Volume 7, Number 2, Tahun 2023, pp. 172-183 P-ISSN: 1979-7095 E-ISSN: 2615-4501 Open Access: https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i2.66694

## Kesetaraan  Gender  dan  Kebijakan  Pelayanan  Kesehatan Masyarakat
Anak Agung Ayu Intan Pramiswari 1* , Tedi Erviantono 2 , Ni Wayan Radita Novi 3
1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, Badung, Indonesia

## A B S T R A K
Terlepas dari komitmen pada kesetaraan gender dalam pembangunan, masyarakat Bali masih memiliki sistem kekerabatan yang terpusat pada laki-laki  (patrilineal)  yang  mencerminkan  sifat  patriarkis.  Hal  ini menghasilkan  ketidaksetaraan  gender  dalam  beberapa  aspek, termasuk partisipasi dalam program kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk  mengevaluasi  sejauh  mana  gender  diperhitungkan  dalam pelaksanaan program Posyandu di Bali dan untuk menentukan sejauh mana  kesetaraan  gender  diterapkan  dalam  konteks  ini.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Subjek  penelitian  ini  termasuk pengurus  Posyandu,  anggota  masyarakat  yang  berpartisipasi  dalam program  Posyandu,  serta  informan  kunci  yang  terlibat  dalam pelaksanaan program. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara  dengan  informan  kunci,  dan  analisis  dokumen  terkait pelaksanaan  program  Posyandu.  Instrumen  penelitian  mencakup pedoman  wawancara  dan  lembar  observasi.  Data  dianalisis  dengan menggunakan  metode  analisis  deskriptif,  melibatkan  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini mengindikasikan  adanya  berbagai  upaya  untuk  mengakomodasi kesetaraan  gender  dalam  pelaksanaan  program  Posyandu,  terutama dalam  hal  komposisi  perempuan  dan  laki-laki  yang  terlibat.  Namun, masih terdapat ketidaksetaraan gender dalam partisipasi dan manfaat dari program ini, yang terkait dengan norma sosial dan budaya di Bali. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada langkah-langkah positif dalam mengakomodasi  kesetaraan  gender  dalam  kebijakan  kesehatan, namun  tantangan  tetap  ada  dalam  mewujudkan  kesetaraan  gender yang lebih mendalam dalam konteks sosial dan budaya Bali. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya upaya lebih lanjut untuk mengedukasi dan  mempromosikan  kesetaraan  gender  dalam  masyarakat  Bali, dengan memperhatikan konteks budaya setempat.

## A B S T R A C T
Despite the commitment to gender equality in development, Balinese society still has a patrilineal kinship system  that  reflects  patriarchal  nature. This  results  in  gender  inequality  in  several  aspects,  including participation in health programs. This study aims to evaluate the extent to which gender is taken into account in the implementation of the Posyandu program in Bali and to determine the extent to which gender equality is applied in this context. This research uses a qualitative approach. The subjects of this study  included  Posyandu  administrators,  community  members  who  participated  in  the  Posyandu program, as well as key informants involved in the implementation of the program. Data was collected through  observation,  interviews  with  key  informants,  and  analysis  of  documents  related  to  the implementation  of  the  Posyandu  program.  Research  instruments  include  interview  guidelines  and observation  sheets.  Data  are  analyzed  using  descriptive  analysis  methods,  involving  data  reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study indicate various efforts to accommodate gender equality in the implementation of the Posyandu program, especially in terms of the composition of women and men involved. However, there are still gender inequalities in the participation and benefits of this program, which are linked to social and cultural norms in Bali. The study concludes that there are positive  steps  in  accommodating  gender  equality  in  health  policy,  but  challenges  remain  in  realizing deeper gender equality in Bali's social and cultural context. The implication of this research is the need for further efforts to educate and promote gender equality in Balinese society, taking into account the local cultural context.

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received May 02, 2023 Revised May 07, 2023 Accepted July 10, 2023 Available online July 25, 2023
Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Kebijakan Publik, Patrilineal, Pengarustamaan Gender
Keywords: Gender Equality, Public Policy, Patrilineal, Gender Mainstreaming
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

## 1. PENDAHULUAN
Kebijakan  publik  merupakan  menjadi  suatu  fokus  yang  penting  sebab  kebijakan  publik  yang mestinya  tujuannya  untuk  mengatasi  masalah  publik.  Proses  kebijakan  dapat  dijelaskan  sebagai  suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input  kebijakan merupakan isu kebijakan atau  agenda pemerintah,  sedangkan  proses  kebijakan  berwujud  perumusan  formulasi  kebijakan  dan  pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik atau  kelompok-kelompok  penekan.  Output  dari  proses  kebijakan  adalah  kinerja  kebijakan (Ismail  & Sofwani, 2016; Ramdhani & Ramdhani, 2017) . Tugas pemerintah adalah mengurus, mengelola, melayani masyarakat. Hal ini yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi isu masyarakat adalah memutuskan untuk berbuat sesuatu demi masyarakatnya yang tentram, salah satunya melalui kebijakan publik.
Kebijakan  kesehatan  merupakan  kebijakan  publik.  Tujuan  dari  kebijakan  kesehatan  ialah  guna menyiapkan pola pencegahan, pelayanan yang memerhatikan pada pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit  dan  perlindungan  terhadap  kaum  rentan (Adiyanta,  2020;  Rosyanti  &  Hadi,  2020) .  Kebijakan kesehatan juga peduli terhadap dampak dari lingkungan dan sosial ekonomi terhadap kesehatan. Kebijakan kesehatan dapat bertujuan banyak terhadap masyarakat. Untuk kebanyakan orang kebijakan kesehatan itu hanya  peduli  kepada  konten  saja (Pratama  et  al.,  2021;  Saputra  et  al.,  2015) .  Contohnya,  pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan swasta atau kebijakan dalam hal pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak (De Leeuw et al., 2014; Greer & Lillvis, 2014) .
Terdapat kebijakan terkait dengan adanya pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung yaitu adanya Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 Tentang Penetapan Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu  Pada  Sub  Kegiatan  Peningkatan  Upaya  Promosi  Kesehetan,  Advokasi,  Kemitraan  dan Pemberdayaan  Masyarakat  meninjau  bahwa  Pos  Pelayanan  Terpadu  (Posyandu)  merupakan  salah  satu Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan Bersama  Masyarakat,  yang  keberadaannya  sangat  diperlukan  dalam  mendekatkan  upaya  promotif  dan preventif kepada masyarakat, dan telah memberikan kontribusi dalam peningkatan umur harapan hidup yang  dimana  kebijakan  ini  salah  satunya  menetapkan  bahwa  mempersiapkan  sarana  dan  tempat pelaksanaan Posyandu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat pada saat buka posyandu, diluar hari buka posyandu, kader membuat diagram batang (balok) SKDN dan mengunjungi balita dan ibu hamil yang tidak hadir di posyandu, membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan pada balita, ibu hamil  dan  para  lansia.  Upaya  Kesehatan  Bersumberdaya  Masyarakat  (UKBM)  merupakan  suatu  wujud fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat Badung. Berikut wujud UKBM yang dikenal adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Polindes (Pondok Bersalin Desa), dan Desa Siaga (Suami Siaga dan lain-lain). Posyandu diterapkan sebagai wadah pemeliharaan kesehatan yang diterapkan dari, oleh dan untuk masyarakat melalui bimbingan oleh petugas terkait dimana tujuan dari posyandu yaitu guna menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas (Chasanah, 2015;  Fauzan  et  al.,  2019;  Rahmawaty  et  al.,  2019) .  Adapun  kegiatan  pokok  posyandu  antara  lain pemantauan kesehatan ibu dan anak (KIA), imunisasi, pemantauan gizi balita dan penanggulangan diare.
Adanya  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2000  Tentang  Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan,  serta  upaya  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam  kehidupan  berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk  mengintegrasikan  gender  menjadi  satu  dimensi  integral  dari  perencanaan,  penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional (Kertati, 2022; Soleha & Afriyanni, 2021; Susiana, 2015) .
Sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku politik seseorang, kebijakan salah satu kajian yang terikat atau tidak bisa dilepaskan dari budaya politik khususnya adanya budaya patrilineal yang tumbuh  dan  berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat.  Seberapa  besar  harmonisasi  yang  dicapai  oleh budaya patrilineal dengan kebijakan publik merupakan tolak ukur dari pembangunan wilayah itu sendiri. Sistem  kekerabatan  patrilineal  langgeng  hingga  saat  ini.  Wilayah-wilayah  bekas  kerajaan  ini  telah mempunyai  sistem  nilai,  norma,  dan  adat  kebiasaan  yang  selalu  menjunjung  tinggi  dan  mengagungkan penguasa  sebagai  orang  yang  harus  dihormati  sebab  mereka  telah  menciptakan  kehidupan  dan pengayoman bagi warga  masyarakat.  Terdapat hal  menyatakan bahwa Budaya  patriarki juga mewarnai adat budaya yang ada di Bali, sebagaimana yang disampaikan oleh Holleman dan Koentharaningrat dalam Rahmawati, bahwa Kebudayaan Bali identik dengan sistem kekerabatan patrilineal (Nisa, 2021; A. D. H. P. Putri et al., 2018) . Melihat mayoritas budaya bali diterapkan secara Agama Hindu melihat gender, dalam Hindu  antara  perempuan  dan  laki-laki  memiliki  kedudukan  yang  sama,  saling  mendukung,  dan  saling melengkapai satu dengan yang lain.
Budaya  patriarki  juga  mewarnai  adat  budaya  yang  ada  di  Bali,  bahwa  Kebudayaan  Bali  identik
dengan  sistem  kekerabatan  patrilineal (Mappe  &  Jusnawati,  2022;  M.  K.  R.  Putri  &  Suka’arsana,  2019) . Melihat  mayoritas  budaya  bali  diterapkan  secara  Agama  Hindu  melihat  gender,  dalam  Hindu  antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung, dan saling melengkapai satu dengan yang lain. Melihat adanya budaya kekerabatan  patrilineal yang masih  melekat kuat pada kultur masyarakat  Indonesia  khususnya  Bali  sehingga  budaya  patriarki  menyebabkan  ketidakadilan  gender, ketidakadilan tersebut termanifestasi dalam marginalisasi, subordinasi, stereotipe , kekerasan dan beban kerja  yang  tidak  sesuai  serta  sosialisasi  peran  gender.  Sebaik-baiknya  substansi  kebijakan  publik  yang dirancang  jika  tidak  diimplermentasikan  dengan  baik  maka  kebijakan  tersebut  tidak  akan  berdampak kepeda  kepentingan  masyarakat.  Adanya  pedoman  kebijakan  pemberdayaan  perempuan  sebagaimana tercantum  pada  peraturan  perundang-undangan  menetapkan  perlunya  memajukan  kedudukan  dan peranan  perempuan  serta  meningkatkan  kualitas  peranan  mereka  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara (Muhartono,  2020;  Widiani  &  Mahfiana,  2021) .  Membahas  mengenai  gender  dan  kebijakan publik  semakin  menarik  ketika  menyimak  komposisi  partisipasi  perempuan  dalam  dunia  publik  dan melihat  dari  hal  itu  menarik  dibahas  implementasi  dari  sebuah  kebijakan  publik  ditinjau  persepektif gender. Kegiatan atau program dikatakan telah responsif gender apabila kebijakan, program, kegiatan atau kondisi yang sudah memperhitungkan kepentingan perempuan dan laki-laki.
Melihat  adanya  isu  kesetaraan  gender  di  Indonesia  khususnya  Bali  dalam  hal  ini  menunjukkan bahwa  keputusan  politik  dalam  ranah  kebijakan  kesehatan  harus  mempertimbangkan  gender  secara proposional,  dalam  arti  perlibatannya  adalah  perempuan  dan  laki-laki  yang  aktif  secara  gender.  Hal  ini menjadi salah satu pedoman yang menangani atau menyelesaikan masalah kesehatan terkait dan termasuk masalah kesehatan ibu dan anak. Berikut menjadi perhatian dalam keputusan kebijakan khususnya pada tingkat  daerah  dalam  taraf  peraturan  daerah  ataupun  peraturan-peraturan  lain  yang  di  tetapkan  oleh kepala  daerah  setempat  yang  mengatur  terkait  regulasi  kesehatan.  Khususnya  Pemerintah  Kabupaten Badung. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti kebijakan kesehatan khususnya  terkait Ibu dan anak dengan melihat Kebijakan Kesehatan Kabupaten Badung dengan melihat bagaimana isu kesetaraan gender terakomodasi dalam Kebijakan Kesehatan Kabupaten Badung khususnya dalam kebijakan fasilitas kesehatan masyarakat adanya Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 Tentang Penetapan Jumlah  Posyandu  dan  Kader  Posyandu  Pada  Sub  Kegiatan  Peningkatan  Upaya  Promosi  Kesehetan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah kesetaraan gender yang mungkin ada dalam pelaksanaan  program  Posyandu  di  Kabupaten  Badung.  Selanjutnya,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  sejauh  mana  program  Posyandu  yang  diatur  dalam  Keputusan  Bupati  Badung  Nomor 1931/0413/HK/2022 responsif terhadap isu-isu kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk  mengevaluasi  dampak  program  Posyandu  terhadap  partisipasi  dan  manfaat  bagi  masyarakat setempat, dengan perhatian khusus pada gender. Terakhir, berdasarkan temuan penelitian, penelitian ini bertujuan  untuk  memberikan  rekomendasi  kebijakan  yang  dapat  meningkatkan  responsivitas  gender dalam program Posyandu dan kebijakan kesehatan di tingkat lokal. Dengan tujuan-tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu kesetaraan gender dalam konteks  kesehatan  masyarakat  di  Kabupaten  Badung  serta  memberikan  kontribusi  positif  terhadap perbaikan kebijakan dan program yang lebih inklusif secara gender.

## 2. METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Lokasi  penelitian  terletak  di  kawasan Kabupaten Badung khususnya berada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, posyandu yang terlibat pada penelitian  ini  dan  beberapa  masyarakat  yang  pernah  terlibat  pada  pelayanan  posyandu  dan  berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan pihak yang paham dengan kebijakan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, para kader posyandu yang ada di Kabupaten Badung, dan pihak masyarakat yang terlibat pada pelayanan posyandu di Kabupaten Badung. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, penelitian terdahulu, artikel, unggahan di media sosial, dan data daring (Hasan, 2002). Teknik  penentuan  informan  yang  penulis  pakai  merupakan  teknik  penentuan  informan  sering  dipakai dalam penelitian kualitatif yaitu purposive sampling dan snowball sampling . Kriteria yang digunakan dalam penelitian  ini  dalam  memilih  informan,  diantaranya  (1)  Para  ahli  kebijakan  atau  jajaran  tinggi  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Badung  yang  paham  akan  Kebijakan  Kesehatan  Masyarakat  Kabupaten  Badung (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung); (2) Posyandu-posyandu yang ada di daerah Kabupaten Badung; (3) Pihak masyarakat yang terlibat pada posyandu Kabupaten Badung. Pada teknik pengumpulan data penulis memilih teknik pengumpulan data kualitatif dalam penelitian studi ini.  Teknik  yang  pertama  merupakan  teknik  observasi  partisipatif  aktif.  Teknik  pengumpulan  data
berikutnya merupakan dengan teknik wawancara tatap muka ( face to face interview ) dan secara daring. Jenis wawancara yang dipakai yaitu wawancara tidak terstruktur ( unstructured interview ), wawancara ini merupakan  jenis  wawancara  yang  berisi  peluang  peneliti  dalam  mengembangkan  pertanyaan pertanyaannya dengan tetap memperhatikan fokus pembicaraan. Selanjutnya terdapat teknik dokumentasi yang  menjadi  teknik  pengumpulan  data  terakhir  dalam  membantu  dan  memperkuat  data  yang  diraih selama menerapkan penelitian dilapangan. Serta sebgai bukti dalam penelitian lapangan. Teknik analisis data  menggunakan  analisis  deskriptif,  pengolahan  data  dilakukan  dengan  melalui  tiga  tahapan  yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Perancangan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Posyandu di Kabupaten Badung
Kebijakan  Keputusan  Bupati  Badung  Nomor  1931/0413/HK/2022  Tentang  Penetapan  Jumlah Posyandu  dan  Kader  Posyandu  Pada  Sub  Kegiatan  Peningkatan  Upaya  Promosi  Kesehetan,  Advokasi, Kemitraan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  merupakan  kebijakan  yang  meninjau  bahwa  Pos  Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan Bersama Masyarakat.
Kebijakan  Keputusan  Bupati  Badung  Nomor  1931/0413/HK/2022  adalah  kebijakan  yang terumuskan melihat berdasarkan adanya kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan keringanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sebagai fokus guna memesatkan penurunan  angka  kematian  ibu  dan  bayi.  Kebijakan  tersebut  terbentuk  atau  berawal  dari  adanya musyawarah dengan melakukan pertemuan lintas program dan lintas sektoral tingkat kecamatan, adanya survei mawas diri yang diterapkan oleh kader PKK dengan penuh bimbingan teknis unsur kesehatan dan KB, Musyawarah masyarakat desa membicarakan hasil survei mawas diri, sarana dan prasarana posyandu. Hal ini dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menyatakan bahwa secara umum kebijakan kesehatan terkait dengan adanya fasilitas kesehatan  di  Kabupaten  Badung  yaitu  adanya  Keputusan  Bupati  Badung  Nomor  1931/0413/HK/2022 Tentang  Penetapan  Jumlah  Posyandu  dan  Kader  Posyandu  terumuskan  berdasarkan  adanya  kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan  kesehatan  dasar,  utamanya  untuk  mempercepat  penurunan  angka  kematian  ibu  dan  bayi. Kebijakan ini terbentu atau berawal dari pertemuan lintas program dan lintas sektoral tingkat kecamatan, survei mawas diri yang dilaksanakan oleh kader PKK di bawah bimbingan teknis unsur kesehatan dan KB, Musyawarah masyarakat desa membicarakan hasil survei mawas diri, sarana dan prasarana posyandu.
Terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan Kebijakan Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022.  Kebijakan  ini  terumuskan  adanya  keterlibatan  dari  pihak-pihak  Kelompok  Kerja Operasional atau (Pokjanal) Posyandu dan Pemerintah Daerah atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang  terkait  dengan  adanya  kebijakan  ini.  Hal  ini  dijelaskan  dalam  wawancara  peneliti  dengan  Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan kebijakan ini adalah Kelompok Kerja Operasional atau (Pokjanal) Posyandu ini yang merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) atau OPD terkait  seperti  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Badung.  Kebijakan  Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 ini ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 6 Juni 2023. Hal ini dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan  Kabupaten  Badung  menyatakan  bahwa  kebijakan  Keputusan  Bupati  Badung  Nomor 1931/0413/HK/2022 Tentang Penetapan Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu niki ditetapkan tanggal 6 Juni 2022.
Penggerakkan  masyarakat  dilakukan  untuk  mengenali  permasalahan  kesehatan  dan  potensi setempat serta merencanakan pemecahan permasalahan kesehatan tersebut melalui pelaksanaan Survei Mawas  Diri,  Musyawarah  Masyarakat  Desa  dan  Perencanaan  Partisipatif  yang  dilakukan  masyarakat dengan pendampingan dari pendamping teknis kesehatan yang berasal dari Puskesmas atau petugas lain yang  telah  dilatih.  Perumusan  Kebijakan  Keputusan  Bupati  Badung  Nomor  1931/0413/HK/2022  telah dijelaskan oleh Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yang menjelaskan bahwa perumusan kebijakan ini terumuskan dari adanya suatu inisiatif berawal dari adanya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar terutamanya untuk mempercepat penurunan angka  kematian  ibu  dan  bayi  di  Kabupaten  Badung.  Perumusannya  melibatkan  pihak  OPD  yang  terkait dengan kesehatan masyarakat (Posyandu) seperti adanya pihak-pihak kelompok kerja posyadu (Pokjanal) dan  melaksanakan  Survei  Mawas  Diri  yang  tertera  pada  Panduan  Orientasi  Kader  Posyandu  yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019.

## Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Posyandu di Kabupaten Badung
Kebijakan Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 dalam implementasinya dapat dijelaskan melalui  adanya istilah  gender. Secara Internal, langsung diterapkan oleh  pihak SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dengan melibatkan kader PKK, kelompok kerja posyandu dan pihak desa atau tenaga kesehatan masyarakat yang berkaitan.
Kebijakan ini dapat terimplementasi melihat adanya komposisi laki-laki maupun juga perempuan melalui kegiatan pemberian pelatihan dan pendidikan kepada kader secara rutin, memberikan peralatan pemeriksaan  kesehatan  yang  selanjutnya  disimpan  oleh  kader  agar  dapat  digunakan  sewaktu-waktu dibutuhkan,  memberikan  pendampingan  dan  pembinaan  secara  rutin  melalui  tenaga  kesehatan  di puskesmas,  baik  dalam  bentuk  transfer  pengetahuan,  informasi,  pemantauan  kualitas  alat  pemeriksaan kesehatan,  dan  supervisi,  memberikan  kesempatan  kepada  para  kader  untuk  merencanakan  dan melaksanakan  program  kerja  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  setempat,  dan  melibatkan  seluruh peran serta perangkat desa baik pria maupun wanita, kader dalam mensukseskan kegiatan posyandu. Hal ini dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan  Kepala Bidang  Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menyatakan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan atau dijelaskan lebih lanjut terkait dengan  kesetaraan  gender  melalui  kegiatan  pemberian  pelatihan  dan  pendidikan  kepada  kader  secara rutin,  memberikan  peralatan  pemeriksaan  kesehatan  yang  selanjutnya  disimpan  oleh  kader  agar  dapat digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan, memberikan pendampingan dan pembinaan secara rutin melalui tenaga kesehatan di puskesmas, baik dalam bentuk transfer pengetahuan, informasi, pemantauan kualitas alat  pemeriksaan  kesehatan,  dan  supervisi,  memberikan  kesempatan  kepada  para  kader  untuk merencanakan  dan  melaksanakan  program  kerja  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  setempat,  dan melibatkan  seluruh  peran  serta  perangkat  desa  baik  pria  maupun  wanita,  kader  dalam  mensukseskan kegiatan posyandu.
Namun melihat pelaksanaan  Kebijakan  Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 melalui  kader  posyandu  yang  mempersiapkan  sarana  dan  tempat  pelaksanaan  posyandu,  memberikan penyuluhan  kepada  masyarakat  pada  saat  buka  posyandu,  diluar  hari  buka  posyandu,  kader  membuat diagram  batang  (balok)  SKDN  dan  mengunjungi  balita  dan  ibu  hamil  yang  tidak  hadir  di  posyandu, membantu  petugas  kesehatan  memberikan  pelayanan  kesehatan  pada  balita,  ibu  hamil  dan  juga  lansia. Pihak kader posyandu menerapkan kebijakan ini dengan melakukan posyandu dengan rutin. Pelaksanaan kebijakan ini langsung diterapkan oleh masyarakat setempat (Kader PKK), kelompok kerja posyandu dan pihak  desa.  Namun  penerapan  kebijakan  ini  tergolong  berbeda-beda  namun  tujuannya  sama.  Melihat pelaksanaan kader posyandu dari lokasi penelitian yaitu Banjar Badung, Banjar Penggilian, Banjar Padang Bali,  dan  Banjar  Taman  griya  terkait  akses,  partisipasi,  kontrol,  dan  manfaat  terdapat  temuan  yang menyatakan  bahwa  tidak  ada  unsur  kesenjangan  dalam  implementasi  kebijakan  posyandu  ini.  Secara singkat, Tabel  1 menyajikan  data  pelaksanaan  kebijakan  Keputusan  Kabupaten  Badung  Nomor 1931/0413/HK/2022 secara internal.
Tabel 1. Pelaksanaan  Kebijakan  Keputusan  Kabupaten  Badung  Nomor  1931/0413/HK/2022  Secara Internal Terkait Temuan Akses Memberikan peralatan pemeriksaan kesehatan untuk kader melalui pihak OPD yang terkait ke desa/kelurahan Partisipasi Memberikan  binaan  dari  tenaga  puskesmas  ke  kader  seperti  transfer pengetahuan atau pemantauan Kontrol Memberikan  kesempatan  pada  kader  merencanakan  atau  melaksanakan program sesuai dengan keadaan masyarakat setempat Manfaat Laki-laki  dan  perempuan  sama-sama  diberikan  ruang  untuk  menikmati  hasil- hasil pembangunan

## Masyarakat dalam Pelaksanaan Posyandu di Kabupaten Badung
Masyarakat  tergolong  sisi  eksternal  dalam  pelaksanaan  posyandu.  Terdapat  temuan  yang memperlibatkan masyarakat-masyarakat di Kabupaten Badung mengenai adanya pelaksanaan posyandu terkait  dengan  komposisi  laki-laki  dan  perempuan.  Pernyataan  dari  masyarakat  beragam-ragam  terkait akses,  partisipasi,  kontrol,  dan  manfaat  yang  dirasakan  oleh  masyarakat.  Adanya  sebuah  temuan  yang mengandung kesenjangan dalam pelaksanaan masyarakat dalam kebijakan Keputusan Kabupaten Badung Nomor 1931/0413/HK/2022.
Melihat  sisi  akses  masyarakat  dalam  pelaksanaan  posyandu  yang  dimana  Masyarakat  Banjar Badung dalam pelaksanaan posyandu terkait adanya persiapan upacara agama dan ketersediaan pihak laki- laki juga kurang karena sibuk dalam persiapan upacara agama dan bekerja. Masyarakat terkait partisipasi
terdapat temuan bahwa partisipasi di Banjar Taman Griya terdapat pernyataan bahwa masyarakat laki-laki yang tidak sempat dalam pelayanan posyandu.
Tak  hanya  itu  saja  temuan  terkait  partisipasi.  Adanya  pernyataan  bahwa  masyarakat  Banjar Penggilian yang mengalami kelahiran prematur sekitar Bulan Agustus 2022. Sedangkan masyarakat terkait sisi kontrol dan manfaat tidak memiliki unsur kesenjangan dalam temuan penelitian ini. Masyarakat terkait kontrol pelaksanaan kebijakan dapat dijelaskan melihat adanya temuan bahwa masyarakat menyatakan mendukung dan percaya bahwa posyandu dapat membantu kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung dan terkait manfaat masyarakat percaya dan tidak ada kendalanya pelaksanaan posyandu ke masyarakat. Secara  singkat, Tabel  2 menyajikan  pelaksanaan  kebijakan  Keputusan  Kabupaten  Badung  Nomor 1931/0413/HK/2022 secara Eksternal:
Tabel 2. Pelaksanaan  Kebijakan  Keputusan  Kabupaten  Badung  Nomor  1931/0413/HK/2022  Secara Eksternal
Terkait Temuan Akses Masyarakat Banjar Badung dalam pelaksanaan posyandu terkait adanya persiapan upacara  agama  dan  ketersediaan  pihak  laki-laki  juga  kurang  karena  sibuk  dalam persiapan upacara agama dan bekerja Partisipasi 1. Partisipasi di Banjar Taman Griya terdapat pernyataan bahwa masyarakat laki- laki yang tidak sempat dalam pelayanan posyandu 2. Terdapat  pernyataan  bahwa  masyarakat  Banjar  Penggilian  yang  mengalami kelahiran prematur sekitar Bulan Agustus 2022 Kontrol Secara kontrol, masyarakat menyatakan mendukung dan percaya bahwa posyandu dapat membantu kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung Manfaat Masyarakat percaya dan tidak ada kendalanya pelaksanaan posyandu ke masyarakat Sumber: Data diolah, 2023
Analisis Kebijakan  Keputusan Bupati Badung Nomor  1931/0413/HK/2022    di Kabupaten Badung Dengan Kesetaraan Gender
Adanya  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2000  Tentang  Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan,  serta  upaya  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam  kehidupan  berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk  mengintegrasikan  gender  menjadi  satu  dimensi  integral  dari  perencanaan,  penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi  bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan  nasional,  dan  kesamaan  dalam  menikmati  hasil  pembangunan  tersebut.  Jika  membicarakan kebijakan berbasis  gender  maka dapat dilihat melalui kebijakan dapat dianalisis dengan pemberdayaan gender melalui akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
Melihat  Kebijakan  Keputusan  Bupati  Badung  Nomor  1931/0413/HK/2022  Tentang  Penetapan Jumlah  Posyandu  dan  Kader  Posyandu  Pada  Sub  Kegiatan  Peningkatan  Upaya  Promosi  Kesehetan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat meninjau bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan  salah  satu  Upaya  Kesehatan  bersumber  daya  masyarakat  (UKBM)  yang  dikelola  dan diselenggarakan  dari  oleh  dan  Bersama  Masyarakat,  yang  keberadaannya  sangat  diperlukan  dalam mendekatkan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat, dan telah memberikan kontribusi dalam peningkatan  umur  harapan  hidup  yang  dimana  kebijakan  ini  salah  satunya  menetapkan  bahwa mempersiapkan sarana dan tempat pelaksanaan Posyandu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat pada saat buka posyandu, diluar hari buka posyandu, kader membuat diagram batang (balok) SKDN dan mengunjungi balita dan ibu hamil yang tidak hadir di posyandu, membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan pada balita, ibu hamil dan para lansia terdapat temuan-temuan yang dapat dianalisa secara kesetaraan gender.
Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 terumuskan melihat berdasarkan adanya kebutuhan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  dapat  memberikan  keringanan  masyarakat  dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sebagai fokus guna memesatkan penurunan angka kematian ibu dan  bayi.  Kebijakan  tersebut  terbentuk  atau  berawal  dari  adanya  musyawarah  dengan  melakukan pertemuan lintas program dan lintas sektoral tingkat kecamatan, adanya survei mawas diri yang diterapkan
oleh kader PKK dengan penuh bimbingan teknis unsur kesehatan dan KB, Musyawarah masyarakat desa membicarakan hasil survei mawas diri, sarana dan prasarana posyandu.
Hal tersebut jika dilihat dari kesetaraan gender bahwa adanya komposisi laki-laki dan perempuan yang  optimal  secara  akses  dan  partisipasi  terdapat  tenaga  ahli  dalam  aspek  kesehatan  dengan  melalui adanya melaksanakan survei mawas diri yang diterapkan oleh pihak PKK dengan penuh bimbingan terkait dengan  kesehatan  berbasis  masyarakat.  Secara  kontrol  kebijakan  ini  secara  komposisi  laki-laki  dan perempuan sudah optimal melalui terumusnya dengan memutuskan kebijakan ini guna kebutuhan fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  dapat  memberikan  keringanan  masyarakat  dalam  mendapatkan  pelayanan kesehatan dasar sebagai fokus guna memesatkan penurunan angka kematian ibu dan bayi. Secara manfaat kebijakan ini sudah terumuskan melihat upaya demi kebaikan kesehatan berbasis masyarakat di Kabupaten Badung.  Peneliti  menilai  bahwa  Keputusan  Bupati  Badung  Nomor  1931/0413/HK/2022  terumuskan secara kesetaraan gender sudah optimal secara komposisi laki-laki dan perempuan.
Secara  internal,  SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah)  pengusul  kegiatan  adalah  Pemerintah Kabupaten Badung melalui pelaksanaan kebijakan Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 dengan melaksanakan posyandu melalui pihak kader posyandu yang sudah ditetapkan. Kebijakan ini dapat terlaksana  melihat  adanya  komposisi  laki-laki  maupun  juga  perempuan  melalui  partisipasi  kegiatan pemberian  pelatihan  dan  pendidikan  kepada  kader  secara  rutin,  secara  akses  memberikan  peralatan pemeriksaan  kesehatan  yang  selanjutnya  disimpan  oleh  kader  agar  dapat  digunakan  sewaktu-waktu dibutuhkan.
Secara  partisipasi  memberikan  pendampingan  dan  pembinaan  secara  rutin  melalui  tenaga kesehatan di puskesmas, baik dalam bentuk transfer pengetahuan, informasi, dan pemantauan kualitas alat pemeriksaan kesehatan, dan supervisi, secara kontrol dan manfaat memberikan kesempatan kepada para kader  untuk  merencanakan  dan  melaksanakan  program  kerja  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat setempat. Tak hanya itu, secara akses dan partisipasi melibatkan seluruh peran serta perangkat desa baik pria maupun wanita, kader dalam mensukseskan kegiatan posyandu. Peneliti menilai bahwa Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 terlaksana secara kesetaraan gender sudah optimal secara komposisi perempuan dan laki-laki. Hal yang terjadi pada lokasi penelitian terdapat temuan berupa kader- kader  posyandu  mengenai  situasi  lapangan  yang  terjadi  pada  posyandu  pada  Banjar  Pengilian,  Banjar Padang Bali, Banjar Badung, dan Banjar Taman Griya.
Secara pemberdayaan kader-kader posyandu melihat akses yang tergolong terdapat sumberdaya manusia  dan  tenaga  ahli,  partisipasi  kader  melalui  pengetahuan  dan  penerapan,  kontrol  dalam  kader mengambil  keputusan  dalam  pelaksanaan  posyandu  dan  manfaat  dari  hasil  pembangunan  pelaksanaan posyandu terkait kesetaraan gender mengenai situasi lapangan yang terjadi pada posyandu pada Banjar Pengilian,  Banjar  Padang  Bali,  Banjar  Badung,  dan  Banjar  Taman  Griya  sudah  optimal  dalam  artian komposisi perempuan dan laki-laki yang optimal. Secara singkat, analisis pelaksanaan kebijakan Keputusan Kabupaten Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 secara internal disajikan pada Tabel 3 .
Tabel 3. Analisis  Pelaksanaan  Kebijakan  Keputusan  Kabupaten  Badung  Nomor  1931/0413/HK/2022 dengan Kesetaraan Gender Secara Internal
Terkait Temuan Kesetaraan Gender Alasan Akses Memberikan peralatan pemeriksaan kesehatan untuk  kader  melalui  pihak OPD yang terkait ke desa/kelurahan. Setara Ketersediaan  sumber  daya  manusia, ketersediaan pemerintah, dan ketersediaan  anggaran  sudah  optimal. Tidak  ada  kesenjangan  atau  hambatan dalam pelaksanaan terkait akses. Partisipasi Memberikan  binaan  dari tenaga  puskesmas  ke  kader seperti transfer pengetahuan atau pemantauan. Setara Terdapat komposisi laki-laki dan perempuan  diberikan  ruang  untuk mendapatkan wawasan baru dan bermusyawarah terkait dengan pelayanan posyandu untuk menciptakan pelaksanaan posyandu secara optimal. Kontrol Memberikan kesempatan pada  kader  merencanakan atau melaksanakan program sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Setara Komposisi  laki-laki  maupun  perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan  kontrol  atas  pengambilan keputusan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Manfaat Manfaat, laki-laki dan perempuan sama-sama Setara Laki-laki  dan  perempuan  sama-sama diberikan  ruang  untuk  menikmati  hasil-
Terkait Temuan Kesetaraan Gender Alasan diberikan ruang untuk menikmati hasil-hasil pembangunan hasil pembangunan dan tidak adaya unsur diskriminasi gender dalam hal ini
Sedangkan  secara  eksternal,  melihat  sisi  akses  masyarakat  dalam  pelaksanaan  posyandu  yang dimana Masyarakat Banjar Badung dalam pelaksanaan posyandu terkait adanya persiapan upacara agama dan ketersediaan pihak laki-laki juga kurang karena sibuk dalam persiapan upacara agama dan bekerja. Hal ini tidak setara dalam gender karena ketersediaan sumber daya laki-laki dalam pelaksanaan posyandu tidak seimbang dengan pelaksanaan upacara adat sehingga menyebabkan komposisi laki-laki dan perempuan dalam akses pelaksanaan posyandu tidak seimbang.
Masyarakat terkait partisipasi terdapat temuan bahwa partisipasi di Banjar Taman Griya terdapat pernyataan bahwa masyarakat laki-laki yang tidak sempat dalam pelayanan posyandu. Hal ini tidak setara dalam gender karena Masyarakat dalam pelaksanaan posyandu belum optimal dari segi pengetahuan dan pelaksanaan  bahwa  pentingnya  partisipasi  laki-laki  dalam  pelaksanaan  posyandu.  Tak  hanya  itu  saja temuan  terkait  partisipasi.  Adanya  pernyataan  bahwa  masyarakat  Banjar  Penggilian  yang  mengalami kelahiran prematur sekitar Bulan Agustus 2022. Hal ini tidak setara dengan gender karena Bayi kelahiran tersebut beresiko terjadinya stunting. Bayi dengan riwayat prematur dapat mengalami pertumbuhan fisik buruk yang akan lebih terlihat sepanjang masa bayi. Salah satu pertumbuhan fisik buruk yang dapat terjadi adalah stunting (Anwar et al., 2022; Mashar et al., 2021) . Hal tersebut dikategorikan tidak setara secara gender  sebab  kurangnya  partisipasi  pengetahuan  dalam  kesehatan  sang  ibu.  Persepsi  bahwa  urusan kehamilan adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri.
Masyarakat  terkait  sisi  kontrol  dan  manfaat  tidak  memiliki  unsur  kesenjangan  dalam  temuan penelitian ini. Masyarakat terkait kontrol pelaksanaan kebijakan dapat dijelaskan melihat adanya temuan bahwa  masyarakat  menyatakan  mendukung  dan  percaya  bahwa  posyandu  dapat  membantu  kesehatan masyarakat  di  Kabupaten  Badung  dan  terkait  manfaat  masyarakat  percaya  dan  tidak  ada  kendalanya pelaksanaan  posyandu  ke  masyarakat.  Hal  ini  setara  dengan  gender  karena  tidak  adanya  unsur diskriminatif perempuan atau laki-laki dalam pelaksanaan kebijakan ini di masyarakat yang diteliti. Secara singkat,  pada Tabel  4 menyajikan  analisis  pelaksanaan kebijakan  Keputusan  Kabupaten  Badung  Nomor 1931/0413/HK/2022 secara eksternal.
Tabel 4. Analisis  Pelaksanaan  Kebijakan  Keputusan  Kabupaten  Badung  Nomor  1931/0413/HK/2022 dengan Kesetaraan Gender Secara Eksternal
Terkait Temuan Kesetaraan Gender Alasan Akses Masyarakat Banjar Badung dalam pelaksanaan posyandu terkait adanya persiapan upacara agama dan ketersediaan pihak laki- laki juga kurang karena sibuk dalam persiapan upacara agama dan bekerja -Tidak Setara Ketersediaan sumber daya laki-laki dalam pelaksanaan posyandu tidak seimbang dengan pelaksanaan upacara adat sehingga menyebabkan komposisi laki- laki dan perempuan dalam akses pelaksanaan posyandu tidak seimbang
Partisipasi 1. Partisipasi di Banjar Taman Griya terdapat pernyataan bahwa masyarakat laki-laki yang tidak sempat dalam pelayanan posyandu. 2. Terdapat pernyataan bahwa masyarakat Banjar Penggilian yang mengalami kelahiran prematur sekitar bulan agustus 2022 Tidak Setara Masyarakat dalam pelaksanaan posyandu belum optimal dari segi pengetahuan dan pelaksanaan bahwa pentingnya partisipasi laki-laki dalam pelaksanaan posyandu Bayi kelahiran tersebut beresiko terjadinya stunting. Bayi dengan riwayat prematur dapat mengalami pertumbuhan fisik buruk yang akan lebih terlihat sepanjang masa bayi. Salah satu pertumbuhan fisik buruk yang dapat terjadi adalah stunting (Armawan, Hidayatuloh, Tresnasari & Dharmmika, 2022). Hal tersebut dikategorikan tidak setara secara gender sebab kurangnya
Terkait Temuan Kesetaraan Gender Alasan partisipasi pengetahuan dalam kesehatan sang ibu. Persepsi bahwa urusan kehamilan adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri Kontrol Masyarakat menyatakan mendukung dan percaya bahwa posyandu dapat membantu kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung Setara Kepercayaan masyarakat bahwa posyandu mampu membantu kualitas kesehatan masyarakat Manfaat Secara manfaat, masyarakat percaya dan tidak ada kendalanya pelaksanaan posyandu ke masyarakat Setara Tidak adanya unsur diskriminatif perempuan atau laki-laki dalam pelaksanaan kebijakan in
Berdasarkan hasil analisis temuan-temuan yang sudah ditemukan oleh peneliti bahwa akomodasi kesetaraan  gender  dalam  pelaksanaan  posyandu  ini  dapat  dijelaskan  dengan  penuh  beragam  dari  segi internal  (Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  dan  jajaran)  dan  eksternal  (Masyarakat).  Melihat  dari  sisi internal dapat dianalisis oleh aspek kesetaraan gender dari aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sudah optimal. Optimal yang dimaksud adalah sudah setara secara gender dalam pelaksanaannya. Jika dilihat dari sisi eksternalnya, masih terdapat masyarakat Kabupaten Badung dalam pelaksanaan posyandu jika dianalisis oleh kesetaraan gender terdapat komposisi yang tidak setara. Melihat dari aspek akses dan partisipasi yang belum optimal melihat dalam kesetaraan gender dari Banjar Pengilian, Banjar Badung, dan Banjar Taman Griya.

## Pembahasan
Terdapat kebijakan terkait dengan adanya pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung yaitu adanya Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 Tentang Penetapan Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu  Pada  Sub  Kegiatan  Peningkatan  Upaya  Promosi  Kesehetan,  Advokasi,  Kemitraan  dan Pemberdayaan  Masyarakat  meninjau  bahwa  Pos  Pelayanan  Terpadu  (Posyandu)  merupakan  salah  satu Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan Bersama  Masyarakat,  yang  keberadaannya  sangat  diperlukan  dalam  mendekatkan  upaya  promotif  dan preventif kepada masyarakat, dan telah memberikan kontribusi dalam peningkatan umur harapan hidup yang  dimana  kebijakan  ini  salah  satunya  menetapkan  bahwa  mempersiapkan  sarana  dan  tempat pelaksanaan Posyandu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat pada saat buka posyandu, diluar hari buka posyandu, kader membuat diagram batang (balok) SKDN dan mengunjungi balita dan ibu hamil yang tidak hadir di posyandu, membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan pada balita, ibu hamil dan para lansia bertujuan untuk membantu pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di Kabupaten Badung.
Gender  adalah  konsep  yang  mengacu  pada  peran-peran  dan  tanggung  jawab  laki-laki  dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat (Hasan, 2019; Qomariah, 2019; Sulistyowati, 2021) . Pentingnya pengarustamaan gender dalam pembangunan. Hal ini sudah ditetapkan dalam kebijakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga,  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  dipandang  perlu  melakukan  strategi pengarusutamaan  gender  ke  dalam  seluruh  proses  pembangunan  nasional.  Pengarusutamaan  Gender adalah  strategi  yang  dibangun  untuk  mengintegrasikan  gender  menjadi  satu  dimensi  integral  dari perencanaan,  penyusunan,  pelaksanaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  atas  kebijakan  dan  program pembangunan nasional (Diana, 2022; Putra, 2023; Winarti et al., 2023) .
Kebijakan  ini  terumuskan  berdasarkan  adanya  kebutuhan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang dapat  memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  dalam  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dasar, utamanya  untuk  mempercepat  penurunan  angka  kematian  ibu  dan  bayi.  Kebijakan  ini  terbentuk  atau berawal  dari  pertemuan  lintas  program  dan  lintas  sektoral  tingkat  kecamatan,  survei  mawas  diri  yang dilaksanakan oleh kader PKK di bawah bimbingan teknis unsur kesehatan dan KB, Musyawarah masyarakat desa membicarakan hasil survei mawas diri, sarana dan prasarana posyandu.
Melihat  adanya  pengarustamaan  gender  dalam  suatu  kebijakan,  adanya  akomodasi  atau penyesuaian kesetaraan gender dalam Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022  Tentang Penetapan  Jumlah  Posyandu  dan  Kader  Posyandu.  Secara  Internal,  Keputusan  Bupati  Badung  Nomor 1931/0413/HK/2022  Tentang  Penetapan  Jumlah  Posyandu  dan  Kader  Posyandu  terlaksana  melihat adanya indikator gender terkait akses dalam ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan pemerintah, dan ketersediaan anggaran sudah terbuka optimal. Terkait kontrol terdapat komposisi laki-laki maupun perempuan  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  melakukan  kontrol  atas  keputusan  pemanfaatan sumber  daya  yang  tersedia (Erick  &  Masyitah,  2020;  Kontu,  2017;  Nelli,  2015) .  Secara  partisipasi, perempuan  dan  laki-laki  diberikan  ruang  untuk  mendapatkan  wawasan  baru  terkait  dengan  pelayanan posyandu  untuk  menciptakan  pelaksanaan  posyandu  secara  optimal.  Terkait  dengan  manfaat,  Manfaat, laki-laki dan perempuan sama-sama diberikan ruang untuk menikmati hasil-hasil pembangunan sumber daya  yang  ada  terkait  dalam  Keputusan  Bupati  Badung  Nomor  1931/0413/HK/2022.  Tekait  dalam sumberdaya  manusia  dari  pihak  Pemerintah  Kabupaten  Badung  yang  sudah  optimal  dan  ketersediaan sumber dana dari Pemerintah Kabupaten Badung ke desa/kelurahan setempat, koordinasi sudah optimal dan tidak menimbulkan kesenjangan dalam kesetaraan gender.
Secara  Eksternal,  Keputusan  Bupati  Badung  Nomor  1931/0413/HK/2022  Tentang  Penetapan Jumlah  Posyandu  dan  Kader  Posyandu  terlaksana  melihat  adanya  indikator  gender  secara  akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari  pihak masyarakat. Pelaksanaan Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022  Tentang  Penetapan  Jumlah  Posyandu  dan  Kader  Posyandu  mengalami  hambatan yang  dirasakan  terkait  dengan  kesetaraan  gender  melihat  secara  akses  dan  partisipasi  masih  belum optimal. Seperti kurangnya aspek akses dalam masyarakat Banjar Pengilian terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia antara pihak laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan posyandu karena berbagai faktor  yaitu  sibuk  bekerja.  Tak  hanya  itu,  terkait  partisipasi  terdapat  pernyataan  dari  pihak  laki-laki  di Banjar Taman Griya bahwa pihak laki-laki jarang berpartisipasi kunjungan pelaksanaan posyandu. Dapat disimpulkan  bahwa  masyarakat  Kabupaten  Badung  dalam  melaksanakan  kebijakan  Keputusan  Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 Tentang Penetapan Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu secara kesetaraan gender belum optimal.
Penelitian ini mengidentifikasi beberapa area di mana program Posyandu di Kabupaten Badung masih perlu meningkatkan kesetaraan gender. Implikasinya adalah adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu gender di kalangan penyedia layanan kesehatan dan masyarakat umum. Ini dapat  menciptakan landasan yang lebih  kuat untuk  merancang  program-program yang lebih inklusif secara gender. Penelitian selanjutnya dapat memperluas pengumpulan data, termasuk penggunaan sumber data tambahan atau  survei yang lebih komprehensif. Hal ini dapat membantu  dalam mengatasi keterbatasan data yang ada.

## 4. SIMPULAN
Saran dalam penelitian ini kesetaraan gender dalam masyarakat belum terkamodasi secara optimal sehingga saran dalam penelitian ini adalah kepada pihak SKPD atau Pemerintah Kabupaten Badung agar mengevaluasi  kebijakan  Keputusan  Bupati  Badung  Nomor  1931/0413/HK/2022  Tentang  Penetapan Jumlah  Posyandu  dan  Kader  Posyandu  terkait  pentingnya  kesetaraan  gender.  Selanjutnya  adalah  pihak pemerintah Kabupaten Badung lebih meningkatkan penyuluhan ke masyarakat terkait dengan kesehatan masyarakat  berbasis  gender.  Melihat  kesehatan  masyarakat  seperti  adanya  kesehatan  ibu  dan  anak merupakan sebuah tanggung jawab pihak laki-laki dan perempuan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adiyanta, F. S. (2020). Urgensi  Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health  Coverage) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. Administrative Law and Governance Journal , 3 (2), 272 – 299. https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.272-299.
Anwar,  S.,  Winarti,  E.,  &  Sunardi,  S.  (2022).  Systematic  Review  Faktor  Risiko,  Penyebab  Dan  Dampak Stunting Pada Anak. Jurnal Ilmu Kesehatan , 11 (1), 88 – 94. https://doi.org/10.32831/jik.v11i1.445 Chasanah, S. U. (2015). Peran petugas kesehatan masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu pasca MDGs 2015.
Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas , 9 (2), 73 – 79. https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.190.
De Leeuw, E., Clavier, C., & Breton, E. (2014). Health policy – why research it and how: health political science. Health Research Policy and Systems , 12 , 1 – 11. https://doi.org/10.1186/1478-4505-12-55. Diana, N. (2022). Generasi Indonesia Emas 2045: Relasi Gender yang Harmonis dan Berkeadilan. Prosiding Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial , 1 (1), 740 – 748. https://doi.org/10.2022/kggs.v1i01.167.
Erick,  B.,  &  Masyitah,  M.  (2020).  Keterwakilan  Perempuan  dalam  Partai  Politik  Perspektif  Siyasah Syar’iyyah. Jurnal Sosial Humaniora Sigli , 3 (2), 200 – 212. https://doi.org/10.47647/jsh.v3i2.312. Fauzan, A., Chotimah, I., & Hidana, R. (2019). Implementasi program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga  (pis-pk)  di  puskesmas  mulyaharja  kota  bogor  tahun  2018. Promotor , 2 (3),  172 – 181. https://doi.org/10.32832/pro.v2i3.1934.
Greer, S. L., & Lillvis, D. F. (2014). Beyond leadership: Political strategies for coordination in health policies. Health Policy , 116 (1), 12 – 17. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2014.01.019. Hasan, B. (2019).
Gender dan Ketidak Adilan. Jurnal
Signal , 7 (1), 46 – 69. https://doi.org/10.33603/signal.v7i1.1910.
Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. JRP (Jurnal Review Politik) , 6 (2), 195 – 224. https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224.
Kertati,  I.  (2022).  Implementasi  Penyelenggaraan  Tujuh  Prasyarat  Pengarusutamaan  Gender  (Pug)  Di Daerah. Jurnal Media Administrasi , 7 (1), 1 – 7. https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.58. Kontu, F. (2017). Representasi perempuan dalam politik lokal di era otonomi daerah. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial , 6 (1), 34 – 46. https://doi.org/10.35724/sjias.v6i01.602.
Mappe,  U.  U.,  &  Jusnawati,  J.  (2022).  Budaya  Patriarki  masyarakat  Migran  Bali  Di  Desa  Kertoraharja Kecamatan  Tomoni  Timur  Kabupaten  Luwu  Timur. SOSIORELIGIUS , 7 (2),  37 – 49. https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v7i2.33760. Mashar, S. A., Suhartono, S., & Budiono, B. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak: Studi Literatur. Jurnal Serambi Engineering , 6 (3). https://doi.org/10.32672/jse.v6i3.3119.
Muhartono,  D.  S.  (2020).  Pentingnya  regulasi  pengarusutamaan  gender  dalam  pembangunan  daerah  di Kabupaten Kediri. Publiciana , 13 (2), 117 – 134. https://doi.org/10.36563/publiciana.v13i2.175.
Nelli, J. (2015). Eksistensi Perempuan pada Lembaga Politik Formal dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender.
Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender , 14 (2), 254 – 276. https://doi.org/10.24014/marwah.v14i2.2629.
Nisa, F. K. (2021). Representasi Aspek Perlawanan Pada Dominasi Patriarki Budaya Bali Dalam Karya I Gak Murniasih Dan Citra Sasmita. JADECS (Journal of Art, Design, Art Education & Cultural Studies) , 6 (1),
35 – 43. https://doi.org/10.17977/um037v6i12021p35-43.
Pratama,  E.  N.,  Sulistyaningsih,  T.,  &  Sulistyowati,  T.  (2021).  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Sosial Pemerintah  Kabupaten  Malang  dalam  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar. Jurnal  Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI , 10 (1), 1 – 7. https://doi.org/10.22146/jkki.57656. Putra, I. P. A. P. (2023). Perempuan dalam Pariwisata: Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender pada pengelolaan Objek Wisata Tukad Bindu di Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial , 9 (1), 81 –
91. https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.58445.
Putri, A. D. H. P., Bahari, N., Wahyuningsih, N., & Sasmita, C. (2018). Mendobrak Nilai-nilai Patriarki Melalui Karya Seni: Analisis Terhadap Lukisan Citra Sasmita. Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Karya Seni , 19 (2), 159 – 173. https://doi.org/10.26887/ekse.v19i2.147. Putri, M. K. R., & Suka’arsana, I. K. (2019). Kedudukan Anak Laki -Laki Yang Melakukan Kawin Nyentana Mengubah Kembali Statusnya Menjadi Purusa Selaku Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  58/PDT.G/2011/PN.TBN). Reformasi  Hukum  Trisakti , 1 (1). https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.7138.
Qomariah, D. N. (2019). Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah , 4 (2), 52 – 58. https://doi.org/10.37058/jpls.v4i2.1601.
Rahmawaty, E., Handayani, S., Sari, M. H. N., & Rahmawati, I. (2019). Sosialisasi dan harmonisasi gerakan masyarakat hidup sehat (germas) dan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (pis- pk) di Kota Sukabumi. LINK , 15 (1), 27 – 31. https://doi.org/10.31983/link.v15i1.4385.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara , 11 (1), 1 – 12. https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1.
Rosyanti, L., & Hadi, I. (2020). Dampak Psikologis dalam Memberikan Perawatan dan Layanan Kesehatan Pasien COVID-19 pada Tenaga Profesional Kesehatan. Health Information: Jurnal Penelitian , 12 (1), 107 – 130. https://doi.org/10.36990/hijp.vi.191. Saputra, M., Marlinae, L., Rahman, F., & Rosadi, D. (2015). Program jaminan kesehatan nasional dari aspek sumber  daya  manusia  pelaksana  pelayanan  kesehatan. KEMAS:  Jurnal  Kesehatan  Masyarakat , 11 (1), 32 – 42. https://doi.org/10.15294/kemas.v11i1.3462.
Soleha, S., & Afriyanni, A. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kota Pekanbaru.
Sorot , 16 (2), 71 – 84. https://doi.org/10.31258/sorot.16.2.71-84.
Sulistyowati, Y. (2021). Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies , 1 (2), 1 – 14. https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317.
Susiana,  S.  (2015).  Penerapan  Konsep  Perencanaan  Dan  Penganggaran  Responsif  Gender  (Pprg)  Dalam Pembangunan  Daerah  (Studi  Di  Provinsi  Papua  Dan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta). Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 6 (1), 1 – 12. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.464. Widiani,  D.,  &  Mahfiana,  L.  (2021).  Perempuan  Dalam  Kebijakan:  Kajian  Terhadap  Diskriminasi  Gender Dalam Kebijakan. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam , 12 (2), 103 – 121. https://doi.org/10.30739/darussalam.v12i2.2310.
Winarti, E., Martianawati, M., Lutfiasari, D., & Mujiono, F. D. (2023). Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG)  Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Untuk  Mewujudkan  Kesetaraan  Dan  Keadilan Gender Di Kota Kediri. Jurnal Abdi Masyarakat , 6 (2). https://doi.org/10.30737/jaim.v6i2.4631.