## PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BIAK NUMFOR
Samsiah 1) dan Rani Maswati 2)
1) Program Studi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Administrasi
2) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak samsiahcia89@gmail.com 1) , ranimaswati1983@gmail.com 2 )

## Abstrak
Good  governance  merujuk  pada  sistem  pemerintahan  yang  baik,  erat  kaitannya  dengan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip good  Governance  pada  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP)  Di  Kabupaten  Biak  Numfor.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  kualitatif  melalui  observasi,  wawancara  dan  telaah  dokumen,  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Pelayanan  publik  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Satu  Pintu (DPMPTSP)  Biak  Numfor  telah  terlaksana  dengan  baik  namun  belum  sepenuhnya  berjalan efektif,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  penerapan  aplikasi  cerdas  layanan  terpadu  untuk  publik (siCANTIK)  cloud  sebagai  inovasi  pelayanan  berbasis  digital  belum  didukung  oleh ketersediaan  SDM  dan  SDA  yang  memadai  sehingga  penerapan  good  governance  dalam meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  belum  sepenuhnya  terpenuhi  dengan  baik.  Saran penelitian  agar  terus  mengupayakan  peningkatan  mutu  SDM,  Pengembangan  sistem  dan aplikasi  pelayanan  publik  perizinan  yang  sederhana  one  stop  service  (oss)  serta  penguatan kelembagaan  berupa pengembangan kebijakan, optimalisasi fasilitas, dan insentif penanaman modal guna menjaga manajemen mutu pelayanan menuju good governance.
Kata Kunci: good governance, pelayanan publik;

## PENDAHULUAN
Salah satu tolok ukur kemajuan dan keberhasilan  suatu  instansi  pemerintah adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi  publik,  artinya  pelayanan hendaknya  berpihak  pada  kepentingan masyarakat  sehingga momok birokrasi yang terkesan  berbelit  dan  rumit  tidak  lagi menjadi citra pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dengan kata lain bagaimana usaha aparatur negara menghadirkan  Good  Goverement  dalam pemerintahan. Delly 2013:185) mengatakan bahwa  “governance  tidak  hanya  berarti kepemerintahan  sebagai  kegiatan,  tetapi juga mengaandung arti pengurusan,
pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan  dan  bisa  juga  diartikan pemerintah”    sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  inti  kepemerintahan  dalam  konsep goernance adalah pelayanan yang berkonotasi  mengayomi  dan  mengajak  . Governance  sendiri  dalam  Konsep  ini merupakan  bahagian  dari  Grand  design reformasi birokrasi 2010-2015 yang tertuang dalam  perpres  No.81  tahunn  2011  yang bertujuan  sebagai  perubahan  besar  dalam tata kelola pemerintahan indonesia diantaranya  :  1)  Mengurangi  dan  akhirnya menghilangkan penyalahgunaan kewenangan  publik  oleh  pejabat  pada instansi  yang  bersangkutan.  2)  Menjadikan
negara  yang  memiliki  most  improved bureucracy.
3) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. 4) Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan  kebijakan/program  instansi.  5) Meningkatkan  efisiensi  (waktu  dan  biaya) dalam  pelaksanaan  semua  segi  tugas organisasi. 6) Menjadikan birokrasi indonesia  antisipatif,  proaktif,  dan  efektif dalam  menghadapi  globalisasi    dinamika peerubahan lingkungan strategis.
Jika cita-cita birokrasi tersebut dapat diterapkan  maka  bukan  hanya  good goverement  yang  akan  tercipta  melainkan good  gevernance  akan  terwujud  dengan sendirinya, perlu ditekankan bahwa Perbedaan  paling  pokok  antara  konsep “government”  dan  “governance”  terletak pada  bagaimana  cara  penyelenggaraan otoritas  politik,  ekonomi  dan  administrasi dalam  pengelolaan  urusan  suatu  bangsa. Konsep “Goverement” berkonotasi peranan pemerintah  yang  lebih  dominan  dalam penyelenggaran berbagai otoritas.
Sedangkan konsep “governance” bermakna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan  kekuasaan  dan  mengelola sumberdaya  serta  berbagai  permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis,  adil,  transparan,  rule  of  law, partisipatif  dan  kemitraan  hal  ini  sejalan dengan pendapat Widodo, (2001:18) bahwa “governance  melibatkan  tidak  sekedar pemerintah  dan  negara,  tetapi  juga  peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga  pihak-pihak  yang  terlibat  juga sangat luas” selanjutnya  konsep governance dipertegas  dengan  adanya  Undang-Undang No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Tahun 2014  Nomor  292-  selanjutnya akan  disebut dengan  UUAP),  yang  memiliki  fungsi
1)Memperbaiki  kualitas  penyelenggaraan administrasi pemerintahan; 2) Menjadi dasar peningkatan tata kepemerintahan yang baik (Good  Governance); dan 3) Sebagai upaya untuk  mengurangi  Kolusi,  Korupsi  dan Nepotisme.
Good  Governance  memuat  prinsip- prinsip yang mengarahkan program birokrasi  pemerintah  agar  lebih  bersinergi dengan rakyat maupun pihak swasta hal ini sejalan  dengan  yang  dikemukakakan  suatu institusi  internasional  yakni  United  Nation Development  Program  pada  tahun  1997 dalam  Delly  (2013:190)  diantaranya:  1) Partisipasi  (participation)  yaitu  peran  serta masyarakat dalam proses pembuatan keputusan  juga  kebebasan  berkumpul  dan berserikat.  2)  Aturan  hukum  (rule  of  law) yaitu  hukum  harus  adil,  tanpa  perbedaan, ditegakkan  dan  dipatuhi,  terutama  tentang HAM.  3)  Transparan  (transparancy)  harus dibangun  dalam  rangka  aliran  informasi  4) Daya tanggap ( responsiveness)yaitu proses yang  dilakukan  oleh  setiap  lembaga  harus diarahkan  ke  upaya  untuk  melayani  pihak yang membutuhkan. 5) Berorientasi konsensus  (consensus  orientation)  yaitu berperan sebagai penengah untuk mencapai usaha bersama. 6) Berkeadilan (equity) yaitu memberi  kesempatan  yang  sama  kepada laki-laki  maupun  perempuan  dalam  usaha untuk  meningkatkan  kualitas  hidup.7) Efektivitas  dan  efisiensi    (effectctivennes and  efficiency)  yaitu  segala  proses  dan lembaga  yang  arahkan  untuk  menghasilkan sesuatu  benar-benar  dibutuhkan  dan  sesuai dengan  sumber  daya  yang  dimiliki.  8) Akuntabilitas (Accountability) yaitu pengambil  keputusan  harus  bertanggung jawab  kepada  masyarakat  umum  sesuai dengan  keputusan  yang  sudah  disepakati. 9)Visi  strategis  (strategic  Vision)  yaitu pemimpin dan masyarakat punya usaha yang
luas dan berjangka panjang dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan cara
memahami  berbagai  aspek  yang  ada  dalam kehidupan rakyat.
Sinergitas
antara pemerintah,masyarakat maupun stakeholder akan  melahirkan  harmoni  pelayanan  publik yang elegan, good governance hadir sebagai instrument yang menjadi tantangan tersendiri  bagi  pemerintah  dalam  usahanya meningkatkan pelayanan dengan
memaksimalkan  segala  sumber  daya  yang ada, kesadaran ini penting untuk membangun  kepercayaan  publik  terhadap birokrasi pemerintahan, mengutip pernyataan Hery Mulyana (2005:15) bahwa “Pemerintah  sebagai institusi yang memiliki tanggung  jawab  sebagai  penggerak  roda pembangunan, dihadapkan berbagai tantangan,  keberhasilan,  dan  kegagalan. Dalam  upaya  peningkatan  peran  pegawai sebagai  instrumen  pembangunan  bangsa. Realisasi pemikiran otonomi sebagai bentuk reformasi  di  bidang  aparatur,  serta  upaya untuk  memberdayakan  peran  pegawai  di tingkat  daerah,  diharapkan  akan  mampu meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat.”  sehingga  Penerapan  prinsip good governanse secara utuh akan menciptakan  pelayanan  publik  yang  pro rakyat  atau  berorientasi  pada  kepentingan masyarakat  sebagai  pengguna  jasa.  Hal  ini sebagaimana  termaktub  dalam  Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Nomor  : 63/KEP/M.PAN/7/2003.  Mengenai    Asas Pelayanan Publik meliputi :
a.  Transparansi;  Bersifat  terbuka,  mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan  dan  disediakan  secara memadai serta mudah dimengerti.
b.  Akuntabilitas; dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-perundangan.
c.  Kondisional;  Sesuai  dengan  kondisi  dan kemampuan  pemberi  dan  penerima pelayanan  dengan  tetap  berpegang  pada prinsip efesiensi dan efektivitas.
d.  Partisipatif;  Mendorong  peran  serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
e.  Kesamnaan  Hak;  Tidak  diskriminatif, tidak  membedakan  suku,  ras,  agama, golongan , gender, dan status ekonomi
f.  Keseimbangan  hak  dan  kewajiban; Pemberi  dan  penerima  pelayanan  publik harus  memenuhi  hak  dan  kewajiban masing-masing pihak.
Mencermati    uraian  tersebut,  maka dapat disimpulkan bahwa Good Governance merupakan peyelenggaraan manajemen pembangunan pemerintahan yang solid dan bertanggung  jawab  serta  sejalan  dengan prinsip  demokrasi  yang  mengacu  kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan  secara  bersama antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara yang secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan  legal  dan  bingkai  politik  bagi tumbuhnya  aktifitas  usaha.  Kemudian berbicara  mengenai  penciptaan  legal  dan aktifitas usaha, maka pemerintah memfasilitasi  hal  ini  melalui  pengurusan perizinan yang berbentuk post, unit, bahkan badan/dinas  yang  secara  khusus  dan kompeten  memberikan  pelayanan  prihal penerbitan dokumen perizinan dan penanaman modal sebagai penunjang
aktifitas  usaha  dan  pembangunan  ekonomi daerah.
Dinas  Penananman  Modal  dan Pelayanan  Satu  Pintu  di  Kabupaten  Biak merupakan  prototipe  birokrasi  pemerintah dalam hal pelayanan publik,  mengakomodir penananaman modal, investasi dan perizinan yang kemudian disingkat dengan (DPMPTSP),  jika  merujuk  pada  stratifikasi bentuk organisasi maka pelayanan perizinan di  Biak  Numfor  ini  sudah  termasuk  lebih maju  karena  telah  berbentuk  dinas  yang menganut  sistem  pelayanan  satu  pintu  jika dibandingkan dengan pelayanan administrasi serupa dibeberapa daerah masih ada  yang  menganut  kantor,  unit  maupun sistem  satu  atap.  Perbedaan mendasar  pada bentuk pelayanan ini terletak pada efektifitas dan  efisiensi  dari  rentang  wewenang, prosedur,  dan  teknis  penyelenggaraan pelayanan.
Merujuk  pada  posisi  dan  fungsi Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Satu  Pintu  (DPMPTSP)  maka  hal  ini menjadi  menarik  untuk  dikaji  dalam  suatu penelitian empiris untuk mengukur penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam  peran  DPMPTSP    dalam  kaitannya pembangunan otonomi daerah yang diwujudkan  melalui  pelayanan  publik. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan terdapat  beberapa  hal  yang  menjadi perhatian peneliti diantaranya 1) kesesuaian antara  visi  dan  misi  DPMPTSP  dengan realitas  kualitas  pelayanan  publik  yang diberikan,  2)  efektivitas  implementasi program percepatan aplikasi cerdas layanan terpadu  untuk  publik  (siCANTIK)  cloud diwilayah  timur  Indonesia  khususnya  di kabupaten  Biak  Numfor  ,  serta  upaya  dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan inovasi
terkait
pengembangan sistem one stop service (oss) dalam peningkatan pelayanan publik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menitikberatkan pada proses dan makna dari fenomena  yang  ditemui  dilapangan,  hal  ini berdasarkan teori yang dikemukakan Sugiyono bahwa penelitian kualitatif adalah “Penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan  pada  kondisi  yang  alamiah (natural  setting)”  natural  setting  yang dmkasud  adalah  menceritakan  kembali  apa yang  terjadi  dengan luugas  dan  apa adanya pendapat  inipun  diperjelas  oleh  Moleong bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  ”pelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,  motivasi,  tindakan,  disajikan dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai  metode  alamiah.”  sumber  data primer  dan  sekuder  melalui  observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan  pada  Dinas  Penanaman  Modal dan  Pelayanan  Satu  Pintu  (DPMPTSP) dengan  melibatkan  informan  utama  kepala Dinas  DPMPTSP,  Kepala  tata  Usaha DPMPTSP, serta  staf  dan  beberapa pengunjung yang akan mengajukaan permohonan izin pada dinas terkait .Teknik pengambilan data  menggunakan purposive sampling.  Analisis  data  dilakukan  dengan cara  reduksi  data,  display  data  dan pengambilan keputusan, teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu
merupakan  reformasi  satuan  kerja  yang dipandang  lebih  efektiv  bila  dibandingkan dengan  satuan  kerja  yang  sebelumnya berbentuk  unit  dan  pelayanan  terpadu  satu atap. DPMPTSP berperan sebagai penghubung  utama  antara  dunia  usaha  dan pemerintah, yang  diberi amanat mendorong investasi  langsung,  baik  dari  dalam  negeri maupun  luar  negeri,  melalui  penciptaan iklim  investasi  yang  kondusif.  Setelah DPMPTSP  terbentuk  pada  akhir  Tahun 2016, maka target perangkat daerah ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang  lebih  besar  dari  dalam  maupun  luar negeri, namun juga meningkatkan pelayanan perizinan  dan  nonperizinan  yang  prima sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993, antara lain: sederhana, jelas, aman, transparan, effisien, ekonomis, adil dan tepat waktu. Lebih lanjut fungsi perangkat daerah urusan bidang Penanaman Modal sebagaimana yang tertuang pada Permendagri  100  tahun  2016  adalah perencanaan
penanaman modal, pengembangan  iklim  penanaman  modal, promosi  penanaman  modal,  perizinan penanaman modal, pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal serta pengolahan  data  dan  informasi  penanaman modal.  Adapun  Tugas  Pokok  dan  Fungsi DPMPTSP  Biak  Numfor  ditetapkan  dalam Surat Peraturan Bupati No. 24  Tahun 2016 tentang  Rincian  Tugas  Pokok,  Fungsi  dan Tata  Kerja  Lembaga  Teknis  Daerah  di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Biak Numfor yaitu Menyusun dan melaksanakan Kebijakan  di  Bidang  Penanaman  Modal yang  meliputi  Promosi  dan  Penggalian Potensi  Penanaman  Modal,  Pengendalian ,Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.
Kemudian  DPMPTSP  Kabupaten  Biak
melaksanakan fungsi pelayanan dengan visi Terwujudnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat,  Efisien,  Efektif  dan  Akuntabel dengan    misi  yang  dirumuskan  sebagai berikut:
1.  Mendorong  Pengembangan  Kapasitas Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di Bidang  Penanaman  Modal,  Pelayanan Perizinan  dan  Non  Perizinan  kepada Masyarakat
2.  Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Perizinan  dan  Non  Perizinan  kepada Masyarakat.
3.  Meningkatkan Citra Aparatur Pemerintah dengan Memberikan Pelayanan  yang  Mudah,  Cepat,  aman, Transparans,  Nyaman,  Ramah  dan Pasti.
4.  Mewujudkan Kegiatan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dan Terciptanya Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang Kondunsif.
5.  Mendorong  Peran  Serta  Dunia  Usaha dan Masyarakat untuk Memiliki Perizinan sesuai Ketentuan yang berlaku.
Dari  uraian  tersebut  sangat  jelas koridor  pelayanan  yang  diberikan,  namun apakah pelayanan tersebut telah mengadaptasi prinsip-prinsip good governance  sebagaimana  diutarakan  pihak DPMPTSP Biak Numfor pada saat observasi dan  sesi  wawancara,  maka  peneliti  akan melakukan  perbandingan  dan  pengukuran penerapan  prinsip-prinsip  good  governance berdasrkan UNDP United Nation Development  Program    tahun  1997, pengujian dan pengukuran hanya dilakukan terhadap lima prinsip utama yang dipandang mewakili  penerapan  Good  governce  dalam
hal  pelayanan  publik  pada  DPMPTSP Kabupaten Biak Numfor diantaranya:

## Partisipasi (participation).
Fungsi  utama  DPMPTSP  adalah pelayanan  investasi  dan  perizinan  sehingga dalam  penerapan  prinsip  partisipasi  atau keterlibatan  masyarakat  bukan  pada  ranah penetapan program dan pengambilan keputusan  namun keikutsertaan masyarakat yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  ikut serta memajukan dunia usaha dan perekonomian Kabupaten Biak numfor yang difasilitasi  oleh  pihak  DPMPTSP  dengan memberikan pelayanan pemberian perizinan maupun  nonperizinan,  hal  ini  sebagaimana termaktub dalam misi DPMPTSP pada point kelima bahwa DPMPTSP mendorong peran serta  dunia  usaha  dan  masyarakat  untuk memiliki  perizinan  sesuai  ketentuan  yang berlaku,  dari  penelusuran  yang  dilakukan ditemukan data bahwa DPMPTSP bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat membuka akses investasi di Kabupaten Biak Numfor.  Bidang  investasi  yang  tengah dijajaki  di  Kabupaten  Biak  Numfor, diantaranya  perhubungan  laut,  bandara, bidang  ekonomi,  rumah  sederhana  bagi rakyat  serta  sektor  perikanan  laut  dan pariwisata yang tentunya merupakan bagian dari  cita-cita  good  governance  sehingga dapat dikonfirmasi bahwa prinsip partisipasi telah diterapkan

## Aturan hukum (rule of law)
Penerapan  prinsip  aturan  hukum menjadi  landasan  utama  DPMPTSP  Biak Numfor  dalam  melaksanakan  tugasnya, berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  baik pada  sesi  wawancara  maupun  observasi, regulasi yang mengatur perangkat daerah ini sangat jelas diantaranya Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal, Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009  Tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah, serta  beberapa  perda  yang  mengatur  tarif retribusi  perizinan  diantaranya  Perda  Biak Numfor No.7 tahun 2005 yang mengatr tarif perizinan  pelayanan  kesehatan  swasta  dan tempat-tempat  umun,  Perda  Biak  Numfor No.8  Tahun  2014  tentang  izin  gangguan, kawasan  dan  tempat  usaha,  Perda  No.9 tahun  2014  tentang  retribusi  trayek. Beberapa  indek  tarif  retribusi  ini  dapat dilihat  langsung  oleh  pemohon  pada  leflet dan baliho yang terpajang pada kantor dinas DPMPTSP, sehingga bisa dipastikan penerapan  prinsip  aturan  hukum  telah terlaksana dengan baik.

## Transparan (transparancy)
Transparansi  yang  maksud  adalah terciptanya  sistem  informasi  manajemen yang  terjangkau  oleh  masyarakat  sehingga harus memenuhi unsur kejelasan dalam arti mudah dipahami/dimengerti oleh masyarakat,  aksesibilitas/terjangkau  dalam arti  adanya  pertukaran  informasi  dua  arah, memberikan  informasi  tambahan  yang dibutuhkan masyarakat, serta rasional dalam arti adanya proses yang konsisten, terstandarisasi,  formal,  dan  dapat  dipantau perkembangannya, dalam hal ini transparansi  periziinan  yang  dimaksud mencakup  waktu,  prosedur,  biaya  dan persyaratan.
berdasarkan  hasil  observasi  yang dilakukan  pada  lokasi  peneletian  dapat dikonfirmasi bahwa DPMPTSP Biak Numfor  telah  berupaya  menyampaikan pesan  dan  informasi  kepada  masyarakat seputar  perizinan  melalui  banner  yang dipajang  pada  ruang  pelayanan  maupun informasi  yang  dibagikan  pada  situs  resmi DPMPTS  Kabupaten  Biak  Numfor,  lebih lanjut  akses  informasi  seputar  pelayanan
investasi dan perizinan dapat diakses melalui aplikasi cerdas layanan terpadu untuk publik (siCANTIK) cloud, proses pelayanan dilakukan  melalui  front  offfice  atau costummer service memungkinkan pengguna jasa/pemohon berkomunikasi secara langsung  face to face dengan petugas pelayanan sehingga memudahkan pengajuan berkas  dan  akses  informasi.  Dengan demikian prinsip transparansi telah dilaksanakan  dalam  proses  pelayanan  pada DPMTSP Biak numfor

## Efektivitas dan efisiensi
DPMPTSP  Biak  numfor  menjadi salah satu penerima piagam penghargaan e- goverement  award  tahun  2019    dari Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika (KemKominfo)  yakni  sebagai  percepatan daerah  terluar  indonesia  dengan  penerapan aplikasi cerdas layanan terpadu untuk publik (siCANTIK)  cloud,  sehingga  disinyalir keberadaan DPMPTSP efektif dalam meningkatkan iklim investasi dan penanaman  modal  di  Kabupaten  Biak Numfor pun dalam hal perizinan diharapkan mampu berkontribusi dalam hal mendorong peningkatan  ekonomi  masyarakat  Biak Numfor.  Perlu  disepakati  bersama  bahwa makna  sederhana  dari  efisiensi  adalah melakukan atau mengerjakan suatu pekerjaan  dengan  cara  yang  benar  atau sesuai standar yang ditetapkan . Sedangkan efektifitas adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Namun Pada sesi wawancara  ditemukan  beberapa  kelemahan dalam hal efektivitas dan efisiensi pelayanan ini dintaranya, beberapa pemohon/pengguna jasa  masih  mengeluhkan  belum  mampu mengakses  SiCantik  sehingga  tetap  harus melakukan perrmohonan izin secara langsung  offline  dengan  cara  datang
langsung ke kantor DPMPTSP Biak, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya  tingkat  kemampuan  teknology masyarakat  yang  masih  kurang  atau diistilahkan dengan gagap teknology, sehingga  penerapan  si  CANTIK  ini  dinilai belum  efektif  dari  segi  efisiensi  waktu pelayanan,  kemudian  beberapa  pengguna jasa masih sering mengeluhkan keterlambatan atau lamanya penerbitan surat izin  yang  melebihi  dari  target  waktu penyelesaian yang dijanjikan setelah dikonfirmasi  dengan  kepala  Dinas  terkait ditemukan  bahwa  hal  ini  disebabkan  oleh masih  kurangnya  sumber  daya  manusia (SDM)  baik  dari  segi  jumlah  maupun kualitas, selain itu adanya kendala dari segi sarana  penunjang  kegiatan  administrasi diantaranya  ketersediaan  alat  tulis  kantor atau  ATK  yang  masih  terbatas,  bahkan Kasubag  Tata  Usaha  mengakui  seringya terkendala dengan kurangnya unit komputer dan  printer  yang  berimbas  menghambat proses pelayanan. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  prinsip  efektivitas  dan efisiensi  pelayanan  pada  DPMPTSP  Biak Numfor belum terlaksana dengan baik.

## Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas  dalam  konsep  good governance merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengutip pendapat  pada  penelitian  dengan  substansi yang  sama  meskipun  dengan  lokus  yang berbeda  yakni  indirawati  dalam  jurnal Akuntabilitas  Perizinan  Penyelenggaraan Reklame  di  Kabupaten  Sidoarjo  bahwa akuntabilitas  setidaknya  harus  memiliki empat  kategori  yakni  1)  Akuntabilitas hukum  dan  peraturan  yaitu  akuntabilitas yang  terkait  dengan  jaminan  adanya
kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan lain  yang  diisyaratkan  dalam  penggunaan sumber  dana  publik.  Untuk  menjamin dijalankannya  jenis  akuntabilitas  ini  perlu dilakukan audit kepatuhan; 2) Akuntabilitas proses  yaitu  akuntabilitas  yang  terkait dengan  prosedur  yang  digunakan  dalam melaksanakan  tugas  apakah  sudah  cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan  melalui  pemberian  pelayanan yang  cepat,  responsif,  dan  murah  biaya;  3) Akuntabilitas  program  yaitu  akuntabilitas yang  terkait  dengan  perimbangan  apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik; 4) atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat  memberikan  hasil  optimal  dengan biaya yang minimal
Mencermati pendapat tersebut sangat relevan untuk dijadikan acuan dalam mengukur  penerapan  akuntabilitas  pada DPMPTSP Biak Numfor yang notabenenya memiliki fungsi utama memberikan pelayanan  kepada  masyarrakat  dalam  hal penerbitan surat izin. Dalam hal akuntabilitas  hukum  dan  peraturan  dapat dikonfirmasi  bahwa  dalam  melaksanakan tugas  dan  fungsinya  DPMPTSP  sentiasa berdasar  pada  perturan  dan  undang-undang yang  mengatur  pelayanan  publik  baik  yang bersifat  nasional  maupun  kebijakan  yang bersifat  regional.  Kemudian  akuntabilitas dalam  hal  proses  berupa  pelayanan  cepat, responsif daan murah biaya masih memiliki kelemahan dari segi kemampuan SDM yang masih terbatas, dari data pegawai yang ada, latar pendidikan pegawai masih berada pada tataran  diploma  pun  beberapa  diantaranya masih  berstatus  tenaga  kontrak  atau  tenaga honorer,  Kadis  DPMPTSP  sendiri  pun mengakui bahwa tidak semua pegawai yang ada  mampu  mengakses  sistem  informasi
manajeen  berbasis  digital  dengan  baik sehingga  hal  ini  mempengaruhi  kualitas pelayanan  yang  berbasis  digital  artinya konsep  administrasi  the  right  man  on  the right  place  belum  terpenuhi  dengan  baik. Dari  segi  akuntabilitas  program  terutama penerapan  aplikasi  cerdas  layanan  terpadu untuk  publik  (siCANTIK)  cloud,  Kadis DPMPTSP  mendemostrasikan  penggunaan aplikasi ini mempermudah dalam pemberian layanan  salah  satunya  dengan  penggunaan tanda tagan online yang mampu mempersingkat proses persetujuan permohonan  izin,  namun  dalam  hal akuntabilitas alternatif program menuju one stop  service  dalam  artian  pelayanan  online masih terus diupayakan agar lebih maksimal mengingat adanya keterbatasan sumber daya manusia maupun sumber dana atau anggaran belanja yang terbatas.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan publik Dinas Penananman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Biak Numfor telah terlaksana dengan baik, namun jika  diukur  dari  sudut  pandang  penerapan prinsip  -  prinsip  good  governance  dalam meningkatkan  pelayanan  publik  dapat disimpulkan  belum  sepenuhnya  berjalan efektif,  hal  ini  dikarenakan  masih  ditemui beberapa kelemahan dalam upaya DPMPTSP  memberikan  pelayanan  prima kepada  pengguna  jasa.  kendatipun  dalam pelayanan  DPMPTSP  telah  terintegrasi online  dengan  aplikasi  cerdas  layanan terpadu  untuk  publik  (siCANTIK)  cloud nyatanya dalam penerapannya sistem informasi  manajemen  ini  belum  didukung sepenuhnya  dengan  sumber  daya  yang dimiliki  oleh  DPMPTSP  baik  dari  segi kuantitas  dan  kualitas  SDM  maupun
ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung otomatisasi administrasi sehingga dapat dikatakan bahwa sebaik baik sistem  yang  diterapkan  belum  cukup  jika tidak  didukung  oleh  sumber  daya  yang memadai, sehingga disarankan kepada pihak DPMPTSP  agar  sentiasa  mengupayakan peningkatan kualitas
SDM
guna mengimbangi perkembangan  teknology yang  menjadi  tutunan  dunia  kerja  sebagai konsekuensi  inovasi  pelayanan  berbasis digital  (si  CANTIK)  clouds.  Hal  ini  juga dimaksudkan agar dimasa yang akan datang DPMPTSP  menjadi  salah  satu  tonggak utama penopang perekonomian di Kabupaten Biak Numfor dengan citra good governaance mewujudkan pelayanan publik yang  apik  bersinergi  dengan  pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil.

## DAFTAR PUSTAKA
Grand design reformasi birokrasi 2010- 2015:perpres No.81 tahunn 2011
Hery  Mulyana,2005. strategi  membangun motivasi dalam rangka meningkatkan  kinerja  Studi  Pada Sekretariat  Daerah  Kabupaten Biak
Numfor Dengan  Pendekatan System Dynamics. STPDN Jatinangor 2005.
Indriawati  YN  and  Fauziah  L (2018) Akuntabilitas Perizinan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten  Sidoarjo. JKMP  (Jurnal Kebijakan  dan Manajemen  Publik.
6:1. doi: diakses melalui
http://dx.doi.org/10.21070/jkm
p.v4i2.689
Joko  Widodo, Good  Governance;  Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol BirokrasiPada  Era  Desentralisasi Dan  Otonomi  Daerah ,  Surabaya: Insan Cendekia, 2001, h. 18
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 6
Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 14.
Peraturan Menteri perberdayaan Aparatur negara No 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik
Kepmen Pendayagunaan Aparatur Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003. Mengenai
Asas Pelayanan Publik Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292)