## INTEGRASI MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH KE SEKOLAH DI KOTA CIREBON

## INTEGRATION OF MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH TO SECULAR SCHOOL IN CIREBON CITY

## ABDUL BASID

## Abstract
Islamic  Religious  Education  Subject  (PAI)  in  regular  schools  and  religious school—such  as  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  (MDT)  shares  connectedness in  terms  of  subject  content  as  well  as  level  of  institution.  Unfortunately,  the strengthening  program  of  character  education  through  a  five-day  school policy  has  set  up  concern  to  the  existence  of  MDT.  This  qualitative  research is conducted to understand the potential of integration of MDT to non-MDT schools.  The  data  was  collected  from  interviews,  observation  and  document analysis  which  later  have  been  examined  by  SWOT  analysis  method.  This study targeted schools in Cirebon City that have integrated MDT within. The result of this study concludes that MDT has the potential to be integrated into schools in the form of interrelationships between MDT and PAI subjects which make them possible to merging them in private Islamic schools. This study also suggests that there should be a cooperation in terms of management between the educational unit level of both parties. A solid cooperation at the national level should involve the participating ministries.
Keywords :  Integration, Madrasah Diniyah Takmiliyah, School.

## Abstrak
Pendidikan  Agama  Islam  di  sekolah  dan  MDT  memiliki  keterhubungan pada  muatan  mata  pelajaran  dan  secara  kelembagaan  keduanya  memiliki penjenjangan yang sama. Penguatan pendidikan karakter melalui kebijakan lima  hari  sekolah  dikhawatirkan  mematikan  eksistensi  MDT.  Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mengetahui potensi integrasi MDT ke sekolah, data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen dan dianalisis dengan analisis SWOT. Sasaran penelitian adalah sekolah yang telah  mengintegrasikan  MDT  di  sekolah  di  Kota  Cirebon.  Hasil  penelitian menyimpulkan bahwa MDT berpotensi untuk diintegrasikan ke sekolah dalam bentuk  keterhubungan  mata  pelajaran  MDT  dan  PAI  serta  penggabungan keduanya pada sekolah swasta berbasis keagamaan Islam. Di tingkat satuan pendidikan  dengan  kerjasama  kedua  belah  pihak  dan  pada  skala  daerah melalui  kebijakan  daerah  serta  dalam  skala  nasional  harus  melibatkan antarkementerian. Kata Kunci :  Integrasi, Madrasah Diniyah Takmiliyah, Sekolah.

## Abdul Basid
Balai Litbang Agama Jakarta Jl. Rawa Kuning No.6 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur Email: abd.basid19@gmail. com Naskah Diterima: Tanggal 27 Juli 2017. Revisi 26 September 2017 - 7 Juni 2018. Disetujui 8 Juni 2018.

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  memuat  tentang  kajian  potensi integrasi  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah (MDT)  ke  sekolah.  Dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (PP No. 55/2007,  pasal  25  ayat  5  telah  disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan diniyah takmiliyah  dapat  dilaksanakan  secara terpadu  dengan  sekolah  atau  pendidikan tinggi.  Dari  tujuan  penyelenggaraannya diperuntukkan  melengkapi  pendidikan agama  Islam  yang  diperoleh  peserta  didik di  sekolah  atau  pendidikan  tinggi  (ayat  1). Konsep  keterpaduan  penyelenggaraan  di atas,  menjadi  heboh  saat  diusung  dalam program  pendidikan  karakter  dengan konsep Full Day School (FDS).
FDS  merupakan  isu  menarik  yang diperbincangkan  tak  lama  setelah  Rektor Universitas Muhammadiyah Malang,
Muhajir  Effendy  diangkat  sebagai  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Pemberitaan tentang  FDS  menuai  ragam  komentar  di berbagai  media  sosial,  ada  pro  dan  kontra bila  diimplementasikan  (Fathoni,  2016). Upaya  klarifikasi  terhadap  FDS  dilakukan, bahwa  bukan  kebijkan  FDS  melainkan Penguatan  Pendidikan  Karakter  (Azizah, Nur. 2017). Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara  sekolah,  keluarga,  dan  masyarakat yang  merupakan  bagian  dari  Gerakan Nasional  Revolusi  Mental  (GNRM)  yang termaktub dalam salah satu butir Nawacita.
Kebijakan  ini  ingin  menguatkan pendidikan  karakter  di  sekolah  yang dicanangkan  sejak  tahun  2010  untuk
menanamkan  delapan  belas  nilai  karakter, meliputi;  religius,  jujur,  toleransi,  disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, tanggung jawab,  cinta  tanah  air,  peduli  sosial,  cinta damai,  gemar  membaca,  bersahabat/ komunikatif,  peduli  lingkungan  hutan, dan  menghargai  prestasi  (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). Adapun dalam program  PPK  menitikberatkan  pada  lima nilai  utama,  yakni;  religius,  nasionalis, mandiri,  gotong  royong,  dan  integritas. Selain  itu,  terdapat  pelibatan  masyarakat atau  komunitas  dalam  program  ini  yang belum  tampak  pada  program  sebelumnya (Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, 2016).  Untuk  menunjang  program  ini, Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan menerbitkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  Nomor  23  Tahun  2017 tentang  Hari  Sekolah  (Permendikbud  No. 23/2017).
Permendikbud No. 23/2017 ini dianggap  berpotensi  menggangu  proses pembelajaran  dan  eksistensi  pendidikan keagamaan,  seperti;  MDT  dan  Taman Pendidikan  Al-Qur'an  (TPQ).  Poin  utama yang  dipersoalkan  sebagian  masyarakat adalah penetapan hari sekolah selama 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam selama 5 hari dalam satu  minggu  (Pasal  2  ayat  [1]).  Penetapan hari sekolah itu dinilai akan memperpanjang waktu  belajar  peserta  didik  di  sekolah  dan mengambil  waktu  atau  jam  yang  biasa digunakan  sebagian  peserta  didik  untuk mengikuti proses pembelajaran di lembaga- lembaga pendidikan keagamaan.
Kebijakan ini dapat mematikan lembaga-lembaga  pendidikan  keagamaan

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 65 - 82
tersebut. Sedikitnya ada sekitar 76.566 MDT 1 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia akan  terancam  bubar.    Sejumlah  itu  terdiri dari tingkat ula atau setara dengan Sekolah Dasar  (SD)  berjumlah  72.853  (95.15%), tingkat wustha atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 10.330 (13.49%),  dan  tingkat  ulya  atau  setara dengan  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA) berjumlah  1.613  (2.11%)  (Kementerian Agama RI, 2015).
Bila pembelajaran MDT diintegrasikan ke sekolah,  maka  pendidikan  karakter  melalui pendidikan  diniyah  akan  berjalan  dengan baik dengan melayani seluruh siswa SD/MI yang berjumlah 25.197.903 2 anak. Dari data 2015, anak-anak usia SD/MI yang mengikuti pendidikan  diniyah  tingkat  Ula  5.121.022 anak dari atau hanya sekitar 20% dari total jumlah  siswa  SD/MI.  Selain  itu  persebaran MDT  akan  merata  sesuai  dengan  jumlah SD/MI  dalam  suatu  daerah  tersebut.  Saat ini,  53.536  MDT  tingkat  Ula  atau  sebesar 74% mengumpul di Pulau Jawa, di Provinsi Jawa Barat sebanyak 24.251, kedua Provinsi Jawa Timur 18.873, dan ketiga Provinsi Jawa Tengah 10.412.
Kekhawatiran  masyarakat  terhadap matinya  MDT  yang  diekspresikan  dengan melakukan demonstrasi menuntut pencabutan Permendikbud No.
23/2017membuahkan hasil dengan terbitnya Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2017 (Perpres  No.  87/2017)  tentang  Penguatan
1 Rilis  terbaru  di website http://diktis.kemenag. go.id/nspti/depan.php?hal=pplem, total jumlah Pendidikan  Diniyah  (MDT)  adalah  76.683  lembaga, meliputi  di  tingkat  Ula  sebanyak  70.836,  tingkat Wustha 5.581 dan tingkat Ulya berjumlah 266.
2 Jumlah ini mengabaikan siswa-siswi yang tidak beragama  Islam,  meskipun  demikian  jumlah  anak- anak  usia  SD/MI  yang  beragama  Islam  yang  belum terlayani oleh Pendidikan Diniyah sangat banyak.
Pendidikan  Karakter.  Perpres  tersebut memuat  fleksibilitas  penyelenggaraan  lima hari  sekolah  (Pasal  9  ayat  [1]).  Di  sisi  lain, sudah ada upaya Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan  antara  kurikulum  MDT dengan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Menarik bila kondisi tersebut dikaji  untuk  mencari  solusi  problematika kebijakan lima hari sekolah yang dianggap mengancam eksistensi Madrasah MDT.
Dalam  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  13  Tahun  2014  tentang  Pendidikan Keagamaan (PMA No. 13/2014), disebutkan bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) sebagai  sebutan  dari  Diniyah  Takmiliyah adalah  lembaga  pendidikan  keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan  secara  terstruktur  dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan  agama  islam  pada  jenjang pendidikan  dasar,  menengah  dan  tinggi. Kurikulum  MDT  terdiri  atas  mata  pelajaran pendidikan keagamaan Islam, paling sedikit meliputi;  Al-Qur'an,  Hadis,  Fikih,  Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab.
Penyelenggaraan MDT bertujuan untuk melengkapi  Pendidikan  Agama  Islam  yang diselenggarakan di SD/MI, SMP, MTs, SMA/ SMK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan  keimanan  dan  ketakwaan pada  Allah  SWT.  MDT  dilaksanakan  secara berjenjang;  awaliyah/ula,  wustha  dan ulya  serta  di  tingkat  pendidikan  tinggi disebut ma’had  al-jami’ah  al-takmiliyah . Pengelolaan  MDT  dapat  dilakukan  oleh pesantren,  pengurus  masjid,  pengelola pendidikan formal dan nonformal, organisasi kemasyarakatan  Islam,  dan  lembaga  sosial keagamaan Islam lainnya.
Eksistensi  MDT  sebagai  indegenous learning pada akhirnya diakui dalam dalam perundangan  sejak  tahun  1964,  berturut- turut  regulasi  tentang  MDT  sebagai berikut;  PMA  Nomor  13  Tahun  1964 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah, PMA Nomor  3  Tahun  1983  tentang  Kurikulum Madrasah  Diniyah  (sekaligus  mencabut PMA sebelumnya), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan  (PP No.  55/2007)  (Soebahar,  2013:  73-82),  dan PMA  No.  13/2014  serta  Keputusan  Dirjen Pendidikan  Islam  Nomor  3021  Tahun 2013  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal Madrasah  MDT  (SK  Dirjen  Pendis  No. 3021/2013).  Dan  dalam  perkembangannya banyak daerah yang mengeluarkan Peraturan Daerah  (Perda  Madin)  dan  turunannya untuk mengakomodir keberadaan lembaga pendidikan  keagamaan  nonformal  ini. Pendidikan  keagamaan  Islam  nonformal ini untuk melengkapi Pendidikan Agama di sekolah.
Pada  tahun  2015  penelitian  Balai Litbang  Agama  Jakarta  menyebutkan bahwa penyelenggaraan MDT belum dapat mencapai  standar  pelayanan  minimal, disebabkan oleh beberapa kendala atau  hambatan  meliputi;  pembiayaan, pengelolaan, pendidik,
dukungan masyarakat, waktu penyelenggaraan, dan  kurangnya  daya  dukung  pemerintah padahal telah diterbitkan Perda Madin (Balai Litbang  Agama  Jakarta,  2015).  Menurut Muhaemin  (2012:159)  untuk  mewujudkan pendidikan  diniyah  ideal,  penyelenggaraan MDT  memiliki  tantangan  sebagai  berikut; 1)  sarana  dan  prasarana  kurang  memadai; 2) tidak ada tokoh penggerak; 3) dukungan
masyarakat yang belum maksimal; 4) belum ada  perhatian  yang  serius  dari  pemerintah daerah;  dan  5)  masyarakat  yang  sudah merasa  cukup  dengan  adanya  Taman Pendidikan Al-Qur'an.
Di Kabupaten Cirebon telah diterbitkan Perda  Wajib  Belajar  Madin,  namun  masih ada  hambatan  yang  dihadapi  oleh  MDT, seperti;  kesadaran  masyarakat  masih kurang akan pentingnya MDT, waktu belajar berbenturan  dengan  jam  tambahan  atau ekstrakurikuler  di  sekolah,  pendidik  MDT yang belum sarjana, kurangnya komunikasi antara  MDT  dengan  stakeholder  dan pembelajaran tidak didukung dengan sarana yang memadai  (Basid, 2015: 459). Mubarok (2011)  menyebutkan  bahwa  manajemen pembelajaran terpadu MDT tingkat Wustha dan Pendidikan Agama Islam di SMPNegeri 1 Anjatan Kabupaten Indramayu secara umum sudah  cukup  berhasil  dalam  membentuk perilaku  agama  siswa,  ditandai  efektivitas yang cukup memuaskan dengan persentase sebesar 68% dari 50 siswa.
Dengan  melihat  MDT  dan  segala dinamika  problematikanya  di  atas,  apabila diberlakukan
kebijakan penguatan pendidikan  karakter  dengan  Lima  Hari Sekolah,  apakah  MDT  mempunyai  potensi diintegrasikan ke sekolah atau bubar sesuai yang  dihawatirkan  sebagian  masyarakat? dan  apa  keuntungan  serta  kerugian  dari integrasi tersebut?

## Kerangka Konsep
Seperti  yang  sudah  disebutkan  di  atas bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) sebagai  sebutan  dari  Diniyah  Takmiliyah adalah  lembaga  pendidikan  keagamaan

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 65 - 82
Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan  secara  terstruktur  dan berjenjang  sebagai  pelengkap  (takmiliyah) pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada jenjang  pendidikan  dasar,  menengah  dan tinggi.  Kurikulum  MDT  terdiri  atas  mata pelajaran  pendidikan  keagamaan  Islam, paling  sedikit  meliputi;  Al-Qur'an,  Hadis, Fikih, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab.
Sekolah  berasal  dari  Bahasa  Latin yaitu: skhole, scola, scolae atau skhola yang memiliki  arti:  waktu  luang  atau  waktu senggang.  Permasalahannya,  pemahaman akan  makna  waktu  luang  telah  mengalami distorsi.  Waktu  luang  diartikan  sebagai waktu  santai  setelah  beraktivitas  seharian penuh. Waktu luang diartikan bila seseorang tidak memiliki aktivitas apapun sehingga ia bisa baca koran, ngerumpi, nonton TV, jalan- jalan ke mall, ngobrol bersama keluarga dan berbagai  aktivitas  lainnta  di  luar  aktivitas rutin. Sekolah bukan hanya sebuah tempat untuk  memperoleh  pengetahuan  atau informasi  sebanyak-banyaknya  tetapi  jauh lebih penting dari semua itu adalah wadah bagi  guru  dan  siswa  untuk  sama-sama belajar,  sama-sama  mengamati  dengan suasana batin tenang tanpa tekanan (Yusron, 2004:15).
Sekolah adalah ruang belajar, ruang  kantor,  perpustakaan,  halaman/ lapangan,  kantin  dan  lainnya.  Sekolah yang  bercirikan  agama  Islam  disebut madrasah,  pengelolaannya  di  bawah pembinaan  Kementerian  Agama.  Secara penyelenggaraan, sekolah/madrasah dibagi menjadi  dua,  yaitu;  sekolah/madrasah negeri  dan  swasta.  Sekolah/madrasah negeri,  yaitu  sekolah/madrasah  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah,  mulai
dari tingkat dasar hingga tingkat menengah. Sekolah/madrasah  swasta,  yaitu  sekolah/ madrasah  yang  diselenggara-kan  oleh non-pemerintah/swasta, penyelenggara pendidikan  merupakan  suatu  badan  yang berupa  yayasan  pendidikan  yang  sampai saat  ini  berbadan  hukum  penyelenggara pendidikan. Pendidikan dilaksanakan secara berjenjang;  pendidikan  dasar,  menengah dan  tinggi.  Pendidikan  dasar  berbentuk SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah berbentuk SMA/MA, SMK (Sekolah Menengah Kejuruan dan MA (Madrasah Aliyah) atau bentuk lain yang sederajat.
Di  setiap  jenjang  pendidikan,  wajib memuat kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). Dalam struktur Kurikulum 2013, mata pelajaran PAI di sekolah dasar mendapatkan penambahan menjadi empat jam pelajaran, yang  sebelumnya  tiga  jam  pelajaran  pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Porsi  tersebut  beserta  budi  pekerti,  akhlak mulia,  moral  atau  karakter.  Pendidikan Agama  sebagai  mata  pelajaran  wajib  di sekolah  merupakan  kebijakan  Orde  Baru yang tak luput kritik dari Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan  era  1985-1993,  bahwa pendidikan  agama  adalah  tanggung  jawab orang  tua,  bukan  negara.  Hasil  uji  publik kurikulum  2013  menuliskan  salah  satu kesimpulan  yang  mengatakan  mayoritas publik  memberi  saran  agar  pembentukan karakter diperkuat melalui pelajaran agama (Suhadi, dkk., 2014).
Karena  tujuan  penyelenggaraan  MDT sebagai  pelengkap  (takmiliyah)  Pendidikan Agama Islam di sekolah, keduanya memiliki karakter  kurikulum  yang  sama,  seperti;  Al- Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Tarikh/Sejarah Kebudayaan  Islam,  Bahasa  Arab  dan  Fikih.
Dengan  persamaan  karakteristik  kurikulum tersebut  dimungkinkan  keduanya  dapat melakukan  kerjasama  untuk  pembelajaran agama secara terpadu atau terintegrasi.
Dalam dunia pendidikan dikenal istilah kurikulum terpadu atau integrasi kurikulum. Menururt  Nasution  (2008:  195-196), integrasi  berasal  dari  kata  “ integer ”  yang berarti  unit.  Dengan  integrasi  dimaksud perpaduan, koordinasi, harmonisasi, kebulatan keseluruhan. Integrated curriculum meniadakan  batas-batas  antara  berbagai- bagai  matapelajaran  dan  menyajikan bahan  pelajaran  dalam  bentuk  unit  atau keseluruhan.  Dengan  kebulatan  bahan pelajaran  diharapkan  mampu  membentuk kepribadian  murid  yang  integral,  selaras dengan  kehidupan  sekitarnya,  apa  yang diajarkan  di  sekolah  disesuaikan  dengan kehidupan anak di luar sekolah.
Menurut  Robin  Forgaty  (1991)  dalam Resmini, terdapat sepuluh cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Kesepuluh cara atau model tersebut adalah:
(1) fragmented ,  (2) connected ,  (3) nested , (4) sequenced ,  (5) shared ,  (6) webbed ,  (7) threaded ,  (8) integrated ,  (9) immersed ,  dan
(10) networked .  Secara  singkat  kesepuluh model akan dijelaskan di bawah ini.
Model fragmented (penggalan) ditandai oleh  ciri  pemaduan  yang  terbatas  pada suatu mata pelajaran saja. Model connected (keterhubungan)  dilandasi  oleh  anggapan bahwa  butir-butir  pembelajaran  dapat dipayungkan  pada  induk  mata  pelajaran tertentu. Model nested (sarang) merupakan pemaduan  berbagai  bentuk  penguasaaan kondep  keterampilan  melalui  sebuah pembelajaran.  Model sequenced (urutan/ rangkaian)  merupakan  model  pemaduan
antarmata  pelajaran  yang  berbeda  secara paralel.  Model shared (bagian)  merupakan bentuk  pemaduan  pembelajaran  akibat adanya overlapping konsep pada dua mata pelajaran atau lebih. Model webbed (jaring laba-laba) bertolak pada pendekatan tematis sebagai bahan dan kegiatan pembelajaran. Model threaded (galur)  merupakan  model pemaduan  bentuk  keterampilan,  misalnya melakukan  prediksi  dan  estimasi  dalam matematika,  ramalan  terhadap  kejadian, antisipasi  terhadap  cerita  dalam  novel  dan sebagainya.
Model integreated (keterpaduan)
merupakan  pemaduan  sejumlah  topik dari  mata  pelajaran  yang  berbeda,  tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Model immersed (celupan)  dirancang untuk  membantu  siswa  dalam  menyaring dan  memadukan  berbagai  pengalaman dan  pengetahuan  dihubungkan  dengan medan  pemakaiannya.  Model networked (jaringan)  merupakan  model  pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan  pengubahan  konsepsi,  untuk pemecahan  masalah,  maupun  tuntutan bentuk  keterampilan  baru  setelah  siswa mengadakan  studi  lapangan  dalam  situasi, kondisi,  maupun  konteks  yang  berbeda- beda. Model yang tepat untuk memadukan antara  mata  pelajaran  di  MDT  dan Pendidikan Agama Islam di sekolah adalah model keterhubungan ( conected ).
Dalam  buku Prosesi  Formasi  dan Implementasi Manajemen Strategik Kontemporer (Hutabarat  &  Huseini,  2006) disebutkan  beberapa  integrasi  antara  lain; integrasi  maju,  integrasi  balik,  integrasi vertikal  dan  integrasi  horisontal.  Dalam melaksanakan  startegi  integrasi  horizontal, maka  agar  efektifitasnya  tinggi  perlu

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 65 - 82
diperhatikan  beberapa  kondisi  penerapan strategi,  seperti;  aturan  pemerintah, skala  ekonomis,  pertumbuhan  industri, kemampuan  perusahaan,  dan  situasi pesaing.
Integrasi  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah (MDT)  ke  sekolah  dalam  kajian  ini  adalah mengintegrasikan  MDT  dalam  kegiatan sekolah,  baik  dalam  pembelajaran  melalui model conected  Forgaty maupun  integrasi horisontal kelembagaan ( mergering )  kedua lembaga  tersebut.  Keduanya  terdapat keterhubungan  ( connected )  antara  PAI  di sekolah  dan  kurikulum  MDT.  Kedaunya juga dapat diintegrasikan secara horisontal karena MDT jenjang ula/awaliyah merupakan jenjang  pendidikan  dasar  pada  MDT dengan  objek  pelayanan  yang  mempunyai karakter  sama  dengan  sekolah  dasar  (usia SD).  Untuk  memadukan  MDT  dan  Sekolah, pengeloala  pendidikan  (sekolah)  diberikan kewenangan  untuk  mengelola  sekolah sesuai  dengan  kebutuhan  dengan  tidak melanggar  ketentuan  perundangan  yang berlaku.  Sekolah  memiliki  kewenangan dalam  mengelola  pendidikan  (otonomi pendidikan)  dengan  manajamen  berbasis sekolah  atau School  Based  Management (SBM).
SBM  memberikan  keleluasaan  sekolah untuk  mengelola  pendidikan  sesuai  yang dikehendaki  tanpa  melanggar  ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen  pengelolaan  seperti  ini  adalah salah  satu  wujud  reformasi  pendidikan yang  menawarkan  kepada  sekolah  untuk menyediakan  pendidikan  yang  lebih  baik dan  memadai  bagi  peserta  didik  (Mulyasa, 2007:24).
Untuk  memenuhi  standar  tersebut, sekolah dapat bersinergi dengan masyarakat dalam  menjalankan  program  layanan pendidikan  bermutu  dengan  membentuk Komite  Sekolah.  Dalam  Permendikbud  No. 75/2016  tentang  Komite  Sekolah.  Komite Sekolah  adalah  lembaga  mandiri  yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang  peduli  pendidikan.  Komite  sekolah diperbolehkan  untuk  mengelola  dana pendidikan  dari  partisipasi  masyarakat dalam  bentuk  bantuan,  pungutan,  dan sumbangan pendidikan secara transparan.
Pemerintah  Daerah  juga  mempunyai tanggung  jawab  dalam  meningkatkan mutu  pendidikan  melalui  kewenangannya. Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikan diterbitkan  dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan,  yang  merupakan  pen jaba ran lebih  lanjut  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  dengan memperhatikan  ciri  khas  masing-masing daerah  dan  tidak  bertentangan  dengan kepentingan  umum  dan/atau  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Perda  Kota  Cirebon  Nomor  10  tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah merupakan upaya pengembangan ciri khas daerah  tentang  pendidikan  keagamaan (Perda  No.  10/2013),  sebagai  pen jaba ran dari  UU  Sisdiknas  dan  PP  No.  55/2007. Dalam  tulisan  ini,  mencari  peluang  adanya kemungkinan  dilakukan  pembelajaran terpadu  antara  MDT    (terintegrasi)  dengan sekolah  sesuai  dengan  jenjang  pendidikan masing-masing  serta  ancaman  yang dimungkinkan  muncul  dari  integrasi tersebut.
Integrasi Madrasah Diniyah Takmiliyah ke Sekolah di Kota Cirebon    (Abdul Basid)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif deskriptif,  dengan  teknik  pengumpulan data  melalui  wawancara,  observasi  dan studi  dokumentasi.  Wawancara  dilakukan kepada  pemangku  kebijakan  pendidikan di  Kemenag  dan  Dinas  Pendidikan,  kepala lembaga,  dan  guru.  Observasi  dilakukan untuk melihat proses pembelajaran di kelas dan  dokumen-dokumen  yang  mendukung penelitian ini dikaji sebagai studi dokumen. Kota Cirebon dipilih sebagai lokus penelitian karena  ada  kebijakan  Pemerintah  Daerah yang  mengintegrasikan  kurikulum  MDT  ke sekolah.  Sasaran  penelitian  adalah  sekolah (negeri)  pilloting  ekstrakurikuler  madin ke  sekolah  dan  sekolah  (swasta)  yang menyelenggarakan  keterpaduan  sekolah dengan kurikulum MDT.
Data  yang  terkumpul  dianalisa  secara deskriptif  menggunakan SWOT  analysis ( strength,  weakness,  opportunity dan treath ). Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif diturunkan dari “kesesuaian” yang baik antara sumber daya internal  (kekuatan  dan  kelemahan)  dengan situasi eksternalnya (peluang dan ancaman). Kesesuaian yang baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman (Piarce & Robinson, 2007:200).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kota Cirebon terdiri dari Kecamatan Kejaksan, Kesambi,  Lemahwungkuk,  Pekalipan  dan Harjamukti.  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah (MDT) di Kota Cirebon berjumlah 94 lembaga tersebar  di  lima  kecamatan  tersebut.  Dari semua lembaga tersebut hanya 4.340 anak
usia SD yang mengikuti layanan pendidikan keagamaan  tersebut.  Penyelenggaraan MDT  di  Kota  Cirebon  sesuai  dengan ketentuan dari Kementerian Agama dengan pembelajaran  didasarkan  pada  kurikulum yang diatur dalam PMA no. 13/2014, dengan menambahkan  materi  Baca  Tulis  Al-Qur'an (BTQ)  dalam  proses  belajar  mengajarnya. Proses belajar mengajar dilakukan di ruang kelas  gedung  MDT,  masjid,  musalla,  dan di  rumah  tinggal.  Karena  memiliki  sifat melengkapi  (takmiliyah),  kurikulum  MDT diseuaikan  dengan  Pendidikan  Agama Islam  (PAI)  di  sekolah.  PAI  di  SD  sebagian menggunakan  Kurikulum  Tingkat  Satuan Pendidikan  (KTSP)  dan  Kurikulum  2013. Keduanya  dimungkinkan  untuk  diajarkan secara  terpadu  atau  kurikulum  MDT melengkapi mata pelajaran PAI di sekolah.
Kota Cirebon juga memiliki 181 satuan pendidikan dasar berbentuk SD/MI dengan siswa sebanyak 38.543 anak. Rincian jumlah pendidikan dasar adalah; 134 SD Negeri, 27 SD  Swasta,  1  MI  Negeri  dan  19  MI  Swasta (http://referensi.data.kemdikbud.go.id/). Berdasarkan  muatan  keagamaan  Islam, peneliti mengelompokkan pendidikan dasar  menjadi  tiga,  yaitu;  madrasah, sekolah  berbasis  agama  dan  sekolah reguler.  Madrasah,  merupakan  sekolah berciri keagamaan, terdapat mata pelajaran pendidikan agama, seperti; Al-Qur'an Hadis, Akidah  Akhlak,  Fikih,  Sejarah  Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab.
Sekolah  berbasis  agama  merupakan sekolah  yang  diselenggarakan  oleh komunitas atau yayasan dengan menampilkan ikon keagamaan. Dari sejumlah
SD  terdapat  18  (delapan  belas)  sekolah berbasis agama, seperti; SD Islam Terpadu, SD Muhammadiyah dan SD Kristen/Katolik.

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 65 - 82
SD Muhammadiyah 1, 2 & 3, SD al-Irsyad, SD Islam al-Azhar 3, SD IT al Falah, SD IT Cirebon Islamic  School,  SD  IT  Muhammadiyah,  SD IT  al  Hikmah,  SD  IT  as-Sunnah  dan  SD  IT Sabilul Huda. Sekolah Dasar berbasis agama kristen/Katolik meliputi; SD Geeta, SD Kristen Terang  Bangsa,  SD  Kristen  Plus,  SD  Kristen BPK  Penabur,  SD  Kinderfield  ( Kinderfield Primary  School ),  SD  Advent  dan  SD  Santa Maria.  Dan  sekolah  reguler  merupakan sekolah  negeri  dan  swasta  dengan  empat jam  pelajaran  Pendidikan  Agama  dan  Budi Pekerti  sesuai  dengan  Kurikulum  2013. Madrasah dan Sekolah berbasis agama akan memberikan porsi pendidikan agama yang lebih dibandingkan sekolah-sekolah reguler, sesuai dengan struktur kurikulum yang telah ditentukan.
Sebagai  bentuk  akomodasi  terhadap keinginan  masyarakat,  Pemerintah  Kota Cirebon  membuat  kebijakan  program pilloting  ekstrakurikuler  Madin  di  sekolah. Kebijakan  ini  sebagai  implementasi  Perda No.  10/2013.  Pemerintah  menghendaki anggaran madrasah diniyah dapat berkelanjutan,  tidak  bersifat  insidentil berupa  bantuan  sosial.  Oleh  karena  itu, anggaran untuk madrasah diniyah dititipkan di  Dinas  Pendidikan  Kota  Cirebon  melalui kegiatan  pilloting  ektrakurikuler  Madin  di sekolah.
Ada  sepuluh  sekolah  (5  SD  dan  5 SMP)  yang  menjadi  sekolah  pilloting ektsrakurikuler  Madin  di  sekolah  bekerja sama  dengan  MDT  sesuai  dengan jenjangnya,  yaitu;  SDN  Samadikun  dengan DTA  (Diniyah  Takmilyah  Awaliyah)  Sabilul Huda, SDN Panjunan dengan DTA Raudhatul Muntaha,  SDN  Pekalangan  dengan  DTA Darul  Fikr,  SDN  Agung  dengan  DTA Baiturrahman Merapi, SDN Kesambi Dalam
3 dengan DTA Nurul Hidayah. Untuk tingkat SMP;  SMPN  3  Pronggol  dengan  DTW (Diniyah  Takmiliyah  Wustha)  Salman  Huda, SMPN 13 dengan DTW Darul Fikr, SMPN 9 Kebon  Pelok  dengan  DTW  al-Munawaroh, SMPN  12  Ciperna  dengan  DTW  Raudhatul Taklimil  Qur’an  dan  SMPN  14  dengan DTW  Nurul  Huda.  Selain  sepuluh  sekolah pilloting  tersebut,  ada  sekolah  dasar  yang mengusung  keterpaduan  sekolah  dengan pendidikan keagamaan Islam, seperti; SD IT as-Sunnah, SD IT Cirebon Islamic School, SD IT Sabilul Huda, dan sekolah berbasis agama lainnya.
Antara  MDT  dan  sekolah  mempunyai peluang untuk diintegrasikan, baik secara  kelembagaan  ( mergering )  maupun koneksitas  mata  pelajaran  di  MDT  dengan Pendidikan  Agama  Islam  di  sekolah. Secara  kelembagaan,  SD  IT  as-Sunnah mengintegrasikan  MDT dan SD (mergering). Pengajar SD juga menjadi pengajar di MDT, mergering dilakukan  dengan  membuat jadwal  pembelajaran  terpadu  dalam  lima hari  sekolah.  Siswa  memperoleh  layanan pendidikan  formal  (kurikulum  SD)  dan kurikulum MDT (disesuaikan dengan visi dan misi sekolah) sejak pukul 07.00 hingga 16.00. Model  integrasi  ini  sangat  dimungkinkan dilakukan  oleh  penyelenggara  sekolah  dan madrasah  diniyah  karena  memiliki  otoritas penuh  terhadap  dua  satuan  pendidikan tersebut. Atau kerjasama antara sekolah dan MDT ( apple to apple ) atas inisiatif bersama. Integrasi seperti ini tanpa ada pengawasan yang baik menjadi tempat yang subur bagi pengembangan paham intoleran.
Model  penyelenggaraan  pendidikan seperti ini juga dapat kita lihat di sekolah- sekolah  yang  mengusung  keterpaduan kurikulum  sekolah  dengan  pendidikan
Integrasi Madrasah Diniyah Takmiliyah ke Sekolah di Kota Cirebon    (Abdul Basid)
keagamaan Islam. Keterpaduan
penyelenggaraan  MDT  dengan  sekolah formal  diatur  oleh  PP  55  tahun  2007, Pasal  25  ayat  (5)  yang  menyebutkan; “Penyelenggaraan MDT  dapat dilaksanakan secara  terpadu  dengan  SD/MI,  SMP/MTs, SMA/MA,  SMK/MAK  atau  pendidikan tinggi”. Bagaimana dengan sekolah reguler?
Untuk  memberikan  pendidikan  agama yang  lebih  di  sekolah,  Pemerintah  Kota Cirebon membuat kebijakan integrasi melalui progam  pilloting  ekstrakurikuler  madin  di sekolah. Kebijakan ini dapat dikembangkan dan  diberlakukan  secara  massif,  keduanya memiliki  potensi  untuk  diintegrasikan. Berikut  potensi  integrasi  MDT  ke  sekolah, dilihat  dari  kurikulum,  pendidik,  peserta didik, sarana dan prasarana, dan pembiayaan serta  pembinaan  dan  pengawasan  dengan penjelasan sebagai berikut:
1.  Kurikulum
Kurikulum  MDT  mempunyai  peluang dipadukan  dengan  mata  pelajaran Pendidikan  Agama  Islam  di  sekolah karena  memiliki  kesamaan  struktur kurikulum.    terdiri  atas  mata  pelajaran pendidikan  keagamaan  Islam,  paling sedikit meliputi; Al-Qur'an, al-
Hadis,  Fikih,  Akidah,  Akhlak,  Sejarah Kebudayaan  Islam  (SKI)  dan  Bahasa Arab.  Kurikulum  PAI  sekolah  dasar sesuai  Standar  Nasional  Pendidikan juga  mencakup  unsur-unsur  tersebut diajarkan  melalui  mata  pelajaran
PAI.  Integrasi  MDT  ke  sekolah  dapat dilaksanakan dengan integrasi ( connected )  kurikulum  keduanya  yang disesuaikan  dengan  tujuan  pendidikan agama  dan  penguatan  pendidikan karakter di sekolah.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut Pemerintah  Kota  Cirebon  membentuk tim  penyusun  kurikulum  yang  terdiri dari  unsur  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan,  Kementerian  Agama, Forum  Komunikasi  Diniyah  Takmiliyah (FKDT) dan Guru PAI.  Tim ini ditugaskan untuk  menyusun  kurikulum  yang dibutuhkan  dalam  pogram  tersebut sesuai dengan visi dan misi Pemkot serta bertugas  melakukan  monitoring  dan evaluasi.  Kurikulum  yang  disusun  oleh tim tidak dapat diterapkan secara ideal, pelaksanaan  ekstrakurikuler  madin terintegrasi  di  sekolah  dilaksanakan sesuai  dengan  kebutuhan  sekolah. Misalnya,  di  SDN  Samdikun  semua siswa  SD  menjadi  siswa  Madin.  Kelas 1  &  2  sebagai  kelas  persiapan  (I’dad) dengan mata pelajaran BTQ dan Praktek Ibadah. Sedangkan kelas 3 – 6 dianggap sebagai  1-4  MDT  mendapatkan  mata pelajaran; Fikih, SKI, Akidah Akhlak, dan Qur’an  Hadis  dan  BTQ  sebagai  mata pelajaran  pokok.  Berbeda  dengan  SD Samdikun, SDN Panjunan dan Kesambi Dalam hanya mengajar anak-anak kelas 1  &  2  (±50  anak)  dengan  materi  BTQ, hafalan  doa  dan  surat  pendek  serta praktek ibadah.
2.  Pendidik
Latar belakang pendidikan formal para pendidik  MDT  di  Kota  Cirebon  yang berjumlah 490 orang sangat bervariasi, meliputi; pendidik yang belum  sarjana (S1/D4)  sebanyak  tiga  ratus  tiga  belas orang atau sekitar 64% dari total jumlah pendidik. Pendidik yang sarjana (S1/D4) sebanyak seratus enam puluh lima orang atau  sekitar  34%,  dan  pendidik  yang telah  berpendidikan  S2  sebanyak  dua

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 65 - 82
belas  orang  atau  sekitar  2%  dari  total jumlah  pendidik.  Selain  latar  belakang pendidikan,  para  pendidik  juga  lemah dalam  pengelolaan  pembelajaran  dan pengadministrasian.  Hal  yang  menjadi kekuatan  dari  para  pendidik  adalah khidmah  untuk  mengajarkan  ilmu agama, sehingga mereka tetap bertahan untuk  mengajar  di  MDT  meskipun dengan honor yang sangat sedikit.
Integrasi  MDT  ke  sekolah  dapat memberikan peluang bagi para pendidik MDT yang telah mempunyai kualifikasi dan  kompetensi  dapat  memperoleh pendapatan  lebih  (misal:  tunjangan profesional atau insentif). Sekolah yang mengintegrasikan  MDT  mempunyai jadwal PAI yang lebih, diajar oleh banyak pendidik dan dapat dimasukkan dalam laporan  bulanan  sebagai  pendidik  PAI. Integrasi  juga  memberi  peluang  bagi pendidik  MDT  untuk  diangkat  sebagai guru  honorer  sekolah  negeri  sesuai dengan arahan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon (http://www.rakyatcirebon. co.id/2017/01/disdik-kekurangan- guru-pai-dan-olahraga.html). Selain peluang  tersebut,  para  pendidik  MDT yang tidak sarjana (Pendidikan Agama) atau  hanya  berpendidikan  pesantren dapat  terancam  tidak  bisa  mengajar MDT  terintegrasi. Sebab di dalam PMA No.  16/2010  tentang  Guru  Pendidikan Agama,  tidak  memberikan  peluang bagi  lulusan  pesantren  untuk  dapat mengajar  sebagai  guru  PAI.  PMA tersebut  menyebutkan  bahwa;  ”Guru Pendidikan  Agama  minimal  memiliki kualifikasi  akademik  Strata  1/Diploma IV,  dari  program  studi  pendidikan agama dan/atau program studi agama
dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan  memiliki  sertifikat  profesi  guru pendidikan agama”.
Status MDT yang terintegrasi ke sekolah perlu  diperjelas,  tetap  sebagai  MDT atau  merupakan  pengembangan  dari Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah. Bila  dianggap  sebagai  pengembangan PAI,  Kementerian  Agama  harus  dapat memperjuangkan dan memberdayakan lulusan pesantren sebagai pendidik PAI. Kementerian Agama dapat melalukan uji kompetensi  dan  memberikan  sertifikat pendidik terhadap pendidik MDT  yang tidak  memiliki  ijazah  formal  untuk menjadi Guru Agama Islam di sekolah. Uji kompetensi tersebut didasarkan pada PP  No.  55/2007  yang  menyebutkan, bahwa “peserta didik dan/atau pendidik di  pesantren  yang  diakui  keahliannya di  bidang  ilmu  agama  tetapi  tidak memiliki  ijazah  pendidikan  formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/ kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang,  dan  jenis  pendidikan  yang memerlukan,  setelah  menempuh  uji kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
3.  Peserta Didik Di  Kota  Cirebon,  peserta  didik  MDT tingkat  ula/Awaliyah  merupakan  usia pendidikan  dasar  (SD),  belum  banyak anak-anak  usia  Sekolah  Dasar  yang mendapatkan  layanan  pendidikan Diniyah Takmiliyah (MDT). Dari sembilan puluh  empat  MDT    hanya  4.340  anak usia sekolah dasar yang terlayani (EMIS Kemenag  Kota  Cirebon),  sedangkan jumlah  siswa  tingkat  pendidikan  dasar sebanyak  38.543  anak.  Artinya,  hanya 11-13%  anak  yang  baru  terlayani
madrasah  MDT  tingkat  ula/awaliyah, atau  sekitar  34.203  anak  belum terlayani.  Hal  ini  tidak  mengherankan, secara nasional anak-anak usia sekolah dasar  yang  terlayani  MDT  sebanyak 5.472.140 anak atau sekitar 21,14% dari total  jumlah  siswa  sekolah  dasar  yang berjumlah sekitar 25.880.512 anak.
Meskipun  kondisi  peserta  didik  kota Cirebon  tidak  dapat  digeneralisasi dengan kabupaten/kota lainnya, namun  dalam  Renstra  Kementerian Agama  2015-2019  disebutkan  bahwa pertambahan jumlah
lembaga pendidikan  MDT    tidak  menaikkan jumlah peserta didik secara signifikan.
Tabel 1. Jumlah Madrasah MDT
Berdasarkan Jenjang Tahun 2009-2013
Tahun Jumlah Jenjang Ula/Awaliyah Wustha Ulya 2009 74.067 62.370 9.137 2.560 2010 66.269 55.975 8.445 1.849 2011 73.081 60.834 9.759 2.488 2012 68.471 67.523 4.067 1.146 2013 74.401 73.536 4.774 1.353 Sumber:  Renstra Kemenag 2015 -2019 Tabel 2. Jumlah Santri Madrasah MDT Berdasarkan Jenjang Tahun 2009 – 2013 Tahun Jumlah Jenjang Ula/Awaliyah Wustha Ulya 2009 4.864.077 4.461.981 316.203 85.893 2010 4.903.819 4.393.999 410.907 98.913 2011 4.939.390 4.405.993 439.125 94.272 2012 4.329.141 4.068.258 193.131 67.752 2013 4.452.059 4.143.604 225.362 83.093
Sumber:  Renstra Kemenag 2015 -2019
Pada  tabel  1,  jumlah  MDT  tidak mengalami  peningkatan  bahkan  untuk jenjang  wustha  dan  ulya  mengalami penurunan  cukup  drastis  selama  lima tahun  (2009-2013).  Pada  jenjang  ula/ awaliyah,  jumlah  lembaga  mengalami peningkatan namun jumlah siswa yang
dilayani mengalami penurunan. Bahkan total  jumlah  siswa  yang  dilayani  oleh tiga  jenjang  MDT  tersebut  mengalami penurunan.  Artinya,  pertambahan jumlah lembaga di tingkat ula/awaliyah tidak  menaikkan  jumlah  peserta  didik yang terlayani.
Sedikitnya  jumlah  anak  yang  tidak terlayani, bisa jadi karena ketidaktahuan masyarakat  dan  lemahnya  partisipasi masyarakat  untuk  menyekolahkan anak di MDT. Seperti temuan Amirudin (2011),  bahwa  mayoritas  masyarakat di  Kota  Samarinda  tidak  berpartsipasi dalam  keterlibatan  menyekolahkan dan mengajak tetangga untuk menyekolahkan anak. Integrasi  mempunyai  peluang  untuk memberikan layanan pendidikan agama  Islam  yang  lebih  kepada  anak didik  di  tingkat  dasar.  Integrasi  sejalan dengan  kebijakan  program  penguatan pendidikan  karakter  (PPK)  melalui optimalisasi  peran  madrasah  diniyah. Dengan terintegrasi ke sekolah, seluruh siswa  SD  dapat  diwajibkan  mengikuti pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagai  upaya  penguatan  pendidikan karakter.  Bahkan  pemerintah  dapat memasyarakatkan  MDT  hingga  ke seluruh  pelosok  tanah  air,  dan  tidak memusat di Pulau Jawa.
Integrasi  MDT  ke  sekolah  merupakan sebuah  niatan  baik  dalam  rangka memasyarakatkan  pendidikan  diniyah, namun  tantangan  akan  menghadang laju  integrasi  tersebut.  Berdasarkan rasio  jumlah  MDT  dan  SD,  maka  satu MDT harus melayani siswa dua sekolah dasar.

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 65 - 82
Pilloting  ekstrakurikuler  madin  ke sekolah,  tidak  bisa  menyerap  semua peserta  didik  Sekolah  Dasar  untuk menjadi  siswa  MDT.  Hal  ini  karena Pemerintah Daerah membiarkan inisiatif tanpa pendampingan, misalnya di SDN Samdikun  dapat  melibatkan  seluruh siswa untuk menjadi siswa MDT namun di sekolah lainnya tidak bisa.
4.  Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan  kegiatan  belajar mengajar  MDT  di  Kota  Cirebon sebagian  besar  sudah  menggunakan lokal  (gedung)  sendiri,  kurang  lebih sekitar tujuh puluh tiga (73) MDT dan 21 lainnya dilaksanakan di masjid, musalla, rumah pribadi dan lainnya. Dari jumlah ruang  pembelajaran  yang  digunakan (260 ruang), 164 ruang dalam keadaan rusak  (Kemenag  Kota  Cirebon,  2017). Dengan  integrasi  MDT,  maka  untuk melayani  peserta  didik  dengan  rerata 30anak/kelas  (180  anak/SD)  maka tidak semua MDT yang memiliki ruang kelas  dapat  menampung  semua  anak tersebut.  Apalagi  MDT  yang  masih menggunakan  masjid  dan  musalla, karena  perbadingannya  1  MDT  harus melayani  anak  usia  SD  dari  2  sekolah. Penggunaan tempat ibadah atau ruang lainnya  diperbolehkan  dalam  PMA 13/2014. Peraturan tersebut merupakan bagian  dari  pengakuan  kesejarahan pembelajaran  MDT    yang  dilakukan  di masjid, musalla atau di tempat-tempat yang  memungkinkan  sebelum  adanya kelas yang representatif.
Dengan  menggunakan  ruang  kelas yang  terbatas  dan  memanfaatkan tempat  ibadah  merupakan  kekuatan eksistensi  MDT  selama  ini.  Pendidikan
diniyah  di  Sumatera  Barat  pendidikan diniyah  berkembang  dari  surau  ke surau.  Tuntutan  masyarakat  menengah ke  atas  dalam  layanan  pendidikan yang  berkualitas  menjadi  kelemahan tersendiri bagi MDT untuk memenuhinya dengan segala keterbatasan anggaran.
Integrasi  MDT,  memberikan  peluang untuk  pemenuhan  kebutuhan  ruang kelas  dan  perangkat  lainnya  untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan ruang  kelas  sekolah,  atau  mengatur pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan MDT  dan sekolah.Seperti yang dilakukan oleh MDT Sabilul Huda yang  dapat  memanfaatkan  fasilitas sekolah  untuk  pembelajaran  madin berikut  siswanya  menjadi  siswa  MDT. Pemanfaatan ruang kelas sekolah secara penuh  juga  berpotensi  mengancam terbengkalainya  wakaf  masyarakat kepada MDT.
5.  Pembiayaan Sumber  pembiayaan  MDT  dapat berasal  penyelenggara,  pemerintah, Pemerintah  Daerah,  masyarakat,  siswa, dan  sumber  lain  yang  sah  (PMA  No. 13/2014).  Sebagian  besar  (77  MDT) mengandalkan iuran orang tua sebagai sumber  utama,  dengan  besaran variatif  antara  sepuluh  hingga  dua puluh  ribu  rupiah.  Bahkan  ada  MDT membebaskan biaya pendidikan karena keterbatasan  orang  tua  dan  sebagai upaya  membangun  kesadaran  belajar agama.  Bentuk  iuran  dari  orang  tua meliputi iuran bulanan, iuran Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), ujian semester, dan ujian akhir dengan besaran sesuai kebutuhan lembaga. Pengeluaran biaya
Integrasi Madrasah Diniyah Takmiliyah ke Sekolah di Kota Cirebon    (Abdul Basid)
meliputi;  biaya  operasional,  pembelian perlengkapan  mengajar  dan  honor pendidik.  Untuk  biaya  pembangunan biasanya menggunakan bantuan masyarakat.
Honor  pendidik  antara  seratus  ribu hingga  lima  ratus  ribu  rupah,  bahkan pendidik  di  tiga  puluhan  madrasah memperoleh honor kurang dari seratus ribu  rupiah.  Honor  yang  diterima  para pendidik masih jauh dari Upah Minimum Kota  (UMK)  Cirebon  yang  telah ditetapkan  sebesar  Rp  1.608.945,00/ bulan pada tahun 2016. Dan pada tahun 2017 diprediksi mengalami peningkatan sebesar  Rp.  1.723.578,-  mengikuti  laju pertumbuhan  ekonomi  hingga    8,25% (http://www.pikiran-rakyat.com/jawa- barat/2016/11/21/hari-ini-umk- jaba r-
2017-ditetapkan-385322).
Meskipun demikian,  yang  menguatkan  para pendidik  MDT  tetap  mengajar  dengan honor kecil adalah panggilan hati untuk mengajar  agama  sebagai  amaliyah bekal kehidupan kelak di akhirat.
Dengan  masyarakat  yang  belum menyadari  pentingnya  pendidikan diniyah, sangat sulit MDT dapat menarik iuran dari orang tua. Banyak sedikitnya dipengaruhi  oleh  jumlah  peserta  didik yang  belajar  pada  madrasah  tersebut. Bila  mengacu  pada  penghitungan dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS),  setiap  anak  sebesar  800.000/ tahun,  artinya  tiap  bulan  kurang  lebih dibutuhkan  67.000  untuk  operasional pendidikan/anak.
Dengan  Integrasi,  peluang  stabilitas jumlah  peserta  didik  dapat  terjaga hingga  kelulusan.  Infak syahriyah dapat  dimaksimalkan  oleh  Komite
Sekolah,  dengan  salah  satu  fungsinya menggalang  dana  dan  sumber  daya pendidikan  lainnya  dari  masyarakat. Sekolah  juga  dapat  mengalokasikan anggaran penyelenggaraan MDT terintegrasi melalui dana BOS sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib.  Pemerintah  Daerah  (Pemda) dapat  langsung  menyalurkan  biaya operasional  MDT    secara  periodik melalui anggaran Dinas Pendidikan.
Selain  peluang  perolehan  anggaran pendidikan  dari  Pemerintah  Daerah, pemanfaatan  biaya  terancam  tidak efektif.  Dalam  pengelolaan  dana program pilloting ekstrakurikuler madin ke  sekolah,  anggaran  sebesar  30  juta hanya  diperuntukkan  untuk  20  anak, meskipun  sekolah  dapat  mengelola anggaran  tersebut  untuk  semua  siswa seperti  di  SDN  Samadikun.  Alokasi anggaran  untuk  honor  penyelenggara dan  guru  berpotensi  menimbulkan kecemburuan sosial diantara guru MDT, baik satu MDT maupun lainnya. Tenaga yang  dibayar  dari  anggaran  tersebut adalah  dua  penyelenggara  (Kepala  SD dan MDT), dan tiga pengajar (Guru PAI, Guru MDT dan lainnya). 3
6.  Pengawasan dan Pembinaan
Pengawasan  dan  pembinaan  satuan pendidikan  agama  menjadi  tugas  dan fungsi dari pengawas pendidikan agama dan  madrasah  (Pengawas).  Sembilan belas  Pengawas  Kemenag  belum mencukupi untuk mengawasi madrasah dan pendidik PAI di sekolah.Paling tidak masih  dibutuhkan  lima  Pengawas  lagi
3 Dimaksudkan  dengan  guru  lainnya,  ada  yang memanfaatkan guru MDT seperti di SDN Samadikun dan ada yang melibatkan guru honorer seperti di SDN Kesambi Dalam 3.

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 65 - 82
untuk  memenuhi  syarat  minimal  rasio pengawas  dengan  madrasah/pendidik PAI, 1:7 madrasah dan 1:20 pendidik PAI (PMA No.2/2012). Dalam PMA tersebut pendidikan keagamaan (termasuk MDT) belum masuk sebagai objek pengawasan dan  pembinaan  karena  termasuk  pada pendidikan  nonformal.  Lain  halnya dengan  satuan  pendidikan  nonformal dan  informal  yang  berada  di  bawah pembinaan  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan,  pengendalian  mutu dan evaluasi dampak program tersebut dilakukan  oleh  penilik  pendidikan (Permendikbud No. 98/2014).
Pengawasan  dan  pembinaan  MDT diberikan  kepada  pengawas  Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai  tugas  tambahan  yang  dikenal dengan Pengawas RAMIDIN (RA, MI, & Diniyah).  Pembinaan  dilakukan  sesuai dengan  permintaan  penyelenggara MDT  atau  Forum  Komunikasi  Diniyah Takmiliyah  (FKDT)  sebagai  narasumber pertemuan  rutin  bulanan.  Keterlibatan pengawas  saat  diselenggarakan  ujian sebagai  tim  monitoring  pelaksanaan ujian MDT.
Dengan  integrasi,  penyelenggaraan MDT  dapat  memperoleh  pengawasan dan  pembinaan  yang  lebih  baik  oleh Pengawas  PAI,  karena  merupakan pengembangan  mata  pelajaran  PAI. Kedua  lembaga  tersebut  merupakan satuan  pendidikan  Islam  di  bawah direktorat  yang  berbeda.  MDT  berada di  bawah  pembinaan  Direktorat Pendiidkan  Diniyah  dan  Pondok Pesantren (Dit PD Pontren), sedangkan PAI  berada  di  bawah  pembinaan Direktorat Pendidikan Agama Islam (Dit
PAIS).  Kedua  direktorat  tersebut  harus terlibat apabila akan dilakukan integrasi MDT dan PAI secara nasional.
7.  Peraturan  Daerah  dan  Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Pemerintah  Kota  Cirebon  menerbitkan Perda No. 10/2013 tentang Pendidikan Diniyah  Takmiliyah,  diimplementasikan melalui  pilloting project ekstrakurikuler MDT    di  lima  SD  dan  lima  SMP.  Perda tersebut  menguatkan  MDT  untuk terlibat  dalam  pembangunan  karakter anak  melalui  pendidikan  keagamaan Islam  di  sekolah.  Implementasi  Perda, bisa  berjalan  tidak  efektif  tergantung anggaran  daerah  dan political  will pemangku  kepentingan  yang  dapat mengancam keberlangsungan program tersebut.
Di tingkat Nasional, kebijakan program Penguatan  Pendidikan  Karakter  (PPK) melalui  Peraturan  Presiden  (Perpres No.  87/2017)  memberikan  posisi penting  MDT    untuk  lebih  berperan dalam  penguatan  karakter  anak melalui  kegiatan  ekstrakurikuler  di sekolah.  Disebutkan  bahwa  sekolah dapat  menyelenggarakan  kegiatan ekstrakurikuler  kegiatan  keagamaan, meliputi;  pesantren  kilat,  ceramah keagamaan,  katekisasi,  retreat,  dan/ atau  baca  tulis  Al-Qur'an  dan  kitab suci lainnya. Penyelenggaraan kegiatan dapat  bekerjasama  antara  satuan pendidikan  formal,  nonformal  dan lembaga keagamaan.

## PENUTUP
Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa penguatan pendidikan karakter pada anak-
Integrasi Madrasah Diniyah Takmiliyah ke Sekolah di Kota Cirebon    (Abdul Basid)
anak  usia  sekolah  pada  semua  jenjang pendidikan  untuk  memperkuat  nilai-nilai moral,  akhlak,  dan  kepribadian  peserta didik  dengan  memperkuat  pendidikan karakter  yang  terintegrasi  ke  dalam  mata pelajaran. Perpres No. 87/2017 menguatkan Permendikbud  No.  23/2017  dapat  menjadi landasan  penguatan  pendidikan  karakter melalui integrasi MDT dan sekolah.
MDT  &  Sekolah  memiliki  potensi diintegrasikan  baik  secara  koneksitas ( connected )  muatan  kurikulum  keduanya seperti  yang  dilakukan  oleh  Pemkot  Kota Cirebon  yang  mengintegrasikan  MDT ke  sekolah  melalui  pilloting  program ekstrakurikuler  madin.  Integrasi  juga dapat  dilakukan  sebagai  keterpaduan kelembagaan  (mergering)  karena  dalam satu pengelolaan oleh yayasan, seperti yang dilakukan  oleh  SD  IT  as-Sunnah.  Dengan konsep  lima  hari  sekolah,  SD  IT  as-Sunnah tidak  mengalami  kendala  berarti  dengan pembelajaran  keagamaan  anak  didiknya, karena  materi  MDT include dalam  jadwal pelajaran sekolah.
Integrasi  MDT  dan  sekolah  akan memperoleh beberapa keuntungan, antara  lain;  1)  manajemen  pengelolaan –  perencanaan,  ketenagaan,  kesiswaan, pembiayaan,  sarana  dan  prasarana,  serta pengawasan  dan  pembinaan  –  akan menjadi  lebih  baik;  2)  implementasi  Perda Pendidikan Diniyah Takmiliyah  lebih efektif; 3)  semua  peserta  didik  di  sekolah  dapat terlayani Pendidikan MDT; dan 4) penguatan pendidikan  karakter  secara  massif  dapat dilakukan  melalui  ektrakurikuler  MDT terintegrasi.
Adapun kerugian yang mungkin muncul dari integrasi ini adalah gedung MDT yang
tak  digunakan  lagi  untuk  pembelajaran dan  beberapa  guru  MDT  yang  tidak  dapat mengajar karena kualifikasi dan kompetensi pendidik  serta  posisi  lemah  MDT  sebagai salah  satu  bentuk  pengembangan  minat dan  bakat  melalui  ekstrakurikuler  harus dipertimbangkan ulang. Penguatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan keagamaan bukan sebagai bentuk pengembangan minat dan bakat melainkan kebutuhan  asasi  manusia  untuk  menjadi manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.    Selain  itu, kerjasama yang tidak seimbang antara MDT dan Sekolah membentuk sikap superioritas kelembagaan karena kepemilikan anggaran.
Meskipun  memiliki  potensi  dilakukan integrasi  MDT  ke  sekolah,  namun  harus disusun  langkah-langkah  persuasif  agar tidak  menimbulkan  gejolak  di  masyarakat. Membuat  panduan  dan  petunjuk  teknis MDT  terintegrasi,  melakukan  sosialisasi program, memberikan penganggaran yang cukup  dan  berkesinambungan,  melakukan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi program.  Sehingga  rasa  khawatir  atas terancamnya  proses  pembelajaran  dan eksistensi  MDT  tidak  menjadi  kenyataan. Dan  MDT  sebagai  lembaga  pendidikan keagamaan Islam rahmatan lil alamin tetap terjaga  tanpa  disusupi  oleh  pemahaman Islam intoleran meski dilakukan integrasi.
Dinas  Pendidikan,  Kementerian  Agama dan  FKDT  Kota  Cirebon  harus  melakukan sosialisasi  tentang  MDT  terintegrasi  agar tidak terjadi salah paham tentang integrasi tersebut. Ketiga stakehoalder ini juga harus membuat  tim  kurikulum,  monitoring  dan evaluasi penyelenggaraan MDT  terintegrasi agar  tetap  berkesinambungan.  Pemerintah Kota  Cirebon  harus  memberlakukan  MDT

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 65 - 82
terintegrasi  secara  massif  sebagai  bentuk penguatan  pendidikan  karakter  di  sekolah dan menganggarkan program tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kesuksesan  penelitian  ini  bukan  menjadi otoritas  penulis,  melainkan  melibatkan banyak  pihak  hingga  adanya  tulisan ini.  Terima  kasih  penulis  ucapkan  pada Kemenag  Kota  Cirebon  terutama  Seksi Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok  Pesantren,
Kepala  Dinas  Pendidikan  Kota  Cirebon dan  jajaranya,  Kepala  SD  pilloting  project ekstrakurikuler  MDT,  ketua  FKDT  Kota Cirebon (Mujtahid) yang menemani peneliti untuk  mengumpulkan  data  dan  para penyelenggara  madrasah  MDT    di  Kota Cirebon.  Ucapan  terima  kasih  juga  penulis sampaikan  Kepala  Balai  Litbang  Agama Jakarta  beserta  staf  Tata  Usaha  yang  telah menyiapkan  segala  administrasi  terkait penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA Buku:
Amirudin, 2011. “Penyelenggaraan Madrasah Diniyah di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (Analisis Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat terhadap Madrasah Diniyah”. Jurnal al Qalam , Volume 17, No. 2:296 – 305.
Balai  Litbang  Agama  Jakarta,  2015. Laporan  Penelitian  Penyelenggaraan  Madrasah  MDT  dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal . Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan – Balai Litbang Agama Jakarta.
Basid,  Abdul.  2015.  “Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Dalam  Perspektif  Standar  Pelayanan  Minimal  di Kabupaten Cirebon”. Jurnal Penamas , Volume 28, No. 3: 445-462.
Hendropuspito, D., 1989. Sosiologi Sistematik . Yogyakarta: Kanisius
Hutabarat  &  Huseini,  2006. Proses,  Formasi  dan  Implementasi  Manajemen  Strategik  Kontemporer: Operasionalisasi Strategi . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Kemenag Kota Cirebon, 2017. EMIS Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
Kementerian Agama RI, 2015. Kementerian Agama Dalam Angka 2014 . Jakarta: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2106. Kajian dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter.
Kementerian  Pendidikan  Nasional,  2010. Pengembangan  Pendidikan  Budaya  dan  Karakter  Bangsa . Jakarta: Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerin Pendidikan Nasional.
Mubarok, Apip. 2011. “Efektivitas Kolaborasi Manajemen Pembelajaran Madrasah MDT Wustha dan Pendidikan  Agama  Islam  dalam  Membentuk  Perilaku  Agama  Siswa  di  SMP  Negeri  1  Anjatan Kabupaten Indramayu”. Tesis , IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Muhaemin, 2012. “Problematika Madrasah Diniyah di Kota Paloppo Sulawesi Sleatan Pasca Otonomi Daerah”. INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan . Volume 6. No. 2.
Mulyasa, 2007. Manajemen Berbasis Sekolah . Cet. VII. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Integrasi Madrasah Diniyah Takmiliyah ke Sekolah di Kota Cirebon    (Abdul Basid)

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 65 - 82
Nasution, S., 2008. Asas-Asas Kurikulum . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Pierce and Robinson, 2007. Manajemen Strategis – Formulasi, Implementasi dan Pengendalian . Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
Renstra Kementerian Agama RI Tahun 2015-2019.
Soebahar, 2013. Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas . Jakarta: Rajawali Pers.
Suhadi, dkk., 2014. Politik Pendidikan Agama: Kurikulum 2013 dan Ruang Publik Sekolah . Yogyakarta: Center for Religious dan Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gajahmada.
Yusron Pora, 2004. Selamat Tinggal Sekolah . Yogyakarta: Media Pressindo.

## Internet:
Fathoni.  2016.  “Bagaimana  Respon  Masyarakat  Soal  Full  Day  School?”,  Suara  Nahdhatul  Ulama, Agustus 2016. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2017 di  http://www.nu.or.id/post/read/70324/ bagaimana-respon-masyarakat-soal-full-day-school
Azizah, Nur. 2017. “Mendikbud: Bukan Full Day School Melainkan Penguatan Pendidikan Karakter”, METROTVNEWS.COM, Juli 2017. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2017 di http://news.metrotvnews. com/politik/Rb1OLOdK-mendikbud-bukan-full-day-school-tapi-penguatan-pendidikan-karakter
Resmini, Novi. Model-model Pembelajaran Terpadu. Universitas Pendidikan Indonesia. Diakses dari http:// file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BHS._DAN_SASTRA_INDONESIA/196711031993032- NOVI_RESMINI/MODEL_PEMBELAJARAN_TERPADU.pdftanggal 24 Oktober 2017

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagaman.
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012.
Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.
Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.