VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM

## GAGASAN PENATAAN KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PANDAPOTAN MATONDANG
Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Riau
Abstrak Abstract
Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi telah diatur melaui berbagai perundang-undangan seperti di KUHAP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan konsep ideal gagasan penataan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu antara KPK, POLRI dan Kejaksaan hendaknya membuat standar operasional pelaksanaan kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan atau membentuk tim kerjasama yang khusus untuk menangani tindak pidana korupsi tertentu yang melibatkan aparat penegak hukum melalui MOU yang dibuat secara bersama oleh kelembagaan tersebut sehingga tidak timbul konflik-konflik antar lembaga.
This research is a normative law where the literature he rested primarily with the starting point of the legislation governing the Commission and the National Police. The results of this study is that the powers of inquiry and investigation into corruption has been regulated through various laws such as the Criminal Code, Act No. 2 of 2002 on the Police, Law No. 16 of 2004 on the Attorney and Law number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. And the concept of the ideal notion of structuring powers of inquiry and investigation of corruption, ie between the Commission, the National Police and the Attorney General should make operational standards enforcement authorities as set out in legislation or form a team of co-operation to handle corruption cases certain law enforcement officials through the MOU are made jointly by the institutions so that no conflicts arise between agencies.
Kata kunci : Penyelidikan, Penyidikan, Korupsi

## A. Latar Belakang Masalah
Selama  ini,  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia institusi yang berwenang memberantas korupsi adalah Kepolisian Negara RI (yang  selanjutnya  disingkat POLRI), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disingkat KPK), dan Kejaksaan Agung RI. Terkait dengan  penelitian  ini,  yang  akan  menjadi  objek  penelitian  dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia aparatur yang dimaksud adalah POLRI dan KPK.
POLRI dan KPK sebagai dua institusi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan korupsi diharapkan mampu untuk saling bekerjasama secara professional. Oleh karena itu, akan sangat mungkin terjadi ketidak selarasan yang berujung pada sengketa kewenangan antara POLRI dan KPK. Dengan demikian  sengketa  antar  penegak  hukum  dalam  hal  penyidikan  tindak pidana  korupsi  tidak  dapat  dihindari  karena  berkaitan  langsung  dengan mereka  yang  memiliki  kepentingan  terhadap  suatu  perkara  tindak  pidana yang terjadi. Proses demikian membawa citra buruk sehingga berakibat pada sengketa kewenangan antar lembaga negara. Secara definitif yang dimaksud dengan  sengketa  kewenangan  antar  lembaga  negara  yaitu  perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim antar lembaga negara yang
Pandapotan M.
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
satu  dengan  lembaga  negara  lainnya  mengenai  kewenangan  yang  dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut. 1
KPK  dibentuk  untuk  mengatasi,  menanggulangi  dan  memberantas korupsi  di  seluruh  Indonesia.  Pembentukan  KPK  dikarenakan  penegakan hukum  dalam  memberantas  korupsi  tidak  berjalan  dengan  baik.  Padahal korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime )  karena  telah  meluas  di  seluruh  Indonesia.  Dampaknya  jelas,  negara dirugikan serta hak-hak sosial dan ekonomi masyarakatpun terabaikan. Oleh karena  itu,  pemberantasan  korupsi  perlu  dilakukan  melalui  KPK  yang bersifat  independen  dan  diberi  kewenangan  yang  luas.  Sehingga pemberantasan  korupsi  diharapkan  dapat  dilakukan  secara  sistematis, efektif  dan  maksimal,  serta  dengan  tujuan  meningkatkan  daya  guna  dan hasil  guna  terhadap  upaya  pemberantasan  korupsi.  KPK  merupakan lembaga  negara  yang  memiliki  kewenangan  atributif  yang  diperoleh berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. KPK mempunyai tugas: 2
1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan  terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM di KORLANTAS POLRI tersebut,  masing-masing  dari  POLRI  dan  KPK  telah  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  sesuai  dengan  kewenangannya  masing- masing sehingga ketegangan antara KPK dan POLRI kembali terjadi. Dua lembaga penegak hukum itu saling mendahului untuk menyelesaikan kasus dugaan  korupsi  pengadaan  alat  simulator  surat  izin  mengemudi  (SIM) senilai Rp 190 miliar. Konflik ini muncul karena KPK dan POLRI memiliki wewenang  menurut  undang-undangnya  masing-masing  yang  kemudian dijadikan  acuan  untuk  menyelesaikan  kasus  ini  dan  POLRI  merasa  tidak terikat  dengan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Contoh  lain  yang  mengindikasikan  tidak  baiknya  penataan kewenangan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  adalah  terkait  dengan penetapan Anggota Polri Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Meski menurut  Polri  tidak  ada  bukti  yang  cukup  menetapkan  petinggi  Polri tersebut  sebagai  tersangka  namun  berdasarkan  hasil  penyidikan  KPK  hal tersebut  telah  dikuatkan  dengan  bukti-bukti  yang  dimiliki  sebagai  syarat sah  penetapannya  sebagai  tersangka.  Hal  ini  tentunya  tidak  menutup
1 Dessy Artina , Legal Standing Lembaga Negara Dalam Sengketa Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya diberikan undang-undang Dasar . Jurnal Konstitusi, Vol, IV, No. 1, Juni 2011, Hlm. 94.
2 Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pandapotan M.
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
kemungkinan  akan  terjadinya  benturan  atau  tumpang  tindih  ( over lapping )  kewenangan  antar  lembaga  penegak  hukum.  Hal  ini  penting untuk  segera  diatasi  agar  upaya  pemberantasan  korupsi  tidak  menemui jalan  buntu  akibat  terjadinya  perebutan  kewenangan  penyidikan  antar lembaga penegak hukum.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi
2. Bagaimana  konsep  ideal  penataan  kewenangan  penyelidikan  dan penyidikan tindak pidana korupsi.

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup  dan  identifikasi  masalah  melalui  pendekatan  yuridis  normatif. Dalam  penelitian  normatif  ini  penulis  melakukan  penelitian  asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara  mengadakan  identifikasi  terlebih  dahulu  terhadap  kaidah-kaidah hukum  yang  telah  dirumuskan  didalam  perundang-undangan.  Di  dalam penelitian  ini  penulis  mengamati  tentang  konsep  pengaturan  kewenangan penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  selanjutnya  didukung oleh  literatur-literatur  yang  dibuat  oleh  para  ahli  hukum  yang  terkait dengan  tindak  pidana  korupsi  dan  lembaga  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.  Selanjutnya  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif 3 , peneliti  menerangkan  dengan  jelas  dan  rinci  melalui  interprestasi  data dengan  menghubungkan  keterkaitan  data  yang  satu  dengan  yang  lainnya dan  dianalisa  berdasarkan  teori  hukum  maupun  ketentuan  hukum  yang berlaku  dan  pendapat  para  ahli,  untuk  kemudian  menarik  kesimpulan secara  deduktif  yakni  suatu  cara  penarikan  kesimpulan  dari  hal-hal  yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. 4

## D. Hasil Dan Pembahasan
a. Pengaturan  Kewenangan  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Tindak Pidana Korupsi Kewenangan  penyelidikan  dan  penyidikan  dalam  penanganan  tindak pidana  korupsi  dimiliki  oleh  beberapa  lembaga  negara  antara  lain: Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK), sedangkan  pengaturan  mengenai  kewenangan  penyelidikan  dan penyidikan  terhadap  perkara  tindak  pidana  korupsi  diatur  didalam beberapa  peraturan  perundang-undangan  antara  lain:  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang  Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  KUHAP,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor
3 Ibid , hlm. 32.
4 Sudjarwo, MS, Metodologi Penelitian Sosial , Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 19.
Pandapotan M.

## VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5
1. Pengaturan  Kewenangan  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Tindak  Pidana Korupsi dalam UU Kepolisian. Didalam  tugas  pokok  penegakkan  hukum,  Kepolisian  Nagara Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang salah satunya yaitu melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana.  Hal tersebut  diperjelas  didalam  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  g  yang  berbunyi ”Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  bertugas  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan  perundang-undangan lainnya.” Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa Ketentuan Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  memberikan  peranan  utama  kepada Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  penyelidikan  dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.
Setelah  terbentuknya  KPK,  Mengingat  KPK  khusus  dibentuk  untuk memberantas  Tindak  Pidana  Korupsi,  kewenangan  yang  dimiliki  oleh POLRI    dalam  penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi  dibatasi  pada kewenangan  yang    dimiliki  oleh  KPK,  sehingga  POLRI  Berwenang Melakukan  penyidikan  terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  tidak melibatkan  aparat  penegak    hukum,  penyelenggara  negara,  dan  orang lain yang ada kaitannya dengan  Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh  aparat  penegak  hukum  atau  penyelenggara  Negara,  wewenang penyidikan  terhadap  Tindak  Pidana    Korupsi  yang  tidak  mendapat perhatian masyarakat; dan/atau wewenang  penyidikan terhadap Tindak Pidana  Korupsi  yang  menyangkut  kerugian  negara  kurang  dari Rp.1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah).  Bahwa,  dalam    hal  Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum,  penyelenggara negara,  dan  orang  lain  yang  ada  kaitannya  dengan    tindak    pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara,  mendapat  perhatian  masyarakat,    dan/atau  menyangkut kerugian  negara  paling  sedikit  Rp.1.000.000.000,00  (satu  milyar rupiah),  POLRI  juga  berwenang  melakukan  penyidikan  jika  KPK melimpahkan perkara korupsi tersebut kepada penyidik POLRI.
2. Pengaturan  Kewenangan  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Tindak    Pidana Korupsi dalam UU Kejaksaan
Berdasar  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2004 tentang  Kejaksaan RI menyatakan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan  mempunyai  tugas  dan  wewenang  salah  satunya  mengenai penyidikan  yaitu  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu berdasarkan undang-  undang, dimana dalam penjelasannya kewenangan tersebut  mengenai  kewenangan  sebagaimana  diatur  misalnya  dalam
5 Shinta Utami, Telaah sinkronisasi hukum kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi , Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011, hlm. 43.
Pandapotan M.

## VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia  dan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  jo.  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dengan ketentuan dari Pasal tersebut memperlihatkan dengan jelas akan  kewenangan  jaksa  dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak pidana korupsi. Selain itu di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa  tugas  dan  wewenang  Kejaksaan  yang  lainnya  adalah  melengkapi berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat  melakukan  pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya  dikoordinasikan  dengan  penyidik.  Dalam  hal  ini dijelaskan  bahwa  untuk  melengkapi  berkas  perkara,  pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 6
a. Tidak dilakukan terhadap tersangka;
b. Hanya  terhadap  perkara-perkara  yang  sulit  pembuktiannya,  dan/atau dapat  meresahkan  masyarakat,  dan/atau  yang  dapat  membahayakan keselamatan Negara;
c. Harus  dapat  diselesaikan  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  setelah dilaksanakan  ketentuan  Pasal  110  dan  138  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
d. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik. Berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI di  dalam  melakukan  penegakkan  hukum  tidak  diatur  mengenai kewenangan  kejaksaan  dalam  melakukan  penyelidikan  terhadap  suatu tindak  pidana  karena  kewenangan  penyelidikan  oleh  Kejaksaan  untuk menangani  suatu  tindak  pidana  seperti  korupsi  kewenangan penyelidikan  tersebut  telah  melekat  dengan  kewenangan  penyidikan yang  dimiliki  oleh  Kejaksaan  dalam  menangani  suatu  tindak  pidana Pada umumnya, Kejaksaan mempunyai tugas utama adalah Penuntutan di  bidang  Peradilan  Pidana  termasuk  didalamnya  pada  tindak  pidana korupsi.  Namun  mengenai  kewenangan  penyelidikan  terhadap  tindak pidana korupsi, kewenangannya melekat pada kewenangan penyidikan. Disamping itu, untuk kesempurnaan penyelesaian suatu perkara pidana baik  mengenai  perkaranya  itu  sendiri  maupun  mengenai  cara-cara penyelesaiannya  ataupun  untuk  kepentingan  hukum  orang  yang  kena perkara  yang  selalu  harus  menajdi  pedoman  bagi  para  pejabat  dalam mengerjakan  perkara-perkara  itu,  jaksa  perlu  turut  campur  tangan  di dalam  segala  tindakan-tindakan  penyelesaian  perkara  dari  mula-mula perkara itu diungkap. Maka untuk kesempurnaan pemeriksaan perkara dalam  keseluruhannya  yang  pada  hakekatnya  ditujukan  kepada pekerjaan  penuntutan  perkara  itu  pada  sidang  peradilan,  jaksa  perlu mempunyai  wewenang  penyidikan.  Guna  menjamin  lancarnya penyidikan  dan  penuntutan  perkara-perkara  tindak  pidana,  sewaktu-
6 Shinta Utami, Op, Cit . hlm, 45.
Pandapotan M.
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
waktu  jaksa  menganggap  perlu  dapat  diadakan  pertemuan  dengan penyidik lainnya.
3. Pengaturan  Kewenangan  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Tindak  Pidana Korupsi dalam KUHAP. Berdasar Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna  menentukan dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur dalam  undang-undang  ini.  Menurut  Pasal  1  ayat  (4)  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini  untuk  melakukan  penyelidikan.  Sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (5) KUHAP  di  atas,  maka  tugas  pokok  penyelidik  adalah  mencari  dan menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
Dari ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 KUHAP dapat diperinci terhadap  fungsi  dan  wewenang  penyelidik  adalah  (Lilik    Mulyadi, 2000:37-38):
a. Apabila  dilihat  dari  fungsi  dan  wewenang  penyelidik  berdasarkan hukum dapat berupa:
1) Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang  tentang  adanya tindak pidana;
2) Mencari keterangan dan barang bukti;
3) Menyuruh  berhenti  seseorang  yang  dicurigai  dan  menanyakan  serta memeriksa tanda pengenal diri;
4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
b. Apabila  dilihat  dari  fungsi  dan  wewenang  penyelidik  berdasarkan perintah penyidik dapat berupa:
1) Penangkapan,  larangan  meninggalkan  tempat,  penggeledahan  dan penyitaan;
2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik
c. Apabila  dilihat  dari  hasil  membuat  dan  menyampaikan  laporan pelaksanaan tindakan penyelidik kepada penyidik: Untuk itu, penjelasan Pasal 5 huruf a angka 4 KUHAP menyebutkan yang dimaksud ”tindakan lain”  adalah  tindakan  penyelidik  untuk  kepentingan  penyelidikan dengan syarat:
1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2) Selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan  dilakukannya tindakan jabatan;
3) Tindakan  itu  harus  patut  dan  masuk  akal  dan  termasuk  dalam lingkungan jabatannya;
4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;dan
5) Menghormati hak asasi manusia.
Pandapotan M.

## VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
Sedangkan  mengenai  penyidikan  atau  ”opsporing”  itu  menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menentukan tersangkanya.  Mengenai  personil  dari  penyidik  sebagaimana  ditentukan Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh undang-undang.  Sedangkan  mengenai  syarat  kepangkatan  pejabat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) KUHAP dan  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  27  Tahun  1983 tentang  Pelaksanaan  KUHAP  dapat  disebutkan  bahwa  syarat  kepangkatan pejabat  polisi  negara  RI  itu  sekurang-kurangnya  Pembantu  Letnan  Dua Polisi,  sedangkan  pejabat  pegawai  negeri  sipil  yang  diberi  wewenang penyidikan adalah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Gol II/b) atau yang disamakan dengan itu.
4. Pengaturan  Kewenangan  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Tindak  Pidana Korupsi dalam UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002,  KPK mempunyai  kekuatan  ekstra  dibandingkan  aparat  penegak  hukum  lainnya. Selain dapat melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan (fungsi yang selama  ini  dipegang  oleh  Polisi),  KPK  juga  dapat  melaksanakan  fungsi penuntutan (fungsi yang selama ini di pegang oleh Kejaksaan). Berdasarkan alasan-alasan  tertentu,  KPK  bahkan  diberi  kewenangan  untuk  mengambil alih  proses  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  atas  suatu  tindak pidana  korupsi  yang  sebelumnya  ditangani  oleh  aparat  penegak  hukum lainnya  (Kepolisian  dan  Kejaksaan)  untuk  dilaksanakan  sendiri  oleh  KPK. Mengenai  ketentuan  umum  kewenangan  penyelidikan  dan  penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 huruf  a,  Pasal  8  ayat  (2),  (3),  (4),Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  11,  Pasal  12,  dan Pasal 38 sampai dengan Pasal 41.
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas-tugas sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut:
a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
c. Melakukan penyelidikan, peenyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. Konsep Ideal penataan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak Pidana Korupsi
Pandapotan M.
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  pakar-pakar  ilmu  hukum, masyarakat dan organisasi di dalam masyarakat untuk membuat bagaimana korupsi  bisa  diberantas  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Tetapi upaya  tersebut  bukan  merupakan  suatu  yang  mudah  untuk  dilaksanakan karena  membutuhkan  keseriusan  bagi  setiap  komponen  dalam  sistem  yang tersedia.
Sungguh mengecewakan hasil yang didapat oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu melihat bahwa pemberantasan korupsi hanya dibilang sedikit  lebih  maju  daripada  yang  semestinya.  Namun  demikian  hasil  yang didapatkan ini adalah merupakan kinerja yang tidak sebanding dengan apa yang telah diharapkan oleh masyarakat.
Kenyataan  tersebut  tampak  nyata  bahwa  semakin  sengsaranya  rakyat Indonesia  terhadap  korupsi  yang  melanda  Indonesia.  Berbagai  upaya  telah dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia  terhadap  pemberantasan  korupsi, tetapi  pada  kenyataannya    tren  korupsi  makin  lama  makin  meningkat. Sampai  saat  sekarang  ini  tidak  lebih  kurang  dari  150  Kepala  Daerah  baik bupati  atau  walikota  atau  gubernur  sudah  dijadikan    tersangka  dalam kejahatan korupsi. 7
Dilihat  dari  segi  komisi  yang  menangani  sudah  banyak  komisi  yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dibuat oleh Presiden tetapi pada  kenyataannya  korupsi  merupakan  momok  yang  sangat  menakutkan bagi bangsa ini. Adapun penegak hukum yang sudah menangani masalah ini yaitu,  adanya  Polri,  Jaksa  dan  Hakim.  Namun  ketiga  lembaga  penegak hukum itu dianggap mandul.
Setelah  era  reformasi  bergulir  muncul  lah  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan munculnya KPK akan membawa angin segar dalam pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.  Tidak  tanggung-tanggung  komisi pemberantasan korupsi menangkap baik itu mantan Menteri, anggota DPR dan banyak lagi pejabat negara yang ditangkap dan dijeblos ke KPK ke dalam Rumah Tahanan Negara.
Pada akhirnya, upaya yang dilakukan KPK bukan menurunkan seorang untuk  tidak  melakukan  korupsi  tetapi  malah  meningkat.  Tentunya  hal  ini disebabkan  oleh  ketidakmauan  sesorang  tidak  melakukan  korupsi. Kebiasaan  berprilaku  koruptif  yang  terus  berlangsung  di  kalangan masyarakat salah satunya disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. 8
Korupsi  kelembagaan  ini  selalu  merusak  sistem  ketatanegaraan  dan perekonomian  negara,  karena  itu  yang  diperlukan  perhatian  adalah, pertama melakukan  tindakan  secara  terintegrasi  dari  lembaga  penegak hukum melalui integrated criminal justice system, artinya diantara penegak hukum  harus  memiliki  suatu balanced  and  equal  of  powe, suatu kewenangan  yang  berimbang  dan  sama  diantara  para  penegak  hukum.  hal
7 Muhammad Nurul Huda, Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana, Uir Pres, 2012, hlm. 120.
8 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi Buku Saku untuk  Memahami Tindak Pidana Kurupsi, Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm.1
Pandapotan M.
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
ini  untuk  menghindari  diskriminasi  kewenangan  lembaga  yang  justru  akan melemahkan  penegakan  hukum  terhadap  korupsi,  selain  itu  justru diskriminasi  kewenangan  akan  menimbulkan  dis-integrasi  penegakan hukum.  dalam  sistem  peradilan  pidana,  tingkat  keberhasilan  pencegahan dan pemberantasan korupsi justru harus dilandasi adanya suatu integrated criminal  justice  system, dan  bukannya  menciptakan  sistem  diskriminasi kewenangan,  akhirnya  terjadi  penegakan  hukum  yang  terpilah,  sehingga sering  timbul  anekdot,  lebih  baik  disidik  Polri  dan  Kejaksaan  Agung daripada  KPK.  Tujuan  penegakan  hukum  bukanlah  menimbulkan  dis- integrasi  diantara  lembaga  penegakan  hukum,  tetapi  bagaimana memaksimalkan  penegakan  hukum  yang  non-diskriminatif  wewenang. Kedua ,  selain  itu  eksistensi  independensi  dalam  proses  penegakan  hukum merupakan  suatu  wacana  yang  imperative  sifatnya.  Akan  menjadi  sulitlah bagi  Polri  dan  Kejaksaan  Agung  memaksimalkan  pemberantasan  korupsi selama  independensi  dalam  konteks  limitative  masih  dalam  status  sub- ordinasi  kekuasaan  eksekutif  tertinggi,  sehingga  terkesan  adanya  suatu kekuasaan otoriter yang permessif. Dari kajian sosiologis yuridis,  gangguan optimal  independensi  penegak  hukum  justru  dari  lingkaran  internal kekuasaan,  sehingga  selama  masih  ada  hubungan  sub-ordinasi  penegak hukum  dan  kekuasaan  tertinggi  eksekutif,  kegamangan  kehendak  penegak hukum korupsi akan selalu minimal hasilnya. 9
Dapat dipahami bahwa pada dasarnya telah diatur tentang mekanisme koordinasi  dan  kerjasama  antarinstitusi  penegak  hukum,  khususnya  dalam hal  ini  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kepolisian  dan  Kejaksaan  dalam memberantas  korupsi  di  Indonesia.  Peluang  ini  harus  dimanfaatkan  sebaik mungkin oleh penegak hukum untuk melaksanakan penanggulakan korupsi. Semua institusi penegak hukum harus bersatu untuk memberantas korupsi di  Indonesia. 10 KPK  tidak  akan  menjadi  efektif  jika  hanya  bekerja  sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan institusi atau lembaga terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai hubungan khusus dengan kejaksaan  dalam  Penegakan  Hukum  Pemberantasan  Korupsi  selain semagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002. Hubungan  khusus  tersebut  tercantum  dalam  Keputusan  Bersama  Ketua Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia No,Kep_11121    2005  tentang  Kerjasama  Komisi  Pemberantasan  Korupsi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Dalam  keputusan  bersama  Komisi  Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung RI tersebut ditentukan mengenai kerjasama untuk saling  membantu  dalam  pemberantasan  korupsi  secara  optimal  dan meningkatkan  kapasitas  serta  kemampuan  KPK  dan  Kejaksaan  (Pasal  2),
9 Indriyanto Seno Adji, Op.Cit, hlm. 81.
10 Legal Standing Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar 2015, hlm.95
Pandapotan M.

## VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
kerjasama  saling  membantu  bersifat  fungsional  (Pasal  3),  kerjasama mengenai bantuan personal dan operasional (Pasal 4).
Kerjasama  KPK  dengan  kepolisian  dan  kejaksaan  sebagaimana  diatur dalam  ketentuan-ketentuan  yang  diuaraikan  tersebut,  menunjukan  bahwa KPK  dalam  melaksanakan  kewenangan  kekhususannya  berbeda  dengan kewenangan  kepolisian  dan  kejaksaan.  KPK  tidak  melaksanakan kewenangan  kekhususan  yang  luar  biasa  tersebut  secara  otoriter  dalam pemberantasan  korupsi,  tetapi  masih  memerlukan  kerjasama  dengan kepolisian  dan  kejaksaan  walaupun  kewenangan  yang  dimiliki  masing- masing  instansi  tersebut  berbeda.  Dengan  demikian,  dengan  adanya kerjasama  antara  KPK  dengan  kepolisian  dan  kejaksaan  dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak ada lagi benturan-benturan atau saling  tumpang  tindih  kewenangan  KPK  yang  memiliki  kewenangan kekhususan  tersebut  dengan  kewenangan  kepolisian  dan  kewenangan kejaksaan  dalam  penegakan  hukum  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif.

## E. Kesimpulan
1. Untuk menanggulangi agar kejahatan korupsi dapat diminimalisir perlu kerjasama  antar  penegak  hukum  dalam  hal  ini  baik  KPK,  POLRI maupun  Kejaksaan  secara  sistemik  dan  terpadu  terutama  dalam  upaya pelakasanaan  kewenangan  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana korupsi.  Pengaturan  kewenangan  penyelidikan  dan  penyidikan  telah diatur  dalam  beberapa  aturan  yang  berlaku  yaitu  di  dalam  KUHAP, Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian,  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang    Kejaksaan,  dan  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
2. Konsep  yang  ideal  dalam  hal  penataan  kewenangan  penyelidikan  dan penyidikan  tindak  pidana  korupsi  yaitu  masing-masing  lembaga  baik KPK, POLRI dan Kejaksaan membuat standar operasional  pelakasanaan kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan atau  membentuk  tim  kerjasama  yang  khusus  untuk  menangani  tindak pidana korupsi tertentu yang melibatkan aparat penegak hukum melalui MOU  yang  dibuat  secara  bersama  oleh  kelembagaan  tersebut  sehingga tidak  timbul  konflik-konflik  antar  lembaga  yang  justru  akan  membawa citra negative terhadap penegakan hukum di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Denny  Indrayana,  2008,  Negara  Antara  Ada  dan  Tiada  Reformasi  Hukum Ketatanegaraan,  Kompas Media Nusantara, Jakarta.
Firmansyah Arifin, dkk, 2005, Lembaga Negara  dan Sengketa  Kewenangan Antar  Lembaga  Negara,  Konsorsium  Reformasi  Hukum  Nasional (KRHN), Jakarta.
Hardjono, Kedudukan  dan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Sistem  Ketatanegaraan  di  Indonesia ,  Makalah  Seminar  Pusat Pengembangan  Otonomi  Daerah,  Hakultas  Hukum  Universitas Brawijaya dan KRHN, Malang, 2002. Lihat juga Firmansyah Arifin, dkk,
Pandapotan M.

## VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
Hukum dan Kuasa Konstitusi, Konsursium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2004.
Hibnu Nugroho,  2012, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Media Aksara Prima, Jakarta. Jimly  Asshidiqie,  2006,    Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara Pasca Reformasi, Konstitusi Press, Jakarta. Jimly  Asshidiqie,  2005, Sengketa  Kewenangan  antar  Lembaga  Negara , Konstitusi Press, Jakarta.
M.  Haryanto, Hukum  Acara  Pidana, 2007,  Fakultas  Hukum  Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Marwan  Effendi,  2013, Korupsi  dan  strategi  Nasional  Pencegahan  Serta Pemberantasanna. REFERENSI GP Press Group, Jakarta. Romli  Atmasasmita,  2004, Sekitar  Masalah  Korupsi  Aspek  Nasional  dan Aspek Internasional , Mandar Maju, Bandung. Sahuri  Lasmadi,  2010,  “ Tumpang  Tindih  Kewenangan  Penyidikan  Pada Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana ” . Jurnal Ilmu Hukum , Volume 2, 3 ( Juli 2010 ) Peter  Mahmud  Marzuki,  2013, Penelitian  Hukum, Edisi  Revisi,  Kencana, Jakarta.
Soerjono  Soekanto,  dan  Sri  Mamudji,  2011, Penelitian  Hukum  Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta. W.M.  Herry  Susilowati  ,  2012, Tata  Kelola  Lembaga  Penegak  Hukum Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia. Lembaga  Penelitian  Dan Pengabdian    Kepada  Masyarakat  Universitas  Katolik  Parahyangan, Bandung.
Jurnal Dessy  Artina ,  Legal  Standing  Lembaga  Negara  Dalam  Sengketa  Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya diberikan undang-undang Dasar . Jurnal Konstitusi, Vol, IV, No. 1, Juni 2011. Bambang  Tri  Bawono,  “ Tinjauan  Yuridis  Hak  –  Hak  Tersangka  dalam Pemeriksaan  Pendahuluan ”,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Volume  245  (  Agustus 2011) Undang-Undang Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.