## Pemanfaatan Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa dari Perspektif Keuangan Daerah
Subhan Purwadinata 1 , Ahmad Zaenal Wafik 2 , Iwan Harsono 3 1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram
E-mail: subhan_purwadinata@staff.unram.ac.id, azaenal_wafik@unram.ac.id, iwanharsono@unram.ac.id
Article History:
Received: 10 Maret 2024 Revised: 19 Maret 2024 Accepted: 21 Maret 2024
Abstract: This research investigates the role of Village Fund utilization in enhancing the welfare of rural communities from the perspective of local finance. Through a qualitative approach and data collection from relevant informants, the study found that effective Village Fund utilization requires transparency, accountability, and active community participation. The results indicate that Village Fund utilization has significant potential to contribute significantly to the improvement of rural community welfare, provided that management is optimal and supported by appropriate policies.
Keywords: Village Funds, Rural Community Welfare, Local Finance

## PENDAHULUAN
Pemerintah daerah di Indonesia merupakan implementasi dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 1, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi provinsi-provinsi dan provinsi itu terbagi menjadi kabupaten dan kota, dengan masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Pelaksanaan pemerintahan daerah mengacu pada dua prinsip, yaitu otonomi daerah dan tugas pembantuan (Baidhowah, 2015).
Keberadaan Desa secara resmi diakui secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sesuai dengan ketentuan ini, Desa didefinisikan sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah tertentu dan wewenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan tradisi dan adat istiadat lokal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wisakti, 2008).
Pemanfaatan Dana Desa menjadi topik penting dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah terpencil, Dana Desa telah diperkenalkan untuk memberdayakan masyarakat desa. Namun, meskipun telah ada alokasi dana yang signifikan, belum ada banyak penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam efektivitas dan efisiensi pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dari perspektif keuangan daerah. Pemahaman yang disampaikan di atas menggambarkan Desa sebagai sebuah entitas pemerintahan yang memiliki wewenang politis untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dalam kedudukan tersebut, Desa memiliki peran yang signifikan dalam mendukung keberhasilan Pemerintahan Nasional secara keseluruhan. Desa menjadi ujung tombak dalam mencapai kesuksesan dalam segala urusan dan program pemerintah. Hal ini juga

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
sejalan dengan fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia, sekitar 60% menurut sensus terakhir pada tahun 2000, masih tinggal di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan secara keseluruhan (Devyana, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tentang pemanfaatan dana desa dilaksanakan di tingkat desa, dampak pemanfaatan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan implikasi pemanfaatan dana desa terhadap keuangan daerah.
LANDASAN TEORI Literatur terkait menggarisbawahi pentingnya Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi yang efektif dari Dana Desa dapat memberikan dampak positif pada peningkatan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan di masyarakat desa (Smith, 2018; Rahman, 2020). Namun, ada juga catatan terkait dengan transparansi pengelolaan Dana Desa dan potensi penyalahgunaan dana yang dapat mempengaruhi efektivitas program (Jones, 2019).
Desa Pada masa penjajahan Belanda, desa dianggap sebagai sebuah entitas hukum masyarakat yang terintegrasi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, definisi desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap desa memiliki potensi yang beragam. Menurut Pasal 71 ayat (2) UU No.6 Tahun 2014, sumber pendapatan desa dapat berasal dari : a) Pendapatan Asli Desa (PADes), yang meliputi hasil usaha, aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan pendapatan lainnya yang berasal dari desa, b) Alokasi APBN, c) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, d) Alokasi Dana Desa, e) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/kota, f) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, g) Pendapatan desa lainnya yang sah.
Dana Desa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk desa melalui APBD Kabupaten/Kota dengan tujuan utama untuk memprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Mandat untuk Dana Desa diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Prinsip-prinsip yang mendasari Dana Desa antara lain keadilan, prioritas kebutuhan, pemberian wewenang kepada desa, partisipatif, swakelola berbasis sumber daya desa, dan penyesuaian dengan tipologi desa. Tujuan dari Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengurangi kemiskinan, mengembangkan perekonomian desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
Keuangan Desa Seperti yang umumnya diketahui, dana desa merupakan sumber pendapatan keuangan bagi desa. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus memperhatikan aspek keuangan desa dan mengikuti prinsip-prinsip serta nilai-nilai keuangan desa, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. Data dikumpulkan melalui wawancara
mendalam dengan pihak terkait di tingkat desa seperti dengan pengelola dana desa dalam hal ini (Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Analisis dokumen terkait Dana Desa, serta observasi langsung terhadap program-program yang didanai oleh Dana Desa. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan content analysis untuk mengidentifikasi pola-pola dalam penggunaan Dana Desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan menggunakan pendekatan simbolic interactionism (interaksi simbolik) dengan melibatkan peranan pelaku pengelola dana desa dengan masyarakat desa. Content ini diselidiki untuk mengetahui peran aktor dalam pengelolaan dana desa baik sebagai principle maupun sebagai agen dalam pengelolaan dana desa (Meador, J Sekarat, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengawasan Terhadap Proses Pelaporan Dana Desa dan Pendampingan Menyebabkan Kinerja Pemanfaatan Dana Desa Menjadi Menurun Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh narasumber, keterlambatan pelaporan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan informasi antara pemegang kekuasaan dalam aturan dengan pelaksana teknis di lapangan, yakni kepala desa dan staf teknis. Meskipun belum jelas lembaga mana yang memberikan informasi yang akurat, yang terpenting adalah bahwa keterlambatan pelaporan akan berdampak pada kontrak yang disepakati dalam Musrenbangdes. Hal ini karena manajemen kontrak sebenarnya bisa menjadi kompleks dan menyebabkan masalah hukum yang sulit, sementara Agen tidak memiliki dorongan untuk mengoptimalkan proses keberlanjutan kontrak, karena cenderung acuh dan hanya menyelesaikannya dengan usaha minimal.
Hasil penelitian menunjukkan variasi dalam pemanfaatan Dana Desa di berbagai desa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Ainul Wida, Siti, 2016) yang menjelaskan bahwa tahap Pelaksanaan pengelolaan dana desa telah dilakukan oleh tim pelaksana desa yang kompeten dan telah sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan seluruh kegiatan telah dilakukan secara menyeluruh oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat, kecamatan, dan kabupaten. Meskipun demikian, masih ada kekurangan terkait kurangnya transparansi dalam penyampaian laporan penggunaan dana melalui internet. Mengenai pertanggungjawaban, prosesnya berjalan lancar, tetapi masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian SPJ yang disebabkan oleh faktor Sumber Daya Manusia yang melaksanakan serta keterlambatan dalam proses pencairan dana dari Kabupaten.
Sejalan dengan penelitian yang lain bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desa Kukin sebagai objek penelitian ini telah berhasil mengalokasikan dana dengan efektif untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sekolah. Namun, ada juga desa yang mengalami tantangan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, terutama terkait dengan kurangnya kapasitas manajerial dan transparansi dalam penggunaan dana. Meskipun demikian, secara umum, pemanfaatan Dana Desa memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Strategi Kelembagaan Dalam Pemberdayaan Pemuda Desa Dalam Pengembangan Agribisnis Desa Menjadi Perioritas Utama Dalam Pemanfaatan Dana Desa Bagi Kesejahteraaan Masyarakat Desa Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menegaskan bahwa strategi institusional /kelembagaan dalam program pengembangan sumber daya manusia khususnya pemuda desa sudah semestinya di optimalkan peranannya adalah pengembangan dan pemanfaatan optimal

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1194
semua fasilitas infrastruktur sosial dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas dan infrastruktur telekomunikasi, transportasi untuk memastikan peredaran barang dan jasa, sehingga aktivitas ekonomi berjalan lancar karena pembangunan infrastruktur desa menurut penelitian di negara-negara berkembang tetap menjadi tantangan finansial, kebijakan, dan teknologi yang signifikan. Kenyataan tersebut sejalan dengan penelitian (Devyana, 2020) yang menunjukkan hasil bahwa m anajemen dana desa di Desa Ngroto telah mendukung peningkatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran dana desa di Desa Ngroto telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2018, Desa Ngroto meraih predikat sebagai desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi secara nasional, mencapai nilai 0,94. Keberhasilan ini tidak terlepas dari tingginya partisipasi masyarakat dan kemampuan yang memadai dari perangkat desa. Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat desa harus mampu membangun dan memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur industri, perdagangan, dan keuangan secara optimal sebagai sumber pasar modal dan produk. Penyediaan fasilitas industri, agribisnis sesuai dengan teknologi untuk menjamin kelangsungan produk. Strategi institusi desa dalam pengelolaan dana desa diarahkan pada pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan yaitu optimalisasi penggunaan lahan pertanian sehingga menghasilkan produk yang memiliki daya saing di tingkat pasar. Pengelolaan lahan pertanian dilakukan dengan memperhatikan kemampuan fisik, kimia, dan penggunaan lahan. Hal ini dilakukan untuk mencapai pertanian yang berorientasi lingkungan atau pertanian berkelanjutan.
Pemanfaatan lahan untuk kegiatan non-pertanian dan optimalisasi penggunaan air baik air tanah maupun permukaan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Strategi institusional dalam pengembangan sumber daya manusia yaitu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, studi komparatif, dan praktik lapangan. Hal ini dilakukan untuk semua sektor dan semua area, terutama di lokasi strategis. Peningkatan kreativitas dan akses terbuka kepada koperasi modal desa untuk ekspansi kepemilikan lahan pertanian yang lebih efisien dan pola penggunaan lahan, karena studi penelitian koperasi desa dapat berfungsi sebagai agen perantara untuk mengurangi biaya transaksi yang terkait dengan hak penggunaan lahan dan tidak hanya mendorong kegiatan sewa/konsolidasi lahan tetapi juga memungkinkan masuknya entitas rumah tangga non-pertanian ke dalam bisnis pertanian, serta koperasi modal desa memiliki dampak yang lebih besar pada adopsi teknologi daripada lembaga keuangan mikro desa. Serta transformasi dari desa tradisional menjadi desa dengan aktivitas industri.

## Kepentingan diri dan Pendukung Pelaksana Pengelola Dana Desa Mendominasi Aspek Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan hasil wawancara bersama informan diperoleh adanya sinyal bahwa telah terjadi konflik agensi antara pengelola dana desa dengan masyarakat desa sebagai akibat adanya kepentingan pribadi pengelola yang mempengaruhi pemanfaatan dana desa bagi kesejahteraan masyarakat desa. Fenomena yang sering terjadi antara pemerintahan desa sebagai agen (kepala desa, BPD, dan lain-lain) dengan masyarakat desa sebagai prinsipal, dipicu oleh sifat dasar tersebut. Dalam menjalankan pengelolaan Dana Desa, kepala desa cenderung lebih memperhatikan kepentingan pribadi daripada kepentingan desa.
Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan konflik antara agen, seperti kepala
desa dan ketua BPD, serta antara prinsipal, yaitu masyarakat desa yang pro-kepala desa dan yang kontra kepala desa. Masyarakat desa yang mendukung kepala desa sering kali menyalahkan BPD karena dianggap tidak bekerja sama sama sekali, padahal informasi yang mereka terima hanya sedikit. Hal ini menjadi alasan bagi masyarakat desa untuk menekan BPD, yang menggambarkan adanya persepsi yang terbatas (bounded rationality) di masa depan.
Perbedaan kepentingan antara agen, karena kepala desa menginginkan kehadiran BPD untuk mengawasi pekerjaan bersama-sama, sementara BPD merasa kritikan tidak akan muncul selama proses pekerjaan berlangsung. Ini sesuai dengan pemahaman baru tentang agensi dalam ekonomi yang menyatakan bahwa keinginan pribadi jarang menjadi motivasi, kecuali ada upaya sadar untuk menganggapnya sebagai tanggung jawab. Kepala desa, dalam hal ini, cenderung menggunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadi daripada untuk kesejahteraan masyarakat desa, menunjukkan kurangnya komitmen dari lembaga desa untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dana Desa, dalam konteks pelaksanaannya, sering terkait dengan politik lokal, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan. Praktik pengelolaan Dana Desa dalam beberapa periode rentan terhadap konflik kepentingan dan dapat menyebabkan fenomena praktek yang tidak etis, disebabkan oleh interpretasi yang salah terhadap hubungan antara kepala desa dan masyarakat desa.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Dana Desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa jika dilaksanakan dengan baik. Namun, tantangan terkait dengan manajemen dan pengawasan dana masih perlu diatasi untuk memastikan efektivitas program. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan transparansi dalam penggunaan Dana Desa guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
DAFTAR REFERENSI Baidhowah, A. R. (2015). Peran badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2015 di kabupaten trenggalek provinsi jawa timur . 51–66. Devyana, N. S. (2020). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). Jurnal Ilmiah , 1–12.
Meador, J. E., & Skerratt, S. (2017). On a uni fi ed theory of development : New institutional economics & the charismatic leader. Journal of Rural Studies , 53 , 144–155. Peter Ehrstrom (2016), Transformation and Survival Strategy – Rural Gentrification and Social Sustainability in Gentrified Metropolitan and Urban Ruralities, the Case of Sundom, Vaasa, Finland, in Kjell Andersson , Stefan Sjöblom , Leo Granberg , Peter Ehrström , Terry Marsden (ed.) Metropolitan Ruralities (Research in Rural Sociology and Development, Volume 23) Emerald Group Publishing Limited, pp.125 – 158
Pudianti, A., Alie, J., & Suprapti, A. (2016). Role of culture in rural transformation in Manding Village , Bantul Yogyakarta , Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 227 (November 2015), 458–464.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1196
Stefan Sjoblom, Kjell Andersson, (2016), The Prospects for Bridging Spatial and Institutional Divides within Regions: Rural-Urban Relationships in a Projectified Governance Context, in Kjell Andersson , Stefan Sjöblom , Leo Granberg , Peter Ehrström , Terry Marsden (ed.) Metropolitan Ruralities (Research in Rural Sociology and Development, Volume 23) Emerald Group Publishing Limited, pp.215 – 240
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Negara Kesatuan Republik Indonesia Tentang Desa Wisakti, D. (2008). Implementasi kebijakan alokasi dana desa di wilayah kecamatan geyer kabupaten grobogan. Map – Undip .