## Pelaksanaan  Pembiayaan  KUR  (Kredit  Usaha  Rakyat)  Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah

## Windi Andini
Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang Email: windi@student.stebisigm.ac.id

## Abstract
This article discusses the implementation of KUR Financing at Bank Sumsel Babel Syariah Head of Muhammadiyah with the aim of knowing how to implement KUR (People's Business Credit) Financing  at  Bank  Sumsel  Babel  Syariah  Head  of  Muhammadiyah.  The  method  used  is  a qualitative research method based on field data. Collecting data through observation, interviews and documentation. The results of  this study explain that People's Business Credit (KUR) will increase the pace of the economy, so that in the end it will increase the prosperity and welfare of the people. This is because KUR will provide additional capital and investment so as to encourage the growth of manufacturing businesses and the real sector, by increasing the real sector, national income  will  increase,  with  increasing  per  capita  income  it  will  automatically  increase  the prosperity  and  welfare  of  the  people  because  per  capita  income  is  a  one  indicator  of  the  level  of prosperity of a country.
Keywords: People's Business Credit (KUR), Islamic Bank of South Sumatra Babel, Capital

## Abstrak
Artikel ini membahas tentang Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada  Bank  Sumsel  Babel  Syariah  Capem  Muhammadiyah  dengan  tujuan  untuk mengetahui bagaimana  pelaksanaan  Pembiayaan  KUR (Kredit  Usaha  Rakyat) Pada Bank  Sumsel  Babel  Syariah  Capem  Muhammadiyah.  Metode  yang  dipakai  adalah metode  penelitian  kualitatif  berbasis  data  lapangan.  Pengumpulan  data  melalui observasi,  interview  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  akan  meningkatkan  laju  perekonomian,  sehingga  pada akhirnya  akan  meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat.  Hal  ini dikarenakan  dengan  KUR  maka  akan  memberikan  tambahan  modal  dan  investasi sehingga  mendorong  tumbuhnya  usaha  manufaktur  dan  sektor  rill,  dengan meningktakan sektor rill maka pendapatan nasional meningkat, dengan pendapatan per kapital  yang  meningkat  maka  secara  otomatis  akan  meningktakan  kemakmuran  dan
kesejahteraan  rakyat  karena  pendapatan  per  kapita  merupakan  salah  satu  indicator tingkat kemakmuran suatu negara.
Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Syariah Sumsel Babel, Modal

## Pendahuluan
Dalam perkembangan lembaga keuangan di masyarakat yang menawarkan berbagai  jasa  dalam  membuat  masyarakat  tertarik  dan  memilih  dan memanfaatkan  jasa  lembaga  keuangan  seperti  lembaga  keuangan  bank sebagai alternative  dalam  pembiayaan  modal  usahanya.  Hadirnya  lembaga  keuangan bank  di  tengah-tengah  masyarakat  dengan  jasa-jasa  dalam  pembaiayaan  usaha seperti  halnya  kredit  yang  di  pandang  menjadi  solusi  bagi  masyarakat  yang membutuhkan  dana  untuk  membantu  permodalan  dalam  usahanya.  Dapat dilihat dari peran lembaga keuangan yang memang memiliki fungsi sebagai unit usaha  keuangan  yang  bergerak  di  bidang  penyediaan  jasa-jasa  pembiayaan (Aravik & Zamzam, 2021). Dalam dunia modern sekarang ini, peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sektor  yang  berhubungan  dangan  berbagai  kegiatan  keuangan  selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan lepas dari dunia perbankan.
Menurut  undang-undang  perbankan  syariah  nomor  10  tahun  1998  yang  di maksud  dengan  bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank  mengimpun dana dari masyrakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Muhammad, 2010).
Bank  dapat  menghimpun  dana  masyarakat  secara  langsung  dari  nasabah. Bank  merupakan  lembaga  yang  di  percaya  oleh  masyarakat  dari  berbagai macam  kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi  lain,  bank berperan  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  (Aravik  &  Hamzani,  2021). Bank  dapat  memberikan  pinjaman  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan dana.  Masyarakat  dapat  secara  langsung  mendapat  pinjaman  dari  bank, sepanjang  peminjam  dapat  memenuhi  persyaratan  yang  di  berikan  oleh  bank (Ridwan,  2007).  Akan  tetapi,  menurut  berdasarkan  observasi  pada  masyarakat yang  tidak  mengerti  mengenai  perbankan  karena  menganggap  rumit  sistem perbankan  dan  kurangnya  pemahaman  pentingnya  sebuah  lembaga  keuangan yang  mana  dapat  meringankan  perekonomian  mereka.  Sehingga  kebanyakan masyarakat  lebih  memilih  meminjam  di  lembaga  keuangan  non  bank  seperti koperasi.
Modal  memang  jadi  masalah  klasik  bagi  pengusaha  kecil  dan  menengah. Untuk  mengatasi  masalah  modal,  pemerintah  indonesia  meluncurkan  Program
Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  sejak  2018,  2019,  2020,  dan  sampai  sekarang  2021. Tujuan  KUR  adalah  memberikan  akses  kredit  kepada  pengusaha  kecil  dan menengah  yang  selama  ini  tidak  bisa  mengambil  kredit  ke  bank.Penyaluran KUR  dapat  dilakukan  langsung,  maksudnya  UMKM  dan  koperasi  dapat langsung  mengakses  KUR  di  Kantor  Cabang  atau  Kantor  Cabang  Pembantu. Penyaluran  KUR  dilakukan  oleh  sejumlah  bank,  salah  satunya  paling  besar adalah  Bank  Sumsel  Babel  Syariah,  dibandingkan  dengan  bank  konvensional dan  syariah  lainnya,  Sumsel  Babel  lebih  condong  memberikan  layanan  usaha mikro  kecil  dan  menengah.  Salah  satunya  adalah  memberikan  Kredit  Usaha Rakyat  (KUR).  Maka  berangkat  dari  itu,  penulis  tertarik  membahas  tentang Pelaksanaan  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  Pada  Bank  Sumsel  Babel  Capem Muhammadiyah Jl. Panca Usaha No. 1313 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang,Sumatera Selatan.

## Landasan Teori

## 1. Pengertian Bank Syariah
Pengertian  bank  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  lembaga  keuangan yang  kegiatan  usahanya  adalah  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa- jasa  bank  lainnya.  sedangkan  pengertian  lembaga  keuangan  adalah  setiap perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  keuangan  di  mana  kegiatannya  apakah hanya menghimpun dana atau hanya   dana atau kedua-duanya (Antonio, 2003). Sedangkan Bank Syariah yaitu bank yang dalam aktifitasnya, baik menghimpun dana  maupun  dalam  rangka  menyalurkan  dananya,  memberikan  dan mengenakan  imbalan  atas  dasar  prinsip  Syariah  yaitu jual  beli dan bagi  hasil. Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum islam  yang  bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  Al-Hadits.  Larangan  terutama berkaitan  dengan  kegiatan  bank  yang  dapat  diklarifikasikan  sebagai riba. Jadi dapat  dipahami  bahwa  Bank  Syariah  adalah  bank  yang  beroperasi  sesuai dengaan  prinsip-prinsip  syariah  islam,  maksudnya  adalah  bank  yang  dalam operasinya  mengikuti  ketentuan-ketentuan  syariah  islam,  khusunya  yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam (Muhammad, 2005).

## 2. Pengertian Kredit
Kata  kredit  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu credere ,  yang  diterjemahkan sebagai  kepercayaan  atau credo yang  berarti  saya  percaya.  Kredit  dan kepercayaan  adalah  ibarat  sekeping  mata  uang  logam  yang  tidak  dapat dipisahkan  . Karena  tidak  akan  mungkin  adanya  pemberian  pinjaman  tanpa adanya bangunan kepercayaan di sana dan kepercayaan itu adalah sesuatu yang mahal harganya. Mungkin di kalangan perbankan dikenal istilah adalah sangat tidak  sulit  bagi  kita  untuk  menyalurkan  atau  merealisasikan  pemberian  suatu pinjaman  namun  sangat  sulit  bagi  kita  untuk  bisa  menarik  kembali  dana
tersebut, atau dibutuhkan seni untuk bisa menarik kembali dana tersebut.
Adapun  menurut  Pedoman  Akuntansi  Perbankan  Indonesia  (PAPI)  2001 mendefinisikan  kredit  sebagai  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam- meminjam  antara  bank  dan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam (debitur)  untuk  melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahakan dengan itu, berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakaktan  pinjam  meminjam  antara  bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  melunasi  hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan . pemberian bunga (prinsip konvensional). Sedangkan  pembiayaan  adalah  penyedian  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersemakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau bagi hasil.

## 3. Jenis – jenis kredit
Secara  umum  jenis-jenis  kredit  dapat  dilihat  dari  dari  berbagai  segi  antara lain, dilihat dari segi kegunaan (Zefriyenni, 2017) :
1. Kredit investasi
Kredit investasi merupakan jenis kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan  usaha  atau  membangun  proyek/pabrik  baru  atau  untuk kepentingan rehabilitasi.
2. Kredit modal kerja
Kredit  modal  kerja  yaitu  kredit  yang  ditujukan  untuk  membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis  dalam  satu  atau  beberapa kali proses  produksi  atau  siklus  usaha,  misalnya  untuk  pembelian  bahan-  bahan mentah,  gaji/upah  pegawai,  sewa  gedung/kantor,  pembelian  barang-  barang dagangan dan sebagainya.

## 4. Unsur-Unsur Kredit
Adapun  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  pemberian  fasilitas  kredit adalah sebagai berikut (Hasnati, 2019):
1. Kepercayaan
Merupakan  suatu  keyakinan  pemberi  kredit  bahwa  kredit  yang  diberikan akan  benar-benar-  benar  diterima  kembali  pada  masa  yang  akan  datang. Kepercayaan  ini  diberikan  oleh  bank,  dimana  sebelumnya  sudah  dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik intern maupun ekstern.
2. Kesepakatan
Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak
menandatangan hak dan kewajibab masing-masing.
Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangan hak dan kewajibab masing-masing.
3. Jangka waktu
Setiap kredit yang diberikan memliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian kredit yang  telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk janka pendek, menengah dan  jangka panjang.
4. Risiko
Karena  terdapat  duatu  tanggang  waktu  pengembalian  maka  akan menyebabkan  suatu  risiko  tidak  tertagihnya/macet  dalam  pemberian  kredit, semakin  panjang  jangka  waktu  kredit  maka  akan  semakin  besar  risiko  yang akan  ditanggung  dan  sebaliknya.  Risiko  ini  merupakan  tanggungan  bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja.
5. Balas jasa
Balas  jasa  dalam  berbentuk  bunga  dan  biaya  administrasi  kredit  merupakan keuntungan  bank.  Sedangkan  bagi  bank  yang  berdasarkan  prinsip  syariah balas jasanya ditentukan berdasarkan bagi hasil/nisbah.

## 5. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam  meningkatkan  akses  pembiayaan  kepada  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM)  yang  disalurkan  melalui  lembaga  keuangan  dengan  pola penjaminan  (Pandipa,  2015).  Program  KUR  dimaksudkan  untuk  memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM .
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Kebijakan  Percepatan  Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada  tanggal  5  November  2007.  Pembiayaan  yang  disalurkan  KUR  bersumber dari  dana  perbankan  atau  lembaga  keuangan  yang  merupakan  Penyalur  KUR. Dana  yang  disediakan  berupa  dana keperluan  modal  kerja  serta  investasi  yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok  usaha  yang  memiliki  usaha  produktif  dan  layak  namun  belum memiliki  agunan  tambahan  atau  feasible  namun  belum  bankable  (Liana  & Indriyaningrum, 2008).

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif adalah metode  penelitian yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono., 2016). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi ke tempat penelitian, melakukan
wawancara  dengan  stakeholders,  dan  dokumentasi.  Setelah  data  terkumpul, data  di  uji  keabsahan  melalui  uji  confirmability  dan  dianalisis  mulai  dari pengumpulan data sampai pelaporan dengan analisis induktif (Moleong, 2013).

## Hasil dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Proses  pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  dilakukan  secara  bertahap  yaitu sebagai berikut :
Tahap  Permohonan  Kredit  yang  berupa  Pengajuan  Permohonan  Kredit Usaha  Rakyat  dilakukan  tertulis  secara  individual  oleh  calon  debitur  kepada pihak Bank Sumsel Babel. Calon debitur Kredit Usaha Rakyat datang ke kantor di Bank Sumsel Babel bantu oleh customer service, kemudian calon debitur KUR mengisi formulir pengajuan Kredit Usaha Rakyat yang sudah disediakan pihak Bank  dan  ditandatangani  oleh  pemohon.  Selanjutnya  debitur  diminta  untuk melengkapi  syarat-syarata  dministrasi  yaitu  Form  permohonan  kredit,  KTP Debitur,  KK  (Kartu  Keluarga),  Surat  Nikah/Cerai  (bagi  yang  telah menikah/cerai),  Pas  photo  terbaru  Calon  Debitur,  Surat  Ijin  Usaha  Mikro  dan Kecil  (IUMK)  yang  diterbitkan  Pemerintah  Daerah  setempat  dan/atau surat  ijin lainnya  antara  lain  seperti  Surat  Keterangan  Usaha/  Surat  Keterangan  Domisili Usaha, Surat keterangan Lunas/Roya dan cetakan rekening dari pinjaman kredit produktif  sebelumnya  (jika  di  SID  BI  masih  tercatat  memiliki  baki  debet  kredit produktif, namun debitur menyatakan telah lunas).
Selanjutnya yang dilakukan adalah tahap analisis kredit. Dalam memberikan pelayanan  KUR  Mikro,  analisis  kredit  harus  dibuat  secara  lengkap,  akurat  dan objective berdasarkan bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit. Dalam memberikan pelayanan  KUR  Mikro,  analisis  kredit  sekuragkurangnya  harus  mencakup penilaian tentang prinsip 5C dengan  tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang  mungkin  timbul.  Selanjutnya  tahap  terakhir  dalam  pemberian  KUR  ialah tahap  pencairan  yaitu  pencairan  dari  apa  yang  dimintakan  debitur  setelah melalui proses-proses tersebut.
2. Pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  Mikro  dapat  membantu perekonomian masyarakat pelaku UMKM
Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  adalah  kredit  pembiayaan  modal  kerja  atau investasi  kepada  debitur  individu/perorangan,  badan  usaha  atau  kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan  tambahan  belum  cukup.  Pada  dasarnnya  Kredit  Usaha  Rakyat  adalah Program  Pemerintah  dengan  adanya  fasilitas  penjaminan  dalam  rangka meningkatkan  UMKM  pada  sumber  pembiyaan  sehingga  dapat  mendorong pertumbuhan perekonomian.
Masyarakat  perlu  melakukan  usaha untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya
demi  meningkatkan  kesejahteraanya,  dalam  kenyataannya  tidak  semua masyarakat  terutama  golongan  masyarakat  lapisan  menengah  ke  bawah  yang tidak memiliki modal cukup untuk membuka atau mengembangkan usaha dan produktifitasnya sehingga dalam hal ini perlu bagi mereka membutuhkan suaru bantuan yang berupa pinjaman atau kredit. Kredit dibutuhkan oleh masyarakat baik  oleh  perorangan  maupun  badan  usaha  untuk  memenuhi  kebutuhan konsumsinya  ataupun  untuk  meningkatkan  kegiatan  usaha  mikro  kecil  dan menengah  (UMKM).  Hal  ini  dikarenakan  UMKM  merupakan  suatu  bentuk kegiatan usaha yang paling banyak terdapat ditengah masyarakat, sehingga jika bank  lebih  memperhatikan  dan  memberikan  kemudahan  dalam  pemberian kredit kepada UMKM dan koprasi maka jika usaha ini bisa semakin tumbuh dan berkembang  maka  pendapatan  orang  per  orang  dari  koprasi  dan  UMKM  juga akan terus meningkat dan taraf hidup rakyatpun akan meningkat. Dalam hal ini dapat  penulis  simpulkan  dengan  adanya  program  pemerintah  memberikan fasilitas pembiayaan kredit usaha rakyat ini sangat membantu masyarakat dalam menambah  modal  dalam  mengembangkan  usahanya  agar  kehidupannya semakin baik dan tentunya lebih sejahtera. Dengan adanya program KUR Mikro ini  tentu  sangat  membantu  dalam  pengembangan  usaha  yang  dijalankan masyarakat pelaku UMKM.

## 3. Permasalahan dan Upaya Hukum dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat di Bank Sumsel Babel.
Setiap hubungan hukum tidak selamanya berjalan  lancar tetapi adakalanya timbul permasalahan,tidak terkecuali perjanjian KUR Mikro Bank Sumsel Babel dengan debiturnya. Dalam hal ini, masalah yang timbul dalam pelaksanaan KUR Mikro  adalah  kredit  bermasalah.  kredit  dikatakan  selesai  apabila  telah  selesai masa/jangka  waktu  pembayaran  kredit  yang  sudah  diperjanjikan  sebelumnya. Dalam hal ini apabila debitur lalai/kredit mengalami macet, maka pada dasarnya kreditur  pemegang  jaminan  kebendanaan  memiliki  hak  untuk  mengeksekusi barang  jaminan  untuk  dijual  secara  lelang  guna  pembayaran  utang  debitur dalam  kelalaliannya  menjalankan  kewajiban  atau  biasa  disebut  wanprestasi. Pemberian  hak  kepada  kreditur  ini  melihat  pada  Undang-undang  fidusia  pasal 15  ayat  3  yang  bunyinya  “apabila  debitur  cidera  janji,  penerima  fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.
Namun,  terdapat  upaya  lain  sebelum  dilakukan  upaya  hukum  seperti eksekusi  jaminan  yaitu  upaya  administrasi.  Menurut  H.R  Daeng  Naja,  (2007) penyelesaian  kredit  bermasalah  dapat  dilakukan  dengan  cara  administrasi terlebih dahulu, antara lain :
1. Penjadwalan  kembali  ( rescheduling ),  Yaitu  perubahan  syarat  kredit  yang menyangkut  jadwal  pembayaran  dan  atau  jangka  waktu  termasuk  masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
2. Penataan kembali ( restructuring ), Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut  penambahan  dana  bank,  dan  atau  konversi  seluruh  atau sebagian  tunggakan  bunga  menjadi  pokok  kredit  baru,  dan  atau  konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.
3. Persyaratan kembali ( reconditioning ), Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka  waktu  dan  atau  persyaratan  lainnya  sepanjang  tidak  menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

## Simpulan
Dari  keseluruhan  hasil  pembahasan  sebelumnya,  maka  penulis  dapat menarik  kesimpulan  sebagai  berikut  :  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  akan meningkatkan  laju  perekonomian,  sehingga  pada  akhirnya  akan  meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan dengan  KUR maka akan  memberikan  tambahan  modal  dan  investasi  sehingga  mendorong tumbuhnya  usaha  manufaktur  dan  sektor  rill,  dengan  meningktakan  sektor  rill maka  pendapatan  nasional  meningkat,  dengan  pendapatan  per  kapital  yang meningkat  maka  secara  otomatis  akan  meningktakan  kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat  karena  pendapatan  per  kapita  merupakan  salah  satu indicator tingkat kemakmuran suatu negara.

## Daftar Pustaka
Antonio, M. S. (2003). Bank Syariah Dari Teori ke Praktik . Gema Insani Press.
Aravik,  H.,  &  Hamzani,  A.  I.  (2021). Etika  Perbankan  Syariah:  Teori  dan Implementasi . Yogyakarta: Deepublish.
Aravik,  H.,  &  Zamzam,  F.  (2021). Ayat-Ayat  Ekonomi  Syariah .  Palembang:  Rafah Press.
Hasnati.  (2019).  Tanggung  Jawab  Direksi  Terhadap  Terjadinya  Kredit  Macet Pada  Perbankan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007. SOUMATERA LAW REVIEW , 2 (1), 78–93.
Liana, L., & Indriyaningrum, K. (2008). Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil,  Dan  Menengah  Dengan  Program  –  Program  Berbasis  Knowledge Management. Dinamika Ekonomi , 1 (1), 30–38.
Moleong,  L.  J.  (2013). Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rodakarya.
Muhammad. (2005). Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah . Yogyakarta: UII Press.
Muhammad. (2010). Manajemen Dana Bank Syariah . Jakarta: Rajawali Press.
Naja,  H.  .  D.  (2007). Good  Corporate  Governance  pada  Lembaga  Perbankan .  Jakarta:
Media Pressindo.
Pandipa,  A.  K.  H.  (2015).  Implementasi  Kredit  Usaha  Rakyat,  Pengembangan Usaha kecil. Jurnal Ilmiah Administratie , 5 (1), 1–16.
Ridwan, M. (2007). Konstruksi Bank Syariah . Yogyakarta: Pustaka SM.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualittif, dan R&D . ALFABETA.
Zefriyenni,  Z.  (2017).  Kebijakan  Pemberian  Kredit  Terhadap  Penetapan  Jumlah Kredit  (Studi  Khasus  Pada  Ued-Sp  Amanah  Sejahtera  Sungai  Buluh Kecamatansingingi  Hilirkabupaten  Kuantan  Singingi  Propinsi  Riau). Edik Informatika , 1 (1), 72–80. https://doi.org/10.22202/ei.2014.v1i1.1443