Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## AKIBAT HUKUM KEPAILITAN PERORANGAN TERHADAP PERSEROAN PERORANGAN
Laili Putri Rahayu 1 , Moh. Saleh 2 1,2 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Email: Lailiputri513@gmail.com

## ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the legal consequences of company bankruptcy for individuals and the legal certainty of company bankruptcy for individuals. The method used in this study is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. This study uses primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection uses document study or literature study techniques. The data that has been obtained is analyzed qualitatively using deductive and inductive methods or interpretation is carried out. The results of the study show that a person who is declared bankrupt in an individual company can apply for  cancellation  of  all  forms  of  legal  action  against  assets  to  the  court  before  the  decision  to  declare bankruptcy  is  pronounced.  An  individual  company  that  has  been  declared  bankrupt  through  a  court decision can immediately give rise to legal consequences, namely the debtor loses the right to carry out management  and  control over  the  assets  owned  and  everything  produced  during  bankruptcy,  and  the rights and obligations of the bankrupt debtor are transferred to the curator to manage and control The rules are as regulated in Article 19 to Article 62 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations.
Keywords: legal consequences, bankruptcy, individual companies

## ABSTRAK
Tujuan dari kajian ini yaitu untuk menganalisis akibat hukum kepailitan perseroan terhadap perorangan dan kepastian hukum kepailitan perseroan terhadap perorangan. Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian ini menggunakan  bahan  hukum  primer,  sekunder,  serta  tersier.  Pengumpulan  data  menggunakan  teknik studi  dokumen  atau  studi  kepustakaan.  Data  yang  telah  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif menggunakan metode deduktif dan induktif atau dilakukan interpretasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa seseorang  yang  dinyatakan  pailit  dalan  perseroan  perorangan  dapat  mengajukan  pembatalan  segala bentuk perbuatan hukum terhadap harta kekayaan ke pengadilan oleh sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan dapat langsung menimbulkan  akibat  hukum  yaitu  debitor  kehilangan  hak  untuk  melaksanakan  pengurusan  dan penguasaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki dan segala sesuatu yang dihasilkan selama kepailitan, serta terhadap hak dan kewajiban debitor pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Kata Kunci: akibat hukum, kepailitan, perseroan perorangan

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  semakin  mengalami  kemajuan  dalam  bidang  bisnis  yang  dapat mempengaruhi  perekonomian.  Kemajuan  perkembangan  dalam  bidang  bisnis  tentunya membutuhkan  adanya  suatu  kebijakan  yang  dapat  memberikan  jaminan.  Pemerintah  telah
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja  (UU  Cipta  Kerja) sebagai upaya mendukung dan memberikan kemudahan regulasi dalam dunia bisnis bagi seluruh masyarakat.  Pengesahan  UU  Cipta  Kerja  bertujuan  menyerap  tenaga  kerja,  memberikan kesempatan lapangan pekerjaan secara meluas bagi masyarakat, serta meningkatkan investasi baik  asing  maupun  dalam  negeri.  UU  Cipta  Kerja   sebagai  bentuk  usaha  pemerintah  dalam merampingkan  beberapa  regulasi  di  berbagai  bidang  untuk  memperbaiki  perkembangan perekonomian di Indonesia.
Penyusunan  UU  Cipta  dilakukan  menggunakan  teknik omnibus  law yang  menjadi terobosan pemerintah dalam mengatasi terjadinya hyper regulation . UU Cipta Kerja merupakan peraturan perundang-undangan pertama di Indonesia yang menggunakan sistem omnibus law , sehingga banyak menimbulkan persetujuan dan penolakan. Sikap DPR yang terkesan  terburu- buru  mengesahkan  UU  Cipta  Kerja  mengakibatkan  rasa  kecurigaan  pada  masyarakat. Optimisme  pemerintah  dalam  upaya  kemajuan  perekonomian  nasional  diwujudkan  dengan disahkannya berbagai aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja melalui  peraturan  pemerintah  dan peraturan  presiden.  Pemerintah Indonesia  telah  melakukan perbaikan terhadap hukum positif sebagai  akselerator  pembangunan  perekonomian  nasional  salah  satunya  dengan  melakukan perubahan  beberapa  peraturan  terkait  perusahaan  sebelumnya  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UU  PT).  Muncul  permasalahan ketika  terjadi  perubahan  yang  cukup  signifikan  dalam  UU  PT  melalui  UU  Cipta  Kerja. Permasalahan yang timbul setelah dilakukan perubahan regulasi terkait hukum perusahaan di Indonesia  salah  satunya  diperkenalkannya  konsep  baru  yaitu  kehadiran  badan  hukum perorangan dalam bentuk perseroan perorangan.
Perseroan  perorangan  dikatakan  merupakan  wujud  pembaharuan  yang  dapat meningkatkan  perekonomian  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  bahwasannya  perseroan perorangan  memiliki  pengaturannya  tersendiri  yang  lebih  memberikan  kemudahan  bagi para pelaku  usaha  untuk  membentuk  suatu  perseroan.  Jenis  perseroan  perorangan  dalam ketentuannya  dapat  mendirikan  perseroan  dengan  hanya  didirikan  oleh  seseorang atau satu pihak  saja.  Perseroan  perorangan  juga  mendapatkan  keringanan  atas  pembiayaan  dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
perubahan status menjadi badan  hukum.  Keunggulan  dari  perseroan  perorangan  yaitu posisi pihak-pihak pemilik sahamnya  merupakan individu.  Perseroan perorangan dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya ada satu orang sebagai pemilik sahamnya.
Pembentukan  perseroan  perorangan  di  Indonesia  mempunyai  fokus  pada pertanggungjawaban  yang  memiliki  batasan  sesuai  dengan  kedudukan  dari  badan  hukum. Pemerintah mengharapkan dengan dibentuknya perseroan perorangan dapat melindungi secara hukum  kepada  pengusaha  melalui  dipisahkannya  harta  kekayaan.  UU  Cipta  Kerja  telah memperbaiki kepengurusan perseroan perorangan mengacu pada pemiliknya dari perorangan, sehingga  perseroan  mempunyai  pihak  yang  bertugas  secara  sendiri.  Perseroan  perorangan secara  konsepsi  umum  memiliki  ciri  yaitu  hak-haknya  dan  pertanggungjawaban  pengusaha perusahaan  perorangan  dilekatkan  pada  dirinya  atau  pengusaha  itu  sendiri  sehingga  tidak berbentuk badan hukum.
Kebijakan terkait perseroan perorangan dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro  dan Kecil (UMK).  Tujuan  dari  pengaturan  mengenai  peseroan  perorangan  yaitu  untuk membantu  UMK agar pengaturan terkait modal dan pengurusan lebih teorganisir dibandingkan sebelumnya. Hal ini  menunjukkan  bahwa  dengan  disahkannya  UU  Cipta Kerja  sebagai  pembaharuan  hukum perusahaan Indonesia, pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap UMK. Pemerintah Indonesia  beranggapan  bahwa  UMK  mempunyai  fungsi  sangat  berpengaruh  di  dunia perekonomian negara. UMK memiliki manfaat bagi negara Indonesia yaitu salah satunya dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk meminimalisir terjadinya pengangguran secara massal. UMK juga memiliki peranan untuk membentuk Produk Domestik Bruto (PDB). Masyarakat luas telah  merasakan pentingnya UMK di Indonesia yaitu sebagai pertolongan dengan memberikan kemudahan bagi  yang pendapatannya kurang.
Istilah  perseroan  terbatas  yang  diatur  dalam  UU  PT  dan  UU  Cipta  Kerja  memiliki perbedaan.  Pengertian  perseroan  terbatas  dalam  UU  PT  adalah  suatu  badan  yang  memiliki kekuatan hukum memiliki bentuk persekutuan modal yang pendiriannya didasarkan perikatan antara kedua belah pihak yang telah sepakat dengan didasari adanya modal yang disebut sebagai saham. Hal ini memiliki perbedaan dengan konsep perseroan terbatas di dalam UU Cipta Kerja
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
sebagai  institusi  badan  hukum  kepemilikan  tunggal  yang  pendiriannya  hanya  membuat  surat pernyataan  oleh  individu  sepanjang  sesuai  dengan  kriteria  UMK.  Peraturan  tentang  PT  terus mengalami  perkembangan  dan  perubahan.  Disahkannya  UU  Cipta  Kerja  telah  menciptakan sebuah PT dalam bentuk baru yaitu perseroan sesuai standar UKM. Ketentuan terkait perseroan perseorangan memiliki kesamaan dengan PT yang mempunyai kedudukan untuk meningkatkan perekonomian  negara  dengan  memudahkan  pengusaha  untuk  dapat  bersaing  dalam  bisnis global.
Ruang lingkup regulasi perseroan perorangan di Indonesia ditegaskan kembali dalam Pasal 109 ayat (2) UU Cipta Kerja yang merubah ketentuan dalam Pasal 7 UU PT. Pengaturan tersebut mengakibatkan para pengusaha lebih fleksibel mencetuskan suatu idenya dan keinginan dalam kegiatan usaha. Perseroan terbatas  saat ini dapat dimiliki oleh individu secara pribadi, sehingga pembuatan dasar suatu konsep PT sebelumnya mengalami perubahan dan berakibat tidak dapat dipenuhinya  dua  aspek  yaitu  persekutuan  dan  perjanjian.  Permasalahan  yang  dapat  timbul setelah  disahkannya  regulasi  tersebut  yaitu  terjadinya  sebuah  tindakan  sewenang-wenang akibat kedudukan yang dipegang secara tunggal. Kebijakan yang tidak diikuti dengan penjelasan lengkap  akan  mengakibatkan  terjadi  penyelewengan  terutama  pada  pengurusan  perseroan perorangan.
Kondisi  sewenang-wenang  jika  terjadi  saat  perseroan  mengalami  kesulitan  dalam membayar  semua  piutangnya  kepada  pihak  kreditur  memberikan  akibat  atau  dampak  cukup besar  pada  perseroan.  Keadaan  tersebut  disebut  sebagai  kondisi  tidak  mampu  membayar piutangnya atau dimaknai sebagai “pailit”. Berdasarkan aturan yang tertuang pada Pasal 153E ayat  (1)  UU  Cipta  Kerja  yang  memberikan  penjelasan  bahwa  pemilik  saham  perseroan  dalam Pasal 153A adalah perseorangan atau kepemilikan tunggal. Pengaturan tersebut dapat diartikan bahwa  sangat  dimungkinkan  pemilik  saham  adalah  direktur,  komisaris,  dan  juga  pemilik  dari perseroan perorangan. Pemegang saham dapat memiliki tanggung jawab atas segala ganti rugi perseroan  jika  dapat  dibuktikan  mengalami  terjadinya  suatu  tindakan  melanggar  aturan  oleh pihak-pihak yang terlibat. Ketentuan dalam Pasal 153J ayat (1) UU Cipta Kerja menyatakan  bahwa “seorang pemegang saham suatu perseroan yang bergerak dalam UMK tidak memiliki tanggung
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya”. Pemilik saham dapat memiliki tanggung jawab yang disesuaikan dengan jumlah  kepemilikan saham atas pendirian perseroan.
Keberadaan  UU  Cipta  Kerja  telah  melahirkan  perseroan  terbatas  jenis  baru  yang  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Modal  Dasar  Perseroan  serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, dijelaskan bahwasannya pemenuhan prasyarat usaha mikro dan kecil diberi nama perseroan perorangan. Karakteristik perseroan perorangan berbeda dari UU PT terutama terkait direksi dalam perseroan perorangan yang diemban secara personal dan menjabat sebagai pemilik  saham. Pengaturan  terkait  perseroan  perorangan  sangat  berdampak  buruk  bagi keberlangsungan  kegiatan  usaha  dikarenakan  tidak  dapat  membedakan  kepentingan  individu dengan  perseroan.  Hadirnya  perseroan  perorangan  pada  kenyataannya  dapat  menimbulkan permasalahan kepailitan.   Berdasarkan  permasalahan  tersebut  penelitian  ini  akan  membahas terkait apakah seseorang yang dinyatakan pailit dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan  perorangan  yang  didirikan,  serta  akibat  hukum  kepailitan  perorangan  terhadap hubungan hukum yang dilakukan oleh perseroan perorangan dengan pihak ketiga.

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif yang mengedepankan norma atau kaidah  hukum  dikaji  sebagai  suatu  sistem  konstruksi  sehubungan  dengan  suatu  peristiwa hukum.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Pendekatan  hukum  dapat diartikan  sebagai  pendekatan  yang  mengkaji  semua  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Kajian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait kepailitan perseroan perorangan, bahan hukum  sekunder  diperoleh  dari  artikel  dan  buku  yang  relevan  dengan  permasalahan,  serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan terkait dengan publikasi penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan penalaran hukum dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
metode  deduktif  dan  induktif  atau  dilakukan  interpretasi  untuk  dapat  memecahkan  atau menemukan jawaban masalah penelitian berdasarkan doktrin, teori, asas, atau prinsip hukum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Tanggung Jawab Perorangan dalam Kasus Kepailitan
Pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan mendapatkan perlindungan untuk memperoleh hak- haknya.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1131  dan  Pasal  1132  KUHPerdata  yang menjelaskan  bahwa  kepailitan  mencakup  kekayaan  pihak  yang  pailit  sejak  dinyatakan berdasarkan  putusan  dengan  beberapa  pengecualian  untuk  perorangan  dan  hilangnya wewenang untuk mengurus dan mengalihkan hak atas kekayaannya. Asas yang termuat dalam Pasal  1131  dan  Pasal  1132  KUHPerdata  pada  dasarnya  menunjukkan  bahwa  peraturan perundang-undangan  mengatur  tentang  hak  menagih  bagi  kreditor-kreditornya  terhadap transaksinya dengan debitor. Kepastian hukum tertuang dalam asas-asas dari definisi kepailitan itu  sendiri  pada  Pasal  1  angka  1  UU  KPKPU  meliputi  debitor  pailit,  kreditor,  kurator,  hakim pengawas, dan pengadilan.
Kepailitan  dimaksudkan  untuk  dapat  menghindari  terjadinya  sitaan  terpisah  atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama. Hal ini bertujuan agar kekayaan debitor  dapat  dibagikan  kepada  semua  kreditornya  sesuai  dengan jumlah  dan  hak  mereka  masing-masing.  Lembaga  kepailitan  pada  dasarnya  mempunyai  dua fungsi  sekaligus  yaitu  kepailitan  sebagai  pemberi  jaminan  kepada  kreditornya  bahwa  debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab atas semua kreditor-kreditornya, serta memberi perlindungan  kepada debitor terhadap kemungkinan  eksekusi massal  oleh  kreditor- kreditornya.  Beberapa  ketentuan  tentang  kepailitan  baik  suatu  lembaga  atau  sebagai  upaya hukum khusus merupakan serangkaian konsep yang taat atas sesuai dengan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.  Sistem  pengaturan  kepailitan  yang  jelas  memiliki  nilai  utama  dalam  rangka memberikan kepastian hukum.
Tujuan UU KPKPU yaitu agar perkara kepailitan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, adil, dan terbuka. Hadirnya UU KPKPU juga bertujuan untuk memberikan perlindungan yang adil
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
dalam menjaga kepentingan kreditor dan debitor. Hal ini ditunjukkan bahwa dalam satu pihak tujuan  kreditor  untuk  mendapatkan  tuntutan  atas  utang-utangnya  dapat  segera  terlaksana, sedangkan di pihak lain yaitu debitor dapat tetap dijamin meneruskan perniagaannya. Ketentuan dalam  UU  KPKPU  mengatur  bahwa  penyelesaian  perkara  kepailitan  di  pengadilan  merupakan cara dalam penyelesaian utang piutang khususnya perseroan perorangan. Prinsip penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan untuk menunjang agar tujuan UU KPKPU dapat tercapai meliputi keadilan, penjatuhan pailit bukan sebagai ultimum remedium , diketahui oleh masyarakat umum atau  terbuka,  penyelesaian  perkara  secara  cepat,  dan  pembuktian  secara  sederhana.  Prinsip- Prinsip penegakan hukum kepailitan yang diatur dalam UU KPKPU telah terakomodasi.
Penyebab suatu perseroan sulit untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar utang yang sudah jatuh tempo salah satunya yaitu pengelolaan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Organ perseroan baik pemegang saham maupun direksi seringkali beritikad tidak baik untuk  mengambil  keuntungan  finansial  secara  pribadi,  sehingga  menyebabkan  kebangkrutan secara temporer. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi mengakibatkan kekayaan perseroan  menjadi  tidak  cukup  untuk  melunasi  utang  perseroan.  Perseroan  perorangan dimaksud  sebagai  debitor,  kepailitan  dapat  dimohonkan  selama  memenuhi  syarat  kepailitan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU bahwa syarat kepailitan yaitu debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas utang yang telah jatuh tempo, serta dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan kreditornya.  Pasal  24  UU  KPKPU  menjelaskan  bahwa  dengan  adanya  kepailitan,  maka  demi hukum  kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan  mengurus  harta  kekayaannya  yang  telah dinyatakan pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapka. Pembatalan segala bentuk perbuatan hukum terhadap harta kekayaan dapat dimohonkan ke pengadilan oleh debitor pailit sebelum  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan.  Pembatalan  perbuatan  hukum  yang  dilakukan oleh debitor dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditor kecuali berdasarkan undang-undang atau berdasarkan perjanjian.
Konsep kepastian hukum kepailitan dalam UU KPKPU dapat ditunjukkan dalam prinsip penyelesaian  perkara  secara  cepat  dan  prinsip  pembuktian  secara  sederhana.  Putusan  pailit
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga dan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia harus  dibuat  dalam  waktu  tidak  lebih  dari  60  hari  lamanya,  sedangkan  putusan  permohonan peninjauan kembali harus dibuat dalam waktu tidak boleh lebih dari 30 hari. Ketentuan batas waktu ini bertujuan menjamin tata cara kepailitan di pengadilan terlaksana dengan lebih cepat. UU  KPKPU  tidak  memberi  kesempatan  bagi  pihak  yang  tidak  puas  untuk  mengajukan  upaya hukum banding ke pengadilan tinggi terhadap putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga. Hal ini berlainan dengan penyelesaian perkara perdata termasuk kepailitan yang terjadi di pengadilan negeri bahwa pihak yang tidak puas terhadap putusan pailit dapat mengajukan upaya hukum  banding  tingkat  kasasi  ataupun  peninjauan  kembali.  Tidak  adanya  ketentuan memberikan  upaya  hukum  banding  dalam  UU  KPKPU  bertujuan  untuk  memenuhi  prinsip penyelesaian perkara kepailitan secara cepat. Prinsip pembuktian secara sederhana bermakna bahwa putusan pailit harus dibuat oleh hakim jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana memenuhi persyaratan untuk dipailitkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Pembuktian secara sederhana dapat mempercepat penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan.
Kepastian  hukum  kepailitan  jika  dikaitkan  dengan  teori  kemanfaatan  atau utility yang menyatakan  bahwa  suatu  aturan  dapat  dinilai  baik-buruk  dan  adil  atau  tidaknya  tergantung dampaknya  terhadap  manusia.  Kemanfaatan  hukum  merupakan  kebahagiaan  yang  dirasakan oleh  masyarakat  dalam  hal  ini  pada  kenyataannya  belum  terpenuhi  dalam  UU  KPKPU  terkait akibat hukum bagi debitor perorangan semenjak diumumkan putusan pailit. Tidak dibedakannya akibat hukum bagi debitor perorangan dan debitor badan hukum menimbulkan ketidakadilan karena kedua golongan tersebut memiliki ciri yang sangat berbeda-beda. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan  Pembubaran  Perseroan  yang  Memenuhi  Kriteria untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil  juga  tidak mengatur  perihal  perseroan  perorangan  dimohonkan  kepailitan  karena  keunikannya  hanya dapat  didirikan  satu  orang  dan  tidak  memiliki  organ  perseroan  yang  lengkap  layaknya  PT. Perseroan  perorangan  meskipun  hanya  dirikan  oleh  satu  orang  tetapi  dalam pertanggungjawaban  hanya  sebatas  harta  perseroan  saja,  kecuali  dapat  dibuktikan  bahwa
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
tindakan  tersebut  diluar  kewenangannya  dalam  anggaran  dasar  dimintakan  hingga  ke  harta pribadinya.
Tata  cara  permohonan  pailit  atas  perseroan  perorangan  juga  sama  dengan  tata  cara permohonan pailit perseroan terbatas, karena keduanya merupakan badan hukum yang diatur dalam  UU  KPKPU.  Pasal  6  UU  KPKPU  menjelaskan  tata  cara  perkara  kepailitan  meliputi permohonan  pernyataan  pailit  diajukan  kepada  ketua  pengadilan,  panitera  mendaftarkan permohonan  pailit,  panitera  wajib  untuk  menolak  permohonan  pailit  bagi  institusi  yang dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (3),  ayat  (4)  dan  ayat  (5),  panitera  akan  menyampaikan permohonan  pailit  kepada  ketua  pengadilan  paling  lambat  dua  hari  dihitung  setelah permohonan didaftarkan, pengadilan akan mempelajari permohonan selama tiga hari dan akan menetapkan hari sidang, penyelenggaraan sidang pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, serta atas permohonan debitor dan atas alasan yang  cukup  maka  pengadilan  dapat  menunda  sampai  dengan  25  hari  setelah  permohonan didaftarkan. Hukum acara yang digunakan dalam perkara kepailitan adalah hukum acara perdata yang dilaksanakan di pengadilan niaga sesuai Pasal 299 UU KPKPU.
Ketentuan  terkait  kepailitan  tidak  diatur  secara  rinci  oleh  UU  Cipta  Kerja  karena perseroan perseorangan dapat dimohonkan pailit dengan tata cara permohonan pailit PT dan tetap  berpedoman  pada  UU  KPKPU. Perseroan  perorangan  yang  dimohonkan  pailit,  maka direktur  harus  bertanggung  jawab  secara  terbatas  terhadap  harta  perseroan  sesuai  dengan kewenangan  dalam  anggaran  dasar.  Kreditor  tidak  dapat  meminta  agar  direksi  atau  pendiri untuk  membayar  dengan  harta  pribadinya.  Aturan  kepailitan  dalam  UU  Cipta  Kerja  memang asing di Indonesia karena penerapannya juga tergolong sulit dengan mengikuti sistem hukum anglo saxion . Pada dasarnya sistem yang dianut oleh UU Cipta Kerja adalah sistem sapu jagat atau banyak  aspek dalam  satu  aturan.  UU  Cipta  Kerja  meskipun tidak  melakukan  pengaturan secara terperinci tetapi perseroan perorangan dapat diajukan permohonan pailit.

## 2. Akibat Hukum Kepailitan Perseroan terhadap Perorangan
Permasalahan  hukum  terkait  debitor  tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya  atau melakukan  hutang  piutang  dalam  waktu  yang  telah  ditentukan  dapat  diselesaikan  melalui
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
pengajuan permohonan kepailitan. Solusi melalui kepailitan pada kenyataannya memiliki akibat yang  berdampak  besar  terhadap  kelangsungan  usaha  yang  dijalankan  terutama  kewenangan hukum debitor untuk mengelola harta kekayaannya. Kepailitan perseroan perorangan memiliki akibat dapat disita seluruh harta kekayaannya untuk melunasi utang. Pengurusan harta debitor yang dinyatakan pailit beralih ke tangan kurator. Sejak dijatuhkannya putusan pernyataan pailit memiliki akibat hukum terhadap debitor yaitu kehilangan hak dalam melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya.
Kepailitan  yang  dijatuhkan  pada  perseroan  perorangan  menimbulkan  banyak  akibat yuridis yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan. Metode pemberlakuan akibat kepailitan meliputi (a) demi hukum yaitu tidak dapat diberikan andil secara langsung bagi pihak yang  terlibat  dalam  proses  kepailitan,  dan  (b) rule  of  reason yaitu  akibat  hukum  berlaku  jika diberlakukan oleh pihak tertentu setelah memiliki alasan yang wajar. Ketentuan dalam Pasal 21 sampai  dengan  Pasal  64  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (UU  KPKPU)  menjelaskan  akibat  dari  adanya kepailitan.  Perseroan  perorangan  yang  dinyatakan  pailit  akan  mengalami  kerugian  atas hilangnya  kewenangan  keperdataan  untuk  memiliki  kekayaannya.  Kepailitan  mengakibatkan harta kekayaan debitor tidak dapat dikuasai jika termasuk dalam harta pailit.
UU KPKPU tidak membedakan aturan kepailitan badan hukum, perorangan, serta usaha kecil.  Akibat  hukum  kepailitan perseroan  perorangan  meliputi  (a)  putusan  kepailitan  memiliki asas  serta-merta  dan  dapat  dijalankan  terlebih  dahulu  karena  sebagai  alat  mempercepat likuidasi harta debitor dan mencegah perebutan harta debitor dari eksekusi ilegal yang dilakukan kreditor, (b) sitaan umum meliputi harta pailit beserta harta yang diperoleh selama kepailitan, (c) kehilangan wewenang dalam harta kekayaan bukan status pribadinya, (d) harta pailit tidak dapat  digunakan  untuk  membayar  segala  perikatan  setelah  putusan  pailit,  (e)  pembayaran piutang harus dilakukan oleh kurator, (f) penghentian penetapan pelaksanaan pengadilan terkait kekayaan  debitor  sebelum  kepailitan  termasuk  tidak  ada  putusan  menyandera  debitor  sejak penetapan  pailit,  (g)  pekerja  dapat  diberhentikan  oleh  kurator  dengan  jangka  waktu  sesuai perjanjian  dan  peraturan  perundang-undangan  dengan  pemberitahuan  paling  singkat  45  hari
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
sebelumnya atau sebaliknya para pekerja dapat memutus hubungan kerja dengan debitor yang pailit,  (h)  kreditor  separatis  diberi  waktu  untuk  menjual  sendiri  terdapat  ketentuan  khusus mengenai masa tangguh dan eksekusi jaminan oleh kurator, (i) actio pauliana sebagaimana Pasal 41 sampai Pasal 47 UU KPKPU ditujukan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas, (j) debitor  pailit  dipastikan  membantu  tugas  kurator  dalam  pengurusan  dan  pemberesan  harta pailit,  serta  (k)  debitor  yang  pailit  dapat  dikenakan  Pasal  396  sampai  Pasal  403  KUHP.  Akibat hukum bagi debitor perorangan pada hakikatnya sama dengan badan hukum, akan tetapi harta pribadi merupakan sumber dari tanggung jawab atas utangnya.
Akibat  hukum  dari  kepailitan  yang  dialami  individu  tidak  hanya  terbatas  pada  harta pailitnya saja, tetapi juga terhadap status diri pribadinya atau hak keperdataan lainnya serta hak- hak  lain  selaku  warga  negara  seperti  hak  politik  dan  hak  privat  lainnya.  Terhadap  status  diri pribadinya,  kenyataannya  kepailitan  tidak  memiliki  akibat  bagi  hak  keperdataannya  seperti menikahkan  anaknya.  Sementara  itu,  debitor  masih  berwenang  untuk  melakukan  perbuatan keperdataan seperti menikah, menerima hibah sekalipun hibah tersebut demi hukum menjadi bagian  harta  pailit,  mengurus  harta  kekayaan  pihak  lain,  serta  menjadi  kuasa  pihak  lain. Konsekuensi  berdirinya  perseroan  perorangan  maka  jika  terjadi  suatu  tindakan  melanggar aturan hukum maka dalam melakukan pertanggung jawaban hanya berlaku harta secara individu atau perorangan saja.
Kepailitan dapat dimohonkan setelah memenuhi syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Terkabulnya permohonan kepailitan akan berakibat terjadinya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh perseroan perorangan selaku debitor. Hal ini telah diatur dalam Pasal 21 UU KPKPU bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan yang dimiliki debitor pada saat putusan pernyataan pailit dijatuhkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pasal 1131 KUHPerdata menjelaskan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor baik yang sudah ada ataupun yang akan ada menjadi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan selaku debitor. Barang yang dimiliki debitor pailit menjadi  jaminan  bersama  bagi  para  kreditor  dengan  hasil  penjualannya  dibagi  menurut perbandingan  piutang  kecuali  alasan  yang  sah  untuk  didahulukan  sebagaimana  Pasal  1132 KUHPerdata.
Seluruh harta kekayaan perseroan perorangan yang dinyatakan pailit menjadi objek sita umum.  Perikatan  debitor  yang  timbul  setelah  perseroan  perorangan  dinyatakan  pailit  tidak dapat dibayar  dengan  harta pailit  kecuali  dengan  adanya perikatan  memberikan  keuntungan. Pasal 24 UU KPKPU menjelaskan bahwa dengan adanya kepailitan menimbulkan akibat hukum yaitu  kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan  mengurus  harta  kekayaannya  yang  telah dinyatakan  pailit  sejak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan.  Pengadilan  dapat dimintakan  pembatalan  segala  bentuk  perbuatan  hukum  terhadap  harta  kekayaan  yang dialihkan  untuk  kepentingan  harta  pailit  yang  dilakukan  oleh  debitor  sebelum  diucapkannya putusan pernyataan pailit. Syarat pembatalan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yaitu adanya bukti mengakibatkan kerugian bagi kreditor kecuali perbuatan hukum yang dilakukan  oleh  debitor  harus  dilakukan  karena  undang-undang  atau  berdasarkan  perjanjian. Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit tidak kehilangan kecakapan dan hak-haknya dalam melakukan perjanjian yang tidak memiliki akibat hukum terhadap harta kekayaan yang masuk dalam kepailitan.
Hak-hak  debitor  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  kekayaannya  sebelum dijatuhkan putusan pailit pada dasarnya harus dihormati sepanjang tetap memperhatikan hak- hak  kontraktual  dan  kewajibannya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Perseroan perorangan pailit melalui putusan pengadilan dapat langsung menimbulkan akibat hukum yaitu debitor  kehilangan  hak  untuk  melaksanakan  pengurusan  dan  penguasaan  terhadap  seluruh harta  kekayaan  yang  dimiliki  serta  terhadap  hak  dan  kewajiban  debitor  pailit  beralih  kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 62 UU KPKPU. Harta kekayaan debitor harus segera dilakukan penghentian dan dimulai pada waktu dikeluarkannya putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan.
Akibat  hukum  terhadap  debitor  yang  telah  dinyatakan  pailit  tidak  berlaku  pada  diri
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
pribadi  tetapi  terhadap  harta  kekayaan.  Akibat  hukum  terhadap  harta  kekayaan  perseroan perorangan diatur dalam Pasal 21 UU KPKPU bahwa pada saat putusan pailit diucapkan maka kepailitan  meliputi  seluruh  kekayaan  serta  segala  sesuatu  yang  dihasilkan  selama  kepailitan. Pengaturan  terkait  kepailitan  juga  memuat  pengecualian  atas  harta  pailit  dalam  Pasal  22  UU KPKPU meliputi (a) benda yang berkaitan dengan pekerjaan, alat-alat medis untuk kesehatan, perlengkapannya, tempat tidur, serta bahan makanan debitor dan keluarganya untuk 30 hari, (b) pendapatan debitor selama melakukan pekerjaannya sendiri sebagai upah sejauh ditentukan oleh pengawas, serta (c) pemberian kepada debitor berupa uang yang akan dipergunakan untuk memenuhi  kewajiban  memberikan  nafkah  kepada  keluarganya  berdasarkan  undang-undang. Harta  pailit  juga  meliputi  harta  yang  dimiliki  oleh  suami  atau  istri  yang  menikah  tanpa menggunakan perjanjian pemisahan harta kekayaan.
Demi  hukum  sejak  tanggal  putusan  pailit  diucapkan  maka  debitor  kehilangan  haknya untuk menguasai serta mengurus harta kekayaannya yang masuk kedalam harta pailit. Debitor pailit hanya kehilangan haknya untuk menguasai serta mengurus hartanya. Hal ini jika terdapat hukuman  terhadap  debitor  yang  diakibatkan  terdapatnya  tuntutan  kepada  harta  pailit,  maka tidak berakibat hukum terhadap harta pailit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 UU KPKPU. Perseroan terhadap perorangan yang mengalami kepailitan maka organ perseroan tersebut akan tetap  berfungsi  berlandaskan  pada  ketentuan,  tetapi  jika  menimbulkan  berkurangnya  harta pailit  maka  pengeluaran  uang  merupakan  wewenang  dari  kurator.  Harta  kekayaan  perseroan perorangan yang dinyatakan pailit akan diambil alih oleh kurator untuk melakukan penguasaan dan pengelolaan sampai proses kepailitan selesai.

## KESIMPULAN
Seseorang yang dinyatakan pailit dalan perseroan perorangan dapat mengajukan pembatalan segala bentuk perbuatan hukum terhadap harta kekayaan ke pengadilan oleh sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dapat mengakibatkan  kerugian  bagi  kreditor  kecuali  berdasarkan  undang-undang  atau  berdasarkan perjanjian. Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan dapat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
langsung  menimbulkan  akibat  hukum  yaitu  debitor  kehilangan  hak  untuk  melaksanakan pengurusan  dan  penguasaan  terhadap  harta  kekayaan  yang  dimiliki  dan  segala  sesuatu  yang dihasilkan  selama  kepailitan,  serta  terhadap  hak  dan  kewajiban  debitor  pailit  beralih  kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 62 UU KPKPU.

## DAFTAR PUSTAKA
Desak Putu Dewi Kasih, A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, dan Putri Triari Dwijayathi.  (2022).  Perseroan  Perorangan  Pasca  UU  Cipta  Kerja:  Perubahan  Paradigma Perseroan Terbatas sebagai Asosiasi Modal. Arena Hukum, 15 (1), 20-37.
Elyta Ras Ginting. (2018). Hukum Kepailitan Teori Kepailitan . Jakarta: Sinar Grafika.
Fiona  Chrisanta  dan  Rahil  Sasia  Putri  Harahap.  (2023).  Tinjauan  Yuridis  Pertanggungjawaban Pemegang  Saham  Selaku  Direktur  dalam  Perseroan  Perorangan  terhadap  Putusan Pernyataan Kepailitan. Primagraha Law Review, 1 (1), 57-70.
Ima  Mayasari.  (2020).  Kebijakan  Reformasi  Regulasi  Melalui  Implementasi  Omnibus Law  Di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9 (1), 1-15. Imran Nating. (2004). Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Monica Agustina Gloria. (2020). Kepailitan Perseroan Perorangan Dalam Undang- Undang Cipta Kerja. Jurnal Panorama Hukum, 6 (1), 24-31.
Muhammad  Faiz  Aziz.  (2020).  Mewujudkan  PT  Perseorangan  bagi  Usah  Mikro  Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja . Jurnal Rechtvinding, 9 (1), 94- 104. Munir Fuady. (2005). Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek . Bandung: Citra Aditya Bakti. Natzir Said. (1987). Hukum Perusahaan di Indonesia . Bandung: Alumni.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
Peter Mahmud Marzuki. (2016). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Rahmadi  Indra  Tektona  dan  Dwi  Ruli  Handoko.  (2022).  Implikasi  Hukum  Pailitnya  Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 6(2), 115-129.
Rumawi, Siti Sariroh, Udiyo Basuki, Mellisa Towadi, Moh. Ali, dan Supianto. (2023). Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis, 12 (2), 63- 73.
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Yuhelson. (2019). Hukum Kepailitan di Indonesia . Gorontalo: Ideas Publishing.