## KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN
(Certainty of Social Welfare Law Reform In The Face of Economic Recession With The Perspective of Justice Principles)

## Evy Flamboyan Minanda
Biro Hukum Kementerian Sosial Jl. Salemba No. 28, Paseban, Senen, Jakarta Pusat 10440 e- mail: evy.flamboyan@kemsos.go.id

## Abstrak
Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada merilis bahwa peringatan dini terhadap potensi resesi ekonomi global tahun 2023 mulai digaungkan berbagai institusi finansial global seperti International  Monetary  Fund  dan  Bank  Dunia.  Dengan  kondisi  ekonomi  dunia  yang  cenderung mengalami resesi dan terdapat kekhawatiran Indonesia akan berimbas, maka menjadi pertanyaan kritis  bagaimana  peran  Pemerintah  khususnya  Kementerian  Sosial  dalam  melakukan  antisipasi agar  masyarakat  miskin,  rentan,  dan  orang  tidak  mampu  dapat  menghadapi  resesi  ekonomi? Bagaimana reformasi hukum di Kementerian Sosial agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan sosio yuridis dan menggunakan analisis bahan hukum deskriptif.
Kata kunci: Resesi Ekonomi, Reformasi Hukum, Kesejahteraan Sosial, Keadilan.

## Abstract
The  Center  for  World  Trade  Studies  Universitas  Gadjah  Mada  released  that  early  warnings  of a  potential  global  economic  recession  in  2023  began  to  be  echoed  by  various  global  financial institutions such as the International Monetary Fund and the World Bank. With world economic conditions that tend to experience recession and there are fears that Indonesia will have an impact, it becomes a critical question how is the role of the Government, especially the Ministry of Social Affairs, in anticipating so that the poor, vulnerable, and indigent people can face an economic recession? How to reform the law in the Ministry of Social Affairs in order to improve the social welfare of the community. This study uses a quality research design with a socio-juridical approach and uses descriptive legal material analysis.
Keywords : Economic Recession, Legal Reform, Social Welfare, Justice.

## A. Pendahuluan
Kemiskinan  merupakan  dampak  dari  kebijakan  ekonomi  sebuah  negara.  Penanganan kemiskinan  harus  didukung  dengan  kebijakan  sektor  yang  lain  terutama  kebijakan  ekonomi, pendidikan, dan/atau kesehatan. Kemiskinan bukan merupakan variabel yang berdiri sendiri namun sangat dipengaruhi oleh faktor lainnya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 0,46 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun

## Majalah Hukum Nasional
Volume 53 Nomor 2 Tahun 2023 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v53i2.307 https://mhn.bphn.go.id

## KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN
sebanyak 0,26 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,36 persen,  menurun  0,21  persen  poin  terhadap  September  2022  dan  menurun  0,18  persen  poin terhadap Maret 2022. 1 Sedangkan data kemiskinan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial bulan September 2023 penduduk miskin yang terdaftar dalam berjumlah 138.998.388 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan) jiwa. 2
Hal tersebut disadari sepenuhnya oleh para founding fathers yang kemudian merumuskan di  dalam  konstitusi  kita  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD 1945) dimana ketentuan dalam Bab XIV mengatur mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Artinya kebijakan ekonomi akan saling mempengaruhi terhadap kebijakan kesejahteraan sosial. Sejak dahulu kala, kemiskinan sudah menjadi permasalahan seluruh umat di  dunia.  Kemiskinan  dapat  dilihat  dari  berbagai  macam  pendekatan  dan  perspektif.  Untuk mengetahui  secara  mendalam,  menarik  apabila  kita  melihat  filosofi  kemiskinan  dalam  konteks keadilan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Di dalamnya termasuk bagaimana negara sebagai pemilik otoritas kewenangan melakukan orkestrasi dengan cara mengorganisasi aktivitas ekonomi untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat. 3
Ekonomi  Pancasila  tidak  liberal-kapitalistik,  juga  bukan  sistem  ekonomi  yang  etastik. Meskipun  demikian  sistem  pasar  tetap  mewarnai  kehidupan  perekonomian,  tentulah  dengan peran aktif negara dalam mengontrol pasar. 4 Sistem perekonomian Pancasila adalah sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (1), ayat  (2), dan ayat (3) UUD 1945:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
(5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini  diatur  dalam  undang- undang.****)
Adapun pasal 34 UUD 1945 berbunyi:
(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.**** )
1 Badan Pusat Statistik (bps.go.id) , diakses  tanggal 22 September 2023.
2 Keputusan Menteri Sosial Nomor 173/HUK/2023 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan September Tahun 2023.
3 Zakiyuddin Baidhawy, Islam Melawan Kapitalisme , (Yogyakarta: Resist Book, 2007), 1.
4 Mubyarto dan Boediono , Ekonomi Pancasila , (Yogyakarta: BPFE, 1981), 31.

## KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.****)
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini  diatur  dalam  undang- undang.****)
Pasal 33 UUD 1945 merupakan perpaduan antara ekonomi humanistik dan ekonomi pasar bebas. Ekonomi humanistik yang juga dikenal dengan istilah ekonomi Pancasila yaitu suatu sistem ekonomi atau sistem perekonomian, yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang  berasaskan  kekeluargaan  dan  kegotongroyongan  nasional. 5 Lebih  lanjut  Prof  Mubyarto menyatakan bahwa sistem Ekonomi Pancasila memiliki ciri roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; Dalam masyarakat Pancasila, ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi yaitu harga melalui sistem pasar dengan sekaligus ada pengontrolan sosial atau pengawasan oleh masyarakat dan pedoman moral oleh seluruh dan pedoman moral oleh seluruh bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6
Kesejahteraan  sosial  merupakan  gagasan  yang  secara  tersirat  dan  tersurat  tertuang  di dalam  UUD  1945,  menurut  penulis  hal  tersebut  merupakan  salah  satu  alasan  paling  penting bagi kelahiran sebuah negara. Indonesia yang didirikan dengan proses panjang perjuangan para pahlawan yang sangat berat, penuh darah dan air mata. Tujuan utama pendirian negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, lebih manusiawi dan bermartabat.
Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada saat pidato pertama setelah pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia Tahun 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019. Menurut Presiden Jokowi, melalui Omnibus  Law , akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang khususnya di bidang lapangan kerja dengan mengesahkan Undang- Undang  tentang  Lapangan  Kerja  dan  bidang  pemberdayaan  usaha  masyarakat  kecil  menengah dengan mengesahkan Undang-Undang tentang Pemberdayaan Usaha Masyarakat Kecil Menengah. Kedua undang-undang tersebut dikatakan akan menjadi Omnibus Law yang akan mencabut atau merevisi beberapa undang-undang. 7
Apabila kita kembali ke konstitusi, khususnya Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUD 1945 menyatakan:
5 Mubyarto, Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan (Jakarta: LP3ES, 1987), 32.
6 Ibid , 39.
7 https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/22/070600665/apa-itu-omnibus-law-yang-disinggung- jokowi-dalam-pidatonya-?page=all . (diakses 13 Mei 2023).

## KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN

## Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.**** )
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.****)
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)
Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) UUD 1945 menunjukkan bahwa negara harus hadir ketika terdapat fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial atau perlindungan sosial  (kondisi  khusus)  dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pusat  Studi  Perdagangan  Dunia  Universitas  Gadjah  Mada  merilis  bahwa  peringatan  dini terhadap potensi resesi ekonomi global tahun 2023 mulai digaungkan berbagai institusi finansial global  seperti  International  Monetary  Fund  (IMF)  dan  Bank  Dunia.  Krisis  ekonomi  yang  sudah terjadi di beberapa negara saat ini menjadi indikasi nyata terhadap kemunculan resesi tersebut. Bahkan, firma riset investasi Ned Davis Research memprediksi bahwa terdapat 98,1% kemungkinan resesi  terjadi  tahun  depan . 8 Dengan  kondisi  ekonomi  dunia  yang  cenderung  mengalami  resesi dan terdapat kekhawatiran Indonesia akan berimbas, maka menjadi pertanyaan kritis bagaimana Indonesia  yang  direpresentasikan  oleh  sebuah  kementerian/lembaga  dapat  mempertahankan kesejahteraan sosial warga negaranya dalam menghadapi resesi ekonomi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menganalisis bagaimana kepastian reformasi hukum dalam kesejahteraan sosial dalam menghadapi resesi ekonomi dengan prinsip keadilan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  desain  kualitatif  dengan  pendekatan sosio  yuridis .  Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau  kemanusiaan.  Proses  penelitian  kualitatif  ini  melibatkan  upaya-upaya  penting,  seperti mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  dan  prosedur-prosedur,  mengumpulkan  data  yang  spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema khusus ke tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan  akhir untuk penelitian kualitatif memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. 9
8 Ancaman Resesi Global di Depan Mata, Mengapa Bisa? – CWTS Pusat Studi Perdagangan Dunia (ugm. ac.id), (diakses 13 Mei 2023)
9 Cresweell , Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches , (Lincoln: University of Nebraska, 2014), 4-5.

## KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN
Penelitian  ini  juga  akan  meneliti  aspek  kebijakan  apakah  memenuhi  aspek  keadilan  dan otoritas  kewenangan.  Penelitian  hukum  normatif  berarti  suatu  penelitian  hukum  baik  bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma  seperti  dalam  bidang  keadilan,  kepastian,  otoritas  hukum,  norma  dan  doktrin  hukum yang  mendasari  berlakunya    unsur-unsur  tersebut  kedalam  hukum  yang  bersifat  prosedural dan substantif , baik di bidang hukum publik, perdata, hukum kebendaan, hukum kontrak, dan sebagainya. Penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian doktrinal. 10
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah sosio  yuridis .  Pendekatan  ini merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi  tentang  hukum.  Pendekatan  ini  dikonstruksikan  sebagai  sesuatu  perilaku  masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial. 11 Penelitian ini juga akan meneliti aspek kebijakan apakah memenuhi aspek keadilan dan otoritas kewenangan.
Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. 12 Teknik ini banyak dipakai oleh para antropolog seperti Malinowski karena hukum bukan hanya rumusan  normatif,  tetapi  juga  merekam  bagaimana  sesungguhnya  manusia  bertingkah  laku atau  menerjemahkan  hukum  dalam  perilakunya.  Penelitian  ini  akan  melihat  bagaimana  peran peraturan perundang-undangan dan instrumen/naskah hukum menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat agar mampu menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia dengan perspektif keadilan.

## C. Pembahasan

## 1.  Kesejahteraan Sosial dan Prinsip Keadilan
Gagasan tentang kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu alasan paling penting bagi kelahiran sebuah negara. Negara- bangsa Indonesia didirikan dengan perjuangan para pahlawan yang sangat berat, penuh darah dan air mata. Tujuan utama pendirian negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, lebih manusiawi dan bermartabat. Maka penciptaan kesejahteraan sosial merupakan alasan paling mendasar bagi kelahiran bangsa ini. Itulah sebabnya, gagasan kesejahteraan sosial tersebut sudah disebut pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
10 Munir Fuady, Metode Riset Hukum (Pendekatan Teori dan Konsep) , (Depok: Rajawali Pers, 2018), 137. 11 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47-49.
12 Munir Fuady, Metode Riset Hukum (Pendekatan Teori dan Konsep) , (Depok: Rajawali Pers, 2018), 137.

## KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN
Gagasan  tersebut  lahir  sejalan  dengan  perkembangan  umum  masyarakat  dunia, terutama para pemenang Perang Dunia II yang mulai berefleksi tentang masalah perbenturan ideologi yang menjadi penyebab pertikaian. Beberapa negara Eropa, khususnya Inggris, dan Amerika Serikat memandang penting melakukan “kompromi ideologis” antara “sosialis” (kiri) dan  “kapitalis”  (liberal,  kanan).  Kompromi  ideologis  memperkuat  model  ”Welfare  State” (dengan ciri pajak tinggi, pelayanan sosial diperbaiki, asuransi sosial dan pensiun dipenuhi, pendidikan dijamin pemerintah, serta layanan kesehatan tersedia). Sebelumnya sudah ada asuransi  sosial  yang  dikenalkan  Von  Bismarck  sekitar  tahun  1880-an;  social  security  act untuk mengurangi pengangguran (New Deal dari Roosevelt) pada tahun 1935; Beveridge (the Beveridge Report tahun 1942) yang menjadi cikal-bakal “social administration” yang menyediakan layanan kesehatan, jaminan sosial, pendidikan mencakup seluruh masyarakat . . 13
Sedikitnya terdapat empat pengertian tentang kesejahteraan, yaitu:
1. Sebagai kondisi sejahtera (well-being) .Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan nonmaterial. Midgley, mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “...a condition or state of human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal,  dan  pendapatan  dapat  dipenuhi;  serta  manakala  manusia  memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.
2. Sebagai  pelayanan  sosial.  Negara  Inggris,  Australia,  dan  Selandia  Baru  memiliki pelayanan  sosial  mencakup  lima  bentuk,  yakni  jaminan  sosial (social  security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal ( personal social services).
3. Sebagai tunjangan sosial. Amerika Serikat memberikan tunjangan sosial kepada orang miskin, yang sebagian besar penerima welfare adalah orang-orang miskin, cacat, dan pengangguran.
4. Sebagai  proses  atau  usaha  terencana  yang  dilakukan  oleh  perorangan,  lembaga- lembaga sosial, masyarakat, atau pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial, dan tunjangan sosial. 14
Menarik untuk melihat pendapat Amartya Kumar Sen, pemenang Penghargaan Nobel tahun 1998 atas kontribusinya terhadap perkembangan ilmu ekonomi mengenai kelaparan, teori pengembangan manusia, ekonomi kesejahteraan, dasar mekanisme kemiskinan, dan
13 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial, hal 8.
14 Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila. Likhita Prajna, Volume 23, Nomor 2.

## KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN
politik liberalisme. Menurut Sen kemiskinan dapat ditanggulangi apabila hak-hak dasar dari kaum  miskin  dapat  dipenuhi.  Jika  olehnya  itu,  kemiskinan  di  suatu  wilayah/negara  lebih disebabkan karena pemerintah tidak dapat memenuhi hak-hak dasar masyarakatnya. Selain itu, distribusi akses sumberdaya ekonomi yang tidak merata menyebabkan rakyat miskin tak dapat mengembangkan usaha produktifnya. Sedangkan jika dilihat dari segi politik, rakyat miskin  sangat  sulit  mengakses  dan  terlibat  berbagai  kebijakan  publik,  sehingga  kebijakan tersebut tidak menguntungkan rakyat miskin. 15
Melalui  tulisannya  dalam  buku  yang  berjudul Poverty  and  Famine:  An  Essay  on Entitlement and Deprivation menyatakan kemiskinan dan kelaparan tidak hanya diakibatkan oleh bencana alam tetapi juga kediktatoran dalam sistem politik suatu negara. 16 Bagi Sen pembangunan selalu berkaitan dengan usaha untuk mengupayakan munculnya bangunan kebebasan nyata dan atau pengembangannya yang lebih besar yang dapat dinikmati oleh rakyat. Bagi Sen, pembangunan harus dipandang sebagai usaha untuk memperluas kebebasan substantif atau human capability . 17 Konsep human capital hanya memfokuskan perhatian kepada upaya untuk meningkatkan produksi atau cara agar manusia lebih produktif sehingga mampu memberi sumbangan besar bagi pertumbuhan ekonomi. Kapabilitas juga mampu mempengaruhi perubahan sosial dan ekonomi, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Sen bahwa kemiskinan terjadi karena adanya perampasan kapabilitas (capability deprivation) . Konsep human capability Sen dapat dipahami dengan membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam konteks pembangunan.
Pendekatan kemiskinan versi UNDP berporos pada paradigma pembangunan populis atau  kerakyatan  ( popular  development  paradigm )  yang  memadukan  konsep  pemenuhan kebutuhan dasar dari Paul Streeten dan teori kapabilitas yang dikembangkan peraih Nobel ekonomi  1998,  Amartya  Sen. 18 Adapun  terkait  dengan  hipotesis  geografis  dalam  konteks kemiskinan diungkapkan oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson bahwa sejarah sudah menunjukan bahwa korelasi sederhana iklim atau letak geografis dengan kemakmuran tidak bisa dijadikan landasan teori yang solid. 19 Selanjutnya dikatakan hipotesis geografi bukan saja  gagal  menjelaskan  asal  usul  kemakmuran  suatu  negara,  serta  tidak  akurat  fokusnya, tetapi juga tidak mampu menerangkan kesenjangan distribusi kemakmuran.
15 Syawaluddin S, Refleksi Atas Pemikiran Amartya Kumar Sen tentang Ketimpangan dan Kemiskinan, Al- Buhuts, Vol 11 No.1 Juni 2015.
16 Amartya Kumar Sen, Poverty and Famine: An Essay on Entitlement and Deprivation, (Oxford:Clarendon Pers, 1981).
17 Ibid.
18 Edi Suharto, Paradigma Baru Studi Kemiskinan , Paradigma Baru Studi Kemiskinan | PDF (scribd.com) , (diakses 1 Juni 2023)
19 Daron Acemoglu dan James A. Robinson, Mengapa Negara Gagal:Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan , (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 51.

## KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN
Pola-pola  kesenjangan  di  Benua  Amerika  bukan  disebabkan  oleh  faktor  geografis. Sejarah mencatat bahwa sebelum tahun 1492 peradaban di lembah Mexico, Amerika Tengah, dan Andes sudah menguasai teknologi maju dengan taraf hidup yang tinggi dibandingkan dengan bangsa-bangsa di Amerika Utara atau di tempat-tempat lain seperti Argentina dan Cile. 20 Hal  tersebut  menjadi  tantangan  tersendiri  di  Indonesia  di  mana  daerah  tertinggal, terpencil, dan terluar saat ini memang mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan dasar sehingga dibutuhkan afirmasi kebijakan melalui pelayanan publik dalam pemberian perlindungan sosial.
Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk menaikkan pendapatan perkapita. Sedangkan perkembangan ekonomi menyangkut pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan  peningkatan  harapan  hidup,  bebas  buta  huruf,  kesehatan  dan  pendidikan  dalam masyarakat.  Dalam    penelitian  yang  dilakukan  di  Sumatera  Barat  pada  tahun  2010-2019 diketahui  bahwa  tingkat  pendapatan  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kemiskinan kronis. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tauri, 2017) yang  menyatakan  bahwa  pendapatan  perkapita  memiliki  hubungan  negatif  dan  tidak signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, 2015) menunjukkan hasil yang sama. Dimana variabel pendapatan perkapita memiliki hubungan negatif namun tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan. 21
John Rawls mengatakan bahwa perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu diberikan, itulah keadilan. Selanjutnya disebutkan bahwa prinsip-prinsip keadilan yaitu:
“The  principles  of  justice  are  choosen  behind  a  veil  of  ignorance.  This  ensures  that no one is advantaged in the choice of principles by the outcome of natural chance or the  contingency  of  social  circumstances.  Since  all  are  similarly  situated  and  no  one is able to design principles to favor his particular condition, the principles of justice are the result of a fair agreement or berghain . Given the circumstance of the original position, the symmetry, of everyone’s relations to each other, this initial situation is fair between individuals as moral persons , that is as rational beings with their own ends and capable. I shall assume a sense of justice. The original position is one might say, the appropriate initial status quo, and thus the fundamental agreement reached in it are fair. This explains the propriety of the name ‘Justice as fairness ’.” 22
Ada beberapa prinsip yang ada dalam Ekonomi Pancasila, di antaranya yaitu prinsip 20 Ibid, hal 57.
21  Tri Kurniawati dan Erien Yuan Lestari, Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Terhadap Chronic Poverty, Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE) Vol 11, No 2 (2021).
22 John Rawls, A Theory of Justice , Edisi Revisi, (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003), 11.

## KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN
keadilan  sosial  dan  kekeluargaan.  Keadilan  Sosial  adalah  sila  kelima  dalam  Pancasila.  Sila kelima  ini  tidak  lain  merupakan  ujung  harapan  dari  semua  sila  lainnya.  Sila  pertama sampai  dengan  sila  keempat saling  berkaitan  satu  sama lain.  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Semua ini harus menghasilkan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat.  Karena  itu,  perumusan  kelima  sila  itu  pada  Alinea  IV Pembukaan UUD 1945 diakhiri dengan kalimat, “serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 23
Kata  ‘adil’.  Kata  ini  merupakan  serapan  dari  bahasa  Arab  yaitu  kata al-adl ,  secara etimologis berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain ( al musawah ). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegangan pada kebenaran. 24
Keadilan merupakan suatu nilai yang tidak boleh ditawar-tawar, karena hanya dengan keadilan ada jaminan stabilitas hidup manusia. Selanjutnya agar tidak terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, maka perlu adanya “aturan-aturan”. Disinilah diperlukan hukum sebagai wasit. Sebagai wasit, hukum bukan berarti tidak boleh memihak dan bersimpati sebagaimana diajarkan Aliran Utilisme, tetapi hukum harus dapat menjadi penuntun agar setiap individu dapat mengambil posisi agar keseimbangan tetap terjaga. Keadilan sosial harus dapat mendistribusikan prospek untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan.
M Sarif Chaudry seorang Hakim Agung di Pakistan menggunakan kata prinsip-prinsip dasar dan tujuan, di antaranya: pencapaian falah; distribusi yang adil dan merata; tersedianya kebutuhan  dasar;  tegaknya  keadilan  sosial;  mengutamakan  persaudaraan  dan  persatuan; pengembangan moral dan  material; sirkulasi harta; terhapusnya eksploitasi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam meliputi: Allah menentukan benar dan salah; prinsip penggunaan; prinsip pertengahan kebebasan ekonomi; prinsip keadilan. 25 Dalam pandangan Mishri terdapat tiga nilai dalam ekonomi Islam, yakni: nilai ta’awun (saling menolong), takaful (saling peduli), dan tafahum (kasih sayang). 26
23 24 Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam (ABD-FIK 1), cet. Ketujuh, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 25.
25 Ibid , 52.
26 Ibid .

## KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN
Kaelan menyatakan bahwa keadilan sosial mengungkapkan berbagai segi dan fungsi baru keadilan umum dan keadilan membagi, maka telah jelas bahwa keadilan sosial terkait dengan  pengertian  keadilan  distributif  (membagi)  yang  berkenaan  dengan  pembagian manfaat sosial yang merata. 27 Sesuai dengan pendapat Kaelan tersebut, Jimly Asshiddiqie mengemukakan  7  (tujuh)  kemungkinan  kriteria  yang  dapat  dipakai  dalam  menentukan sejauh mana pembagian atau distribusi manfaat sosial dapat dikatakan adil, yaitu:
Hilangnya titik temu antara kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sebagaimana diketahui, ada semacam paradoks dalam kinerja perekonomian Indonesia. Kinerja ekonomi yang  tinggi  tidak  disertai  dengan  meningkatnya  kualitas  hidup  manusia  secara  memadai. Dengan  demikian,  prospek  perekonomian  Indonesia  harus  memasukkan  sebuah  agenda penting, yakni upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Fakta tentang hilangnya koneksitas antara kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi perhatian para ahli ekonomi  dan  politik  saja,  tetapi  juga  para  pengambil  kebijakan.  Diskoneksitas  tersebut merupakan persoalan teoritis sekaligus pragmatis. Sebuah terobosan kebijakan yang berupaya mengaitkan  antara  kemiskinan,  pemberdayaan  sosial  dan  ekonomi  untuk  peningkatan kapabilitas masyarakat yang tidak hanya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN)  namun  juga  memanfaatkan  sumber  lain  yaitu  kedermawanan  masyarakat  yang dapat berasal dari filantropi atau tanggung jawab dunia usaha  sebagai bagian dari reformasi kesejahteraan sosial.
2.  Resesi Ekonomi
Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan resesi adalah:
“Kelesuan  dalam  kegiatan  dagang,  industri,  dan  sebagainya  (seolah-olah  terhenti); menurunnya  (mundurnya,  berkurangnya)  kegiatan  dagang  (industri): --telah menimbulkan pengangguran di negara-negara industri; -- ekonomi kelesuan ekonomi”. Menurut  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  resesi  adalah  suatu  kondisi  di  mana perekonomian suatu negara sedang memburuk, yang terlihat dari produk domestik bruto (PDB) negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama  dua  kuartal  berturut-turut.  Sedangkan  melansir  Forbes,  resesi  adalah  penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Beberapa faktor pemicu resesi ekonomi global yang dikhawatirkan akan terjadi tahun depan, yaitu pandemi covid-19, perang antara Rusia-Ukraina, tingginya tingkat inflasi, dan kenaikan suku bunga acuan. 28
27  Sigit Nugroho, Pembatasan Hak Eksklusif Pemegang Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Keadilan Sosial), Al’ Adl: Jurnal Hukum, Vol. 15 No.2, Juli 2023.
28 KPBU - Perekonomian dunia diprediksi akan dihantam resesi tahun 2023, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur? (kemenkeu.go.id) (diakses 1 Juni 2023)

## KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN
Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Riau bahwa Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E., M.A bahwa sebenarnya di penghujung tahun 2022 Indonesia sudah mulai merasakan resesi ekonomi tersebut. Adapun dampak yang dirasakan oleh Indonesia terhadap gelombang resesi ekonomi diantaranya: akan muncul kesenjangan antara orang kaya dan miskin serta akan semakin terasa, jumlah angka pengangguran yang kian meningkat, sehingga pemerintah dituntut untuk menemukan solusi agar lapangan kerja dapat menyerap tenaga kerja kembali, pengeluaran pemerintah semakin besar karena pembangunan harus terus dilakukan, sehingga salah satu langkah taktisnya adalah pemerintah harus menambah utang  untuk  mengakomodasi  biaya  pembangunan  tersebut,  dan  bagi  perusahaan,  untuk mengurangi biaya produksi yang tinggi maka akan banyak pelaku usaha yang menerapkan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pekerjanya . 29
Pada dasarnya resesi ekonomi atau krisis ekonomi bukan hal yang baru terjadi, namun sejak dahulu sudah pernah terjadi dan terus berulang. Resesi di zaman kolonial disebabkan adanya  perbedaan  kepentingan  karena  kaum  kolonialis  bermaksud  memakmurkan bangsanya sendiri, sedang bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka dan berusaha menuju kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia.  Krisis  ekonomi  yang  dialami  berbagai bangsa di belahan dunia terutama bangsa Eropa membuat mereka mencari negara-negara subur di belahan Asia dan Afrika untuk menjadi jajahannya.
Berbicara konteks beberapa waktu lalu dengan covid-19 yang berpotensi terjadinya resesi ekonomi maka membutuhkan sinergi baik pemerintah maupun masyarakat dengan melakukan langkah preventif atau pencegahan terhadap dampak dari resesi ekonomi sehingga nantinya  tidak  terlalu  merasakan  kesulitan  ketika  resesi  ekonomi  mulai  melanda.  Detri menyampaikan perlu adanya kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan pro terhadap masyarakat serta mengeluarkan kebijakan yang juga transparan. 30

## 3.  Reformasi Hukum Kesejahteraan Sosial
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  menyebutkan  definisi  reformasi  hukum  adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara. 31 Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukum  yang  berarti  putusan  ( judgement )  atau  ketetapan  ( provision ).  Dalam  ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. 32
Permasalahan  tumpang  tindih  peraturan  antara  kementerian,  lembaga,  atau
29 Resesi Ekonomi 2023, Apa yang Akan Terjadi di Indonesia? - UIR - Universitas Islam Riau, (diakses 1 Juni 2023)
30 Ibid .
31
Pusat Bahasa, op. cit .
32 Eka  Sakti  Habibullah,  ― Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional ,(Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 5, no. 9, 2017), 691–710.

## KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN
pemerintahan daerah sebenarnya sudah dirasakan sejak tahun 2010. Hal ini tersurat dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025, dimana dalam Lampiran Peraturan Presiden tersebut dinyatakan:
“… Oleh karena itu, reformasi birokrasi nasional perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi,  memodernkan  berbagai  kebijakan  dan  praktek  manajemen  pemerintah pusat  dan  daerah,  dan  menyesuaikan  tugas  fungsi  instansi  pemerintah  dengan paradigma dan peran baru. Upaya tersebut membutuhkan suatu grand design dan road map reformasi birokrasi yang mengikuti dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan sehingga menjadi suatu living document.
Menurut Conran dan Malone, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Erani Yustika dalam buku “Negara vs Kaum Miskin, “Sebuah kebijakan dimaknai  sebagai kebijakan publik bila kebijakan  tersebut  berkaitan  dengan  keputusan  dan  tindakan  pemerintah  yang  didesain untuk menyelamatkan persoalan rakyat ( public concern )… sepanjang urusan itu berkaitan dengan tujuan keadilan sosial sebagai filsafat politik berdirinya negara, maka dengan cepat hal itu dapat direspon sebagai hajat hidup publik.” 33 Isu lain terkait dengan kebijakan publik adalah  bagaimana  sebuah  kebijakan  publik    secara  teknis  bisa  dikontrol  oleh  pembuat kebijakan.
Sekurang-kurangnya  terdapat  3  (tiga)  kategori  pengawasan  tersebut  yaitu  patron, regulasi,  dan  kebijakan  retribusi.  Pertama,  kebijakan  patron  berfokus  pada  pada  upaya pemerintah  (negara)  menyiapkan  insentif  bagi  individu  atau  korporasi  untuk  melakukan kegiatan  yang  mereka  enggan  mengerjakannya  bila  tidak  ada  gula-gula  ( reward ).  Kedua, kebijakan regulasi berlawanan arah dengan kebijakan patron, di mana konsentrasinya lebih banyak  ditujukan  untuk  memberikan  hukuman  ( sticks )  terhadap  kegiatan-kegiatan  yang melanggar kepentingan orang lain. Ketiga, kebijakan redistribusi umumnya digunakan untuk menyebarkan  tingkat  kemakmuran  lewat  alokasi  keuntungan  dari  kelompok  yang  lebih mapan ke kerumunan orang yang multiguna. 34
Kebijakan  publik  redistribusi  merupakan  kebijakan  yang  mengindikasikan  sebuah negara  merupakan  penganjur  praktik  negara  kesejahteraan,  Indonesia  dengan  pilihan kebijakan redistribusinya memformulasikan kebijakannya sesuai dengan falsafah negaranya. 35
Berdasarkan hal tersebut negara diharapkan dapat memberikan kepastian sebuah kebijakan kesejahteraan sosial dalam menghadapi krisis ekonomi dengan perspektif prinsip keadilan yang dapat dilakukan dengan memberikan sarana partisipasi masyarakat dengan memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
Paisol Burlian, dalam bukunya Sistem Hukum di Indonesia menyatakan bahwa sistem hukum  adalah  suatu  kesatuan  dari  berbagai  komponen-komponen  hukum  yang  saling
33 Ahmad Erani Yustika, “Negara vs Kaum Miskin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),  8.
34 Ibid , 11.
35 Ibid .

## KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN
berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat. 36
Lawrence M. Friedman, dalam bukunya American Law An Introduction, mengemukakan teori Legal System. Menurutnya, A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of “primary rules’’ and “secondary rules.” Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc. 37
Lawrence Friedman menyatakan pada dasarnya reformasi hukum harus menyentuh tiga komponen hukum yaitu: a. Struktur Hukum, dalam pengertian bahwa struktur hukum merupakan  pranata  hukum  yang  menopang  sistem  hukum  itu  sendiri,  yang  terdiri  atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka b. Substansi Hukum, dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat c. Budaya Hukum, hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri. 38
Berdasarkan  teori  Lawrence  M.  Friedman  tersebut,  maka  reformasi  kesejahteraan sosial dilakukan dengan cara:

## a. Perubahan Organisasi
Charles Handy, dalam bukunya The Empty Raincoat: Making Sense of The Future, menggambarkan  sebuah  kurva  yang  menyerupai  huruf  S.  Kurva  ini  adalah  tentang keberadaan sebuah organisasi, mulai dari awal berdirinya, pertumbuhannya sampai dengan  kemundurannya  yang  tentunya  terkait  dengan  perubahan-perubahan  yang terjadi  di  lingkungan  eksternalnya.  Seiring  dengan  perubahan  lingkungan  eksternal organisasi yang makin cepat dan tidak pasti, maka variabel waktu (time) siklus kurva tersebut semakin memendek di mana pertumbuhan, perkembangan sampai dengan kemunduran dari sebuah organisasi terjadi dalam waktu yang menjadi lebih cepat. 39
36 Paisol Burlian, Sistem Hukum di Indonesia (Palembang: NoerFikri Offset, 2015), 68-69.
37  Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, 6-8.
38 Ibid .
39 Setia Budi, Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator: Manajemen Perubahan Sektor Publik, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2021), 5-6.

## KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN
Contoh reformasi kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial telah dilakukan oleh  Kementerian  Sosial.  Menteri  Sosial  Tri  Rismaharini  menyatakan  bahwa  untuk menciptakan  organisasi  yang  lincah  Kementerian  Sosial  telah  menghilangkan  dua eselon  I.  yaitu  Direktorat  Jenderal  Penanganan  Fakir  Miskin  dan  Badan  Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial. Adapun tugas dan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin kemudian dikembalikan menjadi impact dari kinerja Kementerian  Sosial  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Sedangkan terkait dengan Pendidikan dan pelatihan menjadi eselon II yang bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.
Dampak  dari  restrukturisasi  tersebut  organisasi  lebih  ramping,  kaya  fungsi, bisnis  proses  lebih  sederhana,  berpotensi  terjadinya  efisiensi  anggaran,  dan terjadi  peningkatan  layanan.  Sebelum  penyederhanaan  organisasi,  antara  program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan diampu oleh 2 (dua) unit eselon I yang berbeda,  sehingga  integrasi  program  lebih  rumit  (jalur  birokrasi  lebih  panjang). Setelah  penyederhanaan,  penanganan  terhadap  keluarga  fakir  miskin,  rentan,  dan tidak  mampu  melalui  program  bantuan  sosial  dan  pemberdayaan  sosial  dilakukan lebih komprehensif. Selain itu penyederhanaan birokrasi  terjadi efisiensi dari belanja pegawai;  tunjangan  kinerja  yang  terdampak  likuidasi;  pemeliharaan  kendaraan  dan belanja honor operasional; serta perjalanan dinas pimpinan satuan kerja terlikuidasi.
b. Penataan Peraturan Perundang-undangan
Dalam  melaksanakan  penataan  peraturan  perundang-undangan  dengan melakukan inventarisasi peraturan yang sudah ditetapkan kementerian, lembaga, dan pemerintah  daerah  dan  kemudian  melakukan  pemetaan  terhadap  peraturan  yang tidak harmonisasi serta melakukan pencabutan terhadap peraturan yang sudah tidak mempunyai daya laku atau  tidak harmonis. Adapun regulasi di bidang kesejahteraan sosial terdiri atas Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang  Nomor  54  Tahun  1954  tentang  Undian,  Undang-Undang  Nomor  9

## KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN
Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang,  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial beserta peraturan turunannya  berupa  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  atau  pun  Peraturan Menteri  Sosial.  Sebagai  kementerian  sektor,  Kementerian  Sosial  juga  mempunyai permasalahan lain terkait dengan pembagian kewenangan dalam Lampiran Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  menimbulkan permasalahan tersendiri.
Selain  itu,  untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pemberdayaan  sosial Kementerian Sosial juga meningkatkan kepedulian sosial masyarakat termasuk dunia usaha dengan berkolaborasi menangani kemiskinan di daerah perbatasan dan daerah tertinggal  serta  terpencil  di  antaranya  melakukan  pemberdayaan  sosial  ekonomi secara komprehensif. Pelaksanaan program tersebut harus didukung dengan payung hukum dengan menerapkan metode omnibus serta deregulasi peraturan agar dapat memberikan dampak nyata dalam memberikan peningkatan kesejahteraan sosial dan menurunkan kemiskinan.
Adapun pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan penataan peraturan perundang-undangan  dengan  melakukan  inventarisasi  peraturan  yang  sudah ditetapkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dan kemudian melakukan pemetaan terhadap peraturan yang tidak harmonisasi serta melakukan pencabutan terhadap peraturan yang sudah tidak mempunyai daya laku atau  tidak harmonis.
Berdasarkan perkembangan ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu lainnya untuk dapat memberikan kontribusi dalam penanganan kemiskinan, diperlukan sebuah rekayasa sosial  yang  kemudian  ditetapkan  dalam  skema  peraturan  ataupun  penetapan  yang dapat mengubah mindset PPKS dari yang hanya berharap mendapatkan bantuan sosial atau mengharapkan belas kasihan/derma ( charity ) menjadi berusaha memberdayakan ekonomi dengan program pemberdayaan untuk keluar dari kemiskinan.
Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Pengelolaan  Hasil Pengumpulan Sumbangan mencabut 2 (dua) Keputusan Menteri Sosial yang bersifat pengaturan, yakni Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat dengan melakukan penyesuaian kebutuhan hukum masyarakat seperti pengaturan subyek penyelenggara, pengumpulan untuk masyarakat di luar negeri, penggunaan, pelaporan dan digitalisasi.

## KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN
Peraturan  Menteri  Sosial  tersebut  berusaha  menjawab  tantangan  banyaknya lembaga filantropi berbasis keagamaan yang melakukan pengumpulan uang dan barang dengan  berbagai  macam  media  dan  platform  digital  agar  kedepannya  melakukan pelaporan  dalam  pengelolaan,  termasuk  penyalurannya,  serta  menambahkan ketentuan screening oleh tim yang beranggotakan perwakilan kementerian/lembaga terkait untuk pengumpulan uang atau barang yang ditujukan ke luar negeri. Sehingga mencegah kasus penyelewengan dana filantropi dalam kasus Aksi Cepat Tanggap.
Tantangan ke depan adalah bagaimana mensinergikan pendanaan yang terkumpul oleh lembaga filantropi ini terintegrasi dengan penggunaan DTKS sehingga menjadi salah  satu  sumber  pendanaan  dalam  penanggulangan  kemiskinan  yang  menjadi penelitian dari beberapa peneliti yang mendalami aspek ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan. 40 Rytia Afkar, peneliti Bank Dunia menyatakan ada korelasi antara pelayanan publik yang baik yang kemudian diintegrasikan dengan pemberian  perlindungan  sosial  berupa  program  bantuan  sosial  dan  pemberdayaan sosial memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 41

## c. Penegakan Hukum
Penegakan hukum dilakukan terhadap semua pihak yang menyebabkan kerugian terhadap  keuangan  negara  terutama  terhadap  penyelewengan  keuangan  negara berupa bantuan sosial yang ditujukan untuk perlindungan sosial bagi fakir miskin dan orang tidak mampu atau penyalahgunaan dana filantropi. Penegakan hukum tersebut dilakukan dengan memaksimalkan upaya pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan masyarakat.

## D. Penutup
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  reformasi  hukum  dalam kesejahteraan  sosial  telah  dilakukan  sehingga  dapat  memberikan  perlindungan  sosial  dalam menghadapi  resesi  ekonomi.  Reformasi  hukum  tersebut  dilakukan  dengan  memperhatikan prinsip keadilan yaitu memprioritaskan masyarakat miskin, rentan, dan tidak mampu agar mampu menghadapi resesi ekonomi.
40 Rahmatina Awaliah Kasri, The Role of Zakah in Poverty alleviation: Evidence from Indonesia, (Durham: Durham University, 2014), 3.
41 Rythia  Afkar,  “ Public Services, Social Protection, and Poverty Evidence from Indonesia” , (Jerman: Bonn University, 2016), 17.

## KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN
Reformasi  hukum  di  bidang  kesejahteraan  sosial  dilakukan  dengan  menyentuh  tiga komponen hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang diwujudkan dalam  bentuk  penyederhanaan  organisasi,  penataan  peraturan  perundang-undangan,  dan penegakan hukum.
Reformasi hukum tersebut belum sepenuhnya selesai dilakukan dan harus terus dievaluasi guna menghasilkan perbaikan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya dalam menghadapi resesi ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan.

## KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam , cet. Ketujuh, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
Cresweell  , Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods  Approaches , Lincoln: University of Nebraska, 2014.
Daron Acemoglu dan James A. Robinson, Mengapa Negara Gagal:Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan , Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014. John  Rawls, A  Theory  of  Justice ,  Edisi  Revisi,  Cambridge:  The  Belknap  Press  of  Harvard University Press, 2003.
Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
Mubyarto, Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan , Jakarta: LP3ES, 1987.
Mubyarto dan Boediono , Ekonomi Pancasila , Yogyakarta: BPFE, 1981.
Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad ,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Munir Fuady, Metode Riset Hukum (Pendekatan Teori dan Konsep) , Depok: Rajawali Pers, 2018.
Paisol Burlian, Sistem Hukum di Indonesia, Palembang: Noor Fikri Offsert, 2015. Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
Rahmatina Awaliyah Kasri, The Role of Zakah in Poverty alleviation: Evidence from Indonesia , Durham: Durham University, 2014.
Rythia  Afkar ,  “Public  Services,  Social  Protection,  and  Poverty  Evidence  from  Indonesia” , Jerman: Bonn University, 2016.
Setia Budi, Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator: Manajemen Perubahan Sektor Publik, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2021.
Zakiyuddin Baidhawy, Islam Melawan Kapitalisme , Yogyakarta: Resist Book, 2007.
B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian Edi  Suharto,  Paradigma Baru  Studi  Kemiskinan , Paradigma  Baru  Studi  Kemiskinan  |  PDF (scribd.com)
Eka  Sakti  Habibullah,  ― Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Tatanan  Hukum  Nasional ,(Al- Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 5, no. 9, 2017. https://doi.org /10.30868
Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis, Vol.
4 No. 2, 2017.
282166-reformasi-penegakan-hukum-perspektif-huk-068a307f.pdf (neliti.com)
Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila. Likhita Prajna, Volume 23, Nomor 2.

## KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN
https://doi.org/10.37303/likhitaprajna
Sigit  Nugroho,  Pembatasan  Hak  Eksklusif  Pemegang  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Perspektif Keadilan Sosial), Al’ Adl: Jurnal Hukum, Vol. 15 No.2, Juli 2023.
https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/index
Syawaluddin  S,  Refleksi  Atas  Pemikiran  Amartya  Kumar  Sen  tentang  Ketimpangan  dan Kemiskinan, Al-Buhuts, Vol 11 No.1 Juni 2015.
Al-Buhuts (iaingorontalo.ac.id)
Tri Kurniawati dan Erien Yuan Lestari, Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan  Pendapatan  Perkapita  Terhadap  Chronic  Poverty,  Jurnal  Inovasi  Pendidikan Ekonomi (JIPE) Vol 11, No 2 (2021).
DOI : https://doi.org/10.24036/011144920

## C. Internet
Ancaman Resesi Global di Depan Mata, Mengapa Bisa? – CWTS Pusat Studi Perdagangan Dunia (ugm.ac.id), (diakses 13 Mei 2023)
https://cwts.ugm.ac.id/ /2022/10/21/ancaman-resesi-global-di-depan-mata-mengapa-bisa/ https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/22/070600665/apa-itu-omnibus-law-yang- disinggung-jokowi-dalam-pidatonya-?page=all . (diakses 13 Mei 2023).
https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/22/070600665/  apa-itu-omnibus-law-yang- disinggung-jokowi-dalam-pidatonya?page=all
KPBU - Perekonomian dunia diprediksi akan dihantam resesi tahun 2023, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur? (kemenkeu.go.id) (diakses 1 Juni 2023)
https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1173-1508/umum/kajian-opini-publik/perekonomian- dunia-diprediksi-akan-dihantam-resesi-tahun-2023-bagaimana-dengan- pembangunan-infrastruktur
Resesi Ekonom i 2023, Apa yang Akan Terjadi di Indonesia? - UIR - Universitas Islam Riau,
(diakses 1 Juni 2023)
https://uir.ac.id/resesi-ekonomi-2023-apa-yang-akan-terjadi-di-indonesia.html

## D. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat.
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1954 tentang Undian.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Lanjut Usia.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025
Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Pengelolaan  Hasil  Pengumpulan Sumbangan.

## KEPASTIAN REFORMASI HUKUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI DENGAN PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN

## BIODATA PENULIS
Evy Flamboyan Minanda adalah  pejabat  fungsional  perancang  peraturan  perundang- undangan madya di Kementerian Sosial. Mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2004, kemudian pada tahun 2010 meraih gelar Magister Hukum Jurusan Ilmu Kenegaraan dari Universitas Indonesia, dan sejak tahun 2022  sedang menempuh pendidikan Program Doktoral Konsentrasi Hukum di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.