## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Andrea Meylita Widyasti Parera*

## Teguh Erawati
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta *email: lita_parera@yahoo.com
ABSTRACT INFO ARTIKEL
This  study  aimed  to  examine  the  effect  of  awareness  of taxpayers, tax penalties, tax knowledge, and service tax authorities on tax compliance and building earth. The sampling technique in this study using a convenience sampling (convenience sampling) to 110  taxpayer  earth  and  office  buildings  in  the  Department  of Revenue,  Finance  and  Asset  Management  Area  (DPPKAD) Yogyakarta that meet the criteria.
The  data  used  are  primary  data  through  questionnaires, which contain a respondent's answers. Analysis of the data in this study  using  descriptive  analysis  and  multiple  linear  regression analysis.  The  first  hypothesis:  awareness  taxpayer  positive  effect on tax compliance on land and buildings, both: tax penalty positive effect on tax compliance on land and buildings, three: knowledge of taxation positive effect on tax compliance on land and buildings, a  fourth:  the  service  tax  authorities  positive  effect  on  tax compliance  and  building  earth.  The  fourth  hypothesis  can  be proved  by  the  results  of  the  study  showed  that  awareness  of taxpayers, tax penalties, tax knowledge, and service fiskus positive effect on tax compliance and building earth.
Diterima: 18 April 2017 Direview: 18 April 2017 Disetujui: 12 Juni 2017 Terbit: 13 Juni 2017 Keywords:
Awareness  of  taxpayers,  tax penalties,  tax  knowledge,
Service tax authorities, taxpayers Compliance

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional
dapat dilaksanakan  apabila  ada  dana  yang  tersedia. Dana  tersebut  dapat  diperoleh  dari  berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor  swasta  maupun  pemerintah.Salah  satu sumber  penerimaan  dalam  negeri  adalah  dari sektor pajak (Lusia dkk, 2013). Pajak merupakan sumber  penerimaan  utama  pemerintah  dan negara  yang  digunakan  untuk  membiayai
pengeluaran  pemerintah  dan  pembangunan nasional.Hal  ini  tertuang  dalam  Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang  paling  besar.Pajak  merupakan  iuran  wajib yang  diberlakukan  pada  setiap  wajib  pajak  atas objek  pajak  yang  dimilikinya  dan  hasilnya diserahkan kepada pemerintah.
Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  merupakan  iuran
yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara  nyata  mempunyai  hak,  memiliki, menguasai  dan  memperoleh  manfaat  dari  bumi dan bangunan (Rahman, 2011) dalam (Imam dan Dewi,2015).  Pemerintah  Kota  setiap  tahunnya
mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah,  tetapi  tidak  selalu  target  tersebut terealisasi dengan sempurna.
Tabel 1.1

## Tabel Realisasi Surat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun Ketetapan Realisasi Persentase Wajib Pajak Rupiah Wajib Pajak Rupiah Wajib Pajak Rupiah 2014 95.359 42.700.000.000 63.674 43.753.961.720 64.11 75,69 2015 91.635 50.000.000.000 60.441 46.171.820.767 64,38 76,06 2016 90.685 53.000.000.000 61.531 49.757.915.885 60,24 60,05
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Yogyakarta, Januari 2017
Dari tabel diatas terlihat bahwa presentase wajib  pajak  yang  melaksanakan  pembayaran pajak  menurun  tiap  tahun,  dimana  tahun  2014 terdapat  64,11%  wajib  pajak  yang  membayar kewajiban  PBBnya,  tahun  2015  64,38%  dan tahun  2016  60,24%  selain  itu,  presentase realisasi  pendapatan  daerah  dari  PBB  terhadap ketetapannya  menurun  drastis  di  tahun  2014, dimana realisasi PBB tahun 2014 75,69%, tahun 2015 76,06%, dan tahun 2016 60,05%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun perhitungan PBB dilakukan  secara  official  asessment  system, namun diperlukan kepatuhan dalam pembayarannya.
Terhambatnya  penerimaan  PBB  akan menghambat
kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu agar pembangunan  tidak  terhambat  maka  upaya peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  PBB  harus  dipacu  dan  ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak.
Kata sanksi dalam kamus bahasa Indonesia berarti tanggungan(tindakan,hukuman,dan sebagainya)  untuk  memaksa  orang  menepati perjanjian  atau  menaati  ketentuan  undang- undang.Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan(norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.  Atau  dengan  kata  lain sanksi  perpajakan  merupakan  alat  (preventif) agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma
perpajakan(Mardiasmo,2003:39 dalam Sri Mutia,2014).
Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cendrung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Diperlukan kesadaran  yang berasal  dari diri wajib pajak itu sendiri  akan  arti  dan  manfaat  dari  pemungutan pajak  tersebut,  masyarakat  harus  sadar  bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah  untuk  pihak  lain,  tetapi  untuk melancarkan  jalannya  roda  pemerintahan  yang mengurusi segala kepentingan rakyat.
Salah  satu  cara  untuk  mengoptimalkan penerimaan  PBB  adalah  dengan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  PBB.  Kepatuhan  wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan  penyetoran  pajak.Salah  satu upaya  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  adalah  memberikan  pelayanan  yang  baik kepada  wajib  pajak.  Pelayanan  yang  diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang  lebih  diarahkan  sebagai  suatu  cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan  peraturan  perundang–undangan yang  berlaku.  Pelayanan  pada  wajib  pajak bertujuan  untuk  menjaga  kepuasan  wajib  pajak yang  nantinya  diharapkan  dapat  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka dapat  dirumuskan  permasalahan  yaitu  sebagai berikut:
a. Apakah  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumi dan bangunan?
b. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan bangunan?
c. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumi dan bangunan?
d. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan bangunan?
LANDASAN TEORI DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS Kajian Teori Pajak
Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terhutang  oleh  orang  atau  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang- Undang,  dimana  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  dalam kemakmuran rakyat.

## Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut (Soemitro, 2006:1) dalam (Nafilah,  2013)  Pajak  Bumi  dan  Bangunan adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  harta  tidak bergerak

## Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Pengertian kepatuhan pajak menurut (Zain, 2003:31)  adalah  suatu  iklim  kepatuhan  dan kesadaran  pemenuhan  kewajiban  perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham  dan  berusaha  untuk  memahami  semua ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan,  mengisi  formulir  pajak  dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya(Leni Samira,2015).

## Kesadaran wajib pajak
Menurut  (Jotopurnomo  dan  Mangoting, 2013)  kesadaran  berpengaruh  positif  terhadap
kemauan  membayar  pajak.  Variabel  kesadaran membayar  pajak  sangat  mungkin  dikaitkan dengan  kepatuhan  membayar  pajak.  Kesadaran membayar  pajak  dapat  diartikan  sebagai  suatu bentuk  sikap  moral  yangmemberikan  sebuah kontribusi kepada Negara/daerah untuk menunjang  pembangunan  dan  berusaha  untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

## Sanksi Perpajakan
Sanksi  perpajakan  merupakan  salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  tinggi  rendahnya kepatuhan wajib pajak (Agus Nugroho Jatmiko, 2006).  Wajib  pajak  akan  memenuhi  kewajiban perpajakan  bila  memandang  bahwa  sanksi perpajakan  akan  lebih  banyak  merugikannya (Agus Nugroho Jatmiko, 2006).

## Pengetahuan perpajakan
Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan  atau  seorang  wajib  pajak  dalam mengetahui  peraturan  perpajakan  baik  itu  soal tarif  pajak  berdasarkan  undang-undang  yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan  berguna  bagi  kehidupan  mereka.  Dengan adanya  pengetahuan  perpajakan  tersebut  akan membantu  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak,  sehingga  tingkat  kepatuhan akan meningkat.

## Pelayanan Fiskus
Pelayanan adalah cara melayani (membantu  mengurus  atau  menyiapkan  segala kebutuhan
yangdiperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi,  pelayanan  fiskus  dapat  diartikan  sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau  menyiapkan  segala  keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006).

## Penelitian Terdahulu
Penelitian oleh Kadek Suciningsih dkk(2015)  tentang  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kualitas Pelayanan  Serta  Dampaknya  Pada  kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan  menunjukkan  ada  pengaruh  positif dan  signifikan  dari  sanksi  perpajakan  terhadap kesadaran  wajib  pajak,  sanksi  perpajakan  dan kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kualitas pelayanan,sanksi  perpajakan  terhadap  kualitas
pelayanan,  kesadaran  wajib  pajak  terhadap kualitas  pelayanan,kualitas  pelayanan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,    sanksi  perpajakan  dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak,  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

## Kerangka Pikir Penelitian
Kerangka  pikir  dalam  penilitian  ini  dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian
Dengan  adanya  kerangka  pikir  tersebut dapat  dijelaskan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak, sanksi  perpajakan,pengetahuan  perpajakan,  dan pelayanan  fiskus  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  Bumi  dan  Bangunan, artinya  apabila  tingkat  kesadaran  wajib  pajak, sanksi  perpajakan,pengetahuan  perpajakan,  dan pelayanan  fiskus  naik  maka  kepatuhan  wajib pajak juga akan naik. Apabila tingkat kesadaran wajib  pajak,  sanksi  perpajakan,pengetahuan perpajakan,  dan  pelayanan  fiskus  turun  maka kepatuhan wajib pajak akan turun.

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pajak  Bumi  dan Bangunan
Menurut  Yusdinar  dkk(2015)  dalam (Purwanti,2016)  wajib  pajak  yang  memiliki kesadaran  tinggi  tidak  menganggap  membayar pajak  merupakan  suatu  beban  namun  mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung  jawab  mereka  sebagai  warga  negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela.
Penelitian oleh Nila Puspita,2016 menguji pengaruh  kualitas  pelayanan  fiskus,  kesadaran
wajib  pajak  dan  keadilan  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak bumi  dan  bangunan,  pada  kecamatan  padang utara  menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan keadilan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian  Eken  Patmasari,dkk  2016 tentang  Pengaruh  Pelayanan,  Sanksi,  Sistem Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan  di  Desa  Tirtosuworo,  Giriwoyo, Wonogiri  menunjukkan  bahwa  pelayanan  pajak tidak  berpengaruh  signifikan  negatif,  sanksi pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  negatif, sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
H1 :  Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi dan Bangunan
Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Wajib  pajak  akan  patuh  jika  mereka berfikir  adanya  sanksi  berat  akibat  tindakan ilegal  dalam  usahanya  menyelundupkan  pajak. Penerapan  sanksi  perpajakan  baik  administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun  penerapan  sanksi  harus  konsisten  dan berlaku  terhadap  semua  wajib  pajak  yang  tidak memenuhi kewajiban perpajakannya ( Hutagaol, 2007:8) dalam (Sri Mutia,2014)
Penelitian  oleh  Aprilia  dan  P  D’yan,2012 tentang  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  dan sanksi  perpajakan  pada  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  PBB  diketahui bahwa kesadaran  wajib  pajak  dan  sanksi  perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di KPP Pratama Denpasar Timur.
Hasil  Penelitian  Laura  Yohana,2016 tentang  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Perpajakan  dan Kualitas  Pelayanan  Pajak  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  Membayar  PBB  di  Kota Bukittinggi  menunjukkan  bahwa  secara  parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh tetapi tidak signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak berpengaruh  tetapi  tidak  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  dan  secara  simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi  perpajakan  dan  kualitas  pelayanan  pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
H2  :  Sanksi  Perpajakan  Berpengaruh  Positif Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan Bangunan

## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Pengetahuan
perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui  peraturan  perpajakan  baik  itu  soal tarif  pajak  yang  akan  mereka  bayar,  maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut  akan membantu  kepatuhan wajib pajak
dalam  membayar  pajak  sehingga  tingkat kepatuhan akan meningkat(Banyu Utomo,2011).
Penelitian oleh Banyu Utomo,2011 tentang pengaruh  sikap,  kesadaran  wajib  pajak,  dan pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  bumi  dan bangunan  di kecamatan  Pamulang  Kota Tangerang  Selatan  menunjukkan  secara  parsial sikap  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  dan secara  simultan  sikap  wajib  pajak,  kesadaran wajib  pajak,  dan  pengetahuan  perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
H3  :  Pengetahuan  Perpajakan  Berpengaruh Positif  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi dan Bangunan
Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Rahayu (2010) dalam Rizky
Widowati(2015) menyatakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan  adalah  memberikan  pelayanan  prima kepada  wajib  pajak  dalam  mengoptimalkan penerimaan negara.
Penelitian  oleh  Imam  dan  Dewi,2015 tentang pengaruh pemahaman wajib pajak,kesadaran  wajib  pajak,  dan  pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan  menunjukkan  pemahaman  wajib pajak,  kesadaran  wajib  pajak,  pelayanan  fiskus secara  simultan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  di Kota Yogyakarta.
H4  :  Pelayanan  Fiskus  Berpengaruh  Positif Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan Bangunan

## METODOLOGI PENELITIAN Tempat dan waktu penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota Yogyakarta.Yang menjadi objek dalam penelitian  ini  adalah  masyarakat  wajib  pajak  di
Kota  Yogyakarta.  Pengumpulan  data  diperoleh dengan  cara  menyebarkan  kuisioner  kepada pamong  yang diambil  sebagai  sampel sebanyak 110 orang. Penyebaran kuisioner dilakukan pada tanggal  1  Desember  2016  sampai  dengan  5 Januari 2016.Dengan melibatkan 110 responden yang merupakan masyarakat wajib pajak di Kota Yogyakarta.
Metode  analisis  data  yang  digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :
a. Metode deskriptif statistik
Analisis  deskriptif  adalah  analisis  yang digunakan  untuk  menganalisa  data  dengan  cara
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku untuk umum atau generalisasi.
b. Metode analisis regresi linear berganda ,
Metode  ini  berguna  untuk  mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan  fiskus  yaitu  dalam  bentuk  langsung dan  tidak  langsung  terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta. Dengan regresi berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Deskriptif a. Deskriptif Variabel Penelitian

## Tabel 1 Deskriptif Variabel Penelitian
Berdasarkan  Tabel  4.6  dapat  diketahui tanggapan  dari  110  wajib  pajak  memiliki penilaian  yang  tinggi  terhadap  kesadaran  wajib pajak,  yang  ditunjukkan  dengan  nilai  rata-rata sebesar  3,70  yang  berada  pada  interval  3,41  – 4,20, yang berarti kesadaran wajib pajak berada dalam  kriteria  yang  tinggi.  Hal  ini  disebabkan karena masyarakat menyadari bahwa membayar pajak  adalah  kewajiban  sebagai  warga  negara, dengan  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan berarti ikut membangun daerah, penerimaan dari sektor  pajak  bumi  dan  bangunan  merupakan pendapatan  daerah  yang  sangat  potensial, penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan  salah  satu  penerimaan  yang  penting bagi  pembangunan  daerah,  dan  pajak  bumi  dan bangunan  sifatnya  memakasa  dan  ditetapkan oleh undang-undang.
Dari  Tabel  4.6  dapat  diketahui  tanggapan dari  110  wajib  pajak  di  Kota  Yogyakarta memiliki  penilaian  yang  tinggi  terhadap  sanksi perpajakan, yang ditunjukkan dengan nilai rata- rata sebesar 3,56 yang berada pada interval 3,41 –  4,20,  yang  berarti  sanksi  perpajakan  berada dalam  kriteria  yang  tinggi.  Hal  ini  disebabkan karena  sanksi  yang  diberikan  atas  pelanggaran membayar  pajak  sesuai  dengan  besar  kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan, sanksi tidak kenal  kompromi, dan idak membeda  – bedakan wajib pajak, serta dapat memberikan efek jera.
Berdasarkan  Tabel  4.6  dapat  diketahui tanggapan  dari  110  wajib  pajak  di  Kota Yogyakarta  memiliki  penilaian  yang  tinggi terhadap pengetahuan perpajakan, yang ditunjukkan  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  3,57 yang  berada  pada  interval  3,41  –  4,20,  yang berarti  pengetahuan  perpajakan  berada  dalam
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Kesadaran Wajib Pajak 110 1,83 4.83 3.806 0.572 Sanksi Perpajakan 110 1.00 5.00 3.536 0.941 Pengetahuan Perpajakan 110 1.71 4.86 3.478 0.683 Pelayanan Fiskus 110 2.57 4.56 3.690 0.355 Kepatuhan Wajib Pajak 110 2.57 4.71 3.832 0.418
kriteria  yang  tinggi.  Hal  ini  berarti  wajib  pajak merasakan  wajib  pajak  mengetahui  tentang pajak, karena mudah diperoleh dari media massa (seperti  televisi,  dan  radio),  spanduk,  reklame, dan media cetak lainnya, mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan  negara  dan  sarana  umum  bagi masyarakat, mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan, dan  cara  membayar  pajak  dengan  benar,  serta mengetahui  bahwa  dalam  Undang-  Undang perpajakan,  bagi  Wajib  Pajak  yang  terlambat atau  tidak  membayar  pajak  dapat  diberikan sanksi  administrasi  (denda)  dan  sanksi  pidana (penjara).
Dari  Tabel  4.6  dapat  diketahui  tanggapan dari  110  wajib  pajak  di  Kota  Yogyakarta memiliki  penilaian  yang  tinggi  terhadap pelayanan fiskus, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,83 yang berada pada interval 3,41 – 4,20, yang berarti pelayanan fiskus berada dalam  kriteria  yang  tinggi.  Hal  ini  disebabkan karena  petugas  pajak  memberikan  penyuluhan perpajakan  kepada  wajib  pajak,  memberikan kemudahan  kepada  wajib  pajak  bumi  dan bangunan  dalam  membayar  pajaknya,  petugas pajak memberikan pelayanan dengan baik, cepat, dan tepat, serta selalu berpenampilan rapi dalam
melayani  wajib  pajak  sehingga  memberikan kenyamanan kepada wajib pajak.
Dari  Tabel  4.6  dapat  diketahui  tanggapan dari  110  wajib  pajak  di  Kota  Yogyakarta memiliki  penilaian  yang  tinggi  terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, yang ditunjukkan  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  3,83 yang  berada  pada  interval  3,41  –  4,20,  yang berarti  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan bangunan berada dalam kriteria yang tinggi. Hal ini  disebabkan  karena  wajib  pajak  paham  atau berusaha  untuk  memahami  semua  peraturan pajak  yang  berlaku,  Saya  selalu  mengisi  surat pemberitahuan objek pajak dengan lengkap dan benar,  selalu  membayar  pajak  bumi  dan bangunan  tepat  waktu,  pernah  tidak  membayar pajak  bumi  dan  bangunan  tepat  waktu  pernah tidak membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu,  tidak  pernah  memiliki  tunggakan  pajak, dan  menyerahkan  surat  pemberitahuan  objek pajak  yang  sudah  terisi  ke  Dinas  Pendapatan Daerah.
b. Model Persamaan
Untuk melihat hasil analisis pengaruh dari keempat  variabel  independen  (X)  terhadap variabel  dependen  (Y)  terdapat  pada  tabel dibawah
Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Independen Koefisien Regresi t-hitung Probabilitas Konstanta 0.498 .210 Kesadaran wajib pajak 0.206 1.261 0.000 Sanksi perpajakan 0.165 3.984 0.000 Pengetahuan perpajakan 0.219 5.281 0.000 Pelayanan Fiskus 0.315 4.968 0.000 F hitung 26.471 R 2 0.502
Sumber : Data hasil regresi, 2017.
Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 Y = 0,498+ 0,206 X 1 + 0,165 X 2 + 0,219 X 3 + 0,315 X 4
c. Koefisien Determinan (R 2 ) dan Uji F Koefisien determinasi berganda menunjukkan  besarnya  persentase  pengaruh semua  variabel  bebas  terhadap  nilai  variabel
terikat.Besarnya  koefisien  determinasi  dari  nol sampai  satu.Semakin  mendekati  nol  besar koefisien  determinasi,  maka  semakin  kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel
terikat.Sebaliknya semakin mendekati 1, semakin  besar  pula  pengaruh  semua  variabel bebas  terhadap  variabel  terikat.Dari  Tabel  4.10 juga  dapat  diketahui  koefisien  determinasi  (R 2 ) sebesar 0,502. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,502, maka dapat diartikan bahwa  50,2%  Kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan bangunan dapat dijelaskan oleh keempat variabel bebas  yang  terdiri  dari  kesadaran  wajib  pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan  fiskus.  Sedangkan  sisanya  sebesar 49,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.
d. Uji t
Berdasarkan  Tabel  4.10  dapat  diketahui nilai  t hitung dan  nilai  probabilitasnya  untuk masing-masing variabel bebasnya telah diketahui dan  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  pengambilan keputusan  dengan  cara  membandingkannya dengan tingkat signifikansi 0,05.
a. Pengujian  t  hitung  pada  Variabel  Kesadaran Wajin Pajak (X 1 )
Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa  variabel  kesadaran  wajib  pajak  (X 1 ) terdapat nilai t hitung sebesar 3,984 dan t tabel sebesar 1,6595 yang berarti 3,984> 1,6595. Nilai tersebut dapat  membuktikan  Ho  ditolak  yang  berarti bahwa  ada  pengaruh  variabel  kesadaran  wajib pajak  secara  signifikan  terhadap  Kepatuhan wajib  pajak  bumi  dan  bangunan, dengan demikian hipotesis pertama terbukti.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Banyu Utomo(2011)
menunjukkan  bahwa  secara  parsial  kesadaran wajib  pajak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
b. Pengujian  t  hitung  pada  Variabel  Sanksi Perpajakan (X 2 )
Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa  variabel  sanksi  perpajakan  (X 2 )  terdapat nilai t hitung sebesar 5,281 dan t tabel sebesar 1,6595 yang berarti 5,281> 1,6595. Nilai tersebut dapat membuktikan Ho ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh  variabel  sanksi  perpajakan  secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan  bangunan, dengan  demikian  hipotesis kedua terbukti.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian  Laura  Yohana,  (2016)  tentang menunjukkan  bahwa  secara  parsial  sanksi perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak.
c. Pengujian t hitung pada Variabel Pengetahuan Perpajakan (X 3 )
Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa  variabel  pengetahuan  perpajakan  (X 3 ) terdapat nilai t hitung sebesar 4,968 dan t tabel sebesar 1,6595 yang berarti 4,968> 1,6595. Nilai tersebut dapat  membuktikan  Ho  ditolak  yang  berarti bahwa  ada  pengaruh  variabel  pengetahuan perpajakan ,  dengan  demikian  hipotesis  ketiga terbukti.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Banyu  Utomo, (2011) menunjukkan secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
d.  Pengujian  t  hitung  pada  Variabel  Pelayanan Fiskus (X 4 )
Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa  variabel  pelayanan  fiskus  (X 4 )  terdapat nilai t hitung sebesar 3,875 dan t tabel sebesar 1,6595 yang berarti 3,875> 1,6595. Nilai tersebut dapat membuktikan Ho ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh  variabel  pelayanan  fiskus  secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan  bangunan  , dengan  demikian  hipotesis keempat terbukti.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam dan Dewi, (2015)  menunjukkan  pelayanan  fiskus  secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kota Yogyakarta.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  seperti  yang telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya  dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :
 Kesadaran  wajib  pajak  tentang  perpajakan berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.Hal ini berarti sikap sukarela masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, sikap
tertib peraturan,pemahaman
tentang
pajak,tidak  menunggak  pembayaran,  dan kepercayaan  penuh  terhadap  aparat  pajak mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.Tidak harus  menjadi  ahli  perpajakan  masyarakat hanya harus mengetahui dahulu hal mendasar tentang  pajak,mengetahui  cara  membayar pajak,  cara  menghitung  pajak,  sanksi pajak,dll.Ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib  pajak  maka  tingkat  kepatuhannya masyarakat  kota  Yogyakarta  juga  semakin tinggi.Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak bumi dan bangunan.Penerapan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan  perundang-undangan  perpajakan akan  dituruti,  ditaati,  dan  patuhi  wajib  pajak atau  dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan merupakan  alat  agar  wajib  pajak  tidak melanggar  norma  perpajakan.  Hal  ini  berarti semakin  tinggi  sanksi  pajak  maka  tingkat kepatuhannya semakin meningkat.
 Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu  soal  tarif  pajak  berdasarkan  undang- undang  yang  akan  mereka  bayar  maupun manfaat  pajak  yang  akan  berguna  bagi kehidupan  mereka  .Hal  ini  berarti  semakin tinggi  pengetahuan  perpajakan  maka  tingkat kepatuhannya juga semakin meningkat.
 Pelayanan  fiskus  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan bangunan.  Pelayanan  yang  diberikan  fiskus terhadap wajib pajak PBB diantaranya dalam menentukan PBB, penetapan SPPT telah adil sesuai  dengan  yang  seharusnya,  fiskus memperhatikan  terhadap  keberatan  terhadap pengenaan pajaknya, memberikan penyuluhan  kepada  wajib  pajak  di  bidang perpajakan  khususnya  PBB  dan  kemudahan dalam  pembayaran  PBB.Hal  ini  berarti semakin  baik  pelayanan  fiskus  maka  tingkat kepatuhannya juga semakin meningkat.

## REFERENSI
Anna Pertiwi. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan  kesadaran  wajib  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  perpajakan((Survei Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Karees).Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. Andi  Abdillah.  2015.  Efektivitas  Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan  (PBB-P2)  di  Dispenda Kota Makasar. Universitas Hasanuddin. Apriani  Purnamasari,  Sukirman,  dan  Umi Pratiwi.2016. Pengaruh
Pemahaman,  Sanksi  Perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan  hukum,  serta  nasionalisme terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  PBB:P2  (Studi Pada  Wajib  Pajak  PBB-P2  di  Kota Banjar,  Jawa  Barat).  Simposium
Nasional Akuntansi XIX,Lampung,2016.
Aprilia Permatasari dan  P. D’yan Yaniartha. 2012.
Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi  perpajakan  pada  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  PBB.
Universitas Udayanan Bali.
Aulia  Rahmanita.2017.  Pengaruh  Pelayanan Pajak,  Sosialisasi  Perpajakan,  dan
Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Arief Rachman.2009.Pengaruh pemahaman, kesadaran,  serta  kepatuhan  wajib pajak  PBB  terhadap  keberhasilan penerimaan  PBB  di  kecamatan  kota Sumenep kabupaten Sumenep.
Banyu  Ageng  Wahyu  Utomo.  2011.  Pengaruh Sikap,  kesadaran  wajib  Pajak,  dan pengetahuan  perpajakan  terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan pamulang kota
Tangerang Selatan. Universitas Islam  Negeri  Syarif  Hidayahtullah Jakarta. Christella Pradista Riyana dan Putri Erly Suandy. 2015.  Analisis  pengaruh  kesadaran wajib pajak, Pengetahuan perpajakan,  sosialisasi  perpajakan, dan  pelayanan  fiskus  terhadap kepatuhan wajib pajak hotel melati di Kota Yogyakarta.Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Cindy  Jotopurnomo  dan  Yenni  Mangoting.2013. Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  di  Surabaya. Jurnal  Akuntansi  Pajak  Program Studi  Akuntansi  Universitas  Kristen Petra  Tax  &  Accounting  Review volume 1 nomor 13.
Doni Sapriadi. 2013. Pengaruh kualitas pelayanan pajak,  sanksi  pajak  dan  kesadaran wajib  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  PBB pada kecamatan Selupu Rejang.Program studi akuntansi Universitas Negeri Padang.
Eken  Patmasari  ,  Trimurti  ,dan  Suhendro.2016. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem
Perpajakan  Kesadaran  Wajib  Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Desa Tirtosuworo,  Giriwoyo,  Wonogiri. Seminar  Nasional  IENACO  –  2016
ISSN: 2337 – 4349
Fitriana  Suwardi.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib
Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Survei  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Cianjur). Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. Hana Oktaviani.2011.Kesadaran Masyarakat
Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan
Bangunan  di  Kecamatan  Gajah Mungkur  Kota  Semarang.Fakultas
Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri Semarang.
Harjanti  Puspa Arum. 2012.  Pengaruh Kesadaran Wajib  Pajak,  pelayanan  fiskus,  dan sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  yang melakukan  kegiatan  usaha  dan pekerjaan  bebas(studi  di  wilayah KPP Pratama Cilacap).
Imam Ghozali.2006, Aplikasi Analisis Multivariat
Dengan  Program  SPSS,  Cetakan Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang.
Imam  Oktafiyanto  dan  Dewi  Kusuma  Wardani.
2015.Pengaruh  Pemahaman  Wajib Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan Bangunan. Jurnal Akuntansi Volume 3 Nomor 1 Juni 2015.
Kadek Suciningsih, I Wayan Bagia, Wayan Cipta.
2014.  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak
Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Serta Dampaknya  Pada  kepatuhan  Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan  Bangunan.  Jurusan  Manajemen Universitas  Pendidikan  Ganesha Singaraja, Indonesia.
Kadek Suciningsih, I Wayan Bagia, Wayan Cipta.
Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya  Pada  kepatuhan  Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.Universitas Pendidikan Ganesha.
Komang Sastra Guna Wiratama, Siti Khairani dan Icha Fajriana.2015. Pengaruh tingkat pendidikan,  pelayanan  fiskus,  dan pekerjaan  wajib  pajak  terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam  membayar  pajak  (studi  kasus wajib  pajak  yang  terdaftar  di  KPP pratama Palembang Ilir Barat).
Laura  Yohana.  2016.  Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi  Perpajakan  dan  Kualitas
Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  Membayar  PBB di Kota Bukittinggi.
Leni  Samira.  2015.  Pengaruh  kesadaran  wajib pajak,  pelayanan  fiskus  dan  sanksi pajak,  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  pada  KPP  Pratama  Kota Bogor.  Jurnal  AKUNIDA  volume  1 nomor 1, Juni 2015
Lian  Ade  Saputra,  Rika  Kharlina  Ekawati,  dan
Icha Fajriana. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan  Pajak,  dan  Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Reklame  di  Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
STIE MDP Palembang.
Lusia Rohmawati, Prasetyono, dan Yuni Rimawati. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran  dan  Kepatuhan  Wajib (Studi  pada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  yang  Melakukan  Kegiatan Usaha  dan  Pekerjaan  Bebas  pada KPP Pratama Gresik Utara).Fakultas
Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura.
Meri  Tiara  dan  Siti  Khairani.  2013.  Pengaruh Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak dalam  pembayaran  pajak  restoran terhadap  self  assessment  system studi kasus di dinas pendapatan kota Palembang.
Muhammad  Sairi,  Taufik  Kurrohman,  dan Andriana.  2014.Pengaruh  Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan  Sebagai  Pajak  Daerah  Di Kabupaten Probolinggo.
Muslikhatul Ummah. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,  sanksi  pajak,  Pengetahuan perpajakan,  dan  pelayanan  fiskus terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor  di  Kabupaten Semarang. Fakultas
Ekonomi
Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Indonesia. Nafilah.2013.Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi  dan  Bangunan  di  Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Politik Universitas Hasanuddin.
Nila Puspita. 2014. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan Keadilan  Pajak  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi  dan  Bangunan  (Studi  Empiris pada  Kecamatan  Padang  Utara). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nur Murdliatin,Siti Ragil, dan Handayani Sunarti. 2015.  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan, sosialisasi perpajakan, dan
pengetahuan  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak(  studi  pada wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di unit pelaksana teknis dinas pendapatan  provinsi  Jawa  Timur Malang  Kota.  Jurnal  Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No.
2 2015.
Pertiwi  Kundalini.2016.    Pengaruh  Kesadaran Wajib Pajak dan pelayanan pegawai pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  pada  kantor  pelayanan  pajak pratama    kabupaten  Temanggung tahun  2015.  Universitas  Negeri Yogyakarta.
Purwanti.2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi Denda, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan Bangunan.Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
Riza  Aditya,  Anwar  Made,  dan  Eris  Dianawati. 2016.  Pengaruh  Kesadaran  Pajak,
Sanksi  Pajak,  serta  Pelaporan  Pajak Terhadap  Penerimaan  PPh  Pasal  21 Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP Pratama  Malang  Utara.Universitas Kanjuruhun Malang.
Risky  Widowati.Kepatuhan  Wajib  Pajak  melalui
sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan,  Pengetahuan  Pajak,  dan Pelayanan  Fiskus.Falkutas  Ekonomi & Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Siska  Noviyanti,  Rizal  Effendi,  dan  Christina Yunita W. 2015. Pengaruh Kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan,  kualitas  pelayanan  dan ketegasan, sanksi
perpajakan terhadap  kepatuhan  WPOP(studi kasus  KPP  Pratama  Ilir  Barat
Palembang).
Soraya, Dhabtun Nafsi.2014, Pengaruh Pelayanan Fiskus,  Sanksi  Perpajakan  dan Kesadaran  Wajib  Pajak      Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pelaku UKM  sesudah  Penerapan  Peraturan Pemerintah  NO.46  Tahun  2013  di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Tegal.  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Sri  Putri  Tita  Mutia.2014.  Pengaruh  Sanksi Perpajakan,  Kesadaran  Perpajakan, Pelayanan  Fiskus,  dan  Tingkat Pemahaman  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  orang  Pribadi.  (Studi Empiris  pada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  yang  terdaftar  di  KPP Pratama Padang).Universitas Negeri Padang.
Surya Arisman. 2015. Analisis pengelolaan pajak
bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar.Universitas Hasanuddin Makasar.
Zepri  Dwi  Yuwono.  2015.  Pengaruh  Sosialisasi Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota  Kediri.Universitas  Nusantara PGRI Kediri.