## PERAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WARIS TANAH DI KECAMATAN TEMPUK TEUNGOH KOTA LHOKSEUMAWE
Ucha Hadi Putri 1) , Yaswirman, Syahrial Razak 2)
Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Jl. Adi Sucipto Gg. Amal No. 81 Pekanbaru, email: uchahp@gmail.com Nomor HP: 082390002629

## Abstract
There  are  three  inheritance  law  systems  in  Indonesia,  namely  the  Islamic  inheritance system,  the  customary  inheritance  law  system  and  the  civil  inheritance  system. Inheritance  law  of  a  group  of  people  is  strongly  influenced  by  the  kinship  form  of  the community itself. The Acehnese adheres to the parental kinship system, which means the inheritance  system  in  providing  the  position  of  boys  and  girls,  who  both  have  the opportunity to  become  heirs. The  kinship  system  in  the  parental  community  is  based  on both  parents.  Based  on  Law  Number  40  of  1999  concerning  the  Privileges  of  Aceh  in Article  3  paragraph  2,  affirms  that  Aceh  is  a  Special  Region  in  the  fields  of  custom, religion  and  education.  The  government  provides  space  for  local  communities  to  revive existing  customs  in  society,  one  of  which  is  in  the  settlement  of  inheritance  disputes resolved  by  the  Majelis  Adat  Aceh  (MAA).  The  author  is  interested  in  conducting research on the role of MAA in resolving disputes of land inheritance in the subdistrict of teungoh  sub-district  in  lhokseumawe  city,  writing  theses  using  empirical  juridical methods which in reality in the field are associated with the legal aspects or legislation in force.  The  role  of  the  MAA  in  resolving  inheritance  disputes  has  not  been  fully implemented,  from  the  administrative  system  and  the  application  of  decisions  from  the MAA which are detrimental to the parties.
Keywords: Role, Majelis Adat Aceh, Inheritance Dispute

## Abstrak
Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yaitu, sistem Hukum waris Islam, sistem hukum waris Adat dan sistem hukum waris Perdata. Hukum waris suatu golongan masyarakat  sangat  dipengaruhi  oleh  bentuk  kekerabatan  dari  masyarakat  itu  sendiri. Masyarakat  Aceh  menganut  sistem  kekerabatan  parental  artinya  sistem  waris  dalam memberikan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu sama-sama mempunyai peluang  untuk  menjadi  ahli  waris.  Sistem  kekerabatan  pada  masyarakat  parental didasarkan  pada  kedua  orang  tua.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 Tentang  Keistimewaan  Aceh    pada  Pasal  3  ayat  2,  menegaskan  bahwa  Aceh  adalah Daerah  Istimewa  dalam  bidang  adat,  agama,  dan  pendidikan.  Pemerintah  memberikan ruang  bagi  masyarakat  lokal  untuk  bangkit  kembali  adat  yang  ada  dalam  masyarakat, salah  satunya  dalam  penyelesaian  sengketa  waris  yang  diselesaikan  oleh  Majelis  adat Aceh.  Penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang  peran  MAA  dalam menyelesaikan  sengketa  waris  tanah  di  kecamatan  tempuk  teungoh  kota  lhokseumawe, penulisan  tesis  menggunakan  metode  yuridis  empiris  yang    pada  kenyataan  di  lapangan dikaitkan  dengan  aspek  hukum  atau  perundang-undangan  yang  berlaku.  Peran  MAA dalam menyelesaikan sengketa waris belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dari sistem administrasi maupun penerapan keputusan dari MAA.
Kata Kunci : Peran, Majelis Adat Aceh, Sengketa Waris
1. Mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas 2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

## PENDAHULUAN
Sistem  hukum  waris  yang  berlaku  di  Indonesia  ada  3  (tiga)  yaitu,  sistem  Hukum waris Islam, sistem hukum waris Adat dan sistem hukum waris Perdata. Ketiga sistem ini semua  berlaku  dikalangan  masyarakat  hukum  di  Indonesia.  Terserah  para  pihak  untuk memilih  hukum  apa  yang  akan  digunakan  dalam  pembagian  harta  warisan  yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan. 3
Hukum  adat  tersusun  dan  terbangun  atas  nilai,  kaidah,  dan  norma  yang  disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. 4 Hukum adat sebagai hukum yang  hidup  dikonsepsikan  sebagai  suatu  sistem  hukum  yang  terbentuk  dan  berasal  dari pengalaman  empiris  masyarakat  pada  masa  lalu,  yang  dianggap  adil  dan  patut  dan  telah mendapatkan  legitimasi  dari  penguasa  adat  sehingga  mengikat  atau  wajib  dipatuhi (bersifat normatif). 5
Proses  pewarisan  menurut  hukum  waris  adat  pada  tiap  daerah  berbeda  beda. Masyarakat  Indonesia  yang  berbhineka  terdiri  dari  beragam  suku  bangsa    memiliki  adat istiadat  dan  hukum  adat  yang  beragam  antara  yang  satu  dengan    yang  lainnya  berbeda. Hukum  waris  suatu  golongan  masyarakat  sangat  dipengaruhi  oleh  bentuk  kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap  kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri.
“Seperti  diungkapkan  oleh  Hilman  Hadikusuma  bahwa  dilihat  dari  orang  yang mendapatkan warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem  kewarisan  kolektif,  kewarisan  mayorat,  dan  kewarisan  individual.  Di antara  ketiga  sistem  kewarisan  tesebut  pada  kenyataannya  ada  yang  bersifat campuran”.
Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  bersifat  istimewa  dan  diberi  kewenangan khusus  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Aceh memberlakukan  hukum  islam  dan  hukum  adat  dalam  kehidupan  sehari-hari  karena  adat merupakan  salah  satu  bagian  terpenting  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dalam  kehidupan masyarakat.
Masyarakat Aceh menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral artinya sistem waris dalam masyarakat kekerabatan parental atau bilateral memberikan kedudukan anak laki-laki  dan  anak  perempuan  yaitu  sama-sama  mempunyai  peluang  untuk  menjadi  ahli waris. Sistem kekerabatan pada masyarakat parental atau bilateral didasarkan pada  kedua orang tua (bapak dan ibu). 6
Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya  kerajaan  Islam  pertama  di  Indonesia,  yaitu  Peurelak  dan  Pasai.  Puncak kejayaan  Aceh  dicapai  pada  permulaan  abad  ke-17,  masa  pemerintahan  Sultan  Iskandar Muda.  Pada  masa  Sultan  Iskandar  Muda  agama  dan  Kebudayaan  Islam  begitu  besar
3. Emman Suparman, Hukum Waris Islam, Rajawali Press, Bandung, 2005, hal. 12
4. Syahrizal Abbas, 2009, Mediasi Dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,hal. 235.
5 .  Otje  Salman  Soemadiningrat,  2002, Rekonseptualisasi  Hukum  Adat  Kontemporer, Bandung: Alumni, hal. 27.
6. Ibid.
dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  Aceh,  sehingga  daerah  ini  mendapat julukan " seuramo mekkah " (serambi mekkah). 7
Pelaksanaan hukum adat tersebut berjalan tertib karena adanya kerjasama yang solid antara pemerintah, lembaga adat dan masyarakat. Salah satunya termasuk aspek penataan hukum adat. Hukum adat Aceh sangat dikenal di seluruh dunia, ada beberapa faktor yang menyebabkan adat Aceh terkenal ke seluruh negeri:
a. Hubungan  diplomatis  yang  sangat  erat  dengan  pemerintah  Turki.  Hasil  dari hubungan bilateral ini Sultan sering berbagi pengalaman tentang kondisi kemajuan di Aceh, termasuk adat-istiadatnya.
b. Luasnya  daerah  yang  berhasil  ditaklukkan  oleh  Kerajaan  Aceh.  Daerah  yang berhasil  ditaklukkan  sebagian  besar  adalah  daerah-daerah  Melayu.  Misi  Sultan adalah  menyebarluaskan  agama  Islam  dan  juga  memperkenalkan  adat-istiadat Aceh.  Secara  tidak  langsung,  daerah  yang  berhasil  ditaklukkan  harus  mengikuti aturan Kerajaan Aceh. 8
Kepiawaian  Sultan  Iskandar  Muda  juga  tergambar  jelas  ketika  berhasil mempersatukan  beberapa  suku  yang  masih  menganut  adat  budaya  masing-masing menjadi adat nasional (hukum adat yang dikendalikan oleh kerajaan). Sebelum Sultan Iskandar Muda memimpin, di Aceh tersebar empat suku besar, yaitu :
1. Suku Lhee  Reutoh (Tiga  ratus),  yang  berasal  dari  orang-orang  mante  dan Karo/Batak
2. Suku Imuem Peut (Imam Empat), yang berasal dari orang-orang Hindu
3. Suku Tok  Batee, kaum  asing  yang  berasal  dari  Arab,  Parsi,  Turki,  dan Hindi yang sudah lama menetap di Aceh
4. Suku Ja  Sandang ,  yaitu  kaum  Hindu,  tukang  tuak  yang  pertama  sekali datang ke Lampanaih. 9
Beberapa  nasehat  dari  mufti  kerajaan  dan  ahli-ahli  agama,  maka  Sultan  telah dapat  menyatukan  suku-suku  yang  berbeda  tersebut  dalam  satu  wadah  pemerintahan. Muncul lah hadih maja yang masih dikenal sampai sekarang yaitu,
” adat  bak  Poteu  Meureuhom,  hukom  bak  Syiah  Kuala,  kanun  bak  Putroe Phang, reusam bak Laksamana, hukom ngon adat lage zat ngon, yang artinya adat bersumber pada kebijakansanaan sri sultan dan penasihatnya yang dalam hal  ini  dilambangkan  kepada  sultan  iskandar  muda,  hukum  merupakan wewenang  para  ulama  yang  dalam  hal  ini  dilambangkan  oleh  ulama  besar yang  terkenal  teungku  syiah  kuala,  urusan  kanun  seperti  kitab  sopan  santun didalam  perkawinan  dan  lain-lain  diserahkan  menjadi  urusan  Maharani  yang dilambangkan  Putro  Phang,  urusan  reusam  menjadi  kewenangan  panglima kaum  dan  bentara-bentara  di  masing-masing  tempat  atau  negeri,  hukum  dan adat berjalin erat seperti zat dengan sifat.” 10
Secara  teoritis,  masyarakat  Indonesia  sekalipun  ia  beragama  Islam,  masih  banyak dalam  melaksanakan  hukum  waris  dipengaruhi  oleh  hukum  adat  masing-masing  yang
7 . Ahmad fazil, http://acehseuramoemekkah.blogspot.com/2013/07/sejarah-singkat- aceh.html, dilihat pada tanggal 11 April 2018 Pukul 13.05 WIB.
8. Ibid.
9. Ibid.
10. Hamid Sarong, 2015, Mahkamah Syari’ah Aceh Lintas Sejarah dan eksistensinya, Global education institute , Banda Aceh, hal. 25.
masih hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terjadi pencampuran antara hukum Islam dan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan warisan.
Ketentuan Hukum adat di Aceh, segala harta warisan dibagi-bagikan menurut hukum Islam  yang  dibarengi  oleh  Adat,  tidak  menurut  hukum  semata-mata  atau  menurut  adat semata-mata. 11 Semua anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang  sama  atas  harta  peninggalan  ibu  dan  bapaknya  yaitu  dengan  membagikan  atau mempersamakan  hak  waris  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  yang  didasarkan  atas kesepakatan ahli waris, saling rela atau saling terima bagian ( tameu jeut-jeut ). 12
Didalam  hukum  adat  Aceh  terdapat  juga  perpaduan  antara  hukum  adat  dengan hukum  islam  yang  terasa  sangat  kental  pada  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  Aceh secara  umum  dan  hal  ini  juga  diterapkan  atau  dijalankan  dalam  sistem  kewarisan masyarakat  Aceh.  Dalam  realitas  kehidupan  masyarakat  sering  ditemui  penyelesian sengketa atau perkara diluar pengadilan. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar  pengadilan  adalah  melelui  pendekatan  adat.  Penyelesaian  melalui  pendekatan  adat adalah penyelesian sengketa dengan mekanisme adat dan oleh lembaga adat.
Dilahirkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh pada  Pasal  3  ayat  2,  yang  menegaskan  kembali  bahwa  Aceh  adalah  Daerah  Istimewa dalam  bidang  adat,  agama,  dan  pendidikan.  Berdasarkan  undang-undang  ini  pemerintah memberikan ruang bagi  masyarakat adat lokal untuk bangkit dan  menenun kembali adat yang ada dalam masyarakat Aceh. 13
Status  keistimewaan  Aceh  dikonfirmasikan  dengan  keluarnya  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (disingkat  NAD).  Kebijakan  ini menyebabkan lahirnya tiga lembaga baru di Aceh, yaitu Majelis Adat Aceh (MAA) yang bertugas mengurus masalah adat, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang bertugas membidangi  masalah agama Islam dan Majelis Pendidikan  Aceh (MPD) yang  mengurus masalah pendidikan di Aceh. 14
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus khususnya  bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  terkait  masalah  kewarisandapat  dijelaskan  salah  satunya  bahwa  dalam  suatu permasalahan  itu  diselesaikan  melalui  majelis  Mahkamah  Syari’ah  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam  adalah  lembaga  peradilan  yang  bebas  dari  pengaruh  pihak  manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Hukum  Negara  Indonesia  sudah  ada  kompilasi  Hukum  Islam  dan  salah  satu  daerah yang  penyelesaian  perkaranya  berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam  itu  adalah  daerah Aceh,  namun  masyarakat  Aceh,  khususnya  didaerah  Tempok  Teungoh  Kota Lhokseumawe, berdasarkan penelitian penulis lakukan dominan penyelesaian pembagian
11. Moehammad Hoesin, 1970, Adat aceh , Dinas Pendidikan Kebudayaan Propinsi Daeerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, hal. 163
12.  Hasil  Wawancara  dengan  Teungku  Yusdedi,  Ketua  Majelis  Adat  Aceh  Lhokseumawe, Tanggal 29 Maret 2018, Pukul 09.45 WIB.
13 .  Juniarti, Peran  Strategis  Peradilan  Adat  Aceh  Dalam  Memberikan  Keadilan  Bagi Perempuan  Dan  Kaum  Marjinal ,  Badan  Litbang  Pusat  Analisis  Perubahan  Sosial  (PASPAS) Aceh, hal. 5.
14.  Rahmat  Fitrah ,  lembaga  adat  aceh  sebagai  tempat  menyelesaikan  sengketa  pembagian warisan https://media.neliti.com/media/publications/164922-ID-efektifitas-penyelesaian-sengketa- warisan.pdf, diakses tanggal 28 Februari 2017 .
warisan  tidak  diselesaikan  di  Mahkamah  Syari’ah  yang  berdasarkan  Kompilasi  hukum Islam akan tetapi lebih dominan diselesaikan melalui Peradilan adat atau MAA. 15 Penulis memilih penelitian di Kecamatan Tempok Teungoh, Kota Lhokseumawe karena Sengketa pembagian warisan tanah yang diselesaikan secara adat di tingkat Gampong khususnya di Kecamatan Tempok Teungoh Kota Lhokseumawe menggambarkan bahwa para ahli waris lebih  memilih  dengan  jalan  damai  melalui  mediasi  yang  melibatkan  lembaga  adat  di tingkat gampong daripada  diselesaikan  melalui  Mahkamah  Syari’ah  yang  berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  masalah  yang  hendak  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan yuridis empiris yang artinya prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah  penelitian  dengan  meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu  untuk  kemudian dilanjutkan  dengan  mengadakan  penelitian  terhadap  data  primer  di  lapangan,  khususnya mempelajari  dan  meneliti  perihal  “  Peran  Majelis  Adat  Aceh  Dalam  Menyelesaikan Sengketa Waris Tanah di Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe”.
Penelitian  ini  bersifat deskriptif  kualitatif ,  yaitu  suatu  bentuk  penelitian  yang bertujuan  untuk  mendapatkan  kebenaran  yang  dibangun  atas  dasar  teori-teori  yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik yang mempelajari masalah- masalah  yang  ada  serta  tata  cara  kerja  yang  berlaku.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  mengenai  peran  Majelis  Adat  Aceh  dalam menyelesaikan sengketa waris tanah di kecamatan tempuk teungoh kota lhokseumawe.
Jenis  data  :  a.  Data  Primer  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  lokasi penelitian  (field  research).  Data  tersebut  berupa  hasil  wawancara  dengan  Ketua  dan anggota Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dan didukung oleh : 1) Hasil wawancara dengan  Ketua  Majelis  Adat  Aceh.  2)  Hasil  wawancara  dengan  Pejabat  yang  berwenang Pada Kantor Gampong Tempok Teungoh. a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakan).
Bahan  hukum  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data-data  yang  berhubungan dalam  penelitian  adalah.  a.  Bahan  Hukum  primer  yang  dipergunakan  yaitu  peraturan Perundang-undangan  yang  mempunyai  relevansi  dengan  judul  yang  peneliti  pilih  dan peraturan  lain  yang  menunjang  kelengkapan  tulisan  ini.  b.  Bahan  Hukum  Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer  serta  implementasinya.  c.  Bahan  Hukum  Tersier  adalah  bahan  hukum  yang memberi  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder, seperti kamus dan internet.
15. Abdurrahaman, 2009, Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh), hal. 1.
1. Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Peran  Majelis  Adat  Aceh  dalam  menyelesaikan  sengketa  waris  Tanah  di Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe
Pada  tahun  2001 Kota  Lhokseumawe  dimekar  menjadi 4  Kecamatan,  9 kemukiman, 68 gampong, dan 259 dusun dan Lhokseumawe ini didominasi oleh suku Aceh, namun terdapat juga suku lainnya seperti Minang, Jawa dan Batak. 16 Berdasarkan  Pasal  1  ayat  5  Peraturan  Daerah  Nomor  7  tahun  2000  tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, disebutkan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  serta  menyelesaikan  hal-hal  yang berkaitan dengan adat Aceh.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  18  Ayat  2  UUD  1945  menyebutkan bahwa  “Pemerintah  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten/kota  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan”. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 18B Ayat 1 dan Ayat 2 yang menyebutkan  bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  dan  istimewa,  serta  menghormati satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada geuchik dan imeum  mukim untuk  menyelesaikan  sengeketa-sengketa/perselisihan  di gampong/mukim  masing-masing. 17 Sejak zaman Iskandar Muda, semua sengketa, baik itu perdata maupun pidana selalu  menempuh prosedur penyelesaian  melalui lembaga  hukum  adat,  misalnya  warisan,  perkelahian,  pembunuhan bahkan  untuk sekarang  ini,  kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan  raya  penanganannya  dilakukan melalui geuchik atau  orang  tua  gampong  yang  dilakukan  di  meunasah.  Dengan demikian  maka  berbagai  kasus  tersebut  biasa  diselesaikan  dengan  cepat, sederhana  dan  murah  serta  hasil  keputusannya  akan  membentuk  kembali  jalinan persaudaraan dan kedamaian. 18
Secara  yuridis  telah  dikenal  ada  dua  cara  penyelesaian  perkara,  pertama penyelesaian  perkara  secara  litigasi  yaitu  dipengadilan,  dan  kedua  yang  dikenal dengan  cara  non  litigasi  yaitu  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan.  Dengan adanya  penyelesaian  sengketa  alternatif  seperti  non  litigasi,  maka  pengadilan hanya  dijadikan  sebagai  pilihan  yang  terakhir  oleh  para  pihak  yang menyelesaikan sengketa.
Daerah  Lhokseumawe  khususnya  di  daerah  Tempok  Teungoh  sengketa dalam  kalangan  masyarakat  lebih  dominan  diselesaikan  melalui  MAA  daripada diselesaikan  melalui  pengadilan  Mahkamah  Syari’ah,  seperti  masalah  sengketa
16. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aceh dilihat pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2018, Pukul 19.45 WIB
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat 18. Wawancara dengan Tgk. Yusdedi Ketua majelis Adat Aceh Tanggal 28 Maret 2018, pada Pukul 11.10 WIB
warisan, karena menurut  mereka lebih sesuai  dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan tergolong lebih efektif. 19
Indonesia  sudah  ada  Kompilasi  Hukum  Islam,  namun  kebanyakan masyarakat Aceh masih tetap menyelesaikan pembagian warisan melalui Majelis Adat  Aceh,  karena  menurut  mereka  tergolong  lebih  efektif  dan  sesuai  dengan hukum Islam yang bermashab syafi’i bahkan hukum adat itu lebih dipatuhi oleh karena  adanya  orang  yang  mengingatkan,  meski  tidak  tertulis. 20 Namun  masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh MAA ditingkat Gampong, dimana mereka masih  memiliki  kekurangan  tenaga  kerja  dalam  menyelesaikan  persoalan  yang berkaitan dengan warisan serta kurangnya fasilitas yang belum memadai.
Hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat Aceh di Tempok Tengoh dalam perkara  warisan  selalu  di  upayakan  dengan  berbagai  cara  agar  dapat  diproses dalam bentuk perdamaian/ Hukom Suloh . Ini menunjukkan bahwa setiap persoalan warisan  yang  timbul  dalam  masyarakat  dapat  diselesaikan  tanpa  terganggunya keseimbangan sosial masyarakat dan terjaganya keharmonisan. Kerena itu, setiap persoalan  yang  timbul  dalam  masyarakat  untuk  tahap pertama  tetap  diselesaikan ditingkat gampong dan  pada  tahap  kedua  dapat  naik  banding  ke  tingkat Mukim , ini sesuai dengan Mou antara Gubernur Aceh, Polda Aceh dan MAA, yang mana memberikan  kesempatan  kepada  majelis  adat  untuk  menyelesaikan  terlebih dahulu  masalah-masalah  sosial  yang  timbul  dalam  masyarakat  di  peradilan  adat Gampong dan Mukim ,  bila  tidak  tercapainya  perdamaian  maka  selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan.
Masyarakat Tempok  Teungoh  juga  menyebut  peradilan  perdamaian  dengan sebutan  Hukom  Suloh.  Adapun  faktor-faktor  yang  membuat  masyarakat  lebih menggunakan Hukom Suloh melalui Majelis Adat Aceh sebagai berikut : 21
1. Mampu  menjaga  harga  diri,  derajat  keluarga,  reputasi,  nama  baik keluarga  dan  lain  sebaginya  diantara  kedua  belah  pihak,  dikarenakan masyarakat  lebih  mengutamakan  keakraban,  kerukunan,  keseimbangan dan cinta damai.
2. Tidak ada yang menang dan yang kalah.
3. Proses yang singkat dan tidak rumit.
4. Putusan  yang  mengandung  banyak  kebijakan,  kearifan,  serta  sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.
5. Bersedia datang ke rumah yang bersengketa.
6. Biaya yang dikeluarkan sangat murah.
7. Hemat waktu dan tenaga.
8. Keputusan Bertahan sepanjang waktu
Majelis  Adat  Aceh  Lhokseumawe  khususnya  Kecamatan  Tempok  Tengoh sangat  berperan  penting  dalam  kehidupan  adat  masyarakat,  bahwa  masyarakat masih  sangat  percaya  kepada  Majelis  Adat  untuk  menangani  sengketa-sengketa yang  timbul  dalam  masyarakat.  Saat  ini  sengketa  yang  paling  banyak  timbul
19.  Hasil  Wawancara  dengan  Teungku  Adlan,  Keuchik  Tempok  Teungoh  pada  tanggal  31 Maret  2018, pukul  09.45 WIB 20. Mahadi, laporan hasil pengkajian bidang hukum adat, BPHN, 1980, hal. 61. 21. Wawancara dengan Tengku Yusdedi, Ketua Majelis Adat Aceh, Tanggal 29 Maret 2018, Pukul 10.14 WIB.
dalam  masyarakat  adalah  masalah faraid atau  warisan,  jumlahnya  hampir mencapai  85%  sengketa  yang  ditangani Gampong - Gampong hanya  mengenai faraid ,  bahkan  jika  permasalahan  tersebut  tidak  dapat  diselesaikan  di  tingkat Gampong akan diserahkan ke tingkat Mukim . 22
Peran Majelis  Adat Aceh  di tingkat Gampong atau Mukim Tempok Tengoh adalah  sebagai  mediator  dan  fasilitator  dalam  menyelesaikan  sengketa  warisan.
Dalam setiap proses penyelesaian sengketa atau perselisihan menurut hukum adat di  tingkat Gampong ,  maka  yang  berperan  di  dalamnya  adalah geuchik dan teungku imuem  meunasah ,  mediasi  dilakukan  di  tempat  atau  rumah  orang  yang meninggal  atau  almarhum  atau  pewaris  biasanya  disebut rumoh  tuha . Geuchik dan  Teungku  mempunyai  tugas  ganda  yaitu  sebagai  mediator  sekaligus  sebagai komunikator dan disisi lain sebagai pemimpin musyawarah adat dan juru runding.
Geuchik juga bertindak sebagai hakim atau juri damai. 23
Penyelesaian  tingkat Gampong atau Mukim ,  setiap  keputusan  yang disepakati  dalam  hal  warisan  selalu  berdasarkan  suatu  analisa  dan  pertimbangan yang  mencakup  seluruh  aspek  dalam  keluarga  dan  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat semua pihak, karena setiap pertimbangan selalu memperhatikan norma- norma yang  hidup dan tumbuh  dalam  masyarakat yang  merujuk pada Al-Qur’an dan Hadist dikarenakan hukum adat harus tunduk pada hukum Islam. 24
Semua  perkara  yang  timbul  dalam  masyarakat  Aceh  dapat  diartikan  bahwa penyelesaiannya  semua  melalui  Hukum  Suloh.  Hukum  waris  adat  merupakan hukum  yang  memuat  garis-garis  ketentuan  tentang  sistem  dan  azas-azas  hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana warisan itu  dialihkan  penguasaan  dan  pemilikannya  dari  pewaris  kepada  ahli  waris  yang sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam.  Hukum  adat  harus  tunduk  dan  sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 25
Setiap  penegakan  hukum  ada  tiga  unsur  yang  harus  dicapai,  yaitu  unsur kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan. 26 Setiap  pihak  yang  merasa dirugikan mulanya akan melapor kepada para perangkat Gampong , Geuchik atau Teungku  Imeum atau  kepada  kepala  lorong/kepala  dusun,  dengan  menerima pengaduan  dari  pihak  keluarga.  Dapat  dipahami  bahwa  semua  yang  melibatkan perangkat desa berarti telah muncul sengketa diantara mereka, bila tidak biasanya mereka  hanya  melibatkan  para  orang  alim/Teungku  atau  sanak  saudara  yang pandai  dalam ilmu faraid. Oleh karena itu kemudian Geuchik melakukan analisa perkara tesebut untuk penyelesaiaan sengketa bersamaan dengan Teungku Imeum dan kepala lorong, Tuha Peut bertugas hanya mengetahui laporan saja. 27
22.  Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  Latifah  Sekretaris  Majelis  Adat  Aceh,  Tanggal  29  Maret 2018, Pukul 13.00 WIB.
23. Isa Sulaiman dan T. Syamsuddin, Pedoman Adat Aceh:Peradilan Adat dan Hukum Adat, Lembaga Kebudayaan dan Adat Aceh (LAKA), 2002, hal. 7.
24. Wawancara dengan Teungku Adlan, Keuchik Tempok Teungoh tanggal 30  Maret  2018, pukul 09.23 WIB
25. Wawancara dengan Teungku Adlan, Keuchik Tempok Teungoh tanggal 30  Maret  2018, pukul 09.47 WIB
26. Ibid. 27. Wawancara dengan Teungku Adlan, Keuchik Tempok Teungoh tanggal 30  Maret  2018, pukul 09.47 WIB
Berdasarkan  beberapa  kasus  yang  diselesaikan  oleh  mahkamah  syari’ah maupun  majelis  adat  aceh,  terlihat  bahwa  dalam  pembagian  waris  tanah  yang dilakukan oleh majelis adat aceh hanya berdasarkan dengan hukum adat dan tidak berlandaskan  hukum  islam  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  pada  pasal  99 Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2006  tentang  Pemerintah  Aceh  bahwa  dalam pembinaan  kehidupan  adat  dan  adat  istiadat  dilakukan  dengan  perkembangan keistimewaan  dan  kekuasaan  aceh  yang  berlandaskan  pada  nilai-nilai  syari’at islam dan dilaksanakan oleh wali nanggroe.
Dalam  hal  ini  peran  MAA  menjalankan  tugasnya  tidak  hanya  berdasarkan hukum  adat  akan  tetapi  juga  harus  berdasarkan  hukum  islam  dan  harus berdasarkan asas-asas hukum adat aceh yang berlaku. Berdasarkan teori receptie in  complexu menjelaskan  bahwa  hukum  islam  dipandang  sebagai  hukum  yang hidup  dan  berlaku  bagi  umat  islam,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  MAA khususnya  dikecamatan  tempuk  teungoh  dalam  menyelesaikan  pembagian  waris tidak berdasarkan hukum islam, akan tetapi hanya berdasarkan hukum adat saja.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  dalam  masyarakat  Kota Lhokseumawe  khususnya  Tempok  Teungoh  sudah  memilih  suatu  kebiasaan menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa termasuk dalam hal ini sengketa pembagian  warisan.  Seperti  diketahui,  persoalan  tentang  harta  warisan  menjadi persoalan  utama  di  kalangan  masyarakat  yang  terkena.  Hal  ini  terjadi  karena kehidupan  masyarakat  tidak  terlepas  dari  kehidupan  adat  dan  adat  merupakan sumber  hukum  yang  terlebih  dahulu  diterapkan  di  Aceh.  Meskipun  jarang terdapat hasil peraturan yang tertulis, pelaksanaan adat di Aceh selalu beriringan dengan prinsip syariat Islam. 28
Dalam  praktiknya  penyelesaian  sengketa  waris  tanah  dalam  peradilan  adat diselesaikan secara bertahap, di  mana sengketa yang terjadi  diselesaikan terlebih dahulu dalam  keluarga, apabila tidak  dapat diselesaikan  maka akan dibawa pada penyelesaian  secara  adat  di  gampong  dimana  perangkat  gampong  yang  menjadi penengah. Apabila ditelaah mengenai proses dilakukannya penyelesaian sengketa pembagian  warisan  dengan  melibatkan  keuchik  di  tingkat  gampong,  Keuchik dalam  kedudukannya  sebagai  pimpinan  pemerintahan  gampong  adalah  sebagai negosiator  atau  mediator  yang  dengan  sendirinya  harus  memiliki  kemampuan menjalankan  proses  negosiasi  dan  mediasi  atau  penengah  dari  para  pihak  yang terlibat menyelesaikan sengketa warisan.
Dalam hal ini keuchik bersama dengan perangkat gampong berwenang :
1. Mengontrol  proses  dan  menegaskan  aturan  dasar  proses  negoisasi  dan mediasi  sejak  awal  sampai  akhir.  Dalam  hal  ini  keuchik  bersama  dengan perangkat gampong menfasilitasi pertemuan para pihak guna membicarakan  semua  kemungkinan  untuk  mewujudkan  kesepakatan  dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa.
2. Mempertahankan  mekanisme  dan  momentum  damai  dalam  negosiasi. Keuchik  bersama  dengan  perangkat  gampong  berwenang  menjaga  dan mempertahankan struktur dan memomentum dalam negosiasi, dimana para
28.  Wawancara  dengan  Tengku  Yusdedi,  Ketua  Majelis  Adat  Aceh  Kota  Lhokseumawe, Tanggal 1 April 2018 Pukul 10.13 WIB
pihak  diberikan  kesempatan  melakukan  pembicaraan  dan  tawar  menawar dalam  menyelesaikan  sengketa  pembagian  warisan  dimaksud  dengan mengemukakan alibi masing-masing.
3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak menemui hasil yang diharapkan. Dalam  proses  mediasi  para  pihak  yang  bersengketa  sering  merasa  sulit berdiskusi  secara  terbuka.  Mereka  mempertahankan  prinsip  secara  ketat dan kaku terutama saat negosiasi. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi.
Pilihan  penyelesaian  sengketa  tanah  dengan  melibatkan  keuchik  dalam bentuk  mediasi  merupakan  teknik  atau  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang mendapat perhatian serta diminati dengan beberapa alasan yang melatarbelakanginya sebagai berikut: 29
1) Perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa.
2) Untuk  memperkuat  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  penyelesaian sengketa.
3) Memperluas  akses  mencapai  atau  mewujudkan  keadilan  sehingga  setiap sengketa  yang  memiliki  ciri-ciri  tersendiri  terkadang  tidak  sesuai  dengan bentuk  penyelesaian  yang  satu  akan  cocok  dengan  bentuk  penyelesaian  yang lain  dan  para  pihak  dapat  memilih  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang terbaik dan sesuai dan sengketa yang dipersengketakan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  jelas  bahwa  hasil  dari  proses  penyelesaian sengketa  tanah  yang  diselesaiakan  oleh  MAA  secara  adat  pada  tingkat  gampong di  Tempuk  Teungoh  Kota  Lhokseumawe  dituangkan  dalam  suatu  kesepakatan damai  yang  merupakan  hasil  rumusan  dari  para  pihak  beserta  keuchik  dan perangkat gampong.
Pada penyelesaian yang dilakukan oleh Gampong di Tempuk Tengoh masih adanya putusan MAA yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka para  pihak  ada  yang  menerima  putusan  dari  MAA  dan  tidak  menerima  putusan MAA dikarenakan bahwa di pengadilan harga yang dibayar untukmenyelesaikan suatu  perkara  sampai  tuntas  cukup  tinggi  atau  mahal.  Harga  inimencakup sejumlah  uang  yang  harus  di  bayar,  waktu  yang  harus  disediakan,  tenagayang harus di keluarkan, dan psikis yang harus di tanggung.
Semantara  itu  keadilan  yang  didapatkan  ternyata  acapkali  pula  tidak  sesuai denganrasa  keadilan  yang  tumbuh  dalam  masyarakat,  keadilan  yang  ada  hanya keadilanmenurut  undang-undang  atau  keadilan  secara  yuridis,  atau  keadilan menurut  hakimyang  mengemukakan  bagaimana  undang-undang  atau  pasal-pasal dari  undang-undangitu  di  terapkan. 30 Namun  masyarakat  walaupun  bukti  tertulis merupakan  bukti  yang  diakui  secara  hukum  kesepakatan  secara  lisan  tetap menjadi  pegangan  utama,  di  mana  sebagian  masyarakat  masih  memegang  teguh pernyataan yang  diucapkan dalam suatu kesepakatan atau perjanjian melalui ijab
29.  Wawancara  Ibu  Latifah,  Sekretaris  Majelis  Adat  Aceh  Kota  Lhokseumawe, pada tanggal 2 April 2018, Pukul 10.15 WIB
30.  Hasil  Wawancara  dengan  Mukhtar,  masyarakat  aceh  Kota  Lhokseumawe, pada tanggal 7 April 2018, Pukul 11.15 WIB
kabul  antara  para  pihak  sebagai  bukti  terkuat  karena  diikuti  oleh  adanya penyataan sumpah dari para pihak yang bersengketa.
Setiap  penegakan  hukum  ada  tiga  unsur  yang  harus  dicapai,  yaitu unsurkepastian  hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan. 31 Bila ada  kelompok  legalitas yang  menganggap  hukum  perundang-undangan  jauh  lebih  penting  dari  hukum adat,  maka  kelompok  tersebut  lebih  mengutamakan  unsur  kemanfaatan  terlebih dahulu,  kemudian  diikuti  unsur  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Sebenarnya hukum  ada  demi  kebahagiaan  masyarakat,  oleh  karenanya  penegakan  hukum harus  benar-benar  nyata  memberikan  manfaat  dan  kegunaan  bagi  masyarakat. Penegakan  hukum  jangan  sampai  timbul  keresahan  dan  terpecah-belah masyarakat. 32
Dengan kata lain MAA juga tidak memiliki kewenangan memutuskan dalam sengketa  waris  tanah  dan  menetapkan  siapa  yang  jadi  pewaris,  namun  pada sebagian  masyarakat  pernyataan  secara  lisan  tentang  ijab  kabul  untuk penyelesaian sengketa juga dipandang sebagai bukti layaknya bukti tertulis.
Kesepakatan  yang  dibuat  secara  tertulis  dan  ditandatangani  oleh  para  pihak sebagai  bukti  dari  adanya  kesepakatan  dalam  penyelesaian  sengketa  dengan menuangkan  berbagai  hal  yang  menyangkut  objek  sengketa  waris  baik  berupa tanah  maupun  harta  benda  lainnya.  Kekuatan  hukum  atas  kesepakatan  tersebut merupakan  alat  bukti  yang  kuat  dan  diakui  oleh  para  pihak  layaknya  suatu putusan hakim dan berlaku serta mengikat para pihak yang bersengketa.
Beberapa  tanggung  jawab  para  pemangku  adat  untuk  memastikan  bahwa prinsip-prinsip  dalam  peradilan  adat  dipegang  teguh  dalam  setiap  proses penyelesaian  sengketa  secara  adat. 33 Adanya  pengakuan  dan  efektifnya  berlaku suatu  putusan  lembaga  ada  juga  disebabkan  karena  tokoh  para  anggota masyarakat  menaruh  kepercayaan  kepada  para  pemimpin  adat  untuk menyelesaikan  perselisihan  secara  adil  dan  damai.  Akan  tetapi  dalam penyelesaian  sengketa  terlihat  bahwa  para  pihak  juga  setelah  dilakukan  putusan oleh MAA tidak menimbulkan hubungan baik dengan para pihak.
Pembagian  warisan  tidak  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku, padahal  dalam  pembagian  warisan  telah  ada  ketentuan,  baik  itu  menurut  hukum adat,  hukum  perdata  maupun  menurut  hukum  Islam.  Ketentuan  pembagian warisan  tersebut  bertujuan  positif  untuk  menyelamatkan  umat  dari  perbuatan tercela, yakni mengambil, menguasai dan  memakan harta benda milik orang lain secara  tidak  sah  atau tidak  sesuai  dengan  ketentuan.  Hukum  Islam  menghendaki pembagian harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing.
Dalam  hal  terjadinya  sengketa  warisan  termasuk  dalam  hukum  adat diakibatkan  tidak  terpenuhinya  hak-hak  sebagian  dari  ahli  waris.  Ahli  waris dimaksud  adalah  sekumpulan  orang  atau  kerabat  yang  ada  hubungan kekeluargaan  dengan  orang  yang  meninggal  dunia  dan  berhak  mewarisi  atau
31. Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum , Penerbit: Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal. 122.
32. Ibid 33 .  Wawancara  dengan  Tengku  Yusdedi,  Ketua  Majelis  Adat  Aceh  Kota Lhokseumawe, Tanggal 1 April 2018 Pukul 10.26 WIB
menerima harta peninggalan yang ditinggal oleh seseorang (pewaris). 34 Sedangkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan yang dimaksud dengan ahli  waris  adalah  orang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai  hubungan  darah atau  hubungan  perkawinan  dengan  pewaris,  beragama  Islam  dan  tidak  terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
Dalam  proses  tersebut,  tokoh  adat  dan  alim  ulama  akan  membantu  para pihak  untuk  mencapai  kesepakatan  bersama,  dimana  kedua  belah  pihak  akan mencari jalan keluar yang dihasilkan lewat perdamaian (mediasi). Sebagian besar sengketa  di  Kecamatan  Tempok  Teungoh  penyelesaiannya  jarang  dilakukan melalui  Mahkamah  Syari’ah  karena  orang  aceh  memiliki  prinsip  tersendiri terhadap permasalahan yang diselesaikan melalui Peradilan formal,
“Pantang  Pedeung  Muelinteung  Sarong,  Pantang  Rincoeng  Meulinteung Mata,  Pantang  Ureung  Di  Te’oeh  Kawoem,  Pantang  Hukum  Taba  Bak Meja.” yang artinya Pantang pedang melewati sarung, pantang rencong mata ke atas,Pantang orang  di  ketahui segala perbuatan kaum atau keturunannya, pantanghukum di bawa ke meja hijau atau pengadilan.” 35
Pada  dasarnya  hukum  waris  merupakan  salah  satu  dasar  syari’at  dalam agama  Islam.  Namun  pada  perkembangannya  (salah  satu  karena  mayoritas penduduk  Indonesia  adalah  Muslim),  syari’at  ini  lama-kelamaan  menjadi  adat dalam sebuah keluarga dihampir seluruh daerah Indonesia. 36
B. Penerapan Putusan yang di Ambil Oleh Majelis Adat Aceh Bagi Para Pihak yang Bersengketa di Kecamatan Tempok Tengoh Kota Lhokseumawe Penerapan putusan dari hukum adat dalam masyarakat Tempok Teungoh ini mempunyai  nilai  lebih  setelah  adanya  buku  tentang  pedoman  peradilan  adat  di Aceh, telah banyak mengarahkan pemangku adat baik di tingkat Gampong atau di tingkat  Mukim  untuk  mencatat  atau  mengadministrasikan  semua  perkara  yang ada, dengan dilengkapi dengan form-form pelaporan dan penyelesaian kasus. 37
Dari  sisi  administrasi  ini  menunjukkan  menambah  bobot  dari  putusan peradilan  adat,  dengan  mudah  diawasi  dan  memberikan  salinan  kepada  para pihak,  lembaga  Mukim  dan  juga  kepada  kepolisian  agar  mereka  mengetahui bahwa  suatu  perkara  telah  diselesaikan  melalui  Adat  Gampong.  Pencapaian tujuan  dalam  menyelesaikan  sengketa  sesuai  dengan  asas  rukun,  patut,  dan laras. 38
Mediasi  menjadi  cara  yang  tepat  untuk  menemukan  perdamaian.  Jika  tidak bisa  diselesaikan  dan  akhirnya  harus  dibawa  ke  pengadilan  umum  atau  syari’ah, maka  ini  akan  membuat  malu  para  pihak  keluarga,  sebab  perkaranya  sudah
34 .  Idris  Ramulyo,  ,  2003, Perbandingan  Hukum  Kewarisan  Islam  dengan  Kewarisan Hukum Perdata Sinar Grafika, Jakarta, hal. 83 35.  Wawancara  dengan  Tengku  Yusdedi,  Ketua  Majelis  Adat  Aceh  Kota  Lhokseumawe, Tanggal 5 April 2018 Pukul 10.08 WIB
36.  Wawancara  dengan  Tengku  Yusdedi,  Ketua  Majelis  Adat  Aceh  Kota  Lhokseumawe, Tanggal 1 April 2018 Pukul 10.05 WIB
37. Tim penyusun, Pedoman Peradilan Adat Di Aceh, edisi ke-2, Majelis Adat Aceh, 2012, hal. 42.
38. Moh. Koesnoe, Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press 1979
diketahui oleh umum, maka para keluarga banyak yang menempuh jalur ditingkat gampong.  Dengan  demikian  penyelesaian  di  tingkat  Gampong  itu  masih mempunyai kedudukan hukum yang kuat, karena hingga saat ini badan peradilan dimaksud belum pernah dicabut. 39
Didalam  peradilan  adat  Aceh  untuk  menyelesaikan  sengketa  mempunyai istilah  tersendiri  yaitu Uleu  Beumatee,  Ranteng  bek  patah yang  dapat  dapat diterjemahkan  bahwa  dalam  memukul  ular  hingga  mati  namun  ranting  yang digunakan  untuk  memukul  ular  tersebut  jangan  sampai  patah.  Ini  mempunyai makna  bahwa  setiap  perselisihan  harus  dapat  diselesaikan,  namun  keharmonisan harus  tetap  terjaga  dan  jangan  sampai  dengan  penyelesaian  perselisihan  dapat menimbulkan dendam dan permusuhan. 40
Penerapan  hukum  itu  berhasil  apabila  hukum  itu  mencapai  tujuan,  artinya hukum  tersebut  benar-benar  berlaku  dan  berfungsi. 41 Hukum  dapat  dikatakan berhasil  dalam  penerapannya  jika  terdapat  dampak  hukum  yang  positif,  berarti hukum  tersebut  mencapai  sasarannya  yaitu  adil  dan  seimbang  menurut  hukum Islam.
Secara  umum,  penerapan  hukum  diartikan  sebagai  keberhasilan  dalam pencapaian  target  atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Pencapaian  ini  dikarenakan terus  dilaksanakan  oleh  para  pihak  dan  setiap  keputusan  yang  diambil  oleh peradilan  adat  memenuhi  kaidah-kaidah  yang  tumbuh  dalam  masyarakat, sehingga  kasus  yang  telah  diselesaikan  secara  adat  tidak  ada  yang  melahirkan keributan  dikemudian  hari  dan  tidak  lagi  diajukan  ke  pengadilan.  Dalam  hal  ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan.
Dengan  demikian,  penyelesaian  masalah  waris  dengan  menggunanakan prinsip kesepatakan ini bukanlah sesuatu yang tidak mempunyai pijakan doktrinal dalam sistem hukum Islam.
“Abu Zahrah, seorang ulama usul fiqh kenamaan yang dikutip Satria Efendi Zein,  juga  menegaskan  bahwa  Kemungkinan  pembagian  warisan  secara kekeluargaan.  Namun  demikian,  persyaratan  paling  utama  yang  harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris. Lebih jauh,  ahli  waris  tersebut  juga  dapat  menggugurkan  haknya  untuk  tidak mendapatkan  hak  waris  dan  memberikannya  kepada  ahli  waris  yang  lain. Sebaliknya,  bila  para  ahli  waris,  atau  di  antara  ahli  waris  tidak  setuju  atau tidak  rela  harta  warisan  tersebut  dibagi  secara  kekeluargaan,  maka  sistem pembagiannya dilakukan sesuai aturan faraid yang telah dijelaskan oleh  Al- Qur’an  dan  Sunnah,  atau  dalam  konteks  Indonesia,  sesuai  peraturan perundang-undangan yang telah menjelaskan hal itu.” 42
39 .  T.  Ibrahim  El  Hakimy,  Hakim  Perdamian  Desa  Sebagai  Ujung  Tombak  Pencipta Kerukunan Dan Ketertiban Masyrakata, LAKA NAD, Banda Aceh 2001, hal. 28.
40. wawancara dengan Tengku Rasyid,Tokoh Adat Aceh, Pada tanggal 31 Maret pukul 13.35 WIB 41. Soerjono Soekanto, Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat, Academica, Jakarta 1979, hal. 5.
42 .  Satria  Effendi  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer:  Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah , Kencana, Jakarta: 2004.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  dalam  masyarakat  Kota Lhokseumawe  khususnya  Tempok  Teungoh  sudah  memilih  suatu  kebiasaan menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa termasuk dalam hal ini sengketa pembagian  warisan.  Seperti  diketahui,  persoalan  tentang  harta  warisan  menjadi persoalan  utama  di  kalangan  masyarakat  yang  terkena.  Hal  ini  terjadi  karena kehidupan  masyarakat  tidak  terlepas  dari  kehidupan  adat  dan  adat  merupakan sumber  hukum  yang  terlebih  dahulu  diterapkan  di  Aceh.  Meskipun  jarang terdapat hasil peraturan yang tertulis, pelaksanaan adat di Aceh selalu beriringan dengan prinsip syariat Islam. 43
Dalam praktik penyelesaian sengketa adat dalam peradilan adat diselesaikan secara bertahap, di mana sengketa yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu dalam keluarga,  apabila  tidak  dapat  diselesaikan  maka  akan  dibawa  pada  penyelesaian secara adat di gampong dimana perangkat gampong yang menjadi penengah.
Apabila  ditelaah  mengenai  proses  dilakukannya  penyelesaian  sengketa pembagian  warisan  dengan  melibatkan  keuchik  di  tingkat  gampong  Keuchik dalam  kedudukannya  sebagai  pimpinan  pemerintahan  gampong  adalah  sebagai negosiator  atau  mediator  yang  dengan  sendirinya  harus  memiliki  kemampuan menjalankan  proses  negosiasi  dan  mediasi  atau  penengah  dari  para  pihak  yang terlibat menyelesaikan sengketa warisan.
Pilihan  penyelesaian  sengketa  tanah  dengan  melibatkan  keuchik  dalam bentuk  mediasi  merupakan  teknik  atau  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang mendapat perhatian serta diminati dengan beberapa alasan yang melatarbelakanginya sebagai berikut: 44
1) Perlunya  menyediakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa.
2) Untuk  memperkuat  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  penyelesaian sengketa.
3) Memperluas  akses  mencapai  atau  mewujudkan  keadilan  sehingga  setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri terkadang tidak sesuai dengan bentuk  penyelesaian  yang  satu  akan  cocok  dengan  bentuk  penyelesaian yang  lain  dan  para  pihak  dapat  memilih  mekanisme  penyelesaian sengketa yang terbaik dan sesuai dan sengketa yang dipersengketakan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  jelaslah  bahwa  hasil  dari  proses  penyelesaian sengketa  tanah  secara  adat  pada  tingkat  gampong  di  Tempuk  Teungoh  Kota Lhokseumawe dituangkan dalam suatu kesepakatan damai yang merupakan hasil rumusan dari para pihak beserta keuchik dan perangkat gampong.
Beberapa  tanggung  jawab  para  pemangku  adat  untuk  memastikan  bahwa prinsip-prinsip  dalam  peradilan  adat  dipegang  teguh  dalam  setiap  proses penyelesaian sengketa secara adat. 45
43.  Wawancara  dengan  Tengku  Yusdedi,  Ketua  Majelis  Adat  Aceh  Kota  Lhokseumawe, Tanggal 1 April 2018 Pukul 10.13 WIB
44. Wawancara Ibu Latifah, Sekretaris Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, pada tanggal 2 April 2018, Pukul 10.15 WIB
45 .Hasil  Wawancara  dengan  Tengku  Yusdedi,  Ketua  Majelis  Adat  Aceh  Kota Lhokseumawe, Tanggal 1 April 2018 Pukul 10.26 WIB
Adapun  bentuk  tanggung  jawab  yang  menjadi  jaminan  penerapan berlakukanya putusan lembaga adat adalah:
1. Melaksanakan  proses  peradilan  adat  Para  pemangku  adat  bertanggung  jawab terhadap  setiap  tahapan  peradilan  adat,  mulai  dari  menerima  laporan, memeriksa  duduk  persoalan  sampai  pada  tahap  rapat  persiapan  sidang  akhir dan sampai dengan pemberian putusan peradilan adat.
2. Memutuskan dengan adil Para pemangku adat harus memastikan bahwa setiap keputusan-keputusan  yang  diambil  dari  sebuah  proses  paradilan  adat  sedapat mungkin  memenuhi  rasa  keadilan  para  pihak  yang  bersengketa,  dimana keputusan  yang  diambil  berdasarkan  hasil  proses  pembuktian  dan musyawarah,  bukan  berdasarkan  kepentingan  salah  satu  pihak  yang bersengketa.
3. Melindungi  hak-hak  para  pihak  yang  bersengketa  Para  pemangku  adat bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak para pihak yang bersengketa mulai  dari  proses  menerima  laporan,  memeriksa  duduk  persoalan,  proses persidangan sampai pada tahap pelaksanaan putusan-putusan di persidangan.
4. Mencatat  Proses  dan  Keputusan  Peradilan  Setiap  proses  dan  keputusan- keputusan  yang  telah  diambil  harus  dicatat  secara  akurat  dalam  dokumen administrasi peradilan adat.
5. Mengarsipkan  berkas  perkara  Berkas  perkara  termasuk  surat  pejanjian  yang berisi  keputusan-keputusan  adat  harus  disimpan  atau  diarsipkan  secara  aman oleh  pemangku  adat,  hal  ini  penting  dilakukan  untuk  menjamin  dan mempelancar  proses  peradilan  bagi  kasus-kasus  lain  serta  kasus  yang  sama terulang  kembali,  sehingga  pemangku  adat  mempunyai  referensi  dalam melakukan  proses  peradilan  dan  mengambil  keputusan-keputusan  sengketa adat.
Adanya  pengakuan  dan  efektifnya  berlaku  suatu  putusan  lembaga  ada  juga disebabkan  karena  tokoh  para  anggota  masyarakat  menaruh  kepercayaan  kepada para  pemimpin  adat  untuk  menyelesaikan  perselisihan  secara  adil  dan  damai. Akan tetapi dalam penyelesaian sengketa terlihat bahwa sebagian para pihak juga setelah  dilakukan  oleh  MAA  tidak  menimbulkan  hubungan  baik  dengan  para pihak.
Sejauh  ini  bukan  berarti  pemangku  adat  tidak  pernah  mencatat setiapperistiwa  yang  ada,  akan  tetapi  tidak  dengan  catatan  yang  rapi,karena merekamengira  cukup  dengan  ingatan  yang  kuat  dan  dengan  secarik  kertas sebagaiadministrasi,  memang  ini  tidak  sebagaimana  yang  diharapkan  oleh  LSM asing selakupemberi pelatihan yang ingin meneliti tentang adat. Layaknya hukum adat  yangtumbuh  dalam  masyarakat  mempunyai  khas  tersendiri  yaitu  tidak tertulis  akan  tetapitetap  terus  berjalan  tanpa  adanya  administrasi,  itu  disebabkan oleh  norma-normasosial  yang  tumbuh  dalam  masyarakat  begitu  kental  dan menganggap administrasi tidak terlalu penting dan seakan merumitkan.
Begitupun  dalam  penereapan  putusan  sengketa  warisan  dalam  peradilan adat,tidak  mempunyai  catatan  yang  istimewa  yang  berupa  form-form  pengaduan dan form putusan, namun pencatatannya menunjukkan bukti sangat kuat. Mereka menganggap  putusan  peradilan  adat  merupakan  hasil  dari  mediasi  dalam  rangka tercapainya perdamaian, setelah perdamaian terjadi maka tercapainya maksud dan
tujuan  tidakharus  dengan  form-form.  Perdamaian  dan  keseimbangan  sosial merupakan titik akhirdari Peradilan Adat.
Secara yuridis penyelesaian sengketa secara damai melalui fungsionaris adat telah  dibakukan  dalam  beberapa  peraturan  Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam.  Secara  formal  pada  awalnya  dibakukan  dalam  Peraturan  Daerah Nomor  7  Tahun  2000  tentang  Penyelenggaraan  Kehidupan  Adat  yang  sekarang telah diganti dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat  dan  Adat  Istiadat  yang  menghendaki  bahwa  hendaknya  sengketa-sengketa yang  terjadi  dalam  masyarakat  lebih  dahulu  secara  adat  pada  tingkat  gampong dan  mukim.  Apa  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  tersebut  merupakan tindakan  kongkrit  yang  dialakukan  Pemerintah  Aceh  pada  waktu  itu  untuk menjalankan kewenangan pelaksanaan keistimewaan Aceh, khususnya keistimewaan di bidang adat istiadat.
Putusan  peradilan  adat  adalah  putusan  damai  dan  oleh  karena  itu  putusan boleh  diterima  dan  boleh  juga  tidak  diterima  oleh  salah  satu  pihak  atau  kedua belah pihak. Apabila putusan itu telah diterima oleh para pihak maka putusan itu dapat segera dilaksanakan. Namun demikian apabila suatu putusan telah diterima, menimbulkan kewajiban untuk dilaksanakan.
Apabila  pihak  yang  telah  menerima  putusan,  kemudian  tidak  melaksanakan putusan  tersebut,  meskipun  telah  diminta  untuk  dilaksanakan,  maka  peradilan dapat  menjatuhkan  putusan  boikot  dalam  kehidupan  bermasyarakat  terhadap pihak  yang  melanggar  putusan  yang  telah  diterimanya.  Boikot  tersebut  dalam bahasa  daerah  disebut boikot  keureuja  udep  dan  keureujamate .  Terhadap pelanggar  putusan  peradilan  dihukum  boikot  oleh  seluruh  masyarakat lingkungannya  terhadp  semua  hal,  baik  menyangkut  persoalan  hidup  maupun persoalan  mati.  Orang  yang  dihukum  boikot  dianggap  seperti  tidak  ada  lagi  di kampung bersangkutan. 46
Segala  perselisihan  dan  persengketaan  yang  telah  didamaikan  oleh  MAA dalam suatu rapat adat bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih/bersengketa. Para  pihak  yang  tidak  mengindahkan  keputusan  adat  ia  akan  dikenakan  sanksi adat  yang  lebih  berat  oleh  karena  merusak  kesepakatan  dan  mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat.
Keputusan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  para  perangkat  adat  gampong sebenarnya  tidak  boleh  lagi  dilanggar  oleh  para  pihak  karena  dasar  keputusan tersebut  adalah  berdasarkan  mediasi  dan  mufakat  kedua  belah  pihak  yang disaksikan  oleh  perangkat  MAA,  dan  dikeluarkan  berita  acara  atau  surat keputusan MAA yang  ditandatangani  oleh  kedua belah pihak, kepada para pihak yang  bertikai  biasanya  kalau  kasus-kasus  tersebut  seperti  perkelahian  yang menyebabkan  keluar  darah  dari  salah  satu  pihak,  maka  dibuat  upacara peusijuk disamping penyelesaian secara damai.
46. Hasil Wawancara dengan Latifah, Sekretaris Majelis Adat Aceh  masyarakat Kota Lhokseumawe, Tanggal 8 April 2018 Pukul 10.46 WIB

## KESIMPULAN
1. Peran  Majelis  Adat  Aceh  ditingkat  Gampong  atau  Mukim  Tempok  Teungoh  adalah sebagai  mediator  dan  juga  fasilitator  dalam  menyelesaikan  sengketa  warisan.  Dalam setiap  proses  penyelesaian  sengketa  atau  perselisihan  menurut  hukum  adat  di  tingkat Gampong  atau  Mukim  setiap  keputusan  yang  disepakati  dalam  hal  warisan  selalu berdasarkan  suatu  analisa  dan  pertimbangan  yang  mencakup  seluruh  aspek  dalam keluarga dan seharusnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat juga menghasilkan kesepakatan  damai,  akan  tetapi  peran  MAA  ini  masih  banyak  belum  berjalan  dengan baik,  dikarenakan  dengan  putusan  yang  dihasilkan  oleh  MAA  masih  banyak masyarakat yang mengeluhkan dan tidak mendapatkan keadilan dan adanya hasil dari keputusan  MAA  ini  mengakibatkan  keributan  antara  para  pihak  dikarenakan keputusan  yang  digunakan  MAA  tidak  dengan  berdasarkan  syari’at  islam,  hanya berdasarkan keputusan adat.
2. Penerapan  putusan  yang  diambil  oleh  Majelis  Adat  Aceh  Lhokseumawe  bagi  para pihak  yang  bersengketa  belum  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  karena putusan yang dikeluarkan oleh MAA masih bisa diajukan ke Mahkamah Syariah bagi para  pihak  yang  ingin  mendapatkan  keadilan  yang  seadil-adilnya.  Dalam  hal  ini keputusan MAA didukung dengan peraturan-peraturan aceh yang berlaku.

## SARAN
1. Diharapkan  kepada  Masyarakat  Aceh  Kota  Lhokseumawe  agar  selalu  menjunjung tinggi  nilai-nilai  adat  dan  agar  dapat  lebih  memilih  peradilan  alternatif  seperti peradilan  adat  di  Gampong  dan  Mukim  dalam  menyelesaikan  setiap  masalah,  guna tercapainya keharmonisan antar sesama.
2. Kepada Majelis Adat Aceh disarankan untuk lebih memperbaiki sistem administrasi, dan  diharapkan  agar  peradilan  Majelis  Adat  Aceh  dan  peradilan  adat  lainnya  dapat menjalankan  tata  cara  peradilan  adat  seperti  layaknya  peradilan  nasional  dalam kontek  adat  dengan  menjalankan  lebih  baik  lagi  setiap  ketentuan  tertulis  dari  buku pedoman peradilan adat di Aceh.

## REFERENSI
A. Buku-Buku
Abdurrahaman,  2009, Peradilan  Adat  di  Aceh  sebagai  Sarana  Kerukunan Masyarakat, Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh.
Achmad  Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) , Toko Gunung Agung, Jakarta.
Abu  Achmadi  dan  Cholid  Narbuko,  2001, Metodologi  Penelitian ,  Bumi  Aksara,
Jakarta.
Al Yasa’ Abu Bakar, 2005, Bunga  Rampai  Pelaksanaan  Syariat  Islam  (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam), Dinas Syariat Islam Prov. NAD, Banda Aceh.
Anonimos,  2003,  Sistem  Peradilan  Adat  dan  Lokal  di  Indonesia;  Peluang  dan Tantangan,  (t.tp.:  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN)  dengan Dukungan dari Patnership for Governance Reform.
Bushar Muhammad, 2006, Pokok-pokok Hukum Adat Pradnya Paramita, Jakarta .
Dean  G.  Pruitt  dan  Jeffrey  Z.  Rubin,  2004, Konflik  Sosial ,  Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta .
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  1989, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Dominikus, R, 2010, Filsafat  Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum , Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Effendi Perangin, 2014, Hukum Waris , PT RajaGarafindo Persada, Jakarta. Eman Suparman , 2007, Hukum Waris Indonesia , Refika Aditama, Bandung. Fatchurahman, 1981, Ilmu Waris ,  Al-Ma’arif,  Bandung. Hasan Alwi dkk, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Hiksyani Nurkhadijah, 2013, Sistem Pembagian Harta Warisan, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar.
Hilman Hadikusuma, 1993 Hukum Waris Adat, Cipta Aditya Bhakti Bandung. Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (I) , Jakarta, Sinar Harapan. Ismail Badruzzaman, 2008, Pedoman Peradilan Adat di Aceh, Banda Aceh. Kamal  Hidjaz,  2010, Efektivitas  Penyelenggaraan  Kewenangan  Dalam  Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi, Makasar.
Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A Sosial Science Perspektive), diterjemahkan oleh M. Khozim. Nusa Media,
Bandung.
Lukman  Hakim,  2011, Kewenangan  Organ  Negara  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan , Malang.
M. Hasballah Thaib, 2009, Ilmu Hukum Waris Islam, Medan.
Nasution, 1996, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Bumi Aksara : Jakarta. Nurmayani,  2009, Hukum  Administrasi  Daerah .  Universitas  Lampung  Bandar lampung.
Lexy  J.  Moleong,  2007, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Remaja  Rosdakarya, Bandung.
M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian , Mandar Maju: Bandung. Peter, M.M, 2008, Pengantar Ilmu Hukum ,   Kencana, Jakarta. Prodjojo Hamidjojo, 2000, Hukum Waris Indonesia, Stensil,  Jakarta. Riduan  Syahrani,  1999, Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Rifqah  Sesarina,  2013, Analisis  Yuridis  Putusan  Lembaga  Adat  Aceh  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Pembagian  WarisanDi  Kota  Banda  Aceh,  Banda Aceh . Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Riduan  Syahrani,  1999, Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1988, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurumetri , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Salim HS dan Elies Septiana Nurbani,  2013, Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Desertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soebakti,  Poesponoto,  1960, Asas-asas  dan  Susunan  Hukum  Adat ,  Pradnya Paramita, Jakarta.
Soerjono Soekanto,1990, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia Press,
Jakarta.
Soerjono  Soekanto,  Soleman  B.  Taneko,  2003, Hukum  Adat  Indonesia ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soerojo  Wigjodipoero,    1995, Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum  Adat ,    Gunung Agung, Jakarta.
Soepomo, 1993, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
Sri  Mamuji  dan  Soerjono  Soekanto,  2011, “Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat”, Rajawali Press, Jakarta.
Syahrizal,  2004, Hukum  Adat  dan  hukum  Islam  di  Indonesia, Nadiya  Foundation Nanggroe Aceh, Banda Aceh. Syahrizal  Abbas,  2009, Mediasi  Dalam  hukum  syariah,  hukum  adat,  dan  hukum nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta .
Takdir,  Rahmadi,  2010,  Mediasi,  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan Mufakat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Velerine J.L.K, Mediasi(Tinjauan dari egi Antropologi Hukum), dalam Antropologi Hukum ,  2001,  Sebuah  Bunga  Rampai  oleh  T.O.  Ihromi,  Yayasan  Obor,
Jakarta.
Wirjono Projodikoro, 1991, Hukum Warisan di Indonesia . Sumur, Bandung. Zainuddin Ali, 2008, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta
B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan
Aceh
Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

## C. Jurnal dan Website
Mahadi, 1980, Laporan hasil pengkajian bidang hukum adat , BPHN.
Fauza Andriyadi, “ Reposisi Majelis Adat Aceh dalam tata pemerintahan aceh pasca qanun nomor 10 tahun 2008 ”, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 5
No. I, November 2015, Aceh.
Mohd. Zaim Irsyad, Struktur Dan Lembaga Adat Di Aceh, http://misteraim.blogspot. com/html, Diakses 17 Februari 2017.
Rahmat  Fitrah,  https://media.neliti.com/media/publications/164922-ID-efektifitas- penyelesaian-sengketa-warisan.pdf, diakses tanggal 28 Februari 2017. Wikipedia pada http://firsta tesismanajemenkonflik.blogspot.co.id/2013/07/demokrasi-deliberasi-apa- itu.html  deliberatif  adalah  sebuah  organisasi  yang  secara  bersama  membuat keputusan setelah debat dan diskusi. Diakses Pada tanggal 29 Januari 2018.
Wikipedia pada http://aceh.tribunnews.com/2013/05/30/menakar-keistimewaan- aceh, dilihat pada tanggal 28 Maret 2018.