Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## ANALISIS PEMBUATAN KONTRAK JUAL BELI ONLINE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

## Muhammad Rafi Ismail, Agri Chairunisa Isradjuningtias
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia rafismail@gmail.com, agrichair@gmail.com

## Abstract
The  rise  of  Internet  and  social  media  users  in  Indonesia  has  made  e-commerce  (online)  business transactions grow. The increasing number of buying and selling online indirectly also has an impact on  the  development  of  the  rule  of  law.  In  running  an  online  business  or  conducting  online transactions,  there  are  several  legal  aspects  of  e-commerce  and  buying  and  selling  online  or electronically that must be known. Online transactions are usually interpreted as electronic contracts, namely  legal  ties  or  relationships  that  are  carried  out  electronically  which  combine  networks  of computer-based information systems with systems. Online buying and selling was born because of a buying  and  selling  contract  that  occurs  electronically  between  the  seller  and  the  buyer.  However, until now the rules of electronic buying and selling are still not clearly written in the law that applies in the territory of Indonesia. This is because the legal terms of electronic agreements have not been specifically regulated. In principle, the rules are contained in the Civil Code, which is a reference in making  contracts  for  online  buying  and  selling  transactions.  As  long  as  this  contract  is  made  in compliance  with  the  4  legal  terms  of  the  agreement  referred  to  in  the  Civil  Code,  the  online transaction contract can be considered valid and binding on sellers and buyers.
Keywords: Business Law, Buying and Selling, E-commerce Transactions
 Alamat korespondensi:
Jl. Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat, Indonesia rafismail@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Internet adalah tempat yang sempurna untuk bisnis. 1 Bisnis online merupakan salah satu industri dengan potensi bisnis yang sangat potensial. Hal ini terjadi seiring berkembangnya zaman, yang mana pada  saat  ini  trend  dengan  belanja  online  yang  sedang  marak  diterapkan  oleh  masyarakat  seluruh dunia,  termasuk  Indonesia. 2 Bisnis  online  atau  bisnis e-commerce juga  merupakan  jalan  baru  untuk memasuki  peluang-peluang  bisnis  yang  tidak  ditemukan  dalam  bisnis  konvensional. 3 Pesatnya perekembangan  dunia  usaha  perlu  diimbangi  dengan  iklim  usaha  yang  sehat,  efektif,  dan  efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang wajar. 4 Hal ini merupakan salah satu bentuk kemajuan dari transaksi e-commerce yang perkembangannya begitu sangat cepat. Pada prinsipnya, jual beli secara online adalah salah satu cara yang digunakan dalam melakukan transaksi  jual  beli.  Namun,  sifat  dari  transaksi  tersebut  adalah  jual  beli  sehingga  tetap  merujuk  pada aturan  mengenai  jual  beli  yang  diatur  dalam  KUHPerdata.  Dalam  kontrak  elektronik  atas  transaksi jual-beli  online  atau bisnis  e-commerce ,  penjual  memiliki  hak  dan  tanggung  jawab  masing-masing serta mengacu pada kewajiban penjual dalam transaksi jual beli antara lain: 5
1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.
2. Menanggung kenikmatan serta menanggung cacat tersembunyi.
3. Memberi  informasi  tentang  barang  dan  atau  jasa  yang  dijual  secara  benar,  jujur,  jelas,  dan sebagainya.
Dalam transaksi online, juga perlu memperhatikan sisi pembeli  dimana seorang penjual sebagai pelaku  usaha  wajib  memberikan  ganti  rugi  kepada  pembeli  atau  konsumen  apabila  barang  yang diterima  tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan.  Hal  ini  dilakukan  agar  pembeli  dapat  menuntut haknya  apabila  terjadi  penipuan  atas  produk  yang  dilakukan  oleh  penjual.  Tentunya  penjual  juga mempunyai  hak  menentukan  dan  menerima  harga  pembayaran  atas  penjualan  barang  sesuai  dengan kesepakatan  antara  penjual  dan  pembeli,  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  tindakan  pembeli yang  beriktikad  tidak  baik,  hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  dalam  penyelesaian sengketa, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum merugikan konsumen yang tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 6
Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE),  menyebutkan  bahwa  transaksi  elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan menggunakan  komputer,  jaringan  computer,  dan/atau  media  elektronik  lainnya.  Transaksi  jual  beli melalui  internet  merupakan  salah  satu  perwujudan  dari  ketentuan  Pasal  1  angka  2  tersebut.  Pada transaksi  jual  beli  secara  elektronik  ini,  para  pihak  yang  terkait  di  dalamnya,  melakukan  hubungan hukum  yang  dituangkan  melalui  suatu  bentuk  perjanjian  atau  kontrak  yang  juga  dilakukan  secara elektronik  dan  sesuai  ketentuan  Pasal  1  angka  17 UU  ITE,  disebut  sebagai  kontrak  elektronik  yakni perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. 7
Walaupun dilakukan secara online melalui media Internet, kontrak elektronik juga bisa menjadi dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  dan  menimbulkan  kerugian,  walau  pada  prakteknya  tidak terdapat  perjanjian  jual  beli  yang  ditangani  oleh  penjual  dan  pembeli,  namun  dengan  adanya konfirmasi  pembayaran  yang  dilakukan  oleh pembeli  dan  pemberitahuan  dari  penjual  bahwa  barang
1 James Timothy, Membangun Bisnis Online (Jakarta: PT. Alex Media Komputido, 2010), hlm.4.
2 Rosinta Romauli Situmeang, “Dampak bisnis online dan lapangan pekerjaan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat  (studi  kasus  jasa  bisnis  online  transportasi  grab  di  kota  medan”, Asian  Journal  Of  Innovation and Entrepreneurship , Fak. Ekonomi Universitas Prima Indonesia Medan 3, 2018, hlm.320.
3 Jonathan  Sarwono  J  dan  Prihartono,  A.H,  Perdagangan  Online:  Cara  bisnis  di  internet  (Jakarta:  PT.  Alex Media Komputido, 2012), hlm.30.
4 Hilmiah,  Marilang,  Erlina,  “Proses  Penyelesaian  Perkara  Persaingan  Usaha  (Studi  Putusan  KPPU No.18/KPPU-I/2009)”, Alauddin Law Department (ALDEV) , Vol.1 No. 02. 2009, hlm. 24.
5 Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar . (Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm. 54
6 Aang Arif Wahyudi. Mengenai E-Commerce . (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 43.
7 I Ketut Oka Setiawan. Hukum perikatan. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), hlm. 76.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tersebut akan dikirim, maka hal ini sudah dapat dijadikan bukti adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. 8

## II. METODE PENELITIAN

## Metode Pengumpulan Data
Sumber  data  yang  Penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder (secondary data) . Untuk  itu,  metode  pengumpulan  data  dilakukan dengan  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik  atau  masalah  yang  akan  atau  sedang  diteliti.  Infomasi  itu  dapat  diperoleh  dari  buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainya yang berhubungan dengan penelitian. 9

## Metode Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  metode  deskriptif  analitis,  yaitu  metode yang  dipakai untuk menggambarkan  suatu  kondisi  atau  yang  tujuannya  agar  dapat  memberikan  data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10

## Metode Pendekatan
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  metode pendekatan  undang-undang  yaitu  metode  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini menelaah  Undang-Undang  Dasar  1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  undang-undang lain yang berikaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai metode yang dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka. 11 .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Konsep Hukum Bisnis Menurut Para Ahli
Abdul  R.  Saliman  menyatakan  Hukum  Bisnis  atau Business  Law/Bestuur  Rechts merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  yang  muncul  dari  perjanjian-perjanjian  maupun  suatu perikatan-perikatan  yang  terjadi  dalam  praktek  bisnis.  Selanjutnya,  Johannes  Ibrahim menyatakanhukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta  menyelesaikan  berbagai  persoalan  yang  muncul  dalam  kegiatan  antar  manusia,  khususnya dalam bidang perdagangan. 12
Hukum  bisnis  dibuat  untuk  mengatur  dan  melindungi  bisnis  dari  berbagai  risiko  yang mungkin terjadi di kemudian hari. Beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu diketahui: 13
1. Terjaminnya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar.
2. Melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis Usaha Kecil Menengah (UKM).
3. Membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan.
4. Memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis.
5. Mewujudkan bisnis yang aman dan  adil untuk semua pelaku bisnis. Pada umumnya, ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa hal seperti bentuk badan usaha (PT, Firma, CV), kegiatan jual beli (termasuk ekspor dan impor), investasi atau penanaman modal,  ketenagakerjaan,  pembiayaan,  jaminan  utang  dan  surat  berharga,  hak  kekayaan intelektual,  asuransi,  dan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  bisnis.  Hukum  bisnis  sendiri memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan telah diatur di dalam Undang-Undang. 14
8 Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo. Hukum  Perlindungan  Konsumen .  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2017).
9 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitan Hukum , (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 201.
10 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 223.
11 Soejono Soekanto, Op.cit ,.
12 Asyhadie Zaeni. Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
13 Mariam Darus Badrulzaman. Aneka Hukum Bisnis , (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm. 77
14 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian , (Bandung: Alumni, 1986).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Sumber hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor- faktor yang menentukan isi hukum yakni kondisi sosial-ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain.  Sedangkan  sumber  hukum  formil  merupakan  sumber  hukum  yang  berkaitan  dengan prosedur  atau  cara  pembentukannya  dan  secara  langsung  dapat  digunakan  untuk  menciptakan hukum. Sumber hukum formil antara lain terdiri atas peraturan perundangundangan seperti UUD 1945,  undang-undang, peraturan  pemerintah, keputusan  presiden,  serta  peraturan  daerah,  traktat yakni  perjanjian  antar  negara  yang  dibuat  dalam  bentuk  tertentu,  doktrin  dari  ahli  hukum;  dan yurisprudensi yaitu putusan hakim. Kedua sumber hukum di atas merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis atau hukum yang digunakan dalam menjalankan bisnis. 15
Transaksi  elektronik  adalah  segala  aktivitas  jual  beli  yang  dilakukan  melalui  media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini ecommerce lebih sering terjadi melalui internet. Adapun beberapa golongan transaksi ecommerce antara lain: 16

## 1. Business to business (B2B)
Jenis  di  mana  sebuah  perusahaan  menjual  produk  atau  jasa  kepada  perusahaan  lainnya.  Dalam model ecommerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen.
2. Business to consumer (B2C)  N
Perusahaan  menjual  produk  atau  jasa  kepada  konsumen.Pada  umumnya,  pelanggan  dalam e commerce B2C hanya mengecer. Contohnya, seseorang pernah membeli dari suatu toko online.
3. Consumer  to  consumer  (C2C) menjual  barang  bekas  ke  orang  lain  yang  membutuhkannya melalui internet, merupakan transaksi online antara dua individu.
4. Consumer to business (C2B) seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang  graphic  designer,  misalnya,  menawarkan  dan  menjual  logo  buatannya  kepada  sebuah bisnis makanan.
5. Business to public administration (B2A) pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online.
6. Consumer  to  public  administration  (C2A) transaksi  dilakukan  oleh  individu  dan  lembaga pemerintah. jarang ditemui di Indonesia, Jenis transaksinya umumnya berbentuk jasa.
Banyak kelebihan yang didapat dari transaksi ecommerce antara lain: 17
1. Jangkauan  yang  luas,  pembeli  dari  berbagai  penjuru  negeri  dapat  melakukan  transaksi  di  toko Seseorang. Tidak dibatasi waktu, melalui internet, pembeli tetap dapat mengakses dan membeli dari toko walaupun Seseorang tertidur lelap.
2. Biaya  yang  lebih  murah,  biaya  operasional  lapak  online  sangat  rendah  dibandingkan  toko berbentuk  bangunan.  tidak  perlu  memikirkan  gaji  karyawan,  sewa  bangunan,  operasional lainnya.
3. Tidak perlu stok barang sendiri , dengan menjadi seorang dropshipper . Berjualan tanpa memiliki stok  barang,  ketika  order  datang,  tinggal  meneruskannya  kepada  produsen  barang  yang diinginkan.
4. Kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman, dengan memiliki toko online, Seseorang tidak perlu pusing memikirkan cara transaksi dan pengiriman barang. Kini sudah ada berbagai layanan pembayaran elektronik yang dilakukan melalui internet. Selain itu, barang kiriman dapat dilacak secara online.
5. Seseorang  mampu  mempelajari  kebiasaan  pelanggan , menjalankan  bisnis  online  tanpa memahami perilaku pelanggan akan menyia-nyiakan investasi Seseorang.
Kerja  dari  manapun,  toko  online  dapat  diakses  kapanpun.  Seseorang  dapat menjalankannya dari mana saja asal memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai.
15 L.J. Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 12
16 M. Arsyad Sanusi, Hukum E-Commerce , (Jakarta :Sasrawarna Printing, 2011), hlm. 6
17 EdmonMakarim, Notaris & Transaksi Elektronik , (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 91
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## B. Ketentuan Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce
Dalam pelaksanaan transaksi melalui e-commerce tidak terlepas dari suatu perjanjian atau perbuatan  satu  orang  atau  lebih  yang  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih sesuai  ketentuan  Pasal  1313  KUHPerdata.  Suatu  perjanjian  agar  dapat  menjadi  sah  serta mengikat  para  pihak,  maka  perjanjian  harus  memenuhi  syarat-syarat  perjanjian  sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu syarat pertama (adanya kata sepakat) dan syarat kedua (adanya kecakapan) dua syarat ini disebut syarat subjektif karena melekat pada diri orang yang  menajadi  subjek  perjanjian.  Sedangkan  yang  berkaitan  dengan  syarat  ketiga  (adanya  hal tertentu  atau  objek  perjanjian)  dan  yang  keempat  (adanya  causa  yang  halal)  yang  selanjutnya disebut sebagai syarat objektif karena hal tersebut mengenai objek perjanjian. 18
Terkait  pelaksanaan  transaksi  elektronik  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik , terbagi atas tiga bagian yaitu: 19
1. Tahap pra kontraktual dalam pelaksanaan transaksi e-commerce
Secara  umum  terdiri  dari  lima  bagian  dalam  melakukan  penjualan  melalui  media  internet, yaitu sebagai berikut:
a. Menetapkan ide untuk berbisnis.
b. Melaksanakan penelitian pasar mengenai prospek bidang usaha.
c. Menyediakan bahan penunjang untuk mewujudkan usaha.
d. Membuat website sebagai identitas perusahaan.
e. Melakukan promosi untuk mengundang pengunjung.
2. Tahap kontraktual dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui e-commerce
Kontrak  elektronik  lahir  saat  penjual  menyepakati  pesanan  pembeli (buyer) atau konsumen  tersebut  yang  dilakukan  menggunakan  komunikasi  teks  yang  dikirim  dengan  e- mail  melainkan  melalui  Personal  Chat  lainnya  yang  ditujukan  kepada  pembeli  (konsumen). Penjelasan ini sesuai dengan ketetapan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik , yaitu:
(1) Selain  ditetapkan  oleh  para  pihak,  Transaksi  Elektronik  berlangsung  ketika  penawaran transaksi yang dikirim pengirim diterima dan disetujui penerima.
(2) Persetujuan  atas  penawaran  perihal  Transaksi  Elektronik  sebagai  halnya  dari  ayat  (1)  perlu dilaksanakan dengan penjelasan penerimaan secara elektronik.
3. Tahap post kontraktual dalam transaksi jual beli e-commerce
Transaksi  jual  beli  yang  telah  terjadi  menggunakan  media  internet  itu  sah  dan  mengikat para  pihak  apabila  kontrak  elektroniknya  telah  memenuhi  dari  syarat  sahnya  suatu  perjanjian. Dalam  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata,  bahwa  “Semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  Undang-Undang  bagi  mereka  yang membuatnya”. Percakapan/komunikasi yang dilakukan melalui media internet antara penjual dan pembeli  merupakan  isi  dari  informasi  elektronik  yang  dapat  dijadikan  salah  satu  bukti  dalam menunjukkan dan mengutarakan perjanjian yang berlangsung terhadap para pihak. Sesuai dengan Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  ITE  menyatakan  bahwa  “Informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.
Pada  umumnya  terkait  pelaksanaan  transaksi  jual  beli  melalui  elektronik  dasarnya  tidak jauh  berbeda  dengan  transaksi  secara  konvensional  yang  di  mana  suatu  kesepakatan  lahir  jika objek  perjanjian  atas  harga  barang  ataupun  jasa  tersebut  telah  disepakati  masing-masing  pihak. Dalam  pelaksanaan  transaksi  jual  beli  melalui  elektronik  dalam  setiap  kontrak  jual  belinya maupun bentuk kontrak lainnya akan melalui tiga rangkaian tahapan sesuai juga yang disebutkan dalam  ketentuan  Undang-Undang  ITE.  Sehingga  pelaksanaan  dilakukan  dengan  beberapa tahap kontrak,  yakni:  Tahap  pra  kontraktual  (adanya  penawaran  dan  penerimaan),  tahap  kontraktual (adanya  persesuaian  kehendak  antara  para  pihak),  dan  tahap  post  kontraktual  (pelaksanaan
18 Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oeripkartawinata, Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori  Dan  Praktek , (Bandung: Mandar Maju, 2002).
19 Istiqamah. Hukum Perdata di Indonesia . Cet.1; (Makassar: Alauddin Press, 2018).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
perjanjian).  Dalam  hal  ini  yang  terpenting  sebelum  menuju  kepada  suatu  kesepakatan  dalam setiap  kontrak  atau  perjanjian  yaitu  adanya  penawaran  dan  penerimaan  oleh  para  pihak  juga dilengkapi dengan pembayaran serta pengiriman barang/jasa tersebut. 20
Adapun  pelaksanaan  jual  beli  melalui  elektronik  secara  umum  dilakukan  dalam  tahap sebagai berikut: 21
1. Penawaran, dalam hal ini maka seseorang akan masuk ke dalam suatu ikatan kontrak. Dalam  transaksi  jual  beli  melalui e-commerce yang  melakukan  suatu  penawaran  yaitu produsen atau yang di mana para pelaku  usaha dapat memanfaatkan website untuk menjalankan produk  yang  dijualnya  atau  mengupload  produk  yang  akan  dijual  dilengkapi  dengan  deskripsi produk yang  jelas.  Dalam  websitenya  menampilkan  yang ditawarkan  baik  dari  segi  harga,  nilai rating  atau  poll  otomatis  tentang  barang  yang  telah  diisi  sebelumnya  oleh  pembeli.  Dengan  ini pihak  konsumen  dengan  mudah  mengenali  dan  melihat  barang/produk  yang  ditawarkan  oleh pelaku usaha tanpa dibatasi ruang dan waktu.
Mengenai  tawaran  ini  merupakan  suatu  pernyataan  mengenai  syaratsyarat  yang dikehendaki  oleh  penawar  agar  mengikat,  apabila  penawaran  tersebut  diterima  berarti  adanya persetujuan yang tercapai. Transaksi bisnis yang menggunakan e-commere , suatu tawaran dapat dilakukan terhadap seseorang tertentu dan hanya terbuka bagi yang menerimanya. Maka dengan ini  dapat  dikatakan  bahwa  penawaran  itu  terjadi  jika  konsumen  membuka  website  atau  melihat barang  yang  ditawarkan  pelaku  usaha  baik  di  sosial  media  ataupun  marketpalce.  Akan  tetapi biasanya  pelaku  usaha  juga  menawarkan  barang  oleh  konsumen  tidak  sesuai  dengan  yang  di perlihatkan baik masalah dari segi warna ataupun kainnya.
2. Penerimaan,  selaku  produsen/pelaku  usaha  dengan  ini  menggunakan  penawaran  di  website ataupun  suatu  marketpalce  maka  penerimaan  itu  terjadi  tergantung  pada  tempat  dilakukannya penawaran  tersebut,  baik  melalui  website  ataupun  marketpalce.  Pihak  konsumen  atau  selaku calon  pembeli  dapat  membuat  kesepakatan  terhadap  pelaku  usaha  atas  barang  atau  jasa  yang ditawarkan.  Pada  transaksi  jual  beli  secara  elektronik  sebelum  memasuki  tahap  pembayaran, konsumen dapat menyimpan terlebih dahulu barang yang telah ditawarkan oleh pelaku usaha.
3. Pembayaran, dalam situs online cara pembayaran dilakukan atas kesepakatan antara pembeli dan penjual. Awalnya pembeli akan menghubungi penjual pada nomor Hp/Telfon. Maka kedua belah pihak  dapat  menentukan  dan  sepakat  terhadap  transaksi  bagaimana  yang  mereka  inginkan. Misalnya COD atau Cash On delivery atau pembayaran yang dilakukan bertemu secara langsung, selain  itu  jika  terdapat  masalah  dalam  jarak  dapat  menggunakan  sistem  pembayaran  transfer lewat  bank  dengan  mana  pihak  konsumen  mengirimkan  bukti  transfer/pembayaran  barang  atau jasa yang mereka telah pesan.
Berdasar  uraian  diatas  maka  di  dalam  e-commerce  juga  ada  suatu  hal  tertentu  yang menjadi obyek dalam perjanjian atau kontrak sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 jo 1333 KUHPerdata terhadap perjanjian pada umumnya

## Suatu Sebab yang Halal
Keberadaan klausul kontrak dalam perjanjian e-commerce secara langsung  dapat  menjadi  suatu  bukti  bahwa  perjanjian  atau  kontrak  tersebut  tidaklah  berbeda dengan  kontrak  atau  perjanjian  pada  umumnya.  Demikian  juga  halnya  dengan  adanya  syarat keabsahan  suatu  perjanjian  juga  tidak  luput  untuk  dipenuhi  dalam  perjanjian  atau  kontrak  e- commerce. Perjanjian atau kontrak dalam e-commerce yang disodorkan oleh merchant haruslah memenuhi syarat tersebut agar sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga ketika customer yang  akan  melakukan  kesepakatan  dapat  membaca  dan  memahami  isi  dari  kontrak  atau perjanjian tersebut apakah benar dan tidak menyimpang dari kaedah yang ada atau tidak.
Suatu  sebab  yang  halal,  berarti  perjanjian  termaksud  harus  dilakukan  berdasarkan  itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata yang berbunyi:
“Suatu  perjanjian  tanpa  sebab,  atau  yang  telah  dibuat  karena  sesuatu  sebab  yang  palsu  atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”
20 Ibid ,.
21 Nisha  Pratiwi  Sasmitha,  “Analisis  Terhadap Transaksi  Jual  Beli  Melalui  E-Commerce  Terkait  Kesepakatan Para Pihak”, Skripsi , Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020, hlm. 55-57
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Sehingga suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan, sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian. Tujuan dari perjanjian berarti isi perjanjian  itu  sendiri  yang  dibuat  oleh kedua  belah  pihak,  sedangkan  isi  perjanjian  adalah  yang dinyatakan  tegas  oleh  kedua  belah  pihak  mengenai  hak  dan  kewajiban  yang  ditimbulkan  dari hubungan hukum (perjanjian) yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.
Kemudian ditambahkan dalam Pasal 1336 KUHPerdata yang berbunyi: “jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan persetujuan namun demikian adalah sah”.
Pasal 1336 KUHPerdata menegaskan bahwa adanya kausa itu menunjukkan adanya kejadian yang menyebabkan terjadinya suatu utang, begitu pula walaupun tidak dinyatakan suatu sebab, maka perjanjian itu adalah sah.
Sebab yang halal adalah mutlak untuk dipenuhi dalam mengadakan suatu  perjanjian,  pembuatan  perjanjian  tersebut  haruslah  didasari  dengan  itikad  baik  untuk mengadakan  suatu  pejanjian  atau  kontrak,  dalam  Pasal  1337  KUHPerdata  disebutkan  bahwa: “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undangundang, atau bertentangan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum”
Penjelasan dari suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam hukum positif adalah jika dalam undang-undang tidak memperbolehkan adanya perbuatan itu  dan  apabila  dilanggar  maka  perbuatan  itu  akan  mendapatkan  sanksi  yang  tegas,  sebagai contoh  adalah  tindak  kejahatan  seperti  jual-beli  narkoba,  jual-beli  barang  curian,  dan  lain sebagainya.
Kesusilaan merupakan norma yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Norma termasuk hukum  tidak  tertulis  yang  didalamnya  berisi  perbuatan-  perbuatan  yang  patut  dilakukan  dan perbuatan yang tidak patut dilakukan.
Sehingga segala perjanjian atau kontrak yang dibuat haruslah memenuhi norma kesusilaan, pelanggaran  atas  norma  ini  adalah  sanksi  sosial  dari  masyarakat  mengingat  kesusilaan  adalah hukum tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat.
Kontrak  e-commerce  yang  dibuat  haruslah  memenuhi  norma-norma  yang  hidup  dalam masyarakat,  bedasar  hasil  penelitian  maka  ditemukan  bahwa  di  dalam  persyaratan  mengadakan pendaftaran  anggota  sebagai  syarat  untuk  melakukan  transaksi  pihak  merchant  (eBay) menegaskan dan mengharuskan customer untuk membaca dan memperhatikan bagian Prohibited and  Restricted  Items  yang  mana  bagian  tersebut  berisi  mengenai  apa  saja  produk  yang  tidak boleh diperdagangkan.
Adanya aturan yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan beserta sanksinya yang disebutkan oleh eBay memberikan pengertian bahwa kontrak yang terjadi dalam  ecommerce  secara  tidak  langsung  telah  memenuhi  syarat  suatu  sebab  yang  halal,  bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar para pihaknya mempunyai sebab yang halal sebagai dasar perjanjian.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan,  maka  kesimpulannya adalah  pelaksanaan  transaksi  jual  beli  melalui  elektronik  pada  dasarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan transaksi  secara  konvensional  yang  di mana suatu  kesepakatan  lahir  jika  objek  perjanjian  atas  harga barang ataupun jasa tersebut telah disepakati masing-masing pihak. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik dalam setiap kontrak jual belinya maupun bentuk kontrak lainnya akan melalui tiga rangkaian tahapan sesuai juga yang disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang ITE. Sehingga pelaksanaan  dilakukan  dengan  beberapa  tahap  kontrak,  yakni:  Tahap  pra  kontraktual  (adanya penawaran dan penerimaan), tahap kontraktual (adanya persesuaian kehendak antara para pihak), dan tahap  post  kontraktual  (pelaksanaan  perjanjian).  Dalam  hal  ini  yang  terpenting  sebelum  menuju kepada  suatu  kesepakatan  dalam  setiap  kontrak  atau  perjanjian  yaitu  adanya  penawaran  dan penerimaan  oleh  para  pihak  juga  dilengkapi  dengan  pembayaran  serta  pengiriman  barang/jasa tersebut.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## REFERENSI
Aang Arif Wahyudi. Mengenai E-Commerce . (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010). Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo. Hukum  Perlindungan  Konsumen .  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2017).
Asyhadie  Zaeni. Hukum  Bisnis  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2016).
EdmonMakarim, Notaris & Transaksi Elektronik , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). Hilmiah,  Marilang,  Erlina,  “Proses  Penyelesaian  Perkara  Persaingan  Usaha  (Studi  Putusan  KPPU No.18/KPPU-I/2009)”, Alauddin Law Department (ALDEV) , Vol.1 No. 02. 2009. I Ketut Oka Setiawan. Hukum perikatan. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015). Istiqamah. Hukum Perdata di Indonesia . Cet.1; (Makassar: Alauddin Press, 2018). James Timothy, Membangun Bisnis Online (Jakarta: PT. Alex Media Komputido, 2010). Jonathan Sarwono J dan Prihartono, A.H, Perdagangan Online: Cara bisnis di internet (Jakarta: PT. Alex Media Komputido, 2012).
L.J. Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996). M. Arsyad Sanusi, Hukum E-Commerce , (Jakarta: Sasrawarna Printing, 2011). Mariam Darus Badrulzaman. Aneka Hukum Bisnis , (Bandung: PT Alumni, 2011). Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar . (Jakarta: Diadit Media, 2006).
Nisha  Pratiwi  Sasmitha,  “Analisis  Terhadap  Transaksi  Jual  Beli  Melalui  E-Commerce  Terkait Kesepakatan Para Pihak”, Skripsi , Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oeripkartawinata, Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori  Dan Praktek , (Bandung: Mandar Maju, 2002).
Rosinta  Romauli  Situmeang,  “Dampak  bisnis  online  dan  lapangan  pekerjaan  terhadap  peningkatan pendapatan  masyarakat  (studi  kasus  jasa  bisnis  online  transportasi  grab  di  kota  medan”, Asian Journal Of Innovation and Entrepreneurship , Fak. Ekonomi Universitas Prima Indonesia Medan 3, 2018.
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitan Hukum , (Jakarta: UI-Press, 2014). Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian , (Bandung: Alumni, 1986). Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).