ISSN:2746-0576, Vol 4 No 1, 2023, 1-7
Pelatihan  Penyusunan  LAKIP  Berperspektif  Gender  di Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Tengah  (Training  on
Preparation  of  LAKIP  with  a  Gender  Perspective  at  the Government of Central Lampung District)
Handy  Mulyaningsih 1 ,  Simon  Sumanjoyo  Hutagalung 2* ,  Rahayu  Sulistiowati 3 ,  Eko  Budi Sulistio 4
Universitas Lampung, Lampung 1,2,3,4
handy.mulyaningsih@fisip.unila.ac.id 1 , simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id 2 * , r.sulistiowati@fisip.unila.ac.id 3 , eb.sulistio@fisip.unila.ac.id 4

## Riwayat Artikel
Diterima pada 4 Maret 2023 Revisi 1 pada 3 April 2023 Revisi 2 pada 5 Mei 2023 Disetujui pada 26 Juni 2023

## Abstract
Purpose: this activity aims to: (1). Optimizing the capacity of the district  government  apparatus  group  so  that  they  have  the knowledge  to  identify  and  compile  development  planning documents  in  each  regional  apparatus  organization  (OPD),  (2). Increase  the  capacity  of  district  government  apparatus  groups  in identifying  and  compiling  development  planning  documents  in each regional apparatus organization (OPD).
Methodology: Community service activities are carried out in the form  of  training  with  a  theoretical  pragmatic  approach  and  a practical  pragmatic  approach.  In  the  implementation  phase,  the main  activities  carried  out  are  the  delivery  of  materials,  training, and practice.
Results: From  the  results of  the  activity  it  is  known  that  most  of them gave an enthusiastic response and provided positive feedback by  demonstrating  their  ability  to  compose  development  planning narratives  with  a  gender  perspective  in  the  Central  Lampung Regency environment.
Conclusion: This  activity  is  able  to  achieve  the  desired  goals before.
Keywords: Development  Planning,  Gender  Perspective,  Gender Analysis How  to  Cite: Mulyaningsih,  H.,  Hutagalung,  S,  S.,  Sulistiowati, R.,  Sulistio,  E.  B.  (2023).  Pelatihan  Penyusunan  LAKIP Berperspektif Gender di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4(1), 1-7.

## 1. Pendahuluan
Salah satu tujuan pembangunan dalam peradaban yang menjunjung tinggi kesetaraan seperti sekarang adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana  laki-laki  dan  perempuan  memperoleh  kesempatan  serta  hak-hak  yang  sama  sebagai  manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Sedangkan keadilan gender suatu kondisi di mana terdapat  perlakuan  adil  terhadap  perempuan  dan  laki-laki  dalam  menjalankan  kehidupan  bernegara (Koesriwulandari, 2015). Pembangunan manusia yang seutuhnya, seperti yang selalu dicita-citakan di Indonesia,  tidak  akan  tercapai tanpa  kesetaraan  gender.  Gender  pada  hakikatnya  mencakup  laki-laki dan perempuan. Namun, pembahasan tentang gender sangat didominasi pembahasan tentang masalah perempuan. Hal tersebut dikarenakan posisi perempuan seringkali terpinggirkan dalam segala bidang kehidupan,  termasuk  pembangunan  (Antasari  &  Hadi,  2017).  Secara  umum  dan  sederhana,  gender diartikan  sebagai  perbedaan  fungsi  dan  peran  sosial  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada kenyataannya menimbulkan ketidakadilan terhadap  kaum  perempuan  dalam  kehidupan  mereka  baik  di  tingkat  masyarakat  maupun  negara (Hasanah  &  Musyafak,  2017).  Kaitannya  dengan  pembangunan,  ada  tiga  perspektif  dalam  melihat kesenjangan  antara  laki-laki  dan  perempuan  (Effendi &  Ratnasari,  2018). Ketiga  perspektif  tersebut adalah  perspektif  mutu  modal  manusia (human  capital) (Riwukore,  2022) , perspektif  yang
menekankan  pada  pertimbangan  efisiensi  pemanfaatan  sumberdaya  manusia  dalam  proses pembangunan dan akumulasi modal serta perspektif gender.
Dhewy  (2017)  menyimpulkan  bahwa  dalam  RPJMN  2015-2019  perspektif  gender  hanya  digunakan sebagai formalitas belaka belum diterapkan secara substansial. Pencomotan perspektif gender dengan mengabaikan  substansinya  akan  menjauhkannya  dari  kepentingan  perempuan  (Dhewy,  2017). Pemahaman yang lebih baik atas keterkaitan yang kompleks dari berbagai isu yang kita hadapi hari- hari  ini  sangatlah  penting  untuk  memastikan  kebijakan  pembangunan  yang  dijalankan  benar-benar menjawab kebutuhan perempuan dan kelompok marginal lainnya serta mampu merespons tantangan dan  kesenjangan  yang  ada  (Rahmawati  &  Hidayah,  2020). Contoh  konkrit  analisis  gender  dalam pembangunan  dapat  dilihat  dari  kajian  Anita  Dhewy  yang  berjudul Perspektif  Gender  sebagai Formalitas:  Analisis  Kebijakan  Feminis  terhadap  RPJMN  2015-2019  dan  Renstra  KPPPA  2015- 2019 .  Dhewy  (2017)  menyatakan  bahwa  bahwa  meskipun  RPJMN  2015-2019  menyebutkan pengarusutamaan  gender  sebagai  salah  satu  arah  kebijakan,  namun  perspektif  gender  sesungguhnya belum  menjadi  bagian  integral.  Bahkan  pada  beberapa  bagian  kebijakan  RPJMN  2015-2019  masih bersifat  netral  gender.  Dhewy  (2017)  menggunakan  kerangka  analisis  kebijakan  feminis  untuk mengungkap  keterbatasan  RPJMN  2015-2019  dalam  menggunakan,  menerjemahkan  dan mengimplementasikan  perspektif  gender.  Analisis  feminis  juga  menemukan  hak  dan  kesehatan seksual dan reproduksi (HKRS) belum dikenali dalam RPJMN 2015-2019(Dhewy, 2017). Selain itu, terdapat  potensi  tersingkirnya  isu  perempuan  dan  kelompok  marginal  lainnya  dari  agenda pembangunan  karena  kebijakan  pembangunan  yang  cenderung  mengarah  pada  model developmentalisme baru (Amory, 2019).
Secara  lebih  rinci,  Dhewy  (2017)  menjelaskan  bagaimana  perspektif  gender  belum  belum  menjadi bagian  integral  dari  RPJMN  2015-  2019.  Hal  ini  dapat  dilihat  misalnya  pada  kebijakan  tentang pembangunan  berkelanjutan,  pemerataan  dan  penanggulangan  kemiskinan,  serta  perubahan  iklim yang belum memasukkan perspektif gender. Hal serupa juga ditemui pada arah kebijakan dan strategi pembangunan  lintas  bidang  khususnya  pemerataan  dan  penanggulangan  kemiskinan  (Malau,  2014). RPJMN 2015-2019 telah mengenali dan memasukkan kelompok marginal dalam arah dan strateginya. Akan  tetapi  aspek  gender  tidak  menjadi  pertimbangan.  Sehingga  strategi  dan  sasaran  yang  hendak dicapai  RPJMN  2015-2019  masih  netral  gender.  Demikian  juga  yang  ditemukan  pada  Pemerintah Kabupaten  Lampung  Tengah,  didapatkan  temuan  yang  menunjukkan  jika  seluruh  organisasi perangkat  daerah  (OPD)  belum  mengadopsi  perencanaan  pembangunan  yang  berperspektif  gender. Dokumen  perencanaan  kinerja  perangkat  daerah  serta  laporan  akuntabilitas  kinerja  (LAKIP)  belum disusun  dengan  menggunakan  prinsip  tersebut.  Analisis  situasi  yang  dilakukan  di  Pemerintah Kabupaten  Lampung  Tengah,  mengidentifikasi  beberapa  permasalahan  mitra  sebagai  berikut:  (a). Belum  semua  aparatur  yang  berwenang  di  masing-masing  OPD  memahami  penyusunan  dokumen perencanaan  dan  pelaporan  secara  optimal,  dan  (b).  Belum  optimalnya  upaya  peningkatan  kapasitas terkait  penyusunan  dokumen  perencanaan  pembangunan  berperspektif  gender.  Oleh  karena  itu, diperlukan upaya intervensi terhadap kondisi tersebut melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat. Berikut adalah gambaran lokasi kegiatan ini:
Gambar 1. Lokasi Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dan Jarak dari Kampus
Dari  permasalahan-permasalahan  yang  telah  diidentifikasi  di  atas  selanjutnya  disusun  rumusan masalah  untuk  dipecahkan  melalui  pengabdian  ini  yaitu  diperlukan  intervensi  agar  kelompok aparatur  pemerintah  kabupaten  Lampung  Tengah  dapat  lebih  berperan  dalam  kegiatan  pengelolaan sampah  plastik,  dengan  tujuan  sebagai  berikut:  (1).  Mengoptimalkan  kapasitas  kelompok  aparatur pemerintah  kabupaten  agar  dapat  memiliki  pengetahuan  mengidentifikasi  dan  menyusun  dokumen perencanaan  pembangunan  pada  masing-masing  organisasi  perangkat  daerah  (OPD),  (2). Meningkatkan  kapasitas  kelompok  aparatur  pemerintah  kabupaten  dalam  mengidentifikasi  dan menyusun  dokumen  perencanaan  pembangunan  pada  masing-masing  organisasi  perangkat  daerah (OPD).

## 2. Metodologi
Metode  pengabdian  yaitu  berupa  pelatihan  dengan  pendekatan  pragmatis  teoritis  dan  pendekatan pragmatis  praktis.  Dalam  tahap  pelaksanaan,  kegiatan  utama  yang  dilakukan  adalah  penyampaian materi,  pelatihan,  dan  praktif  terhadap  proses  identifikasi  dan  penyusunan  dokumen  perencanaan pembangunan  berperspektif  gender,  sebagai  berikut:  (1).  Ceramah,  metode  ini  digunakan  untuk menyampaikan  teori  dan  konsep  pokok  yang  harus  dipahami  dan  dikuasai  oleh  peserta.  Metode ceramah disertai dengan tanya jawab, dan penyampaian studi kasus, (2). Demonstrasi, selain ceramah, metode  demonstrasi  juga  digunakan  dalam  kegiatan  ini.  Metode  ini  digunakan  untuk  lebih meningkatkan  pemahaman  peserta  pelatihan  mengenai  bentuk  bentuk  identifikasi  pernyataan  atau rumusan  dokumen  pembangunan  yang  berperspektif  gender,  (3).  Praktik  terpandu,  metode  praktik dilakukan  setelah  penyampaian  materi  melalui  ceramah  dan  pemberian  contoh  melalui  demonstrasi. Metode ini digunakan agar peserta dapat mempraktekkan semua prosedur yang telah disampaikan dan dicontohkan (Bangsawan et al., 2021). Pada kegiatan praktik ini sekaligus dapat diukur secara kasar tingkat  keberhasilan  pelatihan  yang  telah  dilakukan.  Melalui  metode  ini  instruktur  juga  dapat menemukan  kesulitan-kesulitan  yang  masih  belum  dapat  diatasi  oleh  peserta,  dan  bersama-sama diupayakan pemecahan masalahnya (Yuliansyah, Dewi, & Amelia, 2020).
Langkah  kerja  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  secara  umum  meliputi  tahap  persiapan,  tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian (Santati, Saftiana, Mavillinda, & Ghasarma, 2022). Dalam tahap persiapan  dilakukan  kegiatan:  (1)  koordinasi  dengan  organisasi  pemerintah  daerah  (OPD)  dan pimpinan OPD tempat kegiatan pengadian dilaksanakan, (2) koordinasi dengan khalayak sasaran, (3) mempersiapkan materi, alat dan bahan yang digunakan, serta narasumber yang akan  menyampaikan pelatihan. Alat dan bahan yang dipersiapkan antara lain modul pelatihan dan media yang diperlukan
dalam  pelaksanaan.  Khalayak  sasaran  dalam  kegiatan  ini  adalah  aparatur  pengelola  dokumen perencanaan  dan  pelaporan  kinerja  pembangunan  yang  mewakili  beberapa  OPD  di  Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dengan jumlah yang hadir sebanyak 40 orang. Sementara itu, dalam hal evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui diskusi/ tanya jawab dengan pemantauan selama proses  pemaparan  materi  yang  disajikan  berlangsung  antara  penyaji  materi  dengan  peserta/sasaran kegiatan, khususnya yang terkait dengan aspek yang berhubungan dengan tema kegiatan.

## 3. Hasil dan pembahasan
Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan sambutan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Lampung  Tengah,  lalu  dilanjutkan  oleh  sambutan  dari  ibu  Handy Mulyaningsih  sebagai  kordinator  dari  tim  kegiatan  pengabdian.  Pada  dasarnya  pihak  pemerintah kabupaten Lampung Tengah menyambut baik kehadiran tim yang akan memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi pada aparatur pengelola dokumen pembangunan di masing-masing OPD. Hal ini  juga  sejalan  dengan  permintaan  dari  Bapak  Bupati  Lampung  Tengah  agar  seluruh  OPD  mulai mengaplikasikan  perencanaan  dan  pelaporan  kinerja  yang  berperspektif  gender.  Berikut  susunan materi yang kemudian secara bergantian disajikan oleh tim pengabdian pada masyarakat.
Tabel 1. Distribusi Materi dan Narasumber Pelatihan
No Materi Narasumber 1. Gender Dalam Pembangunan Handy Mulyaningsih 2. Perencanaan dan Penganggaran Berperspektif Gender Rahayu Sulistiowati 3. Model Gender Analysis Pathway Eko Budi Sulistio 4. Integrasi Gender dalam perencanaan dan evaluasi Simon Sumanjoyo Hutagalung
Pada  materi  pertama,  disajikan  tentang  perspektif  mutu  modal  manusia (human  capital)  yang menekankan  bahwa  keterlibatan  perempuan  di  sektor  publik  merupakan  tuntutan  pembangunan  dan tidak  dapat  dielakkan  dalam  proses  modernisasi  (Fadliyanti,  Diswandi,  &  Afifi,  2022).  Tanpa keterlibatan  itu  sulit  bagi  kaum  perempuan  untuk  memperbaiki  nasib.  Pembangunan  membuka peluang perempuan untuk bekerja di sektor publik yang pada gilirannya membuka kemungkinan bagi kaum  perempuan  untuk  menentukan  pilihan-pilihan  yang  lebih  baik  dalam  upaya  mengembangkan diri  dan  memperbaiki  kondisi  hidupnya,  antara  lain  dengan  meningkatkan  pendidikan  dan keterampilan (Effendi & Ratnasari, 2018). Perspektif yang  menekankan pada pertimbangan efisiensi pemanfaatan  sumberdaya  manusia  dalam  proses  pembangunan  dan  akumulasi  modal  menekankan bahwa  perempuan adalah aset  pembangunan  yang  belum  banyak  dimanfaatkan, sehingga  selama  ini terjadi  inefisiensi  dalam  pembangunan  (Arbiyanti,  2020).  Atas  dasar  inilah  kaum  perempuan  perlu dimanfaatkan secara penuh dengan melibatkan mereka melalui ekspansi industri kapitalis negara maju ke  negara  berkembang.  Hal  tersebut  membuka  peluang  keterlibatan  kaum  perempuan  di  pasar  kerja untuk  mendapatkan  upah.  Dengan  demikian  mereka  dapat  memberikan  sumbangsih  pada pembangunan ekonomi (Effendi & Ratnasari, 2018).
Pada  materi  kedua  yang  disampaikan  oleh  Ibu  Rahayu  Sulistiowati,  disampaikan  jika  perspektif gender  menekankan  perbedaan  peran  antara  laki-laki  dan  perempuan  berakar  pada  ideologi  gender. Ideologi gender ini bersumber dari konstruksi sosial masyarakat, bahwa secara biologis laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka peran mereka juga harus berbeda. Perbedaan ini telah disosialisasikan sejak  lahir  dan  akhirnya  melahirkan  ketidakadilan  yang  mengejahwantah  dalam  berbagai  perilaku kehidupan  bermasyarakat  (Kertati,  2019).  Jadi  menurut  perspektif  ini,  penyebab  kesenjangan  bukan terletak  pada  ketidakmampuan  perempuan  seperti  perspektif human  capital tetapi  lebih  disebabkan ideologi,  sistem,  struktur  yang  bersumber  dari  ketidakadilan  gender.  Manifestasi  ideologi  ini tercermin dalam strategi, rencana, kebijakan dan program pembangunan (Effendi & Ratnasari, 2018).
Untuk  memastikan  bahwa  pembangunan  bersifat  transformatif  dan  mengikutsertakan  serta  memberi manfaat bagi semua pihak, maka seksualitas, hak dan kesehatan seksual dan reproduksi dan hak asasi
manusia  perlu  dijabarkan  dalam  dokumen  untuk  menghindari  ambiguitas  dalam  pelaksanaan  dan pendanaan  (Elisa,  2022).  Tidak  cukup  hanya  memasukkan  kata-kata  seperti  inklusivitas  dan berkeadilan  ketika  praktik  yang  dijalankan  bertentangan  dengan  yang  dikatakan  atau  yang  tertulis (Susanto  &  Marnisah,  2021).  Kesungguhan  atas  komitmen  terhadap  pembangunan  berkelanjutan, kesetaraan  dan  keadilan  bagi  semua  mensyaratkan  masuknya  hak  dan  kesehatan  seksual  dan reproduksi  (HKRS)  sebagai  bagian  integral  dari  semua  diskursus  dan  perencanaan  terkait pembangunan (Dhewy, 2017).  Pada materi ketiga disampaikan tentang gender analysis pathway oleh Bapak  Eko  Budi  Sulistio.  Gender  Analysis  Pathway  (GAP)  adalah  suatu  alat  analisis  gender  yang dapat  digunakan  untuk  membantu  para  perencana  dalam  melakukan  pengarusutamaan  gender  dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan  (Chusna, Karismalia, Putri, & Astuti, 2022). Dengan  menggunakan  GAP,  para  perencana  kebijakan/program/kegiatan  pembangunan  dapat mengidenti!kasi  kesenjangan  gender  (gender  gap)  dan  permasalahan  gender  (gender  issues)  serta sekaligus  menyusun  rencana  kebijakan/program/kegiatan  pembangunan  yang  ditujukan  untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut (Mandasari, 2022). Terdapat 9 (sembilan) langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan GAP.
Langkah tersebut terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap analisis kebijakan yang responsif gender, tahap formulasi kebijakan yang responsif gender dan tahap pengukuran hasil. Dengan analisis gender model  GAP  maka  setiap  SKPD  dapat  merumuskan  kebijakan/program/kegiatan  responsif  gender sesuai tugas dan fungsinya. Terakhir, materi tentang Integrasi Gender dalam perencanaan dan evaluasi yang disampaikan Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung mengulas aspek teknis dari Pengintegrasian gender di berbagai bidang pembangunan melalui pengarusutamaan gender belum menunjukkan hasil optimal  dan  merata  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Padahal  tata  cara  pelaksanaannya  sudah  diatur dalam  Permendagri  No.  67  Tahun  2011  mengenai  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri No.  15  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  di  Daerah (Muhartono,  2020).  Permendagri  ini  diantaranya  mengatur  kewajiban  pemerintah  daerah  dalam menyusun  kebijakan,  program  dan  kegiatan  pembangunan  yang  repsonsif  gender,  yang  dituangkan dalam  RPJMD,  Rencana  Strategis  SKPD  dan  Rencana  Kerja  SKPD.  Berikut  dokumentasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Gambar 2. Penyampaian materi oleh narasumber dan peserta pelatihan
Kegiatan  yang  terlaksana  selama  8  jam  tersebut  telah  menyampaikan  materi-materi  yang  dianggap penting dan menambah pengetahuan para peserta. Dalam sesi diskusi, diketahui jika selama ini belum ada  upaya  untuk  menjelaskan  secara  lebih  terperinci  perihal  penyusunan  dokumen  perencanaan  dan pelaporan  yang  berperspektif  gender.  Peserta  yang  lain  menanggapi  juga  kegiatan  ini  secara  positif yang  dianggap  mampu  memberi  petunjuk-petunjuk  baru  dalam  penyusunan  dokumen  perencanaan dan  pelaporan.  Secara  menyeluruh,  dapat  dihimpun  beberapa  respon  peserta  terkait  materi  yang disampaikan dalam kegiatan ini, hal ini dapat dicermati dari tabel berikut ini:
Tabel 2. Identifikasi Persoalan/Hambatan dan Tantangan Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Berbasis Gender No Persoalan/Hambatan/ Tantangan Kategorisasi Umpan Balik 1. Pendalaman pengetahuan tentang  cara  mengintergrasikan isu  gender  dalam  dokumen Lakip Pengetahuan Menjelaskan  lebih  detail dengan contoh dalam integrasi  isu  gender  dalam dokumen Lakip 2. Identifikasi indikator dalam uraian  penyusunan  dokumen Lakip Keterampilan Perlu  kehati-hatian  dalam mengidentifikasi, kaitkan dengan tujuan program/kegiatan 3. Sinkronisasi  uraian  dokumen Lakip dan Renja OPD Pengetahuan dan Keterampilan Perlu  kerjasama  tim  dan kesamaan pengetahuan dalam  menyusun  dokumen tersebut 4. Kemampuan penyelesaian dokumen  Lakip  dalam  waktu tersisa Keterampilan Disarankan ada media saling  sharing  dan  dukung sehingga pengetahuan merata  dan  keterampilan mampu dikuasai menyeluruh.
Sumber: Diskusi, 2023
Dari  tanggapan  peserta  tersebut  dapat  terlihat  jika  kegiatan  ini  telah  mampu  memberi  tambahan pengetahuan  dan  keterampilan  baru,  sehingga  dapat  dikatakan  jika  kegiatan  ini  telah  mendorong peningkatan kapasitas aparatur pengelola dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang menjadi peserta  kegiatan  ini.  Sebagian  besar  memberikan  respon  yang  antusias  dan  memberikan  feedback positif  dengan  upaya  menunjukkan  kemampuan  mereka  dalam  menyusun  narasi  perencanaan pembangunan  yang  berperspektif  gender  di  lingkungan  Kabupaten  Lampung  Tengah.  Adapun, sebagian  peserta  lainnya  berniat  untuk  membentuk  forum  diskusi  antar  pengelola  dokumen perencanaan  sehingga  akan  ada  proses  saling  belajar  sesama  mereka.  Pada  akhir  kegiatan,  pihak pemerintah  Kabupaten  Lampung  Tengah  memberikan  kesan  positif  atas  kegiatan  ini  dan  berharap agar  dimasa  mendatang  ada  kegiatan  yang  sifatnya  lebih  mendalam  dan  intes  kepada  para  aparatur pemerintah daerah lainnya.

## 4. Kesimpulan
Kegiatan  pengabdian  yang  dilakukan  berupa  pelatihan  dengan  pendekatan  pragmatis  teoritis  dan pendekatan  pragmatis  praktis.  Dalam  tahap  pelaksanaan,  kegiatan  utama  yang  dilakukan  adalah penyampaian  materi,  pelatihan,  dan  praktik  terhadap  proses  identifikasi  dan  penyusunan  dokumen perencanaan  pembangunan  berperspektif  gender.  Dari  hasil  penyelenggaraan  kegiatan,  dapat dikatakan  jika  kegiatan  ini  telah  mendorong  peningkatan  kapasitas  aparatur  pengelola  dokumen perencanaan  dan  pelaporan  kinerja  yang  menjadi  peserta  kegiatan  ini.  Sebagian  besar  memberikan respon  yang  antusias  dan  memberikan  feedback  positif  dengan  upaya  menunjukkan  kemampuan mereka dalam menyusun narasi perencanaan pembangunan yang berperspektif gender di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah.

## Ucapan terima kasih
Terima  kasih  kepada  Pihak  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten Lampung  Tengah,  tim  pelaksana  kegiatan  dan  seluruh  pihak  yang  membantu  pelaksanaan  kegiatan ini.

## Referensi
Amory, J. D. S. (2019). Peranan Gender Perempuan Dalam Pembangunan Di Sulawesi Barat Tahun 2016-2018. GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan , 1 (1), 1–15.
Antasari,  R.  R.,  &  Hadi,  A.  (2017).  Implementasi  kebijakan  perencanaan  dan  penganggaran  yang responsif gender di Pemerintah Kota Palembang. AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan , 10 (1), 132–161.
Arbiyanti, H. (2020). Perempuan Dan Karier: Perbandingan Kesenjangan Upah Gender Di Indonesia Dengan Negara-Negara Di Eropa (STUDI KASUS: Finlandia, Inggris, Prancis, Dan Jerman). Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak , 2 (2).
Bangsawan,  S.,  Ms,  M.,  Ahadiat,  A.,  Ribhan,  R.,  Kesumah,  F.  S.  D.,  &  Febrian,  A.  (2021). Pengembangan  Desa  Wisata  melalui  Pelatihan  dan  Pembinaan. Yumary:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (2), 79–90. https://doi.org/10.35912/yumary.v2i2.615
Chusna, I. N., Karismalia, A. M., Putri, M. S., & Astuti, E. Z. L. (2022). STRATEGI KEBIJAKAN GENDER  ANALYSIS  PATHWAY  (GAP)  UNTUK  MENYELESAIKAN  MASALAH SOSIAL  BUNUH  DIRI  DI  KABUPATEN  GUNUNGKIDUL. OISAA  Journal  of  Indonesia Emas , 5 (2), 141–147.
Dhewy, A. (2017). Gender Perspective as Formality: Feminist Policy Analysis toward RPJMN 2015- 2019 and Strategic Plan of KPPPA 2015-2019. Jurnal Perempuan , 22 (1), 55–64.
Effendi,  P.,  &  Ratnasari,  D.  (2018). Kesetaraan  gender  dalam  prespektif  undang-undang  nomor  13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan .
Elisa,  I.  (2022).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Indeks  Pembangunan  Gender  (IPG)  Provinsi Sumatera  Barat  Menggunakan  Analisis  Regresi  Data  Panel. Journal  of  Mathematics  UNP , 7 (2), 8–14.
Fadliyanti, L., Diswandi, D., & Afifi, M. (2022). Human Capital dan Kinerja Usaha melalui Women Entrepreneur’s Capability pada Industri Pariwisata. Valid: Jurnal Ilmiah , 19 (2), 107–123. Hasanah,  U.,  &  Musyafak,  N.  (2017).  Gender  and  Politics:  Keterlibatan  Perempuan  dalam Pembangunan Politik. Sawwa: Jurnal Studi Gender , 12 (3), 409–432.
Kertati, I. (2019). EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGARUSUT AMAAN GENDER (PUG)
KOTA SEMARANG. Jurnal Riptek , 13 (1), 57–64.
Koesriwulandari,  K.  (2015).  Perencanaan  dan  penganggaran  yang  responsif  gender  di  Kabupaten Gresik. Jurnal Ilmiah Sosio Agribis , 15 (2).
Malau,  W.  (2014).  Pengarusutamaan  Gender  dalam  Program  Pembangunan. JUPIIS:  Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 6 (2), 125–131.
Mandasari,  N.  (2022).  Analisis  Pengarusutamaan  Gender  dalam  Kebijakan  Publik  (Studi  Kasus  di Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak  dan  Pengendalian  Penduduk  DP3AP2 Provinsi  Jambi). Ebisma  (Economics,  Business,  Management,  &  Accounting  Journal) , 2 (2), 50–59.
Muhartono, D. S. (2020). Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri. Publiciana , 13 (2), 117–134. https://doi.org/10.36563/publiciana.v13i2.175 Rahmawati, F., & Hidayah, Z. M. (2020). Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. EcceS (Economics, Social, and Development Studies) , 7 (1), 110–129. Riwukore, J. R. (2022). Pelatihan: Evaluasi dan Rekonstruksi Kinerja ASN Pemerintah Kota Kupang Berbasis Sumber Daya Manusia. Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (2), 79– 100. https://doi.org/10.35912/yumary.v3i2.1472
Santati,  P.,  Saftiana,  Y., Mavillinda,  H.  F.,  &  Ghasarma,  R.  (2022).  Peningkatan  Literasi Teknologi Informasi  Bagi  Perangkat  Kelurahan  di  Lingkungan  Kecamatan  Ilir  Barat  Dua  Kota Palembang. Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (4), 175–188. https://doi.org/10.35912/yumary.v2i4.1037
Susanto,  Y.,  &  Marnisah,  L.  (2021).  Pelatihan  Manajemen  Kepengawasan  Koperasi  bagi  Pengawas Koperasi  di  Provinsi  Sumatera  Selatan. Yumary:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 2 (2), 101–108. https://doi.org/10.35912/yumary.v2i2.619
Yuliansyah,  Y.,  Dewi,  F.  G.,  &  Amelia,  Y.  (2020).  Pelatihan  Standar  Akuntansi  Pesantren  dalam penyusunan  laporan  keuangan  bagi  staf  keuangan  pondok  pesantren. Yumary:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (1), 11–17. https://doi.org/10.35912/jpm.v1i1.57