Jurnal Al Ulum LPPM Universitas Al Washliyah Medan Vol. 12 No. 2 Tahun 2024
P-ISSN 2338-5391 | E-ISSN 2655-9862

## ANALISIS PELAKSANAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI PADA PERUMAHAN SUBSIDI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Anita Kurniati Alachmad Lamdu 1* , Andreas Welem Koreh 1 , Reyneldis Laurensia Fernandez 1
1 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Citra Bangsa,
Jl. Manafe No 17 Kupang Nusa Tenggara Timur Telp (0380)8553961
* email: nitalamdu@gmail.com

## ABSTRAK
Permasalahan pelaksanaan pembangunan konstruksi rumah subsidi seperti dimensi/ukuran beton sloof terpasang tidak sesuai standar hingga ketersediaan air minum, jaringan listrik dan utilitas di perumahan yang  dibangun  para  pengembang,  bahkan  ada  temuan  rumah  yang  belum  dialiri  listrik  Untuk mengantisipasi  agar  kejadian  seperti  diatas  tidak  terulang  kembali,  maka  pihak  pengembang  wajib untuk melengkapi dokumen SLF (Sertifikat Laik Fungsi) Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan sertifikat laik fungsi pada rumah subsidi di Provinsi  NTT Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode statistik deskripsi pemrograman komputer, padaMicrosoft Office Excel.  Dari  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa    Kesiapan  dan  kepedulian  pengembang  perumahan subsididi  Provinsi    NTT  terhadap  Sertifikat  Laik  Fungsi  (SLF)  bangunan  rumah  subsidi  termasuk kedalam kategori belum siap. Dengan hasil perbandingan 27% pengembang yang sudah mengurus SLF dan 73% pengembang belum melakukan pengurusan SLF. tidak ada kendala utama yang dihadapi para pengembang  dalam  permohonan  Sertifikat  Laik  Fungsi  (SLF).  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pihak pengembang  cukup  memahami  tentang  metode  dan  alat  pemeriksaan  bangunan  gedung  yang  sesuai dengan  kriteria  bangungan  yang  andal  sesuai  daftar  simak  SLF  sesuai  Peraturan  Menteri  PUPR No.27/PRT/M/2018.

## Kata Kunci: Sertifikat Laik Fungsi, Rumah Subsidi

## ABSTRACT
Problems with the implementation of subsidised housing construction such as the dimensions/size of the  concrete  sloof  installed  are  not  in  accordance  with  the  standards  to  the  availability  of  drinking water, electricity and utilities in housing built by developers, there are even findings of houses that have not been electrified To anticipate that events like the above do not recur, the developer is obliged to complete the SLF document (Certificate of Good Function) This research was conducted to analyse the implementation of a certificate of good function on subsidised houses in Kupang City The method of analysis used in this study includes the statistical method of computer programming descriptions, on Microsoft Office Excel. The results of the analysis show that the readiness and concern of subsidised housing developers in Kupang City towards the Certificate of Functioning (SLF) of subsidised house buildings is included in the unprepared category with the results of a comparison of 27% of developers who have taken care of the SLF and 73% of developers have not arranged the SLF. In addition, the analysis  shows  that  there  are  no  major  obstacles  faced  by  developers  in  the  application  of  the Certificate of Functioning (SLF). This can be seen from the developer's understanding of the methods and tools of building inspection that are in accordance with the criteria for reliable buildings according to the SLF checklist according to the PUPR Ministerial Regulation No.27/PRT/M/2018
Keywords : Certificate of Acceptability of Function, subsidized housing
Jurnal Al Ulum LPPM Universitas Al Washliyah Medan Vol. 12 No. 2 Tahun 2024
P-ISSN 2338-5391 | E-ISSN 2655-9862

## PENDAHULUAN
Seiring  berkembangnya  pembangunan perumahan  bersubsidi  di  Provinsi    NTT, semakin  hari  semakin  banyak  pengembang perumahan  baik  perusahaan  besar  maupun perorangan yang menawarkan produk rumahnya dengan beragam bentuk, spesifikasi, lokasi, dan tipe bangunan (Nur Fithriani Fatma Cholida et  al., 2020).    Hal  tersebut menimbulkan permasalahan pelaksanaan pembangunan konstruksi rumah subsidi khususnya  pada  dimensi/ukuran  beton  sloof terpasang  tidak  sesuai  standar,  permasalahan ketersediaan  jaringan  air  minum,  jaringan listrik dan utilitas di perumahan yang dibangun para  pengembang,  bahkan  ada  temuan  rumah yang belum dialiri listrik. Untuk mengantisipasi agar  kejadian  seperti  diatas  tidak  terulang kembali, maka pihak pengembang wajib untuk melengkapi  dokumen  SLF  (Michael  Atafo Adabre et al., 2020). Berdasarkan hal tersebut diatas  maka  perlu  dilakukan  analisis  terkait pelaksaan Sertifikat Laik Fungsi Pada Perumah Subsidi Di Provinsi  NTT (Wahyu Dwirediana, 2021).
Sertifikat  Laik  Fungsi  (SLF)  adalah dokumen  penting  yang  menunjukkan  bahwa suatu  bangunan  telah  memenuhi  persyaratan teknis  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah, mencakup  aspek  keselamatan,  kesehatan, kenyamanan, dan kesesuaian fungsi bangunan. SLF  berfungsi  sebagai  jaminan  bahwa bangunan tersebut aman untuk digunakan oleh masyarakat,  baik  untuk  keperluan  hunian, komersial, maupun perkantoran. Proses penerbitan  SLF  melibatkan  berbagai  tahapan verifikasi  dan  inspeksi  oleh  otoritas  terkait, seperti Dinas Tata Ruang dan Bangunan, serta melibatkan konsultan profesional yang berkompeten. (Marie-Lise Pannier et al., 2021). Namun,  pelaksanaan  SLF  di  Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.
Beberapa  kendala  yang  sering  dihadapi  antara lain  adalah  prosedur  administrasi  yang  rumit dan  waktu  pengurusan  yang  panjang,  yang dapat  menghambat  pemilik  bangunan  dalam mendapatkan sertifikasi tepat waktu. Selain itu, terdapat  kesenjangan  dalam  pemahaman  dan kesadaran  di  kalangan  pemilik  bangunan tentang  pentingnya  SLF,  yang  sering  kali dianggap  sebagai  formalitas  belaka  tanpa
memperhatikan  manfaat  jangka  panjangnya bagi keselamatan dan kenyamanan penghuni.
Studi kasus menunjukkan bahwa beberapa bangunan  beroperasi  tanpa  memiliki  SLF, menimbulkan  potensi  risiko  yang  serius  bagi penghuni  dan  masyarakat  sekitar,  termasuk risiko  kebakaran,  kerusakan  struktural,  dan masalah  kesehatan.  Hal  ini  menunjukkan perlunya  penegakan  hukum  yang  lebih  ketat dan  peningkatan  kesadaran  publik  tentang pentingnya mematuhi peraturan bangunan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  implementasi  Sertifikat  Laik Fungsi di berbagai jenis bangunan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi  kelancaran  proses  penerbitan SLF,  serta  mengevaluasi  kepatuhan  pemilik bangunan  terhadap  kewajiban  ini.  Selain  itu, penelitian  ini  juga  akan  mengeksplorasi dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan SLF, baik dari segi keselamatan publik maupun ekonomi. Dengan demikian, diharapkan penelitian  ini  dapat  memberikan  rekomendasi kebijakan  yang  efektif  untuk  memperbaiki sistem penerbitan SLF, meningkatkan kepatuhan,  dan  pada  akhirnya,  meningkatkan keselamatan  dan  kenyamanan  bangunan  di Indonesia. (Nur Fithriani Fatma Cholida et al., 2020).
Penerbitan  Sertifikat  Laik  Fungsi  (SLF) merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa bangunan, termasuk perumahan subsidi, memenuhi standar kelayakan teknis, administratif,  dan  lingkungan  yang  ditetapkan oleh  pemerintah.  SLF  berfungsi  sebagai jaminan  bahwa  bangunan  aman  dan  layak digunakan,  memberikan  kepastian  hukum kepada pemilik dan penghuni, serta memastikan  bahwa  kualitas  pembangunan sesuai  dengan  spesifikasi  yang  ditetapkan. Dalam  konteks  perumahan  subsidi,  SLF memiliki  peran  krusial  dalam  menyediakan akses  terhadap  hunian  yang  layak  bagi masyarakat  berpenghasilan  rendah,  sekaligus mendukung program pemerintah untuk pembangunan perumahan berkualitas. Namun, proses penerbitan SLF sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk proses administratif  yang  panjang,  keterbatasan sumber  daya,  dan  kurangnya  kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  sertifikat  ini. Oleh karena itu, analisis mengenai pelaksanaan
Jurnal Al Ulum LPPM Universitas Al Washliyah Medan Vol. 12 No. 2 Tahun 2024
P-ISSN 2338-5391 | E-ISSN 2655-9862
SLF  pada  perumahan  subsidi  menjadi  penting untuk mengevaluasi efektivitasnya, mengidentifikasi  kendala  yang  ada,  serta memberikan  rekomendasi  untuk  perbaikan  di masa  depan,  guna  memastikan  bahwa  setiap warga negara memiliki akses ke tempat tinggal yang aman dan layak.
Penerbitan  Sertifikat  Laik  Fungsi  (SLF) pada  bangunan,  termasuk  perumahan  subsidi, adalah  langkah  krusial  untuk  memastikan bahwa  setiap  bangunan  yang  didirikan memenuhi standar kelayakan teknis, administratif,  dan  lingkungan  yang  ditetapkan oleh  pemerintah.  SLF  berfungsi  sebagai dokumen  resmi  yang  menyatakan  bahwa bangunan  tersebut  aman  dan  layak  untuk dihuni,  serta  memberikan  kepastian  hukum bagi  pemilik  dan  penghuni.  Dalam  konteks perumahan  subsidi,  yang  dirancang  untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, keberadaan SLF menjadi  semakin  penting.  Perumahan  subsidi sering kali berfungsi sebagai solusi bagi mereka yang sebelumnya mungkin tinggal di lingkungan  yang  kurang  layak  atau  tidak memenuhi standar keamanan tertentu. Dengan adanya  SLF,  penghuni  dijamin  tinggal  di lingkungan  yang  aman  dan  sehat,  yang  dapat mendukung  kesejahteraan  mereka  secara keseluruhan.
Namun, meskipun penting, proses penerbitan  SLF  tidak  jarang  menghadapi berbagai  kendala.  Salah  satu  tantangan  utama adalah  proses  administratif  yang  panjang  dan kompleks. Pengembang harus melalui berbagai tahapan verifikasi dan inspeksi, yang sering kali melibatkan  berbagai  instansi  pemerintah. Proses ini, meskipun penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku, dapat menjadi  hambatan  signifikan,  terutama  jika tidak  dikelola  dengan  baik.  Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi pemerintah maupun pengembang, juga menjadi faktor penghambat. Pemerintah  mungkin  kekurangan  tenaga  kerja atau  infrastruktur  untuk  melakukan  inspeksi secara efisien, sementara pengembang mungkin menghadapi  keterbatasan  finansial  atau  teknis dalam  memenuhi  semua  persyaratan  yang ditetapkan.
Selain  itu,  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya  SLF  masih  relatif  rendah.  Banyak calon penghuni atau pembeli rumah yang tidak
sepenuhnya memahami fungsi dan manfaat dari SLF, sehingga mereka mungkin tidak menempatkan  prioritas  tinggi  pada  apakah rumah  yang  mereka  beli  atau  sewa  memiliki SLF.  Hal  ini  dapat  mengurangi  tekanan  pada pengembang untuk memastikan bahwa bangunan  mereka  memenuhi  standar  yang diperlukan,  yang  pada  gilirannya  dapat berdampak  negatif  pada  kualitas  perumahan yang disediakan.
Oleh  karena  itu,  analisis  mendalam terhadap  pelaksanaan  SLF  pada  perumahan subsidi  menjadi  sangat  penting.  Analisis  ini bertujuan  untuk  mengevaluasi  efektivitas proses saat ini,  mengidentifikasi  kendala  yang menghambat penerbitan SLF, serta memberikan  rekomendasi  untuk  perbaikan  di masa  depan.  Misalnya,  perbaikan  dapat mencakup penyederhanaan proses administrasi, peningkatan  kapasitas  dan  sumber  daya pemerintah  dalam  melakukan  inspeksi,  serta kampanye pendidikan publik untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya  SLF.  Dengan  demikian,  program perumahan  subsidi  dapat  lebih  optimal  dalam menyediakan  hunian  yang  aman  dan  layak, yang  pada  akhirnya  meningkatkan  kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada 60 perusahaan  (Developer)  pengembang  rumah subsidi yang ada di Provinsi  NTT. Data dalam penelitian  ini  meliputi  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  dalam  penelitian  ini meliputi: kuesioner dan pengamatan lapangan. Data sekunder diperoleh dari data perencanaan pekerjaan gambar teknis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode statistik  deskripsi  pemrograman  komputer, padaMicrosoft Office Excel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis  Pelakasanaan  Sertifikat  Laik Fungsi  Bangunan  Rumah  Subsidi  Provinsi NTT dari Faktor Kepengurusan SLF
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  32% dari  responden  sudah  pernah  mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dengan nilai IKR 0.267 dan rata – rata (mean) 0.533. Hal ini ini dikarenakan  beberapa  pihak  pengembang sudah  mengikuti  peraturan  yang  ada  sehingga
Jurnal Al Ulum LPPM Universitas Al Washliyah Medan Vol. 12 No. 2 Tahun 2024
P-ISSN 2338-5391 | E-ISSN 2655-9862
bangunan tersebut sudah memenuhi persyaratan  kelaikan  bangunan  yang  di  buat oleh  pihak  pemerintah,  baik  dari  segi  teknis maupun administratif. Sedangkan 68% responden yang tersisa belum pernah mengurus /  memiliki  Sertifikat  Laik  Fungsi  Bangunan Gedung disebabkan karena kurangnya sosialisasi  kepada  pengembang  rumah  subsidi tentang  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum nomor 27/PRT/M/2018 yang membahas tentang Sertifikat Laik Fungsi serta kurangnya kesadaran  masyarakat  terhadap  Keandalan Bangunan Gedung.
2. Analisis  Pelaksanaan  Sertifikat  Laik Fungsi  Bangunan  Rumah  Subsidi  di Provinsi    NTT  dapat  dilihat  dari  Faktor Kelengkapan Dokumen
Dalam  kelengkapan  dokumen  Sertifikat Laik  Fungsi  adapun  dokumen  yang  dimaksud adalah  dokumen  administrasi,  arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, lingkungan, dan keselamatan. Berikut kami jabarkan pada Tabel 1.
Tabel  1  Hasil  Analisis  Jawaban  Responden Terhadap  Pertanyaan  Pada  Faktor Kelengkapan
Sumber : Hasil Penelitian, 2024
Berdasarkan  data  diatas  diperoleh  faktor yang sangat berpengaruh meliputi Kelengkapan dokumen  Administrasi  dan  Kelengkapan dokumen Arsitektur Hal ini menjelaskan bahwa pihak  pengembang  sudah  tertib  dokumen kelengkapan administrasi yang meliputi dokumen status hak atas tanah, dokumen IMB (Ijin  Mendirikan  Bangunan)  hingga  dokumen rencana  teknik  bangunan  gedung  yang  telah disahkan  selain  itu  juga  menerangkan  bahwa dokumen  kelengkapan  arsitektur  bangunan meliputi  :  gambar  rencana  teknis  dan  as  built drawing,data  ruang  terbuka  hijau,  dan  data fungsi ruang sudah dimiliki pihak pengembang, (Riyasha et al., 2019).
3. Analisis  Pelaksanaan  Sertifikat  Laik Fungsi  Bangunan  Rumah  Subsidi  di Provinsi    NTT  dapat  dilihat  dari  Faktor Kemudahan.
Dalam  melakukan  permohonan  Sertifikat Laik Fungsi pasti terdapat kendala atau tingkat kemudahan  dalam  pengajuan  permohonan tersebut maka dari itu kami mencoba membuat kajian  pada  aspek  kemudahan.  Berikut  kami jabarkan pada Tabel 2.
Tabel 2.  Hasil Analisis Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Pada Faktor Kemudahan
Sumber : Hasil Penelitian, 2024
Dari  sembilan  pernyataan  tersebut,  nilai kendala  atau  tingkat  kemudahan  dalam mengurus Sertifikat Laik Fungsi yang memiliki nilai pengaruh paling tinggi adalah pertanyaan dengan  kode  C1,  Yaitu  Tentang  SLF  yang diberlakukan untuk bangunan rumah subsidi di Provinsi    NTT,  memiliki  IKR  0,750  dengan nilai  rata  –  rata  (mean)  3,000  (Wahyu Dwirediana,  2021)  Hal  ini  menjelaskan  jika hampir  semua  rumah  subsidi  dapat  diterapkan SLF  karena  hampir  semua  pengembang membutuhkan  untuk  persyaratan  akad  kredit pembelian  rumah  subsidi  (Marie-Lise  Pannier et al., 2020).
Di urutan kedua adalah pertanyaan dengan kode C2, yaitu Kemudahan dalam mengumpulkan kelengkapan dokumen
Administrasi  &  Teknik  guna  mengurus  SLF, memiliki  IKR  0,750  dengan  nilai  rata  –  rata (mean)  3,000.  Hal  ini  menjelaskan  bila  pihak pengembang mudah dalam melengkapi dokumen  persyaratan  untuk  SLF  yang  dalam kelengkapan  dokumen  administrasi  dan  teknis cukup banyak dan variatif.
Di urutan ketiga adalah pertanyaan dengan kode  C3,  yaitu  Tingkatan  Bangunan  Rumah Subsididalam  mencari  Tenaga  Ahli,  memiliki
Jurnal Al Ulum LPPM Universitas Al Washliyah Medan Vol. 12 No. 2 Tahun 2024
IKR  0,750  dengan  nilai  rata  –  rata  (mean) 3,000.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  para pengembang  sudah  mempunyai  tenaga  ahli konstruksi  untuk  rumah  subsidi.  Tetapi  perlu digaris  bawahi  bahwa  untuk  pengajuan permohonan SLF dibutuhkan tenaga ahli yang memiliki  Sertifikat  Tenaga  Ahli  di  bidang pengkajian bangunan gedung.
Di  urutan  keempat  pertanyaan  dengan kode  C7,  yaitu  Tentang  keandalan  bangunan rumah subsidi yang saat ini mulai di berlakukan oleh Pemerintah Provinsi  NTT memiliki IKR 0,742 dengan nilai rata – rata (mean) 2,967. Hal ini  membuktikan  bahwa  sudah  mengetahui jikalau perijinan ini diurus atau dilakukan oleh pihak  pemohon  ke  dinas  terkait.  Untuk  di Provinsi    NTT  sendiri  permohonan  Sertifikat Laik  Fungsi  bangunan  gedung  untuk  Rumah Subsidi diajukan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi  NTT.
Di  urutan  kelima  adalah  pertanyaan dengan  kode  C4  yaitu  Pengujian  kelayakan bangunan gedungmemiliki memiliki IKR 0.592 dengan  nilai  rata  –  rata  (mean)  2.367.  Hal  ini membuktikan  bahwa  pengujian  kelayakan rumah subsidi sudah cukup dimengerti.
Di  urutan  keenam  adalah  pertanyaan dengan  kode  C5,  yaitu  Metode  dan  Alat Pemeriksaan  bangunan,  memiliki  IKR  0.592 dengan  nilai  rata  –  rata  (mean)  2.367.  Hal  ini menunjukkan bahwasannya alat yang digunakan  guna  menguji  kondisi  bangunan gedung  sudah  cukup  dimengerti  oleh  pihak pengembang  dan  untuk  metode  pelaksanaan pengujiannya sudah hampir semua
pengembang memahami dan mengaplikasikannya pada bangunan mereka. Di  urutan  tujuh  pertanyaan  dengan  kode
C6, yaitu Standart Pemeriksaan yang digunakan  untuk  menilai  bangunan  yang digunakanmemiliki IKR 0.592 dengan nilai rata – rata (mean) 2.367. Hal ini menunjukkan kalau standart peraturan untuk pemeriksaan bangunan belum terlalu familiar pada pengembang rumah subsidi.
Di  urutan  kedelapan  adalah  pertanyaan dengan kode C8, yaitu Proses pemohonan SLF pada bngunan rumah subsidi menurut pengembang, memiliki IKR 0.592 dengan nilai rata – rata (mean) 2.367. Hal ini membuktikan bahwa  belum  semua  pengembang  mengetahui tata urusan dalam proses pembuatan Sertifikat
Laik  Fungsi  bangunan  gedung  (Kanyaka Prajnaparamita et al., 2018).
Sedangkan  nilai  kendala  atau  tingkat kemudahan  dalam  mengurus  Sertifikat  Laik Fungsi  yang  terakhir  berasal  dari  pernyataan C9,  yaitu  Daftar  Simak  SLF  sesuai  Permen PUPR  No.27/PRT/M/2018,  memiliki  IKR 0.592 dengan nilai rata – rata (mean) 2.367. Hal ini  menjelaskan  bahwa  daftar  simak  SLF terbaru cukup mudah dalam pengisian.
4. Analisis  Pelaksanaan  Sertifikat  Laik Fungsi  Bangunan  Rumah  Subsidi  di Provinsi    NTT  dapat  dilihat  dari  Faktor Kesiapan Pelaksanaan
Dalam  melakukan  permohonan  Sertifikat Laik  Fungsi  tahap  ini  dilihat  bagaimana pekerjaan berjalan (Walker Wells et al., 2020). Fungsi  adanya  tahap  ini  adalah  mengawasi keberlangsungan  pelaksanaan  kepengurusan sertifikat tersebut. Adapun peringkat kepengaruhan dapat dijabarkan pada Tabel 3.
Tabel  3  Hasil  Analisis  Jawaban  Responden Terhadap  Pertanyaan  Pada  Faktor Kesiapan Pelaksanaan
Sumber : Hasil Penelitian, 2024
Dari 10 pernyataan tersebut, nilai kesiapan dalam pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi pada perumahan  subsidi  di  Provinsi    NTT  yang memiliki  nilai  pengaruh  paling  tinggi  adalah pertanyaan  dengan  Kode  D1,  yaitu  Kesiapan apabila bangunan gedung diwajibkan memiliki Sertifikat  Laik  Fungsi  (SLF),  memiliki  IKR 0,750 dengan nilai rata – rata (mean) 3,000. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pengembang di Provinsi    NTT  hampir  semuanya  siap  untuk melakukan Permohonan Sertifikat Laik Fungsi
Jurnal Al Ulum LPPM Universitas Al Washliyah Medan Vol. 12 No. 2 Tahun 2024
P-ISSN 2338-5391 | E-ISSN 2655-9862
Bangunan untuk rumah subsidi (Mona Is Aziza et al., 2021).
Di urutan kedua adalah pertanyaan dengan kode  D2,  yaitu  Kesiapan,  apabila  dilakukan SLF  dengan mengacu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam hal dilakukan penelitian,  memiliki  IKR  0,742  dengan  nilai rata-  rata  (mean) 2,967.  Hal ini  bisa  mewakili IMB dari pihak pengguna bangunan sudah ada dan  mereka  telah  tertib  dalam  melaksanakan peraturan bangunan gedung (Daniel Waldinger et al., 2021).
Di urutan ketiga adalah pertanyaan dengan kode  D10,  yaitu  Kesiapan  adanya  penerapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap bangunan rumah subsidi secara berkala 5 tahun sekali, memiliki IKR 0,742 dengan nilai rata – rata (mean) 2,967. Hal ini menjelaskan bahwa industri telah siap seutuhnya apabila perpanjangan  dilakukan  dalam  jangka  waktu yang sudah di tentukan. (Nafigati et al., 2018). Di  urutan  keempat  adalah  pertanyaan denngan  kode  D3,  yaitu  Kesiapan  terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengawasan  dan  pemeliharaan  bangunan bangunan  rumah  subsidi,  memiliki  IKR  0,733 dengan  nilai  rata  –  rata  (mean)  2,933.  Hal  ini menjelaskan  bahwa  pada  bangunan  rumah subsidi  yang  baru  dan  yang  sudah  dibangun dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengawasan  dan  pemeliharaan  bangunan bangunan  rumah  subsidi  yang  dimiliki  sudah lengkap  dan  tertata  rapi  dalam  arsip  dengan baik.
Di  urutan  kelima  adalah  pertanyaan dengan kode D4, yaitu Syarat gedung yang laik adalah  memenuhi  syarat  administrasi,  tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, memiliki IKR 0,733 dengan nilai  rata  –  rata  (mean)  2,933.  Hal  ini menunjukkan  kalau  peraturan  tersebut  mudah untuk  dilaksanakan  oleh  pihak  industri. (Muhammad Mahmudi et al., 2019).
Di  urutan  keenam  adalah  pertanyaan dengan  kode  D5,  yaitu  Kesiapan  pengembang dalam memahami Peraturan SLF terbaru yaitu Permen  PUPR  No.27/PRT/M/2018  tentang Sertifikat  Laik  Fungsi  Bangunan  Gedung, memiliki  IKR  0,733  dengan  nilai  rata  –  rata (mean)  2,933.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa
hampir  semua  pengembang  akan  menerapkan Sertifikat Laik Fungsi (Gregory Preston et al., 2021).
Di  urutan  ketujuh  adalah  pertanyaan dengan kode D6, yaitu Kesiapan apabila harus merekrut  tenaga  ahli  /  konsultan  pengkaji bangunan dalam hal pengujian serta pengajuan SLF pada gedung, memiliki IKR 0,733 dengan nilai  rata  –  rata  (mean)  2,933.  Hal  ini menjelaskan  bila  pengembang  siap  merekrut tenaga ahli yang berkompeten dan profesional guna mengkaji bangunan rumah subsidi (Marie Lise Pannier et al., 2021).
Di  urutan  kedelapan  adalah  pertanyaan dengan  kode  D7,  yaitu  Kesiapan  pengembang apabila  dilakukan  pengujian  SLF  memerlukan pendampingan  dalam  menginspeksi  bangunan gedung, memiliki IKR 0,733 dengan nilai rata – rata (mean) 2,933.
Di  urutan  kesembilan  adalah  pertanyaan dengan  kode  D8,  yaitu  Kesiapan  dengan dilakukan penilaian gedung terhadap beberapa perbaikan yang harus dilakukan oleh pengembang terkait perbaikan dari sisi struktur, arsitektur,  mekanikal  elektrikal  bangunan gedung, memiliki IKR 0,733 dengan nilai rata – rata (mean) 2,933. Hal ini menjelaskan bahwa pihak  pengembang  sudah  siap  melakukan perawatan  berkala  /  perbaikan  pada  bangunan rumah subsidi yang mereka bangun. (Kanyaka Prajnaparamita et al. , 2018).
Di  urutan  kesepuluh  adalah  pertanyaan dengan  kode  D9,  yaitu  Kesiapan  apabila pengembanganda  dimintai  data  pendukung SLF  untuk  dikaji  konsultan  pengkaji  seperti data  penyelidikan  tanah  atau  gambar  As-Built Drawing  dari  bangunan,  memiliki  IKR  0,733 dengan  nilai  rata  –  rata  (mean)  2,933.  Hal  ini menjelaskan  jika  dokumen  guna  memenuhi syarat  permohonan  Sertifikat  Laik  Fungsi bangunan  gedung  hampir  semuanya  dimiliki saat  ini  oleh  pihak  pengembang  (Wen  Pan 2020).
5. Penyimpulan Data Hasil analisis Pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Rumah Subsidi di Provinsi  NTT dilihat  dari  Faktor  Pengujian  meliputi Kelengkapan
Dokumen, Tingkat Kemudahan dan Kesiapan Pelaksanaan
Dilihat dari masing – masing faktor dalam pelaksanaan  Sertifikat  Laik  Fugsi  Bangunan
Jurnal Al Ulum LPPM Universitas Al Washliyah Medan Vol. 12 No. 2 Tahun 2024
P-ISSN 2338-5391 | E-ISSN 2655-9862
Rumah Subsidi dan hasil analisis dari masing – masing  faktor  yang  berpengaruh,  maka  urutan faktor yang paling berpengaruh akan dijabarkan dalam Tabel 4.
Tabel 4 Faktor-faktor yang Berpengaruh
Sumber : Hasil Penelitian
Dalam tabel faktor pengujian, beberapa hal yang  memiliki  pengaruh  dominan  berasal  dari tingkat  Kemudahan,  dengan  nilai  rata  –  rata 2,384  atau  dinyatakan  berpengaruh.  Berikut merupakan gambar rata-rata faktor pengujian.

## Gambar 1.  Rata- Rata Pengujian Faktor

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kesiapan  dan  kepedulian  pengembang perumahan  subsididi  Provinsi    NTT terhadap  Sertifikat  Laik  Fungsi  (SLF) bangunan rumah subsidi termasuk kedalam kategori belum siap. Dengan hasil perbandingan  27%  pengembang  yang sudah mengurus SLF dan 73%
pengembang belum
melakukan pengurusan SLF
2. Tidak  ada  kendala  utama  yang  dihadapi para  pengembang  dalam  permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Hal ini dapat dilihat  dari  pihak  pengembang  cukup memahami  tentang  metode  dan  alat pemeriksaan  bangunan  gedung  yang sesuai  dengan  kriteria  bangungan  yang andal  sesuai  daftar  simak  SLF  sesuai
Peraturan Menteri PUPR No.27/PRT/M/2018. 3. Pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan  Rumah  Subsididi  Di  Provinsi NTT  rata  rata  sudah  memiliki  dokumen pengawasan pembangunan rumah subsidi

## DAFTAR PUSTAKA
Adabre, M. A., & Chan, A. P. (2020). Towards
a  sustainability  assessment  model  for affordable  housing  projects:  The perspective of professionals in Ghana. Engineering, Construction and Architectural Management, 27(9), 2523-2551. Aziza, Mona Is. (2021): Tantangan Implementasi  Sertifikat  Laik  Fungsi (SLF) Dalam Penyelenggaraan Bangunan  Gedung  di  Kota  Bandung, Tesis  Program  Magister,  Institut Teknologi Bandung. Cholida, N. F. F., Purwanti, H., Sudarmanto, B., &  Anggraini,  L.  (2020).  Kesiapan Instansi  Pemerintah  Kota  Semarang Dalam Menghadapi Peraturan Sertifikat  Laik  Fungsi  (Slf)  Bangunan Gedung. Teknika, 15(2).
Christiansson,  M.  T.,  &  Rentzhog,  O.  (2020). Lessons from the “BPO journey” in a public  housing  company:  toward  a strategy  for  BPO.  Business  Process Management Journal, 26(2), 373-404.
Hanif,  Hafnidar  A.  Rani  dan  Muhammad. “Penerapan  Sertifikasi  Laik  Fungsi Terhadap  Bangunan  Publik  di  Kota Banda Aceh.” Tameh: Journal of Civil
Engineering University of Muhammadiyah Aceh 10, no. 1 (2021): 9–19. https://doi.org/https://doi.org/10.37598 /tameh.v10i1.120 .
Heriyusman,  D.  (2021).  Pemetaan  Faktor-
faktor Pengaruh Implementasi
Sertifikat  Laik  Fungsi  Bangunan Gedung:  Pendekatan  GAP  Analysis. Jurnal  Sains  Dan  Teknologi  ISTP,
15(2), 154–167.
Juliardi,  R.  D.,  Puri,  E.  R.,  &  Aziza,  M.  I.
(2021).  Temporary  Occupancy  Permit
Jurnal Al Ulum LPPM Universitas Al Washliyah Medan Vol. 12 No. 2 Tahun 2024
P-ISSN 2338-5391 | E-ISSN 2655-9862
(SLF) for Building Sustainable Strategy. IOP Conference Series: Earth
and Environmental Science, 738(1). Mahmudi,  M.,  M.R.  Noviyanto,  et  al.  (2019) Analisis  Pelaksanaan  Sertifikat  Laik Fungsi Bangunan di Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang. In: Konferensi Nasional Pascasarjana Teknik Sipil (KNPTS). Nafigati,  Z.  (2018)  Evaluasi  Penerapan
Sertifikat Laik Fungsi dalam Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Bangunan  Gedung  di  Kota  Malang. Universitas Brawijaya
Nuraeni, R.D. (2018) Pengembangan Penilaian Kelaikan  Fungsi  Bangunan  Gedung
Dalam Rangka Implementasi Sertifikat Laik Fungsi
Pan,  W.  (2020).  Methodological  development for exploring the potential to implement on-site robotics and automation  in  the  context  of  public housing  construction  in  Hong  Kong
(Doctoral dissertation, Technische Universität München).
Pannier,  M.  L.,  Recht,  T.,  Robillart,  M.,
Schalbart,  P.,  Peuportier,  B.,  &  Mora, L. (2021). Identifying optimal renovation  schedules  for  building portfolios:  Application  in  a  social housing  context  under  multi-year funding constraints. Energy and
Buildings, 250, 111290. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat, 2018. No.11/PRT/M/2018  tentang  Tim  Ahli Bangunan  Gedung,  Pengkaji  Teknis dan Penilik Bangunan, PUPR, Jakarta. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat, 2018. No.27/PRT/M/2018  tentang  Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, PUPR, Jakarta. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  : 45/PRT/M/2007  Tentang  Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan
Gedung  Negara.  Peraturan  Menteri
Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007
tentang  Sertifikasi  Laik  Fungsi  (SLF) Bangunan Gedung.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2005  Nomor  83,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4532).
PP  No.  36  Tahun  2006,  Tentang  Peraturan Pelaksanaan  UU  No.  28  Tahun  2002. Penerbit  Direktorat  Jendral  Cipta Karya.  Departemen  Pekerjaan  Umum.
Jakarta Prajnaparamita,  Kanyaka.  (2018).  Aspek Hukum Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Bangunan Dalam Rangka Penghindaran Kecelakaan Kerja.
Administrative  Law  &  Governance Journal, Volume 1, Edisi 4, 2621-2781.
Preston,  G.,  &  Reina,  V.  J.  (2021).  Sheltered from  eviction?  A  framework  for understanding the relationship between subsidized  housing  programs  and eviction. Housing Policy Debate, 31(3- 5), 785-817.
Riau,  D.  P.  (2019).  Sertifikat  Laik  Fungsi Bangunan Gedung. Zifata Jawara.
Riyasha,  dkk.  2019.  Jurnal  Sertifikat  Laik Fungsi  (SLF)  Analisis  Pelaksanaan Sertifikat  Laik  Fungsi  Bangunan Industri  Di  Kawasan  Industri  Candi Semarang.                    Semarang
Wahyu  Dwirediana,  dkk.2021.  Kajian  Teknis Atas  Kelaikan  Fungsi  Bangunan Gedung Garmen  1  Dan  2  PT.  Eratek  Djaya, Tbk.
Malang:  Universitas  Muhamadiyah Malang.
Waldinger,  D.  (2021).  Targeting  in-kind transfers  through  market  design:  A revealed  preference  analysis  of  public
Jurnal Al Ulum LPPM Universitas Al Washliyah Medan Vol. 12 No. 2 Tahun 2024
P-ISSN 2338-5391 | E-ISSN 2655-9862
housing allocation.
American Economic Review, 111(8), 2660-2696.
Wells, W., & Vermeer, K. (2020). Blueprint for greening  affordable  housing.  Island Press.
Yalid  Yalid,  Birman  Simamora.  “Penerapan Sertifikat  Laik  Fungsi  Bangunan Gedung  di  Kecamatan  Pangkalan Kerinci,Kabupaten
Pelalawan(Application of the Certificate  of  Eligibility  for  Building Functions in Pangkalan Kerinci
District,  Pelalawan  Regency).”  Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)  Vol.  2,  No.  1  (2022):  1–13. https://doi.org/https://doi.org/10.35912 /JIHHAM.v2i1.1336
Yalid,  Y.,  &  Simamora,  B.  (2022).  Penerapan Sertifikat  Laik  Fungsi  Bangunan Gedung  di  Kecamatan  Pangkalan Kerinci,  Kabupaten  Pelalawan.  Jurnal Ilmiah  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia, 2(1), 1–13.