## PENGELOLAAN ASET DESA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA UTAMA KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS

## ERIZHA FITRIA MARSHALIANY Erfitherwanto4326@gmail.com
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln.RE Martadinata Nomor 150 Ciamis

## ABSTRAK
Aset  Desa  adalah  barang  milik  Desa  yang  berasal  dari  kekayaan  asli  Desa,  dibeli  atau diperoleh  atas  Beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  atau  perolehan  hak  lainnya  yang sah.  Kekayaan  desa  dikelola  oleh  Pemerintah  Desa  dan  dimanfaatkan  sepenuhnya  untuk kepentingan  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat  desa. Tetapi  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  aset  di  Desa  utama  ini  belum  berjalan  dengan  maksimal, terbukti dengan masih banyaknya pegawai yang belum paham dalam pengelolaan aset desa. Dalam pengelolaan aset desa oleh pemerintah Desa Utama ini masih terdapat permasalahan, yaitu sikap masyarakat  desa  yang  apatis  terhadap  pengelolaan  aset  desa,  sebagian  Tanah  Milik  Desa  Belum disertifikasikan,  masyarakat  yang  kurang  memanfaatkan  lahan  tanah  milik  desa  yang  sudah dipinjam pakaikan kepada masyarakat.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Pengelolaan  Aset  Desa  di  Desa  Utama Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis.  Pelaksanaan  penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif,  dalam  penelitian  kualitatif,  metode  yang  biasa  dimanfaatkan  adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh berdasarkan data primer dan data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan  dan  studi lapangan. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, kategorisasi, sintesisasi, menyusun ‘hipotesis kerja’. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa 1 orang, dan pegawai desa sebanyak 7 orang.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa Pengelolaan Aset Desa  di  Desa  Utama  Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis,  belum  seluruhnya  berjalan dengan  maksimal  yaitu  dalam  pengelolaan  aset  desa  ini  sudah  sudah  diarahkan  dengan  cukup baik, tetapi masih banyak pegawai yang belum mumpuni dan melaksanakan pengelolaan aset desa sesuai  dengan  aturan.  Adapun  hambatan-hambatan  dalam  pengelolaan  aset  desa  yaitu:  Sumber daya  manusia  yang  kurang  mumpuni  untuk  mengelola  aset  desa  karena  rata-rata  pendidikan pegawai  adalah    SLTA,  kurangnya  koordinasi  antara  pihak  desa  dengan  masyarakat,  belum  ada penekanan  khusus  untuk  penggunaan  aplikasi  aset  desa,  belum  adanya  kesadaran  aparat pemerintah  untuk  melaporkan  hasil  pengelolaan  aset  desa  kepada  Bupati  melalui  camat.  Upaya- upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  tersebut,  yaitu:  melakukan  koordinasi  dengan berbagai  pihak  terkait  pengelolaan  aset  desa,  berencana  merekrut  pengawai  khusus  untuk pengelolaan aset desa, pemerintah membuka jalur komunikasi dan informasi untuk memudahkan pihak-pihak pengelola aset desa mendapatkan informasi.
Kata Kunci : Aset Desa

## 1. PENDAHULUAN
Desa  secara  administratif  merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala  Desa  melalui  sebuah  pemilihan  secara langsung.  Secara  formal  pemerintah  telah menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa,  sebagai  dasar  hukum  yang mengatur  segala  sesuatu  yang  dianggap  penting bagi Desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut  Desa  atau  dengan  sebutan  lain  diartikan sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan
masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal-usul  dan adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Desa  memiliki  hak  asal  usul  dan  hak tradisional  dalam  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  dan  berperan mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan,  sehingga Desa  perlu  dilindungi  dan  diberdayakan  agar menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan  demokratis sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil, makmur, dan sejahtera.
Desa  Utama  Kecamatan  Cijeungjing Kabupaten  Ciamis  adalah  bagian  dari  wilayah desa  yang  memiliki  ragam  budaya  masyarakat yang  berbeda-beda,  sehingga  pemerintah  desa akan  terus  melakukan  koordinasi  yang  efektif dalam melakukan kegiatan pembangunan berdasarkan skala prioritasnya yang dibuat dalam Musrenbangdus, Musrenbangdes dan  selanjutnya dijadikan  landasan  untuk  pelaksanaan  kegiatan- kegiatan yang telah disepakati bersama.
Berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas,  ada  2  (dua)  kewenangan  yang dilegitimasi  Undang-Undang    Desa  yaitu, kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul  dan kewenangan  lokal  berskala  desa.  Beralaskan kewenangan desa inilah, Desa berhak menyelenggarakan  dan  menyusun  perencanaan hingga penganggaran pembangunan sendiri tanpa harus  bergantung  pada  sistem  perencanaan pembangunan daerah. Bagi kementerian/lembaga yang  hendak  memasukkan  programnya  ke  desa, maka  harus  merekognisi  “mengingat”  dokumen perencanaan  desa  sebagai  dokumen  yang  harus diacu oleh pemerintah desa.
Bicara  tentang  aset  desa,  biasanya  telah dibatasi pada aset yang bersifat terwujud.  Dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang  Desa,  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri Nomor  4  Tahun  2007  Tentang  Pedoman Pengelolaan  Kekayaan  Desa,  dan  Peraturan Daerah  Nomor    20  Tahun  2007  tentang  Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, sumber pendapatan  desa  terdiri  dari  PADesa,  hasil  pajak dan  retribusi,  bagian  dana  perimbangan  yang berupa ADD, Bantuan Keuangan dan Pemerintah,  Pemprov,  dan  PemKab  serta  dari pihak ketiga. Menurut Undang-Undang  Republik Indonesia  No.6 Tahun 2014 dalam BAB  I Pasal 1 ayat 11 yaitu:
“Aset  Desa  adalah  barang  milik  Desa yang  berasal  dari  kekayaan  asli  Desa, dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa atau perolehan hak lainnya yang sah”. Kekayaan Desa Utama Kecamatan
Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis  bisa  dilihat sebagai berikut:
- Tanah Kas Desa/Bengkok
- Tanah Titisara
- Tanah Desa/sarana pendidikan dan Olahraga
- Tanah Kuburan
- Irigasi / Saluran air
- Jalan Desa / Jalan Dusun
- Kendaraan roda dua
: 13.332 Ha
:   0,240 Ha :    0600 Ha :   1,572 Ha
:  16,800 Ha
:    0,600 Ha
:        3 Unit
Seiring dengan berjalannya pengelolaan aset desa di Desa Utama, banyak sekali pegawai yang mengalami  kesulitan  dalam  pengelolaan  aset desa,  karena  pegawai  yang  kurang  memiliki pemahaman  baik  tentang  pengelolaan  aset  desa, begitu  juga  dengan  masyarakatnya  yang  apatis dan  kurang  peduli  terhadap  pengelolaan  aset desa,  dan  juga  kurangnya  masyarakat  yang mengembangkan aset desa yang sudah dipinjamkan oleh pihak desa tersebut.
Untuk  mendukung  pengelolaan  aset  desa secara  efisien  dan  efektif,  serta  menciptakan transparansi  kebijakan  pengelolaan  aset  desa, maka  pemerintah  desa  perlu  memiliki  atau mengembangkan  sistem  informasi  manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Pengelolaan  Aset Desa, menetapkan dalam BAB I Pasal 1 ayat 6 bahwa:
“Pengelolaan  aset  desa  merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan,  pengadaan,  penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa“.
Kekayaan  desa  dikelola  oleh  Pemerintah Desa  dan  dimanfaatkan  sepenuhnya  untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.
Sehubungan  dengan  uraian-uraian  di  atas berdasarkan  observasi  yang  telah  dilakukan  oleh peneliti  di  Desa  Utama  Kecamatan  Cijeungjing Kabupaten Ciamis, ditemukan bahwa pengelolaan  Aset  Desa  oleh  Pemerintah  Desa belum  optimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya indikator-indikator sebagai berikut:
1. Sikap  masyarakat  desa  yang  apatis terhadap pengelolaan aset desa;
2. Sebagian  Tanah  Milik  Desa  Belum disertifikasikan;
3. Masyarakat  yang  kurang  memanfaatkan lahan  tanah  milik  desa  yang  sudah dipinjam pakaikan kepada masyarakat.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  disebutkan maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  kegiatan penelitian secara lebih lanjut mengenai pengelolaan  aset  desa  dan  hasilnya  dituangkan dalam bentuk Jurnal dengan judul
”PENGELOLAAN  ASET  DESA  OLEH PEMERINTAH  DESA  DI  DESA  UTAMA KECAMATAN
CIJEUNGJING
KABUPATEN CIAMIS”.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dijelaskan, penulis merumuskan masalah- masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana  Pengelolaan  Aset  Desa  di  Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis?
1. Bagaimana  Pengelolaan  Aset  Desa  di  Desa Utama  Kecamatan  Cijuengjing    Kabupaten Ciamis?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang di hadapi pada  proses  pembuatan  sertifikat  tanah dalam pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing
Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana  upaya-upaya  yang  dilakukan untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam Pengelolaan  Aset  Desa  di  Desa  Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis?
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dijelaskan,  tujuan  dari  penelitian  yang  penulis lakukan adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Pengelolaan  Aset Desa di
Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
2. Untuk  mengetahui  hambatan-hambatan  yang di  hadapi  pada  proses  pembuatan  sertifikat tanah  dalam  pelaksanaan  Pengelolaan  Aset Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan- hambatan  dalam  pengelolaan  aset  desa  di
Desa Utama Kecamatan
Cijeungjing
Kabupaten Ciamis.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dijelaskan  sebelumnya,  penulis  mengharapkan kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis
Skripsi  ini  diharapkan  dapat  berguna  untuk pengembangan  Ilmu  Pengetahuan  di  bidang Ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai  Pengelolaan  Aset  Desa  di  Desa Utama  Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten Ciamis.
2. Kegunaan Praktis
a. Bagi Penulis Skripsi ini diharapkan dapat memperluas
Ilmu  Pengetahuan  dan  wawasan  tentang
Pengelolaan Aset Desa;
b. Bagi Universitas Galuh Ciamis
Skripsi  ini  diharapkan  dapat  menambah kepustakaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; c. Bagi Instansi Terkait dan Instansi Lain
Skripsi  ini  diharapkan  dapat  dijadikan sumbangan pemikiran bagi Para Pimpinandan  Pegawai  di  Desa  Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Berdasakan  hasil  Kerangka  pemikiran yang  penulis  lakukan  ini  dapat  didefinisikan bahwa berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang dilakukan peneliti, Pengelolaan Aset Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis  ini  dilihat  masih kurang efektif dan efisien, dan belum sepenuhnya memenuhi prosedur dalam pengelolaan aset desa, sepertihalnya  salah  satu  permasalahan  dalam membuat  sertifikat  tanah  milik  desa,  tanah  milik desa  ada  yang  belum  disertifikatkan,  padahal dalam  peraturan  PERMENDAGRI  Nomor  1 Tentang Aset Desa, Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
Pada  dasarnya,  jika  dilihat  seacara keilmuan, Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah  Desa  di  Desa  Utama  Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, termasuk kedalam  perspektif  Administrasi  Publik.  DR.H. Amin Ibrahim       (2007 )mengartikan bahwa:
“Administrasi  Publik  adalah  seluruh upaya  penyelenggaraan  pemerintah yang  meliputi  kegiatan  manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan pengawasan  terhadap  pembangunan) dengan  sebuah  mekanisme  kerja  serta dukungan sumber daya manusia”.
Selanjutnya,  dengan  melihat  pada  uraian  di atas  maka  permasalahan  yang  terkait  dengan pengelolaan  aset  desa  oleh  pemerintah  desa secara umum dapat dijelaskan sebagai pengelolaan  yang  baik.  Pengelolaan  yang  baik merupakan  pengelolaan  pemerintahan  desa  yang menjunjung  tinggi  transparansi,  akuntabilitas, responsivitas,  berpegang  teguh  pada  aturan  dan prosedur  yang  berlaku,  dan  berbasis  pada partisipasi  masyarakat.  Tata  pemerintahan  desa yang  baik  juga  akan  menjamin  penyelenggaraan pemerintahan  desa  berjalan  secara  efektif  untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

## 2. LANDASAN TEORITIS
Dalam dunia perkantoran, kata pengelolaan  merupakan  istilah  yang  dipakai dalam  ilmu  manajemen.  Berkaitan  dengan  ilmu managemen,  ilmu  managemen  juga  sering dipakai  dalam  ilmu  administrasi  publik,karena ilmu  managemen  bagian  dari  ilmu  administrasi publik.  Dalam  kegiatan  pengelolaan  aset  desa sendiri pengelolaan sangat penting, agar aset desa yang dikelola oleh desa bisa terselesaikan dengan
baik.  Maka  dari  itu  kita  harus  memahami  lebih jauh  lagi  tentang  pengelolaan  aset  desa  oleh pemerintah  desa,  berikut  penjelasan  mengenai pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa.
Pengertian  pengelolaan  Menurut  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  mempunyai  4 pengertian yaitu:
a. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola;
b. Pengelolaan  adalah  proses  melakukan kegiatan  tertentu  dengan  menggerakan tenaga orang lain;
c. Pengelolaan
adalah proses yang membantu  merumuskan  kebijaksanaan dan tujuan organisasi; d. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara  etimologi  pengelolaan  berasal dari  kata  “kelola” (to  manage) dan  biasanya merujuk  pada  proses  mengurus  atau  menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.
Selanjutnya Pradjudi(dalam buku Rahardjo,2011: 21) mengatakan bahwa
Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan  semua  faktor  sumber  daya  yang menurut  suatu  perencana  diperlukan  untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Sedangkan, Soekanto (dalam buku Rahardjo,201: 22)  mengemukakan  bahwa  pengelolaan  dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai  dari  proses  perencanaan,  pengaturan, pengawasan, penggerakkan sampai dengan proses terwujudnya tujuan.
Kemudian  menurut  Hamalik  (dalam buku  Rahardjo,  2011:  22)  istilah  pengelolaan identik  dengan  istilah  manajemen,  dimana manajemen  itu  sendiri  merupakan  suatu  proses untuk  mencapai  tujuan,  hal  ini  senada  dengan yang  dikemukakan  oleh  Balderton  (dalam  buku Rahardjo,  2011:  22)  yang  mengemukakan  hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen,
yaitu menggerakkan, mengorganisasikan  dan  mengarahkan  usaha manusia untuk mencapai tujuannya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah  pengelolaan  memiliki  pengertian  yang sama  dengan  manajemen,  dimana  pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena di  dalamnya  harus  diperhatikan  mengenai  proses kerja  yang  baik,  mengorganisasikan  suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi sehingga  apa  yang  diharapkan  dapat  terlaksana dengan baik.
Selanjutnya,  dari  beberapa  pengertian tentang pengelolaan yang penulis paparkan, maka
dapat  ditarik  kesimpulan,  bahwa  pengelolaan bukan  hanya  melaksanakan  suatu  kegiatan,  akan tetapi  merupakan  kegiatan  yang  meliputi  fungsi- fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan  dan  pengawasan  untuk  mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Pengertian Aset Desa
Aset  desa  merupakan  barang  milik  desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau  diperoleh  atas  beban  Anggaran  Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
Jenis - Jenis Aset Desa Desa sebagai badan hukum mempunyai kekayaan.  Jenis  –  jenis  kekayaan  desa  terdiri dari:
a. Tanah kas desa;
b. Tanah ulayat;
c. Pasar desa;
d. Pasar hewan;
e. Tambatan perahu;
f. Pelelangan hasil pertanian;
g. Hutan milik desa;
h. Mata air milik desa;
i. Bangunan desa;
j. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
k. Pemandian umum;
l. Dan  aset  lainnya  yang  sah  milik  desa,  yang mencakup:
 Barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas beban APBDesa/Daerah;
 Barang  yang  berasal  dari  perolehan lainnya  dan/atau  lembaga  dan  pihak ketiga;
 Barang yang diperoleh dari
hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 Hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah, dan retribusi daerah;
 Hibah  dari  pemerintah,  pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota;
 Hibah  dari  pihak  ketiga  (3)  yang  sah dan tidak mengikat; dan
 Hasil kerjasama desa. Asas-asas pengelolaan aset desa
1. Asas fungsional
Merupakan  pengambilan  keputusan  dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan barang milik desa yang dilaksanakan pemerintah harus sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.
2. Asas kepastian hukum
Pengelolaan  aset  desa  harus  dilaksanakan berdasarkan  hukum  dan  aturan  perundang- undangan.
3. Asas keterbukaan Penyelenggaraan  pengelolaan  aset  desa harus  terbuka  bagi  semua  pihak,  dan masyarakat  berhak  menerima  informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset desa.
4. Asas efisiensi
Pengelolaan  aset  desa  diarahkan  supaya digunakan  sesuai  standar  kebutuhan  yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan  tugas  pokok  dan  fungsi pemerintahan secara optimal.
5. Asas akuntabilitas Merupakan  seluruh  proses  dan  kegiatan pengelolaan  aset  desa  dari  usulan  hingga pencapaian, hasilnya harus dapat dipertanggung  jawabkan  pada  semua  pihak terutama masyarakat desa.
6. Asas kepastian hukum Pengelolaan  aset  desa  harus  didukung  oleh adanya  ketepatan  jumlah  dan  nilai,  dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan  aset  serta  penyusutan neraca pemerintah.
Rangkaian Kegiatan Pengelolaan Aset Desa
1. Perencanaan Tahapan  kegiatan  secara  sistematik  untuk merumuskan  berbagai  rincian  kebutuhan barang milik desa.
2. Pengadaan Kegiatan  untuk  melakukan  pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. 3. Penggunaan Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pengguna barang  dalam  menggunakan  aset  desa  yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Pemanfaatan
Pendayagunaan  aset  desa  secara  tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Pengamanan Proses,  cara  perbuatan  mengamankan  aset desa  dalam  bentuk  fisik,  hukum,  dan administratif.
6. Pemeliharaan Kegiatan  yang  dilakukan  agar  semua  aset desa  selalu  dalam  keadaan  baik  dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Penghapusan Kegiatan  menghapus/meniadakan  aset  desa dari  buku  data  inventaris  desa  dengan keputusan  kepala  desa  untuk  membebaskan
pengelolaan  barang,  pengguna  barang, dan/atau  kuasa  pengguna  barang  dari tanggung  jawab  administrasi  dan  fisik  atas barang yang berada dalam penguasaannya.
8. Pemindahtanganan Pengalihan kepemilikan aset desa.
9. Penatausahaan
Rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan,  inventarisasi,  dan  pelaporan aset  desa  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
10. Pelaporan
Penyajian  keterangan  berupa  informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa.
11. Penilaian
Suatu  proses  kegiatan  pengukuran  yang didasarkan  pada  data/fakta  yang  obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis  tertentu  untuk  memperoleh nilai aset desa.
12. Pembinaan dan Pengawasan
Suatu  proses  kegiatan  yang  memberikan pelatihan penyusunan, pendayagunaan, monitoring  dan  bimbingan  ditujukan  untuk menjamin  agar  pemerintahan  desa  dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
13. Pengendalian Proses  pengumpulan  informasi  secara  rutin tentang  segala  aspek  selama  pelaksanaan pembangunan.
Ciri-Ciri Pengelolaan Aset Desa
a. Aset desa menjadi milik desa;
b. Aset  desa  dibuktikan  dengan  dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa;
c. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan  asas  fungsional,  kepastian hukum, efektif dan efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai;
d. Pengelolaan  aset  desa  harus  berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa;
e. Pengelolaan  aset  desa  harus  mendapatkan persetujuan BPD;
f. Biaya  pengelolaan  aset  desa  dibebankan pada  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Desa;
g. Aset desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum;
h. Perencanaan  kebutuhan  aset  desa  disusun dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan  dan  belanja  desa  setelah memperhatikan  ketersediaan  barang  milik desa yang ada.
Maksud dan Tujuan Pengelolaan Aset Desa
a. Maksud Pengelolaan Aset Desa
1. Mengamankan aset desa;
2. Menyeragamkan  sistem  dan  prosedur dalam pengelolaan aset desa;
3. Memberikan  jaminan  kepastian  hukum dalam pengelolaan aset desa; dan
4. Mengoptimalkan pemanfaatan aset desa.
b. Tujuan Pengelolaan Aset Desa
1. Menunjang kelancaran pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintah desa; 2. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa;
3. Terwujudnya pengelolaan aset desa yang tertib, efektif dan efisien; dan
4. Sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan pengelolaan aset desa.
Syarat-Syarat Pengelolaan Aset Desa Yang Baik a. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan  atas  nama  pemerintah desa; b. Aset  desa  berupa  bangunan  harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan  dan  ditatausahakan  secara tertib; c. Aset  desa  dapat  diasuransikan  sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
d. Aset  desa  dilarang  untuk  diserahkan kepada  pihak  lain  sebagai  pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa;
e. Aset  desa  dilarang  digadaikan  atau dijadikan  jaminan  untuk  mendapatkan pinjaman.
Pengelolaan  aset  desa  dilaksanakan berdasarkan  asas  fungsional,  kepastian  hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian  nilai.  Pengelolaan  aset  desa  harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan aset desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
Biaya  pengelolaan  aset  desa  dibebankan pada  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa. Pengelolaan  kekayaan  desa    dikelola  oleh pemerintah  desa  dan  dimanfaatkan  sepenuhnya untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan masyarakat desa.
Perencanaan kebutuhan aset desa disusun dalam  rencana  kerja  dari  anggaran  pendapatan dan belanja desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada. Aset Desa Diperoleh Melalui
a. Pembelian;
b. Sumbangan;
c. Bantuan  dari  pemerintah  dan  pemerintah daerah maupun pihak lain; dan
d. Bantuan  dari  pihak  ketiga  yang  sah  dan tidak  mengikat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Aset Desa
a. Sewa
Sewa  adalah  Pemanfaatan  aset  desa  oleh pihak  lain  dalam  jangka  waktu  tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
Pemanfaatan  aset desa ini dilakukan  atas dasar:
 Menguntungkan desa;
 Jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  tahun sesuai  jenis  aset  desa  dan  dapat diperpanjang;
 Penetapan tarif ditetapkan dengan keputusan  kepala  desa  setelah  mendapat persetujuan BPD.
Pemanfaatan  ini  dilakukan  dengan  surat perjanjian sewa menyewa, sekurang kurangnya memuat:
 Pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian;
 Obyek perjanjian sewa menyewa;
 Jangka waktu;
 Hak dan kewajiban para pihak;
 Penyelesaian perselisihan;
 Keadaan  diluar  kemampuan  para  pihak; dan
 Peninjauan pelaksanaan perjanjian.
b. Pinjam Pakai
Pinjam  Pakai  adalah  penyerahan
penggunaan kekayaan desa antara pemerintah  desa  dalam  jangka  waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka  waktu  tersebut  berakhir  harus diserahkan  kembali  kepada  pemerintah  desa yang bersangkutan.
Pemanfaatan  aset  desa  ini  dilakukan atas  dasar  surat  perjanjian  yang  sekurang kurangnya meliputi:
 Pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian;
 Obyek perjanjian sewa menyewa;
 Jangka waktu;
 Hak dan kewajiban para pihak;
 Penyelesaian perselisihan;
 Keadaan diluar kemampuan para pihak; dan
 Peninjauan pelaksanaan perjanjian.
c. Kerjasama Pemanfaatan
Kerjasama Pemanfaatan adalah
pendayagunaan  kekayaan  desa  oleh  pihak lain  dalam  jangka  waktu  tertentu,  dalam rangka  peningkatan  penerimaan  desa  bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
Pemanfaatan  aset  desa  ini  dilakukan  atas dasar:
 Mengoptimalkan  daya  guna  dan  hasil guna kekayaan desa;
 Meningkatkan pendapatan desa.
Kerjasama pemanfaatan aset desa dilaksanakan  dengan  ketentuan  sebagai berikut:
 Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana  adalam  APBDes  untuk memenuhi biaya operasioal/pemeliharaan/ perbaikan kekayaan desa;  Penetapan mitra kerjasama pemanfaatan  berdasarkan    musyawarah mufakat antara kepala desa dan BPD;
 Ditetapkan  oleh  kepala  desa  setelah mendapat persetujuan BPD;
 Tidak dibolehkan menggadaikan
/memindahtangankan kepada pihak lain;
 Jangka waktu paling lama tiga (3) tahun sesuai dengan jenis aset desa dan dapat diperpanjang.
Pemanfaatan  aset  desa  dilakukan  atas  dasar surat perjanjian kerjasama sekurang kurangnya memuat:
 Pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian;
 Obyek perjanjian sewa menyewa;
 Jangka waktu;
 Hak dan kewajiban para pihak;
 Penyelesaian perselisihan;
 Keadaan diluar kemampuan para pihak; dan
 Peninjauan pelaksanaan perjanjian.
d. Bangun  Serah  Guna  dan  Bangun  Guna
Serah Bangun serah guna adalah pemanfaatan  kekayaan  desa  berupa  tanah oleh  pihak  lain  dengan  cara  mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,  kemudian  didayagunakan  oleh pihak  lain  dalam  jangka  waktu  yang  telah disepakati,  untuk  selanjutnya  diserahkan kembali setelah berakhirnya jangka waktu.
Sedangkan  Bangun  Guna  Serah adalah  pemanfaatan  kekayaan  desa  berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, dan setelah pembangunannya diserahkan untuk
didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu yang telah disepakati.
Pemanfaatan aset desa berupa bangun  serah  guna  dan  bangun  guna  serah dilakukan atas dasar:
 Pemerintah desa memerlukan bangunan dan  fasilitas  bagi  penyelenggraaan pemerintahan  desa  untuk  kepentingan desa pelayanan umum;
 Tidak  tersedia  dana  dalam  Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas. Hasil pemanfaatan aset desa merupakan  penerimaan/pendapatan  desa. Penerimaan desa wajib seluruhnya disetorkan  pada  rekening  desa.  Aset  desa yang  berupa  tanah  desa  tidak  diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada  piak  lain,  kecuali  diperlukan  untuk kepentingan umum. Pelepasan hak kepemilikan  tanah  desa  untuk  umum dilakukan  setelah  mendapat  ganti  rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah  lain  yang  lebih  baik  dan  beralokasi  di desa setempat.
Pelepasan  hak  kepemilikan  tanah desa  tersebut  ditetapkan  dengan  keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa diterbitkan  setelah mendapatkan persetujuan BPD  dan  mendapat  izin  tertulis  dari Bupati/Walikota  dan  gubernur.  Tata  cara pengelolaan aset desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.
Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan aset desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, setiap akhir tahun  anggaran  dan/atau  sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Laporan hasil pengelolaan  aset  desa  merupakan  bagian dari laporan pertanggungjawaban. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa.
Pembinaan dilakukan dengan menetapkan  kebijakan  teknis  pengelolaan dan  melindungi  aset  desa.  Bupati/walikota melakukan  pengawasan  pengelolaan  aset desa dengan melakukan audit.

## 3. METODE PENELITIAN
Pelaksanaan  penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian  kualitatif,  dalam  penelitian kualitatif    metode  yang  biasa  dimanfaatkan adalah  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi. Sumber  data  yang  diperoleh  berdasarkan  data primer  dan  data  sekunder.  melalui  metode  ini penulis berusaha menyelidiki keadaan sebenarnya mengenai Pengelolaan Aset desa oleh Pemerintah    di  Desa  Utama  Kecamatan Cijeunjing Kabupaten Ciamis.
Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini adalah  untuk  membuat  deskripsi,  gambaran  atau lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  fenomena yang diselidiki.
Waktu penelitian dilakukan mulai tanggal  02  februari  2018  sampai  dengan  31  juli 2018 bertempat di Kantor Kepala Desa Lumbung Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Dengan jumlah  informan  8  orang,  yang  terdiri  dari:  1 Orang Kepala Desa , 1 Orang  Sekretaris Desa, 1 Kaur Umum, dan 4 kepala dusun.
Fokus Kajian yang diambil penulis dalam Pengelolaan  Aset  Desa  berdasarkan  asas-asas pengelolaan  aset  desa  adalah  menurut  Nurcholis (2011 :94):
1. Asas Fungsional
a. Adanya  pengelola  aset  desa  yang ditetapkan pemerintah desa sesuai tugas dan fungsinya;
b. Adanya kegiatan khusus untuk pemenuhan kebutuhan dalam penyelenggaraan pengelolaan aset desa.
2. Asas Kepastian Hukum a. Adanya  keputusan  kepala  desa  yang mengatur tentang penggunaan aset desa yang ditetapkan satu tahun;
b. Adanya  pihak  pengawas  yang  ditunjuk oleh pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa.
3. Asas Keterbukaan
a. Adanya  transparansi  dalam  mengelola aset  milik  desa  terhadap  pihak  yang terlibat dalam pengelolaan aset desa;
b. Masyarakat  memiliki  hak/akses  untuk mendapatkan  informasi  terkait  dengan pengelolaan aset desa.
4. Asas Efisiensi
a. Adanya  pembinaan  dan  peningkatan kompetensi  dalam  pengelolaan  aset desa  secara  langsung  maupun  tidak langsung;
b. Aset  desa  yang  sudah  ditetapkan penggunaannya harus diinventarisasi ke dalam buku inventaris desa.
5. Asas Akuntabilitas
a. Adanya  koordinasi  dan  laporan  aspek- aspek  pengelolaan  aset  desa  di  dalam ruang lingkup pemerintah desa;
b. Kepala desa melaporkan hasil pengelolaan aset desa kepada
bupati/walikota memlaui camat.
6. Asas Kepastian Nilai
a. Memanfaatkan dan mengevaluasi terhadap  penggunaan  barang  secara berkesinambungan, sehingga nilai
ekonomi  berbanding  lurus  dengan  niai manfaat.
b. Adanya  kesesuaian  antara  dana  yang dikeluarkan  dengan  barang  yang  dibeli dari pengelolaan tersebut.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan  data  dengan  mempelajari buku-buku  dan  bahan  pustaka  lainnya,  yang berhubungan  dengan  masalah  yang  sedang diteliti penulis.
2. Studi Lapangan Studi lapangan merupakan teknik
pengumpulan  data  dan  penyelesaian  secara langsung yang diperoleh dari lokasi penelitian.  Pelaksanaan  studi  lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Observasi Observasi  adalah  teknik  pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara  langsung  kepada  objek  penelitian untuk  melihat  dari  dekat  kegiatan  yang dilakukan.
b. Wawancara Wawancara  adalah  teknik  pengumpulan data  dimana  pewawancara  (peneliti  yang diberi  tugas  melakukan  pengumpulan data  )  mengajukan  suatu  pertanyaan kepada yang diwawancarai.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara merekam audio.
Peneliti  menggunakan  beberapa  teknis analisis  data,  khususnya  yang  berkaitan  dengan jenis  penelitian  kualitatif  diuraikan  sebagai berikut :
a. Reduksi Data
Identifikasi  satuan  (unit),  pada  mulanya diidentifikasikan  adanya  satuan  yaitu bagian  terkecil  yang  ditemukan  dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan  fokus  dan  masalah  penelitian. Sesudah  satuan  diperoleh,  langkah berikutnya adalah membuat koding yaitu memberikan  kode  pada  setiap  satuan agar  tetap  supaya  dapat  ditelusuri data/satuannya,  berasal  dari  sumber mana.  Perlu  diketahui  bahwa  dalam pembuatan  kode  untuk  analisis  data dengan  komputer  cara  kodingnya  lain, karena  disesuaikan  dengan  keperluan analisis komputer tersebut.
b. Kategorisasi
Menyusun  kategori.  Kategorisasi  adalah upaya  memilah-milah  setiap  satuan  ke dalam  bagian-bagian  yang  memiliki kesamaan.  Setiap  kategori  diberi  nama yang disebut “label”.
c. Sintesisasi
Mengsintesisasikan berarti mencari kaitan  antar  satu  kategori  dengan kategori  lainnya.  Kaitan  satu  kategori dengan kategori lainnya diberi
nama/label lagi.
d. Menyusun „hipotesis kerja‟ Hal ini dilakukan dengan jalan merumuskan  suatu  pernyataan  yang proporsional.  Hipotesis  kerja  ini  sudah merupakan  teori  substantif  (yaitu  teori yang  berasal  dan  masih  terkait  dengan data).

## 4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Penelitian  ini  dilatar  belakangi  dari adanya  permasalahan  terkait  dengan  pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa Utama Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis  yang belum  berjalan  dengan  maksimal.  Selanjutnya untuk  mengetahui  mengenai  kurang  optimalnya hal  tersebut,  maka  penulis  mencoba  melakukan analisa  mengenai  pengelolaan  aset  desa  yang terjadi  dengan  melakukan  observasi  dan  studi wawancara sebagai alat pengumpul data sehingga diharapkan  dapat  memperoleh  data  yang  akurat dan  akuntabel.  Berikut  beberapa  penjelasan  dari hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan terkait  dengan    pengelolaan  aset  desa  oleh pemerintah  desa  Utama  Kecamatan  Cijeunjing Kabupaten Ciamis.
a. Pengelolaan  Aset  Desa  Oleh  Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis 1. Asas Fungsional
Berdasarkan hasil penelitian, pada  dimensi  asas  fungsional  untuk indikator  adanya  pengelola  aset  desa yang  ditetapkan  pemerintah  desa  sesuai tugas  dan  fungsinya,  di  Desa  Utama  ini sudah ada pengelola aset itu sendiri yaitu kasi  pelayanan,  oleh  Kasi  Pelayanan  dan pegawai  lainnya  sudah  dilakukan  sesuai dengan  tugas  dan  fungsinya  tetapi  hasil dari  pengelolaan  aset  itu  sendiri  tidak selalu berjalan dengan maksimal.
Selanjutnya  indikator  adanya kegiatan khusus untuk pemenuhan
kebutuhan dalam penyelenggaraan pengelolaan  aset  desa,  yaitu  di  Desa Utama  ini  kegiatan  untuk  pemenuhan kebutuhan  penyelenggaraan  pengelolaan
aset  desa  ada,  dengan  salah  satu  contoh dibangunnya Jaringan Irigasi Desa, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan dan penyelenggaraan  pengelolaan  aset  desa ini  tidak  hanya  dilakukan  dengan  satu kegiatan, kegiatan-kegiatan untuk menunjang  pemenuhan  pengelolaan  aset desa  ini  masih  dilakukan  bertahap  oleh pemerintah Desa Utama.
2. Asas Kepastian Hukum Berdasarkan hasil penelitian pada  dimensi  asas  kepastian  hukum untuk  indikator  adanya  keputusan  kepala desa  yang  mengatur  tentang  penggunaan aset  desa  yang  di  tetapkan  setiap  tahun, yaitu  di  Desa  Utama  ini  ada  aturan  yang dibuat  oleh  kepala  desa  untuk  mengatur tentang  penggunaan  aset  desa  yaitu  di tulis dalam PerDes yang bisa di buat oleh Kepala  Desa  atau  BPD,  tetapi  aturan tersebut belum di tetapkan dan
dilaksanakan
Untuk indikator selanjutnya mengenai  adanya  pihak  pengawas  yang di  tunjuk  oleh  pemerintah  desa  dalam pengelolaan  aset  desa,  yaitu  sejauh  ini belum  ada  pengawas  untuk  pengelolaan aset  yang  di  miliki  oleh  Desa  Utama karena  semua  aparat  dan  BPD  di harapkan  bisa  mengawasi  pengelolaan aset  desa  dengan  cara  bersama-sama, hanya di kembalikan kepada kasi tertentu untuk mengontrol dan mengecek saja. 3. Asas Keterbukaan
Berdasarkan hasil penelitian pada  dimensi  asas  keterbukaan  untuk indikator  adanya  transparansi  dalam mengelola aset milik desa terhadap pihak yang  terlibat  dalam  pengelolaan  aset desa,  yaitu  dalam  pengelolaan  aset  desa ini sudah sangat terbuka, kepala desa dan aparat  pemerintah  desa  setiap  1  minggu sekali bermusyawarah dan mengemukakan apa saja informasi tentang aset desa.
Selanjutnya  indikator  mengenai masyarakat  memiliki  hak/akses  untuk mendapatkan  informasi  terkait  dengan pengelolaan  aset  desa,  yaitu  di  Desa utama  ini  masyarakat  memiliki  hak  atas informasi  tentang  aset  desa  salah  satu nya  dengan  adanya  musyawarah  yang  di lakukan  setiap  1  minggu  sekali,  tetap tidak  semua masyarakat  yang ikut dalam musyawarah  tersebut,  hanya  dari  tingkat RT  ke  atas  saja,  di  harapkan  dengan
perwakilan  tersebut,  masyarakat  mampu mengetahui informasi tentang set desa. 4. Asas Efisiensi
Berdasarkan hasil penelitian pada  dimensi  asas  efisiensi  untuk indikator adanya pembinaan dan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan  aset  desa  secara  langsung maupun  tidak  langsung  yaitu,  di  Desa Utama  selalu  di  jadwalkan  untuk melakukan  pembinaan  tetapi  belum  di lakukan  secara  kontinyu,  terkadang menyatu  dengan  pelatihan  lain  selain pengelolaan aset desa.
Selanjutnya  indikator  mengenai aset yang sudah di tetapkan penggunaannya  harus  diinvestasikan  ke dalam buku inventaris desa yaitu, setelah aset  desa  di  tetapkan  penggunaannya oleh  kaur  umum  di  catat  dan  di masukkan  ke  dalam  buku  inventarisasi, untuk  laporan  dan  akan  di  sesuaikan dengan ADD.
5. Asas akuntabilitas Berdasarkan hasil penelitian
pada  dimensi  asas  akuntabilitas  untuk indikator  adanya  koordinasi  dan  laporan aspek-aspek  pengelolaan  aset  desa  di dalam  ruang  lingkup  pemerintah  desa yaitu,  untuk  koordinasi  selalu  ada  tetapi untuk  laporan  aspek-aspek  pengelolaan aset desa belum maksimal di laksanakan, hanya  di  catat  saja  belum  ada  laporan khusus pengelolaan aset desa.
Indikator  selanjutnya  mengenai kepala desa melaporkan hasil pengelolaan aset desa kepada bupati/wali kota  melalui  camat  yaitu,  kepala  desa
Utama selalu melaporkan hasil pengelolaan  aset  desa  ketika  ada  rapat antara  pemerintah  desa  dan  pemerintah kecamatan,  dan  setiap  tahun  selalu membuat  laporan  pengelolaan  aset  desa untuk di laporkan kepada camat.
6. Asas Kepastian Nilai Berdasarkan hasil penelitian pada  dimensi  asas  kepastian  nilai  untuk indikator memanfaatkan dan mengevaluasi terhadap penggunaan barang secara
berkesinambungan,
sehingga  ekonomi  berbanding  lurus dengan  nilai  manfaat  yaitu  untuk pemanfaatan  aset  desa  sebelumnya  di sesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan,  agar  apa  yang  di  beli  sesuai dengan  apa  yang  di  butuhkan  dan  lebih bermanfaat untuk khalayak umum.
Indikator  selanjutnya  mengenai adanya  kesesuaian  antara  dana  yang  di keluarkan  dengan  barang  yang  di  beli dari  pengelolaan  aset  desa  yaitu,  sejauh ini  pemerintah  desa  Utama  selalu mengeluarkan dana sesuai dengan kebutuhan,  karena  sebelum  membeli  apa yang akan di butuhkan aparat pemerintah bermusyawarah  terlebih  dahulu  untuk menganggarkan dana kebutuhan desa.
b. Hambatan-Hambatan  Pada  Pengelolaan
Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Hambatan-Hambatan Pada Pengelolaan Aset
Desa  Oleh  Pemerintah  Desa  Di  Desa  Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :
1. Sumber  daya  manusia  yang  kurang mumpuni  untuk  mengelola  aset  desa karena  rata-rata  pendidikan  pegawai adalah  SLTA.
2. Kurangnya  koordinasi  antara  pihak  desa dengan masyarakat.
3. Kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk bermusyawarah demi kelancaran pengelolaan aset desa.
4. Belum  ada  penekanan  khusus  untuk penggunaan aplikasi aset desa
5. Belum adanya kesadaran aparat pemerintah  untuk  melaporkan  hasil pengelolaan  aset  desa  kepada  Bupati melalui camat
6. Jika  ada  kebutuhan  untuk  pengelolaan aset  desa  harus  menunggu  dulu,  karena masih menggunakan dana pemerintah.
c. Upaya-Upaya  Yang  Dilakukan  Untuk Mengatasi  Hambatan-Hambatan  Yang Dihadapi  Dalam  Pengelolaan  Aset  Desa Oleh  Pemerintah  Desa  Di  Desa  Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten

## Ciamis
Adapun  berdasarkan  pembahasan  hasil penelitian  dalam  mengatasi  hambatan  pada Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa  Utama  Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten Ciamis  telah  berupaya  mengatasi  hambatan dengan cara sebagai berikut:
1. Berusaha  melakukan  komunikasi  antara pemerintah  desa,  BPD,  dan  lembaga terkait  untuk  meningkatkan  SDM  yang lebih baik.
2. Berencana  merekrut  pegawai  khusus untuk mengelola aset desa dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan aset desa.
3. Pemerintah  membuka  jalur  komunikasi dan informasi untuk memudahkan pihak- pihak  yang  terlibat  dengan  pengelolaan aset desa mendapatkan informasi.
4. Akan  diadakannya  pelatihan  khusus terkait pengelolaan aset desa.
5. Berusaha sharing dengan  pihak  yang terkait  dengan  pengelolaan  aset  desa untuk memaksimalkan hasil dari pengelolaan aset desa.
6. Lebih  memperdalam  apa  yang  di butuhkan  masyarakat  dan  menampung aspirasi  masyarakat  untuk  meningkatkan hasil pengelolaan aset desa.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan observasi mengenai  “Pengelolaan  Aset  Desa  Oleh Pemerintah  Desa  Di  Desa  Utama  Kecamatan Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis”.  Maka  penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai berikut:
Dalam  pengelolaan  aset  desa  oleh pemerintah  desa  di  Desa  Utama  Kecamatan Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis  dengan  melihat pada  Pengelolaan  Aset  Desa  berdasarkan  asas- asas  pengelolaan  aset  desa  menurut  Nurcholis dapat  dikatakan  belum  berjalan  dengan  baik,  hal itu  terlihat  dari  belum  dilakukannya  asas-asas pengelolaan  aset  desa  oleh  pegawai  yang mengalami kesulitan dalam melakukan pengelolaan  aset  desa.  Hasil  wawancara  dan observasi  yang  telah  dilakukan  menunjukkan bahwa  masih  terdapat  permasalahan  dalam pelaksanaan  pengelolaan  aset  desa  seperti  Sikap masyarakat desa yang apatis terhadap pengelolaan  aset  desa,  sebagian  Tanah  Milik Desa  Belum  disertifikasikan,  masyarakat  yang kurang  memanfaatkan  lahan  tanah  milik  desa yang sudah dipinjam pakaikan kepada masyarakat.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi  hambatan  yang terjadi dengan melihat asas-asas pengelolaan aset desa menurut Nurcholis  agar  pengelolaan  aset  desa  di  Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dapat berjalan dengan optimal.
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dan dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka penulis dapat memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Sebaiknya pegawai yang berada di lingkungan  desa  mempunyai  keahlian  untuk mengelola  aset  desa  dengan  diadakannya pelatihan  mengenai  pengelolaan  aset  desa,
agar  aset  yang  di  miliki  oleh  Desa  Utama dapat  dimanfaatkan  dengan  optimal  oleh
pegawai yang mumpuni dan bisa menggunakan  aplikasi  agar  lebih  mudah dalam mengelola aset desa tersebut.
2. Sebaiknya pihak Desa dan masyarakat selalu berkoordinasi agar masyarakat tahu pentingnya  aset  desa  untuk  kepentingan masyarakat  dan  menumbuhkan  kesadaran masyarakat  untuk  selalu  bermusyawarah dalam  mengelola  aset  desa  demi  kelancaran terselenggaranya pengelolaan aset desa yang optimal.
3. Sebaiknya  aparat  pemerintah  Desa  Utama memiliki kesadaran tersendiri untuk melaporkan  hasil  dari  pengelolaan  aset  desa kepada Bupati melalui  camat  setempat, agar jika  ada  yang  kurang  atau  belum  baik mengenai  pengelolaan  aset  desa  bisa langsung  ada  arahan  dari  pemerintah  yang lebih  tinggi  untuk  perbaikan  dan  juga  agar lebih mudah berkoordinasi dengan pemerintah  yang  lebih  tinggi    jika  ada keperluan mengenai pengelolaan aset desa.
4. Sebaiknya  aset  berupa  tanah  Bangkok  yang ada  di  Desa  Utama  harus  segera  di sertifikatkan,  karena sudah  suatu  keharusan bagi  desa  bahwa  aset  yang  ada  di  desa  dan mutlak  milik  desa  harus  di  sertifikatkan dengan atas nama desa tersebut.
5. Seharusnya pemerintah desa berusaha berkoordinasi  antara  pemerintah  desa,  BPD, dan  lembaga  terkait  untuk  meningkatkan SDM  dalam  mengelola  aset  desa  agar  lebih maju,  melakukan  rencana  untuk  merekrut pegawai  khusus  untuk  mengelola  aset  desa dan melakukan sosialiasi kepada masyarakat terkait pengelolaan aset desa agar masyarakat  tahu  apa  saja  aset    desa  yang dimiliki oleh pemerintah desa Utama.

## DAFTAR PUSTAKA
Rahmatia  Diah,  Firman  Sujadi  (koordinator),
Achmad  Dian,Beni  S.Ambarjaya.  2014.
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah  Desa.  Jakarta.      Bee  Media Pustaka IKAPI,  anggota.  2016.  Kitab  Undang-Undang Desa. Bandung. Fokus media Adisasmita Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan  Dan  Anggaran  Daerah. Yogyakarta. Graha Ilmu
Moleong. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif.
Bandung. Pt Remaja Rosda karya Widjaja  Prof.  Drs.HAW.  2012.  Otonomi  Desa.
Depok. PT.Rajagrafindo Persada.
Nurcholis Hanif. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa. Ciracas, Jakarta. Erlangga Peraturan  Pelaksanaan  Undang-undang-Nomor- 6-Tahun-2014-Tentang-Desa.pdf.