Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 177-183

## Analisis Multiakad dalam Gadai Sawah Pendekatan Emik
Nurlailiyah Aidatus Sholihah
Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir Email korespondensi: nurlailiyahaidatussholihah@staidarussalamkunir.ac.id

## Abstract
This  article  aims  to  analyze  the  practice  of  hybridcontract  in  rice  field  pawn  contracts  based  on  an  emic perspective. The research method used is qualitative and the data source is taken from interviews with the parties involved in pawning. The type of data in this research is qualitative data. Data collection techniques were carried out  through  observation  and  interviews  with  the  parties  involved  in  pawning  rice  fields.  The  data  analysis technique is carried out by explaining the implementation of pawning rice fields and then analyzing it using an emic approach. Based on research conducted, it shows that hybridcontracts in rice field pawning take place when the pawned rice field is then managed by the rice field owner, then the harvest obtained is divided between the rahin and murtahin based on the agreement at the beginning of the contract. This practice contains two contracts, namely a pawn contract and a rent or maro contract. This aims to protect the rights of the pawnbroker as the holder of the margin. The implementation of gadai maro provides benefits for rahin and murtahin, which is fairer for both parties according to the pawn actor.
Keywords : emic, hybridcontract, pawn,  pawn maro, pawn rent.
Saran sitasi : Sholihah, N. A. (2024). Analisis Multiakad dalam Gadai Sawah Pendekatan Emik. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10 (01), 177-183. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11282
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11282

## 1. PENDAHULUAN
Multiakad  dikenal  dengan hybridcontract atau al-uqud al-murakkabah yaitu akad yang mengandung dua  akad  atau  lebih  dalam  satu  akad. Al-‘uqūd  al- murakkabah menurut  al-‘Imroni  adalah  sekumpulan akad  yang  meliputi  beberapa  akad  baik  dengan  cara dikumpulkan atau menghadapkan/mensyaratkan beberapa  akad  sehingga  semua  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  yang  lahir  dari  beberapa  akad tersebut  menjadi  satu  kesatuan  sama  halnya  dengan hak dan kewajiban dari satu akad (al-‘Imronī, 2006, p. 46). Multiakad dalam gadai sawah terjadi apabila akad gadai  dibarengi  dengan  akad  penggarapan  lahan lainnya  seperti  akad  ijarah  atau  akad maro .  Gadai sawah  yaitu  akad  gadai  yang  menjaminkan  sawah sebagai marhun. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi  gadai  sawah  diantaranya  yaitu kebutuhan  ekonomi,  faktor  budaya  dan  faktor keahlian  dalam  menggarap  sawah  (Murtahin  1, personal  communication,  Agustus  2023;  Rahin  2, personal  communication,  Agustus  2023).  Kebutuhan masyarakat  untuk  memenuhi  keperluan  sehari-hari
dan biaya pendidikan memicu masyarakat menggadaikan sawahnya. Disamping itu juga praktik gadai  telah  menjadi  kebiasaan  masyarakat  untuk mendapatkan  solusi  atas  kebutuhan  uang  tunai tersebut sehingga gadai menjadi diminati masyarakat (Murtahin 7, personal communication, Agustus 2023; Rahin 5, personal communication, Agustus 2023).
Rahn secara etimologi bermakna tetap atau dapat juga  bermakna  menahanan.  Secara  terminologi  rahn yaitu menahan sesuatu dengan cara yang benar yang memungkinkan  untuk  mengambil  manfaat  darinya atau  menjadikan  sesuatu  yang  bernilai  ekonomis menurut syara sebagai jaminan atas hutang yang mana hutang  tersebut  dapat  dibayar  dengan  sesuatu  yang ekonomis  baik  sebagian  maupun  seluruhnya  (al- Jazairī, 2004, p. 469; al-Zuhaylī, 2008, p. 77). Q.S. al- Baqarah 283 memberikan tuntunan bagi orang-orang yang beriman dalam melakukan transaksi yang tidak tunai  pada  waktu  yang  telah  ditentukan  (al-Zuhaylī, 2008,  p.  49;  Dakhil,  2002,  p.  65)  atau  dalam  akad salam  harus  ditentukan  juga  jenis  barang  beserta spesifikasinya  untuk  menghindari  transaksi  yang
mengandung garar (al-Qurṭubiyy, 2006, pp. 424–429) maka  akad  transaksi  tersebut  harus  ditulis  dalam sebuah  dokumen  (al-Qurṭubiyy,  2006,  p.  430;  al- Zuhaylī,  2008,  p.  49;  Dakhil,  2002,  p.  65).  Perintah untuk menuliskan hutang bertujuan untuk memelihara harta,  menghindari  lupa,  menghilangkan  keraguan, menghindarkan perselisihan serta melindungi hak-hak para  pihak  (al-Qurṭubiyy,  2006,  p.  431;  al-Zuhaylī, 2008, p. 49; Dakhil, 2002, p. 65). Penegasan ayat ini terletak  pada  perintah  untuk  menuliskan  transaksi hutang  piutang  sebagai  cerminan  keadilan  yang diharapkan  oleh  al-Quran  (Shihab,  2016,  pp.  730– 731).
Dalam  pelaksanaannya,  rahn  harus  memenuhi beberapa rukun yaitu: pertama, rāhin atau orang yang menyerahkan marhūn . Kedua,  murtahin atau  orang yang  menerima marhūn.  Ketiga,  marhūn atau  rahn yaitu sesuatu yang bernilai ekonomis yang diserahkan sebagai  jaminan  atas  hutang. Keempat,  marhūn  bih atau hutang (al-Zuhaylī, 2008, p. 80).
Pemanfaatan  jaminan  atau marhūn memiliki beberapa hukum: pertama , pihak yang menggadaikan atau rāhin sebagai  pengelola  sawah  atau marhūn . Pemanfaatan  marhun  oleh  rahin  dilarang  menurut jumhur ulama. Beberapa pendapat mengenai larangan tersebut  yaitu  kalangan  Hanafiyah  dan  Hanabilah berpendapat bahwa apabila murtahin memberikan izin maka rāhin diperbolehkan  memanfaatkan marhūn karena murtahin berhak  menahan marhūn. Lain halnya  denga  kalangan  Malikiyah  yang  menetapkan bahwa  adanya  izin  dari  murtahin  tidak  menjadikan rāhin diperbolehkan  untuk  memanfaatkan marhūn berdasarkan  pada  hak  menahan marhūn. Adapun pendapat  kalangan  Syafi’iyah  memperbolehkan marhūn dimanfaatkan  oleh rāhin tanpa  mengurangi nilai marhūn karena rāhin berhak  atas  manfaat marhūn. Lain  halnya  apabila  pemanfaatan  tersebut dapat  mengurangi  nilai marhūn maka  harus mendapatkan  izin  dari  murtahin.  (al-Zuhaylī,  2008, pp. 143–145). Kedua , pihak murtahin memanfaatkan marhūn .  Apabila rāhin mengizinkan  maka  hal tersebut diperbolehkan sebagaimana pendapat sebagian  Hanafiyah,  Malikiyah  dan  Hanabilah. Kalangan  Malikiyah  dan  Hanabilah  menambahkan ketentuan  bahwa  kebolehan  pemanfaatan marhūn oleh murtahin apabila  didasarkan  pada  akad mu’āwaḍat seperti  jual  beli,  namun  apabila menggunakan  akad  qard  maka  tidak  diperbolehkan karena dapat menyerupai riba. (al-Zuhaylī, 2008, pp. 146–149).
Pada tahun 2020 terdapat penelitian tentang gadai sawah  yang  ditulis  oleh  Khalid  dan  Rahmaniar. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa pelaksanaan gadai di Desa Salohe dilakukan berdasarkan ketentuan adat  istiadat  masyarakat  setempat  secara  lisan. Kemunculan akad gadai di Desa Salohe dilatarbelakangi  oleh  adanya  kebutuhan  ekonomi. Secara garius besar pelaksanaan akad di Desa Salohe sudah  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum Islam yakni memenuhi rukun dan syarat rahn (Khalid & M, 2020, p. 7).
Penelitian  tentang  gadai  sawah  yang  dilakukan oleh  Junaidy  dan  Hidayati  menunjukan  bahwa pelaksanaan gadai memberikan dampak positif seperti dapat memenuhi kebutuhan harian, biaya pendidikan dan  kebutuhan  lainnya.  Akan  tetapi  gadai  juga memberikan  dampak  negatif  yaitu  menghilangkan mata  pencaharian  utama  masyarakat  karena  sawah yang  dijadikan  jaminan  akan  digarap  oleh murtahin sebagaimana  yang  berlangsung  di  Desa  Pelangwot . Dalam pelaksanaan gadai di Desa Pelangwot tidak ada saksi dan akad tidak dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai  bukti,  disamping  itu  juga  terdapat  unsur eksploitasi  pemanfaatan marhun yang  berlebihan (Junaidi & Hidayati, 2021, p. 58).
Eksploitasi terhadap pemanfaatan yang termasuk dalam perbuatan zalim juga terjadi pada gadai sawah yang  berlangsung  di  Desa  Trebungan.  Gadai  sawah yang berlangsung di Desa Trebungan juga mengindikasikan  adanya  unsur  ribawi.  Hal  ini dikarenakan  murtahin  yang  memiliki  hak  menahan marhun  juga  memiliki  hak  atas  hasil  sawah  yang dijadikan  marhun  selama  rahin  belum  mampu  untuk melunasi  hutangnya.  Adanya  pemanfaatan  marhun oleh murtahin tidak menjadikan berkurangnya hutang rahin  meskipun  pemanfaatan  tersebut  dilakukan selama  bertahun.  Berdasarkan  praktek  gadai  yang demikian  ini,  diberikan  beberapa  alternative  akad yang  dapat  diterapkan  sebagai  solusi  agar  terhindar dari praktek gadai yang jauh dari unsur ta’awun serta mengandung  unsur  ribawi  dan  kezaliman: pertama, akad qard al-hasan yang diperuntukan bagi para pihak yang  memiliki  kebutuhan  mendesak,  sehingga  akad ini  menjadi  perantara  untuk  menolongnya  dengan ketentuan ada kesanggupan untuk membayar hutang; kedua, akad  mudarabah  yang  ditujukan  bagi  para pihak  yang  membutuhkan  modal  usaha,  dalam pelaksanaan  akad  ini  rahin  akan  memberikan  bagi hasil  kepada murtahin  berdasarkan  keuntungan  yang diperoleh  dari  hasil  panen.  akad  ini  berlangsung
sampai  rahin  mampu  mengembalikan  seluruh  modal yang  diterimanya; ketiga, murabahah  diperuntukan bagi  para  pihak  yang  membutuhkan  barang  tertentu. Akad  murabahah  dilakukan  dengan  cara  rahin menggadaikan  sawahnya  kemudian  murtahin  akan membelikan  barang  yang  diperlukan  oleh  rahin dengan  menaikan  harga  sebagai  keuntungan  yang berhak  diperoleh  murtahin.  Ketiga  pilihan  akad tersebut dapat dipilih menjadi solusi dari gadai yang mengandung unsur riba disesuaikan dengan kebutuhan rahin (Saifuddin & Kaspari, 2021, p. 36).
Penelitian mengenai pemanfaatan jaminan gadai juga  berlangsung  di  Desa  Lajing.  Hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Hasanah  menunjukan  bahwa praktek gadai  yang berlangsung  di  Desa  Lajik  yakni rahin  tetap  memanfaatkan  atau  menggarap  sawah yang  dijadikan  barang  jaminan  dalam  gadai  dan murtahin akan mendapat bagian hasil panen tersebut sesuai  dengan ‘urf  sahih dan  dibenarkan  menurut mazhab  Syafi’iyah  selama  ada  persetujuan  dari keduabelah  pihak.  Pelaksanaan  gadai  yang demikian ini merupakan budaya yang berlangsung di Desa Lajik dan  diikuti  oleh  masyarakat  setempat  (Hasanah  & Irfan, 2022, p. 257).
Sama halnya dengan gadai yang berlangsung di Desa  Cijaku  dimana  pihak  murtahin  juga  menerima bagian  dari  hasil  panen  yang  diperoleh.  Hal  ini dikarenakan  pihak  murtahin  memberikan  kontribusi dalam  pengelolaan  seperti  pembelian  pupuk  dan merawat  sawah.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Karimah menemukan bahwa gadai yang berlangsung di  Desa  Cijaku  tidak  memiliki  batasan  waktu  yang jelas  ketika  ijab  qabul  berlangsung,  sehingga pemanfaatan  marhun  yang  dilakukan  oleh  murtahin secara  terus  menerus  menimbulkan  kerugian  bagi rahin. Tidak adanya batasan waktu yang jelas ketika ijab  qabul  menjadikan  akad  gadai  yang  seperti  ini tidak  sah  dan  mengandung  unsur  ribawi  (Karimah, 2022, p. 114).
Gadai  yang  tidak  memiliki  batas  waktu  juga terjadi  di  Desa  Cintarasa.  Akad  yang  berlangsung dilakukan dengan dasar utang piutang dan menjadikan sawah sebagai jaminan.  Akad  dilakukan secara  lisan dan  tidak  dicatatkan  serta  tidak  ada  saksi  dari keduabelah  pihak.  Tidak  adanya  batasan  waktu pengembalian  hutang  menimbulkan  kerugian  bagi pihak  murtahin.  Hal  ini  dikarenakan  uang  yang diberikan oleh rahin telah mengalami penurunan nilai disebabkan  waktu  pengembalian  yang  cukup  lama, sehingga nilai uang dari hutang yang dibayarkan tidak
sepadan dengan nilai uang ketika rahin membayarnya. Disamping itu juga tidak adanya batasan waktu dalam gadai  tidak  sesuai  dengan  syariat  dan  bertentangan dengan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  yang menegaskan  bahwa  setiap  akad  yang  dilakukan bertujuan  untuk  memenuhi  kepentingan  pihak-pihak yang  berakad  serta  mencegah  adanya  unsur manipulasi  atau  merugikan  pihak  tertentu  (Munir  et al., 2022, p. 5).
Demikian juga dengan pelaksanaan di Kabupaten Bekasi yang mana barang jaminan dimanfaatkan oleh murtahin dan  menimbulkan  kerugian  bagi rahin. Namun demikian, dalam hal pemenuhan rukun sudah dilakukan dengan baik. Adapun ijab Kabul dilakukan secara lisan oleh para pihak (Ainulyaqin et al., 2023, p.  59).Praktek  gadai  yang  sama  juga  berlangsung  di Dusun Kencat yang tidak memiliki bukti akad secara tertulis  namun  pada  beberapa  kasus  terdapat  saksi yang dapat menguatkan akad gadai. Pelaksanaan akad gadai  yang  berlangsung  di  Dusun  kencat  tidak memiliki  batasan  waktu.  Adapun  pemanfaatan marhun dilakukan oleh murtahin. Mengutip pendapat sebagaian ulama Hanafiyah bahwa murtahin diperbolehkan memanfaatkan marhun selama mendapatkan izin dari rahin (Rahmat & Illiyah, 2023, p. 69).
Pelaksanaan  rahn  memiliki  rambu-rambu  yang harus dijaga hal ini agar terhindar dari perbuatan yang menjerumuskan  pada  riba.  Demikian  halnya  dalam multiakad  juga  memiliki  batasan-batasan  agar terhindar dari perbuatan riba. Pelaksanaan gadai yang berlangsung  di  wilayah  utara  jawa  barat  memiliki kekhususan  yang  mana  di  dalamnya  mengandung adanya  pemanfaatan  marhun  yang  keuntungannya dapat dimanfaatkan oleh keduabelah pihak. Pemanfaatan  tersebut  terjadi  apabila  disepakati  oleh para  pihak.  Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  diatas maka penelitian ini akan difokuskan pada pelaksanaan  multiakad  dalam  gadai  sawah  yang berlangsung di Wilayah Utara Jawa Barat menggunakan  pendekatan  emik.  Hal  ini  menjadi pembeda  dengan  penelitian  sebelumnya  yang menganalisis  pelaksanaan  gadai    berdasarkan perspektif  fikih,  sedangkan  dalam  penelitian  ini penelitian  difokuskan  pada  multiakad  dengan pendekatan emik.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif yaitu  penelitian  yang  digunakan  pada  objek  yang
bersifat  alamiah.  Pada  penelitian  kualitatif  peneliti sebagai  instrument  kunci  dan  hasil  penelitian menekankan pada makna yang diperoleh bukan untuk generalisasi (Sugiyono, 2008, p. 1).
Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari  hasil  wawancara  langsung  dengan  para  pelaku gadai  mengenai  pelaksanaan  gadai  sawah  guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai pelaksanaan  gadai  sawah.  Adapun  tempat  penelitian dilakukan  di  Wilayah  Utara  Jawa  Barat  yaitu Kabupaten Karawang, Subang dan Indramayu. Pelaku gadai  yang  menjadi  narasumber  pada  penelitian  ini terdiri dari rahin dan murtahin yang pernah melakukan akad  gadai  sewa  dan  gadai  maro.  Penentuan narasumber  terbatas  pelaku  gadai  multiakad  ini bertujuan untuk memfokuskan penelitian pada praktek multiakad  pada  gadai  dengan  pendekatan  emik. Pendekatan emik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  menjadikan  pandangan  masyarakat  yang diteliti  atau  dikaji  sebagai  acuan  dalam  penelitian (Lapau & Saifuddin, 2015, p. 184).
Sumber  data  sekunder  dalam  penilitian  ini diambil  dari  kajian  pustaka  seperti  literatur-literatur mengenai gadai, nash al-Quran dan al hadis, undang- undang, fatwa DSN MUI, aturan-aturan serta sumber lain  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Jenis data pada penelitian ini berupa data kualitatif.
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu interview informal semi structured kepada  rahin  dan  murtahin  secara  spontan.  Jenis wawancara  ini  digunakan  untuk  memperoleh  data mengenai  praktik  gadai dari  pelaku  dan  pendapat masyarakat  setempat  mengenai  gadai  dan  macam- macam  gadai  (Moleong,  2007,  pp.  186–187). Wawancara semi structured dilakukan untuk memperoleh  keterangan  lebih  lanjut  dan  mendalam (Arikunto,  2010,  p.  270).  Selain  wawancara, pengumpulan  data  juga  dilakukan  dengan  cara pengumpulan dokumen terkait gadai (Arikunto, 2010, p. 274).
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  kualitatif  dengan  metode deskriptif. Teknik analisis data dilakukan dengan cara memaparkan pelaksanaan gadai sawah yang berlangsung  di  masyarakat  kemudian  dianalisis menggunakan  pendekatan  emik.  Pendekatan  emik yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait perilaku masyarakat di wilayah  utara  Jawa  Barat  mengenai  budaya  gadai yang  berlangsung.  Gambaran  yang  diberikan
merupakan  pelaksanaan  yang  disajikan  secara  utuh tanpa  membandingkan  dengan  pelaksanaan  gadai  di wilayah lain (Santrock, 2003, p. 60).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Gadai yang berlangsung di Kecamatan Cilamaya wetan dan Cilamaya Kulon dibuktikan secara tertulis pada kwitansi serta memiliki batasan waktu. Adapun marhun  dimanfaatkan  oleh  murtahin  sepenuhnya (Murtahin 7, personal communication, Agustus 2023; Rahin  5,  personal  communication,  Agustus  2023; Rahin  7,  personal  communication,  Agustus  2023; Rahin  8,  personal  communication,  Agustus  2023). (Murtahin 3, personal communication, Agustus 2023; Murtahin 5, personal communication, Agustus 2023; Rahin  2,  personal  communication,  Agustus  2023; Rahin 4, personal communication, Agustus 2023)
Lain  halnya  dengan  pelaksanaan  gadai  di  Desa Kosambi,  Simpar  dan  Sidadadi  yang  mana pemanfaatan marhun dibagi antara rahin dan murtahin dan marhun digarap oleh rahin (Murtahin 3, personal communication,  Agustus  2023;  Rahin  2,  personal communication, Agustus 2023). Pemerolehan manfaat tersebut berdasarkan akad lanjutan setelah akad gadai dan  dapat  berupa  akad  sewa  atau  maro  sesuai kesepakatan keduabelah pihak (Murtahin 1, personal communication, Agustus 2023; Murtahin 6, personal communication,  Agustus  2023;  Rahin  3,  personal communication,  Agustus  2023).  Demikian  halnya jangka waktu gadai juga didasarkan pada kesepakatan keduabelah pihak (Murtahin 4, personal communication,  Agustus  2023;  Rahin  1,  personal communication, Agustus 2023). Hal ini bertujuan agar tidak  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan  maupun dizalimi  (Murtahin  1,  personal  communication, Agustus  2023;  Rahin  2,  personal  communication, Agustus  2023;  Rahin  3,  personal  communication, Agustus  2023).  Adapun  bukti  terlaksananya  akad dituangkan  dalam  kuitansi  dan  atau  surat  perjanjian yang  dibuat  oleh  para  pihak  (Murtahin  4,  personal communication, Agustus 2023; Murtahin 5, personal communication,  Agustus  2023;  Rahin  2,  personal communication,  Agustus  2023;  Rahin  3,  personal communication, Agustus 2023).
Pelaksanaan  akad gadai  sewa atau gadai  maro diawali  dengan  kesepakatan  terkait  hal-hal  yang berkaitan  dengan  gadai  antara rāhin yakni  pemilik sawah  dengan murtahin yang  menerima  sawah gadaian.  Kesepakatan  tersebut  meliputi  jumlah  uang
atau marhun bih, lamanya waktu gadai, serta letak atau lokasi  sawah yang digadaikan. Kesepakatan- kesepakatan  tersebut  dituangkan  dalam  kwitansi  dan ditandangani  keduabelah  pihak.  Apabila  akad  gadai telah disepakati dan telah dituangkan dalam kwitansi maka  dilanjutkan  dengan    kesepakatan  penggarapan sawah. Sawah yang digarap  oleh murtahin dan tidak ada  bagi  hasil  untuk rāhin maka  termasuk  pada kategori gadai biasa. Adapun sawah yang digarap oleh rāhin dan murtahin mendapatkan  bagi  hasil  dari keuntungan  yang  didapatkan  baik  berdasarkan  akad sewa maupun maro maka termasuk gadai multiakad. Adapun perbedaan gadai sewa dan gadai maro terletak pada  pembagian  keuntungan  yang  diperoleh.  Pada gadai  sewa, rāhin harus  memberikan  biaya  sewa kepada murtahin diawal akad sebelum sawah tersebut digarap dengan nominal sewa berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun gadai maro, pembagian keuntungan dilakukan setelah masa panen berlangsung. Pembagian keuntungan dihitung berdasarkan  hasil  panen  yang  diperoleh  dikurangi biaya operasional baru dibagi dua sesuai kesepakatan (Murtahin 1, personal communication, Agustus 2023; Murtahin 2, personal communication, Agustus 2023; Murtahin 3, personal communication, Agustus 2023; Rahin  1,  personal  communication,  Agustus  2023; Rahin 2, personal communication, Agustus 2023).

## 3.2. Pembahasan
Berdasarkan  pelaksanaan  gadai  sebagaimana  di atas  menunjukan  bahwa  fenomena  gadai  di  Wilayah Utara  Jawa  Barat  dapat  mengandung  multiakad. Keberadaan multiakad  pada  gadai  sawah merupakan gabungan  antara  akad  gadai  dengan  akad  maro  atau dengan  akad  sewa  berdasarkan  kesepakatan  antara rahin dan murtahin.
Gadai sewa dilakukan dengan cara melaksanakan akad  gadai  terlebih  dahulu,  apabila  akad  gadai  telah disepakati  maka  dilanjutkan  dengan  akad  sewa. Apabila  akad  sewa  disepakati  maka  rahin  akan membayar  biaya  sewa  berdasarkan  nominal  yang disepakati  bersama  menyesuaikan  lamanya  waktu sewa dan luas sawah yang disewa. Pelaksanaan gadai sewa  tersebut  menunjukan  bahwa  pembayaran  sewa dilakukan  di  awal, sehingga  apabila penggarap/rahin mengalami kerugian seperti gagal panen atau hal lain maka  uang  sewa  tidak  dapat  ditarik  kembali, sebaliknya apabila penggarap/rahin mendapat keuntungan lebih besar maka murtahin tidak memiliki hak penambahan bayaran sewa(Murtahin 1, personal
communication, Agustus 2023; Murtahin 3, personal communication, Agustus 2023).
Gadai maro dilakukan dengan cara menyelesaikan  akad  gadai  secara  sempurna  terlebih dahulu,  kemudian  apabila  disepakati  keduabelah pihak maka dapat dilanjutkan dengan akad maro . Pada akad maro ,  sawah  yang  dijadikan  sebagai  jaminan digarap oleh rahin dan ketika waktu panen tiba maka murtahin akan mendapatkan hasil paroan sawah yang digarap.  Pada  gadai maro besaran  hasil  panen  yang diperoleh murtahin bergantung pada hasil panen yang didapat,  apabila  hasil  panen  melimpah  dan  rahin mendapat  keuntungan  maka  murtahin  juga  akan memperoleh keuntungan sesuai kesepakatan, sebaliknya apabila terjadi gagal panen maka murtahin tidak akan mendapatkan hasil apapun dan juga tidak menanggung resiko. Akad gadai maro yang demikian ini  memberikan  porsi  yang  adil  bagi  para  pihak, disamping  itu  juga  dapat  menguatkan  kepercayaan murtahin yang tidak kehilangan hak menahan marhun “kalau  diparo,  saya  yang  menggadaikan  sawah  juga tetep kebagian buat kukumpul nebusan”(Murtahin 1, personal communication, Agustus 2023; Murtahin 2, personal  communication,  Agustus  2023;  Rahin  2, personal communication, Agustus 2023).
Keberadaan  maro  yang  menyertai  akad  gadai juga  menjadikan  pemilik  mempunyai  kesempatan untuk  membayar  marhun  karena  sawah  yang digadaikan  tetap  dalam  pengelolaannya  sehingga rahin tidak  kehilangan sumber mata pencahariannya. Keuntungan  akad  maro  yang  menyertai  akad  gadai adalah  apabila  terjadi  gagal  panen  maka  pemilik sawah  tidak  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan kompensasi  apapun  kepada  penerima  gadai.  Dengan demikian  keberadaan  akad  maro  dapat  memberikan keuntungan bagi keduabelah pihak serta terpeliharanya rasa saling percaya selama akad gadai berlangsung  dan  tidak  ada  pihak  yang  merasa dirugikan.
Pelaksanaan  gadai maro atau  sewa  yang demikian ini memiliki persamaan dengan gadai yang berlangsung di Desa Lajing yakni pengelolaan sawah sebagai  jaminan  dilakukan  oleh  rahin  dan  murtahin akan mendapatkan bagi hasil (Hasanah & Irfan, 2022, p. 257). Namun demikian, pada penelitian sebelumnya tidak  menegaskan  akad  apa  yang  digunakan  dalam pembagian  hasil  panen.  Lain  halnya  dengan  akad gadai  yang  berlangsung  di  Kabupaten  Bekasi  bahwa pengelolaan marhun dilakukan  oleh murtahin sehingga rahin tidak  memperoleh  bagain  dari  hasil
panen  karena  semua  hasil  panen  dimiliki  oleh murtahin (Ainulyaqin et al., 2023, p. 59).
Berdasarkan  pelaksanaan  gadai maro atau sewa yang berlangsung di Wilayah Utara Jawa Barat sudah memenuhi  rukun  gadai sebagaimana  ditetapkan  oleh para  ulama.  Adapun  pembayaran  sewa  atau pembagian  hasil  panen  ( maro )  yang  diterima  oleh murtahin menjadi  penguat  bahwa  sawah  yang digadaikan  tidak  akan  dipindahtangankan  selama rahin belum mengembalikan uang. Dengan demikian dapat  diketahui  bahwa  dalam  gadai  sewa  dan  gadai maro terdapat gabungan dua akad yang menjadi satu. Adanya  penggabungan  akad  tersebut  memberikan keadilan bagi para pihak.

## 4. KESIMPULAN
Multiakad  pada  gadai  sawah  di  Wilayah  Utara Jawa  Barat  dilakukan  dalam  beberapa  macam  yaitu gadai  sewa  dan  gadai  maro.  Gadai  maro  dalam pelaksanaannya memberikan keuntungan bagi keduabelah  pihak  dimana  pemilik  sawah  tetap  dapat menggarap  sawahnya  dan  mendapatkan  hasil  dari pengelolaan tersebut serta pihak penerima gadai juga mendapatkan  hak  paroan  sebagai  bentuk  pengikat akad gadai.
Rekomendasi  untuk  peneliti  selanjutnya  agar mendalami  terkait  akad  gadai  yang  berlangsung  di masyarakat dengan pendekatan yang beragam. Hal ini dikarenakan  gadai  merupakan  akad  yang  sudah menjadi  kebiasaan  di  masyarakat,  sehingga  perlu dikaji  agar  dapat  memberikan  solusi  yang  tidak merugikan pihak manapun.

## 5. REFERENSI
Ainulyaqin,  M.,  Saiban,  K.,  &  Munir,  M.  (2023).
Praktek  Gadai  Sawah  di  Kabupaten  Bekasi dalam Perspektif Ekonomi Islam . 8 (1).
al-‘Imronī,  ‘Abd  Allāh  bin  Muhammad  bin  ‘Abd Allāh.  (2006). Al-‘Uqūd  al-Māliyyah  al- Murakkabah Dirāsah Fiqhiyyah Ta’ṣīliyyah Wa al-Taṭbīqiyyah . kunūz isybīliyā.
al-Jazairī,  ’Abd  al-Rahmān.  (2004). Al-Fiqh  ‘alā  al- Mażāhib al-Arba’ah (Vol. 2). Dār al-Fajr Li al- Turāṡ.
al-Qurṭubiyy, A. ‘Abd A. M. ibn A. ibn A. B. (2006).
Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān wa al-Mubayyin la mā taḍammanah min al-Sunnat wa Āy al-Furqān (Vol. 4). Mu’assasah al-Risālah. al-Zuhaylī,  W.  (2008). Al-Fiqh  al-Islāmi  wa Adillatuhu (Vol. 5). Dār al-Fikr. Arikunto,  S.  (2010). Prosedur  Penelitian  (Suatu Pendekatan Praktik) . Rineka Cipta.
Dakhil,  ‘Ali  Muhammad  ‘Ali.  (2002). Al-Wajīz  fī Tafsīr  al-Kitāb  al-‘Azīz .  Dār  al-Ta‘āruf  al-
Maṭbū‘āt.
Hasanah,  T.,  &  Irfan,  Moh.  (2022). Gadai  Sawah dengan  Sistem  Tradisi  Tanah  digarap  Rahin Perpektif  ’Urf  (Studi  Kasus  Desa  Lajing Kecamatan  Arosbaya  Kabupaten  Bangkalan) . 7 (2). Junaidi, M., & Hidayati, L. N. (2021). Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian  Masyarakat  Perspektif  Ekonomi Islam . 4 (1). http://e- jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/
2325
Karimah, A. L. (2022). Analisis Pemanfaatan Gadai Sawah ditinjau dari Segi Hukum Islam (diteliti di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten) . 1 (2). Khalid,  I.,  &  M,  R.  (2020). Analisis  Pelaksanaan Rahn  dalam  Gadai  Sawah  di  Desa  Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai . 3 (1). Lapau,  B.,  &  Saifuddin,  A.  F.  (2015). Epidemiologi dan  Antropologi:  Suatu  Pendekatan  Integratif Mengenai Kesehatan . Kencana. Moleong,  L.  J.  (2007). Metodologi  Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Munir, R., Nurajijah, R., & Syaripudin, E. I. (2022).
Akad  Gadai  Sawah  tanpa  Batas  Waktu  dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Cintarasa Kec. Samarang Garut) . 1 (1). Murtahin  1.  (2023,  Agustus). Pelaksanaan  Gadai
Sawah
di Desa Simpar [Personal communication].
Murtahin  2.  (2023,  Agustus). Pelaksanaan  Gadai Sawah di Desa Sukatani [Personal communication]. Murtahin  3.  (2023,  Agustus). Pelaksanaan  Gadai Sawah di Desa Kosambi [Personal communication].
Murtahin  4.  (2023,  Agustus). Pelaksanaan  Gadai  di Desa Sidadadi [Personal communication]. Murtahin  5.  (2023,  Agustus). Pelaksanaan  Gadai Sawah di Desa Kosambi [Personal communication]. Murtahin  6.  (2023,  Agustus). Pelaksanaan  Gadai Sawah di Desa Simpar [Personal communication].
Murtahin  7.  (2023,  Agustus). Pelaksanaan  Gadai
Sawah di Kecamatan Cilamaya Wetan [Personal communication].
Rahin 1. (2023, Agustus). Pelaksanaan Gadai di Desa Sidadadi [Personal communication].
Rahin 2. (2023, Agustus). Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Kosambi [Personal communication]. Rahin 3. (2023, Agustus). Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Simpar [Personal communication].
Rahin 5. (2023, Agustus). Pelaksanaan Gadai Sawah di  Kecamatan  Cilamaya  Kulon [Personal communication].
Rahin 7. (2023, Agustus). Pelaksanaan Gadai Sawah di  Kecamatan  Cilamaya  Kulon [Personal communication].
Rahin 8. (2023, Agustus). Pelaksanaan Gadai Sawah di  Kecamatan  Cilamaya  Wetan [Personal communication].
Rahmat,  &  Illiyah,  L.  (2023). Analisis  Implementasi Praktik  Gadai  Sawah  Tanpa  Batas  Waktu Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dusun Kencat Kelurahan Bancaran) . 9 (1).
Saifuddin,  &  Kaspari,  A.  (2021). Penerapan  Sistem Gadai  Sawah  dalam  Perspektif  Islam  (Studi Kasus  Desa  Trebungan  Kec.  Mlandingan  Kab. Situbondo) . 7 (1). Santrock, J. W. (2003). Adolescence: Perkembangan Remaja (S.  B.  Adelar  &  S.  Saragih,  Trans.). Erlangga.
Shihab,  M.  Q.  (2016). Tafsir  Al-mishbah  “Pesan, Kesan,  dan  Keserasian  Al-qur’an” (Vol.  1). Lentera Hati.
Sugiyono.  (2008). Memahami  Penelitian  Kualitatif .
ALFABETA.