Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## Evaluasi Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus pada PT. “ABC” Tahun Pajak 2016 – 2021)

## Arif Kurniawan
Institut STIAMI, Jakarta
ABSTRACT
Tax Planning Evaluation for Company’s Tax Expense Efficiency (Case Study at PT. “ABC” in  the  Tax  Year  of  2016-2021)  Arif  Kurniawan  PT.  “ABC”,  one  of  the  private  companies engaging  in  the  baby  and  child  diapers  trading  business,  is  attempting  to  undertake  tax planning.
The  management  of  PT.  “ABC”  requires  tax  planning  to  make  the  tax  expense  efficient. Although  PT  “ABC”  has  undertaken  its  tax  planning,  the  researcher  believes  its  tax reporting  still  has  several  issues  and  flaws.  Some  facts  found  in  the  financial  statement during  this  study  may  lead  to  issues  arising  in  the  future.  This  study  uses  qualitative research methods, with descriptive and verification approaches. This descriptive study aims to  find  out  how  the  company’s  tax  planning  is  undertaken,  which  financial  statement accounts  should  be  presented  better  so  that  Taxpayers’  contribution  increases,  and  to evaluate the tax planning that has been undertaken.
A  verification  approach  is  used  to  find  out  or  evaluate  the  tax  planning  practice  at  PT. “ABC” from 2016 to 2021. This study concludes that the tax planning at PT. “ABC” is not yet optimal, the Income Tax Article 21 of the company is relatively high, the loss in Annual Tax  Return  may  raise  questions  regarding  the  business  existence,  there  is  a  possibility  of additional  tax  expense  from  a  tax  audit,  a  high  value  of  inventory  may  be  called  into questions, and the purchase price of goods from the special party may raise questions for its fairness.
The  following  suggestions  might  be  taken  into  consideration  by  the  management  of  PT. “ABC” to achieve better tax planning in the future: Establish cooperation (contract) with an outsourcing company for field sales to reduce tax expense, the management should establish a thorough purchase procedure based on the job order

## ABSTRAK
PT. “ABC” merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan  popok  bayi  dan  anak  (pampers)  mencoba  untuk  menerapkan  perencanaan pajak. Manajemen PT. “ABC” melakukan perencanaan pajak untuk mengefisienkan beban pajak. Meskipun PT.”ABC” telah melaksanakan perencanaan pajak, menurut penulis masih terdapat  beberapa  masalah  dan  kelemahan  dalam  pelaporan  perpajakannya.  Beberapa  fakta
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
dalam  laporan  keuangan  dalam  rentang  waktu  penelitian  memungkinkan  munculnya masalah di kemudian hari.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  dan verifikatif.  Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana perencanaan  pajak,  pos-pos  dalam  laporan  keuangan  mana  yang  seharusnya  disajikan dengan  lebih  baik  sehingga  kontribusi  Wajib  Pajak  meningkat  dan  evaluasi  perencanaan pajak  yang  telah  dilakukan.  Pendekatan  verifikatif  digunakan  untuk  mengetahui  atau mengevaluasi  penerapan  perencanaan  pajak  pada  PT.”ABC”  dalam  rentang  tahun  2016 sampai dengan tahun 2021.
Hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  PT.”ABC”  belum  melaksanakan  perencanaan pajak  secara  optimal,  beban  PPh  21  perusahaan  relatif  besar,  SPT  Tahunan  rugi  bisa memunculkan  pertanyaan  terkait  eksistensi  keberlangsungan  usaha,  potensi  munculnya beban  pajak  tambahan  dari  kegiatan  pemeriksaan  pajak,  nilai  persediaan  yang  cukup  besar bisa  jadi  pertanyaan,  dan  harga  beli  barang  dagangan  dari  pihak  hubungan  istimewa  dapat dipertanyakan kewajarannya.
Saran yang dapat dipertimbangkan oleh manajemen PT.”ABC” untuk perencanaan pajak yang  lebih  baik  pada  masa  yang  akan  datang  antara  lain  sebagai  berikut:  Melakukan kerjasama (kontrak) dengan perusahaan penyedia tenaga kerja (outsourcing) terkait dengan sales  lapangan  untuk  menurunkan  beban  pajak,  manajemen  harus  melakukan  kebijakan pembelian dengan matang sesuai dengan pesanan (job order) sehingga nilai persediaan akhir dapat ditekan, pelaporan SPT Tahunan Badan harus dikaji ulang, nilai persediaan disajikan sesuai  dengan  batas  wajar,  pembelian  dari  pihak  hubungan  istimewa  didukung  dengan dokumen TP yang lengkap, dan perlu adanya simulasi perencanaan pajak yang terbaik untuk masa depan.
Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Penelitian Deskriptif, Evaluasi
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## Latar Belakang Penelitian
Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus ditanggung perusahaankepadaPemerintah.Sesuaideng anUndang- UndangNomor6Tahun1983sebagaimanate lahdiubahterakhirdenganUndang- UndangNomor28Tahun2007 tentangKetentuanUmumdanTataCaraPerp ajakan,definisipajakadalahkontribusiwajib kepadanegarayangterutangolehOrangPrib adiatauBadanyangbersifatmemaksaberdas arkanUndang- Undang,dengantidakmendapatkanimbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnyakemakmuranrakyat.
Pajaktidakdapatdipungkirimerupak antambahanbiayabagisebuahperusahaan.P erusahaansudahsewajarnyaberusahauntuk meminimalkanbebanpajaknya.Upaya untukmeminimalkanbebanpajaktersebutse ringdikenalsebagaimanajemenpajak.Mana jemenpajakadalahsalahsatufungsimanaje menkeuangandenganmematuhisemuapera turan-peraturanyangsudahditetapkan.
PT. “ABC” merupakan salah satu perusahaan
swasta di Indonesia
yangbergerak dalam bidang usaha perdagangan  popok  bayi  dan  anak ( pampers ) jugatelahmencobauntukmenerapkanperen canaanpajak.ManajemenPT.“ABC”telah
mencoba melaksanakan perencanaan pajak dengan tujuan
untuk mengefisienkanbebanpajak.  PT.  “ABC” merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing  (PMA)  dengan  pemegang  saham mayoritas  berapa  di  China.  PT.”ABC” merupakan perusahaan multinasional dengan  harga  pembelian  dan  kuantitas pembelian pampers ditentukan  oleh supplier.  Pembelian  pampers  diperoleh dari  pemegang  saham  yaitu  X  Ltd.  Di China tersebut.
Menurutpenulis, perencanaan
pajak  yang  dilakukan  oleh  manajemen PT. “ABC”
masihterdapatbeberapamasalahdankelema han.  Pelaporan  Pajak  PT.”ABC”  dalam rentang  waktu  tahun  2016sampai  dengan tahun 2021 menunjukkan nilai lebih bayar dan
rugi yang cukupbesaryangmenurutpenulisdapatmeni mbulkanpermasalahanperpajakan Fakta  dalam  laporan  keuangan PT.”ABC” yang cukup menarik perhatianselamatahunpajak2016sampaide ngantahun2021adalahsebagaiberikut:
1. LaporanLabaRugimenunjukkannilaikerug ianyangcukupbesarditahun2016,2017,201 8,2019,dan2021sertastatusSPTTahunanLe bihBayar.
2. Dengan posisi kerugian tersebut,
dalamAktivaWajibPajak menunjukkanterdapatpiutangkepadapeme gangsahamyangcukupsignifikan.
3. Padatahun2017,2019,dan2021nilaiHargaP okokPenjualanlebihbesardaripadaperedar anusahaWajibPajak.
4. Terdapatbiayausahayangcukupsiginifikan yaitubiayapenjualandanbiayagajidan tunjanganpegawai.
5. Pembelian seluruhnya dilakukandaripihakyangmemiliki hubunganistimewa. 6. Persediaanakhirdalamrentangtahun2016sa mpaidengan 2021cukupsignifikan jikadibandingkandenganperedaranusaha.
7. Terdapat  piutang  kepada  pemegang saham  dalam  kondisi  laporan  keuangan rugi tersebut.
Alasanpemilihantahunpajak2016sampaid engantahunpajak2021karena
laporan keuangan  Wajib  Pajak  dalam  kurun waktu 6 (enam) tahun
tersebutmenunjukkan kerugian dan selama  tahun  pajak  2016  sampai  dengan tahun  pajak2019  Wajib  Pajak  diperiksa mengingat  Surat  Pemberitahuan  Pajak
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
(SPT) TahunanBadanLebihBayar. Penulisinginmenelitisejauhmanaperencana anpajakyangtelahdilakukanolehPT.”ABC” selamaTahun2016sampaidengan 2021danpos–pospenyajianlaporan keuangan manakah yang dapat diperbaiki sehingga
manajemen dapatmengurangibebanpajakdimasayanga kandatangyangtentusajatetapberpedomant erhadapperaturanperpajakanyangada.

## Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  identifikasi  masalah yang  telah  diuraikan  diatas,  maka tujuandaripenelitian ini adalah sebagaiberikut:
1. Untuk  mengevaluasi  apakah  perencanaan pajak yang diimplementasikan PT.“ABC”telah  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan.
2. Untuk  mengevaluasi  aspek-aspek  pos laporan keuangan yang disajikan
olehPT.”ABC”  apakah  terdapat  potensi hambatan dalam penerapan
manajemenpajaksehinggaberpotensi ketidakpatuhandalampelaporanpajak.
3. Untuk  mengevaluasi  dan  memberikan solusi bagi manajemen PT. ABC untukmenjalankanperencanaanpajakyangl ebihbaikpadamasayangakandatang.
Kajian Literatur

## Manajemen
Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatansumberdayamanusiadansumb er- sumberlainnyasecaraefektifdanefesienunt ukmencapai suatu tujuan tertentu.
Manajemen  merupakan  suatu  ilmu  dan seni  untukmembuat  orang  lain  mau  dan bersedia  berkerja  untuk  mencapai  tujuan yang telahdirumuskanbersama.Olehsebabituma najemenmemerlukankonsepdasarpengeta
huan,kemampuanuntukmenganalisissituas i,kondisi,sumberdayamanusia  yang  ada dan  memikirkan  cara  yang  tepat  untuk melaksanakan kegiatanyang saling berkaitan  untuk  mencapai  tujuan.  Pada hakekatnya kegiatan manusiasecaraumumadalahmengatur( man aging ).Untukmengaturdisinidiperlukansu atuseni,bagaimanaoranglainmengaturpeke rjaanuntukmencapaitujuanbersama.

## ManajemenPajak
Pajak  merupakan  biaya  yang harus ditanggung bagi sebuah perusahaan.Meminimalkan  beban  pajak adalah salah satu metode dalam manajemen keuangandengantetapmematuhisemuaper aturan- peraturanyangsudahditetapkan.Manajeme npajak sendiridapatdiartikanseperti berikut:
a. Suatustrategimanajemenuntukmengendali kan,mengorganisasianaspek- aspekperpajakandarisisiyangdapatmengun tungkan.
b. Saranauntukmemenuhikewajibanperpajak andenganbenar,tetapijumlahpajakyangdib ayardapatditekanserendahmungkinuntuk memperolehkeuntungan.
Manfaatdaripenerapanmanajem enpajaksecaraumumadalahdapatmelakuka n  perhitungan  dan  pembayaran  pajak  dan usaha  secara  efisien.  Tujuanmanajemen pajak  untuk  mencapai  laba,  efisiensi pembayaran
pajak, dan
melakukanpembayaranpajakdengantepat waktu.

## Perencanaan Pajak
Perencanaan Pajak
adalah sejumlah perencanaan di bidang perpajakan
yangdibentukuntukmeningkatkanefisiensi pengelolaanpajak,untukmendapatkanalter natifterbaik dalamhal penghematan
pajakyang
tidakmelanggar
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
ketentuanperpajakan  dengan  tujuan  agar dapat meminimalisasi beban pajak. PerencanaanPajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak.
Tindakan itu legalkarenapenghematanpajaktersebutdila kukandengancaratidakmelanggarketentua n  yang  berlaku.  Perencanaan  Pajak  tidak berarti  sebagai  upaya  menghindaripajak, karena  bila  demikian  jelas  bertentangan dengan undang-undang
perpajakanyangberlaku(Tanuwardi,2016).
Adapuntujuandariperencanaanpaja k( taxplanning )adalahsebagaiberikut:
1) Membuka  kesadaran  akan  pentingnya perencanaan perpajakan untuk WajibPajak 2) Membayarpajaksesuaidenganketentuanya ngberlaku
3) Membuat  metode  perhitungan  dalam efisiensi pembayaran pajak secara legal.
Jadi  dapat  disimpulkan,  bahwa ada  strategi-strategi  yang  bisa  diambil olehwajibpajak,dalamusahanyamelaksana kanperencanaanpajakdengantujuanmenga tur  atau  dengan  kata  lain  meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.Diantara strategi-strategi  tersebut  ada  yang  legal maupun  ilegal.  Untuk  strategi  -strategi atau  cara-cara  yang  legal  sesuai  dengan peraturan  undang-undang  yangberlaku, biasanyadilakukan  dengan  memanfaatkan celah-celah  yang  ada  dalamundang- undangperpajakan.
Menurut  Suandy  (2008),  sebuah perusahaan melakukan perencanaan pajak didasari oleh faktor-faktor sebagai berikut:  Tarif  Pajak,  celah  dalam  aturan, sanksi  pajak,  persepsi  wajib  pajak, moral pajak, dan motivasi pajak
Tax Evasion vs Tax Avoidance TaxEvasion merupakanlangkahpen ghindaranpajakdenganmelanggarketentua n  perpajakan  sedangkan Tax  Avoidance
adalah
penghindaran pajak
denganmenurutiaturan– aturanyangada.Metodeperencanaanpajakh endaknyamenggunakan prinsip tax avoidance sesuai  dengan  landasan  teori diatas menurutparaahli.Padatulisankaliini,penuli sakanmencobamengevaluasimanajemenp ajakyangdilakukanolehperusahaanyangdit elitidanmencobamemberikansaranalternat ifperencanaanpajaksehinggabebanpajakya ngditanggungperusahaanlebihefisiententu nyadengantidakmelanggaraturan– aturanyangada.Menerapkan manajemen pajak yang lebih baik tersebut diharapkan kinerja keuangan perusahaandapatmenjadilebihbaikdantuju anperusahaanlebihcepattercapai.
Penelitian  ini  mengevaluasi  perencanaan pajak  yang  dilakukan  oleh  PT.  “ABC” dengan kondisi laporan keuangan mengalami  kerugian  selama  periode penelitian.  Perbedaan  dengan  penelitian- penelitian terdahulu adalah kondisi spesifik  PT.  “ABC”  yang  merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang  saham  di  luar  negeri.  Peneliti ingin mengevaluasi pelaksanaan perencanaan  pajak  yang  dilakukan  oleh manajemen  PT.  “ABC”  dalam  kondisi ketidakidealan  tersebut  selama  periode penelitian.

## Desain Penelitian
Desainpenelitiantriangulasidalampenelitia niniadalahsebagaiberikut:
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## Model Penelitian
Penelitimelakukanidentifikasi faktor-
faktoryangmempengaruhiperencanaanpaj akberdasarkanpendapat  ahli  yaitu  Suandy (2008) dalam bukunya Perencanaan Pajak antaralainadalahtarifpajak,  adanya  celah ( loopholes )  dalam  aturan,  sanksi  pajak, persepsi Wajib Pajak, moral
pajak,danmotivasimanajemen.
Metodologi Penelitian Objekpenelitianiniadalahperencan aanpajak( taxplanning )yangditerapkan oleh  PT.”ABC”  dalam  rentang  tahun 2016-2021.  Objek  yang  ditelitiadalah mengenai  perencanaan  pajak  sebagai bagian
dari manajemen
pajak,bebanpajakyangditanggungketikaP T.”ABC”ketikamenerapkanperencanaanp ajaktersebut,pos- poslaporankeuanganmanakahyangseharus nyadisajikansehinggaperusahaanmemiliki kontribusiyanglebihbesar, dan saran untuk  manajemen  terkait  perencanaan pajak yang lebih baikuntukmasa
yangakandatang
Dari tabel diatas diperoleh informasi bahwa laporan pajak PT.”ABC”  sejaktahun  2016  sampai dengan  tahun  2021  menunjukkan  status rugi. Pelaporan Pajak(SPTTahunanBadan) untuk TahunPajak  2016sampai  dengan  Tahun 2019menunjukkan  Lebih  Bayar.  Hal  ini menunjukkan bahwa penerapan
manajemenpajakbelumsepenuhnyadilaku kandenganbaikolehPT.”ABC”.Denganpel aporanpajaklebihbayar,berartiperusahaan harusmenyiapkandokumen- dokumenpendukung karena akan
dilakukan  pemeriksaan  pajak  ( tax  audit ) dan memerlukanprosesyangpanjanguntukmen dapatkan restitusi pajaktersebut.

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif dan Verifikatif

## Informan Penelitian
Dalampenelitianiniyangdijadikanse bagaiinformanataunarasumberuntuk dimintaidatadanketerangan adalahsebagaiberikut: Informan1:KaryawanPT.”ABC”yangbera dadibagianAkunting Informan2:DirekturPT.”ABC”sebagaipen gambilkeputusandalamperusahaan.Inform
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
an  3  :  Pegawai  Pajak  sebagai  Pemeriksa PT.”ABC” Tahun 2016
sampaidengan2021.
Informan  4  :  Pegawai  Pajak  lain  sebagai tenaga ahli dalam hal PerencanaanPajak.
Informan5:KonsultanPajaksebagaiTenaga AhlidalamhalPerencanaanPajak.Informan 6:AkademisisebagaiTenagaAhli dan Pengamat Perpajakan halPerencanaanPajak. Terhadappihak- pihaktersebutyangdimintaiketerangandila kukanwawancaraseputarpenyusunanlapor ankeuangan,penerapanperencanaan pajak (tax planning) yang diterapkan oleh manajemen perusahaan, dan efek taxplanning dari  sisi  aturan  perpajakan dalam  rentang  tahun  2016  sampai dengan2021.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui kegiatan  wawancara,  observasi,  dan penelitian  dokumen  pendukung  dengan teknik  triangulasi  gabungan  (metode  dan teknik).

## Hasil Penelitian
PT.”ABC”sebagaisalahsatuperusahaa nswastadiIndonesiatentusajajugamelakuk anperencanaanpajakselamaTahunPajak20
16sampaidengan 2021. Wujud
pelaksanaan  perencanaan  pajak  yang dilakukan  olehmanajemen  PT.”ABC” yang  dikaitkan  dengan  teori  penelitian antara lainsebagaiberikut:
1. Untuk beberapa Tahun Pajak, nilai Harga Pokok
Penjualan PT.”ABC”lebihtinggidaripadaperedaranus aha.HalinidilakukanolehmanajemenPT.” ABC”  untuk  mendapatkan Gross  Profit Margin ( GPM ) yang
negatifdenganharapanPPhPasal25danPPh Pasal29dapatditekanatau bahkannihil.Melaluipembelianyangcukup material,manajemenmemilikiperencanaan pajakberupabebanPPhPasal22ImpordanP
PNImpor  yang  harus  dibayarkan  namun pada  akhir  tahun  dapat  diajukanklaim. Secara tarif pajak atas beban PPh Pasal 22 Impor  ditambahdengan  PPN  Impor  lebih rendah  jika  dibandingkan  dengan  tarif PPhBadan.Halinimenunjukkanbahwapere ncanaanpajakPT.”ABC”didasarialasantari fpajak.
BiayaselamaTahunPajak2016sampaideng anTahun2021yangpalingdominan  adalah biaya penjualan dan biaya gaji.
Manajemen
PT.”ABC”memilikimisiuntukmengenalka nproduk diapers /popokyangdijual.Denganprodukb aru,sudahsemestinyamanajemenmelakuka npenetrasipasarmelaluipemasaranyangma sifmelaluitenagapemasarandilapangan.Ses uaidenganhasilwawancaradenganDirektur PT.”ABC”,ditahun2021perusahaanmemil iki126tenagasaleslapangan.  Jumlah  biaya penjualan  yang  ada  pada  Tahun  Pajak 2016sampaidengan2021jikadibagikepada 126orangmakaakanmemberikanpotensiPP hPasal21yanglebihkeciljikadibandingkanj ikabiaya  tersebut  dibayarkan  kepada sejumlah kecil karyawan. Langkah iniadalahmenunjukkanperencanaanpajaky angdidasarialasantarifpajak.
2. Selama Tahun Pajak 2016 sampai dengan Tahun  Pajak  2021  sesuaidengan  Laporan Laba Rugi perusahaan menunjukkan nilai kerugian.Denganpenyajianlaporankomers ialtersebutmenurutpenelitijugamerupakan perencanaan  pajak  terhadap  kewajiban PPh  Pasal  25  dan29  perusahaan  pada tahun berjalan dan angsuran PPh Pasal 25 padatahun  setelah  pelaporan.  Langkah penerapan perencanaan pajak inimenurutpenulisdidasarkanataspersepsi internal
manajemenbahwanilaikerugiandapatmeng hematjenispajakPPhPasal25/29perusahaa
n.
3. Denganpelaporanpenghasilankenapajakya ngmenunjukkankerugian,Wajib Pajak
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
dapat  melakukan  klaim  atas  keseluruhan kredit pajak yangdimiliki.Haltersebutmerupakanperen canaanpajakterkaitdenganpengambilanke mbalipembayaranpajakyangtelahdilakuka npadatahunberjalan.Meskipunmelaluimek anismepemeriksaan,pengembalian pembayaran  pajak  merupakan  salah  satu mekanismeperencanaanpajakyangdilakuk anolehWajibPajakterkaitdenganklaim  atas PPh  Pasal  23  dan  PPh  Pasal  22  Impor yang telah dibayarkanselamasatutahunpajak.Perenca naanpajakdilakukandengandidasarimotiva si  instrinsik  dari  manajemen  untuk mendapatkan pengembalianpembayaranpajak.
4. PT.”ABC”  mengakui  bahwa  terdapat piutang  kepada  pemegang  sahamsejak Tahun  Pajak  2017.  Penyajian  piutang pemegang saham menurutmanajemen perusahaan  adalah  atas  piutang  setoran tambahan  modalyang  belum  dilakukan oleh  pemegang  saham  di  luar  negeri. Melaluipengakuanpiutangtersebut menurutpenelitimerupakansalahsatuperen canaanpajakterkaitdenganpeningkatanuku ran(size)perusahaanyangdapatdimanfaatk ansebagaiproposaldalampengajuankreditd ibank.Perencanaanpajakdilakukandengan didasarimotivasi instrinsik dari manajemen  untuk  mendapatkan  penilaian positifdaripihakbankterkaitpenambahanhu tangbank.
5. Nilai persediaan PT.”ABC”  cukup signifikan jika
dibandingkan denganperedaranusahapadatahunberjalan.
Denganperencanaanpersediaanyangcukup besartersebutmerupakansalahsatupelaksan aanperencanaanpajakterkaitdenganPPhPa sal25dan29terkaitdengan pengakuanpenjualanterutamauntukpenjua lanyangmendekatipergantian tahun.
Manajemen  perusahaan  memanfaatkan celah  dalamaturan  yang  menyatakan  atas peredaranusaha diakui
ketika sudahterdapat  invoice  kepada  lawan
transaksi. Ketika masih dicatat sebagaipersediaan  akhir,  maka  belum menjadi kewajiban perusahaan
untukmengakuiperedaranusaha secaraakrual.
6. PT.”ABC”  melakukan  pembelian  barang dagangan  dari  X  Ltd.  di  Chinayang merupakan pihak yang memiliki hubungan  istimewa.  Harga  belibarang dagangan tersebut sepenuhnya ditentukan oleh supplier di  luarnegeri. Fakta penyajian  pembelian  di  beberapa  tahun pajak  lebih  besardari  peredaran  usaha. Hal  ini  juga  merupakan  salah  satu perencanaanpajakterkaitkebijakanpembeli andankebijakanjumlahpersediaanakhiryan gdilakukan olehmanajemenPT.”ABC”.

## Evaluasi  dan  Analisis  Perencanaan Pajak PT.”ABC”
Evaluasidananalisisdariperencanaanpajak yangdilakukanolehmanajemen PT. “ABC”  menurut  peneliti  selama  Tahun Pajak 2016
sampaidenganTahunPajak2021adalah sebagaiberikut:
1. Nilai  Harga  Pokok  Penjualan  yang  lebih tinggi  daripada  peredaran  usaha  yang ditunjukkan  pada  Tahun  Pajak  2017, 2019,  dan  2020  dapat  menimbulkan pertanyaan  dari  pihak  eksternal  terutama petugas  pajak.  Melalui  Gross  Profit Margin  (GPM)  dan  Nett  Profit  Margin (NPM) yang negatif tentu saja menimbulkan  pertanyaan  dari  fiskus terkait dengan kelangsungan usaha (going concern)
perusahaan mengingat  PT.”ABC”  bergerak  dalam bidang      perdagangan  yang  sudah sewajarnya  memiliki  profit  dalam  setiap tahun  pajak.  Pertanyaan  lain  yang  dapat muncul adalah dengan nilai Harga Pokok Penjualan  yang  tinggi  berarti  dapat disimpulkan bahwa perusahaan melakukan penumpukan barang dagangan sehingga  dapat  dipertanyakan  terkait
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
dengan  fungsi  kontrol  terhadap  barang persediaan.  Dengan  GPM  dan  NPM negatif  tersebut  berpotensi  menjadikan
Surat Pemberitahuan(SPT)
Tahunan PT.”ABC”  lebih  bayar.  Kementerian Keuangan  melalui  Direktorat  Jenderal Pajak  memiliki  tugas  untuk  melakukan pemeriksaan  terkait  dengan  SPT  lebih bayar tersebut. Melalui perencanaan pajak berupa nilai Harga Pokok Penjualan yang lebih  tinggi  dapat  berpotensi  terdapat koreksi  persediaan  maupun  pembelian melalui pengujian dalam proses pemeriksaan. Penulis berpendapat sebaiknya manajemen PT.”ABC” menyajikan  pembelian  dan  stock  akhir secara  actual  sehingga  nilai  hargaPokok Penjualan menggambarkan kondisi sebenarnya  dan  alangkah  lebih  baik  jika SPT  PT.”ABC”  kondisinya  Kurang Bayar.
Pembelian  dari  pihak  hubungan  istimewa di  luar  negeri  juga  merupakan  potensi pertanyaan dari petugas pajak. Pemeriksa akan  melakukan  pengujian  terhadap kewajaran  dan  kelaziman  harga  transfer atas pembelian tersebut melalui pengujian Transfer  Pricing.  Jika  harga  pembelian lebih  tinggi  dari  harga  pembanding independen,  hal  ini  akan  berpotensi memunculkan  beban  pajak  tambahan berupa PPh Pasal 25/29 perusahaan. Berbeda halnya jika manajemen
PT.”ABC” memutuskan untuk melaporkan  Surat  Pemberitahuan  Kurang Bayar.  Penulis  berpendapat  demikian karena  SPT  Kurang  Bayar  adalah  bukan merupakan kriteria prioritas dilakukan penelitian maupun
Pemeriksaan  Pajak.  Resiko  terhadap koreksi  PPh  Pasal  25  dan  PPh  Pasal  29 pun dapat diminimalisir .
2. Kebijakanmanajemenuntukmemperbanya ktenagapemasaran(saleslapangan)secarak omersialbermanfaatuntukmelakukanpenet rasipasarterutama di daerah-daerah di luar
pulau Jawa. Namun, terhadap pembayaranbiaya  penjualan  dan  biaya gaji kepada Orang Pribadi akan berpotensi  terkenabeban  pajak  berupa PPh  Pasal  21.  Jika  tenaga  pemasaran tersebut  bukanmerupakan  pegawai  tetap perusahaan, maka berpotensi Penghasilan TidakKena  Pajak  (PTKP)  tidak  dapat dijadikan  pengurang  dalam  perhitungan PPhPasal  21.  Penulis  berpendapat  bahwa untuk  melakukan  perencanaan  pajakyang lebih baik dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan
Badan
Hukum(PTatauCV).Melaluipihakketigaya ngmenyediakantenagakerja( outsourcing ) tersebut  menjadikan  beban  pajak  yang harus  ditanggung  olehperusahaan  adalah PPh  Pasal  23  yang  memiliki  tarif  yang lebih  rendah  jikadibandingkan  dengan PPh Pasal 21. Beban PPh Pasal 23 hanya dikenakanatasfee/jasa yangdiberikanolehpihakketiga tersebut.
Ilustrasi Perhitungan adalah sebagai berikut:
Biaya Penjualan Tahun 2017  Rp. 11.610.274.502,-    Jumlah  sales  lapanagan 126 orang Biaya Penjualan/orang pertahun Rp. 92.145.036 PPh  21 terutang (tariff 5%, dianggap  bukan  pegawai tetap):  Rp.  11.610.274.502,-  x  5  %  =  Rp. 580.513.725  Jika  menggunakan  pihak ketiga sebagai perusahaan outsourcing:
Beban Penjualan tahun 2021: Rp. 11.610.274.502,- Biaya Jasa Outsourcing  (asumsi 10% dari
Biaya  Penjualan):  Rp.  1.161.027.450,- PPh  Pasal  23  terutang  (2%)  :  Rp. 23.220.549,-
DarisimulasidiatasterbuktibahwaPerusaha anlebihdapatmelakukanpenghematan pajak jika menunjuk pihak ketiga sebagai patner untuk saleslapangan.
3. Selama Tahun Pajak 2016 sampai dengan Tahun Pajak 2021 sesuai
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
denganLaporanLabaRugiperusahaanmenu njukkannilaikerugian.Menurutmanajemen PT.”ABC”  hal  tersebut  merupakan perencanaan
pajak
terhadapkewajibanPPhPasal25dan29perus ahaanpadatahunberjalandanangsuranPPh Pasal  25  pada  tahun  setelah  pelaporan. Menurut
peneliti hal ini dapatmemunculkan  resiko  jika  dilakukan pemeriksaan  pajak.  Hasil  Pemeriksaan jikamenyatakan  koreksi  nilai  kerugian atau  bahkan  sampai  dengan  kurang bayarmakaperusahaanharusmelakukanpe mbetulanSPTTahunansetelahpemeriksaan
. Kalkulasi ulang beban pajak yang harus ditanggung pada tahunberjalan dan tahun- tahun  setelah  pemeriksaan  pun  harus dilakukan oleh
WajibPajak.Haliniakanmemakanwaktu,bi aya,dantenagatambahanbagiakuntingperu sahaan.Penelitiberpendapatbahwakondisi palingamanuntukdilihatdarisisi fiskus
adalah jika Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan  dalam  nilaiKurang  Bayar. Manajemen perusahaan
berkorban
terdapat  pembayaran  PPhPasal  25/29
Badan  diawal  waktu  tetapi  SPT  Tahunan tidak menjadi
prioritaspenelitianmaupunpemeriksaan.
1. Klaimataspembayaran
PPhPasal22danPPNImporyangdiharapkan dapatdirestitusi oleh manajemen PT.”ABC”  dapat  memberikan  potensi beban  pajaktambahan  bagi  perusahaan. Hasil pemeriksaan yang jika menunjukkan  nilaikurang  bayar  berarti atas  pembayaran  PPh  pasal  22  dan  PPN Impor  yangdiharapkan  dapat  kembali setelah  pemeriksaan  tidak  terjadi  dan munculnyaSuratKetetapanPajakKurangBa yarmenimbulkankewajibanpajaktambahan yangharus dibayar olehmanajemen perusahaan.
2. Atas  penyajian  piutang  pemegang  saham menurut manajemen
perusahaanadalahataspiutangsetorantamb ahanmodalyangbelumdilakukanoleh pemeg ang  saham  di  luar  negeri.  Melalui  pengakuan piutang tersebut menurutpeneliti  merupakan salah satu perencanaan pajak terkait dengan peningkatanukuran  ( size )  perusahaan  yang  dapat dimanfaatkan  sebagai  proposal  dalampengajuan kredit  di  bank.  Secara  komersial  hal  ini  sudah wajar  dilakukan,namun  dari  kacamata  fiskus berbeda. Petugas pajak akan meneliti substansidan eksistensi  dari  piutang  tersebut  melalui  pengujian dalam  pemeriksaan.Dalam  pemeriksaan  pajak terdapat mekanisme untuk melakukan pengujianarus  piutang  atau  arus  uang  yang memungkinkan ditemukannya setoran daripemegang  saham.  Jika  hasil  pengujian  arus piutang  tersbut  terdapat  selisihuang  masuk jikadibandingkandenganperedaranusahadapat berpotensiterdapat  PPh  Pasal  29  Badan  dan  DPP Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  (hasilekualisasi pemeriksaan) yang memungkinkan terdapat tambahan beban pajakbagimanajemen perusahaan.
3. NilaipersediaanPT.”ABC”cukupsignifika njikadibandingkandenganperedaran  usaha pada tahun berjalan. Dengan perencanaan persediaan  yangcukup  besar  tersebut menurut  manajemen  merupakan  salah satu pelaksanaanperencanaan pajak terkait  dengan  PPh  Pasal  25  dan  29 Badan. Manajemenmelakukan perencanaan pengakuan penjualan terutama  untuk  penjualan  yangmendekati pergantian tahun. Dalam proses pemeriksaan terdapat
mekanismepengujian  berupa  pengujian persediaan  akhir  perusahaan.  Melalui pengujianberdasarkankartustokpersediaan danbuktipendukunglainnya(contoh:kunju nganlapangan)dapatdiketahuipersediaana khiryangmendekatidengankondisi sebenarnya. Hal  ini  memungkinkan terdapat  tambahan  beban  pajakberupa PPh  Pasal  25/29  Badan  ataupun  Pajak Pertambahan
Nilai
atas
overstated persediaanakhiryangdilakukano lehmanajemenperusahaan.
4. Pembelian  yang  dilakukan  dari  X.  Ltd. (perusahaan  grup)  di  Luar  Negeri
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
dapatmenimbulkanpotensipertanyaandanp engujianlanjutanolehPemeriksaPajaksaat proses  pemeriksaan.  Pembelian  kepada pihak
yang
memiliki hubunganistimewatersebuttidakdidukung dengandokumen transferpricing .Sejak TahunPajak2016,KementerianKeuangan mengeluarkanaturanberupaPeraturanMent eriKeuanganNomor:213/PMK.03/2016ya ngmenyatakanbahwa  Wajib  Pajak  harus melampirkan  dokumen-dokumen  yang terkait  dengantransaksi  dengan  pihak- pihak yang melakukan hubungan istimewa.
Beberapadokumenyangharusdilengkapiol ehmanajemenperusahaanantaralainadalah dokumen local ( local file ) dan master file. Nilai  pembelian  yang  telahdisetting  atau dikendalikan  oleh  X.  Ltd.  sebagai pemegang saham
berpotensimemunculkankoreksinilaipemb elianpadaposHargaPokokPenjualan.Petug aspajakmelaluiregulasiyangadadiberikank ewenanganuntukmelakukanpengujiankew ajaranhargatransferterkaitpembelianterseb ut.Jikanilai  pembelian  berada  diatas comparable  prize pembanding,  maka berpotensiterdapatbebantamabah  atasPPh Pasal29Badan.
5. Perencanaan  pajak  yang  dilakukan  oleh PT.  “ABC”  belum  dapat  optimal disebabkan  beberapa  faktor  penghambat sebagai berikut:
- PT.”ABC” dikendalikan secara manajemen oleh X Ltd. di luar negeri sehingga  menyebabkan  posisi  PT. “ABC”  sebagai cost  center di Indonesia.
- Dengan  posisi cost  center tersebut, Harga  Pokok  Penjualan  dan  Biaya Usaha  PT.  “ABC”  tidak  dapat dikontrol  oleh  manajemen  sehingga Laporan  Keuangan  menyebabkan kerugian  dan  SPT  Tahunan  Badan Lebih Bayar.
- Dengan kondisi rugi tersebut,
perencanaan  pajak  yang  dilakukan oleh manajemen PT. “ABC” menjadi terbatas.
- Dengan kondisi SPT Tahunan Badan Lebih  Bayar,  perusahaan  juga  harus menghadapi proses pemeriksaan yang mengharuskan manajemen mempersiapkan dokumen terkait dengan pemeriksaan.
Daribeberapafaktadiatasdapatdisimpulkan bahwapelaksanaanperencanaanpajakyang dilakukanolehPT.”ABC”dalamrentangTa hun2016sampai  dengan  Tahun  2021 menurut  manajemen  perusahaan  telah berhasilmenekanbebanpajakperusahaan.N amunmelaluipenelitianinidapatdisimpulka nbahwapenerapanmanajemenpajakdisisila indapatmenimbulkan  pertanyaan  yang cukup  banyak  dari  pihak  eksternal terutamadaripetugaspajak.
Strategi  umum  perencanaan  pajak menurut Prianto Budi Saptono yang dapat diterapkan  oleh  PT.  “ABC”  untuk efisiensi beban pajak perusahaan menurut penulis adalah sebagai berikut:
1. Tax Saving
Wujud tax  saving yang  bisa  dilakukan oleh  PT.  “ABC”  antara  lain  adalah dengan  melakukan  kontrak  dengan  pihak ketiga  (perusahaan  outsourcing)  terkait dengan pemasaran produk. Melalui kontrak  dengan  pihak  ketiga  maka PT.”ABC”  berkewajiban  memotong  PPh Pasal  23  yang  secara  tarif  lebih  rendah daripada  PPh  Pasal  21  apabila  langsung dibayarkan kepada karyawan tidak tetap.
2. Tax Avoidance Langkah  yang  dapat  dilakukan  oleh PT.”ABC”  terkait  dengan tax  avoidance ini  adalah  memberikan  natura  kepada pegawai  tidak  tetap  terkait  dengan pemasaran  jika  memungkinkan.  Natura yang  yang  diberikan  kepada  bukan pegawai  adalah  bukan  merupakan  objek
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
pajak.
3. Menghindari Pelanggaran Terhadap
Peraturan Perpajakan yang Berlaku Manajemen PT.”ABC” harus tepat waktu dalam  pembayaran  pajak  terutang  dan pelaporan  SPT  Masa/Tahunan  sehingga sanksi administrasi tidak dikenakan.
4. Penundaan Pembayaran Kewajiban Pajak Terkait  dengan  biaya  pada  Harga  Pokok Penjualan dan Biaya Usaha Lainnya yang cukup signifikan, manajemen PT. “ABC”
hendaknya melakukan realisasi pembayaran saat penjualan diapers/popok sedang optimal sehingga tidak mengganggu cash  flow perusahaan  saat dibebani  PPh withholding (PPh  Pasal 21/PPh Pasal 23/PPh Pasal 4 ayat 2).
5. Mengoptimalkan  Kredit  Pajak  yang diperkenankan
Melalui  pelaporan  SPT  Tahunan  Badan rugi,  manajemen  PT.”ABC”  sebenarnya bisa melakukan kredit pajak atas keseluruhan  pembayaran  PPh  (PPh  Pasal 22  Impor)  dan  PPN  Impor.  Namun  satu hal yang harus diperhatikan oleh manajemen  PT.  “ABC”,  bahwa  dengan kondisi  lebih  bayar  tersebut  maka  akan dilakukan  pemeriksaan  yang  bukan  tidak mungkin  terdapat  potensi  PPh  ataupun PPN Kurang Bayar hasil pemeriksaan.

## Kesimpulan
Berdasarkanhasilanalisisdanpembah asanyangtelahdijelaskansebelumnya,maka kesimpulanpenelitianiniadalahsebagaiberi kut:
1. PT.”ABC”belummelaksanakanperencana anpajaksecaraoptimal.Halinidapatdilihat dari penyajian nilai Harga Pokok Penjualan
yang lebih tinggi daripadaperedaran usaha yang
ditunjukkan  pada  Tahun  Pajak  2017, 2019,  dan  2020.Dengan  penyajianHPP tersebut dapat
menimbulkanpertanyaandari pihakeksternalterutamapetugas pajak. HargaPokokPenjualanyangtinggiberartida
patdisimpulkanbahwaperusahaanmelakuk anpenumpukanbarangdagangansehinggad apatdipertanyakanterkaitdenganfungsikon trolterhadapbarangpersediaanataupunpros espembelian.
2. Perusahaanmempunyaitenagapemasaran(s aleslapangan)yangcukupbanyak.Perusaha anmengambilkebijakanbahwasaleslapang antersebutadalahbukanpegawaitetap.Deng ankebijakantersebut,terdapatpotensibeban pajakPPhPasal21denganPenghasilanTida kKenaPajak(PTKP)tidakdiperhitungkan sebagai pengurang. Hal tersebut menimbulkan dampak
bebanPPhPasal21di akhirtahunmenjadi lebihbesar.
3. Selama Tahun Pajak 2016 sampai dengan Tahun 2021 Laba Bersih PT.”ABC”menunjukkannilaikerugian.Ma najemenPT.”ABC”berpendapatbahwahalt
ersebut merupakan salah satau perencanaan pajak terkait saving pembayaranPPh  Pasal  25  dan  PPh  Pasal 29 pada tahun berjalan. Peneliti berpendapatbahwa dengan adanya kerugian  di  semua  tahun  penelitian  akan berpotensimenimbulkanpertanyaanterkait kelangsunganusahaperusahaan.Denganad anya penelitian lanjutan berupa
pemeriksaan pajak maka akan berpotensiterdapatkoreksinilaikerugianata ubahkanterdapatpotensiPPhPasal25/29 Badan  yang  kurang  bayar  sehingga berpotensi
memunculkan beban pajaktambahanbagi perusahaan.
4. Klaim atas pembayaran PPh Pasal 22 dan PPN Impor yang diharapkan dapatdirestitusi oleh manajemen
PT.”ABC”  dapat  memberikan  potensi beban  pajaktambahan  bagi  perusahaan. Hasil pemeriksaan yang jika menunjukkan  nilaikurang  bayar  berarti atas  pembayaran  PPh  pasal  22  dan  PPN Impor  yangdiharapkan  dapat  kembali
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
setelah  pemeriksaan  tidak  terjadi  dan munculnyaSurat  Ketetapan  Pajak  Kurang Bayar  menimbulkan  kewajiban  pajak tambahanyang mungkin saja harus dibayar  oleh  manajemen  perusahaan. Dalam hal ini,perencanaanpajakdenganmenungguhas ilpemeriksaanadalahmenjadipotensiresiko bagi perusahaan.
5. Terdapat  piutang  kepada  pemegang saham sejak Tahun Pajak 2017. Tujuanmanajemenmelakukanperencanaan pajaktersebutadalahuntukmeningkatkanuk uran (size )  perusahaan  terkait  dengan tujuan pinjaman bank. Namun melaluipelaporanSPTTahunanBadanyang menunjukkanlebihbayar,PemeriksaPajakd apatmelakukanbeberapapengujiandiantara nyamelaluipengujianaruspiutang
atau pengujian  uang  masuk.  Jika  ternyata ditemukan aliran uang masukdari pemegang saham dapat berpotensi terdapat selisih peredaran usaha yangdilaporkanolehWajibPajak.Halinidap atmenjadipotensitambahanbebanPPhPasal
29danPajakPertambahan Nilaibagi
perusahaan.
6. NilaipersediaanPT.”ABC”cukupsignifika njikadibandingkandenganperedaranusaha pada tahun berjalan. Dengan perencanaan persediaan  yang  cukup  besartersebut menurut  manajemen  merupakan  salah satu pelaksanaan perencanaanpajak terkait dengan PPh Pasal 25 dan 29 dalam hal pengakuan penjualanterutamauntukpenjualanyangme ndekatipergantiantahun.Penyajianpersedia an  akhir  yang  cukup  signifikan  tersebut dapat menjadi
pertanyaan
olehpetugaspajak.Melaluipemeriksaanpaj ak,terdapatmekanismepengujianpersediaa nakhirperusahaan.Hasilpengujianjikaterda pat overstated pencatatanpersediaandapatberpotensimen ambahbebanPPhPasal29perusahaan dan
tentu  saja  koreksi  atas  DPP  Penyerahan Barang Kena Pajakpadatahun berjalan.
7. PembeliandariX.Ltd.(pihakyangmemiliki hubunganistimewa)harusdituangkandala mDokumen transferpricing sesuaidengank etentuanyangada.Dokumen transferpricin g tersebutdapatdijadikansebagaidokumenp endukungbagi  manajemen  PT.”ABC”
ketika menghadapi pemeriksaan.
Penentuan  hargapembelian  juga  harus sesuai  dengan  kewajaran  dan  kelaziman usaha. Secarakomersial nilai aktual pembelianboleh
dibiayakanoleh
manajemen,  namunsecara  fiskal  beban yang  dibebankan  adalah  sesuai  dengan nilai
harga transferyangwajarsesuaidenganperhitunga nPrinsipKewajarandanKelazimanUsaha(P
KKU).
8. PT. “ABC” merupakan sebuah perusahaan Multinasional dimana pemegang  saham  berada  di  China  dan mengendalikan kegiatan usaha
PT.”ABC”. Dengan pengendalian manajemen tersebut menjadi faktor penghambat  untuk  perencanaan  pajak yang  optimal.  Manajemen  lokal  PT. “ABC”  tidak  dapat  leluasa  untuk melakukan desain atas perencanaan pajak. Sebagai  sebuah  perusahaan cost  center , PT.”  ABC”  harus  dihadapkan  pada  fakta laporan  keuangan  status  rugi  akibat  HPP yang  tinggi  dan  SPT  lebih  bayar  akibat pengkreditan  keseluruhan  pajak  yang telah  dibayar.  Hal  ini  tentu  saja  dapat menimbulkan resiko di kemudian hari.

## Saran
Berdasarkankesimpulandiatas,maka saran-saranyangdapatdipertimbangkan oleh  manajemen  PT.”ABC”  untuk perencanaan pajak yanglebihbaikpadamasayangakandatingad alahsebagai berikut:
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
1. Perusahaan hendaknya melakukan kerjasama (kontrak) dengan perusahaanpenyedia tenaga kerja (outsourcing ) terkait dengan sales lapangan. Dengankontrak tersebut, kewajiban  pajak  yang  akan  ditanggung perusahaan  adalahPPh  Pasal  23  yang memiliki  tarif  yang  lebih  rendah  jika dibandingkan  denganPPh  Pasal  21  yang telah dilakukan oleh perusahaan.
Pengenaan  PPh  Pasal  23adalah  atas  jasa yang diberikan oleh perusahaan outsourcing tersebut. Hal iniakanmeringankanbebanpajakyangditan ggungolehperusahaan.
2. Perusahaanhendaknyamelakukankebijaka npembeliandenganmatang.Salahsatu langkahnya  adalah  dengan  melakukan pembelian  sesuai  dengan  pesanan( job order )  sehingga  nilai  persediaan  akhir dapat ditekan.
Pembelian barangdagangandannilaipersediaanakhiry angwajarakanmenyebabkanHarga PokokPenjualanmenjadilebihrendah.Secar akonsekuensiterdapatPPhPasal25/29Bada nyangmenjadibebantambahan,namundeng anSuratPemberitahuan Pajak menjadi
Kurang  Bayar  maka  perusahaan  tidak menjadiprioritaspengawasanataupemeriks aanolehpetugaspajak.
3. Penyajian  Surat  Pemberitahuan  Tahunan (SPT Tahunan) Badan sebaiknyadilaporkan dengan Nilai Kurang Bayar  yang  minimalis  sehingga Gross ProfitMargin  (GPM) dan Nett  Profit Margin (NPM) perusahaan memiliki nilai positifyangberdampakpadakewajaranusah aperusahaanperdagangan.DenganSPTKur angBayar,makaresikopemeriksaandanSur atKetetapanHasilPemeriksaandapatdimini malisir.
4. Penyajian  piutang  dan  hutang  kepada pihak yang memiliki hubungan istimewasebaiknyadituangkandalamaktan
otaristersendirisehinggaperusahaanmemp unyai dokumen pendukung yang kuat atas eksistensi  dan  substansi  atastransaksi tersebut.  Hal  ini  juga  harus  disinkronkan dengan aliran uang masukdalam rekening koran  untuk  memastikan  bahwa  atas piutang pemegang sahamtersebut memang  nyata-nyata  belum  dilakukan pembayaran oleh pemegangsaham.Melaluikelengkapandok umenpendukungtersebut,resikoadanyape meriksaanaruspiutang/arusuangdapatdimi nimalisir.
5. Perusahaanhendaknyamenjaganilaipersed iaandibawah25%darinilaiperedaran  usaha setiap  tahunnya.  Petugas  pajak  akan melakukan pengujianterkaitdengankewajarandaneksi stensipersediaandalamkegiatanPemeriksa an  Pajak.  Persediaan  yang  rendah  berarti dapat disimpulkan bahwa turn over barang dagangan  perusahaan  memakan  waktu yang wajar. Hal inimenunjukkanbahwaperusahaanberadad alamkondisiusahayangsehat.
6. Pembelian  dari  grup  di  luar  negeri  harus didukung dengan dokumen TransferPricing yang  sesuai  dengan ketentuan.  Mengingat  dalam  kegiatan pemeriksaanterdapatpengujianpenerapank ewajarandankelazimanusahaterkaitdengan harga  transfer  atau  harga  pembelian barang  dagangan.  Hal  ini  bertujuan untukmenjelaskanbahwahargabelidaripiha khubunganistimewatelahberadadalamrent anghargayangwajarsehinggadikemudianh ariperusahaandapatmenjelaskankepadapih akeksternalterkaitdenganpenentuanhargap embelianbarangdagangan.
7. Kredit  Pajak  merupakan  hak  bagi  Wajib Pajak untuk dapat dimintakan kembalipada akhir tahun pajak jika posisi
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
SPT  Tahunan  Badan  Lebih  Bayar. Namunmenurut peneliti, perusahaan
sebaiknya harus menganalisis efek pengkreditankredit pajak tersebut di akhir tahun.  Dengan  mengkreditkan  semua pembayaranpajak  yang  telah  dilakukan, maka  potensi  lebih  bayar  akan  semakin besar.
Halinitentusajaakanmenjadiperhatianlebih olehpetugaspajakmelaluipemeriksaan. Penulis memberikan saran agar manajemen melakukan mitigasirisikodenganpengkreditanpembay aranpajaktersebut. 8. Manajemen PT.”ABC” hendaknya melakukan  simulasi  perencanaan  pajak kedalambeberapamodelperencanaanpajak sehinggamanajemendapatmemilihmodel perencanaan pajak yang terbaik.
Koordinasi  dengan parent  company di China juga diperlukan mengingat
perusahaan merupakan bagian dari
multinational  company .  Dengan  memilih
model
perencanaanpajak terbaik, diharapkan  berdampak  kepada  beban pajak yang efisien bagiperusahaan.

## DAFTARPUSTAKA
AgustineDwianika(2020).ModulMan ajemenPerpajakan.Universita sPembangunanJaya.
Cristian,Ferdian(2008).Implementasi ManajemenPajakTerhadapKe wajibanPerusahaan (Studi Kasus  Pada  PT.  X).  Program Studi Magister AkuntansiUniversitasIndones ia. Griffin,RickyW.,
Management,NewDelhi:A.I.T .B.S.Publisher,1997
Gana  Egar  Febriyan,  Gana  Egar
Febriyan (2017) PERANAN

## SEKOLAH
DALAMMENANGGULANGI PERILAKUMENYIMPANGSI SWADISEKOLAHMENENG AHPERTAMANEGERI13KO TAMAGELANG. S1thesis, FIS.
Gunadi,KetentuanDasarPajakPengha silan,Jakarta:SalembaEmpat,2 002
Hasibuan.2007.ManajemenSumberD ayaManusia.EdisiRevisi.Jakar ta:BumiAskara.
Hasibuan.2009.ManajemenSumberD ayaManusia.Jakarta:BumiAsk ara.
MARENDRA,M(2017) PENGARUH
IMPLEMENTASIFUNGSIMA NAJEMENTERHADAPKINE RJAINSTANSIPERSPEKTIF EKONOMIISLAM(StudiPada DinasPengelolaanPasarBandarLam pung). Otherthesis,UINRadenI ntanLampung. PathiSari,(2018) PengaruhKualitasPe layanan,KepercayaanPelang gan,DanPenetapan Harga Terhadap Keputusan Pembelian  Pada  Pelanggan OnlineFazzaStore. Mastersthe sis,Universitas Pamulang.
PriantoBudiS(2016).ManajemenPaja k:TeoridanAplikasiEdisi2
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Rudi  Panca  Putra  Panggabean,  Ria Nelly  Sari2,  Vince  Ratnawati (2020): ANALISIS TAXPLANNING P ADAWAJIBPAJAKBADAN
DIKPPPRATAMATAMPAN DIKOTAPEKANBARU
Safri  Nurmantu  &  Mas  Rasmini (2020).  Sejarah  dan  Definisi Pajak. Modul 1.Splitz,Barry,InternationalTa xPlanning,London:Butterwort hs,1983.
Suandy,Erly,PerencanaanPajak,Edisi 6,2016.
Zein,Mohammad,ManajemenPerpaja
kan,Jakarta:SalembaEmpat,2 005. PeraturanPajak Undang – Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2000  tentang  Ketentuan UmumdanTataCara Perpajakan
Undang– UndangRepublikIndonesia
No.17Tahun2000tentangPaj akPenghasilan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.
PMK-96/PMK.03/2009 tentang Jenis –  Jenis Hartayangtermasukdalamke lompokhartaberwujudbukan bangunanuntukkeperluanpe nyusutan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK/01/2010  tentang Organisasi dan TataKerjaKementerianKeua ngan.
PeraturanMenteriKeuanganNomor1
41/PMK.03/2015tentangJas aLain
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman TeknisTataCaraPemotonga n,Penyetoran,danPelaporan PajakPenghasilanPasal21da
n/atauPajakPenghasilanPas al26SehubunganDenganPek erjaan,Jasa,danKegiatanOra ngPribadi.
Jurnal Ilmiah dan Website
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Aku ntansi/article/view/28499
https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JU PASI/article/view/817
https://lib.ui.ac.id/abstrakpdf?id=12 3770&lokasi=lokal
https://www.researchgate.net/public ation/314442237_Effect_of_ Tax_Planning_on_Firms_M arket_Performance_Evidenc e_from_Listed_Firms_in_Gh ana
https://ir.unimas.my/id/eprint/21931 /
https://www.sciencepublishinggroup .com/journal/paperinfo?jour nalid=393&doi=10.11648/j. ijfbr.20200601.11
https://equatorscience.com/index.ph p/jabter/article/view/100