## IMPLEMENTASI APLIKASI MANAJEMEN DALAM MENDUKUNG PATROLI LAUT

## IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT APPLICATION TO SUPPORT MARITIME PATROLS
Adhang Noegroho Adhi 1 dan Tulus Santoso 2
1 Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI email: adhangadhi1@gmail.com
2 Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI email: mrtulussantoso@gmail.com.

## Abstrak
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki fungsi pengawasan, termasuk pengawasan di wilayah perairan dan/sungai, atau disebut dengan pengawasan laut. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan laut tersebut, DJBC melakukan patroli laut. Seluruh rangkaian kegiatan patroli laut yang terdiri dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran patroli laut diadministrasikan dan didokumentasikan. Seiring dengan perkembangan  teknologi  saat  ini,  pengadministrasian  kegiatan  patroli  laut  yang  semula  dilakukan  secara manual,  saat  ini  telah  dimodernisasi  dengan  menggunakan  Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut.  Penggunaan Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut,  atau  yang  disebut  dengan Customs-Excise  Information  System  and Automation (CEISA) ini telah diterapkan secara penuh kepada seluruh satuan kerja yang memiliki proses bisnis pengawasan laut mulai tanggal 30 Juni 2019 melalui KEP-107/BC/2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Aplikasi Manajemen Patroli Laut dalam mendukung kegiatan patroli laut DJBC,  serta  menganalisis  hambatan-hambatan  yang  terjadi  sekaligus  upaya  mengatasi  hambatan  tersebut. Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Peneliti  menguraikan  kinerja  implementasi kebijakan berdasarkan 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edwards III. Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  faktor  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi saling berkaitan dan memberikan pengaruh pada implementasi Aplikasi Manajemen Patroli Laut. Berdasarkan hambatan yang dianalisis dengan fishbone , diketahui bahwa hambatan pada implementasi kebijakan ini paling banyak  terkait  dengan  kekurangan  pada  indikator  sumber  daya  berupa  Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut tersebut sendiri serta telah dilakukan upaya dalam rangka mengatasi hambatan tersebut.
Kata Kunci: Aplikasi Manajemen; Implementasi Kebijakan; Patroli Laut

## Abstract
Directorate General of Customs (DJBC) has a supervisory function including supervision in water and/or river  areas,  also  referred  to  as  maritime  surveillance.  To  carry  out these  maritime surveillance  activities, DJBC conducts maritime patrols. The whole series of maritime patrol activities consists of the preparation, implementation, and termination stages of marine patrols. All stages are administered and documented. Along with current technological developments, the administration of maritime patrol activities, which was originally done  manually,  has  now  been  modernized  using  the  maritime  patrols  Management  Application.  With  this application, all maritime patrol administration activities are ensured to be more effective and efficient. The use of the maritime patrols Management Application has been mandated for all work units that have maritime
Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
surveillance business processes starting on June 30 th , 2019 through KEP-107/BC/2019. The purpose of the study was to analyze  the  implementation policy  of  using the  maritime  patrols Management  Application in supporting DJBC maritime patrols activities, analyze the obstacles that occur, as well as efforts to overcome these obstacles. The research method used descriptive qualitative research. The researchers described the policy  implementation  performances  based  on  4  (four)  variables  that  influence  policy  implementation according to Edwards III, communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Based on the obstacles analyzed by the fishbone diagram, it is known that the obstacles in implementing this policy are mostly related to the lack of facility resource variables, such as the maritime patrols Management Application itself. Efforts have been made to overcome these obstacles.
Keywords: Management Application; Policy implementation; Maritime patrols

## PENDAHULUAN
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai (DJBC)  merupakan  instansi  kepabeanan  dan cukai  di  Indonesia  yang  memiliki  peranan penting  bagi  negara  dalam  menjalankan fungsinya. Fungsi utama DJBC adalah Revenue Collector,  Community  Protector,  Trade Facilitator dan Industrial Assistance .
Dalam  menjalankan  fungsi  tersebut,
DJBC melakukan kegiatan pengawasan dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai serta demi terpenuhinya hak-hak  negara,  dalam  hal  ini  adalah penerimaan  negara.  Kegiatan  pengawasan tersebut  dilakukan  oleh  DJBC  di  Daerah Pabean  Indonesia.  Daerah  pabean  menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun  2006  tentang  Kepabeanan  (UU Kepabeanan).
Tugas  pengawasan  di  laut  ini  adalah untuk  memastikan  kepatuhan  stakeholder dalam  mematuhi  kewajiban  kepabeanan  atas kegiatan  pengeluaran  dan  pemasukan  barang serta sarana pengangkut dari dalam atau ke luar
daerah  Pabean  Indonesia  yang  dilakukan melalui  perairan.  Pada  Pasal  2  Peraturan Menteri  Keuangan  nomor  179/PMK.04/2019 tentang  Patroli  Laut  Direktorat  Jenderal  Bea dan  Cukai,  disebutkan  bahwa  dalam  rangka penindakan  di  bidang  kepabeanan  dan  cukai, untuk  menjamin  hak  negara  dan  dipatuhinya ketentuan di bidang kepabeanan dan/ atau cukai di  wilayah  perairan,  Pejabat  Bea  dan  Cukai melaksanakan  pengawasan  terhadap  sarana pengangkut  di  laut  dan/  atau  sungai, pengawasan  tersebut  dilakukan  melalui kegiatan patroli laut.
Secara umum, kegiatan patroli laut yang dilakukan  oleh  DJBC  dapat  terbagi  menjadi beberapa  tahap,  meliputi  tahap  persiapan, pelaksanaan,  dan  pengakhiran  patroli  laut. Selain  itu  juga  dilakukan  monitoring  dan evaluasi  atas  kegiatan  patroli  laut  yang  telah dilaksanakan.
Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan pada  patroli  laut  dilakukan  secara  manual menggunakan dokumen fisik, paper based , dan memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  dalam
Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
penyelesaiannya,  mulai  dari  penyusunan konsep,  pendistribusian  sampai  dengan pengadministrasian dokumen. Dengan melihat perkembangan  teknologi  yang  ada  saat  ini, DJBC  melakukan  berupaya  mewujudkan pengawasan  laut  yang  lebih  modern  dengan mengubah  seluruh  kegiatan  administrasi menjadi  digital  based  melalui  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut  yang  dapat  diakses melalui  portal Customs-Excise  Information System and Automation (CEISA) DJBC. Adanya Aplikasi Manajemen Patroli Laut ini  mempercepat  penyelesaian  kegiatan administrasi patroli laut,
dapat mengintegrasikan data selama kegiatan patroli laut,  serta  dapat  mendokumentasikan  seluruh tahapan  kegiatan  patroli  laut.  Salah  satu perubahan riil yang dirasakan yaitu waktu yang diperlukan  untuk  membuat  konsep  Surat Perintah  lebih  cepat  dikarenakan  tidak  perlu lagi distribusi naskah dinas secara manual.
Sejak  30  Juni  2019,  telah  diterapkan secara  penuh  kepada  seluruh  satuan  kerja (satker) yang memiliki tugas patroli laut untuk menggunakan  Aplikasi  Manajemen  Patroli Laut dalam proses pengadministrasian kegiatan patroli  laut  melalui  Keputusan  Direktur Jenderal  Bea  dan  Cukai  nomor  KEP- 107/BC/2019 tentang Penerapan secara Penuh Aplikasi Manajemen Patroli Laut di
Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penerapan  secara  penuh    tersebut  dilakukan pada  Kantor  Pusat,  Kantor  Wilayah,  Kantor Pelayanan  Utama,  dan  Kantor  Pelayanan  dan Pengawasan  di  lingkungan  DJBC  yang melaksanakan  proses  bisnis  patroli  laut  serta pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai. Dengan  adanya  Aplikasi  Manajemen  Patroli Laut,  maka  seluruh  kegiatan  patroli  laut  yang dilakukan  oleh  satuan  kerja  DJBC  dapat terdokumentasi, terstandardisasi, dan terintegrasi dengan baik melalui 1 (satu) sistem aplikasi.
Studi  implementasi  kebijakan  terhadap kebijakan-kebijakan berbasis sistem  informasi telah  dilakukan  di  banyak  ranah.  Namu penelitian  penelitian  terdahulu  masih  lebih banyak  mengkaji  implementasi  kebijakan sistem informasi dalam akuntabilitas (Sahoming  et  al.,  2019;  Yulinda,  2018),  tata kelola keuangan (Alifah et al., 2022; Ariska et al.,  2019;  Nasution  &  Nurwani,  2021;  Satrio, 2020),  tata  kelola  kepegawaian  (Asyik  et  al., 2021; Hartati, 2020; Para et al., 2020; Raharjo &  Salomo,  2019;  Setyawan  &  Prabawati, 2021),  dan  Pelayanan  Publik  (B,  2020; Dayantri,  2022;  Subroto  et  al.,  2021).  Masih sedikit  penelitian  yang  membahas  ranah pengawasan.  Salah  satu  peneltiain  yang membahas  pengawasan  adalah  peneltian  yang

## Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
dilakukan  Murti  &  Vikaliana  (2021)  dan Ramdhanu  et  al  (2016).  Mereka  melakukan penelitian  terhadap  kegiatan  pengawasan  dan pelayanan  di  bidang  kepabeanan  dan  cukai. Berbeda dengan penelitian tersebut, panelitian ini  membahas  implementasi  kebijakan  sistem informasi khususnya dalam konteks pengawasan  dan  penegakan  hukum  melalui patrol laut.
Aplikasi  Manajamen  Patroli  Laut diharapkan  dapat  mewujudkan  terbangunnya “sistem” berupa aplikasi digital sebagai bentuk standarisasi  dan  modernisasi  Patroli  Laut  Bea dan  Cukai.  Dengan  adanya  aplikasi  ini  juga diharapkan  dapat  menyediakan database pengawasan laut secara nasional sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan evaluasi Patroli  Laut.  Terakhir,  Aplikasi  Manajemen Patroli  Laut  memungkinkan  terlaksananya Patroli  Laut  Bea  Cukai  yang  efektif,  efisien, akuntabel dan profesional.
Monitoring  dan  evaluasi  pemanfaatan Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut  telah dilaksanakan sejak penerapan aplikasi.
Berdasarkan  hasil  monitoring  dan  evaluasi tersebut,  diketahui  bahwa  masih  terdapat
kegiatan administrasi
yang tidak
direkam/dilakukan  pada  Aplikasi,  sehingga database menjadi  tidak  lengkap.  Berdasarkan
dari Surat Perintah yang seharusnya
diterbitkan,  persentase  kepatuhan  penerbitan Surat  Perintah  pada  Aplikasi  Manajemen patroli  Laut  pada  Q1,  Q2, Q3, dan  Q4  Tahun 2021  secara  berturut-turut  adalah  90%,  78%, 75%,  dan  82%.  Berdasarkan  persentase kepatuhan  tersebut,  misalkan  pada  Q4  2021, sebanyak  28%  Surat  Perintah  tidak  direkam pada  Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut sehingga  database  patroli  laut  menjadi  tidak lengkap.  Hal  tersebut  dimungkinkan  terjadi karena  masih  ada  beberapa  faktor  yang memengaruhi  kegiatan  administrasi  pada Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut  tidak  dapat berjalan 100%.
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis  secara  kualitatif  mengenai bagaimana implementasi Aplikasi Manajemen Patroli  Laut  dalam  mendukung  kegiatan administrasi  patroli  laut  yang  dilakukan  oleh DJBC  serta  mengidentifikasi  hambatan  yang menjadi  akar  masalah  pada  saat  implementasi Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut,  sekaligus mengidentifikasi  solusi  atas  hambatan  yang terjadi tersebut.

## KAJIAN LITERATUR Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan adalah tindakan- tindakan  yang  dilakukan  dengan  melibatkan berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur  serta teknik,  secara  bekerja  sama  menjalankan

## Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
kebijakan yang telah dibuat agar tercapai tujuan yang  telah  ditetapkan  melalui  kebijakan. Menurut  Wibawa  et  al.  (dalam  Tahir,  2014), implementasi  kebijakan  bertujuan  agar  arah tujuan  kebijakan  publik  dapat  direalisasikan. Proses  implementasi  kebijakan  merupakan tahapan  yang  kompleks,  bukan  hanya dikarenakan  ada  banyaknya  aktor  atau  unit organisasi  yang  terlibat,  namun  juga dikarenakan  proses  implementasi  tersebut dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  yang kompleks.
Menurut Edwards III (1980), implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  4 (empat)  kriteria  yang  saling  berhubungan  dan memengaruhi satu sama lain, yaitu komunikasi, sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi (Anggara, 2014).
Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edwards III Sumber : Anggara, 2014
Penelitian ini menguraikan implementasi Aplikasi Manajemen Patroli Laut
menggunakan  metode  Gerge  C.  Edwards  III dikarenakan  model  implementasi  kebijakan menurut  George  C.  Edwards  III  mampu menyederhanakan  fenomena-fenomena  yang kompleks  pada  implementasi  kebijakan menjadi suatu model yang tidak rumit, nnamun dapat  menjelaskan  keterkaitan  atau  hubungan diantara unsur-unsur implementasi kebijakan.

## Fishbone Diagram
Diagram  sebab-akibat  disebut  juga dengan diagram tulang ikan, fishbone diagram dan  juga  diagram  Ishikawa.  Diagram  ini merupakan salah satu dari 7 (tujuh) alat kualitas dasar.  Diagram  tulang  ikan  mengidentifikasi banyak  kemungkinan  penyebab  dari  suatu masalah  (Tague,  2005).  Dengan  diagram fishbone ini setiap kemungkinan penyebab dari suatu  masalah  tersebut  dapat  dikelompokkan menjadi  beberapa  kategori.  Penggunaan diagram fishbone ini adalah untuk mengidentifikasi  dan  meroganisasikan  akar penyebab  dari  suatu  permasalahan,  kemudian dari hal tersebut selanjutnya dapat dirumuskan alternatif  solusi  untuk  penyelesaian  masalah. Tahapan  yang  dilakukan  dalam  membuat diagram fishbone antara  lain  adalah  1) identifikasi  masalah,  2)  identifikasi  faktor- faktor  utama  masalah,  3)  identifikasi

## Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
kemungkinan penyebab dari setiap faktor, dan 4) analisa hasil diagram.

## Aplikasi Manajemen Patroli Laut
Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan oleh  DJBC  untuk  mewujudkan  modernisasi manajemen pengawasan laut. Sebelum adanya Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut,  kegiatan administrasi  patroli  laut  dilakukan  secara sektoral dan sebagian kegiatannya dilaksanakan  secara  manual  (belum  ada otomasi). Dengan adanya Aplikasi Manajemen Patroli  Laut  kegiatan  pengajuan  dokumen sebelum pelaksanaan patroli laut secara digital dilakukan melalui Aplikasi tanpa memerlukan dokumen yang disetujui secara manual. Tujuan dari pembangunan Aplikasi Manajamen Patroli Laut ini diantaranya adalah        1) terbangunnya sistem  Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut, sebagai  bentuk  standarisasi  dan  modernisasi Patroli  Laut  Bea  dan  Cukai,  2)  tersedianya database pengawasan  laut  secara  nasional sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan evaluasi  Patroli Laut, dan  3) terlaksananya  Patroli  Laut  Bea  Cukai  yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif. Penelitian
ini  ditujukan  untuk  menjelaskan  tentang implementasi Aplikasi Manajemen Patroli Laut dalam mendukung kegiatan administrasi patroli laut yang dilakukan oleh DJBC berdasarkan 4 (empat) kriteria yang memengaruhi implementasi  kebijakan  menurut  Edwards  III (komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan struktur birokrasi), hambatan yang ditemui oleh pegguna  Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut melalui  diagram fishbone, serta  upaya  yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.
Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara langsung,  yaitu  dengan  wawancara  dan pengamatan  langsung  semi  terstruktur.  Data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi.
Wawancara mendalam dilakukan kepada informan  kunci  yang  telah  ditentukan  dengan menggunakan purposive  sampling. Informan pada  penelitian  ini  berjumlah  6  (enam)  orang terdiri  dari  2  (dua)  Pejabat  Eselon  III  dan    4 (empat) Pelaksana pada lingkungan DJBC yang menguasai  dan  terlibat  langsung  dengan penerapan  Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut. Pada wawancara, informan menjawab pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti  berdasarkan  pada  4  (empat)  kriteria yang  memengaruhi  implementasi  kebijakan menurut Edwards III.

## Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
Data  primer  selanjutnya  diperoleh peneliti dengan  melakukan kegiatan observasi dengan  melihat  secara  langsung  dan  ikut terlibat dalam kegiatan administrasi patroli laut yang  dilakukan  oleh  pegawai  Subdirektorat Patroli  Laut,  guna  memperoleh  gambaran implementasi  serta  adanya  hambatan  yang ditemui dalam penerapan Aplikasi Manajemen Patroli  Laut  tersebut.  Adapun  data  sekunder yang  digunakan  oleh  peneliti  berasal  dari dokumen,  naskah  dinas,  maupun  peraturan yang  terkait  dengan  implementasi  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut,  seperti  Keputusan Direktur Jenderal, Buku Pedoman Penggunaan Aplikasi,  Laporan  Pelaksanaan  Bimbingan Teknis dan Asistensi, dan sebagainya.
Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif
yaitu dilakukan melaui tahapan 1) pengumpulan  data,  2)  reduksi  data,  3) penyajian  data  dan  4)  penarikan  kesimpulan.
Reduksi data merupakan tahapan pada analisis data  yang  diperlukan  untuk  menghilangkan data yang  tidak diperlukan oleh peneliti. Data dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian penelitian.  Dengan  demikian,  data  yang  telah direduksi merupakan data yang diperlukan dan sesuai yang akan memberikan gambaran lebih jelas  untuk  tahapan  analisis  data  selanjutnya. Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan agar  semakin  mudah  untuk  dipahami  dan
membantu  dalam  menjawab  pertanyaan penelitian.  Pada  penelitian  ini,  data  disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel, gambar dan fishbone .  Tahap  terakhir  pada  analisis  data adalah penarikan kesimpulan, yaitu berdasarkan  hasil  dari  tahap  analisis  data sebelumnya,  dirumuskan  kesimpulan  yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.
Pengujian kredibilitas data pada penelitian  ini  dilakukan  dengan  triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Pada triangulasi sumber, dilakukan pengecekan data yang telah diperoleh  melalui  beberapa  sumber.  Adapun triangulasi teknik diperoleh dengan melakukan pengecekan  data  kepada  sumber  yang  sama dengan teknik pengambilan data yang berbeda, yakni  data  yang  diperoleh  dari  wawancara dicek  dengan  data  dari  observasi  serta dokumentasi.

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data primer dan sekunder, diperoleh informasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana
Aplikasi Manajemen
Patroli Laut diimplementasikan  dalam  rangka  mendukung kegiatan  patroli  laut  dari  sisi  administratif. Informasi yang diperoleh menjelaskan variabel komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan struktur  birokrasi  sebagaimana  dikemukakan oleh George C. Edwards III.

## Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
Implementasi  Aplikasi  Manajemen  Patroli Laut
Komunikasi
Hasil  wawancara  dengan  informan menunjukkan  bahwa  kebijakan  penggunaan Aplikasi Manajemen Patroli Laut sudah pernah disosialisasikan  kepada  pegawai  pengguna aplikasi  diantaranya  melalui Training  on Training (ToT) pada tanggal 30 Oktober s.d. 01 November  2019,  bimbingan  teknis  pada tanggal 4 s.d. 5 April 2019, serta asistensi yang dilakukan kepada pelaksana kebijakan dengan waktu tentatif pada masing-masing unit vertikal DJBC.
Berdasarkan
pendapat informan, pelaksanaan  sosialisasi  kebijakan  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut  belum  dilaksanakan secara  rutin  dan  akan  dilaksanakan  kembali apabila  terdapat  perubahan  peraturan  yang mengatur  pelaksanaan  Patroli  Laut  yang menyebabkan adanya perubahan pada Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut.  Adapun  sosialisasi pada  internal  unit  kerja  yang  mengoperasikan Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut  diserahkan pada PIC di unit kerja tersebut sendiri.
Terkait pemahaman pelaksana kebijakan atas  dasar  hukum  pemanfaatan  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut,  diketahui  bahwa pelaksana  kebijakan  telah  mengetahui  dasar hukum  kebijakan  yang  memuat  kewajiban
penggunaan Aplikasi Manajemen Patroli Laut, yaitu  Keputusan  Direktur  Jenderal  Bea  dan Cukai  Nomor  KEP-107/BC/2019  tentang Penerapan Secara Penuh  Aplikasi Manajeman Patroli Laut di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditetapkan tanggal 24 Mei 2019  dan  mulai  berlaku  pada  tanggal  30  Juni 2019.
Begitu pula dengan pemahaman
pelaksana kebijakan terhadap tujuan penggunaan Aplikasi Manajemen Patroli Laut, berdasarkan hasil wawancara terhadap informan,  diketahui  bahwasannya  pelaksana kebijakan  Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut (CEISA  Patroli  Laut)  ini  secara  umum mengetahui  tujuan  dan  fungsi  kebijakan tersebut. Tujuan serta fungsi kebijakan Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut  menurut  informan diantaranya  adalah  1)  revitalisasi  pengawasan laut, 2)  agar  administrasi  proses  bisnis patroli laut dapat dilakukan digitalisasi, standardisasi, dan integrasi, 3) tersedia database pengawasan laut  secara  nasional,  dan  4)  memudahkan monitoring dan evaluasi pengawasan laut.
Dalam mengoperasikan Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut,  terdapat  petunjuk teknis/panduan  dalam  menggunakan  aplikasi berupa  Petunjuk  Operasional  dan  Alur Pengoperasian
Aplikasi
yang telah
disampaikan  kepada  seluruh  satuan  kerja/unit

## Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
vertikal DJBC yang menjalankan proses bisnis Patroli  Laut  melalui  Nota  Dinas  Direktur
Penindakan dan
Penyidikan nomor ND-1477/BC.10/2020  tanggal  31  Desember 2020. Dengan adanya petunjuk tersebut, maka informasi mengenai penggunaan aplikasi dapat diperoleh  oleh  pelaksana  kebijakan  sewaktu- waktu.
Selain itu, untuk mendapatkan informasi terkait  kebijakan  sewaktu-waktu,  dibentuk saluran  komunikasi  khusus  yang  dapat digunakan untuk memperoleh informasi terkait Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut.  Saluran komunikasi  khusus  dilakukan  melalui  media komunikasi
Whatsapp Group , yang
beranggotakan PIC dari Direktorat Penindakan dan  Penyidikan,  satuan  kerja,  dan  tim  dari Direktorat  Informasi  dan  Kepabeanan  Cukai (Dit,  IKC)  selaku  pengembang  aplikasi. Melalui  grup  tersebut,  dilakukan sharing informasi, sarana penyampaian kendala.

## Sumber Daya
Berdasarkan  hasil  wawancara,  diketahui bahwa jumlah pegawai yang bertugas menjadi operator Aplikasi Manajamen Patroli Laut pada masing-masing  kantor  adalah  berbeda,  sesuai dengan  kebutuhan  masing-masing  kantor. Menurut  informan,  jumlah  pelaksana  yang bertugas sebagai operator Aplikasi Manajemen Patroli  Laut  yang  saat  ini  pada  tiap  kantor
adalah sudah cukup. Apabila terdapat operator yang  menjalankan  tugas  di  luar  kantor,  maka pelaksana  yang  bertugas  sebagai  operator lainnya yang akan menggantikan.
Terkait  pemahaman  pegawai  yang bertugas sebagai operator Aplikasi Manajemen Patroli  Laut,  informan  menyampaikan  bahwa pegawai  yang  bertugas  sebagai  operator Aplikasi Manajemen Patroli Laut saat ini sudah memahami  bagaimana  cara  penggunaan aplikasi.  Peningkatan  pemahaman  dilakukan oleh  operator  melalui  panduan  Petunjuk Operasional  dan  Alur  Pengoperasian  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut, coaching  internal , dan juga melalui Whatsapp Group PIC.
Dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaksana/pegawai dalam menggunakan Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut,  masing- masing  unit  kerja  telah  melakukan  kegiatan yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut.  Adapun kegiatan  yang  dilakukan  diantaranya  berupa internalisasi, knowledge sharing antar pegawai, dan  asistensi.  Terkait  penggunaan  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut  ini,  belum  ada pelatihan  teknis  yang  diselenggarakan  oleh Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan.
Terkait  dengan  indikator  anggaran  pada sumber  daya,  menurut  informan  terdapat anggaran yang digunakan dalam implementasi

## Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
Aplikasi Manajemen Patroli Laut ini. Anggaran pada Kantor Pusat DJBC yang digunakan untuk pengembangan  sistem  Aplikasi  Manajemen Patroli  Laut  serta  untuk  kegiatan  sosialisasi maupun  pelatihan  yang  dilaksanakan  secara offline.
Fasilitas  pada  implementasi  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut  ini  adalah  aplikasi tersebut  sendiri.  Aplikasi  Manajamen  Patroli Laut seharusnya memuat seluruh tahapan pada proses  bisnis  patrol  laut.  Menurut  informan, seluruh tahapan kegiatan patroli laut mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran serta  kegiatan-kegiatan  di  dalamnya  sudah dimuat  dalam  Aplikasi  Manajemen  Patroli Laut.
Informan  menilai  bahwa  seluruh  menu dapat  berfungsi  dengan  baik,  namun  masih terjadi error pada  sistem  atau  error  pada aplikasi. Apabila ada 1 (satu) tahapan/prosedur pada aplikasi yang tidak dapat dilakukan maka akan  berdampak  pada  tahapan  lainnya,  yakni tahapan  lainnya juga tidak dapat diselesaikan. Kendala  lainnya  dalam  penggunaan  aplikasi adalah  masih  adanya error pada  aplikasi  dan jaringan server yang  menyebabkan  proses administrasi  melalui  Aplikasi  Manajemen Patroli  Laut  terhambat  dan  mempengaruhi tahapan administrasi selanjutnya. Serta kendala pada  jaringan  internet,  terlebih  pada  saat
pengisian  administrasi  yang  harus  dilakukan oleh  petugas  saat  berada  di  atas  kapal (melaksanakan  patroli  laut).  Berdasarkan pendapat  informan,  masih  terdapat  kesulitan yang  dirasakan  oleh  pengguna  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut,  meskipun  pada pembangunannya sudah memperhatikan efektifitas dan efisiensi serta proses bisnis pada peraturan.  Kesulitan  tersebut  diantaranya adalah  keharusan  menggunakan  VPN  khusus sehingga  hal  tersebut  tidak  memudahkan  para operator  untuk  mengakses  Aplikasi  di  mana saja  dan  tidak  mudah  diakses  menggunakan smartphone .
Peneliti  merangkum  pendapat  informan terkait  kekurangan  pada  Aplikasi  Manajemen Patroli Laut, yaitu 1) Kendala jaringan terutama saat satgas berada di  atas kapal patroli dan di tengah  laut,  2)  memerlukan  akses  VPN untuk dapat  menggunakan  Aplikasi,  3)  Masih terdapat  menu/pilihan  yang  belum  tersedia  di aplikasi,  4)  tampilan  aplikasi  kurang user friendly ,  interaktif,  dan  modern,  5)  Aplikasi masih  sering  error,  6)  Aplikasi  belum  bisa menggunakan  Digital  Signature  (DS).  Terkait kekurangan  tersebut,  Direktorat  Penindakan dan  Penyidikan  bersama  Direktorat  Informasi Kepabeanan  dan  Cukai  terus  melakukan pengembangan  Aplikasi  Manajemen  Patroli Laut.

## Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290

## Disposisi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan,  diketahui  bahwa  pegawai  DJBC mendukung adanya kebijakan Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut  karena  manfaat  yang diperoleh  dengan  adanya  aplikasi,  bersikap profesional  dengan  menjalankan  perintah pimpinan  level  manajerial  yang  membuat kebijakan, serta berupaya melaksanakan proses bisnis Aplikasi Manajemen Patroli Laut sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  DJBC  juga mendukung  penggunaan  Aplikasi  Manajemen Patroli  Laut  karena  aplikasi  ini  merupakan salah satu wujud dari reformasi kepabeanan dan cukai era modern ini.
Terkait  dengan  upaya  perbaikan  yang
dilakukan, Direktorat Penindakan dan
Penyidikan serta satuan kerja melakukan upaya dalam  rangka  perbaikan  Aplikasi  Manajemen Patroli  Laut  sesuai  dengan  kapasitas  masing- masing. Satuan kerja memberikan usulan saran perbaikan aplikasi kepada Direktorat Penindakan  dan  Penyidikan.  Selanjutnya Direktorat Penindakan dan Penyidikan menindaklanjutinya dengan melakukan
pembahasan secara internal dan menyampaikan usulan  pengembangan  dan  perbaikan  kepada
Direktorat IKC.
Kegiatan  pengawasan  atas  kepatuhan pegawai dalam menjalankan Aplikasi
Manajemen  Patroli  yang  dilakukan  oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan dilakukan  berdasarkan  hasil  monitoring  dan evaluasi  yang  dibuat  oleh  Direktorat Penindakan  dan  Penyidikan.  Direktorat Penindakan dan Penyidikan secara berkala tiap triwulan menyusun evaluasi dengan membandingkan
rekapitulasi laporan pelaksanaan  patroli  laut  dengan  data  yang direkam  pada  Aplikasi  Manajamen  Patroli Laut,  yang  selanjutnya  disampaikan  kepada seluruh  satuan  kerja  sebagai  evaluasi.  Selain itu, evaluasi secara internal  juga dilaksanakan sehingga seluruh tahapan/proses pada Aplikasi Manajemen Patroli Laut dapat diselesaikan.

## Struktur Birokrasi
Dalam pendekatan top-down, implementasi  kebijakan  penggunaan  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut  ini  dilakukan  secara terpusat  dan  dimulai  dari  aktor  yang  ada  di tingkat pusat, yaitu pada Direktorat Penindakan dan  Penyidikan,  kemudian  dilaksanakan  oleh unit vertikal. Penggunaan Aplikasi Manajemen Patroli  Laut  dimandatorikan  kepada  seluruh unit  vertikal  di  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai yang memiliki tusi melakukan kegiatan patroli laut.
Adapun  pembagian  tugas/ role pada Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut  ini  adalah, Direktorat Penindakan dan Penyidikan bertugas
Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
sebagai  penanggung  jawab  dan developer , dalam  hal  ini  Direktorat  Penindakan  dan Penyidikan  dapat  melakukan  monitoring  atas seluruh pelaksanaan administrasi yang dilakukan  oleh  satuan  kerja.  Satuan  kerja memiliki role sebagai pengguna.
Terkait dengan peran masing-masing unit kerja  pada  implementasi  Apikasi  Manajemen Patroli Laut ini, diperoleh informasi bahwa, 1)
Direktorat Penindakan dan Penyidikan berperan sebagai penanggung jawab implementasi  kebijakan  Aplikasi  Manajemen Patroli Laut, melakukan bimbingan teknis dan asistensi  kepada  satuan  kerja  dan  melakukan perbaikan  serta  pengembangan  Aplikasi bersama dengan Direktorat IKC dan 2) Satuan kerja  berperan  sebagai end  user yang menggunakan  Aplikasi  Manajemen  Patroli Laut  dalam  kegiatan  administrasi  kegiatan patroli laut.
Salah  satu  karakteristik  yang  dapat mendorong  kinerja  struktur  birokrasi  adalah adanya Standard Operating Procedure (SOP).
Berdasarkan  jawaban  informan,  diketahui bahwa  belum  terdapat  SOP  yang  mengatur terkait  pelaksanaan  maupun  penggunaan Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut.  Namun terdapat  SOP  dari  proses  bisnis  pelaksanaan patroli  laut  yang  di  dalamnya  menggunakan Aplikasi Manajemen Patroli Laut.

## Hambatan
Hambatan yang ditemui selama pelaksanaan implementasi Aplikasi
Manajemen  Patroli  Laut  akan  memengaruhi keberhasilan  dari  implementasi  kebijakan tersebut  sendiri.  Informan  menyampaikan kendala  terkait  fasiilitas  pada  kebijakan  ini, yakni Aplikasi Manajemen Patroli Laut sendiri Berikut kutipan wawancaranya :
“Penggunaan Aplikasi Manajemen
Patroli  Laut  terkadang  mengalami  kendala jaringan  terutama  ketika  satuan  tugas  sedang malaksanakan patroli laut”
“Kendala jaringan terutama ketika satgas Patla  berada  di  tengah  laut  masih  menjadi kendala  utama  dalam  pelaksanaan  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut,  namun  hal  tersebut bisa  diatasi  karena  pada  saat  Kapal  Patroli sandar  kewajiban  administrasi  pada  Aplikasi Manajemen Patroli Laut dapat dilakukan.”
“Yang  masih  perlu  ditingkatkan  yaitu terkait  kepatuhan  dari  pengguna  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut,  perbaikan  terutama terkait  jaringan  dan  pengembangan  sesuai dengan peraturan probis Patla terupdate.”
“Tantangan terbesar dalam pengembangan aplikasi manajemen patroli laut adalah  karena  aplikasi  ini  merupakan  aplikasi yang prosesnya saling terhubung maka apabila ada  salah  satu  proses  yang  harus  diubah menyebabkan  perubahan  fungsi  pada  menu lainnya  dan  menyebabkan  waktu  yang  lama untuk  penyesuaian.  Selain  itu  aplikasi  yang harus  di-maintenance  oleh  Direktorat  IKC selaku  developer  sangat  banyak  mengingat sistem  dan  aplikasi  yang  diakomodir  Dit  IKC mencakup seluruh DJBC sehingga
menyebabkan  keterlambatan  dalam  mencapai target dalam pengembangan Aplikasi” (Wawancara Bapak AK, 2 Februari 2022)

## Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
Informan  lainnya  menambahkan  terkait kesulitan dalam mengakses Aplikasi Manajemen Patroli Laut, sebagaimana
disampaikan bahwa :
“Kesulitan  yang  saat  ini  kami  rasakan yaitu  saat  akan  mengakses  aplikasi  CEISA Patroli  Laut  diharuskan  menggunakan  VPN khusus  (Big-IP)  sehingga  hal  tersebut  tidak memudahkan  para  operator  untuk  mengakses aplikasi  dimana saja dan tidak mudah  diakses menggunakan smartphone.” (Wawancara Bapak S, 31 Januari 2022)
Kekurangan  lainnya  yang  menjadi
hambatan pada implementasi Aplikasi
Manajemen Patroli Laut adalah :
“Penerapan  secara  penuh  Aplikasi Manajemen  Ceisa  Patla  berlaku  mulai  bulan Juni  2019,  kemudian  penerapan  selanjutnya terhadap  naskah  dinas  pada  Kementerian Keuangan  yaitu  NADIN,  sehubungan  dengan permberlakuan  2  (dua)  aplikasi  tersebut diperlukan penyelarasan, agar tidak hanya data persuratan  ter-record  dengan  meningkatkan efisiensi  dan  efektifitas  dalam  pekerjaan” (Wawancara Ibu ES, 31 Januari 2022)
Disposisi berkaitan dengan sikap pelaksana  implementasi  kebijakan.  Disposisi pada implementasi Aplikasi Manajemen Patroli Laut ini dapat dilihat dari kepatuhan pelaksana dalam  melakukan  kegiatan  administrasi  pada Aplikasi Manajemen Patroli Laut. Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap triwulan, yaitu dilakukan dengan membandingkan rekapitulasi laporan
pelaksanaan  patroli  laut  dengan  data  yang direkam  pada  Aplikasi  Manajamen  Patroli
Laut,  masih  ditemui  adanya  kegiatan  patroli laut  yang  tidak  direkam  pada  Aplikasi Manajemen Patroli Laut.
Struktur birokrasi terkait dengan mekanisme  kerja  yang  dibentuk  untuk mengelola  pelaksanaan  kebijakan.  Dalam  hal ini  salah  satu  yang  ditekankan  adalah  terkait dengan Standard  Operating  Procedure (SOP) yang  mengatur  tata  aliran  pekerjaan  di  antara para pelaksana. Saat ini belum ada  SOP yang secara spesifik mengatur bagaimana penggunaan Aplikasi Manajemen Patroli Laut. Penggunaan Aplikasi Manajemen Patroli Laut terdapat pada masing-masing SOP proses bisnis patroli laut. Berdasarkan hasil studi dokumentasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti, terdapat  5  (lima)  SOP  terkait  proses  bisnis patroli  laut  yang  di  dalamnya  memuat ketentuan  penggunaan  Aplikasi  Manajemen Patroli Laut.
Yang  menjadi  hambatan  adalah  masih ada proses bisnis patroli laut yang dalam SOP- nya  tidak  memuat  ketentuan  penggunaan Aplikasi Manajemen Patroli Laut sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan SOP dibuat sebelum  adanya  penerapan  secara  penuh Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut  tanggal  30 Juni 2019.

## Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290

## Upaya dalam mengatasi Hambatan
Upaya  dalam  mengatasi  hambatan dilakukan baik oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan  maupun  seluruh  satuan  kerja. Satuan  kerja  melakukan  upaya  perbaikan dengan  menyampaikan  usulan  perbaikan kepada Direktorat Penindakan dan Penyidikan, baik  secara  informal  maupun  formal.  Atas usulan  tersebut,  Direktorat  Penindakan  dan Penyidikan  melakukan  pembahasan  dan selanjutnya  mengusulkan  kepada  Direktorat IKC.
Peneliti  juga  mengidentifikasi  adanya upaya  yang  dilakukan  oleh  Direktorat Penindakan  dan  Penyidikan  dalam  menyusun SOP proses bisnis patroli laut yang di dalamnya memuat  penggunaan  Aplikasi  Manajemen Patroli  Laut.  Setelah  Aplikasi  Manajemen Patroli  Laut  mulai  diterapkan  secara  penuh pada  tanggal  30  Juni  2019,  Direktorat Penindakan dan Penyidikan menyusun perbaikan  atau  perubahan  atas  SOP  proses bisnis patroli laut yang sebelumnya sudah ada. SOP proses bisnis patroli laut yang sebelumnya sudah ada diperbaharui dengan menambahkan ketentuan  penggunaan  Aplikasi  Manajemen Patroli Laut.

## PEMBAHASAN
Tidak ada jaminan bahwa suatu kebijakan yang  telah  ditetapkan  berhasil  dalam
implementasinya.
Implementasi suatu
kebijakan  merupakan  suatu  proses  yang kompleks. Kompleksitas implementasi kebijakan  bukan  hanya  dikarenakan  ada banyaknya  aktor  atau  unit  organisasi  yang terlibat,  namun  juga  dikarenakan  proses implementasi  tersebut  dipengaruhi  oleh berbagai  faktor  yang  kompleks  dan  saling terkait.  Sebagaimana  disampaikan  menurut Edwards  III  (1980),  implementasi  kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) kriteria yang saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Anggara, 2014).
Begitu  juga  dengan  kebijakan  Aplikasi Manajemen Patroli Laut, keberhasilan implementasi  kebijakan  ini  dipengaruhi  oleh kompleksitas komunikasi yang dilakukan oleh aktor  pelaksana  kebijakan,  sumber  daya  yang menjalankan kebijakan, proses disposisi dalam mengimplementasikan kebijakan, serta struktur birokrasi  yang  mendukung.  Yang  membuat proses  implementasi  kebijakan  ini  kompleks, yaitu faktor-faktor di atas saling mempengaruhi satu sama lain.

## Implementasi  Aplikasi  Manajemen  Patroli
Laut

## Komunikasi
Komunikasi  berperan  penting  dalam menentukan keberhasilan implementasi

## Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
kebijakan  publik.  Implementasi  yang  efektif terjadi  apabila  para  pelaksana  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut  ini  mengetahui  apa saja yang harus dilakukan.
Melalui proses komunikasi, para pelaksana kebijakan yang teridentifikasi dalam struktur  birokrasi  Aplikasi  Manajemen  Patroi Laut  ini  dapat  mengetahui  dan  memahami dengan  jelas  apa  yang  menjadi  substansi kebijakan,  meliputi apa  yang  menjadi,  tujuan, sasaran,  dan  arah  kebijakan  penggunaan Aplikasi Manajemen Patroli Laut.
Kaitannya dengan kriteria yang memengaruhi implementasi kebijakan lainnya, dengan  mengetahui  dan  memahami  substansi kebijakan maka selanjutnya akan lebih mudah dalam  proses  penyusunan  SOP  sebagai  salah satu  bagian  struktur  birokrasi.    Proses komunikasi ini pula juga dapat mempermudah penentuan  sumber  daya,  baik  sumber  daya manusia,  informasi,  wewenang,  dan  fasilitas yang  diperlukan  dalam  implementasi  Aplikasi Manajemen Patroli Laut.
Terdapat 3 (tiga) indikator penting yang diperhatikan  dalam  proses  komunikasi  dalam implementasi  kebijakan,  yaitu  transmisi, kejelasan  dan  konsistensi.  Suatu  kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan (ditransmisikan)  kepada  pejabat  yang  akan melaksanakannya.  Tujuan,  sasaran  serta  cara
melaksanakan  kebijakan  suatu  kebijakan  juga harus  disampaikan  dengan  jelas.  Selanjutnya untuk  mendapatkan  komunikasi  yang  efektif setelah transmisi  dan  kejelasan  adalah  adanya konsistensi.
Pada implementasi  Aplikasi  Manajemen Patroli  Laut,  kebijakan  mengenai  penerapan aplikasi ini telah disampaikan kepada pelaksana kebijakan.  Kebijakan  tersebut  disampaikan kepada  pelaksana  kebijakan  diantaranya  pada saat  kegiatan  kegiatan Training  on  Training (ToT)  Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut, sosialisasi  dan  bimbingan  teknis  Aplikasi Manajemen Patroli Laut.
Penyampaian kebijakan tersebut merupakan  wujud  dari  pelaksanaan  transmisi pada  komunikasi.  Melalui  kegiatan  sosialisasi tersebut, pelaksana kebijakan akan mengetahui dan memahami apa saja yang diimplementasikan,  apa  yang  mendasari kebijakan  tersebut,  serta  apa  tujuan  dari implementasi  Aplikasi  Manajemen  Patroli Laut.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan  dengan  informan,  dapat  diketahui bahwa  pelaksana  kebijakan  telah  mengetahui dan  memahami  substansi  kebijakan,  tujuan serta  sasaran  dari  penggunaan  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut,  dengan  demikian
Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
indikator kejelasan pada komunikasi
implementasi kebijakan ini dapat terpenuhi.
Selanjutnya, untuk memperjelas pelaksanaan  kebijakan  dan  penggunaan Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut,  Direktorat Penindakan dan Penyidikan menyusun panduan berupa  Petunjuk  Operasional  dan  Alur Pengoperasian  Aplikasi  Manajemen  Patroli Laut  dan  telah  disampaikan  kepada  seluruh satuan  kerja  pada  tanggal  31  Desember  2020 melalui  Nota  Dinas  Direktur  Penindakan  dan Penyidikan  nomor  ND-1477/BC.2020  tanggal 31 Desember 2020. Melalui panduan tersebut, diharapkan  seluruh  satuan  kerja  dapat mengetahui kebijakan yang mengatur Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut  dan  mengetahui bagaimana mengoperasikan aplikasi tersebut.
Implementasi yang efektif selain membutuhkan  komunikasi  yang  jelas,  juga harus  dilakukan  secara  konsisten.  Proses transmisi yang baik namun tidak konsisten akan cenderung  membuat  kelonggaran  pelaksana dalam menafsirkan kebijakan.
Dalam  rangka  menyediakan  saluran komunikasi  yang  dapat  dilakukan  secara konsisten,
Direktorat Penindakan dan Penyidikan  menyediakan  saluran  komunikasi khusus menggunakan Whatsapp Group yang di dalamnya terdiri dari Tim Aplikasi Manajemen Patroli  Laut  Direktorat  Penindakan  da
Penyidikan,  Tim  Maintenance  dari  Direktorat IKC,  dan  PIC  Aplikasi  dari  seluruh  satuan kerja.  Dengan  Whatsapp  Group  tersebut, kendala yang dihadapi oleh satuan kerja dapat disampaikan  secara langsung  dan  akan  segera mendapatkan jawaban penyelesaiannya.

## Sumber Daya
Meskipun kebijakan disampaikan kepada pelaksana kebijakan secara jelas dan konsisten, namun  tanpa  adanya  sumber  daya  yang memadai,  implementasi  kebijakan  tidak  dapat berjalan  dengan  lancar.  Sumber  daya  yang dibahas pada penelitian ini antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas.
Sumber daya manusia pada implementasi Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut  ini diantaranya  adalah  pejabat  yang  berwenang atas pelaksanaan patroli laut, pegawai sebagai operator  dan/atau  PIC  aplikasi,  serta  pegawai sebagai pengembang aplikasi, dalam hal ini dari Direktorat  IKC.  Sumber  daya  manusia  juga dibagi  atas  sumber  daya  manusia  secara kuantitatif  dan  sumber  daya  manusia  secara kualitatif.
Sumber daya manusia secara kuantitatif, berarti  jumlah  sumber  daya  manusia  yang terlibat pada implementasi Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut  ini.  Masing-masing satuan kerja memiliki jumlah pegawai operator dan/atau PIC Aplikasi Manajemen Patroli Laut

## Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
yang  berbeda-beda.  Hal  tersebut  dikarenakan kebutuhan  tiap  satker  juga  berbeda,  dapat dipengaruhi  dengan  banyak  atau  tidaknya kegiatan patroli laut pada satuan kerja tersebut.
Sumber  daya  manusia  secara  kualitatif membicarakan  sumber  daya  manusia  dilihat dari  sudut  pandang  kompetensi  sumber  daya manusia tersebut dalam  menjalankan  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut.  Operator  yang bertugas  sudah  memahami  bagaimana  cara mengoperasikan  Aplikasi  Manajemen  Patroli Laut.  Untuk  pelaksana  lainnya  yang  tidak bertugas  sebagai  operator  juga  diberikan pembekalan terkait penggunaan Aplikasi. Buku panduan  pengoperasian  yang  disusun  oleh Direktorat  Penindakan  dan  Penyidikan  juga menjadi  pendukung  dari  segi  kompetensi sumber daya manusia.
Selanjutnya  terkait  anggaran,  diketahui bahwa anggaran dalam implementasi kebijakan berkaitan  dengan  kecukupan  modal  atau investasi  atas  suatu  program  atau  kebijakan untuk  menjamin  terlaksananya  kebijakan. Anggaran  dalam  implementasi  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut  ini  digunakan  untuk melaksanakan  sosialisasi  dan/atau  bimbingan teknis  proses  bisnis  patroli  laut  yang  di termasuk  di  dalamnya  penggunaan  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut.  Anggaran  lainnya
yang  diperlukan  adalah  untuk  pengembangan software Aplikasi Manajemen Patroli Laut.
Fasilitas  utama  pada  implementasi kebijakan  ini  adalah Aplikasi tersebut sendiri. Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut  memuat seluruh tahapan pada pelaksanaan patroli laut, mulai  dari  tahap  persiapan,  pelaksanaan, sampai dengan pengakhiran. Berdasarkan hasil penelitian,  terdapat  kekurangan  pada  aplikasi tersebut yang perlu untuk disempurnakan demi mendukung  kinerja  implementasi  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut.  Diantaranya  1) adanya error/bug pada  aplikasi,  2)  kendala pada  jaringan,  terlebih  saat  berada  di  laut,  3) keharusan menggunakan VPN untuk mengakses  aplikasi,  sehingga  aplikasi  tidak dapat  diakses  dengan  mudah  dimana  saja,    4) Aplikasi  tidak  selaras  dengan  Naskah  Dinas Elektornik  (Nadine)  dalam  hal  ini  terkait dengan ketentuan Digital Signature (DS) yang menyebabkan pelaksana perlu membuat konsep naskah  dinas  melalui  Nadine  dan  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut,  5)  Aplikasi  yang prosesnya  saling  terhubung  antara  tahapan sehingga  pengembangan  aplikasi  cukup  sulit dilakukan, 6) Aplikasi tidak user friendly, dan 7) masih terdapat ketidaksesuaian pilihan menu pada Aplikasi dengan proses bisnis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
Adanya  permasalahan  atau  kekurangan pada Aplikasi Manajamen Patroli Laut ini erat kaitannya  dengan  anggaran  pengembangan Aplikasi.  Untuk  menyediakan  fasilitas  yang baik  dan  mumpuni  yang  mampu  memenuhi tujuan  kebijakan  ini  perlu  untuk  melakukan perbaikan  dan  pengembangan  Aplikasi  secara terus  menerus,  sehingga  tercipta  Aplikasi Manajemen Patroli Laut yang tepat guna.

## Disposisi
Disposisi  merupakan  karakteristik  yang dimiliki oleh pelaksana implementasi kebijakan.    Apabila  pelaksana  kebijakan memiliki karakteristik yang baik, maka mereka akan  melaksanakan  kebijakan  dengan  baik sesuai  dengan  sasaran  dan  tujuan  pembuatan kebijakan.
Jika kebijakan ingin dilaksanakan secara efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan memiliki  kemampuan  untuk  mengimple- mentasikan  kebijakan,  tetapi  juga  harus memiliki kemauan untuk mengimple- mentasikan kebijakan tersebut. Pada penelitian ini kriteria disposisi dilihat dari sikap, arahan, dan  intensitas  respon  pelaksana  kebijakan terhadap  kebijakan  penggunaan  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut  dalam  mendukung pelaksanaan patroli laut DJBC.
Berdasarkan  hasil  penelitan,  diketahui bahwasannya  pelaksana  kebijakan  bersikap mendukung implementasi Aplikasi Manajemen Patroli  Laut.  Bentuk  dukungan  terhadap implementasi Aplikasi Manajemen Patroli Laut yang  dilakukan  oleh  Kanwil  DJBC  Khusus Kepulauan  Riau  salah  satunya  adalah  dengan berupaya melaksanakan proses bisnis menggunakan  Aplikasi  Manajemen  Patroli Laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pegawai DJBC selaku pelaksana kebijakan  juga  bersikap  profesional,  yaitu melaksanakan  sesuai  dengan  perintah  dari pimpinan  di  level  manajerial  yang  telah membuat  kebijakan  Aplikasi  Manajemen Patroli  Laut ini. Pelaksana kebijakan bersikap menyadari dan memahami manfaat penggunaan Aplikasi Manajemen Patroli Laut, yakni  dengan  adanya  adanya  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut,  administrasi  proses bisnis  patroli  laut  dapat  lebih  mudah  serta tersedia database secara nasional sehingga lebih mudah  dalam  pelaksanaan  monitoring  dan evaluasi pelaksanaan patroli laut. Hal tersebut di  atas  menjadikan  pelaksana  kebijakan mendukung  dan  menjalankankan  Aplikasi Manajemen Patroli Laut.
Dalam menjalankan Aplikasi Manajemen Patroli  Laut  ini  tentunya  didukung  dengan adanya kejelasan penggunaan Aplikasi

## Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
Manajemen  Patroli  Laut  sehingga  pelaksana kebijakan dapat menjalankan
Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut  sesuai  dengan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini Direktorat Penindakan dan Penyidikan telah menyediakan Petunjuk  Pengoperasian  Aplikasi  Patroli  Laut dan  Alur  Aplikasi  CEISA  Patroli  Laut,  SOP proses  bisnis  patroli  laut  yang  memanfaatkan Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut,  dan  WA Group  PIC.  Pelaksana  kebijakan  juga  bersifat aktif  dalam  memberikan  respon  dan  masukan atau  pertanyaan  dalam  komunikasi  di  WA Group  sebagai  wujud  bahwa  pelaksana kebijakan  bersikap  aktif  dalam  mendukung Aplikasi Manajemen Patroli Laut ini.
Dari pengujian triangulasi sumber dengan melakukan  penelitian  hasil  wawancara  dan observasi dokumentasi yang diinput di Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut  serta  observasi komunikasi di WA Group pelaksana kebijakan di satker dengan  pelaksana kebijakan yang ada di  Direktorat  Penindakan  dan  Penyidikan menunjukkan  adanya  respon  aktif  dari pelaksana kebijakan untuk berupaya menggunakan  aplikasi  tersebut.  Ada  sikap kedisiplinan  dan  tanggung  jawab  untuk menggunakan  aplikasi  tersebut  sehingga  ini sebagai sikap mendukung kebijakan implementasi aplikasi tersebut.
DJBC  sendiri  juga  mendukung  penuh adanya  Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut  ini, karena  aplikasi  ini  merupakan  wujud  dari reformasi kepabeanan dan cukai di era modern yaitu  dengan  melakukan  digitalisasi.  Dalam rangka  memberikan  dukungan  tersebut  DJBC juga  telah  memberikan  arahan  dengan mewajibkan  kepada  seluruh  unit  kerja  yang melakukan  patroli  laut  untuk  menggunakan Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut  dalam kegiatan  administrasinya  melalui  KEP- 107/BC/2019 tentang Penerapan Secara Penuh Aplikasi Manajemen Patroli Laut di
Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Sikap pelaksana kebijakan selain melaksanakan  kebijakan  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  adalah  adanya  upaya yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk melakukan  perbaikan.  Pelaksana  kebijakan Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut  secara terus menerus  melakukan  upaya  perbaikan  pada Aplikasi, sehingga diharapkan kinerja Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut  dapat  semakin  baik dan  dapat  mewujudkan  tujuan  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut.  Upaya  yang dilakukan  oleh  Kanwil  DJBC  Khusus Kepulauan Riau dalam rangka upaya perbaikan Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut  adalah dengan  menyampaikan  usulan  perbaikan kepada Direktorat Penindakan dan Penyidikan
Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
baik  secara  formal  melalui  naskah  dinas maupun  secara  informal  yang  disampaikan melalui Group PIC CEISA Patla. PSO BC Tipe B  Tanjung  Priok  melakukan  upaya  perbaikan dengan cara memberikan penilaian dan usulan perbaikan  Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut melalui  kanal  ceisa.customs.go.id  tepatnya pada  menu  Survey  IKC  hal  ini  sesuai  dengan Nota dinas Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai  Nomor  ND-4963/BC.07/2021  terkait Pemberitahuan  Pelaksanaan  Survei  Kepuasan Pengguna Layanan CEISA 2021.
Direktorat  Penindakan  dan  Penyidikan
sebagai penanggung jawab Aplikasi
Manajemen Patroli Laut juga terus melakukan upaya  perbaikan  Aplikasi  Manajemen  Patroli Laut  agar  Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut dapat  berjalan  sesuai  dengan  proses  bisnis patroli laut berdasarkan peraturan yang berlaku dan tujuan pembangunan Aplikasi Manajemen Patroli  Laut  dapat  tercapai.  Upaya  perbaikan yang dilakukan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan  diantaranya  dengan  melakukan rapat pembahasan evaluasi
Aplikasi
Manajemen  Patroli  Laut  untuk  memberikan arahan, mengidentifikasi hal-hal yang terdapat pada  Aplikasi  dan  perlu  untuk  diperlukan perbaikan. Direktorat Penindakan dan
Penyidikan  juga  selalu  menerima  usulan  dan masukan  dari  satuan  kerja  terkait  usulan
perbaikan  dan  evaluasi  terhadap  Aplikasi Manajemen Patroli Laut.
Menindaklanjuti  usulan  perbaikan  dan evaluasi,
Direktorat Penindakan dan Penyidikan menyusun Term of Reference (ToR) pengembangan  Aplikasi  Manajemen  Patroli Laut  yang  di  dalamnya  memuat  usulan perbaikan  dan  konsep  ideal  yang  diinginkan dari  Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut,  serta mengajukan  ToR  tersebut  kepada  Direktorat IKC selaku pengembang Aplikasi Manajemen Patroli Laut.
Selain  itu,  Direktorat  Penindakan  dan Penyidikan  juga  melakukan  evaluasi  Aplikasi Manajemen  Patroli  laut  dengan  melakukan pengawasan  penggunaan Aplikasi  Manajemen Patroli  Laut.  Pengawasan  dilakukan  dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin tiap triwulan serta memberikan arahan kepada satuan  kerja  terkait.  Berdasarkan  monitoring dan  evaluasi  tersebut,  diperoleh  kegiatan administrasi yang belum dilakukan oleh satuan kerja,  dengan  kata  lain,  satuan  kerja  tersebut masih  belum  tertib  administrasi  atau  belum sepenuhnya patuh terhadap kebijakan Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut.  Adanya  monitoring dan  evaluasi  tersebut  akan  mendorong  satuan kerja  untuk  semakin  patuh  dan  melaksanakan administrasi pada Aplikasi Manajemen Patroli Laut secara lengkap.
Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290

## Struktur Birokrasi
Struktur organisasi menurut Edwards III (Anggara, 2014) adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan.  Dua  karakteristik  yang  menjadi indikator  kinerja  struktur  birokrasi  yang  akan dibahas pada penelitian ini adalah 1) Standard Operating Procuder (SOP) yang mengatur tata aliran  pekerjaan  diantara  para  pelaksana kebijakan, dan                     2) fragmentasi, yaitu upaya  penyebaran  tanggung  jawab  kegiatan- kegiatan pelaksana kebijakan diantara beberapa unit kerja.
Implementasi Aplikasi
Manajemen
Patroli Laut  ini  melibatkan  lebih  dari  1  (satu) unit dalam 1 (satu) insititusi yang sama, yaitu DJBC.  Sebagai  contoh,  dalam  proses penerbitan  Surat  Perintah  untuk  patroli  laut dengan skema terpadu, unit kerja yang terlibat diantaranya adalah Direktorat Penindakan dan Penyidikan,  Pangkalan  Sarana  Operasi,  dan Kantor  Wilayah  dan/atau  Kantor  Pelayanan Bea  dan  Cukai.  Dalam  mengatur  mekanisme kerja  dari  ketiga  unit  kerja  tersebut,  sangat diperlukan  SOP  yang  mengatur  tata  aliran pekerjaan dan pembagian tugas para pelaksana dari masing-masing unit dalam menyelesaikan proses  bisnis  penerbitan  Surat  Perintah  untuk patroli  laut  skema  terpadu.  Saat  ini  tidak  ada SOP  yang  yang  secara  spesifik  di  dalamnya
mengatur mekanisme kerja Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut  sendiri,  karena mekanisme  kerja  Aplikasi  Manajemen  Patroli Laut  terdapat  pada  Petunjuk  Operasional  dan Alur  Pengoperasian  Aplikasi  Manajemen Patroli Laut.
Namun  demikian  untuk  mengatur mekanisme kerja proses bisnis patroli laut yang pada  pelaksanaannya  menggunakan  Aplikasi Manajemen Patroli Laut, sudah dibuat beberapa SOP.  Masih  terdapat  beberapa  proses  bisnis patroli laut lainnya yang dalam SOP-nya tidak mengatur  ketentuan  penggunaan  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut.  Hal  tersebut dikarenakan  SOP  dibuat  sebelum  penerapan secara penuh Aplikasi Manajemen Patroli Laut pada  Bulan  Juni  2019.  Sebagai  upaya mendukung implementasi Aplikasi Manajemen Patroli  Laut,  Direktorat  Penindakan  dan Penyidikan saat ini menyusun perubahan SOP untuk  proses  bisnis  patroli  laut  lainnya, sehingga  ketentuan  penggunaan  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut  dapat  diatur  pada perubahan SOP tersebut.
Keterkaitan  antara  tersedianya  kejelasan SOP dengan implementasi Aplikasi Manajemen Patroli Laut adalah, semakin jelas SOP proses bisnis patroli laut yang di dalamnya memuat  penggunaan  Aplikasi  Manajemen Patroli  Laut,  maka  membuat  pelaksana

## Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
kebijakan  ini  menjadi  lebih  mudah  untuk mengetahui, memahami, dan mendalami tujuan dan arah kebijakan. Dengan hal tersebut, maka akan lebih pula bagi pelaksana kebijakan dalam menentukan  disposisi  terhadap  implementasi Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut.  Dengan adanya SOP juga akan semakin mudah dalam menentukan  kebutuhan  sumber  daya  yang diperlukan  untuk  melaksanakan  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut  pada  masing-masing unit kerja.
Selanjutnya berdasarkan indikator fragmentasi, yaitu penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan pelaksana kebijakan diantara beberapa  unit  kerja.  Pembagian  tanggung jawab/peran masing-masing pelaksana kebijakan  penggunaan  Aplikasi  Manajemen
Patroli Laut ini adalah sebagai berikut. Direktorat  Penindakan  dan  Penyidikan
berperan sebagai penanggung jawab implementasi  Aplikasi  Manajemen  Patroli Laut.  Sebagai  penanggung  jawab,  Direktorat Penindakan  dan  Penyidikan  melakukan bimbingan  teknis  dan  asistensi  kepada  unit kerja,  menyediakan  saluran  informasi  yang dapat  digunakan  sebagai  media  komunikasi para PIC Aplikasi, melakukan upaya perbaikan melalui evaluasi terhadap jalannya aplikasi dan menerima  usulan  dari  unit  kerja,  melakukan pengawasan  terhadap  kegiatan  administrasi
pada  Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut  yang dilakukan  unit  kerja,  serta    menyampaikan usulan    pengembangan  Aplikasi  kepada Direktorat IKC.
Direktorat  IKC  bertanggung  jawab  atas pembangunan  sistem  Aplikasi  Manajemen Patroli  Laut,  serta  berupaya  melakukan perbaikan  terus  menerus  berdasarkan  usulan pengembangan  yang  telah  disampaikan  oleh Direktorat  Penindakan  dan  Penyidikan.  Unit kerja  vertikal berperan  sebagai end  user yang menggunakan  Aplikasi  Manajemen  Patroli Laut  dalam  kegiatan  administrasi  kegiatan patroli  laut.  Unit  kerja  vertikal  melakukan kegiatan  administrasi  kegiatan  patroli  laut melalui  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut dan memberikan bahan masukan, usulan perbaikan terhadap Aplikasi Manajemen Patroli Laut.
Masing-masing  unit  kerja  di  atas  dapat menentukan  jumlah  sumber  daya  yang dibutuhkan,  sesuai  dengan  karakteristik kebutuhan  sumber  daya  pada  masing-masing unit kerja.

## Hambatan
Permasalahan  dalam  hal  implementasi kebijakan  ini  adalah  implementasi  Aplikasi Manajemen Patroli Laut tidak berjalan dengan baik yang dapat menyebabkan tidak tercapainya  tujuan  dari  kebijakan  yang  telah ditentukan  sebelumnya.  Faktor-faktor  utama
Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
permasalahan  implementasi  kebijakan  dalam hal ini ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang  memengaruhi  implementasi  kebijakan menurut Edwards III. Selanjutnya dari masing- masing  faktor  utama  permasalahan  tersebut diidentifikasi kemungkinan penyebab permasalahannya.  Kemungkinan  penyebab permasalahan  ini  dianggap  sebagai  hambatan yang ditemui selama pelaksanaan implementasi Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut  yang  akan mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut sendiri.
Dalam  diagram fishbone ,  kepala  ikan merupakan  simbol  dari  permasalahan  yang akan diidentifikasi akar permasalahannya. Pada penelitian  ini,  kepala  ikan  menunjukkan permasalahan  yang  terjadi  pada  implementasi Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut,  yaitu Aplikasi Manajemen Patroli Laut tidak berjalan dengan  baik  yang  dapat  menyebabkan  tidak tercapainya  tujuan  dari  kebijakan  yang  telah ditentukan sebelumnya.

## Upaya dalam mengatasi Hambatan
Adanya hambatan yang pada implementasi Aplikasi Manajemen Patroli Laut tentu  akan  mempengaruhi  bagaimana  kinerja implementasi  kebijakan  tersebut.  Untuk  itu perlu dilakukan upaya dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan  yang  ada  pada  imple- mentasi  kebijakan,  sehingga  kebijakan  dapat
terlaksana dan tujuan kebijakan tersebut dapat terwujud.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  DJBC melalui Direktorat Penindakan dan Penyidikan adalah  sebagai  berikut.  Terkait  sumber  daya fasilitas, Direktorat Penindakan dan Penyidikan mengidentifikasi  permasalahan  pada  Aplikasi Manajemen  Patroli  Laut,  menerima  masukan dari satuan kerja terkait perbaikan aplikasi, dan selanjutnya  menyusun Term  of  Reference (ToR) terkait pengambangan Aplikasi
Manajemen  Patroli  Laut  untuk  disampaikan kepada Direktorat IKC.
Gambar 2. Diagram Fishbone Hambatan pada Implementasi Kebijakan Aplikasi Manajemen Patroli Laut Sumber : Direktorat Penindakan dan Penyidikan, 2022
Terkait  kepatuhan  pelaksana  dalam melakukan kegiatan administrasi pada Aplikasi
Manajemen Patroli
Laut, Direktorat Penindakan  dan  Penyidikan  secara  rutin melakukan  monitoring  dan  evaluasi  kegiatan administrasi yang dilakukan oleh pelaksana di satuan  kerja  dan  menyampaikan  hasil  monev

## Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
tersebut kembali ke satuan kerja, sebagai bahan evaluasi.  Terakhir,  terkait  SOP  penggunaan Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut,  Direktorat Penindakan dan Penyidikan menyusun rancangan  SOP  untuk  seluruh  proses  bisnis patroli  laut  yang  di  dalamnya  menggunakan Aplikasi Manajemen Patroli Laut.

## KESIMPULAN
Implementasi
Aplikasi Manajemen Patroli  Laut  dalam  Mendukung  Patroli  Laut DJBC dipengaruhi oleh 4 (empat) kriteria yang saling  berkaitan,  yaitu  komunikasi,  sumber daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi. Hambatan  yang  dihadapi  dalam  implementasi Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut  dalam Mendukung  Patroli  Laut  DJBC  yang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut tidak  dapat  berjalan  dengan  maksimal  paling banyak dipengaruhi oleh fasilitas implementasi kebijakan,  yakni  Aplikasi  Manajemen  Patroli Laut  sendiri  yang  masih  terdapat  kekurangan yang perlu untuk diperbaiki. Hambatan lainnya yaitu  masih  kurangnya  kepatuhan  pelaksana dalam melakukan administrasi di Aplikasi serta masih  ada  proses  bisnis  yang  memanfaatkan Aplikasi Manajemen Patroli Laut namun dalam SOP-nya tidak memuat ketentuan penggunaan Aplikasi tersebut.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Direktorat Penindakan  dan  Penyidikan  dalam  mengatasi
hambatan-hambatan  tersebut  adalah  dengan melakukan usulan pengembangan dan perbaikan  Aplikasi  Manajemen  Patroli  Laut kepada Direktorat IKC, melakukan monitoring dan  evaluasi  kegiatan  administrasi  pada Aplikasi serta menyusun rancangan SOP proses bisnis  patroli  laut  yang  memuat  pemanfaatan Aplikasi Manajamen Patroli Laut. Berdasarkan hasil  penelitian  dan  pembahasan,  peneliti menyarankan  beberapa  hal  kepada  DJBC, khususnya Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Pertama, yaitu agar mempertahankan kinerja implementasi Aplikasi Manajemen Patroli Laut yang saat ini berjalan. Kedua, agar mengidentifikasi kendala yang  dihadapi  dan  harapan  yang  diinginkan oleh  seluruh  pelaksana  kebijakan,  sehingga dapat  diketahui  kendala  dan  upaya  perbaikan yang  dapat  dilakukan  selanjutnya.  Ketiga, mendorong Direktorat IKC sebagai pengembang  aplikasi  untuk  melakukan pengembangan  Aplikasi  Manajemen  Patroli. Keempat,  berupaya  agar  terus  memberikan informasi,  bimbingan  teknis , serta  asistensi kepada  seluruh  pegawai  yang  menggunakan Aplikasi Manajemen Patroli Laut. Serta kelima, agar  meningkatkan  kepatuhan  pegawai  dan satuan kerjaalam melakukan kegiatan administrasi pada Aplikasi Manajemen Patroli Laut.
Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290

## REFERENSI
Alifah, Z. R. N., Rifai, M., & Aryani, L. (2022).
Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan di Desa Mekarmulya Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 8 (15),
612–622.
https://doi.org/10.5281/ZENODO.70681
47
Anggara,  S.  (2014). Kebijakan  Publik . Bandung: Pustaka Setia.
Ariska,  C.,  Masniadi,  R.,  &  Rachman,  R.
(2019).  Penerapan  Sistem  Informasi Manajemen  Daerah  (SIMDA)  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  SKPD  di Kabupaten  Sumbawa. Jurnal  Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan , 2 (1),
15–23.
https://doi.org/10.58406/JRKTL.V2I1.58 Asyik, M. F., Sumaryadi, I. N., & Mulyati, D. (2021). Implementasi Kebijakan  Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)  di  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. VISIONER : Jurnal Pemerintahan
Daerah  Di  Indonesia , 13 (1),  1–12. https://doi.org/10.54783/JV.V13I1.369 B.,  A.  (2020).  Implementasi  Kebijakan
Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi pada Era  Covid-19  di  Kota  Cimahi  Provinsi Jawa Barat. VISIONER : Jurnal Pemerintahan  Daerah  Di  Indonesia , 12 (4), 695–712. https://doi.org/10.54783/JV.V12I4.330 Dayantri,  D.  (2022).  Implementasi  Kebijakan Online  Single  Submission  (OSS)  pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp)  Provinsi  Sumatera  Utara. SIBATIK  JOURNAL:  Jurnal  Ilmiah Bidang  Sosial,  Ekonomi,  Budaya,
Teknologi,  dan  Pendidikan , 1 (5),  617– 626.
https://doi.org/10.54443/SIBATIK.V1I5. 69 Hartati,  A.  (2020).  Implementasi  Kebijakan Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian  di  Badan  Kepegawaian Dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  Kabupaten  Tasikmalaya. JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan  Publik) , 1 (3),  168–175. http://administrasiku.com/index.php/jakp /article/view/40
Murti, B. H., & Vikaliana, R. (2021). Analisis Penerapan  Aplikasi  CEISA  Manifest dalam  Pelaporan  Inward  Manifest  dan Outward  Manifest  di  PT  Samudera Agencies  Indonesia  Cabang  Tanjung Priok. Jurnal Manajemen Logistik , 1 (1), 61-66. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMA TIK/article/view/1245
Nasution, M. I., & Nurwani, N. (2021). Analisis Penerapan  Sistem  Informasi  Pemerintah Daerah  (SIPD)  pada  Badan  Pengelola Keuangan  Dan  Aset  Daerah    (BPKAD) Kota  Medan. Jurnal  Akuntansi  Dan
Keuangan , 9 (2), 109–116. https://doi.org/10.29103/JAK.V9I2.4577 Para, S. R., Lambelanova, R., & Indrayani, E. (2020). Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam
Manajemen  Pegawai  di  Kota  Ambon Provinsi  Maluku. VISIONER :  Jurnal Pemerintahan  Daerah  Di  Indonesia , 12 (1),
117–124. https://doi.org/10.54783/JV.V12I1.266 Raharjo,  E.  S.,  &  Salomo,  R.  V.  (2019). Implementasi  Kebijakan  Pengukuran Kinerja Penyuluh Program Kependudukan  Keluarga  Berencana  dan

## Adhang Noegroho Adhi dan Tulus Santoso / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 265 – 290
Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui Aplikasi E-Visum di Perwakilan Bkkbn Provinsi Banten. Jurnal Reformasi  Administrasi :  Jurnal  Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani , 6 (2), 98–106. https://doi.org/10.31334/REFORMASI.
V6I2.523
Ramdhanu, Y. A., Kushandajani, & Astuti, P.
(2016).  Analisis  Pelaksanaan  Electronic Goverment  pada  Kantor  Pengawasan  & Pelayanan  Bea  Cukai  Tipe  Pratama
Tegal . Journal of Politic and Government Studies , 5 (2), 291-300. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/j pgs/article/view/11239
Sahoming, P., Lumolos, J., & Pangemanan, F.
(2019).  Implementasi  Kebijakan  E- SAKIP  Dalam  Peningkatan  Kinerja Aparatur  Sipil  Negara  Di  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga
Berencana  Kota  Manado. JURNAL EKSEKUTIF , 3 (3), 1–10. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php /jurnaleksekutif/article/view/23867
Satrio,  F.  F.  (2020).  Evaluasi  Implementasi Kebijakan  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes) di  Desa  Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. JPASDEV :
Journal  of  Public  Administration  and Sociology  of  Development , 1 (2),  111–
132. https://doi.org/10.26418/JPASDEV.V1I2
.43439
Setyawan,  Z.  D.,  &  Prabawati,  I.  (2021). Implementasi  Program  Berbasis  Inovasi
Pelayanan Kepegawaian Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Publika , 9 (2), 159–170. https://doi.org/10.26740/PUBLIKA.V9N 2.P159-170 Subroto,  W.,  Heriyanto,  M.,  &  Karneli,  O. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  (PATEN). Jurnal  Sumber Daya  Manusia  Unggul  (JSDMU) , 1 (2), 66–73. https://jsdmu.ejournal.unri.ac.id/index.ph p/JSDMU/article/view/14 Tague, N. R. (2005). The Quality Toolbox (2nd ed.) . Wisconsin: ASQ Quality Press. Tahir,  A.  (2014). Kebijakan  Publik  dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Bandung: Alfabeta.
Yuliana,  D.,  &  Setyadi,  K.  (2019).
Implementasi  National  Single  Window (Airportnet)  dalam  Upaya  Mendukung Pelayanan Kargo Udara di Bandar Udara Soekarno  Hatta  -  Cengkareng. Warta Penelitian  Perhubungan , 31 (1),  35-46. https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/ind ex.php/warlit/article/view/827
Yulinda,  D.  P.  (2018).  Analisis  Pemahaman Permendesa  No.  4  Tahun  2015  dan Pemanfaatan  Sistem  Informasi  pada Akuntabilitas  Pengelolaan  BUMDES. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi , 16 (1), 1–
8.
https://doi.org/10.31603/BISNISEKON OMI.V16I1.1978