## SEJARAH PERKEMBANGAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA
I Nyoman Surata 1
Abstrak: HAM  ada  sejak  manusia  ada,  karena  syarat  untuk  memiliki  HAM hanya ada satu, yaitu ia adalah manusia. Secara historis terjadi perubahan HAM secara  konseptual  maupun  HAM  sebagai  suatu  suatu  aturan  yang  dikeluarkan oleh  negara  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat  dan  memaksa. Secara konseptual  terdapat  dua  paham  berkenaan  dengan  HAM  yaitu  universalisme dan partikularisme. Kedua konsep ini cenderung ditempatkan secara diametral.
S ecara historis gagasan tentang HAM banyak dihubungkan dengan pengalaman sejarah  masyarakat  Barat.  HAM  merupakan  unsur  utama  negara  hukum, karenanya  merupakan  keharusan  bagi  penyelenggara  negara  untuk  melindungi HAM.  Pemerintahan  yang demokratis harus menempatkan perlindungan  HAM sebagai  salah  satu  tujuan  penting  yang  tidak  dapat  diabaikan.  Negara  yang demokratis selalu menempatkan perlindungan, penegakkan, dan pengembangan HAM dalam berbagai tindakan.
Kata Kunci: sejarah perkembangan, konsep HAM, universalisme, partikularisme.

## PENDAHULUAN
HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tanpa itu manusia tidak dapat  hidup  sebagai    manusia.  Hak  asasi  manusia  adalah  hak-hak  yang  dimiliki manusia  semata-mata  karena  ia  manusia.  Umat  manusia  memilikinya  bukan  karena diberikan  kepadanya  oleh  masyarakat  atau  berdasarkan  hukum  positif,  melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.
Berpegangan  pada  batasan  sederhana  tersebut,  dapat  dinyatakan  bahwa  HAM ada sejak manusia ada,  karena syarat  untuk  memiliki  HAM hanya ada  satu,  yaitu ia adalah  manusia.  Persoalannya  kemudian  adalah  bagaimana  hukum  mengatur  HAM sebagai  suatu  suatu  aturan  yang  dikeluarkan  oleh  penguasa  yang  mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa.
Pembicaraan  mengenai  HAM  tidak  dapat  dilepaskan  dari  2  teori,  yaitu  teori hukum  alam  dan  teori  positivisme.    Menurut  Teori  hukum  alam,  hukum  berlaku
1 I Nyoman Surata, Staf Edukatif  pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
universal  dan  abadi,  berlakunya  tidak  tergantung  pada  tempat  dan  waktu.  Hukum alam  berlaku  di  mana  saja  dan  kapan  saja.  Dengan  demikian,  dalam  kajian  hukum alam, HAM berlaku kapan saja dan di mana saja, mengikuti sejarah manusia.
Ada  dua  teori/  aliran  utama  yang  mendasari  hukum  alam,  yaitu  aliran  rasional dan aliran irasional.  Aliran irasional, menganut  paham  bahwa hukum  (alam) berasal dari  perintah  Tuhan.  Dengan  demikian  apabila  seseorang  percaya  kepada  Tuhan, maka harus juga percaya bahwa HAM adalah hak yang berasal dari Tuhan yang harus dipatuhi.  Aliran  rasional  berpendapat  bahwa  hukum  alam  berasal  dari  pikiran manusia,  sehingga  apabila  manusia  merupakan  mahluk  berakal  maka  ia  akan menghormati  HAM.  Melalui  pandangan  teori  hukum  alam  ini  diharapkan  dapat dipahami bagaimana kedudukan HAM dalam hukum (Wibowo, 2005:101).
Menurut  Positivisme,  hukum  adalah  kehendak  penguasa,  sehingga  dalam hubungannya  dengan  HAM,  HAM  dianggap  sebagai  kehendak  penguasa  sehingga pengaturannya sangat tergantung dari penguasa. Secara telaahan teoretik, positivisme, dan juga utilitirianisme merupakan  aliran  yang ‘menyerang’ konsep hak  dasar  yang dipelopori teori hak kodrat atas dasar teori hukum kodrat (hukum alam).
Jeremy Bentham, filsuf utilitarian dari Inggris, dengan sinis menertawakan teori hak-hak kodrati itu dengan menyatakan bahwa hak adalah anak kandung hukum. Dari hukum riil lahir pula hak-hak riil; namun dari hukum imajiner (hukum kodrati),  yang dikhayal  dan  direka  para  penyair,  ahli-ahli  pidato  dan  saudagar  dalam  rupa  racun moral  dan  intelektual--  lahirlah  hak-hak rekaan ...  Hak-hak  kodrati  adalah  omong kosong  yang  dungu:  hak  yang  kodrati  dan  tidak  bisa  dicabut  adalah  omong  kosong yang  retorik,  atau  puncak  dari  omong  kosong  yang  berbahaya.  Dinyatakannya  lebih lanjut bahwa hak kodrati adalah seorang anak yang tidak pernah punya seorang ayah.
Kaum  positivis  berpendapat  bahwa  eksistensi  dan  isi  hak  hanya  dapat diturunkan dari hukum  negara. Satu-satunya hukum  yang sahih adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” atau “moral”.
Gagasan bahwa manusia adalah mahluk yang seharusnya bebas dari penindasan, dalam catatan sejarah pertama diperjuangkan di Inggris pada awal abad ke-13, dalam
bentuk  perjuangan  kaum  bangsawan  melawan  Raja  John  Lockland  yang  berkuasa tanpa  batas.  Kekuasaan  demikian  menimbulkan  tekanan  dan  penderitaan  luar  biasa pada  rakyat  Inggris.  Perjuangan  tersebut  berujung  pada  pembatasan  kekuasaan  raja, dan  diakuinya  hak  rakyat,  yang  meliputi:  hak  kemerdekaan  (kebebasan)  tidak  boleh dirampas  tanpa  keputusan  pengadilan,  dan  pemungutan  pajak  harus  dengan persetujuan  dari  dewan  permusyawaratan.  Semuanya  tertuang  dalam  bentuk  Piagam Agung, yang lazim disebut Magna Charta, pada tahun 1215.
Pada  tahun  1689,  kembali  terjadi  gejolak  di  Inggris,  di  mana  parlemen menyerang  Raja  James  II,  memperjuangkan  hak-hak  dasar  rakyat,  yang  berujung pada  disusunnya Declaration  and  Bill  of  Human  Rights  1689, yang  memuat pengakuan bahwa hak-hak rakyat tidak dapat diganggu gugat (dituntut) atas ucapan- ucapannya.
Decleration  of  Independence Amerika  tahun  1776,  juga  dianggap  sebagai tonggak  sejarah  pengakuan  terhadap  HAM.  Pada  tahun  1789  Rakyat  Amerika memperjuangkan  sebuah  naskah  undang-undang  yang  disebut  Undang-undang  Hak ( Bill  of  Rights) ,  yang  pada  tahun  1791  menjadi  bagian  dari  Undang-undang  Dasar Amerika Serikat.
Sebelumnya  gejolak  memperjuangkan  HAM  terjadi  di  Perancis  antara  rakyat melawan rezim lama dan berakhir dengan dokumen hukum yang disebut Pernyataan Hak-hak  Manusia  dan  Warga  Negara  ( Decleration  des Droits l’home et du Citoyen (1789).  Deklarasi  ini  dianggap  sebagai  salah  satu  puncak  perjuangan  HAM  dan menegaskan,  bahwa:  semua  manusia  dilahirkan  bebas  dan  sama  di  depan  hukum; perbedaan sosial  hanya  didasarkan pada kegunaan umum;  tujuan negara melindungi hak-hak  alami  dan  tidak  dapat  dicabut  (dirampas).  Hak-hak  alami  meliputi  hak kebebasan, hak milik, hak keamanan, dan hak perlindungan (bebas dari penindasan).
Hak-hak  yang  diperjuangkan  pada  umumnya  adalah  hak-hak  politik  ( political rights )  seperti  hak  atas  kesamaan,  hak  atas  kebebasan,  dan  hak  untuk  memilih. Perjuangan  tersebut  sebagai  telah  disebut,  mendapat  pengaruh  besar  dari  gagasan
pemikiran hukum dan politik yang berkembang saat itu, seperti gagasan hukum alam dari John Locke (1632-1714) dan Jean Jaques Rousseau (1712-1778).
Gerakan  teori  hak  kodrati  mengilhami  kemunculan  gagasan  hak  asasi  manusia di  panggung  internasional.  Pengalaman  buruk  dunia  internasional  dengan  peristiwa Holocaust  Nazi,  membuat  dunia  berpaling  kembali  kepada  gagasan  John  Locke tentang  hak-hak  kodrati.    Setelah  kebiadaban  luar  biasa  terjadi  menjelang  maupun selama  Perang  Dunia  II,  gerakan  untuk  menghidupkan  kembali  hak  kodrati menghasilkan dirancangnya instrumen internasional  yang utama mengenai  hak asasi manusia.  Hal  ini  dimungkinkan  dengan  terbentuknya  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  pada  1945,  segera  setelah  berakhirnya  perang  yang  mengorbankan  banyak jiwa  umat  manusia.  Dengan  mendirikan  PBB,  masyarakat  internasional  tidak  ingin mengulang terjadinya kembali Holocaust di masa depan, dan karena itu menegaskan kembali  kepercayaan  terhadap  hak  asasi  manusia,  terhadap  martabat  dan  kemuliaan manusia,  terhadap  kesetaraan  hak-hak  laki-laki  dan  perempuan,  dan  kesetaraan negara besar dan kecil.
Gagasan tentang HAM mendapat perluasan pada abad ke-20, dari sekadar hak- hak politik ke arah hak-hak lain, seperti:
a. hak kebebasan beragama (freedom of religion).
b. Hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat.
c. Hak kebebasan dari rasa takut (freedom from fear) .
d. Hak kebebasan dari kemelaratan (freedom from want) .
Presiden  Amerika  Serikat,  Franklin  D.  Roosevelt,  pada  permulaan  Perang Dunia  II  merumuskan  kembali  hak-hak  asasi  tersebut  dengan  sebutan The  Four Freedom sebagai  bentuk  reaksi  terhadap  tekanan  kemanusiaan  yang  dilakukan  oleh Nazi-Jerman.
Pada tahun 1946, Perserikatan  Bangsa-bangsa (PBB) mendirikan Komisi  Hak- hak  Asasi  Manusia (Commission  on  Human  Rights) .  Pada  tahun  1948  Komisi  ini menghasilkan  dokumen  hukum  tentang  HAM  yang  monumental,  yang  disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Decleration of Human Rights) .
Deklarasi  ini  menjadi  cikal  bakal  berbagai  instrumen  HAM  yang  lahir berikutnya,  seperti  Konvensi  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya (Convenant  on Economic,  Social,  and  Cultural  Rights) ,  dan  konvensi  Hak-hak  Sipil  dan  Politik (Convenant  on  Civil  and  Political  Rights)  (1966) ,  yang  kemudian  berkembang menjadi berbegai perjanjian internasional, baik regional maupun universal.
Dalam  perkembangannya  kemudian  dikenal  adanya  pembabakan  dari  HAM. Karel  Vasak,  seorang  ahli  hukum  dari  Perancis,  menggunakan  istilah  “generasi” untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu  kurun  waktu  tertentu.  Vasak  membuat  kategori  generasi  berdasarkan  slogan Revolusi  Perancis  yang  terkenal  itu,  yaitu:  “kebebasan,  persamaan,  dan persaudaraan”
1.   HAM generasi pertama.
“Kebebasan”  atau  “hak-hak  generasi  pertama”  sering  dirujuk  untuk  mewakili hak-hak  sipil  dan  politik,  yakni  hak-hak  asasi  manusia  yang  “klasik”.  Hak-hak  ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara  dan  kekuatan-kekuatan  sosial  lainnya.  Hak-hak  tersebut  pada  hakikatnya hendak  melindungi  kehidupan  pribadi  manusia  atau  menghormati  otonomi  setiap orang  atas  dirinya  sendiri  (kedaulatan  individu).  Termasuk  dalam  generasi  pertama ini  adalah  hak  hidup,  keutuhan  jasmani,  hak  kebebasan  bergerak,  hak  suaka  dari penindasan,  perlindungan  terhadap  hak  milik,  kebebasan  berpikir,  beragama  dan berkeyakinan,  kebebasan  untuk  berkumpul  dan  menyatakan  pikiran,  hak  bebas  dari penahanan  dan  penangkapan  sewenang-wenang,  hak  bebas  dari  penyiksaan,  hak bebas  dari  hukum  yang  berlaku  surut,  dan  hak  mendapatkan  proses  peradilan  yang adil.
Hak-hak  generasi  pertama  itu  sering  pula  disebut  sebagai  “hak-hak  negatif”. Artinya  tidak  terkait  dengan  nilai-nilai  buruk,  melainkan  merujuk  pada  tiadanya campur  tangan  terhadap  hak-hak  dan  kebebasan  individual.  Hak-hak  ini  menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Hak-hak generasi pertama ini dengan demikian menuntut ketiadaan intervensi
oleh  pihak-pihak  luar  (baik  negara  maupun  kekuatan-kekuatan  sosial  lainnya) terhadap  kedaulatan  individu.  Jadi  negara  tidak  boleh  berperan  aktif  (positif) terhadapnya,  karena  akan  mengakibatkan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  dan kebebasan  tersebut.  Inilah  yang  membedakannya  dengan  hak-hak  generasi  kedua, yang  sebaliknya  justru  menuntut  peran  aktif  negara.  Hampir  semua  negara  telah memasukkan hak-hak ini ke dalam konstitusi mereka.
2.   HAM generasi kedua.
“Persamaan”  atau  “hak-hak  generasi  kedua”  diwakili  oleh  perlindungan  bagi hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Hak-hak  ini  muncul  dari  tuntutan  agar  negara menyediakan  pemenuhan  terhadap  kebutuhan  dasar  setiap  orang,  mulai  dari  makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa  yang positif:  “hak  atas” (“ right to ”), bukan dalam bahasa negatif: “bebas dari” (“ freedom from ”). Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi pertama. Termasuk dalam generasi kedua ini adalah hak atas pekerjaan dan upah  yang  layak,  hak  atas  jaminan  sosial,  hak  atas  pendidikan,  hak  atas  kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian.
Hak-hak  generasi  kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak  ini  sering  pula  dikatakan  sebagai  “hak-hak  positif”.  Dimaksud  dengan positif di sini adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif  negara.  Jadi  untuk  memenuhi  hak-hak  yang  dikelompokkan  ke  dalam  generasi kedua  ini,  negara  diwajibkan  untuk  menyusun  dan  menjalankan  program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut.
3.    HAM generasi ketiga.
“Persaudaraan” atau “hak-hak generasi ketiga” diwakili oleh tuntutan atas “hak solidaritas”  atau  “hak  bersama”.  Hak-hak  ini  muncul  dari  tuntutan  gigih  negara- negara  berkembang  atau  Dunia  Ketiga  atas  tatanan  internasional  yang  adil.  Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya
suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak- hak berikut: (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian; (iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; dan (v) hak atas warisan budaya  sendiri.  Inilah  isi  generasi  ketiga  hak  asasi  manusia  itu.  Hak-hak  generasi ketiga  ini  sebetulnya  hanya  mengkonseptualisasi  kembali  tuntutan-tuntutan  nilai berkaitan dengan kedua generasi hak asasi manusia terdahulu.
Dalam  Hukum  Internasional  dikenal  adanya  hak  dari  negara  untuk  membatasi atau  menunda  pelaksanaan  HAM  manakala  negara  dalam  keadaan  bahaya.  Namun, sekalipun  negara  dalam  keadaan  bahaya  ada  hak  yang  tidak  bisa  dibatasi  dalam segala keadaan,  yang disebut non-derogable rights , yaitu meliputi: hak untuk hidup, hak  untuk  tidak  dianiaya,  hak  untuk  tidak  mendapat  perlakuan  yang  merendahkan harkat martabat manusia, hak untuk mendapatkan peradilan yang jujur, dan hak untuk tidak diperbudak.

## KONSEP UNIVERSALISME DAN PARTIKULARISME DALAM HAM
Secara  konseptual  terdapat  dua  paham  berkenaan  dengan  HAM  yaitu universalisme  dan  partikularisme.  Kedua  konsep  ini  cenderung  ditempatkan  secara diametral.  Universalisme  melihat  hak-hak  manusia  itu  universal  dengan  ungkapan Peter Baehr: All human rights for all , dan dalam bahasa   A. Sonny Keraf: “Hak yang dimiliki  manusia  hanya  karena  dia  manusia”.  Dalam  konteks  demikian  T.  Mulya Lubis menandaskan: “tidak boleh ada rezim yang memberlakukan acuan lokal untuk menghalalkan  pelanggaran  HAM”.  (dalam  Soekarwo,  2006:  252).  Menurut  aliran partikularis,  HAM  akan  mengalami  modifikasi  menurut  tuntutan  dan  kondisi  sosio- kultural setempat, yang khusus.
Penganut  universalisme  dan  partikularisme  dirinci  oleh  Muladi  (dalam Soekarwo, 2006: 253) dalam empat kelompok:
1. Kelompok  yang  berpandangan  universal  absolut,  yang  melihat  HAM  sebagai nilai-nilai  universal.    Kelompok  ini  tidak  menghargai  sama  sekali  profil  sosial budaya  yang  melekat  pada  masing-masing  bangsa.  Penganut  pandangan  ini
adalah  negara-negara  maju  dan  bagi  negara-negara  berkembang  mereka  ini seringkali  dipandang  eksploitatif,  karena  menerapkanHAM  sebagai  alat  untuk menekan dan instrumen penilaian.
2. Kelompok yang berpandangan universal relatif. Kelompok ini juga memandang persoalan HAM sebagai masalah universal, namun demikian pengecualian yang didasarkan asas-asas Hukum Internasional tetap diakui keberadaannya.
3. Kelompok yang berpandangan partikularis absolut. Kelompok ini melihat HAM sebagai  persoalan  masing-masing  bangsa,  tanpa  memberikan  alasan  yang  kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional.  Pandangan  ini  bersifat chauvinist ,  egois,  defensif,  dan  pasif tentang HAM.
4. Kelompok  yang  berpandangan  partikularis  relatif,  yang  memandang  persoalan HAM  di  samping  sebagai  masalah  universal,  juga  merupakan  masalah  nasional masing-masing  bangsa.  Berlakunya  dokumen-dokumen  internasional  harus diselaraskan,  diserasikan  dan  diseimbangkan  serta  memperoleh  dukungan  dan tatanan (embedded) dalam  budaya banga. Pandangan ini tidak sekadar defensif, tetapi  juga  secara  aktif  berusaha  mencari  perumusan  dan  pembenaran karakteristik HAM yang dianut.
Sebagaimana  dipaparkan  di  depan,  secara  historis  gagasan  tentang  HAM banyak dihubungkan dengan pengalaman sejarah masyarakat Barat (terutama Inggris, Perancis,  dan  kemudian  Amerika),  sehingga  menurut  S.  Prakash  Sinha  (dalam Usfunan, 2004: 5) ajaran dasarnya menampakkan ciri-ciri:
1. unit dasar masyarakat adalah individu, bukan keluarga;
2. dasar utama menjamin keberadaan manusia dalam  masyarakat  melalui hak-hak, bukan kewajiban-kewajiban;
3. cara  utama  guna  menjamin  HAM  dilakukan  melalui  asas  legalisme,  hak-hak selalu  dituntut  melalui  peradilan,  tidak  melalui  rekonsiliasi,  permintaan  maaf atau pendidikan.
Ajaran  HAM    demikian  dianggap  tidak  sesuai  dengan  harapan  bangsa-bangsa lain, terutama masyarakat Timur.
Apa yang dikemukakan Sinha, sejalan dengan pendapat Atmaja (Tt.: 2) bahwa hambatan  filosofis  penghayatan  HAM  dari  kelahirannya  di  Dunia  Barat  yang bertumpu  pada filsafat  Hukum Alam,  dengan berpijak pada pandangan  rasionalisme zaman  pencerahan  (abad  ke-17)  yang  menjunjung  tinggi  otonomi  manusia,  dan kurang  melihat  sifat  hakiki  sosialnya  serta  mengisolasi  individu  dari  habitat lingkungan  kemasyarakatannya.  Paham  filsafat  Hukum  Alam  atau  Hukum  Kodrat jelas  mengutamakan  hak,  kebebasan,  dan  persamaan  individu  dan  menafikan kewajiban dan hak sosial individu dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
Perbedaan pandangan antara negara-negara maju/barat, yang lebih menekankan pentingnya hak-hak individu, sipil dan politik, dengan negara-negara berkembang/Timur, yang lebih menekankan pentingnya hak-hak kelompok, ekonomi dan  sosial,  berujung  pada  penciptaan  suatu  kesepakatan  bahwa  hak  asasi  manusia harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Artinya, hak-hak sipil, politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya  saling  berkaitan  ( indivisible )  dan  saling membutuhkan  ( interdependence ),  dan  harus  diterapkan  secara  adil  baik  terhadap individu  maupun  kelompok.  Hubungan  antara  berbagai  hak  yang  berbeda  sangatlah kompleks  dan  dalam  prakteknya  tidak  selalu  saling  menguatkan  atau  saling mendukung.  Sebagai  contoh,  hak  politik,  seperti  hak  untuk  menjadi  pejabat  publik, tidak dapat dicapai tanpa terlebih dahulu terpenuhinya kepentingan sosial dan budaya, seperti tersedianya sarana pendidikan yang layak.

## HAM DALAM HUKUM INDONESIA
Dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  1945  dinyatakan  secara  tegas bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Dalam  kenyataannya  agar  sebuah negara  dapat  dikategorikan  sebagai  negara  hukum  harus  dipenuhi  beberapa  syarat, tidak  cukup  hanya  berupa  pernyataan  normatif,  atau  hanya  ditandai  dengan  adanya peraturan perundang-undangan saja.
Negara hukum, di antaranya ditandai dengan adanya supremasi hukum. Dalam istilah  supremasi  hukum  terkandung  adanya  keinginan  untuk  menjadikan  hukum sebagai sarana untuk mengatur seluruh segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan  bernegara.  Penentuan  hukum  sebagai  yang ‘supreme’ (tertinggi)  tidaklah dimaksudkan  untuk  menempatkan  hukum  sebagai  suatu  dogma  yang  tidak  dapat diganggu-gugat. Jika hukum ditempatkan sebagai dogma maka dapat terjadi keadaan di  mana  manusia  mengabdi  untuk  hukum,  padahal  hukum  seharusnya  ditempatkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Pada dasarnya supremasi hukum dapat disejalankan dengan pengertian Rule of law ,  dan  dapat  berbeda  pengertian  dengan  istilah  penegakan  hukum (law enforcement) .
Menurut  Sunarjati  Hartono  (1982:  78)  menegakkan rule  of  law belum  tentu identik arti dan akibatnya dengan membangun suatu negara hukum (rechtstaat) . Rule of  law dapat  dipakai  dalam  arti  formil  sehingga  setiap  negara,  termasuk  negara dengan sistem pemerintahan totaliter (seperti Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler), menegakan hukum di negaranya.
Rule of law yang dimaksud adalah dalam arti materiil, yaitu penegakan hukum yang  sesuai  dengan,  dan  yang  membawa  keadilan  sosial  bagi  masyarakat.  Dengan demikian  yang  ditegakkan  dan  dilaksanakan  bukanlah  semata-mata  peraturan- peraturan  yang  diundangkan  secara  sah  oleh  pemerintah,  tetapi  dalam  arti  materiil kata hukum dipakai dalam arti hukum yang adil (just law). Dalam paham ini hukum meliputi putusan pengadilan, bahkan hukum kebiasaan (gewoonterecht) , yang berlaku di dalam masyarakat meskipun berbeda dengan hukum  yang diundangkan (Hartono, 1982: 12 dan 78).
Rule  of  law dalam  pengertian  materiil  itulah  yang  dapat  disejalankan  dengan istilah  supremasi  hukum.  Jadi  yang  terutama  dan  diutamakan  adalah  hukum  yang membawa  keadilan  bagi  masyarakat.  Dalam  hal  inilah  kemudian  terlihat  hubungan antara  supremasi  hukum  dengan  konsep  negara  demokratis.  Jika  esensi  dari demokrasi  adalah  pengutamaan  kedaulatan  rakyat  untuk  menciptakan  keadilan,
kemanfaatan  bagi  rakyat  banyak,  serta  penghargaan  atas  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  maka  dengan  mewujudkan  demokrasi  berarti  pula  menegakkan supremasi hukum.
Julius  Stahl  mengembangkan  konsep  negara  hukum  dengan  mengemukakan bahwa  unsur-unsur  utama  negara  yang  menjunjung  hukum  adalah  sebagai  berikut (dalam Ariawan, 2004: 2):
a. melindungi hak asasi,
b. berdasarkan trias politika,
c. pemerintahan berdasarkan undang-undang,
d. ada peradilan administrasi.
Jadi,  HAM  merupakan  unsur  utama  negara  hukum,  karenanya  merupakan keharusan  bagi  penyelenggara  negara  untuk  melindungi  HAM.  Pemerintahan  yang demokratis harus menempatkan perlindungan HAM sebagai salah satu tujuan penting yang  tidak  dapat  diabaikan.  Negara  yang  demokratis  selalu  menempatkan perlindungan,  penegakkan,  dan  pengembangan  HAM  dalam  berbagai  tindakan. Tindakan tersebut diantaranya mencakup:
a. penyelenggaraan fungsi peyanan umum (public service);
b. penyelenggaraan segenap aspek pembangunan; dan
c. penyusunan peraturan perundang-undangan maupun instrumen- instrumen hukum pemerintahan.
Dalam  tatanan  global,  sebagai  bagian  dari  masyarakat  internasional  Indonesia telah  menyatakan  komitmen  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  berlandaskan general  principle  of  good  governance. Salah  satu  indikator  pelaksanaan  prinsip- prinsip  umum  pemerintahan  yang  baik  adalah  adanya  jaminan  hukum  atas  HAM. Komitmen  ini  membuat  Indonesia  memiliki  kewajiban  moral  untuk  menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah menjamin perlindungan HAM.
Dihubungkan dengan wacana universalis-partikularis, secara historis pandangan Indonesia  dapat  ditinjau  dari  UUD  1945.    Pada  saat  UUD  1945  dirancang, pandangan  HAM  uniiversalis  sempat  muncul,  tetapi  usul  itu  kandas  karena  alasan
HAM dipandang sebagai kemenangan liberalis yang tidak disukai. Akibatnya, HAM tidak  diakui  seluruhnya,  melainkan  diambil  yang  sesuai  dengan  suasana  politik  dan sosial tahun 1945. Pada saat itu, Indonesia cenderung berpandangan partikularistik.
UUD  1945  memuat  kompromi  antara  kelompok  yang  tidak  menginginkan dimasukkannya hak-hak warga negara dalam konstitusi (Soekarno, Soepomo) dengan kelompok  yang  menginginkan  (Hatta,  Yamin  dan  Liem  Koen  Hian).  Keinginan kelompok  yang  mendukung  diterima  untuk  dicantumkan  dalam  Undang-Undang Dasar,  tetapi  dengan  terbatas.  Keterbatasan  itu  bukan  hanya  dalam  arti  bahwa  hak- hak  tersebut  lebih  lanjut  akan  diatur  oleh  undangundang,  tetapi  juga  dalam  arti konseptual.  Konsep  yang  digunakan  adalah  “Hak  Warga  Negara”  (“ rights  of  the citizens ”)  bukan  “Hak  Asasi  Manusia”  ( human  rights ).  Penggunaan  konsep  “Hak Warga  Negara”  itu  berarti  bahwa  secara  implisit  tidak  diakui  paham natural  rights yang  menyatakan  bahwa  hak  asasi  manusia  adalah  hak  yang  dimiliki  oleh  manusia karena  ia  lahir  sebagai  manusia.  Sebagai  konsekuensi  dari  konsep  itu,  maka  negara ditempatkan sebagai “ regulator of rights ”, bukan sebagai “ guardian of human rights ” (sebagaimana  ditempatkan  oleh  sistem  Perlindungan  Internasional  Hak    Asasi Manusia).
Perdebatan  tentang  pentingnya  HAM  diatur  dalam  konstitusi  muncul  kembali pada  Sidang  Umum  MPRS  tahun  1968  di  awal  Orde  Baru.  MPRS  ketika  itu  telah membentuk  Panitia  Ad  Hoc  Penyusunan  Hak-Hak  Asasi  Manusia.  Hasilnya  adalah sebuah “Rancangan Keputusan MPRS tentang Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-hak  serta  Kewajiban  Warga  Negara”.  Tetapi  sayang  sekali  rancangan  tersebut tidak  berhasil  diajukan  ke  Sidang  Umum  MPRS  untuk  disahkan  sebagai  ketetapan MPRS.
Pada  Sidang  Tahunan  MPR  tahun  2000,  perjuangan  untuk  memasukkan perlindungan  hak  asasi  manusia  ke  dalam  Undang-Undang  Dasar  akhirnya  berhasil dicapai. Majelis Permusyawaratan Rakyat sepakat memasukan hak asasi  manusia ke dalam  Bab  XA,  yang  berisi  10  Pasal  Hak  Asasi  Manusia  (dari  pasal  28A-28J)  pada Amandemen  Kedua  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  ditetapkan  pada  18  Agustus
2000.  Hak-hak  yang  tercakup  di  dalamnya  mulai  dari  kategori  hak-hak  sipil  politik hingga pada kategori hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, dalam bab ini juga  dicantumkan  pasal  tentang  tanggung  jawab  Pembentukan  Komnas  HAM,  yang kegiatannya  antara  lain  menyebarluaskan  wawasan  nasional  dan  internasional mengenai  HAM,  mengkaji  berbagai  instrumen  PBB  tentang  HAM  dengan  tujuan memberikan saran mengenai  kemungkinan ratifikasinya. Hal  ini menunjukan bahwa Komnas  HAM  memiliki  kecenderungan  menganut  partikularisme  relatif  dalam menyikapi HAM.
Amandemen  Kedua  tentang  Hak  Asasi  Manusia  merupakan  prestasi  gemilang yang dicapai Majelis Permusyawaratan Rakyat pasca Orde Baru. Amandemen Kedua itu  telah  mengakhiri  perjalanan  panjang  bangsa  ini  dalam  memperjuangkan perlindungan  konstitusionalitas  hak  asasi  manusia  di  dalam  Undang-Undang  Dasar. Mulai  dari  awal  penyusunan  Undang-Undang  Dasar  pada  tahun  1945,  Konstituante (1957-1959),  awal  Orde  Baru  (1968)  dan  berakhir  pada  masa  reformasi  saat  ini merupakan  perjalanan  panjang  diskursus  hak  asasi  manusia  dalam  sejarah  politik- hukum  Indonesia  sekaligus  menjadi  bukti  bahwa  betapa  menyesatkan  pandangan yang menyatakan hak asasi manusia tidak dikenal dalam budaya Indonesia.

## PENUTUP
1. Sebagai penutup dapat digaris bawahi hal-hal sebagai berikut:
2. Meskipun  secara  historis  konsep  HAM  banyak  dihubungkan  dengan pengalaman  sejarah  masyarakat  Barat,  tetapi  dalam  perkembanganya  juga diwarnai  oleh  pemikiran-pemikiran  sosialis  dan  juga  kepentingan-kepentingan negara  berkembang.  Tujuan  mulia  penghargaan  terhadap  HAM  merupakan kepentingan seluruh umat manusia.
3. Penghargaan HAM merupakan conditio sinequanon bagi Negara Hukum.
4. Indonesia  menjunjung  tin tinggi  HAM  secara  universal,  namun  tetap  mengakui kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariawan,  2004. Penegakkan  Supremasi  Hukum  Sebagai  Suatu  Fenomena. Materi Kuliah Umum Di Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Atmaja. Hak  Asasi  Manusia:  Analisis  Hak  Sipil  dan  Politik. Denpasar:  Fakultas Hukum Universitas udayana.
Hartono, Sunarjati. 1982. Apakah The Rule of Law Itu? Bandung: Alumni. Marhaendra,  Wija  Atmaja,  2004. Hak  Atas  Pembangunan:  Hak  Asasi  Manusia  dan Tantangan Global. Makalah Pada Loka Karya HAM Sekda Prop. Bali. Nickel,  James,  W.  1996. Hak  Asasi  Manusia  Refleksi  Filosofis  Atas  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jakarta: PT Gramedia Utama Pustaka. Rahardjo, Satjipto. 1991. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti. Rasjidi, Lili. 1990. Dasar-dasar Filsafat Hukum , Citra Aditya, Bandung, 1990. Soeseno,  Franz  Magnis.  1994. Hak  Asasi  Manusia  Kontekstual  atau  Universal? Dalam Majalah Prisma Nomor 11. Usfunan, Yohanes. 2004. Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Denpasar:  Makalah  Dalam  Rangka  Loka  Karya  HAM  diselenggarakan  oleh Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi bali.
Wibowo,  Aji.  2005. Analisis  Terhadap  Indeks  kemajuan  Ham  Di  Indonesia .  Dalam Hukum  Humaniter,  HAM,  dan  Hukum  Pengungsi.  Pusat  Studi  Hukum Humantiter dan HAM Universitas Tri Sakti, Jakarta.
Wysa,  Putra  Ida  Bagus.  2004. Sejarah,  Konsep  dasar,  dan  Perkembangan  HAM  Di Indonesia. Makalah  Dalam  Rangka  Loka  Karya  HAM  diselenggarakan  oleh Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi bali.