Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Vol.2 No.1  Juni 2020 (Hlm 16-29 )                                                             ISSN: 2686-5580 ( P ), 2686-4460 ( E )

## TANTANGAN EKONOMI SYARIAH ZAMAN MODERN

## Budi Iswanto
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Budi_Iswanto@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  penyelenggaraan  ekonomi  syariah  di  Indonesia  dilembagakan melalui lembaga keuangan bank maupun non bank. Lembaga keuangan perbankan diaplikasikan melalui perbankan syariah yang dasar operasionalnya diakomodir melalui payung hukum UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa perubahan UU sebelumnya, yaitu UU No. 7 tahun 1992 yang diubah dengan UU No. 10 tahun 1998.  Peran  lembaga  keuangan  syariah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dapat dilihat dari total pembiayaan yang disalurkan untuk kepentingan dunia usaha. Pada tahun 2009 total  pembiayaan  untuk  sektor  UMKM  tercatat  sebesar  Rp.  18,38  Triliun  (67,82%)  dari  total pembiayaan, sedangkan pembiayaan untuk sektor non-UKM sebesar Rp. 8,72 Triliun (32,18%) dari  total  pembiayaan,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  peranan  perbankan  syariah  dalam memberdayakan  ekonomi  usaha  kecil  menengah  (UMKM)  sudah  semakin  tinggi.  Dalam perbankan dikenal istilah, semakin tinggi dana yang disalurkan untuk kegiatan pembiayaan dan investasi  riil,  maka  tingkat  kesehatan  bank  juga  semakin  baik.  Eksistensi  penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia terlihat dari maraknya pembukaan bank divisi syariah, dan bahkan membuka cabang bank syariah yang terpisah dari induknya, seperti BRI syariah, Mandiri syariah, dan  BNI  syariah.  Maraknya  pembukaan  BPRS  dan  BMT,  serta  pasar  modal  syariah  dan  juga reksadana syariah saling berkompetisi
Kata Kunci : Tantangan Ekonomi Zaman Syariah, Modern

## ABSTRACT
This  study  aims  to  institutionalize  the  implementation  of  the  Islamic  economy  in  Indonesia  through bank  and  non-bank  financial  institutions.  Banking  financial  institutions  are  applied  through  Islamic banking  whose  operational  basis  is  accommodated  through  the  legal  umbrella  of  Law no. 21 of 2008 concerning  Islamic banking which is the result of improvements from several changes to the previous law,  namely  Law  no.  7  of  1992  as  amended  by  Law  no.  10  of  1998.  The  role  of  Islamic  financial institutions in improving people's welfare can be seen from the total financing channeled for the benefit of the  business  world.  In  2009,  total  financing  for  the  MSME  sector  was  recorded  at  Rp.  18.38  trillion (67.82%) of the total financing, while financing for the non-SME sector is Rp. 8.72 trillion (32.18%) of the total  financing,  this  shows  that  the  role  of  Islamic banking in empowering the economy of small and medium  enterprises  (MSMEs)  is  getting  higher.  In  banking,  the  term  is  known,  the  higher  the  funds channeled  for  real  financing  and  investment  activities,  the  better  the  health  level  of  the  bank.  The existence of the implementation of sharia economy in Indonesia can be seen from the rampant opening of sharia division banks, and even opening branches of Islamic banks that are separate from their parent companies, such as BRI sharia, Mandiri syariah, and BNI syariah. The rise of the opening of BPRS and BMT, as well as Islamic capital markets and Islamic mutual funds are competing with each other
Keywords: Economic Challenges of the Age of Sharia, Modern

## A. PENDAHULUAN
Sejarah  lahirnya  bank  syariah 1 di  Indonesia  tidak  bisa  dilepaskan  dari berbagai  pertemuan,  kajian  dan  seminar  yang  diadakan  oleh  para  ulama  dan pemerhati  ekonomi  Islam.  Hasilnya,  pada  tahun  1991  akte  pendirian  PT  Bank Muamalat  Indonesia  resmi  ditandatangani.  Dan  pada  tahun  1992 bank muamalat Indonesia resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,- yang bersumber  dari  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  serta  beberapa  menteri  kabinet pembangunan V, dan beberapa yayasan, serta badan usaha milik Negara lainnya.
Di  Indonesia,  sistem  ekonomi  Islam  diwujudkan  dalam  kerangka  sistem perekonomian  Indonesia,  khususnya  berdasarkan  UU  No.7/1992  tentang Perbankan,  yakni  menerapkan  dual  banking  system  (mengakomodir  penerapan bank  syariah  dalam  sistem  perbankan  konvensional).  Kemudian  UU  tersebut diganti dengan UU No.10 tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta  jenis-jenis  usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.  Kemudian  dipertegas  dengan  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  telah  mendorong  penguatan  eksistensi  perbankan  syariah  di  Indonesia. 2 Setelah  lahirnya  BMI  (bank  muamalat  Indonesia)  -Bank  Syariah  pertama  di Indonesia-,  menyusul  kemudian  lembaga-lembaga  perbankan  konvensional  yang menerapkan prinsip syariah, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta.
Hasil  penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh  Karim  Bussiness  Consulting, diproyeksikan  bahwa  total  asset  bank  syariah  di  Indonesia  akan  tumbuh  sebesar 356,25%  pertahunnya.  Hal  tersebut  dapat  tercapai,  disebabkan  adanya  kepastian regulasi  tentang  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Meski  demikian,  pangsa  pasar perbankan syariah dibanding perbankan nasional masih sangat kecil. Berdasarkan data  dari  Direktorat  perbankan  Syariah  Bank  Indonesia,  total  asset  dari  seluruh bank  syariah  nasional  adalah  sebesar  Rp.  20,9  triliun,  atau  1,42%  dari  total  asset seluruh  perbankan  nasional.  Dana  pihak  ketiga  (DPK)  yang  berhasil  dihimpun sebesar  Rp.  15,6  triliun  atau  1,38  persen  dari  DPK  perbankan  nasional,  dan pembiayaan  yang  disalurkan  oleh perbankan syariah sebesar Rp. 15,2 triliun atau 2,19 persen dari jumlah penyaluran pembiayaan. 3
Sebagai  lembaga  intermediasi,  perbankan  syariah  harus  memainkan peranan  yang  sangat  vital  dalam  menggerakkan  roda  perekonomian  bangsa.
1 Istilah bank syariah atau bank Islam berarti bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah (prinsip hukum Islam), yaitu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang dituntun oleh al- Qur’an dan al-Hadis, dan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang tidak dilarang oleh al-Qur’an dan al- Hadis. Lihat, Team Penyusun, Kamus Perbankan , (cet. I; Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1999), h. 22
2 Wirdyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia , (cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.2.  Lihat  juga,  Amir  Machmud  dan  Rukmana, Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia , (cet. I; Jakarta; Erlangga, 2010), h. i
3 Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam , (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)h,  292.  dari  data  tersebut  diatas,  bila  dibandingkan  dengan  pembiayaan  kredit  yang  kucurkan  oleh  perbankan nasional,  maka Loan to Deposit Ratio (LDR)  atau Financing to Deposit Ratio (FDR)  perbankan  syariah  yang  mencapai  97,8 persen masih lebih baik ketimbang FDR perbankan nasional yang hanya 63,11 persen. Sedangkan Non Performing Loan atau Non Performing Financing perbankan  syariah  hanya  berkisar  2,8  persen, masih lebih rendah dari NPL perbankan nasional yang mencapai sekitar 7,9 persen.
Dengan  bagi  hasil  sebagai  brand  image  (gambaran  merek)nya,  bank  syariah seyogyanya mampu mendorong peningkatan investasi sector riil.
Keunikan  perbankan  syariah  terletak  pada  sistem  operasionalnya  yang berbeda  dengan  perbankan  konvensional.  Sistem  bagi  hasil  atau  profit  and  loss sharing merupakan kerangka sistem yang menjadi dasar operasional bank syariah. Konsep  tersebut  pada  intinya  membagi  keuntungan  dan  pendapatan  riil  sesuai porsi  yang  disepakati  dalam  kontrak,  sedangkan  kerugian  ditanggung  oleh  si pemodal selama kerugian itu bukan kelalaian mudharib (pengusaha).
Konsep bagi hasil (mudharabah) digali dari pemikiran-pemikiran para ahli jurispendensi  Islam  yang  kemudian  dimodifikasi  untuk  diterapkan  pada perbankan  syariah.  Konsep  ini  ternyata  mampu  mendogkrak  perkembangan perbankan  syariah  ditengah  dominasi  perbankan  konvensional  dalam  percaturan perekonomian.
1.  Bagaimana penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia?
2.  Bagaimana  peran  lembaga  keuangan  syariah  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
3.  Bagaimana eksistensi penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia?

## A. Pembahasan
1. Penyelenggaraan Ekonomi Syariah di Indonesia
Penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehadiran  perbankan  syariah  pertama  di  negara  Indonesia, yaitu Bank Muamalat yang resmi dioperasikan pada tahun 1992 M. Setelah malalui krisis ekonomi tahun 1997-1998,  bank  Muamalat  mampu  bertahan  dari  badai  krisis  itu.  hal  ini menandakan  bahwa  bank  dengan  sistem  bagi  hasil  juga  mampu  beroperasi  di Indonesia yang didominasi dengan sistem perbankan konvensional.
Secara  filosofis,  bank  syariah  adalah  bank  yang  aktifitas  operasionalnya terlepas  dari  sistem  bunga  (riba). 4 ,  yaitu  beroperasi  dengan  sistem  bagi  hasil. 5 Sistem ini dianggap lebih sesuai dengan etika, karena hubungan antara pihak yang bertransaksi  dilandasi  atas  dasar  kemitraan  (patnership),  bukan  atas  dasar hubungan debitur dan kreditur. Konsep bagi hasil juga lebih mendukung terhadap stabilitas  pertumbuhan  ekonomi,  alokasi,  dan  distribusi  pendapatan.  Konsep mudha>rabah ini bukan bersumber dari tradisi Islam, tapi praktek transaksi seperti ini  sudah  ada  sebelum  Islam  datang,  sehingga  dianggap  sebagai  bagian  dari aktifitas ekonomi masyarakat pra Islam. 6 Ditinjau dari aspek praktis beroperasinya
4 Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia , (cet. I; Jakarta: Erlangga Press, 2010), h. 2
5 Istilah  bagi  hasil  merupakan  terjemahan  dari  kalimat mudha>rabah .  Kata mudharabah sendiri  berarti akad  antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi  dua  sesuai  dengan  perjanjian.  Sedangkan  kerugian  ditanggung  oleh  pemodal.  Pengusaha  akan  menanggung kerugian  berupa  tanaga  dan  beban  kerja  saja.  Lihat,  Wahbah  az-Zuhaily, al-fiqh  al-Islami>y  wa  adillatuhu ,  Jilid  V,  (cet.  I; Beirut: Daar al-Fikr al-Mu’ashir, 1999), h.3924.
6 Muhammad, Manajemen  Pembiayaan  Mudha>rabah  di  Bank  Syariah ,  (cet.  I;    Jakarta:  PT.  RajaGRafindo  Persada, 2008), h. 23
bank syariah karena alasan, (1) terpeliharanya aspek keadilan bagi para pihak yang bertransaksi, (2) dapat memelihara kestabilan nilai tukar mata uang, karena selalu terkait dengan transaksi riil, (3) transparansi menjadi sifat yang melekat, (4) dalam sistem bunga, bank tidak tertarik dalam kemitraan usaha. 7
Mekanisme  kerja  mudha>rabah  (bagi  hasil)  dalam  fikih  mengalami modifikasi  ketika  diaplikasikan  pada  operasional  perbankan.  Ada  beberapa perbedaan konsep penerapan mudha>rabah sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut ini: 8
Mudha>rabah dalam Kajian Fiqh Mudha>rabah dalam Penerapan Perbankan 1. Modal: Sejumlah uang yg diberikan oleh sha>hibul mal kepada mudha>rib  utk  tujuan  investasi dalam  akad  mudha>rabah.  Dgn beberapa ketentuan: Jelas jenis mata uangnya. Jelas jumlahnya Harus disetor tunai kpd mudharib Tdk berbentuk utang Sebagian  ulama  membolehkan modal  berupa  barang  inventori atau asset perdagangan.
Hanbaliyah  membolehkan  modal berbentuk  asset  non  moneter, seperti alat transport, kapal.
2. Manajemen. Kontrak  mudha>rabah  terbagi dua: a). Mudha>rabah Mutlaqah. b).
Mudha>rabah Muqayyadah. a. Mudharabah  Mutlaqah:  Pemilik dana (sha>hibul ma>l) memberikan  keleluasaan  penuh kepada  pengusaha  (mudha>rib) dalam  menentukan  jenis  usaha maupun  pola  pengelolaan  yang dianggapnya baik dan menguntungkan,  sepanjang  tidak bertentangan    dengan  ketentuan syariah. 1. Modal
Modal  usaha  yang  diberikan
juga  dikucurkan  secara  bertahap dengan  tujuan  agar  pihak  bank dengan  mudah  mengawasi  dan mengontrol manajemen usaha. Penetapan  berbagi  resiko  tidak diterapkan  oleh  bank,  sehingga terkesan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh mudha>rib (pengusaha),  sebab  bank  telah  ikut serta  mengontrol  dan  mengawasi usaha.
2. Manajemen Posisi  mudha>rib  (pengusaha)
bertindak  sebagai  nasabah  dan  mitra bank,  sehingga  sedikit  banyaknya bank  akan  ikut  campur  dalam manajemen usaha.
Mudha>rib  tidak  memiliki kebebasan  penuh  dalam  menjalankan usahanya,  tetapi  tetap  mendapat pengawasan dari pihak bank, meskipun  kontrak  mudha>rabahnya adalah mudharabah mutlaqah.
Bentuk  kontrak  mudha>rabah yang  diterapkan  pd  perbankan syariah  ada  dua,  yaitu  mudha>rabah muqayyadah  (on  balance-sheet)  dan mudha>rabah muqayyadah
(of
7 Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia , h. 5 8 Abdullah  Saeed, Bank  Islam  dan  Bunga , Studi  Kritis  dan  Interpretasi  Kontemporer  tentang  Riba  dan  Bunga. Lihat  juga Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami>y wa adillatuhu , Jilid V. (cet. I; Beirut: Daar al-Fikr al-Mu’ashir, 1999)
b. Mudharabah Muqayyadah: Pemilik dana memberikan batasan-batasan  tertentu  kepada pengusaha  dengan  menetapkan jenis  usaha  yang  harus  dikelola, jangka  waktu  pengelolaan,  lokasi usaha dsb.
Ketentuan  lain: investor  tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha,  ketika  akad  mudha>rabah telah diberlakukan. 3. Nisbah / Keuntungan:
Jumlah  yg  didapat  sebagai kelebihan dari modal, dan merupakan rukun khas mudha>rabah.  Diantara  syarat- syaratnya adalah. 1) Kadar keuntungan  harus  diketahui.  2) Berapa  jumlah  yg  dihasilkan.  3) Dicantumkan  pd  saat  berkontrak dan  melalui  proses  negosiasi  dan tawar-menawar dgn prinsip antara>di>n  (kerelaan).  4)  Dibagi secara proporsional. 4. Pekerjaan/Usaha: Kontribusi  mudha>rib  dlm kontrak mudha>rabah yg disediakan  sebagai  pengganti  utk modal yg disediakan oleh sha>hibul  ma>l.  Diantara  syarat- syaratnya  adalah:  1)  Tdk  ada intervensi  dari  pihak  sha>hibul ma>l. (Mazhab Hanbali membolehkan  sha>hibul  ma>l memberikan kontribusi dlm pekerjaan).  2)  Pemilik  dana  tdk boleh  membatasi  tindakan  dan usaha mudha>rib sedemikian rupa.  3)  Mudharib  tdk  boleh menyalahi  aturan  syariah  dlm berusaha.  4)  Mudha>rib  harus mematuhi
syarat-syarat yg
balance-sheet).  Pada  bentuk  pertama, aliran  dana  terjadi  dari  satu  nasabah investor  ke  sekelompok  pelaksana usaha dalam beberapa sector terbatas, seperti  pertanian  dan  manufaktur. Pada  bentuk  kedua,  aliran  dana berasal  dari  nasabah  investor  kepada satu  nasabah  pembiayaan.  Bank syariah  hanya  bertindak  sebagai Iarranger  saja  dan  transaksinya melalui  mekanisme  off  balance-sheet, yaitu  transaksi  yang  tidak  tercatat dalam neraca bank.
3. Nisbah Keuntungan Nisbah  keuntungan  antara sha>hibul  ma>l  dengan  mudha>rib ditentukan  dengan  prosentase  bukan dengan  nilai  nominal  suatu  mata uang.
Ditentukan berdasarkan
kesepakatan  sebelum  akad  yang dituangkan  dalam  akad  setelah melalui  proses  negosiasi  dan  tawar menawar. Akan tetapi apabilah usaha yang  dijalankan  dengan  kontrak mudha>rabah  mengalami  kerugian, maka pembagian kerugian didasarkan atas porsi modal masing-masing.
Kenyataan menunjukkan bahwa  proses  tawar  menawar  dan negosiasi  pembagian  nisbah  hanya dilakukan  terhadap  deposan/investor dengan  jumlah  dana  besar,  karena mereka  memiliki  daya  tawar  yang relatif tinggi, sehingga dapat diberikan  spesial  nisbah.  Sedangkan terhadap  deposan  kecil,  biasanya tawar-menawar  tidak  terjadi,  akan tetapi  pihak  bank  yang  menawarkan nisbah  yang  telah  jadi,  sehingga deposan boleh setuju atau tidak 4. Bentuk Mudha>rabah Penerapan akad
ditentukan oleh sha>hibul ma>l.
5. Jaminan. Kontrak mudha>rabah tidak mensyaratkan  adanya  jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha (mudha>rib).  Tolak  ukur  atas terjaminnya modal hanyalah kejujuran, sehingga kegiatan mudha>rabah harus diiringi dengan  tingkat  kejujuran  yang tinggi dari mudha>rib. 6. Jangka Waktu Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya  batasan  waktu  berlakunya kontrak  akan  menjadikan  kontrak itu  batal,  sebab  hal  tersebut  dapat menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Sebagian  yang  lain  beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan  antara  pemodal  dan pengusaha mengenai jangka waktu mudha>rabah. 7. Bentuk Mudharabah Dalam  fiqh.  Bentuk  mudharabah yang  dijalankan  dalam  akad dilakukan dengan modus pembiayaan/investasi langsung ( direct financing ), dimana sha>hibul ma>l  bertindak  sebagai  surplus unit melakukan investasi langsung kepada mudha>rib yang bertindak sebagai deficit unit. Ciri dari model mudha>rabah ini adalah, biasanya hubungan  antara  sha>hibul  ma>l dengan  mudha>rib  merupakan hubungan  personal  dan  langsung serta  transaksi  dilandasi  saling kepercayaan (amanah).
mudha>rabah pada perbankan memakai  modus  indirect  financing, dalam  hal  ini  bank  akan  bertindak sebagai  pihak  ketiga  yang  menjadi sebagai intermediary antara sha>hibul ma>l dengan mudha>rib.
Ada  beberapa  alasan  mengapa bank  tidak  menerapkan  bentuk mudharabah  dengan  modus  direct financing atau pembiayaan langsung: Sistem  kerja  pada  bank  adalah investasi  berjamaah,  dimana  mereka tidak  saling  mengenal,  jadi  kecil kemungkinan terjadi hubungan langsung dan personal.
Investasi  di  era  modern  sekarang  ini membutuhkan  dana  dalam  jumlah besar,  sehingga  diperlukan  puluhan bahkan ratusan sha>hibul ma>l untuk menjadi penyandang dana.
Lemahnya  pengamalan  akan  ajaran agama,  khususnya  yang  berkaitan dengan kejujuran, sehingga bank sulit menjamin dana yang disalurkan aman dan tanpa resiko 5. Jangka Waktu Kontrak mudharabah umumnya digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (short-term commercial).  Alasannya.  a).  Mudah menentukan masa berlakunya kontrak. b) Tingkat keuntungan dapat dihitung dan diketahui hasilnya. 6. Biaya Operasional Mudha>rib Bank  menganut  model  Imam  Syafi’i: Biaya operasional mudha>rabah ditanggung  oleh  mudha>rib.  Sesuai fatwa DSN-MUI:
Pendapat  Imam  Syafi’i  kemudian dianut  oleh  dunia  perbankan  syariah dan  Dewan  Syariah  Nasional  melalui fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 ttng ketentuan umum tabungan
8. Biaya Operasional Mudha>rib Ulama  berbeda  pendapat tentang hal itu: Imam Syafi’i: Biaya operasional mudha>rabah ditanggung oleh muhda>rib, sehingga pembagian hasil mudha>rabah  harus  didasarkan pd  pendapatan  kotor  (revenue sharing).  Sebab  pada  hakekatnya mudharib tlh mendapatkan bagian dari  pendapatan  mudha>rabah. Alasannya: Jika mudha>rib mendapatkan  tunjangan  biaya operasional tersendiri dari pendapatan/harta  mudha>rabah, maka  dikhawatirkan  mudha>rib (pengusaha) akan mendapat keuntungan  secara  berlebih,  dan boleh jadi mudha>rib akan mengklaim besaran biaya operasional yg jumlahnya sama dg pendapatan mudha>rabah. Jumhur  Ulama  (Hanafi, Malik, Hanbali): Mudha>rib berhak  atas  tunjangan  biaya operasional  bila  kegiatan  investasi atas harta mudha>rabah dilakukan diluar daerah/diluar domisili mudha>rib, akan tetapi tdk semua biaya yg timbul akan dikategorikan sebagai biaya operasional mudha>rabah.
berdasarkan mudha>rabah:
“Bank  sebagai  mudha>rib  menutup biaya  operasional  tabungan  dgn menggunakan  nisbah  keuntungan  yg menjadi haknya”.
Penyelenggaran ekonomi syariah, khususnya operasional perbankan syariah diakomodir  melalui  payung  hukum  UU  No.  21  Tahun  2008  tentan  perbankan syariah  yang  merupakan  hasil  penyempurnaan  dari  beberapa  perubahan  UU sebelumnya,  yaitu  UU  No.  7  tahun  1992  yang  diubah  dengan  UU  No.  10  tahun 1998.  Pertimbangan  perubahan  undang-undang  tersebut  dilakukan  untuk mengantisipasi  tantangan  sistem  perbankan  yang  semakin  maju  dan  kompleks diera globalisasi dan pasar terbuka seperti sekarang ini. Disamping itu juga sebagai antisipasi  perkembangan  dan  kemajuan  yang  telah  dicapai  oleh  perkembangan syariah  di  Indonesia  yang  dari  tahun  ke  tahun  semakin  menunjukkan  angka
signifikan.  Keunggulan  dan  kelebihan  perbankan  syariah  telah  dirasakan  oleh masyarakat  Indonesia,  baik  muslim  maupun  non  muslim.  Kelebihan  dan keunggulan  itulah  yang  menjadi  dasar  bahwa  bank  syariah  mampu  bersaing  di tengah kemapanan dan dominasi perbankan konvensional.
Efek  dari  kemajuan  dan  menjamurnya  perbankan  syariah  di  Indonesia diikuti oleh kehadiran lembaga keuangan syariah lainnya, seperti bank perkreditan rakyat  syariah  (BPRS),  asuransi  syariah,  BMT,  dan  pegadaian  syariah,  bahkan instrumen  keuangan  non  bank lainnya seperti reksadana syariah, pasar uang dan pasar  modal  syariah  juga  ikut  dilembagakan  dengan  tujuan  untuk  menunjang operasionalisasi lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut.
2. Peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Faktor  ekonomi  merupakan  salah  indikator  tercapainya  kesejahteraan manusia  secara  fisik.  Oleh  karena  itu,  sasaran  pembangunan  di  Indonesia diarahkan  bagaimana  tercapainya  kesejahteraan  materiil  dan  spritual. Kesejahteraan materiil diwujudkan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pendapatan  per  kapita  pendududuk  yang  harus  terus  ditingkatkan. 9 Untuk mencapai  sasaran  itu,  maka  kestabilan  ekonomi  dan  politik  harus  terjaga, penegakan  hukum  dalam  berbagai  level  harus  berjalan  sesuai  mekanismenya masing-masing,  kebijakan  ekonomi  yang  pro  rakyat  sebagaimana  yang dimanahkan  oleh  Undang-undang  Dasar  1945,  dan  terjaganya  kerukunan  antar umat beragama.
Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, maka ada tiga upaya yang harus dilakukan, yaitu pertama, mengupayakan terjadinya pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diamanahkan oleh APBN, mengupayakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif yang didukung dengan kebijakan dibidang itu, serta menjaga suku  bunga  perbankan  tetap  stabil.  Kedua,  mengupayakan  kebijaksanaan  fiskal dan monoter dengan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, dan menciptakan iklim ekspor yang tinggi. Ketiga, menjaga suhu politik dan ekonomi tetap stabil, sistem keamanan yang tetap terjaga, dan stabilitas harga yang terjaga, tingkat inflasi tidak melewati  ambang  batas,  serta  menciptakan  aparatur  negara  yang  berwibawa  dan bebas KKN. 10
Aspek-aspek  penting  dari  aktifitas  ekonomi  adalah  terciptanya  iklim investasi  yang  kondusif,  stabilitas  harga  yang  terjaga,  inflasi  yang  terukur  dan terkendali,  terbukanya  kesempatan  kerja,  kebijakan  fiskal  dan  monoter  yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta membuka peluang kerja dan mendukung usaha-usaha sektor riil yang merupakan basis perputaran ekonomi.
Perbankan  syariah  merupakan  lokomotif  dari  pengaplikasian  konsep- konsep  ekonomi  syariah  dalam  ranah  empiris.  Untuk  itu,  bank  syariah  harus mampu  mengambil  bagian  dalam  menopang  dan  mendorong  pertumbuhan
9 Wirdyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia , (cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 157
10 Ibid ., h. 158
ekonomi  nasional.  Dalam  teori  ekonomi  konvensional  dijelaskan  bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan gross national  product  (GNP)  atau  gross  domestic  product  (GDP),  jika  GNP  atau  GDP naik,  yang  jika  dibagi  dengan  jumlah  penduduk  akan  menghasilkan  income  per capita (pendapatan per kapita) yang tinggi, maka diasumsikan bahwa secara materi rakyat  mengalami  kesejahteraan  ekonomi. 11 Kalau  pandangan  seperti  ini  yang menjadi  ukuran  kesejahteraan,  maka  unsur  materi  merupakan  tolak  ukur  untuk menilai tingkat kesejahteraan seseorang. Dalam teori ekonomi Islam standar untuk menentukan  tingkat  kesejahteraan  tidak  hanya  diukur  berdasarkan  kepemilikan materi  semata,  tetapi  juga  memasukkan  unsur  spritualisme untuk menilai tingkat kesejahteraan  itu.  karena  itu,  kegiatan  ekonomi  tidak  hanya  diarahkan  untuk mencapai  tuntutan  kebutuhan  fsikis  semata,  melainkan  juga  berusaha  memenuhi kebutuhan  rohaniah  (keberkahan  dan ketentraman). Oleh karena itu, unsur-unsur zakat,  shadaqah,  dan  infaq  merupakan  komponen  yang  senantiasa  menyertai kepemilikan harta. Yaitu bahwa konsep kepemilikan harta dalam Islam, disamping beriorentasi  bisnis  yang  benuansa  kepentingan  duniawi,  juga  beriorentasi  sosial yang bernuansa ukrawih. 12
Salah  satu  indikator  untuk  mengukur  peran  perbankan  syariah  dalam peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dapat  dilihat  dari  total  pembiayaan  yang disalurkan  untuk  kepentingan  dunia  usaha.  Pada  tahun  2009  total  pembiayaan untuk  sektor  UMKM  tercatat  sebesar  Rp.  18,38  Triliun  (67,82%)  dari  total pembiayaan,  sedangkan  pembiayaan  untuk  sektor  non-UKM  sebesar  Rp.  8,72 Triliun  (32,18%)  dari  total  pembiayaan,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  peranan perbankan  syariah  dalam  memberdayakan  ekonomi  usaha  kecil  menengah (UMKM) sudah semakin tinggi. 13 Dalam perbankan dikenal istilah, semakin tinggi dana yang disalurkan untuk kegiatan pembiayaan dan investasi riil, maka tingkat kesehatan  bank  juga  semakin  baik.  Jika  dana  pihak  ketiga  yang  disalurkan  pada sektor  riil  melebihi  angka  90%,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pendapatan  bank juga  semakin  baik  dan  meningkat  yang  pada  akhirnya  juga  berimplikasi  pada tingginya  return  bagi  hasil  yang  akan  diberikan  kepada  nasabah  penabung  atau depositor.
Kecenderungan  perbankan  syariah  menempatkan  dananya  pada pembiayaan  sektor  riil  karena  dipicu  oleh  tingkat  spekulasi  yang  tinggi  jika menempatkan  dana  pada  pasar  uang  atau  dikenal  dengan  surat-surat  berharga, seperti  SBI  atau  SWBI.  Berbeda  dengan  perbankan  konvensional  yang  cenderung menyimpang  dananya  pada  surat-surat  berharga  itu,  karena  tingkat  resiko  yang relatif  kecil,  namun  memiliki  implikasi  keuntungan  yang  besar.  Alasan  lain  bank syariah  lebih  tertarik  menyalurkan  dananya pada sektor riil karena alasan bahwa
11 Nurul Huda, dkk, Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis , (cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 27
12 Konsepsi al-Qur’an tentang harta sebagai pendukung aktifitas ekonomi dapat dilacaka pada Qs. Al-Imra>n (2): 14, Qs. An-Nisa> (5): 5, dan Q.s Yunus (..): 88. Sementara konsepsi al-Qur’an bahwa harta memiliki implikasi sosial dapat dilacak pada Q.s al-Baqarah (1):..., Qs. 70 : 24, Qs. 2 : 262, 265, 274, Q.s 51 : 19, Q.s 9 : 103, Qs. 4 : 38
13 Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia ,
uang  tidak  dapat  dikomoditikan  dan  dikomersialkan  untuk  mendapatkan  return keuntungan,  tetapi  uang  hanya  berfungsi  sebagai  alat  tukar,  oleh karena itu, cara untuk memberdayakan uang adalah melalui aktifitas ekonomi melalui pembiayaan mudha>rabah  (dalam  bentuk  patnership  atau  musyarakah)  atau  jual  beli (murabahah).  Sistem  ini  dianggap  dapat  bersentuhan  langsung  dengan  sektor  riil yang  merupakan  basis  pertumbuhan  ekonomi  secara  riil,  sehingga  antara perputaran uang dengan sektor riil saling berkaitan satu sama lainnya.
3. Eksistensi Penyelenggaraan Ekonomi  Syariah di Indonesia
Bangunan  suatu  ilmu  ditinjau  dari  sudut  pandang  filsafat  ilmu  harus memiliki  tiga  komponen,  yaitu  ontologis,  epistimologis,  dan  aksiologis.  Secara ontologi,  hakekat  dari  ekonomi  syariah  berpedoman  pada  wahyu  berupa  hasil interaksi  pemahaman  dari  teks-teks  al-Qur’an-hadis  dengan  pembacaan  terhadap gejala-gejala  yang  muncul  di  alam  raya  ini. 14 Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa konsep-konsep  ekonomi  yang  ada  dalam  al-Qur’an-hadis  itu  dielaborasi  dengan hasil-hasil  kajian  empiris  untuk  menghasilkan  cara  pandang  dalam  pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan manusia yang  tidak  terbatas.  Pada  aspek  epistimologi,  ekonomi  Islam  bersumber  dari kaedah yang dihasilkan oleh fikih muamalah yang diperoleh melalui penelusuran langsung  dari  al-Qur’an dan hadis dengan pendekatan kaedah-kaedah ushuliyah, baik  melalui  analisa  induksi  maupun  deduksi.  Sedangkan  secara  aksiologi, ekonomi  Islam  bertujuan  untuk  membantu  manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya yang dilandasi atas keharmonisan dan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan fsikis dengan kebutuhan spritualisme-rohaniah.
Bentuk-bentuk  penyelenggaraan  ekonomi  syariah  meliputi  berbagai  aspek dalam  bidang  kelembagaan  ekonomi,  seperti  perbankan  syariah,  BPRS,  BMT, asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana, syariah, dan pasar uang dan modal syariah.  Kehadiran  lembaga  keuangan  bank  dan  non  bank  tersebut menunjukkan bahwa  ekonomi  Islam  telah  menyentuh  ranah  aplikasi  (aksiologi)  yang  bertujuan membantu  manusia  memenuhi  hajat  kehidupannya  dibidang  ekonomi  yang berbasis rabbaniah.
Salah satu bentuk eksistensi penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia adalah  melalui  perbankan  syariah.  Dipilihnya  sampel  ini,  karena  aktifitas perbankan  merupakan  kegiatan  ekonomi  yang  paling  lama,  paling  banyak memiliki  nasabah,  dan  bersentuhan  langsung  dengan  sektor  riil.  Kehadiran perbankan  syariah  diakomodir  melalui  payung  hukum  UU  No.  21  2008  tentang perbankan syariah. 15
Setelah  lahirnya  UU  No.  10  Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992, masyarakat perbankan menyambut dengan antusias kehadiran UU ini
14 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam , (cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 10
15 Dasar hukum pelaksanaan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah diautur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dan juga dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU No. 23 Tahun 2004, kemudian dipertegas dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Lihat, Amir Machmud dan H. Rukmana, op. cit., 59
dengan memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah, namun pelatihan instan ini belum dapat memberikan pemahaman yang holistik akan konsep-konsep ekonomi  syariah  yang  meliputi  aspek  ontologis,  epistimologis,  dan  aksiologis  itu kepada stakeholder perbankan syariah secara khusus, maupun lembaga keuangan syariah secara umum, akibatnya ada gap antara penerapan konsep dengan realitas sikap  maupun  cara  pandang  karyawan  terhadap  konsep-konsep  ekonomi  Islam. Sebagai  contoh,  ketika  konsep  mudha>rabah  merupakan  sistem  operasional lembaga  keuangan  syariah  pada  umumnya,  yang  mana  inti  konsep  ini menghendaki  adanya  variabel  rate  of  return  (hasil  yang  berfluktuatif)  dari  suatu operasi  pembiayaan,  maka  seharusnya  konsep  gaji  berfluktuatif  (variabel  rate  of wage)  juga  diterapkan  pada  karyawan  lembaga  keuangan  syariah  berdasarkan hasil  pendapatan  bank,  sebagai  konsekwensi  dari  aplikasi  konsep  mudha>rabah yang menghendaki prinsip keadilan secara proporsional.
Implikasi  dari  kehadiran  UU  tersebut  juga  berdampak  pada  maraknya pembukaan  divisi  syariah,  dan  bahkan  membuka  cabang  bank  syariah  yang terpisah  dari  induknya,  seperti  BRI  syariah,  Mandiri  syariah,  dan  BNI  syariah. 16 Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan jawaban atas keinginan sebagian  masyarakat  yang  ingin  berinteraksi  dengan  sistem  perbankan  bebas bunga yang dikelola secara modern dengan tetap berpatokan pada prinsip-prinsip pengelolaan  perbankan  secara  umum.  Meskipun  dalam  beberapa  hal  ada perbedaan  dalam  struktur  corporate  governance  akibat  perbedaan  sistem operasional.
Bank  Indonesia  sebagai  induk  dari  perbankan  di  Indonesia  memiliki kompetensi  dalam  regulasi  dan  mengatur,  serta  mengawasi  kinerja  perbankan secara  umum,  termasuk  didalamnya  pengawasan  terhadap  perbankan  syariah. Secara  hirarkis  pengawasan  perbankan  syariah  melibatkan  sistem  pengawasan internal  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  RUPS,  dewan  komisaris,  dewan  audit, dewan  syariah,  direktur  kepatuhan  dan  SKAI,  serta  sistem  pengawasan  eksternal yang meliputi bank Indonesia, dewan syariah nasional, dan akuntan publik. 17
Adanya  dewan  syariah  sebagai  bagian  internal  dari  perbankan  syariah menunjukkan  bahwa  segala  produk  dan  jasa  perbankan  syariah  harus  melalui verifikasi  dewan  pengawas  syariah  ini,  juga  dilibatkannya  dewan  syariah  dalam hal  pengawasan  menunjukkan  bahwa  aspek-aspek  kesyariahan  (penganutan terhadap  prinsip-prinsip  hukum  Islam)  tetap  diperhatikan  dalam  sistem operasional  perbankan  syariah.  Dewan  pengawas  syariah  ini  terdiri  dari  pakar hukum  Islam,  ahli  hukum,  dan  ahli  perbankan.  Oleh  karena  itu,  perekrutan anggota  dewan  pengawas  syariah  ini  juga  harus  memperhatikan  kompetensi  dan kepatutan  (profit  and  profer  test),  bukan  berdasarkan  aspek  simpul  massanya, sehingga aspek good coorporate governance dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Aktifitas  bisnis  tentu  tidak  dapat  dilepaskan  dari  manipulasi  dan kecurangan, sebab dapat dikatakan bahwa bisnis penuh dengan intrik-intrik yang
16 Ibid ., hlm. 91
17 Wirdyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia , h. 61
boleh  jadi  dapat  mengorbankan  salah  satu  pihak,  baik  itu  dalam  bidang  akad transaksi  maupun  dalam  bidang  wanprestasi  (ingkar janji). Untuk mengantisipasi adanya  sengketa-sengketa  bisnis  yang  terjadi  pada  lembaga  keuangan  syariah, maka di Indonesia telah dibuat instrument hukum yang digali dari sumber pokok ajaran  syariah.  Seperti  produk  hukum  yang  dihasilkan  oleh  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  yang  umumnya  fatwa-fatwa  itu diputuskan untuk memberikan kepastian hukum terhadap produk perbankan dan lembaga  keuangan  syariah  lainnya.  Selain  itu,  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  telah  mengeluarkan  produk  hukum  berbentuk  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syariah.  Namun  masalahnya,  apakah  dalam  praktiknya  instrument- instrumen  hukum  itu  telah  dapat  memberikan  referensi  terhadap  penyelesaian kasus-kasus bisnis yang memadai dan efektif. 18
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan  besar  dalam  eksistensi  lembaga  Peradilan  Agama  saat  ini.  Salah  satu perubahan  mendasar  adalah  penambahan  wewenang  lembaga  Peradilan  Agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah.  Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang  memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan  perkara  termasuk  kasus sengketa  yang  berkaitan  dengan  ekonomi  syariah.  Yang  dimaksud  dengan ekonomi  syariah  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan menurut  prinsip  syariah  yang  meliputi  bank  syariah,  lembaga  keuangan  mikro syariah,  asuransi  syariah,  reasuransi  syariah,  reksadana  syariah,  obligasi  syariah dan  surat  berharga  berjangka  menengah  syariah,  sekuritas  syariah,  pembiayaan syariah,  pergadaian  syariah,  dana  pensiun  lembaga  keuangan  syariah  dan  bisnis syariah. 19
Berdasarkan  Undang-undang  itu,  maka  praktis  para  hakim  di  lingkungan lembaga  Peradilan  Agama  harus  menguasai  dan  mendalami  hukum  ekonomi syariah atau fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum muamalah.  Sebab belum ada peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan ekonomi syariah yang  mengatur  tentang  hukum  formil  (hukum  acara)  dan  hukum  materil. Pengaturan  hukum  ekonomi  syariah  yang  ada  selama  ini  adalah  ketentuan  yang termuat  dalam  kitab-kitab  fikih  dan  sebagian  kecil  terdapat  dalam  fatwa-fatwa Dewan  Syariah  Nasional  (DSN),  dan  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia.  Sehingga kalau dicermati kasus-kasus yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa pada Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  yang  berhubungan  dengan sengketa  antara  bank  syariah  dan  nasabahnya,  maka  penyelesaian  kasus  itu menggunakan  dua  hukum  yang  berbeda  yaitu  fatwa-fatwa  Dewan  Syariah
18 Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia , h. 239
19 Said Agil Husein al Munawar, Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam Dalam Arbitrase Islam di Indonesia,BAMUI & BMI ,
(cet. I; Jakarta: 1994), h. 48-49.
Nasional  dan  KUH  Perdata.  Hal  ini  dilakukan  guna  mengisi  kekosongan  hukum dalam menyelesaikan suatu perkara.

## B. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  sebagai berikut:  Penyelenggaraan  ekonomi  syariah  di  Indonesia  dilembagakan  melalui lembaga  keuangan  bank  maupun  non  bank.  Lembaga  keuangan  perbankan diaplikasikan  melalui  perbankan  syariah  yang  dasar  operasionalnya  diakomodir melalui  payung  hukum  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  perbankan  syariah  yang merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa perubahan UU sebelumnya, yaitu UU No. 7 tahun 1992 yang diubah dengan UU No. 10 tahun 1998.
Peran  lembaga  keuangan  syariah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dapat  dilihat  dari  total  pembiayaan  yang  disalurkan  untuk kepentingan dunia usaha. Pada tahun 2009 total pembiayaan untuk sektor UMKM tercatat  sebesar  Rp.  18,38  Triliun  (67,82%)  dari  total  pembiayaan,  sedangkan pembiayaan  untuk  sektor  non-UKM  sebesar  Rp.  8,72  Triliun  (32,18%)  dari  total pembiayaan,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  peranan  perbankan  syariah  dalam memberdayakan  ekonomi  usaha  kecil  menengah  (UMKM)  sudah  semakin  tinggi. Dalam  perbankan  dikenal  istilah,  semakin  tinggi  dana  yang  disalurkan  untuk kegiatan pembiayaan dan investasi riil, maka tingkat kesehatan bank juga semakin baik.  Eksistensi  penyelenggaraan  ekonomi  syariah  di  Indonesia  terlihat  dari maraknya  pembukaan  bank  divisi  syariah,  dan  bahkan  membuka  cabang  bank syariah yang terpisah dari induknya, seperti BRI syariah, Mandiri syariah, dan BNI syariah. Maraknya pembukaan BPRS dan BMT, serta pasar modal syariah dan juga reksadana  syariah  saling  berkompetisi  dalam  mendukung  instrumen-instrumen keuangan syariah.

## Referensi
Az-Zuhai>ly, Wahbah, al-fiqh al-Islami>y wa adillatuhu, Jilid V. cet. I; Beirut: Daar al-Fikr al- Mu’ashir, 1999.
Departemen  Agama,  Sya>mil  al-Qur’an,  The  Miracle.  cet.  I;  Bandung:  PT.  Sygma  Examedia Arkanleema, 2009
Edwin  Nasution,  Mustafa,  dkk,  Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam.  cet.  I;  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Huda,  Nurul,  dkk,  Ekonomi  Makro  Islam,  Pendekatan  Teoritis.  cet.  I;  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2008.
Husen al-Munawwar, Said Agil, Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam Dalam Arbitrase Islam di Indonesia,BAMUI & BMI. cet. I; Jakarta: 1994.
Machmud,  Amir  dan  Rukmana,  Bank  Syariah,  Teori,  Kebijakan,  dan  Studi  Empiris  di Indonesia. cet. I; Jakarta: Erlangga Press, 2010.
Muhammad,  Manajemen  Pembiayaan  Mudha>rabah  di  Bank  Syariah.  cet.  I;    Jakarta:  PT. RajaGRafindo Persada, 2008.
Mujahidin, Akhmad, Ekonomi Islam. cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
Team Penyusun, Kamus Perbankan. cet. I; Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1999.
Wirdyaningsih,  dkk,  Bank  dan  Asuransi  Islam  di  Indonesia.  cet.  III;  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2007.
www. Ekonomi Islam.com