## URGENSI PENGATURAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
Andi Safriani Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: aydinriany13@gmail.com

## Abstrack
Indonesian as the law state to regulate  many aspect in living society, for example in green area. Yuridish based on about this, mentioned in constitutional in  statuted  Republic  of  Indonesia  1945  and  then  to  arrange  again  in  statuted number  26,  2007  .  Green  Opened  Area  have  important  existence  like  to arrangement  in  statuted  number  26,2007  that  a  green  opened  area  have  a minimum  portion  about  30  percent  from  city  area.  Green  opened  area  have important function to city plan because with green opened area we can grow up about a quality environment.
Keywords: Green Opened Area, Arrangement

## Abstrak
Indonesia  sebagai  negara  hukum  mengatur  semua  aspek  kehidupan masyarakat,  contohnya  ruang  hijau.  Landasan  yuridisnya  terdapat  dalam  UUD 1945  dan  diatur  lebih  lanjut  dalam  UU  No.26  Tahun  2007.  Ruang  terbuka  hijau sangat pentin keberadaannya dalam UU No. 26 Tahun 2007 dimana ruang terbuka hijau  memiliki  porsi  30  persen  dari  ruang  kota.  Ruang  terbuka  hijau  memiliki fungsi  yang  penting  untuk  perencanaan  kota  karena  dengan  ruang  terbuka  kita dapat meningkatkan kualitas lingkungan.
Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Pengaturan

## PENDAHULUAN
uang wilayah negara kesatuan Indonesia baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di  dalam  bumi,  maupun  sebagai  sumber  daya,  merupakan  karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi  dan  dikelola  secara  berkelanjutan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat  sesuai  dengan  amanat  yang  terkandung  dalam  Pasal  33  ayat  3  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  serta  makna  yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. 1
Penjelasan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa secara geografis , letak negara kesatuan Republik Indonesia yang  berada  diantara  dua  benua  dan  dua  samudera  sangat  strategis,  baik  bagi kepentingan  nasional  maupun  internasional.  Kondisi  alamiah  Indonesia  sangat khas karena posisinya yang berada didekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. 2
Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  ruang  sebagai  sumber  daya  pada  dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang  aman,  nyaman,  produktif  dan  berkelanjutan  berlandaskan  wawasan nusantara dan ketahanan nasional serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata,luas dan bertanggungjawab.
Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, baik wilayah nasional, wilayah propinsi, wilayah kabupaten dan wilayah kota.
Kota  merupakan  tempat  warga  mayarakat    melangsungkan  berbagai aktivitasnya,  sehingga  pengembangannya  mestinya  diarahkan  agar  dapat memenuhi  tuntutan  kebutuhan  fisik  dan  spiritual.  Ruang  Terbuka  Hijau merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting  dalam  perencanaan  kota.  Dengan dibentuknya  ruang-ruang  terbuka  hijau  tersebut,  dapat  disusun  suatu  jaringan Ruang  Terbuka  Hijau  kota  yang  berfungsi  meningkatkan  kualitas  lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, bersih, sehat, dan indah.
Keberadaan  Ruang  Terbuka  Hijau  sangat  penting,  sebagaimana  di  atur dalam  peraturan  perundang-undangan  yakni  Undang-Undang  Nomor  26  tahun
1 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang. Sinar Grafika, Jakarta,2008.
2 Penjelasan Undang-Undang Penataan Ruang. 2008. Sinar Grafika. Jakarta.
R
2007  tentang  Penataan  Ruang  pasal  29  ayat  2,  bahwa:“Proporsi  Ruang  Terbuka Hijau  pada  wilayah  kota  paling  sedikit  30  %  dari  wilayah  kota”. 3 Lebih  lanjut dalam pasal 29 ayat 3 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau publik  pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Proporsi 30% merupakan ukuran  minimal  untuk  menjamin  keseimbangan  ekosistem  kota,  yang  serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. 4
Pelaksanaan  pengelolaan  Ruang  Terbuka  Hijau  dalam  mewujudkan pembangunan  berwawasan  lingkungan  adalah  wewenang  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota.  Dalam  pasal  11  Undang-Undang  nomor  26  tahun  2007 tentang Penataan  Ruang  mengatur  :  “Wewenang  pemerintah  daerah  kabupaten  dan  kota dalam  penyelenggaraan  penataan  ruang  meliputi  pengaturan,  pembinaan, pengawasan  terhadap  pelaksanaan  penataan  ruang  wilayah  kabupaten/kota  dan kota dan kawasan strategis kabupaten dan kota”. 5
Aturan atau ketentuan mengenai wewenang pemerintah yang sudah diatur secara  tegas  dalam  undang-undang,  tidaklah  sejalan  dengan  kondisi  yang  terjadi saat  ini,  Menurut  Satriya  madjid  untuk  mewujudkan  Ruang  Terbuka  Hijau  di Makassar  memang  bukan  perkara  mudah,  ketersediaan  lahan  tidak  cukup menjamin  terwujudnya  Ruang  Terbuka  Hijau,  karena  meskipun  ada  lahan  tapi tidak  ada political  will ,  kemauan  dan  keinginan  pemerintah  kota  sendiri  untuk menciptakan  ruang  terbuka  hijau.  Pemerintah  kota  Makassar  tidak  tegas  untuk merelokasi  beberapa kantor instansi  pemerintah ke tempat  lain, kemudian  kantor tersebut dijadikan taman kota untuk kepentingan ruang terbuka hijau. 6
Menurut  Putridwiyanti,  bahwa  pemerintah  kota  tidak  tegas  untuk mewujudkan  ruang  terbuka  hijau  di  kota  Makassar,  justru  pemerintah  lebih concern memberikan  rekomendasi  pemberian  izin  pembangunan  ruko  dan  pusat perbelanjaan atau mall, kenyataan ini sungguh ironis. Jadi, menurut Putridwiyanti apologi  atau  alasan  pembenar  yang  mengatakan  bahwa  kota  besar  teramat  sulit untuk menjadikannya lagi sebagai kota hijau yang ramah lingkungan adalah salah, karena  menurutnya  semua  kembali  kepada  ketegasan  pemerintah  dalam menjalankan aturan sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang. 7
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penulis tertarik untuk kemudian merumuskan
3 Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang.2008.Sinar grafika.Jakarta.
4 Pasal 29 ayat 3 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.2008 Sinar Grafika, Jakarta
5 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang, Sinar grafika, Jakarta, 2012.
6 Harian Fajar ” wawancara khusus Ruang terbuka hijau Makassar masih rendah ”, 12 nov 2012.
7 Harian Fajar “ Menggugat Adipura yang tak kunjung datang (Refleksi HUT ke 405 Kota Makassar)”, eds.12nov2012
masalah berkaitan dengan tulisan ini, yaitu :
“Bagaimanakah  urgensi  pengaturan  Ruang  Terbuka  Hijau  berdasarkan  undang- undang 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam pembangunan berwawasan lingkungan?”

## PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Ruang Terbuka Hijau
Keberadaan  ruang  terbuka  hijau  mengandung  dimensi  yang  sangat  luas. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika banyak peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut.  Berikut  ini  adalah  peraturan  atau  ketentuan hukum tentang ruang terbuka hijau adalah: 8
1. Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Pasal 1 butir 31, Pasal 28,29,30 dan 31).
2. Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
Menurut  ketentuan  pasal  1  butir  31  undang-undang  no.26  tahun  2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang,jalur  dan  atau  mengelompok  yang  penggunaanya  lebih  bersifat terbuka,tempat  tumbuh  tanaman  baik  yang  tumbuh  secara  alamiah  maupun  yang sengaja ditanam.
Adapun klasifikasi ruang terbuka hijau dapat dibagi menjadi : 9
1. Kawasan hijau pertamanan kota
2. Kawasan hijau hutan kota
3. Kawasan hijau rekreasi kota
4. Kawasan hijau kegiatan olahraga
5. Kawasan hijau pemakaman
6. Kawasan hijau pertanian
7. Kawasan hijau jalur hijau
8. Kawasan hijau pekarangan
Pelaksanaan  pengembangan  ruang  terbuka  hijau  dilakukan  dengan pengisian hijau tumbuhan secara alami ataupun dengan tanaman budi daya. Secara
8 Hasni, 2010, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah ,  PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta, h.230
9 Ibid h.229
fisik  ruang  terbuka  hijau  dapat  dibedakan  menjadi  ruang  terbukla  hijau  alami berupa  kawasan  lindung  dan  taman-taman  nasional,  maupun  ruang  terbuka  hijau non alami seperti taman, kebun bunga dan lainnya. 10
Ruang terbuka hijau memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah:
1. Fungsi edaphis, yaitu sebagai tempat hidup satwa dan jasad renik lainnya.
2. Fungsi hidrologis, yaitu perlindungan terhadap kelestarian tanah dan air.
3. Fungsi klimatologis, yaitu terciptanya iklim mikro sebagai efek dari proses fotosintesis dan respirasi tanaman.
4. Fungsi  protektif ,  yaitu  melindungi  dari  gangguan angin,  bunyi,  dan terik matahari melalui kerapatan dan kerindangan pohon.
5. Fungsi  higienis,  yaitu  kemampuan  ruang  terbuka  hijau  untuk  mereduksi polutan baik di udara maupun di air.
6. Fungsi  edukatif,  yaitu  menjadi  sumber  pengetahuan  masyarakat  tentang berbagai  hal,  misalnya  tentang  nama  ilmiah  tanaman  serta  manfaat  atau khasiatnya.
7. Fungsi estetis, yaitu kemampuan ruang terbuka hijau untuk menyumbangkan  keindahan  pada  lingkungan  sekitarnya,  baik  melalui keindahan warna,bentuk,dan kombinasi.
8. Fungsi  sosial  ekonomi, yaitu sebagai  tempat  berbagai  kegiatan sosial  dan tidak menutup kemungkinan memiliki nilai ekonomi. 11
Pengadaan  ruang  terbuka  hijau  bagi  kota  yang  sudah  terbangun  mutlak dipertimbangkan adanya pembangunan ruang terbuka hijau. Menurunnya kualitas dan  kuantitas  ruang  terbuka  hijau  telah  mengakibatkan  menurunnya  kualitas lingkungan,  contohnya  seperti  sering  terjadi  bencana  banjir,tingginya  polusi udara, serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat stres karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial.

## B. Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Mengingat  ruang  merupakan  bagian  penting  dari  lingkungan  hidup  maka perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  keberhasilannya  juga  ditentukan  oleh pelaksanaan  penataan  ruang  yang  salah  satu  komponennya  adalah  ketersediaan ruang terbuka hijau.
Kehidupan  ini  tidak  hanya  terdiri  atas  sistem  yang  nyata  (ekosistem  dan biosfer  secara  keseluruhan)  tetapi  juga  menyangkut  alam  pikiran  yang  menurut kodratnya pada manusia terkembang paling sempurna dibandingkan dengan yang
10 www.google.com Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau . Diakses 4januari2013
11 Op cit . h. 256
dimiliki oleh makhluk lainnya. 12
Kehidupan  ini  adalah  sekumpulan  perubahan-perubahan  yang  terjadi diantara  komponen  makhluk  hidup  dan  benda  mati.  Perubahan  itu  berupa perubahan  yang  senantiasa  berbenturan  dengan  keterbatasan.  Daya  dukung dimaksudkan  sebagai  kemampuan  lingkungan  hidup  dengan  sarana  yang diperlukan untuk mendukung sejumlah kehidupan manusia.
Faktor  lingkungan  hidup  yang  merupakan  konsep  tentang  keserasian  dan keseimbangan  adalah  keanekaragaman.  Bahkan  dalam  keadaan  dimana lingkungan  hidup  kita  mulai  dirawankan  oleh  pencemaraan  dan  kerusakan lingkungan. Wawasan lingkungan hidup dititahkan dalam bentuk perbuatan ihsan dan larangan merusak sebagaimana firman Allah SWT dalam Al qur’an Surah Al Qashas  ayat  77  yang  artinya  bahwa  carilah  apa  yang  telah  dianugerahkan  Allah kepadamu,  dan  janganlah  kamu  melupakan  kebahagianmu  dari  kenikmatan duniawi  dan  berbuatlah  ihsan  sebagaimana  Allah  telah  berbuat  baik  kepadamu dan  janganlah  kamu  berbuat  kerusakan  dimuka  bumi,  sesungguhnya  Allah  tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 13
Pola  pembangunan  berwawasan  lingkungan  mengharuskan  pengelolaan sumber  daya  alam  harus  dilakukan  secara  rasional  dan  bijaksana,  untuk  itu diperlukan keterpaduan antar pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana  yang  memadukan  lingkungan  hidup,  termasuk  sumber  daya  kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan,kesejahteraan dan mutu hidup generasi  masa  kini  dan  generasi  mendatang.  Sifat  keterkaitan  sumber  daya  alam dan  tatanan  lingkungan  mengharuskan  cara  dan  mekanisme  pembangunan  yang memperhatikan  keterkaitan  tersebut.  Hal  ini  memberikan  konsekuensi  dimana pengembangan  yang  dilakukan  disuatu  sektor  harus  memperhatikan  dampaknya pada pengembangan sektor lainnya. 14
Pembangunan  berwawasan  lingkungan  mencerminkan  tanggung  jawab negara  sebagaimana  yang  tersurat  dalam  undang-undang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  yakni  undang-undang  nomor  32  tahun  2009, menegaskan bahwa:
1. Negara  menjamin  pemanfaatan  sumber  daya  alam  akan  memberikan manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang.
12 Soerjani  dkk,  2008, Lingkungan:Sumber  Daya  Alam  dan  Kependudukan  dalam Pembangunan , UI Press : Jakarta.h 243
13 Ibid. h 242
14 Aca  Sugandhy,  2009, Prinsip  Dasar  Kebijakan  Pembangunan  Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan , Bumi Aksara : Jakarta, h.4
2. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup  yang baik dan sehat.
3. Negara  mencegah  dilakukannya  kegiatan  pemanfaatan  sumber  daya  alam yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
Pada  hakikatnya  semua  pihak  baik  pemerintah  maupun  masyarakat  harus bersinergi  dalam  mewujudkan  pembangunan  berwawasan  lingkungan  karena selama  daya  dukung  alam  tidak  terlampaui  maka  semua  system  ekologis seharusnya bisa berlangsung secara alami dan tidak akan menimbulkan bencana.

## PENUTUP
Indonesia  sebagai  negara  hukum  mengatur  berbagai  aspek  kehidupan manusia dalam koridor hukum, termasuk dalam hal ruang terbuka hijau. Landasan yuridis  tentang  hal  tersebut  termaktub  secara  konstitusional  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dijabarkan lagi dalam  Undang-undang  No.26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang.  Keberadaan Ruang  Terbuka  Hijau  sangat  penting,  sebagaimana  di  atur  dalam  peraturan perundang-undangan  yakni  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  pasal  29  ayat  2,  bahwa:“Proporsi  Ruang  Terbuka  Hijau  pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari wilayah kota”. Lebih lanjut dalam pasal 29 ayat  3 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau publik  pada wilayah kota paling  sedikit  20%  dari  luas  wilayah  kota.  Proporsi  30%  merupakan  ukuran minimal  untuk  menjamin  keseimbangan  ekosistem  kota,  yang  sekaligus  dapat meningkatkan  nilai  estetika  kota.    Keberadaan  Ruang  Terbuka  Hijau  merupakan sesuatu  yang  sangat  urgen  dalam  perencanaan  kota.  Dengan  dibentuknya  ruang- ruang  terbuka  hijau  tersebut,  dapat  disusun  suatu  jaringan  Ruang  Terbuka  Hijau kota  yang  berfungsi  meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup  perkotaan  yang nyaman, bersih, sehat, dan indah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aca  Sugandhy.2009. Prinsip  Dasar  Kebijakan  Pembangunan  Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan .Bumi Aksara.Jakarta.
Daud  Silalahi.2001. Hukum  Lingkungan  dalam  Sistem  Penegakan  Hukum Lingkungan di Indonesia .Alumni.Bandung
Hasni.2010. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah . PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta
I  Dewa  Gede  Atmadja.1996. Penafsiran  Konstitusi  dalam  Rangka  Sosialisasi Hukum:Sisi  Pelaksanaan  UUD  1945  Secara  Murni  dan  Konsekuen . Fakultas Hukum Udayana.Bali
Machfud MD.1999. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Gama Media. Yokyakarta.
Muhammad  Tahir  Azhari.2003. Negara  Hukum    Suatu  Studi  tentang  Prinsip- prinsipnya  dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,Implementasinya  pada  Periode Negara Madinah dan Masa Kini , Prenada Media.Jakarta.
Philipus  M  Hadjon.1998. Penataan  Hukum  Administrasi  tentang  Wewenang. Fakultas Hukum Unair.Surabaya.
Prasetijo Rijadi.2005. Pembangunan Hukum Penataan Ruang dalam Konteks Kota
Berkelanjutan .Airlangga University Press.Surabaya Prajudi Atmosudirdjo. 1981. Hukum Administrasi Negara .Ghalia Indonesia.Jakarta
Suparto wijoyo.2009. Konstitusionalitas Hak atas Lingkungan .Airlangga University Press.Surabaya
Supriadi.2010. Hukum Lingkungan di Indonesia .Sinar Grafika.Jakarta
Soerjani  dkk.2008. Lingkungan  Sumber  Daya  Alam  dan  Kependudukan  dalam Pembangunan .UI Press.Jakarta
31