## Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya

## Saul Wartuny
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Pattimura Ambon
*Email :wartunijr76@gmail.com

## ABSTRACT
Fixed  assets  are  one  of  the  elements  that  must  be  managed  properly  in  order  to  produce  reliable information in regional financial reports.  Regional fixed assets management is an effort to increase efficiency, effectiveness and create added value in managing assets.  Regional assets management must be handled properly so that these assets can become capital for local governments to develop their capabilities.  The purpose of this research is to find out about fixed assets management in the Regional Government of MBD Regency with the management of regional property that is implemented and the completeness of the source documents and to see what problems occur in the management of fixed assets in the Regional Government of MBD Regency.  This type of research is qualitative research.  This research was conducted at BPKAD MBD Regency.  The research approach used is descriptive-qualitative research.  The type of data used in this study is subject data.  The data collection  technique  uses  the  triangulation  technique.    The  results  of  the  study  can  be  concluded  that  the management  of  fixed  assets  /  regional  property  carried  out  by  the  assets  sector  at  BPKAD  as  an  assistant manager has carried out optimally and in accordance with the system and procedures for the management cycle of regional property as regulated in Permendagri 19/2016, Regional Regulations and  The Regent Regulation on guidelines for the management of regional property, however, has not been fully implemented.
Keywords: Fixed Asset Management, Regional Property

## INTISARI
Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan di daerah. Pengelolaan asset tetap daerah merupakan upaya  meningkatkan  efisiensi,  efektifitas  dan  menciptakan  nilai  tambah  dalam  mengelola  asset. Pengelolaan asset daerah harus ditangani dengan baik agar asset tersebut dapat menjadi modal bagi pemerintah  daerah  untuk  melakukan  pengembangan  kemampuannya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui tentang pengelolaan asset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten MBD dengan pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  diterapkan  serta  kelengkapan  dokumen  sumbernya  dan melihat  permasalahan-permasalahan  apa  saja  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  asset  tetap  pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  MBD.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini dilakukan  di  BPKAD  Kabupaten  MBD.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian deskriptif-kualitatif.  Jenis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  subyek.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  teknik  triangulation.  Hasil  penelitian  dapat  diambil  kesimpulan bahwa pengelolaan asset tetap/barang milik daerah yang dilakukan oleh bidang asset pada BPKAD sebagai  pembantu  pengelola  telah  melakukan  dengan  maksimal  dan  sesuai  dengan  system  dan prosudur  siklus  pengelolaan  barang  milik  daerah  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Permendagri  19 Tahun  2016,  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Bupati  tentang  pedoman  pengelolaan  barang  milik daerah, akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal.

## Kata Kunci : Pengelolaan Aset Tetap, Barang Milik Daerah

## Pendahuluan
Reformasi  yang  telah  dimulai  di  Indonesia  telah  merambah  hampir  keseluruh  aspek kehidupan. Perkembangan reformasi di bidang pemerintahan terus berlanjut dengan diterbitkannya UU  Nomor  32  Tahun  2004  (Perubahan  dan  penyempurnaan  UU  Nomor  22  tahun  1999  tentang Pemerintah  Daerah)  yang  menuntut  pemerintah  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintah dan daerah setempat termasuk pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan lahirnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, reformasi untuk pengelolaan keuangan  daerah yang transparan untuk tahun 2007 dan seterusnya telah terjadi.
Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan penentu dalam  pembangunan  daerahnya.  Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  terkait  dengan  implikasi kebijakan  pengelolaan  barang  milik  daerah  maka  pemerintah  daerah  memiliki  peranan  penting dalam mengelola aset. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 tahun 2006 yang telah direvisi  menjadi  PP  No.  27  tahun  2014  yang  merupakan  turunan  UU  No.  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara  dan  Pengelolaan  aset  Negara  yang  tertib,  akuntabel,  dan  transparan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan  dimana  masing-masing  daerah  memiliki  kesempatan  untuk  mengelola, mengembangkan,  dan  membangun  daerah  masing-masing  sesuai  kebutuhan  dan  potensi  yang dimiliki.
Aset  tetap  merupakan  salah  satu  unsur  yang  harus  dikelola  dengan  baik  agar  menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan di daerah. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya  meningkatkan  efisiensi,  efektifitas  dan  menciptakan  nilai  tambah  dalam  mengelola  asset. Pengelolaan asset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuannya.
Dalam  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  No.  07.  Tentang  Aset  Tetap,  aset  adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang  dipelihara  karena  alasan  sejarah  dan  budaya.  Aset  tetap  sendiri  adalah  aset  berwujud  yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Aset  tetap  merupakan  salah  satu  pos  di  neraca  di  samping  aset  lancar,  investasi  jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mepunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan  Kusufi:307,  2014).  Informasi  aset  dalam  laporan neraca  menggambarkan  kondisi  kekayaan  dan
potensi  ekonomi  yang  dimiliki  pemerintah  daerah,  sehingga  dari  informasi  tersebut  masyarakat dapat  menilai  berbagai  hal,  misalnya  seberapa  menarik  melakukan  investasi  di  wilayah  itu  terkait dengan  keamanan  berinvestasi  serta  potensi  keuntungan  yang  bisa  di  dapat,  seberapa  besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya (Mulalinda dan Steven, 2014).
Aset  jika  tidak  dikelolah  dengan  semestinya,  aset  tersebut  justru  menjadi  beban  karena sebagian dari aset tersebut membutuhkan pcrawatan/pemeliharaan dan juga turun nilainya seiring waktu.  Pengelolaan  aset  tetap  yang  baik  guna  menghasilkan  informasi  dalam  penyusunan  laporan keuangan  tidak  lepas  dari  kelengkapan  dokumen  yang  menjadi  dasar/sumber  dalam  pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Metode Penelitian

## Jenis dan Lokasi Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  kualitatif,  yaitu;  mendeskripsikan aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian  secara  mendalam.  Sugiyono  (2009)  dalam Simamora  dan  Abdul (2013)  mengatakan  metoda  penelitian  kualitatif  akan  cocok  digunakan  untuk penelitian  seperti  hal-hal  berikut yaitu:  masalah  penelitian  belum  jelas (masih  remang-remang  atau mungkin  masih  gelap),  untuk  memahami  makna  dibalik  data  yang  tampak,  untuk  memahami interaksi  sosial,  untuk  memahami  perasaan  orang  lain,  untuk  mengembangkan  teori,  untuk memastikan  kebenaran  data  dan  untuk  meneliti  sejarah  perkembangan.  Sedangkan  menurut Moleong  (2005)  dalam  Simamora  dan  Abdul  (2013)  mendefinisikan  penelitian  kualitatif  sebagai penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan dengan  memanfaatkan  berbagai  metoda  alamiah.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  pada  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Menggunakan deskriptif-kualitatif  dikarenakan  dalam  penelitian  ini  berusaha  untuk  mengungkapkan  keadaan sebagaimana  adanya.  Hasil  penelitian  iniditekankan  pada  pemberian  gambaran  secara  obyektif tentang  keadaan  yang  sebenarnya  dari  obyek  yang  diteliti  (Sukardi:157).  Menggunakan  deskriptif- kualitiatif  juga  karena  data  yang  penulis  kumpulkan  adalah  data  dalam  bentuk  kata-kata,  kalimat, pencatatan dokumen, maupun arsip.

## Jenis dan Sumber Data Penelitian
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subyek. Data subyek merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual atau secara kelompok yang sumbernya diklasifikasikan berdasarkan tanggapan (respon) yang diberikan oleh responden.
Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer menurut Kuncoro  (2013:148)  adalah  data  yang  diperoleh  dari  survei  lapangan  yang  menggunakan  semua metode pengumpulan data original. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi  kesenjangan  waktu  antara  saat  dibutuhkan  data  itu  dengan  yang  tersedia,  dan  peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah Data  yang telah dikumpulkan  oleh pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku,dokumen/catatan,  tulisan-tulisan  karya  ilmiah  dari  berbagai  media,  arsip-arsip  resmi yang dapa mendukung kelengkapan data primer.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mendapatkan  data  yang  lengkap,  peneliti  menggunakan  teknik  triangulation (triangulasi) sebagai salah satu bentuk pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Observasi
Menurut  Sukardi  (2003:78),  observasi  atau  yang  disebut  pengamatan  meliputi  kegiatan pemuatan  perhatian  terhadap  sesuatu  objek  dan  lebih  banyak  menggunakan  salah  satu  dari pancaindra yaitu indra penglihatan. Observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja responden dalam situasi alami.Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian dengan tujuan menganalisis pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

## 2. Wawancara
Sugiyono  (2014:231)  Wawancara  digunakan  sebagai  tehnik  pengumpulan  data  apabila peneliti  ingin  melakukan  studi  pendahuluan  untuk  menemukan  permasalahan  yang  harus  diteliti dan  juga  apabila  peneliti ingin  mengetahui  hal – hal  dari  responden  yang  lebih  mendalam.  Teknik pengumpulan  data  ini  mendasarkan  diri  pada  laporan  tentang  diri  sendiri  atau self – report atau setidak – tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.
Pihak yang menjadi narasumber antara lain yaitu Kepala BPKAD, Sekretaris BPKAD, Kepala Bidang  Aset  BPKAD  dan  jajaran  Staf  BPKAD.  Data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  tersebut dijadikan sebagai data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan melalui wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian.

## 3. Studi Pustaka
Teknik pengumpulan data dengan  melakukan penelusuran dengan  menggunakan referensi dari  buku,  jurnal,  makalah  dan  perundang-undangan  terkait  dengan  objek  penelitian  untuk mendapatkan  konsep  dan  data-data  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  dikaji  sebagai penunjang penelitian.

## 4. Dokumentasi
Sukardi  (2003:81)  Pada  teknik  ini,  peneliti  dimungkinkan  memperoleh  informasi  dari bermacam-macam  sumber  tertulis  atau  dokumen  yang  ada  pada  responden  atau  tempat. Pengumpulan  data  berupa  data-data  sekunder  yang  berupa  dokumen-dokumen  yang  berkaitan dengan siklus pengelolaan aset tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten MBD.

## 5. Internet searching
Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

## Instrument Penelitian
Sukardi  (2003:75)  Instrument  penelitian  adalah  suatu  alat  untuk  memperoleh  data,  yang diperlukan  peneliti  sudah  melakukan  pengumpulan  informasi  di  lapangan.  Alat  ini  harus  dipilih sesuai  dengan  jenis  data  yang  diinginkan  dalam  penelitian.  Instrumen  penelitian  merupakan  alat bantu  yang  dipilih  oleh  peneliti  dalam  melakukan  kegiatannya  untuk  mengumpulkan  data  agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian terpenting adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti :
1. Alat tulis
2. Alat perekam
3. Daftar pertanyaan wawancara.
4. Buku, jurnal, dan referensi lainnya.
Tetapi  kegunaan  atau  pemanfaatan  alat-alat  ini  sangat  tergantung  pada  peneliti  itu  sendiri. Oleh  karenanya  dalam  penelitian  kualitatif  yang  menjadi  instrument  penelitian  adalah  peneliti  itu sendiri,  maka  peneliti  harus  divalidasi.  Validasi  terhadap  peneliti  meliputi  pemahaman  metode penelitian  kualitatif,  penguasaan  wawasan  terhadap  bidang  yang  diteliti,  kesiapan  peneliti  untuk memasuki  objek  penelitian  baik  secara  akademik  maupun  logiknya  (Sugiono,  2014:222).  Peneliti kualitatif  sebagai human  instrument berfungsi  menetapkan  fokus  penelitian,  memilih  informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.
Pengolahan  data  dilakukan  setelah  data  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  dokumentasi  dan obsevasi. Langkah – langkah yang dilakukan, yaitu:
1.   Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2.  Membaca  data  secara  keseluruhan  dan  membuat  catatan  pinggir  mengenai  data  yang  dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3.  Menemukan  dan  mengelompokkan  pernyataan  yang  dirasakan  oleh  responden  dengan melakukan  horizonaliting  yaitu  setiap  pernyataan  yang  tidak  relevan  dengan  topik  dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitive atau tumpang tindih dihilangkan.
4.  Reduksi  data (Data  Reduction) ,  memilah,  memusatkan,  dan  menyederhanakan  data  yang  baru diperoreh  dari  penelitian  yang  masih  mentah  yang  muncul  dari  catatan – catatan  tertulis  di lapangan.
5.  Penyajian  data,  yaitu  dengan  merangkai  dan  menyusun  informasi  dalam  bentuk  satu  kesatuan, selektif dan dipahami.
6.  Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran  dan  validitas  makna  yang  muncul disana.  Hasil  yang  diperoleh  diinterpresentasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

## Pengujian Keabsahan Data
Di  dalam  pengujian  keabsahan  data,  metode  penelitian  kualitatif  menggunakan  validityas interbal ( credibility) pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal ( transferability ),  dan  realibilitas  ( dependability )  pada  aspek  konsistensi,  serta  obyektivitas ( confirmability )  pada  aspek  naturalis  (Sugiyono,  2014).  Pada  penelitian  kualitatif,  tingkat  keabsahan lebih  ditekankan  pada  data  yang  diperoleh.  Melihat  hal  tersebut  maka  kepercayaan  data  hasil penelitian  dapat  dikatakan  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  keberhasilan  sebuah  penelitian. Namun  dalam  penelitian  ini  hanya  digunakan  dua  pengujian  yang  sesuai,  yaitu uji  creadibility (validitas internal ), transferability (validitas eksternal).

## 1. Validitas Internal (Credibility)
Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas (validityas interbal) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Adapun macam-macam  pengujian  kredibilitas  menurut  Sugiyono  (2014)  antara  lain  dilakukan  dengan perpanjangan  pengamatan,  peningkatan  ketekunan  dalam  penelitian,  triangulasi,  diskusi  dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.
a.  Perpanjangan  Pengamatan  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghapus  jarak  antara  peneliti  dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber karena telah memercayai  peneliti.  Selain  itu,  perpanjangan  pengamatan  dan  mendalam  dilakukan  untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh. Perpanjangan waktu pengamatan dapat diakhiri apabila pengecekan kembali data di lapangan telah kredibel.
b.  Meningkatkan  Ketekunan  Pengamatan  yang  cermat  dan  berkesinambungan  merupakan  wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Ini dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas  data  yang  diperoleh.  Dengan  demikian,  peneliti  dapat  mendeskripsikan  data  yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.
c.  Triangulasi  Ini  merupakan  teknik  yang  mencari  pertemuan  pada  satu  titik  tengah  informasi  dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding terhadap data yang telah ada.
2. Validitas Eksternal (Transferability )
Nilai yang diperoleh dalam temuan penelitian kualitatif tidak bersifat universal tetapi dapat diterapkan  apabila  memiliki  konteks  dan  situasi  yang  mirip  dengan  objek  penelitian.  Untuk
mengetahui  hal  tersebut,  maka  pengujian  transferability  perlu  dilakukan  guna  memberikan  uraian yang rinci, jelas dan sistematis, dan dapat dipercaya oleh pembaca mengenai hasil penelitian. Dengan demikian, generalisasi dapat dihindari oleh pembaca karena telah memahami seluk beluk data yang diperoleh  dalam  penelitian.  Pembaca  akan  bijak  untuk  menerapkan  hasil  penelitian  tersebut  sesuai dengan konteks dan situasi yang identik dengan penelitian yang dimaksud.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daearah Kabupaten Maluku Barat Daya

## Visi
Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawah dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inofatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang masa depan bersikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016-2021  yaitu :
Maka  Visi  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  adalah  sebagai berikut :
Makna  pokok  yang  terkandung  dalam  visi  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara :
a. Efektif  Dan  Efisien , artinya  semua  program/kegiatan  harus  dapat  menghasilkan  yang bermanfaat dan menghindari terjadinya pemborosan.
b. Akuntabel, artinya  segala  program/kegiatan  yang  dilakukan  harus  sesuai  ketentuan  dan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
c. Kalwedo, artinya  sebuah  budi  alami  (isi  pikiran)  dan  batin  alami  (isi  hati)  yang  asli  dan  tiada duanya,  yang  diwarisi  dari  kandungan  kosmos  Maluku  Barat  Daya.  Kalwedo,  membentuk sebuah skala nilai yang utama untuk memuliakan manusia dan kehidupan masyarakat Maluku Barat Daya. Kalwedo menjadi cermin luhur  kepribadian masyarakat Maluku Barat Daya yang selalu:  ramah,  berkelembut  dan  rendah  hati,  sederhana,  penuh  kesantunan,  tabah  berjuang,

## “Terwujudnya Kehidupan Manusia Dan Masyarakat Maluku Barat Daya
Yang Cerdas, Adil, Sejahtera, Tangguh dan Lestari Yang Dijiwai Budaya Kalwedo, Dalam Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
“Menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesiona lisme, Transparan, Efektif, Efisien, dan Akuntabel Dijiwai Budaya Kalwedo
beriman, disiplin, bekerja keras, berintegritas, jujur, tekun, empati, dan solider, dalam rangkulan cinta kasih untuk memuliakan hidup persaudaran (SioliLietaamasiali) .

## Misi
Terwujudnya visi yang dikemukakan diatas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh  aparatur  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Ditetapkanlah misi  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  menggambarkan  yang seharusnya  terlaksana,  sehingga  hal  yang  masih  abstrak  pada  misi  akan  lebih  nyata. Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebagai berikut:
a. Mendorong pengelolaan keuangan daerah yang Transparan, Efektif, Efisien dan Akuntabel untuk mendorong pencapaian opini penilaian LK Pemda oleh BPK RI yang WTP;
b. Menciptakan SDM pengelola keuangan yang professional.
c. Menata  sistem  administrasi  keuangan  daerah  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang handal  dan  konsisten  pada  seluruh  unit  kerja  dalam  lingkup  Pemerintah  kabupaten  Maluku Barat Daya.
d. Menatausahakan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan keuangan  dan barang daerah.

## Tujuan
Dalam  rangka  mencapai  visi  dan  misi  seperti  yang  telah  dikemukakan  maka  harus dijabarkan  kedalam  bentuk  yang  lebih  tertera  dan  operasional  berupa  perumusan  tujuan  strategi ( strategic goals ) organisasi.
Tujuan merupakan hasil akhir yang akan di capai atau dihasilkan dalam jika waktu sampai dengan  lima  tahun  yang  menggambarkan  arah  strategi  organisasi  dan  digunakan  meletakan kerangka prioritas dengan menfokus arah semua program dan aktifitas organisasi pada pencapaian misi. Adapun tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan sebagai berikut:
1. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya keuangan secara efektif, ekonomis dan efisien menuju penilaian Laporan Keuangan Pemerintah daerah oleh BPK-RI yang WTP.
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan Aset daerah.
3. Meningkatkan Penataan sistem administrasi keuangan dan Aset daerah.
4. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan manajemen aset daerah yang baik.

## Gambaran Umum Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah)
Pengelolaan  Aset  Tetap  yang  dilakukan  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  dalam  hal  ini Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
a. Pemerintah  Pusat  adalah  Presiden  Republik  Indonesia  yang  memegang  kekuasaan pemerintahan  negara  Republik  Indonesia  yang  dibantu  oleh  Wakil  Presiden  dan  menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
c. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota  bagi  Daerah  Kota  yang  bertugas  sebagai  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  barang milik daerah.
d. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  DPRD  adalah  lembaga perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan daerah.
e. Sekretaris  Daerah  adalah  pengelola  barang  milik  daerah.  Pengelola  Barang  Milik  Daerah  yang selanjutnya  disebut  Pengelola  Barang  adalah  pejabat  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
f. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
g. Pejabat  Penatausahaan  Barang  adalah  kepala  SKPD  yang  mempunyai  fungsi  pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
h. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
i. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
j. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  APBD  adalah  rencana keuangan  tahunan  daerah  yang  ditetapkan  dengan  Perda.  Barang  milik  daerah  adalah  semua barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  APBD  atau  berasal  dari  perolehan  lainnya  yang sah.
k. Kuasa  Pengguna  Barang  Milik  Daerah  selanjutnya  disebut  sebagai  Kuasa  Pengguna  Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
l. Pejabat  Penatausahaan  Pengguna  Barang  adalah  Pejabat  yang  melaksanakan  fungsi  tata  usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
m. Pengurus  Barang  Milik  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Pengurus  Barang  adalah  Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
n. Pengurus  Barang  Pengelola  adalah  pejabat  yang  diserahi  tugas  menerima,  menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
o. Pengurus  Barang  Pengguna  adalah  Jabatan  Fungsional  Umum  yang  diserahi  tugas  menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
p. Pembantu  Pengurus  Barang  Pengelola  adalah  pengurus  barang  yang  membantu  dalam penyiapan  administrasi  maupun  teknis  penatausahaan  barang  milik  daerah  pada  Pengelola Barang.
q. Pembantu  Pengurus  Barang  Pengguna  adalah  pengurus  barang  yang  membantu  dalam penyiapan  administrasi  maupun  teknis  penatausahaan  barang  milik  daerah  pada  Pengguna Barang.
r. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan  dan  mempertanggung  jawabkan  barang  milik  daerah  pada  Kuasa  Pengguna Barang.
s. Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan kebutuhan  dan  penganggaran,  pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan  dan pemeliharaan,  penilaian,  pemindahtanganan,  pemusnahan,  penghapusan,  penatausahaan  dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Pelaksanaan  pengelolaan  aset  tetap/barang  milik  daerah  adalah  rangkaian  kegiatan  dari proses  pengelolaan  aset  yang  merupakan  tindakan  konkret  terhadap  daerah  dibawah  kontrol Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
Aset  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  karena  mempunyai  nilai  yang  cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi: 307, 2014). Ketika dikonfirmasi  terkait  pedoman  pengelolaan  aset,  Kepala  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  aset daerah menyatakan Sebagai berikut :
“Sistem  Pengelolaan  Aset  dilakukan  dengan  berpedoman  atau  mengacu  pada  PERMENDAGRI nomor 19 Tahun 2016, turunannya PERDA nomor 4 Tahun 2016 dan PERBUB nomor 49 Tahun 2017 tentang  sistem  dan  prosedur  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (BMD).  BKAD  Kabupaten  MBD hanya  OPD  koordinatif  dalam  pengelolaan  aset,  karena  pengelolaan  aset  itu  sebenarnya  ada  pada OPD terutama pengguna barang, pejabat penatausahan baran g dan pengurus barang.”
Transkripsi  wawancara  dengan  Kepala  BKAD  menjelaskan  tentang  pentingnya  sistem pengelolaan Aset Tetap dilakukan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Dimana menurut beliau bahwa aset tetap sangat penting untuk dikelola dan butuh perhatian yang sangat ekstra dan harus berpedoman pada sistem dan prosedur aturan yang berlaku.
Selanjutnya  dasar  dalam  penyusunan  perencanaan,  penganggaran  dan  pemeliharaan  asset tetap, dijelaskan oleh Kepala bidang asset bahwa:“Yang menjadi dasar pen yusunan, pengadaan dan pemeliharaan  asset  tetap  adalah  Peraturan  Menetri  Dalam  Negeri  Nomor  19  tahun  2016  tentang pengelolaan BMD dan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 49 pasal 10 bahwa, perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah  untuk  menghubungkan  pengadaan  barang  yang  telah  lalu  dengan  keadaan  yang  sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
Perencanaan  kebutuhan  Barang  Milik  Daerah  dilaksanakan  setiap  tahun  setelah  Rencana Kerja  (Renja)  ditetapkan,  dengan  kata  lain  penyusunan  rencana  kebutuhan  Barang  Milik  Daerah mengacu  pada  rencana  kerja  OPD  dengan  memperhatikan  ketersediaan  kebutuhan  pelaksanaan tugas dan  fungsi  OPD  serta  ketersediaan  BMD yang  ada  serta  harus  mencerminkan  kebutuhan  riil Barang  Milik  Daerah  pada  OPD  sehingga  menjadi  dasar  dalam  penyusunan  RKBMD  (Rencana Kebutuhan  Barang  Milik  Daerah)  pengadaan  maupun  RKBMD  pemeliharaan.  Berdasarkan PERMENDAGRI  19  tahun  2016  bahwa  mekanisme  penyusunan  RKBMD  pemeliharaan  adalah sebagai  berikut,  setelah  Renja  ditetapkan  maka  kuasa  pengguna  barang  OPD  menyusun  RKBMD pengadaan  dan  RKBMD  pemeliharaan  dan  diusulkan  kepada  pengguna  barang  OPD,  kemudian usulan  RKBMD  ditelaah  dan  hasilnya  ditandatangani  oleh  pengguna  barang  OPD  untuk  menjadi dasar  bagi  kuasa  pengguna  barang  menyususn  RKBMD  pengadaan  dan  RKBMD  pemeliharaan sesuai hasil telaahan kemudian disampaikan kepada Pengelola barang untuk ditelaah kembali  oleh pejabat  penatausahaan  barang  dan  pengurus  barang  pengguna  untuk  memastikan  data  masukan penyusunan usulan RKBMD pengadaan:
➢ Kesesuaian program perencanaan dan standar
➢ Ketersediaan Barang Milik Daerah (BMD).
Kemudian hasil telaahan ditetapkan sebagai RKBMD pengadaan dan RKBMD. pemeliharaan untuk menjadi dasar bagi OPD dalam RKA-OPD.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya, maka dalam penulisan Skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola  keuangan  dan  aset  daerah  sebagai  pembantu  pengelola  telah  melakukan  dengan maksimal  dan  sesuai  dengan  sistem  dan  prosedur  siklus  pengelolaan  barang  milik  daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah dan Peraturan  Bupati  tentang  pedoman  pengelolaan  barang  milik  daerah  akan  tetapi  belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang SKPD.
2. Beberapa  permasalahan  terkait  dengan  asset  tetap  perlu  diperhatikan  dan  ditindaklanjuti untuk memperbaiki pengelolaan asset tetap daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
3. Sumber  daya  manusia  merupakan  factor  kunci  yang  perlu  lagi  disiapkan  baik  dalam pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset tetap.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat diberikan  saran-saran  yang  nantinya  diharapkan  dapat  memperbaiki  ataupun  penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan aset tetap/barang milik daerah. Saran-saran dimaksud adalah:
1. Perlunya  Peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  para  pelaksana  pengelola  aset tetap/Barang  milik  daerah  dengan  cara  memberikan  peningkatan  pengetahuan  melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan aset tetap.
2. Perlunya  komitmen  pimpinan  dalam  memberikan  perhatian  dan  bersikap  tegas  terhadap pengelolaan aset .
3. Perlunya  perhatian  penuh  dalam  melakukan  penilaian  aset  dengan  berpedoman  pada  SAP serta melibatkan tim penilai yang bersertifikat dibidangnya dan independent.

## Daftar Pustaka
Horngren, Charles T.Harrison, Walter T &Bamber, Linda Smith. 2009. Akuntansi, Edisi ke-6 Jilid1. PT Indeks, Jakarta.
Kementerian  Dalam  Negeri  RI.  2013.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.64  Tahun  2013  Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah BerbasisAkrual PadaPemerintahDaerah,Jakarta.
Kementerian  Dalam  Negeri.  2007.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.17  Tahun  2007  Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jakarta.
Mardiasmo.2009, Akuntansi Sektor Publik . Cetakan Keempat. Penerbit Andi, Yogyakarta.
Mulalinda,Veronika.2014.  Efektifitas  Penerapan  Sistem  danProsedur  Akuntansi  Aset  Tetap  pada Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Sitaro.Universitas Sam  Ratulangi,  Manado. Jurnal  EMBA ISSN:2303-1174  Vol.2  No.1Maret2014. http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4169/3695 . Diakses08April 2015.Hal 521-531.
Mustika  Rasyidah.,2012. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota  Padang. Universitas Gajah Mada,Yogyakarta. Jurnal ABIS
Magister Akuntansi FEBUGM, ISSN:2302- 1500Vol.1Agustus2012. http://maksi.feb.ugm.ac.id/abis/?page=detail&docID=163 .Diakses08April2015.Hal 1.
Nordiawan, Deddi. Ayuningtyas, Hertinti. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
Republik  Indonesia.  2006.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006,  Tentang  Pelaporan Keuangandan KinerjaInstansi Pemerintah , Jakarta
Republik  Indonesia.2010.  Peraturan  Pemerintah  RI  No.71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah, Jakarta.
Sugiyono.2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D .Alfabeta,Bandung.
Tanjung,AbdulHafis.2010. Penatausahaan  dan  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Untuk  SKPD, Edisi Kedua.Salemba Empat, Jakarta.
Yusuf,M.2011. 8  Langkah  Pengelolaan  Aset  Daerah  Menuju  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Tebaik, Cetakan Kedua.Salemba Empat, Jakarta.