## STRATEGI IRAN DALAM MERESPONS SANKSI AMERIKA SERIKAT PERIODE 2018–2020
Adre Alir 1 , Muhamad Adian Firnas 2 12 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta
1 adrealirrh@gmail.com, 2 adian.firnas@uinjkt.ac.id

## Abstract
This research analyzes Iran's strategies in dealing with disruptions in the oil sector  due  to  United  States  (US)  sanctions  during  the  2018 – 2020  period, coinciding with the US withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Iran initiated its nuclear program in 1957 under Atoms for Peace but suspended  it  in  1979  under  Ayatollah  Khomeini.  In  2013,  Iran  engaged  in negotiations with the P5+1, leading to the JCPOA three years later. However, in 2018, Trump withdrew the US from the JCPOA, imposing economic sanctions on  Iran  through  five  Executive  Orders  (EO)  during  2018-2020,  causing disruptions in the oil sector and negatively impacting the country's economy. Iran  responded  by  strengthening  bilateral  ties  and  employing  innovative approaches.  The  research,  using  qualitative  and  descriptive  methods  with secondary data sources, such as literature from books, documents, journals, newspapers,  magazines,  and  online  articles.  The  conceptual  framework involves international economic sanctions and economic security, revealing that the US sanctions achieved constraining and signaling objectives but failed to coerce Iran. Despite economic challenges, Iran maintained its nuclear program, achieving  constraining  and  signaling  goals,  while  diversifying  exports  and adopting innovative strategies to counter the sanctions.
Keywords: JCPOA, Iran, US, Economic Sanctions, Economic Security, Nuclear

## PENDAHULUAN
Iran telah memulai program nuklir sejak di bawah kepemimpinan Shah Reza  Pahlavi  pada  tahun  1957.  Namun,  program  nuklir  dihentikan  ketika Iran  dipimpin  oleh  Ayatollah  Khomeini.  Pada  akhir  tahun  1980-an,  Iran kembali  mengaktifkan  program  nuklirnya  (Davenport,  2023).  Terdapat dinamika  yang  terjadi  dalam  perkembangan  program  nuklir  Iran,  hingga akhirnya pada tahun 2015 Iran menandatangani perjanjian nuklir bernama JCPOA  ( Joint  Comprehensive  Plan  of  Action )  setelah  sebelumnya  Presiden Barack Obama mengajak Iran bernegosiasi terkait program nuklir. Adapun aktor  yang  tergabung  dalam  JCPOA  adalah  Uni  Eropa  dan  negara-negara P5+1,  yaitu  Amerika  Serikat  (AS),  Tiongkok,  Rusia,  Prancis,  Inggris,  dan Jerman (Council on Foreign Relations, 2023).
Perjanjian nuklir tersebut mengatur Iran untuk mengurangi uranium dan  tidak  melakukan  pembangunan  fasilitas  uranium  melebihi  3,67% (European External Action Service 2015). Terbentuknya JCPOA ini memiliki dampak  positif  bagi  sebagian  negara  di  dunia  dan  Iran.  Dewan  Keamanan (DK)  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  JCPOA  menandai  perubahan  besar dalam  pertimbangannya  tentang  masalah  nuklir  Iran,  dan  menyatakan bahwa  mereka  ingin  membangun  hubungan  baru  dengan  Iran  yang diperkuat  dengan  pelaksanaannya,  serta  berharap  untuk  mencapai kesimpulan  yang  memuaskan  tentang  masalah  ini.  DK  lebih  lanjut menegaskan  bahwa  pelaksanaan  penuh  JCPOA  akan  meningkatkan kepercayaan terhadap program nuklir damai Iran dan menekankan bahwa hal  itu  baik  untuk  mendorong  serta  memfasilitasi  pengembangan  kontak ekonomi, perdagangan, dan kerja sama dengan Iran (United Nations, 2018).
Namun, tiga tahun setelah perjanjian dilaksanakan, tepatnya pada 8 Mei  2018,  Presiden  Donald  Trump  menarik  AS  dari  JCPOA.  AS  pun memberlakukan sanksi embargo bagi Iran. Ini bukanlah pertama kalinya AS memberi  sanksi  ekonomi  bagi  Iran,  tetapi  kali  ini  AS  memberi  sanksi sekaligus  menyatakan  keluar  dari  JCPOA  secara  resmi.  Salah  satu  dari sanksi ekonomi AS adalah kebijakan Significant Reduction Exceptions (SRE) yang tidak hanya melibatkan Iran, tetapi juga India, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Turki, Yunani, Taiwan, dan Italia sebagai negara-negara pengimpor minyak Iran. Sanksi ini bertujuan untuk menekan ekspor minyak Iran—yang merupakan sumber utama pendapatan Iran—ke nol atau export to zero . AS melarang negara-negara tersebut membeli minyak dari Iran, dan jika mereka tetap membeli minyak Iran maka AS akan memberlakukan sanksi terhadap mereka (Belal, 2019:27).
AS memberikan sanksi yang menghambat sektor minyak Iran karena Iran termasuk ke dalam negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia.  Selain  itu,  Iran  adalah  produsen  minyak  mentah  terbesar  ketiga  di dunia.  Namun,  perkembangan  sektor  energi  telah  terhambat  oleh  sanksi internasional.  Bergantung  pada  penjualan  minyak  mentah,  Iran menyumbang  sekitar  65%  pendapatan  publiknya,  dan  jika  Teheran
menerima  sanksi  atau  bahkan  tindakan  pencegahan  untuk  mencegah minyak  mentah  keluar  dari  pasar,  hal  itu  akan  berdampak  negatif  pada ekonomi negara (Folkeson, 2012).
Sanksi ekonomi, yang biasanya dikombinasikan dengan tindakan lain seperti  pemutusan  atau  pembatasan  hubungan  diplomatik  dan  budaya, digunakan  untuk  tujuan  politik.  Sanksi  ekonomi  memiliki  tujuan  yang berkaitan  dengan  perilaku,  reputasi  negara,  dan  struktur  internasional (Barber,  1979).  Berdasarkan  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai,  sanksi ekonomi mempunyai dampak bagi negara yang dikenakan sanksi, terutama dalam  sektor  ekonomi.  Adapun  aspek  ekonomi  yang  terganggu  akibat  dari sanksi ini secara spesifik adalah sektor minyak Iran.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian kualitatif Creswell dan Creswell (2017) dengan metode deskriptif. Penelitian ini  diselesaikan  menggunakan  sumber  data  sekunder  dengan  metode pengumpulan  datanya  melalui  kajian  pustaka  dari  data-data  yang  telah dikumpulkan.  Sedangkan,  dalam  teknik  analisis  data,  penulis mengumpulkan  terlebih  dahulu,  kemudian  menyeleksi  data  sesuai kebutuhan yang relevan dengan topik dan menyajikannya secara sistematis. Tahap terakhir adalah dengan menarik kesimpulan.
Sanksi ekonomi yang diberikan AS kepada Iran menimbulkan akibat buruk  bagi  Iran,  terutama  dalam  perekonomian  Iran.  Hal  ini  karena penggunaan  sanksi  internasional  memiliki  salah  satu  fungsi  yang  disebut sanksi constraining , yaitu dimaksudkan untuk membatasi dan mempersulit kehidupan individu atau entitas kemampuan target untuk bertindak. Sanksi pembatasan mencakup serangkaian tindakan yang membatasi akses mereka ke sumber daya penting, seperti dana, uang, persenjataan, dan barang (Idris and Mu’tashim, 2023).
Sanksi ekonomi dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Namun, keberhasilan sanksi bergantung pada berbagai faktor. Meskipun terdapat keterbatasan, sanksi masih menjadi alat yang berguna dalam membentuk perilaku negara yang dituju (Drezner, 2011:104). Namun, efektivitas sanksi yang dibahas oleh para ilmuwan telah
menimbulkan  adanya  dua  sudut  pandang  yang  berbeda:  mereka  yang "optimis" dan mereka yang "pesimis" (Idris and Mu’tashim, 2023:19).
Sanksi  memiliki  beberapa  tujuan  atau  fungsi,  yaitu coercing (mengubah  perilaku), constraining (membatasi  perilaku),  dan signalling (mengirim  pesan/menggarisbawahi  pentingnya  suatu  norma). Coercing adalah upaya memaksa target untuk menerapkan kebijakan yang diinginkan oleh pengirim sanksi. Constraining ialah di mana ketika target tidak bersedia melakukan apa yang diminta oleh pengirim, sanksi diberikan dengan tujuan untuk mempersulit hidup target. Sedangkan, signalling ialah tindakan politik internasional yang harus diambil untuk menanggapi pelanggaran norma, dan sanksi adalah alat yang efektif untuk mencapai tujuan ini (Giumelli and Ivan, 2013:9).
Adapun kemampuan suatu negara untuk menjaga perekonomian yang layak  dan  melindungi  kepentingan  ekonominya  dari  ancaman  eksternal disebut keamanan ekonomi atau economic security . Menurut Ken Booth dan Steve Smith, keamanan ekonomi sangat penting bagi suatu negara karena memungkinkan  mereka  mencapai  tujuan  lain,  seperti  keamanan  nasional, kemandirian politik, dan kesejahteraan sosial (Booth and Smith, 1995:209– 12). Kemampuan suatu negara untuk menjaga perekonomian yang layak dan melindungi  kepentingan  ekonominya  dari  ancaman  eksternal  disebut keamanan  ekonomi  atau economic  security .  Kedua  konsep  ini  memiliki keterkaitan,  di  mana  ketika  sanksi  ekonomi  diterapkan  maka  hal  tersebut dapat menyebabkan terganggunya keamanan ekonomi negara target.

## PEMBAHASAN
Saat  kondisi  ekonomi  suatu  negara  lebih  berkembang  dan terdiversifikasi,  mereka  seharusnya  lebih  siap  untuk  menolak  sanksi. Namun,  jika  sanksi  menghambat  pembangunan  atau  pertumbuhan  maka negara  tersebut  akan  menjadi  kurang  mampu  untuk  berdiri  teguh  dalam menghadapi ancaman ekonomi (Allen, 2005:129). Hal ini terjadi kepada Iran, di mana Iran kurang mampu untuk menghadapi ancaman ekonomi akibat sanksi  sehingga  menyebabkan  kondisi  perkembangan  ekonomi  yang terhambat. Adapun aspek ekonomi di sini adalah mencakup angka FDI, PDB,
ekspor minyak, dan inflasi. Keempat aspek tersebut berkaitan erat dengan sektor  minyak  Iran.  Di  mana  kemampuan  Iran  untuk  menghasilkan  uang dan  mengakses  mata  uang  internasional  sangat  bergantung  pada  minyak (Rome, 2022).

## Kondisi Ekonomi Iran Sebelum dan Saat Berlangsungnya Sanksi
Sebuah hasil penelitian yang dilakukan Mirkina (2018) menunjukkan bahwa adanya dampak sanksi terhadap FDI tergantung pada biaya sanksi, sanksi  awal,  dan  kerugiannya  selama  satu  dekade.  Penurunan  FDI  terjadi secara signifikan sebagai akibat dari sanksi. Namun, selama sebagian besar masa sanksi, FDI mengalami kerugian dalam jangka pendek, tetapi kerugian tersebut sedikit menurun dalam jangka panjang (Heydarian, Pahlavani, and Mirjalili, 2022:73).
Dalam kasus yang dialami Iran, sejak ditetapkannya EO 13846 pada 7 Agustus  2018,  setidaknya  sebanyak  total  217  individu,  entitas,  dan  kapal telah ditunjuk sebagai SDN; sebanyak 46 entitas ditunjuk sebagai daftar SDN berdasarkan  EO  13871  tanggal  8  Mei  2019;  sebanyak  112  individu  dan entitas ditetapkan sebagai daftar SDN berdasarkan EO 13876 sejak 24 Juni 2019; serta sebanyak 17 bank masuk ke dalam daftar SDN berdasarkan EO 13902 (Office of Foreign Assets Control, 2023). Hal ini berpengaruh terhadap penurunan FDI Iran yang menjadi dampak jangka pendek dari sanksi. EO 13846, EO 13871, EO 13902, dan EO 13949 secara langsung menghasilkan implikasi terhadap entitas dan individu. Banyak perusahaan asing terkena sanksi dan berhenti bekerja sama dengan Iran.
FDI ( Foreign Direct Investment ) atau investasi asing di Iran pada 2015– 2017  menunjukkan  angka  yang  terus  bertumbuh.  Menurut  data  yang diterbitkan dalam World Investment Report 2018, diperkirakan aliran masuk FDI  dari  Iran  sebesar  $5,01  miliar  pada  tahun  2017.  Angka  tersebut mengalami  peningkatan  sebesar  48,8%  dari  tahun  2016  yang  hanya mencapai $3,37 miliar. Sedangkan, pada tahun 2015, Iran mencatat aliran masuk  investasi  asing  sebesar  $2,10  miliar  (Eghtesad  Online,  2018; Macrotrends, 2023a).
Namun, FDI Iran pada tahun 2018 hanya mencapai $2,37 miliar, yang mana mengalami penurunan 52,72% dari tahun sebelumnya (Macrotrends, 2023a). Sanksi internasional dan ketidakstabilan ekonomi adalah penyebab penurunan  FDI  ini,  meskipun  Iran  berupaya  untuk  menarik  lebih  banyak FDI—terutama di sektor energi—tetapi tetap saja sanksi AS secara signifikan telah  membatasi  Iran  untuk  mendapatkan  FDI  (Rasanah  International Institute for Iranian Studies, 2023). Pada tahun 2019, FDI Iran adalah $1,51 miliar, turun 36,45% dari tahun sebelumnya. Dan kembali turun pada 2020, di  mana  FDI  Iran  hanya  $1,34  miliar.  Angka  tersebut  menunjukkan penurunan sebesar 11,01% dari tahun 2019 (UNCTAD, 2021:250).
Gambar 1. Grafik FDI Iran Tahun 1990–2020
Sumber: UNCTAD, World Investment Report 2023 , 2023
Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian Laudati dan Pesaran (2022) yang mengidentifikasi efek sanksi terhadap ekonomi Iran periode 1989–2019. Perkiraan  dari  SVAR  ( Structural  Vector  Autoregression )  yang  ditambahkan dengan  sanksi  menunjukkan  bahwa  sanksi  akan  secara  signifikan menurunkan pendapatan ekspor minyak Iran dan mengakibatkan depresiasi
drastis pada rial Iran, yang kemudian akan menyebabkan peningkatan inflasi dan penurunan pertumbuhan output (Laudati and Pesaran, 2022).
Iran mengalami peningkatan ekspor minyak antara tahun 2015–2017. Jumlah minyak yang diekspor pada tahun 2015 adalah lebih dari 1 juta bph (barel per hari) (Glenn, 2015). Angka tersebut terus meningkat pada tahun 2016 dan 2017 berdasarkan laporan dari website CEIC Data (2023) dan US Energy Information Administration (2021).
Gambar 2 .Diagram Ekspor Minyak Mentah Iran 2015–2017
Sumber: CEIC Data, Iran Crude Oil: Exports , 2023
Pada tahun 2018, sektor minyak Iran mengalami penurunan baik pada produksi maupun ekspor. Sebelum AS keluar dari JCPOA pada April 2018, ekspor minyak Iran mencapai 2,9 juta bph Namun, pada bulan Oktober 2018, ekspor  menyusut  menjadi  1,8  juta  bph  sebagai  akibat  dari  upaya  pembeli untuk mengurangi ketergantungan mereka pada minyak Iran (Ghasseminejad,  2023),  terutama  saat  pemerintahan  Trump  mengakhiri kebijakan SRE-nya terhadap Iran (The White House, 2019).
Kebijakan  SRE  merupakan  kebijakan  yang  melibatkan  delapan negara—Tiongkok, India, Italia, Yunani, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan
Turki—agar  tidak  terkena  sanksi  AS  dalam  mengimpor  minyak  dari  Iran. Maka dengan diberhentikannya kebijakan SRE ini, delapan negara tersebut akan terkena sanksi apabila masih mengimpor minyak dari Iran (Gilroy and Leferve,  2019).    Tujuannya  adalah  untuk  menjadikan  ekspor  minyak  Iran menjadi nol atau export to zero dan menghapus sumber pendapatan utama pemerintahan.
Kemudian, pada tahun 2019 ekspor minyak Iran turun dari 2,07 juta bph  menjadi  0,97  juta  bph  (Jungman  and  Jerry,  2022).  Dan  pada  tahun 2020,  ekspor  minyak  Iran  kurang  dari  400.000  bph—termasuk  ekspor minyak  mentah  dan  kondensat  (US  Energy  Information  Administration, 2021).
Gambar 3. Diagram Ekspor Minyak Mentah dan Kondensat Iran Tahun 2013–2020
Sumber: US Energy Information Administration, Iran's Crude Oil Production Fell to an Almost 40-Year Low in 2020 , 2021
Gambar 4 .Grafik Ekspor Minyak Mentah Iran 2018–2020
Sumber: CEIC Data, Iran Crude Oil: Exports , 2023
Adapun  inflasi  di  Iran  terjadi  peningkatan  yang  signifikan.  Inflasi meningkat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang karena sanksi yang disebabkan oleh ekspor minyak (Ture and Khazaei, 2022). Inflasi yang terjadi  di  Iran  pada  tahun  2015  dan  2016  adalah  11,9%  dan  9,1%  secara berturut-turut,  meskipun  pada  tahun  2017  sedikit  naik  menjadi  9,6% (International Monetary Fund, 2023; O’Neill, 2023). Pada tahun 2018, inflasi berada  di  angka  18,01%,  yang  berarti  meningkat  9,97%  dari  tahun sebelumnya; dan  pada tahun 2019 sebesar 39,91%, meningkat 21,89% dari tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun 2020 inflasi Iran menurun sebesar 9,31% dari tahun 2019 yaitu menjadi 30,59%, tetapi angka inflasi tersebut masih  cukup  tinggi  dibanding  tahun-tahun  sebelumnya  (Macrotrends, 2023d; World Bank, 2023).
Gambar 5 .Persentase Inflasi Iran Tahun 2015–2020
Sumber: Macrotrends, Iran Inflation Rate 1960-2023 , 2023d
Namun,  tidak  hanya  akibat  dari  menurunnya  ekspor  minyak.  Inflasi yang  terjadi  juga  diakibatkan  karena  adanya  larangan  pembelian  dolar  AS yang dikeluarkan melalui EO 13846. Hal ini membuat mata uang rial Iran telah kehilangan setengah nilainya karena pembelian dolar secara panik oleh masyarakat Iran yang khawatir (Iran International, 2023; Lipin, 2018). Hal ini membuat impor jauh lebih mahal dan menyebabkan inflasi yang sangat tinggi (Iran International, 2023).
Walaupun  terjadi  peningkatan  inflasi  pada  periode  sanksi  ini,  dapat dilihat  bahwa  PDB  di  Iran  justru  mengalami  penurunan,  di  mana  faktor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah gangguan dari sumber luar terhadap produksi gas dan minyak, seperti sanksi baru yang dikenakan pada industri petrokimia, logam, pertambangan, dan maritim, serta berakhirnya keringanan AS terhadap importir utama minyak Iran (World Bank 2019).
PDB Iran pada tahun 2018 adalah $327,9 miliar dan pada tahun 2019 $283,65  miliar  (International  Monetary  Fund,  n.d.;  Macrotrends,  2023c, 2023b).  Kemudian,  pada  tahun  2020,  PDB  Iran  adalah  $239,74  miliar. Namun,  beberapa  laporan  menyatakan  bahwa  angka  pastinya  tidak  tepat, dan  beberapa  sumber  memperkirakan  nilai  yang  lebih  tinggi  (International Monetary Fund, n.d.; Macrotrends, 2023c, 2023b; The Iran Primer, 2021).
Gambar 6 .Grafik Pertumbuhan PDB Iran Tahun 2017–2020
Sumber: World Bank, World Bank Open Data:
GDP Growth (Annual %) - Iran Islamic Republic
Dinamika  pada  tingkat  ekonomi  makro  tersebut  mempengaruhi ekonomi  mikro  Iran.  Menurut  Djavad  Salehi-Isfahani—seorang  profesor ekonomi  di  Virginia  Tech  yang  berfokus  pada  perekonomian  Iran—sanksi menyebabkan  meningkatnya  pengangguran  dan  inflasi  sehingga  membuat perekonomian  Iran  menjadi  sangat  buruk  (Northam,  2020).  Akibat  dari keadaan ekonomi yang tidak stabil ini, kekerasan dalam rumah tangga dan bunuh  diri  meningkat.  Selain  itu,  juga  menyebabkan  pasar  makanan  dan bursa  mata  uang  bergejolak  (Morris,  2021).  Keluhan  ekonomi  juga menyumbang  72%  demonstrasi  sejak  Januari  2018.  Kekhawatiran ketenagakerjaan,  seperti  upah  yang  tidak  dibayar,  penutupan  pabrik, ketidakamanan  kerja,  dan  kondisi  kerja  yang  buruk,  serta  masalah  yang terkait dengan devaluasi rial, tingginya tingkat inflasi, dan perusahaan Iran yang  menipu  investor,  adalah  motivasi  yang  signifikan  (Jones  and  Newlee, 2019).
Pada  akhir  Juni  2018,  terjadi  protes  yang  disebut  dengan  Protes Bazaar di Teheran, Isfahan, dan Shiraz. Pemilik toko perkotaan, yang dikenal sebagai bazaaris , mengorganisir protes ini dengan menutup toko mereka dan turun ke jalan pada tanggal 24 Juni 2018, hari di mana nilai tukar rial jatuh akibat  sanksi  yang  terjadi  (Jones  and  Newlee,  2019).  Kemudian,  pada November  2019  juga  terjadi  protes  yang  disebut Bloody  Aban .  Protes  ini dipicu  oleh  naiknya  harga  bensin  sebanyak  200%  dan  adanya  sistem penjatahan. Harga bahan bakar menjadi 15.000 rial per liter, atau sekitar 13
sen, dari 10.000 rial, dan dibatasinya kapasitas mobil pribadi menjadi 60 liter per  bulan,  dan  harga  tambahan  untuk  mobil  menjadi  30.000  rial  per  liter (Iran Watch, 2019).
Dampak  sanksi  yang  telah  dipaparkan  sejalan  dengan  apa  yang dikatakan oleh Presiden Iran Hassan Rouhani pada September 2020 bahwa Iran  menghadapi  akibat  dari  sanksi  AS.  Presiden  Rouhani  menuduh  AS melakukan  "kebiadaban"  karena  telah  membuat  Iran  mengalami  kerugian sebesar  $150  miliar  sebagai  akibat  dari  sanksi  yang  diberlakukan.  Ia  juga mengatakan  bahwa  Iran  harus  mengirimkan  kemarahan  mereka  kepada Gedung Putih (Reuters, 2020).
Dalam  konsep  sanksi  ekonomi  internasional,  suatu  negara  yang memberikan  sanksi  tentu  mempunyai  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Dalam hubungan  antara  AS  dan  Iran,  AS  telah  menggunakan  berbagai  macam sanksi  sebagai  alat  utama  kebijakannya  terhadap  pemerintah  Iran  sejak Revolusi Islam tahun 1979 (Congressional Research Service, 2023:1). Sanksi ekonomi  semakin  sering  digunakan  oleh  pemerintah  AS  untuk  melawan ancaman  terhadap  kepentingan  negara  (US  Government  Accountability Office, 2020). Pada era pemerintahan Trump, strategi yang digunakan di Iran adalah menggunakan tekanan ekonomi, politik, dan militer bertujuan untuk mengubah  perilaku  Iran  dan  mengancam,  atau  bahkan  menyebabkan, keruntuhan rezim Iran (The Iran Primer, 2018).
Akibat  sanksi,  ekonomi  Iran  mengalami  perubahan  ke  arah  negatif dengan  perbandingan  antara  kondisi  ekonomi  Iran  sebelum  keluarnya  AS dari JCPOA dan setelah keluarnya AS dari JCPOA sekaligus diterapkannya sanksi  ekonomi  oleh  AS.  Perubahan  yang  terjadi  dapat  diartikan  sebagai dampak dari sanksi yang diterapkan oleh AS pada periode 2018–2020 melalui lima EO yang dikeluarkan oleh Presiden Trump. Meskipun ekonomi Iran— terutama  sektor  minyak—mengalami  gangguan  yang  signifikan,  ini  tidak menunjukkan bukti bahwa tujuan AS untuk mengubah perilaku Iran atau coercing tercapai.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  respons  yang  dilakukan  Iran dalam  kegiatan  pengembangan  nuklirnya.  Namun,  AS  hanya  mencapai fungsi  sanksi  dalam constraining yang  menghambat  atau  mempersulit
kondisi  ekonomi  Iran  akibat  dari  sanksi  tersebut,  serta signalling seperti beberapa negara atau perusahaan asing yang berhenti bekerja sama dengan Iran.

## Strategi Iran dalam Merespons Sanksi AS Periode 2018–2020
Kemampuan  Iran  untuk  mempertahankan  keamanan  ekonomi negaranya dapat dilihat dari dinamika kestabilan ekonomi di Iran. Sebelum terkena sanksi dari AS, kondisi PDB, tingkat ekspor-impor, dan nilai FDI Iran cenderung  menunjukkan  angka  yang  baik  dan  inflasi  rendah.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Iran  memiliki  kemampuan  untuk  mempertahankan keamanan  ekonominya.  Namun,  keamanan  ekonominya  terancam  karena adanya  sanksi  ekonomi  dari  AS  pada  periode  2018–2020.  Meskipun keamanan  ekonominya  terancam  karena  adanya  sanksi  ekonomi  dari  AS, Iran berusaha untuk menjaga keamanan ekonominya dengan berbagai cara. Salah satunya dengan diversifikasi ekspor, hal ini dilakukan agar Iran dapat mewujudkan  kembali  kemandirian  ekonomi  ( economic  independence ), ketahanan  ekonomi  ( economic  resilience ),  dan  kemakmuran  ekonomi ( economic prosperity ).
Dalam merespons sanksi dan dampak yang diterima, Iran melakukan berbagai cara untuk tetap bertahan, salah satunya meningkatkan hubungan bilateral dengan beberapa negara. Kekecewaan Ayatollah Khomeini terhadap negara-negara  Eropa  yang  tidak  membantu  Iran  membuat  Khomeini berusaha  mengubah  haluan  ke  arah  Timur.  Khomeini  menyatakan  bahwa Iran harus ‘melihat’ ke Timur daripada ke Barat karena Eropa tidak bertindak sehingga Iran terlihat diremehkan karena bergantung kepada Eropa (Farda, 2018).
Untuk  menghindari  sanksi  AS,  Teheran  menggunakan  strategi  yang inovatif. Pada Januari 2019, Iran menawarkan diskon kepada pembeli di Asia sebesar $1 per barel, sekitar 30 sen lebih rendah dari harga minyak mentah ringan  Arab  Saudi.  Ini  merupakan  diskon  terbesar  yang  ditawarkan  Iran terhadap harga Saudi dalam lebih dari sepuluh tahun. Pada Maret 2019, 76% total  ekspor  minyak  Iran  ditujukan  ke  Asia,  sebagian  besarnya  adalah  ke Tiongkok, Korea Selatan, India, Turki, dan Jepang (The Iran Primer, 2019).
Iran  juga  mulai  menggunakan  beberapa  taktik  untuk  menghindari sanksi.  Beberapa  kapal  tanker  mematikan  sistem  identifikasi  yang digunakan oleh Organisasi Maritim Internasional untuk melacak pergerakan kapal,  sementara  kapal  lain  mengubah  nama  dan  nomor  mereka  di  laut untuk menghindari dideteksi. Pada pertengahan 2019, Iran juga menyimpan minyaknya di tempat penyimpanan terikat di pelabuhan Jinzhou, Huizhou, dan Tianjin di Tiongkok. Iran dapat mencari pembeli di Asia tanpa membayar tarif atau bea lainnya karena minyak yang disimpan di sana tidak melewati bea cukai lokal atau data impor Tiongkok. Penyimpanan minyak ini memberi Iran  waktu  untuk  mencari  pembeli  sambil  membebaskan  armada  kapal tankernya (The Iran Primer, 2019).
Menurut  data  pelacakan  kapal  tanker  Bloomberg,  ada  kemungkinan lebih banyak minyak dari Teluk Persia menuju tangki penyimpanan terikat Tiongkok. Setidaknya sepuluh kapal pengangkut minyak mentah berukuran sangat besar dan dua kapal kecil yang dimiliki oleh perusahaan minyak Iran milik  negara  dan  perusahaan  pelayarannya  saat  ini  berlayar  menuju  Asia atau  berhenti  di  lepas  pantai.  Total  daya  dukung  mereka  melebihi  20  juta barel (Livemint, 2019).
Selain  itu,  hubungan  ekonomi  antara  Turki  dan  Iran  menjadi  topik utama  dalam  pertemuan  antara  pejabat  negara  Turki  dan  Iran  setelah penghapusan  sanksi  tersebut.  Peran  Turki  sebagai  saluran  ekonomi cadangan  menjadi  lebih  penting.  Ekspor  non-minyak  Turki  ke  Iran  hanya mengalami sedikit dampak pada 2018 dan 2019, berbeda dengan penurunan ekspor Iran. Dengan penurunan hubungan ekonomi, Iran akan mengalami kerugian yang lebih besar, tetapi Iran berusaha lebih keras untuk menjaga hubungan agar tidak memburuk, meskipun ini akan sangat menguntungkan Turki. Dengan ini, Turki dapat membantu menyelamatkan ekonomi Iran saat Iran berada di bawah tekanan ekonomi akibat sanksi (Badawi, 2020).
Dibandingkan dengan harga gas yang lebih murah di Azerbaijan dan Rusia,  akhirnya  Iran  menurunkan  harga  gas  yang  awalnya  relatif  mahal. Ekspor  gas  alam  Iran  ke  Turki  terus  meningkat,  tetapi  Iran  tidak  dapat mendapatkan  uang  keras  darinya  akibat  sanksi.  Untuk  menyiasati  hal
tersebut, Turki memberikan uang kepada Iran dalam bentuk barang sebagai bagian  dari  rencana  "gas  untuk  komoditas",  kesepakatan  gas  ini  akan berakhir pada tahun 2026 (Badawi, 2020).
Begitu pun hubungan dengan Rusia, ada banyak motivasi bagi Rusia dan  Iran  untuk  meningkatkan  perdagangan.  Rusia  mampu  meningkatkan ekspornya dan mendapatkan tempat di Timur Tengah karena hubungannya dengan  Iran.  Karena  sanksi  yang  dialaminya,  para  pemimpin  Iran  sangat tertarik  dengan  apa  yang  ditawarkan  Rusia  dan  ukuran  negara  tersebut menjadikannya pasar yang signifikan. Menteri Energi Iran Reza Ardakanian mengatakan bahwa kesepakatan dengan Eurasian Economic Union (EAEU) memungkinkan  ekspor  70  produk  tanpa  tarif  dan  503  produk  lainnya dibebaskan  dari  bea  masuk.  EAEU  akan  mengekspor  daging,  permen, kosmetik,  mesin,  dan  peralatan  teknis  ke  Iran,  sedangkan  Iran  akan mengekspor sayuran, buah-buahan, bahan bangunan, dan karpet ke EAEU (Islamian, 2019).
Iran  juga  memanfaatkan  setiap  peluang  untuk  meningkatkan ekonominya kepada negara di Asia Tengah meskipun dalam keadaan tekanan ekonomi.  Iran  tidak  dapat  membantu  negara-negara  Asia  Tengah  secara langsung  karena  ekonominya  dihambat  oleh  sanksi  AS,  tetapi  Iran  telah membuat kemajuan besar dalam hubungan ekonominya dengan Tajikistan dan Uzbekistan (Kachmar, 2022).
Iran  membangun  Terowongan  Anzob,  sebuah  proyek  konstruksi bernilai miliaran dolar yang dapat mempersingkat waktu perjalanan antara ibu kota Tajikistan Dushanbe dan kota terbesar kedua Tajikistan Khujand (Kachmar  2022;  Putz  2019).  Pada  tahun  2019  juga,  kontraktor  Iran membangun  pembangkit  listrik  tenaga  air  Sangtuda-2  berkapasitas  220 megawatt di Tajikistan, dan Iran juga mulai membangun pembangkit listrik tambahan di Bendungan Rogun (Kachmar, 2022).
Meskipun  perekonomian  Iran  secara  keseluruhan  melemah,  sanksi ekonomi dinilai tidak mencapai tujuan yang diinginkan AS. Keputusan Iran untuk  memulai  kembali  program  nuklirnya  adalah  contoh  kegagalannya.
Sejak ratifikasi JCPOA pada 18 Oktober 2015, Teheran telah mematuhinya. Namun, Iran melanggar perjanjian dengan melampaui batas persediaan air dan  pengayaan  uranium  pada  Mei  2019.  Dua  bulan  kemudian,  mereka mengumumkan bahwa mereka akan melampaui batas pengayaan uranium- 235 sebesar 3,67% menjadi 4,5% (Drezner, 2022).
Iran  kemudian  mengklarifikasi  bahwa  mereka  tidak  lagi  mengikuti pembatasan penelitian dan pengembangan mesin sentrifugal canggih. Pada Januari  2020,  Iran  mengumumkan  bahwa  mereka  tidak  lagi  terikat  oleh batasan operasional JCPOA. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat bom nuklir Iran turun dari satu tahun sesuai kesepakatan tahun 2015 menjadi hanya beberapa minggu pada tahun 2020 (Drezner, 2022).
Pemerintahan  Trump  juga  percaya  bahwa  sanksi  yang  diterapkan dapat mencegah Iran dengan aktivitas revolusionisnya di Timur Tengah. Pada kenyataannya, sanksi tersebut tidak membatasi tindakan Iran. Sanksi gagal menghentikan proksi Iran untuk memperkuat pengaruhnya di Afghanistan, Irak,  dan  Suriah.  Serangan  teroris  yang  terjadi  pada  Saudi  Aramco  pada tahun 2019 dinilai berasal dari Teheran dan serangan drone AS dan kapal tanker minyak di Teluk Persia pada Juni 2019 diduga dilakukan oleh Iran (Drezner, 2022).
Bersama  dengan  Iran,  pemberontak  Houthi  di  Yaman  terus meluncurkan rudal ke Arab Saudi. Proksi Iran di Irak melakukan serangan roket dan bom pinggir jalan yang ditujukan terhadap tentara AS. Para analis menyimpulkan bahwa Iran telah membuat persenjataan rudal balistik paling banyak  dan  paling  beragam  di  wilayah  tersebut.  Selain  itu,  setelah  Iran mengaktifkan  kembali  program  nuklirnya,  sanksi  tersebut  dianggap  tidak berhasil mencapai tujuan yang AS inginkan (Drezner, 2022).

## KESIMPULAN
Sanksi ekonomi yang diterapkan oleh AS terhadap Iran pada periode 2018–2020,  menyebabkan  adanya  gangguan  pada  sektor  minyak  yang berakibat  terganggunya  perekonomian  di  Iran.  Iran  mengalami  kondisi ekonomi  yang  buruk  dengan  ditandai  adanya  penurunan  ekspor  minyak,
angka  FDI,  PDB,  dan  meningkatnya  inflasi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari perbandingan  sebelum  Iran  dikenakan  sanksi  dan  selama  sanksi berlangsung.  Perubahan  yang  terjadi  dapat  diartikan  sebagai  dampak  dari sanksi  yang  diterapkan  oleh  AS  pada  periode  2018–2020  melalui  lima  EO yang  dikeluarkan  oleh  Presiden  Trump.  Adapun  Iran  merespons  sanksi dengan berbagai cara, termasuk diversifikasi ekspor, peningkatan hubungan bilateral  dengan  negara-negara  tertentu  (terutama  di  Asia),  dan  strategi inovatif  seperti  diskon  pada  penjualan  minyak.  Meskipun  begitu,  ini  tidak menunjukkan bukti bahwa tujuan AS untuk mengubah perilaku Iran atau coercing tercapai,  melainkan  hanya  mencapai  fungsi  sanksi  berupa constraining dan signalling. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  Iran  yang  melanggar perjanjian dengan melampaui batas persediaan air dan pengayaan uranium serta terus mengembangkan program nuklirnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Allen,  S.  (2005).  “The  Determinants  of  Economic  Sanctions  Success  and Failure.” International
Interactions
31(2). doi: https://doi.org/10.1080/03050620590950097.
Badawi,  T.  (2020).  “The  Economic  Turn  in  Turkish-Iranian  Relations.” Carnegie  Endowment  for  International  Peace .  Retrieved  November  3, 2023 (https://carnegieendowment.org/sada/81273).
Barber, J. (1979). “Economic Sanctions As a Policy Instrument.” International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) 55(3):367–84. doi: 10.2307/2615145.
Belal, K. (2019). “Uncertainty over the Joint Comprehensive Plan of Action: Iran, the European Union and the United States.” Policy Perspectives 16(1):23–39. doi: 10.13169/polipers.16.1.0023.
Booth,  K.,  and  Steve  S.  (1995). International  Relations  Theory  Today . Pennsylvania State University Press.
CEIC Data. (2023). “Iran Crude Oil: Exports, 1980 – 2023.” Retrieved October 19,  2023  (https://www.ceicdata.com/en/indicator/iran/crude-oil- exports).
Congressional Research Service. (2023). “U.S. Sanctions on Iran.”
Council  on  Foreign  Relations.  (2023).  “What  Is  the  Iran  Nuclear  Deal?” Retrieved October 11, 2023 (https://www.cfr.org/backgrounder/what- iran-nuclear-deal).
Creswell,  J.  (2017). Research  Design:  Qualitative,    Quantitative,  and  Mixed Methods Approaches . SAGE Publications.
Davenport, K. (2023). “Timeline of Nuclear Diplomacy With Iran, 1967-2023.” January.
Drezner, D. W. (2011). “Sanctions Sometimes Smart: Targeted Sanctions in Theory and Practice.” International Studies Review 13(1):96–108.
Drezner,  D.  W.  (2022).  “How  Not  to  Sanction.” International  Affairs 98(5):1533–52. doi: 10.1093/ia/iiac065.
Eghtesad Online. (2018). “UNCTAD: $5 Billion FDI Inflow to Iran in 2017.”
Retrieved October 19, 2023
(https://en.eghtesadonline.com/news/782929/UNCTAD-5-Billion- FDI-Inflow-to-Iran-in-2017).
European  External  Action  Service.  (2015).  “Joint  Comprehensive  Plan  of Action.”
Farda, R. (2018). “‘Look East!,’ Says Khamenei, Disappointed With Europe’s Efforts To Save JCPOA.” Radio Free Europe / Radio Liberty . Retrieved November  3,  2023  (https://en.radiofarda.com/a/look-east-says- khamenei-disappointed-with-europe-s-efforts-to-save- jcpoa/29550531.html).
Folkeson,  A.  (2012).  “Part  2:  Key  Facts  on  Iranian  Oil  |  The  Iran  Primer.”
Retrieved December 19, 2023
(https://iranprimer.usip.org/blog/2012/jan/11/part-2-key-facts- iranian-oil).
Ghasseminejad,  S..  (2023).  “The  Monetary  Value  of  Relaxed  Oil  Sanctions Enforcement by the Biden Administration.” FDD . Retrieved October 20, 2023 (https://www.fdd.org/analysis/2023/09/28/the-monetary- value-of-relaxed-oil-sanctions-enforcement-by-the-biden- administration/).
Gilroy, T., and Leferve, C. (2019). “US Government Will Not Reissue Sanctions Waivers  for  Countries  Importing  Iranian  Oil.” Sanctions  &  Export Controls Update . Retrieved October 20, 2023
(https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/us-government-will-not- reissue-sanctions-waivers-for-countries-importing-iranian-oil/).
Giumelli,  F.,  and  Ivan,  P.  (2013).  “The  Effectiveness  of  EU  Sanctions.” European Policy Centre (76).
Glenn, C. (2015). “After Sanctions: Iran Oil & Gas Boom?” The Iran Primer . Retrieved October 19, 2023
(https://iranprimer.usip.org/blog/2015/may/08/after-sanctions- iran-oil-gas-boom).
Heydarian, S., Mosayeb P., and Mirjalili, S. H. (2022). “The Impact of Financial Sanctions  on  Capital  Inflow  and  Outflow  (Case  of  Iran).” Journal  of Money And Economy 17(1):67–88. doi: 10.52547/jme.17.1.67.
Idris, F. N., and Mu’tashim, M. R. (2023). “SANKSI UNI EROPA TERHADAP RUSIA  ATAS  PELANGGARAN  TERITORIAL  UKRAINA:  PENDEKATAN MULTI-TUJUAN.” Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional 8(01):16–38. doi: 10.36859/jdg.v8i01.1543.
International  Monetary  Fund.  (2023).  “World  Economic  Outlook  (October 2023) - Inflation Rate, Average Consumer Prices.” Retrieved October 19, 2023 (https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO).
International Monetary Fund. (n.d.). “IMF Data Mapper ®.” Retrieved October 18, 2023 (https://www.imf.org/external/datamapper/profile).
Iran  International.  (2023).  “Iran  Claims  Currency  Reserves  Rise  Amid Toothless  US  Sanctions.” Iran  International .  Retrieved  November  2, 2023 (https://www.iranintl.com/en/202310178229).
Iran Watch. (2019). “Iran Abruptly Raises Fuel Prices, and Protests Erupt.” Retrieved  November  17,  2023  (https://www.iranwatch.org/news- brief/iran-abruptly-raises-fuel-prices-protests-erupt).
Islamian,  K.  (2019).  “The  Russia-Iran  Relationship  in  a  Sanctions  Era.” Retrieved November 3, 2023
(https://www.ui.se/utrikesmagasinet/analyser/2019/november/the- russia-iran-relationship-in-a-sanction-era/).
Jones,  S.  G.,  and  Newlee,  D.  (2019).  “Iran’s  Protests  and  the  Threat  to Domestic Stability.”
Jungman,  C.,  and  Jerry,  C.  (2022).  “Analysis  of  Iranian  Oil  Sales  Under President  Trump  vs.  President  Biden.” UANI .  Retrieved  October  20, 2023  (https://www.unitedagainstnucleariran.com/blog/analysis-of- iranian-oil-sales-under-president-trump-vs-president-biden).
Kachmar,  O.  (2022).  “Iran  Eyes  Opportunities  in  Central  Asia.” New  Lines Institute . Retrieved November 3, 2023
(https://newlinesinstitute.org/state-resilience-fragility/power- vacuums/iran-eyes-opportunities-in-central-asia/).
Laudati, D., and Pesaran, M. H. (2022). “Identifying the Effects of Sanctions on the Iranian Economy Using Newspaper Coverage.” Journal of Applied Econometrics 38(3).
Lipin,  M.  (2018).  “Iran  Partially  Lifts  Currency  Controls  as  US  Reimposes Sanctions.” Voice  of  America .  Retrieved  November  2,  2023 (https://www.voanews.com/a/us-places-sanctions-back-on- iran/4516752.html).
Livemint. (2019). “Millions of barrels of Iranian oil piled up at China’s ports.” mint . Retrieved December 21, 2023 (https://www.livemint.com/news/world/millions-of-barrels-of- iranian-oil-piled-up-at-china-s-ports-1563824324087.html).
Macrotrends. (2023a). “Iran Foreign Direct Investment 1970-2023.” Retrieved
October 19, 2023
(https://www.macrotrends.net/countries/IRN/iran/foreign-direct- investment).
Macrotrends.  (2023b).  “Iran  GDP  1960-2023.”  Retrieved  October  18,  2023 (https://www.macrotrends.net/countries/IRN/iran/gdp-gross- domestic-product).
Macrotrends. (2023c). “Iran GDP Growth Rate 1961-2023.” Retrieved October 19,  2023  (https://www.macrotrends.net/countries/IRN/iran/gdp- growth-rate).
Macrotrends. (2023d). “Iran Inflation Rate 1960-2023.” Retrieved October 20,
2023 (https://www.macrotrends.net/countries/IRN/iran/inflation- rate-cpi).
Mirkina, I. (2018). “FDI and Sanctions: An Empirical Analysis of Short- and Long-Run Effects.” European Journal of Political Economy 54:198–225. doi: 10.1016/j.ejpoleco.2018.05.008.
Morris, K. (2021). “Intro To 2018 U.S. Sanctions On Iran | ACE.” Retrieved November  17,  2023  (https://ace-usa.org/blog/research/research- foreignpolicy/intro-to-2018-u-s-sanctions-on-iran/).
Northam,  J.  (2020).  “Why  Iran’s  Economy  Has  Not  Collapsed  Amid  U.S. Sanctions And ‘Maximum Pressure.’” NPR , January 16.
Office  of  Foreign  Assets  Control.  (2023).  “Sanctions  List  Search.”  Retrieved November 1, 2023 (https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/).
O’Neill, A. (2023). “Iran - Inflation Rate 2028.” Statista . Retrieved October 19, 2023 (https://www.statista.com/statistics/294320/iran-inflation- rate/).
Putz, C. (2019). “Tajikistan Tilts Back Toward Iran.” Retrieved November 3, 2023 (https://thediplomat.com/2019/07/tajikistan-tilts-back- toward-iran/).
Rasanah  International  Institute  for  Iranian  Studies.  (2023).  “FDI  in  Iran: Prospects and Challenges.” Retrieved October 20, 2023 (https://rasanah-iiis.org/english/monitoring-and- translation/reports/fdi-in-iran-prospects-and-challenges/).
Reuters.  (2020).  “Iranian  President  Accuses  U.S.  of  Savagery  after  New Sanctions.” Reuters , September 26.
Rome,  H.  (2022).  “Iran’s  Oil  Exports  Are  Vulnerable  to  Sanctions  |  The Washington
Institute.” Retrieved December 20, 2023
(https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/irans-oil- exports-are-vulnerable-sanctions).
The  Iran  Primer.  (2018).  “Former  U.S.  Officials  Challenge  Trump  Policy.”
Retrieved November 3, 2023 (https://iranprimer.usip.org/blog/2018/sep/24/former-us-officials- challenge-trump-policy).
The  Iran  Primer.  (2019).  “Iran’s  Increasing  Reliance  on  China.”  Retrieved November 3, 2023
(https://iranprimer.usip.org/blog/2019/sep/11/irans-increasing- reliance-china).
The Iran Primer. (2021). “What Sanctions Iran Wants Lifted.” The Iran Primer . Retrieved October 20, 2023
(https://iranprimer.usip.org/blog/2021/mar/02/sanctions-2-what- iran-wants-lifted).
The White House. (2019). “President Donald J. Trump Is Cutting Off Funds the Iranian Regime Uses to Support Its Destructive Activities Around the  World  –  The  White  House.”  Retrieved  October  20,  2023 (https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-
statements/president-donald-j-trump-cutting-off-funds-iranian- regime-uses-support-destructive-activities-around-world/).
Ture, H. E., and Khazaei, A. R. (2022). “Determinants of Inflation in Iran and Policies  to  Curb  It.” IMF  Working  Papers 2022(181).  doi: 10.5089/9798400220555.001.A001.
UNCTAD. (2021). World Investment Report 2021 .
UNCTAD. (2023). World Investment Report 2023 .
United  Nations.  (2018).  “Resolution  2231  (2015)  on  Iran  Nuclear  Issue  | United  Nations  Security  Council.”  Retrieved  October  4,  2023 (https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background).
US Energy Information Administration. (2021). “Iran’s Crude Oil Production Fell  to  an  Almost  40-Year  Low  in  2020.”  Retrieved  October  19,  2023 (https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=49116).
US Government Accountability Office. (2020(. “The Growing Use of Economic Sanctions.” Retrieved November
3, 2023
(https://www.gao.gov/blog/growing-use-economic-sanctions).
World Bank. (2019). “Iran’s Economic Update — October 2019.” World Bank . Retrieved October 20, 2023
(https://www.worldbank.org/en/country/iran/publication/economic- update-october-2019).
World Bank. (2023). “World Development Indicators | DataBank.” Retrieved October  20,  2023  (https://databank.worldbank.org/source/world- development-indicators/Series/FP.CPI.TOTL.ZG).
World Bank. (n.d.). “World Bank Open Data: GDP Growth (Annual %) - Iran, Islamic  Rep.” World  Bank  Open  Data .  Retrieved  October  20,  2023 (https://data.worldbank.org).