## PRISMATIC POLICY MENUJU EQUILIBRIUM POLITIK:

## ANALISIS EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN SISTEM PEMILU DI INDONESIA
Oleh: Dr. Moh. Muzakki, MSi

## Abstrak
Sejak  pemilu  pertama  pada  tahun  1955  sampai  pemilu  terakhir  tahun  2014,  Indonesia telah  melakukan  11  kali  pemilu  dengan  dua  kali  eksperimen  politik  yang  berbeda  melalui kebijakan  yang  bersifat  uji  coba  ( Trial  and  error ).  Hasilnya  tercatat  delapan  kali  pemilu  di Indonesia  menggunakan  sistem  proporsional  tertutup  kemudian  mengalami  krisis  ekonomi  dan politik yang berujung pada reformasi tahun 1998. Disusul kemudian, sejak tahun 2004 sudah tiga kali  pemilu  Indonesia  menggunakan  sistem  proporsional  terbuka.  Hasilnya  belum  juga memuaskan semua pihak karena praktik politik uang ( Money Politics ) semakin tidak terkendali. Kini  menjelang  pemilu  tahun  2019,  muncul  wacana  dari  pemerintah  untuk  mengkombinasikan kedua  sistem  pemilu  tersebut  menjadi  sistem  proporsional  campuran  dengan  menggabungkan pendekatan  atas  dan  bawah  ( Top  down  and  Bottom  up )  sekaligus.  Dari  sisi  kebijakan  publik, sistem  proporsional  campuran  ini  menyerupai  model  kebijakan  inkremental  sebagaimana umumnya  berlaku  di  negara-negara  berkembang.  Sedangkan  dari  sisi  analisis  ekonomi  politik kebijakan, pemilu dengan sistem proporsional campuran  yang menjadi usulan pemerintah lebih menyerupai  model  kebijakan  prismatik  ( Prismatic  policy )  dimana  perilaku  politik  masyarakat bersifat memusat (Sentralistik) sedangkan perilaku ekonominya menyebar (Desentralistik). Jika kebijakan ini tidak tuntas dalam perumusannya, maka bukan mustahil implementasi dari  sistem proporsional  campuran  ini  hanya  akan  menambah  deret  ukur  ketidakpercayaan  masyarakat dalam  sejarah  pemilu  kita.  Poin  terpenting  dari  sistem  proporsional  campuran  ini,  sebenarnya bukan  pada  penggabungan  teknis  dan  prosedur  dalam  sistem  pemilu,  akan  tetapi  jauh  lebih penting adalah bagaimana pemerintah dapat menjamin substansi demokrasi yang lebih luber  dan jurdil melalui kebijakan prismatik untuk mencapai titik keseimbangan ( Equilibrium ) politik bagi semua kelompok kepentingan ( Stakeholders ) yang ada.
Kata kunci: Kebijakan prismatik, sistem pemilu, equilibrium politik

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah: Formulasi  Kebijakan Prismatic Policy Kebijakan prismatic ( Prismatic Policy ) merupakan
kebijakan  yang  bersifat  tumpang- tindih  ( Overlapping )  dan  cenderung mencampuradukkan model
administrasi  dan  kebijakan  yang  ada di  suatu  negara  yang  masyarakatnya bersifat  prismatik. 1 Model  kebijakan demikian  lazim  terjadi  dalam  sistem administrasi  publik  di  negara-negara
1 Lihat  Fred  W  Riggs  dalam Administration  in Developing  Countries.  The  Theory  of  Prismatic Society (1964)
berkembang 2 ,  termasuk  Indonesia.
Hasil  penelitian  Fred  W  Riggs  di
Thailand pada tahun 1970 membuktikan bahwa fenomena demikian  belakangan  juga  terjadi  di Indonesia.
Berdasarkan  fenomena  di atas,  maka  penulis  melihat  bahwa kebijakan prismatik dalam masyarakat  yang  sedang  mengalami masa  transisi  demokrasi  seperti  di Indonesia  menjadi  sebuah  model pilihan  kebijakan  yang  bersifat moderat untuk mengatasi ketidakpastian  politik  yang  ada. Ketidakpastian  politik  terjadi  karena adanya  tarik-menarik  kepentingan antara kekuatan lama dengan kekuatan  baru,  antara  masyarakat tradisional dengan masyarakat modern.  Ketidakpastian  politik  bisa juga  terjadi  karena  adanya  tarik menarik kepentingan, antara kepentingan  generasi  tua  yang  pro status  quo  dengan  kepentingan generasi muda yang pro perubahan.
Dalam kondisi demikian, maka pembuat
kebijakan
menghadapi  alternatif  pilihan  yang
2 Baca Susilo Zauhar dalam Adminsitrasi Publik . Malang: Universitas Negeri Malang.
bersifat  dilematis  karena  berhadapan dengan  kekuatan  politik  lama  yang belum habis  pengaruh tradisionalnya sambil  menghadapi  kekuatan  politik baru yang mulai menancapkan kekuasaan  gaya  modern.    Oleh karena negara tidak mau berspekulasi  mengambil  kebijakan yang berisiko, maka pembuat kebijakan  mengambil  posisi  aman dengan memilih jalan tengah sebagai bentuk kompromi politik.
Atas pertimbangan- pertimbangan  itu,  maka  pembuat kebijakan  cenderung  memilih  model kebijakan  yang  relatif  sudah  teruji pada masa sebelumnya sambil menyerap sedikit aspirasi dari generasi baru yang menuntut perubahan fundamental.  Masalahnya adalah  jika  negara  mempertahankan kekuatan politik lama untuk melakukan perbaikan secara evolusioner, maka tekanan baru yang menuntut  revolusi  akan  datang secara  bertubi-tubi.  Sebaliknya,  jika negara  melakukan  perubahan  drastis yang  bersifat  revolusioner,  maka tekanan  dari  kekuatan  lama  yang belum  habis  akar  tradisi  pengaruh ekonomi  politiknya  bisa  menjadi
hambatan bagi jalannya
pemerintahan.
Di  sinilah  model  kebijakan prismatik  sebagaimana  rekomendasi teori  dari  Fred  W.  Riggs  menjadi sebuah  alternatif  pilihan,  karena
kebijakan prismatik memiliki semangat  dasar  untuk  melakukan kompromi politik dengan cara membagi kepatuhan terhadap berbagai  kepentingan  yang  ada sekaligus  untuk  memberi  kepastian baru dari ketidakpastian politik  lama yang sedang berkecamuk.
Bagi Riggs, masyarakat prismatik dan elit prismatik dicirikan oleh  perilaku  politik  yang  memusat dan perilaku ekonomi yang
memencar.  Hasrat  politiknya  lebih besar ketimbang kemampuan ekonominya.  Akibatnya,  masalah- masalah  politik  diselesaikan  melalui cara-cara ekonomi. 3 Manusia
menjadi  mahluk  ekonomi  ( Homo economicus ) yang menyebabkan pola hubungan dalam negara berlaku hukum ekonomi dan bersifat transaksional.  Dari  sini  kemudian muncul  banyak  kasus  transaksi
3 Baca  juga  Fred  W  Riggs  dalam Adminisitrasi Negara-negara  Berkembang.  Teori  Masyarakat Prismatik . Jakarta, CV Rajawali.
ekonomi  politik  yang  belakangan dikenal  seperti  briberi  atau  suap, gratifikasi, politik uang, mafia hukum,  sampai  pada  korupsi  yang terjadi dalam berbagai proyek negara.
Pertanyaan  kritisnya  adalah apakah  kebijakan  prismatik  terkait sistem pemilu dalam implementasinya benar-benar
efektif?  Tidak  ada  yang  dapat menjamin  sebagaimana  sifat  politik itu  sendiri  yang  memang  sangat dinamis dan penuh dengan ketidakpastian  yang  menjadi  ciri dasar  dari  ilmu  sosial  yang  secara terus-menerus mengalami perkembangan.  Salah  satu  contoh paling  baru  dari  kebijakan  prismatik ini adalah munculnya wacana sistem pemilu campuran menjelang
pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg)  tahun  2018  dan  Pilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019. Wacana  baru  tentang  sistem pemilu tersebut adalah menggabungkan semua sistem
pemilu yang pernah ada di Indonesia, yaitu  sistem  pemilu  proporsional tertutup dengan sistem pemilu proporsional terbuka.
Adalah
Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo  yang  kemudian  melempar wacana  perlunya  sistem  gabungan yaitu  sistem  pemilu  proporsional campuran dengan semangat menggabungkan sistem pemilu
proporsional  tertutup  dengan  sistem pemilu proporsional terbuka. 4
Wacana menggabungkan sistem pemilu  proporsional  tertutup  dengan sistem  pemilu  proporsional  terbuka lebih merupakan keinginan kuat dari pemerintah  untuk  mengambil  model terbaik  sebagai  hasil  evaluasi  dari kelemahan-kelemahan  sistem  yang ada  sebelumnya,  karena  masing- masing  sistem  pemilu  yang  pernah berjalan di Indonesia memiliki kelebihan  dan  kelemahan  masing- masing.  Faktanya berbagai peraturan dan  perundangan  beserta  turunannya tentang  pemilu  masih  menunjukkan
4 Lihat  Okezone.News:  Pemerintah  Usulkan  Opsi Sistem  Kombinasi  dalam  Draft  RUU  Pemilu  (22 Agustus 2016). Mendagri Tjahyo Kumolo mengatakan: pemerintah memasukkan sistem pemilihan kombinasi sebagai  salah  satu pilihan.  Dua sistem  lainnya,  yakni  tertutup  dan  terbuka  tetap dicantumkan.  “Ada  opsi  yang  kami  sampaikan, terbuka,  tertutup,  dan  kombinasi,”  katanya  di kantornya  Jl  Medan  Merdeka  Utara,  Jakarta  Pusat, Senin (22/8/2016).
banyak  kekurangan  sehingga  perlu perbaikan. 5
Salah  satu  contoh  masalah dari  kelemahan  menonjol  kedua sistem tersebut adalah sistem pemilu proporsional tertutup mendapat kritik sebagai  adanya  praktik  monopoli politik  oleh  partai  politik  yang mengakibatkan eksisnya dinasti politik atau politik keluarga (Nepotisme).  Model  ini  mendapat stigma  sebagai  tirani  minoritas. Sedangkan sistem proporsional terbuka  mendapat  kritik  sebagai liberalisasi politik yang mengakibatkan suburnya praktik politik  uang  ( Money  politic )  yang berujung  pada  tragedi  korupsi  oleh para  elit  politik  di  negeri  ini.  Model ini  kemudian  mendapat  stigma sebagai diktator mayoritas. Kelemahan-kelemahan  inilah  yang pernah  menjadi  pemicu  terjadinya reformasi  pada  tahun  1998  untuk memberangus praktik Kolusi, Korupi dan  Nepotisme  (KKN).  Sebagai contoh,  selama  reformasi  berjalan
5 Perbaikan  atas  berbagai  aturan  main  ini  tidak  bisa ditangani hanya oleh satu lembaga, tetapi melibatkan berbagai  instansi  seperti  presiden,  Mendagri,  KPUD dan  sebagainya.  (Baca  Muhammad  Asfar  dalam Mendesain  Managemen  Pilkada.  Panduan  bagi Stakeholders.  Surabaya:  Pustaka  Eureka  tahun  2006 hal.105-106)
tidak  kurang  dari  150  kepala  daerah terlibat  kasus  korupsi  baik  bupati, walikota, gubernur maupun menteri.
Berdasarkan  fakta  empiris dan  kajian  teoritis  di  atas,  maka muncul  pertanyaan  utama  yaitu mengapa  reformasi  yang  sudah  18 tahun  pada  kenyataannya  masih berjalan  di  tempat  (Stagnan)  ? Berangkat  dari  premis  itulah,  maka penulis  memandang  perlu  untuk melakukan analisis terhadap ekonomi  politik  kebijakan  pemilu  di Indonesia  melalui  jurnal  ini.  Dari analisis  ini,  penulis  berharap  akan tercipta keseimbangan politik ( Equilibrium politik)  dari  kebijakan prismatik  ( Prismatic  Policy )  melalui revisi  paket  UU  pemilihan  umum yang akan memasuki tahap pembahasan  di  DPR  RI  yaitu  :    UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU nomor 42 tahun 2008 tentang  Pemilu  Presiden  dan  wakil presiden,  dan  UU  Nomor  15  tahun 2014  tentang  Penyelenggara  Pemilu yang  saat  ini  masuk  prolegnas  tahun 2016.
1.2 Implementasi Pemilu di Indonesia
Dalam berbagai bentuk
implementasinya,  selama  11  kali
pemilu  mulai  dari  pemilu  tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997,  1999,  2004,  2009  hingga pemilu  tahun  2014  Indonesia  telah menerapkan berbagai kebijakan tentang sistem pemilu.
Sejak pemilu pertama sampai pemilu  setelah  reformasi tahun  1998 Indonesia  sebagai  negara  demokrasi telah  menerapkan  kebijakan  pemilu dengan  sistem  proporsional  tertutup dan  sistem  proporsional  terbuka. Pada  pemilu  pertama  tahun  1955 sampai  pemilu  1999  pemilu  di Indonesia menggunakan sistem proporsional  tertutup.  Sedangkan sejak  tahun  2004  sampai  pemilu
2014 pemilu di Indonesia menggunakan  sistem  proporsional terbuka.
Kedua  sistem  pemilu  ini memiliki  kelebihan  dan  kelemahan masing-masing. Tulisan ini membatasi  ruang  lingkup  analisis ekonomi  politik  kebijakan  pada pemilu pasca reformasi yang diselenggarakan  setiap  lima  tahun sekali.
1.2.1 Sistem
Proporsional Tertutup
Sistem proporsional tertutup pada dasarnya memiliki  beberapa  kelebihan. Pertama,  pemegang  hak  suara hanya  bisa  memilih  parpol. Kedua,  penentuan  caleg  yang menempati  kursi  perwakilan rakyat murni menjadi kewenangan partai dengan memperhatikan  besaran  jatah kursi  yang  mereka  peroleh dalam pemilu. Ketiga, transaksi  politik  terlokalisir secara  tertutup  di  internal partai politik. Keempat, konflik politik terjadi secara terbatas di internal  partai  politik  (Konfik vertikal).
Sedangkan  kelemahan
dari sistem proporsional tertutup  antara  lain:  Pertama, pemilih  hanya  memilih  tanda gambar  parpol  tanpa  daftar caleg. Kedua, sistem ini cenderung mengakomodasi aspirasi  partai  politik  dan mengabaikan aspirasi
masyarakat.  Dengan  berbagai kelebihan  dan  kelemahannya, sistem proporsional tertutup ini kemudian mendapatkan
evaluasi  menyusul  berlakunya sistem  proporsional  terbuka  di era reformasi.
1.2.2 Sistem Proporsional Terbuka
Sistem proporsional terbuka  pada  intinya  memiliki beberapa  kelebihan.  Pertama, pemegang  hak  suara  dapat memilih  partai  politik  dan calon  anggota  legislatif  secara bebas.  Kedua,  penentuan  caleg yang  meraih  kursi  di  lembaga legislatif ditentukan oleh besaran  suara  yang  diperoleh saat pemungutan suara.
Sedangkan  kelemahan dari sistem proporsional terbuka  antara  lain:  Pertama,
pemilih memilih gambar parpol dan nama caleg tercantum  di  kertas  suara, namun  nomor  urut  caleg  tidak memiliki pengaruh keterpilihan.. Kedua, sistem ini cenderung mengakomodasi
aspirasi masyarakat dan mengabaikan  aspirasi  partai politik. Ketiga, transaksi politik  meluas  secara  terbuka melibatkan partai politik dengan  masyarakat  pemilih.
Keempat, konflik politik melibatkan internal partai politik dan masyarakat  pemilih (Konflik  horisontal).  Dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya, sistem proporsional terbuka ini kemudian mendapatkan evaluasi  dan  menyusul  akan berlakunya sistem proporsional campuran  pada  pemilu  tahun
2019.
1.2.3 Sistem Proporsional Campuran Sistem proporsional campuran pada prinsipnya
memiliki  beberapa  kelebihan. Pertama,  pemegang  hak  suara dapat  memilih  parpol  atau caleg  yang  diajukan  namun parpol  memiliki  kewenangan memilih  caleg  yang  akan ditempatkan di lembaga perwakilan tanpa harus terpaku pada  perolehan  suara  caleg. Kedua,  sistem  ini  cenderung mengakomodasi aspirasi
masyarakat  dan  aspirasi  partai politik.
Sedangkan  kelemahan dari sistem proporsional campuran antara lain: Pertama, caleg pilihan masyarakat belum  tentu  sesuai  dengan kepentingan partai politik. Kedua,  aspirasi  masyarakat pada  akhirnya  ditentukan  oleh kewenangan partai politik. Beberapa kelebihan dan kelemahan  sistem  proporsional campuran  ini,  kini dalam pembahasan  intensif antara pemerintah dengan DPR.

## II. ANALISIS EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN  SISTEM  PEMILU  DI INDONESIA
Berdasarkan  uraian  data  dan  fakta di atas, maka sistem pemilu di Indonesia cenderung  bersifat  uji  coba  ( Trial  and error )  dari  berbagai  model  kebijakan yang  telah  ada.  Jika  merujuk  kepada teori  analisis  kebijakan,  maka  model kebijakan  seperti  ini  cenderung  bersifat inkremental  sebagaima  menjadi  ciri umum model kebijakan di negara-negara berkembang lain seperti Thailand, Vietnam  dan  negara-negara  di  Afrika
Selatan.  Model  kebijakan  inkremental yang  bersumber  dari  teorinya  Charles  E Lindblom ini pada intinya adalah sebuah model  kebijakan  yang  melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya dengan  melakukan  perubahan  sedikit demi  sedikit. 6 Artinya  kebijakan  yang lama  menjadi  dasar  bagi  para  perumus kebijakan  untuk  membuat  kebijakan baru. 7 Kebijakan  model  ini  dengan demikian bersifat tambal-sulam.
Ada  tiga  kendala  sehingga  model ini  menjadi  pilihan  bagi  pembuat kebijakan di negara berkembang. Pertama,  pembuat  kebijakan  berhadapan dengan  keterbatasan  waktu.  Kedua, pembuat  kebijakan  berhadapan  dengan ketersedian  informasi.  Ketiga  pembuat kebijakan berhadapan dengan kecukupan dana.  Ketiga  kendala  ini  menjadi pertimbangan  yang  menyulitkan  bagi pembuat  kebijakan  untuk  melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh. 8
Dalam implementasinya model kebijakan inkremental mengalami banyak  masalah  di  lapangan.  Antara lain,  terjadi  tarik-menarik  di  antara
6 Lihat  William  N  Dunn  (terj)  dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Edisi Kedua.  Yogyakarta, Gajahmada University Press tahun 1999.
7 Baca  juga  Irfan  Islamy  dalam  Prinsip-prinsip Perumusan  Kebijaksanaan  Negara.  Jakarta,  Bumi Aksara tahun 2004 hal 35.
8 Lihat Irfan Islamy.
kelompok kepentingan yang ada sehingga memerlukan improvisasi kebijakan dalam implementasinya 9 . Konflik  yang  ada  cenderung  bertahan dalam  waktu  yang  cukup  lama.  Untuk mengatasinya, perlu adanya pendekatan- pendekatan  politik  khususnya  kepada kelompok-kelompok penentang kebijakan.  Keberhasilan  suatu  kebjakan tergantung dari saling pengertian diantara  kelompok  kepentingan  yang dominan melalui komunikasi dan koordinasi. 10
Dalam praktiknya implementasi  kebijakan  pemilu  juga mengalami  perbaikan-perbaikan  dengan mencoba mengurangi kelemahan- kelemahan yang ada.
2.1 Analisis Ekonomi Politik Kebijakan  Sistem  Proporsional Tertutup Secara teoritis kebijakan sistem proporsional tertutup memungkinkan  bagi  terciptanya stabilitas  politik  di  suatu  negara. Akan  tetapi  pada  kenyataannya, sistem ini lebih banyak
9 Lihat  George  C.  Edwards  III  dalam  Implementing Public  Policy.  Amerika,  Congressional  Quarterly Press. 1980 hal 12-14.
10 Baca  Solichin  Abdul  Wahab  dalam Analisis Kebijaksanaan  Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan  Negara .  Edisi  Kedua.  Jakarta,  Bumi Aksara. 1997 hal 118-119.
menguntungkan para petinggi partai  politik  saja.  Misalnya  dalam hal  penentuan  nomor  urut  calon legislatif  maka  para  petinggi  partai khususnya  ketua  dan  sekretaris partai  politik  memiliki  posisi  tawar yang tinggi, karena mereka memiliki kewenangan untuk menyusun  dan  menentukan  nomor urut jadi bagi para anggotanya yang menjadi  calon  anggota  legislatif. Kondisi  demikian  memungkinkan bagi  para  calon  untuk  melakukan transaksi  ekonomi  politik  untuk mendapatkan  nomor  urut  jadi  dari petinggi partai politik yang sekaligus  memiliki  kewenangan untuk  memberikan  rekomendasi bagi calon presiden, calon gubernur,  calon  bupati  dan  calon walikota  dalam  pemilihan  presiden dan pemilihan kepala daerah. 11
Realitas demikian sesuai dengan  teori  dari  James  Buchanan yang  pada  intinya  mengandaikan
11 Lihat  Kacung  Marijan  dalam  Demokratisasi  di Daerah    (Pelajaran  dari  Pilkada  secara  Langsung). Surabaya:  Pustaka  Eureka  tahun  2006  hal.  100-101. Di  dalam  literatur  ekonomi  politik,  posisi  i ncumbent di  dalam  kontestasi  Pemilu,  termasuk  di  dalamnya adalah Pilkada secara langsung, sangat menguntungkan. Calon yang dimaksud mempertahankan  posisinya  itu  disebut  sebagai ‘opportunitic’ atau ‘office-motivated’ (Drazen, 2000: 220).
bahwa politik sebagai arena permainan yang bersifat transaksional. Pertama, sebagai arena  permainan,  politik  menjadi komoditas  melalui  jenis  transaksi komoditas  berupa  barang  atau  jasa. Kedua, alat transaksinya menggunakan  suara.  Ketiga,  jenis pertukarannya adalah dengan menggunakan  politik  sebagai  alat pertukaran. Dalam konteks demikian, maka hasil politik bergantung  dari  adanya  permintaan dan  penawaran  ( Supply  demand ). Bertindak sebagai supplier (Produsen)  adalah  politisi,  partai politik,  birokrat,  dan  pemerintah.
Sedangkan pemilih (voters), masyarakat/publik sebagai demander (Konsumen). 12
Fenomena demikian pada kenyataannya sangat tidak menguntungkan perkembangan demokrasi secara substansial, karena pemilu lebih mengutamakan aspek-aspek  yang  bersifat  teknis prosedural.  Akibatnya  tidak  sedikit
12 Baca  Moh.  Muzakki  dalam  slide  materi Mata Kuliah  Ekonomi  Politik  Pembangunan .  Pasuruan: Universitas  Yudharta.  2016.  (Lihat  silabi  dalam RPKPS  sebagai  dokumen  penyusunan  tugas  Pekerti Kopertis VII Kemenristek Dikti tahun 2016)
muncul caleg karbitan yang melakukan praktik-praktik rent seeking , 13 sebagian  caleg  lainnya selain  menjadi  pemburu  rente  juga terang-terangan  menjadi free  rider yang  eksis  sebagai  penumpang gratis di partai-partai besar pemenang  pemilu  tanpa  perlu  jerih payah di lapangan.
Di  sinilah,  hak  konstitusi masyarakat  seringkali  terabaikan dengan  adanya  kasus-kasus  drop- dropan  caleg,  manipulasi  daftar pemilih  tetap  (DPT),  jual-beli nomor urut bagi caleg atau jual beli rekomendasi  bagi  calon  presiden, calon  gubernur,  dan  calon  bupati atau  walikota.  Kerugian  berikutnya bagi perkembangan sistem demokrasi  yang  serba  bersifat terbatas  dan  terpimpin  ini  adalah sirkulasi  politik  akhirnya  terpusat hanya  di  lingkaran  elit  tertentu dengan  bukti  semakin  eksisnya dinasti  politik.  Kondisi  demikian berakhir  dengan  adanya  reformasi di segala sendi kehidupan
berbangsa dan bernegara di
Indonesia  pada  tahun  1998  dengan
13 Lihat  Didik  J.  Rachbini  dalam Ekonomi  Politik. Paradigma dan Teori Pilihan Publik . Jakarta: Ghalia Indonesia tahun 2002. Hal 116-118.
tumbangnya rezim Orde Baru. Pada masa itu Indonesia telah mengalami dua  kali  kegagalan  sekaligus,  yaitu gagal secara ekonomi karena terjadi krisis  ekonomi  dan  gagal  pula secara  politik  karena  terjadi  krisis politik yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional.
2.2 Analisis Ekonomi Politik Kebijakan  Sistem  Proporsional Terbuka
Belajar dari kelemahan- kelemahan  rezim  Orde  Baru,  maka lahirlah  paket  kebijakan  undang- undang  pemilu  hasil  reformasi dengan berlakunya sistem pemilihan  langsung  oleh  rakyat untuk  memilih  anggota  legislatif dan  memilih  presiden.  Secara teoritis,  Indonesia  di  era  reformasi telah  memasuki  tahap  liberalisasi politik  dengan  perubahan  skema demokrasi  secara  langsung  dan bebas  dengan  sistem one  man  one vote . Akibat  dari  euphoria  politik demokrasi  liberal  seperti  ini,  maka tidak hanya pilkades yang kemudian  bersifat  transaksional, tetapi  juga  pilihan  kepala  daerah sampai  pilihan  presiden  menjadi
arena  transaksi  politik  secara  lebih terbuka dan meluas di akar rumput. Undang-undang pemilu tidak sanggup  menghentikan  praktik  jual beli  suara  melalui  politik  uang ( Money  politics )  dalam  berbagai bentuknya.  Undang-undang  Nomor 22 tahun 2007 dan Undang-undang Nomor  15  tahun  2011  tentang penyelenggara pemilu pada kenyataannya  tidak  efektif  berjalan di lapangan karena adanya
keterbatasan kewenangan  KPU dan
Bawaslu dalam memberantas politik uang di masyarakat.
Suburnya praktik politik uang menjadi  salah  satu  indikasi  nyata telah  terjadi  kapitalisasi  politik dalam  pemilu  yang  menjadi  ajang pertarungan  para  pemilik  modal. Media massa sebagai pilar keempat dari  demokrasi  yang  memiliki fungsi kontrol sosial pada kenyataannya tumpul atas terjadinya berbagai bentuk
pelanggaran  dan  penyelewengan dalam  pemilu  karena  para  petinggi partai  politik  adalah  sekaligus sebagai konglomerat pemilik media massa  itu  sendiri.  Demokrasi  pada era  reformasi  kemudian  tercatat
sebagai  komoditas  bisnis  untuk mengembangkan  industri  politik  di berbagai  bidang  (Dari  hulu  sampai hilir)  melalui  politik  pencitraan  di media  sosial.  Perkembangan  yang cepat  dari  industri  politik  ini  tidak terkejar  oleh  berbagai  kebijakan pemilu seperti undang-undang beserta  turunannya.    Akibatnya praktik politik uang dalam berbagai bentuknya  justru  semakin  terbuka dan berimbas ke lapisan masyarakat bawah.
Kerugian  berikutnya  adalah hak konstitusi pemilih dalam bentuk surat suara dalam pemilihan umum  menjadi  alat  tukar  yang serba bersifat transaksional. Banyaknya  kasus  pemilih  tidak masuk  dalam  Daftar  Pemilih  Tetap (DPT)  di  DKI,    Jawa  Timur,  Jawa Barat, dan Jawa Tengah mempertegas  bukti-bukti  adanya kecurangan  dalam  pemilu.  Dalam konteks inilah ilmu ekonomi politik dapat  menjadi  instrumen  untuk memahami  masalah-masalah  yang terjadi dimana pemilih lebih memilih penyelesaian masalah- masalah politik melalui pendekatan-pendekatan ekonomi
seperti tukar suara dengan sembako,  tukar  suara  dengan  uang, tukar  suara  dengan  jabatan,  tukar suara  dengan  pembagian  wilayah bisnis  dan  sebagainya.  Singkatnya peluang untuk mendapatkan jabatan politik kemudian menjadi monopoli bagi  para  pemilik  modal  yang berdiri di belakang para calon.
2.3 Analisis Ekonomi Politik Kebijakan  Sistem  Proporsional Campuran Belajar  dari  kedua  sistem pemilu  baik  sistem  proporsional tertutup maupun sistem
proporsional  terbuka  di  atas,  maka yang  menjadi  fokus  kajian  dalam analisis dari ekonomi politik kebijakan sistem proporsional campuran  ini  adalah  bukan  pada teknis  dan  prosedur  dari  hasil rekrutmen politik
melalui pemilihan  umum  akan  tetapi  jauh lebih  penting  adalah  bagaimana cara  negara  menjamin  substansi proses demokrasi  yang akan terjadi pada  pemilu  2018  atau  2019 menjadi  benar-benar  luber  dan jurdil  dengan  membuat  kebijakan
yang  rasional  dan  komprehensif. 14
Rasionalitas  dalam  hal  pencalonan misalnya, akan menjadi lebih rasional  dalam  sistem  proporsional campuran  jika  calon  legislatif, calon  presiden,  calon  gubernur, calon  bupati  dan  calon  walikota merupakan  usulan  langsung  dari masyarakat  yang  terjaring  secara langsung  dari  bawah  layaknya sistem distrik murni. Dengan demikian,  budaya  rekom  calon yang  selama  ini  menjadi  monopoli dari partai politik tidak lagi relevan.
Idealnya melalui sistem proporsional campuran ini mestinya partai  politik  bukan  lagi  sebagai pengusung calon, akan tetapi sebagai  pendukung  calon  dari usulan masyarakat.
Dalam  konteks  ini,  maka KPU  sebagai  penyelenggara  teknis dapat memfasilitasi mekanisme pencalonan langsung dari masyarakat  dengan  pengawasan melakat Bawaslu. Kecuali itu, perlu pula  mendapat  penegasan  bahwa dalam  hal  calon  jika  terbukti
14 Lihat  Arend  Lijphart  dalam Democracies.  Pattern of  Majoritarian  and  Consensus  Government  in Twenty-One  Countries. London,  Yale  University Press.  1984  hal  207.  Baca  juga proportional representation in electoral system hal 200-2001.
terlibat  politik  uang  baik  langsung maupun tidak langsung, maka KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi calon tersebut.  Selama  ini  calon  sebagai peserta  pemilu  termasuk  partai politik  tidak  tersentuh  oleh  sanksi diskualifikasi  jika  mereka  terbukti melakukan  praktik  politik  uang. Artinya  dari  berbagai  lembaga politik  yang  ada  apakah  dari  unsur pemerintah,  penyelenggara,  peserta dan  masyarakat  sebagai  pemilih dalam  pemilu  dapat  menjadi  aktor pendorong sistem check and balance dalam  mengembangkan
demokrasi melalui kebijakan
prismatik menuju equilibrium
politik.
Kebijakan  prismatik  untuk
mencapai equilibrium politik dengan demikian dapat tercapai jika terjadi  pula  keseimbangan  peran- peran politik bagi semua kelompok kepentingan  ( Stakeholders )  tanpa kecuali  dalam  hal  merencanakan ( Formulation ), melaksanakan ( Implementation ) sampai pada penilaian ( Evaluation ) suatu
kebijakan  pemilu  secara  terpadu dan berkelanjutan.

## III. PENUTUP
Dalam  sejarah  kepemiluan  di Indonesia,  sistem  proporsional  tertutup dan sistem proporsional terbuka memiliki  kelebihan  dan  kelemahan masing-masing. Model kebijakan proporsional campuran yang kini menjadi  usulan  dari  pemerintah  kepada DPR,  perlu  mengedepankan  kelebihan- kelebihan yang ada dengan memperkecil kelemahan-kelemahannya.
Sistem  proporsional  campuran sebagai  salah  satu  bentuk  kebijakan prismatik  dalam  rangka  untuk  mencapai equilibrium politik  perlu  mendapatkan apresiasi  secara  mendalam,  mengingat sistem proporsional campuran ini merupakan titik kompromi dari kombinasi kepentingan sistem
proporsional tertutup dan sistem proporsional  terbuka.  Poin  terpenting dari  sistem  proporsional  campuran  ini adalah  tidak  sekedar  menggabungkan sistem  proporsional  tertutup  dan  sistem proporsional  terbuka  dari  sisi  teknis  dan prosedur  dari  hasil  pemilu  saja.  Akan tetapi, jauh lebih penting adalah menggabungkan substansi dari
kombinasi  kebaikan-kebaikan  sistem tersebut  dalam  hal  proses  pemilunya secara  lebih  luber  dan  jurdil  melalui sistem check  and  balance secara seimbang.
Untuk  mencapai  tujuan  ideal  dari kebijakan  prismatik  menuju equilibrium politik  melalui  sistem  proporsional campuran  ini  tidak  lain  adalah  dengan memperluas  partisipasi  politik  dari seluruh  kelompok  kepentingan  melalui pembagian peran secara seimbang mulai dari  perumusan  kebijakan,  pelaksanaan kebijakan  sampai  dengan  penilaian  atau monitoring  dan  evaluasi  (Monev)  dari kebijakan  pemilu  yang  ada.  Dengan demikian  dalam  implementasinya  akan tercipta  mekanisme  demokrasi  yang seimbang ( Equilibrium ).

## Daftar Pustaka
Abdul  Wahab,  Solichin.  1997. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi  Kedua.  Jakarta:
Bumi Aksara.
Asfar,  Muhammad.  2006. Mendesain
Managemen  Pilkada.  Panduan bagi Stakeholders . Surabaya: Pustaka Eureka.
Dunn, William N (terj). 1999. Pengantar Analisis  Kebijakan  Publik. Edisi Kedua.    Yogyakarta:  Gajahmada
University Press.
Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy .
Amerika: Congressional Quarterly Press. Islamy,  Irfan.  2004. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Lijphart,  Arend.  1984. Democracies.
Pattern  of  Majoritarian  and Consensus
Government in
Twenty-One  Countries .  London: Yale University Press. Marijan,  Kacung.  2006. Demokratisasi di  Daerah    (Pelajaran  dari
Pilkada secara Langsung). Surabaya: Pustaka Eureka. Muzakki, Moh. 2016. Slide materi Mata Kuliah Ekonomi Politik Pembangunan . Pasuruan: Universitas Yudharta. 2016. Riggs,  Fred  W.  1964. Administration  in Developing Countries. The Theory  of  Prismatic  Society. Boston: Houghton Miffin Company. -------------------.  1985. Adminisitrasi
Negara-negara Berkembang. Teori Masyarakat  Prismatik .  Jakarta:  CV
Rajawali. Rachbini,  Didik  J.  2002. Ekonomi
Politik.  Paradigma  dan  Teori Pilihan  Publik .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Zauhar,  Susilo. Adminsitrasi  Publik . Malang: Universitas Negeri Malang.
Media Sosial:
Okezone.News: Pemerintah  Usulkan Opsi  Sistem  Kombinasi  dalam  Draft RUU  Pemilu (22  Agustus  2016). http://sumselone.com/artikel-1687-ini - tiga-sistem-pemilu-2019-yang- diusulkan- mendagri.html.