Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 3 No. 2 (2022): 158-178

## Pengantin Pesanan (Mail-Brides Order): Solusi atau Pelanggaran HAM?
Defri Wim Khameswara; Budi Ardianto Fakultas Hukum Universitas Jambi *Corresponding author: defriwimkhames1999@gmail.com
Submission : 22 April 2022 Revision : 05 Juni 2022 Publication : 16 Juni 2022

## Abstract
This article discusses the responsibility of the state in eliminating the practice of trafficking in persons. One form of this practice is mail-brides order.  One  child  policy  in  China  is  one  of  the  causes.  Meanwhile,  the similarities  in  culture  and  economic  factors  make  Singkawang  the location for mail-brides order transactions. To overcome this, Indonesia has ratified the Palermo Protocol by establishing Law No. 14 of 2009 concerning  the  Protocol  to  Prevent,  React  and  Punish  Trafficking  in Persons,  Especially  Women  and  Children,  Supplementing  the  United Nations  Convention  Against  Transnational  Organized  Crime.  .  The violations  that  occurred  in  Singkawang  were  a  form  of  human trafficking  using  2  ways  according  to  articles  5  and  6  of  the  law. Therefore, this will become a barrier for law enforcement in tracking and eradicating the crime of trafficking in persons, especially against victims of minors or children.
Keywords: mail-order brides; human trafficking; state responsbility
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  mengenai  tanggung  jawab  negara  dalam menghapus  praktik  perdagangan  orang.  Salah  satu  bentuk  praktik tersebut  adalah  mail-brides  order.  Kebijakan  one  child  policy  di Tiongkok menjadi salah satu penyebab. Sementara, adanya kesamaan budaya  dan  faktor  ekonomi  menjadikan  Singkawang  sebagai  lokasi transaksi mail-brides order. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia telah  meratifikasi  Protokol  Palermo  dengan  membentuk  Undang- Undang  Nomor 14  tahun  2009  tentang    Protokol  untuk  Mencegah, Menindak,  dan  Menghukum  Perdagangan  Orang,  Terutama Perempuan  dan  Anak-Anak,  Melengkapi  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  Menentang  Tindak  Pidana  Transnasional  yang Terorganisasi.  Pelanggaran  yang  terjadi  di  Singkawang  merupakan bentuk perdagangan orang yang menggunakan 2 cara menurut pasal 5  dan  6  dalam  UU  tersebut.  Oleh  karena  itu,  hal  ini  akan  menjadi penghalang  bagi  penegak  hukum  dalam  melacak  dan  memberantas kejahatan perdagangan orang, khususnya terhadap korban dibawah umur atau anak-anak.
Kata Kunci: mail-brides order; perdagangan orang; tanggung jawab negara;

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas mengenai tanggung jawab negara dalam  menghapus  praktik  perdagangan  orang.  Dalam pembahasannya,  artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kasus mail-brides order atau dikenal pengantin pesanan. Pada bagian pendahuluan,  akan  dijelaskan  mengenai  bentuk  kejahatan perdagangan orang serta perkembagan aturan hukumnya. Pada bagian  pembahasan,  latar  belakang  munculnya  praktik perdagangan  orang  dalam  bentuk  pengantin  pesanan    dan tanggung  jawab  Indonesia  dalam  menghapus  praktik perdangangan perempuan juga dibahas. Pada bagian penutup,
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
artikel  ini  merekomendasikan  kebijakan  kedepan  dalam memberantas perdagangan orang.
Perdagangan  orang  merupakan  salah  satu  bentuk pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  karena  sifatnya menghilangkan  harkat  martabat.  HAM  adalah  hal-hal  yang berkaitan  langsung  dengan  kodrat  dan  hak-hak  yang  dimiliki oleh  manusia  dan  bukan sesuatu  yang  diberikan  oleh  sebuah hukum positif pada sebuah negara. 1 Terdapat hubungan antara negara  dengan  HAM,  yaitu  perlindungan  hak  asasi  manusia merupakan ciri utama dari konsep sebuah negara yang mana ciri  ini  digambarkan  dengan  setiap  tindakan  penyelenggara negara  harus  bertumpu  pada  aturan  hukum  sebagai  asas legalitas. Dengan demikian, konstruksi ini merupakan hakekat yang  ditujukan  kepada  semua  kebijakan  dan  sikap  tindak penguasa yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. 2
Terlihat jelas bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab  dalam  menjaga  hak  asasi  setiap  warga  negaranya. Terutama dalam mencegah dan menegakkan hukum atas segala macam bentuk eksploitasi. Salah satu contoh bentuk eksploitasi terhadap  hak  asasi  manusia  saat  ini  adalah  perdagangan manusia,  dan  mayoritas  korbannya  adalah  wanita  dan  anak- anak. Perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan
1 Retno Kusniati. Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam  Kaitannya  dengan  Konsepsi  Negara  Hukum.  Inovatif:  jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4. No. 5. 2011. hal. 83.
2 Bahder Johan. Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Cet. ke- 5. Jambi: Penerbit CV. Mandar Maju. 2018. hal. 17.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
anak-anak merupakan masalah serius terkait dengan hak asasi manusia.  Perdagangan  orang merupakan salah  satu  lima  dari kejahatan terbesar di dunia yang muncul bukan hanya karena faktor  ekonomi  tetapi  juga  faktor  sosial,  budaya  dan kemanusiaan.  Kelima  kejahatan  tersebut  terdiri  dari:  1. Perdagangan  obat-obatan  terlarang;  2.  Perdagangan  senjata ilegal;  3.  Perdagangan  orang;  4.  Kejahatan  hak  dibidang kekayaan intelektual dan; 5. Pencucian Uang. 3 Faktor umum yang menyebabkan maraknya perdagangan  orang  ialah  faktor  ekonomi  atau  kemiskinan, populasi  penduduk,  serta  budaya  patriarki.  Kemiskinan merupakan  faktor  yang paling  dominan dari  maraknya  kasus perdagangan  orang.  Orang-orang  yang  kesulitan  secara ekonomi atau yang berada di kelas menengah kebawah dengan mudah  dapat  dibujuk  untuk  dijual  dengan  modus  agar mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak lalu faktor banyaknya  penduduk  yang  turut  menyulitkan  untuk mendapatkan pekerjaan khususnya bagi wanita, serta budaya patriarki  yang  masih  mengakar  di  mana  pria  mendominasi perempuan  dan  memanfaatkannya  turut  menjadi  alasan
3 Deypend Tommy Sibuea. Pemberantasan  Perdagangan Orang Melalui  Instrumen  Hukum  Nasional  Dan  Hukum  Internasional  Di Indonesia. jurnal Cendekia Hukum. Vol. 3. No. 2. 2018. hal. 229.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
mengapa  perempuan  sering  kali  menjadi  objek  dari perdagangan orang. 4
Banyak  instrumen  hukum  baik  itu  berupa  konvensi, traktat,  ataupun  perjanjian  internasional  lainnya  yang  berisi norma dan standar internasional yang dibentuk guna mencegah adanya  tindak  perdagangan  orang.  Sejak  tahun  1904 masyarakat  internasional  telah  mencoba  untuk  menghapus praktik-praktik  perdagangan  melalui  instrumen-instrumen internasional  yang  ditandai  oleh  adanya  International Agreement, yaitu International Agreement for the Supression of White  Slave  Traffic.  Sebelum  perjanjian  ini  disetujui,  terdapat gerakan  anti  perdagangan  manusia  yang  didorong  oleh ancaman yang dirasakan atas perempuan kulit putih. Perjanjian tersebut  lebih  fokus  untuk  melindungi  korban  daripada menghukum  pelaku  dan  terbukti  tidak  efektif,  sehingga  pada tahun  1910  disetujui  International  Convention  for  the
Supression of White Slave Traffic. 5 Dalam perkembangannya, pada tahun 1921
ditandatangani  Convention  on  the  Supression  of  Traffic  in Women  and  Children,  yang  didorong  oleh  Liga-Liga  Bangsa. Kemudian  pada  tahun  1933  dikeluarkan  Konvensi Internasional  untuk  penghapusan  perdagangan  perempuan
4 Novianti.  Tinjauan  Yuridis  Kejahatan  Perdagangan  Manusia (Human  Trafficking)  Sebagai  Kejahatan  Lintas  Batas  Negara.  Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5. No. 2. 2014. hal. 51.
5 Farhana. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. hal. 89.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
dewasa  (International  Convention  of  the  Supression  of  the Traffick in Woman of full age). Konvensi ini menuntut negara- negara  peserta  untuk  menghukum  pelaku  perdagangan perempuan dewasa walaupun dengan persetujuan perempuan tersebut. 6 Lalu  pada  tahun  1949,  dibentuk  sebuah  perjanjian internasional  yang  dipelopori  oleh  PBB  dalam  memberantas kejahatan ini, yaitu Convention of the Supression of The Traffick in  Persons  and  the  Exploitation  of  Prostitution  of  Others (Konvensi 1949).
Pada tahun 1979, Persatuan Bangsa-Bangsa menyetujui Konvensi  Penghapusan  segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap Perempuan (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination  Agains  Women).  Konvensi  ini  mewajibkan semua  negara  untuk  membentuk  peraturan  perundang- undangan  yang  isinya  memberantas  segala  macam  bentuk eksploitasi pelacuran dan perdagangan wanita. Kemudian pada tahun 2000 di Palermo Italia, PBB membentuk sebuah protokol untuk  mencegah,  menindak,  serta  menghukum  pelaku perdagangan  orang,  terutama  pada  perdagangan  perempuan dan  anak  yang  disebut  dengan  Protokol  Palermo  (United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children).
Di Indonesia perdagangan orang juga marak terjadi dan memakan  korban  yang  cukup  tinggi.  Tercatat  di  tahun  2020 kasus  perdagangan  orang  di  Indonesia  jumlahnya  meningkat
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
menjadi  400  kasus  dibandingkan  dengan  tahun  2019  yang berjumlah  213  kasus,  dimana  80%  diantaranya  dieksploitasi secara seksual. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan  jumlah  permohonan  perlindungan  saksi  dan korban  dalam  kasus  perdagangan  orang  mengalami peningkatan sebesar 15,3% pada tahun 2020. 7
Kenaikan  kasus  perdagangan  orang  ini  semakin diperparah akibat pandemi covid-19 yang berdampak kepada perekonomian  masyarakat  terutama  mereka  yang  sudah berada dalam keadaan ekonomi yang terpuruk dan kemudian yang  dimanfaatkan  oleh  para  calo  untuk  diberi  pekerjaan namun  nyatanya  mereka  dijual  dan  dieksploitasi  secara seksual. 8 Praktik  perdagangan  orang  dapat  beragam bentuknya,  salah  satu  contoh  bentuk  praktik  perdagangan orang yang marak terjadi di Indonesia dan yang akan dibahas dalam  artikel  ini  yaitu  praktik  perdagangan  melalui  praktik pengantin pesanan atau mail-order brides.
Pengantin  pesanan  adalah  salah  satu  bentuk perdagangan  orang  yang  dilakukan  dengan  cara  memesan wanita-wanita  melalui  perantara  makelar  yang  kemudian wanita-wanita tersebut dikirimkan ke daerah si pemesan yang
7 Citra  Listyarini.  Kasus  Perdagangan  Orang  di  Indonesia  Naik Pada  2020. https://www.republika.co.id/berita/qr7v1l330. Diakses pada tanggal 8 Maret 2022.
8 Adi Renaldi. Yang Tak Dibicarakan saat Pandemi: Kekerasan & Perdagangan  Manusia. https://tirto.id/yang-tak-dibicarakan-saat- pandemi-kekerasan-perdagangan-manusia-glLv. Diakses pada tanggal 8 Maret 2022.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
mayoritas  berasal  dari  Tiongkok  dan  kemudian  mereka dinikahkan  secara  paksa  dengan  anak  dari  keluarga  yang memesan. Modus yang digunakan agar wanita-wanita tersebut mau  untuk  dinikahkan  yaitu  dengan  menjanjikan  bahwa mereka akan menikah dengan lelaki yang berasal dari keluarga yang  kaya  tetapi  pada  kenyataanya  mereka  menikah  dengan keluarga  yang  kurang  mampu  dan  pada  saat  disana  mereka mengalami tindak kekerasan dan pelecahan seksual baik oleh suami ataupun oleh mertuanya. 9 Tentu hal ini menimbulkan
pertanyaan mengenai bagaimana hadirnya praktik perdagangan  perempuan  dalam  bentuk  pengantin  pesanan serta  bagaimana  tanggung  jawab      Indonesia  dalam    meng- hapus praktik perdagangan orang serta hal yang harus dilaku- kan dalam memberikan perlindungan bagi korban dari praktik pengantin pesanan.

## B. Pembahasan
1. Latar Belakang Munculnya Praktik Perdagangan Orang dalam Bentuk Pengantin Pesanan
Pada  tahun  1950-1960,  Tiongkok  mengalami peningkatan  populasi  yang  banyak,  yang  awalnya  hanya 540 juta jiwa pada tahun 1949 menjadi 940 juta jiwa pada tahun  1976.  Hal  ini  disebabkan  karena  melonjaknya
9 Deypend Tommy Sibuea. Pemberantasan  Perdagangan Orang Melalui  Instrumen  Hukum  Nasional  Dan  Hukum  Internasional  Di Indonesia. jurnal Cendekia Hukum. Vol. 3. No. 2. 2018. hal. 233.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
tingkat  kelahiran  bayi  tahun  1950-1960.  Sehingga  Pada tahun  1970  Tiongkok  menjadi  rumah  bagi  sepertiga penduduk di dunia, yang menduduki hanya 7 persen dari tanah  yang  subur  di  dunia. 10 Peningkatan  populasi  ini disebabkan  oleh  kebijakan  Mao  Zedong  yang  mencegah adanya  program  keluarga  berencana  dan  mendorong setiap keluarga untuk mempunyai anak sebanyak mungkin. Peningkatan  populasi  ini  nantinya  akan  dimanfaatkan sebagai  tenaga  kerja  dalam  percepatan  pertumbuhan industri.
Namun, kebijakan Mao Zedong menjadi permasalahan dikemudian hari. Pemerintah Tiongkok menjadi kesulitan dalam  memperhatikan  laju  pertumbuhan  penduduk. Sehingga setelah kematian Mao Zedong pada tahun 1976 dan  digantikan  oleh  Deng  Xiaoping  pada  tahun  1978, pemerintah  Tiongkok  banyak  melakukan  revisi  aturan yang  berkaitan  dengan  lingkungan,  ekonomi  dan  angka kelahiran. Sebagai bentuk pemecahan permasalahan, maka pemerintah  Tiongkok  menerapkan  kebijakan  one  child policy.  Kebijakan  ini  menargetkan  kepada  pengendalian populasi yaitu dengan membatasi kelahiran satu anak saja
10 Wabilia  Husnah.  Efek  Kebijakan  Satu  Anak  Terhadap Kehidupan  Perempuan  Di  Tiongkok:  Sebuah  Ironi.  jurnal  Kajian Wilayah. Vol. 7. No. 2. 2016. hal.146.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
pada  setiap  keluarga,  dan  setiap  keluarga  ditawarkan beragam insentif dalam setiap pelaksanaanya. 11
Akan  tetapi,  kebijakan  ini  membuat  sebuah diskriminasi  gender  terhadap  perempuan.  Karena, kebijkan  ini  memperbolehkan  keluarga  mempunyai  dua anak  dengan  persyaratan,  yaitu  (1).  Anak  pertamanya adalah perempuan; (2). Anaknya mengalami cacat mental; atau (3). Anaknya mengalami cacat fisik. Dan anehnya, jika keluarga tidak memenuhi syarat tersebut, maka keluarga akan didenda. Apabila keluarga tidak mampu membayar, mereka  diberikan  opsi  berupa,  (1).  Melakukan  aborsi terhadap  anak  yang  sedang  dikandung;  (2).  Melakukan steril  agar  tidak  terjadi  kehamilan  lagi;  atau (3). Membuangnya.
Sehingga banyak keluarga di Tiongkok lebih memilih anak laki-laki dengan pertimbangan bahwa (1). anak laki- laki  dapat  meneruskan  marganya;  (2).  karena  dapat menanggung  biaya  hidup  orang  tua  dimasa  tua;  dan  (3). anak laki-laki dipandang baik sebagai investasi masa depan orang  tuanya.  Lalu  banyak  orang  tua  di  Tiongkok beranggapan  bahwa  anak  perempuan  cukup  untuk melakukan  pekerjaan  domestik  (rumah  tangga)  seperti
11 Yekan Nizmi. Populasi, One Child Policy dan Reformasi Cina. Indonesian Journal of International Relations. Vol. 3. No. 1. 2019. hal.
84.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
menjadi  ibu  dan  istri. 12 Hal  inilah  yang  membuat perempuan di Tiongkok mendapatkan diskriminasi.
Menurut  data  pada  tahun  2001,  disebutkan  bahwa adopsi legal di Tiongkok meningkat dari 2.900 pada 1992 menjadi 55.000. selain itu, marak pula terjadi kasus adopsi secara  ilegal  dan  berskala  internasional  oleh  keluarga- keluarga di Tiongkok. Karena kasus ini, marak pula terjadi praktik aborsi secara ilegal demi mendapatkan keturunan laki-laki  dengan  bantuan  teknologi  ultrasonografi  yang berkembang  pada  akhir  1980-an.  Data  menyebutkan terdapat 13.000.000 kasus aborsi di Tiongkok setiap tahun. Tercatat  55%  dari  keseluruhan  perempuan  di  Tiongkok pernah  melakukan  aborsi.  Hal  ini  Secara  tidak  langsung menjadikan  tindakan  aborsi  di  Tiongkok  sebagai  praktik “nyaris-legal” di tengah penerapan kebijakan satu anak di
Tiongkok. 13
Sejak  tahun  2015,  kebijakan  satu  anak  di  Tiongkok dihilangkan  menyusul  dengan  berbagai  protes  dari masyarakat  serta  masalah  yang  ditimbulkan. 14 Tetapi, efek  dari  kebijakan  tersebut  menimbulkan  masalah ketimpangan rasio terhadap jumlah perempuan dan laki- laki.  Perbandingan  rasio  ini  berkisar  150  anak  laki-laki
12 Miranti  Kusuma  Astari.  Upaya  Tiongkok  dalam  Mengatasi Bride Trafficking. 2019. PhD. Tesis. Universitas Airlangga. hal. 4.
13 Wabilia Husnah.Op.Cit. hal.149.
14 Miranti Kusuma.Op.Cit. hal. 6.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
banding  100  anak  perempuan.  Perbedaan  rasio  ini membuat 30 juta laki-laki di Tiongkok sulit mencari istri, terutama mereka yang berasal dari perdesaan. Akibat dari kelangkaan  perempuan  yang  terjadi  ini,  banyak  laki-laki yang berasal dari pedesaan tidak memiliki banyak pilihan untuk menentukan calon mempelai perempuannya. 15 Hal inilah  yang  kemudian  mengarahkan  kepada  sebuah tindakan  ilegal  yaitu  praktik  perdagangan  orang  dalam bentuk  pengantin  pesanan.  Tindakan  ini  terjadi  karena menikahi  perempuan  melalui  praktik  ini  dianggap  jauh lebih  murah  bagi  laki-laki  Tiongkok  yang  berada  di pedesaan.
Salah satu daerah yang banyak terjadi kasus pengantin pesanan  ialah  di  daerah  Singkawang,  Kalimantan  Barat. Alasan  banyaknya  praktik  ini  ialah  adanya  kesamaan budaya  yang  mayoritas  penduduknya  beretnis  Tionghoa. Di Singkawang praktik pengantin pesanan disebut dengan che siauw dan gerakannya cukup rapi. Praktik ini dilakukan oleh  para  orang  tua  perempuan  dengan  tujuan  untuk keluar dari himpitan kemiskinan.
15 Nora  Sullivan.  Human  Trafficking  Report  Shows  One  Child Policy  a  Lead  Cause  of  Trafficking  in  China.  2013. https://lozierinstitute.org/human-trafficking-report-shows-one- child-policy-a-lead-cause-of-trafficking-in-china .Diakses  pada  10 Maret 2022.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
Che  Siauw  dilakukan  dengan  cara  mempertemukan kedua  sejoli  yang  didampingi  oleh  orang  tua  mereka  di sebuah  hotel,  lalu  didampingi  pula  oleh  seorang  makelar dari  masing-masing  pihak  untuk  dilakukan  transaksi nantinya.  Makelar-makelar  ini  selain  berperan  sebagai perantara  antara  si  perempuan  dan  si  pria  mereka  juga berperan  sebagai  pencari  wanita-wanita  yang  akan dinikahkan  dengan  laki-laki  Tiongkok  dan  juga  pengurus dokumen  bagi  pihak  perempuan  agar  dapat  menetap  di Tiongkok  setelah  menikah. 16 Tidak  jarang  korban  dari praktik pengantin pesanan ini masih dibawah umur yaitu berkisar di  usia  16-18  tahun,  dan  dalam  praktiknya  agar mereka dapat menikah dengan pria yang memesan mereka para  makelar  memasulkan  usia  para  korban  dan mengganti nama mereka. 17
Dalam hal ini, ada beberapa poin yang menjadi faktor terjadinya  kegiatan  ilegal  ini  berupa,  1).  Permasalahan ekonomi  yang  banyak  menjerat  orang  tua  korban,  2). Tingkat  pendidikan  dan  minimnya  informasi  tentang kegiatan ilegal ini, dan 3). Adanya kesamaan budaya antar
16 Arkanudin  Yulianti,  et  all.  Perdagangan  (Trafficking) Perempuan  Etnis  Tionghoa  melalui  Perkawinan  Pesanan  di  Kota Singkawang."  jurnal  Program  Magister  Ilmu  Sosial  Universitas Tanjungpura. Vol. 1. No. 1. 2013. hal. 4
17 KOMPAS.com.  Cerita  Perempuan  Pengantin  Pesanan  China: Umur  Saya  Dipalsukan  Jadi  24  Tahun  (3). https://regional. kompas.com/read/2020/01/23/09390021/cerita-perempuan-peng antin-pesanan-china--umur-saya-dipalsukan-jadi-24-tahun?page=all . Diakses pada 10 Maret 2022.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
sesama etnis tionghoa di daerah Singkawang dan Tiongkok. Sehingga  banyak  oknum  yang  memanfaatkan  faktor  ini untuk mengambil keuntungan.

## 2. Tanggung  Jawab  Indonesia  Dalam  Menghapus  Praktik

## Perdangangan Perempuan
Sebagai  bentuk  tanggung  jawab  negara  terhadap kejahatan  perdagangan  perempuan,  pada  tahun  2009 pemerintah  Indonesia  melakukan  ratifkasi  Protokol Palermo  dengan  membentuk  UU  Nomor  14  tahun  2009. Ratifikasi ini dilakukan karena ini adalah cara paling efektif dalam  mencegah  dan  melawan  praktik  ini.  Untuk  itu dibutuhkan pendekatan secara internasional supaya dapat mengejar  dan  menghukum  para  pelaku  kejahatan  ini. Ratifikasi ini juga dilakukan sebagai penguatan instrumen hukum  nasional  untuk  mencegah  praktik  perdagangan orang    yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).
Salah  satu  bentuk  penguatan  UU  PTPPO  adalah memperjelas definisi mengenai “cara” dalam perdagangan orang terutama korban berusia dibawah 18 tahun. Hal itu dilakukan, karena pada UU PTPPO tidak mengkriminalkan perdagangan  anak  tanpa  memperhatikan  unsur  “cara” yang  dipergunakan  oleh  pelaku.  Artinya  dalam  hal  ini proses  penyelidikan  terhadap  kasus  perdagangan  orang
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
terhadap  anak  harus  terdapat  unsur  “cara”  yang dipergunakan  pelaku  sebagaimana  pada  kasus  orang dewasa. 18
Unsur “cara” yang dimaksud ialah terdapat pada pasal 5 & 6 UU PTPPO menyatakan terdapat 2 cara atau modus operandi  dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang,  yaitu (1).  melalui  pengangkatan  anak  dengan  menjajikan sesuatu  dan  (2).  memberikan  sesuatu  dengan  maksud untuk mengeksploitasi. Namun demikian, di lapangan bisa saja  modus  operandi  dalam  perdagangan  orang  semakin berkembang dengan menggunakan cara-cara yang canggih serta tidak dapat diprediksi, sehingga hal ini bisa saja dapat mengecoh aparat penegak hukum dalam hal pengupayaan pencegahan praktik perdagangan orang. 19
Kasus pengantin pesanan yang terjadi di Singkawang, Kalimantan Barat  merupakan  bentuk  perdagangan  orang yang  menggunakan  2  cara  dalam  pasal  5  &  6  dalam  UU PTPPO. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi penghalang bagi  penegak  hukum  dalam  melacak  dan  memberantas kejatahan perdagangan orang, khususnya terhadap korban dibawah umur atau anak-anak.
18 Maslihati  Nur  Hidayati.  Upaya  Pemberantasan  dan Pencegahan  Perdagangan  Orang  Melalui  Hukum  Internasional  dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL. Vol. 1. No. 3. 2012. hal. 170-171.
19 Nelsa  Fadilla.  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol. 5. No. 2. 2016. hal. 188.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
Tujuan  lain  dari  peratifikasian  Protokol  Palermo adalah  untuk  menunjukan  komitmen  Indonesia  terhadap masyarakat internasional dalam upaya untuk melindungi korban, yang mana Indonesia melihat perdagangan orang merupakan  sebuah  masalah  yang  kompleks  dan  harus ditangani  secara  komprehensif  melalui  lima  langkah penangangan, yaitu: penindakan, pencegahan, rehabilitasi sosial,  perlindungan  bagi  korban  serta  kerja  sama  dan peran  masyarakat. 20 Bentuk-bentuk  perlindungan  yang dapat diberikan kepada korban, yaitu: pemberian restitusi dan  kompensasi,  layanan  konseling  dan  pelayanan/ bantuan  medis,  bantuan  hukum,  serta  pemberian informasi. 21
Indonesia  juga  membentuk  lembaga-lembaga  serta gugus tugas yang bertujuan untuk melindungi korban dan mencegah  praktik  perdagangan  orang.  Pembentukan gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana ini berlandaskan dari UU PTPPO dan berkoodinasi dengan kepolisian Indonesia.
20 Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, Fasisaka, I. & Kawitri Resen, P.  Implementasi  Protokol  Palermo  Dalam  Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking. Jurnal Hubungan Internasional. Vol. 1. No. 1. 2016 hal. 10.
21 Yulia  Monita.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Jurnal Inovatif. Vol. 6. No. 2. 2013. hal. 164.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
Terdapat  tiga  strategi  yang  digunakan  dalam  upaya untuk menegakan hukum PTPPO, yaitu tindakan preemtif, preventif, serta represif. Tindakan preemtif yang dilakukan adalah  tindakan  yang  dilakukan  dengan  mengedepankan himbauan  dan  pendekatan  kepada  masyarakat  dengan membuat dan mengembangkan pusat layanan terpadu, dan kerja  sama  antar  instansi.  kemudian  tindakan  secara preventif  adalah  tindakan  pencegahan  adanya  praktik perdagangan orang yang dapat dilakukan dengan pelatihan, seminar,  sosialisasi,  serta  pengawasan  tiap-tiap  daerah, dan  membuat  pos  pantau  khusus.  Lalu  upaya  represif dilakukan dengan cara membentuk Satuan Tugas Khusus Anti  Perdagangan  Orang,  mengadakan  operasi  khusus, serta razia dan menindak tegas pelaku PTPPO.
Selain itu dalam upaya untuk menghapuskan praktik perdagangan  orang,  Indonesia  juga  turut  bekerja  sama dengan  masyarakat  internasional  demi  mencegah terjadinya  praktik  ini.  Indonesia  banyak  berperan  aktif dalam  berbagai  forum  internasional  dan  regional seperti Conference  of  State  Parties dari United  Nations Convention  against  Transnational  Organized  Crime (UNTOC).
Selain  itu,  Indoensia  juga  aktif  di  berbagai Working Group di  bawah  UNTOC, Glo-bal  Forum  on  Migration  and Develop-ment, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
Crime (AMMTC),  dan Bali  Process  on  People  Smuggling, Trafficking  in  Person  and  Related  Transnational Crimes (Bali  Process).  Bali  Process  merupakan  salah  satu forum  multilateral  inisiatif  dari  Indonesia  dalam  upaya menanggulangin  perdagangan  orang  dan  penyelundupan manusia. Tujuan dari pembentukan forum tersebut adalah untuk    meningkatkan upaya pencegahan dan pemberan- tasan  perdagangan  orang.  Dalam  kerangka  Bali  Process, Indonesia  telah  mengadakan  berbagai  inisiatif  yaitu dengan  mengumpulkan  berbagai  pihak  berwenang, praktisi  serta  para  ahli  demi  meningkatkan  kerja  sama dalam  penanganan  migrasi  ireguler  melalui  manajemen perbatasan yang lebih baik. 22

## C. Penutup
Perdagangan  orang  merupakan  kejahatan  yang melanggar  HAM,  dan  banyak  menyasar  kepada  kaum perempuan dan anak-anak. Kejahatan perdagangan orang saat ini telah banyak bertransformasi, sehingga modus operandinya pun beraneka ragam. Salah satu cara atau modus operandi yang banyak ditemui sekarang ialah pengantin pesanan (mail-brides order).  Di  Indonesia,  praktik  ini  banyak  ditemui  di  daerah Singkawang, Kalimantan Barat. Praktik ini disebut juga sebagai
22 Kemlu.go.id.  2019.  Kejahatan  Lintas  Negara  |  Portal
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. : https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejaha tan-lintas-negara . Diakses pada 11 April 2022.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
che  siauw  oleh  masyaratak  Singkawang.  Ada  beberapa  faktor yang  menyebabkan  warga  Tiongkok  mencari  pengantin pesanan  di  Indonesia,  yaitu  (1).  Adanya  kebijakan  one  child policy  pada  masa  Mao  Zedong  yang  berdampak  pada  masa sekarang,  (2).  Adanya  kesamaan  budaya  amtara  warga Tiongkok  dan  masyarakat  Singkawang,  dan  (3).  Terdapat permasalahan  ekonomi  yang  membuat  masyarakat  mencari jalan  pintas  untuk  mengatasinya.  Sebagai  bentuk  tanggung jawab  Indonesia  dalam  mengatasi  permaslahan  ini,  ratifikasi Protokol  Palermo  dilakukan  dengan  membentuk  UU  No.  14 tahun 2009, selain itu Indonesia juga membentuk Satgas dalam mengentaskan  masalah  perdagangan  orang.  Lalu  Indonesia juga  aktif  dalam  menjalin  kerjasama  internasional  dalam mengatasi  permasalahan    ini,  baik  kerjasama  bilateral, regional, maupun multilateral.

## Referensi
Chrisna Moeri, M., Fasisaka, I. & Kawitri Resen, P. Implementasi Protokol  Palermo  Dalam  Menanggulangi  Permasalahan Tenaga  Kerja  Wanita  Indonesia  Yang  Menjadi  Korban Human Trafficking. Jurnal Hubungan Internasional. Vol. 1. No. 1. 2016.
Fadilla, N. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol. 5. No. 2. 2016.
Farhana,  F.  2010.  Aspek  Hukum  Perdagangan  Orang  di Indonesia. Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)

## Hidayati,  M.  Upaya  Pemberantasan  dan  Pencegahan
Perdagangan  Orang  Melalui  Hukum  Internasional  dan Hukum  Positif  Indonesia.  Jurnal  AL-AZHAR  INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL. Vol. 1. No. 3. 2012.
Husnah,  W.  Efek  Kebijakan  Satu  Anak  Terhadap  Kehidupan Perempuan  Di  Tiongkok:  Sebuah  Ironi.  jurnal  Kajian Wilayah. Vol. 7. No. 2. 2016.
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdaganan  Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720
Johan,  B.  Negara  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia.  Cet.  ke-5. Jambi: Penerbit CV. Mandar Maju.
Kemlu.go.id.  2019.  Kejahatan  Lintas  Negara  |  Portal Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia.  : https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lain nya/kejahatan-lintas-negara .
KOMPAS.com.  Cerita  Perempuan  Pengantin  Pesanan  China:
Umur Saya Dipalsukan Jadi 24 Tahun (3). https://regional.kompas.com/read/2020/01/23/093900 21/cerita-perempuan-pengantin-pesanan-china--umur-
saya-dipalsukan-jadi-24-tahun?page=all .
Kusniati, R. Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya  dengan  Konsepsi  Negara  Hukum.  INOVATIF jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4. No. 5. 2011.

## Kusuma,  A.Miranti.  Upaya  Tiongkok  dalam  Mengatasi  Bride
Trafficking.  2019.  PhD.  Tesis.  Universitas  Airlangga. Convention on Elimination of All Forms of Discrimantions Againts Women (CEDAW)
Listyarini, C. Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Naik Pada 2020. https://www.republika.co.id/berita/qr7v1l330.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
Monita,  Y.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  Dalam  Perspektif  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Jurnal Inovatif. Vol. 6. No. 2. 2013.
Nizmi,  Y.  Populasi,  One  Child  Policy  dan  Reformasi  Cina. Indonesian Journal of International Relations. Vol. 3. No. 1. 2019.
Novianti.  Tinjauan  Yuridis  Kejahatan  Perdagangan  Manusia (Human  Trafficking)  Sebagai  Kejahatan  Lintas  Batas Negara. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5. No. 2. 2014.
Renaldi, A.  Yang Tak Dibicarakan saat Pandemi: Kekerasan & PerdaganganManusia. https://tirto.id/yang-tak-dibicara kan-saat-pandemi-kekerasan-perdagangan-manusia-glLv.

## Sullivan, N. Human Trafficking Report Shows One Child Policy a
Lead Cause of Trafficking in China. 2013.
https://lozierinstitute.org/human-trafficking-report- shows-one-child-policy-a-lead-cause-of-trafficking-in- china .

## Tommy Sibuea, D. Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui
Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia. jurnal Cendekia Hukum. Vol. 3. No. 2. 2018.
Yulianti,  Arkanudin,  et  all.  Perdagangan  (Trafficking) Perempuan  Etnis  Tionghoa  melalui  Perkawinan  Pesanan di Kota Singkawang." jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura. Vol. 1. no. 1. 2013.