Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 1, No. 1, Edisi Januari – Juni 2021, pp.47-59 Website: http://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat

## Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020
Penulis: Fitri Yul Dewi Marta¹, Ramadiyanti Nurlitasari²
Afiliasi:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat, Indonesia 1 2
Email: fitriydm05i@gmail.com 1 , nurlitasarir@gmail.com 2
©2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v1i1.1870
*Penulis Korespondensi
Fitri Yul Dewi Marta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat Email: fitriydm05i@gmail.com Diterima: 20 Februari 2021 Direvisi: 26 Maret 2021 Publikasi Online: 30 Juni 2021

## Abstract
Pandemic Covid-19 that hit Indonesia in early 2020 immediately changed the situation from a health crisis to an economic crisis. To reduce this impact, the Government of Indonesia is trying to refocus the budget on three main areas, namely health, economy, and social safety nets, including the transfer of village funds to direct cash transfers. The purpose of this research is to determine the implementation of BLT-Village Fund distribution, find out the supporting factors and obstacles to its successful implementation, and examine the efforts made to overcome obstacles in the implementation of BLT-Village Fund distribution during the pandemic Covid 19 in Sigi Regency, Central Sulawesi Province, using the implementation theory from Edward III. This research is qualitative research that uses the descriptive method with an inductive approach. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of the implementation of research and government applied research internships are that the implementation of the BLT-Village Fund distribution during the Covid-19 Pandemic in Sigi Regency,  Central  Sulawesi  Province  has  not  been  maximal  yet.  It  is  caused  by  the  communication  among  the  supradesa government, village government, and the community that has not been carried out properly. The supporting factors for the successful  implementation  of  BLT-Village  Fund  distribution  include  the  existence  of  good  communication,  dispositional resources, and a good bureaucratic structure. Meanwhile, the obstacles faced are the overlapping data on BLT beneficiaries and potential beneficiaries who do not have NIKs.

## Keywords: implementation; BLT; funds; village; distribution

## Abstrak
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020, seketika merubah keadaan dari krisis kesehatan  menjadi  krisis  ekonomi.  untuk  mengurangi  dampak  tersebut,  Pemerintah  lndonesia  berupaya melakukan refocusing anggaran pada tiga bidang pokok yakni kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial, termasuk didalamnya pengalihan anggaran dana desa menjadi bantuan langsung tunai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penyaluran BLT-Dana Desa , mengetahui faktor-faktor pendukung dan  penghambat  keberhasilan  peIaksanaannya,  serta  mengkaji  upaya  yang  diIakukan  untuk  mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyaIuran BLT-Dana Desa pada masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi Provinsi  Sulawesi  Tengah  dengan  menggunakan  teori  implementasi  dari  Edward  III.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif  mengggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  induktif.  Teknik pengumpulan  data  dengan  menggunakan  observasi,  wawancara  serta  dokumentasi.  Hasil  pelaksanaan
penelitian adalah implementasi penyaIuran BLT-Dana Desa pada masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah belum terlaksana maksimal. Hal ini dikarenakan komunikasi yang dimiliki antara pemerintah supradesa, pemerintah desa, maupun masyarakat belum terlaksana dengan baik. Faktor pendukung keberhasilan Implementasi penyaluran BLT-Dana Desa yaitu adanya komunikasi, sumberdaya disposisi dan struktur birokrasi yang baik. Sedangkan faktor penghambat antara lain tumpang tindihnya data penerima manfaat BLT dan calon penerima manfaat yang belum memiliki NIK.
Kata kunci: implementasi, BLT, dana, desa, penyaluran

## PENDAHULUAN
Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor  6  tahun  2014  adalah  kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian  tersendiri  mengenai  desa  yaitu bentuk pemerintahan kecil yang berada di bawah Kecamatan,  Kabupaten/Kota,  Provinsi  dan pusat  yang  dapat  mengelola  pemerintahannya sendiri  secara  mandiri.  Pengelolaan  keuangan Desa termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan  uang  dan  barang  yang  berhubungan dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa. Hak  Desa  berupa  pendapatan  Desa  yang  salah satunya dapat diperoleh dari Dana Desa (DD).
Pandemi  Covid-19  yang  melanda Indonesia  pada  awal  tahun  2020,  seketika merubah keadaan dari krisis kesehatan menjadi krisis  ekonomi.  Untuk  mengurangi  dampak tersebut,  Pemerintah  Indonesia  berupaya melakukan  refocusing  anggaran  pada  tiga  bidang pokok  yakni  pada  bidang  kesehatan,  bidang ekonomi, dan jaring pengaman sosial, termasuk didalamnya  pengalihan  anggaran  dana  Desa menjadi bantuan langsung tunai. Sesuai dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penularan Pandemi penyakit Virus Corona di Desa, menjelaskan bahwa masyarakat miskin di  Desa  berhak  untuk  mendapatkan  bantuan Langsung tunai yang bersumber dari dana Desa. Berdasarkan    Peraturan  Menteri  Desa dan  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  (Permendes  PDTT)  Nomor  6
Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa  Tahun  2020,  yang  merupakan  payung hukum  pelaksanaan  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT)  kepada  penduduk  miskin  di  Desa. Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT- Dana  Desa)  merupakan  bantuan  yang bersumber dari dana Desa yang ditujukan untuk masyarakat  miskin  dan  rentan  terutama  yang terkena dampak Pandemi Covid-19 . Bantuan ini hanya diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan  yang  belum  menerima  bantuan  dari skema jaminan kesejahteraan sosial Lain seperti Bantuan  Pangan  Non-Tunai  (BPNT)  Program Calon Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja.
Upaya  yang  dilakukan  Pemerintah Kabupaten  Sigi  dalam  menangani  dampak Pandemi  Covid-19  salah  satunya  sudah menerapkan  kebijakan  pemerintah  pusat  untuk mengalihkan  anggaran  dana  desa  menjadi bantuan langsung tunai untuk 176 (seratus tujuh puluh enam) desa di 15 (lima belas) kecamatan. Besar  anggaran  yang  sudah  dialokasikan pemerintah  dari  dana  Desa  untuk  bantuan langsung tunai juga belum sepenuhnya terealisasi. Hal  ini  dapat  dilihat  berdasarkan  data rekapitulasi  Kabupaten  Sigi  per  4  September 2020.

## Tabel 1
Rekapitulasi Kabupaten Realisasi Hal BLT-Dana Desa Tahun 2020
Kabupaten :  SIGI Jumlah Kecamatan :  15 Jumlah Desa :  176 Total KPM :  22.524 Anggaran BLT – Dana Desa :  40.530.600.000 Total BLT yang Sudah Tersalurkan (Rp)
:  39.225.900.000
Berdasarkan Tabel 1 total anggaran BLT-
Dana Desa  yang dianggarkan pemerintah untuk dialihkan menjadi BLT
sebesar Rp.40.530.600.000  untuk  dibagikan  kepada 22.524  KPM  di  176  Desa  di  Kabupaten  Sigi Namun, jumlah anggaran yang sudah tersalurkan sebesar  Rp.39.225.900.000.  Artinya  sasaran penerima manfaat BLT-Dana Desa masih belum sepenuhnya tercapai.
Berdasarkan  informasi  prasurvey  via telepon  dengan  Aparat  Pemerintah  Kabupaten Sigi  yang  dilakukan  pada  tanggal  7  Oktober 2020, hal ini disebabkan oleh jumlah penerima manfaat  yang  ditargetkan  tidak  sesuai  dengan realisasi  jumlah  penerima  manfaat  berdasarkan pendataan  awal.  Banyaknya  perubahan  data calon  penerima  manfaat  yang  dilakukan pemerintah desa dikarenakan adanya permasalahan  administrasi,  seperti  tumpang tindih nya bantuan sosial yang diberikan kepada calon calon penerima bantuan, membuat panitia pengurus  BLT-Dana  Desa  harus  mendata berkali-kali calon penerima manfaat agar hal bisa tepat  sasaran,  yakni  sampai  kepada  masyarakat yang membutuhkan.
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Wakil  Gubernur  Jawa  Timur  Emil  Dardak bahwa,  ‘’Penerima  bansos  masih  tumpang tindih, baik data penerima bansos Covid-19 dari pemerintah  pusat,  data  penerima  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT),  dan  sebagainya masih  ada  yang  tak  sesuai’’.  Dilansir  dari (https://finance.detik.com) diakses pada tanggal 12  November  2020  pukul  22.00  WIB. Permasalahan  lainnya  yaitu  mengenai  calon calon penerima manfaat yang tidak memiliki data kependudukan  seperti  NIK(Nomor  Induk Kependudukan)  sehingga  menghambat  panitia pengurus untuk melaksanakan pendataan.
Berdasarkan  informasi  prasurvey  yang diperoleh  penulis  dari  informan,  maka permasalahan  yang  terjadi  berkaitan  dengan kurangnya  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam mendukung  pelaksanaan  program  BLT-Dana Desa  Di  Kabupaten  Sigi  Provinsi  Sulawesi Tengah.  Belum  adanya  Peraturan  Daerah maupun  Peraturan  Bupati  yang  secara  khusus membahas  mengenai  program  ini.  Pemerintah Daerah mengaku kewalahan karena harus segera
menyesuaikan  regulasi  pemerintah  pusat  yang datang  secara  beruntun  dan  bersifat  memaksa daerah  untuk  segera  menerapkan  peraturan terkait, agar masyarakat yang membutuhkan bisa segera  merasakan  manfaatnya.  Sejauh  ini, Pemerintah Kabupaten Sigi masih menggunakan aturan  pemerintah  pusat,  baik  dalam  bentuk Undang-Undang, Permendes PDTT,  Peraturan Menteri  Keuangan  maupun  aturan  lainnya. Berhubungan  dengan  hal  tersebut,  terkait  dari rincian permasalahan yang ada maka tujuan dari penelitian    ini  untuk  mengetahui  implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) pada masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Kabupaten Sigi serta mengetahui faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat keberhasilan  implementasi  penyaluran  Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) pada  masa  Pandemi  Covid-19  Tahun  2020  di Kabupaten  Sigi.  Kemudian  untuk  mengetahui upaya mengatasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) pada masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Kabupaten Sigi.

## METODE
Penelitian tentang implementasi bantuan Langsung  tunai  Dana  Desa  tahun  2020  di Kabupaten  Sigi  Provinsi  Sulawesi  Tengah menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif. Metode  kualitatif  merupakan  sebuah  Metode dimana  peneliti  adalah  instrument  kunci  yang memfokuskan  arti  dibanding  objek  penelitian pada situasi dan kondisi sebenarnya. Metode ini lebih  fleksibel  dan  lebih  sensitif  terhadap perubahan-perubahan  di  Lapangan.  untuk mempertajam  gambaran  umum  mengenai kejadian  yang  diteliti,  maka  interpretasi Langsung  lebih  diprioritaskan  dari  pada interpretasi terhadap pengukuran data.
Teori-teori  yang  digunakan  dalam penelitian  kualitatif,  bukan  bertujuan  untuk dibuktikan  (verification),  namun  bisa  untuk dikembangkan asalkan sesuai  dengan data yang telah  dikumpulkan  (falsification).  Maka  dari  itu, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertuIis maupun hasil perkataan dan  perilaku  orang-orang  yang  diamati.
Penjelasan  tentang  metode  deskriptif  yaitu, “Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu  set  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran, ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa sekarang”.(Nazir, 2013) Pendekatan  yang  digunakan  dalam pengamatan  ini  adalah  pendekatan  induktif. Menurut Nazir (2013:166) “Pendekatan induktif adalah cara berpikir untuk memberi alasan yang dimulai  dengan  pernyataan-pernyataan  yang spesifik  untuk  menyusun  argumentasi  bersifat umum”.    Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan oleh Penulis adalah Deskriptif Analitis. Penulis akan  memaparkan  secara  keseluruhan  dengan melakukan  analisis  terhadap  data  primer  yang diperoleh  di  lapangan  dengan  data  sekunder yang didapatkan dari kepustakaan.
Desain  penelitian  yang  digunakan penulis  adalah  desain  yang  bersifat  deskriptif dengan  pendekatan  induktif  yang  memberikan gambaran  dan  mendeskripsikan  tentang implementasi hal bantuan Langsung tunai Dana Desa  di  Kabupaten  Sigi  Provinsi  Sulawesi Tengah secara sistematis dan jelas sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang ditemui dilapangan, kemudian  dihubungkan  dengan  teori  yang relevan sehingga hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum dengan menyusun  argumentasi  dan  selanjutnya  dapat mengembangkan  teori  yang  sudah  ada sebelumnya.  Pada  saat    pelaksanaan  penelitian diperIukan cara-cara (teknik) untuk mengumpulkan data yang diperIukan. Sugiyono (2015:62)  menerangkan  bahwa,  “Teknik pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang paIing strategis dalam penelitian, karena tujuan dari  penelitian  adalah  untuk  mendapatkan  data yang  diinginkan”.  Teknik  pengumpulan  data pada  penelitian  ini  dengan  menggunakan observasi  dan  wawancara.  Observasi    menurut Satori (2017:104)  menjelaskan bahwa  observasi penelitian  kualitatitif  adalah  pengamatan terhadap  suatu  objek,  situasi,  konteks  dan maknanya  dalam  rangka  mengumpulkan  data penelitian.  Dalam  rangka  untuk  mengetahui bagaimana  pelaksanaan  hal  BLT-Dana  Desa, penulis  sangat  membutuhkan  observasi  guna mengetahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai
dengan  teori,  peraturan  yang  berlaku,  maupun data-data  pendukung  yang  menggambarkan kondisi hal BLT-Dana Desa. Sedangkan  Metode wawancara yang akan digunakan Penulis adalah metode  wawancara  semi  terstruktur  dengan metode  pemilihan  informan  Purposive  Sampling dan  Snowball  Sampling.  Satori  (2017:47) menjelaskan  bahwa,  metode  Purposive  Sampling adalah metode pemilihan informan dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Snowball Sampling merupakan teknik penentuan sampel yang dilakukan secara berantai, sehingga dengan menggunakan metode ini,  diharapkan  Penulis  dapat  menjawab permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini akan membahas hasil analisis data  yang  diperoleh  dari  wawancara  dengan Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa, Camat kecamatan Marawola, Kepala Desa Tinggede  ,  Kepala  Desa  Sibedi,  Kepala  Desa Sunju , dan beberapa keluarga penerima manfaat BLT-Dana  Desa    serta  diperoleh  dari  hasil observasi  yang  dilakukan  penulis  di  lapangan. Dalam  penelitian  ini  penulis  mengacu  kepada pelaksanaan  dari  Peraturan  Menteri  Desa  dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  (Permendes  PDTT)  Nomor  6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa  Tahun  2020,  dalam  hal  ini  penulis menggunakan  teori  implementasi  dari  Edward III dengan empat indikator dalam menganalisis impelementasi  penyaluran  bantuan  langsung tunai  dana  desa  di  Kabupaten  Sigi.  Keempat variabel dalam teori ini adalah:

## A. Komunikasi
Keberhasilan implementasi suatu kebiijakan  dapat  dilihat  dari  bagaimana  para pelaksana kegiatan mampu untuk mengerti dan memahami  hal-hal  apa  saja  yang  dilakukan terkait dengan tugas dan fungsinya. Tiga hal yang perlu  diperhatikan  dalam  komunikasi  yaitu konsistensi. transmisi, dan kejelasan.

## Konsistensi
Konsistensi berkaitan dengan kepastian dan  kejelasan  perintah  yang  harus  dijalankan oleh  pelaksana  agar  dapat  mempengaruhi efektivitas  pelaksanaan,  salah  satu  bentuk
konsistensi  yaitu  komitmen  pemerintah  untuk melaksanakan  kebijakan.  Berdasarkan  hasil wawancara  yang  dilakukan  penulis  dengan Kepala  Bidang  Pemerintahan  Desa  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten  Sigi  pada  tanggal  7  Januari  2021 pukul  13.00  menyatakan  bahwa,  pemerintah sudah  berkomitmen  untuk  menyelenggarakan program  pemerintah  daerah  untuk  menyaluran BLT-Dana  Desa  .  Hal  ini  sesuai  dengan  Surat Edaran  Bupati  Sigi  Nomor  466/3475/DPMD yang  mengatur  bahwa  penggunaan  dana  desa dapat digunakan untuk :
1) Pencegahan dan penanganan Covid-19 2) Padat karya tunai dana desa (PKTD)
3) Bantuan langsung tunai dana desa (BLT- Dana Desa).
Dalam surat edaran tersebut juga tertera bahwa  monitoring  dan  evaluasi  dilaksanakan oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD), Camat  dan  Inspektorat  Kabupaten  Sigi. Sehingga menurut Kepala Bidang Pemerintahan Desa  Andi  Rachman  Djaini,  pemerintah supradesa sudah harus dan sangat berkomitmen dengan program bantuan pemerintah tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut, penulis juga melaksanakan wawancara dengan beberapa kepala desa pada tanggal 25 Januari 2020, yaitu Kepala Desa Tinggede, Kepala Desa Sibedi, dan Kepala  Desa  Sunju.  Menurut  Kepala  Desa Tinggede  Abdul Jabar D Basaua di kantor desa nya  menyatakan  bahwa,  pemerintah  desa  telah berkomitmen  untuk  menyalurkan  BLT  kepada masyarakat,  hal  ini  didukung  oleh  adanya peraturan  –  peraturan  yang  mengatur  tentang penyaluran  BLT-dana  desa  kepada  masyarakat. Salah satunya Peraturan Kepala Desa (Perkades) Tinggede  Nomor  4  Tahun  2020  tentang penetapan  penerima  bantuan  langsung  tunai dana desa tahun anggaran 2020.
Berdasarkan  Perkades  tersebut  tertulis bahwa  jumlah  masyarakat  yang  mendapatkan BLT adalah sejumlah 239 (dua ratus tiga puluh sembilan)  orang,  dimana  75  (tujuh  puluh  lima) dari 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) keluarga penerima manfaat BLT di Desa Tinggede  yang memenuhi standar, yakni mereka tidak terdaftar sebagai  penerima  bantuan  lain.  Selain  itu,  juga terdapat  beberapa  KPM  yang  belum  memiliki
NIK.  Menurut  Kepala  Desa  Tinggede  ,  bagi masyarakat  yang  belum  memiliki  NIK  mereka segera  diarahkan  untuk  membuat  surat keterangan  domisili  dan  menghadap  ke  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk  segera  mendapatkan  layanan  adminduk dan  tetap  terdaftar  sebagai  calon  penerima manfaat BLT-Dana Desa .
Sedangkan  pada  Desa  Sibedi  dimana terdapat  beberapa  KPM  yang  belum  memiliki NIK.  Menurut  Kepala  Desa  Sibedi,  bagi masyarakat  yang  belum  memiliki  NIK  mereka segera  diarahkan  untuk  membuat  surat keterangan  domisili  dan  menghadap  ke Disdukcapil untuk segera mendapatkan layanan adminduk  dan  tetap  terdaftar  sebagai  calon penerima  manfaat  BLT-Dana  Desa.  Selain  itu Kepala  Desa  Sinju  juga  mengatakan  bahwa sebanyak  32  (tiga  puluh  dua)  orang  yang memenuhi syarat dan 1 (satu) diantaranya belum memiliki  NIK.  Menurut  Kepala  Desa  Sunju  , pemerintah desa segera mengarahkan masyarakat  yang  bersangkutan  untuk  meminta surat keterangan domisili kemudian dicatat dan diinformasikan  ke  Dinas  Dukcapil  untuk mendapat layanan namun tetap terdaftar sebagai calon penerima manfaat BLT-Dana Desa .
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka penulis  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa pemerintah  kabupaten  Sigi  telah  berkomitmen untuk melakukan penyaluran BLT-Dana desa.

## Kejelasan
Hal  kedua  yang  perlu  diperhatikan  dari komunikasi yaitu kejelasan. Kejelasan berkaitan dengan  petunjuk  pelaksanaan  dan  pesan  yang dikomunikasikan.  Komunikasi  yang  diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan agar tujuan yang hendak dicapai  dapat  diraih  sesuai  konten  kebijakan. Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan penulis  dengan  Kepala  Bidang  Pemerintahan Desa  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan Desa  Kabupaten  Sigi,  Andi  Rachman  Djaini, S.STP., M.Si pada tanggal 7 Januari 2021 pukul 13.00  bahwa,  DPMD  Kabupaten  Sigi  sudah melakukan  tugasnya  sebagai  pengawas  dan pembina  program  BLT-Dana  Desa  .  Hal  ini sesuai  dengan  kegiatan  yang  rutin  dilakukan
DPMD  di  kantor  dinas  dalam  rangka memberikan pembinaan pemerintah desa untuk menyalurkan  BLT  berdasarkan  peraturan  – peraturan  yang  terbaru.  DPMD  juga  memiliki media  komunikasi  dengan  kepala  desa  dan perangkat desa dalam bentuk grup whatsapp guna memberikan  informasi  dan  juga  sebagai  media diskusi  terkait  BLT-Dana  Desa  .  Selain  itu, menurut kabid pemerintahan desa, DPMD juga rutin  melaksanakan  turun  lapangan  apabila mendapat  laporan  dari  masyarakat  mengenai desa yang belum melaksanakan penyaluran BLT sebagai bentuk pengawasan langsung pemerintah  kabupaten.  Andi  Rachman  Djaini, S.STP.,M.Si  mengatakan  di  kantor  DPMD Kabupaten sigi bahwa: ‘’Apabila ada laporan dari masyarakat, baik melalui surat ataupun berita di media sosial, DPMD akan segera menindaklanjuti  laporan  tersebut  dan  melihat bagaimana  implementasi  langsung  di  lapangan. Apakah sesuai dengan laporan masyarakat atau tidak.  Jika  memang  ditemukan  ada  indikasi pelanggaran,  akan  segera  kita  laporkan  kepada bupati dan segera diberikan tindakan’’.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan penulis dengan Camat Marawola Pada Tanggal 10  Januari  2020  pukul  10.00  WITA,  pihak kecamatan  telah  memahami  dan  juga  sudah melaksanakan  tugasnya  yakni  sebagai  pembina dan  pengawas  penyaluran  BLT-Dana  Desa  . Menurutnya,  beliau  dan  jajarannya  selalu mengawasi pelaksanaan penyaluran BLT secara langsung dan rutin berkoordinasi dengan kepala desa untuk menyalurkan BLT agar tepat sasaran. Camat marawola juga telah membuka pelayanan kepada  masyarakat  umum  yang  ingin berkonsultasi  maupun  melaporkan  tentang kejadian-kejadian  yang  terjadi  di  desa.  Beliau mengatakan  bahwa:  ‘’Kepala  desa  sejauh  ini selalu  berkoordinasi  dengan  saya.  kalau  ada informasi  terbaru,  baik  itu  arahan  dari  bupati atau  dari  dinas  akan  segera  saya  sampaikan kepada  mereka.  Saya  rutin  menanyakan perkembangan  tentang  desa,  apa  permasalahan desa  dan  sebagainya.  Apabila  saya  mendapat laporan  dari  masyarakat  mengenai  adanya penyelewengan atau pelanggaran yang dilakukan pemerintah desa, orang yang bersangkutan akan segera saya panggil.’’
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan penulis dengan beberapa kepala desa diperoleh hasil bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Sigi  Nomor  466/3475/DPMD,  penanggung jawab  penyaluran  BLT-Dana  Desa    adalah kepala  desa.  Menurut  Kepala  Desa  Tinggede  , pemerintah  desa  telah  melaksanakan  tugasnya sebagai penanggung jawab dalam melaksanakan program  bantuan  yang  diberikan  kepada masyarakat  miskin  di  desa.  Kepala  desa  juga rutin  melakukan  sosialisasi  dengan  masyarakat mengenai informasi terbaru tentang penyaluran BLT-Dana Desa . Menurut Abdul Jabar, ‘’Hal ini juga didukung oleh pemahaman tugas dan fungsi yang diberikan oleh DPMD Kabupaten dan juga Camat  Marawola.  Apabila  ada  keluhan  dari masyarakat, kami segera memberikan jawabannya  sesuai  dengan  pengetahuan  kami dan apabila keluhan tersebut belum kami ketahui jawabannya,  kami  langsung  berkonsultasi dengan camat maupun dinas.’’

## Transmisi
Transmisi  berkaitan  dengan  distribusi atau  transfer  informasi  antar  pelaksana, sehingga  tidak  terjadi  kesalahpemahaman hubungan  antara  pengambilan  keputusan dengan si pembuat aturan. Kegiatan musyawarah  desa  yang  dilakukan  di  desa  juga merupakan  salah  satu  bentuk  transmisi  atau transfer  informasi  antara  pemerintah  desa dengan masyarakat. Adanya kegiatan musyawarah  dilakukan  guna  tidak  terjadi tumpang tindih bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang akan diberikan BLT. Selain itu adanya musyawarah juga memberikan kemandirian  kepada  desa  untuk  menetapkan sendiri  siapa  saja  masyarakat  yang  layak diberikan BLT.
Pemerintah  Desa  Tinggede    dalam rangka  menindaklanjuti  Surat  Direktur  Jendral Pembangunan  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat Desa, Kementerian Desa PDT Dan Trasnmigrasi  Nomor  10/PRI.00/IV/2020 terkait  penegasan  petunjuk  teknis  pendataan KPM  BLT-Dana  Desa  telah  melaksanakan musyawarah  desa  khusus  (musdesus)  untuk penetapan data keluarga penerima manfaat BLT yang  dihadiri  oleh  pemerintah  desa,  BPD,  dan relawan Covid-19 serta unsur lain di desa seperti
babinsa, anggota PKK dan sebagainya. Adapun hasil  dari  dilaksanakan  nya  musdessus  tersebut adalah:Forum  Musdessus  telah  melakukan validasi data, finalisasi, dan menetapkan data KK yang memenuhi syarat sebanyak 239 (dua ratus tiga  puluh  enam)  KK.  Hal  ini  diungkapkan kepala  desa  berdasarkan  Berita  Acara Musyawarah Desa Khusus pada tanggal 28 April 2020. Irianto Mantiri selaku Kepala Desa Sibedi mengungkapkan  bahwa,  musyawarah  desa khusus juga telah dilaksanakan di Desa Sibedi.
Berdasarkan Berita Acara Hasil
Musyawarah  Desa  tentang  penyaluran  BLT, tertulis bahwa penerima bantuan langsung tunai tidak  boleh  menerima  bantuan  sosial  lain. Jumlah penerima BLT Desa Sibedi sebanyak 136 (seratus  tiga  puluh  enam)  orang  dan  sudah diseleksi menurut data desa dan telah melakukan pengecekan  langsung  ke  tiap  rumah,  terutama para lansia serta warga kurang mampu (miskin) dan sakit kronis. kegiatan tersebut dihadiri dan telah disetujui oleh kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat.
B. Sumber Daya Sumber  daya  manusia  merupakan  hal yang  paling  mempengaruhi  keberhasilan implementasi  kebijakan.  Diperlukan  keahlian serta  kemampuan  staf  atau  manusia  yang kompeten  pada  bidangnya  agar  pelaksanaan tugas  bisa  dilaksanakan  sesuai  dengan  yang diinginkan.
Sumber daya manusia yang mempengaruhi dalam BLT-Dana Desa diantaranya adalah Panitia pengurus BLT-Dana Desa    atau  Tim  Relawan  Covid-19  .  Relawan Covid-19 merupakan masyarakat desa setempat yang  bertugas  untuk  mendata  penduduk  yang memiliki  sakit  kronis,  serta  mendata  keluarga yang  berhak  mendapat  manfaat  atas  berbagai kebijakan  terkait  jaring  pengamanan  sosial  dari pemerintah  pusat  maupun  daerah.  Menurutnya selaku  Kepala  Desa  Sunju  mengatakan  bahwa, desa nya telah membentuk gugus tugas atau Tim Relawan  Covid-19  sesuai  dengan  Surat Keputusan  Kepala  Desa  Sunju  Nomor 13/DS/SK/KM/IV/2020.  Adapun  Daftar nama relawan Covid-19  adalah sebagai berikut:

## Tabel. 2
Daftar Nama dan Jabatan Relawan Covid-19
NO  NAMA JABATAN JABATAN RELAWAN 1 Amir mause Kepala desa ketua 2 syahrudin Ketua BPD Wakil ketua 3 renaldi Kasi pemerintahan koordinator 4. madudin kaur anggota 5 hendra kasi anggota 6 Arif hermansyah kasi anggota 7 Tri suci kaur anggota 8 Dian novita kaur anggota 9 Citrawati Sekretaris desa koordinator 10 usman Kadus 1 anggota 11 amir Kadus 2 anggota 12 hamnir Kadus 3 anggota 13 erman Kadus 4 anggota 14 mujiono Ketua RT 6 Koordinator 15 Ardin Ketua RT 1 anggota 16 Hamid Ketuan RT 2  anggota 17 Aspar Ketua RT 3 anggota 18 Rustam Ketua RT 4 anggota 19 Irsam Ketua RT 5 anggota 20 Nursin Ketua RT 6 anggota 21 Kuslan Ketua RT 7 koordinator 22 H sulaiman KetuaRT 8 anggota 23 kumalasari Bidan desa koordinator 24 sulfiani Kader kesehatan anggota

## Sumber : Desa Sunju , 2020
Berdasarkan  Tabel  2  diatas,  Panitia Relawan  Covid-19  di  Desa  Sunju  terdiri  atas masyarakat asli desa yang juga memiliki jabatan sebagai  aparat  pemerintah  desa.  Maka berdasarkan hal tersebut, Tim Relawan Covid-19 di  Desa  Sunju  merupakan  orang-orang  yang sudah  berpengalaman  di  bidang  pemerintahan dan juga mereka yang mengetahui apa dan siapa saja  yang  membutuhkan  bantuan  dari pemerintah.  Belum  lagi  kepala  desa  membagi tugas kepada unit yang paling rendah yakni ketua RT untuk mendata anggota nya yang berhak dan layak untuk mendapat bantuan.
Berdasarkan penjelasan tersebut Penulis menyimpulkan  bahwa,  Sumber  daya  manusia yang  mempengaruhi  BLT-Dana  Desa    adalah Relawan  Covid-19  .    Baik  Desa  Sunju  ,  Desa Sibedi  maupun  Desa  Tinggede    telah membentuk Panitia Relawan Covid-19 .
C. Disposisi
Disposisi merupakan sikap dari
pelaksana  kebijakan.  Edward  III  menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara ini diharapkan dapat menjadi faktor pendorong  yang  membuat  para  pelaksana kebijakan melaksanakan tugas nya dengan baik. Menurut  Kabid  Pemerintahan  Desa  DPMD Kabupaten Sigi, bentuk honorarium atau insentif yang  diberikan  kepada  Tim  Relawan  Covid-19 adalah  dalam  bentuk  pemberian  makan  dan minum  untuk  petugas.  Beliau  mengatakan bahwa:  ‘’Awalnya  kita  mengizinkan  desa  untuk memberikan  insentif  berupa  uang  kepada relawan  Covid-19  namun  setelah  dilakukannya bimtek  dari  BPKP,  kami  ditegur  karena pemberian insentif berupa uang  kepada relawan covid  bisa  dijadikan  temuan  oleh  inspektorat, namun  pemberian  insentif  berupa  makan  dan minum masih diperbolehkan. Sehingga penyebutan honor petugas saat ini hanya diganti jadi biaya makan dan minum petugas’’.
Hal  serupa  juga  disampaikan  Kepala Desa Tinggede  bahwasanya pemberian insentif makan dan minum Tim Relawan Covid-19 hanya berupa  makan  dan  minum.  Insentif  sangat berpengaruh bagi tim relawan untuk  membantu desa dalam mendukung pelaksanaan penyaluran BLT,  walaupun  masih  ada  sedikit  orang  yang mau membantu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut Penulis menyimpulkan bahwasanya memberikan insentif  kepada  masyarakat  adalah  hal  yang penting.  Mengingat  tugas  yang  dimiliki  Tim Relawan  Covid-19  cukup  banyak,  apalagi  pada proses  pembaharuan  pendataan  masyarakat desa.  Namun,  karena  jabatan  yang  diberikan adalah relawan yang artinya masyarakat yang rela berkorban,  semestinya  bentuk  kegiatan  yang dilakukan  adalah  bentuk  pengabdian  dan  sikap tolong  menolong  antar  sesama.  Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa,  Insentif  sangat  berpengaruh  dengan kinerja Tim Relawan Covid-19 , mengingat tugas yang dimiliki cukup banyak.

## D. Struktur Birokrasi
Edward  III  menyatakan  bahwa  dua karakteristik  yang  dapat  mendorong  kinerja organisasi  kearah  yang  lebih  baik  adalah membuat  Standar  operasional  Prosedur  (SOP) dan  melaksanakan  fragmentasi.    Berdasarkan wawancara  yang  dilakukan  dengan  Kabid Pemerintahan  Desa  DPMD  Kabupaten  Sigi, SOP  penyaluran  BLT-Dana  Desa    masih berpedoman  pada  peraturan  nasional  seperti Peraturan  Menteri  Keuangan    dan  Peraturan Menteri  Desa  PDTT.  Belum  ada  peraturan khusus  milik  daerah  yang  mengatur  tentang BLT,  hanya  saja  bentuk aturan  turunan  seperti surat  edaran  bupati  mengenai  percepatan penyaluran BLT maupun surat penegasan untuk wajib menyalurkan BLT sudah ada. Berdasarkan penjelasan  tersebut  penulis  dapat  menarik kesimpulan bahwa, SOP dan Fragmentasi  telah dilaksanakan oleh pemerintah, guna memaksimalkan  penyaluran  BLT-Dana  Desa  . SOP  penyaluran  BLT-Dana  Desa    masih berpedoman  pada  peraturan  nasional,  dan bentuk  fragmentasi  didukung  dengan  adanya pemisahan  tugas  sesuai  dengan  jabatan  yang dimiliki.BLT  Dana  dilaksanakan  selama  9 (Sembilan)  bulan  dimulai  Dari  Bulan  April Sampai Desember 2020.
Menurut  kepala  Desa  Sunju  ,  desa  nya telah  menyalurkan  BLT  selama  9  (Sembilan) bulan  terhitung  dari  Bulan  April.  Hal  ini didukung  dengan  adanya  dokumen  realisasi APBDes Tahap II Tahun 2020 yang memuat isi sebagai berikut:

## Tabel 3
Realisasi BLT-Dana Desa di Desa Sunju KODE URAIAN VOLUME  HARGA
SATUAN JUMLAH (RP) 5 BELANJA 406.470.000 Penyaluran BLT-Dana Desa 115.200.000 5.4.1 Belanja tidak terduga 115.200.000 5.4.1.01 Belanja tidak terduga 115.200.000 Penyaluran BLT  tahap 1 32 KK 600.000 19.200.000
KODE URAIAN VOLUME  HARGA SATUAN JUMLAH
(RP) Penyaluran BLT Tahap 2 32 KK 600.000 19.200.000 Penyaluran BLT Tahap 3 32 KK 600.000 19.200.000 Penyaluran BLT Tahap 4 32 KK 300.000 9.600.000 Penyaluran BLT Tahap 5 32 KK 300.000 9.600.000 Penyaluran BLT Tahap 6 32 KK 300.000 9.600.000 Penyaluran BLT Tahap 7 32 KK 300.000 9.600.000 Penyaluran BLT Tahap 8 32 KK 300.000 9.600.000 Penyaluran BLT Tahap 9 32 KK 300.000 9.600.000 JUMLAH 115.200.000
Sumber : Desa Sunju , 2020
Berdasarkan Tabel 3 diatas, Desa Sunju telah  menyalurkan  BLT-Dana  Desa    selama  9 (Sembilan) bulan yang diberikan kepada 32 (tiga puluh dua) kepala keluarga (KK) dengan besaran Rp.  600.000  (enam  ratus  ribu  rupiah)  untuk triwulan pertama, dan besaran Rp.300.000 (tiga ratus  ribu  rupiah)  untuk  6  (enam)  bulan selanjutnya.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan dengan Kepala Desa Tinggede , desa nya telah melaksanakan  penyaluran  BLT-Dana  Desa selama  3  (tiga)  bulan  yakni  dari  Bulan  April hingga  Juni  2020  dengan  besaran  Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang didukung melalui dokumen  Realisasi  APBDes  Tahap  II  Tahun 2020 yang memuat isi sebagai berikut :

## Tabel 4
Realisasi BLT-Dana Desa  di Desa Tinggede
KODE URAIAN VO LU ME HARGA SATUA N JUMLAH (RP) 5 BELANJA 430.200.000 Penyaluran BLT- Dana Desa 430.200.000 5.4.1 Belanja tidak terduga 430.200.000 5.4.1.01 Belanja tidak terduga 430.200.000 Penyaluran BLT tahap 1 239 KK 600.000 143.400.000 Penyaluran BLT Tahap 2 239 KK 600.000 143.400.000
KODE URAIAN VO LU ME HARGA SATUA N JUMLAH (RP) Penyaluran BLT Tahap 3 239 KK 600.000 143.400.000 JUMLAH 430.200.000

## Sumber : Desa Tinggede , 2020
Berdasarkan  Tabel  4  diatas  tertulis bahwa Desa Tinggede  hanya menyalurkan BLT- Dana Desa  selama 3 (tiga) bulan yang diberikan kepada 239 (dua ratus tiga puluh Sembilan) KPM dengan  besaran  Rp.600.000  (enam  ratus  ribu rupiah).
Menurut kepala desa hal ini disebabkan oleh  dana  desa  tahun  2020  yang  dimiliki  Desa Tinggede    sudah  tidak  mencukupi  untuk melanjutkan  pemberian  BLT.  Walaupun penyaluran  dana  desa  wajib  dianggarkan  dan wajib  disalurkan  desa  namun,  syarat  dan ketentuan  pada  Permendes  PDTT  Nomor  14 Tahun 2020 Lampiran II Angka 5 menyatakan bahwa BLT-Dana Desa  bisa disalurkan selama dana desa tahun anggaran 2020 masih tersedia.
Melalui  wawancara  yang  dilakukan Penulis  dengan  Kepala  Desa  Sibedi,  desa  nya sudah  melakukan  penyaluran  BLT-Dana  Desa sampai  dengan  penyaluran  Tahap  7  (tujuh). Menurutnya, penyaluran Tahap 8 (delapan) dan Tahap  9  (Sembilan)  masih  dalam  proses pencairan.  Beliau  mengakui  bahwa  pencairan tahap  akhir  di  tahun  2020  memang  terjadi keterlambatan. Adapun penyaluran BLT Tahap 1  (satu)  sampai  7  (tujuh)  termuat  dalam dokumen  realisasi  APBDes    Tahap  II  Tahun 2020 sebagai berikut :

## Tabel 5
Realisasi penyaluran BLT-Dana Desa  di Desa Sibedi
KODE URAIAN VOLUME HARGA
SATUAN JUMLAH (RP) 5 BELANJA 408.000.000 Penyaluran BLT-Dana Desa 408.000.000 5.4.1
Belanja tidak terduga 408.000.000 5.4.1.01 Belanja tidak terduga
KODE URAIAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (RP) Penyaluran BLT tahap 1 138 KK 600.000 81.600.000 Penyaluran BLT Tahap 2 138 KK 600.000 81.600.000 Penyaluran BLT Tahap 3 138 KK 600.000 81.600.000 Penyaluran BLT Tahap 4 138 KK 300.000 40.800.000 Penyaluran BLT Tahap 5 138 KK 300.000 40.800.000 Penyaluran BLT Tahap 6 138 KK 300.000 40.800.000 Penyaluran BLT Tahap 7 138 KK 300.000 40.800.000 JUMLAH 408.000.000

## Sumber : Desa Sibedi,2020
Berdasarkan  Tabel  5  diatas  tertulis bahwa  Desa  Sibedi  telah  menyalurkan  BLT- Dana Desa  selama 7 (tujuh) bulan yan diberikan kepada  138  (seratus  tiga  puluh  delapan)  KPM. Menurut  Kabid  Pemerintahan  Desa  DPMD Kabupaten  Sigi,  terjadi  nya  keterlambatan penyaluran  BLT-Dana  Desa    mengakibatkan pencairan  dana  desa  Tahap  III  menjadi terhambat.  Salah  satu  syarat  terpenuhinya dokumen pencairan dana desa tahap III adalah terselenggaranya penyaluran dana desa di tahun 2020.
Berdasarkan  jangka  waktu  dan  besaran BLT-Dana Desa  penulis mengambil kesimpulan bahwa Desa Sunju , Desa Tinggede  Dan Desa Sibedi  telah  melaksanakan  penyaluran  BLT- Dana  Desa    sesuai  peraturan  perundang- undangan.  Namun  dengan  keterlambatan penyaluran  BLT-Dana  Desa  mengakibatkan masyarakat  merasa  dirugikan.  Masyarakat  yang seharusnya  mendapatkan  bantuan  setiap  bulan harus  menunggu  waktu  yang  lama.  Selain  itu sanksi  hanya  diberikan  bagi  desa  yang  tidak menganggarkan  dan  tidak  melaksanakan penyaluran  BLT,  belum  terdapat  aturan  yang mengatur  tantang  pemberian  sanksi  bagi  desa yang terlambat menyalurkan BLT.
Faktor-Faktor
Pendukung
Dan Penghambat  Keberhasilan  Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Kabupaten Sigi Provinsi Suiawesi Tengah

## A. Faktor Pendukung
Berdasarkan  hasil  penelitian,  hal-hal yang  mendukung  terselenggaranya  penyaluran BLT-Dana Desa  dengan baik adalah melalui  : a. Komunikasi yang baik antara pemerintah  supra  desa,  pemerintah  desa  dan juga  masyarakat.  Hal  tersebut  dapat  didukung melaui  adanya  komitmen  pemerintah  untuk menyalurkan BLT, pemahaman dan pemberian tugas pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan adanya  penyampaian  informasi  yang  baik  di semua pihak.
b. Sumber daya yang memadai yaitu terdiri atas  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten untuk  menangani  dan  mengurus  penyaluran BLT,  sumber  daya  informasi  yang  dimiliki masyarakat  sebagai  target  utama  dilakukan  nya program  bantuan  langsung  tunai,  wewenang yang  diberikan  kepada  seluruh  pihak  yang bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  program, dan  fasilitas  seperti  saran  prasarana  yang  juga ikut menunjang keberhasilan penyaluran BLT. c. Disposisi atau sikap para pelaksana yang didorong melalui pemberian insentif, dan d. Struktur  birokrasi  yakni  upaya  yang dilakukan  untuk  mendorong  kinerja  organisasi kearah  yang  lebih  baik  adalah  melalui  Standar operasional  Prosedur  (SOP)  dan  melaksanakan fragmentasi.

## B.
Faktor Penghambat
Berdasarkan pengamatan selama kegiatan  magang  dan  penelitian  di  Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten  Sigi  Provinsi  Sulawesi  Tengah, Penulis  melihat  bahwa  terdapat  beberapa  hal yang  menjadi  kendala  atau  penghambat  terkait implementasi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa yang disebabkan oleh : a. Tumpang tindih nya data penerima BLT dengan bantuan sosial lain Tumpang tindihnya data penerima manfaat BLT dengan  bantuan  sosial  lain  menghambat penyaluran BLT karena hal ini harus membuat
pemerintah  desa  untuk  melakukan  pendataan, verifikasi,  dan  pembuatan  dokumen  ulang  agar penerima  BLT  memang  bisa  sampai  kepada pihak  yang  membutuhkan.  Belum  lagi  apabila terdapat  masyarakat  yang  tidak  menerima keputusan  kepala  desa  untuk  mengalihkan penerima manfaat BLT yang sebelumnya dengan calon  penerima  manfaat  yang  baru.  Menurut kepala  bidang  pemerintahan  desa  DPMD Kabupaten Sigi, hal yang umum terjadi di desa adalah perseteruan yang dimiliki masyarakat desa dengan  pemerintah  desa  tentang  daftar  nama penerima  manfaat  BLT  yang  tidak  seharusnya mendapatkan  BLT  menurut  mereka,  walaupun sudah dilakukannya musyawarah desa khusus. b. Masyarakat yang masih belum memiliki NIK sebagai bentuk persyaratan calon penerima manfaat.
Salah  satu  dokumen  persyaratan  untuk menjadi  penerima  manfaat  BLT-Dana  Desa yaitu  memiliki  Nomor  induk  kependudukan (NIK). Walaupun bagi masyarakat miskin di desa yang  belum  memliki  NIK  tetap  menjadi  calon penerima manfaat, pemerintah desa harus tetap berupaya  lebih  untuk  mengarahkan  warga tersebut  untuk  membuat  NIK  ke  kantor Disdukcapil. Sehingga hal tersebut juga termasuk hal yang menghambat penyaluran BLT.
Upaya–Upaya  Mengatasi  Faktor  -  Faktor yang Menghambat
Keberhasilan
Peiaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 Tahun  2020  di  Kabupaten  Sigi  Provinsi Suiawesi Tengah
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi penyaluran BLT diantaranya :
A. Berdasarkan  wawancara  yang  diperoleh oleh  Kepala  Desa  Tinggede  ,  Abdul  di  kantor desanya  mengatakan  bahwa  pemerintah  desa yang mengetahui bahwa ada masyarakatnya yang mendapat  dua  atau  lebih  bantuan  (setelah mendapat  informasi  terkait  daftar  nama penerima  bantuan  dari  dinas  sosial),  segera melakukan  klarifikasi  dengan  warga  yang bersangkutan  untuk  ditanyai  perihal  bantuan yang  didapatkan.  Setelah  terbukti  benar  bahwa
yang bersangkutan memang menerima lebih dari satu bantuan, pemerintah desa atau Tim Relawan Covid-19  meminta  melakukan  pengembalian dana,  kemudian  melakukan  pendataan,  dan verifikasi  dokumen  ulang.  Kepala  Bidang Pemerintah  Desa  DPMD  Kabupaten  Sigi  juga mengungkapkan  bahwa,  jika  terjadi  hal  seperti itu  di  desa,  maka  pemerintah  desa  memiliki kebijakan untuk menentukan langkah selanjutnya,  yakni  dana  BLT  tersebut  bisa dikembalikan  menjadi  anggaran  dana  desa  dan dijadikan  sebagai  silpa  atau  memutuskan mengganti  KK  penerima  manfaat  sebelumnya dengan  penerima  manfaat  yang  baru  asalkan disetujui  oleh  masyarakat  setempat  didukung oleh  dokumen  penggantian  nama  penerima manfaat BLT.
B. Bagi  masyarakat  desa  yang  belum memiliki NIK, Tim Relawan Covid-19 ataupun pemerintah  desa  mengarahkan  warga  yang bersangkutan untuk dibuatkan Surat Keterangan Domisili  kepada  Kasi  Pemerintahan  Desa, kemudian  diinformasikan  kepada  Dinas Dukcapil Kabupaten untuk segera mendapatkan layanan adminduk.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  hasil  magang  dan penelitian  riset  terapan  pemerintahan  tentang implementasi  penyaluran  BLT-Dana  Desa    di Kabupaten  Sigi  Provinsi  Sulawesi  Tengah, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Implementasi  penyaluran  BLT-Dana Desa    yang  terjadi  di  Desa  Tinggede  ,  Desa Sibedi,  Dan  Desa  Sunju  belum  terlaksana maksimal. Hal ini dikarenakan komunikasi yang dimiliki antara pemerintah supradesa, pemerintah  desa,  maupun  masyarakat  belum terlaksana  dengan  baik.  Masih  banyak masyarakat  desa  yang  belum  mengetahui informasi  penting  mengenai  BLT-Dana  Desa  . Selain itu masih terjadi keterlambatan penyaluran BLT-Dana  Desa    tahun  2020  di  Desa  Sibedi, disaat  masyarakat  sedang  membutuhkan bantuan akibat terkena dampak Pandemi Covid- 19 yang masih melanda di akhir Tahun 2020.
2.
Faktor pendukung keberhasilan
Implementasi  penyaluran  BLT-Dana  Desa antara  lain  yaitu  komunikasi  yang  baik, sumberdaya yang mendukung, adanya disposisi
dan  struktur  birokrasi  yang  baik.  Sedangkan Kendala-kendala  yang  dihadapi  yaitu,  tumpang tindih  nya  data  penerima  manfaat  BLT,  calon penerima manfaat yang belum memiliki NIK. 3. Upaya- upaya yang dilakukan pemerintah  desa  untuk  mengatasi  hambatan dalam  implementasi  penyaluran  BLT  yaitu antara lain dengan melakukan klarifikasi dengan warga yang bersangkutan untuk ditanyai perihal bantuan yang didapatkan, melakukan pendataan dan  verifikasi  ulang  dokumen  daftar  penerima BLT-Dana Desa , dan bagi masyarakat desa yang belum  memiliki  NIK,  pemerintah  desa  akan mengarahkan  warga  yang  bersangkutan  untuk dibuatkan  surat  keterangan  domisili  dan menghadap ke Disdukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.

## REFERENSI
Arikunto,  S.  (2013).  Prosedur  PeneIitian,  Suatu Pendekatan  Praktik.  Jakarta:  PT  Rineka Cipta.
Fachruddin, A. (2016), Kebijakan Pendidikan Islam
Memberdayakan Peradaban. Medan: Manhaji.
Kementerian  Kesehatan  RepubIik  Indonesia.
(2020).  Pedoman  Pencegahan  dan  Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19). Jakarta: Direktorat  Jenderal  Pencegahan  dan Pengendalian Penyakit.
Nazir, M. (2013). Metode PeneIitian. Bogor: GhaIia Indonesia.
Satori,  D.  (2017).  Metodologi  peneIitian  kuaIitatif.
Bandung: Alfabeta.
Sekretaris Jendral Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi.  (2020).  Buku  Panduan Pendataan Bantuan Iangsung Tunai Dana Desa. Jakarta: Bappenas.
Sugiyono, (2015). Memahami PeneIitian KuaIitatif.
Bandung: Alfabeta.
Syafri,  Setyoko. (2010). ImpIementasi Kebijakan PubIik    Etika  Profesi  Pamong  Praja. Sumedang: Alqa Print.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020
tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19  )  dan/  atau  DaIam  Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/  atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan Menjadi Undang-Undang
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2020
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020  tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun  2019  tentang  Prioritas  Penggunaan Dana Desa
Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  Nomor  14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun  2019  tentang  Prioritas  Penggunaan Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019  tentang  PengeIoIaan Dana Desa
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  50/ PMK.07/2020  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 205/  PMK.07/2019  tentang  PengeIoIaan Dana Desa
Instruksi  Menteri  DaIam  Negeri  Nomor  3 Tahun  2020  tentang  Penanggulangan Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19  ) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Surat  Direktur  Jenderal  Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihaI  Petunjuk  Teknis  Pendataan KeIuarga CaIon Penerima BLT-Dana Desa Surat Edaran Kementerian Desa PDTT Nomor 2724/PRI.00/X/2020  Tanggal  5  Oktober 2020  PerihaI PenyaIuran BLT-Dana Desa Sampai Desember 2020
Surat Edaran Bupati Sigi Nomor 466/3475/DPMD  Tentang  Penggunaan Dana Desa
Peraturan  Kepala  Desa  Tinggede    Nomor  4 Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020
Peraturan Kepala Desa Sibedi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Peraturan Kepala Desa Sunju Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Sunju  Nomor 13/DS/SK/KM/IV/2020
Sumber Lain Kurniawan,  A.  (2020).  Catatan  PeneIitian  Smeru Nomor 4/2020 Bantuan Iangsung Tunai Dana Desa  Untuk  Menangani  Dampak  Pandemi COVID-19  :  Cerita  dari  Desa.  The  Smeru Research Institute. BPS Kabupaten Sigi Dokumen  Realisasi  Apbdes  Tahap  II  Desa Sunju Tahun 2020 Dokumen  Realisasi  Apbdes  Tahap  II  Desa
Tinggede  Tahun 2020
Dokumen  Realisasi  Apbdes  Tahap  II  Desa Sibedi Tahun 2020
(2020, Mei 5). Diakses dari sigikab.com: https://www.sigikab.com/Profil_Daerah_
Kabupaten_Sigi
(2020, September 15). Diakses dari
jogloabang.com: https://www.jogloabang.com (2020, Oktober 26). Diakses dari academia.edu: https://www.academia.edu/10240826/AR TIKULASI_KONSEP_IMPLEMENTAS I_KEBIJAKAN_Perspektif_Model_dan_
Kriteria_Pengukurannya
(2020, Oktober 1). Diakses dari cnnindonesia: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi /20200617163933-532-514402/penerima- blt-dana-desa-diprediksi-meleset-45-juta- keIuarga (2020, Oktober 29). Diakses dari WHO: https://www.who.int/health- topics/coronavirus
(2020, November 12). Diakses dari Detik: https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-5129829/emil-dardak-ungkap- data-penerima-bansos-masih-tumpang- tindih
(2020, November 12). Diakses dari kompasiana: https://www.kompasiana.com/wenrohalo ho0105/5e98a8e1097f3623cd6b1a12/pros edur-blt-dana-desa-COVID-19