## PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA BARAT: PENGARUH SINERGIS JUMLAH PENDUDUK DAN BELANJA NEGARA
Dewi Arhaninka 1) ; Masruri Muchtar 2) ; Pardomuan Robinson Sihombing 3) Muhammad Heru Akhmadi 4)
1) inka_4122230022@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) masruri.m@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
3) robinson@bps.go.id, Badan Pusat Statistik
4) heruakhmadi@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
The  government  can  generate  revenue  and  regulate  expenditure  allocations  through  fiscal  policy  to  impact economic  growth  positively.  Most  central  and  regional  government  expenditures  originate  from  the  National Budget  (APBN),  which  consistently  exhibits  a  positive  upward  trend  annually.  This  study  aims  to  analyze  the influence  of  population  size  and  government  spending  sourced  from  the  APBN  on  the  economic  growth  of districts/cities  in  West  Sumatera.  Data  sources  for  this  research  were  obtained  from  the  Central  Bureau  of Statistics (BPS) of West Sumatera and the Directorate General of Treasury, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The method employed is the panel data including 19 districts/cities in West Sumatera over five years, from 2017 to 2021, resulting in 95 observations used in this study. The findings indicate that the population size and operational spending positively affect growth. In contrast, capital expenditure and transfer spending do not significantly impact the economic growth of districts/cities in West Sumatera. It implies the necessity for close collaboration between the central and local governments to ensure that allocations for capital expenditure and transfer  spending  are  tailored  to  the  specific  needs  and  development  priorities  of  the  districts/cities  in  West Sumatera.
Keywords:  Capital  Expenditure;  Economic  Growth;  Operational  Expenditure;  Population  Size;  Transfer Expenditure

## Abstrak
Pemerintah  melalui  kebijakan  fiskalnya  dapat  mengupayakan  pendapatan  dan  mengatur  alokasi  belanja  agar berdampak  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hampir  sebagian  besar  pengeluaran  pemerintah  pusat  dan daerah berasal dari APBN dan selalu mengalami tren kenaikan positif setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  pengaruh  jumlah  penduduk  serta  belanja  pemerintah  yang  bersumber  dari  APBN  mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penelitian menggunakan metode data panel dengan sampel sebanyak 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam rentang waktu lima tahun, mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021,  sehingga  jumlah  observasi  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  sebanyak  95  data.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk  dan  belanja  operasional  berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan, sedangkan  belanja  modal  dan  belanja  transfer  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini mengimplikasikan perlunya kerja sama erat antara pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah  dalam  menjamin  bahwa  alokasi  untuk  belanja  modal  dan  belanja  transfer  disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan yang spesifik bagi kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Kata  Kunci: Belanja  Modal;  Belanja  Operasional;  Belanja  Transfer;  Jumlah  Penduduk;  Pertumbuhan Ekonomi

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang mencerminkan keberhasilan pembangunan  sebuah  daerah.  Pembangunan  ekonomi  suatu  daerah  pada  hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Salah satu tolak  ukur  penting  dalam  menentukan  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan (Rahmat, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun  mencerminkan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  yang  terus  meningkat,  sementara pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif mencerminkan penurunan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menurut teori Keyness, peranan aktif pemerintah dalam ekonomi negara dianggap
krusial untuk mengoptimalkan proses pembangunan ekonomi. Perspektif Keynes menekankan pentingnya  intervensi  pemerintah  untuk  memastikan  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan,  yang  dapat  dicapai  melalui  implementasi  kebijakan  moneter—seperti pengaturan  suku  bunga  dan  penyesuaian  jumlah  uang  yang  beredar—serta  kebijakan  fiskal, termasuk  pengelolaan  sistem  perpajakan  dan  peningkatan  belanja  pemerintah (Candra  Fajri Ananda,  2023) .  Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  indikator  utama  untuk  melihat  tingkat keberhasilan suatu proses pembangunan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan  produksi  barang  dan  jasa,  dimana  dalam  hal  ini  dapat  diukur  dengan  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Styawan, 2021) .
Dalam konteks kebijakan fiskal, peran pemerintah dalam sebuah negara tercermin dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua instrumen ini berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan menjadi acuan utama dalam proses penganggaran yang bertujuan untuk mendukung pembangunan  nasional.  Di  Indonesia,  Provinsi  Sumatera  Barat  dikenal  dengan  potensi ekonominya yang besar, mulai dari pertanian sampai pariwisata. Setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat mempunyai ciri khas tersendiri yang turut andil dalam menggerakkan ekonomi daerahnya. Saat ini, Sumatera Barat sedang berusaha keras melakukan berbagai pembangunan untuk memajukan ekonominya. Dukungan dari pemerintah sangat penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Sumatera Barat. Oleh karena itu, dibuatlah berbagai kebijakan untuk memastikan pembangunan ekonomi bisa berjalan secara berkelanjutan dan membawa manfaat bagi  masyarakat  Sumatera  Barat (Rachmawati,  2019) .  Provinsi  Sumatera  Barat  secara administratif  memiliki  19  kabupaten/kota  yang  terdiri  dari  12  kabupaten  dan  7  kota  yaitu Kabupaten  Agam,  Kabupaten  Dharmasraya,  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai,  Kabupaten Limapuluh  Kota,  Kabupaten  Padang  Pariaman,  Kabupaten  Pasaman,  Kabupaten  Pasaman Barat,  Kabupaten  Pesisir  Selatan,  Kabupaten  Sijunjung,  Kabupaten  Solok,  Kabupaten  Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, dan Kota Solok.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,34 persen menurun perlahan sampai tahun 2019 menjadi 5.01%, dan turun tajam pada tahun 2020 menjadi -1,61 persen hal tersebut turut diduga ditenggarai oleh pandemi Covid-19 diawal tahun 2020 (Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sumatera  Barat,  2023) .  Pertumbuhan  ekonomi  Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir terlihat pada tabel 1.
Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 2017 5,30 2018 5,14 2019 5,01 2020 -1,61 2021 3,29 2022 4,36 Sumber: BPS Sumatera Barat
Hal ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Sumatera Barat yang terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Isu demografis menuntut perhatian serius dari  pemerintah  mengingat  pertumbuhan  penduduk  yang  terus  berlangsung  di  19 kabupaten/kota di wilayah tersebut sebagaimana tabel 2.
Tabel 2. Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) 2017 5.321.489
2018 5.382.077 2019 5.441.197 2020 5.534.472 2021 5.580.232 2022 5.640.629
Sumber: BPS Sumatera Barat
Tantangan  yang  dihadapi  pemerintah  tidak  hanya  terkait  dengan  pengendalian  laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga bagaimana memanfaatkan peningkatan jumlah penduduk tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat. Penduduk menjadi  bagian  yang  sangat  penting  dalam  pembanguan  perekonomian  yang  akan menyebabkan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  meningkat.  Hal  ini  sejalan  dengan Yunianto (2021) yang menemukan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Samarinda.  Sebelumnya,  Rochaida  (2016)  mendapati  bahwa meningkatnya  jumlah  penduduk  di  Kalimantan  Timur  membawa  perkembangan  bagi perekonomian.
Hampir sebagian besar pengeluaran pemerintah pusat dan daerah berasal dari APBN, dengan  klasifikasi  jenis  belanja  penyelenggaraan  pemerintah  pusat  yakni  belanja  pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja pembayaran kewajiban utang, belanja subsidi, belanja  hibah,  belanja  bantuan  sosial,  belanja  lain-lain  dan  transfer  ke  daerah.  Namun permasalahannya adalah seberapa besar belanja pemerintah ini mampu memberikan dampak positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  APBN  berperan  krusial  dalam  mendukung pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  melalui  alokasi  dana  kepada  Kementerian/Lembaga  (K/L) yang  bertugas  melaksanakan  program-program  pembangunan  nasional  dan  regional.  Sampai dengan Semester II Tahun 2021 di Sumatera Barat terdapat 40 K/L (termasuk BA-BUN) yang menerima  alokasi  dana  dari  APBN  mencakup  belanja  operasional  (belanja  pegawai,  belanja barang,  dan  belanja  bantuan  sosial),  belanja  modal,  serta  belanja  transfer.  Melalui  belanja pemerintah pusat yang diarahkan pada proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan  kualitas  layanan  publik,  APBN  berkontribusi  langsung  terhadap  peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.
Hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengeluaran  pemerintah  adalah pengeluaran  pemerintah  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  laju  pertumbuhan ekonomi  regional  (Putra,  2007).  Penelitian  oleh  Rachmawati  (2019)  menemukan  bahwa terdapat pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi,  sedangkan  belanja  operasi  berpengaruh  negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Penelitian tersebut didukung oleh Styawan (2021) yang menyatakan bahwa belanja operasional yang  bersumber  dari  APBD  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putri  Rizky  Airy  et  al.  (2021)  mendapati  hasil berbeda dimana belanja daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Anasmen (2009) juga menyatakan bahwa belanja modal pemerintah yang bersumber dari APBD tidak signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB.
Studi  yang  mendalami  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  dan pengaruh belanja pemerintah daerah melalui APBD sudah banyak dilakukan, namun penelitian ini  berfokus  pada  pengaruh  belanja  pemerintah  pusat  melalui  APBN  di  Sumatera  Barat. Sumatera  Barat,  sebagai  provinsi  yang  dikenal  dengan  potensi  ekonominya  yang  besar, termasuk kekayaan sumber daya  alam dan sektor pariwisata yang berkembang, memerlukan analisis  yang  lebih  dalam  untuk  memahami  bagaimana  faktor-faktor  seperti  investasi, infrastruktur,  dan  kebijakan  lokal  berkontribusi  terhadap  pertumbuhan  ekonominya.  Pada penelitian ini juga ditambahkan variabel lain yakni populasi penduduk, untuk mengeksplorasi bagaimana  variabel-variabel  ekonomi  makro  dan  mikro  secara  khusus  mempengaruhi
pertumbuhan  di  daerah  ini,  mengingat  peran  strategis  Sumatera  Barat  dalam  perekonomian nasional. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mendalami sejauh mana pengaruh belanja pemerintah  yang  bersumber  dari  APBN  dengan  penambahan  variabel  jumlah  penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

## KAJIAN PUSTAKA Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang mencerminkan keberhasilan pembangunan  sebuah  daerah.  Menurut  Rahmat  (2015),  pembangunan  ekonomi  suatu  daerah adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  sadar  dan  berkelanjutan  untuk mewujudkan  keadaan  yang  lebih  baik.  Teori  Keynes  menekankan  pentingnya  intervensi pemerintah  dalam  memastikan  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  melalui  kebijakan moneter dan fiskal, seperti pengelolaan sistem perpajakan dan peningkatan belanja pemerintah (Candra Fajri Ananda, 2023).

## Jumlah Penduduk
Pertumbuhan  penduduk  menjadi  faktor  penting  dalam  pembangunan  ekonomi, sebagaimana  ditemukan  oleh  Yunianto  (2021)  bahwa  pertumbuhan  penduduk  berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Samarinda. Darma (2021) juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo.
Pertumbuhan penduduk  yang konsisten dapat  meningkatkan produktivitas dan output ekonomi,  serta  mengurangi  angka  kemiskinan  melalui  penciptaan  peluang  ekonomi  dan peningkatan akses terhadap sumber penghasilan yang stabil. Penelitian ini akan melihat apakah jumlah  penduduk  berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  kabupaten/kota  di Sumatera Barat.

## Belanja Operasional
Belanja operasional yang bersumber dari APBN mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, serta bantuan sosial. Penelitian Rheza et al. (2015) menemukan bahwa belanja operasional berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Ayu  (2020)  juga  menemukan  bahwa belanja pegawai dan belanja barang berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pengeluaran untuk honorarium, upah, dan operasional sehari-hari satker  memainkan  peran  strategis  dalam  mendukung  layanan  publik  dan  meningkatkan konsumsi domestik. Penelitian ini akan melihat apakah belanja operasional berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat.

## Belanja Modal
Belanja modal meliputi belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta infrastruktur. Namun, dalam jangka pendek, efek belanja modal pada pertumbuhan ekonomi mungkin  tidak  langsung  terlihat  karena  siklus  pelaksanaan  proyek  yang  panjang.  Penelitian Styawan (2021) dan Waryanto (2017) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Namun,  penelitian  ini  menemukan  bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat. Penelitian ini akan melihat apakah belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat.

## Belanja Transfer
Belanja  transfer,  termasuk  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Dana  Desa,  diarahkan untuk  pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur jangka panjang. Penelitian  Sulaeman & Silvia (2019) menemukan bahwa transfer daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  Namun,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  belanja  transfer  tidak  berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat, mungkin karena penyerapan dan penggunaan yang belum efisien serta hambatan dalam implementasi proyek.
Penelitian ini akan melihat apakah belanja transfer berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksplanatoris  yang  bertujuan  untuk menjelaskan  hubungan  kausalitas  melalui  pengujian  hipotesis.  Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, jenis data yang digunakan adalah data panel yang  merupakan  kombinasi  dari  data cross  section dan  data time  series ,  di  mana  unit cross section yang sama diukur pada waktu  yang berbeda-beda  (Ghozali, 2013). Menurut  Ghozali (2013), penggunaan data panel memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan dengan data cross section maupun data time series . Keuntungan tersebut diantaranya data panel memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan tidak dapat diberikan hanya oleh data cross section maupun time series .
Data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  yaitu  dokumentasi dengan  pengumpulan  bahan-bahan  dan  data  yang  berhubungan  dengan  pokok  bahasan mengenai  belanja  pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  diperoleh  secara  online bersumber dari situs resmi http://ditpa.kemenkeu.go.id/ dan http://sumbar.bps.go.id/.  Variabel dependen dan variabel independen pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3. Data penelitian ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural untuk menormalkan distribusi data dan mengurangi  dampak  outlier,  sehingga  mempermudah  interpretasi  hubungan  antar  variabel dalam analisis regresi.
Tabel 3. Variabel Penelitian Variabel Dependen Satuan Skala Data Transformasi Data PDRB Rupiah Rasio Logaritma Natural Variabel Independen Satuan Skala Data Transformasi Data Jumlah Penduduk Jiwa Rasio Logaritma Natural Belanja Operasional Rupiah Rasio Logaritma Natural Belanja Modal Rupiah Rasio Logaritma Natural Belanja Transfer Rupiah Rasio Logaritma Natural Sumber: data diolah (2023)
Penelitian  ini  berfokus  pada  19  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat,  dengan periode  penelitian  selama  lima  tahun  mulai  dari  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2021. Penelitian menggunakan alat analisis regresi data panel yang diolah dengan aplikasi STATA versi 18. Berdasarkan hipotesis dan variabel yang telah ditentukan, maka penelitian ini akan menggunakan model penelitian persamaan sebagai berikut:
PDRBit = β0 + β1JumlahPendudukit + β2BelanjaOperasionalit + β3BelanjaModalit + β4BelanjaTransferit + eit

## Pemilihan Model Data Panel
Dalam perhitungan model regresi data panel terdapat tiga pendekatan yakni pooled least square/common  effect  model,  fixed  effect  model ,  dan random  effect  model . Pemilihan model terbaik dari ketiga model tersebut dilakukan melalui tiga jenis uji sebagaimana tabel 4 yaitu uji Chow, uji Langrange Multiplier (LM), dan uji Hausman (Hakim, 2014).
Tabel 4. Uji Pemilihan Model Panel Uji Model Panel Hipotesis Nol Hipotesis Alternatif Uji Chow Pooled / common effect lebih baik daripada random effect Random effect lebih baik daripada pooled/common effect Uji LM Pooled / common effect lebih baik daripada fixed Fixed effect lebih baik daripada pooled/common effect
Uji Hausman Random effect lebih baik daripada fixed Fixed effect lebih baik daripada random effect Sumber: data diolah (2023)

## Pengujian Asumsi Klasik
Setelah melakukan pemilihan model terbaik, lalu dilakukan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi  klasik  merupakan  prasyarat  dalam  analisis  regresi  yang  menggunakan  metode  OLS ( Ordinary Least Square ). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan metode estimasi  OLS  meliputi  uji  normalitas,  uji  autokorelasi,  uji  multikolinieritas,  dan  uji heteroskedastisitas.  Namun  demikian,  tidak  semua  uji  asumsi  klasik  harus  dilakukan  pada setiap model regresi dengan metode OLS (Basuki & Prawoto, 2015). Uji asumsi klasik dapat dilihat pada Tabel 5. Kriteria dalam menolak hipotesis nol adalah jika nilai probabilitas lebih kecil dari alpha, dalam penelitian ini nilai alpha yang digunakan adalah α=0,05.
Tabel 5. Uji Asumsi Klasik Uji Asumsi Hipotesis Nol Hipotesis Alternatif Uji Normalitas Data terdistribusi normal Data tidak terdistribusi normal Uji Multikolinearitas Model Non multikolinearitas Model multikolinearitas Uji Heterokedastisitas Varian data homokedastis Varian data heterokedastis Uji Autokorelasi Model Non-Autokorelasi Model autokorelasi Sumber: data diolah (2023)

## Pengujian Hipotesis
Setelah pemilihan model terbaik yang sesuai dengan asumsi klasik, langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan tingkat signifikansi. Dalam penelitian ini, pengujian signifikansi sebagaimana tabel 6 meliputi uji koefisien determinasi (R2) yang bertujuan untuk mengukur seberapa  jauh  kemampuan  variabel  independen  dalam  menjelaskan  variabel  dependen, kemudian untuk mengetahui dampak dari masing-masing variabel independen secara parsial, dilakukan  uji  t,  sedangkan  untuk  menguji  pengaruh  seluruh  variabel  independen  secara bersamaan terhadap variabel dependen, digunakan uji F.
Tabel 6. Uji Signifikansi Uji Signifikansi Hipotesis Nol Hipotesis Alternatif Tolak H0 Uji R 2 R 2 > 0,05 Uji F Semua  variabel  tidak berpengaruh Minimal  1  variabel memiliki  efek  yang signifikan Nilai probabilitas < 0,05 Uji T Variabel independen tertentu tidak berpengaruh Variabel  independen berpengaruh Nilai probabilitas < 0,05

## Sumber: data diolah (2023)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Diskusi  ini  diawali  dengan  pelaksanaan  analisis  deskriptif,  yang  bertujuan  untuk mengidentifikasi karakteristik dari tiap variabel yang diteliti selama jangka waktu penelitian. Analisis deskriptif terhadap variabel dependen maupun variabel independen menunjukkan nilai minimal, maksimal, dan rata rata dari variabel yang akan diuji. Hasil dari analisis deskriptif ini dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Analisis Deskriptif Variabel Mean Maksimum Minimum PDRB 8,88e+12 4,52e+13 2,31e+12 Jumlah Penduduk 286941,8 950871 52422 Belanja Operasional 4,29e+11 5,35e+12 6,70e+10
Variabel Mean Maksimum Minimum Belanja Modal 9,16e+10 1,98e+12 8,30e+8 Belanja Transfer 1,23e+11 3,33e+11 1,78+10
Sumber: data diolah (2023)
Nilai  rata-rata  PDRB  di  Sumatera  Barat  tercatat  sebesar  Rp8,88  triliun.  Pencapaian PDRB tertinggi tercatat sebesar Rp45,2 triliun yang berlokasi di Kota Padang pada tahun 2021, sedangkan nilai terkecil adalah Rp2,31 triliun yang terdapat di Kota Padang Panjang pada tahun 2017.  Secara  demografis,  jumlah  penduduk  rata-rata  di  Sumatera  Barat  berjumlah  286.942 orang. Jumlah penduduk terbanyak tercatat sebanyak 950.871 orang di Kota Padang pada tahun 2017, sementara jumlah penduduk terkecil adalah 52.422 orang yang terdapat di Kota Padang Panjang  pada  tahun  yang  sama.  Dalam  hal  belanja  operasional,  nilai  rata-ratanya  mencapai Rp429 miliar, dengan alokasi tertinggi sebesar Rp5,35 triliun di Kota Padang pada tahun 2021 dan terendah sebesar Rp67 miliar di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2021. Untuk belanja  modal,  rata-rata  dana  yang  dikeluarkan  adalah  Rp91,6  miliar,  dengan  belanja  modal tertinggi  sebesar  Rp1,98  triliun  di  Kota  Padang  pada  tahun  2019  dan  yang  terendah  adalah Rp830 juta di Kota Sawahlunto pada tahun yang sama. Terakhir, belanja transfer rata-rata di Sumatera  Barat  adalah  Rp123  miliar,  dengan  dana  transfer  terbanyak  sebesar  Rp333  miliar yang  dialokasikan  ke  Kabupaten  Pesisir  Selatan  pada  tahun  2019,  dan  yang  paling  sedikit adalah Rp17,8 miliar yang dialokasikan ke Kota Bukittinggi pada tahun 2021.
Salah  satu  prasyarat  dalam  penggunaan  model  regresi  panel  adalah  tidak  adanya multikolinearitas  yang  signifikan  antara  variabel-variabel  independen,  yang  dapat diindikasikan melalui nilai Faktor Inflasi Varians ( Varian Inflation Factor - VIF) yang lebih rendah dari 10. Dalam penelitian ini, setiap variabel independen menunjukkan nilai VIF yang berada  di  bawah  angka  10  (lihat  Tabel  8).  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  seluruh  variabel independen yang diintegrasikan ke dalam model telah memenuhi prasyarat bebas dari asumsi multikolinearitas.
Tabel 8. Tes Multikolinearitas Variabel VIFs lnJumlah Penduduk 4.97 lnBelanja Operasional 4.87 lnBelanja Modal 3.08 lnBelanja Transfer 2.46 Sumber: data diolah (2023)
Sebelum melangkah pada analisis yang lebih mendalam, pemilihan model regresi panel dilakukan  dengan  menggunakan  serangkaian  tes  yang  telah  diuraikan  pada  bagian  metode. Tabel  9  menyajikan  hasil  dari  uji  pemilihan  model  panel  tersebut.  Berdasarkan  hasil  tes tersebut, random effect model dipilih sebagai model yang paling tepat untuk mengilustrasikan hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa kriteria tes, dimana pada uji Chow, nilai probabilitas tercatat lebih rendah dari ambang batas α=0,05, pada  uji  LM,  nilai  probabilitas  juga  lebih  rendah  dari  α=0,05,  dan  pada  uji  Hausman,  nilai probabilitas  lebih  tinggi  dari  α=0,05.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa random effect model lebih baik daripada fixed model dan pooled model .
Tabel 9. Uji Model Panel Jenis Uji Nilai Statistik Uji Nilai Probabilitas Kesimpulan Uji LM BP 135.44 0.00 Random effect lebih baik daripada pooled/common effect
Uji Chow 47.10 0.00 Fixed effect lebih baik daripada pooled/common effect Uji Hausman 3.22 0.5221 Random  effect lebih  baik  daripada fixed effect
Sumber: data diolah (2023)
Setelah menetapkan model regresi panel yang paling sesuai, interpretasi terhadap model tersebut  tidak  segera  dilakukan,  melainkan  diawali  dengan  pelaksanaan  pengujian  asumsi klasik. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa model yang dipilih memang layak untuk digunakan  dalam  menganalisis  efek  prediktif.  Asumsi  yang  diuji  mencakup  normalitas, multikolinearitas,  heterokedastisitas,  dan  autokorelasi.  Berdasarkan  hasil  yang  dipaparkan dalam Tabel 10, asumsi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas telah  terpenuhi, ditunjukkan  dengan  nilai  probabilitas  yang  lebih  besar  dari  α=0,05  dan  nilai  Faktor  Inflasi Varians  (VIF)  yang  lebih  rendah  dari  10.  Namun,  terdapat  indikasi  pelanggaran  asumsi autokorelasi, dengan nilai probabilitas yang lebih rendah dari α=0,05, sehingga mengarah pada penolakan hipotesis nol dan disimpulkan terdapat gejala autokorelasi.
Tabel 10. Uji Asumsi Klasik Uji Nilai Uji  Nilai Probabilitas  Kesimpulan Uji Normalitas 4.39 0.1112 Normal Uji Multikolinearitas 3.84 Non Multikolinearitas Uji Heterokedastisitas  1.21 0.2709 Homokedastisitas Uji Autokorelasi 39.154 0.0000 Autokorelasi
Sumber: data diolah (2023)
Karena  terdapat  pelanggaran  asumsi  autokorelasi,  model  random  ditransformasikan menggunakan model Panel  Corrected Standard  Error (PCSE)  (Greene,  2018). Model  Panel dengan  PCSE  adalah  metode  statistik  yang  dirancang  untuk  mengatasi  masalah  autokorelasi dan heteroskedastisitas dalam data panel, khususnya dalam konteks random effect model . PCSE memberikan solusi dengan mengoreksi standar error dari estimasi koefisien agar lebih akurat dalam  kondisi  autokorelasi  dan  heteroskedastisitas.  Dengan  menerapkan  koreksi  ini,  model PCSE  memungkinkan  peneliti  untuk  mendapatkan  inferensi  statistik  yang  lebih  tepat  dan reliabel,  meskipun  ada  keberadaan  autokorelasi  dan  heteroskedastisitas  dalam  data.  Adapun model final yang digunakan dapat dilihat pada tabel 11.
Tabel 11. Uji Hipotesis Variabel Koefisien T Statistik Probabilitas Kesimpulan Hipotesis lnJumlah Penduduk 0.645207 21.27 0.000 H1 diterima lnBelanja Operasional 0.258986 9.67 0.000 H2 diterima lnBelanja Modal 0.010900 1.13 0.260 H3 ditolak lnBelanja Transfer 0.015460 21.27 0.521 H4 ditolak Constant 14.232 18.39 0.000 R-Square 0.9999 Wald Chi2 7646.65 Prob > Chi2 0,0000
Sumber: data diolah (2023)
Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat dilihat nilai koefisien determinasi sebesar 0.9999. Nilai koefisien ini berarti bahwa semua variabel independen dapat menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB sebesar 99,99 persen; sisanya 0,01 persen dipengaruhi variabel lain di luar model. Pada uji Wald Chi2 yang merupakan pengganti uji F dalam konteks regresi data panel dengan model PCSE, menunjukkan nilai 7646.65 dengan nilai probabilitas yang mendekati nol (Prob > Chi2 = 0.0000). Hal ini menunjukkan bahwa, secara
keseluruhan, model ini memiliki signifikansi statistik yang tinggi, yang berarti setidaknya satu variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dari uji parsial yang diidentifikasi dengan nilai probabilitas uji t menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk  dan  variabel  belanja  operasional  memiliki  dampak  positif  dan signifikan  terhadap PDRB dimana nilai probabilitasnya sebesar 0.0000 atau kurang dari α=0,05. Sedangkan untuk variabel  belanja  modal  dan  variabel  belanja  transfer  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap PDRB dengan nilai probabilitas lebih dari α=0,05. Persamaan regresi yang terbentuk adalah:
lnPDRB  =  14.232  +  0.645207lnJumlahPenduduk  +  0.258986lnBelanjaOperasional  + 0.010900lnBelanjaModal + 0.0154603lnBelanjaTransfer

## Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas variabel independen X1 atau jumlah penduduk yang memiliki signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien  positif  bernilai  0.645207,  sehingga  H1  diterima  dalam  artian  bahwa  setiap peningkatan 1 persen jumlah penduduk akan memberikan dampak positif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat sebesar 0,645 persen dengan asumsi variabel  lain  tetap  konstan.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rochaida (2016)  yang  menemukan  bahwa  meningkatnya  jumlah  penduduk  di  Kalimantan  Timur membawa  perkembangan  bagi  perekonomian.  Darma  (2021)  menyimpulkan  bahwa  jumlah penduduk berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo tahun 2016-2020.
Pertumbuhan  penduduk  kabupaten/kota  di  Sumatera  Barat  dapat  dianggap  sebagai motor  penggerak  ekonomi  yang  memfasilitasi  ekspansi  pasar  dan  produksi.  Dengan bertambahnya  penduduk,  terjadi  peningkatan  permintaan  barang  dan  jasa  yang  dapat merangsang investasi dan produksi lokal. Hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan  pendapatan,  dan  memperkuat  siklus  ekonomi  lokal.  Jumlah  tenaga  kerja  di Sumatera Barat yang meningkat konsisten selama periode 2017-2021 berpotensi meningkatkan produktivitas  dan  output  ekonomi  dalam  mengurangi  angka  kemiskinan  melalui  penciptaan peluang ekonomi dan peningkatan akses terhadap sumber penghasilan yang stabil. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk  mengintegrasikan pertumbuhan penduduk dalam kerangka kebijakan ekonomi yang lebih luas, yang tidak hanya mendorong kuantitas tenaga kerja, tetapi juga kualitasnya. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan dan pelatihan menjadi krusial untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis dan ekonomi global yang terus berubah.

## Pengaruh Belanja Operasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas variabel independen X2 atau belanja operasional yang memiliki signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien  positif  bernilai  0.258986,  sehingga  H2  diterima  dalam  artian  bahwa  setiap peningkatan 1 persen belanja operasional akan memberikan dampak positif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat sebesar 0,259 persen dengan asumsi variabel  lain  tetap  konstan.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Rheza  et  al.  (2015)  yang menjelaskan bahwa belanja operasional merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan,  belanja  operasional  yang bersumber dari APBN juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di  Sumatera  Barat.  Ayu  (2020)  menemukan  bahwa  belanja  pegawai  dan  belanja  barang berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.
Pengaruh signifikan tersebut didongkrak oleh porsi belanja pegawai yang lebih besar dari belanja barang dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai yang dialokasikan pada 40 K/L di Sumatera Barat bersumber dari APBN yang digunakan untuk pengeluaran honorarium atau
upah dalam melaksanakan program kegiatan K/L di banyak satuan kerja (satker), termasuk di dalamnya gaji pegawai yang bersifat rutin dan tunjangan lainnya baik pegawai tetap maupun honor. Hal  ini tidak hanya meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas layanan publik tetapi  juga meningkatkan  daya  beli  pegawai,  yang  selanjutnya  menstimulasi  pertumbuhan  ekonomi melalui  konsumsi  domestik.  Belanja  barang  yang  meliputi  pengeluaran  untuk  kegiatan operasional  harian,  memainkan  peran  strategis  dalam  mendukung  operasional  sehari-hari satker,  yang  secara  langsung  berkontribusi  pada  kelancaran  proses  administrasi  dan pembangunan.  Belanja  untuk  perjalanan  dinas  juga  menstimulasi  sektor  perjalanan  dan pariwisata  lokal,  memberikan  dampak  ekonomi  langsung  di  daerah.  Belanja  bantuan  sosial seperti Bantuan Operasional  Sekolah (BOS) melalui program  bidikmisi dan Kartu  Indonesia Pintar,  Program  Keluarga  Harapan,  Kartu  praKerja  memberikan  dukungan  langsung  kepada penduduk yang membutuhkan, sekaligus berkontribusi pada stabilitas sosial yang merupakan prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kementerian/Lembaga diharapkan dapat  mengevaluasi  dan  menganalisis  efektivitas  penggunaaan  belanja  operasional  untuk memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara optimal.

## Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas variabel independen X3 atau belanja modal memiliki signifikansi sebesar 0,260 atau lebih besar dari 0,05 dengan koefisien positif bernilai 0.010900, sehingga H3 ditolak karena variabel belanja modal tidak signifikan secara  statistik  sehingga  tidak  berpengaruh  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini bertentangan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang  menyebutkan  bahwa  belanja  modal  yang  bersumber  dari  APBD  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  seperti  pada  penelitian  Styawan  (2021)  yang menjelaskan  bahwa  belanja  modal  memiliki  pengaruh  positif  dan  berpengaruh  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Kota  Malang  pada  tahun  2004-2018.  Penelitian  oleh Waryanto (2017) membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  Namun  hasil penelitian ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Ayu  (2020)  yang  menemukan  bahwa  belanja  pegawai  dan  belanja  barang  berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan belanja  modal  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  PDRB  di  seluruh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.
Belanja modal yang bersumber dari APBN meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan  dan  mesin,  belanja  modal  gedung  dan  bangunan,  serta  pembangunan  infrastruktur seperti  belanja  modal  jalan,  irigasi,  dan  jaringan  sangat  penting  untuk  pertumbuhan  jangka panjang. Efeknya pada pertumbuhan ekonomi mungkin tidak langsung terlihat dalam jangka pendek.  Proyek-proyek  infrastruktur  besar  sering  kali  memiliki  siklus  pelaksanaan  yang panjang, dengan manfaat ekonomi yang merata seiring waktu, yang mungkin melampaui jangka waktu penelitian. Selain itu, belanja modal di Sumatera Barat juga mengalami hambatan karena berbagai faktor administratif, seperti keterlambatan dalam pengadaan dan penyerapan anggaran yang  tidak  optimal,  kegiatan  pelaksanaan  proyek  yang  batal  kontrak/tidak  jadi  dilaksanakan disebabkan  gagal  lelang  atau  tidak  tersedia  jenis  barang  di e-catalog .  Belanja  modal  yang biasanya  dikebut  di  akhir  tahun  juga  membuat  dampak  belanja  modal  pemerintah  terhadap pertumbuhan PDRB menjadi  kurang maksimal.  Terkendalanya proyek infrastruktur nasional yaitu pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Padang-Pekanbaru yang mulai dibangun sejak tahun 2018 juga membuat daya ungkit belanja modal konstruksi tidak terealisasi dengan baik, padahal  proyek  strategis  nasional  tersebut  diharapkan  mampu  mendorong  perekonomian menjadi lebih berkembang.

## Pengaruh Belanja Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas variabel independen X4 atau belanja transfer memiliki signifikansi sebesar 0,521 atau lebih besar dari 0,05 dengan koefisien positif bernilai 0.015460, sehingga H4 ditolak karena variabel belanja transfer tidak signifikan secara  statistik  sehingga  tidak  berpengaruh  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini bertentangan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi seperti pada penelitian Sulaeman & Silvia (2019) yang menemukan bahwa transfer daerah  dalam  hal  ini  dana  alokasi  umum  (DAU)  dan  dana  bagi  hasil  (DBH)  berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan.
Belanja transfer di Sumatera Barat terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)  merupakan  amanat  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  130/PMK.07/2019 tentang  Pengelolaan  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 205/PMK.07/2019  tentang  Pengelolaan  Dana  Desa  Kebijakan  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana Desa (TKDD) yang difokuskan untuk mendukung akselerasi peningkatan SDM, infrastruktur, dan daya saing daerah. Temuan bahwa belanja transfer tidak menunjukkan signifikansi statistik yang  kuat  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  regional  disebabkan  beberapa  faktor diantaranya  penyerapan  dan  penggunaan  belanja  transfer  oleh  pemerintah  daerah  belum sepenuhnya efisien dan efektif. Terdapat potensi penundaan atau hambatan dalam implementasi proyek  yang  didanai  oleh  belanja  transfer,  yang  mungkin  mengurangi  dampak  langsung terhadap  aktivitas  ekonomi.  Kemudian,  dana  alokasi  khusus  dan  dana  desa  diarahkan  untuk pemenuhan  kebutuhan  dasar  atau  infrastruktur  jangka  panjang  yang  tidak  langsung berkontribusi pada indikator PDRB jangka pendek.

## PENUTUP Simpulan
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  seluruh  variabel  independen  dapat  menjelaskan variabel  pertumbuhan  ekonomi  di  kabupaten/kota  di  Sumatera  Barat.  Variabel  jumlah penduduk  dan  belanja  operasional  menunjukkan  pengaruh  positif  yang  signifikan: meningkatnya jumlah penduduk dan belanja operasional berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan  ekonomi.  Di  sisi  lain,  variabel  belanja  modal  dan  belanja  transfer,  meskipun memiliki  koefisien  yang  positif,  tidak  menunjukkan  bukti  signifikansi  statistik  yang  cukup untuk dikatakan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sumatera Barat.

## Saran
Dalam  konteks  pembangunan  ekonomi  yang  inklusif  dan  berkelanjutan,  diharapkan agar  alokasi  belanja  modal  mendapat  perhatian  lebih  mendalam  dari  Kementerian/Lembaga, mengingat peranannya yang krusial dalam memajukan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat. Investasi dalam infrastruktur memiliki dampak signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi  yang  tidak  hanya  dinamis  tetapi  juga  terdistribusi  secara  adil  di  seluruh  wilayah. Sehingga,  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  hendaknya  diarahkan  untuk  mencapai pemerataan. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu memastikan bahwa alokasi belanja transfer sesuai dengan kebutuhan spesifik dan prioritas pembangunan daerah.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan  yang  memerlukan  perbaikan  dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya lima tahun (2017-2021), penelitian mendatang diharapkan dapat  menganalisis tren dalam  jangka  panjang  atau  menggunakan  data  terkini.  Penelitian  berikutnya  diharapkan memperluas  sumber  data  mencakup  APBD  untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih mendalam  tentang  bagaimana  alokasi  dana  pemerintah  secara  spesifik  berkontribusi  pada
pertumbuhan ekonomi regional. Disamping itu juga dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan variabel kontrol seperti tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, investasi asing langsung, maupun kebijakan pemerintah lokal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anasmen. (2009). Pengaruh Belanja Modal  Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat : 2000-2006.
Ayu,  M.  (2020).  Pengaruh  Belanja  Pegawai,  Belanja  Barang,  dan  Belanja  Modal  terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2018.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sumatera  Barat.  (2023).  Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi Sumatera Barat
(Persen), 2020-2022.
https://sumbar.bps.go.id/indicator/157/178/1/pertumbuhan-ekonomi-provinsi-sumatera- barat-.html
Candra Fajri Ananda. (2023, February 13). Isu Strategis dalam Kebijakan Fiskal. Isu Strategis dalam Kebijakan Fiskal
Darma,  B.  (2021).  Pengaruh  Jumlah  Penduduk  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten Tebo Tahun 2016-2020.
Darma,  B.,  &  Wulansari,  K.  Y.  (2021).  Pengaruh  Jumlah  Penduduk  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2020.
DJPb. (2021, September 8). Penyaluran Dana Transfer (DAK Fisik, Dana Desa, Dana BOS). https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bekasi/id/layanan/layanan-kppn-bekasi/seksi- bank/penyaluran-dana-transfer-dak-fisik,-dana-desa,-dana-bos.html
Dwi  Afriadi,  R.,  Sutrasna,  Y.,  &  Gabriel  Josstensz,  T.  (2020).  Pengaruh  Alokasi  Belanja Pemerintah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  pada  Negara-Negara  Asia  Emerging Economies. https://www.businessinsider.com/jim-oneill-
Ghozali,  I.  (2013).  Aplikasi  analisis  multivariate   dengan  program  IBM  SPSS  21  update PLS  regresi.
Gosal Juwenda Siska, Ch. P. Lapian Agnes Lutherani, & Masloman Irawaty. (2022). Pengaruh Belanja  Modal  dan  Belanja  Barang  dan  Jasa  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kota Manado Tahun 2005-2021.
Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed).
Hakim,  L.  (2014).  Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  (Studi  Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Dan Bali).
Issha  Harruma.  (2022).  Pengaruh  APBN  dan  APBD  bagi  Perekonomian  Rakyat   Artikel  ini telah  tayang  di  Kompas.com  dengan  judul  “Pengaruh  APBN  dan  APBD  bagi Perekonomian
Rakyat”.
https://nasional.kompas.com/read/2022/05/31/00300001/pengaruh-apbn-dan-apbd-bagi- perekonomian-rakyat
KPPN  Kotabumi.  (n.d.).  Klasifikasi  Anggaran.  Retrieved  January  22,  2024,  from https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/publikasi- kemenkeu/klasifikasi-anggaran.html
Lantu  Yeni  Saarce  Magdalena,  Koleangan,  R.  A.  M.,  &  Rotinsulu,  T.  O.  (2017).  Pengaruh Belanja  Pemerintah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Pengentasan  Kemiskinan  di Kota Bitung.
Putra, N. G. (2007). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Operasi terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah (2005-2008).
Putri Rizky Airy, Zamzami, & Rahmadi Selamet. (2021). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Vol. 10, Issue 2).
Rachmawati,  R.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Belanja  Modal,  Belanja  Operasi  dan  Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota Sumatera Barat.
Rahmat,  W.  F.  (2015).  Kajian  Teori  dan  Implementasi  Pembangunan  Terhadap  Tolak  Ukur Keberhasilan Pembangunan.
Rheza, B., Damanik, M. I., Agustine, T. E., & Sianturi, M. N. (2015). Optimalisasi Fiskal Bagi Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah:  Peran  Belanja  Operasional  dan  Belanja  Modal  dalam APBD.
Rochaida, E. (2016). Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur.
Styawan, H. A. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Operasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang Tahun 2004-2018. In Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Dieng. http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/
Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia.
Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Wikipedia.
(2023). Jalan Tol Padang–Sicincin. https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Padang%E2%80%93Sicincin Yunianto, D. (2021). Analisis Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. FORUM EKONOMI, 23(4), 687–698. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI