## Legalitas

## Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana

## Bunyamin Alamsyah dan Sigit Somadiyono
Dosen Program Magister Ilmu Hukum Unviersitas Batanghari Jambi *Correspondence email : bunyamin.alamsyah@unbari.ac.id
Abstrak. Realita  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat,  masih  terjadi  praktek  nikah  siri,  sedangkan  nikah  siri  memiliki  dampak negatif terhadap perlindungan hukum bagi anggota keluarga, sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sesuai dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum serta tujuan penegakan hukum, perlu dilakukan pembaharuan hukum terhadap ketentuan sanksi  pidana  pelaku  nikah  siri  dalam  hukum  pidana  perkawinan  di  Indonesia.  Metode  penelitian  yuridis  normatif  sehingga diperoleh tujuan penelitian ini adalah Menjelaskan tentang penerapan sanksi pidana nikah siri yang ada dalam Pidana Pernikahan saat ini, menganalisa  hambatan  dan  upaya  untuk mengatasi  praktek  nikah siri  yang  ada  saat  ini,  dan menjelaskan sanksi  pidana yang seharusnya dikenakan kepada pelaku dan pelaksana nikah siri.
Kata Kunci : Kriminalisasi, Nikah Siri, Hukum Pidana
Abstract.  The  reality  that  occurs  in  the  community  is  that  there  are  still  unregistered  marriage  practices,  while  unregistered marriages have a negative impact on legal protection for family  members, as has been stated above, then in accordance with the factors  that  affect law  enforcement  and the  purpose  of law  enforcement,  it is  necessary to  reform  the law  against  provisions  of criminal  sanctions  for  perpetrators  of  unregistered  marriage  in  the  criminal  law  of  marriage  in  Indonesia.  The  normative juridical research  method in  order  to  obtain  the  purpose  of this  research is to  explain the  application  of  criminal  sanctions for unregistered  marriages  that  exist  in  the  current  Marriage  Penalty,  analyze  the  obstacles  and  efforts  to  overcome  the  current practice of unregistered marriages, and explain the criminal sanctions that should be imposed on the perpetrators and executo rs unmarried.
Keywords: Criminalization, Siri Marriage, Criminal Law

## Pendahuluan
Mengingat  sakralnya  lembaga  pernikahan,  maka  syariat  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan  Indonesia mengatur  sedemikian  rupa  tentang  tata  cara  pernikahan.  Menurut  Pasal  2  ayat  (1  dan  2)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  “perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama dan kepercayaannya itu” 1 dan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” 2 . Bentuk  nikah siri  yang  terbaru  dipraktekkan  di  tengah  masyarakat  adalah  nikah online ,  antara  pasangan  yang akan  menikah  tidak  perlu  bertemu  langsung  dengan  penghulu  yang  menawarkan  jasa  pernikahan,  pernikahan  dapat dilakukan via telepon, skype, atau media lainnya serta yang bertindak menjadi wali dalam pernikahan  tersebut adalah penghulu tersebut.
Pernikahan tersebut adalah pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, sering juga disebut dengan pernikahan di  bawah  tangan atau nikah  agama yang  hanya  dilakukan  sesuai  dengan  aturan  agama  atau  adat  istiadat  atau dilakukan  berdasarkan  keinginan  antara  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  pernikahan  tersebut.  Pernikahan  tidak dicatatkan  oleh  pejabat  yang  berwenang,  yakni  pihak  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  bagi  pasangan  yang  beragama Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi pasangan yang beragama selain Islam. 3 Pernikahan  tidak  tercatat  dapat  menimbulkan  keresahan  publik,  berupa  munculnya  stigma  negatif  di masyarakat berupa samen leven (perzinahan), perselingkuhan dan mengakibatkan munculnya hubungan keluarga yang tidak jelas, sehingga mengganggu ketertiban masyarakat. 4
Menurut aturan pidana pernikahan Indonesia dalam Pasal 45 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  pelanggaran  terhadap Pasal  3  dan  10  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  tersebut  yang  mengatur  bahwa  setiap  pernikahan  harus  dicatatkan  di hadapan  pejabat  yang  berwenang  adalah  termasuk  perbuatan  yang  dikriminalisasikan  dan  pelakunya  diancam hukuman denda sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf (b) Peraturan  Pemerintah  tersebut,  bagi  Pegawai  Pencatat  yang  melanggar  ketentuan  tentang  prosedur  pencatatan  nikah
1 Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2 Ibid. , Pasal 2 ayat (2).
3 Abdullah  Wasian,  “Akibat  Hukum  Pernikahan  Siri  (Tidak  Dicatatkan)  Terhadap  Kedudukan  Istri,  Anak,  san  Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan”, Tesis Magister , Universitas Diponegoro Semarang, 2010, halaman 7.
4 Ibid. , halaman 224.
dihukum  dengan  hukuman  kurungan  selama  lamanya  3  (tiga)  bulan atau  denda  setinggi-tingginya  Rp  7.500,-  (tujuh ribu lima ratus rupiah). 5
Meskipun criminal justice policy para legislator di Indonesia menghendaki untuk mengkriminalisasikan pelaku nikah  siri,  namun  kondisi  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat,  praktek  nikah  siri  masih  terus  terjadi.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  masih  ada  di  antara  masyarakat  yang  tidak  mengkategorikan  nikah  siri  sebagai  perilaku menyimpang ( deviation ) yang patut untuk dikriminalisasikan.
Kriminalisasi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  proses  yang  memperlihatkan  perilaku yang  semula  tidak  dianggap  sebagai  peristiwa  pidana,  tetapi  kemudian  digolongkan  sebagai  peristiwa  pidana  oleh masyarakat. 6 Dengan  demikian  kriminalisasi  nikah  siri  di  sini  dipahami  sebagai  sikap  yang  mengategorikan praktik/perbuatan nikah siri sebagai sebuah tindak pidana ( crime ), yang diancam dengan bentuk pidana tertentu, baik pidana kurungan maupun pidana denda. 7
Kriminalisasi  yang  terjadi  di  dunia  hukum  tidak  berjalan  dengan  sendirinya.  Ada  tiga  tahapan  yang  harus dilalui, tahapan pertama, perbuatan yang dapat dikriminalkan adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat, tahapan kedua,  perbuatan  tersebut  diakomodir  untuk  dimasukkan  ke  dalam  draf  undang-undang  dan  tahap  ketiga,  undang- undang tersebut dilegalisasi dengan disahkan oleh pemerintah atas persetujuan badan legislatif. 8
Berdasarkan aturan hukum pidana, perbuatan yang patut untuk diancam pidana adalah perbuatan yang melawan hukum.  Pencatatan  pernikahan  adalah  undang-undang,  berarti  pelanggaran  terhadap  undang-undang  tersebut  adalah bentuk  perbuatan  melawan  hukum.  Oleh  karena  itu  patut  kiranya  pelaku  dan  pelaksana  nikah  di  bawah  tangan dikenakan sanksi pidana. 9
Berbicara tentang penegakan hukum di masyarakat, sebenarnya apakah yang dipersepsikan sebagai hukum oleh masyarakat?  Pendapat  pertama  mengatakan  bahwa  hukum  adalah  kumpulan  aturan  yang  ditetapkan  oleh  lembaga yang berwenang, yaitu DPR dan pemerintah. Pendapat kedua cenderung melihat sehubungan dengan suatu perjuangan untuk mewujudkan keadilan dalam dunia ini. Sedangkan pendapat yang ketiga melihat hukum tersebut sebagai akibat yang  timbul  dari  interaksi  manusia  dalam  kehidupan  masyarakat. 10 Berdasarkan  pandangan  tersebut,  maka mewujudkan  aturan  hukum  yang  secara  efektif  dapat  diterapkan  di  tengah  masyarakat  bukan  suatu  persoalan  yang mudah.
Perkara  Pengesahan  Nikah  ( Itsbat Nikah )  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama,  setiap  tahun selalu  mengalami peningkatan. Berdasarkan data nasional statistik perkara di lingkungan Peradilan Agama  Mahkamah Agung Republik Indonesia,  jumlah  perkara  permohonan  Pengesahan  Nikah  ( Itsbat  Nikah )  dalam  tiga  tahun  terakhir  adalah  114.769 perkara.  Pada  tahun  2013  sebanyak  35.503  perkara,  tahun  2014  sebanyak  41.381  perkara  dan  tahun  2015  (sampai tanggal 16 Oktober 2015) sebanyak 37.885 perkara.
Bila  dilihat  permasalahan  dalam  penegakan  hukum,  masalah  pokok  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:
1. Faktor hukumnya sendiri yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor  kebudayaan  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa  manusia  didalam pergaulan hidup. 11
Pemerintah  sebenarnya  telah  berusaha  melakukan  revisi  sanksi  pidana  atas  pelaku  dan  pelaksana  nikah  di bawah  tangan  dengan  disusunnya  Rancangan  Undang-Undang  Hukum Materil  Peradilan  Agama Bidang  Pernikahan.
5 Lihat Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
6 Tim Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, halaman 600.
7 Andi  Hamzah, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Rineka  Cipta,  Jakarta,  1991,  hlm.  5.  Secara  umum  hukum  pidana  berfungsi mengatur  dan  menyelenggarakan  kehidupan  masyarakat  agar  dapat  tercipta  dan  terpeliharanya  ketertiban  umum.  Secara  kusus hukum  pidana—sebagai  bagian  dari  hukum  publik—memiliki  sejumlah  fungsi,  yakni  (1)  melindungi  kepentingan  umum  dari perbuatan  yang  bersifat  menyerang  atau  memperkosa  kepentingan  hukum  tersebut;  (2)  memberi  dasar  legitimasi  bagi  negara dalam  rangka  menjalankan  fungsi  perlindungan  atas  berbagai  kepentingan  hukum;  dan  (3) mengatur  dan  membatasi  kekuasaan negara  dalam  rangka  melaksanakan  fungsi  perlindungan  atas  kepentingan  hukum.  Lihat  Satochid  Kartanegara, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990, halaman 7.
8 Benny Irawan, Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi, Yustisia, Edisi 81, halaman 82.
9 Ahmad  Fathoni,  ed., Menjadi  Hakim  yang  Hakim  Kumpulan  Diskusi  Hukum  PTA  Banten ,  (Banten:  Pusat  Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani [PPHIM], 2014), halaman 222.
10 Mardjono Reksodiputro, Menyelaraskan Pembaharuan Hukum , (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2014), Cet. Ke- 1, halaman 3.
11 Ibid. halaman . 8
Bagi pelaku nikah siri diancam pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan bagi  orang  yang  bertindak  seolah-olah  sebagai  Pegawai  Pencantat  Nikah  (PPN)  atau  wali  hakim  diancam  pidana penjara maksimal 1 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah). 12 Namun RUU yang sudah sempat masuk Prolegnas tersebut, sekarang tidak lagi muncul tanpa ada kejelasan.
Berangkat  dari  realita  di  tengah  masyarakat,  masih  terjadi  praktek  nikah  siri,  sedangkan  nikah  siri  memiliki dampak  negatif  terhadap  perlindungan  hukum  bagi  anggota  keluarga, sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas,  maka sesuai  dengan  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  serta  tujuan  penegakan  hukum,  perlu  dilakukan pembaharuan  hukum  terhadap  ketentuan  sanksi  pidana  pelaku  nikah  siri  dalam  hukum  pidana  perkawinan  di Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  Untuk  itu  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  dengan  berjudul: Kriminalisasi  Nikah  Siri  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana. sehingga  yang  men-jadi  rumusan  masalah  dalam permasalahan ini terbatas pada hal- hal sebagai berikut : a. Menjelaskan tentang penerapan sanksi pidana nikah siri yang ada dalam Pidana Pernikahan saat ini.
b. Menganalisa hambatan dan upaya untuk mengatasi praktek nikah siri yang ada saat ini.
c. Menjelaskan sanksi pidana yang seharusnya dikenakan kepada pelaku dan pelaksana nikah siri.

## Metode Penelitian
Spesifikasi Penelitian Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan  penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif. 13 Penelitian  normatif  diambil  sebagai pendekatan  utama  dalam  penelitian  ini  karena  yang  menjadi  perhatian  utama adalah  ketentuan  perundang-undangan yang  mengatur  mengenai  perkawinan.  Penelitian  yang  dilakukan  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  menggambarkan secara  sistematis  fakta-fakta  dan  permasalahan  hukum  yang  diteliti  sekaligus  menganalisis  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  dihubungkan  dengan  teori  hukum  dan  praktis  pelaksanaannya,  berupa  data sekunder  bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomr  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  dan  Rancangan Undang-Undang  Hukum  Materil  Peradilan  Agama,  kemudian  data  sekunder  bahan  hukum  sekunder  yaitu  pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan kriminalisasi nikah siri.

## Pembahasan

## 1. Penerapan Sanksi Pidana Nikah Siri
Sebagaimana  telah  dikemukakan sebelumnya,  bahwa  pernikahan siri  adalah  pernikahan  yang  belum  memiliki pengakuan  sah  atau  tidak,  karena  keberadaannya  belum  diakui  oleh  hukum  negara.  Eksistensi  ikatan  pernikahan menurut  hukum  perkawinan  di  Indonesia  diakui,  apabila  pernikahan  tersebut  dilakukan  secara  resmi  di  hadapan pejabat yang berwenang.
Melalui jalan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama, khususnya yang beragama Islam, nikah siri akan  mendapat  penilaian  secara  resmi  dari  salah  satu  kekuasaan  negara  di  bidang  kehakiman  tersebut,  apakah pernikahan  yang  telah  dilangsungkan  secara siri  tersebut  sah  atau  tidak.  Jika  pernikahan  telah  memenuhi  rukun dan syarat  yang  ditentukan  dalam  agama,  berarti  permohonan  pengesahan  nikah  yang  diajukan  akan  dikabulkan  oleh Majelis Hakim, namun jika rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi tentu permohonan tersebut akan ditolak.
Berkaitan dengan  nikah  siri, selain  dilihat  dari sisi sah atau  tidaknya  pernikahan  tersebut,  juga  menarik  untuk dikaji  aspek  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  dalam  praktek  nikah  siri.  Berdasakan  pendekatan  interaksionalisme simbolik  dan  teori labelling dan  tujuan  pemidanaan  yang  dikemukakan  oleh Herbert  L.  Packer,  terlihat  bahwa  suatu perbuatan  ditetapkan  sebagai  perbuatan  pidana,  apabila  perbuatan  tersebut  menyimpang,  tercela  dalam  masyarakat, serta menimbulkan keresahan atau ketidaktertiban dalam masyarakat.
Praktek nikah siri  yang  dilakukan  oleh sebagian  oknum  yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat,  secara  realita menimbulkan persoalan hukum sebagai berikut:
1. Tidak  ada  kepastian  hukum  dalam  pandangan  negara  atas status  pernikahan  yang  dilakukan  nikah  siri,  sehingga masing-masing pasangan tidak mendapat perlindungan hukum yang seharus diberikan oleh negara.
2. Anak  hasil  nikah siri,  tidak  mendapatkan  kepastian  asal  usul  dalam  pandangan  hukum  negara.  Padahal  menurut Pasal  7 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  juncto  Pasal  58  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan  yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai bagian dari
12 Lihat Pasal 143 dan 149 Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Pernikahan.
13 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007, halaman.
warga negara Indonesia, setiap anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya dan asal usulnya tersebut secara administrasi kependudukan dituangkan dalam dokumen kependudukan yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Terjadi perceraian di Pengadilan Agama antara pasangan pelaku dan pelaksana pernikahan siri, karena suami tidak bertanggung jawab, sehingga  rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis lagi.
4. Pada  bulan  Maret  2011,  beberapa  orang  dari  DPRD  Polewali  Mandar datang  ke  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, mengadukan hal yang menimpa nasib sebagian kaum Muslimin disana (sebanyak 3936 pasangan suami istri)  yang  teraniaya  nasibnya  akibat  tidak  memiliki  bukti  nikah,  karena  tidak  dilayani  ketika  meminta  akte kelahiran  untuk  anak,  menginap  di  hotel  ditanya  bukti  nikahnya,  akan  berangkat  ibadah  haji  tidak  dianggap bersama suami/istri dan lain sebagainya.
Melihat aspek pertimbangan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum dihubungkan dengan hukum positif di  Indonesia,  tindakan  nikah  siri  adalah  perbuatan  pidana,  sebagaimana  telah  dikemukan  pada  pembahasan sebelumnya. Akan tetapi sanksi pidana yang mengancam perbuatan nikah siri berbeda-beda tergantung dari peraturan mana kita memandangnya, yakni sebagai berikut:
1. Dari  sudut  pandang  Pasal  45  Peraturan  Pemerintah  Nomor   9  Tahun  1975  maka  kita  akan  melihat  bahwa perbuatan nikah siri hanyalah sebagai wetsdeliktern (pelanggaran 14 administratif) semata yang ancaman sanksinya denda  setinggi-tinggi    Rp7.500,00  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah)  dan  bagi  Pegawai  Pencatat  yang  melanggar ketentuan  tentang  prosedur  pencatatan  nikah  dihukum  dengan  hukuman  kurungan selamalamanya  3  (tiga)  bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Dari  sudut  pandang  Pasal  465  Draft  Rancangan  Undang-Undang  KUHP  memberikan  acaman  hukuman  denda kategori  I  bagi  pasangan  yang  melakukan  nikah  siri,  denda  dimaksud  adalah  sebesar  Rp1.500.000,00  (satu  juta lima ratus ribu rupiah).
3. Dari sudut pandang Pasal 143 Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama atau disingkat dengan  RUU  HMPA,  perbuatan  nikah  siri  dalam  Draft  RUU  HMPA  ini  dipandang  sebagai  perbuatan  dengan ancaman  pidana  bagi  pelaku  denda  paling  banyak  Rp6.000.000,00  (enam  juta  rupiah)  atau  hukuman  kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan bagi pelaksana denda paling banyak Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
Hanya ada satu perkara pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Muara Sabak, yang tindakan pidana tersebut dilatarbelakangi  oleh  hubungan  nikah  siri.  Pasangan  suami  istri  yang  menikah  secara siri  kemudian  juga  melakukan perceraian secara siri, setelah perceraian terjadi sang wanita menjalin hubungan dekat dengan seorang laki-laki, maka tanpa  alasan  yang  jelas  sang  pria  melakukan  tindakan  penganiayaan  terhadap  teman  laki-laki  sang  wanita  tersebut. Perkara di atas telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 90/Pid.B/2012/PN.TJT, tanggal 11 Desember 2012, jountis Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jambi  Nomor  05/PID/2013/PT.JBI,  tanggal  20  Februari  2013  dan  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 750 K/Pid/2013, tanggal 30 Desember 2014, Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Sanksi  pidana  yang  diancamkan  oleh  aturan  hukum  positif  di  Indonesia  berkenaan  dengan  nikah  siri  terlihat relatif  sangat  ringan  dan  juga  terdapat  ambiguitas,  tidak  konsisten  antara  satu  peraturan  dengan  peraturan  lainnya, sehingga  penerapan  sanksi  hukum  tersebut  tidak  berjalan  maksimal  dan  kurang  efektif  mengantisipasi  terjadinya praktek nikah siri.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  45  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Pekawinan,  perbuatan  nkah  siri  diancam  hukuman  denda, setinggi- tinggi  Rp7.500,00  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah)  dan  bagi  Pegawai  Pencatat  yang  melanggar  ketentuan  tentang prosedur  pencatatan  nikah  dihukum  dengan  hukuman  kurungan  selamalamanya  3  (tiga)  bulan  atau  denda  setinggi- tingginya  Rp  7.500,-  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah).  Namun  Pasal  90  ayat  (1)  huruf  (b)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, malahan tidak mengkategorikan nikah siri sebagai perbuatan pidana. Ancaman sanksi bagi pelaku dan pelaksana nikah siri  tidak  termasuk  dalam  bab  tentang  sanksi  pidana,  namun  termasuk  dalam  bab sanksi  administratif,  berupa  denda administratif setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Hal ini berbeda dengan rumusan sanksi pidana nikah siri yang terdapat di dalam Pasal 143 dan 148 Draft RUU HMPA.  Menurut  ketentuan  pasal  tersebut,  nikah  siri  merupakan  pelanggaran  Pasal  5  ayat  (1)  RUU  yang  berbunyi “Untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  4,  setiap  pernikahan  wajib  dilangsungkan  di  hadapan  Pejabat  Pencatat  Nikah”. Ayat  (2)  “Pernikahan  yang  tidak  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  ayat  (1)  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum”. Pernikahan   siri  tidak  lagi  dipandang  hanya  sebagai  perbuatan  pelanggaran  administratif semata  ( wetsdeliktern ),  tapi sudah ditingkatkan menjadi perbuatan pidana  kejahatan ringan ( rechtsdeliktern) dengan ancaman sanksi denda paling
14 Secara  umum  penggolongan  peristiwa  pidana  itu  ada  dua  golongan  yaitu  Kejahatan  dan  pelanggaran.  Dalam  historis undang-undang pidana sendiri dikenal tiga golongan seperti yang disebut dalam code penal di negeri Belandadan HindiaBelanda sebelum  tahun  1886  dengan  1918  yaitu Crimes (kejahatan), Delict (Kejahatan  Ringan)  dan Contraventions (Pelanggaran), lihatJ.E.jonkers, 1987.

## Bunyamin Alamsyah dan Sigit Somadiyono. Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana
banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Bagi Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menurut Pasal 148 RUU tersebut, dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Melihat permasalahan dalam penegakan hukum bagi pelanggaran pencatatan pernikahan, maka akan dilakukan analisis berdasarkan masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana telah dikutip sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:
a. Undang-undang
Peraturan perundang-undangan suatu negara, terutama Undang-undang merupakan barometer untuk berlakunya aturan hukum di negara tersebut. Mencermati permasalahan di atas, Penulis menemukan sikap ambiguitas pemerintah dalam memandang perbuatan nikah siri. Keraguan dan ketidaktegasan Pemerintah dalam memandang perbuatan nikah siri  berimplikasi  terhadap  sanksi  pidana  yang  melekat  terhadap  perbuatan  tersebut,  anehnya  sanksi  pidana  yang melekatpun berbeda-beda tergantung dari sudut peraturan mana  memandangnya.
Atas  dasar  sikap ambiguitas pemerintah  dalam  menetapkan  sanksi  hukum  atas  perbuatan  nikah  siri,  maka tindakan  nikah  siri  terus  terjadi,  kontra  produktif  dengan  kehendak  Undang-Undang  Perkawinan  yang  ingin mewujudkan  tertib  administrasi  pernikahan,  guna  mewujudkan  kepastian  hukum  dalam  pernikahan.  Sebagai gambaran,  jumlah  perkara  permohonan  Pengesahan  Nikah  ( itsbat  nikah )  secara  nasional  setiap  tahun  selalu mengalami  peningkatan  yang  signifikan,  namun  sebaliknya  dalam  penerapan  sanksi  hukum  atas  pelanggaran  nikah siri, ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Penegakan  hukum  dalam  pelanggaran  hukum  perkawinan,  khususnya  pencatatan  nikah,  belum  diatur  secara jelas  tentang  ukuran  dan  mekanisme  penegakan  hukum  yang  berlaku.  Sejauh  mana  peran  aktif  instansi  terkait  dalam penegakan  hukum  atas  pelanggaran  Undang-Undang  Perkawinan.  Karena  pihak-pihak  yang  dirugikan  disebabkan praktek  nikah  siri,  biasanya  adalah  anggota  keluarga  inti  yang  terdiri  dari  pasangan  suami  istri  beserta  keturunan mereka. Sehingga kalaupun ada pihak yang dirugikan sangat kecil kemungkinan akan mengadukan persoalan hukum tersebut kepada pihak berwajib.
Maka,  berdasarkan  gambaran  tersebut  Undang-Undang  perkawinan  harus  mengatur  secara  jelas  peran  aktif instansi  terkait  dalam  penegakan  hukum  atas  pelanggaran  Undang-Undang  Perkawinan,  seperti  Pengadilan  Agama ketika  menerima  permohonan  pengesahan  nikah  atas  nikah siri atau  Dinas  Kepndudukan  dan  Pencatatan  Sipil  ketika menerima permohonan penerbitan akta kelahiran dari pasangan suami istri yang melakukan nikah siri. b. Penegakan Hukum
Secara  sosiologis  maka  setiap  penegakan  hukum  tersebut  mempunyai  kedudukan/status  dan  peranan  ( role ). Kedudukan  sosial  merupakan  posisi  tertentu  di  dalam  struktur  kemasyarakatan  yang  mungkin  tinggi.  Hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  tadi  merupakan  peranan  atau role .  Oleh  karena  itu  seseorang  yang  mempunyai  kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan.
Seorang  penegak  hukum sebagaimana  halnya  dengan  warga-warga  masyarakat  lainnya.  Lazimnya  mempunyai beberapa  kedudukan  dan  peranan  sekaligus.  Dengan  demikian  tidak  mustahil  bahwa antara  berbagai  kedudukan dan peranan  timbul  konflik  “ status  conflik ”  dan  “ conflik  of  role ”  kalau  di  dalam  kenyataannya  terjadi  suatu  kesenjangan antara  peranan  yang seharusnya  dengan  peranan  yang  sebenarnya  dilakukan  atau  peranan  aktual  maka  terjadi  suatu kesenjangan  peranan  “ role  distance ”.  Peranan  yang  seharusnya  dari  kalangan  penegak  hukum  tertentu  telah dirumuskan didalam beberapa Undang-undang. Disamping di dalam Undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal.
Hukum pernikahan adalah bidang hukum yang sangat erat kaitannya dengan kekeluargaan, sehingga meskipun begitu  banyak  pelanggaran  di  bidang  hukum  pernikahan  terjadi  di  masyarakat,  bahkan  terjadi  di  hadapan  penegak hukum sekalipun, namun persoalan hukum tersebut lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga, kondisi demikian  menyebabkan  terjadinya  kesenjangan  antara  peran  seorang  penegak  hukum  dengan  peran  pribadi  sebagai anggota keluarga atau masyarakat.
c. Sarana dan Prasarana/fasilitas
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas  tersebut  antara  lain  mencakup  tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik, peralatan yang memadahi, keuangan yang cukup dan seterusnya.
Kalau  hal  ini  tidak  terpenuhi  maka  mustahil  penegakan  hukum  akan  mencapai  tujuannya.  Kepastian  dan kecepatan  penanganan  perkara senantiasa  tergantung  pada  masukan  sumber  daya  yang  diberikan  di  dalam  program- program pencegahan dan pemberantasan pelanggaran. Sarana atau prasarana mempunyai peranan yang sangat penting di  dalam  penegakan  hukum.  Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  tersebut  tidak  akan  mugkin  penegakan  hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
d. Masyarakat/Budaya
Penegak  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  di  dalam  masyarakat.  Oleh karena  itu  dipandang  dari  sudut  tertentu  maka  masyarakat  dapat  mempengaruhi  penegakan  hukum  tersebut. Masyarakat  Indonesia  pada  khususnya  mempunyai  pendapat  tertentu  mengenai  hukum  sehingga  pengertian  hukum
bervariasi  pengertiannya.  Sebagaimana  kita  ketahui  dari  sudut  sistem sosial  dan  budaya  Indonesia  merupakan  suatu masyarakat majemuk terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan khusus. Untuk mengenal  lingkungan sosial tentunya penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dilingkungan tersebut beserta tatanan status dan peran yang ada.
Sejauh  ini,  terdapat  dua  pandangan  masyarakat  terhadap  praktek  nikah  siri  yang  tergantung  pada corak  nikah siri yang dilakukan.
1. Masyarakat  menolak  praktek  nikah  siri  yang  sengaja  untuk  ditutup-tutupi  ( hiden )  dari  masyarakat.  Masyarakat memberikan  citra  negatif  terhadap  pelaku  dan  pelaksana  nikah  siri  kategori  ini,  seperti  tidak  mengikutkan  dalam berbagai  kegiatan  RT  bahkan  juga  diusir  dari  komplek,  karena  ada  kecurigaan  masyarakat  terhadap  nikah  siri kategori ini adalah kedok perbuatan asusila.
2. Masyarakat  tidak  menolak  nikah  siri  yang  dilakukan  secara  terbuka  di  tengah-tengah  masyarakat  dan memperlakukan pelaku dan pelaksananya seperti masyarakat yang lain.
Maka,  oleh  karena  masih  terdapatnya  pandangan  sebagian  masyarakat  yang  hanya  mengutamakan  aspek pernikahan  berdasarkan  ketentuan  agama  semata,  sehingga  ketentuan  lain  yang  dibuat  oleh  negara  dengan  tujuan untuk  mewujudkan  ketertiban  serta  kemaslahatan  umum,  dianggap  tidak  mengikat,  sehingga  dapat  dikesampingkan begitu saja. Termasuk dalam hal ini adalah pencatatan pernikahan.
e. Faktor Kebudayaan
Faktor  kebudayaan  sebenarnya  bersatu  padu  dengan  faktor  masyarakat.  Sengaja  dibedakan  karena  di  dalam masalah sistem  kebudayaan  hukum  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang  mendasari  hukum  yang  berlaku,  nilai- nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.Pasangan nilai dan  peran  dalam  hukum  adalah  sebagai  berikut:  a.  Nilai  ketertiban  dan  nilai  ketentraman;  b.  Nilai jasmaniah/kebendaan  dan  nilai  rohaniah/keakhlakan;  c.  Nilai  kelenganganan  /  konservatif  dan  nilai  kebaharuan/ inovatisme.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  jelas  bahwa  sanksi  pidana  atas  pelaku  dan  pelaksana  nikah  siri  belum  diterapkan secara  maksimal.  Persoalan  pokok  dalam  penerapan  sanksi  pidana  nikah  siri  tidak  terlepas  dari  persoalan  Undang- Undang, Penegak Hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya, sebagaimana telah dikemukakan di atas.
Oleh karena penegakan hukum belum diterapkan secara maksimal, maka sanksi pidana tersebut belum secara efektif  mencegah  tindakan  nikah  siri. Maka  dari  itu  harus  ada  penegakan  hukum  yang  maksimal  guna  memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi masyarakat.

## Hambatan dan Upaya Untuk Mengatasi Praktek Nikah Siri
Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  dan  pelaksana  nikah  siri adalah:
1. Perbedaan  sudut  pandang (ambiguitas) terhadap  perbuatan  nikah  siri  di  tengah  masyarakat. Masih  ada  oknum  di tengah masyarakat yang berpandangan bahwa pernikahan bagi umat Islam hanya perlu memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang diatur dalam hukum (fiqh) pernikahan Islam, sehingga tidak perlu untuk dicatatkan.
2. Pernikahan  nikah  siri  susah  untuk  diungkap,  karena  dilakukan  oleh  masing-masing  pihak  secara  kekeluargaan, kalaupun  ada  pihak  yang  dirugikan,  maka  juga  diselesaikan  secara  kekeluargaan.  Tidak  ada  pihak  yang mengadukan kepada pihak yang berwajib atas tindakan pelanggaran berupa nikah siri tersebut.
3. Ketika seorang suami atau istri melakukan pengkhianatan terhadap suatu pernikahan nikah siri, istri atau suami dan anak-anak  sebagai  korban,  tidak  ingin  mengadukan  pasangannya  karena  mereka  malu  kepada  tetangga,  paling salah satu pasangan tersebut menggugat cerai dan tuntutan nafkah anak ke Pengadilan Agama.
Sehubungan dengan hambatan yang ditemui, maka di lakukan upaya-upaya untuk mengatasi agar tindak pidana nikah siri dapat diminimalisir. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:
1. Dengan senantiasa melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat demi penyadaran hukum sehingga masyarakat tidak takut mengadukan kejadian yang menimpa dirinya terkait dengan nikah siri), sehingga dikemudian hari tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan oleh perbuatan nikah siri.
2. Dengan  senantiasa  memberikan arahan  dan  masukan  kepada  masyarakat  terutama  bagi wanita-wanita  yang  ingin menikah  akan  pentingnya  pencatatan  nikah,  sehingga  mereka  akan  sadar  dan  lebih  berhati-hati  lagi  jika  akan melakukan suatu pernikahan.
3. Dengan  memberikan  sanksi  yang  tegas  kepada  pelaku  dan  pelaksana  tindak  pidana  nikah siri  dengan  cara  pihak legislator  segera  menyusun  hukum  positif  yang  mengatur  tentang  sanksi  pidana  atas  pelaku  dan  pelaksana  nikah siri sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pelaksana dan masyarakat umumnya.

## Sanksi Pidana yang Seharusnya (Ius Constituendum) Bagi Pelaku dan pelaksana Nikah Siri
Guna  mewujudkan  sanksi  pidana  yang  efektif  mengantisipasi  terjadinya  tindakan  nikah  siri,  pihak  legislator perlu  segera  melakukan  pembaharuan  hukum  dengan  menyusun  hukum  positif  yang  mengatur  tentang sanksi  pidana
yang tegas atas pelaku dan pelaksana nikah siri sehingga dapat memberikan efek jera  bagi pelaku dan pelaksana dan masyarakat umumnya.
Melihat dampak negatif yang dimunculkan oleh tindakan nikah siri, baik antara pasangan suami istri maupun terhadap  anak,  maka  nikah  siri,  sudah  seharusnya  ditingkatkan  menjadi  perbuatan  pidana  kejahatan  ringan ( rechtsdeliktern ) , bukan  hanya  sekedar  pelanggaran  administratif  semata  ( wetsdeliktern ).  Sebagaimana  dalam  Pasal 143 Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama (RUU HMPA) diancam sanksi denda paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
Pencatatan  pernikahan  bukanlah  rukun  dan  syarat  nikah  menurut  hukum  pernikahan  dalam  Islam,  namun melihat  urgensi  pencatatan  tersebut  guna  mewujudkan  kemaslahatan  bagi  pasangan  suami  dan  istri  serta  anak keturunan,  pernikahan  perlu  untuk  dicatatkan.  Sehingga  pelanggaran  terhadap  pencatatan  pernikahan  boleh  untuk dikenai sanksi pidana sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam pidana Islam, pidana seperti ini termasuk kategori jarimah ta’zir , yakni tindakan pidana yang ditentukan oleh penguasa. 15
Pelaku  nikah  siri  tetap  diberikan  hak  untuk  mengajukan  permohonan  Pengesahan  Nikah  ( Itsbat  Nikah )  ke Pengadilan  Agama,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  Kompilasi  Hukum  Islam.  Sebagai  solusi  hukum  bagi  setiap warga  negara  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  atas  hubungan  pernikahannya  guna  memberikan  kepastian  asal usul bagi keturunanya. Namun pada sisi lain, Pengadilan Agama juga diberikan kompetensi untuk menegakkan sanksi pidana bagi pelaku dan pelaksana nikah siri.
Selama  Pengadilan  Agama  belum  diberikan  kompetensi  untuk  menegakkan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  dan pelaksana  nikah  siri,  maka  sebagai  solusi  Mahkamah  Agung  sebagai  badan  peradilan  tertinggi  untuk  menyusun regulasi  tentang  petunjuk  teknis  bagi  Pengadilan  Agama  untuk  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  terkait,  guna menegakkan sanksi hukum bagi pelaku dan pelaksana nikah siri. Agar sanksi hukum bagi pelaku dan pelaksana nikah siri  dapat  berjalan  efektif  dan  peluang  bagi  pelaku  dan  pelaksana  nikah  siri  untuk  mengajukan  permohonan Pengesahan  Nikah  ( Itsbat  Nikah )  ke  Pengadilan  Agama  tidak  kontra  produktif  dengan  kehendak  Undang-Undang Perkawinan.
Jika  dicermati  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebenarnya penegakan hukum secara terintegrasi, khususnya dalam  bidang  hukum  perkawinan  bukan  hanya  sebatas  wacana,  namun  sudah  dirumuskan  dalam  aturan  tersebut. Mengganti  penyebutan  kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama  dari  kata perdata  tertentu menjadi perkara  tertentu , dimaksudkan  untuk  memberikan  dasar  hukum  kepada  pengadilan  agama  dalam  menyelesaikan  perkara  tertentu tersebut,  termasuk  pelanggaran  atas  Undang-Undang  tentang  Perkawinan  dan  peraturan  pelaksanaannya  serta memperkuat  landasan  hukum  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  melaksanakan  kewenangannya  di  bidang  jinayah berdasarkan qanun. 16
Ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pertama kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, di antara perubahan mencolok yang terjadi adalah:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
1. Asas  personalitas  keislaman  tertutup,  tidak  ada kesempatan bagi orang yang tidak beragama Islam untuk  berperkara  di  Pengadilan  Agama (Pasal  1,  2 dan 49 ayat [1].
1. Asas  personalitas  keislaman  terbuka,  ada  kemungkinan  orang yang  tidak  beragama  Islam  berperkara  di  Pengadilan  Agama, ketika mereka menundukkan diri terhadap hukum Islam dalam perkara  yang  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Agama. (Penjelasan Pasal 49).
2. Peradilan  Agama  merupakan  salah  satu  pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang  beragama  Islam  mengenai perkara  perdata tertentu yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini.
(Pasal 2 dan 49 ayat [1].
2. Peradilan  Agama  adalah  salah  satu  pelaku  kekuasaan kehakiman  bagi rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  Islam mengenai perkara  tertentu sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  ini.  (Pasal  2,  49  dan  Pragraf  pertama Penjelasan Umum).
Konsideran  perubahan  Undang-Undang  Peradilan  Agama  tersebut  di  atas,  menyebutkan  bahwa  perubahan dilakukan  karena  Undang-Undang  Peradilan  Agama  yang  ada  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan kebutuhan  hukum  masyarakat  dan  kehidupan  ketatanegaraan  menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Lebih  lanjut,  dalam  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  disebutkan  bahwa  penegasan kewenangan  Peradilan  Agama  dengan  mengganti  penyebutan  kata perdata  tertentu menjadi perkara  tertentu , dimaksudkan  untuk  memberikan  dasar  hukum  kepada  Pengadilan  Agama  dalam  menyelesaikan  perkara  tertentu tersebut,  termasuk  pelanggaran  atas  Undang-Undang  tentang  Perkawinan  dan  peraturan  pelaksanaannya  serta
15 Wahbah az-Zuhaily, Op.Cit , Jilid Ke-7, halaman 197. Lihat juga Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah , Kairo, al-Fathu li al-A’lami al-Arabi, n.p, n.d, halaman 375.
16 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
memperkuat  landasan  hukum  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  melaksanakan  kewenangannya  di  bidang  jinayah berdasarkan qanun.
Setiap  Undang-Undang  selalu  diberi  penjelasan.  Menurut  Poin  176  Lampiran  I  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  penjelasan  berfungsi  sebagai  tafsir  resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat  uraian  terhadap  kata,  frasa,  kalimat  atau  padanan  kata/istilah asing  dalam  norma  yang  dapat  disertai  dengan contoh.  Penjelasan  sebagai  sarana  untuk  memperjelas  norma  dalam  batang  tubuh  tidak  boleh  mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. 17
Berdasarkan    Poin  183  Lampiran  I  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  penjelasan  umum  dalam  Undang-Undang  memuat  uraian  secara  sistematis  mengenai  latar belakang  pemikiran,  maksud,  dan  tujuan  penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  telah  tercantum  secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan. 18
Berdasarkan  Poin  176  dan  183  Lampiran  I  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  yang  telah  disebutkan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  tafsiran  atas  penegasan kompetensi  Pengadilan  Agama  menangani perkara  tertentu dalam  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006,  merupakan  tafsir  resmi  pembentuk  Peraturan  Perundang-undangan  tentang  latar  belakang  pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Undang- Undang tersebut.
Mengganti  kata perdata  tertentu pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  dengan  kata perkara  tertentu pada  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  jika  dihubungkan  dengan  penjelasan  umum  Undang-Undang  tersebut dan Poin 176 dan 183 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas, tentu dapat dipahami bahwa perubahan tersebut bukanlah perubahan tanpa maksud dan tujuan. Tujuan perubahan tersebut dapat kita pahami melalui paragraf pertama Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah disebutkan di atas.
Tujuan  penegasan  kompetesi  Pengadilan  Agama  dalam  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara tertentu , sebagaimana disebutkan di atas tidak bersesuaian dengan penjelasan pasal demi pasal atas Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006. Karena dalam penjelasan Pasal 49, tidak menyebutkan kompetensi Pengadilan Agama untuk mengadili perkara pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan.
Penambahan  kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 adalah  kompetensi  untuk  mengadili  sengketa  ekonomi  syariah.  Menurut  Penulis,  tentu  bukan  penambahan  tersebut yang  melatarbelakangi  pembentuk  Peraturan  Perundang-undangan  menghilangkan  kata  perdata  tertentu  dan mengganti dengan perkara tertentu dalam Undang-Undang Organik Peradilan Agama.
Ada  ketidakpastian  hukum  antara  latar  belakang  pemikiran,  maksud,  tujuan  penyusunan,  asas  dan  tujuan perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dengan  realita kompetensi  yang  diberikan  kepada  Pengadilan  Agama  dalam  Undang-Undang  tersebut,  karena  ada  di  antara  latar belakang  pemikiran,  maksud  dan  tujuan  penyusunan  perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  dengan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  yang  belum  terwujud,  yakni  mewujudkan  kompetensi  Pengadilan  Agama dalam menegakkan hukum dan keadilan terhadap pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan. 19
Seperti  yang  disebutkan  sebelumnya,  jumlah  perkara  permohonan  pengesahan  nikah  yang  diajukan  ke Pengadilan  Agama  setiap  tahun  selalu  meningkat.  Pernikahan  siri  yang  ingin  disahkan  bukanlah  semata-mata pernikahan  yang  sudah  terjadi  sejak  puluhan  tahun  lalu,  namun  sebagian  besar  ada  pernikahan  yang  terjadi  dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir.
Pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan, khususnya tentang pencatatan pernikahan, sepertinya akan terus berlanjut,  bahkan  dianggap  sebagai  hal  yang  wajar  bukan  pelanggaran  hukum.  Apalagi  ketika  pelaku  pernikahan siri tersandung  persoalan  administrasi  kependudukan,  bagi  yang  beragama  Islam,  dapat  mengajukan  permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama, sebagai solusi.
Melihat  realita  tindak  pidana  nikah siri,  tidak  selalu  berujung  dengan  perpecahan  rumah  tangga,  banyak  juga pasangan  yang  datang  ke  Pengadilan  Agama  mengajukan  permohonan  pengesahan  nikah  (itsbat  nikah) semata-mata untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka, guna dapat melanjutkan hubungan pernikahan tersebut sebagaimana mestinya pasangan suami istri, maka Penulis berpendapat bahwa terhadap tindak pidana nikah siri tepat diterapkan sanksi pidana dengan model restorative justice model.
17 Poin 176 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuakan Peraturan Perundang-undangan.
18 Poin 183 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuakan Peraturan Perundang-undangan.
19 Rio  Satria,  Kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  Menegakkan  Hukum  Perkawinan  Bagi  Umat  Islam  di  Indonesia, Artikel, www.badilag.net , akses tanggal 17 Oktober 2015.
Menentukan  jenis  sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  dan  pelaksana  nikah  siri,  dapat  berpedoman  kepada jenis  sanksi  pidana  yang  dirumuskan  di  dalam  RUU  KUHP  yang  baru.  Di  dalam  RUU  tersebut,  jenis  pemidanaan dikelompokkan sebagai berikut:
a. Pidana pokok:
1) Penjara.
2) Tutupan.
3) Pengawasan.
4) Denda.
5) Kerja sosial.
b. Pidana khusus, berupa pidana mati.
c. Pidana tambahan:
1) Pencabutan hak-hak tertentu.
2) Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan.
3) Pengumuman putusan hakim.
4) Pembayaran ganti kerugian.
5) Pemenuhan kewajiban adat.
d. Tindakan
1) Perawatan di Rumah Sakit Jiwa.
2) Penyerahan kepada pemerintah.
3) Penyerahan kepada seseorang.
4) Pencabutan surat izin mengemudi.
5) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
6) Perbaikan akibat-akibat tindak pidana.
7) Latihan kerja.
8) Rehabilitasi.
9) Perawatan di suatu lembaga. 20
RUU  KUHP  mengkategorikan  delik  menjadi  5  (lima)  kategori,  yaitu: sangat  ringan,  ringan,  sedang,  berat  dan sangat serius. Di samping itu, denda dibedakan pula menjadi 6 (enam) kategori, kategori I: Rp150.000,00, kategori II: Rp500.000,00, kategori III: Rp3.000.000,00, kategori IV: Rp7.500.000,00, kategori V: 30.000.000,00 dan kategori VI: Rp300.000.000,00. 21
Sebagai  perwujudan  keadilan  korektif  atas  perbuatan  nikah siri,  oleh  karena  pada sisi  perdata  diberikan solusi untuk  mengajukan  permohonan  pengesahan  nikah  (itsbat  nikah)  ke  Pengadilan  Agama  guna  mendapatkan  kepastian hukum  atas  pernikahan  mereka,  maka  pada sisi  pelanggaran  hukum,  pihak-pihak  yang  tekait  dengan  nikah siri,  baik pelaku, pelaksana maupun yang ikut membantu, dikenai sanksi pidana pokok berupa denda bukan kurungan, dengan sanksi  alternatif  berupa  sanksi  sosial  yang  jenis  sanksinya  diserahkan  kepada  pertimbangan  majelis  hakim.  Hal  ini sejalan  dengan  arah  kebijakan  hukum  nasional  Indonesia  yang  dirumuskan  di  dalam  RUU  KUHP,  lebih mengutamakan pidana denda daripada pidana kurungan (penjara).
Sanksi  denda  dijatuhkan  dengan  tujuan  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  dan  pelaksana  nikah  siri, sekaligus  mencegah  yang  lain  untuk  melakukan  tindakan  pidana  yang  sama.  Selain  tujuan  tersebut,  dengan dijatuhkannya  sanksi  pidana  denda,  sanksi  tersebut  tidak  mengganggu  keberlangsungan  hubungan  rumah  tangga antara pasangan suami istri tersebut.
Agar sanksi pidana denda yang dijatuhkan dapat mewujudkan keadilan yang dicita-citakan, maka jumlah denda yang  dapat  dijatuhkan  bagi  pelaku  dan  pelaksana  nikah siri  bisa  jadi  lebih  besar  dari  jumlah  yang  ditetapkan  dalam Pasal  143 Draft  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Materil  Peradilan  Agama  (RUU  HMPA),  dengan  pertimbangan sanksi  bagi  pelaksana  lebih  berat  daripada  pelaku  nikah  siri,  karena  biasanya  bagi  pelaksana  nikah  siri,  kegiatan tersebut sudah dijadikan sebagai usaha komersil yang berorientasi keuntungan materi.

## Kesimpulan
1. Bahwa sanksi pidana nikah siri yang berlaku saat ini belum diterapkan secara maksimal, sehingga belum efektif mencegah  terjadinya  tindakan  nikah  siri.  Hal  ini  ditunjukkan  masih  banyak  terjadi  nikah  siri  di  tengah masyarakat.  Sebagai  salah satu  ukuran  yang  dapat  dijadikan  gambaran  tentang  praktek  nikah  siri  di  masyarakat adalah  jumlah  permohonan  pengesahan  nikah  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama.  Menurut  statistik  nasional jumlah  perkara  yang  diterima  di  lingkungan  Peradilan  Agama,  dalam  tiga  tahun  terakhir  jumlah  permohonan pengesahan  nikah  adalah  114.769  perkara.  Sedangkan  berdasarkan  statistik  penanganan  perkara  pidana  di  dua
20 Mardjono  Reksodiputro ,  Pembaharuan  Hukum  Pidana ,  Jakarta:  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum Universitas Indonesia, 2007, halaman 46.
21 Ibid. , halaman 48.
Pengadilan  Negeri  yang  Penulis  pilih,  yakni  Pengadilan  Negeri  Muara  Sabak  dan  Pengadilan  Negeri  Sengeti, ternyata tidak ada perkara pidana nikah siri.
2. Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  dan  pelaksana  nikah  siri adalah  karena  terdapat  perbedaan  sudut  pandang (ambiguitas) terhadap  perbuatan  nikah  siri  di  tengah masyarakat,  praktek  nikah  siri  susah  untuk  diungkap,  karena  dilakukan  oleh  masing-masing  pihak  secara kekeluargaan dan ketika terjadi pengkhianatan dalam ikatan pernikahan tersebut, masing-masing pasangan malu untuk mengungkap permasalahan tersebut, paling hanya menggugat cerai ke Pengadilan Agama. Sehingga untuk mengatasi  hambatan  tersebut,  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  meminimalisir  tindak  pidana  nikah  siri adalah  melakukan  sosialisasi  hukum  kepada  masyarakat,  memberikan  arahan  dan  masukan  kepada  masyarakat terutama bagi wanita-wanita yang ingin menikah akan sakralitasnya perkawinan dan pentingnya pencatatan nikah disamping itu memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku dan pelaksana tindak pidana nikah siri.
3. Bahwa  untuk  mewujudkan sanksi  pidana  yang  dapat  berperan  secara efektif  mencegah  terjadinya  tindak  pidana nikah  siri,  maka  perlu  dilakukan  pembaharuan  hukum  dengan  menegakkan  hukum  bagi  pelaku  dan  pelaksana nikah siri secara terintegrasi, dengan rincian:
a. Pelaku  dan  pelaksana  nikah  siri  tetap  diberikan  hak  untuk  mengajukan  permohonan  Pengesahan  Nikah ( itsbat nikah ) ke Pengadilan Agama.
b. Tindakan  nikah  siri  ditetapkan  sebagai  tindak  pidana,  sehingga  pelaku  dan  pelaksana  nikah  siri  dikenai sanksi pidana. Sanksi bagi pelaksana lebih berat daripada pelaku nikah siri, karena bagi pelaksana nikah siri, kegiatan  tersebut  adalah  usaha  komersil.  Penulis  menyarankan  agar  sanksi  denda  yang  digunakan  adalah jenis  denda  kategori  IV  yang  dalam RUU  KUHP,  berkisar  dari  Rp7.500.000,00  (tujuh  juta  lima  ratus  ribu rupiah) sampai dengan Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), disesuaikan dengan pertimbangan majelis hakim dengan mengikuti tingkat inflasi nilai mata uang serta aspek kemampuan ekonomi Terdakwa dan majelis hakim juga dapat menjatuhkan sanski pidana berupa sanksi kerja sosial.

## Daftar Pustaka
Al-Qur’an dan Terjemahannya. Ahmad  Fathoni,  ed. Menjadi  Hakim  yang Hakim  Kumpulan  Diskusi  Hukum  PTA  Banten .  Banten:  Pusat  Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), 2014. Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan , Pressindo, Jakarta, 1993. Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta, PT Yarsif Watampone, 1998. Asmin, Status  Perkawinan  Antar  Agama  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 ,  PT.  Dian  Rakyat, Jakarta, 1986.
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2000. Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
_________________. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Tindak  pidana. Bandung:  PT Citra Aditya Bakti, 2001.
_________________. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum , Bulan Bintang, Jakarta, 2001,. Djoko Prakoso, Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984,. Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, Dina Utama Semarang (DIMAS), Bengkulu, 1993,. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam , Jilid 4, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 2002. Eva  Achjani  Zulfa, Disertasi  Keadilan  Restoratif  Indonesia  (studi  tentang  kemungkinan  penerapan  pendekatan restorative dalam praktek penanganan perkara pidana) , Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2008. Esmi Warassih Puji Rahayu, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis ., Suryandaru Utama, Semarang, 2005. Hazairin, Hukum Keluarga Nasional Indonesia , Tintamas,  Jakarta, 1961. Hammudah  Abd.  Al'ati, The  Family  Structure  In  Islam ,  Terj.  Anshari  Thayib,  "  Keluarga  Muslim",  PT  Bina  Ilmu, Surabaya, 1984.
Ibrahim Hoesein, Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971. Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, Gaung Persada Press, Jakarta, 2009. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007. Lili  Rasjidi, Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  di  Indonesia .  PT.  Remaja  Rosdakarya. Bandung, 1991.
Mahrus Ali. Kejahatan Korporasi. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008. Mahmud Junus. Hukum  Pernikahan  Islam  Menurut  Mazhad  :  Sayfi’I,  Hanafi,  Maliki  dan  Hambali. Jakarta:  Pustaka Mahmudiyah,  1989. Mardjono Reksodiputro. Menyelaraskan Pembaharuan Hukum. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2014.
Bunyamin Alamsyah dan Sigit Somadiyono. Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana
Mohammad Idris Ramulyo. Hukum Pernikahan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.