## PERJANJIAN ANTARA DINAS PEKERJAAN  UMUM KOTA MAKASSAR DENGAN CV AMALIA MANDIRI DALAM PEKERJAAN REHABILITASI DRAINASE DI PERUMAHAN BPS II KOTA MAKASSAR
Agreement between the Public Works Department of Makassar City and CV. Amalia Mandiri in Drainage Rehabilitation Work in BPS II Residence Makassar City
Moh. Fathur Rizki Muchlis
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
*Email: fathur11rizki@gmail.com
Diterima: 10 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan  CV  Amalia  Mandiri  dalam  pekerjaan  drainase  dan  menganalisis  hak  serta  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian pekerjaan drainase. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dianalisis dengan proses pengumpulan data yang kemudian diolah menggunakan analisis data kualitatif yang menggunakan model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukkan bahwa pelaksanaan perjanjian  kerjasama  antara  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Makassar  dengan  CV  Amalia  Mandiri  dalam  pekerjaan  saluran drainase  di  Perumahan  BPS  II  Kelurahan  Sudiang  Raya,  Kecamatan  Biringkanaya,  Kota  Makassar  diatur  dalam  Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 87.2/PERJ.87/REHAB-PSDA/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pekerjaan drainase yaitu CV Amalia Mandiri memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam surat perjanjian serta kewajiban yang dimiliki oleh CV Amalia Mandiri adalah tidak membuat atau menyampaikan dokumen atau keterangan lain yang tidak benar. Lebih lanjut Dinas Pekerjaan  Umum  Kota  Makassar  memiliki  hak  menerima  barang  dari  CV  Amalia  Mandiri  sesuai  dengan  spesifikasi  yang tercantum  di  dalam  surat  perjanjian  serta  kewajiban  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Makassar  adalah melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam surat perjanjian.
Kata Kunci : Analisis Hukum, Perjanjian, Pekerjaan Drainase

## ABSTRACT
This research aims to analyze the implementation of the cooperation agreement between the Public Works Department  of Makassar City and CV. Amalia Mandiri in drainage work and analyze the rights and obligations of the parties in the drainage work agreement. The research method used is a normative research method with a qualitative approach. Analyzed using a data collection process which is then processed using qualitative data analysis using an interactive model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results show that the implementation of the cooperation agreement between the Public Works Department of Makassar City and CV. Amalia Mandiri in drainage channel work at BPS II Housing, Sudiang Raya Village, Biringkanaya District, Makassar City is regulated in the Goods/Services Procurement Agreement  Letter  Number  87.2/PERJ.  87/REHAB-PSDA/VII/2023  Dated  06  July  2023.  The  rights  and  obligations  of  the parties in the drainage work agreement, namely CV. Amalia Mandiri has the right to receive payment for the purchase of goods under the total price and time stated in the agreement letter, The obligation that CV. Amalia Mandiri has is not to create or submit documents or other information that is not true. Meanwhile, the Public Works Department of Makassar City has  the  right  to  receive  goods  from  CV.  Amalia  Mandiri  under  the  specifications  stated  in  the  Letter  of  Agreement,  the obligation of the Public Works Department of Makassar City is to make payments according to the total price stated in the agreement letter.
Keywords: Legal Analysis, Agreement, Drainage Works
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Perjanjian antara Dinas Pekerjaan  Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri dalam (Moh. Fathur Rizki Muchlis)

## 1.   PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  dinamis (negara  hukum  materiil)  atau  negara  kesejahteraan  ( welfare state ).  Dalam  negara  hukum  yang  dinamis  dan  luas  ini  para penyelenggara dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan  kesejahteraan  rakyat.  Pemerintah  mempunyai  kewajiban menyediakan  kebutuhan  rakyat  dalam  berbagai  bentuknya, baik  yang  berupa  barang,  jasa,  maupun  pembangunan infrastruktur  (Simamora,  2014).  Pembangunan  adalah  usaha untuk  menciptakan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat. Oleh  karena  itu,  hasil  pembangunan  harus  dapat  dinikmati seluruh  rakyat  sebagai  peningkatan  kesejahteraan  lahir  dan batin secara adil dan makmur.
Indonesia  memiliki  proyek-proyek  pembangunan  fisik tersebut  yang  datang  dari  pemerintah,  swasta  domestik, maupun  asing.  Sedangkan  pelaksanaannya  hanya  sebagian kecil yang ditangani pemerintah. Selebihnya sangat diharapkan peran  serta  pihak  swasta,  baik  sebagai  investor  maupun kontraktor. Kerja sama tersebut muncul karena masing-masing pihak memiliki hubungan hukum yang akan dituangkan dalam bentuk  perjanjian  tertulis  yang  dikenal  dengan  perjanjian pemborongan  pekerjaan  atau  kontrak  apabila  pemborongan dilakukan  oleh  pemerintah  ( overheidsopdrachten  goederen ). Dalam hal ini kontraktor bekerja dengan sistem pemborongan pekerjaan.  Itulah  sebabnya  kontraktor  disebut  rekanan  karena kontraktor dianggap sebagai rekan kerja.
Suatu  perjanjian  merupakan  suatu  peristiwa  di  mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2001). Sedangkan  perjanjian  pemborongan  atau  kerjasama  termasuk perjanjian  perkumpulan  yaitu  suatu  kesepakatan  dalam melakukan  kerjasama  untuk  mencapai  tujuan  yang  bersifat non-ekonomis  dengan  bentuk  dan  cara  meletakkan  anggaran dasar  (Salim,  2010).  Perjanjian  boleh  dilakukan  secara  lisan tetapi  lebih  baik  dilakukan  secara  tertulis  karena  akan  lebih mudah dilakukan pembuktian perjanjan dengan menjadi surat perjanjian  tertulis  itu  sebagai  alat  bukti  jika  ternyata  di kemudian  hari  terjadi  konflik  akibat  salah  satu  pihak  yang berjanji itu menyalahi janjinya (Makkawaru dkk., 2020).
Perjanjian pemborongan pekerjaan sendiri diatur di dalam Pasal  1601  KUH  Perdata  yang  mana  di  dalamnya  mengatur mengenai  jenis-jenis  perjanjian  untuk  melakukan  pekerjaan yaitu  persetujuan  untuk  melakukan  jasa-jasa  tertentu, persetujuan  perburuhan,  dan  persetujuan  pemborongan pekerjaan (Subekti, 2014). Perjanjian pemborongan pekerjaan bentuknya  bebas  ( vormvrij )  artinya  perjanjian  pemborongan pekerjaan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Perjanjian lisan  atau  dengan  kesepakatan  diatur  dalam  Pasal  1628 KUHPerdata.
Perjanjian  pemborongan  antara  pihak  pemerintahan swasta yang berkaitan menjadi terikat untuk saling melakukan prestasinya  masing-masing  yang  sebelumnya  telah  melalui proses  lelang  ( tender )  dan  telah  memenuhi  beberapa  syarat yang ditentukan oleh pihak pemerintah demi menjaga kualitas serta  pertanggungjawaban  terhadap  hasil  kerja  (Wulandari, 2018). Selain pihak-pihak tersebut, ada pihak-pihak lain yang secara  tidak  langsung  terikat  dengan  adanya  perjanjian pemborongan.  Baik  pihak-pihak  yang  terikat,  maupun  yang secara  tidak  langsung  terikat  dengan  adanya  perjanjian pemborongan disebut jasa konstruksi (Ate, 2017).
Indonesia  adalah  negara  hukum,  maka  pembangunan yang  sedang  dilaksanakan  tidaklah  terlepas  dari  peraturan- peraturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah  tersebut (Filberto,  2017).  Lahirnya  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi mempunyai peranan penting dan strategis  dalam  pencapaian  pembangunan  nasional  yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  1945  (Rengkung,  2017).  Posisi  strategis  tersebut  dapat dilihat  dari  adanya  keterkaitan  dengan  sektor  lain.  Jasa konstruksi  sesungguhnya  merupakan  bagian  penting  dari terbentuknya produk konstruksi karena jasa konstruksi menjadi arena  pertemuan  antara  penyedia  jasa  dengan  pengguna  jasa (Embun, 2018).
Jasa  konstruksi  di  Indonesia  saat  ini  telah  mengalami perkembangan yang sangat pesat. Melalui sektor inilah, secara fisik kemajuan pembangunan Indonesia dapat dilihat langsung. Dalam pelaksanaan usaha jasa konstruksi, pemilik proyek, atau pihak  yang  ingin  melakukan  suatu  pembangunan  fisik,  baik pemerintah  maupun  swasta  umumnya  tidak  mengerjakannya sendiri.  Pelelangan  dapat  diikuti  oleh  seluruh  perusahaan konstrusksi (pelelangan umum) atau pelelangan terbatas yang hanya diikuti oleh penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi (Trianggara,  2013).  Langkah  yang  dilakukan  setelah didapatnya  perusahaan  konstruksi  yang  diinginkan  oleh pengembang  adalah  pengikatan  para  pihak.  Pengikatan  para pihak  dalam  usaha  jasa  konstruksi  dituangkan  melalui  suatu kontrak yang bernama kontrak kerja konstruksi (3K). Kontrak kerja  konstruksi  berisikan  tentang  perjanjian  antara  pemberi kerja dengan kontraktor yang umumnya membahas mengenai hak  dan  tanggungjawabnya.  Kontrak  kerja  konstruksi didasarkan  atas  Perjanjian  Pemborongan  yang  diatur  dalam Buku III KUHPerdata pada Pasal 1601a-x Bab VII A tentang Persetujuan untuk Melakukan Pekerjaan.
CV  Amalia Mandiri sebagai salah satu perusahaan  yang bergerak  dalam  bidang  jasa  konstruksi  pembuatan  drainase, sebagai  salah  satu  pihak  yang  terkait  dengan  pekerjaan pemborongan  pembuatan  drainase  dengan  pihak  pemerintah yaitu  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Makassar  yaitu  pekerjaan rehabilitasi drainase di Perumahan BPS II Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaiya, Kota Makassar. Sudah tentu adanya  hubungan  hukum  antara  CV  Amalia  Mandiri  selaku pemborong  atau  penyedia  jasa  konstruksi  dengan  pihak pemerintah  yaitu  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Makassar selaku pemberi borongan dalam pekerjaan rehabilitasi drainase.
Kota  Makassar  sebagai  salah  satu  kota  yang  setiap tahunnya  mengalami  genangan  atau  banjir  jika  tidak  dikaji lebih  jauh  sumber  permasalahan  yang  ada  maka  dapat dipastikan bencana yang lebih besar akan melanda perkotaan. Banyak  faktor  yang  dapat  dijadikan  indikator  mengenai terjadinya genangan air dan banjir. Namun faktor utama ialah terletak  pada  manajemen  pemeliharaan  drainase  itu  sendiri. Drainase  di  Kota  Makassar  diatur  dalam  Pasal  39  Ayat  (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Makassar  yang menyebutkan,  “Sistem  jaringan  drainase  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  35  huruf  d  ditetapkan  dalam  rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama  di  kawasan  perumahan,  kawasan  perdagangan  dan jasa,  kawasan  industri,  kawasan  pariwisata,  kawasan pendidikan,  dan  kawasan  perkantoran”.  Buruknya  sistem drainase  pada  suatu  kawasan  dapat  menimbulkan  dampak
negatif  bagi  masyarakat  tersebut.  Sistem  jaringan  drainase  di dalam  suatu  kawasan  sudah  semestinya  dirancang  untuk menampung  debit  aliran  yang  normal,  terutama  pada  saat musim  hujan.  Artinya  kapasitas  saluran  drainase  sudah diperhitungkan  untuk  menampung  debit  air  yang  terjadi sehingga  kapasitas  drainase  menurun  dikarenakan  oleh berbagai sebab yang ada.
Pengembangan  dan  pemeliharaan  drainase  yang  baik dapat  berpotensi  mencegah,  meredam,  atau  meminimalkan banjir  atau  genangan  air  di  perkotaan  terkhususnya  di Perumahan  BPS  II  Kelurahan  Sudiang  Raya,  Kecamatan Biringkanaya,  Kota  Makassar.  Salah  satu  usaha  untuk meminimalkan  banjir  dan  genangan  air  adalah  dengan  cara mengendalikan limpasan aliran permukaan dengan menggunakan  sistem  pengembangan  dan  pemeliharaan drainase  yang  baik  dan  hanya  dapat  dikerjakan  oleh  jasa konstruksi yang bekerja khusus pada bidang drainase yaitu CV Amalia  Mandiri  selaku  jasa  konstruksi  dengan  pihak pemerintah  yaitu  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Makassar selaku pemberi pekerjaan rehabilitasi drainase. Oleh karena hal tersebut hubungan antara kedua belah pihak adalah merupakan hubungan  hukum  keperdataan  sehingga  kedua  belah  pihak masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perjanjian pemborongan.
Pelaksanaan  perjanjian  pemborongan  antara  CV  Amalia Mandiri  dengan  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Makassar dibutuhkan  suatu  perikatan  tertulis  yang  diawali  dengan disetujuinya penawaran yang dijukan oleh CV Amalia Mandiri oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Makassar.  Setelah diterimanya  penawaran  tersebut,  banyak  hal  yang  harus dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk dapat memenuhi syarat- syarat  ataupun  ketentuan-ketentuan  dari  sebuah  perjanjian pemborongan  tersebut.  Perjanjian  yang  dibuat  antara  CV Amalia  Mandiri  dengan  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota Makassar  bersifat  mengikat.  Semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya  sehingga  para  pihak  yang  membuat  perjanjian harus  mematuhi  dan  melaksanakan  perjanjian  tersebut. Perjanjian  pemborongan  yang  dilakukan  CV  Amalia  Mandiri dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar menimbulkan suatu  hukum  yang  berupa  terpenuhi  atau  tidaknya  hak  dan kewajiban  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  tersebut sampai  kedua  belah  pihak  telah  sepakat  untuk  mengakhiri perjanjian yang mereka buat.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan perjanjian  kerjasama  antara  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota Makassar  dengan  CV  Amalia  Mandiri  dalam  pekerjaan drainase  dan  menganalisis  hak  serta  kewajiban  para  pihak dalam perjanjian pekerjaan drainase.

## 2. METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  proses untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip  hukum, maupun  doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu wawancara dan studi pustaka. Adapun responden yang dipilih yaitu kepala bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase, kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan, dan direktur CV Amalia Mandiri.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Makassar  pada  Dinas Pekerjaan  Umum  Kota  Makassar  dan  CV  Amalia  Mandiri.
Pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian tersebut karena terdapat cukup data yang relevan tentang perjanjian kerjasama antara  Dinas  Pekerjaan  Umum  dengan  CV  Amalia  Mandiri. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian pada Perumahan BPS  II  Kelurahan  Sudiang  Raya,  Kecamatan  Biringkanaya, Kota  Makassar  untuk  meninjau  secara  langsung  lokasi  yang dimaksud pada perjanjian tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pelaksanaan  Perjanjian  Kerjasama  antara  Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri
a. Tahap Permulaan Perjanjian
Suatu  perjanjian  merupakan  suatu  peristiwa  di  mana seorang  berjanji  kepada  seorang  lain  atau  di  mana  dua  orang saling  berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu.  Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian- perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu perjanjian untuk memberikan/menyerahkan  suatu  barang,  perjanjian  untuk berbuat  sesuatu,  dan  perjanjian  untuk  tidak  berbuat  sesuatu. Perjanjian  yang  dibuat  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota Makassar  dengan  CV  Amalia  Mandiri  jelas  memiiki  suatu tujuan yang hendak dicapai. Dalam kasus ini Dinas Pekerjaan Umum  Kota  Makassar  memiliki  tujuan  untuk  membangun saluran  drainase  perkotaan  yang  nantinya  akan  digunakan untuk  kepentingan  masyarakat.  Adapun  CV  Amalia  Mandiri memiliki  tujuan  untuk  mendapat  upah  dari  Dinas  Pekerjaan Umum  Kota  Makassar.  Untuk  mendukung  tujuan  tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan CV Amalia Mandiri  menuangkan  dalam  suatu  perjanjian  tertulis  yang menjelaskan apa saja yang menjadi tanggung jawab mereka.
Menurut  Thelma  Aradea  selaku  PPATK  menjelaskan bahwa tahap awal dalam perjanjian dalam melakukan kontrak yaitu tender .  Perusahan-Perusahan  memasukan  penawaran dalam  harga  anggaran  yangg  dipublikasikan  oleh  dinas  PU, kemudian  melakukan negosiasi harga dan segi  mutu kualitas. Dinas  PU  akan  menyeleksi  perusahaan  mana  yang  mereka anggap cocok dengan kulitas dan segi harga yang ditawarkan. Selanjutnya  penunjukan  langsung  (PL)  ialah  penunjukan langsung  yg  dilakukan  Dinas  PU  terhadap  perusahaan  yg  di anggap kompeten dan berpengalaman dalam konstruksi dengan persyaratan  PL  dilakukan  jika  anggaran  di  bawah  200Jt. Pemilihan CV Amalia Mandiri sebagai pemenang dalam tender tersebut  melalui beberapa persyaratan,  yakni a) Nomor Induk Berusaha  (NIB);  b)  dokumen  akta  penderian  perusahaan  yg telah  disahkan  Kemenkunham  c)  NPWP  perusahaan;  d)KTP direktur  perusahaan;  e)  RAB  negosiasi  atau  item  belanja  yg telah disepakatai oleh dinas PU; f) nomor rekening perusahaan; dan g) jaminan pemeliharaan perusahaan.
Sebagaimana isi perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan CV  Amalia Mandiri  mengenai  kewajiban para  pihak  dalam  klasul  perjanjian  menyebutkan  bahwa  CV Amalia Mandiri merencanakan untuk penyelesaian pembangunan dalam jangka waktu 4 bulan mulai 06 Juli 2023 sampai  20  Oktber  2023  setelah  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota Makassar  diberikan  ijin  pembangunan  saluran  drainase  di Perumahan  BPS  II  Kelurahan  Sudiang  Raya,  Kecamatan Biringkanaya,  Kota  Makassar.  Dalam  waktu  4  bulan  setelah Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Makassar  memperoleh  ijin saluran  drainase,  CV  Amalia  Mandiri  wajib  menyelesaikan pembangunan  dalam  waktu  4  bulan  sejak  ijin  diberikan.  CV Amalia Mandiri dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan dengan  menggunakan  upaya  yang  wajar  untuk  mencapai
Perjanjian antara Dinas Pekerjaan  Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri dalam (Moh. Fathur Rizki Muchlis)
penyelesaian  fasilitas  konstruksi  sejak  tanggal  operasi komersial b. Tahap Pelaksanaan Perjanjian
Salah  satu  penyebab  dibuatnya  suatu  perjanjian  adalah untuk memastikan mengenai ketentuan pelaksanaan berlakunya suatu perjanjian tersebut. Maksudnya adalah bahwa perjanjian dibuat untuk  menentukan kapan  mulai berlaku dan berakhirnya perjanjian. Berakhirnya perjanjian maka berakhir pula perikatan yang ada. Hapusnya perikatan dapat disebabkan karena pembayaran. Pembayaran di sini dapat diartikan bahwa telah  terpenuhinya  semua  prestasi/kewajiban  dari  para  pihak Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Makassar  dan  CV  Amalia Mandiri,  sepakat  terikat  dalam  masa  pekerjaan  pemborongan sebagaimana  klausul  bahwa  “CV  Amalia  Mandiri merencanakan untuk penyelesaian pembangunan dalam jangka waktu 4 bulan setelah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar diberikan  ijin  pembangunan  saluran  drainase  di  Perumahan BPS  II  Kelurahan  Sudiang  Raya,  Kecamatan  Biringkanaya, Kota  Makassar”.  Berdasarkan  klausul  ini  jelas  bahwa  CV Amalia  Mandiri  memiliki  kewajiban  untuk  menyelesaikan pembangunan dalam waktu yang ditentukan dalam perjanjian, yaitu  4  bulan  untuk  menyelesaikan  seluruh  pekerjaan pembangunan saluran drainase perkotaan.
KUH  Perdata  tidak  mengatur  mengenai  batasan  waktu pelaksanaan  pemborongan  pekerjaan.  Dengan  tidak  adanya pengaturan  masa  pelaksanaan  maka  masa  pelaksanaan  dapat dibatasi dengan masa yang tercantum dalam perjanjian. Dalam perjanjian  CV  Amalia  Mandiri  memiliki  kewajiban  untuk menyelesaikan  pembangunan  dalam  waktu  4  bulan  untuk penyelesaian  pembangunan  saluran  drainase  perkotaan. Berdasarkan hal ini, dapat diartikan KUH Perdata secara tidak langsung  mengatur  dan  memaksa  CV  Amalia  Mandiri  untuk menyelesaikan  pelaksanaan  pembangunan  pelabuhan  dalam waktu  4  bulan  sesuai  dengan  apa  yang  tertuang  dalam perjanjian.  Dalam  hal  ini,  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota Makassar  telah  melakukan  kewajiban  pertamanya  dengan memperoleh  ijin  dari  pihak  yang  berwenang  dan  juga  telah membayarkan  uang  untuk  pembangunan  saluran  drainase perkotaan  serta  upah  jasa  kepada  CV  Amalia  Mandiri  sesuai dengan  apa  yang  telah  disepakati.  Sementara  CV  Amalia Mandiri  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan  waktu yang  disepakati,  yaitu  menyelesaikan  pembangunan  dengan beberapa  tahap,  yaitu  1)  tahap  rapat  koordinasi;  2)  tahapan penyediaan gambar desain; 3) tahap pekerjaan persiapan ( pre- construction ); 4) tahap program dan jadwal pekerjaan; 5) tahap mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan tenaga kerja; 6) tahap perizinan; 7) tahap pengukuran peil; 8) tahap pembersihan dan pengupasan; 9) tahap bouwplank; 10) tahap  pembuatan ( dewatering )  kisdam/ diversion  channel dan  pengeringan;  11) tahap pekerjaan tanah; 12) tahap pekerjaan pembongkaran; 13) tahap  pekerjaan  struktur  drainase;  dan  14)  tahap  penerapan SMK3.
c. Tahap Berakhirnya Perjanjian
Sebagaimana layaknya suatu perjanjian akan mencantumkan  mengenai  berapa  lama  keberlakuan  waktu berlakunya perjanjian tersebut. Hal ini biasanya ditulis dalam suatu perjanjian untuk menghindari atau mengurangi kesulitan- kesulitan  yang akan terjadi pada masa keberlakuan perjanjian tersebut. Dalam perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri, Dinas Pekerjaan Umum Kota  Makassar  berhak  untuk  mengakhiri  perjanjian  dapat
dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar  yang  telah  disebabkan  oleh  keadaan  di  luar  kontrol, termasuk tindakan dari pihak ketiga. Menurut perjanjian Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri penghentian  dan  pemutusan  surat  perjanjian  dapat  dilakukan jika
a) Penghentian  perjanjian  dapat  dilakukan  karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
b) Pemutusan perjanjian oleh pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
1) Pejabat  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Makassar  dapat melakukan pemutusan perjanjian apabila
a) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya perjanjian
b) Berdasarkan  penelitian  pejabat  Dinas  Pekerjaan Umum  Kota  Makassar,  CV  Amalia  Mandiri  tidak akan  mampu  menyelesaikan  keseluruhan pekerjaan walaupun  diberikan  kesempatan  sampai  dengan  50 (lima  puluh)  hari  kalender  sejak  masa  berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.
c) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan  sampai  dengan  50  (lima  puluh)  hari kalender  sejak  masa  berakhirnya  pelaksanaan pekerjaan,  CV  Amalia  Mandiri  tidak  dapat menyelesaikan pekerjaan.
d) CV  Amalia  Mandiri  lalai/cedera  janji  dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya  dalam  jangka  waktu  yang  telah ditetapkan.
e) CV  Amalia  Mandiri  terbukti  melakukan  KKN, kecurangan,  dan/atau  pemalsuan  dalam  proses pengadaan  yang  diputuskan  oleh  instansi  yang berwenang.
f) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan  pengadaan  dinyatakan  benar  oleh instansi yang berwenang.
2) Pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1)  dilakukan  selambat-  lambatnya  3  (tiga)  hari  kerja setelah  pejabat  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Makassar menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan perjanjian secara tertulis kepada CV Amalia Mandiri.
d. Pemutusan perjanjian oleh CV Amalia Mandiri
1) CV Amalia Mandiri dapat melakukan pemutusan kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut.
a) Akibat keadaan kahar sehingga CV Amalia Mandiri tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian atau adendum perjanjian
b) Pejabat  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Makassar gagal  mematuhi  keputusan  akhir  penyelesaian perselisihan.
c) Pejabat  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Makassar tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana  dimaksud dalam perjanjian atau adendum perjanjian.
2) Pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) kerja setelah CV Amalia  Mandiri  menyampaikan  pemberitahuan  rencana pemutusan perjanjian secara tertulis kepada Pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
Berdasarkan  kalimat  dalam  klausul  di  atas  yang menyatakan bahwa CV Amalia Mandiri juga dapat mengakhiri perjanjian  walaupun  kesalahan  tersebut  datang  dari  pihak ketiga.  Klausul  ini  juga  memperjelas  kedudukan  CV  Amalia Mandiri  karena  dapat  memutuskan  perjanjian  yang  tidak terlaksana. Sekali lagi ditemukan dalam perjanjian ini adanya kedudukan  yang  berimbang  antara  para  pihak  yang  sesuai dengan asas keseimbangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  ditemukan bahwa  pengakhiran  perjanjian  terjadi  karena  pekerjaan  telah 100%  selesai  dan  kedua  pihak  telah  melaksanakan  hak  dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan isi surat perjanjian antara  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Makassar  dengan  CV Amalia  Mandiri  dalam  rehabilitasi  saluran  drainase  di Perumahan  BPS  II  Kelurahan  Sudiang  Raya,  Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

## 3.2. Hak  dan  Kewajiban  Para  Pihak  dalam  Perjanjian Pekerjaan Drainase
Hak  dan  kewajiban  dalam  konstruksi  merupakan ankeseluruh  atau  sebagian  struktur  pelaksanaan  rencana  yang mana melaksanakan serta wawasan yang melingkupi pekerjaan arsitektural,  sipil,  mekanikal,  elektrikal,  dan  tata  lingkungan masing-masing  beserta  kelengkapannya  untuk  mewujudkan suatu  bangunan  atau  bentuk  fisik  lain.  Sementara  secara khusus,  terdapat  Peraturan  Presiden  Nomor  4  Tahun  2015  jo Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2012  yang  mengatur tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  di  lingkungan  pemerintah  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2000  tentang  Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Perjanjian  sangat  memiliki  hubungan  erat  dengan  asas kebebasan berkontrak yang menentukan apa dan dengan siapa perjanjian  tersebut  dilaksanakan  atau  dibuat.  Perjanjian  yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tentunya memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat  para  pihak  yang  melakukan perjanjian  dan  memiliki  kekuatan  mengikat  perjanjian  baku maka disimpulkan secara teoritis dan secara yuridis perjanjian tersebut  tidak  memenuhi  elemen  yang  terdapat  dalam  KUH Perdata.  Stein  memberikan  pendapat  bahwa  perjanjian  baku dapat diterima atas dasar fiksi kepercayaan dan keinginan yang bangkitnya  kepercayaan  bahwa  pihak-pihak  mengikatkan  diri pada perjanjian tersebut dan jika debitur menerima perjanjian tersebut maka dalam artian perjanjian telah disetujui.
Pelaksanaan  perjanjian  pemborongan  rehabilitas  saluran drainase  di  Perumahan  BPS  II  Kelurahan  Sudiang  Raya, Kecamatan  Biringkanaya,  Kota  Makassar  walaupun  dibuat bentuk  perjanjian  baku  (standar)  yang  ditandatangani  kedua belah  pihak  berdasarkan  perundangan  yang  berlaku  terutama Perpres  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pengadaan  Barang  Jasa  Pemerintah  dan  tidak  ada  salah  satu pihak  merasa  terpaksa  melakukan  perjanjian  tersebut, walaupun  isi  perjanjian  ditentukan  oleh  pemberi  tugas  atau pengguna  jasa  tetapi  diperjanjian  kerja  kontruksi  CV  Amalia Mandiri  tersebut  ikut  andil  dalam  menentukan  harga  proyek pekerjaan  dengan  jalan  mengajukan  penawaran.  Oleh  karena itu, perjanjian tersebut tidak melanggar asas-asas perjanjian dan dasar hukum pangadaan barang/jasa pemerintah.
Pada  pelaksanaan  perjanjian  pemborongan  antara  Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri dalam  rehabilitasi  saluran  drainase  di  Perumahan  BPS  II Kelurahan  Sudiang  Raya,  Kecamatan  Biringkanaya,  Kota Makassar disepakati dan disetujui oleh para pihak dalam bentuk kontrak perjanjian. Berdasarkan tersebut masing-masing pihak
harus menjalankan hak-hak dan kewajban yang terdapat dalam kontrak  perjanjian  sehingga  menimbulkan  tanggung  jawab. Perjanjian  antara  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Makassar dengan CV Amalia Mandiri dalam rehabilitasi saluran drainase di  Perumahan  BPS  II  Kelurahan  Sudiang  Raya,  Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar memberikan hak dan kewajiban yang setara antara kedua belah pihak. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memperoleh hak atas hasil jasa konstruksi dan kewajibannya  untuk  memenuhi  ketentuan  yang  diperjanjikan sedangkan  hak  CV  Amalia  Mandiri  untuk  memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan  jasa  konstruksi.  Kewajiban  tersebut  menurut  Pasal 1234 KUH Perdata dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.
Setiap  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  akan menimbulkan  akibat  hukum.  CV  Amalia  Mandiri  selaku penyedia  jasa  berkewajiban  untuk  menyelesaikan  suatu pekerjaan konstruksi sesuai apa yang diperjanjikan sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selaku pengguna jasa berhak  atas  suatu  pekerjaan  konstruksi  yang  telah  dikerjakan oleh penyedia jasa. Adanya kontrak antara pengguna jasa dan penyedia  jasa  ini  berfungsi  untuk  memberikan  kepastian hukum lebih rendah menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi. Apabila  dalam  pelaksanaan  perjanjian  pekerjaan  konstruksi tersebut tidak sesuai pemenuhan hak dan kewajiban antara para pihak  dengan  isi  dalam  kontrak,  serta  ketentuan  dalam peraturan perundang-undangan maka nantinya akan menimbulkan akibat hukum tersendiri.
Berikut ini hak dan kewajiban yang terdapat dalam surat perjanjian  antara  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Makassar dengan CV Amalia Mandiri dalam rehabilitasi saluran drainase di  Perumahan  BPS  II  Kelurahan  Sudiang  Raya,  Kecamatan Biringkanaya,  Kota  Makassar  yang  memuat  tentang  hak  dan kewajiban para pihak a. CV Amalia Mandiri
1) CV Amalia Mandiri memiliki hak menerima pembayaran atas  pembelian  barang  sesuai  dengan  total  harga  dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2) CV Amalia Mandiri memiliki kewajiban:
a) Tidak  membuat  dan/atau  menyampaikan  dokumen dan/atau  keterangan  lain  yang  tidak  benar  untuk memenuhi persyaratan katalog elektronik.
b) Tidak  menjual  barang  melalui  e-purchasing  lebih mahal dari harga barang  yang dijual selain  melalui e-purchasing  pada  periode  penjualan,  jumlah,  dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
c) Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya  pada  (20/Oktober/2023)  sejak SP ini diterima oleh penyedia.
d) Bertanggungjawab  atas  keamanan,  kualitas,  dan kuantitas barang yang dipesan.
e) Mengganti  barang  setelah  pejabat  penandatangan/ pengesahan tanda bukti perjanjian melalui pejabat/panitia  penerima  hasli  pekerjaan  (PPHP) melakukan  pemeriksaan  barang  dan  menemukan bahwa:
3) Barang rusak akibat cacat produksi.
4) Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima  oleh  pejabat  penandatangan/  pengesahan  tanda bukti perjanjian.
5) Barang  yang  diterima  tidak  sesuai  denguri  spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
6) Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
7) Memberikan  layanan  purnajual  sesuai  dengan  ketentuan garansi masing-masing barang.
b. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
1) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam perjanjian memiliki hak sebagai berikut.
a) Menerima  barang  dari  penyedia  sesuai  dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
b) Mendapatkan  jaminan  keamanan,  kualitas,  dan kuantitas barang yang dipesan.
c) Mendapatkan  penggantian  barang,  dalam  hal  1) barang rusak akibat cacat produksi; 2) barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh pejabat penandatangan/ pengesahan tanda bukti perjanjian;  dan/atau  3)  barang  yang  diterima  tidak sesuai  dengan  spesifikasi  barang  sebagaimana tercantum pada SP ini.
d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
e) Mendapatkan  layanan  purnajual  sesuai  dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam perjanjian memiliki kewajiban sebagai berikut.
a) Melakukan  pembayaran  sesuai  dengan  total harga yang tercantum di dalam SP ini.
b) Memeriksa kualitas dan kuantitas barang.
c) Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh CV Amalia Mandiri seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  antara  Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV  Amalia Mandiri melalui  tiga  tahap  (tahap  permulaan  perjanjian,  tahap pelaksanaan,  dan  tahap  berakhirnya  perjanjian).  Hak  dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pekerjaan drainase yaitu CV Amalia Mandiri memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian  barang  sesuai  dengan  total  harga  dan  waktu  yang tercantum di dalam surat perjanjian. Kewajiban yang dimiliki oleh  CV  Amalia  Mandiri  adalah  tidak  membuat  atau menyampaikan dokumen atau keterangan lain yang tidak benar, mengirimkan  barang  sesuai  spesifikasi  dan  memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan. Adapun Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memiliki hak menerima barang dari CV Amalia Mandiri sesuai dengan  spesifikasi  yang  tercantum  di  dalam  Surat  Perjanjian, mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang  dipesan  dan  mendapatkan  layanan  tambahan  yang diperjanjikan  seperti  instalasi,  testing,  dan  pelatihan. Kewajiban  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota Makassar  adalah  melakukan  pembayaran  sesuai  dengan  total harga  yang  tercantum  di  dalam  surat  perjanjian,  memeriksa kualitas  dan  kuantitas  barang,  dan  memastikan  layanan tambahan  telah  dilaksanakan  oleh  penyedia  seperti  instalasi, testing, dan pelatihan.
Perlunya  dilakukan  pertimbangan,  pengawasan,  serta perhitungan  yang  lebih  matang  pada  pelaksanaan  perjanjian, baik  dari  alat,  bahan,  dan  perkiraan  besarnya  biaya  sehingga perjanjian  dapat  diselesaikan  sesuai  dengan  nilai  kontrak meskipun dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kontrak

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Ate,  M.  M.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Perjanjian Pemborongan  Antara  Pemerintah  dan    Swasta. Jurnal Universitas Atmajaya .
Filiberto,  J.  D.  (2017).  Rengkung,  Tanggung  Jawab  Hukum Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No.9 h.126. Makkawaru,  Z.  (2020). Pemajuan  Ekonomi  Kreatif  Dan Pemberdayaan  Kekayaan  Intelektual .  Farha  Pustaka: Sukabumi.
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015 – 2034.
Salim,  H.  S.  (2010). Perkembangan  Hukum  Kontrak Innominaat di Indonesia . Sinar Grafika: Jakarta. Simamora, Y. S. (2014) Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang  dan  Jasa  Pemerintah  di  Indonesia) .  Kantor Hukum Wins & Partners: Surabaya.
Subekti, R. (2001). Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 29 . PT. Intermasa: Jakarta.
Subekti,  R.  (2014). Aneka  Perjanjian,  cet.  11 .  Citra  Aditya Bhakti: Bandung.
Trianggara, R. (2013). Penyimpangan Kontrak Jasa Konstruksi Dalam hal Serah Terima Bangunan  Antara Pengembang dengan Kontraktor. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang .
Wulandari,  E.  N.  (2018).  Implikasi  Pemberlakuan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Jasa  Konstruksi Tterhadap Klausula Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak Kerja Konstruksi di Indonesia. Jurnal Privat Law, Vol. VI No. 2 h.196.