## EFEKTIVITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
Dedi Aswandi, Marilang, Nurjannah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : dediaswandy97@gmail.com

## Abstrak
Pokok  masalah  penelitian  ini  adalah  Efektivitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen. Jenis penenelitian ini tergolong normatif- empiris  dengan  pendekatan  penelitian  perundang-undangan  dengan  tehnik  pengolaan  data dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah  sumber data  primer  yaitu  wawancara  dan  observasi  dan  sumber  data  sekunder  yaitu  referensi  buku dan  internet.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  peran  BPSK  dalam  penyelesaian  sengketa konsumen sudah cukup efektif dan menjadi wadah yang efisien untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dikarenakan prinsip yang digunakan yakni Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan menurut data yang diperoleh sebanyak 27 kasus yang masuk  ke  BPSK,  13  Kasus  yang  telah  selesai  ditahap  mediasi  dan  4  kasus  pada  tahap konsiliasi,  selebihnya  10  kasus  yang  mengajukan  keberatan  ke  Pengadilan  Negeri.  Adapun factor penghambat penyelesaian sengketa konsumen di BPSK antara lain:1.  Salah satu pihak tidak hadir,2. Pelaku usaha yang merasa besar, 3. Permasalahan saran dan prasarana.
Kata Kunci : Efektivitas; Konsumen; Sengketa

## Abstract
The  subject  of  this  research  is  the  Effectiveness  of  the  Consumer  Dispute  Resolution Board  in  the  resolution  of  consumer  disputes.  This  type  of  research  is  classified  as normative-empirical  with  statutory  research  approaches  using  data  processing  techniques using  qualitative  methods.  The  source  of  this  research  data  is  the  primary  data  source, namely interviews and observations and secondary data sources, namely books and internet references.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  role  of  BPSK  in  resolving  consumer disputes  is  quite  effective  and  has  become  an  efficient  container  for  resolving  disputes between  consumers  and  business  actors  due  to  the  principle  used,  namely  the  principle  of quick, simple and low cost judiciary and according to the data obtained as many as 27 cases entered to BPSK, 13 cases that have been completed at the mediation stage and 4 cases at the conciliation stage, the remaining 10 cases that filed objections to the District Court. As for the  factors  inhibiting  the  resolution  of  consumer  disputes  at  BPSK,  among  others:  1  One party  was  absent,  2.  Business  actors  who  feel  great,  3.  Problems  with  advice  and infrastructure.
Keywords: Effectiveness; Consumer; Dispute

## Pendahuluan
Perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  kegiatan  bisnis  yang sehat.  Dalam  kegiatan  bisnis  yang  sehat  terdapat  keseimbangan  perlindungan  hukum  antara konsumen dan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada  pada  posisi  yang  lemah.  Lebih-lebih  jika  produk  yang  dihasilkan  oleh  produsen merupakan  jenis  produk  yang  terbatas,    produsen  dapat  menyalahgunakan  posisinya  yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.
Dengan  adanya  perlindungan  hukum  bagi  konsumen,  diharapkan  dapat  memberikan kedudukan hukum yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha. Hal tersebut cukup beralasan  karena  selama  ini  kedudukan  konsumen  yang  lemah  jika  dibandingkan  dengan pelaku usaha. 1
Kerugian-kerugian  yang  dialami  konsumen  tersebut  dapat  timbul  sebagai  akibat  dari adanya  hubungan  hukum  perjanjian antara  produsen  dengan  konsumen,  maupun  akibat  dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. 2
Konsumen  menjadi  sasaran  aktivitas  bisnis  untuk  meraup  keuntungan  yang  sebesar- besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar  yang  terkadang  merugikan  konsumen.  Faktor  utama  yang  menjadi  kelemahan konsumen,  adalah  tingkat  kesadaran  konsumen  akan  haknya  masih  rendah. 3 Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, meningkatkan upaya untuk melindunginya, sehingga hak- hak  konsumen  dapat  ditegakkan.  Namun  sebaliknya,    perlu  diperhatikan  bahwa  dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha produsen, karena keberadaan produsen  merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh  karena  itu,  ketentuan  yang  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  juga  harus diimbangi  dengan  ketentuan  yang  memberikan  perlindungan  kepada  produsen,    sehingga perlindungan  konsumen  tidak  justru  membalik  kedudukan  konsumen  dari  kedudukan  yang lemah  menjadi  lebih  kuat,  dan  sebaliknya  produsen  yang  menjadi  lemah.  Di  samping  itu, untuk  melindungi  diri  dari  kerugian    akibat  adanya  tuntutan  dari  konsumen,  produsen  juga dapat mengasuransikan tanggung gugatnya terhadap konsumen tersebut.
Upaya  terpenting  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  adalah  melalui peraturan  perundang-undangan,  sehingga  perlu  melengkapi  ketentuan  perundang-undangan bidang  perlindungan  konsumen  yang  sudah  ada.  Hal  ini  perlu  dilakukan  dengan pertimbangan  yang  matang,    dan  tidak  cukup  hanya  mencontoh  undang-undang  negara  lain yang  dianggap  berhasil  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen,    karena keberhasilan Undang-undang di negara lain belum tentu mencapai keberhasilan yang sama di Indonesia.
Penyelesaian  sengketa  konsumen  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  45  ayat  (2) Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  ini  tidak  menutup  kemungkinan  penyelesaian damai  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Pada  setiap  saat  diusahakan    untuk  penyelesaikan damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan  oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha  dan  konsumen)  tanpa  melalui  pengadilan  atau  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Perlindungsn Konsumen ini.
1 Safriani,  Andi.  "PERLINDUNGAN  KONSUMEN  DALAM  PERSAINGAN  USAHA  INDUSTRI JASA PENERBANGAN." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 3.1 (2016): 1-9.
2 Ahmadi  Miru, Prinsip-prinsip  Perlindungan Hukum Bagi  Konsumen Di Indonesia, (Depok:Rajawali Pers,2013), h.1.
3 Suriangka,  Andi.  "PERLINDUNGAN  KONSUMEN  TERHADAP  PENYALURAN  OBAT  KERAS DAFTAR G OLEH BADAN POM DI MAKASSAR." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum  Fakultas Syariah dan Hukum 4.2 (2017): 24-36.
Dalam  praktik  pelaksanaan  proses  transaksi  atau  jual  beli,  tak  sedikit  konsumen  yang mengalami  kecurangan  atau  ketidakadilan.  Walaupun    itu  dari  produk  yang  sudah kedaluwarsa  atau  produk  yang  rusak,  bahkan  cacat  sehingga  tidak  layak  pakai.  Kini  kapan saja  mengalaminya,  konsumen  bias  mengajukan  gugatan  untuk  mendapatkan  keadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  mengakui  adanya  tiga  jalur  penyelesaian yang dapat melalui:
1. Peradilan ;
2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
3. Pranata  Aternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan/  atau  Arbitrase  sebagai  mana  diatur dalam Undang-undang No.30 tahun1999.
Berdasar  dari  Undang-Undang  Perlindungan  konsumen  bahwa  ada  tiga  jalur  proses penyelesaian  perkara  melalui    tiga  jalur  diatas,  Maka  dari  itu,  penulis  akan  mengangkat proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK).
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  merupakan  suatu  lembaga  khusus yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  di  tiap-tiap  Daerah  tingkat  II,  untuk  penyelesaian  sengketa konsumen  di  luar  pengadilan.  Uraian  mengenai  kelembagaan  dan  keanggotaan,  tugas  dan wewenang  serta  penyelesaian  sengketa  oleh  BPSK  (seperti  yang  telah  disinggung  di  atas) dapat kita temui secara khusus dalam Bab XI, yang dimulai dari Pasal 49 sampai 58 Undang- undang Perlindungan Konsumen. 4
Meskipun  kewajiban  untuk  melindungi  konsumen  telah  diatur  dalam  hukum  dan perundang-undangan,  akan  tetapi  pelaksanaannya  dalam  masyarakat,  masih  banyak  kasus yang merugikan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Makassar dari tahun 2010-2015 yaitu sebanyak 166 kasus. Salah  satu  kasusnya  yaitu  sengketa  antara  Rina  Maryana  M,  SH.,MH  dengan  PT.  Dyata Triputra  yang  terjadi  pada  tahun  2015  perihal  penggantian  unit  baru  sepeda  motor  Honda Beat  CW  eSP,  pada  tanggal  15  januari  2015  Rina  Maryam  M,  SH.,MH  membeli  satu  unit motor Honda beat, setelah 1 tahun pemakaian motor mulai bermasalah seperti boros bensin, stater  tangannya  rusak,  mogok  dan  oli  cepat  habis.  Kemudian  Rina  Maryana  M,  SH.,MH melaporkan ke PT. Dyata tempat dia membeli motor. Salah satu mekanik PT. Dyata berusaha memperbaiki  motor  tersebut,  akan  tetapi  mekanik  tersebut  tidak  bisa  memperbaiki  motor tersebut dan menyatakan motor tersebut cacat pabrik. Oleh karena hal tersebut Rina Maryana M,  SH.,MH  sebagai  konsumen  merasa  sangat  dirugikan  sehingga  melaporkannya  ke  BPSK Makassar  pada  tanggal  27  april  2015.  Permasalahan  tersebut  diselesaikan  melalui  proses konsiliasi  (Kantor  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Makassar,  tanggal  20  januari 2015).
Dalam  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  konsumen  BPSK  membentuk  majelis, dengan jumlah anggota yang harus berjumlah ganjil terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang  mewakili  semua  unsur  dan  dibantu  oleh  seorang  panitera.    Menurut  ketentuan  dalam pasal 54 ayat(4) Undang-undang Perlindungan Konsumen,  ketentuan teknis dari pelaksanaan tugas dan majelis BPSK yang akan menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen akan diatur  tersendiri  oleh  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan.  Yang  jelas  BPSK  diwajibkan menyelesaikan sengketa konsumen yang diserahkan kepadanya dalam waktu  21 (dua puluh satu hari) terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK. Dengan adanya BPSK ini, maka asas peradilan  cepat  dan  biaya  ringan  dapat  terwujud.  Yang  dimaksud  dengan  sederhana  adalah
4 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2002) h .76
cara yang jelas mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, sedangkan kata cepat merujuk pada jalannya peradilan dan biaya ringan maksudnya supaya dapat dipikul oleh rakyat. 5
Lembaga  penyelesaian  diluar  pengadilan,  yang  dilaksanakan  melalui  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)    ini  memang  dikhususkan  bagi  konsumen perorangan  yang  memiliki  perselisihan  dengan  pelaku  usaha.  Sifat  penyelesaian  sengketa yang  cepat  dan  murah,  yang  memang  dibutuhkan  oleh  konsumen,  terutama  konsumen perorangan  tampaknya  sudah  cukup  terakomodasi  dalam  Undang-undang  Perlindungan Konsuumen. 6

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  normatif-empiris,  yang dilaksanakan  untuk  mengumpulkan  sejumlah  data  meliputi  bahan  pustaka  yang  bersumber dari  undang-undang,  keputusan  menteri,  buku-buku,  telaah  terhadap  dokumen  perkara  serta putusan-putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Makassar  yang  berkaitan  dengan efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,juga  diikuti  observasi  di  BPSK  Makassar  dan wawancara  dengan  kepala  bidang  perlindungan  konsumen  dan  majelis  BPSK  Makassar. Bagian ini memiliki dua perspektif, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literature-literatur  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  diteliti.  Pendekatan  yuridis  sosiologis  artinya  suatu  penelitian  yang dilakukan  terhadap  keadaan  nyata  BPSK  Makassar    atau  lingkungan  masyarakat  dengan maksud  dan  tujuan  untuk  menemukan  fakta,  yang  kemudian  menuju  pada  identifikasi  dan akhirnya menuju pada penyelesaian.
Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  kerja  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  Kota  Makasaar,  Jl.Rappocini  Raya  No.192,  Bua  Kana,  Kota  Makassar,  Sulawesi Selatan  90222.    Dengan  pertimbangan  bahwa  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  khusus  untuk  menyelesaikan  persengketaan antara konsumen dan pelaku usaha.
Pada  bagian  ini  dikemukakan  teknik  pengolahan  dan  analisis  data  yang  digunakan. Dalam penelitian kuantitatif, perlu ditegaskan lebih lanjt tentang model penyajian data seperti penyajian dalam bentuk tabel atau grafik dan memastikan penggunaan analisis statistikanya. Jika  penelitian  kualitatif,  perlu  ditegaskan  teknik  analisis  dan  interpretasi  data  yang digunakan. 7
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  yang bersifat  penelitian  kualitatif  untuk  menemukan  yang  di  inginkan  oleh  peneliti.  Pengolahan data  yang  ada  selanjutnya  diinterpretasikan  dalam  bentuk  konsep  yang  dapat  mendukung objek  pembahasan.  Analisis  data  dapat  dilakukan  sepanjang  proses  penelitian  dengan menggunakan teknik analisis yaitu, Reduksi Data ( Data Reduction ) Data yang diperoleh dari lapangan  jumlahnya  cukup  banyak,  untuk  itu  maka  perlu  dicatat  secara  teliti  dan  rinci. Informasi  dari  lapangan  sebagai  bahan  mentah  diringkas,  disusun  lebih  sistematis,  dan ditonjolkan  pokok-pokok  yang  penting  sehingga  lebih  mudah  dikendalikan.  Penyajian  Data ( Data  Display )  Penyajian  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  terkait  dengan  seluruh
5 Sudikto Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta:  Liberti Yogyakarta,2009).h.36
6 Gunawan  Widjaja, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, (Jakarta:  PT  RadjaGrafindo  Persada,  2002), h.78.
7 Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makasar, Pedoman  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah:  Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian , h 20.
permasalahan  penelitian  dipilih  antara  yang  dibutuhkan  dan  yang  tidak  dibutuhkan,  lalu dikelompokkan  kemudian  diberi  batasan  masalah.  Bentuk  penyajian  data  kualitatif  dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan dan bagan.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Efektifitas  BPSK  (Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen)  dalam  penyelesaian Sengketa Konsumen
Bahwa  menurut  undang-undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah mememuat  sejumlah  pergeseran  kewenangan  dari  provinsi  ke  kabupaten  /kota,  atau sebaliknya.  Salah  satunya  tentang  perpindahan  kewenangan  penganggaran  BPSK  dari kabupaten/kota berpindah keprovinsi. Aturan didalam Undang-Undang pemerintah daerah ini berberda  dengan  UUPK  yang  membebankan  alokasi  penganggarannya  ke  kabupaten/kota. Akibat pergeseran kewenangan ketingkat provinsi ini, BPSK sekarang hanya dapat dibentuk atas usul gubernur denga pernyataan kesanggupan pendanaanya melalui anggaran pendapatan dan  belanja  daerah  (APBD)  provinsi.  Ternyata  tidak  semua  provinsi  punya  kesiapan  terkait pendanaan ini. Bahkan diketaui sejumlah provinsi belum siap, sekalipun BPSK di provinsi itu sudah terlanjur berdiri (sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014).
Bahwa Menurut Kasubag Perdagangan BPSK “Akil/57 Tahun ”Disini  baik  pusat  maupun  daerah  dalam  hal  tertentu  masih  setengah  hati  dalam menerima  dan  mengoptimalkan  peran  BPSK  Kota  Makassar,hal  ini  tampak  dan minimnya  fasilitas,sarana  maupun  anggaran  guna  membantu  operasionalisasi  BPSK Kota  Makassar,  dibeberapa  kota  bahkan  angaran  yang  disediakan  dari  APBD Kabupaten  atau  Kota  jauh  dari  standar  kewajaran  sehingga  menyebabkan operasionalisasi  BPSK  Kota  Makassar  merasa  terseok-seok  bukan  hanya  itu  bahkan BPSK Kota Makassar sempat vacuum pada Tahun 2017. 8
Bahwa  berdasarkan  Keputusan  Mentri  Perindustrian  dan  Perdagangan  No.  350/ MPP/Kep/12/2001 Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi:
“sengketa  konsumen  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  5  dan  Pasal  6  wajib  diselesaikan selambat-lambatnya  dalam  waktu  14  hari  kerja,  terhitung  sejak  permohonan  diterima  oleh sekretariat BPSK”
Menurut  keputusan  menteri tersebut,  bahwa  mekanisme  BPSK  dari  segi  waktu  yang diberikan telah  mengimplementasikan dari Asas peradilan cepat,sederhana, dan biaya ringan. Berbeda  halnya  jika  sengketa  diselesaikan  di  Pengadilan  negeri  yang  bisa    memakan  waktu berbulan-bulan untuk proses penyelesaiannya.
Selain  itu  terdapat  hal  lain  yang  menjadi  parameter  efektivitas  BPSK  Kota  Makassar yakni  pada  kesadaran  masyarakat  kota  Makassar  mengetahui  terkait  keberadasan  BPSK. Pertama, kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum perlindungan kosumen dapat tercipta apabila masyarakat mengetahui dan memahami secara baik berkaitan dengan apa itu hukum perlindungan  konsumen,  lembaga-lembaga  apa  yang  terkait  dengan  penegakan  hukum tersebut, serta apa peran dan fungsi lembaga tersebut. Kudua, setelah masyarakat mengetahui dan  memahami  aturan  hukumnya,  masyarakat  dapat  menilai  sendiri  potensi  sengketa  yang akan ditimbulkan, apakah perilaku tersebut dapat menimbulkan akibat hukum atau tidak, apa dampak  perbuatan  tersebut.  Ketiga,  masyarakat  dapat  mematuhi  aturan  tersebut,  serta langkah-langkah  hukum  yang  dapat  ditempuh  apabila  terjadi  sengketa.  Keempat,  hal-hal tersebut diatas dapat terjadi apabila didukung dengan adanya sosialisasi  yang memadai oleh lembaga hukum terkait.
8 Akil/57 Tahun,Kasubag Perdagangan, Wawancara, (Makassar:BPSK)pada tanggal 3 mei 2019
Data Kasus yang Masuk di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Makassar 2018
Sumber data : BPSK Kota Makassar

## Keterangan
 Barang (makanan, Obat-obatan & SPBU)
 Jasa ( PLN,Finance/Koperasi, Telekomunikasi)
Bahwa  berdasarkan  fakta  yang  telah  didapatkan  dari  hasil  wawancara  dengan narasumber  Bapak  Amin  selaku  majelis  pada  lembaga  Badan  Penyelesaian  sengketa konsumen  (BPSK)  Kota  makassar  diperoleh  data  sebagai  berikut.  Pada  tahun    2017  BPSK Kota Makassar mengalami ke Vacuman sehingga tidak ada data yang masuk ke BPSK.
Pada  tahun  2018  sebanyak  27  gugatan  yang  masuk  ke  BPSK  Kota  Makassar,  dengan rincian dua kasus jenis (barang) makanan,obat-obatan & kosmetik, satu untuk jenis (barang) SPBU  dan  untuk  jenis  (jasa)  terdiri  dari  empat  untuk jasa  PLN,  lima  belas  untuk jenis  jasa finance, satu kasus jenis jasa telekomunikasi, dan  untuk proses penyelesaiannya terdiri dari 4 Kasus  yang terselesaikan melalui jalur Konsiliasi, 13 jalur diselesaikan ditahap mediasi dan selebihnya sebanyak 10 kasus dilanjutkan ke tahap Pengadilan.
Dari ketiga proses penyelesaian diatas, dari hasil wawancara kami dengan narasumber Bapak  Muhammad  Amin/55  Tahun  (majelis  BPSK  Kota  Makassar)  dan  Bapak  Akil/57 Tahun (Kasubag Perdagangan BPSK Kota Makassar) menuturkan bahwa dari ketiga tahapan diatas  terdapat  Persamaan  misalnya  penyelesaian  melalui  jalur  konsiliasi  dengan  mediasi, dimana  pelaku  usaha  dan  konsumen  yang  berperan  aktif  dan  mediator  /konsilitator  nya sebatas  mengarahkan  dari  pelaku  usaha  dan  konsumen  (mewadahi)/namun  terdapat  pula perbedaan  pada    proses  konsiliasi,  konsiliatornya  berperan  pasif  sedangkan  pada  jalur mediasi,  mediatornya  bersifat  aktif  karena  memberikan  penawaran  untuk  jalan penyelesaiaannya.
Faktor susah tercapainya penyelesaian dengan jalan mediasi dan konsiliasi dikarenakan karena pelaku usaha yang merasa besar. Menurut beliau kebanyakan dari pelaku usaha ingin menempuh  jalur  pengadilan  dikarenakan  mereka  merasa  besar,  memiliki  backingan sedangkan  menurut  pak  amin  bahwa  sanya  jika  menempuh  jalur  litigasi  (pengadilan) membutuhkan  biaya  yang  sangat  besar  berbeda  dengan  menempuh  jalur  BPSK  yang  tidak perlu  membutuhkan  biaya.  Kalau  didaerah  jawa  proses  penyelesaian  dengan  menggunakan cara  rekonsiliasi  dan  mediaasi  dirasa  efektif  namun  berbeda  halnya  dengan  yang  terjadi dikota  Makassar,  proses  dengan  cara  konsiliasi  dan  mediasi  masih  kurang  mendapat  titik temu  dari  kedua  belah  pihak  dikarenakan  masing-masing  pihak  ingin  menang  untuk penyelesaian sengketa yang digugatnya.
Tahun Kasus Yang masuk Total kasus Kasus yang selesai Kasus yang diajukan keberatan Total kasus 2018 Barang  jasa Konsiliasi  Mediasi  arbitrase Pengadilan negeri 5 22 27 4 13 10 27

## B. Faktor-Faktor Penghambat BPSK dalam Penyelesaian sengeketa Konsumen.
Menurut  penuturan  narasumber,  Muhammad  Amin/55  Tahun  (Majelis  BPSK  Kota Makassar)  bahwa  factor-faktor  penghambat  BPSK  Kota  Makassar  dalam  menyelesaikan sengketa konsumen adalah sebagai berikut:
1. Salah satu pihak tidak hadir
Kesepakatan para pihak merupakan salah satu syarat agar penyelesaian sengketa antara konsumen  dan  pelaku  usaha  dapat  terlaksana,  sementara  jika  salah  satu  pihak  tidak hadir,  maka  otomatis  tidak  diperoleh  kesepakatan.dan  untuk  mendapatkan  putusan inkra pada jalur non-litigasi (konsiliasi,mediasi,arbitrase) maka dibutuhkan kesepekatan dari pra pihak.
2. Pelaku usaha merasa besar Salah satu penghambat dari penyelesaian sengketa Konsumen yang ada di BPSK adalah karakter  dari  pelaku  usaha  yang  merasa  besar  atau  dalam  hal  ini  merasa  memiliki backingan untuk bisa menempuh jalur Pengadilan.
3. Permasalahan sarana & prasarana Bahwa Menurut Kasubag Perdagangan BPSK “Akil/57 Tahun
”Disini  baik  pusat  maupun  daerah  dalam  hal  tertentu  masih  setengah  hati  dalam menerima  dan  mengoptimalkan  peran  BPSK  Kota  Makassar,hal  ini  tampak  dan minimnya  fasilitas,sarana  maupun  anggaran  guna  membantu  operasionalisasi  BPSK Kota Makassar,dibeberapa kota bahkan angaran yang disediakan dari APBD Kabupaten atau  Kota  jauh  dari  standar  kewajaran  sehingga  menyebabkan  operasionalisasi  BPSK Kota  Makassar  merasa  terseok-seok  bukan  hanya  itu  bahkan  BPSK  Kota  Makassar sempat vacuum pada Tahun 2017. 9
4. Regulasi yang tidak lengkap dan membingungkan serta membatas Kelemahan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  BPSK  dapat  disebut sebagai  sumber  utama  penyebab  hambatan  operasionalisasi  BPSK  Kota  Makassar. Secara  tidak  langsung  pembahasan  berbagai  hambatan  yang  dihadapi  BPSK  Kota Makassar  ini  semuanya  mengacu  atau  setidaknya  menyinggung  berbagai  ketentuan dalam  UUPK  beserta  peraturan  pelaksanaannya.  Kelemahan  UUPK  UU  No.  8  Tahun 1999  beserta  peraturan  pelaksanannya  terdapat  kelemahan  Undang-undang perlindungan  konsumen  beserta  peraturannya  yang  memengaruhi  kinerja  BPSK, Terdapat  beberapa  ketentuan  kontradiktif  contohnya  pasal  54  ayat  3  UUPK  yang mengatur  bahwa  putusan  majelis  BPSK  bersifat  final  dan  mengikat  artinya  tidak dimungkinkan adanya upaya hukum apapun tehadap putusan BPSK namun dalam pasal 56 ayat 2 BPSK UUPK diatur bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan  BPSK  ke  Pengadilan  Negeri  artinya  keputusan  BPSK  Tidak  bersifat final.Bahkan  dalam  pasal  58  ayat  2  UUPK  semakin  di  pertegas  lagi  ketidak  finalan Putusan  BPSK  karena  terhadap  putusan  pengadilan  Negeri  atas  keberatan  Putusan BPSK,para pihak masih dapat mengajukan kassasi ke Mahkamah Agung dan menurut pernyataan dari Muhammad amin selaku majelis di BPSK mengatakan bahwa selain itu terdapat  perbedaan  antara  vaksin  Undang-Undang  BPSK  dengan  peraturan  menteri yang  dimana    peraturan  menteri  peraturannya  tidak  dapat  dilaksanakan  secara berjenjang namun pada undang-undang tidak melarang Karena proses penyelesaiannya alternative(pilihan).  Belum  adanya  pedoman  operasional  yang  lengkap  dan  jelas  yang membuat pelaksanaan BPSK menafsirkan UUPK dan peraturan pelaksanaannya sesuai dengan  pemahamannya  dan  keterbatasannya  dilapangan  BPSK  seringkali  justru menemukan pemecahannya setelah melakukan kesalahan dalam penyelesaian kasus,hal
9 Aqil,57 Tahun, Wawancara ,Kasubag Perdagangan BPSK,(Makassar:BPSK,2019)pada tanggal 5 mei 2019
senada  juga  dituturkan  oleh  Bapak  Muhammad  Amin  yakni  Didalam  satu  norma dengan norma yang lain tidak saling menguatkan disatu sisi ada yang menguatkan dan sisi lain ada yang melemahkan.

## Kesimpulan
Sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. BPSK  (Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen)  dalam  menyelesaikan  perkara konsumen di Kota Makassar sudah efektif dengan  beberapa fakta yang telah ditemukan penulis diantaranya :
a. Menurut  regulasi  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  terkait  mekanisme BPSK membagi dalam beberapa tahap penyelesaian sengketa diantaranya melalui tahap  mediasi,  konsiliasi,  dan  arbitrase  dan  dari  hasil  data  yang  penulis  peroleh, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa konsumen dan pelaku usaha lebih memilih untuk menyelesaikaan sengketa melalui jalur Non-litigasi(BPSK) Makassar.
b. Dari  data  yang  ditemukan  dilapangan  pada  tahun  2018  sebanyak  27  Kasus  yang masuk  ke  BPSK  terdiri  dari  kasus  yang  diselesaikan  pada  proses  Konsiliasi sebanyak  4  kasus,  13  Kasus  pada  proses  mediasi  Total  17  Kasus  yang  telah Terselesaikan  Pada  jalur  nonlitigasi  (Alternatif)  di    BPSK  Kota  Makassar,  dan yang mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri sebanyak 10 Kasus Total untuk keseleruhan 27 Kasus. Artinya bahwa BPSK Kota Makassar sebagai wadah untuk menyelesaikan  sengketa  konsumen  masih  menjadi  tempat  yang  dipercaya  dan berjalan efektif untuk konsumen dan pelaku usaha.
c. Dari  segi  waktu  penyelesaian  yang  diamanahkan  oleh  Undang-Undang  No  8 Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  bahwanya  BPSK  diberikan  batasan waktu  untuk  memutuskan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang diserahkan kepadanya dalam waktu 21 hari terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK.
2. Adapun Faktor Penghambat yang seringkali dihadapi oleh BPSK Kota Makassar adalah :
a. Salah  satu  pihak  tidak  hadir”dimana  salah  satu  factor  ini  menjadi  factor  yang sangat seringkali terjadi menurut hasil wawancara penulis.
b. Pelaku usaha merasa besar” mengapa banyak pelaku usaha yang ingin menempuh jalur  pengadilan  hal  ini  dikarenakan  pelaku  usaha  yang  merasa  besar/memiliki uang  untuk  melanjutkan  ke  proses  persidangan  dan  yakin  bahwa  pelaku  usaha memiliki  backingan  sehingga  dapat  menang  pada  saat  menempuh  jalur pengadilan.
c. Permasalahan  sarana  dan  prasarana  “Bahwa  Menurut  Kasubag  Perdagangan BPSK “Akil”Disini baik pusat maupun daerah dalam hal tertentu masih setengah hati  dalam  menerima  dan  mengoptimalkan  peran  BPSK  Kota  Makassar,  hal  ini tampak  dan  minimnya  fasilitas  sarana  maupun  anggaran  guna  membantu operasionalisasi BPSK Kota Makassar.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia,Bandung, PT.Citra Aditya Bakti,2012.
Ahmadi  Miru, Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Di  Indonesia, Depok, Rajawali Pers , 2013.
CelinaTri Siwi Kristianti, Hukum Perlindungan Konsumen Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Marilang. Hukum Perikatan. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

## B. Jurnal
St.  Nurjannah,  “  Penguasaan  Produksi  Melalui  Integrasi  Vertikal  (Ditinjau  dari  UU  No.  5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)”, Jurisprudentie, Vol 4, No. 1 (2017), hlm. 2. http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3618/3315(Diakses 1 Januari 2019)

## C. Referensi Perundang-Undangan
Republik  Indonesia,  “Keputusan  Presiden  RI  Nomor  90  Tahun  2001  tentang  pembentukan Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  pada  Pemerintah  Kota  Medan,  Kota Palembang,  Kota  Jakarta  Pusat,  Kota  Jakarta  Barat,  Kota  Bandung,  Kota  Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar.
Pemerintah Republik Indonesia,Kementrian Perindustrian dan
Perdagangan
No.350/MPP/Kep/12/2001, Pasal 5 Ayat (1) , (2) dan (3).
Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.

## D. Referensi Internet
Arif  Rahman, Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  Kota  Serang ,  Ajudikasi  Jurnal  Ilmu  Hukum.  (Tanggal  Akses  28 Desember 2018 Pukul 21.40 Wita).
Safriani,  Andi.  "PERLINDUNGAN  KONSUMEN  DALAM  PERSAINGAN  USAHA INDUSTRI  JASA  PENERBANGAN." Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas Syariah dan Hukum 3.1 (2016): 1-9.
Suriangka,  Andi.  "PERLINDUNGAN  KONSUMEN  TERHADAP  PENYALURAN  OBAT KERAS  DAFTAR  G  OLEH  BADAN  POM  DI  MAKASSAR." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 4.2 (2017): 24-36. https://serlania.blogspot.com /2012/02/25/ Sengketa  Konsumen, (Tanggal  Akses  28  Desember 2018 Pukul 13.00 Wita).