## POLITIK ALIENASI BIROKRASI

## Dedi Zulkarnain Pratama 

## Abstract
This  paper  discusses  about  political  process  of  alienation  by  bureaucrat  in  Central Lombok region. Political policy of alienation is conducted by government in purpose to punish several bureaucrats that politically oppose in local election. Alienation policy is political punishment towards bureaucrats in purpose to cut off surely their career. If it is not, the bureaucrat will be non-job. Because of that, the political policy of alienation is very frightening for local bureaucrats who dissent with head of local government.
Key word : bureaucracy, alienation policy, local government

## Abstrak
Makalah  ini  mendiskusikan  proses  politik  alienasi  kaum  birokrat  di  Kab  Lombok Tengah.  Kebijakan  politik  alienasi  dilakukan  pemerintah  dalam  kerangka  menghukum sejumlah  birokrat  yang  tidak  mendukung  atau  bersebrangan  politik  dalam  pilkada. Kebijakan  alienasi  merupakan  hukuman  politik  kepada  kaum  birokrat  dalam  usaha memastikan  matinya  karir  seseorang.  Kalau  tidak  mati,  kaum  birokrat  tersebut  dinon- jobkan. Karena itu kebijakan politik alienasi tersebut sangat  menakutkan bagi birokrat daerah untuk berbeda pendapat dengan kepala daerah.
Kata kunci ; birokrasi, kebijakan alienasi, pemerintah lokal.
 Staf Bank Mandiri KPC Renteng Praya

## Pengantar
Walaupun Marx percaya bahwa ada hubungan inheren antara kerja dan sifat  dasar  manusia,  tetapi  dia  juga  berpendapat  kalau  hubungan  ini telah  diselewengkan  oleh  kapitalisme.  Dia  menyebut  hubungan  yang diselewengkan ini dengan alienasi.
(D. Cooper & Meisenhelder, 1991) 102
Tulisan  ini  akan  berbicara  tentang  alienasi  pengucilan  birokrat  dalam pengelolaan  politik  yang  dilakukan  oleh  kepala  daerah.  Kebijakan  politik  alienasi  ini sangat  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi  seperti  kebebasan,  persamaan dan  partisipasi.  Dikatakan  demikian,  karena  tiga  prinsip  tersebut  sangat  menghormati hak-hak sipil, sementara kebijakan politik alienasi cenderung sangat otoriter dan tidak memberikan  ruang  untuk  berbeda  pendapat.  Praktek  politik  semacam  inilah  yang sedang dibangun oleh kepala pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah.
Tulisan  ini  berusaha  mengelaborasi  praktek  politik  alienasi  yang  dilakukan pemerintah terhadap sejumlah birokrat. Namun sebelum sampai kesana, tulisan ini akan mengawali dengan pemahaman dasar alienasi yang kemudian menjadi kerangka dalam pembahasan  masalah  ini.  Dalam  pemahaman  ini  tentu  alienasi  akan  melihat  seberapa besar  kebijakan  ini  merugikan  birokrat  yang  menjadi  korban.  Berbicara  korban  maka pasti  ada  implikasi  pula.  Oleh  karena  itu,  ada  beberapa  implikasi  dari  politik  alienasi yang  akan  dijabarkan  dalam  tulisan  ini.  Tentu  harapannya,  akan  ada  pelajaran  yang dapat diambil dari fenomena-fenomena ini.

## Alienasi Sebagai Kerangka Teoritik
Alienasi  menjadi  kerangka  pemikiran  mendasar  dalam  tulisan  ini,  sebab keterasingan  individu  secara  umum  menjadi  fokus  utama  sudut  pandang  teori  alienasi ini. Sebagaimana  yang dijelaskan dalam karya S.P Varma  yang berjudul Teori  Politik Modern ,  alienasi  dijelaskan  sebagai  persoalan  antara  suatu  masyarakat  kapitalis  yang sangat terorganisasi dan suatu negara yang tersentralisasi  yang menindas individu atas
102 George Ritzer & Dougles J. Goodman. Teori Marxis dan Berbagai Macam teori Neo-Marxian .
Jogjakarta; Kreasi Wacana. 2011. Hlm. 35

## Dedi Zulkarnain Pratama, Politik Alienasi Birokrasi
dasar  keseragaman  yang  ketat.  Penindasan  ini  diartikan  sebagai  pengasingan  individu yang tidak berdaya. Suatu alienasi tidak hanya berasal dari kerja atau karyanya, seperti yang diungkapkan Marx dalam karyanya, tetapi juga dari masyarakat, dari negara, dari rekan sejawatnya, dan bahkan dari dirinya sendiri 103 .
Organisasi politik sendiri telah menjadi sangat terpusat dan formal, bahkan bila seorang  individu  berhasil  dengan  mati-matian  meningkatkan  kariernya,  ia tidaklah  akan  lebih  dari  sebutir  roda  penggerak  mesin/mekanisme  yang bersangkutan,  dan  ia  takkan  banyak  bisa  berharap  untuk  memengaruhi  cara kerjanya. Walau demikian, semua pribadi yang ada pada tingkat-tingkat hirarki yang  lebih  rendah  tampaknya  terus  saja  merana.  Pada  saat  yang  sama, kelompok-kelompok lama seperti keluarga atau masyarakat, yang dulunya bisa meluaangkan  waktunya  untuk  berekreasi  telah  pula  mengalami  disorganisasi secara  cepat.  Alienasi  dan  keterasingan  individu  dari  luar  telah  membuat manusia  tak  beristirahat.  Diluar  masyarakat  dan  negaranya  sendiri,  ia menemukan negara-negara kuat dengan kekuatan merusak yang ganas 104 .
Menurut Karl Marx, alienasi dalam bidang kerja mempunyai empat aspek, yaitu : pertama, manusia mengalami alienasi dari obyek yang diproduksinya. Kedua, manusia mengalami  alienasi  dari  proses  poduksi.  Ketiga,  manusia  mengalami  alienasi  atau teralienasi dari dirinya sendiri. Keempat, manusia teralienasi dari pergaulannya dengan teman-temannya atau masyarakat 105 .
Merujuk  pada  kutipan  diatas,  maka  alienasi  menjadi  ketakutan  yang  luar  biasa terhadap individu. Hal ini tentu merupakan sebuah kategorisasi yang sangat tidak ingin diterima oleh manusia. Alienasi tentu sebagai sebuah pengasingan oleh penguasa yang merasa akan ada orang yang akan menghambat kepentingannya. Dapat dikatakan bahwa alienasi  merupakan  proses  di  mana  manusia  menjadi  asing  terhadap  dunia  tempat mereka hidup.
Alienasi  merupakan  satu  contoh  kontradiksi  yang  menjadi  fokus  pendekatan dialektis Marx. Ada kontradiksi nyata antara sifat dasar kita yang dibatasi dan ditransformasikan  oleh  kerja  dengan  kondisi-kondisi  sosial  yang  aktual  dari kerja dibawah kapitalisme. Marx ingin menekankan bahwa kontradiksi ini tidak
103 S.P. Varma. Teori Politik Modern . Jakarta : Rajawali Pres.1999. Hlm.  421
104 Ibid, hlm. 421 - 422
105 Hotman Siahaan. Pengantar  ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi . Jakarta: Erlangga.  1986. Hlm. 29
bisa dipecahkan hanya didalam pikiran. Kita merasa kurang tahu atau bahkan tidak teralienasi sama sekali karena kita mengidentifikasi diri dengan majikan kita atau dengan segala sesuatu yang bisa kita peroleh dengan gaji kita. Justru keadaan  seperti  ini  merupkan  gejala  alienasi  kita,  yang  hanya  bisa  diobati dengan perubahan sosial 106 .
Pemikiran Marx yang menjadikan pentingnya pergerakan oleh kaum-kamu yang teralienasi  ini  sangat  penting.  Bukan  hanya  menyelesaikan  persoalan  ini  dengan  cara yang disimpan dalam pikiran, namun perlu dilakukan dengan serius. Terkadang, alienasi ini  juga  bisa  terjadi  pada  orang  yang  menganggap  dirinya  teralienasi  ,  begitu  juga sebaliknya.  Sehingga  perlu  adanya  perubahan  sosial  dan  ini  bukan  suatu  hal  yang mudah untuk dilakukan, mengingat proses menuju perubahan sosial ini akan sulit terjadi dalam  suatu  tatanan  masyarakat  yang  kompleks.  Perlu  pula  adanya  keberanian  dalam menyelesaikan masalah baik pada diri sendiri atau orang lain. Sebab, alienasi juga erat kaitannya  dengan  kapitalisme  yang  mana  setiap  orang  akan  berlomba-lomba  untuk mensejahterakan  dirinya  masing-masing  hingga  dapat  pula  melakukan  cara  untuk menyingkirkan orang lain.

## Pengucilan Sebagai Strategi Penguasa
Pengucilan birokrat merupakan sebutan penulis untuk menerjemahkan kebijakan alienasi sebagai strategi penguasa dalam menyisihkan pendukung kompetitornya dalam kancah  politik.  Dalam  hal  ini,  birokrat  sebagai  bagian  dari  masyarakat  sipil  tentu memiliki peranan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh aktor politik dan bagi yang menjalankannya, maka akan mendapatkan reward dan sebaliknya bagi yang menentang, maka akan mendapatkan punishment . Inilah wajah birokrasi saat ini dimana aktor-aktor  didalamnya  sudah  tidak  dapat  lagi  menerapkan  profesionalisme  dalam bekerja.
Sebagaimana mekanisme reward dan punishment yang berlaku senyatanya tentu apabila  aparat  birokrasi  melanggar  tata  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Namun,  saat  ini yang  berlaku  justru  aturan  tidak  lagi  diindahkan  melainkan  penguasa  hanya
106 Op.cit .,
memerhatikan  “siapa  mendukung  saya  dan  apa  kontribusinya”.  Hal  ini  menunjukkan bahwa profesionalitas jauh berada dibawah loyalitas.
Berbicara  terkait  loyalitas,  strategi  pengucilan  ini  menjadi  salah  satu trending topics dikalangan  masyarakat  lokal  saat  ini.  Sebab,  sangat  nyata  terjadi  dukung mendukung  antara  birokrat  dengan  calon  aktor  yang  akan  menduduki  jabatan  politik. Hal ini menjadi lebih nyata  yakni dengan keterlibatan kelompok birokrat secara nyata dalam  memobilisasi  massa  hingga  aktif  dalam  kegiatan  kampanye  yang  sebetulnya sangat tegas diatur larangannya dalam undang-undang. Inti kebijakan alienasi ini berupa “pemusnahan”  birokrat  yang  tidak  mendukung  penguasa  yang  terpilih  dan  tentunya birokrat  ini  akan  dianggap  akan  menghambat  apa  yang  akan  dilakukan  oleh  sang penguasa.
Ada  beberapa  fenomena  nyata  dalam  kebijakan  alienasi  ini,  diantaranya  yaitu pemindahan ke tempat yang cukup jauh sebagai contoh di daerah perbatasan, penurunan jabatan  yang  awalnya  seorang  kepala  bagian  kemudian  menjadi  staf  yang  tanpa  tugas pokok dan fungsi yang jelas serta beberapa fenomena lainnya. Kejadian ini secara nyata dipertontonkan  dengan  gagahnya  oleh  sang  penguasa  yang  tidak  ingin  ada  pecundang didalam kepemimpinannya. Hal semacam ini menunjukkan bahwa jabatan politik hanya bertujuan  untuk  memperoleh  kekuasaan  dan  memusnahkan  musuh-musuhnya  bukan dengan  menggunakan  kekuasaan  itu  sebagai  cara  untuk  mensejahterakan masyarakatnya.
Tabel 1: Nama Pejabat yang Menjadi Korban Pengucilan
Nama Pangkat  / Golongan Jabatan Sebelumnya Jabatan Sekarang M. Sandi Artha, S.Sos IV/A Kepala Bidang Kepustakaan (Baperpusda) Staf pada BKKBN H. Darwis, S.H. IV/C Asisten  II  (Administrasi Umum & Kesra) Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mutawalli, S.H. IV/B Sekretaris Dinas Perhubungan Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H. L. Idham Halid, M.Pd IV/C Kepala  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Staf pada BKKBN L. Wiratmaja, S.IP IV/B Staf Ahli Bidang Kesra Staf pada BPMD
H. Suhardi, S.H., M.H IV/B Kepala  Dinas  Koperasi dan UKM Staf pada BAPPEDA Saifullah, S.Sos., M.Si IV/A Kepala Bidang PAD (Dispenda) Staf pada BPMD L. Sukri, S.Sos IV/A Camat Praya Staf pada BAPPEDA Sumber : Wawancara  dengan M. Sandi Artha, S.Sos (2012)
Berdasarkan  data  diatas,  terlihat  bahwa  ada  beberapa  pejabat  dalam  lingkup pemerintah  daerah  Kabupaten  Lombok  Tengah  yang  dialienasi  oleh  Bupati.  Pada dasarnya, data diatas masih segelintir kecil dari jumlah birokrat yang dialienasi. Namun, merujuk pada data diatas yang kesemua birokrat yang awalnya menjabat pada pos-pos strategis  kemudian  diposisikan  sebagai  staf  yang  juga  tidak  jelas  tugas,  pokok  dan fungsi  (tupoksi)  masing-masing.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Bupati  tidak menginginkan  ada  birokrat  yang  tidak  mendukungnya  duduk  pada  posisi  strategis walaupun birokrat yang dikucilkan tersebut memiliki kapabilitas.
Memang, dari data diatas ada yang menjadi pendukung salah satu calon Bupati namun ada pula yang netral atau tidak mendukung siapapun. Justru sikap netral birokrat menjadi konsekwensi tersendiri karena dianggap sebagai pendukung incumbent 107 . Oleh karena  itu,  pengucilan  birokrat  ini  menjadi  cara  ampuh  Bupati  untuk  menjalankan pemerintahan bersama dengan pendukungnya yang belum tentu semua dapat dikatakan berkompeten.

## Melanggar Nilai-Nilai Demokrasi
Melihat  realita  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  tentu  sangat  menciderai azas  demokrasi  yang  seyogyanya  dapat  diterapkan  kepada  semua  pihak  bukan  pada golongan tertentu saja. Hak setiap orang untuk bebas memilih, berpartisipasi pun telah dilanggar  oleh  para  penguasa  yang  ingin  agar  kepentingan-kepentingannya  terlaksana tapa  ada  hambatan.  Sehingga,  implikasi  besar  terkait  dengan  fenomena-fenomena tersebut yakni dilanggarnya nilai-nilai demokrasi oleh penguasa akibat dari pengucilan yang dilakukannya. Seperti pengertian demokrasi komprehensif yang dikemukakan oleh David  Held  mendukung  prinsip  dasar  otonomi  yang  kemudian  Held  menyebutnya
107 Incumbent adalah penguasa yang akan habis masa jabatannya kemudian mencalonkan diri kembali dalam jabatan yang sama.

## Dedi Zulkarnain Pratama, Politik Alienasi Birokrasi
dengan otonomi demokrasi ( democratic autonomy) yang membutuhkan pernyataan hak- hak  manusia  ( bill  of  rights )  diluar  hak  memilih  untuk  memberikan  kesempatan  yang sama  untuk  berpartisipasi  dan  untuk  menemukan  preferensi  pribadi  dan  pengawasan akhir oleh warga negara terhadap agenda politik 108 .
Demokrasi  terbatas  menjadi  pilar  yang  tepat  dalam  menelaah  implikasi  ini. Demokrasi  terbatas  adalah  sistem  politik  yang  memiliki  beberapa  elemen  demokrasi tetapi  juga  memiliki  keterbatasan  pada  kompetisi,  partisipasi  dan  kebebasannya 109 . Nilai-nilai  demokrasi  seperti  partisipasi  dan  kebebasan  menjadi  sorotan  utama  yang perlu  diperhatikan  akibat  dari  pengucilan  oleh  penguasa  ini.  Seringkali,  demokrasi  ini ditandai  dengan  adanya  kelompok  elit  yang  anggotanya  mempunyai  hak  untuk mengintervensi  proses  demokrasi  dalam  rangka  melindungi  kepentingan  mereka 110 . Kelompok  elit  inilah  yang  mampu  mengendalikan  demokrasi  sehingga  mampu membuat  suatu  kondisi  dimana  pengucilan  demokrat  menjadi  legal  dalam  konteks kepentingan mereka.
Merujuk  pada konteks dilanggarnya nilai-nilai  demokrasi  oleh penguasa  akibat dari  pengucilan  birokrat,  adapun  nilai-nilai  birokrasi  itu  adalah  kebebasan, kemerdekaan,  persamaan  hak,  keterbukaan,  kontrol,  dan  partisipasi 111 .  Namun,  dalam pembahsan  kali  ini  akan  lebih  difokuskan  pada  nilai  krusial  yang  dilanggar,  yakni kebebasan, persamaan hak dan partisipasi. Ketiga nilai ini menjadi penting sebab bukan hanya berimplikasi pada individu  yang dilanggar haknya melainkan akan menurunkan partisipasi dalam berdemokrasi.
Beribicara  terkait  dengan  nilai  kebebasan,  harus  dilihat  terlebih  dahulu pengertian  kebebasan.  Pengertian  secara  harfiah  orang  yang  bebas  adalah  orang  yang dalam  kehidupannya  tidak  ada  beban,  tekanan,  kekangan  dan  ancaman  oleh  orang lain 112 .  Namun,  kebebasan  tentu  tidak  mutlak,  melainkan  ada  batasan-batasan  yang mengacu  pada  nilai  atau  kesepakatan  masyarakat.  Tentu  kesepakatan  masyarakat  ini akan  berbeda-beda  antara  daerah  yang  satu  dengan  yang  lain.  Akan  tetapi,  nilai-nilai kebebasan pada prinsipnya ada kesamaan yang secara esensial bersifat universal seperti
108 Georg Sorensen. Demokrasi dan Demokratisasi . Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1993. hlm.  14 - 15
109 Ibid., hlm. 83 110 Ibid.,
111 Bambang Istianto. Demokratisasi Birokrasi . Jakarta : Mitra Wacana Media. 2011. hlm. 130
112 Ibid.,
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
misalnya,  kebebasan  menyatakan  pendapat,  kebebasan  berekspresi,  kebebasan berserikat, dan kebebasan lainnya yang dilindungi oleh undang-undang 113 .
Mengacu  pada  definisi  atau  pengertian  kebebasan  diatas,  kebebasan  birokrat yang  terkucilkan  ini  tentu  telah  dirampas  oleh  kelompok  elit  yang  berkuasa.  Poin penting  yang  perlu  diperhatikan  adalah  kebebasan  berekspresi  dan  berserikat  ini  telah dibatasi oleh sang penguasa hanya untuk merealisasikan kepetingannya. Sehingga telah dilakukan  pelanggaran  nilai  demokrasi  dan  pemangkasan  kebebasan  untuk  memilih pemimpin.
Selanjutnya nilai yang menjadi sorotan kedua yakni persamaan hak. Persamaan menjadi  suatu  “nilai”  dalam  pergaulan  masyarakat,  karena  pada  hakekatnya  dengan pengakuan  terhadap  kedudukan  manusia  adalah  sama  merupakan  bentuk  penghargaan yang tertinggi atas eksistensi “martabat kemanusiaan”, jadi persamaan adalah termasuk dalam nilai “kemanusiaan” 114 . Mengacu pada penjelasan persamaan diatas, maka dapat dikatakan  bahwa  tidak  ada  persamaan  antara  orang  yang  mendukung  elit  penguasa dengan  yang  tidak  mendukung.  Artinya,  persamaan  hak  untuk  menduduki  posisi strategis  dalam pemerintahan tentu dengan kapabilitas dan kerangka aturan  yang jelas telah dilanggar pula oleh kelompok elit yang berkuasa.
Terakhir,  nilai  demokrasi  yang  menjadi  sorotan  dalam  tulisan  ini  yaitu partisipasi.  Partisipasi  secara  umum  diartikan  sebagai  keterlibatan  banyak  pihak  atau keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang secara sukarela, sejak dari awal hingga akhir kegiatan 115 . Namun,  penulis membatasi pada  kata “sukarela” melainkan birokrat tentu  bukan  sukarela  tetapi  lebih  pada  kepentingan  individu.  Sehingga  dalam  hal partisipasi  ini  tentu  birokrat  yang  dikucilkan  akan  meniadakan  partisipasinya  dalam kegiatan  pemerintah.  Bukan  hanya  birokrat  yang  dialienasi,  implikasinya  pun  akan terjadi  pada  berkurangnya  partisipasi  masyarakat  untuk  berdemokrasi  akibat  dari fenomena ini. Oleh karena itu, implikasi dari pengucilan birokrat ini cukup besar sebab nilai-nilai demokrasi telah dilanggar apalagi Indonesia yang masih dalam proses menuju kedewasaan berdemokrasi.
113 Ibid.,
114 Ibid.,
115 Ibid.,

## Dedi Zulkarnain Pratama, Politik Alienasi Birokrasi

## Dua Model Perlawanan Birokrat
Sebagaimana  pemaparan  implikasi  politik  alienasi  diatas,  maka  para  birokrat yang  teralienasi  tidak  akan  tinggal  diam  melihat  hak-haknya  ditindas  oleh  penguasa. Birokrasi tidak pernah beroperasi dalam “ruang hampa politik” dan bukan “aktor netral” dalam  politik 116 .  Hal  inilah  yang  menjadi  kajian  menarik  untuk  dianalisa  lebih mendalam  karena  terkait  dengan  fenomena  birokrat  yang  bukan  aktor  netral  dalam politik dan pemenuhan hak-hak birokrat tidak berbanding lurus dengan konstitusi yang melarang  PNS  untuk  berpolitik.  Upaya  para  birokrat  ini  pun  cukup  serius  mengingat politik alienasi yang dilakukan oleh Bupati ini telah menciderai hak sipil birokrat. Oleh karena itu ada beberapa upaya yang dilakukan oleh birokrat yang menjadi korban politik alienasi  ini,  diantaranya  adalah  upaya  hukum  dan  lobi  ke  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

##  Upaya Hukum
Sebagai  birokrat  yang  tentu  menghormati  hukum  dan  mengerti  bahwa  hukum bisa dikatakan cukup mampu untuk membantu mereka agar mendapatkan perlindungan atas  politik  alienasi  ini.  Berdasarkan  data  yang  telah  dipaparkan  diatas,  ada  beberapa birokrat  yang  berpendidikan  hukum  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  prosedur  hukum untuk mengajukan gugatan terhadap putusan Bupati ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ini dipahami dengan baik. Upaya hukum ini pada dasarnya telah disusun oleh kelompok  birokrat  yang  menjadi  korban  politik  alienasi  ini  dengan  berbagai  bukti hukum  yang  menguatkan.  Tahapan  yang  dilalui  pun  dapat  dikatakan  cukup  panjang, sebab  perlu  adanya  kesepakatan  secara  bersama-sama  untuk  menentukan  apakah mereka akan mengajukan gugatan atau tidak.
Perundingan terus berlanjut diantara mereka, namun setelah gugatan itu disusun secara rapi dan sistematis tiba-tiba saja ada angin segar yang menyatakan bahwa mereka akan didudukkan kembali pada pos-pos awal yang mereka tempati. Bersamaan dengan hal  tersebut,  gugatan  ini  pun  ditunda  terlebih  dahulu  karena  ada  berita  baik  menurut mereka.  Akan  tetapi,  pada  pertengahan  tahun  2011  berita  tersebut  tidak  juga terealisasikan. Gugatan yang telah dipersiapkan tersebut pun kembali dipersiapkan dan untuk kedua kalinya berita baik pun terdengar lagi.
116 Mohtar Mas’oed. Politik Birokrasi dan Pembangunan . Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1994. Hlm. 67
Inilah yang menurut penulis merupakan kesalahan birokrat ini yang tidak secara konsisten  memperjuangkan  pelanggaran  aturan  dan  demokrasi  yang  telah  dilakukan oleh Bupati. Oleh karena itu, perlu keseriusan dan konsistensi dalam upaya hukum yang akan dilakukan oleh birokrat ini.

##  Melakukan lobi ke DPRD
Upaya  birokrat  yang  dialienasi  oleh  Bupati  ini  tidak  cukup  sampai  melakukan upaya hukum yang tertunda, melainkan ada upaya lain yang dilakukan yakni melakukan lobi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini dilakukan  mengingat  DPRD  sebagai  lembaga  penyalur  aspirasi  yang  harapannya mampu memperjuangkan atau mengingatkan Bupati akan kesalahannya. Tentu lobi ke DPRD  ini  diharapkan  mampu  mengembalikan  posisi  birokrat  yang  teralienasi  ini kembali.
Realisasi  harapan  ini  tentu  tidak  semudah  membalik  telapak  tangan,  sehingga perlu  proses  agar  hal  ini  dapat  diwujudkan.  Namun,  yang  perlu  diingat  adalah  partai dominan  di  DPRD  juga  partai  Bupati  sehingga  akan  lebih  sulit  lagi  jika  melakukan proses  ini.  Mengingat  akan  proses  politik  yang  begitu  rumit,  maka  sudah  mulai  tidak relevan lagi jika upaya ini dilanjutkan.

## Menarik Pelajaran
Setelah  melalui  pembahasan  yang  cukup  panjang  diatas,  maka  pada  bagian  ini akan menyimpulkan bahasan-bahasan terkait dengan topik utama yakni politik alienasi birokrat. Pada dasarnya, tidak ada yang patut untuk dibenarkan dalam konteks kebijakan politik alienasi ini sebab tidak mungkin ada akibat tanpa adanya sebab. Tentu hal yang menjadi  pemicu utama terjadinya politik alienasi  ini adalah birokrat  yang ikut terlibat baik  secara  uslangsung  ataupun  tidak  langsung  dalam  pertarungan  politik.  Sehingga implikasinya pada resiko jika calon kepala daerah yang didukung harus kalah.
Banyak  hal  yang  dapat  diambil  dari  implikasi  kebijakan  politik  alienasi  ini, sebab dalam berdemokrasi sangat menghormati hak-hak sipil setiap elemen masyarakat. Hal  yang  menarik  yaitu  adanya  upaya  untuk  membinasakan  kelompok  yang  dianggap tidak  mendukung  kepentingan  penguasa,  namun  ini  menjadi  suatu  ketertarikan tersendiri  sebab  hal  ini  tentu  menjadi  sebuah  kewajaran  tetapi  tidak  sampai  bermain
Dedi Zulkarnain Pratama, Politik Alienasi Birokrasi
diluar kerangka aturan. Kemudian, melihat upaya penyelamatan diri oleh birokrat yang teralienasi tadi, tentu harus ada konsistensi dari mereka sendiri untuk menuntut haknya. Namun,  sisi  oportunis  mereka  muncul  kembali  ketika  dihembuskan  berita  bahwa mereka akan dikembalikan lagi pada posisi semula. Tentu saja ini menunjukkan bahwa semua elemen pemerintahan sudah “bobrok” dan tidak ada lagi  yang dapat  dipercaya. Sehingga  masyarakat  tidak  patut  mencontoh  perilaku  semacam  ini  melainkan  harus bersikap konsisten dalam setiap keputusan yang akan diambil.
Terakhir, sebagai penutup yakni perlu adanya penegakan aturan yang maksimal dari  setiap  elemen.  Tentu  yang  diharapkan  dapat  mengontrol  dan  mengawasi  secara komprehensif yaitu masyarakat. Sehingga perlu peran aktif masyarakat untuk bersama- sama  menjauhkan  birokrasi  dari  kebijakan  politik  alienasi  yang  tidak  baik  semacam ini.***

## Daftar Pustaka
Siahaan,  Hotman.  1986. Pengantar   ke  Arah  Sejarah  dan  Teori  Sosiologi .  Jakarta: Erlangga.
Varma, S.P.. 1999. Teori Politik Modern . Jakarta : Rajawali Pers
Mas’oed,  Mohtar.  1994. Politik  Birokrasi  dan  Pembangunan .  Yogyakarta  :  Pustaka
Pelajar
Sorensen, Georg. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi . Yogyakarta : Pustaka Pelajar Istianto, Bambang. 2011. Demokratisasi Birokrasi . Jakarta : Mitra Wacana Media Ritzer, George & Goodman, Dougles J.. 2011. Teori Marxis dan Berbagai Macam teori Neo-Marxian . Jogjakarta : Kreasi Wacana.
Dedi Zulkarnain Pratama, Politik Alienasi Birokrasi