## PEMBANGUNAN DALAM ISLAM

## Oleh
Dr. Edyson Saifullah, Lc., M.A

## PENDAHULUAN
Sepanjang  sejarah  peradaban  manusia,  masyarakat  selalu berusaha  untuk  mewujudkan  keadilan,  sebagai  prasyarat  untuk menghadirkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  menggunakan berbagai  pendekatan.  Itulah  yang  menjadi  tujuan  dari  setiap proses pembangunan yang dilakukan suatu bangsa.
Setiap  aliran  pemikiran  atau  teori  mempunyai  pendekatan yang  berbeda  sesuai  dengan  ideologi,  konteks  sosial  budaya serta  sejarah  yang  mengiringinya.  Kapitalisme,  misalnya merumuskan masyarakat sejahtera dalam pendekatan materialis murni. Kesejahteraan didefinisikan sebagai terpenuhinya segala kebutuhan  materil  manusia  sesuai  dengan  hasil  kerja  optimal masing-masing  orang  atau  kelompok.  Pendekatan  materialis murni  biasanya    menegasikan  kebutuhan  rohani  spiritual. Sebagaimana menurut Adam Smith dalam karyanya The Wealth of Nation (1776) bahwa kesejahteraan diukur berdasarkan seberapa besar  hasil  barang  dan  jasa  yang  produksi  dan  dikonsumsi. Karenanya yang disebut dengan istilah negara maju adalah yang menikmati  pendapatan  tinggi,  tanpa  memperhatikan  tingkat kehancuran nilai-nilai spiritual masyarakatnya; sedangkan negara terkebelakang  adalah  negara  dengan  pendapatan  rendah. 1
1 lihat Mannân, Muhammad A., Ekonomi Islam; Teori dan Praktek, Jakarta: Intermasa,  1992,  h.  54,  lihat  juga  Al-Syakîrî,  Abdul  Haq, al-Tanmiya  al-
Sosialisme  di  sisi  lain  melihat  masyarakat  sejahtera  dengan pendekatan  komunal,  bahwa  keadilan  yang  dimaksud  untuk mencapai kesejahteraan tersebut adalah pemerataan yang diatur oleh negara atau pemerintah pusat.
Demikianlah  sistem  kapitalis  dengan  prinsip  „kebebasan pasar‟  dan  sosialis  dengan  prinsip-prinsip  dasar,  nilai-nilai  dan sistem yang sama-sama dibangun atas dasar „materi kebendaan‟ yang  menguasai  dan  menentukan  arah  bahwa  „pertumbuhan ekonomi‟  adalah  tujuan  utama  bangsa  manusia.  Perbedaan antara  keduanya  hanya  dalam  hal  „sistem  kepemilikan‟  dan „sistem  distribusi‟  kekayaan.  Jika  Kapitalis  telah  berumur  500 tahun,  maka  Sosialis  hanya  mampu  bertahan  selama  70  tahun; tapi  keduanya  telah  gagal  dalam  menghadirkan  kedamaian  di muka bumi, bahkan kedamaian otonom para penganutnya.
Dalam  proses  mensejahterahkan  kehidupan  bangsa,  di dalamnya terkait proses pengelolaan sumberdaya nasional yang secara  sektoral  meliputi  pembangunan  di  bidang  politik, ekonomi, industri, pertanian dan sebagainya.
Masalah  pengangguran  sebagai  masalah  pokok  yang dihadapi  dalam  pembangunan.  Tidak  saja  berkaitan  dengan masalah  ekonomi  tetapi  juga  masalah  sosial  yaitu  harga  diri individu.
Iqtişâdiya  fi  al-Minhaj  al-Islâmî, Qaţar:  Riâsat  al-Mahâkim  al-Syar‟iyyah  wa  al- Syuûn al-Dîniyah, 1408 H, h. 26

## PEMBANGUNAN MENURUT ISLAM
Pembangunan  menurut  bahasa  adalah:  tumbuh, bertambah  dan  berkembang; 2 perkembangan,  pertambahan; bertambah  dan  menjadi  banyak; 3 Perihal  membangun,  proses membangun  mencapai  kemajuan,  perkembangan  dan  sebagai- nya; 4 atau  menumbuh-kembangkan  segala  sumber  daya  yang tersedia agar bertambah menjadi banyak.
Adapun  definisi  pembangunan menurut  istilah  ekonomi antara lain adalah: Proses yang berlangsung secara berkelanjutan dan  terus-menerus,  dilakukan  oleh  sekelompok  individu, bertujuan menciptakan perubahan mendasar, berkenaan dengan kondisi  ekonomi  masyarakat  yang  terkebelakang,  agar  menjadi kelompok masyarakat ekonomi, sosial, ilmiah dan budaya baru; dimana  seseorang  bisa  menikmati  kehidupan  lebih  baik  dari pada  sebelumnya. 5 Atau  secara  umum  pembangunan  adalah proses  yang  berlangsung  secara  bekelanjutan  terus-menerus, dilakukan  sekelompok  individu,  bertujuan  untuk  mencapai kemajuan  dalam  kehidupan  bersifat  kuantitatif  dan  kualitatif, agar  menjadikan  masyarakat  bisa  menikmati  kehidupan  lebih
2 Muşţafâ, Ibrahim wa âkhorûn, al-Mu’jam al-Wasîţ , Istanbûl: Dâr al-
Da‟wah, 1989, jld. 1-2, h. 956
3 Ibn Manżûr, Abû al-Fadhl Jamâluddin Muhammad bin Mukram, Lisân al-‘Arab , Beirût: Dâr al-şâdir, 1985, jld. 15,  h. 341
4 Sâlim,  Syeikh    Ośman  bin  Sheikh  (ed), Kamus  Dewan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991, h.93 5 Halbâwî, Yûsuf wa „Abd Kharabsyah, Nahwu Mafhûm Afdhal li al- Tanmiya al-Hadîśah, Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1989, h. 13
baik  dari  pada  sebelumnya;  dengan  mengem-bangkan  segala potensi dan sumberdaya yang tersedia secara maksimal.
Kalimat ista’mara ( اااااا ) berasal  dari  kata  „amara‟ رمع ) )  bermakna:  permintaan  atau  perintah  dari  Allah  yang bersifat mutlak agar bangsa manusia menciptakan kemakmuran di muka bumi melalui usaha pembangunan.
Sebagaimana  dijelaskan Al-Qurţubî dalam  kitab  tafsirnya, bahwa ayat tersebut mengandung arti „perintah‟ bersifat mutlak dan  hukumnya  adalah wajib „agar  manusia  memakmurkan kehidupan dengan melakukan pembangunan‟ . 6
Kemakmuran  atau  kesejahteraan  hidup  di  bumi    hanya bisa  diwujudkan  dengan  berkerja,  yang  menghasilkan  nilai ekonomi  dan  sosial,  sebagai  kontribusi  pada  proses pembangunan yang bertujuan menciptakan kemakmuran.
Sedangkan  pengertian  pembangunan  ekonomi  dikaitkan dengan  tujuannya:  adalah  pengembangan  produksi  dan kekayaan  sumberdaya  yang  dimiliki  masyarakat,  dengan mendayagunakan  sumber  daya  ekonomi  seefisien  mungkin. Sehingga  produk  yang  dihasilkan  melalui  pembangunan, mencukupi  bagi  pemenuhan  kebutuhan  dasar  dan penanggulangan  kemiskinan, 7 Sebagai  pembuka  jalan  menuju terciptanya masyarakat sejahtera.
6 Al-Qurţubî, Muhammad bin Ahmad al-Anşârî, Al-Jâmî‘ Li Ahkâm al-Qur’ân , Beirût: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyya, 1993, Juz 33, h. 39
7 Lihat  „Ajwa,  „Athif, Mafhum  at-Tanmiya  al-Iqtishadiya  wa  al-fikr  al- Iqtishadi al-Islami, Jeddah: Majalah al-Iqtişâd wa al-Idârah, Jâmi‟ah Malik abd al-„Azîz,  vol.  17,  Mei    1983    dan  „Afar,  Muhammad  Abd  al-Mun‟im, al- Takhţît wa al-Tanmiya fî al-Islâm , Jeddah: Dâr al-Bayân al-„Arabî, 1985, h. 125,
Aktifitas pembangunan sebagai implementasi dari ibadah, sesuai  dengan  ketentuan  bahwa  „setiap  amal  saleh  adalah ibadah‟,  bersifat  produktif  dan  kontributif.  Dengan  pengertian bahwa  segala  sesuatu  yang  dilakukan  oleh  akal  dan  anggota tubuh  manusia  yang  menghasilkan  produk  barang  atau  jasa, serta  memiliki  nilai  kontribusi  bersifat  ekonomi  bagi penambahan  tingkat  „kemakmuran‟  termasuk  dalam  kategori makna ‘ibâdah ‟.  Dan  usaha  dan  proses  pembangunan  dalam pengertian  Islam,  harus  menjamin  terpenuhinya  hak  dasar kebutuhan  ekonomi  bagi  setiap  individu  warga  masyarakat; kemudian  ketika  ada  sebagian  hak  dasar  tersebut  yang  tidak terpenuhi,  hal  itu  mengindikasikan  adanya  kemiskinan  yang belum  tertanggulangi;  disebabkan  prilaku  „kontraproduktif‟ sebagian  individu  dalam  masyarakat,  yang  tidak  melaksanakan fungsi  „kerja‟nya.  Atau  bekerja,  tapi  menguasai  hasil  melebihi porsi  haknya  yang  tidak  sesuai  dengan  kadar  kontribusinya dalam  proses  pemakmuran,  dengan  mengambil  hasil  dari kontribusi orang lain. Dalam hal demikian telah terjadi masalah dalam faktor distribusi.
Definisi pekerjaan menurut  istilah  umum  adalah:  segala sesuatu  yang  berasal  dari  bekerja  atau  gerakan  setiap  bagian tubuh, baik dengan kemauan atau tanpa dengan kemauan; bisa berasal  dari  benda  mati,  tumbuh-tumbuhan  ataupun  hewan. Dan digunakan juga dalam pengertian gerak-gerik tingkah laku
dalam Nadwâ Ishâm al-Fikri al-Islami fi al-Iqtishad al-Ma’ashir , h. 236-238, lihat juga Khursyid, al-Tanmiya al-Iqtişâdiya fî Iţâr Islâmî, h. 56
manusia, seperti „amal ma‟ruf atau prilaku kebaikan‟. 8 Mencakup segala  manfa‟at  kegunaan  dari  hasil  yang  dilakukan  manusia, dengan mendapatkan imbalan. 9
Definisi  „pekerjaan‟  menurut  istilah  ekonomi  Islam adalah: „Tenaga jasmani dan akal yang dikeluarkan oleh manusia dalam  kegiatan  ekonomi  yang  sesuai  syariah,  untuk mendapatkan  penghasilan  memenuhi  kebutuhan  hidup‟. 10 Hal tersebut  sikron  dengan  tujuan  pembangunan  yakni  untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia.
Dari  definisi  di  atas,  bahwa  „pekerjaan‟  baik  pengertian  secara syariah  atau  ekonomi,  meliputi  setiap  tenaga  yang  dikeluarkan manusia,  dengan  mendapatkan  upah  atau  harta,  baik  dengan tenaga    jasmani  seperti  keahlian  yang  menggunakan  anggota badan;  atau  kemampuan  otak  seperti  mengajar;  atau menggunakan kedua-duanya, yang mendatangkan manfaat bagi manusia.

## MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM ISLAM
Tujuan pembangunan adalah mewujudkan kesejahteran dan kebahagiaan  hidup  masyarakat  melalui  keadilan  dalam pendistribusian sumberdaya alam dan kekayaan bersama, dalam konteks  ini,  Islam  memiliki  pendekatan  yang  lebih komprehensif  terhadap  konsep  Masyarakat  Sejahtera.  Islam
8 Al-Saîd,  şâdiq  Mahdi, al-‘Amal  wa  al-dhamân  al-Ijtimâ’î  fi  al-Islâm, Baghdâd: Maţba‟ah al-Ma‟ârif, cet. 2, 1971, h. 6. dalam Al- Ibrâhîm hawâfiż al-‘Amal baina al-Islâm wa al-Nažoriyât al-Wadh’iyyah, h. 18.
9 al-Mişrî,  Abdu  al-Samî‟, Muqawwamât  al-Iqtişâd  al-Islâmi, Kairo:
Maktaba Wahbah, cet. I, 1975, h. 22.
10 Al-Saîd, al-‘Amal wa al-dhamân al-Ijtimâ’î fi al-Islâm, h. 9
memandang  manusia  secara  utuh  meliputi  aspek,  fisik, psikologis dan spiritual; oleh karena itu konsep masyarakat se- jahtera  adalah  pemenuhan  terhadap  kebutuhan  primer  untuk menghadirkan  kesejahteraan  lahir  dan  batin.  Masyarakat sejahtera  dalam  skala  paling  minimal,  menurut  Islam  dibingkai dalam  lima  kemaslahatan  pokok  ( al-dharûriyât  al-Khams )  yang harus terpenuhi, yakni keselamatan pokok agama (rukun Iman dan rukus Islam), jiwa, akal yang sehat, keturunan yang baik dan jaminan keselamatan kepemilikan harta kekayaan. Kelima hal ini disebut  dengan al-Hâjât  al-dharûriyât (kebutuhan  primer). Dengan demikian pembangunan sektor kebutuhan dasar untuk menjamin  keselamatan  lima  hal  pokok  bagi  kemaslahatan manusia  tersebut  harus  menjadi  prioritas  utama,  yang  juga mengharuskan  pendistribusian  dan  alokasi  sumber  dana  atau anggaran  pembangunan  secara  proporsional  dan  memadai untuk produksi kebutuhan dasar dimaksud.
Prioritas  pembangunan  sektor  kebutuhan  dasar  sebagai suatu  perangkat  dalam  sistem  ekonomi  Islam  untuk  mewu- judkan “distribusi” kekayaan negara secara lebih merata. Hal ini tidak  mungkin  lepas  dari faktor  “kebijakan”  sebagai  kewajiban negara  dalam  melayani  masyarakat.  Berkenaan  dengan  hal  ini sejalan dengan konsep Negara Kesejahteraan yang pada dasar- nya  mengacu  pada  “peran  negara  yang  aktif  dalam  mengelola dan  mengorganisasi  perekonomian”  di  dalamnya  “mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya”. 11
11 Lihat  Triwibowo,  Darmawan, Mimpi  Negara  Kesejahteraan, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006, h. 9
Walaupun  terdapat  suatu  kesamaan  dimensi  yang  dimiliki semua individu, yakni tujuan untuk mewujudkan „kesejahteraan‟ dalam kehidupan, namun dalam literatur ekonomi, terminologi „kesejahteraan‟  memiliki  banyak  penger-tian.  Dikaitkan  dengan „keadilan‟,  maka  masyarakat  yang  adil  menurut  Ginandjar Kartasasmita:  jika  interaksi  antarwarganya  didasari  oleh pengenalan  bahwa  setiap  warga  mempunyai  hak  yang  sama untuk berpartisipasi dalam segenap aspek kehidupan. 12 Menurut Al-Ghazâlî : terjadinya saling berinteraksi tersebut dilandasi oleh fondasi  „iman‟  yang  berada  pada  posisi  pertama  dalam  urutan tujuan  dan  maksud-maksud  hukum  syari‟ah  ( maqâşid  syarî’ah ), yang  berfungsi  memandu  ummat  manusia  berintraksi  melalui hubungan  yang  berimbang  dan  saling  menguntungkan  untuk mencapai  kebahagiaan  ( falâh ),  kehidupan  yang  baik  ( hayât ţayyibah ) yang menekankan aspek persaudaraan ( ukhuwah ) dalam suatu komunitas. Ia memasukkan semua perkara yang dianggap penting untuk pemeliharaan lima maslahat pokok: keselamatan agama  (terkait  dengan  spiritual,  rohani),  jiwa,  keturunan,  akal (tiga  maslahat  terkait  dengan  kehidupan  perekonomian),  dan harta  kekayaan  (sebagai  alat) 13 dalam maqâşid utama,  semuanya terkait  dengan  eksistensi  kehidup-an  setiap  individu  warga masyarakat.
Iman  dalam  Islam  memberikan  suatu  filter  moral  bagi alokasi  dan  distribusi  sum-berdaya  sesuai  keadilan  sosial- ekonomi,  untuk  mencapai  sasaran  pemenuhan  kebutuhan,
12 Kartasasmita,  Ginandjar, Membangun  Masyarakat  Indonesia  Baru, makalah pada Seminar Nasional Dies Natalis ke-50 HMI, Jakarta: 29 Januari 1997.
13 Al-Ghazâlî,  dalam Chapra,  Muhammad  Umer, al-Islâm  wa  al-Tahaddî al-Iqtişâdî ,  terjemah  Muhammad  Zuheir  al-Samhurî,  Ammân:  al-Ma‟had  al- „âlamî, li al-fikr al-Islâmî, 1996, h. 37
distribusi  pendapatan  dan  kekayaan  yang  merata 14 dalam mewujudkan masyarakat sejahtera.
Masalah  yang  berkenaan  dengan  masyarakat  sejahtera muncul,  ketika  sistem  ekonomi  kapitalis  mendefinisikan “kesejahteraan”  sebagai  konsep  materialis  murni,  yang  mena- fikan  keterkaitan  rohani  di  dalamnya.  Demikian  juga  ekonomi sosialis yang memberikan penekanan pada kesejahteraan mate- rial  rakyat  dengan  mengabaikan  kesejahteraan  spiritual  dan moral,  yang  juga  menjadi  dasar  konsep  „negara  sejahtera‟. 15
Sedangkan  kenyataannya  sebagian  masyarakat  menginginkan kesejahteraan  lahir  batin,  dengan  pengertian  bahwa  kesejah- teraan  yang  diinginkan  tidak  menafikan  bahkan  sebaliknya mengukuhkan  adanya  keterkaitan  dengan  aspek  rohani. Selanjutnya perbedaan dalam hal konsep tersebut menimbulkan pemahaman  berbeda  terhadap  hakekat  kesejahteraan  atau masyarakat sejahtera yang dimaksud.
Konsep materialis tersebut didukung oleh tesis Max Weber yang dipublikasikan dalam buku „ The Protestant Ethic and the Spirit of  Capitalism’ menjelaskan    „Etika  Protestan‟  dan  hubungannya dengan  „semangat  kapitalisme‟,  bahwa  di    kalangan  Protestan sekte Calvinis ,  kerja  keras  adalah  suatu  keharusan  bagi  setiap manusia  untuk  mencapai  kesejahteraan.  Kerja  keras  ini merupakan  panggilan  rohani  untuk  mencapai  kesempurnaan hidup,  agar  dapat  hidup  lebih  baik  secara  ekonomi.  Dengan
14 Chapra, M. Umer, Islam  dan tantangan ekonomi, Jakarta: Gema Insani, 2000, h. 8
15 Mannân, Ekonomi Islam; Teori dan Praktek, h. 358
bekerja  keras  serta  hidup  hemat  dan  sederhana  para  pengikut ajaran Calvin tidak  hanya  hidup  lebih  baik,  tetapi  mereka mampu pula menfungsikan  diri mereka sebagai wiraswastawan tangguh  dan  menjadikan  diri  mereka  sebagai  tulang  punggung dari sistem ekonomi kapitalis. 16
Kritik terhadap konsep kesejahteraan dalam sistem kapitalis mengemuka,  setelah  kenyataan  yang  membuktikan  bahwa kemajuan hidup secara materi, sesuai dengan tujuan „kerja‟ keras dalam  sistem  kapitalis  adalah  untuk  mencapai  kehidupan  yang lebih baik secara ekonomi; tapi juga ternyata kondisi baik dalam „ekonomi‟,  tidak  menjamin  tingginya  tingkat  kebahagiaan  dan tingkat  kesejahteraan;  terbukti  berdasarkan  penelitian Richard Easterlin yang dilakukan dalam 30 survey di 19 negara maju dan berkembang,  disimpulkan  bahwa  negara-negara  kaya  tidak lantas  lebih  bahagia  dari negara-negara  miskin. 17 Dalam  hal  ini konsep Islam tentang “kesejahteraan” bukan hanya berdasarkan manifestasi  nilai  ekonomi,  tetapi  juga  pada  nilai  spiritual  dan sosial. 18
Berkenaan  dengan  indikator  yang  digunakan  untuk mengukur  tingkat  kesejahteraan,  juga  terjadi  perdebatan: penelitian  awal  mengenai  kesejahteraan  secara  sederhana menggunakan  indikator  output  ekonomi  per-kapita.  Pada perkembangan  selanjutnya  digantikan  dengan  pendapatan perkapita,  sebagai  tanggapan  atas  kritikan  bahwa  output ekonomi  perkapita  dipandang  kurang  mencerminkan
16 Mubyarto dkk, Etos Kerja dan Kohesi Sosial. Yogyakarta: Aditya Media,
1991,  h.  2  dalam  Ali,  Marpuji, Etika  bisnis  dalam  Islam,  (Kritik  Terhadap Kapitalisme), 2008 (www.choirulmahfud.blogspot.com)
17 Bappenas, Meninjau konsep kesenjangan kesejahteraan , h. 2
18 Mannân, Ekonomi Islam, h. 358
kesejahteraan masyarakat, tapi lebih mencerminkan nilai tambah produksi  yang  terjadi  pada  unit  observasi,  yaitu  negara  atau wilayah.  Nilai  tambah  tersebut  tidak  dengan  sendirinya dinikmati  seluruhnya  oleh  masyarakat  wilayah  yang bersangkutan,  sebab  sebagian  ditransfer  ke  wilayah  pemilik modal  yang  berbeda  dengan  wilayah  tempat  berlangsungnya proses  produksi.  Sedangkan  indikator  pendapatan  perkapita dipandang  lebih  mencerminkan  apa  yang  dinikmati  oleh masyarakat  wilayah.  Akan  tetapi  penggunaan  output  ekonomi perkapita  atau  pendapatan  perkapita,  juga  dipandang  kurang relevan  untuk  digunakan  dalam  mengukur  kesejahteraan masyarakat,  karena  hanya  memperhatikan  faktor  ekonomi. Timbulnya  kritik  atas  hal  tersebut,  mendorong  penggunaan indikator  lain  yang  lebih  komprehensif,  untuk  mengukur perkembangan  kesejahteraan  masyarakat,  yaitu  dengan menggunakan  indikator  pembangunan  manusia  berkenaan dengan  perkembangan  konsumsi,  kesehatan,  dan  pendidikan masyarakat. 19 Berdasarkan hal itu perkembangan kesejahteraan harus dilihat dari sisi pemerataan dalam pembangunan manusia.
Secara  teoritik  kesenjangan  dipengaruhi  antara  lain  oleh faktor struktural (kebijakan) atau  dari pihak pemerintah. Sesuai dengan teori-teori mengenai proses kesenjangan pada umumnya yang  menekankan  antara  lain  kepada  peranan  faktor  tersebut, disamping  itu  juga  pada  faktor  lainnya  yaitu:  faktor  alam  dan kultural. 20
19 Bappenas, Meninjau konsep kesenjangan kesejahteraan , h. 2
20 Bappenas, Meninjau konsep kesenjangan kesejahteraan , h. 3
Kesenjangan  merupakan  kondisi  yang  bertolak-belakang dengan  kesejahteraan.  Dimana  konsep  kesejahteraan  minimal adalah  terpenuhinya  segala  hak  dasar  kebutuhan  ekonomi,  jika hak atas kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, menjadikan suatu masyarakat berada pada kondisi pra sejahtera yang identik dengan kemiskinan ;  dan  terjadinya  “problema  ekonomi”  yang  juga diartikan berbeda oleh masing-masing sistem ekonomi.
Menurut Islam, masalah distribusi sebagai problema utama ekonomi  menurut  ekonomi  Islam,  penanggulangannya dilakukan    secara  langsung  pada  sasaran,  melalui  pemenuhan hak  dasar  kebutuhan  ekonomi ,  dengan    memperioritaskan pembangunan  sektor  produksi  kebutuhan  dasar  tersebut, mengacu  pada  tujuan  utama  dari Maqâşid  al-Syarî’ah ,  yakni al- dharûriyât  al-khams, sebelum  penyediaan  barang  dan  jasa kebutuhan pada skala pelengkap dan tahsîniyah.
Dalam  pemikiran  Islam,  doktrin Maqâşid  al-Syarî’ah , sebagaimana dijelaskan al-Syâţibî, 21 bahwa tujuan akhir dari sega- la  aturan  syari‟ah  adalah maşlahat atau  kebaikan  dan  kese- jahteraan umat manusia. Dan yang paling utama dalam Maqâşid tersebut adalah lima maslahat pada skala dharûriyah ( al-dharûriyât al-kahms ),  yang  menjamin  keselamatan  pokok-pokok  agama, jiwa,  keturunan,  akal  dan  harta  manusia;  secara  ekonomi, mengutamakan  penyediaan  segala  hak  dasar  kebutuhan ekonomi untuk pemeliharaan lima maslahat tersebut.
Sebagaimana Al-Ghazâlî 22 dalam  mendefinisikan  a spek ekonomi dari  fungsi  kesejahteraan  sosial  dalam  kerangka
21 Raisûnî:  Ahmad, Nażariyat  al-Maqâşid  ‘inda  al-Imâm  al-Syaţibî, Beirût: al-Ma‟had al-„²lami li al-fikri al-Islâmî, 1995, h. 19
22 Raisûnî, Nażariyat al-Maqâşid, h. 145-146
sebuah  hirarki  utilitas  (kesejahteraan)  individu  dan  masyarakat; meliputi  kebutuhan  pokok  ( dharûriyât );  kesenangan  atau kenyamanan  ( hâjiyât );  dan  kemewahan  ( tahsîniyât ).  Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ( dharûriyât ), terletak pada penyediaan  kebutuhan  ekonomi  pada  tingkat  pertama,  sebagai hak  dasar  akan  kebutuhan  ekonomi,  yaitu  kebutuhan  pokok akan  pangan,  pa-kaian  dan  perumahan;  namun  demikian kebutuhan-kebutuhan  dasar  tersebut  cenderung  fleksibel.  Hak dasar  kebutuhan  ekonomi,  sebagai  kebutuhan  setiap  individu warga masyarakat yang mesti diprioritaskan pemenuhannya; hal tersebut juga merupakan kebutuhan akan barang dan jasa paling besar  dari  secara  kuantitatif,  maka  untuk  itu  juga  diperlukan produksi  yang  besar  pula;  sehingga  hal  tersebut  akan meningkatkan demand atas  tenaga  kerja,  yang  berarti  akan mengurangi pengangguran.
Dalam  pencapaian  keselamatan  dan  kesejahteraan  hidup, melalui pencapaian maslahat, Islam mewajibkan setiap individu untuk  berusaha,  tidak  mengabaikan  kewajiban  duniawi.  Sesuai dengan  pengertian  aktifitas  atau  kerja  ( ‘amal )  secara  ekonomi menurut  Islam,  yaitu  segala  kegiatan  yang  menghasilkan kontribusi bagi penambahan nilai manfa‟at secara global.

## PENUTUP
Sesuai  fungsi  faktor  struktural,  maka  tugas  tanggungjawab negara,  melalui  kebijakan  dan  strateginya  dalam  melaksanakan pembangunan,  tujuan  utamanya  adalah  memenuhi  minimal kebutuhan  pokok  sisi  materi  dan  rohani,  selanjutnya  harus fokus  pada  penanggulangan  kesenjangan  kesejahteraan, mengatur  strategi  dalam  kegiatan-kegiatan  perekonomian,  agar tersedia  lapangan  kerja  yang  cukup  dan  memadai  bagi  semua individu,  dengan  tidak  melakukan  diskriminasi  antar  golongan dan  kelompok;  untuk  itu  campur  tangan  negara  dalam  sektor perekonomian merupakan keharusan dan menjadi salah satu ciri dari  perekonomian.  Sistem  Islam  lebih  mengutamakan pemerataan  hasil  pembangunan  daripada  pertumbuhan ekonomi  semata,  karenanya  tujuan  dari  „kerja  bersama‟  dalam proses pembangunan harus dipastikan terlebih dahulu, sehingga dapat memilih opsi-opsi dari strategi pembangunan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Mannân,  Muhammad  A., Ekonomi  Islam;  Teori  dan  Praktek, Jakarta: Intermasa, 1992.
Muşţafâ,  Ibrahim  wa  âkhorûn, al-Mu’jam  al-Wasîţ ,  Istanbûl:  Dâr  al- Da‟wah, 1989.
Ibn Manżûr, Abû al-Fadhl Jamâluddin Muhammad bin Mukram, Lisân al-‘Arab , Beirût: Dâr al-şâdir, 1985.
Halbâwî,  Yûsuf  wa  „Abd  Kharabsyah, Nahwu  Mafhûm  Afdhal  li  al-
Tanmiya al-Hadîśah, Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1989.
Al-Qurţubî,  Muhammad  bin  Ahmad  al-Anşârî, Al-Jâmî‘  Li  Ahkâm  al- Qur’ân , Beirût: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyya, 1993.
Majalah al-Iqtişâd wa al-Idârah, Jâmi‟ah Malik abd al-„Azîz, vol. 17, Mei 1983.
Al-Saîd,  şâdiq  Mahdi, al-‘Amal  wa  al-dhamân  al-Ijtimâ’î  fi  al-Islâm,
Baghdâd: Maţba‟ah al-Ma‟ârif, cet. 2, 1971. al-Mişrî, Abdu al-Samî‟, Muqawwamât al-Iqtişâd al-Islâmi, Kairo: Maktaba Wahbah, cet. I, 1975.
Triwibowo,  Darmawan, Mimpi  Negara  Kesejahteraan, Jakarta:  Pustaka LP3ES, 2006. Kartasasmita, Ginandjar, Membangun Masyarakat Indonesia Baru, makalah pada Seminar Nasional Dies Natalis ke-50 HMI, Jakarta: 29 Januari 1997.
Chapra,  Muhammad  Umer, al-Islâm  wa  al-Tahaddî  al-Iqtişâdî ,  terjemah Muhammad  Zuheir  al-Samhurî,  Ammân:  al-Ma‟had  al-„âlamî,  li  al-fikr  al- Islâmî, 1996.
Mubyarto  dkk, Etos  Kerja  dan  Kohesi  Sosial. Yogyakarta:  Aditya  Media,
1991. Raisûnî: Ahmad, Nażariyat al-Maqâşid ‘inda al-Imâm al-Syaţibî, Beirût: al- Ma‟had al-„²lami li al-fikri al-Islâmî, 1995.