## STRATEGI KEBAHASAAN PRESIDEN JOKOWI DALAM MENANAMKAN IDEOLOGI DAN MANIFESTO PEMERINTAHAN
Rangga Asmara FKIP Universitas Tidar email: asmara@untidar.ac.id
Abstrak
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi kebahasaan Presiden Jokowi dalam menanamkan ideologi dan manifesto pemerintahan.Penelitian menggunakan analisis wacana kritis model van Dijk. Sumber data penelitian adalah teks pidato Presiden Jokowi berjudul Di Bawah Kehendak Rakyat dan Konstitusi. Pengumpulan data menggunakan analisis  dokumen  dengan  menelusuri  struktur  mikro  dan  makro.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat strategi kebahasaan, yaitu strategi leksikon, stilistika, pronomina, dan sintaksis. Pada strategi leksikon dan stilistika ditemukan kosakata yang bervisi kelautan dan kerja sehingga membedakannya dengan presiden sebelumnya dan mencitrakan diri sebagai penjelmaan Soekarno. Pada strategi pronomina, Jokowi berusaha mengacaukan struktur dan mengaburkan makna pronomina: saya, kami, kita, dan rakyat sehingga mem bangkitkan kemenyatuan. Pada strategi sintaksis digunakan kalimat positif dan negatif untuk menokohkan diri (glorifikasi).
Kata kunci: strategi kebahasaan, ideologi, dan manifesto pemerintahan

## PRESIDENT JOKOWI’S LANGUAGE STRATEGIES IN INCULCATING THE IDEOLOGY AND GOVERNMENT’S MANIFESTO
Abstract
This study aims to describe President Jokowi’s language strategies in inculcating the ideology and government’s manifesto. It employed van Dijk’s critical discourse analysis model. The data source was Jokowi’s speech text entitled Di Bawah Kehendak Rakyat dan Konstitusi . The data were collected using document analysis by tracing micro- and macro- structures. The findings show that there are four language strategies, i.e. lexical, stylistic, pronominal, and syntactic strategies. In the lexical and stylistic strategies, there are some words referring to marine and work, distinguishing Jokowi from the former presidents and creating his image as the incarnation of President Soekarno. In the pronominal strategy, Jokowi tries to turn the structure upside down and to blur the meanings of the pronouns saya, kami, kita, and rakyat in order to stimulate the unity. In the syntactic strategy, he uses both positive and negative sentences for his glorification.
Keywords: language strategies, President Jokowi, ideology, government’s manifesto
PENDAHULUAN
Bahasa  memiliki  arti  yang  penting dalam  dunia  politik.  Bahasa  menjadi media yang ampuh untuk menanamkan ideologi,  merebut  atau  mendapatkan, serta mempertahankan kekuasaan (Asror, 2015:48).  Lebih  lanjut  Suliastianingsih (2009:17) menyebut berbagai piranti ke- bahasaan  dimanfaatkan  untuk  meraih simpati,  menarik  perhatian,  dan  mem- buat  persepsi  terhadap  suatu  masalah, mengendalikan  pikiran,  perilaku  serta nilai yang dianut khalayak.
Bahasa berfungsi sebagai sarana da- lam  melakukan  kontrol  ideologis  dan kontrol kekuasaan (Haryatmoko, 2010). Proses-proses penanaman ideologis dan pengontrolan  kekuasaan  memerlukan bahasa sebagai alat ekspresi. Salah satu alat ekspresi yang sering digunakan un- tuk meneguhkan ideologi adalah melalui pidato politik atau pidato kenegaraan.
Pidato merupakan bentuk penggalan- gan kekuasaan melalui media massa den- gan memanfaatkan fitur-fitur linguis-tik. Melalui pidato di media massa, politisi berusaha membujuk masyarakat dengan persuasinya. Pidato politisi juga merupa- kan sarana yang bertujuan membentuk persepsi  dan  meraih  simpati  publik.
Thomas dan Wereing (2007:52-53) menge- mukakan bahwa penggalangan kekuasaan dan penegakan terhadap keyakinan-keya- kinan  politik  dapat  dilalakuan  dengan dua  cara,  yakni  (1)  mencari  kekuasaan lewat kekerasan, dan (2) membujuk orang untuk patuh secara sukarela.
Jupriono (2010) menegaskan pidato sebagai sebuah teks adalah satu sistem tanda tergorganisasi yang merefleksikan sikap, keyakinan, dan nilai-nilai tertentu. Setiap pesan dalam pidato memiliki dua tingkatan makna, yaitu makna yang dike- mukakan secara eksplisit di permukaan dan  makna  yang  dikemukakan  secara implisit di balik pidato (Kusrianti, 2004:1 ) . Sebagaimana pidato kenegaraan perdana presiden-presiden  sebelumnya,  pidato perdana Presiden Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2014 di muka sidang paripurna mengandung daya pikat dan daya penga- ruh  yang  tinggi  dan  dapat  menggiring masyarakat luas mengambil keputusan atau tindakan yang sesuai dengan mani- festo pemerintahan yang ingin dia usung dalam  menjalankan  pemerintahannya lima  tahun  ke  depan.  Kemasan  isi  pi- dato politik dan pidato kenegaraan selalu dibuat untuk membuat citra tokoh yang menyampaikannya sebagai penyambung lidah rakyat. Pidato kenegaraan perdana Presiden Jokowi menarik untuk dicermati dan dika- ji secara mendalam dari sudut pandang pendekatan  formal,  sosiologis-empiris, dan kritis. Sebagaimana halnya Baryadi (2015:4)  membagi  pendekatan  dalam analisis wacana ke dalam (1) pendekatan formal, (2) pendekatan fungsional, dan (3) pendekatan kritis. Pendekatan  formal  memahami  wa- cana  sebagai  tataran  kebahasaan  yang lebih tinggi dari kalimat (Baryadi, 2015:5).
Pendekatan  formal  mengkaji  wacana dari segi jenis, struktur, dan hubungan bagian-bagiannya. Pendekatan fungsional memahami wacana sebagai peristiwa tu- tur yang terikat konteks situasi (Baryadi, 2015:9). Pendekatan ini mengkaji wacana dalam kaitannya dengan konteks situasi secara pragmatis. Pendekatan kritis me- nempatkan wacana sebagai power (Bar- yadi, 2015:7). Wacana dipandang sebagai sebuah  cerminan  dari  relasi  kekuasaan dalam masyarakat (Renkema, 2004:282).
Pendekatan  kritis  (CDA)  memahami wacana (lisan maupun tertulis) sebagai bentuk  praktik  sosial  (Wodak,  2006; Renkema, 2004). Seseorang memiliki tu- juan berwacana, termasuk menjalankan kekuasaan. Wacana dalam pidato termasuk pidato kenegaraan  atau  pidato  politik  sangat identik dengan muatan kekuasaan. Pem- baca  atau  pemirsa  menjadi  pihak  yang terdominasi oleh pihak yang sedang ber- orasi. Mereka dengan mudah dikontrol secara ideologis dan bahkan diarahkan untuk  melakukan  tindakan  tertentu.
Praktik  demikian  merupakan  bentuk praktik pendominasian melalui bahasa.
Pierre  Bourdieu  (Haryatmoko,  2003:5) menyebut praktik ini sebagai determinan kultural-ideologis. Sebuah bentuk praktik dominasi dari kelas yang berkuasa mela- lui kooptasi institusional dan manipulasi sistemis atas teks dan penafsirannya. Pendominasian pada dasarnya men- cakup bagaimana seseorang, kelompok,
tindakan,  kegiatan  ditampilkan  dalam teks.  Pendominasian  dapat  dilihat  dari dua hal, yakni (1) peran dan posisi aktor dan (2) gagasan yang ditampilkan dengan menggunakan kata, kalimat, dan wacana yang dirangkai untuk membangun tujuan tertentu.  Eriyanto  (2012:53)  mengklasi- fikasi  tiga  aspek  pendominasian,  yakni (1) isi, yaitu hal-hal yang diucapkan atau dilakukan,  (2)  relasi,  yaitu  hubungan sosial yang dimasukkan dalam wacana, dan (3) subjek atau posisi yang ditempati seseorang. Sebagai salah satu bentuk praktik so- sial, pidato perdana Jokowi bukan hanya dipandang  dari  persoalan  linguistik, tetapi ekspresi ideologi untuk memben- tuk pendapat umum mengenai identitas atau citra dirinya. Jokowi bukan politikus yang pandai bicara. Gaya pidato Jokowi, meskipun tertulis dan dibacakan, tetaplah terasa lisan. Spontanitasnya mencermin- kan  kepribadian  seorang  yang  tumbuh dari  bawah.  Gaya  Jokowi  ini  memang berbeda dengan para presiden Indonesia sebelumnya,  meski  wujud  formal  teks pidatonya  banyak  menyitir  konsepsi dan retorika presiden pertama Indonesia Soekarno. Untuk dapat merebut simpati dan me- nanamkan ideologi, Jokowi memainkan strategi  dan  metode  berpidato  yang berbeda dengan gaya presiden-presiden sebelumnya untuk memasarkan manifes- to pemerintahannya. Bahasa tidak dapat dipandang  sebagai  entitas  yang  netral, tetapi memiliki ideologi yang membawa muatan kekuasaan tertentu (Jufri, 2005:1). Ideologi dan kekuasaan tercermin dalam pemakaian kosakata, kalimat, dan struk- tur wacana. Dalam konteks pidato politik atau pidato kenegaraan, fitur-fitur bahasa tersebut dijadikan sebagai sarana untuk menanamkan  ideologi  dan  menifesto, merebut simpati, serta meneguhkan ke- kuasaan.
Berdasarkan paparan tersebut, kajian ini dibatasi pada (1) eksplorasi strategi menanamkan  ideologi  dan  manifesto
pemerintahan yang dieksplisitkan pada profil kebahasaan pidato Jokowi dan (2) interpretasi  kritis  atas  fakta-fakta  yang diimplisitkan dalam pidato Jokowi.

## METODE
Dalam penelitian ini digunakan me- tode penelitian linguistik dengan model analisis wacana kritis Teun A. van Dijk. Van Dijk membangun suatu model yang mengintegrasi secara bersama-sama anali- sis wacana yang didasarkan pada fitur- fitur linguistik melalui pemikiran sosial, politik, dan secara umum diintegrasikan pada perubahan sosial. Oleh karena itu, analisis harus dipusatkan pada bagaima- na bahasa itu terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu (Eriyanto, 2012:286). Metode analisis dokumen sengaja di- pilih dalam kajian ini. Data yang dianali- sis  bersumber  dari  wacana  teks  pidato perdana Presiden Jokowi yang berjudul ” Di  Bawah  Kehendak  Rakyat  dan  Konsti- tusi ”. Data ini dibangun dari 17 paragraf. Instrumen riset yang dipakai adalah hu- man  instrument ,  yakni  kecermatan  dan kepekaan penulis dalam menangkap dan membedah data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis van Dijk. Analisis disisir dari elemen struktur mikro dan struktur makro. Secara formal struk- tur mikro dikonsentrasikan pada analisis leksikal dan gramatikal, sedangkan anali- sis struktur makro berfokus pada proses produksi  dan  pemaknaan  dari  sudut pandang ideologi dan kekuasaan.
Data  dianalisis  dengan  mengikuti langkah-langkah  sebagai  berikut.  Per- tama,  mengklasifikasi  data  kebahasaan yang memuat praktik diskursif sehingga dapat dirumuskan strategi kebahasaan- nya.  Kedua,  menginterpretasi  kritis atas maksud/motif terselubung di balik strategi  kebahasaan  yang  digunakan Jokowi berdasarkan konteks situasi dan latar wacana yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi  Kebahasaan  Presiden  Jokowi dalam Menanamkan Ideologi dan Mani- festo Pemerintahan Strategi kebahasaan Jokowi dalam me- nanamkan ideologi dan menifesto peme- rintahan dilakukan dengan memanfaatkan aspek-aspek formal teks pidatonya yang berjudul Di  Bawah  Kehendak  Rakyat  dan Konstitusi. Dalam teks pidatonya, Jokowi menonjolkan struktur mikrowacana pada level leksikal dan gramatikal. Pada kedua level tersebut diinterpretasi secara kritis fakta-fakta yang diimplisitkan dari proses produksi dan ideologinya. Pada level lek- sikal digunakan strategi (1) leksikon, (2) stilistika, dan (3) pronomina sedangkan pada level gramatikal digunakan strategi sintaksis.
Strategi Leksikon Dalam upaya merebut dukungan dan
simpati publik, Presiden Jokowi meng- gunakan  strategi  leksikon.  Strategi  ini mengekspos  kosakata  yang  memiliki referen  kemaritiman.  Pemilihan  ini  di- dasarkan pada ekspos fakta sejarah masa lalu  sebagai  komponen  latar  ( setting ) pidato.  Selain  itu,  dia  berusaha  teguh pada  patron  kepemimpinannya  yang identik  dengan blusukan ,  namun  dike- mas dengan diksi yang lebih positif yaitu kerja, kerja, dan kerja . Klasifikasi tersebut bertujuan memberikan ciri atas diri yang dapat membedakannya dengan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mencitrakan diri sebagai pen- jelmaan  dari  Bung  Karno  berdasarkan proses pemunculannya dan ideologi yang ada di baliknya. Ideologi  tersebut  tampak  dari  awal mula  pidato  Jokowi  yang  menghentak publik  dengan  beberapa  konsepsi  dan retorika Bung Karno. Di bagian pembu- kaan,  Jokowi  langsung  mengutip  tiga butir konsep Bung Karno tentang trisakti. Sangat  terasa  bahwa  Jokowi  berusaha menghidupkan kembali konsepsi Bung
Karno  tentang  kemandirian  politik, ekonomi,  berkepribadian  di  bidang kebudayaan. Lebih jauh, ditemukan be- berapa  kosakata  yang  bervisi  kelautan dan kerja untuk mendukung manifesto pemerintahannya lima tahun ke depan. Leksikon bervisi kelautan dan kerja yang didayagunakan oleh Jokowi yakni jales- veva jayamahe, cakrawarti samudera, kerja, kerja, dan kerja, serta nelayan sebagaimana tampak pada kutipan berikut. Kini saatnya kita mengembalikan semua- nya sehingga Jalesveva Jayamahe , di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek  moyang  kita  di  masa  lalu,  bisa kembali membahana.
Jalesveva jayamahe adalah motto TNI Angkatan Laut yang berasal dari bahasa Sansekerta dan dapat dimaknai “di laut kita jaya”. Secara ideologis, Jokowi beru- saha menunjukkan inisiatif dan keinginan yang kuat untuk meraih kembali kejayaan maritim dan menjadikannya seperti sem- boyan nenek moyang. Selama ini dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia adalah “masyarakat bahari yang lupa daratan”, karena sudah jauh dari jati dirinya sendiri sebagai bangsa yang besar dengan potensi lautnya. Justru letak geografis kepulauan itu bukan menjadi pendukung tetapi men- jadi beban dalam pengelolaan negara.
Dalam pidatonya, Joko Widodo seba- gai presiden mengajak segenap elemen bangsa untuk memiliki kesadaran mari- tim.  Dalam  kesempatan  tersebut  juga mengatakan  secara  lantang  “Jalesveva Jayamahe”, menegaskan kembali bahwa pengelolaan  maritim  adalah  fokus  uta- manya dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan.
Mengakhiri  pidato  ini,  saya  mengajak saudara-saudara  sebangsa  dan  setanah air untuk mengingat satu hal yang per- nah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk  membangun  Indonesia  menjadi negara besar, negara kuat, negara mak-
mur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera ; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung .
Jokowi  dalam  pidatonya  menyitir kembali  pernyataan  Presiden  Soekarno pada saat meresmikan Institut Angkatan Laut tahun 1953 bahwa bangsa Indonesia harus  berupaya  bukan  sekadar  men- jadi  jongos-jongos  di  kapal  melainkan bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudera. Cakrawati samudera adalah sebuah bangsa yang mempunyai armada niaga, armada militer, dan bangsa yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan. Saat itu, Bung Karno mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengisi  kemerdekaan  dengan  kembali menjadi bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Korelasi dari apa yang disampaikan
oleh Bung Karno dengan pidato Jokowi terlihat  jelas  sebagai  bentuk  dorongan untuk  menyadari  pentingnya  budaya bahari Indonesia. Negara yang kaya akan hasil laut, tetapi banyak kekayaan lautnya dinikmati  oleh  bangsa  lain  baik  secara legal maupun ilegal sehingga tidak mem- beri kontribusi nyata bagi kemakmuran
Indonesia. Benar kiranya, dalam 10 bulan memerintah, Jokowi betul-betul tunduk pada amanat pidato perdananya tersebut. Sudah puluhan kapal asing ditenggelam- kan karena pencurian ikan. Bahkan, kapal lokal yang mencari ikan dengan bahan berbahaya  pun  turut  ditenggelamkan. Kebijakan ini menjadi bukti keseriusan manifesto kelautan Presiden Jokowi.
Lima tahun ke depan menjadi momentum pertaruhan kita sebagai bangsa merdeka.
Oleh sebab itu, kerja, kerja, dan kerja adalah yang utama.
Inilah,  momen  sejarah  bagi  kita  semua untuk bergerak bersama untuk bekerja,
bekerja, dan bekerja.
Jokowi melakukan repetisi leksikon kerja sebanyak 16 kali di dalam pidatonya. Pengulangan  kata kerja menunjukkan bahwa kata-kata tersebut mendapatkan penekanan  dan  diinterpretasi  sebagai langgam  pemerintahannya  lima  tahun ke  depan.  Dari  sudut  pandang  kritis, persuasi  untuk  kerja,  kerja,  dan  kerja ditujukan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk tidak hanya seka- dar duduk di belakang meja menunggu laporan bawahan, namun betul-betul tu- run dalam istilah Jokowi blusukan , untuk memerikan  masalah  dan  merumuskan solusi  berdasarkan  masalah  empiris  di lapangan. Melalui persuasi untuk kerja, kerja, dan kerja, tampak jelas Jokowi berupaya menunjukkan watak dan kredibitas yang dimiliki.  Sebagaimana  Keraf  (2004:121) menjelaskan  bahwa  persuasi  akan  ber- langsung sesuai harapan, jika penerima informasi  telah  mengenal  pemberi  in- formasi  sebagai  orang  yang  berwatak baik. Oleh karena itu, Jokowi berupaya membangun realitas subjektif atas dirinya sebagai penggagas blusukan . Bentuk  leksikal bekerja,  bekerja,  dan bekerja menduplikasi  gaya  Bung  Karno yang  suka  mengulang  beberapa  kata atau frase sebagai penekanan. Strategi ini merupakan bagian untuk memeriksa apa yang ditekankan atau ditonjolkan (yang berarti dianggap penting) oleh seseorang yang  dapat  diamati  dari  teks  (Sobur, 2006:  83-84).  Gaya  retorika  lisan  inilah yang membuat pidato Jokowi dianggap sebagai representasi Bung Karno, bahkan sebagian masyarakat menjuluki Jokowi sebagai “Soekarno kecil”. Strategi mena- namkan ideologi semacam ini mengabur- kan  kelemahan  Jokowi  dalam  berorasi karena seolah-olah Jokowi telah diasosiasi sebagai Soekarno.
Kepada para  nelayan ,  buruh,  petani, pedagang bakso, pedagang asongan, sopir, akademisi, guru, TNI, POLRI, pengusaha dan kalangan profesional, saya menyeru-
kan untuk bekerja keras, bahu membahu, bergotong royong. Inilah, momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama untuk bekerja, bekerja, dan bekerja.
Ideologi  dalam  pidato  yang  disam- paikan oleh Jokowi menunjukkan posisi strategis nelayan sebagai salah aktor uta- ma dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang kuat. Penyebutan pertama kali untuk nelayan di antara beberapa pro- fesi yang ada, mencerminkan manifesto pemerintahan presiden Indonesia yang ketujuh ini bahwa penting untuk memacu dan  memberikan  perhatian  khusus  ke- pada nelayan. Penguatan posisi strategis ini berbeda
jauh dengan yang selama ini telah ada. Nelayan  terutama  nelayan  tradisional terkesan hanya seperti pemeran figuran bahkan penonton dalam pembangunan bangsa dan negara. Terbukti dari kenya- taan yang ada saat ini. Nelayan sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan. Selain  nelayan  penangkap  ikan,  juga pembudidaya seperti petambak ikan yang belum mendapat prioritas peran dalam pembangunan nasional. Akses  permodalan  yang  sulit  serta
peningkatan  SDM  yang  lemah  turut dirasakan oleh nelayan. Pengembangan infrastruktur pendidikan yang minim di kawasan  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil menjadi  salah  satu  pemicunya.  Di  sisi lain  jaminan  kesejahteraan  dan  perlin- dungan  bagi  nelayan  kecil  masih  jauh dari harapan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 menunjukkan jumlah ne- layan di Indonesia mencapai 37 juta jiwa, 70% dari total tersebut di bawah ambang kemiskinan serta hidup dari hutang ke hutang. Salah satu penyebabnya adalah kelangkaan  BBM.  Nelayan  sulit  untuk membeli BBM jenis solar sesuai dengan harga eceran yang ditetapkan pemerintah.
Ke  depan,  persoalan  rencana  kenaikan harga BBM tentu juga perlu mempertim- bangkan hal tersebut.
Keberadaan nelayan akan sangat me- nentukan kemampuan produksi perikan- an negara Indonesia, sementara karena tekanan  ekonomi  seperti  penjelasan  di atas mendorong banyaknya nelayan ber- pindah profesi yang termasuk mendorong terjadinya urbanisasi masyarakat pesisir ke kota besar. Hal lain yang berdampak negatif terhadap nelayan adalah perusa- kan lingkungan serta praktik privatisasi lahan di wilayah pesisir. Perusakan ling- kungan akan menyebabkan terganggunya ekosistem sehingga hasil produksi peri- kanan  menurun.  Privatisasi  atau  peng- kaplingan lahan di pesisir menyangkut kebutuhan  tempat  tinggal  serta  lahan alternatif  bagi  keluarga  nelayan  untuk bercocok tanam atau membudidaya ikan saat harus bertahan pada masa panceklik atau kondisi dimana tangkapan dari laut berkurang atau bahkan tidak ada. Jokowi dalam  pidatonya  memberikan  harapan besar untuk menempatkan posisi nelayan sebagai inti pembangunanan Indonesia dan menjadi “poros maritim dunia”.
Strategi Stilistika Pusat perhatian stilistika adalah style , yaitu  cara  yang  digunakan  seseorang pembicara atau penulis untuk menyata- kan maksudmya dengan menggunakan bahasa sebagai sarana. Dengan demikian, style dapat diterjemahkan sebagai gaya ba- hasa (Ratna, 2009:167). Selanjutnya, gaya bahasa  merupakan  cara  memanipulasi unsur-unsur dan kaidah-kaidah bahasa untuk memberikan efek tertentu. Dalam konteks ini, Jokowi menggunakan gaya bahasa  sebagai  sarana  estetika.  Gaya bahasa yang didayagunakan Jokowi da- lam pidatonya berbentuk metafora dan analogi. Dalam gaya bahasanya, kembali ditemukan leksikon bervisi kelautan dan kerja. Strategi ini tampaknya digunakan untuk mempertegas manifesto pemerin- tahannya  lima  tahun  ke  depan.  Gaya bahasa metafora dan analogi yang bervisi kelautan dan kerja ini tampak pada pilih-
an kata memunggungi laut dan nahkoda dan kapal.
Kita harus bekerja dengan sekeras-keras- nya untuk mengembalikan Indonesia seba- gai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita.  Kita  telah  terlalu  lama memung- gungi  laut,  memunggungi  samudra, memunggungi selat dan teluk .
Jokowi  mendayagunakan  metafora  me- munggungi  laut,  memunggungi  samudra, memunggungi selat, dan memunggungi teluk dalam pidatonya untuk mengingatkan be- tapa pembangunan Indonesia selama be- berapa dekade terakhir terlalu bertumpu pada daratan. Padahal secara geografis, wilayah lautan Indonesia jauh lebih luas (73 persen) daripada luas daratan yang hanya 27 persen. Namun, Jokowi mung- kin  lupa  bahwa  keempat  bagian  berair dari  konsep  tanah  air  itu  juga  ada  su- ngai. Orang dari negeri seribu sungai bisa mengembangkan  ungkapan  itu  bahwa kita selama ini juga terlalu lama memung- gungi sungai.
Sebagai nakhoda yang  dipercaya  oleh rakyat, saya mengajak semua warga bang- sa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri.
Jokowi juga menganalogikan dirinya sebagai  nahkoda  yang  dipercaya  oleh rakyat Indonesia. Ada kapal tanpa nakoda maka kapal tidak akan menentu arahnya dan dapat terombang-ambing oleh gelom- bang laut. Negara Indonesia ibarat sebuah kapal yang berlayar menuju tanah hara- pan. Seorang nahkoda adalah pemegang kekuasaan  dan  pengendali  pada  suatu kapal. Ajakan yang disampaikan melalui analogi tersebut kembali kepada maksud
untuk bergotong royong dan mengambil peran masing-masing agar tercapailah tu- juan bersama yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar, negara yang kuat, dan negara yang damai.

## Strategi Pronomina
Jokowi  mempraktikan  strategi  per- mainan pronomina. Permainan pronomi- na dilakukan untuk mengacaukan subjek dan objek sebuah kalimat sehingga pen- dengar  rancu.  Permainan  ini  dapat  di- gunakan untuk menokohkan seseorang (glorifikasi) atau menuai simpati. Dalam wacana pencitraannya, Jokowi berusaha mengaburkan makna kata saya, kami, kita,
dan rakyat dengan cara mengguna kannya secara bergantian seolah-olah bersinonim. Empat kata yang maknanya jauh berbeda itu dipertukarkan sehingga seolah-olah sama. Dengan cara itu, Jokowi berupaya mengajak pembaca agar dapat merasakan perasaannya. Jika berhasil, pengaburan ini akan membuat persoalan yang meru- pakan persoalan individu ini, seolah-oleh menjadi persoalan publik.
Dalam kajian pragmatik, kata kita me- rupakan bentuk inklusif atau gabungan antara persona pertama ( aku , daku , saya ) dan kedua ( kamu , kau , dikau ). Secara seder- hana, kita berarti saya dan anda atau kami dan anda . Jufri (2005:35) mengemukakan bahwa kata ganti (pronomina) merupakan aspek yang dapat dimanipulasi dengan pilihan bahasa untuk menciptakan makna imajinatif. Kata ganti saya dan kami digu- nakan untuk mengambarkan sikap resmi komunikator semata-mata. Kata ganti kita merupakan representasi dan wujud sikap bersama dalam satu komunitas. Potensi kata kita telah disadari Jokowi dapat mem- bangkitkan  sensasi  kemenyatuan.  Pada pilpres lalu Jokowi memanfaatkan potensi kata kita dengan sangat baik pada tagline iklannya,  “Jokowi  adalah kita ”.  Oleh karena itulah, kata ini banyak digunakan sebagai sarana pencitraan.

## 386

## Strategi Sintaksis
Fairclough (2003:138) mengemukakan bahwa ketika seseorang ingin menuang- kan sesuatu yang ada dalam realitas atau sesuatu yang hanya ada dalam imajinasi, seseorang itu kerap memilih pilihan yang berbeda pada proses gramatikanya. Re- presentasi ideologis Jokowi yang menci- trakan manifesto pemerintahannya lima tahun ke depan dituangkan dalam dua bentuk yakni kalimat positif dan kalimat negatif. Sebagaimana  Sultan  (2009)  menye- but baik kalimat positif maupun kalimat negatif dapat digunakan untuk mengek- presikan ideologi tertentu untuk menuai simpati dan pada ujungnya menokohkan seseorang  (glorifikasi).  Berikut  contoh kalimat positif dan negatif dalam pidato perdana Jokowi yang memiliki muatan ideologis. (1) Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air, merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan. Saya juga mengajak seluruh lembaga negara untuk bekerja dengan semangat yang sama dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya masing-masing. (2)  Pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya, atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden Muham- mad Jusuf Kalla dan atas nama bangsa Indonesia menyampaikan  terima kasih  dan  penghargaan kepada Bapak Prof. Dr. Susilo Bambang Yud- hoyono dan Bapak Prof. Dr. Boediono yang telah memimpin penyelengga- raan pemerintahan selama lima tahun terakhir. (3)  Kita tidak akan  pernah  besar  jika terjebak  dalam  keterbelahan  dan keterpecahan. Dan, kita tidak per- nah betul-betul merdeka tanpa kerja keras. (4)  Kerja besar membangun bangsa tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Presi-
den, Wakil Presiden ataupun jajaran Pemerintahan  yang  saya  pimpin, tetapi  membutuhkan  topangan  ke- kuatan  kolektif  yang  merupakan kesatuan seluruh bangsa.
Muatan ideologis yang diekspresikan melalui  kalimat  positif  nomor  (1)  ber- makna gamblang, tegas, dan lugas. Subjek pemerintahan  yang  saya  pimpin memiliki referen yang kuat dengan isi pidato bahwa Jokowi tidak bisa membangun Indonesia sendirian. Kerja  besar  membangun  bangsa  tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Presiden,
Wakil Presiden ataupun jajaran Pemerin- tahan yang saya pimpin, tetapi membu- tuhkan topangan kekuatan kolektif yang merupakan kesatuan seluruh bangsa.
Penggunaan klausa persuasif merasa- kan kehadiran pelayanan pemerintahan akan membentuk keyakinan subjektif khalayak. Klausa tersebut menarik minat khalayak untuk meyakini keyakinan politik Jokowi. Sebagaimana Haryatmoko (2010) meng- ungkapkan pemakaian istilah, kata, kali- mat tertentu pada akhirnya dapat menga- rahkan khalayak pada pikiran dan perasa- an tertentu, bahkan dapat mempengaruhi perilakunya.  Klausa  persuasif  dipilih Jokowi untuk menekankan sikap politik dan pendapat, mengumpulkan dukung- an,  memanipulasi  opini  publik,  meng- konstruksi kesadaran politik publik atau legitimasi kekuatan politik.
Begitu pun pilihan retorika dalam ka- limat nomor (2) digunakan Jokowi untuk untuk menghindari konfrontasi dengan presiden sebelumnya yaitu SBY. Jokowi tidak mengambil posisi konfrontatif demi pencitraan kesantunan dan rasa hormat kepada  pendahulunya.  Hal  itu  terlihat dari ekspresi ketidaktegasan tuturannya dalam menyebut prestasi era pemerintah- an SBY . Strategi ini digunakan Jokowi un- tuk tetap menjaga citra di mata khalayak dan juga upaya menghindari persoalan
dualistik  Megawati  dan  SBY.  Jupriono (2010) menganggap bahwa ekspos fakta sejarah masa lalu adalah komponen latar ( setting ) pidato. Karena pidato kenegaraan merupakan bentuk wacana, ekspos fakta sejarah ini dianggap sebagai latar wacana ( discourse setting ). Sebagaimana presiden-presiden sebe- lumnya, dalam isi pidato kenegaraannya, Jokowi  tidak  lupa  berterima  kasih  dan memberi penghargaan kepada SBY dan Boediono yang telah memimpin pemer- intahan selama lima tahun terakhir tanpa menyebut prestasi pemerintahan era SBY. Secara  eksplisit,  strategi  ini  digunakan untuk menghargai dan berterima kasih kepada  jasa  pemerintahan  sebelumnya dan secara implisit untuk memperkuat konsolidasi guna membangun status quo. Jokowi juga mengekspresikan penci-
traan diri secara implisit melalui kalimat negatif nomor (3) dan (4) dengan meng- gunakan  negasi tidak. Bahkan  kalimat nomor  (3)  menggunakan  negasi  ganda untuk mengekspresikan secara tidak lang- sung pencitraannya. Penggunaan negasi ganda tersebut dilakukan untuk memberi penegasan  bahwa  dia  betul-betul  tidak bisa bekerja sendiri tanpa kerja keras dan gotong royong rakyatnya.

## SIMPULAN
Strategi kebahasaan Presiden Jokowi dalam menanamkan ideologi dan menifes- to pemerintahan dilakukan dengan me- manfaatkan  aspek-aspek  formal  teks pidatonya  yang  berjudul Di  Bawah  Ke- hendak Rakyat dan Konstitusi. Dalam teks pidatonya, Jokowi menonjolkan struktur mikrowacana  pada  level  leksikal  dan gramatikal.  Pada  kedua  level  tersebut diinterpretasi  secara  kritis  fakta-fakta yang diimplisitkan dari proses produksi dan ideologinya. Pada level leksikal digu- nakan strategi (1) leksikon, (2) stilistika, dan (3) pronomina sedangkan pada level gramatikal digunakan strategi sintaksis.
Dalam upaya menanamkan ideologi dan  manifesto  pemerintahan,  Presiden
Jokowi menggunakan strategi kosakata dan stilistika yang memiliki yang referen kemaritiman dan kerja. Selain itu, dia beru- saha teguh pada patron kepemimpinan- nya yang identik dengan blusukan , namun dikemas dengan diksi yang lebih positif yaitu kerja, kerja, dan kerja . Strategi terse- but bertujuan untuk memberikan ciri atas diri yang dapat membedakannya dengan presiden  sebelumnya  dan  mencitrakan diri sebagai penjelmaan dari Soekarno. Strategi pronomina dilakukan dengan mengacaukan subjek dan objek sebuah ka- limat sehingga pendengar rancu. Jokowi berusaha mengaburkan makna pronomi- na saya, kami, kita, dan rakyat dengan cara menggunakannya  secara  bergantian seolah-olah  bersinonim.  Dengan  cara itu, Jokowi berupaya mengajak pembaca agar dapat merasakan perasaannya. Jika berhasil, pengaburan ini akan membuat persoalan  yang  merupakan  persoalan individu ini, seolah-oleh menjadi perso- alan publik. Potensi penggunaan strategi pronomina telah disadari Jokowi dapat membangkitkan sensasi kemenyatuan. Strategi sintaksis tampak dari peng- gunaan kalimat positif dan negatif. Dalam klausa  persuasifnya,  Jokowi  berusaha membentuk  keyakinan  subjektif  kha- layak,  mengumpulkan  dukungan,  me- manipulasi opini publik, mengkonstruksi kesadaran politik publik atau legitimasi kekuatan politik dan untuk menghindari konfrontasi dengan presiden sebelumnya yaitu SBY. Jokowi tidak mengambil posisi konfrontatif demi pencitraan kesantunan dan rasa hormat kepada pendahulunya. Di balik strategi ini ujungnya adalah me- nokohkan diri (glorifikasi).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel  ini  disusun  dari  penelitian mandiri  yang  dilaksanakan  pada  awal tahun  2015.  Ucapan  terima  kasih  di- sampaikan  kepada  kolega  dosen  Prodi
Pendidikan Bahasa Indonesia Universi- tas Tidar yang telah membantu kegiatan verifikasi,  dan  triangulasi  data  hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga di- sampaikan kepada Dr. Haryatmoko yang telah memberi masukan yang berharga dan  rujukan  teoritis  kaitannya  dengan model-model analisis wacana kritis.

## DAFTAR PUSTAKA
Asror, Abdul Ghoni. 2015. “Bahasa Penci- traan dalam Iklan Kampanye Pilkada Kabupaten  Bojonegoro”, Jurnal  Ma- gistra . Volume 26, No. 92. Baryadi, Praptomo. 2015. “Analisis Wa- cana”. Artikel Seminar Metode Penelitian Bahasa dalam Konteks Kekinian . Mage- lang: Universitas Tidar. Eriyanto. 2012. Analisis Wacana: Pengan- tar Analisis  Teks  Media .  Yogyakarta: LKIS. Fairclough, Norman. 2003. Language and Power. Terjemahan  Indah  Rohmani. Malang: Boyan Publishing. Firdaus, Randy Ferdi. 2014. “Ini Isi Leng- kap Pidato Perdana Presiden Jokowi”. http://www.merdeka.com/peristiwa/ ini-isi-lengkap-pidato-perdana-pres- iden-jokowi.html. Diakses 19 Januari 2015. Haryatmoko.  2003.  “Landasan  Teoretis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bour- dieu: Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa”. Basis 52 (11-12), Nov.-Des.: 4-23.
Haryatmoko. 2010. Dominasi Penuh Musli- hat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi . Ja- karta: PT Gramedia Pustaka Utama. Jufri. 2005. “Penggunaan Kosa Kata dalam Wacana Berita tentan “SBY” Sekitar Pemilu  2004”, Jurnal  Wacana  Kritis. Volume 10, Januari 2005, hal. 1-11. Jupriono. 2010. “Analisis Wacana Kritis Latar Historis dalam Pidato Kenega- raan Presiden Susilo Bambang Yudho- yono”. Jurnal  Parafrase .  Volume  10 No. 02.
Keraf, Gorys. 2004. Argumentasi dan Narasi. Jakarta: Gramedia. Kusrianti, Anik.  2004. Analisis  Wacana. Bogor: Pakar Raya. Ratna, Nyoman Kutha. 2009. Stilistika: Ka- jian Puitika Bahasa, Sastra, dan Budaya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Renkema, Jan. 2004. Introduction to Dis- course  Studies .  Amsterdam/Phila- delphia:  John  Benjamin  Publishing Company.
Sobur, Alex.  2006. Analisis  Teks  Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing . Bandung: Remaja Rosdakarya. Suliastianingsih,  Tri.  2009.  “Bahasa  In- donesia dalam Wacana Propaganda Politik Kampanye Pemilu 2009: Satu Kajian  Sosiopragmatik” .  Jurnal  So- sioteknologi, Edisi 17, Tahun 8, Agustus 2009. Sultan. 2009. “Bahasa Pencitraan dalam Wacana Iklan Kampanye Calon Ang- gota Legislatif  2009”. Jurnal Wacana Kritis ,  Volume  14,  Nomor  2,  Juli 2009. Thomas, Linda dan Shan Wareing. 2007. Language, Power, and Society (Terjema- han Abdul Syukur Ibrahim). Yogya- karta: Pustaka Pelajar.
Wodak, Ruth. 2006. “What CDA is about: A Summary of Its History, Important Concept, and Its Development”. Da- lam R. Wodak & M. Meyer (eds.). 2006. Methods of Critical Discourse Analysis .
London: Sage, hlm. 1-13.