INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 2846-2855 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Manusia Oleh Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) Antara Negara Indonesia

## Dan Myanmar Sebagai Anggota ASEAN
Natashya 1 ✉ , Bilqis Alifia Wathan 2 , Inayah Fasawwa Putri 3
Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: natashya.205220097@stu.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Tujuan penelitian ini ialah menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan manusia oleh Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) antara negara Indonesia dan Myanmar sebagai anggota ASEAN. Metode penelitian ini penelitian hukum normative. Penelitian ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan  ( The  Statute  Approach).  Hasil  penelitian  ini  ialah  Penyelesaian  sengketa perdagangan  manusia  antara  Indonesia  dan  Myanmar  sebagai  anggota  ASEAN  melibatkan  berbagai upaya yang dilakukan secara kolaboratif sebagaimana ASEAN telah melakukan berbagai langkah dalam mengatasi isu perdagangan manusia. ASEAN telah mengadopsi ACTIP sebagai instrumen hukum regional untuk  mencegah  dan  memberantas  perdagangan  manusia.  Sedangkan  aspek  hukum  yang  perlu dipertimbangkan adalah (1) aspek hukum nasional yang telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2) Aspek hukum internasional yang  mencakup  instrumen-instrumen  internasional  seperti  Konvensi  PBB  tentang  Hak  Asasi  Manusia, serta  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  ada  dalam  kerangka  ASEAN.  (3)  aspek  humaniter,  (4) perlindungan  Hak  Asasi  Manusia,  dan  (5)  kerjasama  dan  bantuan.  Dengan  gentingnya  masalah  ini mendorong negara-negara untuk menyadari pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia dan berkomitmen untuk melindungi dan memberikan pemulihan kepada korban perdagangan manusia.
Kata Kunci: ASEAN, Indonesia, Myanmar, Perdagangan Manusia

## Abstract
The purpose of this research is to analyse the mechanism of human trafficking dispute settlement by the Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) between Indonesia and Myanmar as ASEAN members. The research method is normative legal research. This research uses the statutory approach. The result of this research is that the settlement of human trafficking disputes between Indonesia and Myanmar as members  of  ASEAN involves  various  efforts  that  are  carried out collaboratively  as ASEAN  has  taken various steps in addressing the issue of human trafficking. ASEAN has adopted ACTIP as a regional legal instrument to prevent and eradicate human trafficking. Meanwhile, the legal aspects that need to be considered  are  (1)  the  national  legal  aspects  that  have  been  regulated  in  Law  Number  21  of  2007 concerning  the  Eradication  of  the  Criminal  Offence  of  Trafficking  in  Persons.  (2)  International  legal aspects that include international instruments such as the UN Convention on Human Rights, as well as existing  dispute  resolution  mechanisms  within  the  ASEAN  framework.  (3)  humanitarian  aspects,  (4) protection of human rights, and (5) cooperation and assistance. The urgency of this issue encourages countries to realise the importance of raising public awareness about human trafficking and commit to protecting and providing remedies to victims of human trafficking.
Keywords: ASEAN, Indonesia, Myanmar, Human Trafficking

## PENDAHULUAN
Perdagangan  manusia adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat, sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antarnegara,  untuk  tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Pasal  1 angka 1 UU 21/2007). Tindak pidana  perdagangan  orang  merupakan  kejahatan  dengan  bentuk  dan  modus  operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti white collar crime, organized crime dan transnational crime (Ali dan Pramono, 2011:7). Tentunya ini merupakan masalah serius di wilayah ASEAN yang memerlukan upaya kolaboratif untuk mengatasi masalah ini.
Dalam  hal  ini,  ASEAN  telah  mengambil  langkah-langkah  untuk  menyelesaikan sengketa  terkait  perdagangan  manusia  antara  negara-negara  anggotanya.  Salah  satu contoh  yang  relevan  adalah  mekanisme  penyelesaian  sengketa  perdagangan  manusia antara Indonesia dan Myanmar yang merupakan dua anggota ASEAN yang terlibat dalam masalah perdagangan manusia ini. ASEAN sebagai organisasi regional yang berkomitmen untuk  mempromosikan  perdamaian,  stabilitas,  dan  kesejahteraan  di  wilayahnya,  telah
memperkenalkan  kerangka  kerja  hukum  dan  inisiatif  kooperatif  untuk  menangani perdagangan  manusia.  Salah  satu  instrumen  yang  relevan  adalah  ASEAN Convention Against  Trafficking  in  Persons,  Especially  Women  and  Children  (ACTIP),  yang  bertujuan untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia di wilayah ASEAN (ACTIP, 2015). Konvensi  ini  menjadi  dasar  hukum  bagi  negara-negara  ASEAN  dalam  menyelesaikan sengketa perdagangan manusia di daerah Asia Tenggara.
Saat ini terdapat sengketa perdagangan manusia antara Indonesia dan Myanmar, di mana terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan perdagangan manusia. Sebanyak 25 Warga Negara Indonesia (WNI) dijanjikan gaji tinggi untuk bekerja di salah satu perusahaan bursa saham di Thailand. Dengan proses administrasi yang singkat dan isi perjanjian kerja yang menggunakan bahasa mandarin, mulai timbul kecurigaan dari salah satu WNI yang dimana nyatanya sesampainya mereka di Myanmar, mereka disekap dan diminta untuk melakukan penipuan online, bahkan para WNI mendapatkan kekerasan fisik dan psikis selama bekerja disana. Mulanya, para korban ditawarkan untuk diberangkatkan ke  Thailand,  namun  diberangkatkan  ke  Myanmar.  Diduga  terdapat  20  WNI  yang diberangkatkan ke Myanmar secara ilegal (Mahendra, 2023). H al ini dapat dianggap sebagai perdagangan manusia karena melibatkan tindakan eksploitasi, pemaksaan, dan penahanan yang melanggar hak asasi manusia.
Perdagangan orang terdiri dari serangkaian pelanggaran hak asasi manusia, orang- orang yang diperdagangkan yang melarikan diri dari situasi mereka seringkali menemukan diri mereka menjadi korban lagi sebagai akibat dari perlakuan yang mereka terima di tangan pihak berwenang (Anti-Slavery International, 2002: 1).
Dalam konteks penyelesaian sengketa  perdagangan manusia  antara  Indonesia dan Myanmar, ASEAN menyediakan kerangka kerja yang memfasilitasi dialog dan kerjasama antara kedua negara. Pertemuan antara perwakilan pemerintah Indonesia dan Myanmar di tingkat  bilateral  maupun  dalam  pertemuan  ASEAN  menjadi platform  penting  dalam menyelesaikan  sengketa  tersebut.  Dalam  pertemuan-pertemuan  ini,  negara-negara anggota  ASEAN  membahas  isu-isu  terkait  perdagangan  manusia,  termasuk  penegakan hukum, perlindungan korban, dan pencegahan. Salah satunya pada tanggal 11 Mei 2023 kemarin telah diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 di Labuan Bajo (KOMINFO, 2023),  Indonesia  yang  diselenggarakan  oleh  negara-negara  anggota  Association  of Southeast Asian Nation (ASEAN) secara rutin setiap tahun. Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah karena Indonesia sedang menempati posisi sebagai Ketua (Chairmanship) ASEAN selama satu tahun ke depan.
Namun,  perlu  dicatat  bahwa  penyelesaian  sengketa  perdagangan  manusia  antara Indonesia dan Myanmar masih merupakan tantangan yang kompleks. Diperlukan upaya yang  berkelanjutan  dan  komitmen  yang  kuat  dari  kedua  negara  untuk  meningkatkan kerjasama,  meningkatkan  kapasitas  penegakan  hukum,  dan  memperkuat  perlindungan korban.  Selain  itu,  kerja  sama  regional  dan  dukungan  dari  organisasi  internasional  juga penting dalam menjaga momentum dalam penyelesaian sengketa perdagangan manusia antara Indonesia dan Myanmar dalam konteks ASEAN.
Kedua  negara  harus  saling  berbagi  informasi  data  tentang  korban,  pelaku,  modus operandi, dan tren terkait. Informasi ini penting untuk memahami situasi secara menyeluruh dan merancang strategi  penanganan yang efektif.  Selanjutnya, mekanisme  penyelesaian sengketa perdagangan manusia ASEAN mendorong kerjasama investigasi dan penegakan hukum antara Indonesia dan Myanmar. Ini melibatkan pertukaran petugas penegak hukum, penyelidikan bersama, serta koordinasi dalam penangkapan dan penuntutan para pelaku perdagangan  manusia.  Kolaborasi  semacam  ini  penting  untuk  menghadapi  jaringan kriminal  yang  melintasi  perbatasan  dan  mengamankan  pengadilan  yang  adil  bagi  para pelaku.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Hukum  normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, sinkronisasi  hukum,  dan  sebagainya  (Soekanto  dan  Mamudji,  2001:  14).  Penelitian  ini mempergunakan  pendekatan  perundang-undangan  (The  Statute  Approach)  (Marzuki, 2022).  Sumber  bahan  hukum  yang  dipergunakan  adalah  bahan  hukum  primer  yang bersumber dari peraturan hukum nasional meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan  sesuai  dengan  hierarkinya  mulai  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, dan sebagainya. Sumber bahan hukum yang lain adalah bahan hukum sekunder yaitu semua literatur-literatur hukum yang relevan, mulai dari buku teks, laporan penelitian, artikel dalam jurnal hukum, dan lain-lain (Marzuki, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Surat kuasa adalah dokumen tertulis yang berisi wewenang atau hak yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan tindakan atau transaksi hukum atas Namanya (Pasaribu, 2017). Dalam hal ini, seseorang yang memberikan surat kuasa disebut sebagai pemberi kuasa atau mandat, sedangkan orang yang diberi kuasa disebut sebagai kuasa atau mandataris. Surat kuasa dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam
urusan bisnis, hukum, dan keuangan. Dalam perspektif hukum perdata, surat kuasa memiliki peran  penting  dalam  mempermudah  seseorang  atau  badan  hukum  untuk  melakukan transaksi dan tindakan hukum tertentu yang memerlukan persetujuan atau wewenang dari pihak lain. Selain itu surat kuasa juga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, surat kuasa juga dapat menjadi dasar bagi pihak yang menerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu atas nama penyerah kuasa.
Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Myanmar Sebagai Anggota ASEAN terhadap Perdagangan Manusia
Penyelesaian  sengketa  perdagangan  manusia  antara  Indonesia  dan  Myanmar sebagai  anggota  ASEAN  melibatkan  berbagai  upaya  yang  dilakukan  secara  kolaboratif. ASEAN  telah  melakukan  berbagai  langkah  dalam  mengatasi  isu  perdagangan  manusia. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain pada tahun 2004, dengan menerbitkan Deklarasi ASEAN Menghadapi Perdagangan Manusia Terutama terhadap Perempuan dan Anak-Anak (ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children). Pada tahun 2015, ASEAN juga mengeluarkan cetak biru Komunitas Politik- Keamanan ASEAN yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, lembaga AICHR  (ASEAN  Intergovernmental  Commission  on  Human  Rights)  telah  dibentuk  untuk memperkuat  perlindungan  hak  asasi  manusia  di  kawasan  tersebut.  Pada  tahun  2015, deklarasi  yang  diperbaharui  dari  tahun  2004  juga  diterbitkan,  yaitu  ACTIP  (ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children) (Khairi, 2021: 4).
ACTIP  juga  mendorong  negara-negara  anggota  ASEAN,  termasuk  Indonesia  dan Myanmar untuk meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum, perlindungan korban, pencegahan,  serta  memberikan  kerangka  kerja  hukum  bagi  penyelesaian  perdagangan manusia.  Negara-negara  anggota  melakukan  implementasi  dan  pemantauan  terhadap perjanjian ini guna memastikan kepatuhan dan efektivitas penyelesaian sengketa. ASEAN telah  mengadopsi  ACTIP  sebagai  instrumen  hukum  regional  untuk  mencegah  dan memberantas perdagangan manusia.  Konvensi ini telah memberikan dasar hukum yang kuat  bagi  negara-negara  anggota  ASEAN  untuk  menyelesaikan  sengketa  perdagangan manusia.
Sering diperdebatkan bahwa strategi untuk memerangi perdagangan lebih berfokus pada  penegakan  hukum  dan  bantuan  kepada  para  korban  daripada  pencegahan.  Hal tersebut  menghalangi  kemampuan  pemerintah  untuk  memberi  dampak  yang  signifikan terhadap  masalah  tersebut.  Untuk  memberantas  Perdagangan  Manusia,  diperlukan
pendekatan yang lebih komprehensif dan strategi pencegahan harus diprioritaskan (Pssat, 2017) .
Negara-negara  anggota  ASEAN  telah  meningkatkan  penegakan  hukum  terhadap pelaku perdagangan manusia melalui penangkapan, penyelidikan, dan penuntutan mereka. Mereka juga berbagi informasi intelijen dan berkoordinasi dalam operasi penegakan hukum lintas batas untuk memerangi jaringan perdagangan manusia yang lintas negara (Institute for  Criminal  Justice  Reform,  2017).  Indonesia  dan  Myanmar  sebagai  anggota  ASEAN memiliki  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  pertemuan  bilateral  dan  pertemuan ASEAN  yang  membahas  isu-isu  terkait  perdagangan  manusia.  Pertemuan  ini  menjadi platform penting untuk dialog, koordinasi, dan pertukaran informasi antara kedua negara dalam  menyelesaikan  sengketa  perdagangan  manusia.  Melalui  pertemuan  ini,  Indonesia dan Myanmar dapat membahas langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum, perlindungan korban, dan pencegahan perdagangan manusia.
ASEAN  juga  mendorong  negara-negara  anggotanya  untuk  berkolaborasi  dalam menangani perdagangan manusia. Mereka melakukan pertemuan, dialog, dan pertukaran informasi untuk memperkuat kerjasama antara negara-negara anggota dalam penegakan hukum, perlindungan korban, dan pencegahan perdagangan manusia. ASEAN mendukung kolaborasi dan kerjasama regional dalam menangani perdagangan manusia, seperti ASEAN Ministerial  Meeting  on  Transnational  Crime  (AMMTC)  dan  ASEAN  Commission  on  the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC). Kolaborasi ini membantu meningkatkan koordinasi antara Indonesia dan Myanmar serta negara-negara ASEAN  lainnya  dalam  penyelesaian  sengketa  dan  perlindungan  korban  perdagangan manusia.
Kedutaan besar Indonesia di Yangon dan Bangkok telah menyelamatkan 20 korban dari  distrik  Myawaddy,  Myanmar,  tempat  pertempuran  antara  tentara  dan  kelompok perlawanan bersenjata meningkat. Para korban dievakuasi ke perbatasan Thailand. Evakuasi berlangsung  dalam  dua  putaran  dengan  empat  orang  pertama  dievakuasi  pada  5  Mei sementara  16  lainnya  diselamatkan  pada  hari  berikutnya.  Tim  perlindungan  warga  KBRI Bangkok membawa para korban ke ibukota Thailand. Pemulangan korban dari Thailand masih berlangsung (Rahmawaty dan Haryati, 2023).
Negara-negara anggota ASEAN juga menjalin kerjasama dengan negara-negara di luar  ASEAN,  seperti  organisasi  internasional  dan  non-pemerintah  dalam  rangka penyelesaian perdagangan manusia. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi, bantuan teknis,  dan  program-program  bersama  untuk  meningkatkan  kemampuan  dalam menangani masalah ini secara lintas negara. ASEAN mendorong pertukaran informasi dan
pengalaman antara negara-negara anggotanya dalam menangani perdagangan manusia. Indonesia  dan  Myanmar  dapat  saling  belajar  dan  memperkuat  strategi  penyelesaian sengketa  untuk  melakukan  pertukaran  data,  bukti,  dan  informasi  terkait  kasus-kasus perdagangan  manusia,  pelatihan  bersama, workshop,  dan  sharing  best  practices  juga dilakukan  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  pemahaman  dalam  menangani  masalah perdagangan manusia.
Negara-negara  anggota  ASEAN  berkomitmen  untuk  melindungi  dan  memberikan pemulihan  kepada  korban  perdagangan  manusia.  Mereka  menyediakan  tempat perlindungan, layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan kepada korban untuk  membantu  mereka  pulih  secara  fisik,  emosional,  dan  ekonomi.  Negara-negara anggota  ASEAN  menyadari  pentingnya  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang perdagangan manusia. Mereka melakukan kampanye penyuluhan, seminar, dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang tanda-tanda perdagangan manusia, risiko yang terkait, dan upaya pencegahan.
Aspek  Hukum  yang  Perlu  Dipertimbangkan  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Perdagangan Manusia Antara Indonesia Dan Myanmar
Dalam penyelesaian sengketa perdagangan manusia antara Indonesia dan Myanmar, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan, antara lain:

## 1. Aspek Hukum Nasional
Peraturan mengenai perdagangan manusia di Indonesia telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan sebagai anggota  ASEAN  telah  berkomitmen  untuk  melakukan  hubungan  dan  kerja  sama internasional  serta  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  perdagangan  orang, terutama perempuan dan anak dengan memperhatikan prinsip perjanjian internasional yang telah  disepakati  dan  kepentingan  nasional  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar Indonesia  Tahun  1945.  Undang-undang  ini  meliputi  definisi  perdagangan  manusia, pelanggaran yang terkait, sanksi hukum, dan upaya perlindungan bagi korban perdagangan manusia.

## 2. Aspek Hukum Internasional
ASEAN sebagai kerangka kerja regional dapat mendasarkan penyelesaian sengketa pada hukum internasional terkait hak asasi manusia dan perlindungan korban perdagangan manusia. Hal ini mencakup instrumen-instrumen internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak  Asasi  Manusia,  serta  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  ada  dalam  kerangka ASEAN.

## 3. Aspek Humaniter Internasional
Dalam situasi  di mana  perdagangan manusia  terjadi sebagai pelanggaran serius terhadap  hak  asasi  manusia,  prinsip-prinsip  hukum  humaniter  internasional  perlu dipertimbangkan.  Hal  ini  meliputi  larangan  terhadap  perdagangan  manusia  sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, perlindungan terhadap korban, dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan tersebut.

## 4. Perlindungan Hak Asasi Manusia
Penyelesaian  sengketa  perdagangan  manusia  harus  didasarkan  pada  prinsip perlindungan  hak  asasi  manusia,  termasuk  hak  korban  untuk  mendapatkan  keadilan, pemulihan, dan kompensasi. Aspek-aspek seperti perlindungan identitas korban, pemulihan psikologis, dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat juga perlu dipertimbangkan.

## 5. Kerja Sama dan Bantuan
Selain  aspek  hukum,  kerja  sama  bilateral  dan  multilateral  antara  Indonesia  dan Myanmar  dapat  dimasukkan  dalam  penyelesaian  sengketa.  Hal  ini  mencakup  pertukaran informasi, kolaborasi dalam penyidikan dan penuntutan pelaku, serta bantuan teknis dan kapasitas  untuk  memperkuat  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  perdagangan manusia.  Dalam  penyelesaian  sengketa  perdagangan  manusia  antara  Indonesia  dan Myanmar, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek hukum ini agar dapat mencapai solusi yang adil, efektif, dan berlandaskan pada perlindungan hak asasi manusia.

## SIMPULAN
Penyelesaian  sengketa  perdagangan  manusia  antara  Indonesia  dan  Myanmar sebagai  anggota  ASEAN  melibatkan  berbagai  upaya  yang  dilakukan  secara  kolaboratif sebagaimana ASEAN telah melakukan berbagai langkah dalam mengatasi isu perdagangan manusia.  ASEAN  telah  mengadopsi  ACTIP  sebagai  instrumen  hukum  regional  untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia. Konvensi ini telah memberikan dasar hukum  yang  kuat  bagi  negara-negara  anggota  ASEAN  untuk  menyelesaikan  sengketa perdagangan  manusia.  Negara-negara  anggota  ASEAN  telah  meningkatkan  penegakan hukum  terhadap  pelaku  perdagangan  manusia  melalui  penangkapan,  penyelidikan,  dan
penuntutan mereka. Negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk melindungi dan memberikan  pemulihan  kepada  korban  perdagangan  manusia  dengan  menyediakan tempat perlindungan, layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan kepada korban untuk membantu mereka pulih secara fisik, emosional, dan ekonomi.
Sedangkan  aspek  hukum  yang  perlu  dipertimbangkan  adalah  (1)  aspek  hukum nasional  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2) Aspek hukum internasional yang mencakup  instrumen-instrumen  internasional  seperti  Konvensi  PBB  tentang  Hak  Asasi Manusia, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang ada dalam kerangka ASEAN.  (3) aspek  humaniter,  (4)  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia,  dan  (5)  kerjasama  dan  bantuan. Dengan gentingnya masalah ini mendorong negara-negara untuk menyadari pentingnya meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  perdagangan  manusia  dan  berkomitmen untuk melindungi dan memberikan pemulihan kepada korban perdagangan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Mahrus  dan  Bayu  Aji  Pramono.  (2011). Perdagangan  Orang:  Dimensi,  Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Anti-Slavery  International .  (2002).  Human  traffic,  Human  Rights:  Redefining  Victim Protection. London: The Printed Word.
ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children. 2015. Kuala Lumpur ASEAN Summit.
https://en.antaranews.com/news/281145/police-arrest-two-suspected-traffickers-of-20- indonesians-to-myanmar
https://icjr.or.id/respon-dan-pencegahan-perdagangan-manusia-di-asean-perlu-segera- ditingkatkan/
https://nasional.tempo.co/read/1722689/perdagangan-orang-20-wni-ke-myanmar-ini- sanksi-dan-daftar-kasus-human-trafficking
https://pssat.ugm.ac.id/id/negara-negara-asean-terhadap-pendekatan-berbasis-hak- asasi-manusia-untuk-mencegah-perdagangan-manusia/
https://www.kominfo.go.id/content/detail/49067/segudang-harapan-warga-labuan-bajo- setelah-ktt-ke-42-asean-berakhir/0/rilis_media_gpr
Institute  for  Criminal  Justice  Reform.  (2017). “ Respon  dan  Pencegahan  Perdagangan
Manusia di ASEAN Perlu Segera Ditingkatkan”.
Khairi,  Naufal  Fikhri.  (2021). Upaya  ASEAN  Dalam  Menangani  Masalah  Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara. Anterior Jurnal, Volume 20 Issue 2.
Berakhir”.
Mahendra,  Reno  Eza.  (2023). “ Perdagangan  Orang  20  WNI  ke  Myanmar,  Ini  Sanksi  dan
Daftar Kasus Human Trafficking”.
Marzuki, Peter Mahmud. (2022). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Pssat.  (2017). “ Negara-Negara ASEAN terhadap Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia untuk Mencegah Perdagangan Manusia”.
Rahmawaty,  Laily  dan  Sri  Haryati.  (2023). “Police  arrest  two  suspected  traffickers  of  20 Indonesians to Myanmar”.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang