## PERAN INDONESIA DI DALAM PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KAWASAN ASIA TENGGARA
Dwi Astuti Nurhayati, Ambari
Universitas Wijayakusuma Purwokerto e-mail : dwiastutin3@gmail.com ; ambarifisip@gmail.com

## ABSTRAK
Keuntungan  yang  diperoleh  Indonesia  setelah  meratifikasi  perjanjian The  ASEAN Agreement  on  Transboundary  Haze  Poluttion (AATHP)  yaitu:  Indonesia  dapat  memanfaatkan SDM dan dana yang disediakan dalam kesepakatan AATHP ini. Transboundary Haze Pollution dianggap sebagai masalah bersama oleh para anggota ASEAN. Hal ini menguntungkan Indonesia karna  keterbatasan  dan  ketidakmampuan  negara  untuk  menyelesaikan  masalah  kabut  asap sendirian. Dari perspektif tanggung jawab negara, Indonesia akan terhindar dari potensi ganti rugi oleh  negara  lain  yang  merasa  dirugikan.  Segala  potensi  yang  ada  di  negara  anggota  ASEAN termasuk  dana  yang  dialokasikan  dapat  dimanfaatkan  untuk  menangani  masalah  asap.  Dengan meratifikasi Indonesia menunjukan adanya itikad baik dalam menyelesaikan masalah kabut asap, hal ini membuat nama baik negara Indonesia terjaga dengan memperlihatkan adanya semangat solidaritas pada negara-negara ASEAN.
Kata Kunci : ratifikasi, ASEAN, kabut asap.

## ABSTRACT
The advantages that Indonesia gets after ratifying the AATHP agreement are: Indonesia can  take  advantage  of  the  human  resources  and  funds  provided  in  this  AATHP  agreement. Transboundary  Haze  Pollution  is  considered  a  common  problem  by  ASEAN  members.  This benefits Indonesia due to the country's limitations and inability to solve the haze problem alone. From the perspective of state responsibility, Indonesia will avoid potential compensation by other countries that feel aggrieved. All the potential that exists in ASEAN member countries including the allocated funds can be used to deal with the haze problem. By ratifying Indonesia, it shows that there is good faith in solving the haze problem, this has maintained the good name of the Indonesian state by showing a spirit of solidarity with ASEAN countries.
Keywords: ratification, ASEAN, haze

## PENDAHULUAN
Permasalahan kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bukanlah hal yang baru,  hampir  setiap  tahun  permasalahan  tersebut  melanda.  Bukan  hanya  Indonesia  saja  yang merasakan kabut asap tersebut, tetapi juga menyebar hingga ke wilayah ASEAN lainnya seperti negara Malaysia, dan Singapura. Hal ini tentunya mengundang protes dan juga perhatian dari para pemerhati lingkungan serta negara yang terkena dampaknya. Menyadari permasalahan ini bukan menjadi masalah bagi satu negara saja, melainkan melibatkan banyak negara maka dibentuklah sebuah  perjanjian  kerjasama  antar  negara.  ASEAN  sebagai  organisasi  regional  akhirnya menyepakati kerjasama dalam bidang lingkungan hidup (Adji samekto, 2009).

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Berawal dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan polusi kabut asap yang  parah  pada  tahun  1997-1998  membuat  ASEAN  mengintensifkan  upaya  kerjasama  untuk mengatasi ancaman lingkungan yang serius ini (SUNCHINDAH, 2015). Salah satu upaya yang signifikan adalah perumusan ASEAN Agrement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada tahun  2002  dan  mulai  diratifikasi  oleh  negara-negara  ASEAN  pada  tahun  2003.  Dengan diresmikannya  ASEAN  Agreement  on  Transbounday  Haze  Pollution  diharapkan  bagi  negara- negara ASEAN mematuhi serta lebih memerhatikan kepada permasalahan kebakaran hutan dan lahan  yang  mengakibatkan  kabut  asap  yang  mana  hingga  melewati  batas  negara.  Perjanjian tersebut merupakan peraturan regional pertama di dunia yang mengikat sekelompok negara yang bersebalahan  untuk  mengatasi  polusi  kabut  asap  lintas  batas  negara  yang  disebabkan  dari kebakaran lahan dan hutan (ASEAN, 2017).
Dampak langsung dari kebakaran hutan tersebut antara lain : Pertama, timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut bagi masyarakat. Kedua, berkurangnya efesiensi kerja karena saat terjadi  kebakaran  hutan  dalam  skala  besar,  sekolah-sekolah  dan  kantor-kantor  akan  diliburkan. Ketiga,  terganggunya  transportasi  di  darat,  laut  maupun  udara.  Keempat,  timbulnya  persoalan internasional asap dari kebakaran hutan tersebut menimbulkan kerugian materiil dan imateriil pada masyarakat setempat dan sering kali menyebabkan pencemaran asap lintas batas ( transboundary haze  pollution )  ke  wilayah  negara-negara  tetangga,  seperti  Malaysia  dan  Singapura.  Asap  dari kebakaran  hutan  dan  lahan  itu  ternyata  telah  menurunkan  kualitas  udara  dan  jarak  pandang  di region Sumatera dan Kalimantan, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagian Thailand.
Pada mulanya kerusakan lingkungan hanya terbatas pada tingkat domestik. Namun dalam waktu  yang  tidak  lama  kerusakan  lingkungan  mulai  merambah  kawasan  wilayah  dan  juga mempengaruhi  hubungan  internasional  di  ASEAN.  Saat  ini  seluruh  masyarakat  tidak  lagi meragukan bahwa lingkungan merupakan suatu problem utama yang menjadikannya sebagai isu internasional. Dengan timbulnya permasalahan ini, menyebabkan konflik antar wilayah ASEAN. Ada  beberapa  kasus  yang  berdampak  pada  hubungan  internasional  di  kawasan  ASEAN,  salah satunya  adalah  polusi  asap.  Karena  luasnya  dampak  lingkungan  ini  ASEAN  sejak  tahun  1995 membicarakan isu asap yang menciptakan gangguan kesehatan bagi penduduk ASEAN. Walaupun tidak mudah untuk mengatasi gangguan ini, ASEAN terus menyelenggarakan pertemuan untuk membahasnya.  Tahun  2002  ASEAN  akhirnya  mengesahkan  sebuah  perjanjian  yang  mengatur pengelolahan asap tersebut. The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Poluttion mengawasi dan mencegah polusi asap melalui berbagai bentuk kerjasama yang telah disepakati.
Beberapa tahun terakhir sering terjadi kebakaran hutan setiap tahunnya, khususnya pada musim kemarau. Kebakaran yang cukup besar terjadi di Kalimantan Timur yaitu pada tahun 1982- 1983 dan tahun 1997-1998. Pada tahun 1982-1983 kebakaran telah menghanguskan hutan sekitar 3,5  juta  hektar  di  Kalimantan  Timur  dan  ini  merupakan  rekor  terbesar  kebakaran  hutan  dunia setelah kebakaran hutan di Brazil yang mencapai 2 juta hektar pada tahun 1963 (Soeriaatmadja, 1997). Kemudian, rekor tersebut dipecahkan lagi oleh kebakaran hutan Indonesia pada tahun 1997- 1998 yang menghanguskan 11,7 juta hektar. Kebakaran terluas terjadi di Kalimantan dengan total lahan terbakar 8,13 juta hektar, disusul Sumatera, Papua Barat, Sulawesi dan Jawa masing-masing 2,07 juta hektar, 1 juta hektar, 400 ribu hektar dan 100 ribu hektar (Tacconi, 2003).
Terdapat  tiga  sektor  utama  yang  mengalami  kerugian  besar,  antara  lain:  kehutanan, tanaman  pertanian  dan  manufaktur.  Dengan  demikian,  sektor  swasta  akan  memperoleh  lebih banyak manfaat, atau dapat mengurangi kerugian, dengan melakukan lebih banyak upaya untuk merestorasi  dan  melestarikan  lingkungan.  Kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  sering  terjadi  di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia dalam rangka pembukaan lahan, baik
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
untuk usaha pertanian, kehutanan, maupun perkebunan dan ditunjang oleh adanya fenomena alam El Niño–Southern Oscillation (ENSO). Beberapa penelitian menunjukan bahwa kehadiran titik api di lapangan hampir selalu berkaitan dengan kegiatan pembukaan hutan dan lahan. (Darwiati & Tuheteru, 2010).
Dalam  30  tahun  terakhir,  kebakaran  hutan  hampir  terjadi  setiap  tahun  di  Indonesia  dan menimbulkan asap. Penyebabnya adalah pembakaran hutan —cara yang murah dan efektif untuk mendapatkan  lahan  lagi  bagi  perkebunan.  Pembakaran  hutan  ini  masih  dilakukan  oleh  banyak aktor,  baik  perusahaan  yang  memiliki  investasi  di  hutan  hingga  penduduk  lokal  di  area  yang biasanya terpencil itu. Berdasarkan Kamus Bahasa Inggris, Oxford, kabut asap diterjemahkan dari tiga istilah dalam Bahasa Inggris, yaitu (1) haze, yang berarti kabut tipis (slight mist); (2) smoke yang berarti substansi hasil pembakaran berupa gas yang terlihat oleh mata (visible vapour from burning substance); dan (3) smog yang berarti kabut asap tebal (dense smoky fog) (S Homby, 2000). Menurut Winarsi, haze, smog (smoke and fog) adalah berbagai macam polutan yang berasal dari  beragam  sumber  yang  berbeda  dengan  fenomena  atau  proses  fisik  yang  berbeda  pula (Winarto, 1992).
Kerugian  sosial  ekonomi  dan  ekologis  yang  timbul  oleh  kebakaran  hutan  cukup  besar, bahkan  dalam  beberapa  hal  sulit  untuk  diukur  dengan  nilai  rupiah.  Kerugian  yang  harus ditanggung  oleh  Indonesia  akibat  kebakaran  hutan  tahun  1997  dulu  diperkirakan  mencapai Rp.5,96 trilyun atau 70,1% dari nilai PDB sektor kehutanan pada tahun 1997. Malaysia yang juga terkena mengalami kerugian US$ 300 juta di sektor industri dan pariwisata, sedangkan Singapura mengalami kerugian sekitar US% 60 juta di sektor pariwisata.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  normatif,  empiris  dan  prospektif.  Penelitian  ini  bersifat  yuridis normatif karena meneliti kaidah atau norma. Pengertian kaidah dalam hal ini meliputi asas hukum, kaidah hukum (dalam arti nilai), sistem hukum dan peraturan konkret, khususnya terhadap Peran Indonesia Di Dalam Penanggulangan Kabut Asap Di Kawasan Asia Tenggara.

## Pembahasan

## Peran Indonesia Di Dalam Penanggulangan Kabut Asap Di Kawasan Asia Tenggara
Hutan merupakan suatu pondasi alam dalam menyediakan dan mengendalikan berbagai kebutuhan manusia, seperti udara, air dan sebagainya. Selain sebagai sumber daya alam hutan juga merupakan faktor ekonomi dilihat dari hasil-hasil yang dimilikinya. Namun, bersamaan itu pula sebagai  dampak  negatif  atas  pengelolaan  hutan  yang  eksploitatif  dan  tidak  berpihak  pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, diantaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat menghawatirkan. Sedemikian besarnya faedah hutan bagi manusia, sehingga apabila  terjadi  kerusakan  seperti  penebangan  liar,  kebakaran  dan  lain  sebagainya  maka  akan menimbulkan dampak yang kurang baik dalam tatanan hidup manusia.
Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, disisi lain Indonesia juga merupakan negara yang rawan terjadi bencana alam karena dilalui cincin  api  Pasifik  dan  sabuk  Alpide,  serta  memiliki  iklim  tropis.  Bank  Dunia  (2005)  mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara teratas yang memiliki risiko kematian tinggi yang  disebabkan  oleh  berbagai  bencana  alam  (gempa  bumi,  tsunami,  letusan  gunung  Merapi, banjir,  tanah  longsor,  kekeringan  dan  kebakaran  hutan).  Lebih  dari  90  juta  jiwa  –sekitar  40
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
persen—  populasi  beresiko  terkena  bencana  tersebut  (World  Bank,  2014).  Warga  lokal  yang bersentuhan langsung dengan hutan memiliki paparan tertinggi terhadap degradasi lingkungan dan perubahan iklim.
Menurut Bank Dunia, 27,8 persen warga lokal bergantung pada hutan untuk penghidupan sehari-hari  mereka.  Kebakaran  hutan  dan  lahan  serta  kabut  asap  yang  ditimbulkan  merupakan salah  satu  tantangan  lingkungan  terbesar  di  kawasan  ASEAN.  Pengaruh  api  dan  asap  yang dihasilkan  akibat  kebakaran  hutan  tidak  hanya  ditentukan  oleh  Frekuensinya  saja.  Namun, intensitas  dan  tipe  kebakaran,  serta  kondisi  lingkungan  tempat  terjadinya  kebakaran  dapat mempengaruhi ekosistem. Menurut Sumardi dan Widyastuti, “Api yang terjadi dalam hutan dapat menimbulkan kerusakan hutan yang besar, tetapi dalam kondisi tertentu pembakaran hutan dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan hutan.
Menurut  Environmental  Protection  Agency  (EPA)  Amerika  Serikat,  udara  memasuki status bahaya apabila kabut asap telah melewati batas 80 bagian per sejuta (parts per billion) (ppb) atau 0.5 ppm ozon (komponen utama kabut asap), atau melebihi dari 53 ppb nitrogen dioksida atau 80 ppb partikel. Kabut asap dalam keadaan berat dapat merusak bahkan menyebabkan berbagai masalah pernafasan bagi manusia, seperti emphysema, bronchitis, dan asma. Di Indonesia, dampak dari  terjadinya  kasus  kabut  asap  terasa  ke  wilayahwilayah  yang  berdekatan  dengan  lokasi kebakaran  hutan  dan  lahan,  kabut  asap  yang  tebal  dan  bertahan  lama  menjadikan  masyarakat sekitar terkena Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), bahkan daya tahan fisiknya pun mulai menurun. Di beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang berdekatan dengan lokasi kebakaran dipenuhi pasien yang mayoritas diisi oleh orangtua dan anak-anak karena mengeluhkan batuk, pilek, dan suhu badan yang tinggi. Kabut asap yang sangat besar ini tentu membahayakan kesehatan, tingginya kadar Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di beberapa wilayah yang terdampak kabut asap dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan. ISPU adalah laporan kepada masyarakat untuk menerangkan ukuran seberapa bersih atau tercemarnya kualitas udara kita dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita setelah terpapar selama beberapa jam atau hari.
Gangguan kesehatan yang sering timbul jika menghirup kabut asap terlalu lama, antara lain:  1)  iritasi  lokal  pada  selaput  lender  di  bagian  hidung,  mulut  dan  tenggorokan,  serta menyebabkan reaksi alergi, peradangan dan mungkin juga infeksi; 2) iritasi pada mata dan kulit, menimbulkan  keluhan  gatal,  mata  berair,  peradangan,  dan  infeksi  yang  memberat;  3) memperburuk  asma  dan  penyakit  paru  kronis  lain,  seperti  bronchitis  kronik;  4)  mudah  terjadi infeksi  misalnya  infeksi  saluran  pernafasan  akut  (ISPA)  akibat  kemampuan  paru  dan  saluran pernafasan  mengatasi  infeksi  berkurang;  5)  gangguan  saluran  cerna  dan  penyakit  lainnya,  jika mengkonsumsi makanan dan air yang terkontaminasi polutan asap; 6) berbagai penyakit kronik di berbagai  organ  tubuh  seperti  jantung,  hati,  ginjal,  dan  lain-lain  dapat  memburuk.  Gangguan kesehatan  tersebut  terjadi  karena  dampak  langsung  maupun  dampak  tidak  langsung  dari  kabut asap. Angka ISPU dapat dikategorikan dari yang paling baik hingga yang sangat berbahaya, angka ISPU  antara  0-50  dan  51-100  dikategorikan  baik  dan  sedang,  masing-masing  tidak  berdampak pada kesehatan. Angka ISPU 101-199 dikategorikan tidak sehat, karena dapat menimbulkan gejala iritasi pada saluran pernafasan. ISPU antara 200-299 dikategorikan sangat tidak sehat, karena pada penderita gangguan pernafasan, pneumonia dan jantung maka gejalanya akan meningkat. Angka ISPU antara 300-399 termasuk kategori yang berbahaya. Biasanya orang yang sehat akan mudah mengalami  kelelahan  dan  bagi  penderita  penyakit,  gejalanya  bisa  menjadi  semakin  serius. Sedangkan  angka  ISPU  lebih  dari  400  dikategorikan  sangat  berbahaya  bagi  semua  orang  yang berada di wilayah yang terpapar tersebut (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dampak dari asap kabut yang sering terjadi di beberapa titik di wilayah Indonesia tidak hanya dirasakan oleh penduduk yang bertempat tinggal di Indonesia saja, namun juga menyebar sampai  ke  negara  tetangga  yaitu  Malaysia  dan  Singapura.  Salah  satu  contoh  ialah  pada  awal Oktober 2011 sebagian besar wilayah Malaysia diselimuti kabut sepanjang hari. Penyebabnya tak lain  adalah  kebakaran  hutan  yang  terjadi  di  wilayah  Sumatera  dan  Kalimantan,  Api  kebakaran hutan  yang  terjadi  sehari  sebelumnya  merambah  hingga  ke  wilayah  Malaysia  yang  berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah Indonesia tersebut.
Melihat  berbagai  kasus  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  terjadi  tentu  harus  segera ditanggulangi.  Kesadaran  ini  kemudian  menodorong  ASEAN  untuk  mengambil  inisiatif  dan langkah  guna  meningkatkan  kerjasama  ditingkat  regional,  sub  regional  serta  nasional  secara terkoordinir dalam upaya pengambilan kebijakan terhadap permasalahan pencemaran asap yang telah  melintas  batas  dengan  menyusun ASEAN  Cooperation  Plan  on  Transboundary  Pollution (ACPTP) atau Rencana Kerja Sama ASEAN dalam hal Pencemaran Asap Lintas Batas pada tahun 1994  (Kemensekneg,  2014).  Setelah  penyusunan  ACPTP  tahun  1994,  timbul  banyak  kasus kebakaran  dan  kabut  asap  yang  semakin  mendorong  negara-negara  ASEAN  untuk  membahas masalah tersebut dan menuangkannya dalam Hanoi Plan of Action 1997. Hanoi Plan ini berisi upaya mengatasi masalah pencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Anggota ASEAN kemudian sepakat untuk memformalkan Hanoi Plan 1997 dan ACPTP 1995 agar lebih efektif dengan membentuk ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).  AATHP  menjadi  wujud  komitmen  bersama  negara-negara  anggota  ASEAN  untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran kabut asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan.
ASEAN  sebagai  organisasi  regional  di  kawasan  Asia  Tenggara  memiliki  peran  dan tanggung jawab dalam menciptakan stabilitas keamanan, ekonomi, politik sosial dan hubungan antar anggota didalamnya. Bencana kabut asap telah mengancam stabilitas keamanan, ekonomi, serta kehidupan didalam negara anggota ASEAN khususnya Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dalam  hal  ini  AATHP  diharapkan  menjadi  jalan  tengah  untuk  mengatasi  permasalahan  ini. Indonesia  sebagai  negara  yang  besar  dan  berpengaruh  di  ASEAN  lebih  memilih  untuk  tidak ratifikasi perjanjian tersebut selama 12 tahun lamanya. Sebelumnya, pada tahun 2002 pemerintah Indonesia  sudah  menandatangani  perjanjian  AATHP,  namun  Dewan  Perwakilan  Rakyat  baru menyetujui ratifikasi perjanjian AATHP pada tahun 2014 (Kemenlu, 2015). DPR sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam pemberian persetujuan terhadap RUU ratifikasi perjanjian AATHP memilih  untuk  tidak  mensetujui  RUU  ratifikasi  perjanjian  AATHP.  Selama  12  tahun,  DPR menahan untuk tidak memberikan persetujuan terhadap RUU ratifikasi terhadap AATHP. DPR menolak  Rancangan  Undang-Undang  ratifikasi  AATHP  yang  diajukan  Pemerintah  Indonesia. Dalam  penelitian  Suryadi  (2017)  dijelaskan  bahwa  penundaan  ratifikasi  AATHP  oleh  DPR dikarenakan belum adanya kesiapan Pemerintah Indonesia pasca ratifikasi AATHP. Dalam hal ini, Indonesia  akhirnya  mempertimbangkan  untuk  bersikap  skeptis  terhadap  posisi  Indonesia  pasca ratifikasi karena akan ada cost yang harus dibayar yakni berupa tanggung jawab (Suryadi, 2017).
Pada tahun 2014 Indonesia melakukan perubahan kebijakan terhadap ratifikasi AATHP. DPR RI akhirnya menyetujui RUU ratifikasi AATHP pada tanggal 16 September 2014 dengan melakukan  rapat  paripurna  untuk  membahas  tentang  pengesahan  RUU  Ratifikasi  AATHP  dan RUU  tersebut  sah  menjadi  UU  No.26  Tahun  2014  tentang  Pengesahan ASEAN  Agreement  on Transboundary  Haze  Pollution .  Pada  20  Januari  2015,  Indonesia  menyerahkan  hasil  ratifikasi AATHP  kepada  ASEAN.  Hal  ini  merupakan  perubahan  yang  kontras,  dimana  sebelumnya Indonesia lebih memilih untuk tidak meratifikasi akhirnya merubah kebijakannya dan meratifkasi perjanjian tersebut. Perubahan kebijakan ini merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Indonesia sebagai negara penyumbang kabut asap terbesar di ASEAN akhirnya memilih meratifikasi  perjanjian  tersebut.  Dalam  hal  pengesahan  perjanjian  internasional,  pemerintah memerlukan  persetujuan  DPR  RI  untuk  mengesahkan  perjanjian  tersebut  dan  menjadikannya Undang-Undang. Hal tersebut seperti yang sudah tertuang didalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian  Internasional.  Dijelaskan  pada  pasal  9  ayat  (2)  bahwa  pemerintah  memerlukan persetujuan DPR untuk mengesahkan perjanjian internasional dengan undang-undang. Selain itu, dalam UUD 1945 juga mengatur mengenai perjanjian internasional yang dimuat pada pasal 11 yang  berbunyi;  ‘’Presiden  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyatakan  perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain’’
Kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Indonesia  terjadi  hampir  setiap  tahun  dan  seringkali mengakibatkan asap lintas batas yang merugikan negara tetangga terdekat di lingkungan ASEAN seperti  Singapura,  Malaysia  dan  Brunei  Darussalam.  Oleh  karena  itu,  maka  Indonesia  beserta negara ASEAN lainnya sepakat untuk mengatasi kebakaran dan dampak asapnya tersebut melalui penandatanganan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada tanggal 10 Juni 2002. Salah satu alasan perlunya mengatasi kebakaran hutan dan lahan beserta dampak asapnya  tersebut  secara  bersama-sama  adalah  masalah  lemahnya  kelembagaan,  AATHP  telah berlaku pada tanggal 25 November 2003 sejak 6 (enam) negara anggota ASEAN meratifikasinya.
Tujuan  dari  konvensi  ini  adalah  merumuskan  implikasi  kelembagaan  atas ASEAN Agreement  on  Transboundary  Haze  Pollution (AATHP).  Dengan  diketahuinya  bentuk-bentuk implikasi kelembagaan dari pemberlakuan AATHP khususnya yang dapat mendorong perbaikan persoalan kelembagaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia maka diharapkan Indonesia dapat lebih mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan berserta dampak asapnya.  Untuk  mengetahui  hal  ini,  maka  selain  dilakukan  kajian  terhadap  isi  AATHP,  juga diperlukan kesamaan pendapat dari para stakeholder yang terkait dengan pemberlakuan AATHP.
Hasil  studi  menyimpulkan  bahwa  terdapat  7  (tujuh)  bentuk  implikasi  kelembagaan  atas AATHP sebagai berikut : (1) AATHP berimplikasi terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan peralatan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia melalui mekanisme perbantuan dan kerjasama teknis, (2) AATHP berimplikasi terhadap perbaikan pengelolaaan informasi dan data kebakaran hutan dan lahan yang lebih efektif di Indonesia melalui mekanisme  pemantauan,  pelaporan  dan  komunikasi  dengan  ASEAN  Centre,  (3)  AATHP berimplikasi  terhadap  kejelasan  tugas  dan  fungsi  institusi  dalam  penanggulangan  bencana kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Indonesia  melalui  penunjukan  dan  pembentukan  NFP  (National Focal Point), NMC (National Monitoring Centre) and CA (Competent Authorities), (4) AATHP berimplikasi  dalam  memacu  pembuatan  SOP  Penanggulangan  Bencana  Kebakaran  Hutan  dan Lahan di Indonesia, (5) AATHP berimplikasi terhadap pembangunan ASEAN Centre yang dapat memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antar para Pihak dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Indonesia,  (6)  AATHP  berimplikasi  terhadap  peningkatan pengembangan penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) di Indonesia melalui adanya penjaminan  bahwa  langkah  legislatif,  administratif  dan  langkah  relevan  lainnya  akan  diambil untuk mencegah pembukaan lahan dengan membakar serta adanya kerjasama teknis antar para Pihak untuk lebih mempromosikan PLTB, dan (7) AATHP berimplikasi dalam memacu alokasi dana yang lebih memadai dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

## Kesimpulan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Kabut  asap  di  Indonesia  dilatarbelakangi  oleh  adanya  kebakaran  hutan  di  wilayah Indonesia seperti Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran hutan ini mengakibatkan penyebaran asap dan  pencemaran  lingkungan  lintas  batas  negara.  Pencemaran  asap  tersebut  memiliki  dampak negatif  yang  dapat  merugikan  manusia,  mencemari  lingkungan,  dan  merusak  ekosistem. Komitmen Indonesia dalam hal pengendalian kabut asap lintas batas negara telah dimulai sejak Indonesia menandatangani perjanjian AATHP, sejak dibentuk perjanjian AATHP telah melakukan pertemuan Conference of the Parties (COP) untuk lebih memfokuskan dan menyusun kerangka kerja dan agenda dari perjanjian kabut asap yang telah dibuat dan disepakati. Pada pertemuan COP ke 9 Indonesia hadir masih menjadi pengamat dan belum bisa memberikan suara ataupun tindakan dalam menangani masalah polusi asap lintas batas, tetapi pada pertemuan COP ke 10, Indonesia telah berperan aktif dan memiliki hak suaranya untuk menangani masalah polusi asap lintas batas. Indonesia  telah  memberikan  peran  penting  dalam  pengambilan  keputusan  dan  ikut  aktif memberikan saran dan mengarahkan keputusan ASEAN dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.  Keuntungan  yang  diperoleh  Indonesia  setelah  meratifikasi  perjanjian  AATHP  yaitu: Indonesia dapat memanfaatkan SDM dan dana yang disediakan dalam kesepakatan AATHP ini. Transboundary Haze Pollution dianggap sebagai masalah bersama oleh para anggota ASEAN. Hal ini  menguntungkan  Indonesia  karna  keterbatasan  dan  ketidakmampuan  negara  untuk menyelesaikan masalah kabut asap sendirian. Dari perspektif tanggung jawab negara, Indonesia akan terhindar dari potensi ganti rugi oleh negara lain yang merasa dirugikan. Segala potensi yang ada  di  negara  anggota  ASEAN  termasuk  dana  yang  dialokasikan  dapat  dimanfaatkan  untuk menangani masalah asap. Dengan meratifikasi Indonesia menunjukan adanya itikad baik dalam menyelesaikan masalah kabut asap, hal ini membuat nama baik negara Indonesia terjaga dengan memperlihatkan adanya semangat solidaritas pada negara-negara ASEAN.

## Daftar Pustaka
Adji samekto, “Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin  Negara  Terkait  Dengan  Kejahatan  Perang  Dan  Upaya  Mengadili  Oleh  Mahkamah Pidana  Internasional  (Studi  Kasus  Omar  Al-Bashir  Presiden  Sudan). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (3), 81-90.
Arianta,  K.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kaum  Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (1), 93- 111.
ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP) Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung,
Alumni 2001.
Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa  Bersenjata  Ditinjau  Dari  Hukum  Humaniter  Internasional. Jurnal  Komunitas Yustisia , 3 (3), 283-294.
F.  Gunarwan  Suratmo,  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan,  Gajah  Mada  University  Press, Yogyakarta, 1995.
GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). Jurnal Komunitas Yustisia , 4 (1), 96-106. Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
Itasari,  E.  R.  (2015).  Memaksimalkan  Peran  Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in  Southeast  Asia  1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Itasari,  E.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Elaborasi  Urgensi  Dan  Konsekuensi  Atas  Kebijakan  Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif. Harmony , 5 (2), 143- 154.
J.G, Starke, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta : Sinar Grafika Offset, Edisi kesepuluh 1999. Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri  Di  Kabul  Afghanistan  Dekat  Kedutaan  Besar  Amerika  Serikat). Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 29-41.
Malcom Shaw, International Law, Sixth Editon, Cambridge University Press, 2008.
Mangku,  D.  G.  S.  (2010).  Pelanggaran  terhadap  Hak  Kekebalan  Diplomatik  (Studi  Kasus  Penyadapan Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  (KBRI)  di  Yangon  Myanmar  berdasarkan  Konvensi  Wina 1961). Perspektif , 15 (3).
Mangku, D. G. S. (2011). Peluang dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear Di Perbatasan Kamboja dan Thailand. Pandecta: Research Law Journal , 6 (2).
Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3).
Mangku,  D.  G.  S.  (2013).  Kasus  Pelanggaran  Ham  Etnis  Rohingya:  Dalam  Perspektif  ASEAN. Media Komunikasi FIS , 12 (2).
Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. Perspektif , 22 (2), 99-114.
Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Implementation  Of  Technical  Sub  Committee  Border  Demarcation  And Regulation  (TSC-BDR)  Agreement  Between  Indonesia-Timor  Leste  In  The  Resolution  Of  The Land Border Dispute. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 8 (3), 405-419.
Mangku, D. G. S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan–Oben antara Indonesia dan Timor Leste. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 5 (2), 252- 260.
Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. Perspektif Hukum , 21 (1), 1-15.
Mangku,  D.  G.  S.  (2021).  Roles  and  Actions  That  Should  Be  Taken  by  The  Parties  In  The  War  In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178
Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. International Journal of Criminology and Sociology , 10 , 272-280. Mangku,  D.  G.  S.,  Triatmodjo,  M.,  &  Purwanto,  H.  (2018). Pengelolaan  Perbatasan  Darat  Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Suastika, I. N., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia. Journal of Southwest Jiaotong University , 56 (1). Martin Dixon, Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996. Peret Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Routledge, 1997. Purwanto,  H.,  &  Mangku,  D.  G.  (2016).  Legal  Instrument  of  the  Republic  of  Indonesia  on  Border Management  Using  the  Perspective  of  Archipelagic  State. International  Journal  of  Business, Economics and Law , 11 (4).
Purwendah, E. K., & Mangku, D. G. S. (2018). The Implementation Of Agreement On Transboundary Haze Pollution In The Southeast Asia Region For Asean Member Countries. International Journal of Business, Economics and Law , 17 (4).
Purwendah,  E.,  Mangku,  D.,  &  Periani,  A.  (2019,  May).  Dispute  Settlements  of  Oil  Spills  in  the  Sea Towards  Sea  Environment  Pollution.  In First  International  Conference  on  Progressive  Civil Society (ICONPROCS 2019) . Atlantis Press.
Sakti,  L.  S.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 131-140.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Santosa, I. K. D., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 70- 80.
Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif  Hukum  Internasional  (Studi  Kasus  Sengketa  Perebutan  Pulau  Dokdo  antara  Jepang- Korea Selatan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 241-250. Sucipto, Sistem Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Udara, Malang, 1985.
Suparto Wijoyo, Hukum Lingkungan : Mengenal Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia, Surabaya, Airlangga University Press, 2004
Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliartini, N. P. R., & SH, M. (2019). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter (Studi Kasus: Konflik Bersenjata Di Sri Lanka). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 60-69.
Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 3 (3). Yuliartini,  N.  P.  R.  (2016).  Eksistensi  Pidana  Pengganti  Denda  Untuk  Korporasi  Dalam  Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal IKA , 14 (1).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2016).  Eksistensi  Pidana  Pengganti  Denda  Untuk  Korporasi  Dalam  Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal IKA , 14 (1).
Yuliartini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi , 9 (1), 31-43.
Yuliartini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). Veteran Law Review , 2 (2), 30-41.
Yuliartini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). Veteran Law Review , 2 (2), 30-41.
Yuliartini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of  Regional  Regulation  of  Buleleng  Regency  Number  5  Year  2019. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 89-96.
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2019).  Tindakan  Genosida  terhadap  Etnis  Rohingya  dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum , 21 (1), 41-49.
Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 145-154.
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran  Dinas  Tenaga  Kerja  Transmigrasi  Kabupaten Buleleng  Dalam  Penempatan  Dan  Pemberian  Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di Luar Negeri. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (2), 22-40.
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran  Dinas  Tenaga  Kerja  Transmigrasi  Kabupaten Buleleng  Dalam  Penempatan  Dan  Pemberian  Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di Luar Negeri. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (2), 22-40