Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Dosen dan Karyawan Di Yayasan Universitas Islam
Sumatera Utara Oleh : Saiful Anwar1 Gema Rahmadani
M. Taufik Nasution
Program Jaminan  Sosial Tenaga  Kerja selanjutnya  disebut  dengan  Program    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan) diselenggrakan  untuk  memberikan  Jaminan, Sosial  kepada  Tenaga  Kerja,  pekerja  yang bekerja  di  Perusahaan  Swasta,  Badan  Usaha Milik  Negara  dan  usaha-usaha  sosial  lainnya seperti  Yayasan.  Univesritas  Islam  Sumatera Utara (UISU) adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS)  yang  diselenggarakan  oleh  Yayasan Universitas  Islam  Sumatera  Utara  sebagai Badan  Hukum  penyelenggara  UISU  dan sebagai  pemberi  kerja  bagi  dosen  tetap Yayasan dan karyawan/pekerja/tenaga kependidikan. Tujuanpenelitian  ini  adalah  Untuk
mengetahui ketentuan yang mengatur kepesertaan,  pelaksanaannya  serta  hambatan dan  cara  mengatasi  hambatan  dalam  proses Program  Jaminan  Sosial  bagi  dosen  tetap yayasan  dan  karyawan/pekerja  di  Universitas islam Sumatera Utara.
Penelitian ini  bersifat  deskriptif  analitis yaitu  untuk  menyajikan  gambaran  tentang pelaksanaan,  hambatan  dan  cara  mengatasi hambatan  dalam  Program  Jaminan  Sosial tersebut.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan Program Jaminan Sosial di UISU ditemukan  pendapat  yang  berbeda  dari responden dan pengelolaan internal mengalami  hambatan  yaitu  tidak  dilakukan satu  atap  sehingga  menimbulkan  masalah bagi para peserta apabila pindah unit kerja
Kata kunci : Jaminan Sosial, BPJS
Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, UISU
1 Dosen Kopertis dpk Fakultas Hukum UISU

## Abstract
The  Labor  Social  Security  Program  so-called the  Social  Security  Organizer  Program  ( BPJS for  Health  and BPJS for  Employment)  is organized to provide Social Security, Workforce,  Workers  in  Private  Companies, State-Owned  Enterprises  and  other  social businesses  such  as  Foundations.  Islamic University of North Sumatra (UISU) is a private university  organized  by Yayasan  Universitas Islam  Sumatera  Utara as  a  Legal  Entity  of UISU  organizer  and  as  employers  for permanent  lecturers  of  Foundations  and employees / workers / educational personnel.
The  purpose  of  this  research  is  to  determine the rules to govern participation, implementation  and  obstacles  and  ways  to overcome  the  obstacles  in  the  process  of  the Social Security Program  for  foundation lecturers  and  employees  at  Islamic  University of  North  Sumatra.  This  research  is  analytical descriptive. It is to present a description of the implementation, barriers and ways to overcome  the  barriers  in  the  Social  Security Program.
The result shows that in the implementation of the  Social  Security  Program  at  UISU,  different opinions  from  the  respondents  are  found,  and the internal management gets the obstacle that the program is not done by one roof as a union so  it  causes  problems  for  the  labors  when moving to another unit.
Keywords:  Social  Security, BPJS for  Health, BPJS for  Employment,  Islamic  University  of North Sumatra (UISU)

## PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang

## Bismillahirahmanirrahim
Allah  SWT  dalam  Al- Qur’an  surat  Al-ASR  : ayat 1-3  berfirman :
1.  Demi masa,
2.  Sungguh, manusia berada dalam kerugian
3.  Kecuali  orang-orang  yang  beriman  dan mengerjakan kebajikan serta saling
menasehati  untuk  kebenaran  dan  saling menasehati untuk kesabaran
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial ( BPJS)  Kesehatan dahulu  bernama  Askes bersama  BPJS  Tenaga  Kerja  merupakan program  pemerintah  dalam  kesatuan Jaminan Kesehatan  Nasional (JKN)  yang  diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013 . Untuk BPJS Kesehatan mulai  beroperasi  sejak  tanggal 1 Januari 2014 ,  sedangkan  BPJS  Tenaga  Kerja mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015 .2
Kebijaksanaan  Tenaga  Kerja  diatas merupakan realisasi untuk mewujudkan landasan  konstitusional  sebagaimana  yang termaktub  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945  (UUD 1945),  yaitu  “Tiap-tiap  warga  Negara  berhak atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak bagi kemanusiaan.”
Sebelumnya  pada  akhir  tahun  2004, Pemerintah  sudah  menerbitkan  UU  Nomor  40 Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional.  Undang-undang  itu  berhubungan dengan  Amendemen  UUD  1945  tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara  mengembangkan  sistem  jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".  Manfaat  perlindungan  tersebut dapat  memberikan rasa  aman  kepada  pekerja sehingga  dapat  lebih  berkonsentrasi  dalam meningkatkan  motivasi  maupun  produktivitas kerja.
Sebahagian
besar masalah
perburuhan  di  Indonesia  adalah  mengenai kesenjangan  yang  terjadi  dalam  hubungan kerja  antara  pekerja  atau  karyawan  dengan
2 Wikipedia file:///D:/PENELITIAN%20BPJS%20Tenaga Kerja.html Tanggal 25 Maret 2017, Jam 09.45 wib.
pengusaha.  Dalam  kaitan  ini  Iman  Soepomo mengnemukakan  tentang  kedudukan  pekerja tersebut sebagai berikut
Dilihat  secara  yuridis  pekerja  adalah bebas,  karena  prinsip  Negara  kita tidak  seorangpun  boleh  diperbudak, diperulur atau diperhamba. Sedangkan secara  sosiologis  pekerja  tidak  bebas, karena  sebagai  orang  yang  tidak mempunyai  bekal  hidup  lain  daripada tenaga  itu,  ia  terpaksa  untuk  bekerja pada orang lain. Dan pengusaha inilah yang  pada  dasarnya  menentukan syarat-syarat kerja.3
Menyadari hal yang demikian perlu menempatkan  pekerja  atau  karyawan  pada suatu  kedudukan  yang  terlindungi  terhadap kekuasaan  pengusaha  melalui  ketentuan- ketentuan  Hukum  Perburuhan.  Oleh  karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi kesenjangan  antara  karyawan/pekerjadengan pengusaha  sebagai  pemberi  kerja  melalui berbagai kebijaksanaan Tenaga Kerja.
Pada  sisi  lain  dunia  usaha  juga mengenal  adanya  usaha-usaha  sosial  yang bersifat  nirlaba  ( social  oriented) ,  seperti yayasan,  lembaga-lembaga  ilmiah  dan  lain- lain.  Universitas  Islam  Sumatera  Utara (UISU) salah satu Perguruan Tinggi yang mengikutsertakan seluruh dosen dan karyawan/pekerja
dalam pelaksanaan
Program Jaminan Sosial tenaga kerja. Bekerja dalam  syari’ah  adalah  ibadah,  apabila pekerjaan yang dilakukan baik sebagai pekerja maupun  sebagai  pengusaha  berada  dalam tuntunan syari’ah.
Dengan  demikian  hubungan  kerja yang  diland asi  oleh  syari’ah  pada  dasarnya adalah bagian dari pengabdian kepada Allah
3 Iman Soepomo, 1987, Pengantar Hukum Perburuhan, Penerbit Djambatan Jakarta, Hal.6-7
SWT.  Rasulullah  SAW  bersabda:  “ Dan janganlah dia membebani saudaranya dengan pekerjaan  yang  melebihi  kemampuannya, maka  hendaklah  dia  membantunya ”  (hadist riwayat Bukhari).
Hadist  diatas  memberikan  panduan agar pengusaha yang mempekerjakan pekerja bersikap  adil  dalam  memenuhi  hak-hak  dan kebutuhan  pekerja,  tujuannya  untuk  tercipta keharmonisan dalam hubungan kerja.4

## TINJAUAN PUSTAKA

## A.  Pengertian Tenaga Kerja
Tenaga  kerja merupakan  penduduk yang  berada  dalam  usia  kerja.  Menurut Undang-Undang  No.  13  tahun  2003  Bab  I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  atau jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri maupun  untuk  masyarakat.5  Secara  garis besar  penduduk  suatu  negara  dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan  tenaga  kerja.  Penduduk  tergolong tenaga  kerja  jika  penduduk  tersebut  telah memasuki  usia  kerja.  Batas  usia  kerja  yang berlaku  di Indonesia adalah  berumur  15  tahun –  64  tahun.  Menurut  pengertian  ini,  setiap orang  yang  mampu  bekerja  disebut  sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia  dari  para  tenaga  kerja  ini,  ada  yang menyebutkan  di  atas  17  tahun  ada  pula  yang menyebutkan  di  atas  20  tahun,  bahkan  ada yang  menyebutkan  di  atas  7  tahun  karena
4 Saiful Anwar, Perjanjian Kerja Pada Usaha Sosil, Gelora Madani press, 2014 halman 2 5 https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja Tanggal 25 Maret 2017, Jam 09.45 wib.
anak-anak  jalanan  sudah  termasuk  tenaga kerja.
Sedangkan  pengertian  Tenaga  Kerja menurut  pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan  adalah  segala  hal  yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum,  selama,  dan  sesudah  masa  kerja. Berikutnya  dalam  pasal  1  angka  3  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  menyatakan Pekerja/buruh  adalah  setiap  orang  yang bekerja  dengan  menerima  upah  atau  imbalan dalam bentuk lain. Istilah lain dari pekerja/buruh  yang  dipergunakan  adalah karyawan, pegawai.
BPJS Ketenagakerjaan
(Badan
Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja) merupakan  program  publik  yang  memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh  untuk  mengatasi  risiko  sosial ekonomi  tertentu  dan  penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial .
Sebagai Lembaga Negara yang bergerak  dalam  bidang  asuransi  sosial  BPJS Ketenagakerjaan  yang  dahulu  bernama  PT Jamsostek  (Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja) Persero merupakan pelaksana Undang- Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

## B.  Peraturan Hubungan Kerja
Hubungan antara pengusaha/
pengurus  Yayasan  sebagai  pemberi  kerja dengan  para  pekerja  (dosen  dan  karyawan non dosen) diperlukan peraturan yang mengatur  hubungan  kerja,  tujuannya  agar pengusaha/pengurus yayasan dan para pekerja  mengetahui  hak  dan  kewajiban masing-masing.  Peraturan  hubungan  kerja
terdapat  di  dalam  peraturan  Perundang- Undangan Tenaga Kerja dan Perburuhan yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja, Keputusan Gubernur/ Bupati/ Walikota. Peraturan Perundang-Undangan tersebut merupakan pedoman dan rujukan bagi
Pengusaha/Pengurus
Yayasan sebagai pemberi kerja dalam rangka pembentukan dan penyusunan peraturan hubungan kerja Internal di  Perusahaan/Usaha  dalam  bentuk  peraturan Perusahaan,  Perjanjian  Kerja  Bersama  dan
Perjanjian Kerja. Apabila suatu Perusahaan/Usaha tidak terdapat di dalamnya peraturan  Hubungan  Kerja  dalam  bentuk Peraturan  hubungan  kerja  diatas  maka  yang dapat dipergunakan sebagai Peraturan
Hubungan Kerja adalah Surat Keputusan yang dibuat  oleh  Pengusaha/Usaha  yang  mengatur ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pekerja. +++++++++++++++++

## C.  Pengertian dan Tujuan Jaminan Sosial
Pengertian  Jaminan  sosial  tenaga kerja  dapat  dirujuk  dalam  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  No.3  Tahun  1992  tentang Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja: “adalah  suatu perlindungan  bagi  tenaga  kerja  dalam  bentuk santunan  berupa  uang  sebagai  pengganti sebagian  dari  penghasilan  yang  hilang  atau berkurang  dan  pelayanan  sebagai  akibat peristiwa  atau  keadaan  yang  dialami  oleh tenaga  kerja  berupa  kecelakaan  kerja,  sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia”.
Dalam  konsideran  menimbang  huruf “c”  Undang-Undang  No.3  Tahun  1992 menyatakan  bahwa  tujuan  jaminan  sosial tenaga  kerja  adalah  untuk  memberikan “perlindungan  tenaga  kerja  yang  melakukan
pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di  luar  hubungan  kerja  melalui  program jaminan sosial tenaga kerja, selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai  dampak  positif  terhadap  usaha- usaha  peningkatan  disiplin  dan  produktivitas tenaga kerja”
Peraturan  perundang-undangan  yang mengatur jaminan sosial tenaga kerja mengalami  perkembangan  yang  disesuaikan dengan  ketentuan  jaminan  sosial  nasional berdasarkan  Undang-Undang  No.40  Tahun 2004, dalam pasal 3 dinyatakan bahwa Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  bertujuan  untuk memberikan  jaminan  terpenuhinya  kebutuhan dasar  hidup  yang  layak  bagi  setiap  peserta dan/atau anggota keluarganya.
Ketentuan  ini  memperkuat  posisi tenaga  kerja  yang  berada  di  dalam  maupun diluar  hubungan  kerja  termsuk  keluarganya agar  senantiasa  dapat  memperoleh  jaminan sosial.
Tindaklanjut  Undang-Undang  No.  40 Tahun  2004  tentang  Jaminan  Sosial  Nasional lahir  Undang-Undang  No.24  Tahun  2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),  dalam  pasal  3  dinyatakan  BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian  jaminan  terpenuhinya  kebutuhan dasar  hidup  yang  layak  bagi  setiap  Peserta dan/atau anggota keluarganya.

## D.  Kewajiban  Pengusaha/pemberi  kerja Dalam Program Jaminan Sosial
Pengusaha/pemberi  kerja  termasuk badan usaha lainnya yaitu Yayasan berkewajiban  untuk  masuk  dalam  Program Jaminan Sosial, mendaftarkan pemberi kerja/pengurus, pekerja beserta keluarganya.
Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)  di  selenggarakan  oleh  Badan  Hukum Penyelenggara  dalam  bentuk  Yayasan,  dalam operasionalnya  memerlukan  sumber  daya manusia yang terdiri dari dosen (staf pengajar) karyawan  administrasi  (tenaga  kependidikan) dan  karyawan  lainnya  seperti  karyawan kebersihan, satuan pengamanan (satpam).
Dosen  dan  karyawan/pekerja  dalam melaksanakan pekerjaan dan tugasnya memiliki  Hak  dan  Kewajiban  sebagai  pekerja yaitu  hak  memperoleh  upah/gaji  Jaminan
Sosial Tenaga Kerja meliputi jaminan pemeliharaan  kesehatan,  jaminan  kecelakaan kerja,  jaminan  hari  tua,  jaminan  pensiun  dan jaminan kematian.
Tujuan  hak-hak  diatas  adalah  untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan para  pekerja  dan  keluarganya.  Bahwa  dalam konsideran  menimbang  huruf  “a”  pada Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004 Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional menyatakan : “bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi
kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil  dan  makmur”.  Selanjutnya dalam  pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor  86  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi  Kerja  Selain  Penyelenggara  Negara Dan  Setiap  Orang,  Selain  Pemberi  Kerja,
Pekerja,  Dan  Penerima  Bantuan  Iuran  Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, menyatakan: Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:
a. mendaftarkan  dirinya  dan  pekerjanya sebagai  peserta  kepada  BPJS  secara
bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
b. memberikan  data  dirinya  dan  pekerjanya berikut  anggota  keluarganya  kepada BPJS secara lengkap dan benar.
Untuk  melaksanakan  ketentuan  diatas maka  Yayasan  UISU  sebagai  pemberi  kerja melakukan  pendaftaran  para  pekerjanya  yaitu dosen  tetap  Yayasan  dan  karyawannya  yang bertugas  di  unit-unit  kerja  yaitu  Kantor Pengurus  Yayasan,  Universitas,  Fakultas- fakultas dan lembaga-lembaga lainnya.

## HASIL PENELITIAN

## A.  Deskripsi  Universitas  Islam  Sumatera Utara
1.  Lokasi kampus
Universitas  Islam  Sumatera  Utara (UISU)  adalah  Perguruan  Tinggi  Swasta  di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kampus UISU  berada  di  5  (lima)  lokasi  yaitu  :  (a)
Kampus Induk
terletak di jalan
Sisingamangaraja  Teladan  Medan  merupakan pusat  operasional  kantor  Yayasan  UISU, Universitas,  Fakultas  Hukum, Fakultas  Agama Islam,  Fakultas  Sastra,  Fakultas  Ekonomi, Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan, Fakultas  Teknik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  &  Ilmu Politik  dan  Sekolah  Menengah  Umum  (SMU). (b)  Kampus  Jl.  Sisingamangaraja  No.191  dan Kampus  Jl.  Karya  Wisata  Medan  Johor
Fakultas Pertanian. (c) Kampus Jl.
Sisingamangaraja  No.2A  dan    Kampus  Jl. STM Medan Fakultas Kedokteran.
Penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi UISU  dikelolah  oleh  Pimpinan  Universitas (Rektor  dan  Pembantu  Rektor),  Pimpinan Fakultas  (Dekan  dan  Pembantu  Dekan, Ketua/Sekretaris
Program studi, Ketua/Sekretaris  Bagian/Departemen),  Dosen
Pegawai  Negeri  Sipil  di  pekerjakan,  Dosen Yayasan  UISU,  Dosen  tidak  tetap  yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (Universitas  Sumatera  Utara,  Universitas Negeri  Medan  dan  Universitas  Islam  Negeri Sumatera  Utara)  dan  Dosen  Perguruan  Tinggi Swasta  lainnya.  Pengelolaan  Administrasi dilaksanakan  oleh  tenaga  Kependidikan  yang berstatus  karyawan/pekerja  tetap  Yayasan, tidak tetap dan outsourcing .

## 2.  Program Pendidikan Tinggi UISU
UISU menyelenggarakan Program
Pendidikan  Tinggi  Strata-1  (S1)  dan  Program Strata-2 (S2) terdiri dari :
a. Fakultas  Hukum  Program  Studi  S-1  dan S-2 Ilmu Hukum
b. Fakultas Agama Islam Program Studi S-1
-  Pendidikan Agama Islam
-  Hukum Keluarga (Ahwal Al- Syakhsyiyyah) -  Ekonomi Syariah -  Ilmu Al-Quran dan Tafsir
-  Manajemen Pendidikan Islam
c. Fakultas Sastra Program Studi S1- dan S- 2 Sastra Inggris
d. Fakultas  Ekonomi  Program  Studi  S-1 Manajemen,
Ekonomi dan Studi Pembangunan,  Ilmu  Akutansi,  Program Studi S-2 Manajemen e. Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan Program Studi S-1
-  Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia -  Pendidikan Sejarah -  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan -  Pendidikan Matematika -  Pendidikan Biologi
-  Pendidikan Kimia
-  Pendidikan Fisika
f. Fakultas Teknik Program Studi S-1
-  Teknik Mesin
-  Teknik Elektro
-  Teknik Sipil
-  Teknik Industri
-  Teknik Informatika
g. Fakultas  Ilmu  Sosial  &  Ilmu  Politik Program  Studi  S-1  Ilmu  Administrasi Negara, dan Ilmu Komunikasi
h. Fakultas Pertanian  Program Studi S-1 -  Agroteknologi
-  Teknologi Hasil Pertanian
-  Agribisnis
i. Fakultas  Kedokteran  Program  Studi  S-1 Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter
B.  Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 1.  Pengaturan  Jaminan  Sosial  Dalam Peraturan Perundang-Undangan
Program  Jaminan  Sosial  karyawan/ pekerja di selenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  (Jamsostek). Undang-undang ini mewajibkan setiap perusahaan/pemberi kerja untuk mendaftarkan karyawan/pekerjanya  pada  Program  Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terdiri dari: Jaminan Pemeliharaan  Kesehatan  (JPK),  Jaminan Kecelakaan  Kerja  (JKK),  Jaminan  Hari  Tua (JHT)  dan  Jaminan  Kematian  (JK).  Kewajiban
Perusahaan untuk mendaftarkan karyawan/pekerjanya dalam Program
Jamsostek  ditentukan  dalam  pasal  4  ayat  (1) UU No.3 tahun 1992: “Program jaminan sosial tenaga  kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan  di  dalam  hubungan  kerja  sesuai dengan ketentuan Undang- undang ini”.
Perusahaan/pemberi  kerja  yang  tidak memenuhi  ketentuan  diatas  dikenakan  sanksi pidana  penjara  dan  denda  sebagaimana ditentukan  dalam  pasal  29  ayat  (1)  UU  No.3 tahun  1992:  “Barang  siapa  tidak  memenuhi kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  4  ayat  (1);  Pasal  10  ayat  (1),  ayat  (2), dan  ayat  (3);  Pasal  18  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat (3),  ayat  (4),  dan  ayat  (5);  Pasal  19  ayat  (2);
Pasal  22  ayat  (1);  dan  Pasal  26,  diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam)  bulan  atau  denda  setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial,  telah  mengalami  perubahan dari PT. Jamsostek kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam pasal  14  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2011  ditentukan  sebagai  berikut:  “Setiap orang,  termasuk  orang  asing  yang  bekerja paling  singkat  6  (enam)  bulan  di  Indonesia, wajib  menjadi  Peserta  program  Jaminan Sosial”.
Ketentuan  diatas  merupakan  pondasi yang  kuat  dalam  pelaksanaan  program Jaminan  Sosial  terhadap  karyawan/pekerja, tujuannya agar karyawan/pekerja dan keluarganya  dapat  sejahtera.  Jenis  Program Jaminan Sosial karyawan/pekerja berdasarkan pasal  6  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:
(1)  BPJS  Kesehatan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5  ayat  (2)  huruf  a menyelenggarakan program Jaminan
Kesehatan. (2)  BPJS Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  huruf  b menyelenggarakan program:
a.  jaminan kecelakaan kerja;
b.  jaminan hari tua;
c.  jaminan pensiun; dan d.  jaminan kematian.
Ketentuan  pasal  diatas  membedakan pengelolaan  program  Jaminan  Sosial  yaitu BPJS  Kesehatan  adalah  Program  Jaminan Kesehatan bagi Karyawan/Pekerja dan
keluarganya  serta  warga  masyarakat  dan keluarganya, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan  khusus  diberikan  kepada Karyawan/pekerja meliputi:
jaminan
kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua,  jaminan pensiun dan jaminan kematian.
2.  Program Jaminan Sosial di UISU
Pelaksanaan  Program  Jaminan  Sosial di  UISU  mulai  diselenggarakan  pada  tahun 2000  yaitu  dengan  mendaftarkan  kepesertaan dosen  tetap  yayasan  dan  karyawan/pekerja dalam  program  jaminan  sosial  tenaga  kerja (Jamsostek)    pada  tahap  pertama  di  Fakultas Hukum.  Kepesertaan  program  Jamsostek meliputi  Jaminan  Pemeliharaan  Kesehatan (JPK),  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  dan Jaminan Hari Tua (JHT)6.
Perkembangan  berikutnya  pada  tahun 2012  seluruh  dosen  tetap  yayasan  dan karyawan/pekerja di UISU di daftarkan sebagai peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi:  Jaminan  Pemelihara  Kesehatan (JPK),  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK), Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  dan  Jaminan Kematian (JK), selanjutnya tahun 2015 dengan terbitnya ketentuan mengenai BPJS
Ketenagakerjaan,  maka  dosen  tetap  yayasan dan karyawan/pekerja di daftarkan
kepesertaannya pada Program Jaminan Pensiun  (JP)  dengan  batas  usia  dibawah  56 tahun7.
Dalam  penelitian  lapangan  sampai dengan  saat  ini  belum  diperoleh  dokumen yaitu  dalam  bentuk  surat  dari  pengurus yayasan/pemberi kerja, Universitas dan Fakultas  yang  berisi tindak lanjut  pelaksanaan program Jaminan Sosial di UISU.
6 Wawancara dengan
Drs.Sutarni,M.Hum.(kasub.Bag.Akademik Fakultas Hukum UISU tanggal 22 Agustus 2017)
7 Wawancara dengan
Drs.Sutarni,M.Hum.(kasub.Bag.Akademik Fakultas Hukum UISU tanggal 25 Agustus 2017)
Tatacara  pembayaran  iuran  BPJS Ketenagakerjaan  dan  kesehatan  dilakukan sebagai berikut:
a.  BPJS Ketenagakerjaan
 pada  setiap  akhir  bulan  (misalnya bulan agustus 2017)
Fakultas menghimpun data dosen tetap yayasan dan karyawan/pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan
melalui www.sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id
(situs  bpjs  ketenagakerjaan)  untuk mengetahui  jumlah  pembayaran  iuran BPJS  Ketenagakerjaan  bulan  agustus 2017.
 Jumlah pembayaran iuran BPJS
Ketenagakerjaan yang sudah di
informasikan melalui situs BPJS Ketenagakerjaan  selanjutnya  dibayar melalui  Bank  BNI  dan/atau  Bank Mandiri  pada  awal  bulan  September 2017  (pembayaran  iuran  tersebut dilakukan  dengan  cara  pemotongan upah/gaji  dosen  tetap  yayasan  dan karyawan/pekerja untuk bulan Agustus
2017 melalui bagian keuangan fakultas).8  Fakultas menyampaikan ke universitas/pemberi kerja untuk penagihan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang telah di
dahulukan tersebut.
b.  BPJS Kesehatan
 pada  setiap  akhir  bulan  (misalnya bulan agustus 2017) Fakultas menghimpun data dosen tetap yayasan dan karyawan/pekerja peserta BPJS Kesehatan untuk
8 Ibid Halaman 22
mengetahui  jumlah  pembayaran  iuran bulan Agustus 2017.
 Jumlah pembayaran iuran BPJS
Kesehatan  dibayar  melalui  Bank  BNI dan/atau  Bank  Mandiri  pada  awal bulan  September  2017  (pembayaran iuran  tersebut  dilakukan  dengan  cara pemotongan  upah/gaji  dosen  tetap yayasan  dan  karyawan/pekerja  untuk bulan  Agustus  2017  melalui  bagian keuangan fakultas)9.
 Fakultas
menyampaikan ke universitas/pemberi kerja untuk penagihan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang telah di
dahulukan tersebut.
Memperhatikan  realitas  tersebut,  dari 16  responden  dosen  tetap  yayasan  dan karyawan/pekerja  Fakultas  Hukum,  hanya  1 (satu) orang yang belum memanfaatkan BPJS Kesehatan, hal ini disebabkan karena prosedur  administrasi  di  klinik  rujukan  yang rumit  serta  memakan  waktu  yang  lama. Responden  yang  memanfaatkan  Program Jaminan  Sosial  yang  mempunyai  pendapat kurang memuaskan menyatakan bahwa pelayanan  jaminan  pemeliharaan  kesehatan lebih  baik  pada  saat  kepesertaannya  pada program  Jamsostek  karena  dalam  Program BPJS  Kesehatan  responden  tersebut  apabila akan  memanfaatkan  dokter  spesialis/rumah sakit rujukan harus melalui fasilitas kesehatan/puskesmas/klinik  terdekat  sesuai dengan  alamat  tempat  tinggal,  sedangkan dalam  program  Jamsostek  dapat  langsung
9 Wawancara dengan Mardewi,
SE.,M.Hum.bagian keuangan Fakultas Hukum UISU Tanggal 12 Agustus 2017
kedokter/rumah  sakit  rujukan  (tetap  melalui sistem  administrasi  jamsostek  yang  berada  di rumah sakit mulai jam 07.00 s/d. 12.00 wib.jika melawati jam tersebut maka peserta Jamsostek diharuskan mengurus surat rujukan di fasilitas kesehatan/puskesmas/klinik terdekat).
Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan  Kerja  (JKK)  belum  terlaksana karena dosen tetap yayasan dan karyawan/pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tidak  mendapat perhatian/tidak di tindaklanjuti  prosesnya  untuk  memperoleh manfaat jaminan kecelakaan kerja.
Pelaksanaan Program
Jaminan Kematian  terhadap  dosen  tetap  yayasan  dan karyawan/pekerja  terlaksana  sesuai  ketentuan (Tahun  2016  dosen  tetap  yayasan  meninggal dunia  1  (satu)  orang  dan  tahun  2017 karyawan/pekerja 1 (satu) orang).
Pelaksanaan  Program  Jaminan  Hari Tua  (JHT)  terhadap  dosen  tetap  yayasan  dan karyawan/pekerja
sudah
terlaksana diantaranya  adalah  yang  berusia  diatas  56 tahun yaitu 2 (dua) orang dosen tetap yayasan dan 2 (dua) orang karyawan/pekerja, sedangkan  Program  Jaminan  Pensiun  belum terlaksana karena belum pemutusan hubungan  kerja  antara  pemberi  kerja/yayasan dengan dosen tetap
yayasan dan karyawan/pekerja. Dalam pelaksanaan pembayaran iuran
BPJS  Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan unit kerja dosen tetap yayasan dan karyawan/pekerja  harus  jelas  dan  permanen, apabila  pindah  unit  kerja  (dari  fakultas  hukum ke  universitas),  maka  dosen  tetap  yayasan
dan  karyawan/pekerja  wajib  memberitahukan langsung ke bagian operator BPJS Ketenagakerjaan dan operator BPJS
Kesehatan  yang  sudah  ditetapkan  untuk  unit kerja  di  UISU,  agar  pembayaran  iuran  yang bersangkutan  dapat  dimutasi  ke  unit  kerja baru10.

## 3.  Hambatan  Pelaksanaan  Jaminan  Sosial di UISU
Dalam  pelaksanaan  program  jaminan sosial/BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan di UISU ditemukan hambatan pada masing-masing  unit  kerja  yaitu  pada  saat peserta pindah/mutasi kerja antar unit. Peserta yang  pindah/mutasi  wajib  mendaftar  ulang untuk  unit  kerja  baru  tersebut  dan  wajib dilengkapi  dengan  syarat-syarat  administrasi yang disampaikan
kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
Hasil  penelitian  menunjukkan  pada unit  kerja  Fakultas  Hukum  terdapat  2  (dua) orang  karyawan/pekerja  yang  dimutasi  ke  unit kerja  lain  (biro  Universitas  dan  rumah  susun mahasiswa), terdapat kendala dalam pemindahbukuan  pembayaran  iuran  BPJS Kesehatan selama 3 (bulan) dikarenakan yang bersangkutan tidak melapor ke bagian administrasi BPJS Kesehatan sehingga dianggap  masih  terutang,  sementara  dari pihak  Fakultas  Hukum  telah  memberitahukan secara  tertulis  kepada  BPJS  Kesehatan, bahwa  yang  bersangkutan  telah  pindah  unit kerja  baru.  Berdasrkan  ketentuan  dari  BPJS Kesehatan  apabila  karyawan/pekerja  pindah unit  kerja  wajib  memberitahukan  secara
10 Wawancara dengan
Drs.Sutarni,M.Hum.(kasub.Bag.Akademik Fakultas Hukum UISU tanggal 13 September 2017)
langsung  kekantor  BPJS  Kesehatan  untuk diadakan perubahan dokumen.
Hasil  wawancara  dengan  responden pada  unit  kerja  lain  terdapat  kendala  dalam pelaksanaan  BPJS  Ketenagakerjaan  yaitu mengenai realisasi  manfaat  Jaminan  Hari  Tua dan  Jaminan  Pensiun,  dan  kendala  lainnya adalah tidak adanya karyawan/pekerja sebagai operator BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan  pada  unit  kerja  di  Fakultas tersebut. Mengamati
kendala tersebut penugasan karyawan/pekerja sebagai operator BPJS  Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan hanyalah  inisiatif  pimpinan  pada  masing- masing unit, seperti pada unit Fakultas Hukum mempunyai  3  (tiga)  orang  karyawan/pekerja yang  mengurus  bagian  tersebut  sehingga karyawan/pekerja lainnya mendapat kemudahan untuk fasilitas yang diberikan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
4.  Cara Mengatasi Hambatan Dalam
Pelaksanan  Program  Jaminan  Sosial  di

## UISU
Dalam  Pelaksanan  Program  Jaminan Sosial  di  UISU  berdasarkan  hasil  penelitian pada  unit  kerja  Fakultas  Hukum  ditemukan cara  mengatasi  hambatan dalam  pelaksanan program  jaminan  sosial/BPJS  Kesehatan  dan BPJS  Ketenagakaerjaan  di  UISU,  diperoleh data dari unit kerja Fakultas Hukum:
Kasus  pertama :  karyawan/pekerja pada  awalnya  terdaftar  sebagai  peserta  BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Mandiri  beralih  ke  Pemberi  kerja/Yayasan mengalami  hambatan  (contoh  batas  akhir pembayaran  mandiri  bulan  Juli  2017)  yang bersangkutan tidak melapor sebagai
karyawan/pekerja  sehingga  saat  diadakan pendataan  dalam  pembayaran  iuran  pemberi kerja/yayasan  bulan  September  2017  yang bersangkutan  mempunyai  tunggakan  yang harus  dibayar  sebelum  bergabung  ke  pemberi kerja/yayasan.  Cara  mengatasi  hambatan pada  kasus  diatas  adalah  peserta  yang bersangkutan harus tetap membayar tunggakan  tersebut  agar  dapat  menjadi peserta pemberi kerja/yayasan, karena pemberi  kerja/yayasan  tidak  dapat  mendata dan memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan jika yang
bersangkutan  masih  ada  kendala/hambatan pada saat sebelumnya.
Kasus kedua
: 2 (dua)
karyawan/pekerja  yang  pindah  unit  kerja  dari unit  kerja  Fakultas  Hukum  ke  unit  kerja  Biro Rektor dan unit kerja Rumah Susun Mahasiswa  mengalami  hambatan,  contoh karyawan/pekerja  tersebut  pindah  unit  pada bulan  Mei    2017  yang  diberitahukan  secara tertulis  oleh  Fakultas  Hukum  kepada  pihak BPJS  Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan. Pada  pembayaran  bulan  Juni  2017  unit Fakultas  Hukum  dikenakan  biaya  tunggakan atas  nama  2  (dua)  karyawan/pekerja  tersebut, hal ini dikarenakan peserta yang bersangkutan tidak  langsung  melaporkan  kepada  pihak BPJS  Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan sehingga  tidak  dapat  diadakan  pendataan pada  iuran  pembayaran  biro  rektor  dan pemberi kerja/yayasan. Cara mengatasi hambatan  pada  kasus  kedua,  peserta  yang pindah  unit  kerja tersebut  datang menjelaskan langsung  kepada  pihak  BPJS  Kesehatan  dan BPJS Ketenagakerjaan bahwa yang bersangkutan  telah  pindah  ke  unit  kerja  yang
baru, dan untuk mengatasi hambatan/masalah
biaya tunggakkan, peserta diwajibkan membayar  tunggakan  tersebut  ke  unit  kerja yang lama sehingga dapat di daftarkan ke unit kerja yang baru.
Kasus-kasus  yang  ditemukan  dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan  Jaminan  Sosial/BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terdapat masalah- masalah  yang  perlu  dicermati  oleh  pemberi kerja  pada  tingkat  Yayasan,  Universitas  dan Fakultas.  Upaya  untuk  mengatasi  hambatan internal  dan  eksternal  akan  menghasilkan pelayanan (public  service) terhadap  peserta program Jaminan Sosial/BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan  demikian  tujuan  pemerintah dalam  menyelenggarakan  program  Jaminan
Sosial/BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka untuk mensejahterahkan masyarakat Indonesia
khusus karyawan/pekerja dapat terwujud.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  KESIMPULAN
1.  Ketentuan  yang  mengatur  Program
Jaminan  Sosial/BPJS  Kesehatan  dan
BPJS  Ketenagakerjaan  di  Universitas Islam  Sumatera  Utara  merujuk  pada Peraturan  Perundang-undangan  yang mengatur Program Jaminan Sosial/BPJS  Kesehatan  dan  BPJS Ketenagakerjaan. Namun belum ditemukan  dokumen  yang  diterbitkan oleh pemberi kerja/Yayasan, Universitas dan Fakultas yang mengatur  tindak  lanjut  pelaksanaan Program Jaminan Sosial/BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 2.  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Sosial di  UISU  mulai  diselenggarakan  pada tahun 2000 Perkembangan berikutnya  pada  tahun  2012  seluruh dosen tetap yayasan dan karyawan/pekerja di UISU di daftarkan sebagai  peserta  Program  Jaminan
Sosial Tenaga Kerja meliputi: Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan (JPK),
Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK), Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  dan  Jaminan Kematian (JK), selanjutnya tahun 2015 dengan  terbitnya  ketentuan  mengenai BPJS  Ketenagakerjaan,  maka  dosen tetap  yayasan  dan  karyawan/pekerja di  daftarkan  kepesertaannya  pada Program Jaminan Pensiun (JP) dengan batas usia dibawah 56 tahun. 3.  Pelaksanaan Program Jaminan
Sosial/BPJS  Kesehatan  dan  BPJS Ketenagakerjaan  di  Universitas  Islam Sumatera  Utara  ditemukan  hambatan internal  yaitu  karyawan/pekerja  yang mutasi antar unit kerja wajib mendaftar ulang  di  kantor  BPJS  Kesehatan  dan BPJS  Ketenagakerjaan.  Pada  setiap unit  kerja  belum  seluruhnya  memiliki karyawan/pekerja yang ditugaskan khusus  untuk  mengelola  administrasi kepesertaan  BPJS  Kesehatan  dan BPJS  Ketenagakerjaan.  Adminitrasi kepesertaan  BPJS  Kesehatan  dan
BPJS Ketenagakerjaan belum dilakukan sentralisasi sehingga
masing-masing  unit  kerja  melakukan pembayaran  iuran  kepesertaan  ke
kantor  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS Ketenagakerjaan.

## B.  SARAN
1.  Pemberi  kerja/Yayasan,  Universitas dan  Fakultas  (unit-unit  kerja  perlu menginventarisasi dokumen surat
keputusan, surat edaran, surat pemberitahuan)  yang  diterbitkan  oleh pemberi kerja/Yayasan mengatur
tentang pelaksanaan Program
Jaminan  Sosial/BPJS  Kesehatan  dan BPJS  Ketenagakerjaan  di  Universitas Islam Sumatera Utara
2.  Pemberi  kerja/yayasan  sebagai  badan hukum  Universitas  Islam  Sumatera
Utara  perlu  melakukan  inventarisasi untuk penyatuan administrasi kepesertaan Program Jaminan Sosial/BPJS  Kesehatan  dan  BPJS Ketenagakerjaan sehingga penyelesaian  kewajiban  pembayaran iuran  dan  adminitrasi  lainnya  kekantor BPJS dilakukan satu pintu.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku Al Qur’an dan Terjemahannya, 2005, Diponegoro, Bandung Abdulkadir  Muhammad,  2004, Hukum  dan Penelitian Hukum , cetakan I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Anne Friday Safaria, 2003, Hubungan Perburuhan Di Sektor Informal, Permasalahan  dan  Prospek,  Akatiga
Bandung
Burhan  Ashofa,  1992, Metode  Penelitian Hukum , Jakarta: Rineke Cipta.
Eggi  Sudjana,  2000,  Bayarlah  Upah  Sebelum
Keringatnya Mengering, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Jakarta. Imam  Soepomo,  2001,  Hukum  Perburuhan Bidang  Hubungan  Kerja,  Djambatan, Jakarta
Mohammad Syaufii Syamsuddin, 2004, Norma
Perlindungan Dalam Hubungan Industrial,  Sarana  Bhakti  Persada, Jakarta. Saiful  Anwar,  2007,  Sendi-sendi  Hubungan Pekerja Dengan Pengusaha, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan _______  ,  2014,  Perjanjian  Kerja  Pada  Usaha Sosial (Rumah Sakit Swasta), Gelora Madani Press, Medan Soerjono Soekamto II, 1995, Penelitian Hukum
Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

## B.  Peraturan perundang-undangan
1.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1992
Tentang Jamsostek
3.  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Tenaga Kerja
4.  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004
Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
5.  Peraturan  Pemerintah  No.  86 Tahun  2013
tentang  Tata  Cara  Pengenaan  Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang,
Selain  Pemberi  Kerja,  Pekerja,  Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

## C.  Website/internet
1.  Wikipedia
file:///D:/PENELITIAN%20BPJS%20Tenag
a Kerja.html
2. https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja