Volume 2  Issue 1,  March 2018:  pp.  371-386.  Copyright  ©  2018 HOLREV.
Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia. ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

## The Understanding of Applied Islamic Law in Indonesia
Prawitra Thalib Fakultas Hukum Universitas Airlangga E-mail: prawitra@fh.unair.ac.id
Abstract: Islamic  law  in  Indonesia  has  become  inner-social-life,  it  growth  and developed before Indonesia stood and growth on social life. Although Indonesia was not Islamic State but does not mean it has an obstacle to implement the Indonesian Islamic Law. This is because that the value in that law has come to be a strong artery in  every  Indoensiaa  single  life.  Besides,  it  is  often  interpreted  into  the  norms  by contemporer experts. Islamic Law in Indonesia applied the benefit parameter that concerned whether its neccesery a certain rule or not. In addition, its primary role is to assure that every its single norm was not paradoxically went againt Qoran and Sunnah. By applying Islamic Law into either forming or interpreting in the law, so that can be assured the law has complied the standard which to be put on Indonesian life. Thus, this norm was not doubt which is appearing a new problem and not create a conflict norm in application.
Keyword: Benefit, Islamic Law, and Norm
Abstrak: Hukum  Islam  di  Indonesia  telah  menjadi  jati  diri  rakyat  di  Indonesia, hukum Islam telah tumbuh dan berkembang sebelum Negara tersebut berdiri dan telah mengakar dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya. Sekalipun Indonesia bukan  Negara  Islam  hal  tersebut  bukanlah  menjadi  penghalang  pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam tersebut merupakan nadi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, nilai tersebut tidak jarang nilai-nilai tersebut diinterpretasikan ke  dalam  norma  oleh  para  ahli  hukum  kontemporer.  Hukum  Islam  di  Indonesia menggunakan suatu parameter kemaslahatan mengenai perlu atau tidaknya suatu hukum dalam suatu persoalan tertentu. Sebagai tambahan, peran utamanya adalah untuk  memastikan  bahwa  setiap  hukum  Islam  yang  dinormakan  tersebut  tidak bertentangan dengan  nash  yaitu  Al-Quran  dan Sunnah.  Dengan mengaplikasikan hukum Islam ke dalam setiap upaya pembuatan atau pun penafsiran suatu hukum, maka dapat dipastikan hukum tersebut telah memenuhi standar untuk di aplikasikan ke  dalam  masyarakat  Indonesia.  Dengan  demikian  hal  ini  tidak  dikhawatirkan hukum  tersebut  akan  menimbulkan  persoalan  baru  atau  menimbulkan  konflik norma dalam pengaplikasiannya.

## Kata kunci: Kemanfaatan, Hukum Islam, Norma

## PENDAHULUAN
Pembahasan tentang hukum Islam dan qowaid fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh) adalah dua hal yang paling utama, terutama dalam melakukan pemahaman terhadap hukum Islam, hal ini dikarenakan penguasaan terhadap kaidah fiqh akan menjadi benang merah terhadap penyelesaian  atau  dari  masalah-masalah  yang  timbul  yang  disesuaikan  dengan  tempat, waktu dan kebiasaan yang berlainan, sehingga sesungguhnya qowaid fiqhiyyah tersebut akan menjadikan hukum Islam selalu fleksibel dalam menanggapi isu-isu sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum.
Membahas  tentang  pemahaman  hukum  Islam  sesungguhnya  tidak  terlepas  dari istilah qowaid fiqiyyah , yang secara etimologi kata qowaid berasal  dari bahasa Arab al- Aqidah yang berarti fondasi yang kemudian melahirkan kata qaidah yang berarti dasar, sedangkan qowaid adalah jamak dari qaidah sehingga mempunyai makna dasar-dasar. 1
Sementara  itu  secara  terminologi  istilah fiqhiyyah berasal  dari  bahasa  Arab fiqh yang bersumber  dari  Q.S.  At- Taubah  ayat  122,  “ liyatafaqqahu  fiddin ”  yang  berarti  untuk memperdalam  pengatahuan  mereka  tentang  agama, tafaqqahu inilah  yang  kemudian melahirkan  konsep fiqh sebagai  suatu al-fahmu atau  pemahaman.  Sehingga  fiqh  dapat dikatakan sebagai suatu pemahaman tentang syariah atau ilmu yang memahami syariah sebagai aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi umatnya. 2
Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa qowaid fiqhiyyah mempunyai  arti  sebagai  kaidah-kaidah  umum  dalam  memahami  syariah  sebagai  suatu aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi umatnya, dengan kata lain qowaid fiqhiyyah dapat berupa pedoman yang memudahkan para ahli hukum Islam untuk menyimpulkan hukum terhadap suatu persoalan hukum, hal ini tentu saja menjadikan qowaid fiqhiyyah ini  sebagai  garis  besar  dalam  melakukan  suatu  ijtihad  terhadap  suatu  masalah  hukum, karena fiqh tidak mungkin dapat berdiri tanpa ada fondasi dasar yang menjadikan fiqh tersebut  berdiri  teguh,  sehingga  dapat  menyelesaikan  masalah.  Dalam  hal  ini  perlu
1 Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia , Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1138.
2 Prawitra Thalib, Syariah: Konsep dan Hermeneutika , Cetakan Pertama, Surabaya: Lutfansyah Mediatama, 2013, hlm. 22.
dipahami  pula  bahwa fiqh sifatnya  khusus,  sementara  itu qowaid  fiqhiyyah mempunyai sifat yang sangat umum sekali.
Ilmu  yang  memperbincangkan  hukum  Islam  adalah fiqh ,  oleh  karenanya  apabila hukum Islam tidak terlepas dari qowaid fiqiyyah maka qowaid fiqiyyah tidak akan terlepas dari fiqh karena fiqh adalah produk hukum Islam. Gambaran dari  kekhususan fiqh dan keumuman qowaid  fiqhiyyah dapat  di  jelaskan  sebagai  berikut,  bahwa  fiqh  merupakan pemahaman  secara  umum  terhadap  prinsip-prinsip  Islam  dan  hukum-hukum  yang terkandung  di  dalamnya,  pemahaman  terhadap  isu-isu  hukum  tersebut  terbagi  secara spesifik sesuai dengan  kajian dari masing-masing isu hukum tertentu, misalkan hukum perkawinan diatur dalam fiqh munakahat , hukum waris diatur dalam fiqh faraidh , hukum perdata diatur  dalam fiqh muamalah, dan masih banyak bidang-bidang hukum lain yang diatur  dalam fiqh yang  berbeda  pula.  Setiap  cabang  dari fiqh mempunyai  pembahasan tersendiri yang berbeda satu dengan yang lain, sebagai contoh fiqh muamalah mengatur masalah keperdataan saja sementara itu fiqh faraidh mengatur masalah kewarisan, kedua fiqh  tersebut  berdiri  sendiri-sendiri  tanpa  mencampuri  satu  sama  lain,  karena  bidang pemahaman  dan  pembahasan  isu  hukumnya  berbeda,  inilah  yang  dikatakan  fiqh mempunyai sifat yang khusus. 3
Sementara  itu qowaid  fiqhiyyah dikatakan  mempunyai  sifat  yang  umum,  hal  ini dikarenakan setiap fiqh yang ada baik itu fiqh muamalah, fiqh faraidh atau fiqh munakahat, masing-masing berdiri atas fondasi yang sama atau masing-masing berdiri atas kaidah- kaidah  yang  sama  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah qowaid  fiqhiyyah ,  nilai-nilai  yang terkandung dalam qowaid fiqhiyyah harus menjadi nilai dasar dari setiap fiqh yang ada. Oleh karena itu sekalipun pemahaman dan pembahasan dari setiap fiqh berbeda namun masing-masing  fiqh  berdiri  di  atas  kaidah-kaidah  yang  sama,  inilah  yang  dinamakan dengan keumuman dari qowaid fiqhiyyah . Adapun penghubung antara qowaid fiqhiyyah dan fiqh adalah ushul fiqh, dalam hal ini dapat dijelaskan apabila qowaid fiqhiyyah adalah fondasi  untuk  membuat  suatu  fiqh,  maka  upaya  untuk  membuat  fiqh  tersebut  harus menggunakan  metode  atau  cara  yang  dinamakan  dengan  ushul  fiqh,  antara qowaid fiqhiyyah, ushul fiqh dan fiqh masing-masing mempunyai urutan dan keterkaitan yang jelas antara satu dengan yang lain, kesemuanya merupakan suatu upaya pemahaman terhadap
hukum  Islam  supaya  dapat  diaplikasikan  ke  dalam  segala  aspek  kehidupan  yang  tidak terkekang oleh waktu dan zaman.
Hukum  Islam  dan qowaid  fiqhiyyah mempunyai  keterkaitan  antara  satu  dengan yang  lain,  hal  ini  dikarenakan  kedinamisan  hukum  Islam  yang  di  wujudkan  dalam  fiqh amat  bergantung  pada qowaid  fiqhiyyah, dalam  hal  ini  karakteristik  keumuman  atau generalitas  dari  kaidah-kaidah  tersebutlah  yang  menjadikan  hukum  Islam  dapat diterapkan pada segala kondisi di setiap waktu dan zaman. qowaid fiqhiyyah menjadikan fiqh sebagai ilmu yang bersifat khusus, relatif dan sangat dipengaruhi oleh kondisi tempat dan  waktu  ( qabil  lin  iqash,  qabil  lit  taghyir ),  betapa  tidak  perkembangan  masyarakat, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi kesemua hal tersebut secara tidak langsung juga mempengaruhi perkembangan hukum Islam, syariah tidak dapat berubah karna sifatnya yang abadi, karena mengubah syariah sama saja dengan mengubah ketentuan yang ada dalam  Al-Quran  dan  Sunnah,  namun  penginterpretasian  syariah  tersebut  yang  dapat berubah yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, yang mana hal itu dijembatani oleh qowaid  fiqhiyyah ,  sebagai  parameter  dalam  upaya  memahami  makna  yang terkandung  dalam  Al-Quran  dan  Sunnah  yang  dituangkan  dalam  fiqh,  sebagai  bentuk pengaplikasian hukum Islam kontemporer.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Islam  bersumber  pada  dua  sumber  utama  yaitu  Al-Quran  dan  Sunnah,  yang  kerap  kali dikatakan  sebagai  dalil-dalil  pokok  hukum  Islam,  di  samping  itu  selain  Al-Quran  dan Sunnah ada juga beberapa dalil pendukung dalam hukum Islam yaitu ijma’, qiyas, istihsan, masalahah  mursalah,  urf dan syarún  man  qoblana ,  yang  kesemuanya  adalah  alat  bantu untuk memahami makna hakiki yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Berbicara tentang hukum Islam ada dua bentuk utama yaitu syariah dan fiqh. Syariah adalah hukum Islam  dalam  makna  yang  luas  yang  mencakup  aspek  akidah,  akhlak  dan  amaliah,  yang mencakup  norma  dalam  agama  Islam,  oleh  sebab  itu  syariah  cakupannya  lebih  luas. Sementara itu fiqh adalah hukum Islam praktis yang bersumber dari dalil-dalil tafshily atau terperinci  yang  khusus  mengatur  suatu  bidang  hukum  saja, 4 dengan  kata  lain  dapat dipahami  pula  bahwa  syariah  adalah  peraturan  yang  diturunkan  Allah  SWT  kepada manusia supaya hendaknya senantiasa di pedomani ketika berhubungan dengan Tuhan,
4 Syarif Hidayatullah, Qawaid Fiqiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (muámalat, maliyyah islamiyah, muásirah) , Gramata Publishing, 2012, hlm. 3.
manusia dan lingkungannya, sedangkan ilmu yang memperbincangkan syariah itulah yang dinamakan dengan fiqh. 5 Sehingga fiqh dapat dikatakan sebagai syariah atau hukum Islam dalam arti sempit. Adapun mengenai perbedaan antara syariah dan fiqh dapat diuraikan sebagai berikut: 6
1. Syariah  mempunyai  cakupan  yang  luas  yang  meliputi  seluruh  tindakan  dan perbuatan  manusia,  sementara  fiqh  hanya  mengacu  kepada  apa  yang  secara umum  dimengerti  sebagai  tindakan  manusia  yang  didasarkan  pada  sesuatu yang legal dan ilegal.
2. Syariah  merupakan  suatu  wadah  yang  terdiri  dari  berbagai  ketentuan  yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah yang meliputi tiga komponen utama yaitu  akidah,  akhlak  dan  fiqh,  sementara  itu  fiqh  hanyalah  merupakan  salah satu komponen dari syariah.
3. Syariah mempunyai karakteristik yang sempurna dan tidak dapat diubah-ubah, sementara  itu  fiqh  mempunyai  karakteristik  yang  selalu  berubah  mengikuti perubahan waktu, ruang dan tempat dimana fiqh tersebut diterapkan.
4. Syariah didasarkan dari wahyu-wahyu yang hanya diperoleh dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan fiqh adalah hasil penalaran dan deduksi para ahli hukum yang didasarkan pada perkembangan pengetahuan yang terus berubah seiring perubahan zaman.
5. Syariah mempunyai beberapa tingkatan perbuatan yang dimulai dari sesuatu yang diizinkan hingga sesuatu yang tidak diizinkan, sementara itu fiqh hanya mengatur tentang tindakan yang legal dan ilegal saja.
Kemudian Yusuf Musa dalam bukunya yang berjudul al Madkhal li Dirasah al Fiqh al Islamy juga mengemukakan tiga perbedaan syariah dan fiqh yang antara lain adalah : 7
1. Dalam beberapa hal, syariah mempunyai cakupan yang lebih luas dari fiqh , hal ini  dikarenakan  syariah  meliputi  seluruh  ajaran  agama  yakni  akidah,  ibadah dan hukum, sementara itu Fiqh hanya meliputi perbuatan saja;
2. Ditinjau dari subjeknya, maka subjek syariah adalah Allah SWT atau al Sya ri’ sedangkan fiqh subjeknya adalah manusia atau al Faqih , oleh karena itu syariah
5 Abd.  Shomad, Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia ,  Cetakan  Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
6 Prawitra Thalib, Op.Cit ., hlm. 22-23.
7 Renny  Supriyatni, Pengantar  Hukum  Islam  Dasar-Dasar  dan  Aktualisasinya  Dalam  Hukum  Positif , Bandung: Widya Padjadjaran, Maret 2011, hlm. 12-14.
sebagai  ciptaan  Allah  SWT  bersifat  sempurna  dan  abadi  kebenarannya, sedangkan  fiqh  dapat  berubah  sesuai  dengan  pemahaman  para  Faqih  yang disebabkan oleh faktor sosial budaya dan historisnya;
3. Dari  penggunaan  istilah  juga  dapat  ditemukan  perbedaannya,  dalam  hal  ini penggunaan istilah syariah telah digunakan sejak awal sejarah perkembangan Islam  sendiri,  sedangkan  penggunaan  istilah fiqh baru  digunakan  setelah lahirnya  cabang-cabang  ilmu  keagamaan  dalam  Islam  pada  abad  kedua Hijriyah.
Fenomena  pemikiran  hukum  Islam  kontemporer  sesungguhnya  merupakan respons  atas  kondisi  sosial  pasca  runtuhnya  Kesultanan  Turki  Usmani,  munculnya gerakan-gerakan  pembaharuan  Islam  seperti  Tanzimat  dan  Salafiyah,  telah  membawa warna tersendiri bagi perkembangan  hukum Islam  kontemporer, ditambah lagi dengan adanya  pengaruh  sekularisme  dan  kolonialisme,  kesemuanya  baik  secara  langsung maupun tidak langsung telah memberikan pengaruh bagi perkembangan  hukum Islam, ditambah lagi kekalahan negara-negara Arab dari Israel pada perang enam hari Juni 1967, yang berujung pada penanda tanganan perjanjian Camp David, menyebabkan dunia Islam secara global terasa telah kehilangan pengayom, hal ini menyebabkan umat Islam secara sistematis telah tercerai berai, masing-masing hidup dengan jalan masing-masing, fakta ini yang  kemudian  melahirkan  fakta  perlunya  pembaharuan  hukum  Islam,  sehingga  dapat mematahkan pandangan skeptis bahwa hukum Islam sudah ketinggalan zaman.
Menurut  Ashiddiqy  hukum  Islam  dikategorikan  mempunyai  tiga  karakter  yang abadi, kekal dan tidak berubah, yakni : pertama, takamul yaitu sempurna, bulat dan tuntas. Hal ini dipahami bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat, walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Kedua, wasathiyat (harmonis),  yakni  hukum  Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah, tidak berat ke kanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat ke kiri dengan mementingkan perbedaan. Hukum Islam selalu menyelaraskan di antara kenyataan dan fakta dengan ideal dari cita- cita. Ketiga, Harakah (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang,  mempunyai  daya  hidup  dan  dapat  membentuk  diri  sesuai  dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpencar dari sumber yang luas dan
dalam,  yang  memberikan  kepada  manusia  sejumlah  hukum  yang  positif  dan  dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu. 8
Adapun yang menjadi problem utama pemahaman hukum Islam untuk diterapkan di Indonesia pada dasarnya berhubungan dengan sikap terhadap tradisi (turats) di satu sisi  dan  sikap  terhadap  modernisasi  (hadatsah)  di  sisi  yang  lain.  Apabila  pemikiran tradisional  menyikapi  modernisasi  dengan  apriori  demi  konservasi,  maka  lain  halnya dengan pemikiran modern yang menyikapi tradisi sebagai sesuatu yang mesti dilenyapkan demi  terwujudnya  kemajuan,  karena  tradisi  dianggap  sebagai  cadas  yang  menghalangi proses  kemajuan  itu  sendiri,  dalam  hal  ini  konsep  hukum  Islam  Kontemporer  terjebak dalam  pertikaian  kritis  tentang  tradisi  dan  modernisasi  yang  keduanya  berhadapan sebagai bentuk tantangan kontemporer.
Sekularisasi  pada  masa  modern  secara  perlahan  telah  mempengaruhi  budaya kontemporer  pada  masa  sekarang  ini.  Sejak  abad  ke  18,  ketika  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  mulai  berkembang  di  golongan  masyarakat  telah  menjadikan  manusia beraktivitas  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien.  Perkembangan  teknologi  yang  diawali ditemukannya  mesin  uap  oleh  James  Watttelah  memberikan  pengaruh  yang  sangat signifikan terutama dalam hal teknologi. Ketika di zaman modern muncul hal-hal pribadi yang  memisahkan  diri  dari  ruang  publik.  Maka  secara  otomatis  telah  mengembangkan pemikiran sekularisasi yang memisahkan urusan pribadi dengan urusan publik. Berbicara tentang sekularisasi pada awalnya di pelopori oleh pemisahan antara kekuasaan Gereja dan Negara, yang secara otomatis kehidupan beragama bagi rakyat tidak lagi diatur oleh Negara. Memang betul sekularisasi secara parsial telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan  hukum  Islam  kontemporer,  namun  hal  ini  harus  di  jaga  jangan  sampai hukum Islam kehilangan ruh sejatinya sebagai wahyu Illahiah yang bersumber dari Allah SWT.  Kemurnian  hukum  Islam  yang  bersumber  dari  agama  Islam  haru  tetap  terjaga, norma yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah harus diaplikasikan ke dalam segala aspek  kehidupan  umat  muslim,  di  setiap  tempat  waktu  dan  zaman,  upaya  pemaknaan kontemporer dari nilai-nilai yang terkandung dalam nash (Al-Quran dan Sunnah), inilah yang  berupaya  dijembatani  oleh qowaid  fiqhiyyah sehingga  hukum  Islam  tetap  hidup dalam dimensi kontemporer tanpa mengurangi makna dan hakikatnya sebagai wahyu.
8 Hasbi Ash-Shiddiqy, Filsafat Hukum Islam , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 105-108.
Qowaid  fiqhiyyah adalah  kaidah-kaidah  universal  yang  di  dalamnya  terkandung bagian-bagian persoalan  yang sama, yang dapat  dikelompokkan  dalam satu  garis besar yang  sama  yang  kemudian  melahirkan  berbagai  macam  cabang-cabang  fiqh. qowaid fiqhiyyah telah disepakati oleh para jumhur ulama sebagai suatu landasan yang tidak kalah pentingnya dengan dalil-dalil pokok maupun penunjang yang ada dalam hukum Islam, hal ini dikarenakan qowaid fiqhiyyah dapat memudahkan seorang mujtahid untuk melakukan pemahaman  terhadap  hukum  Islam.  Sehingga  seseorang  tidak  pantas  untuk  dikatakan sebagai mujtahid apabila tidak menguasai qowaid fiqhiyyah . Singkat kata untuk melakukan ijtihad  pemahaman  terhadap  kaidah-kaidah  fiqh  amatlah  diperlukan.  Peranan  ijtihad sangat  besar  dalam  pembaruan  hukum  Islam.  Pembaruan  tidak  mungkin  dilaksanakan tanpa adanya mujtahid yang memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Berbicara tentang pembaharuan hukum Islam dan ijtihad dalam hukum Islam, ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, saling mengisi dan melengkapi. Jika proses  ijtihad  dapat  dilaksanakan  dalam  proses  pembaruan  Islam  secara  benar,  maka hukum-hukum yang dihasilkan dari  proses ijtihad itu  akan menjawab segala  persoalan yang muncul akibat tuntutan zaman.
Ruang  lingkup  ilmu  fiqh  amatlah  luas,  hal  ini  dikarenakan  ilmu  fiqh  mencakup berbagai  cabang  ( furu’ ),  yang  menyebabkan  perlunya  adanya  fondasi  utama  yang berfungsi sebagai akar yang menopang cabang-cabang tersebut, semakin kokoh akarnya maka semakin solid pula cabang-cabangnya dan dapat dipastikan akan menghasilkan daun yang rindang, bunga yang indah dan buah yang banyak, selain itu dengan adanya akar yang kokoh juga akan menjadikan suatu pohon tidak perlu khawatir apabila cabang-cabangnya di terpa angin yang kencang. Begitu pula halnya dengan hukum Islam, apabila akarnya kuat maka  cabang-cabang  fiqhnya  tidak  akan  perlu  khawatir  apabila  diterpa  badai perkembangan zaman dan teknologi, karena cabang-cabangnya berdiri di atas akar yang kokoh, maka cabang-cabang fiqhnya juga akan menjadi kokoh, namun sebaliknya apabila akarnya lemah sebagus dan seindah apa pun cabang-cabang tadi pasti akan roboh apabila diterpa oleh badai, oleh karena itu amatlah benar apabila dalam kitab al Faraidh al Bahiyah disebutkan bahwa “sesungguhnya cabang -cabang masalah fiqh itu hanya dapat dikuasai dengan kaidah-kaidah fiqh, maka menghafalkan kaidah- kaidah itu amat besar fungsinya”. 9 Ungkapan  di  atas  menggambarkan  bahwa  dengan  memahami  dan  mendalami  kaidah-
9 Asjmuni Abd. Rahman, Kaidah-kaidah Fiqh , Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 17.
kaidah  fiqh,  seorang  mujtahid  dapat  mengetahui  hukum  terhadap  masalah-masalah kontemporer yang muncul.
Terhadap  kaidah-kaidah  fiqh  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa qowaid  fiqhiyyah dapat  menampung  hukum-hukum  syarak  dari  bermacam-macam  persoalan  yang berlainan antara satu dengan yang lain, sehingga Nadawi menyatakan bahwa fondasi fiqh yang  bersifat  universal  tersebut  mengandung  hukum  syarak  yang  bersifat  umum, terhadap  berbagai  peristiwa  yang  termasuk  dalam  ruang  lingkup qowaid  fiqhiyyah tersebut. 10 Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa qowaid  fiqhiyyah dalam pembentukan hukum Islam mempunyai peranan sebagai berikut: 11
1. Pendalaman terhadap kaidah-kaidah fiqh akan menjadikan seorang ahli hukum Islam, benar-benar dapat memahami ilmu fiqh dan mampu untuk menganalisis berbagai masalah kontemporer, yang kemudian dapat ditentukan hukum dari masalah tersebut.
2. Pemahaman terhadap qowaid fiqhiyyah dapat memudahkan proses penentuan hukum terhadap suatu masalah baru yang muncul, dengan mendalilkan pada adanya  persamaan illat dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebelumnya.
3. Pemahaman  terhadap qowaid  fiqhiyyah menjadikan  hukum  Islam  selalu fleksibel,  karena qowaid  fiqhiyyah berfungsi  sebagai  filter  yang  menjamin supaya  fiqh-fiqh  kontemporer  yang  dibuat  demi  menyelesaikan  persoalan kontemporer    tersebut  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  yang  terdapat dalam nash (Al-Quran dan Sunnah).
Pentingnya  pemahaman  terhadap qowaid  fiqhiyyah ini  amat  disadari  betul  oleh para Imam Empat Mazhab (Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafií), hal ini dikarenakan ilmu tentang  kaidah-kaidah  fiqh  ini  merupakan  salah  satu  cabang  terpenting  ilmu  syariah, apabila  dipelajari  oleh  seseorang  maka  akan  menjadikan  orang  tersebut  akan  menjadi orang yang Faqih atau paham betul terhadap ilmu fiqh, bahkan menurut jumhur ulama rahasia-rahasia  ilmu  fiqh  pada  hakikatnya  terletak  pada  kaidah-kaidah  yang dikandungnya,  di  samping  itu  penguasaan  terhadap  ilmu qowaid  fiqhiyyah akan memudahkan  bagi  seorang  mujtahid  untuk  mengeluarkan  fatwa,  sehingga  tidak  dapat
10 Ali Ahmad al -Nadawi, al-Qawaid l Fiqhiyyah, Dar al Qalam , Damascus, hlm. 43.
11 Syarif Hidayatullah, Op.Cit ., hlm. 37.
dipungkiri  pula  bahwa  penyebab  utama  dari  keterbelakangan  perkembangan  hukum Islam disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap ilmu tentang qowaid fiqhiyyah . 12
Pada dasarnya kaidah-kaidah fiqh yang dibentuk dan disepakati oleh para ulama ada banyak, namun dalam praktiknya jumhur ulama tetap berpedoman pada lima kaidah pokok utama  atau yang lebih dikenal  dengan istilah qawaid asasiyyah al khams , kelima kaidah  pokok inilah yang  kemudian melahirkan berbagai macam kaidah-kaidah cabang yang  juga  tetap  merupakan  bagian  dari qowaid  fiqhiyyah secara  keseluruhan,  dalam perkembangannya  kelima  kaidah  pokok  tersebut  ditambahkan  satu  kaidah  pokok  oleh Ibnu Nujaim, sehingga dinamakan sebagai qawaid al kubra , namun demikian penggunaan lima  kaidah  pokok qawaid  asasiyyah  al  khams ,  lebih  popular  di  bandingkan  dengan penggunaan lima kaidah pokok. Kelima kaidah pokok tersebut adalah suatu pedoman yang memastikan bahwa fiqh-fiqh yang di buat oleh manusia tidak bertentangan apa yang telah diatur  oleh  Allah  SWT,  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  kaidah-kaidah  fiqh  tersebut bersifat  universal,  yang  dapat  menyesuaikan  dengan  segala  perkembangan  zaman maupun  permasalahan  yang  melekat  padanya,  dari  kaidah-kaidah  tersebut  dapat  di turunkan  kembali  menjadi  kaidah-kaidah  cabang  yang  bersifat  lebih  khusus  yang berhubungan dengan persoalan yang hendak diselesaikan. Adapun kaidah-kaidah pokok dalam ilmu fiqh tersebut terdiri dari: 13
1. Kaidah pertama, ”Segala urusan tergantung dari pada maksudnya”.
2. Kaidah  kedua,  “Keyakinan  tidak  dapat  dihapuskan  atau  dihilangk an  dengan keraguan”.
3. Kaidah ketiga, “Setiap kesulitan akan melahirkan suatu kemudahan”.
4. Kaidah keempat “Kemudharatan atau bahaya wajib untuk dihilangkan”.
5. Kaidah Kelima “Adat istiadat dikokohkan”.
6. Lima poin di atas adalah kaidah-kaidah pokok yang dinamakan dengan qawaid asasiyyah  al  khams ,  adapun  kaidah  tambahan  yang  sering  disebut  sebagai kaidah  ke  enam  adalah  “tidak  ada  pahala  tanpa  adanya  niat”,  namun penggunaan  kaidah  ke  enam  ini  jarang  digunakan,  oleh  para  mujtahid  yang masih tetap berpedoman pada lima kaidah pokok di atas.
Adapun  terhadap  penjelasan  dari  masing-masing  pengaplikasian  dari  kelima kaidah fiqh tersebut dapat di jabarkan di bawah ini:
13 Ibnu Nujaim, al Asyabah wa al Nazhaír , Dar al Fikr, Damascus, hlm. 115.
1. Penjelasan terhadap  kaidah  pertama,  ”Segala  urusan  tergantung  dari  pada maksudnya”, kaidah ini menekankan p entingnya niat dalam melakukan segala urusan,  apabila  niatnya  baik  maka  hasilnya  akan  baik,  namun  sebaliknya apabila  niatnya  tidak  baik  maka  hasilnya  juga  tidak  akan  baik.  Dalam melakukan suatu ijtihad penting untuk dipahami bawa upaya tersebut harus di awali dengan niat yang baik, sehingga hasil ijtihad tersebut akan memiliki hasil yang baik, namun  apabila ijtihad tersebut dilakukan tanpa  adanya niat  yang baik maka dapat dipastikan akan membawa dampak yang tidak baik, dengan kata  lain  suatu  ijtihad  dilakukan  karena  adanya  kebutuhan  akan  solusi  dari suatu  persoalan, bukan karena pesanan,  ataupun pesanan dari  kepentingan- kepentingan  segolongan  manusia  yang  tidak  membawa  kebaikan  bagi mayoritas manusia. Mengenai contoh  penerapan kaidah ini adalah, misalkan dilakukan  istinbath  terhadap  keabsahan  transaksi  keuangan  menggunakan kartu  elektronik,  Al-Quran  dan  Sunnah  tidak  mengatur  hal  tersebut  secara rinci,  namun  ada  dasar-dasar  muamalah  yang  dapat  dijadikan  illat  dalam pembuatan aturan yang baru melalui upaya ijtihad, maka dalam hal ini upaya ijtihad  tersebut  adalah  berupaya  untuk  mengakomodir  kepentingan  umat muslim  terhadap  transaksi  keuangan  menggunakan  kartu  dikarenakan perkembangan  zaman  yang  memungkinkan  adanya  pembayaran  dengan menggunakan  kartu,  ijtihad  tersebut  dilakukan  semata-mata  demi kemaslahatan umat muslim dalam bertransaksi, bukan karena adanya pesanan sponsor  dari  pihak  bank  ataupun  pihak  lain,  oleh  karena  adanya  niat  untuk memudahkan umat muslim bertransaksi dan selama tidak ada kesamaan illat dalam Al-Quan dan Sunnah serta tidak bertentangan dengan dua sumber utama tersebut  maka  fiqh  tentang  transaksi  elektronik  tidak  bertentangan  dengan syariah Islam.
2. Kaidah  kedua,  “Keyakinan  tidak  dapat  dihapuskan  atau  dihilangkan  dengan keraguan”, adapun penjabaran dari  kaidah ini  adalah penekanan  pada suatu kondisi bahwa segala sesuatu yang  telah ditetapkan sampai kapan pun tidak akan berubah,  kaidah ini akan melahirkan  kaidah  cabang “ al aslu makana la makana” yang  dapat  di  artikan  segala  sesuatu  yang  sudah  ada  pada  asalnya tidak akan berubah sampai kapan pun juga, makna keyakinan secara etimologi adalah  sebuah  ilmu  yang  tidak  ada  lagi  keraguan  di  dalamnya,  dalam
pengertian lain dapat diartikan mengetahui secara pasti dan jelas akan suatu kebenaran. 14
3. Kaidah ketiga, “Setiap kesulitan akan melahirkan suatu kemudahan”. Kaidah ini merupakan bukti nyata bahwa Islam tidak bertujuan untuk mempersulit umat manusia namun sebaliknya Islam sebagai rahmatan lil alamin bertujuan untuk membawa manusia kepada kemaslahatan, hukum yang ada bagi manusia tidak mempersulit  dan  tidak  memberatkan  namun  selalu  disesuaikan  dengan kemampuan  manusia,  hal  ini  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Q.S.  Al Baqarah  ayat  286, 15 kaidah  ini  dijadikan  para  fuqaha  untuk  memecahkan berbagai  masalah  dan  menentukan  hukumnya,  bahwa  dalam  merumuskan hukum  hendaknya  tidak  terlalu  memberatkan,  namun  lebih  bersifat  untuk membawa  kemaslahatan,  oleh  karena  itu  amatlah  tepat  apabila  Asqolani menyatakan  bahwa  Islam  adalah  agama  yang  mudah  yang  ringan  apabila dibandingkan dengan agama-agama samawi sebelumnya. 16
4. Kaidah  keempat  “Kemudharatan  atau  bahaya  wajib  untuk  dihilangkan”. Pemahaman terhadap kaidah ini di awali dari pemaknaan yang kuat terhadap bahwa seseorang tidak boleh membahayakan orang lain, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Q.S. Al A’Rof ayat 56 dan Q.S. Al Qashash ayat 77, kedua ayat tersebut  memuat  kata  “ wala  tufsidu  fil  ardh ”,  yang  mempunyai  makna  dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Dari penjabaran tersebut dapat  dipahami  bahwa  setiap  umat  manusia  dilarang  untuk  membuat kerusakan  di  muka  bumi  dalam  bentuk  apa  pun,  termasuk  juga  dalam melakukan penafsiran makna yang terkandung dalam Al-Quran  dan Sunnah, yang dimaksud dengan kerusakan di sini bukanlah kerusakan secara lahiriah saja atau kerusakan yang tampak secara fisik, namun lebih dari itu kerusakan tersebut  juga  meliputi  kerusakan  moral,  pola  pikir,  akhlak  dan  mental.  Atas dasar itulah maka kaidah pokok yang keempat ini muncul.
5. Kaidah Kelima “Adat istiadat di kokohkan”. Yang dimaksud dengan adat di sini adalah  kebiasaan  atau urf yang  dapat  diterima  oleh  tabiat  yang  sehat  dan dikerjakan berulang-ulang, dalam hal ini apabila suatu kebiasaan tersebut tidak
14 Syarif Hidayatullah, Op.Cit ., hlm. 40.
15 Q.S. Al Baqarah tersebut mengatur bahwa “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya….”.
16 Ibnu Hajar Al Asqalani, Fath al Bary Syarh Shahih al Bukhari , Dar al Fikr, Beirut, hlm. 164.
bertentangan dengan nash yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah maka kebiasaan  tersebut  dapat  dilakukan  dan  tidak  perlu  dipertentangkan  lagi, dalam hal ini yang menjadi para meter dari adat istiadat ini adalah ketiadaan pertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, adanya pertentangan antara suatu adat istiadat dengan Al-Quran dan Sunnah secara otomatis akan  menjadikan adat  istiadat  tersebut  tidak  dapat  diterapkan  dan  tidak  dapat  dijadikan pedoman  dalam  melakukan  penafsiran  hukum.  Penetapan  adat  istiadat sehingga menjadi hukum yang hidup di suatu masyarakat menekankan pada dua hal utama yaitu, pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan yang kedua membawa kemaslahatan bagi umat manusia, oleh karenanya apabila  suatu  perbuatan  tidak  dilarang  dalam  Al-Quran  dan  Sunnah  namun tidak  membawa  kemaslahatan  sama  sekali  hendaknya  tidaklah  dikerjakan, karena hal tersebut hanya menimbulkan kemubaziran dan kesia-siaan saja, di satu sisi dapat juga mengarah kepada perbuatan syubhat yaitu perbuatan yang halal haramnya tidak jelas, yang apabila seseorang dihadapkan pada perkara syubhat  maka  hendaknya  untuk  di  hindari,  hal  ini  sebagaimana  yang  di sabdakan  oleh  Baginda  Rasulullah  SAW  yang  bersabda  “barang  siapa  yang terjebak dalam perkara syubhat, maka sesungguhnya ia terjebak dalam perkara yang haram”.
Demikianlah pembahasan qowaid fiqhiyyah , beserta contoh-contoh pengaplikasiannya, kelima kaidah dasar tersebut amat sangat dibutuhkan dalam proses pengaplikasian hukum Islam kontemporer, mengingat sifat universalitas dan generalitas Al-Quran dan Sunnah, membutuhkan alat sebagai pisau analisis demi menemukan makna yang hakiki dari dua sumber utama dalam hukum Islam tersebut, selain itu dengan ada qowaid  fiqhiyyah maka  secara  tidak  langsung  hukum  Islam  dapat  disesuaikan  dengan perubahan dan perkembangan zaman melalui instrumen yang bernama fiqh, akan tetapi fleksibilitas hukum Islam tersebut hanya terhadap masalah-masalah duniawi saja, karena terhadap masalah-masalah yang menyangkut ketauhidan yang meliputi akidah dan ibadah tidak  dapat  dilakukan  penafsiran  lebih  lanjut  karena  hal  tersebut  dapat  menimbulkan bid’ah dan fitnah dalam memahami ajaran Islam yang sesungguhnya.

## KESIMPULAN
Pada  dasarnya qowaid  fiqhiyyah atau  kaidah-kaidah  fiqh  berfungsi  sebagai  parameter pembentukan fiqh dalam hukum Islam kontemporer, supaya mempunyai kekuatan hukum dan tidak bertentangan dengan nash ataupun kemaslahatan, sehingga fiqh tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara rinci qowaid fiqiyyah adalah kumpulan dari  beberapa  tuntunan  yang  berisi  nilai-nilai  yang  harus  dijadikan  fondasi  dasar pembentukan hukum Islam, oleh sebab itu qowaid fiqiyyah tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima kaidah pokok/utama hukum Islam atau yang dikenal dengan istilah qowaid asassiyyah al khams . Kelima kaidah pokok tersebut mengatur tentang hal-hal pokok yang harus  dipatuhi  dalam  upaya  meng- isthinbath -kan  suatu  hukum  yang  dituangkan  dalam suatu fiqh .
Secara  praktis  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  Islam  yang  sebenarnya  tidak  lain adalah fiqh, yaitu daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan  masyarakat  sekarang  ini.  Dimana  dalam  hal  penyesuaian  dengan perkembangan zaman hukum Islam mempunyai karakteristik yang khusus. Kekhususan dari  karakteristik  hukum  Islam  tersebut  adalah takamul (sempurna), wasathiyah (harmonis),  dan harakah (dinamis).  Karena  kefanatikan  terhadap  mazhab-mazhab terdahulu  mengakibatkan  terjadinya  taqlid  karena  taqlid  ini  salah  satu  penyebab terhambatnya  proses  pembaruan  hukum  Islam  agar  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi sekarang. Karena tuntutan zaman di samping adanya kesadaran para cendekiawan Islam, maka  muncullah  penggerak  pembaruan  hukum  Islam  dengan  berbagai  pemikirannya. Dalam  pembaruan  hukum  Islam  ini  perlu  adanya  peranan  ijtihad  dan  kesadaran masyarakat dalam menerima pembaruan hukum Islam tersebut.
Upaya untuk mengetahui makna hakiki yang terkadang dalam Al-Quran dan Sunnah dapat dijembatani oleh qowaid fiqhiyyah , hal ini dikarenakan  nilai-nilai yang  terkadang dalam  kaidah  fiqh  tersebut  merupakan  suatu  garis  besar  yang  harus  diikuti  ketika merumuskan fiqh, apabila ushul fiqh adalah metode untuk merumuskan fiqh, maka qowaid fiqhiyyah adalah pendekatan yang digunakan dalam metode tersebut, sehingga fiqh yang dihasilkan dapat dipastikan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang diatur dalam Al- Quran  dan  Sunnah  sekaligus  dapat  menjawab  segala  persoalan  yang  muncul  di  setiap aspek kehidupan masyarakat.
Qowaid  fiqiyyah harus  dijadikan  pedoman  dalam  pembuatan  suatu fiqh dalam hukum  Islam,  hal  ini  dikarenakan qowaid  fiqiyyah tersebut  tidak  saja  berusaha  untuk
memastikan  bahwa  fiqh  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  nash,  sebagaimana  yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah, namun lebih dari itu qowaid fiqiyyah tersebut juga  menjadikan  setiap  fiqh  mempunyai illat masing-masing  yang  membedakan  antara fiqh  yang  satu  dengan  yang  lain,  yang  mana illat tersebut  muncul  sebagai  akibat  dari adanya legal rationing yang melahirkan suatu hukum dalam hukum Islam. Hal ini amatlah penting mengingat setiap hukum pasti ada illatnya, karena tanpa adanya illat maka hukum tersebut tidaklah sempurna, bahkan dengan adanya illat inilah yang menjadikan hukum- hukum  yang  terkandung  dalam nash ,  menjadi  fleksibel  dan  dinamis,  sehingga  dapat menjawab dan menyelesaikan segala persoalan di setiap zaman.
Pengaplikasian  hukum  Islam  kontemporer  amat  tergantung  dari  pengaplikasian qowaid fiqhiyyah dalam ushul fiqh, sebagai kaidah baku yang sudah ditetapkan maka hal ini  harus  menjadi  perhatian  utama  ketika  melakukan  pembahasan  hukum  Islam kontemporer, hal ini juga bertujuan untuk mematahkan omong kosong tentang Al-Quran dan Sunnah yang dikatakan telah ketinggalan zaman, karena sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah  di  turunkan  Allah  SWT  untuk  menjawab  segala  persoalan  d  segala  zaman  dan sebagai wahyu dari Nabi terakhir Rasulullah SAW tentu tidak akan pernah  ketinggalan zaman,  hanya  saja  pemikiran  manusia  yang  terkadang  tidak  mampu  memahami  secara sempurna  makna  Illahiah  yang  terkandung  dalam  Al-Quran  dan  Sunnah  tersebut  yang sering  kali  menimbulkan  stigma  negatif  terhadap  hal  tersebut.  Oleh  karena  itu qowaid fiqhiyyah ada sebagai penghubung antara kesempurnaan Illahiah dengan pemikiran fana manusia dalam memahami maksud dari sang pencipta alam semesta Allah SWT.

## Daftar Pustaka
Abd. Rahman, Asjmuni, Kaidah-kaidah Fiqh, Bulan Bintang Jakarta.
Al Asqalani, Ibnu Hajar, Fath al Bary Syarh Shahih al Bukhari , Dar al Fikr, Beirut.
Ali Ahmad al -Nadawi, al-Qawaid al Fiqhiyyah , Dar al Qalam, Damascus.
Ash-Shiddiqy, Hasbi, Filsafat Hukum Islam , Pustaka Rizki Putra.
Hidayatullah,  Syarif, Qawaid  Fiqiyyah  dan  Penerapannya  Dalam  Transaksi  Keuangan Syariah  Kontemporer  (muámalat,  maliyyah  islamiyah,  muásirah) ,  Jakarta:  Gramata Publishing, 2012.
Ibnu Nujaim, al Asyabah wa al Nazhaír , Dar al Fikr, Damascus.
Shomad, Abd, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Supriyatni, Renny, Pengantar Hukum Islam Dasar-Dasar Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Positif , Bandung: Widya Padjadjaran, Maret 2011.
Thalib,  Prawitra, Syariah:  Konsep  dan  Hermeneutika ,  Cetakan  Pertama,  Surabaya: Lutfansyah Mediatama, 2013.
Warson, Ahmad, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia , Pustaka Progressif, 1997.