KAJIAN  SOSIAL EKONOMI TOKO MODERN UNTUK SOLUSI KOMPROMI DENGAN TOKO TRADISIONAL MENGACU  UU NO. 7/2014 SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN KEBIJAKAN DALAM PEMBUATAN PERDA TINGKAT 2 (STUDI KASUS HYPERMART-BATU TOWN SQUARE)
J. R. Heksa Galuh W 1
1) Teknik Industri S1, Institut Teknologi Nasional Malang Email: pakheksa@gmail.com

## Abstrak
Kajian  sosial  ekonomi  toko  modern  untuk  solusi  kompromi  dengan  toko  tradisional mengacu  UU  No  7/2014  sebagai  dasar  pertimbangan  kebijakan  dalam  pembuatan  perda tingkat  2.  Dalam  studi  kasus  hypermart  Batu  town  square  adalah  sebuah  fenomena  yang cukup sensitive, hal ini berhubungan erat dalam tata kelola dalam kebijakan pemda   Solo cukup sukses dengan strategi kebijakannya, akan tetapi daerah tingkat 2 lain di  Indonesia kebingungan  dan  cenderung  enggan  membuat  perda  secara  detail  akibat  tidak  memiliki kemampuan  dalam  memahami  fenomena  ini  dengan  baik.  Batu  adalah  daerah  yang  unik berkenaan  dengan  keberadaan  toko  moderrn  dengan  melihat  karakteristik  wilayah  dan masyarakatnya  yang  didominasi  oleh  petani  tradisional  serta    kepadatan  penduduk  yang fluktuasinya  tajam  antara  hari  libur  dan  tidak.  Permasalahan    terjadi  rebutan  pelanggan antar  pengecer  saat  bukan  hari  dan  musim  wisatawan  berkunjung  (senin,  selasa,  rabu, kamis,  jumat).  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  sumbangan  pemikiran  tentang  realita  agar bisa sebagai dasar supaya  tidak terpicu oleh aksi-aksi kontraproduktif yang bisa membuat citra  daerah  tercemar  dan  bisa  mengurangi  animo  wisatawan  .Metode  yang  dilakukan adalah melakukan survey, wawancara dan pengamatan dimana secara empiris akan cukup menggambarkan dengan baik dalam menyimpulkan.
Kata Kunci :  kajian sosek hypermart batos, csr toko modern, UU No 27/2014.

## Abstract
The  socioeconomic  studies  of  modern  stores  for  compromise  solutions  with  traditional stores  refer  to  UU  No  7/2014  as  the  basis  for  policy  considerations  in  the  making  of  a second-level  perda.  In  the  case  study  of  hypermart  Batu  town  square  is  a  fairly  sensitive phenomenon, it is closely related to governance in policy the local government of Solo is quite  successful  with  its  policy  strategy,  but  other  2nd  level  regions  in  Indonesia  are confused  and  tend  to  be  reluctant  to  make  perda  in  detail  because  they  do  not  have  the ability  to  understand  this  phenomenon  well.  Batu  is  a  unique  area  with  regard  to  the existence  of  modern  shops  by  looking  at  the  characteristics  of  the  region  and  its  people dominated by traditional farmers as well as the population density which fluctuates sharply between holidays  and no. The problem of customer seizure among retailers when not  the day  and  season  tourists  visit  (Monday,  Tuesday,  Wednesday,  Thursday,  Friday).  This research is conducted for the contribution of thoughts about reality in order to be the basis so  as  not  triggered  by  counterproductive  actions  that  can  make  the  image  of  the  polluted area  and  can  reduce  the  interest  of  tourists.  The  method  is  doing  survey,  interview  and observation where empirically will be enough to describe well in concluding.
Keywords: Keywords: social hypermart sosek study, csr modern shop, UU No 27/2014.

## PENDAHULUAN
Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional  sangat  rumit  dan  kompleks.    Masalah  mendasar  karena  adanya  batas-batas politik  dan  kenegaraan  yang  dapat  menghambat  perdagangan,  misalnya  dengan  adanya bea, tarif, maupun kuota barang import. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan  budaya,bahasa,  mata  uang,  taksiran  dan  timbangan,  dan  hukum  dalam perdagangan.
MEA  atau  Masyarakat  Ekonomi.  akan  mulai  membentuk  ASEAN  menjadi  pasar dan  basis  dari  produksi  tunggal  yang  dapat  membuat  ASEAN  terlihat  dinamis  dan  dapat bersaing dengan adanya mekanisme dan langkah-langkah dalam memperkuat pelaksanaan baru yang berinisiatif ekonomi; mempercepat perpaduan regional yang ada disektor-sektor prioritas;  memberikan  fasilitas  terhadap  gerakan  bisnis,  tenaga  kerja  memiliki  bakat  dan terampil;  dapat  memperkuat  kelembagaan  mekanisme  di  ASEAN.  Menjadi  langkah  awal dalam mewujudkan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Lahirnya  Undang-undang  nomor  7  /2014  tentang  perdagangan  adalah  salah  satu cara untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perdagangan yang dimaknai kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/ jasa di dalam negeri dan melampaui  batas  wilayah  negara  harus  diatur  secara  komprehensif  baik  dalam  peraturan maupun  pelaksanaannya.  Pemerintah  dan  pelaku  usaha  harus  segera  membangun  sinergi dalam menghadapi tantangan global maupun tuntutan kemajuan.
Toko  swalayan  (modern)  sebagai  salah  satu  bentuk  dari  sarana  perdagangan  telah berkembang  sangat  pesat  akhir-akhir  ini.  Perkembangan  ini  menguntungkan  konsumen karena semakin tersedia banyak pilihan untuk berbelanja. Persaingan  yang semakin tajam antar  toko  swalayan  (modern)  baik  yang  mandiri  atau  terintegrasi  dengan  pusat perbelanjaan  untuk  menarik  konsumen  akan  mendorong  pelayanan  yang  lebih  baik. Disamping  itu,  problema  gesekan  dengan  kepentingan  lain  yang  sudah  ada  sering mengemuka; pertentangan  dengan pelaku usaha  di  pasar rakyat,  toko  tradisional  dll. Hal ini tentu disadari oleh Pemerintah,  sehingga  semakin memperbaharui peraturan maupun teknis pelaksanaannya.
UU  No.7  tahun  2014  tentang  perdagangan  telah  merubah  sekaligus  memperbaharui  tata kelola  sarana  perdagangan  di  indonesia.  Pasar  rakyat,  pusat  perbelanjaan,  toko swalayan/modern  merupakan  bentuk  sarana  perdagangan.  Pemerintah  daerah  diberi kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengembangan, penataan dan pembinaan  yang setara  dan  berkeadilan  terhadap  Pasar  rakyat,  pusat  perbelanjaan,  toko  swalayan/modern dan  perkulakan  untuk  menciptakan  kepastian  berusaha  dan  hubungan  kerjasama  yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keperpihakan kepada koperasi  serta usaha mikro, kecil dan menengah  (UMKM). Pengembangan, penataan dan pembinaan  dilakukan  melalui  pengaturan  perizinan,  tata  ruang,  zonasi  dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan dan kerjasama usaha.

## TINJAUAN PUSTAKA
Peraturan  Menteri  perdagangan  Nomor  56/2014  tentang  perubahan  atas  Peraturan Menteri  perdagangan  Nomor  70/2013  tentang  pedoman  penataan  dan  pembinaan  pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern memberikan kerangka dasar terhadap tata kelola toko swalayan (modern) bagi pemerintah daerah, yaitu :
1. Pendirian  toko  swalayan  (modern)  wajib  berpedoman  pada  RTRW/RDTK propinsi/kabupaten/kota termasuk peraturan zonasi.
2. Peraturan  zonasi  ditetapkan  oleh  pemerintah  setempat  dengan  pempertimbangkan pemanfaatan  ruang  dalam  rangka  menjaga  keseimbangan  antara  jumlah  pasar  rakyat (tradisional) dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan (modern).
3. Pemerintah  daerah  menetapkan  jumlah  pasar  rakyat  (tradisonal),  pusat  perbelanjaan dan toko  swalayan (modern), serta jarak antara pusat perbelanjaan dan toko  swalayan (modern) dengan pasar rakyat (tradisional)
4. Pendirian  pusat  perbelanjaan  dan  toko  swalayan  (modern)  oleh  pelaku  usaha  harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
Kecamatan Batu dan sebagia kecil Kecamatan Beji : kelurahan/Desa Ngaglik-Sisir-
Temas-Beji  adalah  daerah  seputaran  radius  wilayah  Batos,  keberadaan  pendatang wisatawan  musiman  dan  keluarganya  disini  sangat  tinggi  utamanya  pada  hari  Sabtu Minggu beserta hari libur dan menurun drastis pada hari-hari biasa. Tercatat pada hari libur memiliki  tingkat  kemacetan  sampai  diluar  batas  wilayah  kota  Batu,  hingga  mencapai Malang.  Tingkat  fluktuasi  yang  memiliki  kesenjangan  melebihi  kapasitas  pada  hari  libur dan  bisa  tinggal  20%  kepadatan  penduduk  pada  hari  biasa  tentunya  sangat  unik  dalam memberikan  fasilitas  layanan,  termasuk  pasar.  Praktis  hanya  satu  pasar  Batu  di  sebelah timur Batos dan pertokoan pada sebelah barat Batos yang merupakan eks pasar lama tidak mampu  menampung  minat  belanja  keberadaan  pendatang  pada  saat  hari/musim  liburan. Tingkat  perekonomian  wisatawan  yang  bervariasi  mempengaruhi  segmen  keberadaan pasar  di  wilayah  ini.  Biaya  hotel  dan  penginapan  mulai  kelas  berbintang  sampai  dengan vila ataupun losmen menjamur dan selalu penuh pada saat hari libur. Daya beli masyarakat lokal  disekitar  sini  mayoritas  adalah  petani  dan  penyedia  jasa.  Tingkat  wisatawan  yang tinggi  telah  merubah  tingkat  ekonomi  kawasan  dari  perkampungan  lama  dan  sawah menjadi kawasan dengan harga tanah yang mahal di wilayah Batu.
Di Kota Batu secara khusus dan daerah Indonesia umum lainnya, keberadaan ritel modern pada sebagian masyarakat dianggap pesaing yang mengganggu kemapanan bisnis ritel tradisional, masalah rejeki, kepentingan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dan kebutuhan tuntutan kemajuan teknologi dan jaman telah menjadi masalah yang begitu sensitif.  Apalagi  dengan  melihat  tingkat  migrasi  wisatawan  kota  Batu  yang  fluktuasinya memiliki  kesenjangan  ekstrim.  Kontradiksi  sesama  pebisnis  ritel  tradisional  dan  modern tentunya  harus  ketemu  titik  solusinya  yang  terbaik,  kompromi  antara  yang  tradisi  dan percepatan  jaman  tentunya  perlu  dilakukan  secara  terintegrasi  melalui  undang-undang sampai dengan masalah teknis di lapangan secara simultan dan dalam kendali kontrol agar tidak malah kontraproduktif untuk semua pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Memberikan  gambaran  kebijakan  yang  terkait  dengan  Toko  swalayan  (Modern) yang diajukan Pengelola  kepada Pemerintah Daerah Kota Batu.
2. Rencana kemitraan dengan UMKM
3. Penyerapan tenaga kerja;
4. Memberikan  gambaran  dampak  positip  dan  negatip  yang  diakibatkan  oleh berdirinya  Toko  swalayan  (modern)  Hypermart  Batu  Town  Square  (BATOS),  di kecamatan Batu terhadap pasar tradisional/rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya
5. Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
6. TSP/CSR yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar tradisional Tergambarnya  hasil  analisa  sosial  ekonomi  di  kecamatan  Batu  sebagai  syarat rekomendasi  kembali  terhadap  keberadaan  Toko  swalayan  (modern)  Hypermart  Batu Town Square (BATOS) dengan keluaran sebagai berikut:
1. Diperolehnya  hasil  analisa  kebijakan  yang  terkait  dengan  dokumen  pelengkap Kajian    Sosial  Ekonomi  kepada  Pemerintah  Kota  Batu  berdasar  potensi-potensi yang ada.
2.  Diperolehnya hasil analisa persepsi dan sikap masyarakat di Kecamatan Batu.
3.  Diperolehnya  dampak  positip  dan  negatip  yang  diakibatkan  oleh  adanya  Toko swalayan (modern) .

## METODE PENELITIAN
Kajian  Sosial  Ekonomi  Toko  swalayan  (modern)  Hypermart  Batu  Town  Square (BATOS) ini melingkupi beberapa tahapan :
1. Melakukan kajian sosial ekonomi atas keberadaan Toko swalayan (modern) Hypermart Batu Town Square (BATOS).. yang terintegrasi  dalam pusat perbelanjaan Batu Town Square (BATOS) sebagai kelengkapan usaha yang kontinyu.
2.    Melakukan  telaah      terhadap  Toko  swalayan  (modern)  Hypermart  Batu  Town  Square (BATOS).
3.   Melakukan telaah potensi sosial ekonomi di kecamatan Batu
Kajian  Sosial  Ekonomi  Toko  swalayan  (modern)  Hypermart  Batu  Town  Square (BATOS)  meliputi  wilayah  Kelurahan  Sisir,  Kelurahan  Temas,  Kelurahan  Ngaglik,  dan Kelurahan  Beji.  Metode  yang  digunakan  adalah  survei  dengan  menggunakan  pendekatan kuantitatif  dan  kualitatif  sebagai  dasar  analisis  dan  interpretasi  dalam  konteks  Pendirian Toko  swalayan  (modern)  Hypermart  Batu  Town  Square  (BATOS).  Kota  Batu  jalan Diponegoro.

## Data Penelitian

## Data Primer
Dipergunakan standart error 5% dan sampel terstratifikasi dengan sasaran yang tepat dituju yaitu masyarakat dan pedagang penggiat UMKM dalam radius s/d 3 km.
Data primer yang diperoleh dari Responden, yaitu masyarakat  yang meliputi 2 kelompok, yaitu  Masyarakat/calon  konsumen  (30  responden),  dan  Masyarakat  /pedagang  (30 pedagang UMKM).

## Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  yang  bersumber antara  lain  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  KUMKM,  Bapeda,  BPS, Monografi kecamatan, Hasil penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  Kuesioner,  Studi  Dokumentasi,  dan Wawancara.

## Teknik Analisa Data
Teknik  analisa data menggunakan statistik survei untuk menjelaskan fenomena kuesioner dan  wawancara  dengan  bantuan  software  aplikasi  SPSS  dan  kemudian  diinterpretasikan hubungan antar elemen keluarannya.

## Dimensi dan  Indikator
Aspek  dan  Indikator  sosial  ekonomi  dan  kebijakan  yang  dipertimbangkan  dalam menganalisa  Pendirian  Toko  Modern/swalayan  Hypermart  Batu  Town  Square  (BATOS). kota Batu dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Dimensi dan Indikator Penilaian Kelayakan :
Teknik Pengumpulan Data Dimensi Indikator Studi Dokumentasi Pendirian Kebijakan Pengaturan Toko Modern
Gambaran Umum Kawasan Kecamatan Batu  Kebijakan  Penataan  dan  Pembinaan  Toko Modern  Pemberian  Izin  Tanah  untuk  Pembangunan Toko Modern terletak di Kelurahan Penanggungan  Kecamatan  Batu  a.n  PT  PT Matahari Putra Prima, Tbk  Kebijakan  Daerah  kota  Batu  tentang  RTRW
Kota Batu
 Persetujuan  Dokumen  UKL-UPL  Kegiatan Pembangunan Batu Town Square a.n. PT. PT Matahari Putra Prima, Tbk
 Pengesahan Site Plan
 Rekomendasi tentang Dampak lalu lintas
 IMB,  Ijin  Undang-Undang  Gangguan  (HO) Bidang  Usaha  Perbelanjaan  Batu  Town Square di Kelurahan Penanggungan Kecamatan Batu Kota Batu  Kndisi  fisik,  Kondisi  Ekonomi,  Penggunaan lahan, Sistem transportasi, Kondisi Demografi Angka/Kuesio ner Karakteristik Masyarakat Sosial Ekonomi Masyarakat Persepsi & Sikap Masyarakat Harapan Masyarakat  Jenis  Kelamin,Umur,  Pendidikan  Terakhir,,
Lama Tinggal,Asal daerah, Sumber Air, Jarak
 Luas, Pekerjaan, Status tempat Tinggal, Status Sosial,  Pekerjaan,  Penghasilan,  Pengeluaran, Kendaraan
 Pengetahuan  Masyarakat  tentang  Hypermart batos,  Pengetahuan  tentang  UU,  Sosialisasi, Alasan Persetujuan,
 Harapan  dengan  Adanya  Hypermart  batos, Harapan dari pemerintah, Usulan Wawancara Kemitraan antara Perusahaan dengan UMKM Bentuk Perlindungan  Bentuk kerjasama, bantuan,cara pembayaran, pelatihan,pemodalan,promosi
 Perlindungan hukum, merk, kredit macet,HKI, Hak-hak UMKM

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Persepsi Masyarakat a. Karakteristik Responden
 57% adalah laki-laki dan sisanya 43 % adalah perempuan
 23 % umur 18-28 tahun, 29% umur 29-39 tahun dan 48% umur lebih dari 40 tahun
 97%  lebih  dari  10  tahun,  hal  ini  menunjukan  bahwa  sasaran  penduduk  asli  sudah tepat.
 7% pendidikan SD, 23% SMP, 60% SMA dan 10% adalah pendidikan tinggi,  hal ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan didominasi SMA/SMK kebawah.
 60%  pengguna  jarak  rumah  radius  <1  km  dari  Hypermart,  44%  <2  km  ke Hypermart,  hal  ini  menunjukan  sasaran  responden  adalah  mayoritas  penduduk sekitar seputaran Hypermart.
Berdasarkan  informasi  karakteristik  responden    maka  sasaran  responden  untuk  kajian sosial  ekonomi  evaluasi  adanya  Hypermart  Batos  adalah  sudah  tepat,  mengingat responden tempat tinggalnya tidak jauh dari lokasi Hypermart, sehingga pendapat atau sikap mereka dapat mewakili suara dari semua penduduk yang berada disekitar lokasi. Hal  ini  mendorong  dari  harapan  warga  akan  keberadaan  eksistensi  yang  baik  dari hypermart Batos.
b. Komponen Sosial Budaya
 17% responden rumah kontrak, 27% rumah orang tua, 50% rumah sendiri
 13% berisi pegawai, 3% jadi ojek, 47% sektor swasta, 3% tukang dan 10% petani hal ini menunjukan bahwa 87% bekerja mandiri di swasta.
 37%  penghasilan  <1jt,  47%  kurang  dari  2  jt  dan  sisanya  kurang  dari  3  jt,  hal  ini menunjukan bahwa penduduk yang tinggal di sekitar dengan tingkat ekonomi pas- pasan.
 83% pemilik motor saja, dan sisanya tidak mengisi, hal ini juga menunjukan tingkat sosial yang sepadan dengan penghasilan
 PDAM  dan  23%  pengguna  sumur,  dan  sisanya  sumber  mata  air  karena  memang daerah pertanian.
c. Persepsi dan Sikap Masyarakat
 97% tahu keberadaan hypermart batos
 90% setuju keberadaan hypermart batos
 100% tidak tahu UU ritel
d. Harapan Pedagang
Ada  pinjaman  dana,  ada  produk  lokal,  ada  pelatihan  ketrampilan,  lebih ditertibkan, ada pengelompokan pedagang
e. Dampak Positip Negatif Adanya Hypermart Batos Dampak  positif  dari  adanya  hypermart  batos  adalah  ada  pusat  keramaian  baru yang  mampu  meningkatkan  omzet  perdagangan  baru  utamanya  warung  kuliner  dan UMKM  sekitar  hypermart  batos.  Dampak  negatif  adanya  pengurangan  omset  pasar tradisionil lama yang massif  dan signifikan.

## KESIMPULAN
1. Dari  hasil  kajian  penelitian  survei  yang  dilakukan,  maka  Hypermart  Batos  kota  Batu, akan  lebih  baik  untuk  tetap  melakukan  aktivitas  usaha  toko  modern  yang  selama  ini sudah berjalan.
2. Segera  menangani  program  dampak  pada  UMKM  tradisionil  secara  serius  utamanya pada  pasar  tradisionil  yang  sudah  ada,  pertimbangan  ini  berdasar  titik  pokok  lebih banyak penurunan omzet yang dialami pedagang tradisionil dan harapan akan pinjaman dana untuk  beradaptasi  dengan kondisi  yang ada agar survive utamanya  pada segmen elektronik,  baju,  buah,  Aktivitas  pertambahan  ekonomi  masyarakat  sekitar  yang dihasilkan  semakin  meningkat  positip  dengan  adanya  pusat  keramaian  yang  mampu mendatangkan orang untuk berbelanja terjadi utamanya pada jenis kuliner. PAD tidak lari ke lain daerah luar Batu dengan toko modern yang ada.
3. Untuk  aktifitas  kemitraan  dengan  UMKM,  masih  perlu  program  serius  dengan konsisten dan kontinyu untuk menggarapnya agar mampu terlihat dan berhasil dengan baik, antara lain :
1) Pelatihan manajemen UMKM
2) Pelatihan ketrampilan
3) Space untuk produk lokal bisa  di  outlet hypermart batos
4) Pinjaman modal
4. Berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, perlu diutamakan masyarakat lokal sekitar secara khusus  dan kota  Batu  umumnya, tentunya tetap dengan memenuhi  persyaratan yang  ada,  dan  bila  perlu  juga  pelatihan  tenaga  kerja  sekitar  dengan  program  magang ataupun  yang  lainnya,  hal  ini  perlu  dilakukan  secara  terbuka  untuk  mensosialisasikan prosedur  dan  cara  kerja,  etos,  mentalitas,  performance  diri  serta  skill  lain  yang mungkin diperlukan. Hal ini perlu mendapat porsi yang cukup besar untuk warga batu mengingat dampak negatip yang signifikan karena Batu memang kota kecil wisata dan pertanian.
5. Untuk  ketahanan  dan  pertumbuhan  pasar  tradisional  didominasi  bahwa  pandangan masyarakat  diskon  dan  harga  hypermart  bersaing  dengan  pasar  tradisional,  maka pinjaman  ataupun  penataan  pasar  tradisional  untuk  lebih  menarik  tetap  jadi  sentra berkumpul masyarakat petani dan wisatawan perlu dikaji lebih mendalam.
6. Dampak  positip  jelas  bahwa  terjadi  peningkatan  perputaran  roda  perekonomian  dan adanya sarana rekreasi hiburan yang muncul di area berdirinya hypermart batos.
7. Dampak  Negatip  yang  muncul  terutama  masalah  kemacetan.  Studi  solusi  untuk masalah ini perlu dikaji mendalam dan hati-hati agar memang mujarab hasilnya. Posisi letak bangunan persis pada perempatan jalan satu-satunya kearah utara keluar kota batu menuju  akses  Malang  dan  Surabaya  perlu  studi  lalu  lintas  dengan  solusi  yang  tepat. Dampak  yang lain adalah  masalah tempat  untuk  bolos pelajar, maka perlu ditegaskan dalam pengumuman maupun keamanan hypermart batos untuk melarang pelajar masuk dengan  menggunakan  seragam  saat  jam-jam  sekolah  dan  hal  ini  bila  dilakukan tentunya  malah  akan  membawa  dampak  postip  di  mata  masyarakat  bahwa  batos menjadi area yang tertib dan disiplin untuk para pelajar sekolah.
8. Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  toko  modern    dalam  wujud  bantuan  perlu dilakukan  pembenahan  dengan  baik  dan  transparan  kepada  seluruh  masyarakat  yang menerimanya agar tidak  tercipta saling  curiga dan lain sebagainya, program  diseputar ini memang masalah sensitif akan tetapi sudah jamannya bahwa era keterbukaan sudah tidak  bisa  dibendung  lagi.  Dengan  melihat  bahwa  100%  masayarakat  lokal  tidak memahami  UU  yang  berlaku  berkaitan  dengan  toko  modern,  maka  jangan  sampai masalah  ini  menjadi  bom  waktu  yang  bisa  meledak  dan  berekses  panjang,  sehingga secara  terbuka  pun  sebenarnya  adalah  tidak  ada  masalah  dengan  mengacu  pada  UU yang  ada  dan  wajib  di  lakukan  pertaanggungjawabannya  secara  terbuka  dan  fair niscaya tidak akan pernah muncul kendala, ganjalan ataupun gejolak di kemudian hari,
sehingga dengan investasi yang sudah ada malah akan membuat segala segi kehidupan sosial dan ekonomi akan baik dan meningkat positif.

## DAFTAR PUSTAKA
Algifari.  2010. Statistika Deskriptif Plus Untuk Ekonomi dan Bisnis . Yogyakarta.
Dindin A. 2012.  Kajian Sosial Ekonomi Pendirian Pusat Perbelanjaan Modern Ramayana Plaza di      Padalarang Kabupaten Bandung Barat (KBB). Jurnal Ilmu Administrasi Vol IX No 3.
Fandelli.  2004. Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan:  Prinsip  Dasar  Dalam Pembanguna n,   Liberty, Yogyakarta. Ninuk,  R  dan    Tjahya,  W.    2007. Kajian  dampak  Ekonomi  Keberadaan  Hypermarket Terhadap Ritel/Pasar Tradisional ,  Litbang Perdagangan. Singarimbun dan Effendi, S. 2006. Metode Penelitian Survei ISBN 979 -8015-47-9. Salim, E. 1997. Pembangunan Berwawasan Lingkungan LP3ES Jakarta Sarwoko.  2012. Statistik Inferensi Untuk Ekonomi dan Bisnis , Andi Publisher. Sugiono.  2012. Statistical for Research Alfabeta Bandung. Sudjana.  2010. Metoda Statistika ISBN 979-9918-37-8.
Yusa, F. 2016.  Analisa Sosial Ekonomi Pembangunan Pusat Perbelanjaan Modern, Studi Kasus  Pembangunan  Lotte  Mall  di  Kecamatan  Pondok  Aren,  Tangerang  Selatan 2010, Jurnal Renaissance Vol I No 01.