Penanganan Covid-19 Dan Pengembangan Hukum Ham...

## Penanganan Covid-19 Dan Pengembangan Hukum Ham Konteks Indonesia

## Faiq Tobroni
Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email : faiq.tobroni@uin-suka.ac.id

## Abstract
In  dealing  with  the  Covid-19  pandemic,  the  Indonesian  government  uses  Large- Scale Social Restrictions (PSBB) as an option to accelerate the handling of Covid- 19. There is a narrative struggle regarding the limitation of human rights behind the policy of implementing the PSBB. The research uses a form of normative juridical legal  research.  Retrieving  data  through  documentation,  and  data  analysis  through reduction,  data  presentation  and  conclusion.  The  narrative  struggle  that  occurs regarding the protection of rights in handling Covid-19 is shown by the tug-of-war between  the  interests  of  health  and  the  rights  of  community  activities,  where  the policy  of  limitation  has  implications  for  the  fulfillment  of  life's  needs.  The implementation  of  PSBB  in  Indonesia  must  be  done  optimally  by  improving domestic human rights legal instruments by incorporating public health and safety factors as the legality of human rights restrictions.
Keywords : Covid-19, PSBB, Human Rights, Human Right Restrictions.

## Abstrak
Dalam  menghadapai  pandemi  Covid-19,  pemerintah  Indonesia  menggunakan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  sebagai  salah  satu  opsi  untuk percepatan  penanganan  Covid-19.  Terjadi  pergulatan  narasi  tentang  pembatasan hak asasi di balik kebijakan pemberlakuan PSBB, Penelitian menggunakan bentuk penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Pengambilan  data  melalui  dokumentasi,  dan analisis  data  melalui  reduksi,  penyajian  data  dan  pengambilan  kesimpulan. Pergulatan  narasi  yang  terjadi  terkait  perlindungan  hak  dalam  penanganan  Covid- 19 ditunjukkan dengan adanya tarik-ulur antara kepentingan kesehatan dengan hak- hak  atas  kegiatan  masyarakat,  dimana  kebijakan  pembatasan  berimplikasi  kepada pemenuhan  kebutuhan  hidup.  Pemberlakuan  PSBB  di  Indonesia  harus  dilakukan dengan  maksimal  dengan  memperbaiki  instrumen  hukum  HAM  dalam  negeri dengan  memasukkan  faktor  kesehatan  dan  keselamatan  masyarakat  sebagai legalitas pembatasan HAM.
Kata kunci : Covid-19, PSBB, HAM, Pembatasan HAM .
Volume 17  Nomor 1, Halaman 176-201 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m ISTINBATH

## Pendahuluan
Sebagai salah satu negara yang turut merasakan bagaimana keganasan Covid-19, sama  seperti  negara-negara  di  belahan  dunia  lainnya,  Indonesia  juga  harus  membuat kebijakan  sedemikian  rupa  dalam  rangka  mengatasi  Covid-19.  Sejak  masuknya  ke Indonesia  pada  Maret  2020,  sampai  Juli  2020,  setidaknya  telah  terdapat  beberapa macam  kebijakan  dalam  penanganan  Covid-19.  Sampai  Bulan  Juli  2020,  setidaknya terdapat  dua  model  besar  kebijakan  yang  ditempuh  Pemerintah  Indonesia  dalam penanganan  Covid-19,  yakni  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dan  Adaptasi Kebiasaan  Baru.  Wajah  kebijakan  penanganan  Covid-19  bisa  kemungkinan  bertambah karena  sampai  dengan  penelitian  ini  ditulis,  kasus  Covid-19  di  Indonesia  masih  terus merangkak  naik.  Sebagai  salah  satu  opsi  penanganan  Covid-19,  pilihan  PSBB  telah dilaksanakan sejak awal Bulan April 2020 sampai dengan pertengahan Bulan Juni 2020. Setelah memasuki pertengahan Bulan Juni 2020, Pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru. Prinsip dari kebijakan ini adalah adanya  pelonggaran  terhadap  berbagai  kegiatan  masyarakat  dengan  syarat  harus mematuhi protokol kesehatan.
Penelitian  ini  akan  memfokuskan  analisis  kepada  refleksi  atas  dinamika kebijakan  yang  dipilih  Pemerintah  Indonesia  dalam  penanganan  Covid-19  terhadap pengembangan kajian HAM Indonesia. Salah satu kebijakan penanganan Covid-19 yang dipilih  adalah  opsi  PSBB.  Opsi  ini  mempunyai  kompleksitas  isu  HAM  yang  menarik. Kebijakan  ini  mengacu  kepada  amanat  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan  Kesehatan  (UU  6/2018).  Di  antara  amanat  yang  harus  dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi wabah penyakit bersifat pandemi seperti Covid-19 ini adalah pilihan Karantina Wilayah dan PSBB.  Pilihan opsi PSBB ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2020-07-27| Reviewed : 2020-12-30| Published : 2020-12-31.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease 2019/COVID-19  (PP  21/2020).  Kemudian,  kebijakan  tentang  PSBB  dari  PP  21/2020 tersebut  harus  dioperasionalkan  melalui  kebijakan  di  tingkat  kementerian  yang  urusan sesuai kewenangannya menjadi objek pembatasan PSBB tersebut. Perumusan kebijakan tingkat  kementerian  ini  mempunyai  posisi  yang  strategis  karena  aturan  pembatasan dalam  PP  21/2020  tidak  mungkin  berjalan  efektif  kalau  tidak  didukung  dengan kebijakan  teknis  dari  setiap  kementerian  yang  urusannya  menjadi  bagian  dari  objek pembatasan dalam PSBB. Pada kebijakan tingkat kementerian itulah terdapat pergulatan keberpihakan  perlindungan  HAM  yang  signifikan  memperngaruhi  kebijakan kementerian terkait terhadap dukungannya pada pelaksanaan PSBB.
Dilihat  dari  pergulatan  hak,  kebijakan  PSBB  ini  menimbulkan  respon  yang berbeda dari beberapa kementerian terkait. Objek pembatasan dalam PSBB tersebut bisa jadi  dipahami  secara  berbeda  oleh  setiap  kementerian  dengan  mempertimbangkan kepentingan  atau  hak  masyarakat  yang  diperjuangkan  sesuai  dengan  kewenangan kementerian  tersebut.  Sederhananya  sebagai  contoh,  urusan  mobilitas  kendaraan  jika dikaitkan dengan upaya pencegahan penularan Covid-19 bisa ditafsirkan secara berbeda antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan. Kementerian Kesehatan akan  memaknai  pembatasan  hak  masyarakat  untuk  menggunakan  moda  transportasi secara  lebih  ketat,  sementara  Kementerian  Perhubungan  bisa  jadi  akan  mempunyai perspektif  yang  berimplikasi  melonggarkan  pembatasan  hak  masyarakat  untuk menggunakan  moda  transportasinya.  Perbedaan  ini  tidak  lepas  dari  pemaknaan  aspek hak  atau  kepentingan  yang  berbeda  antara  pihak  Kementerian  Kesehatan  di  satu  sisi, dan pihak Kementerian Perhubungan di sisi lain.
Beberapa  penelitian  telah  membahas  mengenai  kebijakan  pemerintah  dalam penanganan  Covid-19,  terutama  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar.  Tetapi, belum  ada  yang  secara  khusus  menginvestigasi  pergulatan  keberpihakan  HAM  dan kontribusi  PSBB  dalam  pengembangan  kajian  HAM.  Tulisan  Disantara  menyoroti imunitas hukum dalam peraturan penanggulangan Corona Virus Disease 2019. 1 Tulisan Handayanto  menyoroti  efektifitas  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  di  Kota
1 Fradhana  Putra  Disantara,  “Imunitas  Hukum  Dalam  Peraturan  Penanggulangan  Corona  Virus Disease 2019”, Istinbath : Jurnal Hukum 17, No. 1 (2020): 65-82.
Bekasi  Dalam  Mengatasi  COVID-19 2 .  Tulisan  Hasrul  menginvestigasi  aspek  hukum secara umum atas pemberlakuan PSBB. 3 Paper Ristyawati menyoroti kesesuaian amanat UUD  1945  dalam  kebijakan  PSBB. 4 Artikel  Thorik  menyoroti  efektivitas  pembatasan sosial  berskala  besar  di  indonesia  dalam  penanggulangan  pandemi  Covid-19. 5 Tulisan Islamul  Haq  mengamati  dampak  pelaksanaan  PSBB  bagi  masyarakat  berpenghasilan rendah. 6 Tulisan  Nurhalimah  menyoroti  hak  kesehatan  atas  masyarakat  dalam penanganan  Covid-19 7 ,  tetapi  belum  mengarah  analisis  pergulatan  hak  dan kontribusinya kepada kajian HAM.
Di  sinilah  pentingnya  penelitian  ini  mengungkap  dua  hal,  yakni  narasi keberpihakan  hak  dalam  pergulatan  HAM  di  balik  pemilihan  kebijakan  penanganan Covid-19  dan  kontribusi  pergulatan  HAM  di  balik  kebijakan  penanganan  Covid-19 tersebut  terhadap  pengembangan  kajian  hukum  HAM.    Pengetahuan  atas  narasi keberpihakan  hak  merupakan  hal  yang  penting  karena  nantinya  akan  membantu menjelaskan  faktor  yang  mempengaruhi  mengapa  kementerian  tertentu  memilih  untuk melonggarkan,  atau  mengapa  kementerian  lainnya  memilih  untuk  mempertajam pembatasan  hak  dalam  merespon  pemberlakuan  peraturan  PSBB.  Selanjutnya,  elemen kajian  HAM  yang  mendapat  kontribusi  penting  dari  pengalaman  PSBB  tersebut terutama  pada  diskursus  mengenai  pembatasan  HAM.  Kajian  atas  pembatasan  HAM dilakukan untuk melihat apakah pembatasan hak dalam PSBB tersebut didukung dengan instrumen  Hukum  HAM,  baik  yang  dibuat  oleh  lembaga  negara  nasional  maupun internasional.  Mengetahui  relevansi  pembatasan  tersebut  dengan  ukuran  instrumen hukum  HAM  merupakan  pertanggungjawaban legal agar  pembatasan  yang  dilakukan tidak berlangsung secara sewenang-wenang, sekaligus juga sebagai upaya pembenahan
2 Rahmadya  Trias  Handayanto  dan  Herlawati,  “Efektifitas  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) di Kota Bekasi Dalam Mengatasi COVID-19 dengan Model Susceptible-Infected-Recovered (SIR)”, Jurnal Kajian Ilmiah (JKI) 20, No. 2 (Mei 2020): 119-124.
3 Muh.  Hasrul,  “Aspek  Hukum  Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”, Legislatif  3, No. 2 (Juni 2020): 385-398.
4 Aprista Ristyawati, Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona  Virus  2019  oleh  Pemerintah  Sesuai  Amanat  UUD  NRI  Tahun  1945,  Administrative  Law  & Governance Journal 3, No 2 (Juni 2020): 240-249.
5 Sylvia  Hasanah  Thorik,  Efektivitas  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Di  Indonesia  Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19, ‘Adalah, Vol. 4 No. 1 (2020): 115-120.
6 Rindam Nasruddin dan Islamul Haq, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 7 (2020): 639-648.
7 Siti  Nurhalimah,  “Covid-19  dan  Hak  Masyarakat  atas  Kesehatan,”  SALAM:  Jurnal  Sosial  dan Budaya Syar-i 7, no. 6 (April 2020).
jika  ternyata  konsep  pembatasan  HAM  yang  terdapat  dalam  hukum  HAM  nasional ternyata perlu dibenahi.
Dalam  mengkaji  pemberlakuan  PSBB,  penelitian  ini  hanya  menganalisis peraturan  kementerian  terkait  pelaksanaan  PSBB  karena  melihat  bidang  perumusan peraturan  merupakan  sektor  yang  krusial,  terutama  jika  dihubungkan  dengan  upaya pemberlakuan PSBB dalam menangani Covid-19. Berdasarkan latar belakang demikian, penelitian  ini  mempertanyakan  bagaimana  pergulatan  narasi  hak  di  balik  kebijakan pemberlakuan  PSBB?  dan  bagaimana  kontribusi  pengalaman  pembatasan  hak  dalam PSBB  tersebut  bagi  pengembangan  kajian  pembatasan  HAM?  Penelitian  ini menggunakan  bentuk  yuridis  normatif.  Dalam  melakukan  penggalian  data,  penulis menempuh  dokumentasi  sebagai  cara  memperoleh  data.  Data  primer  yang  telah  diperoleh adalah  beberapa  produk  hukum  yang  berkaitan  dengan  formulasi  pelaksanaan  PSBB  dan formulasi persyaratan pembatasan dalam Hukum HAM (baik nasional maupun internasional). Sementara  itu  data  sekundernya  berasal  dari  beberapa  pemikiran  berkaitan  dengan pembatasan hak, yang diperoleh dari berbagai jurnal, buku dan pendapat ahli di media online. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data diperoleh dengan menyeleksi isi norma peraturan perundang- undangan  yang  hanya  sesuai  dengan  fokus  kajian.  Sebagai  contoh  ketika  mengambil  data tentang  pembatasan  hak  dari  PP  21/2020  tentang  PSBB,  maka  norma  yang  terdapat  di dalamnya tidak diambil semuanya. Hanya pasal yang berkaitan dengan pembatasan hak yang diambil.  Selanjutnya tahapan  penyajian  data. Dalam tahap  ini, data  yang telah terpilih akan dituliskan  dalam bentuk informasi  naratif.  Penyajian  paparan  normatif ini  merupakan  tahap penyusunan tulisan sesuai dengan kerangka berfikir peneliti sendiri. Kalimat yang dinarasikan pun  sebisa  mungkin  merupakan  kalimat  susunan  penulis  sendiri  walaupun  merupakan pengutipan  dari  pemikiran  penulis  lain.  Tahap  terakhir  adalah  penarikan  kesimpulan.  Ini adalah  tahapan  krusial  dengan  praktek  melakukan  penarikan  intisari  dari  narasi  panjang pembahasan.  Penarikan  kesimpulan  tidak  sekedar  meringkas  kalimat,  bahkan  merupakan penjawaban  atas  permasalahan  yang  dirumuskan  pada  pendahuluan  dan  didasarkan  pada bagian pembahasan.

## Pembahasan

## PSBB dan Pembatasan HAM
Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  telah  menjadi  pandemik  global  pada awal tahun 2020. Virus ini awalnya ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Negara Tiongkok  pada  Desember  2019.  Hanya  butuh  waktu  tiga  bulan,  tepatnya  pertengahan Maret  2020,  virus  ini  dengan  cepat  telah  dinyatakan  sebagai  Pandemi  Global  menurut WHO. 8 Hal itu diungkapkan dalam Konferensi Pers WHO pada tanggal 12 Maret 2020. Di  tengah  kecepatan  menularnya  virus  tersebut,  banyak  negara  yang  harus  melakukan segala upaya pembatasan pergerakan warga negaranya. Dari yang paling ekstrem seperti lockdown sampai  dengan  pembatasan  sosial  berskala  besar  seperti  di  Indonesia. Pembatasan  ini  bertujuan  agar  mencegah  terjadinya  persebaran  virus  tersebut.  Negara Indonesia  sendiri  dihadapkan  dengan  situasi  sulit.  Ada  beberapa  opsi  yang  harus dilakukan.  Ada  yang  menyarankan  Pemerintah  Pusat  untuk  melakukan lockdown . Ada juga  bentuk  kearifan  lokal  yang  dilakukan  di  beberapa  kampung  dengan  membatasi akses  keluar  masuk  ke  wilayah  perkampungan.  Akhirnya  keputusan  yang  ditunggu datang  juga,  tepatnya  tanggal  31  Maret  2020,  Pemerintah  Pusat  mengeluarkan  PP 21/2020 tentang PSBB.
Berbicara  mengenai  PSBB,  hal  ini  merupakan  hal  yang  baru  di  Indonesia.  Hal ini  bisa  dimaklumi  karena  pelaksanaan  PSBB  pun  merupakan  hal  yang  pertama  di Indonesia. Tetapi kalau berbicara mengenai pembatasan HAM, diskursus ini sudah lama di Indonesia. Indonesia sendiri telah mempunyai undang-undang khusus tentang HAM pada tahun 1999 dengan wujud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pokok Hak Asasi Manusia. Kemajuan legislasi HAM tersebut dikuatkan lagi dalam konstitusi dengan  penambahan  Pasal  28A  sampai  Pasal  28J  UUD  1945  yang  khusus  berbicara mengenai  HAM.  Kebijakan  yang  ditetapkan  Presiden  dalam  percepatan  penanganan Covid-19  ini,  dalam  diskursus  HAM,  lebih  tepatnya  berimplikasi  kepada  pembatasan ( limitation ) hak.  Dalam  hukum  HAM  juga  dikenal  istilah  lain  yang  berkaitan  dengan pengecualian  pemenuhan  HAM  oleh  pemerintah.  Selain  pembatasan,  juga  dikenal istilah  pengurangan  ( derogation )  sebagai  mekanisme  yang  dimiliki  Pemerintah  untuk mengecualikan perlindungan HAM. Istilah pembatasan tersebut relevan dengan keadaan
8 WHO,  “Virus  Corona  Sebagai  Pandemi  Global”, Kompas, Maret  12,  2020.  Diakses  dari https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai- pandemi-global?page=all tanggal 29 April 2020.
darurat  yang  ditetapkan  melalui  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 (Kepres 11/2020).  Dalam  Kepres  tersebut,  istilah  kedaruratan  yang  digunakan  adalah  Darurat Kesehatan.  Hal  ini  berbeda  implikasi  pengecualiannya  dalam  perlindungan  HAM  jika dibandingkan  dengan  Darurat  Sipil  dan  Militer.  Darurat  Sipil  disebabkan  kekerasan massif  seperti  konflik  di  Aceh  (2002)  dan  di  Maluku  (2000).  Selanjutnya  Darurat Militer  disebabkan  perang  atas  pemberontakan  seperti  di  Timor  Timur  (1999)  dan  di Aceh (2003). 9
Sesuai  Prinsip  Siracusa,  Darurat  Sipil  dan  Militer  memberikan  kewenangan negara  untuk  melakukan  pengurangan  HAM.  Dalam  darurat  militer,  sebagai  contoh, negara  mengabaikan  kewajiban  internasional  untuk  memenuhi  HAM.  Kebijakan pengurangan  ( derogation ) dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan melakukan pengumuman  secara  resmi  nasional  dan  mengirimkan  surat  mengenai  kebijakan derogation kepada seluruh Negara Pihak pada Kovenan Internasional Hak Sipil-Politik melalui  Sekretaris  Jendral  Perserikatan  Bangsa-Bangsa. 10 Sementara  itu,  Darurat Kesehatan memberikan kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan  penghormatan  HAM  dalam  kondisi  tertentu.  Di  antara  pertimbangan  bolehnya melakukan pembatasan ( limitation ) tersebut adalah dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat,  yang  mana  kesehatan  tersebut  sesuai  dengan  perkembangan  sebagaimana diatur dan diperkenalkan oleh World Health Organization (WHO). 11
Di  antara  hal  yang  perlu  diperhatikan  berhubungan  dengan  pembatasan  HAM adalah  karakteristik  HAM.  Dalam  kasus  pembatasan  hak  karena  pemberlakuan  PSBB ini,  karakteristik  HAM  yang  relevan  digunakan  anilisis  adalah  prinsip  keberkaitan ( indivisibility )  dan  kesalingtergantungan  ( interdependence ).  Menurut  prinsip  ini,  hak- hak  sipil,  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya  saling  berkaitan  ( indivisible )  dan  saling membutuhkan  ( interdependence ),  dan  harus  diterapkan  secara  adil  baik  terhadap individu  maupun  kelompok. 12 Di  antara  beberapa  hak  yang  berbeda  tersebut  terdapat hubungan  yang  sangat  komplek.  Dalam  prakteknya,  mereka  tidak  selalu  saling
9 Agus  Adhari,  “Ambiguitas  Pengaturan  Keadaan  Bahaya  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Dialogia Iuridica 11, no. 1, (November 2019): 43 – 61.
10 Eko  Riyadi, Hukum  Hak  Asasi  Manusia:  Perspektif  Internasional,  Regional  dan  Nasional, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 50-52.
11 Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia… 58-62.
12 Knut D. Asplund, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII Perss, 2008), 18.
mendukung, terkadang juga satu hak memaksa pengorbanan terhadap hak yang lain. Di antara  contoh  sederhana  atas  hubungan  yang  saling  mendukung  adalah  hak  pangan dengan  hak  hidup.  Hak  pangan  adalah  bagian  dari  hak  ekonomi,  yang  mana keberadaannya  memiliki  keberkaitan  dengan  hak  hidup-memenuhi  kebutuhan  hidup- memelihara keberlangsungan hidup. 13 Hak  hidup adalah hak sipil yang pemenuhannya menuntut  secara  segera,  sementara  hak  ekonomi  memperbolehkannya  pemenuhannya secara  bertahap.  Tetapi  ketika  satu  kasus  hak  pangan  dihadapkan  dengan  hak  hidup, dengan  demikian,  pemenuhannya  tidak  lagi  bersifat  bertahap;  melainkan  harus  segera. Dengan  demikian,  dalam  kasus  suatu  penduduk  dalam  suatu  negara  mengalami kelaparan  yang  jika  tidak  terpenuhi  kebutuhan  pangan  tersebut  akan  menyebabkan kematian,  maka  dalam  kasus  seperti  ini,  tidak  boleh  lagi  mengatakan  pemenuhan  hak pangan atas penduduk tersebut bersifat sementara, melainkan harus segera sebagaimana hak hidup. Prinsip kesalingtergantungan dan keberkaitan juga akan dihubungkan dengan hak kesehatan masyarakat dan keselamatan masyarakat sebagai pangkal pemberlakuan pembatasan beberapa hak lain dalam PSBB.

## Pergulatan HAM dalam Pemberlakuan PSBB
Sebagai  tindak  lanjut  kebijakan  PSBB  dalam  Peraturan  Pemerintah,  beberapa kementerian  yang  urusannya  menjadi  obyek  pembatasan  akan  membuat  kebijakan teknis  untuk  mendukung  pemberlakuan  PSBB  tersebut.  Dalam  kebijakan  yang  dibuat beberapa  kementerian  tersebut,  pergulatan  perlindungan  hak  jelas  terlihat.  Terkadang ada  peraturan  yang  menekan  beberapa  hak  karena  lebih  memprioritaskan  kesehatan, tetapi juga ada beberapa peraturan yang mengabaikan kesehatan demi memprioritaskan hak tertentu. Pergulatan HAM dalam PSBB ini memang mengisahkan peraturan antara hak kesehatan di satu sisi berhadapan dengan beberapa hak lain di sisi lain. Ketika ada peraturan  yang  memprioritaskan  hak  kesehatan,  konsekuensinya  menyebabkan pembatasan secara ketat atas hak-hak tertentu dalam kehidupan masyarakat. Begitujuga sebaliknya  jika  terdapat  peraturan  yang  ingin  melonggarkan  masyarakat  untuk melaksanakan beberapa hak terkait aktivitas tertentu yang menunjang penghidupannya, sebagai konsekuensinya terdapat ancaman bagi hak kesehatan. Itulah sebabnya penulis
13 Nurrahman Aji Utomo dan Ekawestari Prajwalita Widiati, Menjejakkan Legislasi Berbasis HAM (Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016), 21.
membagi  kategori  pergulatan  HAM  di  balik  pemberlakuan  pembatasan  dengan  dua kategori besar, yakni penajaman hak sipil-sosial dan pelonggaran hak ekonomi.
Penajaman Hak Sipil-Sosial
Sebagai  komando  dalam  pelaksanaan  PSBB  tersebut  adalah  Kementerian Kesehatan.  Hal  ini  sesuai  dengan  bunyi  Pasal  2  ayat  (1) Junto Pasal  6  ayat  (2)  PP 21/2020.  Dalam  hal  ini,  Kementerian  Kesehatan  telah membuat  pedoman  pelaksanaan PSBB  yang  dikemas  dalam  satu  peraturan  bernama  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  9  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019/COVID-19  (Permenkes 9/2020).  Selain  mengatur  tentang  mekanisme  pengajuan  status  PSBB  oleh  pemerintah daerah  setempat  kepada  Kementerian  Kesehatan,  Permenkes  9/2020  ini  juga menjabarkan lebih lanjut mengenai objek pembatasan. Hak kegiatan yang berimplikasi dibatasi  melalui  Permenkes  9/2020  tersebut  bahkan  lebih  detail  daripada  hak  kegiatan yang  telah  dibatasi  dalam  PP  21/2020.    Hal  ini  bisa  dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  13 ayat  (1)  Permenkes  9/2020.  Selain  pembatasan  yang  sudah  diatur  dalam  Pasal  59  PP 21/2020,  pembatasan  hak  yang  diatur  dalam  Pasal  13  ini  adalah  pembatasan  hak masyarakat  atas  kegiatan  sosial  dan  budaya,  pembatasan  hak  masyarakat  untuk menggunakan  moda  trasnportasi,  pembatasan  kegiatan  lainnya  khusus  terkait  aspek pertahanan dan keamanan.
Beberapa  kementerian  lain  juga  mengeluarkan  kebijakan  sesuai  dengan kewenangannya  masing-masing  yang  sekiranya  relevan  mendukung  pelaksanaan penanganan  Covid-19  tersebut.  Kementerian  Agama  (Kemenag)  yang  mempunyai kewenangan  dalam  perlindungan  dan  pembinaan  kehidupan  umat  beragama  di Indonesia  juga  mengeluarkan  kebijakannya  dalam  rangka  mendukung  percepatan penangan Covid-19 ini. Kebijakan Kemenag tidak berupa peraturan menteri. Dalam hal ini,  Kementerian  Agama  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  6  Tahun  2020 tentang  Panduan  Ibadah  Ramdhan  di  Tengah  Pandemi  Covid-19  (S.E.  Kemenag 6/2020). Walaupun surat edaran ini bersifat anjuran dan tidak mengandung sanksi serta hukuman  bagi  pelanggarnya,  setidaknya  surat  edaran  ini  telah  menunjukkan keberpihakan  Kemenag  dalam  mendukung  pemberlakuan  pembatasan  hak  masyarakat atas  kegiatan  keagamaan  dalam  rangka  mendukung  PSBB.  Dukungan  pembatasan kegiatan  keagamaan  dari  Kemenag  tersebut  bukan  dalam  bentuk  pelarangan,  tetapi hanya  dalam  bentuk  anjuran  pelaksanaan  rangkaian  ibadah  Ramadhan  berlangsung  di
rumah  masing-masing.  Dilihat  dari  perspektif  HAM,  pembatasan  kegiatan  keagamaan dengan anjuran hanya dilaksanakan di rumah sendiri-sendiri tersebut masih merupakan kewajaran.  Justru  ini  merupakan  bentuk  pelaksanaan  negara  dalam  melaksanakan penghormatan,  perlindungan  dan  pemenuhan.  Di  bawah  hukum  internasional,  negara merupakan  penjamin  formal  HAM  dan  karenanya  mengemban  kewajiban  penuh terhadap tiga tingkatan tersebut dalam KBB. 14
Dalam  diskursus  HAM,  kegiatan  keagamaan  masuk  kategori  Kebebasan Beragama  dan  Berkeyakinan  (KBB).  Diskursus  mengenai  pembatasan  KBB  membagi lingkup  KBB  menjadi  dua  macam,  yakni forum  internum dan forum  eksternum. Yang termasuk  kategori forum  internum adalah  hak  setiap  orang  untuk  memilih  dan meninggalkan  suatu  keyakinan.  Sementara  yang  masuk  kategori forum  eksternum adalah hak untuk mengekspresikan keyakinan ajaran agama tersebut. 15 Di antara contoh forum  eksternum tersebut  adalah  hak  untuk  beribadah,  membangun  tempat  ibadah, menggunakan  lambang  agama,  memperingati  hari  raya  agama,  dan  hak-hak  lain  yang berkaitan  dengan  mengekspresikan  keyakinan  maupun  identitas  keagamaannya. Kebebasan  dalam forum  internum adalah  bersifat  mutlak,  tidak  bisa  diintervensi  oleh pihak  manapun,  termasuk  oleh  negara  sekalipun,  sehingga  tidak  boleh  menjadi  objek pembatasan  hak  oleh  negara.  Sementara,  kebebasan forum  eksternum bersifat  tidak mutlak  dalam  pengertian  bisa  dibatasi  oleh  negara  dengan  ketentuan  persyaratan tertentu. Ketentuan pembatasan hak kegiatan keagamaan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (3) KIHSP sebagaimana telah diratifikasi oleh negara Indonesia menjadi Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2005.  Selain  itu,  ketentuan  yang  lebih  detail  mengenai pembatasan  tersebut  bisa  ditemukan  dalam  Prinsip  Siracusa.  Melihat  redaksi  S.E. Kemenag  6/2020  terhadap  Panduan  Ibadah  Ramadhan,  sebagai  contoh  respon  atas pembatasan  kegiatan  keagamaan  masa  Covid-19  tersebut,  ini  tidak  bermasalah  secara HAM  karena  pembatasan  tersebut  tidak  berimplikasi  kepada  kriminalisasi  terhadap pelanggarnya  sebagaimana  yang  terjadi  dengan  pembatasan  kegiatan  keagamana  yang
14 Heiner  Bielefeldt, Politik  Kesetaraan;  Dimensi-Dimensi  Kebebasan  Beragama  atau Berkeyakinan, Alih Bahasa Trisno Sutanto, (Bandung: Mizan, 2019), 220.
15 Zainal  Abidin  Bagir, Membatasi  Tanpa  Melanggar  Hak  Kebebasan  Beragama  atau Berkeyakinan, (Yogyakarta: CRCS UGM Press, 2019), 5-6.
dianggap sesat dalam UU No 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. 16
Tidak  jauh  berbeda  dengan  Kementerian  Agama,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  (Kemendikbud)  juga  membuat  surat  edaran  yang  membatasi  hak masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan  pendidikan  secara  normal  sebagai  imbas kebijakan  mendukung  peliburan  masuk  sekolah  dan  menggantinya  dengan  kegiatan belajar daring .  Dukungan  Kemendikbud  tersebut  ditunjukkan  dengan  Surat  Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan  Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran  Coronavirus  Desease/Covid-19  (S.E.  Kemendikbud  4/2020).  Surat  Edaran tersebut disampaikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memerintahkan dinas  pendidikan  maupun  lembaga  pendidikan  di  wilayah  masing-masing  untuk menyesuaikan kegiatan belajar dengan tidak memberlakukan masuk sekolah, kemudian mengganti  kegiatan  belajarnya  dari  rumah  secara daring .  Dalam  surat  edaran tersebut, Mendikbud  juga  menyatakan  tidak  melaksanakan  Ujian  Nasional  khusus  tahun  ini, sehingga kelulusan didasarkan kepada mekanisme penilaian lain yang telah berlangsung selama  proses  belajar  mengajar  di  sekolah.  Selain  itu,  surat  edaran  tersebut  juga memerintahkan  mekanisme  kenaikan  kelas  dilaksanakan  dengan  mengacu  kepada penilaian  yang  telah  berlangsung  selama  belajar  mengajar  di  sekolah,  mekanisme penerimaan  peserta  didik  baru  dilaksanakan  dengan  mengacu  kepada  protokol kesehatan dan menginformasikan sekolah bisa menggunakan dana bantuan operasional sekolah  serta  dana  lainnya  untuk  mendukung  penanganan  Covid-19  di  lingkungan masing-masing.  S.E.  Kemendikbud  4/2020  tersebut  tidak  bermasalah  secara  diskursus pembatasan  HAM.  Opsi  pembatasan  Kegiatan  Belajar  Mengajar  (KBM)  yang  dipilih Mendikbud  tersebut  justeru  memberikan  kepastian  hukum  dalam  pemenuhan  kategori hak  niscaya  ( necessity )  yang  dibutuhkan  siswa  dengan  bentuk  hak  yang  sama-sama kategori  niscaya  ( necessity );  yang  hanya  saja  bentuknya  lain.  Ini  yang  disebut pembatasan hak dengan penggantian bentuk lain yang sama-sama niscaya ( necessity ). 17
Dalam  kasus  ini,  kenaikan  kelas  dan  kelulusan  sekolah  merupakan  hak  niscaya  bagi setiap  siswa.  Sebagai  upaya  mendukung  semangat  PSBB,  hak  yang  niscaya  tersebut
16 Cherian  George, Pelintiran  Kebencian:  Rekayasa  Ketersinggungan  Agama  dan  Ancamannya bagi  Demokrasi, Penerjemah:  Tim  PUSAD  Paramadina  dan  IIS  UGM  (Jakarta:  Pusat  Studi  Agama  dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina Press, 2017), 157.
17 Faiq  Tobroni,  “Asas  Proporsionalitas  Sebagai  Moderasi  Pandangan  Hukum  Diametral  (Kajian Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS)”, Jurnal Yudisial 11, no. 3 (Desember 2018): 307-325.
tetap  diberikan,  tetapi  tidak  melalui  mekanisme  biasanya  dalam  keadaan  normal. Mekanismenya  tidak  seperti  biasanya  dengan  menggunakan  Ujian  Nasional  dan  Ujian Kenaikan  Kelas.  Tetapi  menggunakan  dasar  penilaian  harian  KBM.  Dalam  kasus pembatasan  seperti  ini,  nilai  hak  yang  diberikan  juga  memiliki  nilai  ketercukupan ( adequacy )  secara  administratif  dengan  nilai  hak  yang  biasanya  diberikan  dalam keadaan  normal.  Sesuai  asas  proporsionalitas,  hal  ini  memenuhi  prinsip  ketercukupan ( adequacy ) antara sesuatu yang dibatasi dengan sesuatu pengganti bagi yang dibatasi. 18
Kebijakan  tingkat  kementerian  lain  yang  bahkan  tajam  dalam  mendukung pembatasan  sosial  sebagai  konsekuensi  pelaksanaan  PSBB  adalah Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  PM.25  Tahun  2020  tentang Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  PM.25  Tahun  2020  Pengendalian  Transportasi  Selama  Masa  Mudik  Idul  Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Permenhub  25/2020). Peraturan  ini  memberi  ketegasan  tentang  larangan  mudik  Idul Fitri  Sejak  Tanggal  24  April  2020  sesuai  Pasal  1  ayat  (3)  Permenhub  25/2020. Pelarangan  mudik  ini  merupakan  pembatasan  hak  sosial.  Ada  yang  mengatakan pelarangan  mudik  itu  bertentangan  dengan  HAM  karena  mudik  bisa  dikategorikan sebagai hak seseorang untuk melakukan mobilitas dalam wilayah negara Indonesia. Hal ini dijamin sesuai dengan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak….untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali . Selanjutnya ada yang mempermasalahkan juga bahwa seharusnya pembatasan  HAM,  sesuai  dengan  Pasal  28J  ayat  2  UUD  1945,  harus  dilaksanakan dengan  menggunakan  undang-undang.  Sedangkan  pembatasan  dalam  bentuk  larangan mudik tersebut menggunakan peraturan menteri. 19 Sebenarnya menganggap pelarangan mudik  hanya  didadasrkan  kepada  peraturan  menteri,  jika  dianalisis  secara  tekstual, memang  benar.  Tetapi  apabila  dianalisis  lebih  dalam,  legalitas  peraturan  menteri tersebut berpijak kepada undang-undang yang dalam hal ini adalah UU 6/2018 tentang Kekarantinaan  Kesehatan  yang  telah  memberi  kewenangan  negara  (dalam  hal  ini diwakili  Pemerintah  c.q.  melalui  Kementerian  Perhubungan)  untuk  melakukan pembatasan sosial yang salah satu implikasinya adalah pelarangan mudik.
18 Luka Anđelkovid, “The Elements of Proportionality as a Principle of Human Rights Limitations”, Law and Politics Journal 15, no. 3 (2017): 235-244.
19 Refly Harun, ‘Larangan Mudik Langgar Undang-Undang: Jokowi Harus Tanggung Jawab’, Pojok Satu, April  26,  2020.  Diakses  dari https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/04/26/refly-harun- larangan-mudik-langgar-uu-jokowi-harus-tanggung-jawab/ tanggal 29 April 2020.
Dengan  demikian,  jika  dikaitkan  dengan  sumber  kewenangan,  keberadaan pembatasan  berupa  larangan  mudik  yang  hanya  menggunakan  peraturan  setingkat peraturan  menteri  tersebut  sudah  bisa  dikatakan  tidak  bermasalah  secara  instrumen Hukum HAM. Apalagi kalau dihubungkan dengan pembatasan dalam UU 39/1999  dan UU  12/2005  serta  Prinsip  Siracusa  bahwa  pembatasan  tersebut  diperbolehkan  dengan menggunakan  “hukum”.  Redaksi  “hukum”  tersebut  berarti  luas  tidak  hanya  undang- undang.  Dalam  pandangan  penulis,  memang  yang  agak  berdasar  adalah mempermasalahkan  pelanggaran  HAM  karena  pelarangan  mudik  tersebut  berdasarkan indikasi  adanya  niat  pemerintah  melakukan  penyelendupan  hukum.  Persoalan  ini bersumber dari ketidak-samaan antara pilihan  opsi penangan Covid-19 dengan pilihan opsi  mekanisme  pembatasan.  Opsi  penanganannya  adalah  PSBB  tetapi  mekanisme penanganannya  memilih  rasa  Karantina  Wilayah.  Melarang  orang  mudik  tersebut terkesan  sebagai  pemberlakuan  Karantina  Wilayah.  Kejanggalan  ini  seperti mengindikasikan  Pemerintah  bersedia  melakukan  pembatasannya  tetapi  tidak  bersedia mengambil  tanggungjawabnya.  Karena  kalau  sedari  awal  memilih  Karantina  Wilayah, Pemerintah  harus  menanggung  kebutuhan  dasar  orang  dan  binatang  ternaknya.  Tetapi kalau  hanya  PSBB,  pemerintah  hanya  memberikan  bantuan,  sifatnya  bantuan,  kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Terlepas  dari  perdebatan  ketidaksamaan  pilihan  opsi  penangan  (PSBB)  dengan mekanisme  pembatasan  (rasa  Karantina  Wilayah),  dalam  kebijakan  pelarangan  mudik tersebut,  penulis  menemukan  ada  sisi  positif  pembatasan  untuk  menghindari  adanya pemenuhan  kepentingan  sepihak  bagi  pemudik  tetapi  di  sisi  lain  bisa  mengancam kesehatan  bagi  masyarakat  mukim  di  tempat  tujuan  mudik.  Pembatasan  berdasarkan pertimbangan untuk menengahi persaingan di antara kepentingan-kepentingan yang sah ( intra-constitusional  tensions )  yang  berimplikasi  pada the  indeterminacy  of  rights- adjudication tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  pembatasan  yang  telah  memenuhi asas proporsionalitas. 20 Dalam kasus ini, mudik memang hak  yang dijamin  Konstitusi, tetapi keselamatan serta kesehatan orang banyak di tempat tujuan mudik juga hak yang dijamin Konstitusi. Sehingga, pembatasan terhadap mudik diperlukan untuk menengahi persaingan  antara  kepentingan  yang  sah  dengan  memprioritaskan  kepentingan  orang
20 Galuh Candra Purnamasari, “Problematika Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia’, Jurnal Hukum Prioris 6, no. 2 (2017): 183-202.
banyak  (yakni  kepentingan  kesehatan  dan  keselamatan  orang  banyak  di  tempat  tujuan mudik  harus  berada  di  atas  kepentingan  segelintir  orang  yang  mudik  ke  tempat tersebut).
Berdasarkan  tiga  kebijakan  kementerian  tersebut,  bisa  dilihat  bahwa  hak  yang mengalami  penajaman  dalam  pembatasan  tidak  hanya  berlaku  hak  sosial  (hak  untuk mudik  dan  pendidikan  saja)  yang  selama  ini  memang  dalam  teori  penerapannya  bisa ditunda pelaksanaannya, tetapi juga berlaku kepada hak sipil (hak kegiatan keagamaan) yang  dalam  teori  penerapannya  harus  dilakukan  dengan  segera.  Sepertinya  beban  atau tidaknya  suatu  kementerian  menajamkan  atau  melonggarkan  pembatasan  hak  dalam kebijakan  sesuai  urusan  kewenangannya  untuk  mendukung  PSBB  tersebut  bergantung kepada  berimplikasi  atau  tidaknya  hak  atas  kegiatan  tersebut  kepada  pemenuhan kebutuhan  hidupnya.  Hal  ini  akan  diperkuat  lebih  lanjut  dengan  sub  pembahasan pelonggaran atas pembatasan hak kategori ekonomi berikut ini.

## Pelanggaran Hak Ekonomi
Di  beberapa  kebijakan  yang  kebetulan  objeknya  tidak  berkaitan  dengan  urusan perkenomian  secara  langsung,  memang  kebijakan  kementerian  yang  dikeluarkan  tidak menunjukkan beban perlindungan terhadap hak masyarakat sasaran pembatasan. Tetapi berbeda  dengan  objek  yang  kebetulan  berkaitan  dengan  kegiatan  perekonomian.  Bagi objek yang seperti itu, perumusan kebijakannya dihadapkan kepada pertimbangan yang kompleks  antara  mendukung  mutlak  atas  pembatasan  tersebut  tetapi  dengan konsekuensi  mengorbankan  hak  masyarakat  untuk  melakukan  aktivitas  pekerjaannya; ataukah tetap mengakomodasi hak masyarakat untuk melakukan aktivitas pekerjaannya tetapi  dengan  konsekuensi  materi  peraturan  yang  dikeluarkannya  akan  terasa  kontra produktif  dengan  semangat  PSBB.  Sebagai  konsekuensinya,  tidak  jarang  kementerian terkait  harus  membuat  kebijakan  yang  dilabeli  dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan PSBB  tetapi  dalam  implikasinya  justru  terkesan  kontra  produktif  dengan  semangat PSBB  tersebut.  Di  antara  contoh  yang  menyebabkan  kementerian  harus  membuat pengecualian  atas  pelaksanaan  beberapa  hak  pekerjaan  yang  walaupun  sudah  diatur dalam  PSBB  adalah  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Perindustrian  dan Kementerian Perhubungan.
Dalam  hal  ini,  Kementerian  Perindustrian  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran Menteri  Perindustrian  Nomor  4  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Operasional  Pabrik
dalam  Masa  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Corona  Virus  Disease  2019  (S.E. Menperin  4/2020)  dan  Surat  Edaran  Menteri  Perindustrian  No  7  tahun  2020  tentang Pedoman  Pengajuan  Izin  Operasional  dan  Mobilitas  Kerja  Industri  dalam  Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (SE Menperin 7/2020). Singkatnya, surat tersebut mengatur bahwa perusahaan yang menginginkan untuk tetap beroperasi  pada  masa  darurat  pandemi  Covid-19  ini  harus  mengajukan  izin  operasi kepada  Kementerian  Perindustrian.  Sekilas  semangat  yang  dibawa  oleh  Kementerian Perindustrian  tersebut  bernilai  baik  karena  dengan  demikian  bisa  diharapkan  ada keberpihakan  dari  kementerian  ini  agar  mendisiplinkan  perusahaan  yang  tidak  masuk kategori  pengecualian  untuk  tidak  beroperasi.  Sementara  perusahaan  yang  masuk kategori  pengecualian  agar  mekanisme  beroperasinya  mengikuti  protokol  kesehatan yang  ada.  Namun  dalam  praktenya,  menurut  Kepala  Ombudsman  Perwakilan  Jakarta Raya,  Surat  Edaran  tersebut  telah  menjadi  jalan  untuk  melegalkan  industri  yang  tidak masuk kategori sektor yang dikecualikan aturan PSBB tersebut untuk tetap beroperasi. Sehingga,  Kepala  Ombudsman  menganggap  surat  edaran  tersebut  sebagai mal administrasi. Surat  edaran  tersebut  dianggap  sebagai katebelece yang  kontra  produktif terhadap semangat PSBB sebagaimana amanat Permenkes 9/2020 dan PP 21/2020. 21
Dua Surat Edaran (S.E. Menperin 4/2020 dan SE Menperin 7/2020) tersebut bisa menjadi  jalan  bagi  industri  yang  tidak  masuk  pengecualian  dalam  PSBB  untuk  tetap beroperasi. Dengan melihat sisi lain implikasi dari surat ini yang berdampak positif agar industri  tetap  bisa  beroperasi,  hal  ini  menunjukkan  adanya  kepentingan  untuk menghindari  terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja  atau  juga  skema  pe-rumah-an karyawan.  Dengan  melihat  kepada  kasus  dua  surat  edaran  tersebut,  dengan  demikian, bisa  dikatakan  bahwa  kebijakan  pada  Kementerian  Perindustrian  memilih  jalan  untuk melonggarkan  (atau  dalam  bahasa  yang  lebih  kritis:  membebaskan)  pembatasan  yang seharusnya  berlaku  bagi  industri  yang  tidak  masuk  kategori  pengecualian  dalam Peraturan PSBB. Opsi kebijakan seperti ini tidak lepas dari beban untuk melindungi hak masyarakat  yang  berpotensi  terancam  jika  industri  tempatnya  bekerja  ditutup  karena tidak masuk kategori pengecualian dalam peraturan PSBB. Opsi ini juga dipahami bisa berangkat  dari  pertimbangan  bahwa  pengketatan  untuk  menutup  industri  tidak  hanya
21 Ombudsman, ‘SE Kemenperin Soal Operasional Pabrik Maladministrasi’, Media Indonesia , April 23,  2020.  Diakses  dari https://mediaindonesia.com/read/detail/306864-ombudsman-se-kemenperin- soal-operasional-pabrik-maladministrasi tanggal 29 April 2020.
berkaitan dengan implikasi  terjadinya pembatasan hak atas pekerjaan. Tetapi lebih dari itu,  pengketatan  tersebut  juga  akan  berimbas  kepada  keadaan  yang  menyebabkan masyarakat kehilangan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bahkan mungkin akan mengancam kehidupannya serta keluarga yang menjadi tanggungannya.
Kebijakan  lain  yang  terasa  kontra  produktif  terhadap  semangat  PSBB  adalah kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini bisa dilihat dalam Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM.18  Tahun  2020  tentang  Pengendalian Transportasi  dalam  Rangka  Pencegahan  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019 (Permenhub  PM.18/2020).  Cakupan  yang  diatur  Permenhub  tersebut  adalah pengendalian  transportasi  untuk  seluruh  wilayah;  pengendalian  transportasi  pada wilayah  yang ditetapkan sebagai PSBB;  dan  pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik  tahun  2020.  Pengendalian  transportasi  pada  wilayah  yang  ditetapkan  sebagai PSBB  dilakukan  terhadap  transportasi  yang  mengangkut  penumpang  dan logistik/barang.
Bagian  yang  kontra  produktif  dengan  semangat  PSBB  adalah  berada  Pasal  11 ayat  (1)  huruf  c  dan  d  Permenhub  18/2020.  Bagian  ini  mengatur  pembatasan  kegiatan trasnportasi bagi sepeda motor berbasis aplikasi untuk hanya mengangkut barang. Akan tetapi  pada  ketentuan  selanjutnya,  Permenhub  18/2020  ini  memperbolehkan  sepeda motor berbasis aplikasi tersebut untuk mengangkut penumpang orang dalam hal tujuan untuk  melayani  kepentingan  masyarakat  dan  untuk  kepentingan  pribadi  dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan. Syarat-syarat yang dianggap memenuhi protokol  kesehatan  menurut  Permenhub  18/2020  tersebut  adalah  penggunaan  motor untuk  mengangkut  pentumpang  tersebut  bertujuan  untuk  kegiatan/aktivitas  yang diperbolehkan  selama  PSBB;  melakukan  disinfeksi  kendaraan  dan  perlengkapan sebelum  dan  setelah  selesai  digunakan;  menggunakan  masker  dan  sarung  tangan;  dan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
Kebijakan  Kemenhub  yang  berimplikasi  pada  pengecualian  terhadap  pengguna sepeda motor berbasis aplikasi dengan ketentuan khusus tersebut bisa dianggap kontra produktif  dengan  semangat  PSBB  yang  diatur  Permenkes  9/2020.  Sesuai  dengan Permenkes 9/2020, sepeda motor berbasis aplikasi masuk kategori  yang dibatasi untuk tidak  mengangkut  penumpang  orang.  Hal  ini  dihubungkan  dengan  ketentuan  Pasal  13 ayat (1) Permenkes 9/2020 tentang peliburan tempat kerja. Sesuai Lampiran Permenkes
9/2020, ketentuan peliburan tempat kerja tersebut bermakna  pembatasan proses bekerja di  tempat  kerja  dan  menggantinya  dengan  proses  bekerja  di  rumah/tempat  tinggal. Pengecualian tentang ketentuan peliburan tempat kerja berlaku bagi kantor atau instansi tertentu  yang  memberikan  pelayanan  terkait  pertahanan  dan  keamanan,  ketertiban umum,  kebutuhan  pangan,  bahan  bakar  minyak  dan  gas,  pelayanan  kesehatan, perekonomian,  keuangan,  komunikasi,  industri,  ekspor  dan  impor,  distribusi,  logistik, dan  kebutuhan  dasar  lainnya.  Salah  satu  jenis  perusahaan  komersial  dan  swasta  yang dikenakan  pengecualian  tersebut  adalah  layanan  ekspedisi  barang,  termasuk  sarana angkutan  sepeda  motor  roda  dua  berbasis  aplikasi  dengan  batasan  hanya  untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang. Dengan demikian, sesuai lampiran ini sebenarnya  ojek  motor  roda  dua  berbasis  aplikasi  dilarang  mengangkut  penumpang orang.  Selain  bahwa  pengangkutan  orang  tersebut  jelas-jelas  bertentangan  dengan physical  distancing ,  juga  tidak  ada  jaminan  bahwa  pengemudinya  akan  menyemprot motornya  dengan  disinfektan.  Atau  kalau  memang  mereka  menyemprotnya,  hal  itu belum  tentu  terjamin  standarnya  sesuai  dengan  protokol  kesehatan.  Dengan  demikian, pembolehan tersebut telah melemahkan semangat PSBB.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  kebijakan  pada  Kementerian  Perindustrian, kebijakan  pada  Kementerian  Perhubungan  dalam  kasus  Permehub  18/2020  ini  juga mempunyai  sisi  lain  untuk  memberi  dampat  positif  agar  ojek  sepeda  motor  roda  dua berbasis  aplikasi  tetap  bisa  beroperasi  seperti  biasa.  Hal  ini  menunjukkan  adanya kepentingan  untuk  menghindari  keadaan  yang  membahayakan  penghasilan  mereka. Pendekatan  ekonomi  yang  digunakan  Permenhub  18/2020  ini  dilatarbelakangi kenyataan  bahwa  driver  ojek  motor  tidak  mungkin  mengganti  kegiatan  ojeknya  dari rumah,  sementara  menggantungkan  hidupnya  kepada  pendapatan  ojek.  Mereka  punya anak  dan  istri  yang  menunggu  penghasilan  dari  pekerjaan  tersebut.  Oleh  sebab  itulah dengan  pendekatan  yang  berbeda  dengan  Permenkes  9/2020,  Permenhub  18/2020 tersebut  merekayasa  sedemikian  rupa  ketentuan  operasional  ojek  sepeda  motor  roda dua.  Opsi  kebijakan  seperti  ini  tidak  lepas  dari  beban  bahwa  penghapusan  izin  ojek sepeda  motor  untuk  mengangkut  penumpang  orang  tidak  hanya  berkaitan  dengan implikasi terjadinya pembatasan hak atas pekerjaan.  Dampak yang timbulkan juga bisa berimbas kepada kehilangan haknya untuk memenhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarga, yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidupnya.
Dihubungkan  dengan  diskursus  HAM,  terdapat  keunikan  untuk  melihat kontekstualisasi  pembatasan  hak  kategori  ekonomi  tersebut  dalam  kasus  pelaksanaan PSBB.  Bahwasannya    hak  atas  pekerjaan,  secara  teori,  sepertinya  hanya  berhubungan dengan hak bagi seseorang untuk bekerja. Tetapi apabila dianalisis lebih lanjut, hak atas pekerjaan tersebut terdiri dari empat elemen sekaligus,  yakni: hak  yang terkait dengan pekerjaan,  hak  yang  diturunkan  dari  pekerjaan,  hak  yang  berkaitan  dengan  perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, dan hak-hak instrumental. 22 Berkaitan dengan empat elemen  tersebut,  hak  atas  pekerjaan  ini  jika  dihubungkan  dengan  elemen  turunan  dari pekerjaan  tersebut  bisa  bersentuhan  dengan  hak  atas  kehidupan  yang  layak  sampai dengan  hak  hidup  dan  mempertahankan  kehidupan.  Efek  turunan  tersebut  seperti menyebabkan hak pekerjaan yang awalnya merupakan hak ekonomi biasa menghasilkan turunan  hak  sipil  yang non  derogable. Tetapi  dalam  konteks  ini,  penulis  tidak  hendak mengatakan  bahwa  munculnya  dua  kebijakan  yang  terasa  kontra  produktif  dengan semangat  PSBB  dalam  menyikapi  hak  atas  pekerjaan  pada  kasus  ini  bukan  karena menyetujui  hak  pekerjaan  sebagai non  derogable  rights. Penulis  lebih  melihat  alasan kementerian  tertentu  masih  membela  hak  pekerjaan  dalam  kasus  ini  lebih  merupakan langkah  pro  aktif  dari  kementerian  terkait  meminimalisir  sebisa  mungkin  agar pembatasan atas hak terhadap pekerjaan tidak semakin dalam memicu kerusuhan sosial. Sesuai  dengan  prinsip  pemeuhan  hak  ekonomi,  penulis  memahami  kebijakan  ini diterapkan  dalam  rangka  melaksanakan positive  obligation 23 untuk  mengamankan pemenuhan  hak  ekonomi  sepanjang    mekanismenya  bisa  disiasati.  Karena  pada kenyataannya,  ada  beberapa  pekerjaan  yang  tidak  bisa  dilakukan  dari  rumah sebagaimana dianjurkan PP 21/2020 dan Permenkes  9/2020.
Walaupun  begitu,  sebenanya  Permenhub  18/2020  tersebut  mempunyai kelemahan.  Dalam  hal  ini,  kelemahannya  bisa  dihubungkan  dengan  ketentuan  Pasal  8 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  menyatakan  bahwa  peraturan  menteri  memang  bisa  menjadi  peraturan perundang-undangan  tetapi  materi  yang  diatur  tersebut  harus  memenuhi  ketentuan sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau
22 Mustari,  “Hak  Atas  Pekerjaan  dengan  Upah  yang  Seimbang”,  Jurnal  Supremasi XI , no.  2, (Oktober 2016): 108-117.
23 James  Reinaldo    Rumpia  dan  H  S  Tisnanta,  “Hukum  dan  Bahasa:  Refleksi  dan  Transformasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”, Jurnal Lentera hukum 5, no. 2 (2018): 230-247.
dibentuk berdasarkan kewenangan.  Dalam konteks ini, kewenangan Menteri Kesehatan diatur  dalam  Pasal  3  huruf  a  Peraturan  Presiden  Nomor  35  Tahun  2015  tentang Kementerian  Kesehatan,  yang  intinya  bahwa  Kementerian  Kesehatan  mempunyai kewenangan  untuk  menyelenggarakan  fungsi  perumusan,  penetapan,  dan  pelaksanaan kebijakan  di  bidang  kesehatan  masyarakat,  pencegahan  dan  pengendalian  penyakit, pelayanan  kesehatan,  dan  kefarmasian  dan  alat  kesehatan.  Sementara  itu  kewenangan Kementerian  perhubungan  diatur  dalam  Pasal  3  huruf  a  Peraturan  Presiden  Nomor  40 Tahun 2015 tentang  Kementerian Perhubungan,  yang menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi  perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi,  serta  peningkatan  aksesabilitas,  konektivitas,  dan  kapasitas  sarana  dan prasarana transportasi. Selain dilihat dari kewenangan asli yang dimilikinya, perdebatan ini bisa merujuk kepada lembaga mana yang bertindak sebagai komando utama dalam konteks PSBB. Hal ini bisa merujuk kepada  Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 6 ayat (2) PP 21/2020  yang  mengatur  bahwa  menteri  di  bidang  kesehatan    yang  mempunyai kewenangan  menetapkan  suatu  daerah  berstatus  PSBB.  Dengan  demikian,  merujuk kepada  UU  12/2011  dan  PP  21/2020,  Permenkes  9/2020  seharusnya  menjadi  rujukan utama  dalam  memberlakukan  pembatasan  hak  kepada  pengemudi  ojek  online  sepeada motor roda dua.
Berdasarkan  dua  kebijakan  kementerian  tersebut,  bisa  dilihat  bahwa  hak  atas pekerjaan yang masuk kategori hak ekonomi menjadi beban tersendiri bagi kementerian untuk  mempertajam  pembatasannya.  Dalam  kasus  hak  atas  pekerjaan  yang  tidak  bisa dilakukan  dari  rumah,  tampaknya  kementerian  memberikan  pengecualian  untuk  tetap bisa  beroperasi  dengan  rekayasa  sedemikian  rupa  agar  tetap  memenuhi  perilaku  hidup sehat. Melihat kebijakan itu, yang terlihat sebenarnya kementerian terkait telah melihat bahwa  hak  atas  pekerjaan  ini  tidak  hanya  berhenti  pada  keadaan  hak  seseorang  untuk bisa  atau  tidak  bisa  bekerja,  tetapi  juga  konsekuensi  dari  tidak  bisa  bekerja  yang menyebabkan  ancaman  bagi  hak  hidup  dan  memperjuangkan  kelangsungan  hidupnya. Kebijakan  yang  dilakukan  beberapa  kementerian  tersebut  merupakan  langkah positive obligation dalam pengertian merekayasa sedemikian rupa untuk menjamin pemenuhan hak ekonomi.

## Pengalaman PSBB dan Pengembangan Konsep Pembatasan HAM
Kaitannya  dengan  kebijakan  yang  harus  diambil  Pemerintah  dalam  menangani Pandemi  seperti  Covid-19  ini,  Indonesia  telah  memiliki  UU  6/2018  tentang Kekarantinaan  Kesehatan.  Ada  beberapa  opsi  yang  bisa  dipilih  untuk  menangani keadaan kedaruratan kesehatan, yakni Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah  Sakit  dan  PSBB  (Pasal  49  UU  6/2018).  Berbeda  dengan  negara  lainnya, Indonesia  tidak  memakai  konsep lockdown .  Konsep lockdown yang  telah  dipakai  oleh beberapa  negara  dalam  menghadapi  Covid-19  ini  secara  sederhana  bisa  dipahami sebagai  strategi  penguncian  akses  keluar  masuk  suatu  negara  atau  daerah.  Sementara itu,  karantina  wilayah  dapat  diartikan  sebagai  upaya  pembatasan  suatu  penduduk  yang diduga terinfeksi penyakit, dengan membatasi akses keluar dan masuknya mereka pada suatu  wilayah,  dengan  tujuan  untuk  meredam  penyebaran  penyakit  tersebut  (Pasal  1 Angka  10  UU  6/2018).  Implikasi  dari  karantina  wilayah  ini  adalah  pembatasan  hak masyarakat  bahkan  lebih  ekstrem  lagi  karena  tidak  bisa  keluar  masuk  dari  wilayah karantina. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa pelaksanaan karantina wilayah tersebut secara fisik  ditandai  dengan  pemberian  garis  karantina  kepada  wilayah  karantina.  Kemudian, pejabatan  setempat,  baik  yang  berasal  dari  unsur  kesehatan  maupun  unsur  keamanan seperti  kepolisian,  melakukan  penjagaan  terhadap  wilayah  karantina  tersebut  supaya tidak ada  yang  keluar  masuk.  Sebagai  bentuk  antisipasi  menghindari  kesalah-pahaman anggota  masyarakat  karantina,  pejabat  karantina  harus  memberikan  informasi  kepada anggota  masyarakat  karantina  mengenai  alasan  karantina  diberlakukan  kepada daerahnya,  serta  bagaimana  nantinya  negara  menjamin  kebutuhan  dasarnya  selama karantina  (Pasal  54  ayat  (1-4)  UU  6/2018).  Selain  aspek  pelaksanaan  Karantina Wilayah,  aspek  lain  yang  krusial  adalah  dari  konsekuensi  pilihan  Karantina  Wilayah. Ketika  suatu  daerah  karena  pandemi  penyakit  diberlakukan  Karantina  Wilayah, Pemerintah  Pusat  dengan  dibantu  pemerintah  daerah  dan  pihak  terkait  mempunyai kewajiban  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  sekaligus  pakan  ternak  milik  anggota masyarakat  karantina  (Pasal  55  UU  6/2018).  Walaupun  kesannya  dibantu  oleh pemerintah  daerah,  tetapi  kewajiban  utama  untuk  menanggung  pemenuhan  hak masyarakat  yang  dibatasi  kebijakan  Karantina  Wilayah  tersebut  berada  di  pundak Pemerintah  Pusat.  Poin  kewajiban  pemerintah  ini  merupakan  hubungan  timbal  balik dari  kewenangan  pemerintah  untuk  melakukan  pembatasan  hak  kepada  masyarakat.
Dalam  diskursus  hak  asasi  manusia,  kewajiban  untuk  memajukan  dan  menjamin pemenuhan  hak  asasi  manusia  dibebankan  kepada  negara,  yang  dalam  hal  ini  harus dilaksanakan  Pemerintah. 24 Jika  dalam  keadaan  normal  saja  Pemerintah  mempunyai kewajiban  untuk  selalu  menjamin  pemenuhan  HAM  bagi  warga  negaranya,  kewajiban tersebut  menjadi  lebih  ditingkatkan  lagi  ketika  menghadapi  masa  pandemi  wabah penyakit seperti Covid-19 ini, apalagi pemerintah mengambil opsi pembatasan hak.
Berbeda  dengan  karantina  wilayah,  implikasi  dari  pembatasan  hak  dan kewajiban  pemerintah  yang  lebih  longgar  bisa  menggunakan  PSBB.  Konsep  PSBB dapat  dipahami  sebagai  kebijakan  pemerintah  untuk  membatasi  kegiatan  tertentu  pada suatu  wilayah  yang  beberapa  penduduknya  diduga  terinfeksi  penyakit,  yang  mana tujuan pembatasan tersebut adalah bertujuan untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit  tersebut  (Pasal  1  Angka  11  UU  6/2018).    Konsep  PSBB  adalah  konsep pembatasan  yang  telah  dipilih  pemerintah  untuk  melakukan  percepatan  penanganan Covid-19  di  Indonesia.  Konsep  ini  juga  berimplikasi  kepada  pembatasan  hak. Perbedaannya  dengan  Karantina  Wilayah,  PSBB  masih  memperbolehkan  penduduk  di wilayah  tersebut  untuk  keluar  masuk  tetapi  dengan  batasan  yang  ditentukan  melalui Peraturan  Pelaksanaan  PSBB  yang  diatur  dengan  peraturan  di  bawah  undang-undang. Sebelum memutuskan pemilihan opsi PSBB atau Karantina Wilayah dalam menangani suatu  macam  pandemi,  pemerintah  harus  menetapkan  status  kedaruratan  kesehatan melalui  keputusan  presiden  (Pasal  10  ayat  (1)  UU  6/2018).  Dalam  kasus  penanganan Covid-19  di  Indonesia  ini,  Presiden  telah  mengeluarkan  Kepres  11/2020.  Setelah menetapkan Kepres, langkah selanjutnya, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang pemberlakuan PSBB dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19. Hal ini ditandai  dengan  keluarnya  PP  21/2020.  Di  antara  hak  masyarakat  yang  berimplikasi dibatasi  adalah  hak  untuk  menikmati  pelayanan  pendidikan  secara  normal  karena adanya peliburan sekolah; hak untuk melakukan pekerjaan secara normal sebagai imbas peliburan  tempat  kerja;  hak  untuk  melaksanakan  ibadah  secara  berjamaah  di  tempat ibadah  umum  karena  pembatasan  kegiatan  keagamaan;  serta  hak  melakukan  aktivitas lain  karena  pembatasan  kegiatan  di  tempat  atau  fasilitas  umum  (Pasal  59  ayat  3  UU 6/2018 dan Pasal 4 ayat 1 PP 21/2020).
24 Muhammad Ashri, Hak Asasi Manusia (Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar), (Makassar: Social Politic Genius, 2018), 84-92.
Pembatasan HAM merupakan hal yang memang diperbolehkan dalam instrumen Hukum  HAM,  baik  nasional  maupun  internasional.  Ketentuan  pembatasan  HAM  bisa dibaca  dalam  Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  Politik/KIHSP  (Pasal  12  ayat  3)  dan Prinsip Siracusa. Kedua instrumen HAM internasional tersebut mempersilahkan negara melakukan  pembatasan  HAM  dengan  syarat  –di  antaranya  adalah–  untuk  melindungi kesehatan  masyarakat  dan  keselamatan  masyarakat.    Karena  KIHSP  telah  diratifikasi oleh negara Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, maka kita bisa mengatakan bahwa konsep dan ketentuan pembatasan yang diatur dalam dua instrumen Hukum HAM internasional itu merupakan dasar yang sah untuk melakukan pembatasan pada  masa  Covid-19  seperti  ini.  Akan  tetapi,  di  sini  terdapat  keunikan  apabila dibandingkan  dengan  ketentuan  pembatasan  dalam  instrumen  Hukum  HAM    yang merupakan  produk  dalam  negeri.  Seperti  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  juga  mengatur  mengenai  pembatasan  HAM. Ketentuan mengenai pembatasan HAM dalam UU 39/1999 bisa ditemukan dalam Pasal 23,  Pasal  70  dan  Pasal  73.  Sementara  ketentuan  pembatasan  dalam  UUD  1945  bisa ditemukan  dalam  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  1945.  Tetapi,  yang  unik  dalam  ketentuan persyaratan  pembatasan  dalam  dua  instrumen  Hukum  HAM  buatan  dalam  negeri  ini adalah justru tidak adanya faktor kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai dasar kewenangan  Pemerintah  melakukan  pembatasan  terhadap  HAM.  Ini  tentunya  menarik dan  menjadi  sah  jika  terdapat  orang-orang  yang  ingin  mempermasalahkan  pembatasan hak yang selama ini dilakukan Pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 tersebut adalah  inkonstitusional  karena  UUD  1945  dan  UU  39/1999  tidak  mengatur perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  sebagai  dasar  kewenangan  melakukan pembatasan.
Walaupun  begitu,  pemerintah  juga  masih  bisa  membela  legalitas  pembatasan hak  pada  masa  Covid-19  ini  dengan  menghubungkannya  kepada  KIHSP  dan  Prinsip Siracusa karena sudah ada UU 12/2015. Selain alasan penghubungan dengan instrumen Hukum  Ham  Internasional  yang  telah  diratifikasi,  pembelaan  legalitasnya  juga  bisa dengan  menghubungkan  semangat  perlindungan  kesehatan  dan  keselamatan  dengan konsep  redaksional  “Keamanan  dan  Ketertiban”  sebagai  dasar  kewenangan  negara melakukan  pembatasan  sebagaimana  diatur  dalam  UU  39/1999  dan  UUD  1945.
Terlepas  dari  kelemahan  redaksional  ketiadaan  faktor  keselamatan  dan  kesehatan sebagai  dasar  kewenangan  pembatasan,  patut  dimaklumi  bahwa  Indonesia  baru memiliki  UU  Kekarantinaan  Kesehatan  pada  tahun  2018.  Sementara  pembahasan mengenai  UU  HAM  dan  UUD  1945  sudah  dilangsungkan  pada  tahun  1999  sampai dengan  2002.  Faktor  pengalaman  inilah  yang  mungkin  menyebabkan  perumus  konsep pembatasan  HAM  dalam  UUD  1945  dan  UU  39/1999  melupakan  harus  masuknya redaksional “keselamatan dan kesehatan” sebagai dasar kewenangan pembatasan HAM. Tetapi  sebagai  pelaksanaan  prinsip  negara  hukum,  kelemahan  konstitusi  ini  patut menjadi catatan ke depan untuk melakukan perbaikan Konstitusi. Tidak seharusnya ada pemakluman  atas  kekurangan  penegakan  hukum  walaupun  pada  masa  kritis sebagaimana  ungakapan  Agamben yang  menyebut state  of  exception sebagai “a  fictio iuris  par  excellence” yang  berarti dalam  keadaan  pengecualian  (darurat)  sekalipun, hukum harus ditegakkan secara sempurna ( excellence ) . 25

## Kesimpulan
Pergulatan  narasi  perlindungan  hak  dalam  penanganan  Covid-19  ditunjukkan dengan  tarik-ulur  dari  beberapa  kebijakan  yang  dikeluarkan  beberapa  kementerian. Dalam  rangka  merespon  pemberlakuan  PSBB,  terdapat  beberapa  kementerian  yang mempertajam  pembatasan  hak  tetapi  juga  terdapat  kebijakan  yang  melonggarkan pembatasan  hak.  Faktor  penyebab  pilihan  mempertajam  atau  memperlonggar pembatasan tersebut berkaitan dengan karakteristik hak tersebut. Sesuai dengan prinsip keberkaitan  ( indivisibility )  dan  kesalingtergantungan  ( interdependence )  sebagai  prinsip HAM,  terdapat  hak-hak  yang  berimplikasi  kepada  pemenuhan  hak  memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga keberlangsungan hidup.  Itulah sebabnya penajaman dan pelonggaran  pembatasan  hak  bukan  berdasarkan  karena  kategori  itu  hak  sipil  atau  itu hak  ekonomi-sosial.  Hak  sipil  seperti  kebebasan  beragama  dan  hak  sosial  seperti pendidikan  dan  mudik,  pada  dasarnya,  tidak  berpengaruh  pada  pemenuhan  kebutuhan hidup  pemegang  hak,  sehingga  tidak  memberikan  beban  kepada  kementerian  terkait untuk  mempertajam  pembatasan  hak  tersebut.  Tetapi  hak  ekonomi  seperti  hak  atas pekerjaan,  pada  dasarnya,  sangat  berpengaruh  kepada  pemenuhan  kebutuhan  hidup pemegang  hak.  Inilah  yang  menyebabkan  beberapa  kementerian  melakukan  rekayasa sedemikian rupa untuk menyiasati pelaksanaannya dalam koridor mendukung semangat
25 Georgio Agamben, The Omnibus Homo Sacer, (Stanford: Standford University Press, 2017), 217.
PSBB, walaupun pada praktenya terasa kontra produktif dengan semangat perlindungan hak  kesehatan  sebagaimana  amanat  PSBB.  Pelajaran  dari  pengalaman  pemberlakuan PSBB tersebut mempunyai kontribusi penting bagi pengembangan kajian hukum HAM konteks  Indonesia,  terutama  untuk  kajian  pembatasan  HAM.  Pembatasan  hak  pada pemberlakuan PSBB tersebut mempunyai legalitas yang sah. Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah meratifikasi KIHSP dalam UU 12/2005.  KIHSP dan Prinsip Siracusa memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  untuk  melakukan  pembatasan  dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan publik (masyarakat). Apa yang dilakukan Pemerintah  Indonesia  dalam  menangani  Covid-19  dengan  melakukan  pembatasan beberapa hak melalui mekanisme PSBB tersebut sudah sesuai instrumen Hukum HAM internasional tersebut. Akan tetapi, dengan pengalaman PSBB tersebut, Indonesia harus memperbaiki  standar  persyaratan  pembatasan  HAM.  Instrumen  Hukum  HAM  buatan dalam  negeri  justru  mempunyai  kekurangan  dalam  merumuskan  legalitas  pembatasan HAM atas dasar kesehatan dan keselamatan masyarakat. UU 39/1999 tentang HAM dan UUD  1945  justru  tidak  memasukkan  secara  redaksional  atas  pertimbangan  kesehatan dan  keselamatan  masyarakat  sebagai  dasar  pembatasan  HAM.  Hal  ini  tentunya  patut menjadi  catatan  perbaikan  dua  instrumen  Hukum  HAM  tersebut  di  masa  mendatang, walaupun pada saat ini Pemerintah bisa berdalih alasan seperti itu sudah teratasi karena Indonesia  telah  meratifikasi  KIHSP.  Sebagai  pelaksanaan  prinsip  negara  hukum  yang menjunjung  asas lex  certa, kepastian  redaksional  yang  lebih-lebih  dalam  instrumen Hukum HAM nasional merupakan kebutuhan yang niscaya .

## Daftar Pustaka
Adhari,  Agus.,  “Ambiguitas  Pengaturan  Keadaan  Bahaya  Dalam  Sistem Ketatanegaraan  Indonesia”,  Jurnal  Dialogia  Iuridica  11,  no.  1,  (November 2019): 43 – 61.
Agamben, Georgio., The Omnibus Homo Sacer, (Stanford: Standford University Press, 2017).
Anđelković,  Luka.,  “The  Elements  of  Proportionality  as  a  Principle  of  Human  Rights Limitations”, Law and Politics Journal 15, no. 3 (2017): 235-244.
Ashri,  Muhammad.,  Hak  Asasi  Manusia  (Filosofi,  Teori  dan  Instrumen  Dasar), (Makassar: Social Politic Genius, 2018).
Asplund,  Knut  D.,  Hukum  Hak  Asasi  Manusia,  (Yogyakarta:  PUSHAM  UII  Perss, 2008).
Bagir,  Zainal  Abidin.,  Membatasi  Tanpa  Melanggar  Hak  Kebebasan  Beragama  atau Berkeyakinan, (Yogyakarta: CRCS UGM Press, 2019).
Bielefeldt,  Heiner.,  Politik  Kesetaraan;  Dimensi-Dimensi  Kebebasan  Beragama  atau Berkeyakinan, Alih Bahasa Trisno Sutanto, (Bandung: Mizan, 2019).
Disantara, Fradhana Putra. “Imunitas Hukum Dalam Peraturan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019”, Istinbath : Jurnal Hukum 17, No. 1 (2020): 65-82.
George,  Cherian.,  Pelintiran  Kebencian:  Rekayasa  Ketersinggungan  Agama  dan Ancamannya  bagi  Demokrasi,  Penerjemah:  Tim  PUSAD  Paramadina  dan  IIS UGM  (Jakarta:  Pusat  Studi  Agama  dan  Demokrasi  (PUSAD)  Yayasan Paramadina Press, 2017).
Handayanto, Rahmadya Trias, dan Herlawati, “Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar  (PSBB)  di  Kota  Bekasi  Dalam  Mengatasi  COVID-19  dengan  Model Susceptible-Infected-Recovered  (SIR)”,  Jurnal  Kajian  Ilmiah  (JKI)  20,  No.  2 (Mei 2020): 119-124.
Harun,  Refly.,  „Larangan  Mudik  Langgar  Undang-Undang:  Jokowi  Harus  Tanggung Jawab‟, Pojok Satu, April 26, 2020. Diakses dari https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/04/26/refly-harun-larangan- mudik-langgar-uu-jokowi-harus-tanggung-jawab/ tanggal 29 April 2020.
Hasrul, Muh., “Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”,  Legislatif 3, No. 2 (Juni 2020): 385-398.
Mustari, “Hak Atas Pekerjaan dengan Upah yang Seimbang”, Jurnal Supremasi XI, no. 2, (Oktober 2016): 108-117.
Nasruddin,  Rindam  dan  Islamul  Haq,  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dan Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah,  SALAM;  Jurnal  Sosial  &  Budaya  Syar-i, Vol. 7 No. 7 (2020): 639-648.
Nurhalimah,  Siti.,  “Covid-19  dan  Hak  Masyarakat  atas  Kesehatan,”  SALAM:  Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7, no. 6 (April 2020).
Ombudsman,  „SE  Kemenperin  Soal  Operasional  Pabrik  Maladministrasi‟,  Media
Indonesia, April 23, 2020. Diakses dari https://mediaindonesia.com/read/detail/306864-ombudsman-se-kemenperin- soal-operasional-pabrik-maladministrasi tanggal 29 April 2020.
Purnamasari,  Galuh  Candra.,  “Problematika  Penerapan  Aturan  Pembatasan  Hak  Asasi Manusia  dalam  Konstitusi  Indonesia‟,  Jurnal  Hukum  Prioris    6,  no.  2  (2017):
183-202.
Ristyawati,  Aprista.,  “Efektifitas  Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam Masa  Pandemi  Corona  Virus  2019  oleh  Pemerintah  Sesuai  Amanat  UUD  NRI Tahun 1945”, Administrative  Law & Governance Journal 3, No 2 (Juni 2020): 240-249.
Riyadi,  Eko.,  Hukum  Hak  Asasi  Manusia:  Perspektif  Internasional,  Regional  dan Nasional, (Jakarta: Rajawali Press, 2018).
Rumpia,  James  Reinaldo,  dan  H  S  Tisnanta,  “Hukum  dan  Bahasa:  Refleksi  dan Transformasi  Pemenuhan  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya”,  Jurnal  Lentera hukum 5, no. 2 (2018): 230-247.
Thorik,  Sylvia  Hasanah.,  Efektivitas  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Di  Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19, „Adalah, Vol. 4 No. 1 (2020): 115- 120.
Tobroni, Faiq., “Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral (Kajian  Putusan  Nomor  0156/Pdt.P/2013/PA.JS)”,  Jurnal  Yudisial  11,  no.  3 (Desember 2018): 307-325.
Utomo,  Nurrahman  Aji,  dan  Ekawestari  Prajwalita  Widiati,  Menjejakkan  Legislasi Berbasis HAM (Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016).
WHO, “Virus Corona Sebagai Pandemi Global”, Kompas, Maret 12, 2020. Diakses dari https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan- virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all tanggal 29 April 2020.