## POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)

## Edi Darmawijaya

## ABSTRAK
Pemberlakuan  ancaman  pidana  bagi  pelaku  poligami belum  menjadi  potret  umum  dari hukum/undang-undang  yang  berlaku  di  negara-negara  Muslim,  namun  keberadaannya  semakin dipertimbangkan  dan  tetap  menjadi  salah  satu  topik  hangat  masyarakat  Muslim  Dunia  saat  ini. Adalah menarik jika pemberlakuan ancaman pidana bagi pelaku poligami di Turki dan di Tunisia ditelaah  lebih  dekat,  karena  kedua  negara  ini  termasuk  yang  paling  tegas  mencantumkan  klausul ancaman  pidana  dalam  hukum  positif  mereka.  Diskusi  ini  melibatkan  pendapat  para  ulama  baik klasik dan kontemporer tentang poligami, kemudian dikaji dalam perspektif teori maslahat mursalah.
Kata kunci : Poligami, Hukum, Keluarga, Indonesia

## A. Pendahuluan
Turki  adalah  negara  pertama  di  dunia  Islam  yang  memberlakukan  larangan poligami  dengan  undang-undang  civil  Turki  tahun  1926.  Meskipun  masih  banyak  kaum perempuan  Turki  yang  dipoligami  tetapi  undang-undang  ini  paling  tidak  telah  berhasil menurunkan angka poligami dan akibat negatifnya di negara tersebut. Ketentuan larangan poligami ini secara jelas terdapat  pasal 93, 112 dan 114 undang-undang civil Turki tahun 1926  yang  mana  ketentuannya    pelanggar  larangan  poligami  dapat  dijatuhi  hukuman (Tahir Mahmood, 1987: 273)
Ketentuan  yang  melarang  poligami  juga  diatur  dalam  dalam  Undang-Undang Status Perorangan Tunisia ( The Code of Personal Status) tahun 1956 pasal 18. Dalam pasal ini dinyatakan  dengan  tegas  bahwa  siapa  saja  yang  menikah  sebelum  perkawinan pertamanya benar-benar berakhir dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun maka ia dapat dipenjara selama 1 tahun atau denda 240.000 malim (24.000 Francs), atau penjara sekaligus denda (Anderson, 1967: 156).
Indonesia  meskipun  tidak  dengan  tegas  melarang  poligami  dalam  hukum positifnya  tetapi  jelas  terlihat  mengatur  dan  membatasi  poligami  dengan  peraturan  dan pembatasan yang ketat. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974  pasal  3  ayat  1  yang  menjelaskan  tentang  asas  monogomi  perkawinan  nasional  dan pasal  3  ayat  2  tentang  persayaratan-persyaratan yang  cukup  ketat bagi  orang  yang  akan melakukan  poligami.  Bagi  yang  akan  melakukan  poligami  juga  harus  memperhatikan Peraturan  Pemerintah  Nomor  9/1975.  Khusus  bagi  pegawai  negeri  sipil  harus mengindahkan  ketentuan  khusus  yang  termuat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

## Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif
Ada dua alasan mengapa poligami dilarang. Pertama, poligami dinyatakan sebagai bagian  dari  perbudakan  yang  diterima  dalam  Islam  pada  masa  perkembangan  namun dilarang  setelah  masyarakat  semakin  berbudaya.  Kedua,  bahwa  syarat  mutlak  poligami adalah  kemampuan  berlaku  adil  pada istri,  sementara fakta  sejarah  membuktikan hanya Nabi  SAW  yang  mampu  berlaku  adil  terhadap  istri-istrinya.  Kedua  pertimbangan  ini bertumpu pada asas maslahah mursalah atau maqashid al-syari’ah .

## B. Tuntunan Islam dalam Berpoligami
Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan  berlaku  adil  kepada  mereka,  baik  dalam  urusan  pangan,  pakaian,  tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang  kaya dan  istri  yang  miskin,  yang  berasal  dari  keturunan  tinggi  dengan  yang  rendah  dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zhalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak  mereka,  maka  hendaknya  tidak  berpoligami.  Bila  yang  sanggup  dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang. Jika dia hanya mampu   memenuhi  hak  dua  orang  istri  maka  tidak  dianjurkan  baginya  untuk  menikah sampai  tiga  kali.  Begitu  juga  kalau  ia  khawatir  berbuat  dzalim  dengan  mengawini  dua orang  perempuan  maka  baginya  tidak  dianjurkan  untuk  melakukan  poligami (Abdurrahman Al-Ghazaly, 2006: 133). Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An- Nisa' ayat 3:
Artinya: Maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi:  dua,  tiga  atau  empat. Kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  maka  (kawinilah)  seorang  saja, atau  budak-budak  yang  kamu  miliki,  yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada  tidak berbuat aniaya. (QS Al- Nisa (4) : 8.
Keadilan  yang  diwajibkan  oleh  Allah  dalam  ayat  diatas,  tidaklah  bertentangan dengan firman Allah Swt. Dalam Surat Al-Nisa:129:
Artinya:  Dan  kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  diantara  istri-istri (mu), walupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu jangan lah kamu terlalu cenderung  (  kepada  yang  kamu  cinta),  sehingga  kamu  biarkan  yang  lain  terkatung- katung.( QS. Al-Nisa (4) : 129).
Kalau  ayat  tersebut  seolah-olah  bertentangan  dengan  masalah  berlaku  adil,  pada ayat  3  surat  Al-Nisa,  diwajibkan  berlaku  adil,  sedangkan  ayat  129  meniadakan  berlaku adil.  Pada  hakikatnya,  kedua  ayat  tersebut  tidaklah  bertentangan  karena  yang  dituntut disini adalah adil dalam masalah lahiriyah bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.
Aisyah r.a. berkata:
لىقيو لدعيف هئاسنن ىسقي ىهسو هيهع للها ىهص للها لىسر ٌاك : بهقنا ىنعي دوادىبا لاق كهيأ لاو كهتم اًيف ىنًهت لاف كهيأ اًيف ىًسق اذه ىههنا .

## Edi Darmawijaya
Artinya: Rasullullah Saw. selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil dan beliau pernah berdo’a:  Ya  Allah!  Ini  bagianku  yang  dapat  aku  kerjakan.  Karena  itu  janganlah  engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau Kuasai, sedang aku tidak menguasainya. “ Abu Dawud berkata bahwa yang dimaksud dengan “Engkau tetapi aku tidak menguasai”, yaitu hati. (HR.Abu Dawud, Tirmidzi,Nasa’i dan Ibnu Majah).
Menurut  sebagian  Ulama,  hadis  tersebut  sebagai  penguat  kewajiban  melakukan pembagian  yang  adil  terhadap  istri-istrinya  yang  merdeka  dan  makruh  bersikap  berat sebelah  dalam  menggaulinya,  yang  berarti  mengurangi  haknya,  tetapi  tidak  dilarang untuk  mencintai  perempuan  yang  satu  daripada  lainnya,  karena  masalah  cinta  berada diluar kesanggupannya (Al-Asqalany: 227).
Jika suami melakukan perjalanan, hendaklah dia mengajak salah seorang diantara istrinya untuk menemaninya, dan lebih baik apabila dilakukan dengan undian. Dalam hal ini, para ulama juga berkata, giliran yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. terkadang ada yang mendapat siang hari, terkadang juga ada yang mendapat giliran malam hari. Dalam hak  giliran,  juga  ada  hak  hibah  sebagaimana  adanya  hak  hibah  dalam  hal  harta  benda (Syaikh Zainuddin, t.t.: 227).
Dalam sebuah hadits yang bersumber dari Aisyah disebutkan:
انيهع فىطي ىهو ّلاإ وىي مق ٌاكو اَدنع هثكي ٍي ىسقنا ىف ضعب ىهع انضعب مّضفيلا  ىهسو هيهع للها ىهص للها لىسر ٌاك تناق هنع للها ىضر تشئاع ٍع
اه دنع تيبيف اهيىي ىه ىتّنا غهبي ىتح سيسي يرغ ٍي ةأزيإ مك ٍي ىَديف اعيجم .
Artinya: Dari  Aisyah  r.a.  berkata:  Rasulullah  Saw.  tidak  melebihkan  sebagian  kami  diatas  yang lain, dalam pembagian waktu untuk kembali kepada kami, walaupun sedikit sekali  waktu bagi Rasulullah. Tetapi beliau tetap bergilir kepada kami. Beliau mendekati tiap-tiap istrinya dengan tidak mencampurinya hingga ia sampai kepada istrinya yang mendapat giliran itu, lalu ia bermalam di rumahnya.(HR. Abu Dawud dan Ahmad) (Al-Asqalany, t.t: 221).
Seorang  suami  boleh  masuk  kepada  istri  yang  bukan  gilirannya  di  siang  hari sekadar  untuk  meletakkan  barang  atau  memberi  nafkah  dan  tidak  boleh  masuk  untuk berkasih  mesra.  Sekurang-kurangnya,  giliran  perempuan  itu  satu  malam,  dan  paling banyak  tiga  malam.  Tidak  diperbolehkannya  melebihi  tiga  malam/hari  agar  tidak menyebabkan adanya penyerobotan diantara istri-istri yang lain. Karena gilirannya yang lebih dari tiga hari, berarti telah mengambil hak dari yang lain, yang berarti telah berbuat durhaka (Syaikh Zainuddin, t.t: 223).

## C. Hukum Poligami Menurut Para ‘Ulama

## 1. Hukum Poligami Menurut Muhammad Abduh
Para  ulama  klasik  dari  kalangan  mufassir  (penafsir)  maupun  fakih  (ahli  hukum) berpendapat, berdasarkan QS.4:3 pria muslim dapat menikahi empat perempuan. Tafsir ini telah mendominasi nalar seluruh umat Islam. Jadi dalam pengertiannya poligami itu tidak dilarang asalkan tidak lebih dari 4 istri.

## Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif
Akan  tetapi,  ulama  seperti  Muhammad  Abduh  (1849-1905)  tidak  sepakat  dengan penafsiran itu. Baginya diperbolehkannya poligami karena keadaan memaksa pada awal Islam muncul  dan  berkembang,  ya‘ni  dengan  alasan:  Pertama,  saat  itu  jumlah  pria  sedikit dibandingkan  dengan  jumlah  wanita  akibat  gugur  dalam  peperangan  antara  suku  dan kabilah. Maka sebagai bentuk perlindungan, para pria menikahi wanita lebih dari satu. Kedua, saat  itu  Islam  masih  sedikit  sekali  pemeluknya.  Dengan  poligami,  wanita  yang  dinikahi diharapkan  masuk  Islam  dan  memengaruhi  sanak-keluarganya.  Ketiga,  dengan  poligami terjalin ikatan pernikahan antarsuku yang mencegah peperangan dan konflik.
Kini,  keadaan  telah  berubah.  Poligami,  papar  Abduh,  justru  menimbulkan permusuhan,  kebencian,  dan  pertengkaran  antara  para  istri  dan  anak,  bahkan  Syeikh Muhammad Abduh yang juga merupakan mantan Syeikh di Al-Azhar ini berfatwa bahwa berpoligami  ini  hukumnya  haram,  dengan  alasan  :  Pertama,  syarat  poligami  adalah berbuat adil. Syarat ini sangat sulit dipenuhi dan hampir mustahil, sebab Allah sudah jelas mengatakan  dalam  QS.4:129  bahwa  lelaki  tidak  akan  mungkin  berbuat  adil.  Kedua, buruknya perlakuan para suami yang berpoligami terhadap para istrinya, karena mereka tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban  untuk  memberi  nafkah  lahir  dan  batin  secara  baik dan
adil.
Ketiga,  dampak  psikologis  anak-anak  dari  hasil  pernikahan  poligami.  Mereka  tumbuh dalam kebencian dan pertengkaran sebab ibu mereka bertengkar baik dengan suami atau dengan  istri  yang  lain.  Syeikh  Muhammad  Abduh  juga  menjelaskan  hanya  Nabi Muhammad saja yang dapat berbuat adil sementara yang lain tidak, dan perbuatan yang satu ini tak dapat dijadikan patokan sebab ini kekhususan dari akhlak Nabi kepada istri- istrinya. ‗Abduh membolehkan poligami hanya kalau istri itu mandul.
Menurut  Abduh,  praktek  poligami  merupakan  praktek  perbudakan.  Islam  tidak mengajarkan  hal  seperti  itu.  Fenomena  ini  menurut  Abduh  adalah  tradisi  jahiliah  yang tidak ada hubungannya dengan Islam.

## 2. Hukum Poligami Menurut Zamakhsyari
Zamahsyari  dalam  kitabnya  tafsir  Al  Kasy-syaaf  mengatakan,  bahwa  poligami menurut syari‘at Islam adalah suatu rukhshah (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan  rukhshah  bagi  musafir  dan  orang  sakit  yang  dibolehkan  buka  puasa  Ramadhan ketika dalam perjalanan.

## 3. Hukum Poligami Menurut Syaltut
Syaltut  berbeda  pendapat  dengan  Abduh  dengan  tidak  meletakkan  syarat keterpaksaan  dalam  masalah  poligami.  Dia  menyerahkan  kepada  individu  untuk menentukan  keadaan  dirinya  apakah  mampu  berlaku  adil  ataupun  tidak,  kemudian  dia jawab sendirilah depan Allah.
Syaltut  melihat  hukum  asal  poligami  dibolehkan  adalah  untuk  memberi  jalan keluar  kepada  pengasuh  anak  yatim  supaya  tidak  terjebak  dalam  kezaliman  akibat

## Edi Darmawijaya
perbuatannya yang tidak adil terhadap mereka. Oleh karena itu menurut Syaltut, apa yang penting dalam poligami adalah keadilan bukan keterpaksaan.
Menurut  peneliti  dari  Malaysia  Zulkifli  Haji  Mohd  Yusuff  dan Aunur  Rafiq,  idea Syaltut  ini  sekiranya  direalisasikan  tanpa  pengawasan  cermat  terhadap pelaku  poligami, maka hal ini tidak akan menimbulkan dampak positif. Bahkan mungkin poligami menjadi 'wadah' pemuas nafsu lelaki, dan lahirnya keluarga yang penuh konflik, persaingan tidak sehat,  khususnya  di  kalangan  isteri  yang  dimadu.  Biasanya faktor  penting  yang menjadi permulaannya adalah merebut cinta dan perhatian suami, bukannya merebut harta. 1

## 4. Hukum Poligami Menurut Imam Ghazali
Imam Ghazali terkenal sebagai ulama yang sering membela  kaum wanita. Dalam bukunya, Nahwu  al-Tafsir  al-Maudu’I  li  Suwari  Al-Quran, beliau  membahas  isu  poligami dengan  amat  terperinci.  Menurut  Al-Ghazaly  poligami  dalam  Islam  mempunyai  aturan khusus, tidak seperti di Barat yang lelakinya mempunyai satu isteri yang sah tetapi isteri haramnya sampai sepuluh.
Dalam  Islam,  lelaki  bujang  yang  tidak  mampu  berkahwin  dianjurkan  berpuasa, soalnya bagaimana pula lelaki yang tidak mampu berpoligami? Menurutnya orang seperti itu tidak boleh dibiarkan, dia tidak akan mampu berlaku adil.
Ghazali  melihat  dalam  pernikahan  tidak  boleh  ada  paksaan.  Oleh  karena  itu, wanita bebas untuk menerima ataupun menolak untuk dimadu.

## 5. Hukum Poligami Menurut Yusuf al-Qaradhawi
Yusuf  al-Qaradhawi  walau  bagaimanapun  tidak  setuju  dengan  pendapat  yang mengharamkan  poligami.  Hukumnya  tetap  boleh,  bukan  haram  kerana  melihat  kepada berbagai kemaslahatan.
Orang  yang  akan  melakukan  poligami  harus  berkeyakinan  penuh  bahwa  dia mampu berlaku adil tanpa khuatir terjatuh dalam kezaliman seperti keterangan surah al- Nisa‘, ayat 3.

## D. Poligami dalam Hukum Keluarga Turki dan Tunisa
1. Turki
Secara  geografis,  Republik  Turki  (Turkiye  Cumhuriyeti)  yang  didirikan  pada  29 Oktober 1923 ini terletak di kawasan Asia Kecil (97%) dan Eropa Tenggara. Di bagian barat berbatasan dengan Laut Aegean dan Yunani, dan di bagian Barat Laut berbatasan dengan wilayah  Bulgaria.  Di  utara  berbatasan  dengan  Laut  Hitam.  Di  bagian  Timur  Laut berbatasan  dengan  Georgia,  di  bagian  timur  berbatasan  dengan  Armenia,  dan  di  bagian tenggara berbatasan dengan Iran dan Irak. Sedangkan di selatan berbatasan dengan Syria dan  Laut  Tengah.  Luas  wilayah  Turki  meliputi  755.693  km2  di  Asia  Kecil  (semenanjung

## Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif
Anatolia)  dan  23.763  km2  di  Eropa  Tenggara,  sehingga  luas  keseluruhan  Turki  adalah 779.456 km2. Mayoritas penduduk Turki adalah Muslim, sebagian besar beraliran Sunni, namun  diperkirakan  di  sana  juga  terdapat  sekitar  10  hingga  20  juta  Muslim  Syi‘ah. Sedangkan  sisanya  adalah  Yahudi,  Ortodok  Yunani,  Ortodok  Armenia,  dan  Kristen Assyria (David Waldner, 1996: 12)
Sebagai  sebuah  negara  pengganti  yang  tercipta  dari  reruntuhan  Kesultanan Usmaniyah pasca Perang Dunia I, Turki menjadi negara sekular pertama di Dunia Muslim. Pembatalan  syariat  dan pengambilan  sebuah sistem  hukum  sekular  berdasarkan aturan– aturan hukum Barat, serta pendeklarasian sebuah republik sekular pada 1928, merupakan penyimpangan  radikal  dari  tradisi.  Turki  mengadopsi  Hukum  Sipil  Swiss,  yang disesuaikan  dengan  kondisi  Turki,  menggantikan  hukum  syariat  pada  17  Januari  1926 sehingga memisahkan para ulama dari  sumber  pengaruh tradisional  mereka. Kemudian, pada  April  1928,  Majelis  memutuskan  untuk  menghilangkan  kalimat  ―Agama  negara Turki adalah Islam― dari Pasal 2 konstitusi negara menuntaskan penyingkiran Islam (Feros Ahmad, 1991).
Sebelum  lahirnya  kebijakan  legislasi  undang-undang--yang  dikodifikasi  secara eklektikal,  mazhab  Hanafi  merupakan  mazhab  utama  yang  mendasari  kehidupan keberagamaan  tradisional  Turki  hingga  tahun  1926.  Adalah  Undang-Undang  Sipil  Islam yang dikenal dengan Majallat al-ahkam al-‗adliyyah, sebagian materinya didasarkan pada mazhab  Hanafi  yang  telah  dipersiapkan  di  Turki  sejak  tahun  1876,  sekalipun  belum memuat hukum keluarga dan hukum waris di dalamnya. Hukum mengenai perkawinan dan  perceraian  sebagian  dibuat  pada  tahun  1915  dan  dikodifikasi  pada  tahun  1917. Revolusi  politik  di  negara  tersebut  menyebabkan  kehancuran  Dinasti  Ottoman  sekaligus menghapus  kekhalifahannya.  Baik  UU  Sipil  Islam  1876,  berbagai  hukum  keluarga  yang diberlakukan pada tahun 1915 dan tahun 1917, maupun hukum waris mazhab Hanafi non- kodifikasi,  semuanya  diganti  oleh  UU  Sipil  baru  yang  komprehensif  yang  diberlakukan pada  tahun  1926  (Taher  Mahmood,  1987:15).  Berdasarkan  the  Turkish  Civil  Code  1926, poligami sama sekali dilarang dan jika terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. Ketentuan di atas juga dipertegas dalam the Turkish Family (Marriage and Divorce) Law of 1951. Dalam pasal 8 disebutkan:
“No  person  shall  marry  again  unless  he  proves  to  the  satisfaction  of  the  Court  that  the  former marriage has been declared invalid or void or has been dissolved by divorce or the death of the other party.”
Selanjutnya dalam pasal 19 (a) dinyatakan:
“A  marriage  shal  be  declared  invalid  where:at  the  date  of  the  marriage  one  of  parties  Tahir Mahmood, (Tahir Mahmood, 1987:263-267).
Meskipun  Turki  tidak  secara  eksplisit  menyebutkan  bentuk  sanksinya,  namun secara implisit UU Turki  menegaskan bahwa perkawinan poligami  adalah tidak sah dan akan dikenai ancaman hukuman (penalty) (Taher Mahmood, 1987: 267).

## Edi Darmawijaya

## 2. Tunisia
Tunisia  merupakan  negara  berbentuk  republik  yang  dipimpin  oleh  seorang Presiden.  Negara  yang  beribukotakan  Tunis  ini  menjadikan  Islam  sebagai  agama  resmi negara.  Mayoritas  masyarakatnya  (sekitar  98  %)  adalah  muslim  Sunni,  Larry  A..  Barrie, ―Tunisia‖  dalam  Reeva  S.  Simon,  Philip  Mattar,  Richard  W.  Bulliet  (Ed.s),  op.  cit.,  hlm. 1796. bermazhab Maliki dan sebagian Hanafi, karena itu dalam persoalan perdata, kedua mazhab  tersebut  sama-sama  dipergunakan.  Mazhab  Hanafi  yang  membentuk  minoritas kecil  di  Tunisia,  namun  memberi  pengaruh  penting  di  negeri  ini  sampai  protektorat Perancis datang pada tahun 1883 (John P. Entelis, 1991).
Setelah  merdeka  pada  20  Maret  1956,  Tunisia  segera  menyusun  berbagai pembaharuan  dan  kodifikasi  hukum  berdasarkan  mazhab  Maliki  dan  Hanafi.  Upaya pembaharuan  ini  didasarkan  pada  penafsiran  liberal  terhadap  Syariah,  terutama  yang berkaitan  dengan  hukum  keluarga.  Lahirlah  Majallat  al-Ahwal  asy-Syak¡iyyah  yang kontroversial. Di bawah kepemimpinan Presiden Habib Bourguiba Tunisia menjadi negara Arab pertama yang melarang poligami. Ibid., hlm. 235-239. Majallat itu sendiri mencakup materi  hukum  perkawinan,  perceraian,  dan  pemeliharaan  anak,  yang  berbeda  dengan ketetapan  hukum  Islam  klasik.  Dengan  menggunakan  sumber-sumber  yang  diperoleh, dari  hasil-hasil  komite  Lai‘hat,  hukum  keluarga  ala  Mesir,  Yordania,  Syiria,  dan  Turki Usmani. Komite tersebut mengajukan rancangan undang-undang hukum keluarga kepada pemerintah,  dan  akhirnya  diberlakukanlah  undang-undang  tersebut  pada  tahun  1956 (Tahir Mahmood, 1987:152).
Undang-Undang  tersebut  terdiri  dari  167  pasal  yang  ditulis  dalam  10  jilid  yang dianggap  cukup  komprehensif,  meskipun  belum  memuat  undang-undang  mengenai kewarisan.  Undang-undang  ini  telah  mengalami  tujuh  kali  amandemen  selama  periode 1958-1966.  Terakhir  kali  Undang-Undang  ini  diamandemen  pada  tahun  1981  (UU  No. 7/1981),  yang  memperkenalkan  beberapa  modifikasi  penting  dari  undang-undang sebelumnya. Dari  berbagai pembaharuan yang terdapat dalam UU baru ini,  ada dua hal yang (awalnya) mendapat respon negatif dari sejumlah kalangan, yaitu larangan poligami dan keharusan perceraian di pengadilan (Kiran Gupta, 1992: 121).
Berkaitan dengan kriminalisasi poligami di Tunisia, pasal 18 menyatakan: Poligami dilarang, siapa saja yang telah menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar  berakhir,  lalu  menikah  lagi,  akan  dikenakan  hukuman  penjara  selama  satu tahun  atau  denda  sebesar  240.000  malim  atau  kedua-duanya.  Siapa  yang  telah  menikah, melanggar  aturan  yang terdapat  pada  UU  No. 3  Tahun  1957  yang  berhubungan  dengan aturan sipil dan kontrak pernikahan kedua, sementara ia masih terikat perkawinan, maka akan dikenakan hukuman yang sama. Siapa yang dengan sengaja menikahkan seseorang yang  dikenai  hukuman,  menurut  ketentuan  yang  tak  resmi,  ia  bisa  juga  dikenakan hukuman yang sama (Taher Mahmood, 1987:155-157.

## Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif
Ada  dua  alasan  yang  dikemukakan  Tunisia  melarang  poligami:  pertama,  bahwa institusi  budak  dan  poligami  hanya  boleh  pada  masa  perkembangan  atau  masa  transisi umat  Islam,  tetapi  dilarang  pada  masa  perkembangan  atau  masyarakat  berbudaya;  dan kedua, bahwa syarat mutlak bolehnya poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri, sementara  fakta  sejarah  membuktikan  hanya  Nabi  saw.  yang  mampu  berlaku  adil terhadap istri-istrinya. Norman Anderson, 1976: 63).
Tunisia  dapat  dianggap  contoh  terdepan  bagaimana,  pasca  1945,  pembaruan cenderung lebih didasarkan pada hal yang dinyatakan sebagai hak negara Muslim, lewat penguasanya,  untuk  berijtihad.  Tunisia  menghapus  hak  poligami  melalui  Pasal  18  UU Status Personal Tunisia 1956, yang didasarkan pada penafsiran ulang Surat an-Nisa ayat 3. Tunisia menyamakan keadilan tidak saja dengan nafkah (topangan finansial), namun juga dengan  cinta  dan  kasih  sayang.  Dinyatakan  pula  bahwa  hanya  Nabi  saw.  yang  dapat berlaku adil  kepada dua orang stri  dengan cara demikian; oleh karena itu, dalm kondisi sekarang,  anggapan  tak  terbantahkannya  adalah  bahwa  seorang  suami  muslim  tidak mungkin memenuhi persyaratan Alquran (Gordon N. Newby, ―Family Law‖ dalam John L. Esposito (Ed.).,1991).
Apa yang dilakukan oleh Tunisia dengan menerapkan UU tersebut, menurut Atho Mudzhar sebagaimana dikutip Fauzul Iman, bukan berarti telah keluar dari hukum Islam, akan  tetapi  lebih  dilihat  dari  apa  yang  melatarbelakangi  lahirnya  UU  tersebut.  Antara tahun  1885  sampai  tahun  1912,  sekitar  3000  anak  Tunisia  dikirim  untuk  belajar  ke Paris, meskipun  pada  saat  yang  sama  orang-orang  Perancis  melakukan  kolonisasi  di  Tunisia. Pada tahun 1906 tercatat 34.000 orang Perancis tinggal di Tunisia dan angka itu melonjak menjadi  144.000  pada  tahun  1945.  Mereka  memperkenalkan  pertanian  dan  pendidikan modern  kepada  masyarakat  Tunisia.  Di  pihak  lain  orang  Tunisia  juga  belajar  ke  Paris, setelah  kembali  mereka  melakukan  pembaharuan  pendidikan  melalui  Zaituna  dan  Sadi College  yang  kemudian  melahirkan  Khalduniyyah  College—yang  menjadi  pusat gerakan‖The Young Tunisians‖.Fauzul Iman, Pemikiran Muhammad Rasyid Ridla tentang Ijtihad dan Manifestasinya dalam Fiqh (Kajian terhadap Kitab Yusr al-Islam wa Ushul at- Tasyri‗ al-‗Am), Sinopsis Disertasi, Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2004, hlsm. 32.

## E. Tujuan  Pemberlakuan  Ancaman  Pidana  Bagi  Pelaku  Poligami  Dalam  Hukum Keluarga Turki dan Tunisia
Alasan  yang  dipakai  kedua  negara  ini  dalam  melarang  poligami  adalah  tidak mungkinnya dipenuhi syarat adil sebagaimana disyaratkan al-Qur‘an dalam poligami dan Allah sendiri menyatakan dalam ayat  yang berbunyi “walan tastati’u an ta’dilu bainan nisa’ walau  harastum  bihi” yang  berarti  kamu  sekali-kali  tidak  akan  sanggup  berlaku  adil diantara  isteri-isterimu  walau  kamu  sangat  menginginkannya.  Kalau  syarat  yang membolehkan tidak dipenuhi dengan sendirinya kebolehan itu menjadi tidak ada.

## Edi Darmawijaya
Dari  telaah  dan  bahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  beberapa  alasan diberlakukannya ancaman pidana bagi pelaku poligami dalam hukum keluarga Turki dan Tunisia sebagai berikut:
a. Untuk mengatur poligami agar lebih tertib dan selektif dalam rangka menghindari penyalahgunaan poligami oleh laki-laki yang tidak bertanggungjawab dan agar lebih melindungi hak-hak wanita dan keluarga.
b. Dalam rangka mereformasi hukum keluarga Islam dari ketentuan fiqh yang bersifat rigid  dan  kaku  serta  cenderung  bias  geender  menjadi  hukum  keluarga  Islam  yang lebih egalitarian, demokratis dan adil.
c. Dalam satu kasus seperti di Turki kecendrungan reformasi hukum keluarga ini juga dimaksudkan  meningkatkan  daya  tawar  Turki  agar  lebih  dapat  diterima  dalam pergaulan masyarakat Uni Eropa.

## 1. Poligami Menurut Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)
Pengertian  poligami  menurut  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974 tidak  disebutkan  secara  jelas  tetapi  pada  intinya  poligami  adalah  seorang  suami  yang beristri  lebih  dari  seorang.  Masalah  poligami  merupakan  masalah  yang  cukup kontroversial,  menimbulkan  pro  dan  kontra  di  masyarakat.  Pihak  yang  mendukung adanya  poligami  berdasarkan  pada  kaidah  ketentuan  agama.  Sedangkan  pihak  yang kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pengunggulan kaum laki-laki.
Dianutnya  asas  monogami  dalam  ketentuan  pasal  3  ayat  1  Undang-Undang Perkawinan  mencerminkan  pengutamaan  diterapkannya  asas  monogami  dalam  setiap perkawinan.  Namun,  dalam  hal  kondisi  tertentu  dan  darurat,  dimungkinkan  adanya poligami dengan dasar alasan ketat dan persyaratan yang sangat berat. Hal tersebut juga dimaksudkan  untuk  menghargai  pandangan  sebagian  masyarakat  muslim  yang membolehkan poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil. Menurut Nur Rasyidah Rahmawati dalam bukunya wacana poligami di Indonesia bahwa:
Dicantumkan ketentuan  yang membolehkan adanya poligami dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelecehan, diskriminasi, dan  pengunggulan  kaum  laki-laki.  Praktik  dalam  masyarakat  tentang  poligami  sering menampakkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi  bahwa  poligami  pasti  diskriminatif,  wujud  penindasan  kaum  suami terhadap  istri.  Dengan  demikian,  dari  aspek  ketentuan  hukumnya,  ketentuan  Undang- Undang Perkawinan tersebut sudah cukup baik dalam arti secara tegas ditentukan bahwa pada  asasnya  dianut  monogami.  Selain  itu,  penerapan  poligami  dimungkinkan  jika  para pihak  menyetujui  dan  tidak  lain  ditujukan  untuk  mengatasi  suatu  masalah  yang  tidak dapat diselesaikan.

## Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif
Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih seorang isrti. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal  3  ayat  1  yang  menyebutkan  bahwa  pada  dasarnya  seorang  pria  hanya  boleh mempunyai  seorang  istri  dan  seorang  wanita  hanya  boleh  mempunyai  seorang  suami. Akan  tetapi  asas  monogami  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  tersebut  tidak  bersifat mutlak,  artinya  hanya  bersifat  pengarahan  pada  pembentukan  perkawinan  monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.
Ketentuan  adanya  asas  monogami  ini  bukan  hanya  bersifat  limitatif  saja,  karena dalam  pasal  3  ayat  2 UU Perkawinan  disebutkan  dimana  pengadilan dapat  memberikan izin pada seorang suami  untuk beristri  lebih dari  seorang apabila dikehendaki  oleh para pihak  yang  bersangkutan.  Untuk  mendapatkan  izin  poligami  dari  Pengadilan  harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  9/1975  juga  harus  mengindahkan  ketentuan  khusus  yang termuat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10/1983  tentang  izin  perkawinan  dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah:
1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak- anak mereka. [18]
Untuk kasus poligami ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika suami tidak bisa memenuhi  maka  suami  dilarang  beristeri  lebih  dari  satu,  disamping  itu  si  suami  harus terlebih  dahulu  mendapat  izin  dari  Pengadilan  Agama,  jika  tanpa  izin  dari  Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

## 2. Larangan Poligami Ditinjau dari Teori Maslahat Mursalah (Maqashid al-Syari’ah
Setiap  hukum  Islam  baik  itu  yang  menyangkut  hak-hak  Allah  maupun  hak-hak manusia  mempunyai  tujuan  (maqasid  al-syari'ah).  Menjaga  kemaslahatan  adalah  tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, ‗Allal al-Fasi (m. 1974), ulama pembaharu dan tokoh nasionalis  Maroko,  dalam Maqasid  al-Shari'at  al-Islamiyyat  wa  Makarimiha (1991:181-185) mengajukan  tiga  alasan  mengapa  poligami  harus  dilarang  tegas.  Melarang  poligami bertujuan menjaga kemaslahatan umum.
Pertama,  mencegah  akibat  buruk  oleh  perorangan  untuk  mencegah  akibat  buruk yang lebih besar. Artinya, kemaslahatan umum dikedepankan dari kemaslahatan pribadi.

## Edi Darmawijaya
Al-Fasi mengatakan, melarang poligami itu merugikan orang sebab  mencegah keinginan mereka  yang  ingin  poligami.  Tetapi,  dengan  tetap  membolehkan  poligami  akan menimbulkan  kerugian  lebih  besar  pada  masa  sekarang.  Dampak  negatif  yang  besar  itu adalah  merugikan  citra  Islam.  Jika  Islam  berbicara  peningkatan  derajat  wanita,  itu  tidak akan tercapai dengan adanya poligami.
Kedua, mencegah kerusakan untuk lebih dikedepankan daripada menarik manfaat.
Ketiga, perubahan hukum suatu perbuatan mengikuti perubahan kemaslahatannya.  Pada  masa  Nabi,  dibolehkannya  poligami  hingga  empat  untuk melindungi  anak  yatim  piatu.  Jika  keadaan  perempuan  kini  lebih  baik,  yaitu  sederajat dengan  pria  dan  harta  gadis  yatim-piatu  bisa  diatur  lembaga  keuangan  profesional, konsekuensi  logisnya  poligami  tidak  boleh.  Karena  itu  untuk  memberi  perlindungan kepada perempuan dan keluarga, negara harusn melarang poligami.
Sebagai perbandingan kita melihat undang-undang negara Muslim lainnya dalam memandang poligami.
Negara Muslim lain, seperti Maroko, Irak, Yaman, Jordania, Mesir, Aljazair, dan Pakistan, meski tidak secara tegas melarang, tetapi menerapkan syarat ketat dan memberi sanksi berat bagi pelanggarnya, sama seperti Indonesia. UU Maroko al-Mudawwanah 1957, diperbarui 2004, Pasal 31 menyatakan, poligami dilarang jika suami dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil. Pasal itu juga memberi hak bagi perempuan mengajukan cerai jika si suami poligami (Badriyyah) al-'Iwadi, Masa'il Mukhtarah, Kuwait, 1982:29-38).
. UU  Pakistan  tahun  1964  memberi  hak  bagi  istri  mengajukan  cerai  ke pengadilan jika diperlakukan tidak baik/adil.
Menilik  UU  negara-negara  Muslim  ini,  tampak  persyaratan  poligami sangat sulit dan praktis mustahil dipenuhi. Begitu juga sanksi bagi yang melanggar cukup berat.
Tidak  adanya  larangan  yang  tegas  terhadap  poligami,  karena  ulama  dan  umat Islam berpatokan pada QS. 4:3 yang mengisyaratkan kebolehan poligami.

## F. Penutup
Menurut  penulis  larangan  mutlak  poligami  dan  ancaman  pidana  bagi  pelakunya memang  dapat  mengefektifkan  kemaslahatan  bagi  kaum  wanita  dan  keluarga.  Tetapi dengan sama sekali menutup rapat-rapat pintu poligami ada sebagian kemaslahatan yang terabaikan.  Misalnya  bagi  para  suami  yang  sangat  menginginkan  keturunan  sementara isterinya karena suatu hal tidak dapat memberi keturunan, tentu lebih maslahat jika suami diizinkan menikah lagi daripada harus bercerai karena si isteri atau perundangan negara negara  tidak  mengizinkan.  Begitu  juga  dalam  kasus-kasus  lain  di  mana  ada  maslahat hakiki dengan adanya poligami.

## Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

## DAFTAR PUSTAKA
'Abd  Al-Nasr,  Taufiq  Al-'Athar,  Ta'addud  al-Zaujat  fi  Syari'at  al-Islamiyyah  (Kairo: Mu`assasah al-Bustan li al-Tiba'aj. 1998)
Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2006), 133.
Abdullah,  M.  Amin,  ―Al-Ta`wil  wa  al-‗Ilmi:  Ke  Arah  Perubahan  Paradigma  Penafsiran Kitab Suci‖ dalam Al-Jami’ah , vol. 39, No. 2, Juli-Desember 2001.
Al-Attar,  Abd  al-Nasir  Tawfiq, Ta’addud  al-Zawjat  fi  Shari’a  al-Islamiya ,  cet.  V.  Kairo: Mu`assasat al-Bustami li al-Tiba‘ah, 1988.
Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad ibn Isma‘il Ibrahim ibn Mugirat ibn Barzabah, Sahih al-Bukhari , Juz V. Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-‗Ilmiyyah, 1992.
Al-Dimasyqi, Imam Fakhr al-Din Muhammad ibn Umar ibn Husain al-Hassan ibn Ali al- Tamimi al-Bakry al-Razi, Tafsir al-Kabir ( Mafatih al-Gayb ). Juz IX. Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-‗Ilmiyyah, 1990.
Al-Gazali, Muhammad, Fiqh Sirah Menghayati Nilai-nilai Riwayat Hidup Rasulullah SAW , terj. Abu Laila dan Muhammad Thohir. Bandung: al-Ma‘arif, t.t.
Al-Husaini,  H.M.H.  Hamid, Baitun  Nubuwwah  Rumah  Tangga  Muhammad  SAW .  Cet.  III., Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
Ali,  Sayyid  Amir, The  Spirit  of  Islam  of  Evolution  and  Ideals  of  Islam  with  a  Litle  a  Prophet . India: Idarah-l adabiyat-I, 1978.
Al-Razi,Imam Fakhruddin Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Gaib) (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990) al-Siba'i,  MustafaAl-Mar`ah  Bain  al-Fiqh  wa  al-Qanun  (Mesir:  Nasr  wa  al-Tauzi'  al- Maktabat ''Arabiyah bin al-Halb, t.th)
Al-Zarqani, Muhammad 'Abd al-'Azhim Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur`an (Beirut: Dar al-Fiqh, 1998) Anderson,J.N.D. Law Reform in The Modern World, (London: Anthone Press, , 1967) Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Edisi  kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI,  Kamus  Besar  Indonesia,  edisi  II  (Jakarta:
Balai Pustaka, 1994)
Hasyim,  Syafiq, Hal-hal  yang  Tak  Terfikirkan  tentang  Isu-isu  Keperempuanan  dalam  Islam Sebuah Dokumentasi . Bandung: Mizan, 2001.
http://sebarkanbahagia.blogspot.com/2011_07_01_archive.html http://tulisan-q.blogspot.com/2011/02/poligami-dan-poliandri_22.html http://www.eramuslim.com/berita/dunia/187-000-wanita-turki-hidup-dalam- pernikahan-poligami.htm
Kharofa,  Alauddin, Family  Lawa  Comparative  Study  Between  Arab  Law , Islamic , Jews and Christian Law , Roman and French Law . Jilid I. Bagdad: Maktabah al-Ani, 1962.
Mahmood,Tahir  Personal  Law  in  Islamic  Countries  (History,  Text  and  Comparative Analysis), (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987)
Rahman,  Afzalur  "Ensiklopedi  Sira,  Peranan  Perempuan  dalam  Islam",  terj.  Zalihah  Ahmad  et.al., (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994)