## Tinjauan Yuridis Terhadap Visum Et Repertum
Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr.)
Dhammananda * , Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, Ni Nyoman Ernita Ratnadewi
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Indonesia *dhammavengeance@gmail.com

## Abstract
This research was carried out with the aim of knowing and analyzing the legal force  of  Visum  et  Repertum  and  analyzing  how  the  basic  considerations  of  judges  in deciding criminal cases of persecution in decision number: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr. This is  because  in  this  decision  the  defendant  was  sentenced  to  imprisonment  for  7  (seven) months reduced while the defendant was in detention to 5 (five) months and 10 (ten) days. According to the authors, the sentence was light enough considering that the victim did not only suffer immaterial losses in the form of pain due to the abuse but also suffered material  losses  which  caused  the  victim  to  be  unable  to  move  for  1  (one)  month  and unable to carry out her job as a go-kart driver. The method used is a normative research method  with  legal  material  collection  techniques  through  literature  studies  and documentation studies. Furthermore, using descriptive analysis by describing, analyzing, concluding and reporting the research results obtained. The results of the study show that Visum et Repertum has the same legal force as other evidence, but in making a decision the element of the Judge's belief is the most decisive thing about the guilt or innocence of the  defendant  with  at  least  2  (two)  pieces  of  evidence  as  the  basis  for  the  Judge's consideration. Judge's consideration in decision Number: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr. based on  witness  testimony,  expert  testimony,  and  documentary  evidence  in  the  form  of  the results of the Visum et Repertum examination stating that the victim was truly injured. The  basis  for  the  Visum  et  Repertum  is  Visum  et  Repertum  Number:  VER: Sket/Ver/324/XII/2021/Rumkit  signed  by  the  examining  doctor,  dr.  Dyah  Mayang Ramadhani.

## Keywords: Visum et Repertum; Evidence; Persecution

## Abstrak
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis kekuatan hukum Visum et Repertum serta menganalisis bagaimana dasar pertimbangan Hakim  dalam  memutus  perkara  pidana  penganiayaan  dalam  putusan  Nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr.  Hal  tersebut  dikarenakan  dalam  putusan  tersebut  terdakwa dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  selama  7  (tujuh)  bulan  dikurangi  selama  terdakwa berada dalam tahanan menjadi 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari. Hukuman tersebut cukup ringan  menurut  penulis  mengingat  korban  yang  tidak  hanya  mengalami  kerugian immateriil berupa rasa sakit akibat penganiayaan tersebut tetapi juga mengalami kerugian materiil yang menyebabkan korban tidak bisa beraktivitas selama 1 (satu) bulan dan tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sebagai driver gokar. Metode yang digunakan  adalah metode  penelitian  normatif  dengan  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  melalui  studi pustaka  dan  studi  dokumentasi.  Selanjutnya  menggunakan  analisis  deskriptif  dengan mendeskripsikan,  menganalisis,  menyimpulkan  serta  melaporkan  hasil  penelitian  yang diperoleh.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Visum  et  Repertum memiliki  kekuatan
hukum yang sama dengan alat bukti lainnya, namun dalam menjatuhkan putusan Unsur keyakinan  Hakim  adalah  hal  yang  paling  menentukan  tentang  bersalah  atau  tidaknya terdakwa  dengan  minimal  2  (dua)  alat  bukti  sebagai  dasar  pertimbangan  Hakim. Pertimbangan Hakim dalam  putusan  Nomor:  221/Pid.B/2022/PN.Mtr. didasarkan pada alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, dan alat bukti surat dalam bentuk hasil  pemeriksaan Visum  et  Repertum yang  menyatakan  bahwa  korban  benar-benar mengalami luka-luka. Visum et Repertum yang menjadi dasar adalah Visum et Repertum Nomor:  VER:  Sket/Ver/324/XII/2021/Rumkit  yang  ditandatangani  oleh  Dokter pemeriksa, dr. Dyah Mayang Ramadhani.
Kata Kunci: Visum et Repertum , Alat Bukti, Penganiayaan.

## Pendahuluan
Jaminan perlindungan terhadap hak tersangka/terdakwa pada tahapan pemeriksaan pendahuluan  sebagai  perwujudan  dari  fungsi  hukum  acara  pidana  yaitu menyelenggarakan  peradilan  yang  adil  ( fair  trial )  dalam  rangka  untuk  menemukan kebenaran  materiil  (Rumega,  2019).  Dalam  rangka  menjaga  kebenaran  materiil  dalam proses  hukum  pidana,  upaya  penegakan  hukum  dilakukan  untuk  mencegah  kesalahan dalam menghukum seseorang. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  tidak  ada  seseorang  yang  dapat  dijatuhi pidana  kecuali  jika  pengadilan,  berdasarkan  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  hukum, meyakini bahwa orang yang diduga bertanggung jawab telah bersalah atas tindakan yang dituduhkan  kepadanya.  Dalam  undang-undang  tersebut,  dijelaskan  bahwa  ketika menyelesaikan  sebuah  kasus,  aparat  penegak  hukum  memiliki  kewajiban  untuk mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta terkait dengan kasus pidana tersebut.
Bukti-bukti sebagaimana dimaksud di atas diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Alat bukti yang sah ialah: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa”. Dari sudut pandang hukum Hindu, dikenal beberapa jenis alat bukti. Sebagaimana dituliskan oleh Maha Rsi Yajnawalkya (Lestawi, 2015) terdapat empat jenis bukti berdasarkan konsep agama Hindu yakni: “(1) Lekhya artinya bukti autentik atau tertulis; (2) Bhukti artinya bukti pemilihan atas materiil; (3) Saksi  yakni  bukti  saksi;  (4)  Diwya  yaitu  bukti  sumpah”.  Dalam  konteks  delik penganiyaan  terdapat  dalam  KUHP  Pasal  351  Ayat  4,  yang  menegaskan  perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain (Ramadani, Salenda, & Kahpi, 2019).
Pembuktian pelanggaran pidana secara umumnya dikaitkan dengan hasil visum et repertum, walaupun hanya digunakan sebagai alat bukti surat dan harus dikaitkan dengan informasi yang diberikan oleh korban, saksi dan tersangka, sehingga diketahui luka yang diderita korban merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan tersangka (Ekoyusmario, Humaerah & Djanggih, 2020). Visum et Repertum adalah dokumen tertulis yang disusun oleh  seorang  dokter  di  bawah  sumpah,  sesuai  permintaan  tertulis  dari  penyidik,  yang berisi hasil pemeriksaan seseorang atau bagian tubuhnya (baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal) untuk keperluan peradilan (Afandi, 2017).
Salah satu putusan kasus tindak pidana penganiayaan yang menjadi bahan analisis penulis adalah Putusan Nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr dengan terdakwa atas nama Al Qarni Dhonyabdul Azis alias Dhony yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban atas nama Lalu Rio Anggita Prastya alias Rio. Efek dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi Lalu Rio Anggita Prastya alias Rio mengalami luka dan tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER:  Sket/Ver/324/XII/2021/Rumkit  yang  ditanda  tangani  oleh  Dokter  pemeriksa  dr. Dyah Mayang Ramadhani. Mengacu pada paparan di atas, dapat diketahui bahwa Visum
et Repertum adalah bagian dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebagai alat bukti surat    (Gagundali,  2017)  dan  digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam  Putusan  Nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr. Selain itu, dalam putusan tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan menjadi 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari.
Hukuman tersebut cukup ringan menurut penulis dibandingkan dengan ketentuan Pasal  351  ayat  (1)  KUHP  yang  menyatakan  bahwa  “Penganiayaan  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  8  (delapan)  bulan  atau  pidana  denda  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Mengingat korban yang tidak hanya mengalami kerugian immateriil berupa rasa sakit akibat penganiayaan tersebut tetapi juga mengalami kerugian materiil yang menyebabkan korban tidak bisa beraktivitas selama 1 (satu) bulan dan tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sebagai driver gokar.
Permasalahan yang timbul dari latar belakang di atas adalah bagaimana kekuatan hukum Visum  et  Repertum dalam  proses  pembuktian;  dan  dasar  pertimbangan  Hakim dalam memutus perkara pidana penganiayaan dalam putusan Nomor : 221/Pid.B/2022/PN.Mtr. Adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum Visum et Repertum dalam proses pembuktian;  serta  untuk  menganalisis  dasar  pertimbangan  Hakim  dalam  memutus perkara pidana penganiayaan dalam putusan Nomor : 221/Pid.B/2022/PN.Mtr. Manfaat dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  kontribusi  pemikiran  ilmiah  dalam pengembangan  hukum  pidana  dan  pengetahuan  hukum  secara  umum  dalam  konteks pembuktian tindak pidana penganiayaan.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  (Perundang-undangan). Penelitian  ini  dilakukan  dengan  meneliti  dokumen  perpustakaan  dan  peraturan perundang-undangan  terkait Visum  et  Repertum untuk  membuktikan  tindak  pidana penganiayaan. Penelitian ini akan menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan ( statute approach ), Pendekatan Konseptual ( conceptual approach ) dan  Pendekatan  Kasus  ( case  approach ).  Dalam  konteks  penelitian  hukum  normatif, fokusnya  akan  berada  pada  analisis  dokumen-dokumen  pustaka  yang  meliputi  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Pengumpulan  bahan  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada  data  sekunder,  yang diperoleh melalui studi  pustaka. Studi pustaka merupakan proses pengkajian informasi hukum  yang  telah  dipublikasikan  dan  relevan  dengan  penelitian  hukum  normatif  yang dilakukan.  Untuk  mengumpulkan  bahan  hukum  yang  diperlukan,  peneliti  melakukan pencarian  dan  studi  dokumentasi  melalui  berbagai  sumber,  seperti  toko  buku, perpustakaan, media elektronik/internet, serta lembaga yang memiliki dokumen terkait. Seluruh proses ini bertujuan untuk mendapatkan bahan yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang sedang dilakukan.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Kekuatan Hukum Visum et Repertum
Laporan  medis,  yang  dikenal  dengan  istilah Visum  et  Repertum ,  merupakan dokumen  yang  disusun  oleh  seorang  Dokter  di  bawah  sumpah,  atas  permintaan  pihak yang berwenang (penyidik), untuk keperluan peradilan yang berisi informasi mengenai observasi  dan  temuan  terkait  manusia  (baik  yang  masih  hidup  maupun  yang  telah meninggal)  atau  bagian  tubuh  manusia.  Dengan  mengacu  pada  Pasal  133  KUHAP, penyidik memiliki hak untuk meminta keterangan dari ahli Kedokteran Kehakiman atau Dokter untuk kepentingan peradilan. Permintaan tersebut harus diajukan secara tertulis,
dengan menyertakan maksud dan tujuan dalam surat permintaan tersebut. Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6(1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI (Afandi, 2009).
Selain  aturan  tersebut  di  atas,  terdapat  beberapa  ketentuan  yang  menjadi  acuan Visum et  Repertum sebagai  alat bukti dalam sistem peradilan di  Indonesia.  Ketentuan- ketentuan tersebut termasuk dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP, Pasal 180 KUHAP, Pasal 184  ayat  (1)  huruf  c  KUHAP,  dan  Pasal  187  huruf  c  KUHAP.  Ditinjau  dari  segi pembuktian hukum Hindu, diantara keempat bukti sebagaimana dituliskan oleh Maha Rsi Yajnawalkya, Visum et  Repertum termasuk kedalam kategori bukti otentik atas tertulis atau disebut dengan Lekhya . Dalam hal kekuatan hukumnya, bukti tertulis yang diakui secara  otentik  atau  disebut  sebagai Lekhya memiliki  pengaruh  yang  paling  kuat dibandingkan dengan alat bukti lainnya (Widyani, 2020).
Inti  dari  semua  ketentuan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa Visum  et  Repertum memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti lainnya (Suhardianto & Arafat, 2022). Visum  et  Repertum disusun  oleh  Dokter  ahli  yang  terlatih  dan  memiliki pengetahuan  khusus  dalam  bidangnya.  Oleh  karena  itu, Visum  et  Repertum sering diterima sebagai alat bukti yang kuat karena dianggap memiliki kepercayaan yang tinggi. Visum et Repertum dalam KUHAP berkedudukan sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf c KUHAP (Cahyani, Sujana, & Widiantara, 2021). Dalam hukum Hindu, Visum et Repertum termasuk kedalam kategori bukti  tertulis  yang  diakui  secara  otentik  atau  disebut  dengan Lekhya yang  memiliki pengaruh yang paling kuat dibandingkan dengan alat bukti lainnya.
Sekalipun Visum et Repertum dilakukan di bawah sumpah, namun hal tersebut tidak serta-merta  menjadikan Visum  et  Repertum sebagai  alat  bukti  yang  mengikat  Hakim dalam  memberikan  putusannya. Visum  et  Repertum berfungsi  sebagai  alat  tambahan dalam  pencarian  kebenaran  materiil  dari  suatu  perkara  tindak  pidana  dengan  tubuh manusia sebagai objeknya.
Unsur keyakinan Hakim adalah hal yang paling menentukan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa. Sebagaimana dijelaskan secara tegas dalam Pasal 183 KUHAP bahwa dipersyaratkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang harus dimiliki oleh seorang Hakim  sebagai  dasar  pertimbangan  dalam  menjatuhkan  putusannya.  Hal  tersebut mengacu  pada  teori  pembuktian  berdasarkan  Undang-undang  secara  negatif,  bahwa pemidanaan didasarkan pada pembuktian berganda (Hamzah, 2005).
Sebagaimana  dalam  putusan  nomor  :  221/Pid.B/2022/PN.Mtr.,  alat  bukti  yang digunakan termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, serta alat bukti berupa dokumen tertulis dalam bentuk Visum et Repertum yang menjelaskan bahwa korban benar-benar mengalami  luka-luka,  sesuai  dengan Visum  et  Repertum Nomor  :  VER  : Sket/Ver/324/XII/2021/Rumkit  yang  ditanda  tangani  oleh  Dokter  pemeriksa  dr.  Dyah Mayang Ramadhani.

## 2.  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Pidana  Penganiayaan Dalam Putusan Nomor : 221/Pid.B/2022/PN.Mtr
Berbicara  mengenai  dasar  pertimbangan  Hakim  dalam  memutus  perkara  pidana penganiayaan  dalam  putusan  nomor:  221/Pid.B/2022/PN.Mtr,  sudah  tentu  diperlukan minimal  2  (dua)  alat  bukti  yang  sah  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  Hakim  dalam memperoleh  keyakinannya  bahwa  benar  terjadinya  tindak  pidana  dan  menentukan terdakwa yang bersalah. Berdasarkan putusan dalam kasus penganiayaan dengan nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr.,  terungkap  bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  menggunakan dakwaan alternatif. Surat dakwaan ini terdiri dari beberapa dakwaan yang disusun secara bertingkat. Dakwaan-dakwaan tersebut merupakan pilihan yang saling menggantikan dan
mengecualikan satu sama lain (Purnama, et al., 2016). Sehingga jika telah terbukti salah satunya  maka  dakwaan  pada  lapisan  yang  lain  tidak  memerlukan  pembuktian  lagi. Dengan memenuhi unsur yang termaktub dalam dakwaan pertama, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini meyakini bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai pelaku.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  disampaikan  oleh  penulis,  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  persidangan,  Hakim  mempertimbangkan  alat  bukti  yang disajikan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum.  Alat  bukti  tersebut  meliputi  keterangan  saksi, keterangan ahli, serta bukti tertulis dalam bentuk hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang menyatakan bahwa korban mengalami luka-luka. Visum et Repertum yang menjadi dasar pertimbangan adalah Visum
et Repertum Nomor: VER:
Sket/Ver/324/XII/2021/Rumkit  yang  ditandatangani  oleh  Dokter  pemeriksa,  yaitu  dr. Dyah  Mayang  Ramadhani.  Alat  bukti  yang  disajikan  telah  memenuhi  persyaratan minimum alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, dan Hakim yakin bahwa terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan.
Majelis Hakim juga menelaah tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta menilai bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk membalas kejahatan pelaku tetapi sebenarnya merupakan salah satu upaya mendidik dan menyadarkan pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya dan mencegah orang lain melakukan tindakan yang sama seperti yang dijelaskan dalam teori relatif  (Efritadewi, 2020). Namun menurut penulis, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan jika hukuman tersebut hanya berfungsi untuk mencegah  pelaku  kejahatan  dengan  cara  menakuti-nakuti  saja  dan  hanya  menerima hukuman ringan, maka hal  tersebut  akan menjadi tidak seimbang dan masyarakat  atau korban  yang  membutuhkan  kepuasan  akan  dihukumnya  si  terdakwa  akan  merasa diabaikan.  Dalam  hukum  Hindu,  keputusan  Hakim  harus  mengikuti  prinsip-prinsip Dharmasastra ,  dengan  tujuan  untuk  membenarkan  dan  menghukum  tindakan pelanggaran sesuai  dengan tingkat  dan jenisnya.  Penting bahwa setiap keputusan yang salah  dihindari,  karena  itu  dianggap  sebagai  ketidakadilan  dalam  proses  peradilan (Widyani, 2020).
Menurut  Manu  VIII.18,  jika  terjadi  kesalahan  dalam  proses  pengambilan keputusan, konsekuensi dosa akan dibagi menjadi empat bagian yang setara. Sebanyak ¼ dari  dosa  tersebut  akan  jatuh  pada  tersangka  atau  pelaku,  ¼  lainnya  akan  jatuh  pada pemberi kesaksian palsu, ¼ dosa akan jatuh pada Hakim yang memutuskan perkara, dan ¼  sisanya  akan  jatuh  ke  tangan  Raja.  Dalam  ketentuan  ini,  semua  pihak  yang  terlibat dalam  kesalahan  pengambilan  keputusan  akan  memikul  dosa  yang  sama  rata  dan dianggap bersalah.
Oleh  sebab  itu  tinggi  maupun  rendahnya  pidana  yang  dijatuhkan  dalam  putusan nomor:  221/Pid.B/2022/PN.Mtr,  dipandang  kurang  tepat  dengan  hanya  menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan menjadi 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari. Mengingat korban dalam hal ini tidak hanya mengalami kerugian immateriil berupa rasa sakit akibat penganiayaan tersebut tetapi juga mengalami kerugian materiil yang menyebabkan korban tidak bisa beraktivitas selama 1 (satu) bulan dan tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sebagai driver gokar.

## Kesimpulan
Berdasarkan  putusan  Nomor:  221/Pid.B/2022/PN.Mtr,  dapat  disimpulkan  bahwa Visum  et  Repertum memiliki  kekuatan  hukum  yang  setara  dengan  alat  bukti  lainnya. Visum  et  Repertum berperan  sebagai  alat  tambahan  dalam  mencari  kebenaran  materiil suatu perkara tindak pidana. Meskipun Visum et Repertum disusun di bawah sumpah, hal itu  tidak  menjadikannya  sebagai  alat  bukti  yang  mengikat  Hakim  dalam  memberikan
putusan.  Keyakinan  Hakim  adalah  faktor  yang  paling  penting  dalam  menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa. Sebagaimana dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 183 KUHAP,  minimal  dua  alat  bukti  harus  dimiliki  oleh  seorang  Hakim  sebagai  dasar pertimbangan  dalam  menjatuhkan  putusannya.  Prinsip  ini  mengacu  pada  teori pembuktian yang didasarkan pada Undang-undang secara negatif.
Dasar  pertimbangan  Hakim  dalam  putusan  Nomor:  221/Pid.B/2022/PN.Mtr melibatkan  alat  bukti  keterangan  saksi,  alat  bukti  keterangan  ahli,  dan  alat  bukti  surat berupa  hasil  pemeriksaan Visum  et  Repertum yang  menyatakan  bahwa  korban  benar- benar  mengalami  luka-luka. Visum  et  Repertum yang  menjadi  dasar  adalah Visum  et Repertum Nomor:  VER:  Sket/Ver/324/XII/2021/Rumkit  yang  ditandatangani  oleh Dokter pemeriksa, dr. Dyah Mayang Ramadhani. Majelis Hakim juga mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  dapat  memberatkan  atau  meringankan  serta menilai  bahwa  tujuan  penjatuhan  pidana  bukanlah  untuk  membalas  kejahatan  pelaku, melainkan  sebagai  upaya  mendidik  dan  menyadarkan  pelaku  agar  tidak  mengulangi tindak  kejahatan  dan  mencegah  orang  lain  melakukan  tindakan  serupa  seperti  yang dijelaskan dalam teori relatif.

## Daftar Pustaka
Afandi,  D.  (2009).  Visum  et  Repertum  pada  Korban  Hidup. JIK  (Jurnal  Ilmu Kedokteran) , 3 (2).
Afandi,  D.  (2017). Tata  Laksana  dan  Teknik  Pembuatan  Visum  et  Repertum .  Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
Cahyani,  N.  P.  M.,  Sujana,  I.  N.,  &  Widiantara,  M.  M.  (2021).  Visum  et  Repertum Sebagai  Alat  Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. Jurnal Analogi Hukum , 3 (1), 122-128.
Efritadewi, A. (2020). Modul Hukum Pidana . Tanjungpinang: UMRAH Press.
Ekoyusmario,  M.,  Humaerah,  H.,  &  Djanggih,  H.  (2020).  Kekuatan  Hukum  Visum  Et Repertum  Dalam  Pembuktian  Tindak  Pidana  Penganiayaan. Journal  of  Lex Generalis (JLG) , 1 (4), 489-501. Gagundali, D.N. (2017). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana  Penganiayaan  Ringan  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana. Lex Administratum, 5(9) .
Hamzah, A. (2005). Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Lestawi, I. N. (2015). Hukum Hindu Serta Perkembangannya . Surabaya: Paramita. Purnama,  C.,  Nasution,  B.,  Sunarmi,  S.,  &  Mulyadi,  M.  (2016).  Analisis  Hukum Penggabungan Perkara Korupsi dan Money Laundering dalam Sistem Peradilan di Indonesia. USU Law Journal , 4 (1), 14-25.
Ramadani,  A.  A.  S.,  Salenda,  K.,  &  Kahpi,  A.  (2019).  Beban  Pembuktian  Visum  et Repertum  dalam  Penanganan  Kasus  Tindak  Pidana  Penganiayaan  di  Kota Makassar. Alauddin Law Development Journal , 1 (2).
Rumega,  I.  W.  G.  (2019).  Hakim  Komisaris  dan  Miscarriage  of  Justice  dalam  Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 19 (1), 53-68.
Suhardianto, M. D. T. & Arafat, M. R. (2022). Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Dalam  Proses  Persidangan  Perkara  Pidana  Ditinjau  Dari  Hukum  Acara  Pidana. Jurnal Hukum Positum, 7(1) .
Widyani,  N.  (2020).  Sistematis  Pembuktian  Dalam  Peradilan  Menurut  Hukum  Hindu.
Jurnal Hukum Hindu, 4(2)