Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam vol. 3, no. 1, 2018 STAIN Curup-Bengkulu | p-issn: 2548-3374; e-issn: 2548-3382 Available online at : http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath

## Penentuan Mut’ah Wanita Karir dalam Pandangan
Hukum Positif Indonesia
Sanuri Majana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu sanurimajana@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to know how to give mut’ah if the divorced woman  is  a  career  women;  Whether  the  establishment  is  the  same  with ordinary  women  who  are  not  career  women.  This  research  is  a  library research in which the secondary data were obtained from interviews using literature literature such as the Qur'an and hadith. Research begins by way of describing the description of the problems of the data obtained, then drawn  conclusions  with  inductive  techniques.In  this  article,  it  can  be concluded the determination of mut’ah talak for career women, that is first, the determination of mut’ah talak for career woman in positive law view in Indonesia is based on propriety contained in article 160 KHI and applies not only to career woman. Sufficiency is worthy or not the amount for the wife in terms of husband's economic ability. Second, the determination of mut’ah for career woman based on propriety and ability of husband as in article 160 KHI. According to the jurisprudence of the judge,the propriety is reasonable whether or not the number is seen from the aspect of the husband's economic capability as well as the aspect of his wife, and also there are the customs prevailing in the environment of the relevant parties in accordance with surah al-Baqarah verse 236.
Keywords : Mut’ah , career woman, husband ability

## Abstrak
Tujuan  penelitiaan  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pemberian mut’ah apabila  kondisi  wanita  yang  diceraikan  berstatus  sebagai  wanita karir.  Apakah  sama  atau  tidak  penetapannya  dengan  wanita  biasa  yang bukan wanita karir. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research .  Di  mana  dalam  mengkaji  data  sekunder  yang  didapat  dari wawancara  dengan  menggunakan  literature  kepustakaan  seperti  Alquran dan  hadits.  Penelitian  dimulai  dengan  cara  mendekripsikan  gambaran tentang  permasalahan  dari  data  yang  didapat  kemudian  ditarik kesimpulannya  dengan  teknik  induktif.  Dalam  artikel  ini  dapat disimpulkan  penetapan mut’ah talak  bagi  wanita  karir,  yaitu pertama, penetapan mut’ah talakbagi wanita karir dalam pandangan hukum positif di Indonesia    adalah  berdasarkan  kepatutan  yang  terdapat  pada  pasal  160
68 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
KHI dan berlaku umum bukan hanya pada wanita karir. Kepatutan adalah layak atau tidaknya jumlah tersebut untuk istri dilihat dari segi kemampuan ekonomi  suami. Kedua, penetapan mut’ah bagi  wanita  karir  berdasarkan kepatutan  dan  kemampuan  suami  seperti  dalam  pasal  160  KHI.Menurut yurisprudensi hakim kepatutan adalah layak atau tidaknya jumlah tersebut dilihat  dari  segi  kemampuan  ekonomi suami serta  patut  atau  pantas  juga dilihat  dari  segi  istri,  dan  juga  adat  istiadat  yang  berlaku  di  lingkungan pihak-pihak yang terkait yang sesuai dengan surah al-Baqarah ayat 236.
Kata Kunci: Mut’ah , wanita karir, kemampuan suami

## Pendahuluan
Kebahagiaan  dalam  keluarga  merupakan  keinginan  yang  diharapkan semua manusia, dan semua itu akan terasa disaat sebuah keluarga menjalankan apa  yang  menjadi  kewajiban  dan  hak  masing-masing  baik  suami  ataupun  istri dalam  sebuah  keluarga.  Oleh  karena  itu,  segala  tingkah  laku,  gerak  langkah, selalu  berorientasi  kearah  itu  walaupun  dalam  aplikasi  memakai  cara  yang berlawanan dengan tujuan tadi.
Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga mendapat ketenangan dalam  kehidupan  rumah  tangga  mereka,  ada  keluarga  yang  tidak  tenang  dan menyenangkan,  ada  kalanya  kehidupannya  begitu  ruwet  dan  memusingkan.Hal tersebut terjadi karena peran dan fungsi mereka khususnya bagi suami ataupun istri  sudah  tidak  dilaksanakan.  Hingga  terjadi  suatu  hal  yang  halal  tapi  dibenci Allah yaitu perceraian. Perceraian itu bisa saja berupa cerai gugat dari pihak istri maupun cerai talak dari pihak suami.
Berbicara mengenai cerai talak, salah satu efeknya adalah berupa adanya mut’ah yang  harus  diberikan  seorang  suami  kepada  istrinya.  Hal  ini  diatur  oleh Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  pasal  158,  159,  160  tentang: Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat tertentu, Mut’ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat  tersebut pada pasal 158, besarnya Mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami 1 . Mengenai hal mut’ah ini ada berbagai pendapat  para  fuqaha,  baik  itu  yang  mengatakan mut’ah itu  wajib  ataupun sunnah.  Namun  yang  menarik  menurut  penyusun  adalah  mengenai  penafsiran kata  kepatutan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  maupun  surah  al-Baqarah  ayat 236 tersebut.
" Orang  yang  mampu  menurut  kemampuannya  dan  orang  yang  miskin  menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut ".
1 Tim  Redaksi  Pustaka  Yustisia, Hukum  Keluarga  (Kumpulan  Perundangan  Tentang Kependudukan,  Kompilasi  Hukum  Islam,  Perkawinan,  Perceraian,  KDRT  dan  Anak),  ( Yogayakarta: Pustaka Yustisia. 2010), Cetakan pertama, h. 265.
Sanuri Majana: Penentuan Mut’ah Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Positif  | 69
Dengan pernyataan seperti ini, maka ada tiga unsur kepatutan yang mesti diperhatikan  dalam  pemberian mut’ah .  Pertama,  kepatutan  atau  kepantasan berdasarkan  kemampuan  suami,  dan  itu  didasarkan  pada  ayat  di  atas.  Artinya, suami yang kaya tidak pantas memberikan mut’ah yang sama jumlahnya dengan suami yang termasuk golongan miskin, dan sebaliknya. Kedua, patut atau pantas bagi  istri.  Artinya,  istri  yang  terbiasa  dengan  pola  hidup  cukup  apalagi  mewah dengan  suami  itu  atau  keluarganya  sebelumnya,  tidak  pantas  kalau  mendapat mut’ah yang  jumlahnya  sedikit. 2 Seperti  yang  dikatakan  al-Kasaniy  yang  dikutip oleh  Najib  Chicharito  dalam  makalahnya  yang  berjudul Mut’ah Pasca Cerai , karena mut’ah itu  sendiri  adalah  sebagai  ganti  dari  kemaluannya.  Oleh karena  itu,  keadaan  isteri  lah  yang  jadi  pedoman  dalam  penentuan mut’ah itu. Ketiga,  patut  atau  pantas  menurut  adat  yang  berlaku  di  lingkungan  tempat mereka  hidup.  Hal  ini  perlu  mendapatkan  perhatian,  setidaknya  untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial antara istri yang diberi mut’ah dengan orang-orang yang berada di sekitarnya.
Dari ketiga penafsiran itu ada hal yang menarik penyusun untuk meneliti bagaimana  jika  seandainya  posisi  istri  yang  menerima mut’ah adalah  seorang wanita karir. Yang mungkin saja pengahsilannya tidak jauh berbeda dari suami, bahkan mungkin lebih. Karena syarat kepatutan tadi bukan hanya dari sisi suami melainkan  dari  istri  juga.Persoalan  tersebut  juga  dikarenakan  pada  zaman sekarang  ini  lumrah  terjadi.  Dan  perkara  tersebut  juga  mungkin  sudah  sering didapati  dan  ditemui  dalam  perkara  yang  ditangani  atau  diselesaikan  oleh Pengadilan  Agama.    Namun  secara  teori  maupun  penjelasan  ukuran  dan penetapan  yang  kerap  digunakan  oleh  para  hakim  di  Pengadilan  Agama  juga sangat menentukan dan sangat menarik untuk dibahas.

## Pembahasan
Pengertian Mut’ah dan Dasar Hukum Mut’ah
Dalam  istilah  agama  talak  artinya  melepaskan  ikatan  perkawinan  atau bubarnya hubungan perkawinan 3 . Syariat Islam memberikan kepada laki-laki hak untuk  mengakhiri  kehidupan  rumah  tangganya  dengan  talak 4 .  Setelah menjatuhkan  talak,  seorang  bekas  suami  harus  menunaikan  beberapa tanggungan dan kewajiban beserta segala akibatnya sesuai aturan syara’. Akibat dari penjatuhan talak tersebut adalah sebagai berikut:
2 Chicharito, Najib. Mut’ah Pasca Cerai .(Google:najib@gmail.com. 2012), h. 4.
3 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Al- Ma’arif, 2010), Jilid 8, Cet. ke-20, h. 7.
4 Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, terj. As’ad Yasin, (Jakar ta: Gema Insani, 2009), Cet. ke-6, h. 507.
70 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
1. Harus  melunasi  mahar  yang  belum  dibayar  atau  yang  belum  lunas.  Mahar (maskawin)  ialah  suatu  pemberian  wajib  dari  calon  suami  kepada  calon istrinya baik dalam bentuk benda maupun jasa 5 .
2. Memberi nafkah wajib selama masa iddah
3. Memberi upah penyusuan anak dan nafkah mereka hingga dewasa.
4. Memberi mut’ah talak kepada bekas istri.
Kata mut’ah dengan dhammah mim ( mut’ah ) atau kasrah ( mit’ah ) akar kata dari al- mata’ ,  yaitu  sesuatu  yang  disenangi 6 . Mut ’ ah ( ةعتملا )  secara  bahasa  artinya adalah  kesenangan 7 .  Sedangkan  menurut  istilah  yaitu  sesuatu  yang  diberikan kepada istri yang dicerai sebagai penghibur 8 . Maksudnya materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya karena talak atau semakna dengannya dengan syarat tertentu.
Secara  definitive,  makna mut’ah adalah  sejumlah  harta  yang  wajib diserahkan  suami  kepada  istri  yang  telah  diceraikannya  dengan  cara  cerai  talak atau  cara  yang  semakna  dengan  hal  tersebut.  Dengan  kata  lain  apabila  terjadi perceraian yang bukan melalui cara cerai talak misalnya dengan cara khuluk (cerai gugat)  yang  perceraian  tersebut  berasal  dari  pihak  istri  maka  istri  tidak mempunyai hak mut’ah sama sekali. 9
Mengenai mut’ah terdapat beberapa ayat yang menjadi dasar hukumnya, walaupun  ada  perbedaan  pandangan  diantara  para  ulama,  namun  hal  tersebut akan dibahas setelah pembahasan tentang dasar hukum mut’ah ini. Yang pertama adalah  firman  Allah  SWT  dalam  surah  al-Baqarah  ayat  236  yang  berbunyi sebagai berikut:
                                                                                                    
                                                                                                   
5 H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. ke-2, h. 37.
6 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat ,
(Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke-2, h. 207.
7 Ahmad  Dzulfikar, Kamus  Ekstra  Lengkap  Arab-Indonesia-Inggris, (Jakarta:  Mutiara Media, 2010), Cet. Pertama, h. 503.
8 Hasbi  Ash- Shiddieqy, Tafsir Al-Bayan , (Bandung: Al- Ma’arif, 1966), Jilid 1, h. 259.
9 Husni Syams , Hak Mut’ah Istri Pasca Perceraian (fikihonline.blogspot.com :Ensiklopedi Fikih Online, 31 Maret 2010), h. 5.
Sanuri Majana: Penentuan Mut’ah Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Positif  | 71
Tidak  ada  kewajiban  membayar  (mahar)  atas  kamu,  jika  kamu  menceraikan  isteri-isteri kamu  sebelum  kamu  bercampur  dengan  mereka  dan  sebelum  kamu  menentukan maharnya.dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang  mampu  menurut  kemampuannya  dan  orang  yang  miskin  menurut  kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut.Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. 10
Sedangkan  ayat  yang  kedua  dalam  surah  al-Baqarah  ayat  241  yang berbunyi sebagai berikut:
                                                            
Kepada  wanita-wanita  yang  diceraikan  (hendaklah  diberikan  oleh  suaminya) mut’ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. 11
Ayat  diatas  bermakna  bahwa  tiap-tiap  perempuan  yang  diceraikan berhak menerima mut’ah dari bekas suaminya dengan cara yang baik.
Suami yang memberikan hiburan tersebut adalah orang yang bertaqwa kepada Allah oleh karenanya ia menjadi pemurah memberikan bantuan kepada bekas  istrinya  dengan  ketulusan  hati  sejalan  dengan  petunjuk  agama  yaitu mengambil istri dengan baik atau menceraikan dengan baik. 12
Dan  ayat  yang  ketiga  terdapat  dalam  surah  al-Azhab  ayat  28  yang berbunyi sebagai berikut:
                                                                                                            
                          
Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia  dan  perhiasannya,  maka  marilah  supaya  kuberikan  kepadamu mut’ah dan  aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. 13
Mut’ah wajib  diberikan  kepada  setiap  wanita  yang  dicerai  sebelum bercampur  dan  sebelum  kepastian  mahar,  yang  merupakan    pendapat  ulama Hanafiyah  dan  As- Syafi’i  dalam  pendapatnya  yang  baru  ( qaul  jadid ). 14 Pendapat
10 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro. 2006 ), h. 30.
11 Hasbi  Ash- Shiddieqy, Op. Cit. , h. 260-261.
12 Sonhadji dan Zaini Dahlan, Alquran dan Tafsirnya, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,
1990), Jilid 1, h. 405.
13 Departemen Agama, Op. Cit . h. 336.
14 Aziz Muhammad, Op. Cit. h. 207.
72 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
tersebut dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad dalam bukunya yang berjudul Fiqh Munakahat.
Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 236, yang berarti “atau kamu menentukan maharnya”, maksudnya belum ditentukan oleh yang bersangkutan.Maknanya selama belum kamu sentuh dan belum kamu tentukan maharnya. Diantara dalil yang menunjukkan makna tersebut dalam firman Allah setelahnya  tentang  hukum  wanita  yang  dicerai  sebelum  bercampur  dan ditentukan maharnya, yaitu pada ayat berikutnya yang berbunyi sebagai berikut:
                                                                                                   
                                                                                                                                                
        
Jika  kamu  menceraikan  isteri-isterimu  sebelum  kamu  bercampur  dengan  mereka,  padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 237) 15
Ayat  pertama  menjelaskan  hukum  wanita  yang  dicerai  sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, ia wajib diberi mut’ah . Ayat kedua menjelaskan hukum wanita yang cerai sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya, hukumnya adalah ia wajib diberi separuh mahar yang ditentukan.
Pendapat Para Ulama Mengenai Hukum Mut’ah 1. Mut’ah hukumnya  wajib  menurut  sebagian  imam  dari  kalangan  sahabat Tabi’in,  seperti  Ali  bin  Abi  Thalib,  Ibrahim  an - Nakha’i,  Ibnu  Syihab  az - Zuhri,  Abu  Qilabah,  Al- Hasan,  dan  Sa’id  bin  Jubair  sebagaimana  yang dikutip  oleh  Yusuf  Qaradhawi  dalam  bukunya  fatwa-fatwa  kontemporer halaman  507. 16 Mereka  mengatakan  bahwa  tiap-tiap  wanita  yang  ditalak berhak mendapatkan mut’ah . Alasan mereka adalah keumuman firman Allah surah al-Baqarah ayat 241:
                                                            
15 Departemen Agama, Op. Cit., h. 30.
16 Yusuf Al-Qaradhawi, Loc. Cit .
Sanuri Majana: Penentuan Mut’ah Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Positif  | 73
Kepada  wanita-wanita  yang  diceraikan  (hendaklah  diberikan  oleh  suaminya) mut’ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. 17
Alquran tidak memberikan batasan tentang mut’ah ini, tetapi hanya menetapkan  menurut  yang  ma’ruf.Batasan  yang  ma’ruf  disinilah  yang dianggap  layak  oleh  fitrah  yang  sehat,  diakui  oleh urf yang  matang,  serta diridhai oleh ahli ilmu dan agama.
2. Penggalan  surah  al- Baqarah  ayat  236  yang  berarti  ‘dan  berilah m ut’ah kepada  mereka’ adalah  suatu  perintah. 18 Perintah  secara  hakikat  berlaku untuk kewajiban selama tidak ada tanda-tanda yang qarinah (menyertainya) yang  memalingkan  kewajiban  tersebut  kepada  makna  lain,  yakni  sunnah atau  anjuran  dan  lainnya.  Ketika  tidak  didapatkan qarinah, perintah  di  sini kembali kepada hakikatnya, yaitu wajib. 19 Jadi, mut’ah wajib bagi wanita yang dicerai sebelum dicampuri dan belum dipastikan maharnya.
Pendapat pertama mengenai mut’ah hukumnya wajib berdasarkan alasan berikut:
Kata “ala” yang  berarti  atas  pada  surat  al-Baqarah  ayat  236  di  atas bermakna kewajiban dan kata “haqqan” yang berarti pasti memperkuat kewajiban dari sisi lafal lain, karena hakikatnya menuntut kewajiban. Berdasarkan uraian di atas, penggabungan kata ala dan haqqan menuntut penguatan atas hukum wajib.
Kewajiban mut’ah dalam kondisi ini sebagai pengganti kewajiban, yaitu separuh mahar mitsil . Pengganti wajib hukumnya juga wajib, karena ia menempati di tempat wajib dan memposisikan pada posisinya.
Mahar mitsil yaitu mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan atau  diterima  oleh  perempuan,  sama  dengan  perempuan  lain,  umurnya, kecantikannya,  hartanya,  akalnya,  agamanya,  kegadisannya,  kejandaannya  dan negerinya sama ketika aqad nikah dilangsungkan. 20
Selain  kedua  hal  diatas  yang  mendukung  diwajibkan mut’ah , dasar hukumnyapun  juga  menjadi  alasan  yaitu  talak  ini  jatuh  pada  saat  nikah sedangkan  menikah  menuntut  pengganti iwadh (ganti  rugi)  yang  didapatkan wanita.Dalam  kondisi  talak  terjadi  sebelum  bercampur  disebutkan  maharnya separuh  dari  yang  disebutkan,  sementara  mahar  yang  tidak  disebutkan    maka penggantinya  adalah mut’ah , sehingga  pernikahan  ini  tidak  lepas  dari iwadh bagi wanita.
17 Hasbi  Ash- Shiddieqy, Loc. Cit . 18 Aziz Muhammad, Op. Cit. , h. 209. 19 Ibid. , h. 209. 20 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Al- Ma’arif, 2010), Jilid 7, Cet. ke-20, h. 69.
74 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
Pendapat  yang  kedua  juga  dikutip  oleh  Aziz  yaitu  tentang mut’ah hukumnya  sunnah.  Sebagian  ulama  berpendapat  bahwa mut’ah dalam  kondisi tersebut tidak wajib, ia hanya sunnah, demikian pendapat Malik, Al-Laits, Ibnu Abi Layla, dan Imam Asy- Syafi’i dalam pendapat yang lama ( qaul qadim ). 21
Dengan  mengambil  dalil  firman  Allah  surah  al-Baqarah  ayat  236  dan ayat 241, dengan metode pemahaman dua ayat diatas tersebut, sebagai berikut:
1. Kewajiban tidak hanya dikhususkan pada orang-orang yang berbuat baik dan takwa, tetapi juga kepada yang lain. Ketika mut’ah dikhususkan kepada mereka, menunjukkan bahwa mut’ah hukumnya tidak wajib,
2. Kekhususan mut’ah kepada  orang-orang  yang  berbuat  baik  dan  takwa didasarkan pada kebaikan (ihsan) dan anugerah, kebaikan tidak wajib. 22
Dalil  yang  dijadikan  dasar  bagi  pendapat  kedua  terjawab  bahwa kewajiban  terhadap  orang  yang  berbuat  baik  dan  takwa  tidak  menghilangkan kewajiban  terhadap  orang  lain.  Perbandingannya  dengan  firman  Allah  yang berbunyi:
                             
                  
Kitab  (al-Quran)  ini  tidak  ada  keraguan  padanya;  petunjuk  bagi  mereka  yang bertaqwa. (al-Baqarah: 2). 23
Ayat  tersebut  tidak  meniadakan  bahwa  Alquran  juga  menunjukkan kepada  manusia  seluruhnya,  baik  takwa,  orang  yang  berbuat  baik,  dan  yang lainnya.Pendapat yang kuat berdasarkan penjabaran diatas adalah pendapat yang pertama karena kuat dalilnya dan selamat dari kontradiksi.
1. Wanita yang tidak meminta maharnya tertentu,  diserahkan kepada suami atau  pertimbangan  wali,  dan  tidak  disebutkan  besarnya  dalam  akad ( mufawwidhah ),  apabila  ditalak  sebelum  ditentukan  maharnya,  tidak diberikan  mahar  kepadanya,  melainkan  hanya  diberi  pemberian  untuk menyenangkannya  karena  telah  ditalak  ( mut’ah ).  Demikian  menurut pendapat  Hanafi,  Syafi’i,  dan  pendapat  Hambali,  yang  paling  sahih  yang dikutip  oleh  Syaikh  al-Allamah  yang  diterjemahkan  oleh  Abdullah  Zaki Alkaf.  dalam  bukunya  yang  berjudul Rahmah  al-Ummah  fi  Ikhtilaf  al-
21 Aziz Muhammad, Op. Cit. , h. 208.
22 Ibid. , h. 210. 23 Departemen Agama, Op. Cit . h. 2.
Sanuri Majana: Penentuan Mut’ah Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Positif  | 75
A’i mmah .  Sedangkan  menurut  pendapat  Hambalidalam  riwayat  lain, Perempuan tersebut berhak mendapat separuhnya dari mahar mitsl. 24
2. Syafi’iberpendapat  sebagaimana  yang  dikutip  Muhammad  Jawad Mughniyah,  dalam  bukunya  yang  berjudul Fiqh  Lima  Mazhab bahwa Mut’ah adalah kewajiban atas suami untuk istrinya setelah ditalak sebelum dicampuri, tetapi perempuan itu tidak berhak memperoleh suatu mahar. 25
Karena mut’ah pada prinsipnya sebagai pengganti dari mahar.
Fuqaha’ berbeda pendapat tentang ukuran besar kecilnya mut’ah
Sebagaimana  pula  mereka  berbeda  pendapat  mengenai  kondisi pertimbangan mut’ah , apakah  pertimbangan  suami  saja,  atau  istri  saja  atau mungkin pertimbangan keduanya.
1. Abdul Aziz dan Abdul Wahab mengutip dalam bukunya Fikih Munakahat mengenai,  ulama  Hanafiyah  dan  Zhahiriyah  berpendapat  bahwa mut’ah mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian, baju kurung, kerudung,  dan  rangkapan.  Ukuran  ini  diriwayatkan  dari  Al- Hasan,  Sa’id bin Al- Musayyab, Atha’, dan Asy - Sya’bi. 26
2. Ulama  Syafi’iyah  berpendapat  bahw a mut’ah tidak  memiliki  ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. 27 Kewajibannya  tidak  melebihi  dari  mahar mitsl dan  sunnahnya  tidak melebihi dari separuh mahar mitsl. Mereka mengambil dalil dari hadis yang diriwayatka n  dari  Abi  Majlaz  berkata:  “Aku  berkata  pada  Ibnu  Umar: ‘Beritakan  kepadaku  tentang mut’ah , ‘ia  pun  memberitakan  kepadaku tentang  ukuran mut’ah dan  aku  orang  yang  dimudahkan.  Ia  berkata: ‘Berikan  pakaian  begini,  berikan  pakaian  begini,  dan  berikan  pakaian begini,  ‘Abi  Majlaz  berkata:  ‘Cukuplah,  aku  dapati  kira -kira  seharga  30 dirham. ‘Beliau berkata: ‘Perkiraan 30 dirham.’ ” 28
3. Ulama Hanabillah berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Syaikh al- Allamah  Muhammad  bin  Abdurrahman  ad-Dimasyki  yang  berjudul Fiqh Empat  Mazhab ,  bahwa mut’ah yang  paling  tinggi  diberi  pembantu,  yang pertengahan  diberi  pakaian,  dan  yang  paling  rendah  diberi  pakaian  yang cukup untuk shalat, yaitu baju kurung dan kerudung. 29
24 Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fikih Empat Mazhab, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), Cet. ke-13, h. 357.
25 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, terj. Masykur A. B, (Jakarta: Lentera, 2011), Cet. ke- 28, h. 375. 26 Aziz Muhammad, Op. Cit. , h. 211. 27 al-Allamah Muhammad, Loc. Cit.
28 Aziz Muhammad, Loc. Cit . 29 al-Allamah Muhammad, Op. Cit. , h. 357-358.
76 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
4. pendapat ulama Syafi’iyah dan Imam Ahmad dalam satu periwayatan yang juga  dikutip  oleh  Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  berpendapat  bahwa, Masing-masing pendapat mempunyai dalil, saya tidak dapat mentarjih satu pendapat atas pendapat lain dalam hal ini. Menurut saya yang baik adalah apabila  suami  istri  saling  merelakan  ukuran mut’ah , apa  yang  disepakati mereka  berdua  tentang  ukuran mut’ah , suami  melaksanakan,  baik  sedikit atau banyak. Jika mereka bertengkar tentang ukuran mut’ah , mereka lapor ke  hakim  untuk  ditentukan  ukurannya,  demikian  pendapat  ulama Syafi’iyah  dan  Imam  Ahmad  dalam  satu  periwayatan  yang  juga  dikutip oleh Aziz.
Ukuran mut’ah tidak  diterangkan  dalam syara’ , mut’ah berada  di  antara sesuatu  yang  memerlukan  ijtihad  maka  wajib  dikembalikan  kepada  hakim sebagaimana  hal-hal  lain  yang  memerlukan  ijtihad.Ukuran mut’ah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. Mut’ah yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga mu t’ah yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain.
Pendapat  yang  kuat  adalah  pendapat  ulama  Syafi’iyah,  pendapat  Abu Yusuf dari ulama Hanafiyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran mut ’ah hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.
Mut’ah dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang Perkawinan
Dalam sub bab ini akan diuraikan bagaimana mut’ah di dalam Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  dan  perundang-undangan  perkawinan.  Namun  terlebih dahulu  kita  ketahui  adalah  mengenai  putusnya  perkawinan  yang  bagaimana sehingga mengakibatkan mut’ah .
Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 113 KHI disebutkan  bahwa,  perkawinan  putus  karena  kematian,  perceraian,  atau  atas keputusan pengadilan. 30
Perkawinan  dapat  putus  disebabkan  perceraian  sebagaimanayang dijelaskan  pada  pasal  114  yang  membagi  perceraian  kepada  dua  bagian, perceraian  yang  disebabkan  karena  talak  dan  perceraian  yang  disebabkan  oleh gugatan perceraian. 31
30 Sulaikin Lubis, et all, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia , (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. ke-3, h. 123.
31 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia ,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. ke-3, h. 220.
Sanuri Majana: Penentuan Mut’ah Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Positif  | 77
Mengenai masing-masing sebab perceraian, akibat yang ditimbulkannya berbeda bagi tiap-tiap pelakunya. Maka dari itu kita perlu memahami dulu apa yang  dimaksud  dengan  cerai  talak  dan  apa  bedanya  dengan  cerai  gugat.  Cerai gugat merupakan perceraian yang berasal dari gugatan yang diajukan istri kepada Pengadilan  Agama    untuk  menjatuhkan  talak  suaminya  terhadap  dirinya. Sedangkan  cerai  talak  adalah  cerai  yang  berasal  dari  permohonan  suami  ke Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya.
Pengertian cerai talak dapat kita pahami dari pasal 66 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, yang berbunyi:
Seorang  suami  yang  beragama  Islam  yang  akan  menceraikan  istrinya  mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak . 32
Dari  sana  dapat  kita  ambil  kesimpulan  bahwa  cerai  talak  adalah permohonan  suami  kepada  pengadilan  untuk  menceraikan  istrinya  dengan menjatuhkan talak.Sedangkan pengertian cerai gugat dapat kita pahami dari pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, yang berbunyi:
Gugatan  perceraian  diajukan  oleh  istri  atau  kuasanya  kepada  Pengadilan  yang  daerah hukum nya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. 33
Dari  pasal  diatas  dapat  kita  pahami  bahwa  cerai  gugat  adalah  gugatan yang  diajukan  oleh  istri  kepada  Pengadilan  sesuai  dengan  daerah  hukumnya untuk  bercerai  dengan  suaminya.Perbedaannya  dengan  cerai  talak  adalah  dari segi siapa yang mengajukan.Kalau cerai talak dari pihak suami tapi dalam bentuk permohonan sedangkan cerai gugat dari pihak istri tapi dalam bentuk gugatan.
Akibat  cerai  talak  terdapat  pada  pasal  149  KHI  yang  bunyi  pasalnya sebagai berikut:
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a) memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
c) melunasi  mahar  yang  masih  terhutang  seluruhnya,  dan  separuh  apabila  qobla  al dukhul;
d) memberikan  biaya  hadhanah  untuk  anak-anaknya  yang  belum  mencapai  umur  21 tahun. 34
32 Tim Redaksi Sinar Grafika, Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet. Pertama, h. 10.
33 Ibid. , h. 113.
Ketentuan  ini  dimaksudkan  agar  bekas  istri  yang  telah  diceraikan suaminya  jangan  sampai menderita  karena  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Selanjutnya  yang  akan  dibahas  adalah  mengenai  point  “a”  yaitu mengenai mut’ah .    Dalam  KHI,  diatur  mengenai  syarat mut’ah dalam  pasal  158 yang berbunyi:
Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:
a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da ad -dukhul;
b. perceraian itu atas kehendak suami. 35
Maksud dari point “a” adalah mut’ah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada  bekas  istri  dengan  syarat  bahwa  maharnya  belum  ditentukan  setelah bercampur.  Dan  point  “b”  bermakna  bahwa  perceraian  tersebut  merupakan kehendak suami atau dengan kata lain merupakan cerai talak bukan cerai gugat dari pihak istri. Namun jika sudah terjadi pencampuran diantara suami istri maka mut’ah tidak wajib diberikan melainkan bersifat sunnah, hal tersebut berdasarkan pasal 159 KHI yang berbunyi sebagai berikut:
Mut’ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158. 36
Mengenai  ukuran  seberapa  besar mut’ah yang  harus  diberikan,  KHI membahas dalam pasal 160 yang berbunyi sebagai berikut:
Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. 37
Mengenai  ukuran  atau  kadar mut’ah yang  harus  diberikan  terhadap  istri, berdasarkan pasal diatas adalah dengan kepatutan dan kemampuan suami. Yang dimaksud kepatutan adalah layak atau tidaknya jumlah tersebut untuk istri dilihat dari  segi  kemampuan  ekonomi  suami  dan  juga  adat  istiadat  yang  berlaku  di lingkungan pihak-pihak yang berperkara tersebut. Walaupun pada dasarnya tetap bergantung pada kemampuan suami.
Penentuan Kadar Mut’ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif di Indonesia
Dalam sub bab ini akan diuraikan bagaimana penentuan kadar mut’ah di dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Hal  yang  mengakibatkan  terjadinya mut’ah adalah putusnya perkawinan.
34 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), Cet-6, h. 283.
35 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia , (Jakarta: Gema Insani press, 1994), h. 124.
36 Ibid. , h. 124. 37 Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Loc. Cit.
Sanuri Majana: Penentuan Mut’ah Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Positif  | 79
Perkawinan  dapat  putus  disebabkan  perceraian  sebagaimanayang dijelaskan  pada  pasal  114  yang  membagi  perceraian  kepada  dua  bagian, Perceraian  yang  disebabkan  karena  talak  dan  perceraian  yang  disebabkan  oleh gugatan  perceraian. 38 Mengenai  masing-masing  sebab  perceraian,  akibat  yang ditimbulkannya  berbeda  bagi  tiap-tiap  pelakunya.  Bisa  dikarenakan  cerai  gugat ataupun cerai talak. Pengertian cerai talak dapat kita pahami dari pasal 66 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, yang berbunyi:
Seorang  suami  yang  beragama  Islam  yang  akan  menceraikan  istrinya  mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. 39
Dari  sana  dapat  kita  ambil  kesimpulan  bahwa  cerai  talak  adalah permohonan  suami  kepada  pengadilan  untuk  menceraikan  istrinya  dengan menjatuhkan talak.
Akibat  cerai  talak  terdapat  pada  pasal  149  KHI  yang  bunyi  pasalnya sebagai berikut:
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a) memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dija tuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
c) melunasi  mahar  yang  masih  terhutang  seluruhnya,  dan  separuh  apabila  qobla  al dukhul;
d) memberikan  biaya  hadhanah  untuk  anak-anaknya  yang  belum  mencapai  umur  21 tahun. 40
Ketentuan  ini  dimaksudkan  agar  bekas  istri  yang  telah  diceraikan suaminya  jangan  sampai menderita  karena  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan hidupnya.    Dalam  KHI,  diatur  mengenai  syarat mut’ah dalam  pasal  158  yang berbunyi:
Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:
a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da ad -dukhul;
b. perceraian itu atas kehendak suami. 41
38 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia ,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. ke-3, h. 220.
39 Tim Redaksi Sinar Grafika, Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet. Pertama, h. 10.
40 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), Cet-6, h. 283.
41 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia ,
(Jakarta: Gema Insani press, 1994), h. 124.
80 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
Misalkan,  jika  seorang  istri  menuntut mut’ah dalam  gugatan  rekonvensi sebesar  Rp  10.000.000,-  terhadap  suami  yang  berpenghasilan  Rp  2.000.000,- perbulan,  maka  berdasarkan  pasal  160  KHI, mut’ah yang  dikabulkan  adalah sebesar kemampuan suami yaitu maksimal Rp 2.000.000,-. Bukan hanya jumlah penghasilan  yang  dilihat, tetapi  juga  kesanggupan  yang  benar-benar  disanggupi oleh  suami.  Misalnya  yang  suami  sanggupi  sebesar  adalah  Rp  1.000.000,-, dikarenakan kebutuhan untuk dirinya mengandalkan dari gaji bulanan tersebut. Dan dinilai layak untuk disekitar adat istiadat lingkungan istri.
Tetapi kerap terjadi Pengadilan Agama memutuskan memberikan mut’ah kepada  wanita  yang ba ’da dukhul. Walaupun  dalam  permohonan  suami  tidak mengajukan mut’ah dan dalam rekonvensi tidak ada diajukan gugatan mut’ah . Hal tersebut  dikarenakan  melihat  kandungan  situasi  dan  kondisi  pihak terkait.Apakah layak atau tidak diberikan mut’ah , dan tetap berlandaskan dengan ketentuan pasal diatas.
Dalam penelitian ini penulis mengambil dua perkara cerai talak sebagai contoh  analisa.  Perkara  cerai  talak  yang  didalamnya  terdapat  putusan mut’ah dengan  status  istri  memiliki  pekerjaan  atau  wanita  karir.  Perkara  yang  pertama yaitu perkara 0556/Pdt.G/2013/PA.LLG. Perkara ini diajukan oleh suami yang bernama  Andi  (bukan  nama  sebenarnya)  selanjutnya  disebut  sebagai  pemohon terhadap istri yang bernama Een Kartika (bukan nama sebenarnya)  selanjutnya disebut  sebagai  termohon  Dalam  perkara  ini  pemohon  tidak  mengajukan gugatan  untuk  memberikan mut’ah terhadap  istrinya.  Pemohon  hanya mengajukan  permohonan  untuk  mengucapkan  ikrar  talak  terhadap  termohon. Yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak secara garis besar  adalah  dikarenakan  masalah  ekonomi  dan    merasa  kurang  dilayani termohon.  Masalah  ekonomi  tersebut  dipicu  oleh  kesenjangan  penghasilan antara  pemohon  dan  termohon.  Pemohon  bekerja  sebagai  karyawan  di  Bank Swasta  sedangkan  termohon  sebagai  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  di  salah  satu instansi  daerah.  Menurut  pemohon,  termohon  sering  menggunakan  alasan pekerjaan  tersebut  untuk  tidak  melayaninya.  Padahal  orang  lain  yang  bekerja sebagai PNS tetap masih bisa melayani suaminya.
Menanggapi  alasan  termohon  dalam  permohonan  konvensi  (gugatan awal),  maka  pemohon  menolak  dengan  tegas  semua  alasan  tersebut,  dan mengajukan  gugatan  rekonvensi.  Gugatan  rekonvensi  adalah  gugatan  yang diajukan  tergugat  sebagai  gugatan  balasan  terhadap  gugatan  yang  diajukan penggugat  kepadanya. 42 Yang  dalam  hal  ini  berarti  termohon  mengajukan
42 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cetakan ke- 12, h. 468.
Sanuri Majana: Penentuan Mut’ah Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Positif  | 81
gugatan balasan kepada pemohon.Yang selanjutnya termohon disebut penggugat rekonvensi dan pemohon sebagai tergugat rekonvensi.
Adapun isi gugatan mut’ah termohon adalah sebagai berikut:
“ Menghukum  tergugat  rekonvensi  membayar  nafkah mut’ah sebesar  Rp  10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)” 43
Dalam  tahap  persidangan  pemohon  menyatakan  tidak  sanggup memberikan mut’ah sebesari Rp 10.000.000,- kepada termohon. Pemohon hanya sanggup  memberikan  sebesar  Rp  5.000.000,-  kepada  termohon,  dan  didalam jumlah tersebut juga sekaligus membayar uang nafkah selama masa iddah . Iddah merupakan  masa  yang  harus  ditunggu  oleh  seorang  perempuan  yang  telah bercerai  dari  suaminya  supaya  dapat  kawin  lagi  untuk  mengetahui  bersih rahimnya atau melaksanakan perintah Allah. 44
Mengenai  tuntutan  uang mut’ah tersebut,  para  majelis  hakim  dalam perkara  ini  mempertimbangkan  beberapa  hal  untuk  memutuskan  berapa  besar mut’ah yang  harus  diberikan.  Yaitu  yang pertama, pemohon  benar  terbukti sebagai karyawan swasta Bank Swasta dengan bukti slip gaji berpenghasilan Rp 2.500.00,- perbulan. Kedua, pemohon merasa tidak sanggup membayar tuntutan mut’ah termohon  yang  berjumlah  Rp  10.000.000,-  dengan  alasan  gaji  diatas, jumlah uang mut’ah yang pemohon sanggupi adalah Rp 2.500.000,-.
Ketiga, berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami wajib  memberikan mut’ah yang  layak  kepada  bekas  istrinya,  baik  berupa  uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla ad- duhkul… ….” 45
Keempat, karena mut’ah ini  hanya  diberikan  satu  kali  saja  dan  itu merupakan tanda penghibur atau kenang-kenangan bagi isteri yang ditalak oleh suami, dan sudah sangat wajar jika tergugat rekonpensi memberikan hal tersebut mengingat  perkawinan  keduanya  sudah  berjalan  lebih  dari  5  (lima)  tahun lamanya
Dari  beberapa  hal  yang  dipertimbangkan  diatas  maka  majelis  hakim memutuskan  bahwa  kesanggupan  pemohon  untuk  membayar  uang mut’ah sebesar  Rp  2.500.000,-  dinilai  majelis  hakim  kurang  pantas  dan  kurang  layak. Maka  dari  itu  majelis  hakim  menetapkan  yang  layak  dan  pantas  untuk mut’ah tersebut  adalah  Rp  4.000.000,-  dan  menghukum  tergugat  rekonvensi  untuk membayarkannya kepada penggugat rekonvensi.
43 Salinan putusan perkara nomor 0556/Pdt.G/2013/PA.LLG, h. 8.
44 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Jakarta: Prenada Media,
2007), Cet. kedua, h. 304.
45 Tim Redaksi Sinar Grafika, Op. cit , h. 263.
Perkara  yang  kedua  yaitu  perkara  nomor  0241/Pdt.G/2013/PA.LLG. Perkara  ini  diajukan  oleh  suami  yang  bernama  Rebo  Hasani  bin  Junaidi selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap istri yang bernama Sunarti binti Narno  Syang  selanjutnya  disebut  sebagai  termohon.  Selama  pernikahan  yang sudah dibina selama sekitar setahun, anatra pemohon dan termohon dikaruniai satu  orang  anak  perempuan.  Dalam  perkara  ini  pemohon  tidak  mengajukan gugatan untuk memberikan mut’ah terhadap istrinya. Sama dengan perkara yang pertama  pemohon  hanya  mengajukan  permohonan  untuk  mengucapkan  ikrar talak terhadap termohon.
Yang  menjadi  alasan  pemohon  mengajukan  permohonan  perceraian adalah sebagai berikut:
1. Karena Termohon sebagai istri susah diatur, selalu membantah apa yang dikatakan Pemohon dan melawan terhadap Pemohon sebagai suami;
2. Termohon  tidak  mau  diajak  hidup  mandiri  pindah  dari  rumah orangtuanya;
3. Sekarang antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama  7  bulan  (dari  bulan  Agustus  2012  hingga  sekarang)  karena Pemohon  telah  pulang  kerumah  orangtua  Pemohon  sendiri,  sebab  tidak tahan lagi tinggal dengan termohon. 46
Menanggapi  alasan  termohon,  maka  pemohon  menolak  dengan  tegas semua  alasan  tersebut.Dan  mengajukan  gugatan  rekonvensi  pada  saat  sidang agenda  jawaban  termohon.Yang  dalam  hal  ini  berarti  termohon  mengajukan gugatan balasan kepada pemohon.Yang selanjutnya termohon disebut penggugat rekonvensi dan pemohon sebagai tergugat rekonvensi.
Dalam  rekonvensi  tersebut,  termohon  menolak  semua  alasan  yang diajukan  pemohon  namun  termohon  bersedia  diceraikan  oleh  pemohon. Mengenai  tuntutan,  penggugat  rekonvensi  hanya  menuntut  kepada  tergugat rekonvensi  agar  membayar  nafkah  anak  seluruhnya  berjumlah  Rp  10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tidak ada tuntutan mut’ah didalamnya.
Mengenai rekonvensi di atas majelis hakim menimbang landasan hukum tertulis  sehingga  pada  putusan  akhir  perkara  ini  terdapat  putusan  uang mut’ah , yaituakibat putusnya perkawinan akibat talak berdasarkan pasal 149 huruf (a dan b)  Kompilasi  Hukum  Islam,  bekas  suami  wajib  memberikan mut’ah yang  layak baik berupa uang atau benda, dan wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah. 47
46 Salinan putusan perkara nomor 0241/Pdt.G/2013/PA.LLG, h. 2.
47 Ahmad Rofiq, Op. Cit. , h. 283.
Sanuri Majana: Penentuan Mut’ah Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Positif  | 83
Selain landasan hukum diatas, majelis hakim juga menggunakan hak ex- officio nya  untuk  menetapkan  besarnya  jumlah mut’ah dan  nafkah  iddah  yang harus  dibayar  oleh  pemohon  kepada  termohon  sebagaimana  yang  akan ditetapkan  dalam  amar  putusan  ini.  Hal  itu  disebabkan  karena  termohon  tidak hadir lagi pada sidang-sidang selanjutnya.Hak ex-officio adalah hak yang dimiliki seorang  hakim  untuk  menyelamatkan  hak-hak  tertentu  dari  pihak  berpekara walaupun hal tersebut tidak disebutkan dalam petitum (tuntutan).Majelis hakim menilai,  walaupun  pekerjaan  termohon  sebagai  seorang  petani  dengan penghasilan  yang  tidak  menentu,  hal  ini  tidaklah  menggugurkan  kewajiban pemohon untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah terhadap termohon.
Maka  dari  itu  hakim  menetapkan  menghukum  pemohon  untuk membayar  uang mut’ah kepada  termohon  sebesar  Rp  2.000.000,-  (dua  juta rupiah), adapun amar putusannya sebagai berikut:
Dari  dua  perkara  tersebut  diatas,  menurut  majelis  hakim  yang memeriksa, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Cik Basir sebagai hakim anggotanya  mengatakan  bahwa  status  istri  sebagai  wanita  yang  memilki pekerjaan  sendiri  atau  wanita  karir,  menjadi  pertimbangan  sendiri  dalam memutuskan kadar mut’ah yang harus diberikan suami kepada bekas istri karena cerai talak. 48
Hal tersebut pertama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149  KHI  pada  point  a  yang  berbicara  mengenai  bilamana  perkawinan  putus karena  talak,  maka  bekas  suami  wajib  memberikan  mut`ah  yang  layak  kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul .  Ketentuan  ini  dimaksudkan  agar  bekas  istri  yang  telah  diceraikan suaminya  jangan  sampai menderita  karena  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan hidupnya.
Dan  yang terakhir adalah  berdasarkan  firman  Allah  ayat  241  surah  al- Baqarah:
                                                            
Kepada  wanita-wanita  yang  diceraikan  (hendaklah  diberikan  oleh  suaminya) mut’ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. 49
Alquran  tidak  memberikan  batasan  tentang mut’ah ini,  tetapi  hanya menetapkan menurut yang ma’ruf. Batasan yang ma’ruf disinilah yang dianggap
48 Wawancara dengan Bapak Cik Basir, SH., MHi selaku hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau kelas I.b pada tanggal 27 April 2014
49 Hasbi  Ash- Shiddieqy, Loc. Cit .
84 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
layak oleh fitrah yang sehat, diakui oleh urf yang matang, serta diridhai oleh ahli ilmu dan agama.
Dengan  mengambil  dalil  firman  Allah  surah  al-Baqarah  ayat  236  dan ayat 241, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Kewajiban  tidak  hanya  dikhususkan  pada  orang-orang  yang  berbuat  baik dan takwa, tetapi juga kepada yang lain. Ketika mut’ah dikhususkan kepada mereka, menunjukkan bahwa mut’ah hukumnya tidak wajib,
2. Kekhususan mut’ah kepada  orang-orang  yang  berbuat  baik  dan  takwa didasarkan pada kebaikan (ihsan) dan anugerah, kebaikan tidak wajib. 50
Dalil  yang  dijadikan  dasar  bagi  pendapat  kedua  terjawab  bahwa kewajiban  terhadap  orang  yang  berbuat  baik  dan  takwa  tidak  menghilangkan kewajiban terhadap orang lain.
Ayat  tersebut  tidak  meniadakan  bahwa  Alquran  juga  menunjukkan kepada  manusia  seluruhnya,  baik  takwa,  orang  yang  berbuat  baik,  dan  yang lainnya. Pendapat yang kuat berdasarkan penjabaran diatas adalah pendapat yang pertama karena kuat dalilnya dan selamat dari kontradiksi.

## Penutup
Dari  uraian  diatas,  maka  ada  tiga  unsur  kepatutan  yang  mesti diperhatikan  dalam  pemberian mut’ah . Pertama ,  kepatutan  atau  kepantasan berdasarkan  kemampuan  suami.  Artinya,  suami  yang  kaya  tidak  pantas memberikan mut’ah yang sama jumlahnya dengan suami yang termasuk golongan miskin, dan sebaliknya. Kedua , patut atau pantas bagi isteri. Artinya, isteri yang terbiasa  dengan  pola  hidup  cukup  apalagi  mewah  dengan  suami  itu  atau keluarganya  sebelumnya  bahkan  jika  dia  bekerja  dan  memiliki  penghasilan sendiri, tidak pantas kalau mendapat mut’ah yang jumlahnya sedikit, Oleh karena itu keadaan isteri lah yang jadi pedoman dalam penentuan mut’ah itu. Ketiga , patut atau pantas menurut adat yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup. Hal ini  perlu  mendapatkan  perhatian,  setidaknya,  untuk  menghindari  terjadinya kesenjangan  sosial  antara  isteri  yang  diberi mut’ah dengan  orang-orang  yang berada  di  sekitarnya  dan  kekhawatiran  tidak  mencukupinya  biaya  kehidupan anak dari hasil pernikahan tersebut.
50 Ibid. , h. 210.
Sanuri Majana: Penentuan Mut’ah Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Positif  | 85

## Daftar Pustaka
Abdullah, Abdul Gani. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia , Jakarta: Gema Insani press, 1994.
Agama, Departemen. Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro. 2006.
Al-Allamah, Syaikh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fikih Empat Mazhab, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2010, Cet. ke-13.
Al-Qaradhawi, Yusuf. Fatwa-Fatwa Kontemporer, terj. As’ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2009, Cet. ke-6.
Ash- Shiddieqy, Hasbi. Tafsir Al-Bayan , Bandung: Al- Ma’arif, 1966, Jilid 1.
Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat , Jakarta: Amzah, 2011, cet. ke-2.
Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif . Jakarta: Kencana, 2011, Cetakan ke lima.
Dzulfikar, Ahmad. Kamus Ekstra Lengkap Arab-Indonesia-Inggris, Jakarta: Mutiara Media, 2010, Cet. Pertama.
Hakim, Ihsanul Dkk. Pengantar Metodologi Penelitian, Curup: LP2 STAIN Curup.
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Cetakan ke dua belas.
Koto, Alaidin. Sejarah Peradilan Agama , Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 193.
Lubis, Sulaikin, et all, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, Cet. ke-3.
Mughniyah,Muhammad Jawad. Fiqh Lima Mazhab, terj. Masykur A. B, Jakarta: Lentera, 2011, Cet. ke- 28.
Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, Cet. ke-3.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers, 2003, Cet-6.
Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, terj. Muhammad Thalib, Bandung: Al- Ma’arif, 2010, Jilid 8, Cet. ke-20.
-----------------, Fiqh Sunnah, terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Al- Ma’arif, 2010),Jilid 7, Cet. ke-20.
Saebeni, Beni Ahmad, Fiqh Munakahat 2 , Bandung: Pustaka Setia, 2001, Cet. ke- dua.
86 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
Santoso, Gempur. Metodologi Penelitian . Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012,Cetakan ke tiga.
Sonhadji dan Zaini Dahlan, Alquran dan Tafsirnya, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990, Jilid 1.
Syarifuddin,Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Jakarta: Prenada Media,
2007, Cet. Kedua.
Tihami,  H.  M.  A.  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat ,  Jakarta:  Rajawali  Pers,
2010, Cet. ke-2.
Tim Redaksi Pustaka Yustisia. Hukum Keluarga (Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT dan Anak), ( Yogayakarta: Pustaka Yustisia. 2010), Cetakan pertama, hal. 234.