## Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)
Volume 4, Nomor 2, (2023) hlm. 428-435 pISSN 2721-5156 | eISSN 2721-5148 Terakreditasi Peringkat 4 - SK No. 225/E/KPT/2022 https://riset.unisma.ac.id/index.php/jp2m/article/view/20542 DOI: 10.33474/jp2m.v4i2.20542

## Sertifikasi halal produk makanan dalam etika berbisnis pada pelaku UMKM

## Oktriza Melfazen*, Naufal Faris Rahmawan, Irnia Cahaya Rachma, Maftuhatul Hasanah
Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia *email Koresponden Penulis: oktriza.melfazen@unisma.ac.id
Info Artikel

## ABSTRAK
Riwayat Artikel
Diajukan: 2023-04-05
Diterima: 2023-08-29
Diterbitkan: 2023-09-13

## Lisensi: cc-by-sa
Copyright © 2023 Penulis
Pendampingan sertifikasi halal makanan telah menjadi hal yang penting dalam bisnis  makanan,  terutama  di  negara-negara  dengan  mayoritas  penduduk muslim.  Sertifikasi  halal  memastikan  bahwa  makanan  yang  dikonsumsi  oleh umat muslim telah memenuhi standar kehalalan yang diterima secara agama.
Namun,  dalam  melakukan  pendampingan  sertifikasi  halal  makanan,  etika berbisnis juga harus diperhatikan.Etika berbisnis berkaitan dengan bagaimana sebuah  perusahaan  beroperasi  secara  moral  dan  mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan konsumen. Oleh karena itu, pendampingan  sertifikasi  halal  makanan  harus  dilakukan  dengan memperhatikan etika berbisnis yang baik. Melalui program KSM-T kelompok 36 memproses  sertifikasi halal untuk sejumlah  UMKM makanan  di  dusun Krajan desa Randuagung sebagai suatu cara meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan dan berimbas pada peningkatan nilai ekonomi produk yang dihasilkan para pelaku UMKM setempat.
Kata Kunci : sertifikasi halal; etika bisnis; makanan; dusun krajan Cara mensitasi artikel:
Melfazen, O., Rahmawan, N. F., Rachma, I. C.,  Hasanah, M. (2023). Sertifikasi halal produk makanan dalam etika berbisnis pada pelaku UMKM. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 4(2), 428–435. https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i2.20542

## PENDAHULUAN
Makanan  diidentifikasikan  sebagai  segalanya  bersumber  hayati  maupun hewani dan air, diproses dan tidak diobati, untuk konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan makanan, bahan baku makanan dan bahan lain yang digunakan selama persiapan, transformasi, dan atau produksi makanan dan minuman (Nadya et  al.,  2023;  Rauf    Lestari,  2009).  Makanan  halal  adalah  makanan  yang  tidak mengandung  unsur  atau  bahan  yang  ilegal  atau  dilarang  untuk  dikonsumsi manusia Islam, baik dari segi bahan baku makanannya, bahan tambahan makanan, dan bahan pembantu lainnya termasuk makanan olahan dengan rekayasa genetika dan radiasi makanan dan pengelolaannya memenuhi ketentuan undang-undang Islam (pasal 1 poin 5 PP nomor 69 tahun 1999 tentang merek dagang dan iklan).
Keberadaan peraturan tersebut menjadi dasar umat Islam untuk memiliki kepastian undang-undang tentang peredaran produk pangan di Indonesia antar
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 429 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
masyarakat.  Namun  kenyataannya  masih  banyak  pengusaha  yang  belum mengurus  sertifikasi  halal. Padahal  masyarakat  tentu  tidak  mengetahui  secara detail  bagaimana  proses  pangan  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  pangan, termasuk kondisi halal dan haramnya, apakah ada aditif produk dari bahan dasar yang  berbeda,  khususnya  berupa  ekstrak  bahan  asal  hewan  sehingga menghasilkan  campuran  baru.  Penggunaan  bahan  yang  tidak  jelas  asal  usulnya bahkan mungkin tercampur bahan tidak halal di banyak produk yang beredar di masyarakat  tidak  terjamin  kehalalannya  meskipun  pelaku  komersial  tetap mengklaim kehalalannya pada produk yang dipasarkan (Sjakoer et al., 2022). Hal ini karena untuk mengetahui halal dan suci produk olahan memerlukan kajian dan pengetahuan  multidisiplin  tertentu,  seperti  pengetahuan  di  bidang  makanan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, uji laboratorium terhadap produk tersebut dan pemahaman tentang hukum.
Sertifikasi halal makanan dan etika bisnis adalah dua hal yang saling terkait dalam dunia bisnis makanan. Sertifikasi halal  makanan adalah  proses penilaian untuk  menentukan  apakah  makanan  tersebut  halal  atau  tidak,  sesuai  dengan syariat Islam (Putra, 2017). Namun, dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal  makanan,  etika  bisnis  juga  harus  diperhatikan.  Etika  bisnis  adalah seperangkat  nilai  dan  prinsip  yang  digunakan  dalam  bisnis  untuk  memastikan bahwa  perusahaan  beroperasi  secara  moral  dan  bertanggung  jawab  terhadap masyarakat, lingkungan, dan konsumen (Prihatiningtias et al., 2021; Verawati et al., 2021).
Masalah  etika  dalam  berbisnis  mengenai  sertifikasi  halal  makanan  dapat muncul  ketika  perusahaan  tidak  memperhatikan  aspek  lingkungan,  sosial,  dan kesejahteraan  hewan  dalam  proses  sertifikasi.  Demikian  juga  kemungkinan memberikan informasi yang tidak benar atau tidak jelas tentang sertifikasi halal makanan  untuk  menarik  konsumen.  Hal  ini  dapat  merugikan  konsumen  yang membutuhkan  makanan  halal  secara  benar  (Mardhotillah  et  al.,  2022).  Oleh karena  itu,  penting  bagi  perusahaan  untuk  memperhatikan  etika  bisnis  dalam melakukan  sertifikasi  halal  makanan  agar  memperoleh  kepercayaan  konsumen dan menjaga integritas bisnis mereka, serta turut berkontribusi dalam memajukan lingkungan, sosial dan kesejahteraan hewan.
Pendampingan sertifikasi halal makanan merupakan hal yang penting bagi bisnis  masyarakat,  agar  dapat  meningkatkan  kualitas  produk,  menjamin kepatuhan terhadap aturan standar, meningkatkan daya saing, memperluas pasar, memperoleh manfaat finansial  (Athiroh et al., 2022; Nadya et al., 2023; Puspita Ningrum,  2022).  Mengingat  pada  UMKM  di  dusun  Krajan  desa  Randuagung sebagian  besar  belum  memiliki  sertifikasi  halal  untuk  produk  mereka,  maka melalui  kegiatan  KSM-Tematik  ini  kelompok  36  membuat  program  kerja sosialisasi  dan  pendampingan  pengurusan sertifikasi halal  bekerjasama  dengan sentra  halal  Universitas  Islam  malang  (UNISMA).  Melalui  program  kerja  ini diharapkan dapat membantu kelangsungan UMKM masyarakat dusun Krajan desa Randuagung supaya lebih berkembang dan berkelanjutan.
430 ~ 4(2), 428-435
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense

## METODE
Metode yang digunakan dalam kegiatan yang dilakukan oleh KSM-Tematik Dusun  Krajan  Desa  Randuagung  ini  merupakan  metode  partisipatif.  Metode partisipatif adalah sebuah pendekatan atau cara dalam melibatkan partisipasi atau keterlibatan aktif dari masyarakat dalam sebuah proyek atau kegiatan tertentu. Metode  partisipatif  dilakukan  untuk meningkatkan  kualitas  dan  efektivitas  dari proyek atau kegiatan tersebut dengan memanfaatkan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan dari masyarakat yang terlibat (Widayat et al., 2020).
Setelah  melakukan  survei  tentang  potensi  dusun  Krajan,  ditetapkan program kerja mahasiswa peserta KSM-Tematik Desa Randuagung kelompok 36 dari 31 Januari 2023 hingga 11 Maret 2023 adalah sosialisasi dan pendampingan pengurusan sertifikasi halal makanan dalam etika berbisnis UMKM karena hal ini menjadi permasalahan yang didapati di masyarakat pada saat observasi, diskusi bersama  perangkat  desa  dan  perwakilan  masyarakat.  Seperti  yang  ditemukan, bahwa  sebagian  besar  UMKM  di  dusun  Krajan  Desa  Randuagung  masih  belum terdaftar dalam sertifikasi halal. Belum memiliki sertifikasi halal produk ini juga membatasi  lingkup  penjualan  produk  yang  dapat  dilakukan  pelaku  bisnis makanan setempat.
Kelompok  36  memotivasi  dan  mendampingi  warga  pelaku  UMKM  agar produk warga tersertifikasi. Hal ini juga sebagai upaya meningkatkan semangat dalam  membangun  bisnis  rumahan  sehingga  para  pelaku  UMKM  memiliki kesadaran  dan  memahami  pentingnya  peningkatan  kualitas  produk  melalui perizinan sertifikasi halal.  Perencanaan kegiatan, antara lain: (a) survey jumlah produsen UMKM dan melakukan pendataan produsen UMKM yang memerlukan sertifikasi halal; (b) Sosialisasi dan diskusi tentang syarat sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM dengan mendatangi rumah produsen UMKM dan memberikan edukasi  mengenai  sertifikasi  halal,  syarat  yang  dibutuhkan,  menyampaikan tutorial  syarat pengurusan sertifikasi halal  yaitu prosedur pengajuan  sertifikasi halal.  Materi  tersebut  meliputi  persiapan  pengajuan,  syarat  yang  diperlukan, ketentuan  serta  tata  cara  pendaftaran;  (c)  Mengajukan  produk  dan  input  data dengan  panduan  dan  pendampingan  Sentra  Halal  UNISMA  pada  situs  oss.go.id untuk  melakukan  pendaftaran  NIB  (Nomor  Induk  Berusaha)  dan  mengakses ptsp.halal.go.id  untuk  mengajukan  sertifikasi  halal . ;  (d)  Survey  penguji  pada produsen  UMKM  untuk  validasi  data  dan  pengecekan  bahan  baku  serta  proses produksi; (e) Penerbitan Sertifikasi Halal untuk pemohon yang sudah tervalidasi.
Selanjutnya,  juga  dibuka  ruang  diskusi  dengan  tujuan  memberikan kesempatan  bagi  para  pelaku  UMKM  untuk  menyampaikan  permasalahan yang berkaitan dengan prosedur pengajuan sertifikasi halal secara terbuka. Para pelaku UMKM  berpartisipasi  dengan  menghadiri  pertemuan  dalam  evaluasi  terhadap pelaksanaan program yang dilakukan dengan mengidentifikasi pemahaman para pelaku  usaha  mengenai  prosedur  pengurusan  sertifikasi  halal.  Lebih  lanjut, keberhasilan keberlanjutan program ditandai dengan didaftarkannya lima produk UMKM berjenis makanan (Rengginang, Kue Kering, Kuping Gajah, Keripik Tempe, Stik Sayur) untuk memiliki sertifikasi halal di masa mendatang melalui sentra halal
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 431 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
UNISMA, sehingga  produk  yang  dipasarkan  terstandarisasi  dan  meningkat  nilai jualnya.
Sejumah  kendala  para  pelaku  UMKM  sebelum  mengurus  sertifikasi  halal antara lain: (a) Kurang informasi tentang proses pengurusan sertifikasi halal; (b) kekhawatiran biaya; (c) Khawatir pemeriksaan; (d) Pengurusan memakan waktu; (e) Pengetahuan teknologi masih rendah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sertifikasi halal adalah proses penilaian dan pemberian sertifikat oleh badan atau lembaga yang diakui secara resmi untuk menjamin bahwa suatu produk atau layanan  memenuhi  standar  halal.  Halal  merujuk  pada  segala  sesuatu  yang diizinkan dalam agama Islam, sedangkan sertifikasi halal menyangkut produk atau layanan  yang  memenuhi  standar  dan  persyaratan  tertentu  dalam  produksi, pengolahan, dan distribusi yang sesuai dengan ajaran Islam.
Tabel 1. Pelaku UMKM dengan pendampingan sertifikasi halal NO Nama Pelaku Usaha Produk 1 Tri Istiyo Wahyuni Rengginang 2 Halim Kuping Gajah 3 Sri Rahayu Kue Kering 4 Miftahul Jannah Kripik Tempe 5 Purwanto Stik Sayur
Sertifikasi halal biasanya diberikan oleh badan atau lembaga yang memiliki keahlian  dalam  halal  dan  diakui  secara  resmi  oleh  otoritas  halal  nasional  atau internasional.  Badan  sertifikasi  halal  yang  diakui  secara  internasional  untuk Indonesia  adalah  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Halal  Certification  Agency (LPPOM  MUI)  di  Indonesia.  Dalam  pelaksanaannya  kelompok  36  melakukan sosialisasi  sertifikasi  halal  pada  semua  pelakuk  UMKM  di  dusun  Krajan,  dan pendampingan  sertifikasi  halal  bekerjasama  dengan  Halal  Center  UNISMA dilakukan kepada lima produsen UMKM.
Gambar 1. Produk UMKM Dusun Krajan proses sertifikasi halal
Langkah pertama proses pengurusan sertifikasi halal ini dalam pelaksanaan pendampingan  kelompok  36  menerima  bimbingan  dan  edukasi  tentang
432 ~ 4(2), 428-435
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
bagaimana cara melakukan pengajuan sertifikasi halal oleh Unisma Halal Center. Dalam  hal  ini  kelompok  36  menerima  pengetahuan  tentang  persyaratan  yang dibutuhkan  untuk  pengajuan  sertifikasi  halal  yaitu:  Kartu  Keluarga  (KK),  Kartu Tanda Penduduk (KTP), No Induk Berusaha (NIB).
Gambar 2. Website OSS tempat pembuatan NIB via online
Langkah  kedua  melakukan  input  data  melalui  website  ptsp.halal.co.id. meliputi biodata pelaku usaha, deskripsi usaha, lokasi usaha, bahan, alat, dan cara pembuatan produk. Tetapi dalam pelaksanaannya sering terjadi bermasalah pada No Induk Berusaha (NIB). Cara mengatasi permasalahan tersebut yaitu melakukan perbaikan data secara daring melalui website oss.co.id. yang melayani pembuatan, perubahan, pengembangan No Induk Berusaha (NIB).
Gambar 3. Website si halal tempat pembuatan sertifikasi halal via online
Langkah  ketiga  yaitu  survei  lapangan  oleh  UNISMA  Halal  Center  guna memvalidasi  data  permohonan  sertifikasi  halal.  Pada  tahap  ini  penguji  atau pendamping perlu memastikan apakah data yang diberikan sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Termasuk dalam hal ini juga pengecekan terhadap bahan baku dan  cara  pengolahan  produk  yang  dilakukan  pelaku  UMKM.  Tahap  ini  sangat penting karena mempengaruhi disetujuinya sertifikat halal untuk terbit tidaknya.
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 433 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 4. Survei pendampingan oleh sentra halal UNISMA
Setelah  semua  proses  diatas  dilakukan,  selanjutnya  menunggu  rilisnya sertifikat  halal  yang  biasanya  memerlukan  waktu  sekitar  sepuluh  hari  kerja. Sertifikat  dapat  diserahkan  kepada  masing-masing  pelaku  UMKM  yang  telah mendapatkan  pendampingan  pengurusan  sertifikasi  halal  produknya.  Dengan telah memiliki sertifikasi halal produk tersebut, UMKM tentu dapat menjalankan bisnis  dengan  lebih  nyaman,  demikian  juga  konsumen  tidak  mengalami kekhawatiran untuk memilih produk yang ditawarkan, dan pada akhirnya hal ini berujung kebermanfaatan dengan meningkatnya nilai ekonomi pelaku UMKMnya.
Gambar 5. Pengerjaan Sertifikasi secara online oleh kelompok 36
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dianalisis kualitatif. Dimana banyaknya data,  diperlukan  dari  masing-masing  produsen  untuk  melakukan  input  data sertifikasi halal berbasis daring. Selain itu dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan ini yang ditemukan berupa tidak lengkapnya data yang diperlukan, NIB bermasalah. Sehingga butuh waktu cukup lama menyelesaikan masalah-masalah tersebut yang agak memperlambat hasil kegiatan.
434 ~ 4(2), 428-435
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 6. Tampilan pengajuan sertifikasi

## SIMPULAN
Kehati-hatian dalam mengkonsumsi apapun adalah sebuah keharusan bagi muslim.  Untuk  itu  salah  satunya  sertifikasi  halal  menjadi  suatu  hal  yang  perlu diperhatikan tak hanya oleh konsumen muslim namun juga pelaku usaha terhadap produknya.  Dalam  pelaksanaanKSM-Tematik  di  dusun  Krajan  desa  Randutelu, kelompok 36 mendapati dari sejumlah UMKM sebagian produknya (makanan dan minuman)  belum  mendapatkan  sertifikasi  halal.  Oleh  karena  itu  kelompok  36 melaksanakan  program  kerja  melakukan  sosialisasi  dan  pendampingan pengurusan sertifikasi halal yang juga dibimbing oleh Unisma Halal Center kepada lima produsen UMKM. Sejumlah langkah yang dilaksanakan adalah pendampingan dan  edukasi oleh  kelompok  36  bersama  Unisma Halal  Center  tentang  prosedur pengajuan  sertifikasi  halal.  Persyaratan  pengajuan  sertifikasi  halal  yaitu:  Kartu Keluarga  (KK),  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB). Unisma Halal Center melakukan survei lapangan terhadap bahan baku dan cara pengolahan  produk  yang  dilakukan  pelaku  UMKM.  Jika  syarat  terpenuhi, dilakukan  input  data  pada  website  ptsp.halal.co.id.  Sertifikat  halal  terbit  dalam sepuluh hari kerja.

## DAFTAR RUJUKAN
Athiroh, N., Noerhayati, E., Mardiyani, S. A.,  Said, M. (2022). Potret Budaya Halal dan Industri Halal di Jawa Timur. Inara Published.
Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain,
M.  R.  I.,    Mariati,  P.  (2022).  Pelatihan  Sertifikasi  Halal  dalam  Upaya Peningkatan  Kepuasan  Pelanggan  Sebagai  Bagian  dari  Scale-Up  Business Bagi UMKM. Jurnal Surya Masyarakat, 4(2), 238–246. https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246 Nadya, A. Q., Hafidz, A. R., Latifa, A.,  Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 1(1), 1–9. https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25 Prihatiningtias,  Y.  W.,  Prabandari,  S.  P.,  Cahaya,  D.  N.,  Kusumadewi,  A.  W., Anggraeni, O. L., Nisa’, K., Rizkiyah, A.,  Arasy, F. H. (2021). Peningkatan pengetahuan  aspek  perpajakan  dan  kualitas  pengelolaan  produk  pada
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 435 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
kelompok  UMKM.  Jurnal  Inovasi  Hasil  Pengabdian  Masyarakat  (JIPEMAS), 4(1), 78–89. https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i1.8674
Puspita  Ningrum,  R.  T.  (2022).  Problematika  Kewajiban  Sertifikasi  Halal  bagi
Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6(1), 43–58. https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30 Putra, P. A. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai  Upaya  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Hukum  Islam.  Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 1(1), 150–165. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172 Rauf, A. W.,  Lestari, M. S. (2009). Pemanfaatan komoditas pangan lokal sebagai sumber  pangan  alternatif  di  Papua.  Jurnal  Penelitian  Dan  Pengembangan Pertanian, 28(2), 54–62. https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/1229 Sjakoer,  N.,  Noerhayati,  E.,  Mardiayani,  S.  A.,    Said,  M.  M.  (2022).  Gambaran Kesiapan UMKM Menuju Industri Halal Jawa Timur An Overview of Small and  Medium  Enterprise  (SME)  Readiness  towards  The  East  Java  Halal Industry. Jurnal Agroindustri Halal, 8(2), 189–200. https://doi.org/10.30997/jah.v8i2.5094 Verawati,  D.  M.,  Destiningsih,  R.,    Novitaningtyas,  I.  (2021).  Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku
UMKM  di  Desa  Balesari,  Windusari,  Magelang.  Jurnal  Pengabdian  Pada Masyarakat, 6(4), 1166–1175. https://doi.org/10.30653/002.202164.888
Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N.,  Nurjannah, R. (2020). Pendampingan Sertifikasi  Halal  Pada  UMKM  Hanum  Food  (Halal  Certification  Support  in UMKM  Hanum  Food).  Indonesian  Journal  of  Halal,  3(1),  83–87. https://doi.org/10.14710/halal.v3i1.9189