Available online at https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/index

## Musamus Journal of Public Administration
(eISSN/pISSN: 2622917X/26226499)
Vol. 6, No. 2, April, 2024
Aspek Hukum Dan Filosofi Penetapan APBD Menggunakan Instrumen Peraturan Bupati Di Pulau Morotai
Indra Lesang 1* , Alwadud Lule 2
1 Universitas Pasifik Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Indonesia

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  relationship  between  the  DPRD  and  the  Regent  in  the preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) on Morotai Island during the 2019-2022 period using the legal instrument of the Regent's Regulation. This research method involves qualitative analysis based on primary data from interviews with relevant stakeholders, as  well  as  secondary  data  from  official  documents  related  to  APBD  determination.  Research findings reveal that there is a significant conflict of interest between the DPRD and the Regent, which  influences  the  APBD  determination  process  and  results in  excessive  use  of  the Regent's Regulation as a legal instrument. Research recommendations include improving communication and  negotiation  mechanisms  between  the  two  institutions,  strengthening  the  DPRD's  role  in monitoring policies and budgets, and increasing community participation in the budget planning process. It is hoped that these steps will ensure transparency, accountability and better community welfare in the process of determining the APBD on Morotai Island.
Keywords: ; local government budget; regional autonomy;
budget politics

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  relasi  antara  DPRD  dan  Bupati  dalam  penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pulau Morotai selama periode 2019-2022 dengan  menggunakan  instrumen  hukum  Peraturan  Bupati.  Metode  penelitian  ini  melibatkan analisis  kualitatif  berdasarkan  data  primer  dari  wawancara  dengan  para  pemangku  kepentingan terkait,  serta  data  sekunder  dari  dokumen-dokumen  resmi  terkait  penetapan  APBD.  Temuan penelitian mengungkapkan bahwa terdapat konflik kepentingan yang signifikan antara DPRD dan Bupati, yang mempengaruhi proses penetapan APBD dan mengakibatkan penggunaan berlebihan atas  Peraturan  Bupati  sebagai  instrumen  hukum.  Rekomendasi  penelitian  mencakup  perbaikan mekanisme  komunikasi  dan  negosiasi  antara  kedua  lembaga,  penguatan  peran  DPRD  dalam pengawasan  kebijakan  dan  anggaran,  serta  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses perencanaan  anggaran.  Langkah-langkah  ini  diharapkan  dapat  memastikan  transparansi, akuntabilitas,  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  lebih  baik  dalam  proses  penetapan  APBD  di Pulau Morotai.
Kata Kunci: APBD; Otonomi daerah; Politik anggaran;
* CONTACT : dutunipas@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.5628 © 2024 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## 1.  Pendahuluan
Relasi antara DPRD dan Bupati memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah, karena keduanya merupakan pilar utama dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi dan penggunaan dana publik (Azizah, 2023; Hadi, 2021; Wance,  2019).  Kerjasama yang efektif antara kedua lembaga ini dapat memastikan  penyusunan kebijakan yang  berpihak  pada kepentingan  masyarakat,  peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas dalam  pengelolaan keuangan daerah,  serta  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembangunan.  Dengan  saling  memperkuat  peran  dan fungsi masing-masing, DPRD dan Bupati dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat,  serta  terciptanya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  (Azizah, 2023; Hadi, 2021; Syafitri et al., 2023).
Melalui kolaborasi  yang erat antara DPRD dan Bupati,  pembangunan daerah dapat dilakukan secara terencana  dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal yang ada. Kerjasama ini memungkinkan penyusunan kebijakan  yang  komprehensif  dan  berkesinambungan,  yang  mengintegrasikan  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, sinergi antara DPRD dan Bupati juga dapat  memastikan  implementasi  program  dan  proyek  pembangunan  daerah  yang  efisien  dan  efektif,  dengan meminimalkan  potensi  konflik  dan  hambatan-hambatan  yang  dapat  menghambat  kemajuan  pembangunan.  Dengan demikian, melalui kerja sama yang kokoh antara DPRD dan Bupati, terbuka peluang untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Azizah,  2023;  Hadi,  2021;  Wance,  2019).  Hal  ini  bisa  dilakukan  dengan  beragam  rencana,  termasuk  dalam  aspek penganggaran seperti APBD (Wance, 2019).
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  instrumen  penting  dalam  pengelolaan  keuangan pemerintah daerah yang memiliki peran krusial dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.  Sebagai  panduan  utama  dalam  alokasi  sumber  daya  keuangan,  APBD  tidak  hanya  memastikan  pengelolaan keuangan  yang  efektif  dan  efisien,  tetapi  juga  mampu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  serta peningkatan kualitas layanan publik. APBD memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan penggunaan dana secara  strategis,  dengan  mengutamakan  pembangunan  infrastruktur,  kesehatan,  pendidikan,  dan berbagai  sektor  kunci lainnya yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Assidi, 2016; Wance, 2019).
Selain itu, APBD juga berfungsi sebagai instrumen transparansi yang mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dana publik digunakan secara tepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan. Melalui mekanisme yang terstruktur dan terukur, APBD memainkan peran sentral dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di tingkat daerah. Adanya APBD yang disusun secara cermat dan terencana, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan alokasi  sumber  daya finansial untuk mengatasi  berbagai tantangan pembangunan di tingkat lokal, seperti ketimpangan ekonomi,  kesenjangan  sosial,  dan  kurangnya  akses  terhadap  layanan  publik  (Assidi,  2016;  Wance,  2019;  Wijayanto, 2015).
Selain  itu,  APBD  juga  memungkinkan  pemerintah  daerah  untuk  merespons  secara  tepat  dan  tepat  waktu  terhadap berbagai kebutuhan mendesak masyarakat, termasuk dalam situasi krisis atau bencana alam. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip  partisipatif  dan  responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat,  APBD  menjadi  instrumen  penting  dalam menjembatani  kesenjangan  pembangunan  antara  wilayah  perkotaan  dan  pedesaan,  serta  memastikan  bahwa  setiap individu  dan  komunitas mendapatkan manfaat yang  setara dari pembangunan  yang dilakukan  oleh pemerintah daerah. Melalui  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  proses  penetapan  dan  pengawasan  APBD, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap keputusan keuangan didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan berkontribusi  secara  signifikan  terhadap  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  sosial  secara  menyeluruh (Chodariyanti, 2016; Wance, 2019).
Secara  keseluruhan,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  memiliki  peran  yang  krusial  dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial, serta meningkatkan kualitas  hidup  masyarakat  di  tingkat  lokal.  Melalui  pengelolaan  yang  efektif  dan  transparan,  APBD  dapat  menjadi instrumen yang  memungkinkan  pemerintah  daerah  untuk  merespons kebutuhan  mendesak  masyarakat,  merencanakan penggunaan dana secara strategis, dan memastikan bahwa setiap keputusan keuangan didasarkan pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan APBD sebagai alat yang dapat mengatasi berbagai tantangan pembangunan, memperkuat inklusi sosial, dan mewujudkan pembangunan yang berpihak pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dalam penyusunannya memerlukan rencana dan proses yang maksimal.
Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD) merupakan  proses yang penting dan  krusial dalam pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  (Nainggolan  &  Sinurat,  2021;  Sessu  &  Imaduddin,  2022;  Setiawan  et  al., 2021).  Urgensinya  terletak  pada  fungsinya  sebagai  alat  untuk  merencanakan  dan  mengendalikan  pengeluaran  serta penerimaan pendapatan daerah. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah dapat memastikan penggunaan dana publik
yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Karima et al., 2021; Setiawan et al., 2021; Siregar et  al.,  2020).  APBD  juga  memungkinkan  pemerintah  daerah  untuk  menyusun  prioritas-prioritas  pengeluaran  yang strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan,  dan pelayanan publik lainnya. Dengan demikian, APBD menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat (Duadji, 2013; Ibrahim et al., 2023; Mulyadi, 2016; Rifaid et al., 2023).
Selain  urgensi,  penyusunan  APBD  juga  memberikan  sejumlah  manfaat  penting.  Pertama,  APBD  memungkinkan adanya  pengawasan  dan  akuntabilitas dalam  penggunaan  dana  publik. Dengan  tercatatnya  setiap  pos pengeluaran  dan penerimaan dalam APBD, pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan terhadap masyarakat atas setiap kebijakan pengeluaran yang dilakukan. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dan korupsi yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan publik (Haliim & Dwiranda, 2019; Perdana et al., 2020; Wijayanto,  2015). Selain  itu,  APBD  juga  menjadi  alat  yang  efektif  dalam  merencanakan  dan  mengalokasikan  dana  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat (Handayani, 2009; Jimenez, 2020) . Ikut melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan APBD, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan riil yang dihadapi masyarakat, sehingga penggunaan dana publik  dapat  lebih  tepat  sasaran  dan  memberikan  dampak  positif  yang  signifikan  bagi  kemajuan  daerah  secara keseluruhan (Lorsuwannarat, 2017; Shybalkina, 2022).
Dalam penyusunan APBD, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati memiliki signifikansi yang penting.  DPRD  berperan  sebagai  lembaga  legislatif  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengesahkan  APBD.  Melalui fungsi  legislasi  dan  pengawasan,  DPRD  dapat  mengoreksi  dan  mengevaluasi  rencana  anggaran  yang  diajukan  oleh Pemerintah  Daerah,  sehingga  dapat  memastikan  bahwa  alokasi  anggaran  tersebut  sesuai  dengan  kepentingan  dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, peran Bupati sebagai kepala daerah adalah memimpin proses penyusunan APBD dan  bertanggung jawab  atas pelaksanaan  kebijakan  yang  tertuang di  dalamnya.  Bupati  juga bertanggung jawab  untuk memastikan bahwa APBD disusun dengan baik, transparan, dan mengacu pada kebijakan yang telah disepakati bersama DPRD,  sehingga  dapat  menghasilkan  dampak  positif  yang nyata  bagi pembangunan  daerah. Kolaborasi  antara  DPRD dan  Bupati  dalam  penyusunan  APBD  menjadi  kunci  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  daerah  yang berkelanjutan  dan berkeadilan  bagi  seluruh  masyarakat  (Goni  et  al.,  2015;  Kamaludin  et  al.,  2022;  Lule,  2019; Paputungan et al., 2017).
Penetapan APBD melalui instrumen hukum Peraturan Bupati memiliki dasar hukum yang kuat sekaligus mengandung aspek  filosofis yang  penting  dalam  konteks pemerintahan  daerah.  Secara  hukum,  penetapan APBD melalui Peraturan Bupati  dilandaskan  pada  kewenangan  Bupati  sebagai  kepala  daerah  dalam  menyusun  dan  menetapkan  kebijakan  di tingkat  daerah.  Namun  demikian,  secara  filosofis,  instrumen  hukum  ini  mencerminkan  prinsip  otonomi  daerah  dan pemberian kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan-urusan dalam lingkup pemerintahan mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.  Meskipun  demikian,  proses  penetapan  APBD  melalui  instrumen  hukum  Peraturan  Bupati  juga  memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi.
Sudah  sangat  banyak  kajian  yang mengkaji  Relasi  DPRD  dan  Bupati dalam  Penyusunan  APBD. Meski  demikian, masih minim  ditemukan  hasil  studi  yang  spesifik mengkaji  topik tersebut dengan menilai kasus penyusunan  APBD di Pulau Morotai dalam konteks Instrumen Hukum Peraturan Bupati. Research gap yang mungkin dapat dieksplorasi dalam konteks  ini  adalah  bagaimana  kerjasama  antara  DPRD  dan  Bupati  dapat  dioptimalkan  secara  efektif  dalam  rangka meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  penetapan  APBD  di  Pulau  Morotai.  Selain  itu, penelitian  ini  juga dapat mengeksplorasi hambatan-hambatan konkret yang dihadapi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Pulau Morotai dengan mempertimbangkan aspek-aspek filosofis dari instrumen hukum Peraturan  Bupati.  Dengan  demikian,  melalui  penelitian  ini  diharapkan  dapat  tercipta  pemahaman  yang  lebih komprehensif mengenai dinamika kerjasama antara DPRD dan Bupati dalam proses penyusunan APBD di Pulau Morotai, serta memberikan saran-saran kebijakan yang dapat memperkuat praktik tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  yang  signifikan  dalam  pemahaman  lebih  mendalam  terkait dinamika relasi  antara  DPRD  dan Bupati  dalam  proses penyusunan  APBD di  Pulau  Morotai menggunakan  instrumen hukum  Peraturan  Bupati.  Dengan  mengidentifikasi  hambatan-hambatan  konkret  dan  rekomendasi  kebijakan  yang relevan, penelitian ini dapat memberikan panduan yang berharga bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan, temuan dari penelitian ini dapat memicu langkah-langkah strategis yang efektif untuk memperbaiki mekanisme kerjasama antara DPRD dan Bupati, serta memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, efisien, dan responsive.

## 1.   Metode Penelitian
Penelitian ini akan mengadopsi metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan analisis mendalam terhadap kasus konflik antara DPRD dan Bupati dalam proses penetapan APBD di Pulau Morotai. Melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD, staf Bupati, dan perwakilan masyarakat setempat, peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perspektif dan pengalaman mereka terkait dengan permasalahan ini. Sementara itu, analisis dokumen terkait proses penyusunan APBD dan kebijakan terkait memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami dinamika institusional yang lebih luas. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang  faktor-faktor  yang  memengaruhi  interaksi  antara  DPRD  dan  Bupati  dalam  proses  pengambilan  keputusan anggaran.
Penelitian juga akan menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus untuk melakukan analisis tematik terhadap data yang  terkumpul.  Pendekatan  kualitatif  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  menggali  secara  mendalam  aspek-aspek kualitatif yang kompleks dan dinamis dari konflik institusional tersebut. Dengan menggabungkan data dari wawancara mendalam dan analisis dokumen, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola, tema, dan perspektif yang muncul. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif dan mendalam tentang dinamika kerjasama  antara  DPRD  dan  Bupati,  serta  memberikan  landasan  untuk  mengusulkan  solusi  yang  tepat  guna  bagi perbaikan sistem kelembagaan di Pulau Morotai

## 2.   Hasil dan Pembahasan

## 2.1. Relasi DPRD dan Bupati dalam Penyusunan APBD Menggunakan Instrumen Hukum Peraturan Bupati
Sejarah pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa interaksi antara DPRD dan Bupati merupakan komponen vital dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas demokrasi di tingkat daerah. Hubungan ini dibangun dalam kerangka interdependensi  yang  menekankan  pentingnya proses check  and  balance tanpa adanya  hierarki atau hubungan atasan- bawahan antara kedua lembaga.  Meskipun keduanya memiliki peran yang berbeda,  interaksi antara DPRD dan Bupati terlihat  melalui  pembahasan  anggaran,  pembentukan  peraturan  daerah,  dan  pengawasan  pelaksanaan  kebijakan  atau peraturan  daerah.  Fokus  penelitian ini  pada  interaksi  kewenangan  dalam  proses  penyusunan  dan  pembahasan  APBD memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kerjasama antara DPRD dan Bupati dalam mengelola keuangan  daerah,  yang  penting  untuk  memastikan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  kesejahteraan  masyarakat  secara keseluruhan.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, aspek keuangan dan anggaran daerah memegang peranan krusial. Namun, proses penyusunan APBD sering kali dipenuhi dengan kompleksitas politis dan kurangnya penerapan prinsip good governance, lebih  didasarkan  pada  kepentingan  para  aktor  pembuat  kebijakan.  Dinamika  politik  antara  DPRD  dan  Bupati  dapat menghambat  proses penetapan  APBD, yang  pada akhirnya dapat memicu keterlambatan dalam  pembangunan  daerah. Oleh karena itu,  penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi yang baik  antara  DPRD  dan  Bupati  guna  memastikan  bahwa  proses  penyusunan  APBD  berjalan  dengan  efisien  dan mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Dalam  konteks konfigurasi  politik  di  Pulau Morotai, relasi  antara DPRD dan  Bupati, terutama dalam  pembahasan Rancangan  Peraturan  Daerah tentang APBD, terlihat memiliki dinamika yang relatif stabil pada rentang waktu 2017- 2019. Meskipun terdapat beberapa konflik dan perdebatan yang timbul dalam proses tersebut, namun tidak sampai pada titik buntu yang menghambat penetapan APBD. Konflik tersebut merupakan bagian dari dinamika normal dalam proses penyusunan  dan  pembahasan  anggaran.  Pada  periode  tersebut,  interaksi  antara  DPRD dan  Bupati  berlangsung  dalam suasana demokratis dengan adanya mekanisme check and balance dalam pengambilan keputusan atau kebijakan daerah. Hal  ini  dimungkinkan  oleh adanya  adaptasi  Bupati Benny Laos yang baru terpilih dengan  ritme dan dinamika  politik dalam  proses  penyusunan  dan  pembahasan APBD.  Sebagai hasilnya,  pada rentang waktu  2017-2019,  APBD  berhasil disetujui secara bersama-sama oleh Bupati dan DPRD melalui penggunaan instrumen hukum Peraturan Daerah.
Pada periode 2019-2022, terjadi ketegangan kelembagaan antara DPRD dan Bupati, terutama dalam konteks politik anggaran, yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kesepakatan bersama dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah  tentang  APBD.  Meskipun  proses  penyusunan  dan  pembahasan  APBD  pada  awal  periode  tersebut  berjalan dinamis  tanpa  hambatan,  namun  seiring  berjalannya  waktu,  intensitas  konflik  mulai  meningkat,  terutama  pada  akhir tahun 2019 ketika APBD Perubahan tidak disetujui secara bersama-sama oleh DPRD dan Bupati. Pada kasus tersebut, Bupati  mengambil  keputusan  untuk  menetapkan  APBD  Perubahan  Tahun  2019  melalui  instrumen  hukum  Peraturan Bupati,  tanpa  melibatkan  DPRD  dalam  proses  penetapan.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  pergeseran  dinamika kelembagaan dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran di Pulau Morotai selama periode tersebut.
Tahun Instrumen Penetapan APBD Instrumen Penetapan APBD-Perubahan Keterangan 2019 Peraturan Daerah Peraturan Bupati Tidak diajukan  APBD-P oleh Bupati 2020 Peraturan Daerah Peraturan Bupati Tidak diajukan  APBD-P oleh Bupati 2021 Peraturan Bupati Peraturan Bupati APBD    tidak    mendapatkan    persetujuan bersama  antara  DPRD  dan  Bupati  karena intensitas konflik kepentingan 2022 Peraturan Bupati Peraturan Bupati APBD    tidak    mendapatkan    persetujuan bersama  antara  DPRD  dan  Bupati  karena intensitas konflik kepentingan
Pada periode 2021-2022, terjadi perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pulau Morotai di mana Bupati Benny Laos dan Wakil Bupati Asrun Padoma menggunakan Peraturan Kepala Daerah sebagai instrumen penetapan  APBD  akibat  terus  meningkatnya  konflik  kelembagaan  antara  DPRD  dan  Bupati.  Situasi  semakin  tegang ketika  Peraturan  Bupati  tentang  Hak  Keuangan  dan  Administrasi  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD  Tahun  2021  tidak mencakup  atau  menghapus  hak-hak  tersebut.  Langkah  tersebut  secara  langsung  mengancam  relasi  kemitraan  antara Bupati  dan  DPRD,  serta  mengganggu  stabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Tindakan  ini  menimbulkan ketidakberartian peran DPRD sebagai representasi kedaulatan rakyat. Konflik berlanjut hingga sebagian anggota DPRD Pulau Morotai melakukan permohonan uji materi terhadap Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 ke Mahkamah Agung, namun sayangnya permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Situasi ini menunjukkan eskalasi konflik yang berdampak negatif pada dinamika politik dan kelembagaan di Pulau Morotai.
Dalam perspektif pola relasi non decisional making, terlihat bahwa Bupati dan DPRD di Pulau Morotai menggunakan sumber  daya  yang  tersedia  untuk  mempengaruhi  proses  pengambilan  keputusan.  Bupati  memanfaatkan  kewenangan spesialis  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  untuk  menetapkan  APBD  tanpa  memerlukan persetujuan  atau  pendapat  dari  DPRD.  Selain  itu,  secara  tidak  langsung,  Bupati  berhasil  membentuk  faksi  politik  di tubuh  DPRD  guna mencari  dukungan  legitimasi terkait  keputusan  yang  diambil.  Hal  ini  dapat dilihat  dari tanggapan DPRD terhadap peniadaan hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. Dari 20 anggota DPRD, hanya 7 anggota yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung terkait Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Situasi ini menunjukkan dinamika politik yang kompleks dan strategi yang digunakan oleh kedua belah pihak dalam upaya memperoleh dukungan dan legitimasi untuk keputusan-keputusan yang diambil.
Ajaran politik hukum memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika konflik kelembagaan yang terjadi dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD. Sebagai anggaran tahunan yang melibatkan DPRD dan Bupati, penetapan APBD  sering  kali  menjadi  arena  pertarungan  kepentingan  yang  mengakibatkan  konflik  di  antara  kedua  lembaga. Peraturan Daerah tentang APBD pada dasarnya mencerminkan pertentangan kepentingan  yang ada antara  DPRD dan Bupati,  yang  pada  gilirannya  memungkinkan  terjadinya  tarik  menarik  dalam  proses  penyusunan  dan  pembahasan anggaran.
Sejarah pelaksanaan otonomi daerah di Pulau Morotai mencerminkan kompleksitas dan ketegangan dalam interaksi antara  DPRD  dan  Bupati  dalam  proses  penyusunan  dan  pembahasan  APBD.  Dari rentang  waktu 2017  hingga  2019, terlihat relasi yang relatif stabil dengan mekanisme check and balance yang demokratis, namun pada periode 2019-2022, terjadi eskalasi  konflik  yang mengakibatkan  pergeseran dinamika kelembagaan.  Konflik ini terutama disebabkan  oleh intervensi  Bupati  dalam penetapan  APBD  melalui Peraturan  Bupati, mengabaikan peran DPRD sebagai  wakil  rakyat. Pergeseran  ini  menandai  adanya  kesenjangan  dalam  pemahaman  terhadap  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  kedaulatan rakyat, yang menghambat stabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, perlunya pembenahan  dalam  mekanisme  komunikasi,  transparansi,  dan  peran  DPRD  dalam  proses  pengambilan  keputusan anggaran menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas institusional di Pulau Morotai.
Dalam  konteks  konkret  Pulau  Morotai,  praktik  penetapan  APBD  menggunakan  Peraturan  Bupati,  meskipun  tanpa persetujuan atau pembahasan yang mengalami kebuntuan antara DPRD dan Bupati, telah memunculkan kekhawatiran terkait  pengabaian  terhadap  peran  DPRD  yang  seharusnya  memiliki  kewenangan  untuk  mengkaji  dan  menyetujui anggaran  daerah.  Informasi  dari  Irwan  Soleman,  anggota  Banggar,  dan  Kabag  Persidangan,  mengungkapkan  bahwa dalam proses pembahasan APBD, DPRD tidak diberi kesempatan untuk melakukan tinjauan lebih lanjut terhadap APBD yang  telah  disusun  oleh  Pemerintah  Daerah.  Kondisi  ini  menunjukkan  ketidakberdayaan  DPRD  dalam  menjalankan fungsi  dan  kewenangannya sebagaimana  diamanatkan  dalam  UU  Pemerintahan  Daerah.  Meskipun  UU  Pemerintahan Daerah memberikan  hak  istimewa  kepada DPRD, namun pada praktiknya otoritas dan fungsi legislatif DPRD  terlihat terbatas dan terpinggirkan dalam proses penetapan APBD.
Tabel 1 . Instrumen Hukum Penetapan APBD Tahun 2019-2022
Tabel 1 menyajikan instrumen hukum penetapan APBD dan APBD-Perubahan dari tahun 2019 hingga 2022 di Pulau Morotai. Pada tahun 2019 dan 2020, penetapan APBD dan APBD-Perubahan dilakukan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan  Bupati.  Dalam  kedua  tahun  tersebut,  Bupati  tidak  mengajukan  APBD-Perubahan,  yang  menunjukkan konsistensi dalam penggunaan instrumen hukum. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, terlihat perubahan yang signifikan, di mana penetapan APBD dan APBD-Perubahan dilakukan semata-mata melalui Peraturan Bupati. Hal ini menunjukkan bahwa pada kedua tahun tersebut, kesepakatan antara DPRD dan Bupati dalam proses penetapan anggaran tidak tercapai, sebagaimana tercermin dari intensitas konflik kepentingan yang melibatkan kedua lembaga.
Konflik  tersebut  telah  mengubah  dinamika  kelembagaan  dalam  penyusunan  kebijakan  anggaran,  menimbulkan ketidakpastian  terkait  peran  dan  kewenangan  DPRD  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait anggaran  di  Pulau Morotai.  Kesimpulannya,  perubahan  pola  penetapan  APBD  dan  APBD-Perubahan  selama  empat  tahun  terakhir menandai  pergeseran  dinamika  kelembagaan  yang  signifikan  dan  perlu  ditangani  dengan  serius  untuk  memastikan stabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks perubahan dinamika kelembagaan dalam penyusunan kebijakan anggaran di Pulau Morotai, penting bagi semua pihak terkait, termasuk DPRD dan Bupati, untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme komunikasi dan kolaborasi yang ada. Diperlukan upaya nyata dalam meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait anggaran, guna memastikan keberlanjutan dan stabilitas kelembagaan di masa mendatang.
Dalam penetapan APBD menggunakan instrumen hukum Peraturan Bupati di Pulau Morotai selama periode 2019- 2022, terlihat ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip yang  diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Meskipun  undang- undang  memberikan  ruang  bagi  Bupati  untuk  menetapkan  APBD  tanpa  persetujuan  DPRD  dalam  kondisi  tertentu, penggunaan  mekanisme  ini  tampaknya  telah  melampaui  batas  yang  diharapkan.  Konflik  kelembagaan  yang  berakhir deadlock  seharusnya  diatasi  melalui  mekanisme  dialog  dan  negosiasi,  namun  penggunaan  Peraturan  Bupati  secara berlebihan  mengindikasikan  kurangnya  peran  DPRD  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait  anggaran.  Hal  ini mereduksi legitimasi dan kedaulatan yang seharusnya dimiliki oleh wakil rakyat dalam penetapan kebijakan anggaran.
Dalam kerangka kedaulatan rakyat, DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya memiliki peran yang kuat dan signifikan dalam  penyusunan  anggaran  daerah.  Namun,  penggunaan  Peraturan  Bupati  yang  melebihi  batas  wewenangnya menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengabaikan posisi DPRD sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Pada level konseptual, kedaulatan rakyat seharusnya tercermin melalui intervensi langsung atau tidak langsung dari wakil rakyat, yang dalam hal ini adalah DPRD, dalam setiap aspek kegiatan pemerintahan, termasuk proses penetapan anggaran. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga terkait untuk kembali menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam rangka menjaga keadilan dan keseimbangan kelembagaan dalam penyusunan APBD.
Berdasarkan  analisis  terhadap  dinamika  penetapan  APBD  dan  APBD-Perubahan  di  Pulau  Morotai  selama  empat tahun  terakhir,  terlihat  pergeseran  signifikan  dalam  pola  pengambilan  keputusan  anggaran.  Awalnya,  kekonsistenan dalam penggunaan instrumen hukum menunjukkan stabilitas, tetapi pada tahun 2021 dan 2022, terjadi perubahan yang mengindikasikan  ketegangan  antara  DPRD  dan  Bupati.  Penggunaan  berlebihan  Peraturan  Bupati  dalam  penetapan APBD menunjukkan kurangnya peran DPRD, mereduksi legitimasi serta kedaulatan yang semestinya dimiliki oleh wakil rakyat.  Oleh karena itu,  penting bagi lembaga terkait untuk mengembalikan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam proses penetapan anggaran, melalui mekanisme dialog dan negosiasi yang konstruktif.
Kedua,  pergeseran  ini  menandai  perlunya  restrukturisasi  dalam  dinamika  kelembagaan  Pulau  Morotai  untuk memastikan  keseimbangan  kekuasaan  antara  DPRD  dan  Bupati  dalam  proses  penetapan  anggaran.  Adanya ketidaksesuaian  dengan  prinsip-prinsip  UU  Pemerintahan  Daerah  menunjukkan  perlunya  pemahaman  ulang  tentang kewenangan masing-masing lembaga. Mengingat pentingnya kedaulatan rakyat, peran kuat dan signifikan DPRD dalam penyusunan  anggaran  daerah  perlu  ditegaskan  kembali,  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi  yang  menjunjung tinggi  partisipasi  dan  representasi  rakyat  dalam  pengambilan  keputusan  penting.  Dengan  demikian,  langkah-langkah menuju  restrukturisasi  lembaga  perlu  diperkuat  untuk  memastikan  stabilitas  dan  transparansi  dalam  pengelolaan keuangan daerah di Pulau Morotai.

## 2.2. Rekomendasi Dalam Proses Penetapan Anggaran
Berdasarkan  analisis  terhadap  dinamika  penetapan  APBD  di  Pulau  Morotai  selama  periode  2019-2022,  terdapat beberapa  rekomendasi  penting  yang  perlu  dipertimbangkan  untuk  memperbaiki  proses  penetapan  anggaran  dan meningkatkan  kualitas  kelembagaan.  Gambar  1  menunjukkan  beberapa  rekomendasi  penting  yang  perlu dipertimbangkan  untuk  memperbaiki  proses  penetapan  anggaran  dan  meningkatkan  kualitas  kelembagaan.  Pertama, diperlukan perbaikan dalam mekanisme komunikasi dan negosiasi antara DPRD dan Bupati dalam proses penyusunan APBD.  Pembahasan  anggaran  harus  dilakukan  secara  terbuka  dan  transparan,  serta  melibatkan  partisipasi  aktif  dari
semua pihak terkait  guna mencapai kesepakatan bersama yang mengakomodasi  kepentingan semua  pihak  (Bastida & Benito, 2007; Jorge et al., 2019). Kedua, penting untuk mengoptimalkan peran dan fungsi DPRD sebagai wakil rakyat dalam  memastikan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  (Musliamin  et  al.,  2020; Runtunuwu & Tussabaha, 2020; Septalinda et al., 2023). DPRD memiliki kewenangan yang memadai untuk melakukan pengawasan  dan  evaluasi  terhadap  kebijakan  dan  penggunaan  anggaran  daerah.  Ketiga,  diperlukan  peningkatan pemahaman  terhadap  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  kedaulatan  rakyat  dalam  konteks  penyusunan  anggaran.  Peran masyarakat perlu ditingkatkan melalui partisipasi yang lebih aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, sehingga kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat tercermin secara lebih baik dalam kebijakan anggaran (Calabrese et al., 2020; Holdo, 2020; Pape & Lim, 2019).
Adanya  upaya  perbaikan  dalam  membangun  mekanisme  komunikasi  dan  negosiasi  antara  DPRD  dan  Bupati, optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam  proses  perencanaan  anggaran  merupakan  langkah  penting  dalam memperbaiki  proses  penetapan  anggaran  dan meningkatkan  kualitas  kelembagaan  di  Pulau  Morotai.  Dengan  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  transparansi, akuntabilitas,  dan  demokrasi  dalam  proses pengambilan  keputusan  terkait  anggaran, diharapkan  mampu  menciptakan lingkungan  yang  lebih  harmonis  dan  responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat,  serta  memastikan  terciptanya keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Berdasarkan  analisis  menyeluruh  terhadap  dinamika  konflik  kelembagaan  antara DPRD  dan  Bupati  dalam  proses penyusunan dan pembahasan APBD di Pulau Morotai selama periode 2019-2022, dapat disimpulkan bahwa pergeseran dinamika kelembagaan yang terjadi mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam interaksi antara kedua lembaga serta  adanya  pengabaian  terhadap  prinsip  demokrasi  dan  kedaulatan  rakyat.  Konflik  yang  berlanjut  dan  pergeseran penggunaan  instrumen  hukum  dalam  penetapan  APBD  menunjukkan  perlunya  pembenahan  dalam  mekanisme komunikasi,  transparansi,  dan  peran  DPRD  sebagai  wakil  rakyat.  Implikasinya adalah pentingnya memperkuat  peran dan fungsi DPRD dalam pengawasan dan evaluasi anggaran, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan  keputusan  terkait  anggaran.  Dengan  demikian,  diharapkan  kepentingan  serta  kesejahteraan  masyarakat dapat lebih terjamin melalui peningkatan transparansi,  akuntabilitas,  dan partisipasi  dalam  proses penetapan  APBD di Pulau Morotai
Gambar 1. Beberapa rekomendasi yang dipertimbangkan untuk memperbaiki proses penetapan anggaran dan meningkatkan kualitas kelembagaan ( Sumber: Diolah peneliti menggunakan Nvivo 12 Plus, 2023)
Ikut mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan serta analisis mendalam terhadap konflik kelembagaan antara DPRD dan Bupati dalam proses penyusunan APBD di Pulau Morotai, diperlukan peningkatan komunikasi, transparansi, dan peran serta masyarakat  sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas institusional di masa depan. Memperbaiki mekanisme komunikasi antara DPRD dan Bupati, termasuk melalui pendekatan dialog dan negosiasi yang konstruktif,  akan  memungkinkan  kedua  lembaga untuk  mencapai  kesepakatan  yang  lebih  solid  dan  mengakomodasi kepentingan  semua  pihak  terkait.  Sementara  itu,  memperkuat  peran  DPRD  sebagai  pengawas  anggaran  serta meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  akan  mengurangi  kesenjangan  dalam representasi kepentingan rakyat.
Dalam konteks masa depan, perbaikan dalam mekanisme komunikasi dan peningkatan peran DPRD serta partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintahan daerah terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memberikan dasar yang lebih kokoh bagi pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip
demokrasi  dan  kedaulatan  rakyat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait  anggaran,  Pulau  Morotai  dapat memperkuat  fondasi institusionalnya,  menciptakan  lingkungan yang lebih harmonis,  dan menghindari  potensi  konflik yang merugikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, upaya kolaboratif yang kuat dari semua pihak terkait akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Pulau Morotai.
Adapun implikasi dan manfaat temuan ini dalam relasi antara DPRD dan Bupati dalam penyusunan APBD di Pulau Morotai sangatlah penting. Pertama, dengan meningkatnya pemahaman tentang pentingnya transparansi,  akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran, diharapkan terciptanya hubungan yang  lebih  harmonis  antara  DPRD  dan  Bupati,  yang  pada  akhirnya  akan  memperkuat  stabilitas  dan  keseimbangan kelembagaan di tingkat daerah. Selain itu, upaya untuk memperbaiki mekanisme komunikasi antara kedua lembaga akan membantu mengurangi risiko konflik yang dapat menghambat pembangunan dan kemajuan di Pulau Morotai.
Melalui  implementasi  rekomendasi-rekomendasi  tersebut,  Pulau  Morotai  dapat  mengoptimalkan  potensi pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Dengan memperkuat relasi antara DPRD dan  Bupati  serta  melibatkan  masyarakat  secara  lebih  aktif,  pemerintah  daerah  akan  mampu  menghadapi  berbagai tantangan  pembangunan  dengan  lebih  efektif,  sambil  memastikan  bahwa  setiap  keputusan  anggaran  didasarkan  pada prinsip-prinsip  demokrasi,  transparansi,  dan  akuntabilitas  yang  kuat.  Implikasi  dari  temuan  ini  juga  dapat  membawa perubahan  yang  positif  dalam  pola  interaksi  antara  pemerintah  daerah  dan  masyarakat,  yang  pada  gilirannya  akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan dan kebijakan publik yang dilaksanakan. Dengan demikian,  implementasi  rekomendasi-rekomendasi  tersebut  dapat  memberikan  landasan  yang  lebih  kokoh  bagi penguatan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan di Pulau Morotai.

## 3.   Kesimpulan
Relasi  antara  DPRD  dan  Bupati  dalam  penyusunan  APBD  di  Pulau  Morotai  menggunakan  instrumen  hukum Peraturan Bupati, terungkap bahwa terdapat sejumlah masalah yang perlu ditangani secara serius. Konflik kepentingan antara  kedua  lembaga,  penggunaan  instrumen  hukum  yang  tidak  sesuai,  dan  kurangnya  partisipasi  publik  menjadi tantangan  utama yang  memerlukan perhatian  serius.  Penggunaan  Peraturan  Bupati  secara berlebihan  telah  mereduksi peran  DPRD  dan  merusak  keseimbangan  kelembagaan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait  anggaran.  Oleh karena  itu,  diperlukan  tindakan  konkret  guna  memperkuat  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  publik  dalam penyusunan APBD, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dijaga dengan baik dalam proses tersebut.
Dalam hal ini, perbaikan mekanisme komunikasi dan negosiasi antara DPRD dan Bupati, optimalisasi peran DPRD dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan serta pengelolaan anggaran daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam  proses  perencanaan  dan  pengawasan  anggaran  menjadi  langkah  krusial  untuk  memastikan  transparansi  dan akuntabilitas  yang  lebih  baik  dalam pengelolaan keuangan daerah.  Melalui  implementasi  rekomendasi ini,  diharapkan proses  penyusunan APBD  di  Pulau  Morotai  dapat  berjalan  lebih  efisien,  adil,  dan  sesuai  dengan  kepentingan  serta aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kelembagaan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Pulau Morotai.

## 4.   Referensi
Assidi,  B.  (2016).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  Kabupaten  Klaten Tahun 2008-2012. Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi , 4 (5), 1–11.
Azizah,  N.  (2023).  Political  Conflict  between  Regional  Women  Leaders  and  Politicians  of  Parliamentary  Parties  in Jember, Indonesia. Journal of Gender, Culture and Society , 3 (1), 01–05. https://doi.org/10.32996/jgcs.2023.3.1.1 Bastida, F., & Benito, B. (2007). Central government budget practices and transparency: An international comparison. Public Administration , 85 (3), 667–716. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00664.x Calabrese, T., Williams, D., & Gupta, A. (2020). Does Participatory Budgeting Alter Public Spending? Evidence From New York City. Administration and Society , 52 (9), 1382–1409. https://doi.org/10.1177/0095399720912548 Chodariyanti,  L.  (2016).  Pengaruh  Alokasi  Anggaran  Pendapatan Dan  Belanja Daerah  (Apbd) Terhadap  Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember. Jurnal Ekbis , 15 (1), 12. https://doi.org/10.30736/ekbis.v15i1.16 Duadji, N. (2013). Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Lampung. Jurnal Bina Praja , 5 (3), 197–204. https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.197-204 Goni,  R.,  Rorong,  A.  J.,  &  Tampi,  G.  B.  (2015).  Pengaruh  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
(DPRD)  Terhadap  Penggunaan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Di  Kabupaten  Minahasa Selatan. Jurnal Administrasi Publik Unsrat , 3 (31), 1–10. Hadi,  K.  (2021).  Satu  Dasawarsa  Relasi  Politik Lokal  Dan  Nasional  Dalam Konteks  Otonomi Daerah. Politika , I (2), 86–86.
Haliim, W., & Dwiranda, I. F. (2019). Problematika Kebijakan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan, Kepemimpinan, dan Perilaku Elit. Inovasi , 17 (1), 39–53. Handayani, B. D. (2009). Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran terhadap Kualitas APBD Kota Semarang. Jurnal Dinamika Akuntansi, 1 (1), 31–40.
Holdo,  M.  (2020).  Contestation  in  Participatory Budgeting:  Spaces,  Boundaries,  and  Agency. American  Behavioral Scientist , 64 (9), 1348–1365. https://doi.org/10.1177/0002764220941226 Ibrahim, A. H. H., Baharuddin, T., & Wance, M. (2023). Developing a Forest City in a New Capital City: A Thematic Analysis of  the  Indonesian Government’s Plans. Jurnal  Bina Praja , 15 (1),  1–13.  https://doi.org/https://doi.org/ 10.21787/jbp.15.2023.1-13 Jimenez,  B.  S.  (2020).  Municipal  government  form  and  budget  outcomes:  Political  responsiveness,  bureaucratic insulation,  and  the  budgetary solvency  of cities. Journal  of Public Administration Research and  Theory , 30 (1),
161–177. https://doi.org/10.1093/jopart/muz020
Jorge, S., Jesus, M. A. J. de, & Nogueira, S. P. (2019). The use of budgetary and financial information by politicians in parliament: a case study. Journal  of Public Budgeting, Accounting and Financial Management , 31 (4), 539–557. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-11-2018-0135 Kamaludin,  K.,  Arman,  A.,  &  Dunggio,  S.  (2022).  Analisis  Sinergi  Eksekutif  Dan  Legislatif  Dalam  Penyusunan Peraturan  Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara. Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi , 1 (1), 01–17. https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.16 Karima, F.,  Saleh,  C., & Sarwono, S.  (2021).  Planning and  Budgeting Process  of Regional Revenue and Expenditure Budget: A  Study on the  Consistency of Pangkalpinang City  Government’s Planning and  Budgeting Process  for the 2018-2020 Fiscal Year. Society , 9 (1), 205–227. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.214 Lorsuwannarat, T. (2017). Public Participation in Budgeting: The New Path of Budget Reform in Thailand. International Journal of Public Administration , 40 (5), 385–400. https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1126730 Lule,  A.  (2019).  Dinamika  Interaksi  Legislatif  Dan  Eksekutif  Di  Pulau  Morotai  (Mengurai  Konfigurasi  Politik  dan Penjelasan Alternatif). Jurnal Academia Praja , 2 (2), 1–20. https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.115 Mulyadi,  M.  S.  (2016).  Analisis  Tingkat  Kepatuhan  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Pengaturan  Batas  Defisit  APBD.
Kajian Ekonomi Dan Keuangan , 19 (2), 122–138. https://doi.org/10.31685/kek.v19i2.138
Musliamin,  M.,  Nawawi,  D.,  Rakhmat,  R.,  &  Abdullah,  M.  T.  (2020).  The  Performance  of  the  Regional  People’s Representative Council in Implementing the Legislative and Budgeting Functions in Bone Regency. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding , 7 (9), 93. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.1928 Nainggolan,  P.,  &  Sinurat,  A.  (2021).  The  Influence  of  The  Regional  Revenue  and Expenditure  Budget  (APBD)  on
Poverty in Simalungun District. Jurnal Mantik , 5 (36), 981–987.
http://www.iocscience.org/ejournal/index.php/mantik/article/view/1428%0Ahttp://www.iocscience.org/ejournal/ index.php/mantik/article/download/1428/1016 Pape, M., & Lim, C. (2019). Beyond the “Usual Suspects”? Reimagining Democracy With Participatory Budgeting in Chicago. Sociological Forum , 34 (4), 861–882. https://doi.org/10.1111/socf.12550 Paputungan, A., Ilat, V., & Morasa, J. (2017). Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8 (1), 247–256. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15428
Perdana,  T.  A.,  Budiantoro,  R.  A.,  &  Febrianur  Ibnu  Fitroh  Sukono  Putra.  (2020).  Mengukur  Kinerja  APBD  Kota Surabaya          Analisis          Value          For         Money. Journal          Inovasi , 16 (2),          339–346. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI Rifaid, Rachman, M. T., Baharuddin, T., & Gohwong, S. (2023). Public Trust : Indonesian Policy in Developing a New Capital      City      (      IKN      ). Journal      of     Governance     and     Public     Policy , 10 (3),      263–273. https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.17681 Runtunuwu,  P.  C.  H.,  &  Tussabaha,  A.  (2020).  Performance  of  Legislative  Budgeting  Institutions  on  Government Institutions    in    North    Maluku. Asia    Pacific   Journal    of    Management    and   Education , 3 (3),   11–19. https://doi.org/10.32535/apjme.v3i3.962
Septalinda, F., Supratono, Supriyono, B., & Suryawati, D. (2023). Participatory Budgeting in Practice : A Case Study of    the    Banyuwangi    District    Legislative. 1st    Doctoral    International    Conference    2023 ,    376–392. https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14132
Sessu, A., & Imaduddin. (2022). Financial Ratio Analysis of Regional Revenue and Expenditure Budgets on Financial Performance       in       Regional       Governments. Jurnal       Economic       Resource , 5 (1),       134–142. https://doi.org/10.57178/jer.v5i1.280
Setiawan,  M.  I.,  Nasihien,  R.  D.,  &  Masirin,  M.  I.  M.  (2021).  Development  Of  Emobility  Mobile  App  Based  On Geographic  Information  Systems:  Integratiing  Public  Transportation,  Regional  Gdp,  Regional  Government Budget Revenues And Expenditures (APBD) In Indonesia. International Journal of EBusiness and EGovernment Studies , 13 (1), 220–239. https://doi.org/10.34109/ijebeg.202113111 Shybalkina, I. (2022). Toward a positive theory of public participation in government: Variations in New York City’s
participatory budgeting. Public Administration , 100 (4), 841–858. https://doi.org/10.1111/padm.12754 Siregar, R. T., Sinaga, R. S., Nasution, I. R., Nasution, C., Panjaitan, F., & Modifa, I. (2020). Regional Development Environment:  Implementation,  Realization  &  Contribution  of  Revenue  in  Pematangsiantar. IOP  Conference Series: Earth and Environmental Science , 469 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/469/1/012052 Syafitri, F., Parianom, R., & Baharuddin, T. (2023). Post Pandemic in Indonesia : Economic Development Challenges and Policy Recommendations for Indonesia. Bicemba , 1 (1), 1–6. https://digital- science.pubmedia.id/index.php/Bicemba/article/view/18 Wance, M. (2019). Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Buru Selatan.
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) , 5 (1), 1–17. https://doi.org/10.52447/ijpa.v5i1.1648 Wijayanto, H. (2015). Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting (dalam Perspektif Teori Good Governance). The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) , 1 (1), 72– 88. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.52447/ijpa.v1i1.79