Penerapan Prinsip Transpransi dan Prinsip Akuntabilitas pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Tanggap Darurat COVID-19

## Johan Wahyudi
jo.fhua99@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Procurement in handling the COVID-19 pandemic disaster emergency is reviewed based on the principles of procurement law and contract law. This is because in fact, there is an urgent emergency situation in time and a situation of uncertainty in the field. Likewise, the laws and  regulations  specifically  regulate  the  emergency  procurement process. The specificity relates to the method of selecting providers of goods/services and determining the fairness of prices. Even though  this  specificity  is  mandated  by  laws  and  regulations,  in  its implementation it still requires implementation guidelines. This is needed by procurement actors and providers of goods/services in the implementation of emergency procurement. This research method uses a statutory approach and a conceptual approach. The statutory approach is used to construct procurement actors, providers of goods/services, forms of legal relationships, procedures and legal consequences for procurement in handling the COVID-19 pandemic disaster emergency. This approach is to obtain an initial frame of mind and identify problems in the forms of legal relationships. Furthermore, a conceptual approach to gain a comprehensive understanding, find gaps in the legislation and translate legal principles to be used as operational guidelines. In the implementation of emergency procurement, the observance of meta-norms such as legal principles cannot be heeded. This can be seen in the discussion of this research.
Although it is not maximally accommodated, it is possible to fulfill the principles of administrative law and civil law. Keywords: Contract; Emergency Procurement; Provider Selection Method; Price Fairness.

## Abstrak
Pengadaan dalam penanganan keadaan darurat bencana COVID-19 dikaji berdasarkan prinsip-prinsip hukum pengadaan dan hukum kontrak. Hal ini dikarenakan secara faktual terdapat situasi darurat yang mendesak secara waktu dan situasi ketidak-pastian di lapangan.
Demikian pula peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus proses pengadaan darurat. Kekhususan tersebut berkenaan dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa dan penetapan kewajaran harga. Kekhususan tersebut sekalipun diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan pedoman pelaksanaan. Hal ini dibutuhkan oleh para pelaku pengadaan dan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 6, November 2022
Jurist-Diction. 2022; 2247-2270
How to cite: Johan Wahyudi, ‘Penerapan Prinsip Transpransi dan Prinsip Akuntabilitas pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Tanggap Darurat COVID-19’ (2022) Vol. 5 No. 6 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 24 Oktober 2022; Diterima 29 November 2022; Diterbitkan 30 November 2022.
DOI: 10.20473/jd.v5i6.40568 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 2248 Johan Wahyudi: Penerapan Prinsip Transpransi...

## Pendahuluan
Pandemi COVID-19 berakibat pada seluruh aspek. Hal ini memicu “status keadaan darurat” akibat kebutuhan penanganan pandemi yang menyebar dengan eskalasi yang meluas dan cepat. Tidak perlu waktu lama sejak munculnya Pandemi pada desember 2019 di Wuhan, China, diikuti 13 April 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan penyebaran pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
Pemerintah dituntut untuk merespon kondisi ini dengan cepat untuk melokalisir penyebaran virus dan penanganan korban pandemi. Alokasi dan relokasi anggaran belanja negara besar-besaran dialihkan selama penanganan pandemi. Instrumen pengadaan barang dan jasa menjadi sektor penting untuk menunjang pelaksanaan penggunaan anggaran keuangan negara berjalan sesuai prinsip kontrak pengadaan barang dan jasa. Prinsip ini penting untuk menjaga relokasi penggunaan keuangan negara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Oleh karena itu menjawab kebutuhan operasional Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PERPRES Pengadaan), khususnya Bab VIII Pengadaan Khusus, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan Surat Edaran Kepala
pengadaan darurat. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan konseptual ( conceptual approach ). Perdekatan perundang-undangan digunakan untuk memkonstruksi pelaku pengadaan, penyedia barang/jasa, pola hubungan hukum, prosedur dan akibat hukum pada pengadaan dalam penanganan keadaan darurat bencana COVID-19. Pendekatan ini  untuk  mendapatkan  kerangka  befikir  awal  dan  mengidentifikasi persoalan pada pola hubungan hukum tersebut. Selanjutnya, Pendekatan konseptual untuk mendapatkan pemahaman komprehensif, menemukan kekosongan dalam peraturan perundang-undangan dan menterjemahkan prinsip hukum untuk dapat digunakan sebagai pedoman operasional. Dalam pelaksanaan pengadaan darurat tidak dapat mengindahkan ketaatan pada meta norma seperti prinsip hukum. Hal ini dapat terlihat pada pembahasan penelitian ini. Meskipun tidak maksimal diakomodir, akan tetapi pemenuhan prinsip-prinsip hukum administrasi dan hukum perdata dapat dilakukan. Kata Kunci: Kontrak; Pengadaan Darurat; Metode Pemilihan Penyedia;  Kewajaran Harga.
Copyright © 2022 Johan Wahyudi
LKPP Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat (SE kepala LKPP 32 / 2020).
SE Kepala LKPP tersebut secara faktual dipicu dari eskalasi peningkatan kebutuhan peralatan kesehatan secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Kebutuhan pasar yang meningkat pesat tanpa dibarengi ketersediaan barang dan pasokan dari produsen secara cepat, menimbulkan peningkatan harga peralatan kesehatan berkali-kali lipat lebih tinggi dari pada harga pasar sebelumnya. Lembaga dan instansi pemerintah di semua tingkatan dan wilayah melakukan pembelanjaan peralatan kesehatan dalam jumlah yang sangat besar dengan harga yang tidak masuk akal. Pejabat pembuat komitmen di seluruh instansi pemerintah mendesak LKPP untuk menerbitkan payung hukum yang memadai untuk merespon hal ini. Sehingga SE Kepala LKPP menjadi jawaban untuk kebutuhan tersebut.
Ketentuan pengadaan diredusir pada masa pandemi, setidaknya dalam dua hal, yakni metode penunjukan penyedia jasa dan penentuan harga. Pertama dalam metode penunjukan penyedia jasa, berlaku pasal 59 angka (5) PERPRES Pengadaan. Ketentuan ini memungkinan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan secara langsung melalui metode swakelola Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha  lain  yang  dinilai  mampu  dan  memenuhi  kualifikasi  untuk  melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis. Kedua masalah penentuan harga, bagaimana PPK menentukan Harga Perkiraan Sendiri dalam keadaan pasar tidak normal. Dimana permintaan barang terkait alat kesehatan untuk pencegahan COVID-19 meningkat tetapi produsen tidak dapat memenuhi dengan segera utamanya dari segi kuantitas. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran prinsip kontrak pengadaan terutama prinsip transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas.
Oleh karena itu, dibutuhkan kajian yang lebih mendalam terkait Prinsip Tranparansi, Non-diskriminatif dan Akuntabilitas pada Penyimpangan Prosedur Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa dan Penentuan Harga Perkiraan Sementara (HPS) Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dalam Keadaan Darurat, untuk meminimalisir risiko kerugian keuangan negara.

## 2250 Johan Wahyudi: Penerapan Prinsip Transpransi...

## Rumusan Masalah
a.  Penerapan Prinsip Transparansi pada Pengadaan Barang/Jasa Darurat dalam Tanggap Bencana Pandemi COVID 19.
b.  Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada Pengadaan Barang/Jasa Darurat dalam Tanggap Bencana Pandemi COVID 19.

## Metode Penelitian
Penelitian ini mengkaji ketentuan-ketentuan hukum maupun azas-azas hukum. Selanjutnya untuk memperoleh kebenaran ilmiah, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual ( conceptual approach ), pendekatan perundang-undangan ( statute approach ). 1

## Bahan Hukum
Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga bahan hukum primer yang menjadi kajian adalah Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan terkait dengan pengadaan barang / jasa dalam keadaan darurat pandemi COVID-19. Beberapa ketentuan terkait yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya :
1.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2.  Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3.  Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
4.  Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
5.  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan darurat;
6.  Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2006).[93].
Untuk memperdalam dan melengkapi analisa, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti jurisprudensi / putusan hakim yang telah memliki kekuatan hukum tetap, buku, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah terkait dengan pengadaan barang / jasa, keadaan darurat, prinsip transparansi, dan prinsip akutabilitas.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pembahasan awal akan dielaborasi dalam dua pembahasan, yakni keadaan darurat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan pengaturan keadaan darurat dalam penanganan COVID-19.

## Keadaan Darurat
Secara terminologi, keadaan darurat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna keadaan sukar (sulit) yg tak tersangka-sangka bahaya, kelaparan, dsb. yg memerlukan penanggulangan segera (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008). 2
Fitra Arsil memberikan definisi sederhana tentang peraturan keadaan darurat, yakni produk perundangan yang digunakan untuk mengantisipasi atau menanggapi keadaan darurat atau kebutuhan mendesak lainnya, akibat peristiwa tertentu yang mengakibatkan siatuasi tidak normal. Situasi ini mengharuskan pemerintah untuk mengaktifkan status hukum tertentu atau bahkan membentuk hukum baru (Arsil & Ayuni, 2020). 3
Jimly Asshiddiqie merumuskan hukum tata negara darurat sebagai keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam tertib umum, yang menuntut negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal (Asshiddiqie, 2007).
2 Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa 2008).
3 Fitra Arsil, Qurrata Ayuni, ‘Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19’ (2020) Vol. 50 No. 2, Jurnal Hukum & Pembangunan.[424].

## 2252 Johan Wahyudi: Penerapan Prinsip Transpransi...
Sehingga dari beberapa pendapat sebelumnya, ada benang merah terkait makna keadaan darurat yakni suatu situasi atau kondisi yang a.  sukar dan sulit;
b.  mengancam, membahayakan masyarakat; c.  yang tidak disangka-sangka sebelumya; dan d.  memerlukan penanggulangan segera.
Dimana kondisi ini, secara terminologi, Asshiddiqie menyebutkan sebagai kondisi yang “tidak normal” (Asshiddiqie, 2007), peraturan perundang-undangan dalam kondisi “normal” tidak sesuai untuk dipergunakan. 4 Sehingga dibutuhkan suatu status hukum tertentu atau bahkan membentuk hukum baru untuk mengatasi keadaan tersebut. Pada kondisi ini berlakulah adagium “keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi”. Artinya pemerintah dapat melakukan apapun untuk mengatasi situasi yang mengancam keselamatan rakyat, bangsa dan negara.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dikenal beberapa status hukum kedaruratan. Dalam hal dasar hukum pengaturannya yang pertama berbasis pada konstitusi dan yang terakhir berdasar pada undang-undang. Peraturan keadaan bahaya dalam konstitusi terbagi lagi menjadi dua, yakni keadaan bahaya dan kegentingan memaksa. Keadaan memaksa diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Ketentuan tersebut menyatakan “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Kondisi inilah yang kemudian dikategorikan sebagai Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) sebagaimana disinggung oleh Jimly sebelumnya. Sebagai bentuk pelaksanaannya presiden dapat menetapkan keadaan darurat sipil. Di sisi lain, kegentingan memaksa diatur dalam pasal 22 yang berbunyi “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- undang”. Ketentuan ini melahirkan hak prerogatif presiden untuk membentuk perppu. Kembali pada pembagian awal yang belum disebut adalah kedaruratan lain di luar konstitusi yang diatur oleh undang-undang. Ada empat undang-undang yang
terkait keadaan darurat COVID-19. Pertama, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana) secara sederhana menimbulkan keadaan darurat bencana. Kedua, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU Penanganan Konflik Sosial) yang  melahirkan  istilah  status  keadaan  konflik.  Ketiga,  Undang-undang  Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekerantinaan Kesehatan) dalam terminologinya menggunakan istilah kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan yang keempat, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan) dengan kondisi khusus yang ditangani adalah krisis keuangan.
Dalam penanganan pandemi COVID-19, pemerintah memilih untuk menggunakan metode keadaan darurat yang ketiga pengaktifan kedaruratan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (KEPPRES 11/2020) merupakan aktivasi terhadap Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang kemudian disusul penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional (KEPPRES 12/2020) yang merupakan aktivasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sehingga kedaruratan yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut berlaku selama keadaan darurat COVID-19 belum dicabut oleh Presiden.

## Pengadaan Barang / Jasa dalam Keadaan Darurat COVID-19
Pada bagian ini akan dibahas prosedur pengadaan darurat dalam Perpres 16/2018 dan aturan turunannya. Pengadaan barang/jasa pemerintah dilihat dari situasi dan kondisi terdiri atas 2 hal yaitu Pengadaan Umum dan Pengadaan Khusus. Pengadaan Khusus, terdiri dari pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat (pengadaan darurat), pengadaan barang/jasa di luar negeri, pengadaan barang/jasa yang dikecualikan (pengecualian), penelitian,

## 2254 Johan Wahyudi: Penerapan Prinsip Transpransi...
tender/seleksi internasional, dan tender/seleksi bersumber dari dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Pengadaan darurat termasuk dalam kategori pengadaan khusus. Artinya pengadaan ini diatur tersendiri berbeda dengan pengadaan umum. Bahkan, dalam pengaturannya dapat mengatur secara berbeda atau menyimpangi pengadaan umum.
1.  Peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan darurat Bencana
Yang menarik dari ketentuan pengadaan darurat  bencana adalah, ketentuan-ketentuan pelaksanaannya mengatur hal yang lebih luas dari pada ketentuan yang lebih tinggi. Pada ketentuan PP 21/2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, pengadaan barang/jasa terbatas pada saat tanggap darurat. Akan tetapi dalam ketentuan pelaksanaan yang lebih rendah, baik Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, bahkan dalam Perlem LKPP 13/2018, ruang lingkup pengaturannya lebih luas yakni meliputi tahap prabencana, tanggap bencana, dan pascabencana. Hal itu termaktub dalam ketentuan-ketentuan tersebut dalam terminoliginya masing-masing, akan tetapi dengan maksud yang sama. Dalam kaitan dengan pembahasan utama tulisan ini berkaitan dengan pengadaan darurat COVID-19, dimana terhadap bencana non alam wabah penyakit diatur secara khusus pada PP 21/2008, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada masa tanggap darurat. Sehingga bahasan terbatas pada pengadaan barang/jasa keadaan darurat tanggap bencana COVID-19.
a.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP 21/2008)
Dalam keadaan darurat bencana, sebagaimana diatur dalam pasal 50 UU 24/2007 dan aturan pelaksanaannya yakni pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP 21/2008), memiliki ketentuan yang sama persis. Dimana dalam huruf (f) kedua ketentuan tersebut menuntut kebebasan akses pengadaan barang/ jasa bagi BNPB atau BPBD dalam pelaksanaan tanggap bencana.  PP 21/2008  juga  mengatur  secara  spesifik  terkait  engadaan  barang  dan  jasa
dalam keadaan darurat tanggap bencana. Hal tersebut dapat disimpulkan dari struktur peraturan dimana pengadaan barang/jasa terdapat dalam Bab III Tanggap Darurat, Bagian Ketiga Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana, Paragraf 4 Pengadaan Barang/Jasa. Sehingga pengadaan barang/ jasa pada paragraf tersebut seharus dibaca pengadaan darurat bencana pada tahap tanggap darurat.
Ketentuan pengadaan tersebut sangat singkat 3 (tiga) pasal saja, yakni pasal 39, 40, dan 41 peraturan a quo . Diawali dengan perencanaan pengadaan harus memperhatikan jenis dan kebutuhan sesuai kondisi dan karakteristik wilayah bencana. 5 Diikuti dengan penerapan prinsip efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengadaan khusus tersebut. 6 pengaturan khusus pengecualian pelaksanaan pengadaan khusus tersebut juga dapat tidak memperhatikan tentang jumlah dan harga barang. 7
Dalam kegiatan yang dapat dikategorikan pengadaan khusus ini meliputi pengadaan barang berupa peralatan dan/atau jasa sebagai berikut: 8 pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
Pengadaan tersebut dapat dilakukan tidak terbatas pada BNPB dan BPBD saja. Tetapi, instansi ataupun lembaga yang terkait dengan keadaan bencana yang dimaksud juga dapat melakukan pengadaan khusus tersebut. Hal ini dengan catatan, instansi atau lembaga tersebut mendapatkan persetujuan dari BNPB atau BPBD. 9 Secara prosedur persetujuan tersebut harus mendapatkan persetujuan dalam waktu yang singkat yakni 3x24 jam. 10
5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP 21/2008), pasal 39.
6 ibid , pasal 40 ayat (1).
7 ibid , pasal 40 ayat (2).
8 ibid , pasal 40 ayat (3).
9 ibid, pasal 40 ayat (4).
10 ibid , pasal 40 ayat (5).

## 2256 Johan Wahyudi: Penerapan Prinsip Transpransi...
Ketentuan terakhir tentang pengadaan darurat tanggap bencana pada PP 21/2008 berkenaan dengan anggaran. Dimana pada dasarnya alokasi anggaran yang digunakan dalam pengadaan khusus ini berasal dari dana BNPB atau dana Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan secara khusus kepada BPBD. 11
b.  Pengadaan daruratdalam Perpres 16/2018
Dalam perpres pengadaan 16/2018 ketentuan tentang pengadaan dalam keadaan darurat bencana, dalam kasus COVID-19 adalah bencana non-alam, diatur dalam Bab III Pengadaan Khusus, Bagian Kesatu Pengadaan Barang/ jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat. Namun sayangnya, ketentuan terkait hal ini sangat sedikit diatur. Selain ketentuan umum pengadaan darurat, cakupan dan ruang lingkup dalam pengaturan awal, peraturan ini hanya memberikan 3 (tiga) ayat dalam 1 pasal berkaitan dengan teknis pengadaan tersebut. Penunjukan penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang/jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang kompeten dan memenuhi kualifikasi melaksanakan pengadanaan barang/jasa sejenis, merupakan satu- satunya hal teknis terkait metode pemilihan penyedia. 12 Sedangkan 2 (dua) ketentuan teknis terakhir berkaitan dengan penyerahan pekerjaan konstruksi terkait penanganan keadaan bencana dapat dilakukan dalam kurun waktu keadaan darurat, 13 dan dapat juga dilakukan melewati masa keadaan darurat. 14
c.  Pengadaan daruratdalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan darurat (Perlem LKPP 13/2018)
LKPP sebagai leading sector yang berperan sebagai regulator dalam pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah, berwenang melakukan kajian dan membuat peraturan lembaga yang berfungsi sebagai pedoman
11 ibid, pasal 41.
12 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah  (Perpres 16/2018), pasal 59 ayat (5).
13 ibid , pasal 59 ayat (6).
14 ibid , pasal 59 ayat (7).
bagi lembaga dan instansi pemerintah yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. 15 Kewenangan tersebut termaktub dalam ketentuan Peraturan Presiden  Nomor  106  Tahun  2007  tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 106/2007).
Perlem LKPP 13/2018 memuat ketentuan teknis pengaadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat. Prosedur pengadaan tersebut, diatur dalam Bab III tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa (dalam Penanganan Keadaan Darurat). Bab ini juga cukup singkat, yakni hanya 1 (satu) pasal terdiri dari 6 (enam) ayat. Ketentuan awal berkenaan dengan tahapan pengadaan yang antara lain terdiri dari: 16
1) perencanaan pengadaan;
2) pelaksanaan pengadaan; dan
3) penyelesaian pembayaran.
Ketentuan-ketentuan berikutnya merupakan elaborasi dari ketiga tahapan tersebut secara berurutan. Sehingga secara struktur akan dibahas terlebih dahulu tentang tahap perencanaan pengadaan meliputi: 17
1) identifikasi kebutuhan barang/jasa;
2) analisis ketersediaan sumber daya; dan
3) penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.
Berikutnya 3 (tiga) ayat berkaitan dengan prosedur pengadaan darurat. Pembagian besar metode pengadaan tersebut terdiri dari 2 (dua) hal, yakni
15 Peraturan Presiden  Nomor  106  Tahun  2007  tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 106/2007), pasal 2.
16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Perlem LKPP 13/2018), pasal 6 ayat (1).
17 ibid , pasal 6 ayat (2).

## Johan Wahyudi: Penerapan Prinsip Transpransi...
pengadaan melalui penyedia dan pengadaan melalui swakelola.
Berkenaan  dengan prosedur pengadaan melalui penyedia, perturan ini mengatur dalam 2 (dua) hal. Pertama tahapan, meliputi langkah-langkah berikut: 18
1) penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
2) pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
3) serah terima lapangan;
4) penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
5) pelaksanaan pekerjaan;
6) perhitungan hasil pekerjaan; dan
7) serah terima hasil pekerjaan.
Kedua, khusus terhadap prosedur tahapan pengadaan barang, ketentuan ini menyederhanakan tahap pertama SPPBJ sampai dengan keempat SPMK/SPP menjadi satu tahapan yakni disebut surat pesanan. 19 Selebihnya prosedurnya sama dengan ketentuan diatasnya.
Berkaitan dengan pengadaan melalui metode swakelola, tahapan prosedurnya adala sebagai berikut: 20
1) mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;
2) pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
3) pelaksanaan pekerjaan; dan
4) serah terima hasil pekerjaan.
Tahapan terakhir dalam pengadaan darurat adalah penyelesaian pembayaran yang meliputi tahapan sebagai berikut: 21
1) kontrak;
2) pembayaran; dan
3) post audit.
2.  Tujuan Pengadaan darurat Bencana
Secara spesifik, tujuan pengadaan darurat bencana berbeda dengan tujuan pengadaan barang/jasa secara umum. Tujuan pengadaan darurat bencana
18 ibid , pasal 6 ayat (3).
19 ibid, pasal 6 ayat (4).
20 ibid, pasal 6 ayat (5).
21 ibid, pasal 6 ayat (6).
termaktub dalam pasal 59 Perpres 16/2018, yakni penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia (WNI) yang berada di dalam atau di luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus segera dilakukan. hal ini berarti tujuan utama pengadaan adalah penanganan keadaan darurat yang membahayakan keselamatan WNI akibat adanya keadaan darurat. Perlindungan tersebut harus dapat dilaksanakan dimanapun WNI terancam keselamatannya karena keadaan darurat, sehingga pelaksanaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.
Hal ini berbeda dengantujuan pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum. Pasal 4 Perpres 16/2018 memiliki tujuan yang berat. Dalam konteks perbuatan hukum paling sederhana pengadaan barang inventaris kantor misalnya, melekat tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tujuan tersebut antara lain:
a.  menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
b.  meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
c.  meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil,dan Koperasi;
d.  meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
e.  mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
f.  meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
g.  mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
h.  meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
Pemerintah secara politis seakan menghendaki setiap rupiah yang dibelanjakan yang berasal dari keuangan negara, dapat memberikan luaran, dampak dan efek yang maksimal. Dimana diharapkan manfaat kegiatan pengadaan tidak hanya berhenti pada terpenuhiknya kebutuhan belanja pengadaan secara maksimal, tetapi juga memeiliki dampak yang positif bagi produk dan pelaku usaha dalam negeri, dan tujuan lain yang dibebankan kepada aktivitas pengadaan.
Begitu beratnya tujuan pengadaan barang/jasa secara umum menuntut perencanaan dan pemetaan yang managable. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi pengadaan darurat yang dihadapkan pada kondisi ketidak pastian yang

## 2260 Johan Wahyudi: Penerapan Prinsip Transpransi...
sangat tinggi. Sehingga tujuan pengadaan darurat secara sederhana adalah keselamatan rakyat.
3.  Kekhususan prosedur pengadan barang/jasa dalam penanganan darurat tanggap bencana
PERPRES 16/2018 mengatur tegas bahwa Pengadaan darurat adalah pengadan khusus. Karena kekhususannya maka tidak bisa didekati dengan pemahaman pengadaan barang/jasa secara urnurn.
PP 21/2008 menyebutkan bahwa pengadaan darurat dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung. Tidak dapat serta merta dianalogikan dengan pembelian/ pengadaan Langsung sebagaimana keadaan urnum.
Jika dirangkap secara essensial maka PP 21/2008 menerapkan kekhususan pada adopsi pernbelian langsung tanpa batasan nilai paket, tanpa Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanpa pejabat pengadaan dan transaksi dilakukan langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada penyedia yang diyakini memiliki barang/jasa yang dibutuhkan.
Kekhususan ini pula yang terlihat dari tata cara pengadaan darurat, selanjutnya disebut Pengadaan penanganan keadaan darurat, yang diatur dalam Perlem 13/2018.
Kekhususan Pengadaan darurat tidak hanya pada tata cara namun pada seluruh aspek pengadaan barang/jasa dari sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggung jawaban. Berikut beberapa bagian yang khusus tersebut :
a.  Kekhususan Rencana Umum Pengadaan
Sesuai dengan kedaruratan maka perlakuan penyusunan perencanaan pengadaan darurat juga mengalarni diskresi. PP 2/2008 membagi pendanaan atas 3 bagian yaitu:
1)  Dana Kontijensi;
2)  Dana Siap Pakai;
3)  Dana Bantuan Sosial.
Jika dilihat dari dari sisi perencanaan pengadaan darurat terdapat kekhususan dari sisi sumber dananya. Dan dapat dicluster dalam 2 (dua) bagian besar berdasarkan sumbernya, yakni:
a)  Untuk yang bersurnber dari belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan proses perencanaan pengadaan barang/jasa berlaku umum. Termasuk terkait pengumuman RUP sebagai awal dari segala proses pengadaan barang/jasa.
b) Untuk yang bersumber dari belanja tidak langsung seperti BTT atau Bantuan Sosial perencanaan pengadaan dimulai pada saat kebutuhan disampaikan  dalam RKB dan  RUP sifatnya  pencatatan  setelah pelaksanaan  pengadaan barang/jasa.
b.  Kekhususan Tanpa HPS
Tata cara pengadaan darurat dilaksanakan PA/KPA/PPK secara langsung tanpa melalui proses kompetisi. Untuk itu penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dilakukan. Hal ini sangat jelas diatur dalam Perlem 13/2018 tidak satupun bagian yang menjelaskan penyusunan HPS. Disisi lain unsur ketidakpastian kualitas, kuantitas, sumber/lokasi dan waktu dalam kondisi darurat menghilangkan kesempatan dan kemampuan PPK  untuk mempersiapkan penyusunan HPS.
c.  Kekhususan Kewajaran Harga
Ketiadaan kewajiban menyusun HPS merubah paradigma pertanggungjawaban kewajaran harga. Pada keadaan urnum/non darurat kewajaran harga menjadi bagian yang harus diupayakan oleh PA/KPA/PPK dengan menyusun harga perkiraan sendiri.
Perpres 16/2018 pasal 26 ayat (5) huruf (a) dan (b) menyebutkan bahwa adalah alat menilai kewajaran harga dan batas penawaran tertinggi yang sah. Maka  pertanggungjawaban kewajaran harga selain menjadi tanggungjawab penyedia juga menjadi tanggungjawab PA/KPA/PPK sesuai lingkup tugasnya.
Ketika dalam penanganan keadaan darurat tidak diwajibkan

## 2262 Johan Wahyudi: Penerapan Prinsip Transpransi...
HPS, maka PA/KPA/PPK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kewajaran harga. Dengan demikian kewajaran harga hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh penyedia barang/jasa. Dengan kata lain kewajaran harga dalam penanganan keadaan darurat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang berlaku disisi pelaku usaha.
d.  Kekhususan Fleksibilitas Perikatan
Jika dilihat dari alur perikatan, pengadaan darurat  sangat berbeda dengan alur perikatan pada umumnya. Alur perikatan tidak di mulai dari pokok kontrak namun dimulai dari akad pesan yang ditandai dengan SPPBJ dan Surat Pesanan/SPP/SPMK. Kontrak baru ditandatangani pada saat akhir setelah serah terima barang/jasa sebelum dilakukan pembayaran.
Kekhususan lain disisi perikatan adalah perubahan kesepakatan sebelum kontrak dapat terjadi dengan sangat dinarnis. Khususnya dalam pengadaan barang. Jika dalam satu transaksi terjadi perubahan kuantitas dan kualitas barang/jasa pada proses menuju perikatan dan pembayaran maka dapat dilakukan perubahan Surat Pesanan/SPP/SPMK sesuai dengan barang/jasa yang dapat diterima dan disediakan dalam pemeriksaan.
Pertanggungjawaban utama pada akuntabilitas proses, ketepatan kualitas dan kuantitas yang diterima dan dibayar. Kewajaran harga merupakan tanggungjawab penuh penyedia.
Kekhususan lain tentang perikatan adalah bentuk kontrak. Jika dalarn pengadaan keadaan urnum bentuk  kontrak adalah bukti pembelian/bukti pembayaran, kuitansi, SPK, Surat Perjanjian dan Surat Pesanan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Misal kuitansi  untuk yang nilainya  10 Juta s/d 50 Juta rupiah
Untuk penanganan keadaan darurat bentuk kontrak tidak lagi mengikat pada  kriteria tersebut khususnya pada masa tanggap darurat. Sebagaimana  ketentuan PP 21/2008 pasal Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus
sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Yang dimaksud dengan “diperlakukan secara khusus” dalam ketentuan ini adalah meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan  yang sah.

## Penerapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat Bencana berdasarkan Prinsip Tranparansi dan Akuntabilitas
Komponen utama pengadaan darurat adalah terpenuhinya kebutuhan barang/ jasa sesegera mungkin. Hal ini berakibat pada tata laksana pemilihan penyedia dalam pengadaan normal atau non darurat tidak dapat dilaksanakan. namun, hal itu tidak menyebabkan kualifikasi penyedia menjadi faktor minor. Hal ini tampak dalam ketentuan utama pengadaan darurat, yakni Perpres 16/2018, mengatur secara teknis hal ini. Penyedia yang diundang atau ditunjuk adalah penyedia yang memiliki pengalaman menyediakan barang atau melaksanakan pekerjaan sejenis. Artunya penyedia harus telah terdaftar pada database Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP), e-Katalog atau Data Kontrak. Akan tetapi, apabila tidak ada atau ada, namun tidak dapat menyediakan barang atau melaksanakan pekerjaan jasa sesuai kebutuhan, baik sisi kualitas, kuantitas, lokasi, waktu maupun harga, maka dapat dicari alternatif pelaku usaha lain. PPK harus memastikan bahwa penyedia pengganti betul-betul dapat menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan. 22
Sistem pendataan, pencatatan dan pengarsipan, menjadi kewajiban yang harus diperhatikan dalam rangka menunjuk penyedia. Hal ini untuk memastikan bahwa PPK melakukan upaya maksimal untuk menerapkan prosedur standar dan ideal. Data dan informasi tersebut merupakan arsip yang dapat dipertanggunjawabkan, yang akan mendukung argumentasi PPK apabila ada persoalan dikemudian hari.
22 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasatan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Corona Vitus Desease 2019 (COVID-19) (SE LKPP 3/2020), bagian E angka (3) huruf (a).

## 2264 Johan Wahyudi: Penerapan Prinsip Transpransi...
Jika sebelumnya lebih menitik-beratkan pada bahasan metode pemilihan penyedia oleh PPK, maka yang tidak kalah penting adalah dari sisi penyedia barang/jasa.  Penyedia barang/jasa sebagai watrga negara yang baik, berkewajiban mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usaha. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya:
a.  aturan persaingan usaha yang sehat;
b.  perlindungan konsumen;
c.  larangan tindak pidana korupsi; dan
d.  perundang-undangan lainnya.
Apabila terbukti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dapat berpengaruh terhadap kewajaran transaksi pada saat audit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas penyedia adalah:
a.  Melaksanakan pekerjaan;
b.  Melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK; dan
c.  Mempertanggungjawabkan kualitas, kuantitas, waktu, sumber dan biaya. Termasuk didalamnya mempertanggungjawabkan kewajaran harga.
Dalam bahasan ini, yang menjadi titik berat pembahasan adalah bagaimana pelaku pengadaan darurat bencana, dalam hal ini PA/KPA/PPK, dapat memilih penyedia barang/jasa yang sesuai meskipun dalam kondisi yang sulit diprediksi.
Kebutuhan terhadap diskusi tentang prinsip-prinsip hukum pengadaan terhadap pengadaan darurat bencana karena hal-hal sebagai berikut:
1.  Situasi ketidakpastian yang sangat tinggi di lapangan dalam penanganan keadaan darurat tanggap bencana;
2.  Norma hukum yang ada terkait pengadaan darurat bencana hanya memberikan memberikan panduan teknis yang terbatas;
3.  Prinsip hukum, sebagai meta norma, memiliki fungsi operasional apabila kaidah hukum positif tidak dapat menjawab secara langsung persoalan-persoalan dilapangan. Prinsip-prinsip ini yang memiliki fungsi ini adalah prinsip-prinsip hukum yang sifatnya sektoral. 23
23 Atmadja. D.G . ‘Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum’ (2018) Volume 12, Nomor 2 Kertha Wicaksana.[145-155].
Sehingga dari beberapa alasan tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan breakdown operasional prinsip-prinsip hukum pengadaan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan pedoman bagi pelaku pengadaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

## Prinsip Akuntabilitas
Prinsip ini juga dapat ditemukan dalam ketentuan pengadaan yang lama. Pada pasal 3 huruf (f) Keppres 80/2003 menyatakan:
“Akuntabel ,  berarti  harus  mencapai  sasaran  baik  fisik,  keuangan  maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa”.
Abu Salman Lubis, dalam tulisannya, memberikan pedoman pelaksanaan prinsip ini diantaranya: 24
1.  Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap;
2.  Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan;
3.  Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta.
Apabila kita ujikan dalam proses pengadaan dalam penanganan keadaan darurat bencana, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut:
1.  Poin 6 penerapan prinsip non diskriminatif memiki kesamaan dengan poin ini. maka secara mutatis mutandis poin ini juga terpenuhi;
2.  Pengaktifan keadaan darurat dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, melalui Perpres 12/2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran COVID-19 dan semua produk turanan pelaksanaan penanganan kedaan darurat tanggap bencana, adalah tetap subjek dari pengujian yuridis dan infrastruktur penegakan hukum;
3.  Karena metode penunjukan khusus yang dilakukan terhadap metode pemilihan penyedia, maka mekanisme yang dimaksud dalam poin ketiga ini tidak dapat dipenuhi.
24 Op.Cit. , Abu Salman Lubis.

## 2266 Johan Wahyudi: Penerapan Prinsip Transpransi...

## Prinsip Transparansi
Prinsip transparansi dalam ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat ditemukan dalam pasal 6 Perpres 16/2018. Akan tetapi, tidak ditemukan penjelasan operasional terhadap prinsip hukum pengadaan baik dalam batang tubuh ketentuannya, maupun dalam penjelasannya. Penjelasan prinsip transparansi justru ditemukan dalam ketentuan pengadaan sebelumnya, yakni pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Keppres 80/2003). Ketentuan tersebut menyatakan: 25
“transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya”.
Dalam pengadaan darurat bencana, terkait metode penunjukan penyedia barang/jasa akan dibahas sebagai berikut.
Pada dasarnya agak sulit memenuhi prinsip ini. Hal ini karena penanganan keadaan darurat bencana memiliki tujuan yang berbeda dengan pengadaan barang/ jasa secara umum. Tujuan penanganan keadaan darurat adalah keselamatan/ perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia (WNI) yang berada di dalam atau di luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus segera dilakukan. Dalam pencapaian tujuan ini, PPK dihadapkan pada situasi yang sulit untuk diprediksi dalam rentang waktu yang sangat singkat. Kondisi ketidak- pastian yang cukup tinggi. Hal inilah yang tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan pelaksanaan prinsip transparansi.
Berikut pembahasan terhadap penetuan kewajaran harga pada pengadaan dalam penanganan keadaan darurat bencana.
1.  Karena kondisi kedaruratan, setiap penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk, dapat mengajukan harga yang berbeda. Bahkan dalam hal terjadi perubahan harga pada saat pelaksanaan, hal ini dapat dilakukan dalam proses pengadaan ini. Semua hal ini harus didukung dengan bukti kewajaran harga yang harus
25 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Keppres 80/2003), Pasal 3 huruf (d)
dapat dipertanggujawabkan oleh penyedia. Dalam proses penilaian kewajaran harga dalam pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh APIP dan BPKP. Bahkan setelah proses pelaksanaan, penilaian dan pertanggung jawban kewajaran harga menjadi objek dari post audit;
2.  Setiap penyedia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan pengajuan harga dan perubahan harga dalam pelaksanaan pengadaan darurat;
3.  Informasi terkait detail pengadaan diinformasikan kepada penyedia terpilih dalam dokumen SPPBJ dan dokumen Surat pemesanan/SPP/SPMK;
4.  Semua proses penentuan kewajaran harga pada dasarnya menjadi tanggungjawab penyedia. Informasi mengenai hal ini berikut tata cara evaluasi dan pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam keadaan darurat.

## Penerapan Penentuan Kewajaran Harga pada Pengadaan darurat Bencana berdasarkan Prinsip Tranparansi dan Akuntabilitas
Ketiadaan kewajiban menyusun HPS merubah paradigma pertanggungjawaban kewajaran harga. Pada keadaan urnum/non darurat kewajaran harga menjadi bagian yang harus diupayakan oleh PA/KPA/PPK dengan menyusun harga perkiraan sendiri.
Perpres 16/2018 pasal 26 ayat (5) huruf (a) dan (b) menyebutkan bahwa adalah alat menilai kewajaran harga dan batas penawaran tertinggi yang sah. Maka pertanggungjawaban kewajaran harga selain menjadi tanggungjawab penyedia juga menjadi tanggungjawab PA/KPA/PPK sesuai lingkup tugasnya.
Ketika dalarn penanganan keadaan darurat tidak diwajibkan HPS, maka PA/
KPA/PPK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kewajaran harga. Dengan demikian kewajaran harga hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh penyedia barang/jasa. Dengan kata lain kewajaran harga dalam penanganan keadaan darurat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang berlaku disisi pelaku usaha.

## Kesimpulan
Penerapan prinsip pengadaan barang/jasa secara umum dapat diterapkan dalam kekhususan pengadaan darurat bencana COVID-19. Hal ini dapat dinilai dalam 2 (dua) kekhususan yang diuji dalam penelitian ini:
Pertama, dalam kekhususan metode penentuan penyedia, instrumen prinsip pengadaan yang dapat dipenuhi adalah prinsip akuntabilitas. Sedangkan dalam

## 2268 Johan Wahyudi: Penerapan Prinsip Transpransi...
prinsip akuntabilitas terpenuhi belum dapat dipenuhi karena dua faktor. Faktor kondisi faktual situasi darurat yang membutuhkan penanganan dalam waktu cepat dan ketidak-pastian situasi yang sangat tinggi. Dan lainnya adalah faktor perundang- undangan yang menghendaki kekhususan pada metode pemilihan penyedia barang/ jasa secara limitatif;
Kedua, dalam kekhususan penetapan kewajaran harga secara keseluruhan prinsip yang digunakan sebagai pengujian dapat dipenuhi. Artinya penetapan kewajaran harga pada pengadaan dalam penanganan keadaan darurat COVID-19 memenuhi prinsip-prinsip pengadaan secara umum.

## Daftar Bacaan

## Buku
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat (Rajawali Pers 2000).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2006).
Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa 2008).

## Jurnal
Atmadja. D.G . ‘Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum’ (2018) Volume 12, Nomor 2 Kertha Wicaksana.
Fadilla Soronoto, dkk., ‘Kewenangan Institusi dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa  Secara Elektronik’ (2020) Vol. 3 No. 2 Gorontalo Law Review.
Fitra Arsil, Qurrata Ayuni, ‘Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19’ (2020) Vol. 50 No. 2, Jurnal Hukum & Pembangunan.

## Perundang-undangan
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Keppres 80/2003).
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Perlem LKPP 13/2018).
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP 21/2008).
Peraturan Presiden  Nomor  106  Tahun  2007  tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 106/2007).
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah  (Perpres 16/2018).
Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasatan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Corona Vitus Desease 2019 (COVID-19) (SE LKPP 3/2020).

## Johan Wahyudi: Penerapan Prinsip Transpransi...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--