Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 564-571| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5584.564-571

## PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA DENPASAR
I Made Arismayuda, A.A Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia arismayuda123@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan yang diuraikan dalam artikel ini adalah bagaimana penegakan UU Pelanggaran RTH di Kota Denpasar  dan  hambatan  penindakan  pelanggaran  RTH  di  Kota  Denpasar.  Tujuan  dari  penyelidikan  ini adalah  untuk  mengidentifikasi  penerapan  hukum  dan  pembatasannya.  Metode  yang  digunakan  dalam penyelidikan  ini  adalah  penyelidikan  hukum  eksperimental.  Berdasarkan  temuan  tersebut,  penegakan hukum bagi pelanggar RTH di Kota Denpasar meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan. Selain itu,  ada  faktor  lain  yang  menghambat  proses  pemaksaan  terhadap  pelaku.  Kesimpulan  dari  makalah  ini adalah  bahwa  sebenarnya  penerapan  peraturan  RTH  di  perkotaan  belum  sebaik  yang  diharapkan.  hasil investigasi penegakan hukum dan pembahasan pelanggaran ruang terbuka hijau di Kota Denpasar. Eksekusi pelanggaran RTH di Kota Denpasar akan dilakukan oleh Satpol PP Denpasar, setelah itu akan dikirimkan satu,  dua  atau  tiga  surat  peringatan  seminggu  sekali.  Jika  Pelanggar/pemilik  gedung  mengabaikan peringatan tersebut, Satpol PP Denpasar akan menyegel gedung tersebut. Dengan tidak adanya aturan ini, walikota  atau  orang  yang  ditunjuknya  dapat  mengambil  langkah-langkah  untuk  melakukan  penanaman pohon sesuai  dengan aturan yang berlaku atas biaya pemilik pengadilan yang bersangkutan. RTH selalu SHM  (Sertifikat  Hak  Milik),  jadi  tidak  seperti  pembangunan  perumahan,  selalu  dilegalkan.  Dalam melaksanakan  Prosedur  tentang  perluasan  RTH,  Satpol  PP  di  Denpasar  menghadapi  kendala/kesulitan dalam menerapkan Perrdur pada perluasan RTH. Wilayah metropolitan Denpasar mengalami pertumbuhan penduduk, terutama akibat gelombang urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan. Dalam penelitian ini, penulis menyarankan  pentingnya  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  dan  perlunya  mengedukasi  masyarakat  tentang penambahan  tenaga  lapangan  untuk  pemantauan  dan  pemeliharaan,  serta  koordinasi  antara  masyarakat dengan pihak swasta meningkat. Sehubungan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH). di luar.
Kata Kunci: Perencanaan, Pelanggaran, Pengendalian

## Abstract
The topics discussed in this article are the limiting factors in enforcing the Open Green Space Violators Act and prosecuting violators in the city of Denpasar. Open the green space of the city of Denpasar. The purpose of this investigation is to identify the application of the law and its restrictions. The method used in this study is an experimental legal study. Based on the results of the investigation, law enforcement for open green space violations in  the city of  Denpasar includes planning, utilization, and management. In addition,  other  factors  impede  the  criminal's  coercive  process.  This  paper  concludes  that  the  actual application of regional green space plans in urban areas is not as good as expected. The metropolitan area of Denpasar is experiencing population growth, mainly due to the wave of urbanization from rural to urban areas. The study suggests that the authors need to educate the community about the importance of open green spaces, add field workers for monitoring and maintenance, and coordinate with the community and the community. The private sector related to open green space.
Keywords: Planning, Violation, Control

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakng Masalah
Kawasan  perkotaan  yang  mengendalikan  kenyamanan  iklim  mikro  dan  keserasian  perkotaan membutuhkan ruang terbuka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, seiring dengan pertambahan penduduk, keberadaan ruang terbuka hijau semakin berkurang setiap harinya. Keunggulan Alun-Alun Hijau adalah fasilitas, fasilitas penelitian, lembaga pendidikan, pendidikan, rekreasi aktif dan pasif, interaksi sosial ekonomi di ruang perkotaan, dan peningkatan nilai yang digunakan untuk mencerminkan identitas suatu daerah tertentu. ruang angkasa mebel.
Wilayah  perkotaan  memerlukan  ruang-ruang  terbuka  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  dalam  melakukan  aktivitas  sekaligus  mengendalikan  kenyamanan  iklim  mikro  dan keserasian  estetika  kota.  Semakin  berkembangnya  jaman,  semakin  banyak  populasi  manusia maka  menyebabkan  keberadaan  dari  ruang  terbuka  hijau  semakin  hari  semakin  2  menyempit, terutama  di  daerah  perkotaan yang  padat  akan bangunan-bangunan. Pengaturan  tentang  Ruang Terbuka Hijau diatur dalam Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar yaitu dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e dan Pasal tersebut diperjelas lagi dalam Pasal 42 ayat (1) dikatakan ruang terbuka hijau dimasukan ke dalam kawasan lindung. Ruang terbuka hijau  sebagai  kawasan  lindung  juga  berfungsi  sebagai  pengendali  pencemaran  dan  kerusakan tanah,  air  dan  udara,  tempat  perlindungan  plasma  nuftah  dan  keanekaragaman  hayati  dan pengendali tata air serta tak ketinggalan sebagai sarana estetika kota. (Hasni, 2008)
Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  sehingga  struktur  dan  fungsi  dasar  ekosistemnya  yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak karenanya. Peningkatan kegiatan produksi selain akan berdampak  positif  berupa  hasil-hasil  pembangunan,  juga  dapat  menimbulkan  dampak  negatif, pencemaran lingkungan. Pembangunan di daerah Bali telah berkembang dengan pesat, khususnya di  bidang  pariwisata,  sehingga  perlu  diwujudkan  penataan  ruang  dalam  satu  kesatuan  tata lingkungan yang dinamis, serta tetap memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan filsafah Tri  Hita  Karana  yang  memiliki  makna  yakni  keseimbangan  hubungan  antara  manusia  dengan tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungannya. (Abdrurrahman, 1990)
Dalam  keadaan  darurat,  adalah  mungkin  untuk  memperbaiki  iklim  kota  dan meningkatkan  pasokan  oksigen.  Keterbatasan  lahan  terhimpit  oleh  fungsi-fungsi  lain  yang muncul  seiring  dengan  meningkatnya  kebutuhan  akan  bangunan  di  Kota  Denpasar,  yang menyebabkan  berkurangnya  keberadaan  ruang  terbuka  hijau.  Ruang  terbuka  hijau  seringkali mengubah lahan menjadi bangunan atau lahan keras dan tidak dapat ditanami. Selain itu, Kota Denpasar  tidak  konsisten  dalam  pelestarian  ruang  terbuka  hijau  yang  ada,  seperti  banyak  alih fungsi lahan, pelebaran dan pembangunan jalan yang tidak diimbangi dengan revitalisasi ruang terbuka  hijau.  Akibatnya,  dengan  perkembangan  kota  Denpasar  yang  dinamis  dan  kebutuhan ekonomi  masyarakat  yang  semakin  meningkat,  kondisi  lingkungan  RTH  terkadang  semakin memburuk  dan  menurun,  dan keberadaan  RTH  semakin  mendesak.  Berdasarkan  fungsi  estetis RTH  sebagai  penghubung  antara  elemen-elemen  bangunan  kota,  pembentuk  wajah  kota  dan elemen-elemen tata ruang kota. (Imansari, N., 2015)
Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  tentang  Pedoman  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau Perkotaan, maka pengertiannya adalah sebagai berikut: Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah suatu areal/lorong  atau  kelompok  memanjang  yang  pemanfaatannya  lebih  terbuka,  tempat  tumbuh tumbuhan, tumbuhan yang tumbuh secara alami, tumbuhan yang ditanam secara alami atau yang sengaja  ditanam.  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  secara  jelas  mengatur  perlunya penyediaan  dan  pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau  yang  ditetapkan  minimal  30%  di  perkotaan, namun pada kenyataannya peraturan daerah diberlakukan. Pelanggaran gedung terjadi di green room (Muis, 2010)
Alun-alun hijau dibagi menjadi dua bagian, ruang publik dan ruang pribadi. RTH publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dioperasikan oleh kabupaten/kota untuk kepentingan umum. Contoh RTH publik antara lain taman kota, hutan kota, RTH tepi sungai, dan kuburan. Selain itu, banyak organisasi, otoritas, dan individu memiliki 4.444 ruang terbuka hijau seperti
taman,  kebun,  rumah,  dan  bangunan.  Masalah  utama  pelanggaran  rencana  tata  guna  lahan  di Indonesia  adalah  lemahnya  penegakan hukum.  Apalagi  ancaman  sanksi  Pasal  63  masih  relatif kecil. Peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, penghentian kegiatan pelayanan publik, penutupan  tempat  usaha,  pemungutan  izin  dan  biaya,  pencabutan  izin.  ,  Pencabutan  izin, pembongkaran  bangunan,  pemulihan  fungsi  ruangan  dan/atau  sanksi  administrasi.  Upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebenarnya diarahkan oleh pemerintah melalui Kementerian  Pekerjaan  Umum  (KemenPU).  Termasuk  upaya  perbaikan,  penanganan,  dan pencegahan pengaduan atau laporan umum pelanggaran pemanfaatan ruang. Peran layanan ruang publik  ditingkatkan  dengan Program  Peningkatan  Penelitian  (PPNS)  dan  program  pemantauan dan pengawasan (Pranata, 2013)
Sebagai tanda pelanggaran penggunaan lahan, hal ini dapat disebabkan oleh pelanggar atau penjahat. Peraturan Pemerintah Kota Denpasar No. 27 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang Kota  Denpasar  Tahun  2011-2031.  Ini  terutama  mengatur,  melindungi  dan  mendukung perencanaan  penggunaan  lahan  secara  umum,  membuat  aturan  perencanaan  penggunaan  lahan lokal, dan berfungsi sebagai pedoman bagi kota Denpasar. Untuk upaya perencanaan penggunaan lahan  lokal.  Prosedur  tentang  langkah-langkah  konstruksi  terkait  larangan  membangun  di kawasan Greenbelt (Berge, 1993)
Kejahatan dapat mengambil banyak bentuk, termasuk kejahatan penggunaan  lahan dan kejahatan  konstruksi  ,  tetapi  ada  juga  banyak  pekerjaan  yang  dibangun  di  luar  ruang  lingkup hukum. Atau bahkan gedung pertama yang dibangun tanpa izin mendirikan bangunan. Pemberian izin mendirikan bangunan biasanya mengasumsikan bahwa proses aplikasi mengikuti prosedur yang  jelas  dan  rasional,  tetapi  pada  kenyataannya  itu  adalah  pada  tingkat  ketidaktahuan  para pihak,  pemohon  (alam  atau  perusahaan).  Dalam  hal  ini,  salah  satu  cara  pemerintah  dapat mengontrol  atau  mengawasi  perkembangan  Kota  Denpasar  adalah  dengan  menggunakan  izin. Dengan  izin,  setiap  bangunan  yang  Anda  bangun  memerlukan  IMB.  Hal  ini  diatur  dalam Peraturan  Daerah  Nomor  27  Tahun  2011.  Izin  bangunan  mungkin  diperlukan  untuk  mengatur desain, pemeliharaan, dan penerangan bangunan yang dibangun oleh individu atau kelompok.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  salah  satu  cara  pemerintah  dapat  mengelola  atau memantau kemajuan pembangunan adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) izin pembangunan townhouse (dalam hal ini terkait dengan izin) oleh kota Denpasar. untuk menerbitkan. Sejarah keberadaan  ruang  terbuka  hijau  sangat  penting  bagi keunggulan  penataan  ruang, khususnya  di dunia perkotaan.  Akibat  urbanisasi  kota  Denpasar  dan  peningkatan  pertukaran  lahan  (konversi lahan)  yang  dimulai  saat  itu,  terjadi  kekurangan  lahan,  penataan  ruang  Baraya  Garengan  terus berubah, dan jumlah ruang terbuka hijau semakin berkurang. Karena tata ruang balai merupakan awal dari rencana nasional, diyakini sudah tidak asing lagi dengan Ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan. Ruang hijau tidak didefinisikan sebagai dilindungi oleh peraturan pemerintah, tetapi masalah umum lahan yang secara merata bergantung pada ruang hijau perkotaan adalah perkembangan urbanisasi. Greenlands adalah panduan untuk polusi dan perusakan  tanah,  air  dan  udara,  tempat  untuk  perlindungan  sumber  daya  genetik  dan keanekaragaman hayati, dan untuk dominasi air. Selain memperbaiki ambang Green Security Hal, Green Square akan diubah menjadi bangunan tempat tinggal atau komersial, artikel berikut juga harus  diperhatikan.  Karena  kepiawaian  debat  penjaga  hijau,  cerita  ini  dekat  dengan  masalah penegakan kebiasaan debat tulang hijau yang membentuk segmen utama ruang terbuka hijau.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis survei yang digunakan dalam survei ini adalah empiris dan menggunakan data primer atau bidang.  Data  yang  digunakan  adalah  data  yang  diambil  langsung dari  masyarakat.  Pendekatan permasalahan  dalam  penulisan  risalah  ini  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  hukum empiris.  Pendekatan  untuk  survei  ini dilakukan  melalui  survei  lapangan  yang  dihasilkan untuk menjawab pertanyaan survei. Cara ini dapat dilakukan dengan memeriksa kesesuaian/kesesuaian antara UUD dengan UU, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Sumber dokumen peraturan yang digunakan dalam kajian asumsi normatif ini didasarkan pada tinjauan pustaka dokumen peraturan, terutama dokumen peraturan sekunder pertama, peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku  ,  dan  dokumen  peraturan  turunan.  Pendirinya  adalah KUHPerdata,  khususnya  UUD  1945,  SK  pertama  Menteri  Dalam  Negeri  tahun  2007  tentang “Pembangunan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kawasan  Perkotaan”.  UU  ,  Nomor  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang, setelah berkonsultasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), data diperoleh melalui dokumen, dokumen untuk melindungi data yang diterima atau peniup data yang diperoleh dari peluit. daerah tempat penanganan Baca, lihat, lihat.
Jenis  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris  adalah  terdiri  dari  penelitian  terhadap  identifikasi hukum  dan  efektivitas  hukum.  Sehingga  dalam  penyusunannya  dilakukan  dengan  penelitian lapangan  yang  memanfaatkan  data-data  primer  dari  hasil  wawancara  dan  observasi  yang didukung dengan sumber primer dan sumber data sekunder (Sunggono, 2009) Tujuan  penelitian  seperti  menulis  menggunakan  penyimpanan  data  Selama  analisis,  dokumen hukum  dikumpulkan  melalui  catatan  dan  analisis.  Analisis  adalah  langkah  selanjutnya  dalam membuat  laporan  temuan  Anda.  Laporan  dianalisis  secara  sistematis  menggunakan  diskusi hukum  dan  hasilnya  disajikan  sebagai  analisis.  Pelayanan  diberikan  melalui  strategi  deskriptif analitis,  yaitu  strategi  yang  menganalisis  hukum-hukum  esensi  yang  dilaksanakan  dengan menyusun  kalimat  secara  sistematis  untuk  menarik  kesimpulan,  logika,  dan  ilmu  pengetahuan yang akurat dan benar.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Bentuk – Bentuk Pelanggaran Ruang Terbuka Hijau Di Kota Denpasar
Sesuai arahan pimpinan Satpol PP Denpasar, jika ada bangunan yang terdapat pada areal Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk usaha atau toko itu akan disegel dan ditindaklanjuti sesuai SOP yang berlaku.  Jika  bangunan  tersebut  berupa  tempat  tinggal/rumah  itu  masih  bisa  diperbolehkan. Disamping itu, areal Ruang Terbuka Hijau tersebut masih merupakan SHM, maka dari itu banyak Ruang Terbuka Hijau beralih fungsi ataupun dijual.
Satpol PP Denpasar juga menganjurkan kepada pelanggar, jika tetap ingin melanjutkan pembangunan  pada  areal  Ruang  Terbuka  Hijau,  pelanggar  diharapkan  berkoordinasi  dengan Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang Kota Denpasar agar bisa merubah zonasi Ruang Terbuka Hijau,  jika  terdapat  bangunan  dalam  tahap  pengerjaan  dan  belum  berkoordinasi  dengan  Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Denpasar, maka tindak lanjut Satpol PP Denpasar yaitu penyegelan atau pemberhentian pembangunan sementara.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Jim  Nantaraptra  dari  Anaqu  Agung  pada  tanggal  24  Februari 2022 selaku Kepala Reserse dan Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, ia menilai pasti sulit untuk mengendalikan pelanggaran seperti apa adanya. Tidak sesuai dengan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27. (Wawancara dengan Anak Agung Bagus Jimnantara pada 24 Februari 2022)
Untuk  mengkaji  faktor  penghambat  yang  muncul  dalam  implementasi  kebijakan digunakan teori dari Soerjono Soekanto yaitu bahwa implementasi sebuah kebijakan dipengaruhi oleh  faktor  hukum,  aparatur  penegak  hukum,  sarana  dan  prasarana,  dan  kebudayaan.3  Faktor- faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut: dilihat dari faktor hukum dalam perda sudah tertera secara jelas baik sanksi administrasi pada Pasal 114 dan sanksi pidana pada Pasal 116 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011, namun belum ada implementasi secara nyata yang sudah dilakukan oleh pemerintah baik dalam hal pemberian sanksi mapun pembongkaran. Dilihat dari faktor penegakan hukum dapat dikatakan kinerja kerja dari penegak hukum itu sendiri masih dapat dikatakan belum maksimal karena pelanggaran pembangunan RTH masih saja terjadi dari tahun ketahunnya dan tidak kunjung berkurang. Dilihat dari faktor sarana atau fasilitas pelindung Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar belum memiliki PPNS dan tempat persidangan yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan tidak dapat berjalan secara sempurna sebagaimana semestinya seperti yang telah diatur dalam SOP. Selain itu mekanisme pemberian teguran yang dilakukan  juga  memakan  waktu  terlalu  lama.  Dilihat  dari  faktor  masyarakat  masih  rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat sangat penting dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH.  Masyarakat  perlu  dilibatkan  dalam  perencanaan,  pemanfaatan,  dan  pengendalian  tata
ruang. Dilihat dari faktor kebudayaan tertib, taat, dan teratur masyarakat masih dapat dinyatakan minim karena meskipun mengetahui adanya perda yang mengatur namun para pelanggar tersebut tidak  menggubris  dan  mengindahkan  perda  RTRW  Kota  Denpasar  dan  hanya  akan  menerima (Soekanto, 2004)
Berdasarkan  data  pelanggaran  yang  diterima  dari  Kantor  Pertanahan  dan  Pertanahan, terdapat  18  data  pelanggaran  untuk  tahun  2021.  Data  ini  menunjukkan  bahwa  banyak pembangunan yang terjadi di ruang terbuka hijau dimana Satpol PP harus mengambil tindakan tegas  dalam  pembangunan.  Di  sebelah  kanan  garis  hijau.  Hal  ini  menyebabkan  pelanggaran bangunan milik pribadi di perbatasan hijau.  Oleh karena itu, kita perlu membantu menetapkan sanksi  tegas  bagi  pelanggaran  (penghambat)  dan  remunerasi  (insentif)  bagi  mereka  yang mematuhi  peraturan.  Pelanggaran  tata  ruang  jarang  diperingatkan,  ditegakkan,  atau  dihukum, terutama  untuk  apa  yang  terjadi  di  Denpasar  saat  ini.  Pemerintah  Kota  secara  umum  akan memberikan informasi RTRW, RDTR, dan/atau RTBL secara cuma-cuma, berikut kode wilayah kekuatan konstruksi, termasuk informasi lokasi, kepadatan bangunan, dan ketinggian bangunan, sesuai dengan Bagian 1 Rencana Pembangunan Kota Denpasar 2011. Anda memiliki kewajiban untuk melakukannya. Jika peruntukan situs Anda berubah sebagai akibat dari perubahan RTRW, RDTR,  dan/atau  RTBL,  Anda  perlu  menyesuaikan  fungsi  bangunan  yang  tidak  sesuai  dengan mandat  baru.  Ruang  kota  yang  berjejaring  dan  berkelanjutan  ini  memiliki  pendekatan perencanaan dan pembangunan yang berbeda.
Ketegasan  dalam  menindak  lanjuti  bangunan  yang  berada  di  Ruang  Terbuka  Hijau  sangat diperlukan,  agar  tidak  seperti  bangunan yang  berada  di  areal  jalan  cekomaria.  Bangunan yang berada di areal tersebut sangat melanggar Ruang Terbuka Hijau atau tidak mengimplementasikan Perda Nomor 27 Tahun 2011. Sesuai arahan  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, jika terdapat bangunan yang berupa tempat usaha di areal Ruang Terbuka Hijau, harus ditindaklanjuti sesuai prosedur yang ada. Bangunan yang terdapat di areal jalan cekomaria, yang dimiliki oleh I Putu Aditya  Suhendra  tersebut  sudah  tergolong  harus  ditindak  lanjuti.  Alasan  responden/pemilik bangunan  usaha  yaitu  tidak  memiliki  lahan  lain  untuk  bekerja  atau  mencari  nafkah,  walaupun bangunan  yang  dimiliki  tersebut  sudah  pernah  dilayangkan  surat  peringatan  pertama.  Tetapi pemilik bangunan usaha tidak mengindahkan surat perintah tersebut.
2. Upaya Pemerintah Menegakkan Perda Ruang Terbuka Hijau Di Kota Denpasar
Hal ini terkait dengan pengembangan green development, seiring berkembangnya kota Denpasar dan kotamadya cenderung menggunakan ruang terbuka hijau untuk berbagai keperluan dan fungsi lainnya.  Untuk  generasi  selanjutnya,  Perda  Pemerintah  Kota  Denpasar  Nomor  27  Tahun  2011 terkait dengan pengembangan Tata Ruang Kota Denpasar.
Dengan  tidak  adanya  ketentuan  ini,  walikota  atau  wakilnya  dapat  mengambil  langkah- langkah untuk menanam pohon sesuai dengan aturan yang berlaku atas biaya pemilik pengadilan yang  bersangkutan.  Salah  satu  solusi  untuk  mengurangi  atau  menghilangkan  tekanan  tersebut adalah  dengan menambah  luas  setidaknya  taman  kota  atau  ruang  terbuka  hijau  (RTH). Taman mewakili  keinginan  masyarakat  perkotaan  untuk  berinteraksi  dengan  alam.  Di  lingkungan perkotaan, taman bertindak sebagai fungsi rekreasi antara komunitas perkotaan yang sibuk. Aspek hukum  yang  harus  diperhatikan  dalam  penyediaan  dan  pengelolaan  RTH  adalah  persyaratan teknis  dan  resmi.  Spesifikasi  tersebut  meliputi  format  ruang  hijau  perkotaan,  standar,  dan peruntukan  kawasan.  Kewajiban  penyediaan  ruang  terbuka  hijau  pada  saat  memperoleh  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  berarti  melindungi  ruang  terbuka  hijau  milik  pribadi  dengan mengintegrasikannya  dengan  ruang  terbuka  hijau  umum  atau  ruang  terbuka  hijau  di  Kota Denpasar.  Akuisisi  tersebut  dilakukan  dengan  menerapkan  Faktor  Dasar  Hijau  (KDH)  pada bidang  tanah  milik  pemerintah  dan  swasta  sebagai  bagian  dari  permohonan  Izin  Mendirikan Bangunan  (IMB).  Meningkatkan kualitas  ruang  hijau perkotaan dengan  mengubah  ruang hijau yang ada agar dapat digunakan secara efektif. Melalui penghijauan atap dan dinding hijau, Anda dapat  menggunakan  ruang  yang  ditanam  di  atap  dan  dinding  bangunan  yang  dibangun  di  atas lahan publik. SatpolPP yang memberikan sanksi tegas terhadap bangunan gedung sebagai aparat penegak  hukum,  harus  berani  menjatuhkan  sanksi  berat  berupa  denda  dalam  kasus  ini.  Untuk mengatasi  masalah  lingkungan  di  negara-negara  berkembang,  perlu  untuk  mempromosikan
pembangunan. Tanpa pembangunan, taraf hidup masyarakat akan menurun dan lingkungan akan semakin rusak. Ini tidak berarti bahwa negara berkembang bebas menggunakan
Sumber Daya Alam (SDA) untuk tujuan pembangunan tanpa mempertimbangkan konservasi daya  dukung  lingkungan.  Pembangunan  harus  terus  mengatasi  masalah  lingkungan  yang disebabkan oleh keterbelakangan manusia dan kemiskinan, tetapi tidak merusak atau mencemari lingkungan.
3. Hambatan Dalam Penegakan Perda Ruang Terbuka Hijau Di Kota Denpasar
Kenyataannya, implementasi Perda RTH di kawasan perkotaan tidak sebaik UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tingginya laju pertumbuhan penduduk terutama disebabkan oleh kecenderungan  urbanisasi  dari  pedesaan  ke  perkotaan,  karena  wilayah  perkotaan  Denpasar cenderung menghadapi masalah yang sama. Masalah ini semakin memperumit pengelolaan ruang kota.  Akibatnya,  kuantitas  dan  kualitas  ruang  terbuka  hijau  berkurang  akibat  maraknya pembangunan.  Perencanaan  ruang  merupakan  dasar  untuk  mewujudkan  pemanfaatan  ruang. Realisasi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan kota dapat diprediksi dengan pengelolaan penggunaan lahan. Berdasarkan UU Penataan Ruang
Nomor 26 Tahun 2007, pengaturan pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mencapai ketertiban  tata  ruang.  Penerapan  tata  ruang  dilakukan  untuk  memastikan  pelaksanaan  rencana ruang sejalan dengan rencana pembangunan. Ini ada dalam Pasal 147 Ordonansi Kantor Kabinet. Perencanaan ruang adalah proses penataan ruang dan pemodelan ruang. Termasuk persiapan dan keputusan  perencanaan  ruang.  Penataan  ruang  adalah  penempatan  jaringan  pusat  pembayaran serta prasarana dan sarana yang dapat mendukung kegiatan sosial ekonomi kota dalam konteks fungsional yang sesuai dengan tingkatannya (Purwanto, 2007)
Model  spasial  adalah  sebaran  spasial  dalam  suatu  kawasan  yang  meliputi  peruntukan spasial untuk fungsi hiburan dan peruntukan spasial untuk fungsi pertanian. Hal ini diatur dalam UUPR.  Penataan  ruang  adalah  seperangkat  kegiatan  pemanfaatan  ruang  yang  disusun  secara sistematis  menurut  struktur  dan  pola  ruang  setiap  pemanfaatan  ruang  untuk  mencapai  tujuan rencana ruang dalam jangka waktu tertentu. Struktur dan pola ruangan adalah elemen paling dasar dari perencanaan ruangan. Dalam arti sempit, rule of law diartikan hanya sebagai upaya aparat penegak  hukum  tertentu  untuk  menjamin  agar  rule  of  law  berjalan  sebagaimana  dimaksud. Konsep penuntutan juga dapat dilihat dari sudut pandang audiens, dan dari sudut pandang hukum adalah. Dalam hal ini, arti mencakup arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum juga mencakup nilai keadilan yang diwujudkan dalam bunyi peraturan publik, serta nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun lebih khusus lagi, lembaga penegak hukum hanya tertarik untuk  menegakkan  peraturan  tertulis  formal.  Saat  menerapkan  Perda  dengan  RTH,  Satpol  PP Denpasar  mengidentifikasi  kendala/kesulitan  dalam  menerapkan  Perda  dengan  RTH (Hardjasoemantri, n.d.)
Persoalannya, sudah ada SHM (Surat Hak Milik Tanah) di RTH , sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan RTH tersebut. Satpol PP fokus pada bangunan yang  belum  memiliki  IMB  (Izin  Mendirikan  Bangunan)  untuk  berkoordinasi  dengan  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Casa  Treklim Polsek  Denpasar,  Anak  Agung  Bagus  Jimnantara  Putra  (24  Februari  2022  wawancara  dengan Anak Agung Bugs Jimnantara). Responden juga menyebutkan alasan yang sulit dipahami, seperti tidak  ada  negara  lain  yang  membangun gedung.  Berdasarkan  wawancara  dengan  pemilik Putu Aditya Suhendra di jalan yang indah di Ceko Maria. (Wawancara dengan I Putu Aditya Suhendra pada 26 Februari 2022 pukul ).
Untuk beberapa properti milik pihak lain, bangunan hanya dapat dibangun menggunakan keputusan  Adam  untuk  menggunakan  manajer  properti  di  akhir  Adam,  atau  keputusan  Adam untuk  menggunakan  pemilik  kantor,  Memperoleh  setidaknya  beberapa  properti  dan  properti Termasuk  kantor  hak  istimewa  dan  prosedur untuk menggunakan  Adam  di  sudut,  area,  lokasi, perbatasan  tambal  sulam  Adam.  Bangunan yang  dibangun di  ujung  awak Adam,  atau  di kelas Adam  lain  di  daerah  rentan  dirgantara,  harus  memantau  izin  yang  ditentukan  dalam  Deklarasi Perencanaan Kota. Kawasan permukiman adalah segmen rusak di mana kehidupan berada di luar kawasan lindung, kawasan perkotaan berwarna yang berfungsi seperti kawasan pemukiman dan
berbagi rumah, dan wadah kalender yang mendukung kehidupan dan nutrisi. Berdasarkan bagian ini, sejarah inovasi pembangunan perumahan perumahan dihitung di dalam kawasan perumahan dengan dalih Pasal 7 UU Bangunan Tahun 2002 (UU No. 28/2002).
Setiap firma arsitektur memerlukan tunjangan administratif dan teknis. Salah satu aturan administrasi  untuk  resolusi  kantor  adalah  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB).  Inovasi  kantor Balairung dapat dilakukan setelah kegiatan teknis kantor Balairung disetujui oleh Andika Semesta yang merupakan bagian dari pembangunan IMB. Selain itu, hak istimewa kantor Balairung harus setuju untuk menggunakan beberapa lingkaran yang dikelola oleh bagian Sistem Universal jika terjadi  kasus  pemerintah  kabupaten  /  lokal  yang  sibuk.  Penegakan  peraturan  lokal  tidak  hanya membantu  menasehati  pencuri  habitat  dan  polutan.  Namun,  juga  ditujukan  untuk  mencegah munculnya  perilaku  atau  perilaku  yang  dapat  mengakibatkan  kerusakan  dan/atau  pencemaran habitat.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Hal itu berdasarkan hasil investigasi penegakan hukum dan pembahasan pelanggaran ruang terbuka  hijau  di  Kota  Denpasar.  Eksekusi  pelanggaran  RTH di  Kota  Denpasar  akan  dilakukan oleh  Satpol  PP  Denpasar,  setelah  itu  akan  dikirimkan  satu,  dua  atau  tiga  surat  peringatan seminggu  sekali.  Jika  Pelanggar/pemilik  gedung  mengabaikan  peringatan  tersebut,  Satpol  PP Denpasar akan menyegel gedung tersebut. Dengan tidak adanya aturan ini, walikota atau orang yang ditunjuknya dapat mengambil langkah-langkah untuk melakukan penanaman pohon sesuai dengan aturan yang berlaku atas biaya pemilik pengadilan yang bersangkutan. RTH selalu SHM (Sertifikat  Hak  Milik),  jadi  tidak  seperti  pembangunan  perumahan,  selalu  dilegalkan.  Dalam melaksanakan  Prosedur  tentang  perluasan  RTH,  Satpol  PP  di  Denpasar  menghadapi kendala/kesulitan  dalam  menerapkan  Perrdur  pada  perluasan  RTH.  Sulit  bagi  aparat  penegak hukum untuk menegakkan aturan RTH karena pembatasan tersebut karena bangunan RTH yang sudah memiliki SHM (sertifikat tanah). Satpol PP Denpasar fokus pada bangunan non IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Responden  juga  menyebutkan  alasan  yang  sulit  dipahami,  seperti  tidak  ada  lahan  lain  untuk mendirikan bangunan..
2. Saran
Saran  penulis  untuk  membahas  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah: Kota  Denpasar  telah  bertekad  untuk  menjatuhkan  sanksi  khusus  terkait  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH), yang sesuai dengan hukum yang berlaku untuk penjahat, serta administrasi. Ruang dan penalti. Sanksi, termasuk hukuman, juga dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran tata ruang.  Kita  perlu  mengedukasi  masyarakat  umum  tentang  pentingnya  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH)  dan  mempekerjakan  tenaga  lapangan  untuk  mengawal,  mengembangkan  dan berkolaborasi  dengan  masyarakat  dan  pihak  swasta  dalam  mengelola  Ruang  Terbuka  Hijau. Dengan cara ini, kota semakin memproses inventaris Ruang Hijau (RTH) yang disediakan oleh negara dan berpartisipasi dalam dukungan negara untuk pengembangan dan pemeliharaan Ruang Hijau  (RTH).  Selain  itu,  pemerintah  daerah  harus  dapat  mentaati  semua  peraturan  tata  ruang, khususnya  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH),  ketika  melakukan  kegiatan  terkait  tata  guna  lahan  di Kota Denpasar.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdrurrahman. (1990). Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia . Citra Aditya Bakti. Berge, N. . S. dan J. B. J. . ten. (1993). Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon . Yuridika. Hardjasoemantri, K. (n.d.). Hukum Tata Lingkungan (Edisi VIII) . Gadjah Mada University Press. Hasni. (2008). Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah . Rajawali Pers.
Imansari, N.,  dan P. K. (2015). Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan . Muis, B. . (2010). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Penyediaan Oksigen dan Air . Rona Teknik Pertanian.
Pranata,  Y.  (2013).  Pemerintahan  Daerah  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Izin  Mendirikan Bangunan (IMB), Jurnal Administrasi Publik. Administrasi Publik . Purwanto, E. (2007). Ruang Terbuka Hijau di Perumahan Graha Estetika Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Pemukiman . Soekanto, S. (2004). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Raja Grafindo Persada. Sunggono, B. (2009). Metodologi Penelitian Hukum . PT Raja Grafindo Persada.