INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13538-13549 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Tata Ruang Kota dan Kaitannya Dengan Area Resapan. Studi Kasus:
Jl. Sehat Kecamatan Medan Sunggal
Perdiansah Ginting 1 ✉ , Dara Wisdianti 2
Program Studi Teknik Arsitektur, Universitas Panca Budi Medan Email: perdiginting7@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Hasil  penelitian  yang  diperoleh  menunjukan  bahwa  fungsi  penataan  tata  ruang  dalam  menjaga kelestarian  lingkungan  hidup  mengalami  berbagai  permasalahan  yakni  kurangnya  pengetahuan masyarakat  diwilayah  Jln  Sehat  Kecamatan  Medan  Sunggal.  Dukungan  terhadap  pengembangan wilayah belum optimal, Permasalahan merupakan permasalah yang dihadapi oleh masyarakat di Jln Sehat Kecamatan Medan Sunggal. Bencana bukanlah hal baru oleh masyarakat, mengingat Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana yang tinggi. Untuk itu diperlukan kedasaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan kesigapan dalam menangapi bencana. Oleh sebab itu perlunya area resapan pada lokasi tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah dikeluarkan.
Kata kunci: Kesadaran Masyarakat, Peraturan Tata Ruang Kota, Area Resapan

## Abstract
The increase in population which results in the rapid development of development tends to result in many conversions of land functions into houses or buildings, which results in a reduced level of public awareness of the existence of urban spatial regulations that have been stipulated by the government. government. The reduced level of public awareness of the existence of urban spatial regulations has an impact on the environment, one of which is in residential areas that are affected by flooding during the rainy season. Several locations on Jln Sehat, Medan Sunggal District, often experience flooding when it rains. The purpose of this study was to determine the level of public awareness of the existence of urban spatial regulations and how important water catchment areas are for flood prevention. Keywords : Public Awareness, City Spatial Regulations, Infiltration Areas

## PENDAHULUAN
Peranan tata ruang pada hakikatnya di maksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan. Dalam lingkup tata ruang itulah maka pemanfaatan dan alokasi lahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep ruang dalam pembangunan. Kenyataan yang terjadi akhir- akhir  ini  menegaskan  beberapa  isu  strategis  dalam  penyelenggaraan  penataan  ruang nasional.  Terjadinya konflik kepentingan antar-sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya, belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan  norma  yang  seharusnya  ditegakkan.  Penyebabnya  adalah  inkonsistensi  kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan, belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN),  belum  adanya  keterbukaan  dan  keikhlasan  dalam  menempatkan  kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang, kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masingmasing secara berlebihan.
Adapun Isu-isu lain yang berkaitan dengan penataan ruang dan lingkungan hidup yakni,  pertama,  konflik  antar-sektor  dan  antar  wilayah,  degradasi  lingkungan  akibat penyimpangan tata ruang, baik di darat, laut dan udara; dan ketiga, dukungan terhadap pengembangan  wilayah  belum  optimal,  seperti  di  indikasikan  dari  minimnya  dukungan kebijakan  sektor  terhadap  pengembangan  kawasan-kawasan  strategis  nasional  dalam RTRWN  seperti  kawasan  perbatasan  negara  dan  kawasan  andalan.  Kebanyakan  kota  di Indonesia,  perkembangan  dan  pertumbuhannya  masih  berlangsung  secara  alamiah, dengan  kata  lain  berkembang  tanpa  pengarahan  dan  perencanaan  yang  terprogram. Akibatnya pada tahap perkembangan yang lebih kompleks timbul berbagai permasalahan kota  antara  lain:  ketidakteraturan  penggunaan  tata  ruang  seperti  tanah  kota,  tidak optimalnya penggunaan tanah, timbulnya berbagai masalah lalu lintas, tidak terpenuhinya kebutuhan  masyarakat  akan  fasilitas  dan  utilitas  kota,  timbulnya  masalah  pencemaran lingkungan kota dan sebagainya. Dengan demikian kota tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya,  ehingga  akan  memberikan  hambatan-hambatan  terhadap  perkembangan ekonomi kota. Berbagai kenyataan dan isuisu tersebut di atas, menjadi permasalahan di berbagai daerah tidak terkecuali yang ada di Kota Medan. Pada dasarnya, dalam Rencana Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan, terkesan adanya pola yang mengarah  pada  eksploitasi  sumber  daya  alam  secara  pasif  yang  memiliki  konotasi  dan eksploitasi yang berlebihan. Ini dapat dilihat dari pembagian ruang di Kota Medan yang
diperuntukan bagi pembangunan yang menaifkan keberlanjutan. Hal inilah yang mendasari penulis manganalisis tentang kesadaran masyarakat terhadap peraturan tata ruang kota. Peraturan Tata Ruang Kota
Peraturan Kota Medan Nomor 01 Tahun 2022. Bahwa untuk memberikan arah serta landasan dan kepastian hukum  kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kota  medan,  diperlukan  rencana  tata  ruang  yang  merupakan  dasar  dari  pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang wilayah kota disingkat RTRW Kota Medan. Ruang terbuka hijau yang selanjut disingkat RTH adalah area memanjang/ jalur dan  atau  mengelompok  yang  penggunaannya  lebih  bersisifat  terbuka,  tempat  tumbuh tanaman,  baik  yang  tumbuh  alamiah  maupun  yang  sengaja  di  tanam,  dengan mempertimbangkan  aspek  fungsi  ekologis,  resapan  air,  ekonomis,  sosial  budaya,  dan estetika. Untuk mewujudkan kebijakan perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 20%. Untuk  mewujudkan  kebijakan  pengembangan  Kawasan  peruntukan  permukiman  yang terstuktur melalui pendekatan Kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf j, strategi yang dilakukan adalah: Menyediakan ruang terbuka hijau seoptimal mungkin melalui peraturan KDB dan KDH yang berfungsi sebagai green belt.
Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar system drainase sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f, terdiri dari:
a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
1) Pembangunan prasarana dan sarana system jaringan drainase
2) Kegiatan pengembangan jaringan drainase dan pemeliharaan jaringan drainase
3) Kegiatan pengembangan drainase rumah lingkungan berupa lubang resapan, kolam retensi, pemanenan air hujan dan usaha drainase ramah lingkungan lainnya.
b. Kegiatan  yang  diperbolehkan  bersyarat,  mendirikan  bangunan  pengontrol  debit  air hujan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase.
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1) Kegiatan penutupan atau penimbunan drainase
2) Kegiatan membuang sampah maupun limbah cair yang mencemari drainase.
3) Kegiatan yang mengurangi layanan jaringan drainase
d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam Kawasan pemukiman.
e. Ketentuan  sarana  dan  prasarana  minimum  sebagai  dasar  fisik  lingkungan  guna mendukung pengembangan. Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas: penyediaan sumur resapan pada setiap kegiatan pemanfaatan ruang.

## KDB (Koefisien Dasar Bangunan)
Koefisien dasar bangunan adalah persentasi perbandingan antara luas seluruh dasar bangunan Gedung dan luas lahan / tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.\

## GSB (Garis Sepadan Bangunan)
Garis yang dikenal dengan singkatan GSB ini membatasi jarak terdekat bangunan terhadap  tepi  jalan,  dihitung  dari  batas  terluar  saluran  air  kotor,  atau  riol,  sampai  batas terluar  muka  bangunan.  Garis  ini  berfungsi  sebagai  pembatas  ruang,  atau  jarak  bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan  tinggi  listrik,  jaringan  pipa  gas,  dan  sebagainya.  Garis  sempadan  bangunan menjamin adanya  ruang terbuka hijau privat  dalam  bentuk halaman rumah, menambah keamanan,  serta  mengurangi  pengaruh  bising  dari  kendaraan  di  jalan  raya  terhadap penghuninya24  Di  dalam  penjelasan  Pasal  13  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2002 tentang Bangunan Gedung, Garis Sempadan Bangunan (GSB) mempunyai arti sebuah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas  lahan yang  dikuasai Pengertian  tersebut  dapat disingkat  bahwa GSB adalah  batas bangunan  yang  diperkenankan  untuk  dibangun.  Batasan  atau  patokan  untuk  mengukur besar  GSB  adalah  as  jalan,  tepi  sungai,  tepi  pantai,  jalan  kereta  api,  dan/atau  jaringan tegangan  tinggi.  GSB  sebagaimana  dengan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan bagian III  huruf  C  merupakan  aturan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  Penguasa  Wilayah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan wajib dipatuhi oleh segenap komponen masyarakat sesuai dengan visi pembangunan di wilayah tersebut. Garis Sempadan Bangunan (GSB) gedung adalah  garis  maya  pada  persil  atau  tapak  sebagai  batas  minimum  diperkenankannya didirikan bangunan gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak. GSB dan Garis Sempadan Jalan (GSJ) adalah peraturan yang diberlakukan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk wilayah yang diatur.
Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/Prt/M/2011 Tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  Dan  Peraturan  Zonasi Kabupaten/Kota  Rencana  detail  tata  ruang  kabupaten/kota  yang  selanjutnya  disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi  dengan  peraturan  zonasi  kabupaten/kota.  Jadi,  bisa  saja  ketentuan  tersebut berbeda-beda  masing-masing  wilayah  bergantung  dari  RDTR  yang  mengaturnya.  GSB
adalah batas yang mana bangunan bisa dibangun secara masif. Di luar batas GSB hanya boleh dilewati oleh bagian dari bangunan yang terbuka seperti taman, teras, balkon dan sejenisnya. GSB ditentukan oleh Pemerintah setempat berdasarkan RDRTK yang bersumber pada Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi.53 Setiap aturan pasti mempunyai sanksi jika ada yang melanggarnya. Demikian pula dengan peraturan tentang GSB. Menurut Undang- undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung,  Sanksi  administratif  akan dikenakan  kepada  setiap  pemilik  bangunan.  Sanksi  tersebut  berupa  peringatan  tertulis, pembatasan  kegiatan  pembangunan,  penghentian  sementara  atau  tetap  pekerjaan pelaksanaan,  pencabutan  izin  yang  telah  dikeluarkan  dan  perintah  pembongkaran bangunan. Selain itu jika ketahuan membangun bangunan yang melebihi GSB, maka juga akan  dikenakan  sanksi  yang  lain.  Sanksinya  berupa  denda  paling  banyak  10%  (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

## Sanksi
Pelaksanaan terhadap sanksi yang diterapkan badan pemerintahan berlaku sebagai suatu  keputusan  yang  memberi  beban  (belastende  beschikking)  dan  membawa  serta hakikat  (sifat)  dari  sanksi.  Bagi  jenis  tindakan  pemerintahan  terkandung  secara  khusus adanya asas kecermatan (zorgvuldigheidsbeginsel) dalam rangka asas umum pemerintahan yang layak, artinya harus ditetapkan pada titik-titik mana seorang warga dipandang telah lalai22.  Warga  yang  dikenai  sanksi  senantiasa  juga  harus  diberi  kemungkinan  untuk mengajukan banding pada hakim (administratif). Sanksi merupakan salah satu isu sentral dalam hukum administrasi. Sampai sat ini belum ada referensi standar yang dapat dijadikan rujukan  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  sanksi.  Berbagai  pendapat  tentang  sanksi banyak  disampaikan  dalam  referensi  hukum  administrasi,  tetapi  pendapat-pendapat tersebut belum mencapai  pada satu kesepakatan  yang diterima  secara umum. Logisnya pengertian  tentang  sanksi  (hukum  administrasi)  diatur  secara  khusus  dalam  Undang- Undang Hukum Administrasi Umum. Isu yang diangkat dalam tulisan ini adalah: Bagaimana konsep  sanksi  dan  konsep  sanksi  administrasi  dalam  peraturan  Apabila  sanksi  memiliki manfaat  yang  terkait  dengan  kepatuhan  terhadap  norma  perilaku,  maka  hal  tersebut merupakan sanksi yang positif. Secara acontrario, maka dalam hubungannya dengan sanksi negatif adalah jika ada perilaku yang menimbulkan kerugian karena melanggar norma.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif-exploratif  yang  mendeskripsikan tentang  bagaimana  mengantisipasi  banjir  pada  saat  hujan  turun.  Metode  ini  dilakukan dengan cara menjabarkan  aspek yang di analisis  dengan tujuan  dapat menggambarkan
secara jelas karakteristik  bentuk suatu  objek yang diteliti dengan baik dan tepat. Tujuan lainnya dari penelitian ini digunakan dapat mengungkapkan serta menjabarkan keadaan dan situasi yang ada pada studi kasus penelitian dengan informatif.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam pengambilan data studi kasus, dilakukan dengan pengambilan data sekunder. Pengambilan  data  sekunder  dengan  cara  melakukan  penyeleksian  atau  menghimpun beberapa  jurnal  serta  penelitian  serupa  terkait,  dengan  tujuan  pokok  pembahasan penelitian terkait sebagai acuan dalam melengkapi penelitian ini. Pengambilan data skunder dapat menggunakan browsing data secara jarak jauh serta melakukan pengambilan data melalui street view melalui software dan google maps dengan tujuan untuk mengetahui dan melihat kondisi yang terjadi.

## Metode Analisis Data
Tahapan analisis data dilakukan pada penelitian ini berupa analisis bentuk teori dan literatur  yang  terkait  mengenai  antisipasi  banjir  Ketika  hujan  turun.  Analisis  dilakukan berdasarkan  metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  analisis  kualitatif.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif.
HASIL ANALISIS & PEMBAHASAN SURVEI
Gambar 3. Lokasi Pemukiman Sumber: Penulis 2023
Pada gambar 3 survei menunjukkan lokasi pemukiman, dan penelitian ini berada di Jln Sehat, Kecamatan Medan Sunggal. dengan luas site 5.710,99 M², yang memiliki jumlah penduduk sekitar 49 KK, dan rumah sebanyak 39 rumah.
Gambar 4. Kondisi Eksisting Daerah Pemukiman Sebelum Banjir Sumber: Penulis 2023
Pada  analisis  gambar  4  menunjukkan  kondisi  eksisting  sebelum  terjadinya  banjir akibat curah hujan yang turun.
Gambar 5. Kondisi Rumah Sebelum Banjir Sumber: Penulis 2023
Pada analisis gambar 5 menunjukkan situasi rumah warga sebelum terdampak banjir akibat turunnya curah hujan. Pada sekitar rumah warga tidak memiliki saluran drainase yang menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menyebabkan terjadinya banjir.
Gambar 6. Kondisi Rumah Warga Saat Banjir Sumber: Penulis 2023
Pada gambar analisis 6 menunjukkan kondisi rumah warga terdampak banjir Ketika hujan turun pada malam hari.
Gambar 7. Kondisi Air Masuk Area Rumah Warga
Sumber: Penulis 2023
Pada gambar analisis 7 menunjukkan kondisi debit air sudah memasuki area rumah tinggal.
Gambar 8. Kondisi Drainase Lokasi Pemukiman Sumber: Penulis 2023
Pada gambar analisis 8 menunjukkan kondisi drainase yang tidak memumpuni untuk menampung curah hujan yang melebihi kapasitas dikarenakan ukuran dimensi dari drainase tersebut cukuplah kurang untuk menampung air hujan dari Kawasan pemukiman.

## Hasil Survei
Berdasarkan  hasil  survei  dari  lokasi  terjadinya  banjir  diakibatkan  pada  lahan pemukiman kurangnya area resapan tanah dan jalur drainase yang memiliki lebar 60 cm dan kedalaman 40 cm sangatlah kecil untuk menampung debit air yang terlalu besar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil kegiatan analisis terhadap kesadaran masyarakat di Jl Sehat Kecamatan Medan Sunggal terhadap peraturan tata ruang kota dan kaitannya dengan area resapan. Hasil dari kegiatan yang dilakukan di lokasi tersebut adalah dengan cara melakukan analisis berupa kuesioner  yang  di  bagikan  ke  warga.  Kuesioner  dibuat  agar  penulis  dapat  mengetahui tentang seberapa pemahaman masyarakat tentang peraturan tata ruang kota yang sudah ditetapkan.
N o Pertanyaan Jawaban 1
. Apakah Bapak /Ibu mengetahui tentang peraturan  perda  kota  Medan  No.  01 Tahun 2022. Tentang adanya perwujudan  kebijakan  pengembangan pengendalian  banjir  dan  jaringan drainase. SM M KM TM STM 10%  55%  30% 10%  10% 2 . apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang apaitu RTH (Ruang Terbuka Hijau) 0% 60% 10% 25%  0% 3 . apakah  Bapak/Ibumengetahui apaitu KDB (Koefisien Dasar Bangunan) 0% 10% 20% 70%  0% 4 . apakah Bapak/Ibu mengetahui apaitu GSB (Garis Sepadan Bangunan) 0% 25% 20% 50% 1% 5 . apakah Bapak/Ibu mengetahui di daerah ini sering terjadi banjir Ketika hujan turun 15%  85% 0% 0% 0% 6apakah Bapak/Ibu mengetahui 25%  30% 1% 40%  0%
. bahwasannya pada setiap rumah harus memiliki area resapan air hujan agar tidak terjadi banjir
7 . apakah Bapak/Ibu mengetahui
bahwasannya pada setiap rumah harus memiliki area resapan air hujan agar tidak terjadi banjir 25%  40% 10% 25%  0%

## Sumber : Penulis 2023
Hasil data dari kuesioner yang di bagikan ke masyarakat di Jln Sehat Kecamatan Medan Sunggal. Dapat diketahui bahwasan nya rata-rata masyarakat di lokasi tersebut Sebagian masih belum mengetahui adanya peraturan-peraturan tersebut.

## SOLUSI
Solusi  yang  dapat  diambil  dari  hasil  penelitian  tentang  kesadaran  masyarakat terhadap  peraturan  tata  ruang  kota  dan  kaitannya  dengan  area  resaan  di  Jln  Sehat Kecamatan Medan Sunggal iyalah penerapan area resapan di setiap rumah sesuai dengan peraturan yang telah ditetap kan oleh Pemerintah Kota Medan, guna untuk mencegah terjadinya banjir akibat curah hujan yang turun dengan intensitas yang tinggi.

## SIMPULAN
Pemanfaatan  fungsi  tata  ruang  demi  kelestarian  lingkungan  hidup  di  Jln  Sehat Kecamatan  Medan  Sunggal  belum  sesuai  dengan  berbagai  peraturan  perundang- undangan  yang  ada,  terutama  Undang-  Undang  Tata  Ruang  dan  Undang-Undang Lingkungan hidup. Selain itu, pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup di Kota   belum memperhatikan analisis yang didasarkan sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Hal ini disebabkan pemanfaatan tata ruang seperti Kawasan-kawasan yang ada selama masih tumpah tindih dengan arah kebijakan yang diambil Pemerintah Kota.

## DAFTAR PUSTAKA

## DIAN,  Rahmad;  SOLEH,  Muhammad  Abdul.  KAJIAN  DAMPAK  PERKEMBANGAN
PERMUKIMAN BERDASARKAN  DEBIT  AIR  LIMPASAN  DI  KECAMATAN  MEDAN JOHOR.
RESUBUN, Erlando ER; TARORE, Raymond Ch; TAKUMANSANG, Esly. Analisis Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Resapan Air Di Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal Dua Kota Manado. Spasial, 2015, 2.2: 174-182.
JAMANTI, Retno. Pengaruh Berita Banjir Di Koran Kaltim Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kelurahan Temindung Permai Samarinda. Journal Ilmu Komunikasi, 2014, 2.1: 17-33.
FATIMA,  Marcos  Amaral  De  Jesus;  SUHUDI,  Suhudi.  EVALUASI  SISTEM  DRAINASE TERHADAP GENANGAN DI KECAMATAN WATES KABUPATEN BLITAR. Eureka: Jurnal Penelitian Teknik Sipil dan Teknik Kimia,2017, 1.1.
NURJANAH, Miswar Tumpu Tamrin Tamim Siti, etal. SUMUR RESAPAN. SNI 03-2453- 2002, Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan.
DANIEL,  James;  NEOLAKA,  Amos;  NASUTION,  Nira.  Kesadaran  Masyarakat  dalam Pembuatan Sumur Resapan Air Hujan (Studi pada RW. 02 Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat). Menara: Jurnal Teknik Sipil, 2012, 7.1: 14-14.
PRATIWI, Dian; SINIA, Ria  Oktaviani; FITRI, Arniza. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Drainase  Berporus  yang  Difungsikan  Sebagai  Tempat  Peresapan  Air  Hujan. Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS), 2020, 1.2.
NURHAYATI,  Indah,  et  al.  Penerapan  Lubang  Resapan  Biopori  Guna  Menanggulangi Genangan  Air  Hujan Di Desa Bohar Kecamatan Taman Sidoarjo. Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021, 2.1: 52-60.
GHOLAM, Gusnia Meilin, et al. Pembuatan dan Edukasi Pentingnya Lubang Resapan Biopori (LRB) untuk Membantu Meningkatkan Kesadaran Mengenai Sampah Organik serta Ketersediaan Air Tanah di Dusun Tumang Sari Cepogo. Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan  Basah,  2021,  9.2:  108-116. Untuk  Penanggulangi  Banjir/Genangan  dan Konservasi Air Tanah di SMP Negeri 8 Menteng Jakarta Pusat. TERANG, 2019, 1.2: 120-127.LESTARI,  Endah.  Sosialisasi  Pemanfaatan  Air  Hujan  dengan  Pembuatan Sumur Resapan
PUTRI, Eka Maisyah, et al. PENELUSURAN INFORMASI TERKAIT BENCANA BANJIR DENGAN MEKAKUKAN  PELEBARAN  DAERAH  RESAPAN  AIR  HUJAN  DI  KAMPUNG CANGAGAN, KECAMATAN BLEGA. Natural Science Education Research, 2022, 427- 435.
LESTARI, Endah, et al. Sosialisasi Pemanfaatan Air Hujan Dengan Pembuatan Sumur Resapan Untuk Menanggulangi Banjir Dan Konservasi Air Tanah. TERANG, 2021, 4.1: 1-10.