## TINJAUAN BUKU: PARIWISATA HALAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF MULTIDIMENSI

## BOOK REVIEW: HALAL TOURISM REVIEWED FROM MULTIDIMENSIONAL PERSPECTIVE
Muhammad Djakfar. 2017. Pariwisata Halal Ditinjau dari Perspektif Multidimensional. UIN Maliki Press, 222 hlm.
Rita Pawestri Setyaningsih Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2SDR-LIPI)
email: rita_pawestri@yahoo.com Diterima: 21-12-2018 Direvisi: 24-12-2018 Disetujui:30-12-2018
https://doi.org/10.14203/jkw.v9i2.803 2087-2119 / 2502-566X ©2018 Jurnal Kajian Wilayah. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Accreditation Number (RISTEKDIKTI): 34/E/KPT/2018

## Jurnal Kajian Wilayah 9 (2018) 191-195

## JURNAL KAJIAN WILAYAH
p-ISSN: 2087-2119 e-ISSN: 2502-566x

## PENDAHULUAN
Buku karangan Muhammad Djakfar ini menceritakan tentang perkembangan pariwisata halal di Indonesia dilihat dari berberbagai perspektif (multidimensi). Diterbitkan pertama kali oleh UIN-Maliki Press dalam bahasa Indonesia, berisi 222 halaman. Perspektif multidisiplin yang dimaksud meliputi perspektif Hukum Islam ( fiqh ), perspektif Maqashid al-syariah, maupun perspektif ekonomi Islam. Selain itu juga ada pembahasan dalam perspektif beberapa Undang-Undang RI, meliputi UU No 33/2014 (tentang Jaminan Produk Halal), UU No 8/1999 (tentang perlindungan konsumen), dan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Adapun hal-hal yang dianalisis penulis adalah mengenai prinsip teologis,
karaktersitik ( ontology ), dan aspek lainnya ( epistemology ). Selain itu juga dibahas pula mengenai perilaku dari sisi konsumen maupun produsen.
Dalam penulisannya buku ini terbagi ke dalam lima bagian, meliputi pendahuluan pada bagian pertama; kajian teorisit- normatif pada bagian kedua; pariwisata halal berdasarkan kajian normative multidimensi pada bagian ketiga. Sementara itu, bagian keempat adalah wisata halal dan kearifan lokal dan bagian kelima adalah penutup. Masing-masing bagian terdiri dari beberapa bab. Dalam latar belakang, penulis menceritakan bagaimana industri halal berevolusi. Industri halal bermula dari sektor makanan dan minuman kemudian berkembang ke sektor keuangan pada tahun
1970-an. Melesatnya bisnis minyak di Timur Tengah menjadi pencetus munculnya permintaan akan penyimpanan uang tanpa riba. Kemudian beberapa negara di Eropa memfasilitasi kebutuhan ini, sehingga tidak mengherankan jika bisnis perbankan syariah berkembang di Inggris, Swiss, dan lain sebagainya. Faktor semakin banyaknya Muslim di dunia yang diiringi dengan peningkatan kemampuan daya beli mereka mendorong industri halal merambah ke sektor gaya hidup ( leisure ), yang meliputi sektor pariwisata, hospitality , kosmetik, perawatan medis, dan sebagainya. Data Pew Research mencatat jumlah muslim di dunia tahun 2017 mencapai 1,7 milyar, menjadikan muslim sebagai populasi terbesar di dunia. Sementara menurut Thomson Reuters Global Islamic Economy Report , ada 6 sektor yang menjadi konsumsi terbesar Muslim, yaitu makanan, pariwisata pakaian, farmasi, media, rekreasi, dan kosmetik.
Bagian pertama buku ini menjelaskan gambaran umum wisata hala, yaitu bahwa kegiatan wisata merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat saat ini dan menjadi salah satu sumber devisa negara. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia (207 juta orang lebih), wisata halal semestinya menjadi daya jual yang tinggi. Saat inipun Indonesia sedang mengembangkan 10 destinasi wisata halal. Djakfar  mendefinisikan  pariwisata halal sebagai berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan dari masyarakat, pengusaha, pemerintah (pusat dan daerah) yang sesuai dengan prinsip syariah. Ia menyamakan pariwisata halal dengan pariwisata syariah (hlm.15).  Definisi  semacam  ini  kerap disampaikan oleh beberapa ilmuwan seperti Battour & Ismail, (2015) dan Henderson (2009). Meski kadang istilah ini dapat dipertukarkan, meskipun kadang juga bisa dipertanyakan (Battour & Ismail, 2015). Kini wisata halal juga menjadi trend
di Negara yang mayoritas penduduknya non-muslim, seperti di Taiwan, Jepang, maupun Korea. Meski Djakfar tidak menjelaskan secara lebih rinci mengenai wisata halal di ketiga wilayah tersebut, setidaknya penjelasannya menunjukkan bahwa di tengah maraknya sistem kapitalis yang berkembang di dunia, pariwisata halal yang bersumber dari syariat Islam punya potensi ekonomi yang dapat dijual.
Bagian kedua buku ini merupakan kajian teorisit-normatif. Di sini dijelaskan mengenai perbedaan pariwisata halal dan konvensional, sandaran normatif, sandaran yuridis dan etis, serta posisi dan fungsi pariwisata halal di era modern.
Pedoman yuridis mengindikasikan bahwa pariwisata harus memiliki pijakan hukum yang jelas yang akan mewarnai paradigma pengembangan selanjutnya. Ini meliputi Quran, hadits, dan ijtihad para ulama dalam bentuk fatwa. Etis maksudnya dalah dalam tataran operasional pariwista ini harus dipandu oleh norma-norma etis yaitu akhlak. Pegiatan wisata harus berperilaku sesuai syariat Islam (hlm. 202).
Menyandang gelar halal membuat wisata halal punya perbedaan karakteristik dengan wisata konvensional (hlm. 31-33). Perbedaan itu terletak pada paradigma yang melatarbelakanginya. Pariwisata halal lahir dari paradigm yang bersumber ajaran wahyu sedangkan pariwisata konvensional lahir dari paradigma materialistik sekularistik berdasarkan perenungan manusia (hlm. 203). Wisata konvensional semata-mata mementingkan urusan duniawi dan tidak mendapat sentuhan ajaran syariat sehingga dalam praktek terdapat kontra produktif dengan ajaran syariat Islam. Masing- masing karakterististik ini menimbulkan konsekuensi berbeda.
Bagian ketiga mendiskusikan tentang pariwisata halal berdasarkan kajian normatif multidimensi. Penulis menjelaskannya melalui berbagai perspektif, meliputi hukum Islam ( Fiqh ), maqashid  al-Syariah , ekonomi Islam, UU
RI No 33/2014, UU RI No 8/1999, fatwa DSN MUI. Ini yang menjadi kekuatan dari buku ini karena memberi penjelasan latar belakang pentingnya pengembangan wisata halal. Namun ini sekaligus menjadi bagian yang dapat menjemukan karena ulasannya sangat teologis.
Dalam hukum Islam, dikenal dua istilah yaitu syariat Islam ( Islamic law / hukum syariat) dan Fiqih Islam ( Islamic Juristrudence /hukum Fiqih Islam). Dalam praktiknya sering disebutkan istilah hukum Islam saja karena hubungan antar keduanya sangat erat (hlm. 84). Sementara dua ajaran  pokok  dalam  syariat  maupun  fiqih adalah tentang ibadah (hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya) dan muamalah (hubungan horizontal, antarmanusia). Wisata halal adalah contoh salah satu muamalah.
Dulu, wisata dianggap sebagai makruh karena kurangnya manfaat yang dapat diambil. Kemunculan wisata halal merupakan solusi agar masyarakat terhindar dari yang haram (hlm 88). Sementara menurut Fikih, hukum wisata halal adalah mubah (boleh dilakukan). Dasarnya adalah bahwa hukum asal melakukan muamalah apapun adalah “boleh”, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Penulis menjelaskan 7 karakteristik hukum Islam sebagai pembeda hukum modern namun ditambahkan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy 3 karakteristik lain yang menjadi pelengkap akan hukum aktivitas wisata halal (hlm 90-91). Selain itu penulis juga menjelaskan al-ahkam al-khamsah yaitu lima kaidah atau kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam Islam agar manusia dapat membedakan mana yang boleh dikerjakan dan yang tidak, meliputi wajib, sunnah, jaiz (mubah), makruh dan haram.
Kepastian hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya ketidakjelasan. Jika dikaitkan dengan wisata halal, maka wisatawan (muslim dan non-muslim)
perlu mendapatkan perlindungan agar mereka nyaman, aman, dan tenang dalam menikmati wisata. Ini menunjukkan adanya aspek keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan (hlm. 87). Penulis juga menjelaskan tentang fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Namun fatwa ini belum final dan memerlukan ijtihad baru.

## INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PARIWISATA HALAL
Terkait infrastruktur, penulis menjelaskan perlunya destinasi wisata agar diarahkan kepada ikhtiar untuk mewujudkan kebaikan umat, penghargaan terhadap lingkungan, memperhatikan nilai-nilai sosial budaya. Infrastruktur pendukung meliputi segala sesuatu yang mendukung keberhasilan pembangunan industri pariwisata halal secara umum. Infrastruktur yang memadahi akan menentukan tingkat kepuasan wisatawan. Ini meliputi ketersediaan tempat ibadah dengan segala fasilitasnya, petunjuk kiblat, jadwal waktu sholat, hiburan dan sistem pelayanan bernafaskan Islam. Makanan minuman halal, spa, dan kolam renang yang Islami juga termasuk di dalamnya. Selain itu kemudahan mendapatkan restoran halal, biro perjalalanan, guide juga sangat penting. Kehadiran akomodasi halal merupakan sebuah upaya melindungi keberagaman wisatawan Muslim dari dampak negative yang dapat mengoyak keyakinan agamanya, bukan untuk menciptakan sekelompok komunitas eksklusif yang berkonotasi negatif. Jika tidak tersedia, maka terjadi asimetrisasi dalam akomodasi (hlm 105). Meski akomodasi halal menjadi peluang pengusaha perhotelan, mereka juga menghadapi tantangan, yaitu 1) bagaimana membuat branding halal pada akomodasi karena adanya karakter yang berbeda antara hotel halal dan konvensional; 2) adanya perubahan bisnis hotel dari sebuah bisnis tradisional menjadi bisnis yang bersifat
global sehingga memunculkan keterkaitan antara jumlah wisatawan dengan tingkat hunian. Terbukti, menurunnya jumlah wisatawan biasanya menurunkan tingkat hunian, atau sebaliknya. Bahkan ini memperluas pengertian industri pariwisata yang tidak lagi sebatas hotel dan restoran, melainkan meluas kepada usaha bar, gerai fast food , guest house , laundry dan dry cleaning , rekreasi keluarga, gym , dsb. Dari perspektif Maqashid al – syariah, beberapa hal yang diterangkan meliputi perlindungan terhadap akidah. Tujuannya adalah agar pelaksanaan wisata benar-benar sesuai yang disyariatkan. Artinya, jika wisata halal menggunakan prinsip syariah, maka sepatutnya muslim harus mentaati prinsip tersebut di manapun berada.  Maka,  hotel-hotel  bersertifikasi halal destinasi wisata halal sepatutnya memfasilitasi hal tersebut termasuk dalam hal penyediaan tempat ibadah maupun restoran halal dan sertifikasi halal. Pandangan para pakar dalam hal kemaslahatan, manfaat, mafsadah juga turut dijelaskan (hlm 119-124). Pengusaha di bidang wisata halal tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pengunjung. Icon muslim friendly tourism merupakan wujud ekspresi bahwa syariat Islam merupakan rahmatan lil’alamin (hlm 130).
Pengembangan wisata halal dapat menjadi wajib jika menimbulkan kemaslahatan umat. Prinsip dzari’ah ini menjadi landasan untuk membangun wisata halal.
Tidak dipungkiri, peran SDM dalam pengembangan wisata halal sangat penting, baik dalam pelaksananya, namun juga dalam pengambil kebijakan (menteri dan jajarannya) sampai dengan penguasa daerah dimana wisata tersebut dikembangkan (hlm 203). Penguasa dan pengusaha harus dapat menterjemahkan kebijakan makro di pusat agar dapat dilaksanakan secara mikro sesuai program ideal sesuai kondisi daerah. Selain pemahaman ilmu pengetahuan (sains) dan kemampuan ( skill ), SDM juga harus paham ilmu syariah sehingga mereka
mampu mengelola pariwisata halal secara profesional. Perbedaan karakteristik wisata halal dan wisata konvensional menuntut prinsip ekonomi yang berbeda dengan prinsip ekonomi konvensional. Menurut ekonomi Islam, prinsip ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas dengan cara mengelola kebutuhan sumber daya yang tak terbatas. Karenanya, pariwisata halal semestinya mempertimbangkan nilai- nilai ketuhanan, mengatur interaksi antar manusia, mengikuti panduan nilai-nilai etis, mengikuti keseimbangan antara pengusaha dan konsumen, dan tidak semata-mata mengikuti prinsip ekonomi konvensional, (hlm. 141-146). Perspektif  undang-undang dijelaskan melalui tiga hal. Pertama, produk halal diulas melalui perspektif UU No 33/2014 yang memberi jaminan perlindungan hukum kepada konsumen. Konsumen seharusnya disediakan segala macam fasilitas yang halal. Sementara dalam penyediaan produk-produk halal, kejujuran produsen diperlukan melalui pemasangan label halal. Bagi pengusaha, kehadiran UU ini akan membantu meningkatkan nilai tambah  karena  adanya  sertifikasi  halal.  Di sisi lain, konsumen juga akan terlindungi. Di sini penulis membedakan antara sertifikasi halal dan label halal. Namun penulis tidak menjelaskan bahwa dalam prakteknya, ada pengusaha yang tidak selalu positif dalam menanggapi  sertifikasi  halal.  Sebagian muslim setuju adanya UU ini diterapkan, namun tidak dalam semangat sebagai sebuah kewajiban untuk memaksakan pengusaha melabelisasi halal (Tjitoresmi & Suhodo, 2014). Kedua, jika dilihat dari perspektif UU No 8/99, perlindungan kepada konsumen perlu diberikan dalam rangka memperkuat posisi wisatawan muslim di hadapan pelaku usaha (hlm 164). Ketiga, kepastian hukum untuk wisata halal juga dijelaskan dalam fatwa DSN MUI yang menyebutkan bahwa wisata pada dasarnya boleh kecuali jika
tujuannya adalah untuk maksiat (hlm 177). Pada bagian ke empat, penulis menjelaskan hubungan wisata halal dan kearifan lokal. Di sini kearifan lokal ditunjukkan oleh ragam seni budaya termasuk kuliner, etnis, dan agama dari berbagai etnis di Indonesia. Keduanya terhubung jika ada pemahaman bahwa kearifan lokal yang mengandung nilai  nilai  filosofi  nyata  dapat  digali  dan dikembangkan sehingga memiliki nilai jual yang mendukung pariwisata halal. Pada bagian kelima, yaitu penutup penulis memberikan kesimpulan dan rekomendasi kepada seluruh stakeholder .
PENUTUP Semakin meningkatnya trend pariwisata halal di Indonesia saat ini diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana mengembangkan pariwisata halal. Namun sayangnya referensi mengenai wisata halal berbahasa Indonesia masih terbatas. Padahal menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) 2018 Indonesia masuk peringkat kedua sebagai destinasi wisata halal populer di dunia (Rahmadsyah, 2018). Kehadiran buku ini setidaknya menjadi sumber referensi yang patut dipertimbangkan bagi akademisi maupun pemangku kebijakan lain yang terkait pariwisata halal di Indonesia. Apalagi Muhammad Djakfar, sang penulis, dikenal sebagai guru besar yang memiliki segudang ilmu dengan keahlian antara lain tentang ekonomi Islam, Etika bisnis maupun hukum bisnis. Buku ini komprehensif dalam memberikan gambaran bagaimana wisata halal sepatutnya dikembangkan. Namun, kelemahannya adalah miskin data statistik sehingga jika ditambahkan dengan data statistik, hal ini akan memperkaya tulisan. Sangat mungkin bahwa kehadiran buku ini menjadi inspirasi munculnya publikasi- publikasi lain berbahasa Indonesia terkait pariwisata halal baik di Indonesia maupun di negara-negara lain.
Untuk mengembangkan pariwisata
halal di Indonesia penulis menganggapnya tidak sulit karena Indonesia termasuk Negara multikultur, memiliki berbagai asset budaya, SDM dan SDA. Namun tantangannya adalah karena di Indonesia wisata halal relatif masuk baru. Sementara keterbatasan SDM sebagai pengelola professional yang memiliki pengetahuan cukup tentang ajaran syariah juga terbatas. Sementara untuk pengembangan secara akademik, masih diperlukan penelitian secara multidisiplin agar dapat memahami dan memperluas wawasan kepariwisataan yang semakin kompleks dan dinamis.

## PUSTAKA ACUAN
Battour, M., & Ismail, M.N. (2015). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future, Tourism Management Per- spectives. http://dx.doi.org/10.1016/j. tmp.2015.12.008
Djakfar, M. (2017). Pariwisata Halal Pers- pektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia. UIN-Maliki Press. Henderson, J. C. (2009). Islamic tourism re- viewed. Tourism Recreation Research, 34(2), pp 207–211.
Rahmadsyah, A. (2018). Indone- s i a   P e r i n g k a t   k e - D u a   D e s t i- nasi Wisata Halal Dunia. https:// www.cnnindonesia.com/gaya-hid- up/20180411180123-269-290115/indo- nesia-peringkat-ke-dua-destinasi-wisa- ta-halal-dunia. Diakses 20 Desember 2018.
Tjitoresmi, E & Suhodo, D. S. (2014). Pelu- ang usaha Produk Halal di Pasar Glob- al: Perilaku Produsen dalam Mempro- duksi Produk Halal. LIPI Press. Jakarta.