Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal jurnal EMA – jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi – Volume 9 Nomor 1 Juni 2024

## ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
Sahala Purba, Lena Jessika, Grace Debora, Riris Artauli Pakpahan, Jennifer Syaputri Universitas Methodist Indonesia
Jl. Hang Tuah No.8, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20151
Sahala824@gmail.com, 21lenajessika@gmail.com, deboramanurung0303@gmail.com
Editor's Request Your Response Review Submitted Review Due 2024-06-03 2024-06-21 2024-06-22 2024-06-22

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tindakan  pemerintah  kabupaten  Mandailing  Natal pada  tahun  2013  -  2022.  Kinerja  keuangan  dibedakan  delapan  kategori,yaitu:  (1)Rasio  Kemandirian Keuangan  Daerah;  (2)Rasio  Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah;  (3)Rasio  Efisiensi  Pendapatan  Asli Daerah; (4) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah; (5)Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal; (6)Rasio Efektifitas Pajak Daerah; (7)Rasio Efisiensi Pajak Daerah; (8) Rasio Derajat Kontribusi BUMD. Metode yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  adalah  metode  sampling.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa Kinerja  Keuangan  Kabupaten  Mandailing  Natal  adalah  sebagai  berikut:  (1)Rasio  Kemandirian Keuangan  Daerah  berukuran  7,37%  sangat  rendah;  (2)Pendapatan  Asli  Daerah  Rasio  Efektivitas 80,70%  kurang  efektif;  (3)Tingkat  Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  sebesar  0,8%  kurang  efektif; (4)Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  78,72%  sangat  tinggi;  (5)Rasio  Derajat  Desentralisasi Fiskal 5,68% sangat kurang; (6)Rasio Efektifitas Pajak Daerah 78,37% kurang efektif; (7)Rasio Efisiensi Pajak  Daerah  6,48%  sangat  efisien;    (8)Rasio  Derajat  Kontribusi  BUMD  14,15%  berkontribusi.  Hasil rasio  diatas  menunjukan  bahwa  kinerja  keuangan  Pemerintah  kabupaten  Mandailing  Natal  dalam  10 tahun terakhir tidak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Kata kunci: Analisis Laporan Keuangan; Kinerja Keuangan; Pemerintah Kabupaten

## Abstract
This study aims to analyze the actions of the Mandailing Natal district government in 2013 - 2022. Financial  performance  is  divided  into  eight  categories,  namely:  (1)Regional  Financial  Independence Ratio; (2)Regional Original Revenue Effectiveness Ratio; (3)Regional Original Revenue Efficiency Ratio; (4)  Regional  Financial  Dependence  Ratio;  (5)Fiscal  Decentralization  Degree  Ratio;  (6)Regional  Tax Effectiveness Ratio; (7)Regional Tax Efficiency Ratio; (8)BUMD Contribution Degree Ratio. The method used  in  data  collection  is  the  sampling  method.  The  results  of  the  analysis  show  that  the  Financial Performance of Mandailing Natal Regency is as follows: (1)The Regional Financial Independence Ratio of  7.37%  is  very  low;  (2)  Regional  Original  Revenue:  Effectiveness  Ratio  of  80.70%  is  less  effective; (3)The Regional Original Revenue Effectiveness Rate of 0.8% is less effective; (4)The Regional Financial Dependence Ratio of 78.72% is very high; (5)The Fiscal Decentralization Degree Ratio of 5.68% is very lacking; (6)Regional Tax Effectiveness Ratio of 78.37% is less effective; (7)The Regional Tax Efficiency Ratio of 6.48% is very efficient;  (8)BUMD Contribution Degree Ratio 14.15% contributed. The results of the ratio above show that the financial performance of the Mandailing Natal Regency Government in the last 10 years has not increased Regional Original Revenue
Keywords: Analysis of Financial Reports; District Government; Financial Performance

## PENDAHULUAN
Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Pemerintahan  Pusat  dan  Daerah.  Sebab  dengan  berlakunya  Undang-
Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal jurnal EMA – jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi – Volume 9 Nomor 1 Juni 2024
Undang  Nomor  6  Tahun  2014  diharapkan  dalam  perjalanan  konstitusi  Negara  Republik Indonesia  desa  telah  berkembang  dalam  berbagai  bentuk  sehingga  perlu  dilindungi  dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan  sejahtera.  Hal  ini  disebabkan  karena  Desa  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai  susunan  asli  berdasarkan  hak  asal  usul  yang  istimewa.  Perubahan  sistem pemerintahan  juga  membawa  perubahan  pada  sistem  hubungan  keuangan  dalam  pelaksanaan otonomi  daerah  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
Dengan  berlakunya  undang-undang  otonomi,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk menjalankan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Keseimbangan tugas, fungsi  dan  peran  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  menyebabkan  setiap  daerah mempunyai  pendapatan  yang  cukup,  daerah  harus  mempunyai  sumber  pembiayaan  yang memadai  untuk  memikul  tanggung  jawab  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Otonomi daerah  memberikan  kebebasan  dalam  merumuskan  program  dan  menyampaikannya  kepada pemerintah pusat. Hal ini akan memberikan dampak yang sangat positif dan dapat memajukan daerah  apabila  masyarakat/instansi  yang  menyusunnya  mempunyai  kemampuan  yang  baik dalam  merencanakan  program  dan  mempunyai  analisa  terhadap  hal-hal  apa  saja  yang  akan terjadi kedepannya.
Analisis  yang  berkaitan  dengan  suatu  Kinerja  Keuangan  Daerah  digunakan  bagi  para pengguna  laporan  keuangan  daerah  dalam  memahami  kinerja  suatu  pemerintah  daerah.  Salah satu  indikator  yang  diperlukan  dalam  menggambarkan  kinerja  keuangan  daerah  adalah diperlukannya  analisis  Rasio  Keuangan.  Hasil  perhitungan  rasio  keuangan  perlu  dipahami semaksimal mungkin, agar penilaian kinerja keuangan dapat dilakukan sebagai salah satu bahan pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan.  Kabupaten  Mandailing  Natal  merupakan  salah satu  kabupaten  di  Provinsi  Sumatera  Utara.  Secara  administratif  Kabupaten  Mandailing  Natal terdiri  dari  23  kecamatan  dan  377  desa.  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (RFAMA)  Kabupaten  Mandailing  Natal  merupakan  unsur  pendukung  pemerintahan  daerah dalam  aspek  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  yang  berperan  melaksanakan  proses pengelolaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah. .
Tantangan  mengenai  keuangan  daerah  yang  menjadi  permasalahan  bagi  Pemerintah Daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran (BRR) sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban  keuangan  daerah  yang  penting  untuk  dipantau  belum  mampu menggambarkan  kinerja  keuangan  yang  dilaksanakan.  Analisis  kinerja  keuangan  dilakukan untuk  dapat  menghasilkan  informasi  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  pertimbangan  untuk mengambil  keputusan,  mengukur,  dan  mengevaluasi  kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Mandailing Natal.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1998,  Kabupaten  Mandailing  Natal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999 . Menurut data statistik yang dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  Kabupaten  Mandailing  Natal  tahun  2023  (Produk  Domestik Regional  Bruto  Mandailing  Natal  menurut  Lapangan  Usaha).  Perekonomian  Kabupaten Mandailing  Natal  tahun  2022  mengalami  pertumbuhan  dibandingkan  tahun  sebelumnya,  Laju pertumbuhan  PDRB  Kabupaten  Mandailing  Natal  tahun  2022  sebesar  68,05%  meningkat pertumbuhan dari tahun 2021 sebesar 67,19% atau meningkat sebesar 0,86%. Pada tahun 2022 perekonomian  Kabupaten  Mandailing  Natal  kembali  tumbuh  berkat  berkembangnya perekonomian  akibat  pandemi  Covid-19,  sebagian  besar  lapangan  usaha  mencatatkan pertumbuhan positif.
Pencapaian HDI di suatu wilayah juga dapat dibandingkan dengan pencapaian di wilayah lain dari waktu ke waktu. Sebagai salah satu indikator perekonomian, jika IPM diabaikan maka hanya akan menunjukkan kondisi pembangunan manusia di suatu wilayah tertentu. Nilai Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  dapat  diperoleh  jika  dilakukan  perbandingan  antara  waktu  dan bangsa.
Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal jurnal EMA – jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi – Volume 9 Nomor 1 Juni 2024
Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mandailing Natal 2013-2022
Sumber:(BPS, 2024a)
Seperti terlihat pada Gambar 1, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mandailing Natal  terus  meningkat  selama  sepuluh  tahun  terakhir.  Peningkatan  IPM  setiap  tahunnya  akan menyebabkan  peningkatan  produktivitas  manusia  dalam  bekerja  sehingga  akan  meningkatkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok.
Kemiskinan  diartikan  sebagai  kemampuan  sektor  ekonomi  dalam  memenuhi  kebutuhan pasokan pangan dibandingkan dengan pangan yang dikumpulkan dari sektor konsumsi. Angka kemiskinan diukur dengan menggunakan konsep kemampuan kebutuhan dasar, misalnya Badan Sensus Statistik. Oleh karena itu, masyarakat miskin adalah mereka yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita bulanan di bawah garis kemiskinan.

## Tabel 1. Tingkat Kemiskinan Tahun 2013-2022

## Tahun/indikator
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 39,68 47,79 47,67 48,30 42,39 40,64 41,31 43,24 40,98
Sumber: (BPS, 2024b)
Gambar 2. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal 2013-2022
Sumber:(BPS, 2024b)
Dapat  dilihat  secara  trendline  pada  gambar  2  Kabupaten  Mandailing  natal  titik  tertinggi pada tahun 11,13%, sedangkan terendah pada tahun 8,92%.
Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal jurnal EMA – jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi – Volume 9 Nomor 1 Juni 2024

## Gambar 3. Tingkat Pengangguran Kabupaten Mandailing Natal 2013-2022
Sumber:(BPS, 2024c)
Tren  perkembangan  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  di  Kabupaten  Mandailing  Natal periode tahun 2013 hingga tahun 2022 sangat fluktuatif. Selama 10 tahun terakhir, TPT tertinggi pada tahun 2022 dengan kemiskinan tertinggi pada tahun 2015. Tingkat Pengangguran Terbuka di Mandailing Natal mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 3,21%.
Pada  tahun  2024,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Mandailing  Natal  menargetkan peningkatan  Status  Indeks  Desa  Membangun.  Dari  bidang  Kesehatan,  bidang  Sumber  Daya Manusia,  bidang  Pendidikan,  bidang  Teknologi  Informasi  serta  Sarana  dan  Prasarana.  Upaya yang dilakukan  oleh pemerintah  daerah  adalah  Pengadaan  dokter  minimal  1 orang, pengadaan tenaga  kesehatan  minimal  5  orang,  pemberian  kepesertaan  BPJS  bagi  warga  desa  lebih  dari 75%,  penyelenggaraan  pusat  kegiatan  masyarakat,  peningkatan  pelayanan  kesehatan masyarakat.  akses  jalan  menuju  fasilitas  kesehatan,  dan pembangunan  sekolah  menengah atas. Permasalahan  Indeks  Status  Desa  Berkembang  Tahun  2022  Kabupaten  Mandailing  Natal terdapat  16  Desa  Sangat  Tertinggal,  135  Desa  Tertinggal,  45  Desa  Berkembang.  Fakta  di Kabupaten  Mandailing  Natal,  desa  tertinggal  masih  lebih  banyak  dibandingkan  desa berkembang  karena  kurangnya  tenaga  kesehatan,  jumlah  peserta  BPJS  kurang  dari  50%,  dan jarak  tempuh  60-120  menit.  Ada  dua  kategori  teori  yang  dapat  digunakan  untuk mengkategorikan pengeluaran pemerintah: teori makro dan teori mikro (Tarigan et al., 2023) .
Fenomena  kemiskinan  tidak  dapat  dilihat  dari  satu  angka  absolut  dan  bersifat multidimensi  yang  dapat  menyebabkan  permasalahan  dan  kondisi  kemiskinan  menjadi kompleks  dan berbeda-beda  sehingga menarik  untuk  dilihat  secara  spasial  karena  karakteristik sosial  dan  ekonomi  masyarakat  berkaitan  dengan  karakteristik  spasial.  Dengan  demikian, kemiskinan  di  Kabupaten  Mandailing  Natal  harus  dilihat  dari  ciri-ciri  wilayah  perdesaannya, yaitu  perdesaan  yang  terletak  di  wilayah  pantai  barat,  dengan  wilayah  yang  terletak  di  daerah pegunungan,  perkampungan  di  perkotaan,  dan  perkampungan  yang  terletak  di  daerah  migrasi dan kepulauan yang mempunyai pola yang berbeda-beda. keberagaman permasalahan (Naldi et al., 2023) .
“Informasi  data  spasial  dapat  menggambarkan  fakta  khususnya  terkait  wilayah. Penanganan  perencanaan  dan  pengelolaan  pembangunan  suatu  wilayah dapat  dilakukan  secara maksimal  dengan  mengembangkan  Sistem  Informasi  Spasial  terhadap  potensi  yang  dimiliki suatu wilayah” (Naldi et al., 2023) . Fenomena kemiskinan serta kaitannya dengan aspek spasial menjadi  hal  yang  menarik  untuk  dikaji.  Peneliti  ingin  melihat  persebaran  yang  terjadi  di kabupaten Mandailing Natal.
Pemanfaatan  rasio  keuangan  daerah  sebagai  alat  analisis  kinerja  keuangan  dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana tren yang terjadi.
Perbedaan dalam penelitian ini adalah Kabupaten Mandailing Natal belum pernah diteliti Kinerja  Keuangannya  dengan  melihat  laporan  keuangan  yang  dianalisis  selama  10  (sepuluh) tahun  (2013-2022)  dan  pengukuran  yang  digunakan  8  (delapan)  rasio  keuangan.  Dalam mengukur  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya,  yaitu  dengan
Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal jurnal EMA – jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi – Volume 9 Nomor 1 Juni 2024
menganalisis  rasio  keuangan  terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  dapat diperkirakan  dari  analisis  rasio-rasio  keuangan  yang  dijadikan  tolak  ukur  untuk  menghitung, antara lain, 1) kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan; 2)  Efektivitas  Pendapatan  Daerah  dan  efisiensi  Pendapatan  Daerah  (dalam  merealisasikan pendapatan  daerah;  3)  Ketergantungan  keuangan  daerah  berupa  pendapatan  transfer  dari pemerintah  pusat;  4)  Derajat  desentralisasi  fiskal  dalam  mengukur  kemampuan  pemerintah dalam  mengelola  Pendapatan  Daerah;  5)  Efektivitas  dan  efisiensi  pajak  daerah  yang menunjukkan  kemampuan  pemerintah  dalam  memungut  dan  memungut  pajak  daerah;  6) Penerimaan  keuntungan  Badan  Usaha  Milik  Negara  berupa  kontribusi  dari  masing-masing sumber  pendapatan  perusahaan  daerah  dalam  menunjang  pendapatan  daerah  dari  perolehan pendapatan yang dilakukan selama jangka waktu tertentu.
Kegunaan  penelitian  ini  adalah  untuk  memperkaya  pengetahuan  dan  tindak  lanjut pengambilan  keputusan  melalui  analisis  komparatif  laporan  keuangan  pemerintah  dalam mengevaluasi  kinerja  pemerintah  Kabupaten  Mandailing  Natal,  sehingga  kedepannya  dapat diperbaiki untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. dalam melayani masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

## METODE PENELITIAN
Populasi l yang  digunakan l dalam  penelitian l ini  terdiri  dari  kuantitas  Kabupaten Mandailing  Natal.  Purposive  sampling,  atau  memilih  sampel  untuk  penelitian  ini  berdasarkan kriteria  atau  perhatian  tertentu.  Pengambilan  sampel  penelitian  menggunakan  informasi  dari l Kantor  BPS  Kabupaten l Mandailing  Natal  ,  Kantor l Pengelolaan  Keuangan l dan  Aset l Kabupaten  Mandailing  Natal,  Dinas  Pendapatan  Kabupaten  Mandailing  Natal,  dan  data Bappeda Kabupaten Mandailing Natal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  rata-rata  nilai  Rasio  Kemandirian  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Mandailing Natal tahun 2013-2022 sangat rendah. Terlihat bahwa pada tahun 2021, kemandirian keuangan daerah meencapai titik terendah sebesar 9,67% , sedangkan pada  tahun 2014  mencapai  titik  terendah  dengan  nilai  4,43%.  Dimana  pada  tahun  2013  ke  tahun  2014 terjadi  penurunan  sebesar  1,35,  tahun  2014  ke  tahun  2015  terjadi  peningkatan  sebesar  3,02%, tahun 2015 ke  tahun  2016  terjadi  penurunan sebesar  0,82%,  tahun  2016 ke  tahun 2017  terjadi peningkatan  sebesar  1,07%,  tahun  2017  ke  tahun  2018  mengalami  kenaikan  sebesar  0,16%, tahun  2018  ke  tahun  2019  mengalami  peningkatan  sebesar  0,8%,  tahun  2019  ke  tahun  2020 mengalami  peningkatan  sebesar  0,5%,  tahun  2020  ke  tahun  2021  mengalami  peningkatan sebesar  0,51%,  dan  dari  tahun  2021  ke  tahun  Tahun  2022  terjadi  penurunan  drastis  sebesar 3,32%.
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Mandailing  Natal  menjelaskan  bahwa tingkat  ketergantungan  Mandailing  Natal  terhadap  sumber  dana  berasal  dari  pihak  luar  atau pemerintah.  Jadi  semakin  tinggi  Rasio  Kemandirian  berarti  semakin  rendah  tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak luar, begitu pula sebaliknya. Rasio Kemandirian juga  menggambarkan  tingkat  partisipasi  masyarakat  Mandailing  Natal  dalam  membangun wilayahnya.  Semakin  meningkat  rasio  ini  berarti  semakin  besar  pula  partisipasi  masyarakat untuk  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  merupakan  bagian  dari  Pendapatan  Asli Daerah yang akan menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

## Tabel 10. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tahun Realisasi Total PAD Pendapatan Transfer Rasio (%) Kriteria Pola Hubungan 2013 47.665.840.298,24 823.286.424.389,00 5,78 Sangat Rendah Instruktif 2014 44.119.212.260,10 995.283.370.355,00 4,43 Sangat Rendah Instruktif 2015 63.847.458.130,49 856.846.422.230,00 7,45 Sangat Rendah Instruktif 2016 70.405.901.828,19 1.060.788.310.041,00 6,63 Sangat Rendah Instruktif
Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal jurnal EMA – jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi – Volume 9 Nomor 1 Juni 2024
2017 80.581.688.937,02 1.045.563.864.478,00 7,70 Sangat Rendah Instruktif 2018 84.809.923.496,46 1.078.226.285.978,00 7,86 Sangat Rendah Instruktif 2019 98.758.915.327,80 1.139.343.819.991,00 8,66 Sangat Rendah Instruktif 2020 90.454.777.184,54 987.393.736.641,00 9,16 Sangat Rendah Instruktif 2021 142.409.606.087,12 1.471.726.289.000,00 9,67 Sangat Rendah Instruktif 2022 93.950.780.407,16 1.477.646.951.981,00 6,35 Sangat Rendah Instruktif Rata-Rata 81.700.410.395,71 1.093.610.547.508,4 7,37 Sangat Rendah Instruktif Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024
Hasil l penelitian  menunjukkan l bahwa  nilai l rasio  efektivitas l PAD  Kabupaten l Mandailing Natal dari tahun l 2013 hingga 2022. Puncak tertinggi rasio efektivitas PAD terjadi pada  tahun  2019  dengan  nilai  98,54%,  sementara  terendah  tercatat  pada  tahun  2013  sebesar 24,79%.  Terdapat  peningkatan  yang  signifikan  pada l tahun l 2017,  yaitu  sebesar l 46.1%. Meskipun l nilai  efektivitas  PAD l fluktuatif, l rata-rata l nilai  rasio l efektivitas  PAD l Kabupaten Mandailing Natal masuk l dalam kategori l Kurang Efektif. Kinerja keuangan yang tidak efektif dapat  terjadi  karena  tingginya  rasio  efektivitas  yang  ditentukan  dari  perbandingan  realisasi terhadap  target  Pendapatan  Asli  Daerah.  Sejalan  dengan  apa  yang  terjadi  dari  penelitian  ini, dimana kinerja keuangan PAD pemerintah Mandailing Ntal tidak berjalan kurang efektif akibat ketidakstabilan  efektivitas  setiap  tahunnya.  Pengamatan  tabel  3  Efektivitas  pajak  daerah  yaitu kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  memungut  pajak  sesuai  dengan  target  yang  telah ditetapkan.  Permasalahannya  adalah  pemerintah  kabupaten  Mandailing  Natal  belum  efektif dalam  memungut  pajaknya  dilihat  dari  persentase  dan  kriterianya.  Penyebabnya  adalah kepatuhan  wajib  pajak  dan  kurangnya  peran  pemangku  kepentingan  dalam  melakukan penagihan wajib pajak.
Tabel 11. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun Realisasi PAD Anggarann PAD Rasio (%) Kriteria 2013 47.665.840.298,24 48.372.029.954,00 98,54 Cukup Efektif 2014 44.119.212.260,10 65.372.000.000,00 67,4 Tidak Efektif 2015 63.847.458.130,49 65.720.594.820,00 97,1 Cukup Efektif 2016 70.405.901.828,19 92.508.994.820,00 76,1 Kurang Efektif 2017 80.581.688.937,02 174.499.369.563,00 46,1 Tidak Efektif 2018 84.809.923.496,46 132.584.140.804,00 63,9 Tidak Efektif 2019 98.758.915.327,80 120.128.557.818,00 82,2 Kurang Efektif 2020 90.454.777.184,54 93.323.348.491,00 96,2 Cukup Efektif 2021 142.409.606.087,12 150.328.241.053,00 94,7 Cukup Efektif 2022 93.950.780.407,16 110.771.193.487,00 84,8 Kurang Efektif Rata-rata 81.700.410.395,71 105.360.847.081 80,70 Kurang Efektif
Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK
Sumut, 2024
Hasil l penelitian menunjukkan l bahwa nilai l rasio efisiensi l PAD Kabupaten l Mandailing Natal  pada  titik  tertinggi  rasio l efisiensi  PAD l tercatat  pada l tahun  2014  dengan nilai  2.212%, sedangkan  terendah  terjadi  pada  tahun  2021  sebesar  878,1%.  Meskipun l nilai  efisiensi l PAD l fluktuatif,  namun  secara  keseluruhan l rata-rata l nilai  rasio l efisiensi  PAD l Kabupaten Mandailing Natal termasuk dalam l kategori Tidak Efisien. Sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014  mengalami  peningkatan  sebesar  427,7%,  dari  tahun  2014  ke  tahun  2015  mengalami penurunan  sebesar  447,3%,  dari  tahun  2015  ke  tahun  2016  mengalami  penurunan  sebesar 45,9%,  dari  tahun  2016 ke  tahun  2019 mengalami  penurunan  sebesar  458,7%, dan pada  tahun 2020  mengalami  peningkatan  sebesar  60,4%.  ,  pada  tahun  2021  cenderung  menurun  sebesar 442,5%  dan  pada  tahun  2022  meningkat  sebesar  442,2%.  Pada  observasi  tabel  4,  pemerintah daerah  bisa  melakukan  efisiensi  LOR,  artinya  anggaran  lebih  besar  dari  realisasi  anggaran, namun  permasalahan  pendapatan  LOR  daerah  selalu  lebih  banyak  dibandingkan  pendapatan
Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal jurnal EMA – jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi – Volume 9 Nomor 1 Juni 2024
transfer  karena  pemangku  kepentingan  daerah  sangat  kurang  dalam  mentransfer  Pendapatan Asli Daerahnya. potensi.
Tabel 12. Rasio Efisiensi PAD Tahun Biaya Perolehan PAD Realisasi PAD Rasio (%) Kriteria 2013 850.556.308.683,00 47.665.840.298,24 1.784,4 Tidak Efisien 2014 975.996.202.434,00 44.119.212.260,10 2.212,1 Tidak Efisien 2015 1.126.801.297.236,32 63.847.458.130,49 1.764,8 Tidak Efisien 2016 1.210.230.197.267,28 70.405.901.828,19 1.718,9 Tidak Efisien 2017 1.194.626.293.405,00 80.581.688.937,02 1.482,5 Tidak Efisien Tabel 12. Rasio Efisiensi PAD (Lanjutan) Tahun Biaya Perolehan PAD Realisasi PAD Rasio (%) Kriteria 2018 1.172.392.961.983,85 84.809.923.496,46 1.382,3 Tidak Efisien 2019 1.244.605.186.473,07 98.758.915.327,80 1.260,2 Tidak Efisien 2020 1.194.599.881.198,39 90.454.777.184,54 1.320,6 Tidak Efisien 2021 1.250.543.744.585,01 142.409.606.087,12 878,1 Tidak Efisien 2022 1.240.473.152.175,75 93.950.780.407,16 1.320,3 Tidak Efisien Rata-rata 1.146.082.522.544,167 81.700.410.395,71 1.402,7 Tidak Efisien
Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK
Sumut, 2024
Penelitian l menunjukkan bahwa l nilai rasio l ketergantungan keuangan l daerah Kabupaten l Mandailing  Natal  dari  tahun l 2013  hingga  2022  cenderung  tidak  meningkat  setiap  tahunnya. Pada l tahun l 2014,  rasio l ketergantungan  keuangan l daerah  mencapai  puncak  tertinggi  sebesar 95,75%,sedangkan  pada  tahun  2020  mencapai  titik  terendah  dengan  nilai  65,52%.  Semakin tinggi  rasio  ini  maka  semakin  besar  pula  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap pemerintah  pusat  dan/atau  pemerintah  provinsi.  Sedangkan  dari  tahun  2013  ke  tahun  2014 mengalami  peningkatan  sebesar  1,23%,  dari  tahun  2014  ke  tahun  2015  mengalami  penurunan sebesar  25,25%,  dari  tahun  2015  ke  tahun  2016  mengalami  peningkatan  sebesar  3,93%,  dari tahun  2014  ke  tahun  2015  terjadi  penurunan  sebesar  25,25%.  Tahun  2016  ke  tahun  2017 mengalami penurunan sebesar 6,01%, dari tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat sebesar 2,37%, dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,17%, dari tahun 2019 ke tahun 2020  mengalami  penurunan  sebesar  2,1%,  dan  dari  tahun  2020  ke  tahun  2022  masing-masing meningkat  sebesar  27,56%.  Selama  10  tahun  data,  tingkat  ketergantungan  wilayah  Kabupaten Mandailing  Natal  mencapai  >50%  yang  berarti  pemerintah  daerah  memiliki  ketergantungan yang  sangat  tinggi  terhadap  pemerintah  pusat.  Dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  gagal mengembangkan LOR yang bersumber dari pendapatan LOR sehingga mengakibatkan besarnya penerimaan transfer dari pemerintah pusat sehingga sumber LOR yang dihasilkan tidak mampu menunjang perekonomian daerah.

## Tabel 13. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Tahun Pendapatan Transfer Total Pendapatan Daerah Rasio (%) Kriteria 2013 823.286.424.389,00 870.952.264.687,24 94,52 Sangat Tinggi 2014 995.283.370.355,00 1.039.402.582.615,10 95,75 Sangat Tinggi 2015 856.846.422.230,00 1.215.312.483.262,49 70,50 Sangat Tinggi 2016 1.060.788.310.041,00 1.425.089.851.138,19 74.43 Sangat Tinggi 2017 1.045.563.864.478,00 1.528.153.313.076,02 68,42 Sangat Tinggi 2018 1.078.226.285.978,00 1.523.119.084.860,46 70,79 Sangat Tinggi 2019 1.139.343.819.991,00 1.684.829.500.768,80 67,62 Sangat Tinggi 2020 987.393.736.641,00 1.506.860.933.387,54 65,52 Sangat Tinggi 2021 1.471.726.289.000,00 1.699.660.832.134,67 86,58 Sangat Tinggi 2022 1.477.646.951.981,00 1.587.365.102.294,16 93,08 Sangat Tinggi Rata-rata 1.093.610.547.508,4 1.408.074.594.822,46 78,72 Sangat Tinggi
Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal jurnal EMA – jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi – Volume 9 Nomor 1 Juni 2024
Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024
Penelitian l menunjukkan  bahwa l nilai  rasio l derajat  desentralisasi l fiskal  Kabupaten l Mandailing  Natal  dari  tahun l 2013  hingga  2022.  Puncak  tertinggi  rasio  derajat l desentralisasi fiskal terjadi l pada tahun l 20121 dengan l nilai 8,37%, sedangkan l terendah tercatat pada l tahun 2014  sebesar  4,24%.  Meskipun  mengalami  penurunan, l rata-rata l nilai  rasio l derajat desentralisasi l fiskal daerah l Kabupaten Mandailing Natal masih l dalam kategori sangat kurang. Sedangkan  dari  tahun  2013  ke  tahun  2014  mengalami  penurunan  sebesar  1,23%,  dari  tahun 2014  ke  tahun  2015  mengalami  peningkatan  sebesar  1,01%,  dari  tahun  2015  ke  tahun  2016 mengalami  penurunan  sebesar  0,31%,  dari  tahun  2016  ke  tahun  2017  mengalami  peningkatan sebesar 0,33, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,29%, tahun 2018 ke  tahun  2019  mengalami  peningkatan  sebesar  0,3%,  tahun  2019  ke  tahun  2021  mengalami peningkatan  sebesar  2,51%,  dan  tahun  2021  ke  tahun  2022  mengalami  penurunan  sebesar 2,47%.
Tabel 14. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun Total Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah Rasio (%) Kriteria 2013 47.665.840.298,24 870.952.264.687,24 5,47 Sangat Kurang 2014 44.119.212.260,10 1.039.402.582.615,10 4,24 Sangat Kurang 2015 63.847.458.130,49 1.215.312.483.262,49 5,25 Sangat Kurang 2016 70.405.901.828,19 1.425.089.851.138,19 4,94 Sangat Kurang 2017 80.581.688.937,02 1.528.153.313.076,02 5,27 Sangat Kurang 2018 84.809.923.496,46 1.523.119.084.860,46 5,56 Sangat Kurang 2019 98.758.915.327,80 1.684.829.500.768,80 5,86 Sangat Kurang 2020 90.454.777.184,54 1.506.860.933.387,54 6,00 Sangat Kurang 2021 142.409.606.087,12 1.699.660.832.134,67 8,37 Sangat Kurang 2022 93.950.780.407,16 1.587.365.102.294,16 5,91 Sangat Kurang Rata-rata 81.700.410.395,71 1.408.074.594.822,46 5,68 Sangat Kurang
Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK
Sumut, 2024
Hasil l penelitian  menunjukkan l bahwa  puncak  tertinggi  rasio l efektivitas  pajak l daerah terjadi l pada  tahun l 2019    dengan  nilai  130,7%.  Sementara l itu,  nilai l rasio  terendah l tercatat pada l tahun  2014  dengan  nilai  31,1% .. Rata-rata l nilai  rasio l efektivitas  pajak l daerah Kabupaten Mandailing Natal masih l termasuk dalam l kategori kurang l efektif. Sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi penurunan yang sangat drastis sebesar 88,2%, dari tahun 2014 ke  tahun  2015  terjadi  peningkatan  sebesar  35,5%,  dari  tahun  2015  ke  tahun  2016  terjadi penurunan sebesar 23,2%, dari tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 62,6%. , dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 53,7%, dari tahun 2018 ke tahun 2019  meningkat  sebesar  78,4%,  dari  tahun 2019  ke  tahun  2020  mengalami  penurunan  sebesar 54,2%, dari tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat sebesar 29,2%, dan dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 63,6 %.

## Tabel 15. Rasio Efektivitas Daerah
Tahun Realisasi  Pajak Daerah Anggaran Pajak Daerah Rasio (%) Kriteria 2013 23.366.032.534,00 19.578.000.000,00 119,3 Sangat Efektif 2014 6.255.586.247,10 20.128.000.000,00 31,1 Tidak Efektif 2015 12.882.653.266,00 19.330.000.000,00 66,6 Kurang Efektif 2016 8.395.202.573,00 19.330.000.000,00 43,4 Tidak Efektif 2017 21.490.229.885,00 20.267.538.000,00 106,0 Sangat Efektif 2018 11.714.026.560,65 22.362.095.600,00 52,3 Tidak Efektif 2019 33.284.151.200,96 25.449.689.855,00 130,7 Sangat Efektif
Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal jurnal EMA – jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi – Volume 9 Nomor 1 Juni 2024
2020 10.639.153.218,77 13.904.895.112,00 76,5 Kurang Efektif 2021 87.602.108.546,16 82.865.500.000,00 105,7 Sangat Efektif 2022 18.053.162.142,00 34.613.000.000,00 52,1 Tidak Efektif Rata-rata 21.219.207.628,86 25.756.118.056,7 78,37 Kurang Efektif
Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK
Sumut, 2024
Hasil l penelitian  menunjukkan l titik  tertinggi  rasio l efisiensi  pajak l daerah  terjadi l pada tahun l 2014  dengan  nilai  27,96%,  mengindikasikan  tingkat  efisiensi  terendah  dibandingkan l dengan l tahun-tahun l sebelumnya.  Sementara  itu,  nilai l rasio  efisiensi l pajak  daerah l terendah tercatat  dari  tahun l 2017  hingga  2022,  yaitu  sebesar  24,05%.  Secara  keseluruhan  tingkat l efisiensi  pajak l daerah  Kabupaten l Mandailing  masuk  dalam l kategori  sangat l efisien. Sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi penurunan yang sangat drastis sebesar 88,2%, dari  tahun  2014  ke  tahun  2015  terjadi  peningkatan  sebesar  35,5%,  dari  tahun  2015  ke  tahun 2016  terjadi  penurunan  sebesar  23,2%,  dari  tahun  2016  ke  tahun  2017  terjadi  peningkatan sebesar  62,6%.  ,  dari  tahun  2017  ke  tahun  2018  mengalami  penurunan  sebesar  53,7%,  dari tahun 2018 ke tahun 2019 meningkat sebesar 78,4%, dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan  sebesar  54,2%,  dari  tahun  2020  ke  tahun  2021  meningkat  sebesar  29,2%,  dan  dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 63,6 %.
Tabel 16. Rasio Efisiensi Pajak Daerah Tahun Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Rp) Realisasi Pajak Daerah (Rp) Rasio (%) Kriteria 2013 914.847.009,00 23.366.032.534,00 3,91 Sangat efisien 2014 1.749.147.051,00 6.255.586.247,10 27,96 Cukup Efisien 2015 1.807.238.000,00 12.882.653.266,00 14,02 Efisien 2016 687.573.924,00 8.395.202.573,00 8,19 Sangat efisien 2017 423.450.750,00 21.490.229.885,00 1,97 Sangat efisien 2018 598.598.703,00 11.714.026.560,65 5,11 Sangat efisien 2019 395.735.000,00 33.284.151.200,96 1,18 Sangat efisien 2020 250.568.473,00 10.639.153.218,77 2,35 Sangat efisien 2021 171.559.435,00 87.602.108.546,16 0,19 Sangat efisien 2022 0,00 18.053.162.142,00 0,00 Sangat efisien Rata-rata 643.142.391 23.368.230.617,36 6,48 Sangat efisien
Sumber: Hasil olahan informasi laporan keuangan daerah pasca Audit BPK Sumut, 2024
Hasil l penelitian menunjukkan l bahwa nilai l rasio derajat l kontribusi BUMD l Kabupaten Mandailing  Natal  dari  tahun l 2013  hingga  2022  cenderung l mengalami l penurunan.  Puncak tertinggi  rasio l derajat  kontribusi l BUMD  terjadi  pada l tahun  2018  dengan  nilai  27,2%, sedangkan  terendah  tercatat  pada  tahun  2015  sebesar  10,1%.  Rasio  derajat  kontribusi  BUMD Kabupaten  Mandailing  Natal  dari  tahun  2013  hingga  2022  dapat l dikatakan  berkontribusi rendah.  Besarnya  kontribusi  BUMN  di  wilayah  Mandailing  Natal  tergolong  rendah,  hal  ini disebabkan karena masih sedikitnya BUMN yang ada di wilayah tersebut, dan penyebab lainnya adalah  pemerintah  daerah  kurang mengoptimalkan  potensi  alam  yang  dimiliki dan  tidak  serius menjalankan  Badan  Usaha  Milik  Negara,  padahal  Badan  Usaha  Milik  Negara  adalah  bagian terakhir dari pendapatan Pendapatan Asli Daerahnya yang dapat dikembangkan.
Tabel 17. Rasio Derajat Kontribusi BUMD Tahun Laba BUMD Realisasi PAD Rasio (%) Kriteria 2013 6.769.604.954,00 47.665.840.298,24 14,20 Berkontribusi Rendah 2014 5.809.098.421,00 44.119.212.260,10 13,1 Berkontribusi Rendah 2015 10.257.677.524,00 63.847.458.130,49 10,1 Berkontribusi Rendah 2016 11.934.560.383,00 70.405.901.828,19 16,9 Berkontribusi Rendah 2017 9.527.118.956,00 80.581.688.937,02 11,8 Berkontribusi Rendah
Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal jurnal EMA – jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi – Volume 9 Nomor 1 Juni 2024
2018 23.072.563.023,00 84.809.923.496,46 27,2 Berkontribusi Rendah 2019 7.668.519.667,00 98.758.915.327,80 7,76 Berkontribusi Rendah Sekali 2020 10.094.912.514,00 90.454.777.184,54 11,1 Berkontribusi Rendah 2021 19.567.318.721,00 142.409.606.087,12 13,7 Berkontribusi Rendah 2022 14.779.812.376,00 93.950.780.407,16 15,7 Berkontribusi Rendah Rata-rata 11.948.118.653,9 81.700.410.395,71 14,15 Berkontribusi Rendah
Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

## PEMBAHASAN
Rentang waktu 2013 – 2022, Kabupaten Mandailing Natal  menunjukan tingkat rata-rata rasio  sebesar  7,37%  mencerminkan  tingkat  kemandirian  daerah  sangat  rendah  sekali  dalam membelanjai  kegiatan  operasional  pemerintahan  daerah,  menunjukkan  pola  hubungan  yang instruktif  yang  artinya  pemerintah  pusat  lebih  dominan  daripada  pemerintah  daerah, mengambarkan  pembagunan  daerah  masih  ketergantungan.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian yang dilakuakn oleh (Zuhri & Soleh, 2016). Menyatakan tingkat kemiskinan yang diteliti sangat rendah  dengan  pendapatan  daerah  dan  tingkat  pengangguran  yang  tinggi  akan  meningkatkan kemiskinan (Purnomo & Danuta, 2022).
Rasio  Efektivitas  PAD  masuk  dalam  kategori  Kurang  Efektif  yang  artinya  kemampuan pemerintah  daerah  memobilisasi  PAD  tidak  sesuai  dalam  mencapi  target.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  pendapat  dari  (Zuhri  &  Soleh,  2016).  Efektivitas  sangat  berhubungan  dengan keberhasilan pada suatu kegiatan operasi sektor publik,sehingga kemiskinan dan pengangguran dapat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan masyarakat(Kumpangpune et al., 2019).
Rasio  Efisiensi  PAD,  Rasio  Ketergantugan  Daerah  masuk  dalam  kategori  Tidak  Efisien artinya  tingkat  ketergantungan  pemerintah  pusat  sudah  semakin  berkurang.  Dalam  hal  ini efisiensi  berhubungan  dengan  output  dan  input,  yakni  hasil  dengan  biaya.  Yang  dapat diasumsikan  pengeluaran  yang  dibelanjakan  sesuai  dengan  hal  yang  di  rencanakan sebelumnya.Indek  Pembagunan  Manusia  kabupaten  ini  terus  meningkatkan  dalam  kurun  10 tahun,  yang  artinya  berhubungan  negatif  dengan  Rasio  Efisien  yang  lebih  dari 40%(Kumpangpune  et  al.,  2019).  Tingkat    Desentralisasi  Fiskal  Kabupaten  Mandailing  Natal menunjukan  tingkat  sumbangan  yang  kurang,  dengan  rata-rata  rasio  5,68%  yang  menujukan bahwa Kabupaten Mandailing Natal dalam mengelola penghasilan masih sanagat kurang Hasil penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  pendapat dari  (Siswanto  &  Maylani, 2022).  Semakin  tinggi PAD  yang  diperoleh  pemerintah  maka  semakin  tinggi  pula  dana  yang  dapat  digunakan pemerintah  dalam  membangun  layanan  publik  bagi  masyarakat,  jika  layanan  publik  dapat terpenuhi  dengan  baik  diharapkan  Indeks  Pembagunan  Manusia  (IPM)  juga  dapat  meningkat (Anggraini, Tika, 2019).
Dari tahun 2013 – 2022, Rasio keefektifan dan keefesienan PAD Kabupaten l Mandailing Natal  memiliki l rata-rata l rasio  sebesar l 78,37%  dan  6,48%,  mengindikasikan  kurang  efektif namun  sangat  efesien  dalam l mewujudkan  Penghasilan l Asli  Wilayah.  Rasio  Ukuran Sumbangan  (BUMD)  Kabupaten  Mandailing  Natal  memiliki  rata-rata  rasio  sebesar  11,44%, menunjukkan  tingkat l sumbangan  perusahaan l wilayah  terhadap l penghasilan  pemerintah l Kabupaten  Mandialing  Natal  cukup l tinggi.  Pernyataan  ini  sejalan  dengan  (Siswanto  & Maylani, 2022) yang menyatakkan bahwa tingkat BUMD pada daerah Kabupaten Sleman yang di  telitinya  juga  cukup  baik.  Hasil  ini  tidak  sejalan  dengan  (Yakub  et  al.,  2022),  efektifitas adalah  tingkat  dimana  kinerja  yang  sesungguhnya  sebanding  dengan  kinerja  yang  ditargetkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapatan (Yakub et al., 2022), efisiensi adalah input yang digunakan,  dialokasikan  secara  optimal  dan  baik  untuk  mencapai  output  yang  menggunakan biaya terendah.
Rasio Ukuran Sumbangan (BUMD) Kabupaten Mandailing Natal memiliki rata-rata rasio sebesar  14,15%,  menunjukkan  tingkat l sumbangan  perusahaan l wilayah  terhadap l penghasilan pemerintah l Kabupaten  Mandailing  Natal  cukup l tinggi.  Pernyataan  ini  sejalan  dengan
Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal jurnal EMA – jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi – Volume 9 Nomor 1 Juni 2024
(Siswanto & Maylani, 2022) yang menyatakkan bahwa tingkat BUMD pada daerah Kabupaten Sleman yang di telitinya juga cukup baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pada  hasil  perincian  dan  pengkajian  dari  uraian  kinerja  dapat  dinilai,  yaitu  sebagai berikut:  Kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Mandailing  Natal  dari  tahun  2013- 2022,  jika  dinilai  mulai  dari  rasio  kemandirian  keuangannya  ini  dikategorikan  sangat  turun dengan  nilai  sebanyak  rasio  sebesar  7,37  sehingga  rasio  yang  didapatkan  tergolong  dalam kelompok 0%-25%, dari rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan kurang efektif menunjukan nilai  rasio  sebanyak  80,70  karena  hasil  yang  diperoleh  masuk  kedalam  kelompok  75%-89%, rasio efisiensi PAD dapat dikategorikan sangat efisien menunjukan rata-rata rasio sebesar 0,08% karena  hasil  yang  diperoleh  masuk  kedalam  kelompok  <10%,  rasio  ketergantungan  keuangan daerah dapat dikategorikan sangat tinggi menunjukan nilai rata-rata rasio sebesar 78,72% karena hasil yang diperoleh masuk kedalam kelompok >50,00%,rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan  sangat  kurang  menunjukan nilai  rata-rata  rasio  sebesar  5,68% karena  hasil  yang diperoleh  masuk  kedalam  kelompok  0,00%-10,00%,  rasio  efektivitas  pajak  daerah  termasuk tidak  efektif  yang  menunjukan  nilai  rata-rata  rasio  sebesar  78,37%    karena  hasilnya  tidak mencapai  1  atau  100%,  rasio  efisiensi  pajak  daerah  dapat  dikategorikan  efektif  yang menunjukan nilai  rata-rata  rasio  sebesar  6,35%  karena  hasilnya  kurang dari  10%,  rasio  derajat kontribusi  BUMD  dapat  dikategorikan  hasil  sebesar  14,15%,  semakin  tinggi  rata-rata  rasio maka akan semakin meningkat pula pendapatan asli daerahnya.
Saran  untuk  pemerintah  Kabupaten  Mandailing  Natal  harus  meningkatkan  kinerja keuangan  khususnya  menggali  potensi  daerah  sebagai  bentuk  kontribusi  dalam  menyumbang pendapatan  asli  daerah.  Diharapkan  pemerintah  semakin  menumbuhkan  kapasitas  yang  ada sehingga  dengan  pengendalian  yang  baik  untuk  potensi  yang  akan  berupaya  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  supaya  semakin  mandiri  untuk  memfasilitasi  kegiatan  pemerintah  dan mampu  menggunakan  PAD  sebisa  mungkin  untuk  memajukan  pengadaan  prasarana,  serta mampu menjadikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan jadi jika  masyarakat  memiliki  pekerjaan  maka  pengangguran  akan  berkurang  dan  kemiskinan  di Kabupaten  Mandailing  Natal  akan  berkurang  dan  masyarakat  menjadi  sejahtera.  Dan Pemerintahan  Kabupaten  Mandailing  Natal  harus  mempertahankan  kepatuhan  dalam pemungutan pajak daerah.

## REFERENSI
Akuntansi, J., Negeri, P., Indonesia, R., Tbk, P., Sangasanga, U., & Tahun, P. (2022). Analisis Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Dalam  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan Dan Belanja Daerah(APBD)Kota Bontang Tahun 2014-2018. Jurnal Eksis , 18 (2), 35–46. Anggraini,  Tika,  S.  (2019).  Pengaruh  Rasio  Keuangan  Pemerintah  daerah  terhadap  Indek Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia. Jurnal SNA , 4 (1), 9–15.
BPS. (2024a). BPS Indeks Pembangunan Manusia Mandailing Natal . https://mandailingnatalkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html BPS. (2024b). BPS Kemiskinan Mandailing Natal . https://mandailingnatalkab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab5 BPS. (2024c). BPS Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) Mandailing Natal . https://newsmartprovince.sumutprov.go.id/User/iframe/539
Budianto, A. (2021). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020. Jurnal Statistisi Diskominfo Kab. Magelang Abstrak , 32 , 1–18.
Farida,  A.  S.,  &  Nugraha,  R.  F.  M.  (2019).  Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Subang. Publica:  Jurnal  Pemikiran  Administrasi  Negara , 11 (2),  107–124. https://doi.org/10.15575/jpan.v11i2.7644
Iyak  Solihat.  (2020).  Analisis  Penilaian  Kinerja  Keuangan  Pendapatan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Subang  Dengan  Menggunakan  Metode  Rasio  Keuangan. Jurnal  Ilmiah
Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal jurnal EMA – jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi – Volume 9 Nomor 1 Juni 2024
Akuntansi Dan Keuangan , 3 (1), 250.
Kumpangpune,  N., Saerang,  D.  P. E.,  &  Engka,  D.  S.  M.  (2019). Pengaruh  Kinerja  Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. Jurnal Pembangunan  Ekonomi Dan Keuangan  Daerah , 20 (2),  1. https://doi.org/10.35794/jpekd.24818.20.2.2019
MRizky,  A.  (2020).  Analisis  kemandirian  keuangan  daerah  dalam  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  di  Kabupaten  Kaimana. Paper  Knowledge  .  Toward  a  Media  History  of Documents , 12–26.
Naldi,  A.,  Siregar,  H.,  &  Mulatsih,  S.  (2023).  Analisis  Pola  Spasial  dan  Sebaran  Penduduk
Miskin di Kabupaten Mandailing Natal. Tataloka , 25 (2), 121–132. https://doi.org/10.14710/tataloka.25.2.121-132
Pemerintahan, I., Negeri, D., Soekarno, J., & Jatinangor, K. (2022). PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  CILACAP  Author :  Affiliation :  Email : Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan Publik , 61–78.
Purnomo,  S.  D.,  &  Danuta,  K.  S.  (2022).  Analisis  Kemampuan  Keuangan  Daerah  terhadap Kemiskinan:  Studi  Empiris  di  Sumatera  Utara. Ekonomis:  Journal  of  Economics  and Business , 6 (1), 215. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.513 Riomata  Panawan,  A.,  &  Kitta,  S.  (2023). Analisis  Efektifitas,Efisiensi  dan  Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Hasil Daerah Kota Makassar . 2 (April), 141–153. https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/ej
Runjung,  R.  M.  R.  P.  K.,  Primastuti,  A.,  &  Riswati.  (2022).  Analisis  Tingkat  Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah  Dan  Pertumbuhan  Keuangan  Pemerintah  Kota  Bandung Provinsi Jawa Barat. JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik) , 9 (2), 96–111.
Siswanto,  S.,  &  Maylani,  D.  A.  (2022).  Analisis  Laporan  Keuangan  Untuk  Menilai  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah. Nominal  Barometer  Riset  Akuntansi  Dan  Manajemen , 11 (1), 184–195. https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423
Supriyadi, A. P., Ahmad, F., Sekolah, P., Ilmu, T., Lembaga, A., & Negara, A. (2021). Analisis Rasio  Efektivitas  PAD  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  Kota  Jakarta  Periode  2015- 2019. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 8 (1), 39–43.
Tarigan,  W.  J.,  Purba,  D.  S.,  &  Sinaga,  M.  H.  (2023).  Analisis  Pengelolaan  Keuangan  dan Pengeluaran  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Masyarakat  di  Kabupaten  Simalungun. Jurnal Ecogen , 6 (1), 14. https://doi.org/10.24036/jmpe.v6i1.14474 Widodo,  S.  (2021).  Pengaruh  Rasio  Keuangan  Daerah  Terhadap  Produk  Domestik  Regional Bruto  (Pdrb)  Dengan  Variabel  Belanja  Modal  Sebagai  Variabel  Moderasi  Pada Pemerintahan  Provinsi  Tahun  2015-2019. Jurnal  Budget :  Isu  Dan  Masalah  Keuangan Negara , 6 (1), 174. https://doi.org/10.22212/jbudget.v6i1.86
Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta  retribusi  daerah  dan  kotribusinya  terhadap  pendapatan  asli  daerah. Kinerja , 19 (1), 15–28. https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10789
Yulitiawati,  &  Mustika,  A.  (2020).  Analisis  Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal,  Kemandirian Keuangan  Daerah,  dan  Debt  Service  Coverage  Ratio  (DSCR)  Dalam  Mengukur  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2013-2017. Jurnal ETAP , 1 (1), 67–79.
Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 4 (2), 187–195. https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284