## IMPLEMENTASI  ETIKA ADMINISTRASI NEGARA  SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCEGAH  KORUPSI

## Ni Made Sumerti Asih
Dosen Kopertis Wilayah VIII dpk STIA Denpasar, Ilmu Administrasi Negara Jl. Tukad Balian Nomor 15 Renon-Denpasar
(sumertiasih@gmail.com)
Abstrak- Aparatur  Negara    dalam  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik  dituntut  memiliki    kewajiban  etis  yang  lebih  banyak  dalam  kaitannya  dengan prilaku  dibandingkan  dengan  orang-orang  swasta.Setiap  petugas  Negara    wajib memiliki prilaku yang memiliki keunggulan watak, keluhuran budi  serta berbagai asas etis  yang  bersumber    pada  kebajikan  moral    yaitu  keadilan.  Aparatur  Negara  harus sungguh-sungguh    memahami  dan  mengimplementasikan    nilai-nilai  etis  sebanyak mungkin    dalam  menjalankan  kekuasaan  dan  wewenangnya  serta    dalam  tindakan jabatannya sebagai abdi masyarakat,bangsa dan Negara.
Korupsi  adalah  suatu  perbuatan  amoral  yang    menyangkut  penyalah  gunaan  jabatan, penyelewengan  kekuasaan  dalam  jabatan,  penempatan  orang-orang  atau  golongan dalam kedinasan  dibawah kekuasaan jabatan. Kurupsi adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap norma sosial, norma etika maupun norma hukum.
Implementasi  Etika  Administrasi  Negara  sebagai  upaya  untuk  mencegah  korupsi dilakukan  dengan  cara  melembagakan  nilai-nilai  etika  dalam    Kode  Etik  maupun peraturan  perundang-undangan    agar  ditaati  dan  dilaksanakan  sebagai  etik  kerja  bagi administarator  Negara.  Etika  Administrasi  Negara  telah  ditetapkan  antara  lain:  dalam Kode  Etik  Korp  Pegawai  Republik  Indonesia,  Sumpah  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, Undang Undang Kepegawaian RepbulikIndonesia Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah    Nomor  53  Tahun  2010.Etika  Administrasi  Negara  adalah  sebagai  Upaya Preventif untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi.
Kata kunci : Etika Administras Negara, Korupsi dan Implementasi
Abstract- State apparatus in realizing good governance is required to have more ethical obligation  in  relation  to  behavior  compared  with  private  person.  Each  State  officer must  have  behavior  which  has  superior  character,  nobility  and  various  ethical principles  which  are  based  on  moral  virtue  that  is  justice  .  The  State  Apparatus  must genuinely  understand  and  implement  as  much  ethical  values  as  possible  in  exercising his power and authority and in his official acts as a servant of society, nation and State.
Corruption is an immoral act involving misuse of office, misappropriation of power in office,  placement  of  persons  or  classes  within  the  official  office  of  power.  It  is  a violation of societal norms, ethical norms and legal norms.
Implementation of State Administration Ethics as an effort to prevent corruption is done by instituting ethical values in the Code of Ethics as well as legislation to be obeyed and implemented  as  a  work  ethic  for  State  administrators.  The  Ethics  of  State Administration has been set forth, among others: in the Code of Conduct of the Corps of the Republic of Indonesia, Overseas Pledge Pledge, Civil Service Personnel Act No. 43 of 1999 and Government Regulation No. 53 of 2010. The Administration of the State is a Preventive Effort to Prevent Corruption
Keywords: Ethics of State Administration, Corruption and Implementation ,

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Setiap    masyarakat  dan  bangsa didunia    pasti  mempunyai  pegangan moral    yang  dijadikan  landasan  dalam berpikir,bersikap  dan  berprilaku    dalam mewujudkan    apa  yang  ingin  dicapai dan  dicita-citakan.  Demikian  halnya dengan petugas
administrasi Negara/pemerintahan  wajib  memiliki sikap  dan  prilaku    yang  mencerminkan keunggulan  watak,asas-asas  etis    dan keluhuran  budi  yaitu  kejujuran  dan keadilan. Aparatur Negara wajib dengan sungguh-sungguh  mengembangkan  diri ,memahami,menghayati dan menerapkan  berbagai  asas  etis  yang bersumber  pada  kebajikan-kebajikan moral  ,  utamanya  dalam  menjalankan tugas  dan  wewenangnya  dan  tindakan dalam jabatannya. 57
Menurut  Wahyudi  Kumorotomo ,menyatakan  bahwa  petugas  Negara memiliki kewajibankewajiban etis
57 DjokosantosoMoelyono,Dr. 2004,
Budaya Korporat dan Keunggulan Korpotasi ,Jakarta, PT.Elex  Media Komputindo
(ethical  obligations)  yang  lebih  banyak dalam  kaitannya  dengan    prilakunya ketimbang orang-orang swasta. Demikian  pula aparatur Negara dengan jabatan tinggi dalam badan-badan pemerintahan  mempunyai  kewajiban- kewajiban    etis    yang  lebih    banyak daripada seseorang siapa saja. Impilikasinya  setiap  petugas  Negara wajib  memiliki  sikap  mental,  prilaku yang  mencerminkan  keluhuran  budi yang  bersumber  pada  kebajikan  moral khusunya kejujuran dan keadilan. Tanpa asas-asas  etis  seorang  aparatur  Negara tidak  mungkin  mampu  membina  suatu kehidupan    bangsa  dan  Negara  serta masyarkat  yang  tentram  dan  sejahtra, bahkan kebalikannya kehidupan masyarakat  akan    dijerumuskan  pada kegelisahan dan kesengsaraan. 58
Oleh  karena  itu,setiap  aparatur Negara  wajib  memahami  asas-asas etisdan selanjutnya membina diri secara sungguh-sungguh  dan  menerapkannya sebanyak  mungkin  dalan    dalam
58 Wahyudi Kumorotomo, 2011, Etika Administrasi Negara,PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta
tindakan  jabatannya.  Berbagai  asas  etis agar  ditaati  dan  dipatuhi  oleh  aparatur Negara    perlu  dijabarkan  dalam  Kode Etik  .  Kode  etik  itu  akan  merumuskan dalam  garis  besar    berbagai  tindakan, kelakuan  serta  sikap  yang  bagaimana yang  wajib  dijalankan    atau  dihindari oleh para administrator pemerintahan.Kode etik yang dilengkapi dengan petunjuk
pelaksanaannya    dapat  dikembangkan menjadi  etik  kerja    yaitu  sikap  yang positif terhadap kerja.
Etik kerja  menunjukkan prilaku kerja  yang  berkwalitas    tinggi  pada pada  seseorang  petugas  Negara  yang baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  cirri-ciri prilaku seperti kerajinan, rasa bertanggung jawab, kehati-hatian bekerja  dengan  sepenuh  hati  ,kerja tuntas,  dan  keterikatan emosional    pada pekerjaan    dan  memperoleh  kepuasan pribadi dari pekerjaan yang diselesaikan. Sejalan  dengan  perkembangan jaman dan derasnya pengaruh globasisasi  ,  maka  permasalahan  yang dihadapi oleh birokrasi semakin kompleks  serta  meningkatnya  tuntutan penyelenggaraan
fungsi-fungsi pelayanan  public    juga  mengalami perkembangan  dan  perubahan.    Hal  ini ditandai  dengan  pergeseran  pradigma dari  rule  government    yang  lebih menekankan  pada  aspek  peraturan perundang-undangan    yang  berlaku menjadi  pradigma  good  governance yang  tidak  berpusat  pada  kehendak pemeritah  semata,  tetapi  melibatkan
seluruh  komponen  masyarakat  baik birokrasinya,pihak swasta dan masyarakat (public) secara keseluruhan. 59 Salah  satu  kelemahan  yang mendasar  dihadapi  dalam  mewujudkan tujuan tersebut,adalah masalah lemahnya  moralitas,  karena  masih adanya  suatu  pandangan    yang  melihat etika  itu  bukan  sebagai  elemen  yang berkaitan dengan pelayanan
public.Padahal  etika  merupakan  salah satu  elemen    yang  sangat  menentukan kepuasan public yang dilayani sekaligus menunjang  keberhasilan  yang  dicapai oleh suatu organisasi dalan melaksanakan tugas pelayanan public.Asumsi masyarakat yang memandang aparat pemerintah memiliki prilaku  yang  membela  kepentingan masyarakat ternyata tidak selalu benar,karena  sering  terjadi  prilaku birokrat  yang tidak memiliki etika yang baik ,dengan menyalah gunakan jabatan dan  wewenangnya  untuk  kepentingan pribadi,keluarga maupun kelompoknya.Akibatnya tujuan Reformasi  Birokrasi  yaitu 60 Clean Gouverment(pemerintahan
yang bersih)sulit  terwujud.  Berbagai  upaya telah  dilakukan  oleh  Pemrintah  untuk
59 Agus Dwiyanto, 2010, Manajemen
Pelayanan Publik,Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
60 Lijan Poltak Sinambela, 2010,
Reformasi Pelayanan Publik,Teori,Kebijakan dan Implementasi, PT,Bumi Aksara, Jakarta.
memberantas  tindak  korupsi  dengan menetapkan  berbagai  regulasi  maupun upaya-upaya penindakan
namun hasilnya  masih  jauh  dari  harapan. Korupsi  telah  merambah  keberbagai bidang    berupa  penyuapan,  manipulasi bidang ekonomi,penyelewengan kekuasan dalam jabatan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara    dan  terhambatnya  pelayanan public. 61

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas  ,dengan melihat kenyataan ,perlu adanya
kesadaran semua pihak  baik pemerintah sebagai  penyelenggara  Negara,maupun masyarakat  yang    yang  semestinya mendapat  pelayanan  yang  baik    dari Negara  ikut  mendukung  terciptanya budaya  kerja  yang    berlandaskan  nilai- nilai kejujuran, kesederhanaan, bertanggung  jawab  ,kepedulian  dan berkeadilan.Permasalahannya : Bagaimanakah Implemetasi Etika Administrasi  Negara    sebagai  upaya untuk mencegah  korupsi ?.

## PEMBAHASAN
Pengertian Etika Administrasi Negara Secara  epistemology    etika  dan moral  memiliki    kesamaan,sejalan dengan perkembangan ilmu dan
61 Suryadi, 2009, Pengembangan
Kinerja Pelayanan Publik, PT.Refika Aditama,
Bandung.
kebiasaan  dikalangan    cendikiawan menggariskan  adanya  perbedaan.  Etika cendrung  dipandang  sebagai  ilmu  yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia  beserta  pembenarannya  dan merupakan  salah  satu  cabang  filsafat. Sedangkan  moral  adalah  hal-hal  yang mendorong  manusia  untuk  melakukan tindakan  yang  baik  sebagai  kewajiban atau  norma.Moral  diartikan  sebagai sarana  untuk  mengukur  benar  tidaknya tindakan manusia.Disamping etika lebih banyak  dikaitkan  dengan  prisip-prinsip moral  yang  menjadi  landasan  bertindak seseorang  yang  mempunyai  profesi tententu.
Darwin mengartikan Etika Adminitrasi  Negara(Etika  Birokrasi) adalah  seperangkat  nilai    yang  menjadi acuan    atau  penuntun  bagi  tindakan manusia    dalam  organisasi.  Sedangkan menurut The Liang Gie,Etika Administrasi  Negara  adalah  bidang pengetahuan  tentang  ajaran  moral  dan azas kelakuan yang baik bagi administrator pemerintahan dalam menunaikan  tugas  pekerjaannya  dan melakukan tindakan jabatannya. Dengan  mengacu  pada  kedua  pendapat tersebut,  Etika  Administrasi  Negara mempunyai    dua  fungsi    yaitu  pertama sebagai pedoman ,refrensi bagi administrator Negara dalam menjalankan  tugas      dan  wewenangnya agar dinilai baik dan benar. Kedua  etika administrasi Negara  digunakan sebagai penuntun    dalam  menjalankan  tugasnya
agar efisien,responsible,accountable dan responsiveness. 62

## Konsep Etika Administrasi Negara.
Etika Administrasi  Negara   dirumuskan untuk  diterapkan  dalam  kehidupan kenegaraan  dan  lingkup  administrasi yang  sesungguhnya,  yang  menyangkut kesejahtraan  rakyat,keadilan,kedaulatan rakyat  dan  kepentingan  umum  agar terwujudnya  kemajuan  bangsa  .Konsep etika  administrasi  Negara  harus  benar- benar  dapat  menjadi  bagian    dari dinamika  administrasi  modern.Dengan demikian etika dapat melahirkan asas,standar,pedoman bagi administrator Negara dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya agar  terwujudnya  keadilan  menuju kesejahteraan rakyat. 63
Akan tetapi diatas semua itu sesungguhnya masih dapat  ditemukan 3 prisnsip-prinsip  dasar  bagi  system pemerintahan    yang  secara  umum dianggap  sebagai  system pemerintahan yang baik
1.Prisip pelayanan kepada masyarakat.
Tujuan rakyat untuk membentuk Negara  adalah  sebagai  sarana  untuk mencapai  cita-citanya.Asas  kedaulatan rakyat  mensyaratkan    bahwa  rakyatlah
62 Admosudirdjo,Prajudi, 1990, Dasar dasar Administrasi Negara,Jakarta, Ghalia .Indonesia.
63 Mardiasmo, 2003, Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transoaransi Layanan Publik, Majalah Swara,MEP. Vol.3 No.8 , MEP , UGM, Yogyakarta
yang  mempunyai  kekuasaan  tertinggi dalam pemerintahan Negara. Kepentingan rakyat menempati
kedudukan  yang  paling  tinggi,segenap aparatur  Negara  diwajibkan  bertindak sesuai  dengan    kehendak  rakyat  sesuai dengan  prisip  demokras  i.Birokrasi harus  mampu  menempatkan  gagasan- gagasan demokrasi,pertanggungjawaban dan  efisiensi  secara  proprsional,serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi,persamaan  layanan  kepada masyarakat.
2.  Prinsip  Keadilan    Sosial  dan Pemerataan.
Prinsip  ini  berhubungan  dengan distribusi  pelayanan    karena  cita-cita keadilan    distributive  hanya  akan tercapai apabila melalui program- program  pemerintah  yang  mampu mewujudkan  keadilan  dan  menghindari ketimpangan social,politik maupun ekonomi,Maka  yang  dibutuhkan    saat ini  adalah  kebijakan  pemerintah  yang lebih  menyentuh    kelas  masyarakat terbawah    yang  tidak  memiliki  sumber daya  untuk  mengembangkan  dirinya. Kebijakan-kebijakan    seperti  ini  sangat dibutuhkan unutk kontinuitas pembangunan  serta  menjadi  landasan etis yang kuat bagi pembuat kebijakan.
3.Prinsip  Mengusahakan  Kesejahteraan
Umum.
Salah satu prasyarat legitimasi kekuasaan  Negara  adalah    apabila Negara melalui aktivitas-aktivitas pemerintahnya  mampu  mengusahakan kesejahteraan umum bagi seluruh
rakyat.  Oleh  sebab  itu  Setiap  pejabat pemerintah  harus  memiliki  komitmen bukan  semata-mata    mereka  diberi amanat  atau  dibayar  oleh  Negara melainkan karena mempunyai perhatian yang tulus terhadap kesejahteraan warga Negara  pada  umumnya.Peningkatan kesejahteraan  umum    tidak  hanya pemenuhan kebtuthan dasar  tetapi juga meningkatkan kapasitas individual supaya  rakyat  dapat  berpartisipsi    aktip dalam pembangunan dan pemerintahan.
Lingkup Etika Administrasi Negara  adalah  pada  penentuan  nilai- nilai dalam proses administrasi..Kedudukan Etika
Administrasi  Negara  berada    diantara etika  profesi  dan  etika  politik  sehingga tugas  adminstrasi  Negara  menentukan perlunya  perumusan  kode  etik    yang nantinya  sebagai  etik  kerja    yaitu pedoman  bertindak  bagi  segenap  aparat public.
Etika Administrasi Negara merupakan  alat  kontrol    terhadap administrator Negara dalam
menjalankan  tugas  pokok,  fungsi  dan kewenangannya    dan  dipakai  sebagai standar  sikap  ,prilaku  dan  kebijakannya yang baik dan benar. Etika administrasi berkaitan  erat  dengan  etika    kehidupan berbangsa    tidak  hanya  terbatas  pada kumpulan  sketsa  yang  digunakan  untuk membenarkan  kebijakan  pemerintah tetapi lebih jauh dari itu  sebagai upaya untuk  menaruh  perhatian  yang  concern terhadap pelaksanaan konstitusi ketimbang upaya membuatnya.
Etika    juga  sebagai  penentu keberhasilan    atau  kegagalan    dalam kehidupan  berbangsa  khususnya    etika Politik dan Pemerintah.Etika
administrasi Negara dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien  dan  efektif  ,menumbuhkan suasana  politik    yang  demokratis    yang bercirikan keterbukaan ,tanggung jawab
,tanggap akan aspirasi rakyat,menghargai perbedaan ,jujur dalam  persaingan  ,kesediaan  menerima pendapat  yang  benar    serta  menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika pemerintahan  mengamanatkan    agar para pejabat public memiliki kepedulian yang tinggi dalam
memberikan  pelayanan  ,siap  mundur apabila  melanggar  kaedah  dan  system nilai    ataupun  bila  dipandang  tidak mampu  memenuhi amanat masyarakat, bangsa dan Negara.
Saat  etika  administrasi  Negara tidak dijalankan  sebagaimana mestinya maka  akan  tercipta  ketidakseimbangan yang  berujung  pada  masalah-masalah kompleks yang akan sulig terselesaikan.Adanya  “budaya”  korupsi yang telah lama menodai penyelenggaraan administrasi Negara di Indonesia  menunjukan  bahwa  etika administrasi Negara telah dilanggar oleh penyelenggara Negara.Ketika etika untuk mengambil tindakan yang berhubungan    dengan  kegiatan  yang dilanggar    maka  dapat  dipastikan    etika politik  dan  pemerintah    sama  sekali tidak diperhatikan.Dengan memperhatikan fakta tersebut,perlu adnyanya  keadaran    semua  pihak  akan
pentingnya  etika  administrasi    yang mendasari baik buruknya suatu penyelenggaraan  Negara  ,  kemudian etika  administrasi  Negara    menentukan bagaimana etika kehidupan berbangsa,khusunya  etika  politik  dan pemerintah. Implementasi Etika Administrasi Negara  sebagai  Upaya  Preventif Pemberantasan Korupsi.

## Pengertian sekitar Korupsi
Masalah    yang  berkaitan  erat dengan    dengan    pelanggaran  etika administrasi  Negara  adalah  kedudukan dan  kewenangan  pejabat  public  yang yang  disalah  gunakan  dalam  bentuk penyelewengan    dan  penyalahgunaan jabatan  yang  senantiasa    disorot  oleh berbagai  kalangan    yaitu  Korupsi. Kenyataannya    korupsi  mengambil bentuk  yang  bermacam-macam    mulai dari  hal  terkecil    misalnya  pembuatan KTP  sampai  yang  terbesar  seperti menggelapkan  pajak  Negara..Sumber korupsi  ada  pada  kekuasaan  yang didelegasikan  (delegated  power,derived power).  Pelaku  korupsi  adalah  orang- orang    yang  memperoleh  kekuasaan atau wewenang Negara dan
memanfaatkannya  untuk  kepentingan lain.Korupsi  dilkukan  secara  sadar   dan disengaja  oleh  para  pelakunya.Dengan demikian korupsi  jelas dapat dibedakan dari  mal  –administrasi  atau  mis- management.
Wahyudi  Kumorotomo  ,Korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan    yang  tidak  mengandung
kekerasan  dengan  melibatkan    unsure tipu  muslihat,ketidak  jujuran    dan penyembunyian suatu
kenyataan.Korupsi  merupakan  tindakan yang merugikan Negara secara langsung maupun  tidak  langsung.  Ditinjau  dari aspek  normative  korupsi  merupakan suatu  penyimpangan    atau  pelanggaran terhadap norma
social,norma hukum,maupun norma etika yang secara tegas  menganggap  korupsi  sebagai tindakan  yang buruk.
Baharudin  Lopa  Korupsi  adalah penuapan  yang  berhubungan  dengan manipulasi  bidang  ekonomi,dan  yang menyangkut bidang kepentingan umum. 64
Dengan demikian korupsi adalah perbuatan    yang  bersifat  amoral,  sifat dan  keadaan  yang  busuk,menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah,penyelewengan  kekuasaan dalam jabatan karena pemberian,menyangkut  faktor  ekonomi dan  politik,dan  penempatan  keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan  jabatan.
Menghadapi kenyataan ini,penempatan  persoalan  pada  proporsi yang  sebenarnya    adalah  sikap  yang paling arif.Sikap apriori  tidak saja akan memperluas ketidakpercayaan masyarkat akan pentingnya
birokrasi,tetapi  juga  akan  mengaburkan masalah  yang  sesungguhnya    dan  harus dibenahi  dalam  tubuh  birokrasi.Korupsi
64 Handoyo Eko, 2009, Pendidikan Anti Korupsi, Semarang, Widyakarya Press.
dan penyalah gunaan jabatan merupakan penyakit administrative yang  dapat  diberantas  asalkan  kita punya  komitmen    yang  kuat  untu mengatasinya.

## Upaya Penanggulangan Korupsi.
Upaya-Upaya  pemberantasan  Korupsi diapat  dilaukan  melalui  2  jalur  antara lain :
1. Jalur Penal a. Kebijakan  penerapan  hukum pidana (criminal law
applicatioan)
b. Sifat repressive(penumpasan/peninda san/pemberantasan).
c. Upaya  tindakan  represif  juga dapat dilihat sebagai upaya/tindakan  preventif  dalam arti luas. 2. Jalur Non- Penal
a. Kebijakan  Pencegahan  tanpa hukum pidana( prevention withot punishment).
b. Kebijakan  untuk  mempengaruhi pandangan masyarakayt mengenai kejahatan dan pemidanaan  lewat  mass  media (influencing  views  of  society on  crime  and  punishment/mass media  ) seperti pendidikan dan penyluhan.
c. Sifat preventive (pencegahan) Upaya  Penal    dilakukan  dilakukan
dengan  memanggil  atau  mengunakan
hukum pidana yaitu dengan
menghukum  atau  memberi   pidana atau penderitaan  atau  nestapa  bagi  pelaku Korupsi.  Sedangkan  sasaran  dari  upaya
non  penal  adalah  menangani  faktor- faktor  kondusif  penyebab  terjadinya korupsi    yang  berpusat  pada  masalah- masalah  atau  kondisi  politik,ekonomi maupun  social  yang  secara  langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan (korupsi) Upaya non-penal seharusnya menjadi  kunci  atau  memiliki  posisi strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan korupsi, karena sifatnya preventif atau mencegah sebelum terjadi pelanggaran korupsi. 65

## Etika Pegawai  Negeri Sipil
Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai aparatur    Negara  adalah  abdi  Negara dan  abdi  masyarakat,Sebagai  abdi Negara  pegawai  negeri  terikat  dengan segala aturan hukum yang
berlaku.Nilai-nilai  etika  yang  harus ditaati  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil tercermin dalam kewajiban  berdasarkan peraturan  perundang-undangan.Bentuk kewajiban  tersebut  terakumulasi  dalam bentuk  sikap  dan  prilaku  yang  harus dijaga  oleh  setiap  Pegawai  Negeri  Sipil yang dicantumkan antara lain :
a.  Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan
Sumpah  /Janji    Pegawai  Negeri
Sipil dalam Undang Undang Nomor 43 tahun l999.yang
menjabarkan  bentuk    dari  itikad baik  pemerintah  dalammenjunjung
65 Pendidikan Anti Korupsi untuk
Perguruan Tinggi, 2011, Kementrian dan Kebudayaan RI, Jakarta.
tinggi nilai-nilai etika dilingkungan Pegawai Negeri SIpil .
b.Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010    tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil.
Pada tahun 2003 Pemerintah melalaui  Menteri  Pendaya  gunaan Aparatur Negara (MENPAN) mengambil inisiatif untuk menjabarkan  pokok-pokok  etika dalam  peraturan  perundang  dan diaplikasikan  dalam  lingkungan Pegawai  Negeri  Sipil    yang sebelumnya diatur dalam Peraturan  pemerintah  Nomor  30 Tahun  l980  dirubah  menjadi
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  Tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil.  Dalam peraturan  ini  ditegaskan  Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri yang handal,profesionaldan bermoral, Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai unsure  aparatur    Negara  dituntut untuk setia kepada Pancasila,Undang  Undang  Dasar l945,Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia  dan  Pemerintah  serta bersikap  disiplin,  jujur  ,adil  , transparan  dan  akuntabel  dalam melaksanakan tugas. 66
c.Hasil Munas KORPRI.

## 66 Peraturan Pemerintah Nomor  53
Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
.        Dalam  meningkatkan  kualitas Pegawai  Negeri  Sipil  KORPRI memiliki Kode etik yaitu Saptaprasetya KOPRI yang ditetapkan dalam Keputusan MUNAS KORPRI Nomor.03/Munas/1978kemudian disempurnakan  dengan  Keputusan MUNAS ketiga KORPRI Nomor.Kep-05/MUNAS/l989
menjadi  Panca  Prasetya  KORPRI yang  berisi  lima  butir  janju  atau komitmen PNS, terhadap Negara.
d.Sumpah/Janji  Pengangkatan  Pegawai Negeri Sipil.
Dalam  usaha  membina  Pegawai Negeri  Sipil  yang  bersih,jujur  dan sadar akan tangung sebagai unsure paparatur Negara abdi Negara dan abdi masyarakat  maka pemerintah menetapkan dalam undang undang tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil    untuk  mengangkat  sumpah dan  janji  pada  saat  diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Implementasi  Etika  Adminstrasi
Negara sebagai upaya mencegah korupsi  dengan perumusan  dalam  Kode Etik dan peraturan perundang-undangan
.  Etika  dijadikan  penuntun  sikap    bagi administrator  Negara    agar  memiliki kesadaran  moral  atas  kedudukan  yang diperolehnya  dari  Negara    atas  nama rakyat.Sebagai  pelaksana  kepentingan umum  Para  pejabat  harus  peka  dan memperhatikan  nilai-nilai  etis    dalam bertindak  dan  berprilaku,Sehinggatidak menggunakan kekuasaan dan wewenang untuk  tujuan  yang  menyimpang  dari
kedudukannya sebagai pembuat keputusan. Dalam pada itu Implementasi Etika Administrasi Negara    dapat  menjadi  sarana  untuk mencegah  tindakan  kejahatan  (korupsi) sebaliknya    etika  mendorong  pejabat public  berprilaku  sebagai  pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksana nilai-nilai etika dalam
tindakan  yang nyata . 67

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1.Etika  administrasi  Negara  adalah seperangkat  nilai    yang  memuat  azas- azas kelakuan yang baik bagi
Administrator Negara yang dapat menjadi  penuntun  dan  acuan    dalam menunaikan    tugas  pekerjaan  dan melakukan tidakan jabatan agar responsible,accountable,dan responsiveness. Etika administrasi Negara menamanatkan agar para pejabat  public  memiliki  kepedulian tinggi  serta  menjunjung  tinggi  kaedah- kaedah  dan  system  nilai    dalam mengemban    amanat    masyarakat, bangsa dan Negara.
2.  Korupsi  adalah  sesuatu  yang  jahat dan  merusak  serta  perbuatan  yang bertentengan  dengan  etika  dan  moral serta  melawan  hukum  karena  menyalah gunakan
kewenaganan untuk
67 Sri Hartini,Setajeng Kadarsih,Tedi
Sudrajat, 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
menguntungkan  diri  sendiri  dan  orang lain.Upaya pemberantasan korupsi dapat  dilakukan  melalui  jalur  penal( penegakan hukum) dan Jalur Non penal ( tindakan
pencegahan).etika Administrasi  Negara  adalah  merupakan jalur  non penal yaitu mencegah korupsi melaui pendidikan dan penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat.
3.Implementasi Etika Administrasi Negara sebagai upaya Preventif pemberantasan  korupsi  dengan  cara melembagakan  nilai-nilai  etika  dan moral    dalam  kode  etik  dan  peraturan pwrundang-undanagan.Kode  etik  dapat diwujudkan  sebagai  etik  kerja  yaitu pendorong  bagi  Aparatur  Negara  agar bersikap  dan  berprilaku  yag  sesuai dengan  nilai-nilai  etis  dalam  rangka mewujudkan aparatur yang
disiplin,jujur,handal dan professional.

## Saran
1. Untuk mewujudkan Good Governance    atau  tata  pemerintahan yang  baik,  harus  dikembangkan  secara berkelanjutan perubahan budaya organisasi  yang mampu menumbuhkan keyakinan  yang  kuat  sesuai  dengan nilai-nilai  etika  dan  falsafah  hidup bangsa dan Negara.
2.selain    kultur  organisasi,  upaya preventif  dalam  pemberatasan  korupsi hendaknya
diwujudkan melalui keteladanan pimpinan serta pengawasan langsung baik internal maupun eksternal organisasi   agar aparatur Negara dalam pelaksaan  kewajiban  pelayanan  public
berpegang  teguh  pada  nilai-nilai    etis dan kemanusiaan.
DAFTAR  PUSTAKA . Admosudirdjo,Prajudi,Dasar dasar Administrasi Negara,Jakarta ,Ghalia .Indonesia  l990 Agus Dwiyanto,2010,Manajemen Pelayanan  Publik,Gadjah  Mada University Press,Yogyakarta DjokosantosoMoelyono,Dr. Budaya Korporat dan Keunggulan Korpotasi ,Jakarta,PT.Elex Media Komputindo,2004 Handoyo  Eko,(2009)  Pendidikan  Anti Korupsi,Semarang,Widyakarya
Press.
.Mardiasmo(2003) Konsep Ideal Akuntabilitas  dan  Transoaransi Layanan Publik,Majalah Swara,MEP.  Vol.3  No.8  ,MEP ,UGM,Yogyakarta. Sri Hartini,Setajeng Kadarsih,Tedi Sudrajat (2008) , Hukum Kepegawaian  di  Indonesia,Sinar Grafika , Jakarta. Suryadi(2009),  Pengembangan  Kinerja Pelayanan Publik,PT.Refika Aditama,Bandung. Lijan Poltak Sinambela,(2010), Reformasi Pelayanan Publik,Teori,Kebijakan dan Implementasi,PT,Bumi Aksara,Jakarta. Wahyudi Kumorotomo,(2011),Etika Administrasi  Negara,PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi,(2011)Kementrian dan Kebudayaan RI,Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor  53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.