Available at: http://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/index

## Strategi Pengembangan Perpustakaan di Indonesia
Dian Widanarta 1* , Grace Wilhelmina Latuheru 2 , Nur Musangadah 2 , Ratna Galih Widayanti 1 , Sukarni 1
1 Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi (P3SMPT), Perpustakaan Nasional RI, Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta Pusat 10430 DKI. Jakarta 2 Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPPUK), Perpustakaan Nasional RI, Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta Pusat 10430 DKI. Jakarta *Corresponding author, e-mail: widanarta23@gmail.com

## Abstract
The National Library of Indonesia has made a revolution in library development, but not all types of libraries in Indonesia have followed suit. Until now, the results of library development both in terms  of  quality  and  quantity  have  not  been  optimal.  This  can  be  seen  in  the  gap  between  the number  of  accredited  and  unaccredited  libraries.  The  purpose  of  this  study  was  determine  the strategy of the National Library of Indonesia in fostering and developing public libraries, special libraries,  school  libraries  and  university  libraries  in  Indonesia.  This  research  method  uses qualitative  research  with  a  descriptive  approach.  Data  collection  techniques  using  interviews, observation,  and  literature  study.  This  study  examines  the  strategy  of  library  development  in Indonesia is presented in the form of a description or narrative. The development function of the National  Library  of  Indonesia  by  the  work  unit  of  the  Public  and  Special  Library  Development Center (PPPUK) and the School and College Library Development Center (P3SMPT) with programs are in accordance with their duties and functions as regulators, motivators, and evaluators. Keywords : Library Development Strategy; Library Type; Library Functions; National Library of Indonesia; PPPUK; P3SMPT
This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia yang jangkauan wilayahnya tersebar dan sulit dijangkau. Indonesia memiliki 16.056 pulau dengan jumlah penduduk mencapai 270,20 juta jiwa menurut data sensus BPS tahun 2020, yang terdiri dari 1.340 suku bangsa  dan  718  bahasa.  Berdasarkan  data  tersebut  di  atas,  potensi  jumlah  perpustakaan  yang  ada  di Indonesia cukup banyak seiring jumlah desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sekolah/madrasah dan perguruan tinggi. Ada beberapa jenis perpustakaan yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor  43  Tahun  2007  Pasal  20  yaitu  perpustakaan  nasional,  perpustakaan  umum,  perpustakaan sekolah/madrasah,  perpustakaan  perguruan  tinggi,  dan  perpustakaan  khusus.  Sesuai  amanah  undang- undang tersebut di atas, perpustakaan nasional berperan sebagai perpustakaan pusat dan pembina dari semua jenis perpustakaan lainnya.
Menurut hasil sensus yang dilakukan perpustakaan nasional tahun 2018, jumlah total perpustakaan secara  nasional  yaitu  sebanyak  164.610  perpustakaan  dan  merupakan  jumlah  perpustakaan  terbanyak nomor 2 di dunia setelah India yang memiliki jumlah perpustakaan 323.605 yang  tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 42.460 perpustakaan umum, 6.552 perpustakaan khusus, 113.541 perpustakaan  sekolah/madrasah  dan  2.057  perpustakaan  perguruan  tinggi.  Namun,  dari  setiap  jenis perpustakaan  masih  banyak  yang  belum  memenuhi  standar  nasional  perpustakaan.  Terhitung  hingga Agustus 2021, perpustakaan yang sudah terakreditasi mencapai 5,12% atau sebanyak 8.430 perpustakaan dengan  rincian  perpustakaan  sekolah  sebanyak  6.764  perpustakaan  (5,95%),  perpustakaan  perguruan tinggi sebanyak 624 perpustakaan (30,3%), perpustakaan umum sebanyak 1.037 perpustakaan (2,44%) dan perpustakaan khusus sebanyak 240 perpustakaan (3,66%) (Big Data Akreditasi, 2021). Artinya masih banyak perpustakaan yang belum memenuhi standar nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun  2007  Pasal  21  diamanahkan  bahwa  salah  satu  tugas  perpustakaan  nasional  adalah  untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan agar perpustakaan yang ada di Indonesia dapat memenuhi standar nasional perpustakaan.
Perpustakaan Nasional RI dalam hal ini bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dalam upaya pengembangan  sumber  daya  perpustakaan  yang  ada  di  seluruh  Indonesia.  Berdasarkan  Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI ada dua unit kerja eselon 2 di bawah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan yang mempunyai  tugas  untuk  melaksanakan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan,  fasilitasi,  pelaksanaan bimbingan  teknis,  supervisi,  dan  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  pembinaan  dan  pengembangan perpustakaan  umum,  khusus,  sekolah/madrasah  dan  perguruan  tinggi.  Unit  kerja  tersebut  yaitu  Pusat Pengembangan  Perpustakaan  Umum  dan  Khusus  (PPPUK)  dan  Pusat  Pengembangan  Perpustakaan Sekolah/ Madrasah dan Perguruan Tinggi (P3SMPT).
Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan perpustakaan antara lain seperti menerbitkan  berbagai  peraturan  dan  perundang-undangan  di  bidang  perpustakaan,  penguatan kelembagaan,  layanan  perpustakaan  yang  sudah  menjangkau  sampai  daerah  terpencil  dan  juga  lomba- lomba perpustakaan. Melalui upaya tersebut diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan meningkatkan kualitas hidupnya. Namun hasil pengembangan perpustakaan sampai saat ini belum dapat mengembangkan semua jenis perpustakaan secara optimal baik dari sisi peningkatan kualitas dan  kuantitas  perpustakaan  yang  ditunjukan  bahwa  terdapat  kesenjangan  antara  jumlah  perpustakaan yang sudah terakreditasi atau memenuhi standar nasional perpustakaan dan yang belum terakreditasi atau belum memenuhi standar nasional perpustakaan
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengambil objek penelitian tentang strategi pengembangan  perpustakaan  di  Indonesia  oleh  Perpustakaan  Nasional  RI  melalui  unit  kerja  pelaksana PPPUK  dan  P3SMPT.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  strategi  pengembangan perpustakaan umum, khusus, sekolah/ madrasah, dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI. Kemudian berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan perpustakaan umum, khusus, sekolah/madrasah dan perguruan tinggi oleh  Perpustakaan  Nasional  melalui  unit  kerja  pelaksana  PPPUK  dan  P3SMPT.  Dengan  terlaksananya penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan evaluasi terhadap strategi  pengembangan perpustakaan di Indonesia.

## Metode
Penelitian dilakukan di PPPUK dan P3SMPT, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus utama penelitian ini mengkaji mengenai strategi pengembangan semua jenis perpustakaan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang disajikan dalam bentuk deskripsi atau narasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi literatur. Wawancara untuk mendeskripsikan data yang penulis peroleh secara langsung, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci  tentang  bagaimana strategi pengembangan  perpustakaan yang dilakukan. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala PPPUK dan Kepala P3SMPT. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu studi literatur dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan  bahan  publikasi  lainnya.  Kemudian  untuk  teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. Analisis data dilakukan melalui tiga alur yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Perpustakaan Nasional merupakan perpustakaan pusat yang menyelenggarakan fungsi pembinaan, rujukan, deposit, penelitian, pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan. Kemudian fungsi perpustakaan nasional yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan semua jenis perpustakaan tersebut diberikan kepada dua unit kerja eselon dua yaitu PPPUK dan P3SMPT berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional.  Kedua  unit  kerja  tersebut  mempunyai  tugas  melaksanakan  perumusan  dan  pelaksanaan kebijakan,  fasilitasi,  pelaksanaan  bimbingan  teknis,  supervisi,  dan  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan.
Seperti yang dijelaskan pada latar belakang penelitian ini, bahwa masih terdapat kesenjangan antara jumlah perpustakaan yang sudah terakreditasi atau memenuhi standar nasional perpustakaan dan yang belum  terakreditasi  atau  belum  memenuhi  standar  nasional  perpustakaan.  Maka  PPPUK  dan  P3SMPT selaku unit kerja yang mempunyai tugas pembinaan, bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan
pengembangan perpustakaan agar perpustakaan yang ada di Indonesia bisa memenuhi standar nasional perpustakaan  dan  tenaga  perpustakaan  maupun  stakeholder  juga  termotivasi  untuk  mengembangkan perpustakaannya. Oleh karena itu sebagai solusi dari permasalahan tersebut diatas maka perlu dilakukan kebijakan-kebijakan strategis dan pelaksanaan program-program kegiatan pembinaan dan pengembangan perpustakaan berdasarkan kebijakan tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah kebijakan-kebijakan strategis dan pelaksanaan program- program kegiatan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Indonesia oleh Perpustakaan Nasional yang dilaksanakan oleh unit kerja pelaksana PPPUK dan P3SMPT.

## A. Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus
Berdasarkan  amanah  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2007  tentang  Perpustakaan  Pasal  18 menyebutkan  bahwa  setiap  perpustakaan  dikelola  sesuai  dengan  standar  nasional  perpustakaan. Selain itu amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada bagian ketiga Pasal 12 Ayat (2) huruf q dijelaskan bahwa urusan pemerintah di bidang perpustakaan pada semua  jenjang  pemerintahan  di  Indonesia  menjadi  urusan  wajib  non  dasar.  Sejalan  dengan  itu Perpustakaan Nasional RI di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah menetapkan kebijakan untuk memperkuat perpustakaan umum mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan  sampai  ke  tingkat  kelurahan/desa.  Unsur  pelaksana  yang  bertugas  melakukan pengembangan  dan  pembinaan  perpustakaan  umum  dan  khusus  yaitu  Pusat  Pengembangan Perpustakaan  Umum  dan  Khusus  (PPPUK).  Mengacu  pada  misi  Perpustakaan  Nasional  yang disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024, pada agenda  ke-4  yaitu  revolusi  mental  dan  pembangunan  kebudayaan,  maka  Pusat  Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus merumuskan misi: “Terwujudnya perpustakaan umum dan khusus yang sesuai dengan Standar  Nasional Perpustakaan dan Berbasis Inklusi Sosial untuk memperkuat budaya  literasi”,  melalui:  1)  Tersedianya  kebijakan  pembinaan  dan  pengembangan  perpustakaan umum  dan  khusus;  2)  Pembinaan  dan  pengembangan  perpustakaan  umum  dan  khusus;  3) Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Arah kebijakan dan strategi Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Tahun 2020- 2024  memuat  langkah-langkah  berupa  program  indikatif  untuk  memecahkan  permasalahan.  Arah kebijakan dan strategi pengembangan perpustakaan umum dan khusus adalah sebagai berikut:
1. Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Literasi untuk Kesejahteraan, yaitu melalui: a. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yang merupakan program pemberdayaan masyarakat  untuk  memanfaatkan  potensi  perpustakaan.  Arah  kebijakan  pembangunan perpustakaan  untuk  mendukung  program  transformasi  berbasis  inklusi  sosial  adalah:  1) Pemerataan  layanan  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial;  2)  Peningkatan  akses  literasi informasi  terapan  dan  inklusif;  3)  Pendampingan  masyarakat  untuk  literasi  informasi;  4) peningkatan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  jejaring  perpustakaan  dengan  berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
b. Pembangunan dan Modernisasi Fasilitas Layanan Perpustakaan. Dalam RPJMN Perpustakaan Nasional RI telah ditetapkan bahwa dalam rangka memperkuat perpustakaan umum mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai ke tingkat kelurahan/desa maka dilakukan program  bantuan  pengembangan  perpustakaan  melalui  pemberian  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  Fisik  Bidang  Pendidikan  Sub  Bidang  Perpustakaan,  adalah  dana  yang  dialokasikan dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  kepada  daerah  tertentu  dengan tujuan  untuk  membantu  mendanai  kegiatan  pengembangan  layanan  perpustakaan  daerah yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional  demi  terwujudnya pelayanan perpustakaan yang optimal dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dasar, yang mendukung program pelayanan publik.
2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perpustakaan, hal ini dapat direalisasikan dengan melaksanakan initiative  strategic sesuai  dengan  misi  lembaga  yang  telah  ditetapkan,  sebagai berikut:
a. Mewujudkan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan, melalui:
1) Meningkatkan jumlah ketersediaan dan pemerataan perpustakaan umum dan khusus di seluruh wilayah Indonesia.
2) Melaksanakan  pembinaan  dan  pengembangan  perpustakaan  sesuai  standar  nasional perpustakaan.
3) Penilaian  penyelenggaraan  dan  pengelolaan  perpustakaan  sesuai  dengan  SNP  melalui lomba perpustakaan umum.
b. Melaksanakan  pengembangan  dan  pembinaan  tenaga  perpustakaan  umum  dan  khusus, melalui:
1) Membangun ekosistem pengembangan dan pembinaan tenaga perpustakaan umum dan khusus melalui kerjasama dengan stakeholder di bidang perpustakaan.
2) Meningkatkan  jumlah  dan  sebaran  tenaga  perpustakaan  yang  memiliki  kompetensi, melalui pemerataan bantuan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang  didalamnya  ada  bimtek  strategi  pengembangan  perpustakaan  dan  teknologi informasi dan komputer serta pelibatan tenaga perpustakaan dalam forum perpustakaan umum dan khusus.
Berikut ini merupakan program-program kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan dalam upaya melaksanakan amanah undang-undang sesuai arah kebijakan dan strategi tersebut di atas.
1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perpustakaan
Beberapa  kebijakan  yang  sudah  dibuat  yaitu  pedoman  penyelenggaraan  perpustakaan umum,  pedoman  penyelenggaraan  perpustakaan  khusus,  petunjuk  teknis  pengelolaan  dana dekonsentrasi bidang perpustakaan, petunjuk teknis dan operasional dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan sub bidang perpustakaan, pedoman POCADI, pedoman lomba perpustakaan umum terbaik tingkat (desa/kelurahan), pedoman transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, panduan tim sinergi provinsi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan panduan kegiatan monitoring/pendampingan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
PPPUK  juga  sedang  melakukan  kegiatan  Penyusunan  Grand  Design  Pengembangan Perpustakaan  Khusus.  Tujuan  dari  penyusunan  Grand  Design  Pengembangan  Perpustakaan Khusus ini yaitu: a) memberikan arah kebijakan pelaksanaan dan pengembangan perpustakaan khusus  secara  bertahap  dan  berkelanjutan;  b)  memberikan  pedoman  penyusunan  Roadmap pembinaan  dan  pengembangan  perpustakaan  per-5  (lima)  tahunan;  c)  memberikan  pedoman bagi  Perpustakaan  Nasional,  Pemerintah  Daerah,    Lembaga  Pemerintah  dan  swasta  dalam merencanakan  pembinaan  pengembangan  perpustakaan  secara  terukur,  konsistensi, terintegrasi,  melembaga  dan  berkelanjutan.  Penyusunan  Grand  Design  pengembangan perpustakaan ini diberikan untuk semua jenis perpustakaan khusus, seperti instansi pemerintah, rumah sakit, lapas, rumah ibadah dan perpustakaan swasta.
2. Sinkronisasi dan Harmonisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Perpustakaan Sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan  Daerah  Tahun  2021,  DAK  Fisik  Sub  Bidang  Perpustakaan  Daerah  meliputi:    a) pembangunan  gedung  fasilitas  layanan  perpustakaan  umum;  b)  rehabilitasi  gedung  fasilitas layanan  perpustakaan  umum;  c)  pengadaan  perabot  dan  TIK  fasilitas  layanan  perpustakaan umum; d) pengembangan bahan perpustakaan. Kriteria umum penerima DAK Fisik Sub Bidang Perpustakaan  Daerah  meliputi:  kelembagaan  perangkat  daerah  provinsi  dan  perangkat kabupaten/kota  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  perpustakaan  harus berbentuk dinas. Penetapan kriteria ini juga sebagai upaya motivasi kepada pemerintah daerah agar perpustakaan di daerahnya bisa diselenggarakan dalam bentuk dinas.
3. Pemberian Bantuan Stimulan Pengembangan Perpustakaan Pemberian  Bantuan  ini  terdiri  dari  Bantuan  Perpustakaan  Daerah  3T,  Bantuan  Perpustakaan Daerah  Transmigrasi,  Bantuan  Mobil  Perpustakaan  Keliling  (MPK),  Bantuan  Perpustakaan Komunitas,  Bantuan  Pojok  Baca  Digital  (POCADI),  Bantuan  Perpustakaan  Lembaga Pemasyarakatan,  Bantuan  Perpustakaan  Rumah  Sakit,  dan  Bantuan  Perpustakaan  Instansi Pemerintah.
4. Fasilitasi Forum Perpustakaan Umum dan dan Forum Perpustakaan Khusus Forum Perpustakaan Umum dan Forum Perpustakaan Khusus merupakan suatu wadah bagi perpustakaan  umum  dan  khusus  untuk  saling  berbagi  informasi  dan  pengalaman,  Forum Perpustakaan umum dan khusus didirikan sebagai salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan Perpustakaan Nasional kepada Perpustakaan umum dan khusus  di Indonesia.
5. Pemberian apresiasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan umum dan khusus Sebagai  bentuk  pembinaan  dan  penghargaan,  setiap  tahunnya  Perpustakaan  Nasional  RI mengadakan  lomba  perpustakaan  umum  terbaik,  peserta  dari  34  Provinsi  kemudian  dibagi
menjadi 3 klaster akan berlomba di tingkat nasional. Selain lomba, Perpustakaan Nasional juga memberikan  apresiasi  kepada  pemerintah  daerah  yang  memiliki  komitmen  tinggi  terhadap pengembangan perpustakaan di daerahnya.
Pada  program  transformasi  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial  juga  ada  pemberian penghargaan yang diberikan sebagai apresiasi pencapaian program kepada tim sinergi provinsi, dinas  perpustakaan  kabupaten  dan  perpustakaan  desa  mitra  program  terbaik  di  penghujung siklus tahunan program, pada acara malam penghargaan Pertemuan Pembelajaran Sebaya atau Peer Learning Meeting Nasional. Penghargaan ini dimaksudkan sebagai pengakuan ( recognition ), penguatan dan apresiasi terhadap prestasi yang telah diukir oleh mitra program berprestasi dan untuk memotivasi seluruh mitra yang belum berkesempatan mendapatkan penghargaan.
6. Pendataan Perpustakaan Pendataan Perpustakaan ini merupakan pelaksanaan amanah Undang – undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada Pasal 15 Ayat 3 huruf e telah mengamanatkan bahwa Pembentukan perpustakaan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar diberitahukan  keberadaannya  kepada  Perpustakaan  Nasional  RI.  Pendataan  dilakukan  agar Perpustakaan  Nasional  memiliki  data  profil  perpustakaan  umum  dan  khusus  yang  ada  di Indonesia.  Aplikasi  Pendataan  Berbasis  Wilayah  yang  dimiliki  oleh  Perpustakaan  Nasional  RI bertujuan untuk mengetahui sebaran semua jenis perpustakaan di Indonesia. Aplikasi Pendataan Berbasis  Wilayah  ini  menggunakan  Nomor  Pokok  Perpustakaan  (NPP)  sebagai  data  kunci. Dengan adanya aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah ini diharapkan bisa menjadi acuan  Perpustakaan  Nasional  dalam  menentukan  kebijakan  pengembangan  perpustakaan  di Indonesia.
7. Konsultasi pengembangan perpustakaan Kegiatan pembinaan juga dilakukan melalui konsultasi baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui virtual meeting (zoom).
8. Perjanjian kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga Perjanjian  kerjasama  dengan  Kementerian/  Lembaga  dalam  upaya  percepatan pengembangan perpustakaan umum dan khusus.
9. Survei kegiatan pengembangan perpustakaan Survei dilakukan pada semua jenis program kegiatan. Informasi yang digali melalui survei ini antara lain tentang penyampaian informasi terkait semua jenis program kegiatan, kecepatan respon  dan  sikap  dalam  pemberian  layanan  dan  masukan  serta  saran  dari  penerima  layanan untuk perbaikan pelayanan atau pembinaan PPPUK kedepannya.
10. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tujuan umum dari program ini yaitu terciptanya masyarakat sejahtera melalui Transformasi Perpustakaan  Berbasis  Inklusi  Sosial.  Secara  khusus  tujuan  dari  program  ini  adalah:  1) meningkatkan  kualitas  layanan  perpustakaan;  2)  meningkatkan  penggunaan  layanan  oleh masyarakat  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat;  3)  membangun  komitmen  &  dukungan stakeholder  untuk  transformasi  perpustakaan  yang  berkelanjutan.  Strategi  yang  diterapkan untuk mentransformasi perpustakaan yaitu: meningkatkan kualitas layanan informasi, baik dari koleksi  bahan  pustaka,  komputer,  dan  juga  internet  di  perpustakaan;  memfasilitasi  kegiatan- kegiatan  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  hidupnya; melakukan advokasi kepada pimpinan daerah, stakeholder terkait, dan juga sektor swasta untuk mendapatkan  dukungan  kebijakan  dan  anggaran  untuk  keberlanjutan  transformasi perpustakaan. Tahapan implementasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial meliputi:  seleksi  mitra  program,  sosialisasi  program,  pelatihan  pelatih  ahli  atau  fasilitator, penyediaan  sarana  informasi,  bimbingan  teknis  SPP  dan  TIK,  pendampingan/ mentoring, pertemuan pemangku kepentingan ( stakeholder meeting ), pertemuan pembelajaran sebaya ( peer learning meeting ), dan monitoring dan evaluasi.
11.  Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Laporan Kinerja Instansi  Pemerintah  (LKIP)  merupakan aktivitas analisis, penilaian yang sistematik, serta evaluasi pencapaian kinerja untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi  pemerintah.  LKIP  PPPUK  disusun  sebagai  alat  untuk  mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja PPPUK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu 1 (satu) tahun. LKIP ini menjabarkan ketercapaian target kinerja PPPUK yang telah disepakati dalam  perjanjian  kinerja  antara  kepala  PPPUK  dengan  Deputi  Bidang  Pengembangan  Sumber Daya Perpustakaan.

## B. Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi
Perpustakaan  sebagai  lembaga  yang  menyediakan  sumber  informasi  harus  ada  di  setiap  lini kehidupan masyarakat terutama di lingkup pendidikan seperti di sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.  Mengingat  pentingnya  perpustakaan  sekolah/  madrasah  dan  perguruan  tinggi  maka penyelenggaraan perpustakaan harus dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang telah ditetapkan Perpustakaan Nasional RI. Perpustakaan Nasional RI sebagai perpustakaan pembina semua jenis perpustakaan melalui P3SMPT melakukan berbagai strategi dalam upaya pengembangan perpustakaan sekolah/ madrasah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Maka dengan mengacu pada misi Perpustakaan Nasional RI disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan  Nasional  dalam  RPJMN  Tahun  2020-2024,  yaitu  agenda  ke-4  revolusi  mental  dan pembangunan kebudayaan. P3SMPT menentukan arah kebijakan dan strategi P3SMPT yang memuat langkah-langkah  berupa program indikatif untuk permasalahan yang penting dan  mendesak untuk segera  dilaksanakan,  serta  memiliki  dampak  yang  besar  terhadap  pencapaian  sasaran  strategis pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah dan  perguruan tinggi. Oleh karena itu, fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan perpustakaan melalui pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi dalam rangka menghadapi dan persaingan global yang inovatif dan kreatif. Penjelasan masing-masing arah kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut ini:
1. Meningkatan  jumlah  ketersediaan  perpustakaan  sekolah/madrasah  dan  perguruan  tinggi  di seluruh wilayah Indonesia. Langkah operasional yang dilakukan adalah:
a. fasilitasi pendirian perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia;
b. stimulan untuk penguatan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia.
2. Melaksanakan  pembinaan  dan  pengembangan  perpustakaan  sekolah/madrasah  dan  perguruan tinggi sesuai standar nasional perpustakaan Langkah operasional yang dilakukan adalah:
a. menyempurnakan  Pedoman  Penyelenggaraan  Perpustakaan  Sekolah/Madrasah  dan Perguruan Tinggi;
b. menyempurnakan Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi;
c. pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan perpustakaan sekolah/madrasah Kemudian berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal  18  menyebutkan  bahwa  setiap  perpustakaan  dikelola  sesuai  dengan  standar  nasional perpustakaan, Pasal 23 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap sekolah/madrasah  menyelenggarakan perpustakaan  yang  memenuhi  standar  nasional  perpustakaan  dengan  memperhatikan  standar nasional pendidikan, dan Pasal 24 Ayat (1) setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Maka  P3SMPT  menyelenggarakan  kebijakan  dan  program  pembinaan  dan  pengembangan perpustakaan  mengacu  standar  nasional  perpustakaan  yang  telah  diterbitkan  oleh  Perpustakaan Nasional  RI,  dalam  rangka  pelaksanaan  arah  kebijakan  dan  strategi  tersebut  diatas  yaitu meningkatkan  jumlah  ketersediaan  perpustakaan  sekolah/madrasah  dan  perguruan  tinggi  yang sesuai standar nasional perpustakaan. Berikut ini merupakan operasionalisasi kebijakan dan program kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  secara  berkelanjutan  sebagai  wujud  dari  pelaksanaan  amanah undang-undang.
1. Penyusunan  kebijakan  teknis  di  bidang  pengembangan  dan  pembinaan  perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan perguruan tinggi
a. Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah Buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah ini memuat uraian tentang organisasi perpustakaan,  sumber  daya  manusia,  koleksi,  sarana  dan  prasarana,  serta  cara  bagaimana mendayagunakan  perpustakaan  sekolah  untuk  mendukung  proses  belajar  mengajar. Penyusunan  Pedoman  Penyelenggaraan  Perpustakaan  Sekolah  ini  dimaksudkan  untuk memberikan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan, pembinaan, dan pemberdayaan perpustakaan sekolah. Pedoman ini juga dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan perpustakaan sekolah sesuai dengan kaidah yang berlaku.
b. Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi
Perpustakaan  perguruan  tinggi  merupakan  bagian  integral  dari  perguruan  tinggi  dalam melaksanakan kegiatan Tri  Dharma Perguruan Tinggi,  sebagai pusat sumber  belajar untuk mendukung  tercapainya  tujuan  pendidikan.  Agar  perpustakaan  perguruan  tinggi  dapat melayani masyarakat civitas akademika dengan sebaik-baiknya. Maka harus dikelola secara profesional  menurut  sistem  dan  ketentuan  umum  yang  berlaku,  meliputi  pengembangan, pembinaan, dan pemberdayaan perpustakaan. Penyusunan buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi ini, dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan, baik bagi perpustakaan perguruan tinggi negeri, maupun perpustakaan perguruan tinggi swasta.
c. Pedoman Tata Ruang Perpustakaan Sekolah/Madrasah Buku  pedoman  ini  mencoba  memberikan  ide  inovatif  dalam  penataan  ruang  dengan  biaya yang relatif tidak banyak, sesuai dengan kemampuan sekolah.
d. NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Dalam rangka memberikan layanan kepada civitas sekolah, perpustakaan sekolah/madrasah diharapkan memberikan pelayanan sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK). Penyusunan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah ini mengacu pada aturan yang terdapat dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  Pasal  16  yang mengamanatkan  bahwa perlunya pemerintah  pusat menetapkan norma, standar,  prosedur dan  kriteria  sebagai  bagian  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  2007  tentang  Perpustakaan  dan  Standar  Nasional  Perpustakaan (SNP)  Perpustakaan  Sekolah/Madrasah.  Tujuan  penyusunan  NSPK  Penyelenggaraan Perpustakaan  Sekolah/Madrasah  adalah:  (1)  sebagai  acuan  untuk  mempermudah  proses pengolahan, pelayanan, dan pemeliharaan, sehingga temu kembali koleksi dapat terlaksana dengan  cepat,  tepat,  dan  efisien;  (2)  sebagai  acuan  dalam  koordinasi  dan  sinergitas pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  perpustakaan  antar  lembaga/instansi  terkait;  dan  (3) sebagai acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi program perpustakaan.
e. NSPK Perpustakaan Perguruan Tinggi
Penyusunan  NSPK  Perpustakaan  Perguruan  Tinggi  ini  didasarkan  pada  amanah  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  terutama  Pasal  16  yang mengamanatkan  bahwa perlunya pemerintah  pusat menetapkan norma, standar,  prosedur dan  kriteria  sebagai  bagian  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Penyusunan NSPK  ini  bertujuan  untuk:  (1)  menyediakan  sarana  bagi  pemerintah  dan/atau  instansi pembina, baik pusat maupun daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia; (2) menyeragamkan  dan/atau menyinergikan  tata  cara  penyelenggaraan  dan  pengelolaan  perpustakaan  di  lingkungan perguruan  tinggi;  dan  (3)  menjadi  pedoman/acuan  dalam  melaksanakan  penyelenggaraan dan  pengelolaan  perpustakaan  perguruan  tinggi,  sebagai  upaya  meningkatkan  kualitas pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi.
f. Pedoman Lomba SLTA Tingkat Nasional Perpustakaan  Nasional  RI  menyelenggarakan  lomba  perpustakaan  SLTA,  Madrasah  Aliyah, dan SMK negeri dan swasta. Agar pelaksanaan lomba baik di tingkat pusat maupun di daerah berjalan lancar sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan dan tercapainya keseragaman dalam  pelaksanaan  lomba,  maka  Perpustakaan  Nasional  RI  menerbitkan  Pedoman  Lomba Perpustakaan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
2. Pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  pengembangan  dan  pembinaan  perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan perguruan tinggi a. Pertama  adalah  pengembangan  melalui  bantuan  buku  siap  layan  untuk  dihibahkan  ke perpustakaan pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya.
b. Kedua  adalah  pengembangan  melalui  bantuan  buku  siap  layan  untuk  dihibahkan  kepada perpustakaan perguruan tinggi negeri dan swasta.
c. Ketiga  adalah  konsultasi online atau onsite pembinaan  dan  pengembangan  Perpustakaan Sekolah  /  Madrasah  dan  Perguruan  Tinggi.  Untuk  tingkat  Instansi  yang  bisa  mendaftar konsultasi online ini adalah SD / MI / sederajat, SMP / MTs / sederajat, SMA / SMK / MA / sederajat, dan semua jenis perguruan tinggi.
d. Keempat  adalah  kegiatan  fasilitasi  dan  perjanjian  kerja  sama  dengan  berbagai  perguruan tinggi  di  Indonesia.  Maksud  diadakan  perjanjian  perjanjian  kerja  sama  ini  adalah  sebagai acuan  bagi  para  pihak  dalam  meningkatkan  program  pembinaan  dan  pengembangan perpustakaan serta pendataan perpustakaan.
e. Kelima  adalah  pendataan  perpustakaan  sekolah/madrasah  dan  perguruan  tinggi  berbasis wilayah di seluruh Indonesia sebagai salah satu kegiatan dalam melaksanakan tugas di bidang pengembangan  dan  pembinaan  perpustakaan  sekolah/  madrasah  dan  perguruan  tinggi. Pendataan perpustakaan dilakukan melalui pemberian Nomor Pokok Perpustakaan kepada perpustakaan yang telah melaporkan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional RI. Pendataan perpustakaan  berbasis  wilayah  ini  diharapkan  bisa  menjadi  acuan  Perpustakaan  Nasional dalam menentukan kebijakan pengembangan perpustakaan di Indonesia.
3. Pelaksanaan  bimbingan  teknis  dan  supervisi  di  bidang  pengembangan  dan  pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan perguruan tinggi
a. Pertama adalah pembinaan melalui fasilitasi webinar forum perpustakaan sekolah/madrasah seluruh  Indonesia.  Pada  tahun-tahun  sebelumnya,  kegiatan  forum  perpustakaan  sekolah dilaksanakan  secara onsite .  Namun  pada  masa  pandemik  ini,  kegiatan  forum  sekolah dilaksanakan secara online.
b. Kedua  adalah  pembinaan  melalui  fasilitasi  webinar  forum  perpustakaan  perguruan  tinggi seluruh Indonesia. Pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan forum perpustakaan perguruan tinggi  dilaksanakan  secara  onsite.  Pada  masa  pandemik  ini,  kegiatan  forum  perpustakaan perguruan tinggi dilaksanakan secara online .
4. Pemberian apresiasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan perguruan tinggi Program/kegiatan ini berupa lomba perpustakaan sekolah terbaik tingkat SLTA/Madrasah Tingkat Atas (SMA, Madrasah Aliyah, dan SMK negeri dan swasta) yang diikuti oleh perpustakaan dari masing-masing Provinsi.
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
a. Laporan  pertanggungjawaban  setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan.  Pembuatan  laporan  ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh P3SMPT.  Laporan  ini  juga  merupakan  wujud  pertanggungjawaban  kepada  Kepala Perpustakaan  Nasional  RI  dan  kepada  pihak-pihak  yang  terkait  serta  diharapkan  dapat menjadi dasar bagi penentuan kebijakan.
b. Survei  kepuasan  masyarakat.  P3SMPT  menyelenggarakan  kegiatan  survei  kepuasan masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan, untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara  pelayanan  publik  dan  untuk  mengetahui  kinerja  penyelenggara  pelayanan yang telah dilaksanakan secara periodik.
c. Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKIP)  merupakan  aktivitas  analisis,  penilaian  yang sistematik,  serta  evaluasi  pencapaian  kinerja  untuk  tujuan  peningkatan  kinerja  dan akuntabilitas  instansi  pemerintah.  LKIP  P3SMPT  disusun  sebagai  alat  untuk mempertanggungjawabkan  akuntabilitas  kinerja  P3SMPT  dalam  menjalankan  tugas  pokok dan  fungsinya  selama  kurun  waktu  1  (satu)  tahun.  LKIP  ini  menjabarkan  target  kinerja P3SMPT yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja antara kepala P3SMPT dengan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.

## C. Program/Kegiatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sesuai dengan tugas dan fungsi PPPUK dan P3SMPT yang ada di Peraturan Perpustakaan Nasional RI  Nomor 4 Tahun  2020  tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja Perpustakaan Nasional, berikut  adalah pengelompokan program/kegiatan yang sudah atau sedang berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi.
Tabel 2. Pengelompokan Program/Kegiatan Sesuai Tugas Dan Fungsi
No Tugas dan Fungsi Program/Kegiatan PPPUK Program/Kegiatan P3SMPT 1 Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pembinaan perpustakaan - Pedoman penyelenggaraan perpustakaan umum - Pedoman penyelenggaraan - Pedoman penyelenggaraan perpustakaan Sekolah - Pedoman penyelenggaraan
No Tugas dan Fungsi Program/Kegiatan PPPUK Program/Kegiatan P3SMPT perpustakaan khusus - Grand design pengembangan perpustakaan khusus - Petunjuk teknis pengelolaan dana dekonsentrasi bidang perpustakaan - Pedoman POCADI - Pedoman transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial - Panduan tim sinergi provinsi - Pedoman lomba perpustakaan umum terbaik (desa/kelurahan) - Panduan kegiatan monitoring/pendampingan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Perpustakaan Perguruan Tinggi - Pedoman tata ruang perpustakaan sekolah/madrasah - Penyusunan NSPK perpustakaan sekolah/ madrasah
- Penyusunan NSPK perpustakaan perguruan tinggi
- Pedoman lomba SLTA tingkat nasional 2 Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pembinaan perpustakaan - Sinkronisasi dan harmonisasi DAK fisik sub bidang perpustakaan - Bantuan perpustakaan daerah 3T - Bantuan perpustakaan daerah transmigrasi - Bantuan mobil perpustakaan keliling (MPK) - Bantuan perpustakaan komunitas - Bantuan pojok baca digital - Bantuan perpustakaan lembaga pemasyarakatan - Bantuan perpustakaan rumah sakit - Bantuan perpustakaan instansi pemerintah - Pendataan perpustakaan - Bantuan perpustakaan pesantren dan lembaga pendidikan lain - Bantuan perpustakaan perguruan tinggi
- Konsultasi online atau onsite pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi - Perjanjian fasilitasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi
- Pendataan perpustakaan 3 Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pembinaan perpustakaan - Bimtek SPP dan TIK - Forum perpustakaan umum - Forum perpustakaan khusus - Fasilitasi webinar forum perpustakaan sekolah - Fasilitasi webinar forum perpustakaan perguruan tinggi 4 Pemberian apresiasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan - Lomba perpustakaan terbaik tingkat desa/kelurahan - Pemberian apresiasi pada pemerintah daerah yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan perpustakaan. - Apresiasi kepada tim sinergi provinsi, dinas perpustakaan kabupaten dan perpustakaan desa mitra program terbaik atas pencapaian program Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial - Lomba perpustakaan sekolah menengah atas
5 Pelaksanaan Pengembangan Transformasi dan Inovasi perpustakaan umum dan perpustakaan khusus - Seleksi mitra program - Sosialisasi program
- Pelatihan pelatih ahli/ fasilitator
- Penyediaan sarana informasi
- Bimbingan teknis - Pendampingan/ mentoring - Pertemuan pemangku kepentingan (stakeholder meeting) - Pertemuan pembelajaran sebaya (peer learning meeting) - Monitoring dan evaluasi program P3SMPT tidak mempunyai tugas dan fungsi ini.
6 Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan - Laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan - penyusunan LKIP - Laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan - Survey kepuasan masyarakat
No Tugas dan Fungsi Program/Kegiatan PPPUK Program/Kegiatan P3SMPT tentang pelayanan P3SMPT - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Seperti yang sudah ditampilkan dalam tabel bahwa Perpustakaan Nasional khususnya PPPUK dan P3SMPT sudah melakukan berbagai program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan sesuai dengan arah dan strategi seperti yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024.  Dalam  pelaksanaan  program-program  PPPUK  dan  P3SMPT  menjalankan  fungsi  sesuai dengan Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan  Nasional.  Fungsi-fungsi  sesuai  dengan  peraturan  tersebut  secara  garis  besar  bisa diringkas menjadi 3 fungsi utama yaitu fungsi regulator, evaluator, dan motivator. Berikut ini adalah alur pengembangan perpustakaan di Indonesia khususnya yang sudah dilakukan oleh unit pelaksana PPPUK dan P3SMPT.

## Gambar 1.  Konstruk Strategi Pengembangan Perpustakaan

## Simpulan dan Saran
Perpustakaan Nasional RI sebagai perpustakaan pembina semua jenis perpustakaan di Indonesia, melalui PPPUK dan P3SMPT telah melakukan berbagai program dan kegiatan dalam pengembangan dan pembinaan  semua  jenis  perpustakaan.  Dari  hasil  pembahasan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  PPPUK  dan P3SMPT  melaksanakan  program/kegiatan  sudah  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya.  Sebagai  fungsi regulator hal yang dilakukan adalah penyusunan panduan dan pedoman, petunjuk teknis, NSPK, dan Grand Design Perpustakaan. Sebagai fungsi evaluator yang hal dilakukan yaitu survei dan pelaporan. Kemudian sebagai  fungsi  motivator  hal  yang  dilakukan  adalah  pemberian  bantuan  stimulan,  konsultasi,  lomba perpustakaan, forum perpustakaan, bimbingan teknis, kerja sama, dan rapat koordinasi. Program/kegiatan yang  dilaksanakan  merupakan  wujud  dari  strategi  PPPUK  dan  P3SMPT  dalam  rangka  mengembangkan perpustakaan  sesuai  dengan  standar  nasional  perpustakaan.  Untuk  dapat  lebih  meningkatkan  proses percepatan  pengembangan  dan  pembinaan  semua  jenis  perpustakaan  di  Indonesia.  Maka  penulis memberikan  saran  perlu  diadakannya  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  ada  tidaknya  elemen  penilaian perpustakaan  pada  salah  satu  butir  penilaian  kinerja  pimpinan  instansi  terkait  untuk  mendukung pengembangan perpustakaan. Kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan indikator penilaian  perpustakaan  pada  setiap  penilaian  kinerja  pimpinan  instansi  perpustakaan  di  wilayahnya. Kemudian  perlu  ditambahkan  indikator  penilaian  perpustakaan  yang  memenuhi  standar  nasional
Regulator PPPUK & P3SMPT Panduan dan Pedoman Petunjuk Teknis NSPK Grand Design Perpustakaan Bantuan Stimulan Konsultasi Lomba Perpustakaan Forum Perpustakaan Bimbingan Teknis Kerja sama Motivator Terwujudnya Perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan Evaluator Survey Pelaporan
perpustakaan untuk penilaian reformasi birokrasi, sehingga setiap instansi agar melakukan pengembangan di perpustakaannya masing-masing.

## Daftar Pustaka
Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2021).  Data Bahasa di Indonesia. https://petabahasa.kemdikbud.go.id/databahasa.php. Diakses pada 2 Agustus 2021.
Badan Pusat Statistik. (2010). Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2020). Hasil Sensus Penduduk 2020.
https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html. Diakses pada 2 Agustus 2021.
Indonesia. (2020). Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional.
Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Moleong, Lexy. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nusantari, Anita (2012). Strategi Pengembangan Perpustakaan. Prestasi Pustaka, Surabaya. P3SMPT. (2020). Rencana Strategis 2020 – 2024 Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah Dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Perpusnas RI.
P3SMPT.  (2020).  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKIP)  Pusat  Pengembangan  Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Perpusnas RI.
PPPUK.  (2020).  Laporan Kinerja Instansi  Pemerintah  (LKIP) Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus. Jakarta: Perpusnas RI.
PPPUK. (2020). Rencana Strategis 2020 – 2024 Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus. Jakarta: Perpusnas RI.
Quinn. (2000). Strategi pemasaran. Jakarta: Universitas Indonesia. Ruslan, Rosady. (2008). Manajemen Public Relations & Media. Jakarta : Raja Grafindo Sri Wulansari. (2021). Panduan Umum Literasi untuk Kesejahteraan melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Jakarta: Perpustakaan Nasional Sutarno NS. (2006). Perpustakaan dan Masyarakat. Jakarta: Sagung Seto.