http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat

## Ujang Wahyu Utomo
Magister Ilmu Akuntansi, Universitas Lampung Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung E-mail: ujangwahyu0801@gmail.com
Received: Februari 2021; Accepted: Mei 2021; Published: Juni 2021

## Abstract
Empowerment of village communities is a way for the welfare of village communities in various aspects, through good management of village funds, the opportunity to empower communities is very easy to do with the support of programs  that  are  right  on  target  and  quality  human  resources.  This  study  generally  aims  to  determine  the management of village funds for community empowerment. The research method used qualitative with a descriptive approach, the data collection technique was carried out with a research library, and there were two sources of data, namely  primary  and  secondary.  Data  analysis  used  descriptive  data  analysis  with  three  stages  of  data  reduction, data  display,  and  drawing  conclusions.  The  results  showed  that,  (1)  the  management  of  village  fund  allocation (ADD)  which  was  sourced  from  central  and  regional  government  financial  balance funds  for the  2018  and  2019 fiscal years in Tri Mulya Jaya Village had been implemented but the results were not optimal. There is an imbalance in budget absorption, almost 35% of which is spent on village administration. (2) accountability for the realization of the APBDes has also been carried out transparently and accountably, and (3) residents appreciate the results of development and community empowerment that have been implemented by the village government.
Keyword: Management; Village Funds; Community Empowerment.

## Abstrak
Pemberdayaan  masyarakat  desa  merupakan  cara  untuk  mensejahterakan  masyarakat  desa  dalam berbagai  aspek,  melalui  pengelolaan  dana  desa  yang  baik,  peluang  pemberdayaan  masyarakat  sangat mudah  dilakukan  dengan  dukungan  program  yang  tepat  sasaran  dan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas.  Penelitian  ini  secara  umum  bertujuan  untuk  mengetahui  pengelolaan  dana  desa  untuk pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  penelitian  kepustakaan,  dan  terdapat  dua  sumber  data yaitu  primer  dan  sekunder.  Analisis  data  menggunakan  analisis  data  deskriptif  dengan  tiga  tahap reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  (1) pengelolaan  alokasi  dana  desa  (ADD)  yang  bersumber  dari  dana  perimbangan  keuangan  pemerintah pusat  dan  daerah  tahun  anggaran  2018  dan  2019  di  Desa  Tri  Mulya  Jaya  sudah  dilaksanakan  namun hasilnya  belum  optimal.  Terjadi  ketimpangan  penyerapan  anggaran,  hampir  35%  di  antaranya dihabiskan  untuk  administrasi  desa.  (2)  pertanggungjawaban  realisasi  APBDes  juga  telah  dilakukan secara transparan dan akuntabel, dan (3)  warga  mengapresiasi  hasil  pembangunan dan  pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa.
Kata Kunci: Manajemen; Dana Desa; Pemberdayaan Masyarakat.

## PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  telah  menetapkan  beberapa  landasan  pokok  negara  dalam menyelenggarakan  tugas  pokok  pemerintahan  dan  pembangunan  nasional.Landasan  tersebut adalah landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional  UUD 1945, landasan visional  wawasan nusantara,  dan  landasan  konseptual  ketahanan  nasional.  Landasan  inilah  yang  akan  menjadi fondasi  dan  membentuk  karakter  sebuah  bangsa  (nation  and  character  building).  Sila  kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bermakna menjaga keseimbangan-antara hak  dan  kewajiban  untuk,saling  menghormati  orang  lain.  Pemerintah  dari  tingkat  pusat  hingga paling  bawah,  dalam  hal  ini  adalah  desa,  bersama  rakyat  mempunyai  kewajiban  untuk
memanfaatkan, mengolah, dan membina sumber daya alam secara menyeluruh untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, menciptakan masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual.  Karena  kewajiban  dari  agen  pemberdayaan  masyarakat  dalam  hal  ini  adalah  aparat pemerintah  sangat  penting  untuk  menempatkan  posisi  yang  sesuai  dengan  kondisi,  situasi, potensi  dan  kebutuhan  masyarakat,  sehingga  akan  membentuk  perilaku  dan  pola  pikir  yang membentuk masyarakat yang mempunyai kemampuan mengolah potensi yang dimiliki, baik dari sumber  daya  alam  (SDA)  maupun  dari  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  sesuai  dengan kebutuhan mereka (Hamid, 2016).
Amanat Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merupakan perincian dari undang-undang no 33 tahun 2014 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah membawa  angin  segar  atas  kemandirian  pemerintahan  daerah  atau  otonomi  daerah. Pemerintahan  daerah  terutama,  provinsi  maupun  kabupaten/kota,  memiliki  wewenang  untuk mengelola secara mandiri pemerintahan daerahnya secara lebih luwes, tentunya di bawah rambu- rambu  undang-undang.Pemerintah  daerah  bertanggungjawab  mewujudkan  visi-misi  program kerjanya, melakukan pemberdayaan masyarakat lokal, serta menumbuhkan setiap potensi sumber daya  wilayahnya,  mewujudkan  iklim  ekonomi  konstruktif  untuk  kemaslahatan  masyarakat. Pengembangan  masyarakat  merupakan  sebuah  proses  yang  memberikan  banyak  peruabahan pada  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  yang  meliputi  sosial,  ekonomi,  budaya,  dan lingkungan (Sail & Abu-samah, 2010). Pemerintah memiliki inisiatif yang cukup bagus dengan diwujudkannya  dana  desa  sebagai  langkah  solutif  mengurangi  ketimpangan  dalam  tata  laksana pembangunan nasional dan pembangunan daerah terutama pembangunan desa.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  72  Tahun  2005,  pasal  64  ayat  pertama  dan  kedua  telah mengatur  perencanaan  pembangunan  desa,  bahwa  pembangunan  desa  direncanakan  secara berjangka  meliputi  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDES)  untuk  jangka lima  (5)  tahun  dan  Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa  (RKPD)  dalam  jangka  satu  (1)  tahun, yang dibuat dan ditetapkan serta dijalankan oleh kepala desa dengan mengikuti peraturan daerah. Peraturan  pemerintah  merupakan  bentuk  perwujudan  diberikannya  alokasi  dana  desa,  adanya aturan ini sangat jelas hak diberikan kepada desa untuk mendapatkan pembagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sedangkan pelaksanaan alokasi dana desa dalam bentuk pembangunan fisik  dan  non  fisik  dengan  memperhatikan  indikator  dari  perkembangan  desa,  yakni:  tingkat pendidikan,  tingkat  pendapatan,  tingkat  kesehatan.  Kebijakan  ini  dinilai  mampu  memberikan pengaruh  positif  dengan  pembangunan  prasarana  penunjang  mobilitas  masyarakat  desa  berupa jalan  desa,  namun  masih  belum  merata  dan  belum  maksimal  menjangkau  indikator  lainnya. Kebijakan  dalam  pengalokasian  dana  desa  pada  APBN  2015-2017  telah  menyebutkan  bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana desa dengan proporsi dan bobot formula 90% porsi yang dibagi  rata (alokasi  dasar), dan 10% porsi berdasarkan formula dengan poin pembagian jumlah penduduk desa 25%, angka kemiskinan desa 35%, luas wilayah desa 10%, dan tingkat kesulitas geografis desa 30% (Kemenkeu, 2017).
Pemerintah selanjutnya mengupayakan perencanaan dana desa yang lebih baik. Sehingga dana  desa  diharapkan  menjadi  leading  improvement  yang  bisa  menyejajarkan  perekonomian masyarakat  di  pedesaan  dan  mengurangi  kesenjangan  dengan  masyarakat  di  perkotaan.  Ketika dana  desa  dikelola  dengan  baik,  diharapkan  akan  berimplikasi  positif  pada  pencapaian kesejahteraan  masyarakat  dengan  menonjolkan  buah  kreativitas  masyarakat  pedesaan.  Hal  ini juga  merupakan  eksistensi  kemandirian  desa  itu  sendiri,  sebagaimana  didefinisikan  dalam Undang-undang No 6 tahun 2014, bahwa masyarakat hukum merupakan kesatuan yang memiliki
batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul,  dan  hak  tradisional  yang diakui, dan dihormati dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia.
Peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor  113  tahun  2014  tentang  pengelolaan  dana  desa, dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan  bagi  desa,  yang  disalurkan  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  daerah,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan  pemberdayaan  masyarakat.    Pasal  1  ayat  6 menyebutkan  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa (BPKP, 2015).
Para  pengamat  merumuskan  di  antara  yang  menjadi  prioritas  penggunaan  dan pengelolaan dana desa diutamakan pada sektor kemandirian ekonomi masyarakat desa. Pertama, menumbuhkan  ekonomi  kreatif  yang  menjadi  produk  ciri  khas  desa  tersebut.Kedua,  pendirian serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  yang bisa menjadi soko kemandirian perekonomian  masyarakat.Ketiga,  pemaksimalan  Koperasi  Desa  sebagai  motor  penggerak ekonomi  masyarakat.  Setelah  sektor  ekonomi  berhasil  dijalankan  hingga  mampu  memberikan penghasilan  mandiri  bagi  kas  desa,  maka  pembangunan  infrastruktur  desa  baru  dijalankan, seperti:  perbaikan dan pembangunan fasilitas umum desa seperti pengaspalan jalan, pembuatan lapangan bola/olahraga, saluran irigasi desa, maupun fasilitas gedung serbaguna dan lainnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat  juga menjadi  hal  yang penting  terutama dalam proses pengambilan keputusan dan  pelaksanaan  kegiatan  yang  menyangkut  kebutuhan  masyarakat  desa.  Selain  itu,  diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara  aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan- tahapan  pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Jika  hal  tersebut  berjalan  dengan  baik  makan  besar kemungkinan  masyarakat  dapat  lebih  mengembangkan  diri  untuk  mencapai  kemajuan  bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Selain melibatkan masyarakat,  kegiatan pengelolaan alokasi  dana desa juga turut melibatkan beberapa stakeholders  seperti  karang  taruna,  tim  penggerak  PKK,  serta  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD). Stakeholders  tersebut  diharapkan mampu untuk  saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan  alokasi  dana  desa  (Karimah,  Saleh,  &  Wanusmawatie,  2014).  Berdasarkan  pada studi pendahuluan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat yang ada pada kampung Tri Mulya Jaya, Banjar Agung, Tulang Bawang.
Penelitian  ini  hendak  menjabarkan  beberapa  hal:  Pertama,  bagaimana  pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat? Kedua, bagaimana peran para pejabat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa? Ketiga, bagaimana pendapat warga soal pengelolaan dana desa  apakah  sudah  sesuai  dengan  visi  pemberdayaan  masyarakat?  Untuk  menjawab  beberapa rumusan  tersebut,  peneliti  memfokuskan  penelitian  di  satu  titik  yakni  kantor  Pemerintahan kampung Tri Mulya Jaya maupun portal pemerintahan kampung Tri Mulya (http://trimulyajaya.desa.id/) untuk menggali data-data yang obyektif dan layak dijadikan sebagai sumber data yang valid dan ilmiah.

## TINJAUAN LITERATUR

## Kampung Tri Mulya Jaya
Tri Mulya Jaya merupakan sebuah desa yang letak administratifnya berada di Kecamatan Banjar  Agung,  Kabupaten  Tulang  Bawang,  Provinsi  Lampung.Kampung  Tri  Mulya  Jaya awalnya merupakan sebuah dusun di wilayah kampung Tri Darma Wirajaya, yakni dusun RK 02 (Rukun Keluarga 02) dan dusun RK 05 (Rukun Keluarga 05).Karena terjadi pemekaran wilayah Kabupaten  Tulang  Bawang  dibagi  tiga  dengan  hadirnya  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  dan Kabupaten Mesuji, maka terjadi pemekaran pula di sektor kecamatan maupun desanya.Dari situ, lahirnya kampung Tri Mulya Jaya pada 3 September 2009.Secara pembagian administratif pula, kampung  Tri  Mulya  jaya  kemudian  terbagi  kedalam  4  RK.  yaitu  RK  01  (Rukun  Keluarga  01) terdiri dari 4 RT (Empat Rukun Tetangga), RK 02 (Rukun Keluarga 02) terdiri dari 5 RT (Lima Rukun  Tetangga),  RK  03  (Rukun  Keluarga  03)  terdiri  dari  dari  5  RT  (Lima  Rukun  Tetangga), RK 04 (Rukun Keluarga 04) terdiri dari 4 RT (Empat Rukun Tetangga).
Selanjutnya  ditinjau  secara  geografis,  wilayah  kampung  Tri  Mulya  Jaya  seluas  751.50 Hektare  atau  18.40  Km  berupa  dataran  rendah  dengan  ketinggian  17  meter  di  atas  permukaan laut  dengan  akses  kedalaman  air  sumur  antara  8-18  meter.  Ditinjau  dari  banyaknya  sarana pendidikan dan keagamaan, Tri Mulya Jaya hanya memiliki 1 Gedung Sekolah Dasar, 3 Masjid, 6  Musholla,  dan  1  Gereja  Katolik.Secara  demografis,  penduduk  kampung  Tri  Mulya  Jaya sejumlah  1549  jiwa,  terdiri  dari  beberapa  suku  adat  istiadat  yakni  suku  asli  Lampung,  Jawa, Sunda,  Madura,  Bali,  dan  Batak.  Adapun  agama  atau  kepercayaan  yang  dianut  mayoritas penduduknya  adalah  Islam  sebanyak  1.324  jiwa,  Kristen  Katolik  sebanyak  147  jiwa,  Kristen Protestan  sebanyak  15  jiwa,  dan  Hindu  sebanyak  8  jiwa.  Adapun  mayoritas  pekerjaan penduduknya adalah petani dan berkebun tanaman karet.
Gambar 1. Struktur Pokja Kampung Tri Mulya Jaya
Kepala  desa  dalam  menajalankan  pemerintahannya  dibantu  beberapa  perangkat  desa lainnya  seperti  sekretaris,  bendahara,  kepala  dusun  dan  lainnya  untuk  menjalankan  fungsi administrasi  masyarakat  sehari-hari.Selanjutnya  untuk  menyusun  program  kerja  dan pemberdayaan  masyarakat  diadakan  dalam  musyawarah  desa,  yakni  antara  pemerintah  desa bersama-sama dengan badan musyawarah desa yang terdiri dari wakil dari masyarakat desa yang membawa aspirasi untuk kemaslahatan dan pemberdayaan rakyat desa.

## Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Ada  beberapa  fungsi  dari  pengelolaan  keuangan  (1)  tanggung  jawab  (accountability), suatu organisasi harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan  yang  sah,  lembaga  atau  orang  dan  masyarakat  umum.  (2)  mampu  memenuhi kewajiban  keuangan,  di  mana  pengelolaan  keuangan  harus  ditata  dan  dikelola  sedemikian  rupa sehingga  mampu  melunasi  semua  kewajiban  atau  ikatan  keuangan  baik  jangka  pendek,  jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu  yang  telah ditentukan.(3) kejujuran, hal- hal  yang menyangkut  pengelolaan keuangan pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang  betul-betul  jujur  dan  dapat  dipercaya.  (4)  hasil  guna  (efectiveness)  dan  daya  guna (efficiency),  merupakan  tata  cara  mengurus  keuangan  harus  sedemikian  rupa  sehingga memungkinkan  program  dapat  direncanakan  dan  dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan  dengan biaya yang serendah-rendahnya dalam waktu  yang secepat-cepatnya. (5) pengendalian, di mana para  aparat  pengelola  keuangan  dan  petugas  pengawasan  harus  melakukan  pengendalian  agar semua  tujuan  tersebut  dapat  tercapai  (Hasrina,  2015).Asas-asas  pengelolaan  keuangan  desa tertuang  dalam  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  yaitu  transparan,  akuntabel,  partisipatif serta dilakukandengan tertib dan disiplin anggaran.

## Alokasi Dana Desa
Pengertian  Keuangan  Desa  menurut  Undnag-Undnag  Desa  adalah  semua  hak  dan kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa.Hak  dan  kewajiban  tersebut menimbulkan  pendapatan,  belanja,  pembiayaan  yang  perlu  diatur  dalam  pengelolaan  keuangan desa  yang  baik.  Siklus  pengelolaan  keuangan  desa  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (BPKP, 2015).
Adanya Undang-undang Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan  yangditerima  kabupaten/kota  paling  sedikit  10%  dalamanggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  setelah  dikurangi  dana  alokasikhusus.  Dengan  demikian  alokasi  dana  desa selanjutnya yang disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  kabupaten/kota  setelah  dikurangi.Dana  Alokasi Khusus  untuk  digunakan  secara  proporsional  sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat desa.

## Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  masyarakat  desa  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  melalui  beberapa  kegiatan  antara  lain  peningkatan  prakarsa  dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan  lembaga  keuangan  desa,  serta  kegiatan-kegiatan  yang  dapat  meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya (Kehik, 2018).
Adapun  pemberdayaan  masyarakat  menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber dayamelalui  penetapan  kebijakan,  program,  kegiatan,  dan  pendampingan  yang  sesuaidengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  yang  dipilih  adalah deskriptif. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secaraholistik dan dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah  (Moleong,  2011).  Sedangkan pendekatan  deskriptif  dipakai  untuk  meneliti  status  kelompok  manusia,  suatu  subjek,  suatu  set kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  atau  pun  kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang.  Tujuan  dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2011).
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  library  research,  kegiatan penelitian  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  informasi  dan  data  dengan  bantuan  berbagai macam  material  yang  ada  di  perpustakaan  seperti  buku  referensi,  hasil  penelitian  sebelumnya yang  sejenis,  artikel,  catatan,  serta  berbagai  jurnal  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  ingin dipecahkan  dan    kegiatan  dilakukan  secara  sistematis  untuk  mengumpulkan,  mengolah,  dan menyimpulkan  data  dengan  menggunakan  metode/teknik  tertentu  guna  mencari  jawaban  atas permasalahan  yang dihadapi  (Sari  & Asmendri,  2020). Kemudian sumber data  yang digunakan yaitu  primer  dan  sekunder  melalui  wawancara  sebagai  data  primer  dan  data  sekunder  diambil dari dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini, dan analisis data yang digunakan dalam peneltian ini adalah analisis deskriptif yang dibagi menjadi tiga yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (Sugiyono, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Alokasi  dana  desa  tujuannya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pemerataan pembangunan  desa  serta  memaksimalkan  pemberdayaan  masyarakat  desa  baik  di  bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pengelolaan alokasi dana desa berkaitan langsung dengan penetapan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Pengelolaan  dana  desa  juga berkaitan  dengan  peran  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDESA)  dalam  menggerakkan  ekonomi desa. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, alokasi dana desa disesuaikan dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah serta tingkat kesulitan geografis.
Sebagaimana  UU  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  perlu  ditegaskan  lagi  bahwa  tujuan Dana  Desa  adalah:  (1)  Meningkatkan  pelayanan  pubik  di  desa,  (2)  mengentaskan  kemiskinan, (3)  memajukan  perekonomian  desa,  (4)  mengatasi  kesenjangan  pembangunan  antardesa,  (5) memperkuat  masyarakat  desa  sebagai  subjek  dari  pembangunan.  Berdasarkan  keterbukaan masyarakat  dalam  pengelolaan  Alokasi  dana  desa  merupakan  perencanaan  yang  baik, pelaksanaan  nyata,  penatausahaan  yang  sesuai  dengan  pelaksanaan,  laporan  berdasarkan pengeluaran  dan  pencatatan,  tanggung  jawab  berdasarkan  hasil  laporan.  Pembangunan bergantung  dari  masyarakat  dengan  istilah  pemberdayaan  dan  pembangunan  masyarakat  untuk menjadi  lebih  baik  dalam  pengelolaan  (Permatasari,  Sopanah,  &  Hasan,  2018).  Pola  dari kebijakan  pemerintah  yng  ada  dikabupaten  yang  semula  hanya  dominan  dan  sentralis  melalui adanya  metoe  alokasi  dana  desa  ini  berubah  menjdi  partisipatif  dan  responsif  yang  dijalankan melalui asasa desentralisasi(Fisabilillah, Nisaq, & Nurrahmawati, 2020).
Ada  beberapa  prinsip  yang  harus  dipenuhi  dalam  setiap  kegiatan  yang  bersumber  dari alokasi  dana  desa.  Pertama,  mekanisme  pertanggungjawaban  secara  administratif  seperti perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  secara  terbuka  dengan  prinsip  dari,  oleh  dan  untuk masyarakat. Jika tidak demikian maka kepala desa akan berurusan dengan hukum dan peradilan.
Kedua, alokasi dana desa dikelola secara terukur, hemat dan memiliki kebermanfaatan yang luas. Tiap-tiap program dan kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa diharapkan meningkatkan kualitas  pemberdayaan  masyarakat  baik  di  bidang  ekonomi,  pendidikan  maupun  kesehatan.  Di samping juga memajukan pembangunan desa, baik infrastruktur berupa jalan, listrik, sumur air, saluran  irigasi  dan  lainnya  yang  berkaitan  erat  dengan  pemenuhan  kebutuhan  dasar masyarakat.stabil. TSL et al (2013) Pemberdayaan masyarakat mengacu pada proses perubahan secara  struktural  masyarakat  dengan  pendekatan  baru  yang  lebih  baim  agar  masyarakat  dapat kebutuhan ekonomi dan sosialnya (Fisabilillah et al., 2020).

## Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018
Dalam  catatan  bendahara  kampung  Tri  Mulya  Jaya,  didapatkan  data  bahwa  jumlah anggaran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dan  Dana  Desa  (DD)  pada  tahun  2018  dalam  satu  tahun penuh,  sebagaimana  dicatat  dalam  APBKam  sebesar  Rp.1.299.796.925,-.  Di  mana  dari  dana tersebut akan dialokasikan di beberapa bidang yaitu:
Bidang  I:  Bidang  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  (Sumber  dana:  DK,  ADK, BUMDES  dan Provinsi) anggarannya Rp563.804.142,-. Dana tersebut  akan dialokasikan untuk beberapa  kegiatan,  yakni:  (a)  Penghasilan  tetap  Kepala  Kampung  dan  perangkatnya  (ADD: Rp109.740.000,-),  (b)  Insentif  BPK  dan  anggota  (ADD:  Rp68.400.000,-),  (c)  Insentif  rukun tetangga  (RT)  (ADD:  Rp60.000.000,-);  (d)  Kegiatan  operasional  kantor  kampung  (DK, BUMDES  dan  Provinsi)  anggarannya  Rp128.965.124,-;  (e)  Kegiatan  operasional  badan permusyawaratan  kampung  (DK:  Rp17.110.000,-);  (f)  Kegiatan  operasional  RT  dan  RK  (ADD dan DD: Rp64.800.000,-), (g) Honor tim pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKB) (DD:  Rp33.900.000,-);  (h)  Kegiatan  penyusunan  peraturan  pemerintah  kampung  (DD: Rp3.250.000,-),  (i)  Kegiatan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  kantor  kampung  (ADD: Rp16.586.800,-), (j) Kegiatan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi kampung (TIK) (DD: Rp40.265.000,-), (k) Kegiatan operasional ambulan kampung (ADD: Rp15.787.200,-), dan (l) Kegiatan penunjang profil kampung (DD: Rp5.000.000,-).
Bidang  II:  Bidang  Pembangunan  desa  (sumber  dana:  DD  dan  ADD)  anggarannya Rp566.591.600,-. Dana desa tersebut dialokasikan untuk beberapa kegiatan, yakni: (a) Kegiatan pembangunan  drainase  batu  belah  245  M  /0,6×0,4  M  lokasi  RK  02  (DD:  Rp85.765.200,-),  (b) Kegiatan pembangunan gorong-gorong 4,5×0,6×0,6 M dua unit lokasi RK 01 dan RK 02 (ADD: Rp18.376.000,-), (c) Kegiatan pembangunan gorong-gorong 5×0,6×0,6 M dua unit lokasi RK 01 RK  03  (DD:  Rp19.710.000,-),  (d)  Kegiatan  pembangunan  jalan  kampung/onderlagh  sepanjang 360×3  M  lokasi  di  RK  01  (DD:  Rp114.704.000,-),  (e)  Kegiatan  pembangunan  selokan  400 M/0,8×0,6 M lokasi RK 02, RK 03 dan RK 04 (DD: Rp11.056.000,-), (f) Kegiatan penerangan lingkungan  pemukiman/pekarangan  rumah  (lampu  ting  93  buah)  (DD:  Rp44.547.000,-),  (g) Kegiatan  pengadaan  dan  pembangunan  air  bersih  bersekala  kampung/sumur  bor  40  M  Lokasi RK  03  (DD  Rp38.568.000,-),  (h)  Kegiatan  pengadaan  mobil/kapal  motor  untuk  ambulance kampung (ADD: Rp199.250.000,-), (i) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan gedung  PAUD  lokasi  RK  01  (DD:  Rp14.521.400,-),  (j)  Kegiatan  Pemeliharaan  Sarana  dan Prasarana infrastruktur Kampung (pemeliharaan PAMSIMAS lokasi RK 01) (DD Rp.6.120.000,- ),  dan  (k)  Kegiatan  pengadaan,  pembangunan,  pemanfaatan  dan  pemeliharaan  sarana  dan prasarana peribadatan keagamaan (kegiatan pengadaan Tenda Kematian) (Rp.13.974.000,-).
Bidang  III:  Bidang  pembinaan  masyarakat  (sumber  dana:  DD)  anggarannya  sebesar Rp.83.680.000,-  dialokasikan  untuk  beberapa  kegiatan,  yakni:  (a)  Kegiatan  pembinaan ketentraman  dan  ketertiban  di  kampung  LINMAS  dianggarkan  (DD:  Rp16.100.000,-),  (b)
Kegiatan Pembinaan Karang Taruna (DD: Rp8.000.000,-), (c) Pembinaan Kesejahteraan Tenaga Honorer  Pendidikan  (DD:  Rp5.400.000,-),  (d)  Pembinaan  Kesenian  Tradisional  (DD: Rp8.000.000,-),  (e)  Pembinaan  Ketentraman,  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  (DD: Rp2.000.000,-),  (f)  Kegiatan  pembinaan  lomba  kampung/P3KSS  dan  GSI/kesrak  PKK  (DD: Rp10.000.000,-),  (g)  Pembinaan  LPMK  (DD  Rp9.180.000,-),  (h)  Kegiatan  Pembinaan  PKK (DD:  Rp19.200.000,-),  dan  (i)  Kegiatan  Pembinaan/Peningkatan  Kader  Posyandu  (DD: Rp.5.800.000,-).
Bidang  IV:  Bidang Pemberdayaan Masyarakat  (sumber dana:  DD) anggarannya sebesar Rp.85.720.000,-,  yang  dialokasikan  beberapa  kegiatan,  yakni:  (a)  Pemberian  bantuan  insentif guru  PAUD/TK  (DD:  Rp19.200.000,-),  (b)  Pemberian  bantuan  insentif  guru  taman  belajar keagamaan (DD: Rp27.000.000,-), (c) Bantuan bidang pemberdaya olahraga (DD: Rp4.900.000,- ), (d) Kegiatan pelatihan aparatur kampung (DD: Rp3.000.000,-), (e) Kegiatan bantuan insentif kader  Posyandu  dan  kader  kesehatan  (DD:  Rp6.000.000,-),  (f)  Kegiatan  pemberdaya  pekerja sosial masyarakat (DD: Rp5.500.000,-), (g) Kegiatan pengelolaan pemantauan pertumbuhan dan penyedia  makanan  sehat  untuk  peningkatan  gizi  bagi  balita  dan  anak  sekolah  (DD: Rp3.120.000,-),  (h)  Kegiatan  pengembangan  sistem  administrasi  keuangan  dan  aset  kampung berbasis  data  digital/DISKEUDES  (DD:  Rp3.000.000,-),  (i)  Kegiatan  pengembangan  unit pengaduan,  bantuan  hukum  dan  paralegal  di  kampung  (DD:  Rp3.000.000,-),  (j)  Kegiatan penyelenggaraan  bantuan  kepada  warga  miskin,  warga  disabilitas,  perempuan,  anak  dan kelompok  marginal  (DD:  Rp.5.000.000,-),  (k)  Kegiatan  penyusunan  profil  kampung/data kampung (DD: Rp.3.000.000,-), dan (l) Pembuatan website kampung (DD: Rp.3.000.000,-).

## Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019
Dalam  catatan  bendahara  kampung  Tri  Mulya  Jaya,  didapatkan  data  bahwa  jumlah anggaran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  Dana  Desa  (DD),  BUMKam,  Bantuan  Kabupaten  dan pendapatan  lainnya  pada  tahun  2019  dalam  satu  tahun  penuh,  sebagaimana  dicatat  dalam APBKam sebesar Rp1.296.025.916,-
Bidang  I:  Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dengan  total  anggaran  Rp453.205.000,- dialokasikan    untuk  beberapa  kegiatan,  yakni:  (a)  Siltap  dan  tunjangan  kepala  kampung  dan perangkat  desa  Rp178.800.000,-;  (b)  Pembiayaan  BPJS  kepala  kampung  dan  perangkat  desa Rp5.616.000,-; (c) Operasional (ATK, HONOR PKPKD) sebesar Rp61.836.000,-; (d) Tunjangan PBD sebesar Rp68.400.000,- (e) Operasional PBD sebesar Rp7.000.000,-; (f) Siltap RT, sebesar Rp60.000.000,-;  (g)  Iuran  APDESI  Rp3.000.000,  (h)  Pembangunan  Sarana  (Aset  tetap) Perkantoran Rp27.708.000,- 9. Pembiayaan tata praja pemerintah sebesar Rp40.845.000,-.
Bidang II: Pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp96.124.916,- dialokasikan kedalam beberapa  kegiatan,  yakni:  (a)  Pembangunan  sumur  bor  yang  berada  di  RT  01.  RW  04  dengan anggaran Rp25.695.850,- (b) Pembangunan jalan lapen, lokasi RT 01, RW 03 dengan Anggaran Rp309.695.350,- (c) Pembangunan Badan jalan RK 03. RW 04 dengan anggaran Rp74.689.000,- (d)  Pembangunan  Gapura  dengan  lokasi  RK  01  dengan  anggaran  Rp31.483.400.  (e) Penyelengaraan  PAUD,  TPA  (Honor)  Rp  51.500.000,-.  (f)  Pengadaan  Buku,  Honor,  Taman Baca sebesar Rp8.821.300,-. (g) Kegiatan Posyandu (KLS Bumil, Insentif), Bina Keluarga Balita (BKB)  sebesar  Rp20.003.616,-  (h)  Pemeliharaan  jalan  Rp3.000.000.  (i)  Pemeliharaan  Gedung Balai Desa sebesar Rp3.500.000,-, (j) Lampu Ting Rp55.436.400. (10). Informasi Republik Desa (Poster Baliho) Rp7.200.000,-.
Bidang  III:  Pembinaan  masyarakat  desa  dengan  anggaran  Rp150.196.000,-  dengan alokasi beberapa kegiatan, yakni: (a) Pos keamanan desa sebesar Rp17.600.000,-; (b) Kesenian,
kebudayaan  tingkat  desa  sebesar  Rp.  28.345.000,-;  (c)  Kepemudaan  dan  olahraga  sebesar Rp3.450.000,-;  (d)  Honor  LPMK  sebesar  Rp10.080.000,-;  (e)  Pembinaan  PKK  dan  Honor sebesar  Rp24.999.000,-;  (f)  Tunjangan  (PSM)  sebesar  Rp5.723.000,-;  (g)  Operasional  RT sebesar Rp60.000.000,-.
Bidang  IV:  Pemberdayaan  masyarakat  desa  dengan  anggaran  sebesar  Rp99.500.000,- yang dialokasikan ke dalam  beberapa kegiatan,  yakni: (a) Pembuatan pakan fermentasi sebesar Rp  6.500.000,-;  (b)  Pengadaan  bibit  tanaman  sebesar  Rp3.500.000,-;  (c)  Peningkatan  aparatur desa  sebesar  Rp3.500.000,-  (d)  Peningkatan  kader  Teknik  sebesar  Rp5.000.000,-  (e)  Kegiatan SISKUEDES  sebesar  Rp8.500.000,-  (f)  Kegiatan  SIPADES  sebesar  Rp6.500.000,-;  (g) Sosialisasi kampung layak anak sebesar  Rp1.750.000,-; (h) Sosialisasi NARKOTIKA (NAPZA) sebesar  Rp2.500.000,-;  (i)  Pengalihan  dan  pengelolaan  dana  BUMDES  sebesar  Rp1.750.000,-; (j) Kelompok usaha ekonomi produktif sebesar Rp60.000.000,-.

## Analsis
Apabila  ditelaah  jumlah  target  kegiatan  maupun  program  yang  didanai  dengan  ADD maupun  DD  di  atas  bisa  dilihat  realisasi  belanja  APBDes  Kampung  Tri  Mulya  Jaya  dilakukan secara maksimal 99% danadesa yang diperoleh dan dikeluarkan dalam satu tahun anggaran tahun 2018 digunakan semuanya untuk membiayai setiap program kerja yang sudah disepakati dalam musyawarah  desa.  Artinya  penyerapan  anggaran  sangat  maksimal.Ada  empat  bidang  yang menjadi fokus pembiayaan DD/ADD yakni bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat.Semuanya sudah  dijalankan  sesuai  programyang  ditetapkan  seperti  di  atas.Sementara  realisasi  belanja APBDes  tahun  anggaran  2019  kurang  maksimal,  terutama  dari  bidang  pembangunan  hanya terserap sekitar 30% saja.
Alokasi  Dana  Desa  untuk  bidang  pembangunan  desa  baik  tahun  anggaran  2018  cukup dimaksimalkan yakni besarannya 35% dari total  APBDes. Namun yang menjadi catatan adalah beban  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  cukup  besar  hampir  40%  dari  total APBDes, artinya dengan besaran dana untuk pembiayaan gaji dan honor kepala kampung serta perangkat  desa  lainnya  berdampak  pada  minimnya  dana  untuk  penyelenggaraan  bidang pemberdayaan  masyarakat  dan  pembinaan  masyarakat.  Kalau  dilihat  dari  rincian  laporan pengeluaran  ADD/DD  tahun  angaran  2018,  dapat  dilihat  ada  cost  pengeluaran  yang  jomplang antara  bidang  penyelengaraan  pemerintahan  desa  (tahun  anggaran  2018  :  Rp453.205.000,-  ), bidang  pembinaan  masyarakat  desa  (tahun  anggaran  2018  :  Rp83.680.000,-)  sementara  bidang pemberdayaan masyarakat desa (tahun anggaran 2018 : Rp.85.720.000,-).
Lain halnya dengan tahun anggaran 2019, realisasi anggaran sebagian besarnya terserap untuk  pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa.  Bahkan  ada  yang timpang  antara besaran penyelenggaraan  pemerintahan    (tahun  anggaran  2019  :  Rp453.205.000,-)  dengan  tiga  bidang lainnya,  pembangunan  desa  (tahun  anggaran  2019  :  Rp96.124.916,-),  pembinaan  masyarakat desa  (tahun  anggaran  2019  :  Rp150.196.000,-  ),  serta  pemberdayaan  masyarakat  (  tahun anggaran  2019  :  Rp99.500.000,-).    Penulis  melihat  realisasi  APBDes  kurang  maksimal  untuk program- dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Dilihat  dari  aspek  pelaksanaan  serta  pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  desa Kampung  Tri  Mulya Jaya, penulis  melihat bahwa pengelolaan ADD Kampung  Tri  Mulya Jaya sudah dijalankan dengan asas transparan dan akuntabel. Antara hasil fisik pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan apa yang sebelumnya sudah direncanakan dalam musyawarah desa. Kendati demikian, pengelolaan masih kurang partisipatif, artinya masih ada beberapa perangkat terutama
kepala seksi bidang pembangunan desa  yang kinerjanya kurang maksimal sehingga penyerapan pembangunan terutama pada tahun anggaran 2019.

## Peran Pejabat Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Peran  utama  dalam  pengelolaan  dana  desa  di  kampung  Tri  Mulya  Jaya  tentunya  masih dipegang  oleh  kepemimpinan  kepala  desa,  Ujang  Wahyu  Utomo  (2017-2022)  baik  dalam perencanaan  program  maupun  pengeksekusi  setiap  kegiatan  yang  berjalan.  Kesemuanya  di bawah  pantauan  dari  kepala  kampung  Tri  Mulya  Jaya.  Dalam  pelaksanaan  teknis  administratif kepala desa dibantu oleh perangkat desa lainnya seperti: (1) sekretaris kampung Tri Mulya Jaya, yang  bertindak  sebagai  koordinator  administratif  sekaligus  pelaksanaan  pengelolaan  rencana strategis  APBDes.  (2)  bendahara  kampung  Tri  Mulya  Jaya  yang  bertugas  sebagai  koordinator dalam bidang pengelolaan keuangan serta BUMDES kampung Tri Mulya Jaya. (3) kepala Seksi di  berbagai  bidangnya,  yang  bertugas  sebagai  pelaksana  teknis  setiap  kegiatan  dan bertanggungjawab  menyukseskan  setiap  program  yang  sudah  dianggarkan  dalam  APBDes  di bidangnya  masing-masing.  Namun  daam  amatan  penulis  kinerjanya  masih  kurang  maksimal terutama  di  bidang  pembangunan.Sehingga  kepala  desa  pun  turut  bertindak  sebagai  kepala proyek  yang  langsung  memantau  jalannya  kegiatan  pembangunan.  Pemberdayaan  masyarakat dirancang sejalan dengan prinsip berkelanjutan jika program dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan dari segi ekonomi dan sosial (Hulu, Harahap, & Nasution, 2018).
Kegiatan  pengelolaan  keuangan  desa  dapat  terlaksana  dengan  baik,  tentunya  harus didukung  dengan  sistem  dan  prosedur  keuangan  yang  memadai.  Oleh  karena  itu,  pemerintah desa  harus  memiliki  struktur  organisasi  pengelolaan  keuangan,  uraian  tugas,  diagram  alir,  dan kriteria  yang  menjadi  acuan  dalam  kegiatan  pengelolaan  keuangan  desa.  Tahap  perencanaan pemerintah desa harus melibatkan warga desa yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar bekerja (Wahyuningsih & Kiswanto, 2016)
Gambar  2: Struktur Organisasi Pengelolaan Keungan Kampung

## Pendapat Warga atas Hasil Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan  Masyarakat
Evaluasi  Alokasi  Dana  Desa  dibutuhkan  untuk  memastikan  bahwa  di  setiap  tahapan pengelolaan  Dana  Desa  tidak  terjadi  tindak  pidana  korupsi,  penyelewengan  maupun penyimpangan.Meskipun  sejatinya  pengunaan  Dana  Desa  merupakan  hak  Pemerintah  Desa sesuai  dengan  kewenangan  dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat  desa  setempat  dengan mengedepankan  prinsip  keadilan.Namun  demikian,  dalam  rangka  mengawal  dan  memastikan capaian  sasaran  pembangunan  desa,  harus  ada  langkah-langkah  evaluasi  di  dalam  teknis pelaksanaan APBDes.
Hasil  pemberdayaan  dari  Alokasi  Dana  Desa  ini,  penulis  paparkan  hasil  wawancara singkat dengan alah satu warga kampung Tri Mulya Jaya, bernama Miftahuddin, panggilan Udin (40  tahun)  ia  menjabarkan  bahwa  sejak  adanya  ADD  maupun  DD,  telah  terjadi  pembangunan desa  yang  signifikan.  Pembangunan  infrastruktur  maupun  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat yang  disusun  pemerintahan  kampung  Tri  Mulya  Jaya  sangat  bermanfaat  dan  membantu kemajuan serta kemandirian perekonomian masyarakat.
Pertanyaan: Bagaimana  pendapat  bapak  soal  hasil  Alokasi  Dana  Desa  dalam pemberdayaan masyarakat di kampung Tri Mulya Jaya?
Jawaban: “Alhamdulillah.  Kami  ucapkan  terimakasih  atas  kinerja  pemerintahan kampung Tri  Mulya jaya di  bawah kepemimpinan bapak Ujang  Wahyu  Utomo  memang sepantasnya  patut  diacungi  jempol,  sudah  jelas  terlihat  banyak  perkembangan  dan perubahan baik dari sektor pembangunan maupun sektor lainnya. Sekali lagi saya sangat berterimakasih  dengan  adanya  pembangunan-pembangunan  yang  bersumber  dari  dana Desa  (DD)  karena  ini  sangat  membantu  kami,  terutama  dalam  segi  perekonomian  dan kemajuan desa kami, dengan adanya pembangunan pembukaan jalan, lapen, sumur bor, dan  gapura,  sehingga  dengan  adanya  pembangunan-pembangunan  ini  bisa  di  nikmati oleh masyarakat khususnya kampung Tri Mulya jaya, ucap Udin, saat di wawancara di lokasi kegiatan,” tegas Eko.
Sementara  itu,  Sekertaris  kampung  Tri  Mulya  Jaya,  Sulis  (30)  juga  mengapresiasi program  dan  kegiatan  di  desanya  yang  sudah  sangat  baik  dieksekusi  untuk  pemberdayaan masyarakat  setempat.Ia  juga  berharap  dari  pemerintah  daerah  melalui  dinas  terkait,  bisa memberikan  tambahan  bantuan  agar  pembangunan-pembangunan  di  kampung  Tri  Mulya  Jaya yang  boleh  dikatakan  lebih  tertinggal  dari  desa  lainnya  di  Provinsi  Lampung.  Ia  bersyukur meskipun dalam keterbatasan dana desa ada beberapa infrastruktur telah dibangun dengan megah dan kokoh.
Pertanyaan: Bagaimana pendapat ibu untuk ADD apakah sudah berhasil optimal dalam pemberdayaan masyarakat kampung Tri Mulya Jaya?
Jawaban: “Kalau  ditanya  soal  berhasil  atau  tidak  itu  bisa  sama-sama  dirasakan  oleh masyarakat ya..Dahulu infrastruktur jalan di sini sangat terbatas, dan kini sudah mulai tersambung jalan dari desa ke setiap RK. Tentunya ada plus minus pengalokasian DD, di satu  sisi  infrastruktur  dibutuhkan,  namun  di  sisi  lain  pembiayaan  administrasi  untuk pemerintahan desa sendiri juga besar. Harapannya kedepan tentunya ADD nilainya akan lebih  besar,  BUMDES  juga  bisa  maksimal  kinerjanya  untuk  meningkatkan  DD,  supaya anggaran tahun depan lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur untuk menunjang
kegiatan ekonomi masyarakat. Supaya dengan adanya pembangunan-pembangunan dan fasilitas desa yang bersumber dari DD dan ADD yang ada di kampung Tri Mulya Jaya ini  bisa  dinikmati  oleh  masyarakat  agar  kampung  Tri  Mulya  Jaya  ini  kedepannya  bia mandiri dan berkemajuan dalam segala bidang,” tegas Sulis.

## KESIMPULAN
Pertama, pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan keuangan  pemerintah  pusat  dan  daerah  tahun  anggaran  2018  dan  2019  di  Kampung  Tri  Mulya Jaya  sudah  dilaksanakan  namun  hasilnya  kurang  maksimal.  Ada  ketimpangan  penyerapan anggaran yang realisasinya hampir 35% dihabiskan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kedua, peran utama dalam pengelolaan dana desa di Kampung Tri Mulya Jaya tentunya masih dipegang oleh kepemimpinan kepala desa, Ujang Wahyu Utomo (2017-2022) baik dalam perencanaan program maupun pengeksekusi setiap kegiatan yang berjalan. Pertanggungjawaban realisasi  APBDes  pun  sudah  dilakukan  dengan  transparan  dan  akuntabel.  Sementara  perangkat lainnya  sudah  bekerja  dengan  cukup  baik  meskipun  ada  beberapa  kepala  teknis  yang  kurang maksimal kinerjanya sehingga penyerapan pembangunan desa pun terganggu.
Ketiga,  warga  mengapresiasi  hasil  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan kampung Tri Mulya Jaya.Mereka berharap pembangunan infrastruktur  lebih  dioptimalkan  lagi  karena  berdampak  langsung  pada  mobilitas  perekonomian masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
BPKP.  (2015).  Petunjuk  pelaksanaan  bimbingan  dan  konsultasi  pengelolaan  keuangan  desa.  In Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP).  Jakarta:  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Fisabilillah, Febby Febriantika Noer, Nisaq, Azizatun Rochmatul, & Nurrahmawati, Siti. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. 8(1), 208–215.
Hamid,  Hendrawati.  (2016).  Manajemen  Pemberdayaan  Masyarakat.  In  Tuty  Seciaty  Razak (Ed.), J+Plus Unesa (1st ed., Vol. 5). Makassar: De La Macca.
Hasrina, Yunita. (2015). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN RURAL INFRASTUCTURE SUPPORT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  (RIS–PNPM)  DI  ORGANISASI  MASYARAKAT  SETEMPAT (OMS)  KECAMATAN  TUAH  NEGERI  KABUPATEN  MUSI  RAWAS.  Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya, 13(4), 476–486.
Hulu, Yamulia, Harahap, R. Hamdani, & Nasution, Muhammad Arif. (2018). Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu  Sosial  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat.  Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 146–154.
Karimah, Faizatul, Saleh, Choirul, & Wanusmawatie, Ike. (2014). Pengelolaan alokasi dana desa dalam  pemberdayaan  masyarakat  (Studi  pada  Desa  Deket  Kulon  Kecamatan  Deket Kabupaten Lamongan). Jurnal Administrasi Publik, 2(4), 597–602.
Kehik,  Bernardus  Seran.  (2018).  Pelaksanaan  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  di Bidang  Ekonomi  Kemasyarakatan  (  Studi  Kasus  di  Desa  Naiola  Kecamatan  Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara ). Jurnal Agribisnis Lahan Kering, 3(2502), 4–6.
Kemenkeu.  (2017).  Buku  Pintar  Dana  Desa:  Dana  Desa  Untuk  Kesejahteraan  Masyarakat.  In Kementerian Keuangan Revublik Indonesiaublik Indonesia. Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf
Permatasari,  Elysabeth,  Sopanah,  &  Hasan,  Khojanah.  (2018).  Pengelolaan  alokasi  dana  desa dalam  meningkatkan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Conference  on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2018), (September), 186–194. Malang: Universitas Widyagama Malang.
Sail,  Rahim  M.,  &  Abu-samah,  Asnarulkhadi.  (2010).  Community  Development  through Community  Capacity  Building :  A  Social  Science  Perspective.  Journal  of  American Science, 6(2), 62–69.
Sari,  Milya,  &  Asmendri.  (2020).  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  dalam  Penelitian Pendidikan  IPA.  Natural  Science:  Jurnal  Penelitian  Bidang  IPA  Dan  Pendidikan  IPA, 6(1),  41–53.  Retrieved  from  https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/ article/view/1555/1159
Wahyuningsih,  Putri,  &  Kiswanto.  (2016).  Factors  Affecting  The  Accountability  of  Village Financial Management. Accounting Analysis Journal, 5(3), 139–146.