Peran Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Studi Kasus di Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang
Lia Amaliya 1 , Andi Muhamad Bintang S 2* , Da’i Safuad Ixal 3 , Muhamad Aldy Ardiansyah 4 , Zulfiansyah Yusuf Suroso 5
1, 2, 3, 4, 5 Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia hk21.andisyam@mhs.ubpkarawang.ac.id

## ABSTRACT
Agrarian  law  legally  regulates  land,  with  Law  Number  5  of  1960  concerning  Basic Agrarian Regulations as its juridical basis. Land disputes are one of the land issues that often occur in Indonesia, with complicated and unique problem characteristics, which  are different from  problems  in  other  fields.  An  example  of  a  land  dispute  occurred  in  Sumberjaya  Village. Settlement of land disputes can be done through various means, both through the courts and outside the courts, such as Negotiation, Arbitration, Conciliation, and Mediation. The focus of this article is to gain an understanding of how mediation plays a role in land dispute resolution as an alternative dispute resolution that does not involve the court and how land disputes are resolved in Sumberjaya Village through mediation. This article uses empirical juridical research methods. The results show that mediation plays an important role in the process of resolving land disputes, although  there  are  weaknesses  in  its  application.  In  an  effort  to  resolve  land  disputes  in Sumberjaya Village, the disputing parties have attempted to settle through mediation dozens of times,  but  there  are  obstacles  and  constraints  in  the  form  of  difficulties  in  harmonizing  the interests of the parties involved in the conflict, as well as difficulties in ensuring their presence in the mediation process, which causes until now the land dispute in Sumberjaya Village has not yet had a meeting point in its resolution.
Keywords: Agrarian Law, Mediation, Dispute Resolution, Land Dispute, Land

## ABSTRAK
Hukum  agraria  mengatur  secara  hukum  mengenai  tanah,  dengan  undang-undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria  sebagai  dasar  yuridisnya. Sengketa tanah adalah salah satu permasalahan pertanahan yang kerap terjadi di Indonesia, dengan  karakteristik  permasalahan  yang  rumit  dan  unik,  hal  ini  berbeda  dengan permasalahan di bidang lain. Contoh sengketa tanah terjadi di Desa Sumberjaya. Penyelesaian masalah  pertanahan  ini  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  macam  cara,  baik  melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, seperti Negosiasi, Arbitrase, Konsiliasi, dan Mediasi. Fokus  dari  artikel  ini  adalah  untuk  memperoleh  pemahaman  tentang  bagaimana  mediasi berperan dalam penyelesaian sengketa tanah sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang tidak  melibatkan  pengadilan  serta  bagaimana  penyelesaian  sengketa  pertanahan  di  Desa Sumberjaya  melalui  mediasi.  Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi berperan penting dalam proses penyelesaian sengketa tanah, meskipun terdapat kelemahan-kelemahan dalam penerapannya. Dalam upaya
penyelesaian  sengketa pertanahan di  Desa  Sumberjaya,  para pihak yang  bersengketa  telah mengupayakan  penyelesaian  dengan  melalui  mediasi  yang  dilakukan  hingga  puluhan  kali, akan  tetapi  terdapat  hambatan  dan  kendala  berupa  sulitnya  menyelaraskan  kepentingan- kepentingan dari para pihak yang terlibat dalam konflik, serta kesulitan dalam memastikan kehadiran  mereka  dalam  proses  mediasi,  yang  mana  hal  ini  menyebabkan  hingga  saat  ini sengketa  pertanahan  yang  ada  di  Desa  Sumberjaya  ini  belum  memiliki  titik  temu  dalam penyelesaiannya.
Kata kunci: Hukum Agraria, Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Sengketa Tanah, Tanah

## PENDAHULUAN
Permasalahan sengketa tanah dapat sekali terjadi pada setiap pihak, dimulai dari  permasalahan  sengketa  antar  individu  maupun  kelompok,  antar  suatu perusahaan  dengan  suatu  perusahaan  maupun  dengan  negara.  Permasalahan sengketa tanah di Indonesia dapat timbul karena berbagai faktor yang menyebabkan tanah tersebut menjadi objek sengketa.
Di Indonesia suatu tanah diatur secara hukum melalui hukum agraria, dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria sebagai dasar  yuridisnya.  Undang-undang  ini  bertujuan  untuk  menjadi  landasan  dalam penyusunan  hukum  agraria  nasional  guna  mencapai  suatu  kemakmuran, kegembiraan,  dan  keadilan  bagi  negara  serta  masyarakatnya,  terlebih  khususnya petani, untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan serta sejahtera.
Salah satu masalah pertanahan di Indonesia adalah masih adanya tumpang tindih kepemilikan. Hal ini mencakup satu bidang tanah yang memiliki klaim dari dua atau  lebih  pihak,  tumpang  tindih  batas  dengan  tanah  yang  berdekatan,  serta ketidakakuratan  batas  tanah,  sertifikat  ganda,  tanah  timbul,  sengketa  waris  tanah, pengakuan kepemilikan atas tanah, dan berbagai masalah tanah lainnya sering terjadi di  Indonesia.  Semua  masalah  ini  memerlukan  penyelesaian  yang  tepat  dan  cepat. Biasanya,  penyelesaian  sengketa  tanah  dilakukan  melalui  Pengadilan  Tata  Usaha Negara atau Pengadilan Umum, tergantung pada jenis permasalahan yang dihadapi. Akan  tetapi  permasalahan-permasalahan  sengketa  tanah  tersebut  tidak selamanya dapat diselesaikan melalui pengadilan. Terdapat beberapa permasalahan atau  kondisi  yang  mengakibatkan  penyelesaian  sengketa  pertanahan  tidak  bisa dilakukan  dengan  jalur  persidangan,  tetapi  harus  dilakukan  melalui  prosedur alternatif  di  luar  persidangan.  Penyelesaian  di  luar  persidangan  dilakukan  dengan tujuan menyelesaikan konflik hukum tanpa melibatkan pengadilan, dan ini dilakukan untuk  kepentingan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa  tersebut  serta  untuk mengurangi biaya litigasi yang biasanya di bebankan ketika menggunakan metode konvensional dan untuk mengurangi penundaan waktu serta mencegah  timbulnya suatu sengketa hukum yang biasanya terjadi ketika proses pengadilan berlangsung.
Terdapat  berbagai  macam  cara  yang  bisa  dilakukan  dalam  menyelesaikan sengketa  tanah  di  luar  pengadilan,  beberapa  cara  tersebut  berupa  penyelesaian sengketa tanah dengan cara Negosiasi, Arbitrase, Konsiliasi dan Mediasi.
Negosiasi  merupakan  suatu  cara  mencari  jalan  keluar  suatu  permasalahan melalui  musyawarah  langsung  antara  pihak-pihak  yang  sedang  bersengketa,  yang
hasil dari musyawarah tersebut akan diterima oleh para pihak. Negosiasi melibatkan interaksi  antara  dua  atau  lebih  pihak  yang  memiliki  kepentingan,  dengan  tujuan mencapai kesepakatan bersama.
Arbitrase  adalah  salah  satu  metode  penyelesaian  sengketa  perdata  (dalam kasus ini sengketa pertanahan) yang dilakukan di luar sistem peradilan konvensional, di  mana  penyelesaiannya  bergantung  pada  sebuah  perjanjian  yang  telah  disetujui untuk diatur dalam bentuk tertulis oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, seperti  diatur  dalam  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Dalam  hal  ini,  arbitrase diartikan sebagai langkah yang diambil oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk dan disetujui oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa, di mana kedua pihak sepakat bahwa keputusan yang dihasilkan akan mengikat dan bersifat final.
Konsiliasi  menurut  Oppenheim  adalah  suatu  proses  di  mana  penyelesaian sengketa  dilakukan  dengan  cara  mengalihkan/menyerahkan  suatu  konflik  kepada suatu badan yang memiliki tanggung jawab untuk merinci atau memaparkan fakta- fakta yang ada. Biasanya, komisi ini juga mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang  bersengketa  dan  selanjutnya  akan  dilakukan  upaya  untuk  mencapai kesepakatan dan mengusulkan penyelesaian antara  pihak-pihak yang bersengketa, namun keputusan tersebut tidak akan mengikat. Konsiliasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa sehingga mereka menyepakati pada solusi untuk masalah yang dihadapi.
Mediasi adalah  sebuah metode untuk menyelesaikan konflik permasalahan yang  akan  melibatkan  mediator  sebagai  pihak  yang  netral,  pihak  tersebut  berupa mediator di mana mereka bertindak sebagai penengah untuk membantu mencapai kesepakatan  yang  hasilnya  memuaskan  untuk  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Ini berbeda  dari  proses  persidangan  atau  arbitrase.  Dalam  mediasi,  mediator  tidak memiliki  kekuasaan  untuk  memutuskan  hasil  dari  sengketa,  melainkan  mereka bertugas membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan penyelesaian yang cocok bagi semua dan disetujui secara bersama-sama.
Permasalahan pertanahan mempunyai spesifikasi permasalahan yang rumit dan  unik,  hal  ini  tentunya  sangat  jauh  berbeda  dengan  suatu  permasalahan  pada bidang lainnya. Permasalahan utama pertanahan di Indonesia disebabkan Beberapa pemilik  tanah  yang  ada  tidak  memiliki  dokumen  kepemilikan  tanah  yang  sah  dan diakui, bahkan dalam banyak kasus bukti kepemilikan tanah masih berupa bentuk dokumen  zaman  belanda  seperti verponding dan  sebagainya.  Permasalahan  ini semakin  diperparah  dengan  ketidaktahuan  sebagian  besar  masyarakat  akan pertanahan.
Salah  satu  contoh  permasalahan  sengketa  tanah  yang  terjadi  di  Indonesia yaitu  terdapat  di  Desa  Sumberjaya  Kecamatan  Tempuran  Kabupaten  Karawang, permasalahan sengketa tanah ini bermula ketika adanya daratan tanah yang timbul akibat adanya sedimentasi air laut yang terjadi selama bertahun-tahun hingga saat ini, daratan tanah yang timbul tersebut selama bertahun-tahun lalu tidak memiliki
kepemilikan  hak  atas  tanah  sehingga  pada  saat  itu  terdapat  beberapa  pihak  yang menguasai  tanah  yang  timbul  tersebut  dan  hal  ini  menjadikan  tanah  yang  timbul akibat adanya sedimentasi air laut tersebut menjadi tanah yang bersengketa.
Dari  uraian  tersebut,  fokus  dan  tujuan  penelitian  akan  diarahkan  kepada rumusan  permasalahan  berupa  bagaimana  peran  mediasi  dalam  menyelesaikan sengketa  tanah  serta  bagaimana  penyelesaian  konflik  permasalahan  sengketa pertanahan  yang  terjadi  di  Desa  Sumberjaya  Kecamatan  Tempuran  Kabupaten Karawang  melalui  mediasi  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam artikel ini merupakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang didasarkan atas data yang dapat langsung diperoleh dari masyarakat sebagai sumber utama, yang data tersebut didapatkan melalui penelitian lapangan yang mencakup observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner. Dalam studi ini, data didapatkan dari berbagai macam sumber, berupa:
1. Data  Primer,  data  ini  merupakan  data-data  yang  didapatkan  melalui pengadaan penelitian lapangan yang mencakup observasi serta wawancara langsung dengan narasumber-narasumber yang berhubungan dengan topik penelitian;
2. Data  Sekunder,  data  ini  merujuk  pada  data-data  yang  diperoleh  dari peraturan  perundang-undangan,  literatur-literatur,  jurnal  hukum  serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Peran Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah
Definisi  tentang  sengketa  tanah  diuraikan  dalam  Pasal  1  Angka  2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Penyelesaian  Kasus Pertanahan yang menyebutkan bahwa “Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa  adalah  perselisihan  pertanahan  antara  orang  perseorangan,  badan hukum,  atau  lembaga  yang  tidak  berdampak  luas”.  Terdapat  berbagai  macam jenis kelompok sengketa yang berkaitan dengan sengketa pertanahan ini, secara umum,  berbagai  macam  tipe  sengketa  tanah  bisa  dikelompokkan  menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:
1. Penggunaan tanah tanpa izin merujuk pada perbedaan dalam pandangan, nilai, atau pendapat, serta kepentingan terkait dengan status kepemilikan tanah tertentu yang belum atau tidak didukung dengan izin resmi, baik itu tanah negara yang belum ditetapkan status kepemilikannya maupun tanah yang sudah dikuasai oleh pihak tertentu.
2. Pertentangan  batas  adalah  situasi  di  mana  terdapat  perbedaan  dalam pandangan, penilaian, dan kepentingan terkait lokasi, batas, dan ukuran
lahan yang diakui oleh satu pihak, baik yang sudah ditetapkan oleh Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  maupun  yang  masih  dalam proses penetapan batas.
3. Perselisihan  warisan  adalah  ketidaksepakatan  dalam  pandangan, penilaian, atau pendapat, serta kepentingan terkait dengan kepemilikan atas tanah tertentu yang berasal dari pewarisan.
4. Penjualan  berulang  adalah  perbedaan  dalam  pandangan,  nilai,  atau pendapat, serta kepentingan terkait dengan kepemilikan atas suatu tanah yang telah dijual kepada beberapa orang.
5. Sertifikat  ganda  merujuk  pada  perbedaan  pandangan,  penilaian,  atau pendapat, serta kepentingan  terkait dengan suatu lahan yang  memiliki lebih  dari  satu  sertifikat  hak  atas  tanah.  Sementara  itu,  sertifikat pengganti  mengacu  pada  perbedaan  dalam  pemahaman,  nilai,  atau pandangan, dan juga kepentingan yang terkait dengan tanah yang telah memiliki  sertifikat  penggantinya  untuk  menggantikan  sertifikat sebelumnya.
6. Akta jual beli tidak sah merujuk pada perbedaan pandangan, penilaian, atau  pendapat,  serta  kepentingan  terkait  dengan  suatu  lahan  tertentu karena keberadaan Akta Jual Beli yang tidak sah atau palsu.
7. Kesalahan  dalam  menetapkan  batas  lahan  merujuk  pada  perbedaan penafsiran atau nilai-nilai penting terkait posisi, batas, dan ukuran lahan yang  diakui  oleh  satu  pihak,  dan  telah  diakui  oleh  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia karena kesalahan dalam penetapan batas.
Sementara  itu,  tumpang  tindih  berhubungan  dengan  perbedaan  sudut pandang  dan  pentingnya  nilai-nilai  terkait  dengan  posisi,  batas,  dan ukuran  tanah  yang  diakui  oleh  satu  pihak  karena  ada  tumpang  tindih dalam kepemilikan tanahnya.
8. Keputusan pengadilan mengarah pada perbedaan pandangan, penilaian, pendapat, dan kepentingan terkait dengan keputusan yang ditangani oleh lembaga  pengadilan yang terkait dengan  penguasaan atau  kepemilikan hak  atas  tanah,  atau  yang  terlibat  dalam  langkah-langkah  untuk menerbitkan hak atas tanah tertentu.
Dalam sengketa pertanahan terdapat berbagai macam faktor penyebab yang dapat mengakibatkan timbulnya sengketa pertanahan dan yang pastinya sengketa  tersebut  harus  diselesaikan.  Berbagai  macam  faktor  penyebab timbulnya sengketa pertanahan, yaitu:
1. Administrasi  tanah  pada  masa  lalu  kurang  teratur.  Administrasi  ini memainkan  peran  penting  dalam  menciptakan  kepastian  hukum.
Sebelumnya,  dominasi  serta  kepemilikan  atas  tanah,  khususnya  dalam konteks  tanah  adat,  sering  sekali  tidak  dibuktikan  dengan  dokumen administratif  yang  lengkap  dan  tertata  dengan  baik.  Ini  menyebabkan
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2113 - 2129  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6947
perbedaan antara informasi fisik tanah dan informasi administratif serta hukumnya.
2. Peraturan  yang  saling  tumpang  tindih.  Pertanian  dan  pemanfaatan sumber  daya  alam  erat  kaitannya  dengan  kehidupan  manusia, masyarakat,  dan  negara.  Ketidakselarasan  antara  peraturan  di  sektor pertanian  dan  lingkungan  dengan  aturan-aturan  tanah  sering  sekali menyebabkan perselisihan terkait penguasaan, kepemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan lahan pertanahan.
3. Penegakan  hukum  yang  tidak  konsisten.  Akibat  kurangnya  konsistensi dalam pengaturan ini, timbul konflik terkait yurisdiksi dan kepentingan, yang menyebabkan penegakan hukum pertanahan sering tidak konsisten.
Ini  memengaruhi  kepastian  hukum  dan  perlindungannya.  Dalam  era reformasi,  terlihat  kurangnya  harmonisasi  dalam  upaya  memenuhi tuntutan  reformasi  seperti  supremasi  hukum,  transparansi,  dan dukungan  terhadap  kepentingan  rakyat.  Supremasi  hukum  kurang diperhatikan  dengan  seimbang  dari  berbagai  elemen  masyarakat.  Ini terlihat  dari  kecenderungan  menyelesaikan  masalah  dengan  kekuatan fisik  atau  mobilitasi  massa  daripada  memanfaatkan  landasan  hukum yang menekankan legalitas.
4. Penegakan  hukum  yang  belum  konsisten  dalam  pelaksanaannya. Penegakan  hukum  juga  penting  untuk  memberikan  kepastian  hukum, terutama  dalam  mencegah  pendudukan  tanah,  pemalsuan  dokumen kepemilikan tanah, invasi tanah perkebunan, dan situasi serupa.
Penggunaan  opsi  penyelesaian  sengketa  non  litigasi  untuk  mengatasi sengketa  pertanahan  memberikan  pilihan  metode  penyelesaian  yang  tersedia bagi  para  pihak  yang  terlibat  dalam  perselisihan.  Menurut  ketentuan  yang terdapat  dalam  undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  Pasal  1  angka  (10) menyatakan  bahwa  “Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah  lembaga penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati para  pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.
Dalam hal ini, mediasi merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil, sehingga  dalam  menyelesaikan  konflik  pertanahan,  sesuai  dengan  ketentuan yang disebutkan Pasal 43 dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan berbicara tentang mekanisme dan prosedur yang harus diikuti dalam menangani serta menyelesaikan sengketa atau masalah pertanahan yang menyebutkan bahwa penyelesaian kasus (dalam perihal suatu sengketa tanah) bisa diselesaikan melalui mediasi dan lebih lanjut menyebutkan  bahwa  mediasi  dapat  dilakukan  melalui  instansi/lembaga pertanahan atau perorangan.
Mediasi  dapat  dilakukan  tanpa  melibatkan  proses  persidangan  di pengadilan. Hasil dari kesepakatan yang telah dicapai melalui mediasi tersebut nantinya akan diajukan ke persidangan untuk dapat disahkan sebagai suatu akta perdamaian  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewisjde ). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi harus dilakukan dengan itikad baik, yang mengharuskan  para  pihak  yang  bersengketa  memiliki  niat  yang  jujur  dan terbuka serta konsisten dalam proses mediasi.
Mediasi memiliki peranan penting dalam suatu cara non litigasi sengketa pertanahan, dalam melakukan penuntasan suatu permasalahan pertanahan non litigasi dengan menggunakan cara mediasi memiliki beberapa keuntungan jika digunakan  dalam  proses  menyelesaikan  suatu  sengketa  tanah  seperti  proses serta prosedurnya yang sederhana dan relatif tidak mahal. Mediasi mempunyai kapasitas untuk menjadikan suatu otoritas yang lebih besar kepada setiap pihak yang sedang bersengketa. Selain itu juga mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah turut berperan dalam mengurangi beban peradilan umum dan tata usaha negara, karena mediasi memberikan wewenang yang penting kepada para pihak yang  terlibat  dan  juga  memberikan  kesempatan  kepada  mereka  untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih efisien, efektif, dan memberikan kepastian hukum.
Penyelesaian  melalui  mediasi  mengharuskan  adanya  suatu  pihak  lain yang akan bertindak baik sebagai seorang mediator sekaligus sebagai penengah. Melihat perannya seorang mediator, maka tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang seseorang yang berperan sebagai mediator harus mempunyai kepribadian dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat disetujui oleh semua pihak terlibat, penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dapat membentuk lingkungan yang netral. Dengan demikian, para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mencari seorang mediator untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak memihak.
Dalam menjadi mediator dalam suatu permasalahan sengketa, mediator memiliki  tugas  dan  peran  dalam  kelancaran  suatu  penyelesaian  sengketa. Sehingga seorang mediator memiliki tugas dan peran, yaitu:
1. Mediator berperan membentuk hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang sedang bersengketa;
2. Mediator  akan  mencarikan  strategi  tepat  untuk  mencapai  suatu perdamaian;
3. Mediator akan menyusun suatu rencana kerja;
4. Mediator  akan  melakukan  penghimpunan  semua  permasalahan  dari semua pihak-pihak;
5. Mediator harus bisa mengungkap suatu permasalahan pihak-pihak yang sedang disembunyikan;
6. Mediator harus merumuskan suatu permasalahan sengketa yang ada;
7. Mediator akan membangun para pihak agar mau untuk mencapai tujuan damai.
Lebih  lanjut  Horward  Raiffa  menjelaskan  peran  seorang  mediator mencakup berbagai tingkatan, dimulai dari yang memiliki tingkat kekuatan yang paling rendah hingga yang memiliki tingkat kekuatan yang paling tinggi. Peran yang paling lemah adalah ketika seorang mediator hanya menjalankan tugasnya sebatas:
1. Mengatur pertemuan;
2. Memimpin diskusi tanpa keberpihakan;
3. Menegakkan aturan perundingan untuk memastikan proses berlangsung dengan baik;
4. Mengelola emosi dari semua pihak;
5. Mendorong  pihak  yang  enggan  atau  tidak  yakin  untuk  menyatakan pendapatnya.
Pada  saat  berlangsungnya  perundingan,  mediator  menunjukkan  peran yang kuat dengan melakukan tindakan sebagai berikut:
1. Menyiapkan dan mencatat hasil perundingan;
2. Menyusun kesepakatan antara para pihak yang terlibat;
3. Memberikan  pemahaman  kepada  para  pihak  untuk  menyadari  bahwa penyelesaian  sengketa  bukanlah  tentang  menang,  tetapi  tentang menyelesaikan masalah;
4. Merancang serta menawarkan solusi-solusi alternatif;
5. Membantu  pihak-pihak  untuk  menganalisis  opsi-opsi  penyelesaian masalah.
Dalam  proses  mediasi,  seorang  mediator  memiliki  wewenang  hukum yang diatur oleh Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta Pasal 1851 Kitab undang-undang  Hukum  Perdata.  Berdasarkan  peraturan-peraturan  tersebut, kekuatan hukum yang dimiliki oleh kedua pihak dalam mediasi setara dengan yang  terdapat  dalam  perjanjian  kesepakatan  konvensional.  Dengan  kata  lain, kesepakatan yang dicapai dalam mediasi menjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Berdasarkan peraturan tersebut, kedua belah pihak memiliki kekuatan  hukum  yang  setara  dengan  perjanjian  kesepakatan  biasa,  di  mana perjanjian  tersebut  menjadi  kesepakatan  yang  disetujui  bersama.  Yang membedakan ialah  kehadiran  seorang  mediator  yang  telah memiliki  sertifikat mediator, seperti yang diatur dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6  ayat  (7),  kesepakatan  tersebut  harus  dicapai  dalam  waktu  30  hari  setelah penandatanganan.  Kesepakatan  tersebut  memiliki  kekuatan  hukum  yang bersifat definitif dan mengikat. Namun, kekuatan hukum definitif dan mengikat tersebut tergantung pada niat baik dari kedua belah pihak. Namun, jika salah satu pihak  pada  akhirnya  menolak  untuk  melaksanakan  isi  kesepakatan,  maka
meskipun  kesepakatan  tersebut  didaftarkan  di  Pengadilan  Negeri,  tetap  tidak memiliki kekuatan eksekutorial.
Dalam proses mediasi terdapat tahapan-tahapan yang dibagi  ke  dalam proses  mediasi,  ini  dijelaskan  oleh  beberapa  sarjana.  Riskin  dan  Westbrook menguraikan proses mediasi menjadi 5 tahapan berikut:
1. Setuju untuk mengikuti mediasi;
2. Memahami isu-isu yang terkait;
3. Mengidentifikasi berbagai opsi penyelesaian masalah;
4. Sampai pada titik kesepakatan;
5. Pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai.
Di  samping  itu,  Gary  Goodpaster  menguraikan  bahwa  pelaksanaan mediasi melibatkan empat tahap proses yang berbeda, yaitu:
1. Menciptakan Forum, dalam langkah ini, seorang mediator akan mengatur pertemuan  untuk  memberikan  pernyataan  pembukaan,  mengarahkan menetapkan pedoman untuk perundingan, memperkuat hubungan dan kepercayaan,  serta  mendengarkan  pandangan  dari  semua  pihak  yang terlibat, dan melakukan klarifikasi informasi;
2. Pengumpulan  serta  Pembagian  Informasi,  pada  tahapan  ini  seorang mediator akan membuat suatu pertemuan khusus secara terpisah yang hal  ini  bertujuan  untuk  mengembangkan  informasi,  melakukan eksplorasi  serta  membantu  dan  membimbing  para  pihak  yang  sedang bersengketa untuk dapat menyelesaikan masalahnya;
3. Penyelesaian  Masalah,  tahapan  ini  mediator  mengadakan  pertemuan dengan  maksud  menetapkan  agenda  serta  merumuskan  dan meningkatkan  kerja  sama  dalam  menyelesaikan  masalah,  melakukan identifikasi dan pilihan penyelesaian masalah, serta membimbing semua pihak dalam menetapkan prioritas terhadap kepentingan mereka sendiri;
4. Pengambilan  Keputusan,  tahapan  ini  mediator  mengambil  keputusan dengan mengadakan pertemuan dan kaukus, mengalokasikan peraturan, membantu  semua  pihak  dan  memperkecil  perbedaan,  mengevaluasi paket  pemecahan  masalah,  mengklarifikasi  perjanjian,  dan  mendorong pemecahan masalah yang menguntungkan semua pihak.
Ketika  mediasi  antara  pihak-pihak  yang  berkonflik  menghasilkan penyelesaian  dalam  sengketa  mereka  maka  hal  tersebut  akan  dicatat  dalam berita  acara  penyelesaian,  Ini  bisa  menjadi  tambahan  bukti  terhadap  setiap langkah  yang  diambil  para  pihak  yang  sedang  bersengketa.  Sebab  suatu kesepakatan  yang  diperoleh  dari  mediasi  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang terlibat  dalam  sengketa  meskipun  dilakukan  di  luar  pengadilan,  hal  tersebut merupakan hal yang sah dan memiliki kekuatan hukum bagi para pihak tersebut. Hal ini juga terjadi apabila mediasi antara para pihak yang bertikai tidak berhasil mencapai kesepakatan penyelesaian, maka hal tersebut juga tetap di tuangkan
dalam suatu berita acara, yang nantinya hal tersebut akan ditindak dan diproses melalui pengadilan.
Namun, dalam mediasi, terdapat kelemahan dalam kekuatan ikatannya. Putusan mediasi dalam sengketa yang bersifat keperdataan murni, penyelesaian sengketa ditujukan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang terlibat. Suatu interaksi sosial hanya dapat terjadi jika terpenuhinya syarat utama yang berupa kontak sosial ( social contact ) dan komunikasi ( communication ). Suatu  interaksi sosial merujuk pada pengaruh saling antara dua individu atau lebih, entah itu antara individu tunggal atau antara individu dengan kelompok lainnya, yang semuanya dilakukan dengan tujuan mencapai suatu tujuan tertentu.
Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  Pasal  1338  ayat  (1) menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan Undang-undang  berlaku  sebagai  Undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya”. Kata “semua” menegaskan bahwa setiap individu me miliki lisensi untuk menetapkan perjanjian dengan siapa pun dan mengenai apa pun, asalkan tidak melanggar hukum. Ini berarti bahwa setiap ketentuan yang disetujui dalam perjanjian oleh  para pihak memiliki kewajiban hukum yang bersifat mengikat dan harus dijalankan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa.
Kesepakatan atau putusan mediasi memiliki kekuatan mengikat sehingga para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat menjalankannya secara langsung. Hal  ini  seperti  dalam  prinsip  yang  terdapat  dalam  Pasal  1338  Kitab  undang- u ndang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi yang membuatnya”.
Dalam proses mediasi pastinya sering dijumpai hambatan atau kendala- kendala  yang  menyebabkan  suatu  proses  mediasi  tidak  dapat  dijalankan, sehingga dalam hai ini mediasi memiliki kelemahan dalam menyelesaikan suatu sengketa. Kelemahan-kelemahan tersebut, di antaranya:
1. Dalam mediasi biasa akan memerlukan waktu yang cukup panjang, yang tergantung  pada  itikad  baik  para  pihak  untuk  tercapainya  suatu perdamaian;
2. Pelaksanaan eksekusi putusan mediasi yang rumit, terutama karena cara pelaksanaan keputusan yang terlihat mirip dengan pelaksanaan kontrak semata;
3. Dalam  mediasi  kesuksesan  mediasi  sangat  bergantung  pada  kesediaan kedua  belah  pihak  untuk  bekerja  sama  dalam  menyelesaikan  sengketa mereka sampai akhir;
4. Hasil dalam mediasi sering sekali tidak optimal, terutama ketika mediator tidak memiliki informasi atau kewenangan yang cukup;
5. Dari para pihak mediatornya itu sendiri, mediasi ini merupakan proses yang  sangat  menguras  tenaga  dan  sering  kali  tidak  menghasilkan kesepakatan  dalam  penyelesaiannya,  dan  pastinya  memerlukan
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2113 - 2129  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6947
kesabaran tambahan dalam menghadapi pihak-pihak yang bersengketa; dan
6. Jika  pengacara  atau  advokat  tidak  terlibat  dalam  mediasi,  ada  potensi bahwa mediator tidak diberi informasi tentang fakta-fakta hukum yang penting,  yang  dapat  mengakibatkan  kesalahan  dalam  pengambilan keputusan.
Kesuksesan  mediasi  dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah  sangat tergantung pada keinginan dari semua pihak yang terlibat dalam sengketa untuk berusaha  bekerja  sama  dalam  mencapai  kesepakatan  yang  memuaskan  bagi semua  pihak.  Mediator  sebagai  pihak  ke  tiga  berperan  secara  netral  untuk mendengarkan dan mendukung pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah terkait sengketa tanah.
B. Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Melalui  Mediasi  Di  Desa  Sumberjaya Kecamatan  Tempuran  Kabupaten  Karawang  Sebagai  Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan
Desa Sumberjaya merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tempuran Kabupaten  Karawang,  memiliki  luas  wilayah  yang  tercatat  pada  tahun  2021 dengan  luas  478.613  Hektar  yang  terdiri  56,2%  merupakan  lahan  sawah  dan 43,8% merupakan lahan darat yang berupa pemukiman, pekarangan, dan lain- lain.  Memiliki  batas  wilayah  administratif  di  sisi  utara  berupa  Laut  Jawa,  sisi selatan  berupa  Desa  Pancakarya  dan  Tanjungjaya,  sisi  timur  berupa  Desa Pagadungan  dan  Cikuntul  serta  sisi  barat  berupa  Desa  Tanjungjaya  dan Tanjungsari.
Sengketa  pertanahan  yang  terjadi  di  Desa  Sumberjaya  Kecamatan Tempuran  Kabupaten  Karawang  ini  bermula  di  tahun  1954,  letak  tanah  yang bersengketa ini terdapat di dusun kalen kalong yang bertepatan di pesisir laut Jawa. Sengketa tanah yang terjadi ini berupa daratan tanah yang timbul akibat adanya sedimentasi air laut yang terjadi selama bertahun-tahun hingga saat ini, daratan tanah yang timbul tersebut selama bertahun-tahun lalu tidak memiliki kepemilikan hak atas tanah sehingga banyak diperebutkan oleh pihak-pihak dan masyarakat  setempat  yang  menginginkan  kepemilikan  hak  atas  tanah  timbul tersebut, seiring berjalannya waktu kepemilikan hak atas tanah timbul tersebut diambil  alih  oleh  salah  satu  pihak  memperebutkan  hak  atas  tanah  timbul tersebut, hal ini didasari oleh karena tanah timbul di kuasai oleh negara maka negara  mengizinkan  individu  atau  kelompok  tertentu,  atau  entitas  hukum khusus,  untuk  memiliki  hak  atas  tanah  negara,  yang  dapat  diberikan  secara bersama-sama  atau  individual,  untuk  menerima  hak  atas  tanah  melalui  satu keputusan penetapan.
Di tahun 1960 negara Indonesia menerbitkan suatu undang-undang yang menyatakan bahwa terdapat luasan maksimal dan minimal suatu bidang tanah yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu pihak, undang-undang ini berupa
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2113 - 2129  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6947
undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Oleh  karena  adanya  suatu  undang-undang  tersebut,  dalam  hal  ini  pihak  yang memiliki  kepemilikan  hak  atas  tanah  timbul  tersebut  membagikan  tanah tersebut  kepada  beberapa  orang-orang  atau  pihak-pihak  untuk  memiliki kepemilikan hak atas tanah tersebut.
Sengketa pertanahan ini timbul setelah berjalannya tahun akibat adanya faktor  dari  pihak  yang  memiliki  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  kemudian diberikan  kepada  beberapa  orang  atau  pihak  tertentu,  faktor  tersebut  berupa diinginkannya  kembali  tanah-tanah  yang  telah  dibagikan  kepada  beberapa orang-orang atau pihak-pihak untuk memiliki suatu kepemilikan hak atas tanah tersebut, hal yang dijadikan polemik adalah pihak yang menginginkannya tanah- tanah  yang  telah  di  bagikan  tersebut  meminta  tanah  tersebut  secara  paksa kepada setiap pihak yang diberikan hak atas tanah tersebut, hal ini dikemukakan Kepala Desa Sumberjaya. Selain hal tersebut pihak yang menginginkannya tanah- tanah  tersebut  membuat  suatu  akta  jual  beli  palsu  yang  dipergunakan  untuk menjual  tanah  yang  diinginkannya  tanpa  sepengetahuan  pemilik  asli  tanah tersebut,  hal  inilah  yang  menjadikan  tanah  timbul  tersebut  menjadi  tanah sengketa.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004  mengenai Penatagunaan Tanah, Tanah timbul diartikan sebagai suatu area daratan yang terbentuk baik secara alamiah ataupun buatan yang terjadi sebab adanya suatu proses pengendapan di suatu danau, sungai, pantai maupun pulau timbul, dalam hal  tersebut  juga  menyebutkan  bahwa  tanah  timbul  merupakan  tanah  yang berada di bawah penguasaan negara.
Pengaturan  mengenai  kepemilikan  tanah  oleh  negara  yang  tercantum dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004  mengenai  Penggunaan Tanah didasarkan pada prinsip yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Prinsip  tersebut menyatakan  “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat”.
Seperti  yang  sudah  dijelaskan,  penguasaan  tanah  timbul  dijelaskan sebagai  tanah  yang  menjadi  kuasa  negara,  oleh  karena  itu  negara  dapat memberikan  hak  atas  tanah  negara  tersebut  kepada  seseorang  atau  beberapa ataupun sebuah badan hukum tertentu yang diberikan secara kolektif ataupun individual  untuk  menerima  pemberian  hak  atas  tanah  secara  kolektif  melalui satu  keputusan  penetapan,  hal  tersebut  bisa  dilakukan  dengan  mengajukan permohonan  pemberian  hak  atas  tanah  kepada  lembaga  yang  memiliki kewenangan,  sesuai  dengan  persyaratan  yang  telah  ditentukan  di  Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
Permasalahan  sengketa  pertanahan  yang  ada  di  Desa  Sumberjaya  ini dalam penyelesaiannya mengalami berbagai macam hambatan dan kendala yang dialami,  Kepala  Desa  Sumberjaya  menjelaskan  pemerintah  setempat  dengan para pihak yang bersengketa telah mengupayakan penyelesaian sengketa tanah tersebut. Upaya yang dilakukan berupa mediasi dengan mempertemukan pihak- pihak yang bersengketa dengan bantuan Kepala Desa Sumberjaya sebagai salah satu mediatornya, upaya  mediasi ini telah dilakukan hingga  puluhan kali oleh para pihak yang bersengketa, namun hal ini pada nyatanya belum juga mampu untuk  menemukan  titik  temu  penyelesaian  dari  permasalahan  sengketa pertanahan  ini.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  ketika  permasalahan  sengketa pertanahan  ini  diajukan  dengan  proses  hukum  melalui  pengadilan,  dalam prosesnya juga mengalami berbagai macam hambatan dan kendala yang dialami, faktor utama penyebab terjadinya hambatan atau kendala yang dialami dalam mediasi sengketa pertanahan yang ada di Desa Sumberjaya ini adalah sulitnya menyelaraskan  kepentingan-kepentingan  dari  para  pihak  yang  terlibat  dalam konflik,  serta  kesulitan  dalam  memastikan  kehadiran  mereka  dalam  proses mediasi,  merupakan  tantangan  yang  kompleks  dalam  proses  mediasi  di  Desa Sumberjaya ini, hambatan dan kendala inilah yang menyebabkan sengketa tanah yang ada di Desa Sumberjaya ini belum memiliki titik temu penyelesaian hingga saat  ini.  Tanah  timbul  yang  berada  di  pesisir  Desa  Sumberjaya  saat  ini dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat setempat sebagai area pertambakan.
Melihat dari penyelesaian permasalahan sengketa pertanahan yang ada di  Desa  Sumberjaya  tersebut,  peran  mediasi  dalam  menyelesaikan  suatu sengketa  pertanahan  pada  kenyataannya  tidak  dapat  membuat  suatu permasalahan  sengketa  tanah  yang  ada  dapat  terselesaikan,  meskipun  dalam teorinya penerapan mediasi dalam proses penyelesaian suatu sengketa memiliki keuntungan-keuntungannya tersendiri jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum berupa pengadilan. Hal ini terbukti dengan tidak efektifnya peran  mediasi  dalam  menyelesaikan  permasalahan  sengketa  pertanahan  yang ada di Desa Sumberjaya, tidak hanya itu proses mediasi yang dilakukan secara terus  menerus  juga  dapat  memungkinkan  permasalahan  sengketa  pertanahan yang  ada  menjadi  bertambah  parah.  Seperti  halnya  di  Desa  Sumberjaya,  para pihak yang sedang bersengketa seakan-akan angkat tangan dalam setiap tahap penyelesaian  sengketa  pertanahan  yang  terjadi,  hal  ini  dikarenakan  proses- proses yang sudah dilakukan dalam menyelesaikan sengketanya beberapa tahun belakangan  ini  tidak  juga  menimbulkan  suatu  titik  temu  dari  permasalahan sengketa yang sedang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Mediasi  merupakan  bagian  dari  metode  penyelesaian  suatu  permasalahan sengketa  yang  dapat  digunakan  dari  berbagai  macam  cara  untuk  menyelesaikan konflik  pertanahan.  Dalam  mediasi,  para  pihak  yang  sedang  bersengketa
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2113 - 2129  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6947
berpartisipasi dalam proses penyelesaian tanpa melalui proses peradilan, Pasal 43 Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Penanganan  dan  Penyelesaian Kasus  Pertanahan  menjelaskan  bahwa  mediasi  dapat  dilakukan  melalui instansi/lembaga  pertanahan  atau  perorangan.  Peran  mediasi  sangat  signifikan dalam  menyelesaikan  konflik  pertanahan  di  luar  pengadilan,  karena  metode  ini menawarkan  beberapa  keuntungan  jika  digunakan  dalam  proses  menyelesaikan suatu sengketa tanah seperti proses serta prosedurnya yang sederhana dan relatif tidak mahal. Proses mediasi wajib ditempuh dengan iktikad baik, yang artinya bahwa para pihak harus memiliki niat yang jujur dan konsisten dalam proses mediasi serta harus mengupayakan hasil yang adil dan efektif melalui dialog dan komunikasi yang terbuka  dan  jujur.  Dalam  prosesnya  mediasi  membutuhkan  adanya  pihak  ketiga sebagai  mediator  sekaligus  penengah  yang  memiliki  sifat  yang  mampu menyelesaikan permasalahan dengan prinsip yang dapat diterima oleh semua pihak. mediator  memiliki  tugas  dan  peranan  yang  penting  dalam  kelancaran  suatu penyelesaian  sengketa.  Dalam  proses  mediasi  pastinya  terdapat  hambatan  atau kendala-kendala  yang  menyebabkan  suatu  proses  mediasi  tidak  dapat  dijalankan, maka  dari  itu  kesuksesan  mediasi  dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah  sangat tergantung  pada  keinginan  dari  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa  untuk berusaha bekerja sama dalam mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak.
Permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Desa Sumberjaya diawali ketika suatu  pihak  yang  mempunyai  kepemilikan  atas  tanah  timbul  membagikan  tanah miliknya kepada beberapa orang atau pihak untuk memiliki kepemilikan atas tanah tersebut, dibagikannya tanah ini disebabkan adanya undang-undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria  mengatur  batasan  maksimum  dan minimum  luas  tanah  yang  dapat  dimiliki  oleh  suatu  individu,  hal  inilah  yang menyebabkan pembagian kepemilikan hak atas tanah tersebut, seiring berjalannya tahun permasalahan sengketa mulai timbul akibat adannya  faktor dari pihak yang memiliki  kepemilikan  hak  atas  tanah  lahan  yang  kemudian  diberikan  kepada beberapa individu atau entitas khusus tersebut yang menginginkan kembali tanah yang telah diberikan tersebut dengan secara paksa dan dengan membuat suatu akta jual  beli  palsu  yang  dipergunakan  untuk  menjual  tanah  yang  diinginkannya  tanpa sepengetahuan  pemilik  asli  tanah  tersebut,  hal  inilah  yang  awal  mula  timbulnya sengketa tanah. Dalam penyelesaiannya, sengketa pertanahan ini sudah di upayakan diselesaikan oleh pemerintah setempat dengan para pihak yang bersengketa dengan cara mediasi, namun hal ini belum mampu menemukan titik temu penyelesaian dari permasalahan sengketa pertanahan, hal ini juga terjadi saat permasalahan sengketa tanah  ini  di  ajukan  ke  pengadilan  yang  dalam  prosesnya  tidak  adanya  titik  temu penyelesaian  dari  permasalahan  sengketa  pertanahan  hingga  saat  ini.  Terdapat beberapa faktor hambatan dan kendala yang menyebabkan permasalahan sengketa pertanahan  yang  ada  di  Desa  Sumberjaya  ini  belum  menemukan  titik  temu  dalam
penyelesaiannya, faktor utama penyebab terjadinya hambatan atau kendala ini ialah sulitnya  menyelaraskan  kepentingan-kepentingan  dari  para  pihak  yang  terlibat dalam konflik sengketa, serta kesulitan dalam memastikan kehadiran mereka dalam proses  mediasi,  hambatan  dan  kendala  inilah  yang  menyebabkan  sengketa  tanah yang ada di Desa Sumberjaya ini belum memiliki titik temu penyelesaian hingga saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Efendi, Joenaedi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris . Jakarta: Kencana, 2018.
Margono, Suyud. ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum . Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
Nugroho, Susanti Adi. Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Edisi Pertama . Jakarta: Kencana, 2019.
Syah, Mudakir Iskandar. Panduan Mengurus Sertifikat & Penyelesaian Sengketa Tanah . Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019.
Syarief,  Elza. Menuntaskan  Sengketa  Tanah  Melalui  Pengadilan  Khusus  Pertanahan . Jakarta: Gramedia, 2012.
Triana, Nita. Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi) . Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.
Jurnal: Ervandi Dimas Pambudi. Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Di Luar Pengadilan . Jurnal Hukum. Vol. 3, No. 2, 2019.
Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso dan Irawati. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui  Mediasi  Berdasarkan  Teori  Dean  G.Pruitt  Dan  Jeffrey  Z.Rubin .  Jurnal Hukum. Vol. 13, No. 2, 2020.
Rahmad,  Said  Syahrul. Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  Secara Nonlitigasi (Studi Di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh). Tesis. Universitas Medan Area, Medan. 2014.
Sri Hajati, Agus Sekarmadji, dan Sri Winarsi. Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum . Jurnal Hukum. Vol. 14, No. 1, 2014.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Penyelesaian  Kasus Pertanahan.
Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Penanganan  dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  Di Pengadilan.