## Sistem Informasi Geografis Pemetaan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pontianak Berbasis Website
Dandi Suagira Buana * , Renny Puspita Sari, Syahru Rahmayuda
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Sistem Informasi, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia Email: 1,* dsuagira@student.untan.ac.id, 2 rennysari@sisfo.untan.ac.id, 3 yudarahma@sisfo.untan.ac.id Email Penulis Korespondensi: dsuagira@student.untan.ac.id Submitted: 07/06/2022 ; Accepted: 28/06/2022 ; Published: 30/06/2022
Abstrak – Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya memicu berbagai masalah diantaranya penumpukan jumlah penduduk pada  satu  kawasan  tertentu  dan  dapat  berpotensi  menimbulkan  daerah  permukiman  kumuh  baru.  Belum  terpublikasinya informasi  mengenai  daerah  sebaran  permukiman  kumuh  menjadikan  masyarakat  tidak  mengetahui  daerah  yang  akan  atau ditinggiali mereka termasuk kawasan permukiman kumuh. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka dirancang sebuah Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk melakukan pemetaan seacara digital terhadap sebaran kawasan permukiman kumuh dengan  menggunakan  perhitungan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  PUPR  No.14  Tahun  2018  tentang  Pencegahan  Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh. Penentuan tersebut dihitung menggunakan 7 indikator dan 16 kriteria dan menghasilkan 3 klasifikasi tingkat kumuh yang terdiri dari kumuh ringan, kumuh sedang, hingga kumuh berat. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah terkait serta masyarakat dalam mengetahui daerah sebaran permukiman kumuh berbasis WebGIS. Black-box testing dipilih dalam proses uji fungsionalitas dan mendapatkan hasil baik dengan rincian seluruh fungsi dapat berjalan serta sesuai dengan tahapan perancangan. Pengujian antarmuka sistem dilakukan menggunakan  kuisioner  online  diisi  sebanyak  38  orang  responden  menghasilkan  persentase  87,5%  dihitung  menggunakan skala likert sehingga dikategorikan sangat baik.
Kata Kunci: Sistem Informasi Geografis; Pemetaan; Permukiman Kumuh; Website; LeafletJS.
Abstract – The increase in population every year triggers various problems including the accumulation of population in one particular area which can potentially lead to new slum areas. Information regarding the distribution of slum settlements has not been  published,  so  people  do  not  know  the  area  they  will  be  increasing  or  including  the  slum  area.  In  overcoming  these problems,  a  Geographic  Information  System  (GIS)  was  designed  to  digitally  map  the  distribution  of  slum  areas  using calculations based on PUPR Ministerial Regulation No. 14 of 2018 concerning Prevention and Quality Improvement of Slum Housing  and  Slum  Settlements.  The  determination  was  calculated  using  7  indicators  and  16  criteria  and  resulted  in  3 classifications of slum level consisting of light slums, medium slums, and heavy slums. The final result of this research is expected to help the relevant government and the community in knowing the distribution area of  slums based on WebGIS. Black-box testing is used to test the functionality of the system that was built and get good results with details of all functions running and following the design stage. Testing the system interface was carried out using an online questionnaire filled out by 38 respondents, resulting in a percentage of 87.5% calculated using a Likert scale so that it was categorized as excellent.
Keywords : Geographic Information System; Mapping; Slums; Website; LeafletJS

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  dikenal  sebagai  negara  kepulauan  yang  tersusun  atas  ribuan  pulau  dengan  34  Provinsi  didalamnya. Kalimantan  Barat  merupakan  satu  dari  5  Provinsi  yang  berada  di  pulau  Kalimantan  dengan  total  luas  wilayah 146.807 km 2 atau berkisar 7,53% dari total wilayah Indonesia [1]. Secara Administratif, Kalimantan Barat tersusun atas 12 kabupaten dan 2 kota dengan ibu kota provinsi berlokasi di Kota Pontianak. Sebagai pusat pemerintahan, Kota  Pontianak  memiliki  pertumbuhan  penduduk  cukup  tinggi.  Bahkan  dengan  luas  wilayah  terkecil  diantara kabupaten  atau  kota  lainnya,  Kota  Pontianak  menduduki  peringkat  nomor  1  sebagai  kota  dengan  kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat dengan angka 5.567 jiwa/km 2 [2].
Luas total wilayah kota Pontianak adalah 118,31 km 2 terbagi menjadi 6 kecamatan dengan 29 kelurahan didalamnya [3]. Laju angka pertumbuhan penduduk Kota Pontianak yang terus meningkat dan ketersediaan luas wilayah  tinggal  relatif  sama  setiap  tahunnya,  memicu  penumpukan  tempat  tinggal  penduduk  pada  lokasi  yang sama dan timbulnya kawasan permukiman kumuh di Kota Pontianak [4]. Timbulnya kawasan permukiman kumuh diantaranya  disebabkan  oleh  penempatan  dan  kondisi  hunian  warga  yang  tidak  sesuai  perencanaan  serta persyaratan teknis bangunan, dan kebiasaan masyarakat untuk hidup berkelompok tanpa memikirkan resiko yang akan  terjadi  [5][6].  Permukiman  kumuh  dapat  diartikan  sebagai  daerah  tinggal  masyarakat  dengan  kondisi bangunan yang tidak beraturan, kepadatan bangunan permukiman melebihi standar, serta ketidaksesuaian standar bahan baku bangunan sesuai standar teknis sehingga digolongkan menjadi daerah kumuh [7].
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak adalah suatu instansi pemerintah Kota Pontianak  yang  bertugas  membantu  Walikota  Pontianak  dalam  menjalankan  berbagai  tugas  pemerintahan diantaranya  pada  bidang  kawasan  permukiman.  Berdasarkan  surat  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  Walikota Pontianak tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Kumuh Kota Pontianak[8], didapatkan informasi bahwa luas total kawasan kumuh mencapai 150,16 Hektar pada 18 lokasi kelurahan di 6 kecamatan di kota Pontianak. Publikasi data permukiman kumuh yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pontianak masih berupa dokumen yang mencakup lokasi permukiman kumuh, luasan wilayah kumuh,titik koordinat, tingkat kepadatan, dan tingkat kekumuhan.
Belum terdapatnya sistem yang dapat mengelola data dan memberikan sebaran informasi spasial mengenai kawasan  kumuh  di  Kota  Pontianak  menyebabkan  masih  terbatasnya  akses  masyarakat  untuk  dapat  mengetahui informasi tersebut. Padahal data yang dikeluarkan pemerintah terkait masih dapat diolah dan ditampilkan dengan lebih  akurat  dan  informatif  secara  visual  sebagai  suatu  Sistem  Informasi  Geografis  berbasis  website.  Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat bekerja untuk keperluan pemetaan data digital meliputi memasukan, mengelola dan manipulasi  data, melakukan pengintegrasian, menganalisa hingga menghasilkan keluaran informasi  berupa informasi keruangan atau spasial [9]. Perkembangan teknologi Sistem Informasi Geografis yang semakin membaik akan  memberikan  kemudahan  dalam  melakukan  pengelolaan  dan  penyampaian  informasi  peta  digital  yang diperlukan masyarakat [10].
Berangkat pada permasalahan yang telah diuraikan, dilakukan suatu penelitian berjudul “Sistem Informasi Geografis Pemetaan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pontianak Berbasis Website” dengan penentuan kawasan kumuh berdasarkan 7 parameter dan 16 kriteria yang diatur dalam PERMEN PUPR no 14 tahun 2018. Dengan harapan membantu pihak terkait untuk lebih mudah mengetahui lokasi permukiman kumuh yang tersebar di Kota Pontianak serta menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan permukiman kumuh dengan lebih baik.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Tahapan Penelitian
Diagram Alir Penelitian menggambarkan tahapan proses yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian. Berikut rincian tahapan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
Tahapan  penelitian  dalam  pembangunan  Sistem  Informasi  Geografis  Pemetaan  Kawasan  Permukiman Kumuh  (SIGPKPK)  dimulai  dari  melakukan  studi  pendahuluan  dengan  mencari  dan  mempelajari  penelitian terdahulu  yang  memiliki  tema  serupa  dan  mengumpulkan  informasi  mengenai  objek  penelitian.  Melakukan identifikasi  masalah  yang  terjadi  mengenai  kawasan  permukiman  kumuh  selanjutnya  melakukan  studi  literatur untuk  memperkuat  teori  yang  akan  digunakan  dalam  penyelesaian  permasalahan.  Setelah  itu  penelitian  dapat dilanjutkan  dengan  penyusunan  latar  belakang,  perumusan  masalah,  menentukan  tujuan  penelitian,  manfaat penelitian serta batasan masalah. Perolehan data didapatkan melalui proses wawancara kepada objek penelitian di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak  sebagai data primer dan mencari referensi tambahan  dari  sumber  lain  seperti  data  olahan  lokasi  sebaran  permukiman  kumuh  pada  tahun  2020  di  Kota Pontianak sebagai data sekunder.
Tahapan  Perancangan (Design) pada  penelitian  ini  mencakup  perancangan Use  Case  Diagram,  Activity Diagram dan ERD. Selanjutnya pada tahapan pembangunan sistem (Coding) dipilih Bahasa pemrograman PHP dengan pemanfaatan Framework Laravel 8, VS Code sebagai code editor dan Database MySql. Proses pengolahan data  dalam  menentukan  permukiman  kumuh  suatu  kawasan  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  yang  telah didetapkan pemerintah terkait yaitu Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2018.
Setelah  melalui  pengembangan sistem, proses  selanjutnya yaitu melakukan testing menggunakan Black- Box untuk  menguji  kesesuaian  fungsionaltias  aplikasi  yang  dibangun  dengan  tahapan  perancangan  yang  telah dilakukan  sebelumnya.  Proses  terakhir  adalah  penarikan  kesimpulan  dan  saran  yang  didapat  dari  tiap  tahap pembangunan sistem.

## 2.2 Indikator Penentuan Permukiman Kumuh
Perhitungan  tingkat  permukiman  kumuh  dihitung  berdasarkan  variabel-variabel  penyebab  kekumuhan  yang digunakan pemerintah dalam PERMEN PUPR No. 14 tahun 2018 [11]. Terdapat 7 buah indikator/parameter dan 16  kriteria  dalam  menentukan  lokasi  dan  tingkat  kekumuhan.  Tabel  kriteria,  indikator,  dan  penjelasan  teknis kekumuhan dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Kriteria, Indikator, dan Penjelasan Teknis Kekumuhan
No Indikator Kriteria 1 Kondisi Bangunan Gedung Jumlah bangunan gedung yang tidak memiliki keteraturan Luas tingkat kepadatan bangunan yang tidak sesuai ketentuan Ketidaksesuaian kondisi bangunan dengan persyaratan teknis
2 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan
Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 3 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan akses aman kebutuhan air minum Tidak terpenuhinya kebutuhan minimal air minum 4 Kondisi Drainase lingkungan Drainase lingkungan yang tidak tersedia Drainase  lingkungan  tidak  mampu  mengalirkan  limpasan  air  hujan sehingga menimbulkan genangan Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 5 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 6 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai persyaratan teknis Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai persyaratan teknis 7 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran
Berdasarkan  indikator  pada  tiap  kriteria,  untuk  dapat  menghitung  tingkat  kekumuhan  suatu  kawasan permukiman proses selanjutnya yang digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak merujuk pada ketetapan yang digunakan, yaitu:
1) Memberikan nilai atau skor terhadap tiap indikator kekumuhan, berdasarkan parameter skor penilaian seperti berikut:
a. Penilaian dengan kualitas baik memiliki rentang persentase (0%-24%) dengan bobot skor atau nilai sama dengan 0
b. Penilaian dengan kualitas cukup baik memiliki rentang persentase (25%-50%) dengan bobot skor atau nilai sama dengan 1
c. Penilaian dengan kualitas buruk memiliki rentang persentase (51%-75%) dengan bobot skor atau nilai sama dengan 3
d. Penilaian dengan kualitas sangat buruk memiliki rentang persentase (76%-100%) dengan bobot skor atau nilai sama dengan 5
2) Untuk menentukan total penilaian dalam mencari nilai kawasan permukiman kumuh, dihitung   16  indikator tersebut dijumlahkan untuk didapatkan nilai skor kekumuhannya.
3) Terdapat 3 tingkat klasifikasi kekumuhan, berikut penilaian kondisi kawasan kumuh sesuai rentang nilainya : a. Klasifikasi tidak kumuh memiliki nilai kurang dari 16.
b. Klasifikasi kumuh ringan memiliki total rentang nilai 16-37.
c. Klasifikasi kumuh sedang memiliki total rentang nilai 38-59.
d. Klasifikasi kumuh berat memiliki total rentang nilai 60-80.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  metode  pengembangan  sistem waterfall dalam  proses  pembangunan  Sistem  Informasi  Geografis Pemetaan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pontianak Berbasis Website.

## 3.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
Tahap  analisis  dijalankan  sebagai  langkah  awal  dalam  mengidentifikasi  rincian  fungsionalitas  sistem  yang diperlukan oleh pengguna. a. Analisis Kebutuhan Sistem
1. Kebutuhan Fungsional
i. Hak akses admin
a) Admin memiliki hak akses keseluruhan dari fungsi yang tersedia pada sistem meliputi kelola seluruh data  meliputi  data  profil,  memberikan  penilaian  permukiman  kumuh,dan  kelola  data  peta  digital permukiman kumuh pada sistem.
b) Admin dapat melakukan penambahan data pada sistem dengan menyesuaikan kebutuhan.
c) Admin dapat melakukan ubah seluruh data pada sistem dengan menyesuaikan kebutuhan.
d) Admin dapat melakukan hapus data pada sistem dengan menyesuaikan kebutuhan.
ii. Hak akses pengguna
a) Pengguna dapat melihat peta sebaran wilayah permukiman kumuh Kota Pontianak pada sistem.
b) Pengguna dapat melihat detail penilaian pada lokasi permukiman kumuh yang dipilih.
c) Pengguna dapat melihat informasi mengenai parameter dan kriteria penentuan permukiman kumuh.
d) Pengguna dapat melihat informasi mengenai sistem yang dibangun.
2. Kebutuhan Non Fungsional
i. Kebutuhan Operasional
a) Sistem dapat beroperasi pada sistem operasi windows dan linux.
b) Kebutuhan minimal spesifikasi hardware berupa RAM 4 GB, Processor Intel Core i3, Hardisk 500 GB.
c) Sistem membutuhkan alat bantu keyboard maupun mouse jika memungkinkan.
d) Sistem membutuhkan koneksi internet untuk dapat diakses.
ii. Kebutuhan Keamanan
a) Admin memiliki email dan password untuk dapat mengakses sistem.
b) Terdapat 2 pembagian level user untuk membatasi hak akses penggunaan sistem.
c) Penyimpanan data pada database yang dilengkapi username dan password.
d) Kemampuan  pengelolaan  data  pada  sistem  hanya  dapat  digunakan  oleh  admin.  Berupa  fungsi penambahan, penghapusan, dan edit data pada aplikasi.
iii. Kebutuhan Informasi
a) Sistem  memberikan  informasi  mengenai  perhitungan  penentuan  lokasi  kawasan  permukiman kumuh.
b) Sistem  menyediakan  fitur  pemetaan  digital  dan  perhitungan  otomatis  dalam  penentuan  lokasi permukiman kumuh.
c) Sistem  menyediakan  fitur  pemetaan  digital  dan  perhitungan  otomatis  dalam  penentuan  lokasi permukiman kumuh.
d) Sistem menampilkan informasi terkait kesalahan atau kekurangan penginputan data pada sistem. iv. Kebutuhan Kinerja
a) Proses  login  ke  dalam  sistem memerlukan  waktu kurang  dari  10  detik  tergantung  dari  kecepatan koneksi stabil dan memadai.
b) Proses  perhitungan  hingga  penetapan  lokasi  permukiman  kumuh  pada  sistem  memerlukan  waktu relatif cepat.
c) Hasil peta yang didapatkan dalam proses perhitungan pemetaan permukiman kumuh menyesuaikan inputan yang diterima.
b. Analisis Kelayakan Sistem
1. Kelayakan Teknis
i. Proses login ke dalam sistem memerlukan waktu kurang dari 10 detik tergantung dari kecepatan koneksi stabil dan memadai.
ii. Perhitungan dalam proses input hingga penetapan lokasi permukiman kumuh pada sistem memerlukan waktu relatif cepat.
iii. Hasil  peta  yang  didapatkan  dalam  proses  perhitungan  pemetaan  permukiman  kumuh  menyesuaikan inputan yang diterima.
2. Kelayakan Operasional
i. Sistem dibangun ditujukan dalam  menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada penyebaran informasi kawasan wilayah kumuh Kota Pontianak.
ii. Hasil  informasi  yang  dikeluarkan  oleh  sistem  relevan  sehingga  dapat  dipercaya  serta  akurat menyesuaikan inputan data dari admin.
iii. Implementasi  sistem  kedepannya  akan  memudahkan  pemerintah  terkait  dalam  melakukan  pemetaan secara  digital  serta  sebagai  media  dalam  mendukung  penyebaran  informasi  kawasan  permukiman kumuh Kota Pontianak.
3. Kelayakan Hukum
i. Sistem dibangun dengan tidak mengandung unsur plagiat sehingga tidak menyalahi pelanggaran aturan hak cipta.
ii. Sistem tidak mengandung unsur sara maupun pornografi.
iii. Sistem menggunakan data-data hasil pemetaan manual berdasarkan data hasil olahan  objek penelitian terkait.
iv. Sistem menggunakan software open source pada saat proses pengembangan.

## 3.2 Desain
Tahapan  desain  yang  dimaksud  merupakan  tahapan  pembuatan  rancangan  dasar  sistem  yang  akan  dibangun, meliputi perancangan use case diagram dan activity diagram .

## 3.2.1 Use Case Diagram
Use case diagram memberikan gambaran hubungan atau interaksi masing-masing aktor pada sistem dengan fungsi yang  dapat  dilakukan.  Berikut  tampilan  perancangan Use  Case  diagram dengan  2  aktor  yang  dapat mengoperasikan  sistem  yaitu  Admin  dan  Pengguna.  Desain use  case  diagram Sistem  Informasi  Geografis Pemetaan Kawasan Permukiman Kumuh dapat dilihat pada gambar 2.
Gambar 2. Use Case Diagram

## 3.2.2 Activity Diagram
Activity diagram memberikan gambaran tahapan kerja pengoperasian setiap aktor terhadap sistem yag dapat dilihat pada gambar 3.

## 3.3 Implementasi dan Uji Coba Unit
Hasil  perancangan  sistem  selanjutnya  diimplementasikan  kedalam  bahasa  pemrograman  untuk  menghasilkan sebuah  Sistem  Informasi  Geografis  Pemetaan  Kawasan  Permukiman  Kumuh.  Berikut  hasil  implementasi  dari sistem yang dibangun. a. Implementasi Antarmuka Login
Antarmuka login dapat digunakan oleh admin dan pengguna untuk masuk ke sistem dan menggunakan fungsi di  dalamnya.  Data  inputan  yang  tersedia  pada  halaman  login  yang  dibutuhkan  yaitu  e-mail  dan  password. Berikut tampilan antarmuka login pada Gambar 4.
Gambar 4. Implementasi Antarmuka Login
b. Implementasi Peta Kawasan Kumuh
Pada  halaman  ini  user  dapat  melihat  tampilan  detail  sebaran  lokasi  permukiman  kumuh  dan  dapat  memilih salah  satu  lokasi  kawasan  untuk  melihat  detail  informasi  yang  termuat  di  dalamnya.  Berikut  tampilan antarmuka peta kawasan kumuh pada Gambar 5.
Gambar 5. Implementasi Antarmuka Peta Kawasan Kumuh
c. Implementasi Antarmuka Tambah Kawasan
Antarmuka  tambah  data  kawasan  kumuh  berfungsi  untuk  menambahkan  data  kawasan  kumuh  baru.  Pada antarmuka ini terdapat form input yang harus diisi untuk menambahkan data kawasan kumuh meliputi nama kawasan,  16  buah  kriteria  kumuh,  total  nilai  kumuh,  dan  klasifikasi  tingkah  kumuh.  Berikut  tampilan antarmuka tambah kawasan pada Gambar 6.
Gambar 6. Implementasi Antarmuka Tambah Kawasan Kumuh
d. Implementasi Antarmuka Kelola Informasi Kumuh
Antarmuka kelola informasi  kumuh digunakan untuk  mengelola data informasi kumuh. Beberapa fitur pada kelola data informasi kumuh terdiri dari tambah, ubah, lihat dan hapus data informasi kumuh. Berikut tampilan antarmuka kelola informasi kumuh pada Gambar 7.
Gambar 7. Implementasi Antarmuka Kelola Informasi Kumuh

## 3.4 Integrasi dan Uji Coba Sistem
Metode pengujian black-box dipilih dalam melakukan pengujian fungsionalitas sistem untuk mengetahui kinerja fungsi  yang  telah  dibangun.  Pengujian  ditujukan  kepada  objek  penelitian  yang  diwakili  oleh  Bapak  Andy  Y.
Sumawinata, S.T.,M.T selaku kepala bidang permukiman dan seorang staff bidang permukiman bernama Wardah Novaningtias. Pengujian fungsionalitas dibagi menjadi 2 level user yaitu admin dan pengguna.
Tabel 1. Pengujian Fungsionalitas Admin
No Deskripsi Masukan Hasil yang diharapkan Kesimpulan 1 Pengujian    fungsi kelola user Admin menuju ke tampilan antarmuka kelola data user Tampil antarmuka kelola user Berhasil 2 Pengujian fungsi tambah kawasan kumuh Admin memilih fungsi tambah kawasan kumuh Data kawasan kumuh berhasil ditambahkan dan menampilkan antarmuka data kawasan kumuh keseluruhan Berhasil 3 Pengujian    fungsi kelola informasi kumuh Admin menuju ke tampilan antarmuka kelola informasi kumuh Tampil antarmuka kelola informasi kumuh Berhasil 4 Pengujian fungsi lihat informasi kumuh Admin memilih fungsi lihat informasi kumuh tertentu Detail data informasi kumuh terpilih berhasil dilihat Berhasil 5 Pengujian    fungsi kelola keluhan Admin menuju ke tampilan antarmuka kelola keluhan Tampil antarmuka kelola keluhan Berhasil Tabel 2. Pengujian Fungsionalitas Pengguna No Deskripsi Masukan Hasil yang diharapkan Kesimpulan 1 Pengujian fungsi login Pengguna memilih antarmuka login dan melakukan proses login Tampil halaman utama pengguna Berhasil 2 Pengujian fungsi register Pengguna mengakses antarmuka register Tampil halaman register pengguna dan dapat mendaftar pada sistem Berhasil 3 Pengujian fungsi input keluhan Pengguna memilih fungsi tambah keluhan dan menginputkan data keluhan baru Data keluhan baru berhasil ditambahkan dan tersimpan pada sistem Berhasil
Pengujian fungsionalitas yang dilakukan dengan level user Admin dan Pengguna dikatakan berhasil dengan berjalannya seluruh fungsi yang telah diimplementasikan.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dirangkum  berdasarkan  pembangunan  Sistem  Informasi  Geografis  Pemetaan  Kawasan Permukiman  Kumuh  Kota  Pontianak  yaitu  sistem  telah  berhasil  dikembangkan  menggunakan  metode pengembangan waterfall dengan  kesesuaian  hasil  implementasi  pada  dasar  perancangan  sistem  yang  telah dilakukan . Sistem  yang  dibangun  dapat  menghitung  dan  menentukan  tingkat  kekumuhan  suatu  kawasan berdasarkan data numerik kawasan kumuh mencakup 7 indikator dan 16 kriteria dari PERMEN PUPR No 14 tahun 2018. Sistem mampu memvisualisasikan hasil pemetaan kawasan permukiman kumuh dalam bentuk polygon yang di  tampilkan  menggunakan  plugin  open  source  Leaflet.JS.  Dengan  diimplementasikannya  sistem  yang  telah dibangun, pihak terkait dapat melakukan pemetaan secara digital mengenai sebaran kawasan permukiman kumuh saat ini dan masyarakat memiliki keterbukaan informasi lebih tinggi berdasarkan peta visual dari lokasi kawasan permukiman kumuh di Kota Pontianak. Keseluruhan fungsi sistem yang telah dirancang dapat berjalan optimal berdasarkan pengujian fungsionalitas menggunakan black box testing . Pengujian antarmuka sistem menggunakan kuesioner yang diberikan secara online kepada masyarakat, sistem masuk kedalam kategori “Sangat Baik” dengan persentase nilai 87,5%.

## REFERENCES
[1]  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat,  “GAMBARAN  UMUM  ASPEK  GEOGRAFIS  KALIMANTAN  BARAT  1,” Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat , Feb. 05, 2022. https://kalbarprov.go.id/page/geografis (accessed Apr. 02, 2022).
[2]  BPS Provinsi Kalimantan Barat, “PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM ANGKA 2021,” 2021.
[3]  BPS Kota Pontianak, “Kota Pontianak Dalam Angka 2021,” 2021.
[4]  B. Ahaliki, “Sistem Informasi Geografis (SIG) Analisis Metode Saw Dalam  Pemetaan Lokasi Sarana Prasarana Kawasan Permukian Kumuh Di Kota Gorontalo Berbasis Web Sig,” JTII , vol. 3, no. 1, pp. 18–22, 2018.
[5]  Y. Setiawan and P. Nasoetion, “PEMETAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT KOTA BANDAR LAMPUNG MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS,” Jurnal Lingkungan dan Sumberdaya Alam (JURNALIS) , vol. 5, no. 1, pp. 1–12, Apr. 2022, doi: 10.47080/jls.v5i1.1674.
[6]  I.  Susanti,  “PERANCANGAN  SISTEM  INFORMASI  GEOGRAFIS  IDENTIFIKASI  KAWASAN  KUMUH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,” Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, dan Komputer , vol. 4, no. 1, pp. 138– 145, 2021.
[7]  K. E. Putra and M. Andriana, “FAKTOR PENYEBAB PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BAGAN DELI BELAWAN KOTA MEDAN,” Jurnal Arsitektur dan Perkotaan “KORIDOR,” vol. 08, no. 02, pp. 97–104, 2017.
[8]  Walikota  Pontianak, KEPUTUSAN  WALIKOTA  PONTIANAK  NOMOR  1063.1/D-PRKP/TAHUN  2020  TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 . 2020.
[9]  C. M. Sareta, Y. D. Y. Rindengan, and A. E. Tungka, “Sistem Informasi Geografis Daerah Kumuh di Kota Manado,” Journal Teknik Informatika , vol. 14, no. 01, 2019.
[10] S.  Rahmayuda,  C.  Suheri,  and  Ilhamsyah,  “Pemanfaatan  Leaflet  Javascript  Sebagai  Platform  PengembanganSistem Informasi Geografis Aset Pemerintah Syahru Rahmayuda 1) , Cucu Suhery 2*) , Ilhamsyah 3) 1)32) Sistem Informasi Universitas Tanjungpura Pontianak 2) Rekayasa SIstem Komputer Universitas Tanjungpura Pontianak,” CYBERNETICS , vol. 5, no. 01, pp. 26–37, 2021.
[11] MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MENTERI PEKERJAAN  UMUM  DAN  PERUMAHAN  RAKYAT  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  14/PRT/M/2018  TENTANG PENCEGAHAN  DAN  PENINGKATAN  KUALITAS  TERHADAP  PERUMAHAN  KUMUH  DAN  PERMUKIMAN KUMUH . 2018.