## PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
Oleh:

## Rifa Yasira, SH/ Dr. Jamhir, M.Ag

## ABSTRAK
Pelayanan  adalah  suatu  kegiatan  atau  urutan  kegiatan  yang  terjadi  dalam  interaksi  langsung antara  seseorang  dengan  orang  lain  atau  mesin  secara  fisik,  dan  menyediakan  kepuasan pelanggan,  pelayanan  juga  dapat  diartikan  sebagai  usaha  melayani  kebutuhan  orang  lain. Pelayanan kesehatan pada masa kini sudah merupakan industri jasa kesehatan  utama dimana setiap  rumah  sakit  bertanggung  jawab  gugat  terhadap  penerima  jasa  pelayanan  kesehatan. Keberadaan  dan  kualitas  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  ditentukan  oleh  nilai-nilai  dan harapan dari penerima jasa pelayanan tersebut. Tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat  kesehatan  masyarakat  yang  memuaskan  harapan  dan  kebutuhan  derajat  masyarakat dengan biaya yang dapat dipertanggung jawabkan melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi pelayanan, pada institusi pelayanan yang diselenggarakan secara efisien. Interaksi ketiga pilar utama  pelayanan  kesehatan  yang  serasi,  selaras,  dan  seimbang  merupakan  panduan  dari kepuasan tiga pihak, dan ini merupakan pelayanan kesehatan yang memuaskan.
Kata Kunci : Pelayanan, BPJS

## A. PENDAHULUAN
Pelayanan  Jaminan  Sosial  Kesehatan  Menurut  Undang-Undang  No.  24

## Tahun 2011
Undang-undang  BPJS  menentukan  bahwa  BPJS  Kesehatan  berfungsi  untuk menyelenggarakan program  jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan menurut  Undang- Undang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  diselenggarakan  secara  nasional berdasarkan  prinsip  asuransi  sosial  dan  prinsip  ekuitas  dengan  tujuan  menjamin  agar peserta  memperoleh  manfaat  pemeliharaan  kesehatan  dan  perlindungan  dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Dalam pelaksanaannya banyak menuai kritikan dan kekurangan di lapangan, bahkan  bagi  sebagian  orang  pengguna  BPJS  malah dianggap gagal  memberikan pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat.  Ini  lagi-lagi  dikarenakan,  diakui  atau  tidak karena  buruknya  pelayanan  rumah  sakit  pemerintah  terhadap  pasien  BPJS.  Padahal pelayanan tersebut juga sudah dijamin dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 109
109 http://www.kompasianan.com//alldie/bpjs-kesehatan-meningkatkan-pelayanan- kesehatan-masyarakat-berbiaya-murah, di akses pada tanggal 23 Mei 2018

## 2.1.1 Pengertian Pelayanan Kesehatan
Pelayanan  adalah  suatu  kegiatan  atau  urutan  kegiatan yang  terjadi  dalam  interaksi langsung  antara  seseorang  dengan  orang  lain  atau  mesin  secara  fisik,  dan  menyediakan kepuasan pelanggan, pelayanan juga dapat diartikan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada klien  oleh  suatu  tim  multi  disiplin.  Pelayanan  kesehatan  pada  masa  kini  sudah  merupakan industri  jasa kesehatan  utama  dimana  setiap  rumah  sakit  bertanggung  jawab  gugat  terhadap penerima  jasa  pelayanan  kesehatan.  Keberadaan  dan  kualitas  pelayanan  kesehatan  yang diberikan  ditentukan  oleh  nilai-nilai  dan  harapan  dari  penerima  jasa  pelayanan  tersebut. Disamping itu, penekanan pelayanan kepada kualitas yang tinggi tersebut harus dapat dicapai dengan biaya yang dapat dipertanggung jawabkan. 110
Berdasarkan  Undang-undang  Kesehatan  No.  36  Tahun  2009  mengenai  pelayanan kesehatan, yaitu :
Pelayanan kesehatan promotif (pasal 1 angka 12)
“Suatu  kegiatan  dan/atau  serangkaian  kegiatan  pelayanan  kesehatan  yang    lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan”.
Pelayanan kesehatan preventif (pasal 1 angka 13)
“Suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit”.
Pelayanan kesehatan kuratif (pasal 1 angka 14)
“Suatu  kegiatan  dan/atau  serangkaian  kegiatan  pengobatan  yang  ditujukan  untuk penyembuhan  penyakit,  pengurangan  penderitaan  akibat  penyakit,  pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin”.
Pelayanan kesehatan rehabilitatif (pasal 1 angka 15)
“Kegiatan  dan/atau  serangkaian  kegiatan  untuk  mengembalikan  bekas  penderita  ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi  sebagai  anggota masyarakat  yang berguna  untuk  dirinya  dan  masyarakat  semaksimal  mungkin  sesuai  dengan kemampuannya”.
Pelayanan kesehatan tradisional (Pasal 1 angka 16)
“Pengobatan  dan/atau  perawatan  dengan  cara  dan  obat  yang  mengacu  pada pengalaman  dan  keterampilan  turun  temurun  secara  empiris  yang  dapat
110 Eli Nurachmah, Asuhan  Keperawatan  Bermutu  di  Rumah  Sakit, (Jakarta:  Jurnal keperawatan dan Penelitian Kesehatan, 2007), hlm. 1
dipertanggungjawabkan  dan  diterapkan  sesuai  dengan  norma  yang  berlaku  di masyarakat”. 111
Tujuan  pelayanan  kesehatan  adalah  tercapainya  derajat  kesehatan  masyarakat  yang memuaskan  harapan  dan  kebutuhan  derajat  masyarakat  ( consumer  satisfaction ),  melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi pelayanan ( provider satisfaction ), pada institusi pelayanan yang  diselenggarakan  secara  efisien  ( institutional  satisfaction ).  Interaksi  ketiga  pilar  utama pelayanan kesehatan yang serasi, selaras, dan seimbang merupakan panduan dari kepuasan tiga pihak, dan ini merupakan pelayanan kesehatan yang memuaskan ( satisfactory healty care ).
Di  dalam  buku  Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia  menyebutkan  bahwa, “Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung”. Bentuk-bentuk layanan dibagi atas 3 macam yaitu :
1. Layanan dengan lisan
Layanan  dengan  lisan  memberikan  penjelasan  atau  keterangan  kepada  siapapun yang memerlukan.
2. Layanan melalui tulisan
Layanan  melalui  tulisan  merupakan  layanan  yang  paling  menonjol  dalam pelaksanaan tugas tidak hanya dari segi jumlah tapi dari segi peranannya.
3. Layanan berbentuk perbuatan
Pada umumnya layanan dalam bentuk ini 70-80% dilakukan oleh petugas-petugas tingkat  menengah  dan  bawah.  Karena  itu  faktor  keahlian  dan  faktor keterampilan  petugas  tersebut  sangat  menentukan  terhadap  hasil  perbuatan atau pekerjaan. 112
Pelayanan  kesehatan  menurut  Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia Tahun  2009  (Depkes  RI)  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Kesehatan  tentang kesehatan  ialah  setiap  upaya  yang  diselenggarakan  sendiri  atau  secara  bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Kesehatan, pelayanan kesehatan secara umum terdiri dari dua bentuk pelayanan kesehatan yaitu :
1. Pelayanan kesehatan perseorangan (individual health service )
111 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hlm. 2-3
112 Moenir, H.A.S, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara), hal.
Pelayanan  kesehatan  ini  banyak  diselenggarakan  oleh  perorangan  secara  mandiri ( self care ), dan keluarga ( family care ) atau kelompok anggota masyarakat yang bertujuan  untuk  menyembuhkan  penyakit  dan  memulihkan  kesehatan perseorangan  dan  keluarga.  Upaya  pelayanan  perseorangan  tersebut dilaksanakan  pada  institusi  pelayanan  kesehatan  yang  disebut  rumah  sakit, klinik bersalin, praktik mandiri.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat ( public health service )
Pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang mengacu pada  tindakan  promotif  dan  preventif.  Upaya  pelayanan  masyarakat  tersebut dilaksanakan  pada  pusat-pusat  kesehatan  masyarakat  tertentu  seperti puskesmas. 113
Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa ciri pokok dari pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan upaya manusia (karyawan) atau peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara pelayanan.
Dasar-dasar pembangunan kesehatan pada hakekatnya merupakan upaya mewujudkan nilai  kebenaran  dan  aturan  pokok  sebagai  landasan  untuk  berpikir  dan  bertindak  dalam pembangunan kesehatan. Nilai tersebut  merupakan landasan dalam menghayati isu  strategis, melaksanakan  visi  dan  misi  sebagai  petunjuk  pokok  pelaksanaan  pembangunan  kesehatan secara  nasional  sebagaimana  tercantum  dalam  Rencana  Pembangunan  Kesehatan  menuju Indonesia  Sehat  yang  meliputi  :  perikemanusiaan,  adil  dan  merata,  pemberdayaan  dan kemandirian, pengutamaan dan manfaat.
Kebijakan  kesehatan  merupakan  tindakan  yang  mempunyai  efek  terhadap  institusi, organisasi  pelayanan  dan  pendanaan  dari  sistem  pelayanan  kebijakan.  Kebijakan  pelayanan kesehatan meliputi :
1. Public goods
Berupa barang atau jasa yang pendanaannya dari pemerintah, yang bersumber dari pajak.  Layanan public  goods digunakan  untuk  kepentingan  bersama  dan dimiliki bersama. Keberadaannya memiliki pengaruh terhadap masyarakat.
2. Privat goods
113 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 52 ayat (1)
Berupa  barang  atau  jasa  swasta  yang  pendanaannya  berasal  dari  perseorangan.
Digunakan  untuk  kepentingan  sendiri  dan  dimiliki  perseorangan,  tidak  bisa dimiliki sembarangan orang, terdapat persaingan dan eksternalitas rendah.
3. Merit goods
Karakteristik  memerlukan  biaya  tambahan  dan  tidak  dapat  digunakan  oleh sembarangan  orang.  Contohnya  :  cuci  darah,  pelayanan  kehamilan,  dan sebagainya.
Dalam pandangan George C. Edwards yang diikuti dalam buku Leo Agustino,
Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:
1. Komunikasi,  keberhasilan  implementasi  kebijakan  masyarakat  agar  implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus  ditransisikan  kepada  kelompok  sasaran  sehingga  akan  mengurangi  distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui  sama  sekali  oleh  kelompok-  sasaran,  maka  kemugkinan  akan  terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber  Daya,  walaupun  isi  kebijakan  sudah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi  tidak  akan  berjalan  efektif.  Sumber  daya  tersebut  dapat  berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya financial.
3. Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.
4. Struktur  Organisasi,  merupakan  yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan memiliki pengatuh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. 114
Pelaksanaan  kebijakan  adalah  sesuatu  yang  penting  bahkan  mungkin  jauh  lebih penting  dari  pada  pembuatan  kebijakan.  Kebijakan-kebijakan  hanya  akan  sekedar  berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.
Kebijakan  Pemerintah  Aceh  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dituangkan  dalam  Aceh  Sehat  2010  yang  merupakan  suatu  program  yang  dicanangkan  oleh pemerintah Aceh untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang mampu mendapatkan pelayanan kesehatan,  perilaku  hidup  sehat,  sanitasi  yang  baik  melalui  pembangunan  kesehatan  sebagai tindak lanjut dari Indonesia Sehat 2010.
114 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: CV.Alfabeta, 2006), hal. 149
S etiap  masyarakat  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  mempunyai  kesempatan dan  kemandirian  untuk  hidup  dalam  lingkungan  dan  dengan  perilaku  hidup  sehat,  memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Adanya komitmen sektor kesehatan untuk menjamin pemerataan, keadilan dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Provinsi NAD melalui mobilisasi sumber daya yang  dimiliki  khususnya  bagi  masyarakat  miskin  dan  kelompok  masyarakat  yang membutuhkan  pelayanan  kesehatan  secara  khusus.  Selain  itu  juga  adanya  komitmen untuk menggerakkan pembangunan kembali sektor dan pelayanan kesehatan yang berdasarkan nilai-nilai  Islam,  mendorong  kemandirian  masyarakat  untuk  hidup  sehat,  memelihara  dan meningkatkan  pelayanan  kesehatan  masyarakat  yang  bermutu,  serta  memelihara  dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
Kebijakan pemerintah Aceh diambil berdasarkan isi Pasal 224 sampai dengan Pasal 226 UUPA, yang berisi: 115
- BAB XXXIII tentang Kesehatan pada Pasal 224
1. Setiap penduduk Aceh mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
2. Setiap  penduduk  Aceh  berkewajiban  untuk  ikut  serta  dalam  memelihara  dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga dan lingkungan.
3. Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan standar pelayanan minimal.
4. Setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya.
- BAB XXXIII tentang Kesehatan pada Pasal 225
1. Pemerintah  Aceh  dan  pemerintah  kabupaten/kota  wajib  memberikan  pelayanan kesehatan  berdasarkan  standar  pelayanan  minimal  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan syari’at Islam.
2. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat mengikutsertakan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam bidang kesehatan.
- BAB XXXIII tentang Kesehatan pada Pasal 226
115 Undang-Undang  Pemerintah  Aceh  No.  11  Tahun  2006,  (Jakarta:  CV.Tamita  Utama,
2006)
1. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat mengikutsertakan lembaga sosial  kemasyarakatan  untuk  berperan  dalam  program  perbaikan,  pemulihan psikososial dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam.
2. Perencanaan dan pelakasanaan program sebagaimana dimaksudkan  pada ayat (1) dilakukan  dengan  memperhatikan  budaya  Aceh  dan  memaksimalkan  peran masyarakat setempat.
Kaitan Isi Pasal 224-226 UUPA Dengan Sistem Kesehatan di Aceh adalah:
1. Setiap orang dapat mewujudkan derajat kesehatan optimal yang optimal.
2. Masyarakat sebagai subjek dan objek.
3. Mendapatkan pelayanan kesehatan secara adil dan merata.
4. Ikut sertanya LSM atau lembaga lain dalam usaha peningkatan kesehatan.
5. Menggunakan usaha promotif dan preventif.
6. Semua pasal didasarkan pada Rencana Strategis Aceh Sehat 2010 sebagai tindak lanjut dari Program Indonesia Sehat 2010.
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Aceh secara umum dan spesifik adalah :
1. Mendukung komitmen Pemerintah Indonesia secara nasional terhadap pencapaian Millenium  Development  Goals ,  melalui  pencapaian  sasaran  yang tercantum dalam Indonesia Sehat 2010.
2. Menerapkan  kebijakan  nasional  dalam  mendukung  Sistem  Kesehatan  Nasional  dan Standar Pelayanan Minimal.
3. Mewujudkan  peran  dan  kewajiban  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan,  termasuk  jaminan  askes  pelayanan  dasar  dan  rujukan  kepada  seluruh masyarakat,  khususnya  kelompok  miskin,  rawan  kesehatan  dan  yang  tinggal  di wilayah terpencil atau perbatasan; penanggulangan dampak kesehatan akibat bencana alam; serta pembangun kesehatan secara utuh, yang dapat berfungsi secara efektif dan efisien.
4. Mewujudkan  peran  rumah  sakit,  baik  pemerintah  maupun  swasta,  sebagai  pusat rujukan, yang berfungsi sesuai dengan tingkat kewenangannya dalam suatu jaringan rujukan, dan yang menjamin pelayanan rujukan kepada seluruh masyarakat Provinsi NAD.
5. Mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam  setiap  program  kesehatan  sebagai  upaya memberdayakan  individu,  keluarga  dan  masyarakat  agar  mampu  memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri dan lingkungannya.
6. Mendorong  kerjasama  dengan  organisasi  swasta,  LSM  nasional  dan  internasional, serta  lembaga  bantuan  luar  negeri  dalam  upaya  kesehatan  yang  terkoordinasi  dan terarah.
7. Penyediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Aceh.
8. Penyediaan pelayanan spesialisasi esensial di rumah sakit.
9. Memberikan prioritas pada pencegahan dan pengendalian penyakit, khususnya pada masyarakat  miskin  dan  rentan.Memberikan  prioritas  pada  pencegahan  dan pengendalian penyakit, khususnya pada masyarakat miskin dan rentan.
10. Menggalang kemitraan Pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
11. Penekanan  pada  mutu,  efektifitas  dan  efisiensi  penyediaan  pelayanan  kesehatan  di setiap institusi penyediaan pelayanan kesehatan.
12. Optimalisasi SDM melalui perencanaan yang tepat, penempatan tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung pembangunan sistem kesehatan.
13. Penggunaan  secara  spesifik  informasi  kesehatan  untuk  perencanaan,  implementasi, monitoring dan evaluasi dalam kesehatan.
14. Implementasi pembiayaan kesehatan untuk memprioritaskan masyarakat miskin.
15. Mendorong  penyusunan  kebijakan  yang  tepat  untuk  melindungi  konsumen  dan penyedia pelayanan kesehatan. 116

## 2.2 Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Menurut Hukum Islam
Islam  menaruh  perhatian  yang  besar  sekali  terhadap  dunia  kesehatan  dan keperawatan guna menolong orang yang sakit dan meningkatkan kesehatan. Pelayanan kesehatan  yang  islami  adalah  segala  bentuk  kegiatan  yang  dibingkai  dengan  kaidah- kaidah  islam  melalui  pengajaran  praktik  hubungan  sosial  dan  kepedulian  terhadap sesama dalam suatu ajaran khusus, yakni akhlak dan dipraktikkan dengan unsur akidah dan  syariah.  Dokter  dan  perawat  yang  melaksanakan  pelayanan  kesehatan  harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :
1. QS.Al-Bayyinah : 5
ِةَمّيَقلْا نْيِد َكِلَذَو َةوكَّزلااوُتْؤُيَوَةولَّصلااوُمْيِقُيَوَءاَفَنُح  َنْيّدلا ُهَل  َنْيِصِلْخُم َاللهاْوُدُبْعَيِلَّلاِااْوُرِمُااَمَو
Artinya  :  “Padahal  mereka  hanya  diperintahkan  menyembah  Allah,  dengan  ikhlas menaati-Nya  semata-mata  karena  (menjalankan)  agama  dan  juga  agar melaksanakan salat dan  menunaikan zakat; dan  yang demikian itulah agama yang lurus (benar)”.
116 Ibid.

## 2. QS.Al-A’raf : 56
ْحُملا  َنّم  ٌبْيِرَق ِالله  َتَمْحَر  َّنا اًعَمَطَواًفْوَخ ُهْوُعْداَواَهِحَلْصاَدْعَب ِضْرلاْا ىِفاْوُدِسْفُتَلاَو

## َنْيِنِس
Artinya  :  “Dan  janganlah  kamu  membuat  kerusakan  di  muka  bumi,  sesudah (Allah)  memperbaikinya  dan  berdoalah  kepadanya  dengan  rasa  takut (tidak  akan  diterima)  dan  harapan  (akan  dikabulkan).  Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang orang yang berbuat baik.”
3. QS.Ali Imran : 156 َنْيِذَّلاَكا ْوُن ْوُكَتَلاا ْوُنَماَء َنْيِذلااَهُّياَي ىًّزُغا ْوُناَك ْوا ِض ْرلاا ىِفا ْوُبَرَضاَذا ْمِهِنَو ْخلاا ْوُلاَقَوا ْوُرَفَك ىِف ًةَرْسَح َكِلَذ ُالله َلَعْجَيِلا ْوُلِتُقاَمَواْوُتاَماَماَنَدْنِعاْوُناَكْوَّل
ٌريِصَب  َن ْوُلَمْعَتاَمِب ُاللهَو  ُتْيِمُيَو ِيْحُي ُاللهَو ْمِهِبوُلُق
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu seperti orang-orang kafir  yang  mengatakan  kepada  saudara-saudaranya  apabila  mereka mengadakan  perjalanan  di  bumi  atau  berperang,  "Sekiranya  mereka tetap  bersama  kita,  tentulah  mereka  tidak  mati  atau  tidak  terbunuh." (Dengan  perkataan)  yang  demikian  itu,  karena  Allah  hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.
Selain  itu,  dalam  ajaran  Islam  negara  mempunyai  peran  sentral  dan  sekaligus bertanggung jawab penuh dalam segala urusan rakyatnya, termasuk dalam urusan kesehatan. Hal ini didasarkan pada dalil umum yang menjelaskan peran dan tanggung jawab kepala negara untuk mengatur seluruh urusan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda:
Artinya  :  Pemimpin  yang  mengatur  urusan  manusia  (Imam/Khalifah)  adalah pengurus  rakyat  dan  dia  bertanggung  jawab  atas  rakyatnya  (HR  al-Bukhari  dan Muslim).
Di  antara  tanggung  jawab  Imam  atau  Khalifah  adalah  mengatur  pemenuhan kebutuhan-kebutuhan  dasar  (primer)  bagi  rakyatnya  secara  keseluruhan.  Yang  termasuk kebutuhan-kebutuhan  dasar  bagi  rakyat  adalah  kebutuhan  keamanan,  kesehatan  dan pendidikan. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah saw:
Artinya : Siapa saja yang saat memasuki pagi merasakan aman pada kelompoknya, sehat  badannya  dan  tersedia  bahan  makanan  di  hari  itu,  dia  seolah-olah  telah memiliki dunia semuanya (HR al-Bukhari, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).
Dalam hadis tersebut ditunjukkan bahwa keamanan dan kesehatan dipandang sebagai kebutuhan  primer  atau  dasar  sebagaimana  makanan.  Dengan  demikian,  keamanan  dan kesehatan masuk dalam kategori kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat. Di dalam Islam, jaminan
kesehatan  untuk  seluruh  rakyat  adalah  tanggung  jawab  negara  yang  wajib  diberikan  secara gratis  (cuma-cuma),  alias  tidak  membayar  sama  sekali.  Negara  tidak  boleh  membebani rakyatnya untuk  membayar kebutuhan layanan kesehatannya. Ketentuan ini didasarkan pada Hadis Nabi saw, sebagaimana penuturan Jabir ra.:
Artinya : Rasulullah saw. pernah mengirim seorang dokter kepada Ubay bin Kaab (yang  sedang  sakit).  Dokter  itu  memotong  salah  satu  urat  Ubay  bin  Kaab  lalu melakukan kay (pengecosan dengan besi panas) pada urat itu (HR Abu Dawud).
Dalam  hadis  tersebut,  Rasulullah  saw.,  yang  bertindak  sebagai  kepala  negara,  telah menjamin  kesehatan  rakyatnya  secara  cuma-cuma,  dengan  cara  mengirimkan  dokter  kepada rakyatnya  yang sakit tanpa memungut  biaya dari rakyatnya itu. Jaminan kesehatan itu wajib diberikan  oleh  negara  kepada  rakyatnya  secara  gratis,  tanpa  membebani,  apalagi  memaksa rakyat mengeluarkan uang untuk mendapat layanan kesehatan dari negara. Pengadaan layanan, sarana dan prasarana kesehatan tersebut wajib senantiasa diupayakan oleh negara bagi seluruh rakyatnya.  Pasalnya,  jika  pengadaan  layanan  kesehatan  itu  tidak  ada  maka  akan  dapat mengakibatkan  terjadinya  bahaya  (dharar),  yang  dapat  mengancam  jiwa  rakyatnya. Menghilangkan  bahaya  yang  dapat  mengancam  rakyat  itu  jelas  merupakan  tanggung  jawab negara. Rasulullah saw. bersabda:
Artinya  :  Tidak  boleh  menimbulkan  madarat  (bahaya)  bagi  diri  sendiri  dan  juga madarat (bahaya) bagi orang lain di dalam Islam (HR Ibnu Majah dan Ahmad). Layanan kesehatan wajib diberikan diberikan secara gratis kepada seluruh rakyatnya tanpa memandang lagi strata ekonomi rakyatnya. Mereka yang masuk kategori fakir maupun yang  kaya  tetap  berhak  mendapat  layanan  kesehatan  secara  sama,  sesuai  dengan  kebutuhan medisnya. Sebabnya, layanan kesehatan tersebut telah dipandang oleh Islam sebagai kebutuhan dasar  (primer)  bagi  seluruh  rakyatnya.  Negara  wajib  senantiasa  mengalokasikan  anggaran belanjanya untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Negara tidak boleh melalaikan kewajibannya tersebut. Negara tidak boleh mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain, baik  kepada pihak swasta, maupun kepada rakyatnya sendiri. Jika hal  itu terjadi,  maka  pemerintahnya  akan  berdosa,  sebab  tanggung  jawab  pemimpin  negara  untuk memberi  layanan  pada  rakyatnya  akan  dimintai  pertanggungjawaban  secara  langsung  oleh Allah SWT. Hal itu telah ditegaskan oleh Rasulullah saw. melalui sabdanya:
Artinya  :  Pemimpin  yang  mengatur  urusan  manusia  (Imam/Khalifah)  adalah pengurus  rakyat  dan  dia  bertanggung  jawab  atas  rakyatnya  (HR  al-Bukhari  dan Muslim).
Namun,  hal  ini tak berarti bahwa jasa dokter swasta atau membeli obat  dari apotek swasta hukumnya haram. Pasalnya, yang diperoleh secara gratis adalah layanan kesehatan dari negara. Adapun jika layanan kesehatan itu dari swasta (bukan pemerintah), misalnya dari dokter praktik  swasta  atau  membeli  obat  dari  apotik  umum  (bukan  apotek  pemerintah),  maka hukumnya tetap boleh membayar jasa dokter atau membeli obat dari apotek swasta tersebut. Hal  ini  didasarkan  pada  dalil  umum  kebolehan  berobat  dengan  membayar  dan  dalil  umum kebolehan jual-beli. 117
Jaminan kesehatan yang dijalankan oleh BPJS banyak menimbulkan pro dan kontra. Walaupun program ini sempat masuk ke dalam label “haram”. Namun kemudian telah diadakan sebuah  rapat  yang  terdiri  dari  BPJS  Kesehatan  selaku  pengelola  atau  penyelenggara,  MUI selaku  pemberi  keputusan  label  haram  atau  halal  suatu  produk,  program  atau  lainnya berdasarkan  hukum  islam,  DJSN  (Dewan  Jaminan  Sosial  Nasional)  dan  OJK  (Otoritas  Jasa Keuangan) Non-Bank telah memutuskan bahwa proses serta tindakan program BPJS tidak ada kata “HARAM”.
Masyarakat tetap dapat mendaftar untuk mengikuti dan melanjutkan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Dan akan terus tetap dikaji nilai- nilai  syariah  pada  BPJS  Kesehatan  untuk  menjadi  lebih  sempurna  untuk  memfasilitasi masyarakat yang memilih program sesuai dengan syariah. 118
Berikut ini adalah pandangan syariah terhadap BPJS :
1. Menarik Iuran Wajib dari Masyarakat.
Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang SJSN No. 40 Tahun 2004 dan Pasal 14 sampai 16 Undang-Undang BPJS No. 24 Tahun 2011. Iuran wajib yang diserahkan kepada pemerintah bisa berupa zakat yang harus di distribusikan oleh pemerintah  yang menerapkan  syariat  Islam,  bisa juga  berupa pajak yang mana hukumnya masih di perdebatkan di antara para ulama. Dari hasil pajak inilah seharusnya pemerintah memberikan dana sosial kepada masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan. Seandainya BPJS ini dialihkan menjadi pajak wajib  bagi  masyarakat  dan  dikhususkan  untuk  melayani  kesehatan  masyarakat maka hukumnya boleh menurut sebagian ulama. Apalagi ada rencana mewajibkan BPJS kepada seluruh rakyat pada tahun 2019. Jika iuran tersebut menggunakan sistem  asuransi  konvensional  peserta  yang  mendaftar  wajib  membayar  premi
117 http://kmib.fib.ugm.ac.id/mengenal-jaminan-kesehatan-dalam-islam/
118 https://www.panduanbpjs.com/menurut-mui-bpjs-kesehatan-tidak-haram/
setiap bulan untuk membeli pelayanan atas resiko yang belum tentu terjadi maka ini  hukumnya  haram.  Adapun  jika  menggunakan  sistem  asuransi  takaful pesertanya  harus  memberikan  hartanya  secara  sukarela  bukan  terpaksa  demi kemaslahatan bersama tanpa mengharapkan harta yang diberikan tersebut, maka dalam hal ini hukumnya boleh. Ini berdasarkan hadist dari Abu musa al Asy’ari ra. bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:
“Sesungguhnya  keluarga  Al  asy-a’riun  jika  mereka  kehabisan  bekal  di dalam  peperangan  atau  menipisnya  makanan  keluarga  mereka  di madinah maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki di dalam satu  kain  kemudian  mereka  bagi  rata  diantara  mereka  di  dalam  satu bejana,  maka  mereka  itu  bagian  dariku  dan  aku  adalah  bagian  dari mereka”. (HR. Bukhari No 2486 dan Muslim No 2500).
Namun  apabila  peserta  asuransi  takaful  mengharapkan  harta  yang  sudah  diberikan, maka bertentangan dengan pengertian hibah yang secara hukum Islam harta yang sudah dihibahkan hendaknya jangan ditarik kembali. Ini sesuai dengan hadist Ibnu Abbas Ra. bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:
“Tidaklah  halal  jika  seseorang  memberikan  pemberian  kemudian  dia menarik lagi pemberiannya kecuali orang tua yang menarik lagi sesuatu yang  telah  dia  berikan  kepada  anaknya”.  (HR.  Abu  dawud,Tirmidzi, Nasai,dan Ibnu Majah dan dishosihkan oleh syaikh al Albani)
Dikuatkan dengan hadist Ibnu Abbas RA yang lain bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:
“Orang yang mengambil kembali pemberian yang telah diberikan kepada orang lain itu seperti anjing yang menjilat muntahannya”. (HR. Bukhari dan Muslim)
2. Memberikan perlindungan atas sosial resiko ekonomi yang menimpa peserta.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang SJSN No. 40 Tahun 2004,  memberikan  perlindungan  atas  resiko  sosial  ekonomi  yang  menimpa peserta berdasarkan jumlah premi yang dibayarkan adalah salah satu bilih asuransi konvensional  yang  diharamkan  karena  menjual  sesuatu  yang  tidak  jelas  dan bersifat  spekulatif,  gharar,  jika  peserta  mendapatkan  resiko  mendapatkan pelayanan tetapi jika tidak mendapatkan resiko, premi yang dibayarkan tiap bulan akan hangus begitu saja
3. Saling membantu satu dengan yang lainnya.
Di dalam BPJS tidak selalu didapatkan unsur membantu dalam arti yang sebenarnya karena tidak setiap peserta BPJS ketika membayar premi berniat untuk membantu orang  lain,  bahkan  cenderung  demi  kepentingan  diri  sendiri  agar  jika  sakit  ia mendapatkan  pelayanan  yang  maksimal  dengan  biaya  minimal,  dengan  sistem tersebut tidak selalu didapatkan orang kaya
membantu yang miskin, bahkan pada kenyataaanya banyak orang kaya yang terbantu biaya pengobatannya dari iuran orang miskin  yang tidak sakit, bentuk ta-a’wun yang  dianjurkan  adalah  orang-orang  kaya  membantu  orang  orang  miskin  tanpa mengharap timbal balik dari orang miskin hal itu bisa diwujudkan dalam bentuk zakat,  pajak  maupun  pengumpulan  dana  sosial.  Dana  yang  terkumpul  dari masyarakat  dikembangkan  oleh  BPJS  baik  dalam  bentuk  investasi  maupun disimpan  dalam  bank-bank  konvensional  yang  secara  tidak  langsung  juga mengambil keuntungan. Hal ini tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang BPJS No. 24 Tahun 2011 dan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang SJSN No. 40 Tahun 2004 serta Pasal  33 Peraturan  BPJS  No. 1 Tahun 2014, ini juga disebutkan  Undang- undang  No.  24  Tahun  2014  bahwa  jaminan  sosial  disimpan  dalam  bank pemerintah  yang  ditunjuk.  Pelayanan  yang  diterima  oleh  peserta  BPJS  adalah hasil dari investasi ribawi. Peserta BPJS sengaja melakukan akad investasi yang disimpan  dalam  bank-bank  konvensional  dan  hasilnya  mereka  terima  berupa pelayanan kesehatan.  Ini berbeda dengan dana haji ataupun dana-dana lain dari pemerintah yang diterima masyarakat karena di dalamnya tidak ada akad investasi tetapi  hanya  akad  mendapatkan  pelayanan  yang  mana  masyarakat  tidak mempunyai pilihan lain kecuali melalui pemerintah, selain itu di dalam asuransi sosial  tidak  dibolehkan  mengambil  keuntungan  kecuali  sekedar  gaji  bagi pengelola sesuai dengan kerjanya.
4. Peserta BPJS ketika meninggal dunia maka haknya untuk mendapat Dana BPJS gugur secara otomatis.
Pada dasarnya seseorang yang mempunyai hak berupa harta benda atau sesuatu yang bernilai.  Jika  ia  meninggal  dunia  maka  haknya  tersebut  akan  berpindah  kepada ahli warisnya. Jika haknya tersebut menjadi hangus, disini ada unsur kezoliman dan  unsur  merugikan  pihak  lain.  Jika  dianggap  kesepakatan,  tidak  boleh  ada kesepakatan  yang mengharamkan sesuatu  yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram.
5. Memberikan  sanksi  atau  denda  bagi  peserta  yang  menunggak  atau  terlambat  dalam membayar premi.
Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 35 ayat 4 dan 5 Peraturan BPJS No. 1 Tahun 2014, seseorang yang berhutang dan terlambat dalam pembayarannya tidak boleh dibebani  dengan  membayar  denda  karena  ini  termasuk  riba  yang  diharamkan kecuali jika ia mampu dan tidak ada itikad baik untuk membayar maka menurut sebagian ulama boleh dikenakan denda yang diperuntukkan sebagai dana sosial yang sama sekali tidak boleh diambil manfaatnya oleh yang menghutangi. Bisa dilihat  di  dlam  fatwa  MUI  DSN  No.  17  /  DSN-MUI-  IX  Tahun  2000.  Apakah denda  tersebut  termasuk  syarat,  syarat  bersanksi  yaitu  syarat  denda  atas keteledoran,  sebagian  ulama  membolehkan  sanksi  atas  keteledoran  tetapi  tidak membolehkan  denda  di  dalam  hutang  piutang.  Dalam  BPJS  termasuk  kategori denda karena hutang piutang. 119

## PEMBAHASAN
Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Rsudza Banda

## Aceh
Konsep rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak melihat dari  sisi  miskin  atau  kayanya  seseorang.  Siapa  saja  yang  membutuhkan  pengobatan  akan diberikan pelayanan dengan optimal terutama bagi pasien yang datang ke rumah sakit dalam kondisi darurat. Rumah sakit akan segera memberikan bantuan yang maksimal kepada semua pasien. Beberapa tahun ke belakang terdapat masalah seperti ini, dimana pasien dalam kondisi darurat  membutuhkan  bantuan  pertama  dari  rumah  sakit.  Pasien  tersebut  belum  terdaftar sebagai  peserta  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.  Maka pihak rumah sakit  akan  segera  mendaftarkan  pasien  kepada  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) Kesehatan. Pemerintah Aceh melalui Gubernur Irwandi-Nova sudah membentuk satu tim yaitu tim  percepatan  proses  adminstrasi  JKA  plus  yang  terdiri  dari  pihak  Rumah  Sakit,  Dinas Kesehatan  (DINKES),  polisi,  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (DUKCAPIL),  dan Jasaraharja.  Tim  tersebut  bertujuan  untuk  menyelesaikan  semua  masalah-masalah  yang dihadapi oleh pasien pengguna kartu BPJS Kesehatan.
Berbagai  permasalahan  beberapa  tahun  ke  belakang  juga  ditemukan  masalah mengenai  fasilitas  yang  tidak  memadai.  Dalam  hal  ini  rumah  sakit  berupaya  untuk  tetap memberikan yang terbaik kepada siapapun yang memerlukan. Fasilitas yang dirasakan kurang
memadai segera diperbaiki bahkan jika diperlukan segera diganti dengan fasilitas yang baru. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, rumah sakit tidak melakukan dengan apa adanya tetapi melakukan segalanya dengan optimal. Fasilitis-fasilitas yang tersedia juga bukan fasilitas yang sembarangan tetapi fasilitas yang membantu menjamin keselamatan pasien.
Masalah  yang  banyak  menimbulkan  pro  dan  kontra  pada  penggunaan  BPJS  yaitu terkait pembiayaan. Selain itu, sebagian orang juga memandang dari segi etika yang diberikan oleh pihak pemberi pelayanan (dokter, perawat). Seperti yang kita ketahui dalam islam harus menerapkan sifat adil dan jujur. Namun nyatanya dalam praktik tidak semuanya berjalan sesuai dengan  apa  yang  seharusnya.  Masih  banyak  yang  harus  diperbaiki  dalam  hal  memberikan pelayanan kepada pasien. 120
Jika dipandang dari sudut hukum islam BPJS termasuk asuransi. Dalam islam dinyatakan asuransi itu tidak boleh. Seharusnya BPJS yang dianggap halal artinya yang boleh dipergunakan itu adalah pengguna BPJS yang PBI karena yang kategori itu dia murni gratis tanpa premi dan tanpa denda. Kategori tersebut berbeda dengan kategori mandiri  karena  kategori  ini  akan  ada  denda  jika  pihak  yang  menggunakan  kartu  ini menunggak iuran perbulannya.
Setiap pengguna BPJS yang non-PBI dan mandiri diwajibkan untuk membayar iuran  perbulan  untuk  mendapatkan  pelayanan  jaminan  kesehatan  nasional.  Jika menunggak akan dikenakan sanksi administrasi dan ini merupakan adanya unsur riba. Selain  itu,  juga  ada  pembedaan  antara  peserta  PBI  dan  non-PBI.  Sistem  jaminan kesehatan mengenal  pembagian kelas,  yaitu:  kelas  III,  II dan  I. Masing-masing kelas tersebut  dengan  iuran  bulanan  berbeda  dan  layanan  berbeda.  Itu  artinya,  Jaminan kesehatan  menganut  prinsip  pemberian  pelayanan  berdasarkan  kemampuan  bayar peserta atau status ekonomi peserta. Prinsip ini merupakan watak komersial yang dianut oleh lembaga bisnis.
Namun  tidak  semua  pengguna  BPJS  menilai  dari  sisi  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya.  Terdapat  pengguna  BJPS  yang  melihat  dari  sis  apakah  BPJS  itu mengandung mashlahah atau mafsadah. Menurut pasien ini, BPJS itu adalah mashlahah. Banyak  manfaat  yang  didapatkan  dan  tidak  merasa  dirugikan  selama  menggunakan BPJS Kesehatan ini. 121
120 Hasil Wawancara Jaja, Peserta BPJS Kesehatan yang melakukan pengobatan di RSU dr. Zainoel Abidin Pada tanggal 12 Januari 2018 Pukul 11.20 WIB
121 Hasil  Wawanacara  Rini,  Peserta  BPJS  Kesehatan  di  RSU  dr.  Zainoel  Abidin,  Pada tanggal 3 Januari 2018 Pukul 15.26 WIB di Banda Aceh

## Analisis Penulis
Menurut  penulis  pelayanan  saat  ini  masih  belum  bisa  dikatakan  maksimal.  Suatu permasalahan muncul dikarenakan ada pemicunya. Rumah sakit perlu membenahi orang-orang yang  terkait  dalam  memberikan  pelayanan  seperti  dokter  dan  perawat  dengan  memberikan pelatihan terkait attitude.
Di RSUDZA bagaimana pihak rumah sakit melayani belum semuanya menunjukkan kepada attitude yang  baik.  Selain attitude ,  Rumah  Sakit  juga  harus  lebih  tegas  menegakkan kebijakan yang sudah ditetapkan. Seperti ketepatan waktu bagi dokter untuk masuk jam kerja. Apabila kebijakan yang telah dibuat tidak dilaksanakan dengan tepat, maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi dokumen tanpa arti.
Analisis berikutnya  adalah terkait pelayanan BPJS dari segi hukum  Islam. Menurut penulis,  selama  BPJS  yang  bekerjasama  dengan  Rumah  Sakit  masih  menerapkan  sistem konvensional  berarti  hukumnya  haram.  Tetapi  masyarakat  tetap  dapat  mendaftar  untuk mengikuti dan melanjutkan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Dan akan terus tetap dikaji nilai-nilai syariah pada BPJS Kesehatan untuk menjadi sempurna untuk memfasilitasi masyarakat yang memilih program sesuai dengan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Eli  Nurachmah, Asuhan  Keperawatan  Bermutu  di  Rumah  Sakit ,  (Jakarta:  Jurnal keperawatan dan Penelitian Kesehatan, 2007)
Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik , (Bandung: CV.Alfabeta, 2006)
Moenir, H.A.S, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia , (Jakarta: Bumi Aksara)

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Pemerintah Aceh No. 11 Tahun 2006

## INTERNET
http://hasmidepok.org/hukum-islam/hukum-bpjs-menurut-syariat-islam.html
http://kmib.fib.ugm.ac.id/mengenal-jaminan-kesehatan-dalam-islam/
http://www.kompasianan.com//alldie/bpjs-kesehatan-meningkatkan-pelayanan- kesehatan-masyarakat-berbiaya-murah, di akses pada tanggal 23 Mei 2018
https://www.panduanbpjs.com/menurut-mui-bpjs-kesehatan-tidak-haram/