Kebijakan Negara Tentang Privatisasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Relevansinya Dengan Keadilan Sosial Ekonomi
Rahmida Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

## Pendahuluan
Momentum  peringatan  Hari Air  sedunia  yakni  tanggal  22  Maret dan  dicanangkannya  tahun  2008 sebagai tahun Sanitasi Internasional, juga kesepakatan internasional menghasilkan Millenium Development  Goals  (MDGs)  yang salah satu programnya mencanangkan  tahun  2015  sebagai tahun  implementasi  kesepakatan tersebut.  Hal  ini  membuat  banyak pihak terutama pemerintah Indonesia segera bersiap-siap menghadapinya dengan terus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan,  penyediaan  air  bersih bagi  masyarakat  dan  pengelolaan sanitasi  yang  baik.  Sebagai  salah satu Negara yang ikut menandatangi kesepakatan  internasional  tersebut, terutama berkenan dengan air bersih dan sanitasi, maka Indonesia seyogyanya  segera  berbenah  untuk itu.
Sejumlah  elemen  eksekutif yang  terlibat  untuk  menangani permasalahan itu adalah BAPENNAS,  DepKes,  DepDagri, Departemen PU, Departemen perindustrian dan Kementerian Lingkungan  Hidup.  Disamping  itu dituntut  pula  dukungan  dan  peran serta  seluruh  pemerintah  daerah  di Negara ini. Permasalahan berkenaan dengan  air  di  Indonesia  memang bukanlah  hal  yang  kecil,  karena permasalahan  air  menjadi  hal  yang amat  penting  untuk  diselesaikan, selain memang air merupakan
kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup  manusia,  kebutuhan  akan  air juga menjadi penting dalam kaitannya dengan peningkatan ekonomi  masyarakat  terutama  bagi terlaksananya pertanian dan perkebunan  rakyat  juga  sebagai pendukung penumbuhan dan kelangsungan industri-industri rakyat di Negara ini. Dalam  berbagai  diskusi  yang bersifat internasional terungkap berbagai  masalah  yang  cukup  berat yang  dialami  Indonesia  di  dalam pencapaian  cita-cita  mewujudkan kesepakat  in  MDGs.  Dimana  dalam kesepakatan  MDGs  itu  ditargetkan tahun  2015  cakupar  pelayanan  air minum dan sanitasi yang baik dalam suatu  Negara  tercapai  minimal  79 %. Tetapi Indonesia menurut beberapa sumber laporan menyebutkan bahwa mengalami kemunduran dalam pencapaian target  MDGs  tersebut.  Cakupan pelayanan air bersih bagi
masyarakat hanya mencapai 40 % di perkotaan  dan  8  %  di  pedesaan. 1
Padahal  berdasarkan  proyeksi  BPS (Badan  Pusat  Statistik)  pada  tahun 2015  nanti  terjadi  pertumbuhan penduduk  yang  mencapai  jumlah 247,5  juta  jiwa  dan  proyeksi kebutuhan akan  air bersih mencapai
9,391 miliar kubik perkapita pertahun.  Bagaimana  keadaan  ini sanggup untuk
diselesaikan pemerintah  Indonesia  sedangkan
1 Laporan  Khusus  Majalah  Air  Minum " Menyiasati Kelangkaan Air Semoga Tidak Hanya Sekedar Wacana", Majalah Bulanan
Air Minum Edisi April 2007, Hlm. 16
selama ini pelayanan air bersih bagi masyarakat  masih  dianggap  dalam jumlah  yang  kecil.  Salah  satu penyebab  hal  tersebut  disinyalir karena  terkait  pula  dengan  semakin langkanya  air baku  yang baik  untuk diolah menjadi air bersih/air minum.
Meskipun  Indonesia  sebagai salah  satu  dari  sepuluh  (10)  Negara yang  kaya  akan  sumber  daya  air, namun  ternyata krisis  air baku tetap saja menjadi persoalan di negeri ini. Neraca air di Pulau Jawa tahun 2000 memperlihatkan bahwa ketersediaan air  hanya  sekitar  1  750  meter  kubik perkapita  pertahun,  jauh  di  bawah standart  kucukupan  yang  sekitar 2000 meter kubik perkapita pertahun. Jumlah tersebut diperkirakan  akan  terus  menurun jika tidak diperhatikan penanggulangannya. 2 Selain di pulau  jawa  maka  disinyalir  daerah yang mengalami kelangkaan sumber air  baku  adalah  daerah  Bali  dan Nusa  Tenggara  serta  Sulawesi
Selatan.
Kondisi  ini  juga  semakin diperparah dengan adanya pencemaran  air  baku  yang  ida disungai-sungai  dan  air  tanah  yang tercemar oleh berbagai sebab, terutama  oleh  air  limbah  rumah tangga. Dan data yang ada di catatan
Kelompok  kerja  Air  Minum  dari
Bappennas,  bahwa  76,2  %  dari  52 sungai  di  Jawa,  Sumatera,  Bali  dan
Sulawesi tercemar berat oleh pencemaran  organik  dan  11  sungai utama tercemar pula oleh ammonium. Penanganan mengenai air bersih yang kurang dan pengelolaan akan sanitasi masyarakat yang buruk serta kurangnya kepedulian pemerintah akan kedua hal ini, maka seringkali masalah kurangnya
2 Ibid, Hlm. 17
tersedia  air  bersih  dan  sanitasi  yang buruk membuat kesejahteraan kehidupan masyarakat juga buruk di lihat  dari  segi  kesehatannya.  Dari data  Departemen  Kesehatan  RI bahwa  tahun  2002  telah  terjadi  5 789  kejadian  luar  biasa  akibat  Dari yang menyebabkan kematian
sebanyak 94 orang. Meskipun  dengan  adanya  UU
Nomor  7  Tahun  2004  tentang Sumber  Daya  Air  mengharuskan adanya keterpaduan antara air
minum  dan  air  limbah,  artinya perlunya penanganan penyediaan air bersih  dengan  juga  pengelolaan yang  baik  terhadap  air  limbah  agar bermanfaat  dan  tidak  mencemari sumber-sumber  air  baku.  Namun ternyata  penanganan  air  limbah  di beberapa daerah di nagara ini belum dikelola dengan baik bahkan cenderung  terabaikan.  Selama  ini pembangunan di bidang air cenderung berorientasi pada pengelolaan  air  baku  menjadi  air minum  atau  air  bersih,  tetapi  tidak memperhatikan  buangan      yang dihasilkan      dari      penggunaan  air bersih  tersebut.  Hasil  buangan  dari penggunaan  air  bersih  tersebut seringkali  menjadi  air  limbah  yang terabaikan  tanpa  penanganan  yang baik dan tanpa pemikiran
pemanfaatannya  kembali.  Padahal seringkali  air  limbah  hasil  buangan dari  penggunaan  air  bersih  itu berdampak  buruk  pada  air  baku dengan kata lain seringkali menceraari  air  baku.  Belum  lagi menurut  catatan  harian  Kompas,
bahwa  3,5  %  jamban  di  Indonesia ini  tidak  dilengkapi  sarana  air bersih, dan pembuangannya mengalir ke sungai, atau mencemari sungai, padahal sungai-sungai
tersebut merupakan sumber air baku yang akan diolah menjadi air bersih.
Selain itu salah satu pencemar terhebat terhadap air baku adalah air limbah hasil buangan rumah tangga, yakiii air yang mengandung deterjen.  Banyak  di  Indonesia  ini produk  deterjen  yang  sangat  aktif dan  sangat  kuat  sehingga  sangat besar  pengaruhnya  mencemari  air sungai  yang  merupakan  sumber  air baku  bagi  pengolahan  ah  bersih. Padahal  kalau  kita  mau  berkaca  ke luar  negeri,  misalnya  di  Negara  - negara  Erofa  sudah  ada  kebijakan negaranya untuk ketentuan produksi deterjen  yang  tidak  boleh  melebihi standart  yang  telah  ditentukan  yang iman  bagi  manusia  dan  lingkungan hidup.
Memang Pemerintah khususnya  pemerintah  daerah  - pemerintah  daerah  di  beberapa wilayah  di  negeri  ini  berupaya menangani  persoalan  air  bersih  dan sanitasi  lingkungan  masyarakatnya, namun terkadang tidak merlaksnakan program secara maskimal karena cenderung kebijakan yang  dibuat  bersifat parsial dan sesaat tidak berkesinambungan,  sehingga  seolah tambal  sulam  akibatnya  hasil  yang didapat juga tidak maksimal. Belum terselesaikannya berbagai persoalan berkaitan dengan air  bersih,  tetapi  sekarang  ini pemerintah  Indonesia  sebagai  salah satu  yang  ikut  dalam  kesepakatan internasional yakni kesepakatan berkenaau  dengan  air  bersih  dan lingkungan  bersih  (sanitasi  baik) dalam  kesepakatan  MDGs,  maka sebagai  salah  upaya  mewujudkan apa yang dituangkan dalam kesekatan internasional itu pemerintah Indonesia mencanangkan  bahwa  mulai  tahun 2008  perusahaan  -  perusahaan  air minum di Indonesia sudah
memproduksi tidak hanya air bersih tetapi  naik  klasifikasinya  menjadi air  minum.  Dan  kebijakan  ini sejalan dengan harapan yang tersirat dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 16  tahun  2005  sebagai  pelaksana dari  UU  Nomor  7  Tahun  2004 tentang Sumber Daya Air.
Sudah sejak lama memang isu itu  mengemuka,  tetapi  realitasnya jauh  dari  harapan.  Banyak  berbagai kendala  yang  dihadapi  perusahaan- perusahaan  air  minum  (PAM)  di negeri ini semisal mengenai persoalan  umumnya  menyangkut pendanaan yang dirasa masih kurang  untuk  mewujudkan  harapan tersebut, juga persoalan management  perusahaan  dan  juga persoalan  teknologi  yang  masih kurang dikuasai SDMnya. Walaupun sedikit-demi sedikit persoalan  itu  dicoba  diselesaikan, namun sanggupkan perusahaan- perusahaan  air  minum  (PAM)  di negeri  ini  menjalankan  kebijakan tersebut,  belum  lagi  persoalan  yang selama  ini  belum  terselesaikan  di antaranya kurangnya atau langkanya air  baku  dan  pencemaran  terhadap air baku.
Kebijakan  pemerintah  yang berkenaan  dengan  peningkatan  air bersih  menjadi  air  minum  yang tertuang  dalam  kebijakan  berbentuk PP  (Peraturan  Pemerintah)  Nomor 16 Tahun 2005 ini memang sebagai suatu  kebijakan  yang  dibuat  ini mendorong pemerintah untuk membuat  kebijakan  yang  sejalan dengan  maksud  dan  tujuan  yang tertuang dalam kesepakatan Mellinium Development Goals (MDGs).  Di  mana  keharusan  suatu Negara  mencapai  pelayanan  publik tentang  penyediaan air  bersih  bagi masyarakat minimal 79 %.
Disaamping kebijakan tersebut
yang  tertuang  dalam  PP  No  16
Tahun 2005, kebijakan Negara yang berkenaan dengan pengelolaan sumber  daya  air  juga  dapat  kita cermati yakni tentang adanya peluang  bagi  non  pemerintah  yakni swasta  baik  perorangan  maupun kelompok (perusahaan) untuk masuk dalam hal pengelolaan sumber  daya  air  (SD  Air)  baik  air tanah maupun air pemukaan. Hal ini menunjukkan adanya system privatisasi  dalam  pengelolaan  SD Air.
Indonesia  sebenarnya  telah pernah  mengalami  suatu  keadaan atau  pengalaman  yang  buruk  dalam hal  privatisasi  sumber  daya  alam apalagi  yang  merupakan  cabang produksi  yang  penting  bagi  Negara yang menyangkut hajat  hidup  orang banyak,  ambil  contoh  privatisasi dalam pertambangan emas, batubara,  privatisasi  lainnya  seperti pada  beberapa  BUMN  di  bidang usaha kelistrikan dan telekomunikasi.Kadang dalam pelaksanaan  proses  pembangunan dan  pengelolaan  dalam  kaitannya dengan  privatisasi  ini  kurang  baik dalam  artian  kurang  sejalan  tujuan untuk  membangun  kondisi  pasar yang  stabil,  karena  kadangkala terjadi  kemandulaan  pelaksanaan regulasi  ekonomi    yang  kerapkali juga berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat.
Privatisasi  dalam  SD  Air  ambil contoh  PAM  Jaya  di  Jakarta,  suatu fenomena  yang  nyata  yang  dapat kita  cermati  bagaimana  selanjutnya
PAM Jaya dalam  era privatisasinya.
Dalam  kebijakan  yang  ada  ternyata PAM Jaya berada dalam kesepakatan privatisasi dalam kurun waktu  yang  lama  yakni  25  hingga 30  tahun,  dan  kepemilikan  saham swasta asing ternyata telah
mencapai  angka    95%  dan  swasta nasional 5 %. 3

## Kebijakan Negara Mengatasi krisis  Air Bersih
Beberapa waktu yang lalu 189 negara  di  dunia  yang  terdiri  dari Negara  negara  maju  dan  Negara-
Negara  berkembang  dan  Negara miskin, kesemua Negara menyepakati suatu bentuk kerjasama internasional yakni Model Pembangunan Mellinium yang dikenal dengan istilah MDGs, dalam kesepakatan  internasional  ini  maka masing-masing  Negara  harus  selalu memperhatikan  pembangunan  di negaranya yang harus mencerminkan  semangat  MDGs. Program internasional tersebut bertujuan sebagai bentuk penyelamatan bangsa-bangsa terhadap berbagai ketimbangan yang kini menjadi potret umum di hampir disetiap belahan dunia. Potret social itu  berupa  kemiskinan,  tingginya angka  kematian  ibu  dan  bayi, rendahnya tingkat pendidikan warganegara, ketidaksetaraan gender  dan  persoalan  pencemaran lingkungan serta krisis air bersih. Indonesia  sebagai  salah  satu
Negara  peserta  yang  ikut  dalam pertemuan internasional yang
digagas oleh PPB tersebut, dan telah pula menandatangani perjanjian atau kesepaktan  internasional  itu  maka sebagai kounsekuensinya maka Negara  Indonesia  dalam  setiap program  pembangunannya  harus selalu  mengupayakan  tercapainya tujuan dari MDGs itu. Apabila gagal akan berdampak kepada citra bangsa
Indonesia di
mata dunia
3 Suteki, Rekontruksi  Politik  Hukum  Hak Atas  Air  Pro  Rakyat, Malang,  Surya  Pena Gemilang,2010,hlm.9
internasional.  Oleh  karena  itu  wajar kalau  pemerintah  Indonesia  selalu mencoba  menyusun  setiap  program pembangunannya dengan penuh perhatian untuk  segala hal  termasuk yang berkaitan dengan tujuan MDGs itu. Demikian pula dengan pembangunan yang berkaitan dengan  air  atau  sumber  daya  air.
Karena  salah  satu  dari  sekian  target dalam  MDGs  adalah  meningkatkan akses  masyarakat  miskin  terhadap air bersih. Dalam hal ini ditargetkan tahun  2015  tercapai  peningkatan jumlah  masyarakat  miskin  yang dapat  mengakses  air  bersih,  yakni harus  mengurangi  separuh  dari jumlah  masyarakat  miskin  selama ini yang belurn dapat mengakses air bersih.  Dalam  hal  ini  Pemerintah mencoba menyusun kebijakan- kebijakan  yang  berkaitan  dengan sumber daya air. Diantaranya adalah UU  Nomor  7  Tahun  2004  tentang
Sumber  Daya  Air,  Undang-undang ini dibentuk sebagai suatu kebijakan Negara yang merupakan kounsekuensi dari keikutsertaan Negara Indonesia dalam menandatangani MDGs. Sebagai  peraturan  pelaksana dari  UU  Nomor  7  Tahun  2004, maka pemerintah Indonesia selanjutnya membuat kebijakan lanjutan berupa Peraturan Pelaksana dari  LU  tersebut.  Yakni  Peraturan Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2005 tentang Pengembangan Sistem Penyedian  Air  Minum.  Dirnana dalam  Peraturan  Pemerintah  ini ditegaskan  bahwa  adanya  kesediaan air bersih untuk masyarakat, bahkan perlu  ditingkatkan  menjadi  air minum,  artinya  air  yang  dapat langsung diminum.
Terkait  hal  tersebut  di  atas pemerintah melalui Departemen
Pekerjaan Umum telah mencanangkan  agar  mulai  tahun 2008  ini  produk  perusahaan  air minum  (PDAM)  yang  ada  di Indonesia ini tidak hanya memproduksi air bersih tetapi
meningkatkan  menjadi  air  minum.
Yang  mana  hal  tersebut  juga  telah diamanatkan  dalam  PP  Nomor  16 tahun  2005.  Tetapi  banyak  pihak masih meragukan kemampuan beberapa  perusahaan  iar  dalam  hal ini,  karena  menurut  beberapa  pihak peiaksanaan  dari  apa  yang  tersirat dalam  kebijakan  pemerintah  itu  (PP 16  /  2005)  itu  dan  kebijakan
Depertemen Pekerjaan Umum tentang menaikan produksi perusahaan-perusahaan air dari memproduksi  air  bersih  menjadi  air minum,  bukanlah  suatu  hal  yang mudah  tidak  semudah  membalikkan telapak tangan. Seperti yang dikemukakan ketua Badan Pendukung  pengembangan  Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM)  Ir  Rachmat  Karnadi, M.T  bahwa  semua  pihak  harus bijaksana menyikapi kebijakan pemerintah  mengenai  hal  itu.  Yang penting  dari  sejumlah  PDAM  yang ada  di  Indonesia  ini  diharapkan berusaha  memulai  kinerjanya  agar sejak tahun 2008 ini memulai usaha menghasilkan  produksinya  tidak. hanya  air  bersih  tetapi  meningkat menjadi air minum. Setidak- tidaknya mengupayakan agar PDAM menyediakan Zona pelayanan air minum, dan ZAMP. 4 Berbagai kebijakan
pemerintah  yang  berkaitan  dengan air  sudah  dirumuskan  dan  telah diberi bentuk hukum sebagai sebuah
4 Laporan  Utama  “Air  Bersih  Harus  Naik Kelas  jadi  Air  Minum”,  M ajalah  Bulanan Air  Minum,  Edisi  131 Bulan  Agustus Tahun 2006, Hlm. 6
peruran  hukum  berupa  Undang  - undang  yakni  UU  Nomor  7  Tahun 2004  tentang  Sumber  Daya  Air, yang  kemudian  dirumuskan  pula kebijakan  selanjutnya  mengenai  hal ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomomr 6 Tahun 2005, disamping beberapa kebijakan lainnya yang berkenaan dengan air.
Namun  jika  kita  telaah  lebih jauh  mengenai  kebijakan  Negara berkenaan  dengan  air,  maka  dengan latar belakang keadaan dewasa ini di mana  seringkali  terjadi  krisis  air bersih.  Tidak  hanya  di  kota-kota besar  yang  padat  pendudukanya  di pedesaan  juga  yang  tidak  sedikit masyarakat  yang  hidup  dalam  garis kemiskinan  dengan  keterbatasan akan  akses  terhadap  air  bersih. Secara  global  juga  di  dunia  ini sedang menghadapi masa-masa krisis yang mengarahkan pada krisis air  bersih  yang  hebat  pada  10  atau 20 tahun mendatang, itulah sebabnya  maka  PBB  (  Perserikatan Bangsa-Bangsa ) melakukan gerakan dan langkah-langkah konkret mengatasi persoalan itu, tak terkecuali Indonesia. Berkenaan dengan hal itu maka patut kita telah lebih  jauh  bagaimana  kebijakan Negara Indonesia menangani persoalan krisis air bersih ini. Salah  satu  kebijakan  Negara kita berkenaan dengan hal ini adalah dengan  ikutsertanya  Negara  kita menandatangani kesepakatan MDGs yang  salah  satu  dari  sekian  butir  isi kesekapakatnya  ialah  mentargetkan agar meningkatkan akses masyarakat  miskin  terhadap  air bersih. Disamping mencegah pencemaran dan pengrusakan lingkungan, meningkatkan kesetaraan gender, mengurangi tingkat  kematian  ibu  dan  anak,  dan lain-lain.
Namun  tidak  hanya  sekedar ikut  menandatangani  kesepakatan internasional itu saja, tetapi pemerintah seharusnya lebih meningkatkan  langkah  -  langkah konkret  dan  serius  dalam  bentuk intervensi  program  dan  pembiayaan langsung  dari  surnber  anggaran publik  dan  penguatan  peran  sektor publik.  Sekarang  ini  nampaknya pemerintah Indonesia kurang mengembangkan  keikutsertaannnya membangun infrastruktur penyediaan  dan  pengolahan  air bersih,  ternyata  kebijakan  yang diambil  pemerintah  dalam  hal  ini justru  sebaliknya  dengan  membuat kebijakan yang berupaya menitikberatkan  pada  mekanisme kerjasama  pemerintah  dan  swasta (Public  private  patrnership)  untuk membiayai penyediaan dan pengolahan air bersih dengan alasan bahwa keterbatasan anggaran pemerintah dalam hal ini. Disisi lain pemerintah justru mendorong
komersialisasi  air  bersih  dengan kebijakan  memberikan  izin  seluas- luasnya  untuk  penguasaan  sumber daya  air  oleh  perusahaan  swasta (domestik  dan  asing).  Sehingga nampaknya  kebijakan  pemerintah dalam hal swastanisasi atau privitasasi  usaha  -  usaha  yang bergerak dalam bidang sumber daya air  scolah  bertentangan  dengan ketentuan dalam
kebijalan hukumnya  sendiri  yakni  dalam  UU Nomor 7 tahun 2004 dan PP Nomor 16  Tahun  2005  yang  notabenenya menggariskan  bahwa  pemenuhan sarana  air  bersih  bagi  setiap  warga negara  merupakan  kewajiban  bagi pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.  Dalam  garis  kebijakan  ini pemerintah  seyogyanya  yang  paling bertanggungjawab  akan  tersedianya air  bersih  bagi  warga  negaranya.
Oleh karenanya sepantasnya pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah  yang lebih serius dalam  mengalokasikan  anggarannya untuk  pembangunan  infrastruktur dalam hal penggeloalaan dan penyediaan  air  bersih,  bukan  malah menswastanisasikannya. Kebijakan  negara  dalam  hal penyediaan air bersih untuk mengurasi  atau  menghadapi  krisis air  bersih  selama  ini,  adalah  suatu kebijakan  publik  karena  dalam  hal ini sangat berkaitan dengan kepentingan  publik  atau  orang banyak,  bila  kita  lihat  dalam pengertian  suatu  kebijakan  publik maka  dapat  kita  lihat  dulu  beberapa pengertian  kebijakan  negara  atau kebijakan publik itu. Thomas
R..Dye  mendefinisikan  kebijakan negara  itu  adalah  "  is  whatever governments  choose  to  do  or  not  to do  "  (apapun  yang  dipilih  oleh pemerintah  untuk  dilakukan  atau tidak dilakukan) selanjutnya menurutnya  bahwa  jika  pemerintah memilih untuk berbuat sesuatu maka haruslah  ada  tujuan  (obyektif)  dan seharusnya  semua  kebijakan  negara itu meliputi semua tindakan pemerintah dan bukan hanya semata-mata  keinginan  belaka  dari pemerintah atau pejabat pemerintah. 5 Dalam  hal  kebijakan negara  mengenai  sumber  daya  air dalam  kaitannya  untiik  memenuhi kebutuhan  masyarakat  akan  air bersih,  dimana  dalam  situasi  atau keadaan  sekarang  ini  yang  sedang menghadapi kelangkaan air, terutama  kelangkaan  air  baku  untuk diolah menjadi air bersih. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan berkenaan
5 Thomas  R.Dye,  Understanding  Public Policy, Englewood Clifts, N.J,7832, Prentice Hall, Inc.,3rded,1978,Hlm.3
dengan  air  sudah  memenuhi  suatu kreteria  suatu  Kebijakan  Publik, karena  kalau  mengacu  pendapatnya Thomas  R.  Dye  tersebut  di  atas maka  kebijakan  yang  dikeluarkan pemerintah  dalam  hal  ini  memiliki suatu  tujuan  untuk  masyarakat  luas (publik)  dan  mengatur  kepentingan yang  bersifat  publik  pula  (Publik Interest). Pemerintah sudah berupaya sedemikian untuk melayani kepentingan publik.
Dalam hal ini ada beberapa lembaga publik  (Public  institutions)  yang saling  bekerjasama.  Dan  dalam  hal ini  pemerintah  dan  jajaran  sebagai pelayan  publik  dinamakan  public bureaucracy. 6
Dalam kaitannya dengan kebutuhan  masyarakat  akan  air bersih,  pemerintah  sudah  membuat berbagai  kebijakan  yang  sifatnya sebagai  sebuah  kebijakan  publik, karena tujuannya untuk  kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Dalam  perumusan  suatu  kebijakan publik yaug bertujuan untuk menyelesaikan suatu persoalan publik.  Persoalan  publik  dapat diketahui  dan  adanya  isu  publik yang kemudian diusung oleh berbagai  pihak  untuk  dapat  menjadi suatu  agenda  penting  bagi  sebuah pemerintahan.  Yang  kemudian  dari agenda pemerintah itu akan dirumuskan  suatu  kebijakan  publik yang  pada  akhiraya  dicari  bentuk yang  tepat  untuk  kebijakan  tersebut dilihat dari materi dan ruang lingkup berlakunya  kebijakan  tersebut.  Pada tahap selanjutnya dilakukan pengesahan  dari  sebuah  kebijakan itu. Pada tahap sebelum merumuskan kebijakan Publik maka harus  bener-benar  diketahui  apa
6 M.Solly  Lubis,.  2007, Kebijakan  Publik, Bandung: CV. Maandar Maju, Him. 1
yang menjadi  masalah, dan masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat harus pula dapat dibedakan  antara  masalah  sosial dengan  masalah  publik  yang  akan menjadi  persoalan  atau  masalah kebijakan.  Menurut  William  N. Dunn  bahwa  masalah  kebijakan  ( policy  problem  )  adalah  nilai, kebutuhan  atau  kesempatan  yang belum  terpenuhi,  yang  dapat  di identifikasikan, yang kemudian diperbaiki  atau  dipenuhi  melalui tindakan  publik. 7 Berkaitan  dengan kebijakan pemerintah atau kebijakan negara  dalam  hal  air  bersih  ini, problem  publik  atau  permasalahan publik dalam hal ini adalah krisis air bersih,  yakni  langkanya  (kurangnya tersedia)  air  baku  untuk  diolah menjadi air bersih, dan permasalahan  publik  lainnya  ialah rendahnya akses masyarakat terhadap  air  bersih.  Di  sini  artinya ada  kebutuhan  masyarakat  yang belum  terpenuhi,  baik  mengenai akses  terhadap  air  bersih  ataupun terhadap keperluan dalam pengeolahan air bersih yang ternyata mengalami problem tentang keadaan sekarang dimana kurang tersedianya air baku. Untuk kondisi permasalahan  publik  seperti  ini maka  diperlukan  kebijakan  yang dapat  mengatasinya.  Salah  satunya adalah  kebijakan  untuk  segera menanggulangi kelangkaan air baku, selain  itu  juga  menyusun  kebijakan yang bertujuan agar dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap  air  bersih  terutama  bagi masyarakat miskin diperkoataan atau di dipedesaan.
Langkah  perumusan  masalah
7 William  N.Dunn  :  2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta,  Gajahmada  University.
Hlm. 107
dapat  memasok  pengetahuan  yang relevan  dengan  kebijakan  yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari  definisi  masalah  dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda  setting)  Perumusan maslah dapat membantu menemukan  asumsi-asumsi  yang tersembunyi, mendiognosis penyebab-penyebannya,  memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang  kebijakan  yang baru. 8 Adapun  proses  pembuatan kebijakan  (Policy  making  Process) meliputi proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan  kebijakan  politik  yang saling  bergantung  yang  meliputi: penyusunan agenda kebijakan,
formulasi kebijakan, adopsi kebijakan,  implementasi  kebijakan, dan  penilaian  kebijakan.  Menurut Willian  N  Dunn  bahwa  proses seperti  itu  adalah  suatu  proses  yang dapat  dilukiskan  sebagai  siklus aktivitas  yang  berurutan  rnenurut waktu dan bersifat tidak linear. 9
Proses  pembuatan  kebijakan ini akan melibatkan berbagai elemen,  baik  dilibat  dari  pihak sebagai  pengusung issu  publik  yang dapat  berupa  aktor  resmi  maupun aktor  tidak  resmi,  juga  dilihat  dari siapa  perumus  kebijakan  tersebut dan  pihak  mana  pula  sebagai  pihak yang berwenang mengesahkan kebijakan itu.
Menurut Michael  Howlett and
M. Ramesh dalam bukunya Studying Public Policy, bahwa " Actors in the policy  process  may  be  either
8 Ibid, Hlm.26
9 Ibid, Hlm. 45
individuals or groups. As mentioned earlier,  the  actors  involved  in particular policy area can be referred to  collectively  as  a    policy subsystem.  There  is,  however, almost  an  infinite  variety  of  actors who  may  be  members  of  policy subsystem  and  participative  in  the policy  process., 10 Jadi  dalam  proses pembentukan  kebijakan  publik  akan melibatkan  aktor  yang  menjadi pengusung issu publik agar ditanggapi  oleh  perumus  kebijakan yang kemudian diagendakan sebagai suatu      agenda      penting  untuk dibuatnya  suatu  kebijakan  guna mengatasi  persoalan  publik  atau masalah  publik.  Aktor  itu  dapat berupa aktor resmi yakni aktor yang terlibat dalam system yang berwenang  merumuskan  kebijakan publik  itu,  atau  yang  berada  di  luar system  tersebut  yang  disebut  aktor tidak  resmi.  Kalau  kita  kaitkan dengan  kebijakan  negara  berkenaan dengan  masalah  air  bersih  ini  maka dapat  kita lihat  dalam permasalahan krisis  air  bersih  di  negara  ini, nampaknya terdapat aktor pengusung  permasalahan  ini  yang tidak  resmi  yakni  para  aktivis- aktivis lingkungan dan aktivis pembela  rakyat  miskin  yang  selalu berusaha  memperjuangkan  akses masyarakat  akan  ketersedian  air bersih,  dan  para  tokoh  politik  dari berbagai  kekuatan  partai.  Adapun aktor  resmi  adalah  para  eksekutif yang berada di beberapa departemen, yakni Depertemen Pekerjaan Umum, Depertemen Kesehatan, dan Departemen Kependudukan dan Lingkungan
Hidup.
Dalam  proses  lahirnya  suatu
10 Michael  Howlett  and  M.  Ramesh  :  1995, Studying Public Policy, Toronto, New York Oxford, Oxford University Press, Hlm. 52
kebijakan  publik  maka  tidak  akan terlepas  dari  proses  perumusan kebijakan  oleh  pihak  eksekutif  atau birokrat,  setelah  masalah  publik  di tanggapi oleh pihak eksekutif dengan  dibuatnya  agenda  mengenai hal itu selanjutnya akan dirumuskan ketentuan  atau  materi  kebijakan tersebut.  Materi  yang  merupakan muatan dari kebijakan publik itu dan ruang  lingkup  berlakunya  kelak akan  menentukan  bentuk  hukum dari  kebijakan  tersebut.  Apakah suatu  kebijakan  lokal  atau  daerah, ataukah kebijakan nasional, regional ataukan internasional.
Selain  terkait  dengan  pihak eksekutif,  maka  selanjutnya  juga akan  melibatkan  peran  legislative.
Menurut  Jaya,  Sigler  Benjamin  R. Beede bahwa "Legislative
Committees.  A  participant  recently described the policy making process in  Congress  in  the  way."  kemudian dikatakannya  bahwa  "  Since  this description  was  written  from  the congressional perspective, executive initiatives  received  less  emphasis than  they  merit  is  the  often  the executive brach that starts formulating a  new  policy  or changing an exisiting policy." 11 Jadi menurutnya  eksekutif  juga  turut berperan dalam hal proses pembuatan kebijakan publik. Dimana setelah dirumuskan
kebijakan  publik  maka  dilakukan penentuan bentuk hukumnya dengan dilakukannya  pengesahan  terhadap kebijakan tersebut.
11 Jay  A.  Sigler  and  Benjamin  R.  beede, 1977, The legal Sources Of Public Policy, Toronto, Uniteed States, By D.C Health and Company, Hlm. 13
Pengaruh  Kebijakan Negara
Terhadap Kelangsungan ketersedian Air Bersih sebagai
Implementasi Keadilan Sosial Ekonomi.
Ketersediaan  air  bersih  adalah suatu  hal  yang  sangat  diperlukan oleh manusia, karena secara alamiah manusia  tidak  akan  dapat  terlepas dari air dalam menjalani kehidupannya. Ketersediaan air bersih  yang  tidak  terpenuhi  berarti menunjukan adanya krisis air bersih dalam fenomena kehidupan manusia.  Krisis  air  adalah  dimensi kerusakan  ekologis  bumi  yang paling  menyebar,  paling  sulit  dan paling  tidak  terkendali.  Permasalah ijin  ini  bukan  hanya  sekedar berkaitan dengan pertumbuhan penduduk  yang  semakin  tinggi, tetapi  juga  dikarenakan  adanya tingkah laku manusia dalam penggunaan  air  yang  tidak  benar. Seringkali aktivitas manusia merusak ekosistem lingkungan yang pada  akhirnya  juga  menyebabkan rusaknya  persedian  air  yang  ada  di muka  bumi  ini.  Kapasitas  tanah untuk  dapat  menyimpan  air  resapan ternyata mulai berkurang kemampuannya  akibat  banyaknya kesalahan manusia dalam menggunakan  alam,  tanah  dan kesalahan  dalam  perencanaan  suatu pembangunan  tertentu.  Misalnya pula pembabatan hutan yang semakin  tinggi  jumlahnya,  kegiatan pertambangan yang tidak terkendalikan dan berakibatnya merusak  kemampuan  daya  serap tanah hutan tersebut untuk menyimpan air. Akibat industrialisasi  dan  akibat  tingginya kuantitas  penggunaan  Bahan  Bakar minyak,  yang  turat  menyebabkan pemanasan  global  yang  sangat
berakibat  buruk  pada  ketersediaan air  permukaan  buini  ini,  banyak terjadi  kekeringan  panjang,  karena siklus musim yang mulai tidak stabil lagi, dana berbagai macam persoalan  lain  yang  berhubungan dengan  penyebab  terjadinya  krisis air bersih bagi manusia di dunia ini. Meluasnya  konflik  air  di Indonesia ini menyebabkan pemerintah  Indonesia  terlibat  dalam penanggulangan persoalan ini, dengan  ikut  serta  menjadi  bagian dari berbagai kebijakan
internasional  yang  berkaitan  dengan persoalan penanggulangan krisis air. Indonesia  memang  sebagai  negara yang  dulunya  terkenal  sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, kaya akan sumber daya hutan, kaya  akan  sumber  daya  air.  Namun akhir-akhir ini bahkan diprediksaikan  10  atau  20  tahaun mendatang negara kita akan mengalami  krisis  air,  sekarang  saja di beberapa wilayah di Indonesia ini sudah  sering  terjadi  kelangkaan  air baku, sehingga menyebabkan  sering terjadi  penurunan  tingkat  produksi air  bersih  oleh  beberapa  perusahan air minum di negeri ini.
Kelangkaan  air  di  negeri  ini seyogyanya segera diselesaikan dengan dicari akar permasalahannya, juga model
penggeloalaan  air  yang  selama  ini banyak  yang  kurang  benar  maka segera  dibenahi  dan  diperbaiki. Jangan sampai persoalan kelangkaan air  menjadikan  ironisnya  istilah  air sumber  kehidupan  sementara  disisi lain pemerintah semakin giat meningkatkan  sumber  dana  dari sektor pertambangan dan juga perkebunan  yang  seringkali  tanpa memperhatikan persoalan
air, sementara      pada  saat  yang  sanra sumber daya air kian menyusut.
Persoalan  krisis  air  bersih  ini jika  dikaitkan  dengan  kebijakan menanganinya  malca  apabila  terjadi salah urus dalam pengelolaan sumber  daya  air  di  negeri  ini  akan semakin menyebabkan bertambahnya  krisis  air  bersih. Praktek pengurusan persoalan air ini bermuara  di  kebijakan  pemerintah mengenai  pengelolaan  sumber  daya air.  Apabila  kebijakan  ini  dibentuk dengan baik dari melihat permasalahan  secara  benar  maka akan menghasilkan rumusan kebijakan  yang  baik  dan  pada akhirnya  akan  mencapai  tujuan untuk  kepentingan  publik  atau masyarakat.  Menurut  M.  Irfan Islamy  bahwa  kesalahan  dalam melihat  dan  mengidentifikasikan permasalahan  publik,  maka  akan berakibat salahnya dalam perumusan masalah dan pada akhirnya  akan  berdampak  buruk pada fase-fase selanjutnya. 12 Kebijakan  privatisasi  air  yang digariskan dalam kebijakan mengenai  sumber  daya  air  yakni yang  tertuang  dalam  UU  Nomor  7 Tahun 2004 tentang SDA, menyebakan  sekarang  ini  semakin banyaknya di  buat kebijakan daerah dalam bentuk PerDa yang memberikan  peluang  besar  untuk swastanisasi  di  bidang  pengeloaan sumber daya air. Keyakinan Pemerintah  terhadap  privatisasi  di bidang SDA ini membuat pemerintah  seolah  reaktif  dengan segera  melahirkan  kebijakan  yang memberikan  peluang  besar  kepada investor baik asing maupun domestik  dalam  usaha  berkenaan dengan sumber daya air di
12 M.Irfan  Islamy:  200". Prins  if-Prms  if
Perumusan Kebijakan Publik .Jakarta, PT.Bumi Aksaia, Hlm.81
Indonesia.  Bahkan  sampai  menjual aset negara kepada swasta asing, hal ini  dikhawatirkan  akan  berdampak buruk  pada  tingkat  perekonomiam bagi  masyarakat  indonesia  terutama bagi masyarakat miskin, menyengsarakan  rakyat.  Sekarang ini  nampaknya  bangsa  kita  sedang mengalami  proses dehumanisasi yang sering mengakibatkan kebijakan-kebijakan  negara  yang tidak pro rakyat. Apalagi sekarang ini kebijakan publik yang dibuat pemerintah  yang  berkenaan  dengan sumber daya air, dengan menumbuhkan program swastanisasi  atau  privatisasi  di bidang pengeloaan sumber daya air. Kalau  ditelaah  sepintas  memang nampaknya bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan air
bersih  bagi  masyarakat.  Karena dengan  kehadiran  investasi  swasta di  bidang  air  termasuk  dalam  usaha produksi  air  bersih  dan  pengeloaan sumber  daya  air  lainnya,  yang diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan air untuk meningkatkan kuantitas produksinya  yang  dapat  dinilai sebagai usaha meningkatkan
ketersediaan  air  bersih.  Tetapi  jika ditelaah lebih mendalam lagi, ternyata  kebijakan  privatisasi  di bidang sumber daya air di Indonesia ini  akan  sangat  berpengaruh  kepada akses  masyarakat  miskin  terhadap ketersedian air bersih bagi kehidupan mereka. Bagaimana tidak,  dengan  adanya  kebijakan privatisasi tersebut yang telah digariskm  dalam  UU  Nomor  7 Tahun  2004  tentang  SDA  dan  PP Nomor  16  tahun  2005  tentang Sistem  penyediaan  Air  Minum.  Hal ini  merupakan  pelanggaran  akan hakikat  tanggurg  jawab  pemerintah
terhadap  warganegaranya.  Karena sebenarnya  dalam  UU  Nomor  7 Tahun 2004 dan PP Nomor 16 tahun 2005 mengamatkan bahwa ketersediaan air bersih bagi warganegara  adalah  tanggungjawab pemerintah  baik  pemerintah  pusat maupun  daerah.  Kalau  pemerintah mau lepas tangan akan tanggungjawabnya ini dengan menyerahkan  kepada  swasta,  maka akan  banyak  kekhawatiran  kita bahwa hal tersebut akan berpengaruh  pada  pembiayaan  yang tinggi yang harus dibebankan kepada    rakyat  pengguna  air  bersih tersebut.  Bahkan  tidak  mustahil pada akhrinya rakyat akan terkesampingkan  dalam  kegiatan pengeloaan  sumber  daya  air  karena semua sumber daya air di negeri ini dikmuasai  swasta.  Dan  akbirnya rakyat  negeri  ini  akan  membayar mahal  untuk  menggunakan  sumber daya air yang akan merreka gunakan, meskipun pada hakekatnya sumber daya air di negeri ini adalah hak  mereka  sebagai  warganegara.
Bila  hal  ini  terjadi  maka  akan berpengaruh  buruk  pada  usaha pemerintah untuk menjaga kelangsungan ketersediaan air bersih bagi  masyarakat,  sebagaimana  yang digariskan dalam kesepakatan MDGs agar pemerintah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap air bersih.
Tanpa  melakukan  langkah- langkah  yang  konkret  serius  dalam bentuk  intervensi  program  dan pembiayaan  lansung  dari  sumber anggaran  publik  dan  penguatan peran sektor publik, krisis air bersih di  Indonesia  ini  akan  bertambah parah  di  waktu  mendatang  dan sulitnya  negara  kita  mewujudkan target MDGs.
Laporan  bank  Dunia  (Wold
Bank)  dalam Indonesia  Public Expenditure review 2007 mengidentifikasikan bahwa sebenarnya  pemerintah  Indonesia saat  ini  memiliki  ruang  fiskal  ( fiskal  space  )  yang  cukup  besar untuk  mengalokasikan  dana  untuk investasi  membangun  infrastruktur dasar  (listrik,  air  bersih,  jalan  dan telekomunikasi. 13
Kebijakan  negara  dibidang  air ini,  kalau  kita  cermati  dengan melihat kepada model-model kebijakan  publik  maka  akan  kita dapat lihat bahwa dalam pembentukan Kebijakan ini ternyata dapat  dinilai  telah  menggunakan
Model  Institusional (Institutional Activity),  yakni  model  pembuatan Kebijakan  Publik  yang  terfokus pada  adanya  struktur  organisasi pemerintah.  Kebijakan  Publik  ini dirumuskan  dan  dilaksanakan  pada lembaia-lembaga pemerintahan.
Dimana  kebijakan  dalam  model  ini, dibuat  oleh  pemerintah  dengan kurang melibatkan
partisipasi masyarakat.  Dilihat  pada  kebijakan publik  berkenaan  dengan  air  bersih ini,  ternyata  dapat  dilihat  dalam prosesnya kurang melibatkan masyarakat sehingga dirasakan kebijakan ini tidak pro rakyat. Kemudian ketika kita mencoba  menganalisa  berkenaan dengan privatisasi dalam hal pengelolaan  SD  Air  di  Indonesia, maka kita akan dapat cermati bahwa penguasaan  SD  Air  oleh  privat (swasta) cenderung mengikuti proses  mekanisme  pasar  kapilatistik dan  liberalism yang  seringkali bermuara  pada  beban  konsumen
13 IeSR,  KRUHA  dan  INFID, Mengaiasl Krisis  Air  Bersih  Memeriukan  Komitmen dan  Peran  Aktlf  Negara, Rubrik  Surat Pembaca  dalam  Majalab  Bulanan  Air Minum, Edisi 138, Maret 2007.
yang  besar. 14 Hal  ini  sangat  riskan
jika kita relevansikan dengan ketentuan dalam konstitusi kita yang mengariskan  adanya  hak  menguasai Negara  untuk  kemakmuran  rakyat, yang  menggariskan  pula  bahwa cabang  produksi  yang  penting  bagi rakyat  yang  menguasai  hajat  hidup orang banyak Negara harus mengelolanya dengan sebaik- baiknya  untuk  tujuaan  kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat merupakan  implementasi  dari  nilai keadilan  social  yang  ingin  dituju oleh konstitusi kita. UUD 1945 telah lama mengamanatkan system ekonomi  yang  bertujuan  untuk kesejahteraan rakyat atau kemakmuran  sosial,  yang  tentunya tujuan mulia ini penting diperhatikan  oleh  Negara  dalam setiap  perumusan  kebijakan  Negara dalam  berbagai  peraturan  hukum yang  dirumuskan  sebagai  bagian dari  politik  hukum  yang  baik.
Memang  kita  juga  sadari  tentu  ada berbagai kesulitan dalam mengimplementasikan  kemakmuran rakyat sebagai tujuan setiap kebijakan  Negara  tertuama  yang terkait  dengan  bidang  ekonomi, karena  harus  berhadapan  dengan perkembangan  dunia  secara  global yang    mengarahkan  dunia  pada fenomena faham kapilatis dan liberalisme yang juga menumbuhkan  era  pasar  bebas  dan persaingan  bebas.Namun  meskipun demikian kondisinya tentunya Negara pantas untuk lebih konsisten dengan  apa  yang  tertuang  dalam konstitusi Negara.Dalam artian kebijakan Negara harus dikembalikan pada tujuan konsitusi. Kalau  kita  telaah  konstitusi kita,  adanya  demokrasi  ekonomi yang tertuang dalam ketentuan pasal
14 Suteki, Op.Cit, hlm. 10
33  UUD  1945  sepantasnya  sebagai acuan setiaap bagiu perumus kebijakan  Negara  terutama  yang berkenaan dengan bidang ekonomi.Karena  pada  hakekatnya apa  yang  tetuang  dalam  pasal  33 tersebut merupakan filosofis ketatanegaraan  yang  mengupayakan pencapaian  tujuan  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Kemakmuran rakyat  ini  diimplementasikan  dalam bentuk pemenuhan hak dan kepentingan publik,sehingga dikatakan  bahwa  kepentingan  dan hak publik termasuk untuk aksesnya terhadap berbagai kebutuhannya  di  bidang  ekonomi, sebagai arus utama yang didahulukan  daripada  kepentingan pribadi dan golongan.Sehingga tentulah  peran  pemerintah  sebagai penguasa Negara untuk dapat menentukan arah kebijakannyaa dalam  tujuan  tersebut.  Apalagi  jika kita  hubungkan  dengan  cabang- cabang  produksi  yang  penting  yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai  Negara  maka  seyogyanya juga  untuk  dipergunakan  sebesar- besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat, karena  itulah  perlu  peran  Negara dalam hal mengatur dan menentukan  untuk  terselengaranya pengelolaan  sumber  daya  alam termasuk  SD  Air  untuk  tujuan kemakmuran  rakyat  karena  ayat  (3) UUD 1945 mengamanatkan demikian. Kajian tentang demokrasi ekonomi  yang  tertuang  dalam  pasal 33  UUD  1945,  bahwa  demokrasi ekonomi itu pada prinsifnya memiliki ciri positif, yaitu :
1. Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan 2. Cabang-cabang  produksi  yang penting bagi Negara dan
menguasai  hajat  hidup  orang banyak dikuasai oleh Negara
3. Bumi,  air  dan  kekayaan  alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4. Sumber-sumber  kekayaan  dan keuangan  Negara  dipergunakan dengan  permufakatan  lembaga- lembaga  perwakilan  rakyat,  serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula. 5. Warga negara memiliki kebebasaan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai  hak  akan  pekerjaan dan penghidupan yang layak.
6. Hak  perorangan  di  akui  dan pemanfaaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan  masyarakat. 7. Potensi,inisiatif  dan  daya  kreasi setiap warga Negara diperkembangkaan sepenuhnya dalam  batas-batas  yang  tidak merugikan kepentingan umun.
8. Fakir  miskin  dan  anak  terlantar dipelihara oleh Negara. 15 Garis kebijakan ketatanegaraan  kita    secara  umum yang  tertuang  dalam  konstitusi  kita sudah  mengarahkan  pada  tujuan kesejahteraan  rakyat  sebagai  suatu nilai  keadilan  sosial  yang  tinggi dalam  tataran  nilai  falsafah  bangsa kita.  Dan  penghargaan  akan  hak asazi manusia dalam bidang ekonomi  juga  sangat  jelas  terlihat, bagaiamna  hak  perorangaa  diakui hak memiliki kehidupasn yang layak juga  diakui  sepanjang  pemenuhan kepentingan  pribadi  tetap  dalam koridor  norma  sosial  yang  dengan tidak merugikan  kepentingan orang
15 Soementoro, Hukum  Ekonomi ,  Jakarta, UI Press, hlm. 23
banyak.kemudian sumber daya alam juga diserahkan pada Negara sebagai  penguasanya  dengan  tujuan kea rah pemenfaatan dan pengelolaan yang baik guna kesejahteraan sosial yakni kemakmuran  rakyat.cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak juga  diserahkan  pada  Negara  dalam penguasaannya (hak menguasai Negara)  sehingga  melahirkan  pula BUMN  dan  BUMD.  Demikian  pula untuk  SD  Air,  banyak  dibentuk BUMN  atau  BUMD  yang  berusaha dalam  pengelolaan  SD  Air  untuk pemenuhan  kebutuhan  masyarakat dalam hal  air bersih dan air minum. Namun  ketika  dihadapkan  dengan arah  kebijakan  perekonomian  kita yang  mengarah  kepada  privatisasi sungguh  hal  ini  perlu  untuk  terus dicermati mengingat system
privatisasi  adalah  anak  kandung yang  lahir  dari  faham  kapitalisme dan liberalisme ekonomi.
Sistem  demokrasi  ekonomi yang  dipilih  oleh  para  pendiri bangsa  ini  yang  tercantum  dalam konstitusi Negara,  menunjukkan hakekat  keaadilan  sosial  sebagai suatu  tujuan  dari  implementasinya dengan  konsep  pengelolaan  Sumber daya alam termasuk sumber daya air dengan peruntukannya kepada kemakmuran rakyat. Sementara system  privatisasi  yang  masuk dalam  kebijakan  Negara  berkenaan dengan  pengelolaaan  SD  Air  yang terlihat  pada  beberapa  pasal  dalam UU  SD  Air  (UU  Nomor  7  tahun 2004)  dan  peraturan  pelaksananya. Menjadi suatu yang perlu diwaspadai berkenaan dampak negative  yang  mungkin  terjadi  dari kebijakan tersebut. Apalagi berkenaan dengan kelangsungan dan penguasaan  saham  pada  beberapa
perusahaan  air  minum  atau  PAM yang apabila banyak dikuasai swasta apakah  dapat  berdampak  positif pada  akses  masyarakat  akan  air bersih atau air minum, dikhawatirkan  distribusi  air  bersih tidak  dapat  mencapai  masyarakat miskin dan marginal karena keterbatasan ekonomi atau pendapatan  mereka  sehingga  sulit menjaungkau  pelayanan  air  bersih yang  dikelola  swasta  tersaebut. Sebab sudah menjadi suatu hal yang lumrah  apabila  suatu  perusahaan swasta  dibangun  dan  dijalankan dengan    obsesi  pada  profit.  Dalam mengimplementasikan    profit  yang diharapkan  swasta  baik  swasta dalam negeri maupun asing adakalanya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat terkesampingkan karenanya. Demikian juga dalam hal tersedianya  air  bersiah  atau  air minum  untuk  masyarakat,  apakah dapat dijamin bahwa akses masyarakat  miskin  terhadap  air bersih  akan  terpenuhi.  Dan  pada akhirnya akan dipertanyakan banyak pihak  tentang  fungsi  dan  tugas Negara untuk menjamin hal tersebut.  Jika  dicermati  lebih  jauh lagi, ternyata kebijakan privatisasi di bidang  sumber  daya  air      di Indonesia  ini        akan  sangat berpengaruh      kepada      akses masyarakat miskin terhadap ketersedian    air    bersih  bagi kehidupan        rnereka.  Bagaimana tidak, dengan    adanya    kebijakan privatisasi tersebut yang telah tersirat  dalam  UU  Nomor  7  Tahun 2004  tentang  SDA  dan  PP  Nomor 16  tahun  2005  tentang  Sistem penyediaan      Air  Minum.      Hal  ini dapat dikategorekan sebagai pelanggaran akan hakikat tanggung    jawab      pemerintah
tarhadap   warganegaranya.   Karena sebenarnya   dalam   UU   Nomor   7 Tahun  2004    dan  PP  Nomor  16 tahun  2005      mengamanatkan bahwa    ketersediaan    air    bersih bagi        warganegara  adalah tanggungjawab pemerintah baik pemerintah  pusat  maupun  daerah. Kalau  pemerintah  mau  lepas  tangan akan  tanggungjawabnya  ini  dengan men  yerahkan kepada swasta, maka akan  banyak  kekhawatiran  kita bahwa hal tersebut akan berpengaruh  pada  pembiayaan  yang tinggi yang harus dibebankan kepada  rakyat  pengguna  air  bersih tersebut.  Bahkan  tidak  mustahil pada akhrinya rakyat akan terkesampingkiin  dalam  kegiatan pengeloaan  sumber  daya  air  karena semua sumber daya air di negeri ini dikuasai  swasta.  Dan  akhirnya rakyat  negeri  ini  akan  membayar mahal  untuk  menggunakan  sumber daya air yang akan mereka gunakan, meskipun  pada    hakekatnya  sumber daya  air  di  negeri  ini  adalah  hak mereka sebagai warganegara.
Akses  pemenuhan  kebutuhan akan  air  bersih  atau  air  minum merupakan  suatu  hal  penting  dalam kehidupan  masyarakat,  karena  ini menyangkut hakekat kehidupan manusia  itu  sendiri  sebagai  hak asazi untuk hidup dan mempertahankan hidup. Dalam konsep tujuan Negara untuk
mensejahterakan rakyatnya dan
melindungi hak asazi manusia, maka persoalaan  ketersedian  dan  akses masyarakat akan air bersiah atau air minum  merupakan suatu  yang perlu diperhatikan.  Dalam  tujuan  Negara untuk kesejahteraan rakyatnya, maka  memperhatikan  nilai  keadilan sosial  di  bidang  ekonomi  dan pengelolaan  SD  Air  sesuai  konsep Negara  hukum  dengan  demokrasi
ekonominya  mau  tidak  mau  harus mengutamakan  kepentingan  rakyat untuk kesejahteraan dan kemakmuran  bersama.  Sehingga sepatutnya  perumusan  kebijakan hukum  dalam  setiap  kebijakan Negara yang tertuang dalam berbagai peraturan hukum hendaknya mencerminkan hal itu. Peraturan  hukum  yang  pro rakyat di segala bidang pembangunana  hukum  termasuk  di bidang  ekonomi  sepatutnya  jangan terlepas  dari  konsep  dan  tujuan utama  untuk  kemakmuran  rakyat. Sehingga  kompleksitas  kenyataan dalam kehidupan masyarakat termasuk  kebutuhan  sosial  yang utama,  perlu  dimasukkan  dalam pemahaman  dan  analisa  dalam setiap perumusan untuk pembentukan  maupun  penerapan aturan  hukum.  Menurut  doktrin ekonomi  politik  harus  memasukkan tafsiran  terhadap  kebaikan  public yang berdasar pada konsepsi keadilan, sehingga memandu refleksi-refleksi rakyat untuk mempertanyakan    tentang  kebijakan ekonomi  dan  sosial,  yang  akan mengambil perspektif konvensi konstitusional dalam legislative
yang  mengarahkan  pada  prinsif- prinsif  keadilan tersebut. 16

## KESIMPULAN
1. Dalam kaitannya dengan kebutuhan  masyarakat  akan  air bersih, pemerintah sudah membuat  berbagai  kebijakan yang  sifatnya  sebagai  sebuah kebijakan publik, karena tujuannya  untuk  kepentingan 16 John Rawls, A Theory Of Justice ,(terjemahan  oleh  Uzair  Fauzan  dan Heru  Prasetyo)  ,  Yogyakarta,  Pustaka Pelajar,2011, hln.334
masyarakat  atau  kepentingan umum.  Salah  satu  kebijakan
Negara dalam pengelolaan sumber daya air adalah Kebijakan privatisasi yang digariskan dalam kebijakan mengenai  sumber  daya  air yakni  yang  tertuang  dalam beberapa  pasal  UU  Nomor  7 Tahun 2004 tentang SDA,  yang melahirkan kebijakan kebijakan  daerah  dalam  bentuk Perda yang memberikan peluang besar untuk swastanisasi di bidang pengeloaan sumber daya air. 2. Kebijakan  tentang  privatisasi dalam  pengelolaan  SD  Air dikhawatirkan berdampak negative pada akses masyarakat miskin  akan  ketersediaan  air bersih untuk kehidupannya, sehingga    pemenuhan  akan tujuan  hak  menguasai  Negara untuk kemakmuran rakyat menjadi sangat rendah, pencapaian  kemakmuran  rakyat sebagai  implementasi  keadilan sosial  dalam  bidang  ekonomi sulit terpenuhi.

## SARAN
Dalam  menyikapi  kebijakan negara  tentang  privatisasi  sumber daya  air  di  negeri  ini,  seharusnya pemerintah  atau  perumus  kebijakan ekonomi di negeri ini harus berhati- hati  dalam  melakukan  program privatisasi  tersebut,  karena  hal  ini menyangkut  air  yang  merupakan sumber  kehidupan  bagi  manusia. Apabila  program  privatisasi  itu berdampak buruk bagi kelangsungan ketersedian air bersih bagi masyarakat, maka seyogyanya Negara  atau  perumus  kebijakan
Negara  tentang  sumber  daya  air dapat  mengambil  langkah  konkret
untuk  meluruskan  kembali  tujuan demokrasi  ekonomi  sesuai  yang digariskan konstitusi untuk pencapaian kemakmuran rakyat sebagai  implementasi  dari  konsep keadilan  sosial  di  bidang  ekonomi, dan  sebagai  perwujudan  tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak warga Negara.

## Daftar Pustaka
Dunn, William N: 2003, Pengantar Analisis      Kebijakan    Publik, Yogyakarta, Gajahmada University Dye,  Thomas  R, Understanding Public Policy, Englewood
Cliffs,  N.J,  7832,  Prentice
Hall, Inc., 3rdeed., 1978 Howlett, Michael and   M. Ramesh : 1995, Studying    Public Policy, Toronto, New   York
Oxford,  Oxford  University
Press
Islamy,  M.  Irfan  :  2007, Prinsif- Prinsif  Perumusan  Kebijakan Publik, Jakarta, PT.Bumi Aksara IeSR, KRUHA dan INFID,
Mengatasi  Krisis  Air  Bersih
Memerlukan    Komitmen  dan Per  an Aktif  Negara, Rubrik Surat Pembaca dalam Majalah
Bulanan  Air  Minum,  Edisi 138 Maret 2007. Lubis,  M.  Solly,  2007, Kebijakan Publik, Bandung : CV. Mandar Maju
Laporan  Utama " Air Bersih Harus Naik  Kelas  jadi  Air  Minum ", Majalah  Bulanan  Air  minum,
Edisi  131  Buian  Agustus Tahun 2006 Laporan  Khusus  Majalah      Air Minum " Menyiasati Kelangkaan Air Semoga Tidak Hanya Sekedar Wacana
", Majalah Bulanan Air Minum Edisi April 2007 Rawls,  John.  :  1995, A  Theory  of Justice , Cambridge, Massachausetts. Sigler,  Jay  A.  and  Benjamin  R.
beede r 1977, The  legal Sources  Of  Public  Policy,
Toronto,  United  States,  By D.C Health and Company Suteki:  2010, Rekontruksi  Politik hukum  Hak  Atas  Air  Pro Rakyat , Semarang, Surya Pena Gemilang.