## PERADILAN GAMPONG SEBAGAI WADAH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WARISAN DI PROVINSI ACEH
Rahmat Fitrah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar memect_12@yahoo.com

## Abstract
Legally, it is known there are  two  ways of settling  disputes, first settling  disputes  in  litigation that is in court, and both are known by way of non-litigation dispute resolution outside the court that.  With  the existence  of alternative  dispute  resolution  such  as  non-litigation,  the  court  only used  as  a  last  choice  by  the  parties  to  resolve  the  dispute.  In  Aceh  disputes  in  society  more dominant  resolved  through  Customary  Council,  as  a  matter  of  dispute  inheritance,  because according to them more in line with a growing sense of justice in society.
Keyword: Justice Gampong,Resolving Disputes.

## LATAR BELAKANG
Hukum  adat  merupakan  keseluruhan  aturan  yang  ditetapkan  dalam  keputusan-keputusan para  petugas  yang  berwenang  dan  didalam  pelaksanaannya  dilansir  secara  polos,  artinya  itu dilaksanakan  tanpa  membawa  terbentuknya  suatu  keseluruhan  aturan-aturan  yang  sejak  saat lahirnya  dinyatakan  mengikat  secara  mutlak  untuk  masa  yang  akan  datang.  Dengan  demikian hukum  adat  yang  berlaku  di  Indonesia  hanya  dapat  diketahui  dari  keputusan-keputusan sebagaimana diambil oleh penguasa-penguasa dalam masyarakat.
Indonesia  adalah  Negara  yang  bersifat  pluralisme,  baik  suku,  budaya,  bahasa,  maupun agama.  Keberagaman  tersebut  mengakibatkan  pula  keberagaman  hukum  sebagai  fakta  yang tidak  dapat  dihindari.  Negara  Indonesia  dengan  tegas  mengakui  dan  menghormati  kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  di atur dalam Undang-Undang. Hukum adat merupakan bagian hukum yang berlaku di Indonesia sehingga  keberadaan  hukum  adat  tersebut  menjadi  bukti  yang  konkrit  bahwa  Indonesia mengakuai pluralisme.
Negara  Indonesia  sebagai  Negara  yang  memiliki  keberagaman  hukum,  memang  telah memiliki  Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Umum  yang  bertujuan memusatkan  segala  perkara  umum  ke  pengadilan  umum  nasional,  namun  sampai  saat  ini Indonesia  belum  mempunyai  undang-undang  yang  secara  tegas  mengatur  kedudukan  dan kekuatan  hukum  adat  sebagai  alat  bukti  terhadap  putusan  pengadilan,  baik  perdata  maupun pidana.
Secara yuridis, telah dikenal ada dua macam penyelesaian perkara dalam masalah hukum, yang pertama dikenal dengan penyelesaian litigasi, dan kedua yang dikenal dengan non litigasi. Litigasi  yaitu  penyelesaian  di  depan  pengadilan,  seperti  penyelesaian  perkara  di  Peradilan Umum, PeradilanAgama atau Mahkamah Syari’ah, Peradilan Militer, danPeradilan Tata Usaha Negara.  Peradilan  tersebut  dikelolaoleh  negara,  dan  sering  disebut  dengan  nama  government judicial  system.  Non  litigasi  yaitupenyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  seperti  secara  adat, arbitrase,mediasi, dsb.
Dengan  adanya  penyelesaian  sengketa  alternatif,  maka  pengadilan  hanya  dijadikan sebagai  pilihan  yang  terakhir  oleh  para  pihak  yang  menyelesaikan  sengketa.  Para  pihak  yang bersengketa  baru  akan  mengajukan  perkaranya  ke  pengadilan  apabila  lembaga  penyelesaian sengketa  alternatif  tidak  mampu  menanganinya.  Di  Indonesia,  disamping  pengadilan  sebagai forum  penyelesaian  sengketa  yang  keberadaannya  diakomodir  oleh  Negara  melalui  Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat juga forum penyelesaian sengketa lain yang mengacu pada pranata adat dan agama. Hal tersebut dilatar belakangi karena adanya pluralisme hukum  yang berlaku di Indonesia, dimana hukum yang berlaku bukan hanya hukum yang berasal dari negara, melainkan juga berlakunya hukum yang berasal dari adat serta hukum yang berasal dari agama.
Titik  awal  bagi  pengadilan  non  litigasi  yang  diakui  oleh  kolonial  Belanda  pada  Tahun 1935 lewat Statblaad 1935 No. 102. Pengakuan ini didorong oleh bentuk politik balas budi yang diperankan oleh Belanda terhadap wilayah jajahannya. Kebijakan politik demikian ternyata juga memberi  peluang  positif  terhadap  bentuk  peradilan  yang  tidak  dikelola  oleh  negara.  Dengan demikian,  melalui  kebijakan  tersebut  dapat  ditegaskan  bahwa  Belanda  telah  mengakui keberadaan Peradilan Adat dan Peradilan Agama saat itu. Meskipun pengakuan tersebut masih bersifat  terbatas,  seperti  hakim-hakim  adat  tidak  diperbolehkan  menjatuhkan  hukuman.  Bukan hanya Peradilan Desa yang diakui, tetapi juga Peradilan Adat dan Peradilan Swapraja juga turut diakui.
Bangsa  Indonesia  memiliki  adat  istiadatnya  masing-masing,  tidak  lain  juga  seperti  di Aceh.  Dalam  pelaksanaanya  berada  dan  dikendalikan  oleh  lembaga-lembaga  adat  yang  sesuai dengan  lingkungannya  sebagai  organisasi  kemasyarakatan.  Maka  lembaga  Adat  di  Aceh
merupakan  suatu  organisasi  kemasyarakatan  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  hukum  adat  yang mendiami  wilayah  tertentu  dan  berhak  mengatur  dan  mengurus  wilayahnya  sendiri,  untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dan ketertiban masyarakat, keberadaan hukum adat ini dikuatkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
Aceh merupakan Provinsi yang bersifat Khusus dan Istimewa, dalam upaya meningkatkan pembinaan  dan  pelestarian  adat  istiadat,  Pemerintah  Aceh  telah  membentuk  lembaga  khusus yang disebut dengan Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA). Pembentukan LAKA pada 9 Juli 1986 merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sejarah sosial masyarakat Aceh itu  sendiri,  kemudian  pada  Tahun  2003  mengalami  perubahan  menjadi  Majelis  Adat  Aceh (MAA). MAA ini lahir berdasarkan Keputusan Kongres Adat Aceh yang diselenggarakan oleh LAKA (Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh) pada Tahun 2002 di Banda Aceh, ini dilakukan berdasarkan  perkembangan  dinamika  kehidupan  masyarakat  Aceh,  berpijak  pada  Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Aceh,  dimana  salah satunya  adalah  Keistimewaan  dibidang  Penyelenggaraan  adat  istiadat  masyarakat  Aceh. Kongres ini dibuka resmi oleh Presiden Republik Indonesia yang saat itu di jabat oleh Megawati Soekarno  Putri  di  bandara  Sultan  Iskandar  Muda,  kehadiran  presiden  di  Aceh  saat  itu  dalam rangka meresmikan penerbangan perdana pesawat Selawah Air NAD milik pemerintah Provinsi Aceh.
Kongres  Adat  selanjutnya  mengesahkan  LAKA  (Lembaga  Adat  dan  Kebudayaan  Aceh) menjadi  MAA  (Majelis  Adat  Aceh),  kemudian  penetapan  status  hukum  dengan  membentuk Qanun  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang  pembentukan  Sususunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Majelis  Adat  Aceh.  Organisasi  Majelis  Adat  Aceh  ini  kemudian  dibentuk  tingkat Provinsi,Perwakilan  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota,  hingga  lahirlah  Majelis  Adat  Kabupaten Aceh  Besar  dan  Majelis  Adat  Aceh  di  Kabupaten-kabupaten  lainnya  sampai  dengan pembentukan  Majelis  Adat  Tingkat  Kecamatan,  Mukim,  hingga  ke  Gampong-Gampong  di Provinsi  Aceh.  Sedangkan  biaya  operasionalnya  di  anggarkan  pada  APBA  untuk  tinggkat Provinsi dan APBK di tingkat Kabupaten/Kota.
Lembaga  adat  yang  berkebang  dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh  sejak  dahulu  hingga saat  ini  mempunyai  peran  penting  dalam  membina  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat, norma-norma  adat,  dan  aturan  untuk  mewujudkan  keamanan,  ketertiban,  ketenteraman, kerukunan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai-nilai Islam
Majelis Adat Aceh juga bertujuan untuk membina dan mengembangkan adat istiadat agar tidak hilang dan selalu terjaga sepanjang zaman, ini dikarenakan didalam adat tersebut sungguh banyak  terkandung  nilai-nilai  lebih  bagi  masyarakat  yang  sehingga  dapat  menjadi  petaka  bagi masyarakat  bila  nilai-nilai  adat  ini  hilang  dan  pupus  di  tengah  kehidupan  masyarakat. Kehidupan  masyarakat  adat  di  Aceh  dapat  berkembang,  meluas,  dan  menipis,  bahkan  dapat menghilang,  ini  tergantung  pada  dinamika  kehidupan  masyarakat  hukum  adatnya  dan  amat tergantung  pula  pada  kemampuan  masyarakat  itu  sendiri  dalam  memberdayagunakan  adat istiadatnya  dan  mengikuti  arus  perkembangan  sosial  budaya  luar  dan  perkembangan  ilmu pengetahuan.
Pembangunan  masyarakat  dan  bangsa  tidak  semata-mata  pada  pembangunan  fisik, melainkan  juga  membangun  adat  istiadat  yang  dimiliki  sebagai  landasan  identitas,  harkat  dan martabat  kehidupannya,  serta  menjadi  aset  khasanah  kekayaan  bangsa.  Bagi  masyarakat  Aceh membangun adat dan budaya yang disertai dengan syari’at merupakan suatu keharusan, karena nilai-nilai adat dan syari’at dapat menjadi perekat kekuatan kesatuan dan persatuan Aceh dalam membangun kesejahteraan hidup.
Penyelesaiaan sengketa secara adat yang dilakukan oleh masyarakat Aceh bukan semata- mata dijalankan karena adanya pengakuan dari Undang-Undang,  melaikan  mempunyai sebuah
ketentuan adat yang tumbuh dan ikut dalam  kehidupan bermasyarakat sehingga  menjadi suatu marwah bila diselesaikan sengketa melalui adat.
Bagi  masyarakat  Aceh,  hukum  adat  merupakan  hukum  yang  menjadi  pedoman  dalam tatanan  kehidupan  sosial  masyarakatnya.  Hukum  adat  yang  berlaku  di  Aceh  merupakan kebiasaan yang dilakukan pada masa kesultanan sehingga dilangsungkan secara terus menerus demi  terciptanya  keseimbangan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Selain  itu,  hukum  adat  di  Aceh merupakan kombinasi dari hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan, sehingga ada istilah yang berbunyi  ‘hukom  ngoen  adat  lagee  zat  ngoen  sifeut’  artinya  ‘hukum  dengan  adat  seperti  zat dengan sifat dari zat tersebut’ betapa sulit dipisahkan.
Hal  itu  terjadi  sejak  dari  masa  kesultanan,  disamping  berlakunya  hukum  positif    yang berdasarkan syari’at islam yang menjadi hukum resmi dalam kerajaan, juga berlaku hukum adat yang  pada  dasarnya  seiring  berjalan tanpa  bertentangan  dengan  dengan  hukum  Islam.  Dewasa ini  masyarakat  Aceh  sudah  tidak  lagi  mempermasalahkan  perbedaan  antara  hukum  adat  dan hukum  Islam  karena  apa  yang  ada  dalam  hukum  adat  tentu  telah  dibolehkan  dalam  hukum Islam, sehingga menjadi satu kesatuan.
Di  Aceh  hukum  agama  dan  hukum  adat  memegang  peranan  penting  dalam  masyarakat, walaupun  hukum  adat  pernah  mengalami  kevakuman  di  Aceh  pada  masa  orde  baru,  di karenakan  konflik  yang  berkepanjangan  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  (RI)  dan Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  terus  berlanjut.  Konflik  bersenjata  yang  terjadi  di  Aceh  pada awal reformasi menyebabkan banyak efek dari kebijakan Pemerintah Indonesia dibawah rezim reformasi  tidak  berkembang,  termasuk  kebijakan  otonomi  daerah.  Kondisi  ini  menyebabkan revitalisasi  adat  di  Aceh  tidak  seiring  dengan  terjadi  didaerah  lain  di  Indonesia.  Namun demikian di Aceh bukannya tidak ada usaha kearah revitalisasi, beberapa kebijakan Pemerintah Indonesia  dan  pemerintah  lokal  di  Aceh  memberikan  dampak  pada  usaha  revitalisasi  adat tersebut  dengan  dilahirkannya  Undang-Undang  No.40  Tahun  1999  Tentang  Keistimewaan Aceh,  yang  menegaskan  kembali  bahwa  Aceh  adalah  Daerah  Istimewa  dalam  bidang  adat, agama,  dan  pendidikan.  Dalam  Undang-Undang  No.40  Tahun  1999  Tentang  Keistimewaan Aceh ini pada Pasal 3 ayat (2) menerangkan, penyelenggaraan keistimewaan tersebut meliputi : (1)  penyelenggaraan  kehidupan  beragama,  (2)  penyelenggaraan  kehidupan  adat,  (3) penyelenggaraan  pendidikan  dan  (4)  peran  ulama  dalam  menetapkan  kebijakan  daerah. Berdasarkan  undang-undang  ini  pemerintah  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  adat  lokal untuk bangkit dan menenun kembali adat yang ada dalam masyarakat Aceh.
Setelah  perdamaian  terjadi,  maka  lahirlah  Undang-Undang  No.11  Tahun  2006  Tentang Pemerintah Aceh didalamnya juga mempertegas mengenai Lembaga Adat yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Qanun, seperti Qanun No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan  Adat  Istiadat  serta  Qanun  No.10  Tahun  2008  tentang  Lembaga  Adat  dan  juga  yang tergolong  baru  adalah  Peraturan  Gubernur  No.  60  Tahun  2013  Tentang  Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat.
Bila melihat badan penyelesaian perkara peradilan adat di Aceh, semua tergabung  dalam Majelis  adat,  pada  umumnya  penyelenggaraan  peradilan  perdamaian  adat  diselenggarakan  di tingkat  peradilan  adat  Gampong  dan  peradilan  Mukim.  Hal  ini  berlaku  untuk  seluruh  Aceh. Gampong mempunyai kepemerintahan tersendiri, yang mana juga memiliki tatanan aturan dan kepengurusan  serta  kekayaannya  sendiri.  Gampong  atau  Desa  ini  merupakan  organisasi terendah  dalam  susunan  kepemerintahan  Negara  Republik  Indonesia  dan  ditetapkan  dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.
Didalam  pemerintahan  Gampong,  Geuchik  memiliki  peranan  dan  kekuasaan  dalam pembinaan,  pengembangan  adat  juga  pelaksanaan  peradilan  adat  dan  memutuskan  setiap perkara/sengketa  yang  di  bantu  oleh  perangkat  gampong.  Pusat  kegiatan  masyarakat  dan kegiatan  adat  Gampong  yaitu  di  meunasah.  Meunasah  ini  sebagai  pusat  komonitas  sosial, budaya, politik dalam masyarakat, yang secara umum berfungsi sebagai:
a. Tempat ibadah
b. Dakwah dan diskusi
c. Musyawarah/meupakat
d. Penyelesaiaan Sengketa
e. Pengembangan seni
f. Pembinaan dan tempat berkumpulnya generasi muda
g. Penyelenggaraan Forum
Kawasan Gampong dan Mukim terdapat lembaga-lembaga adat lainnya, yang independen dan  otonom  dalam  menyelenggarakan  tugas  khusus  yaitu  bidang  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat,  meliputi  bidang  pertanian,  perkebunan/kehutanan,  peternakan,  kelautan  dan pasar/perdagangan,  dll.  Seperti  di  tentukan  pada  Qanun  Nomor  5  Tahun  2003  Tentang keperintahan  Gampong,  dalam  pasal  28  huruf  b  telah  disebutkan  unsur  pelaksanaan  teknis fungsional,  melaksanakan  tugas-tugas  tertentu  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  sosial ekonomi masyarakat, lembaga-lembaga tersebut adalah:
a. Keujreun Blang
b. Panglima laot
c. Peutuwa Seuneubok
d. Haria Peukan
e. Syahbanda
Perangkat Gampong bila  ditinjau  dari  segi  adat  terdiri  dari Geuchik,  Imuem  Meunasah, Tuha Peut, Sekretaris  Gampong,  Ulee Jurong , dan  Ulama/Cendikiawan.  Selain pemerintahan Gampong yang di pimpin oleh geuchik juga ada pemerintah Mukim yang di pimpin oleh Imuem Mukim.  Mukim terdiri  dari  gabungan    beberapa gampong ,  yang  mempunyai  batas  wilayah adatnya  masing-masing  dan  juga  asset  masing-masing. Mukim ini  berkedudukan  didalam wilayah Kecamatan, diatur dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Mukim . Mukim di  pimpin  oleh Imuem  Mukim dengan  dibantu  oleh  sekretaris Mukim dan Tuha Peut Mukim . Sebagai pemimpin adat dan juga Kepala Pemerintahan Mukim mempunyai tugas mengendalikan  lembaga  adat Mukim yang  menyangkut  dengan  adat  istiadat  dan  hukum  adat, peradilan  adat,  serta  menjaga  jalannya  Syari’at  Islam,  seperti  di  jelaskan  dalam  Qanun  Aceh Nomor  4  Tahun  2003  Tentang  Mukim.  Pada  umumnya  kegiatan Mukim berada  di  masjid, namun  karena  perkembangan  sosial  masyarakat  maka  kegiatan Imuem  Mukim di  alihkan  ke luar  masjid,  karena  lebih  banyak  berhubungan  dengan  kesejahteraan  dan  ketertiban masyarakat. Mesjid kemudian dipimpin oleh Imuem Chiek , yang tugas utamanya lebih banyak menyangkut  dengan  ibadah  dan  syariat.  Dengan  demikian  fungsi  masjid  sebagai  salah  satu simbol  ke-Aceh-an,  menunjuk  pada  sentra  komunikasi  manusia  dengan  Tuhannya (Hablumminallah)  dan  dengan  sesama  manusia  (Hablumminannas).  Dengan  demikian  fungsi masjid dapat dimanfaatkan sebagai berikut:
a. Tempat ibadah/Shalat Jum’at
b. Pendidikan Islam/mengaji
c. Musyawarah/ penyelesaiaan sengketa
d. Dakwah/penyiaran nilai-nilai Agama
e. Acara Pernikahan
f. Logo persatuan dan kesatuan ummat.
Badan  perlengkapan  peradilan  adat  di  tingkat Mukim dan  mekanisme  kerjanya  hampir sama  dengan  peradilan  adat  di  tingkat Gampong .  Ruang  kerjanya  berada  pada  kasus  yang terjadi  di  antar gampong yang  berada  dalam  wilayah Mukim dan  kasus  yang  tidak  bisa diselesaikan  di  tingkat  gampong.  Seperti  di  tetapkan  dalam  Qanun  Nomor  4  Tahun  2003 Tentang Pemerintahan Mukim, antara lain:
 Lembaga  Mukim  berwenang  untuk  memutuskan  dan/atau  menetapkan  hukum  dalam  hal adanya  persengketaan-  persengketaan  atau  perkara-perkara  adat  dan  hukum  adat  (pasal  4 huruf e);
 Majelis adat mukim berfungsi sebagai badan yang memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat  terhadapa  perselisihan  dan  pelanggaran  adat,  memberikan  kekuatan  hukum  terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat [pasal 12 ayat (2)].
Khusus  untuk  yang  menyangkut  dengan  kasus  yang  diteruskan  ketingkat  mukim, didalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong menegaskan bahwa:
“Pihak yang berkeberatan terhadap keputusan perdamaiaan sebagaimana simaksud pasal 12  ayat  (2),  dapat  meneruskannya  kepada Imuem  Mukim dan  keputusan Imuem  Mukim bersifat final dan mengikat [pasal 12 ayat (3)].”
Peradilan  adat Mukim merupakan  upaya  terakhir  untuk  mendapatkan  peradilan  setelah peradilan adat Gampong, dalam yurisdiksi. Perkara-perkara atau sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat mukim, akan dilimpahkan ke lembaga peradilan Negara, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Negara.
Pelimpahan  kasus  tidak  hanya  dapat  dilakukan  dari  peradilan  adat  ke  Peradilan  formal namun juga dapat dilakukan sebaliknya, yaitu dari peradilan formal ke peradilan adat, ini dapat terjadi dikarenakan beberapa hal seperti :
1. Bukan ruanglingkup dari jurisdiksi adat.
2. Kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan di peradilan adat.
Kasus-kasus  yang bukan ruanglingkup dari peradilan adat walaupun hal tersebut terjadi dalam jurisdiksi adat, seperti perzinahan, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba dan sejenisnya, pencurian  berat  (kerbau,  kendaraan  bermotor  dan  lain-lain)  surversif,  penghinaan  terhadap pemerintah yang sah (Presiden dan Gubernur), kecelakaan lalu lintas berat yang menimbulkan kematian,  penculikan  dan  perampokan  bersenjata,  maka  oleh  itu Geuchik segera memberitahukan kepada pihak kepolisian (Polsek), pemberitahuan tersebut baik secara tulisan maupun lisan.
Sebenarnya  sepanjang  catatan  sejarah  di  Aceh  masih  ada  peradilan  lain  di  atas Mukim, namun  sekarang  sudah  ditiadakan  karena  pengaruh  perkembangan  zaman,  yaitu  sejak  masa Sultan  Iskandar  Muda,  pada  tahun  1607-1636  kekuasaan  peradilan  di  pegang  oleh  lembaga yang bernama Qadhi Malikul Adil di tingkat kerajaan, dan Qadhi Ulee Balang di setiap daerah, selanjutnya  ada Qadhi  Mukim dan  yang  paling  rendah Ureung  Tuha  Gampong (Peradialan tingkat Gampong ).
Namun  diantara  keseluruhannya,  maka geuchik sangatlah  berperan  besar  sebagai pengendali  sosial  masyarakat  didesa  dalam  mengatur  setiap  kebijakan  yang  berada  dalam wilayah hukumnya, termasuk di dalamnya kebijakan tentang hukum syari’at Islam dan sengketa pembagian  warisan.  Penyelesaiaan  sengketa/perkara  melalui  peradilan  adat  gampong  atau mukim  tetap  dirasakan  perlu  oleh  masyarakat  Aceh,  bila  dilihat  dari  penyelesaiaan  sengketa warisan  didalam  kalangan  masyarakat  Aceh  maka  Majelis  Adat  telah  banyak  menyelesaikan berbagai  masalah  yang  timbul  dalam  pembagian  warisan.  Seperti  dikatakan  oleh  Professor Mahadi,  bahwa  hukum  adat  itu  lebih  efektif  dan  dipatuhi  oleh  karena  adanya  orang  yang mengingatkan, meski tidak tertulis.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  muncul  rumusan  masalah  yang  menarik  untuk dilakukan penelitian adalah sejauh mana ruang lingkup penanganan sengketa oleh Majelis Adat Aceh  dan  apa  yang  menjadi  dasar  hukum  Majelis  Adat  Aceh  dalam  mengambil  keputusan sengketa warisan?

## METODOLOGI PENELITIAN DAN KERANGKA TEORI Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  empiris  yang  bersifat  analitis  dengan pendekatan  deskriptif.    Melalui  pendekatan  deskriptif  ini  dimaksudkan  untuk  menggambarkan secara  sistematis,  faktual  tentang  keakuratan  fungsi  Majelis  Adat  bersamaan  dengan pelaksanaan hukum adat dalam prilaku masyarakat serta konteksnya dengan teori-teori sumber hukum  berkenaan  dengan  permasalahan  yang  diajukan.  Melalui  yuridis  empiris,  penelitian  ini dilakukan  dari  aspek  perkembangan,  dengan  terlebih  dahulu  meneliti  berbagai  peraturan  serta bahan-bahan kepustakaan yang ada, kemudian menghubungkannya dengan yuridis empiris dari fenomena-fenomena  data  lapangan  dengan  kaedah-kaedah  adat  yang  hidup  dalam  masyarakat, terutama yang berkaitan dengan Majelis Adat Aceh.

## Kerangka Teori
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  efektifitas,  memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian efektivitas suatu hal. Efektif adalah taraf sejauh mana  suatu  kelompok  dapat  mencapai tujuannya.  Hukum  dapat  dikatakan  efektif jika  terdapat dampak  hukum  yang  positif,pada  saat  itu  hukum  mencapai  sasarannya  dalam  membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Ruang Lingkup Penanganan Sengketa Oleh Majelis Adat Aceh
Pembentukan  peradilan  adat  di Gampong-Gampong di  Aceh  tidaklah  dimaksudkan dalam  pengertian  dengan  adanya  surat  keputusan  resmi  dari  pemerintah  dan  berdasarkan perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  sistem  peradilan  nasional  Indonesia,  seperti pembentukan pengadilan Negeri atau Mahkamah Syari’ah dan /atau lainnya. Sistem peradilan Indonesia  telah  ditetapkan  dalam  suatu  sistem  peradilan  Nasional  yang  sekarang  ini berdasarkan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.
Peradilan  bila  di  pandang  dari  segi  hukum  tentu  dimaksudkan  dalam  hubungan pengurusan  berbagai  persengketaan,  baik  perdata  maupun  pidana,  yang  mengharuskan diselesaikan oleh lembaga-lembaga pengadilan Nasional dalam pengertian memerlukan upaya hukum  untuk  di  selesaikan,  bila  perlu  dengan  berbagai  saksi,  berdasarkan  Undang-undang yang  berlaku  karena  tidak  ada  jalan  lain  untuk  mendapatkan  keadilan,  kecuali  dengan  jalan mendapatkan vonis dari pengadilan oleh hakim.
Disinilah  terletak  perbedaannya  dengan  peradilan  adat,  yang  bersifat  tidak  tertulis, namun  pasti  dan  tercapainya  persepakatan  bersama  dengan  jalan  damai  dan  juga  seimbang. Peradilan adat tidak ada sanksi hukum  seperti pada pengadilan Nasional,  melainkan  mengacu pada harkat dan martabat keadilan yang seimbang dan sejahtera.
Adat  bila  dikaji  dengan  ilmu  pengetahuan  dapat  di  bagi  dua,  yaitu  adat  dengan pengertian “adat istiadat” yang merupakan suatu tradisi/kebiasaan masyarakat yang berlaku di suatu  daerah.  Sedangkan  “adat”  dengan  pengertian  “hukum  adat”  merupakan  tatanan  aturan yang  di  kembangkan  sebagai  alat  kontrol  bagi  masyarakat  yang  berlaku  bagi  masyarakat hukum adat tertentu.
Sesungguhnya  pada  saat  ini  di  Aceh  berlaku  3  (tiga)  jenis  hukum  yaitu,  hukum  positif Nasional,  hukum  syariat  dan  hukum  adat,  semuanya  mempunyai  ruang  kerja  masing-masing yang berbeda-beda pula. Jenis kasus yang dapat di tangani oleh ketiga badan peradilan ini telah diatur  dalam  Qanun  Aceh.  Khusus  untuk  kasus-kasus  yang  boleh  diselesaikan  oleh  peradilan adat  telah  diatur  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008  Tentang  Pembinaan  Kehidupan Adat dan Adat istiadat.
Bila  melihat  lebih  jauh  maka  peradilan  adat  yang  ada  di Gampong akan  memproses perkara secara hukum adat dengan peradilan adat yang ada di Gampong ,bila suatu kasus sudah
dilaporkan  pada  perangkat  gampong  ( ureung  tuha  gampong) ,  baik  pada geuchiek,  tuha  peut, teungku imuem atau pada sekretaris gampong oleh pihak yang terlibat dalam perkara. Biasanya tanpa laporan  dari  masyarakat pihak perangkat  gampong tidak  menghiraukan  perkara-perkara ada,  karena  menganggap  para  pihak  dapat  menyelesikannya  sendiri,  kecuali  perkara  yang sakral, seperti penganiayaan, dan mengganggu ketertiban umum, dll.
Bila  suatu  kasus  tidak  dapat  lagi  diselesaikan  secara  adat  oleh  pihak Gampong ,  maka akan  memberikan  wewenang  untuk  diselesaikan  oleh Mukim dengan  persetujuanpara  pihak peradilan Mukim diselenggarakan.  Kendati  demikian,  ada  juga  setelah  peradilan  di  tinggkat Gampong sudah  tidak  mampu  menyelesaikan  perkara/sengketa,  maka  para  pihak  memilih sendiri  apakah  perkara/sengketa  diselesaikan  di  tingkat Mukim atau  di  naikkan  ke  pengadilan Nasional.
Sesungguhnya  didalam  kehidupan  bermasyarakat,  Aceh  memiliki  berbagai  aneka  ragam adat  yang  diterapkan  dalam  kehidupan  keseharian  secara  turun  temurun,  jenis  adat  yang  di warisi  salah  satunya  adat  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa  pada  masyarakat. Didalam Qanun Provinsi Aceh No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat telah menetapkan 13 (tiga belas) lembaga adat,  Adapun tugas dan wewenang lembaga peradilan adat Aceh  tersebut adalah sebagai berikut :
a) Majelis Adat Aceh;
Merupakan suatu organisasi kemasyarakatan, yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat guna untuk peningkatan, pembinaan dan pelestarian adat istiadat.
b) Imeum Mukim atau nama lain;
Merupakan  institusi  pemerintahan  adat  dibawah  kecamatan  yang  tergabung  dari  beberapa gampong dalam  struktur  kemukiman  setempat,  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan Mukim dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  dan  kehidupan  berdemokrasi  dalam wilayah  kemukiman,  melestarikan  adat  istiadat  setempat  melindungi  fungsi  ekologi  dan sumberdaya alam dan juga menyelenggarakan peradilan adat di tingkat Mukim .
c) Imeum Chik atau nama lain;
Merupakan  unsur  pelaksanaan  keagamaan  dan  peningkatan  peribadatan  serta  pelaksanaan Syari’at  Islam  dalam  kehidupan  masyarakat  serta  mengurus,  menyelenggarakan  dan memimpin  seluruh  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  pemeliharaan  dan  pemakmuran masjid, menjaga  dan  memelihara  nilai-nilai  adat,  agar  tidak  bertentangan  dengan  Syari’at Islam,  juga  anggota  dalam  setiap  musyawarah  untuk  menyelesaikan  sengketa-sengketa dalam masyarakat ditingkat Mukim
d) Keuchik atau Kepala Desa;
Merupakan perangkat pemerintahan di gampong /desa yang bertugas membina   kehidupan beragama    dan    pelaksanaan    Syari’at    Islam    dalam  masyarakat,  menjaga  dan memelihara  adat  dan  adat  istiadat  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat, memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong , sebagai pimpinan dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong .
e) Tuha Peut atau nama lain;
Merupakan  institusi gampong /desa  yang  terdiri  dari  4  (empat)  orang,  yang  merupakan pilihan masyarakat yang di pandang cakap, berakhlak mulia, berpengalaman dan berwibawa untuk  mendampingi  geuchik  sebagai  penasehat,  termasuk  menjadi  anggota  dalam  setiap musyawarah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dalam masyarakat, Tuha Peut ini bisa dianggap sebagai dewan di gampong . Empat unsur Tuha Peut ini terdiri dari Ulama, tokoh adat, pemerintahan, dan tokoh masyarakat yang tinggal dan menetap di gampong tersebut.
f) Tuha Lapan atau nama lain;
Merupakan penjabaran dari perangkat institusi Tuha Peut gampong guna kelengkapan unsur dan  terpenuhinya  kebutuhan  sosial  masyarakat  didalam  gampong  sehingga  di  bentuknya
Tuha  Lapan ,  penambahan  ini  terdiri  dari  intelektual,  pemuda,  wanita,  dan  hartawan. Penggunaan atau keterlibatan Tuha Lapan ini biasanya pada hal-hal yang lebih sacral atau pada masalah-masalah yang lebih rumit atau besar.
g) Imeum meunasah atau nama lain;
Disebut  juga  dengan Teungku, Merupakan  A’lim/  atau  mempunyai  pengetahuan  agama Islam  yang  lebih  kental  sebagai  pimpinan  keagamaan  didalam gampong yang  dipilih  oleh masyarakat  secara  terbuka/  langsung. Teungku  Imuem  Meunasah ini  mengembani  tugas memimpin  masyarakat    dibidang  agama  Islam,  dan  dalam  musyawarah  penyelesaiaan sengketa menjadi anggota musyawarah di tingkat Gampong demi terjaganya khasanah yang sesuai dengan syari’at dan mengeluarkan dalil-dalil keislaman sebagai alasan hukum.
h) Keujruen blang atau nama lain;
Merupakan  satuan  kelompok  masyarakat  hukum  adat  yang  membidangi  masalah persawahan, Keujruen  Blang atau  nama  lain  terdiri  dari Keujruen  Muda atau nama  lain dan Keujruen  Chik atau  nama  lain,  yang  bertugas  secara  otonom  dalam  menentukan  dan mengkoordinasikan  tata  cara  turun  ke  sawah,  mengatur  pembagian  air  ke  sawah  petani, membantu  pemerintah dalam  bidang pertanian, mengkoordinasikan  khanduri  atau  upacara lainnya  yang  berkaitan  dengan  adat dalam  usaha pertanian  sawah, memberi  teguran  atau sanksi  kepada  petani  yang  melanggar  aturan-aturan  adat meugoe (bersawah)  atau  tidak melaksanakan  kewajiban  lain  dalam  sistem  pelaksanaan  pertanian  sawah  secara  adat  dan menyelesaikan  sengketa  antar  petani  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  usaha  pertanian sawah.
i) Panglima laot atau nama lain;
Merupakan satuan organisasi masyarakat hukum adat yang membidangi masalah kelautan, bertugas  secara  otonom  dalam  menangani  sengketa-sengketa  di  laut,  selain  itu  juga menentukan   tata   tertib   penangkapan   ikan   atau meupayang termasuk menentukan bagi  hasil  dan  hari-hari  pantang  melaut,  menyelesaikan    sengketa    adat    dan    perselisihan yang  terjadi  di  kalangan nelayan. Penyelesaiaan sengketa ini juga berkaiatan dengan yang terjadi antar Panglima Laot lhok atau nama lain dan mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat  laot,  peningkatan  sumber  daya  dan    advokasi  kebijakan    bidang  kelautan    dan perikanan  untuk  peningkatan kesejahteraan nelayan. Berikut merupakan fungsi dan tugas Panglima Laot :
a. Panglima Laot lhok atau nama lain dan Panglima Laot kab/kota atau nama lain sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan;
b. Panglima Laot lhok atau nama lain dan Panglima Laot kab/kota atau nama lain, sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan; dan
c. mitra    Pemerintah    dalam    menyukseskan    program    pembangunan    perikanan  dan kelautan.
Panglima Laot ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu:
1. Panglima Laot lhok atau nama lain mempunyai tugas:
a. melaksanakan dan memelihara serta mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot;
b. membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
c. menyelesaikan    sengketa    dan    perselisihan    yang    terjadi    diantara    nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
d. menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;
e. memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan;
f. mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal.
2. Panglima Laot kab/kota atau nama lain mempunyai tugas:
a. melaksanakan   tugas-tugas   yang bersifat lintas laot lhok atau nama lain;
b. menyelesaikan sengketa antar Panglima Laot lhok atau nama lain.
3. Panglima Laot Aceh atau nama lain mempunyai tugas:
a. melaksanakan  tugas-tugas  sebagaimana yang bersifat lintas kab/kota;
b. memberikan  advokasi  kebijakan  kelautan  dan  perikanan  serta  memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain dan
c. mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot .
j) Pawang Glee/Uteun atau nama lain;
Merupakan  pemimpin  yang  mengatur  adat-istiadat  yang  berkenaan  dengan  pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan, bertugas secara otonom serta  mengkoordinir pelaksanaan upacara  adat  yang  berkaitan  dengan  hutan  dan  juga  menyelesaikan  sengketa  antara  warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.
k) Petua Seuneubok atau nama lain;
Merupakan  sebuah  organisasi  adat  yang  fokus  mengatur  dan  membagi  tanah  lahan garapan  dalam  kawasan Seuneubok , yang bertugas secara otonom, menyelesaikan  sengketa yang  terjadi  dalam  wilayah Seuneubok ,  mengurus    dan      mengawasi    pelaksanaan upacara   adat   dalam   wilayah Seuneubok serta melaksanakan  dan  menjaga  hukum  adat dalam  wilayah Seuneubok.
l) Haria Peukan atau nama lain;
Merupakan  sebuah  organisasi  adat  yang  bertugas secara otonom,  dibentuk  untuk  mengurus pasar-pasar  tradisional    seperti  membantu  pemerintah  dalam  mengatur  tata  pasar, ketertiban,  keamanan,  menegakkan  adat  dan  hukum  adat  dalam  pelaksanaan  berbagai aktifitas peukan , menjaga kebersihan peukan atau nama lain, menyelesaikan sengketa yang terjadi di peukan .
m) Syahbanda atau nama lain;
Merupakan  satuan  masyarakat  hukum  adat  yang  bertugas  secara  otonom  dalam  mengurus masalah pelabuahan rakyat, mengelola pemanfaatan pelabuhan rakyat, menjaga ketertiban, keamanan  di  wilayah  pelabuhan  rakyat,  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  di  wilayah pelabuhan  rakyat,  serta  mengatur  hak  dan  kewajiban  yang  berkaitan  dengan  pemanfaatan pelabuhan.
Badan  penyelesaian  perkara  peradilan  adat  di  Aceh  yang  tergabung  dalam  majelis  adat pada  umumnya  menyelenggarakan  peradilan  perdamaian  adat  di  tingkat  peradilan  adat Gampong dan peradilan Mukim.
Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat  dan Adat Istiadat didalam  pasal  13  telah  disebutkan  sengketa/  perselisihan    adat  dan  adat  istiadat  meliputi berbagai persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Qanun ini tidak membatasi kewenangan diluar  peradialan  adat,  berarti  tidak  tertutup  kemungkinan  bagi  peradilan  adat  untuk menyelesaikan  semua  masalah  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat.  Namun  hal  ini  telah  ada kerjasama  dengan  Polda  Aceh  untuk  membagi  kewenangan,  seperti  tindak  pidana  ringan (tipiring)  dapat  di  selesaikan  di  peradilan    adat  di gampong .  Ruang  lingkup  penanganan sengketa  yang  dapat  diselesaikan  oleh  peradilan  adat  dapat  dilihat  pada  tabel  berikut  yang meliputi :
Tabel 1. Kewenangan Peradilan Adat KEWENANGAN PERADILAN ADAT BEBERAPA KASUS DI LUAR KEWENANGAN PERADILAN ADAT
 Perselisihan Dalam Rumah Tangga
 Sengketa  Antara  Keluarga  Yang  Berkaitan Dengan Faraidh
 Perselisihan Antar Warga
 Khalwat/Meusum
 Perselisihan Tentang Hak Milik
 Pencurian  Dalam  Keluarga    (Pencurian
 Pembunuhan
 Perzinahan
 Pemerkosaan
 Narkoba
 Pencurian  Berat  Seperti  (Pencurian Sepeda Motor Dan Lain-Lain)
 Suversif
Ringan)
 Perselisihan Harta Sehareukat
 Pencurian  Ringan
 Pencurian Ternak  Peliharaan
 Pelanggaran Adat Tentang Ternak, Pertanian, Dan Hutan
 Persengketaan Di Laut
 Persengketaan Di Pasar
 Penganiayaan Ringan
 Pembakaran  Hutan  (Dalam  Skala  Kecil Yang Merugikan Komunitas Adat)
 Pelecehan,  Fitnah, Hasut, Dan  Pencemaran Nama  Baik
 Pencemaran Lingkungan (Skala Ringan)
 Ancam    Mengancam    (Tergantung  Dari Jenis Ancaman)
 Perselisihan-Perselisihan
Lain Yang Melanggar Adat Dan Adat Istiadat.  Penghinaan Terhadap Pemerintah (Gubernur Dan/Atau Presiden)  Kecelakaan Lalu Lintas Berat (Kematian)
 Penculikan
 Perampokan, Dll.
Sumber: Diolah peneliti dari berbagi sumber.
Namun  sesuai  dengan  keputusan  bersama  antara  Gubernur  Aceh,  Kepala  Kepolisian Daerah  Aceh  dan  ketua  Majelis  Adat  Aceh  dalam  dictum  Kesatu  disebutkan  bahwa  sengketa atau  atau  perkara-perkara  ringan  wajib  diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui  peradilan  adat. Dengan  demikian,  sebuah  tingkat  kepantasan  atau  kemudahan  diperlukan  pada  waktu menentukan  perkara  mana  yang  sesuai  untuk  di  selesaikan  melalui  peradilan  adat  ataukah peradilan formal.

## Dasar  Hukum  Majelis  Adat  Aceh  Besar  Dalam  Mengembil  Keputusan  Sengketa Warisan.
Didalam  sistem  hukum  adat  segala  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  peraturan hukum  adat  merupakan  perbuatan-perbuatan  illegal  dan  hukum  adat  mengenal  pola  ikhtiar- ikhtiar untuk memperbaiki, jika hukum itu di perkosa. Dengan demikian, setiap perbuatan yang menimbulkan  gangguan  yang  menyebabkan  kehidupan  tidak  seimbang  dan  menyebabkan reaksi dalam masyarakat maka perbuatan itu di pandang sebagai perbuatan melanggar hukum adat yang harus diselesaikan secara adil dan bijaksana melalui lembaga adat.
Betapa  rasa  keadilan  menjadi  dambaan  masyarakat,  bahkan  semua  umat  manusia. Didalam  membangun  kehidupan  bermasyarakat  memang  sering  terjadi  benturan  antara individu  dengan  kelompok,  kelompok  dengan  kelompok  dan  sebaliknya  yang  menyebabkan timbulnya sengketa/delik-delik hukum, bahkan tidak jarang menimbulkan konflik-konflik yang besar yang menyebabkan perlunya lembaga peradilan adat.
Baik dalam perkara warisan, peran Majelis Adat di tingkat Gampong atau Mukim adalah sebagai  mediator  dalam  menyelesaikan  sengketa  warisan.  Dalam  setiap  proses  penyelesaian sengketa  atau  perselisihan  menurut  hukum  adat  di  peradilan  tingkat  Gampong,  maka  yang berperan  di  dalamnya  adalah  geuchiek  dan  teungku  imuem  gampong,  musyarawah  dilakukan di  tempat  atau  rumah  orang  yang  meninggal  atau  almarhum/pewaris  biasanya  disebut  rumoh tuha. Geuchik dan Teungku mempunyai tugas ganda yaitu sebagai mediator sekaligus sebagai komunikator  dan  disisi  lain  sebagai  pemimpin  musyawarah  adat  dan  juru  runding.  Geuchik juga bertindak sebagai hakim atau juri damai. Setiap putusan yang diambil dalam musyawarah adat  selalu  dapat  ditaati  dan  dijalankan,  dan  pada  umumnya  tidak  ada  lagi  perselisihan dikemudian hari.
Pelaksanaan  peradilan  adat  yang  dewasa  ini  didukung  oleh  sejumlah  peraturan perundang-undangan.  Dengan  kata  lain  payung  hukum  pemberdayaan  lembaga-lembaga  adat dan  hukum  adat  sangat  memadai.  Didalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  tersebut dinyatakan  secara  tegas  bahwa  penguatan  hukum  adat  dan  peradilan  adat  harus  dimulai  dari gampong dan mukim. Pada dasarnya sama, majelis adat disetiap daerah di Aceh tetap memiliki dasar  hukum  daerah  masing-masing  yang  disebut  dengan  Qanun  kabupaten/kota,  yang  dibuat berdasarkan Qanun Provinsi Aceh tentang adat, tunduk kepada peraturan perundang-undangan.
Berikut  ini  merupakan  hukum-hukum  dan  peraturan  utama  yang  menyengkut  dengan pelaksanaan peradilan adat di Aceh:
1. Undang-Undang Dasar 1945, Pada pasal 18b Ayat (1) menegaskan bahwa:
Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  kepemerintahan  daerah  yang  bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ayat (2) menegskan bahwa:
Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  masyarakat  hukum  adat  seta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
2. Undang- Undang Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Pada pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengidupkan adat yang sesuai dengan syari’at islam
3. Undang-undang nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Bab XIII. Mengenai lembaga adat pada [pasal 98 ayat (2)] mengatakan bahwa penyelesaiaan masalah sosial masyarakat secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
4. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menegaskan  bahwa  Lembaga  adat  berfungsi  sebagai  pengontrol  keamanan,  ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat, seperti di tuangkan dalam :
a. (Pasal 5) menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan.
b. (Pasal  6  dan  10)  menjadi  hakim  perdamaian  dan  diberikan  prioritas  oleh  aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus.
Perda Nomor 7 Tahun 2000 ini telah diganti dengan Qanun Nomor 9 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan  Kehidupan  Adat  dan  adat  Istiadat.  Dalam  Qanun  pengganti  ini  tetap menegaskan penegakan hukum patut untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk diselesaikan secara adat.
5. Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun  2003  tentang  pemerintah Gampong, yang  memberikan wewenang kepada pemerintah Gampong untuk menyelesaikan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah  munculnya  perbuatan  maksiat  dalam  masyarakat,  bersama Tuha  Peut dan Imuem Meunasah sebagai anggota peradilan.
6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Mukim , yang memberi wewenang kepada  mukim  untuk  Memutuskan  dan  menetapkan  hukum,  memelihara  dan mengembangkan  adat,  menyelaenggarakan  perdamaiaan  adat,  menyelesaikan  dan memberikan  keputusan-keputusan  adat  terhadap  perselisihan  dan  pelanggaran  adat, memperikan  kepastian  hukum  terhadap  suatu  hal  dan  pembuktian  lainnya  menurut  adat, menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat.
7. Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun  2008  Tentang  Lembaga  Adat,  yang  menegaskan  bahwa lembaga  adat  berfungsi  sebagai  wahana  partisipasi  masyarakat  dalam  menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang timbul dalam masyarakat.
8. Kesepakatan  bersama  antara  Kepala  Kepolisian  Daerah  Aceh,  Gubernur  Aceh,  Ketua Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh,  Ketua  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  Aceh,  Ketua
Majelis  Adat  Aceh,  Rektor  UIN  Ar-Raniry,  Presidium  Balai  Asyura  Ureung  Inong  Aceh, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Aceh Dan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Aceh,  tentang  penitipan  peran  Forum  Kemitraan  Polisi  dalam  Masyarakat  (FKPM) kedalam Tuha Peut Gampong .
9. Mou antara  Gubernur, Polda dan MAA  yang berkaitan dengan peradilan adat,  antara lain menegaskan :
a. Mengakui bahwa lembaga peradilan adat sebagai lembaga peradilan perdamaian.
b. Memberikan  kesempatan  kepada  peradilan  adat  untuk  menyelesaikan  terlebih  dahulu masalah-masalah  sosial  yang  timbul  dalam  masyarakat  di Gampong dan Mukim ,  bila tidak tercapainya perdamaian maka selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan.
c. Membagi wewenang penanganan sengketa dengan Polda.
d. Menghendaki tertibnya administrasi peradilan adat.
10. Qanun  Kabupaten  Aceh  Besar  Nomor  6  Tahun  2009  Tentang  Pembentukan  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Kabupaten Aceh Besar, yang menegaskan bahwa MAA  merupakan  mitra  Pemerintah  Kabupaten  dan  DPRK,  yang  mempunya  tugas membantu  Bupati  dalam  menentuaka  kebijakan  penyelenggaraan  kehidupan  adat, mengembangkan  dan  melestarikan  penyelenggaraan  kehidupan  adat,  melaksanakan  dan membina  nilai-nilai  sosial  budaya  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat,  dan memelihara  juga  memberdayakan  lembaga-lembaga-lembaga  adat  yang  hidup  dan berkembang dalam masyarakat.
11. Qanun Al-Asyi
Pemehaman  yang  terkandung  tentang  adat  dalam  Qanun  Al-Asyi  yang  di  sebut  juga dengan  Qanun  Mekuta  Alam  Al-Asyi  atau  Undang-Undang  Dasar  Kerajaan  Aceh Darussalam yang telah banyak diadopsi oleh kerajaan-kerajaan lain pada masanya yaitu :
a. bersumber dari Al-Qur’an, Al-Hadish, Ijma’ Ulama dan Qiash yang telah menetapkan 4 (empat) sumber hukum bagi kerajaan Aceh, adalah sebagai beriku :
1. Kekuasaan Hukum (Yudikatif) di pegang oleh Qadhi Malikul Adil
2. Kekuasaan adat (eksekutif) di pegang oleh Sultan Malikul Adil
3. Kekuasaan Qanun (legeslatif) dipegang oleh Majelis Mahkamah Rakyat
4. Kekuasaan Reusam (Hukum darurat) yang di pegang oleh penguasa tunggal, yaitu sultan sebagai penguasa tertinggi sewaktu kerajaan dalam keadaan perang.
b. Qanun  Mekuta  Alam  Al-Asyi  dengan  tegas  mengemukakan  bahwa  sumber  hukum Kerajaan  Aceh  Darussalam  berasal  dari  Al-Qur’an,    Hadish  Nabi,  Ijma’  Ulama Ahlussunah  Wal  Jama’ah,  dan  Qiash,  adapun  jenis  hukum  Islam  yang  terkandung dalam Qanun Meukuta Alam Al-Asyi adalah :
1. Adat Syar’i, Hukum Syar’i, Qanun Syar’i, Reusam Syar’i. Merupakan  Dasar  Hukum  atau  Undang-Undang  Dasar  yang  mengatur  Kerajaan,
Keagamaan, Kemasyarakatan, demi terwujudnya ketentraman.
2. Adat Aridhi, Hukum aridhi, Qanun Aridhi. Merupakan  peraturan-peraturan  yang  di  buat  oleh  pemerintah  (Sultan  atau wazir/Menteri)  untuk  mengatur  masalah  Kerajaan,  keagamaan,  kemasyarakatan dan ketentraman.
3. Adat Dharuri, Hukum Dharuri, Qanun Dharuri, Reusam Dharuri. Merupakan  peraturan  darurat/Undang-Undang  darurat  yang  langsung  dibuat  dan dijalankan oleh sultan sebagai penguasa tertinggi angkatan perang, untuk mengatur masalah kedaulatan Kerajaan bila dalam keadaan perang.
4. Adat Nafsi , Hukum Nafsi, Qanun Nafsi, Reusam Nafsi. Merupakan  peraturan  istimewa  yang  dibuat  khusus  oleh  Sultan  untuk  mengatur masalah agama dan sosial dalam masyarakat.
5. Adat Urfi, Hukum Urfi, Qanun Urfi, Reusam Urfi.
Merupakan  peraturan-perturan  yang  di  buat  oleh  penguasa  kerajaan-kerajaan kecil/penguasa  daerah  yang  tergabung  dalam  Kerajaan  Aceh  Darussalam  untuk mengatur wilayah dan masyarakatnya.
Sampai  saat  ini  Qanun  Meukuta  Alam  Al-Asyi  masih  berlaku  di  Aceh,  walupun  tidak seluruhnya/sepenuhnya  dapat  di  terapkan  dikarenakan  pengaruh  perkembangan  masyarakat dan  kedaulatan  Negara  Indonesia.  Qanun  ini  merupakan  pedoman  dan  asal  muasal  untuk menjalankan adat oleh Majelis Adat Aceh.
Kendati dimikian, adat peura’e (faraid) atau adat pembagian warisan di Aceh tetap juga berpegang teguh pada ajaran Islam, yaitu dengan kaedah Islah dan Shulhu , adalah :
a. Ishlah berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu  memperbaiki,  mendamaikan,  dan  menghilangkan sengketa. Berusaha menciptakan perdamaian dan membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainya, melakukan perbuatan baik berprilaku sebagai orang baik adalah bentuk-bentuk dari Ishlah. Disebut dalam Al-Qur’an yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 220 dan 228, di Surah An-Nisa’ ayat 35 dan 113, Surah Hud ayat 87, serta surah Al-A’raf ayat 55 dan 85.
b. Shulhu berasal  dari  bahasa  Arab  ( Al-Shulh )  yaitu  Akad  yang  memutuskan  perselisihan kedua  belah  pihak  yang  bertengkar.suatu  usaha  yang  mendamaikan  kedua  belah  pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan  usaha  tersebut  dapat  diharapkan  berakhirnya  perselisihan.    Disebut  dalam  Al- Qur’an  yaitu  dalam  Surah  Al-  Hujarat  ayat  9  dan  10,  Surah  Al-Baqarah  ayat  182,  Surah An-Nisa’ ayat 114.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan  diatas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  adalah sebagai berikut :
Pertama, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat  Istiadat  didalam  pasal  13  telah  disebutkan  sengketa/  perselisihan    adat  dan  adat  istiadat meliputi  berbagai  persoalan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat.  Dalam  Qanun  ini  tidak membatasi  kewenangan  diluar  peradialan  adat,  berarti  tidak  tertutup  kemungkinan  bagi peradilan adat untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Namun hal  ini  telah  ada  kerjasama  dengan  Polda  Aceh  untuk  membagi  kewenangan,  seperti  tindak pidana  ringan  (tipiring)  dapat  di  selesaikan  di  peradilan    adat  di gampong . Sedangkan  yang menjadi dasar hukum Majelis Adat Aceh dalam mengambil keputusan sengketa warisan adalah Undang-Undang  Tahun  1999  Tentang  penyelenggaraan  Keistimewaan  Aceh,  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintah  Aceh  dan  beberapa  Qanun  Aceh  tentang Pemerintahan Gampong, Pemerintahan Mukim Serta Qanun tentang lembaga adat Aceh. Kedua, setiap  perselisihan  yang  terjadi  mengenai  warisan,  maka  masyarakat  lebih  dominan  untuk menyelesaikannya  secara  kekeluargaan,  yaitu  melalui  perangkat  adat,dan  setiap  putusan  yang diambil oleh perangkat adat pada umumnya selalu ditaati dengan baik dan efektif sehingga tidak lagi menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

## REFERENSI

## Buku
Abdurrahaman.  2009. Peradilan  Adat  di  Aceh  sebagai  Sarana  Kerukunan  Masyarakat, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh Anonimos. 2003. Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia; Peluang dan Tantangan , t.tp.: Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN)  dengan  Dukungan  dari  Patnership  for Governance Reform
B. Ter Harr Bzn, 1973. Hukum adat dalam polemik ilmiah, Bhratara Mahadi. 1980. laporan hasil pengkajian bidang hukum adat , BPHN
Soerjono  Soekanto.  1988. Efektivitas  Hukum  dan  Penerapan  Sanksi Bandung:  CV.Ramadja Karya
B.ismail,  2015 Peradilan  Adat  Sebagai  Peradilan  Alternatif  Dalam  SistemPeradilan  Di Indonesia (Peradilan Adat Di Aceh)-2, Majelis Adat Aceh
I. Sulaiman dan T. Syamsuddin. 2002. Pedoman Adat Aceh:Peradilan Adat dan Hukum Adat, Lembaga Kebudayaan dan Adat Aceh (LAKA) Tim Penyusun. 1997. Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta: PT. Intermansa I. Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini. 2003. Kifayah Al-Akhyar , PT Al Makrif, tt, Bandung Wahbah Zuhaili. 2005. Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu , Beirut: dar al-fikr al-muashir Surojo Wignjodipuro. 1979. Pengantar Dan Azaz-Azaz Hukum Adat , Alumni, Bandung

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Mukim Qanun Provinsi Aceh No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

## Jurnal
Sulastriono  Dan  Aristya  S.D.  F.  2008. Jurnal  Penerapan  Norma  Dan  Asas-Asas  Hukum  Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata : 12