Model Penda aran Hak Atas Tanah Pauman Sebagai Pemberian Raja untuk Pelestarian Warisan Nilai Budaya di Kabupaten Karangasem
I Made Suwitra,* I Nyoman Sukandia,** I Made Minggu Widyantara,*** dan Ni Putu Sawitri Nandiri****
DOI: h ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a10

## Abstrak
Tanah merupakan salah satu bagian terpen ng bagi masyarakat. Keterikatan masyarakat dengan  tanah  yang  dipijak  semakin  kentara  bagi  suatu  masyarakat  adat.  Tidak  jarang kepemilikan atas tanah adat pun berpotensi menimbulkan konﬂik, sebagaimana yang akan dibahas  dalam  ar kel  ini.  Tanah  Pauman  merupakan  objek  pembahasan  tulisan  ini  dan secara spesiﬁk akan dibahas bagaimana model penda aran hak atas tanah dalam perspek f Hukum Agraria Nasional dan implikasi penda aran tersebut. Dari hasil peneli an ditemukan bahwa konversi tanah pauman dengan menggunakan 'Pura Pauman' sebagai subjek hak merupakan  model  penda aran  menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  mampu  melestarikan  'pemilikan  komunal pauman' serta aspek kepas an hukum, perlindungan, kemanfaatan sekaligus sebagai upaya pelestarian warisan nilai budaya.
Kata kunci: kepas an hukum, nilai budaya, pelestarian warisan budaya, penda aran tanah, tanah pauman.

## The Model of Registra on on The Right of Pauman Land as King's Rewards to Preserve The Cultural Heritage in Karangasem District

## Abstract
Land is among the most important aspect of a community. It is even more evident in the  ght- knit rela onship between indigenous people and their land. Unfortunately, there are o en conﬂicts regarding ownership of indigenous land as will be discussed in this ar cle. This ar cle will be discussing the issues regarding Pauman Land, speciﬁcally how is the model of land registra on under the Basic Agrarian Law perspec ve and the subsequent implica ons that will follow. The result of the research shows that the conversion of Pauman Land by using  'Pauman  temple'  as  a  subject  of  right  is  the  registra on  model  pursuant  to  Basic Agrarian  Law  which  is  able  to  preserve  'pauman  communal  ownership'  as  well  as  legal certainty aspect, protec on, expediency as the eﬀort of heritage cultural value at once.
*   Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar-Bali, Jl. Terompong Tanjung Bungkak No. 24 Denpasar-Bali, , S.H., M.H., Dr., Prof. (Universitas Warmadewa). madesuwitra@yahoo.co.id
**  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Warmadewa  Denpasar-Bali,  Jl.  Terompong  Tanjung  Bungkak  No.  24 Denpasar-Bali, , S.H., M.H., Dr. (Universitas Warmadewa). nyomansukandi@gmail.com *** Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Warmadewa  Denpasar-Bali,  Jalan  Terompong  Tanjung  Bungkak  No.  24 Denpasar-Bali, , S.H., M.H. (Universitas Warmadewa). mingguwidyantara@yahoo.com **** Dosen Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Denpasar-Bali, Jl. Tukad Yeh Aya No. 39 Denpasar-Bali, sawitrinandari@gmail.com , S.H., M.H. (Universitas Pendidikan Nasional).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Keywords: legal certainty, cultural value, heritage cultural preserva on, land registra on, Pauman land.

## A.   Pendahuluan
Tanah pauman hanya  dapat  dijumpai  di  Kabupaten  Karangasem  dan  diyakini sebagai pemberian Raja atas pengabdian atau ' ayahan ' kelompok masyarakat desa.¹ Penguasaannya dilakukan secara kolek f sebagai kelompok komunitas yang disebut ‘ pauman ’  dengan  jumlah  anggota  bervariasi  dan  mempunyai  pengurus  sendiri dapat  ber ndak  ke  dalam  maupun  ke  luar.  Kelompok pauman ini  kemudian membentuk Banjar  Pauman untuk  menguatkan  hak  pengelolaannya  dan penguasaannya terhadap tanah pauman sebagai hak yang bersifat kolek f sebagai reﬂeksi budaya masyarakat setempat. Buk  pemilikan tanah pauman sementara didasarkan pada surat pajak (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/SPPT) dan/atau pipil atas  nama  ' Kelihan  Pauman '.  Beberapa tanah  pauman sudah  ada  yang dida arkan  melalui  konversi  untuk  memperoleh  ser pikat  seper   diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)  dengan  tujuan  dapat  memberikan  jaminan  kepas an  hukum  dan perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah pauman dan  sekaligus melestarikan nilai budaya sebagai warisan budaya pada masa kerajaan Karangasem. Ada beberapa ar kel yang telah dipublikasikan dan relevan dengan ar kel ini, yaitu:
Pertama ,  hasil  peneli an  Disertasi  yang  telah  dipublikasi  dalam  buku  teks, dinyatakan  bahwa  penda aran  hak  atas  tanah  adat  di  Bali  untuk  memperoleh Ser ﬁkat Hak Milik (SHM) melalui konversi hampir dapat dijumpai di seluruh desa adat baik tanah yang dikuasai secara individual seper  tanah pekarangan desa (PKD) maupun yang dikuasai secara kolek f seper  tanah laba pura dan tanah banjar . Konsekuensinya hak atas tanah adat ini kemudian menjadi hak milik individu penuh, sehingga menimbulkan berbagai konﬂik pertanahan di se ap kabupaten.²
Kedua , hasil peneli an yang dipublikasikan dalam jurnal nasional, disebutkan bahwa  pengasingan  tanah  adat  di  beberapa  desa  adat  sampai  saat  ini  hanya dimaknai  sebatas  pada  pengalihan  subjek  pemegangnya,  sehingga  dapat menimbulkan fana sme kesukuan. Sementara hukum adat yang dituangkan dalam awig-awig desa  adat  dak  melarang  adanya  ndakan  pengasingan  asal  sesuai dengan  prosedur  dan  mekanismenya.  Walaupun  terjadi  pengasingan  subjek, namun  dak diiku  adanya perubahan atas status tanahnya. Ar nya status tanah tersebut  tetap  sebagai  tanah  komunal  yang  selalu  dileka   kewajiban  ( ayahan )
¹ I  Made  Suwitra,  I  Made  Minggu  Widyantara,  I  Nyoman  Sujana,  “Model  Penguasaan  Tanah  Pauman  di Kabupaten Karangasem” , Jurnal Hukum dan Pembangunan , Tahun ke-46, No. 4, 2016 , hlm. 488.
²   I Made Suwitra, Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali dalam Perspek f Hukum Agraria Nasional , Cetakan Ke ga, Bandung: LoGoz Publishing, 2014, hlm. 27.
Model Penda aran Hak Atas Tanah Pauman Sebagai Pemberian Raja
sehingga  tanah-tanah  adat  dapat  dipertahankan  sepanjang  masa³  yaitu  sebagai warisan  nilai  budaya  dengan  memerha kan  realitas  dalam  masyarakat  sesuai mentalitas dan nilai yang diacu.
Ke ga , hasil peneli an terhadap tanah pauman di Desa Sibetan, Desa Asak, dan Desa Subagan dalam jurnal nasional dinyatakan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah pauman di  ga  desa  di  Kabupaten  Karangasem  merupakan  reﬂeksi semi- autonomous  social  ﬁeld seper   diungkapkan  Sally  Falk  Moore  dengan  karakter bahwa  ada  kemampuan  untuk  menciptakan  aturan-aturan  yang  berlaku  dalam lingkungannya  sendiri,  mendorong  bahkan  memaksa  warganya  agar  mentaa aturan tersebut. Selain itu mempunyai strategi untuk memilih dan menggunakan aturan-aturan  dari  negara  maupun  hukum  adat  (lokal)  menurut  manfaat  yang diperolehnya.⁴  Tanah pauman di  Desa  Sibetan  disebut  dengan Tanah  Pauman Manca dan  diakui  sebagai  pemberian  Raja  Karangasem  dahulu  atas  pengabdian krama pauman untuk mendukung segala kegiatan dalam pelaksanaan upacara adat yang dikenal dengan is lah ' ngayah ' sebagai simbol kebanggaan masyarakat karena telah diberikan kepercayaan oleh Raja.⁵
Penda aran tanah pauman di beberapa desa adat di Kabupaten Karangasem, seper  di Desa Sibetan, Desa Asak, dan Desa Subagan telah menimbulkan konﬂik horizontal  dan  konﬂik  ver kal,  ar nya  konﬂik  terjadi  diantara krama (anggota) pauman dan  antara  karma  pauman  dengan Klian (Kepala)  Pauman.  Konﬂik disebabkan  kerena  beberapa  hal,  yaitu: Klian  Pauman menyalahgunakan  kewe- nangan dalam proses penda aran tanah pauman untuk memperoleh ser ﬁkat hak milik, Klian  Pauman menjual  sebagian  tanah pauman tanpa  melalui paruman (musyawarah),  individualiasasi  tanah pauman sebagai  tanah  komunal krama pauman .⁶
Keempat ,  dalam  pidato  pengukuhan  Guru  Besar  yang  sudah  dipublikasikan dalam  buku  Bunga  Rampai  70  Tahun  Prof.  Dr.  Achmad  Sodiki,  S.H.,  disebutkan bahwa  penda aran  tanah  dalam  UUPA  sebagai  hukum  negara  nasional  mem- berikan  kemungkinan  dida arkannya  tanah  adat  sebagai  tanah  ulayat  terutama yang dikuasai secara individual menjadi tanah individu penuh melalui ketentuan konversi  yang  berpotensi  dan  berimplikasi  menimbulkan  konﬂik  sebagai  akibat adanya struktur hukum administrasi yang hanya mendasarkan pada UUPA sebagai hukum  negara  dalam  proses  penda aran  tanah  adat.  Struktur  hukum  pada
³   I Made Suwitra, “Larangan untuk Pemindahan Tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Bali”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun ke-41, No. 1, Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 66.
⁴   Sally Falk Moore, Law as Process An Anthropological Approach , London, Henley, Boston: Routledge & Kegen Paul, 1983, hlm. 55-56.
⁵   I Made Suwitra dan I Nyoman Sukandia, “Implikasi Konﬂik Penguasan Tanah Pauman di Desa Sibetan, Subagan dan Desa Asak Kabupaten Karangasem”, Jurnal Hukum Prasada , No. 2, Vol. 2, Badan Penerbitan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Warmadema, 2015, hlm. 50-51.
⁶ Ibid ., hlm. 62.

## PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
pemerintahan adat juga berpotensi dan berimplikasi menimbulkan konﬂik ke ka ada  rekayasa  dalam  proses  penda arannya.⁷  Oleh  karena  itu  ada  beberapa  isu hukum yang dikaji, yaitu:
(1)  Bagaimanakah  model  penda aran  hak  atas  tanah pauman menurut  Hukum Agraria Nasional dalam pelestarian warisan nilai budaya?
(2)  Bagaimana  implikasi  penda aran  tanah pauman dalam  perspek f  kepas an hukum, perlindungan hukum, dan warisan nilai budaya?
Tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis model penda aran hak atas tanah pauman dalam konteks hukum negara yang berimplikasi pada upaya pelestarian warisan  nilai  budaya  sesuai  perkembangannya.  Selain  itu  juga  menganalisis implikasi  penda aran  hak  atas  tanah  dari  aspek  kepas an  dan  perlindungan hukumnya. Sedangkan manfaat dari tulisan ini yaitu dapat dijadikan referensi oleh krama pauman dalam melakukan proses ser ﬁkasi tanah pauman- nya sehingga ada langkah tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan bagi pemerintah kabupaten dapat melakukan perlindungan terhadap keberadaan tanah pauman di Kabupaten Karangasem.
Peneli an yang digunakan berupa peneli an hukum norma f dan peneli an hukum  empiris.  Peneli an  hukum  norma f  dipilih  karena  disinyalir  adanya kekaburan norma terhadap kepas an penguasaan dan pemilikan tanah pauman yang sampai saat ini masih diatur dalam hukum adat atau awig-awig . Dipilihnya peneli an hukum empiris karena disinyalir adanya kesenjangan terhadap konsep kepas an hukum pemilikan hak atas tanah dan implikasi penda arannya dalam perspek f hukum negara dan hukum adat sebagai hukum rakyat.
Selain  itu  dipilihnya  peneli an  hukum  empiris  atau socio  legal  research didasarkan pada aspek nilai yang hidup dalam masyarakat dan penyelesaian kasus sengketa.⁸ Maka jenis peneli an yang dipilih dalam tulisan ini yaitu pertama-tama adalah peneli an hukum norma f dan kedua dilengkapi dengan peneli an hukum empiris, sehingga hukum dapat dicerma  secara utuh, baik sebagai nilai, norma, dan perilaku senyatanya. Dengan demikian, pendekatan peneli an yang digunakan adalah  sebagai  berikut:  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  sejarah, pendekatan  kasus,⁹  pendekatan  anali k,¹⁰  pendekatan  antropologi  hukum,¹¹
⁷   I Made Suwitra, “Konﬂik Dalam Penda aran Hak Atas Tanah Adat di Bali”, dalam buku Liber Amicorum 70 Tahun Prof.  Dr.  Achmad  Sodiki,  SH. ,  yang  disusun  oleh  Muhammad  Halim  (et.al.),  Cetakan  Pertama,  Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2014, hlm. 245.
⁸ Ronny Hani jo Soemitro, Metodologi Peneli an Hukum , Cetakan Pertama, Jakarta: Halia Indonesia, 1983, hlm.
9.
⁹   Peter Mahmud Marzuki, Peneli an Hukum , Cetakan I, Surabaya: Fajar Interpratama, 2005, hlm. 93.
¹⁰   Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Peneli an  Hukum  Norma f ,  Edisi  Revisi,  Cetakan  Kedua,  Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 98.
¹¹   Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, The Dispu ng Process Law in Ten Socie es , New York: Columbia University Press, 1978, hlm. 2.
Model Penda aran Hak Atas Tanah Pauman Sebagai Pemberian Raja
pendekatan hukum adat,¹² dan pendekatan budaya.¹³
Pendekatan  perundang-undangan  digunakan  karena  disinyalir  masih  adanya norma  yang  kabur  terutama  dalam  UUPA  terhadap  regulasi  pengakuan  dan perlindungan  tanah-tanah  adat  sebagai  tanah  komunal.  Dipergunakannya pendekatan sejarah hukum dalam upaya dapat memahami perjalanan konsep dan regulasi,  serta  perlindungannya  sampai  saat  ini.  Pendekatan  lain  yang  dianggap cukup  relevan  adalah  pendekatan  anali s  ( analy cal  approach )  yaitu  dalam  ar untuk mengetahui makna yang dikandung oleh is lah-is lah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara tekstual, sekaligus mengetahui kontekstualnya terutama  dalam  penerapannya  melalui  prak k  dan  putusan-putusan  hukum.¹⁴ Pendekatan  ini  dilakukan  melalui  2  (dua)  pemeriksaan. Pertama ,  berusaha memperoleh  makna  yang  terkandung  dalam  aturan  hukum  yang  bersangkutan sesuai  dengan  konteks  kekinian. Kedua ,  menguji  is lah-is lah  hukum  tersebut dalam prak k melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Pendekatan ini juga dipergunakan untuk menganalisis masalah kedua, yaitu terhadap pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak penguasaan dan pemilikan atas tanah-tanah adat di Bali.
Pendekatan  antropologi  hukum  memberi perha an  pada  fenomena  kemaje- mukan hukum ( legal pluralism ) dalam masyarakat. Adalah relevan dengan apa yang dinyatakan oleh Roger Co errell:
“ We  should  think  of  law  as  a  social  phenomenon  pluralis cally,  as regula on of many kinds exis ng in a variety of rela onships, some of the quite tenuous, with the primary legal ins tu ons of the centralized state.  Legal  anthropology  has  almost  always  worked  with  pluralist concep ons of law.” ¹⁵
Pendekatan ini dipilih juga untuk dapat mengetahui latar belakang dibalik terjadinya sengketa. Adalah relevan dengan apa yang dinyatakan Laura Nader dan Harry F. Todd, Jr. bahwa: “ In any society there are alterna ves or choices to be made when disputes  arise.  Anthropology  has  a  large  and  very  good  body  of  cross  cultural materials on formally recognized ins tu ons of dispute se lement.” ¹⁶ Perpaduan  pendekatan  antara  antropologi  hukum  dengan  hukum  adat  ini dimaksudkan  untuk  mengetahui  'hukum  yang  hidup'.  Di  samping  itu  juga dimaksudkan  untuk  dapat  saling  melengkapi,  ar nya  dari  antropologi  hukum, hukum  adat  dapat  memperoleh  masukan  mengenai  gambaran  tentang  struktur
¹²   R. Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Cetakan Ke ga, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, hlm. 32.
¹³  Mudji Sutrisno, SJ, Ranah-Ranah Kebudyaan , Cetakan ke 5, Jakarta: Kanisius, 2013, hlm. 25.
¹⁴  Johnny Ibrahim, Loc.cit ..
¹⁵     Roger  Co errell, Law's  Community,  Legal  Theory  in  Sociological  Perspec ve. Oxford,  USA:  Clarenco  Press, 1995, hlm. 306.
¹⁶     Laura Nader dan Harry F. Todd Jr , Loc.cit.
masyarakat dan faktor sosial budaya yang melatarbelakangi ketentuan hukum adat tersebut. Antropologi hukum dapat memberi penjelasan dari data empiris dengan menganalisis  hubungan-hubungan  kausal  dari  fakta,  sehingga  akhirnya  dapat diketahui kedudukan pranata hukum dalam struktur masyarakat.
Pendekatan kasus ( case approach ) dimaksudkan dengan per mbangan bahwa informasi yang disampaikan dapat dideskripsikan secara mendalam, lengkap, dan tampak  hidup  sebagaimana  adanya,  serta  para  aktor  mendapat  tempat  untuk memainkan  peranannya.¹⁷  Relevan  dengan  apa  yang  dinyatakan  Llewellyn  dan Hoebel yang memandang suatu kasus sebagai alat-alat untuk menemukan "beker- janya  hukum"  dalam  masyarakat  dan  "tersedianya  perlengkapan  administra f" untuk penanganan mereka.¹⁸
Data  dalam  peneli an  ini  diperoleh  dari  sumber  pertama  (primer)  yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan sumber kedua (sekunder) yang disebut bahan hukum dikumpulkan dengan teknik   dokumentasi dan pencatatan melalui sistem  ﬁle.¹⁹  Data  dianalisis  dengan  metode  hermeneu k  atau  penafsiran²⁰  dan kualita f.

## B.   Keberadaan dan Penguasaan Tanah Ulayat di Bali
Tanah dalam pandangan hukum adat mempunyai kedudukan yang sangat pen ng, yaitu  yang  disebabkan  karena  sifatnya  dan  karena  fakta.²¹  Berdasarkan  sifatnya tanah diar kan sebagai satu-satunya benda kekayaan yang  dak lekang walaupun mengalami keadaan apapun, bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan memung- kinkan menjadi lebih menguntungkan di masa yang akan datang. Sementara itu, tanah  sebagai  suatu  fakta  ar nya  suatu  kenyataan  bahwa  tanah  itu  mempunyai beberapa  fungsi  seper   untuk  perumahan,  sebagai  sumber  penghidupan  dan kehidupan warga masyarakatnya, sebagai tempat warganya yang meninggal dunia, sebagai tempat para roh leluhur warga masyarakat.
Kedudukan  tanah  secara  faktual  yang  demikian  pen ng  dalam  hukum  adat, menyebabkan adanya hubungan yang sangat erat antara tanah dengan perseku- tuannya,  sehingga  menimbulkan  hubungan  yang  bersifat  religius  magis  dan menimbulkan hak bagi persekutuan untuk menguasai, memanfaatkan, memungut hasil dari tumbuhan yang ada di atas tanah tersebut, dan berburu binatang yang hidup di situ. Hak atas tanah ini kemudian dikenal dengan hak pertuanan atau hak
¹⁷     Peter Mahmud Marzuki, Loc.cit.
¹⁸     Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, Op.cit ., hlm. 7.
¹⁹   I Made Suwitra, “Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali dalam Perspek f Hukum Agraria Nasional”, Disertasi , Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang , 2009, hlm. 51.
²⁰  Jazim Hamidi, Hermeneu ka Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks , Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 45.
²¹   Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat , Edisi III, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 247.
Model Penda aran Hak Atas Tanah Pauman Sebagai Pemberian Raja
ulayat yang oleh Van Vollenhoven disebut ' beschikkingsrecht '. Di Bali hak atas tanah ini  disebut  ' prabumian '.  Demikian  disebutkan  dalam Pemunder Desa  Adat  Culik Karangasem,  1922  Caka  yang  menggambarkan  tentang  hubungan  antara persekutuan dengan tanah itu sendiri.
Hak ulayat disebutkan berlaku ke luar dan ke dalam.²² Berlaku ke dalam, karena persekutuan sebagai suatu keseluruhan dari semua warga persekutuan bersama- sama sebagai satu kesatuan melakukan hak ulayat dimaksud yang berhak untuk meme k  hasil  daripada  tanah  beserta  segala  tumbuhan  dan  binatang  liar  yang hidup  diatasnya.  Hak  persekutuan  ini  mengandung  makna  adanya  pembatasan kebebasan  usaha  atau  kebebasan  gerak  para  warga  persekutuan  sebagai perseorangan demi kepen ngan persekutuan. Sedangkan berlaku ke luar, ar nya orang yang bukan sebagai warga persekutuan pada hakikatnya  dak diperkenankan turut mengusahakan tanah ulayat persekutuan warga lainnya, kecuali dengan seijin persekutuan serta setelah membayar pancang (uang pemasukan) dan kemudian memberi gan  rugi, agar orang luar bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta mengusahakan tanah wilayah persekutuan.
Is lah  tanah  ulayat  di  Bali  dapat  dipadankan  dengan  tanah  desa  (adat)  atau tanah adat, yaitu tanah yang dikuasai dengan hak-hak atas tanah yang diatur dalam hukum adat ( awig-awig ), yang pada awalnya digunakan untuk dapat membedakan dengan  tanah  yang  ditundukkan  dengan  hukum  Barat  ( Burgerlijk  Wetboek /BW) yang disebut dengan tanah Barat.
Sampai saat ini tanah-tanah adat yang dikuasai oleh desa adat di Bali masih eksis, walaupun mengenai jenis penguasaannya  dak sama antara desa adat yang satu dengan yang lainnya. Tanah-tanah adat ini ada yang dikuasai secara individual atau  secara  komunal.  Dalam  perkembangannya,  sebagian  dari  tanah-tanah  adat baik  yang  dikuasai  secara  individual  maupun  secara  kolek f  sudah  ada  yang berubah menjadi tanah individu penuh menurut UUPA.
Tanah  ulayat  yang  ada  di  se ap  desa  adat  di  Bali  dapat  dikuasai  baik  secara individual  maupun  secara  kolek f.  Tanah-tanah  ulayat  yang  dikuasai  secara individual bersifat turun-temurun namun masih dalam ikatan komunal, sehingga ada hubungan yang bersifat menebal dan menipis antara penguasaan individual dengan penguasaan kolek f, ar nya ke ka hak penguasaan individual kuat, maka hak  penguasaan  kolek f  melemah.  Sebaliknya  ke ka  hak  penguasaan  individual melemah, maka hak penguasaan kolek f akan menguat, yaitu relevan dengan Teori Balon dari Ter Haar atau 'Mulur  Mungkret'.²³
Untuk mempelajari pemilikan tanah secara perorangan menurut hukum adat, terlebih  dahulu  harus  mengenal  jalinan  mbal  balik  hubungan  antara  hak
²² Ibid. , hlm.28.
²³   Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas , Yogyakarta: Liberty, hlm. 3.
masyarakat dan hak perorangan (individu) menurut alam pikiran masyarakat adat.²⁴ Ter Haar menyebut dengan ' Par ciperend denken ', yaitu menunjuk pada adanya hubungan antara manusia dan tanah sebagai suatu hubungan magisch religius yang mengandung  unsur  kekuatan  gaib  (mis k)  sebagai  perwujudan  daripada  dialog antara manusia dengan alam gaib, seper  adanya penghargaan kepada roh-roh. Hubungan hidup antara umat manusia yang teratur susunannya dan bertalian satu sama lain di satu pihak dan tanah di lain pihak, yaitu tanah di mana mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah di mana mereka dimakamkan dan yang menjadi tempat kediaman orang-orang halus (roh leluhur) pelindungnya beserta arwah  leluhurnya,  tanah  di  mana  meresap  daya  hidup,  termasuk  juga  hidupnya umat itu dan karenanya tergantung dari padanya, maka pertalian demikian itu yang dirasakan dan berakar dalam alam pikirannya 'serba berpasangan' ( par ciperend denken )  itu  dapat  dan  seharusnya  dianggap  sebagai  pertalian  hukum  ( rechts- betreckking ) umat manusia terhadap tanah.²⁵
Sifat yang menonjol dalam pemilikan secara individual menurut hukum adat, antara lain:
1)  Bahwa pemilikan tanah hanya dapat dipunyai oleh warga masyarakat hukum saja;
2)  Pemilikan  tanah  lahir  berdasarkan  pada  keputusan  atau  izin  daripada  kepala adat. Keputusan atau izin kepala adat hanya berfungsi sebagai pembuka jalan ke arah kemungkinan menguasai tanah dengan hak milik. Pemilikan lahir berdasar pengakuan  masyarakat.  Yang  disebabkan  oleh  kenyataan  erat  daknya hubungan seseorang atas tanah, erat dalam ar  tanah senan asa dikerjakan, dirawat dengan baik, dan  dak diabaikan;
3)  Pemilikan  hanya  mbul  bilamana  syarat de  facto berupa  bertempat  nggal dalam masyarakat hukum, mengerjakan tanah secara terus menerus dan syarat de  jure berupa  pengakuan  dari  masyarakat  akan  pemilikan  tersebut,  berlaku secara  bersamaan  dalam  diri  pribadi  yang  bersangkutan.  Jadi  hak  milik  dak mbul, bila salah satu syarat de facto atau de jure diabaikan; dan
4)  Berakhirnya  hak  milik  atas  tanah  berar   berhen nya  pengakuan  masyarakat atau hak orang yang bersangkutan.²⁶
Dari jalinan pemilikan ini dapat ditafsirkan bahwa pemilikan tanah dipandang sebagai suatu perhubungan yang memba n. Jadi bukan sebagai suatu hubungan yang  didasarkan  pada  per mbangan  akal  pikiran  (ra o)  saja  seper   dalam
²⁴  Herman  Soesang  Obeng,  “Pertumbuhan  Hak mIlik  Individuil  menurut  Hukum Adat dan menurut UUPA di Jawa Timur”, Majalah Hukum , No.3   Tahun ke-2, Penerbitan Yayasan Peneli an dan Pengembangan Hukum (Lawa Center), 1975, hlm. 51.
²⁵  Ter Haar, Beginselen En Stlsel Van Het Adatrecht . Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, diterjemahkan oleh K.ng. Soebak  Poesponoto, Cetakan ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974, hlm. 71.
²⁶   Herman Soesang Obeng, Op.cit. , hlm. 51.
Model Penda aran Hak Atas Tanah Pauman Sebagai Pemberian Raja
hubungan ekonomi. Atas jalan jalinan pikiran ini, berar  pula bahwa bagi individu yang bersangkutan, tanah bukanlah semata-mata berfungsi sebagai alat produksi. Konsekuensi  dari  adanya  hubungan  yang  memba n  ini,  maka  pelepasan  milik dipandang  sebagai  suatu  pengorbanan  yang  besar,  hingga  orang  sukar  sekali melepaskannya.²⁷  Hak  penguasaan  masyarakat  atas  tanah  disebut  ' eigendoms- recht',  communal  bezitsrecht yang  oleh  Poesponoto  diterjemahkan  sebagai  'hak yasan  komunal',  dan  oleh  Van  Vollenhoven  disebut  ' beschikkingsreht '  hak pertuanan atas hak ulayat.
G.V. den Steenhoven menyebutkan bahwa hak ulayat itu lahir dan bahwa hak ulayat itu hanya ada karena dibuat oleh masyarakat hukum itu sendiri, bukan oleh masyarakat  di  luar  persekutuan  hukum.  Jadi  hak  ulayat  itu  lahir  karena  ada pengakuan  masyarakat  hukum  yang  bersangkutan  tentang  wilayah  ulayatnya.²⁸ Dalam kondisi ini, walaupun masyarakat menguasai tanah dengan sepenuhnya dan berwenang mengatur penggunaan serta pemungutan hasil tanah oleh warganya bahkan  berhak  membatasi  tuntutan-tuntutan  dan  hak-hak  perorangan  untuk kepen ngan  masyarakat,  tetapi  masyarakat  dak  berstatus  sebagai  pemilik  atas tanah ulayat. Karena itu masyarakat  dak berwenang untuk memindahtangankan tanah ulayat. Bahkan Ter Haar menegaskan bahwa daerah pertuanan ( beschikking gebied )  dak dapat dipindah tangan, tetap pertama-tama berlaku, walaupun ada perkecualian.  Juga  disebutkan  bahwa  sifat  khusus  daripada  hak  pertuanan, sehingga diperlukan is lah khusus ( beschikkingsrecht ), yaitu karena adanya daya mbal  balik  antara  hak  pertuanan  dan  hak  perorangan.  Karena  itu  dapat disimpulkan, bahwa:
a)  Hak ulayat hanya ada dalam suatu suasana masyarakat hukum adat;
b)  Hak ulayat berfungsi sebagai suatu wadah di dalam mana hak-hak perorangan bisa diperkembangkan;
c)  Melaui  konsepsi  hak  ulayat  dipeliharalah  suatu  asas  keseimbangan  dalam menikma   hasil  alam  oleh  para  warga  masyarakat,  yaitu  se ap  orang  hanya diizinkan mengambil hasil alam sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sekeluarga.  Ia  dilarang  memungut  hasil  untuk  tujuan  berdagang.  Jadi  ide persaingan  atau  kompe si  dalam  mana  seorang  sebagai  individu  mungkin menguasai  tanah  atau  kekayaan  yang  lebih  banyak  daripada  warga  lainnya bertentangan dengan konsepsi berulayat dalam masyarakat hukum; dan
d)  Masyarakat bukan pemilik tanah dan tanah masyarakat tak dapat dijadikan objek perdagangan.²⁹
²⁷   Herman Soesang Obeng, Ibid. , hlm. 53.
²⁸   Herman Soesang Obeng, Ibid.
²⁹   Herman Soesang Obeng, Op.cit , hlm. 54.
Tanah pauman yang yang dikuasai secara kolek f dan hanya ada di Kabupaten Karangasem  mempunyai  karakteris k  tersendiri  yang  dak  dapat  dipadankan dengan tanah ulayat. Namun dalam dinamisasi penguasaan dan pengelolaannya karena  adanya  perbuatan  hukum  tertentu  kemudian  dapat  lebur  sebagai  tanah adat, seper  sebagai tanah laba pura , tanah banjar .
Pengasingan tanah adat di beberapa desa adat sampai saat ini hanya dimaknai sebatas  pada  pengalihan  subjek  pemegangnya,  sehingga  dapat  menimbulkan fana sme  kesukuan.  Sementara  hukum  adat  yang  dituangkan  dalam awig-awig desa  adat  dak  melarang  adanya  ndakan  pengasingan  asal  sesuai  dengan prosedur dan mekanisme serta relevan dengan keberadaan subjek pemegangnya. Walaupun terjadi pengasingan subjek, namun  dak diiku  adanya perubahan atas status tanahnya. Ar nya status tanah tersebut tetap sebagai tanah komunal yang selalu  dileka   kewajiban  ( ayahan )  terlepas  dari  subjek  yang  menguasainya.  Jadi subjek yang menguasai tanah adat itu wajib melaksanakan 'ayahan' yang meleka tanah  adat  dimaksud,  sehingga  tanah-tanah  adat  akan  dapat  dipertahankan sepanjang masa.³⁰
Di Kabupaten Karangasem selain ada tanah-tanah adat yang dikuasai oleh desa adat seper  tanah ayahan desa (AYDS), tanah laba pura , tanah setra , tanah pasar, juga dikenal jenis tanah lain, yaitu tanah pauman yang dikuasai oleh kelompok tertentu ( sekeha ) sebagai sebuah komunitas yang bersifat turun temurun. Tanah pauman  diakui  sebagai  pemberian  dari  Raja  Karangasem  pada  masa  lalu  dalam konteks 'mitra kerja' agar Raja dengan mudah mendapat dukungan tenaga kerja suatu saat diperlukan in casu ada kegiatan keagamaan di Puri (Keraton), atau karena dileka ayahan (kewajiban) ngemong  Pura (penanggungjawab  keberlangsungan Pura ).  Tanah-tanah pauman ini  hampir  ada  di  se ap  desa  adat  di  Kabupaten Karangasem.
C.   Model  Penda aran  Hak  Atas  Tanah Pauman Dalam  Perspek   UUPA  dan Pelestarian Warisan Nilai Budaya
1.   Fenomena Penda aran Tanah Adat di Bali
Penda aran hak atas tanah adat di Bali untuk memperoleh SHM melalui konversi hampir ada diseluruh desa adat baik tanah yang dikuasai secara individual seper tanah pekarangan desa (PKD) maupun yang dikuasai secara kolek f seper  tanah laba pura , tanah banjar . Konsekuensinya hak atas tanah adat ini kemudian menjadi hak milik individu penuh, sehingga menimbulkan berbagai konﬂik pertanahan di se ap kabupaten.³¹
³⁰  I Made Suwitra, “Larangan untuk Pemindahan Tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Bali”, Op.cit., hlm. 61.
³¹   I Made Suwitra, I Nyoman Sukandia, dan I Made Minggu Widyantara, “Implikasi Konﬂik Penguasaan Tanah Pauman di Desa Adat Sibetan, dan Subagan”, Makalah disampaikan dalam Seminar Hasil-Hasil Peneli an di Program Pascasarjana , Universitas Warmadewa, 2014, hlm. 27.
Model Penda aran Hak Atas Tanah Pauman Sebagai Pemberian Raja
Pengasingan tanah adat di beberapa desa adat sampai saat ini hanya dimaknai sebatas  pada  pengalihan  subjek  pemegangnya,  sehingga  dapat  menimbulkan fana sme  kesukuan.  Sementara  hukum  adat  yang  dituangkan  dalam awig-awig desa  adat  dak  melarang  adanya  ndakan  pengasingan  asal  sesuai  dengan prosedur dan mekanismenya. Walaupun terjadi pengasingan subjek, namun  dak diiku  adanya perubahan atas status tanahnya. Ar nya status tanah tersebut tetap sebagai  tanah  komunal  yang  selalu  dileka   kewajiban  ( ayahan )  sehingga  tanah- tanah  adat  dapat  dipertahankan  sepanjang  masa,³²  yang  selama  ini  dipandang sebagai  warisan  nilai  budaya  dengan  memerha kan  realitas  dalam  masyarakat sesuai mentalitas dan nilai dalam pendekatan emik.
Penguasaan  dan  pemilikan  tanah pauman ini  merupakan  reﬂeksi semi- autonomous  social  ﬁeld seper   diungkapkan  Sally  Falk  Moore  dengan  karakter bahwa  ada  kemampuan  untuk  menciptakan  aturan-aturan  yang  berlaku  dalam lingkungannya  sendiri,  mendorong  bahkan  memaksa  warganya  agar  mentaa aturan tersebut. Selain itu mempunyai strategi untuk memilih dan menggunakan aturan-aturan  dari  negara  maupun  hukum  adat  (lokal)  menurut  manfaat  yang diperolehnya.  Raja  pada  era-nya  mempunyai  'hak  menguasai'  atas  tanah-tanah yang  ada  diwilayahnya,  yaitu  wewenang  mengatur  dan  memimpin  peruntukan terhadap  tanah-tanah  dimaksud  terutama  terhadap  tanah-tanah  yang  dak dikuasai oleh persekutuan hukum adat (desa adat) dan para individu.

## 2.   Asas dan Tujuan Penda aran Tanah
Dalam  penda aran  tanah  dikenal  beberapa  asas,  yaitu  asas  sederhana,  aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka.³³ Sederhana ar nya bahwa dalam penda aran tanah  agar  ketentuan-ketentuan  pokoknya  maupun  prosedurnya  dengan  mudah dapat  dipahami  oleh  pihak-pihak  yang  berkepen ngan,  sementara  asas  aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penda aran tanah perlu diselenggarakan secara teli  dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepas an hukum  ar nya  menjamin  kepas an  pada  pihak  yang  satu  terhadap  pihak  yang lain.³⁴ Asas terjangkau dimaksudkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, dengan memerha kan  kebutuhan  dan  kemampuan  golongan  ekonomi  lemah.  Asas mutakhir  dimaksudkan  kelengkapan  yang  memadai  dalam  pelaksanaannya  dan keseimbangan dalam pemeliharaan datanya untuk tetap mutakhir dengan tujuan memberikan kepas an hukum dan perlindungan hukum. Asas ini sangat pen ng diperha kan  dengan  mengingat  bahwa  tanah pauman bersifat  kolek f  yang penguasaannya dipercayakan kepada Klian Pauman .
³²   I Made Suwitra, Loc.cit . ³³   Supriyadi, Hukum Agraria , Cetakan ke-5, Jakarta: Sinar Graﬁka, 2012, hlm. 164.
³⁴   E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia , Cetakan ke-6, Jakarta: P.T. Penerbitan dan Balai Buku Ich a, 1959, hlm. 25.
409 PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 3.  Ser ﬁkat Sebagai Buk  Pemilikan Hak
Kegiatan penda aran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda buk hak yang berupa ser ﬁkat. Dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penda aran Tanah (PP 24/1997) dirumuskan bahwa:
“Yang dimaksud ser ﬁkat adalah surat tanda buk  hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak  tanggungan  yang  masing-masing  sudah  dibukukan  dalam  buku tanah yang bersangkutan.”
Tujuan penerbitan ser ﬁkat dalam kegiatan penda aran tanah untuk pertama kali adalah agar pemegang hak dengan mudah dapat membuk kan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya. Ser ﬁkat diterbitkan untuk kepen ngan pemegang hak yang  bersangkutan  sesuai  dengan  data  ﬁsik  dan  data  yuridis  yang  telah  dida ar dalam buku tanah.³⁵ Hasil peneli an menunjukkan, bahwa sebagian besar tanah pauman belum diser ﬁkatkan, seper  di Desa Tenganan, Desa Sibetan, dan Desa Bungaya.  Hanya  sebagian  kecil  yang  sudah  diser ﬁkatkan  seper   di  Desa  Asak. Subjek sebagai pemilik tanah pauman dak lagi Klian Pauman seper  yang tertera dalam Pipil dan SPPT-nya, tapi Pura Pauman, yaitu dengan mengiku  penormaan dalam  Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  SK.556/DJA/1986  tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan yang dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (SK Mendagri No. SK.556/DJA/1986) .

## 4.   Hak Atas Tanah
Berdasarkan  hak  menguasai  negara,  maka  negara in  casu pemerintah  dapat memberikan  hak-hak  atas  tanah  kepada  seseorang,  orang  secara  bersama-sama atau  suatu  badan  hukum,  daerah  swatantra  dan  masyarakat  hukum  adat. Pemberian  hak  itu  berar   pemberian  wewenang  untuk  menggunakan  dan memanfaatkan tanah dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.³⁶  Dengan  diberikannya  hak  atas  tanah  tersebut,  mbul  hubungan hukum  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  tanah  kepada  pihak  lain seper   jual-beli,  hibah,  tukar  menukar.  Dalam  Pasal  20  UUPA  dirumuskan konseptual dari hak milik atas tanah, yaitu: “Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah  dengan  mengingat bahwa hak itu mempunyai fungsi sosial.”
Tujuan  penda aran  hak  atas  tanah  adalah  untuk  memperoleh  tanda  buk pemilikan  yang  dikenal  dengan  'ser ﬁkat',  yaitu  berupa  salinan  buku  tanah  dan
³⁵   Urip Santoso, Penda aran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah , Cetakan ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 261.
³⁶   K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Cetakan ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997, hlm. 15.
Model Penda aran Hak Atas Tanah Pauman Sebagai Pemberian Raja
surat  ukurnya  setelah  dijilid  menjadi  satu  bersama-sama  dengan  suatu  kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria (Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  tentang  Penda aran  Tanah-PP  10/1961). Sedangkan  dalam  Pasal  1  angka  20  PP  24/1997  sebagai  penggan   PP  10/1961 disebutkan bahwa:
“Ser pikat adalah surat tanda buk  hak sebagimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang  masing-masing  sudah  dibukukan  dalam  buku  tanah  yang bersangkutan.”
Penda aran hak atas tanah ini dilakukan sesuai dengan sistem yang dianut oleh suatu negara yang bersangkutan sebagai model. Namun dengan memperha kan kondisi  tanah pauman yang  dikuasai Krama  Pauman ,  dapat  dinyatakan  bahwa is lah druwe pauman dapat dipadankan dengan 'hak milik' dalam perspek f UUPA karena ada sifat turun temurun, terkuat, dan terpenuh. Hanya saja pemilikannya yang  bersifat  kolek f  ini  sampai  saat  ini  masih  didasarkan  pada  alat  buk   pipil dan/atau  SPPT.  Ke ka  ingin  dida arkan  atas  nama  komunitas  yang  disebut 'pauman' ,  belum  diberikan  pengaturan  dalam  UUPA  dan  peraturan  organiknya, kecuali  dikonversi  dengan  subjek  lain,  seper   'yayasan'  sebagai  badan  hukum, individu krama pauman, atau badan hukum keagamaan, yaitu 'Pura'. Seper  di Desa Asak menggunakan subjek hukum 'Pura'.

## 5.   Sistem Penda aran Tanah
Dalam PP 24/1997 ditetapkan 2 (dua) macam kegiatan penda aran tanah, yaitu: pertama , kegiatan penda aran tanah untuk pertama kalinya, dan kedua , kegiatan pemeliharaan data penda aran tanah. Kegiatan penda aran untuk pertama kali adalah  kegiatan  penda aran  tanah  yang  dilakukan  terhadap  objek  penda aran tanah  yang  belum  dida ar  berdasarkan  PP  24/1997.  Penda aran  tanah  untuk pertama  kali  dilakukan  melalui  penda aran  tanah  secara  sistema k  dan  secara sporadik.
Ketentuan Pasal 19 Ayat (2)c UUPA yang menyatakan bahwa: “Pemberian surat- surat tanda buk  hak, yang berlaku sebagai alat pembuk an yang kuat.” Ketentuan pasal  ini  oleh  Boedi  Harsono  diinterpretasikan  bahwa  UUPA  menganut  sistem publikasi  “nega f  yang  mengandung  unsur  posi f",  karena  akan  menghasilkan surat-surat  tanda  buk   hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuk an  yang kuat .³⁷ Keterangan-keterangan yang tercantum di dalam surat buk  haknya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar,
³⁷   Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi,  dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 480.

## PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
selama  dan  sepanjang  dak  ada  alat  pembuk an  lain  yang  membuk kan sebaliknya.  Berbeda  dengan  sistem  posi f,  yang  menganggap  bahwa  apa  yang tercantum di dalam buku penda aran tanah dan surat buk  hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuk an yang mutlak . (Cetak tebal oleh Tim Penulis) UUPA  dengan  peraturan  organiknya  memang  telah  memberikan  peluang melalui aturan 'konversi' dalam penda aran tanah pauman , namun ke ka diiku secara ansich ,  maka  akan  terjadi  perubahan  status  pemilikan,  yaitu  dapat menghilangkan  sifat  'komunal'  yang  komunal  religius  sebagai  jiwa  pemilikannya dalam konteks kearifan hukum lokal dan warisan nilai budaya lokal yang akan selalu menjaga  kebersamaan  komunitas pauman tersebut  dan  nilai  'pengabdian'  tulus kepada Ida  Sang  Hyang  Widi (Tuhannya)  dengan  upacaranya,  seper   ada  ikatan dalam pelaksanaan Upacara Dangsil di Desa Bungaya dari kelompok pauman Desa Tenganan  Pegringsingan.  Oleh  karena  itu  penda aran  tanah pauman melalui konversi dalam UUPA dapat menghilangkan ikatan 'ayahan' dalam konsep komunal religius yang meleka nya. Sekaligus juga menghapus historis tanah pauman sebagai warisan nilai budaya dari masa kerajaan. Sehingga diperlukan model penda aran yang  mampu  meng-koeksistensi  hukum  negara  dan  hukum  adat  sebagai  hukum rakyat  agar  warisan  nilai  budaya  dari  tanah pauman bisa  lestari  di  Kabupaten Karangasem.

## 6.   Kekuatan Pembuk an Ser ﬁkat
Dalam Pasal 32 Ayat (1) PP 24/1997 dirumuskan bahwa:
“Ser pikat merupakan surat tanda buk  hak yang berlaku sebagai alat pembuk an  yang kuat mengenai  data  ﬁsik  dan  data  yuridis  yang termuat di dalamnya, sepanjang data ﬁsik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.” (Cetak tebal oleh Tim Penulis)
Makna penger an sebagai “alat pembuk an yang kuat”, yaitu bahwa selama  dak dapat dibuk kan sebaliknya, maka data ﬁsik dan data yuridis dalam ser ﬁkat harus diterima sebagai data yang benar , baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari- hari maupun dalam berperkara di pengadilan. (Cetak miring oleh Tim Penulis)
Jadi  ketentuan  di  atas  adalah  relevan  dengan  teori  kepas an  hukum  yang dikemukan  oleh  Gustav  Radbruch,³⁸  yaitu  di  satu  sisi  telah  ditetapkan  melalui regulasi (PP 24/1997) yang secara tegas menentukan kedudukan ser ﬁkat sebagai alat  pembuk an  yang  kuat  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  sehari-hari (kepas an oleh karena hukum), sedang di sisi lain ada keharusan untuk menerima data yuridis dan data ﬁsik dalam ser ﬁkat sebagai hal yang benar (kepas an dalam hukum), kecuali dapat dibuk kan sebaliknya. Jadi sebagai katup pengaman terakhir
³⁸   E. Utrecht, Loc.cit .
Model Penda aran Hak Atas Tanah Pauman Sebagai Pemberian Raja
menguji kebenaran data yuridis dan data ﬁsik dalam ser ﬁkat diserahkan kepada kewenangan hakim, yaitu relevan dengan teori kepa an hukum dari Jan Michiel O o  terutama  berkaitan  peran  hakim  ke ka  ada  sengketa  buk   penguasaan, sehingga  diperlukan  para  hakim  (peradilan)  yang  mandiri  dan  dak  berpihak menerapkan  aturan-aturan  hukum  tersebut  secara  konsisten  sewaktu  mereka menyelesaikan sengkata hukum. Dan terakhir, keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan atau eksekutorial.³⁹
Jaminan akan kepas an hukum memberikan rasa aman atas pelaksanaan hak pemegang ser ﬁkat atas tanah, demikian juga ada jaminan penegakan hukumnya ke ka ada pelanggaran hak atas klaim terhadap kebenaran data yuridis dan data ﬁsik dalam ser pikat, sehingga relevan dengan teori perlindungan hukum,⁴⁰ yaitu yang  secara  preven f  mencegah  adanya  sengketa  melalui  kegiatan  penda aran untuk  pertama  kali  baik  secara  sistema k  maupun  secara  sporadik.  Sedangkan secara represif dapat membuk kan kebenaran data yuridis dan data ﬁsik dalam ser ﬁkat melalui peradilan.
Menurut data yang dikumpulkan melalui wawancara, maka model penda aran hak ( registra on of  tle ) yang ditempuh krama pauman terhadap tanah pauman yang dikuasainya adalah melalui sporadik, yaitu penda aran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek (bidang) penda aran dalam satu desa atas permintaan krama  pauman secara  individual,  seper   yang  dilakukan krama pauman di  Desa  Asak  Karangasem  melalui  pengurusnya  yang  dikenal  ' Prajuru Pauman '.  Mengingat komunitas  pauman sebagai  badan  atau  organisasi  belum dapat ber ndak sebagai subjek hukum hak atas tanah dalam peraturan perundang- undangan, maka tanah pauman di da arkan melalui subjek 'Pura Patokan', 'Pura Banjar Pauman' sesuai SK Mendagri No. SK.556/DJA/1986.
Krama  Pauman di  desa  lainnya,  seper   Desa  Tenganan  Pegringsingan,  Desa Sibetan, Desa Bungaya, Desa Seraya, Desa Culik belum melakukan penda aran hak atas tanah pauman menurut UUPA, ar nya hak penguasaannya masih berupa pipil dan SPPT yang diisi  tel Pauman 'Nama Klian paling awal', seper  ' Pauman I Mur ' di Desa Tenganan. Oleh karena itu, dalam konteks teori u lity dari Bentham belum memberikan manfaat walaupun dalam konteks kepas an hukum yang diberikan oleh UUPA dan aturan organiknya.
³⁹   Jan  Michiel  O o, Reele  rechtszakerheid  in  ontewikkellingslanden ,  diterjemahkan  oleh  Trsitam  Moeliono, Kepas an  Hukum  yang  Nyata  di  Negara  Berkembang ,  Cetakan  Pertama,  Jakarta:  Komisi  Hukum  Nasional Republik Indonesia, 2003, hlm. 5.
⁴⁰   E.  Fernando  M.  Manullang, Menggapai  Hukum  Berkeadilan:  Tinjauan  Hukum  Kodrat  dan  An nomi  Nilai, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 92; Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.
D.   Implikasi  Model  Penda aran  Hak  Atas  Tanah  Pauman  Dalam  Perspek f Kepas an  Hukum,  Perlindungan  Hukum,  Kemanfaatan  Bagi  Kesejahteraan
Krama Pauman, dan Warisan Nilai Budaya
Tujuan dilakukan penda aran hak atas tanah adalah untuk memperoleh kepas an hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang  terda ar  agar  dengan  mudah  dapat membuk kan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang  bersangkutan.  Untuk memberikan  kepas an  hukum  dan  perlindungan  hukum,  kepada  pemegang  hak yang  bersangkutan  diberikan  ser ﬁkat  hak  atas  tanah.  Seper   yang  dirumuskan dalam Pasal 19 Ayat (2) UUPA, bahwa ser ﬁkat merupakan buk  pemilikan hak atas tanah berlaku sebagai alat buk  yang kuat.
Maksud  diterbitkannya  ser ﬁkat  dalam  kegiatan  penda aran  tanah  untuk pertama kalinya adalah agar pemegang hak dengan mudah dapat membuk kan dirinya sebagai pemegang hak. Ser ﬁkat diterbitkan untuk kepen ngan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data ﬁsik dan data yuridis yang telah dida ar dalam buku tanah.⁴¹
Mencerma   tujuan  penda aran  hak  atas  tanah  dan  maksud  diterbitkannya ser ﬁkat adalah relevan dengan teori kepas an hukum, yaitu di satu sisi adanya jaminan terhadap pelaksanaan hak sesuai dengan pemberian haknya, yaitu dalam menggunakan  dan  memanfaatkan  tanahnya  sesuai  dengan  data  ﬁsik  dan  data yuridis yang terdapat dalam ser ﬁkat yang bersangkutan. Sedangkan di sisi lain ada jaminan terhadap klaim dari pihak lain, bahwa data ﬁsik dan data yuridis dalam ser ﬁkat adalah kuat. Oleh karena itu, ke ka ada sengketa atas klaim pihak ke ga terhadap  pemilikannya,  maka  hakim  dalam  pengadilan  menjadi  katup pengamannya. Oleh karena itu kejujuran dalam proses penda aran untuk pertama kalinya menjadi taruhannya. Adalah relevan dengan sistem publikasi nega f yang dianut  oleh  UUPA,  bukan  sistem  publikasi  posi f  di  mana  negara  menjamin penyajian kebenaran data dimaksud.
Dalam  konteks  penda aran  tanah pauman ,  apabila  penguasaannya  masih dilakukan secara kolek f atas nama Pauman , akan sangat sulit dapat dilaksanakan, karena kelompok Pauman dak sebagai badan hukum yang berhak sebagai subjek hak yang dapat memiliki hak atas tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik  Atas  Tanah  (PP  38/1963).  Ke ka  dida arkan  atas  nama  pribadi  pengurus seper Klian  Pauman akan  dapat  menghapuskan 'ayahan' sebagai  tanda  ikatan kewajiban  (komunal  religius)  kepada  desa  sebagai  badan  yang  menguasai  tanah pauman dimaksud.  Selain  itu,  juga  terjadinya  pergeseran  konsep  dari  komunal religius ke arah pemilikan individual yang sekuler.
Model Penda aran Hak Atas Tanah Pauman Sebagai Pemberian Raja
Sejak  tahun  1986  dengan  diakuinya  Pura  sebagai  badan  hukum  yang  dapat mempunyai  hak  atas  tanah  seper   tersurat  dalam  SK  Mendagri  No. SK.556/DJA/1986 maka beberapa tanah pauman kemudian dida arkan atas nama ' Pura Pauman ' seper  di Desa Asak, yang diyakini berimplikasi terhadap adanya jaminan atas kepas an hukum terhadap pemilikan yang lebih kuat dan sekaligus diyakini memperoleh jaminan terhadap pelaksanaan hak serta jaminan terhadap penegakan hukum ke ka ada pelanggaran hak yang disebut perlindungan hukum.
Penda aran tanah pauman dengan menggunakan subjek hak ' Pura Pauman ; dirasakan  sangat  bermanfaat  untuk  tetap  menjaga  ikatan  kekeluargaan  dalam komunalitas  para  anggota  ( krama ) Pauman dan  melestarikan ayahan sebagai kewajiban krama dalam ikatan Pura sebagai simbol pemersatu (komunal religius). Jadi  manfaat  yang  dikenal  dengan the  greatest  happiness dapat  dinikma   oleh krama (anggota) pauman baik secara ekonomis maupun dalam konteks pelestarian konsep  komunal  religius  terhadap  pengelolaan  tanah pauman dalam  perkem- bangan dunia yang semakin mengglobal dan membawa misi individual sekuleritas. Selain itu pemilihan subjek hak ' Pura Pauman ' dalam penda aran tanah pauman berimplikasi  terhadap  pelestarian  nilai  budaya  lokal  sebagai  warisan  Raja Karangasem pada masa lalu.
Keajegan  konsep  komunal  religius  hanya  dapat  dipertahankan  dengan  tetap menjaga keberadaan tanah pauman dikelola secara komunal dalam ikatan ayahan . Kondisi ini hanya dapat dijaga dalam perspek f UUPA ke ka tanah pauman dapat dida arkan  untuk  memperoleh  ser ﬁkat  dengan  tetap  mempertahankan  subjek pemilikan secara komunal, ar nya  dak dida arkan melalui pemilikan individual yang  menjadi  salah  satu  ciri dari  UUPA  walaupun  masih  bercirikan  fungsi  sosial, karena  fungsi  sosial  dalam  hukum  adat  sebagai  embrio  UUPA  sangat  berbeda implemantasinya dengan konsep fungsi sosial setelah diambil alih perumusannya dalam UUPA.

## E.   Penutup

## 1.   Kesimpulan
a)  Model  penda aran  hak  atas  menurut  UUPA  beserta  aturan  organiknya mengandung  makna  terjadinya  individualisasi  pemilikan  hak  atas  tanah  dan belum memungkinkan adanya subjek hak atas nama persekutuan hukum adat yang ada di Bali, apalagi sebagai sekeha atau kelompok atau komunitas pauman. Jadi model penda aran hak atas tanah dalam UUPA dan aturan organiknya akan menghilangkan atau menghapus historis tanah pauman sebagai warisan nilai budaya lokal.
b)  Model penda aran hak atas tanah pauman dengan menggunakan subjek hak Pura Pauman yang dilandaskan pada SK Mendagri No. SK.556/DJA/1986 akan berimplikasi terhadap terjaminnya pelaksanaan hak dan rela f aman dari klaim
dan  gugatan  pihak  lain  sebagai  cerminan  aspek  kepas an  dan  perlindungan hukum.  Implikasi  lainnya,  yaitu  dari  aspek  kemanfaatan  berupa  masih  dapat dipertahankannya nilai kearifan hukum lokal  berupa ayahan sebagai kewajiban sesuai konsep komunal religious dan relevan pula dengan teori u lity Bentham yang dikenal dengan “ the greatest happiness for the greatest number of people” dalam upaya pelestarian warisan nilai budaya lokal dari masa kerajaan sebagai penciri khas (karakteris k) yang hanya ada di Kabupaten Karangasem.
2.    Saran
a)  Kepada  pemerintah  diharapkan  dapat  dikeluarkan  regulasi  dalam  bidang penda aran tanah yang mampu mewadahi kepen ngan komunitas organisasi yang  bersifat  sosial  religius  yang  dikenal  dengan Sekeha  Pauman sehingga keberadaan  tanah-tanah pauman yang  ada  di  masing-masing  Desa  Adat  di Kabupaten  Karangasem  dapat  dilestarikan  sebagai  penciri  yang  bersifat karakteris k  bagi  kabupaten  dan  masyarakat  adat  setempat  sebagai  warisan nilai budaya.
b)  Kepada komunitas “ Sekeha Pauman ” diharapkan agar mampu menjaga ikatan kebersamaan melalui ayahan sebagai kewajiban yang bersifat komunal religious dalam keberlangsungan upacara besar seper Upacara Usaba Dangsil di Desa Adat Bungaya yang ditujukan untuk kesuburan dan kesejahteraan seluruh jagat raya dengan segala isinya.

## Da ar Pustaka Buku
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2003.
E.  Fernando  M.  Manullang, Menggapai  Hukum  Berkeadilan:  Tinjauan  Hukum Kodrat dan An nomi Nilai, Kompas, Jakarta, 2007.
E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia , Cetakan ke-6, P.T. Penerbitan dan Balai Buku Ich a, Jakarta, 1959.
I Made Suwitra, Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali dalam Perspek f Hukum Agraria Nasional, Cetakan Ke ga, LoGoz Publishing,
Bandung, 2010.
Jazim  Hamidi, Hermeneu ka  Hukum,  Teori  Penemuan  Hukum  Baru  dengan Interpretasi Teks , Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005.
Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Peneli an  Hukum  Norma f ,  Edisi  Revisi, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Cetakan ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
Nader,  Laura  dan  Harry  F.  Todd  Jr, The  Dispu ng  Process  Law  in  Ten  Socie es ,
Columbia University Press, New York, 1978.
Model Penda aran Hak Atas Tanah Pauman Sebagai Pemberian Raja
Moore, Sally Falk, Law as Process An Anthropological Approach , Routledge & Kegen Paul, London Henley and Boston, 1983. Mudji Sutrisno, SJ, Ranah-Ranah Kebudyaan , Cetakan ke 5, Kanisius, Jakarta, 2013. Muhammad  Halim,  Hamdan  Zoelva,  (eds), Liber  Amicorum  70  Tahun  Prof.  Dr. Achmad  Sadiki,  S.H., Cetakan  Pertama,  Universitas  Brawijaya  Press,  Malang,
2014.
O o, Jan Michiel, Reele rechtszakerheid in ontewikkellingslanden , diterjemahkan oleh Trsitam Moeliono, Kepas an Hukum yang Nyata di Negara Berkembang , Cetakan Pertama, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2003.
Peter  Mahmud  Marzuki, Peneli an  Hukum ,  Cetakan  I,  Fajar  Interpratama, Surabaya: 2005. Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang  Prinsip-Prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  dalam Lingkungan  Peradilan  Umum,  dan  Pembentukan  Peradilan  Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
Ronny Hani jo Soemitro, Metodologi Peneli an Hukum , Cetakan Pertama, Halia Indonesia, Jakarta, 1983.
R.  Soepomo, Bab-Bab  tentang  Hukum  Adat, Cetakan  Ke ga,  Pradnya  Paramita, Jakarta, 1979.
Supriyadi, Hukum Agraria , Cetakan ke-5, Sinar Graﬁka, Jakarta, 2012. Urip  Santoso, Penda aran  Tanah  dan  Peralihan  Hak  Atas  Tanah ,  Cetakan  ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

## Dokumen Lain
I Made Suwitra, “Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali dalam  Perspek f  Hukum  Agraria  Nasional”, Disertasi ,  Program  Doktor  Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2009.
______________, “Larangan untuk Pemindahan Tanah dalam Masyarakat Hukum Adat  Bali”, Jurnal  Hukum  &  Pembangunan ,  Tahun  ke-41,  No.  1,  Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
______________,  I  Made  Minggu  Widyantara,  I  Nyoman  Sujana,  “Model Penguasaan  Tanah  Pauman  di  Kabupaten  Karangasem” , Jurnal  Hukum  dan Pembangunan , Tahun ke-46, No. 4, 2016.
______________, I Nyoman Sukandia, dan I Made Minggu Widyantara, "Implikasi Konﬂik  Penguasaan    Tanah  Pauman  di  Desa  Adat  Sibetan,  dan  Subagan”, Makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Hasil-Hasil  Peneli an  di  Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa, 2014
______________  dan  I  Nyoman  Sukandia,  “Implikasi  Konﬂik  Penguasan  Tanah Pauman  di  Desa  Sibetan,  Subagan  dan  Desa  Asak  Kabupaten  Karangasem”, Jurnal Hukum Prasada , No. 2, Vol. 2, Badan Penerbitan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, 2015.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Penda aran Tanah.
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.556/DJA/1986 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
Model Penda aran Hak Atas Tanah Pauman Sebagai Pemberian Raja