## MIQOT Vol. XXXII No. 2 Juli-Desember 2008
Levin, Michael. “Why Homosexuality is Abnormal,” in Jeffrey Olen, et al. , Applying Ethics . Belmont USA: Thomson Higher Education, 2008.
Al-Mawardî. al-Ahkâm al-Sulthâniyah . Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1985.
Al-Munzarî,  Al-Hafîz. al-Sirâj  al-Wahhâb  Kasyf    Mathâlib  Muslim  ibn Hajjâj  Syarh Mukhtashar Shahîh Muslim , jilid IV. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2004.
McGhee, Derek. Homosexuality Law and Resistance . London: Routledge, 2000.
Night, E. “Overt Male Homosexuality,” in R. Slovenko (ed.), Sexual Behavior and the Law . Springfield: Charles C. Thomas, 1965.
Qal’ajî, Muhammad Rawwâs. Mausû’ah Fiqh Abî Bakr al-Shiddiq . Beirut: Dâr al-Nafâis, 1983.
Report of the Committee on Homosexual Offences and Prostitution. t.t.p: t.p, 1957.
Ronald J. Berger, et al. Crime, Justice and Society an Introduction to Criminology , ed. 2. Colorado: Lynne Rienner Publishers Inc, 2007.
Seymour L. Halleck, M.D. Psychiatry and the Dilemmas of Crime . Berkeley and Los Angeles: University of California, 1971.
Shihab al-Dîn al-Ramlî. Nihâyat al-Muhtâj , jilid V. Mesir: Musthafa al-Bâb al-Halabiy,
1938.
Texas, Lawrence V. “Private Rights and Public Morality,” in Jeffrey Olen, et al. , Applying Ethics . Belmont USA: Thomson Higher Education, 2008.
Timothy F. Murphy, “Homosexuality and Nature,” in Jeffrey Olen, et al. , Applying Ethics , Belmont USA: Thomson Higher Education, 2008.
Tripp, C. A. The Homosexual Matrix . New York: McGraw-Hill, 1978.
Wizârat al-Awqâf. al-Mausû’ah al-Fiqhiyah , jilid XXIV. Kuwait: Dâr al-Shafwah, 1990.
Al-Zuhailî, Wahbah. al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh , jilid VII. Beirut: Dâr al-Fikri, 2004.

## ISLAM DAN DEMOKRASI: HUBUNGAN DAN KOMPATIBILITAS

## Fatimah Zuhrah
Staf Lembaga Penelitian IAIN Sumatera Utara, Jl. IAIN No.1 Medan, 20235 e-mail: fatimahzuhrah@yahoo.com
Abstract : Islam  and  Democracy:  Relationship  and  Compatibilities. In recent years, Islam and democracy have often been characterized as polar opposites. Democracy is seen as modern and forward-looking, whereas Islamic ideas have been portrayed as idealizing a fossilized past and unresponsive to change. This paper  presents  a  discussion  of  interrelationship  between  Islam  and  democracy. Thus it is fair to say that some of the Islamic tenets are in line with the principles of democracy, and perhaps that are potential contradiction of democratic values.
Kata Kunci : Islam, demokrasi, politik, Indonesia

## Pendahuluan
Salah satu tema yang begitu kuat muncul kepermukaan dewasa ini dalam diskursus keislaman dan kemodrenan adalah masalah demokrasi. Banyak pengamat berpendapat bahwa akhir abad 20 merupakan periode demokrasi yang paling menjanjikan dalam sejarah peradaban modern. 1 Prinsip demokrasi tetap dianggap unggul karena menghasil- kan kebijakan yang bijak, suatu masyarakat yang adil, suatu masyarakat yang bebas, keputusan yang memajukan kepentingan rakyat atau manfaat bersama, menghargai hak-hak individu, karena individu diposisikan sebagai hakim bagi kepentingannya sendiri, memajukan pengetahuan dan kegiatan intelektual. Demokrasi mempunyai efek menyatukan masyarakat dan sama sekali bukan mayoritarianisme, tetapi menjunjung tinggi prinsip mayoritas yang di dalamnya tercakup kompromi yang adil. 2
Namun, banyak pengamat orientalis mengatakan bahwa Islam sebagai agama dan
1 Larry Diamond and Marc F. Plattner (ed.), The Global Resurgence of Democracy (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993), h. 93.
2 Bernad Lewis, The Political Languange of Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1988),  h.  112.
negara dikategorikan tidak memiliki prinsip demokrasi. Kondisi ini dapat dilihat dengan adanya peristiwa penghancuran gedung WTC dan markas militer AS 11 Sepetember 2001, yang diyakini oleh masyarakat Barat meskipun pelaku yang sebenarnya masih diragukan oleh banyak kaum Muslimin dilakukan oleh Osama bin Laden dengan organisasinya al- Qaida, seolah menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi sebagai produk Barat tidak bisa disandingkan. Bahkan pemikiran yang dimunculkan tokoh Islam seperti Ali Benhajd dan Sayyid Quthb, yang juga telah memberikan legitimasi bahwa Islam dan demokrasi tidak compatible . 3 Didukung oleh tulisan Larry Diamond, Juan Linz, and Seymour Martin yang tidak memasukkan negara-negara Islam di Asia, Afrika dan Amerika Latin sebagai kajian dari demokrasi, disebabkan pada umumnya negara-negara ini tidak memiliki pengalaman demokrasi bahkan dimungkinkan tidak melakukan proses transisi, kendatipun hanya semi demokrasi. 4
Perdebatan seputar Islam dan demokrasi hingga kini masih sering mencuat ke permukaan di beberapa negara Muslim, termasuk di Indonesia. Satu pertanyaan yang sering terlontarkan adalah, apakah mungkin menegakkan demokrasi atas dasar Islam? Tulisan ini membahas tentang Islam dan demokrasi, hubungannya dan kompatibilitasnya, serta berusaha menjawab apakah Islam mendukung adanya demokrasi, sebagaimana pengamat Barat mengklaim bahwa Islam tidak demokratis, serta melihat politik, Islam dan hubungannya dengan demokrasi di Indonesia.

## Konsep Demokrasi
Demokrasi  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu demos dan kratos yang  berarti kekuasaan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Karena itu demokrasi merupakan suatu sistem politik di mana para anggotanya saling memandang antara satu dengan lainnya sebagai orang yang sama dilihat dari segi politik. Ia bersifat majority rule , tidak minority right . 5 Sehingga dalam tradisi Barat, terdapat penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi pemerintah bagi dirinya sendiri, dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab atas tugasnya. Alasan inilah maka lembaga legislatif di Barat dianggap sebagai pioner dan garda depan demokrasi. Lembaga legislatif benar-benar men- jadi wakil rakyat dan berfungsi sebagai agen rakyat yang aspiratif dan distributif.
3 Azyumardi  Azra,  “Kompatibilitas  Islam  dan  Demokrasi”,  dalam  Sukron  Kamil, Kata Pengantar Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. x.
4 Bahtiar Effendy, “The Cresent and the End of History: Some Notes on the Compatibility of Islam with Democracy,” dalam Fuad Jabali dan Jamhari (ed.), Islam In Indonesia Islamic Studies and Social Transformation (Montreal-Jakarta: Indonesia-Canada Islamic Higher Education Project, 2002),  h.  132.
5 Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. xvi.
Konsep dan praktik demokrasi adalah homogen, sementara sebagian literatur mene- gaskan bahwa konsep dan praktik demokrasi adalah beragam. Hal ini untuk menjelaskan bahwa konsep dan praktik demokrasi tidaklah tunggal, dipengaruhi, dibentuk dan diper- kaya oleh kultur dan struktur yang ada. 6 Dengan kata lain konsep dan praktik demokrasi digerakkan dan dipengaruhi oleh konstruk sosiologis dan budaya masyarakat setempat. Berkaitan dengan ini Ren’e Klaff menegaskan bahwa tidak ada pola tunggal struktur institusional yang mengikat atau diwajibkan bagi bentuk pemerintahan yang demokratis.
Demokrasi dapat dibangun dalam bentuk pemerintahan republik atau monarki, dalam bentuk federal atau terpusat, dalam sistem presidential atau parlementer, dalam sistem kompetitif atau konsosiasional, serta dapat dibangun dalam negara kecil dan besar. Lebih lanjut menurutnya, adalah suatu kesalahan bila mencoba mengukur bangunan institusional mana yang lebih atau kurang demokratis dibanding dengan bangunan institusional yang lain. Suatu kesalahan jika dikatakan sistem federal lebih demokratis dibanding sistem terpusat atau sistem lainnya. 7 Dengan demikian konsep, sistem, bentuk, tingkat dan kualitas demokrasi di setiap negara berbeda dan bahkan mungkin kontradiktif dengan bentuk dan sistem demokrasi di negara lainnya. Konsep demokrasi di Amerika Serikat berbeda dan mungkin bertentangan dengan konsep dan praktik demokrasi yang berkembang di Asia Timur (misalnya Jepang) atau Eropa Barat (misalnya Swedia dan Italia).
Terlepas dari kenyataan bahwa konsep dan sistem demokrasi bisa didefinisikan dan dipandang secara berbeda, namun dalam hal ini para tokoh membuat ukuran-ukuran dan standar yang menjadikan sebuah negara dapat disebut demokratis. Ukuran-ukuran negara demokratis adalah: (a) Berdirinya sistem politik yang sepenuhnya demokratik dan representatif berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan adil, (b) Diakuinya secara efektif kebebasan- kebebasan fundamental dan kemerdekaan pribadi, termasuk kebebasan beragama, berbicara dan berkumpul, (c) Dihilangkannya semua perundang-undangan dan peraturan yang menghalangi berfungsinya pers yang bebas dan terbentuknya partai-partai politik, (d) Diciptakannya suatu badan kehakiman yang bebas, (e) Didirikannya kekuatan-kekuatan militer, keamanan dan kepolisian yang tidak memihak, 8 sehingga dalam demokrasi terlihat bahwa hubungan antara penguasa dan rakyat bukanlah hubungan kekuasaan an sich tetapi berdasarkan pada hukum yang menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia ).
Menurut Juan Linz sebuah sistem politik dapat dikatakan demokratis bila: (1) Memberi  kebebasan  bagi  masyarakatnya  untuk  merumuskan  preferensi-preferensi
6 Bahtiar  Effendy, Teologi  Baru  Politik  Islam  Pertautan  Agama,  Negara  dan  Demokrasi (Yogyakarta:  Galang Printika, 2001), h.  104.
7 Ren’e  Klaff,  “Prinsip-Prinsip  Dasar  Demokrasi  dan  Pemerintahan  yang  Baik,”  dalam Ulil Absar Abdalla, (ed.), Islam dan Barat Demokrasi dalam Masyarakat Islam (Jakarta: Friedrich- Naumann-Stiftung (FNS) Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002), h. 14.
8 A.  Rahman  Zainuddin,  “pengantar”,  dalam  Robert  A.  Dahl, Demokrasi  dan  Para Pengkritiknya ( Jakarta: Yayasan Obor, 1992), h. xiv- xxv.
politik, (2) Memberikan kesempatan bagi warganya untuk bersaing secara teratur melalui jalan damai, dan (3) Tidak melarang siapapun untuk memperebutkan jabatan politik yang tersedia. 9 Menurut Herbert Feith negara demokratis adalah suatu pemerintahan mayoritas yang menerapkan sistem perwakilan yang mengakui hak-hak individu dan mayoritas, yang terikat dengan hukum dan yang mengakui  konsep checks and balance . 10 Konsep ini diperlukan untuk mencegah munculnya kekerasaan dari berbagai kelompok yang berkepentingan, khususnya pemerintah. 11 Sehingga paling tidak dari konsep-konsep tersebut di atas terlihat ada dua ciri esensial mengenai demokrasi yakni adanya keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan dan adanya persatuan dalam pemilihan, dan untuk yang hal terakhir sering pula diikutsertakan penghormatan atas hak asasi manusia, kebebasan pers dan keadilan sosial. 12
Menurut  Ren’e,  sistem  demokrasi  adalah  suatu  bentuk  pemerintahan  yang menyediakan  fungsi  normatif  untuk  melindungi  dan  mempertahankan  kebebasan individu, dan bahwa masyarakat secara umum dicirikan oleh adanya perbedaan dan konflik kepentingan. Karena itu menurutnya bangunan institusional negara demokratis harus menyediakan fungsi dasar untuk mempertahankan kebebasan individu, dan harus menjamin bahwa konflik kepentingan dalam masyarakat tidak mengakibatkan kekacauan dan pertumpahan darah. 13
Berdasarkan konsep dan unsur tersebut dapat dikatakan bahwa suatu negara dianggap demokratis bila negara tersebut menjamin hak asasi manusia yang mencakup kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Hal ini disebabkan karena sistem demokrasi menolak adanya diktatorisme, feodalisme, dan totalitarianisme dari suatu kelompok terhadap kelompok lainnya.

## Islam dan Demokrasi
Dikaitkan dengan konteks keislaman, demokrasi merupakan masalah yang kontro- versial. Sebagian pengamat melihat bahwa Islam sejalan dengan demokrasi, sebaliknya ada yang berpendapat bahwa Islam sangat tidak demokratis.
John L Esposito dan James P. Piscatory membagi pemikiran para teoritisi Islam tentang konsep demokrasi ke dalam tiga kategori, yaitu: Pertama , yang menolaknya seperti Sayyid Quthb dan Thabâthabâî. Kedua , yang menerima tetapi mengakui adanya perbedaan seperti
9 Juan Linz, “Totalitarian and Authoritarian Regime,” dalam Freed I Greeinsten dan Nelson W Polsby (ed.), Handbooks of Political Science , jilid III (MA: Adison-Wesley, 1975), h. 47. 10 Herb Feith, et al., (ed.) Perceiving Democracy Paper Writing Group (Kensington, N.S.W: Academy of the Social Sciences in Australia and the Asia-Australia Institute, the University of New South Wales, 1994), h. 58.
11 Klaff, Prinsip , h. 117.
12 Aswab Mahasin, Menyemai Kultur Demokrasi (Jakarta: LP3ES, 2000), h. 75.
13 Ibid., h. 116.
al-Maududi dengan Theo-demokrasinya . Ketiga , yang menerima sepenuhnya, seperti Fahmi Huwaidi. Menurut Elposito, alasan penolakan kelompok pertama dan kedua bukanlah penolakan secara esensial pada eksistensi demokrasi secara keseluruhan, melainkan lebih sebagai penolakan terhadap Barat ( western ), ketidakadilan dan sekulerismenya. 14
Bagi kelompok pendukung bahwa ajaran dan prinsip Islam sangat sesuai ( compatible) dengan demokrasi mendasarkan pengamatannya kepada sebagian prinsip Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Seperti prinsip-prinsip: keadilan (‘ adl ), musyawarah dan mufakat ( syûrâ ), persamaan ( musâwah ), percaya ( amânah ), dan kebebasan ( hurrîah ). 15 Bagi kelompok pendukung ini melihat hubungan Islam dan demokrasi tidak terbatas hanya pada prinsip yang konteks saja (ayat musyawarah dan keadilan, umpamanya), tetapi juga dalam bentuk tamtsîl . 16
Argumentasi lain yang dijadikan sebagai bukti adalah adanya nilai etik yang dimiliki Muhammad melalui piagam Madinah yang dengannya, terbangun hubungan kerja sama dan politik antar masyarakat Makkah dan Madinah. 17 Menurut Aswab Mahasin, bila dilihat dari basis empiriknya, agama Islam dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Namun antara empirik dan non empirik akan bertemu dalam satu titik, sebab, meskipun agama berasal dari wahyu, tetapi ia diterima berdasarkan penalaran manusia. 18
Sebagaimana terlihat banyak wahyu mengandung nilai-nilai yang mendorong demokrasi, seperti nilai persamaan hak, permusyawaratan dan keadilan. Pada kenya- taannya dalam agama memang tidak ada penjelasan defenitif tentang bentuk demokrasi. Bentuk yang tepat mengenai demokrasi tergantung pada penalaran, dan bersifat situa- sional. Sehingga konsep dan praktik demokrasi dipengaruhi oleh konstruk sosiologis dan budaya masyarakat yang ada.
Sementara bagi kelompok yang menolak dan mengklaim bahwa Islam tidak sesuai dengan demokrasi mendasarkan kepada sejumlah perspektif syariat Islam 19 dan peng-
14 John  L.  Esposito  dan  James  Piscatori,  “Democratization  and  Islam,”  dalam Middle East Journal, Vol. 45, No. 3, h. 28.
15 Effendy, Teologi , h. 129.
16 Salah satu contoh ketidakotoriteran Tuhan adalah ketika Ia ingin menciptakan manusia, Ia bermusyawarah dengan para malaikat. Ketika malaikat membantah ataj ‘ alu fîha man yufisdu fîha wa yasfiku at dimâ’ maka Tuhan berkata innî a’lamu mâlâ ta’lamûn . Mahasin, Menyemai, h. 96-97.
17 Bandingkan dengan pendapat Gudren Kramer yang mengatakan bahwa konsitusi Madinah merupakan sejarah  yang dinodai  dan kurang  syarat-syarat sosio-kultural  bagi demokrasi  di masa lalu. Gudrun Kamer, “Teknik dan Nilai; Debat Muslim Kontemporer Tentang Islam dan Demokrasi”, dalam Ulil Absar Abdalla, (ed.), Islam dan Barat Demokrasi dalam Masyarakat Islam (Jakarta:  Friedrich-Naumann-Stiftung  (FNS)  Indonesia  dan  Pusat  Studi  Islam  Paramadina, 2002), h. 14.
18 Mahasin, Menyemai, h. 103.
19 Seperti konsep ahl zimmy (orang kafir yang dilindungi di negara Muslim) yang hal ter-
lihatan terhadap kehidupan politik Islam di masa-masa kekhalifahan Abbasiyyah dan Umayyah yang identik dengan korup dan kekerasan, serta gejolak politik yang berlangsung di negara-negara Muslim saat ini pada umumnya yang menggambarkan bahwa Islam tidak mendukung adanya demokrasi.
Argumentasi tersebut dibantah oleh Aswab Mahasin. Menurutnya memang ada pemerintah otoriter yang diselimuti dengan baju Islam, seperti masa kekhalifahan zaman pertengahan Abbasiyyah dan Umayyah. Tetapi itu bukan presentasi untuk meligitimasi bahwa Islam merupakan agama yang tidak demokratis. Di beberapa bagian negara Arab misalnya, Islam seolah-olah mengesahkan pemerintahan sultan-sultan yang korup dan tidak demokratis. Tetapi realitas seperti itu hampir dialami semua agama. 20
Bagi kelompok ini penekanan analisis atas kehidupan politik Islam daripada atas persyaratan-persyaratan sosial sebuah sistem demokrasi bagi masyarakat manapun, telah mendorong mereka untuk berpendapat bahwa Islam secara inheren tidaklah sesuai dengan demokrasi. Bahkan oleh sementara pihak, Islam telah dipandang sebagai ancaman besar terhadap kegiatan-kegiatan liberal. 21
Berkaitan dengan kelompok yang menolak bahwa Islam tidak compatible dengan demokrasi,  maka  Turabi  menggarisbawahi  bahwa  terdapat  beberapa  faktor  yang memunculkan persepsi dan pandangan kelompok tersebut, yakni Pertama , adanya persoalan dalam memahami bahasa, dan hal tersebut sering kali menjadi problem. Hal ini disebabkan bahwa demokrasi bukan berasal dari bahasa Arab tetapi merupakan konsep Barat. Sementara, sebenarnya banyak ajaran-ajaran Islam yang pada dasarnya demokratis (dalam persepsi Arab Islam) tanpa harus menggunakan istilah demokrasi Barat. Kedua , sistem demokrasi tidak selamanya harus diartikulasikan seperti yang berlaku di Barat. Demokrasi Barat sifatnya sekuler, sehingga tidak selamanya bisa diterapkan secara persis dalam dunia dan ajaran Islam. Ketiga , terdapat tuduhan bahwa gerakan Islam bersifat revolusioner. Ini merupakan penilaian sepihak. Bagi gerakan Islam itu sendiri watak revolusioner itu wajar mengingat bahwa banyak dunia Islam berada di dalam penindasan dan imperialisme Barat. Meski demikian tidaklah semua gerakan Islam itu revolusioner.  Ini telah terbukti di Republik Islam Sudan. 22
sebut mengindikasikan bahwa Islam men suport adanya second class . Kemudian adanya prinsip warisan yang mewajibkan laki-laki mendapat bagian dua kali lebih banyak dari bagian perem- puan menunjukkan ketidakadilan hukum Islam. Lebih lanjut lihat: Effendi, The Cresent, h. 59. 20 Gereja Katolik misalnya, bersikap dingin saja ketika terjadi Revolusi Perancis. Karena sikap ini Katolik disebut tidak demokratis. Hal yang sama dialami Kristen Protestan. Ternyata pada awal munculnya, dengan reformasi Martin Luther, Kristen memihak elit ekonomi sehingga merugikan posisi kaum buruh dan petani, sehingga Kristen disebut tidak demokratis. Mahasin, Menyemai, h. 104. 21 Effendi, Teologi, h. 109. 22 Mohammad al-Hachmi Hamdi, The Making of an Islamic Political Leader: Conversations with Hasan al-Turabi (Boulder, Colo Oxford: Westview Press, 1998), h. 175-177.
Gagasannya tentang demokrasi Islam dilandaskan pada keyakinan bahwa agama pada hakikatnya adalah integrasi idealitas dengan realitas. 23 Dengan kata lain, agama sebagai wahyu Tuhan  yang mengandung norma-norma ideal haruslah diterjemahkan ke dalam realitas sosio historis konkrit, bukan dengan penafsiran yang parsial saja. Semen- tara menurut Bahtiar Effendy, pendapat kelompok yang menolak tersebut terbentuk karena adanya pandangan monolitis terhadap Islam. Terlebih pembuktian mereka hanya pada kegiatan sementara aktivitas Muslim militan dan radikal, khususnya yang berkem- bang di Timur Tengah dan istilah tersebut dipakai secara sembarang mencakup seluruh pemimpin, negara dan organisasi Islam. 24 Lebih lanjut menurutnya bahwa pandangan kebanyakan pengamat Barat tentang Islam yang bersifat monolitis itu berasal dari pemahaman mereka yang terbatas tentang sifat dan esensi Islam, baik dalam tataran ide maupun historis. 25 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pandangan kelompok yang menolak bahwa Islam dan politiknya tidak sesuai dengan demokrasi lebih didasarkan pada pemahaman mereka yang sangat parsial terhadap Islam. Sementara Islam meru- pakan agama yang multi penafsiran.

## Islam, Politik dan Demokrasi di Indonesia
Jika ditinjau pada konteks negara Muslim, banyak pemerintahan di negara-negara Muslim mengklaim bahwa sistem politik mereka sedang bergerak ke arah demokrasi. Peningkatan partisipasi dan gerakan-gerakan Islam dalam proses demokratisasi ini dimulai pada akhir 1980an hingga 1990an. 26
Sementara beberapa pengamat memandang bahwa keterlibatan gerakan-gerakan Islam dalam proses demokrasi adalah sebagai strategi sementara saja, dalam arti bahwa mereka tidak mendukung demokrasi dalam arti sepenuhnya. Judith Miller misalnya menjelaskan bahwa meskipun retorika mereka komitmen terhadap demokrasi dan pluralisme, namun sebenarnya semua Islam militan menolak kedua-duanya. Bahkan menurutnya bagi mayoritas Muslim dan masyarakat Arab saat ini, demokrasi dipahami sebagai kekuasaan mayoritas hampir tanpa penghargaan bagi hak-hak minoritas yang merupakan komponen esensial dari demokrasi liberal. 27
23 Menurutnya agama memiliki tiga makna utama, yaitu: (1). Taklif (beban) Allah untuk manusia; (2). Agama sebagai respons manusia; dan (3). Balasan Allah untuk manusia atas usahanya.  Dengan demikian, agama memiliki dimensi normatif dan sekaligus historis. Ibid. 24 Effendi, Teologi, h. 109. 25 Ibid . 26 Masykuri  Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna:  Respon  Intelektual  Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993) (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), h. 5.
27 Judith Miller, “the Challenge of Radical Islam,” dalam Foreign Affairs (Autumn: 1993), h. 45-51.
Pencarian bagi bentuk demokrasi yang cocok di Indonesia sebenarnya dimulai ketika masa persiapan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, terutama dalam kerangka pem- bahasan  mengenai  konstitusi  Indonesia.  Namun  konsep  demokrasi  ini,  termasuk Demokrasi Pancasila yang defenitif tidak pernah dijelaskan secara resmi. Hal ini terlihat dalam sejarah politik Indonesia, ada tiga konsep demokrasi yang digunakan. Yaitu Demok- rasi Liberal atau Demokrasi Parlementer (1950-1958), Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Demokrasi Pancasila (1966 hingga sekarang). 28
Tetapi menurut Bahtiar Effendy, Indonesia mengalami kehidupan politik yang demokratis untuk waktu yang sangat singkat. Kehidupan politik demokratis tersebut hanya berlangsung antara 1950-1959. Lemahnya prasyarat sosial ekonomi dan infra- struktur ikut mempengaruhi pendeknya usia demokrasi. Demikian pula, tipologi elit politik nasional yang ada menciptakan kondisi yang sulit untuk tercapainya kesepakatan- kesepakatan yang dinegosiasikan di antara mereka. 29 Masa setelah dekrit Presiden Soekarno (1959) untuk kembali kepada UUD 1945, tidak pernah ditandai dengan adanya kehidupan politik yang demokratis. Pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto pada dasarnya bersifat tidak kompetitif (otoriter). Yang membedakan keduanya adalah dalam hal pembangunan ekonomi, dengan seluruh implikasi sosial politiknya, yang berjalan dengan relatif cepat pada masa pemerintahan Soeharto. 30
Sedangkan menurut Sukron Kamil, prospek demokrasi di Indonesia dikategorikan cukup baik. Walaupun belakangan muncul gerakan radikalisme agama yang dilakukan Laskar Jihad dan Front Pembela Islam (FPI) membuat beberapa kalangan meragukan keberlangsungan  demokrasi  tersebut.  Namun  kenyataannya  dengan  lengsernya Soeharto, maka rezim militer yang menerapkan sistem partai politik tunggal yang dominan yang berkuasa secara otoritarian kurang lebih dari 32 tahun telah mela-hirkan demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia. Hal tersebut dibuktikannya dengan beberapa indikasi  yang  menunjukkan  bahwa  sistem  pemerintahan  yang  dibangun  Indonesia sekarang  adalah  demokratis,  yaitu  adanya  parlemen  yang  tidak  bungkam, diberlakukannya sistem multi partai, adanya kebebasan pers, kebebasan akademik, dan kebebasan menyuarakan kepentingan yang memadai, dan adanya dukungan intelektual Islam terhadap demokrasi yang merata. 31
Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa sebagaimana konsep demokrasi yang terdapat di negara-negara berkembang lainnya, konsep demokrasi di Indonesia secara ideal memang belum terwujud. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum cukupnya kebebasan pers dan kebebasan dalam menyuarakan kepentingan dan aspirasi masyarakat,
28 Abdillah, Demokrasi, h. 13. 29 Effendi, Teologi, h. 135-136. 30 Ibid.
31 Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi (Jakarta: Centre for Language and Cultures UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 167-168.
dan juga masih terlihat pada proses pemilu dan pilkada yang masih menyisakan protes dan demonstrasi di mana-mana. Namun proses untuk terciptanya sistem demokrasi ideal di Indonesia tidak bisa hanya tergantung pada pihak pemerintah semata, melainkan adanya partisipasi dan dukungan rakyat. Dengan memakai konsep ( check and balance -nya) Feith. Sehingga paling tidak adanya keikutsertaan dan dukungan rakyat dalam politik dan pemerintahan.

## Penutup
Pada tataran realitas memang ada keunikan dan perbedaan antara Islam dengan demokrasi yang lahir dari sistem sosial budaya Barat. Namun dalam beberapa level, baik demokrasi maupun Islam dapat sejalan. Hal ini disebabkan meskipun agama berasal dari wahyu, tetapi ia diterima berdasarkan penalaran manusia. Terlebih sebagaimana terlihat  bahwa  banyak  wahyu  dalam  ajaran  Islam  mengandung  nilai-nilai  yang mendorong demokrasi, seperti nilai persamaan hak, permusyawaratan dan keadilan.
Namun harus disadari bahwa konsep demokrasi Barat memang tidak  seluruhnya bisa disamakan dan diterapkan dengan demokrasi Islam. Hal ini karena adanya per- bedaan unsur-unsur yang mempengaruhi konsep demokrasi tersebut, baik oleh pengaruh agama, kultur, struktur sosiologis dan budaya masyarakat yang ada. Penolakan dan pandangan kelompok terhadap tidak kompatibelnya Islam dan demokrasi disebabkan kesalahpahaman dan ketidakmengertian terhadap konsep Islam. Sehingga dari sini diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap syariat Islam.
Tidak dapat disangkal bahwa pemikiran dan gerakan Islam di negara-negara Islam lainnya mempunyai pengaruh tertentu terhadap pemikiran dan gerakan di Indonesia yang nota bene penduduknya Muslim mayoritas. Politik di Indonesia tidak dapat dile- paskan dari Islam. Komunitas Islam sendiri tidak mungkin melepaskan kegiatan politik mereka dan kosong dari pengaruh agama. Tetapi penting untuk dicatat bahwa hubungan yang tarik menarik antara agama (Islam) dan politik negara Indonesia tidak harus meng- ambil pola yang bersifat mekanikal. Keduanya dapat berhubungan melalui pola-pola yang lebih substansial dan berorientasi pada makna dan isi.

## Pustaka Acuan
Abdillah, Masykuri. Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indo- nesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993) . Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
Azra, Azyumardi. “Kompatibilitas Islam dan Demokrasi,” dalam Sukron Kamil, Kata Pengantar Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

## MIQOT Vol. XXXII No. 2 Juli-Desember 2008
Diamond, Larry and Marc F. Plattner (ed.). The Global Resurgence of Democracy. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993.
Effendy, Bahtiar. Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi.
Yogyakarta:  Galang Printika, 2001.
Effendy, Bahtiar. “The Cresent and the End of History: Some Notes on the Compatibility of Islam with Democracy,” dalam Fuad Jabali dan Jamhari (ed.), Islam In Indonesia Islamic Studies and Social Transformation . Montreal-Jakarta: Indonesia-Canada Islamic Higher Education Project, 2002.
Esposito, John L dan James Piscatori, “Democratization and Islam,” dalam Middle East Journal. vol. 45, No. 3.
Feith, Herb, et al. (ed.). Perceiving Democracy Paper Writing Group .  Kensington, N.S.W: Academy of the Social Sciences in Australia and the Asia-Australia Institute, the University of New South Wales, 1994.
Hamdi Al-Hachmi, Mohammad. The Making of an Islamic Political Leader: Conversations with Hasan al-Turabi . Boulder, Colo Oxford: Westview Press, 1998.
Kamer, Gudrun. Teknik dan Nilai: Debat Muslim Kontemporer Tentang Islam dan Demokrasi, dalam Islam dan Barat Demokrasi dalam Masyarakat Islam. Jakarta: Friedrich- Naumann-Stiftung (FNS) Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002.
Kamil, Sukron. Islam dan Demokrasi . Jakarta: Centre for Language and Cultures UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
Kamil, Sukron. Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
Khaeruman, Badri, et al. Islam dan Demokrasi: Mengungkap Fenomena Golput sebagai Alternatif Partisipasi Politik Umat. Jakarta: Nimas Multima, 2004.
Lewis, Bernad. The Political Languange of Islam . Chicago: University of Chicago Press, 1988.
Linz, Juan. “Totalitarian and Authoritarian Regime,” dalam Freed I Greeinsten dan Nelson W Polsby (ed.). Handbooks of Political Science , Jilid III. Adison-Wesley, 1975.
Mahasin, Aswab. Menyemai Kultur Demokrasi . Jakarta: LP3ES, 2000.
Miller, Judith. “The Challenge of Radical Islam,” dalam Foreign Affairs , Autumn: 1993.
Zainuddin, A. Rahman. “pengantar” dalam Robert A. Dahl. Demokrasi dan Para Peng- kritiknya. Jakarta: Yayasan Obor, 1992.
Ren’e Klaff, “Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi dan Pemerintahan yang Baik,” dalam Ulil Absar Abdalla, (ed.). Islam dan Barat Demokrasi dalam Masyarakat Islam . Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002.