## HUBUNGAN HUKUM ANTARA NOTARIS DENGAN KARYAWAN NOTARIS

## Juli Maria
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya e-mail : mariatobing8558@yahoo.com
Abstract - The development of legal relationships in society such as business relationships,  land,  banking,  and  other  social  relationships,  which  require authentic deeds as evidence to determine the rights and obligations of the parties,  makes  the  need for  the  existence  of Notary  increasing.  Along  with that,  the increase  in  the number of Notaries  which  in  this case is ready  to provide  his  services  to  create  an  authentic  deed  for  members  of  the community  in  need,  is  also  increasing.  Notary  not  only  exercises  the authority  and  authority  of public  law,  but  Notary  also  performs  the  act  of civil  law  (privaatrechtelijke  handeling)  as  well  as  a  citizen  (in  a  personal sense) who can perform actions including in the matter of appointment to prospective  employees  Notary.  Notary  Employment  Relationships  with Notary Employees are established after the Working Agreement between the two parties. The Working Agreement contains the rights and obligations of the  parties.  The  basis  of  the  fulfillment  of  these  rights  and  obligations  is contained  in  the  Manpower  Act.  If  either  party  can  not  perform  the obligation, then a legal effort may be made.
Keyword: Notary, Employee, legal relationship.
PENDAHULUAN
Pembangunan  adalah  usaha  untuk  menciptakan  kemakmuran  dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh  rakyat  sebagai  peningkatan  kesejahteraan  lahir  dan  batin  secara  adil  dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus  dilaksanakan secara merata oleh  segenap lapisan masyarakat. 1 Pembangunan  ketenagakerjaan  merupakan  bagian  integral  dari pembangunan  nasional  yang  didasarkan  pada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan  dalam  kerangka  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  untuk
1 F.X. Djumiadji, Perjanjian Pemborongan , Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 1.
meningkatkan  harkat,  martabat,  dan  harga  diri  tenaga  kerja  serta  mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja/buruh dapat terpenuhi, dan pada saat yang  bersamaan  kondisi  yang  kondusif  bagi  pengembangan  dunia  usaha  dapat terwujud. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  (selanjutnya  disebut  UU  Ketenagakerjaan)  di  dalam  penjelasan umum.
Pembangunan  ketenagakerjaan  mempunyai  banyak  dimensi  dan  keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha,  pemerintah,  dan  masyarakat  luas.  Oleh  karena  itu, diperlukan  upaya  yang  menyeluruh  dan  komprehensif  mencakup  pengembangan sumber  daya  manusia,  peningkatan  produktivitas  dan  daya  saing  tenaga  kerja, perluasan  kesempatan  kerja,  dan pembinaan  hubungan  industrial  yang  harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Masalah  ketenagakerjaan  juga  mencakup  masalah  tentang  sistem  alih  daya tenaga kerja ( outsourcing ), penetapan upah minimum, jaminan sosial, syarat-syarat kerja,  perlindungan  tenaga  kerja,  penyelesaian  perselisihan,  kebebasan  berserikat, dan hubungan industrial. Semuanya itu mengandung dimensi ekonomis, sosial, dan politis  yang  membuat  masalah  ketenagakerjaan  mempunyai  multidimensi  dengan cakupan luas dan kompleks.
Konsepsi  Hubungan  Industrial  Pancasila  (selanjutnya  disebut  HIP)  telah membuat  hubungan  industrial  di  Indonesia  berbeda  dengan  hubungan  industrial yang ada pada negara-negara lain di seluruh dunia. Pada intinya HIP memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. Mengakui  dan  meyakini  bahwa bekerja  bukan  hanya  bertujuan  untuk  sekedar mencari nafkah saja, tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhan, sesama, bangsa dan negara.
b. Menganggap pekerja/buruh bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya.
c. Melihat  hubungan  antara  pekerja/buruh  dan  pengusaha  bukanlah  sebagai kepentingan yang bertentangan, tetapi mempunyai kepentingan yang sama, yaitu kemajuan perusahaan.
d. Memandang  setiap  perbedaan  pendapat  antara  pekerja/buruh  dan  pengusaha harus diselesaikan dengan jalan menempuh cara kekeluargaan.
e. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang bukan didasarkan atas perimbangan kekuatan ( balance of power ), tetapi atas dasar rasa keadilan dan kepatutan. 2
Pelaksanaan  HIP  didasarkan  pada  2  (dua)  asas  kerjasama,  yaitu  asas kekeluargaan  dan asas musyawarah untuk mufakat. Untuk menerapkan kedua asas tersebut,  dikembangkan  pemahaman  bahwa  pekerja/buruh  dan  pengusaha  adalah teman seperjuangan dalam  proses  produksi,  yang  berarti  baik  pekerja/buruh maupun  pengusaha  wajib  bekerjasama  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  dan produksi.  Pemahaman  tentang  teman  seperjuangan  dimaksud  juga  berlaku  dalam pemerataan  hasil  usaha,  yang  dinikmati  secara  bersama  dengan  bagian  yang  layak berdasarkan prestasi kerja. Selain itu HIP juga mengandung arti bahwa selaku teman seperjuangan,  maka  pekerja/buruh  dan  pengusaha  secara  bersama-sama bertanggung  jawab  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  bangsa,  negara,  masyarakat, keluarga, dan perusahaan. 3
Di sektor hukum,  berkembang  hubungan  hukum  di  tengah  masyarakat  yang memerlukan  alat  bukti  yang  sah  mengenai  perbuatan  hukum  maupun  peristiwa hukum yang mereka alami. Di bidang keperdataan, alat bukti tertulis diakui sebagai alat bukti yang sah dan menempati kekuatan pembuktian terkuat diantara alat bukti lainnya.  Akta  otentik  sebagai  alat  bukti  tertulis  mempunyai  kekuatan  pembuktian terkuat dan terpenuh.
Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  diberi  wewenang  oleh  Undang-Undang  untuk membuat  akta  otentik,  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  1  angka  1 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang    Jabatan  Notaris, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  02 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN). Perkembangan hubungan hukum di tengah masyarakat  seperti  hubungan  bisnis,  pertanahan,  perbankan,  dan  hubungan  sosial lainnya, yang membutuhkan akta otentik sebagai alat bukti untuk  menentukan hak dan  kewajiban  para  pihak,  menjadikan  kebutuhan  terhadap  keberadaan  Notaris semakin meningkat. Seiring dengan itu, pertambahan jumlah Notaris yang dalam hal ini siap memberikan jasanya untuk membuat akta otentik bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, juga terus meningkat.
Di  sisi  lain,  pertambahan  jumlah  Notaris  telah  membawa  dampak bertambahnya  kantor Notaris dan  karyawan  kantor  Notaris.  Pertambahan  jumlah Notaris  sebagai  indikator  bertambahnya  kantor  Notaris  adalah  berlaku  mutlak berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUJN yang berbunyi sebagai berikut:
2 Adrian Sutedi, op.cit. , h. 26. 3 Ibid., h. 27.
Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib: a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
b. menyampaikan  berita  acara  sumpah/janji  jabatan  Notaris  kepada  Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
c. menyampaikan  alamat  kantor (kursif/cetak  miring  dari  penulis),  contoh  tanda tangan,  dan  paraf,  serta  teraan  cap/stempel  jabatan  Notaris  berwarna  merah kepada  Menteri  dan  pejabat  lain  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  agraria pertanahan,  Organisasi  Notaris,  ketua  pengadilan  negeri,  Majelis  Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.
Berdasarkan  kutipan  pasal  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  setiap Notaris  wajib  memiliki  kantor  sendiri  berikut  karyawannya.  Karyawan  kantor Notaris  dapat  dikatakan  sebagai  pekerja/buruh  berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  UU Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa “pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Dengan demikian, ketentuan-ketentuan tentang pekerja/buruh yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan berlaku bagi karyawan kantor Notaris.
Dalam Pasal 1 butir 5 UU Ketenagakerjaan terdapat ketentuan sebagai berikut: Pengusaha adalah:
a. orang  perseorangan,  persekutuan,  atau  badan  hukum  yang  menjalankan  suatu perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya;
c. orang  perseorangan,  persekutuan  atau  badan  hukum  yang  berada  di  Indonesia mewakili  perusahaan  sebagaimana  dimaksud  dalam huruf  a  dan  b  yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Apabila ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan keberadaan kantor Notaris sebagai  kantor  yang  memberikan  pelayanan  di  bidang  jasa,  dalam  hal  ini  jasa pembuatan  akta  otentik,  maka  timbul  pertanyaan:  apakah  Notaris  dapat dikategorikan  sebagai  pengusaha  orang  perseorangan  yang  secara  berdiri  sendiri menjalankan  perusahaan  hukum  miliknya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1 butir  5  huruf  b  UU  Ketenagakerjaan.  Apabila  Notaris  dikategorikan  sebagai ‘pengusaha  perseorangan’  dan  kantor  Notaris  sebagai  ‘perusahaan  hukum’  yang bergerak  di  bidang  jasa  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  tersebut,  maka  segala ketentuan tentang perusahaan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan berlaku bagi kantor Notaris.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis  normatif yang  menggunakan  asa- asas  hukum,  peraturan  perundang-undangan,  dan  doktrin  sebagai  bahan  hukum utama. Bahan hukum utama dianalisis dan diinterpretasikan terhadap bahan hukum sekunder  berupa literatur atau  bahan  pustaka,  untuk  menemukan  hasil  penelitian sesuai permasalahan yang diajukan.
PEMBAHASAN Dasar Pemenuhan Hak dan Kewajiban Dalam Hubungan Hukum Antara Notaris dengan Karyawan Notaris Notaris  sebagai  pejabat  yang  bertindak  melalui  dua  macam  peranan  ( roles ), yakni: a. Selaku pelaku hukum publik ( public actor ) yang menjalankan kekuasaan publik ( public authority,  openbaar  gezag ),  yang  dijelmakan  dalam  kualitas  penguasa ( authorities ) seperti halnya badan-badan tata usaha negara dan pelbagai jabatan yang diserahi wewenang penggunaan kekuasaan publik;
b. Selaku  pelaku  hukum  keperdataan  ( civil  actor )  yang  melakukan  pelbagai perbuatan  hukum  keperdataan  ( privaatechtelijke  handeling ),  seperti  halnya mengikat perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan dan sebagainya, yang dijelmakan dalam kualitas badan hukum ( legal person, rechtspersoon ). 4
Sebagai  pelaku  hukum  publik  ( public  actor )  badan  atau  pejabat  dalam  hal  ini Notaris memiliki hak  dan  kewajiban  untuk  menggunakan  dan  menjalankan kekuasaan  publiknya  (public  authority).  Kekuasaan  dan  kewenangan  yang dimaksudkan  hal  tersebut  sesuai  dalam Pasal  1  angka  1  UUJN menyatakan  bahwa yang disebut sebagai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta  otentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang  lainnya.  Kewenangan  Notaris sebagaimana  yang  telah  disebutkan  diatas,  juga  telah  dimuat  dalam  pasal  15  UUJN yang menyatakan bahwa :
1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
4 Philipus  M.  Hadjon,  dkk., Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia;  Introduction  to  the  Indonesian Administrative Law, Gadjah Mada University Press, Yogyakart, 2001, h. 165-166.
2. Notaris berwenang pula : a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan  surat-surat  dibawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku khusus;
c. Membuat  kopi  dari  asli  surat-surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat  yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;atau
g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk  membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh  suatu  peraturan  umum  atau  oleh  yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk dinyatakan  dalam  suatu  akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggalnya,  menyimpan aktanya  dan  memberikan grosse ,  salinan  dan  kutipannya,  semuanya  sepanjang pembuatan  akta  itu  oleh  suatu  peraturan  umum  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. 5
Dengan  demikian,  Notaris  tidak  hanya  sekedar  menjalankan  kekuasaan  dan wewenang  hukum  publik,  akan  tetapi  Notaris  juga  melakukan  perbuatan  hukum keperdataan (privaatrechtelijke handeling) seperti halnya seorang warga (dalam arti manusia pribadi) yang dapat melakukan tindakan seperti yang telah dijelaskan diatas, termasuk  dalam  hal  melakukan  pengangkatan  terhadap  calon  karyawan  Notaris. Penerimaan karyawan Notaris dalam hal ini meliputi pengumuman adanya lowongan dibutuhkannya karyawan Notaris yang sesuai dengan kriteria, mengadakan test baik tertulis  maupun  lisan  dalam  bentuk  wawancara.  Terhadap  calon  karyawan  Notaris yang  telah  memenuhi  kriteria  dapat  dilakukan  pengangkatan  oleh  Notaris  dengan membuat  perjanjian  kerja.  Perjanjian  kerja  yang  dibuat  oleh  Notaris  dan ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  dalam  hal  ini  calon  karyawan  Notaris  dan Notaris  menjadi  dasar  hubungan  industrial  antara Notaris  dan  karyawan  Notaris. Sedangkan  pengertian  hubungan  industrial  sendiri  menurut  UU  Ketenagakerjaan dalam  pasal  1  angka  14  yang  berbunyi  bahwa  Hubungan  Industrial  adalah  suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang
5 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta, 1983, h. 31.
dan/atau  jasa  yang  terdiri  dari  unsur  pengusaha,  pekerja/buruh,  dan  pemerintah yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, seorang notaris dalam melakukan penerimaan  karyawan  di  kantornya  termasuk  dalam  ranah  hukum  privat  dan perjanjian  kerja  yang  telah  dibuat  menjadi  dasar  hubungan  industrial  bagi  kedua belah pihak.
Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa Pengusaha adalah:
a. Orang  perseorangan,  persekutuan,  atau  badan  hukum  yang  menjalankan  suatu perusahaan milik sendiri;
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. Orang  perseorangan,  persekutuan,  atau  badan  hukum  yang  berada  di  Indonesia mewakili  perusahaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  dan  b  yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Sedangkan  pengertian  Pelaku  Usaha  sebagaimana  dalam  Pasal  1  angka  3  UU Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  ditentukan  bahwa  “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.
Hukum ketenagakerjaan adalah merupakan suatu peraturan-peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur seseorang mulai dari sebelum, selama, dan sesudah tenaga  kerja  berhubungan  dalam ruang  lingkup  di  bidang  ketenagakerjaan  dan apabila  di  langgar  dapat  terkena  sanksi  perdata  atau  pidana  termasuk  lembaga- lembaga penyelenggara swasta yang terkait di bidang tenaga kerja. 6 Hubungan  antara  pengusaha/majikan  dengan  pekerja/buruh  di  dalam melaksanakan hubungan  kerja  diharapkan  harmonis  supaya  dapat  mencapai peningkatan  produktifitas  dan  kesejahteraan  pekerja. Untuk  itu,  para  pengusaha dalam menghadapi para pekerja hendaknya:
a. Menganggap  para  pekerja  sebagai  partner  yang  akan  membantunya  untuk menyukseskan tujuan usaha;
b. Memberikan  imbalan  yang  layak  terhadap  jasa-jasa  yang  telah dikerahkan  oleh partnernya  itu,  berupa  penghasilan  yang  layak  dan  jaminan-jaminan  sosial tertentu,  agar  dengan  demikian  pekerja  tersebut  dapat  bekerja  lebih  produktif (berdaya guna); dan
6 Ibid., h. 5.
c. Menjalin hubungan baik dengan para pekerjanya. 7
Keberhasilan seorang Notaris tidak hanya bisa diukur dari banyaknya akta yang ia buat, melainkan juga dari kepiawaiannya mengatur administrasi di kantornya. Akta yang banyak, tanpa disertai administrasi yang rapi dan teratur akan mengakibatkan masalah  dan  kesulitan  dikemudian  hari.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  karyawan Notaris untuk membantu melakukan pekerjaan seorang notaris, serta adanya calon Notaris (magang) untuk mengetahui, mempelajari serta memperhatikan administrasi kantor, sebelum ia melaksanakan jabatannya sebagai seorang Notaris nantinya. Kehadiran  UU  Ketengakerjaan  menjawab  akan  kebutuhan  tersebut.  UU Ketenagakerjaan  merupakan  pokok  dasar  hukum  dalam  pembuatan  peraturan- peraturan kepegawaian  dalam  suatu  perusahaan.  UU  Ketenagakerjaan  ini  bisa dikatakan  sebagai  kompilasi  dari  ketentuan  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia, sehingga  memudahkan  para  pihak  yang  berkepentingan (steakholders) untuk mempelajarinya. 8 Dengan  berlakunya  undang-undang  ini  beberapa  ketentuan peraturan  perundang-undangan  peninggalan  Belanda  dan  perundang-undangan nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.
Di  Indonesia  peraturan  kepegawaian  secara  umum  mengacu  pada  UU Ketenagakerjaan  dan  juga  peraturan  perundang-undangan yang  terkait  (seperti: KUHPerdata,  Undang-undang  No.  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Hubungan Industrial, Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1994 tentang THR, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun  1993  tentang  Jamsostek,  dan  beberapa  peraturan  perundang-undangan lainnya yang terkait).
Adapun  pihak-pihak  dalam  hukum  ketenagakerjaan  menurut  UU Ketenagakerjaan antara lain adalah: a. Buruh/Pekerja (Pasal 1 angka 3):
Adalah  setiap  orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah  atau  imbalan  dalam bentuk lain.
b. Pengusaha (Pasal 1 angka 5) 1) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
2) Orang  perseorangan,  persekutuan  atau  badan  hukum  yang  secara  berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
3) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili  perusahaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  dan  b  yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
7 YW. Sunindhia dan Ninik Widayanti, Masalah PHK dan Pemogokan, Bina Aksara, Jakarta, 1998, h. 129.
8 Lalu Husni, op.cit. , h. 24.

## c. Organisasi Buruh/Pekerja
d. Organisasi Pengusaha e. Pemerintah/Penguasa.
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan tersebut, peraturan kepegawaian dalam suatu perusahaan  mencakup:  Peraturan  Perusahaan,  Perjanjian  Kerja  Bersama  dan Perjanjian  Kerja.  Dalam  UU Ketenagakerjaan disebutkan  bahwa  hubungan  kerja adalah  hubungan  antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  berdasarkan  perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dari pengertian tersebut jelas bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Terkait dengan status pekerja, d alam hal ini Pasal 50 UU Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa: “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”. Lebih lanjut akan diuraikan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 61 UU Ketenagakerjaan berikut ini.
Pasal 51 menentukan:
(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Pasal 52 menentukan:
(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar : a. kesepakatan kedua belah pihak;
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
d. pekerjaan  yang  diperjanjikan  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(2) Perjanjian  kerja  yang  dibuat  oleh  para  pihak  yang  bertentangan  dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
(3) Perjanjian  kerja  yang  dibuat  oleh  para  pihak  yang  bertentangan  dengan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  c  dan  d  batal  demi hukum.
Pasal  53  menentukan:  “Segala  hal  dan/atau  biaya  yang  diperlukan  bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian  kerja  dilaksanakan  oleh  dan  menjadi  tanggung jawab pengusaha”.
Pasal 54 menentukan:
(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat:
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
c. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;
e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
f. syarat  syarat  kerja  yang  memuat  hak  dan  kewajiban  pengusaha  dan pekerja/buruh;
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh ber-tentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(3) Perjanjian  kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dibuat  sekurang kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh  dan  pengusaha  masing  masing  mendapat  1  (satu)  perjanjian kerja.
Pasal  55 menentukan:  “Perjanjian  kerja  tidak  dapat  ditarik  kembali  dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak”.
Pasal 56 menentukan:
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas :
a. jangka waktu; atau
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
Pasal 57 menentukan:
(1) Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  dibuat  secara  tertulis  serta  harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
(2) Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  yang  dibuat  tidak  tertulis  bertentangan dengan  ketentuan  sebagai  mana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dinyatakan  sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
(3) Dalam  hal  perjanjian  kerja  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia  dan  bahasa  asing, apabila  kemudian  terdapat  perbedaan  penafsiran  antara  keduanya,  maka  yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
Pasal 58 menentukan:
(1) Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  tidak  dapat  mensyaratkan  adanya  masa percobaan kerja.
(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1), masa  percobaan  kerja  yang  disyaratkan  batal  demi hukum.
Pasal 59 menentukan:
(1) Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  hanya  dapat  dibuat  untuk  pekerjaan tertentu  yang  menurut  jenis  dan  sifat  atau  kegiatan  pekerjaannya  akan  selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(5) Pengusaha  yang  bermaksud  memperpanjang  perjanjian  kerja  waktu  tertentu tersebut,  paling  lama  7  (tujuh)  hari  sebelum  perjanjian  kerja  waktu  tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
(6) Pembaruan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  hanya  dapat  diadakan  setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
(7) Perjanjian  kerja  untuk waktu  tertentu  yang  tidak  memenuhi  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
(8) Hal-hal  lain  yang  belum  diatur  dalam  Pasal  ini  akan  diatur  lebih  lanjut  dengan Keputusan Menteri.
Pengupahan termasuk  sebagai  salah  satu  aspek  penting  dalam  perlindungan pekerja. Hal ini secara tegas diamanatkan pada Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, bahwa  setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Maksud  dari  penghidupan  yang  layak, dimana  jumlah  pendapatan  pekerja/buruh  dari  hasil  pekerjaannya  mampu  untuk memnuhi  kebutuhan  hidup  pekerja  dan  keluarganya  secara  wajar,  yang  meliputi
makanan  dan  minuman,  sandang,  perumahan,  pendidikan,  kesehatan,  rekreasi,  dan jaminan hari tua. 9
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum, pengertian upah minimum adalah upah  bulanan  teendah  yang  terdiri  dari  upah  pokok  termasuk  tunjungan tetap. Berdasarkan  peraturan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  Per-01/Men/1999 tentang  Upah  Minimum  juncto  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Nomor Kep-226/Men/2000 jangkauan wilayah belakunya upah minimum.

## Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Kewajiban Tidak Dapat Dipenuhi Oleh Notaris atau Karyawan Notaris
Notaris  sebagai  pengusaha  tentunya  tidak  terlepas  dari  kewajiban.  Kewajiban ialah  suatu  beban  yang  bersifat  kontraktual.  Hak  dan  kewajiban  itu  timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian.  Jadi,  selama  hubungan  hukum  yang  lahir  dari  perjanjian  itu  belum berakhir,  maka  pada  salah  satu  pihak  ada  beban  kontraktual,  ada  keharusan  atau kewajiban  untuk  memenuhinya.  Sebaliknya,  apa  yang  dinamakan  tanggung  jawab adalah  beban  yang  bersifat  moral.  Pada  dasarnya,  sejak  lahirnya  kewajiban  sudah lahir pula tanggung jawab. 10
Menurut  Sidharta,  pertanggungjawaban  merupakan  tindakan  memberi penjelasan yang dapat dibenarkan baik secara moral maupun ataupun secara hukum. Notaris dapat melaksanakan tugas dan jabatannya dituntut dapat bertanggungjawab terhadap  diri,  klien,  dan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  tanggung  jawab  tersebut  dapat diartikan  sebagai  kesediaan  dasariah  untuk  melaksanakan  apa  yang  menjadi kewajibannya. 11
Sidharta memberikan uraian tentang pengertian tanggung jawab dan tanggung gugat  sebagai  berikut: 12 tanggung  jawab  lebih  menekankan  pada  unsur  moralitas, sementara  tanggung  gugat  (liabilitas)  lebih  menekankan pada  dimensi  legalitas (sekalipun  sebenarnya  di  dalam  legalitas  selalu  ada  aspek  moralitas). Keduanya menuntut  adanya  kesiapan  untuk  memberikan  pertanggung  jawaban  setelah  suatu perbuatan  selesai  dilakukan  yang  disebut  liabilitas.  Berdasarkan  uraian  tersebut diatas,  maka  pihak  yang  tidak  memenuhi  tanggung  jawabnya  dapat  digugat  oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini, notaris yang tidak melaksanakan tanggung jawab
9 Ibid., h. 126.
10 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2010, h. 49.
11 Sidharta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama,Bandung, 2006, h. 49.
12 Ibid.
mendaftarkan  karyawannya  dapat  digugat  oleh  karyawan  sesuai  peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal  5  UU  Ketenagakerjaan  secara  yuridis  memberikan  perlindungan  bahwa setiap  tenaga  kerja  berhak  dan  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk memperoleh pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  tanpa  membedakan  jenis kelamin,  suku,  ras,  agama,  dan  aliran  politik  sesuai  dengan  minat  dan  kemampuan tenaga  kerja  yang  bersangkutan,  termasuk  perlakuan  yang  sama  terhadap  para penyandang  cacat. Sedangkan  Pasal  6  mewajibkan  kepada  pengusaha  untuk memberikan  hak  dan  kewajiban  pekerja/buruh  tanpa  membedakan  jenis  kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. 13
Langkah hukum yang  dapat  dilakukan  pertama-tama,  yakni  perselisihan hubungan industrial harus dimusyawarahkan terlebih dahulu antara pengusaha dan pekerja  paling  lama  30  hari  kerja  sejak  tanggal  dimulainya  perundingan. 14 Bila musyawarah  gagal,  perselisihan  tersebut  kemudian  dicatatkan  ke  instansi ketenagakerjaan  setempat  dengan  melampirkan  bukti  bahwa  upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. 15
Untuk  perselisihan  hak,  yang  dapat  dilakukan  adalah  melakukan  mediasi. Mediasi  Hubungan  Industrial  adalah  penyelesaian  perselisihan  hak,  perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat  buruh  hanya  dalam  satu  perusahaan  melalui  musyawarah  yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. 16
Apabila  mediasi  berhasil,  maka  hasil  kesepakatan  dituangkan  dalam  suatu Perjanjian  Bersama  yang  ditandatangani  oleh  para  pihak  dan  disaksikan  oleh mediator serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah  hukum  pihak-pihak  yang  mengadakan  Perjanjian  Bersama  untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. 17 Jika tidak terdapat titik temu, maka Mediator menuangkan hasil perundingan dalam suatu anjuran tertulis 18 dan apabila salah satu pihak  menolak  anjuran  tersebut,  maka  salah  satu  pihak  dapat  melakukan  gugatan perselisihan pada Pengadilan Hubungan Industrial. 19
Jalur  Pengadilan  Hubungan  Industrial adalah  jalur  yang  ditempuh  oleh pekerja/pengusaha melalui mekanisme  gugatan  yang  didaftarkan  di  Pengadilan
13 Abdul Khakim II, op.cit. , h. 60.
14 Pasal 3 UU PHHI.
15 Pasal 4 ayat (1) UU PPHI.
16 Pasal 1 angka 11 UU PPHI.
17 Pasal 13 ayat (1) UU PHHI.
18 Pasal 13 ayat (2) huruf a UU PHHI.
19 Pasal 14 ayat (1) UU PHHI.
Hubungan  Industrial  yang  mewilayahi  tempat  kerja  Anda  dengan  dasar  gugatan Perselisihan Hak berupa upah pekerja yang tidak dibayarkan oleh perusahaan. 20 Jika  pengusaha  menahan  gaji  karyawannya,  maka  tindakan  pngusaha  sebagai pemberi  kerja  yang  menahan  upah/gaji  pekerja  merupakan  pelanggaran  atas  Pasal 18 Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan (“PP Pengupahan”).  Apabila  perusahaan  tidak  memberikan  upah  atau  terlambat membayar upah, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan denda. 21
Pada  dasarnya,  setiap  pengusaha  dilarang  membayar  upah  pekerjanya  lebih rendah  dari  upah  minimum.  Ini  diatur  dalam  Pasal  90  UU  Ketenagakerjaan  yang berbunyi:
(1) Pengusaha  dilarang  membayar  upah  lebih  rendah  dari  upah  minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
(3) Bagi  pengusaha  yang  tidak  mampu  membayar  upah  minimum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
(4) Tata  cara  penangguhan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  diatur  dengan Keputusan Menteri.
Pengusaha  yang  tidak  mampu  membayar  sesuai  upah  minimum  dapat mengajukan  permohonan  penangguhan  upah  minimum  kepada  Gubernur  melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10  hari  sebelum  tanggal  berlakunya  upah  minimum. 22 Permohonan  tersebut merupakan hasil kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat. 23

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Hubungan  hukum  antara  Notaris  dengan  karyawan  Notaris  berdasar  atas Hubungan  Industrial  karena  dalam  hal  ini  Notaris  berkedudukan  sebagai  civil actor  sehingga  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  Notaris  dan  Karyawan  Notaris tunduk pada UU Ketenagakerjaan.
b. Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  apabila  hak  dan  kewajiban  tidak  dipenuhi oleh  Notaris  atau  karyawan  Notaris  yakni pertama-tama  yang  dapat  dilakukan adalah mengadakan perundingan bipartit (antara pekerja dan pengusaha) secara
20 Pasal 5 UU PHHI.
21 Pasal 95 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.
22 Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans 231/2003
23 Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans 231/2003
musyawarah  untuk  mencapai  mufakat.  Apabila  dalam  waktu  30  hari  setelah perundingan  dimulai  tidak  tercapai  kesepakatan,  upaya  selanjutnya  adalah perundingan  tripartit,  yaitu  dengan melibatkan  Dinas  Ketenagakerjaan  dan Transmigrasi  setempat.  Pada  tahap  ini,  Anda  perlu  mengajukan  bukti-bukti bahwa  perundingan  bipartit  telah  dilaksanakan,  namun  gagal  mencapai kesepakatan.  Apabila  perundingan  tripartit  tetap  tidak  menghasilkan kesepakatan,  maka  salah  satu  pihak  dapat  mengajukan  perselisihan  ini  kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat diajukan saran sebagai berikut:
a. Hendaknya para pihak dalam hubungan industrial antara Notaris dan karyawan Notaris  masing-masing  dapat  menjalankan  apa  yang  sudah  dinyatakan  dan disepakati bersama. Serta perlu adanya pengawasan yang serius oleh pemerintah tentang hubungan kerja kedua belah pihak.
b. Hendaknya  dalam  menyelesaikan  suatu  masalah  dalam  hubungan  kerja, sebaiknya karyawan notaris dan Notaris menggunakan cara musyawarah secara kekeluargaan. Melalui musyawarah, para pihak tidak membutuhkan waktu yang lama serta tidak mengeluarkan banyak biaya.

## Daftar Pustaka
Djumiadji, F.X., Perjanjian Pemborongan , Bina Aksara, Jakarta, 1987. Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, 1987. Husni,  Lalu, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2007. Khakim,  Abdul, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Mertokusumo,  Soedikno, Mengenal  Hukum  suatu  Pengantar, Liberty,  Yogyakarta,
2010.
Sidharta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama, Bandung, 2006.
Sunindhia,  YW.  dan  Widayanti,  Ninik, Masalah  PHK  dan  Pemogokan, Bina  Aksara, Jakarta, 1998. Sutedi, Adrian, Hukum Perburuhan , Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Tobing, G.H.S. Lumban, Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta, 1983.