Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## PROSPEKTIF MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT
Susanti Hasan Universitas Negeri Gorontalo Email : sanchay98.sh@gmail.com
Nur Mohammad Kasim
Universitas Negeri Gorontalo nurkasim@ung.ac.id
Lusiana Margareth Tijow Universitas Negeri Gorontalo Lusianamtijow@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  Analyze  the  Implementation  of  Village  Financial Management  according  to  Law  Number  6  of  2014;  Knowing  the  obstacles  in realizing transparency in village financial management in Bone Bolango Regency; Creating an ideal Oversight Model in realizing transparency in Village Financial Management  in  Bone  Bolango  Regency.  This  research  uses  empirical  legal research. Empirical legal research or in other terms commonly called sociological legal research or also called field research. The approach used in this study is the statute approach; Case Approach; and Conceptual Approach. The results of this study indicate: First, that the implementation of village financial management as mandated by the Law on Villages and Permendagri 20 of 2018 concerning village financial management. In the planning stage, some of the villages studied were in accordance with the procedures in accordance with the regulations, but the target time was not in accordance with the regulations. In the implementation phase of the  village  under  study,  the  procedure  was  partly  in  accordance  with  the regulations  even  though  the  demands  on  the  village  government  to  realize transparency were not optimal. In the administration stage and the reporting stage in the villages studied it can be said to be in accordance with the rules even though the substance of the administration is not yet perfect then some villages can be said to  be  on  time  and  in  accordance  with  the  regulations.  Second,  the  obstacles  in realizing transparency in the management of village finances at the location of the village under  study can  be concluded is  the limited understanding  of  the Village apparatus  on  Regulation,  the  availability  of  human  resources  (HR),  Community Participation and as well as supervision factors. Third, that in order to create an ideal Oversight Model for village financial management, researchers recommend a Community Based Monitoring Model which further strengthens the involvement of rural communities in the implementation of village development, not only from the planning and implementation aspects, but also is an involvement in supervision .
Keywords : Transparency; Village Finance; Community-based supervision .

## A. PENDAHULUAN
Pengelolaan  keuangan  desa  semestinya  membutuhkan  pengawasan  yang optimal, karena pengelolaan keuangan merupakan hal yang paling sensitive dalam tata kelola pemerintahan desa. Maka pengaturannya harus transparan dan disiplin anggaran. Selama ini alokasi dana yang diberikan biasanya sudah menjadi tradisi oleh oknum-oknun aparatur desa yang dengan sengaja mengalokasikan dana tidak sebagaimana  mestinya.  Kemudian  meminimalisir  anggaran  yang  ditargetkan  dan memangkas  dana  yang  dikeluarkan.  Tindakan  yang  menyimpang  ini  perlu diwaspadai  dan  diantisipasi.  Karena  akan  merugikan  dan  menghambat  kemajuan pembangunan yang ada di desa.
Menjawab persoalan pengawasan di tingkat desa, maka tentu saja peran itu diberikan kepada BPD. Dalam pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa hak-hak BPD adalah mengawasi dan meminta keterangan tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  kepada  pemerintah  desa.  Ini  jelas bahwa BPD menjadi mitra kerja pemerintahan desa yang menjalankan fungsinya sebagai  lembaga  yang  mengawasi  jalannya  pemerintahan  desa (Controlling Function) .  Tugas  dan  fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  adalah membahas  dan  menyepakati  Rancangan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa, menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  desa  dan  melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa merupakan salah satu alasan mengapa BPD ini dibentuk. Upaya pengawasan yang  dilakukan  oleh  BPD  ini  dimaksudkan  untuk  mengurangi  segala penyelewengan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Merujuk  pada  ketiga  fungsi BPD, pada hakekatnya BPD menjadi lembaga yang menjalankan mekanisme check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahanan desa. 1
Berdasarkan  hasil  pemantauan  penulis  di  lokasi  penelitian,  masih  banyak masyarakat yang belum mengetahui jumlah anggaran yang dikucurkan pemerintah
1 Darmin  Roza,  Laurensius  Arliman  S.  2017.  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  Di  Dalam Pembangunan  Desa  dan  Pengawasan  Keuangan  Desa ,  Padjajaran  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  4  (3): 250
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
untuk  desa  per  tahunnya.  Keterlibatan  masyarakat  masih  kurang.  Padahal  tujuan diberikan  anggaran  untuk  desa  selain  untuk  pembangunan  dari  pedesaan,  yang paling  penting  juga  bagaimana  pemerintah  desa  dalam  memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat merupakan penunjang pembangunan nasional.
Jika kita cermati implementasi pengelolaan keuangan desa dan pengalaman beberapa  tahun  ini,  kita  dapat  mengidentifikasikan  beberapa  kasus.,  yang dikategorikan sebagai kasus pelanggaran Administratif dan kecurangan ( fraud ) atau penyelewengan  tindak  pidana  korupsi.  Adapun  pelanggaran  administratif  dan penyelewengan  tindak  pidana  korupsi  dapat  terjadi  dalam  pengelolaan  keuangan desa sekarang ini, seperti yang terjadi di kabupaten Bone Bolango Kecamatan Bone Raya  Desa  Mootayu  dan  Desa  Moopiya,  dimana  Kepala  Desanya    terbukti melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Kasus  pembangunan  sarana  prasarana pembangunan mahyani di desa ilohuuwa Kecamatan Bone, yang tidak transparan sehingga  menyebabkan  progres  pembangunan  stagnan  (belum  selesai)  dan  pada akhirnya berdampak pada pencairan anggaran di tahun berikutnya. Pembangunan sarana  olahraga  yang  terjadi  di  Desa  Bunga  (Kecamatan  Bone  raya)  yang  tidak masuk dalam perencanaan desa dan tidak dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes)  tetapi  dianggarkan  dalam  Anggaran Pendapatan Belanja Desa(APBDes).
Adapun pihak-pihak yang bersama-sama bersinergi dalam rangka melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa diantaranya yakni. 2
a. Masyarakat,    karena  masyarakat  mempunyai  peran  terbesar  dalam pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa  antara  lain  pemantauan pelaksanaan  pembangunan  desa  dan  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa;
b. Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai  wakil  masyarakat  tingkat  desa berperan dalam konteks pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55;
c. Camat  mendapat  limpahan  wewenang  dari  Bupati  untuk  melakukan melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa. Selain  itu  camat  dapat  berperan  dalam  fasilitasi  pengelolaan  keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
2 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa . Jakarta: BPKP. hlm.4
d. Inspektorat  kabupaten  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang  dalam  hal  ini  Inspektorat  berperan  mengawasi  pengelolaan keuangan  desa  dan  pendayagunaan  aset  desa.  Selain  itu  inspektorat berperan  juga  dengan  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Wewenang  ini  diperkuat  dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44 Ayat (2). 3
Demi  mencapai  tujuan  dari  Undang-Undang  Desa  maka  perlu  dibangun model  pengawasan  dalam  mewujudkan  transparansi  pengelolaan  keuangan  desa yang baik. Adapun model pengawasan ini melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di desa, dimana  masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam pembangunan di desa, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggunjawaban dan pelaporan pengelolaan keuangan desa, sehingga terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (good governance) .
Model  pengawasan  berbasis  masyarakat  ini  yakni  sebuah  konsep  yang peneliti  buat  dengan  tujuan  agar  masyarakat  perlu  dilibatkan  secara  aktif  dalam setiap  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  yang  ada  di  desa,  karena  berdasarkan pemantauan di lapangan kurangnya  keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sehingga  memberikan  ruang  atau  celah  bagi  oknum  kepala  desa  melakukan tindakan penyelewengan anggaran desa dikarenakan pegawasan dari tingkat bawah dalam hal ini masyarakat belum maksimal.
Pengawasan  berbasis  masyarakat  ini  dilaksanakan  oleh  masyarakat  dan Kepala Desa adalah penanggungjawabnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK)  yang  disepakati  oleh  BPD  dan  masyarakat  dalam  musyawarah  desa, membentuk sebuah tim dimana masyarakat mengusulkan nama-nama yang mereka anggap  bisa  mewakili  aspirasi  masyarakat.  Tugas  dan  fungsi  tim  pengawas  ini yakni melakukan pemantauan dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pada proses  pelaporan  kegiatan,  dimana  dengan  memastikan  bahwa  pelaksanaan kegiatan tersebut betul-betul transparan, baik melibatkan media elektronik, media
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
sosial,  maupun  sarana  informasi  desa  (papan  informasi)  sehingga  terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  Penelitian  hukum  empiris.  Penelitian hukum  empris  atau dengan istilah lain biasa disebut  penelitian hukum  sosiologis atau  disebut  pula  penelitian  lapangan. 4 Pendekatan  yang  dugunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang ( statute Approach ); Pendekatan kasus ( Case Approach ); dan Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ) 5 .

## C. PEMBAHASAN
1. Implementasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Menurut  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Secara  kelembagaan,  Desa  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  43  tahun  2014  tentang  Desa  yang  menjadi  landasan  yurisdisnya.  Dalam peraturan  tersebut  diantaranya  telah  diatur  tentang  Keuangan  Desa,  mulai  dari ketentuan  umum,  sumber  pendapatan,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa)  dan  pengelolaannya. 6 Pengaturan  tentang  keuangan  Desa  dalam Undang-Undang  Desa  jelas  telah  memberikan  ruang  yang  sangat  besar  terhadap upaya  peningkatan  pembangunan  ekonomi  desa  guna  mencapai  peningkatan kesejahteraan  rakyat. 7 Peraturan  memberikan  landasan  bagi  desa  untuk  semakin otonom  secara  praktik,  bukan  hanya  sekedar  normatif  (berdasarkan  Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014).
4 Jonaedi Efendi. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empris, Depok: Inu  Kencana. Hlm. 150
5 Marzuki Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Hlm. 177
6 Ika Sasti Ferina, et, al . 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir), Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, 14 (3): 323
7 Komang  Adi  Kurniawan  Saputra.  2015.  Implementasi  Total  Quality  Management  Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, BISMA Jurnal Bisnis dan Manajemen .

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## a. Desa Sebagai Self Governing Community
Kewenangan  desa  untuk  mengatur  dan  mengurus  adalah  aktualisasi  dari kedudukan desa sebagai Self Governing Community , yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Semangat yang dikedepankan oleh UU Desa adalah agar Desa memiliki kewenangan  yang relatif penuh untuk mengatur urusannya  sendiri  tanpa  ada  campur  tangan  secara  berlebihan  dari  pemerintah kabupaten/kota,  meskipun  pada  kenyataannya  UU  Desa  masih  saja  memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten yang dibingkai dalam konsep local self government . 8
Implementasi desa sebagai self governing community terdapat problematika pandangan  bahwa  desa  semata  dipresentasikan  hanya  sebagai  Kepala  Desa  dan perangkat  desa  saja.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  di  Kabupaten  Bone  Bolango system  pemerintahan  desa  dominan  terhadap Self  Governing  Community ,  ini dibuktikan  dengan  pelibatatan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pembangunan desa  masih  kurang.  Hal  ini  berimplikasi  minimnya  ruang  partisipasi  masyarakat dalam  program  pembangunan  yang  ada  di  desa.  Di  lain  pihak  masyarakat  tidak peduli  atas  kesempatan  sebagai  subyek  dalam  pembangunan.  Sehingga  arti masyarakat  berpemerintah  ( self  governing  community )  itu  sendiri  belum  sesuai dengan  amanat  Undang-Undang  Desa  yang  sebenarnya.  Padahal  keberadaan Undang-Undang Desa dan regulasi turunannya memberikan semangat baru dalam hal kedaulatan, otonomi, dan kewenangan desa, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
b. Desa Sebagai Local Self Government
otonomi    desa  harus  dipahami      sebagai local      self      government yaitu pemerintah   desa   yang mempunyai  kedudukan  dan  kewenangan yang identik dengan    daerah  otonom  yang    mempunyai    hak    dan    peluang    untuk mengembangkan  diri  dan  mengejar  ketinggalan  dengan  tetap  memperhatikan
8 Masyitah.  2019.    Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa:  Demokrasi  Desa  dalam  Bingkai  Self Governing Community dan Local Self Government, Meraja Journal , 2 (3): 250
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
nilai-nilai setempat/local yang  positif  dan  kondusif.  Desa  yang  otonom  tentunya bukan    berarti    sekedar    unit    pemerintahan    yang    berada    pada    subsistem Kabupaten/Kota,    melainkan    sebagai    entitas    daerah    kecil    yang    diakui    dan menjadi  bagian  dari  negara.  Desa  otonom  sebagai local  self  government itu tentu  membutuhkan  desentralisasi  dari  negara,  yakni  pembagian  kewenangan, sumber daya dan tanggung jawab kepada desa. 9
Berdasarkan pada data Indeks Desa Membangun dari Kementrian Desa pada tahun 2019 masih banyak sekali desa-desa yang dikategorikan tertinggal terutama pada daerah- daerah di luar pulau jawa seperti di Sulawesi, Kalimantan dan Papua serta pada kawasan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di Indonesia. Pada era saat ini Local Self Government sangat penting untuk dioptimalisasikan perannya dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Melalui adanya otonomi desa atau local self  government  ini  desa  dapat  memberdayakan  masyarakatnya  dalam mengembangkan potensi desa. 10
Secara  filosofis  jelas  bahwa  sebelum  tata  pemerintahan  ada,  desa  itu  lebih dulu ada. Oleh karena itu sebaiknya Desa harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya. Desa yang memiliki tata pemerintahan yang  lebih  tua,  seharusnya  juga  menjadi  ujung  tombak  dalam  setiap penyelenggaraan  urusan  pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakatan. Keberagaman  desa  dapat  dikelompokkan  dalam  3  (tiga)  tipe  desa,  salah  satunya adalah yaitu Tipe Desa otonom. 11
Tipe  “Desa  otonom”  atau  dulu  disebut  sebagai  Desapraja  atau  dapat  juga disebut  sebagai local  self  government ,  seperti  halnya  posisi  dan  bentuk  daerah otonom di Indonesia. Secara konseptual, desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan  asas  desentralisasi  sehingga  mempunyai  kewenangan  penuh  untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa otonom berhak membentuk pemerintahan sendiri, mempunyai badan legislatif, berwenang membuat peraturan
9 Utang Suwaryo. 2011.  Mengembalikan Otonomi Untuk Desa, Jurnal governance , 2 (1): 47
10 Mirza Kumala El Kumairok. 2019. Farida Nurani, Optimalisasi Local Self Government Sebagai Upaya  Pembangunan  Ekonomi  dari  Desa, Jurnal  Administrasi  Publik ,  Fakultas  Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
11 Sutrisno  Purwohadi  Mulyono.  2014.  Kebijakan  Sinoptik  Penerapan  Hukum  Adat  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Yustisia , 3 (2): 143
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari negara. Dari 160 desa yang berada  di  Kabupaten  Bone  Bolango  termasuk  desa  otonom,  sesuai  dengan wawancara dengan Tenaga ahli Pendamping Desa Kabupaten Bone Bolango atas nama  Bapak  Amin  Abdullah,  S.sos  pada  tanggal  09  Januari  2020  bertempat  di Kantor P3MD Kabupaten Bone Bolango. 12
c. Pengelolaan Keuangan Desa  Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018
Diterbitkannya  UndangUndang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  dan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  113  Tahun  2014  yang  telah  diubah  dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  tahun  2018  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Desa  diharapkan  dapat  menjadi  pedoman  dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan penanggungjawaban. Disamping itu Permendagri No 20 Tahun 2018 ini mengharuskan agar pengelolaan  keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. 13
Keuangan  Desa menurut  Permendagri  No. 20 Tahun  2018 adalah semua hak dan kewajiban desa  yang dapat   dinilai  dengan  uang   serta  segala  sesuatu berupa    uang    dan    barang    yang  berhubungan    dengan    pelaksanaan    hak    dan kewajiban    desa.  Sementara    itu    pengelolaan  keuangan    desa    adalah    seluruh rangkaian  kegiatan    yang    dimulai    dari    tahap  perencanaan,    pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban  yang dilaksanakan  dalam satu  tahun  anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Dalam  hal  pengelolaan  keuangan  desa, pemerintah  desa  wajib  menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan APBDesa  dalam suatu  siklus  yang  dimulai daritahap perencanaan
12 Amin Abdullah, Tenaga ahli P3MD Kabupaten Bone Bolango, Wawancara  tanggal 9 Januari 2020.
13 Dina  Rulyanti.  2017.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Pemerintah  Desa  Melalui Pengelolaan  Keuangan  Desa  Sebagai  Variabel Intervening , Bisma  Jurnal  Bisnis  dan Manajemen ,  11 (3): 323-335
sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance. Oleh karena itu APBDes mendorong pemerintah  desa  agar  mampu  memberikan  pelayan  terbaik  kepada  masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya.
Adapun sumber Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 2.3.1

## SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
( APBDES )
Adapun Siklus Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :
Siklus  pengelolaan  keuangan  desa  tidak  akan  berjalan  tanpa  adanya  tata pemerintahan  desa  yang  baik.  Oleh  karena  itu,  peran  serta  pihak-pihak  di  luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti: tokoh desa, tokoh  agama,  perwakilan  dari  kaum  perempuan,  perwakilan  dari  kaum  petani, perwakilan  dari  masyarakat  miskin  dan  lainnya  perlu  dilibatkan  dalam  proses pengelolaan keuangan desa.
Dalam  tahap  perencanaan  dan  penganggaran,  pemerintah  desa  harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa  (BPD),  sehingga  program  kerja  dan  kegiatan  yang  disusun  dapat mengakomodir  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat  desa  serta  sesuai  dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  keuangan  yang  dilakukannya. Namun  demikian,  peran  dan  tanggung  jawab  yang  diterima  oleh  desa  belum diimbangi  dengan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  memadai  baik  dari  segi kuantitas maupun kualitas. 14
Berdasarkan wawancara di lapangan dengan Tenaga Pendamping Desa atas nama  Iswan  pada  tanggal  08  Januari  2020  bertempat  di  Kantor  Desa  Mootayu Kecamatan Boneraya, bahwa dalam hal pertanggungjawaban keuangan desa masih
14 Muh. Zainul Arifin. 2018. Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan  Sirah  Pulau  Padang,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir,  Sumatera  Selatan. Jurnal Thengkyang , 1 (1): 12
lamban  penyelesaian  laporan  realisasinya  dikarenakan  sebagian  perangkat  desa belum mempunyai keahlian dalam hal pembukuan keuangan.
Begitu juga yang dikemukakan oleh Tenaga Pendamping Desa di Kecamatan Bone  atas  nama  Ibu  Hendra,  yang  diwawancarai  di  Kantor  Desa  Ilohuuwa Kecamatan Bone pada tanggal 16 Maret 2020, membenarkan permasalahan yang dihadapi di desa. Masih banyak perangkat desa yang tidak mempunyai kompotensi dalam hal pelaporan realisasi penggunaan anggaran. Diperlukan adanya sosialisasi di masyarakat agar penyelenggaran pembangunan desa berjalan sebagaimana yang diharapkan. 15
2. Hambatan Dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bone Bolango
Adapun  bentuk  transparansi  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kecamatan Boneraya (Desa Mootayu, Bunga, Moopiya) dan Kecamatan Bone  (Desa Muara bone dan desa Ilihuuwa), Mekanisme pengelolaan keuangan desa di 5 (lima) desa yang menjadi lokasi penelitian menurut peneliti belum berjalan sesuai regulasi dan masih  terdapat  beberapa  aspek  yang  menjadi  hambatan  sesuai  hasil  wawancara dengan Pendamping Desa di Kecamatan Boneraya atas nama Bapak Idris Djou, dan Pendamping Desa Kecamatan Bone atas nama Ibu Hendra, pada tanggal 08 Januari dan  pada  tanggal  16  maret  2020,  peneliti  mendapatkan  informasi  dan menyimpulkan bahwa terdapat  hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain sebagai berikut : 16

## a. Faktor Regulasi
Regulasi  memegang  peranan  penting  dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Pengelolaan  keuangan  desa  diatur  oleh  sekumpulan  regulasi,  mulai  dari  yang tertinggi  yaitu  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  sampai regulasi  yang  paling  bawah  yakni  Peraturan  Desa.  Sebagaimana  kita  ketahui begitu  banyaknya  regulasi  atau  peraturan  yang  mengatur  tentang  pengelolaan keuangan  desa,  baik  dari  tingkat  kementrian,  pemerintah  daerah  (peraturan
15 Hendra, Tenaga Pendamping Desa Kecamatan Bone, wawancara Tanggal 16 Maret 2020
16 Idris Djou, Hendra, Tenaga Pendamping Desa, Wawancara tanggal 16 Maret 2020
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Bupati),  yang  menyebabkan  tidak  tersampainya  aturan  tersebut  kepada perangkat  desa  maupun  kepada  masyarakat  yang  berkepentingan.  Bahkan diantara peraturan tersebut terjadi multi tafsir atau tumpang tindih. Contohnya kementrian dalam negeri mngeluarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun  2018  tentang  pengelolaan  keuangan  desa.  Kemudian  menteri  keuangan mengeluarkan  peraturan  menteri  tentang  rincian  penggunaan  dana  desa. Kementrian  desa  mengeluarkan  peraturan  menteri  desa  tentang  prioritas penggunaan dana desa, lembaga setingkat menteri seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan  barang/jasa  Pemerintah  (LKPP)  mengeluarkan  peraturan  LKPP tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Dari banyaknya peraturan di  atas, menyebabkan  kesulitan  oleh  perangkat  desa  dalam  memahami  tata  kelola keuangan desa, ini belum termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
b. Sumber Daya Manusia
Mengelola  keuangan  desa  tidak  hanya  mengandalkan  kuasa  kepala  desa  dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai unsur masyarakat yang ada di desa.  Apalagi  saat  ini  desa  telah  mengelola  dana  dalam    jumlah  yang  besar. Untuk itu desa perlu orang yang mahir dalam membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, Design dan RAB serta APBDes. Keterbatasan sumber daya mungkin menjadi kendala bagi pemerintah perdesaan untuk dapat mengelola sesuai aturan dan  tujuan  dibentuknya  dana  desa. 17 Sumber  daya  manusia  sebagai  pengelola keuangan desa wajib ditingkatkan dan menjadi syarat mutlak dalam mengelola anggaran, karena menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  harus  dikelola  dengan    profesional  dan didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  kompoten.  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  yang  kompeten  tersebut  akan  mampu  memahami  logika  akuntansi dengan  baik. 18 Adapun  ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia    di  wilayah
17 Inten  Meutia  Liliana.  2017.  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa, Jurnal  Akuntansi Multiparadigma JAMAL ,  8 (2): 227-429
18 Ika Sasti Ferina, et, al. 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir)¸ Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya , 14 (3): 323
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Kecamatan Boneraya dan Kecamatan Bone, masih belum memadai. Sesuai data lapangan dan wawancara langsung dengan Tenaga Pendamping Desa atas nama Bapak Jery,  bahwasanya semua perangkat desa  masih kurang memahami dalam hal  mengelola  anggaran  desa.  Mereka  butuh  pelatihan  yang  benar-benar meberikan pengetahuan yang seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa serta  aturan-aturannya.  Sehingga  terwujudnya  desa  yang  maju,  mandiri, sejahtera, serta terwujudnya tata kelola keuangan desa  dapat baik. 19

## c. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  dalam  penentuan  kebijakan  publik  menjadi  kekuatan pendorong  untuk  mempercepat  terpenuhinya  prinsip  akuntabilitas  dari penyelenggara  pemerintahan  di  desa.  Dalam  penganggaran,  partisipasi masyarakat  sangat  penting  untuk  mencegah  kebijakan-kebijakan  yang menyimpang. 20 Berikut  beberapa  manfaat  dan  sumbangsih  yang  diperoleh dengan  diberikan  ruang  bagi  peran  dan  keterlibatan  masyarakat  desa  dalam Pengelolaan Keuangan Desa  antara lain dapat : 21
a. Menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan.
b. Menumbuhkan  rasa  memiliki,  sehingga  masyarakat  sadar  dan  sanggup untuk  memelihara  dan  mengembangkan  hasil-hasil  pembangunan (swadaya), dan
c. Memberikan legitimasi/keabsahan atas segala yang telah diputuskan.
peneliti mengambil kesimpulan setelah melakukan evaluasi terhadap partisipasi masyarakat  di  sejumlah  desa,  bahwasanya  pengelolaan  keuangan  desa  belum sepenuhnya  berjalan  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Desa,  kurangnya kerjasama yang baik di internal pemerintah desa, sehingga msyarakat dirugikan dalam  menikmati  pembangunan  yang  ada  di  desa.  Dikarenakan  ada  oknum Kepala Desa yang hanya mementingkan dirinya sendiri ketimbang kepentingan warganya.
19 Jery, Tenaga Pendamping Desa, Wawancara pada tanggal 16 Maret 2020
20 Titiek  Puji  Astuti  dan  Yulianto.  2016.  Good  Governance  Pengelolaan  Keuangan  Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia , 1 (1): 1-14
21 Wahyudin  Kessa.  2015. Perencanaan  Pembangunan  Desa ,  Jakarta:  Kementerian  Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Hlm.13

## d. Aspek Pengawasan
Selain adanya pengawasan dari pemerintah kabupaten, ada pula pengawasan dari Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  yang  mana  disebutkan  dalam  Undang- Undang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak mengawasi dan  meminta  keterangan  tentang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  kepada pemerintah  Desa.  Selain  berhak  mengawasi,  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) dapat menyampaikan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan desa. Luasnya kewenangan pemerintah Desa tanpa pengawasan kuat BPD pada akhirnya membuka peluang korupsi di Desa disebabkan sumber daya  aparatur  yang  minim,  apalagi  jika  pemerintah  lalai  dalam  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  sebagaimana  amanat  UU  Desa. 22 Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  Indonesian  Coruption  Watch  (ICW)  menyebutkan bahwa sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dan 184 tersangka korupsi, dengan nilai kerugiannya sebesar Rp. 40,6 Milyar sepanjang tahun 2015-2018. Dari 181 kasus korupsi dana desa, 141 orang Kepala Desa tersangkut korupsi dana desa. 23
Oleh  karena  itu,  maka  Untuk  menciptakan  pengelolaan  yang  baik  diperlukan mekanisme pengawasan yang melibatkan banyak pihak yaitu masyarakat desa, camat, BPD, Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan. Mengingat kepala desa yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa, maka kepala desa harus mengelolanya dengan baik.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
A. Implementasi pengelolaan keuangan desa yang sebagaimana diamanatkan  oleh  UU  Tentang    Desa  dan  Permendagri  20  Tahun  2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan, sebagian
22 Sutrisno  Purwohadi  Mulyono.  2014.    Sinergitas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 43 (3): 445
23 Ihsanuddin.  2018.    ICW  :  Ada  181  Kasus  Korupsi  Dana  Desa,  Rugikan  Negara  Rp.  40,6  M, diakses  dari  https  ://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/ICW-ada-181-kasus- korupsi-dana-desa-rugikan-negara-Rp-40,6-milyar
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dari  Desa  yang  diteliti  secara  prosedur  sudah  sesuai  dengan  peraturan, namun  secara target  waktu  tidak sesuai  dengan peraturan. Dalam  tahap pelaksanaan  pada  desa  yang  diteliti,  secara  prosedur  sebagian  sudah sesuai  peraturan  meskipun  tuntutan  terhadap  pemerintah  desa  untuk mewujudkan transparansi belum maksimal. Dalam tahap penatausahaan dan Tahap pelaporan  pada desa yang diteliti dapat dikatakan sudah sesuai aturan  walaupun  subtansi  terhadap  penatausahan  belum  sempurna kemudian  dapat  sebagian  desa  dikatakan  sudah  tepat  waktu  dan  sesuai dengan peraturan.
B. Hambatan dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa  di  lokasi  desa  yang  diteliti  dapat  disimpulkan  adalah  keterbatasan pemahaman  perangkat  Desa  terhadap  Regulasi,  faktor  ketersediaan Sumberdaya  manusia  (SDM),  Partisipasi  Masyarakat  dan  serta  faktor pengawasan.
2. Saran
A. Sebaiknya  Pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango  melakukan    upaya pengawasan yang terintegrasi, efektif, dan efisien.
B. Penyelenggaraan  pembangunan  desa  dapat  berjalan  dengan  baik  jika pemerintah  desa  dan  masyarakat  bersama-sama  mengawasi  setiap kegiatan  pembangunan  desa.  Untuk  itu  masyarakat  diharapkan  untuk mengawal setiap proses penyelenggaraan pembangunan desa, mengawal setiap  anggaran  yang  dikucurkan  dalam  kegiatan  pembangunan desa.sehingga amanat dari undang-undang desa yakni mewujudkan desa maju, mandiri, dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku:
Badan  Pengawasan  Keuangan  Dan  Pembangunan.  2015. Petunjuk  Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa . Jakarta: BPKP.
Jonaedi Efendi. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empris, Depok: Inu Kencana.
Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Wahyudin Kessa. 2015. Perencanaan Pembangunan Desa , Jakarta: Kementerian Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Dan  Transmigrasi  Republik Indonesia.

## B. Jurnal
Antonius Galih Prasetyo dan Abdul Muis. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa:  Potensi  Permasalahan  dan  Solusi, Jurnal Desentralisasi , 13 (1).
Darmin Roza, Laurensius Arliman S. 2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa , Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum , 4 (3).
Dina Rulyanti. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Sebagai  Variabel Intervening , Bisma Jurnal Bisnis dan Manajemen ,  11 (3).
Ika  Sasti  Ferina, et,  al .  2016.  Tinjauan  Kesiapan  Pemerintah  Desa  dalam Implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir), Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, 14 (3).
Inten Meutia Liliana. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL ,  8 (2)
Justita Dura. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi  Dana Desa,  Kebijakan  Desa,  Dan  Kelembagaan  Desa  Terhadap  Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Jurnal JIBEKA, 10 (1)
Komang Adi Kurniawan Saputra. 2015. Implementasi Total Quality Management Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, BISMA Jurnal Bisnis dan Manajemen .
Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Masyitah. 2019.  Tata Kelola Pemerintahan Desa: Demokrasi Desa dalam Bingkai Self Governing Community dan Local Self Government, Meraja Journal , 2 (3).
Mirza  Kumala  El  Kumairok.  2019.  Farida  Nurani,  Optimalisasi  Local  Self Government  Sebagai  Upaya  Pembangunan  Ekonomi  dari  Desa, Jurnal Administrasi  Publik ,  Fakultas  Ilmu  Administrasi,  Universitas  Brawijaya, Malang.
Misbahul Anwar, Bambang Jatmiko, Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa  Untuk  Mewujudkan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  Yang Transparan  Dan  Akuntabel  (Survey  Pada  Perangkat  Desa  Di  Kecamatan Ngaglik,  Sleman,  Yogyakarta).  AKMENIKA  Jurnal  Akutansi  dan Menejemen, 11 (1).
Muh.  Zainul  Arifin.  2018.  Pengelolaan  Anggaran  Pembangunan  Desa  Di  Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Jurnal Thengkyang , 1 (1).
Novi  Ferarow  dan  John  Suprihanto.  2018.  Implementasi  Pengelolaan  Keuangan Desa  Sumberadi  dan  Tlogoadi  di  Kabupaten  Sleman:  Evaluasi  Praktik Transparansi dan Akuntabilitas , Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 1 (2).
Sutrisno Purwohadi Mulyono. 2014. Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Yustisia , 3 (2).
Sutrisno  Purwohadi  Mulyono.  2014.    Sinergitas  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  Pasca  Pemberlakuan  UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa, Jurnal Masalah-Masalah Hukum , 43 (3.
Titiek  Puji  Astuti  dan  Yulianto.  2016.  Good  Governance  Pengelolaan  Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia , 1 (1).
Utang Suwaryo. 2011.  Mengembalikan Otonomi Untuk Desa, Jurnal governance , 2 (1).

## Website:
Ihsanuddin. 2018.  ICW : Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp.
40,6 M, diakses dari: https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/ICW-ada-181-
kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-Rp-40,6-milyar.