## SUMBANGSIH KERAJAAN MUSLIM INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN PERADILAN ISLAM: ANALISIS HISTORICAL LEGAL APPROACH

## Muhammad Siddiq Armia
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniy Jl. Syeikh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam-Banda Aceh Email: msiddiq@ar-raniry.ac.id & muhammad.siddiq.armia@gmail.com
Abstract: Islamic kingdom  in  Indonesia  made significant role  in  spreading  and enforcing Islamic  law. Islamic  kingdom  not  only  as a  kingdom  but  also  plays their significant role in Islamic tribunal process. Each kingdom has their own judge who came from Islamic scholar school. If they have many difficulties in solving problems, they will invite other Islamic scholar from other kingdom to give their opinion. The Islamic  scholar  has  habitual  in  writing  books  which  is  used  for  further  Islamic scholar. Shiratul Mustaqim (Pathway), which was written by Nuruddin Arraniry, was one of famous book among Islamic scholar at that time.

## Kata Kunci: Sejarah Hukum, Kerajaan Muslim Indonesia, Peradilan Islam

## I.  PENDAHULUAN
Historical legal approach adalah pendekatan sejarah hukum yang digunakan untuk  melihat  keberlangsungan suatu  aktivitas  hukum,  yang  terjadi  pada  masa  lalu disuatu  wilayah  tertentu.  Dalam  artikel  ini  penulis  akan  melihat  tentang  aktivitas peradilan  Islam  yang  terjadi  pada  rentang  kerajaan-kerajaan  Islam  di  nusantara. Dalam  penyebaran  hukum  Islam  mempunyai  keterkaitan  antara  satu  daerah  dengan daerah  lainnya. Hal  ini  disebabkan  oleh  persaman  rujukan  kitab-kitab  fiqh  dari pengikut  imam  Syafi’i  (Syafi’iyah)  yang  dibawa  oleh  para  pedangang -pedagang muslim  yang menyiarkan  Islam pada waktu itu lebih dominan dari mazhab-mazhab lain.
Untuk  menyebut  sekedar  contoh  dapat  dikemukakan  nama  Nuruddin  ar- Raniry (yang hidup di abad 17 M) menulis buku hukum Islam dengan judul Shirathal Mustaqim (jalan  yang lurus) pada tahun 1628, Menurut Hamka, kitab hukum  Islam yang  ditulis oleh  ar-Raniry  itu  merupakan  kitab  hukum  Islam  yang  pertama disebarkan  keseluruh  Indonesia  oleh  Syech  Muhammad  Arsyad  al-Banjari,  yang menjadi  mufti  di  Banjarmasin,  kitab  hukum Shirathal  Mustaqim itu  diperluas  dan
diperpanjang  uraiannya  dalam Sabilal  Muhtadin dan  dijadikan  pegangan  oleh  umat Islam dalam menyelesaikan sengketa antara umat Islam di daerah kesultanan Banjar dan  daerah-daerah  lain.  Didaerah  kesultanan  Palembang  dan  Banten,  terbit  pula beberapa  Kitab  hukum  Islam  yang  dijadikan  pegangan  oleh  umat Islam  dalam menyelesaikan  berbagai  masalah  dalam  hidup  dan  kehidupan  mereka,  masing- masing di tulis oleh Syeikh Abdus Samad Nawawi al-Bantani. 1 Hukum Islam di ikuti dan  dilaksanakan  juga  oleh  para  pemeluk  agama  Islam  dalam  kerajaan-kerajaan Demak,  Jepara,  Tuban,  Gresik  dan  Kemudian  Mataram.  Ini  dapat  dibuktikan  dari karya  para  pujangga  yang  hidup  di  masa  itu.  Diantaranya  Kutaragama,  Saninatul Hukum dan lain-lain.
Persamaan  yang  ada  dalam  pelaksanaan  hukum  Islam  sebelum  masa penjajahan  Barat  terletak  pada  pelaksanaan  hukum  perdata  sedangkan  pada pelaksanaan hukum pidana masih mengalami beragam putusan.
Kalau membicarakan masalah hukum Islam secara umum rasanya terlalu luas untuk  dibahas,  oleh  karena  itu  mempersempit  bahasan  penulis  mencoba  membahas praktek  peradilan  hukum  pidana  Islam  yang  dilaksanakan  oleh  kerajaan-kerajaan Islam  sebelum  penjajahan  bangsa  Barat.  Kerajaan-kerajaan  yang  akan  dibahas merupakan  kerajaan-kerajaan  Islam  yang  sangat  berpengaruh  dalam  pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.
Suatu  karya  ilmiah  memerlukan  dasar    pada  metode-metode  penelitian tertentu.  Hal  ini  dikarenakan  setiap  penulisan  ilmiah,  yang  biasanya  dituangkan dalam bentuk tulisan, seharusnya bersifat objektif. Artinya adalah pikiran, pendapat dan  materi  pembahasan  haruslah  logis,  sistematis  dan  sesuai  denga  data  dan  fakta yang  ada. 2 Dalam  menyusun  makalah  ini,  penulis  menggunakan  metode kepustakaan,  yaitu  bahan  yang  dijadikan  referensi  diperoleh  dari  undang-undan, buku-buku,  literatur,  kamus  serta  ensiklopedia  yang  berkaitan  dengan  disiplin  ilmu Sejarah dan berkaitan dengan topik yang dibahas.
Hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan Syari’at Islam mempunyai tiga pengertian: Pertama: sebagai  keseluruhan  agama  yang  dibawa  oleh  Nabi ____________
1 Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama (Kumpulan  Tulisan),Cet.  1,  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 190-193.
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Sejarah Hukum, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 17
Muhammad. Secara  etimologi,  kata Syarî’at berarti  jalan  yang  membekas  menuju air.  Agama  adalah  seperti  air  yang  menjadi  sumber  kehidupan.  ‘A.  Yusuf  Ali menyebut syari’at sebagai the right way of religion (jalan agama yang benar).
Kedua: keseluruahan nushûsh (teks- teks)  Qur’an  dan  Sunnah  yang merupakan nilai-nilai hukum yang berasal dari wahyu Allah. Kajian Islam mengenal tentang ayat-ayat al-ahkâm dan Hadits-hadits al-ahkâm dengan jumlah yang terbatas. ‘Abd  al -Wahhab  al-Khallaf,  misalnya,  mengklasifikasikan  ayat-ayat  hukum  yang berkenan dengan keluarga sebanyak 70 ayat, pidana 30 ayat, yurisdiksi dan prosedur hukum 13 ayat, internasional 25 ayat, dan ekonomi serta keuangan 10 ayat.
Ketiga: pemahaman para ahli terhadap hukum yang berasal dari wahyu Allah dan hasil ijtihad yang berpedoman kepda wahyu Allah. Pemahaman  yang ketiga ini disebut fiqh atau pemahaman fuqaha’ dlam masalah tertentu menyangkut perbuatan individu  manusia  sebagai  orang  meukallaf.  Fiqh  terdiri  dari  pemahaman  terhadap teks-teks.  Karena  melibatkan  dya  piir  dan  analisis,  maka  terdapat lebih  dari  satu pemahaman  terhadap  nilai-nilai  yang  berasal  dari  wahyu.  Kesarjanaan  Islam  dalam bidang  hukum  telah  melahirkan  berbagai  pemahaman  dalam  bentuk  aliran  yang disebut mazhab fiqh.
Sebagai ad-dîn ,  Syarî’at  Islam  sebenarnya  mencakup  segi  keyakina n  dan segi  amalan dalam  agama, tetapi menurut pemahaman fuqahâ, istilah ini  digunakan secara  khusus  untuk  menunjukkan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berhubungan dengan  perbuatan  manusia  (al-ahkâm  al-âmaliyyah)  atau  ketentuan-ketentuan kerajaan  membebani  yang  menyangkut  perbuatan  manusia  (al-ahkâm  al-taklîfiyyah al- ‘amaliyah ). 3
Jadi  yang  dimaksud  sejarah  hukum  Islam  sebelum  penjajahan  Barat  adalah kejadian-kejadian penting tentang hukum Islam yang terjadi di masa lalu khususnya sebelum penjajahan bangsa Eropa masuk ke Indonesia.
____________
3 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999),hal 36, mengutip Yûsuf Hâmid  al- ‘Alim, al-Maqâshid  al- ‘Ammah  lî asy-Sy arî’ah  al -Islâmiyyah, (Riyadh:  Ad-Dâr  al- ‘Ilmiyyah li al -Kitâb al-Islâmî, 1415/1994), hlm.19- 20
II. Pola-pola Dakwah Islam di Indonesia.

## 1.   Pola dakwah Kompromis
Pola  dakwah  Kompromis  ialah  pola  dakwah  Islam  yang  tidak  begitu mempermasalahkan  kebiasaan-kebiasaan  dan  kepercayaan-kepercayaan  yang  ada  di dalam  masyarakat.  Pada  waktu  itu  animisme  masih  ditolerir  selama  tidak  merusak substansi dari Islam itu sendiri. Seperti masih dibiarkannya pemberian sesaji di Jawa, pesta  pantai  di  bulan  Shafar  dengan  membuang  kepala  kerbau  di  laut  seperti  yang terjadi di Aceh dan lain sebagainya.

## 2. Pola dakwah Non Kompromis
Pola  dakwah  Non  Kompromis  ialah  pola  dakwah  Islam  yang  berpodoman kepada  Syari’at  tanpa  ada  toleransi  terhadap  kebiasaan -kebiasaan  dan  kepercayaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan syari’at. Pola dakwah ini bersifat sangat radikal  terhadap  pemisahan  antara  yang haq dan  yang bathil,  tidak  boleh  ada percampuran antara keduanya.
Masing-masing  pola  tersebut  mempunyai  kelebihan  dan  kekurangannya masing-masing.  Pola  dakwah  yang  Kompromis  lebih  banyak  mendapatkan  simpati dari  masyarakat  karena  sifatnya  lebih  cenderung  kepada  pembauran  dengan mengedepankan  pendekatan  budaya  masyarakat  setempat  sehingga  dakwah  Islam dapat.  Namun  pola  dakwah  seperti  ini  memakan  waktu  yang  sangat  lama  untuk merubah  kebiasaan-kebiasaan  dan  kepercayaan  dalam  masyarakat. Hal  ini  terbukti masih  banyak  ditemukan  sampai  sekarang  animisme  dalam  masyarakat  yang  masih dipraktekkan.
Pola  dakwah  Islam  Non  Kompromis  lebih  mengarah  kepada  arah  radikal sehingga kurang mendapat simpati dari masyarakat. Pola ini lebih cocok digunakan dalam  dakwah  bagi  orang-orang  yang  telah  menganut  Islam  bukan  untuk orang- orang yang baru mengenal Islam. Sebagai contoh pola pendekatan Non Kompromis adalah  seperti  yang  dilakukan  Syekh  Burhanuddin  seorang  ulama  dari Minangkabau, 4 dia  secara  tegas  menekankan  pemisahan  antara  hukum adat  yang
____________
bertentangan  dengan  syari’at,  seperti  tentang  pembagian  warisan  dalam  adat Minangkabau. Di Indonesia pola ini sangat sedikit digunakan dalam pengembangan dakwah  Islam  sehingga  tidak  banyak  tercatat  daerah-daerah  yang  dakwah  Islamnya di kembangkan dengan pola ini.

## III.PERANAN KERAJAAN ISLAM DI NUSANTARA DALAM PELAKSANAAN PERADILAN ISLAM.
Pelaksanaan hukum Islam, khususnya yang menyangkut hukum perdata Islam mempunyai kesamaan di antara kerajaan-kerajaan  Islam pada waktu itu. Sedangkan pelaksanaan  hukum  pidana  Islam  mengalami  keragaman  dalam  pelaksanaannya. Hanya sebagian kecil kerajaan Islam pada waktu itu yang benar-benar melaksanakan hukum  pidana  Islam  murni.  Pada  umumnya  pelaksanaan  hukum  pidana  masih mengikuti hukum setempat, diantara kerajaan-kerajaan itu adalah:

## 1. Kerajaan Samudera Pasai
Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke 13 dan 14 Masehi yang di mulai di kerajaan Samudera Pasai. 5 Penyiaran Islam ini di bawa oleh para pedagang-pedagang dari  Hadramaut  dan  Gujarat  India  dan  sebagian  kecil  dari  orang-orang  Persia. Perkembangan  Islam  pada  masa  ini  lebih  dominan  di  daerah-daerah  pesisir  pantai yang  lebih  dekat  dengan  pelabuhan  sedangkan  di  daerah-daerah  pedalaman  Islam lebih sedikit karena terbatasnya transportasi pada saat itu.
Sejarah  Islam  mencatat  Samudera  Pasai  adalah  kerajaan  Islam  pertama  di Indonesia. Kerajaan ini berdiri setelah Rajendra I dari India 102-1024 tidak berhasil menundukkan  daerah  itu.  Pada  saat  Raja  kehilangan  simpati  penduduk  setempat sehingga  menyebabkan  kekalahannya.  Tercatat  Malikus  Saleh  adalah  raja  yang ____________ 4 Setelah  belajar  dari  seorang  ulama  terkenal  di  Aceh  yaitu  Syeikh  Abdurrauf  As-Singkili,  Syeikh Burhanuddin  kembali  lagi  ke  kampung  halamannya  di  Minangkabau  dan  melakukan  pembaharuan hukum  Islam  di  Minangkabau  dengan  mendirikan  Sekolah  Agama  di  Pemasiangan,  Kapeh-kapeh (Padang  Panjang),  Ahmad  Ibrahim,  Sharon  Siddique  and  Yasmin  Hussain, Reading on  Islam  in Southeast  Asia,  (Adat  and  Islam: An  Examination  of Conflict  in  Minangkabau,  article  by  Taufik Abdullah), Institute of  Southeast Asian Studie Heng Mui Keng Terrace,  Singapore, 1985. hlm. 96
5 Harun  Nasution, ed., Sejarah Ringkas Islam Sejak Kelahirannya Sampai Perkekembangannya pada Pertengahan Pertama Abad Keduapuluh, Cet.2, (Jakarta: Djambatan, 1994), hlm.25.
menduduki  tahta.  Raja  inilah  yang  pertama  kali  sebagai  penguasa  beragama  Islam, dengan kerajaannya yang bernama Samudera Pasai. 6 Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan Islam yang menerapkan hukum pidana Islam.
Menurut  Hamka,  dari  Pasailah  dikembangkan  paham  Syafi’i  ke  kerajaan - kerajaan  Islam  lainnya  di  Indonesia,  bahkan  setelah  kerajaan  Islam  Malaka  berdiri (1400-1500  M)  para  ahli  hukum  Islam  Malaka  datang  ke  Samudera  Pasai  untuk meminta kata putus mengenai berbagai masalah  hukum  yang mereka jumpai dalam masyarakat. 7
Pelaksanaan  hukum  Islam  menyatu  dengan  pengadilan  dan  diselenggarakan secara  berjenjang.  Tingkat  pertama  dilaksanakan  oleh  pengadilan  tingkat  kampung yang dipimpin oleh keuchik. Pengadilan  itu hanya menangani perkara-perkara ringan sedangkan  pengadilan  tingkat  pertama  dapat  mengajukan  banding  kepada ulee balang (pengadilan  tingkat  kedua).  Selanjutnya  dapat  di  lakukan  banding  kepada Sultan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang keanggotaannya terdiri atas Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandhara, dan Faqih (ulama). 8
Pelaksanaan hukum pidana Islam di telah dilaksanakan dikerajaan ini, seperti pelaksanaan hukuman rajam untuk Meurah Pupoek, seorang anak raja yang terbukti melakukan zina. Pelaksanaan hukum Islam pada kerajaan ini tidak mengenal jabatan atau  golongan,  mulai  dari  keluarga  kerajaan  sampai  rakyat  biasa  apabila  terbukti melanggar  hukum  Islam  pasti  akan  mendapatkan  hukuman  yang  setimpal  dengan perbuatannya.
____________ 6 Samsul  Whidin  dan  Abdurrahman, Perkembangan  Ringkas  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Cet.  1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1984), hlm. 24
7 Muhammad Daud Ali, Loc.cit .
8 Cik Hasan Basri, MS., Peradilan Agama di IndonesiaI. Cet.3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000) hlm. 113
Hirarki Peradilan pada di kerajaan Samudera Pasai:

## 2. Kerajaan Mataram
Sebelum Sultan Agung menjadi Sultan Mataram, hukum Islam tidak banyak berpengaruh di kalangan kerajaan. Banyak di antara mereka memeluk agama Hindu. Pada  masa  Sultan  Agung  memerintah  (1613-1645),  hukum  Islam  hidup  dan berpengaruh  besar  di  kerajaan  itu.  Pernyataan  ini  dapat  dibuktikan  dengan berubahnya  tata  hukum  di  Mataram,  yang  mengadili  perkara-perkara  yang membahayakan keselamatan kerajaan. Istilah pengadilan untuk ini adalah Kisas. Satu istilah  yang  sebenarnya  dalam  bahasa  aslinya. 9 Kerajaan  ini  tidak  sepenuhnya menerapkan  hukum  pidana  Islam.  Hukum  pidana  hanya  diterapkan  dalam  masalah Bughah (pemberontakan).
Tak  hanya  di  daerah  kekuasan  Sultan  Agung  saja, tetapi  di  pesisir  sebelah utara Jawa, utamanya di Cirebon hukum Islam utamanya yang berhubungan dengan masalah-masalah  kekeluargaan  amat  banyak  berpengaruh.  Tercatat  di  Priangan misalnya,  adanya  Pengadilan-pengadilan  Agama  yang  mengadili  perkara  yang dewasa  ini  masuk  kepada  masalah-masalah  subversif.  Pengadilan  ini  merupakan suatu peradilan yang mengambil pedoman kepada rukun-rukun yang ditetapkan oleh penghulu, yang tentu saja adalah pemuka-pemuka agama di kerajaan.
Sistem  pengadilan  di  Cirebon  dilaksanakan  oleh  tujuh  orang  Menteri  yang mewakili  tiga  Sultan,  yaitu  Sultan  Sepuh,  Sultan  Anom,  dan  Panembahan  Cirebon.
____________
9 Mr.R.Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 18

## MAHKAMAH AGUNG
Tingkat Akhir ULEE BALANG Tingkat Kedua KEUCHIK Tingkat Pertama
Segala  acara  yang  menjadi  sidang    itu  diputuskan  menurut  Undang-Undang Mataram, Jaya Lengkara, Kontra Menawa dan Adilullah. Namun demikian, satu hal yang  tidak  dapat  dipungkiri,  bahwa  kedalam  Papakem  Cirebon  itu  telah  tampak adanya pengaruh hukum Islam.
Pengadilan  Pradata, 10 yang  ada  pada  saat  itu  diubah  menjadi  Pengadilan Surambi,  yang  dilaksanakan  di  serambi-serambi  mesjid.  Pemimpin  pengadilan, mekipun  prinsipnya  masih  tetap  di  tangan  Sultan  telah  beralih  ke  tangan penghulu yang  di  dampingi  beberapa  orang  alim  ulama  dari  lingkungan  pesantren  sebagai anggota  majelis.  Keputusan  Pengadilan  Surambi  berfungsi  sebagai  nasihat  bagi Sultan  dalam  mengambil  keputusan  yang  bertentangan  dengan  Pengadilan Surambi. 11
Hirarki Peradilan pada di kerajaan Mataram:

## 3. Kerajaan Banjar
Kapan masuknya Islam ke kerajaan Banjar atau Kalimantan Selatan tidak ada yang  dapat  menetapkan  dengan  pasti.  Namun  demikian  setidaknya  masuk  dan berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan dapat terjadi pada abad ke-16. 12 Hukum Pidana  murni  dilaksanakan  di  kerajaan  ini,  hal  ini  terbukti  dengan  adanya  hukum
____________
10 Pengadilan Pradata adalah  pengadilan  yang  perkaranya  langsung  di  tangani  oleh  Raja.  Perkara- perkara  Pradata  pada  umumnya  adalah  perkara-perkara  yang  dapat  membahayakan  mahkota  dan membahayakan  keamanan  dan  ketertiban  negara,  misalnya  membikin  kerusuhan  di  dalam  negeri, pembunuhan, penganiayaan, permokan, pencurian (dalam keadaan-keadaan tertentu) dan sebagainya, perkara  semacam itu  di  adili  oleh  Raja  pribadi.  Disamping  perkara  pradata  ada  juga  perkara Padu yaitu  perkara-perkara  mengenai  kepentingan  rakyat  perorangan,  Seperti  perselisihan-perselisihan diantara rakyat, yang tidak dapat didamaikan secara kekeluargaan oleh hakim perdamaian di masing- masing tempatnya. Tresna, ibid., hlm.14
11 Tresna,ibid.
12 Samsul  Wahidin  dan  Abdurrahman, Op.cit.,  hal  26.  mengutip  Proyek  Pengembangan  Media Kebudayaan  ,  Ditjen  Kebudayaan  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Monografi  Daerah Kalimantan Selatan,  Jakarta, 1977, hlm.12.
PRADATA/ PRADU Tingkat Pertama RAJA/  SULTAN
Tingkat Terakhir
potong tangan bagi siapa saja yang mencuri dan hukuman rajam bagi siapa saja yang melakukan zina.
Kerajaan  Banjar  tercatat  sebagai  suatu  kerajaan  besar  yang  memeluk  Islam. Awal  KeIslaman  itu  mulanya  tentu  dari  seorang  ke  orang  lain,  tetapi  akhirnya menemukan penyebaran  yang mantap adalah ketika masuk  Islamnya Sultan Banjar, yang  sebelumnya  bernama  Pangeran  Samudera  berganti  nama  menjadi  Pangeran Suriansyah. Pangeran Samudera menjanjikan dirinya akan masuk Islam, jika menang berperang  melawan  pamannya  Pangeran  Tumenggung,  setelah  mendapat  bantuan dari kerajaan di Jawa. 13
Dengan  masuk  Islamnya  raja,  perkembangan  selanjutnya  tidak  begitu  sulit, karena  ditunjang  oleh  fasilitas  serta  kemudahan  lainnya  yang  akhirnya  membawa kepada  kehidupan  masyarakat  Banjar  yang  benar-benar  bersendikan  Islam.  Namun demikian juga seperti sebagian masuknya  Islam di  Indonesia,  yang datangnya lebih belakang  dari  agama  Hindu,  maka  konsepsi  hukum  yang  dianut  di  kerajaan  Banjar inipun  nampaknya  juga  tidak  murni  berdasarkan  Qur’ân  dan  As -Sunnah.  Di Kalimantan  Selatan,  Sebelum  kehadiran  Islam  juga  subur  adat  istiadat  lama  yang sifatnya  animisme,  ini  merupakan  tantangan  para  pendakwah  yang  tak  kenal  lelah untuk mengikis setiap hadirnya ajaran yang bertentangan dengan Islam.
Kehidupan  keagamaan  diwujudkan  dengan  adanya  mufti-mufti  dan  qadhi- qadhi,  ialah  hakim  serta  penasehat  kerajaan  dalam  bidang  agama.  Dalam  tugas mereka,  terutama  adalah  menangani  masalah-masalah  berkenaan  dengan  hukum keluarga  dan  hukum  perkawinan.  Demikian  pula  Qadhi,  di  samping  menangani masalah-masalah  hukum  privat,  teristimewa  juga  menyelesaikan  perkara-perkara pidana  atau  dikenal  dengan Had.  Tercatat  dalam  sejarah  Banjar,  diberlakukannya hukum  bunuh  terhadap  orang  Islam  yang  murtad,  hukum  potong  tangan  untuk mencuri,  dan  mendera  siapa  saja  yang  kedapatan  melakukan  zina. 14 Bahkan  dalam tatanan  hukum  kerajaan  Banjar  telah  dikodifikasikan  dalam  bentuk  sederhana,
____________
13 Zafry Zamzam, Syekh Muhammad Arsyad Al- Banjary sebagai Ulama Juru Da’wah, (Banjarmasin: Karya, 1974), hlm.2
14 Ibid. hlm. 11
aturan-aturan hukum  yang sepenuhnya berorientasi kepada hukum  Islam, kodifikasi itu dikenal kemudian dengan Undang-Undang Sultan Adam.
Pada  akhirnya  kedudukan  Sultan  di  Banjar  bukan  hanya  sebagai  pemegang kekuasaan  dalam  kerajaan,  te tapi  lebih  jauh  diakui  sebagai  ‘Ulul  Amri  kaum muslimin di seluruh kerajaan.

## 4. Kerajaan Di Sulawesi
Di  Sulawesi  integrasi  ajaran  Islam  dan  lembaga-lembaganya  dalam pemerintah kerajaan dan adat lebih lancar karena peranan raja. Kerajaan yang mula- mula  menerima  Islam  dengan  resmi  adalah  kerajaan  Tallo  di  Sulawesi  Selatan. Kemudian  menyusul  kerajaan  Gowa  yang  muncul  sebagai  kerajaan  terkuat  dan mempunyai  pengaruh  di  kalangan  masyarakatnya.  Melalui  kekuasaan  politik  dalam struktur  kerajaan  ditempatkan Parewa Syara’ (pejabat  syari’at)  yang  berkedudukan sama  dengan Parewa  Adek (pejabat  adek)  yang  sebelum  datangnya  Islam  telah  ada (pengadilan  tingkat  II).  Parewa  syara’  dipimpin  oleh Kali (Kadli),  yaitu  pejabat tertinggi  dalam  syariat  Islam  yang  berkedudukan  di  pusat  kerajaan  (pengadilan tingkat  III).  Di  masing-masing Paleli diangkat  pejabat  bahwan  yang  disebut  imam serta  dibantu oleh seorang khatib dan seorang Bilal (Pengadilan tingkat I). Para Kadi dan pejabat urusan ini diberikan gaji yang diambilkan dari zakat harta, sedekah Idul Fitri dan Idul Adha, kenduri kerajaan, penyelenggaraan mayat dan penyelenggaraan pernikahan. Hal ini terjadi pada saat pemerintahan raja Gowa XV (1637-1653) ketika Malikus  Said  berkuasa.  Sebelumnya  raja  Gowa  sendiri  yang  menjadi  hakim agama Islam. 15
____________
15 Zuffran  Sabri  (ed), Peradilan  Agama  di  Indonesia:  Sejarah  Perkembangan  Lembaga  dan  Proses Pembentukan Undang-undangya, (Jakarta: Departemen Agama, 1996), hlm. 5

## Hirarki Peradilan pada di kerajaan Sulawesi
5. Kerajaan Raja Ali  Haji di Riau. 16
Sistem peradilan pada kerajaan Riau telah tertata dengan rapi pada masa Raja Ali.  Lembaga  peradilan  mempunyai  kelengkapan  layaknya  sebuah  pengadilan dimasa  sekarang.  Peradilan  terdiri  dari, Mahkamah  Kerajaan yang  bertugas menyelesaikan  sengketa  dalam  kerajaan  dan Mahkamah  Kecil yang  bertugas menangani  setiap  permasalahan  yang  timbul  dalam  masyarakat.  Untuk  masing- masing  mahkamah  itu  diangkat  tiga  orang  Qadhi  yang  menangani  perkara mu’amalah, ji nayah dan munakahat.
____________
16 Mahdini, Tsamarat  al-Muhimah  Pemikiran  Raja  Ali  Haji  tentang  Peradilan,  cet.I,  (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 1999), hlm. 136-141
RAJA Tingkat Akhir QADHI Tingkat  Ketiga PAREWA SYARA’- PAREWA ADEK
Tingkat Kedua
KHATIB – BI LAL Tingkat    Pertama
Struktur Lembaga Peradilan Kerajaan Raja Ali Haji
Keterangan:
garis komando garis koordinasi
SULTAN
Wazir Al-a’azhim
Syekh Al-Islam Amir Hakim Naib Hakim Mahkamah Besar Mahkamah Kecil Qadli Qadli Al-Qudlaah Qadli Naib Qadli Katib Naib Qadli Katib Tarjuman Muzaki Tarjuman Daerah Daerah Pengawal Pengawal Muzaki
IV. Periode  Pelaksanaan  Hukum  Islam  di  Indonesia  Sebelum  Kedatangan

## Penjajah Barat
Ada tiga periode pelaksanaan hukum Islam di Indonesia sebelum kedatangan penjajah barat, yaitu: 17
1.   Periode Tahkim
Dalam  masalah  pribadi  yang  mengakibatkan  perbenturan  antara  hak-hak  dan kepentingan-kepentingan  dalam  tindak  laku  mereka,  mereka  bertahkim  kepada seorang  pemuka  yang  ada  di  tengah-tengah  kelompok  masyarakat  mereka  itu, misalnya  seorang  wanita  bertahkim  kepada  seorang  penghulu  sebagai  wali  yang berhak menikahkannya dengan pria idamannya.

## 2.   Periode Ahlul Hilli wal Aqdi
Dimana telah membai’at, mengangkat seorang ula ma dimana mereka yang dapat bertindak  sebagai  qadhi  untuk  menyelesaikan  setiap  perkara  yang  terjadi  diantara mereka. Jadi Qadhi bertindak sebagai hakim.
3.   Periode Thauliyah.
Secara filosofis dilihat bahwa periode ketiga ini telah mulai tampak pengaruh ajaran Trias Politica dari Montesque dari Perancis dan teori-teori sebelumnya seperti JJ.Rouseau,  Thomas  Hobe  dan  lain-lain.  Periode  Thauliyah  dapat  diidentikkan sebagai delegation  authority yaitu  penyerahan  kekuasaan  (wewenang)  mengadili, kepada  suatu  keadaan judicatible,  tetapi  tidakmutlak,  seperti  di  Minangkabau  ada Pucuk  Nagari  yang  menyelesikan  sengketa  dan  Qadhi  dalam  masalah  keagamaan, kenyataan  periodesasi,  ini  di  buktikan  dengan  kumpulan  hukum  perkawinan  dan kewarisan Islam untuk daerah-daerah Cirebon, Semarang, Bone dan Goa (Makasar) serta Papakem Cirebon.
Masuknya Islam di Indonesia  dengan menggunakan pendekatan Kompromis secara  tak  langsung  telah  membuat  pembauran  antara  hukum  Islam  dengan kepercayaan dalam masyarakat yang talah ada sebaelum Islam datang. Pembauran ini di  beberapa  daerah  di  Indonesia  terasa  sangat  kentara  seperti  didaerah-daerah  Jawa yang sampai sekarang masih terus berlangsung.
____________
17 Mohd.  Idris  Ramulyo, Asas-Asas  Hukum  Islam  Sejarah  Timbul  dan  Berkembangnya  Kedudukan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika: 1997) hlm. 52
Sebagai  contoh  pembauran  hukum  Islam  yang  bersifat  sangat  mendasar adalah tentang penjatuhan hukuman mati yang diputuskan oleh seorang Qadhi masih memerlukan pengesahan dari Raja, hal ini berjalan dalam waktu yang cukup lama di kerajaan Cirebon. Peraturan ini mengingatkan kepada pengaruh hukum Hindu  yang sebelumya dilaksanakan di kerajaan Cirebon. 18
Di  kerajaan  Mataram  pimpinan  pengadilan,  meskipun  dalam  prinsipnya masih  berada  di  tangan  raja,  beralih  ke  tangan  Penghulu,  yang  di  bantu  dengan beberapa  alim  ulama  sebagai  anggota.  Ini  adalah  menyimpang  dari  bentuk pengadilan  menurut  hukum  Islam,  yang  hanya  mengenal  figur  hakim  seorang  diri, yang  dinamakan  Qadhi. Pengadilan  Surambi  sebaliknya  merupakan  seuatu  majelis, dimana segala keputusan diambil dengan musyawarah. 19
Disamping adanya pembauran hukum Islam, campur tangan dari Raja dalam pelaksanaan  hukum  Islam  sangat  besar  pengaruhnya.  Dalam  setiap  susunan pengadilan  pihak  kerajaan  harus  dilibatkan  tidak  hanya  sekedar  anggota  tetapi sebagai  penentu  keputusan  yang  telah  di  putuskan  oleh  para  ulama.  Peran ulama hanya sebatas pemberi saran, tidak mempunyai kewenangan dalam putusan akhir.

## V. PENUTUP
Pelaksanaan  hukum  Islam  pada  umumnya  telah  dilaksanakan  oleh  kerajaan- kerajaan  Islam.  Walaupun  tidak  semua  kerajaan  menerapkan  hukuman  Islam  murni tetapi  kalau  menyangkut  masalah  hukum  keluarga  hampir  semua  kerajaan-kerajaan Islam  menggunakan  hukum  keluarga  Islam.  Sedangkan  hukum  yang  menyangkut tindak pidana hanya dilaksanakan di kerajaan Samudera Pasai kerajaan Raja Ali Haji di  Riau. Pelaksanaan  hukum  Islam  telah  berbaur  dengan  hukum  yang  telah  ada sebelum  masuknya  Islam.  Sehingga  di  beberapa  kerajaan  terlihat  pembauran  antara hukum Islam dengan hukum yang telah ada dalam masyarakat setempat. Pembauran hukum ini disebabkan pola dakwah kompromis yang dilakukan oleh para pendakwah yang  membiarkan  hukum  setempat  tetap  berlangsung.  Akibat  pola  dakwah kompromis  ini  sangat  sukar  untuk  menghilangkan  hukum  dalam  masyarakat    yang ____________
18 Tresna, Loc.cit
19 Ibid,. hlm. 18
tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam. Pelaksanaan  hukum  Islam  yang  pernah dipraktekkan  pada  masa  kerajaan-kerajaan  Islam  dahulu  hendaknya  menjadi  acuan dalam menyusun format  baru peradilan nasional khususnya  yang  menyangkut peradilan Islam.

## Daftar Kepustakaan
Ahmad  Ibrahim,  Sharon  Siddique  and  Yasmin  Hussain,  Reading  on  Islam  in Southeast  Asia,  (Adat  and  Islam:  An  Examination  of    Conflict  in  Minangkabau, article  by  Taufik  Abdullah),  Institute  of    Southeast  Asian  Studie  Heng  Mui  Keng Terrace,  Singapore, 1985.
Cik Hasan Basri, MS., Peradilan Agama di IndonesiaI. Cet.3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000)
Ditjen  Kebudayaan  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Monografi  Daerah Kalimantan Selatan, (Jakarta: Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebu 1977)
Harun  Nasution,  ed.,  Sejarah  Ringkas  Islam  Sejak  Kelahirannya  Sampai Perkekembangannya  pada  Pertengahan  Pertama  Abad  Keduapuluh,  Cet.2,  (Jakarta: Djambatan, 1994)
Mahdini,  Tsamarat  al-Muhimah  Pemikiran  Raja  Ali  Haji  tentang  Peradilan,  cet.I, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 1999)
Mohd. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika: 1997)
Mr.R.Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978)
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan),Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997)
Muhammad Siddiq Armia, "Studi Epistemologi Perundang-Undangan." Banda Aceh: Teratai Publisher, 2011
____, Perkembangan  Pemikiran  Teori  Ilmu  Hukum,  Jakarta:  Pradnya  Paramita, 2010.
____,  (editor),  Wajah  Antropologi  Dan  Sosiologi  Hukum  Keluarga  Di  Beberapa Daerah Indonesia, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2017.
Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indones ia, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999)
Samsul  Wahidin  dan  Abdurrahman,  Perkembangan  Ringkas  Hukum  Islam  di Indonesia, Cet. 1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1984)
Soerjono Soekanto, Pengantar Sejarah Hukum, (Bandung: Alumni, 1983)
Yûsuf  Hâmid  al- ‘ Alim,  al-Maqâshid  al- ‘Ammah  lî  asy - Syarî’ah  al -Islâmiyyah, (Riyadh: Ad-Dâr al- ‘Ilmiyyah li al -Kitâb al-Islâmî, 1415/1994)
Zafry Zamzam, Syekh Muhammad Arsyad Al- Banjary sebagai Ulama Juru Da’wah, (Banjarmasin: Karya, 1974)
Zuffran Sabri (ed), Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangya, (Jakarta: Departemen Agama, 1996)