## PENGANUT AGAMA BAHA’ I DAN POSISINYA SEBAGAI KELOMPOK MINORITAS DI INDONESIA
Agustinus Alexander Sinaga agustinus.alexander@ui.ac.id
Fakultas Ilmu Susastra, Cultural Studies, Universitas Indonesia
Lambok Hermanto Sihombing lambok@president.ac.id
Departement Komunikasi, Universitas Presiden

## Abstrak
Perkembangan agama di dunia turut serta menyebar dan memberi dampak yang signifikan bagi kehidupan beragama  di  Indonesia.  Tidak  hanya  itu,  berkembangnya  masyarakat  yang  menganut  agama  atau kepercayaan  baru  menambah  persoalan  baru  dalam  kehidupan  sosial  dan  politik  di  Indonesia.  Baha’I merupakan sebuah  perkembangan  agama Islam  yang lahir di Iran  dan semakin  menyeber luas ke seluruh dunia,  bahkan  ke  Indonesia.  Hal  tersebut  menambah  permasalahan  baru  seperti  penolakan  oleh masyarakat  beragama mayoritas di  Indonesia. Penolakan tersebut  juga  didasari  oleh landasan beragama yang  kuat  yang  telah  di  atur  oleh  negara  jauh  sebelum  kepercayaan-kepercayaan  baru  tersebut berkembang  di  Indonesia.  Artikel  ini  membahas  mengenai  posisi  penganut  Baha’I  sebagai  kelompok minoritas  yang  sering  mendapatkan  diskriminasi,  baik  dari  masyarakat  maupun  negara.  Dengan menggunakan metode kualitatif secara observasi, artikel ini menunjukkan beberapa hal yang menjadi poin penting mengapa masyarakat penganut kepercayaan Baha’I dikategorikan oleh penulis sebagai kelompok minoritas.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  masyarakat  penganut  kepercayaan  Baha’I  masih berjuang  untuk  mendapatkan  hak-hak  dasar  mereka  seperti  pengakuan  dari  negara  dan  perlakuan  adil sebagai  sesama  rakyat  Indonesia,  terlepas  dari  bagaimana  sistem  politik  Indonesia  telah  mengatur kehidupan beragama dalam masyarakat.
Kata kunci : Agama, Baha’I, Kepercayaan

## Abstract
The  development  of  religion  in  the  world  also  spreads  and  has  a  significant  impact  on  religious  life  in Indonesia.  Not  only  that,  the  development  of  people  who  adhere  to  new  religions  or  beliefs  adds  new problems in social and political life in Indonesia. Baha'I is a development of the Islamic religion that was born  in  Iran  and  is  increasingly  spreading  throughout  the  world,  even  to  Indonesia.  This  adds  new problems such as rejection by the majority religious community in Indonesia. The refusal is also based on a strong religious foundation that has been regulated by the state long before these new beliefs developed in Indonesia.  This  article  discusses  the  position  of  Baha'i  adherents  as  a  minority  group  that  often  gets discriminated  against,  both  from  society  and  the  state.  By  using  a  qualitative  observational  method,  this article shows several important points why the Baha'I community is categorized by the author as a minority group. The results of this study indicate that people who adhere to the Baha'i faith are still struggling to get their basic rights such as recognition from the state and fair treatment as fellow Indonesians, regardless of how the Indonesian political system has regulated religious life in society.
Keywords: Religion, Baha'I, Belief

## PENDAHULUAN
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i6.1410
Indonesia  merupakan  salah  negara  dengan  penduduk  paling  majemuk  di  dunia.  Dengan ribuan suku, etnik, bahasa, dan kepercayaan, Indonesia masih bergulat dengan salah satu hal yang paling  umum  terjadi  dimana-mana  yaitu  masalah  kelompok  minoritas.  Agama  merupakan  salah satu  dari  banyaknya  isu  sosial  yang  dikaitkan  dengan  status  minoritas  di  Indonesia.  Indonesia dalam  setiap  Pasalnya  di  dalam  Undang-Undang  menjelaskan  bahwa  negara  mengakui  enam agama diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius). 1 Indonesia juga berideologi Pancasila dimana sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” menjadi salah satu pedoman  masyarakat  untuk  berketuhanan  dan  memeluk  agama.  Diantara  enam  agama  diatas, masih banyak masyarakat di Indonesia sebagai warga negara yang sah tidak mempercayai agama- agama tersebut, terlebih masyarakat suku adat di pedalaman yang belum mengenal konsep agama ataupun  mereka  yang  muncul  dengan  identitas  agama  atau  kepercayaan  baru  di  Indonesia. Masyarakat seperti yang di atas, atau mereka yang memiliki kepercayaan atau agama lain berhak untuk menjalankan kepercayaannya tanpa perlakuan diskriminatif. 2 Akan tetapi, kebebasan untuk menjalankan  ibadah  sesuai  dengan  kepercayaan  masing-masing  individu  tidak  semata-mata menghilangkan  tindakan  diskriminatif.  Negara  dalam  hal  ini  turut  berperan  untuk  menjadi  agan dalam memperlancar peluang diskriminasi. Masyarakat mayoritas juga tidak berperan aktif dalam menciptakan  kehidupan  beragama  yang  rukun  dan  damai.  Masih  banyak  orang  yang  melihat perbedaan  sebagai  hal  yang  buruk.  Pada  esay  ini,  penulis  akan  membahas  salah  satu  kelompok penganut  kepercayaan  yang  dianggap  sebagai  kelompok  minoritas  yang  rentan  terhadap diskriminasi  yaitu  Baha’I.  Penulis  juga  akan  memedah  alasan  dari  tindak  diskriminasi  terhadap kelompok penganut Baha’I dan posisi Baha’I dalam Agama di Indonesia.

## Sejarah Baha’I di Indonesia
Baha’I  adalah  salah  satu  agama  yang  pertama  kali  muncul  di  Iran  dengan  sejarah  yang sangat  rumit  dan  pembentukannya  tidak  terlepas  dari  para  tokoh  pendirinya  yaitu  Sayyid  ‘  Ali Muhammad Shirazi atau “sang Báb” dengan perkembangan gerakan Bàbìsmenya. 3 Agama  yang bermula pada tahun 1844 ini meriwayatkan bahwa sang  Báb merupakan seorang yang membawa pesan  akan  kedatangan  Bahá’u’lláh,  tokoh  yang  menjadi  pemegang  perintah  langsung  akan  ciri khas dan keberlangsungan agama Baha’I setelah setelah beliau wafat. 4 Di Indonesia, kemunculan agama  Baha’I  bermula  dari  perjalanan  seorang  utusan  dari  Bahá’u’lláh  yaitu  Jamal  Efendi,
1 Iskandar  Zulkarnain,  “Hubungan  Antarkomunitas  Agama  di  Indonesia:  Masalah  dan Penanganannya,” Jurnal Kajian 16, no. 4 (2011): 681–705.
2 Zulkarnain.
3 ronald  Adam,  “Komunitas  Bahá’í  Indonesia  Dan  Mobilisasi  Sumber  Daya”  (Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).
4 Majelis Rohani Nasional Bahá’í Indonesia, “Sejarah Agama Bahá’i,” diakses 8 November 2021, https://bahai.id/sejarah-agama-bahai/.
seorang yang berasal dari iran yang berusia 65 tahun, untuk menyebarkan ajaran Baha’I ke Asia Selatan dan Asia Tenggara, hingga pada tahun 1884-85 mereka sampai ke pulau jawa dan Batavia yang  sekarang  dikenal  dengan  Jakarta. 5 Walaupun  dengan  penganut  yang  tidak  banyak, masyarakat Baha’I di Indonesia hingga saat ini masih diakui sebagai masyarakat agama. 6

## Baha’I sebagai Kelompok Minoritas di Indonesia
Meskipun  dengan  sejarah  pebentukan  agama  dan  penyebarannya  yang  cukup  panjang  di Dunia  dan  Indonesia,  jumlah  penganut  Baha’I  di  Indonesia  masih  sedikit.  Terjadi  banyak penolakan  oleh  masyarakat  di  Indonesia  terhadap  kemunculan  agama  Baha’I  tersebut.  Presiden pertama  Indonesia,  Ir.  Soeakarno  pernah  melarang  berdirinya  komunitas  Baha’I  di  Indonesia seperti  yang  tertulis  pada  keputusan  presiden  (keppres)  nomor  264  tahun  1962  pada  tanggal  6 September.  Adapun  pelarangan  dari  Keppres  tersebut  tercantum  dalam  pasal  1  ayat  1  sebagai berikut:
Mentjabut  Peraturan  Penguasa  Perang  Tertinggi  yang  berikut:  1.  Peraturan  Penguasa Perang  Tertinggi  No.  3  tahun  1961  tentang  Larangan  adanya  organisasi  yang  tidak  mau menerima dan mempertahankan Manifesto Politik; 7
Di  dalam  keputusan  tersebut,  tidak  hanya  Baha’I  saja  yang  menjadi  subjek  penolakan sebagai organisasi terlarang, beberapa organisasi seperti Freemasonry, Loge Agung Indonesia dan beberapa  organisasi  lain  turut  dilarang.  Pembentukan  keputusan  tersebut  didasari  karena  adanya anggapan  bahwa  organisasi-organisasi  tercantum  tidak  sesuai  dengan  dengan  manifesto  politik dan  cita-cita  bangsa.  Hal  ini  menambah  polemik  perpecahan  di  dalam  kerukunan  beragama  di Indonesia.  Munculnya  Keppres  ini  menjadikan  perpecahan  antar  umat  beragama  dan  organisasi semakin besar.
Tindakan  diskriminatif  seperti  yang  dilakukan  keppres  nomor  264  tahun  1962  tersebut merupakan  salah  satu  bentuk  diskriminatif  terhadap  kaum  minoritas.  Hak-hak  mereka  untuk mendapatkan  perlakuan  yang  adil  sebagai  masyarakat  Indonesia  untuk  menjalankan  agama  dan kepercayaannya  dirampas  oleh  negara.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  masyarakan  penganut kepercayaan  Baha’I  adalah  masyarakan  minoritas  yang  mendapat  perlakuan  yang  tidak  sama seperti  yang  diterima  masyarakat  penganut  agama  lain  di  Indonesia.  Dijelaskan  di  dalam  buku yang  berjudul Morale  and  Minority  Groups 1941  dan The  Problem  of  Minority  Groups 1945, minoritas  adalah  mereka  yang  menerima  perlakuan berbeda  karena perbedaan  sosial  dan budaya
5 Majelis Rohani  Nasional Bahá’í Indonesia, “Masuknya Agama Bahá’i di  Asia Selatan dan Asia Tenggara  -  Agama  Baháʼí  Indonesia,”  diakses  8  November  2021,  https://bahai.id/komunitas- bahai/masuknya-agama-bahai-di-asia-selatan-dan-asia-tenggara/.
6 Siti Nadroh dan Syaiful Azmi, Agama-agama Minor (Kencana, 2015).
7 JDIHN,  “Khazanah  Dokumen  Hukum  Indonesia,”  jdihn.go.id,  diakses  28  Desember  2021, https://jdihn.go.id/files/4/1962ppt009.pdf.
yang menjadikan mereka sebagai orang-orang yang asing atau terpisah. 8 Walaupun dalam definisi tersebut  masyarakat  minoritas  bukanlah  masyarakat  yang  mengacu  pada  kuantitas  atau  jumlah orang  dalam  kelompok  yang  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  kelompok  lain,  hal  diatas membuktikan kelompok dengan jumlah masyarakat yang lebih sedikit merupakan kelompok yang rentan  terhadap  diskriminasi,  yang  selalu  erat  diasosiasikan  sebagai  kelompok  minoritas. Pembuataan  Keppres  tersebut  diprakarsai  oleh  adanya  penolakan  dari  kelompok  agama  dan kelompok  mayoritas  di  Indonesia,  “Setidaknya  ada  dua  faktor  sehingga  munculnya  pelarangan tersebut.  Pertama,  adanya  tekanan  dari  muslim  Indonesia  sebagai  mayoritas  dari  pertengahan sampai  akhir  1950.  Kedua,  tekanan  bertambah  dari  kalangan  nasionalis  pada  akhir  1950  sampai 1960 sebagai bentuk perlawanan revolusioner terhadap asing”. 9
Penulis dalam sebuah kuliah pada mata kuliah fenomenologi agama yang mendatangkan salah satu penganut agama Baha’I (yang namanya tidak perlu dimasukan) pernah bertanya kepada narasumber tersebut mengenai bagaimana bentuk perlakuan masyarakat mayoritas penganut enam agama  terhadap  kehadiran  kelompok  komunitas  Baha’I.  Narasumber  menjelaskan  bahwa diskriminasi sangat terasa karena jumlah mereka yang sedikit dan anggapan bahwatidak diakuinya agama  Baha’I  sebagai  sebuah  agama  di  Indonesia  oleh  negara.  Narasumber  tersebut  juga menjelaskan  bahwa  mereka  terpaksa  untuk  memalsukan  identitas  agama  pada  KTP  mereka kepada pubik. Kejadian ini menunjukkan bahwa KTP mereka sendiri tidak bisa mewakili identitas mereka  sebagai  penganut  agama  Baha’I  karena  negara  tidak  menyediakan  atau  tidak memperbolehkan  penulisan  agama  lain  selain  enam  agama  yang  diakui  negara.  Narasumber terpaksa  mencantumkan  agamanya  dengan  agama  lain  karena  peraturan  yang  dibuat  oleh pemerintah di Indonesia.
Walaupun telah tercantum pasal yang mengatakan kebebasan beragama di Indonesia seperti pada Pasal 28E dan Pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa:
“1)  Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya,  memilih pendidikan  dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih tempat  tinggal  di  wilayah  negara  dan  meninggalkannya,  serta  berhak  kembali.  (2) Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya .”
Kemudian dalam Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan juga secara tegas bahwa hak beragama merupakan salah satu hak asasi manusia.
8 Louis  Wirth, The  problem  of  minority  groups (Bobbs-Merrill  Company  Incorporated,  1945); Louis Wirth, “Morale and minority groups,” American journal of sociology 47, no. 3 (1941): 415–33.
9 Adam, “Komunitas Bahá’í Indonesia dan Mobilisasi Sumber Daya.”
Bahwa  peran  negara  atas  hal  tersebut  secara  eksplisit  dinyatakan  dalam  Pasal  29  ayat (2), Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya itu. Lebih  lanjut,  pengaturan  ini  juga  diatur  dalam  Undang  Undang  Nomor  39  tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  yakni  dalam  Pasal  22  ayat  1  dan  2,  yang berbunyi, (1)  Setiap  orang  bebas  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  (2)  Negara  menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. 10
Namun  pada  kenyataannya  memang  hal  tersebut  sulit  untuk  terealisasikan  secara  nyata  di Indonesia.  Secara  otomatis,  kasus  narasumber  beragama  Baha’I  diatas  akan  memperpanjang system administrasi bagi kelompok masyarakat beragama Baha’I di negara kita. Walaupun kasus “pemalsuan” identias di KTP merupakan sesuatu yang akan bertahan seumur hidup, narasumber tidak pernah mengelak, berbohong, atau menyangkal bahwa dia adalah penganut agama Baha’I. Permasalahan yang akan muncul adalah sulitnya bagi kelompok mereka untuk mendapatkan akses administrasi  seperti  menjadi  anggota  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  atau  Aparatur  Sipil  Negara (ASN),  mendapat  pelajaran  pendidikan  agama,  dan  tempat  ibadah  yang  sangat  terbatas.  Hal  ini dikarenakan  peraturan  atau  kolom  Agama  masih  tersedia  di  dalam  pendaftaran  calon  PNS  atau ASN,  dan  kolom  tersebut  biasanya  berisi  enam  agama  yang  diakui  di  Indonesia,  yaitu  Islam, Kristen,  Katolik,  Hindu,  Budha,  dan  Khong  Cu.  Secara  tidak  langsung,  representasi  masyarakat penganut  agama  Baha’I  di  dalam  system  kenegaraan  Indonesia  menjadi  tertutup.  System pendidikan agama di sekolah juga tidak menyediakan pengajaran agama secara universal. Bahkan, masyarakat  di  Indonesia  terutama  lembaga  sekolah  yang  seharusnya  menyediakan  informasi mengenai  keanekaragaman  agama  dan  budaya  juga  tidak  memperkenalkan  Baha’I  atau  macam- macam  agama  dan  kelompok  kepercayaan  minoritas.  Sekolah  gagal  menjadi  sarana  yang memperkenalkan  keanekaragaman  dan  toleransi  sehingga  kelompok  minoritas  agama  seperti Baha’I  tidak  mendapatkan  tempat  di  dalam  pengetahuan  masyarakat.  Pengetahuan  yang  sedikit akan  kelompok  minoritas  dapat  memunculkan  pemahaman  tentang  perbedaan  di  dalam masyarakat sehingga akan muncul isu intoleransi antar umat beragama.

## METODE PENELITIAN
Pada  artikel  ini,  penulis  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Penulis  juga  menggunakan observasi  literature  dan  data  wawancara  dari  sebuah  kuliah  terhadap  seorang  penganut
10 YLBHI,  “Tentang  Baha’i,  Negara  Menjamin  Perlindungan  dan  Pengakuan  Terhadap  Semua Agama  dan  Keyakinan  di  Indonesia  –  YLBHI,”  2021,  https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/tentang- bahai-negara-menjamin-perlindungan-dan-pengakuan-terhadap-semua-agama-dan-keyakinan-di-indonesia/.
kepercayaan  Baha’I  pada  tahun  2015  yang  namanya  dirahasiakan.  Dengan  menggunakan  data observasi  dan  internet,  penulis  mencoba  menyusun  hipotesa  mengenai  alasan  mengapa masyarakat beragama Baha’I dikategorikan sebagai kelompok minoritas di Indonesia terlepas dari jumlahnya yang tidak banyak.
Pertama,  penulis  mengumpulkan  data  mengenai  komunitas  Baha’I  di  internet.  Penulis  juga mengumpulkan data dari beberapa artikel terdahulu yang pernah membahas Baha’I. Penulis lalu menghubungkan studi kasus dari wawancara terhadap seorang penganut Baha’I dengan beberapa data yang sebelumnya sudah ditemukan. Penulis lalu menggabungkan semua datan dan membuat hipotesa  mengenai  alasan  mengapa  masyarakat  penganut  kepercayaan  Baha’I  di  Indonesia merupakan kelompok minoritas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Baha’I, Islam, dan Konstruksi Agama di Indonesia
Setidaknya ada dua hal penting yang menjadi pokok permasalahan kaum minoritas Baha’I di  Indonesia,  yaitu  masyarakat  Islam  yang  intoleran  dan  konstruksi  peraturan  keagamaan  di Indonesia.  Kemunculan  Baha’I  ke  dalam  pengetahuan  masyarakat  Indonesia  menjadi  fenomena yang buruk semenjak sejarah masuknya hingga saat ini. Konflik yang paling sering terjadi adalah munculnya  kesalahpahaman  masyarakat  Indonesia  terhadap  pengetahuan  mengenai  Baha’I. Kelompok  masyarakat  Islam  merupakan  salah  satu  kelompok  agama  yang  sering  salah  persepsi mengenai Baha’I. Baha’I sering dianggap masyarakat Islam sebagai bagian dari aliran sesat yang dapat  memberikan  pengaruh  buruk  pada  masyarakat  Islam.  Hal  ini  didasari  oleh  kemiripan penggunaan  nama  yang  digunakan  oleh  pendiri-pendiri  Baha’I  dengan  nama-nama  orang  Islam, dan  cara  beribadah  yang  serupa  tapi  tak  sama  dengan  agama  Islam  seperti  sembahyang,  puasa, dan  ziarah.  Ada  beberapa  kemiripan  dan  perbedaannya  antara  Islam  dan  Baha’I  dalam  praktek keagamaan  seperti  jumlah  ibadah  agama  Baha’I  yaitu  tiga  kali  sehari,  kiblat  yang  mengarah  ke kota Akka-Haifa dan bukan Mekah, dan hari raya yang sama sekali berbeda dengan umat Islam. 11 Tidak hanya mengaitkannya dengan Islam, beberapa kelompok masyarakat ikut serta mengaitkan Baha’I  dengan  PKI  sehingga  terjadinya  penggerudukan  dan  perusakan  hunian  keluarga  yang Beragama Baha’I. 12
Menilik  sejarah  panjang,  alasan  maraknya  penolakan  dan  intoleransi  umat  beragama selain adanya tekanan dari masyarakat muslim yang menganggap bahwa Baha’I merupakan aliran
11 Balitbangdiklat,  “Baha’i  Bukan  Aliran  Sesat  dalam  Islam,”  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementrian Agama RI, 2014, https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/baha-i-bukan-aliran-sesat-dalam- islam.
12 Amanah Nurish, “Baha’i dan Tuduhan ‘Sesat,’” detiknews, 2021, https://news.detik.com/kolom/d-5665925/bahai-dan-tuduhan-sesat.. Baca artikel: Baha’I dan Tuduhan Sesat, https://news.detik.com/kolom/d-5665925/bahai-dan-tuduhan-sesat
sesat,  langkah  yang  diambil  oleh  presiden  ke-2  Soeharto  juga  menjadi  kunci  penting  mengenai fenomena  ini.  Dimasa  akhir  jabatannya  pada  tahun  1990,  Presiden  Soeharto  merangkul  umat Islam  dan  menjadikan  mereka  penguasa  dalam  lembaga  legislatif,  kabinet  negara,  dan  juga militer.
Pada  tahun  1990-an,  sebagai  pejabat  eksekutif  yang  memiliki  kewenangan memillihanggota parlemen, Soeharto menyusun lembaga legislatif dengan komposisi yang saat itu lazim  disebut  'lebih  hijau'  (mengacu  pada  warna  bendera  partai  Islam).  Yang  jelas  'lebih  hijau' dibanding  masa-masa  sebelumnya,  dalam  seluruh  sejarah  Indonesia,  dan  'lebih  hijau'  ketimbang yang sebelumnya diduga banyak orang. Hal yang sama terjadi pula untuk jabatan kabinet negara dan  militer.  Dengan  cepat  gejala  ini  kemudian  menyebar  hampir  ke  semua  proses  penunjukan pejabat  adminstrasi  negara  di  tingkat  yang  lebih  rendah,  hingga  di  pelbagai  provinsi  yang  jauh dari  ibu  kota  Jakarta.  Bagi  beberapa  pengamat,  proses  inilah  yang  kemudian  menjadi  salah  satu pemicu  rangkaian  panjang  perseteruan  antar-etnis  dan  antaragama  di  beberapa  kepulauan Indonesia pada masa pergantian abad. 13
Hal  ini  kemudia  membuat  beberapa  oknum  masyarakat  muslim  garis  keras  manjadi  tuan  atas Agama-agama dan aliran kepercayaan di Indonesia. Kasus penyerbuan, perusakan rumah ibadah, dan  penolakan  terhadap  aliran  agama  tertentu  menjadi  fenomena  yang  sering  terjadi  semenjak tahun 1990-an. Sejarah pemerintahan yang “lebih hijau” menciptakan situasi yang tidak kondusif dalam  kerukunan  antar  umat  beragama.  Namun  demikian,  banyak  masyarakat  Islam  yang  lebih mengedepankan persatuan dan toleransi antar beragama. Pada tahun 2000 dibawah kepemimpinan presiden  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur),  larangan  tersebut  dicabut  dengan  dimunculkannya Keppres  Nomor 69  tahun  2000  pada  tanggal  23 Mei. 14 Tindakan  Gus  Dur  tersebut  mengundang reaksi yang beragam dari kalangan agama dan masyarakat.
Pencabutan  Keputusan  Presiden  Nomor  264  Tahun  1962  Tentang  Larangan  Adanya Organisasi  Liga  Demo-Krasi,  Rotary  Club,  Divine  Life  Society,  Vrijmet-Selaren-Loge  (Loge Agung  Indonesia),  Moral  Rearma-Ment  Movement,  Ancient  Mystical  Organization  Of  Rosi Crucians (Amorc), Dan Organisasi Baha’i. 15
Keluarnya  Keppres  tersebut  memperharum  citra  Islam  menjadi  lebih  baik  lagi  karena peraturan  tersebut  datang  dari  seorang  presiden  yang  merupakan  ulama  besar  dan  salah  satu pemimpin organisasi umat Islam terbesar di Indonesia yaitu PBNU.  Hal ini membuktikan bahwa
13 Ariel  Heryanto, Popular  culture  in  Indonesia:  Fluid  identities  in  post-authoritarian  politics (Routledge, 2008).
14 Syailendra  Hafiz  Wiratama,  “Agama  Baha’i,  dari  Persia  Hingga  ke  Indonesia,”  2021, https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210801/Agama-Bahai-dari-Persia-Hingga-ke-Indonesia/.
15 Kejaksaan, “Keppres No 69 Tahun 2000,” Kerjaksaan Republik Indonesia, diakses 28 Desember 2021, https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/Keppres_69_2000.pdf.
masih  banyak  masyarakat  Islam  yang  menginginkan  kedamaian  antar  umat  beragama  di Indonesia.
Pengetahuan  masyarakat  dan  konstruksi  peraturan  keagamaan  di  Indonesia  juga  turut menjadi fokus utama dalam terbentuknya presepsi yang salah terhadap Baha’I. Di satu sisi, seperti yang  telah  dijelaskan  di  atas,  di  dalam  undang-undang  Indonesia  hanya  mengakui  enam  agama yang  sah.  Namun  disisi  lain,  pemerintah  juga  melindungi  serta  menganggap  bahwa  Baha’I merupakan  sebuah  agama  yang  dilindungi  oleh  negara.  Undang-undang  diatas  dianggap masyarakat  sebagai  peraturan  yang  kontradiktif.  Hal  tersebut  memungkinkan  adanya  celah diskriminasi  terhadap  kelompok  masyarakat  beragama  Baha’I.  Hal  tersebut  juga  memunculkan pertanyaan  mengenai  masih  perlunya  Indonesia  menggunakan  undang-undang  enam  agama  sah, atau keperluan agar Agama Baha’I ditambahkan kedalam agama sah yang baru.
Pada tanggal 26 Maret 2021 silam, Menteri Agama Gus Yaqut Cholil memberikan Pidato seraya  menyampaikan  ucapan  selamat  hari  raya  Naw-Ruz  178  EB  kepada  kelompok  atau komunitas penganut agama Baha’I. Ucapan selamat hari raya Naw-Ruz sebagai hari besar umat Baha’I tersebut mendapat reaksi yang cukup beragam dikalangan pengguna sosial media. Banyak yang menyambut baik apa yang dilakukan oleh menag Indonesia  tersebut, namun ada juga yang berspekulasi  negatif  dalam  merespon  video  menag  tersebut.  Banyak  masyarakat  Indonesia beranggapan bahwa kelompok atau penganut agama Baha'I di Indonesia tidak sah, dan seharusnya menteri tersebut tidak melakukan atau menyampaikan ucapan selamat kepada mereka. Pernyataan yang  ekstim  dan  berbau  hoaks  pun  mencuat  seperti  berita  bahwa  Yaqut  Cholil  sudah  pindah agama. 16 Hal  tersebut  semakin  memperkeruh  situasi  dan  kondisi  keagamaan  di  Indonesia  yang kian  runyam.  Akan  muncul  kebencian  yang  berlebih  terhadap  kelompok  minoritas  seperti masyarakat penganut agama Baha’I karena merebaknya isu yang tidak benar dan kebencian yang terus diproduksi terhadap masyarakat komunitas Baha’I.
Terjadi  ketimpangan  dari  berbagai  jenis  seperti  sosial  dan  politik  antara  kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. Hal tersebut tercermin dari sedikitnya representasi masyarakat minoritas  seperti  komunitas  Baha’I  dan  kelompok  agama  lain  dalam  perwakilan  politik.  Hal tersebut juga terus diproduksi oleh masyarakat dan negara yang secara tidak sadar ataupun sadar, telah  melakukan  tidakan  diskriminatif  terhadap  kelompok-kelompok  tersebut.  Negara  yang seharusnya  bisa  menjamin  kebebasan  bertuhan,  beragama,  dan  beribadah  dengan  tenang  seolah ditentang dengan kebijakan yang masih samar dan sifat arogansi masyarakat mayoritas yang sulit menerima  perbedaan.  Inti  dari  agama  Baha’I  seperti  yang  tertuang  di  dalam  situs  resmi  agama
16 Tim Seputar Tangsel, “CEK FAKTA: Beredar Video yang Sebut Menag Yaqut Cholil Qoumas Pindah  Agama,  Ini  Faktanya  -  Seputar  Tangsel,”  2021,  https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/cek- fakta/pr-142400560/cek-fakta-beredar-video-yang-sebut-menag-yaqut-cholil-qoumas-pindah-agama-ini- faktanya.
Baha’I  di  Indonesia  sebenarnya  sangatlah  baik  dan  mencerminkan  sikap  cinta  tanah  air  dan kemanusiaan. Seperti yang tertuang dalam ajaran agama Baha’I:
“Agama Bahá’í percaya bahwa semua manusia adalah satu dan setara dihadapan Tuhan dan mereka harus diperlakukan dengan baik, harus saling menghargai dan menghormati. Segala  bentuk  prasangka  baik  ras,  suku  bangsa,  agama,  warna  kulit,  jenis  kelamin  dan lain-lain  harus  dihilangkan  dan  prasangka  merupakan  penghalang  terbesar  bagi terwujudnya suatu kehidupan yang damai dan harmonis di dalam suatu masyarakat yang beraneka ragam.”. 17
Masyarakat agama bahai ingin menciptakan situasi masyarakat yang kondusif, harmonis, serta  menjunjung  tinggi  perbedaan  di  dalam  masyarakat.  Bahkan  kelompok  atau  komunitas Baha’I  siap  dan  tunduk  pada  peraturan  pemerintah  atau  negara  dimana  mereka  berada,  seperti kutipan yang dicantumkan:
Bahá’u’lláh mengajarkan bahwa di negara manapun umat Bahá’í menetap, mereka harus bersikap  setia,  lurus  dan  jujur  kepada  pemerintah  negara  itu”.  Umat  Bahá’í  percaya, bahwa  patriotisme  yang  sehat  dan  benar,  yang  berbasis  pada  prinsip  kesatuan  umat manusia, yang menghormati dan mencerminkan keanekaragaman nilai-nilai budaya, akan mengakibatkan persatuan dalam masyarakat dan bangsa . 18
Sama  seperti  agama  lainnya,  Baha’I  tunduk  terhadap  segala  peraturan  negara  dimana mereka  berada.  Namun  demikian,  pengaruh  panjang  politik  Indonesia  pasca  kemerdekaann sudah menetapkan bahwa landasan kehidupan bermasyarakan haruslah berketuhanan, dan agama yang  resmi  di  akui  di  Indonesia  berjumlah  enam  agama.  Peraturan  yang  tumpang  tindih mengenai agama perlu ditelaah lebih lanjut, supaya hak-hak setiap warga negara untuk menganut kepercayaan  dan  juga  bernegara  di  Indonesia  bisa  berjalan  tanpa  adanya  ketimpangan  satu dengan yang lainnya.

## KESIMPULAN
Dari  banyaknya  penjelasan  di  atas,  bisa  disimpulkan  bahwa  masyarakat  atau  komunitas Baha’I  adalah  masyarakat  yang  termarjinalkan,  masyarakat  yang  minoritas  yang  sering  kali mendapatkan  tindakan  diskriminatif.  Hal-hal  tersebut  didasari  oleh  ketidakjelasan  peraturan negara  terhadap  agama  minoritas  dan  persepsi  keliru  masyarakat  Indonesia  terhadap  kehadiran Baha’I di Indonesia. Representasi sosial dan politik yang kurang, pengakuan negara yang masih abu, serta penerimaan negara terhadap kelompok mereka masih menjadi isu yang paling penting untuk  dipersoalkan.  Masyarakat  minoritas  di  Indonesia  seperti  Baha’I  masih  perlu  mendapatkan
17 Majelis Rohani Nasional Bahá’í Indonesia, “Sejarah Agama Bahá’i.”
18 Majelis Rohani Nasional Bahá’í Indonesia.
kehidupan  yang  layak  dan  adil,  sama  seperti  bagaimana  kelompok  mayoritas  mendapatkan pengakuan  negara,  kehidupan  berketuhanan  yang  legal,  dan  situasi  yang  kondusif  dalam menjalankan  agama  tanpa  danya  diskriminasi  dari  masyarakat  mayoritas  lain.  Hal  yang  paling krusial adalah masyarakat Baha’I dapat menjalankan agama dan keyakinan mereka sesuai dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa adanya tindakan diskriminatif, baik dari negara maupun masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  Ronald.  “Komunitas  Bahá’í  Indonesia  dan  Mobilisasi  Sumber  Daya.”  Universitas  Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
Balitbangdiklat. “Baha’i Bukan Aliran Sesat dalam Islam.” Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama  RI,  2014.  https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/baha-i-bukan-aliran-sesat- dalam-islam.
Heryanto,  Ariel. Popular  culture  in  Indonesia:  Fluid  identities  in  post-authoritarian  politics . Routledge, 2008.
JDIHN.  “Khazanah  Dokumen  Hukum  Indonesia.”  jdihn.go.id.  Diakses  28  Desember  2021. https://jdihn.go.id/files/4/1962ppt009.pdf.
Kejaksaan. “Keppres No 69 Tahun 2000.” Kerjaksaan Republik Indonesia. Diakses 28 Desember 2021. https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/Keppres_69_2000.pdf.
Majelis Rohani Nasional Bahá’í Indonesia. “Masuknya Agama Bahá’i di Asia Selatan dan Asia
Tenggara - Agama Baháʼí Indonesia.” Diakses 8 November 2021. https://bahai.id/komunitas-bahai/masuknya-agama-bahai-di-asia-selatan-dan-asia- tenggara/.
———.  “Sejarah  Agama  Bahá’i.”  Diakses  8  November  2021.  https://bahai.id/sejarah-agama- bahai/.
Nadroh, Siti, dan Syaiful Azmi. Agama-agama Minor . Kencana, 2015.
Nurish, Amanah.
“Baha’i dan Tuduhan
‘Sesat.’” detiknews, 2021. https://news.detik.com/kolom/d-5665925/bahai-dan-tuduhan-sesat.
Tim  Seputar  Tangsel.  “CEK FAKTA:  Beredar  Video  yang  Sebut  Menag  Yaqut  Cholil  Qoumas Pindah  Agama,  Ini  Faktanya  -  Seputar  Tangsel,”  2021.  https://seputartangsel.pikiran- rakyat.com/cek-fakta/pr-142400560/cek-fakta-beredar-video-yang-sebut-menag-yaqut- cholil-qoumas-pindah-agama-ini-faktanya.
Wiratama,  Syailendra  Hafiz.  “Agama  Baha’i,  dari  Persia  Hingga  ke  Indonesia,”  2021. https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210801/Agama-Bahai-dari-Persia-Hingga- ke-Indonesia/.
Wirth,  Louis.  “Morale  and  minority  groups.” American  journal  of  sociology 47,  no.  3  (1941):
415–33.
———. The problem of minority groups . Bobbs-Merrill Company Incorporated, 1945.
YLBHI.  “Tentang  Baha’i,  Negara  Menjamin  Perlindungan  dan  Pengakuan  Terhadap  Semua Agama dan Keyakinan di Indonesia – YLBHI,” 2021. https://ylbhi.or.id/informasi/siaran- pers/tentang-bahai-negara-menjamin-perlindungan-dan-pengakuan-terhadap-semua- agama-dan-keyakinan-di-indonesia/.
Zulkarnain,  Iskandar.  “Hubungan  Antarkomunitas  Agama  di  Indonesia:  Masalah  dan Penanganannya.” Jurnal Kajian 16, no. 4 (2011): 681–705.