## FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP RUMUSAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA

## Ihda Shofiyatun Nisa’
Kantor Advokat Kota Malang Email : ihdashofiya95@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  tentang  formulasi  hukum  pidana  terhadap  rumusan  tindak  pidana perzinaan  dalam  pembaharuan  hukum  di  Indonesia  bertujuan  untuk  mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan formulasi  hukum  pidana dalam merumuskan delik  perzinaan  dimasa  sekarang  dan  yang  akan  datang  terhadap  pembaharuan hukum  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  dan  analisis  data  dalam  penelitian  ini menyatakan  bahwa:  pertama,  pada  dasarnya  saat  ini  sudah  terdapat  kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan rumusan perzinaan. Yaitu, KUHP Pasal 284 tentang  perzinaan,  Yurisprudensi  MA  Nomor  93/K/Kr/1976  yang  menyatakan bahwa  “pengadilan  negeri  berwenang  untuk  memeriksa  dan  memutus  perbuatan yang  menurut  hukum  adat  dianggap  sebagai  perbuatan  pidana  yang  mempunyai bandingan  dengan  KUHP”.  Keputusan  MA  No  349/K/Kr/1980  tanggal  26 Desember  1980  mengenai  perkara  Pasal  284  (1)  Ia  KUHP.  Namun  beberapa kebijakan  ini  belum  berlaku  secara  maksimal,  karena  masih  mengandung beberapa  kekurangan  antara  lain  dalam  perumusan  delik  Pada  Pasal  284  yang mengkategorikan  zina  sebagai  delik  aduan  absolut.  Kemudian  dalam  sistem perumusan sanksi yang tidak tepat  dan jumlah sanksi pidana penjara serta denda masih relatif kecil. Kedua, adanya kelemahan dalam kebijakan saat ini maka perlu adanya  kebijakan  formulasi  hukum  pidana  dalam  upaya  perumusan  delik perzinaan. Kebijakan hukum yang akan datang berkaitan dengan perumusan delik perzinaan  adalah  konsep  RUU  KUHP  Versi  September  2019.  Didalam  telah merumuskan perzinaan dalam segala bentuknya, baik adultary (muhson) ataupun fornication (ghairu muhson). Selain itu, juga terdapat rumusan mengenai kumpul kebo serta incest.
Kata kunci: formulasi, hukum pidana, perzinaan.

## Abstract
Research on the formulation of criminal law on the formulation of criminal acts of adultery in  legal reform  in  Indonesia  aims to  find out  and analyze the policy on the formulation of criminal law in formulating offenses for adultery in the present and future of legal reform in Indonesia. The results of research and data analysis in this study states that: first, basically there is now a criminal law policy relating to  the  formulation  of  adultery.  Namely,  KUHP  Article  284  regarding  adultery, MA Jurisprudence Number 93 / K / Kr / 1976 which states that "the district court has the authority to examine and decide upon acts which according to customary law  are  considered  as  criminal  offenses  which  have  a  comparison  with  the Criminal  Code".  MA  Decree  No.  349  /  K  /  Kr  /  1980  dated  December  26,  1980
regarding the case of Article 284 (1) He is the Criminal Code. However, some of these  policies  have  not  yet  been  implemented  to  the  fullest,  because  they  still contain  some  shortcomings,  including  in  the  formulation  of  offense  Article  284 which  categorizes  adultery  as  an  offense  of  absolute  complaint.  Then  in  the formulation  system  of  improper  sanctions  and  the  number  of  sanctions imprisonment and fines are still relatively small. Second, there are weaknesses in the  current  policy  so  it  is  necessary  to  formulate  a  criminal  law  policy  in  the formulation  of  an  offense  for  adultery.  The  next  legal  policy  relating  to  the formulation of the offense for adultery is the concept of the Criminal Code Bill for the  September  2019  version.  It  has  formulated  adultery  in  all  its  forms,  both adultary  (muhson)  or  fornication  (ghairu  muhson).  In  addition,  there  are  also formulations regarding cohabiting and incest gatherings.
Keywords: formulation, criminal law, adultery

## PENDAHULUAN
Upaya pembaharuan hukum pidana hakhir-akhir ini sedang diperbincangkan halayak umum. Berbagai kalangan telah membahas permasalahan ini yaitu mengenai pembaharuan rumusan kebijakan hukum pidana yang  bersumber  dari  KUHP.  KUHP  Indonesia  merupakan  warisan  Belanda  dan dianggap tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. saat ini KUHP yang berkembang di Indonesia tidak lebih dari produk peninggalan penjajahan  Belanda,  maka  dari  itu  nilai-nilai  yang  terkandung  didalam  KUHP tidak sesuai dengan karakteristik Bangsa Indonesia.
Tiga  latar  belakang  yang  menurut  Barda  Nawawi  Arief  sangat  penting dalam pembaharuan hukum di Indonesia, yaitu aspek sosio politik, sosio filosofik, dan sosio  kultural. Alasan  politik,  cita-cita  bangsa  yang  telah  merdeka  adalah memiliki  produk  hukum  sendiri  atau  memiliki  KUHP  baru  yang  sesuai  dengan bangsa  Indonesia.  kedua  alasan  sosiologis,  bahwa  aturan  didalam  hukum  pidana merupakan  cerminan  dari  pandangan  politik  suatu  bangsa  dimana  hukum  itu dibuat dan berkembang. Disini nilai-nilai kebudayaan itu mendapat tempat dalam mengatur  hukum  pidana.  Tolak  ukur  perbuatan  jahat  itu  dapat  diukur  dari mayarakat dalam menilai suatu perbuatan, baik atau buruk, benar atau tidak benar apa yang bermanfaat dan sebaliknya.
Peranan  hukum  pidana  dalam  pembentukan  aturan  dan  ketertiban  sosial sering kali menuai kontroversi. Salah satunya dalam upaya perumusan mengenai delik  perzinaan  yang  diatur  dalam  Pasal  284  KUHP.  Hal  ini  menuai  perdebatan yang sangat  panjang dan sengit. Rumusan KUHP  tentang perzinaan dalam  Pasal 284  ini  merupakan  cerminan  nilai-nilai  yang  berkembang  dan  dianut  oleh masyarakat
Barat. Jadi bukan merupakan nilai-nilai yang berkembang dan dianut oleh masyarat  Indonesia.  Maka  dari  itu,  didalam  penelitian  ini  penulis  ingin  sedikit menguraiakan bagaimana subtansi hukum yang berkaitan dengan perzinaan, baik yang  hukum  positif  sekarang  berlaku  ( ius  contitutum )  maupun  hukum  yang  di cita-citakan (ius contituendum ).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu:
pendekatan  konsep  hukum (conceptual  approch ),  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approch ),  dan  pendekatan  kasus-kasus  hukum  ( case  law approch ). Didalam menganalalisis, menggunakan metode deskriptif analisis yaitu data  yang  dikumpulkan  diolah  secara  kualitatif,  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Semua data kami pilah- pilah data yang relevan maupun yang tidak relevan dalam penelitian.

## PEMBAHASAN Statistik Delik Perzinaan
Zina  adalah  perbuatan  keji  seperti  halnya  homoseks,  dan  hubungan  seks yang  menyimpang  telah  tersebar  luas  ditengah-tengah  masyarakat.  Berdasarkan data  kependudukan  dan  keluarga  berencana  nasional  (BKKBN)  memperkirakan angka  aborsi  pada  anak  usia  remaja  di  daerah  perkotaan  meningkat  secara segnifikan.  Dilihat  dari  data  survey  demografi  dan  kesehatan  Indonesia  (SDKI), data  tahun  2008  rata-rata  nasional  angka  kematian  ibu  melahirkan  (AKI) mencapai  228  peer  100  ribu  kelahiran  hidup.  Sementara  itu,  laporan  pada  tahun 2013  dari  Australia  consortium  for  in  country  Indonesian  studies  menunjukan hasil  penelitian  di  10  kota  besar  dan  6  kabupaten  di  Indonesia  terjadi  43  pesen aborsi  per  100  kelahiran  hidup.  Aborsi  tersebut  dilakukan  oleh  perempuan diperkotaan besar sebanyak 78% dan perempuan dipedesaan sebanyak 40%. Fasli mengatakan  bahwa,  perempuan  yang  melaukan  aborsi  didaerah  perkotaan  di Indonesia  umumnya  berusia  15  –  19  tahun.  Abarsi  dilakukan  karena  kecelakaan atau kehamilan diluar pernikahan. Dapat pula dilohat dalam SDKI tentang laporan pernikahan, bahwa usia  remaja semakin meningkat  terutama didaerah perkotaan, yaitu mencapai 48% dari total pernikahan nasional. 1
Selain  itu,  penulis  juga  mengkaji  dari  kenapa  seseorang  itu  melakukan perzinaan.  Didalam  uraian  ini  jika  zina  terjadi  pada  pasangan  suami  istri  yang telah  terikat  pada  perkawinan  yang  sah  maka  bisa  kita  identikkan  dengan perselingkuhan.  Perselingkuhan  ini  sangat  banyak  jenis  dan  coraknya,  mungkin memang  sulit  untuk  mengetahui  dengan  pasti  apa  yang  menjadi  penyebab perselingkuhan.  Namun  agar  kita  memiliki  gambaran  tentang  sebab  atau  motif seseorang  melakukan  hal  tersebut,  maka  bisa  melihat  rujukan  pustaka  sebagai berikut.  Dalam  uraian  ini,  seseorang  melakukan  perselingkuhan  itu  karena beberapa faktor atau alasan sebab sebagai berikut:
a. Mencari variasi baru dalam pengalaman seksual.
b. Melakukan pembalasan atas ketidaksetiaan pasangan.
c. Menentang  norma  monogami,  menunjukan  penolakan  terhadap norma mayarakat yang dianggap membatasi kebabasan.
d. Mencari  kepuasan  emosional  yang  tidak  terpenuhi  dalam perkawinan.
e. Hanya untuk memperoleh kesenangan semata.
f. Untuk  membuktikan  bahwa  dirinya  itu  masih  muda  dan  masih menarik.
g. Memiliki  hubungan  persahabatan  dengan  seseorang  diluar perkawinan.
1 Utami Diah Kusumawati, Tercatat Angka Aborsi Meningkat di Perkotaan , https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12- 8642/tercatat-angka-aborsi-meningkat-di- perkotaan , diakses 28/11/2019, pukul 23.31 WIB.
h. Suami  istri  mendorong  hubungan  gelap  tersebut,  misalnya  suami yang selingkuh mendorong istri untuk melakukan hal yang sama. 2
Dalam  artikel  Negeri  Darurat  Pelacuran  dan  Seks  Bebas 3 ,  pelacuran  di Indonesia itu diibaratkan sebagai penyakit kanker, yaitu merupakan penyakit yang serius  dan  sudah  mencapai  stadium  gawat.  Pada  tahun  2008,  menurut  koalisi nasional  penghapusan  eksploitasi  sesksual  komersial  anak  (ESKAA)  sekurang- kurangnya tiap tahun ada 150.000 anak Indonesia menjadi korban pelacuran anak dan  pornografi.  Angka  itu  meningkat  100  persen  lebih  dari  statistik  PBB  tahun 1998  yang  mencatatt  anak  Indonesia  menjadi  korban  pelacuran  pornografi (kompas.com, 14/10/2008).
Sepanjang tahun 2011 bisnis ini berkembang sangat pesat. Nilai transaksi pelacuran tiap bulan sekitar 5,5 triliun. Angka ini dilihat berdasarkan jumlah PSK yang  dikeluarkan  beberapa  lembaga  seperti  united  nations  development programme (UNDP), dinas sosial, dan komisi penanggulangan AIDS di Indonesia sekitar 193.000
–  272.0000  (infobanknews.com  23/08/2012).  Banyaknya  PSK  berati menunjukan banyaknya prima yang suka berzina. Menurut kementrian kesehatan, ada sekitar 6,7 juta laki-laki yang membeli seks pada 2012. Jumlah ini meningkat daripada tahun 2009 (kompas.com, 3/12/2012). Dari seks bebas ini rentan terkena penyakit  mematikan,  yaitu  termasuk  HIV/AIDS  tapi  semua  ini  tidak  difikirkan oleh seseorang yang gemar melakukan seks bebas. Pada Juni 2012 tercatat 3.368 kasus  AIDS  pada    ibu  rumah  tangga,  dan  775  pada  balita  (kompas.com, 3/12/2012). Kemudian per tanggal 1 Januari – 30 Juni 2012 total kasus HIV/AIDS di Indonesia tercatat 9.883 kasus HIV dan 2.224 kasus AIDS, dari jumlah tersebut 45 persen diantaranya adalah anak muda.

## Dampak Negatif Perzinaan
Zina  merupakan  perbuatan  keji  yang  banyak  menimbulkan  kerusakan dimuka bumi, antara lain:
1. Perbuatan  zina  yang  dapat  merusak  kesakralan  dan  kesucian lembaga  perkawinan.  Seorang  laki-laki  atau  perempuan  yang melakukan  zina,  akan  menimbulkan  stigma  negatif  terhadap masyarakat  sekitar.  Sehingga  akan  menimbulkan  ketidak harmonisan,  tidak  adanya  kedamaian,  tidak  adanya  ketenangan dalam kehidupan berumah tangga. 2. Perbuatan  zina  akan  menghancurkan  rumah  tangga  atau  keluarga yang bersangkutan. Karena suami atau istri yang  melakukan zina, padahal  ia  tau  bahwa  ia  telah  terikat  oleh  perkawinan  berarti  ia sengaja  menodai  pernikahanya  dan  keluarganya.  Karena  hal  itu maka akan datanglah kehancuran dalam rumah tangganya.
3. Perbuatan zina itu juga dapat mencampur adukkan keturunan, yang mengakibatkan  seseorang  akan  meragukan  anaknya  sendiri. Apakah anaknya itu adalah keturunan yang sah dari pernikahanya
2 Kartika  Sari, “Forgiveness pada istri sebagai upaya untuk  mengembalikan keutuhan rumah tangga akibat perselingkuhan suami”, jurnal psikologi UNDIP Vol.11.no1 April 2012.
3 Musthofa  Al  Badawi,  2013, Zina  mengungkap  Ancaman,  Fakta,  dan  Dampak Buruknya , Sukoharjo: Lurik Arafah, hlm 64-67.
atau  hasil  dari  perbuatan  zina.  Kalau  terjadi  suami  menduga istrinya berbuat zina, hal semacam itu dapat menimbulkan keragu- raguan  dalam  kedudukan  hukum  anak  yang  bersangkutan.  Perihal semacam  ini  dapat  menghambat  kelangsungan  keturunan  dan menghancurkan tatanan masyarakat. 4. Perbuatan  zina  juga  menimbulkan  ketidak  stabilan  dan  kegelisaan dikalangan masyarakat. Karena tidak terpeliharanya kesopanan dan kehormatan.  Akibat  dari  perbuatan  zina  ini  banyak  menimbulkan tindak  pidana  terhadap  nyawa  atau  biasa  disebut  pembunuhan dalam masyarakat. 5. Karena  perbuatan  zina  juga  akan  menimbulkan  penyakit  kelamin menular yang sukar untuk disembuhkan. Adapun penyakit menular itu adalah penyakit sifilis, gonore, HIV AIDS dan sejenisnya.
Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  saat  ini  dalam  upaya
Perumusan Tindak Pidana Perzinaan
Beberapa rumusan kebijakan yang berlaku di Indonesia pada saat ini:
6. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
a. Perzinaan  bagi  orang  yang  sudah  kawin  atau  salah  satunya  sudah terikat dengan perkawinan ( Adultary )
Menurut Sue Titus Reid adultary 4 adalah perbuatan seksual yang  diyakini sebagai perbuatan immoral yang merupakan yurisdiksi dari banyak hukum pidana. Beberapa  yurisdiksi  ini  membatasi  tentang  adultary  sebagai  hubungan  seksual yang  dilakukan  antara  dua  orang  yang  apabila  salah  satunya  terikat  perkawinan dengan  orang  lain.  Beberapa  yurisdiksi  lain  mengatakan  bahwa  hanya  bagi pasangan yang keduanya sama-sama terikat perkawinan dengan orang lain. Tetapi menurut Reid, ketetntuan adultary pada awalnya hanya diberlakukan bagi seorang perempuan  yang  terikat  perkawinan.  Karena  biasanya  laki-laki  menikah  yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan istrinya adalah bukan merupakan  kejahatan. 5 Adultary  dalam  KUHP  terdapat  dalam  Pasal  284  KUHP yang berbunyi:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1. a.  Seorang  pria  yang  telah  kawin  yang  melakukan gendak  (overspel),  padahal  diketahui  pasal  27  BW berlaku baginya. b. seorang  wanita  yang  telah  kawin  yang  melakukan gendak,  padahal  diketahui  bahwa  pasal  27  BW berlaku baginya; 2.  a.  Seorang  pria  yang  turut  serta  melakukan  itu,  padahal diketahuinya yang tururt bersalah telah kawin; b.seorang  wanita  yang  telah  kawin  yang  turut  serta melakukan  perbuatan  itu,  padahal  dikatuhi  olehnya bahwa  yang  turut  bersalah  telah  kawin  dan  pasal  27 BW berlaku baginya. (2) tidak  dlakukan  penuntutan  melainkan  atas  pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku
4 Neng  Djubaedah, Perzinaan  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia ditinjau dari Hukum Islam, 2010, (Jakarta: Prenada Media Grup), hlm 199.
5 Ibid, hlm 200.
pasal  27  BW,  dalam  tenggang  waktu  tiga  bulan  diikuti dengan  permintaan  bercerai  dan  pisah  meja  dan  ranjang karena alasan itu juga.
(3) Terdapat pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. (5) Jika  bagi  suami  istri  berlaku  pasal  27  BW,  pengaduan  tidak diindahkan  selama  perkawinan  belum  diputus  karena perceraian  atau  sebelum  putusan  yang  menyatakan  pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. 6
Jadi  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwasanya  didalam  Pasal  284  ini  para pakar hukum barat, merumuskan adultary itu hanya sebatas pada perzinaan yang dilakukan  oleh  kedua  pelaku  atau  salah  satunya  telah  terikat  perkawinan.  Maka dapat  dirumuskan  juga  bahwa  unsur-unsur  yang  haru  dipenuhi  dalam  pasal  ini adalah sebagai berikut:
1) Merusak kesopanan/kesusilaan (persetubuhan)
2) Salah satu atau keduanya telah beristri/bersuami.
3) Salah satu atau keduanya berlaku pasal 27 KUHPerdata.
c. Perzinaan oleh orang yang tidak terikat perkawinan ( fornication ) Fornication adalah  hubungan  seksual  yang  tidak  sah  diantara  dua  orang yang masing-masing tidak terikat perkawinan. Didalam KUHP fornication tidak diatur secara eksplisit, namun disini diatur fornication dengan anak yang  belum  berumur  15  tahun  atau  anak  yang  belum  waktunya  untuk  dinikahi. Fornication disini  diancam  dengan  hukuman  paling  lama  9  (sembilan)  tahun, sebagaimana Pasal 287 ayat (1) KUHP.
Pasal 287 (1) Barang  siapa  bersetubuh  dengan  seorang  wanita  diluar pernikahan, padahal  diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak  nyata,  bahwa  belum  mampu  kawin,  diancam  dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2) Penuntutan  hanya  dilakukan  diatas  pengaduan,  kecuali  jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan Pasal 294. 7
Menurut  R.Soesilo 8 ada  rumusan-rumusan  delik  yang  harus  dipenuhi dalam Pasal 287 KUHP, yaitu:
a. Pelaku  pelanggaran  haru  mengetahui  atau  patut  dapat menyangka,  bahwa  perempuan  yang  bersangkutan  belum berumur  15  tahun,  jika  umur  itu  belum  nayata,  bahwa perempuan ini belum masanya kawin.
6 Moeljatno, KUHP , 2001, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm 104.
7 Ibid, 105.
8 R,Soesilo, kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, 1980, (Bogor, Politeia), hlm 183.
b. Persetubuhan  iu  harus  betul-betul  dilakukan.  Jika  belum dilakukan,  maka  perbuatan  itu  dapat  dikenakan  Pasal  190 ayat (2) yaitu, hanya perbuatan cabul. c. Perempuan itu harus bukan istrinya, jika istrinya sendiri maka dapat dikenakan Pasal 288, akan tetapi persetubuhan itu harus berakibat luka pada tubuh perempuan tersebut.
d. Peristiwa  tersebut  merupakan  delik  aduan,  kecuali  jika  usia perempuan tersebut belum mencapai 12 tahun, atau peristiwa tersebut berakibat luka berat atau mati.

## Yurisprudensi
Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No  93/K/Kr/1976  “perngadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perbuatan yang menurut hukum adat  dianggap  sebagai  perbuatan  pidana  yang  mempunyai  bandinganya  dengan KUHP.  Delik  adat  zina  merupakan  perbuatan  terlarang  mengenahi  hubungan kelamin  antara  pria  dengan  wanita,  terlepas  dari  tempat  umum  atau  tidak perbuatan  tersebut  dilakukan  seperti  halnya  yang  ada  dalam  Pasal  284  KUHP ataupun  terlepas  dari  syarat  apakah  salah  satu  pihak  itu  telah  kawin  atau  tidak sepeeti dalam dimaksud dalam Pasal 284 KUHP”.
(a) Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 51/1971
1. Znb binti Mhmd, umur kira-kira 19 tahun, lahir di kampung Tanjung, Mukim Kheuh, Kecamatan Lho’nga, Kabupaten
Aceh  Barat;  alamat,  kampung  Nusa,  Mukim  Khueh,
Kabupaten Aceh Besar, Belum kawin. 2. Hsy  bin  Hmz,  umur  26  tahun,  lahir  di  kampung  Nusa, Mukim  Khueh,  Kecamatan  Lho’ngan,  Kabupaten  Aceh
Besar.  Alamat,  Kampung  Nusa,  Mukim  Khueh, Kabupaten Aceh Besar, Belum kawin.
Tertuduh I dan II ini melakukan zina atas dasar suka sama suka sebanyak 6 kali, sampai mengakibatkan tertuduh I hamil. Dasar hukum yang digunakan dalam pengambilan  putusan  dalam  masalah  ini  adalah  undang-  undang  darurat  No  1 tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) huruf b jo Pasal 284 KUHP.

## Pasal 5 ayat (3) huruf b
Hukum materil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materil pidana sipil  yang  sampai  kini  berlaku  untuk  kaulah-kaulah  daerah  swapraja  dan  orang- orang  yang  dahulu  diadili  oleh  pengadilan  adat,  ada  untuk  tetap  berlaku  untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian:
- Bahwa  suatu  perbuatan  yang  menurut  hukum  yang  hidup harus  dianggap  sebagai  perbuatan  pidana,  akan  tetapi tiada  bandinganya  dnegan  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  Sipil,  maka  dianggap  diancam  dengan  hukuman yang  tidak  lebih  dari  tiga  bulan  penjara  dan/atau  denda lima  ratus  rupiah,  yaitu  sebagai  hukuman  pengganti  bila mana hukum adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud ditangkap sepadan  oleh  hakim  dengan  besar  kesalahan  yang terhukum, dan
- Bahwa  bilamana  hukum  adat  yang  dijatuhkan  itu  menurut fikirab  hakim  melampaui  padanya  dengan  hukuman penjara dan/atau denda,  yang dimaksud diatas, maka atas kesalahan  terdakwa  dapat  dikenakan  penjara  dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut pengertian hakim  tidak  selaras  lagi  dengan  zaman  senantiasa  mesti diganti seperti tersebut diatas, dan - Bahwa  suatu  perbuatan  yang  menurut  hukum  yang  hidup harus  dianggap  perbuatan  pidana  dan  yang  ada bandinganya  dalam  Kitab  Hukum  Pidana  Sipil,  maka dianggap  diancam  dengan  hukuman  yang  sama  dengan bandinganya yang mirip kepada perbuatan pidana. 9 d. Keputusan  Mahkamah  Agung  No  349/K/Kr/1980  tertanggal  26
Desember 2018 mengenai perkara Pasal 284 (1) Ia KUHP. - Dalam  undang-undang  No  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  dianut  azas  monogami  sebagai  tertera  pada Pasal  3  undang-undang  tersebut  dan  menurut  Pasal  4, Pasal  5  seorang  suami  hanya  dapat  beristri  lebih  dari seorang bila diizikan oleh Pengandilan Agama, sedangkan izin  tersebut  hanya  dapat  diberikan  dalam  keadaan  dan bila  dipenuhi  syarat-  syarat  tercantum  dalam  Pasal-pasal ini. - Dengan  demikian  terhadap  para  suami  (yang  tidak  tunduk pada BW Pasal 27) yang tidak ada izin beristri lebih dari seorang,  berlaku  pula  azas  monogami  seperti  yang tersebut pada Pasal 27 BW. - Maka  Pasal  284  1a  KUHP  berlaku  pula  pada  para  suami, yang tindak tunduk pada Pasal 27 BW. Dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari satu, yang melakukan  perzinaan  sudah  berlakuknya  Undnag-undang Pokok Perkawinan. - Oleh  karena  itu,  seorang  suami  yang  berzina  baik  hal tersebut  dilakukan  dengan  seorang  wanita  yang  telah maupun  belum  kawin,  melakukan  perzinaan  ini  sebagai “pelaku” (dader). - Maka dalam hal ini seorang suami berzina dengan seorang wanita  yang  kawin,  seperti  halnya  kasus  dalam  putusan mahkamah agung tersebut, ia dapat dipersalahkan sebagai “pelaku”  perzinahan  sebagaimana  yang  tersebutb  dalam Pasal 284 KUHP. 10
Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No 203/Pid.S/1978 PN.Sm. terhadap pidana Perzinaan atas  nama Cecep  Iskandar bin  Ajun dan Nyi Aminah Mariyani Binti  Obon.  Keputusan  Mahkamah  Agung  No  561  K/Pid/1982  Atas  nama  :  Sml
9 Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.
10 SEMA Nomor 8 Tahun 1980.
Bin H Abdr, Umur 35 Tahun dan Twh (istri Rsd) telah melakukan tindak pidana Perzinaan.
Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  dimasa  yang  akan  datang Terhadap  Tindak  Pidana  Perzinaan  dalam  Pembaharuan  Hukum  di Indonesia
Criminal  Policy atau  kebijakan  hukum  pidana  merupakan  suatu  bentuk kebijakan  dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  yang  sedang  berkembang di  dalam  masyarakat.  Kebijakan  kriminal  ini  mempunyai  tujuan  Sebagai perlindungan  masyarakat  ( social  defences )  dan  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat  ( social  welfere ).  Kebijakan  formulasi  ini  sebagai  usaha  untuk merumuskan  atau  menformulasikan  suatu  undang-undang  yang  dapat menanggulangi sebuah sebuah kejahatan. Tahapan formulasi ini merupakan tahap yang strategis, karena adanya kesalahan kecil didalam tahapan ini dapat berakibat fatal untuk keberlanjutan kebijakan kedepan.
Menurut  Soedarto, 11 pembaharuan  hukum  pidana  harus  menyeluruh  yang artinya  meliputi  pembaharuan  hukum  pidana  materil,  hukum  pidana  formil,  dan hukum  pelaksanaan  pidana.  Dalam  pembaharuan  ini,  ketiga  aspek  itu  harus dilakukan  secara  bebarengan.  Kebijakan  formulasi  yang  akan  datang  ini merupakan pembaharuan hukum yang khusus pada hukum materil. Pembaharuan hukum  ini  mengandung  makna  sebagai  upaya  untuk  melakukan  reorientasi  dan reformasi hukum pidana yangsesuai dengan nilai-nilai yang berkembang didalam masyarat.  Yaitu  nilai-  nilai  sosio  politik,  sosio  filosofik,  dan  sosio  kultural mayarakat  indonesia  yang  melandasi  kebijakan  sosial,  kebijakan  kriminal,  dan kebijakan hukum di Indonesia. 12
Adapun rumusan kebijakan formulasi yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perzinaan di Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Konsep RUU KUHP
Dalam RUU KUHP Versi September 2019 tindak pidana perzinaan diatur dalam Pasal 417, yaitu sebagai berikut:
Pasal 417 RUU KUHP
(1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan yang bukan suami  atau  istrinya  dipidana  karena  perzinaan  dengan  pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda kategori II. (2) Tindak  pidana  sebagai  mana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, dan anak.
(3) Terhadap  pengaduan  sebagaimana  ayat  (2)  tidak  berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
(4) Pengaduan  dapat  ditarik  kembali  selama  pemeriksaan  di  sidang pengadilan belum dimulai.

## Pasal 418 RUU KUHP
11 Sudarto, Hukum  pidana  dan  Perkembangan  Hukum  Masyarakat  “Kajian  Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana”, 1983, (Bandung: Sinar Baru), hlm 107.
12 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  2014,  (Jakarta: Kencana), hlm 30-31.
(1) Setiap  orang  yang  melakukan  hidup  bersama  sebagai  suami  isri diluar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
(2) Tindak  pidana  sebgaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak dilakukan  penuntutan  kecuali  atas  pengaduan  suami,  istri,  orang tua dan anaknya.
(3) Pengaduan sebagaimana ayat (2) dapat juga diajukan oleh kepala desa  atau  dengan  sebutan  lainya  sepanjang  tidak  terdapat keberatan dari suami, istri, orang tua atau anaknya.
(4) Terhadap  pengaduan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
(5) Pengaduan  dapat  ditarik  kembali  selama  pemeriksaan  di  sidang pengadilan belum dimulai.

## Pasal 419
Setiap  orang  yang  melakukan  persetubuhan  dengan  seseorang  yang dketahuinya  bahwa  orang  tersebut  merupakan  anggota  keluarga  sedarah  dengan garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
RUU  KUHP  ini  telah  merivisi  Pasal  284  KUHP  peninggalan  Belanda, yang  mana  hanya  mengancam  pidana  bagi  pelaku  perzinaan  diluar  nikah,  jika salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan yang sah atau tunduk pada Pasal 27  BW.  Tetapi  didalam  RUU  KUHP  ini  telah  memperluas  pemaknaan  tindak pidana  perzinaan.  Yaitu  memberikan  sanksi  pidana  kepada  pelaku  perzinahan diluar nikah, siapapun pelakunya tidak ada syarat  salah satu  atau keduanya telah menikah atau tunduk pada Pasal 27 BW.
KUHP  maupun  RUU  KUHP  ini  sama-sama  mengkategorikan  perzinaan sebagai  delik  aduan (klacktdelict ).  Menurut  penulis,  kategori  delik  perzinaan adalah  masuk  sebagai  delik  biasa.  Karena  melihat  dari  asas  monogami  yang  ada didalam undang-undang perkawinan undang-undang No 1 Tahun 1974. Karena di Indonesia,  pernikahan  itu  bukan  hanya  ikatan  perseorangan,  tetapi  juga  ikatan kedua  keluarga.  Kalau  melihat  hal  seperti  itu,  maka  pernikahan  di  Indonesia  itu ranahnya  sudah  masuk  dalam  ranah  publik  bukan  privat  lagi.  disini  sudah menyangkut  nilai-nilai  masyarakat  luas  yaitu  mencakup  kepentingan  keluarga, masyarakat  dan  lingkungan.  Dengan  demikian,  kalau  dilihat  dari  segi  kebijakan, maka kurang bijaksana jika perzinaan ini masuk sebagai kategori delik aduan.

## KESIMPULAN
Formulasi hukum pidana di masa yang akan datang terhadap tindak pidana perzinaan dalam pembaharuan hukum di Indonesia, yaitu dengan dirumuskannya Konsep  RUU  KUHP  versi  September  2019  yang  telah  ada  beberapa  perluasan tentang  pemaknaan  zina,  yaitu:  pertama,  merumuskan  perzinaan  dalam  segala bentuk,  baik  yang  adultari  (muhson),  ataupun  yang  fornication  (ghairu  muhson) sebagai  tindak  pidana.  Kedua,  didalam  RUU  KUHP  ini  delik  perzinaan  masih dikategorikan  sebagai  delik  aduan.  Sesuai  dengan  undang-undang  bahwa perkawinan  di  Indonesia  itu  menganut  azas  monogami.  pernikahan  dipandang sebagai suatu hal yang sakral dan suci. Bahkan pernikahan ini masuk dalam ranah
publik  bukan  privat  lagi.  Pernikahan  di  Indonesia  bukan  hanya  perjanjian  anatar perseorangan, tetapi juga perjanjian dengan keluarga dan juga kerabat kedua belah pihak.  Jadi  melihat  dari  segi  kebijakan,  sebaiknya  perzinaan  itu  masuk  dalam kategori  delik  biasa,  bukan  kembali  menjadi  delik  aduan.  Ketiga,  dalam  RUU KUHP ini juga telah mengatur tentang kumpul kebo dan incest.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adami  Chazawi, Tindak  Pidana  Mengenai  Kesopanan ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.  Barda  Nawawi  Arief,  2014, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum Pidana , Semarang:
Kencana. Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana , Jakarta: Persada. Eman  Sulaeman,  2008, Delik  Perzinaan  dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Islam , Semarang: Walisongo Press. Hanitejo,  Ronny  Soemitro,  1990, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Hans  Kelsen, Teori  Hukum  Murni  Dasar-dasar  Hukum  Normatif  sebagai  Ilmu Hukum Empirik.
Ismu  Gunadi,  Jonaedi  Efendi,  2014, Cepat  dan  Mudah  Memahami  Hukum Pidana,
Jakarta: Prenadamedia Group. Kartika  Sari,  “ Forgiveness  pada  istri  sebagai  upaya  untuk  mengembalikan keutuhan  rumah  tangga  akibat  perselingkuhan  suami” ,  jurnal  psikologi UNDIP Vol.11.no1 April 2012.
Laden  Marpaung,  2004, Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  dan  masalah prevensinya,
Jakarta: Sinar Gravika. Musthofa  Al  Badawi,  2013, Zina  Mengungkap  Ancaman,  Fakta,  dan  dampak buruknya,
Sukoharjo: Pustaka Arafah. M  Nur  Irfan,  2014, Gratifikasi  dan  Kriminalitas  Seksual  dalam  Hukum  Pidana Islam,
Jakarta: Amzah. M  Yahya  Harahap,  2008, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , Jakarta: Sinar Raja Grafindo Offset. Neng  Djubaedah,  2010, Perzinaan  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia  ditinjau  dari  Hukum  Islam, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Peter Mahmud Mrzuki, 2005, Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media.
R  Susilo,  1996, KUHP  Serta  Komentar-komentar  Lengkap  Pasal  demi  Pasal , Bogor: Politeia.
Ridwan, 2006, Kekerasan Berbasis Gender , Purwokerto: Pusat Studi Gender, Soerjono Soekanto, dan Srimuji, 2004, Penelitian Hukum Normatif “suatu Tujuan Singkat”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sudarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung:Alumni.
Wirjono  Projodikoro,  1986, Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia, Bandung: Eresco.

## Perundang-undangan
Moljatno, 2001, KUHP , Jakarta: PT Bumi Aksara Republik  Indonesia, Konsep  RUU  KUHP Versi  September  2019  Republik Indonesia, Undang-undang Darurat No 1 Tahun 1951
Republik  Indonesia, Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No 93/K/Kr/1976
Republik Indonesia, Keputusan Mahkamah Agung No 349/K/Kr/1980 Republik Indonesia, Keputusan Mahkamah Agung No 561/K/Kpid/1982
Website/Internet Kartika  Sari, “Forgiveness  pada  istri  sebagai  upaya  untuk  mengembalikan keutuhan  rumah  tangga  akibat  perselingkuhan  suami”, jurnal  psikologi UNDIP Vol.11.no1 April 2012.
Utami   Diah  Kusumawati, Tercatat Anggka Aborsi Meningkat di Perkotaan ,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-
8642/tercatat-  angka-aborsi-meningkat-di-perkotaan  ,  diakses  28/11/2019, pukul 23.31 WIB.