Journal of Natural Resources and Environmental Management
9 (4):  946-959. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.4. 946-959
E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Kebijakan  Pengembangan  Budidaya  Tanaman  Bambu  untuk  Pengelolaan Berkelanjutan DAS Aesesa Flores
Bamboo cultivation development policy for the sustainability management of Watershed Aesesa Flores
Nicolaus Noywuli a , Asep Sapei b , Nora H. Pandjaitan c , Eriyatno d
a Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor; Pemkab Ngada – NTT.
b Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor c Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor
Article Info: Received: 03 - 12 - 2018 Accepted: 05 - 08 - 2019
Keywords: Bamboo, bioenergy, key factor, watershed, Aesesa Flores.
Corresponding Author: Nicolaus Noywuli Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor; Tel. +62-82236192567 Email: nicolausnoywuli@gmail.com
Abstract : The existence of Aesesa Flores (AF) watershed is very important for people in Ngada and Nagekeo Regency of Flores island. The AF watershed provides  water,  land  use,  economic  and  other  environmental  services. However, the excessive exploitation is a major threat for the existence of the AF  watershed.  The  degradation  of  the  AF  watershed  function  such  as reduction in river debit, increase of critical land, land use change as well as the problem of poverty. The upstream area is intended as a conservation area where Watu Ata nature preservation park is located, the bamboo forest and Bajawa as the capital city of Ngada Regency. The downstream area is not only as capital city of Nageko Regency but also as paddy field area. One of the activity to improve the watershed function is through a comprehensive and sustainable management policy design based on characteristics and carrying capacity of the AF watershed. This research was conducted in April-May 2018 and the the purpose of the study is to analyzed key factors and establishing an alternative for sustainable management policy development of AF watershed using a prospective method. This study using mainly primary data obtained from the seven local experts through the filling of the questionnaire. The result shows that there are 22 attribute factors and it identified as 10 key factors. The main two key factors are bamboo cultivation, processing technology of bamboo, enlargement of bamboo cultivation area and practicing the soil and water  conservation  technique.  The  10  key  factors  then  become  input  for designing  the  management  policy  of  AF  watershed.  Bamboo  become  the dominant and key factor because bamboo could be developed into biomass energy plant and it serves social, economic and ecological values for the local people  of  Ngada  and  Nagekeo  Regency.  Bamboo  cultivation  has  a  good prospect financially for the local people.
How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Noywuli N, Sapei A, Pandjaitan NH, Eriyatno. Kebijakan pengembangan budidaya tanaman bambu untuk pengelolaan berkelanjutan DAS Aesesa Flores. JPSL 9 (4):  946-959. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.4. 946-959.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Aesesa Flores (DAS AF) seluas 129 005 ha yang berada tengah Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini, perlu mendapatkan perhatian dan menjadi prioritas berbagai pihak, dikarenakan beberapa hal sebagai berikut: 1) Debit air salah satu mata air (mukufoka) di hulu DAS Aesesa Flores yang digunakan oleh PDAM Bajawa terus menurun, dimana pada tahun 2003 sebesar 26.7 lt/dt
menjadi  22.3  lt/dt  pada  tahun  2007;  2)  Hutan  bambu  sebagai water  catchment di  Kabupaten  Ngada  terus menurun  sampai  saat  ini  tersisa  seluas  ±  13%  dari  luas  DAS  Aesesa  Flores  (Koli  2010);  3)  Mayoritas masyarakat Kabupaten Ngada dan Nagekeo Provinsi NTT (75%) menggantungkan hidupnya pada SDA dan lingkungan di DAS Aesesa Flores. Di sisi lain, belum ada kelembagaan lokal dan kebijakan khusus (otonomi) yang menangani pengelolaan DAS Aesesa secara terpadu dan berkelanjutan (Pujiono dan Setyowati 2015). Lebih  lanjut  Noywuli et  al. (2019),  mengemukan  bahwa DAS  AF  saat  ini  dalam  kondisi  buruk  daya dukungnya,  sehingga  perlu  segera  dipulihkan.  Buruknya  kondisi  daya  dukung  DAS  AF  lebih disebabkan  oleh  kriteria  lahan  (lahan  kritis  seluas  98  000  ha)  dan  kriteria  sosial  ekonomi (kemiskinan). Kondisi daya dukung DAS AF yang terburuk terjadi di bagian hulu, disusul bagian hilir dan tengah. Pemulihan kondisi daya dukung DAS AF dapat dilakukan dengan kegiatan penataan ruang wilayah DAS, pemberdayaan masyarakat, serta konservasi tanah dan air.
Pengelolaan DAS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012, merupakan upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala  aktivitasnya,  agar  terwujud  kelestarian  dan  keserasian  ekosistem  serta  meningkatnya  kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Sehingga untuk tercapainya tujuan pengelolaan DAS AF yang berkelanjutan, maka diperlukan pengembangan kebijakan dalam pengelolaannya.
Pengembangan  kebijakan  pengelolaan  DAS  AF  merupakan  skenario  kebijakan  yang  didasarkan  pada faktor kunci atau dominan yang mempunyai pengaruh tinggi dan memiliki ketergantungan terhadap sistem yang dikaji, dalam hal ini sistem DAS AF.  Faktor yang perlu dikelola adalah faktor yang memiliki pengaruh tinggi terhadap tingkat keberlanjutan, sehingga mampu mendorong kinerja sistem pengelolaan untuk mencapai tujuan sistem. Faktor lainnya yang dikelola adalah faktor dengan ketergantungan yang rendah sehingga mampu mencapai  kinerja  tanpa  tergantung  terhadap  faktor  lainnya,  sedangkan  faktor  dengan  ketergantungan  yang tinggi maka perlu dikelola secara lebih hati-hati karena dapat mempengaruhi ketidakstabilan di dalam sistem.
Salah satu faktor yang memiliki pengaruh tinggi terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan DAS AF adalah tanaman bambu ( Bambuseae ). Tanaman bambu dapat tumbuh dan berada pada semua bagian dengan luasan  yang  berbeda.  Masyarakat  di  DAS  AF  sudah  membudaya  dengan  bambu,  dan  menjadikan  bambu sebagai  tanaman  wajib  yang  berfungsi  SEE  (sosial,  ekonomi  dan  ekologi).  Secara  sosial,  bambu  biasa digunakan dalam ritual adat dan menjadi persyaratan dalam pertunanganan terutama di bagian hulu. Secara ekonomi,  bambu  menjadi  bahan  bangunan  rumah  dan  bangunan/kandang  ternak,  juga  menjadi  sumber pendapatan dengan menjual bambu. Secara ekologi, bambu ditanam pada daerah mata air, dan menahan erosi yang ditanaman pada daerah dengan kemiringan tinggi, juga sepanjang sempadan sungai. Widnyana (2011) membenarkan  bahwa  bambu  dapat  bernilai  ekonomi  tinggi  bagi  masyarakat  dan  sekaligus  berguna  untuk rehabilitasi daerah hutan dan lahan kritis karena menyerap CO 2 dan air hujan. Dengan demikian bambu dapat menjadi  salah  satu  faktor  atau  komoditi  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  pengelelolaan  DAS  AF  yang berkelanjutan.  Pentingnya  bambu  dalam  kehidupan  masyarakat  Kabupaten  Ngada  juga  dapat  dilihat  dari sebutan Kabupaten Ngada sebagai kabupaten sejuta bambu (Ramadhan 2016). Saat ini, Kabupaten Ngada juga telah ditetapkan sebagai salah satu kabupaten pusat pengembangan bambu Indonesia oleh kementerian LHK melalui program pemanfaatan bambu berbasis masyarakat (Ekawati 2018).
Disamping itu, pemintaan bambu akhir-akhir ini semakin meningkat yang berakibat terjadinya exploitasi bambu rakyat secara besar-besaran terutama terhadap jenis bambu tertentu, sehingga tidak seimbang dengan usaha perbanyakan dan penanaman kembali, disamping itu akan berpotensi terjadinya lahan kritis bila tidak segera diadakan penanganan. Oleh karena itu perlu dikembangkan penanaman dalam bentuk perkebunan / pembudidayaan  bambu  yang  dapat  dilakukan  pada  lahan  tidak  produktif.  Dengan  demikian  bambu  dapat meningkatkan produktivitas lahan.  Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan menentukan faktor kunci  yang  dijadikan  sebagai  agenda  pengelolaan  DAS  AF  dan  pengembangan  bambu  sebagai  alternatif kebijakan pengelolaan berkelanjutan dari masing-masing bagian DAS Aesesa Flores.

## METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah yang termasuk bagian hulu ( upstream ), tengah ( middle stream ) dan hilir ( down stream ) DAS Aesesa Flores yang terletak diantara Kabupaten Ngada dan Nagekeo Provinsi NTT (Gambar 1). Waktu pelaksanaan penelitian adalah mulai bulan April sampai Mei 2018.
Gambar 1 Peta Lokasi dan Bagian DAS AF.

## Metode Pengumpulan Data
Jenis dan sumber data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara pakar serta observasi lapangan. Data primer diperoleh dari responden yang dipilih  dengan  sengaja,  yaitu  seseorang  yang  dianggap  pakar/ahli.  Jumlah  responden  terdiri  atas  7  (tujuh) ahli/pakar mengacu pada Hora (2004) yang menyebutkan bahwa jumlah pakar yang memadai adalah sebanyak 3-7 orang. Para pakar yang dipilih mewakili unsur akademisi, peneliti dan pejabat pemerintah baik tingkat propinsi  NTT  maupun  dari  Kabupaten  Ngada  dan  Nagekeo  yang  memiliki  pemahaman  tentang  DAS  AF. Pemenuhan  prinsip  triangulasi  data  dilakukan  dengan  cara  melakukan  wawancara  dengan  informan  yang dipilih dengan sengaja, yang merupakan aparat instansi daerah terkait. Tujuannya adalah untuk memperkaya data primer atau pembahasannya.
Data  sekunder  diperoleh  dari  studi  pustaka  dalam  rangka  memperoleh  landasan  teoritis  dan  data penunjang yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder berupa laporan tahunan atau teknis dari instansi terkait serta laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah dan publikasi lainnya yang ada di lembaga penelitian atau internet.

## Metode Analisis Data
Salah  satu  bentuk  analisis  kebijakan  adalah  analisis  prospektif  (Dunn  2000).  Analisis  prospektif merupakan salah satu analisis yang banyak digunakan untuk merumuskan alternatif kebijakan berupa skenario strategis  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  sumberdaya  alam,  industri  atau  pun  masalah  lainnya  untuk mencapai kondisi yang efektif dan efisien pada masa mendatang (Hardjomidjojo 2007).
Menurut Bourgeois and Jesus (2004), analisis prospektif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam sistem ahli yang dapat menggabungkan pembuat keputusan dalam rangka menyusun kembali beberapa perencanaan dengan pendekatan yang berbeda. Analisis prospektif merupakan suatu alat yang secara efektif dapat memetakan kepentingan stakeholders terhadap suatu wilayah. Dari analisis ini  didapatkan  suatu  konsensus dari interaksi antara stakeholders yang  akan  digunakan  untuk  perencanaan (Bourgeois  and  Jesus,  2004;  Godet,  2010).  Analisis  prospektif  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk mengeksplorasi  dan  mengantisipasi  perubahan  melalui  skenario.  Dapat  juga  sebagai  alat  normatif  yang merupakan  pendekatan  berorientasi  tindakan  yang  dimulai  dari  visi  terpilih  mengenai  masa  depan  dan menentukan  jalur  untuk  mencapainya.  Dengan  demikian,  analisis  prospektif  tidak  berfokus  pada  optimasi solusi,  tetapi  pada  penyediaan  berbagai  macam  pilihan  dan  tujuan  bagi  para  pembuat  keputusan  dan  turut merancang serangkaian alternatif ketimbang memilih alternatif terbaik (Bourgeois, 2007).
(Hardjomidjojo 2007), mengurai tahapan dalam melakukan analisis prospektif sebagai berikut:
1. Menentukan faktor kunci untuk masa depan dari sistem yang dikaji. Pada tahap ini dilakukan identifikasi seluruh  faktor  kunci  dengan  menggunakan  kriteria  faktor  variabel.  Kemudian,  dilakukan  analisis, menggunakan  matriks  pengaruh  dan  ketergantungan  sistem,  untuk  melihat  pengaruh  faktor  terhadap kinerja sistem dan ketergantungan antar faktor sebagai elemen-elemen dalam sistem. Analisis Prospektif terhadap sistem pengelolaan berkelanjutan DAS AF dikelompokkan kedalam 4 (empat) kuadran yaitu kuadran I = INPUT atau faktor penentu ( driving varables ), kuadran II = STAKE atau faktor penghubung ( leverage variables ), kuadran III = OUTPUT atau faktor terikat ( output variables ), dan kuadran IV = UNUSED atau faktor bebas ( marginal variables ). Faktor yang masuk kedalam kuadran I dan kuadran II merupakan faktor kunci dengan karakteristik memiliki pengaruh yang kuat dan dengan ketergantungan terhadap sistem yang rendah (kuadran I) dan kuat (kuadran II). Dalam pengelolaan sumberdaya DAS maka  diharapkan  banyak  faktor  yang  berada  di  kuadran  I  sehingga  pengelolaan  faktor  lebh  mudah. Sebaliknya, tidak diharapkan banyak faktor yang berada di kuadran II karena faktor ini memiliki pengaruh dan ketergantungan yang besar terhadap sistem, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang lebih hati-hati. Bourgeois (2007) menyatakan bahwa terdapat 2 tipe sebaran variabel-variabel dalam matriks pengaruh dan  ketergantungan,  yaitu:  1). Tipe  sebaran  yang  cenderung  mengumpul  pada  diagonal  kuadran lI  ke kuadran  lV.  Tipe  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  yang  dibangun  tidak  stabil  karena  sebagian  besar variabel-variabel yang dihasilkan termasuk variabel marginal atau leverage variabel. Hal ini menyulitkan dalam  membangun  skenario  strategis  untuk  masa  mendatang;  dan  2)  Tipe  sebaran  variabel  yang mengumpul di kuadran I ke kuadran lll. Tipe ini mengindikasikan sistem yang dibangun stabil, karena memperlihatkan hubungan yang kuat dimana variabel penggerak mengatur variabel output dengan kuat. Selain itu, dengan tipe ini maka skenario strategis bisa dibangun lebih mudah dan efisien.
2. Menentukan tujuan strategis dan kepentingan pelaku utama.
3. Mendefinisikan  dan  mendeskripsikan  evolusi  kemungkinan  masa  depan,  pada  tahapan  ini  dilakukan identifikasi  bagaimana  elemen  kunci  dapat  berubah  dengan  menentukan  keadaan  ( state )  pada  setiap faktor, memeriksa perubahan mana yang dapat terjadi bersamaan dan menggambarkan skenario dengan memasangkan  perubahan  yang  akan  terjadi  dengan  cara  mendiskusikan  skenario  dan  implikasinya terhadap sistem.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi Faktor Kunci (Dominan)
Faktor dominan yang berpengaruh dalam sistem pengelolaan bagian DAS AF diperoleh dari identifikasi hasil analisis daya dukung DAS AF, kelembagaan pengelolaan DAS AF, dan terutama dilakukan terhadap faktor pengungkit ( leverage factor ) dari setiap dimensi keberlanjutan (Noywuli et al . 2017a, 2017b, Suwarno 2011 dan Surya 2015). Hasil identifikasi faktor dominan tersebut kemudian dipadukan lagi dengan kondisi karaktristik DAS AF dan hasil  studi pustaka termasuk berbagai peraturan perundangan yang terkait, maka faktor pengungkit (dominan) pengelolaan berkelanjutan bagian DAS AF diperoleh sebanyak 22 faktor yang disajikan  pada  Tabel  1.  Berdasarkan  faktor  dominan  atau  pengungkit  yang  diperoleh  tersebut,  kemudian dilakukan  penilaian  tingkat  pengaruh  dan  tingkat  ketergantungan  antar  faktor  menggunakan  analisis prospektif.
Tabel 1 Faktor Pengungkit Pengelolaan Berkelanjutan Pengelolaan DAS AF.
No.  Faktor/Atribut Kunci Pengelolaan Berkelanjutan DAS_AF Simbol 1 Kapasitas daya dukung DAS (dimensi ekologi) KDD-DAS 2 Perubahan lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun (dimensi ekologi) PLB-LT 3 Tingkat penutupan lahan bervegetasi (dimensi ekologi) TPLB 4 Kekeringan dan kebakaran hutan (dimensi ekologi) KKH 5 Perluasan areal tanaman bambu dan tanaman KTA lainnya (dimensi ekologi) PATB-KTA 6 Penataan kawasan (permukiman dan pesisir) (dimensi ekologi) PK-PP 7 Tingkat pendapatan masyarakat (dimensi ekonomi) TPM 8 Iklim investasi (dimensi ekonomi) IKIN 9 Luas kepemilikan lahan pertanian (dimensi ekonomi) LKLP 10  Akses sumberdaya, jaminan pasar input dan output budidaya pertanian (dimensi ekonomi) ASJP 11  Layanan PDAM (dimensi ekonomi) L-PDAM 12  Tingkat kepadatan penduduk (dimensi sosial) TKP 13  Motivasi, kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian SDAL (dimensi sosial) MKPM-SDAL 14  Tingkat kesejahteraan masyarakat (dimensi sosial) TKM 15  Teknologi pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (dimensi teknologi) T-PSDAL 16  Teknologi Konservasi Tanah dan Air (dimensi teknologi) TKTA 17  Teknologi budidaya dan pengelolaan bambu (dimensi teknologi) TBPB 18  Kapasitas organisasi dan koordinasi lembaga/ instansi stakeholders terkait (dimensi kelembagaan) KOKL 19  Rezim kepemilikan SDA pada DAS (dimensi kelembagaan) RK-SDA 20  Ketersediaan peraturan perundagan terkait dan penegakan hukum (dimensi kelembagaan) KPPH 21  Kelembagaan pengelolaan DAS berkelanjutan (dimensi kelembagaan) KP-DAS 22  Kapasitas lembaga/instansi BPDAS (dimensi kelembagaan) KL-BPDAS

## Faktor Dominan Pengelolaan Bagian Hulu DAS Aesesa Flores
Faktor dominan dalam pengelolaan bagian hulu DAS-AF menjadi sangat penting mengingat dampak yang dapat ditimbulkan, bila pengelolaannya tidak berkelanjutan. Bagian Hulu DAS adalah suatu wilayah daratan bagian  dari  DAS  yang  dicirikan  dengan  topografi  bergelombang,  berbukit  dan  atau  bergunung,  kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk ke sungai utama dan sumber erosi yang sebagian
terangkut menjadi sedimen di daerah hilir. Berdasarkan fungsinya, bagian hulu memiliki fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah  hujan  (Asdak  2010).  Kondisi  bagian  hulu DAS  AF  saat  ini tidak  sebagaimana  fungsi  hulu  tersebut, karena juga terdapat kota Bajawa sebagai ibukota Kabupaten, sehingga tidak hanya fungsi konservasi tetapi juga fungsi budidaya seiring pertumbuhan penduduk.
Gambar 2 Hasil analisis tingkat pengaruh Faktor pada pengelolaan bagian hulu DAS Aesesa Flores.
Berdasarkan  hasil  analisis  (Gambar  2),  diketahui  tipe  pola  sebaran  faktor-faktor  pengungkit  dalam kuadran adalah membentuk diagonal antara kuadran I dan III. Tipe sebaran variabel tersebut menunjukkan indikasi  sistem  yang  dibangun  valid.  Hasil  analisis prospektif terhadap  pengelolaan  bagian  hulu  DAS  AF, diperoleh  7  (tujuh)  faktor/variabel  yang  berada  pada  kuadran  I  (kuadran input )  yang  merupakan  kuadran variabel  penentu  ( driving  variabels ),  terdiri  atas;  1)  KDD-DAS  (kapasitas  daya  dukung  DAS),  2)  KOKL (kapasitas organisasi dan koordinasi lembaga/instansi stakeholders terkait, 3) MKPM-SDAL (motivasi dan kepedulian serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dan pengendalian SDAL), 4) Tingkat pendapatan masyarakat, 5) PATB-KTA (perluasan areal tanaman bambu dan tanaman KTA lainnya), 6) TBPB (teknologi budidaya  dan  pengelolaan  bambu),  dan  7)  TPLB  (Tingkat  penutupan  lahan  bervegetasi).  Ketujuh faktor/variabel  tersebut  merupakan  variabel  penentu  dalam  pengelolaan  DAS  AF  bagian  hulu  secara berkelanjutan.
Hasil analisis faktor dominan bagian hulu DAS AF ini sejalan dengan hasil penelitian Suwarno (2011) bahwa  faktor  yang  dominan  (kunci)  di  dalam  sistem  DAS  Ciliwung  Hulu  adalah  faktor  yang  memiliki pengaruh  yang  tinggi  terhadap  kinerja  sistem  sebanyak  5  (lima)  faktor  yaitu  :  (1)  kegiatan  penyuluhan pertanian,  perikanan  dan  kehutanan,  (2)  pemanfaatan  jasa  wisata,  (3)  perubahan  lahan  menjadi  lahan terbangun, (4) alternatif pendapatan petani dari kegiatan non-pertanian, dan (5) kapasitas koordinasi instansi pemerintah. Kelima faktor tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kinerja sistem DAS Ciliwung Hulu sehingga perlu dikelola dengan lebih baik.
PLB-LT KL-BPDAS KKH PK-PP IKIN LKLP ASJP L-PDAM TKP TKM T-PSDAL TKTA RK-SDA KPPH KP-DAS TPLB PATB-KTA TPM MKPM-SDAL TBPB KOKL KDD-DAS ---------------------------- - 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 - 0,50 1,00 1,50
2,00 2,50
P e n g a ru h Ketergantungan Tinjauan Terhadap Peran Variabel
(pengaruh lansung dan tidak langsung)

## Noywuli N, Sapei A, Pandjaitan NH, Eriyatno

## Faktor Dominan Pengelolaan Bagian Tengah DAS Aesesa Flores
Bagian  tengah  DAS  AF  didasarkan  pada  fungsi  pemanfaatan  air  sungai  yang  dikelola  untuk  dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air,  kualitas  air,  kemampuan  menyalurkan  air,  dan  ketinggian  muka  air tanah, serta terkait  pada  prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau. Ciri atau karakteristik DAS bagian tengah adalah 1) Wilayah pada umumnya merupakan kawasan dataran yang relatif landai, 2) Proses erosi berlangsung secara vertikal dan lateral secara seimbang sehingga membentuk lembah yang biasanya menyerupai huruf “U”, 3) Disekitar badan sungai banyak dijumpai batu-batu guling yang permukaannya relatif bulat dengan ukuran yang relatif kecil dibandingkan batuan di daerah hulu, dan 4) Keberadaan jeram dan air terjun jarang dijumpai atau bahkan tidak ada (Asdak 2010). Gambar 2 adalah hasil analisis prospektif terhadap faktor-faktor pengungkit dalam pengelolaan bagian tengah DAS AF secara berkelanjutan.
Gambar 3 Hasil analisis tingkat pengaruh Faktor pada pengelolaan bagian tengah DAS Aesesa Flores.
Berdasarkan  hasil  yang  disajikan  pada  Gambar  3,  nampak  bahwa  tipe  pola  sebaran  faktor-faktor pengungkit dalam kuadran adalah membentuk diagonal antara kuadran I dan III. Tipe sebaran variabel tersebut menunjukkan  indikasi  sistem  yang  dibangun  stabil  (Bourgeois  2007).  Hasil  analisis  prospektif  terhadap pengelolaan bagian tengah DAS-AF diperoleh 7 (tujuh) faktor/variabel yang berada pada kuadran I (kuadran input ) yang  merupakan kuadran variabel penentu ( driving variabels ), terdiri atas; a) KDD-DAS (kapasitas daya dukung DAS), b) KOKL (kapasitas organisasi dan koordinasi lembaga/instansi stakeholders terkait, c) MKPM-SDAL (motivasi dan kepedulian serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dan pengendalian SDAL), d) Tingkat pendapatan masyarakat, e) TBPB (teknologi budidaya dan pengolahan bambu), f) KKH (kekeringan  dan  kebakaran  hutan),  dan  g)  RK-SDA  (rezim  kepemilikan  SDA  pada  DAS).    Ketujuh faktor/variabel  tersebut  merupakan  variabel  penentu  dalam  pengelolaan  bagian  tengah  DAS-AF  secara berkelanjutan.

## Faktor Dominan Pengelolaan Bagian Hilir DAS Aesesa Flores
Bagian hilir DAS adalah suatu wilayah daratan bagian dari DAS yang dicirikan dengan topografi datar sampai  landai,  merupakan  daerah  endapan  sedimen  atau  aluvial.Ciri  atau  karakteristik  DAS  bagian  hilir, meliputi; 1) Merupakan kawasan yang sangat datar/landai dan mendekati muara sungai, 2) Aliran sungai sangat
PLB-LT TBPB PATB_KTA PK-PP IKIN LKLP ASJP L-PDAM KL-BPDAS TKM T-PSDAL TKTA TPM KPPH KP-DAS RK-SDA TBPB TPM KKH MKPM_SDL KOKL KDD-DAS ---------------------------- - 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 - 0,50 1,00 1,50
2,00 2,50
P e n g a ru h Ketergantungan Tinjauan Terhadap Peran Variabel
(pengaruh lansung dan tidak langsung)
lambat, 3) Banyak dijumpai aliran sungai yang berkelok-kelok ( meander) , 4) Banyak terdapat kali mati ( oxbow lake ) yaitu aliran meander yang terpotong, 5) Merupakan daerah dataran banjir ( flood plain ) yang cukup luas, 6) Bentuk lembah sangat lebar, dan 7) Banyak dijumpai bantaran sungai sebagai hasil sedimentasi lumpur dan pasir-pasir  halus.  Bagian  hilir didasarkan  pada  fungsi  pemanfaatan  air  sungai  yang  dikelola  untuk  dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah (Asdak 2010). Di bagian hilir terdapat Mbay sebagai ibukota Kabupaten Nagekeo juga pesisir pantai dan juga terdapat hamparan sawah yang cukupu luas yang kesemuanya akan komplikatif pengelolaannya.
Berdasarkan hasil analisis pada Gambar 4 diperoleh bahwa tipe pola sebaran faktor-faktor pengungkit dalam  kuadran  adalah  membentuk  diagonal  antara  kuadran  I  dan  III.  Tipe  sebaran  variabel  tersebut menunjukkan indikasi sistem yang dibangun valid. Hasil analisis prospektif terhadap pengelolaan bagian hilir DAS-AF  diperoleh 7 (tujuh) faktor/variabel yang berada pada kuadran I (kuadran input ) yang merupakan kuadran  variabel  penentu ( driving  variabels ),  terdiri  atas;  a) KDD-DAS  (kapasitas  daya  dukung  DAS),  b) KOKL (kapasitas organisasi dan koordinasi lembaga/instansi stakeholders terkait, c) MKPM-SDAL (motivasi dan  kepedulian  serta  partisipasi  masyarakat  terhadap  pengelolaan  dan  pengendalian  SDAL),  d)  Tingkat pendapatan  masyarakat,  e)  TBPB  (teknologi  budidaya  dan  pengolahan  bambu),  f)  KKH  (kekeringan  dan kebakaran hutan), dan g) PK-PP (Penataan Kawasan Permukiman Pesisir). Ketujuh faktor/variabel tersebut merupakan variabel penentu dalam pengelolaan DAS-AF bagian hilir secara berkelanjutan.
Gambar 4 Hasil analisis tingkat pengaruh Faktor pada pengelolaan bagian hilir DAS Aesesa Flores.

## Altenatif Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan DAS Aesesa Flores
Faktor  dominan  hasil  analisis  prospektif  untuk  ketiga  bagian  DAS  AF  sebagaimana  disajikan  pada Gambar  1,  2  dan  3  menunjukan  bahwa  terdapat  7  (tujuh)  faktor  kunci  pada  setiap  bagian.  Lima  faktor diantaranya adalah sama pada setiap bagiannya, yakni: 1) kapasitas daya dukung DAS; 2) kapasitas organisasi dan koordinasi lembaga/instansi stakeholders terkait; 3) motivasi dan kepedulian serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dan pengendalian SDAL; 4) tingkat pendapatan masyarakat; dan 5) teknologi budidaya dan  pengelolaan  bambu.  Sedangkan  dua  faktor  kunci  yang  berbeda,  yang  mencirikan  interaksi  antara karakteristik biogeokimia dan permasalahan sosial-ekonomi lingkungan pada masing-masing bagian DAS AF,
PLB-LT TPLB PATB-KTA KL-BPDAS IKIN LKLP ASJP L-PDAM TKP TKM T-PSDAL TKTA RK-SDA KPPH KP-DAS PK-PP TBPB TPM MKPM-SDAL KKH KOKL KDD-DAS ---------------------------- - 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 - 0,50 1,00 1,50
2,00 2,50
P en g ar u h Ketergantungan Tinjauan Terhadap Peran Variabel
(pengaruh lansung dan tidak langsung)

## Noywuli N, Sapei A, Pandjaitan NH, Eriyatno
yaitu:  1)  perluasan  areal  tanaman  bambu  dan  tanaman  KTA  lainnya  dan  kapasitas  lembaga/instansi stakeholders BPDAS di bagian hulu; 2) kekeringan dan kebakaran hutan dan rezim kepemilikan SDA pada DAS di bagian tengah; dan 3) kekeringan dan kebakaran hutan serta penataan kawasan permukiman dan pesisir di bagian hilir.
Kapasitas  daya  dukung  DAS  merupakan  salah  satu  faktor  penentu  pengelolaan  DAS-AF  secara berkelanjutan. Daya dukung lingkungan DAS dapat diartikan sebagai kemampuan DAS dalam menyediakan sumberdaya alam dan lingkungan ataupun menunjang pemanfaatannya. Disisi lain, DAS diharapkan mampu menjaga  sumberdaya  cadangan  termasuk  menjaga  kualitas  sumberdaya.  Untuk  suatu  sistem  yang  terbuka, maknanya adalah bahwa sistem tersebut mampu menyediakan sumberdaya (bahan mentah, barang dan jasa) dan mampu pula menghasilkan produk dan menampung limbah hasil proses produksi. Menurut Asdak dan Salim  (2006)  menyebutkan  bahwa  untuk  mewujudkan  pengelolaan  sumberdaya  berkelanjutan,  maka perencanaan pengelolaan sumberdaya harus berlandaskan pada daya dukung ( carrying capacity ) ekosistem. Lebih jauh disebutkan bahwa konsep proses perencanaan tata ruang berbasis daya dukung lingkungan adalah jalan menuju terwujudnya pengelolaan sumberdaya berkelanjutan.
Daya dukung suatu wilayah tidak bersifat statis ( a fixed amount ), tetapi bervariasi sesuai dengan kondisi biogeokimia  (ekologis)  wilayah  termaksud  dan  juga  kebutuhan  (demand)  manusia  akan  SDA  dan  jasa lingkungan  ( goods  and  services )  dari  wilayah  tersebut.  Daya dukung  suatu wilayah  dapat  menurun  akibat kegiatan manusia maupun faktor-faktor alamiah ( natural forces ), contohnya bencana alam. Adanya inovasi teknologi  tidak  meningkatkan  daya  dukung  wilayah  akan  tetapi  berperan  dalam  meningkatkan  efisiensi penggunaan sumber daya alam. Hasil analisis data menunjukan kondisi DAS AF saat ini; di bagian hulu dalam kondisi rusak, dan dalam kondisi sedang untuk bagian tengah dan hilir, dan secara umum kondisi daya dukung DAS AF saat ini memerlukan pemulihan tinggi. Dengan terjaganya daya dukung tersebut, maka pengelolaan DAS AF dapat terjaga dan berkelanjutan.
Kapasitas organisasi dan koordinasi lembaga/instansi stakeholders terkait dan kapasitas lembaga/instansi stakeholders BPDAS  adalah  dua  variabel  yang  juga menjadi  penentu  keberlanjutan pengelolaan  DAS  AF. Menurut Kapucu et al . (2011) kapasitas merupakan suatu sumberdaya, tingkat kepemimpinan, kemampuan atau keahlian masyarakat yang memadai, tingkatan tertentu pada pelembagaan (perubahan hal-hal baru yang bernilai baik). Kapasitas institusi atau kelembagaan dapat dilihat dari level-level kapasitas masyarakatnya yaitu tingkat  sistem,  tingkat  organisasi,  dan  tingkat  individu.  Kapasitas  kelembagaan  tingkat  sistem  terdiri  dari hubungan antar individu, kelompok informal, dan organisasi formal yang menghasilkan jaringan hubungan sosial yang disebut dengan modal sosial. Terdapat ada tiga faktor yang dapat diidentifikasi dari pengaturan kelembagaan yakni: konherensi kepentingan dan aktivitas diantara para pihak, kekuatan lembaga lokal, dan manfaat untuk masyarakat lokal.
Pengaturan kelembagaan akan semakin mudah dilakukan jika ada kesamaan kepentingan diantara para pihak dan adanya kejelasan identitas serta besaran (ukuran) kelompok masing-masing para pihak. Kapasitas organisasi pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Kapasitas kelembagaan mencakup sumberdaya,  pengetahuan,  dan  proses  yang  digunakan  organisasi  tersebut  untuk  mencapai  tujuannya.  Ini terdiri  atas  fisik,  infrastruktur,  teknologi,  sumberdaya  keuangan,  kepemimpinan  strategis,  program  dan manajemen serta jaringan dan hubungan dengan organisasi lain. Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk menjaga dan meningkat kapasitas organisasi serta koordinasi antara lembaga atau stakeholders terkait pengelolaan DAS AF.
Motivasi dan kepedulian serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dan pengendalian SDAL juga merupakan faktor penentu dalam pengelolaan DAS AF. Motivasi, kepedulian dan partisipasi masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap cara dan tingkat pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang  ada  di  wilayah  DAS AF.  Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  diartikan  sebagai  ikut  sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan (Suryono 2001).
Motivasi diartikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, atau usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat  kepuasan  dengan  perbuatannya. Sedangkan  yang  objektif  adalah  satu barang  atau keadaan  yang berada di luar seseorang yang biasa disebut dengan istilah insentif atau rangsangan atau goal atau sasaran atau tujuan. Motivasi selanjutnya yang akan mempengaruhi tindakan individu (seseorang), termasuk juga dalam pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumberdaya  alam  dan  lingkungan.  Sedang  partispasi  masyarakat  diartikan adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007).  Dengan  demikian,  motivasi,  perilaku  dan  partispasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  SDAL  menjadi sangat penting, khususnya dalam menjaga keberlangsungan DAS AF.
Tingkat  pendapatan  masyarakat  menjadi  salah  satu  faktor  penentu  pengelolaan  DAS  AF  secara berkelanjutan.  Tingkat  pendapatan  masyarakat  akan  sangat  mempengaruhi  preferensi  masyarakat  dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan termasuk sumberdaya DAS. DAS AF memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup besar dan beragam seperti pertanian dan pariwisata, namun sampai saat ini potensi setiap  sektor  tersebut  belum  secara  optimal  dapat  memberikan  nilai  tambah  yang  signifikan  untuk mensejahterakan rakyat dan daerah Ngada dan Nagekeo. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya investasi yang  dilakukan  dan  masih  tingginya  kemiskinan.  Sejalan  dengan  adanya  kebijakan  otonomi  daerah, pemerintah daerah kini berwenang penuh merancang dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai  dengan  kebutuhannya,  sehingga  diperlukan  seperangkat  kebijakan  yang  dapat  meningkatkan pendapatan masyarakat.
Tingkat pendapatan masih menjadi indikator utama tingkat kesejahteraan masyarakat, disamping berbagai indikator sosial ekonomi lainnya. Pendapatan maayarakat adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggaota  masarakat  dalam  waktu  tertentu  sebagai  balas  jasa  atas  faktor-faktor  produksi  yang  mereka sumbangkan. Dengan demikian, sumber pendapatan utama masyarakat di  wilayah pedesaan termasuk juga sebagian besar masyarakat di wilayah DAS AF adalah pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan seperti;  kegiatan  pertanian,  perkebunan dan lain  sebagainya.  Untuk  itu, tekanan  terhadap  keberlangsungan sumberdaya alam dan lingkungan di wilayah DAS AF akan sangat dipengaruhi pula oleh tingkat pendapatan masyarakat yang ada disekitar wilayah DAS AF.
Teknologi budidaya dan pengelolaan bambu adalah faktor/variabel yang juga merupakan variabel penentu dalam pengelolaan DAS AF. Suatu wilayah DAS dapat berkelanjutan dengan pengelolaan yang baik ataupun dengan  penerapan  teknologi.  Teknologi  budidaya  dan  pengelolaan  bambu  merupakan  salah  satu  teknologi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam  menjaga keberlanjutan pengelolaan DAS AF. Hal tersebut dikarenakan  pengelolaan  bambu  oleh  masyarakat  di  DAS  AF  sudah  membudaya  walaupun  masih  secara tradisional budidaya dan pemanfaatannya. Sumber utama bambu saat ini adalah selain dibudidayakan oleh masyarakat dan juga dari alam, sehingga dapat dipastikan dengan tingkat pemanfaatan yang terus menerus dan masif, dikarenakan nilai ekonominya yang relatif baik setelah dilakukan pengolahan serta secara sosial budaya telah  dimanfaatkan  secara  turun  temurun,  seperti  dalam  pesta  adat  maupun  kegiatan  masyarakat  lainnya menyebabkan tekanan pemanfaatan bambu menjadi tinggi.
Teknik budidaya bambu diperlukan untuk menambah populasi bambu yang cenderung berkurang yang disebabkan  oleh  beralihnya  fungsi  lahan  yang  digunakan  untuk  pemukiman  atau  diganti  dengan  komoditi tanaman  lain  yang  dianggap  lebih  menguntungkan.  Sementara  itu  kebutuhan  bahan  baku  bambu  terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan. Budidaya bambu bermanfaat selain untuk menjaga ketersediaan suplai juga untuk meningkatkan kualitas bambu untuk memenuhi permintaan pasar.

## Noywuli N, Sapei A, Pandjaitan NH, Eriyatno
Untuk  itu,  kebutuhan  akan  teknologi  budidaya  dan  pengelolaan  bambu  menjadi  sangat  vital,  demi menjaga keberlangsungannya. Disisi lain, bambu yang tumbuh disepanjang daerah sepadan sungai DAS AF tersebut memiliki fungsi ekologis yang sangat baik. Hal tersebut tampak dari kegiatan Utthan Centre dalam upaya konservasi pada lahan bekas penambangan batu di India melakukan penanaman hutan bambu seluas 106 ha, dimana dalam waktu 4 tahun kemudian permukaan air bawah tanah meningkat 6.3 meter dan seluruh areal penanaman menghijau serta memberi pekerjaan kepada sekitar 80% penduduk setempat dan menambah pendapatan masyarakat melalui industri kerajinan bambu (Garland 2004). Hasil studi Akademi Beijing dan Xu Xiaoging, melakukan inventarisasi dan perencanaan hutan dengan melakukan studi banding hutan pinus dan bambu pada DAS ternyata bambu menambah 240% air bawah tanah lebih besar dibandingkan hutan pinus (Garland 2004).
Kekeringan  dan  kebakaran  hutan merupakan  salah  satu  penyebab  terjadinya  degradasi  lahan  dan berkurangnya sumber air yang lebih disebabkan oleh faktor alam yakni udara panas dan kemarau panjang. Kekeringan  dan  kebakaran  hutan  (KKH)  merupakan  salah  satu  faktor/atribut  penentu  dalam  pengelolaan berkelanjutan DAS-AF bagian tengah. Atribut ini menjadi khas dan pembeda dengan bagian hulu dan hilir, mengingat  bagian  tengah  memiliki  potensi  semak  belukar  dan  kawasan  hutan  yang  lebih  dominan dibandingkan  dengan  lahan  terbukanya.  Minimnya  aktivitas  penduduk  di  bagian  tengah  DAS  AF,  seperti masih kurangnya penduduk dan permukiman, serta kegiatan pertanian yang relatif kurang bila dibandingkan dengan bagian hulu dan hilir. Disisi lain potensi kebakaran hutan, bersumber dari aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat untuk kegiatan bercocok tanam dan berburu adat.
Tingkat  penutupan  lahan  bervegetasi  merupakan  indikator  baik  tidaknya  ekosistem  termasuk  DAS  di suatu wilayah. Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang diatasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang  merugikan  seperti  yang  tersaliniasi  (Arsyad  2010). Vegetasi  mempunyai  peranan  penting  dan  sangat berpengaruh  terhadap  erosi  di  suatu  tempat.  Dengan  adanya  vegetasi  tanah  dapat  terlindung  dari  bahaya kerusakan tanah oleh butiran hujan.
Tutupan lahan bervegetasi merupakan bagian penting bagi kehidupan masyarakat di wilayah perkotaan, peningkatan jumlah penduduk terutama di kota Bajawa Kabupaten Ngada di hulu dan kota Mbay Kabupaten Nagekeo berdampak pada pengalihfungsian lahan bervegetasi menjadi area terbangun sehingga mengurangi luas tutupan lahan bervegetasi kota. Tutupan lahan adalah kondisi kenampakan biofisik permukaan bumi yang diamati. Penggunaan lahan adalah pengaturan, kegiatan dan input terhadap jenis tutupan lahan tertentu untuk menghasilkan  sesuatu,  mengubah  atau  mempertahankannya.  Analisis  akan  lebih  efektif  jika  data  yang dihasilkan dari kedua istilah tersebut digabungkan karena memungkin mendeteksi lokasi perubahan terjadi, perubahan tipe dan bagaimana suatu lahan berubah.
Penataan  Kawasan  Permukiman  dan  Pesisir  merupakan  salah  satu  upaya  rekayasa  sosial  yang diselenggarakan  di  suatu  wilayah  dan  dilakukan  bersamaan  dengan  upaya  menciptakan  suatu  sistem  yang komprehensif  terkait  aktivitas  yang  berlangsung  di  kawasan,  dengan  memperhatikan  kualitas  lingkungan hidup. Hal ini berarti yang diharapkan dari Penataan Kawasan adalah hadirnya suatu tatanan baru yang dapat memberikan harapan kualitas kehidupan yang lebih meningkat. Diharapkan proses dan hasil penataan kawasan merupakan bagian dari upaya mendidik perilaku warga masyarakat sekitar dan juga merupakan pendidikan bagi para pengguna manfaat dari kawasan tersebut agar sesuai dengan tujuan Penataan Kawasan. Penataan kawasan  dengan  konsep  seperti  ini  bermaksud  untuk:  (1)  mengembangkan  kehidupan  sosial  masyarakat setempat; (2) meningkatkan ekonomi masyarakat setempat; serta (3) mengembangkan kualitas lingkungan dan menjaga  kelestarian  lingkungan.  Hal  ini  sejalan  dengan  proses  pembangunan  berkelanjutan,  yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Rustiadi et al . 2009).
Penaataan  kawasan  permukiman  dan  pesisir juga  merupakan  penataan  ruang atau  tata  ruang  wilayah. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Saat ini DAS AF belum memiliki RTRW sendiri dan masih masuk dalam penataan RTRW Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Demikian halnya dengan kawasan pesisir belum ditata secara baik. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pada Undang-Undang  Penataan  Ruang,  perencanaan  rencana  tata  ruang  wilayah  nasional,  rencana  tata  ruaang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Penataan kawasan yang baik akan meningkatkan daya dukung suatu kawasan.
Rezim kepemilikan SDA atau lazim dikenal property rights menjadi salah satu instrumen kebijakan dalam pembangunan berkelanjutan. Instrumen property rights dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan DAS AF secara berkelanjutan sangat penting, mengingat sifat sumberdaya yang umumnya  bebas  akses,  sehingga  tekanan  terhadap  sumberdaya  dan  lingkungan  sulit  terkendali.  Rezim kepemilikan merupakan bentuk penguasaan sumberdaya alam. Penguasaan sumberdaya alam tersebut sangat menentukan bentuk pengelolaan yang akan dilakukan. Kondisi saat ini rezim kepemilikan SDA pada DAS AF didominasi oleh milik perorangan dan juga komunal dan asih banyak tanah ulayat yang dikuasai oleh satu orang atau suku saja. Pengaturan hak kepemilikan diharapkan dapat menjadi insentif dalam pengalokasian sumberdaya yang efisien. Hal ini menjadi sangat penting, sebab sumberdaya yang bersifat umum ( open access ) akan  sangat  sulit  dikendalikan  (tidak  terkontrol),  sehingga  kegagalan  pasar  dapat  terjadi  kapan  saja. Sumberdaya  yang  bersifat open  access dapat  memunculkan  terjadinya  “ the  tragedy  of  commonds ” (Kartodihardjo et al 2004).
Perluasan areal tanaman bambu dan tanaman KTA lainnya menjadi sangat penting mengingat banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari tanaman bambu tersebut, baik manfaat ekologi, ekonomi, hingga sosial budaya. Masyarakat Bali Desa Pakraman Angseri telah sukses menggunakan bambu sebagai tanaman hutan rakyat seluas 12 ha, ternyata telah membantu menjaga dan memulihkan aliran air bawah tanah dan mata air panas,  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  sekitar  hutan  bambu  untuk  usaha  kerajinan  serta  menunjang kehidupan komunitas kera untuk dijadikan sebagai tempat wisata (Sumantera dan Peneng 2005). China selain pertimbangan  nilai  konservasi  menana  hutan  bambu  untuk  kepentingan  sumber  air  dan  irigasi  terdapat perhitungan ekonomis yang memiliki nilai komersial tinggi, didukung nilai adat dan budaya telah melakukan penanaman  hutan  bambu  seluas  4.3  juta  ha  yang  mampu  menghasilkan  bambu  sebanyak  14.2  juta ton/tahun.   Kondisi hutan bambu di China telah mencapai 3 % dari total hutan dan telah berhasil memberi kontribusi sekitar 25% dari total ekspor sebesar US $2.8 milyar (Garland 2004).
Prioritas penanaman bambu sebagai dasar pengelolaan DAS AF secara berkelanjutan juga selaras dengan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang telah menetapkan Kabupaten Ngada sebagai pusat unggulan untuk program 1000 desa bambu sebagai suatu platform dalam mengembangkan dan memperkuat  pemanfaatan bambu  di  Indonesia  melalui industri  bambu  berbasis  masyarakat. Program  1000 desa bambu di Kabupaten Ngada mulai dijalankan tahun 2018 ini (Ekawati 2018). Hal menarik lainnya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat telah membangun dan oleh PLN telah menoperasikan satu dari tiga pembangkit listrik tenaga biomasa (PLTBM) bambu (Nugraha et al . 2018).
Pertimbangan menggunakan bambu sebagai tanaman untuk penghijauan karena memiliki pertumbuhan sangat cepat, investasi kecil, tidak membutuhkan perawatan khusus, dalam usia 3 – 5 tahun telah memperoleh pertumbuhan mantap dan dapat dipanen setiap tahun.  Selain itu dapat dilakukan penanaman campuran secara silang  dengan  tanaman  berkayu  (pohon)  untuk  tujuan  pemulihan  fungsi  hutan  kembali  dalam  jangka pendek. Walaupun komoditi bambu ini sudah membudaya dikalangan masyarakat disekitar DAS AF, namun secara luas masih sangat kecil yakni di bagian hulu ±15%, bagian tengah ±8%, dan bagian hilir paling kecil ±5% luasannya. Sehingga tidak akan berpengaruh besar secara ekologi, ekonomi dan sosial jika tidak diperluas areal tanaman bambu juga tanaman konservasi tanah dan air lainnya.

## Noywuli N, Sapei A, Pandjaitan NH, Eriyatno

## SIMPULAN
Terdapat 10 (sepuluh) faktor kunci yang menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja pengelolaan DAS AF menjadi  berkelanjutan.  Kesepuluh  agenda  tersebut  meliputi  faktor:  1)  kapasitas  daya  dukung  DAS,  (2) kapasitas organisasi dan koordinasi lembaga/instansi stakeholders terkait, 3) motivasi dan kepedulian serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dan pengendalian SDAL, 4) Tingkat pendapatan masyarakat, 5) teknologi budidaya dan pengelolaan bambu. 6) rezim kepemilikan SDA, 7) kekeringan dan kebakaran hutan, 8) penataan kawasan permukiman dan pesisir, 9) tingkat penutupan lahan bervegetasi, dan 10) perluasan areal tanaman bambu dan tanaman KTA lainnya. Dua diantara sepuluh faktor kunci adalah faktor yang dipengaruhi oleh tanaman bambu.
Pengembangan tanaman bambu menjadi komoditi keberlanjutan pengelolaan DAS AF sangat prospektif karena  didukung  oleh  budaya  masyarakat,  iklim,  kertersediaan  lahan  dan  pasar.  Rekomondasi  alternatif kebijakan dan program pengelolaan DAS AF adalah “Pengembangan bambu untuk mendorong ketersediaan listrik energi biomasa bambu dan perekonomian masyarakat desa. Untuk dapat merealisasikannya diperlukan kesiapan dan kemampuan pemerintah daerah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan untuk meningkatkan status keberlanjutan DAS AF yang didukung oleh stakeholders terutama masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini dapat dilaksanakan berkat dukungan dan sponsor dari Pemerintah Kabupaten Ngada – NTT, dan para pejabat pemerintahan dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Ngada dan Nagekeo, serta para pakar. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk keluarga yang telah  berkontribusi  baik  langsung  maupun  tak  langsung  yang  sangat  bervariasi  dan  berharga  dalam menyukseskan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[PRI] Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Penataan Ruang . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Jakarta: Sekretariat Negara.
[PRI]  Pemerintah  Republik  Indonesia.  2012. Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai. Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012. Jakarta: Sekretariat Negara.
Asdak C. 2010. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Asdak C. Salim H. 2006: Daya Dukung Sumberdaya Air Sebagai Pertimbangan Penataan Ruang. Jurnal Teknik Lingkungan . P3TL-BPPT. 7 (1): 16 – 25. Bourgeois R, Jesus F. 2004. Participatory Prospective Analysis, Exploring and Anticipating Challenges with Stakeholders. Center for Alleviation of Poverty through Secondery Crops Development in Asia and The Pacific and French Agricultural Research Center for International Development. CGPRT Publication (ESCAP) No. 46. Bogor.
Bourgeois R. 2007. Analisis Prospektif Partisipatif . Bahan Pelatihan/Lokakarya. Training of Trainer. Bogor (ID): ICASEPS.
Dunn WN. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Indonesian Edition. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Ekawati  D.  2018.  Ngada  jadi  pusat  unggulan  program  100  desa  bamboo.  Sumber: https://kupang.antaranews.com/berita/7662/ngada-jadi-pusat-unggulan-program-1000-desa-bambu.
Garland  L. 2004.  Bamboo  and  Watersheds  (a  practical,  economic  solution  to  conservation  and development).   EBF Environmental  Bamboo  Foundation  Holland.  Bamboo:  The  Alternative  for Tropical Timber. The Environmental Bamboo Foundation Journal No. 1.
Godet M. 2010. Future memories. Technological Forecasting & Social Change . 77: 1457-1463. Hardjomidjojo H. 2007. Sistem Dinamik: Konsep Sistem dan Permodelan untuk Industri dan Lingkungan . Bogor: SEAMEO Biotrop.
Hora  SC.  2004.  Probability  judgments  for  continuous  quantities:  linear  combinations  and  calibration. Management Science. 50 (1): 597-604. Isbandi R.A. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan . Depok:  Fisip UI Press.
Kapucu  N,  Healy  BF,  Arslan  T.  2011.  Survival  of  the  fittest:  Capacity  building  for  small  nonprofit organizations. Evaluation  and  Program  Planning .  34(3):  236-245.  doi:http://dx.doi.org/10.1016/ j.evalprogplan.2 011.03.005
Kartodihardjo H, Murtilaksono K, Sudadi U. 2004. Institusi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai: Konsep dan Pengantar Analisis Kebijakan . Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.
Koli Y. 2010. Mengubah Cagar Alam Watu Ata, Sebuah Pengalaman Advokasi Kebijakan Publik . Bajawa: Sloka Institute, Lapmas Ngada, dan Veco Indonesia.
Noywuli  N,  Rachman  LM,  Sapei  A,  Satriawan  H.  2017a.  Prasyarat  Penyusunan  Kebijakan  Pengelolaan Terpadu  dan  Berkelanjutan  DAS  Aesesa  Flores  Propinsi  NTT. Prosiding  Seminar  Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Secara Terpadu . LPPM UNRI (2018): 341-348.
Noywuli N, Sapei A, Pandjaitan NH, Eriyatno. 2017b. Dinamika Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Terpadu dan Berkelanjutan DAS Aesesa Flores Propinsi NTT. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Secara Terpadu . LPPM UNRI (2018): 349-360.
Noywuli N., Sapei A, Pandjaitan NH, Eriyatno. 2019. Assessment of Watershed Carrying Capacity for the Aesesa Flores Watershed Management, East Nusa Tenggara Province of Indonesia. Environment and Natural Resources Journal . 17(2). Retrieved
from https://www.tci- thaijo.org/index.php/ennrj/article/view/186810
Nugraha  I,  Saturi  S,  Suprapto  Y.  2018. Cerita  Seputar  Listrik  Energi  Bambu  di  Mentawai. www.mongabay.co.id.
Pujiono E, Setyowati R. 2015. Penilaian Tingkat Kerentanan Sumber Daya Air Terhadap Variabilitas Iklim di DAS Aesesa, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (Vulnerability Assessment of Water Resources to Climate Variability in Aesesa Waterhed, Flores Island, East Nusa Tenggara). Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. 12(3):177-195.
Ramadhan  B.  2016. Kabupaten  Ngada  Dikenal  Sebagai  Kabupaten  Sejuta  Bambu .  Sumber: https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/02/22/kabupaten-ini-dikenal-sebagai-kabupaten-sejuta- bambu.
Rustiadi E, Saefulhakim S, Panudju DR.  2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah . Bogor: IPB Press. Sumantera IW, Peneng IN.  2005.  Pemberdayaan Hutan bambu sebagai penunjang sosial ekonomi masyarakat Desa Pakraman Angseri, tabanan, Bali .  Prosiding Perkembangan Bambu Indonesia . Jogyakarta.
Surya RA. 2015 . Kebijakan pengelolaan SDA untuk penyediaan air baku berkelanjutan di tingkat kabupaten (studi kasus Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara) [disertasi]. Bogor. Sekolah Pascasarjana Institute Pertanian Bogor.
Suryono A. 2001. Teori dan Isi Pembangunan . Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press. Suwarno  J.  2011. Pengembangan  kebijakan  pengegelolaan  berkelanjutan  DAS  Ciliwung  Hulu  Kabupaten Bogor [disertasi]. Bogor. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Widnyana IK. 2011. Bambu Dengan Berbagai Manfaatnya. Bakti Saraswati. 1(2). ISSN : 2088-2149.