REORIENTASI STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT DI JAWA BARAT *
Atih Rohaeti Dariah *

## Abstrak
Rendahnya daya beli masyarakat saat ini menarik untuk dikaji, faktor- faktor  apa  yang  menentukannya  dan  bagaimana  rancangan  kebijakan pembangunan  untuk  meningkatkan  daya  beli  masyarakat  Jawa  Barat. Berdasarkan  pengamatan  terhadap  beberapa  indikator  makroekonomi, ditemukan,    bahwa  pola  pertumbuhan  ekonomi  yang  sudah  berlangsung lama  sampai  saat  ini  bias  pada  sektor  industri  pengolahan  yang  padat modal  dan  teknologi  tinggi,  sementara  sebagian  besar  masyarakat  masih bergelut  di  sektor  pertanian.  Hasil  simulasi  perhitungan  dengan menggunakan  metoda  SAM  (Social  Accounting  Matrices)  memperlihatkan, bahwa  sektor  jasa-jasa,  sektor  industri  makanan  dan  minuman,  sektor bangunan/konstruksi,  sektor  perdagangan  hotel  dan  restoran,  dan  sektor pertanian akan berdampak signifikan pada perbaikan daya beli masyarakat Jawa  Barat  jika  mereka  tumbuh.  Berdasarkan  hasil  survey,  ternyata  kunci pengembangan  kelima  sektor  ekonomi  tersebut  adalah  inovasi  produk  dan kelembagaan,  ketersediaan  pendanaan,  dan  iklim  usaha  yang  kondusif. Dalam  hal  ini  pemerintah,  harus  berperan  sebagai  regulator  yang  bisa menawarkan insentif bagi pelaku ekonomi.
Kata kunci: Daya beli, pertumbuhan ekonomi, dan kelembagaan

## 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam  mengisi  agenda  pembangunannya  ke  depan,  Jawa  Barat memiliki  visi ‘Jawa  Barat  dengan  Iman  dan  Taqwa  sebagai  Propinsi Termaju  di  Indonesia  dan  Mitra  Terdepan  Ibu  Kota  Negara  Tahun 2010’. Visi  tersebut  merupakan  hasil  eksplorasi  secara  parsitipatif  yang melibatkan  masyarakat  Jawa  Barat,  yang  selanjutnya  dituangkan  dalam
* Naskah Pemenang Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Dosen Unisba TA. 2006/2007
* Atih Rohaeti Dariah, SE., M.Si ., adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unisba.
Reorientasi Strategi Pembangunan Dalam Rangka Meningkatkan 429
Daya Beli Masyarakat di Jawa Barat (Atih Rohaeti Dariah)
Peraturan  Daerah  No  1  tahun  2003.  Ukuran  keberhasilan  pencapaian  visi tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80 pada tahun 2010.  IPM merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan dan standar hidup  layak.  Lain  kata,  pembentuk  IPM  adalah  indeks  pendidikan,  indeks kesehatan dan indeks daya beli.
Dengan  pencanangan  visi  seperti  ini  memperjelas  arah  dan  tujuan pembangunan  termasuk  besaran  angka  yang  harus  dicapai,  yakni  berapa besar  angka  indeks    pendidikan,  kesehatan  dan  daya  beli  harus  terbentuk agar IPM 80 dapat terealisir? Angka IPM 80 sudah menggambarkan struktur sosial  ekonomi  masyarakat yang tinggi  kesejahteraannya, artinya kebutuhan dasar  hidup  terpenuhi  dengan  akses  yang  mudah  dan  terjangkau.  Dengan menggunakan  terminologi  makroekonomi,  performa  ini  dicerminkan  oleh tingginya  pendapatan  perkapita,  rendahnya  tingkat  kemiskinan,  meratanya distribusi  pendapatan,  dan  sedikitnya  jumlah  pengangguran  sehingga  bisa menikmati  pendidikan  sebagaimana  mestinya  dan  memiliki  harapan  hidup yang tinggi.
Konsekuensi dari pencanangan visi tersebut, perlu reformulasi strategi pembangunan  beserta  perubahan  kelembagaannya.  Pemerintah  Propinsi Jawa  Barat tampaknya  sudah  berupaya  untuk  merubah  beberapa  paradigma pengelolaan  wilayahnya  dalam  rangka  mendukung  pencapaian  visi  Jawa Barat. Mereka mencanangkan visi untuk tahun 2003-2008 yakni ‘Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Guna Mendukung Pencapaian Visi  Jawa  Barat  Tahun  2010’, yang  mengarah  pada  upaya  yang  lebih keras,  cerdas  dan  terarah  melalui  percepatan  pembangunan  di  bidang pendidikan,  kesehatan  dan  kemampuan  ekonomi  (daya  beli).  Ada  lima  isu utama  yang  tercakup  dalam  visi  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Barat  yakni kependudukan  dan  kualitas  SDM,  pembangunan  ekonomi,  manajemen pemerintahan, pengelolaan lingkungan, dan kehidupan sosial-budaya-agama. Kelima  isu  tersebut  saling  terkait,  saling  mempengaruhi  dan  saling menopang untuk mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera.
Untuk  sementara  sampai  tahun  2005,  pencapaian  visi  tersebut  belum optimal  artinya  tidak  sesuai  target  karena  kinerja  salah  satu  indeks  yang paling  menentukan  IPM  yakni  indeks  daya  beli  justru  angkanya  tidak menggembirakan.  Informasi  selengkapnya  tentang  pencapaian  IPM  dan indikator makroekonomi lainnya disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1

## Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat
Tahun 2003 – 2005 Indikator Tahun 2003 2004 2005 1 IPM 67,87 68,36 69,35 2 Indeks Pendidikan 78,40 79,02 79,59 Angka melek huruf (%) 93,60 93,96 94,52 Rata-rata lama sekolah (tahun) 7,20 7,37 7,46 3 Indeks Kesehatan 66,57 67,23 69,28 Angka Harapan Hidup (tahun) 64,94 65,34 66,57 4 Indeks Daya Beli 58,63 58,83 59,18 Purchasing Power Parity (Rp) 553.699 554.570 556.100 5 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2,25 2,64 2,10 6 Penduduk Miskin (%) 27,81 27,51 28,29 7 Pengangguran (%) 12,69 12,25 11,91 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,39 5,08 5,31 9 Jumlah Investasi (triliyun Rp) 36,51 40,52 61,44
Sumber: BPS Jawa Barat, diolah Bapeda Propinsi Jawa Barat
Indeks  Pembangunan  Manusia  sampai  dengan  tahun  2005 menunjukkan  adanya  peningkatan  realisasi  yang  cukup  signifikan.  Pada periode tahun 2003-2004 terjadi peningkatan sebesar 0,49 poin  dan periode tahun  2004-2005  sebesar  0,99  poin.  Dari  ketiga  indeks,  nampak  bahwa indeks  daya  belilah  yang  paling  rendah  dan  peningkatannya  pun  kurang menggembirakan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  persoalan  daya  beli  dalam kerangka  IPM  perlu  menjadi  fokus  perhatian,  dengan  tetap  tidak mengesampingkan  indeks  pendidikan  dan  indeks  kesehatan  sebagai  satu kesatuan dalam pembangunan manusia.

## Reorientasi Strategi Pembangunan Dalam Rangka Meningkatkan 431
Daya Beli Masyarakat di Jawa Barat (Atih Rohaeti Dariah)

## 1.2 Perumusan Masalah
Mencermati  perkembangan  pencapaian  IPM  Jawa  Barat  yang  kurang menggembirakan  dari  aspek  indeks  daya  beli,  memunculkan  perhatian mengapa  pencapaian  indeks  daya  beli  relatif  rendah  dibandingkan  dengan kedua indeks lainnya.  Oleh karena itu dalam tulisan ini dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Faktor-faktor  apa  yang  menentukan  rendahnya  daya  beli  masyarakat Jawa Barat?
2. Bagaimanakah  rancangan  kebijakan  pembangunan  untuk  meningkatkan daya beli masyarakat Jawa Barat?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  telah  dirumuskan,  tujuan  dari penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi  dan  menganalisis  faktor-faktor  yang  menentukan rendahnya daya beli masyarakat Jawa Barat
2. Menjabarkan  beberapa  skenario  rancangan  kebijakan  pembangunan untuk meningkatkan daya beli masyarakat Jawa Barat
Tulisan  ini  diharapkan  bermanfaat  terutama  bagi  para  pembuat kebijakan  sebagai  alternatif  pilihan  kebijakan  dalam  rangka  meningkatkan daya beli masyarakat Jawa Barat.

## 2 Faktor-Faktor Penentu Daya Beli

## 2.1 Metode Perhitungan Daya Beli
Daya  beli  masyarakat  merupakan  hal  yang  krusial  dalam  proses pembangunan  ekonomi,  karena  menyangkut  kemampuan  masyarakat secara keseluruhan  untuk  mendapatkan  barang  dan  jasa  yang  dibutuhkannya. Gambaran  daya  beli  masyarakat  di  suatu  wilayah  dapat  menjadi  sinyal sejauhmana  keberhasilan  pembangunan  ekonomi,  karena  rendahnya  daya beli identik dengan tingginya kemiskinan dan pengangguran.
Ada  beberapa  tahap  untuk  menentukan  estimasi  daya  beli  (UNDP, 2001) yakni:
1. Menghitung pengeluaran per kapita dari data modul susenas [=Y] ;
2. Menaikkan  nilai  Y  sebesar  20%    [=Y 1 ]  ,  karena  dari  berbagai  studi diperkirakan  bahwa  data  dari  Susenas  cenderung  lebih  rendah  sekitar 20%;
3. Menghitung  nilai  riil  Y 1 dengan  mendeflasi  Y 1 dengan  indeks  harga konsumen (CPI) [=Y 2 ];
4. Menghitung  nilai  daya beli- Purchasing Power  Parity (PPP)- untuk tiap daerah  yang  merupakan  harga  suatu  kelompok  barang,  relatif  terhadap harga  kelompok  barang  yang  sama  di  daerah  yang  ditetapkan  sebagai standar, yaitu Jakarta Selatan. Paritas daya beli  dihitung dengan  metode yang  juga  digunakan  oleh International  Comparison  Project dalam menstandarisasi  PDB  (Produk  Domestik  Bruto)  untuk  perbandingan antar  negara.  Perhitungan  didasarkan  pada  harga  27  komoditas  yang ditanyakan  pada  modul  konsumsi  SUSENAS.  Harga  di  Jakarta  Selatan digunakan sebagai standar harga.
5. Membagi  Y 2 dengan  PPP  untuk  memperoleh  nilai  rupiah  yang  sudah disetarakan antar daerah [=Y 3 ];
6. Mengurangi  nilai  Y 3 dengan  menggunakan  formula  Atkinson  untuk mendapatkan  estimasi  daya  beli  [=Y 4 ].  Formula  Aktinson  yang digunakan untuk menyesuaikan nilai Y 3 adalah:
C(I)   = C(i)
= Z + 2(C(i)-Z) (1/2
= Z + 2(Z) (1/2) + 3(C(i) -2Z) (1/3)
=  Z + 2(Z) (1/2) +3(Z) (1/3) +4(C(i) – 3Z) (1/4)
Dimana C adalah PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita dan Z adalah batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar 549.500 rupiah per kapita per tahun.

## 2.2 Faktor-Faktor Penentu Daya Beli
Berdasarkan  pengertian  dan  tahapan  estimasi  daya  beli,  nampak bahwa  terdapat  dua  pilar  penentu  daya  beli  masyarakat  yakni  pendapatan dan inflasi. Pilar pertama terkait dengan kemampuan mendapatkan sejumlah
Reorientasi Strategi Pembangunan Dalam Rangka Meningkatkan 433
Daya Beli Masyarakat di Jawa Barat (Atih Rohaeti Dariah)
uang,  sedangkan  pilar  kedua  menyangkut  kinerja  makroekonomi  aspek stabilitas  harga.  Ketika  harga-harga  barang  secara  umum  mengalami kenaikan atau terjadi inflasi, maka kemampuan mendapatkan barang-barang akan  menurun  jika  besarnya  pendapatan  tetap.  Agar  daya  beli  tetap  maka harus  terjadi  kenaikan  pendapatan  yang  melebihi  besarnya  tingkat  inflasi. Kondisi  yang  lebih baik adalah pendapatan terus  meningkat di satu sisi  dan terjadi stabilitas harga yang memuaskan di sisi lain.
Mengupas  pilar  pertama  yakni  pendapatan,  beberapa  buku  teks  ilmu ekonomi (diantaranya Economics, Krugman dan Wells, 2006) mengungkapkan  bahwa  dalam  siklus  ekonomi  adanya  pendapatan  karena adanya kontribusi  jasa tenaga kerja dari rumah tangga ( household ) terhadap kegiatan  produksi  di  perusahaan  ( firm ).  Hal  ini  secara  implisit mengisyaratkan  bahwa  sumber  pendapatan  adalah  karena  adanya  kegiatan produksi  yang  menghasilkan  barang  dan  jasa.  Dalam  nomenklatur  ekonomi kenaikan  nilai  riil  total  barang  dan  jasa  menunjukan  besarnya  pertumbuhan ekonomi.  Mekanisme  ini  mengantarkan  pada  suatu  kenyataan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  adalah  kondisi  prasyarat  ( necessary  conditon )  untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagaimana dilansir oleh Iwan J. Azis. Azis  menekankan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  regional  dan  investasi adalah kunci untuk mencapai kinerja yang baik pada era desentralisasi. Akan tetapi,  berdasarkan  pengalaman  di  beberapa  negara  ternyata  politik  dan kelembagaan  memainkan  peran  yang  sangat  penting  pula  terhadap  kinerja makroekonomi  sehingga  perlu  terus  melakukan  inovasi  kebijakan  dan mengembangkan kelembagaan dari yang sudah ada (Azis, 2006).
Pemikiran Iwan J. Azis tersebut selaras dengan pengamatan Joseph E. Stiglitz,  bahwa  saat  ini  tidak  hanya  pengakuannya  yang  meluas  pada pentingnya  peranan  kelembagaan  namun  kelembagaan  sudah  bergeser menjadi  garda  terdepan  dan  menjadi  pusat  ( front  and  center )  dalam memahami  bagaimana  ekonomi  bekerja  dan  bagaimana  mengembangkan kinerja  perekonomian  (Stiglitz,  2000). World  Bank  (2002)  mendefinisikan institusi  sebagai  aturan  dan  organisasi,  termasuk  kaidah  informal  yang memfasilitasi koordinasi perilaku manusia.
Berdasarkan  rangkaian  pemikiran  di  atas , maka  pertumbuhan ekonomi,    investasi  dan  kelembagaan  menjadi  variabel  yang  terintegrasi yang  akan  menentukan  besarnya  pendapatan  masyarakat  dan  bagaimana pendapatan tersebut terdistribusikan diantara seluruh pelaku ekonomi.
Pilar  kedua  yakni  inflasi,  beberapa  buku  teks  ilmu  ekonomi (diantaranya  Mankiw,  2000)  membahas  bahwa  besar  kecilnya  inflasi ditentukan  oleh  sisi  permintaan,  penawaran,  kebijakan  pemerintah  dan ekspektasi.  Ketika  permintaan  terhadap  barang  dan  jasa  meningkat  disaat penawaran tetap, atau permintaan tetap namun  ketersediaan barang  di pasar berkurang  maka  harga  akan  terdorong  naik.  Problem  dibalik  stok  barang yang  tidak  mencukupi  bisa  terjadi  karena  naiknya  biaya  produksi  dan  atau terganggunya  distribusi  barang.  Kebijakan  pemerintah  yang  terkait  dengan penetapan harga beberapa komoditi yang bersifat strategis seperti BBM, tarif dasar listrik, setiap terjadi kenaikan harga komoditas ini telah  menimbulkan dampak  berantai  terhadap  kenaikan  harga  barang-barang  lainnya  sehingga menghasilkan  angka  inflasi  yang  tinggi  dan  menggerogoti  daya  beli masyarakat.  Ekspektasi  yakni  perkiraan  terhadap  laju  inflasi  di  waktu mendatang ternyata berpengaruh pula terhadap inflasi yang terbentuk. Hasil studi  ISEI  Cabang  Bandung  dengan  BI  Bandung  menunjukan  bahwa ekspektasi inflasi memberikan kontribusi yang dominan dalam pembentukan inflasi di Jawa Barat, yakni pada kisaran 50 – 75% dalam kurun waktu satu tahun.  Dengan  demikian  perlu  pengelolaan  ekspektasi  melalui  kerangka kebijakan yang tepat (BI Bandung, 2005).

## 3  Faktor-Faktor  Yang  Menentukan  Rendahnya  Daya  Beli  Masyarakat Jawa Barat
Berdasarkan studi  literatur terungkap bahwa faktor penentu  daya beli masyarakat  adalah  besarnya  pendapatan  dan  tingkat  inflasi.  Dalam  bab  ini akan  dibahas  bagaimanakah  distribusi  sektor  ekonomi,  tenaga  kerja  yang terserap,  investasi  per  sektor  ekonomi  sebagai  variabel  determinan pendapatan. Tabel 2 menyajikan perkembangan variabel-variabel tersebut.
Reorientasi Strategi Pembangunan Dalam Rangka Meningkatkan 435
Daya Beli Masyarakat di Jawa Barat (Atih Rohaeti Dariah)

## Tabel 2
Pola PDRB, Tenaga Kerja Dan Investasi Di Jawa Barat Tahun 2003 – 2005 No Variabel Makroekonomi Tahun 2003 2004 2005 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,39 5,08 5,31 2 Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB (%) - Sektor Pertanian - Sektor Industri Pengolahan - Sektor Jasa 13,43 42,58 33,13 13,15 40,44 34,25 12,85 41,18 34,46 3 Distribusi  Tenaga  Kerja  Per Sektor (%) - Sektor Pertanian - Sektor Industri Pengolahan - Sektor Jasa dan lainnya 34,87 15,96 49,17 29,82 17,60 52,58 31,23 17,89 50,87 4 Distribusi  Investasi  Per  Sektor (%) - Sektor Pertanian - Sektor Industri Pengolahan - Sektor Jasa dan lainnya 3,78 41,94 54,28 4,24 42,23 53,53 2,93 36,35 60,72 5 Inflasi (%) 5,69 7,12 18,51 6 PDRB/kapita riil (Juta rupiah) 5,823 5,997 6,119 7 Penduduk Miskin (%) 27,81 27,51 28,29 8 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2,25 2,64 2,10 9 Purchasing Power Parity (Rp) 553.699 554.570 556.100
Sumber: BPS Jawa Barat dan BI Bandung, diolah kembali
Keterangan: PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat jawa barat)
Pertumbuhan  ekonomi  Jawa  Barat  selama  tiga  tahun  terakhir menunjukan peningkatan yang  menggembirakan. Pada saat yang bersamaan tingkat  inflasi  pun  berkisar  pada  angka  yang  terkendali  kecuali  tahun  2005 karena  adanya  kebijakan  kenaikan  harga  BBM.  Daya beli  masyarakat  Jawa
Barat  pada  tahun  2005  (penghitungan  dilakukan  pada  pertengahan  tahun) sebesar  Rp  556.100,  belum  memperhitungkan  besarnya  inflasi  dampak  dari kenaikan harga BBM. Dengan asumsi bahwa faktor lainnya tetap dan dengan memperhitungkan  inflasi  Juni-Desember  2005  mencapai  14,22%  (6  bulan), maka  daya  beli  masyarakat  akhir  tahun  2005  menjadi  Rp  486.887,  lebih rendah dari daya beli di tahun 2004 (BI Bandung, 2006).
Kinerja yang lebih baik terjadi untuk tahun 2004 dimana pertumbuhan ekonomi naik signifikan dari 4,39% menjadi 5,08%, sementara inflasi relatif rendah  yakni  sebesar  7,12%,  sehingga  PDRB  riil  per  kapita  pun  naik signifikan  dari  5,823  juta  rupiah  menjadi  5,997  juta  rupiah  padahal  laju pertumbuhan  penduduk  tahun  2004  relatif  tinggi  yakni  2,64%.  Namun ternyata  kinerja  yang  sangat  positif  tersebut  kurang  berdampak  terhadap peningkatan  daya  beli,  bisa  dilihat  di  tabel  bahwa  kenaikan  daya  beli  tipis sekali. Fakta ini diperkuat oleh masih tingginya persentase tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian dan juga tingginya persentase penduduk miskin. Berdasarkan  data  dari  SNSE  (Sistem  Neraca  Sosial  Ekonomi)  Jabar diketahui  bahwa  golongan  rumah  tangga  terbesar  jumlahnya  dan  terendah pendapatannya adalah buruh tani. Jadi mereka yang masih bergelut di sektor pertanian  sebagai  buruh  tani  sangat  rentan  dengan  status  miskin  secara ekonomi.  Selain  buruh  tani  jumlah  golongan  rumah  tangga  terbesar  kedua jumlahnya  dan  terendah  kedua  pendapatannya  adalah  rumah  tangga  bukan pertanian golongan bawah di desa dan di kota seperti buruh, pedagang kecil, tukang beca, tukang cukur dan sejenisnya.
Fenomena  perekonomian  tahun  2004  ini  menunjukan  pertumbuhan ekonomi  yang  tidak  berkualitas  karena  angka  pertumbuhan  tinggi  namun tidak mampu mensejahterakan masyarakat kebanyakan. Artinya, pertumbuhan  ekonomi  hanya  meningkatkan  kesejahteraan  sekelompok masyarakat  tertentu  dan  sebaliknya  masyarakat  marginal  sebatas  menjadi penonton.  Masyarakat  marginal  memiliki  akses  yang  terbatas  terhadap aktivitas  ekonomi  produktif,  artinya  peluang  untuk  berpartisipasi  dan mengembangkan  usaha  relatif  kecil  baginya.  Keterbatasan  tersebut  lebih karena  lemahnya  posisi  tawar  ( bargaining  position )  dalam  transaksi ekonomi  yang  bisa  terjadi  karena  rendahnya  kapasitas  diri  dan  atau  sistem yang rigid dan tidak pro masyarakat miskin.
Jika  dicermati  variabel  lainnya  dalam  tabel  di  atas  yakni  distribusi investasi  per  sektor  ekonomi  dan  kontribusi  sektoral  terhadap  total  PDRB dapat  memberikan  informasi  lebih  dalam.  Struktur  ekonomi  Jawa  Barat
Reorientasi Strategi Pembangunan Dalam Rangka Meningkatkan 437
Daya Beli Masyarakat di Jawa Barat (Atih Rohaeti Dariah)
sudah  didominasi  oleh  sektor  industri  pengolahan,  hal  ini  diperkuat  oleh tingginya  alokasi  investasi  di  sektor  tersebut.  Struktur  industri  yang berkembang  didominasi sektor industri alat angkut,  mesin  dan peralatannya yang bersifat padat modal dan berbasis tekonologi. Dengan demikian terjadi gap antara dominasi sektor ekonomi  dengan dominasi tenaga kerjanya serta dominasi  investasi.  Tenaga  kerja  mayoritas  bergelut  di  sektor  pertanian, sedangkan alokasi investasi untuk sektor ini sangat kecil sehingga besarnya investasi  per  tenaga  kerja  sangat  rendah.  Dampaknya,  output  per  tenaga kerja pun rendah atau rasio jumlah tenaga kerja per 1 juta rupiah nilai output (koefisien  tenaga  kerja)  relatif  besar  dibandingkan  sektor  ekonomi  lainnya. Data dari Bank Indonesia menunjukan bahwa koefisien tenaga kerja tertinggi terjadi  di  sub  sektor  tanaman  pangan  yakni  0,279,  bandingkan  dengan  di industri  makanan  dan  minuman  yang  hanya  0,01  (BI,  2006).  Selain  padat modal struktur industri di Jawa Barat pun lebih banyak menggunakan bahan baku  impor,  termasuk  industri  tekstil,  barang  kulit  dan  alas  kaki  sebagai industri dominasi kedua. Dengan  demikian berkembangnya dominasi sektor industri pengolahan sampai saat ini tidak memiliki keterkaitan yang besar ke belakang dengan sektor pertanian.
Terkait  dengan  sistem  yang  rigid  dan  tidak  pro  masyarakat  miskin menyangkut  aspek  kelembagaan.  Kelembagaan  atau  institusi  adalah  aturan dan  organisasi,  termasuk  kaidah  informal  yang  memfasilitasi  koordinasi perilaku  manusia.  Aturan  yang  masih  berkembang  sampai  saat  ini  yang terkait  dengan  akses  sumber  permodalan  misalnya,  kebijakan  perbankan yang berprinsip kehati-hatian selalu mensyaratkan agunan yang justru sangat sulit dipenuhi oleh masyarakat golongan bawah yang mau berusaha. Nuansa bisnis  perbankan  yang  menghindari  resiko  tinggi,  kecenderungannya semakin tidak tertarik untuk membiayai usaha sektor pertanian. Harga-harga komoditas  pertanian  yang  berfluktuasi  tinggi  tidak  memberikan  prediksi kepastian  hasil  sehingga  menjadi  disinsentif  untuk  terus  menggeluti  usaha pertanian.  Lunturnya  kearifan  lokal  yang  sangat  positif  menjunjung kebersamaan  semakin  mempersulit  eksistensi  golongan  berpendapatan rendah. Selama seluruh aspek kelembagaan itu statis maka manfaat dari pola pertumbuhan ekonomi yang sudah ada akan tetap mubadzir.
4 Kebijakan Pembangunan Untuk Meningkatkan Daya Beli

## Masyarakat Jawa Barat
Dari  gambaran  tentang  faktor-faktor  yang  menentukan  rendahnya daya beli masyarakat Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir, dapat terungkap ada  tiga  hal  mendasar  sebagai  faktor  penentu.  Pertama,  pola  pertumbuhan ekonomi  yang  bertumpu  pada  sektor  industri  pengolahan  yang  padat  modal dan  bahan  baku  impor.  Kedua,  kebijakan  pemerintah  pusat  yang  menaikan harga  BBM  sebanyak  dua  kali  sepanjang  tahun  2005.  Ketiga,  keterbatasan akses golongan masyarakat bawah dalam kegiatan ekonomi produktif.
Untuk  masalah  yang  kedua  berada  diluar  kewenangan  dan  kontrol pemerintah  daerah  sehingga  tidak  akan  diurai  lebih  detil  dan  dicari solusinya.    Dalam  konteks  otonomi  daerah,  kajian  akan  lebih  difokuskan pada  permasalahan  pertama  dan  ketiga  karena  sangat  relevan  dengan pelaksanaan  pembangunan  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah. Kedua masalah tersebut menggiring pada upaya reorientasi rencana strategis pola  pertumbuhan  ekonomi  sektoral  yang  dapat  menyerap  banyak  tenaga kerja  dan  inovasi  kelembagaan  yang  membuka  kesempatan  seluas-luasnya partisipasi masyarakat lokal.
Mengacu  pada  bahasan  sebelumnya,  terdapat  beberapa  prinsip  yang seyogianya menjadi pertimbangan rumusan kebijakan yakni penetapan target dan  sasaran  dengan  jelas,  identifikasi  keunggulan  dan  kelemahan,  design sistem  insentif  dan  disinsentif  yang  bisa  diandalkan  untuk  menjamin kesinambungan aktivitas ekonomi produktif.
Penetapan  target  dan  sasaran,  berarti  pemerintah  daerah  perlu memetakan  kelompok  masyarakat  mana,  dimana  lokasinya,  dalam  bentuk apa  penanganannya  agar  daya  belinya  meningkat.  Dalam  pemetaan ( mapping )  ini  perlu  dieksploitasi  pula  motivasi,  skill  dan  kebiasaannya selama  ini  karena  bagaimanapun  aspek  ini  akan  melekat  dalam  menjalani setiap aktivitas.
Dalam  mengidentifikasi  keunggulan  dan  kelemahan,  elaborasi  secara cermat  segala  potensi  yang  dimiliki  oleh  daerah.  Potensi  yang  dimaksud tidak  sebatas  sumber  daya  alam  ( natural  capital ),  sumber  daya  manusia ( human capital ), sumber daya modal buatan manusia ( human made capital ) namun  juga  sumber  daya  modal  sosial  ( social  capital ).  Sumberdaya  alam merupakan endowment factor yang memiliki berbagai alternatif penggunaan. Sekalipun  ada  beberapa  wilayah  di  Jawa  Barat  yang  memiliki  kesamaan
Reorientasi Strategi Pembangunan Dalam Rangka Meningkatkan 439
Daya Beli Masyarakat di Jawa Barat (Atih Rohaeti Dariah)
sebagai  wilayah  pertanian,  namun  masing-masing  memiliki  keunikan sehingga  jika  dieksploitasi  akan  memberikan value  added yang  beragam. Sedangkan  modal  sosial  adalah  organisasi  sosial  (khususnya  asosiasi horizontal)  seperti  jaringan,  norma  dan  kepercayaan  ( trust )  yang memfasilitasi  koordinasi  dan  kerjasama  yang  saling  menguntungkan (Putnam dalam Kherallah, 2000).
Dalam mengelaborasi kelemahan yang tiada lain berupa evaluasi diri, seyogianya tidak terfokus pada keterbatasan sumberdaya fisik (finansial dan non-finansial)  dan  sumberdaya  manusia,  namun  juga  evaluasi  kelembagaan yang  sudah  ada  apakah  sudah  mencukupi  untuk  mendukung  berjalannya aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak masyarakat lokal.
Dengan  pertimbangan  kedua  prinsip  ini  maka  akan  terdapat  ragam penanganan  sesuai  karakteristik  lokal  masing-masing,  dan  atmosfir desentralisasi  memberikan  peluang  besar  untuk  merancang  mekanisme insentif  dan  disinsentif  oleh  pemerintah  setempat.    Pemerintah  provinsi sebagai leader perencanaan  pembangunan  daerah  dalam  konteks  otonomi daerah  sudah  selayaknya  memberikan  arahan  jelas  dalam  rancangan kebijakan tersebut.
Hasil  simulasi  perhitungan  dengan  menggunakan  metoda  SAM ( Social  Accounting  Matrices )  memperlihatkan  bahwa  ada  lima  sektor ekonomi  yang  diprediksi  akan  berdampak  signifikan  pada  perbaikan  daya beli  masyarakat  Jawa  Barat  jika  mereka  tumbuh.  Kelima  sektor  tersebut adalah  sektor  jasa-jasa,  sektor  industri  makanan  dan  minuman,  sektor bangunan/konstruksi,  sektor  perdagangan  hotel  dan  restoran  dan  sektor pertanian (Sundaya dan Dariah, 2005).
Survey  yang  pernah  dilakukan  ke  124  pelaku  usaha  yang  tersebar  di beberapa wilayah Jawa Barat dan mewakili kelima sektor tersebut diketahui beberapa  permasalahan  krusial.  Masalah  utama  di  sektor  pertanian  adalah masalah  kelembagaan  yakni  pasar  dan  harga,  sehingga  membuat  banyak pihak frustasi dan tidak tertarik untuk bergelut di sektor pertanian. Selain itu, aktivitas  terbatas  pada  menanam  sehingga  nilai  tambah  komoditas  rendah. Dengan demikian  membangun sektor pertanian  diprioritaskan untuk  inovasi aspek  kelembagaan  yang  terkait  dengan  pasar  dan  harga,  riset pengembangan komoditas yang sesuai dengan kondisi lokal, riset penciptaan nilai tambah komoditas, dan infrastruktur perdesaan. Yang dimaksud dengan inovasi  aspek  kelembagaan  yang  terkait  dengan  pasar  dan  harga  adalah terobosan  sistem  pemasaran  yang  bisa  meningkatkan  posisi  tawar  petani.
Diantaranya mengembangkan lembaga kerjasama diantara petani,
meningkatkan kemitraan dengan sektor industri pengolahan, mengembangkan pasar lelang yang mencakup wilayah dan komoditas.
Karena  survey  kebetulan  dilakukan  pasca  kenaikan  harga  BBM Oktober  2005,  banyak  responden  pelaku  usaha  di  industri  makanan  yang mengeluh  dengan  naiknya  biaya  produksi  dan  tidak  stabilnya  harga  bahan baku.  Lain  kata,  kondisi  makroekonomi  pasca  ada  kebijakan  yang  masih dalam  proses  penyesuaian  sangat  signifikan  mempengaruhi  kegiatan produksi  mereka.  Masalah  berikutnya  yang  dihadapi  oleh  mereka  adalah akses  modal  untuk  meningkatkan  skala  usaha  dan  pemasaran  produk.  Juga masalah pemanfaatan teknologi. Yang menggembirakan, survey menemukan adanya  upaya-upaya  beberapa responden  berkreasi  dalam  produk  yang  bisa diterima  pasar  sebagai  langkah  untuk  meraih  konsumen  dan  membangun citra  seperti  yang  dilakukan  oleh  industri  kue  dan  roti,  keripik  dan  ragam snack  lainnya.  Selain  itu  upaya  pembenahan  manajemen  pemasaran  terus dilakukan,  termasuk  pekan  discount.  Ini  merupakan  modal  besar  untuk mengembangkan  usaha  dan  memenangkan  persaingan.  Dengan  adanya  tol Cipularang,  ada  beberapa  responden  yang  merasa  diuntungkan  karena pembeli semakin banyak.
Dengan  melihat besarnya potensi pengembangan  industri makanan  di Jawa  Barat,  bentuk  dan  arah  kebijakan  sebaiknya  fokus  pada  riset diversifikasi  utilisasi  produk-produk  pertanian  menjadi  makanan  olahan yang  semakin  beragam.  Apalagi  Jawa  Barat  khususnya  Bandung  sudah memiliki  image  sebagai  pusat  jajanan  dan  ragam  makanan  yang  enak.  Dan seyogianya  hasil  riset  tentang  utilisasi  produk-produk  pertanian  menjadi makanan  olahan  yang  semakin  beragam  dapat  diterapkan  di  perdesaan, selain  dekat  dengan  bahan  baku,  juga  diharapkan  akan  menjadi  stimulan untuk berkembangnya ekonomi perdesaan.
Sedangkan  keluhan  pelaku  usaha  di  sektor  bangunan  terkait  dengan perijinan,  semua  responden  berpendapat  bahwa  setelah  adanya  otonomi daerah  mengurus  perijinan  semakin  sulit.  Masalah  perijinan  ini  ternyata dikeluhkan  oleh  pengusaha  lainnya  diluar  sektor  bangunan.  Survey  khusus tentang prosedur investasi  di Jawa  Barat ke 81 pengusaha yang bergerak  di sektor core  business Jawa  Barat,  ditemukan  bahwa  jangka  waktu penyelesaian yang tidak pasti, biaya yang relatif besar dibandingkan dengan tarif resmi, banyaknya ijin dengan prosedur yang berbelit-belit telah menjadi hambatan  realisasi  investasi  (Dariah  dkk,  2006).  Beranjak  dari  fakta  ini
Reorientasi Strategi Pembangunan Dalam Rangka Meningkatkan 441
Daya Beli Masyarakat di Jawa Barat (Atih Rohaeti Dariah)
sudah  sepantasnya  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Barat  menetapkan  standar minimal penyederhanaan perijinan  yang berlaku untuk kabupaten/kota. Ada dua tawaran untuk  merealisir standar minimal  yang dimaksud, yakni sistem perijinan terpadu atau tetap berantai namun  dengan  koordinasi  di satu pintu diantara instansi yang selama ini memiliki kewenangan mengeluarkan ijin.
Berdasarkan  temuan-temuan  survey  di  atas,  ternyata  kunci pengembangan  kelima  sektor  ekonomi  yang  akan  berdampak  pada peningkatan daya beli adalah inovasi produk dan kelembagaan, ketersediaan pendanaan, dan iklim usaha yang kondusif. Di sinilah bagaimana pemerintah harus berperan sebagai regulator yang bisa menawarkan insentif bagi pelaku ekonomi.  Pertama,  mempertemukan  dunia  pendidikan  dengan  pelaku  usaha agar  riset  yang  akan  dilakukan  komunitas  akademik  selaras  dengan kebutuhan  dunia  usaha  sehingga  tercipta  hubungan  yang  saling menguntungkan.  Kedua,  menggapai  dunia  perbankan  agar  melakukan diskriminasi  besaran  suku  bunga  untuk  usaha  mikro  dan  kecil.  Ketiga, mendorong  kemitraan  antara  pengusaha  mikro,  kecil  dengan  usaha  besar yang  sejenis  untuk  mendorong  terjadinya  transfer  teknologi.  Keempat, menghapus  citra  sulitnya  birokrasi  melalui  peningkatan  pelayanan  publik secara prima seperti  melalui  internet,  aparatur yang profesional, transparan dan cepat waktu.

## 5 Kesimpulan Dan Saran

## 5.1 Kesimpulan
Rendahnya  daya  beli  masyarakat  Jawa  Barat  saat  ini  dilansir  karena pola  pertumbuhan  ekonomi  yang  sudah  berlangsung  lama  sampai  saat  ini bias pada sektor industri pengolahan yang padat modal dan teknologi tinggi seperti  industri  alat  angkut,  mesin  dan  peralatan,  sementara  sebagian  besar masyarakat  masih  bergelut  di  sektor  pertanian.  Masyarakat  termarginalkan dalam transformasi ekonomi Jawa Barat karena memiliki keterbatasan akses yang bisa disebabkan karena keterbatasan kapasitas diri dan atau sistem yang kaku ( rigid ) dan tidak pro masyarakat miskin.
Hasil  simulasi  perhitungan  dengan  menggunakan  metoda  SAM ( Social Accounting Matrices ) memperlihatkan bahwa sektor jasa-jasa, sektor industri  makanan  dan  minuman,  sektor  bangunan/konstruksi,  sektor perdagangan  hotel  dan  restoran  dan  sektor  pertanian  akan  berdampak signifikan  pada  perbaikan  daya  beli  masyarakat  Jawa  Barat  jika  mereka tumbuh.  Berdasarkan  hasil  survey,  ternyata  kunci  pengembangan  kelima
sektor  ekonomi  tersebut  adalah  inovasi  produk  dan  kelembagaan, ketersediaan pendanaan, dan iklim usaha yang kondusif.

## 5.2 Saran
Target besaran angka pertumbuhan sektor ekonomi tersebut dan siapa pelakunya  perlu  terpetakan  secara  holistik  dan  jelas  yakni  memberi kesempatan  seluas-luasnya  untuk  kelompok  masyarakat  berpendapatan rendah. Pemerintah harus berperan sebagai regulator yang bisa menawarkan insentif  bagi  pelaku  ekonomi.  Pertama,  mempertemukan  dunia  pendidikan dengan  pelaku  usaha.  Kedua,  menggapai  dunia  perbankan  agar  melakukan diskriminasi  besaran  suku  bunga  untuk  usaha  mikro  dan  kecil.  Ketiga, mendorong  kemitraan  antara  pengusaha  mikro,  kecil  dengan  usaha  besar yang  sejenis  untuk  mendorong  terjadinya  transfer  teknologi.  Keempat, menghapus  citra  sulitnya  birokrasi  melalui  peningkatan  pelayanan  publik secara prima seperti  melalui  internet,  aparatur yang profesional, transparan dan cepat waktu.
---------------------
Reorientasi Strategi Pembangunan Dalam Rangka Meningkatkan 443
Daya Beli Masyarakat di Jawa Barat (Atih Rohaeti Dariah)

## DAFTAR PUSTAKA
Atih  Rohaeti  Dariah  dan  Yuhka  Sundaya.  2005. Kajian  Sektor  Ekonomi Yang  Berdampak  Signifikan  Pada  Peningkatan  Pendapatan Masyarakat  Miskin  Di  Jawa  Barat. BAPEDA  Jabar.  Tidak Dipublikasikan
Atih  Rohaeti  Dariah,  dkk.  2006. Penyusunan  Rencana  Penyederhanaan Prosedur  Investasi  di  Jawa  Barat,  BAPEDA  Jabar. Tidak Dipublikasikan
Bank  Indonesia  Bandung.  2005. Perkembangan  Ekonomi  Dan  Keuangan Propinsi Jawa Barat Triwulan III 2005
Bank  Indonesia  Bandung.  2006. Perkembangan  Ekonomi  Dan  Keuangan Propinsi Jawa Barat Triwulan II 2006
Bank  Indonesia,  2006. Laporan  Perekonomian  Indonesia  Tahun  2005 , www.bi.go.id
Iwan  J.  Azis.  2006.  “Structuring  International  Perpectives  of  Post- Decentralization  Through  A  Regional  Growth  Model”. Makalah Yang  Disampaikan  Pada  Acara  Seminar  Penguatan  Daya  Saing Daerah  Dalam  Era  Desentralisasi  di  Kantor  BI  Bandung,  9  Juni 2006
Joseph E. Stiglitz. 2000. Cha llenges in the Analysis of the Role of Institutions in Economic Development , http://www.dse.de/ef/instn/stiglitz.htm
Mankiw. 2000. Macroeconomics. Fourth edition. Worth Publisher
Paul Krugmann, Robin Wells. 2006. Economics. Worth Publisher
UNDP.  2001.  Laporan Pembangunan  Manusia  200. ,  Publikasi  Bersama
BPS, Bapppenas dan UNDP Indonesia