## FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENEGAKAN QANUN JINAYAT DI ACEH

## (Studi Kasus Penerapan Qanun No. 14 Tahun 2003 di Kota Subulussalam)
Ali Geno Berutu
Sekolah Pascasarjan (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: ali_geno@ymail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  membuktikan  bahwa  pelaksanaan  Qanun  Aceh  No.  14  Tahun  2003  tentang khalwat di  Kota  Subulussalam  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  baik.  Banyak  kendala yang  dihadapi  baik  dari  pelaksananya  (pemerintah)  maupun  masyarakat  sebagai  objek hukum  penerapan  syariat  Islam  itu  sendiri.  Faktor  hukum  yang  merupakan  salah  satu faktor utama penyebab stagnan-nya penindakan terhadap pelanggar Qanun No. 14 Tahun 2003  di  Kota  Subulussalam  disamping  faktor-faktor  lainnya.  Tulisan  ini  berusaha menguraikan kendala dalam efektivitas penegakan hukum yang merupakan suatu indikator penilaian  terhadap  penegakan  suatu  hukum,  dalam  artian  untuk  mengukur  keberhasilan atau  target  yang  telah  ditetapkan  dalam  penerapan  suatu  hukum  khususnya  terhadap penegakan Qanun No. 14 Tahun 2003 di wilayah hukum Kota Subulussalam, Aceh.
Kata kunci : Khalwat, Aceh, Syariat Islam, Jinayat, Subulussalam

## Abstract
This  paper  proves  that  the  implementation  of  Qanun  Aceh  no.  14  of  2003  on  khalwat  in Subulussalam  city  has  not  fully  run  well.  Many  obstacles  faced  both  from  the  executor (government)  and  the  community  as  the  object  of  the  law  of  the  application  of  Islamic Shari'a itself. The legal factor is one of the main factors causing its stagnant action against the violation of Qanun. 14 Year 2003 in Subulussalam City in addition to other factors. This paper attempts to outline the obstacles in the effectiveness of law enforcement which is an indicator of the assessment of the enforcement of a law, in order to measure the success or targets set in the application of a law especially to the enforcement of Qanun. 14 Year 2003 in the jurisdiction of Subulussalam City, Aceh.
Keywords : Khalwat, Aceh, Syariat Islam, Jinayat, Subulussalam

## A. Pendahuluan
Masyarakat  Aceh  memiliki  corak kehidupan  yang kental  dengan  agama  Islam, hal ini  dapat  dilacak  akar  sejarah  berdirinya  kerajaan–kerajan  Islam  yang  menjadi  pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Aceh tergolong wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam  hal  kedatangan  Islam  dan  berdirinya  kerajaan–kerajaan  Islam  yang  dimulai  dari kerajaan  Peureulak  (840-1291),  Samudra  Pasai  (1042-1427),  Teumiang  (840-1291), Darussalam  (1205-1530)  dan  Aceh  Darussalam  (1514-1903)  dan  kerajaan  –  kerajaan  kecil lainnya. 1
Bila  ditinjau  dari  sejarah  kerajaan  Aceh  Darussalam  (1514-1903)  terdapat pemberlakuan  hukum jinayat yang  dipengaruhi  oleh  hukum  adat.  Pemberlakuan  hukum jinayat ini  dapat  dibuktikan  dengan  adanya Qanun  Meukuta  Alam dan  keterangan- keterangan tentang praktek pemberlakuan hukum jinayat . 2 Dalam Qanun Meukuta Alam ini ditetapkan  bahwa  dasar  kerajaan  Acceh  Darussalam  adalah  Islam  dan  bentuknya  adalah kerajaan  yang  bersuber  kepada al-Qur’an,  al-Hadist,  Ijma’  dan  Qiyas . 3 Konsep  ini sesungguhnya  mencerminkan  bahwa  Islam  dan  negara  adalah  integral (al-Isla  din  wa daulah) , tak berlebihan jika kemudian kerajaan Aceh Darussalam merumuskan Qanun al- Asyi sebagai pedoman dasar dalam kehidupan bernegaraa, sosial dan hukum masyarakat.
Meskipun  Islam  telah menjadi sumber    undang-undang  negara,  tetapi  tidak  dapat dielakkan  keterpengaruhan  hukum jinayat yang  diberlakukan  oleh  adat  istiadat  yang dipraktekkan  di  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  pelanggaran  terhadap  pembunahan, perzinaan,  pencurian  dan khamar dikenakan  sanksi yang  tegas  yang  di  ambil  dari  hukum jinayat yang  bercampur  dengan  adat.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  adat  orang  Aceh sangat  berpengaruh  oleh  ajaran  Islam,  bahkan  lebih  dari  sekedar  itu,  adat  orang  Aceh terbentuk  di  atas  kesadaran  dan  keinginan  untuk  menjalankan  syariat  Islam  dalam kehidupan sehari-hari. 4
Masyarakat Aceh memiliki strukur sosial tersendiri yang diatur berdasarkan hukum Qanun Meukuta  Alam  al-Asyi (Undang-undang kerajaan Aceh). Qanun tersebut menjelaskan bahwa  kekuasaan  tertinggi  berada  di  tangan  sultan,  sedangkan  kekuasaan  agama  berada
1 Haedar Nasir, Islam syariat: Reproduksi Salapiyah Idiologis di Indonesia (Bandung: Mizan 2013), h. 336.
2 Rusjdi  Ali  Muhammad, Revitalisasi  Syari’at  Islam  di  Aceh:  Problem,  Solusi  dan  Implementasi , (Ciputat: Logos Wacana Ilmu,2003), h. 49.
3 Khamami Zada , “Sentuhan Adat Dalam Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh (1514-1903)”, Karsa, Vol. 20 No. 2, Desember 2012, h. 3.
4 Al Yasa’ Abu Bakar,”Islam, Hukam dan Masyarakat di Aceh Tajdid Syariat dalam Negara Bangsa”, First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies , 24-27 Februari 2007, h. 2.
ditangan  ulama.  Di  bawah  sultan  ada Uleebalang (hulu  balang)  yang  menguasai  daerah tertentu  dengan  hak  otonomi  luas. Uleebalang membawahi  beberapa imum  mukim dan dibawah imum mukim terdapat beberapa keuchik . 5
Di  Aceh,  syariat  Islam  di implementasikan  secara  formal  setelah  dikeluarkannya Undang-undang  No.  44  Tahun  1999 6 tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan  Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh 7 sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Adanya legalitas dari pemerintah untuk menerapkan syariat Islam di Aceh direspon oleh pemerintah daerah  dengan  mengeluarkan  beberapa  peraturan  daerah  (Perda)  dalam  rangka terlaksananya syariat Islam di Aceh. Dari perda-perda itu  selanjutnya dikembangkan lagi menjadi peraturan-peraturan daerah yang menyangkut tata laksana syariat Islam yang pada gilirannya melahirkan Qanun Aceh. 8
Lima  qanun  disahkan  antara  tahun  2002-2004  yang  berisi  hukuman  pidana  atas pelanggaran  syariah  yakni:  Qanun  No.  11  Tahun  2002  tentang  Penerapan  Syariah  Dalam Aspek  Kepercayaan  ( aqidah ),  Ritual  ( ibadah ),  dan  Penyebaran (syi’ar) Islam  yang  meliputi persyaratan busana islami; Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang larangan Menkonsumsi dan Menjual Minuman ber–alkohol (khamar) ; Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang larangan Judi (maisir) ; Qanun No.  14 Tahun 2003 melarang “perbuatan bersunyi-sunyian” (khalwat) 9 dan Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang Pembayaran Zakat.
Dari  penjelasan  latar  belakang  di  atas,  maka  tulisan  ini  akan  mencoba mengungkapkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  Qanun  No.  14  Tahun 2003  Tentang  khalwat  di  Kota  Subulussalam,  baik  foktor  dari  segi  hukum  maupun  non hukum,  sehingga  dapat  tergambar  dengan  jelas  apa  saja  yang  menjadi  penghalang efektifitas Qanun No. 14 di di Kota Subulussalam dan di Aceh pada umumnya. Penelitian ini  bersumber  dari  penelitian  lapangan (field  research) dan  penelitian  kepustakaan (library research) dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan sosio-legal-historis .
5 Hasan Basri, ” A. Hasjmy (1914-1998) Kajian Sosial-Intlektual Pemikiran Tentang Politik Islam” , (Disertasi Sps UIN Jakarta, 2008), h. 53. Lihat juga, Asma Uddin, "Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia," University of St. Thomas Law Journal: Vol. 7: Iss. 3 (2010), Article Available at: http://ir.stthomas.edu/ustlj/vol7/iss3/8(diakses pada tanggal 02 Mei 2016) h. 618.
6 Haidar  Nassir, Islam  Syariat  Reproduksi  Salafiyah  Idiologis  di  Indonesia (Bandung:  Mizan, 2013),h. 332.
7 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda , ( Jakarta: GIP, 2003),h.  106.
8 Syamsul  Bahri,  “Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh  Sebagai  Bagian  dari  Wlayah  NKRI”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012.
9 Asma Uddin,  "Religious Freedom Implications of Sharia ..., h. 632.

## B. Pembahasan
Ada  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  dalam  efektivitas  penegakan  Qanun Kahalwat  di  Subulussalam.  Merujuk  kepada  teori  Soerjono  Soekanto  yang  menjelaskan bahwa  masalah  pokok  dalam  penegakan  hukum  adalah  terletak  pada  hukumnya  sendiri (peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku),  penegak  hukumnya  yakni  pihak-pihak yang  mengawal  penerapan  hukum,  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penerapan hukum,  masyarakat  di  mana  hukum  tersebut  diberlakukan  dan  budaya  hukum  dalam masyarakatnya. 10 Kelima faktor tesebut saling memiliki kaitan yang erat dikarenakan esensi dari  penegakan  hukum.  Kelima  faktor  tersebut  merupakan  tolak  ukur  daripada efektifitas penerapan hukum.

## 1. Faktor Undang-undang (Qanun)
Bila  kita  mengkaji  Qanun  Nomor  14  Tahun  2003  tentang khalwat, maka  kita  akan menemui suatu kepastian bentuk ‘uqubat bagi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan khalwat di Aceh. Qanun ini tegas mengtakan bahwa perbuatan khalwat adalah haram, 11 dan barang  siapa  yang  melanggar  ketentuan  tersebut  dapat  di  kenakan ‘uqubat  ta’zir berupa cambuk paling banyak 9 (sembilan) kali cambukan. 12 Begitu juga dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tenntang hukum jinayat yang merupa pembaharu terhadap Qanun Nomor 14 Tahun  2003,  dikatakan  bahwa  hukum  berkhalwat  adalah  haram  dan  setiap  orang  yang melanggar ketentuan tersebut di ancam dengan ‘uqubat  ta’zir berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh kali) cambukan. 13
Sebenarnya  kelemahan  utama  yang  terdapat  dalam  Qanun  14  tahun  2003  adalah tidak  adanya  kewenangan  yang  diberikan  kepada  wilayatul  hisbah  (WH) 14 untuk melakukan  penahanan.  WH  tidak  berwenang  menahan  dan  memeriksa,  sehingga penahanan  yang  dilakukan  WH  merupakan  tindakan  melanggar  ketentuan  hukum  dan
10 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2008), h.  8. Lihat juga, Jainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 62.
11 Pasal  4  Qanun  Nomor  14  Tahun  2003  Tentang  Khalwat.  Lihat  juga  Zulkarnain  Lubis, Menyambut  Qanun  Jinayah  Nomor  6  Tahun  2014 , https://drive.  google.  com/file/d/0B5UQVc J8Df8WenBNSWNfZU VMcTQ/view? pli=1 (diakses 20 Oktober 2015).
12 Pasal 22 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.
13 Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
14 Wilayatul  Hisbah  adalah  lembaga  atau  badan  yang  berwenang  memberitahukan  kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan menyadarkan anggota masyarakat tersebut,  agar  mematuhi  aturan-aturan    supaya  tidak  dikenakan  sanksi  atau denda dari  peraturan- peraturan terebut (law enforcement) . Lihat, Al Yasa’ Abu Bakar, Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syari‘at Islam Aceh, 2009), h. 22.
melampaui  batas  kewenangan.  Kewenangan yang  dimiliki  WH  hanya  sebatas  melakukan pengawasan terhadap penegakan syariah Islam sekaligus melakukan pembinaan terhadap para pelanggar syariah Islam yang sedang berlaku di Aceh. Dan tidak ada kewenangan WH melakukan  penahanan  terhadap  para  pelanggar  pelaku  Syariah  di  Aceh  bila  berdasarkan kepada  Qanun  Nomor  14  Tahun  2003 . 15 Apabila  WH  menangkap  pelaku  pelanggaran khalwat  akan  dilimpahkan  perkaranya  ke  pihak  penyidik  di  kepolisian,  dan  pihak kepolisianlah yang berwenang melakukan penahanan terhadap mereka. 16
Setelah  di  sahkannya  Qanun  Nomor  7  Tahun  2013  Tentang  Hukum  Acara Jinayat sepertinya telah memberi angin segar bagi penegakan syariat Islam di Aceh. Hal ini ditandai dengan  penambahan  kewenangan  yang  diberikan  kepada  Wilayatul  Hisbah  dalam melakukan tindakan yang nyata terhadap penegakan Qanun Jinayat di Aceh, dimana pada qanun-qanu sebelumnya (Qanun 12, 13 dan 14 Tahun 2003) kewenangan WH hanya berupa pengawsan terhadap pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Sebagai mana di jelaskan dalam Pasal 7 dan 9 Qanun 2013  sebagai berikut:
Penyelidik  merupakan  Pejabat  Polri  dan  PPNS yang  telah  diberi  wewenang  oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan (Pasal 6).
Dalam Pasal 7 dan pasal 9 ayat (2) dijelaskan:
(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, karena kewajibannya berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Jarimah;
b. mencari keterangan dan barang bukti;
c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
d. mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  secara  bertanggung  jawab  dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.
(2) Penyelidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6,  atas  perintah  penyidik  dapat melakukan tindakan:
a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan/atau
d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
15 Wawancara  dengan  Sarkani,  Kasi  Ketentraman  dan  Ketertiban  Pol  PP  dan  WH  Kota Subulussalam, 23 April 2015.
16 Keputusan  Gubernur  Aceh  No.  01  tahun  2004  tentang  kewenangan  pembentukan Organisasi Wilayatul Hisbah.
(3) Penyelidik  membuat  dan  menyampaikan  laporan  hasil  pelaksanaan  tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Penyidik.
Pasal 9 Ayat (2):
(2) Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, berwenang:
a. menerima  laporan  atau    pengaduan  dari  seseorang  tentang  adanya  tindak pidana pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
b. melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh  berhenti  seorang  Tersangka  dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri Tersangka;
d. melakukan pengeledahan, penangkapan, dan penahanan;
e. melakukan  penyitaan  benda  dan/atau  surat  sesuai  dengan  Peraturan Perundang-undangan;
f. mengambil sidik jari dan memotret seorang Tersangka;
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
h. mendatangkan  Saksi  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara;
i. membuat  Surat  Perintah  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  kepada    Penuntut Umum  dengan  tembusan  kepada  korwas  PPNS  setelah  terlebih  dahulu berkoordinasi dengan korwas;
j. melakukan  penghentian  penyidikan  setelah  berkoordinasi  dengan  penuntut umum  bahwa  tidak  terdapat  cukup  bukti  atau  peristiwa  tersebut  bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada Korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada  Tersangka atau kuasanya; dan/atau
k. mengadakan tindakan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam dan Peraturan Perundang- undangan.
PPNS  dalam  melaksanakan  kewenangan  penyelidikan  sebagimana  dimaksud  dalam Pasal 7 dan  Pasal 9 ayat (2) dibantu oleh anggota kepolisian dan polisi WH. 17 Inilah yang menjadi dasar bagi WH dalam melakukan penahan terhadap setiap orang yang melanggar
ketentuan-ketentuan qanun jina>ya>t di Aceh, dimana ketentuan seperti ini sebelumya tidak pernah  di  atur  dalam  qanun-qanun  jinayat  terdahulu  (Qanun  12,  13  dan  14  Tahun  2003). Jadi  kendala  yang  selama  ini  menjadi  alasan  utama  bagi  WH  dalam  menindak  pelaku jinayat  di  Aceh  sudah  terjawab  dengan  disahkannya  Qanun  No.  7  Tahun  2013  Tentang Hukum Acara Jinayat.
Kendala selanjutnya adalah adanya benturan antara qanun dalam penanganan kasus khalwat . Permasalahan khalwat di Aceh, selain di atur dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan ditegaskan kemabali dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 juga di atur dan menjadi salah satu  kewenangan  dari  peradilan  adat  di  Aceh,  hal  ini  di  jelaskan  dalam  Qanun  Nomor  9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Pasal 13 ayat (1) dijelaskan  bahwa  khalwat  merupakan  salah  satu  dari  18  kewenangan  yang  di  berikan kepada mahkamah adat di Aceh. Hal inilah yang menjadi  celah permasalahan baru dalam penerapan Qanun Khalwat di Aceh dan khususnya Kota Subulussalam.
Dengan adanya Qanun Nomor 9 Tahun 2008, setiap pelanggaran khalwat yang terjadi Aceh harus diselesaikan melalui peradilan adat terlebih dahulu. Apabila bisa diselesaikan dalam  peradilan  adat,  maka  pihak  berwenang  dalam  hal  ini  WH  tidak  berwenang  lagi untuk  menindaklanjuti  kasus  tersebut. 18 Mengenai  mekanisme penyelesaian kasus khalwat di lembaga adat akan disesuaikan dengan kebiasaan adat di wilayah masyarakat setempat, bararti  hukum  adat  di  Aceh  tidak  memiliki  standar  tertentu  dalam  mekasnisme penyelesaiannya,  hal  ini  dikarenakan  masyarakat  Aceh  yang  majemuk  dan  terdiri  dari beberapa suku yang berbeda. 19
Adanya dualisme lembaga dalam peneyelesaian kasus khalwat di Aceh merupakan kendala  tersendiri  bagi  WH  dalam  menegakkan  Qanu Khalwat .  Satu  penelitian  terkait dengan  khalwat/mesum  di  kota  Lhokseumawe  yang  dilakukan  Abdullah,  seorang  dosen Sekolah  Tinggi  Agama Islam  Negeri  (STAIN)  Lhokseumawe menyebutkan,  berkurangnya penyelesaian  kasus  khalwat/mesum  melalui  WH  dan  mahkamah  syar’iyah  dikarena penyelesaian  kasus  khalwat/mesum  telah  bergeser.  Kasus  khalwat/mesum  saat  ini  lebih mengutamakan  penyelesaian  secara  adat  ketimbang  kepada  jalur  WH  dan  mahkamah syar’iyah.
18 Wawancara  dengan  Kalidin,  Kasi  Penegakan  Syariat  Islam,  WH  Kota  Subulussalam,  23 April 2015.
19 Putri Sahadat Bancin, Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat/Mesum Berdasarkan Qanun Nomor 14  Tahun  2003 (Suatu  Penelitian  Di  Kota  Subulussalam),  (Banda  Aceh:  Skripsi  Fak.  Hukum  Univ. Syiah Kuala, 2015), h. 55.
Hasil  penelitian  itu  telah  dipaparkan  dalam  Aceh  Development  International Conference  (ADIC)  yang  berlangsung  pada  27  Maret  2013  di  Kuala  Lumpur.  Apa  yang disimpulkan  Abdullah,  barangkali  ada  benarnya.  Sebab  sejak Majelis Adat  Aceh 20 (MAA) melakukan sosialisasi  penyelesaian  kasus masyarakat  melalui  adat  dalam  beberapa  tahun terakhir,  maka  kasus-kasus  yang  masuk  dalam  kategori  18  kasus  adat  sesuai  dengan amanah Qanun Nomor 9 Tahun 2008, bisa diselesaikan melalui mahkamah adat di gampong ataupun mukim . 21
Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  sudah  saatnya  para  pemangku  kepentingan  untuk duduk  bersama  dan  merumuskan  mekanisme  penyelesaian  kasus khalwat di  Aceh, khususnya  di  Subulussalam.  Hal  ini  penting  dilakukan  guna  mempertegas  mengenai ketentuan-ketentuan khalwat seperti apa yang menjadi wilayah kewenangan masing-masing lembaga.  Karena  selama  ini  penangangan  kasus  khalwat  menurun  penyelesaiannya  di tingkat mahkamah syar’iyah. Disamping itu ada yang beranggapan bahwa hukuman 22 yang diberikan  lembaga  adat  terhadap  pelaku khalwat di  nilai  kurang  adil,  karena  bentuk hukumannya kurang begitu tegas dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.
Di  Kota  Subulussalam  sendiri  penyelesaian  kasus khalwat di  tempuh  dengan  jalur kekeluargaan.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  Kasi  Penegak  Kebijakan  Daearah Dan  Syariat Islam Kota Subulussalam bahwa, setiap pelanggaran kasus khalwat diwilayah hukum Kota Subulussalam terlebih dahulu dilakukan penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan adat istiadat  yang  berlaku  di  Subulussalam.  Setelah  pihak  Satpol  PP  dan  WH  memberikan teguran dan peringatan kepada para pihak yang melanggar qanun tentang khalwat tersebut, lalu menyerahkannya kepada geucik (kepala desa) untuk diselesaikan secara adat dan aturan kampong  tersebut,  setelah  dilakukan  proses  hukum  adat  tapi  belum  menghasilkan  suatu
20 Di Aceh disamping adanya lembaga hukum formal yang menangani pelanggaran syariat Islam,  juga  terdapat  lembaga  informal  yaitu  lembaga  adat  yang  sangat  berpengaruh  pada  pola kehidupan  masyarakat  Aceh.  Lembaga  adat  memiliki  landasan  hukum  yakni  Qanun  No.  9  Tahun 2008  tentan  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Adat  Istiadat  serta  Qanun  Nomor  10  Tahun  2008 tentang Lembaga Adat.
21 Teuku  Muttaqin  Mansur,  “Penyelesaian  Kasus  Mesum  Melalui  Mahkamah  Adat  atau Mahkamah  Syar’iyah?”, http://aceh.tribunnews.com/2013/09/04  /peny  elesaian-kasus-mesum- melalui-ma-atau-ms?page3 (dikases pada tanggal 24 Agustus 2015).
22 Pasal 16 (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dijelaskan bahwa jenis-jenis  sanksi  yang  dapat dijatuhkan  dalam    penyelesaian  sengketa  adat sebagai berikut: nasehat; teguran; pernyataan maaf; sayam;  diyat;  denda;  ganti  kerugian;  dikucilkan  oleh  masyarakat  gampong  atau  nama  lain; dikeluarkan  dari  masyarakat  gampong  atau  nama  lain;  pencabutan  gelar  adat;  dan  bentuk  sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.
kesepakatan, baru diselesaikan secara qanun yang berlaku. 23 Pada dasarnya penyelesaian kasus  khalwat  ditempuh  dengan  jalan  damai  dimana  kedua  keluarga  yang  tersangka khalwat /mesum duduk bersama untuk mencari solusi terhadap penyelesaian kasus tersebut dengan  hukumuan  yang  sering  di  capai  adalah  berupa  pemberian  nasehat,  perdamaian, pernyataan maaf, ganti rugi/denda dan di nikahkan. 24

## 2. Faktor Penegak Hukum
Penegak  hukum  dilakukan  oleh  institusi  yang  diberi  wewenang  untuk  itu (penegakan  qanun  syariat  Islam),  dalan  hal  ini  adalah  wilayatul  hisbah.  Sejak  hukum  itu mengandung perintah dan pemaksaan, maka sejak itu pula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada artinya, bila perintahnya tidak dapat dilaksanakan. Karena itu, diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi nyata dalam praktek hukum. Donald Black, sebagaimana dikutip Sadjipto Rahardjo mengatakan bahwa dimensi keterlibatan  manusia  dalam  penegakan  hukum  tersebut  dinamakan  dengan  mobilisasi hukum.  Dalam  mobilisasi  hukum  inilah  manusia  turut  campur  sehingga  hukum  tidak hanya mengancam dan berjanji di atas kertas. 25
Wilayatul  Hisbah  dan  Sat  Pol  PP  Kota  Subulussalam  saat  ini  memiliki  139  orang anggota  dan  keseluruhan  dari  anggota  tersebut  berpusat  di  Kantor  Pol  PP  dan  WH  Kota Subulussalam  di  Subulussalam.  Adapun  status  dari  139  orang  anggota  tersebut,  baru  15 orang  yang  diangkat  menjadi  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  dan  sisanya  masih  berstatus sebagai  pegawai  honorer. 26 Selain  itu  WH  Kota  Subulussalam  juga  belum  mempunyai Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS),  padahal keberadaan  PPNS  ini sangat  di  butuhkan guna  untuk  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilakukan  WH  terhadap  pelaku pelanggaran qanun jinayat di Kota Subulussalam.
Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai sangat mempengaruhi efektivitas suatu hukum. Berdasarkan keterangan di atas bahwa saat ini Wilayatul Hisbah dan Pol PP Kota Subulussalam memiliki 139 anggota dimana 15 belas di antaranya adalah PNS, sisanya pengawai honorer  yang kebayakan memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah
23 Wawancara dengan Bapak Kalidin , Kasie Penegak Kebijakan Daearah Dan Syariat Islam  Kota Subulussalam. Kantor  Satuan  Polisis  Pamong  Praja  dan  Wilayatul  Hisbah  Kota  Subulussalam,  pada tanggal 23 April 2015.
24 Wawancara  dengan  H.M  Layari  Kombih,  selaku  Ketua  Majelis  Adat  Aceh  (MAA)  Kota Subulussalam, bertempat dikantor MAA Kota Subulussalam pada tanggal 27 April 2015.
25 Danial, “Efektifitas ‘Uqūbat Dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 dan DQHR Tentang Khalwat dan Ikhtilath”, Jurnal Asy-Syir’ah Vol. 45, No. I , 2011, h. 1004.
26 Wawancara dengan Abdul Malik, selaku Kepala Satpol PP dan WH Kota Subulussalam.
Atas  (SMA). 27 Pendidikan  para  penegak  hukum  ini  (WH)  sangat  vital  dalam  penegakan hukum syariah di Aceh, karena hukum yang akan di tegakkan nantinya bukanlah hukum yang  berdasarkan  kepada  UUD  sebaggai  landasar  utama  pembuatan  hukumnya,  akan tetapi al-Qur’an dan al-Hadist. Maka untuk itu setiap anggota WH di tuntut untuk memiliki kecapan  dalam  bidang hukum  Islam  (fikih).  Inilah  yang menjadi  permaslahan  selama  ini, dimana  masyarakat  menilai,  para  penegak  hukum  syariah  di  Kota  Subulussalam  belum layak  untuk  dijadikan  sebagai  penegak  qanun  jinayat.  Hal  ini  dikarenakan  sikap  dan perilaku  keseharian  anggota  WH  yang  belum mencerminkan nilai-nilai  ke-Islaman  dalam kehidupan masyarakat sehari-hari di luar masa tugasnya. 28
Memang dalam perekrutan anggota WH selam ini belum ada standar yang khusus mengenai  latar  belakang  pendidikan  bagi  anggota  WH.  Menurut  Wildan  Sastra  selaku pemerhati  syariat  Islam  dan  gender  kota  Subulussalam,  mengkritik  bahwa  sudah seharusnya  WH  Kota  Subulussalam  membuat  standar  khusus  dalam  perekrutan  anggota WH  dimana  dinai-nilai  ke-Islaman  harus  menjadi  standar  utama  dalam  perekerutan tersebut,  sehingga  dalam  penegakan  qanun-qanun  syariat  anggota  WH  bisa  mengetahui dengan  baik  dan  benar  apa  yang  menjadi  tugasnya  dan  begitu  juga  dalam  kehidupan bermasyarakat sehari-hari, anggota  WH  di  harapkan  bisa  memberikan  contoh yang  nyata kepada masyarakat akan perlunya menegakkan syariat Islam di Kota Subulussalam. Wildan mengatakan,  anggota  WH  seharusnya  menjadi  garda  terdepan  dalam  penegakan  dan pencotohan syariat Islam bukan malah sebaliknya. 29

## 3. Faktor Fasilitas Penunjang Penegakan Hukum
Keterpusatan  WH  di  Kota  Subulussalam  sebenarnya  menjadi  masalah  tersendiri terhadap penegakan qanun jinayat di Subulusslam. Saat ini Kota Subulussalam memiliki 5 kecamatan  yang  terdiri  dari  Kecamatan  Simpang  Kiri,  Penanggalan,  Sultan  Daulad, Runding dan Longkib. Tiga dari lima kecamatan ini pada dasarnya jauh dari Kantor Pol PP dan  WH  Kota  Subulussalam  yang  terletak  di  pusat  Pemerintahan  Kota  Subulussalam  di Kecamatan  Simpang  Kiri.  Ketiga  kecamatan  tersebut  adalah,  Kecamatan  Sultan  Daulad, Kecamatan  Rundeng  dan  Kecamatan  Longkib.  Sedangkan  dua  lainnya  yakni  Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Penanggalan relatif berdekatan. Maka tidak heran bila selama ini kasus yang di tangani WH Kota Subulussalam berasal dari Kecamatan Simpang Kiri dan
27 Wawancara  dengan  Bambang  Aprianto,  Selaku  Subag  TU  Pol  PP  dan  WH  Kota Subulussalam.
28 Wawancara dengan Arifin Sarbaini, selaku Ketua FPI Kota Subulussalam.
29 Wawancara dengan Wildan Sastra, selaku pemerhati syariat Islam di Kota Subulussalam.
Kecamatan Penanggalan, karena dua kecamatan inilah yang paling memungkinkan untuk dilakukan pengontrolan setiap saat, karena letak dan jaraknya dari kantor Pol PP dan WH tidak terlalu jauh.
Keberadaan  Kantor  WH  seharusnya  tidak  hanya  berada  di  satu  titik  tertentu,  tapi harus ada di setiap kecamatan-kecamatan di Kota Subulusssalam. Hal ini dilakukan supaya keberadaan  WH  dapat  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat  bukan  hanya  sebagai  simbol dari  pelengkap lembaga-lembaga daerah di Aceh. Dalam Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah disebutkan bahwa susunan  organisasi  Wilayatul  Hisbah,  terdiri  atas;  Wilayatul  Hisbah  Tingkat  Provinsi; Wilayatul  Hisbah  Tingkat  Kabupaten/Kota;  Wilayatul  Hisbah  Tingkat  Kecamatan,  dan Wilayatul  Hisbah  Tingkat  Kemukiman. 30 Berarti  pembentukan  kantor  WH  di  setiap kecamatan  sangat  mungkin  untuk  di  bentuk  karena  telah  mempunyai  landasan  hukum yang kuat.
Ketika  penulis  menanyakan  hal  tersebut,  Kepala  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam Bapak Abdul Malik mengatakan, hal itu mungkin saja dilakukan tapi tidak dalam waktu dekat ini, karena menurut Abdul Malik saat ini Pol PP dan WH masih berfokus kepada kelengkapan fasilitas penunjang lainnya yang menurutnya sangat  belum  memadai/ideal  untuk  sebuah  kantor  WH  tingkat  kota  di  Aceh.  Selain  itu, Kantor  WH  kota  Subulussalam  sekarang  ini  juga  belum  memiliki  kantor  yang  permanen tapi  masih  dalam  bentuk  sewa  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Subulussalam. Memang inilah kendala utama mengapa WH kota Subulussalam belum membentuk kantor WH di tingkat kecamatan, karena semua itu tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Alokasi anggaran yang disediakan APBK Kota Subulussalam terhadap Kantor Satpol PP dan WH memang sangat terbatas. Sebagai gambaran, pada tahun 2013 Pol PP dan WH mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.215.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima belas juta  rupiah)  sedangkan  pada  tahun  2014  alokasi  anggaran  Pol  PP  dan  WH  adalah  Rp. 4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dan pada tahun 2015 alokasi anggaran yang  disediakan  adalah  Rp.  4.350.000.000,00  (empat  milyar  tiga  ratus  lima  puluh  juta rupiah). Dengan anggaran tersebut WH dikatakan Abdul Malik belum bisa berbuat banyak mengenai  pengawasan  syariat  Islam  di  Kota  Subulussalam,  belum  lagi  wilayah
30 Hirwan  Jack,  “Efektivitas  Wilayatul  Hisbah  Dalam  Pencegahan  Aliran  Sesat  Di  Aceh”, http://bkpp.acehprov .go.id/ simp egbrr /Art ikel/Artikel05-02-2015/Wilayatul H i s bah _Aceh.pdf ,h. 2. (diakses pada tanggal 16/03/2015).
subulussalam yang menjadi daerah tugasnya juga luas dan berjauhan antar satu kecamatan dengan  kecamatan  yang  lainnya.  Untuk  saat  ini  Pol  PP  dan  WH  Kota  Subulussalam memiliki bebera fasilitas untuk keperluan dinas seperti, satu buah kenderaan mobil patroli, 16 (enam belas) kenderaan sepada motor, 8 (delapan) koputer/laptop. 31
Dengan  anggaran  dan  fasilitas  seperti  itu,  bisa  di  bayangkan  bagaimana  proses pengawasan yang di lakukan oleh WH  Kota Subulussalam terhadap qanun-qanun syariat Islam  Kota  Subulussalam,  belum  lagi  status  anggota  WH  yang  mayoritas  masih  sebagai pegawai  honorer,  tentu  hal  ini  juga  bisa  mempengaruhi  konsentrasi  mereka  dalam menjalankan  tugasnya  sehari-hari.  Memang  dalam  hal  ini,  keseriusan  Pemerintahan  Kota Subulussalam  dalam  menerapkan  syariat  Islam  masih  sangat  mungkin  untuk dipertanyakan,  pemerintah  seharusnya  sepenuh  hati  dalam  menerapkan  syariat  Islam  di kota ini dengan menyediakan alokasi anggaran untuk WH yang memadai. Maka wajar saja kalau  selama  ini  banyak  kalangan  yang  menilai  proses  penerapan  syariat  Islam  di  Kota Subulusssalam  masih  satgnan  dan  jalan  di  tempat.  Belum  lagi  ketiadaan  Mahkamah Syar’iyah  Kota  Subulussalam,  karena  saat  ini  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Subulussalam masih menginduk kepada Mahkamah Syar’iyah Singkil di Kabupaten Aceh Singkil.
Maka wajar-wajar saja jika selama ini kasus khalwat, maisir maupun khamar hanya di tindak  di  sekitar  wilayah  Kecamatan  Simpang  Kiri  dan  Penanggalan,  karena  kedua kecamatan tersebut merupakan berdekatan dengan kantor WH yang tersentral di Simpang Kiri  Kota  Subulussalam.  Hal  ini  dapat  di  lihat  dari  data  tempat  terjadinya  pelanggaran Qanun  12,  13  dan  14  Tahun  2003  yang  di  miliki  oleh  Kantor  Satpoll  PP  dan  WH  Kota Subulussalam sebagai berkut:

## Tabel
Lokasi Tempat Pelanggaran Qanun Nomor 12, 13 dan 14 di Kecamatan Simpang Kiri dan Penanggalan
31 Wawancara  dengan  Bambang  Aprianto,  Selaku  Subag  TU  Pol  PP  dan  WH  Kota Subulussalam.
No Kecamatan Lokasi Jenis Kegiatan 1 Simpang Kiri 1. Terminal Terpadu  Kota Subulussalam 2. Cafe  Remang- Mesum, Khamar dan Maisir
remang di Suka  Makmu dan Bakal Buah. 3. Taman Kota Subulussalam di Lae Oram. 2 Penanggalan 1. Hotel  Hermes One 2. Penginapan Jambu Alas 3. Jalan Unaya Penanggalan 4. Cafe di Banataran  Kali Lae Kombih Gampong Dasan Raja. 5. Cafe  Remang- remang di Cirep-rep 6. Cafe  Remang- remang  di  Lae Mbersih. 7. Cafe  Remang- remang di Kuta Tengah 8. Cafe  Remang- remang di Sikelang. 9. Cafe  Remang- remang di Jontor. 10. Warung- warung di Karoke,  Mesum,  Kahmar dan Maisir
*Berdasarkan data dari Kantor Pol PP dan WH Kota Subulussalam tahun 2015.

## 4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Yang Masih Rendah
Kesadaran  hukum  masyarakat  secara  umum  masih  rendah.  Sebagian  warga masyarakat  menganggap  kewajiban  taat  pada  syariat  Islam  merupakan  beban  yang memberatkan. Perasaan terbebani ini di samping dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang  sulit,  juga  karena  sifat  masyarakat  lokal  berlakunya  qanun-qanun  jinayat  di Subulussalam.  Kondisi  sosial  ekonomi  yang  sulit  banyak  berpengaruh  pada  terjadinya tindak pidana perjudian, perdagangan miras, prostitusi dan lain-lain.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  mengawal  Qanun  Khalwat  sangat  mempengaruhi efektivitas  pemeberlakuan  qanun  tersebut.  Dengan  segala  keterbatsan  yang  dimiliki  oleh WH  Kota  Subulussalam,  keterlibatan  aktif  masyarakat  sangat  di  butuhkan,  karena bagaimanpun juga perbuatan pelanggaran qanun khalwat dilakukan dan terjadi di tengah- tengah  kalangan  masyarakat  Kota  Subulussalam.  Mengingat  pentingnya  peran  dan kesadaran  hukum  masyarakat  ini,  Qanun  Nomor  14  Tahun  2003  jauh-jauh  hari  telah memberikan ruang berupa peran aktif masyarakat dalam mengawal pemberlakuan qanun ini, seperti yang di jelaskan dalam BAB IV Pasal 8-12 sebagai berikut:
Masyarakat  berperanserta  dalam  membantu  upaya    pencegahan  dan  pemberantasan  perbuatan khalwat/mesum;  Masyarakat  wajib  melapor  kepada  pejabat  yang  berwenang  baik  secara  lisan maupun  tulisan  apabila  mengetahui  adanya  pelanggaran  terhadap  larangan  khalwat/mesum; Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh  warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang; Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam
sekitar  Objek Wisata Pemandian  air
terjun Nantampuk Mas, SKPC dan Lae Kombih di Sikelang. 11. Gang  Barto  di Jln.  Swadaya Penanggalan.
pasal 8 dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 9; Warga masyarakat  dapat  menuntut  pejabat  yang  berwenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  9 apabila lalai memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor dan/atau orang yang menyerahkan  pelaku;  Tata  cara  penuntutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  11  dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke mahkamah.
Kesadaran  dan  pengetahuan  tentang  qanun  inilah  yang  dirasa  masih  kurang  di tengah-tengah  masyarakat.  Di  beberapa  tempat,  seperti  Sultan  Daulad,  Runding  dan Penanggalan,  ketika  penulis  berdiskusi  dengan  masyarakat  dan  pemuda  setempat mengatakan,  tindak  pelanggaran  terhadap  qanun  jinayat,  khususnya  qanun  14/2003 sebenarnya sangat sering terjadi di daerah mereka masing-masing, masyarakat juga sudah merasa  bosan  untuk  selalu  mengingatkan  bahwa  perbuatan  mereka  bertentangan  dengan qanun  jinayat  di  Aceh.  Pada  akhirnya  masyarakatpun  cuek  dan  berharap  petugas  WH melakukan patroli ke wilayah mereka. 32
Sebenarnaya  apabila  kita  memperhatikan  Pasal  8-12  Qanun  No.  14  Tahun  2003, seharusnya tidak ada lagi keraguan bagi masyarakat untuk melaporkan setiap orang yang melanggar  ketentuan  Qanun  14/2003.  Karena  dalam  Pasal  10  dijelaskan  pejabat  yang berwenang  wajib  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  keamanan  kepada  pelapor sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  dan/atau  orang  yang  menyerahkan  pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Tapi permasalahannya kembali kepada kepedulian dan  kesadaran  masyarakat  juga,  apakah  masyarakat  sudah  mengetahui  mengenai peransertanya dalam penegakan qanun-qanun syariah di Aceh.
Kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas disseminasi dan penyuluhan  yang  dilakukan  para  penyelenggara  pemerintah  daerah  (Aceh)  kepada masyarakat.  Setiap  penyelenggara  negara  berkewajiban  memberikan  penyuluhan  hukum sebagai  bagian  dari  proses  edukasi  dan  pembudayaan  hukum.  Penyuluhan  hukum merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara negara. Kesadaran hukum masyarakat ini sebenarnaya  bisa  dibagun  melalui  bentuk/kegiatan  sosialisi  tentang  qanun-qanun  jinayat khususnya  Qanun  Nomor  14  Tahun  2003.  Peran  Kantor  Dinas  Syariat  Islam 33 (DSI)  Kota
32 Wawancara  dengan  S  (nama  disamarkan)  Warga  Gampong  Sikelang  Kecamatan Penanggalan.  HL  (nama  disamarkan)  warga  Gampong  Rindeng,  Kecamatan  Rundeng.  Wawancara dengan HM (nama disamarkan) warga Gampong Sigrun, Kec. Sultan Daulad. (27 Mei 2015).
33 Dinas  Syariat  Islam  adalah  perangkat  daerah  sebagai  unsur  pelaksana  syariat  Islam  di lingkungan Pemerintah Daerah Aceh yang berada di bawah Gubernur. Pembentukan Dinas Syariat Islam  di  Aceh  ini  merupakan  suatu  bentuk  tindak  lanjut  terhadap  UU  No.  44  tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Aceh,  untuk  meningkatkan  kelancaran pelaksanaan  tugas  operasional  Pemerintah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  di  bidang  pelaksanaan
Subulussalam  dalam  hal  ini  sangat  di  harapkan  kontribusinya.  Hotma  Capah  selaku Sekretasis  DSI  Kota  Subulussalam  menjelaskan  bahwa,  selama  ini  DSI  telah  berupa semaksimal  mungkin  dalam  mensosialisasikan  qanun  syariat  Islam  di  Aceh,  mulai  dari remaja-remaja masjid, tokoh masyarakat dan sekolah-sekolah. DSI Kota Subulussalam juga menghimbau  kepada  seluruh  da’i  perbatasan  yang  ada  di  gampong-gampong  untuk  ikut mensosialisasikan qanun-qanun syariat Islam di Aceh. 34
Lain  dengan  keterangan  pemerintah  (DSI),  masyarakat  menilai  bahwa  sosialisasi yang  dilakukan  DSI  sekarang  ini  masih  disara  sangat  kurang.  DSI  Kota  Subulussalam  di nilai terkesan setengah hati dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat,  terlebih-lebih Parlemen  Aceh  telah  mengesahkan  Qanun  No  6/2014  tentang  Hukum  Jinayat  pada  27 September 2014, lalu dimasukkan ke dalam lembaran daerah pada 23 Oktober 2014. Qanun itu  baru  bisa  berlaku  setelah  setahun  sejak  pengesahan.  Pemerintah  diamanatkan  untuk mensosialiasikan  keberadaan  Qanun  Pidana  itu  ke  segala  lapisan  masyarakat.  DSI  Kota Subulussalam  dituntut  untuk  lebih  giat  lagi  dalam  melakukan  sosialisasi  semua  qanun syariat  Islam  di  Kota  Subulussalah,  sehingga  asas fiksi hukum  yang  menganggap  semua orang  tahu  hukum  ( presumptio  iures  de  iure ).  Semua  orang  dianggap  tahu  hukum,  tak terkecuali  petani  yang  tak  lulus  sekolah  dasar,  atau  warga  yang  tinggal  di  pedalaman. Dalam bahasa latin dikenal pula adagium ignorantia jurist non excusat , ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum  atau  tidak  mengetahui  adanya  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan tertentu, 35 dapat  dijalankan  ditengah-tegah  masyarakat  Kota  ubulussalam.  Dibutuhkan kesadaran  yang  tinggi  dari  masyarakat  Kota  Subulussalam  untuk  melaksanakan  Syariat Islam, disamping itu juga harus adanya political will pemerintah dan peran serta stakeholders dan tentunya  dilakukan secara bertahap atau gradual.
syariat Islam yang lebih efisien dan berolehguna, maka dipandang sangat perlu untuk membentuk susunan  organisasi  dan  tata  kerja Dinas  Syariat  Islam  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  yang  sesuai dengan  karakteristik,  potensi  dan  kebutuhan  daerah.  Lihat, Konsideran  Peraturan  Daerah  Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organsasi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 No. 65.
34 Wawancara dengan Hotma Capah, selaku Sekretaris DSI Kota Subulussalam. 21 April 2015. 35 Hukum  Online,  “ Fiksi  Hukum  Harus  Didukung  Sosialisasi  Hukum” , http://www. hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung (diakses  pada  tanggal  25 Nov. 2015).

## A. Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Qanun Nomor 14 Tahun 2003
Untuk meningkatkan efektivitas menerapan qanun ini, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, sama halnya dengan Qanun 12, 13 Tahun 2003 dimana masyarakat diberi peran dalam  membantu  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  perbuatan khalwat dengan kewajiban  melapor  kepada  pejabat  yang  berwenang  baik  lisan  maupun  tulisan  apabila masyarakat  mengetahui  adanya  orang  atau  kelompok  masyarakat  yang  melakukan pelanggaran terhadap larangan khalwat /mesum di Aceh. Guna untuk menjamin keamanan masyarakat  yang  melaporkan  tindakan  perlanggaran  terhadap  qanun khalwat /mesum, pejabat  bewenang  wajib  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  keamanan  kepada masyarakat yang melapor. 36
Mengenai  pengwasan  dan  pembinaan,  penyidikan  dan  penuntutan  sebagai  mana tertera dalam bab V dan  Bab VI Qanun Nomor 14 Tahun 2003 memiliki kandungan yang sama  seperti  dua  qanun  sebelumnya.  Untuk  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan terhadap  pelaksanaan  qanun  ini,  Gubernur,  Bupati/Walikota  membentuk  Wilayatul Hisbah;  Susunan  dan  kedudukan  Wilayatul  Hisbah  diatur  lebih  lanjut  dengan  surat Keputusan  Gubernur  dan/atau  Bupati/Walikota  setelah  mendengar  pendapat  Majelis Permusyawaratan Ulama. 37
Dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasannya,  Pejabat  Wilayatul  Hisbah sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  13  bila  menemukan  pelaku  pelanggaran  terhadap larangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5  dan  6,  menyampaikan  laporan  secara tertulis  kepada  penyidik;  Dalam  melaksanakan  fungsi  pembinaannya,  Pejabat  Wilayatul Hisbah yang menemukan pelaku jarimah khalwat/mesum dapat memberi peringatan dan pembinaan  terlebih  dahulu  kepada  pelaku  sebelum  menyerahkannya  kepada  penyidik; Pejabat  Wilayatul  Hisbah  wajib  menyampaikan  laporan  kepada  penyidik  tentang  telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 38
Menurut hemat penulis, pengawasan terhadap qanun pidana di Kota Subulussalam baik khamar, masir maupun khalwat selama ini memang belum begitu berjalan dengan baik.
Hal  ini  bukan  semata  menajdi  salah  dari  pemerintah  saja,  tetapi  semua  aspek  tatanan kehidupan  sosial  kemasyarakatan  di  Kota  Subulussalam,  baik  pemerintah  maupun masyarakatnya. Kelemahan dalam melaukan penegakan dan  pengawasan yang dilakukan pihak  berwenag  selama  ini,  seperti  yang  telah  teridentifikasi  di  atas  seperti  keterbatasan
36 Lihat Bab IV Pasal 8, 9 dan 10 Qanun Nomor 14 Tahun 2003.
38 Pasal 13 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.
anggota  WH, sarana  dan  fasilitas,  anggaran  dan  lainnya  sebenarnya  bisa  disiasati  dengan melibatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  menanggulangi  terjadinya  perbuatan khalwat (mesum)  di  Kota  Subulussalam.  Peran  masyarakat  inilah  yang  dirasakan  masih  kurang selama  ini  dalam  proses  penegakan  qanun-qanun  jinayat  di  Kota  Subulussalam. 39 Untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemberlakuan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 di Kota Subulussalam, ada beberapa hal yang harus di perhatikan pemerintah sebagai berikut:

## 1. Melibatkan Peran Aktif Masyarakat di Gampong-gampong
Peran aktif masyarakat memang sangat di harapkan dalam penerapan setiap qanun di Aceh, begitu juga halnya dengan qanun khalwat yang diatur dalam Qanun 14 Tahun 2003.
Pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Syariat  Islam  dan  Wilayatul  Hisbah  sudah  saatnya meningkatkan  hubungan  dengan  masyarakat  dan  khususnya  para  tokoh  masyarakat  di tiap-tiap gampong yang ada di Kota Subulussalam dan menjadikan mereka menjadi salah unsur  pengawas  utama  setiap  qanun  di  gampongnya  masing-masing.  Kenapa  harus menjadikan tokoh masyarakat gampong menjadi pengawas utama dalam penegakan Qanun Nomor  14/2003?  Hal  ini  dikarenakan  para  tokoh  masyarakat  gampong  pada  dasarnya sangat disegani dan  para pelaku khalwat diharapakan berpikir berulangkali ketika hendak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Qanun Nomor 14 Tahun 2003. Jika tiap-tiap gampong telah diterapkan sistem pengawasan yang seperti itu, maka prilaku menyimpang masyarakat khususnya khalwat dapat di tekan ketitik yang paling rendah.
Selama ini peran masyarakat bukan berarti tidak ada, hanya saja peran masyarakat sangat  sulit  diwujudkan,  karena  tidak  memiliki  ruang  yang  legal  dan  tidak  memiliki wewenang  formal  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan. 40 Dengan  demikian  apabila  ada kontrak kerja antara pemerintah dan tokoh masyarakat gampong, maka di harapkan peran masyarakat tersebut dapat teraktualisasi di lapangan.

## 2. Megaktifkan Remaja Masjid
Masa  remaja  adalah  masa  yang  paling  rentan,  karena  pada  masa-masa  seperti  ini anak yang baru menuju kepada dewasa sering mencari tau tentang jati dirinya di tengah- tengah  masyarakat.  Maka  untuk  itu  perlu  adanya  suatu  konsep  dan  sistem  yang
39 Wawancara dengan Ust. H. Qaharuddin Kombih, selaku Ketua MPU Kota Subulussalam (20 April 2015).
40 Abubakar  dan  Anwar,  “Strategi  dan  Hambatan  Penerapan  Qanun  Khalwat  dalam Pencegahan  Prilaku  Khalwat  pada  Remaja  Kota  Banda  Aceh” ,  JURNAL  PENDIDIKAN  SERAMBI ILMU, 2011.68-90.
memusatkan  pencegahan  penyimpangan  syariat  Islam  pada  remaja.  Remaja  masjid dipandang  sebagai  suatu  sarana/sistem  dalam  membentuk  karakter  para  para  remaja, sehingga  dengan  adanya  kegiatan  keremajaan  di  masjid  di  harapkan  dapat  memberi pengetahuan yang baik tentang keislaman itu sendiri kepada setiap remaja.

## 3. Kerjasama Dengan Pengusaha Seperti Hotel dan Cafe
Perbuatan khalwat yang  terjadi  di  Kota  Subulussalam  kebanyakan  terjadi  di  Hotel (penginapan) dan cafe-cafe yang tersebar di Kota Subulussalam, seperti contoh kasus bahwa pelaku khalwat di tangkap di sebuah penginapan di kawasan Penanggalan dan di salah satu cafe di  bantaran Lae Kombih. Maka untuk itu pemerintah seharusnya menjalin kerjasama dengan  para  pengusaha  tersebut  supaya  tidak  memberikan  fasilitas  kepada  mereka  yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Qanun Aceh.

## 4. Membuat Pos Pengamanan WH
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya,  bahwa  salah  satu  kelemahan WH  dalam  mengawasi  pemberlakuan  Qanun  14/2003  adalah  dikarenakan  keterpusatan kantor  WH  yang  hanya  ada  di  pusat  kota  Subulussalam,  walupun  sebenarnya  idealnya kantor  WH  ada  di  setiap  kecamatan  di  Kota  Subulussalam,  tapi  karena  angggaran  yang terbatas, maka untuk saat ini pemerintah seharusnya membentuk pos-pos pengawasan WH di  setiap  kecamatan,  mengingat  antar  kecamatan  di  Kota  Subulussalam  sangat  berjauhan secara geografis dan hal ini dianggap sangat efektif karena anggaran yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar.

## C. Kesimpulan
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  diambil  satu kesimpulan  besar  bahwa  banyak  faktor yang  melatarbelakangi  kurang  efektifnya  pemberlakuan  qanun  jinayat  di  Kota Subulussalam  khususnya  terhadap  Qanun  No.  14  Tahun  2003  tentang  khalwat,  baik  dari segi faktor hukum maupun faktor non-hukum. Kedua faktor tersebut tentu saling bertalian satu  sama  lain  yang  diharapkan  dapat  segera  meneukan  formulasi  yang  tepat  untuk mengatasi masalah-maslaah tersebut.
Mengenai  adanya  dualisme  dalam  penanganan  kasus  khalwat  di  Aceh  memang menjadi  polemik  tersendiri  bagi  para  penegak  qanun  syariah  di  Aceh  (wilayatul  hisbah). Sudah seharusnya para pemangku kepentingan duduk bersama untuk menentukan batasan dan kadar khalwat seperti apa dan bagaimana yang dapat diselesaikan melalui Mahkamah
Adat  Aceh  dan  Mahkamah  Syar’iyah.  Seperi  yang  sudah  dijelaskan  di  atas  bahwa  tindak pidana khalwat (mesum)  tidak  semuanya  bisa  dilimpahkan  ke  mahkamah  syar’iyah.  Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain:
1. Karena  proses  hukumnya  di  selesaikan  secara  hukum  adat  berdasarkan kekeluargaan  dengan  cara  menikahkan  pelaku khalwat (mesum), membayar  denda dan perdamaian;
2. Karena  adanya  tuntutan  dari  masyarakat  untuk  diselesaikan secara  damai  melalui hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dengan  cara  mendidik  dan  membimbing masyarakat yang telah berbuat khalwat (mesum);
3. Karena  perbuatan khalwat (mesum)  yang  dilakukan  hanya  bersifat  ringan  dan sedang, kecuali khalwat (mesum) yang sifatnya berat.
Di  Aceh  disamping  adanya  lembaga  hukum  formal  yang  menangani  pelanggaran syariat Islam, juga terdapat lembaga informal yaitu lembaga adat yang sangat berpengaruh pada  pola  kehidupan  masyarakat  Aceh.  Lembaga  adat  memiliki  landasan  hukum  yakni Qanun No. 9 Tahun 2008 tentan Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, hukum adat yang berlaku dalam  masyrakat  merupakan  salah  satu  hukum  yang  membentengi  hukum-hukum  yang lainnya.  Walaupun hukum  adat  tidak  betentangan  dengan hukum-hukum  atau  peraturan perundang-rundangan  yang  lain  yang  dibuat  oleh  pemeintah,  karena  tujuan  hukum  adat mendidik  masyarakat  dengan  jalan  menasehati  dan  membimbing  masyarakat  untuk kembali kepada jalan yang benar, tapi pada kenyataannya hukum adat sedikit banyaknya telah mempengaruhi proses penerapan hukum Islam di Aceh seperti halnya kasus khalwat .

## D. PUSTAKA RUJUKAN
Abu  Bakar,  Al  Yasa’.  ” Islam,  Hukam  dan  Masyarakat  di  Aceh  Tajdid  Syariat  dalam  Negara Bangsa ”,  First  International  Conference  of  Aceh  and  Indian  Ocean  Studies,  24-27 Februari 2007.
Abu  Bakar,  Al  Yasa’. Wilayatul  Hisbah,  Polisi  Pamong  Praja  Dengan  Kewenangan  Khusus  di Aceh. Banda Aceh: Dinas Syari‘at Islam Aceh, 2009.
Abubakar  dan  Anwar.  “Strategi  dan  Hambatan  Penerapan  Qanun  Khalwat  dalam Pencegahan  Prilaku  Khalwat  pada  Remaja  Kota  Banda  Aceh” .  JURNAL PENDIDIKAN SERAMBI ILMU, 2011.
Ali, Jainuddin. Sosiologi Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Bahri,  Syamsul.  “Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh  Sebagai  Bagian  dari  Wlayah  NKRI”.
Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012.
Basri, Hasan. ” A. Hasjmy (1914-1998) Kajian Sosial-Intlektual Pemikiran Tentang Politik Islam” . Disertasi Sps UIN Jakarta, 2008.
Danial.  “Efektifitas ‘Uqūbat Dalam Qanun No. 14/ 2003 dan DQHR Tentang Khalwat dan
Ikhtilath, “Jurnal Asy-Syir’ah” Vol. 45, No. I, 2011.
Hukum  Online, Fiksi  Hukum  Harus  Didukung  Sosialisasi  Hukum , http://www. hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung (diakses pada tanggal 25 Nov. 2015).
Jack,  Hirwan.  “Efektivitas  Wilayatul  Hisbah  Dalam  Pencegahan  Aliran  Sesat  Di  Aceh”, http://bkpp.acehprov .go.id/ simp egbrr /Art ikel/Artikel05-02-2015/Wilayatul H i s bah _Aceh.pdf , 2. (diakses pada tanggal 16/03/2015).
Keputusan  Gubernur  Aceh  No.  01  tahun  2004  tentang  kewenangan  pembentukan Organisasi Wilayatul Hisbah.
Konsideran  Peraturan  Daerah  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  No.  33  Tahun  2001  Tentang Pembentukan  Susunan  Organsasi  Dan  Tata  Kerja  Dinas  Syariat  Islam  Propinsi  Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 No. 65.
Lubis,  zulkarnain. Menyambut  Qanun  Jinayah  Nomor  6  Tahun  2014 , https://drive.  google. Com/file/d/0B5UQVcJ8Df8WenBNSWNfZU  VMcTQ/view?  pli=1 (diakses  20 Oktober 2015).
Mansur,  Teuku  Muttaqin.  Penyelesaian  Kasus  Mesum  Melalui  Mahkamah  Adat  atau Mahkamah  Syar’iyah?, http://aceh.tribunnews.com/2013/09/04  /peny  elesaian- kasus-mesum-melalui-ma-atau-ms?page=3 (dikases pada tanggal 24 Agustus 2015).
Muhammad,  Rusjdi  Ali. Revitalisasi  Syari’at  Islam  di  Aceh:  Problem,  Solusi  dan  Implementasi .
Ciputat: Logos Wacana Ilmu,2003.
Nasir, Haedar. Islam syariat: Reproduksi Salapiyah Idiologis di Indonesia. Bandung: Mizan 2013.
Putri Sahadat Bancin, Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat/Mesum Berdasarkan Qanun Nomor 14
Tahun  2003 (Suatu  Penelitian  Di  Kota  Subulussalam).  Banda  Aceh:  Skripsi  Fak. Hukum Univ. Syiah Kuala, 2015.
Qanun No. 9 Tahun 2008 tentan Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
Santoso, Topo. Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda . Jakarta: GIP, 2003.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada, 2008.
Uddin,  Asma.    "Religious  Freedom  Implications  of  Sharia  Implementation  in  Aceh,  Indonesia,"
University of St. Thomas Law Journal: Vol. 7: Iss. 3 (2010) .
Zada , Khamami. “Sentuhan  Adat  Dalam  Pemberlakuan  Syariat  Islam  di  Aceh  (1514-1903)” , Karsa, Vol. 20 No. 2, Desember 2012.