Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.16, No.1 Januari 2012, hlm. 157–166 Terakreditasi SK. No. 64a/DIKTI/Kep/2010 http://jurkubank.wordpress.com
Korespondensi dengan Penulis: Ike Kusdyah Rachmawati : Telp./Fax. +62 341 478 877 E-mail: kusdyah_ike@yahoo.com

## FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP PENINGKATAN AKSES PERMODALAN DI PROPINSI JAWA TIMUR

## Ike Kusdyah Rachmawati
STIE Asia Malang Jl. Soekarno Hatta - Rembuksari No.1A Malang, 65141

## Abstract
This study aimed to analyze the critical success factors program people’s business credit against increasing capital access in East Java. It used qualitative and quantitative approaches and it used descriptive analysis that analyzed the contribution program assistance to micro and small groups and various internal and external constraints, and used Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine the priority level of the factors that affected the Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sample of this study was the banking, micro business, small business, business and service / technical institutions in East Java. The research was done in the 3 (three) districts which were Sidoarjo regency, Malang and Surabaya. Based on the results of the AHP, access to services and KUR performance could be improved by considering some factors and sub   factors that influenced it, among others: candidate’s prospects debtor, office of technical capacity, policy and resources banking, and macro factors. Macro factors were factors that should always be monitored. The responsible party for this macro was a BI factor as the banking authorities.
Key words : financial inclusion, credit, small management enterprise (SMEs).
Usaha mikro dan kecil merupakan wujud nyata dari self employed yang dilakukan masyarakat lapis bawah dalam rangka bertahan hidup. Melalui usaha-usaha produktif tersebut, mereka percaya dapat dan mampu untuk mengangkat masyarakat dirinya dari lembah kemiskinan. Keteguhan dan ketangguhan usaha mikro dalam menjaga keber- langsungan usaha beriringan dengan menjaga ke- berlangsungan hidup mereka. Keberadaan usaha mikro dan kecil dalam struktur ekonomi Indone- sia, nampak jelas bahwa 51,2 juta unit usaha yang terdampar di belahan Indonesia, (99,97 %) adalah usaha ekonomi yang melibatkan rakyat dalam
jumlah besar, atau dalam bahasa pemerintah biasa dinamakan “usaha mikro”, “usaha kecil” dan “usaha menengah”. Kontribusinya yang signifikan dalam perekonomian nasional, maka penting upaya pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil dan menengah dari berbagai pihak, baik pemerintah, kalangan perbankan maupun lembaga- lembaga internasional.
Namun di balik berbagai potensi ekonomi yang melekat pada usaha mikro dan kecil, terdapat kendala yang dialami oleh usaha mikro dan kecil, seperti kebanyakan usaha mikro lainnya, kurang dikelola secara profesional. Beberapa kendala yang

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 16, No.1, Januari 2012: 157–166
menyulitkan sektor usaha mikro dan kecil dapat berkembang lebih cepat, diantaranya adalah: kesu- litan usaha mikro dan kecil menembus pasar ( li- mited access to market ), kelemahan kemampuan pe- ngembangan dan penguatan usaha ( low level of ca- pability ), dan kesulitan UMKM mendapatkan sum- ber pembiayaan dari lembaga keuangan formal ( limited access to financial sector ). Usaha mikro dan kecil yang sebagian besar bergerak di sektor infor- mal memiliki akses yang lemah terhadap kredit perbankan. Salah satu penyebabnya diduga adalah alasan persyaratan administrasi perbankan, ter- utama persoalan collateral atau jaminan yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha mikro dan kecil.
Berbagai kendala tersebut, tentulah menjadi perhatian yang serius dalam rangka pemberdaya- an usaha mikro dan kecil. Pemerintah sangat me- nyadari bahwa usaha mikro dan kecil dapat mem- bantu dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Tentunya diperlukan langkah-langkas strategis, sa- lah satu diantaranya melalui pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sehingga elemen penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi adalah mengoptimalkan kotribusi sektor keuangan melalui perbaikan akses terhadap pendanaan usaha mikro dan kecil. Penyediaan akses terhadap pembiayaan tidak dapat dilepaskan dari ke- ikutsertaan sektor perbankan. Karena ketiadaan akses terhadap pembiayaan yang memadai layak- nya tembok menghalangi seseorang untuk keluar dari kemiskinan.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) lahir sebagai respon dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007. Melalui program KUR diharapkan dapat menjadi solusi bagi keterbatasan usaha mikro dan kecil yang secara ekonomi fea- sible namun belum bankable dalam mengembangkan kapasitas usaha sehingga mampu menjadi bagian efektif dalam program penanggulangan kemiskin- an. Di samping itu, melalui program KUR, peme- rintah mengharapkan adanya akselerasi/percepat- an pengembangan kegiatan perekonomian ter- utama di sektor riil, dalam rangka penang -
gulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hal yang menarik adalah bagaimana meng- analisis faktor penentu keberhasilan program kredit usaha rakyat terhadap peningkatan akses permo- dalan bagi usaha mikro dan kecil di Propinsi Jawa Timur.
Beberapa penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya memberikan hasil yang beragam, seperti penelitian yang dilakukan oleh Retnadi (2008) menunjukkan bahwa kendala dalam penya- luran KUR, antara lain: (1) belum adanya pema- haman yang seragam terhadap skim KUR, baik oleh para petugas bank di lapangan maupun masyarakat, sehingga mungkin saja masih ada be- berapa penyimpangan dan persepsi yang keliru tentang KUR, misalnya: tentang ketentuan agunan, persyaratan administrasi, sumber dana KUR, beroperasinya para calo KUR mikro. (2) Pemenuhan tenaga pemasaran KUR tidak bisa dilakukan se- ketika oleh perbankan namun harus dilakukan se- cara bertahap. Hal ini terjadi karena pemberian KUR harus dilaksanakan sesuai prinsip kehati- hatian dalam perbankan sehingga diperlukan kom- petensi tenaga kerja yang sesuai. (3) Adanya per- ubahan kondisi makro-ekonomi, misalnya: kenaik- an inflasi, kenaikan suku bunga, dan lain-lain yang menyebabkan permintaan kredit menurun.
Setyobudi (2007) mengemukakan peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM mengalami perubahan paradigma, namun bukan berarti kebijakan dan strategi untuk mendukung UMKM menjadi berkurang tetapi disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dukungan Bank Indonesia melalui kebijakan yang bersifat demand side maupun supply side bertujuan untuk lebih meningkatkan upaya-upaya akses UMKM kepada perbankan melalui mekanisme hu- bungan bisnis yang saling menguntungkan se- hingga dapat berkesinambungan.
Zhao, et al. (2006) menyatakan bahwa selain aspek modal atau jaminan sebagai salah satu faktor yang menentukan, faktor lain seperti skala usaha,

## Faktor Penentu Keberhasilan Program Kredit Usaha Rakyat terhadap Peningkatan Akses Permodalan di Propinsi Jatim
kesepakatan perjanjian bank, hubungan baik de- ngan pihak bank. Faktor lain dari finansial, asset debt ratio , net profit dan pendapatan serta skor kredit bukan faktor yang menentukan dalam mendapat- kan pinjaman bank. Dari beberapa faktor, justru aspek skala usaha yang berperan signifikan pada SMEs di Chendu City Capital of Southwestern China’s Sichuan Province
Penelitian lain yang dilakukan oleh Syarif (2011) KUR merupakan model perkreditan yang inovatif yang sangat bermanfaat bagi UMKM untuk mendukung peningkatan produksi dan penda- patan UMKM, oleh sebab itu program KUR harus dipertahankan dan dikembangkan oleh pemerin- tah dan kalangan stakeholder lainnya dengan meng- atasi semua masalah yang menjadi kendala dalam pengembangan program tersebut.
Menurut Muna (1988) bahwa prosedur pem- berian pinjaman merupakan kendala bagi kelom- pok miskin khususnya di pedesaan untuk berhu- bungan dengan lembaga perkreditan normal yang menerapkan sistem administrasi keuangan mo - dern, yang masih sulit dimengerti oleh mereka yang berpendidikan rendah. Faktor ini ber- pengaruh nyata positif karena prosedur pemberian pinjaman adalah berkaitan langsung dengan efisiensi dalam penggunaan waktu, tenaga dan dana dalam pengajuan kredit.
Lebih lanjut Soemardjan (1988) mengemu- kakan bahwa dalam struktur sosial masyarakat kelas gurem sebenarnya tidak diperlukan tindakan preventif yang berlebihan dari lembaga perkredit- an karena mereka selalu mengingat dengan baik jumlah hutang-hutang mereka selain itu menje- laskan prosedur pemberian kredit  dari lembaga keuangan formal dapat menyebabkan meningkat- nya biaya pinjaman yang harus ditanggung oleh para peminjam.
Fatoki & Smit (2011) menyatakan terdapat 9 faktor yang menjadi kendala dalam penyaluran kredit pada usaha kecil menengah (SMEs) di South Africa. Secara internal, antara lain: kompetisi
manajerial, permodalan, jaringan dan terbatasnya informasi bisnis, sedangkan secara eksternal dibe- dakan atas: lingkungan, legalitas, persepsi etika, kejahatan dan korupsi.
Bowen, et al . (2009) menambahkan bahwa tantangan dan kendala pengembangan SMEs di Nairobi Kenya, antara lain: kompetisi dengan usaha besar, kendala kredit, rendahnya impor dan ketidaknyaman serta pengumpulan utang. Yang berperan dominan dalam penelitian ini menurut Bowen, et al . (2009) adalah kendala perkreditan. Penelitian ini menawarkan strategi yang mungkin dapat menjadi solusi dalam pengembangan SMEs di Nairobi Kenya adalah sebagai berikut: keadilan harga, pemberian diskon, penawaran khusus, tersedia produk yang bervariasi, pelayanan dan layanan berkelanjutan. Hal ini bisa berhasil kalau mengkombinasikan dari beberapa strategi tersebut.
Dari tulisan dan penelitian yang telah dilaku- kan peneliti sebelumnya sudah ada yang membahas tentang bagaimana menyalurkan KUR dengan baik dan tepat sasaran, kendala dalam penyaluran KUR, peran bank dalam penyaluran KUR, aspek modal sebagai penentu keberhasilan, model kredit yang inovatif, dan prosedur pemberian kredit namun dari penelitian yang ada belum ditemukan pemba- hasan keberhasilan program KUR dangan meng- gunakan metode Analitic Hierarchy Process (AHP), dimana mengulas secara mendalam aspek inter- nal dan eksternal dalam penyaluran KUR dan un- tuk melihat elemen apa yang paling dominan da- lam menentukan keberhasilan kinerja program KUR.
Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penyaluran program KUR di Propinsi Jawa Timur, untuk menganalisis berbagai faktor eksternal mau- pun faktor internal dalam pengelolaan program KUR, serta kecenderungan keberhasilan program KUR di Propinsi Jawa Timur, dan untuk meng- analisis faktor-faktor penentu keberhasilan pelak- sanaan penyaluran KUR di Propinsi Jawa Timur.

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 16, No.1, Januari 2012: 157–166

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian dengan mengunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan memakai analisis deskriptif yang meng- analisis kontribusi program bantuan kepada ke- lompok usaha mikro dan kecil dan berbagai ken- dala internal dan eksternalnya, serta memakai Analitic Hierarchy Process (AHP) untuk mengetahui tingkat prioritas faktor-faktor yang memengaruhi dalam penyaluran KUR. Sampel penelitian ini ada- lah perbankan, pelaku usaha mikro, pelaku usaha kecil, usaha dan dinas/instansi teknis di propinsi Jawa Timur. Adapun lokasi penelitian di lakukan di 3 (tiga) kabupaten/kota yakni Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang dan Kota Surabaya. Untuk memperoleh data dan informasi yang baik dan ter- ukur dalam kajian ini, maka untuk mengali infor- masi di lapangan mengunakan metode survei. Di samping itu untuk mendapatkan persepsi bank pelaksana, maka pengambilan data dilakukan de- ngan kuesioner dan wawancara mendalam ( in- depth interview ). Penelitian ini juga mengumpulkan persepsi pelaku usaha, pelaksana program, baik di tingkat propinsi dan kabupaten/kota terutama menyangkut pelaksanaan program KUR. Pende- katan kualitatif dilakukan dalam melihat kerangka kebijakan dan implementasi program KUR. Selain
itu penelitian ini mengunakan pendekatan kuan- titatif untuk melihat kinerja pelaksanaan program KUR dan perkembangannya.
Metode analisis data penelitian ini menguna- kan metode kualitatif dan kuantitatif. Adapun be- berapa metode analisis yang digunakan dalam ka- jian ini, antara lain: analisis deskriptif merupakan analisis statistik untuk memberi gambaran umum sesuatu yang dibahas. Analisis deskriptif dapat dijelaskan melalui angka-angka statistik maupun menggunakan gambar/grafik dan tabel. Analisis deskriptif dengan menggunakan tabulasi silang merupakan analisis sederhana tetapi cukup kuat untuk menggambarkan hubungan antar peubah dan AHP yang digunakan untuk mengetahui ting- kat prioritas faktor-faktor yang memengaruhi da- lam penyaluran KUR. Menurut Saaty (1975), AHP merupakan teori pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio dari perbandingan pasangan yang diskret maupun kontinyu. Peng- ukurannya bisa secara aktual atau dari suatu skala dasar yang mencerminkan perasaan dan prefe- rensi.
Untuk mendapatkan kejelasan variabel dan penentuan data yang diperlukan, maka variabel- variabel tersebut perlu dioperasionalisasikan. Secara sistematis operasionalisasi variabel-variabel penelitian disajikan pada Tabel 1.

## dĂďĞůϭ
Dimensi Konsep Indikator Dimensi Akses Permodalan Berbagai  upaya  untuk  meningkatkan aksesibilitas  usaha  mikro  dan  kecil terhadap  permodalan  usaha  melalui lembaga perbankan. Peraturan  Pemerintah,  UU  Perbankan,  Plafon  Kredit, Realisasi Kredit, Nasabah, Sektor Ekonomi. Faktor Internal dan Eksternal
Identifikasi faktor yang mengatur mekanisme pengelolaan dan penyaluran kredit perbankan. Administrasi kredit, jaminan dan proposal, jumlah sumber daya  manusia  pelaksana  kredit,  evaluasi  dan  monitoring kredit. Faktor Penentu Kredit  Usaha Rakyat Identifikasi berbagai faktor yang dapat menentukan  keberhasilan  penyaluran kredit. (1) Calon debitur yang dicerminkan oleh informasi KUR, kelayakan  usaha,  dan  agunan,  (2)  Kebijakan  dan sumberdaya  perbankan yang dicerminkan oleh jaringan, account officer dan risiko kredit, (3) Kapasitas dinas teknis yang  dicerminkan  oleh  sosialisasi  dan  koordinasi, pendampingan  usaha  dan,  (4)  Lingkungan  makro  yang dicerminkan  oleh  kebijakan  perbankan  dan  kenaikan suku bunga
dĂďĞůϮ Indikator Jumlah (dlm jutaan) Plafon KUR (dlm Rp. Jutaan) 4.9 9. 22 Outstanding KUR (dlm Rp. Jutaan) 2.288.493 Debitur (orang) 656.127 Persentase KUR Dari Nasional *) 14,12 % Persentase Debitur dari Nasional *) 17,21 % dĂďĞůϯ Bank Pelaksana Jumlah (dlm jutaan) Bank Mandiri 11 .394 BTN 51.857 Bank Rakyat Indonesia (KUR Ritel) 362.819 Bank Rakyat Indonesia (KUR Mikro) 739. 59 BNI 175.87 Bank Bukopin 54.564 Bank Syariah Mandiri 3 .253 Bank Jatim 763.676 Total 2.288.492
Tabel 1. Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

## Faktor Penentu Keberhasilan Program Kredit Usaha Rakyat terhadap Peningkatan Akses Permodalan di Propinsi Jatim

## HASIL
Berdasarkan Adendum II ( Memorandum of Understanding/ MoU) Departemen Teknis, perbank- an, lembaga penjamin yang ditanda tangani tanggal 12 Januari 2010, terdapat peningkatan jumlah bank pelaksana yang semula 6 bank umum menjadi 19 bank yang terdiri dari 6 bank umum dan 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Adapun Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berpartisipasi antara lain: Bank DKI, BPD Jabar dan Banten, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Barat, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Selatan, BPD Sulawesi Selatan, BPD Sulawesi Utara, BPD Maluku dan BPD Papua.
Untuk mengetahui jumlah penyebaran jaringan dan sekaligus indikator penyaluran kredit kantor cabang bank pelaksana KUR di Propinsi Jawa Timur. Tabel 2 merupakan ringkasan indi- kator dalam penyaluran kredit di Propinsi Jawa Timur.
Tabel 2. Ringkasan Indikator Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Jawa Timur
ga masyarakat banyak mendapat informasi yang jelas tentang program KUR. Pada sisi lain bisa juga disebabkan jumlahnya dan penyebaran jumlah kantor cabang bank pelaksana KUR pada daerah di pulau Jawa.
Tabel 3 berikut ini merupakan data penyalur- an kredit usaha rakyat pada beberapa bank yang beroperasi di Jawa Timur.
Tabel 3. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada Bank Pelaksana di Jawa Timur Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur (diolah) Keterangan : *) Outstanding dan Debitur KUR per 31 Desember 2010.
Data realisasi KUR di Propinsi Jawa Timur sampai dengan akhir 31 Desember 2010 tercatat sebesar Rp4.909.022 miliar untuk jumlah debitur sebesar 656.127 nasabah. Sementara itu Propinsi Jawa Timur berhasil merealisasikan KUR terbanyak dengan proporsi masing-masing sebesar 14,12% atau Rp.2.288.493 juta. Tingginya angka penyaluran KUR di Propinsi Jawa Timur disebabkan oleh faktor sosialisasi dan koordinasi yang baik, sehing-
Selanjutnya faktor-faktor internal dalam proses penyaluran KUR bagi bank pelaksana dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Faktor-Faktor Internal dalam Proses Penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi Bank Pelaksana KUR
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur (diolah)
Di samping faktor internal bank pelaksana juga memperhatikan faktor-faktor eksternal  yang juga memengaruhi proses‘penyaluran KUR. Temu- an lapangan beberapa faktor eksternal yang
Indikator Jumlah (dlm jutaan) Plafon KUR (dlm Rp. Jutaan) 4.909.022 Outstanding KUR (dlm Rp. Jutaan) 2.288.493 Debitur (orang) 656.127 Persentase KUR Dari Nasional *) 14,12 % Persentase Debitur dari Nasional *) 17,21 %
Bank Pelaksana Jumlah (dlm jutaan) Bank Mandiri 110.394 BTN 51.857 Bank Rakyat Indonesia (KUR Ritel) 362.819 Bank Rakyat Indonesia (KUR Mikro) 739.059 BNI 175.870 Bank Bukopin 54.564 Bank Syariah Mandiri 30.253 Bank Jatim 763.676 Total 2.288.492 Indikator Faktor-Faktor Internal Prioritas Keterbatasan Sumberdaya Account Officer (AO) yang menangani Kredit Usaha Rakyat I Media/leafleat/brosur tentang program Kredit Usaha Rakyat. II Jangkauan pelayanan Bank Pelaksana KUR. III Pemahaman tentang program KUR di tingkat pelaksana (AO) di masing-masing Bank
Pelaksana IV
Vol. 16, No.1, Januari 2012: 157–166

## dĂďĞůϱ
Indikator Faktor-Faktor Eksternal Prioritas Persepsi atau pemahaman tentang program KUR (di tingkat dinas teknis dan pelaku usaha) I Kondisi makro ekonomi II Program kredit pemerintah terkait usaha mikro dan kecil dengan subsisi bunga, selain KUR II Koordinasi Dinas Terkait IV
banyak ditemui oleh bank pelaksana KUR antara lain adalah adanya persepsi yag kurang tepat ten- tang KUR, misalnya yang berkaitan dengan keten- tuan agunan, persyaratan administrasi dan sumber dana KUR, serta program kredit lain dari pemerin- tah yang mengunakan subsidi bunga. Dalam hal proses pelaksanaan penyaluran KUR, bank pelak- sana mengunakan analisis kredit sebagai alat untuk mengambil keputusan.
Tabel 5. Faktor-Faktor Ekternal dalam Proses Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bagi Bank Pelaksana KUR
masalahan pelaksanaan KUR. Faktor-faktor ter- sebut dapat dilihat pada Tabel 6.
Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa faktor- faktor penentu akses layanan KUR adalah prospek calon debitur, kapasitas dinas teknis, kebijakan dan sumberdaya perbankan, dan lingkungan makro dari keempat faktor tersebut berdasarkan perhi- tungan bobot dengan menggunakan AHP prospek calon debitur merupakan skala prioritas pertama yang harus diperhatikan, sedangkan faktor lainnya diurutkan berdasarkan nilai bobot yang ada. Ber- dasarkan hasil AHP tersebut, akses layanan dan kinerja KUR dapat ditingkatkan dengan memper- hatikan beberapa faktor dan sub faktor yang me- mengaruhinya, antara lain: (1) Prospek calon debitur; (2) Kapasitas dinas teknis; (3) Kebijakan dan sumberdaya perbankan; (4) Faktor makro: fak- tor makro merupakan faktor yang harus selalu di- monitor, pihak yang bertanggung jawab terhadap faktor makro ini adalah BI sebagai otoritas per- bankan. BI dapat berkoordinasi dengan bank pe- laksana untuk sharing informasi terhadap hal-hal yang terkait dengan faktor makro yang tidak dapat diprediksi.

## PEMBAHASAN
Program KUR merupakan model pembiaya- an usaha mikro dan kecil dengan pendekatan fi-
Untuk menentukan skala prioritas penen- tuan keberhasilan KUR dilakukan Analytical Hier- archy Process (AHP) untuk melihat elemen apa yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan kinerja program KUR. Proses AHP dilakukan de- ngan para pakar yang selama ini mendalami per-

## Tabel 6. Skala Prioritas Faktor dan Sub Faktor Penentu Keberhasilan KUR
Klasifikasi Faktor dan Sub faktor Bobot Skala Penentu Faktor Calon Debitur 0.5398 1 Sub Faktor Agunan 0.3091 1 Sub Faktor Informasi KUR 0.2507 2 Sub Faktor Kelayakan Usaha 0.1854 3 Faktor Kapasitas Dinas Teknis 0.1979 2 Sub Faktor Pendampingan Usaha 0.6379 1 Sub Faktor Sosialisasi dan Koordinasi 0.1564 2 Faktor Kebijakan dan Sumberdaya Perbankan 0.1715 3 Sub Faktor Agunan 0.3587 1 Sub Faktor Risiko Kredit 0.2358 2 Sub Faktor Jaringan 0.0634 3 Sub Faktor Account Officer 0.0449 4 Faktor Lingkungan Makro 0.0908 4 Sub Faktor Kebijakan Perbankan 0.2344 1 Sub Faktor Kenaikan Suku Bunga 0.2149 2

## Faktor Penentu Keberhasilan Program Kredit Usaha Rakyat terhadap Peningkatan Akses Permodalan di Propinsi Jatim
Ike Kusdyah Rachmawati
nancial inclusion yang secara khusus diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil. Melalui pembiayaan dengan pendekatan financial inclusion diharapkan semakin membuka akses bagi usaha mikro dan kecil berinteraksi dengan lembaga perbankan dalam rangka mendapatkan pinjaman permodalan usaha. Program KUR bersumber dari dana perbankan, disediakan untuk keperluan modal kerja dan investasi; dan disalurkan kepada pelaku UMK perorangan dan atau kelompok usaha yang memiliki usaha feasible tetapi belum bankable. Pro- gram KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan UMKM melalui penerapan skim penjaminan kredit. Penjaminan KUR tersebut diberikan oleh perusahaan penjaminan yang melakukan kegiatan dalam bentuk penjaminan kredit atau pembiayaan untuk membantu usaha mikro dan kecil guna memperoleh kredit atau pembiayaan dari bank pelaksana.
Penyaluran KUR terus dipantau dengan seksama oleh Kementerian Negara Koperasi dan UMK selaku leading sector dari program tersebut. Adapun perkembangan penyaluran kredit dan debitur KUR sampai dengan 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Gambar 1.
Secara nasional, penyaluran KUR yang dila- kukan oleh 19 (sembilan belas) bank pelaksana KUR sampai dengan 31 Desember 2010 tercatat sebesar Rp16.203 miliar untuk 3.812.598 nasabah. Secara sektoral terdapat 2 (dua) sektor ekonomi yang me- nyerap program KUR terbesar yaitu sektor Perda- gangan, Hotel, dan Restoran (PHR) dengan porsi mencapai 63,7 % atau Rp 9.995 miliar dan sektor pertanian dengan porsi 17,1 % atau Rp2.993 miliar dari total KUR yang disalurkan. Data realisasi KUR secara nasional hingga 31 Desember 2010 mencapai Rp16.203 miliar untuk 3.812.598 nasabah yang tersebar di 33 provinsi dengan rata-rata kredit sebesar Rp9 juta per debitur. Penyaluran KUR 31 Desember 2010 untuk bank umum sebesar Rp 14.190,94 milliar untuk 3.786.366 orang dengan rata-rata kredit sebesar 8,5 juta per nasabah. Dengan bank umum terbesar melakukan penyaluran KUR yakni Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.8.969,05 milliar (55,4 % dari penyaluran KUR Nasional) un- tuk 3.666.113 nasabah. Penyaluran KUR 31 Desem- ber 2010 untuk bank BPD sebesar Rp.2.012,34 milliar untuk 26.232 orang dengan rata-rata kredit sebesar 84,3 juta per nasabah. Untuk bank BPD terbesar melakukan penyaluran KUR yakni BPD Jatim sebesar Rp780,29 milliar (4,8% dari penyaluran KUR Nasional) untuk 7.058 nasabah.

## dĂďĞůϰ
(AO) yang menangani Kredit Usaha Rakyat
Media/leafleat/brosur tentang program Kredit Usaha Rakyat. II Jangkauan pelayanan Bank Pelaksana KUR. III Pemahaman tentang program KUR di tingkat pelaksana (AO) di masing-masing Bank Pelaksana IV dĂďĞůϱ Klasifikasi Faktor dan Sub faktor Bobot Skala Penentu Faktor Calon Debitur .5398 1 Sub Faktor Agunan .3 91 1 Sub Faktor Informasi KUR .25 7 2 Sub Faktor Kelayakan Usaha .1854 3 Faktor Kapasitas Dinas Teknis .1979 2 Sub Faktor Pendampingan Usaha .6379 1 Sub Faktor Sosialisasi dan Koordinasi .1564 2 Faktor Kebijakan dan Sumberdaya Perbankan .1715 3 Sub Faktor Agunan .3587 1 Sub Faktor Risiko Kredit .2358 2 Sub Faktor Jaringan . 634 3 Sub Faktor Account Officer . 449 4 Faktor Lingkungan Makro . 9 8 4 Sub Faktor Kebijakan Perbankan .2344 1 Sub Faktor Kenaikan Suku Bunga .2149 2
'ĂŵďĂƌϭ
Gambar 1. Perkembangan Penyaluran Kredit dan Debitur KUR sampai dengan 31 Desember 2010

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 16, No.1, Januari 2012: 157–166
Beberapa indikator yang ditemukan dalam penelitian ini dalam data realisasi penyaluran KUR di Propinsi Jawa Timur sampai dengan akhir 31 Desember 2010, disebabkan oleh faktor sosialisasi dan koordinasi, sehingga masyarakat banyak men- dapat informasi yang jelas tentang program KUR, sedangkan jumlah penyebaran jaringan kantor ca- bang bank pelaksana KUR di Propinsi Jawa Timur makin bertambah.
Telaah empiris dikatakan oleh Fatoki & Smit (2011) bahwa informasi bisnis menjadi aspek inter- nal yang sangat penting dalam program ini. Dalam penelitian ini masyarakat Jawa Timur mendapat kemudahan dalam memperoleh informasi yang jelas dari dinas-dinas terkait sehingga memung- kinkan perluasan penyaluran oleh bank pelaksana dengan mudah.
Terbatasnya tenaga account officer (AO) yang menangani KUR, keterbatasan media promosi, jangkauan pelayanan dan pemahaman AO tentang KUR pada tingkat bank pelaksana, merupakan ken- dala internal dalam penyebaran penyaluran KUR ke sektor lain. Beberapa kendala internal pada bank pelaksana tersebut mengingat program KUR relatif baru, serta adanya unsur pembelajaran bagi petugas terkait dengan sistem dan prosedur kredit mikro yang sederhana dan menuntut pemantauan yang ketat. Sistem dan prosedur serta aturan main yang berbeda pada umumnya diterapkan dalam standar perbankan formal, sehingga pengelolaan bisnis tidak bisa disampaikan dengan aturan main standar perbankan formal, tetapi menuntut para- digma baru yang tentunya lebih mengunakan pen- dekatan informal dalam proses pengelolaan kredit ini. Hal ini sejalan dengan penelitian Abdurrahman (2010) dimana dikatakan bahwa penyaluran kredit pada usaha mikro, kecil dan menengah harus mem- pertimbangkan pendekatan persepsi umum yang berlaku dalam local content budaya setempat tempat bank penyalur berada. Pendekatan partisipasi dan multistakeholder menjadi hal yang patut diper- hitungkan dalam hal ini. Yang oleh Abdurrahman (2010) akhirnya dikatakan sebagai pendekatan
perspektif sosiologi. Temuan empiris lainnya oleh Fatoki & Smit (2011) yang mengatakan bahwa, ken- dala kemampuan petugas yaitu kompetisi mana- jerial menjadi bagian penting yang patut diperhatikan sebagai aspek internal dari bank pe- laksana penyaluran kredit KUR ini.
Di samping faktor internal bank pelaksana juga memperhatikan faktor-faktor eksternal yang juga memengaruhi proses‘penyaluran KUR. Temu- an lapangan, antara lain adalah adanya persepsi yang kurang tepat tentang KUR, misalnya yang berkaitan dengan ketentuan agunan, persyaratan administrasi dan sumber dana KUR, serta program kredit lain dari pemerintah yang mengunakan sub- sidi bunga. Dalam hal proses pelaksanaan penya- luran KUR, bank pelaksana mengunakan analisis kredit sebagai alat untuk mengambil keputusan. Maka pertimbangan lain yang menjadi prioritas antara lain: kemantapan cashflow usaha (kemam- puan mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktunya), potensi usaha yang dibiayai (perda- gangan, restorasi, jasa, pertanian, dan lain-lain), kemampuan usaha memajukan produksi dan menyerap tenaga kerja, memiliki catatan/laporan usaha yang memadai, serta kemampuan menyer- takan jaminan.
Hal ini sejalan dengan penelitian Suryahadi, dkk. (2010) dimana dikatakan bahwa program ke- bijakan pemerintah terkait dengan bank pelaksana penyalur kredit harus membagi kelompok– kelompok penerima kredit menjadi 3 kluster, yaitu: (1) social assistance ; (2) community empowerment; dan (3) micro enterprise empowerment yang ketiganya ingin mengeliminir adanya kendala terbatasnya penye- diaan modal.
Sejalan dengan Suryahadi, dkk. (2010) dika- takan pula oleh Zhao, et al. (2006) tidak hanya aspek penyediaan modal atau jaminan. Tapi juga skala usaha, kesepakatan perjanjian dengan bank pelaksana serta memiliki komunikasi atau hu- bungan baik dengan pihak terkait, menjadi alasan yang penting dalam program ini.

## Faktor Penentu Keberhasilan Program Kredit Usaha Rakyat terhadap Peningkatan Akses Permodalan di Propinsi Jatim
Berdasarkan hasil AHP tersebut, akses la- yanan dan kinerja KUR dapat ditingkatkan dengan memperhatikan beberapa faktor dan sub faktor yang memengaruhinya, antara lain: (1) Prospek calon debitur: prospek calon debitur dapat diang- gap sebagai customer dari KUR, eksisting kondisi pelaku usaha mikro dan kecil masih belum dapat mengakses modal karena dianggap tidak bankable, lembaga penggagas KUR dapat bertindak sebagai lembaga yang menyediakan basis data pelaku usaha mikro dan kecil dan melakukan pembinaan kepada UMKM untuk meningkatkan kinerja UMKM agar memiliki kriteria standar dalam mengakses modal. Untuk itu 3 hal yang harus di- penuhi, yaitu: jaminan, kelayakan usaha dan administrasi yang perlu disosialisasikan kepada UMKM; (2) Kapasitas dinas teknis: dinas teknis selaku pembina diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai potensi pelaku usaha mikro dan kecil dan sekaligus memahami permasalah yang dihadapi oleh pelaku usaha. Dengan demikian dinas teknis mempunyai basis data pelaku usaha mikro yang prospektif untuk mengajukan permodalan melalui program KUR. Di samping itu dinas teknis juga dapat membantu penguatan kelembagaan pelaku usaha mikro dan kecil; (3) Kebijakan dan sum- berdaya perbankan: pihak perbankan sebagai penyedia dana dan eksekutor KUR perlu mening- katkan performance bank itu sendiri baik persepsi bank, ketersediaan jaringan, dan ketersediaan AO (dalam terminologi Bank BRI tebih dikenal dengan Mantri KUR) untuk melayani perluasan akses ter- hadap KUR. Pihak perbankan dapat melakukan kerjasama dengan dinas teknis di masing-masing daerah sebagai penyedia basis data pelaku usaha mikro dan kecil. Melalui basis data pelaku usaha mikro dan kecil yang potensial dapat meningkat- kan penyerapan KUR agar tidak bermasalah dalam pelunasan KUR oleh UMKM; (4) Faktor Makro: faktor makro merupakan faktor yang harus selalu dimonitor, pihak yang bertanggung jawab ter- hadap faktor makro ini adalah BI sebagai otoritas perbankan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penyaluran program KUR di Pro- pinsi Jawa Timur, untuk menganalisis berbagai fak- tor eksternal maupun faktor internal dalam penge- lolaan program KUR, serta kecenderungan keber- hasilan program KUR di Propinsi Jawa Timur, dan untuk menganalisis faktor-faktor penentu keber- hasilan pelaksanaan penyaluran KUR di Propinsi Jawa Timur.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpul- kan bahwa, pelaksanaan penyaluran KUR telah da- pat direalisasi dengan baik oleh bank pelaksana KUR dengan tingginya angka penyaluran KUR di Propinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh faktor sosialisasi dan koordinasi yang baik, sehingga masyarakat banyak mendapat informasi yang jelas tentang program KUR.
Secara internal terdapat beberapa hal yang cukup menjadi kendala internal dalam proses penyaluran KUR diantaranya adalah kurangnya tenaga AO yang menangani KUR, jangkauan pela- yanan dan pemahaman AO tentang KUR pada tingkat bank pelaksana. Temuan lapangan bebe- rapa faktor eksternal yang banyak ditemui oleh bank pelaksana KUR antara lain adalah adanya per- sepsi yag kurang tepat tentang KUR, misalnya yang berkaitan dengan ketentuan agunan, per- syaratan administrasi dan sumber dana KUR, serta adanya permintaan kredit serta program kredit lain dari pemerintah yang mengunakan subsidi bunga.
Dalam penyaluran KUR menunjukkan ter- dapat beberapa faktor utama penentu keberhasilan dengan tingkatan keutamaan meliputi kesiapan da- lam pemilihan calon debitur, kapasitas dinas teknis dalam peningkatan akses informasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil, kebijakan dan sumberdaya perbankan yang memberikan berbagai kemudahan dalam penyaluran KUR dan faktor makro ekonomi yang perlu dikontrol oleh Bank Indonesia.

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 16, No.1, Januari 2012: 157–166

## Saran
Beberapa rekomendasi yang dapat disampai- kan, antara lain: perlu peningkatan koordinasi antara bank pelaksana KUR dengan dinas-dinas terkait yang terlibat dalam penandatanganan MOU untuk mensukseskan program KUR dengan mengunakan indikator beban tugas/kerja untuk masing-masing lembaga yang terlibat (fungsi identifikasi, fasilitasi, pembinaan dan pemberda- yaan untuk UKM).
Terdapat bottleneck pada alur proses adminis- trasi kredit pada perbankan, baik ditingkatan administrasi, analisis dan keputusan kredit. Kon- disi tersebut menghambat proses percepatan pe- nyaluran KUR, maka seyogyanya bermitra dengan dinas teknis untuk dapat mengambilalih dengan melatih calon usaha mikro dan kecil bagaimana mengakses kredit dan administrasi pengajuan kre- dit perbankan ( capacity building UKM).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, M. 2010. Promoting Effective Poverty Alle- viation and Rural Development in Indonesia through Micro and Macro Policies: A Sociological Perspective. A Paper Submitted to The First International Con- ference on International Relations and Develop- ment at Thammasat University Bangkok Thailand.
Bowen, M., Morara, M., & Mureithi, S. 2009. Manage- ment of Business Challenges among Small and Micro Enterprises in Nairobi-Kenya. Journal of Busi- ness Management , 2(1): 16-31.
Fatoki, O.O. & Smit, A.V.A. 2011. Constraint to Credit Acess by New SMEs in South Africa: A Supply Side Analysis. African Journal of Business Manage- ment , 5(4): 1413-1425.
Muna, N. 1988. Lembaga Kredit Pedesaan . Lembaga Pengembangan Perbankan. Jakarta.
Retnadi, D. 2008. Kredit Usaha Rakyat: Harapan dan Tantangan. Economic Review , 212 (Juni).
Setyobudi, A. 2007. Peran Serta Bank Indonesia dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan , 5(2): 29-35.
Soemardjan. 1988. Lembaga Kredit Pedesaan . Lembaga Pengembangan Perbankan Jakarta.
Suryahadi, A., Yumna, A., Raya, U.R., & Marbun, D. 2010.
Review of Government’s Poverty Reduction Strat- egies, Policies and Program’s In Indonesia - ADB. Research Report . Lembaga Penelitian Smeru Re- search Institute. Jakarta.
Susilo, Y.S. 2010. Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Propinsi DIY. Jurnal Keuangan dan Perbankan , 14(3): 467-478.
Sutopo, W. 2005. Hubungan antara Lembaga Keuangan Mikro dan Kontribusi Usaha Kecil dalam Pengentasan Kemiskinan . Manajemen Usahawan Indonesia , No.01/XXX/ Januari: 3-12.
Syarif, T. 2011. Prospek dan Kendala KUR dalam Mendukung Perkuatan Permodalan UMKM . Edisi 10 Januari. http://www.smecda.com. (Diakses tanggal 23 September 2011).
Zhao, H., Wu, W., & Chen, X. 2006. What Factors Affect Small and Medium-sized Enterprise’s Ability to Borrow from Bank: Evidence from Chengdu City. Working Papers of the Business Institute Berlin at the Berlin School of Economics . Badensche Str. 50-51, D- 10825.