IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA HUKUM DI BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU (STUDI DI KANTOR NOTARIS KOMANG HENDY PRABAWA, S.H., M.Kn.)
Oleh:
Made Alit Handra Putra Wiratama 1 , I Nyoman Surata 2 , I Komang Kawi Arta 3
(alit.handra@gmail.com) (nyoman. surata@unipas.ac.id) (kawi.arta22@gmail.com)
Abstrak :  Secara  normatif,  notaris  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan pelayanan kepada masyuarakat secara Cuma-Cuma. Hal ini dinyatakan pada Pasal 37  UUJN.  Penelitian  ini  meneliti  implementasi  kewajiban  Notaris  memberikan jasa  hukum  di  bidang  kenotariatan  secara  cuma-cuma  kepada  orang  yang  tidak mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn. dan hal-hal yang menghambat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumber dari kepustakaan dan  lapangan, berupa data sekunder dan primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Notaris memberikan jasa hukum di  bidang  kenotariatan  secara  cuma-cuma  kepada  orang  yang  tidak  mampu  di Kantor  Notaris  Komang  Hendy  Prabawa,  S.H.,  M.Kn.,  dengan  membawa  surat Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  atau  surat  keterangan  tunjangan  sosial lainnya.  Hal  yang  menghambat  implementasi  kewajiban  untuk  memberikan  jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di  Kantor  Notaris  Komang  Hendy  Prabawa,  S.H.,  M.Kn  adalah  belum  ada ketentuan  hukum    yang  menjelaskan  siapa  yang  dimaksud  orang  yang  tidak mampu,  dan  masih  terbatasnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  adanya kewajiban  bagi  notaris  untuk  memberikan  pelayanan  jasa  hukum  di  bidang kenotariatan  secara  gratis.    Sebenarnya  notaris  memiliki  kewajiban  untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di bidang pembuatan akta.
Kata Kunci: Jasa Hukum, Cuma-Cuma, Orang Tidak Mampu.

## PENDAHULUAN
Pandangan  masyarakat  terhadap  profesi  hukum  sangat  beragam,  tetapi  pada umumnya  masyarakat  menganggap  profesi  hukum  sebagai  profesi  yang menempatkan pelakunya pada status sosial ekonomi yang tinggi. Hal ini mungkin dikaitkan  dengan  bayaran  yang  diperoleh  oleh  profesional  di  bidang  hukum, tinggi,  bahkan  dalam  hal  tertentu  tidak  terjangkau  oleh  masyarakat.  Advokat,
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
notaris,  dan  penyandang  profesi  hukum  lain  banyak  yang  berpenampilan  glamor dan  menggunakan  barang-barang  mahal.  Namun  kalau  dilihat  sejarahnya,  bukan karena  hal  itu  profesi  hukum  dianggap  sebagai  profesi  mulia,  tetapi  karena kedekatannya  dengan    nilai-nilai  keadilan  dan  kebenaran.  Budi  Sastra  Panjaitan menyatakan  bahwa  profesi  hukum  merupakan  profesi  mulia  ( officium  nobile ), karena berhubungan langsung dengan upaya menegakkan keadilan dan kebenaran yang  sarat  dengan  nilai-nilai  idealisme  dan  bebas  dalam  melaksanakan  profesi ( free profession ) (Budi Sastra Panjaitan, 2019: 136).
Seseorang  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  profesional  harus  memenuhi beberapa kriteria tertentu. Menurut Daryl Koehn (dalam Rusdianto Sesung, dkk.) kriteria tersebut antara lain:
1. Orang  tersebut  mendapat  izin  dari  Negara  untuk  melakukan  suatu  tindakan tertentu.
2. Menjadi  organisasi  pelaku-pelaku  yang  sama-sama  mempunyai  hak  suara yang  menyebar  luaskan  standart  dan/  atau  cita-cita  perilaku  dan  yang  saling mendisiplinkan karena melanggar standart itu.
3. Memiliki  pengetahuan  atau  kecakapan  yang  hanya  diketahui  dan  dipahami oleh  orang-orang  tertentu  saja  serta  tidak  dimiliki  oleh  anggota-anggota masyarakat lain.
4. Memiliki  otonomi  dalam  melaksanakan  pekerjaanya,  dan  pekerjaan  itu  tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas.
5. Secara  publik  di  muka  umum  mengucapkan  janji  (sumpah)  untuk  memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan (Rusdianto Sesung, dkk., 2017: 133).
Notaris  adalah  profesional  yang  memiliki  peran  penting  dalam  masyarakat, khususnya  dalam  menciptakan  ketertiban  dengan    memastikan  suatu  peristiwa hukum  yang  dinyatakan  dalam  sebuah  akta.  Menurut  Basyarudin,  dalam pandangan hukum di  Indonesia, notaris bukanlah “tukang stempel” layaknya arti notaris  pada  negara  dengan  sistem  hukum  Anglo  Saxon,  anggapan  seperti  itu muncul,  karena  notaris  tidak  memiliki  pendidikan  khusus,  saksi  di  pengadilan yang bertugas membuktikan kembali kebenaran tentang akta yang telah disahkan.
Notaris  di  Indonesia  dianggap  mampu  memberikan  nasihat  hukum  kepada pembuat  akta  terkait  pembuatan  akta  autentik  karena  notaris  bagian  dari  praktisi hukum.  Akta  notaris  di  Indonesia  memiliki  kekuatan  bukti  formal,  materil,  dan berfungsi  sebagai  kekuatan  hukum  ekskutorial  yang  dapat  dijadikan  alat  bukti sempurna (Basyarudin, 2021: 67).
Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan  Notaris (selanjutnya  disebut  UU  No.  30  Tahun  2004)  menyatakan    bahwa  kepastian, ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  menuntut,  antara  lain,  bahwa  lalu  lintas hukum  dalam  kehidupan  masyarakat  memerlukan  adanya  alat  bukti  yang menentukan  dengan  jelas  hak  dan  kewajiban  seseorang  sebagai  subjek  hukum dalam  masyarakat.  Akta  otentik  sebagai  alat  bukti  terkuat  dan  terpenuh mempunyai  peranan  penting  dalam  setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan masyarakat.  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta otentik  sejauh  pembuatan  akta  otentik  tertentu  tidak  dikhususkan  bagi  pejabat umum  lainnya.  Pembuatan  akta  otentik  ada  yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang-undangan  dalam  rangka  menciptakan  kepastian,  ketertiban,  dan perlindungan hukum.
Setelah  melalui  pendidikan  khusus  kenotariatan,  mengikuti  magang,  dan memenuhi  syarat-syarat  yang  lain,  seseorang  dilantik  dan  diangkat  sumpah  untuk menduduki  jabatan  umum  sebagai  Notaris  oleh  pemerintah. Habib  Adjie menyatakan:  “Notaris  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  pemerintah.  Notaris  bekerja untuk  kepentingan  negara,  namun  Notaris  bukanlah  pegawai,  sebab  Notaris  tidak menerima  gaji  dari  pemerintah,  tetapi  berupa  honorarium  dari  klien”  ( Habib  Adjie, 2014: 108).
Notaris  notaris merupakan pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik. Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 menyatakan:
Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta,
menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
. Sebagai  Pejabat  umum  ( openbaar  ambtenaar )  yang  memiliki  kewenangan membuat  akta  otentik  notaris  dibebani  tanggung  jawab  atas  kewenangannya tersebut, antara lain (Kunni Afifah, 2017: 151):
1. Pertama,  tanggung  jawab  notaris  secara  perdata  atas  akta  yang dibuatnya.Tanggung  jawab  dalam  hal  ini  adalah  tanggung  jawab  terhadap kebenaran  materiil  akta,  dalam  konstruksi  perbuatan  melawan  hukum. Perbuatan  melawan  hukum  disini  dalam  sifat  aktif  maupun  pasif.  Aktif, dalam  artian  melakukan  perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian  pada  pihak lain.  Pasif,  dalam  artian  tidak  melakukan  perbuatan  yang  merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan  hukum  di  sini  yaitu  adanya  perbuatan  melawan  hukum,  adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.
2. Tanggung  jawab  Notaris  secara  pidana  atas  akta  yang  dibuatnya.  Pidana dalam  hal  ini  adalah  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  Notaris dalam  kapasitasnya  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.
3. Tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi  bedasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  ada  5  (lima)  jenis sanksi  administrasi  yang  diberikan  apabila  seorang  Notaris  melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:
a. Peringatan lisan.
b. Peringatan tertulis.
c. Pemberhentian sementara.
d. Pemberhentian dengan hormat.
e. Pemberhentian dengan tidak hormat.
Pasal 12 UU No. 2 Tahun 2014 menyatakan:
Notaris diberhentikan dengan tidak hormat  dari jabatannya oleh Menteri  atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:
a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. berada  di  bawah  pengampuan  secara  terus-menerus  lebih  dari  3  (tiga) tahun;
c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
Praktek  yang  terjadi  di  lapangan  menunjukkan    kerap  kali  para  notaris  lebih mementingkan  segi  material  dari  pada  segi  sosial,  karena  di  satu  sisi  notaris diwajibkan  oleh  peraturan  perundangundangan  untuk  menjaga  idealismenya sebagai  pejabat  umum,  namun  di  sisi  lain  notaris  juga  didesak  oleh  kehidupan materialisme  yang  memaksa  sebagian  oknum  notaris  untuk  mempraktikkan falsafah  berdagang  dari  pada  menjalankan  perannya  sebagai  pejabat  umum  yang harus  mengutamakan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Sering  kali  profesi  notaris dianggap  sebagai  profesi  yang  menghasilkan  banyak  uang,  hal  mana  memang wajar  karena  notaris  pada  umumnya  melayani  orang-orang  yang  memiliki  uang dan mampu membayar (Siska Harun Buko, 2017: 89).
Hukum  harus  melindungi  masyarakat  yang  lemah  untuk  menciptakan keadilan.  Pada    hakikatnya    hukum    merupakan  alat      atau      sarana      untuk mengatur    atau    menjaga ketertiban  guna   mencapai   suatu   masyarakat   yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan yang bersifat memaksa dan  memberikan  sanksi  bagi  yang  melanggarnya, baik untuk    mengatur    masyarakat    ataupun  aparat  pemerintah  sebagai  penguasa (Serlika dan Rio Adhitya, 2020: 379).
Secara  normatif,  notaris  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  pelayanan kepada  masyuarakat  secara  Cuma-Cuma.  Hal  ini  dinyatakan  pada  Pasal  37  UU No. 30 Tahun 2004 sebagai berikut:
(1) Notaris  wajib  memberikan  jasa  hukum  di  bidang  kenotariatan  secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
a. peringatan lisan;
b. peringatan tertulis;
c. pemberhentian sementara;
d. pemberhentian dengan hormat; atau
e. pemberhentian dengan tidak hormat.
Pasal  37  UU  No.  30  Tahun  2004,  merupakan  pasal  yang  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Semula Pasal 37 hanya terdiri dari 1 ayat, tanpa  disertai  penegasan  sanksi  apa  yang  diberikan  apabila  notaris  tidak melaksanakan  kewajiban  ini.  Perubahan  ini  disebabkan  adanya  kekhawatiran bahwa  kewajiban  notaris  memberikan  pelayanan  secara  cuma-cuma  dalam prakteknya  jarang  dilakukan,  dan  di  tambah  juga  dalam  hasil  pra  penelitian menunjukkan  belum  ada  pemberian  pelayanan  notaris  secara  cuma-cuma, sehingga  dengan  demikian  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  mengenai  mengenai implementasi  kewajiban  notaris  memberikan  jasa  hukum  di  bidang  kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu berdasarkan Pasal  37 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  diuraikan  dapat  dirumuskan  masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  implementasi  kewajiban  Notaris  memberikan  jasa  hukum  di bidang  kenotariatan  secara  cuma-cuma  kepada  orang  yang  tidak  mampu  di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn.?
2. Apa  yang  menghambat  implementasi  kewajiban  untuk  memberikan  jasa hukum  di  bidang  kenotariatan  secara  cuma-cuma  kepada  orang  yang  tidak mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn.?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  mengingat  yang  diteliti adalah pelaksanaan norma hukum. Pelaksanaan norma hukum yang diteliti adalah norma  hukum  berkaitan  dengan  kewajiban  notaris  memberikan  jasa  hukum  di bidang  kenotariatan  secara  cuma-cuma  kepada  orang  yang  tidak  mampu berdasarkan pasal  37 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.  Penelitian ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif,  yaitu menggambarkan  implementasi  kewajiban  notaris  memberikan  jasa  hukum  di bidang  kenotariatan  secara  cuma-cuma  kepada  orang  yang  tidak  mampu
berdasarkan pasal  37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Notaris  Komang  Hendy  Prabawa,  S.H., M.Kn.,  dan  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Kabupaten  Buleleng.  Pemilihan lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  alasan-alasan  tertentu    yang  bersifat obyektif, antara lain:
a. Kesesuaian  dengan  materi  penelitian,  yaitu  berhubungan  dengan  kewajiban notaris  memberikan  jasa  hukum  di  bidang  kenotariatan  secara  cuma-cuma kepada  orang  yang  tidak  mampu  berdasarkan  pasal    37  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
b. Terdapat kemungkinan apa yang ditemukan di tempat penelitiamenggambarkan pula apa yang terjadi secara umum di tempat lain. Alasan  lain  adalah  untuk  memudahkan  proses  pencarian  data.  Kemudahan tersebut  di  antaranya  karena  peneliti  berdomisili  di    Singaraja.  Kemudahan tersebut  berhubungan  dengan    keberhasilan  penelitian  karena  proses  konfirmasi data yang meragukan, upaya melengkapi data yang kurang, dan hal-hal lain yang perlu dapat dilakukan secara lebih mudah.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum.Penelitian  ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data:
a. Teknik  studi  dokumentasi/kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Wawancara  bebas  terpimpin,  yang  merupakan  kombinasi  antara  wawancara bebas  dan  terpimpin,  sebagaimana  telah  disebutkan  wawancara  ini menggunakan  pedoman  tentang  garis-garis  besar  yang  akan  dipertanyakan kepada  responden  secara  tertulis  tetapi  dalam  proses  tanya  jawab  terjadi
pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  alamiah.  Alur  pengolahan  data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan  sebagai  jawaban  atas permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Kewajiban  Notaris  Memberikan  Jasa  Hukum  Di  Bidang
Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn.
Keberadaan notaris saat ini dan di masa datang akan semakin penting, apalagi dalam  kaitannya  dengan  hal-hal  yang  menyangkut  hajat  hidup  yang  penting seperti  tanah.  Sebagaimana    diketahui  tanah  merupakan  salah  satu  modal  pokok bagi  bangsa  Indonesia  dan  suatu  unsur  yang  utama  dalam  pembangunan  menuju terbentuknya  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Mariadi,  Ni  Ny.,  2017: 52).  Notaris  merupakan  seorang  pejabat  publik,  suatu  profesi  yang  berhubungan langsung  dengan  masyarakat.  Notaris  harus  dapat  menjaga  nama  baik  dan martabat  profesi  notaris  di  masyarakat.  Karakter  dan penampilan seorang  notaris sebagai  pejabat  umum,  harus  memberikan  kepercayaan  dan  keyakinan  bagi masyarakat  untuk  mempercayakan  penyelesaian  masalah  hukum  yang  dihadapi, khususnya  dalam  hal  pembuatan  akta  otentik.  Untuk  itulah  secara  organisasi, dirumuskan kode etik yang mengarahkan perilaku notaris.
Kewajiban untuk memberikan pelayanan jasa notaris, sebenarnya bukan hanya diamanatkan oleh UU No. 30 Tahun 2004, tetapi juga dimanatkan oleh Kode Etik Notaris.  Dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  Kode  Etik  Notaris  mengamanatkan
kewajiban-kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  notaris,  sebagaimana  dinyatakan dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris sebagai berikut:
1. Memiliki moral, ahklak, dan kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan, dalam hal ini Ikatan Notaris Inodnesia (INI).
4. Berperilaku  jujur,  mandiri,  tidak  meihak,  amanah,  seksama,  penuh  rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan isi sumpah jabatan notaris.
5. Meningkatkan  ilmu  pengetahuan  dan  keahlian  profesi  yang  telah  dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutandalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang  1  (satu)  papan  nama  di  depan/di  lingkungan  kantornya  dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm X 40 40 cm, 150 cm X 60 cm atau 200 cm X 80 cm, yang memuat:
a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
b. Tanggal  dan  nomor  surat  keputusan  pengangkatan  yang  terakhir  sebagai notaris;
c. Tempat kedudukan;
d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasiaktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.
11. Menghormati,  mematuhi,  melaksanakan  peraturan-peraturan  dan  keputusan- keputusan Perkumpulan.
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
13. Membayar  uang  duka  untuk  membantu  ahli  waris  teman  sejawat  yang meninggal dunia.
14. Melaksanakan  dan  mematuhi  semua  ketentuan  tentang  honorarium  yang ditetapkan perkumpulan.
15. Menjalankan  jabatan  Notaris  di  kantornya,  kecuali  karena  alasan-alasan tertentu.
16. Menciptakan  suasana  kekeluargaan  dan  kebersamaan    dalam  melaksanakan tugas  jabatan  dan  kegiatan  sehari-hari  serta  saling  memperlakukan  rekan sejawat  secara  baik,  saling  menghormati,  saling  menghargai,  saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
17. Memperlakukan  setiap  klien  yang  datang  dengan  baik,  tidak  membedakan status ekonomidan/atau status sosialnya.
18. Membuat akta dalam jumlah terbatas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.
Menurut  informan,  rumusan  Pasal  3  angka  7  Kode  Etik  Notaris  relatif  lebih jelas  dibandungkan  dengan  rumusan  Pasal  37  ayat  (1)  UU  No.  30  Tahun  2004 yang  menyatakan    bahwa  notaris  wajib  memberikan  jasa  hukum  di  bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris jelas menyebutkan bahwa notaris tidak memungut honorarium atas  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  tidak  mampu.  Jadi,  yang  digratiskan adalah  honorarium  notaris.  Jika  ada  biaya-biaya  lain  yang  timbul  dari  pelayanan yang  diberikan,  tentu  menjadi  beban  masyarakat  atau  pihak  lain,  tidak  menjadi beban notaris secara pribadi.
Sehubungan  dengan  honorarium  yang  dipungut  oleh  notaris,  salah  satu masalah  yang  terjadi  adalah  adanya  perang  tarif  antar  notaris.  Ada  beberapa alasan yang dapat dipikirkan oleh seorang notaris terpaksa memasang tarif rendah, yaitu antara lain (Adrian Djuaeni, 2014: 219):
1. Notaris  berpikir  jika  suatu  pekerjaan  tidak  diambil,  maka  akan  diambil  oleh notaris  lain,  karena  masih  banyak  notaris  yang  antri  dan  bersedia mengerjakannya.
2. Pekerjaan  tersebut  terpaksa  diambil  karena  perlu  biaya  untuk  membiayai operasional kantor.
3. Adanya upaya untuk menjaga harkat martabat notaris sesuai dengan kode etik notaris dan ada beban psikologis rasa malu bila tidak memiliki klien.
Informan  menjelaskan  ada  beberapa  yang  menjadi    pertimbangan  dalam menentukan honorarium atas jasa yang diberikan kepada masyarakat, antara lain: Pasal  36  UU  No.  30  Tahun  2004,  Keputusan  Rapat  Pleno  Pengurus  Pusat  yang Diperluas  Ikatan  Notaris  Indonesia,  yang  diselenggarakan  di  Balik  Papan  pada tanggal  12  Januari  2017,  kondisi  sosial  ekonomis  pengguna  jasa,  dan  hubungan baik pengguna jasa dengan notaris yang telah ada sebelumnya.
Keputusan  Rapat  Pleno  Pengurus  Pusat  yang  Diperluas  Ikatan  Notaris Indonesia  yang  diselenggarakan  di  Balik  Papan  pada  tanggal  12  Januari  2017 berhubungan  dengan  adanya  perang  tarif  di  antara  para  notaris,  antara  lain dinyatakan  bahwa  pengurus  wilayah  Ikatan  Notaris  Indonesia  dihimbau  untuk menetapkan  batas  bawah  honorarium  akta  notaris  disesuaikan  dengan  kondisi masing-masing  wilayahnya.  Mengacu  kepada  Pasal  36  UU  No.  30  Tahun  2004 telah  ditentukan  mengenai  honorarium  maksimal  sebesar  1%,  1,5%  dan  2,5% sesuai  nilai  ekonomis  dari  objek  akta.  Urgensi  pengaturan  ini  agar  tidak  terjadi persaingan  yang  tidak  sehat  dikalangan  notaris  sehingga  menimbulkan  kesan buruk di masyarakat.
Rambu-rambu  besaran  honorarium  yang  dapat  dipungut  oleh  notaris,  sudah dinyatakan dalam Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004, yang menyatakan:
(1) Notaris  berhak  menerima  honorarium  atas  jasa  hukum  yang  diberikan sesuai dengan kewenangannya.
(2) Besarnya  honorarium  yang  diterima  oleh  Notaris  didasarkan  pada  nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
(3) Nilai  ekonomis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  ditentukan  dari objek setiap akta sebagai berikut:
a. sampai  dengan  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  atau ekuivalen  gram  emas  ketika  itu,  honorarium  yang  diterima  paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
b. di  atas  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  sampai  dengan Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  honorarium  yang  diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
c. di  atas  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  honorarium  yang diterima  didasarkan  pada  kesepakatan  antara  Notaris  dengan  para pihak,  tetapi  tidak  melebihi  1%  (satu  persen)  dari  objek  yang dibuatkan aktanya.
(4) Nilai  sosiologis  ditentukan  berdasarkan  fungsi  sosial  dari  objek  setiap akta  dengan  honorarium  yang  diterima  paling  besar  Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Menurut  informan,  honor  yang  dapat  dipungut  notaris  berhubungan  dengan jasa  yang  diberikan  oleh  oleh  notaris.  Menurutnya  jasa  notaris  dapat  dibedakan antara  jasa  berdasarkan  kewenangan  yang  diatur  dalam  UU  No.  30  Tahun  2004 dan  jasa  di  luar  kewenangan  berdasarkan  UU  No.  30  Tahun  2004.  Jasa berdasarkan  kewenangan  yang  diatur  dalam  UU  No.  30  Tahun  2004  dibedakan antara  pembuatan  jasa  akta  autentik  dengan  pengesahan/pembukuan  surat-surat dibawah  tangan  sesuai  UU  No.  30  Tahun  2004  dan  mengerjakan  pekerjaan sehubungan dengan pembuatan akta autentik.
Kantor  Notaris  Komang  Hendy  Prabawa,  S.H.,  M.Kn.,  sangat  siap mengimplementasikan    ketentuan  Pasal  37  UU  No.  30  Tahun  2004  yang mewajibkan notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma  kepada  orang  yang  tidak  mampu.  Hal  yang  digratiskan  adalah honorarium yang diterima oleh notaris. Dijelaskan selanjutnya, bahwa honorarium yang dipungut oleh notaris, terdiri dari honorarium atas jasa-jasa:
1. Honorarium  atas  jasa  pembutan  akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  peraturan  perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.
2. Honorarium  atas  jasa  mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Honorarium  atas  jasa  membukukan  surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar dalam buku khusus.
4. Honorarium atas jasa membuat salinan dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
5. Honorarium atas jasa melakukan pengesahan kecocokan surat salinan dengan surat aslinya.
6. Honorarium  memberikan  penyuluhan  hukum  sehubungan  dengan  pembuatan akta.
7. Honorarium atas jasa  membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
8. Honorarium atas jasa membuat akta risalah lelang.
9. Honorarium  atas  jasa  berupa  mempersiapkan  dan  melakukan  transaksi  untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, mengenai:
a. pembelian dan penjualan properti;
b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan;
e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
Sehubungan  dengan  pelaksanaan  kewajiban  notaris  untuk  memberikan pelayanan  jasa  hukum  di  bidang  kenotariatan  secara  gratis  kepada  orang  yang tidak  mampu,  Majelis  bersifat  menunggu  dan  rekatif.  Jika  diketahui  bahwa  ada notaris  yang  menolak  memberi  bantuan  secara  gratis  kepada  orang  yang  tidak mampu,  atau  ada  yang  melaporkan/mengadukan  hal  demikian  kepada  Majleis, maka  akan  ditindaklanjuti,  dan  apabila  terbukti  benar  akan  dibuat  rekomendasi agar notaris yang bersangkutan dijatuhi sanksi berupa:
a. peringatan lisan;
b. peringatan tertulis;
c. pemberhentian sementara;
d. pemberhentian dengan hormat; atau
e. pemberhentian dengan tidak hormat.
1. Hambatan  Implementasi  Kewajiban  Memberikan  Jasa  Hukum  Di
Bidang  Kenotariatan  Secara  Cuma-Cuma  Kepada  Orang  yang  Tidak Mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn.
Ada  beberapa  hal  yang  dalam  praktek  dirasakan  sebagai  hambatan  dalam implementasi  kewajiban  memberikan  jasa  hukum  di  bidang  kenotariatan  secara cuma-cuma  kepada  orang  yang  tidak  mampu di  Kantor  Notaris  Komang  Hendy Prabawa, S.H., M.Kn., yaitu:
1. Belum  ada  ketentuan  hukum,  yang  menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai  siapa yang  dimaksud  orang  yang  tidak  mampu,  apa  kriterianya.  Ketiadaan penjelasan  tentang  hal  ini,  menyebabkan  notaris  berusaha  membandingkan dengan  ketentuan-ketentuan  lain,  yang  tidak  secara  langsung  berhubungan dengan kenotariatan.
Semula  Keputusan  Menteri  Sosial  Nomor  146/HUK/2013  tentang Penetapan  Kriteria  dan  Pendataan  Fakir  Miskin  dan  Orang  Tidak  Mampu, menggunakan istilah “fakir miskin dan orang tidak mampu”, yang dibedakan antara yang teregister dengan yang tidak teregister.  Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister berasal dari rumah tangga dinyatakan pada Diktum Kedua:
a. tidak  mempunyai  sumber  mata  pencaharian  dan/atau  mempunyai  sumber mata  pencaharian  tetapi  tidak  mempunyai  kemampuan  memenuhi kebutuhan dasar;
b. mempunyai  pengeluaran  sebagian  besar  digunakan  untuk  memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
c. tidak  mampu  atau  mengalami  kesulitan  untuk  berobat  ke  tenaga  medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
d. tidak  mampu  membeli  pakaian  satu  kali  dalam  satu  tahun  untuk  setiap anggota rumah tangga;
e. mempunyai  kemampuan  hanya  menyekolahkan  anaknya  sampai  jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
f. mempunyai  dinding  rumah  terbuat  dari  bambu/kayu/tembok  dengan kondisi  tidak  baik/kualitas  rendah,  termasuk  tembok  yang  sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
i. mempunyai  penerangan  bangunan  tempat  tinggal  bukan  dari  listrik  atau listrik tanpa meteran;
j. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m2/orang; dan
k. mempunyai  sumber  air  minum  berasal  dari  sumur  atau  mata  air  tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.
Keputusan  Menteri  Sosial  Nomor  146/HUK/2013  tentang  Penetapan Kriteria  dan  Pendataan  Fakir  Miskin  dan  Orang  Tidak  Mampu  telah  dicabut dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 tentang  Kriteria  Fakir  Miskin.  Keputusan  Menteri  Sosial  ini  hanya menggunakan  istilah  fakir  miskin,  tidak  menggunakan  istilah  orang  tidak mampu.
Keputusan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  262/HUK/2022  , antara  lain  menyatakan  bahwa  kriteria  fakir  miskin  yang  digunakan  untuk mendeteksi  awal  yaitu  tidak  memiliki  tempat  berteduh/tinggal  sehari-hari. Dalam  hal  seseorang  tidak  memiliki  tempat  berteduh/tinggal  sehari-hari, langsung dikategorikan sebagai fakir miskin. Dalam hal fakir miskin memiliki tempat berteduh/tinggal seharihari, dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi:
a. kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
b. pernah  khawatir  tidak  makan  atau  pernah  tidak  makan  dalam  setahun terakhir;
c. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
d. tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
e. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
f. tempat  tinggal  sebagian  besar  berdinding  bambu,  kawat,  papan  kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng;
g. tidak  memiliki  jamban  sendiri  atau  menggunakan  jamban  komunitas; dan/atau
h. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau bukan listrik.
2. Masih  terbatasnya  pengetahuan  masyarakat  luas,  khususnya  masyarakat kurang  mampu  mengenai  adanya  kewajiban  bagi  notaris  untuk  memberikan pelayanan  jasa  hukum  di  bidang  kenotariatan  secara  gratis.    Sebenarnya notaris  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  penyuluhan  hukum  kepada masyarakat di bidang pembuatan akta.
Penyuluhan-penyuluhan  hukum  yang  dilakukan  oleh  notaris  biasanya dilakukan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tidak mampu di sini ada 2 (dua)  makna,  yaitu:  tidak  mampu  dari  aspek  ekonomi  dan  tidak  mampu  dari aspek pengetahuan atau pemahaman. Orang kaya bisa dikatakan tidak mampu karena tidak punya pengetahuan atau pemahaman tentang akta notaris.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di  depan dapat  disimpulkan hal-hal  berikut sebagai jawaban atas rumusan masalah:
1. Implementasi  kewajiban  Notaris  memberikan  jasa  hukum  di  bidang kenotariatan  secara  cuma-cuma  kepada  orang  yang  tidak  mampu  di  Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut:
a. Masyarakat  yang  menginginkan  pelayanan  jasa  hukum  di  bidang kenotariatan  secara  gratis,  wajib  membawa  surat  keterangan,  yang menyatakan  bahwa  yang  bersangkutan  merupakan  orang  yang  tidak mampu. Surat keterangan ini dapat berupa:
1) Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  yang  dikeluarkan  oleh perbekel/lurah/kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya notaris.
2) surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), kartu beras miskin  (Raskin),  kartu  program  keluarga  harapan  (PKH),  kartu bantuan  langsung  tunai  (BLT),  kartu  perlindungan  sosial  (KPS),  atau dokumen  lainnya  yang  berkaitan  dengan  daftar  penduduk  miskin dalam  basis  data  terpadu  pemerintah  atau  yang  dikeluarkan  oleh instansi  lain  yang  berwenang  untuk  memberikan  keterangan  tidak mampu.
b. Jasa  hukum  yang  dimohon  oleh  masyarakat  tidak  mampu,  yang  sesuai antara lain:
1) Pembuatan  anggaran  dasar  koperasi,  yang  didirikan  kelompok masyarakat  tidak  mampu,  misalnya  koperasi  nelayan  kecil,  koperasi petani  penggarap  lahan  milik  orang  lain,  koperasi  buruh  angkut  di pasar, dan lain-lainnya.
2) Pendirian  perusahaan  perorangan,  yang  termasuk  usaha  mikro,  jika disyaratkan  untuk  dikuatkan  dengan  akta  notariil,  misalnya  untuk memperoleh pembinaan dan bantuan pemerintah.
3) Masyarakat  miskin  perorangan  yang  memerlukan  akta  karena  hal tertentu  misalnya  karena  memperoleh  hibah,  yang  mensyaratkan adanya akta autektik.
4) Penyuluhan  dan  konsultasi  hukum  yang  diminta  oleh  kelompok masyarakat yang bersifat nirlaba.
c. Pemberian  jasa  hukum  kenotariatan  secara  gratis  bagi  orang  yang  tidak mampu  di  Kantor  Notaris  Komang  Hendy  Prabawa,  SH.,  M.Kn.,  bersifat reaktif, dalam pengertian  jika ada penghadap yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pelayanan jasa hukum kenotariatan secara cuma-Cuma, maka akan dilayani dengan gratis.
2. Hal  yang  menghambat  implementasi  kewajiban  untuk  memberikan  jasa hukum  di  bidang  kenotariatan  secara  cuma-cuma  kepada  orang  yang  tidak mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn adalah:
a. Belum  ada  ketentuan  hukum,  yang  menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai siapa yang dimaksud orang yang tidak mampu, apa kriterianya. Ketiadaan penjelasan tentang hal ini, menyebabkan notaris berusaha membandingkan dengan ketentuan-ketentuan lain, yang tidak secara langsung berhubungan dengan kenotariatan.
b. Masih  terbatasnya  pengetahuan  masyarakat  luas,  khususnya  masyarakat kurang  mampu  mengenai  adanya  kewajiban  bagi  notaris  untuk memberikan  pelayanan  jasa  hukum  di  bidang  kenotariatan  secara  gratis.
Sebenarnya  notaris  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  penyuluhan hukum kepada masyarakat di bidang pembuatan akta.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Djuaeni. 2014. Kode Etik Notaris . Bandung: Laras.
Basyarudin.  2021.  “Budaya  Hukum  Notaris  Dalam  Menjalankan  Jabatan”.
Dinamika Sosial Budaya , Vol 23, No.1, Juni 2021.
Budi  Sastra  Panjaitan.  2019.  “Profesi  Advokat  Sebagai  Profesi  yang  Mulia”. Jurnal Tectum LPPM  Universitas Asahan  Edisi Vol. 1, 136 No. 1 November 2019.
Habib  Adjie.  2014. Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Terhadap  UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Bandung: Refika Aditama.
Kunni  Afifah.  2017.  “Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”. Lex Renaissance. No. 1 Vol. 2 Januari 2017.
Mariadi,  Ni  Ny.  2017.  “Proses  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Bentuk  Akta Hibah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)”. Kertha Widya . Vol 5 No. 2.
Rusdianto  Sesung,  dkk.  2017. Hukum  dan  Politik  Hukum  Jabatan  Notaris . Surabaya: R.A.De.Rozarie.
Serlika  dan  Rio  Adhitya.  2020. Filsafat  Hukum .    Depok:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Siska  Harun  Buko.  2017.  “Analisis  Yuridis  tentang  Kewajiban  Notaris  dalam Memberikan Jasanya kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014”. Lex Privatum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017.