## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN : 2355-1550 (online), 1858-0246 (print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v18i2.2722 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH

## ANALISIS  PENEGAKAN  HUKUM  TINDAK  PIDANA  PENIPUAN ONLINE DI INDONESIA
Zabindin a , a Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang, Indonesia

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tentang  pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online dan faktor yang menghambat penegakkan tindak  pidana  penipuan  online.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  yuridis  normatif  dengan pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ).  Bentuk  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana  penipuan  online  pada penyelesaiannya dapat menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pasal 378. Kemudian dalam mendukung dasar hukum yang ada dapat digunakan juga Pasal Pasal 28 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Undang- Undang tersebut dapat bersifat khusus ( Lex Spesialis Derogat Lex Generale ) atau UU ITE setidaknya dapat  menjadi  panduan  dan  landasan  hukum  untuk  lingkungan  masyarakat  dalam  melakukan transaksi  elektronik.  Kemudian,  Faktor  yang  menghambat  aparat  dalam  penegakan  hukum  ialah pertama, pembuktian tindak pidana penipuan secara online. Sarana prasarana dalam mendukung proses  pembuktian  dan  Sumber  daya  manusia  yang  terbatas  dalam  proses  penegakan  hukum. Dalam proses penegakan hukum penipuan online diperlukan pihak-pihak penegak hukum yang teliti dalam menentukan pasal yang digunakan dalam penyelesaian perkara. Kemudian aparat penegak hukum  perlu  didukung  secara  sarana  prasarana  dan  dibekali  kemampuan  dalam  bidang  IT  untuk mendukung proses penyidikan.
Kata Kunci : Penipuan online, Pertanggungjawaban pidana, Penegakan Hukum

## Abstract
The purpose of this study aims to determine and analyze legal liability for online fraud and the factors that hinder the enforcement of online fraud. This research was conducted in a normative juridical way with a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The form of criminal liability for perpetrators of online fraud in its settlement can use the provisions of the Criminal Code related to article 378. Then to support the existing legal basis, Article 28 paragraph (1) of  Law  Number  19  of  2016  concerning  Information  and  Electronic  Transactions.  The  law  can  be special (Lex Specialist Derogat Lex Generale) or the ITE Law can at least be a guide and legal basis for the community in conducting electronic transactions. Then, the factors that hinder the apparatus in law enforcement are first, online proof of fraud. Infrastructure to support the evidentiary process and limited human resources in the law enforcement process. In the online fraud law enforcement process, it is necessary for law enforcement parties to be careful in determining the articles used in resolving cases. Then law enforcement officers need to be supported by infrastructure and equipped with capabilities in the IT field to support the investigation process.
Keywords : Online Fraud, Criminal Liability, Law Enforcement
Penulis : a zabidin@untagsmg.ac.id

## LATAR BELAKANG
Kemajuan  teknologi  informasi  yang  terus  berkembang  seiring  waktu  telah  banyak memberikan  manfaat  dan  kemudahan  terhadap  pola  hidup  manusia.  Termasuk  dalam  hal transaksi  jual  beli online . Transaksi  jual  beli  yang  sudah  dimodernisasi  oleh  teknologi membuat penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Namun, dapat dilakukan melalui  internet  atau Electronic  Commerce .  Teknologi  informasi  yang  sudah  banyak dikembangkan  telah  mampu  melakukan  perubahan  pola  kebutuhan  hidup  masyarakat  di bidang  ekonomi  maupun  sosial.  Seperti  bertransaksi,  berbisnis  dan  berinteraksi  melalui daring.  Hal-hal  tersebut  dipercaya  mampu  mengurangi  biaya,  efisiensi  waktu,  dan  tidak terhalangi oleh jarak 1 .
Terdapat beberapa hal yang menjadikan teknologi informasi dijadikan hal yang begitu esensial  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  di  dunia.  Teknologi informasi  menciptakan  tingginya  permintaan  atas  produk-produk  teknologi  informasi  itu sendiri, seperti komputer, smartphone , laptop dan sebagainya. Kemudian, teknologi informasi dapat  memberikan  kemudahan  dalam  beraktivitas  masyarakat  salah  satunya  di  dalam transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainya. Konsekuensi dari perkembangan  teknologi  secara  terus  menerus  mempengaruhi  perilaku  komunitas  dan peradaban  secara  luas.  Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  dari  perkembangan  teknologi tersebut  adalah  munculnya  tindak  dan  modus  kejahatan  yang  dilakukan  melalui  teknologi. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah Penipuan online.
Di kehidupan sehari-hari terdapat berbagai jenis penipuan yang sering dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertangung jawab. Tidak jauh berbeda dengan di dunia maya penipuan secara online marak terjadi di lingkungan masyarakat. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penipuan online dengan metode melakukan transaksi jual-beli benda yang menarik  perhatian  pelanggan  dengan  harga  yang  terpaut  jauh  lebih  murah  dibandingkan dengan  harga  pasarannya.  Ketika  pelanggan  sudah  melakukan  pembayaran  ke  penjual barang yang telah dipesan tidak pernah diterima. Data yang tersedia sejak tahun 2016 hingga 2020  mencatat  total  7.047  kasus penipuan online dilaporkan dan penipuan online  memiliki persentase 28,7% dari total kejahatan siber 2 .
Berdasarkan konsep teori negara hukum ( rechtstaat) , Negara wajib untuk memberikan jaminan  persamaan  dari  seluruh  warga  negara  termasuk  kemerdekaan  menggunakan  hak asasinya.  Maka  dari  itu,  negara  hukum  tidak  diperkenankan  untuk  melakukan  tindakan sewenang-wenang  kepada  warga  negara  dan  kekuasaannya  perlu  dibatasi.  Negara Indonesia  yang  merupakan  negara  hukum  memiliki  konsep  untuk  mengatur  tiap  regulasi dengan tidak adanya kesewenangan dari berbagai pihak. Hukum yang berlaku diharapkan dapat  memberikan  keadilan,  dan  kepastian  hukum  dari  pihak-pihak  yang  dirugikan  dalam tindak pidana penipuan online.  Penipuan  secara online pada  dasarnya  memiliki  kesamaan dengan  penipuan  konvensional  dengan  terdapatnya  korban  dan  pelaku  dalam  tindak
1 Noor  Rahmad,  ‘Kajian  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Secara  Online’, Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah , 3.2 (2019).
2 Yosepha  Pusparisa,  ‘Ribuan  Penipuan  Online  Dilaporkan  Dalam  Lima  Tahun  Terakhir  |  Databoks’,  2020, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/ribuan-penipuan-online-dilaporkan-tiap-tahun di akses pada 30 Oktober 2021 pukul 19.00.
pidananya.  Hal  yang  membedakan  ialah  perantara  yang  digunakan  pada  penipuan  online menggunakan alat elektronik komputer atau smartphone yang terkoneksi dengan internet.
Produk yang dihasilkan dari Negara Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya lembaga  peradilan.  Adanya  lembaga  peradilan  ditujukkan  untuk  mengawasi  dan melaksanakan  aturan  hukum  atau  Undang-Undang  Negara  atau  dengan  kata  lain  untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakkan  hukum  dan  keadilan  dapat  digolongkan  pada  jenis  profesi  hukum  dan  bobot pengetahuan  hukum  yang  dipahami  oleh  ahli  yang  bersangkutan.  Hal  ini  bertujuan  untuk mencegah terjadinya ketidakadilan bagi suatu pihak.
Penegakkan  hukum  merupakan  usaha  yang  dilakukan  untuk  mencapai  gagasan- gagasan yang berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan 3 .  Sedangkan  Penegakan  hukum  pidana  merupakan  usaha  untuk  mencapai gagasan  tentang  keadilan  dalam  hukum  pidana dalam  kepastian hukum  dan  kemanfaatan sosial  menjadi  kenyataan  hukum,  dalam  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  sosial menghasilkan kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum 4 .
Pada ilmu hukum pidana terkait penipuan, ada sudut pandang yang perlu dipahami dengan  seksama,  yaitu  pemahaman  menurut  bahasa  dan  pemahaman  menurut  yuridis. Dalam pemahaman bahasa, penipuan berasal dari kata “tipu” yang adalah “perbuatan atau perkataan  yang  tidak  jujur  (bohong,  palsu,  dan  sebagainya)  dengan  maksud  untuk menyesatkan,  mengakali,  atau  mencari  untung;  kecoh”.  sementara  penipuan  merupakan proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh) 5 .
Pada  Pasal  378  menjelaskan  yaitu  “ Barang  siapa  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hak,  mempergunakan  nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang  atau  meniadakan  suatu piutang,  karena salah telah  melakukan  penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun ”. Untuk pemahaman yuridis, definisi penipuan  tidak  dibahas  pada  pidana  didalam  KUHP.  Namun  didalam  rumusan  tersebut menjelaskan  tentang  ketetapan  unsur-unsur  perbuatan  yang  akibatnya  dapat  disebut penipuan seperti “...mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong...” yang dapat menggambarkan tentang konsep penipuan. 6 .
Pada  November  2020,  Polda  Jawa  Barat  meringkus  dua  orang  perempuan  kakak beradik  penipu  online  yang  menipu  sekitar  92  pelaku  usaha  toko  online  yang  berada  di wilayah seperti Bandung, Medan, Surabaya hingga Semarang. Akibat dari tindakan penipuan ini  menyebabkan  kerugian  yang  diderita  oleh  seluruh  korban  mencapai  hampir  Rp 1.000.000.000,00. Awalnya kedua pelaku menipu dengan cara memanipulasi data dokumen
3 Satjipto Rahardjo, Penegakkan Hukum Progresif , Penerbit Buku Kompas , 2010.
4 Santoso Lukman and Yahyanto Yahyanto, ‘Pengantar Ilmu Hukum’, Setara Press , 2016.
5 KBBI, ‘Hasil Pencarian - KBBI Daring’, 2016, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penipuan, diakses 2 November 2021 pukul 19.52.
6 Tony Yuri Rahmanto,  ‘Penegakan  Hukum Terhadap  Tindak  Pidana Penipuan  Berbasis Transaksi Elektronik’, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 19.1 (2019).
elektronik bukti pembayaran. Setelah itu, pelaku mengirimkan bukti transfer yang telah dibuat kepada penjual atau yang sering disebut dengan transfer fiktif 7 .
Contoh  kasus  lain  mengenai  tindak  pidana  yang  terjadi  adalah  terdapat  modus penipua dengan penjualan masker melalui media sosial. Pada awal tahun 2020, saat pandemi mewabah  di  luar  negeri  permintaan  terhadap  masker  sangat  tinggi.  Mamun  ketersediaan masker belum bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk mencari keuntungan. Melalui media sosial Facebook pelaku menjual masker dengan kuantitas  yang  tinggi.  Setelah  diselidiki,  pelaku  sama  sekali  tidak  memiliki  produk  yang dipasarkannya.  Ketika  korban  dan  pelaku  melakukan  transaksi  untuk  membeli  masker sebanyak 400 kotak dengan total nilai sebesar Rp.24.000.000,00 barang yang dipesan tidak dikirim sesuai perjanjian awal 8 .
Dari contoh kasus diatas, jika dipandang dari sudut tataran norma kejahatan penipuan dibahas  dalam  378  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  khususnya  BAB  XXV tentang  perbuatan  curang.  Kemudian,  Penipuan  yang  dilakukan  secara  online  merupakan salah satu bentuk kejahatan dengan memakai perantara teknologi pada tiap-tiap tindakannya. Penipuan termasuk  kejahatan  yang  digolongkan terhadap hak  milik  dan  lain-lain hak  yang timbul dari hak milik diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain  itu,  terdapat  peraturan  yang  membahas  tentang  penipuan  menggunakan  barang elektronik pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kemudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 10 yang menjelaskan tindakan yang tidak diperbolehkan pada transaksi konvensional. Adanya konsumen yang dirugikan dalam transaksi penipuan online akan berkaitan dengan 9 .
Permasalahan  hukum  yang  kerap  hadir  dalam  tindak  pidana  penipuan  online  ialah mengenai  pengiriman  informasi,  komunikasi,  dan  atau  transaksi  elektronik,  adalah  pada pembuktian dan unsur-unsur yang mencakup dengan perbuatan hukum yang dilakukan pada sistem elektronik (Arifiyadi, 2013).
Dari  uraian  di  atas,  Penelitian  ini  akan  mengkaji  lebih  dalam  tentang pertanggungjawaban    dan  faktor  penghambat  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana penipuan online.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan deskripsi mengenai latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan akan dibahas pada penelitian ini adalah
7 Kompas, ‘Cerita Kakak Beradik Tipu  92 “Online  Shop”,  Dilakukan  Sejak  2012,  Kerugian Hampir  Rp  1  Miliar Halaman  All  -  Kompas.Com’,  2020,  p.  1,  https://regional.kompas.com/read/2020/11/17/17525361/cerita- kakak-beradik-tipu-92-online-shop-dilakukan-sejak-2012-kerugian?page=all,  diakses  pada  30  Oktober  2021 pukul 20.12.
8 Putranegara Batubara, ‘Manfaatkan Isu Korona, Polisi Tangkap Penipu Modus Jual Masker via Online : Okezone Nasional’,  2020,  p.  1,  https://nasional.okezone.com/read/2020/02/20/337/2171212/manfaatkan-isu-korona- polisi-tangkap-penipu-modus-jual-masker-via-online?page=1 diakses pada 30 Oktober 2021 pukul 21.00.
9 Ambar Wariati and Nani Irma Susanti, ‘E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen’, Jurnal Ekonomi &Bisnis , 1.2 (2014).
Jurnal Spektrum Hukum Vol 18,No 2 (2021) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
1.  Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online?
2.  Apa faktor yang menghambat penegakkan tindak pidana penipuan online?

## MOTODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan  ( statue  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Bahan hukum primer dan sekunder dibahas dan diteliti dengan metode interpretasi dengan tujuan memberikan kejelasan dari bahan hukum yang ada, terkait masalah yang dihadapi.

## PEMBAHASAN

## 1.  Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Secara Online
Pertanggungjawaban pidana adalah pengaturan disiplin terhadap pelaku tindak pidana untuk kegiatan  yang  bertentangan  dengan  pedoman  atau  menyebabkan  keadaan  yang  tidak diperbolehkan.  Pertanggungjawaban  pidana  diidentikkan  dengan  cara  paling  umum  untuk memajukan  disiplin  yang  terkandung  dalam  tindak  pidana  yang  berfokus  pada  pelaku. Tanggung  jawab  seseorang  dalam  hukum  pidana  adalah  melakukan  pendisiplinan  secara benar  yang  bersifat  emosional  terhadap  demonstrasi  pidana  terhadap  pencipta.  Dalam memutuskan  pertanggungjawaban  pidana,  hal  ini  dikendalikan  dengan  mengacu  pada masalah pelaku dan bukan hanya kepuasan komponen yang diidentikkan dengan perbuatan pidana.  Oleh  karena  itu,  kesalahan  digunakan  sebagai  variabel  penentu  dalam pertanggungjawaban  pidana,  tidak  hanya  dianggap  sebagai  komponen  psikologis  dalam pidana 10 .
Persepsi mengenai pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya menjelaskan soal hukum  saja,  selain  itu  pertanggungjawaban  pidana  memiliki  keterkaitan  dengan  nilai-nilai moral  yang  ada  di  lingkungan  masyarakat.  Persepsi  tersebut  perlu  dipahami  dalam pertanggungjawaban  pidana  untuk  mencapai  keadilan  bagi  seluruh  masyarkat.  Roeslan Saleh menuturkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan terusan dari celaan yang objektif  yang  ada  didalam  perbuatan  pidana  dan  secara  subjektif  melengkapi  persyaratan untuk  bisa  melakukan  pidana  karena  perbuatan  yang  dilakukan 11 .  Unsur  kesalahan merupakan  unsur  utama  dalam  pertanggungjawaban  pidana.  Dalam  pengertian  perbuatan tindak  pidana  tidak  termasuk  hal  pertanggungjawaban  pidana  ,  perbuatan  pidana  hanya menunjuk  kepada  apakah  perbuatan  tersebut  melawan  hukum  atau  dilarang  oleh  hukum, mengenai  apakah  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut  kemudian  dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.
10 Rizki Dwi Prasetyo, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia’, Hukum Dan Masyarakat Madani , 8.1 (2018), 1.
11 roeslan  saleh,  ‘PERTANGGUNG  JAWABAN  PIDANA’, PEMBAHARUAN  HUKUM  PERTANGGUNG  JAWABAN PIDANA , 1.9 (2013), 40.
Van  Hamel  menuturkan  pertanggungjawaban  merupakan  situasi  kondisi  wajar  dan kedewasaan psikis yang memberikan tiga syarat yaitu: (a) Mengerti dampak dari perbuatan yang  dilakukan;  (b)  Mehami  perbuatan  yang  dilakukan  merupakan  perbuatan  yang  tidak diperbolehkan dalam lingkungan masyarakat, dan (c) Menetapkan kompetensi yang dimiliki terhadap  perbuatan.  Pertanggungjawaban  pidana  akan  memberikan  keharusan  kepada pelaku pidana yang melanggar sebagai basis dalam memberikan sanksi pidana. Seseorang akan  diberikan  pertanggungjawaban  pidana  jika  tindakan  yang  diperbuat  oleh  seseorang tersebut  tidak  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku.  Akan  tetapi,  seseorang  bisa  tidak perlu mempertanggungjawabkan  tindakannya  andaikan  sebuah  unsur  yang  membawa  dampak hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang  (Priyatno, 2004).
Hukum  pidana  terhadap  seseorang  yang  melakukan  pelanggaran  atau  suatu  perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum nulla poena sine pravia lege atau  yang  sering disebut  dengan asas  legalitass,  asas  ini  menjadi  dasar  pokok  yang  tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.
Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseornag atas perbuatan yang telah dilakukannya.  Artinya  seseorang  baru  dapat  diminta  pertanggunngjawabannya  apabila seseorang  tersebut  melakukan  kesalahan  atau  melakukan  perbuatan  yang  melanggar peraturan  perundnagundangan.  Asas  legalitas  ini  mengandung  pengertian,  tidak  ada perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  kalau  hal  itu  terlebih  dahulu  belum dinyatakan  dalam  suatu  aturan  perundang-undangan.  Maksud  dari  hal  tersebut  adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabn apabila perbuatan itu memang telah diatur,  tidak  dapat  seseorang  dihukum  atau  dimintakan  pertanggungjawabannya  apabila peraturan tersebut  muncul  setelah  adanya perbuatan pidana.  Aturan hukum  yang terdapat pada  pertanggungjawaban pidana  memiliki  kegunaan  untuk  menentukan  persyaratan  yang terdapat pada pelaku. Akhirnya, pelaku dapat diberikan hukuma dengan sah.
Unsur tindak pidana pada keilmuan pidana dapat diartikan elemen delik (unsur delik). Bagian dari delik yang dibahas salah satunya merupakan elemen delik. Dalam mengusulkan tuntutan delik, segala elemen delik perlu dibuktikan kepada pelaku tindak pidana. Sehingga apabila terdapat  satu  unsur  saja  yang  tidak  memenuhi,  berakibat    pembuat    delik    tidak  bisa disalahkan  melalui  delik  yang  diberikan  kepadanya.  Kemudian  pelaku  tindakan  harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum ( onslaag van rechts alle vervologing ). Elemen delik secara umum dibagi menjadi 2 unsur, yakni: (1) unsur obyektif, yang dapat disebut actus reus , dan (2) unsur subyektif, atau yang dapat disebut mens rea 12 .Tindakan yang akan mengisi elemen delik  obyektif  merupakan  tindakan  yang dalam  melakukannya  mengandung  unsur- unsur  yang  melawan  hukum  ( wedderectelijkheids,  unlawfull  act,  onrechtma-tigedaad ). Tindakan yang tidak sesuai atau kontradiktif dengan hukum yang berlaku adalah perbuatan yang tidak diperkanankan oleh hukum hal terbeut perlu dipatuhi, atau dipaksakan untuk tidak melakukan tindakan layaknya yang tertera pada ketentuan pidana.
Kemudian, Unsur delik subyektif ialah unsur yang terikat pada pelak atau berkaitan dengan diri pelaku yang melakukan tindakan. Unsur-unsur tersebut termasuk: (a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan ( dolus atau culpa ), (b) Tujuan dalam percobaan melakukan tindak pidana (Pasal  53  Ayat  (1)  KUHP),  (c)  Berbagai  tujuan  ( oogmerk )  tindak  pidana  pencurian,  (d)
12 Oemar Seno Adji, ‘HUKUM KEDOKTERAN ASPEK HUKUM PIDANA/PERDATA’, Jurnal Hukum & Pembangunan , 14.4 (2017).
Jurnal Spektrum Hukum Vol 18,No 2 (2021) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Memikirkan terlebih dahulu seperti Pasal 340 KUHP. Unsur atau elemen delik subyektif pada hukum  pidana common  law disebut  sebagai mens  rea ,  yakni  komponen  pada  psikologis (sikap  mental),  komponen  dari  niat  (pikiran)  yang  menjadi  komponen  dari pertanggungjawaban pidana. 13 . a.  Pasal 378 KUHP
Perkembangan  teknologi  informasi  yang  terus  berjalan  menyebabkan  masyarakat  yang mampu mengakses informasi dengan mudah hal ini memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana  penipuan  yang  semakin  bervariasi.  Pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  sudah  mengatur  mengenai  tindak  pidana  penipuan.  Dengan  perkembangan bermacam-macam  modus  penipuan,  Penegak  hukum  perlu  menyesuaikan  perkembangan cara pambuktian yang tepat dalam setiap kasus. Mayoritas yang menyebabkan tindak pidana ialah  lingkungan,  kemiskinan,  dan  terdapatnya  suatu  cara  untuk  mendapatkan  keuntungan dengan  cepat  dan  mudah.  Kejahatan  yang  terus  bertambah  adalah  sesuatu  yang  perlu dicermati. Peran pemerintah (negara) sebagai pembantu masyarakat, pelindung masyarakat untuk  mengatasi  peningkatan  pidana.  Hukum  pidana  menjadi  suat  hal  esensial  untuk mengatasi kejahatan dan menghilangkan kejahatan yang banyak berdampak tidak baik bagi korban dan masyarakat 14 .
Dalam mengatasi kejahatan pihak penegak hukum melakukan pengegakan secara preventif (pencegahan)  dan  represif  (penindakan).  Penelitian  ini  akan  membahas  dengan komprehensif  tentang  unsur-unsur  penipuan  dalam  Pasal  378  KUHP  yang  dihubungkan dengan  tindak  pidana  penipuan  online.  Persyaratan  pada  pemberian  beban pertanggungjawaban  kepada  tersangka  tindak  pidana  penipuan  online  merupakan kelengkapan  setiap  unsur  tindak  pidana  dan  maksud  dari  tindakan  yang  dilakukan  bisa dibuktikan. Dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja pada kondisi normal atau sadar bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar peraturan yang berlaku. Di dalam Pasal 378 KUHP bisa dijelaskan terkait Unsur Objektif maupun Unsur Subjektif yang ada  didalam  pasal  tersebut.  Unsur  obyektif    dapat  dijelaskan  yakni:  1)  Perbuatan menggerakkan  2)  Yang  digerakkan  adalah  orang  ( naturlijk  person )  3)  Maksud  dari tindakannya merupakan memberikan benda, dan menghapuskan piutang. Selain itu, Unsur subjektif  yang  terdapat  dalam  Pasal  378  KUHP  yakni:  1)  Tujuan  dari  tindakan  ialah  untuk kepentingan sendiri dan atau pihak lain, 2) Dengan melawan hukum.
Pasal 378 KUHP memiliki unsur untuk mementingkan kepentingan sendiri dan pihak lain. Hal ini  berakibat  adanya  pemberian  benda  oleh  individu  yang  sudah  ditipu  supaya  korban melaksanakan  tindakan  sesuai  yang  diinginkan  oleh  pelaku.  Pada  Pasal  ini  juga  terdapat kelemahan pada objek yang esensial dari tindak pidana penipuan. Kelemahan tersebut pada kasus  penipuan  online  adalah  perantara  atau  teknologi  yang  digunakan  oeh  pelaku  untuk memperdaya korban.
KUHP  yang  digunakan  sebagai  asas  hukum  pidana  di  Indonesia  memberikan  ketentuan dimana  tindak  pidana  penipuan  sudah  dijelaskan  pada  pasal  378  KUHP.  Namun,  unsur penipuan  yang  terkandung  pada  Pasal  tersebut  memiliki  tafsiran  untuk  penipuan  secara konvensional  atau  penipuan  yang  biasa  dilakukan  dalam  dunia  nyata.  Unsur-unsur  yang terdapat  pada  pasal  378  sudah  dapat  memenuhi  tindak  pidana  penipuan  yang  dilakukan secara  konvensional.  Akan  tetapi,  dengan  perantara  yang  digunakan  pada  tindak  pidana penipuan online yang menggunakan media smartphone, surat elektronik, pesan yang dikirim
13 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I , PT. Raja Grafindo , 2010. 14 Dudung Mulyadi, ‘UNSUR-UNSUR PENIPUAN DALAM PASAL 378 KUHP DIKAITKAN DENGAN JUAL BELI TANAH’, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 5.2 (2017).
secara  online  belum  dapat  memenuhi  unsur-unsur  Pasal  378  KUHP.  Pertama,  unsur perantara utama yang digunakan pada tindak pidana penipuan online tidak dapat dipenuhi pada Pasal 378 KUHP secara menyeluruh. Kedua, modus penipuan yang dilakukan memiliki perbedaan dengan penipuan konvensional.
b.  Pasal 28 Ayat (1) UU ITE
Seiring perkembangan  teknologi  informasi, banyaknya  kemudahan  yang  didapatkan dalam transaksi  secara  online  berpotensi  untuk  menimbulkan  tindak  kejahatan  seperti  penipuan online.  Untuk  itu,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara, dalam memberikan perlindungan yang terbaik pada seluruh kegiatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi setiap negara akan adanya kemungkinan terjadinya tindak kejahatan dan penyalahgunaan teknologi yang  dapat  merugikan  masyarakat.Salah  satu  pasal  yang  digunakan  dalam  perlindungan warga negara dalam menyebarkan informasi dan transaksi elektronik adalah Pasal 28 Ayat (1) UU ITE. Pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE ini menjelaskan tentang setiap orang yang dengan sengaja,  dan  menyiarkan  berita  bohong  tanpa  memiliki  hak  dan  menyesatkan  yang berdampak  pada  kerugian  konsumen  dalam  Tranksaksi  Elektronik  yang  dilakukan. Selanjutnya  sanksi  akan dijatuhkan  kepada tersangka  tindak pidana  penipuan online  yang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur pada pasal 45 ayat (2) yang menjelaskan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar riipiah).
Pada prinsipnya Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini tidak mengatur terkait tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online, tetapi unsur-unsur di dalam pasal 28 ayat  (1)  UU  ITE  identik  dan  memiliki  beberapa  kesamaan  pada  tindak  pidana  penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya  bukti,  media  elektronik, dan adanya perluasan  yurisdiksi dalam  UU ITE.  Adapun unsur dari Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diuraikan dan dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.
Unsur objektif pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diuraikan dari Perbuatan yang dilakukan yakni  Menyebarkan.  Perbuatan  menyebarkan  informasi  yang  dilakukan  pelaku  dalam melakukan  transaksi  penipuan  online.  Selanjutnya,  Mengakibatkan  Kerugian  Konsumen dalam  Transaksi  Elektronik.  Kerugian  yang  dimaksudkan  adalah  kerugian  yang  dialami konsumen pada transaksi online dan disebabkan oleh tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang melawan hukum.
Unsur  subjektif  Pasal  28  Ayat  (1)  UU  ITE  dapat  duraikan  dari  unsur  kesengajaan  yang terdapat pada pasal tersebut. Unsur kesengajaan adalah salah satu unsur yang pelaku tindak tindak pidana menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Selanjutnya, dengan tanpa hak atau tindakan pelaku menyebarkan informasi yang melawan hukum.
Dari  uraian  diatas,  terdapat  beberapa  konflik  hukum  yang  terjadi  yaitu  konflik  aturan  yang dimana terdapat dua pasal dalam dua Undang-Undang mengatur hal yang identik yaitu tindak pidana  penipuan  antara  pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  dengan  pasal  378  KUHP.  Konflik  yang terjadi  bisa  menimbulkan  disfungsi  hukum  yang  merupakan  tidak  berfungsinya  ketentuan
dalam  mengatur  prilaku  masyarakat,  kendali  sosial,  dan  pemrosesan  sengketa  untuk menghadirkan kepastian hukum dan keadilan di lingkungan masyarakat 15 .
Disfungsi  hukum  bisa  diselesaikan  menggunakan  berbagai  cara,  antara  lain  adalah menggunakan asas atau doktrin hukum lex specialis derogat legi generalis . Pasal 28 ayat (1) UU  ITE  mempunyai  unsur-unsur  yang  lebih  detail  mengenai  transaksi  dalam  dunia  maya dibandingankan pasal 378 KUHP, Sehingga dapat diartikan pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah lex specialis derogat legi generalis dari pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki unsur-unsur yang lebih detail pada pembahasan pemidanaan dalam tindak pidana penipuan online, pasal 28 Ayat (1) UU ITE pada dasarnya sudah dapat mencukup prinsip pada asas lex specialis derogat legi generalis yaitu: Peraturan yang diatur dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali  yang  diatur  khusus  dalam  aturan  hukum  khusus  tersebut.  Perturan  hukum lex specialis memiliki tingkatan yang sama dibandingkan dengan ketentuan lex generalis . Dan peraturan lex  specialis diharuskan  untuk  mengatur  pada  lingkungan  hukum  yang  identik dengan lex generalis 16 .

## 2.  Faktor yang menghambat penegakan tindak pidana penipuan online
Perwujudan  negara  sebagai  negara  hukum  ialah  berhasilnya  negara  tersebut  dalam menegakan hukum yang berlaku. Tidak maksimalnya atau absensi dari penegakan hukum dapat berdampak pada integritas pihak-pihak pembentuk aturan, pihak pelaksana aturan, dan seluruh  masyarakat  yang  diatur.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  kurang  maksimalnya penegakan  hukum  berdampak  pada  seluruh  elemen  masyarakat.  Pada  prinsipnya,  proses penegakan hukum mengikutsertakan seluruh subjek hukum dalam tiap hubungan hukum 17 .
Penegakan  hukum  itu  sendiri  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menciptakan gagasan mengenai keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum menjadi kenyataan 18 . Sedangkan, Penegakan hukum pidana ialah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan gagasan mengenai keadilan dalam hukum pidana pada kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum. Penegakan hukum yang dalam implementasinya  masih  belum  tegas  dan  terarah  kepada  pelaku  tindak  pidana  penipuan secara  online  dapat  menyebabkan  tindak  pidana  tersebut  akan  terus  terjadi.  Pentingnya penindakan terhadap pelaku diperlukan untuk memberikan efek jera dan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap warga negara dalam melakukan kegiatannya.
Soerjono Soekanto menuturkan terdapat lima faktor yang berdampak pada penegakan hukum yang ada, yakni:
1)  Faktor  hukum,  Faktor  yang  berasal  dari  ketentuan-ketentuan  atau undang-undang yang berlaku. Hal ini termasuk tidak adanya peraturan pelaksana  yang  digunakan  untuk  menerapkan  tersebut,  atau  ketidak
15 Didiek  R.  Mawardi,  ‘FUNGSI  HUKUM  DALAM  KEHIDUPAN  MASYARAKAT’, Masalah-Masalah  Hukum ,  44.3 (2015).
16 Okka
Mahendra, ‘Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan’, 2010
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmonisasi- peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180.
17 Agus
Riyanto, ‘PENEGAKAN HUKUM,
MASALAHNYA APA?’, 2018, https://business- law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/.
18 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  Dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan Kejahatan , Kencana Prenada Media Group , 2018.
jelasan  dari  arti  kata-kata  dalam  peraturan  yang  berdampat  pada multifasir dari peraturan tersebut;
2)  Faktor penegak hukum, Faktor yang berasal dari pembentuk dan yang menerapkan  hukum  itu  sendiri.  Seluruh  profesi  penegak  hukum  pada dasarnya  memiliki  kemampuan  dan  kompetensi  masing-masing dibidangnya. Sehingga wewenang yang ditugaskan oleh negara kepada penegak  hukum  berbeda-beda  satu  sama  lain.  Namun,  banyak  dari penegak  hukum dalam  mengemban  tugasnya  memiliki  intervensi  yang kuat dari politik. Hal tersebut menyebabkan hukum yang timpang ke satu pihak;
3)  Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mengakomodasi  penegakan  hukum. Dalam proses penegekan hukum tidak dipungkiri diperlukan fasilitas dan sarana yang memadai hal tersebut termasuk sumber daya manusia yang memadai,  organisasi  yang  memiliki  kredibilitas,  dan  alat-alat  yang menunjang.;
4)  Faktor  masyarakat,  Faktor  yang  berupa  lingkungan  dimana  hukum diberlakukan dan diterapkan;
5)  Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Dari kelima faktor yang sudah dijelaskan diatas memiliki hubungan yang erat satu dan lainnya.  Kelemahan  yang  ditimbulkan  dari  salah  satu  faktor  tentunya  akan  memberikan dampak pada faktor lainnya.
Dari  beberapa  upaya  yang  dilakukan  pihak  Polri  untuk  menegakan  hukum  terhadap tindak pidana penipuan online tidak dipungkiri bahwa terdapat kendala-kendala atau faktor penghambat  yang  menghambat  proses  penegakan  terhadap  tindak  pidana  tersebut.  Pada penelitian ini penulis menguraikan faktor-faktor penghambat tersebut yaitu:

## a.  Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Secara Online
Skema  dalam  pembuktian  tindak  pidana atas pelaku pidana  penipuan online apabila menggunakan  ketentuan  KUHAP  sebagai  dasar  dalam  pembuktian  pidana  penipuan  non konvensional  tersebut  cukup  sulit  untuk  membuktikannya  hal  ini  dikarenakan  terbatasnya pembuktian yang sesuai berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Pembuktian kesalahan seseorang yang  melakukan  kejahatan  pidana  penipuan  melalui  internet  lebih  sesuai  apabila menggunakan  UU  ITE  yang  karena  undang-undang  tersebut  memiliki  pengaturan  spesifik yang  memberikan  ketentuan  kejahatan  melalui  transaksi  elektronik.  Dokumen  yang digunakan  sebagai  alat  bukti  dari  tindak  pidana  diharuskan  asli  dan  dapat dipertanggungjawabkan  keasliannya.  Karena  kecanggihan  teknologi  dokumen-dokumen elektronik dapat dengan mudah dibuat sesuai kepentingan masing-masing pihak. Maka dari itu, tidak semua dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti dalam pembuktian tindak pidana penipuan  online.  Pada  Pasal  6  UU  ITE  menjelaskan  bahwa  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  yang  dianggap  sah  sepanjang  informasi  yang  tercantum  di  dalamnya
dapat  diakses  ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan 19 .

## b.  Sarana prasarana dalam mendukung proses pembuktian
Faktor  lain  yang  dapat  menghambat  proses  penegakan  hukum  adalah  sarana prasarana yang masih belum tercukupi. Aparat penegak hukum perlu diberikan sarana dan prasarana guna penanganan tindak pidana penipuan online yang dimana seiring berjalannya waktu cara-cara yang ditempuh oleh pelaku dalam melakukan penipuan secara online terus bervariatif.  Sebagai  contoh,  fasilitas  yang  tersedia  seperti  komputer  digunakan  sebagai sarana dalam menunjang upaya adminstratif saja, sedangkan pelaku pada umumnya yang menggunakan perantara  media elektronik dalam melakukan pidana  melakukannya dengan komputer  yang  memiliki  infrastruktur  yang  baik  sehingga  pihak  dari  penegak  hukum  tidak mampu mengimbangi atau mengalami kesulitan dalam menemukan pelaku atau melakukan pembuktian terhadap tindak pidana.
Selain itu, Tindakan pelaku yang melakukan registrasi nomor telepon yang palsu atau miliki  orang  lain,  nomor  rekening  yang  dapat  menggunakan  nomor  rekening  orang  lain, penggunaan peralatan elektronik yang bukan milik pelaku untuk melakukan kejahatan, dan sarana prasarana lain banyak menghambat aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hal terpenting dalam kejahatan penipuan online ini pelaku dan korban tidak  saling  bertemu  langsung.  Sebab  pelaku akan  membujuk  korban untuk  membayarkan sejumlah uang muka terlebih dahulu yang kemudian barang akan dikirim setelah uang muka diterima melalui transfer lewat perbankan. Akan tetapi setelah uang muka dikirimkan korban tidak  menerima  barang  yang  telah  disepakati.  Hal  ini  tentunya  sangat  sulit  bagi  pihak kepolisian untuk melacak ataupun mengembangkan lebih lanjut kasus tindak pidana penipuan online.
Dari  beberapa  contoh  faktor  sarana  prasana  yang  dijelaskan  hal  tersebut  dapat berdampak  pada  cepat  atau  lambatnya  proses  penegakan  hukum.  Terhambatnya  proses tersebut dapat disebabkan oleh proses pelacakan terhadap nomor telepon atau IP address (Internet  Protocol  Address)  yang  digunakan  pelaku  melalui Handphone atau  komputer. Kurang  maksimalnya  kerjasama  antara  penyidik  dengan  Operator  Selular  atau  dengan internet  service  provider menjadi  kendala  penyidik  dalam  mengungkap  tindak  pidana penipuan  online  ini.  Dalam  penangkapan  tersangka,  sering  kali  penyidik  tidak  dapat menentukan  secara  pasti  siapa  pelakunya  karena  mereka  melakukannya  cukup  melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung.

## c.  Sumber daya manusia  yang terbatas dalam proses penegakan hukum
Perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat  perlu  disesuaikan  dengan  kecakapan aparat penegak hukum dalam menangai berbagai kasus yang berhubungan dengan media elektronik. Pada dasarnya, dapat dimengerti bahwa kecakapan aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara saat ini tidak lagi bisa disamakan dengan kemampuan aparat penegak
19 Josua  Sitompul,  ‘Cyberspace,  Cybercrimes,  Cyberlaw :  Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana’, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana , 2012.
hukum  pada  masa  lampau.  Aparat  penegak  hukum  saat  ini  dituntut  untuk  menyesuaikan perkembangan jaman dan perkembangan teknologi yang ada sehingga kejahatan-kejahatan yang berkembang juga dapat diminimalisir. Selain itu juga pemahaman terhadap pasal-pasal dalam hukum positif yang ada seharusnya dapat disikapi serius oleh aparat penegak hukum sehingga  tidak  terjadi  lagi  multi  tafsir  dalam  mengimplementasikan  pasal-pasal  terhadap pelaku tindak pidana penipuan berbasis online.
Secara umum penyidik kepolisian masih kurang dalam hal jumlah dan kualitas. Maka dari itu sangat diperlukan pelatihan untuk mendidik penyidik kepolisian untuk bisa memahami dan menguasai modus– modus operandi dari pelaku tindak pidana penipuan. Selain sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menegakan hukum pada penipuan online, diperlukan kecakapan  dalam  menggunakan  sarana  dan  prasarana  tersebut.  Penyidik  perlu  dibekali pengetahuan tentang IT untuk mendukung proses penyidikan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas tindak pidana penipuan online yang dilakukan merupakan tindak pidana  yang  umum  (konvensional)  dilakukan  di  lingkungan  masyarakat.  Namun,  dengan adanya  perantara  media  elektronik  dalam  tindakannya,  maka  pidana  tersebut  memiliki karakteristik yang berbeda.
Berdasarkan  kajian  di  atas  pada  tindak  pidana  penipuan  online,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Bentuk  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana  penipuan  online  pada penyelesaiannya  dapat  menggunakan  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana terkait pasal 378. Kemudian dalam mendukung dasar hukum yang ada dapat digunakan  juga  Pasal  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut dapat bersifat khusus (Lex Spesialis Derogat Lex Generale) atau UU ITE setidaknya dapat menjadi panduan  dan  landasan  hukum  untuk  lingkungan  masyarakat  dalam  melakukan transaksi elektronik. Kemudian, UU ITE mempunyai keterkaitan dengan pasal-pasal yang  ada  di  dalam  KUHP  yang  menjadi  asas  dalam  mempermudah  dalam menyelesaikan perkara.
2.  Faktor-faktor  yang  menghambat  penegak  hukum  dalam  prosesnya  menegakan hukum pada kasus tindak pidana penipuan online ialah pertama, pembuktian tindak pidana penipuan secara online dimana pembuktian tindak pidana atas pelaku pidana penipuan  online  apabila  menggunakan  ketentuan  KUHAP  sebagai  dasar  dalam pembuktian  pidana  penipuan  non  konvensional  tersebut  cukup  sulit  untuk membuktikannya  hal  ini  dikarenakan  terbatasnya  pembuktian  yang  sesuai berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Pembuktian kesalahan seseorang yang melakukan kejahatan pidana penipuan melalui internet lebih sesuai apabila menggunakan UU ITE yang karena undang-undang tersebut memiliki pengaturan spesifik yang memberikan ketentuan  kejahatan  melalui  transaksi  elektronik . kedua,  Sarana  prasarana  dalam mendukung proses pembuktian. Aparat penegak hukum perlu diberikan sarana dan prasarana  guna  penanganan  tindak  pidana  penipuan  online  yang  dimana  seiring
berjalannya waktu cara-cara yang ditempuh oleh pelaku dalam melakukan penipuan secara online terus bervariatif. Kemudian, Sumber daya manusia yang terbatas dalam proses  penegakan  hukum  dimana  sumber  daya  manusia  yang  diperlukan  dalam menyelesaikan  laporan  yang  diterima  perlu  dilengkapi  dengan  keahlian-keahlian khusus untuk mendukung proses penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Artikel Jurnal
Adji,  O.  S.  (2017).  HUKUM  KEDOKTERAN  ASPEK  HUKUM  PIDANA/PERDATA. Jurnal Hukum & Pembangunan , 14 (4). https://doi.org/10.21143/jhp.vol14.no4.1048
Badilla,  N.  W.  Y.,  &  Rado,  R.  H.  (2019).  HARMONISASI  HUKUM  PIDANA  DI  BIDANG HUKUM  LINGKUNGAN  HIDUP  DALAM  RANGKA  PEMBAHARUAN  HUKUM PIDANA  LINGKUNGAN  INDONESIA. Jurnal  Restorative  Justice , 3 (1). https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1936
Mulyadi,  D.  (2017).  UNSUR-UNSUR  PENIPUAN  DALAM  PASAL  378  KUHP  DIKAITKAN DENGAN  JUAL  BELI  TANAH. Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi , 5 (2). https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.798
Prasetyo, R. D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Hukum Dan Masyarakat Madani , 8 (1), 1.
Mahendra,  O.  (2010,  March  29).  Harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan.  Retrieved
November 6, 2021, from http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article &id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180
Pusparisa, Y. (2020, September 11). Ribuan Penipuan Online Dilaporkan dalam Lima Tahun
Terakhir | Databoks. Retrieved October 30, 2021, from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/ribuan-penipuan-online- dilaporkan-tiap-tahun
R.  Mawardi,  D.  (2015).  FUNGSI  HUKUM  DALAM  KEHIDUPAN  MASYARAKAT. Masalah- Masalah Hukum , 44 (3). https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283
Rahmad, N. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 3 (2).
Rahmanto,  T.  Y.  (2019).  Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 19 (1). https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52
Riyanto,  A.  (2018,  December).  PENEGAKAN  HUKUM,  MASALAHNYA  APA?  Retrieved November 6, 2021, from https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan- hukum-masalahnya-apa/
roeslan  saleh.  (2013).  PERTANGGUNG  JAWABAN  PIDANA. PEMBAHARUAN  HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA , 1 (9), 40.
Sitompul,  J.  (2012).  Cyberspace,  Cybercrimes,  Cyberlaw :  Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana. Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana .
Wariati, A., & Susanti, N. I. (2014). E-commerce dalam perspektif perlindungan konsumen.
Jurnal Ekonomi &Bisnis , 1 (2).
Wulansari, & Dwi, S. (2014). HAMBATAN PENYIDIK POLRI ATAS PENANGANAN TINDAK PIDANA  PENIPUAN  YANG  MENGGUNAKAN  JASA  PERBANKAN  (STUDI  DI POLRESTABES  SURABAYA). Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum ,
1 (2).

## BUKU
Arief,  B.  N.  (2018).  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group .
Chazawi, A. (2010). Pelajaran Hukum Pidana I. In PT. Raja Grafindo .
Lukman, S., & Yahyanto, Y. (2016). Pengantar Ilmu Hukum. Setara Press .
Rahardjo, S. (2010). Penegakkan Hukum Progresif. In Penerbit Buku Kompas .

## INTERNET
Batubara, P. (2020, February). Manfaatkan Isu Korona, Polisi Tangkap Penipu Modus Jual Masker  via  Online :  Okezone  Nasional.  Retrieved  October  30,  2021,  from https://nasional.okezone.com/read/2020/02/20/337/2171212/manfaatkan-isu- korona-polisi-tangkap-penipu-modus-jual-masker-via-online?page=1
KBBI.  (2016).  Hasil  Pencarian  -  KBBI  Daring.  Retrieved  November  2,  2021,  from https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penipuan
Kompas.  (2020).  Cerita  Kakak  Beradik  Tipu  92  “Online  Shop”,  Dilakukan  Sejak  2012, Kerugian Hampir Rp 1 Miliar Halaman all - Kompas.com. Retrieved October 30, 2021, from https://regional.kompas.com/read/2020/11/17/17525361/cerita-kakak- beradik-tipu-92-online-shop-dilakukan-sejak-2012-kerugian?page=all