Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 379-389 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.119

## KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS  KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN DOMPU
Anggun Putri Novita 1) , Rosyia Wardani 2) , Baiq Ertin Helmida 3)
123 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram, Provinsi NTB, Indonesia putryds578@gmail.com, rosyia3112@gmail.com, ertin0009@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the quality of public services at the Department of Population and Civil Registry  of  Dompu  Regency.  The  variable  in  this  study  is  the  single  variable  of  Public  Service Quality. The population of this study were residents of Dompu Regency aged 17 years and over who received services at the Department of Population and Civil Registry of Dompu Regency. The sample was determined by the Incidental Sampling technique with a total of 100 respondents who provided services at the Population and Civil Registry Office of Dompu Regency. Data were analyzed using SPSS.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  quality  of  public  services  at  the  Department  of Population  and  Civil  Registry  of  Dompu  Regency  is  70%  higher  than  the  average  ideal  value (accepted), in other words Ho, namely the quality of public services at the Department of Population and Civil Registry of Dompu Regency is lower 70 % (rejected). The conclusion of this research is that the quality of public services at the Department of Population and Civil Registration of Dompu Regency has met most of the expectations of the Dompu people.
Keywords : Quality of Public Service.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan Dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Dompu.  Variabel  dalam  penelitian  ini  yaitu  variabel  tunggal  Kualitas Pelayanan  Publik.  Populasi  penelitian  ini adalah  penduduk  Kabupaten  Dompu  yang  berusia  17 tahun  ke  atas  yang  memperoleh  pelayanan  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten  Dompu.  Sampel  ditentukan  dengan  teknik Sampling  Insidental sejumlah 100 responden yang melakukan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu. Data dianalisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu adalah lebih tinggi 70% dari rata-rata nilai ideal (diterima), dengan kata lain Ho yakni  Kualitas pelayanan publik  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Dompu    lebih  rendah  70% (ditolak). Kesimpulan peneltian ini bahwa kualitas pelayanan publik pada Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu telah memenuhi sebagian besar harapan masyarakat Dompu. Kata Kunci : Kualitas Pelayanan Publik.
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  sebagai  daerah yang otonom mempunyai kebebasan yang luas  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakatnya untuk
mendapatkan  pelayanan  publik  yang berkualitas  dan  terus  meningkat  dari waktu  ke  waktu.  “Kualitas  merupakan suatu  kondisi  dinamis  yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 379-389 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.119
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”  (Tjiptono  (2012:51).  Aktivitas pelayanan  merupakan  pekerjaan  rutin yang  biasa  dilakukan,  baik  dalam organisasi  profit  maupun  organisasi publik.  Pelayanan  merupakan  aktivitas yang  berperan  penting  dalam  pencapaian tujuan setiap organisasi. Kualitas pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan  atau  kebutuhan  pelanggan, dimana  pelayanan  dikatakan  berkualitas apabila  dapat  menyediakan  produk  dan jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan  harapan  pelanggan.  Dalam  hal  ini, kualitas  pada  dasarnya  terkait  dengan pelayanan yang baik, yaitu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan atau masyarakat  secara  memuaskan  (Davis 2011:36).
Istilah pelayanan berasal dari kata
“layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan  pelayanan,  bahkan  secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia  (Sinambela,  2010:3).  Sementara itu,  istilah  publik  berasal  dari  Bahasa Inggris public yang  berarti  umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya  sudah  diterima  menjadi Bahasa  Indonesia  Baku  menjadi  Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai.
Menurut Trigono (2011:94), pelayanan  yang  terbaik  yaitu  melayani setiap saat,  secara tepat  dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong serta professional.  Tujuan  utama  pelayanan ialah untuk mencapai kepuasan masyarakat. Kepuasan dapat terwujud jika pelayanan  yang  diberikan  sesuai  dengan harapan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pelayanan publik yang  diselenggarakan  oleh  aparatur pemerintah masih terdapat banyak kelemahan sehingga belum dapat
memenuhi  kualitas  pelayanan yang diharapkan masyarakat atau publik.
Menurut  Rahmayanty  (2013:85)
memberikan pengertian mengenai pelayanan publik adalah, “segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai upaya  pemenuhan  kebutuhan  penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Menurut Wasistiono  (2011:11)  pelayanan  publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah,  pihak  swasta  atas  nama pemerintah  ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran  guna  memenuhi  kebutuhan dan ataukepentingan masyarakat. Pelayanan  merupakan  kegiatan  utama pada orang yang bergerak di bidang jasa, baik  itu  orang  yang  bersifat  komersial ataupun  yang  bersifat  non  komersial. Namun  dalam  pelaksanaannya  terdapat perbedaan antara pelayanan yang dilakukan  oleh  orang  yang  bersifat komersial  yang  biasanya  dikelola  oleh pihak  swasta  dengan  pelayanan  yang dilaksanakan oleh organisasi non- komersial yang biasanya adalah pemerintah.
Kegiatan  pelayanan  yang  bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan  kegiatan  pelayanan  yang bersifat  non-komersial  kegiatannya  lebih tertuju  pada  pemberian  layanan  kepada masyarakat  (layanan  publik  atau  umum) yang  sifatnya  tidak  mencari  keuntungan akan tetapi berorientasikan kepada pengabdian.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa  pelayanan  publik  adalah  segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang  publik  maupun  jasa  publik  yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di  pusat,  di  daerah,  dan  di    lingkungan Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Badan Usaha  Milik  Daerah,  dalam  rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 379-389 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.119
perundang-undangan. asas-asas
pelayanan publik tersebut, asas pelayanan publik yang meliputi transparasi, akuntabilitas,  kondisional,  partsisipatif, kesamaan  hak,  keseimbangan  hak  dan kewajiaban serta empati dengan customer, pembatasan  prosedur,  kejelasan  tata  cara pelayanan, minimalisasi persyaratan pelayanan dan kejelasan pelayanan sehingga  pelayanan  publik  memiliki kualitas  yang  sesuai  dengan  yang diharapkan masyarakat. Pelayanan publik dilaksanakan  dalam  suatu  rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau.  Untuk  dapat  memberikan pelayanan  yang  memuaskan  pengguna jasa,  penyelenggaraan  pelayanan  harus memenuhi asas-asas pelayanan (Sinambela, 2011:6)
“Sistem pelayanan yang baik tentu akan  menghasilkan  kualitas  pelayanan yang  baik  melalui  penetapan  prosedur pelayanan  yang  jelas  dan  pasti,  sehingga dapat mengurangi penyimpangan- penyimpangan  yang  terjadi.  “kualitas pelayanan  dapat  di  ukur  menggunakan  5 dimensi  (indikator)  kualitas  pelayanan yaitu, Tangible (Bukti  Fisik), Reliability (Keandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan),  Dan Empathy (Empati)” (Tjiptono 2012).
Dalam  meningkatkan  pelayanan publik  pemerintah  daerah  diberikan keleluasaan lebih besar untuk merancang dan  menentukan  sendiri  jenis  pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan  pelayanan  yang  berkualitas terus  meningkat  dari  waktu  ke  waktu. Tuntutan  tersebut  semakin  berkembang seiring  dengan  tumbuhnya  kesadaran bahwa warga negara memiliki  hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan. oleh karena  itu  untuk  dapat  memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh dari  penelitian  terdahulu  pada  Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten  Kulon  Progo.  Dengan  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kualitas pelayanan  di  Badan  Penanaman  Modal dan Perizinan Terpadu  Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam kategori memuaskan  dengan  persentase  sebesar 65%  atau  sebanyak  65  responden.  Hasil perhitungan masing-masing dimensi yaitu: hasil persentase kualitas pelayanan ditinjau  dari  dimensi  bukti  fisik  adalah sebesar 38% atau sebanyak 38 responden yaitu termasuk kategori kurang memuaskan, ditinjau dari dimensi kehandalan  adalah  sebesar  52%  atau sebanyak  52  responden  yaitu  termasuk kategori  memuaskan,    ditinjau  dari dimensi daya tanggap adalah sebesar 50% atau  sebanyak  50  responden  yaitu termasuk  kategori  memuaskan,  ditinjau dari dimensi jaminan adalah sebesar 64% atau  sebanyak  64  responden  yaitu termasuk kategori sangat memuaskan, dan terakhir  ditinjau  dari  dimensi  empati adalah  sebesar  54%  atau  sebanyak  54 responden yaitu termasuk kategori sangat memuaskan. Selain itu, kesesuaian antara kualitas pelayanan dan ekspektasi masyarakat  dengan  hasil  persentase sebesar 54% atau sebanyak 54 responden yaitu termasuk dalam kategori memuaskan.  Dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  kualitas  pelayanan  di  Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten  Kulon  Progo  memuaskan, sedangkan  penelitian  terdahulu  pada Kantor Kecamatan Gondokusuman
Yogyakarta,  Dengan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kualitas  PATEN dalam  kategori  cukup  puas  dengan persentase sebesar 50,0% (50 responden), 25,0%  (25  responden)  dalam  kategori puas,  25,0%  (25  responden)  dalam kategori  tidak  puas.  Kualitas  pelayanan dengan (1) penampilan petugas dan ruang pelayanan (tangible) dalam kategori tidak
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 379-389 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.119
puas dengan frekuensi 37 responden atau sebesar  37,0%,  (2)  kehandalan  petugas (reliability)  dalam  kategori  puas  dengan frekuensi  44  responden  atau  sebesar 44,0%,  (3)  daya  tanggap  yang  diberikan (responsiveness)  dalam  kategori  cukup puas dengan frekuensi 51 responden atau sebesar  51,0%,  (4)  jaminan  waktu (assurance)  dalam  kategori  tidak  puas dengan  frekuensi  42  responden  atau sebesar  42,0%  dan  (5)  empati  petugas (emphaty)  dalam  kategori  puas  dengan frekuensi  48  responden  atau  sebesar 48,0%. Sedangkan pada kantor Kelurahan Tegalbunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon dengan hasil penelitian menunjukan  dapat  disimpulkan  bahwa kualitas pelayanan publik di Kelurahan Tegalbunder  Kecamatan  Purwakarta Kota Cilegon dikategorikan baik, karena mencapai angka 75,65%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan publik  di  Kelurahan  Tegal  bunder Kecamatan  Purwakarta  Kota  Cilegon kurang dari atau sama dengan 70% tidak diterima.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  (Dindukcapil)    Kabupaten  Dompu beralamat  di  Jl.  Soekarno-Hatta  No  9, Dompu, NTB. Sebagai salah satu instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan  administrasi  di  Kabupaten Dompu.  Pelayanan  kependudukan  ini meliputi  pendaftaran  penduduk  dan pencatatan  sipil.  Pendaftaran  peduduk meliputi  pembuatan  Kartu  Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk  (KTP) dan surat  pindah,  sedangkan  pencatatan  sipil meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta  perceraian,  pencatatan  pengakuan anak  dan  pengesahan  anak,  pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan  kewarganegaraan.  Salah  satu pelaksana pelayanan publik, Dindukcapil Kabupaten  Dompu  juga  dituntut  untuk memberikan  pelayanan  yang  berkualitas
sesuai  dengan  harapan  dan  keinginan masyarakat Dompu.
Berdasarkan  pengamatan  awal yang  dilakukan  oleh  peneliti  pada  akhir tahun  2019  pada  Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil)
Kabupaten  Dompu,  terdapat  beberapa permasalahan  terkait  dengan    kualitas pelayanan  seperti  keluhan  masyarakat dengan bentuk pelayanan pegawai Dindukcapil, Permasalahan pertama terkait  dengan  aspek tangible dari  hasil observasi  awal  peneliti,  sarana  dan prasarana  di  Dindukcapil  Kabupaten Dompu  masih  kurang,  seperti    tempat duduk  yang  ada  di  ruang  tunggu  dinilai masih kurang dilihat dari adanya beberapa masyarakat  yang  berdiri  saat  menunggu antrian.  Hal  ini  menjadikan  masyarakat yang mengantri merasa kurang nyaman.
Permasalahan kedua terkait dengan  aspek reliability atau  keandalan, yaitu  belum  memuaskannya  kualitas pelayanan Dindukcail Kabupaten Dompu dilihat dari adanya keluhan dari masyarakat  tentang  proses  pembuatan produk  layanan,  seperti  akta  kelahiran, KK, dan KTP Elektronik (e-KTP).
Permasalahan  ketiga  berkaitan dengan  aspek responsiveness (daya tanggap),  yaitu  pegawai  Dindukcapil dinilai  kurang  cepat  tanggap  dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat  Dompu  melalui  akun  resmi Dindukcapil  Kabupaten  Dompu  pada media
sosial (https://www.facebook.com/pg/Dukcapil Dompu/posts/). Permasalahan keempat terkait dengan  aspek assurance atau  jaminan. Jaminan yang dimaksud meliputi jaminan keamanan  dan  kepuasan  masyarakat pengguna  jasa.  Kantor  Dindukcapil kurang  menjamin  lamanya  pemprosesan produk  yang  salah,  ditunjukkan  dengan ketidakpastian  waktu  yang  diperlukan untuk  membenarkan  produk  tersebut berdasarkan keluhan Ujet Ajet pada akun
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 379-389 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.119
resmi  Dindukcapil  Kabupaten  Dompu pada media sosial.
(https://www.facebook.com/pg/Dukcapil
Dompu/posts/).
Dari  permasalahan  yang  telah dijelaskan, diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(Dindukcapil)  Kabupaten  Dompu  belum memberikan layanan  yang sesuai  dengan harapan dan keinginan masyarakat sehingga melalui penelitian ini akan dapat digambarkan bagaimana kualitas
pelayanan publik pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Dompu. Secara praktis  hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  informasi  tentang kualitas pelayanan publik oleh
Dindukcapil Kabupaten Dompu,
selanjutnya  dapat  menjadi  masukan  bagi pimpinan Dindukcapil Kabupaten Dompu dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik kepada masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian    yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah  peneltian    yang  di  gunakan  untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan  suatu  fenomena  atau peristiwa  yang  terjadi    saat  ini,  dalam variabel tunggal.
Populasi
adalah wilayah generalisasi  yang  terdiri  atas  obyek  atau subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018).
Populasi pada penelitian ini adalah penduduk  Kabupaten  Dompu  yang berusia 17 tahun keatas yang berjumlah 159.169 jiwa. Sampel adalah bagian dari jumlah  dan  karakterisktik  yang  dimiliki oleh  populasi  tersebut.  (Sugiyono,  2018) Untuk  menghitung  penentuan  jumlah sampel  dari  populasi  tertentu  yang dikembangkan,  maka  digunakan  rumus
Slovin didapatkan jumlah sampel sebesar 100.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini    adalah  Data  Kualitatif adalah  data  yang  terbentuk  kata-kata, bukan  dalam  bentuk  angka  (Siyoto  dan Ali, 2015). Data kualitatif pada penelitian ini  adalah  penjelasan  pada  survei pendahuluan.  Data  Kuantitatif    adalah data  yang berbentuk  angka atau bilangan (Siyoto  dan  Ali,  2015).  Data  kuantitatif pada  penelitian  ini  adalah  jawaban  dari angket yang  diukur  secara  secara kuantitatif berdasarkan skala likert.
Sumber data yang digunakan penelitian  ini  adalah  Data  primer merupakan data  yang langsung diberikan kepada peneliti seperti data yang terkumpul  berdasarkan  hasil  wawancara langsung terhadap narasumber dan jawaban  responden  terhadap  kuesioner yang dibagikan . Data sekunder merupakan  sumber  data  yang  tidak langsung diberikan kepada peneliti Teknik Pengumpulan
data dilakukan  dengan Wawancara,  Kuisioner dan Dokumentasi. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti  ingin  mengetahui  hal-hal  dari responden yang lebih mendalam. (Sugiyono,  2018).  Berikutnya  adalah Kuesioner/Angket.  Kuesioner  yang  akan dibuat  oleh  peneliti  berisi  beberapa pertanyaan sesuai dengan objek penelitian yang  nantinya  akan  disebarkan  kepada para  responden.  Peneliti  menggunakan Skala  likert  dalam  proses  pengukuran, dengan  menggunakan  Skala  Likert  maka variabel  yang  akan  diukur  dijabarkan menjadi  indikator  variabel.  Terkahir, Observasi.  Teknik  pengumpulan  data dengan observasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan  pengamatan  secara  langsung di lapangan.
Variabel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  variabel  tunggal yaitu  Kualitas  Pelayanan  Publik.  Secara
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 379-389 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.119
Operasional Variabel, Kualitas pelayanan publik adalah kegiatan pada  Dindukcapil
Kabupaten  Dompu    dalam  pelayanan administrasi meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran peduduk meliputi pembuatan Kartu  Keluarga  (KK),  Kartu  Tanda Penduduk    (KTP)  dan  surat  pindah, sedangkan  pencatatan  sipil  meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan  akta  kematian,  kutipan  akta perceraian,  pencatatan  pengakuan  anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan  kewarganegaraan  yang  sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Pengukuran Variabel
dalam penelitian  ini  menggunakan  skala  likert. Menurut Sugiyono (2018) yang dimaksud dengan  skala  likert  adalah  variabel  yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator variabel.  Kemudian  indikator  tersebut dijadikan  sebagai  titik  tolak  untuk menyusun  item-item  instrument  yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.
Pengujian Hipotesis dilakukan dengan  uji  t  Test  Satu  Sampel  dengan rumus sebagai berikut:
Keterangan: t   = nilai t hitung = nilai  rata-rata
= nilai yang dihipotesiskan
s   = nilai simpangan baku
n   = jumlah sampel
Ho  : (Kualitas  pelayanan publik pada Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu lebih tinggi dari 70% dari rata-rata nilai ideal.) Ha  : (Kualitas  pelayanan publik pada Dinas Dukcapil
Kabupaten Dompu lebih rendah atau sama  dengan    70%  dari  rata-rata nilai ideal.)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Responden  dalam  penelitian  ini adalah  masyarakat  yang  melakukan kegiatan pelayanan pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Dompu. Sampel adalah bagian dari  jumlah  karakteristik  yang  dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Sampling Insidental.  Jumlah  yang  seluruhnya dijadikan  sampel  adalah  sebanyak  100 dari  populasi  sebesar  159.169  orang. Dalam  mengisi  kuesioner,  responden diminta  untuk  memberikan  identitas  diri sebagai penunjang data. Dimana identitas diri  meliputi  jenis  kelamin,  tingkat  usia, dan  pendidikan.  Identitas  Responden Berdasarkan Jenis Kelamin terdiri dari 50 laki-laki  dan  50  perempuan.  Jumlah responden diatas sebanding antara responden laki-laki dan responden perempuan.
Responden  memiliki  usia  yang bervariasi, mulai dari usia 20 tahun hingga usia  50  tahun.  Komposisi  variasi  usia responden dengan rincian tingkat usia 20- 29  tahun  sebanyak  51  orang  dari keseluruhan  sampel,  tingkat  usia  30-39 tahun sebanyak 35 orang dari keseluruhan sampel, tingkat usia 40-50 tahun sebanyak 14  orang  dari  keseluruhan  sampel.  Dari tabel  di  atas  terlihat  bahwa  frekuensi terbesar  responden  berada  pada  rentang usia 20-29 tahun sebesar 51%, sedangkan frekuensi  terkecil  responden  berada  pada rentang  usia  40-50  tahun  yaitu  sebesar 14%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa mayoritas  masyarakat  yang  melakukan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Dompu  adalah usia  produktif,  dimana  pada  usia  20-29 tahun adalah usia dimana banyak aktivitas pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan pengurusan Kartu Keluarga. Responden memiliki latar
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 379-389 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.119
belakang tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Penjabarannya adalah sebagai  berikut  responden  yang  berlatar belakang SD sebanyak 5%, yang berlatar belakang  SMP  berjumlah  8%,  kemudian yang  berlatar  belakang  SMA  berjumlah 52%. Selanjutnya, yang berlatar belakang S1  berjumlah  35%.  Dapat  disimpulkan bahwa  tingkat  pendidikan  responden didominasi oleh responden  yang berlatar belakang  SMA  yakni  sebesar  52%. Sehingga  dapat  diketahui  bahwa  latar belakang  pendidikan  responden  yang didominasi  pendidikan  SMA  menjadi sebuah kebutuhan pada lulusan pendidikan
SMA untuk mencari pekerjaan  sehingga  aktivitas  pelayanan Dinas  Dukcapil  banyak  di  dominasi pendidikan SMA. Sedangkan latar belakang  pendidikan  SD  menjadi  yang terkecil  dikarenakan  masyarakat  paham akan pentingnya pendidikan. Berdasarkan  analisis  deskriptif  yang dilakukan terhadap 100 orang
responden  pada  Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten  Dompu  didapatkan  nilai rata-rata sebesar 3.984 (79,68%) dengan nilai minimum sebesar 3.00 dan nilai maximum 4.73. Kualitas
pelayanan  yang  tertinggi  dirasakan masyarakat  terutama  pada  indikator Responsiveness  rata-rata  diatas  4.0 (80%)  begitu  pula  halnya  dengan pelayanan-pelayanan  lainnya  tidak  ada di bawah rata-rata 3.8 (76%).
Berdasarkan  data  yang  diperoleh, maka skor ideal yang diperoleh adalah 5 x 15  x  100  =  7.500  (5  =  nilai  dari  setiap jawaban  pernyataan  yang  diajukan  pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 15 = jumlah item pernyataan yang  diajukan    kepada  responden,  100  = jumlah sampel yang dijadikan responden). Nilai  Rata-rata  ideal  (7500:100)  =  75. Dengan  demikian  terkait  dengan  dugaan hipotesis  kualitas  pelayanan  Dindukcapil Dompu  tidak  lebih  dari  70%,  maka
didapat  nilainya  yakni  70%  x  75  =  52,5. Dari  hasil  perhitungan  di  atas  yang kemudian  dianalisis  dengan  SPSS  (t  test satu  sampel),  maka  didapatkan  t  hitung sebagai berikut:
Tabel 1. One-Sample Test One-Sample Test
Test Value = 52.5 T D f Sig. (2- taile d) Mean Differen ce 95% Confidence Interval  of the Difference Low er Uppe r Kualitas Pelayan an Publik 12.9 48 9 9 .000  7.26000  6.14 75 8.37 25
Ho  :  Kualitas  pelayanan  publik  pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten  Dompu  adalah lebih tinggi dari 70% dari rata-rata nilai ideal.
Ha  :  Kualitas  pelayanan  publik  pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten  Dompu  adalah lebih  rendah  atau  sama  dengan 70% dari rata-rata nilai ideal.
Ho  : μo > 70% dari nilai rata-rata ideal (52,5)
Ha  : μo ≤ 70% dari nilai rata-rata ideal (52,5) Tingkat signifikansi menggunakan α = 5% (0,05) df= n-1 =100-1 = 99 sehingga diperoleh t tabel = 1,660
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 379-389 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.119
Kriteria pengujian pihak kiri, Ho diterima dan Ha ditolak apabila –t tabel <  t  hitung.  Pengambilan  keputusan tidak  menggunakan  signifikansi  (dua sisi) dalam tabel 4.13, karena penelitian ini  uji  hipotesisnya  menggunakan  satu sisi.  Pengambilan  keputusan  dengan cara  membandingkan  nilai  t  tabel dengan t hitung, jika – t tabel < t hitung, maka  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak. Berdasarkan hasil analisis data didapatkan nilai t tabel  (– 1,660) lebih kecil dari pada t hitung (t test) 12.948, maka  dapat  disimpulkan  Ho  diterima dan  Ha  ditolak  dalam  artian  hipotesis yang  mengatakan bahwa kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten  Dompu  adalah  lebih  tinggi dari  70%  dari  nilai  rata-rata  ideal (diterima),  dugaan  bahwa  Kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu adalah lebih rendah atau  sama  dengan  70%  dari  nilai  rata- rata ideal itu tidak tepat atau di tolak.
Dari pengujian hipotesis menjelaskan bahwa Kualitas pelayanan publik  pada  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu adalah lebih  rendah  atau  sama  dengan  70% dari  nilai  rata-rata  ideal  ditolak,  yang diterima  adalah  kualitas  pelayanan publik  pada  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu adalah lebih tinggi dari 70% dari rata-rata nilai ideal.  Kesimpulan  didapatkan  dari perbandingan –t tabel < t hitung atau – 1,660 < 12.948. Dengan demikian dapat dikatakan  bahwa  pelayanan  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu lebih dari 70% telah memenuhi harapan publik (masyarakat) Kabupaten Dompu.
Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan, oleh Abdurohman  (2011)  tentang  “Kualitas
Pelayanan Publik Di Kelurahan
Tegalbunder  Kecamatan  Purwakarta
Kota  Cilegon”  dengan  hipotesis  yang menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan publik  di  Kelurahan  Tegalbunder Kecamatan  Purwakarta  Kota  Cilegon kurang    dari  atau  sama  dengan  70% diterima.  Hasil  Pengujian  hipotesis  ini menunjukkan  bahwa  Ho  diterima  dan Ha ditolak.
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Dompu  Sebagai  salah  satu  instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan  administrasi  di  Kabupaten Dompu.  Pelayanan  kependudukan  ini meliputi  pendaftaran  penduduk  dan pencatatan  sipil.  Pendaftaran  peduduk meliputi  pembuatan  Kartu  Keluarga (KK),  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) dan surat pindah, sedangkan pencatatan sipil  meliputi  pembuatan  kutipan  akta kelahiran,  kutipan  akta  kematian, kutipan  akta  perceraian,  pencatatan pengakuan anak  dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan,  sebagai  salah  satu pelaksana pelayanan
publik,
Dindukcapil    Kabupaten  Dompu  juga dituntut  untuk  selalu  memberikan pelayanan  yang  berkualitas  sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Dompu. Dari hasil penelitian menunjukkan sebagian besar harapan  masyarakat  sudah  terpenuhi namun  belum  optimal.  Untuk  hal  itu Dindukcapil  Kabupaten  Dompu  perlu secara kontinyu meningkatkan kualitas pelayanannya.  Dalam  meningkatkan pelayanan  publik  pemerintah  daerah diberikan keleluasaan lebih besar untuk merancang  dan  menentukan  sendiri jenis  pelayanan  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat.  Seiring  dengan  hal  itu tuntutan
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 379-389 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.119
ke  waktu.Tuntutan  tersebut  semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara
memiliki  hak  untuk  dilayani  dan kewajiban  pemerintah  daerah  untuk dapat memberikan
pelayanan.
Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik bukan hanya menciptakan  sebuah  pelayanan  yang efisien, tetapi juga
bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan dengan tanpa  membeda-bedakan  status  dari masyarakat  yang  dilayani.  Salah  satu filosofi  dari  otonomi  daerah  adalah semakin mendekatkan pelayanan
kepada  masyarakat,  oleh  karena  itu untuk  dapat  memberikan  pelayanan yang baik terhadap masyarakat, selayaknya  perlu  diketahui  terlebih dahulu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uji  deskriptif  yang dilakukan  terhadap  100  orang  responden pada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  (Dindukcapil)    Kabupaten  Dompu didapatkan  nilai  rata-rata  sebesar  3.984 (79,68%)  dengan  nilai  minimum  sebesar 3.00 dan nilai maximum 4.73. Dari hasil analisis  t  Test  menunjukan  bahwa hipotesis ditolak. Jika – t table < t hitung, maka  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak.  Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan  –  1,660  <  12.948,  maka  Ho diterima dan Ha ditolak.
Dindukcapil  Kabupaten  Dompu
hendaknya secara kontinyu untuk
meningkatkan kualitas pelayanannya
sesuai  dengan  harapan  dan  kebutuhan masyarakat  terutama  dalam  hal  memberi jaminan  ketepatan  waktu  penerbitan dokumen. Selain itu perlu juga menyelenggarakan    program  pelatihan untuk.  dapat  meningkatkan  kapasitas pengetahuan  dan  keterampilan  pegawai yang akan menunjang kegiatan pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurohman, (2011). Kualitas Pelayanan Publik  di  Kelurahan  Tegalbunder
Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon .  Abstrak,  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
Ashariyah,  N.,  (2017). Analisis  Kualitas Pelayanan  di  Badan  Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten  Kulon  Progo.Abstrak , Jurusan  Pendidikan  Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Crystalia,  O.  G.,  (2015). Kualitas Pelayanan Publikdi Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon  Progo .  Abstrak,  Jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
David, F. R. (2011). Manajemen Strategi Konsep . Emzir.
Dwiyanto, A., (2008). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Dwiyanto, A., (2009). Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik . Yogyakarta:
Gava Media.
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IMB SPSS 23 . Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hardiyansyah, (2011). Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya . Yogyakarta: Gava Media
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 379-389 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.119
Hardiyansyah. (2011). Kulitas Pelayanan Publik . Yogyakarta : Gava Media.
Hulfiah, S., (2012). A nalisis Pelayanan Publik Pada Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru . Abstrak, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
Kasmir, (2011). Etika Customer Service . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Kotler, P., & Keller, K.L. (2011). Manajemen Pemasaran . Jakarta :
Erlangga.
Kriyantono, (2008). Public Relations Writing . Jakarta : Media Group.
Kusdarini, E., (2011). Dasar – Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas–Asas Umum Pemerintahan yang Baik . Yogyakarta: UNY Press.
Kuswati, R. E., (2017). Kualitas
Pelayanan Publik di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul . Abstrak, Jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik . Jakarta : STIE YKPM.
Moenir, H. A. S., (2002). Manajemen Kantor. Jakarta : Yudhistira.
Moenir. (2014). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Jakarta : Bumi Aksara.
Mutiafera, G. N., (2017). Kualitas
Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sedayu Kabupaten
Bantul . Abstrak, Jurusan Pendidikan
Administrasi Perkantoran Fakultas
Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
Rahmayanty, N. (2013). Manajemen Pelayanan Prima . Yogyakarta : Graha Ilmu.
Ratminto dan Winarsih, A. S., (2015). Manajemen Pelayanan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ramdhani, V. D., (2015). Kualitas
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kantor Kecamatan
Gondokusuman Yogyakarta . Abstrak, Jurusan Pendidikan
Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri
Yogyakarta.
Riduwan, (2014). Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian . Bandung : Alfabeta.
Setyobudi, I., & Daryanto, (2014). Konsumen dan Pelayanan Prima . Yogyakarta: Gava Media.
Sinambela, L. P., (2007). Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi . Jakarta: Bumi
Aksara. Sinambela, L. P., (2011). Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan,
Implementasi . Jakarta: Bumi
Aksara.
Siyoto, & Ali. (2015). Dasar Metodologi Penelitian . Yogyakarta : Literasi
Media Publising.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D .
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 379-389 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.119
Bandung : Alfabeta.
Sutopo, A., (2017). Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung . Abstrak, Jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
Tangkilisan, (2015). Manajemen Publik , Jakarta : Gramedia Widia.
Tjiptono, & Chandra, G., (2005). Service, Quality & Satisfaction , Yogyakarta: Andi Offset. Tjiptono, F. (2012). Service Management Mewujudkan Layanan Prima . Yogyakarta : CV Andi Offset.