## KEHIDUPAN PRIVAT DAN KETERTIBAN UMUM
DALAM PUSARAN HUKUM

## PERSONAL LIFE AND PUBLIC ORDER BEFORE THE LAW

## Achmad Subkhan

## ABSTRACT
Law develops in line with the development of society. A rule of law may be established  before an event occurs, or vice  versa. In the context  of social  life -in a broader  scope  includes the life  of the nation and the state- law and its changes  are  born from certain procedures that are based on an event. The law binds each member and becomes a common reference of building life. Initially the realm of private life almost covers all aspects and has a clear limit. For example is the pattern of life of the empire / kingdom that tends to be  very  exclusive  strongly  supports  the  pattern  of  life  that  is individualistic. This study aims to examine the pattern of changes in jurisdiction. In line with the purpose of research, research method using descriptive method with  qualitative approach. The type  of research is the library research the source data is library materials that are analyzed by content analysis (content analysis). The results of this  study indicate that in the development  of  the private life domain  becomes  increasingly  narrow  due  to  the  increasingly complex  social  interaction.  The  area  of      private  life  becomes increasingly narrow, while the public realm becomes wider.
Key Word : Law, Privat, Order, Public

## ABSTRAK
Hukum berkembang  sejalan dengan  perkembangan  masyarakat. Suatu aturan hukum bisa jadi ditetapkan sebelum terjadinya suatu peristiwa,  atau  sebaliknya.  Dalam  konteks  kehidupan bermasyarakat  -dalam  lingkup  yang  lebih  luas  mencakup kehidupan  berbangsa  dan  bernegara-  hukum  dan  perubahannya lahir  dari  prosedur-prosedur  tertentu  yang  didasari  oleh  suatu peristiwa.  Hukum  mengikat  setiap  anggota  dan  menjadi  acuan bersama membangun  kehidupan. Semula ranah kehidupan privat hampir  mencakup  segala  aspek  dan  memiliki  batas  yang  jelas. Sebagai  contoh  adalah pola  kehidupan  kekaisaran/kerajaan yang cenderung sangat ekslusif sangat mendukung pola kehidupan yang individualistis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pola perubahan  wilayah  hukum.  Sejalan  dengan  tujuan  penelitian, metode  penelitian  menggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Adapun  jenis  penelitian  adalah  library reseach yang sumber datanya  adalah  bahan-bahan  pustaka yang dianalisis  dengan  analisis isi (content  analisys). Hasil  penelitian
3 3 3 3 3 3 129

## Achmad Subkhan
Balai Diklat Keagamaan  (BDK)
Semarang
Jl. Temugiring, Banyumanik,
Semarang, Jawa Tengah 50264
Telp: (024) 7472551 E-mail : achmadsubkhan80@gmail.com Naskah : diterima : 20 Pebruari 2018 direvisi :  17  Maret  2018 disetujui :  8  April  2018
ini  menunjukkan  bahwa  dalam  perkembangannya  ranah kehidupan privat menjadi semakin sempit akibat adanya interaksi sosial  yang semakin  kompleks. Wilayah  kehidupan privat  menjadi semakin sempit, sementara wilayah publik menjadi semakin luas.
Kata Kunci: Hukum, Privat, Ketertiban, Umum

## PENDAHULUAN
Suatu  komunitas  masyarakat  tentu  memiliki aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Pelanggaran  atas  peraturan  tersebut berimplikasi  tuntutan  tertentu  terhadap pelanggar.
Hukum, kehidupan privat dan ketertiban umum adalah entitas yang tidak  bisa dipisah- kan  satu  dengan  yang  lain  dalam  kehidupan masyarakat  dan  negara.  Hukum  adalah produk  dari  kesepakatan  untuk  mengatur kehidupan  bersama,  hal  ini  jika  dipahami bahwa  hukum  adalah  sesuatu  yang  mandiri, bukan  sebagai  alat  untuk  mendukung suatu  kekuasaan  tertentu.  Sementara  itu, setiap  individu  memiliki  kehidupan  privat yang  tidak  ingin  diketahui  oleh  orang  lain. Dengan  demikian  jika  ada  sesuatu  yang menyangkut  kehidupan  privat  seseorang diekspose  oleh  orang  lain,  maka  tentu  akan menimbulkan  permasalahan,  misalnya  ada tuntutan  hukum  bagi  pelaku  ekspose tersebut.  Kemudian,  dengan  banyaknya pengalaman-pengalaman  hidup  dalam  suatu kelompok  masyarakat  mungkin  secara  tidak sadar  menimbulkan  perpindahan  wilayah kehidupan  privat  ke  dalam  wilayah  publik seperti  masalah  seks,  kehidupan  keluarga, kebutuhan  akan  keamanan  pribadi  yang menggantungkan  jasa orang lain.
Perubahan-perubahan  pola  kehidupan masyarakat  dan  pribadi  ini  menyebabkan perubahan peta wilayah hukum.  Wilayah publik dan  pribadi  adalah  dua  hal  yang  berbeda.  Di satu  sisi,  hukum  berdasarkan  aturan  dan prosedur  yang  berlaku  untuk  semua  orang, dan  di  sisi  lain,  interaksi  sosial  bersifat tertentu  dan  mengandung  unsur  komitmen pribadi dan rahasia.
Penelitian  mengenai  hukum  dan masyarakat antara lain Nuryana (2007 : 1) yang menyatakan  bahwa  mengubah  paradigma  dari legal  centralisme  menuju  legal  pluralisme merupakan  suatu  keniscayaan  yang  harus dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  dan lembaga legislatif, mengingat kondisi masyarakat indonesia yang sangat majemuk. Ismi (2012 : 1) yang  menyoroti  mengenai  hak  ulayat.  Dalam penelitiannya  dia  menyimpulkan  bahwa  hak ulayat  dalam  tata  hukum  di  Indonesia  diakui melalui  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  pokok  Agraria.  Penelitian  berikutnya yang  dilakukan  oleh  Rosana  (2013)  yang menyimpulkan  bahwa  dalam  masyarakat tradisional  maupuan  modern  tidak  lepas  dari hukum  sebaga  alat  kontrol  kehidupan  untuk mewujudkan ketentraman, melakukan pengawasan  sehingga  dapat  mencapai  tujuan bersama.  Pengawasan  sosial  selalu  mengalami perubahan  baik  secara  evolusi  maupun revolusi. Dengan demikian, maka fungsi hukum sebagai  intrumen  pengendali  sosial  dapat terimplementasikan.
Menelaah ketiga penelitian di atas, belum ada  yang  menyinggung  mengenai  perubahan wilayah hukum, sehingga penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  dengan  tema  ini. Menurut penulis, penelitian ini penting  dilaku- kan agar dapat mengetahui tren pola perubahan wilayah  hukum.  Tren  perubahan  wilayah hukum  merupakan  salah  satu  obyek  penelitian yang masih jarang dilakukan. Melalui penelitian ini,  kita  dapat  mengetahui  –setidaknya secara    umum--    perubahan  apa  yang    terjadi. Oleh  karena  itu,  penulis  perlu  menentukan fokus  penelitian  yaitu pada  perubahan  wilayah hukum  yang  mengatur  antara  kehidupan privat menuju ketertiban umum.
Sebagaimana  kita  ketahui,  di  samping Negara  Indonesia  menerapkan  hukum  Positif, juga  ada  aturan  hukum  dapat  digunakan  oleh kaum  muslim  untuk  mengatur  wilayah  privat, misalnya  dengan  adanya  produk  Kompilasi Hukum  Islam.  Dalam  konteks  kediklatan, misalnya  diklat  kepenghuluan,  peserta  diklat perlu  diperkenalkan  dengan  tren  perubahan wilayah  hukum  ini.  Sehingga,  dengan pengetahuan  ini  dapat  dijadikan  sebagai ’pisau  analisa’  untuk  melakukan  penelaahan terhadap Kompilasi Hukum Islam.

## Indentifikasi Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  di- rumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Hukum,  kehidupan  privat  dan  ketertiban umum merupakan 3 [tiga] entitas yang tidak dapat dipisahkan.
2. Hukum  merupakan  satu  entitas  yang independen  yang  mengatur  dua  entitas lainnya.
3. Kehidupan  manusia  baik  secara  individu maupun  kelompok  mengalami  perubahan dan  perkembangan,  maka  tentu  ada perubahan wilayah hukum.

## Rumusan Masalah
Adapun  rumusan  masalah  berdasarkan indentifikasi di atas yaitu:
1. Bagaimana  pola  perubahan wilayah  hukum yang  mengatur  antara  kehidupan  privat menuju ketertiban umum ?
2. Apa  saja  contoh  produk  hukum  yang mengatur  kehidupan  privat  menuju ketertiban umum.

## Tujuan dan Manfaat Penelitian
Sejalan  dengan  rumusan  masalahnya, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perubahan wilayah hukum yang mengatur kehidupan privat dan ketertiban umum. Adapun manfaat yang diharapkan :
1. Dalam  konteks  kediklatan,  misalnya  diklat Kepenghuluan  yang  didalamnya  terdapat materi Kompilasi Hukum Islam, pengetahuan mengenai  perubahan  wilayah  hukum  ini
dapat  digunakan  sebagai  ’pisau  analisa’ atas produk hukum Kompilasi Hukum Islam.
2. Dengan  mengetahui  perubahan  wilayah hukum,  maka  dapat  dilanjutkan  dengan penelitian  tentang  perubahan  wilayah hukum Islam
3. Dapat  memberikan  sumbangan  pemikian dalam  kajian  hukum,  terutama  bagi  para penelitian di bidang hukum Islam;

## KERANGKA TEORITIK
Membahas  mengenai  penerapan  hukum positif,  tidak  terlepas  dari  sejarah  Romawi. Romawi kuno merupakan salah satu kekaisaran yang  memiliki  tatanan  hukum  yang  sangat individualistis.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari kekuasaan  raja  yang  sangat  absolut.  Sebagai contoh  adanya  crimine  extra  ordinaria,  yaitu jenis-jenis  yang  tidak  dimaktub  dalam  undang- undang. Dalam crimine extra ordinaria terdapat jenis  kejahatan  yang  disebut  dengan  crimen stellionatus    yang  berarti  perbuatan  durjana. Pada  saat  crimine  extra  ordinaria  di  bawa  ke dunia  Eropa,  raja-raja  yang  kuasa  di  sana menerapkannya  dengan  sewenang-wenang dan  sesuai  kehendaknya.  Pada  masa  itu, sebagian  besar  hukum  –dalam  hal  ini  adalah- pidana  tidak  berlaku  secara  tertulis,  sehingga rakyat  tidak  tahu  mana  perbuatan  yang dilarang dan mana yang  tidak dilarang. Akibat- nya,  pengadilan  dilakukan    ecara  tidak  adil, karena  hukum  yang  ditetapkan  lebih  banyak didasarkan  pada  perasaan  hakim.Dalam perkembangannya, muncul para ahli pikir  seperti Montesquieu  dan  JJ.  Rousseau  yang  menuntut agar  kekuasaan  raja  dibatasi  dengan  undang- undang (Hiariej, 2012 : 8). Tuntutan perubahan ini  tidak  lepas  dari  perubahan  kehidupan masyarakat.
Masyarakat  merupakan  kumpulan  dari berbagai  kepentingan-kepentingan.  Maka, perkembangan  dan  perubahan  yang  terjadi dalam  masyarakat  meniscayakan  adanya perubahan  setiap  aspek,  antara  lain  adanya hukum baru  atau hukum  yang berlaku. Banyak teori-teori  yang  menjelaskan  dari  mana hukum  itu  lahir  atau  berubah,  misalnya  teori historis,  teori  utilitarianisme  dan  teori  organis
(Schmid, 1985 :  61-139). Sedangkan teori yang akan    penulis  gunakan  sebagai  pisau  analisa penelitian  ini adalah teori sosiologi hukum.

## Sosiologi Hukum
Sosiologi  Hukum  merupakan  salah satu  cabang  sosiologi  yang  melihat  hubungan antara  hukum  dengan  realitas  sosial. Dalam  pandangannnya,  hukum  merupakan realitas  respon  sosial.  Oleh  karena  itu,  hukum tidak  bisa  dipisahkan  dari  realitas  tersebut. Sosiologi    hukum  menekankan  bahwa pembentukan  maupun  perubahan  hukum harus  mem-pertimbangkan  aspek-aspek sosiologis dan  nilai-nilai kemanusiaan. Dengan dasar  pijakan  inilah,  maka  akan  melahirkan hukum-hukum    yang  progresif  dan  lebih berkeadilan (Rahardjo, 2009 : 3).
Menurut  Selznik  bahwa  sosiologi  hukum merupakan  aktifitas  ilmiah  untuk  memetakan bagian-bagian  dari  realitas  sosial  dalam hubungannya  dengan  hukum,  apakah  sesuai atau  tidak,  kemudian  merumuskan  kebutuhan perubahannya  (Adi,  2012  :  22).  Pendekatan sosiologi  hukum  mengharuskan  adanya pembahasan  antara  hukum  dengan  aspek- aspek  kehidupan  sosial.  Ini  karena  dalam pandangan sosioliogi  hukum, proses pembentukan  suatu  hukum  melibatkan  peran dinamis  suatu  jaringan  atau  sistem  sosial  yang disebut masyarakat (Soekanto, 2006 : 24).

## Kerangka Berfikir
Area  privat  (individu)  merupakan  area yang  tidak  mudah diintervensi  oleh  orang  lain. Setiap  individu  memiliki  hak  sejak  kelahiran- nya.  Pada  awalnya,  area  ini  jauh  dari jangkauan  hukum,  dalam  arti  hak-hak individu  tidak  begitu  terlindungi.  Dalam perkembangannya,  banyak  produk-produk hukum  yang  justru  melindung  hak-hak mereka.  Perlindungan  hak-hak  privat  men- ciptakan  suatu  ketertiban    umum.  Dengan pendekatan  sosiologi  hukum,  dapat  dianalisa proses perubahan yang terjadi.

## METODOLOGI PENELITIAN Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  meng- gunakan  metode  deskriptif.  Metode  ini  lazim digunakan  dalam  penelitian  kualitatif  yang meniscayakan  seorang  peneliti  mengambil sumber  data  dan  menganalisis  apa  adanya, tanpa keharusan memilih penjelasan tertentu (Arifin, 2008 : 58).

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh  subjek  penelitian  secara  holistik,  dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai metode ilmiah (Moleong, 1999 : 6).

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah Library Reseach (penelitian kepustakaan).

## Sumber Data
Sejalan  dengan  jenis  penelitian,  maka sumber  data  untuk  memperoleh  informasi yang  komprehensi  terkait  obyek  penelitian berasal  dari  bahan-bahan/  kajian-kajian kepustakaan yang relevan.

## Teknis Analisas Data
Setelah data-data (bahan pustaka) yang relevan  dengan  fokus  penelitian  terkumpul, kemudian  dilakukan  penelaahan  dengan teknis  analisis  isi  (content  analisys)  dengan cara memetakan wilayah yang terkait dengan kehidupan  privat,  transisi  kecenderungan perubahan  wilayah  hukum,  dan  wilayah publik  (Vredenbregt 1978  :  66). Pemetaan  ini bertujuan  agar  wilayah  privat  dan  wilayah publik  sebagai  recoding  unit  tetap  diletakkan

## Kerangka Pikir

## Hukum
Ketertiban Umum Wil. Hukum Wil. Privat
dalam  context  unit,  keseluruhan  dalam  peta perubahan wilayah hukum.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN Kehidupan Privat dan Ketertiban Umum
Secara  sederhana  dapat  didefinisikan bahwa  privat  adalah  ruang  yang  mengacu kepada  kehidupan  pribadi  masing-masing individu,  sedangkan  publik  adalah  sebuah kawasan  terbuka  untuk  membentuk  suatu kelompok.  Namun  dalam  realitasnya,  privat dan  publik  acap  kali  saling  tumpang  tindih. Sebagai contoh  adalah masalah adopsi, di satu sisi  merupakan  kepentingan  pribadi  tetapi juga  mengadung  unsur-unsur  kepentingan publik  (Starr,  tt  :  1).  Untuk  memahami  tema tentang  kehidupan  privat  dan  hubungannya dengan  tatanan  masyarakat  kiranya  perlu menyimak  sebuah  kasus  yang    ditulis  oleh Turkel (1995 : 109) dalam bukunya  yang telah penulis terjemahkan sebagai berikut :
” Suatu  malam  dalam  acara  David Letterman    Show  satu  pasangan  muda telah  terpilih  di  antara  para  penonton. Ketika mereka dibawa ke atas panggung, David  Letterman  mengatakan  bahwa  ia akan membuat panggilan telepon ke se- seorang  yang  mereka  pilih  dan mengatakan padanya suatu hal yang telah mereka sembunyikan darinya. Pasangan itu  memutuskan  bahwa  mereka  ingin David Letterman untuk menelepon ayah si  perempuan  dan  mengatakan  kepada- nya bahwa mereka telah tinggal bersama selama beberapa bulan. David Letterman menghubungi  sang  ayah  yang  terkejut mendapat  telepon  larut  malam  dari seorang  pembawa  acara  yang  terkenal. Sewaktu  percakapan, Letterman mengatakan kepada sang ayah bahwa ia ingin  mengetahui  bahwa  anaknya  telah hidup  bersama  dengan  seorang  anak laki-laki  selama  beberapa  waktu.  Sang ayah  menjadi  malu  dan  marah.  Para penonton tergelak-gelak dengan kajadian ini dan acarapun berlanjut ” .
Kutipan kisah di atas menceritakan    tentang kehidupan  privat  seorang  pemuda  bersama dengan  lawan  jenis,  yang  tidak  diketahui  oleh orang  tuanya,  dalam  masyarakat  dianggap sebagai  ketidakwajaran  etika.  Maka  wajar,  jika sang  ayah  malu  dan  marah  dengan  anaknya tersebut.  Ia  malu  karena  kehidupan  privat yaitu hubungan dia dengan anaknya  dan kondisi anaknya yang telah bersama  dengan pasangan- nya semestinya tidak  perlu diketahui oleh orang lain.  Namun  demikian,  tampaknya  para penonton  tidak  lagi  menganggap  hal  tersebut sebagai  sesuatu  yang  serius  menyangkut privasi seseorang,  tidak ada protes dari penonton bahwa  David  Lettermen  telah  mengganggu kehidupan  privat  seseorang.  Kondisi  yang demikian  itu  menunjukan  betapa  hubungan kehidupan  privat  dan  publik,  komunikasi  dan peran sosial  menjadi kabur (Turkel, 1995 : 109).
Semula  kehidupan privat  (aktifitas  rumah tangga)  adalah  suatu  hal  yang  tidak  mungkin tersentuh  oleh  pihak  manapun  dari  luar. Terdapat ” dinding pembatas ” antara lingkungan rumah  tangga  dengan  ruang  publik  politik. Keduanya  adalah  entitas  yang  berbeda  sejak munculnya sistem negara kuno. Kehidupan privat lebih  berorientasi  pada  bertahan  hidup, pemenuhan  kebutuhan  seksual,  kebutuhan tempat  tinggal,  kebutuhan  kesehatan  dan segala  yang  bersifat  pemenuhan  kebutuhan individu (Turkel, 1995 : 111).
Dalam  kehidupan  privat  acap  kali muncul  persoalan  kemanusiaan  sebagai konsekuensi  atas  superioritas  kaum  laki-laki atas  seluruh  anggota  keluarga.  Kondisi  umum yang  terjadi  adalah  adanya  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  dilakukan  oleh  kepala rumah  tangga.  Hal  ini  merupakan  persoalan yang  serius,  kekuasaan  kepala  rumah  tangga yang  hampir  tidak  terbatas  membawa  dampak buruk  yang  berkepanjangan  bagi  generasi berikutnya.  Kehidupan  rumah  tangga  yang tidak  tersentuh  oleh  entitas  sosial  seperti inilah  yang  lambat  laun  akan  memunculkan sebuah tuntutan-tuntutan sosial.
Setiap individu memiliki kebebasan untuk berperan  dalam  kehidupan.  Hal  ini  berkaitan dengan hak asasi yang dimilikinya. Oleh karena
3 3 3 3 3 3 133
itu, baik negara maupun hukum internasional menjamin  hak  tersebut.  Menurut  Nusantara (dalam  Cassese,  2005  :  xx-xxi),  sejak  tahun 1948  yaitu  setelah  dianutnya  Deklarasi Universal Hak Asasi manusia, semua Negara di dunia  memiliki  aturan-aturan  yang  berkaitan dengan  dunia  internasional  berkaitan  dengan apa  yang  akan  dilakukan  dan  tidak,  dengan kata  lain  telah  memiliki  kode  etik  politik luar  negeri.  Sementara  itu,  daerah  hak-hak asasi  manusia  yang  dijaga  di  tingkat  dunia telah  menjadi  luas.  hak  yang  mencakup kebebasan  sebagai  warga  negara  terdiri dari ” ruang individu ” yang harus  dijamin oleh setiap pemerintah dengan jalan tidak melaku- kan  campurtangan  dalam  suatu  ruangan pribadi  tertentu  seperti    hak  untuk  merasa aman,  untuk  menyendiri,  untuk  hidup berkeluarga,  untuk  mempunyai  hak  milik pribadi,  melaksanakan  agama,  berkumpul secara  damai.  Dalam  beberapa  sistim pemerintahan,  hak-hak  tersebut  tidak sepenuhnya  dapat  dimiliki  oleh  individu, sebut  saja  pemerintahan  dengan  sistim sosialis yang tidak mengijinkan pemilikan atas nama  individu/pribadi.  Individu  memiliki  hak atas  kewarganegaraan,  hak  kepemilikan,  hak berpendapat,  perlindungan  hukum,  hak berpolitik  dan  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan  kehidupan  privatnya.  Sementara  itu, dalam  hukum  internasional  seseorang memiliki  hak  perlindungan  diplomatik  ketika dia  berada  di  luar  negaranya  sendiri.  Ini adalah  salahsatu  tanggung  jawab  negara terhadap warga negaranya (Starke, 1997 : 459).
Menurut teori interaksionisme simbolik, individu adalah dasar pembentukan masyarakat yang  tidak  hanya  berinteraksi  dan  bereaksi, namun  juga  aktif  menangkap,  menafsirkan, bertindak dan mencipta. Sedangkan masyarakat bukanlah  sesuatu  yang  statis ” di  luar  sana ” yang  selalu  mempengaruhi  dan  membentuk diri  kita, namun pada hakekatnya merupakan sebuah proses interaksi. Individu bukan hanya memiliki pikiran (mind), namun juga diri (self) yang  bukan  sebuah  entitas  psikologis,  namun sebuah  aspek  dari  proses  sosial  yang  muncul dalam  proses  pengalaman  dan  aktivitas
sosial.  Selain  itu,  keseluruhan  proses  interaksi tersebut  bersifat  simbolik,  di  mana  makna- makna  dibentuk  oleh  akal  budi  manusia (Soeprapto, tt : 1). Meskipun individu memiliki hak  yang  membawanya  pada  kebebasan untuk  beraktifitas,  ia  tidak  terlepas  dari kehidupan  sosial  yang  melingkupi  dirinya.  Hal ini  merupakan  sifat  kodrati  yang  saling mendukung  satu  dengan  yang  lain.  Faktor psikologis  juga  berperan  dalam  mewujudkan relasi  individu  dengan  sosial  seperti; kebutuhan  untuk  mendapatkan  pengakuan, penghargaan,  status  sosial,  ekspresi  dan apresiasi.
Corak  kehidupan  privat  yang  begitu dominan  sebelum  abad  ke  delapanbelas  yang dimanifestasikan  dalam  model  kehidupan kekaisaran/kerajaan  -yang  termanisfestasikan dalam  sistem  kemasyarakatan  Yunani  Kuno maupun  Roma-  telah  mengalami  perubahan yang  cukup  signifikan  pada  awal  abad  ke delapan  belas (Turkel,  1995 :  111). Isu  tentang kesejahteraan  umum  pada  jaman  Renaissance Perancis  yaitu  pertengahan  abad  ke-17  bisa disebut  sebagai  benih-benih  mulai  terbuka- nya  akses  wilayah  publik  terhadap  kehidupan privat dan sebaliknya (Sennett, tt : 3). Perubahan ini  terwujud  dengan  mulai  adanya  interaksi kehidupan  dalam  rumah  tangga  kekaisaran dengan wilayah publik. Namun, hal yang paling pokok  yang  mengawali  perubahan  ini  adalah adanya  perkembangan  ilmu  pengetahuan yang  berwujud  industri-industri,  organisasi- organisasi,  perkembangan  budaya  dan perkembangan  sistem  perkotaan.  Kondisi  yang demikian  ini  menyebabkan  ada  ketidak- seimbangan  antara  rumah  tangga  sebagai tempat  konsumsi  dan  tempat  kerja  sebagai area industri (Turkel, 1995 : 111).
Interaksi  yang  terjadi  antara  individu (dalam  kehidupan  privatnya),  oleh  karena tuntutan  kebutuhan  ekonomi  memaksa  dia harus  tunduk pada peraturan-peraturan pabrik tempat  dia  bekerja.  Artinya  bahwa,    individu tidak  bisa  lagi  memaksakan  kehidupan  privat- nya    untuk  tetap  bertahan  atas  tuntutan interaksi  sosial  yang  dijalaninya.  Hal  itu merupakan  konsekuensi  logis  dari  adanya
kehidupan  sosial  yang  harus  dialami  oleh individu.  Dampak  yang  terjadi  karena  adanya relasi  yang  demikian  rumit  adalah  bahwa pengalaman-pengalaman  corak  kehidupan yang sangat pribadi dan sistem kemasyarakatan sebelum  abad  ke  delapanbelas  ini  telah mengalami  pengaburan  garis  batas  antara kehidupan  privat  dan  tatanan  publik  setelah memasuki abad ke delapanbelas.
Perkembangan  yang  terjadi  antara kehidupan  privat  individu  dengan  individu yang  lain,  dan  selanjutnya  semakin  meluas menjadi  interaksi  sosial  yang  lebih  kompleks telah  memunculkan  berbagai  lembaga- lembaga publik seperti hukum, politik, ekonomi dan  administrasi.  Peran  yang    dilakukan  oleh lembaga-lembaga  tersebut  juga  semakin bervariatif,  ada  yang  fokus  terhadap  masalah ekonomi,  pendidikan  dan  berbagai  kehidupan manusia.  Keadaan  ini  semakin  mengecilkan ruang  lingkup  aktifitas  kehidupan  privat. Ruang  lingkup  aktifitas  kehidupan  privat menjadi  lebih  fokus  pada  masalah  konsumsi personal,  seks  dan  indentitas  individual. Dengan  munculnya  lembaga-lembaga  publik semacam  itu,  maka  babak  baru  masyarakat telah terwujud.
Dalam  masyarakat  modern,  aturan  yang mengatur  interaksi  dan  relasi  antar  anggota- nya  telah  ada,  seperti  aturan  tentang  hak  dan kewajiban  individu  dalam  masyarakat. Aturan/norma  baik  yang  tertulis  (seperti undang-undang)  maupun  yang  tidak  tertulis (seperti  hukum  adat,  kebiasaan  masarakat) menjadi  dasar  untuk  mengatur  interaksi tersebut,  terutama  norma  yang  tidak  tertulis dijunjung  tinggi.    Di  samping  itu,  masyarakat telah  memiliki  sistem  administrasi  yang  lebih baik. Dalam perkembanganya, perubahan sosial tidak  bisa  dielakan  akibat  adanya  interaksi sosial  yang  lebih  kompleks.  Perubahan  sosial akibat  adanya  kompleksitas  dalam  interaksi sosial  bisa  berupa:  1]  Perubahan  komposisi misalnya  migrasi  dari  satu  kelompok  kepada kelompok lain, menjadi anggota satu kelompok tertentu,  demobilisai  kelompok  sosial,  2] Perubahan  struktural  misalnya  terciptanya ketimpangan, kristalisasi kekuasaan,
terbentuknya  kerjasama,  3]  Perubahan  fungsi misalnya  spesialisasi  dan  diferensiasi pekerjaan,  4]  Perubahan  batas  misalnya penggabungan  beberapa  kelompok,  5] Perubahan  hubungan  antar  subsistem  misal- nya  penguasaan  rezim  politik,  6]  perubahan lingkungan misalnya kerusakan ekologi. Beberapa ciri sistem sosial yang kompleks  seperti tercipta nya keseimbangan atau kegoncangan, consensus atau  pertikaian,  harmoni  atau  perselisihan, kerjasama  atau  konflik,  damai  atau  perang, kemakmuran atau krisis, masing-masing memiliki sifat yang  saling mempengaruhi (Sztomka, 2004 : 4)  Kompleksitas  dalam  interaksi  sosial  yang memiliki  pengaruh  yang  sangat  signifikan adalah perkembangan budaya. Begitu juga ada- nya  isu-isu  tentang  keterbukaan,  kebudayaan, hak  asasi  manusia,  kebutuhan  informasi, demokrasi,  hukum,  kesetaraan,  dan  isu-isu kontemporer  lainnya  telah  membawa  pada kondisi sosial baru.
Sebagaimana  telah  sebutkan  di  atas mengenai  kasus  antara  orang  tua,  anak  dan penonton  dalam  acara  David  Lettermen  Show adalah salah satu ciri  kondisi sosial masyarakat yang  baru.  Hal  yang  bersifat  pribadi  hampir- hampir  tidak  ada  lagi  pembatasnya.  Alasanya bahwa,  kehidupan  privat  seseorang  tidak pernah  lepas  dari  kehidupan  sosialnya. Kehidupan privat merupakan faktor utama yang membentuk ketertiban  umum (tatanan  sosial). Oleh  karena  itu,  kasus-kasus  yang  menimpa kehidupan  privat,  bisa  jadi  perlu  diketahui oleh  orang  lain  untuk  dapat  dilihat  sejauh- mana  pengaruhnya  terhadap  pranata  sosial. Dalam kehidupan privat, seseorang menginginkan  segala  hak  pribadinya  ter- lindungi  dan  bahkan  bila  perlu  tidak  tersentuh dari  pihak  luar.  Namun,  kehidupan  sosial  yang melingkupinya  menuntut  lain  karena  individu berinteraksi  dengan  sosial/publik.  Bahkan dalam  perkembangan  masyarakat  modern  ini telah  terjadi  ketidakteraturan  umum  seperti bahasa,  cara  berpakaian  dan  identitas  pribadi yang  semakin  lama  semakin  lemah  karena adanya disorientasi seiring dengan peningkatan jumlah  penduduk,  keragaman  budaya  dan kebutuhan  ekonomi.  Adapun  bahasa  dan  cara
berpakaian  digunakan  untuk  membangun ikatan sosial (Sennett, tt : 2-3). Akibatnya, orang- orang  menjadi  lebih  curiga  satu  sama  lain  dan lebih terfokus pada kepentingan pribadi seperti pakaian,  bahasa  dan  identitas.  Interaksi  sosial hanya  digunakan  sebagai  media  pemenuhan kepentingan  tersebut  (manipulasi  keuntungan) atau  dengan  kata  lain  ruang  publik  dianggap sebagai  perpanjangan  dari  keinginan  dan maksud pribadi.

## Perubahan Kehidupan Privat dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Hukum
Hukum  memiliki  hubungan  yang  erat dengan  manusia.  Hukum  akan  menghadapi kenyataan psikologis dalam diri manusia dengan pikiran  hukum  itu  sendiri,  bukan  psikologis (Rahardjo,  2006  :  153).  Para  pelaku  hukum (baca:manusia) tentu tidak pernah terlepas dari ranah  psikologis  ketika  bertindak  hukum. Keyakinan,  kepatuhan,  ketakutan,  keinginan adalah  serangkaian  ranah  psikologis  yang dihadapi  hukum.  Akibatnya,  kehidupan  privat individu  yang  sarat  dengan  ranah  psikologis tersebut  merupakan  salah  satu  tujuan  untuk diberlakukannya  hukum,  karena  hukum  itu sendiri  adalah  mengatur  tingkah  laku  individu. Maka,  jika  dibawa  ke  dalam  kajian  sosiologi hukum,  objek  studinya  adalah  segala  hal  yang menyangkut  aspek  tingkah  laku  individu sebagai  realitas  sosial  yang  menggambarkan respon terhadap  aturan-aturan  (norma)  yang berlaku dimasyarakat (Soemanto, 2006:15).
Daerah kehidupan privat yang merupakan hak  asasi  dalam  perkembangannya  menjadi isu-isu  sentral  dalam  hukum,  terutama  hukum internasional  sejak  adanya  deklarasi  hak  asasi manusia  (Universal  Declaration  of  Human Rights). Pada waktu dulu, negara dapat memaksa (baca  :  menyiksa)  warga  negaranya,  terutama negara  jajahan.  Namun  sekarang,  hukum internasional  telah  melarang  setiap  negara untuk  memberikan  perlakuan  atau  hukum yang  tidak  manusiawi  dan  merendahkan. Kebebasan  warga  negara  baik  dalam  ranah kehidupan    privat,  hak  berpolitik,  hak  ekonomi dan sosial  yang diberikan oleh negara di antara-
nya  bertujuan  untuk  menghilangkan kesenjangan  sosial dan  ketimpangan  ekonomi (Nusantara, dalam Cassese, 2005  :  xxi-xxii).
Sejalan dengan perkembangan masyarakat,  hukum  pun ” mengiringi ” perkembangan  itu  menjadi  lebih  rasional karena  ia  terbentuk  oleh  kebijakan-kebijakan sosial.  Dalam  upaya  menyelesaikan  konflik melalui  pelaksanaan  hak-hak  politik  dan hukum,  lembaga  swasta  dan  hubungan keluarga  menjadi  lebih  tunduk  kepada  publik dan lebih terbuka untuk melakukan intervensi. Sebagian individu melakukan kegiatan mereka di  luar  rumah  tangganya  dan  hukum semakin  dibangun  atas  dasar  pengetahuan dan tujuan sosial.
Sebagai  contoh  seorang  individu  yang bekerja  di  sebuah  perusahaan  dalam  rangka memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Sebuah  perusahaan  itu  memproduksi  alat rumah  tangga  sehingga  menghasilkan  limbah yang  dapat  merusak  ekosistem  di  lingkungan sekitarnya.  Masyarakat  yang  ada  disekitar perusahaan  tersebut  mengajukan  protes kepada pemerintah setempat agar perusahaan tersebut  ditutup.  Namun,  dengan  pemikiran yang  mendalam,  jika  perusahaan  tersebut ditutup  maka  tidak  hanya  perusahaan  saja yang rugi,  tetapi akan berdampak menambah jumlah  angka  pengangguran.  Maka,  oleh pemerintah  daerah  dibuatlah  peraturan daerah tentang pengolahan limbah agar lebih ramah  lingkungan,  sehingga  tidak  merusak lingkungan sekitar.
Dari  kasus  di  atas  dapat  dipetakan beberapa wilayah yang sesungguhnya memiliki batas  yang  jelas  yaitu:  Pertama,  karyawan dan  perusahaan  sebagai  individu.  Karyawan dalam  memenuhi  kebutuhan  ekonomi rumah tangganya bergantung pada perusahaan. Artinya  bahwa  dengan  penghasilan  yang didapatnya  ia  bisa  memenuhi  kebutuhan pribadinya.  Demikian  juga  perusahaan dengan  hasil  penjualan  produksinya  maka pemilik  perusahaan  dapat  memperoleh keuntungan yang besar (kepentingan pribadi). Kedua,  warga  masyarakat  sebagai  publik.
3 3
3 3 3 3 136
Tatanan  sosial  yang  telah  ada  menuntut adanya  upaya  menjaga  lingkungan  sebagai tempat tinggal untuk memperoleh kenyamanan dalam  menjalani  kehidupan  sehari-hari. Dalam  rangka  memperoleh  tujuan  tersebut, maka setiap individu harus ikut melaksanakan kesepakatan  yang  berupa  upaya  menjaga lingkungan. Ketiga, pemerintah daerah sebagai pembuat  aturan  (hukum)  yang  mengatur berbagai  macam  lembaga  publik/pribadi. Interaksi  yang  terjadi  antara  ketiga  pihak tersebut  menghasilkan  suatu  aturan  yang lebih  rasional  dalam  menyelesaikan  konflik untuk  memenuhi  kepentingan  masing- masing pihak.
Dalam  perkembangan  sejarah,  peran negara/pemerintah  dalam  mengatur  hak individu  setidaknya  dapat  kita  lihat  dari perubahan  sistemik  yang  terjadi  pada  waktu sebelum  perang  sipil  dan  setelahnya  dalam hal  status  perempuan  dalam  rumah  tangga. Sebelum perang sipil,  kedudukan perempuan dalam  rumah  tangga  tidak  lebih  seperti kepemilikan  harta.  Mereka  tidak  diijinkan terlibat  dalam  suatu  ikatan  tanpa  ada pengawasan  dari  saudara  laki-laki.  Terlebih lagi  perkawinan  yang  mendudukan  istri  dan anak-anak  adalah  milik  suami.  Sedikit  sekali aturan  yang  mengatur  hubungan  dalam rumah  tangga.  Namun  setelah  perang  sipil, intervensi  negara  terhadap  hubungan keluarga dan kehidupan rumah tangga semakin besar.  Anggota  keluarga  ditetapkan  secara hukum  melalui  hak-hak  dan  kewajiban  oleh negara bukan melalui hubungan seorang laki- laki        sebagai  kepala  rumah  tangga.  Namun demikian,  perempuan  belum  dianggap memiliki   kedudukan yang sama dengan laki- laki. Dia     adalah pihak yang perlu dilindungi, memerlukan  tempat  berteduh  dan  sedikit peran  ekonomi  dan  politik  yang  dimiliknya. Perempuan telah memiki tanggung jawab atas peran  domestiknya  dalam  rumah  tangga (Turkel, 1995 : 114).
Memasuki  abad  ke  duapuluh,  peran negara  –melalui  undang-undang /hukum- semakin besar dalam mengatur tata hubungan antara  kehidupan  privat  dan  tatanan  publik.
Peran  ini  memiliki  hubungan  yang  linear dengan  cita-cita  kemanusiaan  dunia internasional.  Penghapusan  perbudakan  yang terjadi  dengan  adanya    konvensi  tahun  1926 merupakan  sebuah  manifestasi  dalam  rangka melindungi  hak  dan  kebebasan  individu (Forsythe, 1993 : 12). Sejalan dengan itu, berdiri- lah  lembaga-lembaga  internasional  yang melindungi  setiap  hak  individu  seperti  ILO (International  Labour  Organization),  UNICEF, UNESCO dan WHO.
Sebagai  pengejawantahan  dari  cita-cita internasional  dalam  hal  mengatur  kehidupan privat dan tatanan sosial, di Indonesia lahirlah beberapa  produk  hukum  (baca:  undang- undang) untuk tujuan tersebut antara lain :
1. Undang-Undang ketenagakerjaan Nomor 25
Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-undang  ketenagakerjaan  berisi tentang hubungan antara karyawan dengan perusahaan  yang  mengatur  hak  dan kewajiban keduanya.
2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak Masalah anak menjadi isu penting dalam dunia modern.  Kasus-kasus  kekerasan  terhadap anak yang semula tidak mendapat perhatian hukum,  kini  menjadi  fokus  penting  dalam jagad  ketertiban  perlakuan  terhadap  anak. Hal  ini  berkaitan  dengan  pembentukan generasi    yang  sehat  bagi  suatu  negara. Pengasuhan  anak  yang  semula  menjadi ranah  kehidupan  privat  rumah  tangga telah  berubah  menjadi ” kewajiban ” publik untuk mengawasi prilaku setiap rumah tangga dalam  memperlakukan  anak  dan  hukum melindungi  anak  untuk  mendapat-kan  hak- haknya
3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan Undang-undang  tentang  perkawinan  ini secara  nyata  telah  mengatur  kehidupan privat  individu.  Pernikahan  yang  semula merupakan  hak  penuh  secara  de  jure  dan de  facto  dimiliki  dalam  kehidupan  rumah tangga, oleh hukum diatur untuk menjamin kebebasan  individu  dalam  batas-batas etika  sosial.  Maka  dalam  undang-undang
Keterangan : - - - - : menunjukan kecenderungan menyempit/meluas
tersebut  juga  diatur  mengenai  poligami yang  pada  mulanya  merupakan  hal  yang lumrah.
4. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang  ini  mengatur  tentang pemilikan  tanah  yang  dibagi  menjadi  hak milik,  hak  guna  bangunan,  hak  guna usaha, hak pakai dan hak sewa.
5. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1982 tentang Hak Cipta Ini  merupakan  Undang-Undang  Hak  Cipta pertama,  dan  telah  diubah  terakhir  yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
6. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang  ini  bertujuan  untuk melindungi kepetingan Negara, Publik dan individu  dari  pencemaran  nama  baik.
Terdapat  3  pasal  yang  berkaitan  dengan defamation  (pencemaran  nama  baik), penodaan agama dan ancaman online.
Produk-produk hukum (undang-undang) di atas membuktikan betapa terjadi perubahan peta  hukum  yang  demikian  signifikan.  Di beberapa  negara  seperti  Amerika  dan Australia  terdapat  lembaga  publik  yang memberikan  pelayanan  bagi  pemenuhan kebutuhan privat  seperti lembaga  pelayanan pernikahan  dan  lembaga  pelayanan  adopsi anak, kedua  lembaga ini dilindungi dan diatur oleh  undang-undang  (Starr,  tt  :  1-2). Kecenderungan  ini  menunjukkan  bahwa hukum  yang  mengatur  kehidupan  privat menjadi  semakin  lebih  banyak  karena  ada tuntutan publik. Hukum dibuat    karena individu harus  terlibat  dalam  kehidupan  sosial, maka kepentingan pribadi harus mengikuti tuntutan sosial.
Hukum dalam menghadapi kompleksitas kehidupan manusia (yang menuntut ketertiban dalam  setiap  bidangnya)  menuntut  adanya suatu perubahan strategi penegakkannya agar tercipta  suatu  ketertiban  yang  lebih  stabil. Dengan  kata  lain  bahwa  jagad  ketertiban/ tatanan  masyarakat  merupakan  basis  dari
hukum  itu  sendiri.  Sebagai  contoh  ketertiban dalam bidang kehidupan keluarga dan ekonomi, maka  ia  tidak  bisa  terlepas  dari  ketertiban hukum  (Rahardjo,  2006  :  97).  Hukum  akan berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  yang  semakin  kompleks.  Hal  ini mengakibatkan  wilayah  kehidupan  privat menjadi  semakin  sempit,  sementara  wilayah publik  menjadi  semakin  luas.  Perubahan wilayah  hukum  yang  terjadi  setidaknya  dapat diilustrasikan sebagai berikut :
Kecenderungan  perubahan  wilayah hukum  ini  tampaknya  masih  akan  terus  ber- lanjut.    Hal  ini  bisa  dibuktikan  dengan berbagai  kasus-kasus  hukum  yang  menimpa seseorang.  Hampir  tidak  ada  ruang  bagi kehidupan  privat  se  seorang  yang  tertimpa kasus  hukum.  Asas  persumtion  of  innosence (prinsip  praduga  tidak  bersalah)  seakan-akan berubah  menjadi    praduga  bersalah.  Dengan mendasarkan  pada  aturan  hukum  yang melindungi,  media  massa  yang  begitu gencar  memberitakan  tentang    kasus  hukum seseorang  hingga  tidak  lagi  menghargai wilayah  privat.  Tidak  heran  jika  hukuman moral  telah  dijatuhkan  terlebih    dahulu sebelum keputusan pengadilan ditetapkan.

## PENUTUP Simpulan
Ranah kehidupan privat menjadi semakin sempit  akibat  adanya  interaksi  sosial  yang semakin  kompleks.  Ranah  kehidupan  privat hanya  sebatas  pada  masalah  membangun rumah  tangga,  memenuhi  kebutuhan  seks dan pemenuhian ekonomi keluarga. Kedudukan
3 3 3
Hukum
W ilayah
Publik
Wilayah Privat
kehidupan  sosial  digunakan  untuk  memenuhi berbagai kebutuhan pribadi tersebut.
Wilayah kehidupan privat menjadi semakin sempit,  sementara  wilayah  publik  menjadi semakin  luas.  Dalam  mengatur  hubungan kehidupan  privat  dan  mewujudkan  tatanan masyarakat,  hukum  berperan  mengatur keduanya.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menjamin hak  asasi  manusia  sebagai  individu  dan kewajiban negara (melalui aturan hukum) untuk melindungi warganya. Di Indonesia lahir hukum- hukum  yang  berisi  tentang  perlindungan  hak- hak  individu  dan  hubungan  individu  dengan lainnya, antara lain:
1. Undang-Undang ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang perlindungan Anak;
3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
5. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1982 tentang Hak Cipta;
6. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## Saran
Sebagai Negara hukum, Indonesia secara nasional  menerapkan  hukum  positif.  Namun demikian, dalam beberapa aspek menerapkan hukum  Islam,  sehingga  lahirlah  Kompilasi Hukum  Islam.  Penelitian  ini  lebih  fokus  pada wilayah hukum positif. Saran penulis, perlu ada penelitian lebih lanjut tentang tren perubahan wilayah  dalam  hukum  Islam.  Selanjutnya, penulis  ucapkan  terima  kasih  atas  pemuatan penelitian ini dalam media jurnal ilmiah. [  ]

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Adi, Rianto. (2012). Sosiologi Hukum: Kajian Secara Sosiologis. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Arifin, E. (2008). Dasar-dasar Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Grasindo.
Cassese, Antonio. (2005). Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah, penerjemah A. Rahman Zainuddin,
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Forsythe, David P. (1993). Hak-Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia, penerjemah Tom Gunadi, Bandung:
Angkasa.
Hiariej, Eddy O.S. (2012). Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Jakarta: Erlangga. Moleong, L. (1999). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya.
Nonet, Philippe & Philip Selznick. (1978). Law and Society in Transition, London: Harper Colophon Books.
Rahardjo, Satjipto. (2006) Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas. ————————. (2006). Hukum Dalam Jagat Ketertiba, Jakarta : UKI Press. ————————. (2009). Membangun dan Merombak Hukum Indonesia. Genta Publishing, Yogyakarta. Soemanto, RB. (2006). Hukum & Sosiologi Hukum, Lintasan Pemikiran, Teori dan Masalah, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
Schmid, J.J. Von, JHR. (1985). Pemikiran Tentang Negara dan Hukum, Penerjemah Boentarman, Jakarta:
Erlangga.
Soekanto, Soerjono. (2006). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Press. —————————. (2007). Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Starke, J.G. (1997). Pengantar Hukum Internasional, penerjemah Bambang Iriana Djajaarmadja, Jakarta: Sinar Grafika.
Sztompka, Piotr. (2008). Sosiologi Perubahan Sosial, penerjemah Alimandan, Jakarta: Prenada. Turkel, Gerald. (tt). Law and Society Critical Approaches, London: Allyn and Bacon. Vredenbregt, J. (1978). Metode an Teknik Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia.

## Jurnal
Ismi, Hayatul, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 Tahun 2012. Nuryana, I Nyoman, Pembangunan Hukun Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif, dalam Jurnal Hukum Progresif Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2007.
Rosana, Ellya, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Jurnal Tapis, Vol. 9 Nomor 1 Tahun 2013.

## Undang-Undang
Undang-Undang ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## Website
Sennett, Richard, The Public Domain Two Excerpts from The Fall of Public Man, Artikel dalam http://www.arcadejournal.com diakses tanggal 25 Aprill 2009 Jam 07.00 WIB. Starr, Lisa Ritter, Public Private Life, artikel dalam http://www.genealogytoday.comm. diakses tanggal 25 April 2009 jam 07.05 WIB.
Soeprapto, Riyadi, Prof. Dr., Mengenal Singkat Teori Interaksionisme Simbolik, artikel dalam http:// www.averroes.or.id diakses tanggal 7 Mei 2009 jam 11.02 WIB.