## ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL MENCAKUP BAB IV PASAL 5 MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA DAN PEMERINTAH
Sara Indah Elisabet Tambun, 1 Goncalwes Sirait, 2 Janpatar Simamora 3 Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan 3
emsarahtambun050510@gmail.com 1

## Abstract
Education  is  an  important  issue  and  issue  that  the  nation  and  the  state  of Indonesian are facing this time. Besides being important, being able to experience education is also a right for everyone. Lack of education in Indonesia can be seen in the  Date  Release  of  the  Education  For  All  (EFA)  Global  Monitoring  Report  2011: Education Development Index wich UNESCO. Indonesia in year 2011 is 0,934 value is what puts Indonesia at posision 69 of 127 countries in the world. the causes could be the result of this lack of special attention to the aducation of the country to a greater extent in areas that really need  the attention of both the regional and the central goverments and not escape from the role of parents and families in not obstructing an increased education.

## Abstrak
Pendidikan merupakan suatu permasalah dan persoalan penting yang dihadapi oleh bangsa  dan  negara  Indonesia  saat  ini.  Selain  merupakan  hal  yang  penting,
sesungguhnya  pendidikan  merupakan  hak  bagi  setiap  orang  sesuai  dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945. Jika dilihat didalam Releas Data yang dimuat dari Education For All (EFA) Global Monitoring Report pada tahun 2011 yaitu Indeks Pembangunan  Pendidikan  Indonesia  adalah  0,934.  Indonesia  ditempatkan  pada posisi  69  dari  127  negara  dibelahan  dunia  ini.  Hal  demikian  menunjukkan  bahwa pendidikan  di  Indonesia  masih  belum  menunjukkan  prestasi  yang  membanggakan dibandingkan dengan berbagai negara di dunia. Kondisi demikian bisa saja terjadi sebagai  akibat  dari  belum  maksimalnya  perhatian  dan  kepedulian  terhadap pendidikan di negeri ini, terlebih pada daerah-daerah tertinggal yang memang perlu mendapat  perhatian  khusus,  baik  dari  pemerintah  setempat  maupun  pemerintah pusat. Selain itu, hal tersebut juga tidak terlepas dari peran orang tua dan keluarga serta lingkungan sekitar agar tidak terhambat keberlangsungan peningkatan  suatu pendidikan terhadap setiap generasi bangsa.

## Info Artikel
Diterima :  28 April 2020 Revisi     :  29  Mei 2020 Terbit     :  20 Juni 2020
Key words: Human Rights, Isolated Regional Education, The Importance Of Government Concern and The Role Of Parents.
Kata Kunci: Pendidikan, Warga Negara, Hak Asasi Manusia.
Corresponding Author :
Sara Tambun, E-mail : emsarahtambun050510@gmail. com

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam  proses  peningkatan  sumber  daya  manusia suatu  bangsa  dan  negara.  Masalah  pendidikan  juga  selalu  dijadikan  salah  satu  ukuran  dalam  mengetahui sejauhmana tingkat kemajuan suatu bangsa. Oleh sebab itu, maka pendidikan wajar menjadi perhatian serius jika ingin membangun peradaban dan kemajuan. Berbicara mengenai pendidikan, mungkin tidak akan ada habisnya. Namun  disini  peneliti  ingin  membahas  dan  mengatahui  lebih  jauh  mengenai  perhatian  pemerintah  terhadap pendidikan  di  daerah  terpencil.  Mengacu  pada  ketentuan  Undang-Undang  nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia,  khususnya  Pasal  12  yang  mengatakan  bahwa  “setiap  orang    berhak  atas  perlindungan  bagi pengembangan  pribadinya,  untuk  memperoleh  pendidikan,  mencerdaskan  dirinya,  dan  meningkatkan  kualitas hidupnya agar menjadi  manusia    yang  beriman,  bertaqwa,  bertanggung  jawab,  berakhlak  mulia,  bahagia,  dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia” 1 pada satu sisi, betapa pendidikan di Indonesia saat ini dirundung masalah besar, sedangkan pada sisi lain, tantangan memasuki millennium  ketiga tidaklah main-main, yaitu; 1) mutu pendidikan yang masih rendah; 2) sistem pembelajaran disekolah-sekolah yang belum memadai; dan 3) krisis moral yang melanda masyarakat.
Disisi  lain,  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, khususnya Pasal  1 ayat (1) dan (2) yaitu ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sebagaimana diketahui bahwa setelah perubahan UUD 1945, telah diatur sedemikian rupa mengenai pendidikan nasional. Rangkaian perubahan demi perubahan atas UUD 1945 dimaksudkan sebagai upaya reformasi konstitusi dalam  rangka  penyempurnaannya  menuju  konstitusi  yang  benar-benar  sesuai  dengan  kondisi  bangsa  dan Indonesia. 2
Ini artinya adalah sangat jelas bahwa pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap individu, terlebih pendidikan  sejak  dini  terhadap  anak-anak  dari  kalangan  yang  memiliki  keterbatasan  ekonomi.Indonesia merupakan  negara  dengan  sumber  daya  manusia  yang  melimpah,  namun  apabila  sumber  daya  manusia  itu kurang diperhatikan maka tidak menutup kemungkinan Negara Indonesia menjadi Negara yang sulit untuk lebih maju  lagi.  Terutama  masalah  pendidikan  khususnya  di  beberapa  daerah  terpencil  memang  selalu  menjadi sorotan  dan  bahan  pembicaraan  banyak  orang,  meski  sudah  sering  di  angkat  kedalam  media  masa  dan sebagainya, masih saja sering terbaikan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah terlebih pemerintah pusat, ini terjadi bukan hanya disatu daerah saja, melainkan hampir mencakup seluruh bagian daerah terpencil yang ada di Indonesia ini.
Pendidikan  memang  sangat  dibutuhkan  bagi  setiap  orang,  layaknya  asset,  pendidikan  akan  menjadi investasi  jangka  panjang.  Baik  individu,  keluarga,  masyarakat  sekitar,  bangsa  dan  negara  akan  mendapatkan dampak  positif  manakala  pendidikan  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  tugas  utama  untuk  secara  kontinu
1 Abdul Latif, Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan, Jakarta, 2007, hlm. 88.
2 Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 3 September 2014, hlm. 549.
memajukan dan membangunnya dengan baik. Oleh sebab itu pemerintah tentunya harus terus memperhatikan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga mampu melahirkan generasi yang penuh dengan nilai-nilai moral yang tinggi terhadap bangsa ini, dengan cara membekali generasi dengan nilai-nilai pancasilais. Terlebih pemerintah  tidak  boleh  membeda-bedakan  sistem  pendidikan  yang  ada  dikota  dengan  yang  ada  di  daerah terpencil, ini sangat tidak akan adil bagi peserta didik. Contohkan saja misalnya mulai dari pembangunan gedung sekolah hingga fasilitas dan juga sampai ke tenaga kependidikan dan pendidik. Berbagai hal tersebut masih saja bermunculan di berbagai wilayah sebagai masalah bangsa yang tidak ada tuntasnya.
Bahkan  dapatdilihat  sendiri  bahwa  di  kota-kota  besar,  gedung  sekolah  baik  sekolah  dasar  maupun menengah atas sangat bagus dan memiliki fasilitas yang lengkap, sementara di daerah terpencil dan terbelakang hanya memiliki gedung sekolah yang seadanya dan fasilitas yang tidak memadai, itu mungkin dapat saja menjadi alasan  minat  ingin  belajar  didaerah  terpencil  menjadi  berkurang  karena  tidak  adanya  ketertarikan  terhadap sekolahnya  tersebut.  Hal  demikian  seyogianya  dijadikan  sebagai  alasan  utama  dalam  rangka  membangun infrastruktur dunia pendidikan yang lebih memadai dan mampu menarik simpati dan ketertarikan peserta didik serta berbagai pihak dalam rangka pembangunan dunia pendidikan.
Selain  itu,  perhatian  pemerintah  juga  masih  sangat  kurang  terhadap  tenaga  pendidik.  Di  daerah terpencil  masih  terdapat  tenaga  kependidikan  yang  merupakan  masyarakat  itu  sendiri  yang  bersedia memberikan ilmu pengetahuan dan tenaganya untuk mengajar, hanya karena mendapati kenyataan bahwa tidak ada tenaga pendidik yang merupakan guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil tersebut. Namun tidak bisa  dipungkiri  pula  bahwa  tenaga  kependidikan  yang  merupakan  anggota  masyarakat  yang  sudah  bersedia mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil tidak mendapat perhatian serius dan memadai dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Terlepas  dari  itu  semua,  nyatanya  masih  saja  banyak  anak-anak  di  beberapa  daerah  tidak  dapat bersekolah dengan segala keterbatasan, baik karena akses jalan menuju sekolah atau kurangnya penyuluhan ke daerah  tersebut  untuk  membangkitkan  semangat  dan  minat  belajar  atau  juga  anak-anak  tersebut  sudah bersekolah namun tidak menerima fasilitas yang layak seperti buku panduan dan buku tulis yang dibatasi dan bahkan bangunan sekolah yang seadanya. Sejumlah masalah dimaksud masih saja belum teratasi dengan baik sampai dengan saat ini.
Hingga sampai ke dalam tenaga pengajarnya yang tidak  jarang memakai  jasa masyarakat setempat yang bersedia mengabdi, padahal sudah sangat jelas bahwa pemerintah seharusnya memenuhi hak setiap orang, khususnya generasi muda yang merupakan aset bangsa dan juga bagian dari bangsa ini, meski dengan segala keterbatasan juga seharusnya berhak dan layak mendapat fasilitas dan pendidikan yang sama dengan sekolah- sekolah di kota pada umumnya. Semestinya negara hadir untuk menjawab kebutuhan dan keluhan masyarakat dalam bidang pendidikan demi membangun generasi bangsa yang lebih unggul di masa depan.
Ulasan  ini  dilakukan  mengingat  apa  yang  diatur  dan  ditentukan  dalam  undang-undang  yang  mengatur tentang Sistem Pendidikan dan Hak Asasi Manusia dalam memperoleh pendidikan justru tidak sesuai dan tidak seirama dengan apa yang terjadi saat ini. Masih sangat banyak anak-anak yang tidak dapat menerima hak dalam bidang  pendidikan  dengan  layak.  Sehubungan  dengan  itu,  maka  kiranya  menjadi  sangat  beralasan  untuk melakukan  analisis  yuridis  terhadap  hak  dan  kewajiban  warga  negara  dalam  bidang  pendidikan  berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui tulisan ini, diharapkan dapat
diperoleh sumbangsih saran dan pemikiran dalam membangun dunia pendidikan di tanah air menuju generasi muda bangsa dan negara yang lebih berdaya saing di masa mendatang.

## PEMBAHASAN
Seperti  diketahui  dan  yang tertulis  dalam  Undang-Undang Nomor  39 tahun  1999 tentang  Hak Asasi Manusia  bukan  hanya  mengatakan  tentang  hak  pada  umumnya  seperti  hak  untuk  hidup  dan  hak  untuk  tidak diperbudak, tetapi juga mengatakan bahwa hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mencerdaskan dirinya dan untuk meningkatkan kualitas dirinya agar menjadi manusia yang beriman serta bertaqwa dan berbahagia juga tidak lepas agar memiliki masa depan yang cerah. 3 Mengingat sangat pentingnya pendidikan itu baik dalam kehidupan  keluarga maupun dalam kehidupan bangsa dan negara, bukan saja sangat penting melainkan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa dan negara, maju mundurnya suatu negara sebagian besar dilihat dan ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan negara itu. Atas dasar itulah maka pendidikan ditempatkan salah satu  upaya  untuk  membangun  peradaban  bangsa.  Oleh  karena  pendidikan  begitu  penting  untuk  masa  depan setiap orang dan menjadi jembatan untuk memperoleh hidup yang lebih baik maka tidak boleh ada penggolongan- penggolongan yang terjadi dalam memperoleh hak oleh setiap orang, artinya adalah hak setiap manusia harus sama dan berlaku adil bagi siapa saja begitu juga dalam mendapatkan pendidikan.
Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan,  prinsip-prinsip  tersebut  akan  memberikan  dampak  yang  mendasar  pada  kandungan,  proses,  dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan  sistem  pendidikan,  di  antaranya  pembaharuan  kurikulum,  yaitu  diversifikasi  kurikulum  untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan  kondisi  setempat;  penyusunan  standar  kualifikasi  pendidik  yang  sesuai  dengan  tuntutan  pelaksanaan tugas  secara  profesional;  penyusunan  standar  pendanaan  pendidikan  untuk  setiap  satuan  pendidikan  sesuai prinsip-prinsip  pemerataan  dan  keadilan;  pelaksanaan  manajemen  pendidikan  berbasis  sekolah  dan  otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna.
Pembaharuan  sistem  pendidikan  juga  meliputi  penghapusan  diskriminasi  antara  pendidikan  yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai  pranata  sosial  yang  kuat  dan  berwibawa  untuk  memberdayakan  semua  warga  negara  Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Terlebih setelah reformasi, pendidikan harus terus dibangun dalam mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang unggul berdasarkan perencanaan yang matang. Dalam hal perencanaan suatu negara, khususnya
3 H.Abu Ahmadi, Nur Ubayati, Ilmu Pendidikan, Jakarta, Indonesia 2007, hlm. 68-70.
Indonesia,  sistem  perencanaan  yang  dibangun  haruslah  mampu  menjangkau  apa-apa  saja  yang  menjadi kebutuhan negara dan warganya dengan melakukan perubahan terhadap perencanaan yang ada secara periodik. Dengan  demikian,  maka  langkah  untuk  menggapai  tujuan  negara  secara  berkesinambungan  akan  dapat direalisasikan. Kendati tuntutan kebutuhan suatu negara tidaklah sama dari waktu ke waktu, namun hal itu harus dipahami sebagai bentuk langkah update dari tujuan pokok yang hendak dicapai. Artinya bahwa sudah terdapat suatu  kesepakatan  awal  yang menjadi  tujuan  umum  yang  hendak  dicapai  yang  kemudian  akan  berlaku  dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan berlaku sampai selama-lamanya. Kalaupun ditemukan penjabaran lebih rinci  yang selalu  membutuhkan  langkah  pemutakhiran,  hal  itu  tidaklah  boleh  menyimpangi  tujuan  pokok  yang telah digariskan sebelumnya. 4
Dalam  konteks  pendidikan,  seyogianya  tidak  boleh  adanya  pengecualian  dari  pemerintah  kepada masyarakat mengenai pendidikan, tidak boleh adanya pilih kasih oleh pemerintah terhadap masyarakat, sebagai contoh perlu sering memperhatikan bagaimana keadaan sekolah-sekolah dan juga tenaga pengajar nya, apakah sudah layak atau belum. Apakah masyarakat sudah puas dengan hasil dari yang diperoleh anak-anaknya selama mengecam  pendidikan  disekolah  tersebut.  Ini  terkhusus  pada  Sekolah  Dasar  di  daerah  terpencil  yang  selalu menjadi  pusat  perhatian,  anak-anak  yang  masih  dibawah  umur  ini  dapat  dikatakan  selalu  menjadi  korban kurangnya perhatian dari pemerintah dalam hal pendidikan, mereka yang berada didaerah terpencil sangat jauh tertinggal dengan anak-anak yang duduk dibangku Sekolah Dasar yang berada diperkotaan.
Mulai dari fasilitas sekolah dan bahkan sampai pada pengetahuan umum, contohnya gedung sekolah yang  berada  didaerah  terpencil  kadang  sudah  tidak  layak  dan  sudah  seharusnya  diperhatikan,  begitu  juga dengan fasilitas sekolah yang dimana jika dilihat pada Sekolah Dasar milik pemerintah yang berada dikota besar sangat  jauh  berbeda  dengan  fasilitas  Sekolah  Dasar  milik  pemerintah  yang  berada  didaerah  terpencil,  jika Sekolah Dasar yang berada diperkotaan sudah mengenal teknologi canggih dalam proses belajar dan mendapat fasilitas serta tenaga pengajar yang baik, jauh berbeda dengan anak-anak yang masih duduk di Sekolah Dasar yang  berada didaerah terpencil.  Mereka sama sekali  tidak  mengenal  teknologi  dan  fasilitas  yang  layak  serta tenaga pengajar yang cukup. Anak-anak yang berada didaerah terpencil masih sangat butuh perhatian khusus dalam hal pendidikan, mereka tidak boleh dibeda-bedakan dan mendapat ketidak adilan dari pemerintah, sebab mereka juga bagian dari generasi penerus bangsa ini.
Sistem pedidikan didaerah terpencil Indonesia ini masih banyak yang belum dilihat oleh pemerintah, masih banyak sekolah yang sangat butuh perhatian dan sentuhan bantuan dari pemerintah. Bagaiamana tidak, pemerintah  seperti  hanya  memfokuskan  pendidikan  yang  berada  dikota  besar  di  Indonesia  ini,  seakan-akan melupakan bahwa masih banyak sekolah yang tidak layak untuk disebut sebagai tempat mengecam pendidikan. 5 Pendidikan  merupakan  suatu  bidang  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  masyarakat,  pendidikan  sebagaimana dikemukakan oleh Soedijarto menekankan pada usaha yang penting untuk memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan  keberadaan  masyarakat.  Itu  artinya  pendidikanlah  yang  harus    diperbaiki  dan  dirancang terlebih dahulu secara professional untuk menapaki sebuah kemajuan dalam perkembangan suatu bangsa dan negara.
4 Janpatar Simamora, Urgensi Keberadaan GBHN dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal Litigasi, Volume 17 Nomor 2 Tahun 2016, hlm. 3447.
5 Syahraini Tambak, Membangun Bangsa Melalui Pendidikan, Graha Ilmu, Jakarta, 2014, hlm. 2.
Sangat  disayangkan  jika  melihat  keadaan  dan  kondisi  pendidikan  didaerah  terpencil  yang  jauh  dari perkotaan, dapat dilihat dari media masa dan media televisi yang memberitakan mengenai kondisi pendidikan ataupun  keadaan  sekolah  dibeberapa  daerah  terpencil  yang  bahkan  dapat  dikatakan  sudah  tidak  layak  untuk menjadi  tempat  memperoleh  ilmu  pengetahuan,  mulai  dari  bangunan  yang  sudah  tua  dan  rapuh  dan  masih banyak lagi.
Bukan hanya itu saja, sarana dan prasarana sekolah yang berada didaerah terpencil sangat minim, contohnya papan tulis kapur yang masih sangat banyak ditemukan disekolah yang berada didaerah terpencil, sebagaimana diketahui bahwa alat tulis dari kapur sangat tidak baik digunakan dan tidak baik untuk kesehatan, jika abu dari kapur tulis tersebut terlalu sering terhirup makan akan mengganggu kesehatan tenggorokan dan pernafasan  anak-anak  dan  guru  yang  menggunakan  nya.  Padahal  anak-anak  didik  merupakan  generasi  muda yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Hal demikian juga akan menyebabkan ketidak nyamanan murid dan guru yang melangsungkan proses pembelajaran, namun karena keadaan dan kondisi yang tidak dapat dielakkan lagi, maka mau tidak mau harus tetap menerima. Jika dilihat perbedaan nya dengan pendidikan yang ada dikota-kota besar Indonesia ini, semua sudah serba canggih dan bahkan hampir merata tidak lagi ditemukan alat tulis seperti kapur melainkan semua sudah serba komputer, teknologi canggih, gedung sekolah yang nyaman, jajanan yang sehat dan fasilitas yang lengkap tanpa ada yang kurang satupun.
Dibalik itu semua, ada banyak anak-anak di daerah terpencil yang sangat ingin mendapatkan pendidikan layak, bahkan demi untuk bisa sekolah mereka rela menempuh perjalanan berkilo-kilo meter yang kadang medan perjalanan nya tidak selalu mulus. Pada saat hujan datang mereka harus membuka sepatunya agar tidak basah terkena air dan tidak terjatuh akibat licinnya jalan tersebut, itu semua terjadi juga akibat akses jalan yang tidak disentuh oleh pemerintah. Sungguh bangga dengan anak-anak Indonesia yang berada di daerah terpencil yang memiliki  minat  belajar  yang  tinggi  dan  rela  menempuh  perjalanan  yang  sedemikian  rupa 6 demi  menempuh jenjang pendidikan yang dijalaninya.
Namun  pada  saat  banyaknya  anak-anak  yang  ingin  belajar,  justru  sekolah  kekurangan  tenaga  kerja pendidik, sebagian berpendapat bahwa jika ditempatkan di daerah terpencil maka kemungkinan akan menerima gaji  yang  sedikit  dan  kecil.  Namun  itu  semua  kembali  kepada  tenaga  pendidik  yang  memang  mau  mengajar dengan sukarela dengan meningkatkan kesadaran bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Jasa tenaga pendidik dalam rangka memajukan bangsa patut dihargai dan diapresiasi sebagai perjuangan membangun masa depan bangsa dan negara.
Seperti  yang  diketahui,  yang memiliki  peran dalam mengendalikan  dan  mengelola sistem pendidikan juga  termasuk  peran  pemerintah.  Walaupun  didalam  Undang-Undang  nomor  20  tahun  2003  mengatakan masyarakat juga mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan punya kesempatan seluas mungkin berperan mengelola unit pendidikan, namun pada dasarnya tetap saja semua itu  ditentukan oleh pemerintah, baik dalam rambu-rambu dan dalam penilaiannya dan juga pelaksanaannya. 7 Pemerintah daerah hendaknya tidak mengabaikan  anak  didik  sebagai  “bahan”  yang  dipersiapkan  menjadi  manusia  unggul  qualified  yang  akan membangun  daerahnya.  Pemerintah  melakukan  pengawasan  atas  penyelenggaraan  pendidikan,  baik  yang
6 Leo Agung, Optimalisasi Pemberdayaan Pendidikan, Jakarta, Indonesia, 2009, hlm. 27.
7 H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, Bandung, Indonesia, 2006, hlm. 14.
diselenggarakan  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat  dalam  rangka  pembinaan  dan  perkembangan  satuan pendidikan yang bersangkutan.
Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang tulisan ini bahwa pendidikan di Indonesia memang masih sangat  lemah  terkhusus  untuk  masyarakat  yang  ada  didaerah  terpencil  dan  terbelakang,  artinya  pendidikan memang  sangat  kurang  mendapat  perhatian  oleh  pemerintah  baik  dari  segi  pembinaan  maupun  pembekalan mengenai pentingnya pendidikan. 8
Namun pada dasarnya, karena faktor keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat didaerah terpencil dan terbelakang baik faktor ekonomi dan lainnya itu menjadikan masyarakat tersebut juga tidak begitu terlalu memikirkan nasib anaknya mengenai pendidikan, walaupun sebetulnya mereka juga ingin mendapatkan perhatian dan  kepedulian  dari  pihak  pemerintah  yang  sudah  ditunjuk  untuk  turut  serta  mensejahterakan  kehidupan terutama  pendidikan  didaerah  terpencil  dan  terbelakang  tanpa  adanya  perbedaan  dengan  pendidikan  yang didapat  dikota-kota  besar.  Kekuatan  lain  bagi  peningkatan  mutu  guru  sebagai  salah  satu  tuntutan  dalam penciptaan SDM yang bermutu melalui kegiatan pendidikan yang lebih berkualitas adalah dengan dinaikkannya anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN.
Terlepas  dari  peran  pemerintah  terhadap  pendidikan  di  Indonesia  ini  terhadap  sekolah  di  daerah terpencil, peran orang tua juga sangat penting untuk menyadarkan dan membantu meningkatkan minat belajar yang  tinggi  terhadap  anak,  sebab  pendidikan  tidak  hanya  tentang  belajar  apa  yang  terdapat  didalam  buku pelajaran, melainkan juga tentang sikap tumbuh dan berkembang menjadi anak yang punya rasa tanggung jawab yang  tinggi  dan  jiwa  nasionalis.  Tidak  membiarkan  anak  menghabiskan  waktunya  hanya  untuk  bermain  dan bekerja, sebagaimana diketahui didaerah terpencil juga terdapat anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah dan selepas pulang sekolah  membantu orang tua bekerja demi untuk mendapat uang tambahan dan mencukupi kebutuhan, itu juga menyebabkan kurangnya kesadaran bahwa jam untuk belajar tidak terlalu penting sehingga timbul pemikiran bahwa sekolah hanya menjadi simbol saja.

## PENUTUP
Pada dasarnya pendidikan adalah merupakan aset yang penting bagi kelangsungan sosial seseorang dan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, terutama yang tidak mampu dalam memenuhi biaya sekolah yang  dialami  di  daerah  terpencil  dan  terbelakang.  Itulah  sebabnya  Undang-undang  Dasar  1945  dan  Undang- undang Nomor 20 tahun 2003 mengatur tentang sistem pendidikan nasional yang berlaku sampai saat ini yang berisikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa masa depan anak didik juga merupakan masa depan bagi setiap orang dan bahkan bangsa dan negara, sehingga tidak jarang orang sampai rela mengenyam pendidikan setinggi mungkin  dan  bahkan  sampai  keluar  negeri  demi  untuk  mendapat  ilmu  dan  pengetahuan.  Pengertian  dari pendidikan itu tidak lain adalah demi untuk lahirnya sebuah generasi yang memiliki moral yang tinggi untuk diri sendiri dan juga bangsa ini, maka dari itu tidak adil rasanya jika masih ada didaerah terpencil dan terbelakang
8 Ukim Komarudin, Landasan Pendidikan, Jakarta, Indonesia, 2001, hlm. 20.
yang  kurang  mendapat  perhatian  pemerintah  dan  bahkan  jarang  ditinjau  langsung  ke  daerah  tersebut  demi memastikan  apakah  sudah  layak  melangsungkan  pembelajaran  dengan  keadaan  yang  seadanya  dan  penuh dengan segala  keterbatasan. Masalah pemerataan pendidikan  adalah  persoalan  bagaimana sistem  pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga  pendidikan  itu  menjadi  wahana  bagi  pembangunan  sumber  daya  manusia  untuk  menunjang pembangunan.
Guna  melaksanakan  fungsinya  sebagai  wahana  untuk  memajukan  bangsa  dan  kebudayaan  nasional, pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak dan memadai. Pemerintah perlu memberikan jaminan penuh bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan serta aspek keterpenuhannya bagi seluruh lapisan masyarakat demi  mewujudkan  generasi  bangsa  yang  handal  dan  mampu  bersaing  dalam  dunia  global.  Pemerintah  harus mampu memberikan akses dan perhatian yang demikian memadai bagi pengembangan dunia pendidikan yang lebih bermartabat. Hal tersebut perlu diingatkan karena sudah ditegaskan dalam UUD NRI  Tahun 1945 bahwa pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi H.Abu, Urbayati Nur, 2007 Ilmu Kependidikan, Jakarta, Indonesia. H.A.R. Tilaar, 2006, Standarisasi Pendidikan Nasional, Bandung, Indonesia.
H. Abdul Latif, 2007, Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan, Jakarta, Indonesia.
Janpatar  Simamora, Tafsir  Makna  Negara  Hukum  dalam  Perspektif  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 3 September 2014, hlm. 549.
Janpatar  Simamora, Urgensi  Keberadaan  GBHN  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  Jurnal Litigasi, Volume 17 Nomor 2 Tahun 2016, hlm. 3447.
Leo Agung S, 2009, Optimalisasi Pemberdayaan Pendidikan, Jakarta, Indonesia.
Syahraini Tambak, 2014, Membangun Bangsa Melalui Pendidikan, Graha Ilmu, Jakarta, Indonesia.
Ukim Komarudin, 2001, Landasan Pendidikan, Jakarta, Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia