## Peranan Rukun Tetangga Dalam Penanganan Masuknya Teroris Di Wilayah Adminsitratif Rukun Tetangga 08 Rukun Warga 04 Dusun Ujung Lebuh Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi
Alsar Andri 1) ; Sahri Muharam 2)
1,2) Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Email: 1) alsarandri50@gmail.com ; 2) sahrimuharampku@gmail.com

## PENDAHULUAN
Negara wajib memberikan perlindungan rasa aman, damai dan ketertiban kepada rakyatnya. Hal ini sejalan dengan filosofi dan sejarah lahirnya negara yang disebut sebagai negara pejaga malam ( security night  state )  atau  dalam  filsafat  politik  libertariannya  disebut nachtwächterstaat (bahasa  Jerman)  suatu konsep negara yang dicetuskan oleh Immanuel Kant tentang filsafat individualism.
Cita-cita  ini  telah  dituangkan  oleh  Negara  Indonesia  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia (UUD RI) 1945 alinea ke empat yang berbunyi :
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Selanjutnya cita-cita ini dipertegas pada BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 28G Ayat 1 yang berbunyi :
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari ancaman ketakutan untu k berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Cita-cita luhur untuk mewujudkan rasa aman, damai, ketertiban dan perlindungan dari ancaman ketakutan baik eksternal maupun internal ini, diejawantahkan dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Desa  dan

## ARTICLE HISTORY
Received 26 Mei 2023] Revised [05 Juni 2023]
Accepted [30 Juni 2023]

## ABSTRAK
Rukun  Tetangga  (RT)  pada  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun 2021 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masayarakat Desa atau Sebutan Lainnya, merupakan bagian dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Salah satu tujuan RT  untuk  mempercepat  teciptanya  tertib  administrasi,  rasa  aman,  damai  dan  dapat melindungi  warga  tempatannya  dalam  rasa  ketakutan  dan  ancaman.  RT  juga  berperan sebagai  kontrol  pada  tingkat grass  root sebagai  pembinaan  keamanan  ketertiban masyarakat.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  survey,  dengan tingkat  eksplanasi  deskriptif  serta  menggunakan  analisis  data  kualitatif,  dengan  jumlah informan  sebanyak  7  orang.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah,  observasi, wawancara, studi dokumentasi  dan triangulasi. Analisis data dilakukan dengan model dari Miles dan Huberman. Adapun hasil penelitian peranan Rukun Tetangga (RT) dalam penanganan masuknya teroris di wilayah Rukun Tetangga (RT)  08  Rukun  Warga  (RW)  04  Dusun  Ujung  Lebuh  Desa  Logas  Kecamatan  Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

## ABSTRACT
Rukun Tetangga (RT) in the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 49 of  2021  concerning  Structuring  Village  Community  Resilience  Institutions  or  Other Designations, is part of the Village Community Resilience Institution (VCRI). One  of the goals of the RT is to accelerate the creation of orderly administration, a sense of security, peace and being able to protect local residents from fear and threats. The RT also plays a role as a control at the grassroots level in fostering security and order in society. The type of  research  used  is  a  survey  research  method,  with  a  descriptive  explanation  level  and using qualitative data analysis, with a total of 7 informants. The data collection techniques used in this study were observation, interviews, documentation studies and triangulation. Data analysis was performed using the model from Miles and Huberman. As for the results of the research on the role of the Rukun Tetangga (RT) in handling the entry of terrorists into  the  Rukun  Tetangga  (RT)  08  Rukun  Warga  (RW)  04  Dusun  Ujung  Lebuh  Logas Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency could not be carried out as expected.
KEYWORDS Peranan, Rukun Tetangga This is an open access article under the CC –BY-SA license
sampai tingkat Rukun Warga (selanjutnya disingkat RW) dan Rukun Tetangga (selanjutnya disingkat RT). Meskipun RT tidak disebutkan secara jelas sebagai suatu sistem pemerintahan di Indonesia.
RT  pada  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun  2021  tentang  Penataan Lembaga  Ketahanan  Masayarakat  Desa  atau  Sebutan  Lainnya,  merupakan  bagian  dari  Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (selanjutnya disingkat LKMD).
Salah satu tujuan RT untuk mempercepat teciptanya tertib administrasi, rasa aman, damai dan dapat  melindungi  warga  tempatannya  dalam  rasa  ketakutan  dan  ancaman.  RT  juga  berperan  sebagai kontrol  pada  tingkat grass  root sebagai  pembinaan  keamanan  ketertiban masyarakat  seperti  pelayanan administrasi  kependudukan  dasar,  yakni  data  masuk  dan  keluar  warga  dan  pelaporan  warga  datang, pindah dan keluar, sehingga warga tersebut benar-benar jelas dan terdata sebagai warga RT tersebut. Hal ini berguna bagi pendektesian warga secara dini dan memproteksi terhadap kesalahan identifikasi status kependudukan, yang memungkinkan masuknya warga illegal seperti kriminal dan teroris.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penataan Lembaga  Ketahanan  Masayarakat  Desa  atau  Sebutan  Lainnya,  merupakan  bagian  dari  Lembaga Ketahanan  Masyarakat  Desa  pada  BAB  IV  RUKUN  TETANGGA  ATAU  SEBUTAN  LAINNYA  Pasal  6 menyebutkan tugas RT sebagai berikut :
a.  Membantu  menjalankan  tugas  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  menjadi  tanggung  jawab Pemerintah.
b.  Memelihara kerukunan hidup warga.
c.  Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
Sedangkan pada Pasal 7 menyebutkan fungsi RT sebagai berikut :
a.  Pengkoordinasian antar warga.
b.  Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah.
c.  Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
Sebagaimana  yang  telah  dimaktubkan  dalam  peraturan  di  atas  bahwasannya  tugas  RT  salah satunya  adalah  menjalankan  pelayanan.  Pelayanan  ini  dapat  diartikan  sebagai  pelayanan  administrasi yang telah dijelaskan sebagai pelayanan tertib administrasi. Namun pada kenyataannya RT 08, RW 04, Dusun  Ujung  Lebuh,  Desa  Logas,  Kecamatan  Singingi,  Kabupaten  Kuantan  Singingi  tidak  sepenuhnya menjalankan  tugasnya  secara  maksimal  dengan  ditandainya  masuknya  terduga  teroris  pada  wilayah administratifnya pada hari Sabtu, 11 Januari 2020.
Selanjutnya  fenomena  yang  dapat  ditemui  dengan  tidak  maksimalnya  tugas  RT  pada  Pasal  6 Butir  a  tersebut,  secara  umum  diberbagai  RT  yang  ada  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  adalah  sudah sangat jarangnya kegiatan ronda malam, sehingga secara keamanan sangat rawan sekali dimasuki oleh orang yang berniat kriminal. Tamu wajib lapor 1 x 24 jam, warga sudah sangat abai dengan hal ini yang menyebabkan di permukiman warga tidak bisa lagi diterka apakah warga tempatan atau warga pendatang yang sedang melakukan tindak asulila. Warga pindahan yang tidak melapor, warga datang atau pindah, juga sulit jadinya mendeteksi warga tempatan asli atau bukan. Hingga pada akhirnya setiap warga yang tidak diketahui bisa saja melakukan tindakan kriminal, atau bahkan buronan narapidana, terduga teroris dan sampai pelaku asusila melakukan aksinya.

## LANDASAN TEORI

## Organisasi
Organisasi adalah suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk tujuan bersama. Sedangkan secara  terperinci  pengertian  organisasi  adalah  sebagai  tempat  atau  wadah  untuk  orang  berkumpul  dan berkerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber  daya  baik  uang,  metode,  material  dan  lingkungan  serta  sarana-prasarana,  data  dan  lain sebagainya  yang  digunakan  secara  efisen  dan  efektif  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  (Winardi, 2003:142).
Menurut  Lubis  dah  Husein  (1987:15)  bahwa  teori  organisasi  itu  adalah  sekumpulan  ilmu pengetahuan  yang  membicarakan  mekanisme  kerjasama  dua  orang  atau  lebih  secara  sistematis  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Teori  organisasi  merupakan  sebuah  teori  untuk  mempelajari kerjasama pada setiap individu.
Chester L. Barnard (dalam Miftah Thoha, 2007:114) organisasi adalah sebuah sistem kegiatan- kegiatan yang terkoordinasi secara sadar atau suatu kekuatan dari dua manusia atau lebih.
Menurut  Schein  organisasi  adalah  koordinasi  kegiatan  manusia  yang  direncanakan  untuk maksud  dan  tujuan  bersama  melalui  pembagian  tugas  dan  fungsi  serta  serangkaian  wewenang  dan tanggung jawab. (Nawawi, 2005:9).
Sementara itu Dessler mengemukakan pendapatnya bahwa organisasi dapat diartikan sebagai pengaturan  sumber  daya  dalam  suatu  kegiatan  kerja,  dimana  tiap-tiap  kegiatan  tersebut  telah  tersusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada organisasi terebut masing-masing personal yang terlibat didalam nya diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab yang di koordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana tujuan organisasi tersubut dirumuskan secara musyawarah, sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama. (Dessler, 1999:16).
Selanjutnya  James  D.  Money  (dalam  Barnard,  2003:2)  mengatakan  bahwa  organisasi  timbull bilamana orang-orang yang bergabung didalam suatu usaha mencapai tujuan bersama.
Chester I. Barnard (2003:3) mengatakan bahwa organisasi ada bila orang-orang berhubungan satu  dengan  yang  lain,  mau  bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Sedangkan  Henry  L.  Sisk (2003:3) memandang orgnisasi sebagai suatu kesatuan, yaitu sekelompok orang yang terlibat bersama- sama di dalam hubungan yang resmi untuk mencapai tujuan-tujuan.
Malinowski (2003:2) mengatakan organisasi sebagai suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas, terikat pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan.

## Peran dan Tugas Rukun Tetangga
Dalam  kehidupan bermasyarakat,  peran menentukan bagaimana  seseorang  harus  berperilaku dalam  masyarakat.  Konsep  peran  dalam  Kamus  Sosiologi  (2010:479)  mengasumsikan  bahwa,  ketika seseorang menempati suatu posisi sosial tertentu, perilakunya akan ditentukan terutama oleh apa yang diharapkan ketika seseorang berada pada posisi tersebut daripada oleh karakteristik yang ada pada diri mereka.
Seperti  yang  dijelaskan  oleh  James  M.  Heslin  (2007:95),  bahwa  para  sosiolog  melihat  peran sebagai hal yang hakiki bagi kehidupan sosial dan bahwa peran memaparkan apa yang diharapkan dari orang.  Ketika  individu  di  seluruh masyarakat  menjalankan  peran  mereka,  peran  tersebut saling  bertatut untuk membentuk sesuatu yang dinamakan masyarakat.
Peranan  sebagai  penentu  individu  untuk  melakukan  apa  yang  diperbuatnya  bagi  masyarakat serta  kesempatan-kesempatan  apa  yang  diberikan  oleh  masyarakat  kepadanya.  Hubungan-hubungan sosial  yang  ada  dalam  masyarakat  merupakan  hubungan  antara  peranan  individu  dalam  masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2006:243).
Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sudah ada sejak penjajahan militer Jepang dan masih  ada  hingga  saat  ini,  ketika  masa  penjajahan  Jepang  Rukun  Tetangga  dikenal  dengan  istilah Tonarigumi  sedangkan  Rukun  Warga  disebut  dengan  Azzazyokai.  Pembentukan  Tonarigumi  dan Azzazyokai bertujuan untuk merapatkan barisan di antara para penduduk Indonesia. Sistem ini bermaksud mengetatkan pengendalian pemerintah militer Jepang terhadap penduduk. Sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini semula hanya ditetapkan di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono IX. Tetapi setelah Indonesia merdeka, sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga itu disebarkan di seluruh Indonesia dan sampai sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari pemerintahan kelurahan di kota atau pemerintahan desa di kabupaten.
Moekijat (2002:9) mengatakan pelaksanaan tugas adalah berapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai. Menurut Siagian (2001:126) mengatakan pelaksanaan tugas adalah  suatu  kegiatan  yang  diarahkan  pada  keberhasilan  tugas  dan  tanggung  jawab  sesuai  dengan ketentuan yang mengaturnya. Pelaksanaan tugas adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.
Menurut Agus Darma (2000:9) pelaksanaan tugas adalah sebagai sesuatu yang dikerjakan atau produk jasa yang dihasilkan yang memberikan seseorang atau sekelompok orang.
Sedangkan menurut Winardi (2004:75) ada beberapa indikator untuk melihat pelaksanaan tugas yaitu : 1.  Pemanfaatan waktu yang tepat.
2.  Jumlah output.
3.  Kesediaan untuk bekerjasama.
4.  Kualitas pekerjaan
Menurut  Musanef  (2005:52)  bahwa  pelaksanaan  tugas  adalah  hasil  kerja  yang  dicapai  oleh seseorang  pegawai  dalam  melaksanakan  tugas  yang  dibebankan  kepadanya,  dimana  pada  taraf operasional kerja dari seseorang pegawai dalam lingkungan organisasi tertentu dapat diketahui dari : 1.  Inisiatif yang tinggi dalam bekerja, yaitu adanya prakarsa atau langkah pertama dari pegawai itu sendiri untuk melakukan pekerjaan tanpa harus mengikuti perintah.
2.  Kemampuan  pegawai  dalam  melaksanakan  tugas  yaitu  kemampuan  pegawai  dalam  melaksanakan tugasnya dengan menggunakan keahlian dibidangnya masing-masing.
3.  Keikutsertaan pegawai dalam menghadapi pendidikan dan pelatihan, yaitu adanya motivasi pegawai dalam  mengikuti  progam  pendidikan  dan  latihan  yang  diadakan  oleh  Pemerintah  Daerah  maupun Pemeritah Pusat untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan pegawai.
Adapun teori yang peneliti gunakan, sebagai teori operasional dalam penelitian  peranan Rukun Tetangga dalam penanganan masuknya teroris di wilayah adminsitratif Rukun Tetangga 04 Rukun Warga 08  Dusun  Ujung  Lebuh  Desa  Logas  Kecamatan  Singingi  Kabupaten  Kuantan  Singingi,  sebagai pelaksanaan  tugas  Rukun  Tetangga  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  49 Tahun  2021  tentang  Penataan  Lembaga  Ketahanan  Masayarakat  Desa  atau  Sebutan  Lainnya  Pasal  6 Butir a, yakni teori Soeprihartono (2002:99), mengatakan bahwa indikator keberhasilan pelaksanaan tugas adalah : 1.  Penguasaan Tugas.
2.  Kemampuan bekerjasama.
3.  Kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya.
4.  Adanya laporan hasil kerja yang tepat.
Menurut  Basri  (2005:25)  ada  tiga  jenis  pelaksanaan  untuk  tercapainya  suatu  pengembangan yaitu :
1.  Pelaksanaan  secara  langsung  yaitu  pemerintah  langsung  melakukan  sendiri  berbagai  keputusan, ketentuan dan aturan yang mendukung pelaksanaan pengembangan.
2.  Pelaksanaan  secara  tidak  langsung  yaitu  berbagai  keputusan  atau  perundang-undangan,  dimana pemerintah tidak melaksanakan sendiri pengembangan tersebut tetapi hanya mengeluarkan ketentuan dan  aturan  yang  dapat  mempengaruhi  perilaku  atau  tindakan  suatu  organisasi,  sehingga  bergerak kearah yang sesuai dengan tujuan untuk mencapai program yang telah ditentukan.
3.  Pelaksanaan  campuran  yaitu  dimana  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  dimaksud  terbuka kesempatan  atau  peranan  yang  dapat  dilaksanakan  baik  oleh  instansi  pemerintah  maupun  orang kemasyarakatan ataupun campur keduanya untuk melaksanakan pengembangan bersama.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  survey,  dengan  tingkat  eksplanasi deskriptif serta menggunakan analisis data kualitatif. Pengertian survey umumnya dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 2008:3). Deskriptif berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal, baik berupa  gambar-gambar  atau  foto-foto  dan  juga  dapat  menjelaskannya  dengan  kata-kata.  (Usman  dan Akbar, 2011:129). Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi  obyek  yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2012:1).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengetahui  Peranan  Rukun  Tetangga  (RT)  dalam  Penanganan  Masuknya  Teroris  di  Wilayah Administratif Rukun Tetangga (RT) 08 Rukun Warga (RW) 04 Dusun Ujung Lebuh Desa Logas Kecamatan Singingi  Kabupaten  Kuantan  Singingi,  khususnya  mengulik  informasi  terkait  masuknya  teroris, mengkobinasikan beberapa teori pada locus yang berbeda, dengan tetap memperhatikan kesesuain pada subtansi pembahasannya.
Penguasaaan Tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) 08 Rukun Warga (RW) 04 Dusun Ujung Lebuh Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dalam Penanganan Masuknya Teroris
Penguasaaan  tugas  merupakan  pemahaman  terhadap  pelaksanaan  tugas  yang  telah dibebankan baik berupa tertulis ( formal ) dan tidak tertulis ( non formal ). Kepahaman terhadap tugas yang dibebankan  kepada  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  merupakan  salah  satu  indikator  kacakapan  seorang Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karenanya penguasaan tugas sangatlah penting sebelum menjalankan amanah yang dibebankan. Penguasaan tugas ini baik dari sumber peraturan formal yang  telah  digariskan  ataupun  dari non  formal seperti  kebiasaan  yang  dilakukan sebagaimana  mestinya  dalam  konteks  sosial  dan  budaya  yang  melekat  dalam  kehidupan  sosial masyarakat yang diemban oleh Ketua Rukun Tetangga (RT). Adapun arti penting dari pada penguasaan tugas terutama tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam hal ini adalah menyangkut dapat memberikan rasa aman dari ancaman.

## Memahami Tugas Rukun Tetangga (RT) dalam Penanganan Masuknya Teroris
Bahwasannya  unsur  terkait  sudah  menyatakan  untuk  penguasaan  dan  penugasan  sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan ketetapan tugas yang berlaku, akan tetapi yang menjadi persoalan
dalam  menjalankan  tugasnya  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  tidak  berkoordinasi  terutama  dalam  kasus masuknya teroris, hal ini dikareakan kewenangan koordinasi itu berada pada pihak kecamatan.

## Mengerti Tugas Rukun Tetangga (RT) dalam Penanganan Penanganan Masuknya Teroris
Upaya  untuk  memberikan  pemahaman  dan mengerti  akan  tugas  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT) sudah  dilakukan  melalui  sosialisasi  serta  penekanannya  melalui  kepala  desa  dengan  menerapkan peraturan  1  x  24  jam  tamu  wajib  lapor,  yang  apabila  telah  dilakukan  mengindikasikan  sudah  dapat dikatakan  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  telah  mengerti  akan  tugasnya  terutama  untuk  mencegah  atau penanganan masuknya teroris.

## Kemampuan  Bekerjasama  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  08  Rukun  Warga  (RW)  04  Dusun  Ujung Lebuh Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dalam Menjalankan Tugasnya mengenai Penanganan Masuknya Teroris
Kemampuan  kerjasama  merupakan  salah  satu  fungsi  manajemen  yakni  koordinasi.  Apabila kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak secara baik maka tugas dan fungsi yang dilakukan akan dapat dirasakan  kemaksimalannya.  Apatah  lagi  berkaitan  dengan  penanganan masuknya  teroris  yang  banyak melibatkan  berbagai  pihak,  untuk  kasus  teroris  ini  sangat  diperlukan  kerjasama  dan  saling  koordinasi karena penanganan teroris tidak dapat dilakukan hanya oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) semata, karena ini sudah menjadi kasus nasional dan penanganannya sampai melibatkan skala nasional.
Selain dari pada itu, arti penting dari pada kerjasama ialah dapat menyelaraskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara satu dengan yang lain, sehingga dalam menjalankan kewenagan satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi saling dahulu-mendahului alias tumpang tindih ( overleaving ).

## Kemampuan  Kerjasama  antar  Rukun  Tetangga  (RT)  dan  Rukun  Warga  (RW)  dalam  Menjalankan Tugasnya mengenai Penanganan Masuknya Teroris
Koordinasi  dan  kerjasama  dalam  penanganganan  kasus  masuknya  teroris  ini  tidak  hanya diperlukan koordinasi antar Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) saja yang ada di Desa logas yang  jumlah  Rukun Tetangga  (RT)  ada  9  dan  Rukun  Warga  (RW)  ada  4,  tentu  sedikit  banyaknya  akan mengalami  kesulitan  melakukan  koordinasi,  terlebih  koordinasi  Rukun  Tetangga  (RT)  ini  tidak  hanya sebatas dengan Rukun Warga (RW) tetapi harus melakukan dengan berbagai pihak dari pihak kecamatan, kepolisian sektor (Polsek), komando rayon militer (Koramil), kepolisian resor (Polres) dan sampai langsung ke detasemen khusus (Densus) 88 anti teror, tentunya ini  akan mengalami kesulitan karena banyaknya tingkatan koordinasi.

## Komunikasi baik Horizontal maupun Vertikal dalam Menjalankan Tugasnya mengenai Penanganan Masuknya Teroris
Tidak ada  komunikasi  baik  horizontal  maupun  vertikal  dalam penanganan  masuknya  teroris  di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, sebab penulusuran lainnya yang peneliti lakukan  mendapatkan,  penangkapan  teroris  tersebut  dilakukan  dengan  senyap  (operasi  sepi)  tanpa diketahui  pihak  manapun  dan  setelah  dilakukan  penangkapan  barulah  semua  kegiatan  penangkapan diberitahukan kepada semua pihak. Operasi senyap ini sengaja dilakukan agar dapat berjalan sebagaiman yang diharapkan.

## Kemampuan  Menyelesaikan  Tugas  Pekerjaan  Tepat  Waktu  dalam  Hal  Ini  Adalah  Penanganan Masuknya Teroris
Penyelesain  pekerjaan  tepat  waktu  merupakan  bagian  dari  pada  indikator  seorang  dalam menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Apabila  tugas  dan  fungsi  atau  penugasan  yang  dikuasakan  atau diberikan  kepada  seseorang  dan  orang  tersebut  tidak  dapat  menyelesaikannya,  ini  dapatlah  dikatakan seseorang  tersebut  tidak  dapat  memahami  ataupun  tidak  menguasai  tugasnya  dengan  baik.  Apabila semua tugas yang dikuasakan kepadanya dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, ini menandakan bahwa seseorang tersebut menguasai dan memahami tugasnya dengan baik.

## Rukun Tetangga (RT) Mampu Melaksanakan Tugas Sesuai dengan Rencana yang Ditetapkan dalam Hal Ini Berkaitan dengan Penanganan Masuknya Teroris
Diketahui pelaksanaan tugas Rukun Tetangga (RT) sesuai dengan rencana yang telah dilakukan sesuai  berdasarkan  tanggung  jawabnya, dapat  juga  diketahui  setiap  tugas  dan  fungsi  yang  dibebankan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) tersebut dilakukan sesuai standart operasional prosedur (SOP) dan rencana tenggat waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila ada tugas tambahan yang diperintahkan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) tersebut oleh kepala desa dilakukan dengan cepat dan bahkan sampai harus  meninggalkan  pekerjaannya.  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  tersebut  pada  dasarnya  sudah  sangat baik  dalam menjalankan  tugasnya  dan  cepat.  Serta  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  telah  baik pula, secara etika juga sopan dan tidak ada menyinggung perasan masyarakat.
Tugas yang Dilaksanakan Rukun Tetangga (RT) Sesuai dengan Peraturan  dalam Hal Ini Berkaitan dengan Penanganan Masuknya Teroris
Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  tersebut  dalam  menjalankan  tugasnya  telah  sesuai  dengan peraturan. Bahkan setiap Ketua Rukun Tetangga (RT) yang ada di Desa Logas telah pula dibekali dengan pelatihan peningkatan kapasitas mengenai tugas dan fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT) masing-masing, jadi  setiap  Ketua  Rukun Tetangga (RT)  yang  ada  di  Desa  Logas  telah  memahami tugas dan  fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Tentunya ada sesdikit perbedaan saja, antara Rukun Tetangga (RT) yang ada di daerah dan di kota tentang keaktifannya. Serta yang dapat juga diketahui kendala dalam menjalankan tugasnya, khusus pada Ketua Rukun Tetangga (RT) yang wilayah administratifnya dimasuki teroris adalah berkaitan dengan sumber daya manusia yang rendah. Karena Ketua Rukun Tetangga (RT) hanya berpendidikan atau hanya menamatkan  pendidikan  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP),  akan  tetapi  dalam  menjalankan  tugasnya tetap dapat memahami sesuai dengan yang tertuang pada peraturan dan telah sesuai juga dengan standart operasional prosedur (SOP) serta telah mampu menyelesaikan tugas dan fungsinya sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

## Rukun Tetangga (RT) Melaporkan Hasil Kerja dengan Tepat dan Menjalankan Tugasnya dalam Hal Ini Adalah Penanganan Masuknya Teroris
Pelaksanaan  tugas  yang  baik,  sebagai  indikator  kinerja  adalah  melaporkan  hasil  kerja  sesuai dengan apa yang dilaksanakan, hal ini disebut dengan laporan hasil kerja yang tepat. Laporan hasil kerja dilaksankan  sesuai  dengan  peraturan  atau  ketentuan  yang  berlaku.  Melaporkan  hasil  kerja  yang  tepat sesuai dengan laporan harian atau bulanan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengadakan penilain. Artinya setiap laporan hasil kerja, dilaporkan sesuai dengan periode tertentu dan dapat dilakukan evaluasi penialain.

## Laporan  Harian  atau  Bulanan  Hasil  Kerja Rukun Tetangga  (RT)  yang  Tepat  dalam Melaksanakan Tugas Hal Ini Berkaitan dengan Penanganan Masuknya Teroris
Menjalankan  tugasnya  dalam  memberikan  laporan  harian  atau  bulanan  yang  tepat  sudah dilaksanakan secara baik, bahkan bagi tamu yang berada di wilayah administratif Rukun Tetanga (RT) 08 Rukun Warga (RW) 04 selama 24 jam harus melapor ke Ketua Rukun Tetangga (RT) dan ini akan juga menjadi  bahan  laporan  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  kepada  kepala  desa.  Bukan  hanya  tamu,  seluruh warga  pendatang  dan  tempatan  juga  harus  melapor  ke  Ketua  Rukun  Tetangga.  Dalam  menjalankan tugasnya ini, semua Ketua Rukun Tetangga (RT) yang ada di Desa Logas semuanya aktif.

## Mengadakan  Penilaian  terhadap  Laporan  Harian  atau  Bulanan  Hasil  Kerja  Rukun  Tetangga  (RT) yang Tepat dalam Melaksanakan Tugas Hal Ini Berkaitan dengan Penanganan Masuknya Teroris
Setiap Ketua Rukun Tetangga (RT) telah memiliki data penduduk baik datang dan masuk sesuai dengan laporan masyarakat, yang kemudian data ini bisa dijadikan sebagai bahan laporan dan evaluasi dalam mengukur terlaksana atau tidaknya tugas Ketua Rukun Tetangga (RT). Selanjutnya data teresebut dapat dipergunakan oleh pihak desa, kecamatan ataupun pihak lainnya untuk kebutuhan tertentu termasuk dalam  menganalisa  dalam  kasus  masuknya  teroris,  pihak  terkait  dapat  mengidentifikasi  sejak  awal pendatang yang masuk atau penduduk yang bermukim apakah terlibat atau melakukan kegiatan tindakan teroris. Pada intinya, data dasar tersebut ada pada tataran Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) telah memiliki data tersebut.
Analisa  Peranan  Rukun  Tetangga  (RT)  dalam  Penanganan  Masuknya  Teroris  di  Wilayah Administratif  Rukun  Tetangga  (RT)  08  Rukun  Warga  (RW)  04  Dusun  Ujung  Lebuh  Desa  Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi
Terorisme  merupakan  kejahatan  luar  biasa  ( extraordinary  crime ).  Kejahatan-kejahatan  yang digolongkan  sebagai  kejahatan  luar  biasa ( extraordinary  crime )  di  Indonesia  adalah  kejahatan  terhadap kemanusian,  genosida,  korupsi,  terorisme  dan  yang  masih  menjadi  pertentangan  adalah  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
Oleh karena terorisme merupakan golongan dari kejahatan luar biasa ( extraordinary crime ), maka penindakannyapun  dilakukan  secara  luar  biasa  dan  seakan  tergolong  sangat refresif yang  dilakukan dengan  cara  menekan,  mengekang,  menahan  atau  menindas  dengan  tujuan  memberantas  atau menyembuhkan, bahkan tidak jarang tidakan terhadap terorisme yang kita lihat dan saksiskan langsung menembak oleh petugas menggunakan senjata lengkap.
Mengenai tindakan terhadapan terorisme telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan : Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Ayat 2 : Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang  menimbulkan  suasana  teror  atau  rasa  takut  secara  meluas,  yang  dapat  menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital  yang  strategis,  lingkungan  hidup,  fasilitas  publik,  atau  fasilitas  internasional  dengan  motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
Pada  BAB  VIIA  Pasal  43A  tentang  pencegahan  tindak  pidana  terorisme  bagian  kesatu  umum menjelaskan :
(1)  Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
(2)  Dalam  upaya  pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme,  Pemerintah  melakukan  langkah antisipasi  secara  terus  menerus  yang  dilandasi  dengan  prinsip  pelindungan  hak  asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.
(3)  Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui : a.  kesiapsiagaan nasional;
b.  kontra radikalisasi; dan
c.  deradikalisasi.
Sedangkan pada bagian kedua tentang kesiapsiagaan nasional Pasal 43B menyebutkan :
(1)  Kesiapsiagaan  nasional  merupakan  suatu  kondisi  siap  siaga  untuk  mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.
(2)  Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah.
(3)  Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh kementerian/lembaga  yang  terkait  di  bawah  koordinasi  badan  yang  menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.
(4)  Kesiapsiagaan  nasional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  melalui pemberdayaan  masyarakat,  peningkatan  kemampuan  aparatur,  pelindungan  dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.
(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pada bagian ketiga kontra radikalisasi Pasal 43C menyatakatan :
(1)  Kontra  radikalisasi  merupakan  suatu  proses  yang  terencana,  terpadu,  sistematis,  dan berkesinambungan  yang  dilaksanakan  terhadap  orang  atau  kelompok  orang  yang  rentan terpapar  paham  radikal  Terorisme  yang  dimaksudkan  untuk  menghentikan  penyebaran paham radikal Terorisme.
(2)  Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan  oleh  badan  yang  menyelenggarakan  urusan  dibidang  penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
(3)  Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.
(4)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  kontra  radikalisasi  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.
Dilanjutkan bagian keempat deradikalisasi Pasal 43D menjelaskan :
(1)  Deradikalisasi  merupakan  terencana,  terpadu,  sistematis  dan  berkesinambungan  yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau membalikkan pemahaman radikal Terorisme telah terjadi.
(2)  Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada : a.  tersangka;
b.  terdakwa;
c.  terpidana;
d.  narapidana;
e.  mantan narapidana Terorisme; atau
f.  orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.
(3)  Deradikalisasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  yang dikoordinasikan  oleh  badan  yang  menyelenggarakan  urusan  dibidang  penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
(4)  Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan :
a.  identifikasi dan penilaian; b.  rehabilitasi;
c.  reedukasi; dan
d.  reintegrasi sosial.
(5)  Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui : a.  pembinaan wawasan kebangsaan;
b.  pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
c.  kewirausahaan.
(6)  Pelaksanaan  deradikalisasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  dilakukan  berdasarkan identifikasi dan penilaian.
(7)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Dapat  diketahui  dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2018  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme Menjadi  Undang-Undang,  bahwa  penindakan  terorisme  dapat  dilakukan  secara humanisme (mengedepankan  nilai  dan  kedudukan  manusia)  yakni  pada  tahapan  deradikaliasi,  akan  tetapi  pada tahapan  penindakan  dilakukan  secara refresif .  Selain  itu,  tahapan  identifikasi  dapat  dilakukan  pada tahapan deradikaliasi ini. Ada kesulitan melakukan identifikasi pada tahapan ini, sebab diketahui aktivitas terduga terorisme ini adalah menukang di kantor komando rayon militer (Koramil).
Kasus terorisme yang terjadi di Rukun Tetangga (RT) 08 Rukun Warga (RW) 04 Dusun Ujung Lebuh Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sedikit mengalami kesulitan dalam mengidentifkasinya,  karena  terduga  teroris  bukan  penduduk  asli  setempat,  melainkan  masyarakat pendatang  dari  Kecamatan  Inuman  Kabupaten  Kuantan  Singingi  dan  tidak  ada  kaitannya  dengan masyarakat Desa Logas. Kemungkinan untuk disusupi teroris Desa Logas sangat besar, karena desa ini masyarakatnya sudah heterogen, selain itu Desa Logas juga merupakan desa perlintasan jalan raya dan banyak penduduk pendatang yang sudah menjadi masalah sebelumnya.
Teroris ini termasuk rawan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang disebabkan salah  satunya  oleh  faktor  kesejahteraan,  upayanya  yang  dapat  dilakukan  dalam  megurangi  terjadinya ketidakamanan dan ketertiban adalah penguatan ekonomi. Maka dari itu pemerintah desa melalui kepala desa harus melakukan fungsi pemberdayaan dan pembangunan agar masyarakat terberdayakan secara maksimal yang berdampak pada tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selain itu dari pihak kepolisian setempat  dapat  melakukan  upaya  pencegahan  seperti  melakukan  patroli,  sambang  desa  dan  sekolah pesantren disinilah upaya kepolisian dapat dilakukan secara humanisme .
Adapun  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  yakni  Kepolisian  Sektor  (Polsek)  Singingi dan Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanganan tindak pidana terorisme ini adalah Pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Singingi hanya mem- back up , sedangkan penangkapan langsung dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 (Densus) Anti Teror, boleh dikata upaya Kepolisian Sektor (Polsek) Singingi  tidak  ada.  Kepolisian  Sektor  (Polsek)  Singingi  hanya  terbatas  fungsinya  dalam  hal  ini,  hanya mengamankan barang bukti (BB) dan mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) serta mengamankan saksi  mata.  Tahapannya  adalah  mengamankan  tempat  kejadian  perkara  (TKP)  terlebih  dahulu,  baru barang bukti (BB). Adapun barang bukti (BB) yang dapat diamankan dalam kasus terduga terorisme ini adalah senjata api.
Sedangkan  peran  dari  pada  Kepolisian  Resor  (Polres)  Kabupaten  Kuantan  Singingi  melalui koordinasi  dengan  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  adalah  penyelidikan  dan maping (pemetaan), operasi intelijen, pendampingan, mencari data dan pengembangan dari luar. Sedangkan secara mendalam untuk  mengetahui  apakah  seseorang  tersebut  adalah  teroris  atau  bukan  harus  melalui  langsung  dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak dapat dilakukan oleh sembarang pihak, sebab tindak pidana terorisme ini termasuk aksi kejahatan yang tergolong tersusun rapi  atau  disebut  dengan  terstruktur,  sistematis  dan  massif  (TSM),  bahkan  jaringannya  sangat  rahasia, tidak semua orang dapat menembus dan melacak keberadaan teroris, karena mereka itu sangat menjaga identitas  organisasi  dan  jaringannya,  sebab  menyangkut  dengan  keamanan  jiwa  raga  dan  eksistensi jaringan mereka. Saking rahasia dan terjaganya mereka (jaringan teroris) ini, mereka tidak menggunakan alat  komunikasi  seperti  aplikasi  whatsapp,  facebook  dan  instagram  yang  mudah  dilacak,  mereka setidaknya hanya menggunakan telegram yang sulit dilacak untuk berkomunikasi. Jadi, untuk mengetahui kasus teroris, Detasemen Khusus (Densus) 88 harus masuk kedalam kelompok tersebut dan menyentuh atau melakukan penyadapan, seperti ada di aplikasi facebook yang menyamar atau ingin menjadi bagian daripada  teroris,  itu  sebenarnya  adalah  dari  pihak  aparat  yang  ingin  mengundang  keluarnya  organisasi jaringan teroris ini, sehingga mudah untuk melacak keberadaannya.
Inilah  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  terhadap  terduga  terorisme  yang  ada  di  Rukun Tetangga (RT) 08 Rukun Warga (RW) 04 Dusun Ujung Lebuh Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, kasus ini merupakan pengembangan kasus yang ada di Pulau Jawa dan terduga teroris ini merupakan jaringan dari terorisme yang ada Pulau Jawa, sebab terduga teroris ini sebelumnya pergi merantau  ke  Pulau  Jawa  dan  dugaannya  adalah  terduga  teroris bergabung pada  jaringan  organisasi  di Pulau Jawa, baru kemudian pulang ke Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu, tidak ada sama sekali yang  menduga  bahwa  terduga  teroris  ini  merupakan  orang  yang  melakukan  kegiatan  terlarang  oleh Negara.
Dapat diketahui dan disimpulkan tugas dan fungsi yang diemban dan dikuasakan kepada Ketua Rukun  Tetangga  (RT)  dalam  hal  penanganan  masuknya  terduga  teroris  dalam  wilayah  administratifnya sangat sulit dilakukan bahkan tidak mungkin, sebab teroris ini kejahatan luar biasa ( extraordinary crime ) dan tindak pidana yang dilakukan bukan oleh sembarangan orang serta kejahatan tingkat tinggi yang sudah tersusun rapi dan sangat rahasia. Untuk mengetahui seseorang tersebut terduga teroris atau tidak tentunya sekelas Ketua Rukun Tetangga (RT) akan sulit menelaahnya karena membutuhkan alat sadap dan paham tentang kejahatan dunia maya ( cyber crime ) serta pola yang dilakukan oleh terorisme. Adapun upaya yang dapat  dilakukan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  penjelasan  pembahasan,  yakni  sebatas  bisa mengidentifkasi penduduk berdasarkan laporan apakah warga tersebut ada kemungkinan melakukan tidak pidana terorisme, tetapi untuk hal yang lebih jauh tentu tidak akan mampu Ketua Rukun Tetangga (RT) melakukannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Adapun peranan Rukun Tetangga (RT) dalam penanganan masuknya teroris di wilayah Rukun Tetangga (RT) 08 Rukun Warga (RW) 04 Dusun Ujung Lebuh Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

## Saran
Dari  kesimpulan  tersebut,  maka  dapat diberikan  beberapa  saran  yang  tujuannya  adalah untuk mengoptimalkan peranan Rukun Tetangga (RT), adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut : 1.  Rukun  Tetangga  (RT)  harus  memahami  tugas  dan  fungsinya  secara  tertulis  ( formal berdasarkan peraturan  perundang-udangan)  ataupun    tugas  dan  fungsinya  secara  tidak  tertulis  ( non  formal ), terutama untuk penanganan masuknya teroris.
2.  Ketua Rukun Tetangga (RT) harus dibekali dengan kemampun untuk dapat mengidentifkasi warganya tersebut dalam melakukan aktivtas yang berkenaan dengan tindak pidana terorisme.
3.  Harus saling meningkatkan koordinasi dalam setiap stake holder.
4.  Pihak  camat  dan  pihak  desa  bersama  kapolsek  dan  koramil  harus  giat  melalakukan  sosialisasi  dan tindakan intelijen atas dugaan adanya kegiatan terorisme di masyarakat.
5.  Menningkatkan  upaya  saling  peduli  antar  sesama  kelompok  masyarakat  sehingg  dengan  upaya tersebut,  dapat  langsung  mengetahui  kegaiatan  yang  di  curigai  mengarah  kepada  tindak  pidana terorisme atau yang yang mengarah pada tindak kejahatan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifuddin, 2012, Pengantar Adminsitrasi Pembangunan Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi , Bandung, CV. Alfabeta. Bernard, Chester I, 2003, Perilaku Organisasi , Jakarta, Pustaka Raya. Dessler, Gerry, 1999, Manajemen Personalia , (Ahli Bahasa : Darma), Jakarta, Erlangga. Dharma Agus, 2000, Gaya Kepemimpinan yang Efektif Bagi Para Manajer , Bandung, Sinar Baru. Faisal H. Basri, 2005, Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi , Jakarta, Yayasan Harkat Bangsa. Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta, Bumi Aksara. Inu Kencanan Syafiie, 2010, Ilmu Administrasi Publik Edisi Revisi, Jakarta. PT. Rineka Cipta. James M Henslin, 2007, Sosiologi , Jakarta, Erlangga.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masayarakat Desa atau Sebutan Lainnya.
Lubis, S.M. Hari dan Husein, Martini, 1987, Teori Organisasi : Suatu Pendekatan Makro , Jakarta, Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial.
Malinowski, Bronislaw, 2003, The Organization of Force , Jakarta, Erlangga. Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. 2008. Metode Penelitian Survai . Jakarta. LP3ES Indonesia.
Miftah  Thoha  (Ed),  2007, Administrasi  Negara  Demokrasi  dan  Masyarakat  Madani ,  Jakarta,  Lembaga Administrasi Negara. Moekijat, 2002, Manajemen Kepegawaian , Bandung, Alumni. Musanef, 2005, Manajemen Kepegawaian di Indonesia , Bandung, Mandar Maju. Nawawi , Hadari, 2005, Metode Penelitian Bidang Sosial , Yogyakarta, Gajahmada Universitas Press. Nicholas Abercrombie dkk, 2010, Kamus Sosiologi , Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Pamudji, 2004, Ekologi Administrasi Negara , Jakarta, PT. Bumi Aksara. Sisk,  L.  Henry, Management  and  Organization  :  Manajemen  dan  Organisasi ,  Versi  Bahasa  Indonesia, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
Sondang P. Siagian, 2001, Peranan Staf dalam Manajemen , Jakarta, CV. Gunung Agung. Sugiyono, 2012, Memahami Penelitian Kualitatif , Bandung, CV. Alfabeta. Suprihartono, Jhon, 2002, Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengembangan Karyawan , Yogyakarta, LP3ES. Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Timur (NIT). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah. Winardi, 2004, Organisasi dan Pengorganisasian dalam Manajemen , Bandung, Alumni. Yanuardi  dan  Febri  Yuliani,  2015, Pelaksanaan  Tugas  Rukun  Tetangga  dan  Rukun  Warga  (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru , Jom FISIP, Volume 2, Nomor 2.