## Article history
Received Dec 15, 2018 Accepted June 23, 2019

## ANALISIS PEMANFAATAN E-GOVERNMENT SEBAGAI MEDIA PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA
Dedi Ramadhan 1 , Agil Furqaan Nur Rayyan 2 , Ifan Setiawan 3 , Ali Ibrahim 4 1,2,3,4 Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya, Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662, Indonesia email : dediramadhan12@gmail.com, agil.furqaan@gmail.com, ifanstwn22@gmail.com, aliibrahimok@gmail.com

## Abstract
The development of E-Government in Indonesia shows a decrease and increase every year. The indices that influence include the Online Service Index, the Telecommunication Infrastructure Index, the Human Capital Index. This paper aims to analyze the application of E-Government in Indonesia. This research uses data from a UN survey through the UN E-Government Knowledgebase. Based on the results of this study, the index of E-Government implementation in Indonesia has decreased and increased 0.4949 in 2012, 0.4487 in 2014, 0.4478 in 2016 and 0.5258 in 2018, which shows that the implementation of E- Government  in Indonesia has  decreased  in the  period  2012-2016  and an increase  in the 2016-2018 period, which means that the Indonesian government began to improve E-Government in Indonesia.
Keywords : e-government; website; public service media; website evaluation; Indonesian

## Abstrak
Perkembangan E-Government di Indonesia menunjukkan penurunan dan peningkatan setiap tahunnya. Indeks-indeks yang memengaruhi antara lain Online Service Index , Telecommunication Infrastructure Index , Human Capital Index . Makalah ini bertujuan untuk menganalisis penerapan E-Government di Indonesia.  Penilitian  ini  menggunakan  data  dari  survei  PBB  melalui  UN  E-Government Knowledgebase. Berdasarkan hasil penelitian ini  menunjukkan indeks penerapan E-Government di Indonesia mengalami penurunan dan peningkatan 0.4949 pada tahun 2012, 0.4487 pada tahun 2014, 0.4478  pada  tahun  2016,  dan  0.5258  pada  tahun  2018,  yang  menunjukkan bahwa  penerapan  E- Government di Indonesia mengalami penurunan pada periode 2012-2016 dan peningkatan pada periode 2016-2018,  yang berarti bahwa pemerintah Indonesia mulai  memperbaiki E-Government  yang ada di Indonesia.
Kata Kunci : e-government; website; media pelayanan publik; evaluasi website; Indonesia

## 1.    PENDAHULUAN
Teknologi  informasi  menjadi  kebutuhan  yang sangat  penting dalam era informasi masyarakat saat  ini.  Teknologi  informasi  tidak  hanya dibutuhkan oleh bisnis dan sektor publik tetapi juga  pemerintah  atau  publik.  Pemerintah membutuhkan  teknologi  informasi  untuk melayani  masyarakat.  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  oleh pemerintah  dalam  layanan  publik  disebut  E-
Government. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi media yang penting bagi organisasi untuk berinteraksi secara timbal balik  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan yang kompeten, untuk mempromosikan produk dan layanan mereka, untuk   berbagi   informasi dan      mendapatkan  komunikasi  melalui komunitas  global,  dan  untuk  evolusi  proses transaksi  bisnis.  Pemerintah  menggunakan Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK) dalam proses tata   kelola   untuk   meningkatkan
efisiensi,  efektivitas,  transparansi        dan akuntabilitas  dalam  pemerintahan.  Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) modern seperti internet,  komunikasi  bergerak,  perangkat nirkabel  dan  kombinasi  teknologi  lain  yang digunakan  untuk  mengimplementasikan  solusi E-Government. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam dekade ini  telah  menunjukkan  perkembangan  yang signifikan  ke  banyak  bidang  tidak  hanya  yang terkait  erat  dengan  Teknologi  Informasi  atau Sistem  Informasi,  tetapi  juga  merambah  ke berbagai  bidang termasuk  kebijakan  dan  bisnis pemerintah.
E-Government adalah penggunaan teknologi  informasi  oleh  pemerintah  (seperti Wide  Area  Network,  Internet,  dan  Mobile Computing)  yang  memungkinkan  pemerintah untuk  mentransformasikan  hubungan  dengan masyarakat,  dunia  bisnis,  dan  pihak  yang berkepentingan. Dalam prakteknya E- Government  menggunakan  internet  untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik dan cara berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan E-Government, pemerintah dapat  memberikan  manajemen  dan  layanan berkualitas     tinggi, standar     dan transparan kepada  masyarakat  di  semua  arah.
Tujuan  utama  dari  E-Government  adalah peningkatan        efisiensi,  kenyamanan,        serta aksesibilitas  yang  lebih  baik  dari  pelayanan publik.  Terlepas  dari  adanya  peraturan, Indonesia menjadi salah satu negara yang lambat dalam  menerapkan  E-  Government.  Menurut survei UN E- Government Knowledgebase pada tahun  2014  tentang  indeks  pengembangan  E- Government,  Indonesia  tertinggal  dengan negara-negara lain di Asia seperti Korea Selatan dan Singapura dalam menerapkan E- Government.  Untuk  melihat  perbandingan dengan negara lain, penelitian pada tahun 2013 oleh tim Waseda University Jepang menemukan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-40 dari 55  negara  di  dunia  15.  Di  ASEAN,  Indonesia berada di bawah Singapura (1), Thailand (20) , Malaysia  (24),  Brunei  (31),  dan  Vietnam  (37). Indonesia hanya berada di atas Filipina (41) dan Kamboja  (51).  Di  antara  20  negara  APEC, Indonesia  menempati  peringkat  ke-18  di  atas Filipina  dan  Peru  (46).  Negara-negara  lain peringkat  seperti  Amerika  Serikat  (3),  Korea Selatan  (4),  Jepang  (6),  Australia  (11),  China (27), Brasil (33), dan Rusia (34).

## 2.    METODOLOGI PENELITIAN
Untuk  mendukung  model  yang  diusulkan yang dijelaskan  sebelumnya,  makalah  ini  mencoba untuk memilih metode terbaik untuk menganalisis  dan  mengukur  data  kesiapan  E- Government yang akan dikumpulkan dari semua lembaga  pemerintahan  di  Indonesia yang telah menerapkan  konsep  E-Government.  Melalui sumber internet yang terkait dan didukung dari situs web terpercaya.
Berdasarkan  survei  yang  dilakukan  UN  E- Government  Knowledgebase  terdapat  3  indeks utama yaitu:
1. Online Service Index
2. Telecommunication Infrastructure Index
3. Human Capital Index
Menurut  survei  E-Government  dari  PBB melalui  UN  E-Government  Knowledgebase kemajuan  signifikan  sedang  terjadi  dalam  E- Government.  Data  survei  beberapa  tahun terakhir  yang  didapat  dari  UN  E-  Government Knowledgebase adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Data Perbandingan Indeks & Peringkat E- Government Indonesia dengan Beberapa Negara
dalam Beberapa Tahun Terakhir
Tahun / Negara 2012 2014 2016 2018 I P I P I P I P In do ne si a 0.4949 97 0.4487 106 0.4478 116 0.5258 107 M al ay si a 0.6703 40 0.6115 52 0.6175 60 0.7174 48 Si ng ap ur a 0.8474 10 0.9076 3 0.8828 4 0.8812 7 T ha ila nd 0.5093 92 0.4631 102 0.5522 77 0.6543 73 Fi li pi na 0.5130 88 0.4768 97 0.5766 71 0.6512 75
*Keterangan :
- I = Indeks
- P = Peringkat
Gambar 1. Indeks Penerapan E-Government *Keterangan : Semakin Tinggi Indeks Semakin Baik
Gambar 2. Peringkat Penerapan E- Government
*Keterangan :  Semakin Rendah Peringkat
Semakin Baik

## 3.    HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan E-Government di Indonesia
Berdasarkan Gambar 1 dan 2 menunjukkan bahwa indeks dan peringkat penerepan E-Government di Indonesia masih terbilang rendah jika dibandingkan  dengan  beberapa  negara  lainnya. Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  penerapan  E- Government di Indonesia belum maksimal
Gambar 3. Indeks Penerapan E- Government Indonesia

## Gambar 4. Peringkat Penerapan E-Government Indonesia
Berdasarkan  Gambar  3  dan  4  indeks  dan peringkat penerapan E-Government Indonesia mengalami penurunan dan peningkatan.   Dari tahun  2012  s.d.  2016 Indonesia  mengalami penurunan  indeks dan  peringkat  yang  cukup drastis,  namun pada   tahun   2016   s.d.   2018 indeks    dan  peringkat  E-Government  di Indonesia mengalami     peningkatan     yang cukup  signifikan.  Hal  ini  memperlihatkan bahwa  2      tahun      terakhir      pemerintah Indonesia  mulai  memperbaiki  penerapan  E- Government di Indonesia.

## 4.    KESIMPULAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  data  dari  UN  E-Government Knowledgebase  serta  berdasarkan  hasil  dan pembahasan,  penerepan  E-Government  di Indonesia  masih  terbilang  rendah  dari  beberapa negara  lainnya  di  Asia Tenggara,  namun  pada  2 tahun  terakhir  Indonesia  mulai  meningkatkan kualitas E- Government  yang  ada  dalam  proses tata  kelola  untuk  meningkatkan  efisiensi, efektivitas,  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pemerintahan.

## Saran
Penenilitan ini perlu dilakukan penyempurnaan untuk mendapatkan nilai indeks dan peringkat yang relevan dalam penerapan E-Government di  Indonesia  karena  mengingat  metode  yang dipakai  dalam  pembuatan  penelitian  ini bersifat analisis.

## 5.    REFERENSI
Al-Hakim, L. (Ed.). (2006). Global E- Government:  Theory,  Applications  and Benchmarking:  Theory,  Applications  and Benchmarking . IGI Global.
Agusman,  A.,  Cullen,  G.  S.,  Gasbarro,  D., Monroe,  G.  S.,  &  Zumwalt, J. K.  (2014). Government intervention, bank ownership and  risk-taking  during  the  Indonesian financial  crisis. Pacific  Basin  Finance Journal . https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2014.07.0 03
Assar,  S.,  &  Boughzala,  I.  (2013,  January).  E- Government  evolution  priorities  from  a Web 2.0 perspective: An exploratory field study. In 2013 46th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 2072- 2081). IEEE.
Barokah,  S.,  Nurhadryani,  Y.,  &  Nurrahmi,  H. (2013, September). E-Government development:  Online  industrial  business license  services  system  in  Indonesia. In 2013  International  Conference  on Advanced Computer Science and
Information  Systems  (ICACSIS) (pp.  77- 82). IEEE.
Bhatnagar, S. (2004). E-government: From vision to  implementation-A  practical  guide  with case studies (Vol. 21, No. 1). Sage.
Chen, H., Brandt, L., Gregg, V., Traunmüller, R., Dawes,  S.,  Hovy,  E.,  ...  &  Larson,  C.  A. (Eds.).  (2007). Digital  government:  E- government  research,  case  studies,  and implementation (Vol. 17). Springer Science & Business Media.
Darmaputra, I. G. B. N. E., Wijaya, S. S., & Ayu, M.  A.  (2017,  August).  Evaluating  the accessibility  of  provinces'e-government websites  in  Indonesia.  In 2017  5th International Conference on Cyber and IT Service  Management  (CITSM) (pp.  1-6). IEEE.
Firmansyah, G., Hasibuan, Z. A., & Sucahyo, Y. G.  (2014).  Indonesia  e-Government components:  A  principal  component analysis  approach.  In 2014  International Conference  on  Information  Technology Systems  and  Innovation,  ICITSI  2014  - Proceedings . https://doi.org/10.1109/ICITSI.2014.7048 255
Griffin, D., Trevorrow, P., & Halpin, E. F. (Eds.). (2007). Developments  in  e-government:  A critical analysis (Vol. 13). Ios Press.
Hapsara,  M.,  Imran,  A.,  &  Turner,  T.  (2017). Beyond  Organizational  Motives  of  e- Government  Adoption:  The  Case  of  e- Voting Initiative in Indonesian Villages. In
Procedia Computer Science . https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.12.16 6 Hasan, M. M., Loucopoulos, P.,
Anagnostopoulos,  D.,  &  Nikolaidou,  M. (2016). Regulatory
requirements compliance  in  e-Government  service development.  In 2015  18th  International
Conference on Computer and Information Technology, ICCIT 2015 .
https://doi.org/10.1109/ICCITechn.2015.7
488078
Helingo,  M.,  Purwandari,  B.,  Satria,  R.,  & Solichah,  I.  (2017).  The  Use  of  Analytic Hierarchy Process for Software
Development  Method  Selection:  A Perspective of e-Government in Indonesia. Procedia Computer Science , 124 , 405-414.
Kurniawan, F., Rakhmawati, N. A., Abadi, A. N.,
Zuhri,  M.,  &  Sugiyanto,  W.  T.  (2017).
Indonesia  local  government  information completeness  on  the  web.  In Procedia Computer Science . https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.12.12 5
Mahmoodi,  R.  K.,  &  Nojedeh,  S.  H.  (2016).
Investigating  the  Effectiveness  of  E- government Establishment in Government Organizations. Procedia  -  Social  and
Behavioral Sciences . https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.0 17
Mendes,  M.  J.,  Suomi,  R.,  &  Passos,  C.  (Eds.).
(2004). Digital communities in a networked  society:  E-commerce,  e- business  and  e-government (Vol.  139). Springer Science & Business Media.
Mohajerani, S., Shahrekordi, S. Z., & Azarlo, M. (2015,  April).  The  impact  of  privacy  and security concerns, trust in technology and information  quality  on  trust  in  e- government  and  intention  to  use  e- government.  In 2015  9th  International Conference on e-Commerce in Developing Countries:  With  focus  on  e-Business (ECDC) (pp. 1-6). IEEE.
Napitupulu, D., & Sensuse, D. I. (2014). Toward maturity model of e-Government implementation  based  on  success  factors. In Proceedings  -  ICACSIS  2014:  2014 International  Conference  on  Advanced Computer  Science  and  Information Systems . https://doi.org/10.1109/ICACSIS.2014.70 65887
Napitupulu, D., Sensuse, D. I., & Sucahyo, Y. G. (2017, September). Sosio-technical factors of E-government implementation. In 2017
4th International Conference on Electrical Engineering,  Computer  Science  and Informatics (EECSI) (pp. 1-6). IEEE.
Norris,  D.  (2008). E-government  research: policy and management . Igi Global.
Nunes, S., Martins, J., Branco, F., Goncalves, R., & Au-Yong-Oliveira, M. (2017). An initial approach to e-government acceptance and use: A literature analysis of e-Government acceptance  determinants.  In Iberian Conference  on  Information  Systems  and
Technologies, CISTI .
https://doi.org/10.23919/CISTI.2017.7976 044
Nurdin,  N.,  Stockdale,  R.,  &  Scheepers,  H. (2014).  The  role  of  social  actors  in  the sustainability of
e-government implementation and use: Experience from
Indonesian regencies. In Proceedings of the Annual  Hawaii  International  Conference on System Sciences . https://doi.org/10.1109/HICSS.2014.285 Prahono,  A.,  &  Elidjen.  (2015).  Evaluating  the Role e-Government on Public Administration  Reform:  Case  of  Official City Government Websites in Indonesia. In Procedia Computer Science . https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.33 4
Sedek,  K.  A.,  Omar,  M.  A.,  &  Sulaiman,  S.
(2014). A hybrid architecture for one-stop e-government  portal  integration  and interoperability.  In 2014  8th  Malaysian Software Engineering Conference, MySEC 2014 . https://doi.org/10.1109/MySec.2014.6985
996
Susanto,  A.,  &  Bahaweres,  R.  B.  (2013). Preliminary  research  on  e-government development overview: An assessment on e-Government capabilities in Indonesia. In 2013 International Conference of
Information and Communication Technology, ICoICT 2013 .
https://doi.org/10.1109/ICoICT.2013.6574
617
UN  E-Government  Knowledgebase.  [Online]. Available:https://publicadministration.un.o rg/egovkb/en-us.  [Accessed:  31-  Oct- 2018].
Weerakkody,  V.  (Ed.).  (2009). Social  and Organizational  Developments  through Emerging  E-Government  Applications: New  Principles  and  Concepts:  New Principles and Concepts . IGI Global.
Yurniwati,  &  Rizaldi,  A.  (2015).  Control Environment  Analysis  at  Government Internal  Control  System:  Indonesia  Case. Procedia - Social and Behavioral Sciences . https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.1
11
Zhang, H., & Pi, Y. (2014). Analysis of the impact of  cloud  computing  technology  to  e- government  performance  evaluation.  In Proceedings  of  the  9th  International
Conference  on  Computer  Science  and
Education, ICCCSE 2014 .
https://doi.org/10.1109/ICCSE.2014.6926 529