## DISTRIBUSI PENDAPATAN ANTAR DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA
Bella Fitria Laloan Gene H. M. Kapantow Oktavianus Porajouw

## ABSTRACT
This study aims to determine the distribution of income among regions in North Sulawesi Province. This research was conducted for 4 months from October 2017 until February 2018 in North  Sulawesi  Province.  In  this  study  the  data  used  were  secondary  data  obtained  from  the Central  Bureau  of  Statistics  (BPS)  of  North  Sulawesi  Province.  The  data  was  processed  using Gini  Index  analysis  method  (calculated  BPS  data)  and  Williamson  Index  and  presented  in tabular form.  The results  of  the research showed that the level  of  the uniformity of  the income distribution  among  regions  in  North  Sulawesi  tended  increase  as  incated  by  the  value  of Williamson  Index  which  raised  from  0,475  in  2012  to  0,543  in  2016.  While  the  income distribution  in  North  Sulawesi  was  relative  even  indicated  by  the  value  of  Gini  Index  in  2012 0.43 dropped 0,39  in 2016. *ghmk*.
Keywords: income distribution, index value, North Sulawesi Province.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  distribusi  pendapatan  antar  daerah  di  Provinsi Sulawesi  Utara.  Penelitian  ini  dilakukan  selama  4  bulan  yaitu  dari  bulan  Oktober  2017  sampai bulan Februari 2018 di Provinsi Sulawesi Utara. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data  sekunder  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Data tersebut  diolah  menggunakan  metode  penelitian  analisis  Indeks  Gini  (data  BPS  dihitung)  dan Indeks  Williamson  dan  disajikan  dalam  bentuk  tabel.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa distribusi  pendapatan  antar  Kabupaten/Kota  di  Sulawesi  Utara  tingkat  ketidakmerataanya meningkat ditunjukan dengan nilai Indeks Williamson sebesar 0,475 ditahun 2012 menjadi 0,543 di  tahun 2016. Sedangkan distribusi  pendapatan  di  Sulawesi  Utara dengan melihat  Indeks Gini Sulawesi  Utara  relatif  merata  ditunjukan  dengan  nilai  Indeks  Gini  pada  tahun  2012  0,43  turun menjadi lebih merata di tahun 2016 dengan nilai Indeks Gini 0,39. *ghmk*.
Kata kunci: distribusi pendapatan, nilai indeks, Provinsi Sulawesi Utara.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pertumbuhan  ekonomi  merefleksikan perkembangan  aktifitas  perekonomian  daerah yang  ditandai  dengan  pergerakkan  roda ekonomi  daerah  melalui  aktivitas  produksi, konsumsi dan investasi yang berdampak pada penyerapan  tenaga  kerja  dan  peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi  akan  lebih  bermakna  apabila  dapat dinikmati  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat secara merata  yang sering kali diikuti dengan perubahan struktur pendapatan, terutama bagi Negara yang sedang berkembang (Tambunan, 2001). Secara filosofis suatu proses pembangunan  dapat  diartikan  sebagai  "upaya yang  sistematik  dan  ber-kesinambungan
Distribusi Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara………….(Bella Laloan, Gene Kapantow, Oktavianus Porajouw)
untuk  menciptakan  keadaan  yang  dapat menyediakan  berbagai  alternatif  yang  sah bagi  pencapaian  aspirasi  setiap  warga  yang paling  humanistik”  dengan  perkataan  lain proses  pembangunan merupakan  proses memanusiakan manusia (Rustiadi, 2011).
Pelaksanaan  pembangunan  bersentuhan langsung  dengan  sumber  daya  yang  sangat berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak yaitu  tanah.  Tanah  merupakan  sumber  daya alam  yang  sangat  penting  untuk  kehidupan umat  manusia,  semua  kegiatan  manusia  dan pembangunan memerlukan tanah.
Distribusi  pendapatan  merupakan  faktor penting  dalam  menentukan  keadaan  ke- sejahteraan masyarakat pada umumnya. Distribusi  pendapatan  merupakan  masalah perbedaan  pendapatan  antara  individu  yang paling  kaya  dengan  individu  yang  paling miskin. Semakin besar jurang pendapatan maka semakin  besar  pula  variasi  dalam  distribusi pendapatan.  Maka  disini  peran  pemerintah diperlukan  dalam  menyelaraskan  pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan, sehingga ketika pertumbuhan ekonomi meningkat,  maka  kesejahteraan  masyarakat akan  distribusi  pendapatannya  pun  juga  dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Masalah  besar  yang  dihadapi  negara- negara  sedang  berkembang  seperti  Indonesia adalah  disparitas  (ketimpangan)  distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Ketimpangan pembangunan selama ini berlangsung dengan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek, dan dimensi. Seperti ketimpangan  hasil  pembangunan  misalnya dalam hal pendapatan perkapita atau pendapatan daerah, dan ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri.
Munculnya  kawasan-kawasan  kumuh  di tengah  beberapa  kota  besar,  serta  sebaliknya hadirnya kawasan-kawasan pemukiman mewah  di  tepian  kota  atau  bahkan  di pedesaan adalah suatu bukti nyata dari adanya suatu ketimpangan yang terjadi dan perbedaan gaya hidup masyarakat merupakan bukti lain dari ketimpangan.
Angka  kemiskinan  di  Sulawesi  Utara melalui  Data  BPS  terakhir  pada  bulan  Maret
2017  sebesar  8,10%  atau  sebanyak  198,88 ribu jiwa dan berada dibawah angka nasional. Penduduk  miskin  di  Sulawesi  Utara  masih  di dominasi  penduduk  di  daerah  pedesaan,  dari 198,88  ribu  jiwa  penduduk  miskin  pada  data akhir  bulan    Maret  2017,  hampir  70%  nya berada  di  daerah  pedesaan. Di  pedesaan 10,77%  (139,05  ribuh  jiwa)  sedangkan  di perkotaan  sebesar  5,14%  (59,82  ribuh  jiwa). Pada  Maret  2017  juga  terdapat  presentase kemiskinan  sebesar  5,63%  antara  pedesaan dan perkotaan, semakin menegaskan bahwa kantong kemiskinan  berada  di  pedesaan.  Pada  periode September  2016  ke  Maret  2017  terjadi kenaikan  garis  kemiskinan  sebesar  Rp  14.526, yaitu dari Rp 318.984, per kapita per bulan pada September  2016  menjadi  Rp  333.510,  per kapita per bulan pada Maret 2017. Artinya jika ada  rumah  tangga  yang  mempunyai  2  anggota rumah  tangga,  akan  dikatakan  miskin  jika pengeluaran  rumah  tangga  tersebut  kurang  dari Rp  667.020.  Sistem  distribusi  pendapatan menentukan  bagaimana  pendapatan  wilayah yang  tinggi  mampu  menciptakan  perubahan- perubahan  dan  perbaikan-perbaikan  dalam kehidupan bernegara, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesulitan- kesulitan  lain  dalam  masyarakat.  Distribusi pendapatan  yang  tidak  merata  tidak  akan menciptakan  kemakmuran  bagi  masyarakat secara  umum.  Sistem  distribusi  yang  tidak proporsional hanya akan menciptakan kemakmuran  bagi  masyarakat  tertentu  saja, sehingga  ini  menjadi  isu  yang  sangat  penting dalam  menyikapi  tingginya  angka  kemiskinan hingga  saat  ini.  Untuk  itulah  peneliti  tertarik menganalisis distribusi pendapatan antar daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

## Distribusi Pendapatan
Distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara individu  yang  paling  kaya  dengan  individu yang  paling  miskin.  Semakin  besar  jurang pendapatan  maka  semakin  besar  pula  variasi dalam  distribusi  pendapatan.  Maka  disini peran pemerintah diperlukan dalam menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan, sehingga ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka
kesejahteraan masyarakat akan distribusi pendapatannya pun juga  dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Ketimpangan pembangunan  selama  ini  berlangsung  dengan berwujud  dalam  berbagai  bentuk,  aspek,  dan dimensi.
Seperti
ketimpangan hasil pembangunan  misalnya  dalam  hal  pendapatan perkapita atau pendapatan daerah, dan ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Munculnya kawasan-kawasan kumuh  di  tengah  beberapa  kota  besar,  serta sebaliknya hadirnya kawasan-kawasan pemukiman  mewah  di  tepian  kota  atau  bahkan di  pedesaan  adalah  suatu  bukti  nyata  dari adanya  suatu  ketimpangan  yang  terjadi. Perbedaan  gaya  hidup  masyarakat  merupakan bukti lain dari ketimpangan. Distribusi pendapatan  dibedakan  menjadi  dua  ukuran pokok  yaitu;  distribusi  ukuran,  adalah  besar atau  kecilnya  bagian  pendapatan  yang  diterima masing-masing  orang  dan  distribusi  fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi (Todaro, 2000).
Distribusi  pendapatan  dapat  berwujud pemerataan  maupun  ketimpangan,  yang  meng- gambarkan tingkat pembagian pendapatan yang dihasilkan  oleh  berbagai  kegiatan  ekonomi. Distribusi  dari  suatu  proses  produksi  terjadi setelah  diperoleh  pendapatan  dari  kegiatan usaha. Distribusi  pendapatan  mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan  suatu  daerah  atau  Negara  baik yang  diterima  masing-masing  orang  ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya.
Distibusi pendapatan  merupakan  faktor  penting  dalam menentukan keadaan kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Sukirno, 2006).
Distribusi  pendapatan  yang  didasarkan pada  pemilik  faktor  produksi  ini  akan  ber- kaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan,  adapun  pertumbuhan  pendapatan dalam  masyarakat  yang  didasarkan  pada kepemilikan faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi dua macam: 1 .  Pendapatan  karena  hasil  kerja  yang  berupa upah  atau  gaji  dan  besarnya  tergantung tingkat produktivitas.
2. Pendapatan  dari  sumber  lain  seperti  sewa, laba, bunga, hadiah, atau warisan.
Sayangnya  relevansi  teori  fungsional  tidak mempengaruhi  pentingnya  peranan  dan pengaruh  kekuatan-kekuatan  di  luar  pasar (faktor-faktor non-ekonomis) misalnya kekuatan  dalam  menentukan  faktor-faktor harga.

## Pembangunan Ekonomi Daerah
Salah  satu  cara  dalam  meningkatkan distribusi  pendapatan  adalah  dengan  adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi. Suryono (2001),  menyatakan  bahwa  pembangunan ekonomi  merupakan  suatu  proses  yang  me- nyebabkan  pendapatan  perkapita  penduduk atau  suatu  masyarakat  meningkat  dalam jangka panjang. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  secara berkelanjutan  dan  dilakukan  dengan  baik, sebab  dengan  pelaksanaan  pembangunan ekonomi,  akan  mendorong  pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan bagi masyarakat.
Pembangunan ekonomi merupakan suatu  proses  yang  menyebabkan  pendapatan perkapita  penduduk  atau  suatu  masyarakat meningkat  dalam  jangka  panjang.  Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan  ekonomi  secara  berkelanjutan dan  dilakukan  dengan  baik,  sebab  dengan pelaksanaan  pembangunan  ekonomi,  akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan bagi masyarakat  (Arsyad,  1999).  Pembangunan ekonomi  suatu  Negara  dinyatakan  berhasil jika  terjadi  pertumbuhan  ekonomi  yang  di iringi  dengan  berkurangnya  ketimpangan pendapatan,  sebaliknya  jika  semakin  besar pendapatan perkapita semakin besar perbedaan  antara  kaum  miskin  dengan  kaum kaya  (Widodo,  1990).  Pertumbuhan  ekonomi yang  terjadi  memang  bisa  menurunkan jumlah  orang  miskin,  yang  mencerminkan peningkatan  kesejahteraan  rata-rata  rakyat Indonesia. Namun,  lapisan  kelas  atas  tumbuh jauh  lebih cepat  ketimbang  kelas  pendapatan bawah  yang tumbuh lamban, sehingga meng-
Distribusi Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara………….(Bella Laloan, Gene Kapantow, Oktavianus Porajouw)
hasilkan  jurang  antara  kaya  dan  miskin  yang semakin  melebar.  Semakin  meningkatnya pertumbuhan  ekonomi  maka  semakin  tinggi pertumbuhan  output  perkapita  dan  me- ningkatnya  daya  beli  masyarakat. Tingginya daya  beli  masyarakat  akan  meningkatkan kesejahteraan  karena  daya  beli  masyarakat merupakan  salah  satu  indikator  pendapatan (Mirza, 2012)
Pertumbuhan  ekonomi  disebabkan  oleh barang  modal,  tenaga  kerja  dan  perubahan produktivitas  dari  faktor  produksi  tersebut. Peningkatan  investasi  (barang  modal)  dapat berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi, jika  investasi  bertambah  maka  pertumbuhan ekonomi  pun  meningkat  dan  jika  investasi berkurang  maka  pertumbuhan  ekonomi  akan menurun (Bhinadi, 2003).

## PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (gross  value  added) yang  timbul  dari  seluruh sektor  perekonomian  di  suatu  wilayah  dalam jangka  waktu  tertentu.  Pengertian  nilai tambah  bruto  adalah  nilai  produksi  ( output) dikurangi  dengan  biaya  antara (intermediate cost). Komponen-komponen  nilai  tambah bruto  mencakup  komponen-komponen  faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung nilai tambah  bruto  dari  masing-masing  sektor  dan kemudian  menjumlahkannya  akan  meng- hasilkan  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB).
PDRB  merupakan  salah  satu  indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu  daerah  dalam  suatu  periode  tertentu, baik  atas  dasar  harga  berlaku  maupun  atas dasar  harga  konstan.  PDRB  pada  dasarnya merupakan  jumlah    nilai  tambah  yang dihasilkan  oleh  seluruh  unit  usaha  dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai  barang  dan  jasa  akhir  yang  dihasilkan oleh  seluruh  unit  usaha  dalam  suatu  daerah tertentu,  atau  merupakan  jumlah  nilai  barang dan  jasa  akhir  yang  dihasilkan  oleh  seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.
Ketimpangan Distribusi Pendapatan Pendapatan  merupakan  suatu  gambaran tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan materinya dalam satuan waktu  tertentu,  biasanya  per  bulan.  Tingkat pendapatan  ini  sering  dihubungkan  dengan suatu standard kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pendapatan  dapat  diperoleh  seseorang  dari mata  pencaharian  utama  dengan  atau  tanpa mata  pencaharian  lain.  Dengan  demikian seseorang  diharapkan  mampu  meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Ketimpangan pendapatan  lebih  besar  terjadi  di  negara- negara  yang  baru  memulai  pembagunannya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung lebih merata  atau  tingkat  ketimpangannya  rendah. Ketimpangan  ekonomi  adalah  perbedaan pembangunan  ekonomi  antar  suatu  wilayah dengan  wilayah  lainnya  secara  vertical  dan horizontal  yang  menyebabkan  disparitas  atau ketidakpemerataan  pembangunan.  Salah  satu tujuan  pembangunan  ekonomi  daerah  adalah untuk  mengurangi  ketimpangan.  Peningkatan pendapatan  perkapita  memang  menunjukkan kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun  meningkatnya  pendapatan  perkapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi  pendapatan  lebih  merata.  seringkali dinegara-negara berkembang dalam
perekonomiannya lebih menekankan penggunaan  modal  dari  pada  tenaga  kerja sehingga  keuntungan  dari  perekonomian tersebut harus di nikmati sebagian masyarakat saja.  Apabila  ternyata  pendapatan  nasional tida  dinikmati  secara  merata  oleh  seluruh lapisan  masyarakat,  maka  dapat  dikatakan telah terjadi ketimpangan.
Dengan  adanya  pertumbuhan  ekonomi baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan  regional.  Ketimpangan  dalam pembagian  pendapatan  adalah  ketimpangan dalam  perkembangan  ekonomi  antara  berbagai daerah  pada  suatu  wilayah yang  akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan  perkapita  antar  daerah  (Kuncoro, 2004).
Ada  8  hal  yang  menyebabkan  ke- timpangan  atau  ketidakmerataan  distribusi pendapatan di negara sedang berkembang : 1. Pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi yang mengakibakan menurunnya pendapatan perkapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah  tetapi  tidak  diikuti  secara proporsional dengan pertambahan produks barang-barang.
3. Ketidakmerataan  pembangunan  antar daerah.
4. Investasi  yang  sangat  banyak  dalam proyek-proyek yang padat modal
( Capital Insentive) , sehingga presentase pendapatan  modal  dari  kerja  tambahan besar  dibandingkan  dengan  presentase pendapatan  yang  berasal  dari  kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas social.
6. Pelaksanaan kebijakan industry substitusi  impor  yang  mengakibatkan kenaikan  harga-harga  barang  hasil industry untuk  melindungi  usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya  nilai  tukar  ( term  of trade) bagi  Negara  sedang  berkembang dalam  perdagangan  dengan  Negara- negara  maju,  sebagai  akibat  ketidak elastisan permintaan Negara-negara maju  terhadap  barang-barang  ekspor Negara sedang berkembang.
8. Hancurnya  industri  kerajinan  rakyat seperti  pertukangan,  industri  rumah tangga, dan lain-lain.

## Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan  penduduk  dinilai  mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bertambahnya  penduduk  akan  memperluas pasar dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat  spesialisasi  dalam  perekonomian (Irawan,  2002).  Dalam  hal  ini  teori  klasik Adam  Smith  juga  melihat  bahwa  alokasi sumber  daya  manusia  yang  efektif  adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi  tumbuh,  akumulasi  modal  (fisik) baru  mulai  dibutuhkan  untuk  menjaga  agar
ekonomi  tumbuh.  Dengan  kata  lain,  alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi.
Adanya  pengaruh  positif  pertumbuhan penduduk  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di mana kondisi dan kemajuan penduduk sangat erat terkait dengan tumbuh dan berkembangnya  usaha  ekonomi.  Penduduk  di satu  pihak  dapat  menjadi  pelaku  atau  sumber daya  bagi    faktor  produksi,  pada  sisi  lain dapat  menjadi  sasaran  atau  konsumen  bagi produk  yang  dihasilkan.  Di  pihak  lain pengetahuan  tentang  struktur  penduduk  dan kondisi  sosial  ekonomi pada  wilayah  tertentu akan sangat bermanfaat dalam memperhitungkan  berapa  banyak  penduduk yang  dapat  memanfaatkan  peluang  dan  hasil pembangunan atau seberapa luas pangsa pasar bagi  suatu  produk  usaha  tertentu  (Todaro, 2006).
Pertumbuhan  penduduk  setiap  tahun akan  berdampak  pada  usia  kerja  yang mempengaruhi  pertumbuhan  maupun  jumlah angkatan kerja. Pembangunan ketenaga kerjaan ditujukan untuk memperluas lapangan kerja produktif, baik jumlah maupun mutunya.  Jumlah  penduduk  yang  berumur produktif  baik  yang  sudah  bekerja  maupun yang  belum  bekerja,  akan  meningkatkan angka ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini  dikarenakan  proporsi  jumlah  penduduk yang bekerja masih belum merata di sejumlah daerah, mereka masih banyak yang bekerja di pedesaan dibandingkan di perkotaan, sehingga  terjadi  perbedaan  penghasilan  antar mereka yang bekerja di kota dan mereka yang bekerja  di  desa.  Mereka  yang  bekerja  di perkotaan  memiliki  tingkat  penghasilan  yang tinggi  jika dibandingkan dengan mereka yang bekerja di pedesaan (Musfidar, 2012).

## Indeks Gini
Ukuran  Indeks  Gini  yang  melihat adanya  hubungan  antara  jumlah  pendapatan yang  diterima  oleh  seluruh  keluarga  atau individu  dengan  total  pendapatan.  Ukuran Indeks  Gini  sebagai  ukuran  pemerataan pendapatan  mempunyai  selang  nilai  antara  0
Distribusi Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara………….(Bella Laloan, Gene Kapantow, Oktavianus Porajouw)
sampai dengan 1. Bila Indeks Gini mendekati nol  menunjukkan  adanya  ketimpangan  yang rendah  dan  bila  Indeks  Gini  mendekati  satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi (Todaro, 2006).
Rumus  yang  dipakai  untuk  menghitung nilai Indeks Gini adalah :
Keterangan :
G = Indeks Gini Pi = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i Qi = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i Qi-1 = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i
k = Banyaknya kelas pendapatan Kriteria  ketimpangan  pendapatan  ber- dasarkan Indeks Gini adalah sebagai berikut :
-Ketimpangan tinggi jika  Indeks Gini > 0,5 -Ketimpangan sedang jika Indeks Gini 0,4 – 0,5 -Ketimpangan rendah jika  Indeks Gini < 0,4 Nilai  Indeks  Gini antara 0  dan  1, dimana nilai  0  menunjukkan  tingkat  pemerataan  yang sempurna,  dan  semakin  besar  nilai  Indeks  Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan.

## Indeks Williamson
Indeks  Williamson  yang  diperkenalkan oleh  Williamson,  merupakan  metode  untuk mengukur ketidakmerataan regional. Metode ini diperoleh dari perhitungan perkapita dan jumlah penduduk  di  suatu  negara.  Secara  sistematis perhitungan  Indeks  Williamson  adalah  sebagai berikut :
Dimana :
IW = Indeks Williamson Yi = PDRB perkapita di Kabupaten/kota  i Ȳ = PDRB rata-rata per kapita di Provinsi fi = Jumlah penduduk di Kabupaten/kota i n
= Jumlah penduduk di Provinsi.
Besarnya  Indeks  Williamson  ini  bernilai positif  dan  berkisar  antara  angka  nol  sampai dengan  satu.  Semakin  besar  nilai  indeks  ini (mendekati  angka  satu)  berarti  semakin  besar tingkat  ketimpangan  pendapatan  antar  daerah dalam  wilayah  tersebut.  Sebaliknya  semakin kecil  nilai  index  ini  (mendekati  angka  nol) berarti  semakin  merata  tingkat  pemerataan pendapatan  antar  daerah  dalam  wilayah tersebut.
Kriteria untuk mengetahui tingkat ketimpangan  pendapatan  antar  daerah,  apakah ada  ketimpangan  tinggi,  sedang  atau  rendah. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut :
-Ketimpangan Tinggi jika IW > 0,5 -Ketimpangan Sedang jika IW = 0,35 – 0,5 -Ketimpangan Rendah jika IW < 0,35.
Namun  demikian  Index  Williamson  ini mempunyai  kelemahan  yakni  penghitungan  ini baru menggambarkan tingkat pendapatan secara global  sejauh  mana  dan  berapa  besar  bagian yang diterima oleh kelompok yang berpendapatan  rendah  atau  miskin  bertambah tidak tampak dengan jelas (Sjafrizal, 2008).

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang,  maka perumusan masalah adalah bagaimana distribusi  pendapatan  antar  daerah  pada tingkat  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Sulawesi Utara ?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  perumusan  masalah,  maka yang  menjadi  tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui distribusi pendapatan antar daerah  pada  tingkat  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi Sulawesi Utara.

## Manfaat Penelitian
Kegunaan  penelitian  ini  bermanfaat untuk:
1.  Bagi  pemerintah  Sulawesi  Utara  sebagai sumber  informasi  tentang  pendapatan distribusi antar daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
2.  Bagi  peneliti  sebagai  suatu  analisis  untuk mengetahui distribusi pendapatan daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
3.  Bagi  mahasiswa  atau  yang  memerlukan, dapat  di  jadikan  referensi  kajian  dalam bidang penelitian serupa.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Lokasi Dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan dari bulan Oktober 2017 sampai bulan Februari 2018 di  Provinsi Sulawesi Utara.
Jenis Data Penelitian ini menggunakan data Sekunder.  Data  tersebut  dikumpulkan  dan diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Sulawesi  Utara  dan  dinas-dinas  pemerintah lainnya yang terkait.

## Konsepsi Pengukuran Variabel
Adapun  variabel-variabel  yang  diukur dalam penelitian ini mencakup :
1. Jumlah  Penduduk  adalah  jumlah  penduduk
Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/kota (jiwa/tahun) kurun waktu tahun 2012-2016
2. Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB), adalah  seluruh  nilai  tambah  produk  yang dihasilkan  yang  ditimbulkan  dari  beberapa sektor  perekonomian  di  Provinsi  Sulawesi Utara  menurut  lapangan  usaha  atas  dasar harga konstan tahun 2012-2016
3. Rata-rata  pengeluaran  atau  pendapatan rumah  tangga  yang  dihasilkan  di  Provinsi Sulawesi utara.

## Analisis Data
Guna untuk mengetahui distribusi pendapatan  antar  daerah  di  Provinsi  Sulawesi Utara  dapat  di  analisis  dengan  menggunakan indeks ketimpangan Williamson, yaitu merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat  ketimpangan  daerah  atau  disparitas pendapatan  di  suatu  wilayah.  Adapun  Indeks Williamson di formulasikan sebagai berikut :
Keterangan: IW = Indeks Williamson Yi = PDRB per kapita di kabupaten ke i Ȳ = PDRB rata-rata per kapita di Provinsi fi = jumlah penduduk kabupaten ke i n = jumlah penduduk Provinsi Kriteria untuk mengetahui tingkat ketimpangan  pendapatan  antar  daerah,  apakah ada  ketimpangan  tinggi,  sedang  atau  rendah. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut : -Ketimpangan Tinggi jika IW > 0,5 -Ketimpangan Sedang jika IW = 0,35 – 0,5 -Ketimpangan Rendah jika IW < 0,35.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Utara
Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sulawesi  Utara  terletak  di  jazirah  utara  Pulau Sulawesi  dan  merupakan  salah  satu  dari  tiga Provinsi  di  Indonesia  yang  terletak  di  sebelah utara  garis  khatulistiwa.  Dilihat  dari  letak geografis Provinsi Sulawesi Utara terletak pada 0°LU-3°LU dan 123°BT-126°BT.
Luas  Wilayah  Sulawesi  Utara  tercatat 13,850 km² yang terbagi atas 11 Kabupaten dan 4  Kota.  Jumlah  penduduk  di  wilayah  Provinsi Sulawesi  Utara  pada  tahun  2016  adalah  2  436 921  jiwa  di  wilayah  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi  Sulawesi  Utara,  dimana  jumlah penduduk  terbanyak  berada  di  wilayah  Kota Manado  dengan  jumlah  427  906  jiwa,  yang kemudian  diikuti  oleh  jumlah  penduduk  di wilayah  Kabupaten  Minahasa  dengan  jumlah 332  190  jiwa.  Sedangkan  jumlah  penduduk tersedikit berada di wilayah Bolaang Mongondow Timur dengan jumlah 68 692 jiwa, yang  disusul  oleh  jumlah  penduduk  di  wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan jumlah 63 207 jiwa.

## Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Utara
Masalah  kemiskinan  merupakan  salah satu  persoalan  mendasar  yang  menjadi  pusat perhatian  di  seluruh  nagara  khususnya  di Provinsi  Sulawesi  Utara.  gambaran  juga tentang kebutuhan sosial, termasuk
keterkucilan  sosial  biasanya  di  bedakan  dari
Distribusi Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara………….(Bella Laloan, Gene Kapantow, Oktavianus Porajouw)
kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah  politik  dan  moral  dan  tidak dibatasi  pada  bidang  ekonomi.  Gambaran tentang  kurangnya  penghasilan  dan  kekayaan yang memadai dengan mencari objek penghasilan  di  luar  profesi  secara  halal. Kompleksnya masalah kemiskinan
membuatnya
terus
menjadi masalah fenomenal  di  belahan  dunia  khususnya  di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Tabel 1 tingkat  kemiskinan  Kabupaten  /  Kota  di Provinsi Sulawesi Utara terjadi fluktuatif dari tahun ke tahun.
Dengan  melihat  Tabel  1  pada  tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami kenaikan dari 7,63  persen  menjadi  8,50  persen  kemudian tingkat kemiskinan Sulawesi Utara menunjukkan trend positif dengan mengalami penurunan  8,26  persen  pada  tahun  2014, tetapi naik kembali 8,65 persen di tahun 2015 dan  tingkat  kemiskinan  Sulawesi  Utara kembali  mengalami  tanda  positif  dengan mengalami penurunan menjadi 8,34 persen di tahun 2016.

## Hasil Analisis Data

## Indeks Gini Ratio Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara
Hasil  pengukuran  Indeks  Gini  dengan melihat data BPS dihitung pada tahun 2012 – 2016, berdasarkan Tabel 2.
Berdasarkan Tabel 2 ketimpangan distribusi  pendapatan  di  Kabupaten/kota  pada tahun  2012  sampai  tahun  2016  menunjukkan terjadinya  fluktuasi.  Nilai  Indeks  Gini  pada tahun  2012  0,43  turun  menjadi  lebih  merata  di tahun  2016  dengan  nilai  Indeks  Gini  0,39,  ini mengidentikasikan  bahwa  distriusi  pendapatan di Sulawesi Utara relatif merata.
Kabupaten/Kota  nilai  Indeks  Gini  yang cenderug  menurun  terjadi  di  Kabupaten Minahasa  dari  nilai  Indeks  Gini  0,41  turun menjadi 0,36 di tahun 2016. Nilai Indeks Gini Kota Bitung juga di tahun 2012 dari 0,46 naik di tahun 2014 tetapi secara umum mengalami penurunan  nilai  Indeks Gini  di  tahun  2016 menjadi  0,35.  Secara  umum  Kabupaten/Kota yang nilai Indeks Gini tertinggi atau mengalami ketidakmerataan pendapatan terjadi di Kabupaten  Minahasa  Utara  dari  tahun  2012 sampai  tahun  2016  dengan  kisaran  nilai  Indeks Gini  0,45  sampai  0,43  walaupun  masih termasuk dalam ketimpangan sedang. Sementara itu nilai Indeks Gini terendah terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten  Bolaang  Mongondow  dimana  nilai Indeks Gininya masing-masing 0,30 dan 0,31 di tahun 2016. Tetapi juga ada daerah-daerah yang nilai  Indeks  Gininya  relatif  merata  seperti Kabupaten  sangihe,  Kabupaten  Kepulauan Sitaro,
Kabupaten Kepulauan
Talaud,
Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Timur  dan Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara.  Tetapi
walaupun secara umum pendapatan di Kabupaten/Kota  ini  merata  tetapi  pemerataan tersebut  bukan  berarti  menunjukkan  tingkat kemakmuran, karena ternyata Kabupaten Minahasa  Tenggara  dengan  nilai  Indeks Gininya  merata  tetapi  tingkat  kemiskinannya sangat  tinggi,  artinya  kemungkinan  besar  di Kabupaten Minahasa Tenggara, tingkat pendapatannya  merata  tetapi  dalam  tingkat pendapatan yang rendah.
Dan mengidentikasikan bahwa di daerah- daerah  tersebut  ada  sekelompok  masyarakat yang  memiliki  pendapatan  yang  tinggi  dan  ada sekelompok masyarakat yang memiliki pendapatan  yang  rendah,  hal  ini  dapat  juga  di sebabkan  karena  sangat  bervariasinya  peluang atau kesempatan untuk meningkatkan pendapatan,  yang  menyebabkan  perbedaan pendapatan yang terjadi di masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.
Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi   Sulawesi Utara (Indeks Williamson)
Tingkat ketimpangan  wilayah antar Kabupaten/Kota memberikan gambaran tentang perkembangan  pembangunan  di  Kabupaten/ Kota  di  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Untuk memberikan gambaran tentang kondisi, perkembangan daerah diwilayah Provinsi Sulawesi  Utara  yang  dilihat  dari  PDRB  per kapita  antar  Kabupaten/Kota  dan  bisa  dilihat pada  Tabel  3  Indeks  Williamson  Provinsi Sulawesi Utara.
Tabel  3.      Indeks  Williamson  Provinsi    Sulawesi Utara Tahun 2012 – 2016 Tahun Indeks Williamson 2012 0,47 2013 0,47 2014 0,48 2015 0,48 2016 0,54 Sumber: Data Olahan
Tabel  3  menunjukkan  ketimpangan  antar Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  dari tahun 2012 sampai Tahun 2016 ada kecenderungan naik, pada tahun 2012 nilai Indeks Williamson  sebesar  0,47  naik  menjadi  0,54  pada tahun  2016.  Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat diartikan bahwa antar Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi  Utara  terjadi  ketimpangan  pendapatan yang  relatif  tinggi.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari perbedaan  kemampuan  tiap  daerah,  juga  faktor pemilikan  sumber  daya  alam  dan  persebaran penduduk  yang  berimplikasi  terhadap  nilai tambah  bruto  (PDRB)  dalam  perekonomian  antar daerah.  Dari  tahun  2012  Sampai  tahun  2016 Indeks  Williamson  cenderung  meningkat,  pada tahun  2012  tingkat  kesenjangan  Kabupaten/Kota di  Provinsi  Sulawesi  Utara  adalah  0,47  dan  pada tahun  2013  tingkat  kesenjangan  naik  dari  tahun sebelumnya    menjadi  0,47  dan  pada  tahun  2014 dan  2015  terjadi  tingkat  kesenjangan  pendapatan dengan  nilai  Indeks  Williamson  masing-masing 0,48.
Pada  tahun  2016  menjadi  tahun  yang tingkat  kesenjanganya  meningkat  di-bandingkan dengan  tahun-tahun  sebelumnya  dengan  Indeks Williamson  0,54  dan  jika  di  sesuaikan  dengan kriteria  Indeks  Williamson,  tahun  2016  menjadi tahun yang tingkat ketimpangannya tinggi dan ini meng-identikasikan bahwa pembangunan wilayah yang  terjadi  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sulawesi  Utara  pada  tahun  2016  mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan antar wilayah  dari  kategori  sedang  menjadi  tinggi  atau pembangunan  wilayah  tidak  merata.  Perbedaan- perbedaan tersebut yang meng-akibatkan terjadinya  kesenjangan  khususnya  di  Provinsi Sulawesi  Utara  yang  menyebabkan    perbedaan pendapatan  dan  tidak  meratanya  pembangunan yang  hanya  terfokus  pada  daerah-daerah  tertentu saja sehingga meng-akibatkan kesenjangan dan ini terlihat  jelas  dengan  perbedaan  gaya  hidup masyarakat  yang  juga  merupakan  bukti  lain  dari ketimpangan  khususnya  yang  terjadi  di  Provinsi Sulawesi Utara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Distribusi pendapatan antar
Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara meningkat dari ketidakmerataan sedang pada tahun 2012 (IW  =  0,47)  menjadi  ketidakmerataan  tinggi pada  tahun  2016  (IW  =  0,54).  Distribusi pendapatan  di  Sulawesi  Utara    berdasarkan Indeks  Gini  Sulawesi  Utara  relatif  merata ditunjukan  dengan  nilai  Indeks  Gini  pada tahun 2012 0,43 turun menjadi lebih merata di tahun 2016 dengan nilai Indeks Gini 0,39.
Distribusi Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara………….(Bella Laloan, Gene Kapantow, Oktavianus Porajouw)

## Saran
Adanya  ketimpangan  pendapatan  per- kapita  antar  daerah  menyebabkan  pentingnya bantuan  pembangunan  dari  pemerintah  pusat kepada  daerah-daerah  yang  tertinggal  dan hendaknya  disesuaikan  dengan  situasi  dan kondisi  di  daerah  masing-masing  sehingga diharapkan  daerah  yang  tertinggal  mampu mengejar  daerah  yang  sudah  maju.  Bagi Kabupaten/Kota  yang  masuk  dalam  daerah sudah maju memberikan bantuan bagi  daerah tertinggal  berupa  pembiayaan  program  pem- berdayaan  masyarakat  yang  dapat  me- ningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Sulawesi Utara.  2012  –  2016.  Data  Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Utara.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  Sulawesi Utara. 2017.Data Tingkat Kemiskinan.
Kuncoro,  2004.  Teori  Pembangunan  Ekonomi. Balai Pustaka. Jakarta.
Rustiadi, 2011. Perencanaan  dan  Pengembangan Wilayah.  Crestpen  Press  Dan  Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
Sjafrizal.      2008.      Ekonomi      Regional    Teori dan    Aplikasi.  Baduose  Media.Padang Sumatera Barat.
Tambunan. 2001.  Perekonomian  Indonesia: Teori dan  Temuan  Empiris,  Ghali  Indonesia, Jakarta. Todaro, Michael P. 2000. Ekonomi
Pembangunan. Erlangga. Jakarta.
Todaro  M.P. 2006. Pembangunan  Ekonomi  di Dunia Ketiga, PT Erlangga, Jakarta.