## Jurnal Wacana Ekonomi

## Fakultas Ekonomi Universitas Garut
P-ISSN : 1412-5897;   E-ISSN : 2715-517X
Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Aparatur Desa pada Desa di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut
Winda Ningsih 1 ; Eriana Kartadjumena 2
1 Universitas Garut windadwindas@gmail.com
2 Universitas Widyatama ekartadjumena@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  akuntabilitas,  transparansi  dan partisipasi  pengelolaan  Dana  Desa  oleh  aparatur  Desa  pada  Desa  di  Kecamatan Samarang,  Kabupaten  Garut.  Variabel  penelitian  ini  terdiri  dari  akuntabilitas, transparansi,  dan  partisipasi  sebagai  variabel  bebas  dan  pengelolaan  dana  desa sebagai  variabel  terikat.  Penelitian  ini  menggunakan  pengukuran  skala  ordinal. Teknik  yang  digunakan  dalam  pengujian  ini  adalah  deskriptif  asosiatif  dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini memakai teknik purposive  sampling ,  sehingga  ada  78  responden  yang  digunakan  dalam  penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengujian statistik diantaranya uji validitas, uji  reliabilitas,  uji  asumsi  klasik  dan  analisis  regresi  linier  berganda    dengan menggunakan alat bantu statistical for services solution (SPSS) versi 21. Pengujian hipotesis  menggunakan  uji  t dengan  tingkat  signifikansi  5%.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  akuntabilitas,  transparansi  dan  partisipasi  secara  parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa oleh aparatur desa pada desa di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Partisipasi, Pengelolaan Dana Desa, Transparansi.

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  accountability,  transparency  and participation in the management of village funds by village officials in villages in Samarang  Sub-District,  Garut  Regency.  The  variables  of  this  study  consisted  of accountability, transparency, and participation as independent variables and village fund management as the dependent variable. The measurement used in this study is the  ordinal  scale.  The  method  used  in  this  research  is  an  associative  descriptive method  with  a  quantitative  approach.  The  research  sample  was  obtained  using purposive sampling technique, so that there were 78 respondents used in this study. This study uses statistical testing techniques including validity test, reliability test, classic assumption test and multiple linear regression analysis using statistical for services solution (SPSS) version 21. Hypothesis testing uses t test with a significance level of 5%.
The results of this study indicate that accountability, transparency and participation partially have a significant effect on the management of village funds by the village apparatus in villages in Samarang District, Garut Regency.
Keywords:  Accountability,  Management  Of  Village  Funds,  Participation, Transparency.

## 1 Pendahuluan
Paradigma pemerintahan yang bersifat sentralistik (terpusat) kini mengalami perubahan menjadi desentralistik  (otonomi  daerah).  Dinamika  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  pun  sangat dipengaruhi  oleh  adanya  perubahan  ini  ,yaitu  dalam  mewujudkan  pemerintah  yang  baik  dan berwibawa  ( good  governance). Selain  itu  dengan  adanya  perubahan  tersebut  akan  membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengalokasian dana yang dimiliki  dengan  cara  yang  lebih  efektif  dan  efisien.  Agar  pembangunan  daerah  berjalan  sesuai dengan  yang  diharapkan,  maka  mengharuskan  adanya  pengalokasian  dana  yang  baik  juga (Ultafiah, 2017).
Adanya pengesahan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah langkah awal bagi Desa  dalam  menjalankan  kewenangannya.  Dalam  UU  Desa  disebutkan  bahwa  Dana  Desa bersumber  dari  APBN.  Salah  satu  bentuk  substansial  dari  pengakuan  negara  atas  hak-hak  asal usul  Desa  dan  kewenangan  lokal  berskala  Desa  adalah  Dana  Desa.  Dana  Desa  ini  diandalkan dapat  memberikan  tambahan  energi  kepada  Desa  dalam  melakukan  pembangunan  dan pemberdayaan Desa menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Pemerintah juga mengeluarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bersumber dari cadangan APBN dan langsung diperoleh Desa.
Pengelolaan keuangan Desa merupakan serangkaian siklus yang terkoordinasi dan terpadu yang dimulai  dengan  satu  tahap  kemudian  ke  tahap  berikutnya.  Pemerintahan  Desa  akan  berjalan dengan  baik  jika  siklus  pengelolaan  keuangan  Desa  pun  berjalan  dengan  baik.  Selain  itu Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  mengharuskan  penyelenggaraan  keuangan  Desa diselesaikan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.
Berdasarkan wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti pada salah satu staf di Kecamatan Samarang,  fenomena  yang  terjadi  saat  ini  adalah  pemerintah  Desa  baik  dalam  menjalankan pemerintahannya  maupun  dalam  mengelola  keuangannya  belum  sesuai  UU  No. 6  Tahun  2014 dan  Permendagri  No.  20  Tahun  2018.  Hal-hal  yang  tidak  sesuai  antara  lain  pelaksanaan pengelolaan  dana  desa  yang masih  lemah,  perangkat  Desa  belum  kompeten  di  bidangnya,  dan pelaksanaan  musyawarah  Desa  belum  maksimal.  Pengelolaan  dana  desa  yang  baik  adalah pengelolaan  yang  dapat  berjalan  secara  efektif  dari  mulai  perencanaan  sampai pertanggungjawaban.
Melihat  persoalan-persoalan  tersebut,  untuk  mewujudkan  pengelolaan  dana  Desa  yang  baik dengan  berpedoman  kepada    prinsip-prinsip Good  Governance membutuhkan  akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dari pihak masyarakat. Prinsip tersebut digunakan dengan tujuan agar perangkat Desa dapat bertindak sesuai dengan pedoman moral dan hukum dengan memberikan komitmen untuk pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi perintah (Prinsipal) atau pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015:9).
Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengelolaan dana Desa menunjukkan hasil yang berbeda antara satu sama lain. Penelitian yang dilakukan oleh Umami dan Nurodin (2017) menunjukkan hasil  bahwa  akuntabilitas  dan  transparansi  secara  parsial  berpengaruh  terhadap  pengelolaan keuangan  desa.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putra  (2017)  memberikan  hasil  bahwa akuntabilitas  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap  pengelolaan  keuangan  pemerintah  Daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011) dan Suparno (2012) yang memberikan bukti  empiris  bahwa  transparansi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan Daerah.  Kemudian  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Medianti  (2018)  memberikan  hasil  bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ultafiah (2017) yang memberikan hasil bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa.

## 2 Tinjauan Pustaka

## 2.1 Akuntabilitas
Akuntabilitas  adalah  komitmen  pihak  pemegang  amanah  ( agent )  untuk  memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkap  segala  jenis  aktivitas  dan kegiatan yang menjadi kewajibannya kepada pihak pemberi amanah ( principal ) yang berhak dan berwenang untuk meminta akuntabilitas tersebut (Mardiasmo, 2009: 20).

## 2.2 Transparansi
Transparansi adalah penjelasan manajemen organisasi sector public tentang aktivitas, program dan  kebijakan  yang  sudah,  sedang  dan  akan  dilakukan  beserta  sumber  daya  yang  digunakan (Mardiasmo, 2009:19).

## 2.3 Partisipasi
Partisipasi  adalah  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembuatan  keputusan  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  melalui  lembaga  perwakilan  yang  dapat  menyalurkan  aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. (Mardiasmo, 2009:10).

## 2.4 Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan  adalah  seluruh  rangkaian  kegiatan  mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, pengorganisasian,  pelaporan  hingga  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  dalam  satu  tahun anggaran,  terhitung  mulai  tanggal  1  Januari  sampai  dengan  31  Desember  Permendagri  No.  20 Tahun 2018)

## 2.5 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa
Pengakuan  akuntabilitas  adalah  tujuan  utama  dari  reformasi  sektor  publik.  Kepentingan akuntabilitas  mengharuskan  lembaga-lembaga  sektor  publik  untuk  lebih  menekankan  pada pertanggungjawaban  horizontal  ( horizontal  accountability) ,  bukan  hanya  akuntabilitas  vertikal ( vertical  accountability). Tuntutan  yang  kemudian  muncul  adalah  perlunya  membuat  laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja sektor publik (Pertiwi, 2015). Hubungan atau  pentingnya  akuntabilitas  dengan  pengelolaan  keuangan  dapat  dilihat  bahwa  akuntabilitas adalah  cara  yang  dengan  baik  sistem  atau  aturan  yang  diikuti  untuk  membentuk  keputusan
administrasi  publik  yang  harus  dihormati  oleh  pegawai  pemerintah  dan  otoritas  publik. Akuntabilitas  menggabungkan  kehadiran  instrumen  yang  meyakinkan  para  politisi  dan  pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam menggunakan sumber-sumber publik dan kinerja dari  perilakunya.  Akuntabilitas  juga  diidentikkan  dengan  pertanggungjawaban  atas  efektivitas suatu kegiatan dalam mencapai tujuan atau fokus kebijaksanaan atau proyek (Putra, 2017).
Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Nurodin (2017) memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Alqodri  (2015)  yang  memberikan  hasil  bahwa  akuntabilitas  keuangan berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah.  Berdasarkan  fenomena diatas  peneliti  menduga  bahwa  ada  pengaruh  akuntabilitas  terhadap  pengelolaan  dana  desa. Sehingga  hipotesis  yang  dapat  diambil  adalah  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  pengelolaan dana desa
H1 : Ada pengaruh antara akuntabilitas pengelolaan dana Desa oleh perangkat desa di Desa-Desa di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

## 2.6 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa
Upaya  untuk  lebih  meningkatkan  pengelolaan  dana  Desa  yaitu  harus  adanya  keterbukaan  atas semua  informasi  yang  diperoleh  serta  melibatkan  peran  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan. Keterbukaan atau informasi yang didapat dan keterlibatan publik dalam pengelolaan dana  desa  adalah  awal  perencanaan  penyusunan  APBDes  melalui  musyawarah  rencana pembangunan (musrenbang) pada berbagai tingkat. Pada saat musyawarah rencana pembangunan usulan  pembangunan  adalah  berdasarkan  pada  skala  prioritas  yang  langsung  diusulkan  oleh publik.  Pelaksanaan  dari  musyawarah  rencana  pembangunan  yang  sudah  disusun  berdasarkan skala prioritas harus sesuai dengan usulan pada saat musyawarah rencana pembangunan. Semakin transparan  pemerintah  terhadap  perencanaan  pembangunan  dan  pengelolaan  keuangan,  maka semakin mudah untuk mewujudkan good governance (Putra, 2017).
Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Nurodin (2017) memberikan hasil bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Siregar  (2011)  dan  Suparno  (2012)  yang  memberikan  bukti  empiris  bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga peneliti mengambil hipotesis bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.
H2: Terdapat Pengaruh antara transparansi terhadap pengelolaan dana desa oleh aparatur desa pada desa di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

## 2.7 Pengaruh Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa
Cara untuk meningkatkan pengelolaan dana Desa yang efektif adalah memerlukan partisipasi di dalamnya. Jika ada kesalahan dalam pemanfaatan dana tersebut, masyarakat dapat komplain guna menciptakan  pengelolaan  yang  bersifat  terarah  .  Partisipasi  masyarakat  yang  tinggi  terhadap pengelolaan  dana  Desa  akan  mengurangi  munculnya  kesalahan.  Semakin  tinggi  partisipasi, semakin  tinggi  jumlah  orang  yang  terlibat  dengan  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan kegiatan yang diidentifikasi dengan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan individu, maka semakin tinggi pula kesadaran akan harapan tertentu untuk melakukan pilihan yang telah diambil,  dan  pembangunan  akan  semakin  baik  di  kemudian  hari.  Pembangunan  yang  baik merupakan dampak dari pengelolaan dana Desa yang baik pula (Medianti, 2018).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Medianti  (2018)  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat mempengaruhi pengelolaan dana desa. Hasil  ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ultafiah (2017) yang memberikan hasil bahwa partisipasi tidak berdampak pada pengelolaan dana Desa, sehingga peneliti mengambil hipotesis bahwa partisipasi mempengaruhi pengelolaan dana Desa .
H3: Terdapat Pengaruh antara partisipasi terhadap pengelolaan dana desa oleh aparatur desa pada desa di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

## 3 Metode Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  aparatur  pemerintah  Desa  di  13  Desa  di  Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, yang terdiri dari 143 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah kepala Desa, sekretaris Desa, bendahara desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, dan kasi kesejahteraan rakyat dengan jumlah responden sebanyak 78 orang.
Jenis data yang digunakan dalam tinjauan ini adalah data primer. Data primer adalah informasi yang  bersumber  dari  tanggapan  responden  terhadap  pernyataan  yang  diidentikkan  dengan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana Desa.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan teknik  kuesioner  dan wawancara  tatap  muka atau langsung.  Kuesioner  merupakan  daftar  pertanyaan  tertulis  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya dimana responden akan mencatat jawaban mereka, biasanya dalam alternative yang didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 2017:170). Responden yang  dipilih berjumlah 78 responden .

## 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐴𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑥 100%
Sumber: Narimawati (2010:45)
Skor  aktual  adalah  jawaban  seluruh  responden  atas  kuesioner  yang  telah  diajukan.  Skor  ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi. Bobot nilai skor aktual dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1: Kriteria persentase tanggapan responden
Akuntabilitas memiliki rata-rata skor ideal sebesar 83,13%. sementara rata-rata skor per indikator adalah:  indikator  akuntabilitas  kejujuran  sebesar  86,67%,  akuntabilitas  manajerial  83,76%,
akuntabilitas  program  80,94%,  akuntabilitas  kebijakan  81,62%  dan  akuntabilitas  finansial 82,44%.
Transparansi  memiliki  total  rata-rata  skor  ideal  sebesar  82,68%,  sementara  rata-rata  skor  per indikator  adalah:  indikator  informatif  sebesar  84,70%,  indikator  keterbukaan  76,24%,  dan indikator pengungkapan sebesar 87,04%.
Partisipasi  memiliki  total  rata-rata  skor  sebesar  73,30%,  sementara  rata-rata  skor  per  indikator adalah:  indikator  pengambilan  keputusan  81,30%,  indikator  pelaksanaan  70,26%,  indikator pengambilan manfaat sebesar 75,13% dan indikator evaluasi sebesar 65,90%.
Pengelolaan  dana  desa  memiliki  total  rata-rata  sebesar  87,15%,  sementara  rata-rata  skor  per indikator  adalah:  indikator  perencanaan  88,42%,  indikator  pelaksanaan  86,05%,  indikator penatausahaan  sebesar  88,21%,  indikator  pelaporan  sebesar  88,80%  dan  indikator pertanggungjawaban sebesar 87,44%.
Uji legitimasi dilakukan dengan membandingkan r yang ditentukan dan R tabel pada derajat kritis 5%. Jika r hitung > r tabel, alat penduga yang digunakan dinyatakan substansial. nilai r tabel dapat diperoleh dari n = 78-3-1 = 74 maka nilai r tabel = 0,227.
Konsekuensi  pengujian  keabsahan  informasi  untuk  semua  hal  penegasan  pada  faktor-faktor pencadangan Desa para eksekutif, akuntabilitas, transparansi dan investasi memiliki nilai juggling ar number lebih penting daripada r tabel (rhitung > 0,227), sehingga cenderung beralasan bahwa Semua hal penegasan dalam variabel pemeriksaan ini dinyatakan substansial.
Tes  kualitas  yang  tak  tergoyahkan  dapat  dilakukan  pada  saat  yang  sama  pada  semua  hal pernyataan  untuk  lebih  dari  satu  variabel.  Uji  ketergantungan  dilakukan  dengan  mengerjakan ukuran Cronbach's Alpha. Jika koefisien alfa berikutnya 0,7, penunjuk dinyatakan solid.
Tabel 2: Hasil uji reliabilitas
Berdasarkan informasi di atas, menunjukkan bahwa koefisien alpha Cronbach lebih menonjol dari 0,7, sehingga cenderung beralasan bahwa semua instrumen dalam tinjauan ini dapat diandalkan.
Sebelum  melakukan  kekambuhan,  ada  syarat  yang  harus  dilalui,  khususnya  tes  anggapan tradisional. Model relaps harus dibebaskan dari kecurigaan gaya lama, khususnya dibebaskan dari keterbiasaan, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Dalam model relaps, nilai sisa harus mengikuti dispersi khas dan dibebaskan dari hubungan antara faktor otonom (Ghozali, 2006).
Dengan menggunakan P-P Plot tipikal, sangat terlihat bahwa jika informasi menyebar di sekitar garis miring dan mengikuti arah garis miring, maka, pada titik itu, model kekambuhan memenuhi anggapan kewajaran.
Gambar 1: Output hasil uji normalitas
Melihat  Gambar  1  di  atas,  sangat  baik  dapat  disimpulkan  bahwa  diagram  plot  P  biasa menunjukkan  bahwa  fokus  menyebar  di  sekitar  sudut  ke  garis  sudut  dan  apropriasi  mengikuti heading miring, sehingga grafik menunjukkan bahwa model kekambuhan dimungkinkan karena memenuhi anggapan biasa-biasa saja.
Uji multikolinearitas ditunjukkan dengan nilai selisih pembengkakan (VIF) dan nilai resistansi. Dalam hal hasil pengujian menyatakan bahwa harga VIF < 10 dan harga resiliensi > 0,10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian jika nilai VIF > 10 dan nilai resiliensi < 0.10, dinyatakan terjadi multikolinearitas.
Tabel 3: Hasil uji multikolinearitas
Dilihat dari konsekuensi uji multikolinearitas pada tabel di atas, cenderung terlihat bahwa nilai resiliensi lebih penting dari 0,10 dan nilai VIF variabel di bawah 10, sehingga sangat beralasan untuk tidak multikolinearitas.
Gambar 2: Output hasil uji heteroskedastisitas ( Scatterplot )
Berdasarkan  Gambar 2, antara kualitas yang diharapkan dari faktor yang bergantung dan yang tersisa, hasilnya adalah tidak ada contoh palsu dan pusat menyebar di atas dan di bawah angka 0 di pusat Y, sehingga secara umum akan diterima bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
Untuk  mengidentifikasi  ada  atau  tidak  adanya  autokorelasi,  digunakan  uji  Durbin-Watson  (uji DW). Autokorelasi diakui dengan penghargaan Durbin Watson. Batasan tidak autokorelasi adalah jika  angka  yang  ditampilkan  dari  harga  Durbin  Watson  antara  -  2  sampai  +2,  dapat  dikatakan bahwa model relaps tidak memiliki autokorelasi.
Tabel 4: Hasil uji autokorelasi
Berdasarkan tabel 4 di atas, cenderung terlihat bahwa harga Durbin Watson berada di antara  - 2 dan +2 = - 2 < 1,129 < +2. Sehingga cenderung beralasan bahwa tidak ditemukan autokorelasi pada model relaps.
Akibat dari berbagai pemeriksaan kekambuhan langsung ini tidak hanya melihat apakah variabel otonom berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, namun juga dapat melihat arah pengaruhnya.  Mengingat  hasil  perhitungan,  kondisi  kekambuhan  langsung  yang  berbeda  yang menyertai diperoleh:
Y = 19,601 + 0,626 X1 + 0,956 X2 + 0,526 X3 + e
Keterangan:
a : nilai  konsisten  (a)  dari  19,601.  Ini  berarti  bahwa  jika  faktor  bebas  dianggap  nol  (0), administrasi cadangan Desa bernilai 19.601.
1 : Nilai koefisien relaps variabel akuntabilitas (X1) adalah 0,626. Artinya setiap penambahan 1 unit akuntabilitas akan menambah administrasi aset Desa sebesar 0,626.
2 : Nilai koefisien relaps variabel kelurusan (X2) adalah 0,956. Artinya untuk setiap perluasan 1 unit secara lugas akan membangun administrasi aset Desa sebesar 0,956.
3 : Nilai  koefisien  relaps  variabel  anggota  (X3)  adalah  0,526.  Artinya  untuk  setiap  1  unit pemekaran yang dikerjasamakan akan menambah administrasi aset Desa sebesar 0,526.
E : Kesalahan  standar  adalah  variabel  arbitrer  dan  memiliki  kemungkinan  sirkulasi  yang membahas semua faktor yang mempengaruhi Y namun dikeluarkan dari situasi.
Konsekuensi  dari  pengujian  spekulasi  untuk  menguji  teori  dalam  tinjauan  ini,  para  ilmuwan menggunakan uji-t untuk menemukan seberapa besar pengaruh satu faktor bebas secara terpisah dalam mengklarifikasi variabel terikat. Pengujian harus dimungkinkan dengan membandingkan nilai thitung dan nilai ttabel dan membandingkan nilai besar t dan derajat kritis (α). Nilai derajat kepentingan  yang  digunakan  dalam  tinjauan  ini  adalah  5%  (0,05).  Dengan  asumsi  sig  t  lebih menonjol dari 0,05, H0 diakui. Selanjutnya, sebaliknya dengan asumsi sig t di bawah 0,05, H0 ditolak.  Jika  H0  ditolak,  berarti  terdapat  pengaruh  kritis  antara  faktor  bebas  terhadap  variabel terikat (Ghozali, 2013:40).

## Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa
Tabel 5  Hasil Pengujian Hipotesis Pertama
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  uji  hipotesis  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini diperoleh dari nilai sig 0,008 < 0,05.
Hasil  penelitian  tentang  akuntabilitas  hukum dan  kejujuran  ditemukan  bahwa  pemerintah  desa telah memiliki prosedur hukum dan pedoman pengelolaan dana desa sebagai landasan pembuat keputusan. selain itu proses dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa telah diawasi oleh pengawas internal dan eksternal. Serta pemerintah desa telah memberikan kesempatan yang luas bagi  masyarakat  untuk  menilai  kinerja  pemerintah  desa  dan  menerima  saran  dari  masyarakat untuk kinerja selanjutnya.
Hasil  penelitian  mengenai  akuntabilitas  manajerial  ditemukan  bahwa  pemerintah  desa  dalam menetapkan  program-program  berdasarkan  pertimbangan  efektivitas  penggunaan  anggaran. Selain itu pengalokasian anggaran pemerintah desa juga telah mengikuti prosedur yang berlaku, serta  sebagian  besar  desa  di  Kecamatan  Samarang  telah  mengikuti  prosedur  yang  ditetapkan menurut  permendagri.  Kinerja  pemerintah  desa  dalam  menyusun  program-program  dana  desa telah dilakukan dengan baik.
Hasil  penelitian  mengenai  akuntabilitas  program  ditemukan  pemerintah  desa  telah mengutamakan  kepentingan  publik  yang  dijadikan  perhatian  dan  pertimbangan  utama  dalam penggunaan  dana  desa,  akan  tetapi  pemerintah  desa  belum  mampu  memperhitungkan  analisis biaya  dan  manfaat  diluar  perspektif  ekonomi  dan  sosial.  Selain  itu  kebijakan  yang  diambil pemerintah  desa  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat,  dimana  pelaksanaan program-program dana desa belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Hasil  penelitian  mengenai  akuntabilitas  kebijakan  ditemukan  bahwa  pemerintah  desa  belum mampu  menjelaskan,  menjawab  dan  mempertanggungjawabkan  setiap  kebijakan  publik  secara proporsional kepada publik melalui laporan pertanggungjawaban. Selain itu kebijakan yang telah diterapkan  belum  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  sepenuhnya  kepada  masyarakat,  serta realisasi penggunaan dana desa belum sesuai dengan anggaran yang dirancang.
Hasil penelitian mengenai akuntabilitas finansial ditemukan bahwa proses pertanggungjawaban tim pengelola dana desa belum optimal.  Hal ini ditunjukkan dengan laporan realisasi dana desa belum disajikan secara lengkap dan tepat waktu.  Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang menyatakan setuju bahwa pemerintah desa belum menyajikan laporan realisasi dana desa secara lengkap dan tepat waktu.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu staf Kecamatan Samarang yang menyebutkan bahwa pemerintah desa telah membuat laporan realisasi dana desa walaupun  hal  itu  masih  sering  terjadi  keterlambatan  dalam  pelaporan  dan  terus  mengalami perbaikan. Penyajian laporan realisasi dana desa dan melaporkannya tepat waktu merupakan bukti pertanggungjawaban  pemerintah  desa  secara  vertikal  maupun  horizontal  untuk  meningkatkan pengelolaan  yang  baik.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Mardiasmo  (2009:20)
bahwa akuntabilitas harus lebih menekankan pada pertanggungjawaban secara horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Nurodin (2015) yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2015) yang menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

## Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa
Tabel 6  Hasil Pengujian Hipotesis Kedua
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  uji  hipotesis  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini diperoleh dari nilai sig 0,003 < 0,05.  Salah  satu  unsur  utama  dalam  pengelolaan  keuangan  yang  baik  adalah  dengan  adanya transparansi.
Hasil  penelitian  mengenai  informatif  ditemukan  bahwa  pemerintah  desa  dapat  memberi kemudahan  bagi  masyarakat  dimulai  dari  tahap  perencanaan  hingga  pelaporan  untuk  dapat mengakses  informasi  keuangan  yang  dikelola.  Maka  apabila  pemerintah  desa  terbuka  dalam memberikan  informasi  kepada  masyarakat,  hal  itu  akan  menciptakan  hubungan  positif  antara masyarakat dan pemerintah desa untuk bersama-sama menciptakan pengelolaan keuangan yang baik.
Hasil penelitian mengenai keterbukaan ditemukan bahwa pemerintah desa dalam melaksanakan musrembang tidak diikuti oleh unsur muspida. Hal ini akan menyebabkan menurunnya kebijakan transparansi pengelolaan dana desa. Selain itu pejabat teknis pengelola keuangan desa (PTPKD) tidak terlalu terbuka terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi tentang keuangan dana desa.  Hal  ini  disebabkan  karena  informasi  tentang  keuangan  dana  desa  merupakan  hal  yang sensitif. Serta pengelolaan dana desa belum dilaksanakan secara transparan (terbuka) baik dalam perencanaan sampai hasil pemeriksaannya kepada masyarakat.
Hasil penelitian mengenai pengungkapan ditemukan bahwa pemerintah desa telah menyediakan informasi  yang  terbuka  kepada  masyarakat.  Pemerintah  desa  juga  telah  menyajikan  laporan keuangan  yang  tepat  waktu  sebagai  bentuk  patuh  terhadap  aturan  dan  prosedur.  Sehingga keuangan desa dapat diawasi secara bersama oleh masyarakat dan pemerintahan.
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Salah unsur utama  dalam  pengelolaan  keuangan  yang  baik  adalah  dengan  adanya  transparansi,  mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.  Hal  ini  sesuai  dengan yang  dikemukakan  oleh Putra  (2017)  yang menyebutkan bahwa  semakin  transparan  pemerintah  terhadap  perencanaan  pembangunan  dan  pengelolaan keuangan, maka semakin mudah untuk mewujudkan good governance .
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2015) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertolak belakang  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Siregar  (2011)  dan  Suparno  (2012)  yang memberikan  bukti  empiris  bahwa  transparansi  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap pengelolaan keuangan daerah.

## Pengaruh Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa
Tabel 7  Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  uji  hipotesis  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini diperoleh dari nilai sig 0,003 < 0,05 .
Hasil  penelitian  mengenai  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  ditemukan bahwa pemerintah desa dalam pengambilan keputusan telah mengikutsertakan masyarakat. Selain itu  pemerintah  desa  dalam  menentukan  program-program  yang  menggunakan  dana  desa  telah mengikutsertakan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti terhadap salah satu  perangkat  desa  yang  menyatakan  bahwa  semakin  intens  pihak  masyarakat  yang  ikut berpartisipasi terhadap pengelolaan dana desa, maka pengelolaan dana desa pun semakin baik.
Hasil penelitian keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ditemukan bahwa masyarakat belum secara  maksimal  ikut  serta  dalam  proses  pelaksanaan.  Misalnya  ikut  bergotong  royong  dalam membantu  pembangunan  desa,  dan  belum  memasang  papan  proyek  pembangunan.  Hal  ini menyebabkan tidak terciptanya hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah desa.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti terhadap salah satu staf desa yang menyebutkan bahwa  pemerintah  desa  telah  mengajak  masyarakat  dalam  menjalankan  program  misalnya membangun jalan. Ketika pemerintah desa mengajak masyarakat dalam kegiatan pembangunan, banyak masyarakat yang menolak dengan alasan bahwa telah ada  anggaran untuk membangun jalan  tersebut.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  selalu  menunjukkan  bahwa pengelolaan  anggaran  telah  dilakukan  dengan  baik,  begitupun  sebaliknya,  tidak  terlibatnya masyarakat dalam proses pelaksanaan tidak selalu menunjukan bahwa pengelolaan anggaran itu buruk.
Hasil  penelitian  indikator  tentang  pengambilan  manfaat  dari  program  kerja  ditemukan  bahwa program  kerja  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  telah  mengacu  pada  kebutuhan  masyarakat. Selain itu program yang dipilih sudah efektif dan mensejahterakan masyarakat.
Hasil  penelitian  tentang  keterlibatan  masyarakat  dalam  melakukan  evaluasi  ditemukan  bahwa masyarakat tidak melakukan pengawasan terhadap berjalannya pengelolaan dana desa. Selain itu masyarakat tidak mengikuti perkembangan pembangunan untuk dapat mengevaluasi bersama tim pengelola dana desa.
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, mulai dari keikutsertaan dan keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan
dan  evaluasi,  untuk  mencapai  hasil  yang  tepat  sasaran  dan  mampu  menciptakan  kesejahteraan masyarakatnya.  Pernyataan  juga  disampaikan  oleh  perangkat  desa  yang  menyatakan  bahwa masyarakat terlibat langsung dalam musrembangdes, dan pemerintah desa memprioritaskan apa yang  dipilih  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dikemukakan oleh  Medianti  (2018) yang menyebutkan bahwa semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin baik kedepannya.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Medianti (2018) yang memberikan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa, tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ultafiah (2017) yang memberikan hasil bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

## 5 Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil pengujian dari tanggapan survei yang disampaikan kepada 78 responden di 13 Desa di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Akuntabilitas  berpengaruh  signifikan  terhadap  penyelenggaraan  Desa  cadangan.  Hasil tinjauan  ini  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  adalah  sesuatu  yang  vital  dilakukan  oleh pemerintah Desa dalam menangani Dana Desa.
2. Keterbukaan  berpengaruh  signifikan  terhadap  tata  Desa.  Hasil  dari  tinjauan  ini menunjukkan bahwa transparansi sangat penting dalam mengawasi cagar alam Desa.
3. Bunga  berpengaruh  signifikan  terhadap  penyelenggaraan  Desa  cadangan.  Efek  lanjutan dari tinjauan ini menunjukkan bahwa investasi sangat penting dalam mengawasi cagar alam Desa, asosiasi daerah setempat dalam mengawasi subsidi Desa akan memperkuat hubungan positif antara daerah setempat dan pemerintah Desa.
Maka dari itu, saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan yang sudah diuraikan yaitu:
a. Bagi Pemerintah
1. Pemerintah  hendaknya  mampu  mengadakan  pelatihan  bagi  pejabat  teknik  pengelola keuangan desa (PTPKD) untuk dapat melakukan analisis biaya manfaat mengenai program kerja pemerintah desa kedepannya.
2. Pemerintah desa hendaknya mampu menyajikan laporan pertanggungjawaban.
3. Pemerintah desa hendaknya mampu menyajikan laporan realisasi dana desa secara lengkap dan tepat waktu untuk menghindari adanya penyelewengan anggaran.
4. Hendaknya  setiap  pelaksanaan  musrembang  mampu  diikuti  oleh  unsur  muspida  untuk meningkatkan kebijakan transparansi pengelolaan dana desa.
5. Pemerintah  desa  hendaknya  mampu  mengikuti  tahapan-tahapan  yang  berlaku  dan melakukan analisis komparasi atau perbandingan antara realisasi fisik yang sudah dicapai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya).
b. Bagi Peneliti Selanjutnya
1. Untuk analis tambahan, diharapkan untuk melihat dan menambahkan faktor-faktor otonom yang mempengaruhi administrasi aset Desa seperti keterampilan aset manusia, kontrol SPI, dll.
2. Diharapkan juga peneliti selanjutnya bisa meneliti atau melakukan uji beda antara sumber daya yang tingkat pendidikannya SMA dan bukan SMA.

## Daftar Pustaka
Alqodri,  M.,  (2015).  Pengaruh  Akuntabilitas  Keuangan,  Pengawasan  dan  Penyajian  Laporan Keuangan  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah  Desa Dumai), JOM.FEKON, 2(2). Ghozali, I., (2016). Pemanfaatan Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23 (Ed. 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Mahmudi., (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik (Ed. 3, Vol. 1). Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mardiasmo., (2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: ANDI. Umma.,  (2017 ).  Metode  Ujian  Pendekatan  Pengembangan  Usaha-Keterampilan .  Jakarta. Salemba Empat. Suparno.,  (2012). Pengaruh  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah,  Value  For  Money,  Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan . Skripsi Mahasiswa Universitas Negeri Medan.
Umami,  Nuruddin.,  (2017). Pengaruh  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Terhadap  Pengelolaan Keuangan Desa (Vol. 6 Ed. 11). ISSN 20886969.