbolehkan.
Setelah mengetahui pendapat dan thuruq al-istinbath yang digunakan oleh  kedua  imam  diatas  maka  penulis  mencoba  menganalisa  atau menambahkan  tanggapan  dari  beberapa  fuqaha  mengenai  perbedaan pendapat  antara  kedua  imam  tersebut  untuk  memeperoleh  kejelasaan  yang dapat mempermudah pemahaman dan lebih mendekati suatu kebenaran.
Didalam menjelaskan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.
Sayyid  Sabiq  dalam  fiqh  al-Sunnah-nya  menjelaskan  bahwa  berita tersebut  bertentangan  dengan  yang  diriwayatkan  oleh  Muslim  bahwa  Nabi Saw, mengawini Maemunah dalam keadaan halal. 81
Sementara  itu  Imam  Turmudzi  berkata:  “Mereka  bertikai  tentang perkawinan  Nabi  Saw,  dengan  Maemunah  ra.  karena  Nabi  mengawininya sewaktu dalam perjalanan ke mekah.” Sebagian sahabat mengatakan: “ Nabi mengawininya  selagi  dalam  keadaan  halal,  hanya  berita  perkawinan  itu tersebar  kepada  umum  sewaktu  beliau  telah  ihram.  Kemudian  Nabi menggaulinya  dalam  kedaan  halal  yaitu  di  Saraf  dalam  perjalanan  ke Mekkah.” 82
Ibnu Rusyd mengemukakan bahwa pada dasarnya silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara perbuatan Nabir Saw. Denagan ‘kata-katanya.  Oleh  karenanya  yang  lebih  tepat  adalah  menggabungkan kedua  hadits  tersebut  atau  lebih  menguatkan  hadits  yang  berbentuk perkataan (hadits qauliyyah).
Selanjutnya  Ibnu  Rusyd  meberikan  kemungkinan  kedua  hadits tersebut  dipadukan  menjadi  satu  sehingga  ketentuannya  adalah  yang  satu menunjukan makruh sedangkan yang lainnya menunjukan boleh. 83
Para  fuqaha  lain  yang  sependapat  dengan  Al-Syafi’i  dalam menetapkan  tidak  bolehnya  melakukan  pernikahan  dan  menikahkan  orang lain pada waktu ihram adalah Imam Malik, al-Laits dan al-Auza’i. sedangkan diantara  sahabat-sahabat  Rasul  Saw  yang  pendapatnya  sesuai  denagan  Al-
81 Sayyid Sabiq, Fikih Sunah, jilid V. Bandung: Al-Ma’arif. 1997, h..106 82 Ibid ...106
83 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid ,terj, Gazali, A,Zaidun,Jilid II, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, h..38.
Syafi’i dalam masalah ini Sayyidina Umar ra, Ali bn Abi Thalib ra, ibnu Umar ra, dan Zaid bin Tsabith ra. 84
Dari  uraian  dan  keterangan  diatas  penulis  lebih  cenderung  kepada pendapat yang menyatakan tidak bolehnya menikah atau menikahkan orang laian pada waktu ihram.

## Penutup
Berdasarkan  analisis  perbandingan  terhadap  pendapat  imam  Syafi’i dan    Imam  Abu  Hanifah  tentang  pernikahan  pada  waktu  ihram,  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Hukum  pernikahan  pada  waktu  ihram  menurut  pendapat  Imam Syafi’i  yaitu  menetapkan  bahwa  seseorang  yang  sedang  ihram  baik untuk  haji  ataupun  umrah  tidak  diperbolehkan  melaksanakan  aqad pernikahan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dan bahkan  meminang  pun  tidak  boleh.  Sedangkan  menurut  imam  Abu Hanifah  bahwa  seseorang  yang  sedang  melaksanakan  ihram  boleh menikah  dan  menikahkan  orang  lain  dan  aqad  nikahnya  dianggap sah.
2. Istinbath  Al-Ahkam  yang  digunakan  oleh  Imam  Syafi’i  dalam menetapkan  hukum  pernikahan  pada  waktu  Ihram  adalah  melihat zhahir lafazd pada redaksi hadits yang diriwayatkan Utsman, tentang larangan  menikah  pada  waktu  ihram,  karena  Imam  Syafi’i  dalam menanggapi  sebuah  hadits  jika  sebuah  hadits  diketahui  maknanya zhahir ,  maka  beliau  tidak  memberikan  interpretasi  yang  lain.  Bahkan, jika hadits tersebut memiliki  indikasi perlu diadakannya pentakwilan karena  memang lafazh pada  redaksi  yang  dikandungnya  memiliki banyak makna, beliau akan memberikan interpretasi makna yang lebih mendekati  kepada  makna zhahir .  Sedangkan  Imam  Abu  Hanifah dalam  menetapkan  hukum  pernikahan  pada  waktu  ihram,  yaitu memberlakukan qiyas ,  karena  nikah  merupakan  sebuah  akad  yang sama  dengan  akad-akad  lainnya,  seperti  jual  beli.  Berdasarkan ketetapan  ini,  maka  akad  nikah  boleh-boleh  saja  dilakukan  karena antara  kedunya  jual  beli  dan  nikah  sama-sama  merupakan  sebuah akad. Disamping itu, Imam Abu Hanifah melakukan qiyas yang lain,
84 Ibid...Jilid 3, h..99
yaitu  mengqiyaskan  orang  yang  sedang  ihram  dengan  orang  orang- orang  yang sedang haid,  nifas  dan  melakukan  thalaq  dzihar  sebelum kafarat.  Karena  menurutnya,  orang  yang  sedang  ihram  memiliki kesamaan  dengan  mereka  dalam  hal  bolehnya  mereka  melakukan aqad nikah karena hal yang dilarang bagi mereka hanyalah melakukan jima’.
3. Persamaan  pendapat  antara  Imam  Syafi’i  dan  Imam  Abu  Hanifah secara umum dalam istinbath hukum yang bersumber dari al-Qur’an, as-Sunnah,  Ijma’  dan  Qiyas.  Sedangkan  perbedaannya  pada pemberian makna kata nikah dan pemahaman teks hadits serta qaidah fiqiyah yang digunakan.

## Pustaka Acuan
Abidin,  Slamet  &  Aminudin,  H, Fiqih  Munakahat ,  Bandung,  Pustaka  Setia,
1999.
Abu Bakar bin Muhammad Taqyuddin, Kifayatul akhyar , 1978.
Aen, Nurol, Djazuli, Ushul Fiqih, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
Al-Jaziri,  Abdurrahman, Fiqh  Empat  Madzhab ,  terj,  Chatibul  Umam,  Jakarta  :
Darul ulum Press, 2002.
Al-Masyhur, Abu Bakar, I’anat al-Thalibin, Bairut; Daar al-Fikr, 1993.
Al-Syaraksi, Syamsuddin, Al-Mabsuth , Jilid IV, Bairut : Daar al-Ma’arif, tt.
Ash-Shiddieqy,  Hasbi,  Muhammad,  Teungku, Al-Islam  2 ,  Semarang  :  PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Madzhab , Solo : Media Insani, 2006.
Asy-Syarqawi,  Abdurrahman ,  Riwayat  Sembilan  Imam  Fiqih, terj,  Hamid  Al-
Husaini, Jakarta : Pustaka Hidayah, 2000.
Al-Husaian Muslim, Abi, Shahih Muslim, Jilid. 1, Surabaya: Dâr al-’Ulûm, t.t.
Al-Syafi’i, Al-Umm , Juj 3, Jilid 5, tt.
Beni Saebani, Ahmad, Beni, Fiqh Munakahat, Bandung, Pustaka Setia, 2001.
Bik,  Hudhary, Tarikh  al-Tasyir  al-Islamy ,  terj,  Moh  Zuhri,  Indonesia  :  Daar-al- Ihya, tt.
Dahlan,  A.  Azis, Ensiklopedia  Hukum  Islam,  Jilid  II ,  Jakarta  :  Ichtiar  Baru  Van Hoeven, 1996.
Endang  S, Ilmu  Hadist  (Kajian  Riwayah  dan  Dirayah ),  Bandung  :  Amal  Bhakti Pres, 2000.
Ghozali, Rahman, A, Fikih Munakahat , Jakarta : Prenada Media Grop, 2003.
Hasan, Ali, Perbandingan Madzhab , Jakarta : Rajawali Press, 2002.
Khalil,  Munawir, Biografi  Empat  Serangkai  Imam  Madzhab ,  Jakarta  :  Bulan Bintang, 1987.
Mahfudh Bamuallim, Mubarak, Meneladani Manasik Haji dan Umrah Rasulullah
Saw, Bogor, Pustaka Imam Syafi’i, 2003.
Malik  Kamal  bin  as-Syyid  Salim,  Abu, Shahih  Fiqih  Sunnah, Jakarta  :  Pustaka Az-Tazkia, 2006.
Mubarok,  Jaih, Modifikasi  Hukum  Islam ,  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2002.
Muhammad bin Idris As-Syafi’i, Abi Abdillah, Al-Umm Jilid 3, Juj 5, Libanon  : Dar-Al-Fikr, 2002.
Muhammad Al-Gazali, Abu Hamid , Ihya ‘Ulum al-Din , Jilid II, Bairut: Daar al- Fikr 1995.
Muhammad bin Ismail, Subulus Salam , Juj II, Bairut : Daar al-Fikr, tt.
Muslim, Abu al-Husaian, Shahih Muslim, Juj V, Bairut : Dârul Hadits, t.t.
Rifa’i,  Moh,  dkk, Terjamah  Khulashah  Kifayatul  Akhyar, Semarang  :  CV.  Toha Putra, 1978.
Rahman, Abdul, H, Rofiq, Ahmad, Fiqih , Bandung : Armico, 1984.
Rusyd,  Ibnu, Bidayatul  Mujtahid ,  Terj,  Gazali,  A,Zaidun,Jilid  II,  Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
Sabiq, Sayyid, Fikih Sunah, Jilid VI, Bandung: Al-Ma’arif, 1997.
Sulaiman  bin  Ishak,  Abu  Daud,  Sunan  Abu  Daud,  Juj  II,  Mesir:  Sirkah Maktabah, 1983.
Tahido  Yanggo,  Huzaemah, Pengantar  Perbandingan  Madzhab ,  Jakarta:  Logos, 1997.