Volume 3 Issue 2, 2019 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia (Dalam Perspektif Alih Teknologi )
Zulherman Idris 1 , Desi Apriani 2 , Miftahur Rachman 3 , Erlina 4
1. Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: zulhermanidris@law.uir.ac.id 2. Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: desiapriani@law.uir.ac.id
3. Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia. E-mail : miftahurrachman@umri.ac.id 4. Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: erlina@law.uir.ac.id
Abstract: The  existence  of  foreign  capital  which  can  be  called  the  owner  of  the technology is very much needed. However, this great need and hope is not accompanied by a perfect clear legal basis, in fact specifically regarding technology transfer it is only contained  and  part  of  the  law  on  foreign  capital  investment  and  patent  provisions, whereas  in  reality the  legal  actions  that  occur  cannot  only  be  accommodated  by  the provisions foreign investment law and patents only, but also other aspects. This research is normative legal research which examines primary legal materials and other secondary data.  From  the  results  of  the  study,  it  was  concluded  that  there  are  no  specific regulations for technology transfer in Indonesia. In practice, it is only accommodated by licensing provisions, articles 9-13 of the Foreign Investment Law, and the Patent Law. Even these regulations are not yet representative and comprehensive so they cannot accommodate  problems  that  arise  in  rapidly  developing  business  practices.  In connection with technology transfer regulations that do not yet have a specific code of conduct,  this  deficiency  needs  to  be  addressed  relatively  quickly  so  that  there  is certainty and legal protection for the parties involved in it, because so far the existing regulations have not been able to comprehensively accommodate legal problems. which arises mainly in relation to technology transfer which occurs through direct investment in the form of capital goods, except through licensing of technology.
Keywords:  development  of  economic  law,  technology  transfer,  foreign  investment, patents, licensing

## 1. Pendahuluan
Guna  membatasi    ketertinggalan    hukum  dalam    mengadakan    lalu    lintas    ekonomi, oriantasi  dan prinsip  hukum  harus  dapat  berperan  sebagai Agent  of  Modernization dan    Law  as  a  tool  of  Social  Engeneering  (Amrizal,  1999).  Peran  hukum  yang  hanya sebagai  memelihara  ketertiban  dan keamanan itu  sebenarnya adalah  bersifat  kolot (Muchtar  Kusumaadmadja,  1976).  Oleh  karena  itu  berkaitan  dengan  ekonomi    dalam suasana  internasional, pembangunan  nasional  yang di  jalani tidak terlepas  dari bantuan dan kerja sama  dengan pihak lain  sebagai sumber  pembiayaan pelengkap.
Adanya penanaman modal  serta  usaha bersama dengan pihak asing lebih  merupakan gerak    kearah    tatanan  ekonomi    Internasional  baru    supaya    dapat    berusaha memodernisasikan  hukum  ekonomi  (Sumantoro,  1986).  Tantangan  ini  akan  terjawab dengan  menempatkan hukum  sebagai sarana  pembangunan  atau   peran     hukum dapat  mengarahkan    masyarakat    pada    perubahan    yang  terjadi    yang  harus  diikuti. Begitu juga  hukum  harus  dapat dijadikan  sebagai sarana  agar  masyarakat  dapat dididik kearah    kepahaman  dan  kesadaran    betapa    penting    adanya  pembaharuan.(CFG Sunaryati Hartono,1982).
Seiring dengan  pencapaian  tujuan pembangunan, yaitu  kemakmuran bersama dalam masyarakat, maka  pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dengan seluruh kekuatan dan tenaga yang ada  dalam suatu negara, seperti  yang disebut oleh  D Nyhart  dalam Erman Rajagukguk, bahwa  Economic  development  is the result  of all  the forces  and energies  in a country which  collectively raise  its per capita ,  artinya bahwa  pertumbuhan ekonomi   merupakan hasil dari  seluruh kekuatan  dan tenaga dari suatu negara yang secara  kolektif  dapat  meningkatkan      pendapatan  perkapitanya.,    Lebih  lanjut  beliau mengatakan “ The law  and Economics  interpenetrate “ (Erman Rajagukguk, 2000).
Keterbatasan kekuatan  dan tenaga dalam  rangka pertumbuhan ekonomi perlu diakui dengan menyadari  banyaknya kekurangan modal, pengalaman  dan teknologi. Sehingga dirasa perlu  melakukan   penggalangan  kekuatan  modal  melalui penanaman modal, penggunaan    teknologi,  peningkatan    pengetahuan      dan  keterampilan  (Sumantoro, 1986),  begitu  juga  pembangunan sistem hukum tidak dapat dielakkan, karena  antara sistem hukum dan sistem ekonomi  suatu negara  terdapat  hubungan  yang  sangat  erat dan pengaruh timbal balik (CFG Sunaryati Hartono,1982)
Kebutuhan    atas    teknologi    juga  semakin  terasa  dalam    meningkatkan pembangunan. Keterbatasan  modal sebagai  salah satu   faktor penghambat  dalam pertumbuhan  dan perkembangannya, maka   pentingnya  investort  asing untuk  menginvestasikan  modal di  negeri  ini  juga  dibutuhkan.  Keadaan  ini  sebenarnya    merupakan    deskripsi  untuk pencapaian  tujuan  pembangunan, idealnya  memberikan  kebebasan kepada pengusaha komersial  swasta guna tercapainya  kemakmuran  sebanyak mungkin (Erman Rajagukguk, 2000)
Teknologi  merupakan  kebutuhan    dalam  pembangunan.  Dalam  pemanfaatannya berkaitan  erat  dengan    masalah    lisensi  dan  perlindungan    HAKI    yang  khususnya berbentuk  paten,  sehingga    PMA,  Lisensi  dan  Paten  merupakan  bagian  yang  sulit dipisahkan dalam rangka perlindungan hukum   bagi   sabjek   yang   terlibat di dalamnya. Menghadapi kondisi ini, UUPMA  No 1 Tahun 1967 dan UU No 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan penambahan UUPMA  belum tentu dapat merealisasikan  maksud dan tujuan    pembangunan  terencana,    misalnya  apakah  ada  jaminan  PMA    dapat meningkatkan    produktivitas  dan  penggalian  potensi  yang  ada,  sedangkan  PMA  juga beroriantasi  pada  keuntungan yang kadang kala tidak mengindahkan  kebijakan  dan hukum negara.
Lisensi  sebagai  suatu  bentuk  penyebarluasan  usaha yang melibatkan  pemberian izin atas hak untuk memanfaatkan,  menggunakan atau  melaksanakan HAKI milik pemberi
lisensi  (Gunawan Widjaja, 2001), hal ini belum memiliki  pengaturan  secara khusus dan kompleksitas.
Modal asing  yang bisa disebut  pemilik  teknologi  sangat  dibutuhkan. Kebutuhan dan harapan    besar  ini    tidak  diiringi  dengan  kesempurnaan    landasan    hukum    yang  jelas, bahkan khusus tentang alih   teknologi   hanya   termuat   dan   merupakan    bagian  dalam UUPMA dan ketentuan paten, sedangkan secara nyata  perbuatan hukum yang terjadi tidak saja  hanya  dapat  ditampung  oleh ketentuan  UUPMA dan paten melainkan  juga aspek lain, misalnya  bagaimana  menentukan batas  praktek perdagangan ( Restrictive Business  Practice )  ketentuan    pengalihan  teknologi,  ketentuan  lain    seperti    tidak mencampuri    urusan  politik,  pedoman  kerja  sama  dalam  usaha  patungan,  pedoman membuat kontrak, masalah perpajakan dan sebagainya.
Jadi jelas  penggunaan teknologi tidak hanya terjawab  oleh pengaturan  dalam UUPMA dan    paten  saja,  tetapi    membutuhkan    ilmu  lain  secara  interdisipliner.    Bagaimana sebenarnya kaitan teknologi dengan tujuan pembangunan, serta  PMA dengan teknologi, dan    mengingat    teknologi  merupakan  kebutuhan,  maka  bagaimana    pengaturan hukumnya.  Dalam  kondisi  ini    juga  memerlukan    kajian  dan  penjelasan,    sejauh  mana keterikatan PMA, Lisensi dan paten dalam rangka pembangunan.

## 2. Hasil dan Pembahasan
A. Teknologi Kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Ekonomi.
Antara sistem hukum dengan sistem ekonomi  suatu negara  terdapat hubungan  yang sangat erat dan pengaruh timbal balik. Pada satu pihak  pembaharuan  dasar pemikiran dibidang    ekonomi    ikut  mengubah    dan    menentukan    dasar    sistem  hukum    yang bersangukutan.  Maka  penegakan    asas  hukum    yang  sesuai    akan  memperlancar terbentuknya  struktur  ekonomi  yang dikehendaki, tetapi sebalinya  penegakan  asas hukum  yang tidak sesuai  justru  akan  menghambat  terciptanya  struktur  ekonomi  yang dicita-citakan (CFG Sunaryati, 1982).
Menghadapi  perkembangan  dunia  sekarang  ini   yang  mengarah  pada  perubahan  yang mengglobal yang  melintasi batas teritorial negara,  akan terlihat bahwa  kaedah hukum juga  harus    berubah.    Globalisasi  yang  melanda    dunia    baik  industrialized  maupun developing countries  merupakan dari  kemajuan  dunia teknologi  yang perlu diimbangi dengan  aturan    yang  mampu    mengayomi    akibat  globalisasi  itu.  (Syafrinaldi,  2000), sehingga kurang tepat  kalau  bersekeras  dengan memegang teguh  kaedah  hukum  yang ada    untuk  dipertahankan    sedangakan  masalah    yang  dihadapi    telah  berkembang meminta  pengelolaan yang berubah pula (Sumantoro,1986).
Melihat keadaan ini, maka  antara  hukum  dan ekonomi  adalah dua  faktor  yang tidak terpisahkan      dihadapkan    pada  kondisi    global  sekarang,  artinya  menghadapi    tujuan pembangunan dimana tidak  dapat menutup  mata dari  influensi  dunia luar, maka  mau tidak mau  harus  dapat  membenahi  diri, tidak saja  pada kaedah  hukum  dan ekonomi saja,  tetapi  lebih jauh  dari itu  bagaimana  menghadapi  agar pertumbuhan  yang ada dapat  diikuti oleh  norma  dan kaedah hukum  dalam pertumbuhan ekonomi tersebut.. Tentunya hal ini akan terjawab  dalam kajian hukum ekonomi, yang secara konsepsional melibatkan intervensi pemerintah dalam membuat  dan mengatur  kehidupan  ekonomi
dimana  kepentingan  individu    dan  msyarakat    saling  berhadapan,  dalam  hal  ini pemerintah  telah  memasukkan  ketentuan  yang  lebih ditekankan  pada  kepentingan masyarakat umum dan kalau  perlu membatasi  hak-hak individu.(Sumatoro,1986).
Hukum  ekonomi  keberadaannya    semenjak    Repelita    I,II,III    tidak  diragukan    lagi, perkembangan hukum ini  semakin pesat  semenjak  adanya  intervensi  pemerintah di dalamya,  sehingga    hubungan  perdata  yang  ada  harus      dapat        menjaga      antara kepentingan          individu      dengan  kepentingan    masyarakat  pencapaian  kemakmuran bersama jadi dalam  pengaturan hukum ekonomi  kepentingan bersama jadi prioritas.
Peran  teknologi  adalah  sebagai  komplimen  (pelengkap)  dalam  pencapaian  tujuan pembangunan. Teknologi adalah sangat perlu, karena  merupakan  faktor penentu  dalam pertumbuhan  dan perkembangan  industri. Sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses  industri teknologi  lahir  dari kegiatan  penelitian dan pengembangan yang secar  nyata    banyak    dilihat    berasal  dari    negara  maju  yang  diasimilasi  pada  negara berkembang    dalam  rangka    membantu    dan    merealisasikan    tujuan    pembangunan. (Richard Burton Simatupng, 1995).
Dalam Repelita, secara  prioritas  tujuan  pembangunan  nasional adalah:
a. Meningkatkan produksi nasional/  menggali potensi ekonomi.
b. Menciptakan lapangan kerja.
c. Meningkatkan peralatan hasil
d. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
e. Pemerataan  kegiatan  pembangunan  ke daerah.
Melihat tujuan ini  begitu luas,  maka sudah jelas  membutuhkan  pihak  lain (investor) dan juga tidak terelakkan  keikutsertaan  pemerintah  dalam mengatur mekanisme  dan prosedural teknis.
Dalam pencapaian tujuan pembangunan  yang begitu luas  harus didukung oleh sarana dan  prasana    yang  refresentatif  .  Oleh  karena  itu    sesuai  dengan  kondisi  yang  serba terbatas, meliputi terbatas modal, tenaga skill dan teknologi, maka dalam mengantisifasi hal ini  perlu ditilik dunia luar (diluar batas territorial), khususnya mengundang investor ikut terlibat  dalam proses  pembangunan.
Dalam  keadaan  ini  terlihat  dalam  pencapaian  tujuan  pembangunan  peran  pemerintah sangat menentukan  kelancaran  proses pembangunan dengan  melibatkan  PMA  yang sekaligus terknologi yang dimilikinya.
Pembangunan yang direncanakan pemerintah dalam repelita  bukanlah  pembangunan pemerintah semata. Dalam lingkup  rencana  pembangunan  tersebut  pemerintah  juga mengarahkan    agar      penanaman  modal    mempunyai    peran    dalam  pembangunan. Kegiatan Penanaman modal  diharapkan  tidak  beroriantasi kepada motif  mendapatkan keuntungan  saja, melainkan  juga  diarahkan  pada  pemenuhan  tugas  pembangunan pada umumnya. Jadi  penanaman  modal  diarahkan  pada serangkaian  pengaturan  oleh pemerintah  untuk  berperan  serta  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan sebagaimana disebut di atas.
Pengertian modal asing  dalam UUPMA  lebih cendrung  berupa fresh capital yang datang dari luar negeri.(Pasal 1 dan 2 UUPMA), tetapi  peralatan ( Equipment )  berupa teknologi
juga termasuk dalam pengertian modal .  Oleh karena itu  Penanaman modal  yang lebih ditekankan pada  teknologi  pemanfatannya  sebenarnya  dapat dilakukan  dengan jangka panjang, artinya  Penanaman modal  dalam bentuk  fresh capital  lebih banyak  berupa bentuk    pinjaman    dan  krerdit,  tetapi    teknologi    atau  berupa    peralatan    yang  dapat menunjang  pembangunan  sangat  memiliki  kaitan  erat  dengan  tujuan  pembangunan. Misalnya    Peningkatan    peralatan  hasil  dan  potensi  ekonomi  sangat    berkaitan    erat dengan  peralatan  yang canggih yang dapat diaplikasikan  dalam  pencapaian tujuan.
Keadaan ini    sebenarnya    dapat    diperoleh  dengan  penanaman  modal    yang    dibawah investor    sehingga    negara  berkembang    (negara    penerima    teknologi)    dapat memanfaatkan  peralatan  ini  dalam rangka  pencapaian  tujuan  pembangunan tersebut. Jadi jelas bahwa teknologi dengan tujuan pembangunan memiliki kaitan erat.    Tetapi dilihat  dari  kenyataan  yang  ada    bahwa  oriantasi  investasi    yang  hanya  berada  dalam pengawasan    BKMD    belum  seluruhnya  mampu    mengarahkan tingkat  prioritas    mana kebutuhan  penanaman modal  itu  dilakukan, artinya  penanaman  modal  tidak seiring dengan tingkat prioritas  tujuan  pembangunan  yang telah direncanakan .
Oleh sebab itu sebaiknya  dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  teknologi  yang dibawah investor  melalui jalan investasi nya  berupa equipment  harus dapat diseleksi  tingkat prioritas  yang  seirama    dengan    tujuan    pembangunan,  sehingga    penanaman  modal jangan    dilakukan    pada  semua  sektor  yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pembangunan dalam pedoman skala prioritas dan kebutuhan.
Bercontoh pada Korea Selatan bahwa teknologi  yang dapat  dihasilkan  atau  dihadirkan harus diprioritaskan  sehingga  investasi  asing  memiliki  keterbatas untuk  membawa teknologi yang sama. .(Sumantoro, 1986).  Contoh konkrit  dalam dikemukakan  adalah pada  pembangunan    Dam  Site  PLTA    Koto  Panjang    yang  mengadirkan    Investor  asing (Jepang)    melalui  perusahaan  Tepsco,  apakah  dalam  bentuk    Turnkey  Projek,  Direct Investment  atau  yang  lainnya,  tetapi  yang  jelas    equipmen  yang  seharusnya  dapat dihadirkan   di Indonesia  juga diekspor.  Hal seperti ini  harus  dipertimbangkan  dalam rangka    penggunaan    teknologi    dan  alih  teknologi  yang  disesuaikan    dengan  tujuan pembangunan.    Mengingat  teknologi  dianggap    sebagai  faktor  penting    dalam pertumbuhan dan perkembangan,  maka kaitannya dengan tujuan pembangunan perlu diteliti  dan    dikaji,      apakah      keberadaannya        betul-betul            dapat        mendukung pembangunan  atau  sebaliknya.  Apakah  keberadaannya  dapat  memberikan  manfaat dalam  pembangunan  atau  sebaliknya  akibat    kemajuan  teknologi  justru    memberikan mudhorat bagi bangsa  dan negara.
Oleh sebab itu tidaklah salah dalam rangka  menggunakan  teknologi  dalam mendukung pembangunan terlebih dahulu perlu  dilakukan  inventarisasi  sesuai  dengan kebutuhan pembangunan yang ada, serta yang terpenting  keberadaan   memberikan  manfaat dan bukan sebaliknya. Begitu juga  penggunaan  dan  asimilasi alih teknologi  harus  selektif, serta    jangan    selalu  mencintai  hasil  penemuan  luar  negeri  yang  secara  substansial teknologi yang sama  juga ada dalam   negeri sendiri.
B. PMA dan Teknologi Berada Dalam Satu Paket.
Peningkatan hubung ekonomi melampaui batas  negara  sebenarnya  adalah  salah satu tujuan  memacu pertumbuhan  pembangunan yang secara nyata melibatkan  aliran modal  asing  dalam pembangunan tersebut.
Banyak pandangan mengatakan  bahwa  modal asing (investor)  harus ditilik  dalam rangka menutup keterbatasan  dan menjacapai tujuan pembangunan, bahkan  dianggap sebagai modal pelengkap dalam pembangunan (Amrizal, 1999).
Dalam    pandangan  yang  berkembang    tidak  mengklarifikasi    bentuk  modal  asing  yang dimaksud,  sebab   sebagaimana  yang telah diuraikan sebelumnya, modal asing  dapat berupa  fresh capital, dimana  bantuan modal  dari investor dalam rangka pembangunan merupakan    tujuan  utama,  sehingga    kehadiran  investor    semacam    pihak    yang  ikut investasi    dari  pembangunan  yang  telah  terencana.  Hal  ini  banyak  terlihat    seperti pembangunan  jalan,  Dam  Site,  Industri  besar  dan  sebagainya.  Ini  memperlihatkan keterlibatan investor lebih terkonsentrasi   sebagai pembiaya pembangunan. Bahkan juga ada  dalam bentuk  pinjaman  kontrak berjangka,  bagi hasil,  shering dan sebagainya. Akan tetapi dibalik itu  modal asing  juga ada dalam bentuk peralatan  atau biasa disebut dengan teknologi.
Dalam keadaan ini  sebenarnya  teknologi  ini  tidak hadir  dengan cara  jual beli, sewa menyewa atau perjanjian  semata-mata dimana  negara maju  menyediakan  teknologi kemudian    dialihkan    kenegara    penerima   modal,  melainkan    kehadiran  /  kedatangan teknologi    lebih  banyak  seiring    dengan    paket  Penanamn  Modal  Asing,  artinya keterlibatan  investor    dalam  proses    pembangunan    seiring    dengan    mendatangkan teknologi    sesuai  dengan    pelaksana  pembangunan.  Dalam  konteks  seperti  inilah sebenarnya    bahwa  Penanaman  Modal  Asing    dengan  teknologi    berada  dalam    satu paket.
Sebagai    kebijakan  suatu  negara  berkembang    mengundang  masuknya  modal  asing secara inplisit juga diterapkan  pada mengundang  pengalihan teknologi  dinegaranya. Hal ini memberikan sumbangan  yang besar  dalam meningkatknn  modernisasi  industri  dari negara  sedang  berkembang pada umumnya.
Dalam  pelaksanaannya  perlu  dilihat    bahwa    modal  asing    dengan  teknologi    yang dibawanya    merupakan    paket    modal  yang    tidak  terpisahkan,  apalagi    dengan meningkatnya  program  pembangunan  industri. Peranan  teknologi  semakin  penting dan menjadi langkah, sehingga  suatu pertanyaan   bagaimana operasi perusahaan  modal asing / multi nasional  yang membawa  teknologi  dinegara yang sedang  berkembang pada umumnya.
Guna  melihat    bagaimana  terjadinya  keterkaitan  alih  teknologi    dengan  penanaman modal  asing,    dapat    dilihat    dengan  bagaimana    kebiasaan  penanaman  modal    dalam proses  pembangunan  yang  kadangkala  lahir  dalam  bentuk  joint  venture dalam  bentuk antara  orang atau badan hukum negara dengan orang atau badan  hukum asing  atau lembaga internasional (Amrizal, 1999).
Lebih lanjut Amrizal menjelaskan bahwa cara  atau bentuk  eksistensi  investor  dalam proses    produksi    sebenarnya    sudah    banyak    berkembang,  bahkan    berada    diluar ketentuan    yang  diatur    secara    konvensional    dalam  UUPMA,  perkembangan  ini
sebenarnya  dikenal dalam praktek  bisnis  yang aplikasinya  banyak  dikenal  penggunaan teknologi., misalnya.( Amrizal, 1999).
a. Technical Service Agreement .
Hal ini biasa berkaitan  dimana  perusahaan  membutuhkan  skill dan  metoda  kerja baru, maka  untuk  keperluan ini akan  dipakai technical service perusahaan mitra asing.
b. Franchise and Brand use Agreement.
Biasanya dalam hal ini  perusahaan domestik  ingin  memproduksi  barang  sejenis  yang merek dan namanya sudah terkenal.
c. Joint  Enter Prise.
Suatu  bentuk  kerjasama    yang  membutuhkan  badan  hukum  yang  terbentuk    dari perjanjian  antara  pemilik modal  asing  dan modal  nasional.
d. Kontrak Karya ( Contract of Work ).
Bentuk  kerja  sama   dengan  modal campuran   antara   asing   dengan  modal    nasional , biasanya  terjadi  dimana investor  terlebuh dahulu  membentuk badan hukum Indonesia, selanjutnya    badan  hukum  mengadakan  perjanjian    karja  sama    dengan  badan  hukum Indonesia lain dengan menggunakan modal nasional..

## e. Production Sharing.
Bentuk kerja sama ini dilakukan  karena  adanya keinginan  untuk  memenuhi kebutuhan akan modal  dan alat  dari luar negeri.  Dalam kerja sama ini  investor  memasuukkan modal   berupa  alat dan mesin.   Perlengkapan  yang telah  memasuki  pelabuhan  atau pabean langsung  dianggap  sebagai  milik mitra  domestik dan  pengembalian investasi tersebut  kepada  mitra  asing    dibayar    dari  hasil  /produksi  yang  diperoleh    dari  usaha patungan tersebut.

## f. Turnkey  Project.
Suatu bentuk kerjasama  dalam dimensi    besar     yang     terdiri dari  beberapa  pabrik (plant)    dimana  proyek  ini    yang  dijadikan  kunci  dari  suksesnya    keseluruhan  program memerlukan suatu infort khusus, baik untuk teknologi dan  manegemen maupun untuk produksinya.  Berdasarkan  hal  tersebut    didirikannya  suatu Turnkey  Project yang dikelilingnya didirikan  industri  pendukung ( Supporting Industri ) atau pabrik yang dapat didirikan  oleh  perusahaan domestik. Dalam  hal ini     pihak   asing      menjual  produksi pabrik    ( Production  right  Plant )  yang  bersifat    lisensi    dan  mengadakan  kontrak manajement untuk menjalankan  pabrik tersebut.
Dari contoh di atas memperlihatkan  pengenalan teknologi  selalu  seiring dengan  aplikasi program  pembangunan yang dijalankan  oleh investor dengan perusahaan domistik, yang kadang  kala    pengaturan  aturan  mainnya  ( Code  of  Condauct )    lebih  didominasi    oleh keberadaan investor. Bagaimanapun juga  ini suatu kenyataan,  Cuma  saja sebagai negara berkembang  harus dapat memiliki sikap , walaupun  kehadiran  teknologi  seiring  dengan datangnya  PMA dalam proses  pembangunan, maka kita  harus secepatnya menyadari praktek  seperti  ini    banyak  memberikan    kerugian    pada    kita  khususnya    tentang pengaturan secara khusus tentang alih teknologi  belum jelas, khususnya tentang  batas-
batas praktek alih teknologi,  perjanjian khusus antara negara maju pembawa  teknologi dengan  negara  penerima teknologi,    pedoman  untuk  melakukan  kegiatan  perusahaan. Oleh  karenannya,  CPI  dengan  pertamina   merupakan     gambaran    betapa  bersaingnya penduduk pribumi  dapat menguasai  teknologi  yang dimiliki  CPI.

## C. Pengaturan Hukum Alih Teknologi.
Hubungan antara penanaman modal asing  dan pengalihan teknologi  antara negara  maju dengan  negara    penerima    modal    merupakan    objek    kajian    dibidang  ekonomi.    Jadi menyikapi  hal ini  tidak  dapat  dilaksanakan  lagi  kajian  suatu bagian  dari cabang  ilmu hukum perdata, hukum  publik saja, melainkan  harus  dilaksanakan  secara interdisipliner. Materi yang dibahas  di dalamnya  meliputi  bidang  yang diatur  dalam hukum  pajak, hukum  dagang,  hukum  perdata,  hukum  publik,  hukum  internasional  dan  sebagainya serta yang ada sangkut pautnya  dengan kepentingan  masyarakat umum  dalam bidang ekonomi.(Sumantoro, 1986)
Pernyataan ini sudah membuktikan  bahwa masalah  hukum yang terjadi dalam rangka PMA dan alih teknologi  memang tidak terjawab  dengan UUPMA dan Undang-undang paten  saja, Hal ini sudah disinyalir oleh para sarjana  bahwa alih teknologi  yang hanya diatur dalam  UUPMA  dan paten  belum refresentatif menampung masalah hukum yang terjadi dalamnya.
Indonesia  sebagai  negera  yang  sedang  berkembang    yang  berusaha  memacu pertumbuhan    dan    pembangunan    ekonomi    dengan  melihat  investor    serta  ingin memanfaatkan  teknologi  juga belum   mengimbanginya dengan peraturan hukum  yang konprehensif, sehingga dalam uraian sebelumnya  terlihat  pengaturan itu secara spesifik terdapat  dalam praktek  bisnis  yang berkembang  diluar  pengaturan  khusus  UUPMA, seperti  joint venture, production shering, kontrak karya dan sebagainya.
Kenyataannya  bahwa      alih  teknologi    seiring    dengan  penanaman  modal  asing  atas perjanjian     lisensi  yang diselenggarakan oleh perusahaan  di  Indonesia   dengan  induk perusahaan    diluar     negeri    yang       memiliki / pemegang  hak atas  teknologi.  Sehingga terlihat  pengaturan itu mengkombinasikan  kegiatan  modal dengan  penyelenggarakan lisensi.
Dalam konteks PMA,  lisensi adalah dasar kerja sama  yang mengatur syarat dan kondisi pemindahan alih teknologi dari pihak asing  kepada  perusahaan  penerima  lisensi  di Indonesia (Gunawan, 2001).
Sebagai  akibat  belum  adanya  pengaturan  khusus    oleh  pemerintah  dalam  bidang    ini, maka masalah alih teknologi  seakan-akan berlangsung dalam bentuk perjanjian lisensi yang  dalam  prakteknya  akan  dipengaruhi    oleh  kemampuan  berunding    antara    pihak pemberi  lisensor  dengan  pihak    lisensie.  Pada  dasarnya  pengalihan  teknologi  dapat dilakukan oleh pihak mana saja, baik badan hukum swasta, negara, badan  internasional, baik  dalam negeri sendiri maupun  dari luar  negeri  ke dalam  negeri atau sebaliknya.
Untuk setiap pemindahan teknologi  dibutuhkan suatu perjanjian lisensi  sebagai dasar kerja sama  yang mengatur syarat dan kondisi sebagaimana telah disebut di atas. Setiap pemegang hak atas  teknologi  akan berhak memberikan  lisensi  pada setiap  badan lain
untuk melaksanakan  hak-haknya  sesuai  dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini lisensi dibidang  paten  adalah yang paling  terang  dan mudah dilaksanakan.
Dalam rangka alih teknologi perlu diinventarisasi  kemampuan tingkat  teknologi  yang telah  ada dan  kebutuhan yang diperlukan  untuk  pengembangan  teknologi  nasional, sehingga  bagi negara  berkembang  yang penting  adalah:
a. Teknologi yang tepat guna.
b. Dapat mengembangkan industrialisasi.
c. Mempertimbangkan keahlian yang ada
d. Potensi  sumber  yang  dapat menunjang.
Sehubungan dengan itu  dalam rangka alih teknologi  ada  beberapa  faktor  yang perlu diinventarisasi, yaitu:
a. Kebutuhan yang diperlukan   untuk  pembangunan  menurut daftar  prioritas.
b. Teknologi apa saja yang kurang untuk memenuhi  kebutuhan.
c. Teknologi itu dalam  rangka  mengisi kekurangan.
d. Inventarisasi  tenaga kerja, bahan baku (materil)  yang tersedia yang dipengaruhi dalam hubungan  dengan teknologi.
e. Mengadakan  penilaian  komperatif,  apakah    teknologi  itu    cocok    untuk dipindahkan , diterapkan, diasimilasi kedalam  ekonomi Nasional.
Pengaturan  alih  teknologi  dalam UUPMA  terdapat  dalam Pasal  9-13, yaitu    tentang kebebasan  menggunakan  tenaga kerja management dan ahli  asing sepanjang  tenaga lokal  tidak tersedia.  Kewajiban perusahan asing tersebut  untuk mengadakan  pendidikan latihan tenaga   kerja    Indonesia yang nantinya  menggantikan  tenaga kerja  asing, disini aspek teknologi dapat ditampung dalam  undang-undang ini.
Dalam  UUPMA    pemindahan    teknologi    bentuk    investnmen  langsung    dalam  bentuk barang modal, sedangkan  cara lain  adalah  melalui  lisensi  dari teknologi.
Secara  komperatif    banyak  negara  yang  telah  menerbitkan    peraturan    pembatasan praktek    dagang    dan    norma  pengalihan    teknologi,    begitu  juga    pada  negara berkembang  harus memperhatikan  ketentuan  mengenai transfer  teknologi. Disamping itu    perlu  dikembangkan    pengaturan  mengenai  kontrak    atau  perjanjian    pengalihan teknologi    yang  berkaitan    dengan  syarat  dan  kondisi    dalam  perjanjian  pengalihan teknologi dan fasilitas yang dapat diberikan.
Setiap  pemindahan    teknologi  harus  memenuhi    persyaratan,  yaitu:  Keharusan pendaftaran dan persetujuan  sebelum proses pemindahan  itu terjadi atau berlangsung. Hal  ini  sebagai  dasar  pengesahan    pembayaran  royalty  dan  pemberian    fasilitas  pajak. Fungsi  ini  juga  membuktikan    adanya    pemanfaatan    secara    efektif      atas  paten  yang bersengketa. Juga pertimbangan lisensi itu  harus dapat memberikan  sumbangan  pada neraca  pembayaran  luar negeri, membantuk pengembangan  industri, dan konstribusi terhadap  ekonomi  pembangunan pada umumnya.
Sampai  sekarang  di  Indonesia  belum  ada  pengaturan  jelas,    walaupun  terjadi  lisensi diteliti oleh BKPM, namun sifat  dan status  dari penelitian  tersebut  dan kriteria  untuk pemberian    persetujuan    masih  sangat    umum,  yaitu    untuk  industri    yang  mengolah
bahan  baku/ setengah jadi secara  penuh  menuju   negara industri secara penuh ( Full Manufactoring ).
Untuk menampung masalah ini  perlu  difikirkan  antara lain:
a. Pengaturan    mengenai    keharusan    pendaftaran    untuk    mendapatkan persetujuan  lisensi .
b. Keharusan pendaftaran  untuk mendapatkan  persetujuan  perjanjian lisensi .
b. Keharusan    mencantumkan    syarat    dan    kondisi    tertentu      dalam  perjanjian lisensi.   (Sumantoro,1986).

## 3. Kesimpulan
Uraian di atas memberikan deskripsi  dimana  dalam pembangunan  hukum perlu juga ditilik dalam  sisi pandangan alih teknologi. Karena harapan pembangunan juga dititipkan dengan adanya alih teknologi, bahkan  teknologi telah dianggap dapat  membantu serta memacu  perkembangan  ekonomi,  dengan    demikian  dari  tulisan    tersebut  dapat disimpulkan:
- Sulit dibantah teknologi dalam arti  “peralatan” memiliki kaitan erat  dengan tujuan pembangunan, khususnya  tujuan dalam  memacu  pertumbuhan  ekonomi, menggali potensi ekonomi baru serta   upaya meningkatan  peralatan hasil. Karena  hal ini terkait peralatan    yang  canggih    yang  dapat    diaplikasikan    dalam  pencapaian  tujuan pembangunan.  Kemudian    mengingat  tujuan    pembangunn  itu    juga    berupaya menciptakan  lapangan  kerja, maka  dengan  kehadiran teknologi, khususnya  dibidang full Manufactoring akan jelas  membutuhkan tenaga  kerja yang besar.
-  Penanaman  Modal  Asing    dan  teknologi    berada    dalam  satu  paket.    Keterikatan investor    dalam  proses  pembangunan    seiring    dengan    mendatangkan    teknologi dalam  pelaksanaan  pembangunan,  secara  umum  ada  2  bentuk  investasi,  yaitu investasi    langsung    dalam  bentuk    barang    modal,  dan  lisensi  bukan  dalam  bentuk barang  modal.  Kemudian  semakin    berkembangnya  praktek  bisnis      dalam      bentuk joint Venture, maka    kehadiran  teknologi  juga semakin  beragam yang juga seirama dengan  kebutuhan serta  perjanjian  yang  telah  disepakati.
-  Pengaturan  alih  teknologi  di  Indonesia    belum  ada  secara  khusus,  cuma  dalam prakteknya    hanya    ditampung    oleh    ketentuan  lisensi,    pasal  9-13  UUPMA    serta Undang-undang Paten. Aturan inipun belum  refresentatif dan konfrenhensip  dapat menampung  permasalahan  yang timbul  dalam praktek  bisnis yang berkembang.
Kemudian melalui tulisan ini penulis menyampaikan beberapa sara:
-  Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  teknologi  yang  dibawa  investor    melalui    jalan investasi  berupa  equipment,  maka  harus  dapat    dilakukan  tingkat  prioritas    yang seirama dengan tujuan  pembangunan, artinya  PMA  jangan  dilakukan  pada semua sektor  yang  tidak  sesuai  dengan    tujuan  pembangunan  dalam  skala    prioritas  dan kebutuhan.  Selayaknya  pemakaian  teknologi  harus  betul-betul  disesuaikan    dengan kebutuhan   yang  diperlukan   sesuai dengan tingkat prioritas pembangunan  yang terencana.
-  Pemakaian  teknologi harus  betul-betul  dapat  mengisi  kekurangan atas  kebutuhan yang ada.
-  Harus  dapat  dilakukan  penilaian,  apakah    alih  teknologi    betul-betul    cocok    untuk diterapkan , dipindahkan, diterima, diasimilasi dalam ekonomi nasional.
- Berkaitan dengan  pengaturan alih teknologi belum ada code of conduct secara khusus, maka dalam waktu relatif  cepat  kekurangan  ini  perlu dipacu  agar ada  kepastian dan perlindungan hukum  bagi para pihak  yang  terlibat  di dalamnya, sebab selama ini  kenyataan UUPMA dan  paten belum dapat secara konfrenhenshif menampung problem  hukum  yang muncul  terutama  kaitannya dengan  alih teknologi  yang terjadi melalui  investasi  langsung    dalam  bentuk  barang  modal,  kecuali  melalui  lisensi  dari teknologi.

## Daftar Pustaka
Amrizal., (1999).  Hukum Bisnis, Risalah  teori dan Praktek, Djambatan .
CFG Sunaryati Hartono.(1982).  Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, BPHN.
Gunawan Widjaja. (2001). Seri Hukum Bisnis  Waralaba,  Rajawali Pers, Jakarta.
Ismail Saleh.(1990). Hukum dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Erman Rajagukguk.(2000). Peran Hukum Dalam Pembangunan  Ekonomi  2,  FH UI
Program Pasca Sarjana.
Muchtar Kusumaatdmaja. (1976),  Peran dan Fungsi Hukum Dalam     Pembangunan Nasional, Bina Cipta,  Jakarta.
Richard Burton Simatupang.(1995). Aspek Hukum Dalam Bisnis,  Rineka Cipta , Jakarta.
Sumantoro.(1986).  Hukum Ekonomi,  UI Pres, Jakarta.
Syafrinaldi. (2001).  Hukum Tentang Perlindungan  Hak  Milik Intelektual, UIR Pres.
___________,  Globalisasi Hukum, Riau Pos, 26 Juli 2000.
T  Mulya Lubis, Richard M Buxboum.(1986)  Peranan Hukum Dalam Perekonomian Negara Berkembang,  Yayasan Obor  Indonesia Jakarta.