## PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA GEMPABUMI DAN TSUNAMI DI KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Despry Nur Annisa Ahmad 1* , Djati Mardiatno 2,3 , Dyah Rahmawati Hizbaron 2,3
1 Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba
2 Departemen Geografi Lingkungan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
3 Pusat Studi Bencana Alam Universitas Gadjah Mada
* desprynurannisa@umbulukumba.ac.id

## Abstract
This  study  discussed  about  management  of  coastal  area  in  Kulon  Progo  Regency  based  on  the  risk  of  the earthquake and tsunami. The aim of this study was to identify potential hazard earthquake and tsunami, analyze the suitability of using land exists to spatial pattern planning, and describe direction of management area’s coastal based on reduction of earthquake and tsunami risk  in Kulon Progo Regency. Data was used in this  study was information about earthquake and tsunami occurrence obtained from the government institution and also United States Geological Survey (USGS), satelite imagary from digital globe. Data of spatial policy which was used in this study were document of Area Spatial Planing, Coastal Zoning Plan, and small islands at study site. Analyzer used  in  this  study  were  spatial  analyzis,  peak  ground  acceleration  analyzis,  cross  tabulation,  and  descriptive- qualitative. The result of this study showed that coastal’s area in Kulon Progo Regency categorized  as having a medium earthquake with PGA value 134, 754 gal  and a high tsunami potential with an area of 7702, 614 Ha. The results  of  the  assessment  of  the  conformity  of  existing  land  use  in  2016  to  the  spatial  plan  in  the  document  of Coastal Zoning Plan of Kulon Progo Regency in 2014-2034 tends to show high deviation of space with the extent of  using  land  mismatch  of 10399,139  Ha of  the  total  area of  research.  Based  on  that,  the  direction  of  coastal management of Kulon Progo Regency has five management scenarios, namely; (1) scenario a-1 in the form of early warning and direction of high population density; (2) b-I scenario in the form of early warning, mitigation, and direction of high population density; (3) b-II scenario in the form of warning, mitigation, and direction of medium population density; (4) b-III scenario in the form of early warning, mitigation, and low population density direction; and (5) scenario c-III in the form of early warning, mitigation, preparedness and low population density directive.

## Keywords : coastal, earthquake, tsunami

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  pengelolaan  wilayah  pesisir  di  Kabupaten  Kulon  Progo  berdasarkan potensi bahaya gempa bumi dan tsunami. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi potensi bahaya  gempabumi dan  tsunami,  menganalisis  kesesuaian  penggunaan  lahan  eksisting  terhadap  rencana  pola  ruang,  dan mendeskripsikan  arahan  pengelolaan  wilayah  pesisir  berbasis  pengurangan  risiko  bencana  gempabumi  dan tsunami di Kabupaten Kulon Progo. Data yang digunakan adalah data informasi kejadian gempabumi dan tsunami yang diperoleh dari instansi maupun United States Geological Survey (USGS), citra satelit Tahun 2016 dari digital globe, dan data-data informasi kebijakan spasial berupa dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di lokasi penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah analisis spasial,  analisis  percepatan  tanah,  tabulasi  silang,  dan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  analisis  potensi  bahaya menunjukkan bahwa wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi bahaya gempabumi sedang dengan nilai PGA 134, 754 gal dan potensi bahaya tsunami yang cenderung tinggi dengan luasan 7702, 614 Ha. Hasil kajian kesesuaian penggunaan lahan eksisting tahun 2016 terhadap rencana pola ruang dalam dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2034 cenderung menunjukkan penyimpangan ruang yang  tinggi  dengan  luasan  ketidaksesuaian  penggunaan  lahan  seluas  10399,139  Ha  dari  total  luas  penelitian. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  arahan  pengelolaan  wilayah  pesisir  Kabupaten  Kulon  Progo  memiliki  lima skenario pengelolaan yakni; (1) skenario a-1 berupa peringatan dini dan arahan kepadatan penduduk tinggi; (2) skenario  b-I  berupa  peringatan  dini,  mitigasi,  dan  arahan  kepadatan  penduduk  tinggi;  (3)  skenario  b-II  berupa peringatan, mitigasi, dan arahan kepadatan penduduk sedang; (4) skenario b-III berupa peringatan dini, mitigasi, dan arahan kepadatan penduduk rendah; dan (5) skenario c-III berupa peringatan dini, mitigasi, kesiapsiagaan, dan arahan kepadatan penduduk rendah.
Kata kunci :  wilayah pesisir, gempabumi, tsunami
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 2, No. 1 | 2021

## 1. Pendahuluan
Kabupaten Kulon Progo adalah kabupaten yang saat ini sedang mengalami pertumbuhan dalam pembangunan. Pertumbuhan itu terjadi seiring dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032. Inti arahan perda tersenbut yang berkenaan dengan wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo yakni adanya perencanaan pembangunan  Bandar  Udara  Internasional  yang  alokasi  pemanfaatannya  di  arahkan  di  Kecamatan Temon. Selain itu, di wilayah pesisir ini juga sedang berlangsung pembangunan Pelabuhan Ikan Tanjung Adikarto  dan    Pabrik  Penambangan  dan  Pengolahan  Bijih  Besi  yang  terletak  di  Desa  Karangwuni, Kecamatan  Wates.  Rencana  pembangunan  ketiga  mega  proyek  ini  mengindikasikan  bahwa  dalam beberapa tahun ke depan, wilayah pesisir Kulon Progo akan menjadi pusat pertumbuhan dengan bandara skala internasional sebagai bangkitan utamanya. Pernyataan ini didasarkan pada teori poros Babcock (1932) dalam Radhinal (2016) yang menekankan bahwa transportasi memiliki peranan penting dalam mempengaruhi struktur keruangan wilayah. Keberadaan bandara skala internasional ini juga yang akan menjadikan  Kabupaten  Kulon  Progo  nantinya  mengadopsi  konsep waterfront dalam  menata  kota pesisirnya.
Namun disisi lain, kondisi geografis wilayah pesisir Kulon Progo berbatasan langsung dengan Samudera  Hindia.  Samudera  Hindia  merupakan  lautan  luas  yang  termasuk  dalam  zona  subduksi lempeng tektonik. Kondisi geologis ini menyebabkan wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi rawan terhadap bencana gempabumi dan tsunami. Kondisi geologis  Kulon Progo dalam Peta Jalur Gempabumi Sejak Tahun 1840-2006 dapat dilihat pada Gambar 1.1.
Gambar 1.1. Posisi Kulon Progo dalam Peta Jalur Gempa Sejak Tahun 1840-2006 Sumber: Sudibyo (2006) dalam Kautsary (2010)
Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa wilayah pesisir Kulon Progo berada pada zona patahan. Patahan  adalah  zona  retakan  antara  dua  bongkahan  batuan  (Treman,  2014).  Keberadaan  patahan  ini menjadikan kedua blok batuan yang ada di wilayah ini bisa bergerak satu sama lainnya. Gerakan inilah yang  dapat memicu  terjadinya  gempa tektonik  dan  berpotensi menimbulkan  bencana  susulan  berupa gelombang  tsunami  di  wilayah  pesisir  Kabupaten  Kulon  Progo.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka dilakukanlah  penelitian  yang  berjudul  “Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Berbasis  Pengurangan  Risiko Bencana Gempabumi dan Tsunami di Kabupaten Kuloprogo Daerah Istimewa Yogyakarta” agar dapat mewujudkan  ruang  yang  aman,  nyaman,  produktif,  dan  berkelanjutan  di  wilayah  pesisir  Kabupaten
Kulon  Progo.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengidentifikasi  potensi  bahaya  gempabumi  dan tsunami,  menganalisis  kesesuaian  pola  ruang  eksisting  terhadap  rencana  pola  ruang,  dan mendeskripsikan arahan pengelolaan berbasis pengurangan risiko bencana gempabumi dan tsunami di Kabupaten Kulon Progo.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Pengelolaan Wilayah Kepesisiran
Zona  kepesisiran  menurut  Ketchum  (1973)  dalam  Sunarto.,dkk  (2014)  adalah  suatu wilayah  daratan  yang  kering  serta  wilayah  daratan  yang  berair  dan  tenggelam  di  sekitarnya, yang  pada  wilayah  tersebut  terdapat  proses-proses  daratan  dan  penggunaan  lahan  yang mempengaruhi proses-proses lautan dan penggunaan lahannya juga, dan begitupun sebaliknya.
Perencanaan  pengelolaan  kepesisiran  merupakan  rencana  yang  digunakan  dalam melakukan pengelolaan masalah kepesisiran melalui integrasi antar sektor satu dengan sektor yang  lainnya.  Biasanya,  hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  penggunaan  teknik  manajemen  tata ruang (Kay dan Alder, 2005).
Rencana  pengelolaan  kepesisiran  mencakup  pengelolaan  sumber  daya  alam,  seperti rencana  pengelolaan  perikanan,  rekayasa  kepesisiran,  rencana  konservasi  alam  dan  berbagai rencana industri sektor, seperti strategi pariwisata. Rencana berkaitan dengan alat pengelolaan kepesisiran tertentu juga termasuk dalam kategori ini, seperti rencana dan strategi yang terkait dengan berbagai teknik pengelolaan kepesisiran.
Pengembangan kerangka perencanaan kepesisiran biasanya terjadi ketika ada kebutuhan untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah atau merumuskan lebih dari satu rencana. Bentuk program kepesisiran biasanya ditentukan oleh keadaan politik, ekonomi, dan sosial administrasi negara  kepesisiran  tertentu.  Dalam  hal  ini,  asumsi  kerangka  perencanaan  diperlukan  dalam menangani  masalah  yang  membutuhkan  pertimbangan  dalam  desain  secara  garis  besar  yang meliputi empat faktor utama dengan bagan yang disajikan pada Gambar 2.1.
Gambar  2.1  menjelaskan  bahwa  dalam  penyusunan  kerangka  perencanaan  kepesisiran terdapat empat faktor yang meliputi hubungan dengan program pengelolaan kepesisiran secara keseluruhan (termasuk jenis, jumlah dan intensitas manajemen isu dan masalah) dan kebijakan pemerintah lainnya, strategi dan rencana; pilihan jenis rencana dan model produksi; keterkaitan antara jenis rencana; dan skala dan cakupan dari rencana.
Gambar 2.1. Faktor utama yang mempengaruhi kerangka perencanaan kepesisiran (Sumber: Kay dan Alder, 2005)
Terkhusus pada penelitian ini, elemen pengelolaan wilayah pesisir berbasis pengurangan risiko bencana yang dimaksudkan sebagai bentuk mitigasi dan strategi adaptasi adalah berupa jalan evakuasi, ruang terbuka, dan kelompok permukiman (Baskaya, 2015).

## 2.2. Zona Evakuasi
Pada  zona  evakuasi  bencana  pesisir,  dilakukan  sebuah  upaya  penyediaan  ruang  terbuka hijau  dan  bangunan  penampungan  sementara.  Penyediaannya  tempat  evakuasi  sementara  ini berada pada rute evakuasi terbaik dari hasil kalkulasi dan penyesuaian integrasi tata letak, daya
Isu internasional, nasional, dan regional dari Perencanaan Pesisir
Kerangka Kerja Perencanaan Pesisir Isu Lokal Perencanaan Pesisir Pilihan Tipe Rencana • Ulasan Keruangan
• Fokus
• Tingkat Integrasi
• Dasar Hukum
• Alasan Penyusunan
Rencana Batasan Pengelolaan Pesisir dan Peluang yang ditemukan: • Administrasi
• Politik
• Ekonomi
• Faktor Sosial dan
Budaya
dukung, tingkat pelayanan wilayah, dan distribusi spasial penduduk. (Li et al., 2008 dalam Ye dkk.,2011)

## Gambar 2.2 Konsep Pemetaan Zona Evakuasi
(Sumber: Ye dkk., 2011)

## 2.3. Pengaturan Kelompok Permukiman
Pengaturan  kelompok  permukiman  didasarkan  pada  pola  jaringan  jalan  yang  ada  sesuai dengan zona rawan bencana yang dimiliki masing-masing dari titik lokasi penelitian.
a. Zona risiko tinggi
Kelompok  permukiman  pada  zona  rawan  rendah  adalah  permukiman  dengan  tingkat kepadatan rendah dan tidak diperbolehkan ada bangunan yang sangat dekat dengan garis pantai. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah jiwa yang terpapar.
Gambar 2.3 Peta Konsep Sebaran Kelompok Permukiman di Zona Risiko Tinggi (Sumber: Baskaya, 2015)
Konsep  lain  seperti  yang  dikatakan  Brown.,dkk  (2013)  pada  wilayah  yang  berbatasan langsung dengan perairan ialah merencakan ruang terbuka dan mengkombinasikannya dengan kegiatan preservasi lahan pertanian. Penyediaan keduanya didasarkan pada pendekatan smart- growth .
Gambar 2.4 Peta Konsep Sebaran Kelompok Permukiman di Zona Risiko Tinggi (Sumber: Brown., dkk, 2015)

## b. Zona risiko sedang
Kelompok permukiman pada zona zona rawan sedang adalah permukiman dengan tingkat kepadatan sedang juga dan bangunan yang sifatnya multi fungsi diperbolehkan untuk berada di dekat garis pantai.
Gambar 2.5. Peta Konsep Sebaran Kelompok Permukiman di Zona Risiko Sedang (Sumber: Baskaya, 2015)
c. Zona risiko rendah
Pada  zona  rawan  rendah,  sebaran  kelompok  permukiman  diperbolehkan  dengan  tingkat kepadatan sedang hingga tinggi dengan mempertimbangkan integrasi aktivitas dan pergerakan yang  sesuai.  McLooughlin  (1970)  mengatakan  bahwa  dalam  suatu  perencanaan  ruang permukiman,  sangat  diperlukan  integrasi  antara  pergerakan  aktivitas  dari  individu  dengan tujuan yang akan dituju agar dapat tercipta efisiensi ruang.
Gambar 2.6 Peta Konsep Sebaran Kelompok Permukiman Kepadatan Tinggi (Sumber: Brown., dkk, 2015)
3. Metode Penelitian
Wilayah penelitian ini berada di Wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo yang secara administratif, terdapat pada empat kecamatan, yakni Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, dan Galur. Peralatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  peralatan  pengolahan  data  dan  peralatan  untuk  survey lapangan. Alat yang digunakan untuk pengolahan data-data adalah:
1. Seperangkat komputer untuk mengolah data
2. Perangkat lunak ArcGIS untuk mengolah data spasial
3. Flashdisk untuk persiapan backup laporan
4. Printer untuk mencetak laporan
Alat untuk survey lapangan adalah sebagai berikut:
1. Global Positioning System untuk menentukan koordinat
2. Kamera Digital untuk dokumentasi

## 3. Alat tulis untuk menulis informasi
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra resolusi tinggi, peta administrasi daerah, dan peta-peta pendukung lainnyayang selengkapnya diuraikan pada Tabel 3.1. berikut.
Tabel 3.1. Data dan Bahan Penelitian No Data dan Bahan Sumber 1. Citra satelit lokasi penelitian Tahun 2016 Digital Globe
2. Data  RTRW  Kabupaten  Kulon  Progo  Tahun  2012-2032  yang berupa:
a. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo Skala 1 :
100.000 Ukuran A3  RTRW Kabupaten Kulonprogo Tahun
2012-2032
b. Data kebijakan penataan ruang terkait lokasi penelitian BAPPEDA Kulonprogo
3. Data  RZWP3K  Kabupaten  Kulon  Progo  Tahun  2014-2034  yang berupa:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014-2034
b. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kepesisiran Kabupaten Kulon Progo Skala 1 : 50.000 Ukuran A3
c. Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami Wilayah Kepesisiran Kabupaten Kulon Progo Skala 1 : 50.000 Ukuran A3 Dinas Kelautan Kabupaten Kulon Progo 4. Penggunaan Lahan Eksisting Survey Lapangan 5. Peta  Bahaya  Tsunami  Kabupaten  Kulon  Progo  Skala  1  :  65.000 Ukuran A1 BPBD Kabupaten Kulon Progo 6 Peta Bahaya Gempabumi Kabupaten Kulon Progo Skala 1 : 65.000 Ukuran A1 BPBD Kabupaten Kulon Progo 7. Magnitudo Gempa United States Geological Survey 8. Episenter Gempa United States Geological Survey 9. Hiposenter Gempa United States Geological Survey 10.  Kedalaman Gempa United States Geological Survey
Adapun  teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  disesuaikan  dengan  tujuan penelitian dan diuraikan pada pembahasan berikut.
1. Tujuan penelitian pertama yakni menganalisis potensi bencana gempa dan tsunami di Kota Pesisir Kabupaten Kulon Progo.
a. Potensi Bahaya Gempa
Potensi bencana gempa pada penelitian ini dapat diketahui dengan menggunakan perhitungan percepatan tanah maksimum. Pengukuran percepatan tanah dengan cara empiris dapat dilakukan dengan  pendekatan  dari  beberapa  rumus  yang  diturunkan  dari  magnitude  gempa  atau  data intensitas.  Perumusan ini tidak  selalu benar,  bahkan  dari  satu metode  ke metode  lainnya  tidak selalu sama,  namun  cukup  memberikan  gambaran  umum  tentang  percepatan tanah  maksimum atau Peak Ground Acceleration (PGA). Rumus empiris percepatan tanah Mc Guirre R.K. yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut (Ibrahim dan Subardjo, 2004):
a = (472.3 ×10 0.278Ms )
(r+25) 1.301
Dimana:
a = Percepatan tanah pada permukaan (gal) *1 gal   = 1 cm/dt 2 Ms = Magnitudo permukaan (SR) r = Jarak hiposenter (km) (6)
Interpretasi  dari  hasil  nilai  PGA  menggunakan  standar  skala  intensitas  gempabumi  Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang terdiri dari lima kriteria penilaian skala MMI dan nilai PGA. Tabel 3.2 berikut menyajikan tentang skala MMI dan PGA dari BMKG.
Tabel 3.2. Skala Intensitas Gempabumi BMKG No Skala SIG BMKG Warna Deskripsi Sederhana Deskripsi Rinci Skala MMI PGA (gal) 1 I Putih Tidak Dirasakan ( Not Felt ) Tidak dirasakan atau dirasakan hanya oleh beberapa orang tetapi terekam oleh alat. I-II < 2.9 2 II Hijau Dirasakan ( Felt ) Dirasakan oleh orang banyak tetapi tidak menimbulkan kerusakan. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang dan jendela kaca bergetar. III-V 2.9-88 3 III Kuning Kerusakan Ringan ( Slight Damage ) Bagian non struktur bangunan mengalami kerusakan ringan, seperti retak rambut pada dinding, genteng bergeser ke bawah dan sebagian berjatuhan. VI 89-167 4 IV Jingga Kerusakan Sedang ( Moderate Damage ) Banyak retakan terjadi pada dinding bangunan sederhana, sebagian roboh, kaca pecah. Sebagian plester dinding lepas. Hampir sebagian besar genteng bergeser ke bawah atau jatuh. Struktur bangunan mengalami kerusakan ringan sampai sedang. VII- VIII 168-564 5 V Merah Kerusakan Berat ( Heavy Damage ) Sebagian besar dinding bangunan permanen roboh. Struktur bangunan mengalami kerusakan berat. Rel kereta api melengkung. IX-XII >564

## Sumber: BMKG Tahun 2018
b. Potensi Bahaya Tsunami
Potensi bahaya tsunami dalam penelitian ini dapat diketahui dengan menggunakan informasi peta ketinggian genangan tsunami skenario 20 M hasil penelitian dapat diketahui dengan menggunakan data penelitian Wicaksono, dkk (2015) yang menggunakan metode Berryman dalam melakukan identifikasi potensi bahaya tsunami  di wilayah  pesisir  Kabupaten Kulon  Progo.  Variabel  yang  digunakan  adalah elevasi,  kekasaran  permukaan,  dan  ketinggian  gelombang.  Sajian  peta  ketinggian  genangan  tsunami skenario 20 M disajikan pada Gambar 3.3 berikut.
Gambar 3.3. Peta Ketinggian Genangan Tsunami Skenario 20 M Sumber: Wicaksono, dkk (2015)
2. Tujuan  penelitian  kedua  adalah menganalisis  kesesuaian  penggunaan lahan  eksisting  Tahun  2016 terhadap  rencana  pola  ruang  wilayah  pesisir  Kabupaten  Kulon  Progo  dalam  dokumen  RZWP3K Tahun  2014-2034.  Alat  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  spasial  dengan  melakukan  teknik overlay dengan  bantuan tools intersect pada  aplikasi  ArcGIS  dan  menggunakan  satuan  unit pengamatan berupa penggunaan lahan dan bentuklahan dan menggunakan metode klasifikasi lahan yang merujuk pada Malingrau dan Christiani (1981).
Penilaian  kesesuaian  penggunaan  lahan  eksisting  Tahun  2016 terhadap  rencana  pola  ruang  dalam dokumen RZWP3K Kabupaten Kulon Progo menggunakan tiga macam klasifikasi penilaian yaitu sesuai,  belum  sesuai,  dan  tidak  sesuai.  Penilaian  ini  merujuk  pada  penelitian  Ningrum  (2014). Penilaian sesuai didasarkan pada penggunaan lahan yang sudah sesuai dengan arahan rencana pola ruang. Penilaian belum sesuai jika rencana pola ruangnya berupa lahan terbangun sementara kondisi penggunaan lahan saat ini masih berupa lahan terbuka. Penilaian tidak sesuai jika penggunaan lahan tidak sesuai dengan rencana pola ruang.
3. Tujuan  penelitian  ketiga  adalah  menganalisis  arahan  pengelolaan  wilayah  pesisir  berbasis pengurangan risiko bencana gempabumi dan tsunami. Alat analisis yang digunakan berupa analisis spasial  dengan  metode overlay ,  deskriptif  kualitatif,  dan  tabulasi  silang.  Metode  analisis  spasial digunakan secara bersamaan dengan menggunakan data dari hasil pengisian metode matriks tabulasi silang untuk arahan manajemen bencana gempabumi dan tsunami disertai dengan arahan distribusi penduduk. Standar penilaiannya disajikan pada Tabel 3.1. berikut.
Tabel 3.1. Matriks Arahan Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Kulon Progo Berbasis
Bencana Gempabumi dan Tsunami Arahan Pengelolaan Pesisir Tingkat Risiko Tsunami Rendah Sedang Tinggi Tingkat Risiko Gempabumi Rendah a-I b-I c-II Sedang a-I b-II c-III Tinggi a-II b-III c-III Sumber: Hasil Olah Pustaka Tahun 2018 Keterangan : a : Peringatan dini b : Peringatan dini dan mitigasi c : Peringatan dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan I : Kepadatan penduduk tinggi II : Kepadatan penduduk sedang III
: Kepadatan penduduk rendah
Metode  pengisian  Tabel  3.1  adalah  dengan  memasukkan  informasi  risiko  tsunami  dan mengalikannya dengan informasi risiko gempabumi. Misalkan, informasi risiko tsunaminya berada pada tingkatan rendah, sementara risiko gempabuminya memiliki tingkat risiko rendah juga, maka arahan pengelolaan di zona tersebut menggunakan skenario a-I yakni peringatan dini dan distribusi kepadatan tinggi. Jika informasi risiko tsunaminya berada pada tingkatan sedang, sementara risiko gempabuminya  memiliki  tingkat  risiko  sedang  juga,  maka  arahan  pengelolaan  di  zona  tersebut menggunakan  skenario  b-II  yakni  peringatan  dini,  mitigasi,  dan  distribusi  kepadatan  sedang. Kriteria  tingkatan  perumahan  kepadatan  tinggi,  sedang,  dan  rendah,  diuraikan  sebagai  berikut (Muta’ali, 2013).
a. Kepadatan Tinggi (>40 rumah/ha)
b. Kepadatan Sedang (20-40 rumah/ha)
c. Kepadatan rendah (<20 rumah/ha)

## 4. Hasil dan Pembahasan
Secara astronomis wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo terletak posisi koordinat 7 o 50’20”- 7 o 59’3” Lintang Selatan dan diantara 110 o 1’37”-110 o 14’20” Bujur Timur. Secara administratif wilayah pesisir  Kabupaten  Kulon  Progo  berada  pada  empat  kecamatan,  yakni  Kecamatan  Temon,  Wates, Panjatan, dan Galur dengan luas cakupan area sebesar 14580,591 Ha. Luas area masing-masing wilayah administratif kecamatan di lokasi penelitian disajikan pada Gambar 4.1 berikut.
Gambar 4.1. Persentase Luas Administratif Wilayah Pesisir Kulon Progo Sumber: Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2016
Berdasarkan Gambar 4.1, diketahui bahwa wilayah administrasi yang paling terbesar di wilayah pesisir  Kabupaten  Kulon  Progo  adalah  Kecamatan  Panjatan  dengan persentase  sebesar  30,583%  dan luas area 4459,230 Ha. Wilayah administrasi terkecil di wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo adalah Kecamatan Wates dengan persentase 21,949 % dan luas area 3200,239 Ha.

## 4.1. Potensi Bahaya Gempabumi di Wilayah pesisir Kulon Progo
Gempabumi  merupakan  peristiwa  bergetarnya  permukaan  tanah  karena  terjadi  pelepasan  energi secara tiba-tiba akibat pecahnya massa batuan di lapisan kerak bumi (Pawirodikromo, 2012).  Khusus pada penelitian ini, potensi bahaya gempabumi diidentifikasi dengan menggunakan metode pendekatan perhitungan percepatan tanah atau Peak Ground Acceleration (PGA) dan juga membandingkan hasilnya dengan metode pendekatan kondisi geomorfologis untuk mengetahui indeks kerentanan seismik. Data- data  yang  diperlukan  untuk  menghitung  nilai  PGA  di  lokasi  penelitian  adalah  berupa  data  kejadian gempabumi  selama  periode  1921-2018,  kedalaman  gempa,  dan  besaran  magnitude  yang  dihasilkan. Data tentang waktu kejadian gempa, kedalaman gempa, dan besaran magnitude gempa yang terjadi di lokasi penelitian dapat dilihat pada lampiran.
Berdasarkan  data  tersebut,  maka  dilakukan  perhitungan  PGA  yang  menggunakan  metode  MC Guire dengan persamaan sebagai berikut.
a = (472.3  × 10 0.278Ms )
(r + 25) 1.301
Dimana: a  = Percepatan tanah pada permukaan (gal) *1 gal = 1 cm/dt 2 Ms= Magnitudo permukaan (SR) r  = Jarak hiposenter (km)
Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus empiris MC Guire tersebut menghasilkan percepatan tanah maksimum tertinggi sebesar 139,21 gal yang terletak pada titik koordinat 8 LS – 110, 25 BT dan percepatan tanah maksimum terendah sebesar 130,427 gal yang terletak pada koordinat 7,83 LS – 110, 25 BT. Jika dirata-ratakan, nilai percepatan maksimum wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo adalah 134, 754 gal. Nilai 134, 754 gal jika diinterpretasikan berdasarkan skala intensitas gempabumi BMKG, wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi kerusakan bangunan yang ringan seperti retak rambut pada dinding, genteng bergeser ke bawah, dan sebagian berjatuhan.
Brotopuspito,  dkk  (2006)  sebelumnya  juga  telah  melakukan  perhitungan  percepatan  tanah  di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  menggunakan  rumus  empiris  metode  kanai.  Wilayah  pesisir Kabupaten Kulon Progo pada penelitian tersebut berada pada interval nilai PGA 93,453-148,224 gal. Jika  nilai  tersebut  diinterpretasikan  berdasarkan  skala  intensitas  gempabumi  BMKG,  wilayah  pesisir Kabupaten  Kulon  Progo  berdasarkan  perhitungan  PGA  metode  kanai  memiliki  potensi  kerusakan bangunan  yang  ringan  seperti  retak  rambut  pada  dinding,  genteng  bergeser  ke  bawah,  dan  sebagian berjatuhan. Peta potensi gempabumi berdasarkan perhitungan PGA metode pendekatan kanai disajikan pada gambar 4.2.
24.885 21.949 30.583 22.573 Temon Wates Panjatan
Galur
Gambar 4.2. Hasil nilai perhitungan PGA metode kanai Sumber: Brotopuspito, dkk (2006)
Penelitian lain dari Daryono (2011) juga telah melakukan perhitungan potensi gempabumi dengan menggunakan  metode  pendekatan  bentuklahan  yang  disesuaikan  dengan  nilai  indeks  kerentanan seismik. Indeks kerentanan seismik ini dilakukan untuk mengetahui potensi kerusakan bangunan yang terjadi jika terjadi gempabumi sewaktu-waktu. Standar dan nilai indeks kerentanan seismik berdasarkan pendekatan bentuklahan dapat dilihat pada Tabel 4.1. dan Tabel 4.2.
Tabel 4.1. Karakteristik Kerentanan Seismik dengan Pendekatan Satuan Bentuklahan
No Morfogenesis Indeks Kerentanan Kelas Kerentanan 1 Fluvial (F) 1,0-24,0 Lebih rentan 2 Vulkanik (V) 1,0-24,0 Lebih rentan 3 Aeoliomarin (A) 1,0-24,0 Lebih rentan 4 Denudasional (D) 1,0-24,0 Lebih rentan 5 Fluviomarin (F) 1,0-24,0 Lebih rentan 6 Struktural (S) < 1,0 Kurang rentan 7 Struktural (S) < 1,0 Kurang rentan 8 Struktural (S) < 1,0 Kurang rentan
Sumber: Daryono, 2011
Tabel 4.2. Nilai Potensi Bahaya Gempabumi Berdasarkan Pendekatan Indeks Kerentanan Seismik di
Wilayah Pesisir Kabupaten Kulon Progo No Kategori Nilai Potensi Bahaya Luas (Ha) Persentase (%) 1 Lebih Rentan 13435,790 92,148 2 Kurang Rentan 1144,801 7,852 Jumlah 14580,591 100
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018
Berdasarkan  Tabel  4.1,  diketahui  bahwa  potensi  gempabumi  berdasarkan  indeks  kerentanan seismik  dengan  pendekatan  satuan  bentuklahan  di  wilayah  pesisir  Kabupaten  Kulon  Progo  memiliki potensi  bencana  lebih  rentan  dan  kurang  rentan.  Luas  area  yang  memiliki  potensi  gempabumi  lebih rentan  adalah  13435,790  Ha  dan  persentase  92,148%.  Luas  area  yang  memiliki  potensi  gempabumi kurang  rentan  adalah  1144,801  Ha  dan  persentase  7,852%.  Peta  potensi  gempabumi  berdasarkan pendekatan indeks kerentanan seismik disajikan pada gambar 4.23.
Haris  dan  Irjan  (2013)  melakukan  perhitungan  PGA  dengan  model  empiris  Patwardhan  dan menghasilkan nilai PGA 10-40 di wilayah Kecamatan Wates, Temon, dan Panjatan. Sedangkan nilai PGA 40-50 di wilayah Kecamatan Galur.
Gambar 4.3. Sketsa Kontur Percepatan Getaran Tanah Maksimum Model Empiris Patwardhan Sumber: Haris dan Irjan (2013)
Afidah,  dkk  (2014)  dalam  penelitian  studi  percepatan  tanah  maksimum  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  dengan menggunakan  rumusan  atenuasi NGA  ( Next  Generation  Attenuation ) menjelaskan bahwa  wilayah  pesisir  Kabupaten  Kulon  Progo  pada  struktur  geologi  kompleks  tuf,  abu,  breksi,dan aglomerat memiliki risiko gempabumi yang besar karena jenis bantuan tersebut menyebabkan pergerakan tanah.
Berdasarkan  penilaian  potensi  gempabumi  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  perhitungan percepatan tanah dan pendekatan bentuklahan maupun struktur geologi, dihasilkan dua bentuk penilaian yang  berbeda.  Pada  pendekatan  nilai  PGA  metode  MC  Guire  dan  metode  kanai,  wilayah  pesisir Kabupaten Kulon Progo didominasi oleh nilai potensi gempabumi yang sedang. Berdasarkan penilaian karakterisasi satuan bentuklahan, potensi gempabumi wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo didominasi nilai potensi yang tinggi. Sementara dengan pendekatan struktur geologi, didominasi oleh nilai potensi yang sedang juga. Langkah selanjutnya yang dilakukan untuk menentukan hasil perhitungan mana yang paling  akurat  digunakan  adalah  dengan  memvalidasikan  hasil  nilai  masing-masing  perhitungan berdasarkan  data  sekunder  peta  bahaya  gempabumi  Kabupaten  Kulon  Progo.  Data  sekunder  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Kulonprogo  mengenai  potensi  gempabumi  di wilayah  pesisir  Kabupaten  Kulon  Progo  memberikan  informasi  bahwa  potensi  gempabumi  di  bagian wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo bernilai sedang. Berdasarkan hal tersebut, maka nilai perhitungan potensi  gempabumi  yang  digunakan  untuk  analisis  selanjutnya  di  penelitian  ini  adalah  berdasarkan perhitungan nilai percepatan tanah dengan tingkat potensi bencana yang sedang.

## 4.2. Potensi Bahaya Tsunami di Wilayah pesisir Kulon Progo
Potensi bahaya tsunami dalam penelitian ini dapat diketahui dengan menggunakan data penelitian Wicaksono,  dkk  (2015)  yang  menggunakan  metode  Berryman  dalam  melakukan  identifikasi  potensi bahaya tsunami di wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo. Variabel yang digunakan adalah elevasi, kekasaran  permukaan,  penggunaan  lahan,  dan  ketinggian  gelombang.  Luasan  masing-masing  zona potensi bencana tsunami di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3. Potensi Bahaya Tsunami di Wilayah Pesisir Kabupaten Kulon Progo No  Potensi Bencana Luas (Ha) Persentase (%) 1  Rendah 6193,378 42,477 2  Sedang 684,598 4,695 3  Tinggi 7702,614 52,828 Jumlah 14580,591 100
Sumber: Hasil Analisis Wicaksono, dkk Tahun 2015 dan Hasil Perhitungan GIS Tahun 2018
Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo didominasi oleh potensi  bencana  tsunami  yang  tinggi  dengan  persentase  52,828%  dan  luas  area  7702,614  Ha.  Peta potensi bahaya tsunami wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo disajikan pada Gambar 4.4
Gambar 4.4. Peta Potensi Bencana Tsunami Wilayah Pesisir Kabupaten Kulon Progo Diolah dari: Wicaksono, dkk (2015)

## 4.3. Kesesuaian Pola Ruang Eksisting terhadap Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah pesisir Kulon Progo Tahun 2012-2032
Analisis  kesesuaian  penggunaan  lahan  eksisting  terhadap  rencana  pola  ruang  wilayah  pesisir Kabupaten  Kulon  Progo  diperuntukkan  untuk  mengetahui  tingkat  kesesuaian  penggunaan  lahan eksisting wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo terhadap rencana pola ruang di wilayah tersebut. Tingkat  kesesuaian  ini  dapat  diketahui  dari  hasil overlay yang  dilakukan  antara  peta  penggunaan lahan eksisting dengan peta rencana pola ruang Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2034. Hasil analisis analisis kesesuaian pola ruang eksisting terhadap rencana pola ruang Tahun 2014-2034 yang terjadi di wilayah pesisir Kulon Progo disajikan pada Tabel 4.4 berikut.
Tabel 4.4. Kesesuaian Penggunaan Lahan Eksisting Terhadap Rencana Pola Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2034
No Tingkat Kesesuaian Penggunaan Lahan eksisting Terhadap Rencana Pola Ruang Luas (Ha) Persentase (%) 1 Belum Sesuai 6892,873 47,274 2 Sesuai 2101,270 14,411 3 Tidak Sesuai 5586,449 38,314 Jumlah 14580,591 100,000
Sumber: Hasil Analisis Tahun  2018
Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa tingkat kesesuaian penggunaan lahan eksisiting tahun 2016 di wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo terhadap rencana pola ruang wilayah pesisir  Kabupaten  Kulon  Progo  Tahun  2014-2034  cenderung  belum  sesuai.  Luas  areal tingkat kesesuaian yang belum sesuai adalah 6892,873 Ha dan persentase 47,274%. Adapun tingkat  kesesuaian  yang  tidak  sesuai  memiliki  luas  wilayah  5586,449  Ha  dan  persentase 38,314%.  Sementara  tingkat  kesesuaian  yang  telah  sesuai  dengan  dokumen  perencanaan memiliki luas areal 2101,270 Ha dan persentase 14,411%. Peta kesesuaian penggunaan lahan eksisiting  terhadap  rencana  pola  ruang  di  wilayah  pesisir  Kabupaten  Kulon  Progo  disajikan  pada Gambar 4.5 berikut.
Gambar 4.5. Peta Potensi Bencana Tsunami Wilayah Pesisir Kabupaten Kulon Progo Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018

## 4.4. Arahan Pengelolaan Wilayah pesisir Kulon Progo
Pengelolaan  wilayah  pesisir  Kabupaten  Kulon  Progo  berbasis  pengurangan  risiko  bencana tsunami  dan  gempabumi  dilakukan  dengan  tiga  kali  tahapan.  Tahap  pertama  melakukan overlay informasi  peta  potensi  gempabumi  dengan  peta  kesesuaian  penggunaan  lahan  eksisting  terhadap rencana pola ruang wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo sehingga menghasilkan informasi risiko bencana  gempabumi.  Tahap  kedua  melakukan overlay informasi  peta  potensi  tsunami  dengan  peta kesesuaian penggunaan lahan eksisting terhadap rencana pola ruang wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo  sehingga  menghasilkan  informasi  risiko  bencana  tsunami.  Tahap  ketiga  dengan  melakukan tabulasi  silang  antara  informasi  risiko  bencana  tsunami  dan  informasi  bencana  gempabumi  untuk menghasilkan informasi arahan kepadatan penduduk.
Arahan kepadatan penduduk dilakukan karena didasarkan atas pertimbangan adanya kebijakan pemerintah yang sementara ini melakukan pembangunan mega proyek berupa bandara internasional, tambang bijih besi, dan pelabuhan perikanan. Laju pertumbuhan penduduk ini diperlukan dalam hal proyeksi arah distribusi perkembangan penduduk selama lima tahun ke depan agar kemampuan daya tampung ruang di lokasi penelitian tidak mengalami ambang kritis. Tren pertumbuhan penduduk di wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 4.5.
Tabel 4.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Lima Tahun Terakhir di Wilayah Kepesisiran Kabupaten Kulon Progo Kecamatan Luas Penelitian (Ha) Perkembangan Jumlah Penduduk Lima Tahun Terakhir 2012 2013 2014 2015 2016 Galur 3629,890 29.120 29.453 30.004 30.265 30.524 Temon 3200,239 43.995 44.146 44.403 46.289 46.824 Wates 4459,230 33.397 33.783 34.616 34.987 35.353 Panjatan 3291,232 21.095 24.748 25.450 25.750 26.048
Sumber: Kecamatan Galur, Temon, Wates, dan Panjatan dalam angka 2012-2016
Berdasarkan    Tabel    4.5,  diketahui  bahwa  jumlah  perkembangan  penduduk  di  wilayah kepesisiran Kabupaten Kulon Progo selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan tiap tahunnya.
Wilayah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang paling besar adalah Kecamatan Wates dan wilayah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Panjatan.
Jika  melihat  status  dari  wilayah  kepesisiran  Kabuapten  Kulon  Progo  yang  saat  ini  belum berkembang  secara  aktivitas  keruangan,  tapi  jumlah  penduduknya  sudah  kian  meningkat  tiap tahunnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa pertumbuhan penduduknya kian meningkat lagi setelah mega proyek dari pembangunan bandara internasional, pelabuhan perikanan, dan tambang bijih besi di wilayah ini telah beroperasi optimal.
Ketika ketiga megaproyek ini telah beroperasi maksimal, sistem transportasi di wilayah ini sudah pasti  akan  berasosiasi  dengan  mobilitas  penduduk  yang  tinggi.  Sebagaimana  Babcock  (1932)  dalam Radhinal (2016) dengan teori porosnya menjelaskan bahwa faktor utama yang mempengaruhi mobilitas adalah sistem transportasi yang menjadi poros dalam menghubungkan Central Business District (CBD) dengan daerah bagian terluarnya. Teori tersebut semakin memperkuat perlunya mengkompilasikan data tingkat  risiko  bencana  tsunami  dan  gempabumi  dengan  arahan  kepadatan  penduduk  ke  depannya  di wilayah  pesisir  Kabupaten  Kulon  Progo  agar  dapat  ditentukan  bentuk  pengelolaan  tepat  di  lokasi tersebut.  Visualisasi  hasil  rangakaian  tahapan  analisis  upaya  pengurangan  risiko  bencana  di  wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo disajikan dalam Tabel 4.6 dan Gambar 4.6 berikut.
Tabel 4.6. Arahan Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Kulon Progo Berbasis Pengurangan Risiko Bencana Gempabumi Dan Tsunami
Unit Lahan Arahan Pengelolaan Pesisir Luas (Ha) Persentase(%) H4D1 a-I 9,189 0,063 b-III 12,527 0,086 H4D3 a-I 110,156 0,755 b-III 86,662 0,594 H5D5 a-I 18,580 0,127 H5Sd2 b-III 9,534 0,065 a-I 79,299 0,544 b-III 13,353 0,092 H5Sd3 a-I 884,500 6,066 b-III 26,317 0,180 P1F1 a-I 64,681 0,444 b-III 6,904 0,047 P1F2 a-I 43,491 0,298 b-I 261,204 1,791 b-III 13,962 0,096 c-III 23,687 0,162 P1F4 a-I 6,777 0,046 b-I 25,103 0,172 P4F a-I 16,251 0,111 b-III 6,236 0,043 P5F1 a-I 4354,452 29,865 b-I 2481,345 17,018 b-II 70,750 0,485 b-III 135,308 0,928 c-III 927,292 6,360 P5F2 a-I 209,266 1,435 b-I 162,441 1,114 b-III 12,070 0,083 c-III 114,979 0,789 P5Fd1 a-I 537,166 3,684
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 2, No. 1 | 2021
Unit Lahan Arahan Pengelolaan Pesisir Luas (Ha) Persentase(%) b-I 10,972 0,075 b-II 6,284 0,043 b-III 87,909 0,603 c-III 8,868 0,061 P5Fm1 b-I 238,975 1,639 c-III 88,132 0,604 U4D1 a-I 38,379 0,263 b-I 9,232 0,063 b-II 5,748 0,039 b-III 10,851 0,074 U4Fd1 a-I 163,543 1,122 b-III 31,359 0,215 U5A1 b-I 827,970 5,679 c-III 917,067 6,290 U5A2 b-I 46,952 0,322 c-III 9,684 0,066 U5Fd1 a-I 75,056 0,515 U5M1 b-I 166,463 1,142 c-III 348,506 2,390 U5M3 b-I 464,287 3,184 c-III 300,873 2,064 Jumlah 14580,591 100
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018
Gambar 4.6. Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Lima Tahun Terakhir di Wilayah Pesisir Kabupaten Kulon Progo
Bentuk-bentuk  kegiatan  peringatan  dini,  mitigasi,  dan  kesiapsiagaan  yang  dapat  dilakukan  di wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut.
a. Peringatan Dini Bencana Gempabumi dan Tsunami di wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo 1) Melakukan penyusunan rencana darurat dan rencana siaga.
2) Melaksanakan  simulasi  bencana  gempabumi  dan  tsunami  yang  melibatkan  masyarakat  secara luas.
3) Membangun jaringan sistem peringatan dini ( early warning system ).
4) Peningkatan kapasitas institusi dan aparat yang terkait dengan penanganan bencana gempabumi dan tsunami.
b. Mitigasi Bencana Gempabumi dan Tsunami di wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo 1) Struktural
Mitigasi struktural yang dapat dilakukan pada wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo adalah dengan  melakukan  pembuatan  kawasan  greenbelt,  penentuan  jalur  evakuasi,  penyediaan  shelter evakuasi, dan pengembangan jaringan jalan pola grid.
a) Greenbelt
Penyediaan  kawasan greenbelt menitik  beratkan  pada  pengaturan  vegetasi  di  wilayah  pesisir Kabupaten  Kulon  Progo  dapat  diisi  pohon  cemara  udang  maupun  mangrove  kemudian  diatur sedemikian  rupa  berdasarkan  bentuk  dan  tinggi  jenis  pohon  tersebut.  Mangrove  berfungsi  sangat vital  bagi  aspek  geologi,  terutama  untuk  mempertahankan  stabilitas  substrat,  mencegah  erosi  dan abrasi, sumber makanan biota laut, dan mampu meredam hantaman gelombang tsunami. Saat ini, ekosistem mangrove yang sedang berkembang di wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo berlokasi di areal Pasir Mendit dengan jenis vegetasi lokal antara lain bakau ( Rhizophora spp ), nipah ( Nypa fructicans ),  pandan  ( Pandanus  tectifolius ),  bogem  ( Sonneratia  alba ),  api-api  ( Avicennia  marina ), dan  juga  beberapa  mangrove  jenis  asosiasi  seperti  jeruju  (Achantus  tectifolius),  ketapang ( Thalassaphia ), biduri ( Calonthropis gigantean ), waru laut ( Hibiscus tiliaceus ), dan Ipoomea pres caprae (BLH DIY, 2013 dalam Kurniawan dan Sadali, 2015). Tingginya komposisi vegetasi di area ini  didukung  oleh  kondisi  lingkungan  kepesisiran  seperti  gumuk  pasir  di  sebelah  selatan  yang melindungi tumbuhan mangrove dari hantaman gelombang Samudera Hindia.
Adanya  arahan  pengaturan  vegetasi  didasari  atas  asumsi  bahwa  kanopi  atau  tajuk  pohon memiliki peran yang lebih besar dalam mereduksi gelombang sehingga jenis pohon tertentu dengan bentuk dan tinggi kanopi tertentu perlu ditempatkan sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah sistem pertahanan berlapis (Putral dkk, 2015).
Mile  (2007)  dalam  Putral,  dkk  (2015)  menampilkan  bahwa  kawasan greenbelt dibedakan menjadi  dua  yakni  pada  kawasan greenbelt pada  area  pariwisata  dan  pada  area  non  pariwisata. Perbedaan  mendasar  dari  design  keduanya  terletak  pada  nilai  estetikanya.  Sajian  design  kawasan greenbelt menurut Mile (2007) dalam Putral, dkk (2015) dapat dilihat pada Gambar 1.8 berikut.
Gambar 4.7 Design Kawasan Greenbelt di Area Pariwisata dan Area Non Pariwisata (Sumber: Mile, 2007 dalam Putral, dkk.,2015)
b) Jalur Evakuasi
Merujuk  pada  penelitian  Dito  dan  Pamungkas  (2015)  dan  Baskaya  (2015),  penentuan  jalur evakuasi  didasarkan  pada  variabel    ketinggian,  kelerengan,  aksesibilitas,  jumlah  lantai  bangunan, hirarki  jalan,  lebar  jalan,  daya  tampung  jalan,  waktu  tempuh,  struktur  jalan,  jarak  menuju  lokasi evakuasi,  jumlah  penduduk  di  pusat  kegiatan,  kepadatan  penduduk,  dan  jumlah  penduduk berdasarkan umur.

## c) Shelter Evakuasi
Jika  bencana  tersebut  berupa  bencana  tsunami,  penentuan  shelter  evakuasi  merujuk  pada penelitian yang telah dilakukan oleh Muhajir dan Cahyono (2013) yang melakukan penentuan shelter evakuasi dengan berdasar kriteria sebagai berikut.
(1) Terletak pada jarak lebih dari 200 meter dengan garis pantai atau 100 meter dengan sungai yang berada dekat pantai;
(2) Terletak dekat dengan konsentrasi penduduk;
(3) Memiliki  fungsi  alternatif  seperti  mesjid,  sekolah,  kantor  pemerintahan,  pusat  perbelanjaan, convention centre , gelanggang olahraga, hotel dan gedung parkir;
(4) Lantai gedung yang digunakan sebagai tempat evakuasi memiliki ketinggian di atas ketinggian gelombang tsunami;
(5) Didesain dan terencana dengan baik;
Jika bencana tersebut berupa bencana gempabumi, maka shelter evakuasi diarahkan pada ruang terbuka ataupun pada bangunan yang memiliki kualitas konstruksi tahan akan bencana gempa. Li dkk.,  (2008)  dalam  Ye  dkk.  (2011)  juga  menambahkan  bahwa  penyediaan  shelter  evakuasi  harus berada  penyesuaian  integrasi  tata  letak,  daya  dukung,  tingkat  pelayanan  wilayah,  dan  distribusi spasial penduduk.
d) Pengembangan Jaringan Jalan
Berhubung  kondisi  eksisting  lokasi  penelitian  saat  ini  belum  optimal  dalam  pengembangan jaringan jalan, maka direkomendasikan untuk kedepannya dilakukan pengembangan jaringan jalan berpola grid pada area yang memiliki model skenario b-1 dan c-3. Sementara untuk skenario a-1, b-II,  dan  b-III  dengan merujuk  pada  penelitian  Bentley  (1999),  diperkenankan mengembangkan pola jalan cul-de-sac yang didalamnya terdapat penyediaan ruang terbuka hijau dan bangunan sosial yang dapat dijadikan sebagai Tempat Evakuasi Sementara (TEP).
2) Non Struktural
Mitigasi non struktural yang dapat dilakukan pada wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut.
a) Pelatihan  dan  simulasi  mitigasi  bencana  gempabumi  dan  tsunami  serta  pengembangan  sistem peringatan dini adanya bahaya bencana
b) Mempersiapkan pos sistem pemantauan ancaman bencana gempabumi dan tsunami
c) Pembangunan rumah maupun bangunan lainnya menggunakan konstruksi yang tahan terhadap hantaman gelombang dan gempa
d) Memberi arahan kepada penduduk untuk memiliki alat-alat ‘darurat gempa’ dan tsunami seperti lampu senter maupun obat-obatan.
c. Kesiapsiagaan Bencana Gempabumi dan Tsunami di Wilayah Pesisir Kabupaten Kulon Progo 1) Melakukan  pelatihan  siaga  atau  simulasi  atau  gladi  teknis  bagi  setiap  sektor  penanggulangan bencana (sar, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum)
2) Mengaktifkan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya
3) Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan
4) Menyiapkan dukungan dan mobilisasi sumberdaya dan logistik
5) Menyiapkan  sistem  informasi  dan  komunikasi  yang  cepat  dan  terpadu  guna  mendukung  tugas kebencanaan
6) Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan).

## 5. Kesimpulan dan Saran
Wilayah  pesisir  Kabupaten  Kulon  Progo  memiliki  potensi  bahaya  gempabumi  yang sedang  dengan  nilai  PGA  134,  754  gal  dan  potensi  bahaya  tsunami  yang  cenderung  tinggi dengan  luasan  zona  bahaya  tinggi  7702,  614  Ha.  Hasil  kajian  kesesuaian  penggunaan  lahan eksisting tahun 2016 terhadap rencana pola ruang dalam dokumen Rencana Zonasi  Wilayah Pesisir  Kabupaten  Kulon  Progo  Tahun  2014-2034  cenderung  menunjukkan  penyimpangan ruang yang tinggi dengan luasan ketidaksesuaian penggunaan lahan seluas 10399,139 Ha dari total  luas  penelitian.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  arahan  pengelolaan  wilayah  pesisir Kabupaten  Kulon  Progo  dititikberatkan  pada  pengurangan  risiko  bencana  gempabumi  dan tsunami yang disertai arahan distribusi kepadatan penduduk. Berdasarkan hasil analisis  yang telah  dilakukan,  diperoleh  lima  skenario  arahan  pengelolaan  yakni;  (a)  skenario  a-1  berupa
peringatan dini dan arahan kepadatan penduduk tinggi; (b)  skenario b-I berupa peringatan dini, mitigasi, dan arahan kepadatan penduduk tinggi; (c) skenario b-II berupa peringatan, mitigasi, dan arahan kepadatan penduduk sedang; (d) skenario b-III berupa peringatan dini, mitigasi, dan arahan  kepadatan  penduduk  rendah;  dan  (e)  skenario  c-III  berupa  peringatan  dini,  mitigasi, kesiapsiagaan, dan arahan kepadatan penduduk rendah.

## Daftar Pustaka
Afidah, Zainatul, Adi Susilo, dan Muhajir Anshori. 2014. Studi Percepatan Tanah Maksimum di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Metode NGA (Next Generation Attenuation ).
Baskaya, Fatma Aycim Turer. 2015. Disaster  Sensitive Landscape Planning for The Coastal Megacity of Istanbul. Journal of Coast Conservation. No. 19 : 729-742
Beatley,  Timothy;  Browner,  DavidJ;  Schwab,  Anna  K.  2002. An  Introduction  Coastal  Zone Management . Second Edition. Island Press:Washington Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. 2012-2016. Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2012- 2016 . Kabupaten Kulon Progo: Badan Pusat Statistik
Betley, Ian. 1999. Urban Transformation, Power, People, and Urban Design . Routledge: London Daryono, 2011. Indeks Kerentanan Seismik Berdasarkan Mikrometer pada Setiap Satuan Bentuk Lahan di  Zona  Graben  Bantul  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Disertasi.  Doktor,  Fakultas  Geografi Universitas Gadjah Mada
Dito,  Abdiel  Hardwin  dan  Pamungkas  Adji,  Penentuan  Penentuan  Variabel  dalam  Optimasi  Jalur Evakuasi Bencana Tsunami di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Jurnal Teknik ITS Vo. 4 No. 2, 2015
Haris,  Adam  dan  Irjan.  2013. Analisis  Percepatan  Getaran  Tanah  Maksimum  Wilayah  Yogyakarta dengan Metode Atenuasi Patwardhan . Jurnal Neutrino Vol.5, No. 2 April 2013 Jati,  Raditya.  2012. Model  Pengelolaan  Wilayah  Kepesisiran  Secara  Terpadu  untuk  Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Perencanaan Pembangunan Kota Pesisir Berkelanjutan (Kasus di Kota Semarang dan Kota Cilacap) . Disertasi Doktor pada Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada
Kabupaten Kulon Progo, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kulon Progo Tahun 2012-2032
Kautsary,  Jamila.  2010. Ruang,  Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan  Sebagai  Pembatas  Daftar Permintaan Pemerintah Daerah dalam Produk Perencanaan Tata Ruang Wilayah di Era Otonomi (Studi Kasus Penyusunan Rtrw Kabupaten Kulonprogo)
Kirbani Sri Brotopuspito, Tiar Prasetya, dan Ferry Markus Widigdo, 2006, Percepatan Getaran Tanah Maksimum Daerah Istimewa Yogyakarta 1943-2006, Jurnal Geofisika v.1/2006
Kurniawan,  Andri  dan  Sadali,  M.Isnaini.  2015. Keistimewaan  Lingkungan  Daerah  Istimewa Yogyakarta . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Malingreau, J. P., & Christiani, R., 1981. A Land Cover/Land Use Classification for Indonesia – First Revission. The Indonesian Journal of Geography, 11(41), 13-47.
McLoughlin,  J.  Brian.  1970. Urban  and  Regional  Planning,  a  Systems  Approach .  Britain:  Western Printing Services Ltd
Muhajir, Ahmad dan Cahyono, Agung Budi, Analisa Persebaran Bangunan Evakuasi Bencana Tsunami Menggunakan Network Analyst di SIG. Jurnal Teknik POMITS Vol 2 No. 1, 2013
Muta’ali, Lutfi. 2013. Penataan Ruang Wilayah dan Kota . Edisi I. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) Universitas Gadjah Mada
Nigrum, Murti. 2014. Kajian Perubahan Penggunaan Lahan DAS Bogowonto Terhadap Rencana Tata Ruang  Wilayah  dalam  Rangka  Pengendalian  Sedimentasi. Tesis. Fakultas  Geografi  Universitas Gadjah Mada.
Putra, Rudiansyah. 2008. Risiko Tsunami terhadap Bangunan Gedung Non Hunian dengan Skenario Variasi Ketinggian Run-Up pada Garis Pantai Studi Kasus Kota Banda Aceh, Indonesia . Tesis. Magister Universitas Gadjah Mada
Pawirodikromo, W. 2012. Seismologi Teknik dan Rekayasa Kegempaan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 2, No. 1 | 2021
Putral,  Aprizon,  Husrin  Semeidi,  dan  Kelvin  Jaya,  Identifikasi  Perubahan  Luasan Greenbelt di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat Menggunakan Citra Landsat. Jurnal Akuatika Vol VI No.1, 2015
Radhinal, Yan. 2016. Pengaruh perubahan fisik spasial kawasan pinggiran kota terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (Kasus: Koridor Hertasning–Samata, Kota Makassar). Tesis. Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin Makassar
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Valeda, Hogi Prima., Bakti Setiawan, Djati Mardiatno. 2016. Evaluasi Efektifitas Rencana Tata Ruang Dalam  Mengurangi  Risiko  Kekeringan  Di  Kawasan  Karst  Dengan  Analisis  Berbasis  Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Rencana Tata Ruang Kawasan Koridor Yogyakarta-Sadeng). Majalah Geografi Indonesia. MGI Vo. 30, No. 1 2016
Wicaksono,  Dhoni.,Fiqri  Ardiansyah,  Gilang  Adi  Nugroho,  Cut  Ayu  Tiara.  2015. Analisis  Multi- Skenario  Dampak  Tsunami  di  Kawasan  Pesisir  Kabupaten  Kulon  Progo  Daerrah  Istimewa Yogyakarta. Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-2 Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia.
Woo,  Suk-Wah;  Omran,  Abdelnasser;  Lee,  Chee-Leong.  2016.  The  Impacts  of  the  Waterfront Development  in  Iskandar  Malaysia.  Journal  of  Environ  Dev  Sustain.  DOI  10.1007/s10668-016- 9798-3. Springer
Ye,  Mingwu;  Wang,  Jun;  Huang,  Jin;  Xu,  Shiyuan;  dan  Chen,  Zhenlou.  2012.  Methodology  and  its Application for Community-Scale Evacuation Planning Against Earthquake Disaster. Nat Hazards Journal. International Publisher