## PENDAHULUAN
Barang milik negara memiliki peran yang sangat penting dalam  mendukung  pelaksanaan  kegiatan  pemerintah. Barang milik negara tersebut sebagian besar diperoleh dari anggaran APBN yang notabene menggunakan uang rakyat  sehingga  pertanggung  jawaban  Penatausahan Barang  Milik  Negara  yang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undnagan mutlak diperlukam untuk meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pengelolaan keuangan negara.
Selain itu pemerintah berkewajiban menyampaikan dan mempertanggung jawabkan Laporan Keuangan Pemerintah  Pusat  (LKPP),  Laporan  Arus  Kas  (LAK), Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  (CALK)  kepada Dewan    Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Dimana  inromasi Barang  milik  ngera  yang  terdapat  dalam  neraca  yang terdiri  dari  pos  persediaan,  aset  tetap,  maupun  aset- aset  lainnya  berasal  dari  laporan.  Oleh  karena  itu, pertanggungjawaban  pentausahaan  barnag  milik  ngera milik peran yang penting dalam keuangan negara.

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN ASET TETAP BARANG MILIK NEGARA PADA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

## Implementation Of State Assets Of State-Owned Goods Policy On The Policy
Of The Central Kalimantan
Noor Hidayat *

## Deni Patri Nasrani Sitepu
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia email: noor.hidayat@umpalangkaraya.ac..id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mngetahui,  menjelaskan,  dan  mendeskripsikan Implementasi  Kebijakan  Penatausahaan  Aset  Tetap  Barang  Milik  Negara  Pada Kepolisian  Daerah  Kalimantan  Tengah.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data yang berdasarkan  fakta  yang  didapatkan  di  lapangan.  Jenis  data  data  primer  yaitu pimpinan dan staf Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Operator SIMAK BMN, Kepala  Seksi  Pelayanan  Kekayaan  Negara  Kementerian  Keuangan  Palangka  Raya. Sedangkan  data  sekunder  berasal  dari  hasil  dokumentasi  dalam  sumber  pustaka. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  didapatkan  diketahui  bahwa  implementasi Kebijakan  Penatausahan  Aset  Tetap  Barang  Milik  Negara  pada  Polda  Kalteng belum  terlaksana  dengan  optimal  karena  komunikasi,  disposisi,  sumber  daya  dan struktur birokrasi yang belum maksimal. Kata Kunci: Implementasi
Kebijakan Aset Tetap Barang Milik Negara
Keywords :
Implementation policies Fixed Assets State Property

## Accepted
Januari  2015
Published April 2015

## Abstract
This  study  aims  to  find  out,  explain,  and  describe  the  Implementation  of  State-Owned Property Assets Administration Policy in the Central Kalimantan Regional Police. The type of research used in this study is descriptive with a qualitative approach using data based on facts obtained in the field. The primary data type is the Central Kalimantan Regional Police chief and staff, Operator SIMAK BMN, Head of the Ministry of Finance Palangka Raya's  Wealth  Services  Section.  While  secondary  data  comes  from  the  results  of documentation  in  library  sources.  The  technique  of  collecting  data  uses  observation, interviews, and documentation. Based on the results of the analysis of the data obtained, it  is  known  that  the  implementation  of  the  Administration  of  Fixed  Assets  of  State Property  in  the  Central  Kalimantan  Regional  Police  has  not  been  carried  out  optimally because of communication, disposition, resources and bureaucratic structures that have not been maximized.
Kepolisan  Daerah  Kalimantan  Tengah  adalah  satu pengguna barang yang merupakan perpanjangan tangan dari  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang berkedudukan  sebagai  Unit  Akutansi  Kuasa  Pengguna Barang.  Dari  hasil  observasi  peneltiian  ditemukan adnaya  kelemahan  dalam  pengelolaan  keuangan  dan penatausahaan  aset  tetap  barang  milik  negara  terkait dengen  pembukuan,  inventarisasi  dan  peloran  aset. Lemahnya  komunikasi  di  dalam  birokrasi,  sikap perilaku  dan  sumber  daya  yang  belum  memadai sehingga  kurnag  memahami  tata  cara  penatausahan barnag milik negara.
Implementasi  merupakan  salah  satu  tahap  dalam proses  kebijakan  publik.  Biasnaya  implementasi dilaksnakan  setelah  sebuah  kebijakan  dirumuskan dengen  tujuan  yang  jelas.  Implementasi  adlah  sebagai tidnakan-tidnakan yang dilakukan oleh baik individu/pejabat  atau  kelompok  pemerintah  atau swasta  yang  diarahkan  pada  pencapaian  tujuan0tujuan yang  telah  digariskan  dalam  kebijakan  (Tahir,2014:54). Kemudian  Impelmentasi  kebijakan  merupakan  tahap yang  krusial  dlama  proses  kebijakan  publik.  Suatu progran  kebijakan  harus  diimplementasikan  agar mampunyai  dampak  dn  tujuaan  yang  diinginkan. Implementasi  dipandang  secar  luas  mempunyai  makna pelaksanaan  undang-undang  dimana  berbagai  aktor, organisasi,  prosedur  dan  tkenik  bekerja  bersam-sama untuk  menjalankan  kebijakan  dalam  upaya  untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. (Winarno,2014:146).
Menurut  Edward  III  (Nugroho,  2014:  225-226) terdapat  empat  faktor  yang  beperan  penting  dalam pencapaian  keberhasilan  implementasi  atau  kegagalan implementasi kebijakan yaitu :
1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi
Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi  pembukaan,  inventarisasi,  dan  pelporan BMN/D  sesuai  dengan  ketertentuan  yang  berlaku.  PP RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik  Negara  menjadi  dasar  untuk  hukum  dalam penatausahaan aset BMN.

## METODOLOGI
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif menggunakan  data  yang  berdasarkan  fakta  yang didapatkan  di  lapangan.  Jenis  data  data  primer  yaitu pimpinan  dan  staf  Kepolisian  Daerah  Kalimantan Tengah,  Operator  SIMAK  BMN,  Kepala  Seksi Pelayanan  Kekayaan  Negara  Kementerian  Keuangan Palangka  Raya.  Sedangkan  data  sekunder  berasal  dari hasil  dokumentasi  dalam  sumber  pustaka.  Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian, dalam penatausahaan aset tetap BMN selalu melakukan komunikasi dan kordinasi pelaksanaan  impelementasi  kebijakan  belum  dipahami oleh  peksanan  pada  pelaksanan  kebijakan  belum pernah memiliki buku peraturan tersebut yang menjadi petunjuk  dalam  pelaksanaan  kebijakan  hanya mendengar  sepintas  saat  sosialisasi.  Masih  minimnnya pemhamam  dair  pelaksanaan  terhadap  Peraturan Perundang-Undangan  yang  berlaku  mengakibatkan penatausahaan  aset  tetap  BMN  belum  terlaksana dengan  baik.  Komunikasi  dlaam  hal  ini  adalah  para pejabat harus berperan untuk menyampaikan kebijakan dengan  baik.  Hasil  pengamatan  langsug  yang  dilakukan terhdap  bidang  Kedokteran  dan  Kesehatan  Polda Kalteng  menunjukan  bahwa  pembinaan  fungsi penatausahaan  aset  tetap  BMN  yaitu  biro  saran  dan prasarana  polda  kalteng  terus  memberikan  informasi melalui kegaitan sosialisasi.
Hidayat N, Sitepu DPN. 2015. Implementasi Kebijakan Penatausahaan Aset Milik Negara Pada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
Namun  terlihat  bahwa  perlaksanaan  penatausahaan aset tetap BMN belum optimal hal ini disebabkan oleh minimnya  kemauan  dari  personel  sebagai  pelaksana kebijakan.  Hal  ini  mnyebabkan  pelaksana  kebijakan belum  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Kemudian pehamaham  implementor  juga  masih  mini,  hal  ini disebabkan  oleh  belaum  adanya  pendidikan  dan pelatihan  khusus  bagi  semua  pelaksana.  Selama  ini pernah  mendapatkan  pelatihan  dan  pendidikan  tapi hanya  operator  Sistem  Informasi  Manajemen Akuntansi  Keuangan  Barang  Milik  Negara  (SIMAK BMN).
Dalam  implementasi  kebijakan  personel  atau  staf merupakan  sumber  yang  paling  penting.  Walaupun jumlah  staf  tidak  selalu  mempunyai  efek  positif  bagi implementasi  kebijakan.  Hal  ini  berarti  bahwa  jumlh staf  yang  banyak  tidak  otomatis  mendorang implementasi  yang  berhasill.  Hal  ini  kurangnnya kecakapan  yang  dimiliki  oleh  para  pegawai  atau personel.  Namun  disisi  lain  kekurangan  staf  juga  akan menimbulkan  persoalan  yang  pelik  menyangkut implementasi  yang  efektif.  Salah  satu  masalah  yang dihadapi  suatu  kerja  Kepolisian  Daerah  Polda  Kalteng adalah  tidak  adannya  pejabat  pertama  baik  personel Polri yang berpangkat perwira pertama atau PNS uang bergolongan  tiga  yang  memmpunyai  kemmapuan  dan keterampilan  penatausahaan  aset  tetap  BMN.  Selain indikator  staf,  fasilitas  fisik  merupakan  faktor  penting dalam  implementasi  kebijakan.  Peran  fasilitas  sangat penting  karena  tanpa  adanya  saran  dan  prasaran  yang memadai  bagaumana  personel  pelaksanaan  kebijakan dapat melaksanakan tugas dengan baik.
Struktur  organisasi  yang  melaksankan  kebijakan memiliki  perngaruh  penting  pada  implementasi.  Salah satu  dari  aspek  struktural  paling  dasr  dari  suatu organisasi  adalah  prosedur-prosedur  kerja  (SOP). Dengan  menggunakan  SOP,  para  pelaksana  dapat memanfaatkan  waktu  yang  tersedia.  Melihat  struktur birokrasi  yang  ada  di  Polda  Kalteng  tidak  ada  yang
ditunjuk  pejabat  struktural  atau  pimpinan  menegah yang menguasai atau memahami tentang pematausahaan  tentan  penatausahan  aset  tetap  BMN. Yang ada hanya pegawai negeri Sipil golongan dua dan anggota  Polri  yang  berpangkat  bintara  yang menjalankan  tugas  sebagai  pengelolaan  sekaligus sebagai  pelaksanaan  dari  kebijakan.  Pekerjaan  yang berat  bagi  personel  untuk  menjalankan  tugas  sebagai pengelola  penatausahaan  karena  perlu  tanggung  jawab yang besar.
Kurangnnya  informasi  dari  para  pejabat  seringkali merupakan  sebab  kekaburan  dalam  perintah-perintah implementasi.  Presepsi-presepsi  dari  para  pelaksana terhadap komunikasi-komunikasi implementasi mungkin  dihambat  oleh  kurangnnya  waktu  untuk memberikan  perhatian  yang  penuh  kepada  perintah- perintah.  SOP  pada  padasrnya  merupakan  sebagian reaksi terhadpa sumber-sumber yang terbatas.

## KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa hal mengenai implementasi  kebijakan  penatausahaan  aset  tetap barang  milik  negara  di  Kepolisian  Daerah  Kalteng sebagai berikut :
1. Komunikasi  melalui  sosialisasi  Peraturan  belum terlaksana  secara  menyeluruh  bagi  personel pelaksana  penatausahaan  barnag  milik  negara Polda kalteng.
2. Belum  adnaya  komitmen  yang  tinggi  dari pelaksanan  kebijakan  implementasi  kebijakan penatausahan  barang  milik  negara  di  Polda Kalimantan  Tengah  hal  ini  dapat  dilihat  dari kurangnya  dukung  dari  personel  pelaksana  teknis kegiataan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia yang  memiliki kemampuan dalam penatausahaan aset teap barnag milik negara.
4. Kepolisian  Daerah  Kalteng  belum  memiliki struktur birokrasi yang jelas dalam penatausahaan aset  tetap  barnag  milik  negara  di  setiap  satuan kerja,  belum  adanya  personel  yang  menduduki jabatan struktural tingkat pimpinan menengah yang memahami  dan  menguasai  tentang  penatausahaan aset barang milik negara.

## REFERENSI
Anggara,  Sahya.  2014. Kebijakan  Publik. Bandung:  CV Pustaka Setia. Agustino,  Leo.  2012. Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik. Bandung : CV. Alfabeta. Dunn,  willian  N.  20013. Analisis  Kebijakan  Publik. Yogyakarta : Gajah Mada university press. Herabudin. 2014. Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi. Bandung: Pustaka Setia. Hamdi,  Muchlis.  2014. Kebijakan  publik  (proses,  analisis dan partisipasi). Bogor. Ghalia Indonesia.
Nugroho,  Riant.  2014. Kebijakan  Publik  di  Negara- negara  Berkembang. Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Barnag Milik Negara/ Daerah. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  120  tahun  2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Peraturan Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor  11  Tahun  2003  tentang  Mekanisme Pengelolaan  Hibah  di  Lingkungan  Kepolisian Negera Republik Indonesia.
Purwanto,  Erwa  Agus.  2013. Implementasi  Kebijakan Publik. Yogyakarta : UGM. Subarsono.  2013. Analisis  Kebijakan  Publik,  Teori  dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Tahir,  Arifin.  2014. Kebijakan  publik  &  Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah. Bandung : Alfabeta. Wahab,  Solichin  Abdul.  2011. Analisis  Kebijakan  Publik . Jakarta. Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik (teori, proses dan studi kasus). Yogyakarta : Center of Acacemic Publishing Service.