E-mail: henri.wijaya-2019@fisip.unair.ac.id JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 4 (1) 2020 | 82
VOLUME 4 NOMOR 1 2020   | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 |  Website : journal.undiknas.ac.id

## MENAKAR DERAJAT KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMILU PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

## Henri Wijaya
Universitas Airlangga
henri.wijaya-2019@fisip.unair.ac.id
Received: 5 January 2020  |  Reviewed: 28 January 2020 |  Accepted: 4 February 2020

## ABSTRAK
Pelaksanaan  Pemilu  yang  berdasarkan  pada  norma  hukum,  akan  memberikan  kepastian pada seluruh  pihak  yang  terkait  dalam  pemilu,  sehingga  peserta  pemilu  dan    masyarakat  memiliki kepercayaan  terhadap  penyelenggara  pemilu  untuk  dapat  menjaga  tegaknya  demokrasi. Kepastian hukum dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu dapat menciptakan suatu keadilan bagi semua pihak, terutama peserta pemilu, hal tersebut dapat terwujud dengan adanya pengaturan yang efektif dalam penyelesaian segala permasalahan pemilu yang tertuang dalam sebuah hukum pemilu.  Menjadi  dasar  dari  sebuah  pesta  demokrasi  yang  serentak  dilaksanakan  pada  tahun 2019, UU Pemilu Nomor 7/2017 yang merupakan penggabungan 3 (tiga) undang-undang yang mengatur tentang pemilihan legislative, pemilihan presiden dan penyelenggara pemilu, ternyata memiliki derajat kepastian hukum pada pelaksanaan Pemilihan Umum yang belum optimal dan perlu  mendapat  perbaikan  dibeberapa  pasal.  Meski  aspek-aspek  Pemilu  telah  tertuang  pada pasal-pasal dalam UU Pemilu Nomor 7/2017, namun masih terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak konsisten dalam beberapa pasal, pasal yang multitafsir, pasal yang sulit dilaksanakan di lapangan  dan  adanya  temuan  terkait  pasal-pasal  yang  rawan  untuk  digugat  di  Mahkamah Konstitusi
Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Kepastian Hukum, Pemilu

## ABSTRACT
Election  implementation  which  is  based  on  legal  norms,  will  provide  certainty  to  all  parties involved  in  the  election,  so  that  election  participants and the  public  have  trust  in the  electoral management body, to maintain the enforcement of democracy. The elections  law must regulate the mechanism and resolution of legal issues for more effectively of the election implementation, this aims  to  provide  a  legal  certainty  in  the implementation  of  elections,  so  that justice for  all parties can be fulfilled. As the basis for the implementation of the 2019 Elections, Law Number 7 of 2017 which is a merging of 3 (three) laws : legislative elections, presidential elections and the electoral  management  body,  apparently  has  a  degree of  legal  certainty in the  general  election that  is  not  optimal  yet  and  needs  to  be  improved  in  several  articles.  Although  aspects  of  the General  Election  are  contained  in  the  articles  in  Law  Number  7  of  2017,  there  are  still inconsistent provisions in several articles, multiple interpretations, articles that are difficult to implement in the field and the articles which prone to be sued in the Constitutional Court
Keywords : Law Number 7 of 2017, Legal Certainty, Elections

## PENDAHULUAN
Teori  demokrasi  konstitusional  tidak  dapat  dipisahkan  dari  konsep  demokrasi dan nomokrasi, karena kedua konsep tersebut saling melengkapi sehingga memunculkan konsep  negara  demokrasi  yang  berdasarkan  hukum  atau  yang  disebut  sebagai  negara demokrasi konstitusional. Konsep Negara demokrasi konstitusional terwujud dari adanya Undang-Undang  yang mengatur pelaksanaan Pemilu yang  menjelaskan perihal konsep- konsep Pemilu yang demokratik dan mengandung kepastian hukum.
Sebuah  Pemilu  yang  demokratik  dirumuskan  dengan Predictable  Procedures But  Unpredictable  Results, yang  memiliki  makna  bahwa  pemilu  merupakan  prosedur konversi  suara  pemilih  menjadi  kursi  yang  diatur  dengan  perundang-undangan  yang mengandung kepastian  hukum  (Surbakti, 2016). Pelaksanaan Pemilu  yang berdasarkan pada norma hukum, akan memberikan kepastian pada seluruh pihak yang terkait dalam pemilu,  sehingga  peserta  pemilu  dan  masyarakat  memiliki  kepercayaan  terhadap penyelenggara pemilu untuk dapat menjaga tegaknya demokrasi. Kepastian hukum dalam sebuah  penyelenggaraan  Pemilu  dapat  menciptakan  suatu  keadilan  bagi  semua  pihak, terutama  peserta  pemilu,  hal  tersebut  dapat  terwujud  dengan  adanya  pengaturan  yang efektif  dalam  penyelesaian  segala  permasalahan  pemilu  yang  tertuang  dalam  sebuah hukum pemilu.
Prinsip-prinsip penyusunan Undang-Undang Pemilu, antara lain:
1. Undang-undang  pemilu  harus  mematuhi  prinsip-prinsip  dasar  pemilu, seperti kerahasiaan kertas suara.
2. Undang-undang pemilu harus memberikan kekuasaan bagi badan pelaksana pemilu  dan  harus  menyatakan  secara  jelas  dan  menguraikan  cakupan  dan sampai sejauh mana kekuasaan badan itu untuk mengeluarkan perintah.
3. Undang-undang  pemilu  harus  memberikan  suatu  proses  yang  dengannya peserta  pemilu  dan  pemilih  dapat  menyampaikan  pengaduan  dan  banding yang timbul dari pengadopsian dan pelaksanaan perintah badan pelaksana pemilu.  Proses  ini  juga  harus  memungkinkan  pengaduan  dan  banding  itu diselesaikan tepat waktu dan efisien.
4. Undang-undang  pemilu  harus  menyatakan  hierarki  hukum  secara  jelas, termasuk preseden dari ketentuan konstitusional dan legislatif atas perintah badan pelaksana pemilu.
5. Undang-undang  pemilu  harus  menyatakan  dan  menguraikan  secara  jelas kekuasaan tetap badan pelaksana pemilu (“kekuasaan intrinsik”- nya) untuk mengeluarkan  perintah  dalam  keadaan  darurat,  termasuk  pada  hari pemilihan, untuk menghadapi setiap keadaan yang tidak diantisipasi.(International IDEA, 2002, p. 19-20)
Adanya  sebuah  hukum  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  Pemilu  dan kepastian  hukum  dalam  sebuah  pelaksanaan  Pemilu  menjadi  sesuatu  yang  sangat penting karena hal-hal sebagai berikut:
1. Pemilu merupakan proses perebutan kursi kekuasaan sebagai penyelenggara Negara  yang  cenderung  ketat  dan  rentan  terjadi  kekerasan  dalam  proses tersebut.  Guna  mencegah  hal-hal  negative  yang  muncul  dari  proses persaingan tersebut, perlu adanya hukum pemilu untuk menjamin keadilan bagi  peserta  pemilu.  Proses  inilah  yang  seringkali  disebut  dengan pelembagaan konflik politik.
2. Kepastian  hukum  pada  pelaksanaan  Pemilihan  Umum  diperlukan  untuk menjamin  agar  seluruh  pihak  terkait  pada  pelaksanaan  Pemilu  memiliki pemahaman yang sama mengenai ‘aturan main’ atau prosedur Pemilu tetapi juga untuk menjamin KPU yang independen. Yang dimaksud dengan KPU
yang  independen  adalah  KPU  yang  menyelenggarakan  Pemilu  tidak berdasarkan  tekanan  ataupun  intervensi  kekuatan  lain  melainkan menyelenggarakan  pemilihan  umum  semata-mata  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang dipahami sama oleh semua pihak.
3. Pemilu  sebagai  upaya  untuk  mengubah  suara  pemilih  menjadi  kursi  akan dapat  berlangsung  secara  demokratik  (Pemilu  Demokratik)  bila  Delapan Paramater Pemilu Demokratik (yang dirumuskan berdasarkan empat prinsip Pemilu Demokratik) dapat dijabarkan secara operasional dalam UU Pemilu.
Kepastian  hukum  dalam  proses  penyelenggaraan  Pemilu  berdasarkan hukum Pemilu itulah yang dimaksud dengan predictable procedures.
4. Penyelesaian  sengketa,  penegakan  hukum  serta  partisipasi  politik  akan terjamin bila seluruhnya tertuang dalam UU Pemilu. (Surbakti et al, 2015, p.11-12)
Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia telah berulang kali melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Setiap pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang. Berikut ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang pernah dilaksanakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar pemilihan tersebut dilaksanakan, yaitu:
1. UU Nomor 7/1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR.
Undang-undang  ini  digunakan  sebagai  dasar  pelaksanaan  Pemilihan Umum pada Tahun 1955, yaitu untuk memilih legislative tingkat Pusat, Prov dan Kab/Kota dan anggota Konstituante Republik Indonesia. Pemilihan umum yang pertama ini menganut sistem pemilihan umum proposional murni, dengan stelsel daftar dan dengan kemungkinan para pemilih memilih seorang calon tertentu.
2. UU  Nomor  15/1969  Tentang  Pemilu  Anggota  Badan  Permusyawaratan  / Perwakilan Rakyat.
Undang-undang  ini  digunakan  sebagai  dasar  pelaksanaan  Pemilihan Umum pada Tahun 1971, yaitu untuk memilih legislative tingkat Pusat, Prov dan Kab/Kota. Pemilu ini menganut sistem pemilihan umum proporsional.
3. UU Nomor 4/1975 Tentang Perubahan UU No.15/1969 tentang Pemilu Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat
Undang-undang  ini  digunakan  sebagai  dasar  pelaksanaan  Pemilihan Umum pada Tahun 1977, yaitu untuk memilih legislative tingkat Pusat, Prov dan Kab/Kota.
4. UU Nomor 2/1980 Tentang Perubahan UU No. 15/1969 tentang Pemilu Anggota Badan  Permusyawaratan/  Perwakilan  Rakyat  sebagaimana  telah  diubah  dengan UU No. 4/1975
Undang-undang  ini  digunakan  sebagai  dasar  pelaksanaan  Pemilihan Umum pada Tahun 1982, yaitu untuk memilih legislative tingkat Pusat, Prov dan Kab/Kota.
5. UU Nomor 1/1985 tentang Perubahan UU No.15/1969 tentang Pemilu Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat yang diubah dengan UU No. 4/1975 dan UU No. 2/1980.
Undang-undang  ini  digunakan  sebagai  dasar  pelaksanaan  Pemilihan Umum pada Tahun 1987, 1992 dan 1997untuk memilih legislative tingkat Pusat, Prov dan Kab/Kota.
6. UU No. 3/1999 Tentang Pemilu.
Undang-undang  ini  digunakan  sebagai  dasar  pelaksanaan  Pemilihan Umum  pada  Tahun  1999  untuk  memilih  legislative  tingkat  Pusat,  Prov  dan Kab/Kota.
7. Pasca Pemilihan Umum Tahun 1999 terdapat 3 Pemilihan yaitu:
a. Pemilu Legislatif, yaitu:
 UU  No.12/2003  tentang  pemilu  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD, sebagai dasar pelaksanaan Pemilihan Legislatif tahun 2004
 UU  No.10/2008  tentang  pemilu  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD, sebagai dasar pelaksanaan Pemilihan Legislatif tahun 2009
 UU  No.8/2012  tentang  pemilu  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD, sebagai dasar pelaksanaan Pemilihan Legislatif tahun 2014
b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:
 UU No.23/2003 Tentang Pemilu Presiden & Wakil Presiden, sebagai dasar pelaksanaan Pilpres tahun 2004
 UU  No.42/2008  Tentang  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden, sebagai dasar pelaksanaan Pilpres tahun 2009 dan 2014
c. Pemilihan Kepala Daerah
Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Kutai  Kartanegara,  Kaltim,  pada  juni  2005 merupakan  pilkada  yang  dilaksanakan  untuk  pertama  kalinya  di  Indonesia, yang  selanjutnya  dilaksanakan  hampir  setiap  tahun  di  berbagai  daerah  di seluruh  Indonesia  sesuai  dengan  masa  jabatan  kepala  daerah  yang bersangkutan  berakhir,  dan  baru  di  tahun  2015  mulai  dilaksanakan  pilkada serentak  yang  dilanjutkan  di  tahun  2017  dan  2018.  Undang-Undang  yang digunakan antara lain:
 UU No.32/2004 Tentang Pemda.
 UU  No.12/2008  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.32/2004  Tentang Pemda.
 UU No.1/2015 tentang Penetapan Perppu No.1/2014 tentang Pilkada Menjadi UU.
 UU No.8/2015 Tentang Perubahan UU No.1/2015 tentang Penetapan Perppu No.1/2014 tentang Pilkada Menjadi UU.
 UU  No.10/2016  Tentang  Perubahan  Kedua  UU  No.1/2015  tentang Penetapan Perppu No.1/2014 tentang Pilkada Menjadi UU.
8. UU No.7/2017 Tentang Pemilu.
Undang-Undang  ini  digunakan  sebagai  dasar  pelaksanaan  Pemilu  2019 yang dilaksanakan serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPRD Prov, DPD dan DPRD Kab/Kota di seluruh Indonesia.
Dalam  pidatonya  di  Surabaya,  20  November  2016,  yang  berjudul  Tata  Kelola Pemilu  Sebagai  Subkajian  Pemilu  Terapan,  Prof.  Ramlan  Surbakti,  Drs.,  MA.,Ph.D, menyampaikan  bahwa  Pemilu  sebagai  prosedur  yang  diatur  dengan  kepastian  hukum berarti:
1. Semua aspek Pemilu diatur secara lengkap, tanpa adanya kekosongan hukum
2. Tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan
3. Tidak ada ketentuan yang multitafsir
4. Semua ketentuan dapat dilaksanakan dalam praktek.
Menjadi  dasar  dari  sebuah  pesta  demokrasi  yang  serentak  dilaksanakan  pada tahun 2019, UU Pemilu Nomor 7/2017 merupakan penggabungan 3 (tiga) undang-undang yang  mengatur  tentang  pemilihan  legislative,  pemilihan  presiden  dan  penyelenggara
pemilu.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  bahwa  diperlukan  pengaturan  pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin  konsistensi  dan  kepastian  hukum  serta  pemilihan  umum  yang  efektif  dan efisien. (UU 7/2017, poin Menimbanghuruf b). Dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk  meneliti  dan  menganalisis  lebih  lanjut  terhadap  derajat  kepastian  hukum  dalam pelaksanaan  Pemilihan  Umum  padaUU  Pemilu  No.7/2017,  dengan  beberapa  rumusan masalah, yaitu:
1. Apakah semua aspek Pemilu telah diatur secara lengkap?
2. Apakah terdapat ketentuan yang saling bertentangan?
3. Apakah ada ketentuan yang multitafsir?
4. Apakah semua ketentuan dapat dilaksanakan dalam praktek?

## METODE PENELITIAN
Fokus  penelitian  ini  adalah  menganalisis  derajat  kepastian  hukum  dalam pelaksanaan  Pemilihan  Umum  pada  UU  Pemilu  No.7/2017,  untuk  mencapainya  maka poin-poin  yang  dianalisis  dalam  undang-undang  tersebut  berdasarkan  prinsip-prinsip kepastian hukum dalam pemilu, yang pernah disampaikan Prof. Ramlan Surbakti, Drs., MA.,Ph.D di Surabaya, 20 November 2016, yang berjudul Tata Kelola Pemilu Sebagai Subkajian Pemilu Terapan.
Metode  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan,  dimana  sumber-sumber kepustakaan  digunakan  untuk  menyusun  kerangka  penelitian,  alat  untuk  menganalisis sekaligus untuk memperoleh data. Adapun literature yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UU Pemilu No.7/2017, sebagai sumber utama, sedangkan sumber kedua meliputi seluruh  literatur selain  UU Pemilu No.7/2017  yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam Pemilu baik berupa artikel, maupun undang-undang terdahulu. Pengumpulan data hingga proses analisis dilaksanakan mulai November 2019.

## PEMBAHASAN

## A. Aspek-aspek Pemilihan Umum dalam UU Pemilu No.7/2017
Dalam  Undang-Undang  Pemilu,  dalam  hal  ini  UU  Pemilu  No.7/2017,  diatur berbagai  aspek  yang  berkaitan  dengan  pemilihan  umum.    Adapun  aspek-aspek  pemilu yang dijabarkan dalam UU Pemilu No.7/2017, yaitu:
1. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu
Sesuai  dengan  UU  Pemilu  No.7/2017  pasal  2,  pemilu  diselenggarakan dengan asas:
a. Langsung
b. Umum
c. Bebas
d. Rahasia
e. Jujur
f. Adil
Sedangkan  prinsip-prinsip  yang  digunakan  dalam    penyelenggaraan pemilu yaitu:
a. Mandiri
b. Jujur
c. Adil
d. Berkepastian hukum
e. Tertib
f. Terbuka
g. Proporsional
h. Professional
i. Akuntabel
j. Efektif
k. Efisien
2. Pendaftaran Pemilih
Sesuai UU Pemilu No.7/2017 pasal 198 ayat 1, yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu adalah WNI pada saat pemungutan suara telah berusia 17 tahun  atau  lebih,  sudah  menikah  atau  pernah  menikah.  Sedangkan  sesuai  pasal 200, TNI/Polri tidak menggunakan haknya untuk memilih.
Dalam  penyusunan  daftar  pemilih,  sebagaimana  tertuang  dalam  Bab  V hal-hal yang diatur adalah sebagai berikut: Data kependudukan, Daftar Pemilih, Pemutakhiran  data  pemilih,  Penyusunan  DPS,  Penyusunan  DPT,  Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih LN, Penetapan DPT, Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan pada pelaksanaan updating data dan rekapitulasi DPT.
3. Peserta Pemilu dan Pencalonan
Dalam  Buku  Ketiga  Bab  II  UU  Pemilu  No.7/2017,  hal-hal  yang  diatur tentang Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu, antara lain:
a. Persyaratan  terkait  Calon  Presiden  dan  Calon  Wakil  Presiden,  tertuang dalam pasal 169 hingga 171
b. Peserta Pemilihan Umum Legislatif, diatur dalam hal:
 Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu, tertuang dalam pasal 172  yang  menjelaskan  bahwa  peserta  dalam  pelaksanaan  Pemilu Legislatif adalah parpol. Dan selanjutnya diperjelas dengan ketentuan- ketentuan yang dijabarkan pada pasal 173 hingga 175.
 Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu, tertuang dalam pasal 176 hingga 177
 Verifikasi  Partai  Politik  Calon  Peserta  Pemilu,  tertuang  dalam  pasal 178
 Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu, tertuang dalam pasal 179
 Pengawasan  Atas Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu, tertuang dalam pasal 180
c. Peserta Pemilu DPD, hal-hal yang diatur antara lain:
 Peserta  dalam  penyelenggaran  Pemilu  DPD  adalah  perseorangan, tertuang dalam pasal 181
 Persyaratan menjadi Peserta dalam Pemilu DPD, tertuang dalam pasal 182
d. Ketentuan  Saat  Pendaftaran  Bagi  Calon  Peserta  Pemilu  Yang Kepengurusan  Partai  Politiknya  Terjadi  Perselisihan,  diatur  dalam  pasal 184
Sedangkan hal-hal yang diatur dalam penyampaian usulan Bakal Capres dan Cawapres serta Penetapan Pasangan Capres  dan Cawapres dan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota tertuang dalam BAB VI, yaitu
a. Tata Cara Penentuan, Pengusulan dan Penetapan Pasangan Calon, antara lain mengatur tentang:
 Proses Penentuan Pasangan Calon
 Pengusulan  Capres    dan  Cawapres  oleh  Parpol  atau  Gabungan Parpol,  dilakukan  dalam  1  (satu)  pasangan,  tertuang  dalam  pasal 221.
 Pengusulan  Capres    dan  Cawapres  oleh  Parpol  atau  Gabungan Parpol  yang  memperoleh  kursi  lebih  dari  20%  dari  jumlah  kursi yang ada di DPR atau mendapat 25% suara sah nasional dari Pileg sebelumnya, hal ini tertuang dalam pasal 222
 Tata  cara  proses  pendaftaran  bagi  bakal  pasangan  Capres  dan Cawapres, tertuang dalam pasal 226 hingga pasal 229.
 Verifikasi Bakal Pasangan Calon, tertuang dalam pasal 230 hingga 234
 Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon, tertuang dalam pasal 235 hingga 238
 Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Adminitrasi Pasangan Calon, tertuang dalam pasal 239
b. Proses  pendaftaran  bagi  calon  Anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Prov  dan DPRD Kab/Kota, antara lain:
 Dalam  pasal  240,  tertuang  syarat-syarat  yang  dibutuhkan  bagi  WNI yang  ingin  mendaftar sebagai  bakal calon anggota DPR RI, Prov dan Kab/Kota.
 Dalam pasal 241 hingga 247, dijabarkan tentang proses teknis parpol dalam  mengajukan  bakal  calon  anggota  DPR  Pusat,  Prov  dan Kab/Kota, yaitu dengan beberapa poin sebagaimana berikut:
 Proses  penyeleksian  bakal  calon  DPR  Pusat,  Prov  dan  Kab/Kota dilakukan  oleh  parpol  selaku  peserta  dalam  pelaksanaan  Pemilu Legislatif.
 Dalam  proses  penyeleksian  bakal  calon  DPR  Pusat,  Prov  dan Kab/Kota, parpol tidak diperkenankan untuk memperoleh imbalan.
 100%  (seratus  persen)  dari  keseluruhan  kursi  di  masing-masing dapil  adalah  jumlah  maksimal  pengusulan  calon  yang  termuat dalam Daftar bakal calon.
 30% (tiga puluh persen) adalah  jumlah  minimal  calon perempuan yang termuat dalam Daftar bakal calon.
 Verifikasi  Kelengkapan  berkas  pendaftaran  bakal  calon  DPR  Pusat, Prov dan Kab/Kota, tertuang dalam pasal 248 hingga 250.
 Pengawasan  atas  Verifikasi  Kelengkapan  berkas  pendaftaran  bakal calon DPR Pusat, Prov dan Kab/Kota, tertuang dalam pasal 251
 Penyusunan  DCS  Anggota  DPR  Pusat,  Prov  dan  Kab/Kota,  tertuang dalam pasal 252 hingga 255.
 Penetapan  dan  Pengumuman  DCT  Anggota  DPR  Pusat,  Prov  dan Kab/Kota, tertuang dalam pasal 256 dan 257.
 Teknis pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD, tertuang dalam pasal 258.
 Verifikasi  Kelengkapan  berkas  pendaftaran  Bakal  Calon  Anggota DPD, tertuang dalam pasal 259 dan 260.
 Pengawasan  Atas  Verifikasi  Kelengkapan  Adminitrasi  Bakal  Calon Anggota DPD, tertuang dalam pasal 261.
 Penetapan DCS Anggota DPD, tertuang dalam pasal 262 hingga 265.
 Penetapan dan Pengumuman DCT Anggota DPD, tertuang dalam pasal 266.
4. Penyelenggara Pemilu
Penyelenggara  Pemilu  adalah  institusi  yang  mempunyai  fungsi  dan tanggung  jawab  berdasarkan  hukum  untuk  melaksanakan  unsur-unsur  utama dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Sesuai UU Pemilu No.7/2017 pada bagian Buku Kedua Bab I, Bab II dan Bab III, ada 3 (tiga) lembaga Penyelenggara Pemilu, yaitu:
a. KPU,  yang  terdiri  dari  KPU  RI  di  tingkat  pusat,  KPU  Prov,  KPU/KIP Kab/Kota, PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat Desa, KPPS di tingkat TPS dan Pantarlih.
b. Bawaslu,  yang  terdiri  dari  Bawaslu  RI  di  Tingkat  Pusat,  Bawaslu  Provinsi, Bawaslu  Kabupaten/Kota, Panwascam di tingkat kecamatan, PPL di tingkat desa dan PTPS di tingkat TPS
c. DKPP
DKPP berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 1 (satu) orang ex officio dan unsur KPU;
 1 (satu) orang ex officio dari unsur Bawaslu; dan
 5 (lima) orang tokoh masyarakat.
Presiden  mengusulkan  2  (dua) orang  sedangkan  DPR  mengusulkan  3  (tiga) orang untuk mengisi susunan Anggota DKPP dari kategori tokoh masyarakat.
5. Sistem Pemilu
Sistem  Pemilu  adalah  seperangkat  prosedur  untuk  mengkonversi perolehan  suara  dalam  sebuah  pemilihan  umum  menjadi  kursi  oleh  partai pemenang  pemilu  dan  kandidat  terpilih.  Ada  beberapa  unsur  dalam  Sistem Pemilu, yaitu:
a. Besaran Daerah Pemilihan
Sesuai  dengan  pasal  185  UU  Pemilu  No.7/2017,  Dapil  untuk pemilihan anggota legislative disusun dengan memperhatikan prinsip:
 Kesetaraan nilai suara
 Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional
 Proporsionalitas
 Integralitas wilayah
 Berada dalam cakupan wilayah yang sama;
 Kohesivitas
 Kesinambungan
Kursi untuk anggota DPR ditetapkan sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh  lima),  sedangkan  Dapil  bagi  Pemilu  DPR  Pusat  adalah  provinsi, kabupaten/kota,  atau  gabungan  kabupaten/kota.  Poin-poin  tersebut  tertuang dalam pasal 186 dan 187.
Sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  188,  kursi  yang  tersedia  bagi DPRD  Prov,  ditetapkan  minimal  sejumlah  35  (tiga  puluh  lima)  dan  120 (seratus  dua  puluh)  adalah  jumlah  maksimal  yang  diperkenankan.  Dapil anggota  DPRD  Prov  adalah  sebuah  kab/kota  atau  gabungan  dari  beberapa kab/kota. Kursi yang disediakan di masing-masing Dapil Anggota DPRD Prov minimal  sejumlah    (tiga)  kursi  dan  jumlah  maksimal  yang  diperkenankan adalah 12 (dua belas) kursi.
KPU  Kab/Kota  menetapkan  kursi  bagi  DPRD  Kab/Kota  dengan jumlah  minimal  sebanyak  20  (dua  puluh)  dan  paling  maksimal  yang diperkenankan  yaitu  sejumlah  55  (lima  puluh  lima)  kursi,  dengan  daerah pemilihan  yaitu sebuah  kecamatan atau gabungan  dari  beberapa kecamatan. Di masing-masing dapil, kursi yang diperkenankan adalah sejumlah  3 (tiga) hingga 12 (dua belas) kursi. Hal tersebut dijabarkan pada pasal 189.
Berdasarkan  jumlah  kursi  di  masing-masing  daerah  pemilihan berdasarkan pasal 186 sampai dengan pasal 190 dalam UU Pemilu No.7/2017 diatas, maka Indonesia menggunakan Multy Member Constituency.
b. Peserta Pemilu dan Pola Pencalonan
Dalam Pilpres, hal-hal yang diatur dalam UU Pemilu No.7/2017, yaitu:
 Pengusulan capres dan cawapres dijelaskan pada pasal 221.
 Ketentuan parpol atau gabungan parpol yang diperkenankan mengajukan usulan capres dan cawapres dijelaskan dalam pasal 222.
Dalam  Pemilu  Legislatif,  hal-hal  yang  diatur  dalam  UU  Pemilu No.7/2017, yaitu:
 Pasal 172 menjelaskan tentang peserta dalam pemilu legislatif.
 Pasal  173  menjelaskan  tentang  ketentuan  partai  politik  yang diperkenankan ikut dalam pemilihan umum legislative.
 Daftar  bakal  calon  memuat  maksimal  100%  (seratus  persen)  dari  kursi yang disediakan di masing-masing dapil dengan jumlah calon perempuan minimal 30% (tiga puluh persen)
Dalam Pemilu DPD, hal-hal yang diatur dalam UU Pemilu No.7/2017, yaitu:
 Perseorangan  merupakan  peserta  dalam  Pemilu  DPD,  dengan  cara memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan terlebih dahulu.
c. Model Penyuaraan
Pemberian  suara  untuk  Pemilu,  sesuai  dengan  pasal  353,  yaitu dilakukan dengan cara:
 Dalam  Pilpres,  pemilih  diperkenankan  untuk  mencoblos  nomor,  nama, foto  paslon,  atau  logo  parpol  pengusul  dalam  satu  kotak  pada  SS  yang tersedia;
 Dalam Pemilu Legislatif, pemilih diperkenankan untuk mencoblos nomor atau logo parpol, atau nama caleg dalam surat suara yang telah disediakan oleh KPU.
 Dalam  Pemilu  DPD,  pemilih  diperkenankan  mencoblos  nomor,  nama, atau  foto  calon  dalam  surat  suara  yang  telah  disediakan  oleh  KPU  di masing-masing TPS.
d. Formula  Pemilihan  dan  Penentuan  Calon  Yang  Menjadi  Pemenang  Dalam Pemilu
Hal  ini  berkaitan  dengan  rumus  yang  dipakai  dalam  mengkonversi suara sah untuk menjadi  sejumlah kursi bagi parpol di  masing-masing dapil serta tata cara penentuan calon yang ditetapkan sebagai yang terpilih di dapil- dapil tersebut.
Dalam pasal 416, diatur tentang teknis penentuan Pasangan Capres dan Cawapres terpilih dalam Pemilu, yaitu:
 Pasangan  Capres  dan  Cawapres  terpilih  dalam  Pemilu    adalah  yang mendapat  50%  (lima  puluh  persen)  lebih  suara  dari  jumlah  suara  sah keseluruhan,  dengan  minimal  20%  (dua  puluh  persen)  suara  di  masing- masing provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
 Jika tidak ada Pasangan Capres dan Cawapres yang memenuhi criteria di atas maka 2 (dua) Pasangan Capres dan Cawapres  yang  mendapat suara terbanyak  akan  dipilih  kembali  secara  langsung  dalam  Pilpres  putaran kedua.
 Jika  tidak  ada  Pasangan  Capres  dan  Cawapres  yang  memenuhi  criteria pertama  diatas  karena  memiliki  jumlah  suara  yang  sama,  maka  akan dipilih kembali secara langsung dalam Pilpres putaran kedua.
 Jika  Pasangan  Capres  dan  Cawapres  dengan  jumlah  suara  yang  sama sejumlah 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, peringkat pertama dan kedua ditentukan sesuai dengan persebaran wilayah dalam perolehan suara.
Dalam pasal 418, 419 dan 420, Penetapan Perolehan Kursi dan Calon
Terpilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu:
 KPU  RI  menetapkan  kursi  yang  diperoleh  oleh  Parpol  yang  menjadi peserta dalam penyelenggaraan Pemilu DPR Pusat.
 KPU  Prov  menetapkan  kursi  yang  diperoleh  oleh  Parpol  yang  menjadi peserta dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif di tingkat provinsi.
 KPU  Kab/Kota  menetapkan  kursi  yang  diperoleh  oleh  Parpol  yang menjadi peserta dalam pelaksanaan pemilu legislative di tingkat kab/kota.
 Hasil  rekapitulasi  seluruh  suara  sah  dari  masing-masing  parpol  yang memenuhi  ketentuan  Pasal  414  di  daerah  pemilihan  yang  bersangkutan, menjadi dasar penetapan kursi yang diperoleh.
 Tata cara penentuan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing parpol di setiap dapil, adalah sebagai berikut:
 KPU  menetapkan  jumlah  suara  sah  masing-masing  parpol  di  setiap dapil.
 KPU  membagi  suara  sah  masing-masing  parpol  dengan  bilangan pembagi 1, 3, 5 dan seterusnya.
 Hasil dari proses pembagian diatas, selanjutnya diurut sesuai dengan jumlah terbanyak.
 Parpol  yang  mendapat  hasil  pembagian  paling  banyak  pertama  akan memperoleh  kursi  pertama,  dan  parpol  yang  mendapat  hasil  paling banyak  kedua  akan  memperoleh  kursi  kedua,  dan  seterusnya  hingga tidak ada lagi kursi tersisa untuk dibagikan.

## e. Electoral Threshold
Sesuai  dengan  pasal  414  UU  Pemilu  No.7/2017,  bahwa  4%  (empat persen) dari keseluruhan suara sah nasional adalah ambang batas jumlah suara
minimal  yang  harus  dipenuhi  oleh  parpol  agar  dapat  ikut  dalam  penentuan kursi parlemen.
f. Kalender  Pemilu,  sesuai  pasal  167  ayat  1,  bahwa  setiap  5  (lima)  tahun, Indonesia melaksanakan pemilihan umum.
6. Proses Penyelenggaraan Tahapan
Sesuai  dengan  pasal  167  ayat  4UU  Pemilu  No.  7/2017,  tahapan penyelenggaraan Pemilu, meliputi:
a. Penyusunan  rencana  kegiatan  sekaligus  kebutuhan  anggaran  serta  PKPU sebagai dasar hukum teknis pelaksanaan pemilu.
b. Updating dan Penyusunan DPT.
c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
d. Penetapan Peserta Pemilu;
e. Penentuan kursi dan  daerah pemilihan;
f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif;
g. Masa Kampanye Pemilu;
h. Masa Tenang;
i. Pemungutan dan Rekapitulasi Suara
j. Penentuan hasil Pemilu; dan
k. Pengucapan  sumpah  dan  janji  Presiden  dan  Wakil  Presiden  terpilih  serta anggota legislative terpilih.
7. Pengawasan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa
Sesuai  dengan  pasal  89  ayat  1  bahwa  pengawasan  penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu bertugas  mengawasi  seluruh  jalannya penyelenggaraan  pemilu  sekaligus  penyelenggara  pemilu  itu  sendiri,  yang dilakukan  dalam  rangka  pencegahan  terhadap  adanya  pelanggaran  administrasi ataupun pidana pemilu.
Sesuai dengan pasal 1 ayat 38 bahwa terdapat sebuah Gakkumdu adalah sentra  dari  segala  proses  upaya  penegakan  hukum  tindak  pidana  dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang gawangi oleh Bawaslu dan jajarannya, Polri, Polda  se-Indonesia,  Polres  se  Indonesia  dan  Kejaksaan  beserta  jajarannya  yang diperjelas dalam pasal 486.
Sesuai  dengan  pasal  93  huruf  b,  bahwa  tugas  Bawaslu  adalah  untuk mencegah dan menindak seluruh proses yang terjadi dalam sengketa pemilu, dan selanjutnya tugas Bawaslu diperjelas kembali dalam pasal 94 ayat 3, yaitu antara lain:
a. Menerima  pengajuan  penanganan  sengketa  dalam  pelaksanaan  Pemilihan Umum.
b. Menguji  secara  resmipengajuan  penanganan  sengketa  dalam  pelaksanaan Pemilihan Umum.
c. Menjadi penengah antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.
d. Melaksanakan  proses  penyelesaian  perkara  yang  berkaitan  dengan  sengketa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.
e. Memberikan keputusan terkait sengketa proses Pemilu.
Adapun  penjelasan  tentang  pengertian  sengketa  pemilu,  tertuang  pada pasal 466 dimana yang dimaksud dengan Sengketa proses Pemilu yaitu sengketa yang terjadi antar parpol ataupun calon/pasangan calon dan sengketa antara parpol ataupun calon/pasangan calon dengan Penyelenggara Pemilu sebagai tindak lanjut adanya keputusan KPU beserta jajarannya.
Kelemahan  UU  Pemilu  No.7/2017  ini  adalah  dari  segi  ancaman hukumannya,  yang  berakibat  tidak  dapat  dilakukan  penahanan  kepada  para pelaku, karena rata-rata diancam dibawah 5 (lima) Tahun, sehingga mempersulit proses penyidikan. (Perbawa, 2019, p. 99-100)
8. Partisipasi Pemilih/Masyarakat
Partisipasi  Pemilih/Masyarakat  bisa  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk. Sesuai  dengan  pasal  448  ayat  2,  bahwa  partispasi  masyarakat  dapat  dilakukan dengan  turut aktif dalam kegiatan  sosialisasi  tentang tahapan Pemilihan Umum oleh  KPU,  turut  serta  dalam  proses  pendidikan  politik  bagi  Pemilih  yang diselenggarakan parpol, ikut dalam proses survei  yang terkait dengan pemilihan umum dan ikut membagikan/menyebarluaskan hasil quick count dalam pemilihan umum.
9. Peran TNI, Polri dan Pemerintah
TNI, Polri dan Pemerintah bisa berperan dalam berbagai tahapan pemilu, meski tidak dalam porsi besar sebagai pelaksana pemilu, antara lain:
a. Dalam hal Kampanye, sebagaimana diatur dalam pasal 306 yaitu terkait peran TNI/Polri dan pemerintah/pemda.
b. Dalam  proses  distribusi  dan  pengawalan  logistic  pemilu,  sebagai  dijelaskan pada pasal 341 ayat 8

## B. Konsistensi ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilu No.7/2017
Sesuai dengan pasal 172, peserta dalam pemilihan umum legislatif adalah partai politik, dimana selanjutnya partai politik menyusun daftar nama calon berdasarkan nomor urut dan minimal terdapat 1 calon wanita di setiap 3 (tiga) orang bakal calon, sebagaimana tertuang pada pasal 246 ayat 1 dan 2. Dan, berdasarkan pasal 422, penentuan calon terpilih anggota  legislatif  dari  parpol  yang  menjadi  peserta  dalam  penyelenggaran  pemilihan umum  ditetapkan  atas  dasar  adanya  suara  terbanyak  dari  setiap  caleg  di  satu  daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
Pasal-pasal tersebut diatas menunjukkan sebuah ketidak konsistenan ketentuan- ketentuan antara penyusunan daftar calon dan penetapan calon terpilih. Pada pasal 246 tersebut, seolah-olah menunjukkan bahwa nomor urut calon memberi peran dalam proses penetapan calon terpilih  nantinya, akan tetapi, berdasarkan pasal 422,  penentuan calon yang terpilih adalah berdasar perolehan suara terbanyak oleh masing-masing caleg.

## C. Perumusan ketentuan-ketentuan secara jelas dan tunggal arti
Dalam Pasal 1 ayat 35 UU Pemilu No.7/2017, menyebutkan bahwa Kampanye Pemilu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh parpol/pasangan calon presiden atau pihak  lain  yang  mendapat  mandat  dari  peserta  pemilihan  umum  untuk  berupaya meyakinkan  pemilih  dengan  menunjukkan  visi,  misi,  program  dan/atau  citra  diri. Perumusan  ketentuan  yang  kurang  jelas  dan  multitafsir  terletak  pada  poin  “citra  diri Peserta Pemilu” pada pasal tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya penjelasan lebih rinci terkait yang dimaksud dengan “citra diri” dalam pasal tersebut, bahkan dalam bagian penjelasan UU Pemilu No.7/2017.
Permasalahan  multitafsir  muncul  ketika  Bawaslu  menyebut  citra  diri  yang dimaksud adalah nomor dan logo partai, sedangkan menurut Abdul Hakam Naja selaku anggota Komisi Pemerintahan DPR dari fraksi PAN, citra diri tersebut bersifat kumulatif dengan  memasukkan  seluruh  unsur  kampanye,  mulai  dari  visi,  misi,  program  sampai dengan logo dan nomor urut partai. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai
yang mendapat teguran Bawaslu terkait tafsir citra diri ini. Dimana kronologinya adalah pada  23  April  2018,  PSI  memasang  iklan  di  Jawa  Pos.  Karena  dalam  iklan  tersebut terdapat nomor dan tanda gambar PSI, Bawaslu menilai bahwa  PSI telah mencuri start dalam  kegiatan  kampanye,  sebelum  jadwal  yang  telah  ditentukan,  karena  seharusnya kampanye  Pemilu  2019  memang  baru  boleh  dilaksanakan  terhitung  sejak  tanggal  23 September 2018. (Siddiq, Mei 26, 2018)

## D. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam praktek
Pada pasal 348 ayat 1, menyebutkan bahwa proses pemungutan suara di setiap TPS di seluruh Indonesia hanya boleh diikuti oleh pemilih dengan kriteria sebagaimana berikut:
1. WNI yang memiliki  KTP elektronik dan namanya ada dalam DPT di TPS yang bersangkutan.
2. WNI yang memiliki KTP elektronik dan namanya ada dalam DPTb di TPS yang bersangkutan.
3. WNI yang memiliki KTP elektronik namun namanya tidak ada dalam DPT dan DPTb
4. WNI  yang  berhak untuk memilih (yang diperjelas dalam pasal 348 ayat 9 yang menyebutkan  bahwa  WNI  yang  berhak  untuk  memilih  dapat  memilih  di  TPS, TPSLN dengan menunjukkan KTP elektronik)
Pasal  tersebut  diatas  menjelaskan  bahwa  pada  intinya,  yang  berhak menggunakan  hak  pilih  saat  proses  pemungutan  suara  adalah  pemilik  KTP  elektronik. Ketentuan  ini  sulit  dilaksanakan  dilapangan,  terutama  bagi  para  pemilih  pemula,  yaitu para  pemilih  yang  baru  berumur  17  (tujuh  belas)  tahun  saat  proses  pemungutan  suara, dimana menurut UU Pemilu No.7/2017 pasal 198, yang bersangkutan telah memiliki hak pilih.  Letak  kesulitan  dalam  pelaksanaan  dari  ketentuan  ini  adalah,  bahwa  kategori pemilih  semacam  ini  (berumur  17  (tujuh  belas)  tahun  saat  proses  pemungutan  suara), yaitu yang bersangkutan belum memiliki KTP elektronik meski telah berumur 17 (tujuh belas)  tahun  saat  proses  pemungutan  suara  berlangsung.  Tidak  dimilikinya  KTP elektronik  oleh  pemilih  pemula  kategori  ini  bukan  tanpa  sebab,  karena  pada  UU Adminduk No.23/2006 pasal 63 ayat 1, bahwa kewajiban untuk memiliki KTP elektronik hanya  bagi  WNI  yang  sudah  berusia  17  (tujuh  belas)  tahun  atau  sudah  menikah  atau pernah menikah.

## E. Pasal-pasal yang rawan gugatan di Mahkamah Konstitusi
Selain  pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan  kepastian  sekaligus  ketidakpastian hukum diatas, penulis menemukan pasal-pasal yang rawan untuk digugat di Mahkamah Konstitusi, antara lain:
1. Pada pasal 2 yang menjelaskan tentang asas pemilu, tidak muncul poin periodik sebagai salah  satu asas pemilu. Periodik (5 Tahun sekali) seharusnya  masuk ke dalam  asas  pemilu,  bukan  hanya  dalam  hal  pelaksanaan  saja  sebagaimana  poin periodik  dijelaskan pada pasal 167 yang menyebutkan bahwa setiap 1 (satu) kali dalam  5  (lima)  tahun,  Indonesia  menyelenggarakan  Pemilihan  Umum.  Hal  ini dikarenakan  periodik  tidak  sekedar  menunjukkan  jadwal,  kapan  pemilu dilaksanakan, melainkan juga menunjukkan adanya masa jabatan bagi setiap kursi yang  diperebutkan  dalam  sebuah  pemilu.  Dimana  dalam  masa  jabatan  tersebut, pemilih  dapat  meminta  pertanggungjawaban  dari  incumbent  sedangkan  bagi incumbent,  dapat  menjelaskan  pertanggungjawaban  atas  jabatan  yang  telah diemban selama ini.
2. Dalam  Pasal  173  ayat  3  yang  menyebutkan  bahwa  Parpol  yang  lolos  verifikasi pada  pemilu  sebelumnya,  tidak  perlu  dilakukan  verifikasi  ulang  dan  langsung menjadi parpol Peserta dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pasal tersebut mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda terhadap parpol-parpol yang ikut dalam  proses  verifikasi.  Pasal  tersebut  (sebagaimana  Pasal  8  ayat  1  dalam  UU Pileg  No.8/2012)  juga  bertentangan  dengan  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi dengan  No.52/PUU-X/2012,  yang  telah  menjadi  putusan inkracht pada  saat pelaksanaan  Pileg  2014  yang  telah  membatalkan  adanya  perbedaan  perlakuan dalam proses verifikasi peserta pemilu, dimana  menurut MK,  hal tersebut tidak sesuai dengan UUD’45.
3. Pada pasal 228 yang mengatur tentang pemberian dan penerimaan imbalan dalam kegiatan  pengajuan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak  mengatur  sanksi pidana  terhadap  tindakan  mahar  politik.  Satu-satunya  sanksi  yang  dapat dijatuhkan  hanya  saksi  administratif  berupa pelarangan  mengajukan calon pada periode berikutnya, dan sanksi tersebut hanya berlaku bagi Parpol penerima mahar politik. Padahal secara prinsip mahar politik tentu merupakan suatu tindak pidana yang seharusnya terdapat sanksi pidananya.
4. Pasal  189  ayat  (5)  yang  menyebutkan  bahwa  Dapil  dan  jumlah  kursi  pada pemilihan anggota DPRD Prov, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak dapat dipisah dari UU Pemilu No.7/2017. Ketentuan ini merupakan kemunduran  dari  kewenangan  KPU.  Penataan  dapil  legislatif  seharusnya merupakan wewenang KPU selaku penyelenggara pemilu, bukan wewenang DPR yang kemungkinan besar akan memiliki kepentingan sebagai peserta pemilu. Jika proses penentuan dapil dilakukan oleh KPU, pasti akan ada proses uji publik, yang bisa diikuti oleh semua pihak, baik parpol maupun masyarakat umum. Proses uji publik  inilah  yang  tidak  ada  ketika  dapil  pemilihan  anggota  DPRD  Prov ditentukan oleh DPR, sehingga dianggap jauh dari kesan demokratis.
5. Pada pasal 278, 280, 284, 515, dan 523 yang menjelaskan tentang aturan dalam hal  pemberian  imbalan  dengan  tujuan  mempengaruhi  pemilih  atau  bisa  disebut dengan  politik  uang  mengalami  kemunduran  jika  dibandingkan  dengan  UU No.10/2016 Tentang Perubahan  Kedua  Atas UU No.1/2015 Tentang Penetapan Perppu  No.1/2014  Tentang  Pilkada  Menjadi  Undang-Undang.  Pada  UU pemilihan kepala daerah tersebut, baik pemberi maupun penerima money politic dapat dihukum pidana, sehingga praktik money politic dapat ditekan. Hal berbeda muncul  dalam  UU  Pemilu  No.7/2017,  dimana  ancaman  pidana  hanya diberlakukan  pada  pemberi,  tidak  pada  penerima,  hal  inilah  yang  membuat penerima, secara psikologis, tidak akan memiliki rasa takut ketika terlibat dalam praktik money politic tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas  maka  dapat  diambil  simpulan  atas  rumusan  masalah yaitu sebagai berikut:
1. Aspek-aspek Pemilu telah tertuang dalam pasal-pasal yang ada dalam UU Pemilu No.7/2017. Adapun aspek-aspek pemilu tersebut antara lain:
a. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu
b. Pendaftaran Pemilih
c. Peserta Pemilu dan Pencalonan
d. Penyelenggara Pemilu
e. Sistem Pemilu
f. Proses Penyelenggaraan Tahapan
g. Pengawasan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa
h. Partisipasi Pemilih/Masyarakat
i. Peran TNI, Polri dan Pemerintah
2. Terdapat  ketentuan-ketentuan  yang  tidak  konsisten  dalam  beberapa  pasal  pada UU  Pemilu  No.7/2017  yaitu  pasal  246  dan  422  yang  berkaitan  dengan  proses penyusunan daftar calon dan penetapan calon terpilih.
3. Terdapat  pasal  yang  multitafsir  yaitu  pada  pasal  1  ayat  35  terkait  pemahaman pengertian Citra Diri oleh beberapa pihak terkait dalam Pemilu Tahun 2019.
4. Terdapat  pasal  yang  sulit  dilaksanakan  di  lapangan  yaitu  pasal  348  ayat  1  UU Pemilu No.7/2017 yang tidak sejalan dengan UU Adminduk No.23/2006 pasal 63 ayat 1 terkait kepemilikan KTP elektronik.
5. Terdapat juga pasal-pasal yang rawan untuk digugat di Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan  poin  2  (dua)  hingga  poin  (5)  dari  simpulan  diatas,  menunjukkan bahwa  derajat kepastian  hukum  dalam pelaksanaan Pemilihan Umum pada  UU Pemilu No.7/2017  masih  belum  optimal  dan  perlu  mendapat  perbaikan  dibeberapa  pasal, terutama pasal-pasal yang tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum serta pasal-pasal yang  bermasalah  dan  rawan  untuk  digugat  di  Mahkamah  Konstitusi.  Perbaikan  dapat dilakukan  atas  inisiatif  DPR  sendiri  ataupun  sebagai  tindak  lanjut  putusan  Mahkamah Konstitusi  jika  terdapat  gugatan  terkait  pasal-pasal  dalam  UU  Pemilu  No.7/2017  yang dimenangkan oleh Mahkamah Kontitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
International  Institute  for  Democracy  and  Electoral  Assistance  (International  IDEA). (2002). Standar-standar  internasional  untuk  pemilihan  umum  :  Pedoman peninjauan kembali kerangka hukum pemilu Seri buku panduan , Sweden : Bulls Tryckeri
Perbawa, Sukawati Lanang P. (2019). Penegakan hukum dalam pemilihan umum . Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 3 (1), 99-100
Siddiq,  Taufiq.  (2018,  Mei  26). Komisi  II  DPR:  Poin  citra  diri  di  UU  pemilu  bisa multitafsir . Tempo.Co.https://nasional.tempo.co/read/1092815/komisi-ii-dpr- poin-citra-diri-di-uu-pemilu-bisa-multitafsir (Diakses pada 18 Desember 2019)
Surbakti,  Ramlan.  (2016). Pidato  inagurasi  anggota  baru  akademi  ilmu  pengetahuan indonesia  (AIPI) ,  Surabaya  :  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Airlangga
Surbakti,  Ramlan  dkk.  (2015). Naskah  akademik  dan  draft  RUU  kitab  hukum  pemilu:
Usulan masyarakat sipil, Jakarta: Kemitraan bagi  Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan