## ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA

## MARO SEBO, JAMBI LUAR KOTA, MUARO JAMBI

## Makhshushi Zakiyah, Yessi Mauliyah, Ahmad Hamdi
Makhshushizakiyah1983@gmail.co , yessi.unib@gmail.com, ahmadhamdi289@gmail.com
Universitas Ibrahimy

## Abstract
Since  the  reform  era,  the  village  government  has  the  authority  and independence  to  carry  out  village  development  in  accordance  with  the needs  of  the  community.  So  that  the  development  gap  between  regions and poverty can be minimized. However, this needs to be supported by a system that can support the application of the principles of transparency and accountability in financial management . The presence of the Village Financial System (Siskeudes) application used by the Maro Sebo village government since 2017, has supported village fund financial management activities  in  accordance  with  Permendagri  Number  20  of  2018.  Starting from planning, implementation, administration, reporting, and accountability.  The  financial  reporting  process  becomes  faster,  on  time, more accountable
Keywords : Application, Village Financial System, Permendagri

## PENDAHULUAN
Dengan  disahkannya  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  pemerintah  desa diberi  keleluasan  untuk  mengelola  tata  pemerintahan  dan  melaksanakan  pembangunan secara  mandiri,  guna  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat  desa. Harapannya, permasalahan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya  lainnya  dapat  diminimalisir.  Peran  besar  yang  diterima  oleh  pemerintah  desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab  yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa  harus  bisa  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dalam  tata  pemerintahannya  ( Abdul Rohman,  Ika  Sasti  Ferina,  dkk,  2018) .  Dengan  mengedepankan  penerapan  asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran ( Ika Sasti Ferina) .
Untuk  memudahkan  pengelolaan  dan  pemantauan  keuangan  desa,  mulai  dari tahap perencanaan  sampai  pelaporan dan pertanggungjawaban, maka Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan Sistem Keuangan Desa (Siskuedes). Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan tahun 2015 berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tertanggal 27  November  2015  tentang  Aplikasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Selain  itu,  juga didukung  oleh  Surat  KPK  Nomor  B.7508/01-16/08/2016  tertanggal  31  Agustus  2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.
Aplikasi  Siskeudes  semula  dikembangkan  sesuai  ketentuan  dalam  Permendagri Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Rilis  pertama  aplikasi yaitu  Versi  1.0.R1.06.  dan  diberlakukan  sampai  penyusunan  Laporan  APBDes  Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya, di bulan April 2018, Kemendagri mengeluarkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Sehingga aplikasi Siskeudes dilakukan penyempurnaan sesuai dengan regulasi terbaru, yaitu Rilis Versi 2.0
( http://www.bpkp.kemendagri.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Pedoman_Keudesa(4).pdf) .
Dalam  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  Pasal  29,  dijelaskan  bahwa  pengelolaan keuangan  desa  dilakukan  dengan  basis  kas.  Basis  kas  merupakan  pencatatan  transaksi pada  saat  kas  diterima  atau  dikeluarkan  dari  rekening  kas  Desa  ( Peraturan  Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018) .
Desa Maro Sebo adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Jambi Luar Kota, kabupaten  Muaro  Jambi.  Sebelum  dikeluarkan  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018, pemerintah  desa  Maro  Sebo  sejak  tahun  2017  sudah  menggunakan  aplikasi  Siskeudes sebagai sistem informasi pengelolaan keuangan desa. Saat itu aplikasi Siskeudes masih Versi  1.0.  Kemudian  sejak  tahun  2020,  Desa  Maro  Sebo  telah  menggunakan  aplikasi Siskeudes Versi 2.0. Dengan aplikasi ini, laporan keuangan desa bisa dilaporkan kepada pihak pemerintah kabupaten secara online maupun off-line . Sehingga laporan keuangan desa tetap dilaporkan kepada kabupaten melalui kecamatan dan diaudit BPKP provinsi melalui  inspektorat.  Penggunan  aplikasi  ini  dilakukan  semata-mata  untuk  mendorong terciptanya  tata  pengelolaan  keuangan  yang  baik  dan  lebih  efisien  ( Wawancara,  Ahmad Syahdan) .
Berangkat dari konteks di atas, penelitian ini memiliki fokus untuk mengetahui bagaimana  pengelolaan  dana  desa  Maro  Sebo  kecamatan  Jambi  Luar  Kota  kabupaten Muaro  Jambi  tahun  2020  dan  menganalisis  kesesuaian  penerapan  Aplikasi  Siskedes versi 2.0 berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

## KAJIAN TEORI

## A. Dana Desa dan Pendapatan Desa
Dalam  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Desa,  disebutkan  bahwa  pemerintahan  desa  adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dipimpin oleh kepala desa  atau  sebutan  lain,  yang  dibantu  perangkat  desa  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan desa.
Pemerintah  desa  merupakan  subsistem  atau  bagian  pemerintah  kabupaten/ kota,  sehingga  menjalankan  sebagian  kewenangan  dari  pemerintah  kabupaten/kota ( Ni’matul  Huda,  2020) .  Pemerintah  desa  menjalankan  tanggungjawabnya  sebagai bentuk  pemberdayaan  masyarakat  dan  upaya  menjaga  ikatan  sosial  desa,  guna menyalurkan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan  desa.  Pendapatan  desa  meliputi  semua  penerimaan  uang  melalui rekening  kas  desa  yang  merupakan  hak  desa  dalam  satu  tahun  anggaran  dan  tidak perlu  dibayar  kembali  oleh  desa.  Salah  satunya  bersumber  dari  alokasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan disebut dengan Dana Desa.
Tujuan disalurkan dana desa  yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik di desa,  mengentaskan  kemiskinan,  memajukan  perekonomian  masyarakat,  mengatasi kesenjangan  pembangunan  antar  desa,  serta  memperkuat  masyarakat  desa  sebagai subjek  dari  pembangunan  ( Icak  Rangga  Bawono,  dkk,  2019) .  Dengan  kata  lain,  dana desa  berfungsi  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat ( Baldric Siregar, 2017) .
Dalam  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018,  pasal  29  dan  30  menyatakan bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  terdiri  dari  lima  tahapan  yaitu:  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban.  Pengelolaan keuangan  desa  dilakukan  dengan  basis  kas  dengan  menggunakan  sistem  informasi yang dikelola Kementrian Dalam Negeri.
1. Perencanaan Keuangan
Pada  tahap  perencanaan,  pemerintah  desa  menyusun  perencanaan pembangunan  desa  mengacu  pada  perencanaan  pembangunan  Kabupaten/Kota. Perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  perencanaan  penerimaan dan  pengeluaran  pemerintahan  desa  pada  tahun  anggaran  berkenaan  yang dianggarkan  dalam  APBDesa.  Perencanaan  pembangunan  desa  meliputi  RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka.
2. Pelaksanaan Anggaran
Tahap  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  penerimaan dan  pengeluaran  desa  yang  dilaksanakan  melalui  rekening  kas  desa  pada  bank yang  ditunjuk  Bupati/Wali  Kota.  Dalam  pelaksanaan  keuangan  desa,  terdapat prinsip-prinsip umum yang harus ditaati, mencakup penerimaan dan pengeluaran kas.  Dimana  seluruh  penerimaan  dan  pengeluaran  desa  dilaksanakan  melalui rekening  kas  desa  yang  ditandatangani  oleh  kepala  desa  dan  bendahara  desa. Nomor rekening kas desa dibuat pemerintah desa dan dilaporkan ke Bupati/Wali Kota.  Kemudian,  diserahkan  kepada  Gubernur  untuk  ditembuskan  kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
3. Penatausahaan Transaksi
Penatausahaan  pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan  sejak  disahkannya Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa.  Penatausahaan  keuangan  desa  adalah kegiatan  pencatatan  yang  dilakukan  Kaur  Keuangan  sebagai  pelaksana  fungsi kebendaharaan.  Bendahara  desa  wajib  melakukan  pencatatan  seluruh  transaksi, baik  penerimaan dan pengeluaran kas. Penatausahaan keuangan desa dilakukan dengan cara sederhana melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku  bank.  Buku  kas  umum  untuk  pencatatan  transaksasi  penerimaan  dan pengeluaran kas yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi yang bersifat non-tunai
seperti  melalui  bank/transfer,  maka  pencatatan  dilakukan  dalam  buku  bank. Buku  kas  pembantu  pajak  digunakan  untuk  mencatat  penerimaan  uang  berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran penyetoran pajak ke kas negara. Semua pencatatan transaksi yang dilakukan harus disertai dengan kuitansi/bukti. Kuitansi  pengeluaran  ditandatangani  Kaur  Keuangan,  sedangkan  kuitansi penerimaan ditandatangani oleh penerima dana ( V Wiratna Sujarweni, 2015) .
4. Pelaporan
Pelaporan  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa.  Laporan  pelaksanaan  APB Desa  semester  pertama  disampaikan  kepada  Bupati/Wali  Kota  melalui  Camat. Serta diteruskan ke Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kepala  desa  menyusun  laporan  dengan  menggabungkan  laporan  pelaksanaan APBDesa  dan  Laporan  Realisasi  Kegiatan  ( Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ) .
5. Pertanggungjawaban
Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  APBDesa  diserahkan  kepada Bupati/  Wali  Kota  melalui  Camat  setiap  akhir  tahun  anggaran.  Selanjutnya Bupati/Wali  Kota  menyampaikan  laporan  konsolidasian  realisasi  pelaksanaan APBDesa  kepada  Menteri  melalui  Direktur  Jenderal  Bina  Pemerintahan  Desa. Seluruh  laporan  APB  Desa  diinformasikan  kepada  masyarakat  melalui  media informasi.

## B. Aplikasi Siskeudes
Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  atau  Siskeudes,  merupakan  aplikasi  yang dikembangkan  oleh  BPKP  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  kualitas  tata  kelola keuangan desa ( Ni Made Dwi Artini, dkk, 2017) . Aplikasi Siskeudes terbaru atau Versi 2.0 disesuaikan dengan regulasi dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Aplikasi  Siskeudes  ditujukan  bagi  pemerintah  desa dengan  tujuan  untuk  memudahkan  pengelolaan  keuangan  desa,  mulai  dari  tahap perencanaan hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.
Secara umum, menu entri data yang digunakan oleh pemerintah desa dibagi dalam 4 kelompok, sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu:
1. Modul  Perencanaan  merupakan  menu  yang  akan  digunakan  untuk  merekam Data Umum Desa, RPJMDesa dan RKPDesa.
2. Modul  Penganggaran  merupakan  menu  yang  akan  digunakan  untuk  melakukan proses  penyusunan  anggaran  dengan  output  utama  APBDesa  dan  penjabaran APBDesa.
3. Modul Penatausahaan merupakan menu yang akan digunakan untuk melakukan proses  penatausahaan  dalam  tataran  pelaksanaan  anggaran  APBDesa  yang meliputi  pengajuan  SPP,  pencairan  dan  pertanggungjawaban.  Output  utama menu  ini  adalah  buku-buku  penatausahaan  keuangan  desa  seperti  Surat Permintaan  Pembayaran  (SPP),  Buku  Kas  Umum  (BKU),  Buku  Kas  Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Panjar, dan Kuitansi.
4. Modul  Pembukuan,  merupakan  menu  untuk  menghasilkan  Laporan  Keuangan Pemerintah  Desa  yang  meliputi  Laporan  Pelaksanaan  Anggaran  APBDesa  dan Catatan  atas  Laporan  Keuangan  Desa  (CaLK).  Pada  modul  ini  juga  disediakan Laporan Kompilasi yang menggabungkan seluruh laporan desa-desa yang ada di suatu pemerintah daerah .

## PEMBAHASAN

## A. Pengelolaan Keuangan Desa Maro Sebo
Pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan Pemerintah Desa Maro Sebo berdasarkan  ketentuan  dalam  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018,  yakni  meliputi lima kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
1. Perencanaan
Pada  tahapan  ini,  pemerintah  desa  Maro  Sebo  melakukan  perencanaan  jumlah penerimaan  dan  pengeluaran  kas  desa.  Dengan  menyusun  RKPDesa  dan rancangan  Peraturan  Desa  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa)  yang  dilakukan  oleh  sebuah  Tim.  Hasil  rancangan  disampaikan
kepada Kepala Desa untuk disepakati bersama BPD. Setelah itu, Peraturan Desa tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
2. Pelaksanaan
Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan,  pemerintah  desa  Maro  Sebo  sudah membuat  rekening  kas  desa.  Selanjutnya,  Kaur  Keuangan  menyusun  Dokumen Pelasanaan Anggaran (DPA) secara detail dan terperinci. Setelah DPA disetujui, maka Kaur. Keuangan menyusun RAK Desa untuk mengatur pengeluaran dana yang digunakan. Apabila seluruh kegiatan yang terdaftar dalam DPA Desa telah direalisasikan, Kaur Keuangan dan Kaur Pelaksana akan menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan  anggaran kepada Kepala Desa, dengan dilampiri tanda bukti yang lengkap dan sah.
3. Penatausahaan
Untuk  penatausahaan  pengelolaan  keuangan,  pemerintah  desa  Maro  Sebo  telah melakukan  pencatatan  semua  pemasukan  dan  pengeluaran  ke  dalam  buku  kas umum.  Transaksi  ini  dilaporkan  kepada  Kepala  Desa  setiap  akhir  bulan  untuk disetujui.  Laporan  disertai  dengan  tanda  bukti  yang  sah  dan  lengkap.  Selain pencatatan  ke  dalam  buku  kas  umum,  juga  terdapat  buku  kas  pembantu  pajak dan buku bank.
4. Pelaporan
Pelaporan  pengelolaan  keuangan  pemerintah  desa  Maro  Sebo  dilakukan  oleh Kepala  Desa  pada  pertengahan  bulan  Juli  tahun  berjalan.  Laporan  ini  berupa Laporan Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Realisasi Kegiatan dalam semester pertama  sesuai  dengan  yang  terealisir  dan  tercatat  dalam  buku  kas  umum. Laporan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
5. Pertaggungjawaban
Pertanggung  jawaban  pengelolaan  keuangan  pemerintah  desa  Maro  Sebo  yaitu Kepala Desa melaporkan seluruh dana desa kepada pemerintahan daerah. Selain melaporkan pemasukan dan penyaluran dana ke pemda, juga dilaporkan kepada masyarakat  melalui  sebuah banner yang  dipajang  di  depan  gedung  seni  dan gedung pertemuan desa. Sehingga seluruh elemen masyarakat dapat mengetahui pemasukan dan penyaluran dana desa digunakan untuk kegiatan apa saja.

## B. Penerapan Aplikasi Siskeudes di Desa Maro Sebo
Pemerintah desa Maro Sebo telah menggunakan  Aplikasi Sistem  Keuangan Desa (Siskeudes) sejak tahun 2017, saat masih versi pertama. Kemudian sejak tahun 2020,  Desa  Maro  Sebo  beralih  menggunakan  Siskeudes  Versi  2.0.  Aplikasi  ini diterapkan  dalam  rangka  untuk  menunjang  kegiatan  perencanaan,  penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan transaksi keuangan.
Pada bagian perencanaan, pemerintah desa Maro Sebo telah mengentri data umum desa, seperti profil desa dan visi misi desa. Selain itu juga menginputkan data terkait  dengan  RPJM  Desa  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa)  dan RKP Desa.
Setelah  tahap  penginputan  data  perencanaan,  pemerintah  desa  Maro  Sebo menginputkan  data  yang  berkaitan  dengan  penganggaran,  yaitu  penjabaran  dari APBDesa.  Pengentriannya  dilakukan  setelah  pelaksanaan  Musdes  (Musyawarah Desa) dan Musrenbang Desa (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).
Pada modul penatausahaan, pemerintah desa Maro Sebo telah mengentri data transaksi  kas  masuk  dan  kas  keluar.  Penatausahaan  ini  merupakan  pendataan  dari kegiatan  pelaksanaan  APBDesa,  yakni  meliputi:  pengajuan  SPP  (Surat  Permintaan Pembayaran),  pencairan  dana,  dan  pertanggungjawaban.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa  semua  modul,  yang  terdiri  dari  Buku  Kas  Umum  (BKU),  Buku  Kas  Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, dan Buku Panjar terisi data sesuai realisasi.
Dari  proses  penatausahaan  keuangan  di  atas.  Maka  dari  aplikasi  Siskeudes Maro Sebo dapat dihasilkan Laporan Pelaksanaan Anggaran APBDesa dan Catatan atas Laporan Keuangan Desa (CaLK).

## KESIMPULAN
1. Pengelolaan dana desa di  Maro Sebo terdiri dari  lima kegiatan,  yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2. Aplikasi Siskeudes yang digunakan oleh pemerintah desa Maro Sebo yakni versi 2.0 yang merupakan hasil penyempurnaan sesuai  Permendagri Nomor 20 Tahun  2018. Penggunaan aplikasi ini sangat berguna untuk meningkatkan semangat aparatur desa
dalam  pengelolaan  keuangan,  memudahkan  dalam  melaporkan  struktur  keuangan desa, laporan tersaji dengan tepat waktu dan lebih akuntabel.
3. Penerapan Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa Maro Sebo sudah sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018.  Pemerintah  desa  Maro  Sebo sudah mengikuti asas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Dengan melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan sampai pelaporan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rohman, Ika Sasti Ferina, dkk, Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2018)
BPKP,  Kemendagri, Manual  Operasi  Aplikasi  Siskeudes  2.0 (Jakarta:  t.p,  2018),  3 http://www.bpkp.kemendagri.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Pedoman_Keu desa(4).pdf
Baldric  Siregar,  “ Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  keuangan  pemerintahan  Daerah Berbasis Akrual” (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017)
Icak  Rangga  Bawono,  dkk, Panduan  Penggunaan  dan  Pengelolaan  Dana  Desa . (Jakarta: PT. Grasindo, 2019)
Ni’matul  Huda, Hukum  Pemerintahan  Desa”dalam  Konstitusi  Indonesia  Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi” (Malang: Setara Press, 2020)
Ni Made Dwi Artini, dkk. “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa melalui Pengimplementasian  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  dalam  Konteks Disiplin Diri pada Desa Tigawasa”. e-Journal S1 Ak, Vol. 8,  No. 2 (Tahun 2017) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
V  Wiratna  Sujarweni, Panduan  Tata  Kelola  Keuangan  Desa. (Yogyakarta:  Kalaog Dalam Terbitan (KDT), 2015)