## PENGHAPUSAN PARTAI POLITIK DALAM METODE KETATANEGARAAN INDONESIA
Abdul Muiz Nuroni
Program Magister Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia E-mail: Abdulmuiznuronihipo97@gmail.com

## ABSTRACT
As a state of law, Indonesia regulates all of aspects life including politics. In realizing a rule of  law,  politics  has  an  important  role.  The  aims of  this  study  is  to know  how  to  abolish political  parties  without  going  through  the  application  procedure  to  the  Constitutional Court.  Namely,  filing  a  constitutional  complaint.  The  governement  has  been  breaks Constitutional  complaints  are  based  on  the  reason  that  freedom  of  association  that contained  in  political  parties,  that  guaranteed  by  Constitution  of  1945.  Guidelines  that taken by the Constitutional Court should based on the principles of ius curia novit when dealing with political parties. The notice of ius curia novit principles is that a judge should not refuse to check and adjudicate a matter that has no legal reason or is unclear. Then the legal  efforts taken  in the  process of  dissolving  the  political  party  are twofold namely:  1) through filing a lawsuit to the state administration court. 2) filing a consttusinoal complain This research method uses a qualitative approach to data processed from the process of collecting library materials, then selected to produce specific data products related to the topic of the problem being studied, then selecting data in legal aspects in a logical order. Article data is compiled and analyzed using the deductive method.
Keywords: Political Parties, Constitutional Court.

## ABSTRAK
Indonesia  sebagai  negara  hukum  mengatur  segala  aspek  kehidupan  diantaranya  aspek politik.  Aspek  politik  ini  berperan  penting  untuk  mewujudkan  suatu  negara  hukum. Adapun penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana penghapusan partai politik dengan tidak  melewati  langkah  pengajuan  kepada  Mahkamah  Konstitusi.  Yakni,  mengajukan constitusional  complaint .  Pemerintah  telah  melanggar constitutional  complaint yang berasaskan kebebasan berkongsi yang berwujud partai poliitik telah dijamin oleh undang - undaang dasar 1945. Pedoman yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi harus berdasarkan asass ius cuuria novit apabila menghadapi partai politik yang mengajukan constitutional complaint . Adapun maklumat dalam asas iuss cuuria novit adalah hakim pengadilan tidak diperkenankan  memeriksa  perkara  dan  mengadili  perkara  yang  beralasan  bahwa hukumnya  (kabur)  tidak  jelas.  Lantas  upaya  hukum  yang  ditempuh  dalam  proses penghapusan partai poltik ada dua yakni: 1) menggunakan upaya hukum gugatan kepada pengadilan tata usaha negara. 2) menggunakan upaya constitusinoal complaint. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  data  diolah  dari  proses pengumpulan bahan-bahan kepustakaan,  lalu  diseleksi  guna  menghasilkan  produk  data khusus yang berhubungan dengan topik permasalahan yang dikaji, selanjutnya memilih data  dalam  aspek  hukum  secara  berurutun  logis.  Data  artikel  disusun  dan  dianalisis dengan menggunakan metode deduktif.
Kata Kunci: Partai Politik, Mahkamah Konstitusi.

## PENDAHULUAN
Pasal 1  dan ayat  2  UUD Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia pada  tahun  1945  yang berbunyi Kedaulatan sepenuhnya berada  di  tangan  rakyat  dan wajib  dilaksanakan menurut undang - undang dasar, menegaskan bahwa Indonesia ialah negara dengan kedaulatan rakyat. Partai Komunis Indonesia dan partai rakyat demokratik sebagai dua partai yang dibubarkan pemerintah menjadi perjalanan teristimewa sepanjang sejarah di Indonesia 1 . Surat keputusan nomor 1 maret 1996 dan SK menteri dalam negeri nomor pada 210 sampai 221 tahun 1997 menjadi dasar dihapuskannya Partai Komunis Indonesia dan Partai Rakyat Demokratik.
Sejak kemerdekaan, cita negara hukum pada konstitusi negara Indonesia merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam berkembangnya gagasan kenegaraan Indonesia. Akantetapi terkait dengan konsep rechts staat dan the rule of law , gagasan, cita atau ide suatu negara hukum juga berkaitan dengan konsep nomocracy dengan asal kata nomos dan cratos , istilah nomokrasi juga dapat dibedakan dengan demokrasi yang berasal dari kata istilah demos dan cratos atau kratien .  Arti  dari kata nomos adalah norma,  dan cratos yang berarti kekuasaan. Norma atau hukum  adalah  yang  dibayangkan  sebagai  faktor  yang  menunjukan  dalam  penyelenggaraan kekuasaan. Oleh sebab itu, sebagai kekuasaan tertinggi istilah nomokrasi, erat kaitannya dengan prinsip  hukum  atau  ide  kedaulatan  hukum.  Berdasarkan  prinsip rule  of  law dalam  bahasa Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey di Amerika Serikat dengan jargon the Rule of Law, and not of man yang mengandung makna bahwa yang menjadi pemimpin adalah negara hukum itu sendiri, bukan orang. Sesuai dengan buku yang dibuat oleh Plato yang berjudul “ The Laws” 2 , telah  jelas  bahwa  sesungguhnya  ide  nomokrasi  tersebut  sejak  zaman  Yunani  Kuno  telah dikembangkan.
Menurut Jimly Asshiddiqie, pilar utama untuk demokrasi adalah partai politik. Untuk itu, agar terciptanya demokrasi yang kokoh maka sebagai penopang partai politik haruslah kuat dan kokoh. Oleh karena itu dalam mengatur tata cara pendirian dan penghapusan partai politik, rambu-rambu hukum yang adil sangatlah diperlukan.
Sebagian besar orang di Indonesia yang mendirikan partai politik dalam pemerintahan bermaksud ingin mendapatkan jabatan atau kedudukan. Terkadang partai politik dimanfaatkan oleh pengurus partai sebagai alat politik menuju puncak kekuasaannya kemudian mengabaikan peran dari partai politik itu sendiri yakni sebagai pilar utama dalam demokrasi. undang - undang nomor 2 tahun 2008 menjadi dasar dibentuknya partai politik. Atas dasarnya tersebut, tugas dan fungsi partai politik harus dilaksanakan dengan baik. Jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka  akan  ada  penghapusan  atau  penghapusan  pada  partai  politik.  Adapun  alasan penghapusan partai politik tidak diatur tegas didalam undang - undang nomor 2 . tahun 2008 sehingga pada praktiknya tugas dan fungsi partai politik tidak dilaksanakan dengan baik oleh sebagian  besar partai politik. Bahkan sampai saat  ini, pengajuan permohonan penghapusan partai  politik  tidak  pernah  masuk  ke  Mahkamah  Konstitusi  di  samping  tugas  Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang dalam memutus penghapusan partai poltik.
Penghapusan  partai  politik  menjadi  wewenang  Mahkamah
1 R.  Hutabaarat, Politik  Hukum  Pemerintaahan  Soeharto , tentang  Demookrasi  Politik  di Indonesia (1971 - 1997) , Jakarta : Program Study HTN FH UI, 2005, hal. 31.
2 Plato, The laws, Penguin Classsics , edisi pada tahun : 1986. Yang diiterjemahkan oleh Trevor J. Saunders.
Konstitusi setelah Mahkamah dimiliki oleh Indonesia. Penghapusan partai politik  tersebut  merupakan  Mahkamah  konstituis  yang  memiliki pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Mahkamah konstitusi dapat mengadili dihapuskannya  partai  politik  serta  UUD  1945  memberikan  kewenangan dalam  sengketa  lembaga  negara  apabila  dua  atau  lebih  lembaga  negara terlibat  di  dalamnya.  Adanya  undang - undang  nomor . 24  tahun  2003 tentang  Mahkamah  Konstitusi  pada  kenyataannya  tidak  menjadi penyelesaian  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  penghapusan partai politik yang tertuang dalam undang - undang nomor 31 tahun . 2002. Dalam  analisis  ini  penulis  menemukan permasalahan  terkait  tema  diatas yaitu  bagaimana  upaya  hukum  yang  ditempuh  oleh  partai  politik  kepada Mahkamah Konstitusi? Dan bagaimana proses penghapusan partai politik dengan tidak melewati proses pengajuan kepada mahkamah Konstitusi?

## METODE PENELITIAN
Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang sering digunakan pada  umumnya,  maka  penulis  akan  menggunakan  penelitian  melalui pendekatan  kualitatif,  yaitu  dengan  cara  mengolah  data  dari  proses pengumpulan bahan-bahan kepustakaan, lalu diseleksi guna menghasilkan produk data khusus yang berhubungan dengan topic masalah yang dikaji, selanjutnya memilih data dalam aspek hukum secara berurutun logis. Data artikel  ini disusun  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  deduktif. Selanjutnya,  data  tersbeut  ditafsirkan  menggunakan  cara  penafsiran sistematis, yakni menginterprestasi makna lalu mengaitkan norma hukum satu dengan norma lain yang dianggap memiliki keterkaitan yakni norma- norma  hukum  yang  ditentukan  sebagai  bahan  utama  maupun  pelengkap dalam artikel ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Makna dan Hakikat Partai Politik
Partai dan politik terdiri atas dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Kata  partai  lebih  merujuk  kepada  pengelompokan  atau  sebagai  golongan yang  berdasarkan  kesesuaian  tertentu,  seperti  haluan,  ideologi,  religi,
bahkan  kepentingan. 3 Secara  global  penggolongan  merupakan  suatu organisasi  secara  global,  dapat  dibedakan  menurut  distrik  aktivitasnya, seperti ormas, organisasi religi, organisasi perdesaan seperti karang taruna, serta organisasi politik. Dengan ciri politik berarti pengelompokkan yang beraliih di bidang politik.
Partai  poltik  merupakan  sekelompok  anggota - anggota  yang mempunyai orientasi, nilai - nilai, dan angan-angan yang  terstruktur. Partai politik  bertujuan  untuk  mendapatkan  kekuaasaan  politik  dan  merampas tahta  politik.  Menurut  (Miriam  budiarjo,  2003).  Biasanya  hanya  dengan aturan  konstitusional  untuk  melaksanakan  kebijaksanaan  serta  kearifan mereka. 4
Partai  politik  merupakan  sekelompok  organisasi  yang  dibuat  oleh sekelompok  warga  negara  Indonesia  secara  bebas  atas  dasar  kemauan kebersamaan  dan  tujuan  untuk  membela  dan  melepaskan  kepentingan politik  anggota  yang  bersifat  nasional,  bangsa  dan  negara  berkewajiban untuk  memelihara  keutuhan  bangsa  Republik  Indonesia  atas  dasar Pancasila dan undang - undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan pasal 1 angka 1 undang - undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.
Terdapat  beberapa  teori  penjelasan  asal  usul  partai  politik: 5 Teori birokrasi  menggambarkan  adanya  hubungan  antara  badn  legislatif  dan timbulnya  partai  politik.  Teori  keadaan  historik,  metode  politik  untuk mengatasi  krisis  yang  meinimbulkan  adanya  perubahan  yang  secara  luas masyarakat  melihat  timbulnya  partai  politik  sebagai  upaya.  Teori  partai politik pembangunan yang sebagai produk kemajuan ekonomi sosial.
Metode kepartaian terdapat beberapa jenis - jenis yang dapat diikuti
3 TP-HAMK, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarat : Sekjen Kepanitraan, MK-RI, 2010, hlm. 193.
4 Budiardjo,  M. Dasar - dasar Ilmu Politik . PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2003, hal,161.
5 Asshiddiqie, J. Konstitusi dan Konstitusionalitas Indonesia , Sekjen dan Kepanitraan Mahkmah Konstitusi RI, Jakarta : 2006, hal, 10.
oleh  suatu  negara,  yaitu  pertama  metode  monopartai,  kedua  metode gandapartai  dan  ketiga  metode  multipartai.  Metode  monopartai diaplikasikan manakala partai yang berkepentingan betul-betul merupakan salah  satu  partai  dalam  negara,  ataupun  partai  yang  berpengaruh  dalam kedudukannya yang diantara beberapa partai lainnya. 6
Metode gandapartai dapat mempengaruhi oleh metode politik yang dimana  dalam  pemilihan  pada  umumnya  dan  didasarkan  pada  aturan pemenang mengambil semuanya. Kandidat yang mendapatkan suara paling banyak  dan  memenangkan  pemilihan,  maka  tidak  memandang perbandingan perolehan suara secara keseluruhan. 7 Akan  tetapi,  ada  tiga syarat  yang  harus  dipenuhi  terhadap  dua  metode  partai  politik,  yaitu pertama:  komposisi  masyarakat  yang  mengikuti  gaya  hidup  berwatak budaya atau homogen; kedua, konsensus dalam masyarakat mengenai asas dan  tujuan  sosial  yang  cukup  kokoh  dan  kuat;  ketiga,  adanya kesinambungan  sejarah  yang  menjadi  dasarnya.  metode  gandapartai diperkuat pada umumnya dengan digunakannya sistem pemilihan adalah metode  distrik,  dimana  dalam  setiap  daerah  pemilihan  hanya  berhak mewakilkan seorang saja. 8
Metode  multipartai  ini  semakin  membayangkan  pluralitas  budaya dan  politik.  metode  tersebut  bilamana  berhubungan  dengan  sistem pemerintahan  badan  legislatif  yang  memiliki  kecenderungan  untuk mempokuskan  kepada  kekuasaan  badan  legislatif  yang  sehingga  peranan badan  eksekutif  sering  lemah  dan  was-was.  Maka  metode  multipartailah yang harus diperkuat pada umumnya oleh metode  pemelihan perwakilan yang  berimbang  memberikan  kesempatan  yang  lebih  luas  bagi pertumbuhan partai dan golongan kecil. 9
6 Budiardjo, M. op.cit. hal, 167.
7 Ibid. hal. 167.
8 Ibid. hal. 82.
9 Ibid. hal. 170.

## Makna Partai Politik
Partai  politik  sendiri  mempunyai  makna  berlainan  antara  partai politik  yang  satu  dan  yang  lainnya.  Dilihat  secara  garis  besar,  menurut Abdul Bari dkk., kewajiban partai politik, yaitu sebagai berikut: 10
Pertama  yaitu,  sebagai  sosialisasi  politik  partai  politik  harus mempunyai peran. Peran partai politik menjadi sorotan utama media yang menyebabkan  seseorang  memperoleh  sikap  dan  orientasi  terhadap fenomena  dan  kejadian  politik,  yang  pada  umumnya  berlaku  dalam masyarakat tempat ia berada.
Kedua  yaitu,  Partai  politik  harus  dijadikan  sebagai  alat  mobilisasi warga negara dalam kehidupan dan kegiatan politik yang disebut dengan partisipasi politik.
Ketiga  yaitu,  Partai  politik  berperan  untuk  merekrut  orang  yang berpotensi  pemerintahan  serta  berperan  aktif  dalam  berbagai  kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian,  partai ikut memperluas partisipasi  politiknya  dengan  caranya  mendapatkan  perlakukan  melalui kontak pribadi ataupun dengan bujukan. Selain itu, juga diupayakan untuk mengangkat  para  generasi  muda  untuk  dibimbing  menjadi  kader  pada masa  mendatang  yang  akan  menggeserkan  pimpinan  sebelumnya. Kemudian,  kader  di  ikutsertakan  dalam  pemilihan  umum  serta  bersaing dengan  partai  politik  lainnya  untuk  berkedudukan  politik  di  badan eksekutif,  legislatif,  kementerian,  pemerintahan  provinsi,  ataupun pemerintahan wilayah kabupaten.
Keempat yaitu, partai politik berkewajiban menjalankan komunikasi politik,  dalam  beromunikasi  partai  politik  mengeluarkan  beragaam pendapat dan aspirasi dari masyarakat, serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga  tidak  terjadi  moratmarit  aspirasi  dalam  masyarakat  berkurang sehingga  tidak  ada  indikasi  bahwa  kebijakan  pemerintah  tidak  diberikan kepada masyarakat.
10 Baari Azed, A. dan Amiir, M. Pemilu dan Partai Politik di Indonesia , Jakarta : Pusat Study HTN FH UI, 2005, hal.36.
Kelima yaitu, mengujarkan kehendak tertentu kepada badan politik dan pemerintah melalui kelompok yang telah dibuat bersama dengan pihak lain yang memiliki kehendak bersama.
Keenam yaitu, melakukan upaya yang dilancarkan oleh sekelompok yang  berbeda  kemudian  digabungkan  menjadi  preferensi  kearifan pemerintah.  Dalam  masyarakat  yang  demokratis,  partai  politik merumuskan  program  politiknya  dan  menyampaikan  usulan  kepada parlemen dan calon yang diajukan untuk jabatan pemerintah mengadakan tawaran bersama kelompok lainnya. Dalam berbagai kepentingan mereka saling menawarkan bagi calon dari partai politik yang menawarkan apabila mereka mendukung kepentingan kelompok calon tersebut.
Strategi  penyelenggara  yakni,  partai  politik  pasti  akan  berupaya untuk  merampas  kekuasaan  dalam  pemerintahan  secara  konstitusional. Setelah  merampas  kekuasaan  maka  dalam  pemerintahan,  baik  dalam bidang eksekutif maupun bidang legislatif,  akan ada pengaruhnya dalam mencipta kearifan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan.

## Sistem Penghapusan Partai Politik
Menurut  jimly  Asshiddiqie  ada  beberapa  hal  terkait  dengan penghapusan partai politik, yaitu sebagai berikut 11 :
Indonesia  belum  diatur  dengan  jelas  atas  alasan  penghapusannya partai poltik, baik yang telah diatur oleh undang - undang pada nomor . 31 tahun  2002  atau  diatur  oleh  undang - undang  nomor . 24  tahun  2003. Namun,  ketentuannya  hanya  terdapat  kedalam  pasal  28 . ayat  6  undang - undang pada nomor . 31 tahun 2002 yang menentukan alasan hukum bagi partai politik untuk menghapuskan partai politiknya.
Sebagai pengurus partai poltik yang menggunakan partainya untuk melakukan kegaduhan terhadap pemerintah sebagaimana yang dimaksud pasal 19 ayat 5 yang dituntut atas dasar undang - undang nomor 27 tahun
11 Asshiddiqie,  J. Kemerdekaan  Berserikat,  terhadap  Pembubaran  Partai  Politik,  dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta : Konstitusi Perss, 2005, hal. 120.
1999  permasalahan  tentang  perubahan  kuhp  yang  berhubungan  dengan kejahatan terhadap keamanan negara yakni dalam pasal 107 huruf . c, huruf
. d, dan huruf . e, dan partainya yang dapat dihapuskan secara konstitusi.
Berkaitan dengan aktivitasnya yang menyebarkan, mengembangkan, mendirikan organisasi yang mengikuti ajaran komunisme atau marxisme - lenimisme,  atau  mengadakan  hubungan  dengan  organisasi  yang berdasarkan komunisme atau marxisme - lenimisme yang berisikan tentang tindak Pidana maka diatur dengan jelas oleh pasal 107 huruf . c, huruf . d, dan huruf . e, undang - undang nomor 27 tahun 1999 berhubungan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.
Seperti  dimaksud  yang  ditetapkan  oleh  ketetapan  Majeelis Permusyaawaratan Rakyat sementara nomor XXV / MPRS / 1966 pada Pasal 19 ayat . 5 undang - undang nomor 31 tahun 2002 menjelaskan, partai politik dilarang  keras  mempercayai,  mengembangkan,  atau  menyebarkan  ajaran atau pemahaman seperti ajaran komusime marxisme - lenimisme.
Kemudian, diatur dalam pasal 19 ayat ( 5 ) diatur pada Pasal . 28 ayat 6  undang - undang  nomor  31  tahun  2002  pelanggaran  terhadap  larangan ketentuan  ideologis.  Dapat  dikenakan  dua  bentuk  sanksi,  bahwa  partai politik yang telah melanggar ketentuan pasal . 19 ayat . 5 berdasarkan pasal 28 . ayat . 6, yaitu:
Pertama, pengurus partai poltik yang melakukan tindak pidana yang dimaksud pada pasal 107 huruf . c, huruf d, dan huruf e, Kuhp sebagaimana telah direvisi oleh undang - undang nomor . 27 tahun 1999, atau;
Kedua,  pada  pasal . 20  huruf . c,  undang - undang  nomor  31  tahun . 2002 Mahkamah konstitusi dalam kewenangannya menghapuskan partai politik.

## Upaya Hukum Partai Politik
Upaya  hukum  yang  digunakan  dalam  permasalahan  terkait

## penghapusan partai politik ada dua pengajuan
12 :

## Berupaya mengajukan gugatan tata usaha negara
Upaya  yang  ditempuh  bagi  partai  politik  yang  melanggar  dan dihapuskan  oleh  pemerintah  tanpa  melalui  proses  permohonan  kepada Mahkamah  Konstitusi  dan  dengan  berupaya  mengajukan  proses  gugatan melalui  penyelesaian  peradiilan  tata  usaha  negara.  Maka  penyelesaian melalui  peradilan  tata  usaha  negara  terdapat  beberapa  hal  penting  yang perlu diperhatikan.
Berupaya  mengedepankan  gugatan  melalui  peradiilan  tata  usaha negara  terhadap  yang  telah  menerbitkan  keputusan  tata  usaha  negara tentang  penghapusan  partai  politik.  Gugatan  terhadap  keputusan  tata usaha negara yang telah diatur oleh undang - undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradiilan tata usaha negara, kemudian telah direvisinya undang - undang  nomor  9  tahun . 2004  atas  perubahan  undang - undang  nomor . 5 tahun . 1986 mengenai peradiilan tata usaha negara.
Berupaya  mengedepankan  proses  gugatan  melalui  peradiilan  tata usaha  negara  bukan  berarti  tidak  ada  kekurangan  dalam  menyelesaikan sengketanya  yang  pasti  ada  kekurangannya.  Kekurangan  yang  dihadapi pada  saat  proses  gugatan  tata  usaha  negara  adalah  waktu  yang  cukup lumayan lama dalam proses pengadiilannya dan harus menunggu sampai keluarnya putusan pengadiilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian, dalam  proses  menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara  menghabiskan waktu paling cepat 6 (enam) bulan.
Berupaya mengedepankan pengaduan
konstitusi
( Constitusional Complaint )
Terkait  pengaduan  konstitusi  atau  yang  disebut  dengan constitusional complaint memang di negara Indonesia merupakan sesuatu
12 U. Rasyidin dan A. Rusdiana, Pengantar Hukum Acara Mahkaamah konstitusi, Bandung : CV Pustaka Setia, 2018, hlm. 288-290.
yang belum terdengar, meskipun bukan sesuatu yang aktual, karena belum ada instrumen hukum yang dapat . mewadahinya. Menurut (Mahfud 2003),
Menyelesaikan perkara ke Lembaga Mahkamah Konstitusi atas terjadinya pelanggaran  hak  Konstitusional  yang  tidak  ada  instrumen  hukum  atas terjadi sengketa atau tidak tersedia lagi diatasnya jalur proses penyelesaian hukumnya yang disebut dengan constitusional complaint.

## SIMPULAN
Dari pembahasan tersebut maka penulis akan menarik kesimpulan mengenai Penghapusan persoalan partai poltik tanpa melalui proses yang berupaya mengajukan constitusional complaint ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian  pelanggaran  pemerintah  terhadap  yang  telah  melanggar constitusional complaint dengan alasan bahwa undang - undang dasar 1945 telah menjamin kebebasan berkongsi yang berwujud dalam bentuk partai politik. Dalam menghadapi partai politik yang mengajukan constitusional complaint  sikap  yang  harus  diambil  oleh  Mahkamah  Konstitusi berpedoman  pada  asas iuss  curia  novit .  Hakim  pengadilan  tidak diperkenankan untuk menolak perkara, memeriksa perkara dan mengadili perkara yang dengan alasan hukumnya (kabur) tidak jelas yang merupakan pernyataan dalam asas iuss curia novit . Adapun kewajiban hakim adalah menyelesaikan perkara dan menggali akar permasalahan sehingga perkara tersebut  dapat  dipecahkan,  mengikuti  alurnya  perkara  serta  dapat memahami  nilai - nilai  hukum  yang  terdapat  dalam  lingkungan masyarrakat.  Mahkaamah  Konstitusi  tidak  dapat  beralasan  untuk  tidak menjawab Constitusional Complaint yang telah diajukan kepadanya apabila berpedoman kepada asas iuss curia novit .

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie  Jimly.  2006. Konstitusi  dan  Konstitusionalitas  Indonesia . Sekertariat  jenderal  dan  Kepanitraan  Mahkmah  Konstitusi  RI: Jakarta.
Asshiddiqie  Jimly.  2005. Kemerdekaan  Berserikat,  Pembubaran  Partai
Politik, dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Konstitusi Perss.
Budiardjo Miriam. 2003. Dasar-dasar Ilmu Politik . PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Bari  Abdul  Azed  dan  Amir  Makmur.  2005. Pemilu  dan  Partai  Politik  di Indonesia . Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Hutabarat Ramly. 2005. Politik Hukum Pemerintahan Soekarno tentang Demokrasi  Politik  di  Indonesia.  1971-1997 .  Jakarta  :  Pusat  Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Mahfud,  M.D.M.  2012.  Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan Konstitusi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Plato, The laws. Penguin Classics, edisi tahun : 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.
TP-HAMK.  2010. Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi, Jakarat:  Sekjen Kepanitraan, MK-RI.
Rasyidin  U  dan  Rusdiana  A.  2018.  Pengantar  Hukum  Acara  Mahkamah konstitusi. Bandung : CV Pustaka Setia.