## Wajah Hukum

## Pengaturan Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Peraturan Jabatan Notaris
Mutya Pratiwi 1 *, Fauzi Syam 2 , Syamyir 3 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jl. Arif Rahman Hakim No.8, Telanaipura, Kota Jambi - 36361 *Correspondence email: pratiwimutya04@gmail.com
Abstrak. Belum  adanya  pengaturan  pembatasan  jumlah  pembuatan  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  dalam  perspektif  peraturan jabatan  notaris.  Bagaimanakah  kewenangan  Dewan  Kehormatan  Pusat  dalam  menjatuhkan  sanksi  terhadap  notaris  yang menerbitkan  akta  melebihi  jumlah  batas  kewajaran.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Adapun  hasil  dari penelitian ini yaitu pembuatan akta Notaris diatur dalam ketentuan pasal 38 UUJN, dan ketentuan pembuatan akta 20 (dua puluh) akta  perhari  menurut  ketentuan  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017  dalam menjamin  kepastian  tanggal  dan  waktu  yang  ditentukan  oleh  ketentuan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  telah  sesuai.  Apabila notaris melanggar peraturan DKP INI No. 1 Tahun 2017 yaitu mengenai batas wajar pembuatan akta perhari notaris, selain dapat di kenai sanksi etika karena melanggar peraturan KEN, notaris juga dapat di kenakan sanksi administratif karena tidak mematuhi perintah  UUJN.  Notaris  yang  melakukan  pelanggaran  tersebut  dapat  menjadi  obyek  pemanggilan  dan  pemeriksaan  dari  Dewan Kehormatan  Daerah  sesuai  tingkatan  kewenangannya,  DKD  berhak  memanggil  dan  memeriksa  notaris  yang  terindikasi melakukan pelanggaran baik berdasarkan laporan maupun penemuan secara langsung, DKD pula berwenang memberikan sanksi secara langsung atau memberikan hasil pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah. " Kata kunci : Pembatasan, Jumlah pembuatan akta, Notaris, Peraturan Jabatan Notaris .
Abstract.  There  is  no  regulation  limiting  the  number  of  deeds  made  by  a  Notary  in  the  perspective  of  the  notary  position regulation.  What  is  the  authority  of  the  Central  Honorary  Council  in  imposing  sanctions  on  a  notary  who  issues  a  deed  that exceeds the normal limit. This study uses a normative juridical method. The results of this study are that the making of a Notary deed is regulated in the provisions of Article 38 of the UUJN, and the provisions of making 20 (twenty) deeds per day according to the Regulation of the Honorary Council of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017 in ensuring the certainty of the date  and  time  determined  by  the  provisions  The  Law  on  Notary  Positions  is  in  compliance.  If  the  notary  violates  this  DKP regulation  No.  1  of  2017  concerning  the  reasonable  limit  for  making  a  notary  deed  per  day,  besides  being  subject  to  ethical sanctions for violating KEN regulations, notaries can also be subject  to  administrative sanctions for not  complying  with UUJN orders. Notaries who commit such violations can be the object of summons and examination from the Regional Honorary Council according to their level of authority, DKD has the right to summon and examine notaries who are indicated to have committed violations  either  based  on  reports  or  direct  findings,  DKD  is  also  authorized  to  give  direct  sanctions  or  provide  results  of examinations to be carried out further examination to the Regional Honorary Council.

## Keywords: Restrictions, Number of deed, Notary, Notary Position Regulations

## PENDAHULUAN
Notaris  sebagai  pejabat  umum  (publik)  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik,  Penegasan  Notaris  sebagai pejabat  publik  yang  berwenang  membuat  Akta  Autentik  terdapat  pada  Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentangJabatan  Notaris  menyatakan Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. ""
Etika  menjadi  dasar  seorang  Notaris  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Etika  yang  dimaksud  adalah  Kode  Etik Notaris  untuk  menjalankan  pekerjaannya  secara  professional,  bermoral  dengan  motivasi  dan  berorientasi  pada keterampilan  intelektual  dengan  argumentasi  rasional  dan  kritis. 1 Kode  Etik  Notaris  adalah  kaidah  moral  yang ditentukan  oleh  Ikatan  Notaris  Indonesia  yang  selanjutnya  akan  disebut  sebagai  perkumpulan  yang  ditentukan  dan diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Kode Etik ini membatasi tindakan Notaris agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya serta berfungsi sebagai “kaidah moral” bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Kode Etik Notaris  berisi  tentang  hal  yang  baik  dan  buruk  serta  sanksi-sanksi  yang  dikenakan  jika  ada  yang  melakukan pelanggaran 2 Pentingnya  peran  Notaris  di  dalam  masyarakat  serta  timbulnya  indikasi  terhadap  pelanggaran  yang dilakukan oleh Notaris maka diperlukan pengawasan terhadap Notaris yang menjalankan tugas dan jabatannya. Dalam
1 Budi  Untung, Karakter  Pejabat  Umum  (Notaris  Dan  PPAT)  Kunci  Sukses  Melayani ,  (Yogyakarta  :  Andi  Offset  2015), hlm. 39.
2 Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, Ke Notaris, Raih Asa Sukses , (Jakarta : Refika Aditama, 2009), hlm. 53.
Mutya Pratiwi et al., Pengaturan Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Peraturan Jabatan Notaris
pengawasan  dan  pelaksanaannya  maka  Ikatan  Notaris  Indonesia  membentuk  dewan  kehormatan  yang  salah  satu tugasnya yaitu memeriksa dan mengambil  keputusan atas dugaan pelanggaran  ketentuan  jabatan dan kode  etik  yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung. "
Kongres  Ikatan  Notaris  Indonesia  mengenai  larangan  telah  disepakti  salah  satunya  adalah  mengenai  batas kewajaran pembuatan akta. Hal ini tercantum di dalam Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris mengenai larangan yang  menyatakan  bahwa  “Notaris  membuat  akta  melebihi  batas  kewajaran  yang  batas  jumlahnya  ditentukan  oleh Dewan  Kehormatan”  Selain  itu  ketentuan  tersebut  diperkuat  dengan  adanya  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari (Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa : 1. Batas  Kewajaran  dalam  pembuatan  akta  oleh  Notaris  sebagai  anggota  Perkumpulan  adalah  20  (dua  puluh)  akta perhari.
2. Apabila Notaris akan membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta per hari dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang  saling berkaitan, dan/atau  akta-akta  lainnya,sepanjang dapat dipertanggungjawabkan yang  dilakukan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN),  tata  cara  pembuatan  akta  Notaris,  Kode Etik Notaris, kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundang-undanganlainnya.
3. Anggota Perkumpulan yang melanggar ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan objek pemeriksaan  Dewan  Kehormatan  Notaris  (DKN),  Dewan  Kehormatan  Daerah  (DKD),  Dewan  Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Pusat (DKP) yang dilakukan secara berjenjang.
4. Pembuatan  akta  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Pasal  ini  berada  dalam  ruang  lingkup perilaku Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris. "
Peraturan  tersebut  dibuat  dengan  berlandaskan  Pasal  4  angka  16  Kode  Etik  Notaris  Indonesia.  Dengan ditetapkannya  ketentuan  tersebut  maka  wajib  dipatuhi  oleh  semua  orang  yang  menjalankan  jabatan  Notaris.  Namun perbuatan  pembuatan  akta  yang  melebihi  batas  kewajaran  lebih  dari  20  (dua  puluh)  akta  dalam  satu  harinya  sering dijumpai. "
Notaris  dapat  membuat  akta  tanpa  ada  pembatasan  jumlah  dengan  syarat  bahwa  pembuatan  akta  tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017.  Namun  akta  yang  dibuat  dalam  jumlah  yang  tidak  wajar  dianggap  mempunyai indikasi  kuat  merupakan  pelanggaran  jabatan  dan  dapat  pula  menjadi  indikasi  adanya  pelanggaran  pidana.  Undang- Undang Jabatan Notaris telah mengatur prosedur pembuatan akta yang melibatkan Notaris, penghadap serta dua orang saksi  yang  hadir  saat  akta  dibacakan  oleh  Notaris  lalu  ditandatangani.  Prosedur  ini  melibatkan  pembacaan  bagian- bagian  akta  serta  penandatanganan.  Berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  NotarisNomor  30  Tahun  2004 juncto Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Nomor  2  Tahun  2014  Pasal  1  ayat  (7),  akta  Notaris  yang  selanjutnya  disebut  akta adalah  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang  ditetapkan  dalam undang-undang ini. Pasal 1868 KUHPerdata juga mengatur bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Pembuatan akta yang terbukti tidak sesuai dengan prosedur maka maka keotentikannya menjadi batal dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan, hal ini diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris. "
Berdasarkan hal tersebut Dewan Kehormatan Notaris Pusat yang merupakan salah satu alat perlengkapan Ikatan Notaris Indonesia,  mengeluarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta Perhari. Aturan tersebut menentukan batas maksimal Notaris dalam membuat akta yaitu 20 akta per hari. "
Kedudukan  seorang  Notaris  adalah  menjadi  seorang  fungsionaris  di  dalam  masyarakat  dan  menjadi  pejabat yang  dapat  diandalkan  oleh  masyarakat  umum.  Daripada  itu  Jabatan  Notaris  pada  umumnya  juga  dianggap  sebagai salah  satu  pejabat  tempat  siapa  saja  dapat  meminta  nasihat  hukum  yang  dapat  diandalkan.  Segala  pernyataan  yang ditulis  serta  ditetapkannya  atau  di  konstatir  adalah  benar  dan  valid,  dan  Notaris  merupakan  pembuat  dokumen  yang terkuat dalam suatu pembuktian hukum. 3 "
Notaris  yang  melanggar  ketentuan  tersebut  akan  diberikan  kesempatan,  bila  Notaris  yang  melanggar  tetap mengulangi  pelanggaran  yang  sama  Dewan  Kehormatan  dan  Majelis  Pengawas  masing-masing  berhak  melakukan pemeriksaan  sendiri-sendiri  jika  ada  oknum  Notaris  yang  melakukan  pelanggaran.  Notaris  yang  secara  sadar melanggar kode etik tersebut, dapat dikenakan sanksi dan dapat merugikan para pihak serta Notaris itu sendiri. 4
3 Hasanuddin  Kusuma  Negara,  Kewenangan  Pembuatan  Akta  bagi  Notaris  yang  Berada  di  Daerah  Provinsi  Hasil Pemekaran, Jurnal Tranparasi Hukum , Vol. 1, No. 2 , (Agustus 2017) : hlm. 170.
4 Pratiwi  Ayuningtyas, Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar  Kode Etik, JurnalIlmiah  Hukum Kenotariatan , Vol. 9, No. 2 , (November 2020), hlm. 96-97.
Mutya Pratiwi et al., Pengaturan Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Peraturan Jabatan Notaris
Pelanggaran  dalam  jabatan  Notaris,  dapat  dikualifikasikan  atas,  pelanggaran  terhadap  Kode  Etik  Profesi  dan pelanggaran  terhadap  Undang-undang  dan  pertanggungjawaban  tersebut  bisanya  secara  perdata,  yaitu  ganti  rugi, secara pidana yaitu penjara dan denda, dan secara adminstrasi adalah pemberhentian dari jabatannya. Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, haruslah dipertanggungjawabkan orang yang merugikan tersebut. Dalam teori kesalahan, hukum pidana mengenal dua bagian dari kesalahan, yaitu sengaja dan lalai, selain itu perbuatan yang merugikan orang lain secara tidak patut, dan melawan undang-undang adalah perbuatan melawan hukum.5 " Kedudukan  Dewan  Kehormatan  Pusat  dalam  sistem  profesi  Jabatan  Notaris  di  Indonesia  adalah  sebagai lembaga pada tingkatan yang paling tinggi dalam melakukan penegakan terhadap Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Pasal  13  Kode  Etik  Ikatan  Notaris  Indonesia  disebutkan  bahwa  Dewan  Kehormatan  melakukan  upaya-upaya  untuk menegakkan  Kode  Etik  Notaris.Dalam  penegakan  Kode  Etik  tersebut  Dewan  Kehormatan  diberi  kewenangan bersama-sama  dengan  Pengurus  Pusat  untuk  membuat  peraturan  dalam  rangka  penegakan  Kode  Etik.  Atas kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar  Ikatan Notaris  Indonesia tersebut Dewan Kehormatan Pusat  mengeluarkan  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Nomor  Tahun  2017  tentang  Batas  Jumlah  Kewajaran Pembuatan Akta Perhari. "
Kewajiban  untuk  mematuhi  Kode  Etik  juga  didasarkan  pada  sumpah  jabatan  yang  pernah  diucapkan  oleh Notaris  sebelum  melaksanakan  tugas  jabatannya.  Sumpah  jabatan  tersebut  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  4  Undang- Undang  Jabatan  Notaris  Dari  konstruksi  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Ikatan Notaris  Indonesia  juga  merupakan  bagian  dari  Kode  Etik  Ikatan  Notaris  Indonesia  sehingga  memilki  kekuatan mengikat bagi Notaris maupun orang lain yang sedang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. "
Dewan  Kehormatan  Notaris  di  tingkat  pusat  dengan  kewenangannya  dalam  hal  pengawasan  dan  pembinaan mengeluarkan  suatu  peraturan  yaitu  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Peraturan ini dikeluarkan dengan pertimbangan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris tentang larangan bagi notaris membuat akta melebihi batas kewajaran yang jumlahnya telah  ditentukan  oleh  Dewan  Kehormatan.Batas  kewajaran  pembuatan  akta  sesuai  dengan  keputusan  Dewan Kehormatan  Ikatan  Notaris  Indonesia  adalah  sejumlah  20  (dua  puluh)  akta  perhari.  Pertimbangan  lainnya  bahwa pembuatan akta yang jumlahnya terlalu banyak, dikhawatirkan akta dibuat tidak sesuai dengan batas kewajaran dalam membuat  akta  atau  tidak  sesuai  dengan  undang-undang  yakni  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  misalnya  akta  tidak dibacakan di hadapan penghadap tanpa ada permintaan penghadap untuk tidak dibacakan. Akta yang tidak dibacakan di  hadapan  penghadap  berakibat  akta  batal  demi  hukum.  Hal  ini  tentu  akan  merugikan  para  pihak  dan  notaris  itu sendiri.  Pembatasan  kewenangan  Notaris  dengan  cara  membatasi  jumlah  pembuatan  akta  dalam  sehari  ini  secara eksplisit  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  tetapi  diatur  dalam  Peraturan  Majelis  Kehormatan Notaris, padahal disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notarisbahwa tugas utama Notaris adalah membuat akta. 6 Peraturan  mengenai  pembatasan  pembuatan  akta  sebelumnya  tidak  diatur  didalam  Undang-Undang  Jabatan Notaris  yang  merupakan  pedoman  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya,  dalam  rangka  mengurangi  angka pelanggaran  kode  etik  dan  mengisi  kekurangan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  maka  Dewan  Kehormatan  Pusat Ikatan  Notaris  Indonesia  bersama-sama  dengan  dalam  kongres  Ikatan  Notaris  Indonesia  kemudian  mengeluarkan peraturan mengenai pembatasan kewajaran pembuatan akta perhari yaitu 20 (dua puluh) akta. Pasal 4 Angka 16 dalam perubahan  Kode  Etik  Notaris  Tahun  2015  menyebutkan  bahwa: " “Notaris  maupun  orang  lain  (selama  yang bersangkutan  menjalankan  jabatan  Notaris)  dilarang:  membuat  akta  melebihi  batas  kewajaran  yang  jumlahnya ditentukan  oleh  Dewan  Kehormatan”.  Peraturan  tersebut  memperjelas  bahwasanya  Peraturan  Dewan  Kehormatan Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017  merupakan  salah  satu  norma  yang  masuk  ke  dalam  Kode  Etik Notaris  yang  artinya  bersifat  mengikat  atau  imperatif  dan  wajib  dipatuhi  oleh  semua  Notaris  dan  setiap  orang  yang menjalankan Jabatan Notaris.
Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017  dikeluarkan  peraturan tersebut merupakan salah satu kewenangan Dewan Kehormatan Pusat sebagai perwakilan dari Perkumpulan dalam hal pembinaan,  pengawasan  dan  pemberian  sanksi  dalam  penegakkan  Kode  Etik  Notaris.  Tugas  Dewan  Kehormatan dalam hal ini adalah untuk memeriksa serta mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oeh Notaris, tercantum dalam prinsip ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan Pasal 12 Ayat (1) Dewan Kehormatan juga  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  peraturan  terkait  penegakkan  Kode  Etik  Notaris  bersama-sama  dengan Pengurus Pusat. "
Menurut Habib Adjie selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia, langkah yang telah diambil  oleh  Dewan  Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  dalam  menerbitkan  peraturan  mengenai  batas kewajaran  pembuatan  akta  dirasa  sudah  tepat  karena  tidak  melanggar  anggaran  dasar  perkumpulan  Ikatan  Notaris
5 Tasya Anindita, Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Sebagai Pejabat Umum di Kota Medan , Jurnal Portal Garuda , Vol. 2, No. 1 , (2017), hlm. 3.
6 Laily  Nur  Azizah,  Rusdianto  Sesung,  Relevansi  Pembatasan  Pembuatan  Akta  Notaris  Terhadap  Kedudukan  Notaris Sebagai Pejabat Umum, Jurnal Tranparasi Hukum , Vol. 1, No. 2 , (Agustus 2017), hlm. 65.
Mutya Pratiwi et al., Pengaturan Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Peraturan Jabatan Notaris
Indonesia, kewenangan yang dimiliki Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia pun bersumber langung dari keputusan  kongres.  Keluarnya  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017 bukan untuk membatasi dan mengurangi hak Notaris dalam membuat akta, tetapi sebagai pengontrol perilaku profesi Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya.  Adapun  alasan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  dalam mengeluarkan  peraturan  pembatasan  akta,  karena  Dewan  Kehormatan  Pusat  memandang  bahwa  Notaris  sebagai seorang  manusia  yang  memiiki  kodrat  manusia  dalam  menjalankan  jabatannya  khususnya  dalam  pembuatan  akta harus  mengikuti  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yaitu  mulai  dari  adanya  permintaan  pembuatan akta,  pembacaan  akta,  menjelaskan  isi  akta  kepada  para  penghadap,  serta  mematuhi  peraturan  perundang-undangan lainnya,  Kode  Etik  Notaris,  kepatutan,  kepantasan  serta  tata  cara  pembuatan  akta,  sekaligus  ditambah  dengan  beban profesi Notaris, maka ditetapkan bahwa batas kewajaran pembuatan akta perhari adalah 20 (dua puluh) akta. Namun dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017, menyebutkan apabila Notaris akan membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari dalam satu rangkaian perbuatan hukum  yang  memerlukan  akta  yang  saling  berkaitan,  dan/atau  akta-akta  lainnya,  sepanjang  dapat dipertanggngjawabkan  yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tata cara pembuatan akta notaris, Kode Etik Notaris (KEN), kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundang-undangan lainnya. " Kontrusi  hukum  dimana  keluarnya  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2017  mengenai  batas  kewajaran  pembuatan  akta  perhari  oleh  Notaris  bukan  merupakan  larangan  mutlak, namun dalam hal pembuatan akta Notaris sebagai pelayan umum harus dapat bertanggung jawab akta yang dibuatnya dan  harus  sesuai  dengan  prosedur  jika  pembuatannya  melebihi  jumlah  batas  kewajaran.  Terdapatnya  Kekaburan Norma  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  dan  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 mengenai batasan jumlah akta yang dibuat oleh Notaris. "
Perlu  dipahami  oleh  para  penghadap  yang  membuat  akta,  apabila  prosedur  pembuatan  akta  di  kemudian  hari terbukti  tidak sesuai prosedur, maka  keotentikannya menjadi batal dan  hanya bernilai  sebagai akta di bawah tangan. Hal  ini  diatur  dalam  pasal  84  UUJN  bagi  notaris  yang  melanggar  prosedur  pembuatan  akta.  Jika  sudah  demikian, penghadap bisa mengajukan gugatan kepada notaris.
Tidak  adanya  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  pembatasan  tersebut  di  dalam  UUJN  tersebut  menyebabkan terdapat permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini yaitu : Bagaimana pengaturan pembatasan jumlah pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris dalam perspektif peraturan jabatan notaris dan Apakah Dewan Kehormatan Pusat berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang menerbitkan akta melebihi jumlah batas kewajaran. "

## METODE
Penelitian  yang  digunakan  ialah  jenis  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  undang- undang,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  kasus.  Bahan  hukum  yang  digunakan  ialah  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan  Pembatasan  Jumlah  Pembuatan  Akta  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Dalam  Perspektif  Peraturan Jabatan Notaris
Jabatan  notaris  Notaris  merupakan  sebuah  profesi  yang  munculnya  dilandasi  kebutuhan  akan  suatu  alat  bukti yang  mengikat  selain  alat  bukti  saksi.  Notaris  sudah  ada  di  Indonesia  sejak  abad  ke-17  atau  lebih  tepatnya  sejak tanggal  27  agustus  1620.  Melchoir  Kerchem  menjabat  sebagai  Notaris  pertama  di  Indonesia.  Secara  kebahasaan notaris berasal dari kata notarius untuk tunggal dan notarii untuk jamak. Notarius merupakan istilah yang digunakan oleh  masyarakat  Romawi  untuk  menamai  mereka  yang  melakukan  pekerjaan  menulis.  Namun  fungsi  notarius  pada zaman  tersebut  berbeda  dengan  fungsi  notaris  pada  saat  ini.  Terdapat  pendapat  lain  yang  mengatakan,  bahwa  nama notarius aslinya berasal dari nota literia yang artinya menyatakan suata perkataan. "
Diketahui  pada  abad  kelima  dan  abad  keenam,  sebutan notarius dibeikan  kepada  penulis  atau  sekretaris  Raja. Sedangkan  pada  akhir  abad  kelima,  sebutan notarius diberikan  kepada  pegawai-pegawai  istana  yang  melaksanakan pekerjaan-pekerjaan  adminstratif. Notarius merupakan  pejabat  yang  menjalankan  tugas  untuk  pemerintah  dan  tidak melayani  masyarakat  pada  umumnya.  Mereka  yang  melayani  masyarakat  pada  umumnya  dikenal  dengan  sebutan tabelliones . Tabelliones merupakan pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum ( server public) yang membutuhkan keahliannya. Fungsi pejabat ini pada dasarnya telah sama dengan fungsi notaris pada zaman  sekarang namun  tidak  memiliki  sifat ambtelijk ,  karena  itulah  tulisan-tulisan  yng  dibuatnya  tidak  bersifat  otentik.  Baru  pada tahun 537 pekerjaan dan kedudukan dari tabelliones diatur dalam suatu constitutie meskipun pejabat tabelliones tetap tidak mempunyai sifat ambtelijk. "
Abad ke tiga belas tercatat akta yang dibuat oleh notaris bersifat sebagai akta umum yang diakui dan di abad ke limabelas akta  notaris mempunyai kekuatan  pembuktian tetapi hal ini tidak pernah diakui secara  umum. Pada waktu itu akta notaris belum dapat diterima sebagai alat bukti mutlak mengenai isinya dan dapat disangkal apabila terdapat
Mutya Pratiwi et al., Pengaturan Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Peraturan Jabatan Notaris
bukti sebaliknya dengan alat bukti saksi. Akta notaris dapat dikesampingkan bila dari keterangan saksi diperoleh bukti bahwa  apa  yang  diterangkan  didalam  akta  tersebut  keliru.  Semenjak  saat  itu  akta  notaris  dibuat  tidak  sekedar  untuk mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi, melainkan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya. "
Menurut G.H.S Lumban Tobing:
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  mengenai  semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. 7 "
" Akta  erat  kaitanya  dengan  alat  bukti.  Akta  merupakan  salah  satu  bentuk  alat  bukti,  mengenai  hal  ini  diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti terdiri dari:
1. Alat bukti tulisan;
2. Pembuktian dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah. "
Bukti  tulisan  merupakan  salah  satu  alat  bukti    yang  tertulis.  Demikian  pula  dalam  Pasal  1867  KUHPer  yang menetapkan  bahwa:  “Pembuktian  dengan  tulisan  dilakukan  dengan  tulisan-tulisan  otentik  maupun  dengan  tulisan tulisan di bawah tangan.”  Akta termasuk ke dalam alat bukti tertulis sebagimana yang disebutkan oleh Habib Adjie, “Akta merupakan alat bukti tertulis, yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu;
1. Surat yang berbentuk akta.
2. Surat- surat lain yang bukan berrbentuk akta. 8
Akta  otentik  menurut  ketentuan  Pasal  1868  KUHPerdata,  yaitu  ”Suatu  akta  otentik  ialah  suatu  akta  yang  di dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai  pegawai  umum  yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.” Sedangkan menurut R. Soegondo yang dimaksud dengan “akta otentik tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal yaitu, bahwa benar para pihak sudah  menerangkan apa yang  ditulis  dalam  akte  tersebut,  tetatpi  juga  mempunyai  kekuatan  pembuktian  materil,  yaitu  bahwa  apa  yang diterangkan tadi benar.” 9 Jadi akta otentik merupakan akta yang harus dibuat oleh pejabat yang berwenang dan harus memenuhi syarat akta otentik. "
Pasal 1868 KUHPer ditentukan 3 (tiga) syarat suatu akta disebut akta otentik, yang meliputi: a. Akta itu harus dibuat oleh ( door ) atau dihadapan ( ten overstaan ) seorang pejabat umum;
b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan
c. Pejabat  umum  oleh  atau  dihadapan  siapa  akta  itu  dibuat,  harus  mempunyai  wewenang  untuk  membuat  akta tersebut. "
Akta yang dibuat di hadapan Notaris dalam praktiknya disebut Partij Akten atau Akta Pihak, yang berisi uraian atau  keterangan  serta  pernyataan  para  pihak  yang  diberikan  atau  diceritakan  di  hadapan  Notaris.  Dan  para  pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Contoh yang dapat disebutkan disini adalah akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham suatu perseroan terbatas (RUPS). RUPS disini tidak disaksikan sendiri (tidak disaksikan langsung) oleh Notaris yang bersangkutan. "
Pembuatan  akta  oleh  Notaris  sudah  pasti  merupakan  akta  autentik  seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya tentang akta autentik oleh sebab itu mengkaji pembuatan suatu akta Notaris maka harus mengacu pada aturan Undang- Undang Jabatan Notaris sebagaimana mengatur tentang pembuatan akta autentik. "
Ketika kepada para Notaris masih diberlakukan Peraturan Jabatan Notaris  (PJN) masih diragukan apakah  akta yang dibuat sesuai dengan undang-undang? Pengaturan pertama kali Notaris Indonesia berdasarkan Instruktie voor de Notarissen  Residerende  in  Nederlands  Indie  dengan  Stbl.  No.  11,  tanggal  7  Maret  1822100  ,  kemudian  dengan Reglement  op  Het  Notaris  Ambt  in  Indonesie  dan  Reglement  ini  berasal  dari  Wet  op  Notarisambt  tahun  1942, kemudian  Reglement  tersebut  diterjemahkan  menjadi  PJN.  101  Meskipun  Notaris  di  Indonesia  diatur  dalam  bentuk Reglement, hal tersebut tidak dipermasalahkan karena sejak lembaga Notaris lahir di Indonesia, pengaturannya tidak lebih jauh dari bentuk Reglement dan secara kelembagaan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, yang tidak
7 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) , (, Jakarta : Erlangga, 1999), hlm. 31.
8 Ibid . hlm.100.
9 Subekti, Hukum Pembuktian , (Jakarta : PT Balai Pustaka, 2018), hlm. 89.
Mutya Pratiwi et al., Pengaturan Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Peraturan Jabatan Notaris
mengatur mengenai bentuk akta. Setelah lahirnya UndangUndang Jabatan Notaris keberadaan akta Notaris mendapat pengukuhan karena ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. "
Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dihubungkan dengan sistem hukum  yang  dikemukakan  oleh  Herbert  L.A.  Hart  diatas  maka  kedudukan  dari  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat Ikatan  Notaris  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017  dapat  dipandang  kedudukannya  merupakan  hukum  sekunder  sebab lahirnya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris  Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 didasari keputusan dari Dewan  Kehormatan  Notaris  Pusat  dan  aturan  mengenai  kewenangan  terkait  pengawasan  dan  pelaksanaan  Dewan Kehormatan  Notaris  Pusat  diatur  dalam  Kode  Etik  Notaris  yang  merupakan  hukum  primenya  121  sedangkan  aturan pembentukan  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017  telah  terlebih dahulu juga diatur didalam Kode Etik Notaris kemudian dibentuk aturan pelaksana tersendiri yakni Peraturan Dewan Kehormatan Notaris Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. "
Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Batas  Kewajaran  Jumlah  Pembuatan  Akta Perhari dibentuk berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris (KEN) Ikatan Notaris Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. "
Mengenai  batas  kewajaran  Pembuatan  Akta  Perhari  merupakan  Kode  Etik  Notaris  yang  disepakati  oleh Kongres seperti yang artikel berita elektronik dari website resmi Ikatan Notaris Indonesia menjelaskan lebih jauh yaitu didasari atas pertimbangan Pasal 7 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia menentukan bahwa tujuan  perkumpulan adalah  tegaknya  kebenaran  dan  keadilan  serta  terpeliharanya  keluhuran  martabat  jabatan  Notaris  sebagai  pejabat umum  yang  bermutu  dalam  rangka  pengabdiannya  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  Bangsa  dan  Negara  agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya. Kemudian Pasal 13  ayat  1  Anggaran  Dasar  Perkumpulan  menentukan  bahwa  untuk  menjaga  kehormatan  dan  keluhuran  martabat jabatan  Notaris  tersebut  Perkumpulan  mempunyai  Kode  Etik  Notaris  yang  ditetapkan  oleh  Kongres  dan  merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan. "
Dimana Keputusan kongres adalah merupakan kesepakatan bersama para anggota perkumpulan yang sah. Apa yang  telah  disepakati  di  dalam  Kongres  wajib  dipatuhi  oleh  semua  anggota  perkumpulan.  Salah  satu  yang  telah disepakati  di  dalam  Kongres  Ikatan  Notaris  Indonesia  adalah  mengenai  batas  kewajaran  pembuatan  akta.  Hal  ini tercantum  di  dalam  Pasal  4  Kode  Etik  Notaris,  yang  menentukan " “  Notaris  maupun  orang  lain  (selama  yang bersangkutan  menjalankan  jabatan  Notaris)  dilarang  :  ...  16.  Membuat  akta  melebihi  batas  kewajaran  yang  batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;”
Dengan  ditetapkannya  ketentuan  tersebut,  maka  sangat  jelas  bahwa  batasan  kewajaran  pembuatan  akta  adalah merupakan  norma  yang  masuk  dalam  Kode  Etik  Notaris,  yang  wajib  dipatuhi  oleh  semua  notaris  atau  semua  orang yang menjalankan jabatan Notaris. "

## Prosfektif Notaris yang berintegritas menghadapi era globalisasi
Pada  Pasal  83  ayat  (1)  UUJN  tersebut  diatas  tidak  hanya  memerintahkan  organisasi  Ikatan  Notaris  Indonesia untuk menetapkan Kode Etik tetapi juga untuk menegakkan Kode Etik tersebut.Dari adanya perintah Undang-Undang tersebut  Ikatan  Notaris  Indonesia  kemudian  membentuk  Dewan  Kehormatan  untuk  menegakkan  Kode  Etik  Ikatan Notaris  Indonesia.Perintah  UUJN  kepada  organisasi  Notaris  untuk  menegakkan  Kode  Etik  tersebut  selanjutnya ditindak  lanjuti  melaui  Anggaran  Dasar  Ikatan  Notaris  Indonesia.Anggaran  Dasar  dalam  Organisasi  Ikatan  Notaris Indonesia inipun sebelumnya juga telah disebutkan dalam Pasal 82 ayat (4) UUJN. "
Pada  Pasal  12  ayat  (1)  Anggaran  Dasar  Ikatan  Notaris  Indonesia  disebutkan  bahwa  :  “Dewan  Kehormatan mewakili  perkumpulan  dalam  hal  pembinaan,  pengawasan  dan  pemberian  sanksi  dalam  penegakan  Kode  Etik”. Kedudukan  Dewan  Kehormatan  selanjutnya  juga  dinyatakan  dalam  Pasal  1  angka  8  Kode  Etik  Ikatan  Notaris Indonesia yang   menyatakan :
“Dewan  Kehormatan  adalah  alat  perlengkapan  Perkumpulan  yang  dibentuk  dan  berfungsi  menegakkan  Kode Etik,  harkat  dan  martabat  Notaris,  yang  bersifat  mandiri  dan  bebas  dar  keberpihakan,  dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangannya dalam Perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri atas:
a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Provinsi;
c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.”
Notaris  dalam  menjalankan  kewenangannya  diawasi  secara  eksternal  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris  dan diawasi  secara  internal  oleh  Dewan  Kehormatan  Notaris. 10 Pengawasan  internal  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah pengawasan  dalam  lingkup  organisasi  Ikatan  Notaris  Indonesia  yang  secara  garis  besar  ditekankan  kepada
10 Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara , Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 23.
Mutya Pratiwi et al., Pengaturan Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Peraturan Jabatan Notaris
pengawasan  terhadap  etika  Notaris  melalui  Kode  Etik  yang  telah  ditetapkan  oleh  Ikatan  Notaris  Indonesia.  Notaris Indonesia  memiliki  kode  etik  yang  berada  dibawah  naungan  INI,  yaitu  kode  etik  notaris.Kode  Etik  Notaris  Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) merupakan sekumpulan kaedah moral yang wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan dan  semua  orang  yang  menjalankan  tugas  jabatan  sebagai  Notaris,  termasuk  di  dalamnya  para  Pejabat  Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. 11 Fungsi kode etik bersifat ganda yaitu:
1. Mengontrol perilaku anggota agar tidak terjadi penyalahgunaan pengetahuan/keunggulan yang dimiliki dimaksud.
2. Kode etik berfungsi untuk menjaga martabat notaris. "
Sebagaimana  kita  ketahui,  dimana  Perubahan  Anggaran  Dasar  Ikatan  Notaris  Indonesia  Kongres  Luar  Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015, dalam Pasal 7 nya menjelaskan : "
Tujuan Perkumpulan adalah tegaknya kebenaran dan keadilan  serta  terpeliharanya  keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya. " Pasal 12  Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015   menjelaskan :
1. Dewan  Kehormatan  mewakili  Perkumpulan  dalam  hal  pembinaan,  pengawasan  dan  pemberian  sanksi  dalam penegakan Kode Etik Notaris;
2. Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk:
a. melakukan  bimbingan,  pengawasan,  pembinaan  anggota  dalam  penegakan  dan  menjunjung  tinggi  Kode  Etik Notaris;
b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris;
c. memberikan  saran  dan  pendapat  kepada  Majelis  Pengawas  dan/atau  Majelis  Kehormatan  Notaris  atas  dugaan pelanggaran kode etik notaris dan jabatan notaris;
d. melakukan koordinasi, komunikasi dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan kode etik notaris;
e. membuat peraturan dalam rangka penegakan kode etik notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat;
3. Dewan Kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan; "
Dewan  kehormataan  merupakan  salah  satu  alat  perlengkapan  organisasi  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  dan terdiri dari 3 (tiga) tingkat, yaitu  tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Keberadaan lembaga  Dewan kehormatan diatur dalam Anggaran Dasar INI. "
Tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi yang meliputi kewajiban, larangan, dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota  organisasi.  Dewan  Kehormatan  dalam  melaksanakan  tugasnya  tersebut  dapat  melakukan  pemeriksaan terhadap  anggota  organisasi  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  atas  kode  etik. 12 Terhadap  anggotanya  yang bersalah,  maka  Dewan  kehormatan  berhak  menjatuhkan  sanksi  sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  6  Kode  Etik Notaris. "
Kedudukan  Dewan  Kehormatan  Pusat  dalam  sistem  profesi  Jabatan  Notaris  di  Indonesia  adalah  sebagai lembaga pada tingkatan yang paling tinggi dalam melakukan penegakan terhadap Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Pasal  13  Kode  Etik  Ikatan  Notaris  Indonesia  disebutkan  bahwa  Dewan  Kehormatan  melakukan  upaya-upaya  untuk menegakkan  Kode  Etik  Notaris.Dalam  penegakan  Kode  Etik  tersebut  Dewan  Kehormatan  diberi  kewenangan bersama-sama  dengan  Pengurus  Pusat  untuk  membuat  peraturan  dalam  rangka  penegakan  Kode  Etik.  Atas kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar  Ikatan Notaris  Indonesia tersebut Dewan Kehormatan Pusat  mengeluarkan  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Nomor  Tahun  2017  tentang  Batas  Jumlah  Kewajaran Pembuatan Akta Perhari. "
Keberadaan  Dewan  Kehormatan  dalam  organisasi  INI  merupakan  bentuk  pengawasan  secara  internal  kepada Notaris  (anggotanya)  agar  dalam  melaksanakan  profesinya,  notaris  tidak  melanggar  kode  etik,  sedangkan  secara eksternal  pengawasan  terhadap  notaris  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  Menteri  Hukum  dan  HAM  dengan mendelegasikan kewenangannya kepada Majelis Pengawas Notaris. "
Dewan  kehormatan  pusat  mempunyai  kewenangan  untuk  menjatuhkan  sanksi-sanksi  tersebut  terhadap  notaris yang terbukti secara sah baik sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan pelanggaran kode etik notaris, kode etik
11 Deva Apriza, “Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penangan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris,” Repertorium 7, no. 1 (2018): 31–42.
12 Kelik Pramudya dan  Ananto Widiatmoko, Pedoman Etika Profesi Aparat  Hukum,  Pustaka Yustisia , Yogyakarta, 2010, hlm. 81.
Mutya Pratiwi et al., Pengaturan Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Peraturan Jabatan Notaris
notaris  yang  merupakan  aturan  tertulis  yang  wajib  dilakukan  atau  dilaksanakan  oleh  notaris  agar  menciptakan kerukunan sesama notaris sehingga tidak terjadi gesekan antar sesama yang akan membuat citra buruk profesi notaris dimata masyarakat. "
Dewan kehormatan dalam hal penegakan sanksi kode etik kepada notaris diharapkan selalu berperan aktif agar tidak  sampai  menimbulkan  hal-hal  yang  dapat  mencoreng  citra  baik  jabatan  notaris  seperti  permasalahan  di  atas tersebut.  Dewan  Kehormatan  sangat  berperan  dalam  upaya  menegakkan  ketentuan  Kode  Etik  Notaris.  Perlu  adanya evaluasi dan perbaikan dari  setiap penegakan kode etik yang dilakukan agar  hal-hal  yang  menjadi faktor pendukung terjadinya  pelanggaran  dapat  diminimalisir  atau  bahkan  dihilangkan.  Untuk  itu  memang  diperlukan  Dewan Kehormatan  dan  Majelis  Pengawas  Notaris  yang  solid,  kuat  dan  berpendirian  teguh  agar  tetap  fokus  dan  tidak terpengaruh oleh bujukan dalam melaksanakan tugasnya. "
Wewenang-wewenang  dari  DKN  tersebut  hanya  berlingkup  pada  ranah  kode  etik  organisasi  saja  atau  dengan kata  lain  wewenang  tersebut  hanya  bersifat  internal  pada  anggota  organisasi  perkumpulan  notaris  saja  yaitu  INI. 49 Sumber  kewenangan  DKN  diperoleh  melalui  delegasi  dari  UUJN  yaitu  dalam  penegakkan  KEN  sebagaimana  di perintahkan  dalam  Pasal  83  ayat  (1)  UUJN.  Dan  berdasarkan  kewenangan  DKN  di  atas  yang  berwenang  untuk memutuskan  dan  menjatuhi  sanksi  terhadap  pelanggaran  terhadap  norma  susila  atau  perilaku  yang  merendahkan harkat martabat  notaris  atau perbuatan  yang  dapat menimbulkan  ketidak percayaan masyarakat terhadap kinerja dari notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah Dewan Kehormatan Pusat (DKP). "
Dewan kehormatan dalam hal ini lembaga yang mempunyai otoritas penuh untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar kode etik mempunyai peranan sebagai berikut:
1. Dewan  kehormatan  mencari  fakta-fakta  atas  dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  notaris  yang  dicurigai melakukan perbuatan yang menggar kode etik;
2. Dewan kehormatan memberikan  sanksi terhadap notaris  yang melanggar kode etik  sesuai  dengan kesalahan yang dilakukannya yang ditemukan dalam fakta-fakta yang telah diketahui oleh dewan kehormatan. "
Dewan kehormatan notaris tidaklah dapat memberikan hukuman atau sanksi terhadapat notaris secara langsung, hal  ini  haruslah  melalui  beberapa  proses  ataupun  tahapan-tahapan  yang  dilakukan  agar  keputusan  tersebut  dapat bersifat final dan mengikat. Mengenai mekanisme pelaksanaan pemberian sanksi terhadap notaris ini tertuang didalam kode etik notaris dan anggaran dasar notaris. Saat dicurigai adanya perbuatan yang melanggar kode etik atau adanya laporan  tentang  pelanggaran  kode  etik  maka  hal  yang  harus  dilakukan  oleh  dewan  kehormatan  notaris  adalah memeriksa  fakta-fakta  yang  ada,  selanjutnya  dewan  kehormatan  notaris  yang  selanjutnya  akan  disebut  DKN selanjutnya  akan  meminta  penjelasan  dari  notaris  yang  terduga  melakukan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  kode etik, hal ini dilakukan selambatnya 14 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. "
Notaris  yang di panggil  untuk keperluan  menjelaskan  atas dugaan pelanggaran  yang dilakukannya diharapkan untuk hadir sesuai jadwal yang telah di tetapkan, namun jika yang bersangkutan tidak hadir baik disengaja atau karena berhalangan  maka  akan  dilakukan  pemanggilan  yang  kedua  selambat-lambatnya  dilakukan  14  hari  setelah pemanggilan yang pertama, pemanggilan terhadap notaris yang tidak hadir dilakukan paling banyak sebanyak 3 (tiga) kali  pemanggilan,  jika  yang  bersangkutan  tidak  juga  mengubris  panggilan  yang  dilakukan  maka  dewan  kehormatan dapat  langsung  melaksanakan  sidang  dan  menjatuhkan  sanksi  sebagai  mana  yang  diatur  dalam  Pasal  6  Kode  etik Notaris.  Setelah  adanya  adanya  meriksaan  dan  sidang  jika  terbukti  yang  bersangkutan  tidak  melakukan  pelanggaran apapun  maka  yang  bersangkutan  akan  dibersihkan  namanya  dengan  dikeluarkannya  surat  oleh  dewan  kehormatan notaris yang memeriksa perkara tersebut, namun jika terbukti bersalah maka DKN wajib mengirimkan surat keputusan kepada  notaris  yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dengan tembusan kepada pengurus pusat, DKN Pusat, Pengurus Wilayah, DKN wilayah, Pengurus Daerah, DKN daerah. "
Berdasarkan penambahan pasal tersebut di dalam kode etik, Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut DKP INI) mengeluarkan peraturan DKP  INI NO.1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan  Akta  Perhari  (selanjutnya  disebut  Peraturan  DKP  1/2017)  yang  dalam  Pasal  2  disebutkan  bahwa  “Batas kewajaran  dalam  pembuatan  akta  oleh  Notaris  sebagai  anggota  Perkumpulan  adalah  20  (dua  puluh)  akta  per  hari”. Oleh sebab itu maka dapat di simpulkan apabila notaris dalam menjalankan jabatannya melanggar jumlah batas wajar akta perhari maka notaris telah melanggar tanggung jawab etikanya karena telah melanggar Peraturan KEN. Namun di dalam prakteknya masih banyak Notaris yang membuat akta melebihi batas kewajaran tersebut, salah satunya dalam Rapat Pleno Pusat Yang Diperluas (RPPYD) sekaligus Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan bagi Ikatan Notaris Indonesia pada bulan Januari tahun 2018, salah satu isu yang dibahas adalah jumlah batas wajar pembuatan akta oleh Notaris. "
Beberapa fakta bahwa  terdapat  notaris  yang  membuat akta berjumlah  hingga ribuan akta  perbulannya. Jumlah akta  ribuan  yang  dimaksud  pada  acara  tersebut  adalah  2000  akta  perbulan.  Hal  ini  bila  diperhitungkan,  maka  dalam satu pekan yang mana 5 (lima) hari kerja terhitung akta yang dibuat perharinya sejumlah 100 akta. Berdasarkan fakta yang  dikemukakan  tersebut,  mengenai  bagaimana  caranya  suatu  prosedur  pembuatan  akta  yang  telah  diatur  dalam UUJN  bisa  terpenuhi  jika  dalam  satu  hari  kerja  seorang  notaris  menerbitkan  akta  berjumlah  ratusan.
Mutya Pratiwi et al., Pengaturan Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Peraturan Jabatan Notaris
Berkesinambungan  dengan  penjelasan  diatas,  penulis  menemukan  akta  yang  dapat  menguatkan  fakta  bahwa  benar adanya  dalam  praktik  notaris  yang  membuat  akta  melebihi  jumlah  batas  wajar  tersebut,  yakni  Akta  Pendirian Perseroan Komanditer bernomor 1680 yang dibuat pada tanggal 22-02- 2018 (dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu delapan belas) oleh salah satu notaris di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga dalam 16 (enam belas) hari kerja notaris tersebut telah membuat akta mencapai 105 akta perharinya. "
Mengingat  bahwa  suatu  akta  otentik  menjadi  alat  bukti  paling  sempurna  dengan  segala  akibatnya  di  depan hukum. Maka prosedur pembuatan akta otentik oleh notaris bukanlah urusan administratif semata, melainkan terdapat legitimasi yuridis dalam prosedur kerja notaris yang membuat sebuah akta dapat dikatakan otentik. Prosedur tersebut telah diatur dalam UUJN yang melibatkan  notaris, penghadap atau pihak yang membuat  akta, serta dua orang saksi. Prosedur  ini  juga  melibatkan  pembacaan  bagian-bagian  akta  hingga  penandatanganan  akta  pada  hari  dan  jam  yang sama  seperti  tertera  dalam  awal  akta,  dimana  apabila  dalam  satu  hari  notaris  membacakan  ratusan  akta  maka  dapat dikatakan tindakan tersebut tidaklah logis. Sebagai contoh, dalam satu harinya notaris membuat akta mencapai jumlah ratusan  sedangkan  dalam  hal  pembacaan  satu  buah  akta  dengan  jumlah  minimal  4  (empat)  hingga  10  (sepuluh) lembar, yang memakan waktu hingga 15 (lima belas) menit per akta hal tersebut tidaklah logis. "
Hal yang dikhawatirkan adalah apakah akta yang dibuat tersebut telah sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang  di  atur  dalam  UUJN  dan  bagaimana  keabsahan  akta  tersebut.  Perihal  inilah  yang  masih  menjadi  problematika hukum  dalam  dunia  notaris  karena  didalam  UUJN  tidak  terdapat  pasal  yang  secara  spesifik  mengatur  mengenai jumlah  batas  wajar  pembuatan  akta  perhari.  Apabila  dikaitkan  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  UUJN, pelanggaran terhadap Peraturan DKP  INI 1/2017 mengenai batas kewajaran pembuatan  akta sebagaimana diuraikan, terindikasi melanggar tanggung jawab dan wewenang seorang notaris dalam membuat akta otentik. "
Salah  satu  yang  banyak  dilanggar  adalah  banyaknya  notaris  yang  menyusun  akta  lebih  dari  20  dalam  setiap bulannya.  Dalam  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  No.1  Tahun  2017  tentang  Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari, terdapat ketentuan pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut : 1. Batas Kewajaran dalam pembuatan akta oleh Notaris sebagai anggota Perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta per hari.
2. Apabila Notaris akan membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta per hari dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan, dan/atau akta-akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan yang  dilakukan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN),  tatacara  pembuatan  akta  notaris,  Kode Etik Notaris (KEN), kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundangundangan lainnya.
3. Anggota Perkumpulan yang melanggar ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan objek pemeriksaan  Dewan  Kehormatan  Notaris  (DKN),  Dewan  Kehormatan  Daerah  (DKD),  Dewan  Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Pusat (DKP) yang dilakukan secara berjenjang.
4. Pembuatan  akta  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  pasal  ini  berada  dalam  ruang  lingkup perilaku Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris (KEN). "
Batas jumlah akta perhari yang di tetapkan oleh DKP adalah berjumlah 20 (dua puluh) akta per hari, namun di dalam prakteknya telah di temukan masih ada notaris yang membuat akta lebih dari batas kewajaran tersebut yaitu 20 (dua puluh) akta bahkan mencapai ratusan akta per hari. Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dapat menjadi obyek pemanggilan dan pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Daerah sesuai tingkatan kewenangannya, DKD berhak memanggil  dan  memeriksa  notaris  yang  terindikasi  melakukan  pelanggaran  baik  berdasarkan  laporan  maupun penemuan  secara  langsung,  DKD  pula  berwenang  memberikan  sanksi  secara  langsung  atau  memberikan  hasil pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah. "

## SIMPULAN
1. Pengaturan akta Notaris diatur dalam ketentuan pasal 38 UUJN sehingga apabila dikaji dari tahap pembuatan yang dimulai  dari  penomoran  akta  sampai  penandatanganan  akta  khususnya  minuta  akta  maka  estimasi  umum  waktu yang diperlukan untuk membuat minuta akta dalam 1 (satu) hari kerja adalah 8 (delapan) jam perhari dan estimasi perkiraan  pembuatan  hingga  pembacaan  akta  memerlukan  waktu  24  (dua  puluh  empat)  menit  ditambah  lagi estimasi  waktu  pencetakan  salinan  akta,  oleh  karena  itu  ketentuan  pembuatan  akta  20  (dua  puluh)  akta  perhari menurut  ketentuan  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017  dalam menjamin  kepastian  tanggal  dan  waktu  yang  ditentukan  oleh  ketentuan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  telah sesuai  sehingga  apabila  terdapat  jumlah  pembuatan  akta  melebihi  20  (dua  puluh)  akta  perhari  maka  hal  tersebut tidak  mungkin  terjadi  dan  berpotensi  akta  yang  dibuat  tidak  sesuai  dan  melanggar  ketentuan  Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Apabila  notaris  melanggar  peraturan  DKP  INI  No.  1  Tahun  2017  yaitu  mengenai  batas  wajar  pembuatan  akta perhari notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dapat menjadi obyek pemanggilan dan pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Daerah sesuai tingkatan kewenangannya, DKD berhak memanggil dan memeriksa notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran baik berdasarkan laporan maupun penemuan secara langsung, DKD pula
Mutya Pratiwi et al., Pengaturan Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Peraturan Jabatan Notaris
berwenang memberikan sanksi secara langsung atau memberikan hasil pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Budi Untung, Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan PPAT) Kunci Sukses Melayani , Andi Offset, Yogyakarta, 2015. G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Erlangga, Jakarta, 1999 Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara , Refika Aditama, Bandung, 2011 Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, Ke Notaris, Raih Asa Sukses , Refika Aditama, Jakarta, 2009 Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yustisia , Yogyakarta, 2010 Subekti, Hukum Pembuktian , PT Balai Pustaka,Jakarta, 2018
Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Kode Etik Notaris Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

## Jurnal
Deva  Apriza, “Limitasi  Kewenangan  Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah  Kota  Palembang  Dalam  Penangan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris,” Repertorium 7, No. 1 (2018)
Hasanuddin  Kusuma  Negara,  Kewenangan  Pembuatan  Akta  bagi  Notaris  yang  Berada  di  Daerah  Provinsi  Hasil Pemekaran, Jurnal Tranparasi Hukum , Vol. 1, No. 2, (Agustus 2017)
Laily  Nur  Azizah,  Rusdianto  Sesung,  Relevansi  Pembatasan  Pembuatan  Akta  Notaris  Terhadap  Kedudukan  Notaris Sebagai Pejabat Umum, Jurnal Tranparasi Hukum , Vol. 1, No. 2, (Agustus 2017) Pratiwi Ayuningtyas, Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik, JurnalIlmiah Hukum Kenotariatan , Vol. 9, No. 2, (November 2020)
Tasya  Anindita,  Analisis  Terhadap  Pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum  di  Kota  Medan  , Jurnal Portal Garuda , Vol. 2, No. 1, (2017)