Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2
Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
(Studi Kasus Pada Desa Yang Berada Di Kabupaten Tasikmalaya)
Sri Rahayu 1) , Dewi Fatimah Kartawinagara 2)
1,2) Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Telkom Email: 1) srirahayu@telkomuniversity.ac.id ; 2) kartawinagaradewi@gmail.com

## How to Cite :
Rahayu,  S.,  Kartawinagara,  D.  (2023).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Pengelola  Dana  Desa,  Sistem Pengendalian  Internal,  Dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya). EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 11 (2). doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2

## ARTICLE HISTORY
Received [26 April 2023] Revised [26 juni 2023] Accepted 22 Juli 2023]

## ABSTRAK
Sejak  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2019,  Kabupaten  Tasikmalaya mendapat  apresiasi  atas  pengelolaan  dana  desanya  yang  baik.  Namun, dalam  kurun  waktu  lima  tahun  sejak  2016-2020,  Kabupaten  Tasikmalaya menjadi  satu-satunya  Kabupaten  di  Priangan  Timur  yang  mendapat penilaian wajar dengan pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017.  Tujuan studi ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh kompetensi  aparatur  pengelola  dana  desa,  sistem  pengendalian  internal yang digunakan untuk mengelola sumber daya moneter di komunitas kecil, dan penggabungan TI berkontribusi untuk membuat administrasi keuangan desa  yang  akuntabel.  Penelitian  ini  menggunakan  strategi  nonprobability sampling, yaitu pada seluruh aparatur desa di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat  sejumlah  351  desa.  SPSS  versi  25  digunakan  untuk  analisis  statistik, yang  terdiri  dari  regresi  linier  berganda.  Analisis  data  penelitian  ini mengungkapkan  bahwa  secara  parsial  dan  simultan  kompetensi  aparatur pengelola  dana  desa,  sistem  pengendalian  internal,  dan  pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## ABSTRACT
Since 2015 until 2019, The Regency of Tasikmalaya was appreciated for its ability to manage and allocate the village fund. But, within five years since 2016 untul 2020,  The  Regency  of  Tasikmalaya  became  the  only  regional  in  Priangan  Timur that  received  a  Fair  with  Exception  (WDP)  for  its  2018  Regional  Goverenment Financial Report. The purpose of this analysis was to determine the influence of the competency of village fund management officers,  internal control procedures were  working  to  manage  monetary  resources  in  small  communities,  and  the incorporation  of  IT  contributes  to  making  village  financial  administration accountable.  This  study used a non-probability sampling strategy, namely in  all village  apparatus  in  Tasikmalaya  Regency,  West  Java,  a  total  of  351  villages. Multiple  linear  regression  was  performed  statistically  using  SPSS  version  25. Discussion  of  these  findings  data  reveals  that  the  competency  of  village  fund management  officers,  internan  control  system,  and  IT  utilization  influenced  the accountability of village funds management. KEYWORDS Village Fund Management Accountability,  Village Fund Management Officers  Competence, Internal Control System, Information Technology. This is an open access article under the CC – BY-SA license

## PENDAHULUAN
Sebagai  bentuk  pelayanan  kepada  masyarakat,  pemerintah  daerah  harus  memaksimalkan peranannya dalam mengelola keuangan daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak berwenang atas pengelola  keuangan  daerah  harus  mampu  menyusun  dan  menyajikan  laporan  yang  dapat dipertanggungjawabkan, memastikan informasi yang ada pada laporan keuangan diberikan secara transparan  kepada  masyarakat, serta  melakukan  pemeriksaan dalam proses  penyusunan laporan pengelolaan  keuangan  demi  dihasilkannya  laporan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan (Hardiningsih et al., 2019). Infrastruktur pengelolaan keuangan desa dinyatakan bertanggungjawab dan berhasil apabila laporan yang dihasilkan atas dana desa tersebut  bersifat akuntabel (Pahlawan et  al.,  2020).  Akuntabilitas  atas  pengelolaan  keuangan  daerah  menjadi  nilai  yang  sangat  penting karena  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  peranan  pemerintah  dalam pengelolaan keuangan daerah (Widyatama et al., 2017).
Kabupaten  Tasikmalaya  telah  mendapatkan  apresiasi  atas  kemampuannya  mengelola  dan mengalokasikan dana desa yang diterimanya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Namun demikian,  LKPD  tahun  2018  mendapatkan  penilaian  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP).  Laporan korupsi  dana  hibah  salah  satu  kepala  desa  di  Kabupaten  Tasikmalaya  yang  diterima  membuat Kabupaten  Tasikmalaya  tidak  mampu  memperdebatkan  suatu  posisi  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP) yang dipertahankan secara beruntun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Penilaian WDP  atas  LKPD    tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  hal  terkait  penyajian  atas laporan  keuangan daerah yang harus dibenahi dan diperbaiki. Termasuk ke dalamnya adalah aset, kesesuaian sistem akuntansi  pemerintah,  serta  kepatuhan  terhadap  regulasi  yang  telah  ditetapkan  dan  berlaku  di lingkup  Pemerintah  Daerah.  Hal  yang  masih  harus  diperbaiki  dan  dibenahi  adalah  sistem pengendalian  internal,  khususnya  pada  sistem  pengendalian  belanja  hibah.  Pendapat  lain ditambahkan  oleh Basuki  Rahmat  yang  merupakan Wakil  Ketua  Komisi  I  DPRD  Kabupaten Tasikmalaya, opini WDP yang diperoleh juga disebabkan oleh penurunan pengelolaan keuangan di Kabupaten  Tasikmalaya.  Hal  ini  juga  menjadi  alasan  mengapa  laporan  keuangan tahun  2019  dan 2020  yang  harus  ditindaklanjuti  oleh  DPRD  Kabupaten  Tasikmalaya  meskipun  laporan  keuangan tersebut penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dilakukannya penindaklanjutan adalah untuk memastikan  akuntabilitas  dan  pertanggungjawaban  penilaian  tersebut. Selain  itu,  Kabupaten Tasikmalaya  menjadi  satu-satunya  kabupaten  yang  mendapat  mendapatkan  penilaian  Wajar Dengan  Pengecualian  (WDP)  dalam  kurun  waktu  lima  tahun  terakhir  di  wilayah  Priangan  Timur (AyoTasik.com).
Dua tujuan memandu penyelidikan ini, keduanya didasarkan pada kejadian yang baru saja disebutkan: (1) menilai seberapa baik perangkat pengelolaan dana desa saat ini berfungsi; (2) Pada tahun  2022,  masyarakat  Kabupaten  Tasikmalaya  akan  lebih  memahami  bagaimana  faktor-faktor yang  saling  berhubungan  antara  aparat  pengelola  keuangan  desa,  pengendalian  sistem  internal, dan penggunaan TI mempengaruhi transparansi dan tanggung jawab sektor tersebut.

## LANDASAN TEORI

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Penganggaran dan anggaran daerah harus dicatat sesuai dengan undang-undang adalah yang dimaksud  dengan  “pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  desa” yang  diberlakukan  mengenai administrasi anggaran desa (Supadmi & Suputra, 2018).
Setiap  tahapan  dari  lima  tahapan  tanggung  jawab  anggaran  di  masyarakat  pedesaan  merupakan hasil  dari  proses  yang  dilaksanakan  dengan  baik  yang  mencakup  pembuatan  rencana, pengaplikasian,  kegiatan  menata,  pemberitahuan,  dan  pengambilan  tanggung  jawab  yang  efektif. Langkah-langkah  tersebut  dituangkan  dalam  Peraturan  Menteri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan telah diberlakukan  (Asmawati & Basuki, 2019) .

## Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa
Kompetensi  didefinisikan  perilaku  serta  kapasitas  kerja  yang  meliputi  aspek  pengetahuan atau knowladge ,  keterampilan  atau skill ,  dan  sikap  atau attitude sesuai  tugas  beserta  fungsi  yang melekat pada kedudukan sebuah profesi, definisi tersebut tercantum pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian  Negara  Nomor  7  Tahun  2013.  Kemampuan  mesin,  organisasi,  atau  sistem  untuk mengelola  sumber  daya  manusianya  secara  efektif  yang  disusun  untuk  mencapai  sebuah  tujuan dengan  efisien  dan  efektif  (Sugiarti  &  Yudianto,  2017).  Agar  kompetensi  sebagai  pengelola  dana desa  terpenuhi,  maka  aparatur  harus  mendapatkan  pengetahuan  untuk  menyusun  laporan keuangan  melalui  latar  pendidikan  yang  sesuai  seperti  akuntansi,  ikut  aktif  sebagai  peserta pelatihan  terkait  pembuatan  laporan  keuangan,  serta  didapat  dari  pengalaman  menjadi  tenaga pekerja  di  bidang  keuangan  (Nurfauza  &  Rahayu,  2021).  Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  dapat didefinisikan  "kompetensi  aparatur  pengelola  dana  desa"  sebagai  kombinasi  dari  ilmu, kesanggupan, dan sifat seseorang yang memungkinkan mereka untuk mengelola uang desa secara efektif.  Kepala  desa  dan  para  pembantunya  (sekretaris,  kepala  seksi,  dan  bendahara)  yang membentuk  pemerintahan  desa,  wajib  mengetahui  alur  dari  proses  mengatur  dana  desa.  Risiko atas  keputusan  yang  diambil  seringkali  timbul  karena  rendahnya  kapasitas  kerja  yang  dimiliki pengelola  dana  desa  (Indriasari  et  al.,  2019).  Kondisi  ini  menunjukan  bahwa  semakin  baik kompetensi  aparatur  pengelola  dana  desa  maka  akan  semakin  tinggi  pula  tingkat  akuntabilitas pengelolaan dana desanya, sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu oleh  (Mada et al., 2017), (Atiningsih & Ningtyas, 2019), serta (Sugiarti & Yudianto, 2017).
H1: Kompetensi  aparatur  pengelola  dana  desa  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

## Sistem Pengendalian Internal
Sistem  pengendalian  intern  memiliki  pengertian  sebagai  alur  atau  skema  yang  menyeluruh pada keputusan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 mendefinisikan audit dalam sebagai “kegiatan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh pimpinan suatu instansi dan  seluruh  pegawainya  dengan  tujuan  memberikan  keyakinan  terhadap  tujuan  organisasi” . Kepatuhan terhadap  peraturan  ini  mensyaratkan  bahwa  semua  elemen  dari  sistem pengendalian internal suatu badan berada pada tempatnya dan beroperasi sebagaimana dimaksud.
Pilihan  yang  baik  dapat  diharapkan  ketika  sistem  pengendalian  internal  diterapkan  dengan benar.  Karena  inti  dari  sistem  pengendalian  internal  adalah  menimbang  manfaat  terhadap  biaya dari setiap pilihan. Dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 pasal 4 menuntut  kepala  desa  sebagai  pemimpin  pemerintahan  desa  untuk  menciptakan  dan  merawat lingkungan  pemerintah  desa  yaitu  salah-satunya  melalui  kepemimpinan  yang  kondusif  yang ditunjukan dengan memperhatikan risiko yang timbul atas keputusan yang dibuat, memastika  aset dan informasi hanya diakses dan digunakan oleh pihak dan cara yang sah, dan menanggapi secara positif laporan yang diterima terkait dengan keuangan, anggaran, serta program dan kegiatan yang terlaksana  dan  akan  dilaksanakan.  Dana  desa  akan  teralokasikan  dengan  baik,  aset  yang  dimiliki desa akan terlindungi, dan terhindar dari kemungkinan kecurangan yang akan terjadi. Oleh sebab itu,  sistem  pengendalian  internal  memiliki  peran  untuk  menjaga  pengelolaan  dana  desa  efisien, efektif,  dan  akuntabel  pada  pelaporannya  (Amaliya  &  Maryono,  2022).  Kondisi  ini  sesuai  dengan hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  terdahulu  oleh  (Amaliya  &  Maryono,  2022),  (Atiningsih  & Ningtyas, 2019), (Suprihastini & Santoso, 2017), serta (Kewo, 2017).
H2: Sistem  Pengendalian  Internal  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Teknologi  memiliki  definisi  sebagai  pengetahuan  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk menciptakan  sebuah  alat,  kegiatan  mengolah,  dan  ekstraksi  benda,  serta  dimanfaatkan  untuk membantu  menyelesaikan  pekerjaan  (Anshori,  2019).    Berdasarkan  Undang-Undang  Republik
Indonesia  Nomor  14  Tahun  2008,  informasi  memiliki  definisi  sebagai  sebuah  pengkajian, pernyataan, pandangan, dan suatu hal yang memiliki value , makna, serta pesan, baik dalam sebuah data ataupun fakta yang pemahamannya yang dapat  sampai kepada penerimanya dengan  dilihat, didengar, dan dibaca dalam bentuk yang disajikan pada media elektronik ataupun non-elektronik. Kemudian,  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016,  teknologi informasi  diartikan  sebagai    mekanisme  untuk  menghimpun,  mempersiapkan,  mencadangkan, menggarap, melaporkan, menguraikan, serta menyebar luaskan sebuah informasi.
Pemanfaatan  atas  teknologi  informasi  yang  maksimal  akan  memenuhi  tiga  indikator  penggunaan komputer dan internet, termasuk seberapa sering dan seberapa banyak perangkat lunak digunakan (Aulia, 2018). Kajian ini yang dilakukan secara maksimal dapat membantu aparatur pengelola dana desa  sebagai  dalam  memenuhi  tanggung  jawabnya  menangani anggaran  desa.  Hal  ini  juga  dapat memberikan akibat yang positif pada laporan yang dihasilkan yakni dapat meminimalisir terjadinya salah  saji  pada  laporan  yang  dibuat,  karena  teknologi  informasi  memiliki  tingkat  akurasi  dan ketepatan  yang  tinggi  (Sugiarti  &  Yudianto,  2017).  Kondisi  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang telah dilakukan terdahulu oleh (Sugiarti & Yudianto, 2017).
H3: Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Gambar 1. Kerangka Penelitian
Keterangan: : Pengaruh secara parsial : Pengaruh secara simultan

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Studi  ini  mengandalkan  pendekatan  kuantitatif  untuk  pengumpulan  data.  Pengumpulan data  primer  merupakan  hasil  dari  pemanfaatan  instrument  penelitian  berupa  kuesioner  yang disebarkan melalui media  cetak  dan  online  ( google  form ).  Peserta  meliputi  kepala  desa,  sekretaris desa, petugas keuangan, dan lurah atau kepala desa dari 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya untuk tujuan penelitian ini. Kuesioner yang berhasil terkumpul dan dapat digunakan adalah sebanyak 603 data responden dengan komposisi sebanyak 142 responden atau sebesar 23,5% merupakan kepala desa, 171 responden atau sebesar 28,4% merupakan sekretaris desa, 150 responden atau sebesar
24,9%  merupakan  kaur  keuangan,  serta  140  responden  atau  sebesar  23,2%  lainnya  merupakan kaur/kasi.
Setelah  mengumpulkan  informasi  dari  responden,  peneliti  memeriksa  keakuratan  dan konsistensi  data.  Pengujian  asumsi  klasik,  seperti  normalitas,  multikolinearitas,  dan heteroskedastisitas, dilakukan setelah validitas dan kepercayaan data telah ditetapkan. Setelah data terkumpul, dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui temuan penelitian; pengujian ini terdiri dari (a) nilai R2, (b) uji F, dan (c) uji t untuk subhimpunan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif
Stasitik  deskriptif  didefinisikan  sebagai  sebuah  data  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk menjabarkan karakteristik data tanpa adanya analisis dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2021). Data akan dijabarkan menurut tampilan tabel kategori statistik deskriptif:

## Tabel 1. Kategori Statistik Deskriptif
Presentase Kategori 20% - 36% Sangat Buruk Lebih dari 36% - 52% Buruk Lebih dari 52% - 68% Cukup Lebih dari 68% - 84% Baik Lebih dari 84% - 100% Sangat Baik

## Sumber: Sugiyono, 2021
Adapun hasil statistik deskriptif atas 603 data responden akan ditampilkan pada tabel 2:

## Tabel 2. Statistik Deskriptif
Variabel Skor Ideal Total Skor Persentase Kategori Kompetensi  Aparatur  Pengelola Dana Desa (X1) 27.135 24.100 88,8% Sangat Baik Sistem  Pengendalian  Internal (X2) 39.195 34.068 87,0% Sangat Baik Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) 18.090 15.567 86,1% Sangat Baik Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa (Y) 60.300 53.598 89,0% Sangat Baik

## Sumber: Data Diolah, 2022
Persentase rata-rata setiap variabel penelitian yang ditunjukkan dalam tabel 2 menunjukkan angka di atas 84%. Artinya, seluruh variabel yang diteliti berada dalam kategori sangat baik.

## Analisi Regresi Berganda
Hasil  pengujian  regresi  linear  berganda  melalui software SPSS  versi  25  akan  ditampilkan pada tabel 3:

## Tabel 3. Hasil Pengujian Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) 15,335 2,07 Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa 0,531 0,079 0,25 Sistem Pengendalian Internal 0,449 0,055 0,317 Pemanfaatan Teknologi Informasi 1,044 0,106 0,346

## Sumber: Data Diolah, 2022
Tabel  3  menampilkan  bukti  dari  berbagai  analisis  regresi,  dari  mana  dapat  disimpulkan persamaan berikut:
Berdasarkan model persamaan linear berganda tersebut dapat diambil kesimpulan:
1) Konstanta ( ) sebesar 15,335 menunjukkan keadaan saat variabel  dependen yaitu karena tidak ada  pengaruh  faktor  independen  sehubungan  dengan  determinan  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana Desa (Y), Y akan tetap tidak berubah;
2) Variabel independen pada penelitian ini akan mengalami kenaikan sebesar 0,531 setiap adanya pertambahan satu satuan dari kompetensi aparatur pengelola dana desa ( ) ;
3) Variabel independen pada penelitian ini akan mengalami kenaikan sebesar 0,531 setiap adanya pertambahan satu satuan dari sistem pengendalian internal;
4) Variabel independen pada penelitian ini akan mengalami kenaikan sebesar 0,531 setiap adanya pertambahan satu satuan dari pemanfaatan teknologi informasi ( ).
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Kemampuan  variabel  independen  dalam  penelitian  ini  dapat  diketahui  melalui  hasil pengujian koefisien determinasi (R 2 ) dengan hasil pengujian yang akan ditampilkan pada tabel 4:

## Tabel 4. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,827 a 0,684 0,683 4,705

## Sumber: Data Diolah, 2022
Tabel  4  menunjukkan  hasil  tes,  nilai  yang  dihitung  0,683  (68,3%)  untuk  kuadrat  R,  artinya ketiga  variabel  penelitian  menjabarkan  sebesar  68,3%.  Dan,  sisa  0,317  atau  31,7%  tidak  menjadi variabel dependen pada penelitian ini.

## Uji Simultan (Uji F)
Temuan  dari uji  simultan  (uji  F)  disajikan pada tabel 5  dan  memberikan  wawasan  tentang pengaruh interaktif faktor independen terhadap variabel dependen dalam penyelidikan:
Tabel 5. Hasil Pengujian Simultan (Uji F)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 28772,815 3 9590,938 433,181 ,000 b Residual 13262,289 599 22,141 Total 42035,104 602

## Sumber: Data Diolah, 2022
Tabel  5  menunjukkan  melalui  analisis  statistik  bahwa  dampak  terukur  dari  seluruh  faktor penelitian  independen  (transparansi  administrasi  anggaran  desa)  terhadap  variabel  dependen (0,000 atau lebih kecil dari 0,05).

## Uji Parsial (Uji t)
Pada  tabel  6,  kita  melihat  hasil  uji  parsial  (uji  t),  yang  menjelaskan  kepentingan  relatif variabel independen dalam menentukan nilai variabel dependen.
Tabel 6. Hasil Pengujian Parsial (Uji t)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 15,335 2,070 7,408 ,000 Kompetensi  Aparatur Pengelola Dana Desa ,531 ,079 ,250 6,700 ,000 Sistem  Pengendalian Internal ,449 ,055 ,317 8,134 ,000 Pemanfaatan Teknologi Informasi 1,044 ,106 ,346 9,818 ,000

## Sumber: Data Diolah, 2022
Tabel  6  memberikan  bentuk  nyata  dari  pengujian  hipotesis  yang  menolak  H0  karena  nilai signifikansi  0,000  untuk  kompetensi  aparatur  pengelola  desa  sebagai  variabel  X1.  Hal  ini menunjukkan  efek  positif  yang  kuat  pada  penelitian  variabel  independen  oleh  efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan masyarakat.
Tabel  6  juga  menunjukkan,  berdasarkan  temuan  pengujiannya  yaitu  sistem  pengendalian internal  (diwakili  oleh  variabel  X2)  berbeda  secara  signifikan  dari  nol,  sehingga  hipotesis  nol  (H0) ditolak.  Artinya,  sistem  pengendalian  intern  memang  memiliki  efek  menguntungkan  yang  patut diperhatikan terhadap variabel dependen.
Penggunaan  TI sebagai  variabel  X3 juga  menunjukkan  signifikansi  statistik  (p  0,0001)  pada tabel  6,  menunjukkan  bahwa  H0  dapat  ditolak.  Berdasarkan  temuan  penelitian  ini,  maka  variabel dependen mendapat manfaat besar dari penggabungan TI.

## Pembahasan
Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa (X 1 ), Sistem pengendalian internal (X 2 ), Pemanfaatan teknologi Informasi (X 3 ) terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Y) Sesuai dengan hasil percobaan kali ini, untuk mencapai management finansial desa dengan tingkat  akuntabilitas  yang  tinggi,  finansial  desa  harus  diatur  oleh  lembaga  yang  berkemampuan. Aparatur  pengelola  dana  desa  yang  kompeten  adalah  aparatur  yang  memiliki  dan  mendapatkan
pelatihan  serta  pengetahuan  terkait  pengelolaan  dana  desa,  memiliki  keahlian  dalam mengoperasikan  perangkat  penunjang  pekerjaan  (komputer),  serta  bersikap  baik  dan bertanggungjawab  atas  tugas  yang  dimiliki.  Kedua,  untuk  mencapai  pengelolaan  dana  desa  yang memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi adalah dengan menjaga penerapan sistem pengendalian internal  dengan  baik  seperti  pada  penilaian  risikonya,  karena  pada  pengambilan  keputusan dibutuhkan  identifikasi  dan  analisis  risiko untuk mencapai  keputusan  yang  akan berdampak  baik. Kemudian  untuk mencapai pengelolaan dana  desa  yang  memiliki  tingkat  akuntabilitas  yang  tinggi yang terakhir, pemerintah desa harus mampu memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan sebagai  alat  penunjang  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  serta  dengan  digunakannya  secara  rutin, akan  meningkatkan  kemampuan  dalam  mengoperasikannya.  Dengan  penggunaan  komputer  dan bentuk teknologi informasi lainnya, mesin yang bertanggung jawab mengelola uang desa akan lebih mudah  melacak  dokumen  yang  berkaitan  dengan  dana  tersebut  dan  menghasilkan  laporan administrasi yang akurat (Sugiarti & Yudianto, 2017).
Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa (X 1 ) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)
Hasil ini memperlihatkan yaitu kemampuan Aparatur Pengelola Dana Desa secara signifikan dan  menguntungkan  mempengaruhi  transparansi  pelaporan  keuangan  Pengelolaan  Dana  Desa (p0,000).  Artinya,  tanggung  jawab  pengelolaan  dana  desa  meningkat  sebanding  dengan  efisiensi aparat  yang  melakukannya.  Statistik  deskriptif  berdasarkan  tanggapan  Tabel  2 menunjukkan data seberapa  kompeten  setiap  warga  desa  dalam  menggunakan  Perangkat  Pengelola  Dana  Desa menguatkan  temuan  tersebut,  menempatkan  rata-rata  tanggapan  pada  kisaran  sangat  dapat diterima (88,8%). Hal ini menunjukkan betapa efektifnya sistem desa dalam mengelola dananya di Kabupaten Tasikmalaya telah memiliki kompetensi yang sangat baik sebagai pengelola dana desa dilihat  dari  pengetahuan,  keahlian,  dan  sikap  yang  dimiliki  oleh  para  pengelolanya.  Bukti  dari penelitian sebelumnya menguatkan temuan ini yakni oleh (Sugiarti & Yudianto (2017) dengan hasil penelitian yang sama.
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X 2 ) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)
Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  yang  menguntungkan  dan  signifikan  secara  statistik terhadap  variabel  independen  ditemukan  pada  uji  parsial.  Artinya,  dengan  asumsi  sistem pengendalian  internal  yang  memuaskan  telah  ditetapkan,  akan  lebih  banyak  orang  dalam masyarakat  yang  merasa  bertanggung  jawab  atas  kesejahteraan  keuangannya.  Statistik  deskriptif Tabel  2  tentang  peringkat  responden  terhadap  variabel  Sistem  Pengendalian  Intern  mendukung temuan ini, menempatkannya dalam kisaran yang sangat baik (peringkat 87,0%). Temuan tersebut menegaskan  bahwa  mekanisme  kontrol  internal  pemerintah  desa  kuat  di  seluruh  wilayah  yang diperiksa di Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan sepenuhnya. Studi sebelumnya menguatkan temuan  kami,  memberikan  kredibilitas  untuk  studi  ini  yakni  oleh  Amaliya  &  Maryono  (2022), Atiningsih  &  Ningtyas  (2019),  Widyatama  et  al.  (2017),  Suprihastini  &  Santoso  (2017),  dan  Kewo (2017) yang hasil penelitiannya yang sama.
Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X 3 ) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)
Hasil dari uji parsial penelitian mengkonfirmasi kuatnya pengaruh variabel bebas penelitian dengan arah positif ketika TI digunakan. Dengan kata lain, jika alat yang digunakan untuk mengelola dana di masyarakat memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia dengan sebaik-baiknya, maka akuntabilitas  di  bidang  ini  akan  meningkat.  Tabel  2  menampilkan  statistik  deskriptif  berdasarkan tanggapan  terhadap  variabel  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  yang  memberikan  kepercayaan pada temuan penelitian ini dengan menunjukkan bahwa, rata-rata, responden menilai penggunaan
TI organisasi mereka sebagai 86,1 persen "sangat baik" atau "luar biasa". Studi sebelumnya, seperti dilaksanakan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017), memberikan bukti yang mendukung temuan yang disajikan di sini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian dapat ditarik dari tes dan pembahasan tes yang dilakukan studi ini menemukan: (1) Kondisi kemampuan perangkat Proporsi rata-rata  keunggulan  dalam  mengelola  keuangan  desa  dengan  skor  88,8%;  Ada  juga  sistem pengendalian  internal  di  atas  rata-rata  dengan  skor  87,0%;  penggunaan  teknologi  informasi  juga kualitas  tinggi  dan  di  atas  rata-rata  dengan  skor  86,1%;  dan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa juga  luar  biasa,  mencapai  tanda  persentase  median  89,0%;  (2)  Akuntabilitas  dalam  pengelolaan dana desa di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 dipengaruhi oleh variabel bebas yang terdiri dari (a)  keterampilan  pengelola  dana  desa  sebagai  X1,  (b)  adanya  sistem  internal  kontrol,  dan  (c) penggunaan sarana interaksi elektronik dan penyebaran informasi.

## Saran
Penulis  menawarkan  usulan  agar  studi  tambahan  dilakukan  dengan  memasukkan  variabel bebas.  Karena  faktor  yang  tidak  termasuk  dalam  analisis ini  masih menyumbang  31,7%  dari  total variasi. Adapun  variabel  yang  dapat  ditambahkan  seperti partisipasi  masyarakat,  komitmen organisasi  pemerintah  desa,  dan  kejelasan  sasaran  anggaran.  Hal  lain  secara  teknis  dalam melakukan  pengumpulan  kuesioner  agar  melakukan  wawancara  langsung  ke  kantor  desa  yang menjadi sampel penelitian  dengan tujuan semua pernyataan yang terdapat pada kuesioner dapat tersampaikan lebih jelas dan akan mendapatkan lebih banyak responden.

## DAFTAR PUSTAKA
Amaliya,  R.,  &  Maryono.  (2022).  Pengaruh  Kompetensi,  Sistem  Pengendalian  Internal,  Komitmen Organisasi  dan  Partisipasi  Masyarakat  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa. Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi , 13 (1) , 122 – 133.
Anshori, S. (2019). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran. Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn Dan Sosial Budaya , 2 (1), 88 – 100. Asmawati,  I.,  &  Basuki,  P.  (2019).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Akurasi :  Jurnal  Studi Akuntansi Dan Keuangan , 2 (1), 63 – 76. https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15 Atiningsih,  S.,  &  Ningtyas,  A.  C.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Pengelola  Dana  Desa,
Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana  Desa  (Studi  Pada  Aparatur  Pemerintah  Desa  Se-Kecamatan  Banyudono  Kabupaten Boyolali). Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT) , 10 (1), 2015 – 2019.
Aulia,  P.  (2018).  Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Pengelola  Dana  Desa,  Komitmen  Organisasi Pemerintah  Desa,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. JOM FEB Riau University , 1 (1) , 1 – 15.
Hardiningsih,  P.,  O.,  R.  M.,  Srimindarti,  C.,  &  Kristiana,  I.  (2019).  Determinan  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pemalang). AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah , 2 (1), 21 – 42. https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i1.4963 Indriasari,  D.,  Sari,  K.  R.,  Arifin,  K.  Z.,  &  Choiruddin.  (2019).  Determinants  of  Village  Financial Management  Accountability. Advances  in  Social  Science,Education  and  Humanities  Researchm , 431 , 182 – 188.
Kewo, C. L. (2017). The Influence of Internal Control Implementation and Managerial Performance On Financial Accountability Local Government in Indonesia. International Journal of Economics and Financial , 7 (1) , 293 – 297.
Mada,  S.,  Kalangi,  L.,  &  Gamaliel,  H.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Pengelola  Dana  Desa, Komitmen  Organisasi  Pemerintah  Desa,  dan  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”
8 (2), 106 – 115. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199
Nurfauza,  A.,  &  Rahayu,  S.  (2021).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Sistem Pengendalian Internal, dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintahan  (Studi  Pada  SKPD  Kabupaten  Bandung  Barat  Tahun  2020). Universitas Telkom .
Pahlawan, E. W.,  Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Indonesia  Accounting  Journal , 2 (2),  162 – 172. https://doi.org/10.32400/iaj.29261
Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi , dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  (Survei  Pada  Desa-Desa  di  Wilayah  Kecamatan  Klari  ,  Kecamatan  Karawang  Timur  , Kecamatan Majalaya). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Padjadjaran. Sumedang , 580 – 590. Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Kedu). ALFABETA. Supadmi, & Suputra, D. . D. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata , 13 (2), 132 – 145. http://www.jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/383/332
Suprihastini, E., & Santoso, B. (2017). Effect of Regional Financial Accounting System, Internal Control Systems  and  Regional  Financial  Audit  on  Financial  Accountability  of  Local. International Conference and Call for Papers , 830 – 852.
Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 2 (2), 1 – 20. https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762