## KENDALA PROYEK KONSTRUKSI YANG DIKERJAKAN SECARA SWAKELOLA DI KABUPATEN PINRANG
oleh : Irdayani
Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Katolik Parahyangan irdayani.lantong@gmail.com

## Sarwono Hardjomuljadi
Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Katolik Parahyangan sarwonohm2@yahoo.co.id
ABSTRAK : Kegiatan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola dalam pelaksanaannya mengalami beberapa  permasalahan  atau  kendala  baik  fisik  maupun  non  fisik.  Salah  satu  kendala  yang  dihadapi pada  pelaksanaan  fisik  yaitu  terlambat  dikeluarkannya  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis berdampak pada sempitnya waktu pelaksanaan dan kendala pada pelaksanaan pekerjaan non fisik salah satunya  yaitu  terlalu  rumitnya  administrasi  pekerjaan  swakelola.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk melakukan  identifikasi  faktor-faktor  dominan  yang  menjadi  kendala  pada  pelaksanaan  proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Dari hasil analisis data dengan menggunakan metode Relative Important Index (RII), diperoleh enam faktor kendala yang di kategorikan  setuju  dan  dominan  dengan  nilai  RII  ≥  0,710.  Kendala  tersebut  yaitu:  1)  Penyelesaian pekerjaan yang tergantung pada kebijakan yang dilakukan (RII 0,747); 2)  Gangguan eksternal / pihak lain  di  luar  para  pihak  (RII  0,730);  3)  Administrasi  yang  terlalu  rumit  (RII  0,727);  4)  Kurangnya kemampuan,  pengetahuan  dan  kompetensi  pelaksana  swakelola  (RII  0,713);  5)  Adanya  Conflict  Of Interest  (RII  0,713);  dan  6)  Biaya  pengawasan  yang  tidak  rasional  sehingga  mempengaruhi produktivitas tenaga  kerja  (RII  0,710).  Rekomendasi  solusi  untuk  mencegah kendala  di atas,  yaitu:  1) Dibutuhkan  aturan-aturan  yang  jelas,  tegas  dan  mudah  dilaksanakan  ( aplikatif )  dalam  proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola; (2) Perlunya adanya peningkatan kompetensi/kemampuan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pelaksana  swakelola  seperti  pelatihan  dan kursus, agar kompetensi SDM meningkat dan memenuhi standar kompetensi yang ada, sehingga  dapat menghindari atau bahkan mengurangi kendala yang dapat terjadi pada pelaksanaan swakelola.
Kata kunci: Kendala, Proyek Konstruksi, Relative Importance Index (RII), Swakelola
ABSTRACT :  Construction  activities  are  carried  out  in  self-managed  implementation  experience  some problems  or  obstacles  both  physical  and  non-physical.  One  of  the  obstacles  encountered  in  the  physical implementation is delayed issuance of the guidelines and technical guidance on the impact of the limited time  constraints  on  the  implementation  and  execution  of  the  work  of  non-physical  one  that  is  too complexity administration self-management jobs. This study aims to identify the dominant factors are the constraints on the implementation of construction projects undertaken by means of self in Pinrang South Sulawesi.  From  the  analysis  of  the  data  using  the  method  Important  Relative  Index  (RII),  obtained  six factors are categorized constraints and dominant agree with RII value ≥ 0.710. These constraints are: 1) Completion of the work depends on policies implemented (RII 0,747); 2) Interference external / other party outside  the  party  (RII  0.730);  3)  The  Administration  is  too  complicated  (RII  0.727);  4)  Lack  of  skills, knowledge and competence of implementing self-management (RII 0.713); 5) The Conflict Of Interest (RII 0.713);  and  6)  The  cost  of  supervision  is  not  rational  that  affect  the  productivity  of  labor  (RII  0.710). Recommended  solutions  to  prevent  the  above  constraints,  namely:  1)  It  takes  the  rules  are  clear, unequivocal and easily implemented (applied) in the construction of which was done in self-management;
(2) The need for an increased competence / capability of Human Resources (HR) and implementing self- management such as training courses, in order to increase the competence of human resources and meet the  competency  standards  that  exist,  so  as  to  avoid  or  reduce  the  obstacles  that  may  occur  in  the implementation of self-management.
Keywords : Constraints, Construction Projects, Relative Importance Index (RII), self-management

## Pendahuluan
Pengadaan
barang/jasa
Pemerintah menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  54 Tahun  2010  khususnya  pada  pasal  6  dapat dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  melalui penyedia barang/jasa dan melalui swakelola.  Dalam  pemilihan  penyedia barang/jasa  bisa  dilakukan  dengan  empat metode yaitu pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Sedangkan swakelola itu  sendiri  adalah  kegiatan  pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri  oleh  Kementerian/  Lembaga/ Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah/  Institusi (K/L/D/I)  sebagai  penanggung  jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
Proyek  konstruksi  yang  ada  di  daerah sebagian  ditangani  dengan  cara  swakelola meliputi  perencanaan,  pelaksanaan  dan pengawasan. Penanganan kegiatan swakelola  tersebut  bisa  dilakukan  oleh K/L/D/I  penanggung  jawab  anggaran, instansi pemerintah lain maupun sekelompok  masyarakat.  Ini  sesuai  dengan Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 26. Kegiatan  konstruksi  yang  dilaksanakan secara  swakelola  dalam  pelaksanaannya mengalami beberapa permasalahan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada pihak-pihak  yang  pernah  terlibat  pada proyek  konstruksi  dimana  pengerjaannya dilaksanakan  secara  swakelola  banyak terdapat  kendala  yang  dihadapi  baik  fisik
maupun  non  fisik.  Salah  satu  kendala  yang dihadapi  pada  pelaksanaan  fisik  yaitu terlambat dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
berdampak pada sempitnya waktu pelaksanaan dan kendala pada pelaksanaan pekerjaan  non  fisik  salah  satunya  yaitu terlalu  rumitnya  adaministrasi  pekerjaan swakelola.  Oleh  karena  itu  tiga  tahun terakhir  ini  pekerjaan  swakelola  yang  ada di  Kabupaten  Pinrang  khususnya  pada Dinas  Pekerjaan  Umum  yang  awalnya dikerjakan  secara  swakelola  oleh  instansi sendiri  dialihkan  menggunakan  penyedia barang/jasa (pihak kedua).
Permasalahan  swakelola  yang  terpublikasi tidak  terlalu  banyak,  namun  sebenarnya  di lapangan  banyak  terdapat  permasalahan dan  kendala  baik  dalam  pelaksanaan maupun  hasil  akhir. Sebagai  contoh,  Ramli, S (2012) menyatakan banyak penyimpangan dana DAK Pendidikan 2009-
2010  karena  minimnya  pengetahuan  dan kompetensi pelaksana swakelola, khususnya  para  Kepala  Sekolah  sebagai penanggungjawab. Di sisi lain ada juga yang menyebutkan  bahwa  hal  ini  karena kelemahan  petunjuk  pelaksanaan  dan petunjuk teknis.
Rumusan  masalah  pada  penelitian  ini adalah  faktor  kendala  dominan  pada pelaksanaan  proyek  konstruksi  yang dikerjakan  secara  swakelola  di  Kabupaten Pinrang.  Tujuan  dan  manfaat  dalam penelitian ini adalah melakukan identifikasi terhadap  faktor-faktor  dominan  yang menjadi  kendala  pada  pelaksanaan  proyek
konstruksi yang dikerjakan secara swakelola, serta dapat memberikan rekomendasi  solusi  untuk  mencegah  atau mengurangi  kendala  pada  pelaksanaan proyek  konstruksi  yang  dikerjakan  secara swakelola  di  Kabupaten  Pinrang.  Adapun hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  berupa  masukan positif  bagi  pelaksanaan  proyek  konstruksi pemerintah khususnya pelaksanaan proyek swakelola,  sehingga  dapat  mencegah  atau mengurangi kendala-kendala yang dihadapi.

## Pengertian Swakelola
Swakelola  menurut  Peraturan  Presiden Nomor  54  Tahun  2010  Pasal  26  Ayat  (1) menjelaskan  bahwa  swakelola  merupakan kegiatan  pengadaan  barang/jasa  dimana pekerjaannya  direncanakan,  dikerjakan dan/atau  diawasi  sendiri  oleh  K/L/D/I sebagai  penanggung  jawab  anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

## Ketentuan Umum Swakelola
Ketentuan  pengadaan  barang/jasa  yang pengadaannya  dapat  dilakukan  melalui swakelola  diatur  di  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  70  Tahun  2012  tentang Perubahan  Kedua  Peraturan  Presiden Nomor  54  Tahun  2010,  adalah  sebagai berikut:
1. Pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan  teknis  Sumber  Daya Manusia (SDM);
2. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
3. Pekerjaan  yang  tidak  diminati  oleh Penyedia Barang/Jasa;
4. Pekerjaan  yang  secara  rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu;
5. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran,  seminar,  lokakarya  atau penyuluhan;
6. Pekerjaan  untuk  proyek  percontohan dan survei yang bersifat khusus;
7. Pekerjaan  survei,  pemrosesan  data, dan pengembangan sistem;
8. Pekerjaan  yang  bersifat  rahasia  bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
9. Pekerjaan  Industri  Kreatif,  inovatif dan budaya dalam negeri;
10. Penelitian  dan  pengembangan  dalam negeri; dan
11. Pekerjaan  pengembangan  industri pertahanan,  industri  alutsista  dan industri almatsus dalam negeri.

## Penyelenggara Swakelola
Dalam  hal  pengadaan  dilakukan  dengan cara  swakelola,  Perpres  menetapkan penyelenggaran swakelola dapat dilaksanakan oleh: 1. K/L/D/I Penanggung Jawab
Anggaran;
2. Instansi  Pemerintah  Lain  Pelaksana Swakelola;
3. Kelompok  Masyarakat  Pelaksana Swakelola.

## Prosedur Pelaksanaan Proyek Swakelola
Pasal 26 Ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010  menyebutkan  bahwa  prosedur swakelola  meliputi  kegiatan  perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan,  penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan. Dapat dilihat pada Tabel 1.
No  Kegiatan Pelaksana Swakelola K/L/D/I Penanggun g Jawab Anggaran Instansi Pemerinta h Lain Kelompok Masyarakat A.  Perencanaan 1. K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola
2. Pembentukan Tim Swakelola
3. Penyusunan KAK
4. Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan
5. Pembuatan Rincian Biaya Pekerjaan
6. Pembuatan Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis
7. Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja
8. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan
9. Pengumuman Rencana Swakelola
10. Penawaran tertulis
11. Studi terhadap KAK
12. Persetujuan Instansi Lain
13. Pengadaan kontrak
14. Penetapan kelompok masyarakat sebagai tim pelaksana swakelola
15. Kontrak pelaksanaan

## B.  Pelaksanaan
1. Pelaksanaan rencana sesuai KAK
2. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan
3. Pembayaran
4. Pelaporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi
5. Pelaporan realisasi pekerjaan
6. Penyerahan hasil pekerjaan

## C.  Pengawasan & Evaluasi Swakelola
1. Pengawasan oleh tim pengawas
2. Pengawasan meliputi administrasi, teknis dan keuangan
3.

## Apabila dari hasil pengawasan
ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan
4.
Tim pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan
pekerjaan
5.
Dari hasil evaluasi, penanggungjawab memberikan masukan dan
rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan swakelola selanjutnya
Sumber : Data Hasil Olahan
Relative Important Index (RII)
Relative Important Index (RII) adalah suatu terminologi yang pertama kali
dipublikasikan  oleh  Mayer,  Barnett  and Brown  (1997)  seperti  yang  dikemukakan dalam  Hardjomuljadi  (2014).  RII  adalah suatu  analisis  yang  memungkinkan  suatu kuantitatif  relative,  dimana  semakin  tinggi peringkat  (rating)  semakin  tinggi  pula pengaruh yang diberikan oleh variabel yang dimiliki (Harjomuljadi 2009).
Perhitungan  dengan  metode  RII,  maka dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

## RII = ∑ W/ (AxN)
Dimana:  W  =  bobot  yang  diberikan  untuk faktor penyebab dominan dengan (rentang 1-5) A  = bobot tertinggi (dalam hal ini 5)
N  = jumlah responden total
Rentang  RII  diperoleh  dengan  membagi rata  dalam  lima  kategori  sesuai  dengan
skala  likert  yang  digunakan.  Nilai  rentang RII dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Tabel Rentang RII
Rentang Nilai RII Peringkat 0,880 - 1,000 Sangat Setuju 0,710 - 0,870 Setuju 0,540 - 0,700 Cukup Setuju 0,370 - 0,530 Kurang Setuju 0,200 - 0,360 Tidak Setuju

## Sumber: Hasil Olahan

## Penelitian Terdahulu Tentang Swakelola
Terdapat  beberapa  sumber  literatur mengenai  swakelola,  baik  yang  bersumber dari  buku,  artikel  ilmiah,  maupun  studi yang  dilakukan  dari  penelitian  terdahulu, dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Identifikasi Kendala Proyek Konstruksi Secara Swakelola
Kode Identifikasi Kendala Proyek Konstruksi Secara Swakelola Referensi A. Pengaruh Kendala Berdasarkan Sumber Daya Manusia (SDM) A1 Kurangnya kemampuan, pengetahuan dan kompetensi pelaksana swakelola Syamsul Ramli, 2012 Rusman, 2012 Hardjomuljadi, 2012 A2 Manajemen proyek yang kurang pengalaman Rusman, 2012 Hardjomuljadi, 2012 A3 Kurangnya pemahaman tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Hardjomuljadi, 2012 A4 Pencapaian kualitas pekerjaan yang terkadang tidak sesuai spesifikasi Hardjomuljadi, 2012 A5 Kurangnya jumlah tenaga kerja berdampak pada kurangnya pengawasan pada pekerjaan Hardjomuljadi, 2012 A6 Pelaksanaan pengadaan swakelola terkadang tidak sesuai perencanaan A. Alfitriadi, 2014 Hardjomuljadi, 2012 Perpres No. 54/2010 Pasal 28-32 Tabel 4. Identifikasi Kendala Proyek Konstruksi Secara Swakelola (lanjutan) Kode Identifikasi Kendala Proyek Konstruksi Secara Swakelola Referensi B. Pengaruh Kendala Berdasarkan Keuangan/Biaya B1 Terlambatnya pencairan dana operasional yang sudah direncanakan A. Alfitriadi, 2014 B2 Biaya konstruksi yang kecil Hardjomuljadi, 2012 B3 Biaya pengawasan yang tidak rasional sehingga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja Hardjomuljadi, 2012 B4 Rincian biaya pekerjaan tidak dituangkan dalam RAB Perpres No. 54/2010 Pasal 28-32 C. Pengaruh Kendala Berdasarkan Metode C1 Terlambat dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berdampak pada sempitnya waktu pelaksanaan Syamsul Ramli, 2012 Hardjomuljadi, 2012 Rusman, 2012 C2 Penyelesaian pekerjaan yang tergantung pada kebijakan yang dilakukan A. Alfitriadi, 2014 C3 Administrasi yang terlalu rumit Rusman, 2012 Hardjomuljadi, 2012 C4 Adanya hambatan peraturan perundang- Hardjomuljadi, 2012

## undangan
D. Pengaruh Kendala Berdasarkan Material D1 Fluktuasi harga material Hardjomuljadi, 2012 D2 Perubahan tipe dan spesifikasi material Hardjomuljadi, 2012 D3 Keterlambatan bahan baku yang spesifik sesuai juknis Hardjomuljadi, 2012 E. Pengaruh Kendala Berdasarkan Peralatan E1 Kurangnya jumlah peralatan kerja Hardjomuljadi, 2012 E2 Rendahnya produktivitas peralatan Hardjomuljadi, 2012 Rusman, 2012 F. Pengaruh Kendala Berdasarkan Keadaan Alam atau Lingkungan F1 Adanya Conflict Of Interest Hardjomuljadi, 2012 F2 Pengaruh musim hujan dan cuaca buruk Hardjomuljadi, 2012 Rusman, 2012 F3 Gangguan external/pihak lain diluar para pihak  Hardjomuljadi, 2012 F4 Pengaruh lokasi proyek yang sulit dicapai berdampak pada keterlambatan proses mobilisasi Hardjomuljadi, 2012 F5 Terlalu banyak temuan pemeriksa (auditor) Hardjomuljadi, 2012
Sumber: Hasil Olahan, 2016

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dimulai  dari  pengamatan terhadap  permasalahan/kendala  terhadap pekerjaan  konstruksi  yang  dikerjakan secara  swakelola  di  Kabupaten  Pinrang. Untuk  mencari  kendala-kendala  tersebut, dilakukan  wawancara  dan  juga  dengan studi  literatur  baik  dari  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan berbagai  sumber  yang  relevan.  Kemudian hasil  variabel  dan  indikator  yang  didapat kemudian dijadikan dasar dalam menyusun pertanyaan  untuk  mengukur  tingkat dominasi  kendala  proyek  konstruksi  yang dikerjakan secara swakelola.
Sebelum  melakukan  uji  validitas  dan reliabilitas,  pertanyaan  kuesioner  yang telah disusun sebagai instrumen penelitian, terlebih  dahulu  dilakukan  penyebaran kuesioner  kepada  10  (sepuluh)  orang responden  yang  ahli  dalam  pelaksanaan swakelola. Kemudian dilanjutkan dengan uji
validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner.  Setelah  kuesioner  penelitian dinyatakan  valid  dan  reliabel,  dilanjutkan dengan  pengumpulan  data  dengan  cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Dari  data  yang  terkumpul,  kemudian dilakukan  analisis  dengan  melakukan pemeringkatan dengan menggunkan metode  RII.  Setelah  diperoleh  kendala dominan,  selanjutnya  dirumuskan  suatu rekomendasi guna mencegah atau mengurangi  kendala  dalam  pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah yang dikerjakan secara swakelola.

## Deskripsi Data Umum Responden
Data  penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil distribusi  kuesioner  kepada  pihak-pihak yang  terlibat  pada  pekerjaan  konstruksi yang  dikerjakan  secara  swakelola  dalam lingkup  Kabupaten  Pinrang.  Kuesioner  ini disebarkan  kepada  60  responden.  Rincian
pengumpulan  kuesioner  dapat  dilihat  pada
Tabel. 4 sebagai berikut:
Tabel 4. Sumber Data Pengumpulan Kuesioner No Instansi Jumlah Kuesioner 1 Dinas Pekerjaan Umum 23 2 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 20 3 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 17 60 Sedangkan data umum responden berdasarkan pengalaman kerja dan jabatan responden dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.
Gambar 1. Responden berdasarkan pendidikan
Gambar 2. Responden berdasarkan jabatan

## Analisis Pembahasan
Analisis RII yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masing-masing  pihak  yang  pernah  terlibat pada proyek pemerintah mengenai penyebab dominan kendala proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola  di  Kabupaten  Pinrang.  Adapun peringkat  RII  gabungan  dapat  dilihat  pada Tabel 5 sebagai berikut: Tabel 5. Hasil Perhitungan Relative Importance Index (RII) Kode Kendala Proyek Konstruksi Secara Swakelola Nilai RII  Peringkat C2 Penyelesaian pekerjaan yang tergantung pada kebijakan yang dilakukan 0,747 1 F3 Gangguan external /pihak lain diluar para pihak 0,730 2 C3 Administrasi yang terlalu rumit 0,727 3 A1 Kurangnya kemampuan, pengetahuan dan kompetensi pelaksana swakelola 0,713 4 F1 Adanya Conflict Of Interest 0,713 4 B3 Biaya pengawasan yang tidak rasional sehingga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja 0,710 5 A3 Kurangnya pemahaman tentang petunjuk 0,703 6
45,0% 46,7% 6,7% 1,7% ≤ 5 Tahun 6-10 Tahun 11-15 Tahun > 15 Tahun Pengalaman Responden 5,0% 25,0% 18,3% 8,3% 38,3% 8,3% PA PPK Tim Perencana Tim Pelaksana Tim Pengawas Lainnya Jabatan Responden

## pelaksanaan dan petunjuk teknis
F2 Pengaruh musim hujan dan cuaca buruk 0,703 6 C1 Terlambat dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berdampak pada sempitnya waktu pelaksanaan 0,700 7 A5 Kurangnya jumlah tenaga kerja berdampak pada kurangnya pengawasan pada pekerjaan 0,687 8 B2 Biaya konstruksi yang kecil 0,687 8 A2 Manajemen proyek yang kurang pengalaman 0,670 9 B1 Terlambatnya pencairan dana operasional yang sudah direncanakan 0,667 10 F4 Pengaruh lokasi proyek yang sulit dicapai berdampak pada keterlambatan proses mobilisasi 0,667 10 E1 Kurangnya jumlah peralatan kerja 0,657 11 E2 Rendahnya produktivitas peralatan 0,633 12 D1 Fluktuasi harga material 0,627 13 D3 Keterlambatan bahan baku yang spesifik sesuai juknis 0,620 14 A4 Pencapaian kualitas pekerjaan yang terkadang tidak sesuai spesifikasi 0,610 15 A6 Pelaksanaan pengadaan swakelola terkadang tidak sesuai perencanaan 0,610 15 C4 Adanya hambatan peraturan perundang-undangan 0,583 16 D2 Perubahan tipe dan spesifikasi material 0,583 16 F5 Terlalu banyak temuan pemeriksa (auditor) 0,563 17 B4 Rincian biaya pekerjaan tidak dituangkan dalam RAB 0,500 18 Sumber: Hasil Olahan, 2016
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pengolahan data  yang  dilakukan  diperoleh  enam kendala  pelaksanaan  proyek  konstruksi yang  dikerjakan  secara  swakelola  yang termasuk  dalam  kategori  setuju  atau dominan  karena  mempunyai  nilai  RII  ≥ 0,710.  Kendala  yang  termasuk  kategori setuju dan dominan yaitu:
1. Penyelesaian pekerjaan yang tergantung pada  kebijakan  yang  dilakukan  (C2) dengan nilai RII 0,747.
Faktor  pertama  dalam  hal  kendala pelaksanaan  proyek  swakelola  adalah penyelesaian pekerjaan tergantung pada kebijakan  yang  dilakukan  memiliki
pengaruh  yang  sangat  kuat  berdasarkan persepsi seluruh responden atau merupakan kendala dominan pertama. Berdasarkan  UU  RI  Nomor  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  daerah, dijelaskan pada pasal 17 ayat (1) Daerah berhak  menetapkan  kebijakan  Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tetapi  terkadang  pemerintah  daerah dalam
mengambil kebijakan bertentangan  dengan  tatanan  hukum nasional  dan  kepentingan  umum. Sehingga  daerah  ketika  membentuk
kebijakan  daerah  baik  dalam  bentuk
Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan
kepentingan  nasional.  Dengan  demikian akan  tercipta  keseimbangan  antara kepentingan  nasional  yang  sinergis  dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan,
dan kearifan lokal dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  secara keseluruhan.
Rekomendasi  sebagai  upaya preventif terhadap adanya kendala kebijakan yaitu sebaiknya  pemerintah  daerah  bisa membuat  kebijakan  yang  berpedoman pada  norma,  standar,  prosedur,  dan kriteria  yang  telah  ditetapkan  oleh
Pemerintah Pusat. Karena dalam
pelaksanaan  proyek  sangat  dibutuhkan akuntabilitas dengan aturan-aturan yang jelas,  tegas  dan  dapat  dilaksankan ( aplikatif ).
2. Gangguan external /pihak lain diluar para pihak (F4) dengan nilai RII 0,730
Dalam
penyelenggaraan proyek swakelola  terdapat  pihak-pihak  yang mempunyai  tugas  dan  tanggungjawab masing-masing  pihak,  dijelaskan  dalam Perpres No. 54 Tahun 2010. Jadi dengan tugas  dan  tanggungjawab  yang  dimiliki, maka  pihak  luar  akan  sulit  untuk mencari-cari  kesalahan  pada  saat pelaksanaan.  Karena  jelas  apabila  pihak luar  sudah  terlibat,  maka  akan berpengaruh  pada  saat  pelaksanaan proyek.  Akibatnya  akan  berdampak padawaktu  penyelesaian  proyek  tidak selesai sesuai dengan rencana.
Rekomendasi  sebagai  upaya preventif terhadap  kendala  Gangguan external adalah  dibutuhkan  aturan  yang  jelas terkait tugas dan tanggungjawab pelaksana swakelola dan dapat dilaksanakan sehingga akan
meminimalkan  adanya  gangguan  dari pihak external .
3. Administrasi  yang  terlalu  rumit  (C4)
dengan nilai RII 0,727 Dalam  Perpres  No  54  Tahun  2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan dalam
pelaksanaan  swakelola,  dimulai  dari pelaksanaan  rencana  kerja  sampai proses  penyerahan  hasil  pekerjaan. Dimana  dalam  laporan  kemajuan pelaksanaan  pekerjaan  dan  penggunaan keuangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada  PPK  secara  berkala  dan kemajuan  realisasi  fisik  dan  keuangan dilaporkan  oleh  PPK  kepada  PA/KPA setiap bulan.
Jadi aturan yang ada di dalam swakelola sebenarnya  sudah  jelas,  hanya  mungkin silit  untuk  dilaksanakan,  sehingga berpengaruh  pada  proses  administrasi yang  selama  ini  dinilai  terlalu  rumit. Padahal  sebenarnya  dengan  jumlah paket yang terlalu banyak dan cenderung  nilai  paket  yang  kecil/tidak terlalu  besar,  tidak  akan  berpengaruh selama tetap mengikuti aturan yang ada. Rekomendasi  sebagai  upaya preventif terhadap  kendala  administrasi  yang terlalu rumit yaitu dibutuhkan pengaturan  proses  pencairan  yang sederhana,  aturan-aturan  yang  jelas, mudah  dilaksanakan (aplikatif) ,  serta komunikasi  yang  baik  antara  pihak- pihak  yang  terkait  dengan  pelaksanaan swakelola  sehingga  akan  memperlancar administrasi swakelola.
4. Kurangnya  kemampuan,  pengetahuan dan  kompetensi  pelaksana  swakelola (A1) dengan nilai RII 0,713.
Kemampuan,
pengetahuan dan kompetensi  merupakan  hal  yang  sangat penting  dalam  kesuksesan  sebuah proyek.  Tetapi  kenyataannya  masih
banyak  instansi  yang  belum  memiliki Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang mempunyai  kompetensi  dalam  bidang yang  digelutinya.  Sehingga  dengan kemampuan  SDM  yang  terbatas  akan berdampak pada instansi itu sendiri. Sebagai contoh  proyek  pemerintah  yang dikerjakan  oleh  K/L/D/I  yang  bukan teknis  atau  non  teknis,  karena  bisa  saja SDM  yang  digunakan  tidak  mempunyai keahlian  dalam  bidang  teknis,  sehingga berdampak  pada output pekerjaan  yang dihasilkan.
Rekomendasi  sebagai  upaya preventif terhadap kendala kurangnya kemampuan yaitu melalui upaya peningkatan kompetensi/kemampuan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pelaksana swakelola  seperti  pelatihan,  kursus,  dll sehingga  kompetensi  SDM  meningkat dan memenuhi standar kompetensi yang ada.
5. Adanya Conflict  Of  Interest (F2)  dengan nilai RII 0,713
Salah  satu  penyebab  korupsi  adalah adanya  konflik  kepentingan  yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam  pelaksanaan  proyek  swakelola. Sebenarnya  kebijakan  itu  mempunyai hubungan  dengan  konflik  kepentingan, karena  terkadang  kebijakan  itu  muncul apabila
mereka mempunyai
kepentingan. Misalnya Conflict Of Interest terjadi  dalam  pelaksanaan  swakelola. Seringkali dinas terkait membuat proyek swakelola  karena  disebabkan  adanya pihak-pihak yang mempunyai
kepentingan,  seperti  pemasok  material,
penyewaan alat berat, walaupun terkadang  kualitasnya  tidak  sesuai dengan yang diharapkan.
Rekomendasi  sebagai  upaya preventif terhadap adanya Conflict Of Interest yaitu dibutuhkan  adanya  aturan-aturan  yang
jelas,  tegas  dan  dapat  dilaksanakan ( aplikatif ) dalam proyek konstruksi yang dikerjakan  secara  swakelola,  sehingga dapat  menghindari  banyaknya  korupsi yang  ada  di  daerah,  karena  adanya Conflict  Of  Interest yang  terjadi  dalam pelaksanaan proyek.
6. Biaya  pengawasan  yang  tidak  rasional sehingga  mempengaruhi  produktivitas tenaga kerja (B4) dengan nilai RII 0,710 Melihat  kondisi  topografi  daerah  yang ada di Kabupaten Pinrang seperti proyek yang  letaknya  di  daerah  pengunungan, daerah  terpencil,  akan  jauh  berbeda dengan  proyek  yang  di  dalam  kota. Dengan  biaya  pengawasan  proyek  yang tidak rasional terutama honor pengawas yang  rendah  dan  tidak  disesuaikan dengan  lokasi  pengawasan.  Hal tersebut mengakibatkan  frekuensi  kedatangan pengawas  pada  lokasi  proyek  menjadi rendah sehingga mempengaruhi produktivitas  tenaga  kerja  pada  proyek yang diawasi tersebut.
Melihat  hal  tersebut,  maka  upaya preventif terhadap kendala biaya pengawasan  yang  tidak  rasional  adalah diperlukan aturan pelaksanaan di tingkat daerah  mengenai  kompensasi  biaya pengawasan agar rasional dan berfungsi sebagai  motivasi  bagi  kinerja  tim pengawas.

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan,  maka dapat  disimpulkan  persepsi  responden terhadap  faktor-faktor  dominan  yang menjadi  kendala  pada  pelaksanaan  proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola yaitu:
1) Berdasarkan  hasi  identifikasi  terdapat 24  (dua  puluh  empat)  kendala  proyek konstruksi  yang  dikerjakan  secara swakelola;

## 2) Berdasarkan hasil perhitungan Relative
Importance Index (RII), diperoleh enam kendala  yang termasuk  kategori setuju atau  dominan  dengan  nilai  RII ≥ 0, 710 berdasarkan jawaban responden gabungan  (Dinas  Pekerjaan  Umum, Dinas  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air, dan  Dinas  Pendidikan,  Pemuda,  dan Olahraga, yaitu:
a. Penyelesaian pekerjaan yang tergantung  pada  kebijakan  yang dilakukan  (C2)  dengan  nilai  RII 0,747;
b. Gangguan external /pihak  lain  diluar para  pihak  (F4)  dengan  nilai  RII 0,730;
c. Administrasi yang terlalu rumit (C4) dengan nilai RII 0,727;
d. Kurangnya kemampuan, pengetahuan dan kompetensi pelaksana  swakelola  (A1)  dengan nilai RII 0,713;
e. Adanya  Conflict  Of  Interest  (F2) dengan nilai RII 0,713;
f. Biaya  pengawasan  yang  tidak rasional  sehingga  mempengaruhi produktivitas  tenaga  kerja  (B4) dengan nilai RII 0,710.
3) Rekomendasi  solusi  untuk  mencegah kendala di atas, yaitu:
a. Dibutuhkan  aturan-aturan  yang jelas, tegas dan mudah dilaksanakan ( aplikatif )  dalam  proyek  konstruksi yang dikerjakan secara swakelola;
b. Perlunya adanya peningkatan
kompetensi/kemampuan Sumber Daya  Manusia  (SDM)  pelaksana swakelola  seperti  pelatihan  dan kursus,  agar  kompetensi  SDM meningkat  dan  memenuhi  standar kompetensi  yang  ada,  sehingga dapat  menghindari  atau  bahkan mengurangi  kendala  yang  dapat terjadi pada pelaksanaan swakelola.

## Saran
1) Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan bahan  masukan  untuk  mencegah  atau meminimalkan terjadinya  faktor-faktor kendala proyek swakelola ke depannya;
2) Diharapkan pada penelitian selanjutnya, dapat dikembangkan dengan  melakukan  penelitian  dengan lingkup  yang  lebih  luas  mengenai proyek  swakelola  yang  ada  di Indonesia.

## Daftar Pustaka
1. Alfitriadi,  (2014 ),  Pengadaan  Barang Jasa  Dalam  Bentuk  Swakelola  Pada Fakultas  Teknik  Unand  Padang ,  Jurnal,
Universitas Tamansiswa.
2. Ervianto  W,I.,(2007), Teori – Aplikasi Manajemen  Proyek  Konstruksi .  Edisi  I. Andi, Yogyakarta.
3. Hardjomuljadi,  S.  (2009),  Strategi  Pra Kontrak  Untuk  Mengurangi  Dampak Klaim  Konstruksi  Pada  Proyek  Pusat Listrik  Tenaga  Air  Di  Indonesia, Disertasi, Universitas Tarumanagara.
4. Hardjomuljadi,  S. (2014),  “ Factor Analysis  on  Causal  of  Construction Claims  and  Disputes  in  Indonesia  (with reference  to  the  construction  of hydroelectric power project in Indonesia) ”,  Internation al  Journal  of Applied  Engineering  Research,  ISSN 0973-4562,  Volume  9,  November  22, pp. 12421-12445.
5. Project  Management  Institute,  (2008), A  Guide  To  The  Project  Management Body  Of  Knowledge (PMBOK  Guide)
Foerth Edition.
6. Ramli,  S.  (2012),  Waspada  Swakelola DAK Pendidikan,
(Online), http://samsulramli.com/waspada- swakelola-dak-pendidikan/
7. Ramli,  S.,  (2012), Swakelola  DAK Pendidikan Versus P54/2010 , Pengadaan Barang/Jasa, (Online),
http:/samsulramli.com/swakelola-dak- pendidikan-versus-p542010/.
8. Ramli,  S.  F.,  (2014),  Bacaan  Wajib Swakelola  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan.
9. Riduwan.  (2010), Metode  dan  Teknik Menyusun Tesis . Alfabeta, Bandung.
10. Rusman,  M.N.M.,  (2012), Faktor-Faktor Risiko  Yang  Mempengaruhi  Kinerja Waktu  Pelaksanaan  Konstruksi  Gedung Secara  Swakelola  (Studi  Kasus:  Proyek
Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Di Provinsi aceh , Jurnal Teknik Sipil,  Pascasarjana  Universitas  Syiah Kuala.
11. Sarwono,  J.  (2006), Analisis  Data Penelitian  Menggunakan  SPSS .  Andi,
Yogyakarta.
12. Soeharto,  I.  (2011),  Management
Proyek  (Dari  Konseptual  Sampai Operasional),  Menyiapkan  Perangkat, Peserta  dan Implementasi Proyek, Jilid
2. PT. Gelora Aksara Pratama, Penerbit
Erlangga, Jakarta.
13. Sopian, A., Swakelola Dalam Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah ,  Balai  Diklat Keuangan. Palembang.
14. Sugiyono.  (2013), Statistika  untuk Penelitian , Alfabeta, Bandung.
15. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum
Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2013 Perubahan atas Permen  PU  Nomor:  07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan  Pekerjaan  Konstruksi  Dan Jasa Konsultansi.
16. Perpres  Nomor  70  Tahun  2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun
2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah. 17. Peraturan Menteri Nomor 09/PRT/M/2013 tentang Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.