## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2021-03-10 Accepted: 2022-02-22
Published: 2022-03-01

## WASIAT WAJIBAH BAGI SUAMI MURTAD DALAM PENDEKATAN TELEOLOGIS MENUJU REALISME HUKUM
(SUATU ANALISIS TERHADAP PUTUSAN Nomor 331 K/Ag/2018)
Raju Moh. Hazmi
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. rajumohhazmi1@gmail.com
Nurul Addha Institut Teknologi Sumatera, Lampung.

## Lisa Analisa
UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Abstrak  -  Wasiat  wajibah  merupakan  salah  satu  produk  ijtihad  di  bidang  fikih  Islam kontemporer. Perkara wasiat wajibah juga masuk ke dalam sub pembahasan kewarisan dalam hukum  keluarga  atau  perdata  di  beberapa  negara  dengan  mayoritas  masyarakat  muslim. Ketentuan  wasiat  wajibah  muncul  sebagai  alternatif  atas  beberapa  problematika  kewarisan, seperti hak atas harta warisan bagi kepada ahli waris beda agama, anak dan orang tua angkat. Kondisi ini dihadapkan pada realitas hukum kewarisan suatu masyarakat yang tidak dapat lepas dari  struktur,  norma,  dan  tradisi,  masyarakat  yang  sudah  hidup  (living  law)  selama  bertahun- tahun.  Salah  satu  praktek  wasiat  wajibah  yang  menjadi  sorotan  di  Indonesia  adalah  kasus wasiat  wajibah  di  dalam  Putusan  MA  Nomor  331  K/Ag/2018.  Putusan  ini  merupakan  putusan terpilih  Mahkamah  Agung  (landmark  decision)  yang  mengubah  putusan  pengadilan  Tinggi Agama Banten No. 78 Pdt.G/2017 PTA Btn terkait pembagian warisan bagi suami pewaris yang telah  murtad.  Melalui  putusan  ini,  Majelis  Kasasi  menganggap  sepantasnya  pemohon  kasasi yang beragama non muslim (murtad) diberi bagian harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah sebesar  ¼  dari  harta  warisan.  Putusan  MA  Nomor  331  K/Ag/2018  merupakan  putusan  yang dikonstruksi    oleh  pertimbangan  berbasis  perlindungan  dan  kesetaraan  hak,  keadilan  dan kemanusiaan  bagi  suami  murtad  dalam  kapasitasnya sebagai  subjek  yang  berhak  untuk  harta peninggalan  pewaris  di  depan  hukum.  Putusan  ini  memberikan  gambaran  bahwa  Indonesia sebagai negara hukum tidak mengabaikan kenyataan bahwa terdapat perbedaan agama dalam suatu  keluarga  atau  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Kenyataan  tersebut  tidak  menjadi hambatan bagi keluarga inti yang berbeda agama bahkan murtad untuk bisa saling berwasiat.

## Kata kunci: wasiat wajibah, murtad, kewarisan, keadilan, Mahkamah Agung
Abstract - The Compulsory will (wasiyah wajibah) is one of the products of ijtihad in the field of contemporary  Islamic  jurisprudence.  The  case  of  compulsory  wills  is  also  included  in  the  sub- discussion  of  inheritance  in  family  or  civil  law  in  several  countries  with  a  majority  Muslim community. The  provision  of  a  mandatory  will  appears  as  an  alternative to  several  inheritance problems,  such  as  the  right  to  inheritance  for  heirs  of different  religions,  children  and  adoptive parents. This condition is faced with the reality of the inheritance law of a society that cannot be separated  from  the  structure,  norms  and  traditions  of  a  society  that  has  lived  (living  law)  for years. One of the practices of compulsory will that is in the spotlight in Indonesia is the case of compulsory will in the Supreme Court Decision Number 331 K / Ag / 2018. This decision is an elected  decision  of  the  Supreme  Court  (landmark  decision)  which  changes  the  decision  of  the Banten  High  Religious  Court  No.  78  Pdt.G  /  2017  PTA  Btn  regarding  the  distribution  of
inheritance  for  the  husband  of  the  heir  who  has  apostatized.  Through  this  decision,  the Cassation  Council  considers  that  it  is  appropriate  for  non-Muslim  (murtad)  applicants  to  be given  a  share  of  the  inheritance in  the  form  of  a  compulsory  will  of  1⁄4  of  the  inheritance. Supreme Court Decision Number 331 K / Ag / 2018 is a decision constructed by considerations based  on  protection  and  equal  rights,  justice  and  humanity  for  apostate  husbands  in  their capacity as subjects who are entitled to inheritance before the law. This decision illustrates that Indonesia as a rule of law does not ignore the fact that there are religious differences in a family or  social  life.  This  fact  does  not  become  an  obstacle  for  nuclear  families  of  different  religions and even apostates from being able to testify to each other.
Keywords: Compulsory will, apostasy, inheritance, justice, Supreme Court

## PENDAHULUAN
Wasiat  wajibah  merupakan  salah satu  produk  ijtihad  di  bidang  fikih Islam  kontemporer  yang  menarik untuk disoroti. Sebagai sub pembahasan kewarisan dalam hukum  keluarga  atau  perdata  di beberapa  negara  terutama  negara- negara  muslim,  banyak  masyarakat akademik yang mengemukakan pendapat  dan  hasil  penelitiannya tentang  latar  belakang,  pelaksanaan, maupun  ketentuan  pemberian  wasiat wajibah baik secara normatif maupun empiris.
Sebagian kalangan menganggap  bahwa  wasiat  wajibah merupakan interpretasi dan pengembangan  dari  pendapat    salah satu cendikiawan
Islam klasik Muhammad  Ibn  Hazm  al-Zhahiri [ 1 ] , pendapat  ini  selaras  dengan  hasil penelitian yang dilakukan oleh Ikrufah Zubaidah (2017). Zubaidah
memaparkan  bahwa  wasiat  wajibah merupakan  perpaduan  antara  hasil dari  al- Ta’sil al-Fikih dan al-Tanzil al- Qanun  yang  dilakukan  oleh  ulama yang  merupakan  hasil  dari  proses ijtihad  melalui  penilaian  terhadap dalil-dalil  syariat  dengan  merujuk kepada  nash  al- Qur’an  dan  hadist berdasarkan kaidah ushul [ 2 ] . sebagian lain menganggapnya sebagai  hasil  dari  interpretasi  secara mendalam terhadap ayat 180 QS. Al- Baqarah [ 3 ] .  Lebih  jauh  kalangan
yang lebih moderat yang diantaranya diwakili  oleh  Zilfia  Hanum  dan  Alfi Syahr  (2016)  menganggap  bahwa wasiat  wajibah  juga  merupakan  hasil atau jawaban dari perubahan- perubahan sosial yang terus berlangsung  di  masyarakat  baik masyarakat muslim maupun masyarakat  plural  dengan  berbagai etnis, budaya maupun agama [ 4 ] . Selanjutnya Karaluhe (2016) berpendapat  bahwa  wasiat  wajibah sebagai  salah  satu  produk  hukum tentu  saja  merupakan  hasil  dari konfigurasi pengaruh pluralisme hukum  pada  bidang  keperdataan yang  berlaku  di  negara [ 5 ] .  Dengan demikian  pendapat  Karaluhe  ini mengkonfirmasi  pendapat  Haniah Ilhami  di  dalam  penelitian  yang memaparkan bahwa kehadiran wasiat  wajibah  merupakan  hasil  dari proses  akomodasikan  praktik-praktik nyata  di  suatu masyarakat  yang  juga dipengaruhi  oleh  ketentuan  hukum adat  dan  dominasi  dalam  hubungan keluarga dengan masyarakat [ 6 ] . Di Indonesia praktik wasiat wajibah menjadi  salah  satu  solusi  atas problematika dalam praktik kewarisan [ 7 ] . Salah satunya dalam kasus Victor sitorus  dan  Anita  Nasution.  Kasus  ini berujung  pada  keluarnya  putusan mahkamah Agung Nomor 331
K/Ag/2018 [ 8 ] .  Putusan  ini  menjadi jawaban  atas  problematika  praktek
kewarisan  antara  Victor  yang  murtad setelah  kematian  Anita.  Pemohon menikahi  Anita  Nasuation.  Pasangan ini  selanjutnya  tidak  dikaruniai  anak, hingga  pada  tanggal  26  Agustus tahun 2008 Anita Nasution meninggal dunia. Peristiwa kewarisan ini meninggalkan ahli waris Victor Sitorus  (suami)  dan  empat  orang saudara kandung. Pasca
meninggalnya  Anita  Nasution,  Victor Sitorus  (suami)  berpindah  keyakinan menjadi Nasrani yang mengakibatkan sang  suami  terhalang  mendapatkan warisan  (murtad).  Pada  mulanya saudara  kandung  pewaris  berupaya melakukan musyawarah dalam pembagian  warisan,  namun  Victor Sitorus  tidak  bersedia.    Oleh  karena itu,  empat  orang  saudara  kandung pewaris  menggugat  Victor  Sitorus untuk  melakukan  pembagian  waris secara faraidh hingga akhirnya Victor Sitorus memohonkan Kasasi. Dikarenakan peristiwa hukum kewarisan  ini  melibatkan  dua  pribadi yang  berbeda  agama  yang  dikaitkan dengan kompetensi absolut peradilan agama  maka  Pertimbangan  pertama Mahkamah Agung menelusuri eksistensi  Pasal  49  UU  No.  3  Tahun 2006  tentang  peradilan  agama  dan keberadan asas
personalitas keislaman  dalam  bidang  kewarisan.
Sehingga,  dengan  menggabungkan paradigma  Pasal  49  UU a  quo dan Yurisprudensi MA No. 172/K/Sip/1974 perkara a quo
dibedah  menggunakan  hukum  waris dari  pewaris  (hukum  Islam)  yang merupakan  ranah  absolut  peradilan agama.

## POKOK PERMASALAHAN
Penelitian  ini  dilakukan  untuk menganalisa Putusan MA Nomor 331
K/Ag/2018  yang  berkaitan  dengan kasus  Wasiat  Wajibah  bagi  Suami Murtad.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  normatif  dengan  metode kualitatif.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Hukum Islam dalam studi kepustakaan.  Selanjutnya  putusan yang dikaji adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Wasiat Wajibah kepada Non Muslim di Indonesia Regulasi wasiat wajibah di Indonesia sudah sangat tegas ada di dalam  regulasi  undang-undang  dan Kompilasi  Hukum  Islam [ 9 ] ,  yaitu bahwasanya wasiat wajibah merupakan pemberian hak bagi salah satunya  kerabat  non  muslim  oleh hakim setelah terlebih dahulu kerabat yang berbeda agama tadi mengajukan  gugatan  ke  pengadilan atau  upaya  penyelesaian  sengketa warisan  atau  wasiat [ 10 ] .  Peraturan tentang  wasiat  wajibah  kurang  lebih menjadi  sorotan  sejak  periode  1995 hingga sekarang. Perkembangan peraturan wasiat wajibah pada
periode ini adalah perluasan ketentuan  tentang  pihak-pihak  yang dapat menerima wasiat wajibah (juga dikenal  sebagai  wasiat  wajibah), khususnya  yang  berkaitan  dengan ahli  waris  yang  memiliki  agama  yang berbeda  dengan  almarhum,  seperti (1)  Yurisprudensi  yang  memberikan wasiat  wajibah  untuk  anak  yang bukan Muslim, melalui Putusan
Mahkamah Agung Nomor 368.K / AG /  1995,  (2)  Yurisprudensi  yang mengabulkan kewajiban pada Wasiat untuk  Pewaris  Muda  yang  bukan seorang  Muslim,  melalui  Keputusan Mahkamah  Agung  No.  51.K  /  AG  / 1999  pada  29  September  1999,  (3) Yurisprudensi yang memberikan wasiat wajibah untuk istri yang bukan Muslim, melalui Keputusan
Pengadilan  Utama  No.  16.K  /  AG  / 2010  pada  30  April  2010.  Ketentuan ini merupakan hasil dari ijtihad ulama dengan  memberikan  pertimbangkan keadaan  masyarakat  Indonesia  yang plural ditinjauh dari agama, ras, suku, dan  bahasa.  Hal  ini  mencerminkan bahwa  ketentuan  regulasi  warisan dan  wasiat  wajibah  di  Indonesia memerhatikan
dan mempertimbangkan  asas  keadilan dan  kemanusiaan  penerima  waris dan  wasiat  di  depan  hukum [ 11 ] .
Secara  khusus  untuk  kasus  di Indonesia Muhibbin (2012) menyebutkan  bahwa  yang  melatar belakangi pemberlakuan tersebut adalah putusan hakim (ada beberapa putusan hakim yang sangat fenomenal untuk menyelesaikan problematika kewarisan dan khususnya wasiat wajibah di
Indonesia).  Pada  beberapa  kasus tentang  wasiat  wajibah  bagi  non muslim  para  ulama  menggunakan ijtihad  melalui qiyas dengan  ide hukumnya  yang  diperluas,  yaitu penafsiran  pemberian  wasiat  wajibah bagi  kerabat  yang  tidak  mewarisi yaitu  anak  angkat [ 12 ] atau  orang tua  angkat  diperluas  kepada  kerabat non  muslim [ 13 ] .  Sebagai  negara yang  berdaulat  Indonesia  tidak  bisa mengabaikan kenyataan
bahwasanya  dalam  suatu  keluarga atau  dalam  kehidupan  masyarakat,
bisa  terdapat  perbedaan  agama [ 14 ] , Kenyataan  tersebut  tidak  menjadi hambatan untuk bisa saling
berwasiat.  Lantas,  apakah  yang menjadi  pertimbangan  nilai  hukum (ratio  legis) bagi  majelis  hakim Mahkamah  Agung  dalam  putusan Nomor 331/K/Ag/2018 untuk memutuskan  perkara  waris  beda agama dengan
menggunakan instrument  wasiat  wajibah  kepada suami  yang  keluar  dari  agama  Islam atau murtad?

## Rasio  Legis  Putusan  Mahkaman
Agung Nomor 331/K/Ag/2018 Sebelumnya pada Putusan Pengadilan  Agama  Tigaraksa  No. 2886/Pdt.G/2014/PA/TGRS,  majelis memutuskan bahwa
dengan terbuktinya  Victor  Sitorus  kembali memeluk  agama  Kristen  (murtad) maka berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan dalil  syar’i  berupa  Hadist  Nabi Muhammad  SAW  maka  Victor  tidak memiliki  hak  harta  warisan  dari pewaris.  Begitu  pula  dalam  Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten No.
0078/Pdt.G/2017/PTA.Btn yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa. Melalui  Putusan  MA  Nomor    331 K/Ag/2018  majelis  hakim  merevisi putusan judect facti Pengadilan Tinggi Agama Banten serta memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa.
Perbaikan  ini  ditujukan  terhadap revitalisasi  hak-hak  pemohon  kasasi dalam  kapasitasnya  sebagai  suami yang berlainan agama pada peristiwa kewarisan.
Selengkapnya dapat dilihat  secara  komprehensf  petikan amar putusannya sebagai berikut:
“……dengan  memperhatikan hubungan  Pemohon  Kasasi dengan Pewaris semasa hidupnya yang cukup baik dan harmonis,  bahkan  pemohon kasasi telah mendampingi pewaris  selaku  istri  dalam suka  maupun  duka,  bahkan saat  pewaris  sakit  pemohon kasasi  tetap  merawat  pewaris dengan setia dan selalu mendampingi berobat ke Cina, maka  sepantasnya  pemohon kasasi  yang  beragama  non muslim diberi bagian dari harta warisan  dalam  bentuk  wasiat wajibah  sebesar  ¼  dari  harta peninggalan pewaris [ 15 ] Dengan demikian maka tergugat (pemohon kasasi) mendapatkan ½ atau 50% dari harta  bersama,  ¼  dari  harta peninggalan  pewaris  sehingga dari  harta  bersama  tergugat mendapatkan  50%  +  wasiat wajibah (1/4x50% = 12,5% dari harta bersama) sehingga berjumlah 62,5% dan tambahan  25%  dari  harta peninggalan pewaris. Sedangkan sisanya 37,5% dari harta  bersama  dan  75%  dari harta bawaan pewaris dibagikan  pada  ahli  warisnya [ 16 ] . Meskipun Alasan hakim mengklaim  sebesar  ¼  dari  harta peninggalan  pewaris  tidak  dijelaskan secara  detail  dalam ratio  decidenti putusan, berdasarkan petikan putusan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa pertimbangan putusan mengkonstatir  subjek  hukum  dalam peristiwa  kewarisan  dalam  putusan sebelumnya.  Hakim  berpegang  pada yurisprudensi Putusan  Mahkamah
Agung  Nomor  368.K/AG/1995 [ 17 ] , Putusan MA No. 368/K/1995, Yurisprudensi  ini  mengkontruksikan hak  anak  kandung  murtad  memiliki kedudukan  yang  sama  dengan  hak anak  kandung  beragama  Islam, Putusan  MA  No.  51/K  /Ag  1999, Yurisprudensi ini menginterpretasikan ahli  waris  yang  bukan  beragama Islam tetap dapat mewarisi dari harta peninggalan  pewaris,  Putusan  MA
No.  16  K/Ag/2010,  Yurisprudensi  ini mendasari dasar pemberian kedudukan istri yang bukan beragama Islam sama dengan kedudukan intri yang beragama Islam dengan  dasar  telah  hidup  bersama dan  harmonis  selama  18  tahun.
Yurisprudensi putusan MA No
368/K/1995  dan  Putusan  MA  No.
51/K  /Ag  1999  menjadi  justifikasi rasional    kesetaran  hak  (kedudukan) bagi  setiap  ahli  waris  non  muslim (subjek)  diberlakukan  sama  dengan ahli waris muslim untuk mendapatkan harta  peninggalan  pewaris.    Lain halnya  dengan  memaknai  posisi  dari subjek  penerima  warisan,  maka dengan  menggunakan  interpretasi a contrario [ 18 ] hakim  menetapkan bahwa  apabila  istri  non  muslim  saja dapat mendapatkan harta peninggalan  atas  dasar  kesetiaan hati serta loyalitasnya selama berumah  tangga  maka  atas  dasar perkara  ini  juga  suami  berhak menerima  bagiannya  sebagaimana layaknya suami yang ,muslim yaitu ½ apabila tidak mempunyai anak sebagaimana  yang  dikuatkan  dalam QS. Al-Nisa ’ Ayat 12. Namun, diakibatkan suami tersebut telah murtad maka
ketentuan  QS.  Al-Nisa ’  ayat  12
tentang  konsepsi  waris  Islam  tidak
dapat  diterapkan.  Dalam  hal  ini, hakim  memilih  jalur  wasiat  wajibah berdasarkan
pendekatakan humanisme-egaliterianistik dengan membangun argumentasi hukum dari pola  hubungan  yang  terjadi  antara penerima wasiat wajibah dan pewaris semasa  hidupnya  yang  cukup  baik dan  harmonis  untuk  menjalankan rumah tangga, bahkan faktor penerima  wasiat  telah  mendampingi pewaris  selaku  istri  dalam  suka maupun  duka  menjadi  alasan  utama mejatuhkan  instumen  wasiat  wajibah sebagai klaim kesahihan dalam peristiwa  pembagian  waris.  Hal  ini dikuatkan  juga  ketika  pewaris  sakit penerima wasiat tetap merawat pewaris  dengan  setia  dan  selalu mendampingi  berobat  ke  Cina,  maka sepantasnya  penerima  wasiat  yang beragama  non  muslim  diberi  bagian dari  harta  warisan  dalam  bentuk wasiat wajibah.
Secara  filosofis  pertimbangan  ini disandarkan pada kerangka epistemik  keadilan  sebagai  tafsir liberal  egalitarian  of  social  justice dengan  mengakomodasi    individu (Penerima  Wasiat  Wajibah)  secara serius tanpa menegasi kesejahteraan atau hak-hak pribadinya demi kebaikan  orang  lain [ 19 ] sehingga tipologi  keadilan  yang melekat  dalam putusan  ini  berusaha  mengangkat posisi  dari  si  penerima  wasiat  untuk diletakan pada posisi alamiah (original  position) yang  setara  dan mempunyai  hak-hak  dasar  yang sama  dengan  subjek  hukum  yang lain (ahli waris Islam) [ 20 ] .
Rasionalitas  kesetaraan  hak  bagi penerima bagian harta pewaris (suami  Murtad)  merupakan  klaim atas  manusia  yang  terlahir  sebagai
makhluk  yang  bebas  dan  sederajat. Disamping hal tersebut, secara kodrati  manusia    mampu  melakukan penilaian atas prinsip-prinsip keadilan yang  diberlakukan  secara  umum untuk  mendistribusikan  hak  dan kewajiban  secara  berimbang  dalam realitas sosial, sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata menanggung  beban  yang  sama [ 21 ] .
Elaborasi inilah yang kemudian membingkai putusan dengan menempatkan prinsip keadilan umum (dari  sisi  penerima  wasiat)  sebagai suatu  prosedur  yang  tidak  memihak. Majelis menyingkirkan norma pembagian harta warisan sebagaimana  yang  diatur  dalam Instruksi  Presiden  No.  1  Tahun  1991 tentang    Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  yang  nihil  menjamin  keadilan terhadap pengaturan pembagian waris  bagi  suami  dengan  status murtad, sekaligus menutup ketidaksetaraan  hak  suami  yang berbeda agama. Optik ini menyingkirkan cara pandang positivistik yang menempatkan dimensi manusia untuk hukum menjadi  hukum  ada  untuk  manusia. Apabila keyakinan bahwa manusia itu adalah  untuk  hukum,  maka  skema yang dibentangkan oleh hukum mendeterminasi  dimensi  eksistensial manusia.  Pada  taraf  inilah  hukum tidak lagi bersifat apriori yang mendahuli kenyataan, tetapi bergeser ketahap a  posteriori yang  mengikui kenyataan, seperti yang terjadi dalam perkara ini [ 22 ] .
Adapun hakikat hukum putusan ini telah  melepaskan  monopoli  tafsir yang  hanya  sekedar  berpedoman pada  norma  hukum  yang  bersifat
logis, tertutup, dan menegasi pertimbangan moralitas dalam sistem perundang-undangan yang kaku (closed logical system) [ 23 ] .
Seandainya  hukum  itu  dimaknai  apa yang  tertuang  dalam  kodifikasi  teks undang-undang yang mendasari pada  KHI,  maka  pemohon  kasasi dalam  kapasitasnya  sebagai  suami murtad  tidak  memiliki  hak  dalam peristiwa  kewarisan  karena  dibatasi oleh  ketentuan  Pasal  171  poin  c  KHI sebagai  norma  imperatif  (keharusan) sekaligus dauerhaftig (terus- menerus) yang mewajibkan ahli waris beragama Islam [ 24 ] . Namun, pertimbangan  hakim  yang  berupaya untuk  lepas  dari tafsir positivistik  KHI an sich merupakan pengejawantahan prinsip ius  contra  legem untuk memutus  perkara.  Menurut  Peter Mahmud  Marzuki  keadilan  mungkin diperoleh  berdasarkan  aturan-aturan yang  tertuang  dalam  undang-undang melalui  penafsiran  atau  berdasarkan hukum kebiasaan.
Apabila peraturan perundang- undangan  tidak  cukup  memberikan rasa keadilan maka pengadilan harus menciptakan keadilan
dengan mengabaikan  peraturan  perundang undangan  bilamana  perlu  melanggar undang-undang.  Rujukan  yang  jadi dasar  adalah  keadilan  bukanlah huruf-huruf hitam yang dicetak diatas kertas,  melainkan  moral  dan  rasa kepatutan.
Putusan
pengadilan semacam  itu  disebut ius  contra legem [ 25 ] .  Pandangan  ini  sejalan dengan  yang  diingatkan  oleh  Oliver Wendel  Holmes  sebagaimana  yang dikutip  oleh  L.B  Curzon bahwa para hakim  untuk  tidak  terpaku  dan  taklid pada  sistem  presedent  yang  kaku, deterministik, dan legalistik tapi
hakim  harus  melihat  realitas  hukum yang  hidup  dalam  masyarakat  dan bukannya  bertumpu  pada  peraturan perundang-undangan
yang merupakan  ciptaan  manusia  biasa, tidak  sempurna,  tidak  lengkap,  dan senantiasa  menuntut  interpretasi  dari para  penegak  hukumnya.  Bahkan, suatu  keharusan  menurut  Holmes bagi  hakim  membuat  putusan  untuk memasukan  pertimbangan  pribadi ekstra  legal  sifatnya  agar  keputusan- keputusan  yang  dibuatnya  lebih fungsional  dalam  perkara  konkret [ 26 ] .
Paradigma  hakim  dalam  memutus waris  beda  agama  bagi  suami  yang murtad  terpaku  terhadap  peraturan perundang-undangan  dan  KHI,  yang justru nihil dalam memberikan keadilan  dan  kemanfaatan  maka hakim dituntut melakukan rechtvinding dengan mengeyampingkan  aturan  tersebut berdasarkan pilihan rasional atas nilai kemanfaatannya [ 27 ] .  Mengadopsi pendapat dari Holmes, Satjipto Rahardjo menguatkan bahwa sekalipun  putusan  hakim  harus  di dasarkan undang-undang tetapi mengakui adanya factor dan unsur itu membebaskan hakim sebagai
tawanan  undang-undang.  Inilah  yang menjadi esensi the life of law has not been  logic,  but  experience karena logika  hukum  yang  terbawa  terlalu jauh akan menjadikan hakim sebagai tawanan  undang-undang,  sedangkan prilaku  akan  membebaskannya  dan Indonesia  membutuhkan  hakim  yang menyadari  paradigma  pembebasan itu [ 28 ] .  Penegak  hukum  dalam mengonstruksi kebenaran tidak hanya  berada  pada  jalur  kebenaran tunggal  akan  tetapi  juga  dapat
menemukan keberadaan subjekif pelaku  yang  dikontekstualisasikan secara dinamis demi mencapai kebenaran  dan  keadilan  sebenar- benarnya.  Gagasan  progresif  dapat dipahami telah mewakili perkembangan  ilmu  hukum  yang terus  berubah  menuju  pandangan yang  holistic [ 29 ] .  Jika  dikaitkan dengan Putusan MA Nomor 331/K/Ag/2018,  maka  sejatinya rasio legis putusan ini cenderung berdasarkan  pertimbangan  dimensi sosiologis  bagi  pemohon  (aspek kemanusiaan  pemohon  yang  telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami selama pewaris masih hidup hingga meninggal). Hal inilah yang kemudian membuat pertimbangan putusan mengutamakan  aspek  kemanfataan dan  keadilan  bagi  pemohon  kasasi ketimbang  memastikan  konsistensi norma  pengaturan  terkait  warisan beda  agama  dalam  perspektif  KHI. Sehingga, eksistensi pengaturan Waris  yang  mewajibkan  prasyarat agama  Islam  berdasarkan  Pasal  171 poin  c  KHI  dikesampingkan  oleh hakim  dengan  jalan  memberikan harta  peninggalan  pewaris  melalui jalur wasiat wajibah.
Hal ini merupakan bentuk pertimbangan hakim  untuk  mengisi  kekosongan hukum  atas  pengaturan  pembagian harta  peninggalan  pewaris  kepada ahli waris beda agama (terutama ahli waris  murtad)  dan  sebagai  bentuk perlindungan  hak  bagi  ahli  waris  non muslim [ 30 ] .
Wasiat Wajibah dan Negasi Kepastian Hukum
Intervensi  tradisi civil  law  system yang  memengaruhi  sistem  hukum  di Indonesia  telah  menggeser  wilayah
keadilan  hukum  ke  arah  kepastian hukum  sebagai  paradigma  utama dalam  memutuskan  suatu  perkara. Namun, yang patut menjadi parameter  dalam  peradilan  bukan kepastian  atas  penerapan  suatu peraturan perundangan (norma hukum an sich ), melainkan bagaimana  putusan  itu  dibentuk berdasarkan  pertimbangan  atas  nilai keadilan vis  a  vis konfrontasi  fakta dan  norma  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan  dari  pencari  keadilan. Sebelumnya  telah  dijelaskan,  bahwa karakteristik peraturan peraturan perundang-undangan terkadang memilik ketidakjelasan dan ketidaklengkapan yang membutuhkan  interpretasi  mendalam untuk  melihat  sisi  kepastiannya,  baik itu kepastian norma maupun kepastian nilai keadilan dibalik
penerapan norma hukum yang menjadi  pegangan  dalam  peristiwa konkrit di ranah peradilan. Bagi perkara yang sudah mempunyai kejelasan dalam peraturannya, hakim tinggal
menerapkan peraturan tersebut. akan tetapi,  menjadi  persoalan  ketika perkara  yang  dihadapi  hakim  tidak jelas  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan  lebih  problematisnya peraturan  perundang-undangan  tidak mengatur  tentang  perkara  tersebut. Dalam  taraf  ini,  ketika  melakukan pertimbangan terhadap putusan hakim  akan  dihadapkan  dengan pilihan  yang  dikotomis.  Antara  tetap berpegang  pada  norma    pengaturan waris  berdasarkan  KHI  dan  aturan agama Islam dengan basis theosentris-sakralitas atau melakukan  penemuan  hukum  untuk melindungi hak sekaligus
memberikan rasa keadilan bagi pemohon  kasasi,  seperti  yang  terjadi dalam  perkara  waris  dalam  Putusan Mahkaman Agung Nomor 331/K/Ag/2018.
Pada  dasarnya  Pengaturan  waris dan wasiat dalam hukum waris  Islam Indonesia  mengacu  pada  Pasal  194- 209  KHI.  Untuk  wasiat  wijabah diformulasikan  dalam  Pasal  209  KHI yang  menyatakan  bahwa  wasiat wijabah  hanya  diperuntukan  bagi anak  angkat [ 31 ] dan  orang  tua angkat.
Dengan
menggunakan interpretasi  sistematis,  pengaturan tentang  waris  dan  wasiat  harus memperhatikan pula ketentuan Pasal 171 huruf  c yang menyatakan bahwa ahli  waris  adalah  orang  yang  pada saat meninggal mempunyai hubungan darah/hubungan perkawinan dengan pewarsi, beragama  Islam  dan  tidak  terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam  kaitannya  ini  maka  unsur pasal (bestandelen) telah mengkualifikasikan  secara  limitatif ahli  waris  harus  beragama  Islam sesuai  dengan  agama  yang  dianut oleh pewaris.
Namun, dalam perkembangannya, pembagian
warisan  kepada  ahli  waris  beda agama dibolehkan sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung melalui instrument wasiat  wajibah  seperti  Putusan  MA No.  368/AG/1995, [ 32 ] Putusan  MA No. 51/K /Ag 1999 , dan Putusan MA No.  16  K/Ag/2010.  Sebagai  salah suatu sumber hukum nasional, hakim menggunakan  yurisprudensi  dalam memutus
perkara
guna mengkonstatir  kesamaan  pandangan dan  pendapat  para  ahli  yang  dianut terdahulu  dalam  putusannya [ 33 ] .
Menurut  Bagir  Manan  yang  dikutip oleh  Ahmad  Rifai,  sistem  peradilan
Indonesia tidak menganut asas precedent atau  ajaran state  decisis ,
sehingga hakim-hakim Indonesia bebas  mengikuti  atau  tidak  putusan- putusan  hakim  terdahulu.  Walaupun demikian  dalam  praktik,  hakim-hakim menuruti berbagai yurisprudensi tetap  ( vaste  jurisprudentie )  terutama yurisprudensi Mahkamah Agung.
Berdasarkan
pertimbangan putusannya,  yurisprudensi  Putusan MA No. 368/K/1995, Putusan MA No. 51/K /Ag 1999 , dan Putusan MA No. 16 K/Ag/2010 menjadi “pisau analisis” Majelis Kasasi dalam putusan nya untuk meletakan
pembagian  harta  peninggalan  dari pewaris  kepada  ahli  waris  beda agama  dan/atau  murtad  melalui wasiat  wajibah.  Namun  konstruksi norma Pasal 171 huruf c juncto Pasal 209  ayat  (1)  dan  ayat  (2)    KHI  ini diperluas  oleh  hakim  menggunakan argumentum per  analogian untuk menyigi  keberlakuan  wasiat  wajibah bukan  hanya  terbatas  kepada  anak angkat  dan  orang  tua  angkat  namun hak  itu  juga  melekat  bagi  hak  suami murtad  dengan  jalan  wasiat  wajibah. Sekilas,  penerapan  norma  wasiat wijabah ini jelas bertentangan dengan  Pasal  209  ayat  (1)  dan  ayat (2) yang menyatakan bahwa instrument wasiat wijabah hanya bisa digunakan  pada  orang  tua  angkat dan  anak  angkat,  padahal  pemohon kasasi  adalah  suami  yang  secara prinsipil bukan termasuk objek wasiat melainkan waris. Namun, jika ditelaah  lebih  mendalam  ketika  sang suami diletakan juga posisinya sebagai  penerima  harta  peninggalan pewaris  melalui  jalur  waris  maka
terjadi  kontradiksi  dengan  norma Pasal  171  huruf  c  yang  memberikan prasyarat  harus  menganut  agama yang sama (Islam) dengan pewaris.
Sehingga  hal  ini  menimbulkan kekosongan  hukum (rechtvacuum) bahkan  konflik  norma  dalam  satu undang-undang  yang  secara mutatis mutandis berimplikasi  juga  dengan kekaburan hukum posisi dari
pemohon  kasasi  (suami).  Dengan begitu,  pengaturan  terhadap  posisi dari legal  standing suami  apakah akan  diletakan  sebagai  objek  wasiat, waris,  dan/atau  malah  menegasi haknya sebagai subjek hukum penerima  harta  peninggalan  dari istrinya  karena  secara  limitatif  KHI telah  membatasi  subjek  penerima waris  dan  wasiat.  Pada  taraf  ini majelis  kasasi  membangun legal reasoning yang  tidak  terpaku  pada peraturan perundang-undangan.
Hakim  melakukan  penemuan  hukum dengan interpretasi a contrario
menetapkan  bahwa  apabila  istri  non muslim  saja  dapat  mendapatkan harta peninggalan atas dasar kesetiaan  hati  serta  loyalitasnya selama  berumah  tangga  maka  atas dasar  perkara  ini  juga  suami  berhak menerima  bagiannya  sebagaimana layaknya suami yang ,muslim. Pertimbangan  ini  jelas  menegaskan bahwa kepentingan terhadap
keadilan  lebih  diutamakan.  Selaras dengan  norma  Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman bahwa  hakim  dan  hakim  konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat.
Pertimbangan atas
keadilan  inilah  yang  menjadi  patokan
hakim  dalam  memutuskan  perkara waris yang secara faktual menyimpangi  ketentuan  Pasal  171 huruf c juncto Pasal 209 ayat (1) dan ayat  (2)  KHI  serta  dijustifikasi  oleh pertimbangan ekstra-legal (ikatan emosional,  loyalitas,  elaborasi  hak- hak  suami  terhadap  istri,  dan  klaim kesahinan  psikopatologi  sang  suami) dengan  pewaris  yang  secara  faktual digunakan  untuk  menerapkan  wasiat wajibah  kepada  ahli  waris  non muslim. Lantas, apakah
penyimpangan  terhadap  KHI  ini secara hukum dapat dibenarkan ?
Menurut  penulis,  pertimbangan dalam  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  331/K/Ag/2018  ini  tidaklah bertentangan dengan pengaturan waris dan wasiat sebagaimana konstruksi    norma  pasal  Pasal  171 huruf c juncto Pasal 209 ayat (1) dan ayat  (2)  KHI.  Hal  Ini  disebabkan karena, pertama dari  sisi  karakter produk  hukum  Instruksi  Presiden  No. 1  Tahun  1991  tentang    Kompilasi Hukum  hanya  bersifat  pedoman, arahan teknis operasional, menuntun, dan  membimbing  dalam  hal  suatu kerjaan  tetap  pemerintahan  sebagai suatu beleidregels  atau  policy  rules [ 34 ] .  Sehingga,  determinasi  hakim dalam memutus perkara dapat mengeyampingkan KHI dan mengambil sumber hukum selain KHI karena  situasi in  concreto tidak menjamin  rasa  keadilan  para  pihak berdasarkan  prinsip  negara  hukum, prinisip indepedensi-imparsialitas peradilan, maupun  prinsip kewajiban hakim  dalam  menggali  nilai  nilai keadilan  berbasis  realitas  sosial [ 35 ] , sebagaimana    konstruksi  norma pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 5 (1)
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kedua ,  KHI  yang  dibentuk  dengan Instruksi Presiden memiliki kedudukan dibawah Undang- Undang,  bahkan  melacak  ketentuan
Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun  2011  sebagaimana  telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor  15  tahun  2019  tentang perubahan atas undang-undang nomor  12  tahun  2011  tentang pembentukan  peraturan  perundang- undangan Eksistensi Instruksi Presiden  sudah  tidak  dicantumkan dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan.  Sehingga,  menyandarkan pada asas lex posterior derogate legi Inferiori kewajiban hakim untuk menggali nilai keadilan dalam realitas sosial  berdasarkan  pengejawantahan norma    Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai produk peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi  kedudukannya  dari  instruksi presiden. Ketiga, tafsir  atas  warisan dengan kasus berbeda agama sudah dihimpun dalam yurisprudensi sebagaimana  yang  dieksplanasikan dalam  Putusan  MA  No.  368/K/1995  , Putusan MA No. 51/K /Ag 1999 , dan Putusan  MA  No.  16  K/Ag/2010. Sehingga,  sebagai guidline, produk hukum  dari  lembaga  yudikatif,  dan sumber hukum formil untuk mengatasi polemik kekosongan hukum  maka  penerapan  putusan berdasarkan yurisprudensi dapat menjamin rasa keadilan dalam memutuskan suatu perkara sebagaimana  elaborasi  dari  prinsip imparsialitas peradilan [ 36 ] . Keempat, instrument  Wasiat  Wajibah  sebagai norma yang bersifat limitatif
berdasarkan KHI sangat sulit diterapkan  dalam  konteks  pluralitas masyarakat  di  Indonesia,  termasuk pembatasan  penerima  wasiat  yang bagi  situai  apabila  suami  tersebut murtad.  Pada  taraf  inilah,  dengan mengkombinasikan paradigma negara hukum yang menjamin keadilan dalam suatu perkara, rekonstruksi tersebut  harus dilakukan demi  mewujudkan  konsepsi  hukum adalah  untuk  manusia  (kontekstual) [ 37 ] .
Jika  diakitkan dengan putusan ini maka  sejatinya  framing  putusan menegaskan  bahwa  pemikiran  waris yang  terjadi  di  indoneisa  telah mengalami pergeseran. Dari
konstruksi sebagai fiqih waris ke arah wasiat.  Ini  adalah  bentu  solusi  hakim untuk  menjawab  tantangan  yang dihadapi oleh fikih Islam berdasarkan realitas  hukum  kontemporer  yang dipraktikan oleh masyarakat indonesia yang sangat kental dengan pluralitas  dan  keberagaman  dalam kehidupan
bermasyarakatnya.
Apalagi,  hakim  dalam  kapasitasnya sebagai  penjagan  “roh  keadilan” dalam  memutuskan  suatu  perkara berdasarkan  Pasal  Pasal  5  (1) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman telah menguatkan tesis bahwa sebuah  kewajiban  bagi  hakim  untuk menemukan  kadar  keadilan  yang hidup  dalam  masyarakat  dengan mengeyampingkan  kepastian  hukum dalam suatu perkara demi menangkap  nilai  keadilan  ketika dihadapkan dalam perkara in concreto yang  mengikuti  kenyataan faktual kepentingan para pihak. Selanjutnya, putusan ini
menunjukan  bahwa  hakim  tidak
terikat  terhadap  norma  pengaturan wasiat  wajibah  berdasarkan  tafsir teleologis Islam dalam perkara wasiat beda agama karena dalam perspektif penegakan hukum (konstruksi argument ratio  decidenti maupun ratio  legis putusan)  untuk  memutus perkara  ahli  waris  beda  agama memakai  tafsir  kontekstual  yang bersifat kasuistik. Putusan MA Nomor
331 K/Ag/2018 dengan jelas menonjolkan dimensi rasionalitas humanistik-egaliter untuk memastikan  terwujudnya  keadilan hukum  atas  wasiat  wajibah    (dalam hal  ini  norma  pengaturan  wasiat wajibah
sebagaimana yang
dituangkan  dalam  Pasal  171,  Pasal 180,  dan  Pasal  209  KHI).  Selain  itu, putusan  ini  juga  mengkonfirmasi terjadinya perluasan ketentuan tentang pihak-pihak yang  dapat menerima wasiat wajibah yang dapat diberikan  kepada  ahli  waris  non muslim, bahkan ahli waris  yang telah murtad  sekalipun.  Putusan  ini  hadir sebagai bentuk realisasi pertimbangan keadilan dari sisi penerima wasiat berdasarkan pertimbangan ekstra legal si penerima wasiat (suami murtad/pemohon kasasi). KESIMPULAN Putusan MA Nomor 331 K/Ag/2018  merupakan  putusan  yang dilandasi pertimbangan atas perlindungan  hak  dan  kemanusiaan dalam kapasitasnya sebagai
penerima harta pembagian dari pewaris  melalui  jalur  wasiat  wajibah. Putusan  ini  memberikan  gambaran bahwa  Indonesia  sebagai  negara hukum yang menjunjung tinggi
keadilan  dan  imparsialitas  peradilan tidak mengabaikan kenyataan
disparitas  dalam  beragama  pada suatu keluarga atau dalam kehidupan bermasyarakat.  Kenyataan  tersebut tidak menjadi hambatan bagi keluarga  inti  yang  berbeda  agama ataupun  murtad  untuk  bisa  saling mewarisi  dengan  instrument  wasiat wajibah.  Dinamika  perkembangan hukum Islam dalam konstruksi negara  dan  agama  melalui  putusan semakin  menguatkan  determinasi hukum negara terhadap hukum Islam.

## REFERENSI
[ 1 ] Maelah,  Ana.  (2019).  Cara Penyelesaian  Wasiat  Wajibah Menurut Ibnu Hazm dan Hazairin, Jurnal  Hukum  Perdata
Islam  Syakhsia ,  Vol.  20,  (No.1), hal. 99-144.
[ 2 ] Zubaidah,  Ikrufah.  (2017).  al-
Wasiah  al-Wajibah  bayna  al- Ta’silu  al-Fiqhi  wa  al-Tanzil  al- Qanun, Majalah  al-Wahat  li  al- Buhuts  wa  al-Dirasat ,  Vol.  10,
(No.1), hal. 417-449.
[ 3 ] Hidayati,  Sri.  (2012).  Ketentuan Wasiat  Wajibah  di  berbagai Negara  Muslim  Kontemporer, Jurnal  Ahkam,  Vol.  12,  (No.1), hal. 81-90.
[ 4 ] Hanum,  Zilfia  dan  Alfi  Syahr.
(2016). Wasiat Wajibah Sebagai
Wujud  Penyelesaian  Perkara
Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat, Journal  For  Islamic
Social  Science  Holistic, Vol.  1,
(No. 2), hal. 123-133.
[ 5 ] Karaluhe,  Sintia  Stela.  (2016).
Kedudukan  Anak  Angkat  dalam Mendapat Harta Warisan Ditinjau  dari  Hukum  Waris, Jurnal Lex  Privatum” ,  Vol.  4, (No.1), hal. 166-174.
[ 6 ] Ilhami, Hanifah. (2015). Development  of  The  Regulation Related  to  Obligatory  Bequest
(Wasiat  Wajibah)  in  Indonesian Islamic Inheritance Law System, Jurnal  Mimbar  Hukum ,  Vol.  27, (No.3), hal. 553-565.
[ 7 ] Nugraheni,  Destri  Budi,  Haniah
Ilhami, dan Yulkarnain Harahab. (2010). Pengaturan dan implementasi  wasiat  wajibah  di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum ,  Vol.  22,  (No.2),  hal. 311-329.
[ 8 ] Raharjo,  Alip  Pamungkas,  dan Elok  Fauzia  Dwi  Putri.  (2019). Analisis Pemberian Wasiat Wajibah  terhadap  Ahli  Waris Beda  Agama  Pasca  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  331 K/Ag/2018, Jurnal Suara Hukum ,  Vol.  1,  (No.  12),  2019, hal. 172-185. [ 9 ] Setiawan, Eko. (2017). Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)  dalam  Kajian  Normatif
Yuridis, Jurnal  Muslim  Heritage , Vol. 2, (No.1), hal. 43-62.
[ 10 ] Fauzi, Muhammad Yasir. (2020). Wasiat Wajibah Terhadap  Non  Muslim  dan Kontribusinya  Terhadap  Hukum Keluarga, Jurnal Mahkamah Kajian  Ilmu  Hukum  Dan  Hukum Islam ,  Vol.  5,  (No.1),  hal.  109-
126.
[ 11 ] Nofiardi.  (2018).  Wasiat  Wajibah dan  Perkembangannya, Jurnal hukum  Islam  Al  Hurriyah ,  Vol. 10, (No.1), hal.  83-92.
[ 12 ] Ramdhani, Ria. (2015) Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap  Anak  Angkat  Menurut Hukum  Islam, Jurnal  Lex  Et
Societatis ,  Vol.  3,  (No.1),  hal.
55-63.
[ 13 ] Muchit  A.  Karis,  Muchit.  (2012).
Problematika  Hukum  Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, Puslitbang Kehidupan Keagamaan  Badan  Litbang  dan Diklat Kemenag RI, Jakarta, hal. 280-314.
[ 14 ] MK,  Anshary.  (2013).  Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Dinamika  Pemikiran  dari  Fikih Klasik ke Fikih Indonesia Modern, Mandar Maju, Bandung, hal. 141-155. [ 15 ] Putusan    MA  Nomor    331 K/Ag/2018, hal. 11.
[ 16 ] Putusan MA Nomor 331 K/Ag/2018, hal. 12.
[ 17 ] Arif, Muhammad Rinaldi. (2017). Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama  (Kajian  Perbandingan Hukum  Antara  Hukum  Islam Dan  Putusan  Mahkamah  Agung
Nomor  368.  K/Ag/1995), Jurnal De  Lega  Lata ,  Vol.  2,  (No.  2), hal.  351-372.
[ 18 ] Soeroso,  R.  (2011).  Pengantar Ilmu  Hukum,  sinar  Grafika,
Jakarta, hal. 115. Mertokusumo, Sudikno. (2014). Penemuan Hukum,  Cahaya  Atma  Pusaka,
Jakarta. hal. 89.
[ 19 ] Lebacqz,  Karen.  (1986).  Six theories  of  justice:  Perspectives from philosophical and theological ethics, Augsburg Books, New York, hal. 49.
[ 20 ] Rawls,  John.  (1971).  A  Theory Of  Justice,  The  Belknap  Press Of  Harvard  University  Press, Cambridge,  Massachusetts,  hal. 53.
[ 21 ] Soetoprawiro,
Koerniatmanto. (2010). Keadilan Sebagai
Keadilan  (Justice  as  Fairness), Jurnal  Hukum  Pro  Justitia ,  Vol. 28, No. 2, hal. 229-256.
[ 22 ] Shidarta. (2013). Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum  Akar  Filosofis,  Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 150.
[ 23 ] Rasjidi,  Lili  dan  Liza  Sonia
Rasjidi. (2016). Dasar-dasar Filsafat  dan  Teori  Hukum,  Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 58.
[ 24 ] Farida,  Maria.  (1998).  Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta, hal. 14.
[ 25 ] Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2013). Normatif dan Positivistis, Makalah Pleno Konferensi Ke-III Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia,  Surabaya,  tanggal 27-28 Agustus 2013, Universitas Airlangga, hal. 5. [ 26 ] L.B. Curzon, L.B. (2003). Jurisprudence, ME Handbooks,  Estover,  Plymouth, hal.188. [ 27 ] Rahardjo,  Satjipto.  (2000).  Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 300-301. [ 28 ] Yudi  Kristiana,  Yudi.  (2009).
Menuju  Kejaksaan  Progresif: Studi Tentang Penyelidikan,
Penyidikan, dan Penuntutan
Tindak  Pidana  Korupsi,  LSHP, Yogyakarta, hal. 25. [ 29 ] Faisal. (2009). Menerobos Positivisme  Hukum,  Gramata Publishing,  Jakarta,  2009),  hal.
96.
[ 30 ] Karim, Nova Sagitarina A.
(2020). Analisa Terhadap Putusan Hakim Yang Memberikan  Wasiat  Wajibah Kepada Keturunan Pewaris Yang  Berbeda  Agama  (Studi Kasus Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 218K/AG/16), Jurnal Indonesian  Notary ,  Vol.  1,  (No.
004), hal. 1-23.
[ 31 ] Pahroji, H. Dedi. (2016). Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian  Anak  Angkat  Dalam Wasiat  Wajibah,  Jurnal  Ilmiah Hukum, Jurnal DE JURE Kajian Ilmiah  Hukum ,  Vol.  1,  (No.  2), hal. 185-200.
[ 32 ] Sabir, Muhammad. (2019). Wasiat  Wajibah  Bagi  Ahli  Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor:  368K/AG/1995), Jurnal Syariah  dan  Hukum  DIKTUM ,
Vol. 17, (No. 2), hal. 88-210.
[ 33 ] Rifai, Ahmad. (2010). Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 50. [ 34 ] Asshiddique, Jimmly. (2006) Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 20. [ 35 ] Muchsin.  (2004).  Kekuasaan kehakiman  yang  merdeka  dan kebijakan  asasi,  STIH  IBLAM, Jakarta, hal. 4.
[ 36 ] Puslitbang Hukum dan Peradilan  Badan  Litbang  Diklat Kumdil MA RI. (2010). “Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi  Disparitas  Putusan Pengadilan”,  Jakarta,  Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum  dan  Peradilan  MA  RI, Jakarta, hal. 103.
[ 37 ] Abd  Halim,  Abd.  (2013).  Wasiat
Wajibah Dalam KHI dan Perkembangan  Penerapannnya (perspektif  Maqasid  Al  Syariah),
Laporan  Penelitian  Individual BOOPTN  tahun  2013,  Fakultas Syariah  dan  Hukum  UIN  Sunan Kalijaga,  Yogyakarta,  2013,  hal. 80.