Vol. 23 No. 2 Juli – Desember 2017, 248 – 262
HEGEMONI IDENTITAS NASIONAL DALAM BUKU TEKS SEJARAH INDONESIA PADA MASA ORDE BARU
Febri Nurrahmi Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 23111. Email: febri.nurrahmi@unsyiah.ac.id

## Abstrak
Pemerintah  Orde  Baru  menanamkan  kesadaran  nasional  dengan  melalui  wacana  identitas nasional. Identitas nasional tersebut dimunculkan melalui buku teks mata pelajaran sejarah untuk  menciptakan  kesamaan  historis  sebagai  satu  bangsa.  Tujuan  dari  kesamaan  historis adalah membentuk perasaan senasib. Penulis mencoba menguraikan beberapa contoh mitos politik  yang  terdapat  dalam  teks  sejarah  nasional  dengan  menggunakan  metode cross- reference .  Penulis  menemukan  bahwa  buku  teks  sejarah  sebagai  media  massa  tradisional menjadi  instrumen  hegemoni  pemerintah  Orde  Baru  guna  memunculkan  perasaan  senasib sehingga  menerima  identitas  sebagai  satu  bangsa.  Namun  identitas  nasional  yang dimunculkan tidak merepresentasikan budaya Indonesia secara keseluruhan tetapi cenderung pada kebudayaan Jawa (Jawa-sentris).
Kata Kunci: Hegemoni, Identitas Nasional, Buku Sejarah

## Abstract
The  New  Order  government  instilled  national  consciousness  through  the  discourse  of national identity. The national identity is generated through textbooks of historical subjects to raise historical similarities as one nation. The purpose of historical similarity is to share the same fate. The author tries to describe some examples of political myths contained in the national historical text using a cross-reference method. The author found that the textbook of  history  as  a  traditional  mass  media  became  a  hegemony  instrument  of  the  New  Order government in order to share the same fate so as to accept the identity as a nation. But the national identity does not represent the culture of Indonesia as a whole but it tends to the Javanese culture (Java-centric).
Keywords: Hegemony, National Identity, History Book

## A. Pendahuluan
“Bhinneka  Tunggal  Ika,  berbeda-beda  tapi  tetap  satu  jua,”  semboyan  ini  telah didegung-degungkan  sejak  duduk  di  bangku  Sekolah  Dasar.  Keanekaragaman  budaya, agama,  adat  istiadat,  suku  dan  bahasa  di  Indonesia  diyakini  dapat  saling  melengkapi  dan memperkaya  khazanah  kebudayaan  Indonesia.  Namun  seperti  dua  mata  pisau,
keanekaragaman  ini  dapat  menjadi  ancaman  bagi  integrasi  nasional  karena  perbedaan berpotensi  menimbulkan  perpecahan  jika  tidak  dipelihara  dengan  hati-hati.  Ditambah  lagi dengan  kondisi  geografis  Indonesia  yang  terdiri  dari  ribuan  pulau  yang  terbentang  dari Sabang hingga Merauke.
Kondisi  Indonesia  ini  menjadi  suatu  tantangan  bagi  terbentuknya  negara  kesatuan yang membutuhkan loyalitas dari setiap warga negaranya. Karena sejatinya konsep bangsa adalah suatu konsep imajiner. Menurut Anderson, bangsa dikatakan sebagai komunitas yang dibayangkan karena setiap anggota dari komunitas yang disebut bangsa tersebut tidak pernah saling  mengenal  satu-sama  lain,  tapi  mereka  membayangkan  serta  mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok. 1
Lebih  lanjut,  disebutkan  bahwa  munculnya  kesadaran  sebagai  suatu  bangsa  sangat erat  kaitannya  dengan  isu  nasionalisme.  Nasionalisme  merupakan  kesadaran  dari  setiap warga  negara  Indonesia  sebagai  satu  bangsa.  Dengan  adanya  nasionalisme  ini  diharapkan loyalitas etnis atau agama dapat digiring pada loyalitas terhadap negara Indonesia. Ada tiga faktor yang merupakan unsur pokok dari nasionalisme, yaitu tradisi, kepentingan, dan cita- cita. 2 Tradisi  berhubungan  dengan  masa  lampau;  kepentingan  berhubungan  dengan  masa sekarang; cita-cita berhubungan dengan masa yang akan datang. Ketiga hal tersebut sangat berpengaruh  terhadap  pembentukan  rasa  kebangsaan.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  adanya sarana  yang  sangat  efektif  untuk  menumbuhkan  rasa  kebangsaan  tersebut.  Salah  satunya melalui pemahaman terhadap sejarah bangsanya.
Sejarah  dapat  mempersatukan  perasaan (sentiment) serta  tindakan (action) dan dengan demikian dapat membangkitkan kesadaran nasional sebagai satu bangsa. Di dalam sejarah nasional tercantum paham-paham yang dapat mempersatukan suatu bangsa. Menurut Arthur  Schopenhauer,  “hanya  dengan  sejarah  suatu  bangsa  menjadi  sadar  akan  dirinya sepenuh-penuhnya.”  Kesadaran  nasional  sebenarnya  terutama  timbul  dari  pemahaman terhadap masa lalu, perasaan bangsa atas kejadian-kejadian dalam masa yang lampau. Hal ini  diperkuat  oleh  ucapan  seorang  ahli  sejarah  Perancis,  Fustel  de  Coulanges,  yang
1 Benedict Anderson. (2008). Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayang). Jakarta: Insist Press & Pustaka Pelajar.
2 Sartono  Kartodirdjo,  (1982).  Pemikiran  Perkembangan  Historiografi  Indonesia  Suatu  Alternatif.  Jakarta: Gramedia.
mengatakan patriotisme sejati terutama bukan cinta kepada tanah, tetapi cinta kepada masa lampau,  yaitu  kekhidmatan  terhadap  generasi-generasi  yang  mendahului  kita.  Dengan demikian  jelas  bahwa  penulisan  sejarah  Indonesia  mempunyai  fungsi  penting  dalam membangun kesadaran nasional sebagai suatu bangsa.
Menurut  Anderson 3 ,  seseorang  atau  sekelompok  orang  mengidentifikasi  dirinya sebagai  bagian  dari  suatu  bangsa  dengan  mengidentifikasi  kesamaan.  Semakin  banyak kesamaan  yang  ada,  maka  semakin  kuat  rasa  sebagai  satu  bangsa.  Perasaan  sebagai  suatu bangsa  dimunculkan  salah  satunya  dengan  cerita  (mitos/mite)  yang  muncul  belakangan, dikaitkan dengan mitos yang terjadi sebelumnya, yang sebenarnya tidak ada kaitannya.
Dalam konteks Indonesia yang plural, persamaan nasib kesejarahan menjadi faktor pemersatu Indonesia di tengah perbedaan yang ada. Sehingga buku teks sejarah mempunyai misi  dalam pembentukan kepribadian bangsa  yang utuh.  Dasar  yang dijadikan acuan bagi kepribadian  bangsa  adalah  penghargaan  terhadap  perjuangan  bangsa.  Peristiwa  sejarah dijadikan  sebagai  acuan  nilai  bagi  pembentukan  pribadi  warga  negara.  Oleh  karena  itu, sejarah merupakan salah satu faktor penting pembentukan nasionalisme Indonesia.
Sejarah ditransformasikan melalui pewarisan nilai. Institusi yang sangat penting bagi penanaman  nilai  kesejarahan  adalah  lembaga  pendidikan  yaitu  sekolah.  Secara  teknis penanaman nilai kesejarahan di sekolah dengan disediakannya buku teks pelajaran sejarah. Buku-buku  teks  sejarah  merupakan  suatu  karya  historiografi.  Historiografi  merupakan rekonstruksi  masa  lampau.  Dalam  merekonstruksi  ini,  seorang  penulis  sejarah  akan memberikan interpretasi terhadap fakta-fakta yang ia rekonstruksikan. Fakta-fakta tidak bisa “berbicara”  sendiri.    Sejarawan  atau  penulis  sejarahlah  yang  kemudian  dapat  menjadikan fakta itu mampu “berbicara”.
Kemampuan  sejarawan  atau  penulis  sejarah  dalam  merekonstruksi  fakta-fakta tersebut akan sangat berkaitan latar belakang budaya, serta kondisi sosial politik pada saat itu.  Dalam  konteks  ini,  penulisan  sejarah  dipengaruhi  oleh  kebijakan  politik  pemerintah dalam  bidang  pendidikan.  Secara  konseptual  kebijakan  pemerintah  di  bidang  pendidikan
3 Benedict Anderson. (2008). Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayang). Jakarta: Insist Press & Pustaka Pelajar.
yang  berkaitan  dengan  mata  pelajaran  akan  dituangkan  dalam  kurikulum.  Apa  yang digariskan pemerintah dalam kurikulum dapat memberikan pengaruh bahkan dijadikan acuan dalam penulisan buku sejarah.
Wajar  jika  pemerintah  khusunya  Orde  Baru  menaruh  perhatian  yang  besar  dalam penulisan sejarah. Pemerintah Orde Baru merupakan pihak yang memiliki kepentingan yang sangat  besar  bagi  pembentukan  kesadaran  nasional.  Kesadaran  nasional  dapat  dijadikan sebagai dasar bagi loyalitas warga negara terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, peristiwa sejarah bangsa akan dijadikan dasar legitimasi bagi kepentingan penguasa. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis sejarah yang direkonstruksi dalam buku teks pelajaran sejarah di masa Orde Baru. Namun penulis menyadari bahwa sejarah bersifat subjektif. Oleh karena itu penulis akan melakukan cross-reference dari berbagai sumber yang teruji keabsahannya.

## B. Pembahasan

## 1. Historiografi Indonesia
Penulisan  sejarah  atau  historiografi  suatu  bangsa  memiliki  peranan  yang  sangat penting dalam pembentukan bangsa itu sendiri. Sejarah yang memiliki arti bahwa perjalanan di  masa  lampau  harus  dipertanggungjawabkan.  Dalam  mempertanggungjawabkan  masa lampaunya,  mereka  berupaya  memberikan  makna  terhadap  perjalanan  sejarahnya.  Peran- peran  atau  tindakan-tindakan  masa  lalunya  adalah  sesuatu  yang  sangat  menentukan  bagi pembentukan diri dan bangsanya. Dengan demikian masa lampau adalah sesuatu dinamika yang memberikan arti dan makna.
Pemaknaan  terhadap  peristiwa  masa  lampau  sangat  dipengaruhi  oleh  lingkungan sosio-kultural  dari  masyarakatnya.  Dalam  masyarakat  yang  masih  tradisional,  sikap  kritis terhadap rekonstruksi masa lampau tidak terjadi. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa perubahan  yang  terjadi  dalam  diri  manusia  dan  di  lingkungannya,  bukan  ditentukan  oleh manusia itu sendiri, tetapi oleh sesuatu  yang berada di luar manusia, yaitu dewa. Manusia tidak ditempatkan sebagai unsur yang otonom dalam perubahan sejarah. Tampilnya para raja dianggap sebagai manifestasi dari kekuatan dewa.
Dalam  historiografi  tradisional,  kekuatan  penggerak  sejarah  masih  dilihat  sebagai kekuatan kosmis. Sejarah tidak dibedakan dari alam 4 . Sejarah berjalan tanpa dipengaruhi atau ditentukan oleh aksi atau motivasi manusia. Dalam lingkungan sosio-kultural historiografi tradisional  pada  cerita  sejarah  ada  kekuatan  religio-magis.  Penggerak  sejarah  adalah kekuatan-kekuatan magis.  Perubahan politik merupakan wangsit  yang diterima raja bukan bersifat kemanusiaan. Jadi kausalitas sejarah dikembalikan pada kekuatan supranatural. 5
Historiografi  berkembang,  dari  tradisional  menuju  modern  seiring  tingkat perkembangan  sosio-kultural masyarakat. Berbeda  dengan  tradisional, modern menggunakan pendekatan  kritis, dalam memberikan eksplanasi sejarah menggunakan ilmu sejarah yang ilmiah. Kekritisan pada hostoriografi modern, yaitu dengan menempatkan peran manusia sebagai aktor peristiwa sejarah. Penggerak sejarah adalah manusia sendiri.
Abdurrahman  Suryomihardjo  dan  Taufik  Abdullah  melihat  perkembangan historiografi  Indonesia  dalam  3  bentuk,  yaitu  sejarah  ideologis,  sejarah  pewarisan,  dan sejarah  akademik. 6 Sejarah  yang  ideologis  adalah  penulisan  sejarah  yang  mencari  arti subyektif dari peristiwa sejarah. Sejarah pewarisan ditandai dengan penulisan sejarah sebagai kisah  kepahlawanan  perjuangan  kemerdekaan.  Sementara,  sejarah  akademik  adalah penulisan  sejarah  yang  tidak  bersifat  ideologis  atau  tidak  bersifat  filosofis.  Namun  dalam penulisan  sejarah  ini  mencoba  memberikan  gambaran  masa  silam  yang  ditopang  dengan menggunakan tradisi akademik. Dari ketiga jenis tersebut, historiografi dapat dikelompokkan menjadi  2,  konvensional  dan  modern.  Penulisan  sejarah  yang  konvensional  dalam pembelajaran bisa bersifat ideologis karena dalam model pendekatan sejarah seperti ini lebih ditekankan  pada  penanaman  nilai.  Sejarah  diajarkan  bukan  sebagai  pengetahuan  dan penalaran, tetapi sebagai sesuatu yang harus diteladani.
Sebagai  hasil  karya  sejarah,  selain  pengungkapan  fakta  sejarah,  akan  pula menunjukkan  ungkapan  dari  penulis  sejarah  tersebut.  Ungkapan  penulis  sejarah  tersebut dapat dilihat dari pandangannya, interpretasinya, pendekatannya, penyeleksian data, struktur
4 Taufik Abdullah dan Abdurrachman Suryomihardjo, “Arah Gejala dan Perspektif Studi Sejarah Indonesia”, dalam Taufik Abdullah  dan Abdurrachman Suryomihardjo, ed., (1985), Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif, Jakarta : Gramedia.
5 Ibid
6 Ibid
rekonstruksinya,  dan  sebagainya.  Dalam  pemahaman  ini,  historiografi  bersifat  subjektif. Dimensi-dimensi  subjektivitas  itu,  sedikit  banyaknya  dipengaruhi  persepsi  penulis  sejarah terhadap masa lampau masyarakatnya.
Jadi  penulisan  sejarah  bukanlah  semata-mata  merupakan  reproduksi  masa  lampau atau cerita dari peristiwa-peristiwa sejarah kronologis. Penulisan sejarah sebagai salah satu bentuk perwujudan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kultur. Penulis sejarah yang  turut  mengambil  bagian  dalam  kehidupan  kultur  secara  aktif  akan  menghadapi  dan memahami  fakta-fakta  historis  dengan  pemandangan  dan  permasalahan  yang  berasal  dari kebudayaan itu.
Historiografi  Indonesia  mau  tidak  mau  akan  mengikuti  dan  mencerminkan perubahan-perubahan  dalam  dalam  kebudayaan  kita.  Kalau  kebudayaan  agraris  feudal dengan pemujaan raja menciptakan historiografi yang bersifat regiocentris atau raja centris, kolonialisme menghasilkan historiografi yang Neerlandocentris, maka nasionalisme dengan tercapainya  hasil  perjuangan,  pembentukan  RI  menuntut  suatu  historiografi  yang  sesuai dengan kehidupan kebudayaan nasional.
Historiografi  Indonesia  dimunculkan  dalam  buku  teks-teks  pelajaran  sejarah  yang diajarkan  di  sekolah.  Penggunaan  buku-buku  sejarah  akan  mengacu  pada  kurikulum pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya kurikulum mata pelajaran sejarah. Penyusunan sebuah kurikulum membutuhkan adanya landasan. Landasan ini penting untuk  dijadikan  dasar  bagi  arah  yang  diinginkan  dari  produk  yang  dihasilkan.  Ada  dua landasan penting dalam penyusunan kurikulum yaitu landasan filosofis dan landasan politis. 7
Landasan filosofis penyusunan kurikulum mengacu pada aliran essensialisme. Aliran ini  berpandangan  pendidikan  pada  dasarnya  adalah  pendidikan  keilmuan.  Kecemerlangan ilmu  adalah  sesuatu  yang  harus  dijadikan  kepedulian  setiap  generasi  sebab  hanya  melalui penguasaan ilmu masyarakat berkembang. 8 Sekolah harus mengajarkan disiplin ilmu kepada siswa.  Sedangkan  landasan  politis  berkaitan  dengan  kebijakan  politik  pemerintah.  Dalam penyusunan  kurikulum  biasanya  pemerintah  memiliki  kepentingan  politik  tersendiri sehingga  pemerintah  memasukkan  pesan-pesan  tersendiri  dari  isi  kurikulum  tersebut.
7 S. Hamid Hasan (1995). Pendidikan Ilmu Sosial. Jakarta: Depdikbud, hlm 53-56.
8 Ibid
Pendidikan sejarah merupakan salah satu pelajaran yang memiliki kepentingan politik yang sangat besar. Salah satu misi dari pelajaran sejarah adalah menanamkan rasa cinta tanah air bagi peserta didik. Rasa cinta tanah air merupakan salah satu sikap  dari kesetiaan seorang warga negara terhadap bangsanya. Tumbuhnya kesetiaan merupakan bentuk dari pengakuan seorang  warga  negara  terhadap  eksistensi  bangsanya.  Sedangkan  eksistensi  bangsa merupakan  produk  dari  sejarah. 9 Oleh  karena  itu,  sejak  awal  kemerdekaan  pemerintah memiliki kepedulian yang besar terhadap perumusan kurikulum pendidikan.

## 2. Dinamika Historiografi Indonesia
Sejarah  Indonesia  merupakan  salah  satu  mata  pelajaran  yang  sudah  diberikan  di sekolah-sekolah  sejak  awal  kemerdekaan,  bahkan  pelajaran  sejarah  sudah  ada  di  sekolah- sekolah  sejak  jaman  penjajahan  Belanda.  Namun  pada  saat  itu,  pemerintah  belum menetapkan standar resmi yang resmi bagi kepentingan penulisan buku teks pelajaran sejarah yang memiliki kepentingan nasional. Dari buku-buku tersebut masih banyak bersumber dari buku-buku  yang  ditulis  oleh  penulis  Belanda,  buku-buku  tersebut  memang  menggunakan judul dengan istilah Sejarah Indonesia yang dibedakan dengan judul Sejarah Hindia Belanda, tetapi  isi  dari  buku-buku  tersebut  masih  menunjukkan  uraian  yang  cenderung Neerlandocentris. Bangsa Indonesia tidak menjadi pelaku utama dalam sejarah, tetapi bangsa asing yang menjadi pelaku utama.
Karena pada waktu  itu,  buku-buku sejarah  yang  banyak beredar adalah buku-buku sejarah  yang Neerlandosentris.  Sehingga perlu adanya dekolonisasi  bagi  penulisan sejarah Indonesia 10 .  Muncul  kebutuhan  untuk  menulis  kembali  sejarah  Indonesia  dari  kacamata Indonesia. Maka mulai pada tahun 1960an, terbit buku-buku teks sejarah yang sudah mulai menampilkan penulisan yang Indonesiacentris.
Hal  ini  terlihat  pada  buku  sejarah  Indonesia  SMA  karangan  Soendhoro  yang mengikuti  kurikulum  1964.  Ia  menguraikan  bahwa  bangsa  Indonesia  sudah  ada  sejak sebelum kedatangan agama Hindu Buddha. Perbedaan suku yang ada di Indonesia bukanlah
9 Sartono  Kartodirdjo,  “Kebangsaan,  Sejarah  Nasional  dan  Proses  Integrasi  Negara  dalam  P.  J.  Suwarno, Negara dan nasionalisme Indonesia (1995) Jakarta; Gramedia, hlm 5
10 Sartono  kartodirdjo,”Kata  Pengantar  Editor  Umum”,  dalam  Sartono  Kartodirdjo,et.  Al.,  (1997),  Sejarah nasionla Indonesia I. Jakarta: Balai Pustaka.
suatu pemisahan karena sebenarnya bangsa Indonesia berasal dari nenek moyang yang sama, yakni Yunan Utara (Cina Selatan). Konsepsi Indonesia sebagai sebuah kesatuan geopolitik digambarkan dengan lahirnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.
Upaya  untuk  merumuskan  penulisan  sejarah  Indonesia  yang  Indonesiacentris  oleh pemerintah, dimulai sejak tahun 1951 dengan dibentuknya panitia yang bertugas menyusun buku sejarah nasional. Panitia ini belum dapat bekerja. Realisasi pemikiran tentang perlunya sejarah  yang  dilihat  dari  kacamata  Indonesia  mulai  tampak  dengan  diadakannya  Seminar Nasional  Sejarah  yang pertama di  Jogjakarta tahun 1957.  Dalam seminar tersebut  dibahas pula pentingnya penulisan buku teks sejarah bagi pelajaran di sekolah-sekolah.
Pada  tahun  1963,  dibentuk  panitia  yang  bertugas  menyusun  kembali  sejarah Indonesia. Panitia ini tidak dapat bekerja karena situasi poltik saat itu. Baru melalui Seminar Nasional  Sejarah  yang  kedua  di  Yogyakarta  tahun  1970,  diputuskan  pembentukan  panitia penyusunan  kembali  sejarah  Indonesia.  Panitia  ini  berhasil  menyusun  sejarah  Indonesia sebanyak 6 jilid atau sering dikenal dengan istilah buku babon sebagai buku standar Sejarah Nasional Indonesia.
Lahirnya buku Sejarah  Nasional  Indonesia pada hakekatnya merupakan  kelanjutan ide dari Seminar Sejarah Nasional yang pertama di Yogyakarta 1957. Salah satu rekomendasi yang  terpenting  dari  Seminar  Sejarah  yang  pertama  adalah  perlunya  penulisan  kembali sejarah  Indonesia  yang  Indonesiasentris,  menulis  sejarah  Indonesia  dari  kacamata  bangsa Indonesia.
Lalu pada tahun 1982 lahir Pendidikan Sejarah Bangsa (PSPB). Ditinjau dari sudut historiografi, PSPB dapat dikelompokkan ke dalam penulisan yang ideologis. Penulisan yang ideologis  mengandung  arti  bahwa  pengajaran  sejarah  dimaksudkan  untuk  menumbuhkan rasa  nasionalisme  bukan  sekedar  menambah  pengetahuan  belaka.  Kebenaran  sejarah ditentukan  oleh  pemerintah  melalui  penyusunan  kurikulum  PSPB  oleh  pemerintah. Kepentingan  politik  pemerintah  dalam  pengajaran  sejarah  sangatlah  dominan.  Pemilihan peristiwa  sejarah  yang  ditampilkan  dalam  PSPB  didasarkan  pada  pertimbangan  nilai-nilai patriotisme  yang  terkandung  pada  peristiwa  tersebut.  Pengajaran  PSPB  lebih  ditekankan pada  aspek  afektif  atau  nilai-nilai  perjuangan  yang  digambarkan  dalam  sejarah  bangsa
Indonesia. Bahkan kelahiran PSPB harus melalui produk keputusan politik yang sangat tinggi yaitu melalui sidang Umum MPR tahun 1982.
PSPB mengilhami lahirnya buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1, 2, dan 3 yang hingga kini digunakan di  tingkat  SD, SMP, dan SMA. Pada dasarnya buku ini bersumber pada  6  jilid  buku  sejarah  nasional.  Ketiga  buku  tersebut  ditulis  berdasarkan  pada periodenisasi. Jilid pertama berisi tentang pra sejarah Indonesia sampai dengan munculnya kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Jilid kedua berisi zaman penjajahan bangsa Barat serta perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Jilid ketiga berisi pergerakan nasional sampai Reformasi. Ketiga jilid buku tersebut diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan merupakan buku standar versi pemerintah yang digunakan pada pelajaran sejarah di sekolah, sehingga disebut juga dengan istilah buku paket. Di tahun 1980an terbit pula buku-buku teks pelajaran sejarah untuk SMA yang diterbitkan oleh pihak swasta. Baik buku paket maupun buku terbitan swasta yang dipakai di SMA sifat indonesiacentris mulai diperlihatkan. Dalam buku ini, orang-orang Indonesia menjadi pelaku utama dalam sejarah. Tidak  hanya  itu,  unsur  Indonesiacentris  pada  ketiga  jilid  buku  tersebut  juga  terlihat  pada judul sejarah nasional. Label nasional menunjukkan bahwa buku tersebut adalah buku sejarah bangsa Indonesia.

## 3. Analisis Buku Teks Sejarah
Buku sejarah terbitan pemerintah Orde Baru dimulai dengan sejarah Indonesia sejak jaman purba. Dituliskan bahwa bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang sudah tua  sejarahnya  dengan  ditemukannya  manusia  purba.  Manusia  purba  Indonesia  termasuk salah satu yang tertua di dunia. Lalu diceritakan pula bahwa ada dasarnya kita berasal dari nenek  moyang  yang  sama  yaitu  bangsa  Yunan  Utara.  Sejak  zaman  prasejarah  bangsa Indonesia  sudah  memiliki  kebudayaan  yang  mapan.  Kondisi  geografis  wilayah  Indonesia yang  sebagian  besar  merupakan  lautan  telah  membentuk  bangsa  Indonesia  sebagai  pelaut ulung sejak dulu.  Lahirnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dinyatakan sebagai konsepsi Indonesia  sebagai  sebuah  kesatuan  geopolitik.  Keruntuhan  kedua  kerajaan  ini  karena mengalami disintegrasi politik dan kelahiran kerajaan-kerajaan Islam digambarkan sebagai kontinuitas kesatuan geopolitik Indonesia.
Terlepas dari benar atau tidaknya ulasan sejarah di atas, tapi apakah kisah tersebut dapat digolongkan sebagai sejarah nasional? Sejarah nasional diartikan sebagai sejarah yang mulai  pada  hari  Proklamasi  Indonesia  yaitu  saat  bangsa  Indonesia  sebagai  satu  bangsa berhasil  membentuk  negara  dan  menjadi  suatu  kesatuan  geopolitik  yang  meliputi  seluruh wilayah  Indonesia.  Untuk  memperlengkap  gambaran  historis  perlu  ditambahkan  sejarah- sejarah lokal sebagai kesatuan politik yang lebih kecil. Namun ini tidak berarti bahwa sejarah nasional dapat disamakan dengan kumpulan-kumpulan sejarah lokal 11 . Seperti sejarah dunia yang bukan sama sekali kumpulan sejarah-sejarah nasional belaka. Tidak semua fakta-fakta historis lokal dapat dimasukkan dalam sejarah nasional, tetapi perlu diseleksi. Dalam proses seleksi itu diperlukan sudut pandang.
Hal serupa juga terlihat pada peninggalan kerajaan Hindu Buddha dan kerajaan Islam. Peninggalan  tersebut  dianggap  sebagai  peninggalan  bangsa  Indonesia.  Padahal  jika  ditilik lebih  jauh  maka  peninggalan  candi,  stupa,  prasasti,  mesjid,  adalah  peninggalan  kerajaan- kerajaan  pada  masa  itu.  Misalnya,  Candi  Borobudur  yang  diklaim  dalam  buku-buku  teks sejarah  sebagai  warisan  sejarah  dan  hasil  karya  bangsa  Indonesia.  Padahal  candi  tersebut merupakan  peninggalan  kerajaan  Mataram  Lama  pada  masa  pemerintahan  Samarotungga yang dibangun pada tahun 850 M, jauh sebelum Indonesia ada.
Dalam  upaya  menimbulkan  kesamaan  historis  dalam  buku-buku  teks  sejarah,  ada beberapa  bagian  yang  dihilangkan  atau  dikaburkan.  Salah  satunya  adalah  fakta  bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Prof. Mr. Gertudes Johan Resink membantah pernyataan tersebut dalam buku “Mereka Telah Menulis Sejarah” tahun 1996. Berdasarkan studi  hukum  internasional,  Resink 12 membuktikan  bahwa  sebenarnya  Belanda  tidak menjajah negri ini selama 350 tahun, apabila yang dimaksud seluruh kepulauan Indonesia. 13 Resink 14 mengacu kepada beberapa kasus pengadilan, dimana hakim dan mahkamah agung Hindia Belanda berkesimpulan bahwa mereka tidak memiliki wewenang mengadili perkara karena  yang  bersangkutan  dianggap  bukan  penduduk  Hindia  Belanda  melainkan  rakyat
11 Sartono Kartodirdjo. Beberapa Persoalan sekitar Sedjarah Indonesia. Perpustakaan Fakultas Sastra UI.
12 Asvi Warman Adam. (2007). Seabad Kontroversi Sejarah . Yogyakarta: Penerbit Ombak.
13 Ibid
14 Ibid
kerajaan atau negri pribumi yang merdeka. A. B. Lapian 15 juga mengungkapkan hal senada bahwa  cukup  banyak  negri-negri  di  Sumatera  dan  Indonesia  bagian  timur  yang  masih merdeka.
Terlepas dari kontroversi sejarah, daerah di Indonesia yang pernah atau tidak dijajah Belanda.  Hampir  sebagian  besar  sejarawan  sepakat  bahwa  tidak  tepat  dikatakan  bahwa Belanda menjajah Indonesia selam 3,5 abad, jika ini merujuk pada keseluruhan kepulauan di Indonesia. Bahkan pada tahun 1960an, Soeroto 16 dalam buku sejarah yang ditulisnya, telah menolak anggapan bahwa Indonesia dijajah selama 3,5 abad. Jadi penjajahan Belanda yang dikatakan  selama  3,5  abad  tidak  lebih  dari  mitos  politik  belaka.  Lebih  lanjut,  Resink 17 mengatakan bahwa implikasi dari mitos ini adalah bahwa seolah-olah begitu Cornelius de Houtman  mendarat  di  Banten,  seluruh  kepulauan  Indonesia  jatuh  di  bawah  kekuasaan Belanda.
Begitu juga dengan label pahlawan pejuang kemerdekaan. Dalam buku teks sejarah Indonesia  disebutkan  sejumlah  nama  tokoh  pejuang  kemerdekaan.  Pada  abad-17  dan  18 perlawanan  terhadap  penjajah  digerakkan  oleh  Sultan  Agung  di  Mataram,  Sultan  Ageng Tirtayasa di Banten, Hasanuddin di Makassar, Iskandar Muda di Aceh, dan Untung Surapati di Jawa Timur. Lalu, pada abad 19, perjuangan melawan Belanda dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Mataram, Imam Bonjol di Minangkabau, Teuku Umar di Aceh dan lain-lain. Padahal  sebenarnya  pada  waktu  itu,  para  pejuang  tersebut  tidak  memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka memperjuangkan kerajaan dan daerahnya masing-masing.
Selain itu, bagian sejarah yang kabur adalah dipilihnya tanggal 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional yang tidak lain adalah tanggal lahirnya Budi Utomo. Pemilihan tanggal tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan di kemudian hari. Budi Utomo memang diakui sebagai organisasi modern pertama di nusantara, tetapi ruang lingkup keanggotaannya masih terbatas kepada orang Jawa khusunya kalangan priyayi. Meskipun Budi Utomo terdiri atas masyarakat  Sunda  dan  Madura,  namun  kalangan  priyayi  Jawa  menjadi  kelompok  inti pendukung  Budi  Utomo.  Sebagai  tambahan,  Budi  Utomo  tidak  pernah  memperoleh
15 Ibid
16 Asvi Warman Adam. (2007). Seabad Kontroversi Sejarah . Yogyakarta: Penerbit Ombak.
17 Ibid
dukungan rakyat yang nyata pada kelas bawah dan jumlah anggotanya hanya paling banyak sekitar  10.000  orang,  pada  akhir  tahun  1909.  Jumlah  anggota  tersebut  masih  terlalu  jauh dengan  anggota  Sarekat  Islam  yang  mencapai  500.000  orang.  Kehadiran  Budi  Utomo menandai  fase  pertama  dari  nasionalisme  Indonesia  yang  menurut  Suhartono, 18 menunjuk pada  etnonasionalisme  dan  proses  penyadaran  diri  terhadap  identitas  Jawa  sebagai representasi identitas Indonesia.
Etnonasionalisme Jawa juga terlihat dalam paparan tentang perjuangan kemerdekaan. Tidak semua aspek dimunculkan. Pahlawan nasional yang banyak muncul dalam buku-buku teks sejarah mayoritas berasal dari Jawa. Begitu juga dengan perang dalam rangka merebut kemerdekaan, porsi yang banyak dibahas adalah perang di daerah Jawa. Tidak hanya sampai di situ, kerajaan-kerajaan Hindu Buddha dan Islam yang lebih banyak dibahas dalam buku- buku teks pelajaran sejarah adalah kerajaan-kerajaan yang berada di pulau Jawa.

## 4. Buku Teks Sejarah dan Hegemoni Identitas Nasional
Jika ditinjau dari teori Hegemoni oleh Antonio Gramsci, 19 hegemoni adalah sebuah arena pertarungan antara kelompok dominan dan subordinat dimana dalam konsep hegemoni terdapat 3 kombinasi tiga proses kultural yaitu tradisi, institusi, dan formasi. Negara dalam hal ini pemerintah menentukan tradisi yang kemudian disalurkan melalui institusi-institusi sehingga  akhirnya  menjadi  formasi  atau  nilai  dominan  yang  diterima  oleh  masyarakat. Menurut  Gramsci,  institusi  yang  berperan  dalam  menyalurkan  pesan  di  antara  tradisi  dan fomasi  adalah  institusi  media  massa.  Dengan  demikian,  media  massa  menjadi  instrumen hegemoni.
Pada  kasus  ini,  mengacu  pada  definisi  media  massa  menurut  McQuail,  buku  teks sejarah merupakan salah satu bentuk media massa tradisional. 20 Sehingga buku teks ini dapat dianggap  sebagai  institusi  yang  menjadi  corong  pemerintah  sebagai  kelompok  dominan kepada  rakyat  sebagai  kelompok  subordinat.  Lebih  lanjut,  buku  teks  sejarah  menjadi instrumen  hegemoni  pemerintah  Orde  Baru  untuk  menyalurkan  tradisi  yakni  identitas
18 Ibid
19 Michael O'Shaughnessy & Jane Stadler. (2005). Media and Society: An Introduction. New York: Oxford University Press.
20 Denis McQuail. 2011. Teori Komunikasi Massa McQuail, Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba
nasional melalui kurikulum pendidikan sejarah untuk membentuk formasi atau nilai dominan mengenai  definisi  identitas  nasional.  Analisa  ini  didukung  dengan  fakta  bahwa  sejarah Indonesia  adalah  mata  pelajaran  wajib  yang  diajarkan  sejak  SD  hingga  SMA,  akan  tetapi secara garis besar tidak ada perbedaan muatan buku teks sejarah SD, SMP, maupun SMA. Hal ini sebenarnya menunjukkan ada nilai yang berusaha ditanamkan sejak dini secara terus- menerus.
Lebih jauh lagi, kasus ini dapat juga dianalisis dengan konsep imagined community menurut Benedict Anderson. Bangsa Indonesia adalah sebuah komunitas yang dibayangkan, terbatas dan berdaulat dimana salah satu alasan seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai satu  bangsa  adalah  kesamaan.  Makin  banyak  kesamaan,  maka  akan  semakin  besar keterikatan emosional yang terbentuk sebagai satu bangsa. Dalam konteks Indonesia, satu- satunya kesamaan yang ada adalah kesamaan historis. Kesamaan historis dimunculkan salah satunya dengan cerita (mitos/mite) yang muncul belakangan, dikaitkan dengan mitos  yang terjadi  sebelumnya,  yang  sebenarnya  tidak  ada  kaitannya.  Dalam  hal  ini,  sejarah  sebelum proklamasi  dimunculkan  sebagai  sejarah  nasional  untuk  menciptakan  kesamaan  historis. Pemilihan  identitas  Jawa  sebagai  representasi  identitas  nasional  juga  dilakukan  untuk mereduksi  perbedaan  sehingga  memunculkan  kesamaan.  Dengan  demikian,  buku  teks sejarah Indonesia era Orde Baru menjadi  alat reproduksi identitas nasional  yang homogen untuk  menciptakan  suatu  “komunitas  yang  dibayangkan”.  Kapasitas  menciptakan  dan mempertahankan komunitas yang dibayangkan ini dipengaruhi oleh banyak proses dan salah satu  yang  sangat  penting  adalah  melalui  media  massa.  Keberadaan  buku  teks  sejarah Indonesia  memungkinkan  masyarakat  untuk  terus  membayangkan  bahwa  mereka  berada dalam masyarakat yang sama.
Sebenarnya,  dalam  pembentukan  identitas  nasional  terdapat  perbedaan  pandangan. Mantan  Presiden  Sukarno  mengatakan,  “kebangsaan  Indonesia  itu  adalah  kebangsaan Indonesia  yang  bulat.  Bukan  kebangsaan  Jawa,  Borneo,  atau  lain-lain.  Tetapi  kebangsaan Indonesia  yang  bersama-sama  menjadi  dasar  satu nationale  staat .” 21 Dengan  kata  lain, Sukarno berpandangan bahwa identitas nasional adalah meleburnya identitas kedaerahan ke
21 Krjogja.com. Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 tentang Pancasila (IV). Diakses pada 29 Desember 2017 dari http://krjogja.com/web/news/read/34356/Pidato_Bung_Karno_1_Juni_1945_tentang_Pancasila_IV
dalam  satu  identitas  nasional  sebagai  identitas  bangsa  Indonesia.  Di  sisi  lain,  Ki  Hadjar Dewantara mengemukakan gagasan tentang “kebudayaan nasional yang merupakan puncak- puncak  kebudayaan  daerah” 22 yang  berarti  masing-masing  kebudayaan  daerah  tetap mempertahankan ciri khasnya sehingga mampu melahirkan identitas bangsa Indonesia yang khas pula.
Dalam hal ini, pemerintah lebih cenderung pada pandangan yang dikemukakan oleh Mantan  Presiden  Sukarno  yakni  menciptakan  satu  identitas  nasional  dengan  meleburkan identitas lokal. Hanya saja pada masa Orde Baru, pemerintah memaksakan budaya dominan yakni budaya Jawa sebagai identitas nasional. Maka yang terjadi adalah hegemoni identitas nasional atas identitas lokal. Persatuan yang diharapkan adalah meleburnya budaya daerah dalam budaya nasional dengan budaya Jawa sebagai budaya dominan.

## C. Penutup
Ada upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah Orde Baru melalui teks- teks  yang  diselipkan  dalam  buku-buku  teks  mata  pelajaran  sejarah  untuk  memunculkan kesamaan  historis.  Tujuan  dari  kesamaan  historis  adalah  membentuk  perasaan  senasib. Dengan  perasaan  senasib  tersebut,  maka  terhegemoni  dengan  rasa  senasib  dan  menerima identitas  sebagai  satu  bangsa.  Namun  sayangnya  dalam  identitas  nasional  tidak merepresentasikan  budaya  Indonesia  secara  keseluruhan  bahkan  ada  kebudayaan  yang dominan, yakni kebudayaan Jawa. Bahkan dalam penulisan buku-buku teks pelajaran sejarah, jawa-centris juga terlihat.
Sementara, kebudayaan lokal lainnya terus-menerus dipaksa untuk menyatu. Banyak suara yang termarginalkan. Impilkasi dari kesamaan historis yang dipaksakan dan hegemoni identitas  nasional  yang  timpang  adalah  potensi  perpecahan.  Persatuan  tanpa  kesetaraan menimbulkan perlawanan dari kelompok yang dimarginalkan berupa gejolak perpecahan dan konflik yang menjurus pada disintegrasi bangsa. Gejolak untuk pemisahkan diri dari NKRI adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap hemegoni identitas nasional.
22 Muhammad Takari. Konsep dan Aplikasi Kebudayaan Nasional. Diakses dari www.etnomusikologiusu.com/uploads/1/8/0/0/1800340/makalahharkitnas.pdf
Tidak pernah ada yang baik dari sesuatu yang dipaksakan, termasuk sejarah. Profesor sejarah  di  Universitas  Sorbonne  Paris,  Francois  Caron  mengatakan,  “Tatkala  sejarah menyadarkan kita tentang perbedaan-perbedaan, ia sebetulnya telah mengajarkan toleransi dan kebebasan.” Namun sayang, perbedaan itu yang tidak pernah dimunculkan dalam buku- buku teks pelajaran sejarah Indonesia di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Asvi Warman Adam. (2007). Seabad Kontroversi Sejarah . Yogyakarta: Penerbit Ombak. Amiruddin. (1998). Materi Pelajaran PPKN dan Tata Negara untuk SMU. Daerah Istimewa Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Benedict Anderson. (2008). Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayang). Jakarta: Insist Press & Pustaka Pelajar.
Denis  McQuail.  (2011).  Teori  Komunikasi  Massa McQuail,  Edisi  6  Buku  1.  Jakarta:
Salemba
Krjogja.com.  Pidato  Bung  Karno  1  Juni  1945  tentang  Pancasila  (IV).  Diakses  pada  29
Desember 2017 dari
http://krjogja.com/web/news/read/34356/Pidato_Bung_Karno_1_Juni_1945_tentang _Pancasila_IV
S. Hamid Hasan. (1995). Pendidikan Ilmu Sosial. Jakarta: Depdikbud. Sartono Kartodirdjo. (1982). Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Sartono  Kartodirdjo.  (1992). Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru:  Sejarah  Pergerakan Nasional. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Michael O'Shaughnessy & Jane Stadler. (2005). Media and Society: An Introduction. New York: Oxford University Press.
Takari,  Muhammad.  Konsep  dan  Aplikasi  Kebudayaan  Nasional.  Diakses  dari www.etnomusikologiusu.com/uploads/1/8/0/0/1800340/makalahharkitnas.pdf.
Taufik Abdullah  dan Abdurrachman Suryomihardjo. (1985). Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif . Jakarta: Gramedia.