Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 1 – Maret 2022, Hal. 1-5| Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6677.1-5

## KEKUATAN ALAT BUKTI MEDIA SOSIAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA JUDI ONLINE
Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ketut Adi Wirawan
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia Email: gitadharmavm2001@gmail.com , laksmiidewi29@gmail.com, wiranisoe1202@gmail.com

## ABSTRAK
Pada masa saat ini banyak terjadi kasus tindak pidana yang meresahkan salah satunya adalah judi online. Dalam penanganan kasusnya judi online menggunakan media sosial sebagai alat bukti di persidangan. Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaturan  hukum  terhadap  tindak  pidana  judi  online  dan  bagaimana kekuatan alat bukti  media sosial dalam perkara tindak pidana  judi online. Metode Penelitian  ini  menggunakan Metode tipe penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini pengaturan tindak pidana mengenai perjudian diatur  dalam  Pasal  303  KUHP  dan  Pasal  303  BIS  KUHP,  sedangkan  mengenai  pengaturan  judi  online  diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  informasi dan transaksi elektronik  jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Kekuatan alat bukti media sosial dalam perkara judi online merupakan alat bukti yang kuat dan sah. Sahnya suatu alat bukti maka diperlukannya validasi bukti elektronik yang di mana persyaratan dan ketentuan alat bukti yang diatur dalam KUHAP  maka  bukti  elektronik  harus  memenuhi  persyaratan  formil  dan  materiil  sebagai  suatu  alat  bukti  yang akan  dapat  dinyatakan  sah  dan  dipergunakan  di  persidangan.  Pemerintah  dan  masyarakat  harus  sigap  serta waspada.
Kata Kunci : Alat Bukti, Media Sosial, Judi Online

## ABSTRACT
At this time there are many troubling criminal cases, one of which is online gambling. In handling the case, online gambling uses social media as evidence at trial. In this regard, what is the legal regulation for online gambling crimes? And what is the power of social media evidence in online gambling criminal cases? This research uses a normative type of research. The regulation of criminal acts regarding gambling is regulated in Article 303 of the Criminal Code and Article 303 BIS of the Criminal Code while regarding the regulation of online gambling is regulated  in  Article  27  paragraph  (2)  of  Law  Number  11  of  2008  concerning  Electronic  Information  and Transactions  jo  Article  45  paragraph  (2)  of  Law  Number  19  of  2016  concerning  Electronic  Information  and Transactions. The power of social media evidence in online gambling cases is a piece of strong and legitimate evidence. The validity of a piece of evidence requires validation of electronic evidence where the requirements and conditions of evidence are regulated in the Criminal Procedure Code, electronic evidence must meet formal and material requirements as a piece of evidence that will be declared valid and used at trial. The government and society must be swift and vigilant.

## Keywords : Evidence, Social Media, Online Gambling

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi semakin cepat berkembang dan menjadikan masyarakat lebih cekatan dalam mengakses  berbagai  macam  informasi.  Teknologi  dapat  memberikan  dampak  yang  baik  dan  buruk untuk  pengguna  yang  berlebihan  seperti  menjadikan  peluang  untuk  melakukan  perjudian  online. Perjudian online dapat dikelompokkan sebagai criminal crime atau cyber crime karena saat melakukan aksinya  perjudian  online  menggunakan  alat  elektronik  serta  jaringan  internet  sebagai  alat  bantu  agar dapat melakukan aksinya yaitu perjudian online. Perjudian sangat bertentangan dengan hal yang positif,
bertentangan  dengan  moral,  norma,  pola  pikir  masyarakat,  melenceng  dengan  4  pilar  kebangsaan hingga dapat membahayakan generasi penerus bangsa (Amar, 2017) .
Pada dasarnya hukum mempunyai tujuan untuk membentuk tatanan masyarakat yang tertib dan taat  akan  aturan.  Akan  tetapi,  eksistensi  aturan  di  tengah  masyarakat  tidak  sesuai  dengan  tujuannya. Hukum bukan hanya sebagai pengatur tingkah laku masyarakat, namun juga sebagai patokan pola pikir serta pola perilaku masyarakat. Hal tersebut adalah contoh nyata dari hubungan hukum dengan manusia sebagai  anggota  dari  masyarakat.  Eratnya  hubungan  antara  hukum  dengan  masyarakat  sehingga munculnya istilah “ubi societas ibi ius” artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum (Sulistyowati, 2014) .
Pengaturan  tindak  pidana  perjudian  di  dalamnya  terkandung  2  (dua)  asas  yang  menafsirkan hukum bersifat khusus dan hukum bersifat umum. Penafsiran hukum bersifat umum berkaitan dengan KUHP  sedangkan  hukum  bersifat  khusus  berkaitan  dengan  undang-undang  informasi  dan  transaksi elektronik  (UU  ITE).  Judi  online  pada  dasarnya  bisa  disebut  sebuah  permainan  yang  menggunakan komputer  atau  telepon  seluler  sebagai  media  permainan  melalui  website  atau  link  yang  membuat seseorang menjadi ketagihan untuk melakukan permainan yang terus berulang-ulang.
Menurut  pendapat  penulis,  kasus  perjudian  online  saat  ini  sangat  marak  terjadi  di  masyarakat bukan  hanya  dari  kalangan  tua  namun  juga  dari  kalangan  remaja  yang  di  mana  itu  juga  dapat membahayakan pola pikir masyarakat yang terhasut untuk melakukan penyalahgunaan sistem teknologi dan  informasi  dan  sangat  disayangkan  jika  kasus  yang  sama  terus  berulang-ulang  terjadi  yang  dapat menimbulkan dampak negatif bagi penerus bangsa dan negara.
Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang  di  atas,  oleh  karena  itu  permasalahan  yang  harus dikembangkan lebih lanjut yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana judi online. Serta bagaimana kekuatan alat bukti media sosial dalam perkara tindak pidana judi online. Sehingga tujuan dari  dilakukannya  pengkajian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dalam  menganalisis  pengaturan  hukum dalam  tindak  pidana  judi  online  serta  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kekuatan  alat  bukti  media sosial dalam perkara tindak pidana judi online.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  menganalisis  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  jenis penelitian hukum normatif dimana suatu prosedur penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan  kebenaran  untuk  menjawab  permasalahan  yang  diteliti (Zainuddin,  2016) . Penyusunan penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang bersifat otoritatif dan mempunyai otoritas.
Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  pemahaman  serta  penjelasan yang  diperoleh  dari  pengkajian  kepustakaan  dengan  penjelasan  melalui  literatur,  pendapat  para  ahli ataupun pendapat para sarjana yang diperlukan untuk menganalisis suatu permasalahan. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung dalam penafsiran kajian terhadap bahan hukum lainnya.
Teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah menginventarisasi atau menelusuri  bahan  hukum  yang  relevan  kemudian  mengklasifikasi  atau  mengelompokkan,  mencatat, mengutip, meringkas dan meninjau seperlunya dengan menggunakan metode kualitatif. Begitu bahan hukum  terkumpul  maka  akan  diproses  dan  diulas  dengan  cara  menganalisis  serta  menggunakan argumentasi yang bertumpu pada logika hukum.

## III. RESULT AND PEMBAHASAN

## 3.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Judi Online
Pengertian perjudian dalam bahasa Belanda pada kamus hukum istilah Fockema Andreae menyebutkan Hazarpel  atau  Kansspel  artinya  permainan  judi,  permainan  untung-untungan  yang  dapat  dihukum berdasarkan peraturan yang ada (Gokkel, 1983) . Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa judi merupakan permainan di mana pemain bisa untung atau rugi bergantung pada peruntungan setiap pemain.
Dalam permainan pasti memiliki unsur tersendiri karena unsur  permainan sangat berhubungan erat  dengan  bagaimana  jalannya  permainan,  contohnya  seperti  perjudian  online  juga  memiliki  unsur seperti perlombaan, taruhan dan  untung-untungan. Di mana unsur tersebut  adalah hal terpenting  jika melakukan perjudian online. Cara dalam bermain judi online, yaitu pelaku melakukan login dalam situs permainan  pada  website  judi  untuk  memasukkan  username  dan  password  setelah  semua  sudah
terkonfirmasi  oleh  master  agen  maka  pelaku  sudah  bisa  memasukkan  modal  taruhan  kepada  master agen dan kemudian modal tersebut akan masuk ke akun pelaku setelah modal masuk maka pelaku sudah dapat melakukan taruhan dalam segala permainan di web judi online.
Setiap tindak pidana pasti mempunyai pengaturan undang-undangnya sendiri. Pengaturan hukum tentang  perjudian  terdapat  dalam  Pasal  303  KUHP  yang  mengatur  jika  seseorang  menawarkan  judi sebagai  mata  pencarian  atau  memberi  kesempatan  seseorang  tersebut  bermain  judi  maka  diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah dan dalam Pasal 303 bis KUHP mengatur jika seseorang menggunakan kesempatan bermain judi dan ikut serta bermain judi di jalan dan di tempat umum maka orang tersebut diancam penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Munawar, 2019) . Tidak hanya itu, pengaturan terhadap judi online juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan jika seseorang mendistribusikan dan dapat mengakses muatan perjudian  tersebut  maka  orang  tersebut  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Walaupun telah ada produk hukum yang mengatur mengenai judi online, tetapi pengguna judi online  masih  terbilang  banyak  di  kalangan  masyarakat.  Dengan  demikian,  pemerintah  sebaiknya memperhatikan produk hukum agar tepat sasaran dan fleksibel mengenai tiap-tiap produk hukum agar dibedakan dengan para pengguna dan distributor, karena produk  hukum  yang termuat pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) hanya mengatur kepada para distributor sedangkan judi online tersebut bukan  hanya  berdiri  sendiri  oleh  distributor  namun  judi  online  itu  juga  berdiri  karena  adanya  para pengguna  yang  menggunakan  judi  online  tersebut  sebagai  mata  pencarian,  sedangkan  dalam  hal tersebut  untuk  mereka  yang  menggunakan  judi  online  yang  bukan  distributor  tidak  memiliki  produk hukum secara jelas. Disitulah kelemahan dari undang-undang judi online.
Selain  itu  kelemahan  dari  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE) mengenai  judi  online  yaitu  belum  ada  penegakan  hukum  baik  itu  sanksi  atau  pengaturan  hukum mengenai pengguna di bawah umur dan pengguna yang melakukannya hanya sekali saja namun sudah terciduk sempat menggunakan website atau akun pengguna lainnya. Dan bahkan belum ada pengaturan hukum dan sanksi jika yang terseret dalam kasus judi online adalah seorang aparat negara dan pegawai negeri sipil (PNS). Maka dari itu undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) mengenai judi  online  sebaiknya  dilakukan  perubahan  atau  diamandemen  kembali  supaya  jelas  dalam pengaturannya.

## 3.2 Kekuatan Alat Bukti Media Sosial Dalam Perkara Tindak Pidana Judi Online.
Dalam  pembuktian  tidaklah  mudah  tercapainya  kebenaran  karena  pengetahuan  setiap  orang  hanya bersifat  relatif  di  mana  hanya  didasari  dengan  pengalaman,  pemikiran  serta  penglihatan,  maka pembuktian dalam hal ini diperlukan dasar-dasar hukum yang dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah.
Istilah pembuktian merupakan suatu tindak pidana di mana seseorang mendapatkan keterangan dari  bukti  atau  barang  bukti  untuk  mendapatkan  suatu  kebenaran  atas  perbuatan  tindak  pidana  yang didakwakan  atau  dituduh  serta  dapat  mengetahui  ada  atau  tidak  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh terdakwa (Hamzah,  1984) .  Sudikno  Mertokusumo  juga  mengemukakan  bahwa  istilah  membuktikan dalam  arti  logis,  konvensional  dan  yuridis  bahwa  kata  membuktikan  artinya  memberikan  kepastian yang  bersifat  mutlak  atau  tidak  mungkin  ada  bukti-bukti  lain,  bersifat  relatif  yang  berdasarkan  atas perasaan belaka dan pertimbangan akal serta memberikan fakta kepada hakim (Mertokusumo, 1982) . Dalam pembuktian alat bukti adalah hal yang terpenting karena berhubungan dengan peristiwa atau  kejadian  yang  digunakan  dalam  persidangan  sebagai  bukti  dan  guna  menimbulkan  keyakinan hakim dan kebenaran yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun alat bukti yang sah yaitu: a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan terdakwa. Teori-teori yang menganalisis tentang alat bukti disebut teori pembuktian. Dalam sistem atau teori pembuktian secara umum terbagi atas  empat  (4)  teori  yang  pertama  berdasarkan  undang-undang  secara  positif  (positive  wettelijk bewijstheorie),  yang  kedua  teori  pembuktian  berdasarkan  undang-undang  secara  negatif  (negatief wettelijk), yang ketiga teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu (conviction intime) dan yang terakhir teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction raisonnee) dapat disimpulkan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan berbagai cara dalam teori pembuktian yaitu jika suatu tindak pidana telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang
tercantum  pada  undang-undang,  tindak  pidana  dapat  dibuktikan  dengan  minimal  2  (dua)  alat  bukti berdasarkan pada perasaan belaka oleh hakim dan pembuktian bebas dengan menjatuhkan alasan-alasan keyakinan hakim yang didasari atas alasan yang logis dan berdasarkan undang-undang.
Bukti elektronik adalah sekelompok atau sekumpulan data yang tersimpan di dalam perangkat elektronik jaringan atau sistem komunikasi. Dan data tersebut bisa dijadikan sebagai bukti atas telah terjadinya  suatu  perbuatan  tindak  pidana,  yang  akan  diuji  kebenarannya  di  depan  meja  persidangan. Sebagaimana  halnya  dengan  bentuk  bukti  elektronik  tidak  terlihat,  muda  rusak,  dapat  diubah,  dapat dihapus kapan saja, dan dapat direkayasa (dimodifikasi) (Syaibatul Hamdi, Suhaimi, 2013) . Media sosial bisa dijadikan bukti elektronik karena media sosial mencakup data elektronik yang tidak  terbatas  ruang,  waktu,  suara,  gambar,  foto,  surat  elektronik  (electronic  mail),  electronic  data interchange (EDI), telegram atau sejenisnya, kata sandi, huruf, lambang atau gambar yang memiliki arti dan dapat dimengerti oleh seseorang yang memahaminya. Sama halnya dengan data  elektronik yaitu informasi yang dibuat, dikirim, diterima dan  disimpan dalam berbagai bentuk file  yang dapat dilihat serta  ditampilkan  maupun  didengar  melalui  sistem  komputer (Alouisius  Alan  Sanjaya,  Made  Sugi Hartono, 2022) . Di dalam bukti elektronik disebutkan beberapa golongan yaitu : komputer, hard disk, telephone  seluler,  video  games  yang  di  dalamnya  terdiri  atas  e-mail,  gambar  digital,  dokumen elektronik, log chat, software illegal,  website, registry, log, data  konfigurasi, SMS, panggilan masuk dan keluar, nomor kartu kredit/debit, nomor call forwarding, kontak, password, GPS, memory card.
Bukti elektronik dijadikan alat bukti dalam persidangan dibutuhkan standar agar dapat dianggap sah  dan  asli  tidak  ada  perubahan  ataupun  rekayasa.  Oleh  sebab  itu,  saat  ini  dikenal  adanya  digital forensik, yang diperlukan oleh para penegak hukum dalam melakukan pengungkapan peristiwa tindak pidana melalui pengumpulan bukti berbasis digital dan elektronik (media sosial) (Army, 2010) . Digital forensik adalah proses dalam pemeriksaan bukti elektronik yang di mana dalam proses ini  para  penegak  hukum  akan  mengambil,  memulihkan,  menyimpan  dan  memeriksa  informasi  atau dokumen  elektronik  yang  terdapat  dalam  penyimpanan  elektronik  atau  sistem  elektronik  yang  akan dapat  dipertanggungjawabkan  untuk  pembuktian.  Tujuan  dari  digital  forensik  adalah  memulihkan semua  data  yang  hilang  atau  yang  telah  direkayasa  dan  penghapusan  data  atau  file.  Digital  forensik dapat menemukan data yang tersimpan dari media atau sistem yang terhubung dengan komputer mana saja, menemukan data yang telah di instal walaupun data itu telah di uninstal dan juga dapat menemukan website yang telah dikunjungi. Selain mempunyai pengertian, digital forensik juga memiliki 4 cabang yaitu : 1. Komputer forensik, 2. Forensik perangkat mobile, 3. Jaringan forensik, 4. Forensik data base, pada  keempat  cabang  ini  berfungsi  hampir  sama  yaitu  memulihkan  data  pada  data  aslinya  atau  data yang  telah  dihapus,  namun  perbedaannya  yaitu  pada  komputer  forensik  lebih  fokus  kepada  sistem komputer serta dokumen elektronik. Pada forensik perangkat mobile fokus kepada sistem digital atau sistem perangkat mobile. Jaringan forensik berfokus pada jaringan internet, pengumpulan informasi dan deteksi  intrusi.  Dan  yang  terakhir  forensik  data  base  berfokus  pada  isi  data  base,  file,  log dan  RAM untuk memulihkan informasi yang relevan.
Berdasarkan  penjabaran  di  atas  mengenai  sahnya  suatu  alat  bukti  media  sosial  maka diperlukannya digital forensik yang di mana digital forensik yang akan memulihkan data yang hilang sehingga  menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh.  Dalam  menentukan  kebenaran  alat  bukti  dalam  digital forensik maka diperlukannya validasi bukti media sosial atau bukti elektronik yang di mana di dalam validasi tersebut dapat memilah yang mana saja  yang dapat dijadikan sebagai bukti dan sudah dapat dipertanggungjawabkan  keasliannya.  Selain  itu  validasi  bukti  media  sosial  atau  alat  bukti  elektronik harus memenuhi syarat formil dan materil serta syarat-syarat alat bukti yang diakui asli dan sah untuk digunakan di persidangan. Peraturan dan persyaratan tersebut baik secara formil dan materiil berfungsi sebagai  alat  uji  untuk  menentukan  keabsahan  suatu  alat  bukti  media  sosial  atau  alat  bukti  elektronik sehingga hakim dapat yakin terhadap fakta hukum yang dihadirkan.
Persyaratan  formil  mengenai  bukti  elektronik  yaitu  :  1.  Apabila  informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik yang tercantum di dalamnya dapat diakses, di tampilkan dan dijamin keutuhannya dan  bukan  dokumen  yang  menurut  undang-undang  harus  tertulis.  2.  Informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik harus diperoleh dengan cara yang sah. 3. Jika alat bukti elektronik tidak didapat dengan cara tidak sah maka dapat dikesampingkan oleh hakim. Sedangkan dalam persyaratan materiil bahwa  informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  harus  dijamin  keotentikannya,  keutuhan  dan ketersediaannya dalam hal ini dibutuhkan digital forensik.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti media sosial itu merupakan alat bukti yang legal dalam tindak pidana judi online . Dalam menentukan kekuatan alat bukti media sosial maka diperlukannya digital forensik karena digital forensik merupakan pemulihan data yang hilang, data yang direkayasa  dan  data  yang  dihapus  sehingga  menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh.  Dalam  menentukan kebenaran alat bukti media sosial dalam digital forensik maka diperlukan validasi bukti elektronik yang di mana di dalam validasi tersebut dapat memilah yang mana saja yang dapat dijadikan sebagai bukti dan sudah dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.  Selain itu validasi bukti media sosial atau alat bukti elektronik harus memenuhi syarat formil dan materil serta syarat-syarat alat bukti yang diakui asli dan  sah  untuk  digunakan  di  persidangan Peraturan  dan  persyaratan  tersebut  baik  secara  formil  dan materiil berfungsi sebagai alat uji untuk menentukan keabsahan suatu alat bukti media sosial atau alat bukti elektronik sehingga hakim dapat yakin terhadap fakta hukum yang dihadirkan.

## 4.2 Saran
Berdasarkan rumusan masalah dan simpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, oleh karena itu penulis berharap agar masyarakat paham dalam segala tindakan dan dapat memperkecil angka terjadinya kasus perjudian maupun perjudian online . Kepada aparat penegak hukum agar dapat mengembangkan produk hukum yang lebih spesifik khususnya mengenai kekuatan alat bukti media sosial dalam perkara tindak pidana judi online . Kepada para pelaku diharapkan lebih bijak dan memikirkan tindakan yang pelaku lakukan sebelum berbuat, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sudah melanggar hukum dan senantiasa  tidak  mengajarkan  atau  mempelopori  masyarakat.  Kepada  pemerintah  diharapkan  lebih memperhatikan produk hukum mengenai judi online , karena di dalam judi online tidak  hanya  terdiri dari para distributor melainkan juga terdiri dari para pengguna yang di mana saat ini belum ada produk hukum yang lebih spesifik dalam mengatur para pengguna judi online .

## DAFTAR PUSTAKA
Alouisius Alan Sanjaya, Made Sugi Hartono, S. N. A. (2022). Penggunaan Akun Media Sosial Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Penyidikan. e-Journal Komunikasi Yustisia , 5 (2). Amar,  L.  (2017). Peranan  Orang  Tua  Dalam  Proses  Persidangan  Tindak  Pidana  Perjudian  Yang Dilakukan Oleh Anak . Bandung: CV. Mandar Maju. Army, E. (2010). Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan . Jakarta Timur: Sinar Grafika. Gokkel, M. N. E. A. dan M. R. W. (1983). Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae (diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk) . Jakarta: Bina Cipta. Hamzah, A. (1984). Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia. Mertokusumo, S. (1982). Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty.
Munawar, S. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perjudian. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum , 1 (1).
Sulistyowati, S. S. dan B. (2014). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Syaibatul Hamdi, Suhaimi, M. (2013). Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana. Jurnal Ilmu Hukum , 1 (4). Zainuddin, A. (2016). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.