Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 4, No. 1 – Maret 2022, Hal. 45-50| Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6729.45-50

## PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS DOMINUS LITIS PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
I Gusti Ngurah Budiyasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia Email: emailbudhi@gmail.com , laksmiidewi29@gmail.com , sukariati64@gmail.com

## ABSTRAK
Surat  perintah  menteri  kehakiman  republik  indonesia  nomor  18  tahun  2021  memberikan  kewenangan  kepada kejaksaan  untuk  mengambil  keputusan  rehabilitasi  dalam  kasus  penyalahgunaan  narkoba  selama  proses penuntutan.  Namun  dalam  prakteknya,  kejaksaan  negeri  denpasar  tidak  dapat  melaksanakan  perintah  tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap penerapan pedoman tersebut dan hambatan pelaksanaannya oleh kejaksaan  negeri denpasar. Diharapkan kajian  ini  menjadi  bahan sosialisasi dan kontribusi pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan surat perintah kejaksaan agung dalam menangani perkara tindak pidana ketergantungan narkotika melalui rehabilitasi dalam rangka penerapan asas dominus litis jaksa  di  pengadilan  negeri  denpasar  dan  apa  kendalanya.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara di Kejaksaan Negeri Denpasar dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk  memperoleh  informasi  tentang  persyaratan,  definisi  dan  pelaksanaan  rehabilitasi  serta  hambatan pelaksanaannya.
Kata Kunci: Narkotika, Penyertaan, Tindak Pidana

## ABSTRACT
The Attorney General  of the Republic of Indonesia Guidelines Number 18 of 2021 has given authority for the Prosecutor  to  issue  rehabilitation  decisions  for  Narcotics  cases  abuse  at  the  prosecution  stage.  However,  in practice, Denpasar District Attorney has not been able to apply these Guidelines. Therefore, it is necessary to do research on how to apply and the obstacles to implementing these guidelines at the Denpasar District Attorney. This research is expected to be material for socialization and input to the government. The research method used is empirical  legal research methods. The data  sources in  this study  were data  obtained by interviewing  at  the Denpasar  District  Attorney's  Office  and  data  obtained from  library  research.  The  result  of  this  research  is  to obtain information  about  the requirements, determination and implementation  of  rehabilitation along  with the obstacles in its implementation.
Keywords : Prosecution, Restorative Justice, Narcotics

## I. PENDAHULUAN
Hukum adalah standar moral. Hukum merupakan faktor esensial dalam segala aspek  kehidupan, yang keberadaannya  diharapkan  dapat  menjadi  instrumen  yang  membantu  terwujudnya  tatanan  sosial. Penegakan  hukum  merupakan  bagian  penting  dari  pelaksanaan  supremasi  hukum.  Negara  hukum adalah kewajiban setiap negara, dengan segala perangkat penegakan hukumnya, untuk melaksanakan negara hukum dengan membela hukum berdasarkan undang-undang (ST, 2021) .
Hukum  pengaturan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  hukum  pidana,  yang  tujuan  umumnya  adalah terwujudnya  masyarakat  yang  teratur,  ketika  instrumen  hukum  lainnya,  seperti  hukum  negara, administrasi,  disiplin  atau  kebiasaan,  sebelumnya  digunakan  atau  dianggap  tidak  tepat  (ibid). Dalam perkembangannya,  konsep  keadilan  restoratif  lahir  untuk  menegaskan  bahwa  peradilan  pidana
merupakan  upaya  terakhir.  Konsep  keadilan  restoratif  tersebut  menekankan  bahwa  tujuan  kejahatan adalah untuk memulihkan keadaan.
Pada prinsipnya, rehabilitasi harus dimungkinkan bagi pecandu dan korban kecanduan narkoba, asalkan mereka memenuhi persyaratan hukum. Prinsip keadilan sosial dari kebijakan rehabilitasi dapat dipadukan dengan aturan hukum. Aspek rehabilitasi ditinjau dari segi filosofis, hukum dan sosiologis. Ciri khas rehabilitasi terkait narkoba adalah pemulihan pecandu narkoba dan korban kecanduan narkoba (Edi, 2022) .
Penjara  bukanlah  cara  untuk  menyelamatkan  pecandu  dan  korban  kecanduan  narkoba.  Sistem peradilan pidana saat ini umumnya pro-kriminal, tercermin dalam kepadatan penjara, dan kebanyakan dari mereka dihukum karena pelanggaran terkait narkoba. Overcrowding telah menjadi perhatian utama masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki sistem peradilan pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pidana yang strategis, khususnya dalam penanganan tindak  pidana  narkotika,  yang  juga  mencakup  reorientasi  kebijakan  penindakan  pidana  dalam implementasi UU Narkotika No. 35 Tahun 2009.
Rencana  harmonisasi  kebijakan  kejaksaan  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  kejaksaan akan dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas rehabilitasi. Seperti halnya kejaksaan, kejaksaan dapat menengahi  kasus  ketergantungan  narkoba  melalui  rehabilitasi  pada  tahap  penuntutan  sesuai  asas dominus litis. Penyelesaian penanganan kejahatan narkoba melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan restorative justice yang berupaya untuk mengembalikan keadaan semula, yang dilakukan melalui pemulihan pecandu narkoba yang merupakan kejahatan tanpa korban (Gani, 2015) .
Penyelesaian pemrosesan tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi menurut Pasal 54, 103, dan 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dilakukan dengan memperhatikan hukum dan kemanfaatan  (doelmatigheid)  dan  asas  pemulihan  keadilan.  peradilan  yang  cepat,  mudah  dan terjangkau,  asas  hukum  pidana  sebagai  upaya  terakhir  (Last  resort),  analisis  biaya  manfaat  dan pemulangan pelaku.
Untuk  melaksanakan  keadilan  restoratif  tersebut,  Menteri  Kehakiman  selaku  Ketua  Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Melalui Keadilan Restoratif. asas dominus litis jaksa.  Pedoman  ini  diharapkan  dapat  memberikan  keadilan  hukum  yang  bermanfaat  sekaligus mengatasi permasalahan narkoba yang selama ini belum terpecahkan. Namun dalam prakteknya, tidak ada  kasus  di  Pengadilan  Negeri  Denpasar  dimana  pecandu  narkoba  telah  direhabilitasi  dengan pendekatan  pemulihan  situasi  yang  adil  pada  tahap  penuntutan,  hanya  pada  tahap  putusan.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan surat perintah kejaksaan agung dalam menangani  perkara  tindak  pidana  ketergantungan  narkotika  melalui  rehabilitasi  dalam  rangka penerapan asas dominus litis jaksa di pengadilan negeri denpasar dan apa kendalanya

## II. METODE PENELITIAN

## Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  empiris.  Istilah  empiris  sendiri berasal  dari  bahasa  Yunani  utopia,  atau  bahasa  Latin  berdasarkan  pengalaman  (Mahmud,  2021). Empiris  adalah  metode  penelitian  hukum  yang  bertujuan  untuk  melihat  hukum  dalam  arti  yang sebenarnya,  atau  dapat  dikatakan  bagaimana  hukum  itu  bekerja  dalam  masyarakat  yang  subjeknya adalah tingkah laku orang (Efendi Jonaedi, 2018) . Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui lebih jauh  penerapan  pedoman  pelaksanaan  prinsip  dominus  litis  no.  18  tahun  2021  “penyelesaian  kasus penyalahgunaan  narkoba  melalui  rehabilitasi  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif”  oleh  kejaksaan negeri denpasar kanto

## Sumber Data
Penelitian ini merupakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan jaksa dari bagian pidana umum kejaksaan negeri denpasar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, pasal-pasal dan peraturan-peraturan terkait.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  teknik  pengumpulan  data  digunakan  dengan  teknik  wawancara  dengan  pihak- pihak  yang  mampu  memberikan  informasi  yang  diperlukan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  yaitu. Kejaksaan  Negeri  Denpasar,  serta  dengan  kajian  dan  dokumen  seleksi  Pendapat  ahli  hukum  untuk memilih materi yang akan diseleksi terkait dengan kajian ini.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Kantor  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  yang  beralamat  di  Jalan  PB Sudirman No. 3 Denpasar, Bali.

## Analisis Data
Analisis  data  adalah  pengolahan  informasi  yang  diperoleh  dalam  penelitian  dengan  proses  logika kesimpulan yang benar sehingga analisisnya didasarkan pada proses pemikiran yang sistematis. Penulis juga menggunakan  alat-alat  yang mempertajam pembahasan melalui metode penafsiran  hukum yang terdiri dari penafsiran gramatikal, sistematis, historis dan historis dan komparatif. Penyajian pengolahan data  dalam  penelitian  ini  tidak  hanya  bersifat  deskriptif  tetapi  lebih  mengutamakan  unsur  filosofis, sehingga dapat diketahui bahwa penelitian ini merupakan model penelitian yang komprehensif dan juga menggunakan teknik analisis kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.2  Penerapan  Pedoman  Jaksa  Agung  tentang  penyelesaian  penanganan  perkara  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  melalui  rehabilitasi  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa pada Kejaksaan Negeri Denpasar Berdasarkan temuan wawancara penulis pada tanggal 3 November 2022 dengan Nyoman  Bela Putra Atmaja,  kepala  bagian  pidana  umum  kejaksaan  negeri  denpasar  diperoleh  keterangan  bahwa: Kewenangan  kejaksaan  untuk  menangani  perkara  dimulai  sejak  menerima  pemberitahuan  dibukanya penyidikan  oleh  penyidik  Polri  atau  PPNS.  Kepala  kejaksaan  kemudian  akan  meneruskan  SPDP tersebut  kepada  Kepala  Bagian  Pidana  Umum  untuk  menunjuk  seorang  jaksa  yang  akan  menangani kasus  tersebut.  Kejaksaan  kemudian  berhak  memantau  perkembangan  penyidikan,  memperpanjang penahanan,  menerima  surat-surat  dari  penyidik  dan  memeriksa  yang  disebut  dengan  tahap prapenuntutan.
Dalam  menetapkan  dan  memeriksa  hasil  penyidikan  dan  penyidik,  kejaksaan  memperhatikan kelengkapan formil dan materiil. Pemeriksaan kelengkapan formal dan substantif Instruksi Nomor 18 Tahun  2021  tentang  penyelesaian  penanganan  perkara  tindak  pidana  narkoba  melalui  rehabilitasi melalui  penerapan  asas  dominus  litis  oleh  kejaksaan  dilakukan  khususnya  mengenai:  sebuah.  bukti penyalahgunaan narkoba, penetapan tersangka, definisi delik dan pelaksanaan pasal yang dituduhkan yaitu unsur kesalahan tersangka (mens rea); dan Rekomendasi dari hasil evaluasi terpadu.
Apabila  kejaksaan  berdasarkan  pemeriksaan  surat-surat  berkesimpulan  bahwa  terdakwa dianggap sebagai pelaku, maka terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 (1) UU Narkotika. Kemudian, sesuai Direktif Kejaksaan Nomor 18 Tahun  2021, JPU memberikan instruksi  kepada penyidik untuk membuktikan  kesalahan  tersangka,  khususnya  keterlibatannya  dalam  jaringan  peredaran  gelap Narkoba, untuk sebuah. Periksa apakah tersangka adalah pengguna akhir, Teliti profil tersangka terkait transaksi keuangan dan gaya hidup tersangka (know the suspect).
Apabila  narkotika  yang  ditemukan  tidak  melebihi  masa  manfaat  1  (satu)  hari  yang  ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 dan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia  No.  18  Tahun  2021,  dikenakan  sanksi  pidana  terhadap  tindakan  rehabilitasi  akan  berupa pidana penjara, kejaksaan menginstruksikan penyidik untuk melakukan uji laboratorium forensik untuk mengetahui kapasitas pidana tersangka. Setelah praperadilan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah penuntutan.
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah  penuntutan  dimulai  atau  dianggap  telah  ada.  Tetapi  Moeljatno  mengemukakan  bahwa  yang dapat  dikatakan  sebagai  tindakan  penuntutan  adalah  sebagai  berikut (Rusli,  2017) .  Ketika  jaksa mengirimkan  daftar  kasus  dan  pernyataan  tuntutan  kepada  hakim,  Jika  terdakwa  dalam  tahanan  dan hakim  meminta  perpanjangan  pidana  karena  setelah  lima  puluh  hari  masih  ada  tuntutan  moril  untuk perpanjangan  pidana,  maka  menurut  pendapat  penuntut  umum  cukup  alasan  untuk  mengajukan
keluhan,  Ketika  jaksa  memberi  tahu  hakim  dengan  cara  apa  pun  bahwa  kasus  akan  diajukan terhadapnya.
Pada  tanggal  4  November  2022, berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kapolri  dan  Polri  serta Badan Reserse Kriminal Kejaksaan Negeri Denpasar, Ni Putu Widyaningsih mendapatkan informasi bahwa Ni Putu Widyaningsih mendapatkan informasi sebagai berikut: Setelah kejaksaan menerima atau mengembalikan  hasil  pemeriksaan  pendahuluan  secara  lengkap  dari  penyidik  dan  setuju  untuk melepaskan tersangka dan barang bukti (Langkah 2), kejaksaan akan segera memutuskan apakah berkas perkara memenuhi persyaratan pengadilan. Prinsip Dominus litis yang dimiliki oleh kejaksaan.
Secara etimologis, Dominus litis berasal dari bahasa Latin, yaitu. Dominus berarti pemilik dan Litis  jatuh.  Berdasarkan  pendekatan  etimologi  dan  terminologi  dapat  dipahami  bahwa  Dominus  litis adalah  pemilik  perkara,  atau  orang  yang  menentukan  perkembangan  perkara,  atau  orang  yang mempunyai  kepentingan  yang  sungguh-sungguh  terhadap  perkara,  sehingga  kedudukannya  adalah penanganan kasus secara aktif. hal Dalam konteks sistem peradilan pidana, dominus litis adalah pihak yang  berkepentingan  terhadap  perkara  yang  diadili,  diperiksa  dan  diadili  di  pengadilan.  Minat  yang tulus berarti peserta harus secara aktif mewakili minatnya (Andi, 2014) .
Persyaratan rehabilitasi pelaku melalui proses peradilan sesuai Surat Perintah Penuntut Umum No.  18  Tahun  2021,  yaitu,  tersangka  positif  menggunakan  narkoba  berdasarkan  hasil  pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka teridentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan pengguna akhir, tersangka telah ditangkap atau dipenjara . untuk melakukan tindak pidana tanpa pembuktian Narkotika atau kebiasaan NAPZA paling lama 1 (satu) hari, tersangka digolongkan sebagai Pecandu Narkoba, Korban Kecanduan Narkoba atau Pecandu  Narkoba  berdasarkan  hasil  penilaian  umum;  dan  menjamin  rehabilitasi  tersangka  kepada keluarga atau walinya yang sah melalui upaya hukum.
Dengan  menyerahkan  tanggung  jawab  dan  barang  bukti  kepada  tersangka  (Langkah  2),  JPU memberitahukan  kepada  tersangka  tentang  mekanisme  penyelesaian  perkara  melalui  rehabilitasi  di pengadilan.  Surat  Perintah  Penuntut  Umum  No.  18  Tahun  2021,  jika  tersangka  bersedia  menebus dirinya melalui persidangan: Tersangka menulis surat yang menyatakan ingin menebus dirinya melalui persidangan; dan keluarga atau wali tersangka memberikan surat bermaterai yang menjamin tersangka akan direhabilitasi melalui proses hukum.
Setelah itu, JPU menyiapkan surat keterangan tahap demi tahap dan menyampaikannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, agar tersangka dapat mengembalikan melalui proses pengadilan dengan  menambahkan  dokumen  sesuai  Instruksi  JPU  Nomor  18  Tahun  2021,  yaitu:  Hasil  penilaian terintegrasi;  hasil  pemeriksaan  laboratorium  forensik;  Bukti  pernah  direhabilitasi/belum  pernah didatangi,  surat  pernyataan  kehendak  tersangka  untuk  direhabilitasi  dalam  proses  peradilan;  dan pernyataan jaminan bahwa keluarga atau wali tersangka akan direhabilitasi melalui proses pengadilan.
Jika tersangka tidak setuju untuk direhabilitasi melalui proses pengadilan, maka tersangka harus mengajukan  surat  pemberitahuan  ketidaksediaan  untuk  direhabilitasi  di  atas  kertas  bermaterai  dan tersangka akan diproses secara hukum. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar sebagai penuntut negara harus menyerahkan Kepala Wakil Jaksa Penuntut Umum, dan jika diterima, Kepala Kejaksaan Negeri  Denpasar  dapat  mengeluarkan  perintah  rehabilitasi.  Isi  dari  penangguhan  rehabilitasi  hukum yang  diatur  dalam  Penetapan  Kejaksaan  Nomor  18  Tahun  2021  ini  meliputi:  Penetapan  rehabilitasi tersangka  melalui  proses  peradilan,  Menentukan  tempat  dan  jangka  waktu  rehabilitasi  dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terpadu. 3. Menetapkan status barang bukti termasuk barang bukti Narkotika yang ditahan untuk penuntutan dan penyidikan tetap menjadi tanggung jawab Jaksa Agung sampai  rehabilitasi  melalui  proses  peradilan  selesai;  dan  Memerintahkan  pembebasan  tersangka  jika ditangkap.
Sesuai  dengan  Peraturan  Jaksa-Agung  Nomor  18  Tahun  2021,  pelaksanaan  rehabilitasi  medis dilakukan di fasilitas rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan setempat; sedangkan rehabilitasi sosial dilakukan di pusat rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh kementerian sosial, dinas sosial atau pemerintah kota. Hambatan pelaksanaan instruksi kejaksaan agung dalam penanganan perkara tindak pidana  penyalahgunaan  narkoba  melalui  rehabilitasi  menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif dalam implementasi asas dominus litis kejaksaan di kejaksaan negeri Denpasar
Terkait dengan dominus litis kejaksaan, salah satu kendala yang dihadapi kejaksaan adalah belum adanya undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan tindakan  rehabilitatif  pada  tahap  penuntutan (Anang,  2015) .  Meskipun  banyak  putusan  rehabilitasi
dimana  hakim  memutuskan  rehabilitasi,  namun  rehabilitasi  tidak  dilakukan  oleh  jaksa  pada  tahap dakwaan.  Satu-satunya  ketentuan  yang  berlaku  saat  ini  yang  cukup  mengatur  secara  lengkap penggunaan restorative justice oleh kejaksaan (serta aparat penegak hukum lainnya) adalah ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang peradilan anak. Akan tetapi, ketika berurusan dengan pelanggaran terkait narkoba, tidak ada undang-undang yang secara ketat mengatur rehabilitasi di luar pengadilan.  Itu  hanya  Pedoman  Jaksa  Agung  No.  18  Tahun  2021  tentang  Penuntasan  Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Implementasi Asas Dominus  Litis  Kejaksaan,  Yang  Mengatur  Akhir  Penuntutan  dan  Pelaksanaan  Rehabilitasi  Dalam Penuntutan.
Berdasarkan temuan wawancara penulis dengan Ibu Ni Made Desi Mega Pratiwi, Kasat Reskrim Umum Kejaksaan Denpasar pada tanggal 4 November 2022, dikemukakan sebagai berikut: Kesulitan lain  yang  dihadapi  Kejaksaan  Denpasar  selama  ini  dalam  melaksanakan  rehabilitasi  penyalahguna, pecandu  dan  korban  kekerasan  adalah  terkait  dengan  ketersediaan  tempat  rehabilitasi  yang  sangat terbatas,  oleh  karena  itu  Kejaksaan  Denpasar  berencana  membangun  pusat  rehabilitasi  di  Adhyaksa. Perencanaan kerjasama dengan pemerintah kota Denpasar.
Ketidakjelasan norma UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 juga menjadi kendala bagi kejaksaan dalam  menangani  atau  memerintahkan  rehabilitasi.  Ketidakjelasan  Pasal  112 dan  127 UU Narkotika tidak menjamin kepastian hukum. Pasal-pasal dimiliki, dipelihara dan dikendalikan oleh redaktur, yang tetap  memiliki  multitafsir  dan  makna  ganda  untuk  mendakwa  tersangka  berdasarkan  Pasal  112  atau 127. Oleh karena itu, penyidik juga akan menghadirkan  tersangka yang diduga melanggar Pasal 112 (Ali, 2015) . Hal ini mempersulit penerapan ketentuan Kejaksaan Agung Nomor 18 Tahun 2021 sebagai implementasi asas dominus litis oleh kejaksaan untuk menangani perkara tindak pidana ketergantungan narkoba  melalui  rehabilitasi  melalui  rehabilitasi.  Sebagai  alternatif  dari  Pasal  112,  pasal  yang diberlakukan  polisi  memungkinkan  jaksa  untuk  menebak  apakah  tersangka  adalah  penyalah  guna, pecandu narkoba, atau korban narkoba. Penuntut Umum dengan demikian melepaskan kewenangannya untuk menangguhkan pemeriksaan perkara, padahal kewenangan tersebut sesuai dengan asas dominus litis. Hal ini karena kejaksaan tidak memiliki payung hukum yang kuat seperti hakim untuk memutus rehabilitasi.
Pengkonsumsi narkotika diancam dengan pidana penjara yang berat, karena selain menghukum para  pecandu  narkotika,  diharapkan  agar  para  pengguna  narkotika  dapat  berkecil  hati.  Di  sisi  lain, pecandu narkoba adalah korban yang membutuhkan pengobatan untuk kembali normal (Ratna, 2017). Adanya  pengaburan  norma  dalam  Pasal  54:  Pecandu  narkoba  dan  korban  kecanduan  narkoba  harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial. dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009: Setiap pecandu narkoba dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
Sebelum subjek yang bertindak menjadi pecandu, terlebih dahulu harus menjadi pelaku, karena untuk  menjadi  pecandu,  subjek  yang  bertindak  harus  menjadi  relaps,  karena  berulang  kali  menjadi pelaku hingga menjadi pecandu. Ini, tentu saja, menciptakan perbedaan antara perampasan kebebasan dan  tindakan  rehabilitatif.  Ibu  Ni  Komang  Swastini,  Jaksa  Agung  Tindak  Pidana  Kejaksaan  Negeri Denpasar, juga menyatakan dalam wawancara pada tanggal 4 November 2022 bahwa: Mahalnya biaya rehabilitasi  juga  menjadi  kendala  utama  bagi  rehabilitasi  jaksa  penuntut  umum,  karena  rehabilitasi hanya  dilakukan  atas  permintaan  keluarga  pelaku,  tanpa  prosedur  penangkapan  polisi  yang diselenggarakan secara cuma-cuma oleh negara. , sementara rehabilitasi hukum tetap mahal. Besarnya biaya  rehabilitasi  tergantung  dari  tingkat  kecanduan  dan  efek  samping  yang  dialami  oleh  pecandu, karena  cara  dan  lama  rehabilitasi  memerlukan  biaya  pemulihan  yang  berbeda.  Besarnya  biaya rehabilitasi dapat berkisar antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) juta rupiah per bulan. Rehabilitasi dapat dilakukan di puskesmas, rumah sakit, dan/atau fasilitas rehabilitasi medis dan sosial setempat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan perawatan dan/atau pengobatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Dari pembahasan penulis dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan, yaitu: Pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung Federal Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkoba melalui Rehabilitasi dengan  pendekatan  yang  bertujuan  untuk  memulihkan  keadaan  yang  adil  menuju  pelaksanaan  asas dominus  litis.  Berdasarkan  asas  dominus  litis,  kejaksaan  sebagai  petugas  percobaan  dapat
menyelesaikan  tindak  pidana  narkoba  yang  dilakukan  dengan  rehabilitasi  dengan  bantuan  masa rehabilitasi,  namun  dalam  prakteknya  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  tidak  ada  kasus  ketergantungan narkoba  yang  mendapat  perintah  rehabilitasi  dalam  tahap  penuntutan,  melainkan  hanya  dalam  masa percobaan.  Kejaksaan  pada  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  menghadapi  kendala  internal  dan  eksternal dalam  pelaksanaan  Penetapan  Kejaksaan  Nomor  18  Tahun  2021. Hambatan  internal  meliputi:  Tidak ada  undang-undang  yang  secara  tegas  memberi  wewenang  kepada  jaksa  untuk  mengambil  langkah- langkah  rehabilitatif  dalam  penuntutan,  Ketersediaan  tempat  rehabilitasi  sangat  terbatas,  sehingga Kejaksaan Negeri Denpasar saat ini berencana membangun Pusat Rehabilitasi Adhyaksa bekerja sama dengan Pemerintah Kota Denpasar, Kendala  eksternal adalah  tingginya biaya rehabilitasi  pada tahap penuntutan  pidana,  karena  rehabilitasi  dilakukan  secara  cuma-cuma  hanya  atas  permintaan  keluarga pelaku  tanpa  prosedur  penangkapan  polisi  yang  diatur  negara,  sedangkan  rehabilitasi  dimungkinkan. hasil dari kasus pengadilan masih memerlukan biaya tinggi.

## 4.2 Saran
Dari pembahasan dan kesimpulan penulis, maka penulis dapat mengajukan 3 (tiga) saran yaitu: Agar Menteri Kehakiman Republik Indonesia mensosialisasikan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 untuk meningkatkan pemahaman para jaksa tentang penanganan tindak pidana ketergantungan narkoba melalui  rehabilitasi  melalui  restorative  justice.  Pemerintah  dalam  hal  ini  DPR  dan  Presiden  segera menyusun  undang-undang  baru  yang  memungkinkan  penyelesaian  kasus  ketergantungan  narkoba dengan rehabilitasi jaksa sebagai korban atau pengawas. Domino Litis). Pemerintah juga harus segera mengusulkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  baru  untuk  mengatasi  ambiguitas  dan  multitafsir  norma  Pasal  54,  127  dan  112  UU Narkotika  No.  35  Tahun  2009.  3.  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  akan  segera  membangun  Pusat Rehabilitasi Adhyaksa berencana bekerjasama dengan Pemerintah Kota Denpasar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2015). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika . Anang, I. (2015). Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif . Karawang: Viva Tanfas.
Andi, H. (2014). Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Edi,  P.  W.  (2022). Rekonstruksi  Hukum  Rehabilitasi  bagi  Pecandu  dan  Korban  Penyalah  Guna Narkotika . Bandung: Cetakan Pertama, Refika Aditama.
Efendi Jonaedi, I. J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Ketiga . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Gani,  H.  A.  (2015). Rehabilitasi  Sebagai  Upaya  Depenalisasi  Bagi  Pecandu  Narkotika .  Malang: Universitas Brawijaya Fakultas Hukum.
Mahmud, M. P. (2021). Penelitian Hukum, Cetakan Ke-16 . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ratna, W. (2017). Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika . Yogyakarta: Legality. Rusli, M. (2017). Hukum Acara Kontemporer . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
ST,  B.  (2021). Keadilan  Restoratif  dalam  Bingkai  Hati  Nurani .  Jakarta:  Cetakan  Pertama  Fakultas Hukum Universitas Pancasila.