## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PRAKTIK JUAL BELI TUMPUKAN (JIZAF) DALAM MEWUJUDKAN KONSEP KEADILAN BISNIS ISLAM

## PRACTICE OF BUYING AND SELLING PILES (JIZAF) IN REALIZING THE CONCEPT OF JUSTICE ISLAMIC BUSINESS
Sumarni
Universitas Sains Islam Almawaddah Warrahmah (USIMAR) Kolaka, Indonesia Email: sumarninaing97@gmail.com

## Saiful Mukhlis
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia Email: saiful.cahayaislam@gmail.com

## Wahid Haddade
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia
Email: wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id Keywords : ABSTRACT Islamic business, buying and selling, jizaf, justice This study aims to understand the practice of buying and selling the stack system (Jizaf) in realizing the concept of Islamic business justice for fish traders in Lonrae Auctions, Bone Regency. This study uses qualitative research with phenomenological, sociological and Shari'a approaches. The data sources for this study come from primary data, namely: 1 fish trader  (juragan)and  4  fishermen  and  secondary  data  comes  from various  sources,  namely  books,  journals  and  other  research.
Furthermore,  the  data  collection  method  used  by  observing, interviewing  and  documentation.  Data  analysis  in  this  study  went through  three  stages,  namely  data  reduction,  data  presentation  and drawing conclusions. In this data analysis using the concept of buying and selling Jizaf as data analysis. The results showed that the practice of  buying  and  selling  piles  (Jizaf)  in  realizing  the  concept  of  Islamic business  justice  that  occurred  at  the  Lonrae  Fish  Auction  in  Bone Regency, from the point of view of the pillars of buying and selling jizaf (contracts  and  people  who  are  in  akad)  has  met  the  requirements justified in the Muamalah Fiqh rules . However, judging from the aspect of the validity of the contract object being traded, it still creates tadlis and  gharar  in  the  buying  and  selling  transaction  process.  With  the elements of usury, tadlis (fraud) and gharar (obscurity) in buying and selling  transactions,  this  is  not  in  accordance  with  the  concept  of realizing justice in business because of injustice in buying and selling. Kata kunci : ABSTRAK Bisnis Islam, jual beli, jizaf , keadilan Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  praktik  jual  beli  sistem tumpukan (jizaf) dalam mewujudkan konsep keadilan bisnis Islam pada
Pedagang  Ikan  di  Pelelangan  Lonrae  Kabupaten  Bone.  Penelitian  ini menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologis, sosiologis  dan  syariat.  Adapun  sumber  data  dari  penelitian  ini  berasal dari  data  primer  yaitu:  1  orang  Pedagang  Ikan  (juragan)dan  Nelayan sebanyak 4 orang dan data sekunder berasal dari berbagai sumber yaitu buku,  jurnal  dan  penelitian  lainnya.  Selanjutnya  metode  pengumpulan data  yang  digunakan  dengan  melakukan  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini melalui tiga tahapan yaitu reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Pada  analisis

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
data  ini  menggunakan  konsep  jual  beli Jizaf sebagai  analisis  datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tumpukan (Jizaf) dalam  mewujudkan  konsep  keadilan  bisnis  Islam  yang  terjadi  di Pelelangan Ikan Lonrae Kabupaten Bone, dari segi rukun jual beli jizaf ( akad  dan  orang  yang  berakad)  sudah  memenuhi  syarat-syarat  yang dibenarkan dalam kaidah Fikih muamalah. Namun jika dinilai dari aspek keabsahan  objek  akad  yang  diperjualbelikan  masih  menimbulkan adanya  unsur  tadlis  dan  gharar  dalam  proses  transaksi  jual  belinya. Dengan  adanya  tadlis  (penipuan)  dan  gharar  (ketidakjelasan)  dalam transaksi  jual  beli,  maka  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  konsep mewujudkan keadilan dalam berbisnis karena adanya kezhaliman dalam jual belinya.
Diterima : 21 Februari 2023; Direvisi : 21 Maret 2023; Disetujui : 23 Maret 2023; Tersedia online : 7 April 2023
How to cite: Sumarni, Saiful Mukhlis, Wahid Haddade, “Praktik Jual Beli Tumpukan ( Jizaf ) dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam,” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4, No. 1 (2023): 113-133. doi: 10.36701/bustanul.v4i1.892.

## PENDAHULUAN
Transaksi  jual  beli  dalam  ranah  fikih  muamalah  dibedakan  menjadi  beberapa jenis, yaitu jual beli yang ditinjau dari pertukarannya, ditinjau dari hukumnya, ditinjau dari objek yang diperjualbelikan. Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini, praktik jual  beli  yang  terjadi  disela-sela  kehidupan  terdapat  beraneka  ragam  jenisnya,  salah satunya  adalah  jual  beli  yang  didasarkan  pada  timbangan  atau  takaran  yang  dapat ditransaksi  dan  dibuktikan  secara  langsung.  Dalam  hal  ini  fikih  muamalah  menyebut transaksi  ini  dengan  jual  beli jizaf (sistem  tumpukan),  yakni  jual  beli  yang  dilakukan dengan  cara  menumpukkan  barang  dalam  suatu  wadah  tanpa  dilakukan  penakaran, perhitungan  maupun  penjumlahan  kuantitas  pada  objek  barang  yang  diperjual  belikan tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan pada jumlah kuantitasnya 1 .
Allah Subhanahu Wata’ala memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan  timbangan,  mencegah  mempermainkan  timbangan  dan  ukuran  serta melakukan  kecurangan  dalam  menakar  dan  menimbang  sebagaimana  Firman  Allah Subhanahu Wata’ala dalam QS Al-Isra ayat 17: 35 berbunyi:
                                                                                                      
Terjemahan:
Dan  sempurnakanlah  takaran  apabila  kamu  menakar,  dan  timbanglah  dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS al-Isra 17:35) 2 .
1 Lidia Fitri Juni Sara, Fuadi, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Mukhadharah Dalam Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Kasus  Di  Kecamatan  Kuta  Makmur  Kabupaten  Aceh  Utara),” J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) 6, no. April (2021): 89–99.
2 Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Quran  Dan  Terjemahannya (Bandung:  Jumanatul Ali Art, 2005), h. 289.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Jual beli secara tumpukan ini sendiri tidak terlepas dari kehidupan bermuamalah, praktik  jual  beli  seperti  ini  sebenarnya  juga  sudah  lama  ada  dan  dilakukan  oleh  para sahabat di zamannya, mereka melakukan transaksi jual beli secara taksiran dengan tidak dilakukan penakaran ataupun penimbangan. Seperti yang terdapat dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam.
نبا َِّللَّا ِدْبَع ْنَع ٌعِفَنَ  ِنََِبَْخَأ َِّللَّا ُدْيَ بُع اَنَ ثَّدَح ٍديِعَس ُنْب  َيََْيَ اَنَ ثَّدَح رمع لاق : َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ُلوُسَّرلا َماَعَّطلا َنْوُعَ ياَبَ تَ ياْوُ ناَك ُهْوُلُقْ نَ ي  َّتََّحاْوُعْ يِبَي ْنَأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ُلوُسَّرلا ُمُهاَهَ نَ ف  ِقْوُّسلا َلْعَِبِاًفاَزُج ) هاور ةعاملجا (
Artinya : “Abdullah bin Umar ia berkata: Mereka (para Sahabat) biasa melakukan jual beli makanan (Gandum dan sebagainya) di tengah-tengah pasar tanpa ditimbang dan ditakar  terlebih  dahulu,  lalu  Rasulullah  Shallallahu’alaihi  Wasallam.  melarang mereka  untuk  menjual  makanan  tersebut  sampai  mereka  memindahkannya ketempat yang lain”.(H.R. Muslim) 3 .
Hadis tersebut terdapat indikasi bahwa para sahabat pada zamannya sudah terbiasa melakukan jual beli secara taksiran, sehingga hal ini menunjukkan bahwa jual beli seperti itu  diperbolehkan.  Walaupun  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  objek,  ukuran  dan kriteria  jual  beli  harus  diketahui,  sementara  jual  beli  secara  taksiran  ini  bersifat  tidak adanya pengetahuan tentang ukuran. Namun bentuk jual beli seperti ini termaksuk yang dikecualikan  dari  hukum  asalnya  yang  bersifat  umum,  karena  manusia  amat membutuhkannya 4 . Ketidakbolehan sistem Jual beli tumpukan (jizaf ) berlaku apabila tidak memenuhi syarat-syarat dalam jual belinya, seperti pihak pembeli dan pihak penjual tidak tahu akan ukuran  barang  dagangannya,  karena  apabila  diantara  mereka  mengetahui  ukurannya, maka  salah  satu  pihak  akan  dirugikan  dalam  penetapan  harga  barang  dagangannya. Tentunya hal ini mengakibatkan adanya ketidakadilan perolehan hasil penjualan atupun pembelian barang tersebut dan akan membuat salah satu pihak dirugikan . Jual beli jizaf ini bisa melahirkan unsur gharar (ketidakjelasan) penerapan syarat-syarat dalam sistem jual beli, maka jual beli jizaf ini harus dilandaskan pada konsep keadilan berbisnis yang melahirkan  kejujuran  dan  keridhoan  antara  kedua  belah  pihak,  namun  masih  banyak ditemui  kecurangan-kecurangan  yang  terjadi  di  masyarakat  seperti  Jual  beli  sistem tumpukan ikan ini dan menghiraukan  jual beli yang mereka lakukan itu sah ataupun batal ataupun jual beli yang mereka lakukan halal atau haram.
Praktik jual beli jizaf yang terjadi di pelelangan Ikan Lonrae Kabupaten Bone yang dilakukan oleh pedagang ikan dengan memborong semua hasil tangkapan ikan nelayan pada sistem pembelian tumpukan. Ikan yang berukuran besar jenis cakalang bisa dibeli dengan  cara  kiloan  sebesar  Rp  55.000-Rp  90.000/kilo.  Adapun  ikan  berukuran  sedang hingga kecil berjenis cakalang dan layang dibeli secara tumpukan sebesar Rp 180.000-
3 Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, Shahih Muslim (Bairut: Dar al-Fikr, 1993).
4 Ibnu Rasyid, Bidayatul Mujtahid Terj. Abdul Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h, 316.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Rp 200.000/keranjang ikannya, harganya bisa saja berubah-ubah tergantung dari tingkat kesulitan perolehan tangkapan ikan di laut yang dipengaruhi oleh perubahan musim.
Praktik tersebut mungkin masih mengandung spekulasi antara pihak penjual dan pembeli, karena kualitas dan kuantitas ikan belum jelas keadaan maupun perhitungannya karena tanpa penakaran yang sempurna, dan bisa saja praktik jual beli tumpukan ikan di pelelangan Lonrae menyebabkan unsur gharar pada akadnya, disebabkan oleh perjanjian akadnya hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya kontrak tertulis, yang mana sewaktu- waktu  pedagang  ikan  yang  membeli  hasil  tangkapan  nelayan  bisa  saja  berhenti  secara sepihak untuk melakukan kegiatan kerjasama jual beli dengan nelayan ikan di pelelangan tersebut 5 . Adapun dalam penelitian Ulum Rusydi (2019) menjelaskan bahwa pelaksanaan akad  kerjasama  jual  beli  jizaf  harusnya  dilakukan  dengan  tertulis,  sehingga  kontrak kerjasamanya  lebih  kuat  dan  tidak  menimbulkan  ketidakjelasan  dalam  proses kerjasamanya.
Metode  pembayarannya  dilakukan  dengan  cara  pedagang  ikan  memberi  panjar sebesar 50%, selebihnya akan dibayarkan apabila ikan yang dibelinya dari nelayan habis terjual. Namun adakalanya, apabila ikan yang dibeli oleh pedagang ikan tersebut belum habis terjual dan kondisi fisik dari ikannya sudah tidak bagus, biasanya  pedagang ikan akan menerapkan pengurangan harga yang telah disepakati sebelumnya. Tentunya hal itu bertentangan dengan kesepakatan perjanjian harganya serta mau atau tidaknya nelayan yang bertindak sebagai pihak yang menjual ikannya kepada pedagang ikan itupun harus menerima keputusan yang dibuat oleh pedagang ikan.
Praktik  jual  beli  seperti  ini  sudah  lama  berlaku  dan  belum  ada  perubahan signifikan yang mungkin bisa mengutamakan keadilan perolehan hasil penjualan kedua belah pihak. Untuk mewujudkan Keadilan berbisnis sesuai kaidah Islam pada penelitian penulis harus dimulai dari kejelasan akad yang dilakukan antara kedua belah pihak atas dasar suka sama suka (kerelaan), penetapan harga yang jujur dan bertanggungjawab, serta tidak adanya unsur untuk saling menipu antara pihak satu dengan pihak lainnya, sehingga hal tersebut tidak membuat pihak yang terkait merasa di zhalimi.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini  adalah  bagaimana  Praktik  Jual  Beli  Tumpukan (Jizaf) dalam  Mewujudkan  Konsep Keadilan  Bisnis  Islam  (Studi  Pada  Pedagang  Ikan  di  Pelelangan  Lonrae  Kabupaten Bone)? Pokok masalah tersebut dijabarkan dalam uraian sebagai berikut
1. Bagaimana  Konsep  Praktik  Jual  Beli Tumpukan (Jizaf) pada  Pedagang  Ikan  di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone?
2. Bagaimana  Perwujudan  Konsep  Keadilan  Bisnis  Islam  pada  Praktik  Jual  Beli Tumpukan (Jizaf) pedagang Ikan di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih muamalah pada Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) dalam Mewujudkan  Konsep  Keadilan  Bisnis  Islam  pedagang  Ikan  di  Pelelangan  Lonrae Kabupaten Bone?
Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk:
a. Mengetahui Konsep Jual Beli Tumpukan (Jizaf) pada pedagang  Ikan di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone.
5 Hasil Observasi, Pelelangan Ikan Lonrae Kab. Bone, Tanggal 15 Januari 2021 .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
b. Mengelaborasi  Perwujudan  Konsep  Keadilan  Bisnis  Islam  pada  Praktik  Jual  Beli Tumpukan (Jizaf) pedagang Ikan di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone.
c. Menganalisa  tinjauan  fikih  muamalah  pada  Praktik  Jual  Beli  Tumpukan (Jizaf) Mewujudkan  Konsep  Keadilan  Bisnis  Islam  pedagang  Ikan  di  Pelelangan  Lonrae Kabupaten Bone.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  penelitian  lapangan (field research) dengan  pendekatan  kualitatif  yang  dilakukan  dengan  metode  wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan. Model penelitian  ini  bersifat  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan untuk  menggambarkan,  meringkas  berbagai  kondisi,  berbagai  situasi  atau  berbagai variabel  yang  timbul  di  masyaakat  yang  menjadi  objek  penelitian  tersebut.  kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel  tertentu 6 Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah Pendekatan Fenomenologi, pendekatan Sosiologis dan pendekatan Syariat.
Sebelum  melakukan  penelitian  penulis  telah  melakukan  kajian  terhadap  karya- karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu:
1. Yuni Yuniarti, tahun 2020, dengan judul jurnal “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Borongan Ubi Cilembu”. Hasil dari jurnal tersebut menjelaskan bahwa  jual beli borongan  atau  disebut  juga  jual  beli  tumpukan  adalah  jual  beli  suatu  barang  tanpa ditimbang,  ditakar  atau  dihitung  dan  hanya  ditumpuk  dalam  suatu  wadah  tertentu, dalam  Islam  jual  beli  ini  dikategorikan  jual  beli Jizaf 7 . Jual  Beli  Borongan  Ubi Cilembu  dilakukan  secara  kontan,  sehingga  laku  atau  tidaknya  ubi  tersebut pembayarannya  tetap  dilunaskan. 8 Adapun  penelitian  penulis  menjelaskan  bahwa penetapan harga yang telah disepakati antara nelayan dan pedagang ikan di awal akad bisa  saja  mengalami  perubahan,  pembayaran  penjualan  ikan  akan  dibayarkan setengah dari total harga, jika semua ikan yang dibeli oleh jurangan tidak laku maka akan dikembalikan pada nelayan.
2. Bahlum Ulum Rusydi, tahun 2019, dengan judul jurnal “ Telaah Kesyari’ahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar”. Penelitian milik Bahlum Ulum Rusydi menitibertakan penelitiannya pada pada akad yang dilakukan dengan  cara  tertulis  sedangkan  pada  penelitian  penulis  menjelaskan  bahwa  akad antara nelayan ikan dan pedagang ikan dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis  sedikit  pun,  sehingga  akad  yang  dilakukannya  bersifat  lemah  karena  tidak adanya kontrak yang dapat mengikat kedua belah pihak yang melakukan kerjasama 9 .
6 Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial Ekonomi (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 48.
7 Ervina Mafaza and A’rasy Fahrullah, “Sistem Jual Beli Ikan Secara Borongan Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus TPI Brondong),” Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam 4, no. 3 (2022): 202– 14, doi:10.26740/jekobi.v4n3.p202-214.
8 Mochamad  Zamzam,  Sandy  Rizky  Febriadi,  and  Nanik  Eprianti,  “Tinjauan  Fikih  Muamalah Terhadap  Praktik  Jual  Beli  Sayuran  Tomat  Dengan  Sistem  Jual  Beli  Spekulatif  (  Juzaf  )  Di  Kampung Cicayur Kabupaten Bandung Review of Fikih Muamalah on Practices for Selling Tomato Vegetables With A,” Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah 5 (2019): h, 109-112.
9 Bahrul Ulum Rusydi, Renaldi Hidayat, and Rahmawati Muin, “Telaah Kesyari’Ahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar,” At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam 5, no. 1 (2019): h, 38-51., doi:10.24952/tijaroh.v5i1.1630.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
3. Ayi Puspitasari, tahun 2019, dengan judul jurnal “ Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa  Wanasari  Kecamatan  Wanayasa  Kabupaten  Purwakarta)”  penelitian  ini menjelaskan bahwa Penelitian pembayaran jual beli manggis sekali panen dilakukan secara tunai 10 . Adapun pada penelitian penulis menjelaskan bahwa jual beli tumpukan ikan antara nelayan dan pedagang ikan  dilakukan secara angsuran, dengan membayar 50 persen dari pembayaran tunainya, dan sisa hasil penjualan ikan akan dilunasi jika seluruh ikannya habis terjual.
4. Dwi Utami, tahun 2018, dengan judul jurnal “Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa  Grinting  Menurut  Tinjaun  Hukum  Islam”. Hasil  penelitian  ini  menjelaskan bahwa  jual  beli  bawang  merahnya  dilakukan  dengan  dua  cara  yakni  kiloan  dan tebasan,  yang  mana  jual  beli  tebasannya  menggunakan  tiga  cara  yaitu  langkahan, hitungan  tanah  dan  tindakan 11 ,  sedangkan  dalam  penelitian  penulis  mejelaskan bahwa jual beli ikan antara nelayan dan pedagang ikan dilakukan dengan cara kiloan dan tumpukan  (menumpuk ikan dalam wadah tertentu).

## PEMBAHASAN
Gambaran Umum Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lonrae Kab. Bone
1. Kondisi Geografis Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lonrae Wilayah Lonrae  terletak di Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang
Timur  terletak  di  pesisir  pantai  Bajoe  dan  berjarak  9  km  dari  pusat  Kota Kabupaten Bone dengan luas wilayah 4,71 km 2 pada koordinast 120 ̊ 23’ 0.0852” BT dan 4 ̊ 32’41.1792” LS. Batas-batas wilayah yakni sebelah Utara berbatasan dengan  Kelurahan  Toro,  sebelah  Timur  berbatasan  dengan  teluk  Bone,  sebelah Selatan  berbatasan  dengan  Kelurahan  Bajoe,  sebelah  Barat  berbatasan  dengan Kelurahan  Cellu.  Kemudian  terbagi  menjadi  beberapa  lingkungan  yaitu lingkungan  Doajeng,  Lingkungan  Benteng,  Lingkungan  Bene  dan  Lingkungan Lonrae itu sendiri 12 . Tempat Pelelangan Ikan Lonrae memiliki luas lahan daratan sebesar  4,7  hektar  dengan  panjang  pantai  138  km,  jarak  Wilayah  penangkapan berada  pada  4  mil  laut  dari  lokasi  Kabupaten  atau  kota  dan  12  mil  laut  dari provinsi 13 .
2. Potensi Sumber Daya dan Pemanfaatan TPI Lonrae.
Potensi  sumber  daya  tempat  pelelangan  ikan  lonrae  diukur  dari  luas perairan  pembudidayaan  hasil  tangkapannya,  berupa  budidaya  tambak  dengan luas perairan 15,244 Ha, budidaya air tawar 33,292 Ha, budidaya laut 93,929 Ha dan  perairan  umum  2,203  Ha  yang  terbagi  dalam  beberapa  kecamatan  pantai yakni  pantai  kecamatan  Cenrana,  Tellu  Siattinge,  Awangpone,  Tanete  Riattang Timur, Barebbo, Sibulue, Mare, Tonra, Salomekko dan Kajuara. Jumlah Perahu
10 Ayi  &  Ahmad  Saepudin  &  Siti  Rohmat  Puspitasari,  “Analisis  Jual  Beli  Manggis  Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Prespektif Ekonomi Syari’ah,” Jurnal EksisBank 3, no. 2 (2019): h, 186-195.
11 Dwi  Utami  Muis,  “JUAL  BELI  BORONGAN  BAWANG  MERAH  DI  DESA  GRINTING MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM” 2, no. 2 (2017): h, 151-165.
12 Sumber : Papan Data Kelurahan Lonrae 2020 , n.d.
13 Agusalim, Kasubag TU TPI Lonrae Kab. Bone, Wawancara Pada 28 Juli 2021 , n.d.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
atau Kapal Perikanan berjumlah 3.298 unit terdiri dari perahu tanpa motor sebesar 506 unit, perahu motor tempel sebesar 1.075 unit, kapal  motor nelayan sebesar 1.445 unit. Alat penangkapan ikan terdiri dari jumlah alat tangkap sebesar 33.563 unit yang terdiri dari berbagai jenis alat tangkap seperti pancing ulur, purse seine (pukat cincin), seine net (pukat) dan lain-lainnya.

## Konsep  Praktik  Jual  Beli  Tumpukan  (Jizaf)  pada  Pedagang  Ikan  Di  Tempat Pelelangan Ikan Lonrae Kab. Bone
Adapun tahap-tahap jual beli Ikan secara Tumpukan di Pelelangan Ikan Lonrae Kab. Bone adalah sebagai berikut:
1. Proses pembongkaran dan pengangkutan ikan ke daratan Nelayan  telah  sampai  ke  pesisir,  maka  beberapa  menit  kemudian  nelayan melakukan  pembongkaran  ikan  yang  berada  di  dalam  Box  Ikan  Fiber. Pembongkaran ikan dilakukan mengambil ikan hasil tangkapan dari tumpukan es balok yang menumpuk di atasnya. Pembongkaran ikan dari dalam box fiber harus dilakukan secara cepat supaya kondisi fisik ikan tidak berubah, setelah dilakukan pembongkaran  maka  ikan  akan  di  naikan  ke  daratan  untuk  dilakukan  proses selanjutnya.
2. Proses Pemilahan Ikan Ikan yang sudah diangkut ke daratan, kemudian dilakukan pemilihan antara ikan layang, loka-loka dan ikan cakalang. Ikan layang di masukan ke dalam wadah atau keranjang.  Adapun  ikan  loka-loka  dan  ikan  cakalang  pisahkan  ke  dalam  gabus untuk  di  timbang.  Selanjutnya  dilakukan  pemerikasaan  ikan  untuk  mengetahui kualitas  dan  kondisi  kesegaran  ikan,  biasanya  ikan  layang  yang  sudah  dipilah kedalam  tumpukan  ikan  masih  di  rekati  oleh  bebatuan  es,  bebatuan  es  tersebut sengaja tidak di pisahkan dari ikan layang dengan alasan supaya ikan tetap dalam kondisi dingin dan padat. Namun hal tersebut dapat membuat volume ikan yang ada dalam keranjang lebih cepat terisi penuh, tentunya akan membuat tumpukan ikan terlihat lebih banyak karena bebatuan es-es yang telah mengganjalya 14 .
3. Proses penaksiran Harga dan Pembayaran Ikan
Proses selanjutnya adalah melakukan penaksiran harga terhadap ikan yang telah dipilah, tentunya dengan harga yang berbeda-beda tergantung dari kondisi kesegaran ikan dan faktor cuaca yang mempengaruhi. Biasanya jika angin musom barat berhembus dari bulan april sampai oktober (musim kemarau) hasil tangkapan lebih banyak dan harga penjualan ikan relatif rendah, adapun angin musom barat berhembus dari bulan oktober sampai april (musim hujan) hasil tangkapan lebih sedikit dan harga ikan lebih mahal.
Pembayaran  ikan  yang  di  bayarkan  oleh  pedagang  ikan  (juragan  ikan) kepada  nelayan  tersebut  dilakukan  secara  angsuran,  biasanya  pedagang  ikan membayar hasil tangkapan sebesar 50 % dari harga yang harus dibayarkan, sistem ini ditetapkan oleh jurangan ikan dengan alasan jika semua hasil tangkapan laku terjual,  maka  sisanya  akan  dibayarkan  secara  penuh.  Namun  jika  ikan  yang dibelinya dari nelayan belum laku sepenuhnya, biasanya pedagang atau pedagang
14 Hasil Observasi Penelitian , n.d.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ikan  melakukan  pengurangan  harga  dari  penetapan  harga  yang  telah  disepakati sebelumnya. hal ini dilakukan jurangan ikan karena mengingat kondisi kesegaran ikan  tentunya  akan  berbeda  dengan  kondisi  saat  dilakukan  penetapan  harga sebelumnya, jadi hal itulah yang menyebakan jurangan melakukan pengurangan harga,  hal  tersebut  tentunya  telah  melenceng  dari  kesepakatan  yang  telah dilaksanakan 15 .
4. Proses penyusunan dan penyimpanan  ikan di box. Ikan yang telah dibayarkan oleh pedagang (juragan ikan) kemudian di susun ke dalam Box Ikan dan dilapisi oleh es yang telah dihancurkan, hal ini dilakukan supaya ikan tetap dalam kondisi segar dan padat 16 .
5. Proses Pengantaran Ikan ke Rumah Pedagang (juragan Ikan) Pengataran Ikan ke lokasi jurangan ikan adalah proses akhir dari tahapan jual beli tumpukan ikan di Pelelangan Ikan Lonrae, saat sampai ke lokasi jurangan ikan, biasanya pembeli (konsumen) akan menunggu anggota jurangan untuk melakukan pembelian  ikan  yang  sebelumnya  telah  di  beli  oleh  pedagang  ikan  langsung kepada  Nelayannya.  Jadi  dalam  penelitian  penulis,  pedagang  (juragan  ikan) memiliki peran ganda dalam proses jual beli tumpukan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lonrae Kab. Bone, yakni berperan sebagai pembeli langsung kepada nelayan dan  berperan  sebagai  pedagang  langsung  kepada  konsumen.  Dalam  hal  ini, nelayan  tidak  boleh  melakukan  penjualan  ikan  langsung  kepada  konsumen, karena sebelumnya nelayan telah melakukan kesepakatan kepada pedagang ikan, namun hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwasanya nelayan akan tetap amanah menjualkan hasil tangkapannya kepada pedagang 17 .

## Perwujudan Konsep Keadilan Bisnis Islam pada Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) pedagang Ikan di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone
Islam  memandang  manusia  itu  sebagai  sebuah  satu  kesatuan  yang  mana kesatuan  tersebut  tidak  dapat  terpisahkan  antara  kebutuhan  rohani  dan  kebutuhan jasmani, antara kebutuhan spiritualnya dan kebutuhan materialnya. Hal inilah yang paling  membedakan  kehidupan  seorang  Muslim  dengan  kehidupan  lainnya.  Dalam hidup muslim Islam mengedepankan keseimbangan dan keserasian pada kehidupan masyarakat.
Hakikatnya,  Allah  Subhanahu  Wata’ala  juga  memerintahkan  kita  untuk berlaku adil dalam transaksi jual beli. Menyempurnahkan takaran dan timbangan serta jangan mengurangi hak milik orang lain, dengan sistem transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaki jual beli). Setiap transaksi  dalam  Islam  harus  didasarkan  pada  prinsip  kerelaan  antara  kedua  belah pihak (sama-sama ridha).
Ada  beberapa  unsur  dalam  fikih  muamalah  yang  menyebabkan  suatu perbuatan  aktivitas  bisnis  yang  digolongkan  haram  yaitu  dengan  berbuat  zhalim. Syariah  melarang  terjadinya  interaksi  bisnis  yang  merugikan  atau  membahayakan
15 Rusman, Nelayan Di TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 31 Juli 2021.
16 Hasil Observasi Penelitian .
17 H. Bustan, Pedagang Ikan TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 30 Juli 2021 , n.d.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
salah satu pihak. Karena bila itu terjadi maka aka nada unsur kezhaliman yang telah terpenuhi, sebagaimana dalam QS al-Baqarah 279 yang berbunyi:
                      
                                           
Terjemahan:
“Dan  jika  kamu  bertaubat  (dari  pengambilan  riba),  Maka  bagimu  pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”
Ayat  diatas  dapat  diasumsikan  bahwa  keadilan  merupakan  pilar  utama seoarang  manusia  dalam  menjalankan  kehidupan  sosialisasinya  dengan  tidak melakukan perbuatan berat sebalah (zhalim) kepada sesama manusia.
Konsep keadilan dalam suatu bisnis Islam dapat diwujudkan jika transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tidak melakukan kegiatan transaksi yang dilarang dalam kaidah Islam, adapun unsur jenis-jenis transaksi yang di maksud adalahsebagai berikut;
1. Adanya Gharar
Ranah  fikih  muamalah  melarang  umatnya  berbuat  kezhaliman  terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari keuntungan, tetapi mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan keuntungan. Hak individu untuk memiliki harta diperbolehkan tetapi hendaknya menurut  landasan  tertentu,  karena  Islam  tidak  akan  toleran  terhadap  tindakan penyalagunaan  hak-hak  tersebut.  Dengan  lain,  perkataan,  kaidah  Islam  tidak menjerumuskan orang supaya memburu kekayaan melalui jalan-jalann yang salah dan tidak adil.
Jual  beli  yang  diperolehkan  oleh  ranah  fikih  muamalah  adalah  jual  beli yang  salah  satunya  tidak  mengandung  unsur  gharar  (ketidakpastian).  Definisi gharar  pun  telah  dikemukakan  oleh  Ibnu  Qoyyim  berkata  bahwa  gharar  adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meski kuda tersebut  wujudnya ada 18 . Jadi  gharar dapat  diartikan sebagai  semua bentuk  jual beli  yang  didalamnya  mengandung  unsur-unsur  ketidakjelasan,  pertaruhan  atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan  kewajiban  dalam  suatu  transaksi/jual  beli.  Ketidakjelasan  ini  kemudian disebut dengan gharar yang dilarang dalam Islam.
Jenis-jenis  gharar  jika  dilihat  dari  objeknya  terbagi  menjadi  beberapa bagian sebagai berikut:
a. Jual beli ma’dum, yaitu jual beli yang barangnya belum atau tidak ada.
b. Jual beli ma’juzi at-Taslim, yakni jual beli yang barangnya sulit diserahkan.
c. Jual  beli majhul,  yakni  jual  beli barang yang tidak diketahui  kualitas, jenis, spesifikasinya atau kuantitasnya secara pasti.
18 Ibnu Qayyim al - Jauzi, Zad Al-Ma’ad Fi Hadyi Khair Al-Ibad, Tahqiq Shu’aib Al-Arnauti Dan Ba’du Al-Qadir Al-Arnauti, Cet 14 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996). h, 822.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
d. Jual beli Jizaf , yakni jual beli barang yang biasa ditakar, ditimbang, dihitung namun dijual tanpa taksiran 19 .
Peneliti berpendapat bahwa dalam permasalahan jual beli tumpukan ikan di  TPI  Lonrae  Kab.  Bone  terdapat  unsur  gharar  yang  dilakukan  dan  menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual beli tumpukan ikan. Dalam praktik jual  beli  tumpukan  ikan  tersebut,  harganya  disepakati  oleh  pihak-pihak  yang berkaitan.
Sistem jual beli ikan di TPI Lonrae menggunakan dua cara, yakni secara tumpukan dan kiloan sesuai spesifikasi jenis ikan yang ditentukan. Kesepakatan yang diberlakukan oleh pihak-pihak tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya catatan  hitam  diatas  putih  sehingga  tidak  ada  hukum  yang  kuat  mengikatnya. Sistem  jual  beli  tumpukan  yang  diberlakukan  secara  tumpukan  menimbulkan ketidakjelasan dan ketidaktahuan pada kuantitas maupun bentuk ukuran ikan yang ada dalam keranjang, karena pihak pedagang hanya melihat beberapa keranjang ikan saja sebagai sampelnya. .
Jika dihubungkan dengan dalam teori jual beli yang ada, maka pemaparan peneliti tersebut mendeskripsikan bahwa kegiatan jual beli tumpukan ikan di TPI Lonrae bukan hanya termasuk jual beli jizaf, namun bisa dikategorikan juga dalam jual  beli  majhul,  yakni  jual  beli  barang  yang  tidak  diketahui  kualitas,  jenis, spesifikasinya atau kuantitasnya secara pasti 20 . Praktik jual beli ikan di pelelangan Lonrae dilakukan secara tumpukan tanpa dalam suatu wadah, kuantitas ikan yang ada  dalam  wadah  tersebut  tidak  diketahui  secara  pasti,  peneliti  menemukan puluhan ekor ikan kualitas buruk dicampurkan dengan ikan dengan kualitas bagus dan  banyak  ditemukan  pula  jenis  ikan  batu  yang  bercampur  dengan  jenis  ikan yang  diinginkan  pedagang  ikan 21 .Jual  beli  dengan  sistem  seperti  itu  bisa menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  Pedagang  Ikan  (juragan)  karena  tidak ketahuannya  kepada  kualitas  atapun  ukuran  seluruh  jumlah  ekor  ikan  yang ditumpuk.  Adapun  kerugian  bagi  pihak  nelayan  timbul  karena  adanya kesepakatan  yang  dilakukan  secara  lisan,  tidak  adanya  kejelasan  akan  ikatan perjanjian yang mengikatnya.
Pernyataan  salah  satu  nelayan  bernama  Bapak  Jumar  mengungkapkan bahwa  kadang  pihak  pedagang  ikan  (juragan)  kadang  tidak  mau  membeli  hasil tangkapan nelayan jika harga ikan di pasaran anjlok. Tentu hal tersebut membuat pihak nelayan merasa dirugikan, karena mereka hanya berpegang kepada pihak pedagang ikan yang telah melakukan perjanjian padanya. Jadi jika tiba-tiba pihak pedagang ikan tidak mau membeli hasil tangkapan nelayan, maka pihak nelayan tidak  akan  tahu  arah  dan  tujuan  mereka  untuk  menjual  hasil  tangkapannya,
19 Nadratuzzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi,” Al-Iqtishad 1, no. 1 (2009): 53–64.
20 Ghufron Mas Adi, Fiqh Muamalah Konsektual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h, 144.
21 Hasil Observasi Penelitian .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
berhubung karena persiapan mereka untuk menjual kepada pedagang lain belum ada 22 .
Bapak Muse Nelayan di TPI Lonrae juga mengungkapkan bahwa sistem penangguhan pembayaran sebesar 50 % dari hasil penjualan tangkapan ikannya, membuat pihak nelayan juga merasa tidak adil dengan ketentuan tersebut. Karena manakala  ikan  yang  mereka  jual  kepada  pihak  pedagang  belum  laku  secara keseluruhannya,  maka  pihak  pedagang  secara  tiba-tiba  langsung  melakukan pengurangan harga terhadap sisa pembayaran harga ikan yang belum dibayarkan oleh  pihak  pedagang,  ketentuan  itu  tidak  disebutkan  dalam  kesepakatan  yang diberlakukan 23 .  Hal  seperti  itu  dilakukan  oleh  pedagang  ikan  dengan  alasan bahwasannya sebagian ikan yang belum terjual kondisi fisiknya sudah tidak bagus dan harus dijual di pasaran dengan harga yang lebih murah.
Hasil pemaparan peneliti di atas menyimpulkan bahwa kegiatan jual beli dengan tidk adanya kepastian seperti itu dapat menimbulkan gharar, dan bisa saja menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak yang terkait. Padahal sebagaimana telah diketahui, dalam melakukan jual beli sesuai kaidah Islam harus saling patut terhadap  kesepakatan  awal  yang  disepakatinya  aagr  tidak  menimbulkan perselisihan anatar mereka.
Gharar  memiliki  bentuk  yang  bermacam-macam,  yaitu  gharar  dalam kuantitas,  gharar  dalam  kualitas,  gharar  dalam  harga,  dan  gharar  dalam  waktu penyerahan. Menurut peneliti, praktik jual beli tumpukan ikan di TPI Lonare Kab. Bone,  terjadinya  ketidakjelasan  atau  gharar  pada  segi  kuantitas,  kualitas,  serta waktu  penyerahan harga jual. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh peneliti ketidakjelasan  kuantitas  terjadi  karena  ketidaktahuan  jumlah  ekor  ikan  pada tumpukan,  ketidakjelasan  kualitas  terjadi  pada  tumpukan  ikan  yang  berada dibagian  terbawah  tumpukan,  serta  ketidakjelasan  penyerahan  harga  jual  yang biasanya bisa melenceng dari kesepakatan yang ada.
Di tinjau dari segi terjadinya jual beli sebagaimana yang telah diutarakan pada  bab  sebelumnya,  menurut  peneliti  terjadi  gharar  pada  jual  beli  tumpukan ikan di TPI Lonare Kab. Bone tersebut terletak pada objek jual beli. Dalam jual beli tumpukan ikan yang telah diterapkannya, objek jual beli berupa ikan boleh dikatakan tidak jelas alam hal kuantitas dan kualitas. Sehingga paraktik jual beli ini dapat dikategorikan pada jual beli barang yang tidak jelas. Dengan demikian bahwa  dalam  praktik  jual  beli  tumpukan  di  TPI  Lonrae    Kab.  Bone  tengah mengandung unsur gharar di dalamnya.
2. Adanya Tadlis
Islam  adalah  agama  yang  beorientasi  kepada  kebaikan  dan  keadilan seluruh manusia.  Islam  senantiasa mengajarkan agar manusia mengendepankan keadilan,  keseimbangan  dan  juga  kesejahteraan  bagi  semuanya.  Islam  tidak mengajarkan kesenjangan sosial maupun kekuasaan pada pihak tertentu saja.
22 “Hasil Wawancara Dengan Bapak Jumar Selaku Nelayan Di TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 1 Agustus 2021.,” n.d.
23 Hasil Wawancara Dengan Bapak Muse Selaku Nelayan Di TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 1 Agustus 2021. , n.d.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Syariat Islam melindungi umat manusia untuk berniaga dan menganjurkan jual beli dengan aturan yang wajib ditaati. Tindakan akan merugikan masyarakat dan  hal  yang  akan  mndorong  manusia  untuk  mengurangi  hak-hak  orang  lain dengan  tipu  daya  muslihat  serta  tindakan  tersebut  akan  menghancurkan  sistem masyarakat tertentu seperti melakukan tindakan kecurangan dan penipuan dalam hal jual beli, kerjasama maupun kegiatan sosial lainnya 24 .
Tindakan  penipuan  dalam  kerjasama  maupun  jual  beli  di  sebut  dengan tadlis. Penipuan (tadlis) adalah jual beli hukumnya haram sam halnya menutup- nutupi  kebenaran  akan  objek  yang  diperjualbelikan.  Ada  beberapa  unsur tadlis yang terjadi terjadi dalam transaksi jual beli. Di mana tadlis yang terjadi dalam jual beli dapat terbagi kedalam beberapa hal yaitu: tadlis dalam hal kualitas, tadlis dalam hal kuantitas, tadlis dalam hal harga, dan waktu penyerahannya yaitu:
a. Tadlis dalam hal kuantitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap  jumlah  yang  akan  diterima  kepada  pihak  pembeli  (penipuan  atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang/objek jual beli bersifat tidak pasti).
b. Tadlis dalam  hal  kualitas  adalah  penipuan  dalam  transaksi  jual  beli  yang dilakukan  oleh  penjual  kepada  pembeli  terhadap  mutu  atau  kualitas  barang yang  dijual  (mengatakan  barang  yang  sejatinya  bermutu  buruk  tetapi dikatakan  kepada  pembeli  barang  tersebut  bermutu  baik  dan  berkualitas tinggi.
c. Tadlis dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli,  dalam  hal  ini seperti penjual tidak memberitahukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut, menjual  barang  dengan  keuntungan  yang  berlipat  ganda/melebihi  harga pokok.
d. Tadlis dalam hal  waktu  penyerahannya ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awal akad (penyerahan barang tidak sesuai waktu yang disepakati tanpa menginformasikan alasan tertentu kepada pihak pembeli) 25 .
Jenis tadlis yang telah di paparkan diatas, yakni tadlis dari segi kuantitas tengah  terjadi  pada  praktik  jual  beli  tumpukan  ikan  di  TPI  Lonrae.  Tadlis  segi kuantitas tersebut terjadi saat proses pemilahan ikan terjadi, proses pemilihan ikan dilakukan  oleh  nelayan  dengan  mengelompokan  masing-masing  ikan  yang berukuran  sama  dalam  satu  keranjang.  Namun  dalam  proses  pemilahannya, nelayan  mengambil  tindakan  untuk  mencampurkan  ikan  berukuran  besar  dan berukuran kecil dalam satu wadah, kemudian memposisikan ikan kecil di bagian bawah wadah dan menumpuknya dengan ikan besar di bagian tearatas, sehingga
24 Fatimah, “Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-Buahan  Di  Kota  Makassar),” Jurnal  Imiah  BONGAYA  (Manajemen  &  Akuntansi) ,  no.  19  (2016): 250–57.
25 Ahmad  Sofwan  Fauzi,  “Transaksi  Jual-Beli  Terlarang;  Ghisy  Atau  Tadlis  Kualitas,” Mizan: Journal of Islamic Law 1, no. 2 (2017), doi:10.32507/mizan.v1i2.9.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dalam  pandangan  pihak  pedagang,  satu  keranjang  tersebut  berisikan  ikan berukuran besar 26 .
Ikan  yang  kemudian  telah  ditumpuk,  posisinya  masih  direkati  oleh bebatuan  es,  sehingga  volume  ikan  yang  ada  dalam  wadah  lebih  cepat  terisi dibandingkan dengan tumpukan ikan yang tidak direkati bebatuan es. Hal tersebut dilakukan nelayan dengan alasan supaya tingkat kesegaran ikan yang dipilah tidak berubah.  Namun  tetap  saja  hal  tersebut  menimbulkan  penipuan  pada  proses pemilahan ikannya.
Unsur tadlis juga terjadi pada segi kualitas, yakni hal ini juga terjadi pada proses pemilahan ikan oleh nelayan. Nelayan yang melakukan pemilahan kadang mencampurkan ikan yang dengan tingkat kesegaran yang berbeda, kondisi fisik ikan  yang  sudah  tidak  bagus  seperti  ikan  yang  dagingnya  sudah  terkoyak  serta kulitnya  sudah  mengelupas  dicampurkan  dengan  ikan  dengan  yang  kondisi fisiknya masih segar dan padat. Serta memposisikan ikan yang sudah tidak segar ke  bagian  terbawah  wadah  kemudian  ditumpuk  dengan  ikan  yang  segar.  Hal tersebut tentunya merupakan tindakan kecurangan 27 .
Tadlis dalam waktu penyerahan terjadi ketika pihak pedagang ikan sengaja untuk  menunda  waktu  penyerahan  pembayarah  harga  ikan.  Sesuai  dengan pemaparan  yang  telah  dijelaskan  oleh  peneliti,  pihak  pedagang  ikan  (juragan) tidak  mentaati  kesepakatan  terkait  penyerahan  harga  jual  kepada  nelayan. Kesepakatan  untuk  membayar  harga  jual  sebesar  50  %  terlebih  dahulu,  lalu  di kemudian  waktu  minimal  4  hari  pihak  pedagang  akan  membayarkan  hasil tangkapan secara penuh. Namun kadang pihak pedagang ikan (juragan) akan tidak memberikan hasil penjualan sesuai kesepakatan.
Unsur ketidakadilan dalam bisnis Islam yang terjadi di TPI Lonrae  Kab. Bone terjadi karena di sebabkan oleh masing-masing pihak yang terkait, baik itu pihak pedagang  ikannya maupun pihak nelayannya. Sehingga kerjasama  antara pihak pedagang ikan dan Nelayan mereka saling mengingkari. Serta penulis dapat menyimpulkan bahwasannya kegiatan jual beli di TPI Lonrae jauh dari kategori adil. Namun dengan kehadiran aturan jual beli jizaf sesuai ranah fikih muamalah diharapkan  mampu  menjadi  landasan  seluruh  umat  dalam  melakukan  transaksi jual beli.

## Tinjauan  Fikih  muamalah  pada  Praktik  Jual  Beli  Tumpukan  (Jizaf)  dalam Mewujudkan  Konsep  Keadilan  Bisnis  Islam  pedagang  Ikan  di  Pelelangan  Lonrae Kabupaten Bone
Fikih muamalah yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya seperti perikatan, sanksi hukum dan aturan lain agar terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara peror angan maupun kemasyarakatan. Jual Beli adalah  salah  satu  hal  yang  berkaitan  dengan  fikih  muamalah.  Jual  beli  ini  sendiri didefinisikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu pihak kepada yang lain atas dasar saling
26 Hasil Observasi Penelitian .
27 Ibid.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara’ yang meliputi rukun dan syarat-syarat  yang  telah  mengikat  kaidah  jual  beli  ini 28 .Transaksi  jual  beli  dalam ranah fikih muamalah dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu jual beli yang ditinjau dari pertukarannya, ditinjau dari hukumnya, ditinjau dari objek yang diperjualbelikan. Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini, praktik jual beli yang terjadi disela- sela kehidupan terdapat beraneka ragam jenisnya, salah satunya adalah jual beli yang didasarkan pada timbangan atau takaran yang dapat ditransaksi dan dibuktikan secara langsung.
Fikih  muamalah  menyebut  transaksi  ini  dengan  jual  beli jizaf (sistem tumpukan), berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa transaksi jual beli  ikan  secara  tumpukan  yang  dilakukan  antara  Pedagang  Ikan  (Juragan  )  dan Nelayan  dapat disebut jual beli Jizaf karena dalam konsep jizaf seorang penjual dan pembeli  melakukan  menumpukkan  barang  dalam  suatu  wadah  tanpa  dilakukan penakaran,  perhitungan  maupun  penjumlahan  kuantitas  pada  objek  barang  yang diperjual belikan tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan pada jumlah kuantitasnya 29 .  Jual  beli  secara  tumpukan  ini  sendiri  tidak  terlepas  dari  kehidupan bermuamalah, utamanya sistem jual beli ikan yang dilakukan oleh masyarakat Lonrae yang  beraktivitas  di  Tempat  Pelelangan  Ikan  Lonrae  Kab.  Bone  dan  telah  menjadi kebiasaan masyarakat di lokasi tersebut.
Praktik jual beli seperti ini sebenarnya juga sudah lama ada dan dilakukan oleh para  sahabat  di  zamannya,  mereka  melakukan  transaksi  jual  beli  secara  taksiran dengan tidak dilakukan penakaran ataupun penimbangan. Seperti yang terdapat dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam.
نبا َِّللَّا ِدْبَع ْنَع ٌعِفَنَ  ِنََِبَْخَأ َِّللَّا ُدْيَ بُع اَنَ ثَّدَح ٍديِعَس ُنْب  َيََْيَ اَنَ ثَّدَح
رمع لاق : ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ُلوُسَّرلا َمَّلَسَو َماَعَّطلا َنْوُعَ ياَبَ تَ ياْوُ ناَك ُهْوُلُقْ نَ ي  َّتََّحاْوُعْ يِبَي ْنَأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ُلوُسَّرلا ُمُهاَهَ نَ ف  ِقْوُّسلا َلْعَِبِاًفاَزُج
)
ةعاملجا هاور (
Artinya:
“Telah  menceritakan  kepada  kami  Yahya  bin  Said  telah  menceritakan kepaa kami Ubaidullah telah mengabarkan kepada Nafi dari Abdullah bin Umar  ia  berkata:  Mereka  (para  Sahabat)  biasa  melakukan  jual  beli makanan  (Gandum  dan  sebagainya)  di  tengah-tengah  pasar  tanpa ditimbang dan ditakar terlebih dahulu, lalu Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam.  melarang  mereka  untuk  menjual  makanan  tersebut  sampai mereka memindahkannya ketempat yang lain”.(H.R. Muslim) 30 .
Hadis  tersebut  terdapat  indikasi  bahwa  para  sahabat  pada  zamannya  sudah terbiasa melakukan jual beli secara taksiran, sehingga hal ini menunjukkan bahwa jual beli seperti itu diperbolehkan. Walaupun telah dijelaskan sebelumnya bahwa objek,
28 Zamzam, Febriadi, and Eprianti, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat Dengan Sistem Jual Beli Spekulatif ( Jizaf ) Di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung Review of Fikih Muamalah on Practices for Selling Tomato Vegetables With A.”
29 Muis, “Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam.”
30 Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, Shahih Muslim .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ukuran dan kriteria jual beli harus diketahui, sementara jual beli secara taksiran ini bersifat tidak adanya pengetahuan tentang ukuran. Namun bentuk jual beli seperti ini termaksuk  yang  dikecualikan  dari  hukum  asalnya  yang  bersifat  umum,  karena manusia amat membutuhkannya 31 . Landasan fikih muamalah mengenai transaksi jual beli tumpukan (Jizaf) oleh pedagang ikan (juragan) dan nelayan tentunya harus dipedomani oleh adanya rukun maupun  syarat-syarat  jual  beli Jizaf yang  sesuai  dengan  kaidah  muamalah  dalam Islam.
1. Shighat (Ijab  Qabul)  yaitu  ikatan  antara  penjual  dan  pembeli.  Jual  beli Jizaf dikatakan  sah  apabila  telah  melakukan  ijab  dan  qabul,  sebab  ijab  qabul menunjukkan adanya kerelaan atau suka sama suka 32 .
Pada penelitian penulis ada dua pihak yang melakukan kegiatan jual beli tumpukan  ikan  yakni  pedagang  ikan  (juragan)  yang  bertugas  membeli  hasil tangkapan  nelayan  di  TPI  Lonrae  serta  memberikan  dana  atau  bantuan  kepada nelayan  jika  dibutuhkan,  selanjutnya  yakni  Nelayan  yang  bertugas  mencari tangkapan  hasil  laut  dengan  menggunakan  alat  berupa purse  seine .  Sebelum melakukan  kerjasama  masing-masing  pihak  terlebih  dahulu  melakukan  akad perjanjian  yang  diucapkan  secara  lisan  dengan  tatap  muka,  misalnya  ijab dilakukan oleh bapak H.Bustan selaku pedagang ikan (juragan) mengatakan:
“Narekko eengakai  parelluta  lao  ri  iyya’ rupanna parelluki  ongokoso, lokkani mai sioloki’ iyyapa patujuiki parelluta, na yaroo tonna mancaji asengerengku lao ri  idi na tabalui waselle reso attasikengtta ri iyya. Idimi  urennuang nakko ajja talesse’  lau  baluki  wasele  ressota  lau  ri  tau  laingge.  Iyappa  upettu  toi  yaro waselle ressota wedding tariala sittenggana pole ellina, narekko narapini petang gesso nappani weddingkki uwaja penno ellina”.
(“Jika  anda  membutuhkan  bantuan  kepada  saya  berupa  bantuan  dana,  silahkan Anda menghubungi Saya, maka Saya akan berusaha untuk membantu Anda, dan Saya juga sangat berharap kepada Anda untuk menjual hasil tangkapan laut Anda kepada Saya. Semoga dengan persyaratan ini Anda tidak menjual hasil tangkapan laut  anda  kepada  orang  lain.  Serta  harga  jual  hasil  tangkapan  anda  saya  akan bayarkan  setengah  terlebih  dahulu,  dan  akan  saya  bayarkan  selama  4  hari lamanya”) 33 .
Kemudian  ijab  qabul  dilakukan  oleh  bapak  Rusman  selaku  salah  satu nelayan di TPI Lonrae mengatakan:
“ Rekko yatu na tapuada’ laoni mai sibali senge’ rekko malempukki ri adatta, na umalemmputo lau ri resoku. Ajanna na to sisala pada-padatta ruppa tau. Nakko macenniing I puadata na ribaliki resso macenning toppa”.
31 Muhammad  Yunus,  Fahmi  Fatwa  Rosyadi  Satria  Hamdani,  and  Gusti  Khairina  Shofia, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food,” Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2, no. 1 (2018): 135–46, doi:10.29313/amwaluna.v2i1.3363.
32 Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata,” Tahkim
XVII, no. 2 (2021): 177–88, https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf.
33 Bustan, Pedagang Ikan TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 30 Juli 2021 .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
(“Jika  seperti  itu  persyaratan  yang  Anda  berikan,  baiklah  saya  menerimanya. Mendengar  niat  anda  yang  baik  membuat  saya  menjadi  bersungguh-sungguh untuk bekerjasama dengan Anda. Janganlah kita saling berlerai sesama manusia, karena nait baik anda pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik pula”) 34 . Penjelasan  diatas  dapat  diasumsikan  bahwa  kegiatan  jual  beli  yang dilakukan secara lisan antara pedagang ikan (juragan)dan nelayan di TPI Lonrae dikatakan telah memenuhi rukun jual beli yang dilakukan, namun akad jual beli secara  lisan  tersebut  bisa  saja  membuat  salah  satu  pihak  melakukan  tindakan menyimpang dari kesepakatan yang dilakukan. Karena tidak adanya akad tertulis yang jelas dan mengikat.
2. Al-muta’aqidain (orang-orang yang berakad), ada adanya pihak penjual (bai’) dan pihak pembeli (mustari) 35 .
Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  penulisan  peneliti  sebelumnya  yang menjadi  syarat  jual  beli  adalah  baligh,  berakal,  saling  merindhai  dan  cakap kerjasama. Proses jual beli yang di lakukan di TPI Lonrae melibatkan beberapa informan yang bertindak sebagai pedagang ikan (juragan) yakni bapak H.Bustan berusian 60 tahun dan nelayan yakni bapak Muse 30 tahun, bapak Sule 45 tahun, bapak  Rusman  49  tahun  serta  bapak  Jumardi  47  Tahun.  Mereka  sudah  cakap hukum  dan  bisa  membedakan  antara  sesuatu  yang  baik  dan  buruk  dalam kerjasamanya.
Kerjasama antara pedagang ikan (juragan) dan nelayan sama-sama hadir dalam satu  tempat  atau  majlis dan telah mengetahui  sistem muamalah jual  beli yang telah diuraikan dalam kegiatan ijab qabulnya. Dalam penelitian penulis, para nelayan yang menjadi  objek penelitian menjelaskan bahwasannya mereka  telah melakukan pekerjaan mereka lebih dari 5 tahun. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Sule mangatakan bahwa:
“Riyolo iyya Nak, jama-jammaku mabunre balemi ba’ ri wirinna tassie, nakko engkana nalakki laleng Puang’E ri pattepu I pelelangan E, na weddingni kasina macce’  matassi,  jamma-jammaku  weddingni  narapi  angkanna  lima  taungge’ nakko engkani kasina wedding ri anre na ri ongkoso tonni wija-wijakku”.
(“Dulu pekerjaan saya hanya bisa mencari ikan-ikan kecil di pesisir pantai, dan Alhamdulillah dengan Izin Allah setelah TPI ini di bangun, sudah ada jalan yang baik untuk kami mencari rezeki lewat bantuan yang ada, dengan pekerjaan saya sekarang  ini  saya  sudah  bisa  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari  dan  kebutuhan anak-anak saya”) 36 .
Penjelasan  diatas  dapat  diasumsikan  bahwa  kegiatan  jual  beli  yang dilakukan antara pedagang ikan (juragan) dan nelayan di TPI Lonrae dikatakan telah  memenuhi  rukun  jual  beli  tumpukan (Jizaf) dari  segi Al-muta’aqidain (orang-orang yang berakad).
3. Mak’ud alaih (objek akad) yakni benda-benda yang diperjualbelikan.
34 Rusman, “Nelayan Di TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 31 Juli 2021.”
35 Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata.”
36 Sule, “Nelayan Ikan Di TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 31 Agustus 2021.,” n.d.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Syarat-syarat yang terkait dengan objek akad ini adalah sebagai berikut:
a. Barang  yang  diperjual  belikan  dilihat  langsung  pada  saat  terjadinya  akad dengan  catatan  tidak  menyebabkan  rusaknya  barang  tersebut  dan  seperti halnya  melihat  barang  langsung  pada  saat  akad  ini,  juga  dapat  dilihat sebelumnya  dengan  catatan  barang  tersebut  tetap  tidak  berubah  (sejak melihatnya tersebut) sampai tiba saatnya waktu akad berlangsung 37 .
b. Jumlah  barang  dagangan  dalam  jumlah  besar  sehingga  sulit  untuk memprediksikannya.  Atau  sebaliknya,  terlalu  sedikit  sekali  sehingga  terlalu mudah untuk dihitung, jadi penjualan spekulatif ini tidak ada gunanya. Jual beli  dilakukan  atas  sesuatu  yang  dibelikan  secara  partai,  bukan  persatuan. Akad Jizaf dibolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian  dan  sejenisnya.  Jual  beli Jizaf tidak  bisa  dilakukan  atas  pakaian, kendaraan yang dapat dinilai persatuannya.
c. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungan, jika penjual mengetahui kadar objek  transaksi,  maka  tidak  perlu  menjualnya  secara Jizaf .  Namun,  jika mengetahui  kadar  objek  transaksi,  maka  jual  beli  sah  dan  bersifat  lazim, namun makruh tanzih.
d. Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan  dalam  spekulasi.  Jika  tanah  dengan  kondisi  menggunung  atau landai,  maka  kemungkinan  besar  objek  transaksi  tanah  dalam  kondisi  tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar. Serta Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad. Objek  transaksi  bisa  di  takar  oleh  barang  yang  memiliki  keahlian  dalam penaksiran. 38 .
Hasil  dari  penelitian  penulis  menemukan  bahwa  nelayan  yang melakukan trip ke  laut  bisanya  memerlukan  waktu  7-20  hari  untuk  melaut. Ikan yang didapatnya pada hari pertama melaut saat mengangkat rompon (alat tangkap  ikan  berupa  jaring  raksasa  atau  yang  disebut  dengan purse  seine ) otomatis  tingkat  kesegarannya  akan  berbeda  dengan  ikan  yang  didapatkan pada  hari  kedua  saat  mengangkat  rumpon,  dan  begitupula  hari-hari selanjutnya.  Kemudian  ikan  yang  telah  di  peroleh  nelayan  dari  rumpon tersebut  kemudian  di  susun  ke  dalam  box  fiber  dengan  lapisan  es  yang menyelimutinya.
Hari  kembalinya  ke  daratan  pun  tiba,  saat  kapal  telah  sampai  ke dermaga, biasanya nelayan langsung melakukan aksi pembongkaran ikan dari dalam box. 39 .
37 Zamzam, Febriadi, and Eprianti, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat Dengan Sistem Jual Beli Spekulatif ( Juzaf ) Di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung Review of Fikih Muamalah on Practices for Selling Tomato Vegetables With A.”
38 Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 3, no. 2 (2016): 239, doi:10.21043/bisnis.v3i2.1494.
39 Hasil Wawancara dengan Bapak Sulaiman Selaku  Nelayan di TPI Lonrae Kab. Bone setelah diolah Pada 1 Agustus 2021. , n.d.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kadar objek jualbelinya pun (ikan tangkapan nelayan) tidak diketahui pasti jumlah ekor ikan yang ada dalam satu keranjang tersebut, nelayan hanya menjualnya kepada pedagang ikan (juragan) dengan sistem tumpukan saja. Di tengah-tengah tumpukan ikan biasanya masih ada bebatuan es yang merekat dikulit  ikan,  dan  secara  otomatis  bebatuan  es  yang  merekatinya  pasti  akan membuat  volume  ikan  yang  ada  dalam  keranjang  lebih  cepat  terisi dibandingkan dengan penumpukan ikan yang tidak direkati es. Pedagang ikan (juragan) kemudian akan melakukan penawaran harga pada sampel ikan yang dilihatnya.
Ikan yang telah di pilah dalam keranjang, selain direkati bebatuan es,
bisanya size (ukuran)  ikan  yang  ada  dalam  keranjang  tersebut  berbeda.
Nelayan  melakukan  pengukuran  tumpukan  ikan  dengan  mencampurkan antara ikan yang berukuran besar dengan ikan yang berukuran kecil. Nelayan menumpukan  ikan  layang  kecil  dengan  ikan  layang  besar  dalam  satu keranjang  ikan,  sehingga  pedagang  ikan  (juragan  hanya  melihat  ikan  besar saja  dari  penampakan  atas  keranjang  ikan  tersebut,  dan  tentunya  harganya akan lebih mahal dari pada tumpukan ikan berukuran kecil 40 .
Uraian di atas dapat diasumsikan bahwasannya barang dari objek akad (ikan  hasil  tangkapan)  kondisinya  pasti  akan  berubah  seiring  dengan berjalankan  hari,  mengingat  kondisi  fisik  ikan  yang  tidak  tahan  lama.  Jadi tingkat kesegaran ikan yang dilihat oleh pedagang ikan (juragan)pada hari itu akan  berbeda  harganya  dengan  tingkat  kesengaran  ikan  di  hari  berikutnya, karena  kadang  pedagang  ikan  (juragan)ini  tidak  sempat  datang  memeriksa ikan  yang  akan  dibelinya  pada  saat  kapal  telah  sandar  ke  dermaga  yang disebabkan oleh alasan pribadi si pedagang ikan tersebut.
Tindakan kesengajaan dilakukan oleh nelayan untuk tidak melepaskan rekatan es di kulit ikan merupakan hal yang menyimpang dari kaidah jual beli jizaf yang  sesuai  aturan  fiqh  maumalah,  karena  hal  ini  dapat  mengelabui  si pedagang  ikan  (juragan)dalam  kegiatan  menetapkan  harga  jual  beli. Begitupula dengan tindakan nelayan untuk mencampurkan ukuran ikan kecil dengan  ikan  besar  dalam  suatu  wadah,  hal  itu  merupakan  tindakan  untuk melakukan penipun antara pihak yang telah diajaknya kerjasama.
4. Adanya nilai  tukar pengganti barang, yaitu dengan sesuatu  yang memenuhi tiga  syarat  yaitu  bisa  menyimpan  nilai (store  value), bisa  menilai  dan menghargakan  suatu  barang (unit  of  value) dan  bisa  dijadikan  alat  tukar (medium of exchange) 41 .
Hasil dari penelitian penulis menemukan bahwa rukun jual beli jizaf dari segi nilai tukar barang dapat diukur dari harga jual beli yang ditetapkan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hasil tangkapan  nelayan  kemudian  akan  dibeli  oleh  nelayan  dan  dibayarkan
40 Hasil Observasi Penelitian .
41 Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.”

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
harganya sebesar 50% dari harga yang harus di bayar oleh si pedagang ikan (pedagang), dan sisa 50 % nya akan dibayarkan setelah ikan habis terjual 42 .

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Praktik jual beli tumpukan ikan (Jizaf) di TPI Lonrae Kab. Bone dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama pihak nelayan melakukan pembongkaran ikan dari dalam Box  ikannyaa  kemudian  mengangkutnya  ke  daratan. Kedua ,  pihak  nelayan melakukan  proses  pemilahan  ikan. Ketiga ,  dilakukakannya  proses  tawar  menawar harga  dan  pembayaran  harga  ikan. Keemapat, pihak  nelayan  melakukan  proses penyusunan dan penyimpanan ikan ke dalam Box, dan yang terakhir pihak pedagang ikan melakukan pengakutan hasil tangkapan ikan ke lokasinya.
2. Perwujudan konsep keadilan bisnis Islam dalam kegiatan jual beli tumpukan ikan di TPI Lonrae Kab. Bone masih didapatkan adanya Gharar dan Tadlis di dalam proses jual belinya, baik dalam segi kualitas, kuantitas dan harganya. Dalam ketentuan jual beli jizaf sesuai kaidah Islam, hal tersebut bisa menjadi landasan untuk masyarakat dalam melakukan jual beli sistem tumpukan di TPI Lonrae Kab, Bone.
3. Tinjauan  Fikih  muamalah  dalam  kegiatan  jual  beli  tumpukan  ikan (Jizaf) di  TPI Lonrae Kab Bone dari segi rukunnya (akad, orang-orang yang berakad, objek akad, dan  nilai  tukar)  sudah  terpenuhi,  namun  dari  segi  syarat-syarat  untuk  mewujudkan rukun tersebut masih tidak sesuai dengan tinjauan fikih muamalah, yakni objek akad itu sendiri, objek akad yang ada dalam penelitian penulis masih mengandung unsur yang tidak diperbolehkan seperti terjadinya unsur penipuan dalam objek barang yang di tumpuk.

## Implikasi Penelitian
1. Adanya pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Lonrae Kab. Bone menjadi salah satu  sarana masyarakat  Lonrae dalam  rangka mempermudah pekerjannya. Baik dalam  hal  melakukan  pembudidayaan  ikan  maupun  dalam  proses  pencaharaian ikan di lautan.
2. Pihak-pihak  yang  terkait  dalam  kerjasama  hendaknya  memenuhi  kesepakatan transaksi  jual  beli  yang  diberlakukan  untuk  mewujudkan  hubungan  yang harmonis dalam transaksi. Sehingga Tempat Pelelangan Ikan Lonrae Kab. Bone bukan hanya berfungsi sebagai sarana jual beli ikan, namun juga berfungsi sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi sesama manusia.
3. Dengan adanya konsep jual beli tumpukan (Jizaf) sesuai ranah Fikih muamalah, menjadikan  pihak-pihak  yang  melakukan  sistem  jual  beli  tersebut  dapat mengetahui  rukun,  syarat  dan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  dalam mewujudkan keadilan berbisnis dalam kegiatan jual beli tumpukan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury. Shahih Muslim . Bairut: Dar al-
42 Hasil Observasi Penelitian .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Fikr, 1993. Agusalim. Kasubag TU TPI Lonrae Kab. Bone, Wawancara Pada 28 Juli 2021 , n.d. Burhan Bungin. Metode Penelitian Sosial Ekonomi . Jakarta: Prenada Media Group, 2013. Bustan, H. Pedagang Ikan TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 30 Juli 2021 , n.d. Fatimah.  “Analisis  Praktek  Tadlis  Pada  Masyarakat  Kota  Makassar  (Studi  Lapangan Pedagang Buah-Buahan Di Kota Makassar).” Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi) , no. 19 (2016): 250–57. Fauzi,  Ahmad  Sofwan.  “Transaksi  Jual-Beli  Terlarang;  Ghisy  Atau  Tadlis  Kualitas.” Mizan: Journal of Islamic Law 1, no. 2 (2017). doi:10.32507/mizan.v1i2.9.
Ghufron Mas Adi. Fikih muamalah Konsektual . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. Hasil Observasi, Pelelangan Ikan Lonrae Kab. Bone, Tanggal 15 Januari 2021 , n.d. Hasil Observasi Penelitian , n.d.
“Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak  Jumar  Selaku  Nelayan  Di  TPI  Lonrae  Kab.  Bone.
Wawancara Pada 1 Agustus 2021.,” n.d.
Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak  Muse  Selaku  Nelayan  Di  TPI  Lonrae  Kab.  Bone. Wawancara Pada 1 Agustus 2021. , n.d.
Hasil Wawancara Dengan Bapak Sulaiman Selaku Nelayan Di TPI Lonare Kab. Bone Setelah Di Olah Pada 1 Agustus 2021. , n.d. Hosen, Nadratuzzaman. “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi.” Al-Iqtishad 1, no. 1 (2009): 53–64.
Ibnu  Qayyim  al  -  Jauzi. Zad  Al-Ma’ad  Fi  Hadyi  Khair  Al-Ibad,  Tahqiq  Shu’aib  Al- Arnauti  Dan  Ba’du  Al-Qadir  Al-Arnauti .  Cet  14.  Beirut:  Muassasah  al-Risalah, 1996.
Ibnu Rasyid. Bidayatul Mujtahid Terj. Abdul Majdi . Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Juni Sara, Fuadi, Lidia Fitri. “Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Mukhadharah Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Kasus  Di  Kecamatan  Kuta  Makmur Kabupaten Aceh Utara).” J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) 6, no. April (2021): 89–99.
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia. Al-Quran  Dan  Terjemahannya .  Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005.
Mafaza, Ervina, and A’rasy Fahrullah. “Sistem Jual Beli Ikan Secara Borongan Dalam Prespektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Kasus  TPI  Brondong).” Jurnal  Ekonomika  Dan Bisnis Islam 4, no. 3 (2022): 202–14. doi:10.2674s0/jekobi.v4n3.p202-214.
Muis,  Dwi  Utami.  “Jual  Beli  Borongan  Bawang  Merah  Di  Desa  Grinting  Menurut Tinjauan Hukum Islam” 2, no. 2 (2017): 1–14.
Puspitasari, Ayi & Ahmad Saepudin & Siti Rohmat. “Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan  Sekali  Musim  Panen  Dalam  Prespektif  Ekonomi  Syari’ah.” Jurnal EksisBank 3, no. 2 (2019): 189.
Romli,  Muhammad.  “Konsep  Syarat  Sah  Akad  Dalam  Hukum  Islam  Dan  Syarat  Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata.” Tahkim XVII, no. 2 (2021): 177–88. https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf.
Rusman. “Nelayan Di TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 31 Juli 2021,” n.d.
Rusydi,  Bahrul  Ulum,  Renaldi  Hidayat,  and  Rahmawati  Muin.  “Telaah  Kesyari’Ahan Sistem  Jual  Beli  Timun  Secara  Borongan  Di  Pasar  Terong  Kota  Makassar.” At- Tijaroh:  Jurnal  Ilmu  Manajemen  Dan  Bisnis  Islam 5,  no.  1  (2019):  38–51.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
doi:10.24952/tijaroh.v5i1.1630.
Shobirin,  Shobirin.  “Jual  Beli  Dalam  Pandangan  Islam.” BISNIS :  Jurnal  Bisnis  Dan Manajemen Islam 3, no. 2 (2016): 239. doi:10.21043/bisnis.v3i2.1494. Sule. “Nelayan Ikan Di TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 31 Agustus 2021.,” n.d. Sumber : Papan Data Kelurahan Lonrae 2020 , n.d.
Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia.
“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi  Go-Food.” Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan  Syariah 2,  no.  1 (2018): 135–46. doi:10.29313/amwaluna.v2i1.3363.
Zamzam,  Mochamad,  Sandy  Rizky  Febriadi,  and  Nanik  Eprianti.  “Tinjauan  Fikih Muamalah  Terhadap  Praktik  Jual  Beli  Sayuran  Tomat  Dengan  Sistem  Jual  Beli Spekulatif  (  Juzaf  )  Di  Kampung  Cicayur  Kabupaten  Bandung  Review  of  Fikih Muamalah  on  Practices  for  Selling  Tomato  Vegetables  With  A.” Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah 5 (2019): 284–89.