Perlindungan  Hukum  Terhadap  Sumber  Daya  Ikan  Dan  Biota  Laut  Melalui  Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Pesisir Indragiri Hilir
Ferawati a , Davit Rahmadan b a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email : ferawati @lecturer.unri.ac.id b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: davit. rahmadan@lecturer.unri.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 12-09-2021
Revised     : 08-05-2022 Accepted : 24-05-2022 Published  : 31-05-2022

## Keywords:
Local Wisdom
Malay Fish Resources
The purpose of this study was to find the values of local wisdom of the coastal  Malay  community  related  to  efforts  to  provide  legal  protection for fish resources and marine biota. Various efforts have been made by the  State  to  protect  fish  resources  and  marine  biota,  but  it  is  still  not optimal in efforts to overcome and prevent the use of fish resources and marine biota which tend to cause damage to various marine ecosystems, efforts  to  settle  criminal  acts  through  the  penal  route  do  not  seem  to have  a  deterrent  effect,  if  the  perpetrator  is  criminally  processed,  the process is very long and there must be sufficient evidence, so it is very difficult to catch  the perpetrators. a comprehensive approach is  needed in solving these problems, namely by maximizing non-penal efforts, one way is by exploring the values  of local  wisdom of the community that can  provide  protection  and  sustainability  in  the  management  of  fish resources  and  marine  biota.  This  type  of  research  is  observational research,  while  the  nature  of  this  research  is  descriptive  research.  The results of the study found a model of local wisdom of the Indragiri Hilir Riau  Coastal  community  that  can  be  used  as  the  basis  for  legal construction  in  providing  protection  for  the  preservation  of  fish resources and marine biota.
Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 12-09-2021
Direvisi      : 08-05-2022 Disetujui : 24-05-2022
Diterbitkan : 31-05-2022 Kata Kunci: Kearifan Lokal
Melayu Sumber Daya Ikan
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan  nilai-nilai  kearifan lokal  masyarakat  Melayu  pesisir  terkait  dengan  upaya  memberikan pelindungan  hukum  terhadap  sumber  daya  ikan  dan  biota laut.B erbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  Negara  untuk  melindungi sumberdaya ikan dan biota laut,namun masih kurang maksimal dalam upaya penaggulangan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya ikan dan  biota  laut  yang    cenderung  mengakibatkan  kerusakan  pada berbagai  ekosistem  laut,  upaya  penyelesaian  tindak  pidana  melalui jalur penal terkesan tidak menimbulkan efek jera,jika pelaku diproses secara  pidana  maka  prosesnya  sangat  panjang  dan    harus  ada  bukti yang cukup, sehingga sangat sulit menjerat pelaku. Untuk itu
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
diperlukan suatu pendekatan yang bersifat komprehensif dalam menyelesaikan masalah tersebut, yakni dengan
memaksimalkan  upaya  non  penal,  salah  satu  caranya  dengan menggali  nilai-nilai  kearifan  lokal  masyarakat  yang  dapat memberikan  perlindungan  serta  keberlanjutan  pengelolaan sumber  daya  ikan  dan    biota  laut.  Jenis Penelitian  ini  adalah penelitian  observasional,  sedangkan  sifat  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif.  Hasil  penelitian  menemukan  model kearifan  lokal  masyarakat  Melayu  Pesisir  Indragiri  Hilir  Riau yang  dapat  dijadikan  dasar  konstuksi  hukum  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  kelestarian  sumber  daya ikan dan biota laut.

## PENDAHULUAN
Indonesia memiliki biodiversitas sumber daya laut terbesar di dunia karena memiliki kekhasan  ekosistem  pesisir  dan  laut  seperti  hutan  mangrove,  terumbu  karang  dan  padang lamun, 1 begitu  pula  dengan  perairan  laut  Kabupaten  Indragiri  Hilir  memiliki  posisi strategis,dimana  berhadapan  langsung  dengan  selat  Berhala  dan  Laut  Cina  Selatan,  yang diyakini  banyak  menyimpan  kekayaan  hayati  berupa  ikan  dan  berbagai  biota  laut,  serta tumbuhan laut lainnya. Sumber daya ikan tersebut antara lain ikan pelagis dan demersal yang mempunyai  nilai  ekonomis  penting.  Ikan  yang  tergolong  pelagis  antara  lain  tenggiri ( scomberomerus  Commersoni )  tongkol  ( euthnnus  spp ),  kembung  ( rastrelliger  spp ),  cumi ( loligo spp ), senangin ( polynemus spp ) dan ikan yang tergolong demersal yaitu : kakap ( lates calcarifer ),  bawal  hitam  ( formioniger ),  bawal  putih  ( pampus  argenteus ),  pari  ( trigonedae ), kurau ( eleutheronema tetradactylum ), kitang serta binatang yang berkulit keras, yaitu : udang putih  ( peneus  semisulcatus ),  udang  barong  ( penulirus  spp ),  udang  dogol  ( metapenaeus spp ),rajungan  ( portunus  spp ),  kepiting  ( scylla  serrata ),  udang  nenek  ( uratos  guilla  nepa  sp ) dan masih banyak jenis ikan serta biota laut lainnya. 2
1 Zainul  Arifin,    Fredinan  Yulianda,  Zulhamsyah  Imran, “ Analisis  Keanekaragaman  Biota  Laut  Sebagai  Daya Tarik Wisata Underwater Macro Photography (Ump) di Perairan Tulamben, Bali”, Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis 11 No. 2, (August 2019) : 335, https://doi.org/10.29244/jitkt.v11i2.23383.
2 Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Indragiri Hilir  2015-2021.
Jika  dilihat  dari  potensi  yang  ada,upaya  konservasi  perlu  dilakukan  yang  meliputi aspek pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan, 3 maka  pengelolaan sumber daya ikan dan biota  laut  sebaiknya  dilakukan  secara  benar  sebagaimana  amanah  dan  prinsip  yang  telah digariskan  oleh  Undang-undang  Nomor  31  tahun  2004  yang  kemudian  diubah  dengan undang-undang  Nomor  45  tahun  2009  tentang  perikanan,  yakni  untuk  peningkatan  ekonomi dan  selalu  memperhatikan  lingkungannya  serta  keberlanjutan  dalam  pengelolaannya.Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita terus menjaga kelestarian fungsi dan tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi semata. Relevan dengan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia melalui  Intruksi  Presiden  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  perlindungan  nelayan,  telah mengatur  hal  ini.  Aturan  tersebut  memberi  jaminan  kepastian  dan  perlindungan  hukum kepada  nelayan  serta  mengkoordinasikan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  mencegah penangkapan  ikan  secara  melawan  hukum  dan  penangkapan  ikan  yang  merusak  di  wilayah pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
Jika  diamati  realitas  dilapangan  kegiatan  para  nelayan  dalam  konteks  hubungan dengan sumber daya perikanan dan biota laut, ada gejala penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan  ikan  menggunakan  alat  tangkap  yang  tidak  ramah  lingkungan,  serta  tindakan illegal  fishing lainnya  yang  tidak  hanya  menimbulkan  kerugian  bagi  Negara,  tetapi  juga mengancam  kepentingan  nelayan  lain.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  Negara  untuk melindungi  sumberdaya  ikan  dan  biota  laut,  yakni  melakukan  revisi  terhadap  peraturan perundang-undangan  dibidang  perikanan  lalu  mencantumkan  sanksi  pidana  dalam  peraturan perundang-undangan.  Namun  usaha  ini  masih  dirasakan  kurang  maksimal  dalam  upaya penaggulangan  dan  pencegahan  pemanfaatan  sumber  daya  ikan  dan  biota  laut  yang  tidak ramah  lingkungan  serta  cenderung  mengakibatkan  kerusakan  pada  berbagai  ekosistem  laut, upaya  penyelesaian  tindak  pidana  melalui  jalur  penal  memiliki  beberapa  kelemahan,  antara lain :
1. Jika  pelaku  diproses  secara  pidana  maka  prosesnya  sangat  panjang  dan  juga harus ada bukti yang cukup, sehingga sangat sulit menjerat pelaku;
2. Sanksi  penjara  akan  menimbulkan  masalah  baru  yaitu  masalah  over  kapasitas Lembaga Pemasyarakatan;
3 Wahyu Muzammil, Aminatul Zahra, Yulia Oktavia, “Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Biota Laut Dilindungi  di  Kepulauan  Riau  Melalui  Media  Buku  Saku  dan  Video”, Jurnal  Panrita  Abdi 5,  Issue  3,  (Juli 2021): 356, https://doi.org/10.20956/pa.v5i3.11188.
4 Fenty U. Puluhulawa, dkk, Nilai Lokal dan Sumber Daya Ikan , (Yogyakarta:Alinea Baru, 2017), 17.
3. Penjatuhan sanksi penjara tidak mampu menyentuh perasaan pelaku, sehingga tetap tidak menyadari dampak negaif dari apa yang telah diperbuatnya;
4. Sanksi  penjara  tidak  menimbulkan  efek  jera,  karena  setelah  menjalani  masa penjara pelaku kembali mengulangi perbuatannya;
5. Penjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda saja terhadap pelaku, tidak dapat memperbaiki kerusakan ekosistem dan biota laut yang telah terjadi.
Oleh  sebab  itu  diperlukan  suatu  pendekatan  yang  sifatnya  komprehensif,  untuk mencegah agar kerusakan terhadap kekayaan laut tidak semakin parah. Salah satunya adalah dengan    memaksimalkan  upaya  non  penal,  yakni  dengan  menggali  nilai-nilai  kearifan  lokal masyarakat  dan  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  yang  dapat  memberikan  dukungan terhadap segala bentuk upaya  pelindungan serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya ikan dan  biota laut.
Penelitian terdahulu  yang mengangkat  budaya dan nilai  kearifan lokal  dalam upaya pelestarian  sumber  daya  alam  (Flora  dan  Fauna)  dari  berbagai  daerah  di  Indonesia  sudah banyak  dilakukan,  namun  belum  ada  penelitian  yang  membahas  tentang  nilai  kearifan  lokal pada  masyarakat  Melayu  pesisir  Kabupaten  Indragiri  Hilir  yang  menyangkut  upaya pelestarian dan perlindungan terhadap biota laut. Berdasarkan latar belakang diatas, tulisan ini mencoba  mengekplorasi  nilai-nilai  kearifan  lokal  masyarakat  Melayu  pesisir  Kabupaten Indragiri  Hilir,  hal  ini  disebabkan  karena  beberapa  kawasan  pesisir  di  Kabupaten  Indragiri Hilir dikenal sebagai perkampungan nelayan. Para nelayan dipesisir Kabupaten Indragiri Hilir memiliki  nilai  kearifan  lokal  dalam  pengelolaan  perikanan  dan  biota  laut  yang  unik  dan dilaksanakan  secara  turun  temurun.  Penelitian  ini  menggunakan  desain  deskriptif  dan dilakukan  dengan  menggunakan  metode  wawancara  dan  observasi.  Metode  wawancara langsung  dilakukan  kepada  nelayan,  tokoh  adat,  tokoh  masyarakat,  pawang  laut.  Sedangkan metode  observasi  langsung  dilakukan  pada  masyarakat  nelayan  yang  ada  di  wilayah  pesisir kabupaten Indragiri Hilir sebagai objek sasaran penelitian.

## NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU PESISIR INDRAGIRI HILIR  TERKAIT  DENGAN  PEMANFAATAN  DAN  PELESTARIAN  SUMBER DAYA IKAN DAN BIOTA LAUT
Beberapa  daerah  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  dikenal  sebagai  wilayah  yang  kaya dengan keanekaragaman sumber daya ikan dan biota laut. Kekayaan ini disatu sisi merupakan
anugerah  dan  kebanggaaan,  tetapi  disisi  lain  perlu  tanggungjawab  besar  untuk  senantiasa menjaga  kelestarian  dan  keberlanjutannya.  Menurut  Charles 5 ,  terjaganya  keseimbangan antara  kelestarian  fungsi  (ekologi)  dan  kelestarian  manfaat  (ekonomis)  keanekaragaman sumberdaya  ikan  dan  biota  laut    perlu  menjadi  tugas  dan  tanggungjawab  yang  harus dipertahankan keberlanjutannya.
Sumber  daya  ikan  dan  biota  laut    pada  hakekatnya  merupakan  sumberdaya  milik bersama  ( common  property )  sifat  kepemilikan  demikian  menyebabkan  tidak  seorangpun mempunyai  hak  khusus  untuk  memiliki  sendiri  atau  mencegah  orang  lain  untuk memanfaatkan  sumberdaya  yang  ada  dilaut  tersebut. 6 Jika  melihat  cara  nelayan  dalam melakukan kegiatannya dilaut ada 4 tipe nelayan, 7 antara lain :
a. Tipe  pertama  mengeksploitasi  sumber  daya  perikanan  dan  biota  laut  dipadukan dengan tindakan konservasi, seperti nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan disertai  dengan  kebijakan  pelestarian  terumbu  karang,  hutan  bakau,  dan mengoperasikan jaring yang ramah lingkungan;
b. Tipe  kedua  mengeksploitasi  terus-menerus  sumber  daya  perikanan  dan  biota  laut tanpa memahami batas batasnya;
c. Tipe ketiga  mengeksploitasi  sumber daya perikanan dan biota laut, disertai dengan merusak ekosistem pesisir dan laut, seperti menebangi hutan bakau serta mengambil terumbu karang dan pasir laut;
d. Tipe  keempat  mengeksploitasi  sumber  daya  perikanan  dan  biota  laut  dengan  cara- cara yang merusak ( destructive fishing ), seperti kelompok nelayan yang melakukan pemboman  ikan,  melarutkan  potasium  sianida,  dan  mengoperasikan  jaring  yang merusak lingkungan, seperti trawl atau minitrawl.
Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  nelayan  tipe  kedua,ketiga,  serta  keempat,  termasuk jenis  pelanggaran  yang  dapat  merusak  keseimbangan  ekosistem.  Berbagai  upaya  telah dilakukan  oleh  Negara  untuk  melindungi  sumberdaya  ikan  dan  biota  laut,  yakni  melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perikanan lalu mencantumkan sanksi
5 Mustaruddin,  “Model  Pengembangan  Usaha  Perikanan  Yang  Bersinergi  dengan  Fungsi  Konservasi  Kawasan (Status  Kasus  Pengelolaan  SeroBerkantong  Diperairan  Teluk  Tiworo,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara)”, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan 1 No.1, November (2010): 31, https://doi.org/10.24319/jtpk.1.31-39.
6 Etwin  Tanjaya,  “Potensi  Pemanfaatan  Sumberdaya  Ikan  Tongkol  ( Auxis  Thazard )  Di  Perairan  Kabupaten Maluku Tenggara”, Jurnal Amanisal PSP FPIK Unpatti-Ambon 4 No. 1 (2015) :32.
7 Kusnadi, Keberdayaan  Nelayan  Dan  Dinamika  Ekonomi  Pesisir ,  (Yogyakarta  :Ar-Ruzz  Media,  2009),  126- 127.
pidana  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Namun  usaha  ini  masih  dirasakan  kurang maksimal  dalam  upaya  penaggulangan  dan  pencegahan  pemanfaatan  sumber  daya  ikan  dan biota  laut  yang  tidak  ramah  lingkungan  serta  cenderung  mengakibatkan  kerusakan  pada berbagai ekosistem laut, upaya penyelesaian tindak pidana melalui jalur  penal terkesan tidak menimbulkan efek jera,  selain itu jika pelaku diproses secara pidana maka prosesnya sangat panjang dan juga harus ada bukti yang cukup, sehingga sangat sulit menjerat pelaku.
Seiring  dengan  meningkatnya  persepsi  mengenai  pengelolaan  sumberdaya  laut  dan habitatnya  yang  dirasakan  belum  cukup,  perhatian  semakin  bertumbuh  dalam mengembangkan  berbagai  pendekatan  untuk  memastikan  keberlanjutan  sumberdaya  laut. Selama  abad  terakhir,  perhatian  terhadap  cepatnya  degradasi  sumberdaya  alam  telah mengarahkan  pembentukan  kawasan-kawasan  dilindungi  di  ekosistem  terestrial  yang membatasi  kegiatan  manusia,  untuk  menjaga  keindahan  alam  dan  mendukung  keberadaan spesies-spesies  lokal. 8 Untuk  itu  diperlukan  suatu  pendekatan  yang  bersifat  komprehensif dalam menyelesaikan masalah tersebut, yakni dengan memaksimalkan upaya non penal, salah satu  caranya  dengan  menggali  nilai-nilai  kearifan  lokal  masyarakat  yang  dapat  memberikan pelindungan serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya ikan dan  biota laut. Kearifan lokal merupakan tata nilai kehidupan yang terwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berbentuk religi, budaya ataupun adat istiadat yang umumnya dalam bentuk lisan dalam suatu bentuk  sistem  sosial  suatu  masyarakat.  Keberadaan  kearifan  lokal  dalam  masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi  turun menurun dalam periode waktu  yang sangat  lama terhadap  suatu  lingkungan  yang  biasanya  didiami  ataupun  lingkungan  dimana  sering  terjadi interaksi didalamnya.
Dalam  hukum  positif  Indonesia,  pengakuan  terhadap  nilai-nilai  kearifan  lokal tercantum  dalam  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  18  B ayat  (2)  yang  intinya  negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta hak-hak tradisionalnya serta nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat sepanjang nilai  hukum  tersebut  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diatur  oleh  Undang-undang. 9 Ketentuan  ini
8 Furqan et.al,  “Studi  Kearifan Lokal Masyarakat  Nelayan  Dalam Upaya Pemanfaatan Berkelanjutan Terhadap Konservasi Laut Di Kawasan Lampulo Kota Banda Aceh”, Jurnal Al-Ijtimaiyyah 7, No. 2, Juli-Desember (2021) : 288, http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2.10124.
9 Ferawati  dan  Dasrol,  “Mediasi  Penal  Penyelesaian  Perkara  Pidana  pada  Masyarakat  Desa  Tanjung  Alai Kecamatan  XIII  Koto  Kampar,  Riau”, Melayunesia  Law  Journal 2  Nomor  1,  (Desember  2018)  :131, http://dx.doi.org/10.30652/ml.v2i2.6233.
kemudian  diatur  lebih  lanjut  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  persoalan  dalam  hukum  lingkungan  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  32 tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  dalam  ketentuan Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  diatur  bahwa  perlindungan  serta  pengelolaan lingkungan  harus  memperhatikan  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  berlaku  dalam  kehidupan masyarakat.  Dalam  Undang-undang  ini  dijelaskan  bahwa  memelihara  kelestarian  fungsi lingkungan  hidup  serta  mengendalikan  terjadinya  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan hidup merupakan kewajiban dari setiap orang.
Dalam bidang perikanan, Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada  Pasal  6  ayat  (2)    menyatakan  bahwa  pengelolaan  perikanan  untuk  kepentingan penangkapan  ikan  dan  pembudidayaan  ikan  seyogyanya  harus  mempertimbangkan  hukum adat dan atau kearifan lokal serta peran serta dari masyarakat. Hal ini   menunjukkan adanya pengakuan  negara  terhadap  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  terdapat  dalam  suatu  sistem masyarakat.
Masyarakat  Melayu  pesisir  mengatur  hidup  mereka  dengan  adat  demi  memperoleh keteraturan, kerukunan, dan kesejahteraan bersama di dalam masyarakat, 10 termasuk beragam kearifan lokal terkait dengan pengelolaan sumberdaya ikan dan biota laut, inilah yang disebut dengan patang-larang merusak alam lingkungan dalam dunia kehidupan orang melayu. 11 Ada dua  upaya  yang  dilakukan  untuk  menjaga  kelestarian  sumber  daya  ikan  dan  biota  laut menurut  nilai-nilai  kearifan  lokal  masyarakat  melayu,  upaya  pertama  yakni  berupa  aturan pantang  larang  ketika  berakitivas  memanfaatkan  sumber  daya  alam  (flora  dan  Fauna),  dan upaya  kedua  adalah  menjatuhkan  ancaman  atau  sanksi  bagi  seseorang  yang  melanggar pantang larang tersebut,  Berikut akan diuraikan dua bentuk upaya tersebut :
1. Aturan Pantang Larang dalam Aktivitas Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan Biota Laut:
a. Masyarakat  Melayu  memiliki  kepercayaan  berupa  larangan  untuk menebang  pohon  bakau  (mangrove)  di  wilayah  pesisir  dekat  pemukiman penduduk.  Penebangan  bakau  yang  dilakukan  secara  sembarangan  akan berdampak yang tidak baik bagi penebang itu sendiri, yakni timbulnya sakit
10 Yusmar Yusuf, “Kearifan dan Kepiawaian Lokal : Sumbu Hukum Komunal (Kosmologi Melayu, Masyarakat Adat,  dan  Persepsi  Kekinian”), Jurnal  Respublika 8  Nomor  1,  Fakultas  Hukum  Universitas  Lancang  Kuning, Pekanbaru, (November, 2008) : 120 .
11 Al Azhar dan Syahril Abubakar, Pendidikan Budaya melayu Riau Buku Sumber Pegangan Guru ,(Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), 2018), 50.
dari  mambang  (makhluk  halus)  yang  tinggal  di  pepohonan  bakau (mangrove). 12 Nilai  lingkungan  yang  dapat  diambil  dari  kearifan  lokal  ini adalah  nilai perlindungan  terhadap  pelestarian  wilayah  pesisir.
Kepercayaan  masyarakat  ini  membawa  dampak  positif  terhadap perlindungan  bakau  (mangrove),  karena  ekosistem  mangrove  berperan penting  dalam  pengembangan  perikanan  pantai, 13 akar  mangrove merupakan  tempat  berkembang  biak  dan  tempat  membesarkan  anak  bagi beberapa jenis ikan, kerang, kepiting dan udang. 14
b. Masyarakat  Melayu  mempunyai  kebiasaan  sebelum  melaksanakan aktivitasnya dilaut, selalu diawali dengan upacara/ ritual tertentu, misalnya upacara buang pinang. Ritual ini dilakukan dengan cara membuang sesajen yang terdiri dari nasi, sirih, kapur, pinang dan rokok yang diletakkan pada tempurung    kelapa  yang  selanjutnya  dihanyutkan  ke  laut  dengan menggunakan upeh  pinang .  Tujuan  pelaksanaan  ini  adalah  untuk  “ tolak bale ”  (menolak  marabahaya)  dengan  harapan  untuk  mendapatkan  rezeki yang  banyak.  Ritual  ini  biasanya  dilakukan  sebelum  melaksanakan penangkapan  ikan  dalam  jumlah  besar  dengan  menggunakan pompong (perahu  besar  menggunakan  mesin).  Masyarakat  percaya  jika  ritual  ini tidak  dilaksanakan  oleh  nelayan  maka  akan  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan,  yang  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  sifatnya  mistik,  misalnya teguran dari mambang (makhluk halus) yang menjadi penunggu laut. 15
c. Larangan  menangkap  kepiting  betina  yang  sedang  bertelur,  kepiting  yang boleh  diambil  adalah  kepiting  yang  sudah  mencapai  berat  150  gram  per ekor.  Larangan  menangkap  ikan  pada  daerah/  bagian  dari  laut  tertentu, karena dipercaya bahwa ada tempat tertentu yang menjadi tempat kediaman mambang  laut,  larangan  penangkapan  penyu  dan  blangkas  karena dipercayai  bahwa  penyu  dan  blangkas  adalah  mainan  mambang  laut
12 Syamsudin (Nelayan) Wawancara dengan Penulis di Desa Khairiah Mandah, Pada Tanggal 08 Juni 2021.
13 N.M. Heriyanto,dan Endro Subiandono, “Komposisi dan Struktur Tegakan, Biomasa, dan Potensi Kandungan Karbon  Huktan  Mangrove  di  Taman  Nasional  Alas  Purwo”, Jurnal  Penelitian  Hutan  dan  Konservasi  Alam 9 No. 1, (2012) :023-032, https://doi.org/10.20886/jphka.2012.9.1.023-032.
14 Nana T.M. Kariada,dan Irsadi Andin, “Peranan Mangrove sebagai Biofilter Pencemaran Air Wilayah Tambak Bandeng”, Jurnal Manusia dan Lingkungan 21,  No. 2, (2014) :188-194, https://doi.org/10.22146/jml.18543.
15 Abbas (Nelayan) Wawancara dengan Penulis di Desa Khairiah Mandah, Pada Tanggal 08 Juni 2021.
(makhluk  halus  penjaga  laut),  masyarakat  percaya  jika  hal  ini  dilanggar, maka nelayan  yang melanggar akan mendapatkan gangguan dari roh jahat dan  nelayan  tidak  akan  mendapat  hasil  tangkapan  sama  sekali. 16 Secara tersirat  aturan  ini  melarang  penangkapan  sumber  daya  ikan  dan  biota  laut yang sedang berkembangbiak untuk melestarikan kelangsungan hidupnya.
d. Dibidang perikanan nelayan juga memiliki pengetahuan tradisional tentang perbintangan,  misalnya  bintang  yang  berbentuk  bagaikan  layang-layang sebagai  pertanda  arah  selatan,  bintang  tujuh  sebagai  petunjuk  arah  utara, bintang  yang  berada  pada  arah  barat  sebagai  petunjuk  arah  barat,  dan bintang  timur  sebagai  petunjuk  arah  timur.  Bagi  nelayan  di  daerah  ini pengetahuan  ini  dijadikan  pedoman  ketika  akan  atau  sedang  melakukan aktivitas  penangkapan  ikan  di  laut.  Selain  itu  masyarakat  melayu  juga memiliki  nilai-nilai  kearifan  lokal  untuk  mengetahui  gejala  alam  lainnya seperti  menentukan  waktu  yang  tepat  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan  aktivitas  laut,  misalnya  jika  terlihat  tanda-tanda  hitam  di  kaki langit,  ini  merupakan  peringatan  untuk  tidak  melaut  karena  akan  ada potensi angin kencang sehingga akan membahayakan nelayan. 17
e. Masyarakat  Melayu  pesisir  juga  memiliki  aturan  terkait  dengan  waktu melaut,  yakni  ketika  air  dalam  keadaan  “ tohor ”,ketika  musim  “ pasang dalam ”,  masyarakat  nelayan  berhenti  melaut,mereka  melakukan  aktivitas lain  misalnya  berkebun  dan  berladang.  Nilai  yang  dapat  diambil  dari ketentuan  tentang  waktu  melaut  ini  adalah  kesadaran  masyarakat  untuk memberikan  waktu  atau  ruang  kepada  ikan  dan  biota  laut  untuk  bertelur dan berkembang. 18
f. Masyarakat  melayu  juga  mempunyai  aturan  terkait  dengan  alat  tangkap yang  boleh  digunakan  untuk  melaut,  yakni  alat  tangkap  yang  tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan, tidak merusak perairan, tidak berkontribusi  menimbulkan  polusi  dan  faktor  lain  terkait  dengan  dampak terhadap biodiversity dan target resources yaitu komposisi hasil tangkapan,
16 Nazaruddin,  (Bomo/  Tetua  Adat)  Wawancara  dengan  Penulis  di  Desa  Khairiah  Mandah,  Pada  Tanggal  09 Juni 2021.
17 Samsul (Nelayan) Wawancara dengan Penulis di Desa Khairiah Mandah, Pada Tanggal 09 Juni 2021.
18 Baharuddin (Nelayan), Wawancara dengan Penulis di Desa Khairiah Mandah, Pada Tanggal 09 Juni 2021.
adanya by  catch serta  tertangkapnya  ikan-ikan  muda. 19 Alat  tangkap  yang digunakan  oleh  nelayan  adalah  sagang,  rawai,  jale,  jaring. 20 Sumber  daya ikan dan biota laut meskipun termasuk sumber daya yang dapat dipulihkan kembali ( renewable resources ) namun bukanlah tidak terbatas,oleh karena itu  perlu  dijaga  kelestariannya. 21 Salah  satu  caranya  adalah  dengan  tidak menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

## 2. Ancaman  Atau  Sanksi  Terhadap  Pelanggaran    Pantang  Larang  Terkait  Aktivitas Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Dan Biota Laut
Meskipun telah dibuat  aturan terkait dengan tatacara pemanfaatan sumberdaya ikan dan biota laut dikawasan pesisir Kabupaten Indaragiri Hilir tersebut, namun kadang kala tetap ditemukan pelanggaran atas aturan tersebut. Mekanisme penyelesaian perbuatan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya ikan dan biota laut dapat dilakukan dengan dua cara yakni, melalui mekanisme peradilan formal dan mekanisme peradilan adat. Untuk pelanggaran yang menimbul  kerugian  besar  maka  diselesaikan  oleh  peradilan  formal,  sedangkan  untuk pelanggaran yang pertama kali dilakukan dan menimbulkan kerugian dengan skala kecil dan sedang maka diselesaikan melalui peradilan adat dengan melibatkan para pemuka adat. Intan 22 menyebutkan  para  pemuka  adat  menjalankan  fungsinya  sebagai  mediator,  fasilitator, negosiator dan arbiter, pada praktiknya pemuka adat umumnya menggunakan pendekatan ini secara  bersama-sama.  Berikut  akan  diuraikan  bentuk  dan  sanksi  atas  pelanggaran  ketentuan dalam pemanfaatan sumbr daya ikan dan biota laut. 23
19 Husain Latuconsina,  “Identifikasi Alat Penangkapan  Ikan ramah Lingkungan Di Kawasan Konservasi  Laut Pulau  Pombo  Provinsi  Maluku,  Agrikan”, Jurnal  Agribisnis  Perikanan 3  Nomor  2,  (2010):  22-30, https://doi.org/10.29239/j.agrikan.3.2.23-30.
20 Bujang (Nelayan) Wawancara dengan Penulis di Desa Khairiah Mandah, Pada Tanggal 09 Juni 2021.
21 Tahir Tuasikal, “Inventarisasi Alat tangkap Ramah Lingkungan di Desa Werinama, Kabupaten Seram Timur”, Jurnal Agrohut 11,  No. 1 (2020) : 1.
22 Nur  Intan,  “Peran  Pemuka  Adat  sebagai  Mediator  terhadap  Penyelesaian  Konflik  dalam  Proses  Perkawian pada  Masyarakat  Muna  di  Sulawesi  Tenggara”, Melayunesia  Law ,Vol.  2,  No.  1,    (Juni  2018),  1-10, http://dx.doi.org/10.30652/ml.v2i1.5491.
23 Badrun (Tokoh Adat) Wawancara dengan Penulis di Desa Khairiah Mandah, Pada Tanggal 08 Juni 2021.

## Tabel 1
Bentuk Pelanggaran Dan Sanksi Yang Dijatuhkan Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Dan Biota Laut Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir Riau
No Bentuk Pelanggaran Sanksi Adat 1. Menebang pohon mangrove didaerah larangan Membayar  denda  (dam)  dan disertai kewajiban menaman kembali pohon mangrove (menebang  satu  batang  pohon sama  dengan  menanam  kembali sepuluh batang mangrove) 2. Menangkap  kepiting  kecil  (dengan berat kurang dari 150 gram per ekor) atau menangkap kepiting betina yang sedang bertelur Membayar  denda  (dam)  berupa sejumlah  uang  yang  ditentukan menurut  kesepakatan  masyarakat, dan kewajiban menyediakan benih ikan, dimana benih ini akan disumbangkan ke warga setempat untuk dibudidayakan 3. Menggunakan  alat  tangkap  yang tidak ramah lingkungan,seperti
pengeboman dan menggunakan racun Membayar  denda  sejumlah  uang sesuai  kesepakatan  masyarakat (dam), besaran denda disesuaikan dengan  dampak  dari  kerusakan lingkungan  sebagai  akibat  dari penggunaan alat tangkap, kewajiban  menyediakan  benih ikan  yang  akan  disumbangkan kepada warga untuk dibudidayakan.  Warga  setempat juga  dilarang  membeli  ikan  hasil tangkapan  dari  nelayan  yang dicap  menggunakan  alat  tangkap tidak ramah lingkungan.
4. Bagi  nelayan  yang  telah  berulang kali melakukan pelanggaran terhadap pantang larang Selain dijatuhkan sanksi pembayaran sejumlah uang sebagai  bentuk  denda  (dam), kewajiban  menyediakan  benih ikan,maka akan dijatuhkan sanksi sosial berupa pengucilan, keberadaannya didalam masyarakat sudah tidak dianggap, tidak diikut sertakan dalam kegiatan  kemasyarakatan,  ketika
sipelanggar  mengadakan  acara  di rumahnya (misalnya pesta, kenduri  dll)  maka  tidak  akan  ada warga yang datang untuk membantu serta menghadiri acara tersebut.
5. Bagi nelayan yang melakukan pelanggaran  yang  berdampak  parah pada  kerusakan  ekosistem  sumber daya ikan dan biota laut Diserahkan kepada pihak berwajib  untuk  diselesaikan  pada proses  peradilan  formal,  ketika seseorang telah berurusan dengan kepolisian  dan  melakukan  tindak pidana  maka  masyarakat  akan memberikan  stigma  buruk,  yakni sanksi  sosial  berupa  pengucilan, keberadaannya di dalam masyarakat sudah tidak dianggap, tidak diikut sertakan dalam kegiatan  kemasyarakatan,  ketika sipelanggar  mengadakan  acara  di rumahnya (misalnya pesta, kenduri  dll)  maka  tidak  akan  ada warga yang datang untuk membantu serta menghadiri acara tersebut.  Ketika  malam  Takbir  di Hari  Raya  Idul  Fitri,  rumahnya tidak akan dikunjungi oleh
rombongan dari mesjid atau surau dan  ini  merupakan  suatu  “aib besar” bagi orang melayu.
Pada  awalnya  aturan  pantang  larangan  dan  ancaman  sanksi  terhadap  pelanggar pantang  larangan  seperti  yang  telah  diuraikan  diatas  hanya  sebagai  pola  kebiasaan  yang dilakukan secara berulang-ulang serta turun-temurun sehingga pada akhirnya menjadi bagian dari  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  ditaati  oleh  warga  masyarakat  diwilayah  daerah tersebut. Nilai kearifan lokal ini dilaksanakan oleh kelompok nelayan dan masyarakat secara sadar  tanpa  tekanan  ataupun  paksaan  dari  pihak  manapun  termasuk  pemerintah/pejabat sehingga dengan demikian memiliki kekuatan yang mengikat.
Masyarakat  dan  nelayan  mentaati  nilai-nilai  kearifan  lokal  bukan  karena  mereka takut  dihukum,  melainkan  karena  mereka  akan  merasa  bersalah  apabila  tidak  mentaatinya, nilai-nilai  penting  dari  masyarakat  telah  ditanamkan  dalam  batin  setiap  anggota  masyarakat sebagai  norma  moral.  Dalam  konteks  masyarakat  tradisional,  orang  kelihatan  dengan
sendirinya  mentaati  adat  istiadat,  sebab  mereka  telah  membatinkan  (menginternalisasikan) norma-normanya. 24
Jika kita perhatikan hukum positif yang berkembang di Indonesia sangat minim (atau malah  sama  sekali  tidak  )  menjadikan  nilai-nilai  kearifan  lokal  sebagai  landasan  dalam penyusunannya, sehingga kontruksi hukum hanya memberikan kepastian hukum, tetapi tidak melayani  kebutuhan  akan  keadilan.  Masyarakat  tidak  hanya  butuh  peraturan-peraturan  yang menjamin  kepastian  hukum  dalam  hubungan  mereka  satu  sama  lain,  tetapi  juga  butuh keadilan dan aturan yang memberikan kemanfaatan. 25 Disinilah terdapat ruang bagi kelompok masyarakat  adat  dengan  nilai  kearifan  lokal  yang  melekat  padanya  untuk  dapat  diterima sebagai dasar konstruksi hukum.

## KESIMPULAN
Untuk  melindungi  keberlanjutan  dan  kelestarian  sumber  daya  ikan  dan  biota  laut tidak  cukup  hanya  dengan  mengandalkan  upaya  penal  (menjatuhkan  sanksi  pidana  kepada pelaku  yang  melanggar  aturan),  tetapi  juga  perlu  dikolaborasikan  dengan  upaya  non  penal (mencegah  agar  tidak  terjadi  pelanggaran).  Upaya  non  penal  dapat  dilakukan  dengan  cara mempertahankan  hukum  adat  atau  nilai-nilai  kearifan  lokal  masyarakat  yang  mendukung upaya  pelestarian  sumber  daya  ikan  dan  biota  laut,  serta  memaksimalkan  peran  serta masyarakat dalam upaya pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya  ikan  dan  biota  laut.  Walaupun  kebiasaan  tersebut  dianggap  primitif  dan  ketinggalan zaman  namun  memiliki  nilai  positif  dalam  rangka  pengembangan  masyarakat,pelestarian lingkungan serta perlindungan sumber daya ikan dan biota laut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Zainul, Fredinan Yulianda, Zulhamsyah Imran. “Analisis Keanekaragaman Biota Laut Sebagai  Daya  Tarik  Wisata  Underwater  Macro  Photography  (Ump)  di  Perairan Tulamben, Bali”. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis 11 No. 2, (August 2019) : 335.  https://doi.org/10.29244/jitkt.v11i2.23383.
Azhar,  Al  dan  Syahril  Abubakar. Pendidikan  Budaya  melayu  Riau  Buku  Sumber  Pegangan Guru . Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), 2018.
24 Franz Magnis Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis , (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 26.
25 Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim  Barakatullah, Filsafat,  Teori,  dan  Ilmu  Hukum  :  Pemikiran  Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 15-16.
Ferawati  dan  Dasrol.  “Mediasi  Penal  Penyelesaian  Perkara  Pidana  pada  Masyarakat  Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar, Riau”. Melayunesia Law Journal 2 Nomor 1, (Desember 2018) :131. http://dx.doi.org/10.30652/ml.v2i2.6233.
Furqan  et.al.  “Studi  Kearifan  Lokal  Masyarakat  Nelayan  Dalam  Upaya  Pemanfaatan Berkelanjutan  Terhadap  Konservasi  Laut  Di  Kawasan  Lampulo  Kota  Banda Aceh”,. Jurnal Al-Ijtimaiyyah 7 , No. 2, Juli-Desember (2021): 288. http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2.10124.
Heriyanto,  N.M.  dan  Endro  Subiandono.  “Komposisi  dan  Struktur  Tegakan,  Biomasa,  dan Potensi Kandungan Karbon Huktan Mangrove di Taman Nasional Alas Purwo”. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam 9 No. 1, (2012) :023-032. .https://doi.org/10.20886/jphka.2012.9.1.023-032.
Intan,  Nur  “Peran  Pemuka  Adat  sebagai  Mediator  terhadap  Penyelesaian  Konflik  dalam Proses Perkawian pada Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara”. Melayunesia Law 2 , No. 1,  (Juni 2018), 1-10. http://dx.doi.org/10.30652/ml.v2i1.5491.
Kariada, Nana T.M. dan Irsadi Andin. “Peranan Mangrove sebagai Biofilter Pencemaran Air Wilayah Tambak Bandeng”. Jurnal Manusia dan Lingkungan 21 ,  No. 2, (2014) :188- 194. https://doi.org/10.22146/jml.18543.
Kusnadi. Keberdayaan  Nelayan  Dan  Dinamika  Ekonomi  Pesisir .  Yogyakarta  :Ar-Ruzz Media, 2009.
Latuconsina,  Husain.  “Identifikasi  Alat  Penangkapan    Ikan  ramah  Lingkungan  di  Kawasan Konservasi    Laut  Pulau  Pombo  Provinsi  Maluku,  Agrikan”. Jurnal  Agribisnis Perikanan 3 Nomor 2, (2010): 22-30.https://doi.org/10.29239/j.agrikan.3.2.23-30.
Mustaruddin,  “Model  Pengembangan  Usaha  Perikanan  Yang  Bersinergi  dengan  Fungsi Konservasi  Kawasan  (Status  Kasus  Pengelolaan  SeroBerkantong  Di  Perairan  Teluk Tiworo,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara)”, Jurnal  Teknologi  Perikanan  dan  Kelautan  1 No.1, November (2010): 31. https://doi.org/10.24319/jtpk.1.31-39.
Muzammil,  Wahyu,  Aminatul  Zahra,  Yulia  Oktavia.  “Peningkatan  Kesadaran  Masyarakat terhadap  Biota  Laut  Dilindungi  di  Kepulauan  Riau  Melalui  Media  Buku  Saku  dan Video”. Jurnal Panrita Abdi 5 , Issue 3, (Juli 2021):
356.
https://doi.org/10.20956/pa.v5i3.11188.
Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah. Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju  Masyarakat  yang  Berkeadilan  dan  Bermartabat .  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada, 2013.
Puluhulawa,  Fenty  U.  dkk. Nilai  Lokal  dan  Sumber  Daya  Ikan .  Yogyakarta:Alinea  Baru, 2017.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Indragiri Hilir  2015-2021. Suseno,  Franz Magnis. Filsafat Sebagai Ilmu Kritis . Yogyakarta: Kanisius, 1992.
Tanjaya,  Etwin.  “Potensi  Pemanfaatan  Sumberdaya  Ikan  Tongkol  ( Auxis  Thazard )  Di Perairan  Kabupaten  Maluku  Tenggara”. Jurnal  Amanisal  PSP  FPIK  Unpatti-Ambon  4 No. 1 (2015) :32.
Tuasikal,  Tahir.  “Inventarisasi  Alat  tangkap  Ramah  Lingkungan  di  Desa  Werinama, Kabupaten Seram Timur”, Jurnal Agrohut 11 ,  No. 1 (2020) : 1.
Yusuf,  Yusmar.  “Kearifan  dan  Kepiawaian  Lokal  :  Sumbu  Hukum  Komunal  (Kosmologi Melayu,  Masyarakat  Adat,  dan  Persepsi  Kekinian”), Jurnal  Respublika  8 Nomor  1,
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, (November, 2008) : 120 .