Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Maret, Vol.4, No. 1 https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index
PEMBULATAN HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI MINIMARKET

## Akbar Sabani
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN
Palopo
E-mail: akbarsabani@iainpalopo.ac.id

## Abstract
A new practice in buying and selling that arises when people shop at minimarkets is  the  practice  of  rounding  off  the  price  of  goods  by  cashiers.  This  practice  of rounding up prices  is  common in  minimarkets  such as Indomaret,  Alfamart,  and Alfamidi. As happened in the minimarket, there was rounding off if the buyer paid the extra money and there was a small change like Rp. 50, - or Rp. 100, -, then the small  amount  will  be  rounded  off  by  the  cashier.  The  main  problem  of  the description above is how the review of Islamic economic law regarding rounding prices  on  buying  and  selling  transactions  in  the  mini  market  and  its  impact  on consumers.  Then  in  this  study  using  qualitative  research  methods  with  an empirical  approach  and  the  building  of  analysis  in  the  article  will  attempt  to articulate  several  laws  related  to  data  reduction,  triangulation  of  the  results  of articles, and then the presentation of data in the form of narrative text. The data used  in  this  study  are  secondary  in  the  form  of  literature,  articles,  and  research journals  that  have  been  carried  out  related  to  Islamic  economic  law  reviews regarding price rounding on buying and selling transactions at minimarkets and their impact on consumers.
Keywords: Purchase and  Transaction Prices, Minimarket

## Abstrak
Praktek  baru  dalam  jual  beli  yang  muncul  ketika  masyarakat  berbelanja  ke minimarket  adalah  praktek  pembulatan  harga  barang  yang  dilakukan  oleh  kasir. Praktek  pembulatan  harga  ini  lazimnya  banyak  terjadi  di  minimarket  seperti Indomaret,  Alfamret,  dan  Alfamidi.  Sebagaimana  yang  terjadi  di  minimarket tersebut,  terjadi pembulatan harga  apabila pembeli membayar dengan uang lebih dan  terdapat  kembalian  dengan  nominal  kecil  seperti  Rp.  50,-  atau  Rp.  100,-, maka nominal kecil tersebut akan dibulatkan oleh kasir. Pokok permasalahan dari uraian  diatas  adalah  bagaimana  tinjauan  hukum  ekonomi  islam  tentang pembulatan harga pada transaksi jual beli di minimarket dan dampaknya terhadap konsumen. kemudian dalam  penelitian tersebut  menggunakan   metode  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  empiris  dan  bangunan  analisis  dalam  artikel  akan berusaha  untuk  mengartikulasikan  beberapa  hukum  yang  terkait  dengan  cara
reduksi  data,  trianggulasi  dari  hasil  artikel  dan  kemudian  penyajian  data  dalam bentuk  teks  naratif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder berupa literatur, artikel dan jurnal-jurnal penelitian yang telah dilakukan terkait  tinjauan  hukum  ekonomi  Islam  tentang  pembulatan  harga  pada  transaksi jual beli di minimarket dan dampaknya terhadap konsumen.
Kata Kunci,: Harga Transaksi Jual-beli, Minimarket

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  juga  mempunyai  kodrat  dalam  hidup bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan satu sama lain  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Salah  satu  upaya  untuk  memenuhi kebutuhan  manusia  yaitu  dengan  melakukan  transaksi  jual  beli.  Dalam  transaksi jual-beli, maka akan muncul hak dan kewajiban ketika kesepakatan telah dicapai, yakni  hak  pembeli  untuk  menerima  barang  dan  kewajiban  penjual  untuk menyerahkan  barang  dan  kewajiban  pembeli  untuk  menyerahkan  harga  barang (uang), serta hak penjual untuk menerima uang. 1
Kehadiran  minimarket  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesi  seperti Alfamard,  Alfamidi,  dan  Indomaret,  telah  memberi  warna  tersendiri  bagi perkembangan  perekonomian.  Sehingga  dalam  jangka  waktu  yang  singkat beberapa pelaku usaha minimareket tersebut yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia  yang  mempunyai  kapital  yang  luar  biasa  melakukan  aktivitasnya  di Indonesia.  Keberadaan  minimarket  bagi  konsumen  di  Indonesia,  di  satu  sisi memang  sangat  menggembirakan,  dan  dimanjakan  dengan  berbagai  hal  positif terkait  dengan  kenyamanan  saat  berbelanja,  keamanan,  kemudahan,  variasi produk  yang  semakin  beragam,  kemudian  kualitas  produk  yang  terus  meningkat karena  hadirnya  persaingan  antara  minimarket  yang  tersebar  luas  di  wilayah Indonesia.
Pesatnya perkembangan perekonomian saat ini diikuti juga berkembangnya  berbagai  tempat  perbelanjaan  modern  di  berbagai  kota  besar  di
1 Dimyauddin  Dimyauddin  Djuawaini  Djuawaini, Pengantar  Fiqih  Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h.3
Indonesia.    Kemudian,  dimana  Kaum  Muslim  di  tuntut  untuk  bertindak  secara Islami  dalam  berbisnis  karena  anjuran  agama  Islam,  sebagaiman  Allah  swt  akan menjadikan  saksi  dalam  setiap  transaksi  yang  mereka  lakukan  seperti  jujur  dan berkata benar. Karena kejujuran dan kebiasaan berkata adalah kualitas yang harus dikembangkan  dan  dipraktekkan  oleh  para  pengusaha  Muslim.  Oleh  sebab  itu kejujuran  dan  kebenaran  sangat  penting  bagi  seorang  pengusaha  Muslim  karena adanya  kebutuhan  untuk  mendapatkan  keuntungan  dan  godaan  untuk memperbesar kemampuan produk atau jasa mereka selama puncak penjualan. 2
Aktivitas ekonomi secara positif dalam pandangan Hukum Ekonomi Islam yaitu semakin banyak manusia yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, maka akan semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Agama Islam. Kemudian  diperlukan  juga  ketakwaan  kepada  Allah  swt  yang  tidak  berimplikasi pada  penurunan  produktivitas  ekonomi,  sebaliknya  justru  membawa  seseorang untuk lebih produktif dan juga kekayaan dapat mendekatkan diri kepada Allah swt selama dilakukan dengan cara-cara yang sesuai  dengan nilai-nilai  Ajaran Agama Islam.
Dalam  perkembangan  zaman  yang  semakin  maju  dan  modern,  kegiatan jual  beli  pun  juga  berkembang  ke  bentuk-bentuk  yang  lebih  modern.  Bentuk modern  dalam  perdagangan  yang  saat  ini  banyak  dijumpai,  salah  satunya  adalah di  minimarket  seperti  indomaret, alfamart,  dan  alfamidi.  Keberadaan minimarket tersebut, sebagai suatu bentuk yang lebih modern dan baru dari pasar tradisional, ternyata  juga  memberikan  bentuk  baru  terutama  dalam  transaksi  (akad).  Dalam transaksi tersebut terutama saat mengembalikan uang sisa pembelian. Sering kali uang kembalian kita digenapkan atau terkadang diganti dengan permen. Hal yang baru ini terkadang masih menimbulkan tanda tanya di  kalangan masyarakat.  Hal baru  tersebut  dianggap  berbeda  dari  transaksi  biasa  yang  dilakukan  dipasar tradisional.
Praktek pembulatan harga produk yang dilakukan oleh kasir di minimarket adalah praktek baru dalam jual-beli yang muncul ketika masyarakat berbelanja di
2 Beekun Rafik Issa, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). h.105
minimarket  saat  ini.  Kemudian  praktek  pembulatan  harga  ini  lazimnya  banyak terjadi di minimarket seperti Indomaret, Alfamret, dan Alfamidi. Adapun praktek pembulatan  harga  yang  terjadi  di  minimarket  tersebut  yaitu,  ketika  pembeli melakukan  transaksi  pembayaran  dengan  uang  Rp.  100.000,-  ketika  konsumen belanja dengan total belajaannya  sebesar Rp.85.850,-, maka kosumen seharusnya menerima kembalian uang belaja tersebut Rp. 14,150,-, akan tetapi pembeli hanya menerima  kembalian  dari  barang  belajanya  sebesar  Rp.  14.000,-.  Kemudian contoh  berikutnya  yaitu,  ketika  pembeli  melakukan  transaksi  pembayaran  dari barang yang telah dibeli di minimarket dengan total belajaan sebesar Rp.11.900,- kemudian  pembeli  membayar  barang  belanjaanya  sebesar  Rp.  15.000,-  yang terjadi  adalah  pembeli  hanya  menerima  kembalian  sebesar  Rp.  3.000,-  saja padahal,  seharusnya  pembeli  menerima  kembalian  Rp.  3.100,-.  Jadi  praktek pembulatan  harga  barang  yang  dilakukan  oleh  kasir  di  minimarket  dengan  tanpa meminta  persetujuan  atau  tanpa  menginformasikan  kepada  konsumen.  Kejadian praktek  pembulatan  harga  barang  belanja  di  minimarket  sering  kali  dialami  oleh banyak  konsumen,  yaitu  jumlah  total  harga  barang  belanja  tidak  sesuai  dengan jumlah yang tertera distruk belanja.
Jadi  transaksi  jual  beli  yang  terjadi  di  minimarket  tentang  praktek pembulatan  harga  barang  belanja  konsumen,  maka  peneliti  tertarik  untuk mengkaji  hal  tersebut  dalam  Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Islam,  dan  dampaknya terhadap konsumen.
Menuju  pada  hal  tersebut,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pembulatan harga pada transaksi jual beli di minimarket dan dampaknya terhadap konsumen.
Dalam  penulisan  jurnal  tersebut  mempunyai  relevansi  dengan  jurnal  Al- Ahkam  yang  ditulis  oleh  Nur  Fathoni  dengan  judul  “ Konsep  Jual  Beli  Dalam Fatwa DSN-MUI” . Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa konsep jual- beli  dalam  fatwa  DSN-MUI  mengacu  pada  formalitas  prosedur  akad  dalam
transaksi. Kemudian dalam transaksi keunagan dilaksanakan dalam iwadh (ganti) berupa barang yang jelas dan wujud. 3
Dalam pengertian jual-beli terdiri dari dua kata yaitu, jual-beli berasal dari bahasa  Arab  yaitu Alba’i, dalam bahasa Arab  terkadang  digunakan  untuk pengertian lawannya. 4 Dengan demikian, kata al-bai‟ berarti jual, tetapi sekaligus juga  diartikan  beli. 5 Kemudian  kata  lain  dari al-bai‟ adalah asy-syira‟,  al- mubadah, dan at-tijârah . 6 Jadi  kesimpulannya  pada  kata al-bai‟ secara  bahasa diartikan  sebagai  jual-beli.  Kemudian  pengertian  Jual-beli  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI),  kata  jual-beli  ( Bai‟ )  memiliki  arti  persetujuan  yang saling  mengikat  antara  penjual,  yakni  dari  pihak  yang  menyerahkan  barang  ke penerimah barang, dan pembeli sebagai pihak yang menerima barang  yang pada dasarnya diartikan sebagai al-bai‟ yang secara bahasa diartikan sebagai jual-beli. 7
Kemudian  pengertian  jual-beli  secara  istilah,  terdapat  beberapa  definisi jual-beli  yang  dikemukakan  oleh  beberapa  ulama  fiqih,  sekalipun  banyak perbedaan  pendapat  diantara  para  ulama  fiqih  tersebut,  tetapi  makna  atau substansi  secara  hakiki  dan  tujuan  masing-masing  dari  definisi  yang  mereka kemukakan adalah sama. Di dalam fiqih muamalat, khususnya pada pembahasan jual  beli,  terdapat  empat  konsep  yang  berhubungan  dengan  keuntungan  yang diterima  penjual.  Keempat  konsep  ini  dikategorikan  sebagai  ragam  jual  beli berdasarkan harga, yaitu; pertama al-wadhia yaitu penjual, menjual barang kepada pembeli dengan harga yang lebih murah dari harga pembelian; kedua at-tauliyat, yaitu  penjual,  menjual  barang  kepada  pembeli  dengan  harga  yang  sama  dengan harga pembelian; ketiga al-musawamat yaitu penjual yang harga jualnya menurut kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa melihat harga pokok pembelian dan
3 Nur Fathoni, “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui,” Economica:  Jurnal Ekonomi Islam 4, no. 1 (2016): 51, https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773.
4 A.  W.  Al-Munawwir, Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia (Yogyakarta:  Pustaka Progresif, 1998).h.124
5 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Media Persada, 2007).h.111
6 Rahmat Syafei, “Fiqh Muamalah,” 2001, 73.
7 Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, (Jakarta, 2005).987
keempat al-murabahat saling  menjual  suatu  barang  dengan  menegaskan  harga belinya  kepada  pembeli  dan  pembelinya  membayar  dengan  harga  yang  lebih sebagai  laba. 8 Dari  beberapa  konsep  yang  dikategorikan  sebagai  ragam  jual-beli berdasarkan  harga  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  transaksi  jual  beli tidak  diperbolehakan  dengan  cara  yang  bathil  yaitu  dengan  tidak  adanya transparansi kualitas produk dan harga barang yang jelas kepada pembeli sehingga pihak pembeli dirugikan.
Allah  swt  melarang  Kaum  Muslimin  memakan  harta  orang  lain  secara bathil  dalam  konteks  memiliki  arti  yang  sangat  luas  diantaranya,  melakukan transaksi  ekonomi  yang  bertentangan  dengan  syara’,  seperti  halnya  melakukan transaksi  yang  mengandung  unsur  bunga  (riba)  didalamya,  dan  transaksi  yang bersifat spekulatif judi (maisir), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan hal tersebut.
Jadi,  sudah  sangat  jelas  keterangan  dalam  ayat  QS.  An-nisa  4:29  terkait dengan  larangan  dalam  transaksi  jual-juali.  Kemudian  hukum  jual-beli  dalam Hadis  Rasulullah  saw  yaitu,  “ Dari  Rifa‟ah  bin  Rafi  ra.  sesungguhnya Nabi ditanya  tentang  pekerjaan  (profesi)  apa  yang paling  baik,  beliau  menjawab: pekerjaan  seorang lelaki  dengan  tangannya  sendiri  dan  setiap  jual  beli yang diberkati. ” (HR. Al-Bazzar dan  Al-Hakim). 9 Hadis  tersebut  menjelaskan  bahwa, Pekerjaan  yang  paling  baik  bagi  seorang  muslim  adalah  usaha  yang  dilakukan dengan tangannya sendiri, kemudian adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tanpa diiringi dengan kecurangan, tidak ada dusta penyamaran barang yang dijual, seperti  menyembunyikan  kecacatan  barang  dari  pengelihatan  pembeli  atau konsumen. Dengan mengutamakan sikap kejujuran dalam jual beli, maka jual-beli tersebut akan mendapatkan berkah dari Allah swt. Kemudian dari Ibnu Taimiyah dalam  kaidah  ushul  fiqihnya,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  A.  Djazuli,  yaitu, “Hukum  asal  transaksi  adalah  keridhoan kedua  belah  pihak  yang  berakad,
8 Atang Abd Hakim, Fiqih Perbankan Syari’ah (Bandung: Refika Aditama, 2011). h.225
9 Hajar Al-Asqalani Al-Hafidz Ibnu, Bulughul Maram (Bandung: Al Ma‟rif, 1993). 284
hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilaksanakan” . 10 Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip yang harus diaplikasikan dalam transaksi jual-beli maka barulah  sah  apabila  didasarkan  kepada  keridhaan  kedua  belah  pihak.  Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau  juga  merasa  tertipu,  maka  hal  tersebut  bisa  terjadi  pada  waktu  akad  sudah saling meridhai, tetapi kemudian diantara salah satu pihak ada yang masih merasa tertipu,  maka  jika  hal  tersebut  terjadi  maka  kita  tidak  akan  mendapat  keridhaan Allah swt, dan juga, akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena  dirugikan  oleh  penjual  karena  barangnya  cacat,  atau  mempermainkan harga produk dengan cara pembulatan harga barang tanpa sepengetahuan kepada konsumen.

## METODE
Pada  jurnal  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  yang dilakukan  dengan  menganalisis  penelitian  tersebut,  dengan  menggunakan ketentuan  hukum  ekonomi  Islam  yang  terfokus  pada  masalah  pembulatan  harga produk  di  minimarket  dalam  transaksi  jual  beli  dan  dampaknya  terhadap konsumen.  Kemudian  bangunan  analisis  dalam  artikel  akan  berusaha  untuk mengartikulasikan  beberapa  hukum  yang  terkait  dengan  cara  reduksi  data, trianggulasi  dari  hasil  artikel  dan  kemudian  penyajian  data    dalam  bentuk  teks naratif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa literature, artikel dan jurnal-jurnal penelitian yang telah dilakukan terkait tinjauan hukum  ekonomi  Islam  tentang  pembulatan  harga  pada  transaksi  jual  beli  di minimarket dan dampaknya terhadap konsumen.

## TINJAUAN  HUKUM  EKONOMI  ISLAM  TENTANG  PEMBULATAN HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI MINIMARKET
Dalam  transaksi  jual-beli  yang  terjadi  di  minimarket  dalam  tinjauan Hukum  Ekonomi  Islam,  disebut  dengan bai  al-mu‟âṯhâh .  Jual-beli mu‟âṯhâh
10 Djazuli. A, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2007).
merupakan  transaksi  jual  beli  yang  tidak  disertai  dengan  ucapan ijab dan qabul , serta dalam transaksi jual beli mu‟âṯhâh ini tidak dijumpai adanya proses tawar- menawar. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli mu‟âṯhâh hukumnya adalah sah, karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat.
Unsur  suka  sama  suka  ( an-taradhi )  merupakan  unsur  penting  dalam  jual beli mu‟âṯhâh . Ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa jual beli mu‟âṯhâh adalah sah atau boleh jika sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat secara luas dan adanya kerelaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Adapun rukun dan syarat jual beli mu‟âṯhâh ini sama persis sebagaimana jual beli yang terjadi pada umumnya, yaitu:
1. Orang yang berakad atau al-muta‟aqaid (penjual dan pembeli)
2. Shighat ( ijab dan qabul )
3. Objek barang yang diperjualbelikan ( ma‟qud alaih )
4. Adanya nilai tukar pengganti barang (uang)
Jika dilihat dari rukun jual beli mu‟âṯhâh , proses transaksi jual beli yang terjadi  di  minimarket  boleh  dilakukan  karena  terpenuhinya  rukun  dari  jual  beli sebagaimana  umumnya,  dengan  indikator  minimarket    (penjual)  dan  pembeli sebagai aqid, ucapan shighat terwujud  dalam  tindakan  saling  mengambil  barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh  kasir  (penjual),  barang  dagangan  yang  berada  di  minimarket  sebagai  objek yang  diakadkan  ( ma‟qud  alaih ),  kemudian  terdapat  nilai  tukar  barang    yang diserahkan pembeli kepada kasir (penjual).
Hukum  Islam  mensyariatkan  aturan-aturan  yang  berkaitan  dengan hubungan  antara  individu  untuk  kebutuhan  hidupnya,  membatasi  keinginan- keinginan  hingga  memungkinkan  manusia  memperoleh  maksudnya  tanpa memberi madharat kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum jual-beli terhadap  keperluan  antara  anggota  masyarakat  adalah  jalan  yang  adil.  kemudian dalam transaksi jual-beli pada masalah pembulatan harga terkait dengan diamnya pembeli  dan  didukung  dengan  aksi  pembayaran  belum  dapat  dikategorikan sebagai  sebuah  akad  kesepakatan  atau  pembeli  telah  merelakan.  Dalam  hukum
Ekonomi Islam, akad kesepakatan yang terjadi pada transaksi jual beli mu‟âṯhâh di  minimarket  adalah  berupa  perbuatan  berdasarkan  pada  harga  yang  tertera  dan bukan pada pembulatan yang dilakukan oleh kasir.
Pada  masalah  pembulatan  harga  produk    yang  terjadi  saat  pembayaran dalam  jual  beli mu‟âṯhâh di  minimarket,  seperti  akad  yang  terwujud  dalam shighat  fi‟lun (akad  perbuatan)  karena  adanya  perbuatan  yang  seolah  nampak “menyetujui” dari akad yang dilakukan oleh kasir. Praktek pembulatan harga yang dilakukan  kasir  ini  jika  ditinjau  dari  pengertian shighat perbuatan  maka  bukan merupakan shighat perbuatan.
Pada praktek pembulatan harga ini terlihat pembeli tidak membayar sesuai dengan  yang  tertera  pada  struk  melainkan  sesuai  dengan  pembulatan  yang dilakukan kasir tersebut. Pada kasus  ini, seharusnya kasir memberikan  informasi kepada  pembeli  terkait  pembulatan  yang  memang  harus  terjadi  karena  tidak adanya  satuan  mata  uang  untuk  mengembalikan  pembayaran  yang  riil  terhadap kembalian yang seharusnya diterimah oleh pembeli sebagaimana mestinya.
Dalam  aspek  transaksi  jual-beli  yang  berlandaskan  pada  prinsip-prinsip syariah  Islam,  maka  hal  ini  sangat  dilarang  keras.  Agama  Islam  sangat menganjurkan  kepada  manusia  agar  mencari  nafkah  dengan  jalan  yang  telah dibenarkan, yaitu  jalan yang halal dan baik,  misalnya dalam transaksi  jual  –beli, pejual  harus  memberikan  takaran  yang  sesuai  dengan  permintaan  dan mengembalikan  uang  kembalian  yang  sesuai,  serta  pembeli  memberikan  nilai tukar  barang  yang  sesuai  dengan  akad  sebelumnya.  Sebab  tanpa  adanya kesesuaian  sama  halnya  dalam  memperoleh  harta  dengan  jalan  yang  bathil, sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa : 29.

## DAMPAK  PEMBULATAN  HARGA  TERHADAP  KONSUMEN  PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI MINIMARKET.
Transaksi Jual beli di minimarket merupakan jual-beli dengan cara dimana calon  pembeli  memilih  barang  yang  sudah  tertera  harganya,  kemudian  pembeli membawa barang yang diinginkan ke kasir untuk memperoleh total harga barang
yang  harus  dibayar.  Saat  transaksi  pembayaran  dilakukan  oleh  pembeli  dengan uang  lebih  dari  total  harga  barang  maka  terdapat  kembalian,  dimana  kembalian tersebut  terdapat  nominal  kecil atau receh seperti nominal Rp. 50 dan Rp. 100,-, maka  akan  langsung  dibulatkan  kasir  dan  dilakukan  tanpa  meminta  persetujuan atau tidak menginformasikan kepada pembeli. Jadi pembulatan harga yang terjadi di  minimarket  merupakan  suatu  perbuatan  yang  merugikan  pembeli  atau konsumen,  karena  pembeli  tidak  mendapatkan  kembalian  sebagaimana  mestinya sesuai dengan jumlah nominal harga barang yang tertera pada struk. Hal tersebut dilakukan  sepihak  oleh  kasir  tanpa  meminta  persetujuan  ataupun  memberikan informasi  kepada  pembeli  terkait  pembulatan  yang  dilakukan  oleh  kasir minimarket.
Dalam  transaksi  jual-beli  dengan  adanya  praktek  pembulatan  harga terhadap total belanja harga barang tersebut yang terjadi di minimarket, maka hal tersebut  pihak  pembeli  menjadi  pihak  yang  dipaksa,  artinya  mau  tidak  mau pembeli  harus  menerima  dengan  adanya  pembulatan.  Pemaksaan  tersebut  terkait dengan  keharusan  pembayaran  yang  tidak  sesuai  dengan  jumlah  harga  barang yang  dibeli.  Alasan  kemudahan  dalam  pembayaran  yang  menjadi  penyebab dilakukannya  pembulatan  harga  barang  tersebut  yang  seharusnya  tidak  dapat dikategorikan  sebagai  sebuah  kemakluman.  Jika  uang  pembulatan  tersebut dimasukkan  ke  dalam  laba  atau  keuntungan,  maka  yang  terjadi  adalah  riba (tambahan).  Oleh  karena  itu  praktek  pembulatan  harga  dari  sisa  uang  kembalian yang  dilakukan  secara  sepihak  dan  tidak  disampaikan  atau  diinformasikan  oleh kasir  menimbulkan  ketidak  relaan  dari  pembeli  atau  konsumen  dimana  pembeli yang  menghendaki  sisa  uang  kembalian  dari  total  harga  belanja  barang  di minimarket.  oleh  karena  itu  mestinya  pihak  minimarket  dikembalikan  sesuai dengan  total  nominal  sisa  belanja    konsumen  kemudian  tidak  dibulatkan,  karena hal ini berkaitan dengan hak orang lain.
Kemudian  dalam  transaksi  jual-beli  tentang  pembulatan  harga  dalam  hal pembulatan harga tanpa menginformasikan pada konsumen adalah melanggar hak konsumen  untuk  mendapatkan  hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur.
Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  pada  pasal  4  huruf  (c),  yaitu “hak atas  informasi  yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” . 11

## PENUTUP
Untuk  itu  dalam  transaksi  jual-beli  masalah  pembulatan  harga sebaiknya saat melakukan praktek pembulatan harga, kasir harus menginformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan  menyertai dalam  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  oleh  konsumen  di minimarket.    Jadi nominal  pecahan  yang  dibulatkan  dan  tidak  dikembalikan menurut hukum Islam pada asasnya tidak boleh dilakukan, karena sekecil apapun nilai  nominal  pecahan  yang  dibulatkan mempunyai  nilai  dan  hak  milik  pembeli. Muamalah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip  syari‟ah salah satunya adalah mengedepankan prinsipm kerelaan. Harga barang yang dibayar adalah harga yang disepakati,  artinya  harga  yang  disepakati  oleh pembeli  adalah  harga  yang  tertera pada display di  rak  barang. Pembulatan  yang  dilakukan  kasir  tanpa  meminta persetujuan  atau  pun  tidak  menginformasikan  kepada  pembeli  tentu  telah melanggar prinsip dalam bermuamalah dan melebihi pada asasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Munawwir, A. W. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1998.
Beekun Rafik Issa. Etika Bisnis Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Djazuli. A. Kaidah-Kaidah Fikih . Jakarta: Kencana, 2007.
Djuawaini,  Dimyauddin  Dimyauddin  Djuawaini. Pengantar  Fiqih  Muamalah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Fathoni,  Nur.  “Konsep  Jual  Beli  Dalam  Fatwa  Dsn-Mui.” Economica:  Jurnal Ekonomi Islam 4, no. 1 (2016): 51.
https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773.
11 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  tent ang  Perlindungan  Konsumen,  “Undang - Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen,” (Jakarta, 1999).
Hajar Al-Asqalani Al-Hafidz Ibnu. Bulughul Maram . Bandung: Al Ma‟rif, 1993. Hakim, Atang Abd. Fiqih Perbankan Syari’ah . Bandung: Refika Aditama, 2011.
Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah . Jakarta: Media Persada, 2007.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, .
Jakarta, 2005.
Rahmat Syafei. “Fiqh Muamalah,” 2001, 73.
RI,  Departemen  Agama. Al-Qur’an  Dan  Terjemahnya .  Bandung:  diponegoro, 2011.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  tentang  Perlindungan  Konsumen.  “Undang- Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen,.” Jakarta, 1999.