## BEA MASUK IMPOR TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
Moch. Yusuf Bachtiar
Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bachtiar156@yahoo.com

## Abstrak
Import  duty  is  one  kind  of  new  charges  and  under  the  authority  of  the Directorate  General of  Customs  and  Excise  and has a  very large  share of both the income and state revenues from the domestic industry protection against attacks from abroad industry. Basic Law of Import Duty is under Article 12 of Law no. 10, 1995 On  Customs  which  then  made changes  as  stipulated  in  Law  no. 17  of  2006  on  the Amendment Law. 10, 1995 On Customs. In Civilization and Islamic Khazanah itself besides Zakat, Kharaj and Jizya as a form of tax on the community there is also some kind  of  import  duty  that  begins  with  a  varied  amount  kaafir  Harbi  to  levy  1/10, dhimmi  2/10,  and  Muslim  4/10.  However  occurred  Pros  and  Cons  imposition  of import duty on Muslims. The focus of research is on the Import Duties Law Indonesia terms  of  Islamic  law.  This  research aimed  to  find out  whether  the determination  of levies import duties today in accordance with the policy of the caliphate. If the same is made the same and what is different if what makes it different. This research uses the research literature by using the approach of laws and concepts and approaches using content analysis. This study concluded that the determination of levies import duty on Indonesia is in accordance with the concept of 'usyr in Islamic law and that makes it different is the use religon Islamic caliphate state while using the Indonesian nation-state.
Bea  masuk  import  merupakan  salah  satu  jenis  pungutan  yang  ada  dan  di bawah  kewenangan  Direktorat  Jenderal  bead  an  cukai  dan  mempunyai  andil  yang sangat  besar,  baik  terhadap  pemasukan pendapatan  Negara  maupun  perlindungan terhadap  industry  negeri  dari  serangan  industry  dari  luar  negeri.  Dasar  hukum pungutan  bea  masuk  impor  diatur  dalam  pasal  12  UU  No  10  tahun  1995  tentang kepabeanan  yang  kemudian  dilakukan  perubahan  sebagaimana  yang  diatur  dalam UU No 17 tahun 2006 tentang perubahan UU No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Penelitian  ini  focus  pada  hukum  bea  masuk  impor  di  Indonesia  ditinjau  dari  segi hukum islam. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah penetapan pungutan bea  masuk  import  saat  ini  juga  sesuai  dengan  kebijakan  pada  masa  kekhalifahan, jika  sama  apa  kesamaannya  dan  jika  berbeda  apa  perbedaannya.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan  dengan  menggunakan  penggunaan Undang-undang dan pendekatan konsep dan menggunakan analisa konten.kesimpulannya adalah bahwa penetapan adanya pungutan bea  masuk  impor di  Indonesia  adalah  sesuai  dengan  konsep  ‘usyr  dalam  hukum  Islam  menggunakan religion state, sedangkan Indonesia menggunakan natin state.
Kata kunci : Pengaturan, bea masuk, hukum Islam

## 202 | M. yusuf bachtiar, bea masuk impor
Bea Masuk impor merupakan salah satu jenis pungutan  yang ada dibawah  kewenangan Direktorat  Jenderal  Bea  &  Cukai  dan  mem- punyai  andil  yang  sangat  besar,  baik  terhadap pemasukan pendapatan negara maupun perlindungan  terhadap  industri  dalam  negeri dari  serangan  industri  dari  luar  negeri.  Dasar Hukum  Pungutan  Bea  Masuk  Impor  diatur dalam  Pasal  12  UU  Nomor  10  Tahun  1995 Tentang  Kepabeanan  yang  kemudian  diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.
Peradaban dan Khazanah Islam mengatur,  selain  Zakat,  Kharaj  dan  Jizyah sebagai bentuk pungutan terhadap masyarakat, juga  ada  semacam  Bea  Masuk  Impor  yang besarannya variatif, dimulai dengan orang kafir harbi dengan pungutan 1/10, dzimmi 2/10, dan muslim 4/10. Akan tetapi kemudian terjadi pro dan  kontra  pengenaan  bea  masuk  impor terhadap orang muslim.
Fokus  penelitian  adalah  Hukum  Bea Masuk  Impor  di  Indonesia  ditinjau  dari  segi hukum  Islam.  Penelitan  ini  ditujukan  untuk mengetahui  apakah  penetapan  pungutan  bea masuk  impor  saat  ini  juga  sesuai  dengan kebijakan  pada  masa  kekhalifahan.  Jika  sama apa  yang  menjadikan  sama  dan  jika  berbeda apa yang menjadikannya berbeda.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  kepustakaan  dengan  menggunakan pendekatan  UU  dan  pendekatan  konsep  serta menggunakan analisa konten.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa  penetapan  adanya  pungutan bea  masuk impor  di  indonesia  adalah  sesuai  dengan konsep  ‘usyr  dalam  hukum  Islam  dan  yang menjadikannya  berbeda  adalah  pada  masa kekhalifahan  Islam,  menggunakan  religion state  sedangkan  Indonesia  menggunakan nation-state.
Bea Masuk Impor: Dasar Hukum,

## Sejarah,dan Praktiknya di Indonesia

## Dasar Hukum
Bea  masuk  impor  atau  yang  juga dikenal  sebagai  tarif  adalah  sejenis  pajak yang  dikenakan  atas  barang-barang  yang
diimpor 1 .  Sementara  menurut  UU  Nomor 17  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  UU Nomor  10  Tahun  1995  Tentang  Kepa- beanan  Pasal  1  poin  15  mendefinisikan pungutan negara ber-dasarkan UU ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
Dasar  hukum  adanya  Bea  Masuk Impor adalah Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 10  Tahun  1995  Tentang  Kepabeanan  dan UU  Nomor  7  Tahun  1994  tentang Pengesahan Agreement  Establishing  the World  Trade  Organization (Persetujuan Pembentukan  Organisasi  Perdagangan Dunia).  Adapun  dalam  UU  Nomor  17 Tahun  2006  Tentang  Perubahan  UU Nomor  10  Tahun  1995,  pasal  ini  tidak dirubah sama sekali.  Hal  ini berarti dalam melaksanakan pungutan bea masuk impor, yang  menjadi  dasar  hukum  adalah  UU
Nomor 10 Tahun 1995 Tentang
Kepabeanan  Pasal  12  ayat  (1)  dan  bukan UU  Nomor  17  Tahun  2006  Tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang  Kepabeanan.  Sedangkan  penge- cualian  maupun  perubahan  atas  besaran tarif  mengikuti  ketentuan  yang  lain,  baik itu  pasal  dan  ayat  selain pasal  12  ayat  (1) maupun atas keputusan dan peraturan dari kementerian  keuangan  yang  membawahi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

## Sejarah Bea Masuk Impor
Penerapan  bea  masuk  impor  atau tarif  adalah  suatu  kebijakan  yang  sangat tua dan  secara  tradisional  telah  digunakan sebagai  sumber  pemasukan  bagi  negara sejak  lama 2 .  Di  negara  modern,  Amerika Serikat sebelum menetapkan pajak pendapatan  sebagai  salah  satu  pemasukan negara,  telah  melaksanakan  kebijakan  bea masuk impor. Akan tetapi, tujuannya tidak hanya  sebagai  pemasukan  negara  saja, juga  sebagai  salah  satu  bentuk  proteksi terhadap  sektor-sektor  tertentu  dalam negeri  dari  tekanan  persaingan  dengan
1 Paul  R.  Krugman  dan  Maurice  Obstfeld ,”Ekonomi Internasional Teori Dan Kebijakan”,
diterjemahkan  Dr.  Faisal  Basri, International Economics (Cet.  I,  Jakarta:  PT  Indeks,  2004), 233.
2 Paul R. Krugman, Ekonomi Internasional, 234.
barang impor. Begitu pula di Inggris. Pada abad ke sembilan belas, Inggris
menerapkan  kebijakan  bea  masuk  impor pada  produk-produk  pertanian  sebagai upaya melindungi industri pertanian dalam negeri.  Kebijakan  ini  terkenal  dengan nama Corn Law . 3
Di  Indonesia,  Bea  masuk  impor sudah  ada  sejak  zaman  kerajaan-kerajaan nusantara.  Akan  tetapi,  bukti  otentik  akan adanya  pungutan  bea  masuk  tidak  ada. Baru  setelah  VOC  masuk  dan  mengusai perdagangan  di  nusantara,  ada  semacam regelling yang mengatur tentang pungutan bea  masuk  impor.  Dulu  petugas  “pungu- tan”  dikenal  dengan  nama  “ Tollenaar ” yang secara harfiah diterjemahkan sebagai penjaga  tapal  batas  negara  atau  pantai yang  bertugas  memungut  “Tol”  atau sejenis  upeti  terhadap  barang-barang tertentu  yang  dibawa  masuk  atau  keluar lewat suatu tapal batas.
Selain  itu,  ada  juga  istilah  lain seperti  “ Mantriboom ”  dan  “ Opasboom ” yang  dikaitkan  pengertiannya  dengan tanda  tapal  batas  untuk  pemeriksaan  ba- rang  yang  masuk  dan  keluar  dari pelabuhan. Boom bisa berarti pohon, blok, tiang  dll.  Pada  masa  pemerintahan  Hindia Belanda,  sifat  “pungutan”  itu  baru  resmi sejak VOC menerapkan “pungutan” secara nasional.
Pada  masa  Hindia  Belanda,  ada istilah douane untuk  sebutan  para petugas “pungutan”  karena  dipengaruhi  oleh  para pedagang  dan  pembeli  dari  Perancis. Namun  pada  masa  VOC,  pemerintah Hindia  Belanda  meresmikan  nama  Bea Cukai  adalah De  Dienst  der  Invoer  en Uitboerrechten  en  Accijnzen (I.U  &  A) yang  artinya  Jawatan  Bea  Impor  dan Ekspor serta Cukai. Para petugas I.U & A mempunyai  tugas  memungut Invoer- Rechten (Bea  Impor/masuk), Uitvo- ererechten (bea  ekspor/keluar),  dan Accijnzen ( excise /  cukai).  Tugas  memu- ngut  bea,  ekspor  dan  cukai  inilah  yang
3 Paul R. Krugman, Ekonomi Internasional.
memunculkan  istilah  Bea  dan  Cukai  di Indonesia.
Pada  jaman  sebelum  pengakuan oleh  Belanda  kepada  Indonesia  seba- gaimana  yang  terjadi  pada  jaman  pen- jajahan  Jepang,  tidak  diketahui  tentang perkembangan  lembaga  Bea  Cukai. Catatan  sejarah  sangat  kurang  dan  belum menemukan  dokumen-dokumen  pendu- kung  tentang  perkembangan  lembaga  ini. Pada  masa  itu,  segala  se-suatunya  dila- kukan  secara  darurat.  Akhirnya,  setelah Indonesia  merdeka,  Bea  dan  Cukai  resmi dibentuk  pada  tanggal  1  Oktober  1945 dengan  nama  Pejabatan  Bea  dan  Cukai, yang  kemudian  pada  tahun  1948  diubah menjadi  Jawatan  Bea  dan  Cukai  sampai dengan  tahun  1965,  dan  pada  tanggal  19 Desember  1948  Presiden  Republik  Indo- nesia,  Soekarno  memberi  mandat  untuk menyusun  Organisasi  Kementerian  Keua- ngan. Struktur organisasinya terlihat sekali mengambil alih bentuk “ Zaimubu ” (Jaman Jepang) dengan berbagai modifikasi sesuai dengan  kebutuhan saat  itu. Pada tanggal 5 Juli  1959  pemerintah  RIS  (Republik Indonesia  Serikat)  memutuskan  untuk memberlakukan  kembali  UUD  1945  dan struktur  organisasi  gaya  lama  (I.U  &  A) dengan  sedikit  modifikasi  masih  tetap berlaku hingga 1960 4 .

## Praktik Bea Masuk Impor

## Institusi
Pengorganisasian  dalam  mela- ksanakan suatu kegiatan sangatlah penting. Hal itu dilaksanakan agar tujuan dari suatu kegiatan  itu  bisa  tercapai.  Begitupun  juga dengan praktik impor dan ekspor, kegiatan ini  dilaksanakan  oleh  Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan amanat Pasal 74  ayat  (1)  UU  Nomor  10  Tahun  1995 tentang Kepabeanan yang berbunyi :
“Dalam melaksanakan tugas berdasarkan  UU  ini  dan  peraturan  perun-
4 http://sejarah.kompasiana.com/2013/05/13/sejarah-bea- dan-cukai-di-indonesia-559578.html, diakses tanggal 19 Maret 2014
204 | M. yusuf bachtiar, bea masuk impor
dang-undangan  lain  yang pelak-sanaannya dibebankan  kepada  Direktorat  Jenderal, Pejabat  Bea  dan  Cukai  untuk  menga- mankan  hak-hak  negara  berwenang  me- ngambil  tindakan  yang  diperlukan  ter- hadap barang”.
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai Dengan  demikian  Institusi  yang  berwe- nang dalam bidang Kepabeanan adalah.

## Fungsi dan Tujuan Bea Masuk Impor
Bea masuk  impor selain ber-fungsi sebagai  salah  satu  pemasukan  pendapatan negara, juga bertujuan antara lain :
Proteksi  terhadap  industri  dalam negeri, tujuan ini menjadi salah satu tujuan terpenting  dalam  mendasari  adanya  kebi- jakan bea masuk impor;
Pencegahan  penyelundupan  dari barang-barang  impor  illegal.  Baik  itu karena tidak adanya dokumen maupun ka- rena  barang  tersebut  memang  tidak diperbolehkan  masuk  seperti  narkoba  dan lainnya;
Perlindungan  yang  bersifat  semen- tara;
Efisiensi administrasi kepabeanan. 5

## Jenis-Jenis Bea Masuk Impor
Terdapat lima jenis pungutan impor menurut  UU  Nomor  17  Tahun  2006 tentang  Kepabeanan,  yaitu  Bea  Masuk (pasal  12  dan  13),  Bea  Masuk  Anti Dumping  (pasal  18  dan  19)  Bea  Masuk Imbalan  (pasal  21  dan  22),  Bea  Masuk Tindakan  Pengaman  (pasal  23  A  dan  23 B), dan Bea  Masuk  Pembalasan (pasal  23 C).
Bea Masuk
Sesuai  pasal  12  UU  Kepabeanan, barang  impor  dipungut  Bea  Masuk  ber- dasarkan  tarif  setinggi-tingginya  empat puluh  persen  dari  nilai  pabean  untuk penghitungan Bea Masuk.
Dengan memperhatikan UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
5 Marolop  Tandjung,  “ Aspek  Dan  Prosedur  Ekspor Impor ”, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 414.
Agreement  Establishing  the  World  Trade Organization (Persetujuan  Pembentukan Organisasi  Perdagangan  Dunia),  besarnya tarif  maksimum  ditetapkan  setinggi-ting- ginya  empat  puluh  persen  termasuk  Bea Masuk  Tambahan  (BMT)  yang  pada waktu  diundangkannya  UU  Kepabeanan, masih  dikenakan  terhadap  barang-barang ter-tentu.  Namun,  dengan  tetap  memper- hatikan  kemampuan  daya  saing  industri dalam  negeri,  kebijaksanaan  umum  di bidang  tarif  harus  senantiasa  ditujukan untuk  menurunkan  tingkat  tarif  yang  ada dengan tujuan :
Melindungi konsumen dalam negeri;
Meningkatkan  daya  saing  produk Indonesia di pasaran internasional; dan Mengurangi  hambatan  dalam  per- dagangan internasional dalam rangka men- dukung terciptanya perdagangan bebas.
Sesuai dengan Notifikasi Indonesia pada  Persetujuan  Umum  Mengenai  Tarif dan  Perdagangan  (GATT),  dikecualikan ketentuan  maksimum  sebesar  40  %  ter- sebut diatas adalah :
Barang  impor  hasil  pertanian tertentu,  produk  pertanian  tertentu  se- bagaimana  tercantum  dalam  Skedul  XXI- Indonesia, tarif Bea Masuknya diikut pada tingkat  yang  lebih  tinggi  dari  empat  puluh persen,  dengan  tujuan  untuk  menghapus penggunaan  hambatan  nontarif  sehingga menjadi tarifikasi;
Barang  impor  termasuk  dalam daftar  eksklusif  Skedul  XXI-Indonesia pada  Persetujuan  Umum  Mengenai  tarif dan  Perdagangan.  Tujuannya  adalah  demi kepentingan  nasional,  produk  tertentu yang  termasuk  dalam  daftar  ekslusif Skedul XXI-Indonesia, tarif Bea Masuknya  tidak  diikat  pada  tingkat  tarif tertentu sehingga dikecualikan dari ketentuan  pengenaan  tarif  maksimum  40 %.  Namun,  dalam  jangka  waktu  tertentu tarif atas produk tersebut akan diturunkan;
Barang  impor  sebagaimana  dimak- sud  dalam  Pasal  13  ayat  (1)  UU Kepabeanan sebagai berikut :
Barang  impor  yang  dikenakan tarif  Bea  Masuk  berdasarkan  perjanjian
atau  kesepakatan  internasional.  Tarif  Bea Masuk  dikenakan  berdasarkan  perjanjian atau  kesepakatan  yang  dilakukan  Peme- rintah  Republik  Indonesia  dengan  peme- rintah  negara  lain  atau  beberapa  negara lain,  misalnya  Bea  Masuk  berdasarkan Common Effective Preferential Tarif untuk Asean  Free  Trade  Area (CEPT  for AFTA);
Barang  impor  bawaan  penu- mpang,  awak  sarana  pengangkut,  pelintas batas,  atau  barang  kiriman  melalui  pos atau  jasa  titipan.  Dalam  rangka  mem- permudah  dan  mempercepat  penyelesaian impor  barang  bawaan  penumpang,  awak sarana  pengangkut,  pelintas  batas,  dan barang  kiriman  melalui  pos  atau  jasa titipan,  dapat  dikenakan  Bea  Masuk berdasarkan  tarif  yang  berbeda,  misalnya dengan pengenaan tarif rata-rata.
Ketentuan  ini  perlu,  mengingat  barang- barang yang dibawa oleh para penumpang, awak  sarana  pengangkut,  dan  pelintas batas pada umumnya terdiri dari beberapa jenis; Barang  impor  yang  berasal  dari negara  yang  memperlakukan  barang  eks- por  Indonesia  secara  diskriminatif.  Dalam hal  barang  ekspor  Indonesia  diperlakukan secara  tidak  wajar  oleh  suatu  negara misalnya  dengan  pembatasan,  larangan, atau  pengenaan  tambahan  Bea  Masuk, barang-barang  dari  negara  yang  bersang- kutan dapat dikenakan tarif  yang besarnya berbeda dan dapat melebihi 40 %.
Bea Masuk Anti-Dumping
Bea  Masuk  Anti-Dumping  dikena- kan terhadap barang impor dalam hal :
Harga  ekspor  dari  barang  tersebut lebih  rendah  dari  nilai  normalnya;impor barang tersebut :
Menyebabkan  kerugian  terhadap industri  dalam  negeri  yang  memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
Mengecam  terjadinya  kerugian  ter- hadap  industri  dalam  negeri  yang  mem- produksi  barang  sejenis  dengan  barang tersebut; dan
Menghalangi  pengembangan  indus- tri barang sejenis didalam negeri.
Yang  dimaksud  dengan  "harga ekspor"  adalah  harga  yang  sebenarnya dibayar  atau  akan  dibayar  untuk  barang yang  diekspor  ke  Daerah  Pabean  Indo- nesia. 6
Dalam  hal  diketahui  adanya hubungan  antara  importir  dan  eksportir atau  pihak  ketiga,  atau  karena  alasan tertentu harga ekspor diragukan kebenarannya,  harga  ekspor  ditetapkan berdasarkan :
Harga dari barang impor dimaksud yang  dijual  kembali  untuk  pertama  kali kepada pembeli yang bebas; atau Harga  yang  wajar,  dalam  hal  tidak terdapat penjualan kembali kepada pembeli  yang  bebas  atau  tidak  dijual kembali dalam kondisi  seperti pada  waktu diimpor.
Yang  dimaksud  dengan  "nilai normal"  adalah  harga  yang  sebenarnya dibayar  atau  akan  dibayar  untuk  barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di  pasar  domestik  negara  pengekspor untuk  tujuan  konsumsi.  Dalam  hal  tidak terdapat barang sejenis yang dijual di pasar domestik  negara  pengekspor  atau  volume penjualan  di  pasar  domestik  negara  pe- ngekspor relatif kecil sehingga tidak dapat digunakan  sebagai  pembanding,  nilai normal ditetapkan berdasarkan:
Harga  tinggi  barang  sejenis  yang diekspor ke negara ketiga; atau Harga yang dibentuk dari penjumlahan  biaya  produksi,  biaya  admi- nistrasi,  biaya  penjualan,  dan  laba  yang wajar ( constructedvalue ).
Yang  dimaksud  dengan  "barang sejenis"  adalah  barang  yang  identik  atau sama dalam  segala  hal dengan barang im- por  dimaksud  atau  barang  yang  memiliki karakteristik  fisik,  teknik,  atau  kimiawi menyerupai barang impor dimaksud.
6 Kinosta, UU Kepabeanan, 76.

## 206 | M. yusuf bachtiar, bea masuk impor
Bea  Masuk  Antidumping  dike- nakan  terhadap  barang  impor  yang  me- menuhi  kriteria  tersebut  diatas  setinggi- tingginya  sebesar  selisih  antara  nilai  nor- mal  dengan  harga  ekspor  dari  barang  ter- sebut  dan  merupakan  tambahan  dari  Bea Masuk  yang  dipungut  berdasarkan  Pasal 12 ayat (1) UU Kepabeanan.
Bea Masuk Imbalan
Bea  Masuk  Imbalan  dikenakan  ter- hadap barang impor dalam hal :
Ditemukan adanya subsidi yang di- berikan  oleh  negara  pengekspor  terhadap barang  tersebut,  dan  impor  barang tersebut:
Menyebabkan  kerugian  terhadap industri  dalam  negeri  yang  memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
Mengancam  terjadinya  kerugian terhadap industri dalam negeri yang  mem- produksi  barang  sejenis  dengan  barang tersebut; atau
Menghalangi  pengembangan  in- dustri barang sejenis didalam negeri.
Yang  dimaksud  dengan  "subsidi" adalah :
Setiap  bantuan  keuangan  yang diberikan  oleh  pemerintah  atau  badan- badan  Pemerintah  baik  langsung  maupun tidak langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir; atau Setiap  bentuk  dukungan  terhadap pendapatan  atau  harga  yang  diberikan secara  langsung  atau  tidak  langsung  untuk meningkatkan  ekspor  atau  menurunkan impor  dari  atau  ke  negara  yang bersangkutan.
Bea Masuk Imbalan adalah tambahan  dari  Bea  Masuk  yang  dipungut berdasarkan  pasal  12  ayat  (1)  UU  Kepa- beanan,  dikenakan  terhadap  barang  impor yang  memenuhi  kriteria  tersebut  diatas setinggi-tingginya  sebesar  selisih  antara subsidi dengan :
Biaya  permohonan,  tanggungan atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi; dan/atau
Pungutan yang dikenakan pada saat ekspor  untuk  mengganti  subsidi  yang diberikan kepada barang ekspor tersebut. 7
Bea Masuk Pengaman
Yang dimaksud dengan bea masuk tindakan  pengaman  ( safeguard )  yaitu  bea masuk  yang  dipungut  sebagai  akibat tindakan  yang  diambil  pemerintah  untuk memulihkan kerugian serius dan/atau men- cegah  ancaman  kerugian  serius  terhadap industri  dalam  negeri  sebagai  akibat lonjakan impor barang sejenis atau barang yang  secara  langsung  merupakan  saingan hasil  industri  dalam  negeri  dengan  tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami  kerugian  serius  dan/atau ancaman  kerugian  serius  tersebut  dapat melakukan penye-suaian struktural. 8
Yang  dimaksud  kerugian  serius adalah  kerugian  nyata  yang  diderita  oleh industri  dalam  negeri.  Kerugian  tersebut harus  didasarkan  pada  fakta-fakta,  bukan berdasarkan tuduhan, dugaan atau perkiraan. Dewasa ini bea masuk tindakan pengaman dikenakan terhadap impor table ware  dari  negara-negara  tertentu.  Dalam hal  tindakan  pengaman  telah  ditetapkan dalam  bentuk  kuota  (pembatasan  impor), maka bea masuk tindakan pengaman tidak harus dikenakan.
Bea  masuk  tindakan  pengaman paling  tinggi  sebesar  jumlah  yang  di- butuhkan untuk mengatasi  kerugian  serius atau  mencegah  ancaman  kerugian  serius terhadap industri didalam negeri. Bea ma- suk  tindakan  pengaman  merupakan  tam- bahan  bea  masuk  yang  dipungut  berda- sarkan pasal 12 ayat (1) UU Kepabeanan.
Bea Masuk Pembalasan
Bea  masuk  pembalasan  dikenakan terhadap  barang  impor  yang  berasal  dari negara  yang  memperlakukan  barang ekspor  secara  diskrimatif,  yaitu  perlakuan tidak wajar misalnya pembatasan, larangan atau pengenaan tambahan bea masuk.
7 Kinosta, UU Kepabeanan, 78
8 Kinosta, UU Kepabeanan, 79
Bea masuk pembalasan merupakan tambahan  bea  masuk  yangdipungut  ber- dasarkan  pasal  12  ayat  (1)  UU  Ke- pabeanan. 9
Bea Masuk Impor dalam Hukum Islam, Sejarah, dan Tinjauan Fiqh
Pengertian Syari’ah, Fiqh dan Hukum Islam
Secara  etimologi,  syari’ah  berarti jalan ke tempat mata air. Sedangkan secara terminologi  adalah  seperangkat  norma Tuhan  yang  mengatur  hubungan  antara manusia  dengan  Tuhannya,  manusia  de- ngan  sesamanya  dalam  kehidupan  sosial dan juga mengatur antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. 10
Syari’ah juga berarti secara terminologis  sebagai  hukum-hukum  yang tetap  yang  disyari’atkan  oleh  Allah  SWT melalui dalil-dalil  yang terdapat dalam al- Quran  dan  al-  Sunnah.  Dengan  demikian, pengertian dan cakupan syari’ah sangatlah luas  dan  tidak  hanya  mencakup  tentang hukum-hukum  yang  harus  dipatuhi,  akan tetapi  juga  merangkum  moral,  etika  dan keyakinan.
Sedangkan  fiqh  yang  secara etimologi  berarti  pemahaman  dan  secara terminologi  berarti  hukum-hukum  syara’ yang  berkaitan  dengan  perbuatan  manusia yang  bersifat  praktis  yang  digali  dari sumber-sumbernya yang terperinci. Dalam hal ini lebih kepada bagaimana hukumnya suatu  pekerjaan  itu,  apakah  boleh  atau tidak,  apakah  transaksi  ini  sah  atau  batal, apakah  makanan  ini  diperbolehkan  atau tidak.
Sedangkan  terminologi  Hukum Islam  sendiri  tidak  dikenal  dalam  dunia Islam  pada  masa  dahulu.  Istilah  ini  lebih kepada  hasil  terjemahan  hukum  Islam berbahasa Inggris. Dalam kosa kata bahasa Inggris,  syari’at  Islam  diterjemahkan
9 Kinosta, UU Kepabeanan, 79
10 Zainuddin Ali, “ Hukum Islam ”, (Cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3
menjadi Islamic  Law, sedangkan  fiqh diterjemahkan  menjadi Islamic  Juris- prudence. Dari kosa kata Inggris ter-sebut, maka muncullah istilah hukum Islam yang mana  jika  tidak  dipahami  dengan  benar akan  menimbulkan  ke-rancuan  dika- renakan  adanya  perbedaan  yang  sangat signifkan  antara  Fiqh  dengan  Syari’ah. Beberapa perbedaan tersebut antara lain :
Syari’ah  diturunakan  oleh  Allah SWT,  sedangkan  fiqh  adalah  hasil  dari- pada  pemikiran  ulama  yang  mana  pe- mikiran  tersebut  bersifat  relatif  dan  tidak absolut.
Syariah  adalah  satu  dan  fiqh  itu beragam. Al-Quran hanya satu, akan tetapi penafsiran  apa  yang  ada  didalamnya  itu beragam, tergantung penafsirnnya.
Syari’ah  tidaklah  berubah  oleh waktu  maupun  lokasi,  sedangkan  fiqh  be- rubah  menyesuaikan  kondisi  dan  ling- kungan.
Syari’ah  ruang  lingkupnya  lebih luas  dan  tidak  hanya  menyangkut  urusan perbuatan  nyata  manusia,  akan  tetapi  juga merngatur  tentang  keyakinan,  etika  dan moral.  Keluasan  syari’ah  ini  tidak  dimiliki fiqh  yang  hanya  mengatur  perbuatan manusia  saja.  Dan  itu  yang  biasa  disebut dengan  istilah  hukum  pada  masa  modern ini.
Oleh  karena  itu,  maksud  daripada hukum  Islam  sebagai  maksud  daripada terjemahan Islamic  jurisprudence adalah fiqh Islam dan bukan syari’ah Islam. 11

## Historitas Bea Masuk Impor dalam Islam
Bea  masuk  Impor  dalam  Islam sering  disebut  sebagai Al-‘Usyr (    ﺮﺸﻌﻟا –
ﻟا رﻮﺸﻌ ).  Secara  etimologi  berarti  satu persepuluh  (1/10)  atau  sepersepuluh. Sedangkan  secara  terminologis  adalah pungutan  sepersepuluh  yang  diambil  dari komoditas orang-orang kafir yang memasuki  negara  muslim  dari  negara Harbi jika memang disyaratkan seperti itu.
11 Zainuddin, Hukum Islam, 4

## 208 | M. yusuf bachtiar, bea masuk impor
Imam  diperbolehkan  untuk  menambah, mengurangi maupun menghapus pungutan tersebut jika terdapat maslahah. 12
Sebelum  Islam  datang,  ada  tradisi di  kalangan  suku-suku  arab  yang  sudah membumi  untuk  memungut  upeti  atau retribusi  terhadap  para  kafilah  dagang yang  melewati  wilayah  mereka  sebagai imbalan  atas  perlindungan  yang  mereka berikan  ketika  kafilah-kafilah  itu  melintas di  tanah  mereka  atau  sebagai  kompensasi ketika  kafilah-  kafilah  itu  melewati  tanah mereka.
Kompensasi  ini  merupakan  sejenis pajak  yang  bersifat  memaksa  dan  juga menekan  dengan jumlah  nominal  tertentu. Bahkan,  pungutan  tersebut  telah  menjadi salah  satu  sumber  pemasukan  bagi  suku- suku  tersebut.  Jika  ada  yang  tidak  mau membayar  pungutuan  tersebut,  maka  ia akan dicegat, barang dagangannya dirampas, dirampok dan bahkan pengawal- pengawal  kafilah  tersebut  dibunuh.  Dan hal itu terjadi, bahkan seperti yang dialami oleh  kafilah  milik  penguasa  persia Kisra Anusyahwan . Kisra  Anusyahwan pernah mengirim  satu  rombongan  kafilah  yang mengangkut kayu untuk bahan baku panah pada  salah  seorang  pejabatnya  di  Yaman. Seperti  kafilah  kerajaan  pada  umunya, kafilah  ini  juga  mendapat  kawalan  yang ketat  mulai  dari Madain  sampai  ke  Herat. Dari  Herat  kafilah  ini  mendapatkan pengawalan  lagi  sampai  ke  Yamamah. Ketika  di  Yamamah  inilah  kafilah  milik kisra  dipungut  sejumlah  upeti  sebagai kompensasi atas keamanan kafilah mereka. 13
Tatkala  Islam  datang,  tradisi pungutan  ini  pun  tetap berlanjut  dan  tetap eksis  seperti  sedia  kala.  Hanya  istilahnya saja  yang  berbeda,  kalau  pada  zaman sebelum Islam dinamakan ju’alah sedangkan  pada  zaman  Islam  dinamakan ‘Usyr .  Yaitu  pungutan  bea  masuk  yang
12 Ahmad
Syarbasha ,”Qomus Al-Iqtishod
Al- Islami”, (TTP:Dar Al-Jail, 1981), 294
13 Khalil  Abdul  Karim,  “ Al-Judzur  al-Tarikhiya  li  al- Syari’ah  al-Islamiyah ”,  (Cet  I,  Cairo:  Sina Publishing, 1990), 59.
diambil  atas  komoditas  dagang. ‘Usyr ini berlaku  baik  bagi Ahl-Harb,  Ahl- Dzimmah maupun  muslim  sendiri  yang melewati  perbatasan  wilayah  Islam.  Dan orang  yang  pertama  kali  memberlakukan ‘Usyr adalah Khalifah  ‘Umar  bin Khottob . 14

## Bea Masuk Impor di Indonesia Tinjauan Hukum Islam
Bea  masuk  impor  dalam  Islam banyak  yang  berpendapat  diperbolehkan, dengan dasar pendapat Khalifah Umar Bin Al-Khottob seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas.
1 . ﻦﻋ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﱂﺎﺳ ﻦﻋ ﺏﺎﻬﺷ ﻦﺑ ﻦﻋ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﻋ ﲕﳛ ﲏﺛﺪﺣ ﻪﻴﺑﺃ : ﺔـﻄﻨﳊﺍ ﻦـﻣ ﻂﺒﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺬﺧﺄﻳ ﻥﺎﻛ ﺏﺎﻄﳋﺍ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻥﺃ ﺔـﻨﻳﺪﳌﺍ ﱃﺇ ﻞﻤﳊﺍ ﺮﺜﻜﻳ ﻥﺃ ﻚﻟﺬﺑ ﺪﻳﺮﻳ ﺮﺸﻌﻟﺍ ﻒﺼﻧ ﺖﻳﺰﻟﺍﻭ
ﺮﺸﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﻄﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺬﺧﺄﻳﻭ
15 .
2 . ﻦﻋ ﺏﺎﻬﺷ ﻦﺑ ﻦﻋ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﻋ ﲏﺛﺪﺣ ﻪـﻧﺃ ﺪﻳﺰﻳ ﻦﺑ ﺐﺋﺎﺴﻟﺍ ﻝﺎﻗ :
ﻰﻠﻋ ﺩﻮﻌﺴﻣ ﻦﺑ ﺔﺒﺘﻋ ﻦﺑ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﻊﻣ ﻼﻣﺎﻋ ﺎﻣﻼﻏ ﺖﻨﻛ
ﺏﺎﻄﳋﺍ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻥﺎﻣﺯ ﰲ ﺔﻨﻳﺪﳌﺍ ﻕﻮﺳ ﻂﺒﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺬﺧﺄﻧ ﺎﻨﻜﻓ ﺮﺸﻌﻟﺍ 16 . 3 . ﻚﻟﺎﻣ ﻦﻋ ﲏﺛﺪﺣ : ﻥﺎـﻛ ﻪﺟﻭ ﻱﺃ ﻰﻠﻋ ﺏﺎﻬﺷ ﻦﺑ ﻝﺄﺳ ﻪﻧﺃ
ﺏﺎﻬﺷ ﻦﺑ ﻝﺎﻘﻓ ﺮﺸﻌﻟﺍ ﻂﺒﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺏﺎﻄﳋﺍ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﺬﺧﺄﻳ
ﻥﺎﻛ ﻴﻠﻫﺎﳉﺍ ﰲ ﻢﻬﻨﻣ ﺬﺧﺆﻳ ﻚﻟﺫ ﺮﻤﻋ ﻚﻟﺫ ﻢﻬﻣﺰﻟﺄﻓ ﺔ 17 .
Dalam atsar tersebut, Imam Malik meriwayatkan  bahwa  Khalifah  Umar  Bin Al-  Khottob  telah  memerintahkan  kepada para pegawai pemerintahan untuk mengambil  pungutan ‘Usyr atau  Bea masuk  impor.  Dalam atsar nomor  3 disebutkan  bahwa  ketika  Ibn  Syihab ditanya  oleh  Imam  Malik  Bin  Anas “dengan  dasar  apa  Umar  menarik pungutan ‘Usyr”. Pada atsar yang pertama pun  mengindikasikan  bahwa  umar  selaku kholifah  pada  masa  itu  memerintahkan kepada  pegawainya  untuk  mengambil  bea masuk  impor  atau  ‘Usyr  kepada  orang- orang Qibthy.
14 Malik  bin  Anas,  “ Al-Muwatho ’”.(Cet  I,  Abu  Dhabi:
Muassasah Zayid bin Sulthon, 2004), 400/2.
15 Malik bin Anas, “ Al-Muwatho’ ”, 400/2 16 Malik bin Anas, “ Al-Muwatho’ ”, 401/2.
17 Malik bin Anas, “ Al-Muwatho’ ”, 402/2
Akan  tetapi  ada  satu  hadits  yang diriwayatkan  oleh  Abu  Daud  dalam sunannya  yang  menyatakan  bahwa ‘Usyr tidak dikenakan pada orang Islam.
3048 - ﹺﺐﺋﺎﺴﻟﺍ ﻦﺑ ُﺀﺎﹶﻄﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹺﺹﻮﺣَﻷﺍ ﻮﺑﹶﺃ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﺩﺪﺴﻣ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹸﻝﻮـﺳﺭ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻪﻴﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ ﻪﻣﹸﺃ ﻰﹺﺑﹶﺃ ﻩﺪﺟ ﻦﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﻴﺒﻋ ﹺﻦﺑ ﹺﺏﺮﺣ ﻦﻋ
ﻪﱠﻠﻟﺍ - ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ - » ﻨﻟﺍﻭ ﺩﻮﻬﻴﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﺭﻮﺸﻌﹾﻟﺍ ﺎﻤﻧﹺﺇ ﻯﺭﺎﺼ ﺭﻮﺸﻋ ﲔﻤﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﺲﻴﹶﻟﻭ « . 18
Dalam  hadits  ini  secara  eksplisit menyatakan bahwa ‘Usyr hanya dikenakan pada  orang  yahudi  dan  nasrani  dan  tidak dikenakan  pada  orang  Islam.  Postulat  ini menjadi  bertentangan  jika  dibenturkan dengan  atsar  yang  menyatakan  bahwa ‘Umar  bin  al-  khottob  yang  meme- rintahkan  kepada  pegawainya  untuk mengambil  pungutan ‘Usyr baik  kepada Nasrani, Yahudi maupun Muslim sendiri.
Dikarenakan  adanya  pertentangan tersebut  maka  harus  ada  suatu  cara  agar dua  sumber  hukum  dalam  Islam  tersebut tidak bertentangan atau dalam istilah ushul fiqh adalah jam’u wa taufiq . Jika memang tidak  bisa  dikompromikan  maka  harus diunggulkan  salah  satunya,  langkah  terak- hir jika memang tidak bisa dikompromikan maupun tidak bisa diunggulkan  salah  satunya.  Maka  langkah terakhir adalah tawaquf anhu atau berdiam diri dari masalah tersebut.
Oleh  karena  dua  sumber  hukum tersebut  termasuk  sumber  hukum  yang diakui  oleh  jumhur  ulama’.  Maka  kami perlu  meneliti  kevalidan  dan  maksud  dari pada sumber tersebut. Yang menjadi objek penelitain  kami  yang  pertama  adalah hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Daud sebagaimana dibawah ini :
- ﻦﻋ ﹺﺐﺋﺎﺴﻟﺍ ﻦﺑ ُﺀﺎﹶﻄﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹺﺹﻮﺣَﻷﺍ ﻮﺑﹶﺃ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﺩﺪﺴﻣ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻪﻴﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ ﻪﻣﹸﺃ ﻰﹺﺑﹶﺃ ﻩﺪﺟ ﻦﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺪﻴﺒﻋ ﹺﻦﺑ ﹺﺏﺮﺣ -
ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ - » ﺼﻨﻟﺍﻭ ﺩﻮﻬﻴﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﺭﻮﺸﻌﹾﻟﺍ ﺎﻤﻧﹺﺇ ﻯﺭﺎ ﺲﻴﹶﻟﻭ ﺭﻮﺸﻋ ﲔﻤﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ « .
18 Abu  Daud  Sulayman  bin  Al-Asy’ats,  “ Sunan  Abi
Daud ”, (Beyrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, ttp), 135/3
Hadits  tersebut  diriwayatkan  oleh Abu  Daud  dari  Musadda  dari  Abu  Al- Akhwas dari Atho’ Bin Saib dari Harb Bin Ubadillah dari kakeknya bapak ibunya dari bapaknya.
Jika  dibuat  silsilah  sanad  maka sebagai berikut :
Dilihat dari diagram diatas, ada dua nama  yang masih belum jelas  yaitu  kakek bapak  ibunya  Harb  bin  “Ubaidillah  dan juga  bapaknya  kakek  bapak  ibunya  Harb bin  ‘Ubaidillah.  Dari  sini  kami  mencoba untuk  menulusuri  siapa  tokoh-tokoh  rawi tersebut dan juga bagaimana status mereka dalam periwayatan hadits.
Pertama, Musaddad  sebagai  guru langsung dari Abu Daud. Nama lengkapnya adalah
ﻆﻓﺎﺤﻟﺎﻨﺴﺤﻟاﻮﺑﺄﯾﺪﺳﻻﺎﯾﺮﺼﺒﻟﻼﺑﺮﺴﻤﻨﺑﺪھﺮﺴﻤﻨﺑدﺪﺴﻣ . Selain  Abu  Daud,  haditsnya  juga  diri- wayatkan  oleh  Al-Bukhori,  Al-Tirmidzi dan  Al-Nasaiy.  Beliau  meri-wayatkan hadits salah satunya dari Abu Al-Ahwash. Akan  tetapi,  dalam  keterangan  yang disampaikan  oleh  kitab  Tadzhib  al- Tadzhib  tidak  disebutkan  siapa  yang dimaksud dengan nama panggilan Abu al- Ahwash  itu.  Sedangkan  dalam  kitab Tadzhib  Al-Tadzhib  ada  beberapa  orang yang mempunyai nama panggilan Abu Al- Ahwash.
Rasulullah SAW. Abu daud Abu al-akhwas Harb bin ‘Ubaidllah Kakek bapak ibunya Bapak nya Atho’ bin Saib musaddad
Status  beliau  dalam  periwayatan hadits  menurut  para  ulama’ jarh  ta’dil diantaranya  adalah tsiqqoh dan  juga shoduq . Diantara  yang berpendapat bahwa beliau tsiqqoh adalah al-Nasaiy dan Ja’far bin  Abu  ‘Utsman.  Sedangkan  yang memberikan  ta’dil  bahwa  beliau  adalah seorang  yang shoduq adalah  Muhammad bin  Hanun.  Beliau  wafat  pada  tahun  228 H.  Sedangkan  umur  dan  tahun  kelahiran beliau tidak diketahui. 19
Kedua, Abu  al-Ahwash.  Nama penggilan Abu al-Ahwash dalam periwayatan  hadits  ada  beberapa  orang yaitu, ‘Amr  Bin  Raziq , Muhammad  Bin Hayyan , Salam Bin Salim , ‘Auf Bin Malik dan Ibn  Harb. Setelah  meneliti  dari beberapa  yang  mempunyai kunyah (nama panggilan)  Abu  al-Ahwash  yang  mem- punyai  murid  Musaddad  Bin  Masrahad dan  mempunyai  guru  Atho’  Bin  Saib adalah Salam Bin Salim.
Nama  lengkap  beliau  adalah ﻆﻓﺎﺤﻟﺎﯿﻓﻮﻜﻟﺎﺻﻮﺣﻷاﻮﺑﺄﻤھﻻﻮﻤﯿﻔﻨﺤﻟﺎﻤﯿﻠﺴﻨﺒﻣﻼﺳ beliau  mempunyai  murid  antara  lain Musaddad,  Ibn  Abu  Syaibah  dan  lainnya. Sedangkan  guru  beliau  antara  lain  Atho’ Bin  Saib,  Amar  Bin  Raziq  yang  juga mempunyai kunyah Abu  al-Ahwash  dan lainnya.
Status beliau sebagai perawi hadits dinilai  oleh  Yahya  Bin  Mu’in  sebagai seorang tsiqqoh yang mutqon . Begitu juga pendapat  al-Nasaiy  dan  Abd  Al-Rahman Bin  Abi  Hatim  yang  sama-sama  mem- berikan status sebagai orang  yang tsiqqoh . Menurut  al-  Bukhori  beliau  wafat  pada tahun yang sama ketika Hammad Bin Zaid dan Malik Bin Anas meninggal yaitu pada tahun 179 H. 20
Ketiga, orang ketiga dalam
periwayatan  hadits  yang  menjadi  obyek
19
Yusuf bin Al-Zakiy, Tadzhib al-Kamal, (Beyrut:Muassasah  al  –  Risalah,1980),  443/27, Ahmad  bin  Ali  Ibn  Hajar  al-Asqolani,  Tadzhib al-Tadzhib,  (Cet.  I:Beyrut,Dar  al-Fikr,1984), 98/10.
20 Yusuf  bin  al-Zakiy,  Tadzhib  al-Kamal,282/12,; Ahmad  bin  Ali  Ibn  Hajar  al-Asqolani,  Tadzhib al- Tadzhib,248/4.
penelitian  ini  Adalah  Atho’  Bin  Saib. Nama lengkap beliau adalah ﻚﻟﺎﻤﻨﺒﺒﺋﺎﺴﻟﺎﻨﺑءﺎﻄﻋ  yang  mempunyai kunyah abu zaid al-tsaqofi al-Kufi. Diantara  guru- guru  beliau  adalah  Harb  bin  abdullah  al- Tsaqofi,  Anas  bin  Malik,  Thowus  bin Kaysan  dan  lainnya.  Sedangkan  diantara murid- murid beliau adalah abu al-Ahwash Salam bin Salam, Amar bin Raziq Abu al- Ahwash dan lainnya.
Status  beliau  di  kalangan  ulama jarh  wa  ta’dil menurut  Abu  Hatim  bahwa beliau  dahulunya  adalah  orang  yang shodiq ,  akan  tetapi  ketika  sudah  beranjak tua,  terdapat ikhtilath ketika  beliau meriwayatkan  haditsnya.  Menurut  al- Nasaiy  pun  beliau  adalah  sosok  yang tsiqqoh  akan  tetapi  kemudian  beliau berubah.  Tahun  lahir  dan  wafat  beliau tidak diketahui. 21
Keempat, orang  keempat  dalam periwayatan  hadits  objek  adalah  Harb  bin Abdullah.  Nama  lengkap  beliau  adalah ﻲﻔﻘﺜﻟاﺮﯿَﻤُﻌﻨﺒﮭﻠﻟاﺪﯿَﺒُﻌﻨﺒﺑﺮﺣ.  Beliau  meriwayatkan hadits  dari  kakeknya.  Sedangkan  orang yang  meriwayatkan  hadits  dari  beliau adalah  Atho’  bin  Saib,  akan  tetapi  ke- terangan  ini  menimbulkan  ikhtilaf.  Status beliau menurut Ibn Mui’n adalah masyhur. Ibn  Hibban  pun  mencantumkan  namanya dalam  kitab  al-Tsiqqoh.  Sedangkan  al- Bukhori  memberikan  status  kepada  beliau untuk tidak diikuti. Akan tetapi Abu Daud meriwayatkan  hadits  yang  sanadnya bersambung  sampai  dengan  beliau  hanya satu hadits saja yakni hadits  yang menjadi objek penelitian ini. 22
Kelima dan  Keenam, orang  kelima dan  keenam  adalah  orang  yang  misterius karena  ﻲﻔﻘﺜﻟاﺮﯿَﻤُﻌﻨﺒﮭﻠﻟاﺪﯿَﺒُﻌﻨﺒﺑﺮﺣ  meriwayatkan hadits  dari  kakek  bapak  dari  ibunya  dan kemudian  bapak  dari  kakek  dari  ibunya, sehingga  siapa  nama  perowi  hadist tersebut tidak diketahui. Hal ini
21 Yusuf bin al-Zakiy, Tadzhib al-Kamal,86/20,; Ahmad bin  Ali  Ibn  Hajar  al-Asqolani,  Tadzhib  al- Tadzhib,183/7.
22 Yusuf bin al-Zakiy, Tadzhib al-Kamal, 528/5,; Ahmad bin  Ali  Ibn  Hajar  al-Asqolani, Tadzhib  al- Tadzhib , 198/2.
dikarenakan  dalam  budaya  arab  yang dijadikan  pedoman  dalam  pedoman penulisan  nasab  adalah  asal  dari  pada bapak dan bukan dari pihak ibu. Kalaupun itu dari pihak bapak mungkin akan mudah ketahuan siapa se-benarnya yang
dimaksud oleh ﻲﻔﻘﺜﻟاﺮﯿَﻤُﻌﻨﺒﮭﻠﻟاﺪﯿَﺒُﻌﻨﺒﺑﺮﺣ dengan kalimat ِﮫِّﻣُأ  ﻰِﺑَأ  ِهِّﺪَﺟ. Kalimat  tersebutpun mengandung khilaf karena dalam beberapa riwayat bukan ِﮫِّﻣُأ ﻰِﺑَأ akan tetapi ﺔﯿﻣﺄﯿﺑأ.
Jika  dilihat  dari  penjelasan  diatas terkait  kualitas  beberapa  rowi.  Maka kualitas  hadits  yang  menjadi  objek  pe- nelitian tidak bisa dikatakan sebagai hadits yang Shohih. Hal  ini  dikarenakan  adanya syarat yang kurang dari standar
keshohihan  suatu  hadits  yaitu  kedhabitan seorang rawi.
Untuk menguatkan pendapat peneliti,  maka  peneliti  juga  mengutarakan pendapat  para  ulama  yang  kompeten  di bidang hadits seperti Syekh Nasiruddin al- Albani,  Dr.  Yusuf  Qardhawi  dan  lainnya. dalam  takhrijnya  al-Albani  menuturkan bahwa hadits
» ى َرﺎَﺼﱠﻨﻟا َو  ِدﻮُﮭَﯿْﻟا ﻰَﻠَﻋ  ُرﻮُﺸُﻌْﻟا ﺎَﻤﱠﻧِإ َﻦﯿِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا ﻰَﻠَﻋ  َﺲْﯿَﻟ َو ٌرﻮُﺸُﻋ « .
adalah  hadits  yang  dloif.  Hal  ini dikarenakan  dalam  sanadnya  ada  Atho’ bin  Sai,  tidak  dketahuinya  Harb  bin Ubaidillah  dan  juga  guru-gurunya.  al- Bukhori sendiri juga memberikan statemen bahwa  Harb  bin  Ubaidillah  adalah  orang yang tidak bisa diikuti. Demikian juga Dr. Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Khalil  Abdul  Karim  bahwa  hadits  yang menyatakan tentang tidak adanya pungutan  bea  masuk  impor  adalah  bukan hadits  shoheh  dan  juga  hadits  hasan. Begitu  juga  yang  dinyatakan  oleh  Dr. Kautsar  Abdul  Fattah  al-Abaji,  salah seorang  dosen  di  fakultas  perdagangan Universitas Kairo.
Dengan  demikian,  maka  hadits diatas  tidak  dapat  dijadikan  hujjah  dan postulat  dalam  penentuan  hukum  Islam. Karena  yang  bisa  dijadikan  hujjah  dalam
penetapan  hukum  Islam  menurut  jumhur ulama’  adalah  hadits  shoheh.  Jika  hadits tersebut  tidak  dapat  dijadikan  dasar hukum.  Maka  secara  otomatis  larangan pungutan bea masuk  impor terhadap umat Islam  menjadi  tidak  berdasar  dan  tak  ada landasan dalil  yang mendukung dalam  hal ini  sehingga  negara  atau  daulah  boleh mengenakan  pungutan  bea  masuk  impor kepada  muslim  dan  non  muslim  dengan besaran  seperti  yang  telah  ditentukan seperti  yang  diriwayatkan  oleh  yang menerangkan  bahwa  Umar  bin  Khottob selaku Khalifah pada waktu itu melakukan pungutan  bea  masuk  impor  kepada Muslim,  Kafir  Dzimmi  dan  juga  Kafir Harbi.
Ketika  dasar  hukum  dari  pungutan bea  masuk  impor  telah  jelas  dan  juga  bea masuk  impor  sendiri  telah  diperbolehkan kepada  khayalak  umum  baik  itu  kepada Muslim,  Nasrani  dan  Yahudi.  Baik  itu berstatus  Kafir  Dzimmi  maupun  Harbi, maka jelas bahwa hukum bea masuk impor yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah Indonesia  yang  mana  dalam  melakukan pungutan  ini  adalah  Direktorat  Jenderal Bea  Dan  Cukai  dengan  dasar  UU  Nomor 17  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  UU
Nomor 10 Tahun 1995 Tentang
Kepabeanan Pasal 1 angka 10.
Jika  dalam  UU  Nomor  17  Tahun 2006  Tentang  Perubahan  UU  Nomor  10 Tahun  1995  Tentang  Kepabeanan  ada berbagai  jenis  bea  masuk  impor.  Maka ‘Usyr hanya  mengenakan  satu  jenis  bea masuk  impor saja  yang dalam  UU  Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yaitu Bea Masuk. Adapun jenis-jenis bea masuk impor  yang  lain  seperti  Bea  Masuk  Anti Dumping,  Bea  Masuk  Pembalasan,  Bea Masuk  Imbalan  adalah  jenis-jenis  bea masuk  yang  berkembang  sesuai  dengan perkembangan  zaman  dan  perdagangan dunia.  Dalam  hal  ini  peneliti  berpendapat bahwa  dasar  dari  semua  jenis  bea  masuk impor  adalah  bea  masuk  yang  dalam litelatur fiqh  klasik  adalah ‘Usyr sehingga hukumnya sama dengan Bea Masuk.

## Simpulan
Setelah mempelajari dan menganalisi  UU  Nomor  17  Tahun  2006
Tentang  Perubahan  UU  Nomor  10  Tahun 1995  Tentang  Kepabeanan  dan  juga  Bea Masuk Impor dalam Islam  yaitu ‘Usyr de- ngan  memperhatikan  sumber-sumber  hu- kumnya  maka,  kami  mempunyai  ke- simpulan sebagai berikut :
Bea  Masuk  Impor di Indonesia  se- bagai mana  yang diatur dalam UU Nomor 17  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  UU Nomor  10  Tahun  1995  Tentang  Kepa- beanan  dengan ‘Usyr atau  Bea  Masuk Impor dalam  Islam  adalah  salah satu ben- tuk  yang  sama.  Yaitu  pungutan  terhadap orang  yang  berdagang  di  wilayah  mereka dengan  prosentase  yang  berbeda-beda sesuai  dengan  kondisi  zaman..  Sedangkan pada zaman modern  yang dijadikan  acuan adalah tarif spesifik dan tarif add valorem .
Status  hadits  yang  menyatakan bahwa  tidak  ada  pungutan  bea  masuk impor  kepada  umat  Islam  adalah  hadits yang  dhoif  sehingga  tidak  bisa  dijadikan dasar  hukum.  Mayoritas  ulama  mem-per- bolehkan pungutan bea masuk impor yang dilakukan  oleh  pemerintah  seperti  Malik bin Anas, Abu Yusuf dan al-Syafi’i.

## Saran
Perkembangan  jenis  dan  pungutan bea  masuk  impor  haruslah  sesuai  dengan tujuan  pembangunan  dan  perlindungan bagi  rakyat.  Sehingga  bisa  tercipta  per- dagangan  yang  sehat  dan  juga  perlin- dungan  usaha  dan  perdagangan  dalam negeri.
Penelitian-penelitian  yang  bersifat kebijakan keuangan publik terutama berkaitan dengan  hukum Islam  harusnya  di- kembangkan  lebih  lanjut.  Dengan  adanya penelitian-penelitian  tersebut  tidak  di-temu- kan  aspek-aspek  penunjang Raison  d  etre nya  kebijakan  keuangan  publik  baik  da-lam hukum  positif  maupun  hukum  Islam  dan bahkan intregasi antara keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Ali,  Zainuddin,  2006,  “ Hukum  Islam ”,  Cet  I, Jakarta: Sinar Grafika
Ibn Hajar al-Asqolani, Ahmad bin Ali, 1984, “ Tadzhib al-Tadzhib”, Cet. I, Beyrut, Dar al-Fikr
Karim,  Khalil  Abdul,  1990,  “ Al-Judzur  al- Tarikhiya  li  al-Syari’ah  al-Islamiyah ”, Cet I, Cairo: Sina Publishing
Krugman, Paul R. dan Maurice Obstfeld , 2004, ”Ekonomi  internasional  teori  dan kebijakan”, diterjemahkan  Dr.  Faisal Basri, International  Economics, Cet.  I,
Jakarta: PT. Indeks.
Malik  bin  Anas,  2004,  “ Al-Muwatho ’”.Cet  I, Abu  Dhabi:  Muassasah  Zayid  bin Sulthon  Sulayman  bin  Al-Asy’ats,  Abu Daud,  “Sunan  Abi  Daud”,  Beyrut:  Dar al-Kutub al- Ilmiyah
Syarbasha,  Ahmad,1981 ,”Qomus  Al-Iqtishod Al-Islami”, ttp: Dar Al-Jail
Tandjung Marolop, 2010, “ Aspek dan prosedur ekspor impor ”, Jakarta : Salemba Empat
Yusuf  bin  al-Zakiy,  1980,  Tadzhib  Al-Kamal, Beyrut: Muassasah al-Risalah
Makalah pelatihan :
Kinosta Illatude, “ Undang-Undang
Kepabeanan ”, Modul, Disampaikan pada diklat subtantif spesialisasi Oktober 2007 Jakarta; Pusdiklat Bea & Cukai.
Web :
http://sejarah.kompasiana.com/2013/05/13/seja rah-bea-dan-cukai-di-indonesia-
559578.html,  diakses  tanggal  19  Maret 2014