## SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI
HALAL CERTIFICATION IN INDONESIA; HISTORY, DEVELOPMENT, AND IMPLEMENTATION
Hayyun Durrotul Faridah
Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal, Universitas Airlangga Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Email: hayyunfarida@gmail.com

## ABSTRAK
Penduduk  Indonesia  dengan  mayoritas  muslim  (87,18  persen)  menjadikan  kebutuhan  terhadap produk halal sangat besar. Perlu adanya jaminan produk halal terhadap produk yang masuk maupun beredar  di  Indonesia.  Jaminan  produk  halal  di  Indonesia  diatur  oleh  Pemerintah  melalui  Peraturan Perundang-undangan.  Kehalalan  suatu  produk  dapat  diketahui  dengan  melakukan  sertifikasi  halal dengan  melakukan  pemeriksaan  produk  mulai dari pemilihan  bahan  baku,  proses  produksi,  sampai hasil akhir produk. Proses sertifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah, perkembangan, dan  implementasi sertifikasi halal  di  Indonesia  salah  satunya  yaitu  sebelum  dan  sesudah  keluarnya  undang-undang  mengenai Jaminan  Produk  Halal  (JPH).  Pada  awalnya  sertifikasi  halal  di  Indonesia  diambil  alih  oleh  Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan gerakan civil society yang mendapat dukungan dari negara. Namun  setelah  dikeluarkannya  UU  JPH  ini,  wewenang  sertifikasi  halal  dialihkan  kepada  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  yang  merupakan  lembaga  negara  independen  di bawah  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia.  Hal  ini  juga  diikuti  dengan  beberapa  perubahan beberapa kebijakan terkait sertifikasi halal. Sertifikasi halal yang awalnya bersifat sukarela ( voluntary) dan belum memiliki legitimasi hukum yang kuat sekarang telah menjadi kewajiban ( mandatory ) bagi pelaku  usaha.  Implementasi  UU  JPH  dimulai  sejak  17  Oktober  2019  dan  akan  dilakukan  secara bertahap. Dalam upaya implementasi perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Kata kunci: Sertifikasi, Halal, Sejarah, Perkembangan, Implementasi, UU JPH

## ABSTRACT
Indonesia's population with a Muslim majority (87.18%) makes the need for halal products very large. There is a need for halal product guarantees for products entering or circulating  in Indonesia. Halal guarantee  in  Indonesia  is  regulated  by  the  Government  through  legislation.  The  halalness  of  a product  can  be  determined  by  conducting  halal  certification  by  inspecting  the  product  from  the selection of raw materials, the production process, to the final product. The halal certification process in  Indonesia  has  been  developing.  This  study  aims  to  describe  the  history,  development,  and implementation of halal certification  in Indonesia, one of which is before and after the issuance of a law on Halal Product Guarantee (JPH). Initially halal certification in Indonesia was taken over by the Majelis Ulama Indonesia (MUI) which is a civil society movement that has the support of the state. But after  the  issuance  of  the  JPH  Law, the authority  for  halal  certification  was  transferred  to the  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  which  is  an  independent  state  institution  under  the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. This was also followed by several changes in several policies related to halal certification. Halal certification which was initially voluntary and does not yet have strong legal legitimacy has now become mandatory for business actors. Implementation of the JPH Law began on October 17, 2019 and will be carried out in stages. In the implementation effort there  needs  to  be  a  good  collaboration  between  the  government,  business  actors,  and  the community.
Keywords: Certification, Halal, History, Development, Implementation, UU JPH

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  dengan  mayoritas  penduduk  muslim,  yakni  sebesar  87,18 persen dari total populasi penduduknya beragama Islam (BPS, 2010). Sehingga permintaan terhadap produk halal tergolong besar (Fatmawati, 2011). Indonesia merupakan negara yang memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Hal ini dimuat dalam ketentuan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa “ Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap  penduduk  untuk  memeluk  agama  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agama  dan kepercayaan  itu”. Jaminan  beragama  mengisyaratkan  bahwa  penduduk  diberi  kebebasan  untuk menentukan keyakinan yang dipilihnya. Sedangkan jaminan beribadah merupakan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai syariat. Bagi umat  Islam,  memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan  jaminan  produk  halal  bagi  masyarakat  muslim.  Kepastian  produk  halal  dapat  menentramkan batin  bagi  orang  yang  mengonsumsi  atau  menggunakannya  (Departemen  Agama  RI  2003; Chairunnisyah 2017).
Islam  mengatur  dalam  Alquran  dan  Hadist  mengenai  halal  dan  haram.  Sehingga  halal menjadi poin yang sangat penting dalam Islam (Nasyi’ah 2018). Tidak hanya menjadi hubungan antar sesama  manusia  namun  juga  menyangkut  hubungan dengan  Tuhan.  Mengonsumsi  yang  halal  dan menghindari yang haram merupakan bagian dari ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut (Karimah 2015). Ketenangan batin dan keamanan saat menggunakan produk  makanan,  kosmetik,  dan  obat-obatan  sangat  diinginkan  oleh  setiap  muslim.  Konsumen seharusnya mendapatkan kepastian hukum terhadap produk yang digunakan. Produk yang terbebas dari yang haram dan diproses secara halal (Ramlan dan Nahrowi 2014; Hasan 2014).
Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun  produk  yang  beredar  di  Indonesia tidak  semua  nya  telah terjamin  kehalalannya. Konsumen muslim  termasuk  pihak  yang  dirugikan  dengan  banyaknya  produk  tanpa  label  halal  maupun keterangan non-halal (Ramlan dan Nahrowi, 2014). Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI, selama kurun  waktu  delapan  tahun  terakhir  (2011-2018)  terdapat  total  sebanyak  59  951  perusahaan.  Dari 727  617  produk  yang  diproduksi  oleh  perusahaan  tersebut,  terdapat  69  985  produk  yang  telah tersertifikasi  halal  (LPPOM  MUI).  Hal  ini  berarti  hanya  9,6  persen  produk  telah  tersertifikasi, sedangkan  sisanya  belum  memiliki  sertifikat  halal.  Bukan  berarti  haram,  namun  bisa  jadi  produk tersebut belum diajukan untuk sertifikasi halal.
Halal  sudah  menjadi  bagian  dari  hidup  seorang  muslim.  Aspek  halal  sangat  luas,  seperti makanan,  minuman,  obat-obatan,  kosmetik,  dan  lain  lain  (Faidah  2017).  Pada  produk  makanan, informasi  mengenai  halal  bisa  dilihat  dari  label  atau  logo  yang  dicantumkan  pada  kemasan.  Jika produsen  memasang  logo  halal,  berarti  produknya  telah  melalui  proses  audit   yang  panjang.  Audit dilakukan  mencakup  beberapa  hal  diantaranya;  pemeriksaan  data  yang  diajukan,  pemeriksaan proses  produksi,  laboratorium,  pengemasan,  penyimpanan,  transportasi,  distribusi,  pemasaran, penyajian  hingga  penetapan  sertifikasi  halal (Pasal  2  KMA  RI  No.  519  Th.  2001  tentang  Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal). Jika saat diaudit ternyata terbebas dari bahan non-halal, maka akan  diberikan  sertifikat  halal.  Dengan  ini  berarti  produsen  telah  memberikan  jaminan  bahwa produknya telah halal bagi konsumen (Karimah 2015).
Sertifikasi  halal  merupakan  etika  bisnis  yang  seharusnya  dijalankan  produsen  sebagai jaminan  halal  bagi  konsumen.  Selain  sebagai  jaminan  halal  terhadap  konsumen,  label  halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen  karena  terjamin  kehalalannya,  (2)  Memiliki  USP (Unique  Selling  Point) ,  (3)  Mampu menembus  pasar  halal  global,  (4)  Meningkatkan marketability produk  di  pasar,  (5)  Investasi  yang murah  jika  dibandingkan  dengan  pertumbuhan revenue yang  dapat  dicapai  (Ramlan  dan  Nahrowi 2014).

## SERTIFIKASI HALAL DI BEBERAPA NEGARA
Halal  lifestyle sedang  melanda  dunia,  tidak  hanya  negara  dengan  penduduk  mayoritas muslim, namun juga di negara dengan penduduk muslim minoritas (Hidayat dan Siradj 2015). Setiap negara  memiliki  kebijakan  tersendiri  terkait  sertifikasi.  Penyelenggara  sertifikasi  dapat  berasal  dari lembaga  pemerintah  maupun  non  pemerintah.  Seperti  misalnya  Negara  Malaysia,  sertifikasi  di Malaysia dilakukan oleh lembaga sertifikasi pemerintah yang berada langsung dibawah pemerintah. Sertifikasi diambil alih oleh negara karena negara tersebut memang menyatakan diri sebagai negara Islam sehingga sangat memperhatikan aturan dan jaminan halal bagi semua warga negara (Karimah,
2015).  Sejak  tahun  1965,  Malaysia  telah  melaksanakan  sertifikasi  halal  yang  dilakukan  oleh Departemen  Agama  Islam  Selangor  (JAIS).  Sedangkan  pada  tahun  1974,  sertifikasi  halal  telah berada  dibawah  pengawasan  pemerintah  yaitu  Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia  atau  yang  biasa disingkat JAKIM. Divisi Manajemen Halal JAKIM bersama dengan Departemen Agama Islam negara secara  khusus  bertugas  untuk  mengurus  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  sertifikasi  halal  di Malaysia (Rosnan et al . 2015).
Berbeda  dengan  Malaysia,  sertifikasi  halal  di  Thailand  dilakukan  oleh  lembaga  non pemerintah.  Thailand  merupakan  negara  dengan  mayoritas  penduduk  beragama  Budha. Walaupun demikian,  sertifikasi  halal  terutama  dalam  hal  makanan  sudah  dijalankan  dengan  baik.  Sertifikasi halal  di  Thailand  diambil  alih  oleh Central  Islamic  Council  of  Thailand (CICOT)  yang  merupakan lembaga  perkumpulan  ulama  Thailand di  tingkat  nasional.  CICOT  memiliki lembaga Halal  Standard Institute  of  Thailand yang  bertugas  untuk  melakukan  pemeriksaan  dan  sertifikasi  produk  Thailand. Selain itu, di Thailand juga terdapat pusat riset halal yang berada di Universitas Chulalongkorn  yaitu The Halal Science Center yang berada di Fakultas Sains Terapan. Walau Thailand bukanlah negara muslim,  namun  Pemerintah  mendukung  adanya  sertifikasi  halal  karena  kepentingan  ekonomi. Pemerintah  sangat  bersemangat  dan  mendukung  program  yang  berkaitan  dengan  sertifikasi  halal agar bisa menembus pasar global terutama dengan mayoritas penduduk muslim (Aminuddin 2016).
Adanya lembaga sertifikasi halal merupakan suatu cara untuk meyakinkan kehalalan produk yang akan diekspor ke luar negeri, khususnya negara dengan mayoritas penduduk muslim. Lembaga sertifikasi  swasta  atau  yang  didirikan  oleh  lembaga  non  pemerintah  terkadang  tidak  diakui  oleh negara  lain  sehingga  mendapat  penolakan.  Saat  ini,  Indonesia  mulai  berupaya  untuk  mengalihkan lembaga sertifikasi yang awalnya dilakukan oleh lembaga non-pemerintah yaitu MUI kepada lembaga pemerintah dibawah Kementerian Agama yaitu BPJPH.

## SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SERTIFIKASI DI INDONESIA
Sebelum  adanya  sertifikasi  halal  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada tahun  1989,  labelisasi  halal  terhadap  produk  pangan  di  Indonesia  telah  dimulai  sejak  akhir  tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut  mengandung  babi.  Hal  ini  diatur  dalam  Surat  Keputusan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  280/Men.Kes/Per/XI/76  mengenai  Ketentuan  Peredaran  dan  Penandaan pada  Makanan  yang  Mengandung  Bahan  Berasal  dari  Babi.  Bagi  produsen  makanan  yang menggunakan  babi  maupun  turunannya  harus  mencantumkan  tanda  peringatan  pada  wadah  atau bungkus baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan. Tanda peringatan harus memuat dua unsur yaitu adanya gambar babi serta tulisan “MENGANDUNG BABI” yang diberi warna merah dan berada di dalam kotak persegi merah seperti pada Gambar 1.
Gambar 1. Tanda peringatan produk berbahan babi (sumber: Permenkes RI)
Pada  saat  itu,  pemilihan  label  haram  dinilai  lebih  efektif  daripada  pemberian  label  halal karena  diduga  hanya  sebagian  kecil  produk  yg  mengandung  unsur  babi.  Sehingga  hanya  perlu memberikan  label  kepada  sedikit  produk  yang  jelas-jelas  mengandung  babi.  Dalam  rangka mempercepat  publikasi,  Menteri  Kesehatan  bekerjasama  dengan  Gabungan  Pengusaha  Makanan dan  Minuman  Seluruh  Indonesia  (GAPMMI)  untuk  membagikan  label  tersebut  kepada  perusahaan yang membutuhkan.
Sepuluh  tahun  kemudian  tepatnya  pada   12  Agustus  1985  terjadi  pergantian  label  yang semula  menempelkan  label  “MENGANDUNG  BABI”  akhirnya  diganti  dengan label  yang  bertuliskan “HALAL”.  Pemerintah  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Kesehatan  dan  Menteri Agama  No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985  dan  No.  68  Tahun  1985  tentang  Pencantuman  Tulisan  Halal pada Label Makanan. Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh  Departemen  Kesehatan  dan  Departemen  Agama  melalui  Tim  Penilaian  Pendaftaran  Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.
Pada tahun 1988 masyarakat sempat dihebohkan dengan adanya kabar mengenai makanan mengandung babi yang banyak beredar dipasaran. Seorang Peneliti dari Universitas Brawijaya (UB) melaporkan bahwa beberapa produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat terindikasi mengandung  bahan  babi.  Penelitian  dilakukan  dengan  mengamati  produk  yang  diperjualbelikan  di pasar,  swalayan,  maupun  toko  kelontong.  Sejumlah  34  jenis  produk  terindikasi  mengandung shortening,  lard,  maupun  gelatin.  Shortening  disebut  juga  margarin  putih  yang  merupakan  lemak padat  plastis  yang  bisa  berasal  dari  lemak  babi  dan  biasanya  digunakan  dalam  pembuatan  kue (Aminullah et  al .  2018),  lard  adalah  lemak  atau  minyak  turunan  babi,  dan  gelatin  yang  merupakan protein hewani hasil ekstraksi dari bagian tubuh babi (Hilda 2013).  Laporan ini dimuat dalam Buletin Canopy yang diterbitkan Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan UB dan sempat membuat kepanikan di  masyarakat.  Beredarnya isu  tersebut  menjadikan  masyarakat  khawatir  dan  sangat  selektif dalam memilih  produk.  Daya  beli  konsumen  menurun  pada  beberapa  jenis  produk  makanan  sehingga berimbas  pada  omset  perusahaan.  Peristiwa  ini  juga  berdampak  pada  beberapa  perusahaan makanan dan minuman seperti PT Food Specialties Indonesia, PT Tri Fabig, dan Biskuit Siong Hoe.
Terdapat  beberapa  upaya  untuk  meredam  kepanikan  dan  mengembalikan  kepercayaan masyarakat,  salah  satunya  yang  dilakukan  oleh  tim  dari  Departemen  Agama  dan  MUI.  Secara demonstratif  meminum  susu  di  Pabrik  Dancow  Pasuruan.  Beberapa  perusahaan  juga  membuat sejumlah  iklan  yang  menyatakan  bahwa  produk  mereka  aman  dan  halal  bahkan  ada  yang  sampai mengeluarkan dana iklan sebesar Rp340 juta. Isu mengenai lemak babi ini berdampak pada stabilitas ekonomi.  MUI  merasa  perlu  untuk  mengadakan  pertemuan  membahas  permasalahan  ini  serta mencari solusi agar kondisi masyarakat kembali normal (Chairunnisyah 2017).
Peristiwa  ini  menyadarkan  masyarakat  dan  Pemerintah  tentang  urgensi  sertifikasi  halal. Harus  ada  jaminan  makanan  halal  di  negara  Indonesia  yang  mayoritas  masyarakatnya  memeluk agama  Islam.  Keberadaan  makanan  halal  merupakan  kebutuhan  primer  bagi  umat  Islam  sehingga harus  ada  kebijakan  negara  yang  mengaturnya.  Pada  saat  itu  keberadaan  MUI  yang  merupakan organisasi non pemerintah yang terdiri dari para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim melakukan musyawarah  dan  pendekatan  dengan  pemerintah  (Faidah  2017).  Dalam  rangka  meredam kekhawatiran  masyarakat  tentang  beredarnya  lemak  babi  pada  tahun  1988,  maka  dibentuklah Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan, dan  Kosmetik  Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM  MUI). Lembaga  ini  berdiri  berdasarkan  Surat  Keputusan  MUI  Nomor  Kep./18/MUI/I/1989  pada  6  Januari 1989 yang memiliki tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan  sertifikasi  halal.  Dalam  implementasinya,  MUI  baru  bisa  mengeluarkan  sertifikat  halal pada  tahun  1994,  lima  tahun  setelah  terbentuknya  LPPOM.  Sertifikat  ini  dikeluarkan  berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan LPPOM.
Sinkronisasi kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI diawali dengan  penandatanganan  Piagam  Kerjasama  pada  21  Juni  1996  Tentang  pencantuman  logo  halal pada  makanan.  Depkes  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Nomor  924/Menkes/SK/VIII/1996  sebagai perubahan  atas  Surat  Keputusan  Menkes  Nomor  82/Menkes/SK/I/1996.  Pada  awalnya,  label  halal diberikan berdasarkan keterangan sepihak dari perusahaan terkait komposisi bahan yang digunakan. Ketika  perusahaan  melaporkan  bahwa  produknya  tidak  mengandung  bahan  non-halal  maka perusahaan  tersebut  sudah  bisa  memakai  label  halal.  Kebijakan  ini  dinilai  tidak  efektif  untuk menjamin  kehalalan  produk.  Dengan  dikeluarkannya  SK  Nomor  924/Menkes/SK/VIII/1996,  maka terjadi  perubahan  alur  pencantuman  label.  Sebelum  perusahaan  menuliskan  label  halal  pada produknya,  terlebih  dahulu  harus  melalui  persetujuan  Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Obat  dan Makanan (Dirjen POM) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI.
Setelah  dilakukan  sertifikasi  dan  dinyatakan  bahwa  produk  terbebas  dari  bahan  non-halal, maka  akan  diterbitkan  sertifikat  halal  oleh  MUI.  MUI  hanya  memberikan  saran  pencantuman  logo halal resmi MUI serta menuliskan nomor sertifikat halal. Sedangkan regulasi pencantuman logo halal merupakan  kewenangan  dari  BPOM  RI  dengan  cara  melampirkan  sertifikat  halal  pada  saat pengajuan.  Pada  tahun  2000,  Dirjen  POM  telah  berubah  menjadi  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan (BPOM), sehingga labelisasi halal juga beralih ke BPOM (Wijayanto dan Guntur 2001).
Gambar 2. Logo Halal Majelis Ulama Indonesia (sumber: MUI)
Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  69  Tahun  1999  tentang  Label dan Iklan pangan menerangkan tentang pemasangan Label Halal pada kemasan yang harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh lembaga pemeriksa yang terakreditasi berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan Menteri Agama (Afroniyati 2014).
Label pangan merupakan keterangan yang berisi mengenai pangan dan bisa berupa gambar, tulisan,  atau  kombinasi  keduanya  yang  ditempelkan  maupun  dimasukkan  pada  kemasan  (Maulidia, 2013).  Dalam  rangka  menindaklanjuti  ketentuan  tersebut,  diterbitkan  Keputusan  Menteri  Agama (KMA)  518  Tahun  2001  dan  KMA  519  Tahun  2001  yang  menerangkan  bahwa  Menteri  Agama menunjuk  MUI  sebagai  lembaga  sertifikasi  halal  yang  melakukan  pemeriksaan,  pemrosesan,  dan penetapan  Sertifikasi  Halal.  Sedangkan  mengenai  pemasangan  logo  halal  pada  kemasan,  MUI bekerjasama dengan BPOM.

## SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL
Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam  memberikan  jaminan  produk  halal  kepada  masyarakat  khususnya  warga  muslim  (Afroniyati 2014). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan.
Sertifikasi  halal  adalah proses  untuk  mendapatkan  sertifikat  halal  dengan  melalui  beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem  jaminan halal  produk  pada  suatu  perusahaan  sudah  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  (LPPOM  MUI 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa  tertulis  yang  menyatakan  kehalalan  produk  dalam  bentuk  sertifikat  halal  (Hasan  2014). Sertifikat  halal  berlaku  selama  kurun  waktu  empat  tahun.  Kemudian  bisa  dilakukan  perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya.
Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini  berfungsi    untuk  menunjukkan  kepada    konsumen  bahwa  produk  tersebut  merupakan  produk berstatus  halal.  Lembaga  yang  berwenang  untuk  memberikan  izin  pencantuman  label  halal  adalah Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM).  Sertifikasi  dan  labelisasi  merupakan  dua  hal  yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk.

## SERTIFIKASI PASCA UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
Jaminan  Produk  Halal  dianggap  perlu  diberlakukan  di  Indonesia  untuk  memberikan keamanan,  kenyamanan,  keselamatan,  dan  ketersediaan  produk  halal  bagi  seluruh  masyarakat Indonesia khususnya warga  muslim (Luthan 2014). Adanya sertifikasi juga akan  meningkatkan nilai tambah  bagi  perusahaan  dalam  menjual  dan  memproduksi  produknya  (Pasal  3  UU  JPH).  Dengan adanya Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal.
Diterbitkannya  UUJPH  membawa  perubahan  terutama  terkait  kelembagaan  penyelenggara sertifikasi  halal  (Suparto et  al .  2016).  BPJPH  bekerjasama  dengan  beberapa  kelembagaan  seperti Kementerian, LPH, dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui
Sidang  Fatwa  Halal  (Suparto et  al .  2016). LPH  dapat  didirikan  oleh  Pemerintah  maupun  lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. LPH yang didirikan oleh Pemerintah misalnya adalah LPH yang berdiri dibawah Perguruan Tinggi Negeri (Pasal 12 UU JPH). LPH setidaknya memiliki paling sedikit tiga  auditor  halal  yang  bertugas  untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap  bahan  yang  digunakan, proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi,  dan  SJH  perusahaan  (Pasal  15  UU  JPH). BPJPH  memiliki  beberapa  tugas  diantaranya mengawasi  kehalalan  produk,  mengawasi  LPH,   keberadaan  penyelia  halal  di  perusahaan, pemasangan  logo  halal  dan  tidak  halal,  masa  berlaku  sertifikat  halal,  pemisahan  antara  produksi bahan halal dan tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, penjualan, dan kegiatan lain tentang jaminan produk halal.
Pelaku  usaha  yang  akan  mengajukan  permohonan  sertifikasi  halal  terlebih  dahulu  harus memiliki  penyelia  halal.  Penyelia  bertugas  mengawasi  proses  produk  halal dan  memastikan  semua aspek  dalam  proses  produksi  tidak  terkontaminasi  dengan  bahan  non-halal.  Selain  itu  juga melaporkan  adanya  perubahan  komposisi  bahan  jika  terjadi  perubahan.  Perusahaan   harus melampirkan  beberapa  berkas  kelengkapan  yang  memuat  keterangan  mengenai  perusahaan tersebut  seperti  nama  dan  jenis  produk,  data  pelaku  usaha,  daftar  bahan,  serta  proses  produksi (Pasal 24 UU JPH) . BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut. Selanjutkan dilakukan audit  kehalalan  oleh  Lembaga  Pemeriksa  Halal  yang  telah  ditunjuk  oleh  BPJPH.  Apabila  terdapat bahan yang diragukan kehalalannya maka dilakukan pengujian dalam laboratorium. Hasil pengujian ini  disampaikan  kepada  BPJPH  dan  diteruskan  kepada  MUI  untuk  ditetapkan  status  kehalalannya melalui  Sidang  Fatwa  Halal  (Pasal  32  UU  JPH).  Hasil  keputusan  mengenai  produk  paling  lama  30 (tiga  puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  hasil  pemeriksaan  diserahkan  kepada  MUI.  Sidang  ini  tidak hanya  dihadiri  oleh  anggota  MUI,  namun  juga  melibatkan  pakar,  instansi  terkait,  dan  perwakilan kementerian atau kelembagaan. Keputusan dalam Sidang Fatwa Halal ditandatangani MUI kemudian diserahkan  kepada  BPJPH  untuk  bisa  dikeluarkan  sertifikat  halal  (Pasal  33  UU  JPH).  Sertifikat dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja (Pasal 35 UU JPH) . Sertifikat ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan bisa dilakukan perpanjangan dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat halal selambat- lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat (Pasal 42 UU JPH). Apabila pelaku usaha  telah  mendapatkan  sertifikat  halal  maka  diharuskan  untuk  memasang  logo  halal  pada kemasan  atau  bagian  dari  produk  (Pasal  25  UU  JPH).  Label  harus  mudah  dilihat  dan  tidak  cepat rusak atau lepas. Konsekuensi mendapatkan sertifikat halal adalah harus selalu menjaga kehalalan produk.
Pelaku  usaha  berhak  untuk  mendapatkan  (1)  Sosialisasi,  edukasi,  dan  informasi  tentang sistem  jaminan  produk  halal,  (2)  Pembinaan  dalam  produksi  produk  halal,  dan  (3)  mendapatkan pelayanan  untuk  mendapatkan  sertifikat  halal  dengan  efisien,  cepat,  tidak  diskriminatif,  dan  biaya terjangkau (Pasal 23 UU JPH). Bagi pelaku usaha yang memang menghasilkan produk yang berasal dari  bahan  non-halal  tidak  diwajibkan  untuk  mengajukan  sertifikasi  halal.  Namun  harus mencantumkan keterangan pada produknya bahwa tidak halal (Pasal 26 UU JPH) .Jika tidak menaati peraturan ini maka akan dikenakan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis serta denda administratif (Pasal 27 UU JPH).
Penyelenggaraan jaminan produk halal tidak akan bisa dilaksanakan dengan maksimal tanpa adanya  kerjasama  dan  dukungan  dari  masyarakat.  Masyarakat  dapat  berperan  aktif  dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Memperhatikan masa berlaku sertifikat halal pada produk yang dibeli, pencantuman logo halal dan non halal pada kemasan. Selain itu juga dapat ikut serta untuk melakukan sosialisasi tentang jaminan produk halal di lingkungan sekitarnya, seperti keluarga maupun tempat kerja.
Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  mengamanatkan pembentukan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH).  Dalam  melaksanakan tugasnya,  BPJPH  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Menteri  Agama  (Suparto et  al. 2016). Berdasarkan Undang-undang tersebut, BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya (1) Merumuskan dan  menetapkan  kebijakan  JPH  (2)  Menetapkan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  JPH  (3) Menerbitkan  dan  mencabut  Sertifikat  Halal  dan  Label  Halal  pada  Produk  (4)  Melakukan  registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri (5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal (6)  Melakukan  akreditasi  terhadap  LPH  (7)  Melakukan  registrasi  Auditor  Halal  (8)  Melakukan pengawasan terhadap JPH (9) Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan (10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH (Pasal 6 UU JPH). BPJPH menetapkan  logo  atau  label   yang  diberlakukan  di  seluruh  indonesia.  Selain  itu  juga  berwenang dalam penerbitan maupun pencabutan logo halal.

## PERBEDAAN SERTIFIKASI SEBELUM DAN SESUDAH UU JPH
Pada awalnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal terdiri dari (1) MUI melalui Komisi Fatwa  sebagai  pemberi  fatwa  dan  sertifikat  halal,  (2)  LPPOM  MUI  sebagai  pemeriksa  kehalalan produk  mulai  dari  bahan  baku  sampai  proses  produksi,  (3)  BPOM  sebagai  pemberi  izin  dalam pemasangan  label  halal,  (4)  Kementerian  Agama  sebagai  pembuat  kebijakan  dan  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat,  dan  (5)  Kementerian  terkait  lainnya.  Sedangkan  setelah  adanya Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal,  maka  terdapat  beberapa  perubahan  terkait  lembaga  yang terlibat  dalam  sertifikasi,  yaitu  (1)  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal (2) Lembaga Pemeriksa Halal sebagai lembaga  yang  melakukan  audit  atau  pemeriksaan  produk  halal.  Sedangkan  LPPOM  MUI  akan menjadi salah satu bagian dari LPH bersama LPH lain baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun masyarakat  (3)  MUI  tetap  sebagai  pemberi  fatwa,  namun  tidak  berwenang  penuh  dalam  proses sertifikasi halal (4) MUI dan BPJPH bersama-sama  melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH. Perbedaan sertifikasi ini lebih lengkap dijelaskan pada Tabel 1.
Sebelum  adanya  Undang-undang  Jaminan  Produk  Halal,  peran  utama  dalam  sertifikasi dilakukan  oleh  MUI,  melalui  LPPOM  (Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-Obatan,  dan  Kosmetikan MUI).  Sertifikasi  dilakukan  secara voluntary (sukarela)  atas  permintaan  pelaku  usaha  yang  ingin memiliki  sertifikat  halal.  MUI  juga  melakukan  pengawasan  terhadap  produk  yang  beredar.  Namun ketika terjadi penyalahgunaan label halal MUI tidak bisa memberikan sanksi bagi pelaku usaha. MUI hanya bisa memberikan teguran dan peringatan. Seperti adanya kasus pemasangan label halal pada produk  yang  belum  tersertifikasi  atau  pelaku  usaha  yang  mengganti  komposisi  bahan  dari  yang diajukan  dalam  proses  sertifikasi  (Karimah  2015) . Dengan  didirikannya  BPJPH,  diharapkan  ada perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  menjamin  kehalalan  produk  yang  beredar  di  Indonesia. Sertifikasi  tidak  lagi  bersifat voluntary namun  sudah  menjadi mandatory dalam  rangka  mendukung upaya peningkatan produksi dan konsumsi produk halal (Karimah 2015; Hasan 2014)
Tabel 1. Perbedaan sertifikasi sebelum dan sesudah terbitnya UU JPH
Sebelum UU JPH Setelah UU JPH Sertifikasi bersifat voluntary Sertifikasi bersifat mandatory Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  sebagai  lembaga utama  yang  berwenang  dalam  proses  sertifikasi halal Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal
Sertifikasi dilakukan oleh lembaga non- pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Pemerintah di bawah Kementerian Agama LPPOM  MUI  sebagai  lembaga  yang  melakukan audit atau pemeriksaan produk halal Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH)  sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal Sertifikat berlaku 2 tahun Sertifikat berlaku 4 tahun Belum memiliki legitimasi hukum yang kuat Telah  memiliki  jaminan  kepastian  hukum  yang kuat. Terdapat sanksi baik pidana maupun denda bagi  pelaku  usaha  yang  tidak  menjaga  kehalalan produk yang telah tersertifikasi halal Auditor  halal  bisa  berasal  dari  latar  pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang audit.
Auditor harus berasal dari latar belakang keilmuan yang  sesuai  yaitu  biologi,  farmasi,  pangan, biokimia, teknik industri, dan kimia Alur sertifikasi singkat : Pelaku Usaha → LPPOM MUI → MUI
Alur  sertifikasi  lebih  panjang  :  Pelaku  Usaha  → BPJPH → LPH → BPJPH → MUI

## MEKANISME SERTIFIKASI
Alur  mekanisme  sertifikasi  halal  melalui  BPJPH  tidak  jauh  berbeda  dengan  alur  sertifikasi halal  yang  dilakukan  oleh  MUI,  yakni  melalui  lima  tahapan  utama.  Adapun  lima  tahapan  tersebut yakni:  1)  mendaftarkan  diri  dan  melampirkan  berkas  persyaratan;  2)  BPJPH  akan  meneliti persyaratan  yang  telah  dilampirkan;  3)  Melakukan  audit  dan  pemeriksaan  produk,  4)  Menyerahkan hasil  pemeriksaan  kepada  MUI  untuk  dikeluarkan  fatwa;  dan  5)  Mengeluarkan  sertifikat  halal  jika sudah lolos audit. Untuk saat ini, produk yang belum melakukan sertifikasi tidak langsung terjerat oleh hukum.  Namun  akan  diberi  sosialisasi  dan  pembinaan  serta  diberi  kesempatan  mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Jadi, selama kurun waktu lima tahun ini akan dilakukan sertifikasi secara bertahap.
Pada  awalnya  sertifikasi  dilakukan  oleh  MUI  melalui  LPPOM  MUI.  Alurnya  seperti  yang tertera pada gambar 3. Alur sertifikasi LPPOM MUI sebagai berikut; 1) Pelaku usaha mempersiapkan segala  kelengkapan  dokumen,  2)  Verifikasi  dokumen  oleh  LPPOM  MUI,  3)  Melakukan  audit  yang dilakukan  oleh  auditor  LPPOM  MUI,  4)  MUI  mengkaji  dan  menetapkan  kehalalan  produk,  5) Penerbitan sertifikat halal.
Gambar 3. Mekanisme sertifikasi oleh MUI
Setelah  dibentuk  BPJPH,  alur  sertifikasi  sedikit  mengalami  perubahan  seperti  yang dipaparkan  pada  Gambar  4.  Alur  sertifikasi  BPJPH  sebagai  berikut;  1)  Pelaku  usaha  membuat permohonan  untuk  sertifikasi  dan  melampirkan  berkas  persyaratan,  2)  BPJPH  akan  melakukan verifikasi dokumen persyaratan yang telah dilampirkan, 3) Melakukan audit dan pemeriksaan produk yang dilakukan oleh LPH, 4) Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa. 5) Mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit.

## Gambar 4. Mekanisme sertifikasi oleh BPJPH

## KERJASAMA BPJPH DENGAN LEMBAGA TERKAIT
Sesuai  pasal  1  angka  (3)  UUJPH  menyatakan  bahwa  jaminan  produk  halal  meliputi  bahan baku halal, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, distribusi, penyajian, dan penjualan produk. Pengawasan  keseluruhan  proses  ini  memerlukan  kerjasama  dengan  kementerian  dan  lembaga terkait fungsi, tugas, dan kewenangan.
Bentuk  kerjasama  antara  BPJPH  dengan  Kementerian  perdagangan  adalah  mengenai peredaran  barang  oleh  pelaku  usaha.  Menentukan  kewajiban  bagi  pelaku  usaha  di  Indonesia  dan produk impor yang berasal dari luar negeri untuk melakukan sertifikasi halal. Selain itu, BPJPH juga bekerjasama  dengan  Kementerian  Kesehatan.  Koordinasi  BPJPH  dengan  Kementerian  Kesehatan yaitu  terkait  cara  produksi,  distribusi,  dan  pengawasan  terhadap  obat-obatan,  peralatan  kesehatan, serta kosmetik yang halal. BPJPH juga bekerjasama dengan BPOM yakni pada proses pemeriksaan dan pengujian terhadap komposisi bahan produk yang beredar di masyarakat.

## IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL
Kewajiban  sertifikasi  halal  sesuai  dengan  UU  JPH  mulai  dilaksanakan  tanggal  17  Oktober 2019.  Pelaksanaan  sertifikasi  akan  dilaksanakan  secara  bertahap.  Pada  tahap  awal  ini,  sertifikasi lebih  difokuskan  pada  makanan  dan  minuman  terlebih  dahulu.  Kemudian  baru  merambah  pada produk  kosmetik,  obat,  dan  alat  medis.  Selama  kurun  waktu  lima  tahun  ini,  BPJPH  akan  lebih persuasive dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. Memberi kesempatan kepada  pelaku  usaha  untuk  mengurus  sertifikasi  halal.  Produk  yang  belum  memiliki  sertifikasi  halal tidak langsung dijatuhkan hukuman, namun tetap diberi kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2024 (CNN Indonesia 2019).
Masa  transisi  lima  tahun  ini  harus  dimanfaatkan  secara  maksimal  untuk  mempercepat sertifikasi halal semua produk yang beredar di dalam negeri. Mulai dari sosialisasi khususnya pada pelaku  usaha  kecil  dan  menengah  (UMKM).  Selain  melakukan  sosialisasi,  juga  harus  ada pendampingan  untuk  membantu  pelaku  usaha  mendaftarkan  produknya  untuk  disertifikasi. Disamping  itu  Pemerintah  juga  harus  segera  melengkapi  perangkat  yang  belum  lengkap  demi terlaksananya  proses  sertifikasi  yang  baru.  Mengenai  tarif  sertifikasi  diharapkan  juga  segera  ada rincian yang jelas. Tarif tersebut proporsional serta tidak memberatkan pelaku usaha mikro.
Perlu adanya sinergi antara Pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat untuk mewujudkan jaminan  halal  atas  produk  yang  diperjualbelikan.  Dengan  begitu  Pemerintah  telah  melaksanakan tugasnya  dalam  memberi  jaminan  halal  kepada  warganya.  Pelaku  usaha  juga  dapat  memperluas target  pasarnya,  meningkatkan  daya  saing,  meningkatkan  omset  produksi  dan  penjualan,  serta
meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk. Disamping itu, masyarakat muslim juga akan lebih merasa tenang dalam membeli dan mengonsumsi produk berlabel halal (Pelu 2009).

## KESIMPULAN
Serifikasi  halal  di  Indonesia  mengalami  perkembangan  seiring  dengan  meningkatnya kesadaran  halal  di  masyarakat.  Untuk  menjamin  keberadaan  produk  halal,  khususnya  terhadap makanan,  kosmetik,  dan  obat-obatan,  maka  pemerintah  mengeluarkan  Undang-undang  Jaminan Produk Halal. Sertifikasi yang pada awalnya merupakan ranah kerja MUI melalui LPPOM, kemudian dialihkan kepada BPJPH yang merupakan lembaga resmi pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama. Peralihan ini juga diikuti dengan beberapa perubahan alur sertifikasi serta pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi. Perlu adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat  dalam  mengawasi  peredaran  produk  sehingga  mampu  merealisasikan  jaminan  produk halal di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminuddin, M.Z. 2016. Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan  thailand. Shahih . 1(1): 27-39.
Afroniyati,  L.  2017.  Analisis  Ekonomi  Politik  Sertifikat  Halal  oleh  MUI. Jurnal  Kebijakan  dan Administrasi Publik . 18(1): 37-52.
Aminullah,  Mardiah,  Muhammad  Reza  Riandi,  Arum  Puspito  Argani,  Gustini  Syahbirin,  dan  Tetty Kemala. 2018. Pengaruh Jenis Metode Ekstraksi Lemak terhadap Total Lipid Lemak Ayam dan Babi. Jurnal Agroindustri Halal 4 (1) : 094 – 100.
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Sensus Penduduk 2010: Penduduk menurut Kelompok Umur dan Agama
yang dianut.
https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=320&amp;wid=0000000000&  amp;lang=id  [6 September 2019].
Chairunnisyah,  S.  2017.  Peran  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  Menerbitkan  Sertifikat  Halal  pada Produk Makanan dan Kosmetika. Jurnal EduTech. 3(2): 64-75. [CNN
Indonesia] Kantor Berita CNN. 2019 diakses melalui
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191016203043-92-440143/kemenag-belum-hukum- produsen-yang-tak-urus-sertifikat-halal  [13 November 2019]
Departemen  Agama  Republik  Indonesia.  2003.  Panduan  Sertifikasi  Halal.  Jakarta:  Departemen Agama RI, 2003. hlm 3.
Faidah, M. 2017. Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara  Negara dan Agama. ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman. 11(2): 449-476.
Fatmawati, 2011. Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia. Jurnal Konstitusi 8(4): 499.
Hasan,  K.N.S.  2014.  Kepastian  Hukum  Sertifikasi  dan  Labelisasi  Halal  Produk  Pangan. Jurnal Dinamika Hukum . 14(2): 227-238.
Hidayat,  AS.  dan  Siradj,  M.  2015.  Sertifikasi  Halal  dan  Sertifikasi  non  Halal  pada  Produk  Pangan Industri. Ahkam. 15(2): 199-210.
Hilda, L. 2013. Pandangan Sains terhadap Haramnya Lemak Babi. Logaritma . 1(1): 35-46 Karimah,  I.  2015.  Perubahan  Kewenangan  Lembaga-Lembaga  yang  Berwenang  dalam  Proses Sertifikasi Halal. Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal . 1(1): 107-131.
[KMA] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata  Cara  Pemeriksaan  dan  Penetapan  Pangan  Halal  Menteri  Agama  Republik  Indonesia. http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/dasarhukum/KMA-518-Tahun-2001.pdf [September 2019].
[KMA]  Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  519  Tahun  2001  tentang  Lembaga Pelaksana Pemeriksa
Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia. http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/dasarhukum/KMA-519-Tahun-2001.pdf.  [September 2019].
[LPPOM  MUI]  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan  Kosmetik  Majelis  Ulama  Indonesia.
Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI periode 2011-2018: http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/59/1368/page/1. [September 2019].
[LPPOM  MUI]  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan  Kosmetik  Majelis  Ulama  Indonesia.
Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI 2008. http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/sjh-indonesia.pdf. [September 2019].
Luthan, S. Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 3. Maulidia,  R.  2013.  Urgensi  Regulasi  dan  Edukasi  Produk  Halal  bagi  Konsumen. Justitia  Islamica 10(2): 359-390.
Nasyi’ah,  I.  2018.  Pelanggaran  Kewajiban  Pendaftaran  Sertifikat  Halal;  Dapatkah  dibuat  Sanksi  ?.
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah . 9(1): 84-108. Pelu,  MIEA.  2009 .  Label  Halal:  Antara  Spiritualitas  Bisnis  dan  Komoditas  Agama (Malang:  Madani,
2009), h. 31-55. [Permenkes RI] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
http://jdih.pom.go.id/produk/peraturan%20menteri/PERMENKES_NO.280_MEN.KES_PER_XI_7 6_Tentang%20KETENTUAN%20PEREDARAN%20D_1976.pdf
[PP]  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  69  Tahun  1999  tentang  Label  dan  Iklan  pangan. http://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=md1timWV1ag%2FNfd10VzBZ96HyEpHaWr5rQnOBOKnH oI%3D [September 2019]
Ramlan  dan  Nahrowi.  2014.  Sertifikasi  Halal  sebagai  Penerapan  Etika  Bisnis  dalam  Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. Ahkam. 14(1): 145-154.
Rosnan,  H.,  Osman,  I.,  Nor,  NM.,  Aminudin,  A.  2015.  Halal  Certification:  An  Exploratory  Study  on Non-certified restaurant. Advanced Science Letters (21): 1854-1857.
Suparto,  S.,  Djanurdi,  Yuanitasari,  D.,  Suwandono,  A.  2016.  Harmonisasi  dan  Sinkronisasi Pengaturan  Kelembagaan  Sertifikasi  Halal  terkait  Perlindungan  Konsumen  Muslim  Indonesia. Mimbar Hukum . 28(3): 427-438. Wijayanto dan Guntur, “Siang
ini Ditjen POM diganti Badan POM”.
https://www.liputan6.com/news/read/7287/siang-ini-ditjen-pom- diganti-badan-pom, diakses September 2019.