## MIZAN: Journal of Islamic Law
Paradigma Critical Theory et al : Tinjauan Terhadap Perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Peredaran Minuman Beralkohol *
Bagas Heradhyaksa, 1 Rizqon Halal Syah Aji 2
1 Fakultas Syaria dan Hukum UIN Walisongo, Semarang
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.491

## Abstracts:
The  adoption  of  a  legal  model  in  law  enforcement  practices  can  be  defined empirically  as  the  use  of  philosophic  reasoning  values  to  solve  legal  challenges based on a belief system. There is also a need for an in-depth study of the value pairs underlying the theory of law, such that each other is not paradoxical. This covers the issue of the Regional Restrictions on alcoholic drinks. The analysis tool used in this thesis  is  a  qualitative  method  with  a  legal  normative  approach  from  different literatures. The findings of the study reveal that East Java Regional Regulation No. 6  of  2014  on  the  management,  monitoring  and  sale  of  alcoholic  beverages  is unsatisfactory because it still needs reform in different areas in order to comply with norm principles and to establish effective regulations in line with the standards of community, morals and norms. You live in the community.
Keywords: Alcoholic consumption, Regional laws, Critical theory

## Abstrak:
Adopsi paradigma hukum dalam praktik penegakan hukum ( law enforcement) secara empirik dapat  dimaknai  sebagai  penggunaan  nilai  berfikir  filosofis  dalam penanggulangan  masalah  hukum  berdasarkan  sistem  nilai.  Oleh  karenanya diperlukan  analisa  mendalam  terhadap  pasangan  nilai  yang  melingkupi  filsafat hukum  agar  satu  sama  lain  tidak paradoks .  Termasuk  dalah  hal  ini  permasalah Peraturan Daerah yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis dari berbagai literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa perda Jawa  Timur  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  pengendalian,  pengawasan,  dan peredaran  minuman  beralkohol  tidak  memuaskan,  karena  masih  memerlukan perbaikan  di  berbagai  aspek  untuk  dapat  mengakomodir  nilai  norma  dan mewujudkan  peraturan  yang  baik  sesuai  dengan  nilai  kebudayaan,  moral,  dan norma yang hidup di masyarakat.
Kata Kunci: Minum beralkohol, Peraturan Daerah, Critical theory
* Naskah diterima tanggal: 17 Januari 2020, direvisi: 21 Februari 2020, disetujui untuk terbit: 2 Maret 2020.
1 Bagas  Heradhyaksa adalah  pengajar  pada  fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Walisongo, Semarang. Email: bagashera@walisongo.ac.id
2 Rizqon Halal Syah Aji adalah pengajar ilmu ekonomi pembangunan pada fakultas ekonomi dan bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

## A. PENDAHULUAN
Banyak perbedaan pendapat antara para pakar hukum yang mengatakan bahwa ilmu hukum dan filsafat hukum adalah dua hal yang berbeda. Nalar ilmu pengetahuan yuridis  sesungguhnya  mempunyai  fungsi  pokok.  Secara  teoritik,  fungsi  pokok pengetahuan  yuridis  adalah  menafsirkan  undang-undang.  Selain  itu  pengetahuan yuridis  juga  mempunyai  kaidahnya  dalam  menkontruksi  alasan-alasan  hukum  yang menjadi  pijakan  keyakinan  sosial  dalam  kehidupan.  Legitimasi  fungsi  dan  susunan hukum  merupakan  aspek  fundamental  yang  berhulu  pada  filsafat.  Sehingga  konsep dasar pengetahuan hukum, tidak bisa lepas dari fungsi-fungsi filosofis 3 . Hal ini didasari dari konsep J. Artur Thompson dalam bukunya “An Introduction to Science.” 4 Thomson merumuskan bahwa ilmu adalah deskripsi total dan konsisten dari fakta-fakta empiris yang dirumuskan secara bertanggungjawab dalam istilah-itilah sesederhana mungkin. Jelas  hukum  sebagai  ilmu  pengetahuan  tidak  lepas  dari  tinjauan  ilmu  filsafat  dalam menyelesaikan suatu masalah. Pemikiran dan nilai filosofis sangat perlu untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum.
Filsafat  bukanlah  bentuk  pemikiran  pertama  manusia.  Sebelum  pemikiran filosofi terbentuk, didahului oleh suatu bentuk pemikiran lain yang belum sampai pada pengungkapan teoritis yang dapat dipahami oleh nalar manusia. Ini merupakan dogma atau nilai-nilai yang tumbuh dari manusia secara kodrati dalam cerita kehidupan, seperti baik dan buruk, asal dan tujuan suatu benda, jiwa dan raga, Tuhan dan manusia.
Filsafat secara terminologi berarti “suka kepada kebijaksanaan”. N. Driyarkara S.Y  mendefiniskan  filsafat  yakni  bermakna  pikiran-pikiran  manusia  yang  radikal, dengan  mengesampingkan  pendirian  dan  pendapat  yang  diterima  saja,  melainkan mencoba  memperlihatkan  pandangan  yang  merupakan  akar  dari  banyak  pandangan bersikap  praktis. 5 Sedangkan  filsafat  hukum  ialah  filsafat  tentang  segala  sesuatu  di bidang  hukum  secara  mendalam  dan  sistematis.  Dengan  demikian,  maka  dapat dipahami  makna  filsafat  hukum  yang  merupakan  bagian  dari  filsafat  ilmu  yang  di dalamnya  mempelajari  esensi  pemikiran  manusia.  Sebagai  hasil  dari  perkembangan pemikiran  manusia,  maka  filsafat  hukum  berakibat  mempunyai  banyak  aliran  atau mazhab. Untuk dapat memahami sejauh mana perbedaan yang terjadi antara mazhab satu dengan lainnya, maka diperlukan kajian paradigmatik 6 .
Friedmann mengemukakan bahwa filsafat hukum berada di antara filsafat dan teori politik. Tidak sedikit produk hukum mengalami antinomi dalam disiplin kaedah hukum itu sendiri. Pada problematika seperti inilah diperlukan fungsi filsafat hukum untuk  berperan  memberikan  kontribusi  nilai  intelektual  dan  cita-cita  keadilan  dari perspektif teori politik. Filsafat hukum memberikan kontribusi  dalam perumusan cita-
3 D.F Scheltens, Pengantar Filsafat Hukum, ( Jakarta: Erlangga, 1984), hlm 19.
4 Rizqon  H.  Syah  A  &  Nur  Rohim  Yunus, Filsafat  Manusia  dalam  Dimensi  Transadental ,  (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2014), hlm 5.
5 ibid
6 Erlyn Indarti, Diskresi dan Paradigma : Sebuah Telaah Filsafat Hukum, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2010), hlm 7.
cita  politik  dalam  bentuk  asas-asas  hukum,    dalam  usaha  menjawab  problematika hidup, sebab nilai-nilai filsafat hukum melingkupi nilai dasar kehidupan manusia. 7
Hukum tidak bergerak sendiri, melainkan memerlukan alat kelengkapan ilmu hukum.  Penegak  hukum  merupakan  simbol  dan  kelengkapan  pelaksanaan  ilmu hukum. Jika lembaga penegak hukum merupakan alat kelengkapan ilmu hukum maka tidak  dapat  dipisahkan  dari  pemikiran  filsafat  hukum.  Implikasinya  adalah  dalam menjalankan  fungsinya,  lembaga  penegak  hukum  harus  menggunakan  pemikiran filsafat  hukum.  Sehingga  tidak  hanya  berpegang  kepada  undang-undang  semata sebagai pijakan hukum, sebab tafsir atas suatu undang-undang semestinya memerlukan pisau analisis pemikiran berdasarkan filsafat hukum.
Sebagai kelengkapan ilmu hukum, lembaga penegak hukum tidak bekerja tanpa bantuan dari perspektif ilmu lain di luar ilmu hukum. Praktik lembaga penegak hukum harus bekerja di tengah masyarakat yang melibatkan ekologi manusia pada peran sosial manusia.  Oleh  karenanya  ada  hal-hal  yang  patut  diperhatikan.  Pertama;  lembaga penegak hukum dalam bekerja menggali dan memperoleh fakta hukum bersumber dari ekologi masyarakat (baik berupa manusia dan sumber lainnya), sehingga dalam bekerja perlu  memperhatikan  kondisi  sosial  ekologi  yang  cermat,  namun  juga  perlu perhitungan secara matang dalam efektivitas kerja. 8
Dari sudut pandang paradigma hukum, Guba dan Lincoln menawarkan empat pengertian  paradigma  untuk  gejala  hukum.  Empat  paradigma  tersebut  adalah positivisme, postpositivisme , critical theory et al, dan kontruktivisme. Pada artikel ini untuk meninjau  peraturan  daerah  (PERDA)  nomor  6  provinsi  Jawa  Timur  tentang pengendalian,  pengawasan,  dan  peredaran  minuman  digunakan  sebuah  teori , bagaimanakah critical  theory  et  al dapat  bekerja  sebagai  fungsi  paradigma  dalam meninjau filosofi peraturan daerah tersebut.
Paradigma hukum critical theory et al berfungsi sebagai tinjauan kritis terhadap kemapanan  semu  dalam  rangka  mentransformasi  struktur  sosial,  politik,  kultural, ekonomi,  etnis  dan  gender  yang  membatasi  dan  mengeksploitasi  masyarakat. 9 Paradigma  hukum  dari  sisi  filosofi  hukum  c ritical  theory  et  al, merupakan  rangkaian wawasan struktural historis tentang hukum yang bertransformasi tatkala ketidaktahuan dan kesalahpahaman telah tergantikan oleh wawasan hukum yang lebih kaya informasi melalui interaksi dialektis. 10 Ditinjau dari latar belakang artikel ini, tema pada artikel ini sangat  penting  sebagai  upaya  memperkaya  literatur  pada  upaya  meninjau  produk hukum secara filosofis, agar setiap produk hukum dapat menjadi pijakan hukum yang lebih humanis dan bekerja secara adil di tengah masyarakat.
7 Purnadi P dan Soerjono S, Renungan Tentang Filsafat Hukum , (Jakarta : Rajawali, 1980), hlm 22.
8 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hlm 20.
9 Erlyn Indarti, Diskresi dan Paradigma : Sebuah Telaah Filsafat Hukum, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2010), hlm 29
10 Ibid .

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang menggambarkan secara sistematis aturan yang mengatur  suatu  klasifikasi  hukum  tertentu,  menganalisa  hubungan  antara  peraturan dan menjelaskan permasalahan, serta memprediksi suatu konsepsi untuk di masa yang akan datang. 11

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Mengenal Paradigma Hukum
Guba dan Lincoln memberikan garis keilmuan tentang tiga cabang filsafat yakni epistemologis,  ontologis,  dan  metodologis.  Sebelum  membahas  lebih  jauh  mengenai paradigma  hukum,  terlebih  dahulu  membedah  cabang  filsafat  yakni  ontologis, epistemologis  dan  metodologisnya,  ada  baiknya  akan  dijelaskan  apa  yang  dimaksud dengan epistemologi ontologi dan metodologi.
Epistemologis berasal dari bahasa Yunani episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti perkataan. Kata “ episteme” sendiri berasal dari kata “ epistamai” yang artinya  mendudukan.  Maka  kata  “ episteme” dapat  diartikan  ”pengetahuan  sebagai upaya  intelektual  untuk  mendapatkan  sesuatu  dalam  kedudukan  setepatnya. Berdasarkan etimologi kata epistemologi tersebut, dapat dikatakan bahwa epistemologi adalah  ilmu  tentang  pengetahuan  manusia  atau  sering  disebut  juga  sebagai  teori pengetahuan. 12 Paradigma  positivistik  menilai  epistemologi  adalah  dualistis  objektif. Maksudnya adalah penganut atau pemegang objek observasi atau investigasi pada dua entity independen. Dua entity independen berarti bebas nilai, bebas bias dan mempunyai prosedur ketat atas temuan berulang berarti benar.
Ontologi   berasal  dari   bahasa   Yunani.  “ on ”  atau  “ ontos ”  berarti  “ada”,  dan “ logos ” berarti “ilmu”. Pemaknaan “ontologi” secara utuh adalah ilmu tentang yang ada. Sedangkan menurut istilah ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada,  yang  merupakan ultimate  reality baik  yang  berbentuk  jasmani  (nyata)  maupun rohani (abstrak). Soetriono dan Hanafie menjelaskan bahwa ontologi merupakan azas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi obyek penelaahan (obyek ontologis atau obyek formal dari pengetahuan). Ontologi juga penafsiran tentang hakikat  realita  (metafisika)  dari  obyek  ontologi  atau  obyek  formal.  ontologi  dapat merupakan  landasan  ilmu  yang  menanyakan  apa  yang  dikaji  oleh  pengetahuan  dan biasanya berkaitan dengan alam kenyataan dan keberadaan.
Paradigma  positivisme  menjelaskan  ontologi  sebagai  realisme  naif.  Maksud “realisme  naif”  adalah  suatu  sifat  dari  realita  eksternal,  objektif, real dan  dapat dipahami.  Realisme  naif  juga  bersifat  general,  bebas  konteks,  hukum  sebab  akibat, reduksionis  dan  deterministik. Postpositivisme menjelaskan  ontologi  sebagai  realisme kritis.  Ontologi  pada  lingkup  realisme  eksternal,  objektif  dan real bisa  saja  dapat
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 32.
12 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum, (Yogyakarta : Univ Atma Jaya, 2011), hlm 202.
dipahami tetapi tidak sempurna karena keterbatasan mekanisme intelektual manusia. Ontologi mengenal modifikasi dualis atau objektivis. Dapat dimaknai dualisme surut dan  objektivitas  menjadi  kriteria  penentu.  Eksternal  objektif  merupakan  kesesuaian antara pengetahuan yang ada dibanding dengan komunitas ilmiah kritis. Pada ekternal objektif  artinya  suatu  fakta  temuan  yang  terjadi  berulang  berarti  “barangkali  benar” (aproksimasi).
Dari sisi paradigma konstruktivisme, ontologi bersifat relativisme yang berarti bahwa  realitas  majemuk  dan  beragam,  berdasarkan  pengalaman  sosial-individual, lokal,  dan  spesifik.  Pemaknaan  atas  ‘konstruksi’  mental  atau  intelektualitas  manusia, bentuk  dan  isi  terpulang  pada  penganut  atau  pemegang  sehingga  dapat  berubah menjadi informed dan atau sophisticated humanis.
Metodologi  berasal  dari  bahasa  Yunani  “ metodos ”  dan  " logos ".  Kata  " metodos " terdiri dari dua suku kata yaitu “ metha ” yang berarti melalui atau melewati dan “ hodos ” yang  berarti  jalan  atau  cara.  Metode  berarti  suatu  jalan  yang  dilalui  untuk  mencapai tujuan.  " logos "  artinya  ilmu.  Metodologi  adalah  ilmu-ilmu  atau  cara  yang  digunakan untuk  memperoleh  kebenaran  menggunakan  penelusuran  dengan  tata  cara  tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji.
Metodologi dari paradigma positivisme adalah eksperimental atau manipulatif, maksudnya adalah uji empiris dan verifikasi research question dan hipotesis, manipulasi dan  kontrol  terhadap  kondisi  berlawanan,  utamanya  metode  kuantitatif.  Metodologi adalah modifikasi eksperimental atau manipulatif, artinya adalah falsifikasi dengan cara critical multiplism atau modifikasi ‘trianggulasi’, utilisasi teknik kualitatif, setting lebih natural, informasi lebih situasional, dan cara pandang emic.
Dari  sisi  paradigma  konstruktivisme,  metodologi  adalah  hermeneutika  atau dialektikal,  maksudnya  adalah  ‘konstruksi’  ditelusuri  melalui  interaksi  antar  dan sesama penganut atau pemegang dan obyek observasi atau investigasi, dengan teknik hermeneutikal  dan  pertukaran  dialektikal  ‘konstruksi’  tersebut  dapat  diinterpretasi, dibandingkan dan ditandingkan. Tujuannya adalah mendestilasi konstruksi pada aspek konsensus atau ‘konstruksi’ resultante .
Sebagai  upaya  mempertajam  teori  hukum,  paradigma  hukum  merupakan pinjakan yang harus dilalui. Ada pendapat beberapa ahli hukum tentang paradigma. Pendapat Wignjosoebroto, memberikan arti bahwa paradigma adalah “pola atau model berfikir.  Pola  berpikir  akan  memberikan  cara  pandang  objek  hukum,  sehingga melahirkan persepsi interpretatif dan berakhir pada sebuah kesimpulan dan pandangan hukum. 13
Pendapat  lain  tentang  paradigma,  dikemukakan  oleh  Indarti.  Menurutnya paradigma    pandang  sebagai  keseluruhan  konsep  yang  diterima  oleh  sebagian  besar anggota  suatu  komunitas  intelektual  sebagai  sebuah  ilmu  pengetahuan,  sebab paradigma dapat menjelaskan suatu proses, ide, atau sekumpulan data yang kompleks.
13 Soetandyo Wignjosoebroto, Pergeseran Paradigma dalam Kajian Sosial dan Hukum, (Malang : Setara Press, 2013) , hlm. 8
Pendapat  tersebut  bermakna  bahwa  paradigma  dapat  membantu  memecahkan masalah. 14
Pada  paradigma  kontruktivisme , epistemologi  mempunyai  sifat  transaksional atau subyektivis. Maksudnya adalah penganut obyek observasi atau investigasi terkait secara interaktif. Ketika temuan dimediasi oleh nilai yang berpegang oleh semua pihak terkait dan terjadi fusi antara ontologi dan epistemologi. Sedangkan dari sisi ontologi realisme  historis, critical  theory  et  al berarti  realitas  virtual  yang  terbentuk  oleh  faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan gender. Semua faktor tersebut akan sejalan dengan  waktu  yang  terkristalisasi  dan  dianggap  real.  Terakhir  adalah  paradigma kontruktivisme  dari  aspek  metodologi  yang  merupakan  dialogis  atau  dialektikal, maksudnya adalah ada dialog antara penganut atau pemegang dengan obyek observasi atau investigasi secara dialektikal, mentransform kemasabodohan dan kesalahpahaman menjadi kesadaran bahwa struktur historis dapat diubah dan karenanya diperlukan aksi nyata.

## 2. Paradigma Critical Theory et al
Pada  aliran  filsafat  hukum critical  legal  theory , critical  legal  studies dan feminist jurisprudence meyakini  hukum  secara virtual  atau  sejarah.  Implikasi  dari  pemahaman atas keyakinan tersebut adalah serangkaian struktur sebagai suatu realitas virtual atau historis. Realitas virtual merupakan hasil proses panjang dari kristalisasi dari nilai-nilai politik, ekonomi, sosial, budaya, etnik, gender, dan agama. Pada saat bersamaan, hukum adalah  instrumen  hegemoni  yang cenderung  dominan,  diskriminatif  dan eksploitatif. Konsekuensinya hukum akan terbuka bagi kritik, revisi, dan transformasi guna menuju emansipasi 15 .
Penjelasan tersebut  dapat dipahami jika kelompok aliran ini mengusung etika secara  intrinsik  dengan  visi  pencerahan  moral,  maka  bersifat value  bounded atau mengakui  adanya  penghargaan  terhadap  nilai.  Penggunaan  ukuran-ukuran  tersebut dapat  dipahami  jika  para  pakar  hukum,  praktisi  hukum  maupun  pemerhati  hukum yang menganut aliran critical theory et al,  berlaku sebagai instigator sekaligus fasilitator perubahan, transformative intellectual, penyedia advokasi dan aktivis. Untuk merengkuh aliran-aliran  ini,  diperlukan  pelatihan  resosialisasi,  tradisi  penelitian  kualitatif  yang didukung kuantitatif, sejarah, nilai-nilai altruism, serta pemberdayaan masyarakat.
Critical  legal  studies merupakan  arus  pemikiran  hukum  yang  mencoba menentang paradigma liberal yang melekat kuat dalam studi hukum ( jurisprudence) di Amerika melalui metodenya yang dikenal dengan metode dekonstruksi. Dekonstruksi dalam  hukum  merupakan  strategi  pembalikan, yang  berfungsi  melihat makna  istilah yang tersembunyi. Istilah dekontruksi cenderung diistimewakan melalui sejarah, meski dekonstruksi itu sendiri tetap berada pada hubungan istilah/wacana.
14 Erlyn Indarti, Diskresi dan Paradigma : Sebuah Telaah Filsafat Hukum, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2010), hlm 14.
15 Ibid, hlm 27.
Critical legal studies memberikan argumentasi akademik tentang proses hukum, seperti  pembentukan  undang-undang  maupun  proses  penafsiran. Critical  legal  studies menjelaskan  bahwa  tidak  mungkin  proses  hukum  berlangsung  dalam  konteks  bebas atau  netral  dari  pengaruh  moral,  agama,  dan  pluralisme  politik.  Artinya  aliran  ini menegaskan  bahwa  tidak  mungkin  mengisolasi  hukum  dari  konteks  dimana  hukum tersebut  eksis. 16 Sedangkan feminisme  jurisprudence melihat  bahwa  hukum  pada dasarnya  memiliki  sejumlah  keterbatasan  untuk  merealisasikan  nilai-nilai  sosial. Pembentukan  hukum;  baik  pembentukan  aturan,  maupun  substansinya  bersifat phallocentris .  Pemaknaan  sifat phallocentris yaitu  lebih  memihak  kepentingan  laki-laki, sehingga hukum berjalan untuk kepentingan status quo . Feminisme dalam hukum juga menolak bagaimana posisi wanita senantiasa dimarjinalkan dalam perjanjian, pekerjaan, dan  berbagai  kehidupan  sosial.  Kaum  feminis  meilhat  bahwa  sekalipun  para  wanita telah  berusaha  untuk  memperbaiki  masa  depannya,  namun  tetap  saja  hukum  selalu dibayang-bayangi oleh ideologi yang lebih maskulin.

## 3. Deskripsi Kasus
Dikutip  dari  jawapos.com 17 ,  dilaporkan  bahwa  setelah  melalui  sejumlah kontroversi,  rancangan  peraturan  daerah  (RAPERDA)  tentang  pengendalian, pengawasan,  dan  peredaran  minuman  beralkohol  akhirnya  resmi  disahkan  menjadi perda dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur  pada  hari  selasa  22  Juli  2014.  Seluruh elemen  pemerintah  daerah    Jawa  Timur secara  bulat  mendukung  raperda  tersebut.  Gubernur  Jatim  Soekarwo  menyatakan, perda  itu  sangat  penting  untuk  meminimalkan  dampak  buruk  minuman  beralkohol atau  minuman  keras  (miras).  Pertimbangan  hukum  dan  politik  dari  pengesahan peraturan daerah tersebut di dorong oleh pertimbangan ketertiban umum. Pemerintah provinsi  Jawa  memberikan  pertimbangan  atas  berbagai  macam  masalah  kriminalitas selama dua tahun terakhir yang disebabkan oleh minuman keras.
Dari  pertimbangan  politik,  DPRD  Jawa  Timur  pun  mendukung  bahwa  perda tersebut  berlaku  sehingga  mengikat  kepada  pengusaha,  elemen  masyarakat,  dan seluruh  pemerintah  kota  maupun  kabupaten  pada  geopolitik  pemerintah  di  Jawa Timur.  Dari  fakta  hukum  tersebut,  pemerintah  provinsi  ikut  mengendalikan  serta mengontrol produksi dan peredaran minuman keras sehingga tidak meluas. Larangan dalam  perda  tersebut  juga  cukup  ketat,  yakni  larangan  menjual  atau  memproduksi minuman  keras  kepada  anak  di  bawah  umur  yang  kadar  dan  kualitas  minuman beralkoholnya  tidak  memenuhi  standar.  Jika  melanggar  perda  tersebut,  maka pemerintah  provinsi  dapat  mengenakan  sanksi  dengan  cara  pencabutan  sekaligus sanksi pidana.

## 4. Minuman Keras dalam Masyarakat Indonesia
Minuman  keras  adalah  minuman  yang  oleh  sebagian  besar  masyarakat Indonesia ditentang keberadaannya. Bukan saja karena tidak sesuai dengan norma yang
16 Otje Salman, Filsafat Hukum, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm 73.
17 http://www.jawapos.com/baca/artikel/4852/Perda-Miras-Akhirnya-Digedok
hidup  di  masyarakat,  namun  juga  dampaknya  dapat  meresahkan  masyarakat. Seseorang  yang  mengkonsumsi  minuman  keras,  mempunyai  resiko  kehilangan  akal sehatnya  meskipun  hanya  beberapa  saat.  Sehingga  ketika  kehilangan  akal  sehat  dan berdampak nalarnya rusak, seseorang dapat melakukan tindakan tidak terpuji, bahkan tidak  jarang  ditemukan  hingga  melakukan  tindak  kriminal  seperti  pembunuhan, pemerkosaan, perusakan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika minuman  keras  ditentang  keberadaannya  bagi  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia, baik  di  masyarakat  yang  tingkat  modernitasnya  sudah  tinggi  atau  yang  masih tradisional.  Sebagai  contohnya,  hampir  sebagian  besar  orang  tua  akan  melarang anaknya untuk mengkonsumsi minuman keras dan hampir tidak mungkin ada orang tua yang rela menyuruh anaknya mengkonsumsi minuman keras. Uraian tersebut jelas menjastifikasi bahwa mengkonsumsi minuman keras dianggap hal yang tabu bahkan dilarang.
Sama  dengan  perbuatan  buruk  lainnya  seperti  “ kumpul  kebo” ,  perzinahan, pencurian  dan  lain  sebagainya,  tindakan  orang  mengkonsumsi  minuam  keras  tidak akan serta merta memperlihatkan kebiasaannya mengkonsumsi minuman keras kepada khalayak umum. Sebab  bisa menjadi aib bagi keluarga akibat tindakannya. Hal tersebut tidak terbantahkan lagi, bahwa faktanya semua keluarga di Indonesia akan malu jika ada  anggota  keluarganya  yang  berkebiasaan  mengkonsumsi  minuman  keras.  Para konsumen  minuman  keras  hanya  merasa  bangga  dengan  perbuatannya  jika  berada dalam  komunitasnya  sesama  konsumen  minuman  keras.  Dengan  begitu,  dapat diketahui  bahwa  masyarakat  pada  umumnya  melakukan  resistensi  pada  keberadaan minuman keras.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  celaan,  penyalahan  dan  pengucilan  adalah  salah satu bentuk sanksi sosial dari masyarakat adat. 18 Dengan begitu dapat diketahui bahwa minuman  keras  sesungguhnya  juga  dilarang  melalui  hukum  adat  atau  hukum  yang hidup  di  masyarakat.  Hal  tersebut  dikarenakan  timbulnya  rasa  malu  bagi  konsumen minuman  keras  dan  keluarganya  atas  tindakannya.  Rasa  malu  timbul  salah  satunya karena khawatir akan mendapat celaan, penyalahan atau pengucilan dari masyarakat.
Satjipto  Rahardjo  menjelaskan  bahwa  negeri  ini  tidak  hanya  berdasarkan hukum,  melainkan  juga  berdasarkan  moral. 19 Sehingga  sesungguhnya  pembuatan peraturan  daerah  mengenai  pengendalian,  pengawasan,  dan  peredaran  minuman beralkohol adalah suatu langkah yang baik. Pertimbangan tersebut  dikarenakan sesuai dengan  pertimbangan  moral  bangsa  Indonesia.  Adapun  sebagian  kecil  kelompok masyarakat yang mendukung keberadaan minuman keras, tidak bisa dijadikan dasar untuk  melegalkan  keberadaan  minuman  keras.  Bukan  karena  jumlah  mereka  yang sedikit atau minoritas, namun karena apa yang diinginkan oleh mereka bertentangan dengan moral bangsa Indonesia dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat.
Jika  jumlah  mereka  sedikit  atau  minoritas  namun  apa  yang  diinginkannya bermanfaat  dan  tidak  bertentangan  dengan  moral  dan  norma,  maka  harus  tetap
18 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), hlm 78.
19 Satjipto Rahadrjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta : Kompas, 2010) , hlm 254.
dilindungi. Sepeti contohnya, sebagian kecil masyarakat menginginkan agar perzinahan atau seks bebas diperbolehkan namun karena hal tersebut bertentangan dengan moral dan  norma  yang  hidup  di  masyarakat  maka  hal  tersebut  sudah  sewajarnya  dilarang. Bukan  hanya  persoalan  moral  dan  norma,  karena  sesungguhnya  mengkonsumsi minuman keras sangat berpotensi merugikan banyak orang. Sama seperti tindak pidana lainnya,  pencurian,  korupsi,  pencucian  uang  dan  lain  sebagainya  sangat  berpotensi untuk merugikan banyak orang sehingga dibuatlah undang-undang yang melarangnya.

## 5. Filsafat Hukum sebagai Pertimbangan Pembuatan Perda Pengaturan Miras
Lili  Rasjidi  menjelaskan  bahwasanya  Ilmu  Hukum  tidak  dapat  memberikan jawaban  yang  memuaskan  dalam  menjawab  persoalan  hukum.  Hal  ini  dikarenakan bahwa  Ilmu  Hukum  hanya  dapat  melihat  gejala  hukum  belaka.  Ilmu  Hukum  hanya dapat melihat apa yang dapat dilihat dengan panca indera, bukan melihat dunia hukum yang  tak  dapat  dilihat  atau  tersembunyi. 20 Dengan  demikian,  untuk  melihat  apakah pembentukan  peraturan  daerah  tentang  minuman  keras  di  Jawa  Timur  merupakan suatu gejala hukum? Dan bagaimana dampaknya, apakah memberikan dampak positif ataukah  berdampak  negatif?  Dalam  konteks  inilah  diperlukan  bantuan  dari  filsafat hukum untuk menerangkannya.
Penggunaan  filsafat hukum  sebagai  perspektif  dalam  pembentukan  peraturan daerah tentang minuman keras bukan hanya berhenti pada aspek struktural saja, akan tetapi  tinjauannya  juga  dari  aspek  kultural  dan  substansinya.  Tinjauan  dari  tiga komponen sistem hukum, sesuai pendapat dari Lawrence M Friedman. Selain itu juga dapat  di  tinjau    melalui  tiga  nilai  dasar  hukum  menurut  Gustav  Radbruch  yaitu keadilan, kepastian hukum dan kegunaan 21 .
Filsafat  Hukum  bekerja  mencari hakikat  dari  pada  hukum  dalam  menyelidiki kaidah  hukum  sebagai  pertimbangan  nilai. 22 Maka  dapat  diketahui  bahwa  peraturan daerah tentang pengendalian, pengawasan, dan peredaran minuman beralkohol sudah memenuhi  tiga  komponen  sistem  hukum  dan  tiga  nilai  dasar  hukum.  Hal  itu  dapat dilihat  dari  nilai-nilai  yang  terkandung  peraturan  daerah  tersebut.  Peraturan  daerah tersebut  mempunyai  semangat  dalam  melarang  suatu  perbuatan  yang  tidak  sesuai dengan  nilai  dan  norma  yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu  mengkonsumsi  minuman beralkohol. Pertimbangan tersebut sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia.
Tentu  peraturan  daerah  tersebut  berimplikasi  pada  regulasi  pasar.  Para pedagang yang menjadi distributor minuman beralkohol akan memperoleh kerugian. Selain  itu  para  produsen  tidak  lagi  leluasa  dalam  memproduksi  serta  menjual produknya.  Namun,  perspektif  tersebut  dilihat  hanya  dari  satu  sisi  saja,  yakni  sisi produsen dan regulator pasar. Semangat dari peraturan daerah tentang pengendalian, pengawasan, dan peredaran minuman beralkohol adalah melindungi nilai dan norma yang  hidup  dalam  masyarakat  Jawa  Timur.  Sehingga  harus  terus  dipertahankan
20 Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, (Bandung : Alumni , 1982), hlm. 2 21 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya, 2000), hlm 19.
22 Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, (Bandung : Alumni , 1982), hlm 1
keberadaannya  untuk  menciptakan  tatanan  masyarakat  yang  baik  sesuai  dengan pribadi  bangsa  Indonesia  yang  luhur.  Sungguh  sangat  tidak  bijaksana  jika  demi melindungi kepentingan  sedikit orang yang tidak mau tunduk pada nilai dan norma masyarakat  dan  justru  berkiblat  pada  kehidupan  bebas  (liberal).  Jika  hal  tersebut dibiarkan maka bisa jadi seluruh nilai dan norma yang menjadi ciri khas kepribadian Bangsa Indonesia yang luhur, akan segera punah tergantikan dengan gaya hidup yang serba bebas. Oleh karena itu, perlu kiranya agar perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan, dan peredaran minuman beralkohol diperbaiki lagi isi kandungannya agar bukan hanya mengatur peredaran minuman keras namun juga melarang peredaran minuman tersebut.
6. Tinjauan Paradigma Critical Theory et al terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2014
Paradigma Crtitical  theory  et  al, adalah  paradigma  yang  berangkat  dari  suatu kecurigaan.  Perda  Nomor  6  Tahun  2014 memiliki  kandungan  yang  tidak  melarang sepenuhnya  peredaran  minuman  beralkohol  di  Jawa  Timur.  Sebaliknya,  perda  ini terkesan justru melegalkan peredaran minuman beralkohol. Pemerintah daerah justru memfasilitasi peredaran minuman beralkohol tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pasal 2 ayat 3 dan ayat 4  Perda Nomor 6 Tahun 2014 yang isinya sebagai berikut:
(3)  Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan  sebagai barangdalam pengawasan  yang jumlah  dan peredarannya dibatasi.
(4)  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi  pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan  penjualannya.
Bunyi  pasal  tersebut  pada  akhirnya  dapat  diinterpretasikan  bahwa  peredaran minuman  beralkohol  tetap  diperbolehkan  dijual-belikan.  Adapun  pemerintah  hanya berfungsi  untuk  mengawasi  peredarannya,  bukan  melarangnya.  Menurut  paradigma critical  theory  et  al, pertimbangan  faktor  sosial,  politik,  budaya,  ekonomi,  etnis  dan gender  dengan  jalannya  waktu  akan  mengkristal  dan  akan  dianggap real .  Dengan pertimbangan  faktor  sosial  yang  menganggap  bahwa  minuman  beralkohol  adalah minuman  yang  tidak  pantas  dikonsumsi  menjadi  sesuatu  yang real .  Dari  perspektif kebudayaan  Bangsa  Indonesia  yang  menganggap  bahwa  aktivitas  mengkonsumsi minuman beralkohol adalah sesuatu yang tabu dapat dianggap kebenarannya. Apalagi ditambah  dengan  label  bahwa  Jawa  Timur  adalah  salah  satu  pusat  pendidikan keagamaan di Indonesia, dimana semua agama juga melarang mengkonsumsi minuman keras. Semestinya faktor kultural tersebut dianggap real karena sudah mengendap lama di masyarakat.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  nilai  dan  norma  yang  hidup  di masyarakat,  sepantasnya dianggap sebagai sesuatu yang real , tidak sesuai dengan perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 yang hanya mengatur peredaran minuman beralkohol bukan  melarangnya.  Dengan  demikian,  maka  seharusnya  ada  upaya  dari  seluruh elemen  masyarakat  untuk  dapat  berdialog  kepada  pihak  pemerintah  supaya  dapat mengakomodasi  nilai  dan  norma  yang  hidup  dimasyarakat  dalam  menentang keberadaan minuman beralkohol. Diharapkan dengan dialog-dialog yang terjadi, akan terciptalah peraturan yang jauh lebih baik lagi. Peraturan yang secara struktural tidak
memberikan kesempatan lagi bagi beredarnya minuman beralkohol. Sehingga substansi dari peraturan tersebut benar-benar melarang peredaran minuman beralkohol, bukan hanya menciptakan peraturan yang seakan-akan melarang tentang peredaran minuman beralkohol  namun  isinya  justru  mengatur  tentang  peredaran  minuman  beralkohol bahkan pemerintah terkesan memfasilitasi peredarannya.
Menurut Nozick, hukum kriminal diperlukan demi mencegah orang melakukan perbuatan jahat terhadap yang lain. Selain itu, umum diterima bahwa hukum kriminal diperlukan  untuk  mencegah  perilaku  yang  secara  serius  mengancam  atau membahayakan. 23 Dengan  begitu,  maka  tidak  mengherankan  jika  aktivitas  peredaran minuman  keras  dapat  dilarang  seutuhnya  atau  bahkan  dimasukan  dalam  tindakan kriminal.  Hal  tersebut  dikarenakan  minuman  keras  dapat  mengancam  dan membahayakan masyarakat umum.
Pemahaman realisme  historis terbentuk  dari  resistensi  terhadap  keberadaan minuman keras. Bukan semata-mata faktor yang bersifat immateriil seperti budaya, nilai dan  norma,  politik  dan  lain  sebagainya.  Namun  masyarakat  juga  diresahkan  oleh banyaknya  kasus  kematian  yang  diakibatkan  oleh  pengkonsumsian  minuman beralkohol.  Masyarakat  tidak  mau  jika  anggota  keluarga  mereka,  suatu  saat  menjadi salah satu korban dari kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol. Sebagai contoh kejadian di Kabupaten Mojokerto, sebanyak 17 orang meninggal setelah mengkonsumsi minuman beralkohol. Kasus yang sama seperti itu pun pernah terjadi di Malang dengan menewaskan 9 orang. Rangkaian kejadian demi kejadian berlanjut seperti di Surabaya menyebabkan  jatuh  korban  tewas hingga  11  orang.  Begitu  juga  di  Kabupaten  Gresik, menewaskan 3 orang dan juga di Blitar menewaskan 16 orang. Rangkaian kejadian itu kiranya  sudah  menjadikan  fakta  serius,  jika  minuman  keras  adalah  musuh  bersama umat manusia. Selain dapat merusak moral, juga dapat merusak kesehatan bahkan tidak jarang berujung kepada kematian. Dengan demikian, tidak ada yang salah dengan nilai- nilai  kebudayaan  luhur  Bangsa  Indonesia  yang  menolak  keberadaan  dan  konsumsi minuman beralkohol.

## D. KESIMPULAN
Melalui  kacamata  paradigma critical  theory  et al, dapat  diketahui  bahwa  perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan, dan peredaran minuman  beralkohol  tidak  memuaskan.  Perda  Jawa  Timur  Nomor  6  Tahun  2014 tersebut masih memerlukan perbaikan diberbagai aspek untuk dapat terakomodir nilai norma dan mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan nilai kebudayaan, moral, dan norma yang hidup di masyarakat.
Bagi para pakar hukum dan penggiat hukum, produk hukum bukanlah benda sakral  yang  tidak  boleh  dipertanyakan  atau  dipersoalkan  lagi,  semata-mata  dengan alasan  bahwa  rancangan  produk  hukum  sudah  menjadi  undang-undang. 24 Dengan demikian  layak  jika  seluruh  elemen  masyarakat  tidak  kecuali  akademisi,  terus
23 Adre Ata Ujan, Filsafat Hukum, ( Yogyakarta : Kanisius, 2009), hlm 93.
24 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, (Jakarta : Kompas, 2008), hlm 2.
melakukan kritik terhadap perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014. Sebab secara kajian akademik  produk  hukum  tersebut  disinyalir  mengakomodir  nilai  dan  norma  yang hidup di masyarakat tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat Indonesia.
Jika dilihat persoalan perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 pada perspektif paradigma critical  theory  et  al, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  langkah  pemerintah daerah  Jawa  Timur  belum  sepenuhnya  dapat  di  benarkan,  sebab  belum  dapat sepenuhnya  mengakomodir  realitas  virtual  yang  terbentuk  oleh  faktor  sosial,  politik, budaya, nilai dan norma yang ada di Indonesia secara umum dan khususnya berada di Jawa Timur yang sudah mengkristal dan dianggap real .
Namun  bagaimanapun  juga,  langkah  pemerintah  Jawa  Timur  tidak  mutlak melakukan  kesalahan.  Patut  diapresiasi  juga  langkah  pemerintah  daerah  Jawa  Timur yang telah membuat peraturan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol secara bebas. Perlu diingat juga untuk menjadi konsideran bahwa Peraturan Presiden Nomor 74  Tahun  2013  juga  tidak  melarang  sepenuhnya  peredaran  minuman  beralkohol  dan hanya mengatur peredarannya saja. Dengan begitu, harus diakui bahwa  ada kendala bagi  peraturan  daerah  untuk  bertentangan  dengan  peraturan  diatasnya  atau  dapat dikatakan mustahil karena bisa saja diuji materilkan. Namun, ada berita gembira akhir- akhir ini yang menyatakan bahwa RUU Pelarangan Miras sudah di setujui oleh Rapat Paripurna DPR pada hari Selasa, 24 Juni 2014 yang mana RUU tersebut murni menjadi inisiatif DPR. Dengan demikian, diharapkan suatu hari nanti di Jawa Timur secara atau Indonesia dapat benar-benar bebas dari peredaran minuman beralkohol.

## REFERENSI
Aji, RHS; & Yunus, NR, Filsafat Manusia dalam Dimensi Transadental . Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2014
Indarti, Erlyn. Diskresi dan Paradigma : Sebuah Telaah Filsafat Hukum. Semarang : Badan Penerbit UNDIP. 2010
Scheltens, D.F. Pengantar Filsafat Hukum. Jakarta: Erlangga. 1984
Purnadi, P; Soerjono S. Renungan Tentang Filsafat Hukum . Jakarta: Rajawali. 1980
Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya. 2000
Rasjidi, Lili. Dasar-Dasar Filsafat Hukum. Bandung: Alumni. 1982
Rhiti, Hyronimus. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Univ Atma Jaya. 2011
Salman, Otje. Filsafat Hukum. Bandung: Refika Aditama. 2009
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. 2011
Wignjosoebroto, Soetandyo. Pergeseran Paradigma dalam Kajian Sosial dan Hukum. Malang: Setara Press, 2013 Ujan, Adre A. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius. 2009
http://www.jawapos.com/baca/artikel/4852/Perda-Miras-Akhirnya-Digedok