## PERAHU (Penerangan Hukum)

## Jurnal Ilmu Hukum
P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Volume 11 Nomor 1, Maret 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id
GUGATAN BALIK TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG (Studi Putusan Nomor 659/Pdt.G/2022/PA.Tnk) Lukmanul Hakim 1 , Risti Dwi Ramasari 2 , Boy Zaffran Aziz 3
1 Lukmanul  Hakim.Fakultas  Hukum  Universitas  Bandar  Lampung    Jln.  ZA. Pagar Alam No. Labuhan Ratu  Bandar Lampung Provinsi Lampung.
2 Risti Dwi Ramasari, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  Jln. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu  Bandar Lampung Provinsi Lampung email: risti@ubl.ac.id .
3 Boy  Zaffran  Aziz , Fakultas  Hukum  Universitas  Bandar  Lampung    Jln.  ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu  Bandar Lampung Provinsi Lampung email: boyliwa@gmail.com

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel
Diterima:
Direvisi:
Diterima:
Diterbitkan:
Abstrak
Harta  bersama  adalah  harta  yang  dihasilkan  secara bersama-sama oleh setiap pasangan dalam pernikahan. Ketika  adanya  penceraian  maka  harta  Bersama  harus dibagi  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang, namun  jika  terdapat  sengketa  dalam  membagi  harta Bersama,  untuk  menghadapi  permasalahan  tersebut dapat  diajukan  bukti  surat  misalnya  berupa  kuitansi, tanda  terima  dan  sertifikat  yang  terdapat  selama berlangsungnya perkawinan. Selain bukti surat dapat pula diajukan saksi-saksi yang melihat perolehan harta bersama.  Karena hal tersebut menurut penulis putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang serta pertimbangannya  sudah  tepat  dan  sesuai  dengan hokum  yang  berlaku  dan  sudah  memenuhi  prinsip
Keywords: Gugatan Balik; Harta Bersama; Pengadilan Agama. DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000
keadilan,  karena  hakim  mempertimbangkan  hal  apa saja  yang  dapat  diterima  dan  tidak  dalam  gugatan penggugat  ataupun  tergugat,  yang  dimana  hakim memutuskan  sebidang  tanah  dan  bangunan  yang terletak  di  Jl.  R.A  Basyid  Gg.  Subli,  RT.  006,  LK.  II, Kelurahan  Labuhan  Dalam,  Kecamatan  Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dengan luas ±265 m2 harta  bersama  Penggugat  konvensi  dengan  Tergugat konvensi  yang  belum  dibagi,  dan  menghukum tergugat  untuk  membagi  harta  Bersama  tersebut masing-masing  ½  bagian,  lalu  dalam  rekonvenksi hakim  mengabulkan  gugatan  Peggugat  rekonvensi sebagian saja.

## Abstract
The brief definition of a thief is someone who commits acts of theft. The definition of thief in the legal dictionary is not written and explained clearly, but the legal dictionary explains the meaning of the word theft, namely taking someone else's property without permission or in an illegal way with the intention of possessing it unlawfully. Research methods used in this thesis research namely the normative juridical approach and the empirical approach. Criminal liability for perpetrators of criminal acts involving theft in  aggravating  circumstances  committed  by  women  based  on  Decision  Number: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk, The defendants were legally and convincingly proven to have violated the provisions of Article 363 paragraph 1-4 of the Criminal Code Thus, the Panel of Judges handed down a sentence of imprisonment for 1 year. The basis for the judge's considerations in handing down a verdict against the perpetrator of the crime of theft in aggravating circumstances committed by a woman in Decision Number: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk  was  the  defendant  M  and  his  colleagues.  his  partner  had fulfilled the elements in Article 363 paragraph (1) 4th, apart from that the Panel of Judges also based on the aggravating circumstances, namely the defendant's actions were detrimental to PT Candra Sekawan Abadi and the defendant's actions disturbed the community, as well as mitigating circumstances the defendant was polite in court and the defendant admitted guilt and regret for his actions.
Keywords: Law enforcement; Theft; Boemi Kedaton Mall.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum, yang artinya apabila kita hendak melakukan tindak perbuatan harus berdasarkan hukum yang mengaturnya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia.  Sebagai  negara  yang  berdaulat  tujuan  Indonesia  tertuang  dalam
Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk membentuk suatu  pemerintahan  negara  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan sosial. 1
Perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan,  yakni  sebuah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  laki-laki  dan perempuan sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Perkawinan  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  atau  KHI    adalah pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau  mitssaqan  ghalidzan  untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah serta tujuan dari  pernikahan  itu  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah,  mawadah,  dan  warahmah.  Dengan  terjadinya  perkawinan  makan dengan  sendirinya  akan  menimbulkan  akibat  hukum  berupa  hak  dan kewajiban antara pihak yang melangsungkan perkawinan.
Dalam  menaungi  bahtera  rumah  tangga  sering  terjadi  perselisihan antara suami dengan istri yang menyebabkan timbulnya konflik dalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya yang berujung tiada damai, saling mengerti ataupun memaafkan. Konflik  perselisihan  perkawinan  di  dalam  rumah  tangga  muncul  akibat berbagai macam masalah yang terjadi diantara suami istri. Masalah-masalah di  dalam  rumah  tangga  yang  bisa  memicu  konflik  biasanya  terjadi  akibat adanya  ketidakseimbangan  di  dalam  pemenuhan  kebutuhan  rumah  tangga yang  sifatnya  urgent.  Dan  apabila  kebutuhan  ini  tidak  bisa  terpenuhi, seringnya  penyikapan  salah  satu  pasangan  akan  berujung  negatif,  sehingga akan  menciptakan  sebuah  konflik  di  dalam  rumah  tangganya. 2 Tak  jarang pernikahan  yang  seharusnya  harmonis  menjadi  ironis  dan  berujung  pada perceraian. Menurut Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.
Perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa  penting  dalam  kehidupan manusia,  karena  perkawinan  tidak  saja  menyangkut  pribadi  kedua  calon suami  istri,  tetapi  juga  menyangkut  urusan  keluarga  dan  masyarakat.  Pada umumnya  perkawinan  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  suci  dan  karenanya
1 Lintje Anna Marpaung. 2018. Ilmu Negara . Andi, Yogyakarta, hlm. 55
2 Rendi  Yusuf,  Erlina  B,  Baharuddin.  2021. "Analisis  Pertimbangan  Hakim  pada  Gugatan Perceraian  Berdasarkan  Alasan  Perselisihan  dalam  Rumah  Tangga  (Studi  Putusan  Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk)", Innovative, Riau, Vol. 1 No. 2, hlm.89
setiap  agama  selalu  menghubungkan  kaidah-kaidah  perkawinan  dengan kaidah-kaidah agama. 3
Bilamana  terjadi  perceraian,  undang-undang  menentukan,  bahwa perihal  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing.  Adapun yang  dimaksud  dengan  hukumnya  masing-masing  tersebut  adalah  ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Bagi orang yang melakukan perkawinan berdasar hukum Islam, bila kemudian bersengketa tentang harta bersama  perkawinan  tersebut,  peradilannya  menjadi  kewenangan  lembaga peradilan  agama,  karena  sengketa  bidang  tersebut  menjadi  bagian  dari sengketa  bidang  perkawinan  yang  menjadi  kewenangan  pengadilan  agama sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. 4
Salah  satu  akibat  hukum  yang  ditumbuhkan  oleh  perceraian  adalah tentang  pembagian  harta  bersama,  karena  sebagaimana  diketahui  bahwa setiap  perkawinan  masing-masing  pihak  dari  suami  atau  istri  mempunyai harta  yang  dibawa  dan  diperoleh  sebelum  mereka  melakukan  perkawinan. Suami  istri  yang  telah  melakukan  perkawinan  juga  mempunyai  harta  yang diperoleh  selama  perkawinan  yang  kemudian  dalam  Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebut dengan harta bersama. 5 Percampuran harta Bersama yang ada di Indonesia ini hanyalah kebiasaan turun-temurun yang  telah  lama  di  praktikan  masyarakat  Indonesia.  Konsep  ini  kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita. 6
Adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan  tidak  menutup kemungkinan harta tersebut memiliki tempat pada masing-masing pasangan. Sumber  daya  bersama  dapat  berupa  item  tegas,  artikel  serbaguna,  dan perlindungan.  Sedangkan  secara  teoritis  dapat  berupa  keistimewaan  atau komitmen. Harta bersama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian VII Pasal 35, 36, dan 37. Pasal 35 (1) menjelaskan bahwa harta  kekayaan  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  milik  bersama.
3 Risti Dwi  Ramasari. 2018. Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan  Campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, Jurnal Keadilan Progresif, Bandar Lampung, hlm. 51.
4 I  Gede  Arya  Agus  Pratama,  Ni  Luh  Made  Mahendrawati,  dan  Luh  Putu  Suryani.  2020. " Penyelesaian  Sengketa  Pembagian  Harta  Bersama  yang  Dijadikan  Jaminan  Hutang  Melalui  Akta Perdamaian" . Jurnal Analogi Hukum , Vol.2 No. 2, hlm. 166
5 Kholil Nawawi. 2013. " Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia" . Jurnal Mizan, Ilmu Syariah , Bogor, Vol. 1. No. 1, hlm. 2.
6 Happy  Susanto.  2003. Pembagian  Harta  Gono-Gini  Setelah  Terjadinya  Perceraian , Visimedia, Jakarta, hlm. 8.
Pasal  36  mengatur  keadaan  dengan  sumber  daya  yang  diperoleh  masing- masing  pasangan.  Pasal  37  menjelaskan  bahwa  dengan  anggapan  suatu perkawinan berpisah karena perpisahan, maka harta bersama itu dikuasai oleh hukum masing-masing. 7
Terkait harta bersama ada suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam Putusan  Pengadilan  Agama  Tajung  Karang  No.  659/Pdt.G/2022/PA.Tjk. Bahwa terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah diputus oleh  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bandar  Lampung  Dengan  Nomor  Perkara 56/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.  selama  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. R.A Basyid Gg. Subli, RT. 006, LK. II, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dengan luas ±265 m2 yang diperoleh dengan  membeli  dari  Hj.  Agustini  Subli  berdasarkan  Akta  Jual  Beli  Nomor 21/AKTA/TJS/10/2016 tertanggal 27 Oktober 2016. Sehingga Objek Sengketa tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang  menentukan  Harta  benda  yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Akan  tetapi  obyek  sengketa  harta  bersama  masih  dalam  penguasaan Tergugat  yang  belum  dibagi  bagian  Penggugat,  maka  sudah  seharusnya Tergugat  dihukum  untuk  menyerahkan  bagian  harta  bersama  Penggugat sebesar ½ (setengah) bagian harta bersama, yang apabila Tergugat tidak dapat membagi atau menyerahkan bagian harta bersama kepada Penggugat secara natura, maka sudah sepatutnya terhadap harta bersama untuk dilakukan jual lelang yang hasilnya dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat masing- masing setengah bagian. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga harus dilakukan upaya hukum dan Penggugat  berkesimpulan  untuk  melakukan  Upaya  Hukum  Gugatan Pembagian Harta Bersama dengan Tergugat.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  penulis  tertarik  melakukan penelitian  yang  dituangkan  dalam  penulisan  skripsi  dengan  judul Gugatan Balik Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang Studi Putusan Nomor 659/Pdt.G/2022/PA.Tnk .

## Perma salahan Penelitian.:
7 Tihami. Sohari Sahrani, 2014. Fikih Munakahat , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 179-180
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  permasalahan  yang  diangkat dalam penelitian ini adalah :
a. Bagaimana  Penyelesaian  Gugatan  Balik  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan Putusan Nomor 659/Pdt.G/2022/PA.Tnk?
b. Apa Saja Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Gugatan Balik Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama berdasarkan Putusan Nomor 659/Pdt.G/2022/PA.Tnk?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan  dengan  cara  mengkaji  berbagai  literatur  yang  sifatnya  tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur  baik yang berupa  buku-buku,  hasil  penelitian  sebelumnya  maupun  peraturan perundang-undangan  baik  cetak  maupun  online  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  ditelit,  Untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada,  maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ), dan pendekatan komparatif ( comparative approach ).
Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Pengumpulan bahan-bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  mengidentifikasi  dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah,  laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang  sudah  terkumpul,  selanjutnya  diklasifikasi,  diseleksi  dan  dipastikan tidak  bertentangan  satu  sama  lain,  untuk  memudahkan  menganalisis  dan mengkonstruksikannya

## A. PEMBAHASAN
Pengertian  gugatan  adalah  suatu  tuntutan  hak  yang  diajukan  oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata  umumnya  terdapat  2  (dua)  pihak  atau  lebih,  yaitu  antara  pihak penggugat  dan  tergugat,  yang  mana  terjadinya  gugatan  umumnya  pihak tergugat  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  hak  dan  kewajiban  yang merugikan  pihak  penggugat.  Terjadinya  gugatan  umumnya  setelah  pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat dan pihak tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa hak  dan  kewajiban  antara  penggugat  dan  tergugat. 8 Gugatan  merupakan suatu  perkara  yang  mengandung  sengketa  atau  konflik  antara  pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.
Pengertian  gugatan  menurut  Sudikno  Mertokusumo  adalah  suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh  pengadilan  untuk  mencegah  tindakan  “ Eigenrichting ”.  Orang  yang mengajukan  tuntutan  hak  memerlukan  atau  berkepentingan  akan perlindungan  hukum.  Ia  mempunyai  kepentingan  untuk  memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. 9 Pengertian gugatan menurut Zainal Asikin gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya  yang  kemudian  mengharuskan  hakim  memeriksa  tuntutan  tersebut menurut  tata  cara  tertentu  yang  kemudian  melahirkan  keputusan  terhadap gugatan tersebut.
Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin  terlaksananya  tertib  hukum  dalam  bidang  perdata,  sedangkan dalam  arti  sempit  adalah  suatu  tata  cara    untuk  memperoleh  perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan  oleh  seseorang  tertentu  melalui  saluran-saluran  yang  sah,  dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya 10
8 Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.
9 Sudikno Mertokusumo. 2011. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah, Cahaya  Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 52.
10 M. Yahya harahap. 2005. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.167.
Menurut  Nurnaningsih  Amriani,  sengketa  adalah  perselisihan  yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  tersebut. 11 Sedangkan menurut takdir rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang saling  memahami  perselisihan  yang  bersifat factual maupun  perselisihan menurut persepsi mereka saja. 12

## A. Penyelesaian  Gugatan  Balik  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Harta Bersama Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang
H arta  bersama  adalah  harta  yang  dihasilkan  secara  bersama-sama  oleh setiap  pasangan  dalam  pernikahan.  hal  yang  sama  juga  diartikan  dalam ketentuan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur  dalam  Pasal  35  Ayat  (1)  bahwa  harta  bersama  adalah  harta  yang diperoleh selama istri diikat dalam suatu perkawinan, yang mana akibat dari perkawinan  tersebut  ialah  terjadinya  penyatuan  harta  kekayaan  suami  dan istri. Pada dasarnya telah ada penegasan terhadap harta bersama, yakni pada “Pasal  35  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dimana  harta bersama,  ini  mengartikan  syirkah  atau  harta  bersama  itu  terbentuk  sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan putus”. Tetapi setiap harta yang  dihasilkan  ataupun  yang  dikuasai  oleh  kedua  belah  pihak  tetap ditentukan  oleh  peristiwa  selama  berlangsungnya  perkawinan.Tetapi  jika salah satu pihak memupunyai harta selain yang dihasilkannya atapun dengan kata lain di dapat dari adanya akibat hukum lainnya maka hal ini tidak dapat dijadikan  sebagai  harta  bersama,  seperti  adanya  pewarisan,  penghibahan ataupun perwasiatan. Dengan kata lain harta tersebut merupakan penguasaan pribadi yang akan dimilikinya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Musthofa  Amin selaku  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Tanjungkarang,  menyatakan  bahwa kesulitan dalam menentukan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Tanjungkarang  adalah  terkadang  tidak  adanya  itikad  baik  dari  para  pihak untuk menyelesaikannya, yang dimakusd itikad disini adalah tidak ada pihak yang bersikap mengalah akan kedudukan dan penguasaan terhdap harta yang dimilikinya, dimana para pihak berkeinginan untuk mendapatkan lebih dari harta  yang  dimiliki  disebabkan  harta  tersebeut  dinyatakan  sebagai  harta
11 Nurnaningsih amriani. 2012. mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13.
12 Takdir  Rahmadi.  2017. Mediasi  penyelesaian  sengketa  melalui  pendekatan  mufakat, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 1
bawaan sebelum perkawinan tetapi tidak dapat memberikan bukti secara jelas dan rinci.
Selanjutnya  hasil  wawancara  penulis  dengan  para  pihak  yang berperkara,  menyatakan  bahwa  kesulitan  ketika  dilakukannya  pembagian harta bersama hingga diajukannya gugatan ke pengadilan Agama Pekanbaru adalah  Pada  dasarnya  kesulitan  tersebut  disebabkan  tidak  adanya kesepakatan  bersama  atau  jalan  yang  baik  untuk  menyelesaikannya,  serta adanya  keegoisan  salah  satu  pihak  yang  merasa  harta  tersebut  merupakan pencarian atas pekerjaannya.
Menurut Bapak Musthofa Amin selaku Hakim di  Pengadilan Agama Tanjungkarang,  bahwa  tujuan  hukum  adalah  mengatur  pergaulan  hidup secara  damai.  Sehingga  dapat  diketahui  bahwa  fungsi  dari  hukum  acara perdata adalah:
1. Untuk  melindungi  hak  dan  kepentingan,  dengan  jalan  orang  yang dirugikan dapat menuntut di muka pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya.
2. Menegakkan hukum materiil dengan cara memaksa ketaatan.
3. Memberi jalan atau cara menyelesaikan sengketa atau perselisihan.
Putusan  Pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap pada dasarnya sudah dapat dilaksanakan atas pelaksanaan eksekusinya sesuai dengan isi amar putusan. Namun dalam menyelesaikan sengketa tersebut para pihak  malah  menempuh  jalan  lain  diluar  isi  putusan  pengadilan  tersebut untukmenyelesaikan  sengketa  secara  damai  diantara  mereka,  dengan membuat akta perdamaian yang di buat oleh pejabat lain yakni Notaris dengan alasan  karena  pelaksanaan  atas  eksekusi  isi  amar  putusan  pengadilan  sulit untuk  dipenuhi  oleh  para  pihak  sehingga  para  pihak  menyampingkan sebagian isi amar putusan pengadilan dengan cara membuat akta perdamaian secara Notarial.
Akibat  hukumnya,  akta  perdamaian  yang  dibuat  diluar  pengadilan tidak  mempunyai  kekuatan  eksekutorial,  apabila  salah  satu  pihak wanprestasi. karena akta perdamaian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. Sebaliknya isi Putusan Pengadilan tetap mengikat para pihak untuk  dilaksanakan  dan  ditaati  oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  apabila salah  satu  pihak  tidak  mengajukan  banding  atas  isi  putusan  pengadilan tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan  Bapak Musthofa Amin selaku  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Tanjungkarang,  menyatakan  bahwa penyelesaian  sengketa  pembagian  harta  bersama  di  Pengadilan  Agama Tanjungkarang adalah dalam menyelesaikan sengekat harta bersama Hakim tetap  berlandaskan  kepada  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dengan disandarkan  kepada  rasa  keadilan  dan  keseimbangan  bagi  setiap  pihak, kemudian hakim juga harus mempertimbangkan dengan teliti mengenai harta bersama  atau  harta  bawaan.  Selanjutnya  hasil  wawancara  penulis, menyatakan  bahwa  penyelesaian  sengketa  pembagian  harta  bersama  di Pengadilan  Agama  Tanjungkarang  adalah  dimana  bagi  setiap  pihak  yang berperkara memiliki hak setengah dari harta yang diklaimnya. Dikarenakan melihat  nilai  keadilan  dan  ketentuan  yang  mengatur  di  dalam  perkawinan. Hal ini tidak lain untuk menghasilkan suatu kemashalatan bagi para pihak, meskipun tetap istri ada yang menghasilkan harta itu.
Akibat hukum dari adanya perceraian yakni salah satu pihak memiliki hak  untuk  menjatuhkan  talaknya  kepada  pihak  istri  sebagai  bentuk berakhirlah hubungan perkawinan yang telah dijalaninya.  Sehinga talak itu sendiri  memiliki  pengertian  bahwasanya  suatu  pelepasan  hubungan perkawinan  diantara  pasangan.  Putusnya  hubungan  perkawinan  antara suami-isteri bukan berarti terputusnya segala urusan antara keduanya, namun ada  akibat-akibat  hukum  yang  harus  diperhatikan,  seperti  timbulnya pembagian  harta  bersama,  Dalam  pembagian  harta  bersama,  harta  hanya dapat  diperoleh  sepanjang  perkawinan  berlangsung  sejak  perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.
Namun  pada  kenyataannya  kembanyakan  yang  terjadi  yaitu  tidak semua  keinginan  orang  yang  telah  bercerai  di  antara  suami  maupun  istri memperoleh  harta  yang  telah  mereka  kumpulkan  secara  bersama  yang dimana harta tersebut terhitung sejak perkawinan terjadi menurut Pasal 119 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  untuk  menghadapi  permasalahan tersebut harta bersama dapat diajukan bukti surat misalnya berupa kuitansi, tanda terima dan sertifikat yang terdapat selama berlangsungnya perkawinan. Selain  bukti  surat  dapat  pula  diajukan  saksi-saksi  yang  melihat  perolehan harta bersama. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara  tegas  mengenai  beberapa  bagian  masing-masing  dari  suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini memberikan kelongaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam  menyelesaikan  sengketa  pembagian  harta  bersama  tersebut  jika
ternyata  tidak  ada  kesepakatan,  maka  hakim  dapat  mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

## B. Faktor  Yang  Menjadi  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan Putusan Gugatan Balik Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di  Pengadilan  Agama  Berdasarkan  Putusan  Nomor  659/Pdt.G/ 2022/PA.Tnk
Pertimbangan  hakim  adalah  suatu  tahapan  dimana  majelis  hakim mempertimbangkan  fakta-fakta  yang  terungkap  selama  proses  persidangan berlangsung.  Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting dalam  menentukan  terwujudnya  nilai  dari  suatu  putusan  hakim  yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung  manfaat  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan  sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal  dari  pertimbangan  hakim  tersebut  akan  dibatalkan  oleh  Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
Menurut  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Musthofa  Amin  Hakim  di Pengadilan Agama Tanjungkarang mengatakan bahwa berdasarkan putusan nomor 659/Pdt.G/2022/PA.Tnk penggugat mengajukan banding yang berisi:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. R.A Basyid Gg. Subli, RT. 006, LK. II, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang,  Kota  Bandar  Lampung,  dengan  luas  ±  265  m2  yang  diperoleh dengan membeli dari Hj. Agustini Subli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/AKTA/TJS/10/2016  tertanggal  27  Oktober  2016,  dengan  batasbatas sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Perumahan Panorama Alam
b. Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah sdr. Erniati
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah sdr. Heri
d. Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat
3. Menetapkan  Penggugat  dan  Tergugat  berhak  atas  ½  (setengah)  bagian dari harta bersama
4. Menghukum  Tergugat  untuk  menyerahkan  bagian  yang  menjadi  hak Penggugat  atas  harta  bersama  tersebut  yaitu  ½  (setengah)  bagian  dari harta bersama sebagaimana disebutkan pada dictum kedua, apabila tidak dapat dibagi/diserahkan secara natura, maka dijual lelang hasilnya dibagi
dua seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian yang lainnya untuk Tergugat
5. Menyatakan  sah  dan  berharga  sita  marital  yang  dilakukan  atas  harta bersama
6. Menyatakan  secara  hukum  Putusan  ini  dapat  dijalankan  lebih  dahulu ( uitvoerbaar  bij  voorraad ),  meskipun  ada  perlawanan,  banding  maupun kasasi
selanjutnya  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut  Majelis  Hakim  akan mempertimbangkan dari hasil bukti serta saksi-saksi yang telah diajukan satu persatu diawali dengan :
1. Nafkah Lampau
Terhadap nafkah lampau Tergugat rekonvensi menanggapi sebagai berikut : bahwa Tergugat rekovensi sebagai kepala rumah tangga yang tinggal bersama sangat  tidak  masuk  akal  bila  sama  sekali  tidak  memberikan  nafkah.  Bahwa Penggugat  rekonpensi  dalam  jawabanya  menyatakan  tidak  sepenuhnya menafkahi  Penggugat  rekonvensi,  lalu  saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat rekonvensi tidak ada yang mengetahui masalah nafkah.
berdasarkan  petibangan  tersebut  diatas,  Majelis  hakim  berpendapat  bahwa Tergugat rekonvensi tetap memberi nafkah  selama berumah tangga, namun nominalnya  yang  tidak  sesuai  dengan  keinginan  Penggugat  rekonvensi. Berdasarkan  Pasal  156  KHI  bahwa  memberikan  nafkah  sesuai  dengan kemampuanya’ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat mengenai Nafkah lampau iharus diyatakan tidak terbukti, maka harus ditolak.
2. Hak Asuh Anak
Penggugat  rekovensi  menuntut  agar  hak  asuh  anak  Penggugat  dengan tergugat  bernama  GUSTI  ADELIA  AKBAR,  lahir  tanggal  20  Oktober  2012 diberikan kepada Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut  mandiri.  Sesuai  Pasal  156  hurf  (a)  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa anak  yang  belum mumayyiz berhak  mendapatkan  hadhanah  dari  ibunya. bedasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  diatas,  Majelis  hakim menetapkan  bahwa  anak  Penggugat  dengan  tergugat  bernama  GUSTI ADELIA AKBAR diasuh oleh Penggugat rekovensi sebagai ibu kandungnya sampai  anak  tersebut mumayyiz (12)  tahun  dengan  tidak  mengurangi  hak Tergugat  reekonvensi  sebagai  ayahnya  untuk  bertemu  memberikan  kasih sayangnya  terhadap  anak  tersebut.  Apabila  Penggugat  rekonvensi mempersulit Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut, maka bisa  menjadi  alasan  untuk  mengajukan  gugatan  pencabutan  hak  asuh  anak tersebut.

## 3. Biaya Pemeliharaan Anak
Penggugat rekovensi menuntut biaya hadhanah anak Pengguat dan Tergugat bernama  GUSTI  ADELIA  AKBAR  sebesar  Rp  3.000.000,-(  tiga  juta  rupiah) setiap  bulannya.  Namun  Tergugat  rekonvensi  tidak  memberikan  jawaban secara  jelas,  hanya  mengatakan  kalau  tidak  sanggup  untuk  mengurus  dan membiayainya serahkan kepada Tergugat rekonvensi. Lalu berdasarkan Pasal 156  huruf  (d)  Kompilasi  Hukum  Islam  ”Bahwa  semua  biaya hadhanah dan nafkah  anak  menjadi  tanggungan  ayah  menurut  kemampuannya,sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendir (21 tahun).
Musthofa  Amin  selaku  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Tanjungkarang menjelaskan bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang  berpenghasilan  tetap,  karena  hal  tersebut  majelsi  hakim  menganggap tergugat  mampu  dan  layak  apabila  Tergugat  rekonvensi  dihukum  untuk membayar biaya hadhanah anak tersebut sebesar Rp 1.500.000, (satu jutalima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun.
4. Masalah Hutang
Atas gugatan Penggugat, Tergugat rekovensi menolak sebagaimana refliknya dalam  eksepsi  kurang  Obyek  ”secara  hukum  hutang  tersebut  bukan merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat” karena hutang itu  untuk  kepentingan  keluarga  Tergugat.  bahwa  sesuai  jawaban  Tergugat Konvensi/Penggugat  rekonvensi  bahwa  Penggugat  rekonvensi  meminjam uang  untuk  membangun  rumah  (Obyek  perkara)  karena  itu  maka pinjaman/hutang-hutang  tersebut  merupakan  hutang  bersama.  Hal  ini dibantah  oleh  Tergugat  rekonvensi  sebagaimana  dalam  refliknya  dengan mengatakan  bahwa  karena  yang  pinjam  itu  Penggugat  rekonvensi  untuk keperluan keluarga, secara hukum hutang tersebut bukanmerupakan hutang bersama antara penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi.
Untuk  membuktikan  dalil  gugatannya  Penggugat  rekovensi  mengajukan bukti  tertulis  dan  2  (dua)  orang  saksi  dipersidangan.  Sesuai  bukti  tertulis, tertulis peminjam adalah atas Nama Yeni Safitri, lalu berdasarkan Keterangan saksi saksi yaitu:,
a. saksi pertama menerangkan bahwa pernah membawa uang dari adik ibu Yeni Safitri untuk diantarkan ke Ibu Yeni Safitri sebanyak Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah),
b. saksi ke dua menerangkan bahwa pernah mengantar Ibu Yeni Safitri ke Bank Eka mengambil uang
Sesuai  bunyi  Pasal  Pasal  36  ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang perkawinan bahwa harta bersama suami  isteri dapat bertindak atas perseujuan kedua belah pihak, artinya pinjaman tersebut atas kehendak kedua belah  pihak  yakni  suami  dan  isteri.  Dalam  hal  ini  Tergugat  rekonvensi membantah  hutang  itu  bukan  hutang  bersama  melainkan  hutang  peribadi Penggugat rekonvensi, karena dipergunakan untuk keperluan keluarga.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimangan  tersebur  diatas,  bahwa  pinjaman tersebut atas nama Penggugat rekoenvensi tanpa persetujuan dari Tergugat rekovensi,  maka  Hutang  kepada  Bank  Eka  September  2021  berjumlah Rp259.850.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu  rupiah),  Hutang  kepada  Bank  Eka  Februari  tanpa  tahun  berjumlah  Rp 226.850.000.000,-  (dua  ratus  dua  puluh  enam  juta  delapan  ratus  lima  pulun ribu rupiah) , Hutang kepada Keluarga sebesar Rp 200.000,000,- (dua ratus juta rupiah)  dan  hutang  kepada  Teman  Penggugat  rekonvensi  adalah  hutang peribadi Penggugat.
Hasil  dari  pertimbangan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  bahwa  gugatan Penggugat  rekonvensi  tentang  hutang  kepada  Bank  Eka,  Hutang  kepada Keluaraga, dan hutang kepada teman Penggugat rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti bahwa itu hutang bersama, karenanya harus ditolak.
Berdasarkan  pertimbangan  hakim  yang  berdasarkan  dari  bukti  serta  saksi yang telah di berikan maka hakim memutuskan :
Dalam Eksepsi :
1. Menolak eksepsi Tergugat
Dalam Konvensi, Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. R.A Basyid Gg. Subli, RT. 006, LK. II, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang,  Kota  Bandar  Lampung,  dengan  luas  ±265  m2  yang  diperoleh dengan membeli dari Hj. Agustini Subli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/AKTA/TJS/10/2016  tertanggal  27  Oktober  2016  yang  dibuat dihadapan  Edy  Gulvari  S.Sos,  selaku  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Perumahan Panorama Alam
b. Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Yusrizal
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Budi setiawan
d. Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan
Adalah  harta  bersama  Penggugat  konvensi  dengan  Tergugat  konvensi yang belum dibagi
3. Menghukum  Tergugat  Konvensi  atau  siapapun  yang  menguasai hartatersebut untuk membagi harta bersama dalam diktum nomor 2 secara natura  masing-masing  ½  (setengah  bagian),  apabila  pembagian  secara natura tidak dapat dilaksanakan maka pembagiannya dilakukan dengan in natura (dijual) atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang dari  hasil  penjualan  atau  lelang  tersebut  dibagi  antara  Penggugat  dan Tergugat  dengan  masing  –  masing  Penggugat  ½  (setengah  bagian)  dan Tergugat ½ (setengah bagian) dari harta bersama tersebut.
DALAM REKONVENSI :
1. Mengabulkan gugatan Peggugat rekonvensi sebagian
2. Menetapkan  hak  asuh  anak  Penggugat  rekonvensi  dengan  Tergugat rekonvensi bernama GUSTI ADELIA AKBAR Binti GAFUR AKBAR , lahir tanggal  20  Oktober  2012  kepada  Penggugat  rekonvensi  sebagai  ibu kandungnya  sampai  anak  tersebut  mumayyiz  (12  tahun)  dengan  tidak mengurangi hak Tergugat rekonvensi sebagai ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya
3. Menghukum  Tergugat  rekonvensi  untuk  membayar  kepada  Penggugat rekonvensi biaya hadhanah anak tersebut sebesar Rp 1.500,000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan  sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya
Berdasarkan  uraian  di  atas  putusan  tersebut  sudah  memenuhi  prinsip keadilan, karena hakim mempertimbangkan hal apa saja yang dapat diterima dan tidak dalam gugatan penggugat ataupun tergugat, yang dimana hakim memutuskan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. R.A Basyid Gg. Subli, RT. 006, LK. II, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota  Bandar  Lampung,  dengan  luas  ±265  m2  harta  bersama  Penggugat konvensi  dengan  Tergugat  konvensi  yang  belum  dibagi,  dan  menghukum tergugat untuk membagi harta Bersama tersebut masing-masing ½ bagian, lalu dalam  rekonvenksi  hakim  mengabulkan  gugatan  Peggugat  rekonvensi sebagian  saja.  Karena  hal  tersebut  menurut  penulis  putusan  Pengadilan Agama Tanjungkarang serta pertimbangannya sudah tepat dan sesuai dengan hokum yang berlaku.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Harta  bersama  adalah  harta  yang  dihasilkan  secara  bersama-sama  oleh setiap pasangan dalam pernikahan. Ketika adanya penceraian maka harta Bersama harus dibagi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, namun jika terdapat sengketa dalam membagi harta Bersama, untuk menghadapi permasalahan  tersebut  dapat  diajukan  bukti  surat  misalnya  berupa kuitansi, tanda terima dan sertifikat yang terdapat selama berlangsungnya perkawinan.  Selain  bukti  surat  dapat  pula  diajukan  saksi-saksi  yang melihat  perolehan  harta  bersama.  Dalam  Undang-Undang  Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai beberapa bagian masing- masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang  Perkawinan  ini  memberikan  kelongaran  dengan menyerahkan  kepada  pihak  suami-isteri  yang  bercerai  tentang  hukum mana  dan  hukum  apa  yang  akan  diberlakukan  dalam  menyelesaikan sengketa  pembagian  harta  bersama  tersebut  jika  ternyata  tidak  ada kesepakatan,  maka  hakim  dapat  mempertimbangkan  menurut  rasa keadilan yang sewajarnya.
2. Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam menentukan  terwujudnya  nilai  dari  suatu  putusan  hakim  yang mengandung  keadilan  dan  mengandung  kepastian  hukum.  Karena  hal tersebut  menurut  penulis  putusan  Pengadilan  Agama  Tanjungkarang serta  pertimbangannya  sudah  tepat  dan  sesuai  dengan  hokum  yang berlaku  dan  sudah  memenuhi  prinsip  keadilan,  karena  hakim mempertimbangkan  hal  apa  saja  yang  dapat  diterima  dan  tidak  dalam gugatan penggugat ataupun tergugat, yang dimana hakim memutuskan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. R.A Basyid Gg. Subli, RT. 006, LK. II, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar  Lampung,  dengan  luas  ±265  m2  harta  bersama  Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi yang belum dibagi, dan menghukum tergugat untuk membagi harta Bersama tersebut masing-masing ½ bagian, lalu  dalam  rekonvenksi  hakim  mengabulkan  gugatan  Peggugat rekonvensi sebagian saja.

## Saran
Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu :
1. Untuk Hakim, Diharapkan dapat memberikan rasa adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan terzalimi
2. Untuk  masyarakat  diharapakn  untuk  perlu  mengetahui  dan  mengerti tentang hak dan kewajiban suami dan istri serta dapat bertinak terhadap
harta  yang  di  dapat  selama  berumah  tangga  dan  dapat  memahamai terhadap  harta  yang  dimilikinya  sehingga  memperkecil  timbulnya perselisihan harta bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku :
Happy Susanto. 2003. Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian , Visimedia, Jakarta.
I Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Luh Putu Suryani. 2020. " Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian" . Jurnal Analogi Hukum , Vol.2 No. 2.
Kholil  Nawawi.  2013.  " Harta  Bersama  Menurut  Hukum  Islam  dan  Perundang-Undangan  di Indonesia" . Jurnal Mizan, Ilmu Syariah , Bogor, Vol. 1. No. 1.
Lintje Anna Marpaung. 2018. Ilmu Negara . Andi, Yogyakarta.
M. Yahya harahap. 2005. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
Nurnaningsih  amriani.  2012. mediasi  alternatif  penyelesaian  sengketa  perdata  di  pengadilan. Raja Grafindo, Jakarta.
Rendi Yusuf,  Erlina B, Baharuddin. 2021. "Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk)", Innovative, Riau, Vol. 1 No. 2.
Risti  Dwi  Ramasari.  2018. Analisis  Kedudukan  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran  Antara  Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, Jurnal Keadilan Progresif, Bandar Lampung, hlm. 51.
Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata , Sinar Grafika, Jakarta.
Sudikno  Mertokusumo.  2011.  Perbuatan  Melawan  Hukum  Oleh  Pemerintah,  Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta.
Takdir  Rahmadi.  2017. Mediasi  penyelesaian  sengketa  melalui  pendekatan  mufakat, Raja  Grafindo, Jakarta.
Tihami. Sohari Sahrani, 2014. Fikih Munakahat , Rajawali Pers, Jakarta.