## PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH: MENGUAK KESENJANGAN PELAYANAN DASAR DI ERA OTONOMI DAERAH
*M. Rizki Pratama 1) , Teguh Pramono. 2)
1) Prodi Studi Administrasi Publik Universitas Kadiri, Indonesia 2) Prodi Studi Administrasi Publik Universitas Kadiri, Indonesia
*Email Korespondensi : pratamarizkim@ub.ac.id

## Abstrak
Otonomi  daerah  secara  teoritis  membuat  layanan  publik  dekat  dengan  publik.  Makalah  ini berpendapat bahwa dalam konteks Indonesia, penyesuaian sentralisasi lebih banyak terjadi sejalan dengan kesenjangan layanan publik yang mendasar. Masalah seperti itu mengarah pada masalah jahat  dalam  mengatur  pelayanan  publik.  Ini  menemukan  bahwa  ada  tren  saat  ini  dalam kesenjangan  layanan  publik,  misalnya,  jumlah  dokter  dan  guru  medis  yang  memiliki  distribusi yang  tidak  setara  dibandingkan  dengan  daerah  pedesaan  dan  perkotaan.  Paradigma  negara kesejahteraan juga harus ditransformasikan  menjadi  wilayah kesejahteraan. Semua  masalah ada di wilayah; negara harus mengakomodasi dan memfasilitasi daerah untuk menangani kesenjangan tersebut tidak hanya bergerak dengan agenda kebijakan sentralisasi.
Kata Kunci : Layanan Publik; Disparitas; Otonomi Daerah

## Abstract
Regional autonomy theoretically makes public service close to the public. This paper argues that In Indonesia context, more centralization adjustment happens in line with the fundamental public service disparity. Such problems lead to the wicked problems of governing public service. It finds that there is a current trend in public service disparity, for example, the amount of medical doctor and teacher which has unequal distribution comparing to the rural and urban area. The paradigm of the welfare state should be transformed welfare region as well. All problems are in regional; the state should accommodate and facilitate region to handle such disparity not only move with centralization policy agenda.
Keywords : Public Service; Disparity; Regional Autonomy

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah secara teoritik mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat pada  tingkat  pemerintahan  yang  paling  praktis  sehingga  meningkatkan  responsifitas kepada  masyarakat  (Sani,  2016).  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  esensi  otonomi  itu  sendiri yang bertujuan mencapai efektivitas dan efesiensi dalam pelayanan kepada masyarakat,
karena  prinsip  pelayanan  publik  yang  paling  efisien  seharusnya  diselenggarakan  oleh otoritas yang memiliki kontrol geografis paling minimal. Selain itu menurut (Dwiyanto, 2018)  desentralisasi  membuat  kedekatan  fisik  dan  kejiwaan  antara  pemerintah  dengan warganya dalam penyelenggaraan layanan publik menjadi semakin intim. Desentralisasi jelas seharusnya memiliki hubungan positif dengan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah  seperti  meningkatkan  efisiensi,  responsifitas  serta  pemahaman  masalah  layanan publik  yang  lebih  komprehensif  yang  tentu  saja  lebih  dipahami  oleh  pemeritah  daerah daripada pemerintah pusat. Desentralisasi harus berimplikasi selaras dengan pemerataan pelayanan publik di daerah.
Pelayanan  publik  sangat  urgen  untuk  menjadi  instrumen  penting  dalam melindungi  masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan  bersama  seperti  dalam  konsep welfare state . Republik ini sudah sangat jelas menganut ideologi tersebut sesuai dengan amanat  konstitusi  Undang-Undang  Dasar  1945.  Negara  harus  memperhatikan  setiap kegiatan  mereka  untuk  melayani  masyarakat.  Paul  Krugman Global,  regional  and national  public  goods  are  becoming  more  importantin  determining  collective  and individual  welfare and reducing  inequality. Increasing  instability of market  economies, the threat of financial crises, ‘thereturn of depression economics . Pendapat seorang pakar ekonomi  papan  atas  pun  menyarankan  pentingnya  barang  publik  untuk  menciptakan kesejahteraan  dan  mengurangi  kesenjangan  akan  tetapi  jika  pelayanan  publik  menjadi senjang maka kesejahteraan tidak akan pernah didapat. Pendapat Dexter Whitfield dalam buku public  service  or  corporate  welfare kembali  mengingatkan  kita  tentang  fungsi negara termasuk pemerintah daerah untuk melindungi dan meregulasi masyarakat “States have also acted to regulate monopolies and afford consumer protection in the provision of  goods and  services”. Keberhasilan  sebuah  rezim  dan  penguasa  dalam  membangun legitimasi kekuasaan sering dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan memuaskan warga (Dwiyanto, 2017). Rezim era otonomi daerah sudah seharusnya mampu menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam perjalan otonomi daerah hingga kini justru masih ditemukan fakta terjadi perbedaan  kualitas  dan  kuantitas  pemberian  layanan  kepada  masyarakat.  Kesenjangan
yang terjadi kini bukan hanya soal ekonomi tapi juga non-ekonomi. Masyarakat daerah mengalami  persoalan  pelik  dalam  menerima  pelayanan  publik  pasca  otonomi  daerah terutama  dalam  hal  pelayanan  dasar  seperti  pendidikan  dan  kesehatan.  Hal  ini  sama dengan  masalah  yang  tidak  pernah  selesai  tentang  kemiskinan  yaitu  semakin multidemensional dan semakin rumit untuk diatasi. Makalah ini akan menjelaskan fakta kesenjangan  pelayanan  dasar  dalam  bidang  pendidikan  dan  kesehatan,  menganalisis faktor-faktor penyebabnya dan kemudian melakukan refleksi tentang hubungan otonomi daerah dengan pelayanan publik.

## Trend Kesenjangan Pelayanan Dasar Di Daerah
Kesenjangan  pelayanan  dasar  di  daerah  dapat  terliat  jelas  dari  persebaran  aktor utama dalam pelayanan yaitu jumlah dokter dalam pelayanan kesehatan dan jumlah guru dalam pelayanan pendidikan. Data dari grafik 1.1 tersebut ditemukan fakta bahwa jumlah dokter  hanya  memusat  di  DKI  Jakarta  yaitu  134,50  dibanding  100.000  penduduk,  di provinsi  lainnya  bahkan  tidak  mampu  mencapai  100  dokter  per  100.000  penduduk. Kesenjangan semakin nyata ketika provinsi lain di wilayah timur Indonesia seperti papua hanya 15,53 dokter per 100.000 penduduk, Maluku, 11,82 dokter per 100.000 penduduk, NTB  11,07  dokter  per  100.000  penduduk,  Maluku  Utara  11,01  dokter  per  100.000 penduduk serta NTT 8,57 dokter per 100.000 penduduk. Sedangkan aktor utama  dalam pendidikan menurut Anies Baswedan dalam salah satu pidatonya mengatakan distribusi guru  masih  belum  merata,  di  samping  kualitasnya  yang  masih  rendah.  Sebanyak  21% sekolah  di  perkotaan,  37%  sekolah  di  pedesaan,  dan  66%  sekolah  di  daerah  terpencil masih kekurangan guru (Yani, 2010). Dari 6 data tersebut membuktikan dari segi aktor utama  saja  pada  era  desentralisasi  ini  baik  dokter  maupun  guru  masih  tidak  merata persebarannya akibatnya pelayanan tidak akan mencapai titik optimal sehingga kerugian masyarakat semakin dalam.
Grafik 1.1 Rasio Dokter Umum Per 100.000

## Gambar Grafik Rasio Penduduk Tahun 2010
Sumber : Ditjen Dikti Kemendikbud, Potret Ketersediaan Dan Kebutuhan Tenaga Dokter 2010

## Kapasitas Daerah, Sentralisasi & Dekomodifikasi Pelayanan Dasar
Dalam  konteks  kesenjangan  pelayanan  publik  tentu  dapat  dipahami  dalam berbagai  perspektif.  Sering  kali  diutarakan  semua  persoalan  tentang  desentraliasi adalahnya  rendahnya  kapasitas  di  daerah  baik  masyarakat  maupun  pemerintah  daerah sendiri.Hal  ini  juga  diakui  oleh  Dwiyanto  dalam  risetnya  yang  menyatakan  perbedaan kapasitas  daerah  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik  tidak  dapat  dihindari  telah menciptakan gap dalam cakupan, volume dan kualitas pelayanan antar daerah (Dwiyanto, 2012). Akibatnya daerah yang memiliki kapasitas tinggi seperti modal baik sumber daya manusia maupun material dipastikan memiliki kualitas pelayanan publik yang lebih baik daripada daerah miskin. Berbagai hal yang terkait kebijakan pelayanan juga akan sangat terkait dengan kepasitas daerah, pelayanan publik yang berkualitas dipastikan dihasilkan oleh daerah yang memiliki kapasitas yang mumpuni.
Kesenjangan pelayanan publik di Indoensia yang terjadi juga dapat terjadi karena adanya  usaha  sentralisasi  pelayanan  melalui  dekomodifikasi  pelayanan  dasar.  Menurut Gosta Esping-Andersen yang banyak menulis tentang Welfate State dan dekomodifikasi telah  memberikan  definisi: decommodification  occurs  when  a  service  isrendered  as  a matter  of  right,  and  when  a  person  can  maintain  a  livelihood  without  relianceon  the market (Panitch, 2011). Intinya menurut Esping-Andersen dekomodifikasi terjadi ketika sebuah  pelayanan  diterjemahkan  sebagai  persoalan  hak  dan  ketika  seseorang  dapat
memelihara penghidupannya  tanpa  menggantungkan  dari  pada  pasar.  Lebih  lanjut  lagi Esping-Andersen  memberikan  dua  basis  dasar  dalam  kosep  dekomodifikasi  yaitu pertama,  ‘ decommodifying  welfare states ... citizens can freely,and without  potential  loss of job, income, orgeneral  welfare, opt out of  work when they considerit necessary’ , dan yang  kedua,  ‘ de-commodification ... refers  to  the  degree  to  which  individuals,  or families,can  uphold  a  socially  acceptable  standard  ofliving  independently  of  market participation ’.  Dari  dua  pengertian  tersebut  Esping-Andersen  menjelaskan  pada  basis negara  kesejahteraan  maka  warga  negara  dapat  dengan  bebas  tanpa  memiliki  potensi kehilangan pekerjaan, pendapatan atau kesejahteraan umum,  memilih untuk keluar dari pekerjaan  bila  itu dianggap penting, pada basis  individu  maka dekomodifikasi  merujuk pada  derajat  pada  individu  atau  keluarga  dapat  mempertahankan  standar  hidup  secara mandiri  tanpa  pengaruh  pasar.mJadi  dalam  intinya  dekomodifikasi  memberikan kebebasan dan kemerdekaan pada individu dalam mendapatkan standar hidup tanpa perlu terikat  oleh  mekanisme  pasar,  secara  sederhana  individu  tidak  perlu  untuk  membayar sesuai  dengan  harga  pasar  ketika  membutuhkan  barang  dan  jasa,  bahkan  hingga  tanpa perlu membayar sepeserpun karena sudah dijamin oleh Negara.
Pendekatan dekomodifikasi sangat sentralisitis karena semua akan dikelola oleh Negara sebagai pusat tanpa memperhatikan problematika di daerah. Padahal Republik ini dikenal  dengan  keragamannya.selain  itu  keragaman  tersebut  meghadirkan  lingkungan persoalan yang rumit dan seringkali sarat politik sehingga dari sudut analisis sistem tentu semakin  sulit  untuk  dikelola  secara  seragam  ( one  size  fits  all )  (Ridwansyah,  2018). Menurut  Oates the  decentralization  the  orem  still  applies  when  governments  provide public  goods  nonuniformly,  as  soon  as  information  asymmetries  arise .  Seharusnya menurut  saran  Oates  sendiri  barang-barang  publik  perlu  untuk  disediakan  secara  tidak seragam  ( nonuniformly ).  Sudah  seharusnya  pelayanan  dasar  seperti  kesehatan  dan pendidikan  tergantung  pada  kebutuhan  daerah  yang  secara  logis  tidak  seragam  antara daerah yang satu dengan yang lainnya.
Kebijakan sentralisasi dan dekomodifikasi sangat jelas terlihat dalam implementasi Undang-Udnang Jaminan Kesehatan Masyarakat (UU JKN) dan kebijakan anggaran  pendidikan  20%  dari  Anggaran  Belanja  dan  Pendapatan  Negara  (ABPN).
Keduanya  menggunakan  instrumen  pendanaan  sebagai  basis  utama  untuk  pelayanan publik bukan menciptakan kebijakan peningkatan kapasitas daerah guna melayani publik akibatnya hingga kini tidak ada perubahan signifikan pada kualitas pelayanan kesehatan dan  pendidikan  nasional  di  Indonesia.  UU  JKN  yang  memunculkan  Badan Penyelenggaran  Jaminan Sosial (BPJS)  justru mengeluarkan kebijakan  sentralistik bagi seluruh rumah sakit pemerintah maupun swasta yang mengikuti program yang memiliki inti  untuk  memenuhi  aspek  prosedural  dan  administratif  bukan  substansial  seperti peningkatan pelayanan parahnya kebijakan ini hanya akan cocok di daerah yang memiliki kondisi  yang  sudah  mapan  sumber  daya,  jika  di  daerah  pelosok  dan  pedalaman  maka pertimbangan akan lebih diutamakan pada kebutuhan bukan pada prosedural yang rigid. Banyak pengelola rumah sakit hingga klinik mengeluh pada program BPJS seperti sering telatnya  anggaran  yang  turun  tanpa  ada  dana  lain  untuk  meningkatkan  pelayanan kesehatan.  Sampai  hari  ini  pun  belum  ada  kebijakan  yang  tepat  untuk  memeratakan distribusi dokter sehingga daerah akan semakin menjerit karena hanya kana sedikit dokter yang mau untuk bekerja di daerah.
Pada persoalan anggaran 20% dari APBN pun  masih  jauh dari kenyataan untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  pendidikan  seperti  memeratakan  distribusi  guru  di daerah  terpecil  dan  meningkatkan  kualitas  mereka.  Kebijakan  anggaran  tersebut sebenarnya  masih  bermasalah pada problem  birokrasi klasik di Indonesia  yaitu struktur yang gemuk dan boros anggaran akibatnya  masih saja anggaran pendidikan  yang besar sebagain  besar  habis  hanya  untuk  elemen  penggajian.  Selain  itu  anggaran  juga  masih harus dibagi-bagi ke daerah melalui alur yang berjenjang mulai dari kementerian,  provinsi lalu  baru  ke  kota/kabupaten  yang  kemudian  dicairkan  oleh  masing-masing  sekolah. Banyak  rumah  tentu  mengakibatkan  banyak  pintu  dan  jendela  untuk  dimasuki  maling, potensi  korupsi  sangat  besar  terjadi  pada  proses  distribusi  anggaran  kabar  buruknya daerah akan memiliki anggaran yang semakin kecil yang juga barangkali akan dikorupsi kembali.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Era desentralisasi melalui otonomi daerah di Indonesia seharusnya disertai dengan implikasi  positif  pada  pemerataan  pelayanan  publik  terutama  pelayanan  dasar  seperti pelayaan  kesehatan  dan  pendidikan,  akan  tetapi  sejauh  ini  belum  ada  kebijakan  yang komprehensif antara pemrintah pusat dan daerah untuk mengatasi hal tersebut, sedangkan kapasitas daerah belum mampu diandalkan secara maksimal. Kebijakan pemerintah yang dinilai sentralisitis melalui implementasi asuransi kesehatan yang digawangi oleh BPJS tidak  mampu  mengatasi  disparitas  jumlah  aktor  utama  pelayanan  kesehatan,  jumlah dokter masih sangat timpang. Selain itu pada kenyataannya anggaran pendidikan 20% dari APBN  juga  belum  dapat  membuat  distribusi  guru  menjadi  sehat.  Masyarkat  daerahlah yang  menjadi  korban  dalam  sentralisasi  pelayanan  kesehatan  yang  belum  mampu mengatasi  kesenjangan  pelayanan  dasar  meskipun  pemerintah  pusat  memiliki  niat  baik melakukan dekomodifikasi pelayanan publik.
Pada  titik  ini  daerah  hanya  menjadi  korban  kebijakan  yang  uniform,  padahal daerah  menjadi  titik  tumpu  dan  benar-benar  mengatahui  persoalan  secara  mendalam. Refleksi  dalam  proses  yang  masih  berjalan  ini  adalah  momen  utama  dalam  pelayanan publik adalah pengetahuan utama pada kebutuhan masyarakat yang hanya akan diketahui oleh  pemerintah  pada  level  yang  paling  kecil,  memang  pemerintah  pusat  memiliki argumen welfare state akan tetapi daerah harus menjadi welfare region pula. Harus ada kompatibilitas  harapan  dan  keinginan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah dalam  melayani  masyarakat  melalui  pelayanan  dasar,  setidaknya  harus  ada  kolaborasi bersama  untuk  mengatasi  kesenjangan  pelayanan  dasar,  tidak  bekerja  sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas.

## REFERENSI
Dwiyanto,  A.  2012. Manajemen  Pelayanan  Publik:  Peduli .  Inklusif,  dan  Kolaboratif.,
Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Dwiyanto,  A.  2017. Mewujudkan  good  governance  melalui  pelayanan  publik .  Gajah Mada University Press.
Dwiyanto,  A.  2018. Administrasi  Publik:  Desentralisasi  Kelembagaan  Dan  Aparatur
Sipil Negara . UGM PRESS.
Panitch, V. 2011. Basic income, decommodification and the welfare state . Philosophy & Social Criticism , 37 (8), 935–945.
Ridwansyah,  M.  2018. Upaya  Menemukan  Konsep  Ideal  Hubungan  Pusat-Daerah Menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . Jurnal Konstitusi , 14 (4), 838–858.
Sani, S. 2016. Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia . Jurnal Criksetra , 5 (9), 79–83. http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/278
Yani, A. 2010. Kebijakan Distribusi Guru melalui Participatory Management pada Era Otonomi Daerah . Manajerial: Jurnal Manajemen Dan Sistem Informasi , 9 (2), 47– 54.