## PENGAWASAN KEPALA INSPEKTORAT TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DIJABATAN STRUKTURAL INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Oleh: INDAH SUBEKTI

## ABSTRACT
This study aims to determine the supervision of the Inspectorate's head on the  performance  of  the  Civil  State  Apparatus  in  the  structural  position  of  the Inspectorate  of  Central  Kalimantan  Province.  Indicators  used  in  measuring supervision  Inspectorate  head  in  this  research  are:  Monitoring,  Examination, Guidance and Direction, Discipline Action and Corrective Action.
This  research  was  conducted  by  using  qualitative  methodology,  by conducting interviews to the Chief Inspectorate. The data obtained is then processed by  reduction  steps,  data  presentation  and  conclusion,  the  number  of  informants interviewed are 5 persons, 1 (one) Head of Inspectorate, 2 (two) Head of Section in Structural Position and 2 (two) State Civil Apparatus in Structural Position.
Based on the results of research on the supervision of Inspectorate's head on the performance of State Civil Apparatus has been running but still not done with the maximum this is caused by every activity or work program is sometimes not submitted by each head of section and in accordance with supervision provisions seen from monitoring, examination, guidance and briefing, Disciplinary action and corrective  action.  Because  basically  State  Civil  Apparatus  is  the  most  important Human Resources for orgnanisasi in achieving its goals. In order for the objectives to be achieved then required supervision by the direct leadership.
Factors that support and inhibit the supervision of the head of Inpektorat on the performance of the State Civil Apparatus include the supporting factors that is in terms of recording procedures and reporting of work program activities as well as in  terms  of absence or attendance, inhibiting factors include pakewuh  culture, limited  time  and  in  terms  of  aspects  of  Civil  State  Apparatus  That  is  character difference.
Kata Kunci: Pengawasan, kinerja, aparatur sipil negara, inspektorat

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  diarahkan  kepada  pengawasan  kepala  Inspektorat  terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara dijabatan struktural, pengawasan menjadi suatu unsur yang  terpenting  dalam  manajemen  organisasi,  karena  pengawasan  merupakan tenaga penggerak bagi para bawahan agar dapat bertindak sesuai dengan apa yang telah direncanakan menurut aturan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang baik  maka  suatu  pekerjaan  akan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  dapat menghasilkan  hasil  kerja  yang  baik  pula.  selain  itu,  melalui  pengawasan  dapat
dipantau  berbagai  hal  yang  dapat  merugikan  organisasi,  antara  lain  kesalahan- kesalahan  dalam  pelaksanaan  pekerjaan,  kekurangan-kekurangan  dalam pelaksanaan  pekerjaan,  kelemahan  pelaksanaan  dan  cara  kerjanya.  Akan  tetapi, pengawasan yang dilaksanakan pimpinan  bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, melainkan  ditujukan  agar  rencana-rencana  dapat  dilaksanakan  dengan  sebaik- baiknya.  Selain  itu,  dibutuhkan  juga  pengawasan  yang  berkelanjutan  agar  dapat menghasilkan dampak yang positif untuk perkembangan dan perubahan yang lebih baik.
Oleh karena itu, pimpinan ikut berperan serta dalam meningkatkan kinerja Aparatur  Sipil  Negara  nya,  pimpinan  harus  mampu  menggerakkan  dan mengarahkan  ASN  karena  pimpinan  bertanggung  jawab  terhadap  keberhasilan serta  kegagalan  ASN.  Apabila  organisasi  melaksanakan  pengawasan  secara  baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan  wewenang  yang  telah  ditentukan,  maka  dengan  sendirinya  kinerja  Aparatur Sipil Negara akan baik.
Begitu pentingnya arti kinerja, karena kelangsungan hidup organisasi sangat bergantung pada kinerja Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, oleh karena itu setiap organisasi selalu berupaya untuk meningkatkan  kinerja  ASN  nya.  berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka diperlukan  pengawasan  dari  Kepala  Inspektorat/pimpinan  terhadap  kinerja Aparatur Sipil Negara Khususnya di jabatan Struktural, agar tujuan Instansi dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya uraian kondisi inilah maka peneliti tertarik untuk  melakukan  penelitian  yang  berjudul: Pengawasan  Kepala  Inspektorat Terhadap  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  Dijabatan  Struktural  Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengawasan

## Pengertian Pengawasan
Dalam  teori  pengawasan  menurut  Kadarisman  dalam  buku  Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia menyatakan : “pengawasan adalah sesuatu tindakan membandingkan hasil pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi”.  Selanjutnya  Saydam  (2000:584-585)dalam  buku  Manajemen Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  mengemukakan  pengawasan  merupakan kegiatan  yang  di  lakukan  untuk  mengendalikan  pelaksanaan  pekerjaan  yang  di lakukan, agar proses pekerjaan itu sesuai dengan hasi yang diinginkan. Sedangkan menurut Siagian (2001:52) masih dalam buku Manajemen Pengembangan Sumber Daya  Manusia  pengawasan  adalah  suatu  proses  pengamatan  kegiatan  operasional yang dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa penyelenggaraannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Jadi,  secara  umum  pengawasan  merupakan  tindakan-tindakan  perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya segala kegiatan sesuai dengan rencana yang telah  ditetapkan,  petunjuk-petunjuk  dan  instruksi-instruksi,  sehingga  tujuan  yang telah ditentukan dapat tercapai. Selain itu, pengawasan juga merupakan fungsi yang
mendukung  keberhasilan  pencapain  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Kegiatan pengawasan terutama ditunjukan untuk menemukan secara dini kesalahan kesalahan atau  penyimpangan-penyimpangan  agar  dapat  segera  diadakan  perbaikan  dan penelusuran  kembali,  sekaligus  menyempurnakan  prosedur,  baik  yang  bersifat preventif, pengendalian maupun represif.
George  R.  Terry  (1986)  dalam  buku  Principles  Of  Management  :  Dasar- Dasar  Manajemen  mengatakan  bahwa  :  pengawasan  juga  berarti  mendeterminasi apa yang di laksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga  hasil pekerjaan sesuai  pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Jadi, pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk  menemukan  dan  mengoreksi  penyimpangan-penyimpangan  penting  dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.
Pengawasan tersebut praktisnya terdiri dari tindakan-tindakan :
a. Mencari keterangan tentang apa yang sedang dilaksanakan.
b. Membandingkan hasil-hasil dengan harapan-harapan yang menyebabkan timbulnya tindakan.
c. Menyetujui hasil-hasil atau menolak hasil-hasil dalam kasus mana perlu ditambahkan penambahan tindakan-tindakan perbaikan.
Dari  beberapa  penjelasan  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pengawasan merupakan  tindakan-tindakan  perbaikan  dalam  pelaksanaan  kerja  agar  supaya  segala kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan instruksi- instruksi, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

## Tujuan Pengawasan
Tujuan  utama  dari  pengawasan  yaitu  mengusahakan  supaya  apa  yang direncanakan  menjadi  kenyataan.  mencari  dan  memberitahu  kelemahan-kelemahan yang dihadapi. Adapun tujuan pengawasan menurut (Sukarna, 1992:112) dalam buku Dasar-Dasar Manajemen antara lain :
1. Untuk jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
2. Untuk  memperbaiki  kesalahan-kesalahan  yang  dibuat  oleh  pegawai  dan mengusahakan  pencegahan  agar  supaya  tidak  terulang  kembali  kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru.
3. Untuk  mengetahui  apakah  penggunaan  budget  yang  telah  ditetapkan  dalam planning terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditentukan.
4. Untuk  mengetahui  apakah  pelaksanaan  biaya  telah  sesuai  dengan  program seperti yang telah ditetapkan dalam planning atau tidak.
5. Untuk  mengetahui  hasil  pekerjaan  dengan  dibandingkan  dengan  yang  telah ditetapkan dalam rencana (standard), dan sebagai tambahan.
6. Untuk  mengetahui  apakah  pelaksanaan  kerja  sesuai  dengan  prosedur  dan kebijaksanaan yang telah ditentukan

## Indikator Pengawasan
Menurut  Pasaribu  (2011:34-35)  dalam  buku  Asas  Manajemen  pengawasan diukur berdasarkan indikatornya, yaitu :
1. Pemantauan Yaitu aktivitas memeriksa langsung yang dilakukan oleh pimpinan pada tempat dimana peristiwa terjadi dan dimana bawahan itu bertugas.
2. Pemeriksaan Yaitu pengawasan yang dilakukan melalui pengamatan, pencatatan, penyelidikan dan  penelahaan  secara  cermat  dan  sistematis  serta  melalui  penilaian  terhadap segala hal yang ada kaitannya dengan pekerjaan.
3. Bimbingan dan pengarahan Yaitu  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  dalam  memberikan  saran  dan arahan  terhadap pelaksanaan tugas.
4. Tindakan disiplin Yaitu  segala  usaha  yang  dilakukan  pimpinan  terhadap  bawahan  dalam  rangka memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku.
5. Tindakan koreksi Yaitu  segala  upaya  yang  dilakukan  pimpinan  untuk  memperbaiki  kesalahan- kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan bawahan.

## Pengertian Kinerja
Kinerja  adalah  aktivitas  seseorang  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  yang dibebankan  kepadanya,  artinya  yang  diimplementasikan  bahwa  kinerja  seseorang dihubungkan  dengan  tugas-tugas  rutin  yang  dikerjakannya,  dengan  demikian  bahwa kinerja  atau performance merupakan  hasil  interaksi  atau  berfungsinya  unsur-unsur motivasi  kemampuan  atau  persepsi  pada  diri  seseorang.  Kinerja  dalam  sebuah organisasi merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu lembaga organisasi, baik itu lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. Kinerja berasal dari kata job  performance atau  Actual  Performance  yang  merupakan  prestasi  kerja  atau prestasi  sesungguhnya  yang  dicapai  seseorang.  Kinerja  adalah  hasil  atau  tingkat keberhasilan  seseorang  dalam  keseluruhan  selama  periode  tertentu  didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.
Pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  sumber  daya  manusia adalah  prestasi  kerja  atau  hasil  kerja  (output)  baik  kualitas  maupun  kuantitas  yang dicapai  SDM  persatuan  periode  waktu  dalam  melaksanakan  tugas  kerjanya  sesuai dengan  tanggung  jawab  yang  diberikan  kepadanya.  Kinerja  adalah  hasil  atau  tingkat keberhasilan  seseorang  secara  keseluruhan  selama  periode  tertentu  didalam melaksanakan tugas.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yang mana proses penelitiannya  dilakukan    melalui  wawancara  dan  observasi  kepada  narasumber. Menurut Taylor dan Bogdan penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah  laku  yang  dapat  diamati  dari  orang-orang  yang  diteliti  (Suyanto  dan Sutinah, 2005:166).
Untuk  mendapatkan  data-data  penelitian,  peneliti  mengambil  data  dari lokasi  kantor  Inspektorat  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Dipilihnya  Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai objek penelitian adalah karena lokasi tersebut merupakan tempat yang sesuai dengan permasalahan ataupun topik yang diangkat peneliti dalam melaksanakan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan cara  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan  dengan model interaktif dari Miles dan Huberman.

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  saat  ini  maka  ada  beberapa  hal  yang ditemukan dalam pengawasan Kepala Inspektorat terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara dijabatan struktural Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  dilapangan  yang mengamati  pengawasan  yang  dilakukan  kepala  Inspektorat  terhadap  kinerja Aparatur  Sipil  Negara,  peneliti  menemukan  indikator-indikator  dari  pengawasan belum dilaksanakan dengan sepenuhnya mengingat masih terdapat kendala-kendala yang  dihadapi  dalam  pengawasan  terhadap  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  seperti mekanisme pengganti pejabat pengawas kepala bagian saat perjalanan dinas belum jelas, laporan tertulis tentang aktivitas atau kegiatan program kerja terkadang tidak disampaikan oleh kepala bagian sehingga kepala Inspektorat harus turun langsung untuk menanyakan kegiatannya sudah sampai mana.
Faktor  pendukung  dari  pengawasan  yaitu  bentuk  pengawasan  dengan prosedur  pencatatan  dan  pelaporan  dari  hasil  kerja  atau  kegiatan  program  kerja untuk melihat kinerja mereka sehingga ada  diharapkan efisien dan efektif kinerja dari  para  Aparatur  Sipil  Negara,  dan  dengan  laporan  atau  absen  sehingga  ada kedisiplinan  dari  para  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  hal  kehadiran,  Agar  dapat menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  dengan  sebaik-baiknya,  Adanya tindakan koreksi oleh setiap kepala bagian guna mengetahui hasil kinerja dari para Aparatur Sipil Negara apakah sudah sesuai dengan standar  yang telah ditetapkan atau masih belum mencapai standar tersebut, juga dilakukan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang telah ditemukan, agar tujuan dari pengawasan akan tercapai. Faktor  penghambat  pengawasan  yaitu  adanya  budaya  pakewuh/sungkan yang  mengakibatkan  tidak  sampai  hati  untuk  menjatuhkan  sanksi  atau  hukuman berat  terhadap  Aparatur  Sipil  Negara  yang  melakukan  kesalahan.  Terbatasnya waktu untuk melakukan pengawasan karena terlalu banyak volume pekerjaan yang dikerjakan  oleh  setiap  kepala  bagian.  Dari  aspek  Aparatur  Sipil  Negara  yaitu perbedaan  karakter  karena  mereka  seorang  manusia  yang  tidak  terlepas  dari perbedaan karakter satu sama lain, ada yang pemarah, banyak bicara, ada juga yang mau  menerima  masukan  dan  saran  bahkan  ada  yang  sifatnya  disiplin  dan  tidak disiplin.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan:
a. Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  DPRD  Kota  Palangka  Raya  dimulai  dari penetapan  Prolegda  yang  dilakukan  oleh  pihak  DPRD,  Prolegda  tersebut ditetapkan  melalui  tahap  inventarisasi  masalah,  persetujuan  pimpinan DPRD  dan  merupakan  kebutuhan  daerah  sehingga  perlu  untuk  diatur. Kemudian  dilakukan  penyusunan  Naskah  Akademik  dan  Draf  Raperda yang  dilakukan  oleh  Panitia  Kusus  (Pansus)  DPRD  dan  Tim  Pemerintah Kota  Palangka  Raya  yang  bisa  dibantu  juga  oleh  kaum  akademisi, budayawan,  pakar-pakar  yang  menguasai  materi  Naskah  Akademik  dan Draf  Raperda,  dan  tim  dari  Kementrian  Hukum  dan  HAM.  Kemudian Badan Musyawarah menjadwalkan rapat antara Pansus DPRD, Tim Pemko, dan  Pimpinan  DPRD    untuk  membahas  Raperda  yang  telah  memiliki Naskah  Akademik  dan  Draf  Raperda  apakah  sudah  memiliki  landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Setelah memenuhi ketentuan maka di tetapkanlah Raperda tersebut menjadi Perda. Sehingga Perda yang telah ditetapkan akan disosialisasikan oleh Pansus dan Sekretariat  DPRD  Kota  Palangka  Raya  kepada  masyarakat.  Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Palangka Raya masih belum optimal terutama dalam  mengusulkan/menginisiatifkan  Raperda,  selain  itu  Raperda  yang telah  ditetapkan  di  dalam  Prolegda  atau  Propem  Perda  tidak  sepenuhnya selesai  menjadi  Perda.  Sejauh  ini  pihak  eksekutif  atau  Pemerintah  Kota Palangka  Raya  lebih  dominam  dalam  mengusulkan/menginisiatifkan Raperda. Hal tersebut dibuktikan dari penetapan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Palangka Raya pada tahun 2015, dari 21 (dua puluh satu) Raperda  yang  ditetapkan,  18  (delapan  belas)  Raperda  merupakan  usulan Pemerintah  Kota  dan  3  (tiga)  Raperda  merupakan  inisiatif  DPRD. Kemudian pada tahun 2016 Prolegda yang ditetapkan adalah sebanyak 29 (dua  puluh  sembilan)  Raperda,  26  (dua  puluh  enam)  Raperda  merupakan usulan  Pemerintah  Kota dan  3  (tiga)  Raperda  merupakan  inisiatif  DPRD. Kemudian pada tahun 2017 Propem Perda yang ditetapkan adalah sebanyak 8 (delapan) Raperda, 5 (lima) Raperda merupakan usulan Pemerintah Kota dan  3  (tiga)  Raperda  merupakan  inisiatif  DPRD  dan  5  (lima).  Dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi kewenangan dari DPRD secara tidak langsung seolah-olah  dibatasi,  hal  tersebut  dibuktikan  dengan  aturan  bahwa  DPRD Kota  Palangka  Raya  hanya  dapat  menginisiatifkan  Raperda  yang  bersifat mengatur atau penataan, sedangkan Pemerintah Kota Palangka Raya dapat mengusulkan  Raperda  yang  bersifat  mengatur  dan  memungut.  Selain  itu dalam  hal  pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  Undang-Undang  yang  berlaku seperti  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  dan  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 hanya mengatur bahwa DPRD memiliki salah satu fungsi  yaitu  legislasi,  namun  Undang-Undang  tersebut  tidak  mengatur standar  atau  target  minimal  yang  menjadi  pedoman  DPRD  dalam menginisiatifkan  Raperda  untuk  satu  tahun  pelaksanaan  Fungsi Legislasinya.  Hal  tersebutlah  yang  mengakibatkan  DPRD  tidak  memiliki pedoman atau target dalam menentukan jumlah Raperda.
b. Faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan  Fungsi Legislasi DPRD Kota Palangka Raya meliputi: cara pandang latar belakang
partai  politik  yang  berbeda-beda,  minimnya  kehadiran  Tim  Pemko  dan Pansus DPRD pada saat rapat pembahasan Raperda, evaluasi Raperda yang memakan waktu lama, landasan hukum Raperda belum cukup kuat, waktu penjadwalan  pembahasan  Raperda  yang  terlalu  mepet,  dan  partisipasi masyarakat  yang  kurang  responsif  pada  saat  dilakukan  sosialisasi  dan konsultasi  publik  tentang  Raperda  yang  sedang  dirancang.  Permasalahan tersebutlah yang mengakibatkan sebuah Raperda yang telah diprogramkan lambat  jadi  ataupun  batal  ditetapkan  menjadi  Peraturan  Daerah  (Perda). Kemudian  pola  hubungan  antara  DPRD  dan  Pemko  dalam  membentuk sebuah Perda dilakukan  melalui kerjasama antara Pansus  DPRD dan Tim Pemko.  DPRD  dan  Pemko  berkedudukan  setara,  merupakan  mitra  kerja, dan  dapat  saling  melakukan checks  and  balances dalam  pelaksanaan Otonomi  Daerah.  Meskipun  memiliki  kedudukan  yang  setara  dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Palangka Raya sejauh ini lebih dominan dalam mengusulkan/menginisiatifkan Raperda dibandingkan DPRD  Kota  Palangka  Raya,  oleh  karena  itu  DPRD  perlu  untuk menginkatkan lagi usulan/inisiatif Raperda yang lebih berkualitas, kreatif, inovatif dan sesuai dengan keadaan di Kota Palangka Raya.

## Saran
a. Peraturan  Daerah  yang  dirancang  atau  dibuaat  harus  disesuaikan  dengan perkembangan  jaman,  keadaan  geografis  dan  sosial  daerah  serta  mampu untuk mengatasi permasalahan, membangun daerah, dan mensejahterakan masyarakatnya.
b. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi harus  diminimalisir  dan  diatasi  secepat  mungkin  serta  dicari  solusi  yang terbaik agar permasalahan tersebut dapat diatasi.
c. Komunikasi  dan  singkronisasi  antara  DPRD  Kota  Palangka  Raya  dan Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  harus  dilakukan  dengan  baik  agar  dapat menciptakan pola hubungan yang harmonis tertuma dalam perancangan dan pembentukan sebuah Peraturan Daerah.
d. Keterlibatan  atau  partisipasi  masyarakat  harus  ditingkatkan  lagi  jangan sampai Peraturan Daerah  yang telah dibuat tidak diketahui  atau dipahami oleh  masyarakat  Kota  Palangka  Raya,  karena  hal  tersebut  bisa mempengaruhi keberhasilan dari implementasi sebuah Peraturan Daerah.
e. Website DPRD  Kota  Palangka  Raya  perlu  untuk  diaktifkan  lagi,  dan berbagai produk hukum Kota Palangka Raya yang telah jadi mohon untuk dipublikasikan di website agar masyarakat dapat mengetahuinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyanti,  Teni  Dwi.  2010.  “Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.” Jurnal Ilmu Hukum . Universitas Sebelas Maret.
Asshiddiqie,  Jimly.  1994. Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  dalam  Konstitusi  dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
Budiardjo,  Miriam.  2008. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta:  PT  Gramedia Pustakan Utama.
Bungin,  Burhan.    2001. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Perkasa.
Djajaatmadja, Bambang Iriana. 2006. “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan di  Daerah.” Jurnal  Legislasi  Indonesia  Volume  3  Nomor  1 .  Jakarta: Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-Undangan  Departemen  Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Etwiory, Endang  Benselina . 2014.  “Analisis Kinerja DPRD  Kabupaten  Maluku Tenggara  dalam  Era  Otonomi  Daerah.” Jurnal  Administrasi  Publik  dan Birokrasi Volume 1, Nomor 2 . Universitas Terbuka.
Fachruddin. 2016. Membangun Otonomi Daerah Memperkuat NKRI . Jakarta: Serat Alam Media (SAM).
H.I, A. Rahman. 2007. Sistem Politik Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hadi,  Sutrisno.  1989. Penelitian  Hukum  Normatif-Empiris  (Suatu  Tinjauan Singkat). Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
Jusmiati.  2013.  “Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  DPRD  Kabupaten  Kutai  Timur Tahun 2009-2012.” Jurnal Ilmu Pemerintahan . Universitas Mulawarman.
Keputusan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  26 Tahun 2014 Tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Tahun 2015.
Keputusan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  17 Tahun 2015 Tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Tahun 2016.
Keputusan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Program Pembentukan Perda Tahun 2017.
Koentjoroningrat.  1993. Metode-Metode  Penelitian  Mayarakat .  Jakarta:  PT Gramedia Pustakan Utama.
Manan, Bagir. 1994. Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta: Sinar Harapan.
Margaretha.  2014.  “Peranan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dalam Pelaksanan Legislasi Di Kabupetan Kutai Barat.” eJournal Administrative Volume 2, Nomor 3 . Universitas Mulawarman Samarinda.
Moleong,  Lexy  J.  2002. Metodelogi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Nurcholis,  Hanif.    2005. Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah . Jakarta: PT Grasindo.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Sunarno,  Siswanto.  2008. Hukum  Pemerintahan  Daerah  Di  Indonesia Jakarta:
Sinar Grafika Offset.
Sutopo,  H.B.,  2002. Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis . Surakarta: Pusat Penelitian UNS.
Suyanto,  Bagong & Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Syafiie, Inu Kencana. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Wasistiono, Sadu dkk. 2009. Meningkatkan Kinerja DPRD . Bandung: Fokusmedia.
Widjaja,  HAW.  2003. Titik  Berat  Otonomi  Daerah .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.