## HUKUM ISLAM ANTARA INDIVIDU DAN MASYARAKAT

## Savvy Dian Faizzati
Savvy.dian18@gmail.com

## Abstrak
Kajian  ini  berusaha  menjawab  keresahan  manusia  terhadap  kebenaran  teori kapitalisme  dan  sosialiseme  barat,  dan  bahwa  hukum  Islam  mampu menyeimbangkan antara kepentingan Individu dan kepentingan masyarakat. Dan untuk  itu  penulis  menggunakan  pendekatan  filsafat  hukum  islam  yang  didukung dengan  telaah  pustaka  dan  dokumentasi  untuk  mendapatkan  data-data  yang representatif. Dan hasil penelitian ini adalah: (1) masayarakat yang baik menurut hukum  Islam  adalah  masyarakat  yang  mempunyai  beberapa  sifat  dan karakteristik  antara  lain:  pertama.  masyarakat  yang  moderat,  seimbang  dan mempunyai  keteguhan.  Kedua,  persamaan    dalam  masalah  hak-hak  dan kewajiban  manusia.  Ketiga,    pergantian  kepemimpinan  dalam  Islam  diberikan kepada orang yang mempunyai kemampuan untuk memimpin. (2)  untuk menjaga keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dan  masayarakat  pada  hukum  Islam juga mempunyai banyak kaidah hukum di setiap bidang kajian hukum Islam yang dijadikan  landasan  dan  pedoman  bagi  semua  pelaksanan  hukum  Islam  agar sesuai dengan Syariah Allah dan dan dapat memberikan kemaslahatan baik bagi individu  maupun  masyarakat.(3)  Selalu  mengutamakan  kepentingan  individual dalam  hal  ibadah  dan  mengutamakan  kepentingan  sosial  dalam  bidang muamalah,  bukan  hal  yang  bertentangan  satu  sama  lainnya,  melainkan  dua  hal yang saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan.
Kata  kunci: Hukum  Islam,  Keseimbangan,  kepentingan  Individu,  Kepentingan Masyarakat.

## A. Pendahuluan
Individu  berasal  dari  kata  latin individuum yang  artinya  tidak  terbagi.
Individu  menekankan  penyelidikan  kepada  kenyataan-kenyataan  hidup  yang istimewa  dan  seberapa  mempengaruhi  kehidupan  manusia. 1 Individu  adalah seorang  manusia  yang  tidak  hanya  memiliki  peranan  khas  di  dalam  lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya.  Terdapat  tiga  aspek  yang  melekat  sebagai  presepsi  terhadap  individu,
1 Abu Ahmadi. Ilmu Sosial Dasar , Jakarta, Rineka Cipta, 1991, Hal 23
yaitu aspek organik jasmaniah, aspek psikis-rohaniah, dan aspek-sosial  yang bila terjadi  kegoncangan  pada  suatu  aspek  akan  membawa  akibat  pada  aspek  yang lainnya. 2
Dalam  bahasa  Inggris,  masyarakat  disebut society ,  asal  kata socius yang berarti  kawan.  Adapun  kata  masyarakat  berasal  dari  bahasa  Arab  ( musyarakah ) artinya  berkejasama.  Atau  dengan  kata  lain  individu  yang  bekerjasama,  atau individu  yang  saling  berhubungan  dengan  individu  yang  lain.  Karena  manusia adalah  mahluk  sosial  yang  artinya  manusia  tidak  dapat  hidup  sendiri  tanpa bantuan  dari  orang  lain.  Sehingga  masyarakat  dapat  diartikan  sebagai  kumpulan beberapa individu kecil atau besar yang terikat oleh satuan, adat atau hukum khas dalam hidup bersama. 3
Individu  tidak  dapat  dipisahkan  dari  masyarakat,  begitu  juga  sebaliknya.
Masyarakat  adalah sekelompok individu  yang hidup bersama dalam ikatan suatu undang-undang  dan  peraturan.  Namun,  dengan  sifat  manusia  yang  condong  ke nafsunya,  membuat  individu  dalam  masyarakat  ingin  lebih  berkuasa  daripada individu  lainnya.  Sikap  ini  memunculkan  sebuah  pandangan  kapitalis  yang memandang  bahwa  kebahagian  itu  adalah  hak  tiap  individu  manusia,  sehingga manusia  harus  berkompetisi  untuk  mencapai  kebahagiaan  tersebut,  tanpa mempedulikan  sekitarnya.  Di  sisi  lain  ada  sebuah  pandangan  sosialis  yang menyatakan bahwa kepentingan masyarakat  berada di  atas kepentingan individu, maka  harus  mendahulukan  kepentingan  masyarakat  daripada  individu.  Namun dalam prakteknya, kepentingan masyarakat ini hanya dijadikan alat oleh beberapa
2 Hartono. Ilmu sosial Dasar . Jakarta, Bumi Aksara, 1999, hal 64.
3 Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud, ed. II., Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 635
oknum  pemimpin  masyarakat  untuk  kepentingan  dirinya.  sehingga  seberapa kerasnya orang berusaha, hasil dari usaha tersebut  harus bisa dirasakan bersama, meskipun  individu  yang  lain  tidak  mengeluarkan  usaha  apapun  untuk  mencapai hasil tersebut.
Dua  teori  tersebut  memberikan  pandangan  bahwa  kepentingan  individu dan  masyarakat  tidak  dapat  bersatu.    Terjadi  ketidakseimbangan  antara kepentingan  individu  dan  masyarakat  dalam  teori  kapitalis  dan  sosialis.  Hukum Islam  dengan  sifatnya  yang  sempurna  elastis,  universal,  dinamis  dan  sistematis, hadir  menyelesaikan  masalah  tersebut.  Hukum  Islam  tidak  hanya  mengatur hubungan  manusia  secara  vertikal  tetapi  juga  horisontal.  Apabila  individu  dapat melaksanakan  aturan  tersebut  maka,  akan  dapat  tercapai  keseimbangan  antara individu dan masyarakat.

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Hukum Islam
Hukum Islam adalah peraturan-peraturan Allah dan Rasulnya yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, suruhan  dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan hak. Dari definisi tersebut muncul pertanyaaan apakah hukum Islam sama dengan syari’ah atau  fiqh?.  Dari  pertanya  tersebut  beberapa  ulama  membedakan  antara pengertian syariah dan fiqh dan membatasi ruang lingkupnya masing-masing.
Apabila  dilihat  dari  keluasan  ruang  lingkupnya, syari’ah mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari fiqh. Syari’ah Islam bersifat global dan berlaku universal, sedangkan fiqh bersifat khusus dan temporal, karena itu syari’ah Islam akan  tetap  abadi  sedangkan fiqh dapat  berubah  dari  masa  ke  masa  berdasarkan kebutuhan  umat  Islam  terhadap  detil-detil  aturan syari’ah Islam  sesuai  dengan
lingkungan  sosial  dan  budaya  manusia.  Kehidupan  sosial  budaya  manusia  yang berubah dari waktu ke waktu menuntut adanya perkembangan dalam fiqh Islam.
Syari’ah Islam  berkaitan  dengan  seluruh  aspek  kehidupan  manusia,  baik dalam  kaitan  individu  maupun  sosial.  Tujuan syari’ah adalah  mewujudkan kehidupan individu dan sosial menuju kebahagiaan abadi dunia akhirat. Beberapa sifat dan karakteristik syari’ah Islam adalah sebagai berikut:
1. Syari’ah Islam  itu  berdasarkan  kepada  kemampuan  manusia;  tidak  ada aturan Islam yang di luar kemampuan manusia
2. Syari’ah Islam  itu  mudah  sehingga  orang  yang  melakukannya  tidak mengalami kesulitan
3. Syari’ah Islam  mengatur secara rinci  dan jelas pada hal-hal  yang bersifat tetap,  tidak  terpengaruh  oleh  ruang  dan  waktu  seperti  masalah ubudiyah (ritual-peribadatan). Sedangkan untuk  hal-hal  terpengaruh oleh ruang dan waktu syari’ah Islam  mengaturnya  dalam  bentuk  global  dan  garis  besar,
sehingga  memungkinkan  umat  untuk  melakukan  ijtihad  setiap  waktu, seperti masalah politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. 4
Untuk  mengetahui  realitas  hukum  Islam  di  dalam  kehidupan  manusia, maka kita harus mengetahui prinsip-prinsip hukum islam, sehingga hukum  Islam dapat  diterima  dan  dijalankan  oleh  manusia  dalam  kehidupannya.  Berikut beberapa prinsip-prinsip hukum Islam:
a. Meniadakan kepicikan  dan tidak memberatkan .  Hukum Islam dapat menarik  mausia  untuk  mengerjkannya  dan  dapat  dapat  diterima  dengan ketetapan hati. Ini dikarenakan Islam menghadapkan pembicaraan kepada akal,  dan  mendesak  manusia  bergerak  dan  berusaha  serta  memenuhi kehendak  fitrah  yang  sejahtera.  Hukum  Islam  menuju  kepada  toleransi, persamaan,  kemerdekaan,  menyuruh  yang ma’ruf dan  mencegah  yang munkar .  Hukum  Islam  juga  senantiasa  memberikan  kemudahan  dan menjauhi  kesulitan,  semua  hukumnya  dapat  dilaksanakan  oleh  umat manusia.  Karena  itu,  dalam  hukum  Islam  dikenal  istilah  ― rukhsah ‖  atau peringanan  hukum.  Contohnya  kebolehan  berbuka  puasa  bagi  para musafir .  Dan  juga  dikenal  istilah dharurah (hukum  yang  berlaku  pada
4 http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_ARAB/195604201983011- SOFYAN_SAURI/BUKU_PAI_REVISI/BAB_VI-1.pdf diakses tanggal  24 Maret 2014
saat  keterpaksaan)  contohnya,  kebolehan  memakan  makanan  yang diharanmkan apabila terpaksa.
b. Menyedikitkan  beban .  Nabi  melarang  para  sahabat  memperbanyak pertanyaan  tentang  hukum  yang  belum  ada,  yang  nantinya  akan memberatkan  mereka  sendiri,  Nabi  jusrtu  menganjurkan  mereka  agar memetik kaidah-kaidah umum.
c. Ditetapkan secara bertahap . Hukum Islam tidak secara tiba-tiba muncul dan ditetapkan untuk harus diikuti. Melainkan secara bertahap dan sedikit demi  sedikit  menyesuaikan  dengan  adat  atau  kebiasaan  masyarakat dimana  hukum  Islam  itu  diturunkan.  Contohnya:  larangan  perjudian  dan minum-minuman  keras  kepada  bangsa  Arab  tidak  dilakukan  secara langsung.  Melainkan  secara  bertahap,  yakni  pada  surat al-Baqoroh ayat 219  yang  isinya  adalah  berita  bahwa  kerugiannya  lebih  besar  daripada manfaatnya.  maka,  setelah  mereka  dapat  mempertimbangkan  kerugian dan manfaat tersebut, barulah turun ayat yang secara tegas mengharamkan minuman  keras  dalam  surat al-Maidah ayat  90.  Hal  ini  dikarenakan berjudi dan minum-minuman keras merupakan adat dan kebiasaan bangsa Arab  yang  sudah  mendarah  daging,  sehingga  pegharaman  tersebut dilakukan secara berangsur-angsur agar dapat diterima oleh mereka.
d. Memperhatikan  maslahat  manusia .  Ayat-ayat  hukum  tidak  pernah meninggalkan  kepentingan  masyarakat  sebagai  bahan  pertimbangan. Penetapan  hukum  selalu  disandarkan  pada  tiga  sendi  pokok  yaitu:  (1) ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum tersebut (2) ditetapkan  oleh  sesuatu  yang  berhak  menetapkan  hukum  menundukkan masyarakat  ke  bawah  ketetapannya  (3)  ditetapkan  menerut  kadarnya. Maka  dari  itu  diantara  tujuan  hukum  Islam  atau syari’ah  (maqshid syari’ah) adalah  :  (1)  memelihara  kemaslahatan  agama  (2)  memelihara jiwa (3) memelihara akal (4) memeliahara keturunan (5) memelihara harta benda.
e. Mewujudkan keadilan yang merata . Dalam pandangan syari’ah semua orang mempunyai kedudukan yang sama. Penguasa tidak terlindungi oleh
kekuasaanya ketika ia berbuat  dzalim.  Orang kaya tidak terlindungi  oleh hartanya ketika ia berbuat dosa. 5
2. Keseimbangan Antara Kepentingan Individu dan Masyarakat
a. Hubungan  Antara  Individu  dan  Masyarakat  dalam  Pandangan Kapitalis dan Sosialis
Dalam  pandangan  Ilmuwan  Barat,  ada  dua  teori  yang  terkenal  tentang hubungan  individu  dan  masyarakat.  Yaitu  teori  kapitalis  dan  sosialis,  berikut penjelasannya:
1. Teori  kapitalis,  (sistem  ekonomi  bebas)  menyatakan  bahwa kepentingan individu dapat mengalahkan kepentingan masyarakat. Dalam  teori  ini  setiap  individu  dibebaskan  untuk  berlomba-lomba dalam mencapai kesuksesan, meskipun caranya dengan merugikan orang lain.
2. Teori  sosialisme  (ekonomi  terpusat),  dalam  sistem  ini  diutamakan kepentingan  masayarakat  daripada  kepentingan  indvidu.  Sehingga sekeras  apapun  manusia  berusaha,  pada  akhirnnya  hasil  usahanya harus bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara umum. Selanjutnya,  yang  terjadi  malah  mementingkan  kemaslahatan partai  tunggal  yang memerintah negara atas kepentingan individu. Manusia  hanya  dijadikan  sebagai  alat  produksi,  karena kepemilikan berada ditangan  negara atau masyarakat. 6
Banyak  sekali  kritik  yang  muncul  terhadap  dua  teori  ekonomi  di  atas, karena  memang  didalamnya  tidak  ada  keseimbangan  antara  kepentingan  indiviu dan  masyarakat.  Sehingga  ada  salah  satu  pihak  yang  harus  dikorbankan  untuk mendapat  kemaslahatan  pihak  lainnya.  Akhirnya  kedua  teori  ini  pun  runtuh dengan  sendirinya.  Hal  ini  disebabkan  tujuan  dari  para  pemikir  barat  dalam
5 Fathurrahman Jamil. Filsafat Hukum Islam , Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997, hal 66—75.
6 Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Jakarta Pusat,Kalam Mulia: 1994) hal 35
membentuk masyarakat adalah kesejahteraan materi, atau dengan kata lain hanya mengejar duniawi.
Kedua teori diatas berpendapat bahwa masalah ekonomi dan perbaikannya dapat  membahagiakan  masyarakat.  Karena  itu  negara  harus  meletakkan  manusia dibawah  hukum  ekonomi.  Ekonomi  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik  kecuali dengan mengorbankan manusia, atau dengan kata lain manusia tidak segan-segan dikorbankan hanya untuk kepentingan materi. Kesejahteraan materi mungkin bisa didapat, tapi kemuliaan manusia diabaikan. 7

## C. Individu Dalam Hukum Islam
Salah satu keistimewaan hukum Islam adalah  dari tujuan utamanya yang berorientasi pada kesejahteraan manusia. Ringkasnya hukum Islam adalah hukum kemanusiaan  ( insaniyah ).  Hukum  Islam  adalah  hukum  yang  memberikan perhatian  yang  penuh  terhadap  kepentingan  manusia.  memelihara  segala  yang berhubungan  dengan  manusia,  baik  mengenai  diri,  mengenai  ruh,  akal,  akidah, fikrah ,  usaha,  pahala  dan  siksa.  Baik  selaku  perorangan  maupun  selaku  anggota masyarakat,  baik  mengenai  anak,  isterinya,  harta  kekayaannya,  keutamaan  dan kekejiaanya,  dan  sebagainya,  yang  tidak  dapat  dihitung  dan  dihilangkan  yang berkaitan dengan manusia sebelum dijadikannya sampai akhir zaman. Manusialah yang menjadi sumber bagi segala  hukum  al-Qur’an, bahkan, sunnah rasul , ijma’ dan qiyas dan  segala  jalan  pengambilan  hukum  yang  lain,  manusialah  yang menjadi objek satu-satunya hukum Islam. 8
Hal-hal  di  atas  juga  membuktikan  bahwa  hukum  Islam  bersifat  universal ( syummul dan ta’ammuq ), sangat memperhatikan manusia dari kecil hingga besar, sejak muda hingga tua, lelaki atau perempuan, budak maupun orang kaya. Hukum Islam memperhatikan kemuliaan manusia sebagai sseorang yang beriman kepada Allah, menaati perintah-perintahNya. Agama tidak membenarkan kita melecehkan kemuliaan manusia, atau mengancamnya, bahkan menumpahkan darahnya. Jalan yang  sudah  ditetapkan  hukum  Islam  dalam  menghadapi  orang-orang  yang
7 Hasbie as-Sidqy , Falsafah Hukum Islam , Jakarta, Bulan Bintang, 1975, hal 159
8 Hasbie as-Sidqy , Falsafah ...................... , hal 157-158
bertindak  jahat  haruslah  diikuti,  dan  tidak  boleh  dilanggar,  karena  penetapan tersebut tidak lain adalah untuk menjaga kemuliaan manusia itu sendiri. 9
Maka untuk mencapai kemuliaan dan kemaslahatan, manusia harus patuh dan taat terhadap perintah-perintah Tuhannya. Hal yang dapat mengajak manusia untuk  mentaati  perintah-perintah  dan  undang-undang  tersebut  disebut  akhlak. Akhlak  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  besar  dalam  menentukan  kemuliaan seseorang. Kedudukan akhlak dalam Islam sangatlah penting. Akhlak yang mulia mempunyai nilai  yang tinggi di hadapan Allah pada hari pembalasan nanti. Oleh karena itu baranng siapa yang membawa akhlak yang baik, maka pada hari kiamat ia akan menjadi orang-orang yang berbahagia. 10 Sebagaimana sabda Rasulullah :
َٔ ،ِقُهُخْنا  ٍِْسُح  ٍِْي  ُمَقْثَأ  ٌِاَشْيًِنا يِف ُغَضُْٕي  ٍئْيَش  ٍِْي اَي ِوَْٕصنا ِةِحاَص َحَجَرَد ُغُهْثَيَن ِقُهُخْنا  ٍِْسُح ةِحاَص  ٌَِّإ .ِج َلََصنأَ
“Tidak ada sesuatu yang diletakkan di mizan lebih berat dari akhlak yang baik, orang yang berakhlak baik akan mempercepat derajat ahli puasa dan ahli shalat”
Dari  hadis  di  atas  dapat  kita  pahami  bahwa  akhlak  yang  baik  sejajar dengan  puasa  dan  shalat,  padahal  puasa  dan  shalat  itu  mempunyai  kedudukan yang penting dalam  Islam.  Bahkan akhlak  yang baik juga sejajar dengan ibadah yang lain seperti qiyamullail , dan sebagainya. Dan banyak lagi ayat al-Qur’an dan hadis  yang  menerangkan  tentang  kedudukan  akhlak  yang  baik  dalam  Islam. selain  itu  langkah-langkah  pertama  yang  diambil  Rasulullah  dalam  membina sebuah  umat  adalah  membangun  akhlak  yang  baik.  Sehingga  setelah  itu  bisa terbentuk  sebuah  masyarakat  yang  terbaik  ( khoirul-ummah )  karena  didalamnya terdapat orang-orang yang berakhlak  mulia.
Diantara sifat-sifat akhlak mulia secara umum ada tiga hal yaitu: keimanan kepada  allah,  amar ma’ruf (memerintahkan  kepada  kebaikan)  dan nahi  munkar (mencegah  kemungkaran).  Keimanan  kepada  Allah  akan  mendorong  manusia untuk  beramal  shaleh. Amar ma’ruf adalah  cinta  kepada  kebaikan,  sedangkan nahi  munkar menanggulangi  keburukan  atau  menyempitkan  jalan  bagi  tumbuh
9 Hasbie as-Sidqy, Falsafah. .............., hal 159.
10 Ali Abdul Halim Mahmud. Fikih Responsibilitas Tanggung Jawab Muslim dalam Islam , Jakarta, Gema Insani, 1998, hal 83.
dan  berkembangnya  keburukan,  ketiga  hal  ini  merupakan  puncak  dari  ahlak yangbaik. 11
Beberapa kepentingan pribadi lain yang secara khusus diatur oleh syari’ah untuk mencapai akhlak yang mulia dan menjad individu yang baik, adalah sebagai berikut:
1. Syari’ah mengatur ibadah hanya kepada Allah saja, dan konsekuensi logis dari  pelaksanaan  ibadah  itu  adalah  penghormatan  terhadap  hak-hak  dan pelaksanaan  kewajiban,  dan  efeknya  dalam  jiwa  manusia  dalam  bentuk cinta kebakan dan kecintaan kepada sesama manusia.
2. Aturan-aturan  etika  yang  berdiri  diatas  kewajiban  untuk  berperilaku dengan  kebaikan  dan  meninggalkan  keburukan,  serta  mengikuti al- ma’shum (Rasulullah).
3. Aturan syari’ah yang  khusus  mengatur  tentang  kepemilikan  serta  yang berkaitan  dengannya  bentuk  hak-hak,  kewajiban-kewajiban  dan  syarat- syarat.
4. Aturan  tentang  solidaritas  sosial  yang  dimulai  dengan  zakat  yang diwajibkan Allah Swt, termasuk juga sedekah, dan menolong orang  yang sedang membutuhkan atau sedang dalam kesulitan. 12

## D. Masyarakat Dalam Hukum Islam
Syari’ah ,  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  sangat  cermat  dan  teliti dalam mengatur antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat. Sehingga dalam Islam tidak ada kelompok masyarakat yang mendapatkan bagian yang lebih dengan  mengorbankan  kelompok  yang  yang  lain.  Dalam  hal  ini  hukum  Islam mengatur  kehidupan  manusia  dari  urutan  kelompok  terkecil  yaitu  individu, kemudian  keluarga,  masyarakat,  negara,  dan  ummat.  Hukum  Islam  mengatur individu  muslim  menjadi  sosok  bagian  masyarakat  yang  menghormati  hak  asasi manusia,  meskipun  terhadap  orang  yang  berbeda  agama.  Beberapa  karakteristik masyarakat yang baik menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:
11 Ali Abdul Halim Mahmud. Fikih Responsibilitas ......, hal 82.
12 Ali Abdul Halim Mahmud. Fikih Responsibilitas ......, hal 167.
1. Masyarakat yang moderat, seimbang dan mempunyai keteguhan.
Kemoderatan,  yaitu  berdiri  diantara  sikap  kelebihan  dan kekurangan antara individualisme yang mutlak mengorbankan masyarakat dan  sosialisme  mutlak  yang  mengorbankan  individu.  Sebaliknya  Islam menyeimbangkan  antara  kepentingan  individual  dan  kepentingan  sosial, serta  mencegah  sesuatu  yang  mengancam  individu  dan  mengancam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat isalm itu adalah masyarakat yang seimbang yang mempunyai sikap menengah yang mutlak antara  dua  kondisi.  Masyarakat  Islam  juga  mempunyai  keteguhan  untuk selalu mengambil jalan yang lurus dan benar agar tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah ada. 13
2. Persamaan  dalam masalah hak-hak dan kewajiban manusia.
Hak-hak  adalah  hak-hak  individu  dengan  individu  lainnya  dan seluruh  masyarakat.  Demikian  dengan  kewajiban,  yaitu  kewajiban individu  terhadap Rabbnya ,  diri-sendiri,  individu  lainnya,  dan  kepada seluruh masyarakat.  Dalam hal ini juga hak-hak masyarakat atas individu dan  kewajiban  masyarakat  terhadap  individu.  Ketika  persamaan  di  atas dapat  tercapai,  maka    pada  saat  itulah  kehidupan  kemanusiaan  lebih mampu  memberikan  kemuliaan  dan  penghargaan  yang  seharusnya diberikan kepada manusia. 14
3. Pergantian  kepemimpinan  dalam  Islam  diberikan  kepada  orang  yang mempunyai kemampuan untuk memimpin.
Kekuasaan  dalam  masyarakat  Islam  diberikan  secara  bergiliran kepada  mereka  yang  mampu.  tidak  boleh  dimonopoli  oleh  seorang penguasa kemudian kekuasaan tersebut diturunkan ke anak cucunya.  Serta tidak    juga  dimonopoli  dengan  nama  agama,  kelompok,  dan  sebagainya.
13 Ali Abdul Halim Mahmud. Fikih Responsibilitas ......, hal 166
14 Ali Abdul Halim Mahmud. Fikih Responsibilitas ......, hal 177
Karena konsep dasarnya, kekuasaan itu dipangku oleh individu yang telah mencukupi syarat-syarat untuk mengemban jabatan tersebut. 15 .
E. Akar-Akar  Perimbangan  Antara  Kepentingan  Individu dan Kepentingan Masyarakat dalam Bidang-Bidang Kajian Hukum Islam
Hukum  Islam  bersifat  universal  dan  menyeluruh.  Artinya  hukum Islam  mengatur  dengan  sangat  sempurna  segala  sisi  kehidupan  manusia. pembagian  hukum  Islam  ini  didasarkan  pada  pembagian  isi  atau  kandungan dari  al-Qur’an.  Dan  disetiap  bidang  kajian  hukum  Islam  mempunyai  sebuah kaidah yang dijadikan akar dan dasar dari pelaksanaan suatu pekerjaan sesuai dengan  bidang  kajiannya  masing-masing.  Berikut  kaidah-kaidah  yang menjadi akar pelaksanaan sesuatu di setiap bidang kajiannya:

## 1. Bidang Ibadah Mahdah (Ibadah) 16
Yang dimaksud dengan ibadah mahdah adalah hubungan manusia dengan  tuhannya  yaitu  hubungan  yang  akrab  dan  suci  antara  seorang muslim  dengan  Tuhannya.  Hal-hal  tersebut  bersifat  Ibadah  ritual  seperti, shalat, zakat, puasa dan haji
Ciri  khas  kaidah  hukum  Islam  dalam  bidang  ini  adalah  prinsip bahwa  Allah  tidak  bisa  disembah  kecuali  dengan  cara-cara  yang  telah ditentukan.  Selain  itusebuah  ibadah  juga  harus  dilakukan  dengan  ekstra haiti-hati,  karen  ahubungan  seorang  muslim  dengan  Allah  akan memebrikan  kepuasan  batin  jika  dilakuakn  dengan  benar  baik  dan  hati- hati. Kaidah-kaidah hukum Islam dalam hal ini antara lain:
عاَثِّذِلاأَ  ُفْيِقَْٕرنا ِجَداَثِؼْنا ىِف ُم ْصَلأا
“Hukum  asal  dalam  ibadah  adalah  menunggu  dan  mengikuti  tuntutan syari’ah”
Maksud  dari  kaidah  ini  adalah  dalam  melaksankan  ibadah  mahdah harus  ada  dalil  dan  mengikuti  tuntunan.  Ibadah  tidak  boleh  dilakukan
15 Ali Abdul Halim Mahmud. Fikih Responsibilitas ......, hal 178
16 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis , Jakarta, Kencana, 2011, hal 114-122
tanpa  ada  dalilnya,  karena  hal  ini  akan  mendorong  ke  arah  kemusyrikan. Kaidah lain yang bertujuan sama dengan kaidah di atas adalah:
ىَهَػ ُمْيِنَذنا ُو ُْٕقَي ىَّرَح  ٌَُلَْطُثْنا ِجَداَثِؼْنا ىِف ُم ْصَلأا ِزْيَلأا
“hukum asal dalam ibadah mahdah adalah batal samapai ada dalil yang memerintahkannya”

## 2. Bidang Al-Akhwal as-Syakhsiyah 17
Perhatian hukum  Islam terhadap masalah-masalah keluarga sangat besar.  Hal  ini  terbukti  dengan  jumlah  ayat  yang  berhbungan  dengan hukum keluarga menempati nomor dua setelah ibadah mahdah. Itu artinya, al-qur’an setelah memberi pembinaan pribadi muslim yang cukup tentang ibadah mahdah , kemudaian beralih kepada pembinaan kehidupan keluarga muslim  yang  yang  menjadi  unsur  terkecil  dalam  pembinaan  masyarakat dan  komunitas  muslim.  Dalam  hukum  Islam  hukum  keluarga  meliputi: pernikahan,  waris,  wasiat,  wakaf  dzurri  (keluarga)dan  hibah  di  kalangan keluarga. kaidah –kaidah yang khusus di bidang ini antara lain:
ِىْيِزْحَرنا ِعأَضْتَلأا ىِف ُمْصلأا
― hukum asal pada masalah seks adalah haram”
Maksud dari kaidah ini adalah dalam hubungan seks, pada asalnya haram  sampai  datang  sebab-sebab  yang  jelas  dan  tanpa  meragukan  lagi menghalalkannya,  yaitu  dengan  akad  pernikahan.  kaidah  lainnya  dalam masalah hukum keluarga yaitu:
َهَػ ِحَجَّْٔشهِن َّقَحَلأَ ِجأََّشهِن ىِسًَْي ِدُْٔذُح ىِف َّلاِإ ِِّرَجَْٔس ىَهَػ ِجَْٔشهِن َّقَحَلا دٌْٔذُح ىِف َّلاِإ آَِجَْٔس ى ِعْزَّشنا ِزِيأََأ
ِجأََّشنا ىِسًَْي اًَْيِف
“tidak  ada  hak  bagi  suami  terhadap  istrinya  kecuali  dalam  batas-batas pernikahan dan tidak ada hak bagi istri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan”
Kaidah  diatas  menggambarkan  kedudukan  yang  seimbang  antara suami  dan  istri  sebagai  subjek  hukum  yang  penuh.  Apabila  suami memberikan sesuatu sebagai  hibah kepada istrinya  atau sebaliknya, maka seorangpun tidak dapat mencampurinya. Masing-masing pihak baik suami
17 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh ... , hal 122-128
atau  istri  tidak  boleh  menarik  kembali  hibahnya  setelah  penyerahan  ijab kabul terjadi.

## 3. Bidang Muamalah 18
Sudah  jelas  disebutkan  bahwa  tujuan  penciptaan  manusia  di  bumi adalah untuk beribadah kepada Allah (adz-Dzariyat:56). Namun selain itu manusia juga diberi  tugas sebagai khalifah  fil ardhi untuk memakmurkan kehidupan  ini  (Huud:  61).  Kedua  fungsi  ini  sebagai  amanah  dari  Allah harus  ditunaikan  dengan  baik  dalam  kehidupannya  agar  tercapai kebahagiaan  di  dunia  dan  di  akhirat  (al-Baqoroh:  201),  yang  tujuan akhirnya  mencapai  keridhaan  Allah  (al-Baqoroh:  207  dan  265,  an-Nisa’: 114, al-Lail: 20 dan al-Fajr: 28)
Dalam  rangka  itulah  manusia  diberi  kebebasan  berusaha  dimuka bumi  ini.  Untuk  memakmurkan  kehidupan  di  dunia,  manusia  sebagai kahlifah fil  ardhi harus  kreatif, inovatif, kerja keras dan berjuang. Semua hal  tersebut  pada  hakikatnya  bertujuan  untuk  kemaslahatan  manusia  itu sendiri.
Kaidah-kaidah hukumIslam  di  bidang muamalah dari kaidah asasi sampai  dengan  kaidah  yang  cabang  sangat  banyak  sekali.  ulama-ulama turki pada zaman Turki Utsmani menghimpun tidak kurang dari 99 kaidah umum  maupun  khusus  dalam  bidang mu’amalah .  Dan  99  kaidah  tadi dijadikan sebagi acuan 1851 pasal tentang transaksi yang tercantum dalam Majalah  Al-Ahkam  Al-Adliyah. Berikut  beberapa  kaidah  hukum  dalam bidang mu’amalah:
َهَػ ٌمْيِنَد َّلُذَي  ٌَْأ َّلاِإ ُحَحاَتِلإا ِحَهَياَؼًُْنا ىِف ُمْصَلأا

## آًَِْيِزْحَذ ى
“hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharmkannya”
Maksud  kaidah  ini  adalah  bahwa  setiap  transakasi  (muamalah) pada  dasarnya  boleh,  seperti  jual  beli,  sewa  menyewa,  gadai,  kerjasama (mudharabah  musyarakah)  dan  sebagainya,  kecuali  yang  sudah  jelas
18 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh ... , hal 128-135
diharamkan  seperti  yang  mengakibatkan kemudharatan ,  tipuan,  judi,  dan riba. Adapun kaidah lain yang senada dengan kaidah di atas adalah:
اَي َّلاِإ ُُِّْي زظْحَي َلََف ُْٕفَؼْنا ِخاَداَؼْنا ىِف ُمْصَلأا َُّاللّ َوَّزَح
“Hukum  asal  dalam  muamalah  adalah  pemaafan,  tidak  ada  yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan oleh Allah”

## 4. Bidang Jinayah 19
Fiqh  Jinayah  adalah  hukum  Islam  yang  membahas  tentang  aturan berbagai  kejahatan  dan  asnksinya.  Dalam  fiqh  jinayah  dibicarakan  pula upaya-upaya  preventif,  rehabilitatif,  edukatif,  serta  upaya-upaya  represif dalam  menanggulangi  kejahatan  disertai  dengan  teori-teori  tentang hukuman. Adapun beberapa kaidah hukum  khusus di  bidang fiqh jinayah antara lain:
ّصََ َلَِت َحَتُْٕقُػ َلأَ َحًْيِزَجَلا
“tidak  ada  jarimah  (tindak  pidana)  dan  tidak  ada  hukuman  tanpa  nash (aturan)”
Dalam hukum islam, tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebaga tindak  pidana  dan  tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  sebelum  perbuatan tersebut  dinyatakan  sebagai  tindak  pidana  dan  diberi  sanksinya  baik  oleh al-Qur’an  maupun  hadist,  kaidah  ini  berlaku  sejak  Nabi  pindah  ke Madinah  yaitu  sekitar  14  abad  yang  lalu  atau  sekitar  abad  ke-7  masehi. Sedangkan  dunia  Barat  baru    menerapkan  asas  ini  pada  abad  ke-18  M. Sekarang kaidah ini dipakai di semua negara termasuk Indonesia.
ِخآَْثُّشناِت َدُْٔذُحنا أُْءَرْدِإ
“hindari hukuman (had) karena ada syubhat”
Maksud  dari  kaidah  ini  adalah,  jika  seseorang  melanggar  hukum dalam hal  yang syubhat , maka lebih baik orang tersebut jangan diberikan hukuman  atau  sanksi.  Sedangkan  untuk    menghindari  kesyubhatan,  maka penggunaan qiyas tidak diperkenankan dalam hudud .
19 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh ... , hal 138-146

## 5. Bidang Siyasah 20
Fiqh  Siyasah adalah  hukum  Islam  yang  objek  kajiannya  tentang kekuasaan  negara.  Apabila  disederhanakan  hukum  Islam  ini  meliputi hukum  tata  negara,  administrasi  negara,  hukum  internasional  dan  hukum ekonomi.  apabila  dilihat  dari  sisi  hubungan, fiqh  siayasah membahas tentang hubungan rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di  dalam  ruang  lingkup  suatu  negara  atau  antar  negara  atau  dalam kebijakan  ekonominya  baik  secara  nasional    maupun  internasional. Adapun salah satu kaidah hukm Islam dalam bidang siyasah antara lain:
ِحَحَه ْصًَناِت ٌطَُُْٕي ِحَّيِػَّزنا ىَهَػ ِواَيِلإا  ُفُّزَصَذ
“kebijakan  seorang  pemimpin  terhadap  rakyatnya  bergantung  pada kemaslahatan”
Maksud  dari  kaidah  ini  adalah  bahwa  setiap  pemimpin  negara harus  berorientasi  kepada  kemaslahatan  rakyat.  Banyak  contoh  yang berakaitan  dengan  kaidah  tersebut  yaitu  kebijakan  yang  maslahat  dan manfaat  bagi  rakyat  maka  itulah  yang  harus  direncanakan,  dilaksnakan, diorganisasikan, dinilai dan dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya kebijakan yang mafsadah dan merugikan harus disingkirkan dan dijauhi.
6. Bidang Qadha’ (Peradilan dan Hukum Acara) 21
Bervarariasinya  lembaga  peradilan  yang  ada,  mendukung  adanya kajian hukum Islam di bidang ini. Misalnya pada zaman Umar bin Khatab lembaga  peradilan  dibagi  menjadi  peradilan  perdata  yang  khusus menyelesaikan  perkara  perdata.  Sedangkan  pengadilan  pidana  masih dipegang  oleh  khalifah  dan  para  penguasa  di  daerahnya  yaitu  gubernur untuk  wilayah  –wilayah  yang  ada  di  bawah  kekuasaannya.  Kemudian dibentuk wilayah  al-madzalim pada  zaman  kekuasaan Abbasiyah .
Selanjutnya lahir apa yang dinamakan dewan hisbah . Dewan hisbah inilah
20 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh ... , hal 147-148.
21 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh ... , hal 153-154.
yang kemudian kemudian berkembang menjadi  peradilan pidana di  dunia Islam.
Perkembangan  lembaga  peradilan  juga  terjadi  di  Indonesia.  di indonesia khusus bidang ahwal-syakhsiyyah dan muamalah ditangani oleh peradilan  agama,  sednag fiqh  jinayah yang  apabila  terjadi  pelanggaran ditangani  oleh  pengadilan  pidana.  Perkembangan  lembaga  peradilan lainnya  dapat  dilihat  dengan  adanya  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi.  Dalam  Islam  hal  semacam    ini  sah-sah  saja  selama  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  kemaslahatan  manusia.  Salah  satu kaidah hukum Islam dalam bidang ini antara lain:
ِفَلَِخْنا ُغَف ْزَي ِدآَِرْجِلإا ِمِئاَسَي ىِف ِىِكاَحْنا ُىْكَح
“hukum  yang  diputuskan  oleh  hakim  dalam  masalah-masalah  ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat”
Maksud kaidah tersebut adalah apabila seorang hakim menghadapi perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama,  kemudian  dia mentarjih (menguatkan) salah satu pendapat diantara mereka, maka bagi orang yang berperkara  harus  menerima  keputusan  tersebut.  Artinya  putusan  tersebut bersifat  mengikat  sehingga  tidak  boleh  ditentang.  Sudah  barang  tentu keputusan tersebut adalah keputusan yan tidak bertentangan dengan syariat. Maka  dari  itu  seorang  hakim  harus  berhati  hati  dalam  mengambil keputusan.
Dari  pemaparan  berbagai  kaidah  hukum  yang  ada  dalam  bidang kajian hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang  bersifat  menyeluruh  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  manusia. Semua  kaidah  hukum  diatas  merupakan  akar  dari  keseimbangan kehidupan  manusia.  Apabila  kaidah-kaidah  hukum  tersebut  dijadikan landasan dan pedoman dalam setiap kegiatan manusia, maka akan tercapai sebuah  kemaslahatan  yang  menyeluruh  baik  kemaslahatan  individu maupun masyarakat.

## F. Pembagian Hukum Islam Kedalam Bidang Ibadah dan Muamalah
Salah  satu  keistimewaan  hukum  Islam  lainnya,  adalah  prinsip  hukum Islam  mengenai  tatanan  hidup  secara  vertikal  (manusia  terhadap  Tuhannya)  dan secara  horisontal  (manusia  dengan  sesamanya).  Terdapat  dua  kaidah  hukum dalam  masalah  ini.  Yang  pertama,  ―hukum  asal  segala  sesuatu  dalalm  bidang material adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang‖.  Sebaliknya  dalam  bidanng  ibadah  kaidahnya  adalah  ―ibadah  tidak dapat  dilakukan  kecuali  ada  dalil  yang  menunjukkan  bahwa  sesuatu  itu  telah diperintahkan  oleh  Allah  atau  dicontohkan  oleh  Rasul‖.  As-Syatibi  mencoba mengembangkan  kaidah  hukum  di  atas  dan  membedakan  matrei  hukum  Islam dalam  dua  kategori  yaitu  ibadah  dan muamalah .  Ia  secara  filosofis  merumuskan kaidah berikut :
ىنإ  خافرنلاا  خاداثؼنا  مصأٔ  يَاؼًنا  ىنإ  خافرنلاا  ٌٔد  ذثؼرنا  فهكًنا  ىنإ  حثسُنات  خاداثؼنا  يف  مصلأا يَاؼًنا
― Prinsip  dalam  persoalan  ibadat  bagi  mukallaf  adalah  ta’abbud  tanpa  perlu melihat  kepada  nilai  atau  hikmah,  sedangkan  prinsip  dalam  mu’amalat  adalah melihat kepada nilai atau hikmah .‖ 22
Dari  kaidah  diatas  dapat  kita  pahami  bahwa  segala  hal  tentang  ketentuan ibadah ditentukan oleh Allah. Manusia tidak bisa menentukan sendiri hal-hal apa saja  yang harus dilakukan dalam ibadah. Karena  masalah dalam hal  ini  bisa kita sebut sebagai qath’iyyu dalalah , yang artinya hal-hal yang sudah paten ditentukan oleh Syari’ sedangkan  dalam  bidang muamalah manusia  dapat  memutuskan  apa saja,  sessuai  denngan  kemaslahatan  mereka.  hal  ini  dikarenakan  masalah muamalah ini  termasuk  dalam  kategori dzanniyu  dalalah ,  yang  berarti  tidak bersifat mutlak melainkan situasional dan kondisional.  Dalam hal ini lah manusia diberikan ruang untuk berkarya, akal untuk berkembang, sehingga manusia dapat mencapai peradaban yang maju.
Dalam  bidang  ibadah  terkandung  nilai-nilai ta’abbudi/  ghairu  ma’qulati al-ma’na irasional.  Artinya  manusia  tidak  boleh  beribadah  kecuali  dengan  apa yang  disyari’atkan.  Dalam  bidang  ini  tidak  ada  pintu  ijtihad  bagi  manusia. Sedangkan  bidang  mu’amalah  bersifat ta’aquly/  ma’qulati  al-ma’na rasional.
22 Fathurrahman, Filsafat........, hal 41.
Artinya,  umat  Islam  dituntut  untuk  berijtihad  guna  membumikan  ketentuan- ketentuan syari’ah tersebut.
Mencium  Hajar  Aswad  ketika  thawaf  mengelilingi  ka’bah  merupakan ibadah  yang  irrasional,  sampai  Umar  bin  Khatab  sendiri  mengatakan,  ―kamu adalah  batu  biasa,  kalaulah  Rasul  tidak  menciummu,  maka  aku  juga  tidak  akan mencimummu.‖  Meski  ada  usaha  untuk  merasionalisasikannya,  namun  usaha tersebut sifatnya temporer, karena ia merupakan ijtihad manusia yang akan selalu berubah  dengan  perubahan  masa.  Aspek  irrasional  dalam  bidang  ibadah  ini sebagian dari tujuannya adalah menunjukkan keterbatasan manusia. 23

## G. Mengutamakan Kepentingn Individu Dalam Bidang Ibadah
Shalat yang kita lakukan, bukanlah hanya merupakan gerak olah raga yang kita lakukan 5 kali sehari semalam. Tapi maksud shalat yang lebih esensial adalah untuk  memperbarui kepercayaan dan keimanan kepada Allah dan menghidupkan prinsip-prinsip  Islam  yaitu  bersifat  amanah  berlaku  benar,  menepati  janji  dan mengutamakan orang lain. Esensi puasa bukan hanya menahan diri dari haus dan lapar, tetapi lebih dari itu puasa menunjukkan kemuliaan perangai, mendidik jiwa, membiasakan  manusia  mengalahkan  hawa  nafsu  dan  menegendalikan kecenderungan-kecenderungannya,  supaya  sanggup  mengatasi  dorongan  hati kepada  perbuatan  salah,  dan  melatih  kesabaran. 24 Begitu  pula  ibadah-ibadah dalam  Islam  lainnya  mempunyai  hikmah  dan  makna  tersendiri  dan  mempunyai pengaruh terhadap rohani yang nantinya akan mempengaruhi fisiknya juga.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  kita  pahami  bahwa  manfaat  ibadah kembalinya  ke  individu  muslim  itu  sendiri  bukan  kepada  orang  lain.  Maka  dari itu,  perintah  ibadah  ditujukan  kepada  masing-masing  individu  manusia  bukan kolektif.  Adapun  ibadah  yang  dilakukan  secara  kolektif  tidak  diperintahkan sebagai hal yang wajib melainkan sunnah dan mempunyai nilai plus dalam ibadah itu  sendiri.  Maka  dapat  dikatakan  disini  bahwa  ibadah  adalah  tanggung  jawab setiap individu manusia. salah satu kaidah fiqh menyatakan ―mengutamakan orang lain  dalam  hal  ibadah  hukumnya  makruh‖)ِٔزكي  جداثؼنا  يف  راثيلإا(  karena
23 Fathurrahman, Filsafat........, hal 52.
24 Hasbie as-Sidqy. Falsafah......., hal 408-409
melimpahkan  ibadah  kepada  orang  lain  merupakan  tindakan  yang  kurang adab/kurang sopan kepada Allah.
Selanjutnya kembali kepada makna ibadah itu sendiri, yang masuk dalam bidang  irasional  yang  tidak  dibuka  pintu  jitihad  di  dalamnya.  Sehingga  manusia sebagai  hambaNya  diharuskan  tunduk ( khudhu) dalam  melaksanakan perintahNya.  Dan  karena  hakikat  penciptaan  manusia  adalah  untuk  beribadah kepada Nya, sebagaimana firman Allah :
َسَِلإٱَٔ  ٍَِّجنٱ  ُدقَهَخ اَئَ
ٌُِٔذُثؼَيِن  َّلاِإ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku (Q.S adz-Dzariyyat:56)

## H. Mengutamakan Kepentingan Sosial  dalam Bidang Mu’amalah
Segala  ibadah  dalam  hukum  Islam  merupakan washilah ,  bukan ghayah .
Karena  itu    Islam  bukanlah  agama rabbanah ,  bukan  pula  agama  yang  melebih- lebihkan  dalam  masalah  mengerjakan  ibadah.  Bahkan  Rasulullah  mencontohkan ketika  mengerjakan  ibadah  manusia  juga  tidak  boleh  melupakan  kebutuhan fisiknya. Sabda Rasulullah:
جّٔشذأٔ ذقرأ ٔ ىهصأٔ زطفأ ٔ وٕصأ يُكن ّن ىكاقذأٔ للهات ىكاشخلأ يَإ اللّ ايأ اذك ٔ اذك ىرهق ٍيذنا ىرَأ يُي سيهف يرُس ٍػ ةغر ًٍف ءاسُنا
“Kamukah  yang  mengatakan  begini,  dan  begitu,  ketahuilah  demi  Allah,  aku adalah  orang  yang  paling  takut  diantara  kamu  kepada  Allah  dan  paling  taqwa kepadaNya, namun demikian aku berpuasa, aku berbuka, aku shalat malam, aku tidur dan mengawini wanita. Karena itu orang yang membenci sunnahku, maka ia bukanlah dari golonganku”
Selain manusia memerlukan ibadah untuk memenuhi kebutuhan rohaninya, manusia  juga  memerlukan  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  sosialnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia butuh hidup bermasyarakat. Hukum Islam mengakui  hal  tersebut,  sehingga  tidak  hanya  mengatur  tentang  ibadah  yang merupakan  hubungan  vertikalnya  dengan  ztuhan,  hukum  Islam  juga  mengatur tentang  ibadah  horisontal  yang  mengatur  hubungannya  antar  sesama  manusia. dalam  hal  ini  Islam  bahkan  mengajak  manusia  untuk  membangun  lingkungan dengan sebaik-baiknya. 25
25 Hasbie as-Sidqy. Falsafah......., hal 409-410.
Kembali  kepada  karakteristik  hukum  Islam  yang  menjadikan  manusia sebagai tujuan akhirnya, banyak ayat-ayat al-qur’an dan hadist yang menunjukkan dan menerangkan kepada kita bahwa tujuan  Islam  dari mendirikan ibadat  adalah bukan  semata-mata  hanya  untuk  ibadah  kepada  Tuhan  saja.  Tapi  itu  semua sebenarnya  hanya  jalan    ( washilah )  saja  untuk  mencapai  maksud  Allah  yang menautkan  segala  macam  ibadah  dengan  kebutuhan  manusia.  Bahkan  hukum Islam  menetapkan  apabila  nilai-nilai  perbuatan  manusia  tidak  kembali  kepada kemanfaatan dan kebaikan atau tidak berfaedah bagi masayarakat, maka tidak ada kebaikan  dalam  ibadah-ibadah  yang  sudah  dilaksanakannya. 26 Misalnya,  jika seseorang  hanya  rajin  beribadah,  dia  selalu  mengerjakan  shalat-sunnah,  puasa- puasa  sunnah,  dan  ibadah-ibadah  yang  lainnya,  tetapi  tidak  pernah  berbuat  baik dalam  bidang  sosial  kemasyarakatan,  maka  sebenarnya  ibadahnya  tidak  berarti. Dalam  hal  ini  dapat  kita  pahami  bahwa  Allah  selalu  mengaitkan  segala  sesuatu terhadap perbuatan manusia. Karena memang tujuan hukum  Islam sendiri adalah untuk menjaga manusia.
Jika dalam kaidah fiqh mengutamakan orang lain dalam hal ibadah makruh, maka  dalam  bidang  muamalat  hal  ini  disenangi(   ا َِْزْيَغ  ىِفَٔ  ٌُِْٔزْكَي  ِبْزُقْنا  ىِف  ُراَثيِ ْلإا ٌب ُْٕث ْحَي).  Sehingga,  tidak  jadi  masalah  jika  mendahulukan  orang  lain  dalam  hal duniawi  atau  masalah  sosial  di  masyarakat.  Dari  kaidah  ini  dapat  kita  pahami bahwa  manusia,  selain  menjadi ’Ibadullah disatu  sisi,  di  sisi  lain  ia  juga merupakan khalifatullah  fil  ardhi ,  sehingga  selain  menjalankan  kewajibannya terhadap penciptaNya dia juga harus menjalankan kewajibannya terhadap sesama manusia, yaitu menjadi mahluk sosial dalam hal mu’amalah .
Dari  segi  bidang  hukum  Islam, mu’amalah adalah  ibadah  rasional  yang dibukakan pintu ijtihad didalamnya, dan diangkat derajat akal untuk berpikir demi kemaslahatan  manusia  sendiri.  Sehingga  dalam  hal mu’amalah hendaknya manusia  dapat  berkreasi  dan  mengembangkan  dirinya  untuk  kepentingan  sosial dan kemajuan manusia.
Selalu  mengutamakan  kepentingan  individual  dalam  hal  ibadah  dan mengutamakan  kepentingan  sosial  dalam  bidang  muamalah,  bukan  hal  yang
26 Hasbie as-Sidqy. Falsafah......., hal 408
bertentangan satu sama lainnya, melainkan dua hal yang saling melengkapi untuk mencapai suatu keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam hukum  Islam.    Sehingga  untuk  mencapai  kemuliaan  sebagai  individu  dan, masyarakat yang baik dihadapan Allah, seseorang harus bisa melaksankan dua hal ini dengan baik.

## I. Penutup
Hukum  Islam  memandang  individu  sebagai  hamba  allah  yang  berakhlak yang  dengan  akhlak  tersebut  manusia  bisa  mencapai  kemuliaaan.  Sedangkan masayarakat  yang  baik  menurut  hukum  Islam  adalah  masyarakat  yang mempunyai beberapa sifat dan karakteristik antara lain: pertama. masyarakat yang moderat, seimbang dan mempunyai keteguhan. Kedua, persamaan  dalam masalah hak-hak dan kewajiban manusia. Ketiga, pergantian kepemimpinan dalam  Islam diberikan  kepada  orang  yang  mempunyai  kemampuan  untuk  memimpin.  Selain itu  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dan  masayarakat pada hukum Islam juga mempunyai banyak kaidah hukum di setiap bidang kajian hukum  Islam  yang  dijadikan  landasan  dan  pedoman  bagi  semua  pelaksanan hukum  Islam  agar  sesuai  dengan  Syariah  Allah  dan  dan  dapat  memberikan kemaslahatan baik bagi individu maupun masyarakat.
Selalu  mengutamakan  kepentingan  individual  dalam  hal  ibadah  dan mengutamakan  kepentingan  sosial  dalam  bidang  muamalah,  bukan  hal  yang bertentangan satu sama lainnya, melainkan dua hal yang saling melengkapi untuk mencapai suatu keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam hukum  Islam.    Sehingga  untuk  mencapai  kemuliaan  sebagai  individu  dan, masyarakat yang baik dihadapan Allah, seseorang harus bisa melaksankan dua hal ini dengan baik.

## Daftar Pustaka
Ahmadi, Abu. Ilmu Sosial Dasar , Jakarta, Rineka Cipta, 1991
Ath-Thabari,  Ja’far .  Tafsir  Ath-Thabari ,  darul  kutub  al-alamiyyah:  Bairut- Libanon, 2009.
Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Yang  Menyelsaikan Masalah-Maslah Praktis , Jakarta, encana, 2011.
Hartono. Ilmu sosial Dasar . Jakarta, Bumi Aksara, 1999.
Jamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam , Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.
Lubis,  Ibrahim. Ekonomi  Islam  Suatu  Pengantar (Jakarta  Pusat,Kalam  Mulia: 1994)
Mahmud, Ali Abdul Halim. Fikih Responsibilitas Tanggung Jawab Muslim dalam Islam , Jakarta, Gema Insani, 1998.
Qhardawi, Yusuf. Ibadah dalam Islam , Bangil, Pustaka Abdul Muis, 1981.
Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar Fiqh. Jakarta. Kencana. 2003.
Thalib,  Mohammad. Islam  Agama  Individu  dan  Masyarakat .  Surabaya,  Bina Ilmu, 1983.
Tim  Penulis  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Depdikbud, ed. II., Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_ARAB/19560420198 3011-SOFYAN_SAURI/BUKU_PAI_REVISI/BAB_VI-1.pdf  diakses    tanggal 24 Maret 2014