## TINDAK LANJUT BPJS HARAM MELALUI REORGANISASI JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERBASIS SYIRKAH TA’ÂWUN
Oleh: Nurma Khusna Khanifa
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Wonosobo Email: nurma-khusna@ymail.com

## Abstrak
MUI  hanya  menyebut  BPJS  tidak  sesuai  syariah.  Masyarakat  diminta  tetap mendaftar dan melanjutkan kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan. Solusi terbaik menghadirkan program baru yang sesuai dengan syariat Islam. Jaminan sosial  tersebut  boleh  diterapkan  dengan  memegang  prinsip syirkah  ta’âwuniyah ( perkumpulan  yang  saling  tolong  menolong ) .  Pembentukan  BPJS  berbasis syariah  haruslah  dibentuk  dari  unsur  BPJS,  Majelis  Ulama  Indonesia,  Otoritas Jasa  Keuangan,  Dewan  Jaminan  Sosial  Nasional,  Kementerian  Kesehatan,  dan Kementerian  Keuangan.  Dengan  demikian  BPJS  syariah  bisa  terwujud  dan menjadi solusi polemik yang ada dimasyarakat.
Kata kunci: BPJS, jaminan sosial, syirkah ta’âwun.

## A. Pendahuluan
Syariat  Islam  bukan  hanya  seruan keagamaan  yang  hanya  mementingkan akhlak dan pengaturan hubungan manusia dengan  Tuhannya,  akan  tetapi  cakupan syariat Islam adalah komprehensif, termasuk  didalamnya  adalah  masalah kehidupan,  apalagi  urusan  negara  dan kebutuhan pokok  yang  merupakan  urusan manusia (Ibnu Taimiyah, 1994 : 17).
Mudahnya interaksi antara masyarakat  memudahkan  ajaran  Islam berkembang  luas.  Hingga  desember  2014 tercatan  Indonesia  menduduki  urutan pertama sebagai negara muslim terbesar di dunia. Selama ini muslim Indonesia sangat tenang menikmati produk yang disediakan pemerintah  untuk  rakyat.  Produk  tersebut pada  awal  tahun  2014  tepatnya  tanggal  1 januari  pemerintah  Indonesia  melalui
Kementrian  Kesehatan  mengoprasikan Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional yang  diselenggarakan  BPJS  (Kementrian Kesehatan RI, 2014: 16). Akan tetapi akhir tahun  2015  warga Indonesia  pada umumnya  dan  khususnya  masyarakat muslim  digegerkan  dengan  fatwa  haram yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia  baru-baru  ini  mengeluarkan fatwa bahwa Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial  Kesehatan  (BPJS)  tidak sesuai  dengan  syariah  Islam.  Fatwa tersebut  dikemukakan  Ketua  Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, KH Maruf Amin. Namun MUI membantah  mengeluarkan  fatwa  BPJS Kesehatan  haram.  Sebagian  kalangan bertanya  kenapa  baru  sekarang  MUI mengeluarkan  fatwa  demikian.  Seperti diketahui,  BPJS  telah  dirancang  dan
diluncurkan  sejak  era  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  (Endang  Suarini, 2015 : 2).
Mengenai  fatwa  itu,  MUI  memberi penjelasan  bahwa  penyelenggaraan  BPJS Kesehatan  dianggap  tidak  sesuai  dengan prinsip  syariah  karena,  antara  lain, mengandung  unsur  riba.  Pasalnya  ada denda  yang  harus  dibayarkan  peserta  jika terlambat menyetorkan iuran BPJS Kesehatan.  Denda  itu  mencapai  sebesar dua persen per bulan dari iuran total yang tertunggak. Menurut pakar politik ekonomi,  Profesor  Dawam  Rahardjo, fatwa  MUI  itu  bagus,  karena  BPJS memang  mengikuti  prosedur  perbankan konvensional  sehingga  membuka  praktek riba (Dawam Rahardjo, 2015: 14).
Sebagian  yang  lain,  seperti  Ketua PBNU  KH  Aqil  Siradj,  menilai  MUI terlalu suka obral fatwa. Tidak mengherankan  dalam  muktamar  NU  di Jombang,  pada  awal  Agustus,  fatwa  MUI itu juga direspons. Meski MUI menyatakan  BPJS  Kesehatan  tidak  sesuai dengan  syariah,  Komisi  Bahtsul  Masail Muktamar  NU  di  Jombang  memutuskan jaminan  sosial  tersebut  boleh  diterapkan dengan memegang prinsip syirkah taawuniyah (perkumpulan  yang  saling tolong  menolong).  Prinsip  demikian berbeda  dengan  asuransi  konvensional yang  hanya  menanggung  peserta  yang
tertib membayar premi (Aqil Siradj, 2015 : 8).
Terlepas  dari  berbagai  polemik, menurut  penulis,  fatwa  MUI  justru  perlu direspons  secara  positif.  Anggap  saja,  hal ini  merupakan  proses  dialektika  demi kebaikan  BPJS  Kesehatan  ke  depan. Apalagi  fatwa  MUI  juga  memunculkan wacana  BPJS  syariah,  sehingga  bisa menjadi  alternatif  bagi  yang  keberatan terhadap  BPJS  Kesehatan  konvensional yang selama ini berlaku. Jadi ibarat sistem perbankan,  nantinya  orang  bisa  memilih perbankan  konvensional  atau  syariah. Kecuali  itu,  dengan  BPJS  syariah,  justru memperluas  sumber  pendanaan,  seperti zakat dan wakaf.
Sebagaimana  diketahui,  keberadaan BPJS  masih  relatif  baru,  meski  negeri  ini sudah berusia 70 tahun. Dulu sebelum ada BPJS,  sebagian  besar  rakyat,  khususnya orang  miskin,  kerap  bingung  ketika  sakit. Bahkan ketika itu ada jargon orang miskin dilarang  sakit,saking  mahalnya  obat  dan biaya perawatan di rumah sakit. Sebanyak 1.710  rumah  sakit  swasta  dan  pemerintah serta  15  ribu  klinik  dan  dokter  praktek melayani  para  peserta  BPJS.  Biaya  premi warga  miskin  juga  ditanggung  negara dengan  besaran  premi  tanggungan  Rp 19.225 per orang per bulan untuk 86,4 juta warga  miskin.  Jika  peserta  BPJS  sakit, semua  jenis  penyakit  bisa  dilayani  lewat berobat jalan hingga rawat inap.
Keberadaan BPJS
Kesehatan juga menciptakan  banyak  hal  positif  lainnya, seperti  relasi  setara  dan  wajar  antara dokter  dan  pasien.  Dulu,  tidak  semua pasien  diperlakukan  sebagai  subyek  oleh setiap dokter. Dalam banyak kasus, pasien kaya  bisa  mendapat  perlakuan  berbeda dibanding  pasien  miskin  (Kementrian Kesehatan, 2014).
Dari  polemik  tersebut  alangkah  baik jika  program  BPJS  dihadirkan  agar masyarakat bisa memilih. BPJS Kesehatan Syariah  yang  menyimpan  dana  di  bank syariah dan mengelola sesuai syariat Islam dan  soal  pelayanan,  BPJS  tidak  akan membedakan  antara  BPJS  yang  sudah berjalan  dengan  BPJS  berbasis  syariah. Pelayanan  masih  sesuai  dengan  regulasi BPJS.  Program  BPJS  Syariah  akan dibahas bersama tim teknis yang dibentuk dari  unsur  BPJS,  MUI,  OJK,  DJSN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan (Suara Merdeka, 2015 : 1).
Hemat  penulis  sangat  menarik  untuk diteliti permasalahan yang sangat komplek dan  lebih  lanjut  melalui  tulisan  ilmiah berjudul tindak lanjut BPJS haram melalui reorganisasi jaminan sosial berbasis syirkah ta’âwun .

## B. Metode Penelitian
Metode  merupakan  alat  bantu  yang utama  dalam  setiap  penulisan  ilmiah,  baik untuk memahami permasalahan maupun di
dalam  menyusun  tulisan  karya  ilmiah  itu sendiri.  Adapun  jumlah  dan  jenis  metode yang  akan  dipergunakan,  ditentukan  oleh sifat  dan  jenis  penelitian.  Sehingga penelitian  dapat  mencapai  hasil  yang optimal  dan  pelaksanaannya  terarah  dan rasional.
Adapun penulisan jurnal ini menggunakan  beberapa  metode  agar diperoleh  suatu  hasil  yang  falid  sehingga dapat dipertanggung
jawabkan kebenarannya,  metode  tersebut  ialah  jenis penelitian penyusunan jurnal ini menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif, Dalam  analisis data, penulis menggunakan metode  deskriptif  analitis.  Merujuk  pada permasalahan  di  atas,  peneliti  mencoba menggunakan pendekatan sosiologis untuk menguraikan pokok masalah melalui kajian teori  sedang  pengumpulan  data,  penulis menggunakan  penelitian  lapangan  ( field research )  diantaranya  wawancara  dan observasi,  serta  tidak  lupa  kajian  pustaka ( library research ).

## C. Hasil Temuan Dan Pembahasan
1. Syirkah Dalam  Ilmu  Ekonomi Islam
Kata syirkah dalam  bahasa  arab berasal  dari  kata syarika yasyraku , syarikan syarikatan artinya  menjadi sekutu  atau  serikat.  kata  dasarnya  boleh dibaca syirkah ,  boleh  juga  dibaca syarikah .  Menurut  arti  asli  bahasa  Arab (makna etomologis) syirkah berati
mencampurkan  dua  bagian  atau  lebih sedemikian  rupa  sehingga  tidak  dapat lagi  dibedakan  satu  bagian  dengan bagian  lainnya.  adapun  makna  syariat, syirkah  adalah  suatu  akad  antara  dua pihak  atau  lebih,  yang  bersepakat  untuk melakukan  suatu  usaha  dengan  tujuan memperoleh  keuntungan  (an-Naabhani, 2009 : 150).
Bisa juga al - syirkah berarti al - Ikhtilâ ṭ
(percampuran)  atau  persekutuan  dua  hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit  dibedakan.  Seperti  persekutuan  hak milik atau perserikatan usaha (Ghufron A. Mas’adi,  2002  :  191).  Yang  dimaksud percampuran  disini  adalah  seseorang mencampurkan  hartanya  dengan  harta orang  lain  sehingga  tidak  mungkin  untuk dibedakan.
Keterkaitan syirkah dalam  ilmu ekonomi  ialah  cara  yang  harus  ditempuh untuk  mencapai  kerja  sama  (gotong royong)  dan  partisipasi.  Maka  definisi berbunyi: Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan  hidup  manusia  (hukum falah ) yang dicapai dengan mengorganisasikan  sumber  daya  di  bumi atas  dasar  gotong-royong  dan  partisipasi (M. Dawam Rahardjo, 1999 : 5).
Dengan  melihat  ini  instrumental ekonomi  Islam  di  atas,  maka syirkah merupakan  salah  satunya  wujud  dari pada syirkah itu  bisa  berupa  koperasi
dalam  sistem  prakteknya  sedangkan dalam  sistem  perbankan,  maka  syirkah ini dapat berupa pembiayaan proyek dan modal  ventura  bahkan  jaminan  sosial (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001 : 9).
Prinsip  dasar  yang  dikembangkan dalam syirkah adalah  prinsip  kemitraan dan  kerja  sama  antar  pihak-pihak  yang terkait untuk meraih kemajauan bersama. Prinsip  ini  dapat  dikemukakan  dalam ajaran  Islam  tentang ta’awun (gotong royong) dan ukhuwah (persaudaraan).
2. Konsep
Ta’âwun Sosial Kesehatan Ajaran Islam yang mulia
memerintahkan  kita  untuk  menyantuni orang  yang  kehilangan  harta  benda, kematian  kerabat,  maupun  musibah. Tindakan  tersebut  merupakan  wujud kepedulian  dan  solidaritas  ( itsar ),  serta tolong  menolong  ( ta’âwun )  antar  warga masyarakat,  baik  muslim  maupun  non- muslim.  Dengan  cara  demikian  rasa persaudaraan  ( ukhuwah )  akan  semakin kokoh. Akan tetapi cara-cara penyantunan itupun harus sejalan dengan syariat,  tidak  boleh  mengandung  unsur gharar (ketidakpastian), maysir (untung- untungan), riba ,  dan  hal-hal  yang bersifat  maksiat  (Afzalur  Rahman,  2003
: 13).
Denga  kata  lain, ta’âwun harus diletakkan  di  atas  nilai-nilai  ketakwaan untuk kebajikan, dan bukan pelanggaran
hukum syariah yang dapat menimbulkan pertentangan  atau  permusuhan.  Jadi bukan  dalam  bentuk  akad  pertukaran dianatara  dua  pihak,  melainkan  akad untuk saling tolong-menolong  ( ta’âwun ) di  antara  semua  manusia.  Sehingga dalam  jaminan  sosial  syariah,  kontrak yang  digunakan  bukan  kontrak  jual  beli melainkan  kontrak  tolong  menolong ( ta’âwun ).
Di  dalam  keseluruhan  mata  rantai aktivitas  dan  produk  jaminan  sosial kesehatan syariah menggambarkan konsistensi  syariah  sebagai  sebuah sistem ta’âwun (kerjasama tolong
menolong) yang berpijak pada nilai-nilai syariah Islam (Muhammad
Muslehuddin, 1999 : 43).
Pada ta’âwun jaminan sosial kesehatan,  setiap  peserta  sejak  awal bermaksud saling menolong dan melindungi  satu  dengan  yang  lain dengan  menyisihkan  dananya  sebagai iuran  kebajikan  yang  disebut tabarru’ . Jadi  sistem  ini  tidak  menggunakan pengalihan  resiko  ( risk  tranfer )  di  mana tertanggung  harus  membayar  premi, tetapi lebih merupakan pembagian resiko ( risk  sharing )  di  mana  para  peserta saling  menanggung. Kedua ,  akad  yang digunakan dalam ta’âwun jaminan sosial kesehatan,  harus  selaras  dengan  hukum Islam  (syariah),  artinya  akad  yang dilakukan  harus  terhindar  dari riba ,
gharar (ketidak  jelasan  dana),  dan maisîr ( gambling ),  di  samping  itu investasi  dana  harus  pada  obyek  yang halal dan baik (Hasan Ali, 2008 : 43).
3. Jaminan Kesehatan

## Sosial Perspektif Islam
Umar  bin  Khatab  memiliki  politik yang sangat spesifik dan istimewa dalam mengaplikasikan  sistem  jaminan  sosila yang  dibawa  oleh  Islam,  dimana dijelaskan  dalam  tiga  sub  kajian  pokok, pertama makna  jaminan  sosial,  urgensi dan  penanggungjawabnya,  dijelaskan bahwa jaminan sosial itu berarti tanggung  jawab  penjamin  yang  harus dilaksanakan  oleh  masyarakat  muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan  dengan  cara  menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka
dan mengindarkan  kebutuhan  dari  mereka. Kedua ,  tanggung  jawab  pemerintah adakalanya  secara  langsung  dengan merealisasikan  kecukuan  dari Bait  al Mal terhadap  orang-orang  yang  tidak mampu. Ketiga ,  bidang-bidang  jaminan sosial,  secara  global  bidang  terpenting sebagai  contoh  adalah  fakir  miskin, janda  dan  anak  yatim,orang  sakit  dan orang  lumpuh,  keturunan  para mujtahid , tawanan perang, hamba sahaya,
tetangga,  narapidana, gharim dan ibnu sabil (Jaribah al Harist, 2010 : 283).
Syariat  Islam  adalah  aturan  yang bersifat  ruhani  dan  jasmani,  agamawi, dan  duniawi.  Syariat  berproses  pada kekuatan iman dan budi pekerti disamping  pada  kekuasaan  dan  Negara. Syariat  menentukan  segala  sesuatu sebagai  halal  dan  haram  berdasarkan hakikat  dan  esensinya,  tidak  hanya sebatas  tampilan  luarnya  saja,  yang  bisa dijadikan  dasar  dari  ketetapan  hukum pada  umumnya.  Allah  mengharamkan memakan  harta  dan  mengambil  hak orang  lain  dengan  cara  yang  salah. sebab,  keharamannya  telah  ditetapkan dengan  jelas  dalam  Al  Qur`an  dan sunnah (Muhammad Syakir Sula, 2004 : 9). Dalam Al Qur`an Allah berfirman:
Ÿ ω u ρ ( # þ θ è = ä . ù ' s ? Ν ä 3 s 9≡ u θ ø Β r & Ν ä 3 o Ψ ÷  t / È ≅ Ï Ü ≈ t 6 ø 9 $ $ Î /
( # θ ä 9 ô ‰ è ? u ρ ! $ y γ Î / ’ n < Î ) Ï Θ $ ¤ 6 ç t ø : $ # ( # θ è = à 2 ù ' t G Ï 9
$ Z )ƒ Ì  s ù ô  Ïi Β É Α≡ u θ ø Β r & Ä ¨$ ¨ Ψ9 $ # É Ο ø O M } $ $ Î / ó Ο ç F Ρ r & u ρ t βθ ß ϑ n = ÷ è s ? ∩⊇∇∇∪
Artinya: Dan janganlah sebahagian
kamu memakan harta sebahagian  yang  lain  di  antara kamu  dengan  jalan  yang  bathil dan (janganlah) kamu membawa  (urusan)  harta  itu kepada  hakim,  supaya  kamu dapat  memakan  sebahagian daripada  harta  benda  orang lain  itu  dengan  (jalan  berbuat) dosa, padahal kamu
Mengetahui (Q.S  Al  Baqarah [2] : 188).
Di dalam khazanah pemikiran Islam, khususnya terkait dengan politik
ekonomi  Islam  ( al  siyasah  al  iqtisadi ), dapat  dipahami  dengan  mudah  bahwa konsep  jaminan  dalam  Islam  adalah jaminan  negara  untuk  seluruh  warga negara terkait dengan pemenuhan kebutuhan  dasar  tiap  individu  serta menetapkan  regulasi  untuk  mencapai kesejahteraan warganya.
Salah  satu  program  pemerintah Indonesi  di  awal  tahun  2014  ini  adalah Jaminan
Kesehatan
Nasional berdasarkan  prinsip  asuransi  sosial.  Di akhir  tahun  2015  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  Kesehatan  dinyatakan haram  oleh  MUI.  Alangkah  lebih  baik jaminan yang dimiliki pemerintah mengikuti aturan syariah. Jaminan sosial berbasis  syariah  memiliki  dasar  tolong menolong seperti firman Allah:
¢( # θ ç Ρ u ρ $ y è s ? u ρ ’ n ? t ã Îh  É 9 ø 9 $ # 3 “ u θ ø ) − G 9 $ # u ρ ( Ÿ ω u ρ ( # θ ç Ρ u ρ $ y è s ? ’ n ? t ã É Ο ø O M } $ # È β≡ u ρ ô ‰ ã è ø 9 $ # u ρ 4 ∩⊄∪
Artinya: Dan  tolong-menolonglah  kamu dalam  (mengerjakan)  kebajikan dan  takwa,  dan  jangan  tolong- menolong  dalam  berbuat  dosa dan pelanggaran (Q.S Al Maidah [5] : 2).
Dengan  demikian  Islam  sangat menghargai  dan  menjunjung  syariat Islam  sebagai  pedoman  komprehensif way  of  life dalam kehidupan sehari hari.
Tidak  ada  salahnya  jika  pemerintah membenahi  sistem  menjadi  lebih  baik
begitu  juga  sumber  daya  manusia  yang mumpuni dibidang kajian Islam.
4. Syirkah Ta’âwun Sebagai Alternatif Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Berbasis Syariah Kesehatan  adalah  hak  dasar  setiap
orang,  dan  semua  warga  negara  berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah  UUD  1945,  maka  Pemerintah baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah telah  melakukan  beberapa  upaya  untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat  pada  fasilitas  kesehatan. Diantaranya dengan menerbitkan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004 tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional serta  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2011  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial. Memperhatikan program termasuk  modus  transaksional  yang dilakukan  oleh  BPJS  khususnya  BPJS Kesehatan dari perspektif ekonomi Islam dan  fikih  muamalah,  dengan  merujuk pada  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI) dan  beberapa  literatur,  nampaknya bahwa  secara  umum  program  BPJS Kesehatan  belum  mencerminkan  konsep ideal  jaminan  sosial  dalam  Islam, terlebih  lagi  jika  dilihat  dari  hubungan hukum atau akad antar para pihak.
Dalam  permasalahan  ini  BPJS dalam  pengelolaan  dana  jaminan  sosial yang  terkumpul  tidak  ada  pemisahan antara  dana tabarru dan  dana  premi wajib peserta, sedangkan dalam jaminan sosial  yang  berbasis  syariah  harus dibedakan  antara  dana tabarru dengan dana  bukan tabarru (Agustianto,  2014:
24).
Hal ini, merupakan sebuah persoalan  muamalah  dalam  hal  jaminan sosial  yang  harus  ditinjau  lebih  dalam, bagaimana penerapan program pemerintah  berupa  Jaminan  Kesehatan Nasional  ini  dengan  melihat  prinsip- prinsip  akad  dan  larangan  dalam muamalah  seperti riba , maisîr dan gharar (Muhammad Syakir Sula, 2004 : XXI).
Dalam  hal  terjadi  keterlambatan pembayaran iuran untuk pekerja penerima  upah,  maka  dikenakan  denda administratif  sebesar  2%  (dua  persen) per  bulan  dari  total  iuran  yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga)  bulan.  Denda  tersebut  dibayarkan bersamaan  dengan  total  iuran  yang tertunggak oleh pemberi kerja. Sementara  keterlambatan  pembayaran iuran untuk peserta bukan penerima upah dan  bukan  pekerja  dikenakan  denda keterlambatan  sebesar  2%  (dua  persen) per  bulan  dari  total  iuran  yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6
(enam) bulan yang dibayarkan
bersamaan  dengan  total  iuran  yang tertunggak.
Dasar  inilah  bertepatan  di  Tegal Forum  MUI  ke  V  digelar  dan  MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan  jaminan  sosial  berdasarkan prinsip  syariah  dan  melakukan  pelayanan prima.  Forum  Ijtimak  Ulama Komisi Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) menilai  operasi  BPJS  Kesehatan  haram karena tidak sesuai syariah.
Adanya  tanggapan  dari  para  pihak berbicara  BPJS  sebagai  penengah  antara MUI dan jutaan peserta BPJS yang dibuat yang  dibuat  resah  diantaranya pertama rekomendasi  dari  ormas  Islam  Nahdlatul Ulama’ diantaranya 1. Agar  pemerintah  membuat  standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka  Jaminan  Kesehatan  yang berlaku  bagi  setiap  penduduk  negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai  modal  dasar  bagi  terciptanya suasana  kondusif  di  masyarakat  tanpa melihat latar belakangnya
2. Agar  pemerintah  membentuk  aturan, sistem, dan memformat modus operandi  BPJS  Kesehatan  agar  sesuai dengan prinsip syariah (Bahtsul Masail Syuriyah Nahdlatul Ulama’, 2015 : 56).
Kedua ,  tindak  lanjut  PBJS  haram dari pemerintah ialah pembahasan yang
dihasilkan  setelah  pertemuan  dengan Majelis  Ulama  Indonesia,  Dewan Jaminan  Sosial  Nasional,  Otoritas  Jasa Kesehatan,  Kementrian  Keuangan  dan Kementrian  kesehatan  di  kantor  OJK. Tidak  ada  kosa  kata  haram  dalam putusan  rekomendasi  Ijtima  Ulama Komisi Fatwa MUI, tetapi hanya perlu pembenaran mengahdirkan BPJS kesehatan  Syariah  yang  menyimpan dana  di  Bank  Syariah  dan  mengelola sesuai syariat Islam (Fahmi Idris, 2015
: wawancara), dengan jalan:
1. Dibentuk tim yang terdiri atas perwakilan  lembaga  negara  untuk menindak  lanjuti  rekomendasi  Komisi Fatwa MUI.
2. Tim akan membahas opsi membagi dus jenis BPJS kesehatan yaitu
Konvensional dan syariah.
3. Penyelenggara dengan prinsip syariah tetap dijalankan oleh BPJS Kesehatan
4. Peserta  baru  yang  mendaftar  akan diberi  formulir  dan  diminta  memilih, ikut  program  konvensional  atau syariah.
5. Untuk  peserta  yang  sudah  mendaftar, mekanisme  tetap  berjalan  seperti biasa.
6. jika  ada  perubahan  yang  tidak  sesuai dengan  pasal  dalam  Undang-Undang BPJS  Kesehatan,  maka  Undang-
Undang  itu  akan  direvisi  (Firdaus
Djaelani  dan  Fachmi  Idris,  2015  : wawancara).
Dari  pemerintah  dan  ormas  Islam Nahdlatul  Ulama’  pun  memberikan rekomendasi,  hemat  penulis  memiliki gagasan selain reorganisasi BPJS Syariah  perlua  adanya syirkah  ta’âwun yang didasari oleh tolong menolong.
ِنْ َ   ِ   ُ ْ َ ْ ا  َن َ   َ   ِ ْ َ ْ ا  ِنْ َ   ِ   ُ اَو ِ ِ ا (H.R.Muslim, no. 2699)
نِٕا ُم َ َ   َ  ْوا ،ِوْ َ!ْ ا  ِ  ا ُ َ ْرا اَذِٕا َ$ %&ِ'َ ْ()ْ*ا َ+&ِ َ,ْ ِ-  ْ.ِ/ِ َ ِ
ِ   ْ.ُ0َ ْ+ِ  َن َ   َ  ا ُ َ,َ1 ،ِ2
ٍء َ5ِٕا  ِ   ْ.ُ/َ+ْ َ-  ُه ُ,َ7َ8ْ ا  .ُ9  ،ٍ ِ:اَو  ٍبْ َ9 ْ.ُ/ْ+ِ   َ5اَو  %+ِ   ْ.ُ/َ   ،ِ2&ِ 7 ِ-  ،ٍ ِ:اَو
. (H.R.Muslim, no. 2500)
Terkait  topik ta’âwun dalam  al hadits  sebagaimana  contoh  di  atas  dari aspek  adalah, wajh  al  istidlâl dan ṭ arîq al istidlâl sebenarnya hanya menjelaskan kewajiban saling tolong menolong ( ta’âwun ),  tidak  menjelaskan  spesifik tentang al  ta`mîn  at  ta'awuni .  Adapun mengenai  konsep at  ta`min  at  ta'âwunî ( at  takâfuli )  sebenarnya  bukan tabarru' (donasi).  Karena  akad tabarru' dalam konsep ta'âwun didalamnya  tidak  ada ruang  untuk  keuntungan  atau  mencarai untung. Karena sifat aktivitas itu sebagai akad tabarru' bukan mu'awadah dari dua pihak. Tabarru' adalah ta ṣ arruf dari satu pihak  saja,  karena  yang  berderma perannya  berahir  dengan  donasinya  itu
(Muhammad  Syafi’i  Antonio,  1994  : 148).
Jadi  prinsip  BPJS  menggunakan tabadulli (saling tukar menukar) sedangkan  BPJS  syariah  adalah takâful (tolong  menolong).  Beberapa  indikator dan  kriteria  yang  menentukan  BPJS syariah atau tidak, yaitu harus dipastikan  dalam  pengelolaan  dan penanggungan  resiko  terhindar  dari unsur gharar (ketidakpastian atau spekulasi), maisîr (perjudian) dan dalam
investasi  atau  manajemen  dana  tidak dipernkenanakan riba (Muhammad Iqbal, 2005 : 2-3).
Dalam  upaya  mengindari gharar , pada  setiap  kontrak  BPJS  syariah  harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat diterapkan  di  dua  sisi,  yaitu  baik  pada pokok  permasalahan  maupun  pada ketentuan kontrak. Tidak diperbolehkan di  dalam  kontrak  BPJS  syariah  bila terdapat  elemen  yang  tidak  jelas  dalam pokok  permasalahan  dan  atau  ruang lingkup  kontrak  itu  sediri. Maisîr (perjudian) timbul karena gharar .
Peserta (tertanggung) mungkin memiliki kepentingan yang
dipertanggungkan, tetapi apabila perpindahan  resiko  berisikan  elemen- elemen spekulasi, maka tidak diperkenankan  dalam  jaminan  sosial (Heri Sudarsono, 2012 : 126).
Jaminan sosial merupakan pertanggungan ( daman ) dari BPJS yang terbentuk dari orang-oarang yang berserikat  terhadap  partisipan  yang mengalami  kejadian.  Karena  itu  syarat- syarat  pertanggungan  ( a ḍ ḍ aman )  di
dalam Islam wajib diterapkan terhadapnya adapun
syarat pertanggungan  ( daman )  adalah  (An Naabhani, 2009 : 148-161).
1. Wajib  ada  hak  yang  ditunaiakan berada  dalam  tanggungan,  yaitu bahwa kejadian yang terjadi kemudian  perusahaan  memberikan pertanggungan kepada seseorang yang  mengalami  kejadian.  artinya membayar konsekuensi yang muncul dari kejadian itu.
2. Tidak ada kompensasi, yakni penanggung tidak mengambil kompensasi  baik  disebut  keuntungan atau surplus atau partisipasi (premi).
3. Akad BPJS syariah harus merupakan akad  yang  syari  dengan  memenuhi syarat  syirkah  di  dalam  Islam,  yaitu adanya  harta  dan  badan  bukan syirkah harta saja.
4. Tidak  boleh  investasi  harta,  apalagi dengan  jalan  tidak  syari,  melalui perusahaan  lain,  apapun  nama  dan sebutannya  baik  disebut  investasi ataupun reasuransi.
Melihat kenyataan yang terjadi saat ini BPJS konvensional memiliki
persamaan  dengan syirkah musâhamah yaitu syirkah harta.  Hal  itu,  terlihat berdasarkan  prinsip  asuransi  sosial  dan prinsip  ekuitas.  prinsip  asuransi  sosial adalah  mekanisme  pengumpulan  dana bersifat  wajib  berasal  dari  iuran  guna memberikan  perlindungan  atas  resiko sosial  ekonomi  yang  menimpa  peserta dan  atau  anggota  keluarganya.  prinsip ekuitas  adalah  tiapa  peserta  yang membayar  iuran  akan  mendapatkan pelayaan  kesehatan  sebanding  dengan iuran  yang  dibayarkan,  dimana  BPJS adalah asuransi kesehatan sosial (Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2004  Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Kesehatan).
Dengan  demikian  trobosan  dari penulis  ialah  menyempurnakan  prinsip syirkah musahamah dengan  prinsip syirkah ta’âwun . Dalam  syariah,  tujuan syariah  atau  yang  biasa  disebut  dengan maqashid  syariah adalah  mewujudkan kemaslahatan  untuk  mencapai  tingkatan yang  lebih  tinggi,  yaitu falah . Falah dalam  dimensi  dunia  berarti  sebagai kelangsungan  hidup,  kebebasan  dari kemiskinan, pengetahuan yang bebas dari segala  kebodohan,  serta  kekuatan  dan kehormatan.
Sedangkan untuk  dimensi  akhirat falah mencakup kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi dan kemuliaan abadi. Ma ṣ lahah adalah  segala  sesuatu
yang  mengandung  dan  mendatangkan manfaat.  Dalam  ushul  fiqh  didefinisikan sebagai jalbul  manfa’ah  wal  dar`ul mafsadah (menarik  manfaat  dan  menolak kemadharatan.  Sehingga  dengan  prinsip ini  syariah  menolak  segala  kativitas ekonomi  yang  mendatangkan mafsadah (kerusakan),  karena  bertentangan  dengan maslahah .
Dengan demikian  tolong  menolong dalam  bentuk  kerjasama  menjadikan landasan kebersamaan atas dasar ukhuwah  Islamiah  dalam  menghadapi resiko.  Bukan  hanya  sekedar  kerjasama harta  tetapi  kerjasama  saling  melindungi dan  menolong.  Dalam  proses syirkah ta’âwun nasbah  memiliki  rekening  polis dan  rekening  khusus  peserta  yang diniatkan tabarru' (membantu)  atau sadaqah untuk  membantu  saudara  yang lain.  Selain  itu syirkah ta’âwun jika nasabah  meninggal  dunia  sebelum  masa jatuh  tempo,  meninggal  setelah  jatuh tempo  dan  mengundurkan  diri  serta terjadi  musibah    nasabah  memiliki  hak mendapatkan sisa premi setelah dikurangi biaya  operasional.  Paling  penting  dalam syirkah ta’âwun tidak  ada  istilah  dana hangus,  karena  akad syirkah ta’âwun ialah saling menanggung.

## D. Simpulan
Sebagai otoritas  pemegang  kendali Majelis  Ulama  Indonesia  seharusnya tidak terlalu sering mengeluarkan sejumlah fatwa yang memicu
kontroversi  di  masyarakat.  Misalnya fatwa  haram  merokok,  haram  bunga bank, dan haram golput dalam pemilihan umum. Terkait dengan  keputusan  bahwa BPJS  Kesehatan  tidak  menjalankan ketentuan  syariah,  hal  tersebut  tidak seketika  digodok  dan  diputuskan  dalam forum ijtimak yang berjalan tiga sebelum forum ijtimak tersebut digulirkan.
Operasi BPJS  Kesehatan  dinilai tidak  sesuai  prinsip  syariah  karena mengandung unsur gharar (penipuan/ketidakjelasan), maisîr
(perjudian),  dan riba .  Sementara  itu,
Nahdlatul Ulama (NU) justru memandang  syariat  Islam  telah  diadopsi dalam program asuransi kesehatan nasional.  Tujuan  BPJS  Kesehatan  untuk memberikan  kepastian  perlindungan  dan kesejahteraan  dianggap  sudah  sejalan dengan  semangat  dan  tujuan at-ta’min at-ta’awuni . Yaitu persekutuan beberapa orang  dengan  membayar  iuran  dalam jumlah tertentu, kemudian dari persekutuan itu digunakan untuk membiayai peserta yang tertimpa musibah.
Begitu juga  pemerintah  berencana mengeluarkan  prodak  BPJS  syariah. Dengan  demikian  prinsip  syariah  sudah terpenuhi  dalam  kegiatan  utama  BPJS Kesehatan.  Salah  satunya  adalah  prinsip gotong royong ( ta’âwun ), pada dasarnya t ujuan  syariah  atau  yang  biasa  disebut
dengan maqâ ṣ id syarî’ah adalah
mewujudkan
kemaslahatan untuk mencapai  tingkatan  yang  lebih  tinggi,
yaitu falah. [ ]

## DAFTAR PUSTAKA
Al Qur`an dan Terjemahannya Ali, Hasan. 2008. Konsep dan
Operasional Asuransi Syariah .
Jakarta: Majalah Muhammadiyah.
Agustianto,  2014. BPJS  dan  Jaminan Sosial  Syariah .  Jurnal  Kemenkes  19 Februari 2014.
Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syari'ah  dari  Teori  ke  Praktek . Jakarta: Gama Insani.
______________.  1994. Prinsip  Dasar Operasi  Asuransi  Takaful  dalam Arbitrase Islam di Indonesia . Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.
Bahtsul  Masail  Syuriyah  Nahdlatul
Ulama’. 2015. Keputusan Komisi B 2 Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah (Masalah  Fikih  Kontemporer)  Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se  Indonesia V Tahun 2015 Tentang Panduan Jaminan  Kesehatan  Nasional  Dan
BPJS Kesehatan.
Djaelani,  Firdaus  dan  Fachmi  Idris. 2015. Direktur Utama BPJS Kesehatan  dan  Kepala  Eksekutif Pengawas  Industri  Keuangan  Non Bank Otoritas Jasa Keuangan, Wawancara  di  Jakarta,  17  Agustus 2015.
Ibnu  Taimiyah.  1994. Tugas  Negara
Menurut  Islam .  Alih  Bahasa  Arif
Maftuhin Dzohir. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. Idris,  Fachmi.  2015.  Direktur  Utama
BPJS  Kesehatan.  Wawancara  di Yogyakarta. 1 Agustus 2015.
Imam  Muslim.  2011. Sahih  Muslim . Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyyah.
Iqbal,  Muhammad.  2005. Asuransi Umum  Syariah  dalam  Praktik  Upaya mengilangkan  garar,  maisîr,  dan riba , Jakarta: Gema Insani Press.
Jaribah  al  Harist.  2010. al  Fiqh  al Iqtisadi  li  Amir  al  Mukminin  Umar bin  Al  Khattab (fikih  Ekonomi  Umar bi  Khathab)  alih  bahasa  oleh  Asmuni
Solihan Zamakkhasyari. Jakarta Timur:  Khalifa  (Pustaka  Al  Kautsar
Grup).
Kementrian  Kesehatan  RI.  2014. Buku
Pegangan  Sosial  Jaminan  Kesehatan
Nasional (JKN) dalam Sistem
Jaminan  Sosial  Nasional. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.
Kementrian  Kesehatan . 2014. Juklak Data  Masyarakat .  Bakti  Husada
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
Mas’adi,  Ghufron  A.  2002. Fiqih
Muamalah  Kontekstual .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Muslehuddin, Muhammad. 1999. Menggugat Asuransi Modern, Jakarta: Lentera.
Naabhani, An. 2009. Membangun Sistem Ekonomi  Alternatif  Perspektif  Islam .
Surabaya: Risalah Gusti.
Rahardjo,  Dawam.  2015. Rubik  Opini Antara  Konvensional  dan  Syariah . Kompas. 8 Agustus 2015.
_______,  M.  Dawam.  1999. Islam  dan Transformasi Sosial-Ekonomi . Jakarta: LSAP. Cet. I.
Rahman, Afzalur. 2003. Doktrin
Ekonomi  Islam  Jilid  4.  Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf.
Siradj,  Aqil.  2015. Muktamar  NU Gaduh . Kedaulatan Rakyat. 11 Agustus 2015.
Suarini, Endang. 2015. Pemerhati
Kesehatan  Masyarakat    Fatwa  MUI dan  BPJS  Kesehatan .  Tempo.  12 Agustus 2015. Sudarsono,  Heri.  2012. Bank  dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi  dan  Ilustrasi .  Yogyakarta: Ekonisia.
Sula, Muhammad Syakir. 2004. Asuransi Syariah  (life  and  General)  Konsep dan  Sistem  Operasional .  Jakarta: Gema Insanni Press.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.