Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023
ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 183-194

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN DI DESA TAMALATE, KECAMATAN GALESONG UTARA, KABUPATEN TAKALAR
Rena Ulvianti, Suriyadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: renaulvianti@gmail.com

## Abstrak
Dalam sistem ekonomi Islam di kenal kerja sama yang menggunakan sistem bagi hasil, sistem tersebut ialah bagian dalam bentuk kerja sama antara penyedia modal dan  pengelola  yang  memiliki  keahlian  yang  dibagi  berdasarkan  kesepakatan bersama.  Kerja  sama  bagi  hasil  di  dalam  Islam  disebut mudharabah yaitu  akad kerja  sama  usaha  antara  dua  bela  pihak  dimana  pihak  pertama  menyediakan modal,  sedangkan  pihak  lainnya  menjadi  pengelola.  Pada  praktiknya  kerjasama antara  pemilik  kapal  dan  nelayan  dilakukan  dengan  kesepakatan  lisan.  Namun, sering  dijumpai  praktik  bagi  hasil  yang  menimbulkan  masalah  dikarenakan perjanjian  bagi  hasil  yang  dilakukan  tidak  secara  tertulis  dikarenakan  lemahnya perjanjian  yang  dibuat  sehingga  tidak  jarang  salah  satu  pihak  merasa  dirugikan. Berdasarkan  masalah  tersebut,  membuat  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan khususnya di Desa Tamalate. Manusia sebagai makhluk sosial ( zoon politicon ) sebagaimana dikemukakan  oleh  Aristoteles,  tidak  terlepas  dari  bantuan  dan  interaksi  antar sesama.  Salah  satu  jalan  untuk  dapat  saling  berinteraksi  dengan  sesama  adalah dengan  bermuamalah  yang  sesuai  dengan  tuntunan syara’ .  Selanjutnya,  hal tersebut dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Sistem  Bagi  Hasil  Pemilik  Kapal  Dengan  Nelayan  di  Desa  Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar”.
Kata Kunci: Bagi Hasil, Hukum Islam, Mudharabah.

## Abstract
In  the  Islamic  economic  system,  it  is  known  as  cooperation  that  uses  a  profit- sharing system, the system is part of the form of cooperation between providers of capital  and  managers  who  have  expertise  that  is  shared  based  on  mutual agreement. Profit-sharing cooperation in Islam is called mudharabah, which is a business cooperation contract between two parties where the first party provides capital, while the other party becomes the manager. In practice, the cooperation between ship owners and fishermen is carried out by verbal agreement. However, profit-sharing practices are often encountered which cause problems because the profit-sharing  agreement  is  not  in  writing  due  to  the  weakness  of  the  agreement made  so  that  it  is  not  uncommon  for  one  party  to  feel  disadvantaged.  Based  on these problems, the authors are interested in researching further about the profit- sharing  system  between  ship  owners  and  fishermen,  especially  in  Tamalate Village. Humans as social beings (zoon politicon) as stated by Aristotle, cannot be
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023
ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 183-194
separated  from  help  and  interaction  between  others.  One  way  to  be  able  to interact  with  each  other  is  to  do  muamalah  in  accordance  with  the  guidance  of syara'.  Furthermore,  it  was  formulated  into  a  scientific  paper  with  the  title "Review  of  Islamic  Law  on  the  Profit  Sharing  System  of  Ship  Owners  and Fishermen in Tamalate Village, North Galesong District, Takalar Regency".
Keyword: Profit Sharing, Islamic Law, Mudharabah.

## A. Pendahuluan
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  selalu  membutuhkan  bantuan orang  lain,  karena  manusia  tidak  akan  dapat  bertahan  hidup  tanpa  bantuan  dan peran  sesama  makhluk  hidup. 1 Kegiatan  manusia  dalam  mempertahankan eksistensinya  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  atau  mencari  keinginan  dalam rangka  kehidupan  yang  lebih  baik  pada  dasarnya  adalah  sebuah  hal  yang  lazim. Dalam  menjalani  kehidupannya  manusia  sebagai zoon  politicon atau  makhluk sosial tidak terlepas dari bantuan sesama manusia, di dalam syariat  Islam sendiri hubungan  antara  manusia  dengan  manusia  disebut  sebagai  dimensi  muamalah. 2 Kebutuhan  manusia  untuk  senantiasa  bergaul  dengan  manusia  lainnya,  selain untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  tidak  mampu  dipehuhi  sendiri, misalnya dalam  hal  makanan,  minuman,  pakaian  dan  juga  dalam  rangka  mengembangkan potensi-potensi dasar yang dibawa sejak lahir. 3
Kegiatan  muamalah  yang  sering  kita  jumpai  dalam  kehidupan  sehari-hari diantaranya  adalah  aktifitas  jual  beli,  sewa  menyewa,  utang  piutang  dan  masih banyak  lagi.  Muamalah  sendiri  secara  etimologi  memiliki  makna  yang  sama dengan al mufa’ala yaitu saling berbuat yang memiliki arti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain. 4
1 Ashar  Sinilele, “Perlindungan  Hukum  Nasabah  Dalam  Transaksi  Pinjaman  Online (Fintench)”, El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 3, No. 1 (Juni, 2021), h. 99.
2 Hariman Surya Siregar, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 10.
3 Hadi Daeng Mapuna, “Hukum dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal”, Al-Qadau: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1 (2015), h. 2.
4 M.  Thahir  Maloko,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pelayanan  Jasa  dan  Penerapan Akad pada BNI Syariah Makassar”, El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 , No. 1 (April, 2020), h. 27.
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023
ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 183-194
Kerja  sama  bagi  hasil  dalam  Islam  disebut mudharabah atau qirad yang termasuk  salah  satu  bentuk  akad  dari  s hirkah . 5 Mudharabah ialah  Bahasa  yang biasa digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qirad .  Dengan  demikian, mudharabah atau qirad ialah  dua  istilah  yang mempunyai  maksud  yang  sama. 6 Istilah Mudharabah berasal  dari  kata dharab, yang  artinya  memukul  atau  berjalan.  Pengertian  dari  memukul  atau  berjalan  ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan suatu  usaha 7 .  Sementara  menurut  Sayyid  Sabiq, mudharabah ialah  akad  antara dua  pihak  yang  dimana  salah  satu  pihak  mengeluarkan  sejumlah  uang  (modal) kepada  pihak  lainnya  untuk  diperdagangkan  atau  di  kelola,  dan  laba  dibagi  dua sesuai dengan kesepakatan bersama 8 .
Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan pada umumnya  di  Desa  Tamalate  yaitu  50%  :  50%  dari  keuntungan.  Seperti  halnya yang  dilakukan  oleh  Bapak  Syamsuddin  sebagai  nelayan  yang  melakukan  kerja sama  dengan  Mote  Dg.  Jarre  dan  H.  Alamsyah  Dg.  Alle  sebagai  pemilik  modal yang melakukan kerjasama bagi hasil.
Pada  dasarnya,  setiap  bentuk  kerja  sama  hendaknya  dituangkan  dalam suatu  kesepakatan  tertulis  sehingga  dapat  menjadi  landasan  hak  dan  kewajiban bagi  para  pihak. 9 Namun  pada  praktik  sistem  bagi  hasil  seperti  yang  terjadi  di Desa  Tamalate,  Kecamatan  Galesong  Utara,  Kabupaten  Takalar  dilakukan  atas dasar  amanah  (rasa  saling  percaya)  dan  kesepakannya  tidak  dituangkan  secara tertulis melainkan hanya diucapkan secara lisan. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah  dikemudian  hari  karena  ketika  terdapat  indikasi  kecurangan  yang  dapat merugikan  salah  satu  pihak,  maka  dalam  hal  pembuktian  sangat  lemah  karena perjanjiannya tidak secara tertulis.
5 Sastrawati, Nila. “Komsutivisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat”, El-Iqtishady: Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 , No. 1 (Juni, 2020), h. 27.
6 Rachmat Syafe’i , Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 223.
7 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), h. 366.
8 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid IV (Jakarta: Pena Aksara, 2006), h. 218.
9 Adimarwan  A  Karim, Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan (Jakarta:  PT  Raja Grafindo, 2007), h. 204.
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 183-194

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif  yaitu  metode  yang  menekankan  pada  pemahaman  mengenai  masalah- masalah atas problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural setting yang  kompleks  dan  rinci. 10 Sedangkan  pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan  sosiologis  dan  pendekatan  hukum Syar’i .  Adapun sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat  di  Desa  Tamalate  yang pernah  melakukan  kerja  sama  bagi  hasil  antara  pemilik  kapal  dan  nelayan. Selanjutnya,  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan  melalui  tiga  tahapan  yaitu:  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.
C. Hasil dan Pembahasan
1. Praktik Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar
Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan pada umumnya  di  Desa  Tamalate  yaitu  50%  :  50%  dari  keuntungan.  Seperti  halnya yang  dilakukan  oleh  Bapak  Syamsuddin  sebagai  nelayan  yang  melakukan  kerja sama  dengan  Mote  Dg.  Jarre  dan  H.  Alamsyah  Dg.  Alle  sebagai  pemilik  modal yang melakukan kerjasama bagi hasil.
Bapak  Syamsuddin  Dg.  Tompo  menjelaskan  bahwa  alasan  beliau  ikut kerjasama dengan pemilik kapal yang bernama Mote Dg. Jarre dan H. Alamsyah Dg.  Alle  dikarenakan  keluarga  dekat  dan  juga  beliau  tidak  mempunyai perlengkapan  melaut  sendiri.  Hal  tersebut  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak Syamsuddin: “Alasan saya  dulu  itu bawa kapal  karena memang keluarga sama saya juga tidak punya kapal dan alat tangkap sendiri jadi daripada tidak ada penghasilan jadi saya kerjasama saja.” 11
10 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Research (Bandung,:Tarsito, 1995), h. 25.
11 Syamsuddin dg. Tompo (50 Tahun) Nelayan, Wawancara , Desa Tamalate, 5 Mei 2022.
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023
ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 183-194
Sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan yaitu  50%  :  50%  dari  keuntungan.  Di  sisi  lain  Mote  Dg.  Jarre  dengan  H. Alamsyah  Dg.  Alle  selaku  pemilik  kapal  tersebut  mengatakan  bahwa  kami  telah bersepakat membagi hasil dari keuntungan untuk pemilik kapal yaitu 25% : 70%. “Alasan kami itu selaku pemilik kapal membagi dengan persenan tersebut karena modal  untuk  membuat  kapal  serta  untuk  mengadakan  semua  peralatan  dan perlengkapannya  itu  bukan  modal  yang  sedikit  jadi  disini  saya  (Mote  dg.  Jarre) yang  punya  alat  tangkap  yang  berupa  jaring,  dan  beliau  (H.  Alamsyah  dg.  Alle) yang punya kapal, mesin dan peralatan lainnya.” 12
Alasan Daeng Sila ikut kerja sama dengan pemilik kapal yang sama yaitu bapak  Mote  dg.  Jarre  dengan  H.  Alamsyah  dg.  Alle  tersebut  juga  dikarenakan keluarga  dan  tidak  mempunyai  perlengkapaon  sendiri  beliau  juga  merasa  bahwa tidak  mempunyai  keahlian  selain  menjadi  nelayan  dan  juga  penghasilannya lumayan menjanjikan. “Alasan saya mau ikut Kerjasama ini karena memang saya tidak punya perlengkapan untuk mencari ikan sendiri dan saya juga tidak tau kerja yang lain.” 13
Bentuk  Kerjasama  bagi  hasil  ini  melibatkan  2  pihak  yakni  pihak  pertama selaku pemilik kapal (pemodal) dan pihak kedua selaku nelayan (pengelola), yang dimana  bentuk  Kerjasama  mereka  dengan  modal  berbentuk  barang  yang  berupa kapal  dan  kebutuhan  lainnya  seperti  bahan  bakar,  es  batu  balok,  bahan  makanan dan lain-lain.
Akad  yang  digunakan  dalam  Kerjasama  bagi  hasil  yang  terjadi  di  Desa Tamalate ini ialah dengan berbicara secara langsung antara pemilik kapal dengan nelayan,  bukan  perjanjian  diatas  hitam  dan  putih,  hanya  dengan  bermodalkan kepercayaan  antara  kedua  bela  pihak,  selain  itu  orang-orang  yang  terlibat  ialah dominan  keluarga  dan  juga  warga  setempat.    Ketika  melakukan  perjanjian  ini kedua  bela  pihak  akan  membahas  sistem  Kerjasama,  bagi  hasil,  tugas  serta tanggung jawab masing-masing. Nelayan mempunyai tugas melaut mencari ikan, tetapi  didalam  satu  kapal  itu  nelayan  mempunyai  tugas  dan  perannya  masing-
12 Mote dg. Jarre (47 Tahun) Pemilik Kapal, Wawancara , Desa Tamalate,  5 Mei 2022
13 Daeng Sila (33 Tahun) Nelayan, Wawancara , Desa Tamalate, 5 Mei 2022.
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023
ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 183-194
masing, diantaranya ada sebagai juru mudi, juru masak, juru mesin dan ABK yang dimana  mereka  bekerja  sesuai  dengan  tugasnya  masing-masing.  Sedangkan kewajiban  pemilik  kapal  yaitu  untuk  membiayai  dan  memfasilitasi  segala kebutuhan dan keperluan untuk melaut.
Bagi  hasil  antara  pemilik  kapal  dengan  nelayan  sama-sama  mempunyai tujuan untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan. Yang dimana proses bagi hasil  ini  akan  dilakukan  setelah  mereka  menjual  hasil  tangkapan  mereka.  Besar kecilnya presentase bagi hasil Kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa  Tamalate  ini  berbeda-beda,  tergantung  dari  kesepakan  awal  saat  mereka melakukan  perjanjian  kerjasama.  Penentuan  bagi  hasil  ini  biasanya  dilakukan bersama  dengan  cara  berdiskusi  antara  kedua  bela  pihak,  tetapi  ada  juga  yang ditentukan langsung oleh pemilik kapal sendiri.
Perhitungan bagi  hasil yang dilakukan oleh Bapak Mote dg. Jarre dan  H. Alamsyah  dg.  Alle  yang  dikemudi  oleh  bapak  Syamsuddin  dg.  Tompo  yaitu setelah  ikannya  dijual  maka  dipotong  dikeluarkan  modal  atau  ongkos  terlebih dahulu,  setelah  itu  keuntungannya  dipotong  50%  untuk  pemilik  kapal  dan  50% juga untuk nelayan. Semua anggota mendapatkan bagian yang sama kecuali juru mudi mendapat dua bagian dari nelayan lainnya. Bagi hasil ini dapat dicontohkan sebagai  berikut.  Semisal  jumlah  anggota  nelayan  yang  ikut  9  orang  yang  terdiri dari:  1  orang  nahkoda,  1  orang  juru  mesin,  1  orang  juru  masak,  dan  6  orang lainnya  ABK.  Lama  waktu  pencarian  ikan  selama  3-7  hari  dengan  total  modal sebesar Rp 30.000.000 dengan hasil tangkapan sebesar Rp 100.000.000.
Laba kotor – Modal = Rp 100.000.000 – Rp 30.000.000 = Rp 70.000.000 Nisbah pemilik kapal 50% = Rp 35.000.000 - Mote dg. Jarre 25%
= Rp   8.750.000 - H. Alamsyah dg. Alle = Rp 26.250.000 Nisbah Nelayan 50% = Rp 35.000.000
Karena  jumlah  nelayan  ada  9  orang,  maka  total  bagian  berjumlah  10 orang. Berikut pembagiannya : Keuntungan nelayan = Rp 35.000.000 : 10
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023
ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 183-194
= Rp   3.500.000 Nahkoda = 2 x Rp 3.500.000 = Rp 7.000.000 Juru mesin = 1 x Rp 3.500.000 = Rp 3.500.0000 Juru masak = 1 x 3.500.000 = Rp 3.500.000 ABK = 1 x Rp 3.500.000 = Rp 3.500.000 14
Praktik bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan memiliki hubungan hukum seperti halnya yang terjadi di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten  Takalar.  Dimana  hubungan  hukum  antara  pemilik  kapal  dengan nelayan  lahir  dari  adanya  kesepakatan  yang  kemudian  melahirkan  perjanjian. Perjanjian yang dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Tamalate dilakukan  secara  lisan  (tidak  tertulis).  Hal  tersebut  sudah  lumrah  dijumpai  di tengah masyarakat di Desa Tamalate. Meskipun perjanjian yang dilakukan antara pemilik  kapal  dengan  nelayan  dilkakukan  secara  lisan  (tidak  tertulis),  perjanjian tersebut  tetap  sah  walaupun  lemah  dalam  hal  pembuktian.  Hal  tersebut dikarenakan dalam pasal 1320 KUHPerdata tidak mengatur dan mewajibkan suatu kontrak  atau  perjanjian  dibuat  secara  tertulis  sehingga  perjanjian  lisan  juga mengikat secara hukum.
2. Ketentuan  Hukum  Islam  Mengenai  Bagi  Hasil  Yang  Di  Lakukan  Oleh Pemilik Kapal Dengan Nelayan
Bentuk praktik bagi hasil kerja sama antara pemilik kapal dengan nelayan adalah  menggunakan  sistem mudharabah ,  yaitu  bentuk  kerja  sama    antara  dua pihak,  yaitu  antara  pemilik  modal  ( shahibul  maal )  dan  pengelola  modal ( mudharib )  dengan  suatu  perjanjian  diawal.  Melalui  pembiayaan  ini,  pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan.
14 Mote dg. Jarre (47 Tahun) Pemilik Kapal, Wawancara , Desa Tamalate, 5 Mei 2022.
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023
ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 183-194
Besar  keuntungan  yang  diperoleh  dibagi  atas  dasar  kesepakatan  yang  telah ditentukan pada perjanjian awal. 15
Akad Mudharabah diatur  dalam  DSN  MUI  No:  115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang  Akad Mudharabah .  Adapun  Ketentuan Shighat Akad Mudharabah adalah sebagai berikut:
a) Akad mudharabah harus  dinyatakan  secara  tegas,  jelas,  mudah  dipahami  dan dimengerti serta diterima para pihak.
b) Akad mudarabah boleh  dilakukan  secara  lisan,  tertulis,  isyarat  dan perbuatan/Tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) Mudharib dalam  akad mudharabah  tsuna’iyyah tidak  boleh  melakukan mudharabah ulang ( mudharib yudharib ) kecuali mendapatkan izin dari shahib al-mal.
Selain DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah . Akad mudhharabah juga diatur dalam Bab VIII Kompilasi Hukum Ekonomi  Syariah  (KHES)  tentang  syarat  dan  rukun mudharabah yakni  tertuang dalam pasal 231 sampai 254.
Terdapat  beberapa  ayat  al-Qur’an  dan  hadis  Nabi  saw.  yang memerintahkan  manusia  agar  bekerja.  Manusia  dapat  bekerja  apa  saja  yang menurutnya  mampu  ia  kerjakan  dengan  kemampuan  yang  dimilikinya  yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan-Nya.
Dasar hukum kebolehan Mudharabah ialah ijma’ dan qiyas terhadap bagi hasil  ( musaqah )  bahwa  setiap  pekerjaan  yang  menghasilkan  sesuatu  harus  ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya.
Akad mudharabah dibolehkan  dalam  Islam,  karena  mempunyai  tujuan untuk  saling  membantu  antara  pemilik  modal  dengan  pakar  atau  ahli  dalam  hal memutar  modal  dengan  sama-sama  mencari  keuntungan.  Dikarenakan  banyak diantara  pemilik  modal  yang  tidak  mampu  atau  mahir  dalam  mengelola  dan memproduktifkan  uangnya,  sementara  di  sisi  lain  banyak  pula  yang  memiliki
15 https://kamus.tokopedia.com/m/mudharabah  “Pengertian Mudharabah ”  (Diakses  pada tanggal 27 Juni 2022)
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023
ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 183-194
kemampuan  tetapi  terkendala  pada  modal.  Dengan  dasar  saling  menolong  dalam pengelolaan  modal,  Islam  memberikan  kesempatan  untuk  saling  bekerja  sama antara pemilik modal dengan pengelola.
Bagi  hasil  antara  pemodal  dengan  nelayan,  Prinsipnya  bagi  hasil  ini diperkenankan  dalam  Islam.  Dikarenakan  dalam  praktik  kehidupan  sehari-hari tidak semua orang sama dalam hal permodalan dan skill menegelola usaha. Maka dari  itu  sering  terjadi  praktik  bagi  hasil  dengan  tujuan  untuk  saling  memberi keuntungan.
Aktualisasi  adil  dalam  ekonomi  akan  membangun  hubungan  yang  baik dengan  kolega  kerja,  termasuk  didalamnya  antara  sesama  pelaku  ekonomi  atau hubungan  ekonomi. 16 Karena  didalam  praktinya  sangat  diperlukan  kerjasama, kejujuran, keuletan dan tanggung jawab sangat  dipentingkan untuk  mendapatkan hasil yang maksimal.
Qs. Al-Maidah/5:2
…                                                                                                                                
Terjemahnya:
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  permusuhan. Bertakwalah  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  sangat  berat  siksaan- Nya. 17
Berdasarkan  Q.S  al-Maidah  ayat  2,  menjelaskan  tentang  perintah  saling tolong  menolong  antar  sesama  manusia  dalam  hal  kebajikan.  Bagi  hasil  antara pemilik kapal dengan nelayan ialah termasuk dalam bagian tolong menolong yang dimana  pemilik  kapal  menolong  nelayan  dengan  cara  menyediakan  modal, sedangkan  nelayan  menolong  pemilik  kapal  dengan  cara  mengelola  modal  yang telah disediakan oleh pemilik kapal.
16 Sohrah, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur’an”, El-Istishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2020), h. 161.
17 Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya (Solo:  Tiga  Serangkai  Pustaka Mandiri, 2014), h.106.
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023
ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 183-194
Dalam menjalin praktik bagi hasil ini harus saling mempercayai satu sama lain  dan  kejujuran  menjadi  hal  yang  sangat  penting,  disamping  profesionalitas pelaksana  suatu  usaha  harus  berprinsip  pada  prinsip  syariah,  diantaranya  prinsip halal,  prinsip  Amanah,  jujur  dan  bertanggung  jawab. 18 Karenanya,  suatu kesepakatan  harus  lahir  dari  keikhlasan  tanpa  beban.  Karena  kalau  didalamnya terdapat paksaan, spekulasi dan sebagainya maka tentu tidak sesuai dengan aturan syariah.  Dikarenakan  bagi  hasil  hasil  ini  bersifat taawun/tolong menolong  dan bukan untuk mengekspoitasi manusia atas manusia.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Dari  pembahasan  sebelumnya,  ada  beberapa  kesimpulan  yang  dapat diambil  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Praktik  bagi  hasil  dalam  transaksi  antara  pemilik  kapal  dengan  nelayan merupakan  transaksi  yang  lahir  atas  kesepakatan  bersama  secara  lisan dimana  pemilik  kapal  meminjamkan  kapal,  dengan  pembagian  bersama dari  hasil  tangkapan  setelah  operasional  dibayar.  Jadi  penghasilan  bersih yang  dibagi  hasil  antara  pemilik  kapal  dengan  nelayan  dengan  porsi  50  : 50.
2. Praktik bagi hasil yang terjadi dalam transaksi antara pemilik kapal dengan nelayan  menggunakan  akad mudharabah ,  dan  praktiknya  berdasarkan hasil  analisi  tidak  ada  yang  bertentangan  dengan  ketentuan mudharabah yang  dikeluarkan  oleh  DSN-MUI  No:115/DSN-MUI/IX/2017  Tentang Akad Mudharabah .
18 Nurul  Afiqah  Mutmainnah  dan  Hadi  Daeng  Mapuna,  “Peran  Restrukturisasi  Dalam Akad Murabahah (Studi  Kasus  Putusan  Nomor:  0293/Pdt.G/2017/PA.Glto)”, Qadauna:  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 1,  No. 2 (April, 2020), h. 88.
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 183-194

## 2. Implikasi
Berdasarkan  penjelasan  sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka penulis  dapat  memberikan  masukan  atau  saran  untuk  menjadi  bahan pertimbangan:
1. Akad  bagi  hasil  antara  pemiliki  kapal  dengan  nelayan  di  Desa  Tamalate Kecamatan  Galesong  Utara  Kabupaten  Takalar  ini  masih  secara  lisan seharusnya  menggunakan  perjanjian  hitam  diatas  putih  (tertulis)  yang dimana  perjanjian  ini  bertujuan  untuk  memudahkan  dalam  mengingat perjanjian tersebut apabila terjadi kekeliruan nantinya.
2. Ayat yang terkait dalam hal ini harus benar-benar diterapkan dalam sistem bagi  hasil  antara  pemilik  kapal  dengan  nelayan,  guna  lebih  menguatkan akad perjanjian dalam tinjauan hukum Islam.
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 183-194

## Daftar Pustaka
Buku
Arikunto, Suharsimi. Dasar-Dasar Research . Bandung: Tarsito, 1995.
Karim,  Adimarwan  A. Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo, 2008.
Muchlish, Ahmad Wardi. Fiqih Muamalat . Jakarta: Amzah, 2010.
RI,  Kementerian  Agama. Al-Qur’an  dan  Terjemahnya .  Solo:  Tiga  Serangkai Pustaka Mandiri, 2014.
Siregar, Hariman Surya. Fikih  Muamalah Teori  dan Implementasi . Bandung:  PT Remaja Rosdakarya, 2019.
Syafe’I, Rachmat. Fiqih Muamalah . Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah Jilid IV . Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

## Jurnal
Mapuna, Hadi Daeng. “Hukum dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal”. Al-Qadau: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1 (2015).
Mutmainnah,  Nurul  Afiqah  dan  Hadi  Daeng  Mapuna.  “Peran  Restrukturisasi Dalam Akad Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor:
0293/Pdt.G/2017/PA.Glto)”. Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum Keluarga Islam, Vol. 1,  No. 2 (April, 2020).
Maloko,  M.  Thahir.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pelayanan  Jasa  dan Penerapan  Akad  pada  BNI  Syariah  Makassar”. El-  Iqtishady: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 , No. 1 (April, 2020).
Sinilele,  Ashar. “Perlindungan  Hukum  Nasabah  Dalam  Transaksi  Pinjaman Online  (Fintench)”.  El-Iqtishady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah ,  Vol. 3, No. 1 (Juni, 2021).
Sohrah.  “Aktualisasi  Konsep  Ekonomi  Adil  Menurut  Al-Qur’an”. El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2020).
Sastrawati,  Nila.  “Komsutivisme  dan  Status  Sosial  Ekonomi  Masyarakat”. El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 , No. 1 (Juni, 2020).

## Wawancara
Daeng Sila (33 Tahun) Nelayan, Wawancara , Desa Tamalate, 5 Mei 2022.
Mote  dg.  Jarre  (47  Tahun)  Pemilik  Kapal, Wawancara ,  Desa  Tamalate,    5  Mei 2022.
Syamsuddin dg. Tompo (50 Tahun) Nelayan, Wawancara , Desa Tamalate, 5 Mei 2022.

## Internet
“Pengertian Mudharabah ”  https://kamus.tokopedia.com/m/mudharabah.  diakses pada tanggal 27 Juni 2022.