Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Beras Yang Tidak Berstandar Di Kota Jambi
Muhamad Ikhsan muhammadiikhsann54@gmail.com

## M. Hosen
m_hosen@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 09 Maret 2021; Accepted: 14 Juni 2021; Published: 14 Juni 2021

## Abstract
The purpose  of this  study was to identify and  analyze  legal protection against consumer legal protection against non-standard rice circulation in Jambi City and also to find out and analyze  the  legal  responsibility  of  business  actors  according  to  Law  No.  8  of  1999 concerning Consumer Protection. This type of research is juridical empirical, also known as field  research,  which  examines  the  prevailing  legal  provisions  and  what  happens  in  the realities of society and also examines the gap between das sollen and das sein or the gap between  what  should  be  according  to  law  and  reality  in  the  field.  The  location  of  this research  is  the  Food  Security  Service  of  Jambi  Province.  The  population  in  this  study counted as many as 23 consumers who suffered losses from the amount of rice that was not officially licensed by the Ministry of Agriculture in Jambi City. The sampling technique was carried out by purposive sampling (purposive sampling is a sampling technique and data source based on certain considerations). The background of the problem is that there are still many un-certified KEMTAN rice markets that are still being traded, because according to Umdang Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, business actors are prohibited from producing or trading goods and / or services that do not meet or do not comply with the standards required. requirements and provisions of laws and regulations. Based on this research, it is known that there are many differences between the forms of rice labeled according to the rules and rice that are not according to the rules which are still marketed. In this study, the authors found the reason why the rice is still circulating because rice  that  does  not  have  a  KEMTAN  license  on  the  market  of  Jambi  City  is  supplied  from outside the city of Jambi and there is still a lack of responsibility for certified rice, while the effort to overcome it is socialization. as well as an inspection conducted by the food security office  of  the  province  of  Jambi  to  determine  the  development  of  non-standard  rice circulation in the city of Jambi.
Keywords : Rice, not standardized, legal protection
Volume 2 Nomor 2 Juni 2021 Halaman 231 - 260 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  perlindungan  hukum terhadap Perlindungan hukum Konsumen terhadap peredaran beras yang tidak berstandar di Kota Jambi serta juga Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum dari pelaku usaha menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataan masyarakat dan juga meneliti kesenjangan antara das sollen dan das sein atau kesenjangan antara seharusnya menurut hukum dan kenyataan di lapangan. Lokasi penelitian ini yaitu di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. populasi dalam penelitian ini terhitung sejumlah 23  konsumen yang mengalami kerugian terhadap  banyaknya beras  yang  tidak berlisensi resmi dari kementrian pertanian di Kota Jambi. Teknik penarikan sampel dilakukan secara Purposive  Sampling ( Purposive  Sampling adalah  teknik  pengambilan  sampel  dan  sumber data  berdasarkan  pertimbangan  tertentu).  Yang  menjadi  latar  belakang  masalah  yaitu masih banyaknya tersebar di pasaran beras yang tidak bersertifikasi KEMTAN yang masih diperjual  belikan,  karena  menurut  UmdangUndang  Nomor  8  tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  atau  memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan  penelitian  ini  diketahui bahwa banyak perbedaan antara bentuk beras yang berlabel sesuai aturan dan beras yang tidak sesuai aturan yang masih dipasarkan. Dalam penelitian ini penulis menemukan sebab mengapa  beras  tersebut  masih  beredar  dikarenakan  beras  yang  tidak  memiliki  lisensi KEMTAN  yang  ada  di  pasaran  kota  jambi  merupakan  beras  yang  di  pasok  dari  luar  kota jambi serta masih kurangnya tanggung jawab pelaku usaha akan beras yang bersertifikasi, sedangkan  upaya  penanggulangannya  yaitu  sosialisasi  serta  sidak  kepasaran  yang dilakukan  dinas  ketahanan  pangan  provinsi  jambi  untuk  mengetahui  perkembangan peredaran beras tidak berstandar di kota jambi.
Kata Kunci : Beras, Tidak berstandar, Perlindungan hukum

## A. PENDAHULUAN
Pada  era  globalisasi  seperti  saat  ini  sangat  berdampak  besar  bagi  pertumbuhan perekonomian dalam semua bidang maupun aspek didalam kehidupan baik itu di kota kota besar maupun dikota kecil yang ada di Indonesia. Banyak terobosan serta ide yang muncul untuk menghasilkan berbagai bentuk pemikiran untuk mengejar tuntunan hidup pada era globalisasi  tentunya  banyak  dampak  yang  bermunculan  baik  itu  dampak  positif  maupun dampak negatif sekalipun.
Untuk memenuhi persaingan dan tetap menjaga stabilitas dalam perdagangan bebas, banyak dari pelaku usaha melakukan persaingan usaha tidak sehat terutama pada produk, baik itu produk pokok, maupun produk penunjang seperti barang, jasa, produk elektronik, pakaian,  hingga  pangan  sekalipun.  Dilihat  dari  tingginya  kesadaran  akan  kualitas  hidup harusnya menjadi salah satu faktor persaingan usaha tentunya di Kota Jambi.
Sebagaimana dalam penelitian ini menunjukan bahwa banyaknya beredar beras yang tidak  berstandar  (tidak  memiliki  standarisasi  dari  kementerian  pertanian)  khusunya  di Provinsi  Jambi,  penanganan  beras  tidak  memiliki  izin  edar  menjadi  masalah  besar  bagi penyelenggara  Negara  yang  ada  di  Jambi.  Standarisasi  merupakan  salah  satu  alat  untuk meningkatkan  mutu,  efisiensi  produksi,  memperlancar  produksi  perdagangan, mewujudkan  persaingan  usaha  yang  sehat  dan  transparan,  standarisasi  juga  merupakan proses  merencanakan,  merumuskan,  menetapkan,  menerapkan,  memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan .
Berdasarkan  Pasal  21  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  1992 Tentang  Kesehatan,  makanan  dan  minuman  yang  tidak  memenuhi  standar  dan/atau persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan  sebagaimana dimaksud dalam ayat  1  dilarang  untuk  di  edarkan,  ditarik  dari  peredaran,  dan  disita  untuk  dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
Telah  disebutkan  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  (a)  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  yang  secara  tegas  menyatakan  pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Standarisasi produk ini berkaitan erat dengan keamanan dan keselamatan konsumen yaitu  berkaitan  dengan  kelayakan  suatu  produk  untuk  dipakai  dan  dikonsumsi,  produk yang tidak memenuhi standar mutu, khususnya makanan, dapat menimbulkan mala petaka bagi  konsumen,  selain  merugikan  konsumen  dari  segi  finansial,  barang  yang  tidak memenuhi mutu tersebut dapat pula mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat umum 1 .
Melalui  standarisasi  produk  maka  akan  diperoleh  manfaat  dan  keuntungan  baik produsen dan pelaku usaha, pemakai professional maupun konsumen yaitu sebagai berikut:
a. Bagi produsen-pelaku usaha, lebih memberikan bobot dan membuktikan bahwa hasil  produksinya  memenuhi  persyaratan  standar  secara  konsisten  dan memberikan bantuan dalam meningkatkan penjualannya dipasar dan luar negeri.
b. Bagi pemakai professional atau konsumen umum ,memberikan idikasi yang dapat dipercaya  bahwa  barang-barang  sesuai  dengan  persyaratan  standar  secara konsisten.
1 Aulia Muthiah, . Hukum Perlindungan Konsumen , PT. Pustaka Baru, 2019,  hlm. 74.
c. Transaksi lebih lancar karena pemakai atau konsumen tidak perlu menguji dulu barang- barang yang dibelinya 2 .
Terkait banyaknya pangan salah satunya beras yang tidak berstandar di pasaran yang terjual bebas haruslah memiliki standar terkait keaslian dari beras itu sendiri mulai dari proses  awal  higga  akhir  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor 53/permentan/KR.040/12/2018  Tentang  Keamanan  Dan  Mutu  Pangan  Segar  Asal Tumbuhan .
Di  Kota  Jambi  telah  banyak  ditemukan  berbagai  bentuk  penyelewengan  oleh  pelaku usaha terhadap banyaknya beras yang beredar tanpa sertifikasi dari kementrian pertanian, disamping  tingginya  permintaan  pasar  terhadap  pangan  serta  tingginya  nilai  ekonomis yang  dihasilkan  oleh  produk  tersebut.  Ada  banyak  jenis  produk-produk  beras  yang  kini beredar  di  pasaran  yang  dapat  dikonsumsi  oleh  semua  orang  demi  menunjang kelangsungan  hidup  bagi  mereka.  Disamping  itu  perlunya  perhatian  kesehatan  pangan tentunya  sangat  dibutuhkan  mengingat  dari  setiap  asupan  menunjang  produktifitas  bagi tubuh. 3
Berdasarkan  pasal  97  Ayat  (3)  Huruf  (h)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012, penetapan standar kemasan pangan  bahwa dalam penyelenggaraannya keamanan pangan dilakukan melalui beberapa proses diantaranya penetapan standar kemasan pangan.
Tingginya kebutuhan akan beras yang sehat di Kota Jambi tentunya tidak terlepas dari campur tangan pemerintah itu sendiri, disamping itu perlunya pengetahuan tentang asupan gizi yang sangat dibutuhkan oleh konsumen untuk menunjang kesehatan tubuh tentunya rentan akan datangnya penyakit.
Banyaknya  permintaan  pasar  serta  nilai  ekonomi  membuat  banyak  pelaku  usaha berlomba-lomba menciptakan suatau inovasi demi menjaga angka stabilitas serta produksi pangannya agar tetap berlangsung dan menjaga usahanya. Khusunya beras di Kota Jambi yang setiap hari di konsumsi dalam jumlah yang besar. Maka dari itu tidak jarang  fenomena ini  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku  usaha  nakal  untuk  meraup  keuntunan  yang  sebesar- besarnya dengan modal yang seminim mungkin, tanpa melalui sertifikasi resmi yang sangat merusak pasaran akan produk pangan beras ini.
2 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, PT.Citra Aditiya Bakti, 2014, hlm. 18 .
3 Wawancara dengan Pak Budi, Sekejen Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), Tanggal 15 November 2019 .
Ada  beberapa  data  yang  penulis  dapat  terhadap  jumlah  produsen  beras  Jambi  yang telah menerima sertifikasi jaminan mutu yaitu :
Tabel I
Jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikasi mutu beras Jambi
UNIT PELAKU KOMODITAS No Registrasi PT. Kharisma Beras-Beras Premium Kemtan RI PD.15.71-a.0I.00-01- 00004-12/2019 CV. Sejahtera Sumber Rezeki Beras-Beras Premium Kemtan  RI  PD.15.71-a0I.00- 12.00003-12/2019 Perum Bulog Kanwil/Kota Jambi Beras-Beras Premium Kemtan  RI  PD.15,71-a0I.00-01- 00001-12/1019 Perum Bulog Kanwil/Kota Jambi Beras-Beras Medium Kemtan RI PD.15.71-a.0I.00-01- 00002-12/2019
Sumber data : Otoritas Kompoten Keamanan Pangan
Tidak  heran jika banyak dari  pedagang atau pelaku  usaha menghalalkan segala cara untuk  memperolah  keuntungan  setinggi mungkin ditengah  banyaknya  permintaan  pasar akan kebutuhan pangan seperti beras. Dilihat dari prakteknya banyak hal yang terabaikan di tengah animo persaingan pasar yakni, peran konsumen sebagai salah satu unsur mata rantai perdagangan sedikit telah diacuhkan.
Khusunya beras di Kota Jambi yang setiap hari di konsumsi dalam jumlah yang besar. Maka dari itu tidak jarang  fenomena ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha nakal untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang seminim mungkin, tanpa melalui sertifikasi resmi yang sangat merusak pasaran akan produk pangan beras ini.
Seperti halnya terjadi fenomena kemunculan beras yang tidak memiliki sertifikasi dari kementrian pertanian sangat menggemparkan konsumen tentunya konsumen yang ada di jambi,  dengan  adanya  fenomena  ini  tentunya  banyak  menimbulkan  kerugian  bagi konsumen dan berdampak pada pelaku usaha yang lain 4 .
Kebijakan money back gurantee sebagai prinsip penjualan produk atau jasa di Negara maju justru mengutamakan kepuasan konsumen dengan menempatkan pembeli adalah raja hal  inilah  yang  memperbaiki  kondisi  hubungan  hukum  antara  konsumen  dan  produsen
4 Wawancara dengan Pak Budi,  Sekejen Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), Tanggal 15 November 2019
terkait dengan kesadaran untuk berhati-hati baik mengkonsumsi produk pangan yang ada (bagi konsumen) maupun dalam melindungi konsumen dari produk yang di konsumsinya. 5
Pada  dasarnya  hukum  Perlindungan  Konsumen  adalah    keseluruhan  hukum  yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya  untuk  memenuhi  kebutuhannya,  dan  mengatur  upaya  upaya  untuk  menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen 6 .
Dilihat  dalam  Pasal  1  butir  (1) UUPK  sendiri  menyebutkan  Perlindungan  Konsumen adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen akan menikmati perlindungan tersebut kalau barang  yang  beredar  di  pasar  dan  kemudian  mereka  konsumsi  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku atau seharusnya berlaku 7 ,  Pada hakekatnya pemerintah telah menyebutkan secara  tegas  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  dapat  dilihat  dalam  pasal  1  butir  (2)  Konsumen  adalah  setiap orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  dari kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  maupun  makhluk  hidup  lain  yang  tidak  untuk diperdagangkan.  Dilihat  dari  penjelasan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  konsumen  sangat berperan vital dalam rantai peredaran barang atau jasa dimana konsumen sebagai target dan sosok penetu dari keberlangsungan usaha dari pedagang atau pelaku usaha.
Dalam hal ini konsumen secara tidak langsung terkait dalam hak dari setiap manusia, seperti yang tertuang dalam deklarasi HAM yang telah bertahun-tahun dijunjung tinggi dan disuarakan.
Dari data yang penulis dapat di lapangan terutama di mall dan swalayan di Kota Jambi banyak di temukan beras yang berlabel yang tidak sesuai aturan, dan beras tersebut masih dipasarkan dan di perjual belikan oleh pelaku usaha. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan  pasal  4  butir  (1)    Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  yang  semestinya  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam mengkonsumsi barang atau jasa adalah suatu hak dari konsumen itu sendiri,
Perlindungan  Konsumen  sangatlah  penting,  konsumen  memiliki  hak-hak  yang universal dan juga bersifat spesifik yang berkaitan langsung dengan individu baik situasi
5 Andi Soyan et al, Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Usaha Label Pangan Jurnal Hukum JUSTITIA, Vol II. No.1. 2014. hlm. 4.
6 Janus Sidabalok, Op. Cit., hlm. 41.
7 Bambang  Hermanu  Dan  Suryana , Optimasi  Pelaksanaan  Izin  Edar  Produk  PIRT  Melalui Pengembangan Sistem keamanan pangan yang berkelanjutan, Vol. 6,No. 2, 2017.hlm. 2 .
maupun kondisi 8 . Konsumen mempunyai peran yang sangat  penting dalam  perdagangan yang malah justru sangat lemah akan pandangan  dan perlindungan hukum.
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan  hak-haknya  yang  masih  rendah,  hal  ini  disebabkan  oleh  rendahnya  pendidikan konsumen 9 . Banyaknya produk beras yang beredar dipasaran yang tidak memiliki lisensi resmi  atau  sertifikat  produk  dari  kementrian  pertanian  ( KEMTAN ),  tentunya  telah  di  uji melalui  berbagai  proses  maupun  hasil  produksi  yang  mana  telah  dilakukan  pengujian  di Laboratorium Uji meliputi batas maksimal cemaran kimia, cemaran biologi, cemaran fisika dan/atau  cemaran  bahan  berbahaya  lainnya,  dan  juga  legalitas  maupun  kualitas  atas produk itu sendiri guna sebagai bentuk upaya dari perlindungan konsumen demi menjamin kepastian mutu dari pangan itu sendiri. terbukti dengan adanya laporan masyarakat dan perkumpulan lembaga Perlindungan Konsumen nusantara Indonesia terhadap temuan di dapat bentuk bentuk fisik antara beras berlabel sesuai aturan yang ada, dan beras berlabel tidak sesuai aturan, terkait beras yang akan di perdagangkan adalah salah satu produk yang wajib memenuhi standar perdagangan, salah satunya adalah beras yang di datangkan oleh distributor  khusunya  beras  medium  dan  premium  wajib  sudah  bersetifikasidari kementrian pertanian. 10
Mengedarkan  makanan  tanpa  label  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  peraturan menteri  kesehatan  dinyatakan  dilarang  dan  dapat  diancam  dengan  sanksi-sanksi sebagaimana  termuat  dalam  KUHP  dan/atau  tindakan  administratif  berupa  penarikan nomor  daftar  produk  itu  dan/atau  tindakan    lain  berdasarkan  undang-undang  yang berlaku 11 .  Akan tetapi masalah  label Khusunya mengenai label  pangan kurang mendapat perhatian dari konsumen dan pelaku usaha 12 .
Dilihat  dari  banyak  hal  terjadi  di  lapangan  banyak  beras  yang  beredar  di  lapangan tidak memenuhi standar yang telah di persyaratkan, tentunya sangat membahayakan bagi tubuh  konsumen  yang  mengkonsumsinya  hal  ini  tentunya  membuata  masyarakat  takut dalam memilih produk beras yang baik untuk mereka konsumsi, karena tidak ada kejelasan dari  produk  yang  mereka  konsumsi.  Hal  ini  tidak  saja  merugikan  harta  benda  atau
8 Celini Tri Siwi kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika. 2017, hlm. 6.
9 Yustiana  Dwi  Raningsih,”Analisis  Penyelesaian  Konsumen  Melalui  Badan  Penyelesaian Konsumen(BPSK), Jurnal Litbang Kota Pekalongan, Vol. 15,  2018, hlm . 44.
10 Wawancara dengan Pak Budi, Sekjen Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), Tanggal 15 November 2019
11 Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Taddjudin,  Hukum Perlindungan Konsumen , Mitra Wacana Media, 2018, hlm. 82.
12 Janus Sidabalok,Op. Cit., hlm. 2.
kesehatan  bahkan  dapat  menimbulkan  kematian,  disamping  dapat  menimbulkan  pola konsumsi  yang  tinggi  yang  tidak  sesuai  dengan  tingkat  pendapatan  dan  pendidikan masyarakat yang relative masih rendah 13 .
Berdasarkan PERMENTAN Nomor 31 Tahun 2017 dan PERMENTAN Nomor 53 Tahun 2018.  Beras  dibedakan  berdasarkan  kelas  mutu  beras,  kelas  beras  sebagaimana  yang dimaksud  adalah  beras  premium  dan  medium.  Persyaratan  keamanan  PSAT  yaitu  tidak mengandung cemaran biologis, kimia dan benda lain yang melebihi ambang batas  dan tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaanya.
Dari data yang penulis dapat di lapangan terutama di mall dan swalayan di Kota Jambi yaitu :
a. Fresh selincah
b. Tropi Selincah
c. Tropi Sijenjang
d. Tropi Pasar
e. Jamtos (Jambi Town Square)
f. Trona
g. Meranti Swalayan
Banyak di temukan beras yang berlabel yang tidak sesuai aturan, dan beras tersebut masih dipasarkan dan di perjual belikan oleh pelaku usaha, di dalam Permentan Nomor 53 Tahun 2018 pasal 4(1) dimana pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi  penyimpanan,  pengangkutan,  dan/atau  peredaran  PSAT  harus  memenuhi keamanan PSAT. Ada beberapa beras yang menjadi  temuan penulis terhadap beras yang yang tidak berstandar dan tidak memiliki izin edar dari kementrian pertanian tetapi tetap di edarkan di kota jambi yang dalam hal ini beras tersebut masih banyak beredar dan di konsumsi konsumen, adapun beras tersebut yaitu:
Tabel II
Jumlah beras yang memiliki izin edar dan tidak memiliki izin edar yang masih tetap di edarkan dan di pasarkan di pasaran kota jambi.
Beras yang tidak memenuhi izin edar tetapi tetap dipasarkan
Beras yang telah memenuhi
standarisasi yang telah beredar
13 Adrian  Sutedi,  Tanggung  Jawab  Produk  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 35 .
Beras Cap Pandan Beras Cap Anggur Beras Cap Dua Lele Beras Raja Beras Cap Rambe Beras 3 Kartu Beras Cap Bom Beras Topi Koki Beras Putri Raja Beras Maknyus Beras Putri Korea Beras Pandan Wangi Beras Solok Asli Beras Si Pulen Beras Buah Dewa Beras Rojo Lele Beras Tai Mahal Beras Kita Beras Bola Deli Beras Sonia Beras Dua Panda Beras Naruto Beras Koala Madu Beras Black Rice
Sumber : Data Dari Mall Dan Swalayan Di Kota Jambi Tanggal 25 Januari 2020.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  masalah  pangan  dan  masalah  keamanan pangan diatur pada pasal 67 yaitu :
a. Keamanan  pangan  diselenggarakan  untuk  menjaga  pangan  tetap  aman,  higienis, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
b. Keamanan  pangan  dimaksudkan  untuk  mencegah  kemungkinan  cemara  biologis, kimia,  dan  benda  lain  yang  dapat  menganggu  merugikan  dan  membahayakan kesehatan manusia.
Kriteria beras yang harus terpenuhi dalam standarisasi beras menurut PERMENTAN 31 Tahun 2017 yaitu :
Tabel III

## Klasifikasi Kelas Mutu Beras
No Komponen Mutu Satuan Kelas Mutu Medium Premium 1. Derajat Sosoh (minimal) % 95 95 2. Kadar Air (maksimal) % 14 14 3. Beras Kepala (minimal) % 75 85 4. Butir Patah (maksimal) % 25 15 5. Total butir beras lainnya (maksimal), terdiri atas % 5 0
Butir Menir, Merah, Kuning/Rusak, Kapur.
6. Butir Gabah (maksimal) (Butir/100g) 1 0 7. Benda Lain (maksimal) % 0,05 0
Sumber : Permentan Nomor 31 Tahun 2017 Diakses Tanggal 25 Januari 2020.
Dengan tidak ada izin dari kementrian pertanian (KEMTAN ) kemungkinan besar tidak akan pernah ada laporan yang dilakukan pelaku usaha setiap semester. Agar terwujudnya penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) guna menciptakan kepastian hukum  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  sehingga  masyarakat mendapatkan haknya atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/makanan (Beras) tanpa uji laboratorium dan tanpa memiliki sertifikasi, kita tidak akan  pernah  mengetahui  bahwa  beras  tersebut  masuk  dalam  spesifikasi  premium  atau sepesifikasi  medium,  sehingga  diduga  penjualan  beras  kemasan  tersebut  tidak  sesuai Spesifikasi dan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tercantum  dalam  Pasal  8  dan  Pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  ini  dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Sehingga  dalam  hal  ini  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  baik  dari  sisi  perlindungan hukum maupun dari pihak konsumen.
Kebijaksanaan  mutu  di  dalam  lingkup  perindustrian  dan perdagangandilaksanakan dengan  cara  sertifikasi  berdasarkan  dengan  ketentuan pre  shipment  inprection (PSI)  dan predistribution  inspection (PDI)  yang  didukung  oleh  sistem  laboratorium  penguji  mutu. Melalui  ketentuan  tersebut,  pelaksanaan  pengawasan  mutu  produk  dapat  menjamin tersedianya produk yang bermutu sesuai standar. 14
Dari  keamanan  mutu  tersebut  memunculkan  kepastian  akan  jaminan  mutu  serta kualitas keaslian produk tersebut dari awal hingga akhir. Dalam pelaksanaan sertifikasi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah  Nomor 86  Tahun 2009 Tentang Keamanan Pangan yang  tentunya  dalam  kasus  ini  akan  menemukan  titik  dari  kepastian  hukum  terhadap Perlindungan  Konsumen  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.  Berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata,  segala  perbuatan  yang  membawakan
14 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT.Raja Grafindo persada, 2005,  hlm. 58.
kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang bersalah menggantikan kerugian yang diderita orang atau pelaku usaha tersebut 15 .
Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan perwujudan suatu sitem  pangan  yang  mampu  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  yang mengkonsumsi  pangan  sehingga  pangan  yang  di  edarkan  dan  diperdagangkan  tidak merugikan serta aman bagi kesehatan manusia 16
Dengan  fenomena  yang  terjadi  di  lapangan  saat  ini  penulis  tertarik  melakukan penelitian  untuk  menemukan  kepastian  hukum  terkait  kasus  yang  terjadi  di  tengah masyarakat ini, Khususnya kepada Dinas Perdangangan dan Dinas Ketahanan Pangan yang dalam hal ini dinas tersebut bertanggung jawab dalam peredaran setiap produk pangan di Kota  Jambi  dengan  judul  “ PERLINDUNGAN  HUKUM  KONSUMEN  TERHADAP PEREDARAN  BERAS  YANG  TIDAK  BERSTANDAR  DI  KOTA  JAMBI ”.  Adapun  masalah dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini,  yaitu:  Bagaimana  perlindungan  hukum  konsumen terhadap  peredaran  beras    yang  tidak    berstandar  di  Kota  Jambi  ?;  Bagaimana  tanggung jawab hukum dari pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

## B. PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Beras Yang Tidak Berstandar Di Kota Jambi
Dalam  hal  ini,  penulis  mencoba  memaparkan  sedikit  mengenai  isu  hukum  dalam permasalahan  yang  diangkat,  yaitu  dalam  permasalahan  ini  dilihat  Bagaimana  Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Beras Yang Tidak Berstandar di Kota Jambi.  Dalam  bagian  ini  peran  dari  Dinas  Ketahanan  Pangan  Provinsi  Jambi  yang merupakan  instansi  pemerintah  yang  memiliki  tugas  dan  wewenang  dalam  peredaran beras yang ada di Jambi.
Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang memegang peranan penting  dalam  meningkatkan  kesehatan  manusia  dalam  menjalankan  berbagai  aktifitas dalam keseharian dan dapat pula meningkatkan kecerdasan masyarakat sehingga dalam hal ini  masyarakat  perlu  dilindungi  terhadap  produksi  dan  peredaran makanan  olahan  yang
15 Adrian Sutadi,Op. Cit., hlm. 36 .
16 Celina Tri Siwikristiyanti, Op. Cit., hlm.171.
tidak  memenuhi  syarat  terutama  dari  segi  mutu,  kesehatan,  keselamatan  dan  keyakinan agama. 17
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen disebutkan bahwa:
1. Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  pembinaan  penyelenggaraan  Perlindungan Konsumen  yang  menjamin  diperolehnya  hak  konsumen  dan  pelaku  usaha  dan dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
2. Pembinaan  oleh  pemerintah  atas  penyelenggaraan  Perlindungan  Konsumen sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh  menteri  dan/atau  menteri teknis terkait;
3. Menteri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  melakukan  koordinasi  atas penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
4. Pembinaan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen sebagaimana disebutkan pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
a. Terciptanya  iklim  usaha  dan  tumbuhnya  hubungan  yang  sehat  antara  pelaku usaha dan konsumen
b. Berkembangnya lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat
c. Meningkatkan sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang Perlindungan Konsumen.
5. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pembinaan  dan  penyelenggaraan  Perlindungan Konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Konsumen serta penerapan aturan perundang-undangan ini dilaksanakan oleh:
1. Pemerintah
2. Masyarakat
3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
Sedangkan  para  pelaku  usaha  pangan  akan  selalu  mendapat  pengawasan  dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan tepatnya Pasal 108 yaitu: 18
17 Aulia Muthia, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta 2018, hlm. 137 .
18 Ibid. hlm. 137.
1. Dalam  melaksanakan  penyelenggaraan  pangan,  pemerintah  berwenang  melalui pengawasan
2. Pengawasan  sebagaimana  dimaksudkan  pada  ayat  (1)    dilakukan  terhadap pemenuhan:
a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
b. Persyaratan  keamanan  pangan, mutu  pangan  dan gizi  pangan  ,  serta  persyaratan label dan iklan.
3. Pengawasan terhadap:
a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pangan;
b. Persyaratan  keamanan  pangan,  mutu  pangan,  dan  gizi  pangan,  serta  persyaratan label dan iklan pangan sebagaimana dimaksud dengan ayat 2 huruf b, untuk pangan olahan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  yang  melaksanakan  tugas  pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan;
c. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan serta persyartan label dan iklan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, untuk pangan segar dilaksanakan  oleh  lembaga  pemerintah  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan dibidang pangan;
4. Pemerintah  mengadakan  program  pemantauan,  evaluasi,  dan  pengawasan  secara berkala terhadap kegiatanatau proses produksi penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan.
Dilihat  dalam  hal  tersebut  diatas  dimana  tugas  serta  wewenang  Dinas  Ketahanan Pangan  erat  kaitannya  dengan  kebutuhan  masyarakat  dalam  hal  ini  sebagai  konsumen terhadap  semua  bentuk  pangan  yang  dipasarkan  oleh  distributor  atau  pelaku  usaha dipasaran Kota Jambi. Dalam hal ini tentunya menitik beratkan pada kinerja serta tanggung jawab pada dinas ketahanan pangan Provinsi Jambi.
Disebutkan  dalam  pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen    yaitu konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk hidup  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan.  Sedangkan  Perlindungan  Konsumen merupakan  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberikan perlindungan  kepada  konsumen,  yang  tertuang  dalam  pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang
Perlindungan  Konsumen,  hal  tersebut  mereupakan  suatu  hak  yang  harus  diperoleh  dari konsumen  karena  hal  ini  telah  diatur  dalam  konteks  hukum  sehingga  lahirlah  istilah Perlindungan Konsumen.
Dilihat dari konflik yang terjadi di dalam masyarakat banyak sekali dari hak konsumen terabaikan  oleh  pelaku  usaha  nakal  yang  tidak  memiliki  itikad  baik  demi  meraup keuntungan  sebesar  mungkin  ditengah  animo  masyarakat  dalam  hal  kebutuhan  pangan, Dilihat  dari  isu  hukum  yang  penulis  angkat  yaitu  banyak  sekali  dilihat  keterangan  yang tidak semestinya dilakukan produsen atau pelaku usaha beras yang tidak berstandar, yaitu tidak  adanya  label  dari  kementrian  pertanian  (KEMTAN)  atau  tidak  bersertifikasi  dari kementrian pertanian yang meliputi uji laboratorium sebelum beras tersebut dipasarkan, sedangkan  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  pelaku  usaha  dilarang memproduksi  atau  memperdagangkan  barang  dan  atau  jasa  yang  tidak  memenuhi  atau tidak  sesuai  standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan  perundang  – undangang,  sedangkan  berdasarkan  Undang  –  Undang  Pangan  pada  kemasan  pangan  di tulis  atau  di  cetak  dengan  menggunakan  bahasa  Indonesia  sertamemuat  paling  sedikit keterangan mengenai :
a. Nama Produk
b. Daftar Bahan Yang Digunakan
c. Berat Bersih Atau Isi Bersih
d. Nama Dan Alamat Pihak Yang Memproduksi Atau Mengimpor
e. Halal Bagi Yang Dipersyaratkan
f. Tanggal Dank Ode Produksi
g. Tanggal, Bulan Dan Tahun Kadaluarsa
h. Nomor Izin Edar Bagi Pangan Olahan Dan
i. Asal Usul Bahan Pangan Tertentu
Dalam hal tersebut penulis melakukan wawancara kepada pak Doni di salah satu mall yang ada di Kota Jambi
“Saya selaku konsumen tentunya tidak mengetahui hal itu, yang saya tau beras yang diedarkan  dipasaran  tentunya  beras  yang  sudah  baik  kami  konsumsi,  kami  sebagai orang awam tentunya tidak mengetahui bahwa beras harus diuji di laboratorium dan telah memiliki label dari kementrian pertanian, saya juga sudah lama beli beras yang begini  mas,  kalau  begitu  saya  juga  harus  beli  beras  yang  ada  label  kemtannya  mas, maklumlah  mas  saya  kurang  paham  masalah  hal  yang  beginian  ,pokoknya  kalau disuruh  beli  beras  ya  saya  langsung  beli  saja  tanpa  memperhatikan  ,  apalagi  dalam
jumlah  yang  banyak  tentunya  saya  cari  beras  yang  murah  mas,  dalam  hal  ini  saya merasa dirugikan.” 19
Dilihat  dari  pemaparan  konsumen  diatas,  tampak  terlihat  reaksi  konsumen  bahwa dalam hal ini konsumen merasa dirugikan atas adanya beras terjual di mall dan pasar yang tidak bersertifikasi kementrian pertanian yang banyak diedarkan di pasaran.
Berbeda dengan  pemaparan pak amir, pak amir mempermasalahkan masalah harga eceran tertinggi beras (HET)  bagaimana konsumen  bisa mengetahui harga eceran beras jika beras tersebut belum dikategorikan beras premium dan medium. 20
Sedangkan dari pemaparan pak yudi di dapatkan perbedaan bentuk beras yang sesuai aturan dan beras yang tidak sesuai aturan, di dapat beras yang tidak sesuai aturan dengan warna putih kusam dan beras sesuai aturan berwarna putih bersih. 21
Dari banyak nya aduan konsumen banyak dari konsumen mengeluh akan tidak adanya label  sertifikasi  kemtan  yang  ada  pada  kemasan  beras  tersebut,  serta  bagaimana mengetahui  apakah  jenis  beras  itu  premium  atau  medium,  dan  didapat  bentuk  berbeda antara  beras  yang  sertifikasi  dan  tidak  bersertifikasi  dan  didapat  bentuk  kemasan  beras yang tidak sesuai, dan bentuk beras sesuai standard an tidak sesuai standar. 22
Banyak  dari  konsumen  yang  tidak  tahu  tentang  pentingnya  beras  yang  telah memperoleh sertifikasi, konsumen banyak menganggap bahwa beras yang banyak beredar di pasaran adalah beras yang telah aman dikonsumsi bagi mereka.
Penulis  juga  mengexplore  di  lokasi  lain  sejauhmana  peredaran  beras  yang  tidak memenuhi  standar  yang  tidak  bersertifikasi  serta  melihat  bagaimana  reaksi  konsumen terhadap  produk  beras  yang  tidak  berstandar  atau  tidak  memperoleh  sertifikasi  dari kementrian pertanian, dilihat di pasaran banyak beras yang tidak berstandar ini beredar di mall  besar  serta  swalayan  yang  ada  di  kota  jambi,  tentunya  beras  tersebut  masih diperdagangkan  dan  diperjual  belikan  oleh  pelaku  usaha  ,dalam  hal  ini  tentunya  sangat merugikan konsumen awam seperti pak doni yang tidak tahu pentingnya sertifikasi beras, tentunya dalam hal ini menimbulkan ketidaknyamanan juga menimbulkan kerugian seperti hasil dari wawancara pada konsumen selaku pengguna.
Oleh karena itu, objek dari penelitan penulis adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen  Terhadap  Peredaran  Beras  Yang  Tidak  Berstandar  Di  Kota  Jambi.  Mengulas
19 Wawancara Dengan Pak Doni, Tanggal 7 April 2020
20 Wawancara Dengan Pak Amir, Tanggal 13 Februari 2021
21 Wawancara Dengan Pak Yudi, Tanggal 13 Februari 2021
22 Wawancara  Dengan  Pak  Kurniadi  Hidayat,  Ketuaumum  Lembaga  Perlindungan  Konsumen Jambi, Tanggal 12  Februari 2021
tentang Perlindungan Konsumen dalam hal ini tidak lepas dari pengawasan, pengawasan yang erat kaitannya dengan Perlindungan Konsumen, yaitu oleh dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang mempunyai peran penting dalam peredaran beras ini.
Dampak  yang  dihasilkan  dari  fenomena  tersebut  yaitu  kenyamanan,  keamanan  dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa merupakan hak dari konsumen, yang telah dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Ha  katas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
5. Hak  untuk  mendapat  advokasi,  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan;
7. Hak  untuk  diperlakukan  dan  dilayani  secara  benar  dan  jujur  dan  tidak diskriminatif;
8. Hak  untuk  mendapatkan kompensasi ganti  rugi,  dan/atau  penggantiam,  apabila barang  dan  atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sesuai mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undang lainnya.
Kewajiban  terhadap  informasi  yang  benar  merupakan  kewajiban  dari  pelaku  usaha untuk  beritikad  baik  terhadap  konsumen  dari  barang  yang  di  edarkan  dipasaran, sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  pasal  7, dapat dilihat dalam pasal tersebut maka tidak ada lagi kejadian sampai melanggar informasi dan membuat ketidaknyamanan bagi konsumen sebagai pengguna sebagaimana tertuang dalam  pasal  4  ayat  (1)  dan  (3)  menciptakan  stabilitas  dan  kualitas  produk  yang  layak dikonsumsi konsumen sebagaimana terlah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Pelaku usaha dalam mengedarkan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) wajib sudah mendaftarkan  pangan  tersebut  ke  dinas  terkait  mengenai  keamanan  dan  mutu  pangan
sebagaimana  disebutkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2018  pasal  4 disebutkan :
1. Pelaku  usaha  yang  menyelenggarakn  kegiatan  atau  proses  produksi, penyimpanan,  pengangkutan  dan  atau  peredaran  PSAT  harus  memenuhi persyaratan PSAT;
2. Persyaratan keamanan PSAT sebagaimana disebutkan pada ayat (1), yaitu:
a. Tidak  mengandung  cemara  biologis,  kimia,  dan  benda  lain  yang  melebihi ambang batas, dan
b. Tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya
3. Persyaratan keamanan PSAT sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 tercantum dalam  lampiran  1  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  peraturan menteri ini.
Terkait dengan Perlindungan Hukum tentunya tidak lepas dari pengawasan PSAT itu sendiri, yaitu peredaran beras yang ada dijambi, dalam hal ini dinas ketahanan panganlah yang  memiliki  peran  yang  sangat  penting,  dimana  dalam  tugas  di  lapangan,  ranah perlindungan  terhadap  legalitas,  keamanan,  kenyamanan    setiap  barang  yang  dipasok pelaku  usaha  di  pasar  merupakan  tanggung  jawab  dari  dinas  ketahanan  pangan  dalam mengawasi PSAT yang masuk di pasaran, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang pembentukan, susuanan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksanaan teknis daerah balai kepengawasan mutu dan keamanan pangan pada  dinas  keamanan  pangan  Provinsi  Jambi.  Perlindungan  Hukum  Beras  yang  tidak bersertifikasi (Tidak Berstandar).
Sertifikasi KEMTAN itu wajib bagi setiap pelaku usaha yang memasarkan PSAT nya ke pasaran  yang  telah  di  uji  kandungan-kandungan  senyawa  kimia,  biologis  dan  bahan berbahaya lainnya, tanpa adanya sertifikasi berarti beras tersebut tidak memenuhi aturan dan tidak sesuai aturan yang telah di atur, dalam pengawasan peredaran kamilah dari dinas ketahanan pangan provinsi jambi yang mengawasi peredaran tersebut, dalam hal ini kami tidak tinggal diam dalam mengawasi peredaran beras ini, kami telah melakukan sidak ke berbagai  perusahaan  yang  memproduksi  beras  ini,  dari  sidak  yang  kami  dapat  untuk penemuan dilapangan khususnya pelaku usaha yang ada di Jambi bahwa beras yang mereka edarkan tersebut sudah mempunyai sertifikasi kementrian pertanian yang telah  lulus uji laboratorium,  nah  jadi  kebanyakan  beras  yang  beredar  di  jambi  ini  yang  tidak  memiliki sertifikasi  dari  kementrian  pertanian  yaitu  beras  yang  di  pasok  distributor  di  luar  kota jambi, jangan kan beras yang tidak memiliki sertifikasi kemtan, yang ada label sertifikasi
kemtan  saja  ada  yang  tidak  memenuhi  ambang  batas  beras  yang  wajib  di  edarkan,  yaitu beras yang didatangkan distributor dari luaran jambi, untuk temuan dilapangan itu banyak macam jenisnya, tidak memenuhi standar, tanpa izin dan lain sebagainya, yah itu tadi ini terjadi pada barang yang di pasok distributor dari luar dan masuk ke Jambi, setiap beras yang telah mendapatkan sertifikasi KEMTAN maka beras tersebut mendapatkan nomor izin produksi  contohnya  KEMTAN  NO.  16.71-II.I.01-03-00040-07/17  setiap  nomor  tersebut mengandung arti, jika konsumen merasa di rugikan dan menuntut tanggung jawab maka nomor tersebut mempermudah kami dalam mencari pelaku usahanya, dan biasanya kami juga melakukan upaya sosialisasi dan seminar-seminar kepada konsumen untuk mencegah hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Jadi  kita  memberikan  sosialisasi  dan  seminar  tadi  untuk menyadarkan  pribadi  konsumen  akan  beras  yang  wajib  sertifikasi  dari  kementrian pertanian  ini,  dan  kami  harapkan  konsumen  cerdas  dalam  memilih  barang  yang  akan mereka konsumsi.
Dilihat dari kejadian di lapangan banyak beras yang tidak bersandar, bukan berarti jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan kami langsung lepas tangan begitu saja, kami dari dinas  juga  menerima  aduan  dari  konsumen  jika  konsumen  merasa  di  rugikan  terhadap beras ini. Dilihat dari dinas Ketahanan Pangan dalam pelayanan Perlindungan Konsumen di luar  pencegahan  adalah  sebagaiamana  adanya  prinsip  delik  aduan.  Jika  dalam  hal  itu konsumen tidak puas dan berujung pada sengketa, dan kami akan salurkan kepada BPSK (badan  penyelesaian  sengketa  konsumen).  Dan  dalam  hal  ini  menjadi  kendala  kami, konsumen  jarang  yang  complain  karena  mereka  beranggapan  nanti  bakalan ribet,menganggu waktu, tenaga, dan pikiran, karena dampak yang ditimbulkan dari beras ini  tidak  langsung,  melainkan  butuh  waktu  yang  lama  mengenai  dampak  yang  diterima konsumen  sebagai  pengguna,  dari  hal  tersebut  kami  juga  tidak  tingga  diam  dalam pengawasan  beras  yang  didatangkan  distributor  karena  itu  merupakan  tugas  dan wewenang dari dinas ketahanan pangan. 23
Dari  pemaparan  Dinas  Ketahanan  Pangan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa banyaknya beras tidak bersertifikasi (tidak berstandar) yang dipasok dari luar jambi dan di edarkan  di  jambi  yang  dimanfaatkan  pelaku  usaha,  tidak  menutup  kemungkinan  hal  ini telah  terjadi  kecurangan  oleh  pelaku  usaha,  Namun  dalam  hal  ini  Konsumen  belum  ada pengaduan  atas  kasus  beras,  dan  pengaduan  ada  dari  LPKNI  (Lembaga  Perlindungan
23 Wawancara  Dengan  Pak  Ir.  Asropi,  Kepala  UPTD  Balai  Pengawasan  Muru  Dan  Keamanan  Pangan, Tanggal 6 April 2020 .
Konsumen  Nusantara)  terhadap  banyaknya  beras  yang  beredar  tidak  memenuhi standarisasi.
Dapat  disimpulkan  bahwa  dari  hasil  wawancara  yang  penulis  dapat  dari  Dinas Ketahanan  Pangan  Provinsi  dalam  hal  ini  berwenang  penting  dalam  pengawasan  dan peredaran  beras  di  jambi,  bagaimana  Perlindungan  Hukum  terhadap  konsumen  yaitu sebagai berikut:
1. Adanya tindakan dari Dinas Ketahanan Pangan berupa pengawasan mutu yaitu sidak ke beberapa pabrik yang memproduksi beras , dan sidak ke pasar-pasar untuk melihat sejauh mana tindakan pelaku usaha dalam mengedarkan beras ini, dalam hal ini telah sesuai dengan pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yaitu: a. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
b. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab;
c. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Dalam hal ini Permendag Nomor 20 Tahun 2009 juga mengatur mengenai ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan/atau jasa yaitu dimuat dalam Pasal 25 ayat (1) yaitu:
a. Pengawasan  berkalah  terhadap  barang    yang  beredar  dipasar  dalam  memenuhi ketentuan pencantuman label dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1) Melakukan  pengambilan  sampel  dengan  pembelian  contoh  barang  di pasarsecara acak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6;
2) Melakukan  pengamatan  kasat  mata  terhadap  keterangan  yang  tercantum pada label sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 7; dan
3) Memastiakn kebenaran antara keterangan yang tercantum pada label  dengan kondisi barang yang sebenarnya.
3. Adapun  bentuk  dari  Perlindungan  Konsumen  yang  diberikan  oleh  Dinas  Ketahanan Pangan terhadap konsumen yaitu:
a. Memberikan  pembinaan,  sosialisasi  dan  seminar  serta  melakukan  sidak  ke  pasar pasar,  dari  hal  tersebut  dihaapkan  bahwa  terciptanya  kesadaran  pribadi  oleh konsumen agar konsumen dapat cerdas memilih dan mengkonsumsi barang yang layak di konsumsi demi terciptanya Perlindungan Konsumen. Senada dengan bunyi
pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yaitu:
1) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2) Memberikan nasihat kepada konsumen yamg memerlukannya;
3) Bekerjasama  dengan  instansi  terkait  dalam  upaya  mewujudkan  upaya Perlindungan Konsumen;
4) Membantu  Konsumen  dalam  memperjuangkan  haknya,  termasuk  menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
5) Melakukan  pengawasan  bersama  pemerintah  dan  masyarakat  terhadap pelaksanaan Perlindungan Konsumen.
Dalam  Pasal  selanjutnya  mengenai  Perlindungan  Terhadap  Konsumen  Pasal  29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai pembinaan yaitu:
1. Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  pembinaan  penyelenggaraan  Perlindungan Konsumen  Yang  menjamin  diperoleh  hak  konsumen  dan  pelakuusaha  serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
2. Pembinaan  oleh  pemerintah  atas  Penyelenggaraan  Perlindungan  Konsuemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait;
3. Menteri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  melakukan  koordinasi  atas penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
4. Pembinaan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya:
a. Terciptanya  iklim  usaha  dan  tumbuhnya  hubungan  yang  sehat  antara  pelaku usaha dan konsumen;
b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
c. Meninkatnya  kualitas  sumber  daya  manusia  serta  meningkatnya  kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Perlindungan Konsumen.
4. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pembinaan  penyelenggaraan  Perlindungan Konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.
5. Bentuk Perlindungan oleh dinas ketahanan pangan yaitu:
Menerima  segala  bentuk  laporan  serta  meneliti  kebenaran  dan  jika  hal  tersebut berakhir  dengan  urusan  yang  panjang  maka,  akan  dilimpahkan  ke  BPSK  yaitu  badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Swadaya  Masyarakat,  Bentuk  dari  Perlindungan Konsumen  dapat  diselesaikan  setelah  perkara  yang  termuat  dalam  Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (1) yaitu:
Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui peradilan yang berada pada peradilan umum.
Dari pemaparan yang penulis paparkan di atas, dinas ketahanan pangan provinsi jambi sudah melaksanakan tanggung jawabnya semaksimal mungkin dari beras itu masih didalam gudang, pengemasan,dan sampai di pasaran, melakukan sidak ke pasar-pasar, memberikan fasilitas ke konsumen, melakukan seminar agar konsumen dapat cerdas dan lebih mengerti akan pentingnya beras bersertifikasi KEMTAN, dalam hal ini telah terlaksana aturan serta tanggung jawab oleh dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mengenai beras yang tidak berstandar di Kota Jambi.
2. Tanggung  Jawab  Hukum  Dari  Pelaku  Usaha  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
a. Pertanggung jawaban pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentag Perlindungan Konsumen
Secara  teoritis  pertanggung  jawaban  terkait  dengan  hubungan  hukum  antara pihak menuntut pertanggung jawaban  terkait dengan hubungan  hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggung jawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab, oleh karena itu berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum yang ada, maka dapat dibedakan:
a. Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan
Yaitu tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati.
b. Pertanggung jawaban atas dasar risiko
Yaitu tanggung jawab yang dapat dipikul sebagai risiko yang harus diambil dari seorang produsen-pelaku usaha atas kegiatan usahanya. 24
24 Jenus Sidabalok, Op. Cit., hlm. 91.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (8) menjelaskan hak konsumen yaitu:
Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaiaman mestinya.
Pasal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  konsumen  mempunyai  hak  untuk mendapatakan  ganti  rugi  apabila  produk  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian. Begitu pula pada masalah pangan jika konsumen mendapat kerugian yang  diakibatkan  oleh  produk  pangan,  maka  pelaku  usaha  pangan  itu  harus memberi hak ganti rugi terhadap konsumen tersebut. 25
Pertanggung jawaban produsen sebagai pelaku usaha dilihat dari 2 aspek yaitu pertanggung jawaban public dan pertanggung jawaban privat.

## b. Pertanggungjawaban public
Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 telah menjelaskan pada  Pasal  7 ayat (1) Kewajiban  produsen  pelaku  usaha  senantiasa  beritikad  baik  dalam  melakukan kegiatan  usahanya.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut  pelaku  usaha  ikut  serta bertanggung jawab untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, Tampak jelas bahwa ini adalah  tanggung  jawab  public  yang  harus  diemban  oleh  pelaku  usaha  sebagai produsen.
Atas setiap pelanggaran yang dilakukan produsen pelaku usaha maka kepadanya dikenakan  sanksi-sanksi  hukum  baik  sanksi  administratif  maupun  sanksi  pidana, pemebrian  sanksi  ini  penting  mengingat  bahwa  menciptakan  iklim  berusaha  yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Untuk ini sanksi merupakan alat untuk mengembalikan  keadaan  ke  keadaan  semula  manakalah  telah  terjadi  pelanggaran (Rehabilitasi) sekaligus sebagai alat preventif bagi produsen-pelaku lainnya sehingga tidak berulang lagi perbuatan yang sama.
Bentuk pertanggung jawaban administrative yang dapat dituntut dari produsen sebagai  pelaku  usaha    diatur  dalam  pasal  60  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun1999
25 Aulia Muthia, Op. Cit., hlm. 136 .
tentang  Perlindungan  Konsumen,  yaitu  pembayaran  ganti  kerugianpaling  banyak Rp.200.000.000.00,. terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang:
a. Kelalaian ganti rugi kepda konsumen (pasal 19 ayat (2) dan (3);
b. Periklanan yang tidak memenuhi syarat (pasal 20)
c. Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (pasal 25),dan
d. Kelalaian memenuhi garansi atau jaminan yang dijanjikan. 26
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  juga mengatur ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 61
1. Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat  (2),  pasal  15,  pasal  17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00,- ( Dua Miliar Rupiah )
2. Pelaku usaha yang melanggar sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat (1), pasal  14,  pasal  16,  dan  pasal  17  ayat  (1)  huruf  d,  dan  huruf  f  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp. 500.000.000.00,- ( Lima Ratus Juta Rupiah ).
3. Terhadap  pelanggaran  yang  mengakibatkan  luka  berat,  sakit  berat,  cacat  tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
Sedangkan Pasal 63 mengenai hukuman tambahan berupa:
1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah pengehentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, dan
6. Pencabutan izin usaha.
c. Pertanggung jawaban Privat ( keperdataan )
26 Jenus Sidabalok, Op. Cit., hlm. 83.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  diatur  mengenai  pertanggung  jawaban produsen,  yamg  disebut  dengan  pelaku  usaha,  pada  Bab  VI  dengan  judul  tanggung jawab pelaku usaha Pasal 19-28 Ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut:
1) Tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya
Pasal 19
1. Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti  rugi  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa pengembalian uang atau penggantian barang  dan/atau jasa yang sejenis atau setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)  dan (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
5. Ketentuan  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)    dan  ayat  (2)  tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupkan kesalahan konsumen.
Memperhatrikan  substansi  pasal  19  ayat  (1)  dapat  diketahui  bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:
1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran ;dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. 27
Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (2) tersebut sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan  konsumen. Melalui pasal tersebut  konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas  harga  barang  atau  berupa  hanya  perawatan  kesehatan,  padahal  konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga biaya yang timbul dari perawatan kesehatan. 28
27 Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada 2005, Jakarta. hlm. 126.
28 Ibid., hlm. 126.
Kelemahan  yang  juga  sulit  diterima  karena  sangat  merugikan  konsumen yaitu pasal 19 ayat (3) yang menentukan ganti rugi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi, seharusnya pasal 19 ayat (3) menentukan bahwa tenggang waktu  pemberian  ganti  rugi  kepada  konsumen  adalah  7  (tujuh)  hari  setelah terjadinya kerugian dan bukan 7 (tujuh) hari setelah transaksi seperti rumusan yang ada sekarang. 29
Dengan  demikian,  ketentuan  ini  tidak  dimaksudkan  supaya  persoalan diselesaikan  melalui  pengadilan  ,  tetapi  merupakan  kewajiban  mutlak  bagi produsen  untuk  memberi  penggantian  kepada  konsumen,  kewajiban  yang  harus dipenuhi  seketika.  Namun  demikian  seketika  memperhatikan  pasal  19  ayat  (5) maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud disini kalau kesalahan tidak pada konsumen  .  Jika  sebaliknya  kesalahan  ada  pada  konsumen  produsen  dibebaskan dari kewajiban tersebut. 30
Untuk mendapatkan ganti kerugian harus dipenuhi unsur yaitu.
1. Ada perbuatan melanggar hukum;
2. Ada kerugian;
3. Ada  hubungan  kausalitas  antara  perbuatan  melanggar  hukum  dan kerugian ; dan
4. Ada kesalahan. 31
Pasal  diatas  menunjukkan  bahwa  setiap  konsumen  mendapat  hak  untuk mendapatkan  ganti  rugi  apabila  produk  yang  diterima  tidak  sesuai  de`ngan perjanjian.  Begitu  pula  pada  masalah  pangan  jika  konsumen  mendapat  kerugian yang  diakibatkan  pada  produk  pangan  maka  pelaku  usaha  pangan  ini  harus memberikan hak ganti rugi terhadap konsumen tersebut. 32
Melihat  pada  pengaturan  pertanggung  jawaban  dalam  Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diketahui bahwa:
1. Undang-Undang ini pertama kali memberi aturan tentang pertanggung jawaban secara umum mengenai semua pelaku usaha atas barang atau jasa yaitu Pasal 19;
2. Kemudian  mengatur  pertanggung  jawaban  secara  khusus,  yaitu  pertanggung jawaban pelaku-pelaku usaha tertentu, seperti  pelaku usaha  periklanan (Pasal
29 Ibid., hlm. 127.
30 Jenus Sidabalok., Op. Cit, hlm. 83.
31 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo., Op. Cit, hlm. 130.
32 Aulia Muthia., Op. Cit, hlm. 136.
20), importer (Pasal 21), Pelaku usaha yang bertindak sebagai produsen-Pelaku usaha  pembuat  utama  barang  (Pasal  24),  dan  pelaku  usaha  yang memperdagangkan jasa;
3. Membedakan pertanggung jawaban secara hukum antara pertanggung jawaban perdata dengan pertanggung jawaban pidana;
4. Memperkenalkan  badan  peradilan  baru,  yaitu  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK) disamping badan peradilan konvensional;
5. Menetapkan  beban  pembuktian  ada  pada  produsen-pelaku  usaha  dengan kemungkinan produsen-pelaku usaha bebas dari tanggung jawabdan sebaliknya kemungkinan  bagi  jaksa  untuk  mengajukan  pembuktian  lawan  dalam  perkara pidana. 33
Tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal diatas adalah  tanggung jawab sehubungan adanya hubungan hukum antara produsen  pelaku  usaha  dengan  konsumennya  dan  tanggung  jawab  berdasarkan hubungan  hukum  yang  lahir  kemudian,  sebagai  konsekwensi  dari  memakai  atau mengkonsumsi  produk.  Dengan  kata  lain  ,  tanggung  jawab  yang  dimaksud  disini adalah  tanggung  jawab  keperdataan,  baik  bersifat  kontraktual  maupun  diluar hubungan kontraktual. 34
Sehubungan  dengan  tanggung  jawab  produsen  pelaku  usaha  penjual  atas barang-barang yang dihasilkan dan diperdagangkan, ketentuan tentang perbuatan melawan  hukum (tort) dari KUHPerdata dapat digunakan  disini  yaitu Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata. 35
Dapat dilihat dari Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa:
Tiap-Tiap  perbuatan  melawan  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha tentang perbuatan melawan hukum yang tertuang dalam Pasal 1367 KUHPerdata yaitu:
Seorang  tidak  saja  bertanggung  jawab  untuk  kerugian  yang  disebabkan perbuatannya  sendiri,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.
33 Jenus Sidabalok., Op. Cit, hlm. 86.
34 Ibid., hlm. 87.
35 Ibid., hlm. 97.
Dapat  di  simpulkan  bahwa  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  telah memfasilitasi  Konsumen  dengan  aturan  aturan  yang  di  buat  demi  melindungi konsumen akan beras yang tidak berstandar ini, dari sanksi administrative, pidana, dan perdata untuk melindungi konsumen dari kecurangan yang terjadi oleh pelaku usaha, tampak hal ini telah terlaksana sesuai aturan jika konsumen di rugikan maka konsumen  bisa mengadu ke  Dinas  Ketahanan  Pangan  Provinsi  Jambi  dan  akan  di limpahkan ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Konsumen akan di lindungi serta  diperoleh hak konsumen oleh Undang-undang ini.

## C. KESIMPULAN
Terlindungnya  konsumen  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  perlindungan  konsumen  ,  Undang-Undang    Nomor  23    Tahun  1992 Tentang  kesehatan.  Konsumen  berhak  atas  kenyamanan,  keamanan,  keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa , beritikad baik dalam melakukan  kegiatan  usaha,  menjamin  mutu  barang  atau  jasa  yang  di  produksi  atau diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  barang  dan/  atau  jasa  yang diperdagangakan, memberikan kompensasi ganti rugi dan /atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian Jika terjadi sengketa konsumen ada beberapa mekanisme yaitu :
Penyelesaian sengketa diluar pengadilan BPSK( Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).  Sebagai    suatu  lemabaga  penyelesaian  penrselisihan  di  luar  pengadilan, pelaksanaan keputusan BPSK harus diminta penetapan eksekusi.
Undang-undang  perlindungan  konsumen,  membedakan  jenis  gugatan  yang dapat diajukan BPSK berdasarkan pada persona Standi In Judicio. 4. Pasal 45 ayat 1 (1) UUPK  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  untuk  menyelesaikan  sengketa  konsumen terdapat dua alternatif yaitu Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dan Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
Adanya  kesadaran  hukum  konsumen  untuk  melindungi  diri,  Meningkatnya kesadaran  hukum  dari  masyarakat  sangat  diperlukan  pembinaan  serta  penyuluhan dari hak serta kewajiban konsumen yang telah diatur di dalam Undang – Undang, Untuk produsen sebagai pelaku usaha seharusnya melaksanakan usahanya dengan jujur dan baik  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Untuk  pelaku  usaha  yang  dengan  sengaja melanggar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal.
Dinas  ketahanan  pangan  juga  bertanggung  jawab  dalam  pembinaan, pengawasan  tehadap  tindakan  pelaku  usaha  yang  dengan  sengaja  melakukan pelannggaran,  dan  menghimbau  kepada  pelaku  usaha  untuk  mendaftarkan  PSAT kepada dinas ketahanan pangan, dinas ketahanan pangan berwenang memberikan izin edar  pangan  tersebut  setelah  pelaku  usaha  mendaftarkannya  dan  uji  laboratorium terhadap  beras  yang  di  daftarkan,  disisi  lain  pemerintah  sangat  berperan  dalam pengawasan  serta  menanggulangi  peredaran  beras  yang  tidak  bersertifikasi  dengan memberikan  informasi  serta  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  pentingya  beras yang aman di konsumsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Soyan et al, Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Usaha Label Pangan Jurnal Hukum JUSTITIA, Vol II, No.1 September 2014
Andi  Sri  Rezky  Wulandari.  Dan  Nurdiyana  Taddjudin,Hukum  Perlindungan Konsumen,Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.
Adrian Sutedi. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan
Konsumen.Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen, PT.Pustaka Baru, Yogyakarta,2019. Ahamadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  ,PT.Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2005.
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991. Bahder Johan Nasution, Metode penelitian Hukum, cv. Mondar Maju, Bandung, 2008.
Celini  Tri  Siwi  kristiyanti,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2017.
Djama’an  Satori  dan  Aan  Komariah,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Alfabeta, Bandung, 2014.
Janus Sidabalok, S.H., M.Hum, Hukum Perlindungan Konsumen,PT.Citra Aditiya Bakti,
2014.
Nurhayati  dan  Abbas,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  dan  Beberapa  Aspeknya, Ujung Pandang, Elips project, 1996.
Soedjono  Dridjosisworo,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Jakarta  PT.  Raja  Grafindo Persada,2002.
Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2003. Zainuddin, Hukum perlindungan konsumen . Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pangan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Standarisasi Dan Penilaian Kepuasan. Permentan  Nomor  53  Tahun  2018  Tentang    Keamanan  Dan  Mutu  Pangan  Asal
Tumbuhan
Permentan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Kelas Mutu Beras
Andi Soyan et al, Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Usaha Label Pangan Jurnal Hukum JUSTITIA, Vol II, No.1 September 2014.
A gede agung brahmanta  dan  I made Sarjana, Jurnal ilmu hukum kenotariatan , 2015-2016.
Bambang Hermanu Dan Suryana , Optimasi Pelaksanaan Izin Edar Produk PIRT Melalui Pengembangan Sistem keamanan pangan yang berkelanjutan .Vol 6,No 2 ,2017 Edy Nurcahyo, “ Pengaturan Dan Pengawasan Produk  Pangan Olahan Kemasan ” Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 7 No. 3, September, 2018
Widi Nugraha Ningsih, Jurnal serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari-Juli 2017 Yustiana Dwi Raningsih, Analisis Penyelesaian Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Konsumen(BPSK) ,Jurnal Litbang Kota Pekalongan Vol 15 Tahun 2018
Wawancara Dengan Pak Budi, Sekjen Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia Jambi.
Wawancara  dengan  pak Kurniadi  Kepala  umum  Lembaga  Perlindungan  Konsumen
Nusantara Indonesia (LPKNI) .
Wawancara  dengan  Pak  Ir.  Asropi  Kepala  UPTD  Balai  Pengawasan  Mutu  Dan Keamanan Pangan.
Wawancara dengan ibuk Ir. Asnita, MM Kepala Seksi Pelayanan Teknis  Pada UPTD BPMKP.
Wawancara Dengan Pak Doni Selaku Konsumen Pembeli Beras Wawancara Dengan Pak Amir Selaku Konsumen Pembeli Beras Wawancara Dengan Pak Yudi Selaku Konsumen Pembeli Beras