## Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum

## Constitutional Court in Several Countries in a Comparative Legal Perspective
Andi Safriani Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: aydinriany13@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 17
Mei 2019

## Revisi I
24 Mei 2019 Revisi II 17 Juni 2019 Disetujui 20
Juni
2019
Konsep  negara  hukum  juga  disebut  sebagai  negara  konstitusional  atau constitusional  state,  yaitu  negara  yang  dibatasi  oleh  konstitusi.  Semua konstitusi  selalu  menjadikan  kekuasaan  sebagai  pusat  perhatian,  karena kekuasaan  itu  sendiri  pada  intinya  memang  perlu  diatur  dan  dibatasi sebagaimana mestinya. Untuk menjamin konstitusionalitas pelaksanaannya  baik  dalam  bentuk  aturan  hukum  maupun  tindakan penyelenggara negara berdasarkan ketentuan undang-undang, dibentuklah  Mahkamah  Konstitusi.  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi antara  suatu  negara  dengan  negara  lain  tentunya  memiliki  persamaan dan perbedaan.
Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Perbandingan, Hukum
The  Concept  of  the  rule  of  law  too  as  a  constitutional  state.  All constitutions  always  make  power  the  center  of  attention.  Because  power itself in essence really needs to regulated and limited to ensure the quality of  its  implementation  in  the  form  of  rules  and  the  actions  of  states administrators  based  on  the  provisions  of  the  law  a  constitutional  court was  formed.  The  Authority  of  the  constitutional  court  between  a  country and another country certainly has similarities and differences.
Keywords: Consitutional Court, Comparative, Law.

## Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum
Andi Safriani

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  ciri  negara  hukum  adalah  adanya  pembatasan  kekuasaan  dalam penyelenggaraan  kekuasaan  negara.  Pembatasan  itu  dilakukan  dengan  hukum  yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau konstitusional state, yaitu negara  yang  dibatasi  oleh  konstitusi.  Semua  konstitusi  selalu  menjadikan  kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.
Pembatasan konsitusi pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi  agar  konstitusi  benar-benar  menjadi  hukum  tertinggi,maka  ketentuan- ketentuan  dasar  konstitusional  harus  dilaksanakan  melalui  peraturan  perundang- undangan  dibawah  konstitusi.  Untuk  menjamin  konstitusionalitas  pelaksanaannya  baik dalam  bentuk  aturan  hukum  maupun  tindakan  penyelenggara  negara  berdasarkan ketentuan undang-undang, dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang salah  satunya  adalah  memutus  pengujian  undang-undang  terhadap  Undang-Undang Dasar.
Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  fenomena  baru  dalam  dunia ketatanegaraan.  Sebagian  besar  negara  demokrasi  yang  sudah  mapan  tidak  mengenal lembaga  Mahkamah  Konstitusi  yang  berdiri  sendiri.  Sampai  sekarang  baru  ada  78 negara yang membentuk mahkamah konstitusi ini secara tersendiri. Fungsinya biasanya dicakup  dalam  fungsi-fungsi supreme  court yang  ada  disetiap  negara.  Seperti  di Amerika Serikat.
Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  antara  suatu  negara  dengan  negara  lain tentunya  memiliki  persamaan  dan  perbedaan.  Hal  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  sejarah suatu bangsa.

## B. METODE PENELITIAN
Adapun  jenis  penelitian  yg  digunakan  adalah  library  research  yaitu  metode penelitian  dengan  mengkaji  berbagai  literatur  dan  sumber  lainnya  yang  memiliki relevansi  dengan  topik  yang  dibahas.  Pendeketan  penelitian  yang  digunakan  penulis dalam  tulisan  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  (statuta  aproach)  dan pendekatan  perbandingan  (comparative  aproach)dengan  mengkaji  perbandingan mahkamah  konsitusi  dibeberapa  negara.  Adapun  teknik  pengolahan  dan  analisis  data yang digunakan penulis adalah dengan mengumpulkan data kemudian dianalisa secara kualitatif  selanjutnya  disajikan  secara  deskriptif  dengan  memberikan  penjelasan gambaran dari permasalahan yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

## C. PEMBAHASAN

## Mahkamah Konstitusi Indonesia
Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang  baru  yang  sederajat  atau  sama  tinggi  kedudukannya  dengan  Mahkamah  Agung. Menurut  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  1945  pasca  amandemen  ke  4  tahun  2002, dalam  struktur  kelembagaan  di  Indonesia  terdapat  9  buah  organ  negara  yang  secara langsung  menerima  kewenangan  dari  Undang-undang  Dasar  1945,  salah  satu diantaranya adalah Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman (yudiciary) yang  merdeka  dan  terpisah  dari  cabang-cabang  kekuasaan  lainnya  yakni  pemerintah
(eksekutif)  dan  lembaga  perwakilan  (legislative),  baik  Mahkamah  Agung  maupun Mahkamah Konstitusi keduanya berkedudukan di Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia
Undang-Undang  Dasar  1945  menentukan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  4 kewenangan  konstitusional (Constitusionally  untrusted  powers) dan  satu  kewajiban konstitusional. Ke 4 kewenangan itu adalah :
1) Menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar.
2) Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
3) Memutuskan sengketa hasil pemilihan umum.
4) Memutuskan pembubaran partai politik. Adapun kewajiban konstitusional dari Mahkamah Konsitusi adalah memutus pendapat  DPR  bahwa  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden  telah  berslah melakukan  pelanggaran  hukum  ataupun  tidak  lagi  memenuhi  persyaratan sebagai  Presiden  atau  Wakil  Presiden  seperti  yang  di  maksud  dalam  UUD 1945.
2. Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia.
Pasal  24C  ayat  4  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  pasal  4  ayat  1  Undang- undang  No.24  tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi  menegaskan  bahwa Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  9  orang  anggota  hakim  konstitusi  yang  ditetapkan oleh keputusan Presiden, 9 orang hakim konstitusi ini diisi oleh calon yang dipilih oleh tiga lembaga , yakni: DPR, Presiden dan Mahkamah Agung.
Pembagian  porsi  kewenangan  untuk  mengajukan  calon  hakim  konstitusi  dari tiga  lembaga  tersebut  dimaksudkan  untuk  menjamin  agar  dalam  menjalankan  tugas konstitusionalnya,  para  hakim  konstitusi  ini  akan  bersikap  imparsial  dan  independent. Apalagi  salah  satu  kewenangan  dari  Mahkamah  Konstitusi  adalah  memutus  sengketa kewenangan  antar  lembaga  negara,  sehingga  mengharuskan  para  hakim  konstitusi  un tuk  secara  moral  dan  hukum  bersikap  netral  dan  tidak  berpihak  kepada  salah  satu lembaga negara yang bersengketa.

## Mahkamah Konstitusi Perancis
Dewan Konstitusi Perancis didirikan pada tahun 1958, semula ide pembentukan organ ini memang didesain untuk melucuti kekuasaan Parlemen. Oleh karena itu, organ yang  disebut Conseil  Constitutionnel sering  pula  dikatakan  sebagai  bentuk  paling mutakhir dari system pengujian konstitusional. Akibatnya model pengujian ala Perancis banyak diadopsi oleh model constitutional review yang terdapat dinegara-negara Eropa. Dalam  perkembangannya  Dewan  Konstitusi  dipandang  tidak  hanya  sekadar melaksanakan  kewenangan  tradisionalnya,  yakni  mengawasi  aktivitas  parlemen.  Saat itu,  Dewan  Konstitusi  Perancis  ikut  terlibat  dalam  menentukan  arah  kebijakan  negara. Ini  disebabkan  karena  setiap  rancangan  undang-undang  yang  akan  diundangkan  harus mendapat persetujuan dari organ tersebut.
Komposisi  anggota  Dewan  Konstitusi  Perancis  termaktub  dalam  Konsitusi Republik kelima Perancis 1958 dalam Pasal 56 diatur, bahwa anggota Dewan Konsitusi ditentukan oleh tiga institusi kenegaraan, yakni:
1. 3 orang diangkat oleh Presiden
2. 3 orang diangkat oleh Ketua Majelis Nasional

## Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum
Andi Safriani
3. 3 orang diangkat oleh Ketua Senat
Praktik  yang  berkembang  dewasa  ini,  criteria  umum  untuk  mengisi  komposisi dewan  konstitusi  dilakukan  melalui  afiliasi  politik.  Akibatnya,  keanggotaan  dewan konsitusi didomonasi oleh politis professional. Berbeda halnya dengan Jerman, Spanyol dan  Italia  yang  menggabungkan  dua  model  dalam  menentukan  komposisi  Mahkamah Konstitusi, yaitu melalui cara pengangkatan disatu sisi dan pemilihan disisi lainnya.
Dewan  Konstitusi  memiliki  tanggungjawab  penuh  dalam  menguji  tingkat keselarasan  produk  hukum  dengan  konstitusi.  Hal  ini  meliputi  undang-undang  organic (secara  umum)  dan  peraturan  tata  tertib  permanen  National  Assembly  dan  Senate. Disamping itu, pengujian juga dapat diarahkan kepada perjanjian internasional (Article) yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Putusan  Dewan  Konstitusi  itu  sendiri  bersifat  final mengikat terhadap seluruh kekuasaan publk, kewenangan administrative maupun badan peradilan lainnya.

## Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan
Afrika Selatan adalah negara dimana salah satu kelompok masyarakatnya pernah mengalami  penindasan.  Saat  itu  kehidupan  orang-orang  Afrika  Selatan  diisolasi  di perumahan kota satelit tersendiri
Telaah  empiris  menunjukkan  bahwa  proses  kompromi  dan  rekonsiliasi  guna mengakhiri  rezim  aphartheid  diawali  dengan  menyusun  draf  rancangan  Konstitusi sementara,  konstitusi  tersebut  disahkan  pada  tanggal  22  Desember  1993  dan  mulai berlaku  secara  efektif  pada  tanggal  27  April  1994.  Dalam  bab  yang  mengatur  tentang hak-hak  fundamental  secara  terang  benderang  dikatakan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi Afrika  Selatan  dapat  membatalkan  undang-undang  ataupun  tindakan  pemerintah  jika dinilai telah membatasi kebebasan dasar umat manusia.
Komposisi  Mahkamah  Konstitusi  Afrika  Selatan  terdiri  atas  Presiden,Deputi Presiden,dan  Sembilan  hakim  anggota  lainnya.  Dengan  demikian,  jumlah  keseluruhan anggota Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan adalah 11 orang.
Perkara  yang  diajukan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  pertama-tama  akan didengar  oleh  panel  yang  paling  sedikit  terdiri  atas  delapan  orang  hakim.  Bagi  Afrika Selatan  Mahkamah  Konstitusi  adalah  Pengadilan  tertinggi  terhadap  seluruh  perkara konstitusional.  Sebab  itu,  mahkamah  hanya  dapat  memutus  perkara  konstitusional  dan putusannya bersifat final dan mengikat.
Presiden  dan  Deputi  Presiden  Mahkamah  Konstitusi  Afrika  Selatan  diangkat oleh  Presiden  Afrika  Selatan  sebagai  Kepala  Pemerintahan.  Namun,  Presiden  Afrika Selatan harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Judicial Service Commision (Komisi  Yudisial)  dan  pemimpin-pemimpin  partai  politik  yang  terdapat  dalam  majelis nasional.  Sembilan  hakim  Mahkamah  Konstitusi  juga  diangkat  oleh  Presiden  setelah berkonsultasi  dengan  Presiden  Mahkamah  Konstitusi  dan  pemimpin-pemimpin  partai politik  dalam  Majelis  Nasional.  Di  samping  itu,  Presiden  Afrika  Selatan  juga mengangkat  hakim  pengganti  Mahkamah  Konstitusi  jika  berlangsung  kekosongan jabatan  hakim.  Pengangkatan  ini  harus  memperoleh  rekomendasi  dari  anggota  kabinet yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan administrasi kehakiman.
Hakim  Mahkamah  Konstitusi  Afrika  Selatan  diangkat  untuk  masa  jabatan  satu kali 12 tahun dan hakim akan memasuki masa purna bakti jika mencapai umur 70 tahun. Model  rekrutmen  dan  durasi  jabatan  di  Mahkamah  Konstitusi  Afrika  Selatan  dapat
dikatakan  diilhami  oleh  sistem  yang  berlaku  di  Jerman.  Seperti  diketahui  bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman terdiri atas 16 hakim yang diangkat oleh supermayoritas Parlemen. Masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi di Jerman juga 12 tahun dan tidak dapat diangkat kembali.
Berdasarkan  Pasal  167  ayat  3  Konstitusi  Afrika  Selatan  mengatur  bahwa Mahkamah Konstitusi adalah Pengadilan tertinggi untuk seluruh perkara konstitusional. Jika ditelaah secara komparatif, strukur hierarki demikian menyerupai posisi Mahkamah Agung  Amerika  Serikat,  ketika  organ  itu  berperan  sebagai  Peradilan  banding  tertinggi atas  seluruh  perkara  yang  timbul  dari  pengadilan-pengadilan  federal.  Namun,  diantara keduanya  memiliki  identitas  yang  membedakan  secara  nyata.  Mahkamah  Agung Amerika  Sertikat  dapat  menyelesaikan  semua  jenis  perkara  yang  dalam  system kekuasaan kehakiman di Indonesia lazim disebut tingkat kasasi. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi  Afrika  Selatan  hanya  daapat  bertindak  sebagai  Pengadilan  Banding  khusus terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran konstitusi.
Berdarkan  ketentuan  dalam  konsitusi  Afrika  Selatan,  maka  Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memiliki lima kewenangan yakni:
1. Decide  dispute  between  organs  of  state  in  national  of  provincial  sphere concering the constitutional status, power of function of any those organs of state,
2. Decide application envisage in section 80’ or 122,
3. Decide on the constitutionality of any amendement tp the constitution,
4. An  Decide  that  parlement  or  the  president  has  failed  to  fulfill  a constitutional obligation, or
5. Certify a provincial constitution in terms on section 144.
Mahkamah  Konstitusi  akan  memutus  final  konstitusionalitas  undang-undang yang diproduksi oleh parlemen,peraturan perundang-undangan daerah ataupun tindakan dari  Afrika  Selatan.  Disamping  itu  Mahkamah  memberi  jawaban  defenitif  atas permintaan  pembatalan  suatu  ketentuan  hukum  yang  dimohonkan  oleh  Mahkamah Agung,Pengadilan tinggi ataupun Pengadilan lainnya.

## Mahkamah Konstitusi Hungaria
Hungaria  pada  masa-masa  sebelumnya  merupakan  negara  yang  mengakui mengakui eksistensi kekuasaan absolute dibawah sistem kerajaan konservatif. Ketika itu Sainst  Stephen  adalah  pewaris  Mahkota  Suci  (Holy  Grown)  yang  bertindak  sebagai satu-satunya  symbol  bagi  kerajaan  kristiani  saat  itu.  Perspektif  sejarah  menjelaskan bahwa  periode  ini  disebut  dark  passion  yang  telah  membawa  Hungaria  terperosok kedalam system pemerintahan berideologi fasis.
Berbagai  perkembangan  penting  terjadi  setelah  berakhirnya  rezim  fasis  sejalan dengan  pendekatan  demokratisasi.  Dalam  konteks  historis  system  politik  Hungaria pernah  berada  dibawah  kendali  rezim  komunis.  Kendati  demikian,  setelah  pemerintah pasca komunis mengambil kendali kekuasaan, mahkota kembali memperlihatkan wujud serta  menempati  posisi  sebagai  symbol  negara.  Kondisi  tersebut  melahirkan  kompetisi atas konsepsi dalam menggagas pembentukan konstitusi baru Hungaria. Perkembangan yang  khas  dan  dramatis  ini,  akhirnya  menciptakan  persaingan  diantara  pengusung perubahan konstitusi dengan pemuja doktrin mahkota suci di sisi lain.

## Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum
Andi Safriani
Mahkamah Konstitusi  Hungaria menjadi suatu preseden  yang mengikuti model Mahkamah  Konstitusi  yang  berkembang  di  wilayah  Eropa  Barat,  terutama  dalam menentukan arti dari konsitusi. Gagasan ini sangat dipengaruhi tradisi.
Dengan  demikian,  tatanan  konstitusional  Hungaria  sangat  dipengaruhi  oleh interaksi-interaksi  yang  melahirkan  kesepakatan  antara  elemen-elemen  politik  tentang urgensi  mewujudkan  prinsip  konstgitusionalisme  dan  Republik  demokratik,  dimana keduanya  telah  mendasarkan  diri  pada  konsep  negara  hukum.  Dalam  Pengertian  ini, persoalan  tersebut  tentu  tidak  dapat  dilepaskan  dari  keberlakuan  konstitusi  sebagai hukum  dasar  yang  mengikat  serta  didasarkan  atas  kekuasaan  tertinggi  atau  prinsip kedaulatan dalam suatu negara.
Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  Hungaria  dipenghujung  Januari  1989, Parlemen  Hungaria  mencapai  kesepakatan,  Parlemen  Hungaria  mencapai  kesepakatan untuk  membentuk  pengadilan  yang  terlepas  sama  sekali  dari  cabang  Peradilan  umum. Oleh karena itu, Mahkamah adalah institusi terpisah organ konstitusional, dan memiliki kekuasaan  secara  eksklusif  dalam  menjalankan  uji  konstitusional  produk  legislatif. Sejak  awal  pola  Mahkamah  Konstitusi  Hungaria  dibicarakan  melalui  kerangka negosiasi  trilateral.  Hal  ini  dilakukan  karena  Hungaria  sepakat  menjalankan  proses transformasi demokratik atas system politiknya secara damai.
Berdasarkan  hasil  perubahan  konstitusi  Hungaria,  Parlemen  pada  oktober  1989 mengesahkan undang-undang nomor XXXII tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Hungaria mulai menjalankan seluruh kewenaangannya pada 1 Januari 1990.
Dengan  melaksanakan  kewenangannya,  Mahkamah  Konstitusi  meningkatkan kepastian  hukum (legal  certainty) terhadap  makna  keadilan  substantive.  Dalam  proses transisional  menuju  demokrasi  Mahkamah  Konstitusi  Hungaria  ini  merupakan  bentuk perkembangan  generasi  ketiga  Mahkamah  Konstitusi  Eropa,  setelah  negara  Austria, Spanyol dan Portugal.
Mahkamah  Konstitusi  merupakan  organ  utama  dan  pertama  dalam  melindungi konstitusi.  Mahkamah  bertugas  menguji  konstitusionalitas  undang-undang,  dan melindungi tatanan konstitusional serta hak-hak fundamental yang dijamin secara tegas dan jelas dalam konstitusi.
Mahkamah Konstitusi Hungaria terdiri atas 11 orang anggota. Ketua dan wakil ketua  Mahkamah  Konstitusi  dipilih  dari  dan  oleh  hakim  Mahkamah  Konstitusi  untuk masa jabatan 3 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat sifatnya dan tidak dapat  dibanding.  Putusan  yang  berkenaan  dengan  konstitusionalitas  undang-undang ditentukan  melalui  siding  pleno  yang  harus  dihadiri  oleh  seluruh  hakim.  Sedangkan dalam  menentukan  konstitusionalitas  peraturan  pemerintah  dapat  ditentukan  melalui panel  hakim  yang  terdiri  atas  tiga  orang hakim,  kemudian  hasilnya  ditentukan melalui suara mayoritas serta dilakukan dalam siding tertutup.
Melalui  Undang-undang  XXXII  tahun  1989,  Mahkamah  Konstitusi  Hungaria memiliki 8 kewenangan, yaitu:
1. Pengujian secara ex ante atas rancangan undang-undang, tata tertib parlemen sebelum diberlakukan dan perjanjian internasional sebelum ditetapkan.
2. Pengujian secara ex post atas undang-undang dan juga peraturan perundang- undangan lain yang ditetapkan oleh pemerintah negara.
3. Menguji  perselisihan  antara  perjanjian internasional  dengan  undang-undang dan  juga  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  ditetapkan  oleh pemerintahan negara.
4. Memutus  permohonan  konstitusional  berkenaan  dengan  pelanggaran  hak- hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi.
5. Menyisihkan suatu hal yang tidak konstitusional akibat kelalaian.
6. Menghentikan  sengketa  kewenangan  diantara  lembaga-lembaga  negara dengan  pemerintahan  daerah  atau  lembaga  pemerintah  lainnya  ataupun sengketa kewenangan pemerintahan daerah.
7. Interpretasi konstitusi
8. Memeriksa seluruh perkara terkait dengan pelanggaran konstitusi.
Mekanisme peradilan konsitusi (konstitutional adjudication) itu sendiri baru kita adopsi  kedalam  sistem  konstitusi  negara  kita  dengan  dibentuknya  Mahkamah Konstitusi.  Beragam  Mahkamah  konstitusi  diberbagai  negara  mempunyai  persamaan dan  perbedaan  satu  sama  lain.  Perbedaannya  antara  lain  disebabkan  karena  masing- masing negara memiliki karakteristik sendiri-sendiri.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Konstitusi  menjadi  sesuatu  yang  urgen  dalam  kehidupan  bernegara,  terutama  bagi Negara hukum (rechstaat) yang demokratis. Dalam Negara hukum yang demokratis, Demokrasi  diatur  dan  dibatasi  olehaturan  hukum,  sedangkan  hukum  itu  sendiri ditentukan  melalui  cara-cara  yang  demokratis  berdasarkan  konstitusi,  dengan demikian  aturan  dasar  penyelenggaraan  Negara  harus  disandarkan  kembali  secara konsisten pada konstitusi.
2. Untuk menjamin konstitusionalitas pelaksanaannya baik dalam bentuk aturan hukum maupun  tindakan  penyelenggara  negara  berdasarkan  ketentuan  undang-undang, dibentuklah  Mahkamah  Konstitusi  yang  memiliki  wewenang  salah  satunya  adalah memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
3. Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  fenomena  baru  dalam  dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga  Mahkamah  Konstitusi  yang  berdiri  sendiri.  Sampai  sekarang  baru  ada  78 negara  yang  membentuk  mahkamah  konstitusi  ini  secara  tersendiri.  Kewenangan Mahkamah  Konstitusi  antara  suatu  negara  dengan  negara  lain  tentunya  memiliki persamaan dan perbedaan.

## Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum
Andi Safriani

## DAFTAR PUSTAKA
Asshidiqie, Jimly. Peradilan Konstitusi di 10 Negara . Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
_____________, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
Bogdan,  Michael. Pengantar  Perbandingan  Sistem  Hukum .  Bandung:  Nusa  Media. 2010.
Cruz, Peter de. Perbandingan Sistem Hukum . Bandung: Nusa Media. 2010.
Huda, Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
Menski, Werner. Perbandingan Hukum dalam Konteks Global . Bandung: Nusa Media, 2012.
Sidharta, Bernard Arif. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju. 2000.
Suherman,  Ade  Maman. Pengantar  Perbandingan  Sistem  Hukum .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada. 2012,
www.google.com “ Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Strukur Ketatanegaraan di Indonesia”, diakses 4 januari 2019.
www.googlee.com “ Perbandingan Mahkamah Konstitusi Beberapa Negara”, diakses 4 Januari 2019.