Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 e-ISSN : 2598-4934 p-ISSN : 2621-119X DOI : https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i1.3574

## SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PEMERINTAH MELALUI PROGRAM MCS (MANDIRI, CERDAS, DAN SEHAT)
Marthen Medlama 1 , I Gusti Ayu Ngurah Kade Sukiastini 2
STMIK Agamua Wamena 1,2 wugariabua@gmail.com 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Kepuasan  Masyarakat  Lanny  Jaya terhadap  Program  Pemerintah  Kabupaten  Lanny  Jaya  yaitu  program  Lanny  Jaya Mandiri,  Lanny  Jaya  Cerdas  dan  Lanny  Jaya  Sehat.  Metode  penelitian  ini menggunakan  penelitian  deskriptif  kuantitaif  dengan  melakukan  penyebaran kuisioner.  Daftar  pernyataan  berjumlah  15  item,  angket  yang  disusun  dengan menggunakan skala Likert 1-4 (4: Sangat Puas; 3: Puas; 2: Tidak Puas; 1: Sangat Tidak Puas).  Analisis  yang digunakan  yaitu dengan  Analisis Statistik Sederhana, yaitu  dengan  mengakumulasikan  jumlah  poin  setiap  parameter  yang divisualisasikan  ke  dalam  grafik.  Hasil  dari  Penelitian  Kepuasan  Masyarakat Lanny  Jaya  terhadap  Program  MCS  adalah  pada  aspek  ekonomi  merasa  puas, pada aspek pendidikan merasa puas, dan pada aspek kesehatan merasa sangat puas yang  terlihat  dari  jumah  persentase  sangat  tidak  puas  sebanyak  9%,  tidak  puas sebanyak  20%,  puas  sebanyak  33%,  dan  sangat  puas  sebanyak  38%. Simpulan dari  penelitian  ini  adalah  masyarakat  Lanny  Jaya  merasa  puas  dan  mendukung program MCS yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lanny Jaya
Kata Kunci : Lanny Jaya, Program MCS, Survei Kepuasan

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  satisfaction  of  the  Lanny  Jaya  community towards  the  Lanny  Jaya  district  government  programs,  namely  the  Lanny  Jaya Mandiri,  Lanny  Jaya  Smart  and  Lanny  Jaya  Sehat  programs.  This  research method uses quantitative descriptive research by distributing questionnaires. The list  of  statements  consists  of  15  items,  a  questionnaire  compiled  using  a  Likert scale of 1-4 (4: Very Satisfied; 3: Satisfied; 2: Dissatisfied; 1: Very Dissatisfied). The  analytical  method  used  is  Simple  Statistical  Analysis,  namely  by accumulating  the  number  of  points  for  each  parameter  that  is  visualized  into  a graph.  The  results  of  the  Lanny  Jaya  Community  Satisfaction  Research  on  the MCS  Program  are  that  in  the  economic  aspect,  I  feel  satisfied,  in  the  education aspect, I am satisfied, and in the health aspect, I am very satisfied, which can be seen from the percentage of very dissatisfied as much as 9%, dissatisfied as much as  20%,  satisfied.  as  much  as  33%,  and  very  satisfied  as  much  as  38%.  The conclusion  of  this  research  is  that  the  people  of  Lanny  Jaya  are  satisfied  and support  the MCS program that has been carried out  by the Lanny Jaya Regency government.
Keywords: Lanny Jaya, MCS Program, Satisfaction Survey

## PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia berkewajiban  untuk  melaksanakan pembangunan  yang  merata  dan  adil bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia sesuai amanat undang-undang. Sebagai negera kepulauan (Archipelago) tentu memiliki tantangan  dan  rintangan  yang  sangat kompleks dalam memajukan kesehjateraan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Menurut  Miranti  (2016) tantangan terbesar yang dihadapi oleh Negara  Indonesia  saat  ini  sebagai dampak dari globalisasi yaitu
tantangan  yang  datang  dari  sektor ekonomi, di mana salah satu penyebabnya adalah ketimpangan pertumbuhan penduduk yang kemudian mengakibatkan banyak pengangguran dan kemiskinan. Berbagai permasalahan sosial, politik,
ekonomi,  dan  kesehatan  yang  telah menjamur di Indonesia membutuhkan penanganan  yang  sesegera  mungkin oleh  semua  aparatur  pemerintah  pada jenjang  pusat  sampai  pada  tingkat kabupaten  dan  kota  secara  serius  dan dapat dipertanggungjawabkan. Seringkali kepincangan sentuhan pemerintah dalam pemerataan pembangunan  dalam  berbagai  sektor menimbulkan  berbagai  permasalahan di Indonesia. Maka dari itu, dibutuhkan good  governance untuk melanjutkan suatu pembangunan Nasional  yang  adil  dan  beradab  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Menurut Sulfiani  (2021)  untuk      mewujudkan suatu   konsep   pemerintahan    yang baik,   maka peran pemerintah   tidak hanya    menjalankan      peran      secara dominan,    tetapi  lebih      kepada meningkatkan    kontribusi    dari    tiga pilar  negara,    yaitu    pemerintah, swasta, dan masyarakat. Good governance dapat  membantu  dalam mengintegrasikan antara
peran
pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat untuk mencapai konsesus bersama, di mana  dalam  pelaksanaannya  dapat dipertanggungjawabkan  dan  bersifat efektif dan efesien (Handayani,
2019). Provinsi  Papua  adalah  salah
satu pronvinsi di Indonesia yang ingin menerapkan good  governance dan dibentuk berdasarkan Undang-
Undang  Nomor  1/Pnps/1962  tentang pembentukan  provinsi  Irian  Barat (Peraturan  Republik  Indonesia,  1962) dan  juga  Undang–Undang  Nomor  12 Tahun  1969  tentang  pembentukan provinsi  Otonomi  Irian  Barat  dan Kabupaten–Kabupaten  Otonomon  di
Provinsi Irian Barat (Lembaran
Negara  Tahun  1969  Nomor  47,
Tambahan  Lembar  Negara  Nomor 2907)  (Peraturan  Republik  Indonesia,
1969).  Dalam  proses  pembangunan nasional, Provinsi Papua sangat tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Menurut  Anindyntha,  et  al  (2018) faktor  yang  mempengaruhi  provinsi Papua tertinggal yaitu
PDRB perkapita,  angka  harapan  hidup,  dan angka  harapan  sekolah  sehingga terdapat  penurunan  pada  Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  daerah tertinggal  di  Papua.  Selain  itu, ketidakadilan pembangunan juga mempengaruhi  pembangunan  Papua yang  telah  berlangsung  cukup  lama dan  menimbulkan  rasa  tidak  percaya rakyat  Papua  terhadap  Pemerintah Indonesia.  Untuk  menjaga  keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka  berbagai  kebijakan  dilakukan oleh  Pemerintah  Pusat  di  Jakarta  dan salah  satunya  adalah  pembentukan kabupaten  dan  kota  di  Tanah  Papua. Hal  ini dilakukan untuk mendekatkan sentuhan  pemerintah  Indonesia  di seluruh tumpah darah Indonesia.
Pembentukan  Kabupaten Lanny Jaya  berdasarkan  Undang–Undang Nomor  5  Tahun  2008  tanggal  4 Januari  2008  (Peraturan  Republik Indonesia, 2008). Hadirnya Kabupaten Lanny Jaya telah memberikan  dampak  yang  positif pada pembangunan di wilayah Pegunungan  Tengah  Papua  karena telah membuka keterisolasian, meningkatkan  pertumbuhan  di  sektor ekonomi dan pendapatan bagi masyarakat pribumi (indigenous people),  pendidikan  dan  kesehatan bagi  sebagian  rakyat  Indonesia  di wilayah  Kabupaten  Lanny  Jaya. Keterlibatan langsung (direct involvement)  dalam  pembangunan telah  mengubah  paradigma  berpikir dan  bertindak  masyarakat  pribumi terhadap kebijakan pemerintah Indonesia  bagi  Papua.  Salah  satu program  unggulan  yang  dicanangkan dan  dilaksanakan  oleh  pemerintah Kabupaten  Lanny  Jaya  adalah  Lanny
Jaya  Mandiri,  Cerdas  dan  Sehat (MCS).
Implementasi  program  MCS (Mandiri, Cerdas dan Sehat) merupakan  sebuah  program  untuk mempercepat  penyelesaian  berbagai persoalan  di  Kabupaten  Lanny  Jaya khususnya di bidang ekonomi, Pendidikan  dan  kesehatan.  Penerapan MCS  yang  efektif  akan  mencegah atau  mengeliminasi kegagalan dalam upaya  mencapai  tujuan  pembangunan di  Kabupaten  Lanny  Jaya  sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Otonomi  Khusus  Nomor  21  Tahun 2001  pasal  38,  56  ayat  1-4  dan  59 ayat 1-5 (Peraturan Republik Indonesia, 2001). Menurut  Wulandari (2021)  program  ini  telah  terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pribumi, meningkatkan  partisipasi manusia
Lanny Jaya dalam menempuh pendidikan  di  tingkat  dasar  sampai tingkat perguruan tinggi, dan meningkatkan  pelayanan  kesehatan yang  baik  bagi  seluruh  masyarakat Lanny Jaya.
Dengan  kata  lain,  harus  diakui bahwa  program  MCS  adalah  sebuah manajemen  kolaboratif  dan  integratif yang  dicanangkan  dan  dilaksanakan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Lanny Jaya.
Hal ini tentu sangat berhubungan erat dengan “kepemimpinan  yang  transformative” sebagaimana  diisyaratkan  di  dalam reformasi  birokrasi  dalam  melakukan pelayanan publik di Indonesia. Kepemimpinan  transformatif  adalah suatu  kepemimpinan  di  mana  para pemimpin  menggunakan  kharisma, atau  dapat  menggunakan  stimulasi intelektual dalam melakukan transformasional  dan  menghidupkan organisasinya  (Sinaga  et  al.,  2021). Adapun  ciri  –  ciri  pemimpin  yang transformative  adalah  1)  memiliki pengaruh  yang  kuat  pada  masyarakat atau  pengikutnya,  2)  memberikan perhatian  untuk  pengembangan  diri masyarakat  atau  pengikutnya,  3) mengubah  isu–isu  yang  ada  dengan cara membantu orang lain memandang  masalah  lama  dengan cara yang baru, 4) memiliki kemampuan menyenangkan hati masyarakat  atau  pengikutnya,  dan  5) memberikan inspirasi bagi masyarakat  atau  pengikutnya  untuk bekerja keras mencapai tujuan bersama (Mahirun et al., 2021). Program  yang  dicanangkan  dan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah  Lanny  Jaya  bertujuan agar  semua  lapisan  kelembagaan pemerintah  daerah,  masyarakat  sipil dan swasta (Non-Government Organization) dapat menjamin optimalisasi pencapaian
pembangunan  kesejahteraan  sosial bagi  seluruh  rakyat  di  Lanny  Jaya khususnya dalam  bidang kemandirian ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas  pendidikan  dasar,  menengah dan  pendidikan  tinggi  yang  merata adil dan berkualitas serta mendapatkan  pelayanan  kesehatan yang  berkualitas  bagi  semua  lapisan masyarakat.  Hal  ini  dibutikan  dengan menurunnya  angka  kemiskinan  di Lanny  Jaya,  meningkatnya  mutu pendidikan  dan  banyak  masyarakat yang  giat  bercocok  tanam  (Gpriority, 2021).
Mengingat  pentingnya  program ini  bagi  masyarakat  di  Kabupaten
Lanny  Jaya,  maka  penyelenggaraan program  ini  sebaiknya  memiliki perencanaan yang baik (good planning),  pelaksanaan  yang  tepat sasaran (implementation), pengawasan (supervision) secara berkala  sampai  dengan  pertanggung jawaban (accountability) harus dilaksanakan  secara  tertib,  terkendali serta  efisien  dan  efektif  sangat diperlukan  sebagai  ciri  khas good governance . Selain itu, untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang kualitas pelaksanaan dan pengelolaan program kepada  semua stakeholders ,  maka diperlukan  suatu  sistem  pengendalian internal pemerintah yang baik. Hal ini ditempuh agar pemerintah bisa menjaga  kinerja,  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan negara sesuai dengan Undang– Undang  Nomor  1  Tahun  2004    pasal 59 ayat 1 dan 2 tentang Perbendaharaan  Negera  (Peraturan Republik Indonesia, 2004).
Berdasarkan  paparan  di  atas,
maka peneliti ingin mengetahui kepuasan  Masyarakat  Lanny  Jaya terhadap program pemerintah
Kabupaten  Lanny Jaya  yaitu program
Lanny  Jaya  Mandiri,  Lanny  Jaya Cerdas  dan  Lanny  Jaya  Sehat. Sehingga  pelaksanaan  program  MCS dapat  berdampak  langsung  kepada masyarakat  (good  impact),  dengan harapan pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dapat melaksanakan program  ini secara  kontinyu  dan  berkelanjutan (sustainable program) bagi kesejahteraan  seluruh  rakyat  sambil terus  melakukan  evaluasi  terhadap kebijakan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah demi penyempurnaan program MCS di masa mendatang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di Kabupaten  Lanny  Jaya.  Populasi dari penelitian  ini  adalah  masyarakat  di Kabupaten Lanny Jaya yang berprofesi  sebagai  tenaga  medis  dan pelajar.  Populasi  ini  dipilih  karena kedua profesi tersebut terlibat langsung dengan adanya program dari Pemerintah  Lanny Jaya.  Teknik pengambilan  sampel  pada  penelitian ini adalah purposive sampling .
Purposive  sampling adalah  teknik pengambilan sampel dengan beberapa pertimbangan tertentu (ciri-ciri khusus)  yang  bertujuan  agar  data yang  diperoleh  nantinya  bisa  lebih representative (Sugiyono, 2010).
Jumlah  sampel  dari  penelitian  ini sebanyak  100  responden  dengan  60 orang  dari  pelajar  dan  40  orang  dari tenaga medis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitaif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian  yang  dilakukan  untuk mengetahui  nilai  variabel  mandiri, baik satu variabel atau lebih
(independen)  dengan  menggunakan angka  tanpa  membuat  perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2008).
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  survey. Metode survei adalah  penelitian  yang mengambil  sampel  dari  satu  populasi dan menggunakan angket sebagai alat pengumpulan data yang pokok
(Adiyanta, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan masyarakat  Lanny  Jaya  terhadap program pemerintah Kabupaten Lanny  Jaya  yaitu  program  MCS. Adapun  jenis  pengumpulan  data  dari penelitian ini yaitu melakukan penyebaran  kuisioner  atau  angket dengan menggunakan daftar
pernyataan yang telah disusun sebelumnya  dan  digunakan  sebagai pedoman dalam menggali data.
Adapun  instrumen  angket  terdiri  dari 15  (lima  belas)  pernyataan.  Angket ini  diuji  validitas  dan  realibitas menggunakan  SPSS.  Angket  yang disusun  dengan  menggunakan  skala Likert 1-4 (4: sangat puas; 3: puas; 2: tidak  puas;  1:  sangat  tidak  puas). Indikator  penilain  setiap  parameter menggunakan rentang  bobot nilai 1-4 dari  mulai  sangat  tidak  puas  hingga sangat puas.
Tabel 1. Skala Kepuasan Masyarakat Lanny Jaya terhadap Program MCS
Metode analisis dalam penelitian  ini  adalah  dengan  statistik sederhana,  yaitu  mengakumulasikan jumlah  poin  setiap  parameter  yang divisualisasikan ke dalam grafik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil perhitungan angket  yang digunakan  diuji  validitas dan  reliabilitasnya  terlebih  dahulu.
Adapun  hasilnya  adalah  sebagai berikut. Tabel 2. Hasil Uji Validitas Item Nilai corrected Item/ Total correlation/r hitung Sig. r tabel Kriteria 1 0,400 0,000 0,195 Valid 2 0,710 0,000 0,195 Valid 3 0,683 0,000 0,195 Valid 4 0,679 0,000 0,195 Valid 5 0,648 0,000 0,195 Valid 6 0,596 0,000 0,195 Valid 7 0,788 0,000 0,195 Valid 8 0,700 0,000 0,195 Valid 9 0,726 0,000 0,195 Valid 10 0,681 0,000 0,195 Valid 11 0,649 0,000 0,195 Valid 12 0,611 0,000 0,195 Valid 13 0,055 0,590 0,195 Tidak Valid 14 0,646 0,000 0,195 Valid 15 0,759 0,000 0,195 Valid Rata-rata Skor Jawaban Kriteria 0 – 24,99 25 – 49,99 50 – 74,99
75- 100 Sangat tidak puas Tidak puas Puas
Sangat Puas
0 10 20 30 40 50 60 Sangat Tidak Puas Tidak Puas Puas
Sangat Puas
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat  dilihat  pada  no  item  13  tidak valid  karena  nilai  signifikan  sebesar 0,590  dan  r hitung <  r tabel .  Sehingga pernyataan  pada  no  13  pada  angket
harus  dibuang  atau  tidak  dapat digunakan.
Setelah  angket  diuji  validasinya, maka dilanjutkan dengan uji realiabilitas  dengan  menggunakan SPPS. Tabel 3. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 0,882 0,887 15 Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas No. Item r alpha r kritis Kriteria 1 0,887 0,70 Reliabel 2 0,870 0,70 Reliabel 3 0,871 0,70 Reliabel 4 0,872 0,70 Reliabel 5 0,873 0,70 Reliabel 6 0,875 0,70 Reliabel 7 0,866 0,70 Reliabel 8 0,870 0,70 Reliabel 9 0,869 0,70 Reliabel 10 0,872 0,70 Reliabel 11 0,873 0,70 Reliabel 12 0,875 0,70 Reliabel 13 0,901 0,70 Reliabel 14 0,873 0,70 Reliabel 15 0,868 0,70 Reliabel
Berdasarkan  uji  validitas  dan reliabilitas  yang  telah  dilakukan, maka  dari  15  item  pernyataan  yang disusun, 14 item dapat digunakan dan 1  item  tidak  dapat  digunakan. Sehingga jumlah item yang disebar ke responden  sebanyak 14  item. Adapun hasil dari sebaran angket yang disebar ke  100  responden  adalah  sebagai berikut.
Gambar 1. Grafik Sebaran Angket
Berdasarkan  gambar 1  grafik di atas,  maka:  Pernyataan  1:  Sumber dana Lanny Jaya Mandiri adalah dana desa.  Responden  yang  menyatakan sangat  tidak  puas  15%,  responden yang  menyatakan  tidak  puas  19%, responden  yang  menyatakan  puas 30%, dan responden yang menyatakan sangat puas 36%. Pernyataan 2: Penentuan penerima  bantuan  ekonomi  mandiri (syarat). Responden yang menyatakan sangat tidak puas 8%, responden yang menyatakan tidak puas 24%, responden  yang  menyatakan  puas 44%, dan responden yang menyatakan sangat puas 24%. Pernyataan 3: Sistem pencairan dana (syarat) dan pertanggungjawaban. Responden yang  menyatakan  sangat  tidak  puas 12%,  responden  yang  menyatakan tidak  puas  31%,  responden  yang menyatakan puas 24%, dan responden yang menyatakan sangat puas 33%.
Pernyataan  4:  Besaran  dana yang diterima 1 juta. Responden yang menyatakan  sangat  tidak  puas  14%, responden  yang  menyatakan  tidak puas 28%, responden yang menyatakan puas 28%, dan responden yang menyatakan sangat puas 30%.
Pernyataan  5:  Pertumbuhan ekonomi  sangat  baik  setelah  program ini  dilaksanakan.  Responden  yang menyatakan  sangat  tidak  puas  9%, responden  yang  menyatakan  tidak puas 23%, responden yang menyatakan puas 32%, dan responden yang menyatakan sangat puas 36%.
Pernyataan  6:  Sumber  dana Lanny  Jaya  Cerdas  APBN,  APBD, DAK  dan  Kontribusi  seluruh  elemen masyarakat  dan  ASN.  Responden yang  menyatakan  sangat  tidak  puas 3%,  responden  yang  menyatakan tidak  puas  24%,  responden  yang
menyatakan puas 43%, dan responden yang menyatakan sangat puas 30%.
Pernyataan 7: Komponen Pembiayaan  Lanny  Jaya  Cerdas. Responden  yang  menyatakan  sangat tidak  puas  5%,  responden  yang menyatakan tidak puas 22%, responden  yang  menyatakan  puas 41%, dan responden yang menyatakan sangat puas 32%. Pernyataan 8: Kriteria Penerima Bantuan Studi akhir, Bantuan  Studi  Luar  Negeri  dan  dana Pendidikan. Responden yang menyatakan  sangat  tidak  puas  5%, responden  yang  menyatakan  tidak puas 26%, responden yang menyatakan puas 40%, dan responden yang menyatakan sangat puas 29%.
Pernyataan  9:  Kelancaran  dan transparansi  realisasi  studi  berjalan dan  kontrakan  (asrama).  Responden yang  menyatakan  sangat  tidak  puas 11%,  responden  yang  menyatakan tidak  puas  24%,  responden  yang menyatakan puas 34%, dan responden yang menyatakan sangat puas 31%.
Pernyataan  10:  Kelancaran dan  transparansi  pengelolaan  kelas unggulan/
Responden yang menyatakan  sangat  tidak  puas  15%, responden  yang  menyatakan  tidak puas 33%, responden yang menyatakan puas 16%, dan responden yang menyatakan sangat puas 36%. Pernyataan  11:  LJS  mampu melayani seluruh masyarakat. Responden  yang  menyatakan  sangat tidak  puas  6%,  responden  yang menyatakan tidak puas 6%, responden  yang  menyatakan  puas 36%, dan responden
yang menyatakan sangat puas 52%. Pernyataan  12:  Tidak  ada
biaya  yang  dipungut  ketika  berobat. Responden  yang  menyatakan  sangat tidak  puas  3%,  responden  yang menyatakan tidak puas 7%,
responden  yang  menyatakan  puas 30%, dan responden yang menyatakan sangat puas 60%. Pernyataan  13:  Sarana  dan prasarana  yang  diberikan  oleh  LJS. Responden  yang  menyatakan  sangat tidak  puas  7%,  responden  yang menyatakan tidak puas 10%, responden  yang  menyatakan  puas 33%, dan responden yang menyatakan sangat puas 50%.
Pernyataan  14:  Pasien  mudah  dalam mendapatkan  rujukan.  Responden yang  menyatakan  sangat  tidak  puas 6%,  responden  yang  menyatakan tidak  puas  5%,  responden  yang menyatakan puas 36%, dan responden yang menyatakan sangat puas 53%.
Jika  dianalisis  dengan  skala likert  berdasarkan  aspek  ekonomi, pendidikan,  dan  kesehatan  maka dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Skala Likert Kepuasan Masyarakat Lanny Jaya terhadap Program MCS
Aspek Skor Kesimpulan Aspek Ekonomi 71 Puas Aspek  Pendidikan 73 Puas Aspek Kesehatan 84 Sangat Puas Berdasarkan  tabel  5  di  atas, maka dapat dilihat bahwa pada aspek ekonomi dan aspek pendidikan, responden  menyatakan  puas  dengan pelayanan  MCS,  sedangkan  pada aspek kesehatan responden menyatakan sangat puas. PEMBAHASAN Hasil uji validitas dalam pengolahan  data  menggunakan  SPSS dengan dua perbandingan yaitu
(Sukiastini,  2021).  Membandingkan nilai Sig.(2-tailed) dengan taraf signifikansi  5%.  Jika  nilai  Sig.(2- tailed) < 0,05 dan  pearson correlation bernilai  positif,  maka  item  terebut dikatakan  valid.  Jika  nilai  Sig.  (2- tailed) > 0,05 dan pearson correlation bernilai  negatif,  maka  item  terebut dikatakan tidak valid.
Membandingkan nilai r hitung dengan  r tabel .  Jika  nilai  r hitung >  r tabel , maka  item  soal  angket  tersebut dinyatakan  valid.  Jika  nilai  r hitung < r tabel ,  maka  item  soal  angket  tersebut dinyatakan tidak valid.
Berdasarkan  uji  validitas,  dari 15  pernyataan  yang  disebar,  terdapat 1  pernyataan  yang  tidak  valid  karena
nilai  signifikannya  sebesar  0,590  dan r hitung <  r tabel .  Sehingga  pernyataan pada no 13 pada angket harus dibuang atau tidak dapat digunakan.
Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat menunjukkan  sejauh mana item dalam suatu instrumen mampu
mewakili  secara  keseluruhan  dan proporsional  perilaku  sampel  yang dikenai  instrumen  tersebut.  Artinya instrumen  itu  valid  apabila  semua item  instrument  itu  mencerminkan keseluruhan  konten  atau  materi  yang diujikan atau yang seharusnya dikuasai secara proporsional (Sukiastini,  2021).  Setelah  angket diuji  validitasnya,  maka  angket  diuji reliabilitasnya  dengan  menggunakan SPSS  yang  mana  hasilnya  semua pernyataan dinyatakan reliabel karena Cronbach's Alpha lebih dari 0,70 dan Cronbach's  Alpha  if  Item  Deleted lebih dari 0,30.
Angket yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian disebar kepada 100
responden.  Adapun  hasil  angketnya adalah masyarakat menyatakan sangat tidak  puas  sebanyak  9%,  tidak  puas
sebanyak  20%,  puas  sebanyak  33%, dan  sangat  puas  sebanyak  38%.
Analisis  dengan  menggunakan  skala Likert pada aspek ekonomi menyatakan puas, pada aspek
pendidikan  menyatakan  puas,  dan pada  aspek  kesehatan  menyatakan sangat  puas.  Tanggapan  dari  semua responden  mengenai  program  ini, semua  responden  setuju  apabila program  MCM  terus  dilanjutkan. Alasan  responden  menyatakan  setuju dengan  program  ini  karena  program
MCS sangat membantu dan meringankan beban masyarakat Lanny  Jaya  yang  kurang  mampu sehingga mereka mendapatkan kemudahan untuk bertahan hidup.
Meskipun  demikian,  dari  ke 14  item  yang  diajukan,  masih  ada beberapa responden yang menyatakan kurang  puas  atas  adanya  program MCS  ini.  Ada  pun  beberapa  alasan responden  yang  menyatakan  kurang puas  adalah  sebagai  berikut.  1) Kurang transparan dalam pengelolaan dana.  Program  ini  bertujuan  untuk mensejahterakan rakyat sehingga dalam  pengelolaannya,  pemerintah hendaknya  lebih  transparan  agar rakyat  tidak  ada  yang  dirugikan  dan tepat  sasaran.  2)  Pelayanan  program Lanny  Jaya  Cerdas  terkesan  tidak merata.  Hal  ini  dikarenakan  terdapat beberapa  masyarakat  yang  tidak pernah  mendapatkan  bantuan  selama mereka  menjalani  pendidikannya.  3) Adanya syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi  oleh  penerima  bantuan, sehingga tidak jarang masyarakat sulit mengusulkan bantuan. 4) Dana bantuan dari program ini diambil dari pemotongan pendapatan tenaga honorer  yang  di  bawah  UMR, sehingga  masyarakat  yang  menjadi tenaga  honorer  merasa  terbebani karena pendapatannya berkurang semenjak  adanya  program  ini.  5)
Pemberian  pelayanan  Lanny  Jaya Sehat kurang selektif dalam menanggung  semua  jenis  penyakit, sehingga terjadi pembengkakan anggaran.

## SIMPULAN
Kepuasan  masyarakat  Lanny Jaya  terhadap  program  MCS  adalah pada  aspek  ekonomi  merasa  puas, pada  aspek  pendidikan  merasa  puas, dan  pada  aspek  kesehatan  merasa sangat  puas  yang  terlihat  dari  jumah persentase yang menyatakan puas dan sangat  puas  lebih  banyak  daripada yang  sangat  tidak  puas  dan  tidak puas.  Adapun  hasil  angketnya  adalah masyarakat  menyatakan  sangat  tidak puas  sebanyak  9%,  tidak  puas sebanyak  20%,  puas  sebanyak  33%, dan sangat puas sebanyak 38%.
Beberapa  alasan  masyarakat
Lanny  Jaya  menyatakan  kurang  puas diakibatkan oleh: 1) Kurang transparan  dalam  pengelolaan  dana. 2)  Pelayanan  program  Lanny  Jaya Cerdas  terkesan  tidak  merata.  3)
Adanya syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi  oleh  penerima  bantuan.  4) Dana  bantuan  dari  program  ini diambil  dari  pemotongan  pendapatan tenaga  honorer  yang  di  bawah  UMR. 5)  Pemberian  pelayanan  Lanny  Jaya
Sehat kurang selektif dalam menanggung  semua  jenis  penyakit, sehingga terjadi pembengkakan
anggaran.  Ada  pun  saran  dari  penulis adalah sebagai berikut. 1) Pemerintah hendaknya  lebih  transparan  dalam memberikan bantuan sehingga bantuan  tersebut  tepat  sasaran.  2) Pemerintah  hendaknya  memberikan pelayanan  secara  merata  dengan selalu  mengupdate  data  masyarakat yang sedang menjalani pendidikan. 3) Mringankan  syarat-syarat  penerima bantuan.  4)  Pemerintah  hendaknya tidak memotong  honor  pegawai
honorer  yang  di  bawah  UMR  untuk menunjang  dana  bantuan.  Hal  ini dikarenakan  tenaga  honorer  juga memiliki kebutuhannya dan honornya setiap bulan terkadang tidak stabil. 5) Adapun  beberapa  alasan  responden yang  menyatakan kurang puas adalah sebagai berikut. 1) Kurang transparan dalam  pengelolaan  dana.  Program  ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat sehingga dalam pengelolaannya, pemerintah hendaknya  lebih  transparan  agar rakyat  tidak  ada  yang  dirugikan  dan tepat  sasaran.  2)  Pelayanan  program Lanny  Jaya  Cerdas  terkesan  tidak merata.  Hal  ini  dikarenakan  terdapat beberapa  masyarakat  yang  tidak pernah  mendapatkan  bantuan  selama mereka  menjalani  pendidikannya.  3) Adanya syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi  oleh  penerima  bantuan, sehingga  tidak  jarang  masyrakat  sulit mengusulkan bantuan. 4) Dana bantuan dari program ini diambil dari pemotongan pendapatan tenaga honorer  yang  di  bawah  UMR, sehingga  masyarakat  yang  menjadi tenaga  honorer  merasa  terbebani karena pendapatannya berkurang semenjak  adanya  program  ini.  5) Pemberian  pelayanan  Lanny  Jaya Sehat  hendaknya  lebih  selektif  dalam menanggung  semua  jenis  penyakit, sehingga  tidak  terjadi  pembengkakan anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyanta,  F.  S.  (2019).  Hukum  dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum  Empiris. Administrative Law  and  Governance  Journal,
2 (4), 697-709 https://doi.org/10.14710/alj.v2i4. 697-709
Anindyntha, F. A., Boedirochminarni,
A., Sudarti, S., & Hadi, S. (2018, October).  Analisis  Faktor  yang Mempengaruhi IPM pada Daerah  Tertinggal  di  Pulau Papua Tahun 2013–2017. In Seminar Nasional dan Call for Paper  III  Fakultas  Ekonomi (pp. 143-155) http://seminar.umpo.ac.id/index. php/SEMNASFEUMPO/article/ view/14/14 Gpriority. (2021, January 19). Capaian  Program  MCS  Lanny Jaya 2020. Gpriority. https://gpriority.co.id/capaian- program-mcs-lanny-jaya-2020/ Handayani,  A.,  F.,  &  Nur,  M.  I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. 11 (1). 1-11 DOI: https://doi.org/10.15575/jp an.v11i1.7631 Mahirun, M., Suryani, S., & Nasution, B, N. (2021). Kepemimpinan Transformatif sebagai  Model  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  yang Kratif. 35 (2), 64–76. DOI: http://dx.doi.org/10.31941/ jurnalpena.v35i2.1583 Miranti,  S.  (2016).  Peluang  dan Tantangan Pengembangan Teknopolitan dalam Meningkatkan Daya Saing Indonesia. 1 (2). 37–52 DOI: https://doi.org/10.30559/jp n.v1i2.6 Peraturan Republik Indonesia. (1962). Undang–Undang Nomor 1/Pnps/1962 tentang pembentukan provinsi Irian Barat. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Home /Details/49114/uu-no-12-tahun- 1969
Peraturan Republik Indonesia. (1969). Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan  Provinsi  Otonomi Irian  Barat  dan  Kabupaten– Kabupaten Otonomon di Provinsi  Irian  Barat  (Lembaran Negara  Tahun  1969  Nomor  47, Tambahan Lembar Negara Nomor  2907).  Diakses  dari https://peraturan.bpk.go.id/Home /Details/44901/uu-no-21-tahun- 2001 Peraturan Republik Indonesia. (2001). Undang–Undang Otonomi Khusus  Nomor  21  Tahun  2001 pasal  38,  56  ayat  1  –  4  dan  59 ayat 1-5. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Home /Details/44901/uu-no-21-tahun- 2001 Peraturan Republik Indonesia. (2004). Undang–Undang Nomor 1 Tahun  2004  pasal  59  ayat  1  dan 2 tentang Perbendaharaan Negera Peraturan Republik Indonesia. (2008). Undang–Undang Nomor 5 Tahun  2008  tanggal  4  Januari 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Sinaga,  S.  N.,  Aprilinda,  D.,  & Budiman,  P.  A.  (2021).  Konsep Kepemimpinan Transformasional. 1 (7).
840-846
DOI: https://doi.org/10.36418/ce rdika.v1i7.123 Sugiyono,  S.  (2008).  Metodologi Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,
dan R&D. Alfabeta. Bandung
Sugiyono.
S. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif,  dan  R&D.  Alfabeta. Bandung
Sukiastini,  I.  G.  A.  N.  K.,  & Medlama,  M.  (2021).  Survei Minat  Mahasiswa  Baru  Tahun 2020  STMIK  Agamua  Wamena terhadap  Komputer. 5 (2)/  1091- 1098
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/ jie.v5i2.2710 Sulfiani,  N.  A.  (2021).  Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance  dalam  Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo.
XVII (1), 95–116
DOI:10.52316/jap.v17i1.59
Wulandari,  D.  (2021,  Oktober  9).
Program  Lanny  Jaya  Mandiri Tingkatkan Kesejahteraan Warga. Info Indonesia. https://www.infoindonesia.id/rea d/2021/10/09/8193/program- lanny-jaya-mandiri-tingkatkan-
kesejahteraan-warga