e-ISSN : 2621-4105

## Perspektif ASEAN Terhadap Prinsip Non-Intervensi

## Arum Widiastuti
Universitas Wahid Hasyim, Semarang arumbsb@unwahas.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pelaksanaan  prinsip  Non-Intervensi  bagi  negara-negara anggota  ASEAN.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  ASEAN didirikan  berdasarkan  Deklarasi  Bangkok  pada    8  Agustus  1967,  dengan    sepuluh  anggota  dari Asia  Tenggara  masih  menganut  prinsip  Non-Intervensi  yang  diabadikan  dalam  Traktat Persahabatan  dan  Kerjasama  di  Asia  Tenggara  (TAC)  1976  dan  Piagam  ASEAN.  ASEAN  telah tumbuh  menjadi  organisasi  internasional  yang  besar  dan  mulai  dihormati  oleh  masyarakat internasional, prinsip Non-Intervensi masih menjadi masalah yang terus-menerus di ASEAN, dan para pemimpin ASEAN harus memikirkan fleksibilitas. Prinsip ini dimaksudkan untuk membantu suatu  negara  anggota  menghadapi  masalah,  khususnya  yang  menyangkut  kemanusiaan.  Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prinsip Non-Intervensi yang dipertahankan hingga saat ini sangat berkontribusi terhadap eksistensi ASEAN. Penerapan prinsip Non-Intervensi tidak boleh dilakukan secara  kaku  agar  lembaga  penegak  hukum  di  bidang  hak  asasi  manusia  memiliki margin  of manuver untuk  merumuskan  rekomendasi  atau  kontribusi  tentang  apa  yang  seharusnya  menjadi negara anggota.
Kata Kunci: ASEAN; Kedaulatan; Prinsip Non-Intervensi

## ASEAN Perspective On The Non-Intervention Principle

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  implementation  of  the  Non-Intervention  Principle  for  ASEAN member  countries.  This  study  uses  a  normative  juridical  research  method.  ASEAN  was  founded under  the  Bangkok  Declaration  on  August  8,  1967,  with  ten  members  from  Southeast  Asia  still adhering  to  the  principle  of  Non-Intervention  enshrined  in  the  1976  Treaty  of  Friendship  and Cooperation  in  Southeast  Asia  (TAC)  and  the  ASEAN  Charter.  ASEAN  has  grown  into  a  large international  organization  and  is  starting  to  be  respected  by  the  international  community,  the principle  of  Non-Intervention  is  still  a  persistent  problem  in  ASEAN,  and  ASEAN  leaders  must think  about  flexibility.  This  principle  is  intended  to  assist  a  Member  State  in  dealing  with problems,  particularly  those  concerning  humanity.  The  results  of  this  study  explain  that  the principle  of  Non-Intervention  that  has  been  maintained  so  far  has  greatly  contributed  to  the existence  of  ASEAN.  The  application  of  the  principle  of  Non-Intervention  should  not  be  done rigidly so that law enforcement agencies in the field of human rights have a margin of maneuver to formulate recommendations or contributions about what should be a member state.
Keywords: ASEAN; Principle of Non-Intervention; Sovereignty

## 1. PENDAHULUAN
Hukum  perjanjian  internasional  dewasa  ini  telah  mengalami  pergeseran yang  radikal  seiring  dengan  perkembangan  hukum  internasional.  Hubungan internasional  akibat  globalisasi  telah  ditandai  dengan  perubahan-perubahan mendasar,  antara  lain  munculnya  subjek-subjek  baru  non  negara  disertai  dengan meningkatnya interaksi yang intensif antara subjek-subjek baru tersebut. 1
Sebagai  salah  satu  upaya  menjaga  stabilitas  keamanan,  soial  dan  politik  di kawasan  Asia  Tenggara,  maka  para  negara  dikawasan  ini  sepakat  melakukan perjanjian yang berlaku secara regional. Pada tahun 1976, negara-negara ASEAN sepakat membentuk The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC). TAC tersebut kemudian diatur mengenai tujuan dan prinsip-prinsip dasar dalam  hubungan  persahabatan  dan  kerjasama  sesama  negara  anggota  ASEAN. Mekanisme      penyelesaian      sengketa  secara    damai    juga    diadopsi    dalam perjanjian  tersebut.  Adanya  perjanjian  internasional  ini,  maka  setiap  perselisihan yang  terjadi  antara  negara-negara  anggota    ASEAN    dapat    diselesaikan  dalam kerangka  TAC. 2 Prinsip-prinsip  TAC  juga  tercermin  dalam  Perserikatan  Bangsa Bangsa  (PBB)  Piagam,  termasuk  prinsip  Non-Intervensi  dan  penggunaan  cara damai  untuk  menyelesaikan  perselisihan  yang  bukan  tanpa  menggunakan kekerasan  yang  terjadi  antara  para  pihak  negara-negara  TAC.  Di  sisi  lain, keberadaan  prinsip  Non-Intervensi  yang  dianut  oleh  Piagam  ASEAN  telah menjadi  prinsip  utama  dan  juga  berperan    dalam  menjaga  keharmonisan  dan batasan  dalam  urusan  internal  negara-negara  di  kawasan  untuk  saat  ini. Perkembangan  kudeta  yang  terjadi  di  Myanmar  beberapa  waktu  lalu  juga berdampak  pada  pelanggaran  HAM,  terutama  yang  dilakukan  terhadap demonstran  yang  tewas.  Aspek  ini  tentunya  menjadi  isu  penting  dalam  upaya mewujudkan  nilai-nilai  HAM  yang  ada  di  kawasan  ASEAN,  khususnya  di Indonesia.
Namun  demikian,  negara-negara  di  kawasan  sangat  perlu  sangat  berhati- hati dalam menentukan sikapnya untuk menanggapi permasalahan yang timbul di kawasan ASEAN, karena negara-negara di kawasan harus mematuhi prinsip Non- Intervensi  yang  telah  disahkan  oleh  ASEAN.  Apalagi  jika  masih  membekas dengan  isu  Rohingya  yang  kebetulan  terkait  dengan  kedatangan  pengungsi Rohingya  di  Indonesia,  bahkan  di  beberapa  negara  lain  di  kawasan  ASEAN, karena  masalah  internal  yang  terjadi  di  Myanmar,  sehingga  menghambat kemajuan pembangunan masyarakat ASEAN. 3 ASEAN bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik di Myanmar namun terhambat oleh prinsip Non-Intervensi
1 Sobar  Sukmana,  “Perjanjian  Negara-Negara  Asean  Dalam  Pembentukan  Kawasan  Perdagangan Bebas  Asean  (Asean  Free  Trade  Area),” Jurnal  PALAR:  Pakuan  Law  Review 5,  no.  2  (2019):  103–20, https://doi.org/http://dx.doi.org/.
2 Endah Rantau Itasari, “Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Asean,” Jurnal Komunikasi Hukum 53, no. 9 (2013): 1689–99.
3 https://kumparan.com/zuhri-triansyah/prinsip-non-intervensi-dan-signifikansi-asean-1vHzbduPwfm
e-ISSN : 2621-4105
ASEAN  tersebut.  Namun  dalam  hambatan  prinsip  Non-Intervensi  dan  sikap tertutup  serta  respon  negatif  Myanmar,  Indonesia  berhasil  melakukan  diplomasi terhadap Myanmar demi upaya membantu menyelasaikan konflik etnis Rohingya yaitu  lewat  diplomasi  kemanusiaan. 4 Selanjutnya,  dengan  dibentuknya  ASEAN Intergovernmental  Commission  on  Human  Rights  (AICHR)  sebagai  bagian integral  dari  struktur  organisasi  ASEAN  dan  mampu  meresponnya  dengan melaksanakan  tanggung  jawab  bersama  untuk  memajukan  dan  melindungi  hak asasi manusia di ASEAN, menjadi cerminan dalam upaya mewujudkan nilai-nilai hak asasi manusia.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini antara  lain  oleh  Erika  (2017)  yang  dalam  kajiannya  membahas  prinsip  Non- Intervensi yang masih dipegang teguh oleh ASEAN dapat memberikan kontribusi yang positif bagi negara-negara anggota ASEAN di dalam menjalankan hubungan kerjasama satu  negara dengan negara  yang lain. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih adanya kasus pelanggaran HAM di  negara anggota ASEAN, untuk itu para pemimpin pemerintahan negar-negara anggota ASEAN perlu memikirkan keluwesan  dalam  penerapan  prinsip  Non-Intervensi.  Kelonggaran  ini  agar  dapat memberikan  ruang  bagi  penegakan  hukum  untuk  pelanggaran  HAM  yang dipandang telah melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. 5
Penelitian  berikutnya  tentang  prinsip  Non-Intervensi  diangkat  oleh Rahmanto  (2017)  yang  mengkaji  tentang  kompatibilitas  (kesesuaian)  antara prinsip Non-Intervensi dengan norma dan prinsip hak asasi manusia. Prinsip Non- Intervensi  yang  dijadikan  pedoman  oleh  ASEAN  disinyalir  sudah  tidak  relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Dari sekian konflik internal yang terjadi di ASEAN,  banyak  diantaranya  yang  melanggar  nilai-nilai  universal  HAM  dan demokrasi.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  penerapan  prinsip  Non- Intervensi  secara  nyata  memperburuk  perlindungan,  penghormatan  dan pemenuhan HAM di ASEAN. Selain itu dengan adanya prinsip tersebut ASEAN menjadi  tidak  mampu  untuk  menyediakan  legislasi  yang  mengikat  dan implementasi yang baik dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. 6
Selanjutnya penelitian oleh Ramadhani (2021) mengkaji tentang pemerintah Indonesia untuk meredakan konflik yang sedang terjadi di Myanmar, dengan tetap mematuhi  prinsip  Non-Intervensi  yang  merupakan  kesepakatan  bersama  diantara anggota ASEAN. Penerapan prinsip Non-Intervensi ASEAN yang dilakukan oleh ASEAN  memberikan  kelonggaran  bagi  negara-negara  anggota  untuk  mengatur permasalahan internalnya, tanpa ada campur tangan dari negara lain. Prinsip Non-
4 Munadia  Ikhsani,  “Diplomasi  Kemanusian  Indonesia  Terhadap  Myanmar  Di  Bawah  Prinsip  Non- Intervensi  Asean,” Jurnal Demokrasi &Otonomi Daerah 17, no. 2 (2019): 123–30, https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/view/7696/6699.
5 Erika  Erika  and  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  “Meneropong  Prinsip  Non  Intervensi  Yang  Masih Melingkar Dalam Asean,” Perspektif 19, no. 3 (2014): 178, https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.20.
6 Tony  Yuri  Rahmanto,  “Prinsip  Non-Intervensi  Bagi  ASEAN  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hak  Asasi Manusia,” Jurnal HAM 8, no. 2 (2017): 145, https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.145-159.
e-ISSN : 2621-4105
Intervensi  dapat  dianggap  sebagai  penghalang  bagi  negara-negara  anggota ASEAN  untuk  melaksanakan  mekanisme  tertentu  dalam  beberapa  kasus,  seperti kasus konflik kudeta yang sedang terjadi di Myanmar. 7
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  bahwa penelitian ini mengkaji apakah prinsip Non-Intervensi masih relevan digunakan di negara anggota ASEAN. Pelaksanaan prinsip Non-Intervensi harus dapat fleksibel dengan  memberikan  ruang  bagi  kepentingan  kemanusian  dan  penegakan  hukum. Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  Rahmanto  yang  menyebutkan  bahwa prinsip  Non-Intervensi  tidak  lagi  relevan  diterapkan  di  negara-negara  ASEAN. Perbedaan  lainnya  adalah  di  penelitian  ini  juga  mengkaitkan  pengakuan kedaulatan negara dengan adanya prinsip Non-Intervensi. Penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji  pelaksanaan  prinsip  Non-Intervensi  bagi  negara-negara  anggota ASEAN.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif    dengan melakukan  pendekatan  penelitian  hukum  standar.  Penelitian  yuridis  normatif adalah  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan sistem  norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud  adalah  mengenai  asas-asas,  norma, kaidah  dari  peraturan  perundangan,  perjanjian  serta  doktrin  (ajaran). 8 Penelitian ini  meneliti  tentang  bagaimana  prinsip  Non-Intervensi  dilaksanakan  di  negara- negara anggota ASEAN. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data  sekunder  berupa  peraturan  perundang-undangan,  buku,  artikel  hukum  dan artikel internet. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Piagam  PBB, Piagam ASEAN, dan perjanjian internasional adalah The Treaty of Amity  and  Cooperation  in  Southeast  Asia  1976  (TAC)  dan  Undang-Undang  RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa buku- buku hukum, jurnal hukum, dan artikel internet.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Prinsip Non-Intervensi dalam Kerangka Hukum ASEAN
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) didirikan berdasarkan  Deklarasi  ASEAN  atau  Deklarasi  Bangkok  pada  tanggal  8  Agustus 1967  di  Bangkok  yang  diikuti  oleh  Indonesia,  Thailand,  Filipina,  Malaysia  dan Singapura. 9 ASEAN  bukanlah  merupakan  organisasi  regional  yang  pertama  di Asia Tenggara,  akan  tetapi  telah  ada  beberapa organisasi regional sebelumnya. Hal  ini  menunjukkan  bahwa    negara-negara  di  Asia  Tenggara  telah  pernah mengenal  dan  bahkan    pernah  menjadi  anggota  organisasi  semacam  itu,  baik
7 Mabrurah  Zahratunnisa  Ramadhani,  “Pengaruh  Prinsip  Non-Intervensi  ASEAN  Terhadap  Upaya Negosiasi Indonesia Dalam Menangani Konflik Kudeta Myanma,” Global Political Studies Journal 5, no. 2 (2021): 126–42, https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v5i2.
8 Yulianto  Achmad  Mukti  Fajar, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
9 Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Internasional (Jakarta: PT. Tatanusa, 2007).
e-ISSN : 2621-4105
organisasi  regional  yang  beranggotakan  terbatas  pada  negara-negara    sekawasan saja,    maupun    organisasi    regional    yang    beranggotakan    negara-negara  luar kawasan.  South  East  AsiaTreaty  Organization  (SEATO)  misalnya  adalah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang  ternyata tidak saja melibatkan negara-negara Thailand, Filipina, Singapura saja, tetapi  melibatkan juga  negara- negara  luar  kawasan  seperti  Australia,  Amerika,  dan  New  Zealand. 10 ASEAN tidak  terbentuk  di  ruang  kosong,  sebaliknya  ASEAN  didahului  dengan  berbagai upaya  untuk  membentuk  organisasi  regional  dengan  keanggotaan  yang  lebih terbatas.  Pembentukan  awal  dimulai  pada  tahun  1961  dengan  terbentuknya Southeast  Asian  Association    (ASA).  Kebijakan  konflik  awal  merupakan  salah satu  konflik  pertama  yang  mengiringi  perkembangan  hubungan  internasional  di Asia Tenggara. 11
Dalam  deklarasi  ini  terdapat  klausul  yang  menyatakan  bahwa  “Negara- negara  ASEAN  wajib  menjamin  perkembangan  negaranya  secara  damai  dan progresif,  dan    mereka  bertekad  untuk  menjamin  stabilitas  dan  keamanannya terhadap  campur  tangan  asing  dalam  bentuk  atau  ekspresi  apapun  untuk mempertahankan  identitasnya  sesuai  dengan  dengan  cita-cita  dan  aspirasi rakyatnya”. Selain itu, pernyataan ini juga menegaskan bahwa semua pangkalan asing bersifat sementara dan permanen, dan tidak akan bermaksud untuk merusak kemerdekaan    dan  kebebasan  nasional  negara-negara  di  kawasan  ASEAN,  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung. 12 Prinsip  ini  merupakan  bentuk mekanisme  ASEAN  untuk  mencegah  penyebaran  ideologi  komunis  di    Asia Tenggara sesuai dengan kesepakatan ASEAN sebagai organisasi nonblok. Ketika Vietnam  jatuh  ke  komunisme,  prinsip  ini  seharusnya  menjadi  benteng  melawan penyebaran ideologi ini di Asia Tenggara.
Prinsip  yang  diuraikan  tadi  dipedomani  sebagai  batas-batas  perilaku  untuk seluruh  anggota  ASEAN  dalam  bersikap  dengan  berbagai  negara  di  kawasan regional  Asia  Tenggara.  Seperti  halnya  menurut  Bambang  Cipto 13 , Doctrine  of Non-interference ini menjadi alasan bagi negara anggota ASEAN untuk:
a) Berusaha  agar  tidak  melakukan  penilaian  kritis  terhadap  kebijakan pemerintah  negara  anggota  terhadap  rakyatnya  masing-masing  agar  tidak menjadi penghalang bagi kelangsungan organisasi ASEAN.
b) Mengingatkan negara anggota lain yang melanggar prinsip tersebut.
c) Menentang  pemberian  perlindungan  bagi  kelompok  oposisi  negara  anggota lain.
d) Mendukung  dan  membantu  negara  anggota  lain  yang  sedang  menghadapi gerakan anti kemapanan.
10 Erika and Mangku, “Meneropong Prinsip Non Intervensi Yang Masih Melingkar Dalam Asean.”
11 Bambang  Cipto  MA, Hubungan  Internasional  Di  Asia  Tenggara (Jogjakarta:  Pustaka  Pelajar, 2007).
12 ASEAN,  “No  Title,”  accessed  March  30,  2022,  http://www.asean.org/news/item/the-asean- declaration-bangkokdeclaration.
13 MA, Hubungan Internasional Di Asia Tenggara .
e-ISSN : 2621-4105
ASEAN  juga  memiliki  suatu  instrumen  pokok  ( constituent  instrument ) yakni ASEAN Charter. ASEAN Charter terbentuk pada bulan November 2007 di Singapura  pada  konferensi  tingkat  tinggi  ASEAN  yang  ke-13  ASEAN  Charter pun  mulai  diberlakukan  pada  tanggal  15  Desember  2008  setelah  semua  anggota ASEAN  menyampaikan  ratifikasi  kepada  Sekertaris  Jendral  ASEAN. Pemberlakuan  di  Indonesia  dengan  disahkan  Undang-Undang  RI  Nomor  38 Tahun  2008  tentang  Pengesahan  Piagam  Perhimpunan  Bangsa-Bangsa  Asia Tenggara  (Charter  of  the  Association  of  Southeast  Asia  National).  Implementasi ASEAN  Charter  mulai  ditegaskan  pada  KTT  ASEAN  ke-14  Hua  Hin,  Thailand. ASEAN Charter berlaku sebagai instrumen pokok bagi ASEAN. Artinya, ASEAN Charter merupakan konstitusi ASEAN. 14
Ketentuan  piagam  PBB  tersebut  dengan  jelas  menyatakan  bahwa  dalam hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi. Pengaturan tersebut semakin  dikuatkan  dengan  Resolusi  Majelis  Umum  PBB  Nomor  2625  (XXV) yang  dikeluarkan  tanggal  24  Oktober  1970,  yang  kemudian  diterima  sebagai Deklarasi Majelis  Umum  tentang Prinsip-Prinsip  Hukum  International  Mengenai Hubungan  Persahabatan  dan  Kerjasama  antar  Negara  yang  Berkaitan  dengan Piagam  PBB. 15 Pada  pelaksanaannya  prinsip-prinsip  tersebut  kerap  dilanggar dengan  alasan-alasan  kemanusiaan.  Intervensi  kemanusiaan  di  Irak  tahun  1991, Somalia tahun 1992 dan Kosovo tahun 1999 dapat dijadikan bukti bahwa doktrin tersebut  telah  dilakukan  oleh  negara-negara  dalam  hubungan  internasionalnya intervensi  kemanusiaan  mendapatkan  legitimasinya  menurut  para  pendukungnya berdasarkan  penafsiran  atas  Pasal  2  ayat  (4)  Piagam  PBB.  Berbagai  instrumen atau  instrumen  hukum  ASEAN,  tidak  ada  definisi  formal  tentang  prinsip  Non- Intervensi yang dianut dan diterapkan oleh ASEAN. Seorang ahli dalam hubungan internasional,  prinsip  Non-Intervensi  ASEAN  menurut  John  Funston  dapat dikatakan  sebagai:  “ Some  of  the  forms  of  noninterference  include  that governments must refrain from making any comments on the internal state issues of  another  member  state,  even  to  the  extent  of  airing  sensitive  documentaries  or news reports of other member states ”. 16
Secara  umum,  konsep  intervensi    internasional  telah  terwujud  dalam  5 bentuk  utama,  yaitu;  retorika,  isyarat  dan  tekanan  diplomatik,  sanksi  ekonomi, perangkat hukum seperti pengadilan internasional, aksi klandestin dan pengerahan angkatan bersenjata. Namun, negara-negara ASEAN telah mempraktikkan prinsip Non-Intervensi dalam bentuk yang paling keras dan paling ketat. Secara kolektif, mereka  menggambar  garis  besar  yang  rumit  dengan  empat  persyaratan  utama prinsip Non-Intervensi:
14 A J Sanduan, E Baadilla, and ..., “Pengaturan Pengunduran Diri Anggota Negara ASEAN,” Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2021): 69–77, https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/549.
15 Erika and Mangku, “Meneropong Prinsip Non Intervensi Yang Masih Melingkar Dalam Asean.”
16 Linjun Wu, “East Asia and The Principle of Non-Intervention: Policies and Practicies,” 160, 2000.
e-ISSN : 2621-4105
a) Menghindari  mengkritik  tindakan  pemerintah  negara  anggota  terhadap rakyatnya sendiri;
b) Mengarahkan  kritik  pada  tindakan  negara  dianggap  merupakan  pelanggaran prinsip Non-Intervensi;
c) Menyangkal pengakuan, perlindungan atau bentuk dukungan lainnya kepada kelompok  pemberontak  apa  pun  yang  berusaha  mendestabilisasi  atau menggulingkan pemerintah negara tetangga;
d) Memberikan  dukungan  politik  dan  bantuan  material  kepada  negara-negara anggota dalam tindakan mereka melawan kegiatan subversif. 17
Konsep  Non-Intervensi  yang  berlaku  di  negara  ASEAN  tidak  dapat disamakan  secara  kualitatif menggunakan konsep dan praktik global Barat .  Bagi negara  ASEAN,  prinsip  Non-Intervensi  selalu  dipandang  tepat  untuk  upaya mereka dalam konteks pembangunan dan pembangunan negara. Secara umum, hal ini dinyatakan dalam dua tingkatan, di satu sisi, prinsip Non-Intervensi dipandang sebagai  jaminan  moral  terhadap  keberpihakan  negara  adidaya  dalam  hubungan domestik  dan  di  sisi  lain,  prinsip  Non-Intervensi  digunakan  sebagai  jaminan politik untuk  hubungan  damai  antara negara-negara tetangga. Ini sangat penting bagi negara-negara dengan populasi multi-etnis dan  konflik internal  yang sering terjadi. 18
Lebih  lagi  persamaan  pengalaman  sebagai  negara  bekas  jajahan  atau kolonial  yang  pernah  dialami  negara-negara  Asia  Tenggara  (kecuali  Thailand) semakin  menjadikan  prinsip  Non-Intervensi  sebagai  sesuatu  yang  sakral  untuk junjung  tinggi.  Oleh  karena  pula  kerangka  hukum  ASEAN  dirancang  untuk mendukung  pengembangan  negara-bangsa,  termasuk  memperkuat  perasaan nasionalisme untuk meningkatkan ketahanan nasional negara-negara anggotanya.
Berbagai  faktor  seperti  pandangan  sejarah,  budaya,  ekonomi  dan    politik negara-negara  ASEAN  tidak  diragukan  lagi  merupakan  faktor  yang mempengaruhi  perkembangan  atau  pembentukan  konsep  prinsip  Non-Intervensi dalam  berbagai  instrumen  hukum  milik  ASEAN.  Terdapat  berbagai  instrumen hukum  ASEAN  yang  menetapkan  prinsip  Non-Intervensi  bagi  negara-negara anggota,  sebagai  berikut:  Deklarasi  ASEAN  Tahun  1967  (ASEAN  Declaration 1967),  Perjanjian  Persahabatan  dan  kerjasama  (Treaty  Amity  and  Cooperation 1976),  Zone  of  Peace,  Freedom  and  Neutrality  1971  (ZOPFAN),  dan  Piagam ASEAN.
3.3. Prinsip Non-Intervensi Sebagai Pengakuan Kedaulatan Negara
Negara  menurut  Deklarasi  Montevideo  harus  memenuhi  beberapa unsur atau  syarat  utama,yaitu:  a. penduduk  tetap; b.  wilayah  tertentu;  c. pemerintah berdaulat; dan  d.  kapasitas  berhubungan  dengan  negara  lain. Dalam  praktik ketatanegaraan    dunia    internasional    untuk    unsur    pemerintah  berdaulat    dan
17 MA, Hubungan Internasional Di Asia Tenggara .
18 Herman  Kraft,  “The  Principle  of  Non-Intervention:  Evolution  and  Challenges  for  the  AsiaPasific Region” (New Zealand, 2000).
e-ISSN : 2621-4105
kepasitas    berhubungan    dengan    negara    lain    lebih    dikenal  dengan    syarat kedaulatan. 19 Jean  Bodin  berpendapat  bahwa  kedaulatan  adalah  atribut  negara, sebagai  ciri  khas  negara.  Kedaulatan  adalah  kekuasaan  negara  yang  mutlak  dan abadi, tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Apalagi Jean Bodin menegaskan bahwa  tidak  ada  kekuasaan  lain  yang  lebih  tinggi  yang  dapat  membatasi kekuasaan  negara.  Menurutnya,  yang  disebut  kedaulatan  itu  hanya  berisi kekuasaan-kekuasaan  seperti:  Asli,  artinya  tidak  berasal  dari    kekuasaan  lain; Tertinggi,  tidak  ada  kekuatan  lain  yang  lebih  tinggi  yang  dapat  membatasi kekuatannya;  dan  Abadi;  tidak  dapat  dibagi  karena  hanya  ada  satu  kekuatan tertinggi. 20
Prinsip-prinsip dasar kedaulatan berkaitan dengan prinsip-prinsip intervensi, dimana    intervensi    atau    campur    tangan    suatu    negara    terhadap    negara    lain bertentangan    dengan    prinsip    kedaulatan    sebagai    kekuasaan    tertinggi    dalam suatu  negara.  Kewajiban  suatu  negara  untuk  tidak  ikut  campur  tangan  dalam urusan    dalam    negeri    negara    lain,    salah    satunya    tercantum    dalam    Piagam PBB  Pasal    2    ayat    (7)    yang    menetapkan    bahwa    larangan    mengintervensi urusan-urusan    yang    pada    dasarnya    berada    dalam    yuridiksi    negara    lain. 21 Kedaulatan  negara  yang  melahirkan  kewenangan/kekuasaan  negara  berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam negara. Selain  setiap  negara  mempunyai  hak  eksklusif,  setiap  negara  juga  memiliki kewenangan  untuk  memperluas  yurisdiksi  kriminal  terhadap  suatu  tindak  pidana sepanjang implementasi perluasan yurisdiksi kriminal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh masyarakat internasional. 22
Eksistensi  kedaulatan  dalam  hukum  internasional  dewasa  ini  merupakan realitas  masyarakat  internasional  dewasa  ini  sebagai  masyarakat  negara-negara yang  bebas,  merdeka,  dan  setara.  Meskipun  masing-masing  negara  memiliki kekuasaan  tertinggi  yang  dikenal  sebagai  kedaulatan,  kenyataannya    dalam masyarakat  internasional  telah  terjadi  hubungan  yang  tertib.  Satjipto  Raharjo menjelaskan  keteraturan  sebagai  unsur  pertama  yang  membentuk  suatu  sistem sosial  (sistem  sosial  dapat  dijelaskan  sebagai  cara  mengatur  kehidupan  dalam suatu komunitas tertentu). Timbulnya keteraturan disebabkan oleh setiap anggota masyarakat terhadap dirinya sendiri dan dengan berhubungan dengan anggota lain yang  tahu  apa  yang  harus  dilakukan. 23 Untuk  menjaga  ketertiban  sistem  sosial, diperlukan  mekanisme  kontrol  sosial  karena  tidak  semua  anggota  masyarakat
19 Lina  Maryani  and  Tabah  Sulistyo,  “Pemulangan  ‘Warga  Negara  Indonesia  Eks  Islamic  State  Of Iraq  And  Syria  (ISIS)’  Dalam  Perspektif  HAM,” Jurnal  Ius  Constituendum 6,  no.  2  (2021):  497–512, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.3114.
20 F.X.  Adji  Samekto, Negara  Dalam  Dimensi  Hukum  Internasional (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2009).
21 Rury  Octaviani  and  Setyo  Febrian,  “Penerapan  Prinsip  Humanitarian  Intervention  Sebagai  Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara,” Selisik 4, no. 7 (2018): 31–57, https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v4i1.683.
22 M.  Iman  Santoso,  “Kedaulatan  Dan  Yurisdiksi  Negara  Dalam  Sudut  Pandang  Keimigrasian,” Binamulia Hukum 7, no. 1 (2018): 1–16, https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.11.
23 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1980).
e-ISSN : 2621-4105
selalu  mau  tunduk  kepadanya  menurut  pedoman  atau  standar  yang  telah ditetapkan. 24
Kedaulatan negara berarti kebebasan yang dimiliki oleh suatu negara untuk bebas  melakukan  sega  sesuatu  yang  menyangkut  kepentingan  negaranya dsepanjang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  internasional.  Adanya  hak kedaulatan  dari  suatu  negara  akan  menimbulkan  kewajiban  untuk  tidak mencampuri  urusan  negara  lain.  Kedaulatan  negara,  yang  seringkali  menjadi alasan  mengapa  intervensi  kemanusiaan  tidak  dapat  dibenarkan  menurut  hukum internasional  kontekstual,  telah  gagal.  Pendapat  ini  dikemukakan  oleh  Hans Kelsen yang menurutnya merupakan tujuan hukum internasional untuk membatasi kedaulatan  bangsa  itu  sendiri. 25 Oleh  karena  itu,  ketika  negara  telah  melanggar hak  individu,  individu  dapat  meminta  pihak  lain  (negara)  untuk  membantu memulihkan  haknya.  Pada  saat  itu,  intervensi  kemanusiaan  lahir  dan    kewajiban negara muncul untuk bekerja sama (membantu) satu sama lain untuk melindungi dan  memajukan  hak  asasi  manusia.  Praktik  negara  saat  ini  juga  telah  menjadi preseden,  yang  menurutnya  intervensi  kemanusiaan  dapat  dianggap  sebagai kebiasaan  internasional.  Intervensi  kemanusiaan  adalah  tugas  setiap  bangsa. Pengaturan  tentang  intervensi  kemanusiaan  belum  diatur  jelas  dalam  hukum internasional, karena ancaman intervensi kemanusiaan merupakan bagi kedaulatan sebuah  negara.  Aturan  internasional  harus  menghormati  kedaulatan  negara  yang tidak boleh dicampuri urusannya. 26
Adanya  hak  kedaulatan  dari  suatu  negara  akan  menimbulkan  kewajiban untuk tidak mencampuri urusan negara lain. Intervensi sendiri dapat mengandung arti mencampuri  urusan negara lain secara paksa terhadap salah satu pihak yang bersengketa  diman  negara  tersebut  masih  mampu  mengambil  keputusan  atau intervensi  dalam  rangka  secara  paksa  memberikan  gangguan  kepada  negara  lain dalam  kaitannyauntuk  memberikan  dukungan  secara  langsung  kepada  salah  satu pihak  yang  bersengketa  atau  yang  berkaitan  dengan  kemerdekaan  negara  lain. Intervensi  adalah  campur  tangan  dari  suatu  negara  terhadap  masalah dalam negeri  negara  lain  dengan  tujuan  untuk  memelihara  atau  mengubah situasi yang  ada.  Salah  satu  bentuk  intervensi  dalam  konflik  bersenjata  yang  terjadi adalah  konflik  bersenjata  yang  terjadi  di  Rwanda  dan  Bosnia-Herzegovina. Sebagaimana  diketahui  di  kedua negara tersebut telah terjadi konflik etnis. Pada awalnya  konflik  yang  terjadi  di  kedua  negara  tersebut  merupakan  konflik bersenjata  non  internasional  yang  kemudian  berubah  menjadi  konflik
24 Samekto, Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional .
25 Anthony  D’Amato, There  Is  No  Norm  of  Intervention  or  Non  Intervention  in  International  Law, International Legal Theory (ASIL, 2001).
26 Ardani  Nasution  Hilmi  and  Firmanditya  Nurangga,  “Mekanisme  Penerapan  Intervensi Kemanusiaan Dalam Hukum Nasional Indonesia,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 10 (2019): 517– 38.
e-ISSN : 2621-4105
internasional karena adanya pihak-pihak negara lain yang ikut serta dalam kedua konflik tersebut. 27
Prinsip Non-Intervensi yang diberlakukan di negara ASEAN dalam rangka mewujudkan nation  building dan state-making .  Negara  ASEAN  menggunakan prinsip Non-Intervensi sebagai jaminan politik untuk mewujudkan hubungan yang damai diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini patut dimengerti mengingat  negara-negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  terdiri  dari  multi  etnis,  dan berbagai  agama  yang  dianut  yang  sangat  sesnsitif  dapat  menimbulkan  konflik internal.    Sehubungan dengan pelanggaran hak asasi  manusia di  Asia Tenggara, para pemimpin ASEAN harus mempertimbangkan untuk mempertimbangkan atau mengadopsi  dan  menerapkan  prinsip  ini  dengan  beberapa  fleksibilitas  atau fleksibilitas,  tidak  masih  kaku  seperti  pada  awal  ASEAN. Humanitarian intervention atau  intervensi  kemanusiaan  secara  umum  adalah    upaya    untuk mencegah    atau    menghentikan  pelanggaran    HAM    berat    dengan    kekuatan- kekuatan    tertentu    (diplomatik    dan  militer)  di  suatu  negara,  baik  dengan    atau tanpa  persetujuan  negara  itu (negara mengalami konflik internal). Ketika terjadi suatu masalah kemanusiaan  di  suatu  negara  yang  bersifat  pelanggaran  HAM yang  berat,  maka  masyarakat  internasional  dibenarkan  untuk  melakukan suatu tindakan intervensi.
Mengenai  kasus  pengungsi  Rohingya  di  Myanmar,  Indonesia  berhasil melakukan  diplomasi  terhadap  Myanmar  demi  upaya  membantu  menyelesaikan konflik  etnis  yaitu  lewat  diplomasi  kemanusiaan.  Indonesia  tidak  mengabaikan prinsip Non-Intervensi yang berlaku bagi negara ASEAN. Indonesia menjadi satu- satunya  negara  yang  merupakan  anggota  ASEAN  yang  mendapat  respon  positif dari otoritas Myanmar sehingga memiliki akses untuk bertemu dengan pemerintah Myanmar  dan  membahas  persoalan  Rohingya.  Indonesia  berhasil  memanfaatkan hubungan  bilateral  dan  persahabatan  Indonesia  merupakan soft  power Indonesia terhadap Myanmar. 28
Penerapan prinsip Non-Intervensi harus bersifat luwes dan fleksibel, prinsip Non-Intervensi harus dapat memberikan memberikan ruang bantuan kemanusiaan dan  ruang  bagi  penegak  hukum,  khususnya  di  bidang  hak  asasi  manusia,  untuk memberikan  rekomendasi  atau  berkontribusi  terhadap  apa  yang  telah  dilakukan negara anggota ASEAN berangkat dari prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.  Terdapat dissuasive  effect pada  setiap  negara  anggota  yang  secara sukarela melakukan pelanggaran kemanusiaan dan hal ini kini menjadi salah satu esensi  setiap    negara  di  dunia  internasional,  khususnya  dalam  hubungan internasional dan hukum internasional.
27 Emi  Eliza,  Heryandi  Heryandi,  And  Ahmad  Syofyan,  “Intervensi  Kemanusiaan  (Humanitarian Intervention)  Menurut  Hukum  Internasional  Dan  Implementasinya  Dalam  Konflik  Bersenjata,” Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 4 (2015): 629–41, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.316.
28 Ikhsani, “Diplomasi Kemanusian Indonesia Terhadap Myanmar  Di Bawah Prinsip Non-Intervensi Asean.”
e-ISSN : 2621-4105

## 4. PENUTUP
Prinsip  Non-Intervensi  yang  dipertahankan  hingga  saat  ini  sangat berkontribusi  terhadap  eksistensi  ASEAN.  Pada  tingkat  yang  paling  mendasar, prinsip ini juga merupakan wujud nyata penghormatan terhadap kedaulatan setiap negara  anggota.  Namun  di  sisi  lain,  prinsip  ini  juga  perlu  direvisi  atau  diubah dalam  prosesnya.  Prinsip  ini  harus  berkelanjutan  dan  fleksibel  dalam penerapannya, terutama di  bidang kemanusiaan, dan sudah sepantasnya dan tepat bagi setiap negara anggota ASEAN  untuk merefleksikan terobosan ini. Penerapan prinsip  Non-Intervensi  tidak  boleh  dilakukan  secara  kaku  agar  bantuan kemanusiaan dan lembaga penegak hukum di bidang hak asasi manusia memiliki margin  of  manuver untuk  merumuskan  rekomendasi  atau  kontribusi  tentang  apa yang  seharusnya  menjadi  negara  anggota.  dan  hak  asasi  manusia.  Namun intervensi  yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk melanggar kebebasan politik suatu  negara,  sehingga  tindakan  tersebut  hanya  dimaksudkan  untuk  memulihkan hak asasi manusia di suatu negara.
DAFTAR PUSTAKA ASEAN. “No Title.” Accessed March 30, 2022. http://www.asean.org/news/item/the-asean-declaration-bangkokdeclaration.
D’Amato,  Anthony. There  Is  No  Norm  of  Intervention  or  Non  Intervention  in International Law, International Legal Theory . ASIL, 2001. Eliza,  Emi,  Heryandi  Heryandi,  and  Ahmad  Syofyan.  “Intervensi  Kemanusiaan
(Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya  Dalam  Konflik  Bersenjata.” Fiat  Justisia:Jurnal  Ilmu Hukum 8, no. 4 (2015): 629–41. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.316.
Erika,  Erika,  and  Dewa  Gede  Sudika  Mangku.  “Meneropong  Prinsip  Non Intervensi  Yang  Masih  Melingkar  Dalam  Asean.” Perspektif 19,  no.  3 (2014): 178. https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.20.
Herman Kraft. “The Principle of Non-Intervention: Evolution and Challenges for the AsiaPasific Region.” New Zealand, 2000.
Hilmi,  Ardani  Nasution,  and  Firmanditya  Nurangga.  “Mekanisme  Penerapan Intervensi  Kemanusiaan  Dalam  Hukum  Nasional  Indonesia.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 10 (2019): 517–38.
Ikhsani,  Munadia.  “Diplomasi  Kemanusian  Indonesia  Terhadap  Myanmar  Di Bawah  Prinsip  Non-Intervensi  Asean.” Jurnal  Demokrasi  &Otonomi Daerah 17, no. 2 (2019): 123–30. https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/view/7696/6699.
Itasari, Endah Rantau. “Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in  Southeast  Asia  1976  (TAC)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Di  Asean.” Jurnal Komunikasi Hukum 53, no. 9 (2013): 1689–99. Linjun  Wu.  “East  Asia  and  The  Principle  of  Non-Intervention:  Policies  and Practicies.” 160, 2000.
MA,  Bambang  Cipto. Hubungan  Internasional  Di  Asia  Tenggara .  Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Maryani,  Lina, and Tabah Sulistyo. “Pemulangan ‘Warga Negara  Indonesia Eks
e-ISSN : 2621-4105
Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS)’ Dalam Perspektif HAM.” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 497–512. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.3114.
Mukti Fajar, Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris . Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Octaviani,  Rury,  and  Setyo  Febrian.  “Penerapan  Prinsip  Humanitarian Intervention  Sebagai  Cara  Penyelesaian  Konflik  Bersenjata  Internasional Dikaitkan  Dengan  Kedaulatan  Negara.” Selisik 4,  no.  7  (2018):  31–57. https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v4i1.683.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: Alumni, 1980. Rahmanto,  Tony  Yuri.  “Prinsip  Non-Intervensi  Bagi  ASEAN  Ditinjau  Dari Perspektif  Hak  Asasi  Manusia.” Jurnal  HAM 8,  no.  2  (2017):  145. https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.145-159.
Samekto,  F.X.  Adji. Negara  Dalam  Dimensi  Hukum  Internasional .  Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
Sanduan, A J, E Baadilla, and ... “Pengaturan Pengunduran Diri Anggota Negara ASEAN.” Tatohi :  Jurnal  Ilmu  Hukum 1,  no.  2  (2021):  69–77. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/549.
Santoso,  M.  Iman.  “Kedaulatan  Dan  Yurisdiksi  Negara  Dalam  Sudut  Pandang Keimigrasian.” Binamulia Hukum 7, no. 1 (2018): 1–16. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.11.
Sukmana,  Sobar.  “Perjanjian  Negara-Negara  Asean  Dalam  Pembentukan
Kawasan  Perdagangan  Bebas  Asean  (Asean  Free  Trade  Area).” Jurnal PALAR: Pakuan Law Review 5, no. 2 (2019): 103–20. https://doi.org/http://dx.doi.org/.
Suryokusumo,  Sumaryo. Studi  Kasus  Hukum  Internasional .  Jakarta:  PT. Tatanusa, 2007.
Zahratunnisa  Ramadhani,  Mabrurah.  “Pengaruh  Prinsip  Non-Intervensi  ASEAN Terhadap  Upaya  Negosiasi  Indonesia  Dalam  Menangani  Konflik  Kudeta Myanma.” Global  Political  Studies  Journal 5,  no.  2  (2021):  126–42. https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v5i2.