## ASPEK HUKUM GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

## Zalfa Dhea Fairuz Shofi, Rahayu Subekti, Purwono Sungkowo Raharjo
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia
e-mail: {zalfadhea29@gmail.com, rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id, purwonosraharjo@yahoo.co.id}

## Abstrak
Dengan  semakin  meningkatnya  kegiatan  pembangunan,  menyebabkan  kebutuhan tanah  semakin  meningkat.  Kebutuhan  tanah  untuk  kepentingan  umum  tidak  jarang menimbulkan  permasalahan  karena  dalam  proses  pengadaan  tanah  seringkali ditemukan  ada  yang  tidak  sepakat  mengenai  besaran  ganti  kerugian.  Dalam menentukan  besaran  ganti  kerugian  tersebut  harusnya  dilakukan  dengan  cara musyawarah  antara  panitia  pengadaan  tanah  dan  pihak  yang  berhak,  akan  tetapi pada  kenyataannya  dalam  menentukan  besaran  ganti  kerugian  tersebut  hanya diputuskan  sepihak  saja  oleh  panitia  pengadaan  tanah.  Seringkali  aspek  keadilan dalam  pengadaan  tanah  dikesampingkan  dan  yang  diutamakan  adalah  aspek kemanfaatannya.  Pihak  pemilik  tanah  beranggapan  bahwa  besaran  ganti  rugi tersebut  masih  belum  layak  sedangkan  pihak  pemerintah  menganggap  bahwa besaran ganti rugi tersebut sudah layak dan adil sehingga hal tersebut menimbulkan ketidaksepakatan antar kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek  hukum  ganti  rugi  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum.  Dalam penelitian  kali  ini  metode  yang  digunakan  yaitu  metode  penelitian  empiris  dengan sifat  penelitian  deskriptif.  Data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  yang  diperoleh langsung dari wawancara dan data sekunder yang meliputi dokumen. Secara ringkas kesimpulan  dari  hasil  pembahasan  adalah  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  belum sepenuhnya  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  karena  tidak  adanya musyawarah  antara  pihak  yang  berhak  dan  Panitia  pengadaan  Tanah  dalam  hal menetapkan  besaran  ganti  kerugian  oleh  karena  itu  ada  beberapa  pihak  yang  tidak sepakat dengan besaran ganti kerugian tersebut.
Kata kunci: Ganti Rugi, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum

## Abstract
With  increasing  development  activities,  causing  the  need  for  land  is  increasing.The need for land in the public interest often causes problems because in the process of land  procurement  is  often  found  there  are  those  who  disagree  about  the  amount  of compensation. In determining the amount of compensation should be done by means of deliberation between the land procurement committee and the entitled party, but in fact in  determining the amount of compensation  it  is  only  decided unilaterally  by the land procurement committee. Often the aspect of justice in land procurement is ruled out  and the priority  is the  aspect  of its  usefulness. The  landowner assumes that the amount of compensation is still not feasible while the government considers that the amount of compensation is feasible and fair so that it causes disagreement between the  two  parties.  This  research  aims  to find  out  the  legal  aspects  of  indemnity  in  the procurement  of  land  in  the  public  interest.  In  this  research  the  method  used  is  an empirical  research  method  with  descriptive  research  properties.  The  data  used  is
primary  data  obtained  directly  from  interviews  and  secondary  data  that  includes documents.  In  summary,  the  conclusion  of  the  results  of  the  discussion  is  that  the Implementation of Land Procurement has not been fully in accordance with the laws and  regulations  because  there  is  no  deliberation  between  the  entitled  party  and  the Land  Procurement  Committee  in  terms  of  determining  the  amount  of  compensation for  losses,  therefore  there  are  some  parties  who  do  not  agree  with  the  amount  of compensation for the loss.
Keywords : Compensation, Land Procurement, Public Interest

## PENDAHULUAN
Pembangunan ialah proses
perubahan yang terencana untuk meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.
Pembangunan adalah program yang berasal dari pemerintah
yang diperuntukkan  bagi  warga Indonesia untuk tercapainya kesejahteraan ekonomi, sosial, politik dan sebagainnya. Salah satunya
adalah pembangunan Insfrastruktur.  Pembangunan  infrastruktur merupakan  prioritas  nasional  di  Indonesia karena sangat penting untuk
meningkatkan  akses  masyarakat  pada pelayanan
dasar serta
untuk meningkatkan  produktivitas  dan  daya saing. 1 Pembangunan  Insfrastruktur  yang dimaksud  dapat  berupa  pembangunan Jalan  Tol,  Jalan  rel,  Jalan  raya,  sarana irigasi, pelabuhan, waduk, bandara, perkantoran, perumahan, pembangkit listrik, gedung rumah sakit, pabrik dan lain sebagainnya.  Pelaksanaan  pembangunan dewasa  ini,  disamping  meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata
menimbulkan permasalahan. Permasalahan  yang  dihadapi  pemerintah dalam melakukan
pembangunan diantarannya adalah masalah dalam penyediaan  tanah  untuk  kepentingan pembangunan  itu  sendiri,  karena  tanah Negara  yang  dikuasai  langsung  oleh Negara  terbatas  atau  dapat  dikatakan hampir  sudah  tidak  ada  lagi.  Menurut Soedharyo  Soimin,  “Satu-satunya  Jalan yang  dapat  ditempuh  yaitu  dengan membebaskan  tanah  milik  rakyat,  baik yang  dikuasai  oleh  hukum  adat,  maupun
1 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/me nkeu-tekankan-pentingnya-pembangunan- infrastruktur/
hak-hak  lainnya  yang  melekat diatasnya” 2 Tanah  merupakan  anugerah  Tuhan  Yang Maha  Esa  kepada  rakyat,  bangsa  dan Negara  Indonesia,  dan  wajib  diusahakan, dimanfaatkan,  dan  di-pergunakan  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Saat  ini  tanah  yang  ada  telah  dikuasai dan/dimiliki sudah ada hak atas tanahnya. Oleh karena itu cara yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengadaan tanah. Pengertian  pengadaan  tanah  menurut Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum Pasal  1  Angka  2  menyatakan  bahwa
Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Selanjutnya, berdasarkan  Pasal  2  UU  No.  2  Tahun 2012  mengatur  bahwa  Pengadaan  Tanah Untuk  Kepentingan  Umum  dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan,
kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan.
Pengadaan tanah merupakan  perbuatan  pemerintah  dalam rangka  memperoleh  tanah  untuk  berbagai kepentingan  pembangunan,  khususnya bagi  kepentingan  umum.  Pada  prinsipnya pengadaan  tanah  dilakukan  dengan  cara musyawarah antar pihak yang mebutuhkan  tanah  dan  pemilik  hak  atas tanah  yang  tanahnya  diperlukan  untuk kegiatan  pembangunan. 3 Hal  tersebut
2 Kristian, Dikson, dkk, 2014. Kewenangan Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum, Jurnal Kertha Negara 1 (1): 74-79.
3 Maria  S.  W.  Sumardjono.  (2008).  Tanah:  Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Jakarta: Kompas
menunjukkan  bahwa  proses  pengadaan tanah  tidaklah  mudah,  sebab  berkaitan langsung  dengan  hak-hak  masyarakat atas  tanah.  Pada  hakikatnya  hukum nasional mengakui serta menghormati hak atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  masyarakat dan memberikan jaminan kepastian hukum dengan dibentuk serta ditegakkannya  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (selanjutnya  disebut  UU  No.  5  Tahun 1960).  Pembentukan  UU  No.  5  Tahun 1960  ialah  untuk  mewujudkan  ketentuan Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945 yang  mengatur  bahwa  “Bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.” 4 Berdasarkan  Pasal 6  UU  No.  5  Tahun  1960  menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi  sosial ”.  Hal  tersebut  berarti  bahwa tanah  tidak  hanya  hak  milik  tetapi  semua hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial. Hak  atas  tanah  apapun  yang  terdapat pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan  bahwa  tanahnya  itu  akan dipergunakan  (atau  tidak  dipergunakan) semata-mata untuk keuntungannya sendiri,  apalagi  jika  hal  itu  menyebabkan kerugian  bagi  masyarakat.  Penggunaan tanah  harus  disesuaikan  dengan keadaan serta  sifat  daripada  haknya  sehingga berguna  baik  bagi  kesejahteraan  dan kebahagiaan yang memilikinya juga bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  Negara. Namun  dalam  keadaan  tertentu  tidak berarti  bahwa  kepentingan  perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan  umum  (masyarakat).  UUPA memperhatikan pula kepentingan- kepentingan  perseorangan.  Kepentingan masyarakat  dan  kepentingan  peribadi haruslah saling menyeimbangkan sehingga pada akhirnya dapat
4 Putri Lestari. 2020. “Pengad aan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila.” SIGn Jurnal Hukum. Vol 1. No. 2. Maret 2020
tercapainnya tujuan pokok yaitu kemakmuran,  keadilan,  dan  kebahagian bagi rakyat seluruhnya. 5
Salah  satu  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  yaitu  pembangunan Jalan  Tol.  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2005 tentang  Jalan  Tol  menyatakan  bahwa penyelenggaraan  jalan  tol  dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan  dan  hasil-hasilnya  serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah  dengan  memperhatikan  keadilan, yang  dapat  dicapai  dengan  membina jaringan  jalan  yang  dananya  berasal  dari pengguna  jalan.  Tujuan  penyelenggaraan jalan  tol  adalah  untuk  meningkatkan efisiensi  pelayanan  jasa  dan  distribusi barang  guna  mendorong  pertumbuhan ekonomi  terutama  didaerah  yang  tinggi tingkat  perkembangannya. 6 Salah  satu pembangunan  jalan  tol  yang  digalakkan pemerintah  saat  ini  adalah  pembangunan jalan Tol Solo-Yogya, Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya merupakan proyek strategis  Nasional  yang  tahap  tahap pelaksanaannya  akan  diawasi  secara intens oleh pemerintah pusat juga pemerintah  daerah.  Jalur  jalan  tol  Solo- Yogya  merupakan  percabangan  dari  jalur jalan  tol  Semarang  solo,  lalu  bertemu dengan jalur jalan tol Yogya Bawen, serta bertemu  juga  dengan  Jalur  tol  Yogya Kulonprogo  yang  nantinya  dimungkinkan ke  arah  barat  di  daerah  Jawa  bagian Selatan akan terus menyambung. 7 Kehadiran  jalan  tol  Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas
antar wilayah, dan mengembangkan  kawasan  yang  dilalui jalan  tol  serta  mendorong  pertumbuhan
5 Rahayu Subekti. 2016. “Kebijakan Pemberian
Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Yustisia. Vol. 5 No. 2. Mei-Agustus 2016
6 Diyan Isnaeni. “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
7 http://bappeda.gunungkidulkab.go.id/2020/06/m enyongsong-proyek-strategis-nasional-tol-solo- yogya-bawen/
ekonomi  di  wilayah  Jawa  Tengah.  Jalan tol  ini  adalah  bagian  dari  Program Pembangunan Jalan Tol
yang dicanangkan oleh Pemerintah untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Super Prioritas Borobudur. Dengan  terhubungnya  tol  ini,  maka  akan memberikan akses pendukung kelancaran lalu lintas menuju tiga Bandar Udara yaitu New  Yogyakarta  International  Airport  di Kulonprogo, Bandar Udara Ahmad Yani di Semarang  dan  Adi  Soemarmo  di  Solo. Jalan  Tol  Yogyakakarta-NYIA  Kulonprogo yang  dikelola  oleh  PT  Jogjasolo  Marga Makmur  terdiri  dari  seksi  1  (Kartasura- Purwomartani)  sepanjang  42,37  km  dan memiliki target operasional yang ditetapkan  pada  kuartal  III  2023.  Lalu seksi 2 (Purwomartani-Gamping)
sepanjang 15,46  km dan seksi 3 (Gamping-Purworejo) sepanjang 38,74 km dengan target pengoperasian pada kuartal III 2024. 8 Dalam
proses pelaksanaan pengadaan  tanah  masih  terdapat  kendala yaitu  Dalam  proses  pengadaan  tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya terdapat kendala yaitu penetapan besaran ganti  kerugian  tidak  melalui  proses musyawarah.  Besaran  ganti  rugi  tersebut ditetapkan  secara  sepihak  oleh  panitia pengadaan  tanah,  sehingga  ada  yang tidak  sepakat  dengan  besaran  ganti  rugi tersebut.  Lalu  uang  ganti  rugi  tersebut dikonsinyasikan atau dititipkan di Pengadilan  Negeri  dan  dari  pihak  yang tidak  sepakat  tersebut  tidak  ada  yang mengajukan upaya hukum.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana  aspek  ganti  rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

## METODE
Metode  Penelitian  yang  digunakan dalam Penelitian ini yaitu metode penelitian  empiris  dengan  sifat  penelitian deskriptif.  Pendekatan  yang  digunakan yaitu kualitatif dengan sumber data primer
8 https://finance.detik.com/infrastruktur/d- 5894379/mulai-2023-solo-yogyakarta-tembus-20- menit-lewat-tol-ini
yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa serta staff Badan Pertanahan Nasional  dan  sumber  data  sekunder  yaitu bahan  hukum  primer  berupa  peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder  berupa  buku-buku  maupun dokumen penting lainnya. Teknik pengumpulan data primer dilakukan
dengan wawancara dan studi kepustakaan,  sedangkan  teknik  analisis yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan teknik analisis data kualitatif mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  ketentuan  Pasal  4  Ayat  (1) Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA) tanah  adalah  permukaan  bumi,  atau dengan  kata  lain  adalah  kulit  bumi. Sebagai  salah  satu  sumber  daya  agraria, tanah  memegang  peranan  yang  sangat penting  dalam  kehidupan  manusia  dan kehidupan  sehari-hari.  Tanah  tidak  hanya memiliki aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial,  budaya  dan  yang  lainnya.  Tanah merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam yang  sangat  dekat  dengan  hak  individu dan  setiap  orang  membutuhkan  tanah untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok,  baik untuk membangun rumah, bercocok tanam  atau  untuk  mencari  penghasilan dan  lain  sebagainya.  saat  ini  tanah  yang ada telah banyak dilekati oleh hak (Tanah Hak). Hak tanah merupakan hak penguasaan  atas  tanah  yang  meliputi serangkaian  wewenang,  kewajiban  dan/ atau  larangan  bagi  pemegang  haknya untuk  berbuat  apa  saja  terhadap  tanah yang  menjadi  hak  pemiliknya.  Sesuatu yang  boleh,  wajib  atau  dilarang  untuk diperbuat, yang  merupakan isi hak penguasaan  itulah  yang  menjadi  kriteria atau  tolak  ukur  di  antara  hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. 9
Dalam hal Pelaksanaan pembangunan Nasional  khususnya  yaitu  pembangunan infrastruktur  memerlukan  bidang  tanah
9 Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Djambatan: Jakarta.
yang sangat luas, dilain pihak tanah-tanah yang  dibutuhkan  tersebut  sudah  dilekati oleh  hak  atas  tanah.  Oleh  karena  itu  hal yang  dapat  dilakukan  yaitu  dengan melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan  umum.  Menurut  Pasal  1 angka  2  Undang-Undang  Pengadaan Tanah, yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak  yag  berhak.  Pemberian  Ganti kerugian  tersebut  dapat  diberikan  dalam bentuk  (1)  uang,  (2)  tanah  pengganti,  (3) permukiman  kembali,  (4)  kepemilikan saham; atau (5) Bentuk lain yang disetujui oleh  kedua  belah  pihak.  Yang  dimaksud dengan  permukiman  kembali  ialah  proses kegiatan  menyediakan  tanah  pengganti kepada  pihak  yang  berhak  ke  lokasi  lain sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah dilakukan dalam proses pengadaan tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan bentuk ganti  kerugian  melalui  kepemilikan  saham ialah  penyertaan  saham  dalam  aktivitas pembangunan  untuk  kepentingan  umum terkait dan/atau pengelolaannya berdasarkan  kesepakatan  para  pihak. Bentuk  lain  yang  disepakati  oleh  kedua belah  pihak  contohnya  gabungan  2  atau lebih bentuk ganti kerugian. 10
Pengadaan
tanah bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum ini  sebagai  perwujudan  dari  fungsi  sosial hak  atas  tanah  yang  dilihat  sebagai langkah awal dari pelaksanaan
pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Pengertian kepentingan umum disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  6 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 juncto Pasal  1  angka  6  Peraturan  Presiden  No. 71  Tahun  2012  merupakan  kepentingan bangsa,  negara,  dan  masyarakat  yang harus  diwujudkan  oleh  Pemerintah  dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Bidang  kegiatan pembangunan  yang  dapat  dikatagorikan untuk  kepentingan  umum  diatur  dalam
10 Dekie GG Kasen da. 2015. “Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” Jurnal Morality. Vol 2 No.2. Desember 2015
Pasal  10  Undang-Undang  No.  2  Tahun 2012,  yaitu:  pertahanan  dan  keamanan nasional; jalan umum, jalan tol, terowongan,  jalur  kereta  api,  stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; waduk,  bendungan,  bendung,  irigasi, saluran  air  minum,  saluran  pembuangan air  dan  sanitasi,  dan  bangunan  pengairan lainnya;  pelabuhan,  bandar  udara,  dan terminal;  infrastruktur  minyak,  gas,  dan panas bumi; pembangkit, transmisi, gardu, jaringan,  dan  distribusi  tenaga  listrik; jaringan telekomunikasi, informatika Pemerintah;  tempat  pembuangan  dan pengolahan sampah; rumah sakit Pemerintah/Pemerintah  Daerah;  fasilitas keselamatan  umum;  tempat  pemakaman umum  Pemerintah/Pemerintah  Daerah; fasilitas  sosial,  fasilitas  umum,  dan  ruang terbuka hijau publik; cagar alam dan cagar budaya;  kantor  Pemerintah/  Pemerintah Daerah/Desa; penataan permukiman kumuh  perkotaan  dan/atau  konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan  rendah  dengan  status sewa;  prasarana  pendidikan  atau  sekolah Pemerintah / Pemerintah Daerah; prasarana olahraga Pemerintah / Pemerintah Daerah; dan pasar umum dan lapangan parkir umum. 11
Salah  satu  pengadaan  Tanah  yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengadaan  tanah  untuk  pembangunan adalah  Pembangunan  Jalan  Tol  Solo- Yogya.  secara  keseluruhan  tol  Solo- Yogyakarta  yang  juga  menguhubungkan Bandara  YIA  Kulon  Progo  dengan  total anggaran  Rp26,63  triliun  ini,  nantinya akan  memiliki  panjang  mencapai  96,57 kilometer  dan  terdiri  atas  tiga  seksi. Tiga seksi  yang  dimaksud  terdiri  dari  seksi  1 yang menghubungkan Kartasura- Purwomartani sepanjang 42,37
kilometer,  dilanjut  dengan  seksi  2  yang menghubungkan  Purwomartani-Gamping sepanjang  23,43  kilometer,  dan  seksi  3 Gamping-Purworejo dengan panjang
11 Urip Santoso. “Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”. Fakultas Hukum Universitas Airlangga
lintasan 30,77 kilometer. 12
Seperti diketahui,  pembangunan  jalan  tol  Solo- Yogya  wilayah  Klaten  memakan  4.071 bidang  tanah  atau  3.728.114  meter persegi  Tanah  yang  terbagi  dalam  50 desa,  11  kecamatan.  Sebelas  kecamatan tersebut  adalah  Polanharjo,  Delanggu,
Ceper, Karanganom, Ngawen, Karangnongko,  Klaten  Utara,  Kebonarum, Jogonalan, Manisrenggo, dan Prambanan. 13 Dalam
Pelaksanaan Pengadaan  Tanah  untuk  kepentingan umum  diselenggarakan  melalui  tahap- tahap,  sesuai  ketentuan  pada  Pasal  13 Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012, tahap-tahap tersebut adalah : perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Berikut adalah pelaksanaan pengadaan tanah yang mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2012 :
1.  Tahap Perencanaan
Kementrian  PUPR  selaku  Instansi yang membutuhkan tanah membuat dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah di  Kabupaten  Klaten  yang  berisi  (a). maksud  dan  tujuan  pembangunan,  (b). Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah  dan  Rencana  Pembangunan Nasional  dan  Daerah,  (c).  Letak  Tanah, (d).  Luas  tanah  yang  dibutuhkan,  (e). Gambaran  status  tanah,  (f).  Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, (g). Perkiraan  Jangka  Waktu  pelaksanaan pengadaan  tanah,  (h).  perkiraan  nilai tanah  dan  (i).  rencana  penganggaran  lalu dokumen  tersebut  disusun  berdasarkan studi  kelayakan  yang  memuat  survei sosial  ekonomi,  kelayakan  lokasi,  analisis biaya, manfaat pembangunan bagi wilayah  dan  masyarakat,  perkiraan  nilai tanah,  dampak  lingkungan  dan  dampak sosial  yang  mungkin  timbul  akibat  dari pengadaan  tanah  dan  pembangunan, sesuai  ketentuan  15  ayat  (1)  dan  (2)
12 https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/0 1/03/memasuki-tahun-target-sejauh-mana progres-tol-solo-yogyakarta
13 https://economy.okezone.com/read/2021/09/22
/320/2475230/2keunikan-dari-desain-tol-solo- jogja-rest-area-akan-terbelah?page=2
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012. Dokumen  tersebut  lalu  diberikan  kepada Gubernur  Jawa  Tengah.  Lalu  Setelah  itu Gubernur  membentuk  panitia  pengadaan tanah
2. Tahap Persiapan
a. Melaksanakan Pemberitahuan Rencana Pembangunan Tahap selanjutnya yaitu Panitia Pengadaan Tanah melakukan pemberitahuan  rencana  pembangunan. Sesuai  ketentuan  Pasal  13  ayat  (1),  (2) dan  (3)  PP  Nomor  19  Tahun  2021, Pemberitahuan tersebut
dapat dilaksanakan secara langsung baik dengan  melalui  sosialisasi,  tatap  muka, dan  melalui  surat  pemberitahuan,  dan melalui pemberitahuan secara tidak langsung  melalui  media  cetak  yaitu dilaksanakan  melalui  surat  kabar  harian lokal  atau  nasional  sebanyak  2  (dua)  hari penerbitan  maupun  media  elektronik  yaitu dilakukan melalui situs website pemerintah provinsi,  kabupaten/kota,  dan  instansi yang  memerlukan  tanah.  Pemberitahuan rencana  pembangunan  dilakukan  2  kali secara  langsung  melalui  sosialisasi  yaitu Pihak Kelurahan membuat undangan yang nantinya disampaikan kepada masyarakat. Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 09.00 dan Bertempat di Balai Desa. Pada pertemuan pertama  PPK  Tol  menjelaskan  tentang Proyek
Strategis Nasional yaitu Pembangunan  Jalan  Tol  Solo-Yogya kepada  masyarakat  dan  mengajak  agar masyarakat  ikut  berpartisipasi  dalam proyek tersebut. Dalam Pertemuan pertama  tersebut  dihadiri  oleh  71  Pihak yang  berhak  dari  71  yang  tanahnya terkena  Pembangunan  Jalan  Tol  Solo- Yogya  itu  berarti  semua  Masyarakat  yang tanahnya  digunakan  untuk  pembangunan Jalan  Tol  Solo-Yogya  turut  serta  hadir  di pertemuan pertama tersebut.
Pertemuan  Kedua  dilakukan  Pada Tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 09.00 dan bertempat  di  Balai  Desa.  pertemuan kedua  tersebut  dilaksanakan  oleh  pihak BPN Klaten untuk menjelaskan Pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk Pembangunan  Jalan  Tol  Solo-Yogya
tersebut  yaitu  seperti  tahap-tahap  yang akan  dilaksanakan  dalam  Pengadaan Tanah tersebut serta melakukan kesepakatan  tentang  bentuk  ganti  rugi. Dalam  Pertemuan Kedua tersebut dihadiri oleh  67  Pihak  yang  berhak  dari  71  Pihak yang  tanahnya  terkena  Pembangunan Jalan  Tol  Solo-Yogya  itu  berarti  ada  4 orang  yang  tidak  hadir  dalam  pertemuan kedua tersebut.
b. Melakukan Pendataan Awal Lokasi Pendataan  awal  lokasi  pengadaan tanah  merupakan  kegiatan  pengumpulan data  awal  pihak  yang  berhak  serta  objek pengadaan tanah bersama aparat kelurahan/desa. Setelah dilakukan pemberitahuan  rencana  pembangunan maka  tahap  selanjutnya  pendataan  awal lokasi  meliputi  pendataan  jumlah  pihak berhak  yang  tanahnya  digunakan  untuk pembangunan  Jalan  Tol  dan  tanah  yang digunakan  tersebut  merupakan  tanah  hak atas  tanah  apa.  Hasil  dari  pendataan tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  daftar sementara  lokasi  rencana  pembangunan yang  ditandatangani  oleh  ketua  tim persiapan sebagai bahan untuk pelaksanaan  konsultasi  publik  rencana pembangunan yaitu sesuai dengan sesuai dengan  ketentuan  Pasal  28  ayat  (1)  dan (2) PP Nomor 19 Tahun 2021.
c.  Melakukan  Konsultasi  Publik  Rencana Pembangunan
Setelah  dilakukan  pendataan  yang dituangkan dalam bentuk daftar sementara  lokasi  pembangunan,  maka tahap  selanjutnya  PPK  Tol  melaksanakan Konsultasi  Publik  Rencana  Pembangunan Pada  Tanggal  1  September  2020  yang berlokasi  di  Balai  Desa  pada  pukul  09.00. Pada  konsultasi  publik  tersebut  PPK  Tol menjelaskan
tentang rencana pembangunan,  dan  cara  penghitungan ganti rugi yang nantinya dilakukan oleh tim Appraisal.  Pada  konsultasi  publik  tersebut pihak  yang  berhak  dapat  mengajukan keberatan jika tidak menginginkan lokasinya digunakan sebagai tempat untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya. Hasil dari  konsultasi  publik  tersebut  adalah bahwa total bidang yang terkena pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya adalah  120  bidang  dimana  120  bidang
tersebut  adalah  area  persawahan  di Kauman. Kegiatan konsultasi publik tersebut  terlaksana  dengan  kehadiran  69 orang  dari  71  pihak  yang  berhak  atas lokasi  pembangunan  dan  2  orang  tidak hadir  dalam  konsultasi  publik  tersebut. Pada  kegiatan  ini  sudah  didapatkan persetujuan  dengan  seluruh  masyarakat yang hadir 69 orang.
d.  Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan
Setelah  persetujuan  didapatkan  dari pemilik  tanah  pada  konsultasi  publik rencana pembangunan maka tahap selanjutnya penetapan lokasi yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah  Nomor  590/48  Tahun  2020 Tentang  Penetapan  Lokasi  Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo- Yogyakarta  Di  Kabupaten  Klaten  yang dikeluarkan  pada  tanggal  15  September 2020.
e.  Mengumumkan Penetapan Lokasi Penetapan  lokasi  tersebut  diumumkan pada  tanggal  17  September  2020  dan ditempatkan  di kantor kelurahan.  Jika  ada keberatan setelah penetapan lokasi pembangunan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  setempat  dalam  waktu selambat-lambatnya  30  hari  kerja  sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.
Pengadilan  tata  usaha  negara  setempat akan memutuskan apakah akan menerima atau menolak gugatan dalam waktu paling lama  30  hari  kerja  setelah  menerima gugatan.
3. Tahap Pelaksanaan
a.  Pengukuran dan Pemetaan per bidang Tanah
Pihak  BPN  Klaten  memberikan  surat pemberitahuan  bahwa  akan  dilaksanakan pengukuran  pada  tanggal  19  September sampai 26 September dan dihimbau pada tanggal tersebut masyarakat ada ditanahnya masing-masing untuk menunjukkan  batas.  Pihak  yang tanahnya terkena  untuk  pembangunan  Jalan  Tol Solo-  Yogya  harus  hadir  pada  saat  ukur bidang  tersebut.  Jika  tidak  dapat  hadir maka harus menguasakan kepada
seseorang yang ditunjuk dengan membuat surat  kuasa  yang  bermaterai.  kemudian Setelah  ukur  bidang  diumumkan  kepada masyarakat.  Setelah  diumumkan,  pihak yang  berhak  bisa  mengajukan  sanggah dalam  waktu  sanggah  14  hari  dan sanggah  tersebut  diajukan  ke  PPK  Tol. Tanah  yang  terkena  pembangunan  Jalan Tol  Solo-Yogya  ada  120  bidang  dengan luas  total  172.131.  120  m 2 bidang  tanah tersebut  terdiri  dari  101  bidang  tanah  hak milik dengan luas keseluruhan 134.150 m 2 dan  19  bidang  tanah  kas  desa  dengan luas keseluruhan 37.981 m 2 b.  Pengumpulan  data  pihak  yang  berhak
dan objek pengadaan tanah Pihak yang berhak mengumpulkan Fotocopy KK, Fotocopy KTP serta Fotocopy  Alas  Hak  (Hak  Milik, Hak gunakan, Letter C), apabila kepemilikan Sertifikat  tanah  itu masih tanah warisan
maka wajib ada SKHW  (Surat  Keterangan Hak  Waris)  melalui  kelurahan.  Setelah data tersebut terkumpul lalu diserahkan ke BPN.
c.  Penilaian Ganti Kerugian
BPN  memberikan  data  hasil  dari pengukuran tanah kepada tim Appraisal di Kantor Jasa Penilaian Publik. Tim appraisal menilai tanah tersebut menjadi 3 golongan  tergantung  atas  lokasi  tanah tersebut. Golongan I 1 Meter Rp 600.000,
Golongan II 1 Meter Rp
450.000 dan Golongan  III  1  Meter  Rp 250.000.  Hasil  dari  penilaian  ganti  rugi tersebut  kemudian  ditempel  di  kelurahan dan  uang  ganti  rugi  juga  sudah  tertulis disitu.
d.  Pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak
Pemberian  ganti  kerugian  tersebut dilaksanakan  pada  tanggal  28  Januari 2021  jam  09.00  WIB  s/d  Selesai  di  Balai Desa.  Pelaksanaan  pembayaran  ganti kerugian tersebut dilakukan melalui pembukaan  rekening  baru  atas  nama Pihak  yang  berhak,  masyarakat  tinggal menandatangani  rekening  yang  sudah disediakan tersebut kemudian diaktifkan.
Pada  prinsipnya  pemberian  ganti  rugi harus  dibayarkan  langsung  pada  pihak yang  berhak  menerima  ganti  kerugian.
Apabila  berhalangan  hadir,  pihak  yang berhak  dapat  memberikan  kuasa  kepada pihak  lain.  penerima  kuasa  hanya  bisa menerima  kuasa  dari  satu  orang  yang berhak atas ganti rugi. Pihak yang berhak tersebut  adalah  :  (1)  Pemilik  hak  atas tanah,  (2)  Pemilik  Hak  pengelolaan,  (3) Nadzir,  untuk  tanah  wakaf,  (4)  Pemilik tanah  bekas  milik  adat,  (5)  Masyarakat adat,  (6)  Pihak-pihak  yang  menguasai tanah  Negara  dengan  itikad  baik,  (7) Pemegang  dasar  penguasaan  tanah,  (8) Pemilik  bangunan,  tanaman  atau  hal  lain yang berkaitan dengan tanah.
4.  Tahap Penyerahan Hasil Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah memberikan  hasil  dari  Pengadaan  Tanah kepada  Instansi  yang  memerlukan  tanag beserta  data  pengadaan  tanah  dalam jangka  waktu  selambat-lambatnya  14  hari sejak  pelepasan  hak  objek  pengadaan tanah.
Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah :
1.  Tidak  Adanya  Musyawarah  Dalam Menetapkan Besaran Ganti Kerugian
Penetapan  ganti  kerugian  tidak  dilakukan dengan musyawarah antar panitia pengadaan  tanah  dan  Pihak  yang  berhak dan  langsung  ditetapkan  sepihak  oleh Panitia Pengadaan Tanah. Oleh karena itu masyarakat  tidak  dapat  ikut  serta  dalam menentukan  besaran  Ganti  Kerugian tersebut, sedangkan dalam Undang-
Undang No. 2 Tahun 2012 pasal 34 ayat 3 menyatakan  bahwa  Nilai  Ganti  Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai, menjadi  dasar  musyawarah  penetapan Ganti  Kerugian.  Apabila  ada  yang  tidak sepakat dengan bentuk dan besaran ganti kerugian, dapat mengajukan keberatan ke pengadilan  negeri  dalam  waktu  paling lama  14  hari  setelah  musyawarah  atas keputusan  ganti  rugi.  Pengadilan  negeri kemudian akan menentukan bentuk dan/atau  jumlah  ganti  rugi  dalam  waktu paling  lama  30  hari  kerja setelah menerima  keberatan.  Apabila  ada  pihak yang keberatan dengan putusan pengadilan  negeri,  maka  pihak  tersebut dapat  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah
Agung  dalam  waktu  paling  lama  14  hari kerja.Selanjutnya, Mahkamah Agung wajib memberikan  putusan  dalam  waktu  paling lama  30  hari  kerja  sejak  permohonan kasasi diterima. Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan  hukum  tetap  menjadi  dasar pembayaran  ganti  kerugian  kepada  pihak yang mengajukan keberatan. Perlu diperhatikan  bahwa  apabila  pihak  yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti  kerugian  tetapi  tidak  mengajukan keberatan  dalam  batas  waktu  yang  telah ditentukan,  maka  pihak tersebut  dianggap telah menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian hasil musyawarah karena hukum. 14
2.  Ada  yang  tidak  sepakat  mengenai besaran ganti kerugian
Karena penetapan besaran  ganti kerugian tidak dilakukan dengan musyawarah,  maka  ada  5  masyarakat yang  tidak  sepakat  dengan  besaran  ganti kerugian tersebut. Masyarakat
beranggapan  bahwa  besaran  ganti  rugi yang  diberikan  masih  sedikit.  Solusi  yang dapat dilakukan yaitu dengan mengumpulkan  masyarakat  yang  tidak sepakat tersebut di balai desa. Pihak PPK Tol  dan  Pihak  Lman  memberi  penjelasan bahwa  besaran  ganti  rugi  tersebut  sudah memenuhi  standar  harga  pada  umumnya. Hasil dari pertemuan tersebut masih ada 2 dari  5  orang  yang  tidak  sepakat  dengan ganti  kerugian,  yang  sepakat  uang  ganti kerugian  tersebut  langsung  diberikan  dan yang  masih  tidak  sepakat  ganti  kerugian tersebut dikonsinyasikan/dititipkan ke Pengadilan  Negeri.  Masyarakat  terpaksa mengambil  uang  ganti  kerugian  tersebut ke Pengadilan Negeri.

## SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari penilitian di atas adalah bahwa Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  untuk Pembangunan  Jalan  Tol  Solo-Yogya belum sepenuhnya sesuai dengan
14 https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah- hukum-bila-tak-sepakat-besaran-ganti-rugi- pembebasan-tanah-lt5283c878ea908
peraturan perundang-undangan dikarenakan  Penetapan  besaran  ganti kerugian tersebut dilakukan secara sepihak dan tidak melalui proses musyawarah oleh karena itu ada masyarakat  yang  tidak  sepakat  dengan ganti  kerugian  tersebut  dan  ada  yang sampai dikonsinyasikan/dititipkan di Pengadilan Negeri.

## Saran
Dari  penelitian  yang  penulis  lakukan dengan  serangkaian  hasil  wawancara, observasi  maupun  penelusuran  berbagai literatur  penulis  memberikan  rekomendasi yang sekiranya dapat mengatasi permasalahan-permasalahan  yang  terkait penelitian ini, yaitu:
Dalam  menetapkan  Besaran  Ganti  Rugi harus dilakukan berdasarkan musyawarah demi  terciptanya  keadilan  sehingga  tidak menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  yang kehilangan Hak Atas Tanahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Boedi  Harsono.  2003.  Hukum  Agraria Indonesia  Sejarah  Pembentukan Undang-Undang  Pokok  Agraria. Djambatan: Jakarta.
Dekie  GG  Kasenda.  2015.  “Ganti  Rugi
Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk Kep entingan Umum.” Jurnal
Morality.  Vol  2  No.2.  Desember 2015
Diyan  Isnaeni.  “Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan  Jalan  Tol  Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara. Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Malang
Detikfinance,  (2022),  Mulai  2023,  Solo- Yogyakarta  Tembus  20  Menit Lewat  Tol  Ini,  diakses  pada  5 Maret 2022 pada link :
https://finance.detik.com/infrastrukt ur/d-5894379/mulai-2023-solo yogyakarta-tembus-20-menit- lewat-tol-ini
Erizka  Permatasari,  S.H.  2021,  Langkah Hukum  Bila  Tak  Sepakat  Besaran
Ganti  Rugi  Pembebasan  Tanah diakses  pada  9  maret  2022  pada link : https://www.hukumonline.com/klini k/a/langkah-hukum-bila-tak-
sepakat-besaran-ganti-rugi- pembebasan-tanah- lt5283c878ea908
Kemetrian  Keuangan  Republik  Indonesia,
(2021), Menkeu Tekankan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur, diakses pada 5 Maret 2022 pada link : https://www.kemenkeu.go.id/publik asi/berita/menkeu-tekankan- pentingnya-pembangunan- infrastruktur/
Kristian,  Dikson,  dkk,  2014.  Kewenangan
Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum,  Jurnal  Kertha Negara 1 (1): 74-79.
Maria  S.  W.  Sumardjono.  (2008).  Tanah:
Dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi Sosial dan Budaya. Jakarta: Kompas Okefinance,  (2021),  2  Keunikan  Dari Desain  Tol  Solo-Yogya,  Rest  Area Akan  Terbelah,  diakses  pada  5 Maret
2022 pada link : https://economy.okezone.com/read /2021/09/22/320/2475230/2- keunikan-dari-desain-tol-solo-jogja- rest-area-akan-terbelah
Putri  Lestari.  2020.  “Pengadaan  Tanah
Untuk Pembangunan Demi Kepentingan  Umum  Di  Indonesia Berdasarkan Pancasila.” SIGn Jurnal  Hukum.  Vol  1.  No.  2.  Maret 2020 Rahayu Subekti. 2016. “Kebijakan Pemberian  Ganti  Kerugian  Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum. Yustisia. Vol. 5 No. 2. Mei- Agustus 2016 Sekertariat Bappeda
Gk, (2020), Menyongsong  Proyek  Strategis Nasional  Tol  Solo  Yogya  Bawen, diakses  pada  5  Maret  2022  pada link :
http://bappeda.gunungkidulkab.go.i d/2020/06/menyongsong-proyek- strategis-nasional-tol-solo-yogya- bawen/
Siti  Nur  Arifa,  (2022),  Memasuki  Tahun Target,  Sejauh  Mana  Progres  Tol Solo-Yogyakarta ?, diakses pada 5
Maret 2022 pada link : https://www.goodnewsfromindones ia.id/2022/01/03/memasuki-tahun- target-sejauh-mana%20progres- tol-solo-yogyakarta
Urip  Santoso.  “Penyelesaian  Sengketa Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan  Umum”.  Fakultas
Hukum Universitas Airlangga Wikiwand,  diakses  pada  5  Maret  2022 pada link : https://www.wikiwand.com/id/Kahu man