## Implikasi Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kereta Cepat Jakarta- Bandung Di Kabupaten Bekasi

## Vina Silvia, Fifiana Wisnaeni, Irawati
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : vinasilvia99@gmail.com

## Abstract
The  Land  acquisition  law  stipulates  that  the  implementation  of  development  for  public  interest implemented by the indemnity provision of decent and fair to pay attention to the balance between the interests of development and interests of the community. Unfortunately, the implementation of the  construction  of  the  Fast  Train  from  Jakarta  to  Bandung  in  Bekasi  District  occurs  various deviations that could adversely impact parties affected. The purpose of this article is to analyze the various  impacts  and  offers  the  ideal  formula  of  development  for  the  public  interest.  The  method used in this article is a juridical empirical approach socio-legal. A variety of obstacles both related to the substance of the law, legal structures, culture and legal implications detrimental to the public good  concerns  the  economic  aspect,  soil  function,  psychological  and  social.  Therefore,  the necessary reformulation of the procurement of land based on the conception of justice through the suppression of the distribution of rights and obligations and a fair deal to materialize social justice and the guarantee of legal protection for the parties.
Keywords: land acquisition; fast train; social justice

## Abstrak
Undang-undang  Pengadaan  Tanah  mengatur  bahwa  penyelenggaraan  pembangunan  untuk kepentingan  umum  dilaksanakan  dengan  pemberian  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil  dengan memperhatikan  keseimbangan  antara  kepentingan  pembangunan  dan  kepentingan  masyarakat. Sayangnya, pelaksanaan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kabupaten Bekasi terjadi berbagai  penyimpangan  yang  berdampak  merugikan  pihak  terdampak.  Tujuan  artikel  ini  adalah menganalisis  berbagai  dampak  dan  menawarkan  formula  ideal  pembangunan  untuk  kepentingan umum.  Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  yuridis  empiris  dengan  pendekatan socio legal .  Berbagai  hambatan  baik  menyangkut  substansi  hukum,  struktur  hukum,  dan  kultur  hukum berimplikasi merugikan masyarakat baik menyangkut aspek ekonomi, fungsi tanah, psikologis dan sosial.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  reformulasi  pengadaan  tanah  berlandaskan  konsepsi  keadilan melalui penekanan distribusi hak dan kewajiban dan kesepakatan yang adil agar terwujud keadilan sosial dan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak.

## Kata kunci : pengadaan tanah; kereta cepat ; keadilan sosial

## A. Pendahuluan
Pembangunan  nasional  merupakan  suatu  rangkaian  pembangunan  berkesinambungan yang  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  dengan  tujuan  untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pembangunan nasional  adalah  pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  seperti  pembangunan  jalan  raya, pemukiman  rakyat,  pasar  tradisional,  pembangunan  gedung,  pembangunan  jalur  kereta,  dan sebagainya.
Upaya  saat  ini  yang  dilakukan  adalah  percepatan  dan  pertumbuhan  ekonomi  domestik melalui  perbaikan  pelayanan  sektor  transportasi  umum.  Layanan  kereta  api  menjadi  pilihan utama karena merupakan sektor transportasi umum primadona yang memiliki berbagai benefit daripada  mode  transportasi  lainnya.  Salah  satu  benefit  dari  kereta  api  adalah  terhindar  dari kemacetan  sehingga  sangat  dimungkinkan  bagi  para  penggunanya  dapat  memastikan  tepat waktu  sampai  pada  tujuan.  Sebagai  program  strategis  nasional,  program  kereta  cepat  adalah program prioritas bagi pemerintah sebagai upaya membangun sistem perekonomian yang lebih baik.
Program awal dari Pengadaan Kereta cepat  adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan jarak  142,7  Km dengan  total  membutuhkan lahan seluas 1.988 hektare. Total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terdiri dari Halim seluas 18 hektare, Karawang seluas 250 hektare, Tegal luar 450 hektare dan Walini seluas 1.270 hektare. Tahap  pembebasan  lahan  sudah  mencapai  99  persen  dan  tinggal  1  (satu)  persen  yang  masih terhambat  di  wilayah  Kabupaten  Bekasi.  Hambatan  tersebut  dikarenakan  pihak  yang  berhak merasa  keberatan  dengan  nilai  ganti  kerugian  yang  dinilai  tidak  memberikan  layak  dan  adil sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pengadaan Tanah.
Negara  memiliki  hak  dan  kewenangan  dalam  mengatur  peruntukan  dan  penggunaan tanah  untuk  kepentingan  orang  banyak.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  6  UUPA  dan Pasal  18  UUPA.Pasal  6  UUPA  mengatur  bahwa  setiap  tanah  mempunyai  fungsi  sosial  yang menerangkan  bahwa  tidaklah  dapat  dibenarkan  bahwa  hak  atas  tanah  apapun  pada  seseorang semata-mata dipergunakan untuk kepentingan pribadinya karena semestinya penggunaan tanah harus  disesuaikan  dengan  keadaan  dan  sifat  dari  pada  haknya  hingga  bermanfaat  bagi kesejahteraan  dan  kebahagiaan  bagi  masyarakat  dan  Negara.  Penjelasan  tersebut  tidak  dapat diartikan  bahwa  kepentingan  perorangan  akan  terdesak  sama  sekali  oleh  kepentingan  umum (masyarakat).  Pasal  18  UUPA  secara  harfiah  ( letterlijk )  menerangkan  bahwa  “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan adil menurut cara yang diatur dengan Undang-undang”.
Ketentuan  normatif  yang  mengatur  pemberian  ganti  rugi  yang  layak  dan  adil  adalah komponen sensitif dalam mekanisme pengadaan tanah. Terhambatnya pelaksanaan pengadaan tanah  kereta  cepat  Jakarta-Bandung  di  Kabupaten  Bekasi  terjadi  dikarenakan  beberapa  objek tanah tidak dilepaskan oleh pemiliknya karena tidak terpenuhi kesepakatan mengenai besarnya ganti kerugian yang ditetapkan oleh penilai dengan keinginan dari pihak yang berhak atas objek tanah tersebut.
Dalam  menyelesaikan  hambatan  pelaksanaan  pengadaan  tanah  diperlukan  penyelarasan antara  kehendak  pemenuhan  individu  dengan  kehidupan  sosial  demi  memenuhi  kebajikan kolektif.  Bagi  Rawls  setiap  lembaga  sosial  utama  (pemerintah/instansi  pelaksananya)  wajib mendistribusikan  hak  dan  kewajiban  fundamental  yang  berlandaskan  keadilan  sosial  sebagai cermin  pembenahan  atau  perbaikan  (corrective  or  remedial  justice)  yaitu  dapat  mengkoreksi setiap  ketidakseimbangan  dalam  komunitas  dengan  pemulihan  kesamaan  dalam  hal  apapun yang ada sebelum kekeliruan berlangsung (Aristoteles, 1979).
Hukum  tidak  hanya  merupakan  seperangkat  peraturan  tertulis  dan  aktifitas  birokrasi melainkan  adalah  alat  rekayasa  sosial  yang  mengubah  masyarakat  ke  arah  yang  lebih  baik. Untuk  menjamin  tercapainya  fungsi  hukum  sebagai  rekayasa  masyarakat  maka  dibutuhkan jaminan penegakan hukum  ( law enforcement )  yang meliputi struktur hukum  ( legal structure ), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum ( legal culture ). Lawrence M. Freidman menilai  bahwa  keberhasilan  penegakan  hukum  selalu  mensyaratkan  berfungsinya  semua komponen sistem hukum. Keberhasilan pembangunan kereta cepat jakarta-bandung tidak hanya menyangkut  hanya  menerapkan  ketentuan  perundang-undangan  dan  bekerjanya  institusi pelaksana  pengadaan  tanah  tetapi  juga  upaya  kolektif  berupa  pemberian  pelayanan  hukum, membentuk  pemahaman  dan  kesadaran  hukum  kepada  masyarakat  yang  berkeadilan,  tidak diskriminatif dan responsif.
Dengan  demikian  artikel  ini  ditujukan  untuk  melakukan  kajian  ilmiah  dengan  judul “Analisis  Yuridis  Empiris  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Kereta  Cepat  Jakarta-Bandung  Di Kabupaten Bekasi”.
Permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam  artikel  ini  adalah  mengenai  Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kereta cepat Jakarta-Bandung di wilayah Kabupaten  Bekasi,  kemudian  yang  kedua  Implikasi  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  untuk Pembangunan  Kereta  Cepat  Jakarta-Bandung  di  Kabupaten  Bekasi  dan  serta  Bagaimana formula ideal kebijakan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum agar terwujud keadilan sosial dan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak.
Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisa dan mengkaji pelaksanaan pengadaan tanah untuk  pembangunan  Kereta  cepat  Jakarta-Bandung  di  Kabupaten  Bekasi  serta  untuk menganalisa  hambatan  dan  dampak  yang  diakibatkan  dari  pelaksanaan  pengadaan  tanah pembangunan  kereta  cepat  Jakarta-  Bandung  di  Kabupaten  Bekasi  dan  merumuskan  formula ideal  kebijakan  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan  umum  agar terwujud keadilan sosial dan jaminan perlindungan hukum.
Penulisan  artikel  ini  telah  diperbandingkan  dengan  penelitian  terdahulu  ( previous
research )  yang  telah  diterbitkan  dalam  jurnal  nasional  yaitu  Budi  Irawan  (Irawan,  2015)  dan Ivan Dotulong (Dotulong, 2016). Jurnal Budi Irawan berjudul “Pengadaan Tanah Berdasarkan UU No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi  di  Kabupaten Cilacap)” dengan fokus  penelitian  mengkaji berbagai  kendala normative yaitu  disharmonisasi  UU  Pengadaan  Tanah  dengan  UUPA,  sedangkan  Jurnal  Ivan  Dotulong berjudul  “Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  ditinjau  dari  UU  No.  2  tahun  2012 ”berfokus  mengkaji  berbagai  kelemahan  yuridis  dalam  UU  Pengadaan  Tanah.  Kebaruan ( novelty ) dari artikel yang sebelumnya tersebut adalah kedalaman dalam menganalisis berbagai hambatan  baik  dari  susbtansi  hukum,  struktur  hukum  dan  kultur  hukum  dan  berbagai implikasinya.  Artikel  ini  juga  menawarkan  formula  ideal  berbasis  konsep  keadilan  sebagai fairness  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hukum kepada para pihak terutama pihak yang lemah.

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  ialah    pendekatan  hukum  yuridis–empiris (sosio-legal). Yaitu mengkaji  suatu  pelaksanaan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  positif  (peraturan  undang- undang)  dan kontrak secara  faktual pada setiap peristiwa hukum hukum tertentu, yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (Muhammad, 2004). Dan teori- teori  hukum  serta  yurisprudensi  terkait  permasalahan  yang  dibahas  (Soemitro,  1998). Sementara  itu  spesifikasi  artikel  ini deskriptif  analitis yang  kemudian  dianalisa  menurut  ilmu dan teori yang ada serta pendapat penulis sendiri untuk menyimpulkan (Achmad, 2013). Teknik atau metode Analisis Data dilakukan melalui metode kualitatif, untuk kemudian diolah dengan proses editing, dan  selanjutnya  dianalisa  secara kualitatif melalui  wawancara  terhadap narasumber, untuk menemukan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan artikel.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kabupaten Bekasi
Alih-alih  mewujudkan  masyarakat  yang  adil,  makmur  dan  sejahtera  berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, justru pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mendapat berbagai  respon  negatif  dan  terkesan  menekan  masyarakat.  Teori  Lawrence  M  Freidman relevan dapat  mengurai  berbagai  hambatan baik  dari substansi  hukum,  struktur hukum  dan budaya hukum, antara lain:
Berdasarkan  penelusuran  secara  sistematis  berbagai  peraturan  perundang-undangan penyangkut  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  kereta  cepat  jakarta  bandung,  terjadi disharmonisasi  hukum  menyangkut  substansi  atau  materi  muatan  pengaturan  pengadaan tanah  untuk  pembangunan  KCJB,  antara  lain  adalah  menyangkut ( 1)  Ketidakkesesuaian rencana  tata  ruang  baik  di  tingkat  Nasional,  Provinsi  maupun    Kabupaten  /Kota;  dan  (2) Tidak  ada  alternatif  pengaturan  penyelesaian  sengketa  keberatan  ganti  kerugian;  ( Sistem Hukum Perspektif ilm Sosial, Tahun 2013 ).
Hal  ini  juga  berlaku  pada  program  atau  rencana  pembanguna  KCJB  sebagaimana diartikan  bahwa  secara  keruangan,  rencana  letak  geografis,  serta  bidang  tanah  yang dibutuhkan  untuk  kebutuhan  pembangunan  prasarana  dan  sarana  KCJB  ini  selain  sebagian besar  berasal  dari  tanah-tanah  yang  berada  di  dalam  area  Right  of  Way  jalan  Tol  Jakarta- Bandung,    juga  memanfaatkan  tanah  perkebunan  Walini  serta  beberapa  lokasi  tanah-tanah milik masyarakat. (Buku Perencnaan KCIC, 2019)
Namun  rencana  tata  ruang  untuk  pembangunan  kereta  cepat  di  wilayah  Kabupaten Bekasi    belum  diselaraskan    dengan  baik  di  tingkat  nasional,  provinsi  dan  kabupaten/kota karena  baru  diatur  di  tingkat  Nasional  dan  provinsi  melalui  Peraturan  Pemerintah  No. 13/2017  tentang  perubahan  PP  No.  26/2008  tentang  rencana  tata  ruang  wilayah  nasioal, Perda  No.  22/2010  tentang  rencana  tata  ruang  wilayah  provinsi  Jawa  barat  2009-2029.  Di tingkat  kabupaten/kota  rencana  pengembangan  jaringan  perkereta-apian  sebagaimana  di wilayah kabupaten bekasi sesuai dengan peraturan daerah terkait Tata Ruang Wilayah  tidak ada  satupun  yang  mempunyai  kandungan  substansi  terkait  dengan  rencana  pembangunan KCJB. Dengan demikian rencana pembangunan jalur KCJB belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi (UU No 2, 2012 Jurnal Idea Hukum Vol 1, 2015).
Ketiadaan  alternatif  jalan  keluar  untuk  memperoleh  kesepakatan  dalam  ketentuan kompensasi  pemberian  ganti  rugi  adalah  salah  satu  persoalan  substansi  hukum  yang  perlu diperbaik.  Rezim  UU  Pengadaan  tanah  hanya  mengatur  bagi  pihak  yang    keberatan  dan menolak  musyawarah    pemberian  ganti  kerugian  ujungnya  dibawa  ke  pengadilan  disertai penitipan  ganti  kerugian  (konsinyasi).  Lembaga  konsolidasi  tanah  yang  mestinya  paling ideal  sebagai  metode  pengadaan  tanah  justru  tidak  diatur.  Konsolidasi  tanah  dianggap penting  dalam  kebijakan  pembangunan  karena  konsolidasi  tanah  mempunyai  ciri-ciri kekhasan yaitu “menghormati hak atas tanah dan menjunjung tinggi aspek keadilan dengan melibatkan  partisipasi  aktif  para  pemilik  tanah  melalui  musyawarah  dalam  setiap pengambilan  keputusan,  baik  dalam  tahap  perencanaan  maupun  dalam  tahap pelaksanaannyadan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  hasil  peningkatan  nilai  tambah  tanah
dan  biaya  pelaksanaannya  didistribusikan  secara  adil  diantara  pemilik  tanah  atau  peserta konsolidasi” (Nurlida, 2010).
Namun  jika  pada  satu  titik  dimana  negosiasi  mengenai  harga  tanah  mengalami kebuntuan,  Pemerintah  dapat  melakukan  pencabutan  tanah.  Pencabutan  hak  ini  merupakan pemutusan  hubungan  hukum  antara  pemegang  hak  dengan  kedua  objek  tanah  yang dilakukan  oleh  penguasa  secara  sepihak,  namun  tindakan  pencabutan  hak  ini  harus memenuhi  beberapa  persyaratan,  yakni    “a)  Pencabutan  hak  tidak  boleh  dilakukan  tanpa sebab  yang  dibenarkan,  harus  ada  keadaan  yang  mendesak  yang  memaksa;  b)  Pencabutan hak  harus  diikuti  dengan  pemberian  ganti  rugi  yang  layak;  c)  Pencabutan  hak  harus dilakukan  menurut  cara  yang  diatur  dengan  undang-undang  dan  tidak  boleh  dilakukan sewenang-wenang” (Lubis, 2011).
Struktur  hukum  yang  perlu  dievaluasi  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  KCJB  di  Kabupaten  Bekasi  adalah  Tim  Pelaksana  Pengadaaan  Tanah  atau Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bekasi  dan  Kantor  Jasa  Penilai  Publik  sebagai  tim  penilai ( appraisal )  independent.  Peran  dan  tugas  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bekasi  sebagai otoritas pertanahan yang diberi wewenang menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan, justru  terkesan  hanya  membela  kepentingan  pihak  yang  membutuhkan  tanahn  dan  tidak menjalankan fungsi perlindungan, pemberian dan pemenuhan pihak masyarakat yang berhak dan terdampak.
Dari hasil Peta bidang tanah dan daftar nominatif yang menjadi dasar penentuan nilai ganti kerugian, masyarakat menilai bahwa tim pelaksanaan pengadaan tanah (satgas B) tidak komprehensif dalam mengidentifikasi dan menginventarisasi komposisi komponen kerugian fisik maupun non fisik terutama menyangkut aspek pengelolaan dan penguasaan tanah tidak diperhitungkan  dengan  baik,  seperti  persoalan  terkait  materiil  yaitu  objek  diatas  dan dibawah  tanah,  sisa  tanah  dan  faktor  immateriil  seperti  kehilangan  pekerjaan,  kerugian emosional ( solatium ).
KJPP  MBPRU  sebagai  tim appraisal yang  diberikan  tanggung  jawab  terhadap penilian justru tidak transparan dalam menentukan besaran nilai ganti kerugian. Dalam SPI 306  dasar  penilaian  wajar  (fair  replacement  value)  semestinya  didasarkan  pada:    “1) Kepentingan  pemilik  (value  to  the  owner),  dapat  diartikan  manfaat  ekonomi  yang  berasal dari penguasaan atau kepemilikan dari suatu properti; b) Kesetaraan dengan Nilai Pasar. Jika data  pasar  tidak  tersedia  maka  dapat  disetarakan  dengan  nilai  berdasarkan  potensi penggunaannya  tanpa  melihat  kepentingan  rencana  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum; c)Unsur luar biasa terkait dengan kerugian non fisik disebabkan adanya keterpaksaan
bagi  pemilik  properti  untuk  melepaskan  haknya;  d)  Kepemilikan  properti  tidak  terbatas hanya  kepada  kepemilikan  hak  saja,  namun  dapat  diartikan  pada  penguasaan,  pengelolaan dan pemanfaatan atas properti sesuai yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku” ( Suntoro , 2018).
Kompleksitas  komponen  penilaian  ganti  kerugian  semestinya  dihitung  dengan  baik satu  per satu  bukan penilaian generalisir sehingga penilaian dapat  dipertanggung jawabkan secara  faktual  dan  objektif  untuk  memberikan  sebesar-besarnya  manfaat  dan  keadilan  bagi warga yang terdampak. Namun, alih-alih mendapatkan penilaian yang layak dan wajar untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik, justu warga merasa kecewa karena penilaian KJPP MBPRU.    Tidak  sedikit  juga  warga  yang  merasa  keberatan  meminta  agar  KJPP  MBPRU sebagai  tim  penilai  ( appraisal) mengkaji  ulang  secara  transparan  namun  keberatan  tidak pernah  diterima  dan  hanya  disarankan  untuk  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  negeri setempat.
Hambatan  menyangkut  budaya  hukum  adalah  lebih  memprioritaskan  formalitas hukum  daripada  mewujudkan  substansi  hukum  yaitu  mewujudkan  keadilan  sosial.  Sejak rezim  hukum  UU  No.  2/2012  mengatur  bahwa  setiap  tahapan,  baik  penentuan  lokasi, inventarisasi  dan  indentifikasi,  maupun  penetapan  ganti  kerugian  harus  diselenggarakan secara musyawarah. Namun faktanya, musyawarah diselenggarakan hanya prosedural, jauh dari  substansi  musyawarah  yang  semestinya  mampu  menampung  kepentingan  masyarakat yang  keberatan  dan  menolak,  bahkan  keterlibatan  aparat  kepolisian  justru  membuat  warga merasa  terintimidasi  dan  berpotensi  dikriminalisasikan.  Minimnya  waktu  pelaksanaan tersebut  mengharuskan  para  pelaksana  pengadaan  tidak  lagi  memperhitungkan  kebutuhan dan  tuntutan  masyarakat  yang  terdampak.  Pelaksanaan  pengadaan  tanah  pada  akhirnya hanya  mengejar  pemenuhan  prosedur  formal  undang-undang  tanpa  melihat  betapa pentingnya  perlindungan  dan  pemenuhan  keadilan  kepada  masyarakat  yang  terdampak. ( Adrian Sutedi, Jakarta Sinar Grafika 2018 )
Tidak  sedikit  laporan  dari  masyarakat  yang  tidak  mendapat  informasi  dan  undangan sosialisasi,  pada  akhirnya  keluhan  dan  keberatannya  tidak  dapat  ditampung  dikarenakan masalah  pengaturan  jangka  waktu,  dan  permohonan  keberatan  di  pengadilan  diputus  tidak dapat  diterima  karena  tidak  memenuhi  syarat  formil  pengajuan  gugatan.  Tirani  hukum formal  justru  seringkali  “mengkebiri”  pemenuhan  dan  perwujudan  keadilan  sebagaimana diamanatkan  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945  sebagai  dasar  dan  falsafah  yang  merupakan pedoman bagi penyelenggaraan bernegara.
2. Implikasi  Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kabupaten Bekasi Bagi Masyarakat
Implikasi  dari  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Kereta  Cepat Jakarta-Bandung,  berdampak  tidak  hanya  terhadap  sektor  ekonomi,  tetapi  secara  luas  juga berdampak  terhadap,  psikologis,  sosial,  maupun  fungsi  tanah.  Disparitas  penilaian  ganti kerugian  yang  adil  dan  layak  dan  ketidakselarasan  kepentingan  pribadi  dan  kepentingan umum ditengarahi menjadi pangkal persoalan yang merugikan warga dan berdampak serius mengancam kehidupan masyarakat yang terkena pembangunan KCJB (Ahmad Safik, 2006).
Secara  ekonomi,  penetapan  ganti  kerugian  haruslah  diberikan  secara  layak  dan  adil sehingga  setiap  pihak  yang  terdampak  pembangunan  harus  dapat  hidup  lebih  sejahtera, layak,terjamin  dan  meningkat  taraf  hidupnya.  Perlindungan  dan  jaminan  tersebut  karena dalam setiap aspek pengambil alihan lahan sangat berkait terhadap hak atas pekerjaan, hak atas berkeluarga, hak atas pemukiman yang layak, hak atas pendidikan dan lain sebagainya.
Sebagian  besar  warga  masyarakat  daerah  Kabupaten  Bekasi,  bekerja  sebagai  petani, perkebunan,  berdagang,  maupun  pekerja  sektor  informal.  Dari  wawancara  dengan  Bapak Casmudi,  Karyadi,  Rusmono,  warga  Desa  Lembangsari  yang  terdampak  proyek pembangunan KCJB,  mengatakan bahwa uang hasil kompensasi ganti kerugian tidak cukup untuk mencari tempat tinggal baru mengingat semua property mengalami kenaikan.  Selain itu  juga,    warga  mengeluhkan  kesulitan  mencari  pekerjaan  baru  karena  selama  ini  hanya menggarap lahan garapan terdampak pembangunan KCJB. Keluhan dan berbagai persoalan warga yang disampaikan pada proses musyawarah ternyata hanya sekedar ditampung namun tidak pernah terealisasi. ” (Wawancara Informan, 2020)
Jalur  Trace  dan  Stasiun  pembangunan  KCJB  melintasi  tidak  hanya  kawasan  usaha, tetapi  juga  pemukiman,  pertanian,  dan  perkebunan.  Tanah  sebagai  sumber  daya pembangunan  Proyek  KCJB  mengakibatkan  sebagian  fungsi  tanah  mengalami  peralihan terutama  lahan  pertanian  dan  pemukiman.    Alih  fungsi  lahan  pertanian  menyangkut perubahan  fungsi  dan  cara  pemanfaatan  sebenarnya  bukan  hal  yang  baru,  tetapi ketergantungan  masyarakat  terhadap  sektor  pertanian  perlu  diperhatikan,  agar  dikemudian tidak  merugikan  masyarakat.  Alih  fungsi  lahan  pertanian  berdampak  negatif  terhadap kestabilan  ekologis  dan  kesuburan  tanah  dan  pada  akhirnya  berpengaruh  pada  penghasilan para petani. Alih  fungsi  lahan berpotensi  mengurangi  pendapatan karena  petani kehilangan lahannya, dan lambat laun terancam kehilangan seluruh pendapatannya. Sebagaimana hasil wawancara  dengan  Amirudin  warga  desa  Pasiranji,    tanah  sawah  miliknya  yang  terkena pengadaan  pembangunan  KCJB  mengalami  kerugian  karena  sawah  yang  dilepas  hanya
sebagian  dan  sisa  tanah  yang  tidak  dilepas  tidak  produktif  dan  tidak  memiliki  nilai  jual karena tidak memiliki nilai ekonomis ( Kadarisman , 2017).
Dampak dari pengambilan tanah  atau rumah tidak hanya menyangkut  persoalan nilai ekonomi  tetapi  juga  aspek  psikologis  dan  sosial.  Secara  psikologis,  rumah  bagi  sebagian besar masyarakat mengandung nilai historis untuk kelangsungan hidup. Kehilangan berbagai kenangan, cerita masa lalu tentu sangat emosional bagi setiap orang. Bahkan bagi beberapa orang, faktor-faktor tersebut menjadi salah satu hal tidak ternilai harganya maka wajar bila ada  sebagian  warga  yang  sangat  histeris  pada  saat  rumah  yang  menjadi  tempat  tinggalnya selama  bertahun-tahun  harus  direlakan  diambil  oleh  pemerintah  ( Tivanya  Nikita  Wangke , 2016).
3. Formulasi  Ideal  Pengadaan  tanah  untuk  Pembangunan  Kereta  Cepat  Jakarta- Bandung  di  Kabupaten  Bekasi  agar  Terwujud  Keadilan  Sosial  dan  Jaminan Perlindungan Hukum
Pembangunan  Kereta  Cepat  Jakarta-Bandung  sebagai  salah  satu  proyek  strategis nasional  yang  dikerjakan  oleh  PT.  PSBI  dan  PT.  KCIC  mendapat  berbagai  kecaman  dan penolakan  baik  dari  masyarakat  yang  terdampak,  maupun  para  pakar  hukum  di  bidang agraria. Kondisi tersebut dikarenakan proyek yang dikelola oleh konsorsium 4 BUMN yaitu PT.  PSBI  adalah  proyek  pembangunan  yang  dibiayai  oleh  swasta  asing,  yaitu  China Development  Bank.  Bahkan  dalam  perjanjian  BOT  antara  pemerintah  dan  swasta,  dalam klausul kesepakatannya menyatakan selama 50 (lima puluh) tahun, pengelolaan dan income KCJB  masuk  kantong  swasta.  Dominasi  dan  pengaruh  besar  dari  pihak  swasta  dinilai memberi  andil  besar  dalam  penentuan  kebijakan  pengadaan  tanah  yang  dinilai  jauh  dari prasyarat  adil  dan  layak  sebagaimana  diamanatkan  UU  Pengadaan  Tanah.    Pembangunan infrastruktur  KCJB dinilai lebih bersifat  komersil atau mencari keuntungan daripada untuk kepentingan umum.
Kritik  terhadap  pengesampingan  pada  substansi  hukum  disampaikan  oleh  pakar hukum  agraria  Maria  SW  Soemardjono  bahwa  tidak  mudah  menentukan  pilihan  antara memutuskan sesuatu yang formal memenuhi syarat, namun tidak memenuhi syarat keadilan substansial,  atau  mengutamakan  terpenuhi  keadilan  substansi  namun  secara  formal  tidak memenuhi  syarat.  Baginya,  ditengah  kondisi  seperti  itu  suara  hati  nurani  dan  empati  dapat dijadikan pedoman berfikir mengenai keadilan (Soemardjono, 2006).
Sedangkan,  Rifyal  Ka‟bah  mampu  mengklasifikasikan  keadilan  menjadi  tiga  jenis, yaitu legal  justice,  moral  justice ,  dan social  justice (Ka'bah  &  Irfan,  2014).  Menurutnya, Legal  justice (keadilan  hukum)  adalah  keadilan  berdasarkan  peraturan  perundang-undang
yang  berlaku  dan  dari  putusan  hakim  pengadilan  yang  mencerminkan  keadilan  hukum negara  dalam  bentuk  formal.  Namun  baginya, legal  justice sangat  ditentukan  oleh representasi moral  justice didalamnya .  Moral  justice (keadilan  moral)  adalah  keadilan berbasiskan  standar  baik  dan  buruk  yang  menjadi  kaidah  etik  manusia.    Bentuk  sempurna dari  Legal  Justice  dan  Moral  Justice  adalah Social  justice (keadilan  sosial)  digambarkan dalam  (tiga)  bentuk  keadilan  sosial  yang  meliputi  keadilan  ekonomi,  kesejahteraan  rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang (Ka'bah & Cholil, 2009).
Hukum dapat menjadi tidak benar dan tidak adil, apabila mempunyai jarak begitu jauh dengan  kesadaran  dan  kenyataan  sosial  yang  berlaku  sehingga  rakyat  merasa  asing  atau terasing  dari  aturan  hukum  tersebut.  Lemah  atau  kuatnya  penegakan  hukum  dan  keadilan adalah cerminan dari pemahaman hukum dan rasa keadilan masyarakat secara umum (Loya, 2016).
Kesepakatan  yang  fair  hanya  dapat  terpenuhi  apabila  musyawarah  dilaksanakan dengan suatu prosedur yang tidak memihak dengan jaminan distribusi yang fair atas hak dan kewajiban. Setiap pihak yang terlibat dalam perumusan setiap keputusan harus berlandaskan pengetahuan  yang  memadai  yang  disertai  dengan  kepedulian,  kesadaran  sehingga  mampu memberikan  berbagai  alternatif  jalan  keluar  yang  terbaik  bagi  semua  pihak.  Dengan demikian  maka  setiap  orang  yang  terlibat  akan  memastikan  dan  menjamin  distribusi  nilai- nilai  primer  ( primary  goods )  yang  fair  dan  semua  nilai  sosial  dasar    dapat  terwujud  dan diharapkan  masyarakat  yang  terdampak  dapat  kembali  menata  kehidupan  secara  baik  dari berbagai aspek kehidupan yang dibutuhkan.
Konsepsi  di  atas  adalah  autokritik  terhadap  berbagai  persoalan  pelaksanaan pembangunan KCJB dari kegagalan sosialisasi dan konsultasi publik pada tahap persiapan, dan  musyawarah  penetapan  ganti  kerugian  yang  yang  tidak  mampu  memfasilitasi  harapan dan  kebutuhan  warga  yang  terdampak.  Mengingat  setiap  perbedaan  persepsi  antara pemerintah dan masyarakat yang terdampak tidak dapat dimusyawarahkan dan diselesaikan secara mufakat, dan selalu dipaksa melepaskan haknya melalui lembaga konsinyasi.
Pancasila  adalah  dasar  negara  dan  cita  hukum  yang  nilai-nilainya  harus  diwujudkan dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Dengan  berlandaskan  Pancasila,  tujuan pengelolaan  kekuasaan  negara  adalah  mewujudkan  negara  kesejahteraan  ( welfare  state ) yang  berkeadilan  sosial.  Oleh  karena  itu,  perilaku  negara  dalam  pelaksanaan  pengadaan tanah haruslah ditempatkan pada kerangka dasar Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai cita-cita hukum dasar pembentukan hukum agraria nasional (Wangke, 2016).
Pasal  28  D  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  jo  Tap  MPR  Nomor  II  MPR/1978  tentang Pedoman,  Penghayatan,  dan  Pengamalan  Pancasila  menyatakan  bahwa  dengan  Sila Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawararatan perwakilan,  maka  setiap  warga  masyarakat  Indonesia  mempunyai  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  kedudukan  hak  dan  kewajiban  yang sama  di  hadapan  hukum.  Karena  mempunyai  kedudukan,  hak  dan  kewajiban  yang  sama, maka  pada  dasarnya  tidak  boleh  ada  suatu  kehendak  yang  dipaksakan  kepada  pihak  yang lain.
Secara  eksplisit  UUD  NRI  1945  mengakui  hak  atas  tanah  yang  tidak  boleh  diambil secara  sewenang-wenang  karena  hak  atas  tanah  berkorelasi  dengan  beberapa  hak-hak  lain yaitu  Hak  Atas  Kepemilikan,  Hak  Kelangsungan  Hidup,  Hak  Atas  Perumahan  Dan Pemukiman,  Hak  Atas  Pekerjaan,  Hak  Untuk  Berkeluarga.  Menyangkut  Hak  atas kepemilikan diatur dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI 1945 jo Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Internasional  atas  Hak  Sipil  dan  Politik  yang  menyatakan  bahwa:  “setiap  orang  berhak mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  hak  milik  tersebut  tidak  boleh  diambil  alih  secara sewenang  –  wenang  oleh  siapapun.”  Jaminan  perlindungan  hak  milik  tidak  hanya menyangkut  kepemilikan  atas  tanah  tetapi  juga  kepemilikan  akses  terhadap  tanah  untuk kepentingan  dan  keperluan  masyarakat.    Akses  terhadap  tanah  dipergunakan  oleh masyarakat  untuk  kelangsungan  hidup,  seperti  akses  untuk  irigasi  dan  air  minum masyarakat.
Mengenai Hak atas rumah, kediaman dan pemukiman diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD  NRI  1945  jo  Pasal  11  ayat  (1)  UU  No.  11/2015  tentang  Pengesahan  Perjanjian Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya jo UU Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 19 UU No. 1/2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Pemukiman,  menjelaskan  kewajiban  negara menjamin setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir, batin, dan bertempat tinggal.
Teori  Rawls,  selaras  dengan  ketentuan International  Covenan  on  Civil  and  Political Rights (ICCPR) atau Konvenan internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengklasifikasikan non-derogable right dan derogable right . Hak-hak non-derogable yait hak-hak yang bersifat absolut  dan  tidak  boleh  dikurangi  pemenuhannya  oleh  negara  dalam  keadaan  darurat sekalipun. Pasal 28 I ayat (1) UUD jo Pasal 4 UU No. 39/1999 tentang HAM menyebutkan bahwa  “Hak untuk  hidup, hak untuk  tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh
siapapun”.  Dengan  diratifikasi  ketentuan  ICCPR  dalam  UUD  NRI  1945  dan  UU  No. 39/1999 tentang HAM, maka negara telah mengikat tangannya sendiri, bahwa negara wajib melindungi, mendistribusikan dan memenuhi setiap hak dasar/asasi warga masyarakat dalam setiap penyelenggaraan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat.
Terkait  dengan  hak  atas  rumah,  kediaman  dan  pemukiman,  diatur  dalam  UU  No. 12/2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik jo Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945  yang  mengatur  bahwa”.....setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,....demi  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  demi kesejahteraan”. Ketersediaan perumahan dan kediaman yang nyaman dan aman serta  sehat merupakan  kebutuhan  dasar  dan  menjadi  pra  syarat  bagi  keluarga  yang  sehat  dan  kwalitas hidup yang  lebih baik.
Kepemilikan atas tanah  dan  akses atas tanah  yang seringkali  digunakan untuk  usaha, baik  pertanian,  perkebunan rakyat,  peternakan,  hutan rakyat, hutan  adat  maka fungsi  tanah juga  memberikan  jaminan  kelangsungan  hidup  pemenuhan  kebutuhan  dan  pendapatan. Pasal  27  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  menyatakan  bahwa  “tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Dua pasal tersebut menekankan keberadaan kehidupan manusia dan tanah sama pentingnya dalam kehidupan manusia, tanah sebagai tempat kehidupan manusia dengan segala aktifitasnya memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset .
Terakhir,  menyangkut  hak  atas  kelangsungan  hidup  adalah  hak  dan  jaminan  bahwa setiap  orang  yang  hidup  didunia  harus  bebas  dari  polusi,  bahan-bahan  beracun,  dan degredasi lingkungan. Jaminan pemenuhan hak kelangsungan hidup telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan telah diakui dalam sidang Komisi HAM pada april 2001. Kondisi proyek pembangunan KCJB yang dikerjakan dalam waktu beberapa tahun, terbukti menciptakan  polusi  bagi  masyarakat  sekitar  objek  tanah  terdampak  dan  proses  betonisasi trase  maupun  jalur  KCJB  disinyalir  dapat  mendegredasi  lingkungan  sebagaimana disampaikan oleh para pemerhati lingkungan hidup.
Kontekstualisasi  hak-hak  tersebut  adalah  merujuk  hak  atas  sumber  daya  alam  yang merupakan  hak  ekonomi  setiap  orang.  Sebagaimana  disampaikan  Maria  SW  Sumardjono bahwa  sesuatu  yang  menjadi  hak  setiap  orang  merupakan  tanggung/jawab  bagi negara/pemerintah untuk melindung, menegakkan, memajukan, dan memenuhinya (Pasal 69 ayat (2) UU No. 39/1999) (Soemardjono, 2009).
Gagasan konsepsi keadilan Rawls dapat menjadi tolak ukur, bahwa suatu kepentingan umum  adalah  menjamin  berlangsungnya  suatu  masyarakat  ideal  dimana  keterbukaan
peluang  yang  sama  yang  tidak  menguntungkan  sekelompok  orang  sekaligus  jaminan  atas hak  dari  kelompok  yang  lebih  beruntung  ( the  better  off) untuk  menikmati  prospek  hidup yang lebih baik. Kombinasi antara prinsip kesempatan yang sama dan adil adalah penegasan bahwa kondisi  tersebut  dapat  digunakan dan dibenarkan  apabila membawa dampak berupa peningkatan prospek hidup bagi mereka yang kurang beruntung atau paling tidak beruntung.
Konsepsi  keadilan  Rawls  secara  khusus  menuntut  hak  partisipasi  yang  sama  bagi semua warga masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, dengan  begitu  diharapkan  seluruh  struktul  sosial  dasar  sungguh-sunguh  dalam  menjamin kepentingan  semua  pihak.  Dari  sudut  kebijakan  politik,  konsepsi  keadilan  Rawls diformulasikan ke dalam tiga sendi utama: (1) hak atas partisipasi politik yang sama; (2) hak warga untuk tidak patuh; dan (3) hak warga untuk menolak berdasarkan hati nurani. Ketiga hal  ini menjadi  manifestasi  kelembagaan dari prinsip  keadilan fairness dalam teori  kedilan Rawls.
Konsepsi  keadilan  Rawls,  mendapat  dukungan  secara  internasional  sebagaimana dalam  Deklarasi  Wina  dan  Program  Aksi  tahun  1993  menegaskan  kembali  tentang keberadaan  hak  atas  pembangunan  ini  melalui  konsensus.  Hak  atas  pembangunan merupakan  salah  satu  hak  asasi  yang  fundamental  yang  berakar  pada  Piagam  PBB, Deklarasi  Umum  Hak  Asasi  Manusia,  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan Politik,  dan  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya. Deklarasi Hak Atas Pembangunan (diterima Majelis Umum PBB lewat resolusi No. 41/128, 4  Desember  1986)  membuat  hak  ini  menjadi  eksplisit.  Deklarasi  ini  menyatakan  dengan tegas  bahwa  hak  atas  pembangunan  adalah  hak  yang  tidak  dapat  dicabut  ( an  inalienable right )  dengan  dasar  bahwa  setiap  individu  dan  seluruh  umat  manusia  memiliki  hak  untuk berpartisipasi,  berkontribusi,  dan  menikmati  pembangunan  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan politik (Firdaus, 2013).
Oleh karena itu pembangunan sebagai hak yang tak bisa dicabut ( an inalienable right ) maka dalam konteks pemenuhan dan pelaksanaannya harus menjamin diterima oleh seluruh masyarakat. Pemenuhan hak seperti hak atas pangan, kesehatan dan partisipasi publik tidak boleh  dikurangi  dan  dikesampingkan.  Segala  hal  yang  berkaitan  dengan  nilai-nilai penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia harus diberikan ruang yang seluas-luasnya. Jelas bahwa prasyarat utama suatu pembangunan adalah meletakkan manusia sebagai subjek utama  yang  harus  dibangun  terlebih  dahulu.  Pembangunan  kualitas  manusia  baik kesejahteraan,  kebahagiaan,  dan  harapan  hidupnya  menjadi  fokus  utama  dalam pembangunan, sehingga komitmen konstitusi sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD
1945 yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan mensejahterakan masyarakat Indonesia  dapat  terwujud.  Dalam  mewujudkan  prasyarat  utama  di  atas,  maka  beberapa  hal yang harus diperhatikan adalah jaminan partisipasi dan kesempatan yang setara untuk semua dalam  akses  terhadap  sumber  daya  alam,  pendidikan,  layanan  kesehatan,  pangan,  rumah, pekerjaan  dan  distribusi  pendapatan  yang  adil.  Negara  memastikan  setiap  masyarakat memiliki peran aktif dalam proses pembangunan dan memfokuskan pada reformasi ekonomi dan sosial diambil untuk memberantas ketidakadilan sosial. (vide Pasal 8 Deklarasi Hak atas Pembangunan).
Selanjutnya,  diperlukan  langkah  mitigasi  untuk  mengeliminasi  pelanggaran  HAM yang masif dan keji yang terkena dampak pembangunan sehingga praktik kekerasan akibat upaya  pengosongan  dan/atau  penggusuran  tidak  perlu  terjadi,  dan  dampak  sosial  ekonomi akibat  tercerabutnya  sumber  kehidupan  masyarakat  bisa  diberikan  solusi  yang  berkeadilan (vide Pasal 5 Deklarasi Hak atas Pembangunan).
Merujuk  pada  konsepsi  di  atas,  maka  pembangunan  Kereta  Cepat  Jakarta-Bandung yang  bertujuan    mewujudkan  pembangunan  dan  sekaligus  pemerataan  ekonomi  dapat terlaksana  dengan  baik.  Tentunya,  proses  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  episentrum kepentingan masyarakat  dan ditunjang dengan pemberian kesempatan atau partisipasi  yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

## D. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa,  tahapan pelaksanaan  pembangunan  Kereta  Cepat  Jakarta  Bandung  di  Kabupaten  Bekasi,  mengalami berbagai hambatan baik menyangkut substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum. Hambatan  dari  segi  substansi  hukum  adalah  Ketidakkesesuaian  rencana  tata  ruang  baik  di tingkat  Nasional,  Provinsi  maupun    Kabupaten  /Kota;  dan  Tidak  ada  alternatif  pengaturan penyelesaian  sengketa  keberatan  ganti  kerugian;  Dari  segi  struktur  hukum  menyangkut disfungsi  Tim  Pelaksana  Pengadaaan  Tanah  atau  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bekasi  dan Kantor Jasa Penilai Publik sebagai tim penilai ( appraisal ) independent. Dari segi kultur hukum menyangkut prioritas pemenuhan hukum  formal daripada mewujudkan substansi hukum  yaitu mewujudkan keadilan sosial.
Dampak  ekonomi  bagi  masyarakat  adalah  kesulitan  mencari  tempat  tinggal  karena minimnya uang ganti kerugian dan kesulitan mencari pekerjaan atau tempat usaha karena lahan harapan di sekitar objek pembangunan KCJB sudah sangat mahal. Tanah sebagai sumber daya pembangunan  Proyek  KCJB  mengakibatkan  sebagian  fungsi  tanah  mengalami  peralihan
terutama  lahan  pertanian  dan  pemukiman.    Alih  fungsi  lahan  pertanian  berdampak  negatif terhadap  kestabilan  ekologis  dan  kesuburan  tanah  dan  pada  akhirnya  berpengaruh  pada penghasilan para petani. Secara psikologis, rumah bagi sebagian besar masyarakat mengandung nilai historis untuk kelangsungan hidup.
Formulasi Ideal Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kabupaten Bekasi agar Terwujud Keadilan Sosial dan Jaminan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak adalah dengan melalui pengaturan yang berlandaskan Konsepsi keadilan sebagai fairness yang  berpijak  pada  keseimbangan  antara  kepentingan  umum  dan  kepentingan  pribadi  melalui penekanan  upaya  untuk  mendistribusikan  hak  dan  kewajiban  diantara  segenap  anggota  suatu masyarakat dan kesepakatan yang fair yang mampu mendorong kerjasama sosial. Kesepakatan yang fair dikedepankan dengan musyawarah yang dilaksanakan tidak memihak dan menjamin distribusi yang fair atas hak dan kewajiban. Setiap pihak yang terlibat dalam perumusan setiap keputusan  harus  berlandaskan  pengetahuan  yang  memadai  yang  disertai  dengan  kepedulian, kesadaran  sehingga  mampu  memberikan  berbagai  alternatif  jalan  keluar  yang  terbaik  bagi semua  pihak.  Dengan  demikian  maka  setiap  orang  yang  terlibat  akan  memastikan  dan menjamin  distribusi  nilai-nilai  primer  (primary  goods)  yang  fair  dan  semua  nilai  sosial  dasar dapat  terwujud  dan  diharapkan  masyarakat  yang  terdampak  dapat  kembali  menata  kehidupan secara baik dari berbagai aspek kehidupan yang dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku :
Amiruddin, A. (2004). Pengantar Metode ArtikelHukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Aristoteles.  (1979). Corrective  or  remedial  justice  correct  any  disequilibrium  in  the community  by  restoring  whatever  equality  existed  before  a  wrong  was  commited. Macdonald & Exan ltd.
Burhan, A. (2001). Metode ArtikelHukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Firdaus, M. S. (2013). Pembangunan Berbasis HAM. Jakarta: Kompas.
Ka'bah, R., & Cholil, A. (2009). Menyoal Legal Justice, Moral Justice, dan Sosical Justice dalam Perkara Perdata. Maninjau: Artikel Hukum.
Ka'bah,  R.,  &  Irfan,  A.  K.  (2014). Keadilan  Bagi  Semua  Orang  dan  Pelaksanaannya  di Pengadilan. Jakarta: Kompasiana.
Lubis,  M.  Y.  (2011). Pencabutan  Hak,  Pembebasan  dan  Pengadaan  Tanah. Bandung: Mandar Maju.Safik, A. (2006). Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi FHUI.
Soemardjono,  M.  S.  (2006). Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  dan  Implementasi.
Jakarta: Kompas.
Soemardjono,  M.  S,  (2009). Tanah  dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya. Jakarta: Kompas.

## B. Artikel Jurnal :
Dotulong,  I.  (2016).  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  Ditinjau  Dari  UU  No.  2  Tahun 2012. Lex Crimen, Vol.5,(No.3 Maret), pp.97. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11700/11292 .
Nurlida,  Ida.  (2010).  Metode  Konsolidasi  Tanah  Untuk  Pengadaan  Tanah  Yang  Partisipasif  dan Penataan  Ruang  Yang  terpadu. Jurnal  Hukum ,  Vol.18,(No.2-April).  Retrieved  from https://media.neliti.com/media/publications/85097-none-e91d5074.pdf
Irawan, B. (2015). Pengadaan Tanah Berdasarkan Uu. No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  (Studi  Di  Kabupaten  Cilacap). Jurnal Idea
Hukum, Vol.1,(No.2 - Oktober), pp.135. Retrieved from http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/19/13
Kadarisman,  M.  (2017).  Kebijakan  Transportasi  Kereta  Api  Cepat  Jakarta-Bandung  Dalam newujudkan  angkutan  Ramah  Lingkungan. Jurnal  Manajemen  Transportasi  dan  Logistik,
Vol.4,(No.4 November).
Loya, E. F. (2016). Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol oleh Badan Usaha Milik  Negara  (Persero). Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya . Retrieved from https://www.neliti.com/id/publications/119247/pengadaan-tanah-dalam- pembangunan-infrastruktur-jalan-tol-oleh-badan-usaha-milik
Wangke,  T.  N.  (2016).  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  di Indonesia. Lex Adminitratum, Vol.4,(No.4), pp.127. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11832/11422

## C. Undang-undang dan Peraturan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum
Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan/atau Benda- benda yang ada di atasnya
Peraturan  Presiden  Nomor  36  tahun  2005  jo  Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2006
tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum
Peraturan  Presiden  nomor  71  tahun  2012  jo  Perpres  No.  40  tahun  2014  jo  Perpres  No.  99 tahun  2014  jo  Perpres  No.  30  tahun  2015  jo  Perpres  No.  148  tahun  2015  Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Keputusan  Presiden  Nomor  55  tahun  1993  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan  Mentri  ATR/BPN  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan
Pengadaan Tanah

## D. Sumber Online :
Suntoro, Agus. (2018). Kajian Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan
Umum.
Retrieved from https://www.komnasham.go.id/files/20200116-kajian-terhadap-uu-nomor-2-tahun- $QXA5.pdf