## AL-AWQAF Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam
Vol. 13, No. 1, Tahun 2020
Waqf Link Fisherman Syariah Insurance sebagai Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Nelayan Indonesia
Sri Wahyuni 1
1 Universitas Negeri Malang, Malang, wsri8012@gmail.com
Abstract: The purpose of writing this scientific paper is to design the idea of Waqf Link Fisherman Syariah Insurance (WLFSI). WLFSI is an innovative sharia insurance premium payment using sea catch for fishermen. Furthermore, the catch will be processed into food products favored by the community. Furthermore, the production process is also collaborated  with  capital  from  cash  waqf.  Then,  the  profit  obtained  from  the  WLFSI operation will be used for the payment of Islamic insurance premiums for fishermen and fishermen's families. This scientific paper is a type of qualitative research using a narrative approach. The data used is secondary data in the form of scientific journals, government reports, research research organizations and so on. It is hoped that the initiation of WLFSI can  be  one  of  the  recommendations  for  the  government  to  improve  the  welfare  of fishermen in Indonesia.
Keywords: sharia insurance, fisherman, waqf link fisherman sharia insurance.
Abstrak: Tujuan  dari  penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah  merancang  gagasan Waqf  Link Fisherman Syariah Insurance (WLFSI). WLFSI adalah inovasi pembayaran premi asuransi syariah dengan menggunakan hasil tangkapan laut bagi para nelayan. Selanjutnya, dari hasil tangkapan  tersebut  akan  diolah  menjadi  produk-produk  makanan  yang  digemari  oleh masyarakat. Lebih lanjut, dari proses produksi tersebut juga turut dikolaborasikan dengan permodalan dari wakaf tunai. Kemudian, profit yang didapatkan dari operasional WLFSI akan  dimanfaatkan  untuk  pembayaran  premi  asuransi  syariah  nelayan  dan  keluarga nelayan. Karya tulis ilmiah ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan naratif. Data yang digunakan ialah data sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan pemerintah, penelitian organisasi riset dan lain sebagainya. Diharapkan dengan digagasnya WLFSI  dapat  menjadi  salah  satu  rekomendasi  bagi  pemerintah  guna  meningkatkan kesejahteraan hidup bagi nelayan di Indonesia.
Kata Kunci: asuransi syariah, nelayan, waqf link fisherman syariah insurance .
صخلم : هذه فدهت ةيملعلا ةقرولا طيطخت ىلإ ةركف لا طبر فقو اب نيمأتل يعرشلا نيدايصلا ىلع ، و عفد وه يعرش نيمأت طاسقأ ب يرحبلا ديصلا . لا ليوحت متيس ديص ب لامعتسا دوقنلا فقو نم لام سأر تاجتنم ىلإ ةيئاذغ
ىدل ةلوضفم عمتجلما . ةيلمعلا هذه نم حبرلا نوكيسو يملاسلإا نيمأتلا طاسقأ عفدل ا ىلع نيدايصل تلائاعو مه ةيملعلا ةقرولا هذه . م ن يعونلا ثحبلا نم عون سي يذلا مدخت ةمدختسلما تانايبلا .يدرسلا جهنلا
ةيموكح ريراقتو ةيملع تلاجم لكش يف ةيوناث تانايب يه تاروشنمو
و ةيثحب اهريغ نأ لومألما نم . ت نوك هذه إك ةركفلا دح ى ايسينودنإ يف نيدايصلا ةيهافر نيسحتل ةموكحلل تايصوتلا . لا تاملك لا ةيحاتف فقو ، دايص ، يعرش نيمأت : لاب طوبرم أت يم ن لا عرش يدايصلا ىلع ن .

## PENDAHULUAN
Menundukkan lautan untuk seluruh insan menjadi salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Allah menganugerahkan sebagian dari kuasa-Nya, agar manusia dapat memanfaatkan berbagai  hal  yang  terkandung  di  dalam  lautan,  guna  memenuhi  kebutuhan  hidup,  seperti kebutuhan  bahan  makanan,  perhiasan,  mineral,  jalur  kendaraan,  bahkan  pesona  keindahan alam. Tujuan utama atas karunia tersebut ialah untuk menggugah setiap hati agar senantiasa mengagungkan  dan  berucap  syukur  kepada  Allah.  Sebagaimana  yang  termaktub  dalam  Al- Qur’an Surah An -Nahl ayat ke-14, Allah berfirman:
َر َّخ َس  ْي ِذ َّلاَوُهَو َر ْحَبْلا اْوُلُك ْ أَتِل ُهْن ِم ا ًم ْح َ ل اًّيِر َ ط اْو ُجِر ْخَت ْسَتَّو
َر ِخاَو َم  َك ْلُفْلا ىَرَتَو اَهَنْو ُسَبْلَت ًةَيْل ِح ُهْنِم اْوُغَتْبَتِلَو  ِهْيِف ْن ِم َف ُكَّلَع َ ل َو  ِهِل ْض َن ْوُر ُك ْشَت  ْم
Artinya  :  Dan  Dialah,  Allah  yang  menundukkan  lautan  (untukmu),  agar  kamu  dapat  memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karuniaNya, dan supaya kamu bersyukur.
Keberkahan atas nikmat kelautan dilimpahkan Allah salah satunya kepada bangsa Indonesia. Berdasarkan laporan data Pusat Penelitian Oseanografi LIPI mengungkapkan bahwa potensi kelautan  Indonesia  hingga  akhir  Maret  tahun  2019  diperkirakan  mencapai  Rp.1.772  triliun (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019). Kemudian dari potensi tersebut, Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  merilis  data  tentang  bagaimana  kontribusi  sektor  kelautan  dan perikanan terhadap perekonomian nasional, sebagaimana yang tertuang dalam tabel 1.

## Tabel 1. Kontribusi Kelautan dan Perikanan Terhadap Perekonomian Indonesia
Kontribusi 2014 2015 2016 2017 2018 PDB (TW II) 2,26% 2,42% 2,50% 2,53% 2,56% Produksi (Ton) 20.474.506,48 22.118.439,04 22.680.121,17 22.695.181,69 24.319.835,37 Ekspor (Ribu Ton) ≡ US$ Juta 1 .273 ≡ 4.642 1.076 ≡ 3.944 1.075 ≡ 4.172 1.078 ≡ 4.524 1.126 ≡ 4.861 Impor  (Ribu  Ton) ≡ US$ Juta 241 ≡ 365 221 ≡ 332 223 ≡ 384 312 ≡ 434 299 ≡ 452 Neraca  (Ribu  Ton) ≡ US$ Juta 1.032 ≡ 4.276 856 ≡ 3.612 852 ≡ 3.789 766 ≡ 4.091 827 ≡ 4.409 ` Penerimaan  Pajak (Miliar Rp) 851 1.144 1.061 1.336 1.638
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2019
Jika dianalisis secara menyeluruh, angka dan nominal yang dipaparkan cenderung menunjukkan kondisi yang  fluktuatif.  Peningkatan  atas angka  dan  nominal  disetiap  tahunnya  terjadi  pada aspek kontribusi PDB, dan produksi perikanan. Di lain sisi, fenomena fluktuatif terjadi pada kegiatan  ekspor,  impor,  dan  penerimaan  pajak.  Hal  serupa  juga  terjadi  pada  neraca perdagangan,  ditinjau  secara  keseluruhan  neraca  perdagangan  selalu  menunjukkan  keadaan yang  surplus,  akan  tetapi  besaran  dan  nominalnya  menunjukkan  kondisi  yang  fluktuatif. Namun, jika di monitor dari seluruh aspek, data pada tabel 1 ini menjelaskan sebuah performa yang  cukup  baik  atas  kontribusi  sektor  perikanan  dan  kelautan  terhadap  perekonomian nasional.
Memeriksai alam kelautan berdasarkan perspektif kemanusiaan. Setiap penciptaan berkah yang terlimpahkan  selalu  dipasangkan  dengan  ancaman  atau  musibah.  Salah  satunya  ialah  risiko kecelakaan  yang  menyebabkan  kematian  para  nelayan  yang  sedang  melaut.  Berbagai  kasus kematian nelayan pada saat bekerja menyeruak di berbagai ranah media masa, seperti salah satunya  ialah  sembilan  nelayan  Kelurahan  Mayangan  yang  tenggelam  di  perairan  Madura (Liputan6, 2018). Mengkaji kasus tersebut dari ranah kajian ilmu ekonomi, lensa fokus utama para ekonom ketika dihadapkan dengan kasus ini ialah, bagaimana dengan kesejahteraan hidup para ahli waris jika salah satu anggota keluarganya ditakdirkan untuk menghadap Allah ketika sedang bekerja melaut. Fenomena ini mengarah pada ketersediaan instrumen keuangan yang telah dipersiapkan sebelumnya guna menjamin stabilitas keuangan keluarga dalam beberapa saat, instrumen yang dimaksud salah satunya dapat berbentuk asuransi jiwa yang dimiliki oleh para  nelayan.  Hal  ini  dikarenakan,  menyiapkan  sumber  keuangan  sebelum  berpulang  ke rahmatullah dinilai sangat penting khususnya bagi para nelayan, mengingat sumber pendapatan utama keluarga para nelayan sangat bergantung pada hasil tangkapan ikan yang diperolehnya. Lebih lanjut jika dikaji dari ranah keagamaan, mempersiapkan instrumen keuangan sebelum terjadinya kematian merupakan hal yang dianjurkan bagi setiap muslim termasuk salah satunya para nelayan, sebagaimana yang termaktub dalam Al- Qur’an Surat An Nisa ayat ke -9 :

## ًةَّيِ ر ُذ ْمِهِفْلَخ ْنِماْوُكَرَتْوَل َنْيِذَّلا  َشْخَيْلَو ا ًدْي ِد َس
ًلًْوَق اْوُلْوُقَيْلاو َ َّاللَّوُقَّتَيْلَف ْمِهْيَلَع اْوُفاَخ اًفَع ِض
Artinya  :  Dan  hendaklah  takut  kepada  Allah  orang-orang  yang  seandainya  meninggalkan  dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap  (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
Menguak fakta lapang bagaimana implementasi asuransi jiwa dikalangan para nelayan. Laporan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginformasikan bahwa jumlah nelayan di Indonesia  mencapai  1.451.265  nelayan  (Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  2020). Kemudian,  dari  jumlah  tersebut  pemerintah  melalui  KKP  menginisiasi  adanya  bantuan pembayaran premi asuransi tahun pertama untuk para nelayan. Tercatat sampai dengan bulan Februari 2018 telah terdapat 1.198.177 nelayan yang memiliki asuransi jiwa dan ditargetkan pada tahun 2020 akan ada tambahan 150.000 nelayan yang akan mendapat bantuan premi ini (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Lebih lanjut, dari data tersebut juga diketahui bahwa,  pemerintah  telah  menanggung  bantuan  premi  sebesar  Rp.  398  miliar  (Kementerian Kelautan  dan  Perikanan,  2020).  Namun,  dari  kebijakan  pemerintah  tersebut  memunculkan setidaknya dua problematika baru.
Pertama, asuransi jiwa tersebut tidak diperuntukkan untuk seluruh anggota keluarga nelayan, melainkan  hanya  untuk  anggota  keluarga  yang  bekerja  di  laut.  Padahal,  anggota  keluarga nelayan juga turut membutuhkan asuransi jiwa tersebut untuk meringankan beban keluarga jika terjadi kematian atas diri mereka. Kedua, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  Nomor  2/PER-DJPT/2019  mengungkapkan  bahwa  asuransi  tersebut  hanya  akan memberikan santunan atas kematian nelayan dan menanggung seluruh biaya pengobatan atas cacat  tetap  atau  cacat  pada  anggota  tubuh  tertentu  yang  diakibatkan  oleh kecelakaan  kerja. Padahal  dalam menjalankan profesinya, nelayan juga membutuhkan asuransi atas kesehatan diri mereka, dikarenakan dalam bekerja melaut nelayan dituntut untuk memiliki kondisi fisik dan  kesehatan  yang  prima.  Dari  dua  permasalahan  tersebut  tentunya  dibutuhkan  asuransi tambahan dalam menghadirkan sebuah kehidupan yang lebih baik kepada para nelayan dan keluarganya,  salah satunya  ialah  melalui  asuransi  jiwa  syariah  dan  kesehatan  syariah sebagai pelengkap dari asuransi jiwa nelayan yang telah diinisiasi oleh pemerintah
Upaya menghadirkan layanan asuransi yang memadai haruslah diimbangi dengan kemampuan finansial  nelayan  dalam  memenuhi  pembayaran  premi  asuransi.  Menelisik  lebih  dalam bagaimana kondisi perekonomian nelayan yang sesungguhnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suyanto, 2011), (Hidayat, 2017), dan (Syatori 2014) bersepakat bahwa, pada umumnya pendapatan nelayan dari melaut hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti kebutuhan pangan sehari-hari, pakaian, dan pendidikan anak. Bahkan, jika sedang tidak musim ikan dan kondisi ombak sedang tidak memungkinkan untuk pergi bekerja maka nelayan akan meminjam uang kepada tengkulak untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan akan membayarnya setelah  mendapatkan  tangkapan  ikan  di  periode  melaut  selanjutnya.  Berlandas  pada  realita tersebut, tentunya dibutuhkan sebuah solusi guna menghadirkan pembayaran premi asuransi yang lebih memudahkan nelayan. Salah satunya ialah dengan menghadirkan inovasi konversi alat pembayaran premi berupa hasil tangkapan laut para nelayan.
Hasil laut menjadi salah satu instrumen penyambung kehidupan para nelayan dan keluarganya. Pada praktiknya, akan terdapat sebuah kondisi serentak yang dialami oleh nelayan dimana hasil tangkapan laut akan sangat melimpah, dikarenakan cuaca sedang membaik dan sedang musim ikan. Namun, dari kondisi tersebut menjadikan harga ikan di pasaran menjadi turun. Hal ini menyebabkan  pendapatan  yang  diperoleh  nelayan  juga  akan  menurun  meskipun  tangkapan ikan  sedang  meningkat. Tentunya  dari  fenomena tersebut,  dibutuhkan sebuah  solusi  dalam menjaga nilai ekonomis ikan agar tetap stabil, salah satunya ialah dengan menghadirkan inovasi dan diversifikasi produk-produk perikanan yang menarik minat konsumen.
Di  lain  sisi  industri  halal  pada  segmen  makanan  sedang  menunjukkan  geliat  pasar  yang menggiurkan.  Laporan  data  bertajuk state  of  the  global  islamic  economy  report 2019/20 menginformasikan bahwa pada tahun 2018 jumlah pengeluaran masyarakat dunia pada produk makanan halal mencapai US$ 1,37 Triliun. Kemudian angka ini akan meningkat menjadi US$ 1,97 Triliun pada tahun 2024 (Dinar Standard, 2020). Lebih lanjut, dari laporan tersebut juga turut mengungkap beberapa negara yang memiliki peran penting dalam industri makanan halal.

## Tabel 2. Top Exsporting and Consumer Halal Food Country
Top 5 Exporting Halal Food (US$) Top 10 Islamic Halal Food Consumer Market (US$) Brazil 5,5 Billion Indonesia 173 Billion Iran Islamic Rep 63 Billion Australia 2,4 Billion Turkey 135 Billion Saudi Arabia 57 Billion Sudan 621 Million Pakistan 119 Billion Nigeria 52 Billion India 1,7 Billion Egypt 89 Billion Russia 45 Billion Turkey 548 Million Bangladesh 82 Billion India 41 Billion
Sumber : Dinar Standard, 2020
Berdasarkan tabel 2 dapat dianalisis bagaimana peran Indonesia dalam percaturan bisnis global khususnya dalam segmen halal food . Indonesia ditetapkan sebagai negara yang memiliki pangsa pasar  tertinggi,  tercatat  pengeluaran  masyarakat  untuk  makanan  halal  mencapai  US$  173 Billion. Tentunya hal ini mereplika hasil survei yang dilakukan oleh Global Religius Future yang menyebutkan  mayoritas  muslim  terbesar  di  dunia  ialah  negara  Indonesia,  dengan  jumlah sebesar 209,1 juta penduduk di tahun 2010 dan diproyeksikan meningkat menjadi 229,62 juta penduduk  pada  tahun  2020  (Global  Religious  Future,  2018).  Lebih  lanjut,  jika memperbandingkan dua topik tabel tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia hanya mampu menjadi negara berstatus konsumen dan belum mampu memenuhi konsumsi produk halal food yang dibutuhkan masyarakat dunia. Data ini menunjukkan bahwa dibutuhkan sebuah solusi agar Indonesia dapat mentrasformasikan diri dari negara konsumen menjadi negara produsen, salah  satunya  ialah  dengan  menghadirkan  sebuah  proyek  inovasi  dan  diversifikasi  berbagai produk olahan perikanan.
Pengadaan proyek diversifikasi produk-produk perikanan menjadi salah satu solusi konstruktif dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara produsen makanan halal dunia. Disamping itu, proyek tersebut diharapkan juga dapat turut serta dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan ummat  khususnya  pada masyarakat  nelayan, seperti  halnya  profit  yang  didapatkan  nantinya dapat dikonversi sebagai alat pembayaran premi asuransi nelayan dan keluarganya. Tentunya, proyek tersebut menjadi sebuah harapan pada setiap hati nelayan di seluruh Indonesia.
Mengimplementasikan  proyek  bisnis  perikanan  berbasis  kemaslahatan  umat  tentunya membutuhkan  dukungan  permodalan.  Menentukan  instrumen  keuangan  apa  yang  akan digunakan  menjadi  hal  utama  yang  harus  ditentukan.  Salah  satu  instrumen  keuangan  yang dinilai  tepat  dalam  upaya  pendanaan  projek  tersebut  ialah  wakaf  tunai  ( cash  waqf ).  Unsur kekalnya aset wakaf dan untuk siapa keuntungan aset wakaf diperuntukkan menjadi dua alasan mengapa wakaf tunai dipilih sebagai sumber permodalan dalam proyek tersebut.
Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis menggagas Waqf Link Fisherman Syariah Insurance (WLFSI).  WLFSI  adalah  inovasi  pembayaran  premi  asuransi  nelayan  dengan  menggunakan
hasil  tangkapan  ikan.  Kemudian,  dari  hasil  tangkapan  ikan  tersebut  akan  dikelola  menjadi produk olahan yang digemari masyarakat global. Lebih lanjut, pengelolaan tersebut nantinya akan  didanai  dari  aset-aset  wakaf  tunai  dan  akan  diproduktifkan.  Selanjutnya,  dari  hasil penjualan produk nantinya akan membiayai premi asuransi jiwa nelayan yang menjadi program pemerintah, asuransi jiwa syariah untuk keluarga nelayan dan asuransi kesehatan syariah untuk nelayan  dan  keluarganya.  Diharapkan  dengan  adanya  WLFSI  ini  dapat  menghadirkan kemaslahatan dan kehidupan nelayan yang lebih baik ke depannya.
Rumusan masalah dari karya tulis ilmiah ini ialah : a) bagaimana business model canvas (BMC) WLFSI?,  b)  bagaimana  fitur  WLFSI  ?  c)  bagaimana  proses flow WLFSI  ?,  d)  bagaimana manajemen risiko dan mitigasi risiko WLFSI ?, dan e) bagaimana analisis akuntansi dan analisis ketentuan WLFSI ?.
Tujuan penelitian dari karya tulis ilmiah ini adalah : a) mendeskripsikan business model canvas (BMC) WLFSI, b) mendeskripsikan fitur WLFSI, c) mendeskripsikan proses flow WLFSI, d) mendeskripsikan manajemen risiko dan mitigasi risiko WLFSI, dan e) mendeskripsikan analisis akuntansi dan analisis ketentuan WLFSI.
Batasan penelitian dari karya tulis ilmiah ini ialah : a) pembahasan hanya ditujukan pada produk asuransi jiwa nelayan yang diinisiasi pemerintah, asuransi jiwa syariah dan asuransi kesehatan syariah  untuk  masyarakat  nelayan.  b)  Wakaf  yang  dibahas  ialah  wakaf  uang  yang diproduktifkan. c) Tidak membahas olahan produk-produk perikanan apa saja yang menarik minat beli konsumen. d) Tidak mengulas secara detail manajemen penjualan produk perikanan WLFSI.

## KAJIAN PUSTAKA

## 1. Peluang  Asuransi  Jiwa  Syariah  dan  Asuransi  Kesehatan  Syariah  Dalam Mendukung Kehidupan Nelayan
Merujuk pada Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2019 bahwa  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  menginisiasi  adanya  bantuan  premi  asuransi nelayan (BPAN) tahun pertama kepada para nelayan kecil dan tradisional yang bekerja melaut. Tujuan dari kebijakan ini ialah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada para nelayan, sekaligus sebagai ikhtiar untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat nelayan menggunakan produk asuransi jiwa. Lebih lanjut, asuransi tersebut nantinya akan memberikan penanggungan atas risiko kematian, cacat tetap, cacat pada salah satu anggota tubuh dan biaya pengobatan atas kecelakaan kerja.
Mengulas lebih dalam kebutuhan akan produk asuransi pada kehidupan masyarakat nelayan. BPAN menjadi salah satu solusi konstruktif yang ditawarkan pemerintah untuk meringankan kehidupan nelayan jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Namun, jika kita pahami bahwa kebutuhan produk asuransi pada masyarakat nelayan tidak berhenti hanya pada asuransi jiwa, melainkan  juga  pada  asuransi  kesehatan.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  bekerja  melaut  juga dibutuhkan performa kesehatan yang prima pada diri nelayan. Disamping itu, produk asuransi juga  dibutuhkan  tidak  hanya  pada  nelayan  yang  pergi  melaut,  melainkan  juga  pada  anggota
keluarga  nelayan  seperti  istri,  anak,  dan  anggota  keluarga  lainnya.  Hal  ini  berguna  untuk memberikan  jaminan  atas  kesehatan,  santunan  dikarenakan  kecelakaan  atau  kematian.  Dari persoalan  tersebut  tentunya  dibutuhkan  program  asuransi  tambahan  guna  menghadirkan kemaslahatan hidup tidak hanya bagi nelayan seorang, melainkan juga kepada anggota keluarga nelayan.
Asuransi jiwa syariah dan asuransi kesehatan syariah dapat menjadi preferensi guna melengkapi kebutuhan produk asuransi masyarakat nelayan. Lensa fokus utama peneliti dalam hal ini ialah memanfaatkan  peluang  asuransi  yang  dibutuhkan  masyarakat  nelayan  sebagai  pangsa  pasar baru  untuk  industri  asuransi  syariah.  Hal  ini  ditujukan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan industri  asuransi  syariah  di  Indonesia.  Sebab,  telah  menjadi  fakta  umum  bahwasannya perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Bahkan apabila dibandingkan dengan pertumbuhan asuransi konvensional, industri asuransi syariah masih jauh tertinggal.  Pada  tabel  3  dipaparkan  bagaimana  perbandingan  perkembangan  antara  industri asuransi secara umum dengan industri asuransi syariah.

## Tabel 3. Perbandingan Perkembangan Asuransi
Peserta Aset Inklusi Literasi 2017 2018 2017 2018 2017 2017 Seluruh Asuransi 57.171.139 56.225.374 Rp. 700,98 Triliun Rp. 728,74 Triliun 12,1% 15,8% Seluruh Asuransi Syariah 7.489.541 8.692.814 Rp. 40,53 Triliun Rp. 41,60 Triliun 1,9% 2,5% Persentase Seluruh Asuransi Syariah 13,10% 15,46% 5,78% 5,71%
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2019 dan Otoritas Jasa Keuangan, 2018 (data diolah)
Berfokus pada perkembangan industri asuransi syariah, berdasarkan paparan data pada tabel 3, dapat dianalisis bahwa asuransi syariah belum banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah pemegang polis yang hanya mencapai 15,46% dari keseluruhan pemegang polis asuransi. Kemudian, hal tersebut berimbas pada total kepemilikan aset yang hanya mencapai 5,71%  dari  total  industri  asuransi.  Lebih  lanjut,  rendahnya  jumlah  pemegang  polis  dan kepemilikan aset tersebut salah satunya juga disebabkan oleh tingkat inklusi dan literasi produk yang  hanya  mencapai  masing-masing  1,9%  dan  2,5%.  Dari  data  tersebut  mengimplikasikan bahwa dibutuhkan upaya lebih keras lagi guna meningkatkan pertumbuhannya. Salah satunya ialah dengan membidik masyarakat nelayan sebagai pangsa pasar selanjutnya.
Mengestimasi bagaimana respon nelayan jika ditawarkan produk tambahan berupa asuransi kesehatan syariah dan asuransi jiwa syariah. Riset yang dilakukan oleh (Syahrizal dkk, 2011),
(Rahim dkk, 2014), (Ariyanti dan Santoso, 2016), (Triyanti dan Firdaus, 2016), dan (Fadilah dkk,  2014)  berusaha  memberikan  gambaran  setidaknya  akan  terdapat  tiga  hambatan  ketika industri asuransi syariah nantinya akan ditawarkan pada masyarakat nelayan.
a. Hasil tangkapan yang bergantung pada musim
Bisnis perikanan tangkap akan sangat bergantung pada tiga elemen utama yakni, musim, cuaca, dan ombak. Sebelum berangkat melaut, nelayan terlebih dahulu akan memastikan bagaimana  kondisi  dari  ketiga  elemen  tersebut.  Jika  ketiganya  dirasa  baik  maka  akan diputuskan untuk pergi bekerja, sedangkan jika kondisi sedang buruk maka nelayan akan memilih  untuk  tidak  pergi  melaut.  Hal  ini  dikarenakan  dari  ketiga  elemen  tersebut  akan menentukan  bagaimana  pendapatan  yang  diperoleh  dan  juga  berpengaruh  terhadap keselamatan serta keamanan nelayan selama bekerja.
b. Ketidakpastian harga ikan
Pada  praktiknya  harga  ikan  dipasaran  tidak  terlepas  dari  kuantitas  penawaran  dan permintaan ikan di pasar. Akan terdapat tiga kondisi yang akan terjadi dalam pemasaran ikan nelayan. Pertama, ketika kuantitas ikan sedang melimpah maka harga yang didapatkan nelayan  akan  menurun.  Kedua,  ketika  kuantitas  ikan  sedang  menurun  maka  harga  ikan diperkirankan akan meningkat. Ketiga ialah harga keseimbangan, dimana harga ikan akan menunjukkan nominal yang memuaskan bagi nelayan ketika kuantitas ikan juga seimbang.
c. Break Event Point (BEP) bahkan kerugian yang dialami nelayan Terdapat beberapa kondisi yang mengakibatkan nelayan mengalami kondisi BEP bahkan kerugian dalam bekerja melaut, seperti terjadinya kerusakan pada kapal yang menyebabkan nelayan  harus  kembali  ke  daratan  dengan  membawa  hasil  tangkapan  yang  kurang memuaskan. Bahkan hal ini terkadang mengakibatkan kerugian pada nelayan dikarenakan hasil tangkapan tidak dapat menutupi permodalan yang telah dikeluarkan.
Mempertimbangkan tiga hambatan tersebut maka dibutuhkan sebuah solusi konstruktif dalam memudahkan  nelayan  untuk  membayar  premi  asuransi  jiwa  syariah  dan  premi  asuransi kesehatan syariah. Salah satu solusi konstruktif dalam mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan memanfaatkan hasil perikanan nelayan sebagai konversi pembayaran premi asuransi.

## 2. Kolaborasi Wakaf Uang dan Hasil Perikanan Nelayan Sebagai Solusi Konstruktif dalam Menggagas Pembayaran Premi Asuransi Nelayan
Gagasan  pengkonversian  pembayaran  besaran  premi  asuransi  menjadi  hal  yang  sangat dibutuhkan oleh masyarakat nelayan. Pada praktiknya, dari hasil tangkapan ikan yang diperoleh, masyarakat nelayan akan secara langsung menjualnya kepada tengkulak. Hal ini dilakukan agar nelayan  segera  mendapatkan  permodalan  pada  periode  kerja  selanjutnya.  Praktik  demikian terkadang  menjadikan  nelayan  mendapatkan  harga  ikan  yang  terlampau  rendah  di  pasaran. Padahal, jika terdapat sebuah upaya untuk menginovasi dan mendiversifikasi hasil tangkapan nelayan  tersebut,  tentu  akan  didapatkan  harga  dan  keuntungan  yang  lebih  tinggi  dibanding dengan menjual tangkapan secara langsung.
Pada umumnya, tindakan dalam menginovasi dan mendiversifikasi produk perikanan secara masal kebanyakan di implementasikan oleh para perusahaan. Dimana profit yang didapatkan nantinya  tentu  akan  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  perusahaan.  Lebih  lanjut,  untuk
pengelolaan  produk-produk  perikanan  dengan  kemaslahatan  nelayan  sebagai  tujuan  utama masih belum banyak diimplementasikan di Indonesia. Maknanya disini ialah hasil profit yang dimanfaatkan  untuk  kepentingan  para  nelayan,  salah  satunya  dapat  dimanfaatkan  untuk membayar  premi  asuransi  nelayan  dan  anggota  keluarganya.  Dalam  mengaplikasikan  tujuan tersebut tentu dibutuhkan sebuah projek nasional yang mengusung produksi hasil tangkapan nelayan  agar  dapat  di  inovasikan  menjadi  produk-produk  yang  digemari  masyarakat. Disamping  itu,  projek  ini  diharapkan  dapat  menembus  pasar  ekspor  makanan  halal  yang memenuhi standar-standar negara tujuan agar dapat dikonsumsi.
Dalam  upaya  mengelola  hasil  perikanan  nelayan  berbasis  keummatan  tentunya  dibutuhkan sebuah  dukungan  permodalan.  Salah  satu  syarat  utama  dalam  pendanaan  projek  tersebut haruslah sejalan dengan tujuan didirikannya projek, ialah profit yang didapatkan nantinya akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan nelayan. Wakaf tunai menjadi salah satu instrumen keuangan yang tepat guna mendanai projek tersebut. Terdapat tiga keunikan dari manajemen  instrumen  wakaf  yang  dinilai  efektif  dalam  mengimplementasikan  projek  ini. Pertama,  aset  wakaf  wajib  dimanfaatkan  untuk  kemaslahatan  ummat.  Kedua,  aset  tersebut harus dikelola secara berkelanjutan. Ketiga, profit yang didapatkan dari pengelolaan aset wakaf haruslah  dimanfaatkan  untuk  kemaslahatan  ummat.  Tiga  keunggulan  tersebut  menjadi landasan  mengapa  wakaf  tunai  dinilai  sebagai  pilihan  yang  tepat  dalam  mendanai  projek kelautan berbasis keummatan tersebut.

## METODOLOGI PENELITIAN
Karya tulis ilmiah ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan naratif. Czarniawska mendefinisikan riset narat if sebagai penelitian yang “mendeskripsikan” sebuah peristiwa, proses, kronologi, aktivitas yang menjadi objek  dari penelitian yang sedang diangkat (Creswell, 2018). Pada karya ilmiah ini peneliti akan mendeskripsikan gagasan Waqf Link Fisherman Syariah Insurance (WLFSI) yang diinisiasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  hidup  para  nelayan.  Terdapat  tiga  tahapan  dalam  melakukan  riset  naratif diantaranya (Moleong, 2017):

## 1. Identifikasi masalah
Tercetusnya gagasan Waqf Link Fisherman Syariah Insurance (WLFSI) dilatar belakangi oleh tiga permasalahan.  Pertama,  kasus  kematian  sembilan  nelayan  Kelurahan  Mayangan  yang tenggelam di Perairan Selat Madura pada tahun 2018. Dari kesembilan nelayan tersebut tidak ada yang menjadi pemegang polis asuransi jiwa. Hal ini menjadikan keluarga yang ditinggalkan mengalami kesulitan keuangan, mengingat sumber pendapatan utama keluarga korban ialah hasil tangkapan dari aktivitas melaut. Kedua, Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor  2/PER-DJPT/2019  menerangkan  bahwa  asuransi  nelayan  yang  dicanangkan pemerintah hanya memberikan santunan kematian dan biaya pengobatan atas kecelakaan kerja (cacat  fisik).  Padahal,  dalam  praktiknya  dibutuhkan  tambahan  asuransi  khususnya  asuransi kesehatan, hal ini dikarenakan dalam menjalankan aktivitas melaut dibutuhkan kondisi fisik yang prima. Ketiga, pendapatan nelayan sangat bergantung pada musim dan cuaca. Sehingga, tidak  menutup  kemungkinan  terjadi  sebuah  kondisi  pendapatan  tersebut  tidak  mampu membayar premi asuransi nelayan.

## 2. Perumusan masalah
Dalam perumusan masalah peneliti melihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama dilihat dari bagaimana praktik lapangan terkait permasalahan yang sedang diangkat, dalam hal ini  ialah  implementasi  asuransi  nelayan.  Kedua,  melakukan  studi  pustaka  pada  jurnal,  data pemerintah dan organisasi, peraturan pemerintah yang berlaku, dan pemberitaan media masa yang terpercaya. Studi pustaka pada empat sumber belajar tersebut dibatasi hanya pada objek yang sedang diteliti ialah seputar asuransi jiwa nelayan, asuransi kesehatan syariah, asuransi jiwa syariah, perekonomian nelayan, wakaf tunai dan produktif, dan industri halal khususnya pada sektor  makanan  halal.  Hasil  telaah  dari  dua  sudut  pandang  tersebut  selanjutnya  ditetapkan menjadi beberapa rumusan masalah.

## 3. Penyusunan hasil penelitian dan kesimpulan
Dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, selanjutnya akan dikembangkan beberapa solusi untuk  memecahkan  permasalahan  tersebut.  Solusi  yang  diajukan  peneliti  akan  dipaparkan dalam  bab  pembahasan  dan  kemudian  ditarik  beberapa  kesimpulan.  Lebih  lanjut,  dari kesimpulan tersebut selanjutnya diajukan beberapa saran kepada pihak terkait, agar gagasan yang ditawarkan peneliti dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan atau program ke masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Business Model Canvas (BMC) WLFSI
Waqf  Link  Fisherman  Syariah  Insurance (WLFSI)  adalah  inovasi  pembayaran  premi  asuransi dengan menggunakan hasil tangkapan laut para nelayan. Fokus utama dari WLFSI ini ialah melengkapi  program  asuransi  jiwa  yang  telah  dicanangkan  pemerintah  untuk  nelayan,  yang akan mengkolaborasikannya dengan asuransi jiwa syariah untuk anggota keluarga nelayan, dan asuransi  kesehatan  syariah  untuk  nelayan  dan  anggota  keluarganya.  Lebih  lanjut,  dari  hasil tangkapan laut tersebut selanjutnya akan di inovasikan menjadi produk-produk makanan yang digemari  oleh  masyarakat  Indonesia  dan  dunia.  Kemudian,  akan  dimanfaatkan  permodalan utama dari wakaf tunai untuk memproduksi produk tersebut. Disamping itu, diharapkan dari produk tersebut juga dapat menyerap profit pada industri halal dunia, khususnya pada segmen makanan halal.
Dalam  memberikan  visualisasi  praktik  pengelolaan  WLFSI,  berikut  ini  pada  tabel  4  akan dipaparkan business model canvas (BMC) dari WLFSI.

## Tabel 4. Business Model Canvas WLFSI
Sumber: Analisis Penulis
a. Customer segments
Terdapat tiga segmentasi konsumen pada WLFSI. Pertama, customer segments untuk pembayaran premi  asuransi  dengan  menggunakan  hasil  tangkapan  laut,  hal  ini  akan  membidik  seluruh nelayan  Indonesia  dan  keluarganya.  Kedua, market untuk  penghimpunan  dana  wakaf  tunai untuk digunakan sebagai aset wakaf dalam mengelola hasil tangkapan nelayan, hal ini mengarah pada para wakif dari berbagai kalangan, baik wakif perorangan, wakif lembaga pemerintahan dan  wakif  atas  nama  perusahaan  negara  atau  swasta.  Ketiga,  pasar  untuk  produk  olahan perikanan yang diproduksi dengan menggunakan WLFSI, poin ini akan menyasar pada para pecinta olahan seafood dengan lingkup pasar nasional maupun internasional.
b. Value proposition
Kebermanfaatan WLFSI setidaknya dapat dirasakan oleh empat pihak, diantaranya :
1) Nelayan
Key Partners Key Activities  Value Propositions Customer Relationship Cutomer Segment Peneliti dan Inovator produk perikanan Penyerahan hasil perikanan Premi asuransi yang solutif Laporan berkala kepada nelayan Nelayan dan Keluarga Perusahaan asuransi  Menentukan besaran harga Asuransi yang lengkap Laporan keuangan dan bagi hasil Masyarakat Pecinta Olahan Seafood Regulator : KKP, OJK, KUD Produksi dan pengolahan hasil perikanan Projek wakaf unik untuk nelayan Laporan audit KAP independen Pemasaran dan Penjualan produk perikanan Nadzir  mendapatkan sebagian profit Mendapatkan Profit Mensukseskan BPAN Membayar premi asuransi Inklusi dan Literasi Asuransi Syariah OJK Channels Key Resourches Seluruh link perusahaan asuransi syariah Nelayan Seluruh link perusahaan asuransi BPAN Tangkapan ikan Koperasi Unit Desa (Perikanan) Wakif dan nadzir Kelompok Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan Social Media WLFSI Biaya pembangunan proyek (Pabrik, mesin, dan overhead) Biaya pajak atas ekspor Agen Penjualan Wakaf tunai dan aset wakaf Memasyarakatkan produk asuransi syariah Penjualan produk perikanan Biaya riset dan inovasi Standarisasi halal MUI, BPOM dan Lembaga Pangan negara ekspor BPOM, MUI, Badan Standarisasi Negara Tujuan Ekspor Cost Structure
Revenue Stream
Biaya mulai dari produksi sampai penjualan produk perikanan
Wakif
Pembayaran  premi  asuransi  dengan  menggunakan  hasil  tangkapan  para  nelayan  akan memudahkan  nelayan  dalam  membayar  premi  asuransi.  Disamping  itu,  WLFSI  akan memberikan  penawaran  harga  ikan  yang  sesuai  dengan  harga  pasar,  sehingga  akan menguntungkan para nelayan. Kemudian, dengan menggunakan WLFSI maka nelayan akan mendapatkan fitur asuransi yang lengkap ialah asuransi jiwa syariah dan asuransi kesehatan syariah tidak hanya untuk dirinya seorang, melainkan juga untuk keluarga. Tentunya hal ini akan bermanfaat untuk meningkatkan performa kesehatan dalam bekerja, dan juga sebagai bentuk perlindungan dan cinta kasih dari nelayan untuk keluarganya.
2) Nazhir
Kehadiran  produk  yang  mengkolaborasikan  instrumen  wakaf  dan  asuransi  syariah  pada segmen market perikanan menjadi salah satu inovasi baru untuk perwakafan di Indonesia. Disamping itu, nazhir juga dapat menjadikan WLFSI sebagai salah satu projek wakaf terbaru yang dapat memberikan kemasalahatan untuk ummat, khususnya untuk nelayan. Tentunya, dengan hal tersebut akan menambah amal kebajikan dan meningkatkan kemampuan nazhir dalam pengelolaan wakaf di ranah kelautan.
3) Regulator
Kehadiran WLFSI secara tidak langsung akan meningkatkan performa beberapa lembaga negara dalam menjalankan program kerjanya. Lembaga negara tersebut diantaranya :
a) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
OJK dan KNEKS merupakan dua lembaga negara yang mendapatkan mandat untuk meningkatkan  inklusi  dan  literasi  keuangan  syariah  di  Indonesia,  salah  satunya  pada produk asuransi syariah. Dengan hadirnya WLFSI menjadi salah satu program solutif guna  meningkatkan  inklusi  dan  literasi  asuransi  syariah  khususnya  pada  masyarakat nelayan  di  Indonesia.  Lebih  lanjut,  kehadiran  WLFSI  akan  turut  serta  meningkatkan performa  pertumbuhan  asuransi  syariah  di  Indonesia,  mengoptimalisasi  jumlah pemegang polis, dan kepemilikan aset.
b) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Salah satu program kerja dari KKP ialah memberikan bantuan premi asuransi nelayan (BPAN) tahun pertama untuk memberikan perlindungan asuransi kepada nelayan selama bekerja melaut. Kehadiran WLFSI akan memberikan kemudahan kepada para nelayan untuk  terus  melanjutkan  program  asuransi  yang  telah  di  inisiasi  oleh  KKP,  sehingga WLFSI secara langsung akan turut mendukung program kerja dari KKP.
c) Badan Wakaf Indonesia (BWI)
BWI menjadi regulator yang memiliki misi utama untuk memasyhurkan peradaban instrumen  wakaf  di  Indonesia.  WLFSI  merupakan  sebuah  ikhtiar  dalam mendiversifikasikan program dan instrumen wakaf terbaru, dengan tujuan utama untuk memberikan pengaruh signifikan terhadap kemaslahatan ummat, khususnya masyarakat nelayan.

## 4) Perusahaan asuransi syariah
Kehadiran  WLFSI  dapat  menjadi  salah  satu  media  untuk  meningkatkan  jumlah pemegang polis asuransi syariah, khususnya dari kalangan masyarakat nelayan. Hal ini
menjadi  salah  satu  manfaat  bagi  perusahaan  asuransi  syariah  untuk  meningkatkan jangkauan  pasar  dan  mengoptimalisasi  perkembangan  bisnis  asuransi  syariah  di Indonesia.

## c. Channels
Dalam upaya mensukseskan WLFSI, maka akan turut serta menggandeng beberapa instansi diantaranya,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  perusahaan  asuransi  syariah  khususnya yang menawarkan produk asuransi kesehatan syariah dan asuransi jiwa syariah, PT. Jasindo selaku perusahaan asuransi yang ditunjuk untuk mengelola BPAN, Koperasi Unit Desa untuk bisnis perikanan tangkap, seluruh kelompok nelayan, dan sosial media WLFSI. Seluruh pihak tersebut diwajibkan untuk turut serta mempromosikan WLFSI pada seluruh link pertemuan (rapat), media sosial, banner, dan iklan pada media masa.

## d. Customer Relationships
Dalam  upaya  membangun  hubungan  baik  dengan  pihak  yang  berkepentingan  atas  WLFSI, maka beberapa hal yang akan dilakukan, diantaranya :
1) Nelayan
Setiap  penyerahan  hasil  perikanan,  maka  nelayan  akan  mendapatkan  laporan  detail  yang memuat harga perolehan ikan dan nominal jumlah premi asuransi yang akan ditanggung oleh WLFSI. Disamping itu, nelayan juga akan mendapatkan laporan pelunasan besaran premi asuransi ketika WLFSI telah melunasinya pada pihak perusahaan asuransi syariah.
2) Regulator
Kepada Otoritas Jasa Keuangan, Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan  akan  disampaikan  laporan  keuangan  secara  berkala  atas  pengimplementasian WLFSI. Disamping itu, dari laporan keuangan tersebut selanjutnya akan diterbitkan laporan opini auditor independen atas WLFSI setiap tahunnya. Dua laporan tersebut menjadi bukti konkret  prinsip  transparansi  yang  diterapkan  WLFSI.  Lebih  lanjut,  dua  laporan  tersebut juga akan di sebarkan melalui website resmi WLFSI, agar dapat diawasi oleh masyarakat. Selanjutnya, WLFSI setiap tahunnya juga akan mengadakan rapat tahunan yang melibatkan berbagai pihak mulai dari manajement internal WLFSI ialah nazhir, wakif, nelayan, auditor, akuntan, dan regulator untuk mendengarkan saran dan kritik atas WLFSI selama satu tahun beroperasi.  Hal  ini  ditujukan  untuk  mengevaluasi  kinerja  dan  merumuskan  solusi  atas seluruh permasalahan yang terjadi pada WLFSI.

## 3) Konsumen produk perikanan
Dalam  upaya  mendapatkan  kepercayaan  dan  loyalitas  konsumen  untuk  mengkonsumsi produk-produk olahan WLFSI, maka akan dilakukan uji sertifikasi makanan sehat dan halal di BPOM dan MUI, dilakukan riset standarisasi makanan secara berkala oleh para ahli gizi dan juga akan mendiversikasikan berbagai varian produk baru.
e. Revenue streams
Pendapatan  didapatkan  dari  hasil  penjualan  produk-produk  olahan  perikanan  kepada konsumen. Kemudian, pendapatan juga didapatkan dari selisih profit yang didapatkan setelah dikurangi biaya pembayaran polis asuransi nelayan.
f. Key activities
g. Gambar 1. Key Activities WLFSI
Terdapat sembilan tahapan aktivitas bisnis dalam WLFSI, diantaranya :
1) Tahap  pertama  ialah  mengumpulkan  wakaf  tunai  dari  masyarakat  dan  berbagai lembaga  sebagai  permodalan  awal  guna  mengimplementasikan  WLFSI.  Dalam menarik  minat  para  wakif  untuk  mewakafkan  uangnya  maka  pihak  penyelenggara WLFSI dalam hal ini ialah nazhir, terlebih dahulu akan merancang grand design WLFSI yang akan di implementasikan dan kemudian mempromosikannya kepada masyarakat.
2) Kemudian, ketika wakaf tunai berhasil dikumpulkan maka tahapan selanjutnya ialah melakukan  riset  pasar  meliputi  produk  apa  yang  akan  diproduksi,  bagaimana  cara memproduksi, mempromosikan pada pasar, dan manajemen penjualannya. Disamping itu,  dilakukan  juga  riset  terkait  lokasi  dan  proyek  pembangunan  pabrik  pengolahan produk-produk perikanan.
3) Tahap  ketiga  ialah  dilakukan  tiga  aktivitas  secara  bersamaan  oleh  para  nazhir diantaranya ialah membangun aset wakaf untuk produksi, mengurus seluruh perizinan seperti izin pembangunan pabrik dan izin pengajuan usaha berbasis nirlaba, dan lain sebagainya. Kemudian, melakukan pendekatan dengan cara mensosialisasikan WLFSI kepada masyarakat nelayan
4) Tahap keempat ialah masyarakat nelayan akan menyerahkan hasil tangkapan perikanan kepada  WLFSI.  Kemudian  dari  tangkapan  tersebut  akan  dilakukan  pemeriksaan ketentuan  kualitas  hasil  perikanan.  Ketika  hasil  perikanan  telah  sesuai  dengan ketentuan yang ditetapkan WLFSI, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atas harga hasil perikanan tersebut. WLFSI akan mematok harga tangkapan sesuai dengan harga pasar pada umumnya, hal ini ditujukan agar nelayan mendapatkan harga yang sesuai, dan nelayan ridho atas harga yang ditentukan. Lebih lanjut, besaran nominal perolehan akan  dicatat  sebagai  pembayaran  premi  asuransi  dengan  jumlah  yang  sama  atas nominal harga tangkapan. Pada langkah ini, pembayaran premi asuransi diakui sebagai pembayaran  yang  akan  dibayar  oleh  WLFSI  atas  akun  asuransi  nelayan  yang bersangkutan
Nelayan menyerahkan hasil tangkapan Dikelola menjadi produk olahan Promosi dan Penjualan Mendapatkan profit Pembayaran Premi Asuransi Nelayan Mengurus izin
Mengumpulkan Wakaf Tunai Riset Pasar Membangun aset wakaf Sosialisasi kepada nelayan
5) Tahap  kelima  ialah  proses  produksi  dari  hasil  tangkapan  nelayan  menjadi  produk- produk yang diminati pasar. Pengelolaan produk dan standar produk akan tunduk dan patuh  terhadap  standar  gizi  yang  ditetapkan  oleh  MUI,  BPOM  dan  lembaga standarisasi produk ekspor pada negara tujuan
6) Promosi dan penjualan Dalam  memperkenalkan  produk-produk  olahan  WLFSI  maka  dibutuhkan  aktivitas bisnis  berupa  promosi.  Pemasaran  dilakukan  dengan  memanfaatkan  media  sosial, media masa dan papan iklan di dalam negeri dan negara tujuan ekspor. Selanjutnya, membangun jaringan penjualan yang solid bersama dengan para agen, swalayan, reseller dan lain sebagainya.
7. Mendapatkan profit Ketika telah dilakukan aktivitas penjualan, maka akan didapatkan profit atas penjualan produk olahan tersebut
8. Pembayaran premi asuransi nelayan Merupakan tahapan transfer profit yang didapatkan WLFSI untuk membayar besaran premi asurani para nelayan dan keluarganya.
9. Keberlanjutan Pada tahap ini merupakan tahap keberlanjutan ( sustainability ) dari WLFSI, proses bisnis akan kembali ke tahap empat dan seterusnya.

## h. Key resources
Sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk  mengimplementasikan  WLFSI  dibagi  menjadi  tiga diantaranya : 1) sumber daya manusia meliputi nelayan, wakif, nazhir, dan karyawan pabrik. 2) sumber  daya  modal  mencangkup  wakaf  tunai  dan  aset  wakaf.  3)  sumber  daya  bahan  baku berupa hasil tangkapan perikanan para nelayan.

## i. Key partnership
Dalam  mensukseskan  WLFSI  maka  dibutuhkan  kerjasama  dengan  beberapa  pihak  terkait diantaranya  para  peneliti  dan  inovator  produk  perikanan,  segenap  regulator  yang  memiliki keterhubungan  dengan  asuransi  dan  usaha  kelautan  (OJK,  KKP,  KUD  perikanan),  agen penjualan dan perusahaan asuransi syariah.

## j. Cost structure
Beban biaya pada WLFSI terletak pada empat biaya meliputi : seluruh biaya produksi sampai dengan  penjualan  produk,  biaya  riset  dan  inovasi,  biaya  pembangunan  proyek  pengolahan perikanan (pabrik, mesin produksi, dan biaya overhead lainnya), dan lain sebagainya.

## 2. Fitur WLFSI
Secara  umum,  penangguhan  atas  asuransi  nelayan  dijelaskan  dalam  dua  peraturan  ialah:  a) Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  42/PERMEN- KP/2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan, pada aturan ini dijelaskan jika penangguhan asuransi nelayan akan ditangguhkan kepada pihak perusahaan (swasta) yang memperkerjakan  nelayan  sebagai  anak  buah  kapal,  kapten  kapal  dan  lain  sebagainya.
Kemudian,  dalam  b)  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perikanan  Tangkap  Nomor  3/Per- DJPT/2018  Tentang  Petunjuk  Teknis  Bantuan  Premi  Asuransi  Nelayan  Pada  Direktorat Perikanan  Tangkap,  menjelaskan  bahwa  pembayaran  premi  asuransi  nelayan  akan ditangguhkan  kepada  pemerintah  untuk  tahun  pertama.  Selanjutnya  ditangguhkan  kepada nelayan untuk periode selanjutnya. BPAN ini hanya dapat dimanfaatkan oleh nelayan kecil dan tradisional  yang  menggunakan  kapal  penangkap  ikan  yang  berukuran  paling  besar  10 Gross Tonnage ,  dan  tidak  menggunakan  alat  penangkapan  ikan  yang  dilarang  oleh  Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Berlandas dari dua aturan tersebut maka ditawarkan dua fitur asuransi nelayan WLFSI ialah :
a. Full Feature Insurance
Fitur ini menawarkan pembayaran premi atas empat asuransi yakni “asu ransi jiwa nelayan + asuransi  kesehatan  syariah  nelayan  +  asuransi  jiwa  syariah  keluarga  nelayan  +  asuransi kesehatan syariah keluarga nelayan.
b. Half Feature Insurance
Pada  fitur  ini  menawarkan  pembayaran  premi  atas  tiga  asuransi  ialah  “asuransi  jiwa nelayan+asuransi  kesehatan  syariah nelayan+asuransi  kesehatan  syariah  keluarga  nelayan”. Fitur ini dapat dipilih oleh nelayan jika nelayan berasumsi bahwa asuransi jiwa lebih dibutuhkan oleh pihak nelayan yang pergi bekerja melaut.
Merelasikan dua fitur tersebu t dengan WLFSI, maka pada “asu ransi jiwa nelayan dan asuransi kesehatan  syariah  nelayan”  penyerahan  atas  hasil  tangkapan  laut  dapat  dibebankan  kepada pihak perusahaan swasta atau juragan kapal (jika nelayan berprofesi sebagai Anak Buah Kapal), atau  ditanggung  secara  individu  oleh  nelayan  (jika  nelayan  bekerja  melaut  secara  individu). Lebih  lanjut,  untuk  “asuransi  jiwa  syariah  keluarga  nelayan  dan  asuransi  kesehatan  syariah keluarga nelayan” dapat ditanggung secara individu dari hasil tangkapan ikan nelayan setelah pulang melaut.
Kemudian, khusus untuk nelayan yang berprofesi sebagai anak buah kapal dan bekerja pada juragan kapal yang berganti-ganti, akan dibuatkan sebuah akun tersendiri atas nama nelayan ABK,  dimana  tanggungan  asuransi  jiwa  nelayannya  akan  ditangguhkan  dan  dibagi  secara merata  kepada  pihak  juragan  kapal.  Sehingga  nantinya,  pihak  WLFSI  akan  mengirimkan laporan setoran ikan yang harus dibayar atas nama nelayan ABK tersebut kepada juragan kapal.

## 3. Proses Flow WLFSI
Pada gambar 2 dipaparkan proses flow dari WLFSI, terdapat empat proses dalam implementasi WLFSI.
• Tahap  pertama  ialah  wakif  mengucapkan  ikrar  wakaf  atas  sejumlah  uang  yang  akan  di wakafkannya (1).
• Kemudian  dilanjutkan  dengan  tahap  kedua  yakni  nazhir  akan  membangun  proyek pengelolaan  hasil  perikanan  dengan  permodalan  berupa  wakaf  tunai  yang  berhasil dikumpulkan oleh nazhir (2). Disamping itu, nazhir dalam hal ini diposisikan sebagai pihak perencana, penyelenggara dan penanggung jawab proyek.
• Dilanjutkan  dengan  tahap  ketiga  ialah  nelayan  menyerahkan  hasil  perikanan  sebagai konversi pembayaran premi asuransi kepada pihak penyelenggara WLFSI, dalah hal ini ialah nazhir (3).
Ketika semua sumber daya telah siap digunakan maka dilanjutkan dengan tahap keempat ialah memulai proses produksi, promosi, dan penjualan produk olahan perikanan. Kemudian, dari penjualan tersebut akan didapatkan keuntungan (4) yang akan di distribusikan pada lima pihak diantaranya :
a. Perusahaan asuransi (4A), untuk membayar pelunasan atas premi asuransi nelayan. Dari premi asuransi tersebut agar dapat dilakukan klaim asuransi jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan pada diri nelayan (4AB). Pada konteks ini, nelayan bertindak sebagai mauquf alaih atas hasil manfaat WLFSI.
b. Lebih  lanjut,  keuntungan  yang  didapatkan  dialokasikan  untuk  nazhir  (4B),  berlandas pada  Undang-Undang  RI  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  pada  pasal  12 disebutkan bahwa nazhir mendapatkan porsi keuntungan atas pengelolaan harta wakaf dengan proporsi tidak lebih dari 10%. Keuntungan yang didapat nazhir tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan manajemen internal WLFSI, beban gaji nazhir, dan lain sebagainya.
c. Selanjutnya, profit dialokasikan untuk lebih mengembangan WLFSI di daerah nelayan setempat (4C).
4D
4C
1 3 4AB 4AB 4 4A 2 4B Perusahaan Asuransi Nelayan Wakif Proyek 1 Profit Nadzir Projek 2
d. Terakhir,  profit  dialokasikan  untuk  mengembangkan  WLFSI  pada  daerah masyarakat nelayan  lainnya  di  Indonesia  (4D).  Diharapkan  dengan  mengembangkan  WLFSI  di daerah lainnya dapat memberikan manfaat lebih besar lagi bagi banyak nelayan lainnya.

## 4. Manajemen Risiko dan Mitigasi Risiko WLFSI
Analisis manajemen risiko dan mitigasi risiko pada WLFSI, dipaparkan pada tabel 5.
Tabel 5. Manajemen Risiko dan Mitigasi Risiko WLFSI No Jenis Risiko Analisa Risiko Mitigasi Risiko Dari Segi Asuransi 1 Premi Profit penjualan produk makanan WLFSI sedang mengalami penurunan,  dan  WLFSI  belum mampu  membayar  pelunasan premi asuransi tersebut. WLFSI akan mengajukan perpanjangan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi. 2 Terjadi kenaikan nominal pembayaran premi asuransi. WLFSI  akan  menurunkan  harga taksiran  hasil  tangkapan  nelayan. Dengan catatan, penurunan harga tidak akan  merugikan  nelayan  secara signifikan.  Hal  ini  dilakukan  agar
WLFSI tidak mengalami kerugian.
3 Nelayan Nelayan mengundurkan diri dalam keanggotaan WLFSI. Dilakukan diskusi mendalam antara tim WLFSI  bersama  dengan  nelayan. Disamping itu, pihak WLFSI juga akan mendengarkan pendapat nelayan sebagai  bahan  evaluasi  program WLFSI kedepannya. 4 Ketertarikan nelayan untuk mengikuti WLFSI tergolong rendah. Tim  WLFSI  akan  lebih  menggiatkan promosi  dan  meyakinkan  WLFSI kepada nelayan. 5 Lembaga wakaf Lembaga  wakaf  mengembangkan WLFSI  secara  per  lembaga (sendiri-sendiri). Disepakati  bahwa  WLFSI  adalah program  nasional.  Sehingga,  akan terdapat satu nazhir terorganisasi yang akan  mengelola  program  WLFSI.  Hal ini ditujukan agar terdapat satu sistem yang terintegrasi, transparan,
independen  dan  bertanggung  jawab. Hal  ini  juga  dimaksudkan  agar  tidak terjadi  persaingan  antar  nazhir  dalam mengimplementasikan program WLFSI. Dari Segi Projek Pengolahan Produk Perikanan 1 Produk Ketertarikan  konsumen  untuk mengkonsumsi  produk  olahan WLFSI tergolong rendah. Menggiatkan  promosi,  memberikan diskon dan potongan harga. Disamping itu, akan dilakukan perbaikan kualitas, cita rasa dan standar mutu pada produk olahan ikan WLFSI. 2 Terjadi kegagalan produksi produk perikanan. Dilakukan  pengecekan  secara  berkala atas  seluruh  hal  yang  terlibat  dalam proses produksi. 3  Keuangan Penyelewengan oleh nazhir. Seluruh  proses  bisnis  dan  pelaporan keuangan  akan  diaudit  oleh  Kantor Akuntan Publik independen dan Badan Penyelidik Keuangan Republik Indonesia. 4  Premi Penaksiran premi terhitung terlalu tinggi dari harga pasar. Merekrut  tim  WLFSI  yang  akan mengawasi dan mencatat harga pasar. Dari Segi Hasil Perikanan Nelayan 1  Harga ikan Terjadi  kondisi  ketika  harga  ikan sedang mencapai nominal tertingginya. Nelayan  dapat  menunda  penyetoran hasil  tangkapan  ikan  kepada  WLFSI, sampai  dengan  harga  ikan  kembali normal. 2 Hasil tangkapan Hasil  tangkapan  ikan  tidak memenuhi  standar  kualifikasi bahan baku produksi. WLFSI akan menerapkan quality control pada  hasil  tangkapan  nelayan.  Hal  ini ditujukan agar ikan yang masuk dalam proses  produksi  adalah  bahan  baku yang segar dan layak dikonsumsi.
Dari Segi Aset Wakaf 1 Animo masyarakat Masyarakat  kurang  tertarik  untuk berwakaf tunai pada WLFSI. Melakukan  promosi  WLFSI  kepada masyarakat,  dengan cara bekerja sama
2 Wakaf tunai Penghimpunan  wakaf  tunai  pada WLFSI tidak memenuhi target. dengan  perusahaan  asuransi  dan regulator,  dalam  hal  ini  ialah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3  Aset wakaf Terjadi  kehilangan  aset  wakaf WLFSI. WLFSI  akan  men-asuransikan  aset wakaf, merekrut security dan mengaktifkan  kamera cctv selama  24 jam. Terjadi  kerusakan  aset  wakaf WLFSI. Dalam  upaya  pencegahan  kerusakan aset dan memperlambat laju depresiasi aset  maka  WLFSI  secara  rutin  akan melakukan perawatan atas aset WLFSI.
Aset wakaf mengalami depresiasi.
Sumber : Analisis Penulis

## 5. Perlakuan Akuntansi WLFSI
Perlakuan akuntansi Waqf Link Fisherman Syariah Insurance (WLFSI) akan berlandaskan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 Tentang Wakaf. Pada aturan tersebut disebutkan  terdapat  lima  tahapan  pencatatan  akuntansi  pada  nazhir,  diantaranya  (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018):
a. Pengakuan
WLFSI akan menerima dua jenis wakaf ialah wakaf uang dan wakaf non uang. Pertama, untuk pengakuan akuntansi wakaf uang ialah setelah dilakukan transfer rekening dana wakif kepada rekening  WLFSI.  Kemudian,  jenis  wakaf  berupa  barang  meliputi  tanah  (untuk  aktivitas produksi),  peralatan  (berupa  mesin)  dan  perlengkapan  produksi.  Pengakuan  atas  tiga  hal tersebut ialah khusus untuk tanah jika telah terjadi pemindahan kepemilikan tanah (sertifikat tanah)  yang  sah  di  mata  hukum.  Kemudian,  pengakuan  atas  peralatan  dan  perlengkapan produksi ketika wakif telah menyerahkan fisik dari barang tersebut.
b. Pengukuran
Pengukuran wakaf didasarkan pada dua penilaian ialah nilai nominal dan nilai wajar. Pertama, nilai wajar akan menjadi landasan dalam menentukan pengukuran atas instrumen wakaf berupa uang. Kedua, untuk selain uang dalam hal ini ialah tanah, perlengkapan, dan peralatan proses produksi akan didasarkan pada nilai nominalnya.
c. Penyajian
Pada umumnya terdapat dua aktivitas utama dalam akuntansi wakaf WLFSI, ialah :
• Penerimaan aset wakaf Seluruh  instrumen  wakaf  baik  berupa  uang  atau  non  uang  yang  diserahkan  kepada WLFSI akan dicatat dengan nama akun aset wakaf.
• Pengelolaan hasil wakaf oleh nazhir
Ketika aset wakaf telah dioperasional dan telah terjadi penjualan produk, maka akan didapatkan penghasilan dari penjualan produk. WLFSI akan mencatat penghasilan tersebut dengan nama akun tambahan aset wakaf. Kemudian, dari penghasilan tersebut selanjutnya akan dikurangi dengan akun beban pengurang aset wakaf. Akun ini akan difungsikan untuk membayar tagihan premi  asuransi  nelayan  kepada  perusahaan  asuransi.  Lebih  lanjut,  penghasilan  tersebut  juga akan dikurangi oleh imbalan kepada nazhir sebagai gaji atas jasa pengelolaan aset wakaf.
d. Pengungkapan
Mengacu  pada  panduan  PSAK  112  untuk  menyajikan  informasi  keuangan  selain  yang disebutkan pada poin c, maka WLFSI juga akan melampirkan beberapa informasi keuangan yang penting diantaranya : kebijakan akuntansi yang dipakai WLFSI, informasi seputar wakif yang terlibat, strategi penggunaan aset wakaf WLFSI, pengalokasian aset wakaf, mekanisme hasil manfaat wakaf untuk nazhir, rekapitulasi aset neto, subtitusi aset, realisasi aset wakaf dan lain sebagainya.
e. Pelaporan
Seluruh  informasi  keuangan  WLFSI  akan  dilaporkan  dalam  lima  laporan  diantaranya  :  a) laporan posisi keuangan, b) laporan rincian aset wakaf, c) laporan aktivitas, d) laporan arus kas, dan e) catatan atas laporan keuangan.

## 6. Analisis Ketentuan WLFSI
Dalam  mengimplementasikan  gagasan  WLFSI  maka  dibutuhkan  dukungan  dari  berbagai pihak,  salah  satunya  ialah  dukungan  dari  para stakeholders untuk  melakukan  revisian  atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan, diantaranya :
a. Peraturan  Direktur  Jenderal  Perikanan  Tangkap  Nomor  2/PER-DJPT/2019  Tentang Petunjuk  Teknis  Bantuan  Premi  Asuransi  Nelayan  PAD  Direktorat  Jenderal  Perikanan Tangkap.
Pada peraturan ini disebutkan bahwa premi asuransi BPAN hanya dapat difungsikan untuk kematian,  cacat  tetap  dan  biaya  pengobatan  dikarenakan  kecelakaan  nelayan  pada  saat bekerja.  Saran  yang  penulis  ajukan  ialah  agar  ditambahkan  asuransi  kesehatan  syariah sebagai pelengkap dari program BPAN ini. Kemudian, peraturan ini diharapkan juga dapat mengikutsertakan  keluarga  nelayan  sebagai  pemegang  polis  program  BPAN.  Hal  ini ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  hidup  tidak  hanya  pada  nelayan  saja, melainkan juga pada keluarga nelayan.
b. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam
Pada pasal 30 disebutkan bahwa pemerintah melindungi setiap nelayan yang bekerja melaut, dengan  memberlakukan  program  asuransi.  Kemudian,  khususnya  untuk  pembayaran  premi asuransi  anak  buah  kapal  (ABK)  akan  dibebankan  kepada  pemilik  kapal.  Namun,  pada praktiknya masih terdapat pemilik kapal yang tidak mengikutsertakan anak buah kapal dalam program asuransi. Menindaklanjuti hal tersebut, maka dibutuhkan penambahan berupa sanksi tegas kepada pemilik kapal yang tidak mengikutsertakan ABK dalam program asuransi.

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah :
a. WLFSI adalah inovasi pembayaran premi asuransi dengan menggunakan hasil tangkapan para  nelayan.  Fokus  utama  WLFSI  ialah  melengkapi  program  asuransi  jiwa  yang  telah dicanangkan  pemerintah  untuk  nelayan,  dengan  mengkolaborasikannya  dengan  asuransi jiwa syariah untuk anggota keluarga nelayan, dan asuransi kesehatan syariah untuk nelayan dan  anggota  keluarganya.  Selanjutnya,  dalam  menganalisis  peluang  dapat  di implementasikannya WLFSI pada masyarakat nelayan maka penulis mencoba memetakan analisis business model canvas (BMC) WLFSI pada sembilan blok diantaranya : customer segment, value  preposition,  channels,  customer  relationships,  revenue  streams,  key  activities,  key  resources,  key partnership, dan cost structure.
b. Lebih  lanjut,  dalam  menghadirkan  kesejahteraan  hidup  pada  nelayan  dan  keluarganya, WLFSI  menawarkan  dua  fitur  utama  ialah full  feature  insurance dan half  feature  insurance. Nelayan akan dipersilahkan untuk memilih salah satu fitur tersebut.
c. Proses flow dari WLFSI ialah wakif mengucapkan ikrar wakaf, nazhir membangun proyek pengelolaan hasil perikanan, nelayan menyerahkan hasil perikanan kepada nazhir, memulai proses  produksi,  promosi,  dan  penjualan  produk  olahan  perikanan,  mendapatkan keuntungan yang akan di distribusikan pada lima pihak diantaranya : perusahaan asuransi, imbalan nazhir, pengembangan WLFSI di daerah nelayan setempat, dan pengembangkan WLFSI pada daerah masyarakat nelayan lainnya di Indonesia.
d. Manajemen risiko dan mitigasi risiko pada WLFSI dianalisis dari empat aspek ialah dari segi asuransi, projek pengolahan produk perikanan, hasil perikanan nelayan, dan aset wakaf.
e. Perlakuan akuntansi WLFSI akan berlandaskan pada PSAK 112 meliputi lima tahapan ialah pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan.
f. Analisa ketentuan pada WLFSI yaitu : a) menambahkan asuransi kesehatan syariah untuk nelayan  dan  keluarganya  pada  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perikanan  Tangkap  Nomor 2/PER-DJPT/2019  dan  b)  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun 2016 agar ditambahkan sanksi tegas pada pemilik kapal yang tidak mengikutsertakan ABK dalam program asuransi.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN
Adapun rekomendasi kebijakan yang diusulkan penulis diantaranya :
1. Otoritas Jasa Keuangan bekerja (OJK) sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dapat bersinergi untuk berfokus meningkatkan literasi asuransi syariah kepada masyarakat nelayan di seluruh Indonesia.
2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar dapat mempertimbangkan gagasan WLFSI untuk dapat di implementasikan kepada masyarakat nelayan. BWI bersama KKP harus mengkaji WLFSI secara mendalam bersama dengan para pakar diantaranya pakar asuransi syariah, pakar wakaf dan pakar ekonomi kelautan. Dari diskusi pakar tersebut diharapkan dapat menilai dan memprediksi bagaimana kelayakan dan efektifitas WLFSI jika di implementasikan kepada masyarakat nelayan.
3. OJK, KNEKS, KKP, dan perusahaan asuransi syariah
Ketika  WLFSI  dinyatakan  layak  untuk  di  implementasikan  dan  seluruh stakeholder telah menyetujui WLFSI akan dipraktikan, maka diharapkan seluruh pihak meliputi OJK, KNEKS dan seluruh perusahaan asuransi syariah agar dapat bersinergi untuk memperkenalkan WLFSI kepada masyarakat dan mengajak seluruh masyarakat agar mengambil peran untuk turut serta dalam mensukseskan WLFSI.

## REFERENSI
Ariyanti, Yusfi Ikrima. Santoso, Dwi Budi.  (2016). Analisis Kemiskinan  Nelayan Perikanan Tangkap di Pantai Sendang Biru Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 3 (2), 1-13. Creswell, John W. (2018). Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih di antara Lima Pendekatan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Dinar  Standard.  (2020). State  of  The  Global  Islamic  Economy  Report  2019/20 .  Dubai  :  Salam Gateway.
Fadilah. Abidin, Zainal. Kalsum, Umi. (2014). Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Obor di Kota Bandar Lampung. Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis, 2 (1), 71-76. Global  Religious  Future.  (2018).  The  Future  of  World  Religious  :  Population  Growth
Projection, 2010-2050. Global Religious Future. Diakses dari http://globalreligiousfutures.org/countries/indonesia#/?affiliationsreligion_id=0&affi liationsyear=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016.
Hidayat, Muhammad. (2017). Problematika Internal Nelayan Tradisional Kota Padang : Studi Faktor-Faktor  Sosial  Budaya  Penyebab  Kemiskinan. Jurnal  Socius  :  Journal  of  Sociology Research and Education, 4 (1), 31-40. Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2018). Draft  Eksposur  112  Akuntansi  Wakaf .  Jakarta  :  Dewan Standar Akuntansi Syariah.
Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). Al- Qur’an dan Terjemahnya Dilengkapi Tajwid Warna . Banten : Sahifa.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  (2019). Kinerja  Pembangunan  Kelautan  dan  Perikanan. Jakarta : KKP RI.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  (2020). Sosialisasi  Kegiatan  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  Terkait  Perlindungan  Nelayan  Melalui  Asuransi  Nelayan  Mandiri. Jakarta  : Direktorat Perizinan dan Kenelayan dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2019). Riset dan Konservasi Jadi Kunci Pemanfaatan Potensi  Laut  Indonesia . LIPI.  Diakses  dari  http://lipi.go.id/berita/single/ Riset-dan- Konservasi-Jadi-Kunci-Pemanfaatan-Potensi-Laut-Indonesia/21606.
Liputan6.  (2018).  9  Nelayan  di  Probolinggo  Hilang  Saat  Melaut.  Liputan  6.  Diakses  dari https://www.liputan6. com/news/read/3673077/9-nelayan-di-probolinggo-hilang- saat-melaut.
Moleong,  Lexy  J.  (2017). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung  :  PT  Remaja  Rosdakarya Offset.
Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017). Jakarta : Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Statistik IKNB Syariah Indonesia . Jakarta : Direktorat Statistik dan Informasi IKNB.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Perikanan  Tangkap  Nomor  2/PER-DJPT/2019  Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3/Per-DJPT/2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  42/PERMEN-
KP/2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan.
Rahim, Manat. Tahir, Madjiani. Rumbia, Waly Aya. (2014). Model Pemberdayaan di Wilayah Pesisir Dalam Menanggulangi Kemiskinan Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Journal The Winners, 15 (1), 23-33.
Suyanto,  Bagong.  (2011).  Mekanisme  Survival, Identifikasi  Kebutuhan  dan  Pemberdayaan Nelayan Miskin dalam Masa Kritis Akibat Kenaikan Harga BBM. Journal Unair 24 (1), 74-83.
Syahrizal.  Meiyenti,  Sri.  Ekaputra,  Rinaldi.  (2011).  Aspek  Tindakan  dan  Perilaku  Dalam Kemiskinan  :  Studi  Pada  Masyarakat  Kabupaten  Pesisir  Selatan  Sumatera  Barat. Humanus, 10 (1), 25-35.
Syatori, A. (2014). Ekologi Politik Masyarakat Pesisir (Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial- Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa Citemu Cirebon). Jurnal Holistik, 15 (02), 241-264.
Triyanti, Riesti. Firdaus, Maulana. (2016). Tingkat Kesejahteraan Nelayan Skala Keil dengan Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. J Sosek KP, 11 (1), 29- 43.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.