ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1262-1275                                                      La Ode Dedihasriadi DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.255 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## ANALISIS DAMPAK POLITIK UANG PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: Kasus Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bombana Tahun 2022

## La Ode Dedihasriadi
Universitas Sembilanbelas November Kolaka Correspondent author : ld.dedihasriadi@gmail.com Kolaka, Sulawesi Tenggara - Indonesia

## Abstract
The  election  of  village  heads  as  an  implementation  of  democracy  aims  to  improve community welfare through public services. On February 20 2022, simultaneous village head elections  were  held  in  109  villages  in  Bombana  Regency,  involving  22  sub-districts.  This research uses a qualitative method with a purposive sampling technique, relying on primary data from interviews and observations, as well as secondary data from journals, books and other  relevant  sources  In  this  democratic  practice,  it  was  revealed  that  almost  all  villages used money politics in various forms to win people's votes and sympathy. The implications of this money politics have an impact on the village government which is still relatively young, with new leadership less than a year old. These impacts include debts from candidates who are  not  elected,  village  development  policies  that  are  not  in  line  with  community  needs, policies  that  are  not  in  accordance  with  the  principles  of  village  governance,  and  the potential risk of corruption in public policy.
Keywords: Impact  analysis;  money  politics;  public  policy;  village  head  election;  village government

## Abstrak
Pemilihan  kepala  desa  sebagai  implementasi  demokrasi  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  melalui  pelayanan  publik.  Pada  20  Februari  2022,  pemilihan kepala  desa  serentak  dilaksanakan  di  109  desa  di  Kabupaten  Bombana,  melibatkan  22 kecamatan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teknik  purposive sampling,  mengandalkan  data primer dari wawancara  dan  observasi,  serta data  sekunder dari jurnal, buku, dan sumber lain yang relevan.
Dalam  praktek  demokrasi  ini,  terungkap  bahwa  hampir  semua  desa  menggunakan  politik uang  dengan  berbagai  bentuk  untuk  memenangkan  suara  dan  simpati  masyarakat. Implikasi  dari  politik  uang  ini  memberikan  dampak  pada  pemerintahan  desa  yang  masih relatif  muda,  dengan  kepemimpinan  baru  yang  belum  genap  setahun.  Dampak  tersebut mencakup utang-piutang bagi kandidat yang tidak terpilih, kebijakan pembangunan desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan yang tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan risiko potensial korupsi dalam kebijakan publik .
Kata Kunci: Analisis dampak; kebijakan publik; pemerintahan desa; politik uang; pemilihan kepala desa;
Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1262-1275 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.255

## PENDAHULUAN
Pasca  reformasi  terdapat  korelasi  yang  jelas  antara  negara  hukum  yang  bertumpu pada  konstitusi  dan  peraturan  perundang-undangan  dengan  kedaulatan  rakyat  yang dijalankan  melalui  sistem  demokrasi,  terhadap  korelasi  tersebut  dinamakan  sebagai demokrasi  konstitusional  (Ridwan  HR).  Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  yang memandang  rakyat  sebagai  pemilik  kekuasaan  yang  paling  fundamental.  bahwa  segala bentuk  Tindakan  pemerintah  harus  tunduk  kepada  hukum  yang  merupakan  konsensus rakyat,  konsesus  ini  menyatakan  bahwa  segenap  rakyat  memberikan  amanat  atau kedaulatan  kepada  sebagian  atau  sekelompok  orang  atau  individu  untuk  menjalankan kekuasaan yang berasal dari rakyat itu sendiri melalui proses pemilihan secara langsung (Ida bagus et. al, 2020).
Setelah  gerakan  reformasi  Keberadaan  demokrasi  ini  kemudian  ditopang  secara konstitusional  melalui  UUD  NRI  tahun  1945  pasal  1  ayat  (2)  yang  menyatakan ‘ bahwa kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan ’ .  Landasan  konstitusional  inilah  yang  menjadi  pijakan  yuridis  bagi negara Indonesia baik sebagai penyelenggara pemerintahan maupun sebagai rakyat untuk membuat,  menyusun  dan  melaksanakan  bahkan  mengawasi  jalannya  demokrasi  secara keseluruhan  yang  dilaksanakan  melalui  pemilihan  umum  baik  pada  tingkat  pusat,  provinsi, kabupaten/kota maupun sampai pada tingkatan desa.
Menindaklanjuti  perintah  konstitusi,  negara  kemudian  merumuskan  Undang-Undang Nomor  6  tahun  2014  tentang  desa sebagai  salahsatu  dari buah demokrasi  yang  menjamin kedaulatan  rakyatnya  untuk  merumuskan  sendiri  keberadaan  dirinya.  Tujuan  lahirnya Undang-Undang  desa  ini,  tiada  lain  untuk  memberikan  pelayan  public  kepada  seluruh lapisan masyarakat  demi tercapainya kesejahteraan terhadap masyarakat desa itu sendiri. Sebab  desa  merupakan  unit  terkecil  dalam  ketatanegaraan  diindonesia  yang  hierarkinya terdiri  dari  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten/kota  dan pemerintah  desa.  Keberadaan  pemerintahan  desa  bertujuan  untuk  memastikan  segala komponen  administrasi  publik  dan  kebijakan  public  pada  tingkatan  masyarakat  paling bawah  dapat  terpenuhi  sehingga  menjawab  dari  cita-cita  demokrasi  yang  diperjuangkan pasca reformasi.
Dalam  menyelenggarakan  roda  pemerintahan  desa  tentunya  terdapat  pimpinan pemerintahan yang oleh Undang-Undang desa disebut sebagai kepala desa yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan didesa yang bertujuan untuk menjalankan segala kebijakan public  diantaranya  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat (1) berupa pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan,  melaksanakan  pembangunan dan  pembinaan  masyarakat  desa.  Selain  itu,
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1262-1275                                                      La Ode Dedihasriadi DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.255 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
fungsi  lain  dari  kepala  desa  adalah  menjadi  perpanjangan  tangan  dari  hubungan pemerintah  kabupaten/kota  maupun  pemerintah  provinsi.  Keberadaan  kepala  desa sebagai  kepala  pemerintahan  desa  merupakan  jabatan  politik  yang  lahir  dari  sistem demokrasi  lokal  yang  bertujuan  untuk  menjaring  pemimpin  desa  yang  cakap,  visioner  dan diharapkan oleh masyarakat desa itu sendiri.
Selanjutnya  untuk  menyelenggarakan  demokrasi  dipemerintahan  desa,  disusunlah peraturan  Menteri  dalam  negeri  Nomor  72  tahun  2020  tentang  perubahan  kedua  atas peraturan  Menteri  dalam  negeri  Nomor  112  tahun  2014  tentang  pemilihan  kepala  desa. Peraturan Menteri dalam negeri ini menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan segala proses penyelenggaran  pemilihan  kepala  desa.  Peraturan  ini  menjadi  pedoman  hukum  terhadap pemilihan  kepala  desa  terkhusus  bagi  para  kandidat  yang  terlibat  sebagai  calon  kepala desa yang ikut berkompetisi untuk mendapatkan suara dan simpati masyarakat desa.
Pemilihan  kepala  desa  ini  merupakan  implementasi  demokrasi  yang  bertujuan menduduki  jabatan  kepala  desa  yang  berorientasi  untuk  memberikan  pelayanan  public demi tercapaianya kesejahteraan masyarakat desa melalui program kerja pemerintahahannya.  Pemilihan  ini  merupakan  peristiwa  penting  yang  menghubungkan antara  kandidat  dan  pemilih,  sehingga  untuk  meraih  hati  masyarakat  para  kandidat melakukan berbagai cara. Selain cara yang demokratis melalui penyampaian gagasan dan prestasi  juga  dijumpai  cara-cara  yang  kotor  (Cahyadi,  2019).  Praktek  kotor  tersebut diantaranya  memberi  uang  baik  secara  kelompok,  memberi  sembako  dan  bentuk pemberian lainnya. Praktek umum yang paling sering terjadi adalah pemberian uang atau barang  sebagai  bentuk  pengganti  biaya  transportasi  (Lati  praja  et.  al,  2020).  Selain pemberian berupa uang juga memberikan janji-janji politik yang nantinya akan berorientasi pada  penyalahgunaan  kebijakan  public  berupa  bantuan  social  maupun  proyek  yang diperuntukkan khusus untuk pendukung calon yang menang (Hawing & Hartaman, 2021).
Praktek politik uang yang melahirkan korupsi politik telah menjadi budaya masyarakat dalam  setiap  perhelatan  pemilihan  diantara  pemilihan  umum,  pemilihan  kepala  daerah maupun pemilihan kepala desa (Pahlevi & Amrurobbi, 2020). Praktek politik uang inilah yang menjadi cerminan demokrasi yang terjadi pada pemerintahan desa dikabupaten bombana. Praktek  kotor  ini  sangat  berdampak  terhadap  penyelenggaran  pemerintahan  desa  yang pada  akhirnya  akan  berakibat  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa  itu  sendiri. Padahal  esensi  negara  demokrasi  adalah  memberikan  kebebasan  kepada  rakyat  untuk memilih  namun  faktanya  tidak  demikian.  Rakyat  justru  di  iming-imingi  dengan  pemberian uang,  barang  maupun  bentuk  lainnya  untuk  merubah  pilihan  politiknya  (Alfarizi  &  Fauzi, 2022). Maraknya politik uang ini juga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri  yang  belum  menganggap  politik  uang  ini  sebagai  sebuah  Tindakan  yang menyimpang (Marsudi & Sunarso, 2019).

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1262-1275 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.255
Saat  ini  yang  mencederai  demokrasi  dikarenakan  Praktek  politik  uang  dianggap sebagai syarat wajib dalam setiap jenis pemilihan diindonesia (Fitriani, Karyadi & Chaniago, 2019).  Selain  itu,  salah  satu  ancaman  demokrasi  juga  diantaranya  adalah  karena  dalam pemilihan kepala desa  tidak memperhatikan aspek kompetisi antar calon yaitu kompetensi individu  calon  dan  cara  memenangkan  dirinya,  selanjutnya  aspek  partisipasi  yakni  peran masyarakat  dalam  menentukan  kepemimpinan  desa  dan  aspek  kebebasan  yaitu keterlibatan masyarakat desa dalam menentukan pilihan politiknya tanpa intervensi apapun (Elwan & Ode, 2019). Selain itu politik uang ini menjadi ancaman yang krusial bagi kandidat untuk  merealisasikan  kebijakan  public  pemerintah  yang  beroriensi  pada  kesejahteraan masyarakat  khususnya  masyarakat  desa  akibat  banyaknya  pengeluaran  materil  (uang, barang  dan  sejenisnya)  oleh  para  kandidat  calon  dalam  memenangkan  dirinya  pada konstestasi  untuk  menjadi  kepala  desa.  Padahal  kita  ketahui  bahwa  tujuan  dari  lahirnya demokrasi  adalah  bagaimana  meningkatkan  pelayanan  public  dan  kesejahteraan masyarakat (Dedihasriadi, 2021).
Dikabupaten  bombana,  provinsi  Sulawesi  tenggara  pada  tanggal  20  februari  2022 dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak yang di ikuti oleh 109 desa yang terdiri dari 22 kecematan  dikabupaten  bombana.  Dalam  praktek  demokrasi  tersebut  ditemukan  hampir semua  desa  yang  melaksanakan  pemilihan  kepala  desa  melakukan  politik  uang  dengan berbagai cara dan bentuknya untuk meraih suara dan simpati masyarakat.
Setelah berakhirnya rangkaian proses pemilihan kepala desa tersebut, pada tanggal 14 april tahun 2022, bupati bombana selaku kepala daerah melakukan pelantikan terhadap kepala desa terpilih. Masa jabatan kepala desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang  desa  pasal  39  ayat  (1) ‘kepala  desa  memegang jabatan  selama  6  (enam)  tahun terhitung  sejak  tanggal  pelantikannya ’.  Periode  jabatan  kepala  desa  terhitung  sejak bulan 14 april tahun 2022 sampai dengan tahun 14 april 2028. Akan tetapi, 6 (enam) bulan setelah pelantikan  kepala  desa  tersebut,  peneliti  melakukan  penelitian  apakah  terdapat  implikasi politik  uang  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  setelah  kepala  desa  tersebut terpilih.  Beberapa  hal  yang  ditemukan  ternyata  masa  jabatan  kepala  desa  yang  masih sangat  muda  atau  belum  genap  setahun  pasca  dilantik  telah  mengeluarkan  kebijakan- kebijakan  pemerintahan  yang  jauh  dari  harapan  masyarakat  desa  itu  sendiri.  Beberapa temuan  tersebut  akan  diuraikan  dalam  pembahasan  penelitian  ini.  Hal  ini  terjadi  akibat kepala  desa  terpilih  berusaha  untuk  menutupi  finansial  atau  modal  yang  dikeluarkannya untuk  membeli  suara  masyarakat.  Oleh  karena  itu  pasca  dilantiknya  kepala  desa  tersebut implikasi  apa  saja  yang  dijumpai  oleh  masyarakat  dalam  penyelenggaran  pemerintahan
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1262-1275                                                      La Ode Dedihasriadi DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.255 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
desa  akibat  politik  uang  pada  pemilihan  kepala  desa  serentak  tahun  2022  dikabupaten bombana?

## METODE
Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu hasil penelitian berupa fakta dilapangan dideskripsikan dengan kata-kata secara mendalam. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik purposive sampling . Teknik pengumpulan ini dengan mengambil data berdasarkan tujuan penelitian sehingga data yang dituju benar-benar sesuai dengan pengalaman subjek penelitian (Etikan et. al, 2016). Subjek penelitian ini adalah masyarakat kabupaten bombana yang ikut pemilihan kepala desa serentak dan menerima politik uang. Pengumpulan data ini juga menggunakan Teknik wawancara agar mendapatkan informasi data  yang  mendalam  dari  subjek  penelitian.  Subjek  penelitian  dipilih  karena  dapat melahirkan  data  yang  beragam  atas  pengalaman  yang  dialami  para  subjek  penelitian. Dalam  penelitian  ini  memilik  dua  jenis  sumber  data  berupa  data  primer  yang  merupakan wawancara dan observasi lapangan, dan data sekunder yang berupa jurnal, buku, media cetak maupun online yang berkaitan dengan penelitian ini.
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  datanya  jenuh,  dimulai  dari  pengumpulan data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014) dalam  (Elwan  et  al.,  2022).  Kondensasi  data  merujuk  pada  proses  seleksi,  fokus  studi, penyederhanaan,  ringkasan  dan  transformasi  data  dengan  tujuan  untuk  mengetahui ANALISIS  DAMPAK  POLITIK  UANG  PADA  PENYELENGGARAAN  PEMERINTAHAN  DESA:  Kasus Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bombana Tahun 2022. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  keberadaan  patronase,  uang,  barang,  jasa, pekerjaan,  kontrak  maupun  keuntungan  materil  lainnya  yang  sejenis  diberikan  kepada masyarakat sebagai imbalan atas dukungan suara dari pemilih (Aspinall & As’ad, 2015) . Hal ini menjadi bagian dari kebiasaan sistem yang terjadi pasca reformasi demokrasi Indonesia. Banyaknya hasil penelitian menyatakan bahwa politik uang dalam setiap momen pemilihan berdampak buruk bagi kualitas pemilihan itu sendiri. Terjadinya politik transaksional tersebut bukan  saja  merusak  nilai-nilai  dari  demokrasi  itu  sendiri,  akan  tetapi  menjadi  tunas  baru dalam  lahirnya  korupsi  atau  penyalah  gunaan  wewenang  dalam  penyelenggaraan pemerintahan kedepan (Sjafrina, 2019). Dalam hal ini akan berdampak pada pengambilan keputusan pemerintahan yang seharusnya berbasis kepada kepentingan umum justru akan jauh  dari  harapan  masyakat  akibat  adanya  balas  jasa  atau  imbalan  sewaktu  membantu mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik gubernur,bupati maupun kepala desa.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1262-1275 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.255
Membangun Indonesia melalui penguatan daerah dan desa merupakan salah satu prioritas  pemerintah  pusat  sebab  desa  merupakan  salahsatu  aset  penting  karena  menjadi lokomotif  pembangunan  masyarakat  Indonesia  (Santoso  et.  al,  2019).  sehingga  esensi lahirnya  demokrasi  diindonesia  adalah  untuk  memberikan  kebebasan  kepada  lapisan masyarakat  untuk  berperan  dalam  menentukan  kemajuan  dan  perbaikan  daerahnya. Tujuan dari pemilihan ini agar menghasilkan pemimpin daerah yang dapat bertindak untuk memberikan  kebijakan  public  kepada  masyarakatnya.  Kebijakan  public  ini  adalah serangkaian  keputusan  yang  mengikat  kepada  masyarakat  terhadap  kebijakan  startegis yang  dibuat  oleh  otoritas  public  yang  menerima  kuasa  dari  masyarakat  yang  berasal  dari suatu proses pemilihan yang bertindak atas nama masyarakat (Lusia Palulungan et. al, 2020).
Lahirnya  pelayan  public  sebagai  representative  dari demokrasi  yang  diperjuangkan pasca  reformasi  dijumpai  dalam  UU  No.  25  tahun  2009  tentang  pelayanan  Publik  pasal  (1) adalah “kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  terhadap  barang,  jasa  dan/atau pelayanan  administrasi  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  public”. Pemerintahan  desa  sebagai  penyelenggara  pelayanan  public  tentunya  berkewajiban memenuhi  segala  kompenen  kebutuhan  masyarakat  desa  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan melalui kebijakan-kebijakan public pemerintahan desa itu sendiri.  Lebih  lanjut  Undang-Undang  desa  menyatakan  kepala  desa  yang  terpilih  dari  hasil pemilihan  diwajibkan  untuk  memberikan  pelayanan  public  berupa  pemberdayaan masyarakat,  pembangunan  infrastruktur  desa  dan  melahirkan  kebijakan-kebijakan  public yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.
Akan tetapi implementasi demokrasi di desa selain memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat untuk menentukan arah pembangunan desanya sendiri melalui pemilihan kepala  desa.  Demokrasi  didesa  juga  memberikan  dampak  yang  buruk  terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa akibat praktek politik uang yang dilakukan oleh calon kepala desa dalam berkompetisi melalui pemilihan kepala desa. Fenomena politik uang ini merupakan isu yang paling urgen untuk menjadi perhatian bersama, sebab demokrasi desa merupakan  ujung  tombak  penyelenggaran  demokratisasi  diindonesia.(Dedihasriadi,  2023) Implikasi  politik  uang  ini  terhadap  penyelenggaran  pemerintahan  desa  dikabupaten bombana pasca pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 di jumpai diantaranya sebagai berikut:
1) Munculnya utang-piutang bagi para kandidat
Maraknya  politik  uang  yang  terjadi  dalam  pemilihan  kepala  desa  serentak  dikabupaten bombana  tahun  2022  menyisahkan  banyak  problem  pasca  konstestasi  pemilihan  desa tersebut.  Bukan  hanya  berimbas  pada  penyelenggaran  pemerintahan  desa  secara  umum
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1262-1275                                                      La Ode Dedihasriadi DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.255 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
akan tetapi juga berimbas kepada personal/individu bagi para kandidat calon kepala desa tersebut  diantaranya  adalah  tercipta  utang-piutang  bagi  calon  kandidat  kepala  desa terhadap  rentenir  atau  orang  kaya  yang  bersedia  meminjamkan  uangnya,  tujuan  dari peminjaman tersebut digunakan untuk melakukan politik uang atau serangan fajar dengan harapan dapat membeli suara masyarakat desa. Sebab politik uang merupakan alat yang paling  mampu  untuk  mempengaruhi  pilihan  suara  masyarakat  (Trihartono  &  Sair,  2022). Pasca  pemilihan,  bagi  kandidat  kepala  desa  yang  tidak  terpilih  akan  akan  berupaya mencari uang untuk melunasi utang-utangnya kepada rentenir atau orang kaya. Sehingga hal  tersebut  dapat  menciptakan  ketidakseimbangan  sosial  dalam  masyarakat  desa  itu sendiri. Akibat habisnya waktu, harta dan tenaga para kandidat tidak terpilih tersebut untuk melunasi utang piutangnya akibat buah praktik politik uang.
Dalam  wawancara  dengan  informan,  peneliti  juga  menemukan  terdapat  calon kandidat  kepala  dsa  yang  menggadaikan  asset  atau  hartanya  berupa  tanah  atau  sawah kepada  orang  lain  untuk  mendapat  uang  sebagai  modal  untuk  membiayai  proses pencalonannya  sebagai  kepala  desa.  Tentunya  modal  tersebut  digunakan  juga  sebagai alat  untuk  membeli  dan  mempengaruhi  suara  masyarakat  dalam  proses  pencoblosan dengan  harapan  dapat  membuat  dirinya  sebagai  kepala  desa  terpilih.  Perjanjian  dalam utang-piutang  tersebut  akan  dilunasi  Ketika  kandidat  calon  kepala  desa  itu  terpilih  kelak. Akan  tetapi  setelah  proses  pemilihan  kepala  desa  selesai,  kandidat  calon  tersebut  tidak terpilih, kandidat calon terpaksa merelakan segala harta dan asetnya disita kepada orang lain  akibat  ketidak  mampuan  melunasi  utang  piutangnya  kepada  orang  yang  memberi utang.
Pada  akhirnya  politik  uang  pada  pemilihan  kepala  desa  serentak  dikabupaten bombana  selain  menciptakan  kondisi  psikologis  yang  kurang  baik  kepada  para  kandidat calon  kepala  desa yang  tidak terpilih  juga  menciptakan  kesenjangan  ekonomi  pagi  calon kandidat bersama keluarganya akibat harta benda yang dimiliki telah dijual untuk menutupi segala  utang  piutang  yang  digunakan  sebagai  modal  untuk  membeli  dan  mempengaruhi suara masyarakat selama proses pemilihan kepala desa berjalan. Kesenjangan ekonomi ini pada  akhirnya  berpotensi  menurunkan  angka  kesejahteraan  masyarakat  dalam pemerintahan didesa. Padahal tujuan lahirnya demokrasi adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan  bagi  setiap  masyarakat  dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan didesa.

## 2) Kebijakan public berdasarkan balas jasa
Pada  hakikatnya  pemerintahan  yang  baik  adalah  yang  mampu  mewujudkan kesejahteraan  masyarakatnya  melalui  kebijakan  public  yang  berpihak  kepada  seluruh masyarakat  tanpa  adanya  perbedaan  (Satrio,  2020).  Pasca  dilantiknya  kepala  desa serentak dikabupaten bombana, penyelenggaran pemerintahan desa mengalami stagnasi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1262-1275 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.255
pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  akibat  adanya  kebijakan  kepala  desa yang  berdasarkan  balas  jasa.  banyaknya  kepala  desa  terpilih  setelah  dilantik  oleh  bupati, kemudian  melakukan  penggantian  perangkat  desanya  sebagai  bagian  dari  imbas  balas jasa  terhadap  tim  pemenang,  keluarga  pendukung  kepala  desa  selama  proses  pemilihan kepala  desa  bergulir.  Proses  penggantian  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  tersebut  ini dilakukan  secara  terselubung  dengan  mencari  alasan  yang  tidak  berdasarkan  dengan ketentuan  peraturan  daerah  kabupaten  bombana  nomor  3  tentang  pemberhentian  dan pengangkatan  perangkat  desa  dikabupaten  bombana.  Kebijakan  kepala  desa  dengan mengganti  aparat  desa  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  pada  akhirnya  dapat  mengganggu  proses  pelayanan  public  pemerintah  desa kepada  masyarakat  akibat  terjadinya  disharmonisasi  para  penyelenggara  pemerintahan desa antara kepala desa dengan perangkatnya.
Selain  itu,  dalam  penyelenggaraan  birokrasi  pemerintahan  desa,  parangkat  desa hanya  sebagai  aparat  penyelenggara  pemerintahan  akan  tetapi  tidak  diberikan  peran untuk  melaksakan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  aparat  desa,  sebab  kepala  desa mengendalikan  semua  kompenen  unit  pemerintahan  desa  sepanjang  yang  berkaitan dengan  anggaran  bantuan  pemerintah  pusat  maupun  daerah  serta  anggaran  dari pendapatan  belanja  desa  itu  sendiri.  Selain  terciptanya  stagnasi  dibirokrasi  pemerintahan desa,  juga  terjadi  ketimpangan  pembangunan  kepada  masyarakat  di  antaranya  adalah bantuan  sosial  yang  bersumber  dari  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah cenderung  diberikan  kepada  masyarakat  pendukung,  keluarga  dan  kerabat  kepala  desa tersebut sebagai bagian dari balas jasa.
Kepala  desa  dalam  rangka  mengganti  atau  mengembalikan  modal  biaya  politik uang  selama  proses  pemilihan  kepala  desa  sebelumnya  adalah  dengan  memberikan pekerjaan kepada tim sukses atau masyarakat yang mendukungnya melalui proyek sarana pembangunan dengan berbagai bentuk baik berupa barang atau jasa diantaranya adalah proyek  pemberian  pengadaan  alat-alat  pembangunan  desa,  proyek  irigasi  tani, pengadaan  lampu  jalan  desa  dan  sejenisnya.  Kebijakan  kepala  desa  tersebut  sebagai bentuk  kebijakan  balas  budi  terhadap  para  tim  sukses  maupun  masyarakat  yang  telah mendukung bahkan sebagai pengembalian modal dari kepala desa itu sendiri.
3) kebijakan pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat umum
kritik  utama  terhadap  politik  uang  adalah  implikasi  terhadap  kedaulatan  dalam mengambil  keputusan  yang  dilaksnakan  oleh  kepala  desa  keputusan  tersebut  tidak  lagi bersifat  objektif  (Rahawarin,  2022).  Politik  uang  juga  mempengaruhi  terhadap  kebijakan pembangunan  prioritas  bagi  masyarakat  desa.  Dusun  merupakan  unit  teritorial  dalam masyarakat desa, pada setiap dusun dalam masyarakat desa memiliki perbedaan territorial
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1262-1275                                                      La Ode Dedihasriadi DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.255 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
diantaranya terdapat beberapa wilayah berdekatan dengan daerah penggunungan, ada dusun  yang  berdekatan  dengan  wilayah  pesisir  pantai,  terdapat  dusun  yang  berdekatan dengan  sungai.  Setiap  dusun  dalam  masyarakat  desa  tersebut  mempunyai  skala  prioritas pembangunan sarana dan prasana tergantung kondisi wilayah masing-masing.
Kebijakan pembangunan yang dilakukan kepala desa terpilih jauh dari skala prioritas kebutuhan  dusun  dalam  masyarakat  desa  sebab  hal  ini  terjadi  akibat  karena  kepala  desa tidak  memiliki  suara  mayoritas  pada  proses  pemilihan  kepala  desa  sebelumnya.    Selain  itu jika kebijakan pembangunan yang dilakukan kepala desa pada wilayah skala prioritas tidak akan  memberikan  keuntungan  secara  finansial  bagi  kepala  desa  sebagai  penghasilan tambahan  untuk  menutupi  finansial  yang  dikeluarkan  oleh  kepala  desa  selama  proses pemilihan.  padahal  esensi  pemerintah  desa  dalam  melakukan  pembangunan  kepada masyarakat melalui dana desa bertujuan untuk:
a. meningkatkan pelayanan public didesa
b. mengentaskan kemiskinan
c. memajukan perekonomian masyarakat
d. mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
e. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Mulyani, 2017).
Program  kerja  kepala  desa  sering  kali  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Politik uang ini juga menyebabkan sulitnya mewujudkan penataan birokrasi khususnya pemerintah desa  dalam  rangka  membangun  kinerja  pemerintah  yang  efektif  dan  professional sebagaimana yang dicita-citakan oleh reformasi (Ridwan & Sudrajat, 2020). Meskipun dalam pemerintahan  desa  terdapat  badan  permusyawaratan  desa  (BPD)  sebagai  perwakilan masyarakat  akan  tetapi  sering  kali  tidak  berdaya  dalam  memberikan  masukan  atau mewakili  suara  mayoritas  masyarakat  desa  sebab  sistem  pemerintahan  didesa  lebih    kuat dan  dominan kepada  kepala  desa dan  perangkatnya  bukan  kepada  BPD  (Romli  & Nurlia, 2017).  Ketimpangan  pembangunan  berdasarkan  skala  prioritas  terhambat  akibat  kepala desa  dalam  melakukan  pembangunan  berorientasi  mencari  untung  untuk  menutupi  biaya politik uang yang dilakukan selama mengikuti proses pemilihan kepala desa. Pembangunan bukan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Sejatinya  pembangunan  desa  merupakan  bagian  dari  kebijakan  public  yang hasilnya bersentuhan dan dirasakan langsung masyarakat terutama kebijakan bantuan baik berupa  keuangan  maupun  sembako  pemerintah  sebagai  langkah  untuk  meningkat kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan sandang dan pangan masyarakat (Mulyadi, 2019). akan tetapi hal tersebut terkadang tidak dijumpai dalam beberapa masyarakat desa. Padahal  tugas  pemerintah  sebagai  organ  yang  berwenang  adalah  untuk  memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan sipil kepada semua komponen masyarakat (Rauf, 2018).

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1262-1275 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.255

## 4) Kebijakan yang jauh dari asas penyelenggaran pemerintahan desa
Bahwa  salahsatu  pedoman  penting  bagi  kepala  desa  dalam  menjalankan  roda pemerintahan  desa yaitu  wajib  berdasarkan  asas-asas  pemerintahan  yang  telah tuangkan dalam  undang-undang.  Asas  pemerintahan  desa  merupakan  titik  sentra  moral  dan  etika bagi kepala desa dalam menjalan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan public di desa. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal (3) asas-asas penyelenggaran pemerintahan terdiri dari:
a. Asas Rekognisi
b. Asas Subsidiaritas
c. Asas Keberagaman
d. Asas Kebersamaan
e. Asas Kegotongroyongan
f. Asas Kekeluargaan
g. Asas Musyawarah
h. Asas Demokrasi
i. Asas Kemandirian
j. Asas Partisipasi
k. Asas Kesetaraan
l. Asas Pemberdayaan, dan
m. Asas Keberlanjutan.
Tujuan  asas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  ini  adalah  sebagai  pengikat  hubungan yang  erat  bagi  kepala  desa  sebagai  otoritas  publik  dan  masyarakat  sebagai  pemberi otoritas. Kepala desa seringkali membuat kebijakan yang jauh dari asas-asas pemerintahan desa  diatas,  semisal  dalam  hal  penerapan  asas  pemberdayaan,  pengertian  dari  asas tersebut adalah langkah yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah desa untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  penyusunan  kebijakan,  penyusunan program  kerja  dan  penyusunan  kegiatan-kegiatan  yang  berdasarkan  esensi  masalah  desa dan  kebutuhan  prioritas  desa.  Artinya  bahwa  asas  ini  memerintahkan  agar  penyusunan program kerja pemerintah desa harus melibatkan masyarakat atau minimal setiap program kerja  bisa  memberdayakan  masyarakat  dalam  rangkat  meningkat  kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
Dalam  wawancara  terhadap  informan,  terkadang  beberapa  kepala  desa  sangat jarang mengimplementasikan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang diperintahkan  oleh  undang-undang  sebab  akan  mengakibatkan  sulitnya  kepala  desa menyusun program kerja yang bisa memberikan dampak keuntungan bagi dirinya maupun tim  suksesnya.  Kebijakan  pemerintahan  tersebut  dilakukan  agar  dapat  mengembalikan
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1262-1275                                                      La Ode Dedihasriadi DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.255 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
biaya  politik  uang  yang  digunakan  selama  proses  pemilihan  desa  berlangsung.  Selian  itu, kepala  desa  juga  akan  sulit  merealisasikan  janji  politiknya  jika  memlibatkan  masyarakat dalam menyusun program kerja desa.

## 5) Kebijakan public yang berpotensi korupsi
Salahsatu  terciptanya  pemerintahan  desa  yang  baik  adalah  keterliban  semua elemen  masyarakat  dalam  pembangunan  dan  ikut  mengontrol  jalannya  pembangunan didesa  sejak  dari  perencanaan  pembangunan  sampai  dengan  laporan  akhir pembangunan  desa.  Akan  tetapi  pembangunan  desa  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa dan  aparatnya  jauh  dari  control  masyarakat  itu  sendiri.  ketidakpedulian  masyarakat tehadap  control  pembangunan  pemerintah  desa  turut  menyumbang  dampak  buruk penyelenggaraan pemerintahan yang ada didesa.
Asas legalitas merupakan pilar utama sebagai sebuah negara hukum artinya bahwa prinsip  dasar  wewenang  pemerintah  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan (Abdul  Latif,  2014).  Akan  tetapi,  Penyelenggaran  pemerintahan  yang  berorientasi  pada pungutan-pungutan  liar  yang  dilakukan  kepala  desa  kepada  masyarakat  adalah merupakan bagian dari implikasi politik uang yang dilakukan selama pemilihan kepala desa. Semisal  adanya  program  bantuan  pemberdayaan  pemerintah  pusat  dibidang  pertanian dan perikanan seperti bantuan bibit sapi, bantuan bibit tanaman, bantuan lat-alat pertanian atau  bantuan  pemberdayaan  lainnya  yang  juga  berasal  dari  pemerintah  daerah kabupaten/kota  maupun  provinsi  yang  sifatnya  gratis  dan  Cuma-Cuma  dari  pemberi bantuan.  Akan  tetapi  kepala  desa  sering  kali  memperjual  belikan  kepada  masyarakat dengan  dalil  biaya  kepengurusan  administrasi  atau  biaya  lainya.  Belum  lagi  biaya pengurusan administrasi lainnya semisal pengurusan penerbitan surat keterangan tanah (SKT) dan sejenisnya.
Adanya  pungutan  biaya  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  terhadap  bantuan  dari pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten  kota  kepada masyarakat,  oleh  masyarakat  desa  menganggap  perbuatan  tersebut  adalah  perbuatan yang  sudah  biasa  dan  lumrah.  Perbuatan  tersebut  dianggap  sebagai  bagian  dari keuntungan bagi para kepala desa. Sehingga praktek seperti ini sering kali kita jumpai dalam masyarakat desa.
Minimnya  pengetahuan masyarakat  desa tentang  bahaya  dan  dampak buruk dari pungutan-pungutan  liar  turut  serta  membawa  dampak  buruk  penyelenggaran pemerintahan  didesa  akibat  tidak  adanya  control  internal  dalam  masyarakat  itu  sendiri tentang  pentingnya  kebijakan  public  yang  berbasis  kepada  bebas  korupsi.  Beberapa kebijakan  kepala  desa  terpilih  lebih  condong  berpotensi  menciptakan  penyalahgunaan wewenang  akibat  segala  keputusannya  tidak  berorientasi  kepada  kebutuhan  dan pemberdayaan masyarakat.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1262-1275 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.255
Kepala desa yang terpilih dalam membuat kebijakan sering kali tebang pilih dalam memdistribusikan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  seperti  perbaikan  jalan  atau semacamnya,  kepala  desa  terpilih  terkadang  membangun  sarana  dan  prasarana berdasarkan  kepentingan  dirinya  sehingga  menyebabkan  masyarakat  tidak  merasakan sepenuhnya hasil dari kebijkan kepala desa tersebut.
Politik uang dalam pemilihan kepala desa ini, selain berpotensi dapat menciptakan kebijakan public kepala desa yang berorientasi penyalahgunaan wewenang (Arum, 2018). Hal  ini  juga  membuat  masyarakat  sulit  mengontrol  jalannya  roda  pemerintahan  desa  jika melihat  terjadi  pelanggaran  administrasi  maupun  pelanggaran  pembangunan  didesa sebab masyarakat desa tersandera untuk mengkritik kebijakan kepala desa tersebut akibat masyarakat  merasa  sudah  dibeli  suaranya  oleh  kepala  desa  tersebut  sewaktu  mengikuti proses  pemilihan.  ketidakerdayaan  masyarakat  dalam  memberikan  control  terhadap kebijakan  pemerintah  desa  juga  karena  masyarakat  menganggap  bahwa  kepala  desa sudah  membayar  mereka  untuk  memilih  kepala  desa  tersebut.  Ketidak  mampuan masyarakat  dalam  mengontrol  kebijakan  kepala  desa  inilah  yang  membuat  para  kepala desa  semena-mena  membuat  kebijakan  yang  berpotensi  merugikan  masyakat  maupun negara.  Kebijakan  pembangunan  yang  dilakukan  kepala  desa  semisalnya  pembangunan sarana  maupun  prasarana  umum  terkadang  jauh  dari  kualitas  yang  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  serta  tidak  adanya  akuntabiltas  dalam pelaporan terhadap pembangunan sarana dan prasarana tersebut. Kebijakan kepala desa tersebut  berpotensi  menciptakan  korupsi  dalam  pemerintahannya  kedepan  yang  pada akhinya berimbas kepada kesejahteraan masyarakat didesa.
Bagi  masyarakat  politik  uang  dianggap  sebagai  bentuk  kesungguhan  calon  kepala  desa dalam  mengikuti  pemilihan  (Alfarizi  &  Fauzi,  2022).  sehingga  Ketika  kepala  desa  terpilih segala  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  mobilisasi  masyarakat  untuk  kepentingan  umum semisalnya  melakukan  kerja  bakti,  kepala  desa  sulit  menggerakkan  masyarakat  karena keterpilihan  kepala  desa  tersebut  tidak  berangkat  dari  keinginan  hati  nurani  masyarakat melainkan  karena  simbiosis  mutualisme.  hal  ini  selain  mengurangi  wibawa  kepala  desa sebagai penyelenggara pemerintahan, juga dapat menghambat kemajuan pembangunan desa akibat tidak patuhnya masyarakat terhadap perintah kepala desa.

## KESIMPULAN
Lahirnya system demokrasi pasca reformasi, selain membawa kebebasan bagi masyarakat dalam  membangun  dan  menentukan  nasib  daerahnya  sendiri,  ternyata  demokrasi  juga membawa  dampak  buruk  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  melalui  pemilihan kepala  desa  yang  disebabkan  praktek  politik  uang  yang  terjadi  selama  proses  pemilihan
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1262-1275                                                      La Ode Dedihasriadi DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.255 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
berlangsung  didesa.  Implikasi  praktek  politik  uang  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  desa  dikabupaten  bombana  tersebut  diantaranya  sebagai  berikut Munculnya  utang  bagi  para  kandidat,  kebijakan  pembangunan  yang  tidak  sesuai kebutuhan  masyarakat  umum,  Kebijakan  yang  jauh  dari  asas  penyelenggaran pemerintahan desa serta Kebijakan public yang berpotensi  korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Latif. (2014). hukum administrasi dalam praktik tindak pidana korupsi . prenada media group.
Alfarizi, E., & Fauzi, A. (2022). Rasionalitas Masyarakat Penerima Politik Uang di Kota Surabaya. Jurnal Politikom Indonesiana , 7. (2), 19 – 28.
Aspinall, E., & As ’ ad, M. U. (2015). The patronage patchwork: Village brokerage networks and the power of the state in an Indonesian election. Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/. Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, 171 (2 – 3),
165 – 195.
Cahyadi, R., & H. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. Jurnal Antikorupsi Integritas KPK RI , 5 (1), 29 – 41.
Dedihasriadi, L. O. (2023). Money Politics In Local Democracy : A Case Study In The Simultaneous Election Of Village Heads Throughout Bombana Regency In 2022 . 13 (1), 232 – 242.
Elwan, M., & Ode, L. (2019). Model dan Dampak Mobilisasi Politik Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Desa Bontomatinggi Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Tahun 2016). Journal Publicuho, 1 (4), 1 – 17.
Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. American Journal of Theoretical and Applied Statistics , 5 (1), 1-4.
Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual , 53 – 61 (1), 1.
Hawing, H., & Hartaman, N. (2021). Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 3 (1), 45-53.
Ida bagus mahayoga raharja, I ketut rai setiabudhi. (2020). pengaturan politik uang dalam persepektif hukum pidana pemilihan umum. Jurnal Kertha Wicara , 9 (6), 1 – 2.
La Ode Dedihasriadi. (2021). peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengwasan tenaga kerja asing diIndonesia, At-tanwir Law . 1 (1), 7.
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Lati praja delmana, aidil zetra, hendri koeswara. (2020). problematika dan strategi penanganan politik uang pemilu serentak diindonesia. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia , 1 (2), 5.
Lusia Palulungan, M. Ghufran H. Kordi K, Muhammad Taufan Ramli, Yudha Yunus, I. F. (2020). Mengubah kebijakan public di desa . Yayasan BaKTI.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1262-1275 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.255
Marsudi, K. E. R., & Sunarso, S. (2019). Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA , 7 (2), 111-121.
Mulyadi, D. (2019). Implementasi kebijakan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 16 (1), 66 – 80.
Mulyani, S. (2017). Buku Pintar Dana Desa . Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan RI.
Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 6 (1), 141 – 152.
Rahawarin, Z. A. (2022). Buku Dinamika politik uang dalam pemilihan kepala daerah .
Rauf, R. (2018). Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya.
Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik . Nuansa Cendekia.
Ridwan HR. (n.d.). hukum administrasi negara (ed. Revisi). rajagrafindo persada.
Romli, O., & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3 (1), 36 – 54.
Roro sekar arum P. (2018). dampak politik uang dalam pemilihan kepala desa tahun 2017 di desa pidodo kecematan karangtengah kabupaten demak, seminar nasional keindonesiaan III tahun 2018 ” penguatan SDM di Era disrupsi teknologi melalui Pendidikan ” . In FPIPSKR Universitas PGRI Semarang .
Santoso, A. D., Fathin, C. A., Effendi, K. C., Novianto, A., Sumiar, H. R., Angendari, D. A. D., & Putri, B. P. (2019). Desa Cerdas: Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0 (Monograf.(). cfds Fisipol UGM.
Satrio, D. A. (2020). PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DI DESA PH KECAMATAN BBL, BEKASI, JAWA BARAT. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, 4 (2), 484 – 494.
Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak politik uang terhadap mahalnya biaya pemenangan pemilu dan korupsi politik. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 5 (1), 43 – 53.
Trihartono, A., & Sair, A. (2022). Mengurangi Politik Uang Dalam Pilkada, Mungkinkah? Suara Publik di Tiga Kabupaten di Jawa Timur. Jurnal Transformative, 8 (2), 201 – 216.