Khazanah Sosial, Vol. 3 No. 2: 96-105

## DOI: 10.15575/ks.v3i2.12030
* Copyright  (c) 2021 Alzikri Fakhrurraji This work is licensed under  a Creative  Commons Attribution-ShareAlike  4.0 International  License
Diterima:  16 Maret, 2021;  Revisi: 5 April, 2021;  Disetujui:  29 April, 2021
Retrospective Analysis of Aceh Government Regulations in Handling Corona Virus Disease 2019

## Analisis Retrospektif Regulasi Pemerintah Aceh Dalam Penanganan Corona
Virus Disease 2019
Alzikri Fakhrurraji
Program  Studi Ilmu Administrasi Negara,  Universitas  Gajah  Putih, Simpang  Kelaping,  Pegasing,  Central Aceh, Indonesia E-mail: alzikri.ugp@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to conduct a retrospective analysis by identifying the objectives and targets of the Aceh Government regulations in handling Corona Virus Disease 2019, the causes and consequences of the regulations and the problems of policy. Retrosfective analysis in this study applies a qualitative approach and uses descriptive methods. The data collection techniques used were observation, interview and document study.  The results showed that the objectives of the policies issued by the Aceh Government were to handle Covid-19 and its impact on health, development, the economy and society. The cause of the policy being issued was the increasingly widespread spread of Covid-19. The consequence is a shift in the focus of development plans, changes in the use of budgets and mobilization of resources. The problem with policy is the delay in policy Formulation so that Covid-19 has been in the midst of society. The outreach strategy to the community is still ineffective. Limited resources due to unpreparedness. Low coordination between horizontal agencies and stakeholders.
Keywords: Policy, Retrospective, COVID-19

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis Retrospektif dengan mengidentifikasi tujuan dan sasaran regulasi Pemerintah Aceh dalam penanganan Corona Virus Disease 2019, sebab dan konsekuensi dari  regulasi  hingga  masalah  kebijakan.  Analisis  Retrospektif  dalam  penelitian  ini  menerapkan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  tujuan dari kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Aceh  adalah  untuk  penanganan  Covid-19  beserta dampaknya pada kesehatan, pembangunan, perekonomian dan sosial.  Penyebab kebijakan adalah semakin meluasnya penyebaran  Covid-19. Konsekuensi yang ditimbulkan adalah pergeseran focus rencana pembangunan, perubahan penggunaan anggaran dan pengerahan sumber daya. Masalah dari kebijakan   adalah terlambatnya formulasi kebijakan sehingga Covid-19 telah berada di tengah-tengah masyarakat. Strategi sosialisasi kepada masyarakat masih belum efektif. Terbatasnya sumber daya yang disebabkan ketidaksiapan. Rendahnya tingkat koordinasi  antar instansi horizontal  dan  pemangku kepentingan.
Kata Kunci: Kebijakan, Retrospektif, COVID-19

## PENDAHULUAN
Corona Virus 2019 yang  disingkat sebagai Covid-19 adalah sebuah varian baru Virus Corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan China sekitar akhir 2019 (Wahidah et al., 2020; Yuliana, 2020). Virus ini ternyata memiliki kecepatan dalam penularan sehingga menjalar ke seluruh dunia dengan cepat (Khachfe et al., 2020), termasuk Indonesia. Negara-negara yang tertular ataupun yang belum tertular pada awal 2020 melakukan tindakan secara militan untuk menghilangkan atau minimal mengurangi dampak daripada virus ini. Indonesia sebagai negara dengan penduduk besar yang memiliki banyak bandara dan pelabuhan sebagai akses mobilisasi manusia memiliki resiko yang sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan
Alzikri Fakhrurraji
cepatnya perkembangan Covid-19 di Indonesia pada yang dimulai 2 Maret 2020 dan setidaknya angka masyarakat yang terinfeksi terus melonjak tajam hingga akhir 2020.
Tingginya tingkat penularan Covid-19 di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kekuasaan dari tingkat pusat hingga ke daerah (Muis, 2020). Kebijakan yang terlambat di awal 2020 ketika virus baru muncul dan menyerang beberapa negara seperti China, Italia dan Korea Selatan dianggap menjadi salah satu pemicu merebaknya Covid-19 di Indonesia. Setelah ditemukan beberapak kasus pada 2 Maret 2020 (Harirah & Rizaldi, 2020), Pemerintah Indonesia  baru mengambil kebijakan strategis yaitu  dengan dilahirkannya  begitu banyak peraturan  hingga turunannya yang kemudian dilaksanakan dan atau dikembangkan oleh pemerintahan daerah sebagai hierarki daripada pemerintahan pusat.   Penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah harus didasarkan kepada kebijakan yang disusun secara matang karena dalam perkembangannya kebijakan Covid-19 mengalami tanggapan yang bervariasi dari masyarakat. Tentunya dalam sebuah kebijakan haruslah dilakukan analisis dan strategi dalam mengimplementasikan sesuai dengan kaidah keilmuwan dan menggunakan metode komunikasi yang tepat. Aceh merupakan Provinsi yang berada di belahan Barat Indonesia.
Karakteristik manusia sebagai Zoon Politicon membuat manusia terus berinteraksi baik di dunia nyata maupun maya. Kegiatan perekonomian, pendidikan hingga sosial kemasyarakatan dapat menjadi tempat menyebarnya Covid-19. Ditambah lagi di beberapa daerah di Provinsi Aceh memiliki masyarakat dengan kecenderungan untuk merantau (Harun et al., 2015). Sehingga momentum hari besar dan liburan menjadi arus mobilisasi. Pemerintah Aceh tentunya harus mampu melakukan anti sipasi maupun penanganan terhadap penyebaran virus Covid-19 ini. Dalam penanganan Covid-19, ternyata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak selalu beriringan (Agustino, 2020). Hal ini terlihat di awal tahun 2020, kemunculan Covid-19 masih belum melahirkan kebijakan secara serius, dimana beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan beberapa daerah lainnya mengusulkan untuk segera dilakukan Lockdown namun pemerintah pusat lebih memilih menyiapkan rencana untuk influencer dengan anggaran puluhan miliar  dengan tujuan untuk melindungi  masyarakat dari  ketakutan  akan Covid-19 (Zuhri, 2020). Walaupun  banyak  anggapan  pemerintah  pusat  terlambat  dalam  melakukan  mitigasi,  akan  tetapi penanganan dengan menghasilkan kebijakan yang tepat dari pemerintah pusat kepada daerah menjadi sangat  penting  dan  harus  efektif.  Pemerintah  daerah  yang  menjadi  garda  terdepan  di  dalam meminimalisir  segala resiko  yang  ditimbulkan  dari   Covid-19  harus dapat mengimplementasikan kebijakan semaksimal mungkin.
Penelitian ini    bertujuan untuk menganalisis retrospektif kebijakan pemerintah Aceh dalam menangani Covid-19 setelah kebijakan diimplementasikan. Analisis retrospektif yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu kepada apa yang disampaikan William N. Dunn, bahwa analisis retrospektif bertujuan  untuk  menghasilkan  dan  mentransformasikan  informasi  setelah  tindakan  kebijakan dilaksanakan (Dunn, 2003). Pada analisis ini terdapat tiga model kelompok analisis. Pertama orientasi analisis  disiplin  yang  meletakkan  perhatian  pada  pembangunan  dan  pengujian  teori  dasar  dan menjelaskan sebab akibat. Kedua orientasi analisis masalah yang memberikan penjelasan sebab akibat dari kebijakan kemudian mengidentifikasi variabel yang dapat dimanipulasi oleh pengambil kebijakan untuk memecahkan masalah. Ketiga orientasi analisis penerapan dimana berfokus pada menjelaskan identifikasi tujuan dan sasaran kebijakan, sebab dan konsekuensi kebijakan, masalah kebijakan, serta alternatif pemecahan kebijakan Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada application oriented analysis atau orientasi analisis yang berbasis penerapan dengan berpedoman pada bentuk-bentuk analsisis kebijakan yang disampaiakan Wiliam N. Dunn (2003) dikarenakan masih kurangnya penelitian
Analisis Retrospektif  Regulasi  Pemerintah  Aceh Dalam Penanganan  Corona  Virus Disease 2019 Alzikri Fakhrurraji
terdahulu yang meneliti dengan focus ini sehingga masih terdapat kekosongan penting yang harus sesegera mungkin di lengkapi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dalam melakukan  analisis  secara  mendalam  mengenai  fenomena  yang  diamati.  Penggunaan  metode  ini digunakan dengan alasan data dan informasi yang dikumpulkan membutuhkan fokus pada fenomena atau masalah terkini melalui proses pengumpulan data penyusunan yang kemudian diolah hingga pada penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumen (Creswell, 2014). Observasi dan wawancara dibagi berdasarkan zona diantaranya Pantai Barat dan Selatan, Pantai Timur dan Utara, Wilayah Tengah, Wilayah seputar Ibu Kota Aceh.

## HASIL DAN DISKUSI

## Hasil
Merebaknya  Covid-19  di  Indonesia  berdampak  pada  lahirnya  banyak  kebijakan  dari  level pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Covid-19 dianggap sebagai kedaruratan kesehatan (Pratiwi et al., 2020). Kebijakan yang dilahirkan sangat bervariasi. Adapun beberapa kebijakan penting yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut: Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2020 tentang peningkatan penanganan Covid-19 serta penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol kesehatan, Keputusan Gubernur Aceh No. 360/969/2020 tentang penetapan status tanggap darurat skala provinsi untuk penanganan Covid-19 ,  Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/1021/2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Aceh, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/924/2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-1  di Aceh, Instruksi Gubernur Aceh Nomor 04/INSTR/2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 di  Wilayah Aceh, Surat Edaran Gubernur Nomor 440/5944 tentang larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan atau cuti bagi pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak dalam upaya pencegahan Covid-19, Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 440/4820 tentang  cegah  virus  corona  melalui  ibadah  perilaku  hidup  bersih  dan  sehat ,  hingga  maklumat Forkompinda. Banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi bukti betapa pentingnya penanganan Covid-19 serta kekhawatiran akan dampak ditimbulkannya. Sehingga sangat penting untuk dilakukan kajian tentang kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Aceh.

## Identifikasi Tujuan dan Sasaran Kebijakan
Suatu kebijakan memiliki tujuan untuk mengatasi suatu masalah atau untuk mencapai rencana yang telah disusun. Proses dalam penyusunan kebijakan haruslah dibuat secara mendalam agar tujuan dan sasaran dapat dicapai. Covid-19 sebagai sebuah pandemi berdasarkan ketetapan World Health Organization (WHO) pada 11 Maret 2020 harus direspon dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terencana dengan matang agar dapat meminimalisir penolakan hingga output yang ingin dicapai. Kebijakan  yang  dilahirkan  dari  seluruh  penjuru  dunia  sangat  beragam,  ada  yang  menutup  jalur transportasi, melakukan karantina, lockdown dan  lain sebagainya (WHO,  2020). Sementara itu  di Indonesia terjadi perdebatan yang menyebabkan perbedaan tanggapan baik di tingkat pemerintah pusat
Alzikri Fakhrurraji
maupun di daerah. Pemerintah daerah sebagai daerah otonom seharusnya mampu mengambil inisitif mengeluarkan peratururan  (Suharjono, 2014).  Pemerintah Aceh memulai kebijakannya pada 12 Maret 2020 hanya mengeluarkan sebuah surat edaran bernomor 440/4820 untuk mencegah penyebaran Covid- 19 melalui ibadah dan perilaku hidup bersih dan sehat, tentu hal ini masih jauh dari tujuan untuk menangkal penyebaran Covid-19 yang kalau dilihat dari beberapa negara lain sudah melakukan kebijakan yang jauh lebih nyata.
Untuk pencapaian tujuan pemerintah Aceh membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 per tanggal 16 Maret 2020 dengan keputusan Gubernur Aceh nomor 440/924/2020 yang pada 1 April 2020 direvisi dengan keputusan Gubernur nomor 440/1021/2020 yang didalamnya memuat struktur organisasi dan susunan personalia serta uraian tugas. Sasaran dalam keputusan ini hampir seluruh instansi yang berada pada wilayah Aceh baik sipil maupun non sipil. Setelah penyebaran Covid- 19 terus meningkat dan menimbulkan korban jiwa maupun kerugian sosial-material, maka pada tanggal 20 Maret 2020 Pemerintah Aceh menetapkan status tanggap darurat skala provinsi selama 71 hari yang berlaku hingga 29 Mei 2020 dalam bentuk keputusan nomor 360/969/2020. Adapun tujuannya adalah pencegahan  penyebaran,  percepatan  penanganan,  kesiapan  dan  kemampuan  dalam  mencegah, mendeteksi dan merespons kasus-kasus Covid-19 yang ada di Aceh.
Dalam kondisi darurat Covid-19 dan untuk menghindari timbulnya cluster penyebaran covid, dunia pendidikan juga tidak luput dari kebijakan Pemerintah Aceh, yaitu dengan diterbitkannya instruksi Gubernur nomor 04/INSTR/2020 tertanggal 27  Maret  2020.  Aparatur sipil Negara sebagai garda terdepan  memerangi  Covid-19  juga  tidak  lepas  dari  kebijakan  pemerintah  Aceh  yaitu  dengan dikeluarkannya surat edaran nomor 40/594 dimana ASN dilarang bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik dan atau cuti, dengan tujuan mencegah, meminimalisir penyebaran dan risiko Covid-19. Pada 7 September 2019 pemerintah Aceh kembali mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2020. Kepala Biro hukum SETDA Aceh Amrizal J. Prang mengungkapkan tujuan dari Pergub ini adalah untuk pedoman bagi pemangku kepentingan seluruh masyarakat Aceh dalam upaya peningkatan penanganan Covid-19 penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan (Prang, 2020). Adapun beberapa tujuan dan sasaran kebijakan Pemerintah Aceh yang penting dalam penanganan Covid-19 menurut peneliti dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Kebijakan COVID-19 di Indonesia dan Aceh No Katagori Kebijakan Nomor Tujuan Sasaran 1 Peraturan 51 Tahun 2020 Peningkatan  penanganan  Covid-19, daya tahan  pangan, disiplin/patuh protokol kesehatan dan penegakan hukum atas pelanggaran Seluruh Masyarakat Aceh 2 Keputusan 360/969/2020 Menghalau penyebaran Covid-19 Seluruh Masyarakat Aceh 440/1021/2020 Mempercepat penangan  Covid-19 dengan  pembentukan gugus tugas Gusus tugas 440/924/2020 Mempercepat penangan  Covid-19 dengan  pembentukan gugus tugas Gusus tugas 3 Intruksi 04/INSTR/2020 Menghindari  cluster  penyebaran  Covid-19  di  dunia Pendidikan Institusi pendidikan 4 Surat Edaran 440/4989 Menghindari  cluster  penyebaran  Covid-19  di  dunia Pendidikan Institusi pendidikan 440/5944 Mencegah, meminimalisir penyebaran dan resiko Covid- 19 dengan tidak pergi ke luar negeri, mudik dan cuti ASN 440/4820 Meningkatnya beribadahan  masyarakat dan pola  hidup sehat Seluruh Masyarakat Aceh 440/10135 Menekan  faktor  ketidakpastian  dan  faktor  risiko  ke tingkat terendah Gusus Tugas Sumber : Diolah peneliti (2021)
Analisis Retrospektif  Regulasi  Pemerintah  Aceh Dalam Penanganan  Corona  Virus Disease 2019 Alzikri Fakhrurraji

## Sebab dan Konsekuensi Kebijakan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab  Pemerintah Aceh mengeluarkan surat edaran nomor 440/4820 adalah diakibatkan perkembangan Covid-19 semakin mengkhawatirkan. Di samping itu pemerintah Indonesia belum mengambil kebijakan secara signifikan di bulan  Januari dan Februari sehingga pemerintah Aceh terlihat menunggu dan tidak mengeluarkan kebijakan yang lebih detail untuk menangani kondisi pandemi. Konsekuensi dari kebijakan ini dipengaruhi oleh sifat dari Surat Edaran Gubernur itu sendiri yang tidak mengikat, menyebabkan masyarakat tidak terlalu memperdulikan bahkan dari hasil wawancara yang dilakukan banyak masyarakat yang tidak mengetahui edaran tersebut dan lebih memilih melihat perkembangan di televisi dan potongan informasi  yang beredar di media sosial.
Penetapan  status  tanggap  darurat  skala  provinsi  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Aceh disebabkan  peningkatan  orang  dalam  pantauan  (ODP),  pasien  dalam  pantauan  (PDP)  dan  telah menimbulkan korban  dan  kerugian.  Selain itu  kebijakan ini  didasarkan pada  pengumuman yang dikeluarkan oleh World  Health  Organization (WHO)  pada  tanggal 11  Maret  2020 (World  Health Organization,  2020b).  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan  kebijakan  ini menimbulkan konsekuensi berupa kecemasan pada beberapa kalangan masyarakat. Kondisi ini diperkuat dengan banyaknya berita hoax yang beredar di media sosial.
Penyebab dikeluarkannya surat edaran dan intruksi tentang pendidikan adalah karena semakin merebaknya  penularan  Covid-19  dan  menghindari  berkumpulnya  banyak  orang  pada  lembaga pendidikan. Dimana pemerintah belum menyiapkan instrument pelaksanaan protokol kesehatan belajar secara  tatap  muka  dan  masih  membutuhkan  waktu  untuk  melakukan  sosialisasi.  Selain  itu  juga disebabkan adanya surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19, Surat edaran direktur jenderal pendidikan Agama Republik Indonesia tentang mekanisme pembelajaran dan penilaian dalam masa darurat.  Konsekuensi pelaksanaan belajar di rumah pada masa pandemi berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Konsekuensi pelaksanaan belajar di rumah pada masa pandemi
No Katagori Konsekuensi 1 Siswa Menurunnya semangat Capaian pembelajaran menurun Jenuh Beralih bermain Game Sinyal Internet yang tidak merata 2 Guru Sulitnya berkomunikasi dengan siswa Rendahnya tingkat kedekatan emosional 3 Orang Tua Sulitnya membagi waktu kerja dan mendampingi anak Tidak semua orang tua memiliki Gadget dan Kuota Internet Rendahnya penguasaan orangtua terhadap gadget di daerah terpencil

## Sumber : Diolah peneliti (2020)
Pemerintah sebagai suatu sistem tentu tidak mampu melakukan perubahan besar tanpa adanya organisasi yang kaya akan fungsi. Kebijakan bukan hanya perkara tekhnis, akan tetepi merupakan peran pengetahuan dalam prosesnya (Cairney & Weible, 2017). Penyebab lahirnya kebijakan pembentukan gugus tugas penangan Covid-19 adalah adalah masih lemahnya kordinasi antar instansi yang berada diwilayah Aceh. Masing-masing instansi baik pusat maupun daerah masih  ditemukan menjalankan beberapa  pola yang berbeda. Pembentukan Kebijakan ini ditegaskan dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Selain itu penyebab utama kebijakan ini adalah tanpa sistem yang terorganisir dengan melibatkan seluruh pihak yang berada di wilayah Aceh dirasa sulit
Alzikri Fakhrurraji
untuk dapat menangani Covid-19 di tengah masyarakat yang terbelah pendapatnya.  Seharusnya antara pemerintah pusat dan daerah harus memiliki kebijakan yang berkesinambung (Hariyanto, 2020).
Konsekuensi  dari  pembentukan  gugus  tugas  ini  adalah  teralihkannya  fokus  kebijakan pembangunan  yang  telah  dirancang  sebelumnya.  Sumber  daya  yang  sudah  dipersiapkan  untuk pembangunan ekonomi maupun sosial kemasyarakatan harus dialihkan. Penggunaan anggaran yang telah  direncanakan  berubah  sehingga  pencapaian  Renstra  Pemerintah  Aceh  tertunda.  Penyebab dikeluarkannya kebijakan dalam bentuk surat  edaran 440/594 yang  mengatur larangan kegiatan berpergian keluar daerah, mudik dan cuti bagi ASN adalah karena budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat di mana pada saat libur bekerja dan masuki hari besar keagamaan selalu diisi dengan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Kebijakan ini juga sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  46  Tahun  20 20  untuk meminimalisir penyebaran dan pengurangan resiko.
Konsekuensi yang ditimbulkan adalah semakin singkatnya waktu cuti, sanksi hukuman disiplin penurunan pangkat bagi PNS dan pemberhentian bagi tenaga kontrak. Berdasarkan hasil wawancara dilakukan terhadap beberapa ASN di beberapa wilayah Aceh, kebijakan ini sangat sulit karena berkumpul bersama keluarga di kampung halaman sudah membudaya sehingga kebijakan ini banyak disiasati, salah satunya dengan memanipulasi absen kehadiran. Peraturan Gubernur Aceh nomor  51  tahun 2020 dianggap sebagai roadmap  penanganan Covid-19 disebabkan penanganan Covid-19  di  Aceh  belum maksimal terutama pada konsekuensi akibat hukum yang ditimbulkan (Prang, 2020). Selain itu kebijakan ini juga disebabkan kondisi perekonomian yang mulai memberikan dampak sehingga perlu adanya aturan yang lebih mengikat dalam pelaksanaan protokol kesehatan untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan dan pengendalian Covid-19. Konsekuensi dari kebijakan ini menyasar kepada individu, pelaku usaha dan pengelola  tempat  umum  dengan  pemberian  sanksi  bertahap.  Dalam  hitungan  hari  beberapa kabupaten/kota melakukan sosialisasi, menerapkan sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan kepada masyarakat seperti di Lhokseumawe, langsa dan beberapa daerah lainnya. Selain itu kebijakan ini juga menjadi payung hukum bagi pemerintah di tingkat kabupaten/kota untuk kembali memberlakukan jam malam apabila dirasa perlu.

## Diskusi

## Masalah Kebijakan
Dari hasil penelitian, maka ditemukan beberapa masalah pada kebijakan pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19, antara lain :

## Waktu Kebijakan
Penyebaran Covid-19 di awal tahun 2020 menjadi perhatian dunia, pemberitaan di media massa dipenuhi  dengan  informasi  keganasan  Covid-19.  Negara-negara  di  dunia  secara  cepat  melakukan antisipasi agar tidak mengalami hal yang sama dengan Wuhan Provinsi Hubei China yang dianggap sumber lahirnya Covid-19 (World Health Organization, 2020a). Akan tetapi Pemerintah Indonesia tidak melakukan banyak hal. Meskipun ada beberapa daerah seperti Pemerintah DKI Jakarta yang mencoba melakukan antisipasi lebih awal akan tetapi perbedaan sikap dengan Pemerintah Pusat membuat daerah tidak bisa berbuat banyak. Hal ini memberikan dampak pada daerah lain termasuk Provinsi Aceh yang menunggu payung hukum dari Pemerintah Pusat.
Analisis Retrospektif  Regulasi  Pemerintah  Aceh Dalam Penanganan  Corona  Virus Disease 2019 Alzikri Fakhrurraji
Banyak  para  pakar  epidemiologi  telah  memberikan  peringatan  akan  bahaya  Covid-19  dan beberapa menyatakan virus ini sangat mungkin telah berada di Indonesia. Proses pendeteksian masalah untuk  diformulasi  kedalam  sebuah  kebijakan  tidak  berjalan  dengan  baik.  Pemerintah  Aceh  baru mengeluarkan kebijakan setelah pemerintah Indonesia mengonfirmasi kasus Covid-19 pada awal Maret dan setelah World health organization (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 (Organization, 2020). Pada  saat  WHO  menyatakan Covid-19 sebagai pandemi.   Pemerintah Aceh mengeluarkan sebuah surat edaran yang menghimbau masyarakat untuk mencegah virus melalui ibadah, perilaku hidup bersih. Hal ini tentu belum dapat dikatakan sebagai solusi pencegahan. Setelah tiga hari dari surat edaran pertama, pemerintah mengeluarkan surat edaran kembali tentang pelaksanaan kegiatan belajar dirumah selama dua minggu.
Pemerintah Aceh membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 pada tanggal 16 Maret 2020 yang dalam lampirannya membuat susunan personalia yang masih bersifat umum dan dalam ruang lingkup masih cukup terbatas. Kebijakan ini direvisi pada 1 April 2020 dengan melibatkan hampir seluruh elemen yang ada di wilayah Aceh. Keputusan ini bertujuan untuk dapat menangani Covid-19 lebih cepat melihat perkembangan virus dari awal Januari dan baru dibentuk gugus tugas Maret dan April. Setelah sembilan hari penetapan Covid-19 sebagai pandemi oleh WHO Pemerintah Aceh mengeluarkan Keputusan Gubernur yang menetapkan status tanggap darurat skala provinsi dan belum menyertakan kebijakan-kebijakan yang mengatur lebih rinci terkait penanganan Covid-19.
Kebijakan yang mengatur secara detail penanganan Covid-19 baru diterbitkan pada 7 September 2020 yang mana didalamnya memuat peraturan disiplin  dan penegakan  hukum terkait pelanggaran protokol kesehatan di Aceh. Kebijakan ini dirasa sangat terlambat setelah pemerintah sadar bahwa Covid- 19 adalah sebuah bencana yang serius. Walaupun kebijakan ini dirasa sangat terlambat karena Aceh menjadi salah satu provinsi yang memberikan sumbangan kasus positif yang terus meningkat di tengah- tengah negara-negara yang mulai dapat mengontrol penyebaran virus ini. Sebuah agenda kebijakan pemerintah sebaiknya tidak dijadikan sebagai agenda formal dari masalah, tetapi sebagai gambaran permasalahan atau isu diaman pembuat kebijakan harus memberikan perhatian yang aktif.

## Sosialisasi Kepada Masyarakat
Komunikasi merupakan sarana wajib dalam mengimplementasi sebuah kebijakan sebagaimana dikatakan  oleh  Edward  dalam  teorinya  (Edward  III,  1980).  Berkumpulnya  masyarakat  dalam penyelenggaraan hari-hari besar masih banyak terlihat berdasarkan hasil observasi yang dilakukan. Kerumunan masih sering terjadi di pada saat penyelenggaraan hari-hari besar seperti Maulid Nabi, Keunduri (hajatan), Hari Raya, mobilisasi ke tempat wisata seperti Dataran Tinggi Gayo, Pantai Barat, Timur, Selatan hingga Sabang. Pelanggaran protokol ini banyak terjadi hamper diseluruh wilayah Aceh.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  kebanyakan  masyarakat  melakukan pelanggaran protokol kesehatan dikarenakan ketidak pahaman akan bahaya Covid-19 dan kurang mengetahui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh. Masyarakat hanya tahu bahwa pemerintah Aceh  mengeluarkan kebijakan namun tidak  memahami secara  rincin apa  yang  harus dilakukan. Masyarakat mendapatkan banyak informasi berbeda dari media sosial yang menyebabkan mereka bingung atas kebenaran dampak yang ditimbulkan dari  Covid-19. Informasi seperti ini lebih banyak menyasar masyarakat yang berada pada tingkat pendidikan rendah atau putus sekolah.
Pemerintah  Aceh  melalui  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  pada  hakikatnya  telah memberikan arahan kepada masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan melalaui pamplet, baliho, spanduk, surat kabar hingga radio akan tetapi belum maksimal. Hal ini dapat terlihat seperti pos-pos
Alzikri Fakhrurraji
Gugus Tugas Covid-19 di perbatasan, baik itu berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara maupun perbatasan antar kabupaten. Pada awal kebijakan dikeluarkan banyak kabupaten mendirikan pos-pos untuk mengontrol mobilisasi dari zona  merah dan menjadi wadah sosialisasi kepada masyarakat. Akantetapi, hingga akhir 2020 terlihat hanya pos gugus tugas Kabupaten Aceh Tengah yang berada di Desa Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan yang masih beroperasi. Meskipun efektivitasnya masih menjadi perdebatan, karena pos yang ada hanya mendata masyarakat yang masuk dari luar provinsi Aceh dan tidak lagi melakukan tindakan lanjutan sebagaimana yang dilakukan pada bulan pertengahan tahun 2020.

## Sumber Daya dan Kordinasi antar Instansi-Pemangku Kepentingan
Sumber daya dan koordinasi antar instansi-pemangku kepentingan juga jadi salah satu masalah dalam kebijakan penanganan Covid-19.  Pemerintah Aceh sebagai daerah otonom dan sebagai wilayah yang memiliki Instansi untuk menjalankan fungsi dekonsentrasi pemerintah pusat, hingga instansi- instansi menjalankan tugas pokok dan funsinya masing-masing seperti Instansi dibawah Kementrian, Kepolisian hingga TNI, harus memiliki alur kordinasi yang jelas.   Sebuah kebijakan seharusnya mampu menjelaskan  secara  dalam  tentang  peran  aktor,  pemangku  kepentingan  dalam  memformulasikan kebijakannya (Blanco et al., 2011). Pembentukan gugus tugas di tingkat nasional menyebabkan masing- masing Instansi memiliki pola koordinasi vertikal diatasnya. Hal serupa juga terjadi saat diterbitkannya kebijakan pembentukan gugus tugas pada tingkat Provinsi Aceh sebagai wilayah tugas pokok  dan fungsinya.   Secara tidak langsung dua pola koordinasi ini memiliki dampak pada fokus koordinasi. Sementara itu keikut sertaan secara keseluruhan Instansi, lembaga-lembaga dan pemangki kepentingan baru dituangkan pada tanggal 1 April 2020 dengan dikeluarkannya keputusan Gubernur Aceh nomor 440/1021/2020
Covid-19 yang masuk ke dalam urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah seharusnya dapat lebih mengoptimalkan kebijakan yang dikeluarkan. Lemahnya koordinasi juga dapat dilihat dari kalaborasi yang dilakukan antar Kabupaten yang berdekatan seperti Kab. Aceh Besar- Kota  Banda Aceh, Kab. Aceh Tengah-Bener Meriah -  Kab.Gayo Lues, Kab. Bireuen -  Aceh Utara – Lhokseumawe, dan Kabupten yang berada di wilayah Barat Selatan Aceh. Koordinasi di antara Kabupaten tersebut belum menunjukkan pola yang maksimal terutama dalam mengantisipasi mobilisasi pergerakan penduduk. Kabupaten tersebut memiliki masyarakat dengan mobilitas tinggi antara satu dengan yang lainnya  sehingga  diperlukan  koordinasi  yang  baik,  bukan  sebaliknya  masing-masing  Kabupaten menjalankan kebijakannya yang diturunkan dari Pemerintah Aceh secara masing-masing.
Selain kordinasi, sumber daya juga menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah Aceh dalam menangani Covid-19. Penyediaan sumber daya kesehatan pada awal merebaknya pandemi Covid-19 masih sangat kurang. Banyak rumah sakit yang berada di daerah tidak mampu menindak lanjuti pendeteksian  terhadap pasien dalam pantauan (PDP) dengan cepat. Hal ini dikarenakan belum tersedianya peralatan yang menindaklanjuti hasil rapid test yang dilakukan di rumah sakit daerah Kabupaten/Kota sehingga pemerintah Aceh harus menunjuk beberapa Rumah Sakit sebagai rumah sakit rujukan. Sementara itu sumberdaya merupakan alat penting dalam implementasi kebijakan (Edward III, 1980). Beberapa kasus reaktif hasil rapid tes dibawa ke rumah sakit rujukan untuk di observasi dan dilakukan uji lanjutan di laboratorium. Tentunya kondisi ini menyebabkan energi yang dikeluarkan cukup besar  dengan  membawa  pasien  dalam  pantauan  dari  daerah  ke  rumah  sakit  rujukan.  Dalam perkembangannya Rumah sakit yang berada di daerah Kabupaten/Kota secara bertahap memiliki fasilitas untuk melakukan uji lanjutan terhadap pasien dalam pantauan meskipun dianggap cukup terlambat.
Analisis Retrospektif  Regulasi  Pemerintah  Aceh Dalam Penanganan  Corona  Virus Disease 2019 Alzikri Fakhrurraji

## SIMPULAN
Setelah dilakukan Analisis retrospektif terhadap regulasi pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19 dapat disimpulkan bahwa seluruh tujuan dari kebijakan Pemerintah Aceh  adalah untuk penanganan Covid-19 beserta dampaknya pada kesehatan, pembangunan, perekonomian dan sosial. Sasaran dari kebijakan ini adalah ini adalah seluruh penduduk dan atau warga berada di wilayah Aceh. Penyebab banyaknya regulasi yang diterbitkan adalah karena semakin meluasnya penyebaran Covid-19 yang berdampak kepada kestabilan pemerintahan dan masyarakat sehingga diperlukan tindakan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan, perekonomian serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Konsekuensi yang ditimbulkan adalah pergeseran fokus rencana pembangunan, perubahan penggunaan anggaran dan pengerahan sumber daya secara besas-besaran.
Masalah Kebijakannya terletak pada terlambatnya analisis formulasi kebijakan sehingga Covid-19 telah berada di tengah-tengah masyarakat. Strategi sosialisasi kepada masyarakat masih belum efektif hingga menimbulkan ambiguitas di tengah masyarakat. Terbatasnya sumber daya yang disebabkan ketidaksiapan di  awal masa pandemi. Rendahnya tingkat koordinasi antar instansi horizontal dan terhadap pemangku kepentingan membuat kebijakan tidak terimplementasi dengan sempurna ditengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. Jurnal Borneo Administrator , 16 (2), 253 – 270.
Blanco, I., Lowndes, V., & Pratchett, L. (2011). Policy networks and governance networks: Towards greater conceptual clarity. Political Studies Review , 9 (3), 297 – 308.
Cairney, P.,  & Weible, C. M.  (2017). The new policy  sciences: Combining the cognitive science  of choice, multiple theories of context, and basic and applied analysis. Policy Sciences , 50 (4),
619 – 627.
Creswell, J.  (2014).  Penelitian kualitatif  &  desain  riset:  Memilih  di  antara  lima  pendekatan.(A. Lazuardi, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.(Original Work Published 1998) .
Dunn,  W.  N.  (2003).  Pengantar analisis  kebijakan publik  Edisi  Kedua. Yogyakarta:  Gajah  Mada University . Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy . Congressional Quarterly Press.
Harirah, Z.,  &  Rizaldi, A. (2020).  Merespon  Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia , 7 (1).
Hariyanto, H. (2020).  Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan Konstitusi , 3 (2).
Harun, M., Ibrahim, H., & Iskandar, D. (2015). Revitalisasi Nilai Etos Kerja dalam Hadih Maja sebagai Bahan Ajar Pendidikan Karakter. Journal of Est , 1 (3).
Khachfe,  H.  H.,  Chahrour,  M.,  Sammouri,  J.,  Salhab,  H.,  Makki,  B.  E.,  &  Fares,  M.  (2020).  An epidemiological study on COVID-19: a rapidly spreading disease. Cureus , 12 (3).
Muis,  A.  R.  C.  (2020).  Transparansi  Kebijakan  Publik  Sebagai  Strategi  Nasional  Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. SALAM:  Jurnal Sosial  Dan Budaya  Syar-i. Core.  Ac. Uk.
Https://Core. Ac. Uk/Download/Pdf/325992704.  Pdf .
Organization, W. H. (2020). Coronavirus disease  2019  (COVID-19): situation report, 72 . Prang, A. J. (2020). Plt Gubernur Aceh  Keluarkan Pergub Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol  Kesehatan Covid-19.  Diakses tanggal: Www.Acehprov.Go.Id.  https:
//www.acehprov.go.id/ berita/  kategori/  umum/ plt-gubernur-aceh-keluarkan-pergub- penerapan-disiplin-dan-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-covid-19.
Pratiwi,  R.  R.,  Artha, D.  A.,  &  Nurlaily, H.  (2020).  Analisa Yuridis  Penetapan Covid  19  Sebagai Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Ditinjau  Dari  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia. Inicio Legis , 1 (1).
Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (19).
Wahidah, I., Athallah, R., Hartono, N. F. S., Rafqie, M. C. A., & Septiadi, M. A. (2020). Pandemik COVID - 19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan.
Jurnal Manajemen Dan Organisasi , 11 (3), 179 – 188. World Health Organization. (2020a). Coronavirus disease  (COVID-19) pandemic . World  Health Organization.  (2020b). Novel  Coronavirus (2019-Ncov).  Situation Report.  1. WHO. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports Yuliana,  Y.  (2020).  Corona  virus  diseases  (Covid-19):  Sebuah  tinjauan literatur. Wellness  And Healthy  Magazine , 2 (1), 187 – 192.
Zuhri, A. (2020). Instagram, Pandemi dan Peran Influencer (Analisis Wacana Kritis pada Postingan Akun  Instagram@  najwashihab  dan@  jrxsid). Aca demic  Journal  of  Da’wa  and Communication , 1 (2), 351 – 382.