## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER
ALTERNATIVE TAX DISPUTE RESOLUTION (ANALYSIS OF TAX DISPUTE STUDY OF PT PERUSAHAAN GAS NEGARA WITH THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES)

## ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK (ANALISIS STUDI SENGKETA PAJAK PT PERUSAHAAN GAS NEGARA DENGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK)
Niken Ayu Afrilia 1 , Nopi Sapitri 2 , Wafiyatun Dian Asha 3 , Latifah Ahlakul Kharimah 4 , Kharin Dwi Jayanti 5 1,2,3,4,5 Universitas Negeri Semarang E-mail:  nikenayuafrilia@students.unnes.ac.id 1 , nopysapitri54@students.unnes.ac.id 2 , wafiyatundianasha@students.unnes.ac.id 3 , latifahjm13@students.unnes.ac.id 4 , kharindwi@students.unnes.ac.id 5 ARTICLE INFO ABSTRACT Correspondent Niken Ayu Afrilia nikenayuafrilia@students.un nes.ac.id Key words:
Tax Dispute, PT. State Gas Company, Director General of Taxes Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Page: 46 - 51
This article aims to determine the resolution of dispute cases that occurred  between  PT  Perusahaan  Gas  Negara  and  the  director general of taxes. By using a qualitative type of research and a case study approach, the results of the research can be concluded that the dispute that occurred was a difference of opinion between the taxpayer, namely PT Perusahaan Gas Negara and the party who has the authority to determine taxes, namely the director general of taxes. In this case, the Director General of Taxes filed an appeal. The  alternative  resolution  of  the  dispute  ended  at  the  Supreme Court where PT Perusahaan Gas Negara was the party at fault and  was  obliged  to  pay  taxes  in  accordance  with  applicable regulations.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden
Niken Ayu Afrilia nikenayuafrilia@students.u nnes.ac.id
Kata kunci: Sengketa Pajak, PT. Perusahaan Gas Negara, Direktur Jenderal Pajak
Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Hal: 46 - 51
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyelesaian kasus  sengketa  yang  terjadi  antara  pihak  PT  Perusahaan Gas  Negara  dengan  direktur  jenderal  pajak.  Dengan menggunakan  penelitian  jenis  kualitatif  dan  pendekatan studi  kasus,  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa sengketa yang terjadi adalah perbedaan pandangan yang terjadi antara pihak wajib pajak yaitu PT Perusahaan Gas Negara dengan pihak yang berwenang menetapkan pajak yaitu  direktur  jenderal  pajak.  Di  mana  dalam  kasusnya pihak  direktur  jenderal  pajak  melakukan  aju  banding. Alternatif penyelesaian sengketa tersebut berakhir di meja mahkamah agung di mana akhirnya pihak PT Perusahaan Gas  Negara  menjadi  pihak  yang  tersalah  dan  wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Sengketa  pajak  didefinisikan  sebagai  persengketaan  yng  muncul  pada  aspek perpajakan  yang  terjadi  pada  pihak  wajib  pajak  dengan  pihak  yang  memiliki kewenangan  disebabkan  adanya  suatu  putusan  di  mana  putusan  tersebut  dapat diajukan  banding  dan  menjadi  suatu  gugatandi  siding  pengadilan  pajak  sesuai dengan aturan undng-undang perpajakan yang berlaku begitu pula dengan gugatan terhadap proses penagihan sesuai aturan yang mengatur hal tersebut dengan disertai surat paksa (Hadining Kusumastuti dan Yessi Simamora, 2022).
Persengketaan  yang  berkaitan  dengan  pajak  tentu  menjadi  polemik  yang  cukup krusial. Itu sebabnya menanggapi hal tersebut dikeluarkanlah undang-undang yang secara khusus mengatasi persoalan sengketa pajak yaitu undang-undang nomer 14 tahun  2002  yang  mana  di  dalamnya  memuat  aturan  mengenai  pengadilan  pajak sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menjadi hakim bagi pihak yang berselisih atau bersengketa guna dapat menjatuhi putusan atas perkara yang disengketakan.
Hal  ini  artinya  putusan  yang  keluar  nantinya  dapat  dijadikan  sebagai  pegangan dalam menjalankan aturan yang berlaku yaitu undang-undang perpajakan itu sendiri yaitu  undang-undang  nomer  28  tahun  2007  terkait  ketentuan  secara  umum  dan proses perpajakan yang baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau yang biasa  dikenal  dengan  istilah  KUP  (Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan). Inilah  mengapa  jika  terjadi  perselisihan  maka  pihak  yang  memiliki  kewenangan untuk menyelesaikannya adalah pengadilan pajak (David Yosua Umboh, 2021).
Hal ini pula yang terjadi pada kasus sengketa pajak antara pihak PT Perusahaan Gas Negara dengan direktur jenderal pajak. Hal ini diduga kuat adanya kecurangan yang dilakukan  oleh  pihak  PT  Perusahaan  Gas  Negara  di  mana  dalam  laporan keuangannya terdapat manipulasi dengan melakukan kenaikan laba menggunakan teknik earning manipulation shenanigans pada beberapa perusahaan yang menjalin mitra kerja dengannya. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Christian dan  Junnestine  yang  menemukan  adanya  indikasi  kecurangan  tersebut  di  mana terjadi  perubahan  pengakuan  yang  begitu  cepat  dari  bentuk  piutang  menjadi pendapatan  kontrak  kerja  dengan beberapa  perusahaan  mitra  tanpa  melampirkan ketentuan penyajian laporan keuangan (Christian, N., 2021).
Laporan keuangan menjadi bagian yang sangat fundamental bagi setiap perusahaan karena di dalamnya memuat seluruh informasi yang dibutuhkan perusahaan dalam memperoleh  laba  melakukan  peninjauan  berbagai  kegiatan  operasional  yang dijalankan serta membuat perencaan investasi  dan pembiayaan di  kemudian hari. Sehingga kegiatan keuangan yang berlangsung menjadi tolok ukur  untuk melihat sejauh  mana  eksistensi  perusahaan  tersebut.  Inilah  yang  kemudian  memicu terjadinya manipulasi dan berbagai bentuk kecurangan dengan motif kepentingan pribadi dan golongan.
Hal serupa juga terjadi pada PT Perusahaan Gas Negara yang memperoleh perkara hukum atas empat sengketa pajak yang berasal dari direktorat jenderal pajak yang mana di dalamnya memuat pertama, perbedaan interpretasi ketentuan perpajakan tahun 2012. Kedua, adanya ketidaksamaan dalam sistem penagihan perseroan tahun 2013.  Ketiga,  diterbitkannya  24  surat  penetapan  pajak  kurang  bayar  (SKPKB) terhadap persoalan sebelumnya sebesar Rp. 4. 15 triliun. Keempat,  diterbitkannya SKPKB  lain  yang  berjumlah  Rp.  2.  22  milliar.  Pihak  PT  Perusahaan  Gas  Negara sendiri terus melakukan usaha keberatan hukum mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 di mana akhirnya pihak pengadilan pajak mengabulkan permohonan tersebut dan dibatalkannya  49  SKPKB.  Tetapi  pihak  direktorat  jenderal  pajak  melakukan  aju banding  kepada  mahkamah  agung  yang  mana  pihak  perusaahaan  yang bersangkutan  harus  membayar  sengketa  sebesar  Rp.  3.  06  triliun  di  tahun  2021 (Prasetyo,  2021.).  Inilah  kemudian  menjadikan  peneliti  tertarik  untuk  melakukan kajian tentang alternatif penyelesaian perkara sengketa pajak yang terjadi antara PT Perusahaan Gas Negara dengan direktur jenderal pajak. Urgensi dari penelitian ini adalah menemukan titik temu penyelesaian sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak.

## Sengketa Pajak
Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, sengketa pajak diartikan sebagai perbedaan  perpektif  atau  pandangan  antara  pihak  yang  wajib  membayar  pajak dengan  pihak  yang  memiliki  wewenang  dalam  menetapkan  pajak  terutang  atau pihak yang berkuasa untuk melakukan penagihan utang pajak yang dalam hal ini adalah direktorat jenderal pajak. Adapun sengketa pajak biasanya diawali dengan diterbitkannya ketetapan pajak atau surat pemanggilan pengembalian pajak. Surat di antaranya terdiri dari SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan  Kurang  Bayar  Tambahan  (SKPKBT)  dan  beberapa  surat  penting  yang terkait dalam sengketa tersebut. Menurut Sumitro dalam (Hadining Kusumastuti dan Yessi  Simamora,  2022)  kasus  sengketa  tersebut  juga  dapat  terjadi dari  adanya
pemungutan  yang  dilakukan  pihak  ketiga  terkait  pemungutan  pajak  yang dilakukannya.

## Pengadian Pajak
Pengadilan  pajak  sebenarnya  adalah  bentuk  perkembangan  dari  badan  peradilan administrasi  yang  memiliki  kuasa  untuk  melakukan  penyelidikan  dan  menjatuhi putusan  terhadap  segala  bentuk  perselisihan  pajak  yang  diajukan.  Badan  tersebut sebenarnya  menjadi  satu-satunya  badan  peradilan  pajak  yang  paling  tinggi  di Indonesia dan berada di Jakarta. Badan peradilan pajak yang ada tersebut tidak sama dengan badan peradilan di negara lain seperti di Belanda yang memiliki mahkamah agung. Adanya pertimbangan pajak sendiri diklasiikasikan menjadi dua dewan  yang mana keduanya terdiri dari ketia dan anggotanya yang mana pihak anggota tidak dipebolehkan  duduk  bersama  dewan.  Adapun  tugas  peradilan  pajak  dalam menjalankan  tanggung  jawabnya  di  antaranya  yaitu  (Hadining  Kusumastuti  dan Yessi Simamora, 2022):
1. Melakukan penyeledikan dan memutus perkara perselisihan.
2.  Hanya menyelidiki dan memberikan putusan atas keberatan kecuali pada kasus yang telah ditentuan oleh undang-undang yang berlaku.
3.  Berkaitan  dengan  adanya  gugatan  maka  pengadilan  pajak  bertugas  untuk melakukanpenyelidikan  dan  memberikan  putusan  terhadap  penagihan  pajak maupun pembenaran keputusan sesuai undang-undang yang berlaku.
Pengadilan pajak ini menjadi tempat terakhir dalam proses penyelidikan dan pihak yang berwenang menerbitkan putusan perselisihan pajak. Pada kasus penyelesaiaan sengketa pajak, pihaknya juga memiliki wewenang di mana dalam kasus sengketa tersebut  terdapat  upaya  administratif  dalam  bentuk  upaya  keberatan  yang  dapat dilayangkan dalam kasus sengketa. Adapun prosedurnya jika pihak yang wajib pajak dalam hal ini merasa menjadi pihak yang ruhi terhadap adanya SKP yang diterbitkan fiskus  maka  pihaknya  memiliki  hak  untuk  mengajukan  keberatan  yang  nantinya akan ditujukan pada direktur pajak pusat dan jika pihak wajib pajak tidak menerima hasil  putusan  tersebut  maka  dapat  dilakukan  aju  banding  sesuai  ketentuan  yang berlaku

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  studi pustaka di mana peneliti menghimpun beberapa literasi yang sesuai dengan topik kajian  yaitu  mengenai  penyelesaian  sengketa  pajak  yang  terjadi  antara  pihak  PT Perusahaan Gas Negara dengan direktur jenderal pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sengketa Pajak PT Perusahaan Gas Negara
Berdasarkan putusan nomor 3137/B/PK/Pjk/2020 di mana di dalamnya tercantum beberapa pihak di  antaranya direktur jenderal  pajak sebagai pemohon  peninjauan kembali  dan  PT  Perusahaan  Gas  Negara  sebagai  termohon.  Pihak  pemohon melakukan  aju  banding  atas  putusan  pengadilan  pajak  nomor  PUT- 000517.16/2018/PP/M.XVIB  tahun  2019  tertanggal  29  Agustus  2019  dan  memiliki kekuatan hukum tetap dalam kasusnya terhadap termohon. Hasil putusan tersebut berisi pengabulan permohonan banding pemohon terhadap keputusan terbanding nomor  KEP-00807/KEB/WPJ.19/2017  pada  tanggal  25  Oktober  2017  terkait
keberatan terhadap diterbitkannya SKPKB. Hal ini yang kemudian menjadi perkara sengketa antar kedua belah pihak (David Yosua Umboh, 2021).

## Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  PT  Perusahaan  Gas  Negara  dengan  Direktur Jenderal Pajak
Perihal sengketa yang terjadi, direktur jenderal pajak sebagai pemohon mengajukan upaya hukum luar biasa kepada mahkamah agung. Mengacu pada undang-undang pengadilan  pajak  bahwa  putusan  pengadilan  pajak  menjadi  bagian  final  dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat absolut meski demikian pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mengajukan tinjauan dengan berlandaskan pada dasar-dasar yang  sesuai  sebagaimana  dalam  undang-undang.  Pengadilan  pajak  sendiri sebenarnya  adalah  pihak  yang  berwenang  untuk  melakukan  proses  kehakiman dengan  menyelidiki  dan  memberikan  putusan  di  bidang  pajak  tetapi  jika  telah sampai di tingkat kasasi maka menjadi ranah ketua muda mahkamah agung beserta tata usaha negara (Hadining Kusumastuti dan Yessi Simamora, 2022).
Adanya alasan untuk melakukan peninjauan kembali tentu diindikasi karena faktor judex juris yang mana dalam hal memutuskan perkara tidak disertai dengan fakta- fakta  hukum  sehingga  menimbulkan  kekhilafan.  Dalam  melakukan  identifikasi, pihak mahkamah agung tidak lagi berorientasi pada identifikasi fakta-fakta hukum tetapi  hanya  berorientasi  pada  undang-undang  yang  digunakan  untuk mempertimbangkan hukum tersebut. Itulah yang kemudian saat terjadi aju banding pihak  mahkamah  agung  kemudian  mengembalikan  berkas  perkara  ke  pihak pengadilan pajak untuk ditelusuri kembali (Jamal Wiwoho, 2018).
Hasil dari perkara tersebut bahwa menurut penilaian majelis hakim agung diindikasi adanya  kekeliruan  dalam  menelusuri  bukti  dan  data  serta  implementasi  hukum. Kaida  atau  ketentuan  yang  telah  dianalisis  tersebut  melemahkan  bukti  yang diungkap  di  persidangan.  Sehingga  menghapus  kewajiban  membayar  pajak  oleh pihak termohon adalah bentuk pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Penyelesaian  perkara  di  mahkamah  agung  tersebut  berakhir  dengan  keputusan bahwa  PT.  Perusahaan  Gas  Negara  wajib  membayar  pajak  serta  permohonan pemohon yaitu direktur jenderal pajak dikabulkan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dalam undang-undang.

## SIMPULAN
Sengketa yang terjadi adalah perbedaan pandangan yang terjadi antara pihak wajib pajak yaitu PT Perusahaan Gas Negara dengan pihak yang berwenang menetapkan pajak yaitu direktur jenderal pajak. Di mana dalam kasusnya pihak direktur jenderal pajak melakukan aju banding. Alternatif penyelesaian sengketa tersebut berakhir di meja mahkamah agung di mana akhirnya pihak PT Perusahaan Gas Negara menjadi pihak  yang  tersalah  dan  wajib  membayar  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Christian, N., & J. (2021). Analisis Revenue Shenanigans pada Perusahaan PT Garuda Indonesia  (Persero)  Tbk.  PROGRESS:  Jurnal  Pendidikan,  Akuntansi,  Ddn Keuangan, 4(2), 107. http://ejournal.lppm- unbaja.ac.id/index.php/progress/article/view/1317
David  Yosua  Umboh,    dkk.  (2021).  Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Pajak  di Pengadilan  Pajak  Menurut  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002.  Lex Administratum, 9(8), 5. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/36 575/34015
Hadining  Kusumastuti  dan  Yessi  Simamora.  (2022).  Sengketa  Pengenaan  Pajak Pertambahan  Nilai  atas Penjualan  Liquefied Petroleum  Gas  (LPG)  Tabung  3 Kilogram  Subsidi  Pemerintah  (Studi  Kasus  PT  PBL  Tahun  2017).  Jurnal Administrasi Bisnis Terapan, 4(1), 14. https://scholarhub.ui.ac.id/jabt/vol4/iss1/2/
Jamal Wiwoho. (2018). Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Pajak. Citra Aditya Bakti.
Prasetyo,  A.  (n.d.).  Begini  Awal  Mula  Sengketa  Pajak  PGN  dan  DJP.  Hukum Online.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-awal-mula- sengketa-pajak-pgn-dan-djp-lt5ff43d1f744f7/