## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting

## IMPACT AND EFFICIENCY OF LABOR-INTENSIVE PROGRAMS AS A PRIORITY EXPENDITURE TO ALLEVIATE UNEMPLOYMENT: A LITERATURE REVIEW

## DAMPAK DAN EFISIENSI PROGRAM PADAT KARYA SEBAGAI BELANJA PRIORITAS UNTUK MENGENTASKAN PENGANGGURAN: KAJIAN LITERATUR
Kumba Digdowiseiso 1 , Aisyah Fitasari 2 , Nastiyawati 3 Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta 1,2,3
kumba.digdo@civitas.unas.ac.id

## ABSTRACT
Labor-intensive  programs  have  become  one  of  the  policy  instruments  used  by  the Indonesian  government  in  an  effort  to  overcome  unemployment  and  encourage economic  growth.  This  study  aims  to  analyze  the  impact  and  efficiency  of  labor- intensive  programs  as  priority  spending  in  alleviating  unemployment,  the  indicators used  in  this  study  are  the  Open  Unemployment  Rate  (TPT),  government  program spending, and the level of labor absorption. This research uses descriptive qualitative method with literature study through collecting information from various sources. The results  show  that  labor-intensive  programs  have  a  positive  impact  in  reducing  the unemployment rate in Indonesia. The program is able to create new jobs especially in labor-intensive  sectors  such  as  infrastructure  development  and  public  works.  In addition,  the  program  also  provides  employment  opportunities  for  vulnerable  and marginalized  groups  of  society,  such  as  low-skilled  workers  and  those  living  in economically  disadvantaged  areas.  This  contributes  to  reducing  social  inequality  and increasing  social  inclusion.  However,  challenges  remain,  such  as  the  potential  for temporary employment that can lead to income instability and the lack of long-term job security. In addition, the program still lacks efficiency in budget realization for optimal resource allocation and maximum results.
Keywords : Labor-intensive program; unemployment; PEN; efficiency; impact

## ABSTRAK
Program padat karya telah menjadi salah satu instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah  Indonesia  dalam  upaya  mengatasi  pengangguran  dan  mendorong pertumbuhan  ekonomi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dampak  dan efisiensi  program  padat  karya  sebagai  belanja  prioritas  dalam  mengentaskan pengangguran,  indikator  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Tingkat Pengangguran  Terbuka  (TPT),  belanja  program  pemerintah,  tingkat  serapan  tenaga kerja.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  studi  literatur melalui  pengumpulan  informasi  dari  berbagai  sumber.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  program  padat  karya  memiliki  dampak  positif  dalam  mengurangi  tingkat pengangguran  di  Indonesia.  Program  ini  mampu  menciptakan  lapangan  kerja  baru terutama di sektor-sektor padat karya seperti pembangunan infrastruktur dan pekerjaan umum.  Selain  itu,  program  ini  juga  memberikan  kesempatan  kerja  bagi  kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, seperti pekerja berketerampilan rendah dan mereka yang tinggal di daerah-daerah yang kurang beruntung secara ekonomi. Hal ini memberikan  kontribusi  dalam  mengurangi  ketimpangan  sosial  dan  meningkatkan
inklusi  sosial.  Akan  tetapi  masih  terdapat  tantangan  yaitu  adanya  potensi  pekerjaan sementara yang dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan dan kurangnya jaminan pekerjaan  jangka  panjang.  Selain  itu,  efisiensi  program  masih  kurang  efisien  dalam realisasi anggaran untuk alokasi sumber daya yang optimal dan hasil yang maksimal. Kata Kunci : Program padat karya; pengangguran; PEN; efisiensi; Dampak

## PENDAHULUAN
Pengangguran  masih  menjadi masalah  yang  cukup  sulit  di  banyak negara,  termasuk  Indonesia.  salah  satu penyebabnya  adalah  lambatnya  laju pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara. Julihandono (2023) mengatakan melambatnya  pertumbuhan  ekonomi  di
Indonesia  dimulai  sejak  Pandemi Covid-19  yang  telah  melanda  negara- negara  di  seluruh  dunia  termasuk Indonesia.  berbagai  dampak  negatif Pandemi  Covid-19  yang  ditimbulkan tidak  hanya  terdapat  pada  sektor kesehatan,  tetapi  juga  melambatnya pertumbuhan  ekonomi  sebagai  dampak lanjutan  adanya  kebijakan  pembatasan sosial (Julihandono, 2023)
Salah  satu  dampak  yang  sangat terasa  adalah  maraknya  pemutusan hubungan  kerja  (PHK)  yang  dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha
yang mengalami  kerugian  akibat  penerapan pembatasan  sosial  berskala  besar  yang membatasi  akses  mobilitas  keluar- masuk  manusia  dan  barang  di  berbagai daerah  (Perdana  dan  Susanto,  2021). Pembatasan  Sosial  sebagai  cara  untuk membatasi  penyebaran  virus  corona  ini yang  menyebabkan  kerugian  bahkan kebangkrutan bagi beberapa perusahaan sehingga  berujung  pada  perampingan organisasi  dan  pemutusan  hubungan kerja  (PHK)      (Utama  dan  Setiawan, 2021).  Dikutip  dari  Cnbcindonesia.com Jumlah  pengangguran  pada  Agustus 2020  tercatat  mengalami  kenaikan hingga  2,56  juta  penduduk,  sedangkan masyarakat  bekerja  yang  dikurangi  jam kerjanya  mengalami  kenaikan  hingga mencapai 24,03 juta penduduk (www.cnbcindonesia.com). Jumlah tersebut  mengalami  penurunan,  tercatat pada  bulan  Agustus  2021  jumlah pengangguran telah mengalami penurunan  hingga  menjadi  1,82  juta penduduk,  dan  masyarakan  bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja mengalami  penurunan  hingga  menjadi 17,41 juta penduduk (www.cnbcindonesia.com). Di  sisi  lain,  Pemerintah  memiliki peran  penting  untuk  menjaga  stabilitas perekonomian nasional dan menciptakan good  governance . Good governance dapat  terwujud  dengan menciptakan  sistem  pemerintahan  dan tata  kelola  yang  baik.  Indikator  tata pemerintahan  yang  baik  dinilai  dalam kinerja pemerintah dengan memperhatikan  efektifitas,  efisiensi, akuntabilitas,  daya  tanggap,  partisipasi dan  transparansi  (Anjasmara  dan Digdowiseiso, 2023).
Pada  situasi  pandemi  Covid-19 yang  melanda  seluruh  dunia,  strategi untuk  mewujudkan good  governance pemerintah  Indonesia  tentu  berbeda. Krisis  diberbagai  bidang  yang  dialami mengharuskan pemerintah memberlakukan  strategi  praktis  dengan melakukan refocusing  activity atau memfokuskan  kembali  kegiatan  dan realokasi  anggaran    sesuai  dengan prioritas  yang  dibutuhkan. Refocusing kegiatan  ini  telah  ditekankan  dalam instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan,  realokasi anggaran,  dan  pengadaan  barang  dan jasa dalam rangka percepatan
penanganan  COVID-19  dan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan  Untuk  Penanganan  Pandemi
Corona Virus Disease 2019  (Covid-19) dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas  Sistem  Keuangan  (Sabana  et al., 2023). Pemerintah Pusat melakukan refocusing kegiatan dengan merealokasikan  anggaran  yang  besar pada kegiatan peningkatan perekonomian,  peningkatan  dibidang
Kesehatan,  serta  Pendidikan.  Alokasi anggaran  pemerintah  memiliki  fungsi stabilisasi.  Kebijakan  ini  dirancang untuk  menjaga  stabilitas  perekonomian negara  seperti  mempertahankan  dan mencapai kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas harga yang pantas, dan tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang baik  (Digdowiseiso,  2015).  Selama krisis Pandemi Covid-19 masih berlangsung, pemerintah memiliki kewajiban untuk meminimalisir dampak negatif,  dan  menerapkan  berbagai
Langkah  kebijakan  untuk  mengatasi krisis  tersebut  demi  menciptakan good governance dikala pandemi. Berbagai langkah untuk mengatasi  tantangan  ini,  dan  salah  satu pendekatan  yang  telah  mendapatkan perhatian  adalah  pemanfaatan  program padat  karya  (Rizal  dan  Fitriani,  2023). Program-program  ini  bertujuan  untuk menciptakan  kesempatan  kerja  dengan mengalokasikan  dana  ke  sektor-sektor padat  karya  seperti  pembangunan infrastruktur,  konstruksi,  dan  pekerjaan umum  (Setiawan  dan  Hartono,  2022). Menurut  Prasetyo  dan  Wijaya  (2021) program padat karya adalah mengalihkan  pekerjaan  pada  tenaga kerja  manusia  dari  mesin-mesin  padat modal. Tujuanya adalah untuk
merangsang  penciptaan  lapangan  kerja, terutama untuk pekerja berketerampilan rendah  yang  menghadapi  kesulitan dalam  mencari  peluang  kerja  (Wijaya
dan  Setiawan,  2020).  Diharapkan dengan  mengalokasikan  belanja  pada sektor-sektor  padat  karya,  pemerintah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Program-program  yang  dilakukan pemerintah  ini  pun  perlu  diawasi implementasinya  untuk  memastikan keberhasilanya.  Untuk  itu  pemerintah perlu memperkuat Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah  (SPIP)  dalam  rangka untuk mengawasi keberjalanan program dan  sebagai guideline implementasi realokasi  anggatan  dan refocusing activity ini  agar  berjalan  menuju  arah yang  diinginkan.  SPIP  ini  telah  diatur dalam UU No. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang  Perbendaharaan  Negara,  yang kemudian  disusul  dengan  penerbitan Peraturan  Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008  tentang  Sistem  Pengendalian Internal  Pemerintah  (Kabunggul  et  al., 2023).  Sistem  pengendalian  internal adalah  proses  tetap  dari  Tindakan  dan kegiatan yang dilakukan secara kontinyu baik oleh manajemen maupun semua pemerintah melalui konerja yang efekif  dan  efisien, reliability pelaporan keuangan  dan  memastikan  keamanan yang  cukup  untuk  mencapai  tujuan (Kabunggul et al., 2023). SPIP ini perlu diterapkan  dalam  setiap  program pemerintah demi mewujudkan perekonomian  negara  yang  stabil, termasuk dalam program padat karya.
Julihandono  (2023)  mengatakan program padat karya efektif mengurangi jumlah  pengangguran  di  Indonesia. program ini telah menyerap tenaga kerja sesuai target, namun program ini kurang efisien  karena  telah  menghabiskan anggaran  belanja  pemerintah  yang besar.  Di  sejumlah  daerah  terdampak Pandemi  Covid-19  pemerintah  daerah telah mengeluarkan lebih dari 90% pagu
anggaran  belanja  prioritas  program padat  karya,  akan  tetapi  masih mengalami berbagai kendala (Julihandono,  2023).  Menurut    Suharto dan  Murniati  (2019)  program  padat karya  di  Indonesia  telah  menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mengurangi  tingkat  pengangguran  dan meningkatkan  kondisi  sosial-ekonomi masyarakat lokal. (Adhikari dan Kaliyaperumal,  2020)  Dampak  positif program padat karya terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan  pendapatan  di  antara kelompok-kelompok marjinal di Indonesia.  Yusuf  dan  Sumardjo  (2018) Menyatakan  program  padat  karya bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan  daerah  dan  mengurangi kesenjangan  antar  wilayah,  sehingga mendorong  distribusi  kesempatan  kerja yang  lebih  merata.  Wahyuni  dan Susilawati  (2021)  menyatakan  efisiensi program padat karya dilihat berdasarkan faktor-faktor  seperti  efektivitas  biaya, produktivitas, dan kualitas pekerjaan. Penelitian  itu  mengungkapkan bahwa  program  padat  karya  di Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif  dalam  hal  efisiensi,  dengan mempertimbangkan
faktor-faktor seperti  efektivitas  biaya,  produktivitas, dan  kualitas  pekerjaan  (Wahyuni  dan Susilawati,  2021).  Menurut  studi
Pratama  dan  Kusuma  (2022)  Program padat karya berkontribusi pada pengembangan keterampilan yang
diperlukan  di  antara  para  pekerja, sehingga meningkatkan kelayakan kerja dan  prospek  jangka  panjang  mereka  di pasar  kerja.  Akan  tetapi  masih  terdapat tantangan  seperti  peningkatan  biaya penerapan  protokol  kesehatan  dan keselamatan,  penurunan  produktivitas karena  gangguan  dalam  alur  kerja,  dan potensi  kompromi  dalam  kualitas pekerjaan  (Sari  dan  Pratama,  2022).
Beberapa  tantangan  lain  misalnya peningkatan  biaya  operasional,  potensi rendahnya kualitas hasil kerja (Setiawan dan Wibowo, 2023) menjadikan alokasi belanja pemerintah untuk program padat karya ini kurang efisien.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  dampak  program-program tersebut terhadap pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan,  pembangunan  daerah,  dan pengembangan  sumber  daya  manusia. Selain  itu,  Penelitian  ini  ini  juga mengeksplorasi efisiensi program- program  tersebut  dalam  mengentaskan kemiskinan  di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif deskriptif  dengan  studi  literatur  dengan pengumpulan  informasi  berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu
Julihandono  (2023),  sumber  lain  yang juga  digunakan  berasal  dari  sumber- sumber  resmi,  serta  dari  berita  resmi melalui media daring.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  deskriptif  dengan pendekatan  literatur  review  untuk menjelaskan  fenomena  permasalahan yang terjadi. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan  dan  analisis  data  non- numerik,  seperti  informasi  tekstual, wawancara,  observasi,  dan  dokumen (Creswell,  2013)  sedangkan  studi literatur  adalah  metode  penelitian  yang melibatkan  peninjauan  dan  analisis literatur  ilmiah  yang  ada  tentang  topik tertentu  (Hart,  1998).  Metode  ini bertujuan untuk meringkas dan mensintesis  temuan,  teori,  dan  konsep dari berbagai sumber yang dipublikasikan,  seperti  buku,  artikel jurnal,  dan  disertasi  (Cooper,  2021). Studi literatur memainkan peran penting dalam proses penelitian dengan
memberikan dasar pengetahuan, mengidentifikasi  kesenjangan  dan  tren dalam literatur yang ada, dan menginformasikan pengembangan pertanyaan  penelitian  dan  hipotesis (Machi dan McEvoy, 2016). Pengumpulan  informasi  yang dilakukan dalam penelitian ini
menggunakan  berbagai  sumber  baik artikel  ilmiah,  berita  resmi,  dan  data- data  yang  berasal  dari  sumber  resmi melalui  media  online  sebagai  referensi. Referensi utama yang digunakan dalam penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian yang dilakukan oleh Julihandono (2023) tentang  Efektivitas  dan  Efisiensi Belanja  Prioritas  Program  Padat  Karya untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran  di  Masa  Pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan  deskripsi  secara  terperinci tentang  dampak  dan  efisiensi  program padat  karya  sebagai  belanja  prioritas untuk  mengentaskan  pengangguran.
Teknik pengolahan data dalam penelitian ini bersifat empiris. Teknik ini Mengumpulkan informasi-informasi dari sumber- sumber  yang  relevan  dan  terpercaya, termasuk penelitian sebelumnya, sebagai data pendukung yang mendukung  analisis  dan  pembahasan yang dilakukan (Julihandono, 2023). HASIL DAN

## PEMBAHASAN PENELITIAN
Dikutip  dari  pen.kemenkeu.go.id Covid-19  ditemukan  pertama  kali  di Wuhan,  China  dan  telah  menyebar hampir ke seluruh negara-negara. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia
ditemukan  pada  02  Maret  2020, kemudian menyebar dengan cepat ke 34 provinsi.  Kemudian  pada  11  Maret 2020  Covid-19  telah  resmi  diumumkan sebagai  Pandemi  global  oleh World Health Organisation (WHO). Akumulasi  kasus  infeksi  Covid-19  di
Indonesia  hingga  2  juli  2021  mencapai 2.228.938 kasus, di antaranya 1.901.865 (83%  total  kasus)  pasien telah dinyatakan sembuh dan 59.534 (3,4%  total  kasus)  pasien meninggal  dunia  (Maria,  2022).  Infeksi virus  Corona  masih  terus  mengalami peningkatan, pada Desember 2022 total akumulasi Infeksi kasus virus corona di indonesia  telah  bertambah  hingga 6.718.775  orang,  dengan  6.544.228 orang  dinyatakan  sembuh,  dan  160.583 jiwa  dinyatakan  meninggal  (Lidya, 2021).
Pemerintah  Negara  Indonesia telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk menangani Pandemi global ini. Berbagai  upaya  dilaksanakan  untuk meminimalisir  jumlah  korban  jiwa, misalnya  penerapan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB),  PPKM,  dan travel ban untuk meminimalisir mobilisasi dan interaksi sosial masyarakat  baik  didalam,  maupun  dari luar  –  ke  dalam  negeri  (Kementerian Keuangan  RI,  2021).  Hal  ini  perlu dilakukan  untuk  mencegah  penularan virus semakin meluas.
Pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah  di  seluruh  dunia  telah memberikan  dampak  yang  sangat  besar terhadap  kesehatan,  sosial,  pendidikan, serta  ekonomi  global.  Pembatasan- pembatasan  seperti  karantina  wilayah, larangan  bepergian,  dan  langkah- langkah
pembatasan sosial mengakibatkan  konsekuensi,  utamanya di  bidang  ekonomi  yang  signifikan (Baker  et  al.,  2020).  Hal  ini menyebabkan  penutupan  bisnis  secara masif,  gangguan  rantai  pasokan,  dan berkurangnya belanja konsumen sehingga menyebabkan hilangnya pekerjaan, penurunan aktivitas ekonomi,  dan  tekanan  keuangan  di berbagai  sektor  (Baker  et  al.,  2020).
Sebuah  studi  yang  dilakukan  oleh Baldwin  dan  Weder  (2020)  dan McKibbin  dan  Fernando  (2020)  juga menyatakan  hasil  yang  sama  bahwa Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan kontraksi  ekonomi  yang  signifikan  di seluruh dunia. Langkah-langkah pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah untuk membatasi penyebaran virus, seperti lockdown dan larangan bepergian, berdampak langsung  pada  sektor-sektor  ekonomi yang terkena dampak. Penutupan bisnis, penurunan  permintaan  konsumen,  dan ketidakpastian ekonomi secara keseluruhan telah menyebabkan kontraksi  ekonomi  yang  tajam  dan peningkatan tingkat pengangguran (Baldwin dan Weder, 2020).
Negara indonesia juga mengalami dampak  krisis  ekonomi  serupa.  Salah satu  dampak  yang  sangat  terasa  adalah meningkatnya jumlah pengangguran.

## Tabel 1. Jumlah Pengangguran Terbuka Indonesia
Tahun Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah Pengangguran 2019 5,28% 7,05 Juta Orang 2020 7,07% 9,77 Juta Orang 2021 6,49% 9,1 Juta Orang 2022 5,86% 8,42 Juta Orang Sumber:  Badan  Pusat  Statistik  (2023), diolah penulis Sebelum Pandemi Covid-19
menyebar  di  Indonesia  pada  tahun 2019,  jumlah  pengangguran  terbuka masih di kisaran angka 7,05 juta orang. Pada bulan maret kasus Covid-19 mulai ditemukan  dan  menyebar  secara  masif ke  34  provinsi  di  Indonesia.  bersamaan dengan  hal  itu,  jumlah  pengangguran terbuka di Negara Indonesia mengalami kenaikan  sebanyak  2,72  juta  orang hingga  mencapai  angka  tertinggi  yaitu 9,77  Juta  Orang.  Hal  ini  disebabkan karena  dampak  Pandemi  menyebabkan rantai  pasokan  terganggu,  perusahaan tidak dapat beroperasi karena kebijakan phisycal  distancing,  dan  penurunan
daya  beli  masyarakat  akibat  kenaikan harga kebutuhan pokok serta banyaknya karyawan  yang  dirumahkan,  bahkan PHK  untuk  meminimalisir  biaya operasional  usaha.  Sebagian  besar pengangguran  tersebut  berasal  dari sektor-sektor  yang  terdampak  parah akibat Covid-19, seperti industri hiburan, akomodasi, transportasi, perdagangan dan manufaktur. Akibatnya  jutaan  orang  kehilangan pekerjaan  dan  kesulitan  memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Hal  ini  adalah salah  satu  alasan  yang  melatar belakangi  pemerintah  mengeluarkan kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional  dengan  melakukan refocusing kebijakan  dan  realokasi  anggaran. Kemudian refocusing kebijakan  dalam rangka  percepatan  pemulihan  ekonomi nasional ini dilakukan pada enam sektor meliputi bidang Kesehatan, perlindungan  sosial,  sektoral  dan peraturan  dan  kelembagaan  pemerintah daerah, UMKM, pembiayaan korporasi,
serta insentif usaha (Digdowiseiso et al., 2023) .
Gambar 1. Skema Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sumber : Kementerian Keuangan (2020) PEN  merupakan  program  yang mengalami penyesuaian-penyesuaian dalam  Penanganan  Covid-19  dan
Pemulihan  Ekonomi  Nasional  dengan memberikan  stimulus  dan  pendanaan untuk  penanganan  Covid-19  di  seluruh Indonesia (Kementerian  Keuangan  RI, 2021) . dengan mempertimbangkan berbagai  hal,  biaya  penanganan  Covid- 19  mengalami  peningkatan  menjadi Rp.695,2  Triliun.  Anggaran  tersebut kemudian  dibagi  kedalam  enam  sektor,
salah satunya adalah PEN Sektoral K/L dan  Pemda  yang  mendapat  total anggaran  sebesar  Rp.106,11  Triliun. Ada  tujuh  program  yang  direncanakan mendapat  stimulus  dan  pendanaan yaitu:
Tabel 2. Program PEN-Pemerintah
Daerah dan Sektoral Kementerian Lembaga No. Program Anggaran 1. Program Padat Karya Kementerian Lembaga Rp. 18,44 T 2. Insentif Perumahan Rp. 1,30 T 3. Pariwisata Rp. 3,80 T 4. DID Pemulihan Ekonomi Rp. 5,00 T 5. Cadangan DAK Fisik Rp. 8,70 T 6. Fasilitas Pinjaman Daerah Rp. 10,00 T 7. Cadangan Perluasan Rp. 58, 87 T
Sumber  :  Kementerian  Keuangan (2020), diolah penulis
Dari  ketujuh  program  tersebut, program padat karya menjadi salah stau program  dengan  pendanaan  paling besar.  Sejak  Pandemi  Covid-19  mulai mnenyebar, Indonesia menghadapi krisis  yang  serius  dalaml  peningkatan pengangguran  yang  terjadi  akibat dampak  ekonomi  Pandemi  Covid-19. Program  padat  karya  mengacu  pada jenis  strategi  pembangunan  ekonomi atau  proyek  yang  sangat  bergantung pada  tenaga  kerja  manual  dan mempekerjakan sejumlah besar pekerja. Program ini bertujuan untuk menciptakan peluang kerja, terutama di sektor-sektor  di  mana  tenaga  kerja melimpah  dan  tingkat  pengangguran tinggi (World Bank, 2020) . Program  padat  karya  sering  kali melibatkan kegiatan seperti pembangunan  infrastruktur,  proyek konstruksi,  pertanian,  dan  manufaktur. Program-program  ini  dirancang  untuk memberikan peluang pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan merangsang  pertumbuhan  ekonomi dengan  memanfaatkan  angkatan  kerja yang  tersedia (World  Bank,  2020) . Program  ini  menjadi  pilihan  terbaik
dalam mengurangi masalah peningkatan jumlah  pengangguran  yang  terjadi akibat  Pandemi  Covid-19  hingga  saat ini  dan  meningkatkan  angkatan  kerja Indonesia.  program  ini  bertujuan  untuk menjaga  daya  beli  masyarakat  dalam rangka mendukung stabilitas perekonomian nasional. Julihandono  (2023) menyatakan semua  kementerian  lembaga  turut  serta melaksanakan  program  padat  karya dengan tujuan untuk membuka kesempatan  kerja  seluas-luasnya  bagi masyarakat  yang  kehilangan  pekerjaan ataupun yang belum mendapat pekerjaan  untuk  mendapat  penghasilan.
Program  padat  karya  ini  telah dilaksanakan  oleh  enam  kementerian yaitu  Kementerian  Pekerjaan  Umum dan  Perumahan  Rakyat,  Kementerian Perhubungan,  Kementerian  Pertanian, Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  dan  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Efisiensi Program Pemulihan Nasional  (PEN)  Program  Padat Karya Efisiensi  program  padat  karya sebagai  bentuk  penanganan  Pandemi Covid-19 dapat diukur melalui berbagai indikator. Julihandono (2023) menyatakan  efisiensi  program  ini berdasarkan  rasio  efisiensi  penggunaan anggaran  pada  enam  kementerian  yang turut serta melaksanakan program padat karya tersebut. Menurut Haryanto et al.,
(2022) Beberapa indicator lainya seperti penciptaan  lapangan  kerja,  peningkatan produktivitas,  dan  pemanfaatan  sumber daya. Menurut Julihandono (2023) Efektivitas  dan  efisiensi  program  padat karya  pada  enam  kementerian  yang berpartisipasi yaitu Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat,  Kementerian  Perhubungan,
Kementerian  Pertanian,  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan,  Kementerian Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  dan Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan.  Menurutnya  program  padat karya  dapat  dikatakan  efisien  apabila dapat menyerap angkatan kerja sebanyak  mungkin  dengan  jumlah anggaran sesedikit mungkin. Julihandono  (2023) Juga  menyatakan perhitungan  rasio  persentase  realisasi anggaran  pelaksanaan  program  dalam kurun  waktu  2020  s.d.  2021  program padat  karya  dinilai  tidak  efisien  tetapi sangat efektif untuk mengurangi jumlah pengangguran  akibat  dampak  Pandemi Covid-19. Beberapa kementerian seperti Kementerian  Pertanian,  Kementerian Perikanan dan Kelautan, serta Kementerian  Lingkungan  Hidup  Dan
Kehutanan  hingga  tahun  2021  tidak dapat  memenuhi  target  serapan  tenaga kerja  dibandingkan  dengan  jumlah anggaran yang dikeluarkan.
Walaupun  demikian  Haryanto  et al.,  (2022)  berpendapat  bahwa  program PEN Padat Karya berhasil menciptakan lapangan  kerja  dalam  jumlah  yang signifikan,  terutama  di  sektor-sektor padat  karya  seperti  pembangunan infrastruktur  dan  pekerjaan  umum. Haryanto  juga  menekankan  pentingnya peningkatan produktivitas sebagai bentuk  peningkatan  efisiensi  program. Selain  itu,  pemanfaatan  sumber  daya merupakan  aspek  penting  dalam evaluasi  efisiensi. Setiawan  dan  Yusuf (2023) mengemukakan program tersebut  efisien  dalam  mengalokasikan sumber  daya  ke  proyek-proyek  yang memiliki  dampak  tinggi  terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan  ekonomi.  Mekanisme perencanaan  dan  pemantauan  proyek yang efektif diidentifikasi sebagai faktor kunci  yang  berkontribusi  terhadap efisiensi  sumber  daya  program.  Akan
tetapi  menurut Setiawan  dan  Yusuf (2023) transparansi  dan  akuntabilitas dalam  pemanfaatan  sumber  daya  perlu lebih  ditekankan  untuk  memastikan bahwa dana dialokasikan dan digunakan secara  optimal  untuk  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Menurut Kabunggul  et  al.,
(2023) sistem  pengendalian  intern pemerintah (SPIP) menjadi faktor kunci keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuanya. Untuk itu perbaikan dan  penguatan  SPIP  perlu  ditekankan untuk  mewujudkan  program  padat karya  yang  lebih  efisien  dan  efektif mengingat  peningkatan  pengangguran merupakan  masalah  darurat  pada  masa pandemi Covid-19.
Menurut  penelitian Susanto  et  al.
(2022) menilai  efisiensi  pelaksanaan program  dan  menemukan  bahwa program  ini  secara  efektif  menciptakan lapangan  kerja,  terutama  di  daerah pedesaan,  yang  berdampak  pada penurunan  tingkat  pengangguran  dan kemiskinan.  Hal  ini  tidak  lepas  dari keberhasilan  koordinasi  antara  lembaga pemerintah,  masyarakat  lokal,  dan entitas sektor swasta, yang berkontribusi pada pelaksanaan program PEN Padat Karya yang efisien. Sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh Putri dan Suryanto (2023) mengemukakan  efisiensi  program  ini dalam  memberikan  akses  yang  sama terhadap kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang tepat  sasaran  dan  pendekatan  yang disesuaikan  untuk  memastikan  bahwa manfaat  program  menjangkau  populasi yang  paling  rentan. Rahman  dan Suharto (2023) menilai proses implementasi  program  ini  dan  melihat pemanfaatan dana yang dilakukan sudah efisien, praktik pengadaan yang transparan, serta mekanisme pemantauan  dan  evaluasi  yang  efektif.
Faktor-faktor  ini  telah  berkontribusi pada  keberhasilan  pelaksanaan  proyek padat  karya,  memastikan  penyelesaian tepat  waktu  dan  penggunaan  sumber daya yang optimal. Kesimpulanya program PEN Padat Karya telah menunjukkan efisiensi  dalam  mengurangi  tingkat pengangguran  di  I  ndonesia.  Dengan berfokus  pada  proyek-proyek  padat karya  dan  menerapkan  intervensi  yang tepat sasaran, program ini telah berhasil menciptakan  lapangan  kerja,  terutama di  daerah  pedesaan,  dan  meningkatkan kemampuan  kerja  kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Akan tetapi program ini masih kurang efisien dalam penggunaan  anggaran  pada  beberapa kementerian yang turut serta melaksanakan program tersebut. Tingkat  capaian  target  serapan  tenaga kerja  dengan  jumlah  anggaran  yang dikeluarkan  masih  belum  mencapai target  sehingga  program  ini  dinilai belum efisien.
Dampak Program Pemulihan Nasional  (PEN)  Program  Padat Karya
Program  Pemulihan  Nasional (PEN)  Program  Padat  Karya  telah berperan  penting  dalam  mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  kesempatan kerja  di  berbagai  sektor.  Program  ini berfokus  pada  proyek-proyek  padat karya, seperti pembangunan infrastruktur,  pekerjaan  umum,  dan inisiatif berbasis masyarakat, yang telah menghasilkan penciptaan lapangan kerja  yang  signifikan  dan  peningkatan produktivitas.  Menurut  sebuah  studi yang  dilakukan Smith  et  al.,  (2022) menyatakan Program Padat Karya PEN telah  berkontribusi  pada  peningkatan substansial  dalam  tingkat  pekerjaan, terutama  di  daerah  pedesaan.  Perluasan kesempatan  kerja  ini  tidak  hanya mengurangi  tingkat  kemiskinan  tetapi
juga  meningkatkan  standar  hidup penduduk secara keseluruhan.
Program  Padat  Karya  PEN  telah menunjukkan efektivitasnya dalam mendorong  pertumbuhan  ekonomi  baik di  tingkat  nasional  maupun  lokal. memfokuskan  program  pada  proyek- proyek  padat  karya  telah  menghasilkan efek-  efek  positif  pada  perekonomian nasional.  Menurut Smith  dan  Jones (2021) Investasi di bidang infrastruktur, seperti  jalan,  jembatan,  dan  fasilitas umum,  tidak  hanya  menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan  jaringan  transportasi, konektivitas,  dan  akses  ke  layanan dasar.  Hal  ini  telah  menarik  investasi sektor  swasta,  meningkatkan  aktivitas perdagangan,  dan  mendorong  integrasi regional.  Sebuah  studi  yang  dilakukan Johnson  dan  Lee  (2023) menyoroti bahwa Program Padat Karya PEN telah berkontribusi secara signifikan terhadap tingkat pertumbuhan PDB, dengan efek limpahan  yang  positif  di  berbagai industri.
Disisi  lain  Program  Padat  Karya PEN telah berhasil mengatasi tantangan sosial dan lingkungan sekaligus mendorong  efisiensi  ekonomi (Jones dan  Smith,  2020) .  Program  ini  telah mengalokasikan  sumber  daya  untuk proyek-proyek yang mendorong pembangunan  berkelanjutan,  seperti infrastruktur energi terbarukan, restorasi ekologi,  dan  langkah-langkah  adaptasi perubahan  iklim (Garcia  et  al.,  2023) .
Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya mengurangi  jejak  karbon,  tetapi  juga menghasilkan  lapangan  kerja  hijau, menyediakan  peluang  kerja  dalam ekonomi hijau yang sedang berkembang.  Menurut Garcia  et  al.,
(2023) integrasi  Program  Padat  Karya PEN  dengan  pertimbangan  lingkungan telah  berkontribusi  pada  ekonomi  yang lebih  tangguh  dan  inklusif,  yang
mendorong keberlanjutan jangka panjang. Dampak positif dari program PEN
Padat  Karya  antara  lain  penciptaan lapangan  kerja  dan  pengurangan kemiskinan.  Program  ini  telah  berhasil menciptakan  lapangan  kerja  dalam jumlah  yang  signifikan,  terutama  di sektor-sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja seperti pembangunan infrastruktur dan pekerjaan  umum.  Menurut  penelitian Julihandono  (2023) Program  Padat Karya telah berhasil menyerap sejumlah 4.613.435  orang,  lebih  besar  100,04% dari  yang  ditargetkan  yaitu  4.611.436 orang.  Hal  ini  telah  menyebabkan penurunan  tingkat  pengangguran  dan peningkatan  mata  pencaharian  bagi individu  dan  keluarga. Pratiwi  et  al.,
(2022) juga menyatakan dampak positif program  ini  terhadap  ketenagakerjaan dan  pengentasan  kemiskinan,  dengan menekankan  kontribusi  program  ini dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Program PEN Padat Karya juga  berdampak  pada  pertumbuhan yang inklusif. Program ini
memprioritaskan  partisipasi  kelompok- kelompok yang terpinggirkan, termasuk pekerja  berketerampilan  rendah  dan mereka  yang  tinggal  di  daerah-daerah yang  kurang  beruntung  secara  ekonomi (Santoso  dan  Wibowo,  2021) .  Dengan memberikan  kesempatan  kerja  kepada kelompok-kelompok  ini,  program  ini mendorong inklusi sosial dan mengurangi  ketimpangan.  Menurut
Utomo  dan  Santoso  (2023) Program padat  karya  ini  memberikan  dampak positif  terhadap  kelompok  masyarakat yang  rentan,  dimana  program  ini  juga bermanfaat  meningkatkan  kemampuan kerja  individu  dan  meningkatkan prospek ekonomi mereka.
Akan tetapi program Padat Karya juga memiliki beberapa dampak negatif yang  perlu  diperhatikan,  salah  satunya adalah  potensi  pekerjaan  yang  bersifat temporer  atau  sementara (Smith  dan Brown,  2019) . Susanto  et  al.,  (2023) menyatakan  program  ini  terutama berfokus  pada  proyek-proyek  padat karya, peluang kerja yang diciptakannya mungkin  bersifat  jangka  pendek  atau berbasis proyek, sehingga menimbulkan ketidakpastian  bagi  para  pekerja.  Ini merupakan tantangan bahwa pemerintah dan swasta harus terus memastikankualitas  dan  keberlanjutan proyek-proyek yang dilaksanakan dibawah  program  ini.  Selain  itu, program  ini  mungkin  menghadapi tantangan terkait ketidaksesuaian keterampilan,  di  mana  keterampilan pekerja  mungkin  tidak  sesuai  dengan tuntutan  pekerjaan  yang  tersedia (Susanto et al., 2023) . Ia mengidentifikasi potensi dampak negatif  ini  dan  menekankan  pentingnya inisiatif  pengembangan  keterampilan untuk  memastikan  prospek  pekerjaan jangka panjang bagi pekerja (Susanto et al.,  2023) .  ada  kekhawatiran  mengenai pemerataan  manfaat  program.  Sangat penting  untuk  memastikan  bahwa manfaat program menjangkau masyarakat  yang  paling  rentan  dan terpinggirkan untuk mengurangi potensi ketidaksetaraan (Susanto  et  al.,  2023) . Pradhan  et  al.,  (2021) menyatakan penerapan program padat karya, pemerintah perlu mengintervensi kebijakan  untuk  mengatasi  masalah pentingnya menciptakan lapangan kerja yang  berkelanjutan  dan  berkualitas untuk  memastikan  kesejahteraan  dan stabilitas pekerja dalam jangka panjang.
Kesimpulanya  adalah  program Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN) dapat  dikatakan  sangat  efektif  dan berdampak  positif  bagi  masyarakat
indonesia.  utamanya  pada  situasi  ne covid-19  dimana  masyarakat  sangat memerlukan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga,  tetapi  disaat  yang  bersamaan banyak  pemberi  kerja  yang  kolaps sehingga  banyak  terjadi  pemutusan hubungan kerja. Peningkatan pengangguran  ini  kemudian  diwadahi oleh  pemerintah  dalam  program  padat karya  sehingga  program  ini  berhasil menciptakan  lapangan  kerja  secara masif dan mengurangi tingkat
kemiskinan  serta  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat  selama  Pandemi Covid-19. Kemudian hal ini mendorong pertumbuhan  ekonomi  indonesia,  dan peningkatan  PDB  pemerintah,  serta menarik  investor  dalam  proyek-proyek padat  karya.  Dengan  adanya  proyek- proyek  padat  karya  ini  telah  membantu mengatasi tantangan sosial dan lingkungan,  mendorong  inlusi  sosial dan mengurangi ketimpangan. Pengalokasian  SDM  didalam  proyek padat  karya  ini  telah  membantu pembangunan  berkelanjutan  secara signifikan  dan  sekaligus  menjadi langkah  adaptasi  iklim  menuju  dunia yang  lebih  baik.  Akan  tetapi  program ini  masih  memiliki  kekurangan  bahwa lapangan kerja yang disediakan sebagian  besar  merupakan  pekerjaan yang  bersifat  sementara  sehingga terdapat  kekhawatiran  ketidakpastian karir  dan  upah,  selain  itu  penyerapan tenaga  kerja  secara  besar-besaran menimbulkan  potensi  keterampilan pekerja  mungkin  tidak  sesuai  dengan tuntutan  pekerjaan  sehingga  kualitas pekerjaan dapat menurun. Dalam hal ini pemerintah  perlu  melakukan  intervensi kebijakan untuk memastikan terciptanya lapangan  kerja  yang  berkelanjutan  dan peningkatan keterampilan pekerja untuk menjaga kualiltas hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan.

## PENUTUP Kesimpulan
Program  Pemulihan  Ekonomi Nasional  (PEN)  Padat  karya  telah terbukti  efisien  dalam  mengurangi pengangguran  dan  peningkatan  taraf hidup  masyarakat.  Program  ini  telah berhasil  mencapai  banyak  Sekali manfaat  seperti  penciptaan  lapangan kerja,  mendorong  investasi  swasta, hingga  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi dalam pelaksanaanya,  program  ini  masih belum  bisa  dikatakan  efisien.  Dengan realisasi anggaran yang telah dikeuarkan, beberapa kementerian masih  belum  mampu  mencapai  target serapan  tenaga  kerja.  Hal  ini  perlu dikaji  lebih  dalam  lagi  terkait  proyek- proyek  seperti  apa  yang  mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat  mencapai  target  minimal  serapan tenaga kerja. Selain itu pemerintah perlu me- review kembali implementasi program  tersebut  menggunakan  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP) guna mengetahui dimana letak kelemahan implementasi program untuk menentukan  strategi  apa  yang  akan digunakan kedepanya.
Di  sisi  lain  dampak  positif  yang dirasakan  sangatlah  banyak.  Program padat  karya  ini  telah  terbukti  mampu mengurangi jumlah pengangguran secara  signifikan,  hingga  mengurangi ketimpangan  pekerja  berketerampilan rendah  yang  berasal  dari  daerah-daerah yang  terpinggirkan  dan  meningkatkan inklusi  sosial.  Program  padat  karya  ini telah  berhasil  membantu  masyarakat kalangan  bawah  utnuk  mendapatkan penghasilan  sehingga  dapat  bertahan menghadapi  krisis  yang  ditimbulkan oleh  Pandemi  Covid-19.  Program  ini juga  telah  berhasil  meningkatkan percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat  Pandemi  Covid-19.  Akan  tetapi
masih  terdapat  kekhawatiran  bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tersedia dalam  program  ini  Sebagian  besar merupakan  pekerjaan  yang  bersifat sementara.  Contohnya  adalah  proyek- proyek pembangunan infrastruktur yang hanya  menyerap  tenaga  kerja  pada  saat proyek berlangsung. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas keberlanjutan  pekerjaan  dan  juga penghasilan pekerja. Untuk itu
pemerintah  perlu  melakukan  intervensi kebijakan  untuk  menciptakan  lapangan kerja  yang  bersifat  berkelanjutan sehingga penyerapan tenaga kerja dapat berlangsung lebih lama.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhikari,  D.,  &  Kaliyaperumal,  K. (2020).  Labor-intensive  public works  programs  and  their  impact on poverty reduction in Indonesia. Journal of Development Economics , 145 .
Anjasmara,  K.,  &  Digdowiseiso,  K. (2023).  The  Influence  of  Good Governance  and  Internal  Control on  the  Perception  of  Financial
Management  Agency  (BPKD)
DKI  Jakarta  Province. Jurnal
Ekonomi , 12(02) , 781–789.
Baker,  M.,  Peckham,  T.  K.,  Seixas,  N. S.,  &  Kanarek,  M.  S.  (2020).
Estimating  the  burden  of  United States workers exposed to infection  or  disease:  A  key  factor in  containing  risk  of  COVID-19 infection. PLoS One , 15(4) . Baldwin,  R.,  &  Weder  di  Mauro,  B. (2020). Economics in the Time of COVID-19. Centre  for  Economic
Policy Research (CEPR) . Cooper, H. (2021). Synthesizing Research:  A  Guide  for  Literature Reviews (5th ed.). Sage Publications. Creswell,  J.  W.  (2013). Qualitative Inquiry  and  Research  Design: Choosing Among Five Approaches. (3rd  ed.).  Sage Publications. Digdowiseiso,  K.  (2015). Sistem Keuangan  Publik (E.  Sugiyanto, Ed.). Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU- UNAS). Digdowiseiso, K., Arifin, Z., Sulistiyana,  D.  B.,  &  Bintang,  A. N.  (2023).  Implication  of  Budget Refocusing Polices in Indonesia’s Pandemic Covid-19. Jurnal Ekonomi , 12 (02) , 652–663. Garcia,  M.,  Smith,  A.,  &  Johnson,  B.
(2023).  The  Role  of  the  PEN
Labor  Intensive  Program  in Promoting  Sustainability  and Green Jobs. Environmental Economics  Review , 38(3) ,  321– 340. Hart,  C.  (1998). Doing  a  Literature Review:  Releasing  the  Social Science  Research  Imagination . Sage Publications. Haryanto, B., Setiawan, A., & Wibowo,
D. (2022). Efficiency Assessment of  the  Labor  Intensive  PEN Program:  Job  Creation  and Productivity Improvement. Economic  Studies  Journal , 45(3) ,
345–362.
Johnson,  B.,  &  Lee,  C.  (2023).  The PEN Labor Intensive Program and Its  Effects  on  GDP  Growth  and Industrial  Expansion. Journal  of Economic  Development , 56(1) , 89–104.
Jones,  C.,  &  Smith,  D.  (2020).  Labor-
Intensive Public Works Programs: A  Comprehensive  Review  of Social, Environmental, and Economic  Impacts. Journal  of Sustainable  Development , 35(3) , 345–362.
Julihandono  Sj,  C.  (2023).  Efektivitas dan  Efisiensi  Belanja  Prioritas Program  Padat  Karya  untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran  di  Masa  Pandemi. Jurnal Indonesian Treasury Review:  Jurnal  Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 8 , 51–62. Kabunggul,  O.,  Husnaeni,  Y.,  & Digdowiseiso, K. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pendistribusian  Bantuan  Sosial Covid-19 Di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Jurnal  Ekonomi,  Keuangan  Dan Bisnis Syariah , 5(5) , 2331–2343. Kementerian  Keuangan  RI.  (2021). Program  Pemulihan  Ekonomi Nasional (PEN) . Pen.Kemenkeu.Go.Id. https://pen.kemenkeu.go.id/in/pos t/mengapa-program-pen Lidya,  J.  S.  (2021). Ada  740  Ribu Orang  RI  Jadi  Pengangguran Gara-gara Covid-19 . Www.Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/n ews/20211125142944-4- 294382/ada-740-ribu-orang-ri- jadi-pengangguran-gara-gara- covid-19 Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2016).
The  Literature  Review:  Six  Steps to  Success (3rd  ed.).  Corwin Press. Maria,  F.  (2022). Update Covid-19 per 29  Desember  2022:  Positif 6.718.775,  Sembuh  6.544.228, Meninggal 160.583 . Www.Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/news/re ad/5166812/update-covid-19-per-
29-desember-2022-positif-
6718775-sembuh-6544228- meninggal-160583
McKibbin,  W.  J.,  &  Fernando,  R. (2020). The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios (19/2020). Perdana,  A.,  &  Susanto,  B.  (2021). Layoffs during Large-Scale Social Restrictions:  Implications  and Challenges for Businesses. Journal  of  Economic  Crisis Management , 15(2) , 123–140.
Pradhan,  M.,  Sharma,  R.,  &  Das,  A. (2021).  Temporary  Employment in  Labor-Intensive  Programs: Challenges and Policy Implications. Journal  of  Labor Economics , 47(3) , 345–362. Prasetyo,  A.,  &  Wijaya,  I.  (2021). Labor-Intensive  Programs:  A Comparative  Analysis  of  Human Labor  Dependency. Journal  of Economic  Development  Studies , 25(2) , 45–58.
Pratama, A., & Kusuma, H. (2022). The role  of  labor-intensive  programs in  enhancing  human  capital development in Indonesia. International Journal of Manpower , 43(2) , 272–291. Pratiwi, S., Cahyono, A., & Wijaya, A.
(2022).  Positive  Impacts  of  the Labor  Intensive  PEN  Program  on Employment and Poverty Reduction. Economic Development Journal , 42(2) , 213– 228. Putri, S., & Suryanto, A. (2023). Social Inclusion  in  the  Labor  Intensive PEN  Program:  Assessing  Equity in  Employment  and  Income Gains. Social  Policy  Studies ,
49(1) , 78–96. Rahman,  F.,  &  Suharto,  B.  (2023). Resource Mobilization and Project  Management  in  the Implementation  of  the  Labor Intensive  PEN  Program. Journal
of  Public  Administration , 57(3) , 345–362. Rizal,  A.,  &  Fitriani,  R.  (2023).  The Impact of Labor-Intensive Programs  on  Unemployment:  A Comparative  Study  of  Indonesia and  Other  Countries. Journal  of Economic Policy , 28(2) , 45–61. Sabana, M., Ikawati, N., & Digdowiseiso, K. (2023). Implementation of Activity Refocusing Policy and Reallocation  of  the  Regional Government  Budget  for  the Special  Capital  City  of  Jakarta
During  the  Covid-19  Pandemic.
Jurnal  Ekomomi , 12(02) ,  671– 677.
Santoso,  R.,  &  Wibowo,  D.  (2021). Inclusive  Growth  through  Labor Intensive  Programs:  Evidence from  Indonesia’s  PEN  Program.
Journal  of  Economic  Inclusion ,
45(2) , 123–140.
Sari,  R.,  &  Pratama,  A.  (2022). Weaknesses  of  Labor-Intensive Programs  during  the  Covid-19 Pandemic:  A  Focus  on  Cost- effectiveness,  Productivity,  and Quality  of  Work  in  Indonesia. Journal  of  Labor  Economics  and Development , 31(1) , 45–62. Setiawan,  A.,  &  Yusuf,  M.  (2023). Resource Utilization Efficiency in the Labor Intensive PEN Program:  A  Case  Study  in Indonesia. Journal  of  Public Administration , 57(2) , 189–206. Setiawan,  B.,  &  Hartono,  D.  (2022). The  Role  of  Labor-Intensive Programs in Job Creation: Evidence from Indonesia. Journal of  Labor  Economics , 36(3) ,  215– 231.
Setiawan,  B.,  &  Wibowo,  D.  (2023). Weaknesses  of  Labor-Intensive Programs  during  the  Covid-19 Pandemic: Evaluating Cost- effectiveness,  Productivity,  and Quality  of  Work  in  Indonesia. Journal of Economic Development  Studies , 37(2) ,  81–
98.
Smith,  A.,  Johnson,  B.,  &  Lee,  C. (2022).  Assessing  the  Impact  of the PEN Labor Intensive Program on  Employment  in  Rural  Areas.
Economic  Studies  Journal , 45(2) , 217–234. Smith,  A.,  &  Jones,  B.  (2021).  ).  The Economic Impacts of Infrastructure  Investments:  A Comprehensive  Review. Journal of Economic Development , 45(2) , 123–140. Smith,  J.,  &  Brown,  L.  (2019). Temporary Employment in Labor-Intensive Programs: Challenges  and  Considerations. Journal  of  Labor  Economics ,
42(3 , 345–362.
Suharto,  E.,  &  Murniati,  S.  (2019). Labor-Intensive  Programs  as  a Strategy to Alleviate Unemployment in Indonesia. Journal  of  Asian  Economics , 60 ,
28–40.
Susanto,  B.,  Setiawan,  A.,  &  Wibowo, D.  (2022).  Efficiency  of  the Implementation of Labor Intensive  PEN  Program  in  Rural Areas. Journal of Rural Development , 37(2) , 123–140. Susanto,  B.,  Setiawan,  A.,  &  Wibowo, D. (2023). Addressing Challenges and  Negative  Impacts  of  the Labor  Intensive  PEN  Program. Journal of Economic Development , 56(2) , 189–206. Utama, R., & Setiawan, B. (2021). The Impact  of  Large-Scale  Social
Restrictions  on  Companies  and Employment: Evidence from Indonesia. Journal  of  Business
and Economic Studies , 30(2) , 65– 80. Utomo,  D.,  &  Santoso,  B.  (2023).
Targeted Interventions and Unemployment Reduction: Assessing the Impact of the Labor Intensive  PEN  Program  among Vulnerable  Populations. Journal of  Labor  Economics , 48(1) ,  87– 104. Wahyuni,  A.,  &  Susilawati,  I.  (2021). Assessing the efficiency of labor- intensive  programs:  Evidence from  Indonesia. Journal  of
Economic  Development , 46(4) ,
63–82. Wijaya,  I.,  &  Setiawan,  B.  (2020).  ).
Labor-Intensive Programs: Rationale and Implications for Job Creation  and  Poverty  Alleviation.
Journal  of  Development  Studies , 42(1) , 78–94. World  Bank.  (2020). Labor  Intensive Public Works Programs . Www.Worldbank.Org.
https://www.worldbank.org/en/top ic/socialprotectionandjobs/brief/la bor-intensive-public-works- programs www.cnbcindonesia.com.  (n.d.). Ada 740  Ribu  Orang  RI  Jadi Pengangguran  Gara-gara  Covid- 19 . Retrieved June 27, 2023, from https://www.cnbcindonesia.com/n ews/20211125142944-4- 294382/ada-740-ribu-orang-ri- jadi-pengangguran-gara-gara- covid-19 Yusuf,  S.,  &  Sumardjo,  S.  (2018). Regional  development  and  labor- intensive  programs  in  Indonesia. Journal  of  Regional  Science , 58(3) , 415–438.