Ika  Veni  Anisa,  Muhamad  Syauqillah  (2022)  Strategi  Kontra  Intelijen  Dalam  Menghadapi  Transformasi Pendanaan Terorisme Jamaah Islamiyah, (7) 11 , http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.11944 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022

## STRATEGI  KONTRA  INTELIJEN  DALAM  MENGHADAPI  TRANSFORMASI PENDANAAN TERORISME JAMAAH ISLAMIYAH

## Ika Veni Anisa, Muhamad Syauqillah
Universitas  Indonesia,  Sekolah  Kajian  Stratejik  dan  Global,  Kajian  Stratejik  Intelijen Universitas Indonesia, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Kajian Terorisme E-mail: ika.veni@ui.ac.id, muhamadsyauqillah@ui.ac.id

## Abstrak
Jamaah Islamiyah (JI) merupakan kelompok teroris yang menjalankan sistem organsasi tertutup  dan  sangat  adaptif  terhadap  perkembangan,  termasuk  di  dalamnya  modus pendanan dana. Modus pendanaan JI terus bertransformasi menyesuaikan perkembangan jaman  dan  lingkungan,  termasuk  dalam  menggunakan  potensi  donasi  dari  masyarakat yang  sangat  besar  melalui  lembaga  non  profit.  Pentingnya  pendanaan  bagi  kelompok teror membuat pemberantasannya akan berpengaruh pada operasional kelompok teror, sehingga  diperlukan  strategi  kontra  intelijen  dalam  melakukannya.  Tulisan  ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi literatur. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa  pemberantasan  pendanaan  teror  dapat  dilakukan  dengan  pendekatan  kontra terorisme defensif dan ofensif termasuk fungsi intelijen dalam kerjasama antar lembaga, peningkatkan edukasi kesadaran masyarkat dan reformasi regulasi, sehingga diperoleh strategi  kontra  intelijen  yang  diharapkan  dapat  berguna  dalam  pemberantasan  dan penanggulangan pendanaan terorisme.
Kata kunci: Transformasi pendanaan terorisme, strategi kontra intelijen,  Terorisme Jamaah Islamiyah.

## Abstract
Jamaah Islamiyah (JI) is a terrorist group that runs a closed organizational system and very  adaptive  to  developments,  including  the  modus  of  financing.  JI's  funding  modus continues to transform in accordance with the times and the environment, including in using  the  enormous  potential  of  donations  from  the  community  through  non-profit organizations. The importance of financing for terror groups makes its eradication will affect the operations of terror groups, so a counterintelligence strategy is needed in doing so. The counterintelligence strategy is carried out in the form of defensive and offensive measures.  Literature  study  is  conducted  to  compile  the  paper  so  as  to  obtain counterintelligence strategies that can be done in eradicating and countering financing terrorism.
Keyword:  Transformation  of  financing  terrorism,  counter  intelligence’s  strategies,  Jemaah Islamiyah terrorism.

## Pendahuluan
Pendanaan merupakan darah bagi pergerakan terorisme, Setiawan (2019) menyebutkan posisi  pendanaan  esensial  mendorong  bertumbuhnya  ideologi  dan  ekstrimisme.  Pendanaan
terorisme merupakan bentuk lain dari pencucian uang dengan tipologi  yang disebutkan oleh The  Financial  Action  Task  Force  (FATF)  (2021)  dibagi  menjadi  tiga  yaitu,  bagaimana kelompok tersebut mendapatkan dana ( collecting ), bagaimana teroris memindahkan dan/atau menyimpan  uang  tersebut  ( moving ),  serta  bagaimana  teroris  menggunakan  dana  tersebut ( using ).
Pendanaan  terorisme,  menurut  Acharya  (2009)  dapat  berasal  dari  sumbangan,  uang pada yayasan amal, keuntungan bisnis yang legal maupun hasil dari kejahatan. Sumber dana teroris  dapat  berupa  hasil  legal  maupun  ilegal  yang  dijelaskan  oleh  Freeman  (2006)  dapat memenuhi  enam  unsur  yaitu  jumlah  dana  yang  besar  untuk  operasional  dan  serangan ( quantity ),  mengumpulkan  dana  sebagai  penyokong  legitimasi  kelompok  ( legitimacy ), melakukan secara rahasia ( security ), sumber dana yang tetap ( reliability ), kendali penuh pada sumber dana ( control ) serta menggunakan metode yang lebih simpel ( simplicity ). Sumber dana ilegal  yang  biasa  digunakan  oleh  kelompok  teroris  disebutkan  Freeman  (2006)  adalah permintaan  tebusan  dari  penculikan  seperti  yang  dilakukan  oleh  Kelompok  Abu  Sayyaf  di Filipina. Di dalam catatanya Freeman (2006) menyebutkan jumlah tebusan paling tinggi yang pernah diberikan adalah tebusan kepada kelompok Monteneros di Argentina sebesar $60 juta pada penculikan Juan dan Jorge Born. Sementara itu, pendanaan legal pernah dilakukan oleh Jamaah Islamiyah (JI) Mantiqi Ula yang saat itu dipimpin oleh Hambali seperti yang dijelaskan oleh Solahudin (2013), dimana pendanaan diperoleh dari bisnis ekspor minyak kelapa sawit dan keuntungan dari bisnis tersebut harus disumbangkan 10% untuk JI. Sumber pendanaan lain seperti  yang disebutkan  Safrudin  (2018) diterima JI pada pembiayaan Bom  Bali  I diperoleh dari Al Qaeda dalam bentuk cash  yang dikirimkan melewati batas negara atau disebut cross border cash carry (CBCC).
Pasca  serangan  ke  World  Trade  Center  (WTC)  11  September,  investigasi  tentang bagaimana teroris memindahkan dana dilakukan berbagai lembaga intelijen dan pengak hukum di  Amerika  Serikat  dan  kemudian  diteliti  oleh  Freeman  dan  Ruehsen  (2013).  Pada penelitiannya  Freeman  dan  Ruehsen  (2013)  menyatakan  bahwa,  terdapat  enam  cara  yang paling banyak digunakan kelompok teror dalam memindahkan dana diantaranya, uang tunai, transfer  melalui  jalur  informal  (hawala),  bisnis  jasa  penukaran  uang,  melalui  Penyedia  Jasa Keuangan  (PJK)  formal, invoice perdagangan  palsu  dan  barang  dengan  komoditas tinggi.  Kelompok teroris  melakukan pemindahan dana melalui sistem perbankan dan tunai. Kajian yang dilakukan Biswas dan Sana (2019) menunjukkan dana teroris berpindah melalui berbagai  cara  seperti  transfer  konvensional  (sektor  formal)  dengan  menggunakan  nama perusahaan  sehingga  tidak  terdeteksi,  sistem cash  and  carry ,  pengiriman  melalui  lembaga kemanusiaan, virtual  currency ,  bank  syariah, hawala atau remittance, kartu  ATM,  serta pencucian uang. Kajian Safrudin (2018) menunjukkan, kelompok teroris banyak menggunakan sistem remitansi yang biasa digunakan untuk mengirimkan atau menerima dana dari luar negeri tanpa  melalui  sistem  perbankan  yaitu  dengan  menggunakan  jasa  pengiriman  uang  seperti Western Union, MoneyGram, PT. Pos dan perusahaan lainnya.
Penggunaan  dana  oleh  teroris  baik  pada  level  individu  maupun  kelompok  cukup beragam,  Murthi  (2022)  mencatat  penggunaan  dana  oleh  terorisme  dapat  berupa  pembelian senjata  dan  bahan  peledak  guna  melakukan  serangan,  pelatihan,  perjalanan  dan  akomodasi, serta pengembangan organisasi. Dalam melakukan serangan kelompok teroris membutuhkan dana  yang  cukup  besar,  Freeman  (2006)  mencatat,  dana  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan
serangan kepada World Trade Center (WTC) tahun 1993 berjumlah $19.0000, serangan WTC tahun 2001 membutuhkan dana $350.000 sampai dengan $500.000, serangan Bom Bali I tahun 2002 membutuhkan dana $20.000, Bom  Madrid  di  tahun 2004 membutuhkan dana $10.000 sampai $50.000. Selain dana-dana  yang dilakukan sebagai  biaya langsung tersebut,  terdapat pembiayaan teroris yang dilakukan sebagai pendukung. Freeman (2006) mencatat penggunaan dana  teroris  juga  dapat  berupa  memberikan  bantuan  kepada  keluarga  para  martir  dalam serangan.  Beragamnya  kebutuhan  pembiayaan  organisasi  teroris  membuat  kebutuhan  dana bervariasi,  Freeman  (2006)  mencatat  Al  Qaeda  membutuhkan  sekitar  $30.000.000  setiap tahunnya,  pada  tahun  1990  terdapat  Irish  Republican  Army  (IRA)  di  Irlandia  Utara membutuhkan  dana  $15.000.000  setiap  tahun.  Sementara  itu  kelompok  seperti  Hizbullah memiliki kebutuhan tertinggi sampai $400.000.000.
Beragamnya modus yang digunakan oleh kelompok teror baik pada tahap penggalangan dana,  pendistribusian  maupun  penggunaan  menunjukkan  sebuah  bentuk  transformasi  yang sangat  dinamis.  Pada  kajian  yang  dilakukan  oleh  Freeman  dan  Ruehsen  (2013),  disebutkan bahwa  banyaknya  metode  yang  digunakan  oleh  kelompok  teror  menunjukkan  bagaimana kelompok tersebut fleksibel dan adaptif, metode akan terus berubah jika bahwa metode tersebut dinilai  berisiko  serta  menggunakan  perbedaan  skema  dan  regulasi  antar  negara.   Pendanaan teror  menurut  Acharya  (2009)  sebagaimana  serangan  teror,  terus  berevolusi  untuk  dapat beradaptasi dengan cara mengubah struktur finansial guna menghindari upaya pemberantasan pendanaan terorisme dan perkembangan sistem finansial global.
Beberapa  kajian  telah  dilakukan  untuk  membahas  fenomena  pendaaan  teror,  salah satunya  transformasi  pendanaan  terorisme  dari  cara-cara  teradisional  yang  berubah  ke  arah digital  disebut  oleh  Prasetya,  Subroto  dan  Nurish  (2021)  yaitu  dengan  menggunakan  media cryptocurrecy karena dikenal dengan anonimitasnya dan dikaburkan dalam bentuk amal atau donasi. Kajian tentang keberadaan aset keuangan digital oleh Assyamiri dan Hardinanto (2022) menunjukan  bahwa  aset  digital  dalam  bentuk  urang  kripto  dan  bitcoin  terdapat  celah  yang berpotensi  digunakan  untuk  pendanaan  terorisme  meskipun  belum  dapat  dijadikan  alat pembayaran sehingga memerlukan payung hukum yang jelas agar tidak disalahgunakan. Selain transformasi  dari  tradisional  ke  digital,  penggalangan  dana  dinilai  masih  menjadi  inti  dari sebuah  kegiatan  terorisme,  sehingga  menuurut  kajian  Rasyid  (2018)  diperlukan  penindakan hukum untuk menghentikan terorisme di Indonesia. Sementara itu, kajian yang dilakukan oleh Maulana  (2021)  menunjukkan  salah  satu  cara  pencegahan  terorisme  adalah  dengan mengembangkan  sistem  keamanan  di  target-target  aksi  terorisme  yang  diharapkan  mampu menghentikan keinginan beraksi dan mempersempit ruang gerak pelaku terorisme.
Selain melalui pendekatan hukum dan keamanan, penelaahan pola-pola penggalangan dana  guna mendapatkan  proyeksi  transformasi  penggalangan dana perlu dilakukan terutama oleh  intelijen.  Peran  intelijen  sebagai  penunjang  penegakan  hukum  dijelaskan  oleh  Lowe (2017)  dilakukan  dalam  bentuk  reaktif  setelah  terjadi  sebuah  serangan  atau  permintaan penyelidikan.  Bentuk  lain  intelijen  dijelaskan  oleh  Lowe  (2017)  adalah  penunjang  dalam penegakan  hukum  dalam  bentuk  proaktif  yaitu  bentuk  upaya  identifikasi  guna  mencegah kejahatan  di  masa  depan.   Pendekatan  preventif  tersebut  oleh  Pickett  (2002)  pada  Gowhor (2022)  lebih  direkomendasikan  untuk  mencegah  kejahatan  pendanaan  teror  di  masa  depan. Salah satu cara preventif dalam mencegah kejahatan pendanaan teror adalah dengan melakukan analisis terkait transformasi pendanaan terorisme di masa yang akan datang dan menerapkan
strategi kontra intelijen. Peran kontra intelijen dijelaskan oleh Barnea (2017) berfungsi sebagai penyedia peringatan dini tentang apa yang akan terjadi dan melakukan langkah-langkah untuk mengeliminasinya.  Oleh karena itu perlu dilakukan deteksi dini pada trasformasi pendanaan terorisme  dan  strategi  kontra  intelijn  dalam  menghadapinya  Tulisan  ini  diharapkan  dapat menjelaskan identifikasi bentuk pendanaan terorisme di masa yang akan datang dan langkah- langkah kontra intelijen yang dapat dilakukan.

## Kontra Intelijen
Kontra  intelijen  dijelaskan  oleh  Taylor  (2007)  sebagai  proses  melawan  aktivitas intelijen  musuh  dari  negara  lain  atau  entitas  luar  negeri.  Tujuan  dari  kontra  intelijen  dalam bentuk  organisasi  disebutkan  West  (2007)  adalah  untuk  mengidentifikasi,  masuk,  kemudian mengontrol atau menetralkan musuh. Pada Ensiklopedia Intelijen dan Kontra Intelijen, Carlisle (2004) menjelaskan kontra intelijen sebagai mencari informasi tentang segala ancaman yang berasal  bukan  hanya  dari  praktik  spionase.  Pasca  runtuhnya  Uni  Soviet  dan  menurunnya eskalasi konflik eksternal, Barnea (2017) mengungkapkan pergeseran praktik kontra intelijen dari  yang  digunakan  untuk  menghadapi  konflik  dari  eksternal  menjadi  konflik  internal. Penggunaan kontra intelijen juga kemudian berkembang ke entitas  yang lebih  kecil,  Barnea (2017) menjelaskan hal itu terjadi pasca serangan 11 September dan peranan kontra intelijen dalam mencegah terorisme, subversi politik ekstimis dan spionase, atau praktik kontra intelijen menjadi  lebih  spesifik  kepada  individu  atau  kelompok  kecil.  Kontra  intelijen  menurut  Van Cleave (2013) mencakup informasi yang berisi tentang siapakah musuh dan sumbernya, kapan menyerang,  apa  alat  yang  digunakan,  bagainana  cara  menyerang;  sementarakontra  intelijen yang berarti kegiatan operasi untuk mengumpulkan informasi atau melakukan akivitas guna mencegah spionase.
Penggunaan kontra intelijen pada sebuah fungsi intelijen dijelaskan oleh Godson (1995) pada  Prunckun  (2014)  sebagai  pendukung  praktik  intelijen  yang  nantinya  digunakan  dalam pertimbangan pengambilan  kebijakan. Fungsi  tersebut  dijelaskan  Prunckun sebagai  aksioma pertama dalam teori kontra intelijen terutama dalam menghadapi kejutan berbentuk serangan invasi,  kejahatan  terhdap  masyarakat  dan  kejutan  lain  yang  membahayakan  keamanan. Aksioma kedua dijelaskan Prunckun (2014) adalah aksioma pengumpulan data, dimana musuh melakukan pengumpulan data tentang negara baik dalam bentuk legal maupun ilegal. Aksioma ketiga  pada  kontra  intelijen  adalah  penargetan  yang  dijelaskan  oleh  Prunckun  (2014)  yaitu pihak lawan akan mencari data tentang geografi, politik, ekonomi, kemampuan, niat di masa yang akan datang serta kelemahan yang dimiliki sebuah negara.
Guna  menghadapi  pendadakan,  pengumpulan  data  dan  sasaran  dari  lawan, dikembangkan  empat  prinsip  kontra  intelijen  yang  dikelompokan  menjadi  dua  cluster  oleh Prunckun  (2014)  menjadi  kontra  intelijen  defensif  yang  terdiri  dari  tindakan  deteren  dan deteksi serta ofensif yang terdiri dari desepsi dan menetralkan. Langkah deteren dalam kontra intelijen menurut Prunckun (2014) berbentuk pencegahan melalui keamanan fisik, informasi, personel dan komunikasi, sementara pada deteksi dijelaskan sebagai sistem untuk mendeteksi adanya  kegiatan  mencurigakan,  kemampuan  untuk  mengidentifikasi  pelaku  dan  kaitannya dengan  pihak  tertentu,  kemampuan  mencari  informasi  tentang  pihak  terkait  tersebut  dan mengumpulkan  informasi  tentang  keterlibatan  pelaku.  Segala  hal  terrkait  dukungan  kepada kontra intelijen seperti pengumpulan, analisis dan produksi serta fungsi pelayanan dijelaskan
oleh Melendez (2019) sebagai bagian dari kontra intelijen defensif. Pada kluster kontra intelijen ofensif Prunckun (2014) diawali dengan dekteksi untuk kemduian dilanjutkan dengan langkah desepsi  atau penyesatan pengambilan keputusan lawan baik  dari aspek operasi,  kamampuan dan niat; serta melakukan netraliasi dengan cara penghacuran dalam hal ini dilakukan dengan menangkap pelaku atau lawan sehingga operasi yang dijalankan gagal dan pelumpuhan yaitu upaya  untuk  menghambat  dilaksanakannya  operasi  sehingga  dalam  jangka  panjang  operasi tersebut gagal. Kegiatan ofensif lainnya pada kontra intelijen juga dijelaskan Prunckun (2014) sebagai  operasi  yang  menyebabkan  hilangnya  minat  atau  kepercayaan  lawan  untuk menjalankan  operai  pengumpulan  informasi.  Kegiatan  kontra  intelijen  yang  masuk  dalam kelompok ofensif menurut Melendez (2019) adalah pengumpulan, investigasi dan operasi.

## Kontra Intelijen

## Sumber:  Model Logical Counterintelligence Prunckun (2014)

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  dijelaskan  oleh  Vishnevsky  dan Beanlands  (2004)  pada  Cope  dan  Diane  (2014)  sebagai  penelitian  yang  dilakukan  guna mengeksplorasi  pengalaman  individual,  menjelaskan  fenomena  dan  mengembangkan  teori. Penelitian  ini  merupakan  literature  reiview  yang  didukung  menggunakan  data  sekunder diperoleh dari publikasi lembaga pemerintahan, jurnal artikel ilmiah sertap publikasi lainnya.

## Perubahan Jamaah Islamiyah ke Neo Jamaah Islamiyah
Jamaah  Islamiyah  (JI)  dijelaskan  oleh  Solahudin  (2013)  sebagai  organisasi  yang diiriman oleh para alumni mujahidin Afghanistan di tahun 1993 dan pertama kali dipimpin oleh Abdullah  Sungkar.  JI  mengembangkan  Pedoman  Umum  Perjuangan  Jamaah  Islamiyah (PUPJI) sebagai pedoman dalam menjalankan dan mengembangkan organisasinya. JI membagi organisasinya menjadi Amir jamaah, dibantu oleh Majelis Qiyadah Markaziyah, Majelis Syuro (dewan  pertimbangan),  Majelis  Fatwa  (menaungi  fatwa-fatwa  JI),  serta  Majelis  Hisbah (penegak disiplin). JI membagi  wilayahnya menjadi  Mantiqi  Ula  (Malaysia dan Singapura), Matiqi  Tsani  (Indonesia  kecuali  Kalimantan,  Sulawesi,  Ambon  dan  Papua),  Mantiqi  Tsalis (Sabah, Kalimantan Sulawesi sampai Mindanao) serta Mantiqi Ukhro (Papua dan Australia).
Pada tahun 1999, Hwang, et al. (2019) menyebutkan, muncul perintah jihad melawan Amerika Serikat dan sekutunya dari Osama bin Laden. Perintah ini ditanggapi secara beragam oleh anggota JI. Akan tetapi, karena perkembangan situasi politik Indonesia rencana serangan yang  disusun  tidak  dilaksanakan.  Selain  itu,  munculnya  konflik  di  Ambon  dan  Poso  yang disebutkan oleh Hwang, et al. (2019) sebagai fokus ladang jihad JI sejak tahun 2000 sampai 2007.  Abdullah  Sungkar  meninggal  dunia,  sehingga  kepemimpinan  dilanjutkan  oleh  Abu Bakar  Ba’asyir  (ABB).  Akan  tetapi,  Solahudin  (2013)  menyebutkan  bahwa  kepemimpinan
Defensif
Ofensif Deteren
Deteksi Desepsi
Naturalisasi
ABB  lemah,  sehingga  muncul  pergerakan  di  luar  komando  Amir  JI  yang  dilakukan  oleh Mukhlis dai Mantiqi Ula dan beberapa tokoh lain seperti Amrozi, Imam Samudra, Dr. Azhari, Noordin  M.  Top  sehingga  muncul  serangkaian  bom  dari  Bom  Bali  I,  Bom  Bali  II.  Bom Kedubes Australia dan Bom J.W. Marriott.
JI berhasil menggunakan konflik Ambon dan Poso sebagai  ladang jihad dan berhasil membangun kekuatannya di sama sehingga muncul kamp pelatihan di kedua daerah tersebut. Pihak  kepolisian  kemudian  melakukan  penangkapan  besar-besaran  di  Tanah  Runtuh  tahun 2007  kepada  tokoh-tokoh  JI.  Penangkapan  tersebut  membuat  JI  melakukan  reorganiasi sebagaimana  Arianti  (2022)  menyebutkan  Amir  JI  selanjutnya  yaitu  Para  Wijayanto  yang ditunjuk  pada  2009  melakukan  sejumlah  perubahan.  JI  pimpinan  Para  Wjayanto  dijelaskan Arianti (2022) melandaskan organisasinya pada tiga pilar yaitu pilar sosial, politik dan militer. Pilar  militer  dibentuk  untuk  tujuan  jangka  panjang  JI  dan  melakukan  i’dad  (persiapan pembentukan laskar jihad) yang rutin melakukan kegiatan penjelajah alam sebagai kedok serta melakukan pelatihan dengan pelatih adalah jamaah yang pulang dari Suriah/ Irak. Pilar politik dijelaskan  Arianti  (2022)  dengan  menerapkan tandzim  sirri (menyembunyikan identitas/bergerak secara rahasia) dengan ikut serta dalam momentum seperti unjuk rasa dan Pemilu, serta menyusup ke beberapa institusi negara dan organisasi keagamaan mainstream . Sementara pilar sosial dilakukan melalui jalur pendidikan dan dakwah dimana  IPAC (2017) menyebutkan data aparat keamanan menunjukkan beberapa pondok pesantren (ponpes) terkait dengan JI serta adanya yayasan atau lembaga kemanusiaan yang terkait dengan JI seperti Syam Organizer. Pilar pendidikan ini menurut IPAC (2017) juga termasuk upaya JI untuk merekrut orang-orang  dengan  keahlian  dan  tingkat  pendidikan  tertentu  untuk  memenuhi  proyeksi  JI sampai tujuannya terwujud.

## Perubahan Masyarakat
Masyarakat Indonesia memiliki dengan budaya berbagi yang sangat tinggi dan terlihat dari  World  Giving  Index  oleh  Charities  Aid  Foundation  (CAF)  (2022)  yang  menunjukkan Indonesia  pada  peringkat  pertama  dengan  nilai  68%.  Selama  tahun  2021,  sebanyak  delapan dari 10 orang Indonesia atau 84% mendonasikan uang mereka dan enam dari 10 orang (63%) melakukan  kerja  suka  rela.    Rizal  Algamar,  Ketua  Badan  Pengurus  Perhimpunan  Filantropi Indonesia pada CAF (2022) menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara paling dermawan karena  budaya  berbagi  dan  membantu  melalui  zakat  sebagai  kewajiban  bagi  231  juta  umat muslim di Indonesia. Pada generasi muda, budaya kedermawanan tersebut berkembang dengan baik, terutama dengan adanya donasi online melalui platform digital yang dinilai lebih cepat, aman dan mudah.
Perkembangan pendanaan terorisme dipengaruhi oleh berbagai perkembangan kondisi masyarakta dan lingkungannya. Perubahan pada lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan globaliasi  dijelaskan  oleh  Alexander  (2011)  sebagai  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi perkembangan pendanaan teror. Globalisasi telah memicu internasionalisasi aktivitas politik, ekonomi, sosial, agama dan teknologi. Perekembangan penggunaan internet menjadi hal yang mendorong terjadinya interaksi global selama 24 jam penuh dari sisi finansial maupun sosial. Data  yang  dirilis  oleh  International  Telecommunication  Union  (ITU)  (2022)  menunjukkan sebanyak  5,3  miliar  orang  atau  sebannyak  66%  dari  populasi  dunia  menggunakan  internet. Angka tersebut naik 24% dibandingkan data tahun 2019. Di Indonesia sendiri data yang dirilis
oleh  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII)  (2022)  menyebutkan  sebanyak 77,02%  dari  populasi  Indonesia  atau  sebanyak  210.026.769  jiwa  dari  272.682.600  total populasi Indonesia telah menggunakan internet.  Meningkatnya penggunaan internet tersebut menurut Alexander (2011) memungkinkan kelompok teroris untuk menggunakan serangkaian produk  teknologi  financial  untuk  melakukan  pemindahan  dana  transnasional  secara  mudah, cepat, murah dan dapat kadang menyamarkan pengirim maupun penerima. Hal tersebut dapat dilihat  dari  adanya cyberterrorism yang  menurut  PPATK  (2021)  dengan  adanya  usaha pendanaan terorisme melalui financial technologi (fintech) yaitu pembobolan virtual currency yang dilakukan oleh teroris. Selian itu, penggunaan bit coin dan block chain menjadi perhatian menurut PPATK karena aliran dana yang dapat dilakukan ke luar negera dengankode angka dan huruf bukan lagi nama, sehingga akan sulit untuk terdeteksi.

## Perubahan Modus Penggalangan Dana JI
Pada  pembiayaan  Bom  Bali  I,  Solahudin  (2013)  mengungkapkan  bahwa  salah  satu sumber pendanaan yang digunakan adalah perampokan toko emas Elita di Serang Banten pada Agustus 2002 yang dilakukan oleh Ring Banten. Selain melakukan perampokan, Abuza (2003) mengungkapkan bahwa  Imam Samudra, salah satu  pelaku  Bom  Bali  I, melakukan transaksi pembelian  emas  melalui  kartu  kredit  curian  yang  kemudian  dijual  kembali  dan  dana  yang dihasilkan digunakan untuk pembiayaan Bom Bali 1 tahun 2002. Bentuk pembiayaan ini juga berubah  dalam  bentuk.  Selain  menggunakan  cara  ilegal,  dalam  bentuk  Neo-JI  Institute  for Policy Analysis of Conflict/IPAC (2017) mengungkapkan bahwa JI juga memiliki beberapa aset berupa tanah garapan di Sulawesi Selatan yang hasilnya digunakan untuk JI.

## Perubahan Isu Pada Penggalangan Dana
Perubahan  penggalangan  dana  yang  dilakukan  kelompok  teror  mengalami  adaptasi bukan hanya pada metode, tetapi  juga pada isu  yang diangkat  terutama  yang terkait dengan penggunaan  donasi  dari  yayasan  kemanusiaan.  Hal  itu  dilakukan  oleh  JI  pada  tahun  1999, Solahudin (2013) menyebutkan JI memerlukan dana untuk melakukan operasi jihad di Ambon sehingga  menggunakan  Komite  Aksi Penanggulangan  Akibat  Krisis  (KOMPAK),  sebuah yayasan organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) melalui Ibu Thoyib. Melalui dana  yang  dikumpulkan  KOMPAK  Semarang,  Solo  dan  Surabaya,  Solahudin  (2013) mengungkapkan JI berhasil melakukan pembelia senjata dan bahan peledak untuk Maluku serta membiayai latihan militer di Waimorat, Yayasan lain muncul saat JI bertransformasi menjadi Neo  JI,  pada  tahun  2013  JI  mendirikan  Syam  Organizer  (SO)  sebuah  Yayasan  Sosial  yang menggalang dana dari masyarakat dengan membawa isu kemanusiaan di negara konflik Suriah. IPAC  (2017)  menyebutkan,  SO  berada  di  bawah  tandzim  dakwah  Neo  JI,  dan  berdasarkan sidang  beberapa  petingginya  dana  dari  SO  juga  mengalir  ke  JI  dan  digunakan  untuk memberangkatkan  jamaah  ke  Suriah.  JI  menjadi  kelompok  yang  sangat  aktif  dalam menggalang dana, beberapa penangkapan terkait kelompok tersebut banyak didominasi oleh kejahatan  pendanaan  terorisme.  Pasca  kepemimpinan  Para  Wijayanto,  JI  mulai  membangun diri menjadi bentuk organisasi modern. Pada tuliasnnya Arianti (2022) menyebutkan bahwa JI mempersiapkan  diri  dengan  membentuk  kantong-kantong  pendanaan  dari  berbagai  sumber guna mencapai tujuan utamanya yaitu mendirikan negara Islam dan menerapkan Syariat Islam.

## Strategi Kontra Intelijen Deteren
Langkah  deteren  sebagaimana  Prunckun  (2014)  dan  Melendez  (2019)  memfokuskan pada pembangunan sistem yang mampu memonitor adanya perubahan yang terjadi. Sistem ini dibangun untuk mendeteksi adanya ancaman atau serangan serta digunakan untuk menangkap guna melindungi baik kepentingan organisasi ataupun negara sebagaimana Melendez (2019). Pada lembaga financial intelligence unit (FIU) dalam hal ini adalah PPAK telah membangun sistem untuk mencegah orang-orang yang masuk daftar (watch list) atau yang dikenal dengan Daftar  Terduga  Teroris  dan  Organisasi  Teroris  (DTTOT).  Daftar  tesebut  dikeluaran  oleh Kapolri  dan  disahkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  untuk  kemudian  disebarkan  ke seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Satgas DTTOT, termasuk di dalamnya PJK. Peraturan Kepala PPTAK Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Transasksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Melalui peraturan tersebut, PJK akan memfilter orang  yang  akan  membuka  rekening,  jika  namanya  masuk  ke  dalam  DTTOT,  maka  secara otomatis  PJK  akan  menolaknya.  Setiap  DTTOT  diperbaharui,  PJK  juga  akan  melakukan screening kepada seluruh data nasabahnya untuk memastikan ada atau tidaknya nasabah yang masuk dalam daftar tersebut. PPATK selaku FIU di Indonesia juga mengembangkan aplikasi Sistem  Informasi  Terduga  Pendanaan  Terorisme  (SIPENDAR)  yang  berisi  pemangku kepentingan  dalam  pemberantasan  dan  penanggulangan  pendanaan  terorisme  seperti  BIN, Densus 88 Anti Teror Polri, Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Dirjen Bea Cukai, dan lembaga lain sesuai peraturan Kepala PPATK. Sistem ini dijelaskan oleh PPATK (2021) sebagai sistem yang  ditujukan  untuk  mengelola  dan  mengintegrasi  informasi  terkait  terduga  pendanaan terorisme  dan  sarana  pertukaran  informasi,  mengoptimalkan    pelaksanaan  kewajiban  PJK antara  lain,  profiling  dan  identifikasi  pengguna  jasa  terindikasi  Tindak  Pidana  Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Tindak Pidana Terorisme (TPT), pemantauan transaksi pengguna jasa yang teridentifisikasi, identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan percapatai penyampaian  informasi  guna  memenuhi  permintaan  baik  PPTK  maupun  penegak  hukum. Melalui  sisitem  tersebut, pemangku kepentingan dapat  meminta  informasi spesifik  dari PJK berdasarkan  permintaan  melalui  PPATK  yang  terdiri  atas  permintaan  informasi  ( inquiry ) insiden dan permintaan informasi ( inquiry ) normal.
Adaptifnya pendanaan teror yang dilakukan JI tidak menurup kemungkinan juga akan berkembang  kepada  penggunaan  fintech  melihat  semakin  banyaknya  masyarakat menggunakan  alat  pembayaran  digital.  Perkembangan  tersebut  harus  diantisipasi  dengan langkah kontra intelijen berupa membuat sistem monitoring untuk mencegah distribusi uang dalam jumlah besar pada alat pembayaran digital. Selain itu, kerjasama antara PPTK, OJK dan Badan  Pengawas  Perdanganan  Berjangka  Komoditi  (Bappeti)  diperlukan  untuk  mencegah adanya penyalahgunaan perdagangan seperti produk bitcoin untuk pendanaan terorisme.

## Deteksi
Deteksi  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Prunckun  (2014)  dilakukan  adengan langkah-langkah  deteksi  yang  sistematis  guna  mengantisipasi  praktik  pendanaan  terorisme. Dalam melakukan pendeteksian pendanaan terorisme yang dilakukan oleh JI, petugas maupun
organisasi  intelijen  dapat  memulai  dengan  melakukan  analisis  karakteristik  JI  sebagai organisasi  yang  menerapkan  sistem  tertutup,  sangat  adaptif  terhadap  perkembangan  situasi yang terjadi serta menerapkan strategi tandzim sirri. Keadaan tersebut sebagaimana awal tahap deteksi  yang  dijelaskan  oleh  Prunckun  (2014)  dimulai  dengan  mencari  akor  yang  terlibat, sehingga  mengamati  tokoh-tokoh  pergerakan  JI  harus  terus  dilakukan  sebagai  saah  satu langkah  kontra  defensif.    Pengmatan  tersebut  dengan  sistem  JI  yang  tertutup  lebih  efektif dengan  menggunakan  HUMINT  berupa  agen  yang  disusupkan  ke  kelompok  tersbeut. Monitoring melekat kepada aktor akan membuka peluang untuk mengetahui organiasasi mana aktor tersebut berkaitan, terutama dalam bentuk yayasan fundraising yang bergerak di bidang kemanusiaan maupun keagamaan. Setelah mengetahui organiasi tempat bernaungnya aktor JI tersebut,  pengamatan  kepada  organiasasi  tersebut  harus  terus  dilakukan  baik  melalui  sistem monitoring evaluasi lembaga amil zakat (LAZ) yang diterapkan Kementerian Agama maupun yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Sosial  bagi  lembaga  yang  bergerak  di  bidang  sosial mengingat  besarnya potensi  zakat  dan sumbangan sosial  lainnya dari masyarakat  Indonesia. Selain itu, monitoring melalui open source intelijen (OSINT) juga efektif untuk medapatkan informasi tentang kegiatan pengumpulan dana dengan  modus dan isu  tertentu oleh lembaga kemanusiaan  atau  LAZ.  Pada tahap ini koordinasi  dan integrasi  perlu dilakukan baik  antara komunitas intelijen maupun dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mencegah praktik pengumpulan uang oleh kelompok tertentu yang terafiliasi dengan kelompok JI. Jika kemudian telah  diperoleh  adanya  bukti  aliran  dana  atau  praktik  penyimpangan  (missuse)  lembaga kemanusiaan  dan  LAZ  yang  beraitan  dengan  JI  dan/atau  terorisme  maka  dapat  dilakukan penegakan hukum. Kerjasama dan integrasi intelijen tersebut menurut Sulick (2014) saat ini diperlukan  baik  dalam sharing informasi  dan  kebutuhan  penegakan  hukum  pada pemberantasan  dan  pencegahan  terorisme,  termasuk  dalam  penanganan  pendanaannya. Kerjasma yang melibatkan banyak institusi menurut Slick (2014) memiliki potensi kebocoran sehingga  penerapan  kontra  intelijen  juga  perlu  dilakukan  pada  masing-masing  pemangku kepentingan.

## Desepsi
Pengaburan  informasi  melalui  desepsi  dijelaskan  oleh  Menledez  (2019)  tidak  dapat dipisahkan dengan penolakan atau yang disebut dengan strategi denial and deception (D&D) dengan menerapkan empat prinsip truth, denial, deceit dan misdirection. Denial dijelaskan oleh Roy  Godson  pada  Melendez  (2019)  adalah  usaha  untuk  mencegah  informasi  yang  dapat digunakan  lawan  untuk  mempelajari  informasi  sebenarnya,  sementara  desepsi  adalah  usaha sebuah organiasi untuk membuat lawan percaya sesuatu  yang tidak benar. Kedua sisi antara denial  adan  desepsi  harus  dilakuan  secara  bersamaan  agar  strategi  tersebut  efektif,  adapun langkah pertamanya adalah dengan memasukan double agen di organiasi yang teridentifikasi JI, sehingga organiasi tersebut tidak dapat mengambil keputusan dengan baik. Langkah kedua sebagaimana  Mendelaz  (2019)  mengungkapkan  adanya  keharusan  bagi  organiasi  untuk mengetahui budaya dan karakteristik lawan dalam hal ini JI yang memiliki sistem tertutup dan semangat  untuk  membangun  organisasi  yang  tidak  pernah  berakhir  sampai  tujuannya diperoleh, sehingga saat satu atau dua lembaga afiliasinya dibekukan, terdapat potensi bahwa lembaga-lembaga lainnya dibentuk dengan sistem yang lebih matang. Langkah ketiga adalah memastikan  double  agen  yang  disusupkan  ke  dalam  kelompok  JI  atau  kelompok  terafiliasi
mendapatkan  posisi  yang  baik  untuk  memberikan  masukan  bagi  organisasi  tersebut  yang dilanjutkan dengan tahap keempat yaitu informasi tentang reaksi dan aksi yang dilakukan target dalam hal ini kelompok JI atau afiliasi JI harus terpantau dengan baik. Langkah terakhir adalah memastikan kebutuhan logistik dalam kampanye D&D terpenuhi. Hal-hal tesebut masuk dalam pengendalian  agen  intelijen  yang  dilakukan  oleh  seorang  case  oefficer  (CO),  sehingga kemampuan SDM petugas CO pun harus terus ditingkatkan.

## Naturalisai
Strategi ofensif naturalisasi sebagaimana Prunckun (2014) jelaskan dilakukan dengan penghacuran dan pelumpuhan. Penghancuran atau destruction pada kontra intelijen dilakukan dengan  menangkap  sel  atau  aktor  yang  terlibat  dalam  operasi  dengan  harapan  operasi  yang dijalankannya  dapat  berhenti.  Penerapan  strategi  kontra  intelijen  pada  pemberantasan pendanaan  terorisme  ini  dilakukan  dengan  menangkap  pelaku  yang  melakukan  upaya penggalangan, pendistribusian dan penggunaan dana untuk kepentingan terorisme baik dalam hal  operasional  kelompok  maupun  serangan  amaliyah.  Sistem  kerja  JI  yang  tertutup  serta adanya kecenderungan pilihan distribusi dana dalam bentuk tunai menjadi tantangan tersendiri untuk  membuktikan  aliran  dana  dari  perorangan  maupun  lembaga  ke  JI.  Keadaan  tersebut membutuhkan  kerjasama  antara  agen  di  lapangan  dengan  proses  penegakan  hukum  untuk mendapatkan  alat  bukti  hukum  yang  sah  dan  membuktikan  adanya  keterkaitan  JI  dengan institusi  individu  maupun  kelompok.  Selain  itu,  tindakan  PPATK  untuk  membekukan  dana pada  rekening  yang  teridentifikasi  masuk  dalam DTTOT  merupakan  sebuah  langkah  kontra intelijen yang efektif untuk menghentikan distribusi dana terorisme melalui sistem perbankan. Langkah  kontra  intelijen  dengan  melakukan  koordinasi  dengan  Kemenag  juga  diperlukan untuk melakukan pembekuan pada LAZ yang melakukan missuse seperti yang dilakukan pada LAZ BM ABA. Tindakan pembekuan pada operasional sebuah lembaga yang terkait dengan terorisme akan efektif mengeliminasi lembaga-lembaga yang melakukan penyalahgunaan dana zakat, infak sodaqah dan sumbangan sosial lainnya dari masyarakat.
Langkah  naturalisasi  selanjutnya  disebutkan  Prunckun  (2014)  adalah  melumpuhkan, pada strategi ini sasaran atau musuh dihambat untuk melakukan kegiatan sehingga diharapkan dapat  berhenti  melakukan  operasi.  Pada  pendanaan  terorisme  langkah  kontra  intelijen  yang dapat dilakukan untuk menghambat adalah dengan menggalang masyarakat agar melakukan donasi dan sumbangan kemanusiaan lainnya kepada lembaga berizin yang teraudit secara baik dari sisi hukum perizinan, keuangan dan syariah untuk LAZ.

## Edukasi Kesadaran Masyarakat
Kebijakan kontra terorisme yang dijelaskan Ford (2020) meliputi beberapa aspek antara lain, pengumpulan dan sharing intelijen, pencegahan, keterlibatan masyarakat, respon terhadap insiden,  deradikalisasi  dan  pemulihan  pasca  insiden.  Konsep  tersebut  juga  dapat  diterapkan dalam  pemberantasan  dan  penanggulangan  pendanaan  terorisme.  Keterlibatan  masyarakat untuk  menghentikan  upaya  penggalangan  dana  kelompok  teroris  harus  diaktifkan  dengan menggunakan  kampanye  kesadaran  masyarkat  sebagai  salah  saru  bentuk  strategi  kontra intelijen.
Salah satu modus penggalangan dana yang dilakukan JI adalah donasi pengajian seperti yang  dilakukan  Syam  Organizer  serta  kotak  amal  seperti  yang  dilakukan  LAZ  BM  ABA.
Modus  tersebut  tidak  dapat  terdeteksi  pada  sistem  perbankan  konvensional  karena  pada distribusi dana juga dilakukan melalui kurir. Saat modus tersebut diterapkan oleh kelompok teror  dan  bertemu  dengan  sifat  masyarakat  Indoensia  yang  dermawan,  maka  jumlah  donasi yang dikumpulkan akan masif. Langkah kontra intelijen perlu diterapkan dalam menghadapai modus pendanaan terorisme dengan cara tersebut yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat.
Salah satu langkah kontra intelijen pada pendanaan terorisme dapat dilakukan dengan mendiseminasi konten-konten berisi edukasi tentang “cara pintar berdonasi” dapat dilakukan melalui  berbagai  saluran  baik  media  konvensional  maupun  media  sosial.  Edukasi  dapat dilakukan  dengan  mengajak  para  pemangku  kepentingan  seperti  Kementerian  Agama  dan Kementerian  Sosial,  akademisi  dan  lembaga  sywadaya  masyarakat.  Edukasi  tersebut diharapkan dapat menggerakan kesadaran masyarakat akan lebih bijak dalam memilih lembaga untuk berdonasi, sehingga potensi pengumpulan dana pada lembaga filantropi yang belum jelas perizinannya  dapta  dikurangai.  Edukasi  melalui  para  pemangku  kepetingan  juga  dapat dilakukan  dengan  melakukan  publikasi  lembaga-lembaga  yang  tidak  berizin  dan  masih beroperasi di masyarkat, sehingga lembaga yang kemudian melakukan praktik penyalahgunaan mengarah  pada  terorisme  tidak  akan  berlanjut  pada  proses  kepengurusan  izin.  Kesadaran masyarakat dan tanggung jawab lembaga tersebut secara tidak langsung akan melumpuhkan kegiatan penggalangan dana ilegal  yang dilakukan kelompok teroris. Selain itu, monitoring, audit  kepatuhan  (peraturan,  syariah  dan  NKRI)  serta  evaluasi  berkala  dari  pemangku kepentingan  terkait  dana  masyarakat  akan  menghambat  mempersempit  langkah  JI  dalam menggunakan lembaga fundraising untuk mengumpulkan dana dari masyarakat.

## Posisi Intelijen Dalam Legal Reform
Pada  langkah  pencegahan  terorisme,  Dahl  (2008)  menyatakan  bahwa  diperlukanan kerjasama pada komunitas intelijen dan pembuat kebijakan. Pada sisi kebijakan, Dahl (2008) mengungkapkan  pentingnya  menunjukkan  tingkat  ancaman  yang  muncul  dari  terorisme, sehingga dapat mencegah terjadinya aksi serupa di masa yang akan datang. Sementara itu, salah satu fungsi intelijen sebagaimana Davis (2006) adalah memberikan peringatan dalam bentuk peringatan  strategis  maupun  taktis  terhadap  potensi  ancaman  yang  akan  muncul  dan mengganggu  pencapaian  kepentingan  nasional.  Dukungan  kepada  kebijakan  nasional  juga muncul pada siklus intelijen yang dijelaskan oleh Phythian (2013) sebagai proses yang dimulai dengan  perintah  dari  pengguna,  pengumpulan  informasi,  analisis  dan  diseminasi  produk kepada  user  yang  digunakan  sebagai  masukan  bagi  pembuat  kebijakan.  Berdasarkan  hal tersebut intelijen berperan dalam memberikan masukan pada pembuatan kebijakan dalam hal ini peraturan perundangan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme.
Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  donasi  sosial  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  29  Tahun  1980  tentang  Pelaksanaan  Pengumpulan  Sumbangan,  serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraaan Pengumpulan Uang atau Barang. Sementara itu, regulasi yang mengatur tentag zakat diatur dalam Undang Undang Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,
serta  peraturan  turunan  lainnya.  Regulasi  yang  mengatur  tentang  donasi  baik  secara  sosial maupun keagamaan tersebut harus selalu dilakukan evaluasi dan penyesuaian secara periodik dalam  rangka  beradaptasi  dengan  perkembangan  sistem  keuangan  dan  kondisi  masyarakat. Reformasi hukum pada peratuaran-peratauran tersebut menjadi lebih optimal saat intelijen ikut berperan  dalam  memberikan  masukan  terutama  dalam  transformasi  ancaman-ancaman  yang muncul  dari  kelompok-kelompok  teroris  termasuk  di  dalamnya  JI  yang  selalu  beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis (lingstra).

## Kesimpulan
JI  merupakan  kelompok  yang  menerapkan  sistem  organisasai  tertutup,  tandzim  srri serta sangat adaptif pada perkembangan situasi, termasuk dalam hal pendanaan kelompoknya. JI  terus  melakukan  transformasi  dalam  pendananaanya  baik  melalui  sumber  legal,  maupun donasi  perorangan  dan  masyarakat.  JI  memanfaatkan  kondisi  masyarakat  Indonesia  yang memiliki budaya gotong royong dan dermawan dengan mengumpulkan dana melalui lembaga fundraising  dengan  menggunakan  isu-isu  sesuai  perkembangan  situasi  di  masyarakat. Penggalangan  dana  juga  dapat  berkembang  kepada  pnyedia  layanan  keuangan  digital sebagaimana perkembangan penggunaannya di masa yang akan datang.
Strategi  kontra  intelijen  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  dan  menghentikan operasi pendanaan terorisme tersebut terbagai menjadi langkah defensive dengan menciptakan sistem  yang  mampu  mendeteksi  individu  atau  kelompok  yang  terkait  dengan  terorisme termasuk  di  dalamnya  mengoptimalkan  penggunaan  agen  (HUMINT)  dan  informasi  dari sumber  terbuka  (OSINT).  Langkah  kontra  intelijen  ofensif  dapat  dilakukan  dengan menyusupkan  agen  ganda  pada  posisi  strategis  kelompok  JI  untuk  melakukan  desepsi, melakukan penangkapan dalam rangka penegakan hukum serta menghambat berkembangnya lembaga filantropi yang berkaita dengan pendanaan terorisme. Straetgi kontra intelijen tersebut membutuhkan  sinergi  dan  kerjasama  antar  pemangku  kepentingan  untuk  mengoptimalkan sistem  pencegahan  pendanaan  terorisme  di  masa  yang  akan  datang.  Edukasi  kesadaran masyarakat menjadi poin penting dalam mencegah pengumpulan dana dalam bentuk tunai yang sering  dilakukan  oleh  JI  melalui  yayasan  di  bawah  sayap  orrganisasi  dakwahnya  yang dilakukan melalui diseminasi informasi tentang “bijak berdonasi” pada media konvensional maupun  digital.  Selain  itu,  intelijen  juga  berperan  dalam  memberikan  masukan  atas transformasi  ancaman  di  masa  yang  akan  datang  pada  pembuat  kebijakan  dalam  bentuk reformasi hukum/perundangan terkait donasi sosial dan/atau keagamaan.

## BIBLIOGRAFI
Acharya, V. V.  (2009).  A theory of systemic  risk and design of prudential  bank  regulation. Journal of Financial Stability , 5 (3), 224–255.
Arianti, F. D., Pertiwi, M. D., Triastono, J., Purwaningsih, H., Minarsih, S., Hindarwati, Y., Jauhari, S., Sahara, D., & Nurwahyuni, E. (2022). Study of Organic Fertilizers and Rice Varieties  on  Rice  Production  and  Methane  Emissions  in  Nutrient-Poor  Irrigated  Rice Fields. Sustainability , 14 (10), 5919.
Assyamiri,  M.  A.  T.,  &  Hardinanto,  A.  (2022).  Penggunaan  Bitcoin  Dalam  Cryptocurrency Terhadap Pendanaan Terorisme. INICIO LEGIS , 3 (1), 1–17.
Barnes,  P.  J.  (2017).  Cellular  and  molecular  mechanisms  of  asthma  and  COPD. Clinical Science , 131 (13), 1541–1558.
Biswas,  D.  (2019).  Sensory  aspects  of  retailing:  Theoretical  and  practical  implications.  In Journal of Retailing (Vol. 95, Issue 4, pp. 111–115). Elsevier.
Carlisle, J. F. (2004). Morphological processes  that influence learning to read. Handbook of Language and Literacy: Development and Disorders , 1 , 318–339.
Cope,  D.  G.  (2014).  Methods  and  meanings:  credibility  and  trustworthiness  of  qualitative research. Oncology Nursing Forum , 41 (1).
Dahl,  R.,  Kapp,  A.,  Colombo,  G.,  De  Monchy,  J.  G.  R.,  Rak,  S.,  Emminger,  W.,  Riis,  B., Grønager, P. M., & Durham, S. R. (2008). Sublingual grass allergen tablet immunotherapy provides sustained clinical benefit with progressive immunologic changes over 2 years. Journal of Allergy and Clinical Immunology , 121 (2), 512–518.
Davis, J. B. (2006). The turn in economics: neoclassical dominance to mainstream pluralism? Journal of Institutional Economics , 2 (1), 1–20.
Ford,  J.  D.,  &  Courtois,  C.  A.  (2020). Defining  and  understanding  complex  trauma  and complex traumatic stress disorders.
Freeman, G. J., Wherry, E. J., Ahmed, R., & Sharpe, A. H. (2006). Reinvigorating exhausted HIV-specific  T  cells  via  PD-1–PD-1  ligand  blockade. The  Journal  of  Experimental Medicine , 203 (10), 2223–2227.
Freeman, M., & Ruehsen, M. (2013). Terrorism financing methods: An overview. Perspectives on Terrorism , 7 (4), 5–26.
Godson, R. (1995). Covert action: neither exceptional tool nor magic bullet. US Intelligence at the Crossroads: Agendas for Reform, Potomac Books , 30 .
Gowhor, H. S. (2022). The existing financial intelligence tools and their limitations in early detection of terrorist financing activities. Journal of Money Laundering Control , 25 (4),
843–863.
Hwang, J., Choi, D., Han, S., Choi, J., & Hong, J. (2019). An assessment of the toxicity of polypropylene microplastics in human derived cells. Science of the Total Environment , 684 , 657–669.
Lowe, D. T. (2017). Cupping therapy:  An analysis of the effects  of suction on skin  and the possible influence on human health. Complementary Therapies in Clinical Practice , 29 , 162–168.
Mandela,  R.,  Bellew,  M.,  Chumas,  P.,  &  Nash,  H.  (2019).  Impact  of  surgery  timing  for craniosynostosis  on  neurodevelopmental  outcomes:  a  systematic  review. Journal  of Neurosurgery: Pediatrics , 23 (4), 442–454.
Maulana, H. A. (2021). Persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring di pendidikan tinggi vokasi:  Studi  perbandingan  antara  penggunaan  Google  Classroom  dan  Zoom  Meeting. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan , 3 (1), 188–195.
Melendez,  J.  A.,  Furnstahl,  R. J.,  Phillips,  D.  R.,  Pratola,  M.  T.,  &  Wesolowski,  S.  (2019). Quantifying  correlated  truncation  errors  in  effective  field  theory. Physical  Review  C , 100 (4), 44001.
Murthi, N. K. (2022). Implementasi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  Nomor  2462  dalam  Menanggulangi  Pendanaan  Terorisme  di  Indonesia  oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) . UIN Sunan Ampel Surabaya.
Phythian,  C.,  Michalopoulou,  E.,  Duncan,  J.,  &  Wemelsfelder,  F.  (2013).  Inter-observer reliability of Qualitative Behavioural Assessments of sheep. Applied Animal Behaviour Science , 144 (1–2), 73–79.
Pickett,  K.  H.  S.,  &  Pickett,  J.  M.  (2002). Financial  crime  investigation  and  control .  John Wiley & Sons.
Prasetya, A. Y., Subroto, A., & Nurish, A. (2021). Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency. Journal of Terrorism Studies , 3 (1), 3.
Prunckun, H. (2014). The First Pillar of Terror—Kill One, Frighten Ten Thousand: A Critical Discussion  of  the  Doctrinal  Shift  Associated  with  the  ‘New  Terrorism.’ The  Police Journal , 87 (3), 178–185.
Rasyid,  A.  A.,  &  Harmain,  H.  (2018). Analisis  Penerapan  Prinsip  Akuntansi  dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Indonesia .
Safrudin,  R.,  &  IP, S.  (2018). Penanggulangan Terorisme di  Indonesia Melalui  Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI). Jurnal Pertahanan  & Bela Negara , 3 (1), 113–138.
Setiawan, E. (2019). Interpretasi Paham Radikalisme Pascabom di Surabaya dalam Perspektif Historis. SANGKEP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan , 2 (2), 119–138.
Slick, S. N., & Lee, C. S. (2014). The relative levels of grit and their relationship with potential dropping-out and university adjustment of foreign students in Korea. Journal of Digital Convergence , 12 (8), 61–66.
Solahudin,  M.  (2013). Pengembangan  metode  pengendalian  gulma  pada  pertanian  presisi berbasis multi agen komputasional .
Sulick, M. J. (2014). Spying in America: Espionage from the Revolutionary War to the dawn of the Cold War . Georgetown University Press.
Taylor, J. B. (2007). Housing and monetary policy . National Bureau of Economic Research.
Van Cleave, M. (2013). What is counterintelligence. Intelligencer: Journal of US Intelligence Studies , 20 (2), 57–65.
Vishnevsky, T., & Beanlands, H. (2004). Qualitative research. Nephrology Nursing Journal , 31 (2), 234.
West, M. L. (2007). Indo-European poetry and myth . Oxford university press.

## Copyright holder:
Ika Veni Anisa, Muhamad Syauqillah (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: