INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 5809-5822 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Transaksi E-Commerce Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod)
Intan Indriani Putri 1 ✉
Universitas Pelita Harapan Jakarta Email: intanindrianip@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Semakin  meningkatnya  pengguna  e-commerce  mendorong  marketplace  dan  para  pelaku  usaha untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Metode pembayaran cash on delivery (COD) merupakan salah satu wujud inovasi baru tersebut. Metode pembayaran ini diciptakan dengan  tujuan untuk memberikan  kemudahan,  kepastian,  dan  rasa  aman  bagi  para  konsumen.  Namun  sayang  pada faktanya,  metode  pembayaran  tersebut  justru  memberikan  kerugian  bagi  para  pelaku  usaha. Kerugian tersebut perlu dipertanggungjawabkan, karena pelaku usaha juga berhak atas kepastian dan perlindungan hukum.
Kata Kunci: Cash On Delivery (COD), Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi.

## Abstract
The  increasing  number  of  e-commerce  users  has  encouraged  marketplaces  and  business  actors  to create  new  innovations.  The  cash  on  delivery  (COD)  payment  method  is  one  form  of  this  new innovation. This payment method was created with the aim of providing convenience, certainty, and a sense  of  security  for  consumers.  But  unfortunately,  this  payment  method  actually  gives  losses  to business actors. These losses need to be accounted for, because business actors also have the right to legal certainty and protection.
Keywords: Cash On Delivery (COD), Unlawful Act, Compensation.

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  teknologi  informasi  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat. Perkembangan  tersebut  memberikan  pengaruh  besar  terhadap  berbagai  sektor  kehidupan, salah  satunya  adalah  sektor  perdagangan.  Kegiatan  perdagangan  melalui  media  internet dikenal  dengan  istilah  electronic  commerce  atau  e-commerce  (Hanim,  2014).  E-commerce dapat didefinisikan sebagai sebuah wadah untuk memfasilitasi kegiatan pembelian, penjualan, atau  pertukaran  produk  maupun  jasa  melalui  jaringan  internet.  E-commerce  memberikan banyak sekali kemudahan apabila dibandingkan dengan kegiatan jual beli secara konvensional (Atyarisma & Humaira, 2023). Transaksi jual beli secara online dapat dikatakan lebih efektif dan efisien karena  dapat dilakukan  dimana saja dan kapan saja tanpa harus para  pihak bertatap muka secara langsung (Rokfa et al., 2022).
Dalam  kegiatan  jual  beli  pada  e-commerce  disediakan  berbagai  macam  metode pembayaran, yang mana salah satunya adalah dengan metode pembayaran cash on delivery (COD).  Cash  on  delivery  (COD)  merupakan  metode  pembayaran  yang  dilakukan  secara langsung  di  tempat  setelah  pesanan  diterima  oleh  konsumen  (Rokfa  et  al.,  2022).  Metode pembayaran  cash  on  delivery  (COD)  diciptakan  dengan  tujuan  untuk  memberikan  kepastian dan keamanan bagi konsumen. Kepastian dan keamanan yang dimaksud dalam hal ini adalah konsumen  dapat  memastikan  bahwa  barang  yang  diterima  telah  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan serta pembayaran dilakukan setelah barang tersebut benar-benar sampai dengan selamat ditangan konsumen. Tidak hanya itu, metode ini juga diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah  proses  pembayaran,  yang  mana  apabila  konsumen  tidak  memiliki  bank account, mereka dapat melakukan pembayaran secara tunai (cash).
Pada  dasarnya,  kegiatan  jual  beli  baik  itu  secara  konvensional  maupun  online  sama- sama  bertujuan  untuk  saling  menguntungkan.  Keuntungan  yang  diperoleh  konsumen  yakni dengan  terpenuhinya  kebutuhan  sehari-hari  karena  memanfaatkan  barang  atau  jasa  yang ditawarkan  oleh  pelaku  usaha.  Sedangkan  keuntungan  yang  diperoleh  pelaku  usaha  adalah dengan  mendapatkan  bayaran  atas  barang  atau  jasa  yang  ditawarkannya  tersebut.  Namun pada  faktanya,  dalam  kegiatan  transaksi  e-commerce  dengan  metode  pembayaran  cash  on delivery  (COD),  tujuan  dari  kegiatan  jual  beli  tersebut  tidak  terlaksana  dengan  sebagaimana mestinya.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  marak  beredarnya  isu  terkait  perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen akibat dari penggunaan metode pembayaran tersebut. Bentuk perselisihan yang terjadi cukup beragam, mulai dari melibatkan pelaku usaha sendiri, hingga melibatkan para kurir ekspedisi yang notabene nya hanya sebagai perantara saja. Para kurir  ekspedisi  tersebut  kerap  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  pantas,  mulai  dari mendapatkan  cacian,  ancaman,  hingga  penganiayaan  (Alinda  Hardiantoro  dan  Rizal  Setyo Nugroho, 2023). Perselisihan tersebut didasari dengan berbagai alasan, seperti konsumen yang tidak  memahami  secara  pasti  bagaimana  prosedur  pembayaran  melalui  metode  cash  on delivery (COD), salah memilih metode pembayaran, hingga menolak untuk membayar dengan alasan  barang  yang  datang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  dipesan.  Alasan-alasan  tersebut tentu  sangat  berdampak  dan  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  pelaku  usaha.  Alasan ketidakpahaman  dan  tindakan  membatalkan  pesanan  serta  menolak  pembayaran  secara
sepihak  tentu  telah  melanggar  kewajiban  konsumen  seperti  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  Pasal  5  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang menyatakan bahwa:
“Kewajiban konsumen adalah:
a. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
d. Mengikuti upaya penyelesa ian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.
Selain dari pada telah melanggar kewajiban konsumen seperti yang telah dipaparkan di atas, tindakan tersebut juga telah melanggar salah satu hak pelaku usaha seperti sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Huruf A Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  yakni,  “Hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.
Kegiatan transaksi e-commerce merupakan bentuk transaksi elektronik. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik  lainnya”.  Dalam  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa  transaksi  elektronik  merupakan bentuk perbuatan hukum, hal tersebut dinyatakan demikian karena dalam transaksi elektronik terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Namun apabila hak dan kewajiban tersebut dilanggar,  maka  perbuatannya  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum.  Suatu perbuatan  dapat  dikatakan  melawan  hukum,  apabila  memenuhi  beberapa  unsur  seperti (Darus, 2015) :
1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan (schuld);
4. Adanya kerugian; serta
5. Adanya  hubungan  sebab  akibat  (kausalitas)  antara  perbuatan  melawan  hukum  tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan.
Selain dari pada unsur-unsur di atas, suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan undang-undang, melainkan juga melanggar  hak  subjektif  orang  lain,  asas-asas,  dan  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  suatu masyarakat. Hak-hak subjektif yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut (Fuady, 2005):
1. Hak-hak Pribadi (persoonlijkheidsrechten)
2. Hak-hak Kekayaan (vermogensrecht)
3. Hak atas Kebebasan
4. Hak atas Kehormatan dan Nama Baik
Kerugian  yang  kerap  timbul  akibat  penggunaan  metode  pembayaran  cash  on  delivery (COD)  tentunya  membutuhkan  penanganan  yang  cukup  serius.  Hal  tersebut  dinyatakan
demikian karena apabila tidak segera ditangani, maka akan semakin banyak pelaku usaha yang mengalami  kerugian,  yang  mana  dalam  jangka  panjang  tentu  akan  berdampak  pada pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, apabila timbulnya kerugian bagi salah satu pihak dalam suatu kegiatan jual beli, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut  berhak untuk mendapatkan  perlindungan  secara  hukum.  Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang  tersebut, maka Penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam terk ait dengan “Pertanggungjawaban Atas  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Kegiatan  Transaksi  E-Commerce  Dengan  Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod)”.
Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas oleh Penulis adalah sebagai berikut:
Bagaimana  Pertanggungjawaban  atas  Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam  Kegiatan Transaksi E-commerce dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD)?

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum  normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  belaka  (Mamudji,  2014).  Maka  jenis  data  yang  digunakan  tentu adalah  jenis  data  sekunder.  Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  studi kepustakaan  (library  research)  (Mamudji,  2014)(Soekanto,  2007).  Studi  kepustakaan  ini dilakukan  dengan  melakukan  penelusuran  dan  pengumpulan  bahan-bahan  hukum  yang memiliki  relevansi  dengan  isu  hukum  yang  akan  dibahas  oleh  penulis,  meliputi  peraturan perundang-undangan,  yurisprudensi,  literatur  hukum,  jurnal,  maupun  bahan  hukum  tertulis lainnya (Abdulkadir, 2004).
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan sifat analisis kualitatif. Analisis yang bersifat kualitatif merupakan analisis yang dibangun berdasarkan perumusan suatu pendapat, seperti pendapat ahli hukum, suatu teori hukum, doktrin hukum, maupun rumusan hukum yang mana lalu  dikaitkan  dengan  rumusan  permasalahan  juga  peraturan  perundang-undangan  terkait (Tanaya, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Kegiatan Transaksi E-commerce dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD)
Perkembangan teknologi yang semakin pesat menciptakan digitalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan, yang mana menyebabkan perubahan gaya hidup baru dengan menjadikan media teknologi informasi sebagai kebutuhan utama tidak terkecuali dalam bidang ekonomi sebagai bidang kehidupan yang paling dinamis (Wiryawan, 2021). Salah satu wujud penerapan kegiatan  ekonomi  dengan  menggunakan  media  teknologi  informasi  adalah  e-commerce. Pengguna e-commerce yang kian hari semakin meningkat mendorong marketplace dan para pelaku  usaha  untuk  dapat  terus  meningkatkan  pelayanan.  Salah  satu  bentuk  inovasi  yang
diciptakan  dalah  dengan  menambah  metode  pembayaran  baru  yakni  metode  pembayaran cash on delivery (COD). Hadirnya metode tersebut ditujukan untuk mempermudah konsumen dalam  melakukan  pembayaran  serta  memberikan  kepastian  dan  rasa  aman.  Metode pembayaran  cash  on  delivery  (COD)  telah  dirancang  dengan  sebaik  mungkin.  Metode  ini dilengkapi  dengan  syarat  &  ketentuan  yang  berlaku.  Namun  sayang  pada  faktanya,  metode pembayaran tersebut tetap saja bermasalah.
Kegiatan jual beli yang dilakukan baik itu secara konvensional maupun online melahirkan hubungan  hukum  (keperdataan)  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  (Wiryawan,  2021). Hubungan hukum tersebut dikenal sebagai perikatan. Perikatan (verbintenis) adalah hubungan hukum  yang  terjadi  di  antara  dua  orang  atau  lebih,  yang  terletak  di  dalam  lapangan  harta kekayaan,  di  mana  pihak  yang  satu  berhak  atas  prestasi  dan  pihak  lainnya  wajib  untuk memenuhi prestasi itu (Badrulzaman, 2015). Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, “Perikatan lahir karena  suatu  persetujuan  atau  karena  undang- undang”. Perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian berarti dikehendaki oleh dua atau lebih pihak yang membuat perjanjian tersebut, sedangkan perikatan  yang  lahir  dari  undang-undang,  diadakan  oleh  undang-undang  di  luar  keinginan para pihak yang bersangkutan (Subekti, 2005). Pada umumnya, para pihak yang terlibat dalam kegiatan  jual  beli  secara  otomatis  telah  terikat  dalam  suatu  perikatan  yang  lahir  atas  dasar adanya suatu perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain  atau  lebih”.  Suatu  perjanjian  dapat  dinyatakan  sah  menur ut  hukum  apabila  telah memenuhi syarat-syarat seperti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang diantaranya:
1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya suatu objek tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.
Syarat  adanya  kesepakatan  para  pihak  dan  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan merupakan syarat subjektif, yang mana apabila tidak dipenuhi maka akibatnya perjanjian dapat dibatalkan.  Sedangkan  syarat  adanya  suatu  objek  tertentu  dan  suatu  sebab  yang  halal merupakan syarat objektif, yang mana apabila tidak dipenuhi maka akibatnya perjanjian batal demi hukum.
Seperti yang telah dipaparkan di atas, dalam suatu perikatan terdapat pihak yang wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan terdapat pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Apabila pihak  yang  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi  suatu  prestasi  tidak  memenuhinya,  maka pihak tersebut dapat  dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Menurut  Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi terdiri atas beberapa bentuk, yakni diantaranya (Arrisman & di Indonesia, 2020) :
1. Memberikan sesuatu
Memberikan sesuatu berarti menyerahkan atau mengalihkan hak atas suatu benda.
2. Berbuat sesuatu
Melakukan perbuatan seperti apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak.
3. Tidak berbuat sesuatu
Tidak melakukan hal yang dilarang dalam suatu perjanjian yang telah disepakati para pihak. Bentuk prestasi dalam kegiatan jual beli adalah dengan memberikan sesuatu. Dalam hal ini,  baik  pelaku  usaha  maupun  konsumen  sama-sama  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi prestasi  satu  sama  lain.  Pelaku  usaha  memiliki  prestasi  untuk  memberikan  barang/jasa  yang telah diperjanjikan, sedangkan konsumen memiliki prestasi untuk membayar barang/jasa yang telah  diberikan  oleh  pelaku  usaha.  Pemenuhan  prestasi  tersebut  tidak  hanya  berlaku  bagi kegiatan jual beli secara konvensional saja, melainkan juga kegiatan jual  beli yang dilakukan secara  online.  Dinyatakan  demikian  karena  dalam  kegiatan  jual  beli  baik  itu  secara konvensional maupun online memiliki sistem yang sama hanya saja medianya yang berbeda. Apabila  merujuk  pada  isu  yang  beredar  belakangan  ini,  yakni  maraknya  konsumen  yang membatalkan pesanan secara sepihak, menolak untuk membayar pesanan, hingga melakukan perbuatan  yang  tidak  pantas,  maka  perbuatan  tersebut  bukan  lagi  hanya  merupakan perbuatan wanprestasi, melainkan sudah termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum.
Perbuatan  melawan  hukum  adalah  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  aturan maupun ketentuan hukum, yang mana akibat dari perbuatan tersebut, menimbulkan kerugian terhadap  orang  lain.  Suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  melawan  hukum  apabila  perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yakni diantaranya (Badrulzaman, 2015) : 1. Adanya suatu perbuatan
Perbuatan melawan hukum terjadi karena diawali dengan adanya perbuatan (daad) yang dilakukan  oleh  pelaku.  Perbuatan  yang  dimaksudkan  mencakup  berbuat  sesuatu  (aktif) maupun  tidak  berbuat  sesuatu  (pasif)  (Fuady,  2005).  Tidak  berbuat  sesuatu  yang  dimaksud apabila  seseorang  tidak  melakukan  sesuatu  padahal  menurut  hukum  ia  memiliki  kewajiban untuk melakukan sesuatu (kewajiban hukum) (Tanaya, 2018).

## 2. Perbuatan tersebut melawan hukum
Suatu  perbuatan  dianggap  melawan  hukum  apabila  tidak  hanya  melanggar  ketentuan perundang-undangan (hukum positif) saja, melainkan juga melanggar hak-hak subjektif orang lain, asas-asas dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, serta aturan tidak tertulis lainnya.
3. Adanya kesalahan (schuld)
Unsur kesalahan dianggap ada jika memenuhi salah satu dari ketiga syarat berikut, yakni terdapat  unsur  kesengajaan  (intentional),  terdapat  unsur  kelalaian  (negligence),  atau  tidak terdapat  alasan  pembenar  atau  pemaaf  (Tanaya,  2018).  Kesengajaan  merupakan  suatu perbuatan  yang  didasari  oleh  adanya  niat  dari  dalam  hati  si  pelaku  untuk  menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak dapat mengetahui secara pasti bahwa akibat dari  perbuatannya  tersebut  akan  terjadi  (Fuady,  2005).  Suatu  perbuatan  dapat  dikatakan sebagai  perbuatan  melawan  hukum  dengan  kesengajaan  apabila  perbuatan  tersebut memenuhi beberapa unsur sebagai berikut, diantaranya (Tanaya, 2018):
a. Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan;
b. Adanya konsekuensi dari perbuatan;
c. Kesadaran  untuk  melakukan,  bukan  hanya  untuk  menimbulkan  konsekuensi,  melainkan adanya keyakinan/kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi.
Sedangkan kelalaian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya niat dari dalam hati si pelaku untuk menimbulkan suatu kerugian, bahkan ada keinginan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut (Fuady, 2005). Dinyatakan demikian, karena dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu kelalaian, maka harus terpenuhinya unsur-unsur pokok sebagai berikut, yakni diantaranya (Fuady, 2005) :
1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan;
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care);
3. Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut;
4. Adanya kerugian bagi orang lain; dan
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.
4. Adanya kerugian
Pada  dasarnya,  suatu  perbuatan  dikatakan  melawan  hukum  apabila  menimbulkan kerugian  terhadap  orang  lain.  Kerugian  yang  ditimbulkan  tersebut  dapat  berupa  kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil umumnya mencakup kerugian yang diderita dan keuntungan yang diharapkan, sedangkan kerugian immateriil besarnya ditetapkan berdasarkan penaksiran,  dimana  diusahakan  agar  korban  sebisa  mungkin  dikembalikan  pada  keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku (Djojodirdjo, 1979). 5. Adanya  hubungan  sebab  akibat  (kausalitas)  antara  perbuatan  melawan  hukum  tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan.
Hubungan  sebab  akibat  (kausalitas)  berperan  penting  dalam  hal  menentukan  apakah benar kerugian yang timbul disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum, sehingga pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.
Perbuatan konsumen  pada isu yang beredar belakangan  ini, dapat dikatakan sebagai perbuatan  melawan  hukum.  Hal  tersebut  dinyatakan  demikian  karena  perbuatan  konsumen telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Perbuatan konsumen tersebut termasuk ke dalam perbuatan baik yang  bersifat aktif maupun pasif. Dalam hal perbuatan yang bersifat aktif, secara jelas dapat dilihat bahwasanya perbuatan konsumen yang membatalkan atau menolak untuk membayar barang pesanannya tersebut telah melanggar Hak Pelaku Usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni:
“Hak pelaku usaha adalah:
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang  beritikad  tidak baik;
c. Hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  di  dalam  penyelesaian  hukum  sengketa konsumen;
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya”.
Sedangkan  dalam  hal  perbuatan  yang  bersifat  pasif,  secara  jelas  dapat  dilihat bahwasanya  konsumen  tidak  melaksanakan  kewajiban  hukumnya  seperti  sebagaimana  yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni:
“Kewajiban konsumen adalah:
a. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. M engikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”
Tidak  hanya  itu,  perbuatan  konsumen  juga  telah  melanggar  asas  ketelitian  dan  kehati- hatian.  Hal  tersebut  dinyatakan  demikian  karena  dalam  setiap  metode  pembayaran  tentu terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebagai seorang konsumen, berkewajiban untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang diberlakukan tersebut sebelum beralih ke  tahap  selanjutnya.  Pihak  marketplace  maupun  pihak  pelaku  usaha  sudah  dengan  sebaik mungkin membuat ketentuan yang mana dibuat dengan seadil-adilnya bagi para pihak, yang mana apabila terjadinya kesalahan, tentu kesalahan tersebut bukan datang dari pihak pelaku usaha,  melainkan  dari  pihak  konsumen  sendiri.  Dalam  membaca  dan  memahami  syarat  dan ketentuan  tersebut  tentu  diperlukan  adanya  asas  ketelitian,  serta  kehati-hatian  dalam mengambil suatu keputusan. Pada kebanyakan kasus, selain barang yang datang tidak sesuai dengan  ekspektasi  konsumen,  ketidakpahaman  dan  salah  memilih  metode  pembayaran merupakan  hal  yang  paling  sering  dijadikan  sebagai  alasan  konsumen  untuk  menolak pembayaran terhadap barang yang telah dipesan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwasanya konsumen tidak hanya telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen saja, melainkan juga telah melanggar asas ketelitian dan kehati-hatian.
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  konsumen  pada  isu  yang  beredar  termasuk  ke  dalam perbuatan  melawan  hukum  dengan  kesengajaan.  Hal  tersebut  dinyatakan  demikian  karena konsumen  secara  sadar  melakukannya  dan  sebagai  seseorang  yang  secara  usia  telah  cakap hukum  sudah  sepatutnya  menyadari  bahwa  akan  ada  konsekuensi  atau  akibat  atas perbuatannya  tersebut.  Akibat  dari  konsumen  yang  menolak  untuk  membayar  pesanan dengan  tanpa  adanya  alasan  yang  jelas,  mengakibatkan  pelaku  usaha  mengalami  kerugian. Pada umumnya dalam kegiatan jual beli, barang yang telah dipesan tidak dapat dikembalikan kecuali  adanya  alasan  tertentu.  Hal  tersebut  dikarenakan  adanya  kemungkinan  barang  yang dikembalikan mengalami kerusakan pada saat di perjalanan, terlebih apabila barang tersebut termasuk ke dalam kategori barang yang mudah rusak, yang mana tentunya apabila barang tersebut rusak, maka pelaku usaha tidak dapat  menjualnya kembali.  Selain itu, pelaku usaha juga  telah  rugi  secara  biaya  karena  terdapat  biaya  pengemasan,  biaya  operasional,  biaya pengiriman, dan biaya-biaya penunjang lainnya. Tidak lupa, waktu, tenaga, dan pikiran pelaku usaha juga perlu untuk diperhitungkan. Maka dalam hal ini, secara jelas dapat dikatakan bahwa kerugian  yang  dialami  oleh  pelaku  usaha  memang  timbul  akibat  dari  perbuatan  konsumen tersebut.
Pertanggungjawaban  akibat  adanya  perbuatan  melawan  hukum  dapat  berupa pertanggungjawaban  ganti  kerugian.  Pertanggungjawaban  ganti  kerugian  karena  perbuatan melawan  hukum  merupakan  suatu  bentuk  ganti  rugi  yang  dibebankan  kepada  orang  yang telah  melakukan  suatu  kesalahan,  yang  mana  atas  kesalahannya  itu  menimbulkan  kerugian bagi  orang  lain.  Hal  tersebut  secara  jelas  diatur  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  yang menyatakan bahwa, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk menggantikan  kerugian tersebut”.  Ganti  rugi  ditujukan  untuk  menempatkan  orang  yang mengalami  kerugian  tersebut  kepada  posisi  yang  semula  (sebelum  terjadinya  perbuatan melawan  hukum).  Parameter  ganti  rugi  dalam  perbuatan  melawan  hukum  tidak  dapat disamaratakan dengan ganti rugi dalam wanprestasi. Pada prinsipnya, untuk dapat menuntut ganti  rugi  atas  perbuatan  melawan  hukum,  harus  terdapat  kerugian  yang  secara  langsung diderita  oleh  orang  yang  mengalami  kerugian  akibat  dari  kesalahan  orang  yang  melakukan perbuatan  melawan  hukum,  sehingga  nilai  ganti  rugi  yang  dimintakan  harus  terperinci  dan dapat dibuktikan nilai kerugiannya (Hartanto & Adiastuti, 2018).
Pihak  yang  mengalami  kerugian  dapat  menuntut  ganti  rugi  baik  itu  secara  materiil maupun  immateriil.  Ganti  rugi  materiil  adalah  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  diderita  dan keuntungan yang diharapkan oleh korban. Sedangkan ganti rugi immateriil adalah ganti rugi atas  kerugian  yang  besarnya  ditetapkan  berdasarkan  penaksiran,  dimana  diusahakan  agar korban  sebisa  mungkin  dikembalikan  pada  keadaan  sebelum  terjadinya  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  pelaku  (Djojodirdjo,  1979).  Ganti  rugi  dapat  dilakukan  dengan pemberian sejumlah uang kepada korban yang mengalami kerugian, yang mana jumlah uang yang diberikan tidak dapat diperhitungkan secara pasti, namun disesuaikan dengan kebijakan hakim secara “wajar”. Tidak hanya itu, ganti rugi juga dapat berupa:
1) Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
2) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
3) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
4) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
5) Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.
Jenis-jenis ganti rugi di atas menjelaskan bahwasanya ganti rugi tidak melulu soal uang.
Hal tersebut dinyatakan demikian karena dalam Putusan Hoge Raad tertanggal 24 Mei 1918 mempertimbangkan  bahwa  pengembalian  keadaan  seperti  semula  merupakan  pembayaran ganti  rugi  yang  paling  tepat.  Pelaku  usaha  yang  mengalami  hal  demikian  berhak  untuk meminta  pertanggungjawaban  ganti  kerugian  dari  konsumen  sebagai  upaya  penyelesaian sengketa.  Penyelesaian  sengketa  tersebut  dapat  terlebih  dahulu  dilakukan  melalui  jalur alternatif  (non-litigasi).  Namun  apabila  tidak  berhasil,  pelaku  usaha  dapat  melakukan  upaya akhir dengan mengajukan gugatan ganti rugi atas adanya perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri.

## SIMPULAN
Metode pembayaran cash on delivery (COD) merupakan salah satu bentuk inovasi baru dalam  dunia  e-commerce  yang  diciptakan  dengan  tujuan  untuk  memberikan  kemudahan, kepastian,  dan  rasa  aman  bagi  para  konsumen.  Namun  sayangnya,  metode  pembayaran  ini tidak berjalan efektif seperti sebagaimana yang diharapkan. Belakangan ini marak beredar isu terkait  dengan  adanya  perselisihan  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen.  Perselisihan tersebut  terjadi  akibat  konsumen  yang  membatalkan  pesanan  secara  sepihak  atau  menolak untuk membayar barang yang telah dipesan. Pembatalan dan penolakan tersebut didasari oleh beberapa alasan seperti barang yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen, salah memilih metode pembayaran, dan lain sebagainya.
Menurut  KUHPerdata,  perbuatan  konsumen  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai perbuatan  wanprestasi.  Wanprestasi  merupakan  keadaan  dimana  salah  satu  pihak  tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya.  Namun apabila ditelaah  lebih lanjut,  menurut  Penulis perbuatan  tersebut  bukan  hanya  sekedar  perbuatan  wanprestasi,  melainkan  sudah  termasuk ke  dalam  perbuatan  melawan  hukum.  Hal  tersebut  dinyatakan  demikian,  karena  konsumen bukan  saja  telah  melanggar  suatu  perjanjian,  melainkan  perbuatannya  tersebut  juga  telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  terkait  dengan  Kewajiban  Konsumen  dan  Pasal  6  Undang-Undang  No.  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  terkait  dengan  Hak  Pelaku  Usaha.  Tidak  hanya  itu, perbuatan  konsumen  tersebut  juga  telah  melanggar  asas  ketelitian  dan  kehati-hatian. Perbuatan konsumen yang membatalkan pesanan secara sepihak, menolak untuk membayar pesanan, hingga melakukan perbuatan yang tidak pantas dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan  hukum  dengan  unsur  kesengajaan.  Hal  tersebut  dinyatakan  demikian  karena konsumen  melakukan  perbuatannya  secara  sadar  dan  sudah  sepatutnya  seseorang  yang secara usia telah cakap hukum mengetahui bahwa akan ada kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya.  Akibat  dari  perbuatan  konsumen  tersebut,  pelaku  usaha  mengalami  kerugian baik secara materiil (biaya) maupun immateriil (waktu, tenaga, dan pikiran). Maka dari itu dapat dikatakan bahwasanya, perbuatan konsumen tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yang diantaranya: (1) Adanya suatu perbuatan, (2) Perbuatan tersebut  melawan hukum,  (3) Adanya kesalahan (schuld),  (4) Adanya  kerugian,  dan  (5)  Adanya  hubungan  sebab  akibat  (kausalitas)  antara  perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan.
Dalam  hal  sengketa  perbuatan  melawan  hukum,  penyelesaiannya  dapat  dilakukan dengan  adanya  pertanggungjawaban  ganti  kerugian.  Hal  tersebut  diatur  secara  jelas  dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu ka rena  kesalahannya  untuk  menggantikan  kerugian  tersebut”.  Ganti  rugi  tersebut  ditujukan untuk  memposisikan  korban  pada  keadaan  semula  sebelum  terjadinya  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  pelaku.  Pertanggungjawaban  ganti  kerugian  dapat  dimintakan baik melalui jalur alternatif atau dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri.

## Saran
Menurut  penulis,  upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya hal demikian  adalah  dengan  membuat  kesepakatan  terkait  dengan  adanya  down  payment  (DP) atau uang muka diawal sebelum melanjutkan proses jual beli. Sehingga apabila hal demikian terjadi,  pelaku  usaha  tidak  mengalami  kerugian  sepenuhnya  dan  tentunya  konsumen  akan berpikir  dua  kali  untuk  membatalkan  pesanan  secara  sepihak.  Selain  itu,  perlu  dibuat pembaharuan hukum yang mengatur secara tegas terkait dengan metode pembayaran cash on  delivery  (COD)  ini,  sehingga  hak  para  pelaku  usaha  dapat  terlindungi  dan  terjamin kepastiannya secara hukum

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Alinda Hardiantoro dan Rizal Setyo Nugroho. (2023). Viral, Video Kurir Ditusuk Pembeli yang Enggan Bayar, Ini Kronologinya. Compas.Com.
Arrisman, H. P. P., & di Indonesia, H. P. I. (2020). Tampuniak Mustika Edukarya. Jakarta.
Atyarisma,  Z.  A.,  &  Humaira,  L.  (2023).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pembatalan  Sepihak  oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Marketplace dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery. Lex Patrimonium, 2(1), 3.
Badrulzaman, M. D. (2015). Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga, yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan. PT Citra Aditya Bakti.
Darus, B. M. (2015). Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Djojodirdjo, M. A. M. (1979). Perbuatan melawan hukum: tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum. Pradnya Paramita.
Fuady, M. (2005). Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer).
Hanim, L. (2014). Perlindungan hukum bagi para pihak dalam E-commerce sebagai akibat dari globalisasi ekonomi. Jurnal Pembaharuan Hukum, 1(2), 191 – 199.
Hartanto, H., & Adiastuti, A. (2018). Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 3(2), 227 – 243.
Mamudji, S. S. dan S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.
Rokfa, A. A., Tanda, A. R. P., Anugraheni, A. D., & Kristanti, W. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Pada Media E-Commerce. Jurnal Bina Mulia
Hukum, 6(2), 161 – 173.
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
Subekti. (2005). Hukum Perjanjian.
Tanaya,  V.  (2018). Perbuatan  Melawan  Hukum:  Informasi  Menyesatkan  (Misleading Information) dalam Prospektus Go Public. FH UPH Press.
Wiryawan, I.  W. G.  (2021). Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery). Jurnal Analisis Hukum, 4(2), 187 – 202.