Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 1 Nomor 1, Agustus 2021, hlm. (69-83) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten
Pandeglang
Yosi Eka Octavianti Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan E-mail: Yosioctavianti@gmail.com
Nurikah Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan E-mail: Nurikah@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11343
Info Artikel
|Submitted : 21 Mei 2021 |Revised : 23 Juli 2021 |Accepted : 04 Agustus 2021
How  to  cite:  Yosi  Eka  Octavianti,  Nurikah “ Analisis  Efektivitas  Kebijakan Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  Terhadap  Ketahanan Pangan  di  Daerah  Kabupaten  Pandeglang  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 41  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 1 No. 1, (Agustus, 2021 )”, hlm. 69-83.

## ABSTRACT
The  government  has  published  a  regulatory  of  act  number  41  in  2009  on  The  Protection  of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) as effort to protect perennial agricultural land. It ’s hoped will halt the conversion of rice fields, especially with technical irrigation can sustain regional food security to the Nation. In administration, this law has obstacle process or covering space; planning determination and can be said not to run as it should, that a comprehensive evaluation of the performance is required.
The method used in this study is empirical juridical based on qualitative data approaches that come from  primary  data  through  interviews  and  field  research  on  agricultural  services  pandeglang  county's  for data could be analyzed and result of discussions in research.
The  study  of  the  writing  requires  a  regulation  of  LP2B  region  and  an  evaluation  to  see  how  its effectiveness is connected with the various regulations that have been drafted. The mandate in act number 41 in 2009 began when planning came to completion. The data inventory efforts in planning of setting up the zoning became necessary by the government especially the region government of pandeglang district through agricultural services as a technical executioners.
Keywords: Policy Effectiveness, LP2B, Pandeglang Regency.

## ABSTRAK
Pemerintah telah menerbitkan sebuah kebijakan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelajutan (LP2B) sebagai upaya perlindungan  lahan  pertanian  abadi  dan  pengendalian  alih  fungsi  lahan.  Undang-Undang  ini diharapkan  dapat  menahan  laju  konversi  lahan  sawah  khususnya  sawah  dengan  irigasi  teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan daerah hingga Nasional. Terhadap pelaksanaannya, Undang-Undang ini memiliki kendala di dalam proses ataupun ruang lingkupnya yang meliputi; perencanaan, penetapan sehingga dapat dikatakan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga diperlukan suatu evaluasi menyeluruh dalam pelaksanaannya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris berdasarkan pendekatan  data  kualitatif  yang  bersumber  dari  data  primer  melalui  wawancara  dan  penelitian lapangan pada Instansi  Pemerintah terkait yaitu  Dinas Pertanian  Kabupaten  Pandeglang sebagai sumber data penelitian untuk dapat dianalisis dan menjadi hasil pembahasan dalam penelitian.
Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah diperlukan suatu peraturan daerah LP2B dan evaluasi  untuk  melihat  efektivitasnya  dikaitkan  dengan  berbagai  regulasi  yang  telah  disusun selama ini. Amanat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dimulai pada saat perencanaan sampai  dengan  pelaksanaannya.  Sehingga  upaya  inventarisasi  data  dalam  penyusunan perencanaan  penetapan  menjadi  hal  penting  dilakukan  oleh  Pemerintah  khususnya  Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Pertanian sebagai pelaksana teknis.
Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, LP2B, Kabupaten Pandeglang.

## Pendahuluan
Upaya perlindungan lahan pertanian  pangan  berkelanjutan  yang biasa  disingkat  menjadi  LP2B  memiliki korelasi  yang  sangat  signifikan  dengan isu ketahanan pangan sehingga menjadikan  permasalahan  mengenai LP2B  penting  untuk  dikedepankan. Secara konstitusional, upaya perlindungan LP2B merupakan diversifikasi langsung dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan  Pasal  33  Ayat  (3)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  menyatakan bahwa  bumi,  air  dan  kekayaan  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 1 Sektor  pertanian  menjadi  sektor unggulan  di  Indonesia. 2 Selain  tenaga kerja  yang  terserap  cukup  besar,  sektor ini  mampu  memberikan  kontribusi pendapatan  yang  cukup  besar  bagi perekonomian  Nasional.  Akan  tetapi, permasalahan  yang  paling  mendasar dari sektor pertanian ini adalah semakin menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi  lahan.  Lahan  merupakan  faktor utama  dalam  pengembangan  pertanian. Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  adalah sebagai  wujud  daripada  tujuan  dan  cita Negara. LP2B dapat didefiniskan sebagai sistem  dan  proses  dalam  merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan,  dan  mengawasi  lahan pertanian  pangan  dan  kawasannya secara berkelanjutan.
Membangun ketahanan dan kemandirian  pangan  adalah  upaya
1 Undang- Undang  RI,  “Undang -Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,” 1945.
2 Koerniatmanto Soetoprawiro,
“Pengantar  Hukum  Pertanian” (Jakarta:  Penerbit Gapperindo, 2013), 143.
pelaksanaan  tanggung  jawab  dan kewajiban  Negara  dalam  mencapai tujuan  Negara  mensejahterakan  rakyat serta  pemenuhan  pangan  sebagai  hak asasi  manusia. 3 Kebijakan  perlindungan LP2B  telah  diformilkan  ke  dalam peraturan  perundang-undangan  beserta peraturan  turunannya  berupa  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan  dan  Alih  Fungsi  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan 4 ;  PP Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Insentif Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan 5 ; PP Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 6 ; dan PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan. 7 Secara normatif,  baik  dari  aspek  historis  dan aspek filosofis kebijakan ini diikhtiarkan dalam  rangka  menjaga  ketersediaan lahan pertanian.
Alih  fungsi  lahan  terjadi  sebagai akibat  pertumbuhan  ekonomi  dan pertambahan  jumlah  penduduk  yang terus meningkat. 8 Kebijakan ini
3 Retno Kusniati, “‘Analisis Perlindungan Hukum  Penetapan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan,’” INOFATIF VOL.6 NO.2 (2013): 1.
4 Peraturan  Pemerintah  RI,  “Peraturan Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang Penetapan  Dan  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011 Nomor 2),” 2011.
5 Peraturan  Pemerintah  RI,  “Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2012  Tentang Insentif  Perlindungan  Lahan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19),” 2012.
6 Peraturan  Pemerintah  RI,  “Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2012 Nomor 46),” 2012.
7 Peraturan  Pemerintah  RI,  “Peraturan Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2012  Tentang Pembiayaan  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55),” 2012.
8 B.  Irawan,  “‘Konversi  Lahan  Sawah:
Potensi  Dampak,  Pola  Pemanfaatannya  Dan
diperuntukan  menahan  laju  konversi lahan  khususnya  lahan  sawah  sehingga dapat  menopang  ketahanan  pangan Nasional,  melindungi  lahan  pertanian pangan  dari  konversi  lahan,  dan menjadikan  lahan  tersebut  abadi  bagi pertanian  mengingat  alih  fungsi  lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan. 9
Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pandeglang tidak sepenuhnya memenuhi  amanat  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan dengan
menerbitkan Peraturan  Daerah  khusus  tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan.  Penulis  melihat  bahwa dalam proses perencanaan, penyusunan, dan  penetapan  LP2B  dan  lahan cadangannya tidak optimal. Oleh karena itu,  diperlukan  suatu  evaluasi  untuk melihat  efektivitas  kebijakan  LP2B dikaitkan dengan berbagai regulasi yang telah  disusun  selama  ini.  Efektivitas  ini menitikberatkan  pada  amanat  yang ditelah  ditetapkan  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan,  yaitu  dimulai  pada  saat perencanaan sampai dengan
implementasi  dari  pelaksanaan  LP2B tersebut. Selanjutnya, analisis difokuskan pada terlaksana atau tidak terlaksananya kegiatan  di  lapangan,  serta  hambatan atau  permasalahan  yang  terjadi  pada pelaksanaan LP2B.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  kualitatif. Penelitian kualitatif yang  bersifat
Faktor Determinan, ’” Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi , 2005, 23.
9 Sambari  Halim  Radianto, “Pertanian Dan  Industri  Prospek,  Strategi,  Dan  Kebijakan  Di Masa  Depan” (Jakarta:  Penerbit  Kencana,  2020), 184.
deskriptif  analitis 10 mengungkapkan peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat  yang  berkenaan  objek penelitian. 11 Penelitian ini menggunakan pendekatan  metode  yuridis  empiris. Penelitian  yuridis  empiris  atau sosiologi hukum  adalah  pendekatan  dengan melihat  suatu  kenyataan  hukum  dalam masyarakat. 12 Dalam  penelitian  ini, landasan  teori  dimanfaatkan  sebagai pemandu  agar  fokus  penelitian  sesuai fakta di lapangan dan untuk memberikan  gambaran  umum  tentang latar  penelitian  serta  sebagai  bahan pembahasan hasil penelitian.

## Pembahasan
Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (2) Peraturan  Bupati  Pandeglang  Nomor  58
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Rincian  Tugas  dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara  Pemerintahan  Daerah yang  memimpin  pelaksanaan  urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerah  otonom.  Dengan adanya Peraturan Bupati  tersebut, maka dapat  dikatakan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Pandeglang sudah menjalankan kewenangan secara atribusi. Berdasarkan  Pasal  9  Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
10 Hessel  Nogi  S.  Tangkilisan, “Penataan Birokraksi  Publik  Memasuki  Era  Milenium” (Yogyakarta:  Penerbit  Yayasan  Pembaharuan Administrasi  Publik  Indonesia  (YPAPI),  2006), 168.
11 Zainudin  Ali, “Metode  Penelitian Hukum” (Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia Press, 2010), 105.
12 Mukti  Fajar  and  Yulianto  Achmad, “Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris” (Penerbit Pustaka Belajar, 2010), 47.
menyatakan  bahwa  Pemerintah  Daerah menetapkan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  dalam  Peraturan  Daerah tentang  Rencana  Tata  Ruang  dan Wilayah  Daerah. 13 Sebagaimana  adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah  Provinsi  Banten  kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang  sebagai  penerima  delegasi dalam pertanggungjawaban menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan ke dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Daerah,  sehingga  timbul  kewenangan daerah  dalam  perlindungan  lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Berdasarkan  Pasal  51  Peraturan Bupati  Pandeglang  Nomor  67  Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPT)  bahwa UPT  Dinas  Pertanian  merupakan  Unit Pelaksana  Teknis  operasional  Dinas Pertanian  dalam  memberikan  dan melaksanakan pelayanan serta penyuluhan di Bidang  Pertanian,
dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada  Kepala  Dinas  Pertanian . Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian  melaksanakan  kajian  untuk Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan  (KP2B)  untuk  perubahan
Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2011 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Pandeglang  Tahun  2011- 2031.
Tabel 1. Regulasi Kebijakan Perlindungan  LP2B  di  Kabupaten Pandeglang  (Sumber  :  Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku)
Berdasarkan tabel  1 .  di  atas, berikut  analisis  regulasi  kebijakan perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang. Yaitu:
13 Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten,  “Peraturan Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  5  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (Lembaran  Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 5),” 2014.
Untuk  tahun  2009,  dengan realisasi  kebijakan  sebagai  salah  satu bentuk  perlindungan  LP2B  adalah terjaminnya  hak  atas  pangan  bagi segenap  rakyat  yang  merupakan  hak asasi  manusia  yang  sangat  fundamental sehingga  menjadi  tanggung  jawab
Negara  untuk  memenuhinya.  Hal  ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28A dan Pasal  28C  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia.  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  diperlukan  hadir  untuk dilakukan dengan menetapkan kawasan- kawasan  pertanian  pangan  yang  perlu dilindungi,  dimana  kawasan  pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan  perdesaan  pada  wilayah Kabupaten.
No Tahun Realisasi Kebijakan Perlindungan LP2B Luasan LP2B (Ha) 1 2009 UU  No.  41  Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan Tidak  ditetapkan, melainkan  diatur dengan  Peraturan Daerah Tersendiri 2 2011 Perda Kab.Pandeglang No.  3  Tahun  2011 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 Ditetapkan luas LP2B paling kurang  53.951  Ha. (Pasal 3 Ayat (6)) 3 2014 Perda  Prov.Banten No.  5  Tahun  2014 tentang Perlindungan Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan Ditetapkan luas LP2B paling kurang  53.951  Ha (Pasal  11  Ayat  (2) huruf c) 4 2020 Perda Kab.Pandeglang No.  2  Tahun  2020 tentang Perubahan Atas Perda Kab.Pandeglang No.  3  Tahun  2011 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Pandeglang Tahun 2011-2031
KP2B  seluas  lebih kurang 45.755, sedangkan  LP2B dan  LCP2B  diatur dengan  Peraturan Daerah  Tersendiri (Pasal  39  Ayat  (2) huruf  a  dan  huruf b)
Berdasarkan  amanat  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan,  Kabupaten  Pandeglang berupaya  untuk  menindaklanjutinya dengan  menetapkan  luas  LP2B  paling kurang  53.951  Ha  dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah  Kabupaten  Pandeglang  Tahun 2011-2031.  Sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang  Nomor  2  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten  Pandeglang  Tahun 2011-2031  menyatakan  bahwa  tujuan penataan  ruang  Kabupaten  adalah mewujudkan  ruang  wilayah  kabupaten sebagai pusat agroindustri dan pariwisata  di  Provinsi  Banten  yang religius, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. 14
Untuk  tahun  2014,  Pemerintah Provinsi  Banten  menetapkan  luas  LP2B paling  kurang  53.951  Ha  dalam Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan.  Angka  luasan  yang digunakan  dalam  peraturan  daerah tersebut  adalah  sesuai  berdasarkan kepada  rencana  tata  ruang  wilayah
Kabupaten Pandeglang sendiri. Sebagaimana  Pasal  3  peraturan  ini menyatakan  bahwa  Perlindungan  LP2B dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan  guna  menjamin  ketersediaan lahan pertanian pangan secara
14 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pandeglang,
“Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pandeglang Nomor  2  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Kabupaten Pandeglang  Nomor 3  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031
(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang,” 2020.
berkelanjutan, melalui pemberian insentif  kepada  petani  dan  penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan  alih  fungsi  lahan  pertanian pangan. Dinas Pertanian dalam merencanakan perlindungan LP2B untuk melindungi kepemilikan lahan pertanian petani dan juga meningkatkan kesejahteraan petani.
Berdasarkan  analisis  di  atas, mulai  dari  ditetapkannya  payung hukum  berupa  Undang-Undang  pada tahun  2009,  Pemerintah  Kabupaten Pandeglang  Dinas  Pertanian  dalam perlindungan  LP2B  terhadap  ketahanan pangan  berdasarkan  kajian  untuk
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sudah terealisasikan dan tercatat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang  Nomor  2  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten  Pandeglang  Tahun 2011-2031  terhadap  penetapan  kategori KP2B,  LP2B,  dan  LCP2B.  Dapat  dilihat tingkat  efektivitas  daripada  kebijakan LP2B  di  Kabupaten  Pandeglang  saat  ini terbatas  pada  luasan  KP2B  yang  sudah memiliki  nilai  pasti  untuk  dilindungi. Luasan lainnya seperti peruntukan LP2B dan  LCP2B  masih  menjadi  perhatian khusus Dinas Pertanian dalam kepastian angka  yang  akan  ditetapkan  dalam peraturan daerah tersendiri.
Berdasarkan  Pasal  18  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan bahwa  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan: 1. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  di  dalam  dan  di  luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 3. Lahan  Cadangan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  di  dalam  dan  di  luar
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 24 huruf a s.d.
huruf  f  disebutkan  Insentif  diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
1. Pengembangan infrastruktur pertanian;
2. Pemanfaatan  hasil  penelitian  dan pengembangan  benih  dan  bibit unggul;
3. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
4. Fasilitasi  sarana  dan  prasarana produksi pertanian;
5. Jaminan  penerbitan  sertifikat  bidang tanah  pertanian  pangan  melalui pendaftaran  tanah  secara  sporadik dan sistematik; dan/atau
6. Penghargaan bagi petani berprestasi. Gambar  1.  Peta  Rencana  Pola  Ruang Kabupaten Pandeglang 2011-2031 (Sumber  Dinas  Perumahan  Umum  dan Penataan Ruang) Alih  fungsi  lahan  di  lahan  LP2B hanya
dapat dilakukan untuk
kepentingan  publik  saja  sedangkan  alih fungsi  lainnya  tidak  diperkenankan. Peraturan  tentang  insentif  dimaksudkan bahwa  pemerintah  memberikan  insentif kepada  lahan  pertanian  yang  terkena LP2B  berupa  perbaikan  prasarana  dan sarana  serta  bantuan  input  produksi sampai  dengan  pasca  panen,  misalnya jaminan  harga.  Sedangkan  peraturan tentang sistem informasi LP2B dimaksudkan untuk memberikan arahan bahwa  penetapan  LP2B  harus  dapat
diakses  ataupun  diinformasikan  ke masyarakat.
Berdasarkan  Pasal  39  Ayat  (2) huruf  b  Peraturan  Daerah  Kabupaten Pandeglang  Nomor  2  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten  Pandeglang  Tahun 2011-2031  bahwa  pengaturan  luasan LP2B  dan  LCP2B  diatur  dengan Peraturan Daerah tersendiri. Berdasarkan  Pasal  39  Ayat  (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang  Nomor  2  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten  Pandeglang  Tahun 2011-2031 kawasan  tanaman  pangan sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) huruf a terdiri atas:
1. Kawasan  tanaman  pangan  berupa lahan  baku  sawah  yang  didalamnya terdapat  Kawasan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (KP2B)  seluas  lebih kurang  45.755  (empat  puluh  lima ribu  tujuh  ratus  lima  puluh  lima) hektar  yang  tersebar  di  seluruh wilayah kabupaten; dan
2. Pengaturan  luasan  LP2B  dan  LCP2B diatur dengan Perda tersendiri.
3. Kawasan  tanaman  pangan  berupa lahan  kering  untuk  tanaman  padi dan palawija yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten. Berdasarkan hal
tersebut kawasan pertanian pangan berkelanjutan merupakan  kesatuan  dari  tanah-tanah milik  individu  petani.  Rata-rata  luas kepemilikan lahan pertanian yang relatif sempit membuat petani sulit berkembang.  Dengan  penatapan  luasan KP2B,  LP2B,  dan  LCP2B  yang  akan ditetapkan  di  revisi  RTRW  dapat menjadi  kepastian  luasan  area  KP2B Pandeglang sesuai tabel berikut:
Tabel  2.  Hasil  analisa  pada  beberapa tahapan  dan  skenario  ditetapkan  pada
Tahun  2015  (Sumber  Dinas  Pertanian Kabupaten Pandeglang) Jenis Peruntukan Luas (Ha) Kawasan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (KP2B) 43.651 Ha Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (LP2B) 28.236 Ha Lahan  Cadangan  Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) 15.141 Ha Berdasarkan tabel  2. di  atas adalah  hasil  analisa  pada  beberapa tahapan  dan  skenario  ditetapkan  pada tahun  2015  yang  bersumber  dari  Dinas
Pertanian Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan  draft  revisi  Peraturan
Daerah  Nomor  3  Tahun  2011  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang  Tahun  2011-2031  Pasal  39 Ayat (2) poin a bahwa kawasan tanaman pangan  berupa  lahan  baku  sawah  yang ditetapkan  sebagai  Kawasan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  (KP2B)  seluas  ± 45.755  Ha yang  tersebar  di  seluruh wilayah  Kabupaten  Pandeglang.  Dari angka  tersebut  dikaji  untuk  luasan  nilai LP2B dan LCP2B Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:
Tabel  3.  Hasil  Penentuan  Final  LP2B dan LCP2B pada Draft Revisi Peraturan Daerah  Kabupaten  Pandeglang  Nomor 3  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Sumber  Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang) Jenis Peruntukan Luas (Ha) Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (LP2B) 26.203 Ha Lahan  Cadangan  Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) 19.552 Ha Berdasarkan tabel 3. di atas, nilai LP2B sebesar 26.203 Ha mengacu kepada Berita  Acara  Kesepakatan  BKPRD  2018 dengan  nilai  LP2B  26.203  Ha  dan didukung oleh hasil kajian delinasi 2017,
dimana  sudah  sekitar 29.039  Ha  luas sawah  sudah  diverifikasi.  Penentuan luasan  LP2B  yang  besar  karena  hampir 83,96  %  lahan  sawah  di  Pandeglang memliki  akses  irigasi  baik  teknis,  semi teknis, dan sederhana. Sehingga kewajiban  untuk  melindungi  kawasan lahan sawah di Pandeglang dengan nilai LP2B  sebesar  tersebut.  Lahan  LCP2B sebesar 19.552 Ha juga sebagai cadangan apabila  terdapat  lahan-lahan  di  LP2B yang  terkena  Proyek  Strategis  Nasional yang mendukung investasi dan perekenomian Pandeglang dapat menggunakan LCP2B. Sehingga
Pemerintah  Pandeglang  dapat  menjaga luasan  area  sawah  Pandeglang  tanpa menghambat  investasi  yang  masuk untuk kemajuan Kabupaten Pandeglang.
Berdasarkan  Keputusan  Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor
II.I/KPTS/SR.020/B/01/2021 tentang  Petunjuk  Teknis  Rekomendasi Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan berikut tata cara penetapan LP2B, yaitu:
1. Lahan  yang  berada  dalam  1  (satu) Kabupaten/Kota  yang  telah  sesuai dengan  kriteria  dan  persyaratan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 22 dan Pasal 23 PP No.1 Tahun 2011 disusun  dalam  bentuk  usulan penetapan LP2B Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan  usulan  penetapan  LP2B, yaitu:
a. Memuat  data  dan  informasi tekstual,  numerik,  dan  spasial mengenai  indikasi  luas  baku tingkat  Kabupaten/Kota  untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan  serta  disusun  dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat. b. Disampaikan oleh Dinas Kabupaten/Kota  kepada  kepala SKPD  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  Bidang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota untuk
dikoordinasikan  dengan  kepala kantor  pertanahan  dan  instansi terkait lainnya.
c. Disampaikan kembali oleh kepala SKPD  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  Bidang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota  kepada  kepala Dinas Kabupaten/Kota. d. Diusulkan  oleh  kepala  Dinas Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi LP2B Kabupaten/Kota  dalam  rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
e. Dalam  hal  rencana  rinci  tata ruang  sebagaimana  dimaksud pada  butir  (d)  belum  ada,  LP2B ditetapkan  dalam  rencana  tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
f. Penetapan  LP2B  dalam  rencana rinci  tata  ruang  dan  rencana  tata ruang  wilayah  Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Berdasarkan  Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009  tentang Kriteria  Teknis  Kawasan  Peruntukan
Pertanian  bahwa  kawasan  peruntukan pertanian  yang  meliputi  kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan  dan  peternakan  selanjutnya akan ditetapkan sebagai Iahan pertanian berkelanjutan.
Dengan demikian mekanisme  perencanaan,  pemanfaatan, pengembangan, pengendalian dan pembiayaan kawasan peruntukan pertanian mengikuti peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Efektivitas suatu kebijakan mengukur hubungan keberhasilan
pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang telah  ditetapkan  pada  kebijakan  itu sendiri.  Dengan  anggapan  pelaksana kebijakan  dapat  menjalankan  tugas  dan fungsi  sesuai  dengan  kewenangannya.
Dan pengukuran efektivitas kebijakan ini diperlukan  kolaborasi  dengan  dinas terkait  untuk  melakukan  perlindungan lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan kriteria kawasan peruntukan  pertanian  dengan  pola ruang Dinas Pertanian membutuhkan  kolaborasi  dengan Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata Ruang; 2. Berdasarkan  kriteria  mekanisme perencanaan dalam realisasi pemetaan  lahan  mendukung  LP2B Dinas Pertanian membutuhkan kolaborasi dengan Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah; dan 3. Berdasarkan kriteria penetapan LP2B untuk dilindungi dan tidak
dialihfungsikan  terkait  penerbitan izin  Dinas  Pertanian  membutuhkan kolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu.
Upaya  yang  dilakukan  oleh Dinas  Pertanian  dalam  perlindungan lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan termasuk  ke  dalam  kepentingan  rakyat dan  Negara.  Hal  ini  menyangkut kesejahteraan  petani  dan  ketahanan pangan  daerah  secara  berkelanjutan. Upaya  dalam  optimalisasi  perlindungan lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas
kebijakan tersebut antara lain:
1. Segi Administrasi Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Pandeglang  Nomor  2 Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang  Nomor  3  Tahun  2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten  Pandeglang  Tahun  2011-
2031,  segi  administrasi  di  sini mengenai penatalaksanaan
administrasi prosedur dengan
melakukan  kajian  terlebih  dahulu oleh  dinas  teknis  di  Kabupaten Pandeglang  yang  dilakukan  oleh
Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang guna menunjang informasi  lahan  yang  merupakan LP2B atau bukan yang menjadi aspek prioritas di luar kesesuaian ruang.
2. Sosialisasi Berdasarkan  Pasal  35  Ayat  (2) huruf b menyatakan bahwa pemerintah  daerah wajib  melakukan sosialisasi  peraturan  perundang- undangan.  Berkaitan  dengan  hal tersebut,  berikut  ini  akan  dijelaskan mengenai  sosialisasi  yang  dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang.  Kegiatan  ini  melalui pertemuan  dan/atau  koordinasi, yaitu  bertempat  di  Ruang  Rapat Bappeda  Kabupaten  Pandeglang dilaksanakan rapat Badan Koordinasi Penataan  Ruang  Daerah  (BKPRD) mengenai  kesepakatan  KP2B  yang dihadiri  oleh  Bappeda,  Setda,  Dinas Pertanian,  DMPTSP,  Dinas  PUPR, dan Dinas Perhubungan.
Sesuai dengan keterbatasan faktor daya dukung anggaran dan masih dalam  tahapan  menunggu  proses diterbitkannya  peraturan  daerah  LP2B. Maka  sosialisasi  yang  dimaksudkan hanya  dilakukan  secara  bertahap  dan hasil daripada koordinasi dalam beberapa  pertemuan  yang  dimaksud bahwa  akan  ada  rencana  untuk  kembali mengajukan  proposal  mengenai  daya dukung anggaran LP2B pada tahun 2022 mendatang.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun  2009  tentang  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  diperkuat  dengan disahkannya peraturan perundang- undangan  di  bawahnya  yang  berfungsi memperjelas fungsi dan kedudukan dari Undang-Undang tersebut dan
diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu cara  menghambat  laju  perubahan  alih fungsi  lahan  pertanian  dan  mendukung ketahanan pangan Nasional.
Aspek pokok dari sistem
informasi  LP2B  adalah  penyediaan  dan pengelolaan  data  dasar  yang  minimal
terdiri  dari  fisik  alamiah,  fisik  buatan, kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi, status
kepemilikan dan/penguasaan  tanah,  luas  dan  lokasi lahan juga jenis komoditas tertentu yang bersifat  pangan  pokok.  Data  dasar bersumber  dari  LP2B  dan  LCP2B  yang dimutakhirkan  secara  berkala  sesuai dengan  sifat  dan  jenisnya.  Ketentuan mengenai  data  dasar  yang  bersumber dari  KP2B  berlaku mutatis  mutandis terhadap  data  dasar  yang  bersumber dari LP2B dan LCP2B.
Data  dasar  ini  akan  melalui standardisasi  data  sehingga  minimal memenuhi  beberapa  standar  seperti kesesuaian lahan, luas lahan dan tipologi lahan. Proses penyimpanan dan pengamanan  data  dasar  pertanian pangan  berkelanjutan  dilakukan  dalam pangkalan  data  sesuai  standar  dan mekanisme penyimpanan dan pengamanan data. Penyimpanan tersebut dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau media cetak.
Upaya  lainnya  Dinas  Pertanian terhadap  pengolahan  data  dasar  yang dapat  dimanfaatkan  untuk  perencanaan KP2B,  penetapan  LP2B,  dan  penetapan LCP2B.  Setelah  KP2B,  LP2B,  maupuan LCP2B  ditetapkan,  data  dasar  ini  akan digunakan untuk implementasi ketentuan  kebijakan  LP2B  yang  lain seperti  pengajuan  pembiayaan  LP2B, pelaksanaan insentif dan disinsentif, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Berdasarkan pembahasan analisis efektivitas perlindungan lahan pertanian pangan  berkelanjutan  terhadap  regulasi kebijakan, maka penulis akan menganalisis  mengenai  kendala  dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
terhadap  ketahanan  pangan  di  daerah kabupaten pandeglang dikaitkan dengan tujuan  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 2009.
Kewajiban  pembinaan  setiap orang  yang  terikat  dengan  pemanfaatan
Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan dan  perlindungan  terhadap  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  kepada pemerintah  daerah  merupakan  suatu bentuk  tindak  lanjut  kebijakan  otonomi daerah.  Bentuk  kebijakan  tersebut dituangkan  ke  dalam  Pasal  35  Ayat  (1) huruf  a  dan  huruf  b  Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan Perlindungan  ini  melalui  proses pendataan, penetapan, pengadministrasian, pembinaan, pengendalian,  hingga  perlindungan  dan pemberdayaan petani yang diselenggarakan  oleh  Dinas  Pertanian Kabupaten  Pandeglang.  Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam merealisasikan perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan yang dirasa masih kurang sesuai
Berdasarkan  kompetensi  dan keahlian  teknis  yang  dibutuhkan  pada Seksi  Lahan  dan  Irigasi  Bidang Prasarana  dan  Sarana  Dinas  Pertanian Kabupaten  Pandeglang  dan  juga  belum terciptanya  Peraturan  Daerah  tersendiri mengenai  LP2B  dan  LCP2B  yang  sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Pandeglang  Nomor  2  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah  Kabupaten  Pandeglang  Tahun 2011-2031. Lebih lanjut, tingkat perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan  Kabupaten  Pandeglang pada  Tahun  2020  menjelaskan  bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang  telah  berusaha  dalam mengoptimalkan  perlindungan  LP2B tersebut.  Ditinjau  dari  segi  realisasi bentuk  perlindungan  LP2B,  diperlukan upaya  yang  konkret  dari  pihak  Dinas
Pertanian  Kabupaten  Pandeglang  agar lebih  efektif  dalam  pelaksanaannya. Beberapa yang perlu diperhatikan Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, yaitu: 1. Pendataan ulang objek perlindungan LP2B  secara  berkala.  Pendataan  ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan  perkembangan  saat  ini. Berdasarkan  Pasal  1  angka  3 Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan,
“Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  adalah  bidang  lahan pertanian  yang  ditetapkan  untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan  pokok  bagi  kemandirian, ketahanan,  dan  kedaulatan  pangan daerah hingga Nasional”.
2. Penetapan  luasan  LP2B  dengan menyesuaikan  keadaan  saat  ini  agar tidak  adanya  alih  fungsi  LP2B  ke lahan  non  pertanian.  Berdasarkan Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  41
Tahun  2009  tentang  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa: a. Lahan  yang  sudah  ditetapkan sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  dilindungi  dan dilarang dialihfungsikan.
b. Dalam  hal  untuk  kepentingan umum,  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (1)  dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pengalihfungsian  Lahan  yang sudah  ditetapkan  sebagai  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana  dimaksud  pada Ayat  (2)  hanya  dapat  dilakukan dengan syarat:
1) Dilakukan  kajian  kelayakan strategis;
2) Disusun  rencana  alih  fungsi lahan;
3) Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan 4) Disediakan  lahan  pengganti terhadap  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  yang dialihfungsikan.
Berdasarkan  Pasal  35  Ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa pembinaan meliputi :
1. Koordinasi perlindungan;
2. Sosialisasi  peraturan  perundang- undangan;
3. Pemberian  bimbingan,  supervisi, dan konsultasi;
4. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat; 5. Penyebarluasan  informasi  Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau 6. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Melakukan sosialisai dan
penyuluhan  secara  intensif  kepada pemilik  lahan,  petani,  kelompok  tani, dan  dunia  usaha  untuk  meningkatkan kesejahteraan  petani  untuk  lebih  aktif dalam  pelaksanaan  perlindungan  lahan pertanian  pangan  berkelanjutan.  Dalam hal  ini  perlu  adanya  kesadaran masyarakat  berperan  serta  dalam perlindungan Kawasan Pertanian Pangan  Berkelanjutan  baik  secara perorangan dan/atau berkelompok bahwa  pemerintah  sudah  berusaha meningkatkan  sarana  dan  prasarana dengan  mengoptimalkan  perlindungan lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan dengan melakukan kajian untuk
memberikan  arahan  bahwa  penetapan LP2B  harus  dapat  diakses  ataupun diinformasikan ke masyarakat.
Terhadap  hal  mengefisienkan kebijakan  perlindungan  lahan  pertanian pangan  berkelanjutan  untuk  daerah Kabupaten Pandeglang, Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang melakukan kerja sama  dengan  pihak  universitas  ternama
di  Indonesia  dan  koordinasi  dengan pihak  perangkat  daerah  lainnya  dalam menjalankan  amanat  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan
Berkelanjutan.
Berikut  adalah  hasil  wawancara peneliti  dengan  Bapak  Uun  Junandar Kepala  Bidang  Prasarana  dan  Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang. 15 “Kami hanya menjalankan sebagaimana mestinya, apabila berbicara  mengenai  efektivitas  kita lihat pelaksanaannya daripada Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditindaklanjuti  dengan  peraturan perundang-undangan  di  bawahnya sampai  dengan  di  tingkat  kabupaten harus  ada  peraturan  daerah  yang mengatur tentang LP2B.”
“Ini menyangkut masalah kewajiban daerah  untuk  melindungi  LP2B  yang telah  ditentukan,  sehingga  daerah perlu  melakukan  kajian  dan/atau delineasi  secara  spesifik  untuk  dapat menentukan  LP2B.  Suatu  kebijakan bisa  dikatakan  efektif  bukan  hanya karena  satu  variabel  yang  menangani saja  melainkan  semua  harus  ikut andil.”
“LP2B  adalah  berhubungan  langsung dengan  masyarakat,  artinya  di  sini berbicara mengenai kepemilikan sehingga  ada  ego  masyarakat  yang bukan merupakan tugas mudah Dinas Petanian Kabupaten Pandeglang untuk  meyakinkan  para  petani  untuk tidak mengalihfungsikan lahan kepemilikan petani.” Kemudian beliau
mengungkapkan:
“ Bahwa  penetapan  regulasi  berupa peraturan  daerah  tingkat  kabupaten
15 “Hasil  Wawancara  Bersama  Bapak Uun  Junandar  Kepala  Bidang  Prasarana  Dan Sarana  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Pandeglang,” 2021.
itu  sendiri  bukan  selaku  Unit Pelaksana  Teknis  (UPT)  Dinas Pertanian  Kabupaten  Pandeglang yang  menetapkan,  bahwa  Dinas Pertanian  hanya  berusaha  untuk menjalankan  Undang-Undang  dalam perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan.”
“Perumusan  target  yang  diberikan terhadap  penetapan  luasan  LP2B sudah  sewajarnya  jika  realisasi  yang dicapai  bisa  mencapai  target  yang diditetapkan.  Jika  berbicara  mengenai tanggung jawab, Saya rasa akan efektif apabila  Undang-Undang  dilengkapi sampai  dengan  Peraturan  Daerah tingkat  Kabupaten,  selain  melindungi lahan  pertanian  pangan berkelanjutan juga untuk mempertahankan ketahanan  pangan  sebagai  kabupaten lumbung  pangan  khususnya  di Provinsi Banten.”
Selanjutnya Bapak Uun Junandar selaku  Kepala  Bidang  Prasarana  dan Sarana  Dinas  Pertanian  Kabupaten Pandeglang mengungkapkan:
“Dari  data  Kajian  Dinas  Pertanian Kabupaten Pandeglang terhadap adanya  alih  fungsi  lahan  yang diajukan oleh pemilik lahan, sejauh ini Dinas Pertanian tidak dapat memberikan  rekomendasi  mengenai
LP2B  karena  belum  ada  payung hukum  untuk  itu.  Melainkan  hanya ada data hasil kajian bahwa ada LP2B yang  telah  tersebar  di  Kabupaten Pandeglang  hal  ini  dapat dilihat  pada Gambar 4.1 di atas. Maka dari itu sifat Dinas  Pertanian  hanya  memberikan informasi tentang lahan yang diminta merupakan LP2B atau tidak.”
Berdasarkan  hasil  penjelasan Bapak  Uun  Junandar  Kepala  Bidang Prasarana  dan  Sarana  Dinas  Pertanian
Kabupaten Pandeglang beserta jajarannya,  Penulis  dapat  menyikapi bahwa pemerintah daerah masih kurang serius dalam memprioritaskan perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan. Penetapan regulasi peraturan daerah yang menjadi
kewenangannya tidak menjadikan kesadaran  bagi  para stake  holder untuk dapat  segera  mensahkan  peraturan daerah  tersendiri  mengenai  PLP2B  di Daerah  Kabupaten  Pandeglang,  dan sesuai  yang  ingin  peneliti  teliti  yaitu efektivitas  kebijakan  PLP2B,  dapat dilihat  dari  kepatuhan  para stake  holder agar  perlindungan  LP2B  dapat  berjalan efektif,  maka  ada  beberapa  indikator untuk mengukur keefektifan yaitu:
1. Adanya  payung  hukum  berupa peraturan  daerah  mengenai  LP2B tersendiri;
2. Sosialisasi  LP2B  oleh  Dinas  Teknis sebagai pelaksana kebijakan;
3. Keikutsertaan  masyarakat  dalam berperan tahapan perlindungan LP2B; dan 4. Bukan  hanya  merupakan punishment melainkan harus ada reward (insentif).
Berdasarkan  keempat  indikator tersebut  di  atas,  untuk  sampai  dengan saat  ini  pemerintah  daerah  Kabupaten Pandeglang  Dinas  Pertanian  masih dalam  tahapan  kajian  yang  membuat bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan  tidak  memiliki  luasan tetap  untuk  dilindungi  dan  tidak dialihfungsikan.  Terhitung  dalam  kurun waktu  kurang  lebih  11  (sebelas)  tahun tidak  ada  pencapaian  target  untuk penegasan  terhadap  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan. Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang  sudah  memberikan  solusi setiap tahunnya dengan
dilaksanakannya  kajian  untuk  agar dapat  segera  ditentukan  LP2B  sesuai dengan  keadaan  saat  ini.  Dimana kemunculan  inisiatif  dari  DPRD  untuk membentuk  peraturan  daerah  LP2B Pandeglang tersebut sudah sampai pada tahap  bahasan  konsultasi  di  Gubernur. Dengan  tidak  adanya  tindak  lanjut hingga  tahun  2020  kemarin,  dengan keterbatasan faktor daya dukung
anggaran  dan  masih  menunggu  proses pengesahan  peraturan  daerah  LP2B maka  realisasi  Dinas  Pertanian  tidak melakukan  sosialisasi  secara  global melainkan hanya bertahap.
Bahwa dalam efektivitas kebijakan PLP2B di Kabupaten Pandeglang adanya kendala  yaitu  tidak  ada  pengoptimalan payung hukum berupa peraturan daerah secara  khusus  yang  mengatur  mengenai LP2B,  kemudian  kesadaran  masyarakat secara keseluruan yang tidak
mengetahui  apa  dan  bagaimana  dengan tidak  adanya  sosialisasi  secara  global tentang LP2B karena keterbatasan faktor daya dukung anggaran, dan  juga bukan merupakan  tugas  yang  mudah  untuk dapat  meyakinkan  para  petani  untuk tidak  mengalihfungsikan  LP2B  yang pada  hakikatnya  akan  muncul  ke karakter  masing-masing  pemilik  lahan dengan  melihat  bahwa  lahan  yang  akan ditetapkan  menjadi  LP2B  adalah  bukan milik Negara melainkan adanya
kepemilikan  lahan  pertanian  milik petani.

## Penutup
Berdasarkan uraian tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat identifikasi berbagai permasalahan yang timbul  dalam  penelitian  ini.  Secara umum,  permasalahan  lebih  didominasi dari  proses  perencanaan  dan  penetapan LP2B  di  dalam  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  ataupun  Peraturan Daerah. Adapun beberapa permasalahan spesifik  dari  Kabupaten  Pandeglang  di antaranya  adalah  Peraturan  Daerah terkait  dengan  LP2B;  kerja  sama  antar instansi  terkait  dengan  pelaksanaan LP2B; kesadaran para pemangku kepentingan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan; tidak ada sosialisasi  terhadap  regulasi  LP2B  baik dari  pusat  ataupun  Provinsi;  dan kesulitan  Pemerintah  Daerah  dalam penetapan LP2B.
Berdasarkan kendala-kendala yang  disebutkan  di  atas  maka  dijadikan
evaluasi  Pemerintah  Daerah  khususnya para  pemangku  kepentingan  terkait LP2B  dalam  menjalankan  amanat Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelajutan  untuk  ketahanan pangan  Nasional.  Bahwa  dalam  rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya  pokok  dalam  usaha  pertanian, terutama  pada  kondisi  yang  sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Sehingga mewujudkan perlindungan LP2B Kabupaten Pandeglang dapat berjalan efektif. Dalam hal ini menyangkut kepatuhan para stake holder dan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang mengamanatkan untuk tidak melakukan alih  fungsi  lahan  pertanian  dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Ali, Zainudin. “Metode Penelitian Hukum.” Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2010.
Fajar,  Mukti,  and  Yulianto  Achmad.
“ Metode  Penelitian  Hukum  Normatif
&  Empiris.” Penerbit  Pustaka Belajar, 2010.
Halim Radianto, Sambari. “Pertanian Dan Industri  Prospek,  Strategi,  Dan Kebijakan  Di  Masa  Depan.” Jakarta: Penerbit Kencana, 2020. S.  Tangkilisan,  Hessel  Nogi. “Penataan Birokraksi  Publik  Memasuki  Era Milenium.” Yogyakarta:  Penerbit
Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), 2006. Soetoprawiro, Koerniatmanto. “Pengantar Hukum Pertanian.” Jakarta: Penerbit Gapperindo, 2013. Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pandeglang.  “ Peraturan  Daerah
Kabupaten  Pandeglang  Nomor  2 Tahun  2020  Tentang  Perubahan
Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten Pandeglang  Nomor  3  Tahun  2011 Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Pandeglang Tahun 2011-2031 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang, ” 2020.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten.
“Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten Nomor  5  Tahun  2014  Tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan  (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 5),” 2014.
Peraturan  Pemerintah  RI.  “Peraturan Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2011 Nomor 2),” 2011.
———.  “Peraturan  Pemerintah  Nomor
12  Tahun  2012  Tentang  Insentif Perlindungan  Lahan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2012 Nomor 19),” 2012.
———.  “Peraturan  Pemerintah  Nomor 25  Tahun  2012  Tentang  Sistem Informasi  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor 46),” 2012.
———.  “Peraturan  Pemerintah  Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2012 Nomor 55),” 2012.
Undang- Undang  RI.  “Undang -Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945,” 1945.

## Jurnal dan Sumber Lainnya
“Hasil  Wawancara  Bersama  Bapak  Uun Junandar  Kepala  Bidang  Prasarana
Dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang,” 2021. Irawan,  B.  “‘ Konversi  Lahan  Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya Dan Faktor Determinan.’” Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi , 2005. Kusniati, Retno. “‘Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan.’” INOFATIF VOL.6 NO.2 (2013).