## Identifikasi Pola-Pola Konflik Agama dan Sosial
(Studi Kasus Kekerasan Berbasis Sektarian dan Komunal di Indonesia)
Mohammad Takdir
Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA), Guluk-Guluk, Sumenep Madura Jl. Bukit Lancaran, PP. Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep, Madura, 69463 mohammad.takdir@yahoo.com/ 08179445575

## Abstract
This  paper  aims  to  identify  patterns  of  social  and  religious  conflicts  in  Indonesia.  The pattern  of  religious  conflict  include  the  type  of  conflict,  the  frequency  of  conflict,  the development and spreading of the conflict, the issue of the causes of conflict, actors, and the impact of the conflict. This research used a sociological approach to reveal the social impact of the  rise of religious  conflicts.This  research is  a case  study based on sectarian and  communal  violence  that  occurred  in  the  some  regions.  The  theory  used  to identify patterns  of  religious  and  social  conflict  are  Louis  Coser  theory  and  theory  of  ethnic conflict from Jaques Jacques Bertrand. This study shows that the Indonesian people have the  capacity  to  respond  the  issues  causing  religious  conflict  in  the  form  of  peaceful demonstrations. Our duty is to encourage people to make a peaceful protest as the main option in order to prevent larger conflicts. The issues that drove the conflict in various regions vary widely so that the eradication of violence needs to be designed in accordance with the variation of religious conflict issues that dominate each regions. The results of this study also shows that the issue of religious conflict that faced each different regime. In  the  New  Order  regime,  the  issue  of  communal  becoming  the  most  dominant  issue occurs. While the reform era more face sectarian religious conflict related issues.
Key Word: Conflict, Religion, Sosial, Sectarian, and Communal

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  pola-pola  konflik  agama  dan  sosial  di Indonesia.  Pola  konflik  keagamaan  bisa  meliputi  jenis  konflik,  frekuensi  konflik, perkembangan  dan  persebaran  konflik,  isu  penyebab  konflik,  pelaku,  dan  dampak  dari konflik.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  sosiologis  untuk  mengetahui  dampak sosial  dari  munculnya  konflik  agama.  Penelitian  ini  merupakan  studi  kasus  kekerasan berbasis sektarian dan komunal yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Teori yang dipakai  untuk  mengidentifikasi  pola-pola  konflik  agama  dan  sosial  adalah  teori  Louis Coser dan teori konflik etnis dari Jaques Jacques Bertrand. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kapasitas untuk merespon isu-isu penyebab konflik keagamaan  dalam  bentuk  aksi-aksi  damai.  Tugas  kita  adalah  mendorong  masyarakat untuk  menjadikan  aksi  damai  sebagai  pilihan  utama  demi  mencegah  terjadinya  konflik yang lebih  besar.  Isu-isu  yang mendorong  terjadinya  konflik di  berbagai  daerah  sangat bervariasi sehingga langkah-langkah penanganan kekerasan perlu didesain sesuai dengan variasi  isu-isu  konflik  keagamaan  yang  mendominasi  masing-masing  wilayah.  Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa isu konflik keagamaan yang dihadapi masing-masing rezim pemerintahan berbeda. Pada rezim orde baru, isu komunal menjadi isu yang paling dominan  terjadi.  Sementara  pada  era  reformasi  lebih  banyak  menghadapi  konflik keagamaan terkait isu sektarian.
Kata Kunci: Konflik, Agama, Sosial, Sektarian, dan Komunal

## Pendahuluan
Dalam dekade terakhir ini,  ketegangan intra-ummat beragama dan antar- ummat  beragama  senantiasa  menghiasi  perjalanan  bangsa  ini.  Munculnya berbagai  ketegangan,  semakin  memunculkan  konflik  yang  terbilang  akut  dan menjadi phobia bagi  kedamaian  hidup  manusia.  Betapa  tidak,  konflik  yang berlarut-larut  mengakibatkan  semangat  perdamaian  dan  kebebasan  dalam konteks  keberagaman  semakin  sulit  diwujudkan.  Dalam  beberapa  tahun terakhir,  rangkaian  konflik  dan  kekerasan  bernuansa  agama  terus  menerus terjadi  di  Indonesia,  mulai  dari  kerusuhan  bernuansa  agama  di  kota-kota provinsi pada 1995-1997, kampanye anti dukun santet di Jawa dan konflik antar kelompok  agama  di  Sulawesi  dan  Maluku  pada  1998-2001,  hingga  mobilisasi laskar jihad berbasis agama dan pengoboman yang dilakukan kelompok teroris atas nama “jihad” pada 2000-2005. 1
Pada  tahun  2005  silam,  kita  masih  ingat  ketika  terjadi  tiga  peristiwa penting  terkait  konflik  berlatar  agama  yang  muncul  seiring  dikeluarkannya  11 fatwa MUI. Dua diantara fatwa itu sangat krusial, karena menyangkut masalah pelabelan  dan  penilaian  ”sesat  dan  menyesatkan”  atas  aliran  Ahmadiyah  dan pelarangan  atas  faham-faham  seperti  sekularisme,  pluralisme,  dan  liberalisme. Efek domino dari fatwa itu, pada akhirnya menimbulkan kerusuhan di kampus Mubarak  milik  Ahmadiyah  di  Parung,  Bogor.  Ketika  itu,  sekolompok  Muslim menyerbu  markas  Ahmadiyah  dan  menyuarakan  tuntutan  pembubaran  salah satu aliran dalam Islam ini. Kejadian ini menjadi preseden buruk bagi peristiwa- peristiwa  serupa  atas  jamaah  Ahmadiyah  di  beberapa  tempat  lain,  seperti  di Bandung, Tasikmalaya, dan Garut.
Di  samping  itu,  ketegangan  juga  terdiri  antar  sekolompok  Muslim  yang memiliki  pandangan  liberal  dan  sekuler  dalam  masalah-masalah  seputar  relasi agama dan politik. Mereka yang liberal, yang secara faktual mendukung faham pluralisme diklaim sebagai kelompok ahli ”bid’ah” yang harus dieliminasi dari permukaan  bumi  pertiwi  tercinta.  Atas  nama  memuliakan  Islam,  kelompok- kelompok  liberal,  sekuler,  dan  penganut  pluralisme  semacam  ini  kerapkali menerima  berbagai  ancaman  baik  berupa  psikis  maupun  fisik.  Ketegangan semacam  ini,  masih  sering  kita  jumpai  dari  berbagai  kelompok  Ormas  Islam yang saling bertentangan, karena berbeda pandangan dan pemikiran.
Bersamaan dengan dua kasus konflik intra Muslim di atas, kita juga sering melihat  peristiwa  ketegangan  yang  terjadi  antara  Muslim  dan  non-Muslim, utamanya  Kristen.  Semisal,  konflik  yang  terjadi  di  Ambon,  Poso,  dan  daerah- daerah lain di Indonesia. Kita juga bisa mencermati, kasus pemurtadan di sebuah desa  Jalaprang  (Sukaluyu)  yang  dilakukan  dengan  kekerasan.  Praktek
1 Ihsan  Ali  Fauzi,  Rudi  Harisyah  Alam,  dan  Samsu  Rizal  Pangabean, Pola-Pola  Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008), (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2009), h. 1.
pemurtadan ini, bermula dengan dalih pengobatan yang pada akhirnya berujung pada pelecehan seksual. Atas dasar itu, selompok massa Muslim yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP) dan Forum Ukhuwah Ummat Islam  (FUUI),  yang  di  dalamnya  tergabung  dalam  elemen  ummat  Islam, menutup dan menyegel bangunan-bangunan Gereja itu. 2
Di saat iklim keberagaman dan konflik mulai pulih, kekerasan atas nama agama kembali bergolak. Sikap tidak menerima terhadap keberadaan faham dan keyakinan  lain,  menjadi  pemicu  terjadinya  kekerasan  yang  berakibat  pada perusakan  tempat  ibadah  dan  bentrokan  fisik  yang  berujung  jatuhnya  korban jiwa. Bentrokan antara Jamaah Ahmadiyah dan warga di Cikeusik, Pandeglang, Banten,  yang  menewaskan  tiga  orang  dan  enam  lainnya  mengalami  luka  berat merupakan potret buram kebebasan berkeyakinan dan beragama di Indonesia. Padahal,  kekerasan  atas  nama  apapun  tidak  bisa  dibenarkan.  Apalagi tindakan  kekerasan  itu  mengatasnamakan  agama  demi  menghakimi  suatu kelompok  yang berbeda  keyakinan  dengan  kita.  Begitu  juga  dengan  bentrokan yang  terjadi  di  Temanggung,  Jawa  Tengah  yang  melibatkan  ormas  keagamaan dan  aparat  kepolisian.  Tidak  heran  bila  tragedi  kekerasan  itu  bertubi-tubi menghancurkan harmoni kehidupan masyarakat kita. Setelah tragedi kekerasan menggemparkan  publik  di  Cikeusik  dan  Temanggung,  insiden  kekerasan  yang bernuansa  SARA  kembali  menimpa  sebuah  Yayasan  Pondok  Pesantren  Islam (YAPI)  di  Desa  Kenep,  Kecamatan  Beji,  Kabupaten  Pasuruan.  Dalam  insiden tersebut,  sejumlah  santri  mengalami  luka  berat  akibat  serangan  sekelompok orang tak dikenal yang datang secara tiba-tiba.
Semakin meluasnya tindakan kekerasan di Indonesia, semakin besar pula ketakutan  masyarakat  akan  hadirnya  berbagai  aksi  serupa  yang mengatasnamakan  agama.  Kebebasan  beragama  sudah  barang  tentu  menjadi ancaman  tersendiri  yang  bisa  mengancam  harmoni  toleransi  antar  sesama. Bahkan, menurut penilaian Moderate Muslim Society, tahun 2010 dinilai sebagai tahun  kelam  kebebasan  beragama  di  Indonesia.  Sepanjang  tahun  2010, setidaknya  terjadi  81  kasus  intoleransi.  Sementara  itu,  berdasarkan  hasil pemantauan  The  Wahid  Institute  sepanjang  2010,  ditemukan  63  kasus pelanggaran  kebebasan  beragama.  Yang  mengenaskan,  pelaku  pelanggaran kebebasan beragama paling banyak justru pemerintah daerah dan kepolisian. Penelitian  tentang  konflik  agama  yang  terjadi  selama  ini,  menjadi  sangat penting  karena  menyangkut  masa  depan  agama  yang  kian  hari  mengalami ketidakpastian.  Di  tengah  upaya  untuk  menimalisir  meluasnya  konflik  serupa, kebutuhan  yang  cukup  mendesak  perhatian  adalah  ketersediaan  data  yang akurat  mengenai  bagaimana  sesungguhnya  pola  konflik  dan  kekerasaan  yang terjadi selama ini. Hal ini amat disayangkan, karena pemahaman mengenai pola
2 Zakiyuddin Baidhawi, Kredo Kebebasan Beragama (Jakarta: PSAP, 2005), h. XVIII.
konflik  dan  kekerasan  keagamaan  itu  sangat  diperlukan  sebagai  landasan program  dan  penentuan  prioritas  dalam  rangka  mengatasi  konflik  dan kekerasaan yang menjadi sindrom bagi harmoni keberagamaan di Indonesia.
Setelah  mengetahui  tentang  pola-pola  konflik  dan  kekerasan  agama, penelitian ini juga akan menguraikan landasan resolusi konflik sebagai pedoman dalam menyelesaikan setiap tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama maupun  sosial  di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakat.  Gagasan  tentang resolusi  konflik  dan  perdamaian  agama  bukan  sebagai  tujuan  akhir  dalam mencermati  pola-pola  konflik  yang  terjadi,  melainkan  sebagai  sarana  untuk memberikan  tawaran  solusi  dan  sumbangan  keilmuan  demi  memberikan kesadaran kepada pihak yang terlibat konflik.
Setiap  konflik  yang  muncul  tidak  bisa  diselesaikan  dalam  jangka  waktu yang pendek, tetapi harus melalui tahapan dan model baru yang lebih progresif bagi  masa  depan  agama  dan  masyarakat  yang  bersangkutan.  Perlu  diketahui bahwa  teori  tentang  resolusi  konflik  bukan  satu-satunya  jalan  untuk menyelesaikan  setiap  tindakan  kekerasan  yang  berakibat  konflik  agama, melainkan hanyalah sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat akademis demi membantu  aparat  keamanan  dalam  memperkuat  semangat  toleransi  antar sesama yang berbeda keyakinan maupun seiman.
Penelitian tentang konflik dan kekerasan agama ini difokuskan pada upaya mengidentifikasi pola-pola konflik yang lazim terjadi di Indonesia sebagai tolak ukur  untuk  mengetahui  beragam  pola  persebaran  konflik  dan  kekerasan  yang cukup  akut  menghantui  dinamika  kehidupan  masyarakat.  Selain  pola-pola konflik  dan  kekerasan,  penelitian  ini  juga  akan  mencermati  akar  munculnya konflik  dan  dampaknya  bagi  masyarakat.  Kita  juga  akan  mempertanyakan komitmen  aparat  keamanan  dalam  mengatasi  konflik  keagamaan  yang  sering terjadi dalam dekade terakhir ini. Sejauh ini, peran aparat keamaan seolah-olah tidak memiliki wibawa untuk meredam gejolak konflik, bahkan seringkali tidak hadir  ketika  masyarakat  membutuhkan  kekuasaanya  dalam  menindak  tegas pelaku  kekerasaan  yang  menebarkan  aroma  kebencian  dan  konflik  yang mengatasnamakan agama.

## Teori Konflik Keagamaan
Konflik  di  dunia  seolah-olah  tidak  berhenti  sedetik  pun,  bahkan  semakin menunjukkan tanda-tanda peningkatan yang cukup tajam. Konflik tak ubahnya seperti  air  laut  yang  tak  pernah  surut  dari  permukaan,  yang  terus  menerus memunculkan gejala-gejala baru dalam dinamika kehidupan. Terjadinya konflik bagaikan  bola  salju  yang  terus  bergelinding  tanpa  henti  menyusuri  derasnya arus  egosentrisme  dalam  perilaku  dan  tindakan  manusia.  Begitulah  aroma konflik  yang  sulit  diredam  seperti  api  dalam  sekam  yang  sulit  padam  karena
sudah  terlanjur  akut  nan  kronis  sehingga  tidak  akan  pernah  bisa  sirna  dalam kehidupan manusia.
Konflik merupakan cerminan dari ketidakharmonisan antara manusia satu dengan manusia yang lain, atau satu kelompok yang berbeda keyakinan dengan kelompok yang lain. Ketika muncul prasangka dan ketidakpuasaan, maka aroma konflik  mulai  bisa  tercium  dengan  sendirinya  tanpa harus  ditunggu  sekalipun. Konflik pada umumnya bersifat laten dan menjadi bumbu kehidupan yang tidak bisa punah akibat manusia sudah dirasuki oleh ketidakpuasan terhadap sesuatu yang  dianggap  tidak  sejalan  dengan  pikiran,  rasionalitas,  dan  keinginan.  Lalu bagaimana sebenarnya definisi konflik sebagai sebuah term yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari?
Louis Coser 3 dalam “ Functions of Social Conflict” mengatakan bahwa konflik adalah “a  struggle  over  values  and  claim  to  secure  status,  power,  and  resources,  a struggle  in  which  the  main  aims  of  opponents  are  to  neutralize  injure  or  eliminate rivals”. Definisi  Coser  bila  dipakai  dalam  studi  kasus  mengenai  konflik  di Indonesia  memang  masih  terlalu  umum  dan  kurang  spesifik  menyentuh terhadap  inti  persoalan  yang  sedang  muncul.  Pandangan  Coser  mengenai konflik  lebih  disadari  atas  rasionalitas  tindakan  dengan  motif  ekonomi-politik. Padahal  beberapa  studi  menunjukkan  bahwa  aksi  keagamaan  dalam  konteks konflik  dan  kekerasan,  disadari  atau  tidak  sangat  sulit  dipahami  hanya  dari aspek rasionalitas ekonomi dan politik atau kekuasaan sekalipun. Bila dicermati, berbagai  tindakan  tindakan  kekerasan  yang  terkait  dengan  konflik  keagamaan lebih  banyak  berasal  dari  sumber-sumber  ideologis  agama  itu  sendiri,  dan rasionalitas  yang  mendasari  konflik  tersebut  lebih  bersifat  ekspresif  dan simbolik.  Rasionalitas  yang  bersifat  ekspresif  biasanya  ditunjukan  oleh  suatu komunitas  agama sebagai  bentuk ketaatan terhadap ajaran agama atau sebagai simbol solidaritas terhadap komunitas agama yang bersangkutan.
Studi fenomena konflik memang memperlihatkan sebuah ekspresi tentang fanatisme  suatu  kelompok  tertentu  yang  tidak  menerima  terhadap  perlakuan kelompok lain yang melakukan provokasi dan penistaan terhadap sebuah simbol yang disucikan. Seringkali konflik etnis menjadi pemicu lahirnya konflik agama yang berujung pada tindakan kekerasan sehingga melahirkan ketegangan yang sifatnya  laten  bagi  ketenangan  masyarakat.  Tidak  heran  bila  konflik  etnis semakin memperlihatkan satukelemahan dalam penjelasan mengenai fenomena konflik yang belakangan ini merebak ke berbagai lini kehidupan.
Mengenai  munculnya  konflik  yang  mengatasnamakan  etnis  atau  pun perbedaan keyakinan, agaknya kita perlu mencermati analisis Jacques Bertrand, yang mengatakan bahwa “in general, theories of ethnic have been poor at diffrentiating between forms of conflict and better at developing theoretical propsitions about the cause
3 Louis Coser, Functions of Social Conflict, (New York: Free Press, 1956), h. 134.
RI’AYAH, Vol. 02, No. 01 Januari-Juni 2017
of  all  froms  of  ethnic  conflict”. 4 Pernyataan  Bertrand  ini  seolah  mengindikasikan bahwa  penjelasan  tentang  konflik  etnis-keagamaan  yang  kurang  memberikan perhatian pada variasi atau pun keunikan pola-pola konflik yang sedang terjadi sehingga  tidak  jarang  menghasilkan  suatu  penelitian  yang  apologetik.  Kendati demikian,  kita  tidak  boleh  surut  oleh  berbagai  kritik  mengenai  sikap  dan rasionalitas  dalam  menjelaskan  pola-pola  konflik  dan  kekerasan  beserta persebarannya yang cukup beragam.
Perhatian  kita  pada  pola-pola  konflik  pada  saat  peristiwa  kekerasan berlangsung  barangkali  menjadi  kekhasan  tersendiri  yang  memungkinkan  kita menjelaskan mengapa suatu bentuk konflik keagamaan muncul pada waktu dan lokasi  tertentu,  sementara  bentuk  lainnya  terjadi  pada  waktu  dan  tempat  yang berbeda.  Asumsinya  dalah  bahwa  sebuah  konflik  keagamaan  perlu  dibedakan berdasarkan  jenis  isu  yang  menjadi  sumber  atau  motif  terjadinya  pertikaian tersebut.  Tidak  heran  bila  dalam  penelitian  ini  konflik  keagamaan  dipahami sebagai perseteruan menyangkut klaim dan identitas yang memunculkan isu-isu konflik dengan mempermainkan teks suci dan ajaran maupun menghina simbol agama tertentu.
Konflik keagamaan yang berlarut-larut bisa menimbulkan ketidaktenangan dalam  melakukan  aktifitas,  bahkan  tidak  jarang  memunculkan  ketakutan  yang berlebihan  sehingga  perasaan  aman  sangat  sulit  didapatkan.  Aksi  kekerasan yang  menyulut  api  konflik  secara  tidak  langsung  juga  akan  mempengaruhi tatanan  sosial  dalam  kehidupan  masyarakat.  Ini  karena,  kekerasan  secara sosiologis  merupakan  aksi  ketidakpuasan  atas  dinamika  ketidakadilan  dalam tatanan pemerintahan yang seringkali diam seribu bahasa ketika terjadi amukan massa yang berujung jatuhnya korban jiwa.
Tidak  heran  bila  konflik  keagamaan  bisa  mewujud  dalam  dua  jenis  aksi.
Pertama, aksi  damai  yang  dipahami  sebagai  tindakan  yang  dilakukan  tanpa kekerasan  dalam  rangka  menyikapi  isu-isu  keagamaan  yang  menjadi  sumber pertikaian  di  kalangan  masyarakat,  apalagi  isu  yang  muncul  berupa  sektarian. Aksi damai dapat berupa sikap protes atas ketidakpuasan sebuah kebijakan yang menyimpang  dari  ketentuan  yang  berlaku  maupun  aksi  mediasi  dalam mendukung upaya penyelesaian konflik yang telah terjadi. Kedua, aksi kekerasan dapat  dipahami  sebagai  sebuah  tindakan  fisik  yang  dilakukan  dalam  rangka merespon  isu-isu  keagamaan  yang  menjadi  sumber  pertikaian.  Hal  ini tampaknya selaras dengan teori spiral kekerasan yang ditawarkan Dom Helder Camara  yang  menjelaska  tiga  bentuk  kekerasan,  yaitu  kekerasan  personal, institusional,  dan  struktural  (kekerasan  yang  bermula  dari  ketidakadilan,  lalu muncul  kekerasan  pemberontakan  sipil,  dan  kemudian  lahir  kekerasan sebagai
4 Jacques  Bertrand, Nationalism  and  Ethnic  Conflict  in  Indonesia ,  (Cambridge:  Cambridge University Press, 2004), h. 14.
represi  negara  atau  kekuasaan.  Ketiga  bentuk  kekerasan  tersebut  memiliki keterkaitan  satu  sama  lain,  kemunculan  kekerasan  yang  satu  disusul  dan menyebabkan kemunculan kekerasan yang lain. 5
Agama  bisa  terperangkap  dalam  spiral  kekerasan  ketika  ia  berada  dalam kondisi  yang  tidak  terjarak  dengan  kekuasaan.  Agama  akan  dengan  mudah menjadi  justifikasi  untuk  membenarkan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  suatu kekuasaan.  Mengenai  kekerasan  yang  terkait  berujung  pada  konflik  agama,  St Sunardi menggolongkan konflik agama ke dalam tipe. Pertama, kekerasan intern agama.  Para  tokoh  agama  yang  mencoba  melakukan  kritik  internal  (sebagai usaha pembaharuan atau purifikasi) harus berhadapan dengan kelompok yang menghendaki status quo. Dari situ muncul kecenderungan radikalisme progresif dan  radikalisme  ortodoks  yang  berujung  pada  hubungan  kekerasan  akibat kebuntuan  komunikasi. Kedua, kekerasan  muncul  ketika  agama  memandang dirinya  perlu  melakukan  tuntutan  moral  untuk  melawannya. Ketiga ,  kekerasan muncul  ketika  agama  merasa  terancam  oleh  agama-agama  lain.Tipe  kekerasan ini dalam lintasan sejarah merupakan kekerasan agama yang sangat memilukan. 6 Spiral  kekerasan  yang  melahirkan  konflik  keagamaan  sesungguhnya merupakan cermin dari ketidakadilan penguasa dalam menciptakan pemerataan ekonomi  bagi  masyarakat  luas  sehingga  timbul  reaksi  dan  aksi  protes  yang menyulut  api  kemarahan  dengan  cara  melakukan  tindakan  kekerasan  dan membuat  onar  di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakat.  Hassan  Hanafi membuat  penegasan  perbedaan  antara oppressive  violence (kekerasan  yang menindas) dan revolusionary  violence (kekerasan revolusioner). Oppresive violence adalah kekerasan politik yang dilakukan oleh suatu rezim yang sedang berkuasa untuk melakukan ketidakadilan sosial dan dalam rangka mempertahankan status quo .  Sementara revolutionary  violence adalah  bentuk  pertahanan  diri  yang dilakukan  oleh  rakyat  dalam  kapasitasnya  menentang  ketidakadilan  sosial  dan tekanan  militer. Oppresive  violence dipahami  sebagai  bentuk  kekerasan  yang menekan,  sedangkan revolutionary  violence dipahami  sebagai  kekerasan  yang membebaskan. Yang pertama dilakukan oleh rezim penindas dan diktator yang berkekuatan  besar,  sementara  yang  kedua  dilakukan  oleh  rakyat  yang termobilisasi  oleh  gerakan  pembebasan,  fron  nasional,  dan  kelompok revolusioner. 7
5 Dom Helder Camara, Spiral Kekerasan , terj. Komunitas Apiru, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 145.
6 St. Sunardi, Keselamatan Kapitalisme Kekerasan: Kesaksian atas Pradoks-Pradoks , (Yogyakarta: LKIS, 1996), h. 172-173.
7 Hassan Hanafi, Agama, Kekerasan, dan Islam Kontemporer , terj. Ahmad Najib, (Yogyakarta: Jendela, 2001), h. 53-54.
Mencermati Isu-Isu Konflik Keagamaan: Dari Isu Sektarian Sampai Terorisme Dalam  menganalisis  studi  tentang  fenomena  konflik  keagamaan,  penting kiranya kita mengetahui isu-isu konflik yang berkembang dan menjadi perhatian publik belakangan ini. Namun demikian, membuat katagori isu-isu konflik yang murni  bersifat  keagamaan  bukanlah  pekerjaan  yang  mudah,  karena  pada kenyataanya kira kerapkali menemukan bahwa isu-isu tersebut berkait kelindan dengan isu-isu lainnya, semisal politik, ekonomi, maupun budaya. Di sadari atau tidak, isu-isu konflik yang bernuansa agama bisa menimbulkan sentimen negatif dari  kalangan  kepercayaan  lain  yang  tidak  terima  dengan  pelabelan  mengenai katagori yang berkaitan dengan kekerasan atas nama agama.
Pengetahuan  tentang  isu-isu  konflik  seringkali  terbingkai  dalam  slogan atau  ungkapan  simbol  keagamaan  sebagai  landasan  penentuan,  apakah  suatu insiden  merupakan  insiden  konflik  keagamaan  atau  bukan.  Sebagaimana diketahui  bahwa  isu-isu  keagamaan  merupakan  isu-isu  yang  sejatinya  dapat dengan  mudah  diidentifikasi  baik  yang  menyangkut  ajaran  atau  doktrin  suatu agama,  seperti  isu  prostitusi,  perzinahan,  perjudian,  dan  minuman  keras. Sementara isu yang terbingkas dalam slogan dan simbol keagamaan adalah isu- isu  yang  sifanya  lebih  umum,  namun  dipandang  oleh  komunitas  agama memiliki  kaitan  dengan  ajaran  dan  doktrin  keagamaan,  seperti  isu  korupsi. Kendati  isu  korupsi  tidak  terkait  doktrin  ajaran  agama,  namun  bila  dirangkai dalam  satu  ungkapan  atau  slogan  keagamaan,  misalnya  dengan  mengatakan “hanya dengan syariat Islam dan khilafah, korupsi dapat dihapus di Indonesia, maka  insiden  yang  menyangkut  aksi  protes  dapat  dimasukkan  dalam  insiden konflik  keagamaan  yang  berpengaruh  langsung  terhadap  cara  pandang masyarakat.
Isu-isu konflik keagamaan secara tidak langsung menjadi isu yang sangat sensitif,  karena  bisa  menyinggung  ajaran  dan  doktrin  agama  lain.  Isu  korupsi adalah  salah  satu  contoh  kecil  yang  dapat  dijadikan  gambaran  sebagai  bagian dari  isu  moral  yang  masuk  dalam  dalam  katagori  isu  keagamaan.  Apalagi sampai melibatkan atau mengatasnamakan kelompok keagamaan tertentu utuk mengekspresikan sebuah slogan antikorupsi yang menyangkut dorongan dalam upaya  pemberantasan  korupsi.  Berkaitan  dengan  isu-isu  konflik  keagamaan yang  sering  terjadi  di  Indonesia,  agaknya  kita  perlu  mengetahui  secara  detail katagori  isu-isu  konflik  yang  menyebabkan  terjadinya  konflik  keagamaan sehingga semakin tidak terkendali oleh aparat keamanan.
Pertama, isu  sektarian,  yaitu  isu-isu  yang  melibatkan  perseteruan  terkait dengan  interpretasi  atau  pemahaman  ajaran  dalam  suatu  komunitas  agama maupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok keagamaan. Dalam Islam,
RI’AYAH, Vol. 02, No. 01 Januari-Juni 2017
misalnya  munculnya  kelompok  Ahmadiyah, 8 Syiah,  Gafatar,  Lia  Eden,  dan  al- Qiyadah al-Islamiyah sebagai bagian dari kelompok keagamaan yang seringkali memicu  berbagai  insiden  protes  maupun  kekerasan,  baik  yang  dilakukan  oleh kelompok  keagamaan  maupun  warga  masyarakat  secara  umum.  Sementara dalam komunitas Kristen, terdapat konflik kepemimpinan Gereja HKBP (Huria Kristen  Batak  Protestan),  yang  dapat  dijadikan  contoh  sekaligus  mewakili  isu sektarian yang berkembang pesat di Indonesia.
Kedua ,  isu  komunal,  yaitu  isu-isu  yang  melibatkan  perseteruan  atau pertikaian  antar  komunitas  agama,  seperti  konflik  Muslim-Kristen,  maupun perseteruan  antara  kelompok  agama  dengan  kelompok  masyarakata  lainnya yang  tidak  bisa  selalui  diidentifikasi  sebagai  bagian  dari  kelompok  agama tertentu. Isu yang termasuk isu komunal adalah seperti penodaan atau penistaan agama dan kasus karikatur tentang nabi Muhammad. Perseteruan atau bentrok yang  menyangkut  isu  keagamaan-sepanjang  kedua  belah  pihak  yang  terlibat tidak  dapat  diidentifikasi  berasal  atau  mewakili  komunitas  keagamaan  yang sama,  juga  bisa  masuk  dalam  katagori  isu  ini.  Jika  kedua  belah  pihak  pelaku dapat  diidentifikasi  berasal  dari  komunitas  agama  yang  sama,  maka  konflik semacam  itu  bisa  masuk  dalam  katagori  isu  sektarian.  Isu  komunal  ternyata tidak dalam konteks komunitas agama, tetapi juga menyangkut identitas seperti ras,  agama,  etnis,  dan  budaya.  Masalahnya  adalah  isu  komunal  selalu  terkait dengan kepentingan identitas dengan kepentingan negara. 9
Ketiga, isu terorisme, yaitu isu yang terkait dengan aksi-aksi serangan teror dengan sasaran kelompok keagamaan atau hak milik kelompok agama tertentu, maupun  serangan  teror  yang  ditunjukkan  terhadap  warga  asing  maupun  hak milik  pemerintah  asing.  Tindakan  kekerasan  ini  kerap  disebut  juga  sebagai tindakan  terorisme  keagamaan (religious  terrorism), yang  oleh  Juergensmeyer dipandang  sebagai  “tindakan  simbolik”  atau performance  violence ,  ketimbang suatu tindakan taktis atau strategis. 10 Ketika isu terorisme dianggap sebagai isu
8 Berbagai  penyerangan  terhadap  kelompok  Ahmadiyah  sebelum  periode  studi  ini  telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, semisal di Sumatera Timur (1935), Medan (1964), Cianjur (1964,  1984),  Kuningan  (1969),  Nusa  Tenggara  Barat  (1976),  Kalimantan  Tengah  (1981),  Sulawesi Selatan  (1981),  Kalimantan  Barat  (1981),  Surabaya  (1981),  Parung  Bogor  (1981),  dan  Garut  (1988). Ada  juga  pelarangan  buku-buku  tentang  faham  Ahamdiyah  di  Sungai  Penuh,  Kerinci,  Provensi Jambi yang dilakukan oleh Kejaksaan pada 4 april 1989. Lihat Darul AqhsaDick van der Meij, dan Johan  Hendrick  Meuleman, Islam  in  Indonesia:  A  Survey  of  Events  and  Developments  From  1988  to March 199 3, (Jakarta: INIS, 1995), h. 447.
9 Haqqul  Yaqin, Agama  dan  Kekerasan  dalam  Transisi  Demokrasi  di  Indonesia, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2009), h. 51.
10 Juergensmeyer mengatakan “by calling acts of religious terrorism syimbolic, I mean that they are  intended  to  illustrate  or  refere  to  something  beyond  their  immediate  target .  Misalnya,  target  para penyerang menara kembar WTC di Washington bukan semata-mata hancurnya bangunan tersebut, tetapi di tengah segala atribut kedigdayaan yang melekat pada negara AS sebagai sebuah negara adikuasa, ternyata negara tersebut tidak sepenuhnya aman dari serangan teror. Selain itu, serangan itu bisa juga dipahami untuk menunjukkan segi keberdayaan kelompok penyerangnya, sekaligus
keagamaan,  maka  dampaknya  akan  berakibat  pada  disharmonisasi  antara pemeluk  agama  tertentu.  Padahal,  sejarah  isu  terorisme  bukanlah  berawal  dari isu agama sebagaimana yang banyak disalahartikan oleh berbagai kalangan dari dunia Barat.
Banyak  analis  sepakat  bahwa  terorisme  memiliki  cara  yang  khas,  yaitu pengunaan  kekerasan  secara  sistematis  untuk  mencapai  tujuan  politik.  Maka kemudian sangat layak kiranya jika terorisme didefinisikan sebagai sebuah aksi militer  atau  psikologis  yang  dirancang  untuk  menciptakan  ketakutan,  atau membuat  kehancuran  ekonomi  atau  material,  sebuah  pemaksaan  tingkah  laku lain,  sebuah  tindakan  kriminal  yang  bertendensi  mencari  publisitas,  sebuah tindakan  kriminal  bertujuan  politis,  kekerasan  bermotifkan  politis,  dan  sebuah aksi  kriminal  guna  memperoleh  tujuan  politis  atau  ekonomis.  Bahkan,  aksi terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime ) yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan (crime againt humanity ). 11
Dari sini, pengaruh utama terorisme adalah untuk menciptakan ketakutan dan  kegelisahan/rasa  tidak  aman,  dan  pusat  tindakan  terorisme  adalah berkaitan dengan alasan politis, terorisme mungkin digunakan untuk mencapai berbagai  sasaran.  Sebagai  contoh,  menyebarkan  publikasi  untuk  alasan terorisme,  hadiah  khusus,  provokasi  penindasan  yang  dilakukan  pemerintah, pemutusan norma-norma sosial, penegakan ketaatan internal, dan pengambilan sandera,  tapi  hanya  beberapa.  Teroris  tunggal  mungkin  saja  diarahkan  untuk memenuhi  beberapa  sasaran  hasil  secara  sekaligus.  Bagaimanapun,  harus ditekankan  bahwa  terorisme  bukan  kekerasan  yang  tidak  logis  maupun  tak beralasan. Terorisme tidak bodoh/lemah, bertindak kejam tanpa pertimbangan, melainkan sengaja menggunakan strategi dengan pertimbangan waktu.

## Pola-Pola Konflik Keagamaan
Penelitian  tentang  studi  pola-pola  konflik  keagamaan  di indonesia  dalam kurun  waktu  satu  dasawarsa  ini  boleh  dibilang  telah  mengalami  banyak perubahan,  baik  dari  motif  penyerangan  maupun  strategi  dalam  melakukan tindakan kekerasan. Pola konflik keagamaan bisa meliputi jenis konflik, tingkat atau  frekuensi  konflik,  perkembangan  dan  persebaran  konflik,  isu  penyebab konflil,  pelaku,  dan  dampak  dari  akibat  konflik  tersebut.  Bila  dilihat  pola-pola konflik  keagamaan  yang  muncul,  sebagian  besar  mengarah  pada  dua  jenis insiden,  yaitu  aksi  damai  berupa  aksi  protes  tanpa  pertikaian  dalam  rangka menyikapi  atas  konflik  keagamaan  yang  sedang  terjadi,  dan  aksi  kekerasan
mengilhami  dan  memotivasi  pihak-pihak  yang  memiliki  kesamaan  ideologis  untuk  melakukan tindakan serupa demi menebar teror lanjutan. Lihat Mark Juergensmeyer, Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence , (California: University of California Press, 2003), h. 125.
11 Wim  Beuken, Agama  Sebagai  Sumber  Kekerasan ,  terj.  Imam  Baihaqi,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2003), h. 8.
berupa  tindakan  yang  berakibat  jatuhnya  korban  jiwa  manusia  atau  kerugian harta  benda.  Sementara  John  T.  Sidel  mengartikan  kekerasan  keagamaan (religious violence) sebagai “collective physical attack on person or property launched in avowed  defense  or  promotion  of  religious  belief,  boundaries, instutions,  traditions,  or values, and behind religious symbols and slogans” . 12
Beragam  pola-pola  konflik  keagamaan  di  Indonesia  biasanya  dibarengi oleh  aksi  protes  sebagai  tindakan  yang  dilakukan  terhadap  suatu  oposisi, pandangan,  dan  kebijakan  yang  menyangkut  isu-isu  keagamaan.  Aksi  protes dengan  melibatkan  banyak  massa  merupakan  salah  satu  yang  paling  efektif untuk menuntut ketidakadilan penguasa atas merebaknya konflik yang semakin tidak  terkendali.  Bila  kita  cermati,  jenis-jenis  insiden  kekerasan  terkait  konflik keagamaan  dilakukan  atas  dasar  penyerangan  terhadap  kelompok  orang, properti,  aparat  pemerintah,  warga  asing,  bentrokan  antara  warga,  kelompok keagamaan,  dan  aparat  keamanan,  amukan  massa  yang  berujung  jatuhnya korban jiwa.
Pola-pola  konflik  keagamaan  memang  cukup  luas  karena  bentuk penyerangan  yang  dilakukan  setiap  waktunya  berubah-ubah  sehingga  bisa menimbulkan  kekhawatiran.  Bentuk-bentuk  kekerasan  terkait  konflik keagamaan  bisa  berupa  penyisiran/pengusiran,  penyaderaan/penculikan, penganiayaan,  penembakan/pembunuhan,  penyitaan/penyegelan,  perusakan, pembakaran, dan pengeboman. Kita bisa ambil contoh isu terorisme sendiri yang merupakan  istilah  bermakna  ganda (ambiguous). Di  kalangan  akademisi  atau ilmuwan  sosial-politik  pun  tidak  ada  kesepakatan  tentang  batasan  pengertian istilah  yang  kesannya  mengerikan  itu.  Tidak  ada  satu  pun  definisi  “terorisme” yang diterima secara universal.  Ini  karena, istilah terorisme merupakan sebuah konsep  yang  memiliki  konotasi  yang  sensitif,  sebab  terorisme  mengakibatkan timbulnya  korban  warga  sipil  yang  tidak  berdosa.Yang  jelas-dan  ini  pasti disepakati-terorisme  merupakan  sebuah  aksi  atau  tindak  kekerasan (violence) yang  merusak (destructive) sehingga  mengakibatkan  terjadi  krisis  kemanusiaan yang berkepanjangan . 13
Bentuk-bentuk  kekerasan  dengan  menggunakan  ancaman  ataupun  teror, sebenarnya  memiliki  tiga  unsur,  yaitu  tindakan atau  ancaman  kekerasan,reaksi emosional  terhadap  ketakutan  yang  amat  sangat  dari  pihak  korban  atau  calon korban, dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa  ketakutan  yang  muncul  kemudian. 14 Kita  bisa  mengartikan  bahwa  isu
12 John  T.  Sidel, Riots,  Programs,  and  Jihad:  Religious  Violence  in  Indonesia ,  (Singapore:  NUS Press, 2007), h. 7.
13 Haidar Nashir, Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999),
h. 64.
14 Muchamad Ali Syafaat, Terorismae, Definisi, Aksi dan Regulasi (Jakarta: Imparsial, 2003), h. 59.
keagamaan  seperti  terorisme  sebagai  suatu  penggunaan  atau  ancaman penggunaan  kekerasan  fisik  yang  direncanakan,  dipersiapkan  dan  dilancarkan secara  mendadak  terhadap  sasaran  langsung  yang  lazimnya  adalah non combatant untuk mencapai suatu tujuan politik. 15
Pola-pola  konflik  agama  seperti  terorisme  adalah  penggunaan  atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan  politik,  baik  untuk  kepentingan  atau  untuk  melawan  kekuasaan yang  ada,  apabila  tindakan  terorisme  itu  dimaksudkan  untuk  mengejutkan, melumpuhkan  atau  mengintimidasi  suatu  kelompok  sasaran  yang  lebih  besar daripada  korban-korban  langsungnya.  Terorisme  melibatkan  kelompok- kelompok  yang  berusaha  untuk  menumbangkan  rezim-rezim  tertentu  untuk mengoreksi  keluhan  kelompok/nasional,  atau  untuk  menggerogoti  tata  politik Internasional  yang  ada.  Di  titik  ini,  terorisme  digunakan  sebagai  senjata psikologis untuk menciptakan suasana tidak menentu serta menciptakan ketidak percayaan  masyarakat  terhadap  kemampuan  pemerintah  dan  memaksa masyarakat  atau  kelompok  tertentu  untuk  mentaati  kehendak  pelaku  teror. Kegiatan  terorisme  dilakukan  umumnya  dengan  sasaran  acak,  bukan  langsung kepada  lawan,  sehingga  dengan  dilakukan  teror  tersebut,  diharapkan memperoleh perhatian dari pihak yang dituju. 16
Dalam  menganalisis  pelaku  yang  terlibat  konflik  keagamaan  biasanya dapat  digolongkan  menjadi  kelompok  keagamaan,  kelompok  kemasyarakatan, kelompok  mahasiswa,  kelompok  yang  tidak  dikenal,  aparat  keamanan,  dan sekelompok  warga.  Dampak  dari  insiden  kekerasan  tentu  saja  sangat memilukan,  karena  bisa  menimbulkan  korban  jiwa,  maupun  kerugian  harta benda.

## Akar Munculnya Konflik Agama dan Sosial
Hampir bisa dipastikan bahwa tindakan kekerasan bernuansa agama yang terjadi di negeri ini tidak lepas dari doktrin dan pemahaman yang keliru tentang substansi ajaran agama. Padahal, kita sudah sering menggelar konferensi dunia mengenai agama dan perdamaian (World Conference on Religion and Peace), namun ternyata  belum  mampu  membangun  iman  yang  dapat  menyejukkan  dan mengurangi  semakin  menguatnya  eskalase  kekerasan  di  negeri  kita  tercinta. 17 Bahkan,  isu-isu  kekerasan  berbau  SARA  di  lingkungan  masyarakat  yang beragama,  termasuk  di  Indonesia  semakin  mempertebal  terjadinya  potensi konflik  yang  lebih  besar.  Kita  memaklumi  bahwa  eskalase  kekerasan  di  negeri
15 Simela Victor Mohamad, Terorisme dan Tata Dunia Baru (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, 2002), h. 106.
16 A.C Manullang, Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim (Jakarta: Panta Rhei, 2001), h. 151.
17 J.B. Banawirata, “Agama dan Perdamaian”, Prisma , September 1986, h. 54.
tidak  mudah  dihentikan  dengan  cepat.  Ini  karena,  kekerasan  telah  menjadi budaya  yang  mewarnai  konstelasi  negara  yang  majemuk  dan  plural.  Budaya kekerasan yang melekat dalam sanubari setiap elemen bangsa harus dihilangkan dari permukaan agar tidak menjadi bagian dari justifikasi kekerasan itu sendiri.
Johan  Galtung  (2002) 18 membagi  tiga  tipe  kekerasan  yang  melekat  di kehidupan  masyarakat. Pertama ,  kekerasan  langsung  yang  terjadi  dalam  suatu peristiwa  tanpa  ada  perencanaan  sebelumnya. Kedua, kekerasan  kultural  yang biasa  disampaikan  dalam  ceramah-ceramah  agama  dengan  mengedepankan sentimen-sentimen suku, ras, dan  agama.  Kekerasan kultural  dipahami sebagai bentuk  propaganda  melawan  kebaikan,  cinta,  dan  kasih  sayang  yang bertentangan dengan nilai-nilai  kemanusiaan. Ketiga, kekerasan struktural  yang dilakukan  secara  terorganisir  dan  di- desaign dengan  sangat  rapi  oleh  suatu kelompok pelaku anarkistis yang membenarkan tindakan kekerasan. Kekerasan struktural  tidak  hanya  berupaya  membangun  kekuatan,  mengorganisir kelompok,  dan  mewujudkan  kekuasaannya,  tetapi  juga  memecah  belah  dan membuat harmoni disintegratif yang semakin luas di lingkungan masyarakat. Pembelaan terhadap simbol agama memang manjadi senjata ampuh untuk menjustifikasi tindakan kekerasan tanpa batas-batan kemanusiaan yang beradab. Pendek  kata,  kita  boleh  mengatakan  bahwa  kekerasan  seolah-olah  menjadi doktrin  agama  yang  harus  dilakukan  demi  mencapai  tujuan  tertentu  yang memberikan  kepuasaan dan  perasaan  menang. Kita bisa  mengandaikan  bahwa kemajemukan  negeri  ini  semakin  memperlebar  potensi  konflik  dan  eskalase kekerasan yang bernuansa agama. Bahkan, agama seolah-olah dijadikan tameng untuk  menghalalkan  tindakan  kekerasan.  Menurut  St.  Sunardi,  dalam masyarakat sekarang ini, tidak hanya terjadi eskalase kekerasan, melainkan juga sofistikasi kekerasan (melalui proses budaya)- bahkan agamanisasi kekerasan. 19
Semakin meluasnya eskalase kekerasan yang menimpa negeri ini, semakin besar  pula  rasa  pesimisme  masyarakat  terkait  dengan  jaminan  keamanan  yang tidak  bisa  terkendali.  Aksi  kekerasan  seolah  tak  mengenal  sekat  maupun golongan,  bahkan  kini  menimpa  sebuah  pondok  pesantren  yang  menjadi  pilar ilmu agama bagi masyarakat. Selanjutnya, kita bisa mengidentifikasi  terjadinya konflik  dari  dua  faktor  penting. Pertama ,  faktor  dari  luar  agama.  Faktor  ini mempunyai  relevansi  dengan  masalah-masalah  ekonomi,  politik,  sosial, ketidakadilan  dan  kemiskinan. Kedua ,  faktor  dari  dalam.  Tak  dapat  disangkal bahwa  agama  di  dalam  dirinya  sendiri  berpotensi  memunculkan  konflik  yang sulit  diredam.  Karena  itu,  faktor  ini  merupakan  hal  yang  paling  berpengaruh terhadap  terjadinya  konflik  antar  agama,  sehingga  perlu  disikapi  secara  kritis-
18 Johan  Galtung, Kekerasan  Budaya ,  dalam  Thomas  Santoso  (ed), Teori-Teori  Kekerasa n, (Jakarta: Ghalia Indonesia & Universitas Kristen Petra, 2002), h. 187-188.
19 St.  Sunardi, Keselamatan  Kapitalisme  Kekerasan:  Kesaksian  atas  Paradoks-Paradoks (Yogyakarta: LKiS, 1996), h. 161.
RI’AYAH, Vol. 02, No. 01 Januari-Juni 2017
radikal  akan  arti  pentingnya  agama  sebagai  pedoman  hidup (way  of  life) bagi umat manusia. 20
Dalam  beberapa  penelitian  disebutkan  bahwa  faktor  kritis  dalam  konflik sosial  yang  berlarut-larut  adalah  merepresentasikan  perjuangan  oleh  kelompok komunal, yang seringkali dilakukan dengan penuh kekerasan, untuk keperluan dasar seperti keamanan, pengakuan, dan penerimaan. 21 Sumber utama lahirnya konflik juga berkaitan dengan perampasan kebutuhan manusia yang kemudian diartikulasikan secara kolektif. Di mana kebutuhan manusia yang dinilai sebagai hak  dasar  adalah  keamanan,  hak  mencari  nafkah,  akses  politik,  dan  identitas (ekspresi budaya dan religius). Sementara kegagalan negara dalam mengatasi ini semakin  memperumit  kondisi  konfli.  Faktor  dominan  negara  juga  sangat menentukan terhadap terjadinya konflik sosial yang bersikap otoriter.
Di  titik  ini,  fenomena  kekerasan  agama  tidak  bisa  dilihat  secara  terpisah sebagai  kekerasan  agama an-sich ,  melainkan  harus  diamati  sebagai  hasil  dari keterkaitan  berbagai  faktor,  mulai  dari  kemiskinan,  kepincangan  sosial  dengan sistem  ekonomi  yang  ekspansionis,  antara  dominasi  dan  eksploitasi  hingga  ke sistem  politik  represif  yang  sering  dijumpai  di  berbagai  negara.  Dasar  dari berbagai fenomena kekerasan adalah struktur atau tatanan yang eksploitatif, di mana  overdevelopment  dan  underdevelopment  hidup  berdampingan  sehingga melahirkan  kondisi  inhuman  yang  mereduksi  pada  status  benda,  yang  mudah dipermainkan  dan  dikuasai  ketika  dianggap  tidak  berguna. 22 Tidak  heran  bila fenomena  kekerasan  (agama)  sebagai  akibat  dari  konflik  sosial  di  masyarakat tidak  bisa  lepas  dari  sumber  konflik  global  dan  kekerasan  kontemporer. Kekerasan  juga  tidak  hanya  berasal  dari  faktor  psikologis  individu,  gejolak biologis,  atau  faktor  sosial-kultural,  akan  tetapi  juga  disebabkan  oleh  satu jaringan kausal antara struktur, perilaku level personal, dan level global. Artinya, setiap  kerentanan  psikologis  dalam  perilaku  kekerasaan  juga  didorong  oleh kultur  yang  sudah  meluas,  sehingga  kekerasan  demikian  merupakan  hasil interaksi dialektis proses di level mikro dan makro. 23
Demi  mempertegas  akar  munculnya  konflik  sosial  yang  bersumber  dari agama,  kita  juga  perlu  menyoroti  masalah  perpecahan  dalam  konteks  krisis kewibawaan  agama.  Pertama,  perbedaan  doktrin  dan  sikap  mental.  Konflik sebagai katagori sosiologis bertolak belakang dengan pengertian perdamain dan
20 Syafaatun  Almirzanah, Pluralisme,  Konflik,  dan  Perdamaian;  Studi  Bersama  Antar  Iman (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 10.
21 Hugh Miall, Oliver Ramsbothm, dan Tom Woodhouse, Resolusi Damai Konflik Kontemporer: menyelesaikan,  Mencegah,  Mengelola,  dan  Mengubah  Konflik Bersumber  Politik,  Sosial,  Agama, dan  Ras, terj. Tri Budhi Sastrio, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 111-112.
22 I. Marsana Windu, Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung , (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 113-119.
23 Thomas  Santoso, Teori-Teori  Kekerasan ,  (Jakarta:  PT.  Ghalia  Indonesia  dan  Universitas Kristen Petra, 2002), h. 200-202.
kerukunan.  Aspek  perdamaian  merupakan  hasil  dari  proses  dissosiatif, sementara  aspek  kerukunan  merupakan  hasil  dari  proses  assosiatif.  Proses assosiatif  sifatnya  adalah  proses  yang  mempersatukan,  dan  proses  dissosiatif sifatnya  menceraikan  atau  memecah  belah.  Fokus  kita  tertuju  pada  masalah konflik  atau  bentrokan  yang  berkisar  pada  masalah  agama.  Selain  perbedaan iman,  sumber  bentrokan  juga  bisa  berasal  dari  perbedaan  mental  setiap  umat beragama. 24
Kedua, perbedaan suku dan ras pemeluk agama. Sesungguhnya perbedaan suku  dan  ras  berkat  adanya  agama  bukanlah  menjadi  penghalang  untuk menciptakan hidup persaudaraan yang rukun. Yang menjadi masalah sekarang, apakah  perbedaan  suku  dan  ras  ditambah  dengan  perbedaan  agama  menjadi penyebab lebih kuat dalam menimbulkan konflik antar sesama? Apakah dalam satu negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan yang menerima adanya agama  yang  berbeda-beda  bukannya  membina  dan  memperkuat  unsur penyebab  yang  lebih  kuat  yang  dapat  menimbulkan  perpecahan  bangsa  dan negara  itu?  Dapat  diketahui  bahwa  faktor  ras  itu  sendiri  terlepas  dari  agama sudah  membuktikan  semakin  bertambahnya  permusuhan  dan  pencarian  jalan keluarnya.
Ketiga,  perbedaan  tingkat  kebudayaan.  Kenyataan  membuktikan  bahwa tingkat  kebudayaan  di  berbagai  negara  di  dunia  tidaklah  sama.  Kalau  asumsi bahwa  agama  memainkan  peranan  dominan  dalam  menciptakan  masyarakat budaya dan melestarikan alam semesta, maka adalah suatu kewajiban moral dari bangsa-bangsa yang agamanya kurang berfungsi untuk meninjau kembali ajaran agamanya.  Hal  ini  tidak  bermaksud  untuk  meragukan  isi  ajaran  agama, melainkan  untuk  mencari  pemahaman  baru  tentang  agama  dan  melakukan reorganisasi  sistem  pendidikan  agama,  baik  di  tingkat  intern  umat  beragama maupun pada tingkatan yang lebih luas. Menurut Peter L. Berger, “ religion is the enterprise by which sacred comos established. Put differently, religion is cosmization in sacred mode”. 25
Keempat, masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Studi tentang masalah mayoritas dan minoritas pada umumnya bersifat naratif dan deskripstif. Dalam  masalah  konflik  mayoritas-minoritas  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu mendapatkan perhatian, yaitu agama diubah menjadi suatu ideologi, prasangka mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya, dan mitos dari mayoritas. Dalam studi  Ivan  Illich  tentang Myths  and  Majorities ,  terdapat  suatu  kecenderungan bahwa  mayoritas  memiliki  kepentingan  untuk  dipanggil  sebagai  penjaga  yang tak  terkalahkan  dari  kepentingan  yang  telah  mapan.  Begitu  juga  dalam  kajian tentang  mayoritas  keagamaan  yang  mencerminkan  sebagai  kekuatan  yang  tak
24 D. Hendropuspito, Sosiologi Agama, (Yogyakarta: Kanisius,1983), h. 151-152.
25 Peter L. Berger, The Social Reality of Religion , (New York: Penguin Books, 1973), h. 34.
RI’AYAH, Vol. 02, No. 01 Januari-Juni 2017
terkalahkan dan satu-satunya yang berkuasan untuk menentukan dan menjaga jalannya masyarakat. 26 Sementara dari golongan minoritas cenderung menyadari dirinya  sebagai  kelompok  sosial-religius  yang  lemah  sehingga  mereka menjauhkan diri dari pengaruh mayoritas ke daerah yang terpencil.
Sepertinya  kelompok  minoritas  selalu  menjadi  korban  ketidakadilan  dan arogansi  penguasa.  Negara  yang  mestinya  bersikap  adil  dan  mengayomi minoritas  malah  menjadi  instrumen  atau  alat  untuk  menghakimi  kelompok minoritas  secara  masif  dan  sistematis.  Hal  ini  menjadi  ironi  di  negeri  toleran yang  semestinya  tetap  menjungjung  tinggi  nilai-nilai  keadaban  dan kemejemukan.  Kelompok  minoritas  yang  ada  di  Indonesia  seharusnya  tidak boleh  diganggu,  apalagi  dicap  sebagai  kufur  dan  bertentangan  dengan  ajaran Islam.  Sebagai  bangsa  yang  majemuk,  negara  memiliki  kewajiban  untuk melindungi  kelompok  minoritas  yang  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat  dan menjamin kehidupan beragama yang harmonis dalam bingkai kebhinnekaan.

## Urgensi Penerapan Resolusi Konflik Keagamaan
Berbagai  konflik  dan  kekerasan  yang  mengatasnamakan  agama  semakin menunjukkan  potret  matinya  spirit  kebebasan  beragama  di  Indonesia  saat  ini. Sebagai bangsa yang majemuk, ternyata kita tidak mampu memberikan jaminan keamaan  bagi  kelompok  kepercayaan  lain  yang  hidup  di  tengah-tengah masyarakat.  Bahkan,  boleh  dibilang  negara  ini  gagal  dalam  memberikan kepastian hukum dan jaminan kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan  warganya.  Padahal,  manusia  diberi  hak  oleh  Allah  untuk  memilih beragama atau tidak beragama. 27 Dimana yang menjadi pijakan bagi orang yang beragama  adalah  sikap  menghargai  dan  menghormati  terhadap  agama  orang lain,  bukan  justru  saling  menyimpan  api  kebencian  dan  permusuhan  antar sesama.
Pemaksaan  terhadap  seseorang  untuk  mengikuti  agama  tertentu  adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dibenarkan. Mengingat, setiap individu    memiliki  pandangan  yang  tidak  mungkin  sama  sehingga  ia  bebas memilih  agamanya  sesuai  dengan  kebenaran  hati  nurani  yang  paling  dalam. Kebenaran menurut hati nurani adalah suatu pilihan yang tidak bisa dicampuri, apalagi mencabik-cabik hak-hak dan kebebasan orang lain. Ini karena, kebebasan beragama  dan  berkeyakinan  memiliki  norma-norma  yang  dapat  menjadi landasan pokok ummat manusia.
Sebagai sebuah pilihan dengan sukarela, keberadaan agama berhak dianut oleh  siapa  saja,  dan  kita  tidak  punya  wewenang  untuk  memberikan  pilihan, apalagi  memaksa  orang  lain  masuk  pada  agama  kita.  Demikian  pula,  sikap
26 Ivan Illich, Tools for Conviviality , (London: Calder & Boyars, 1989), h. 102.
27 Zakiyudin Baidhawi, Kredo Kebebasan Beragama , h. 42.
menilai apakah seseorang itu beriman atau tidak beriman bukan wewenang kita. Menilai  keimanan  atau  kekafiran  sepenuhnya  menjadi  ”hak  prerogatif”  Allah, dan penghakiman atas tindakan yang menyangkut keyakinan, kepercayaan, dan keimanan merupakan antitesis  terhadap otoritas Allah. Orang yang melakukan tindakan  semacam  ini  oleh Khaled Abu  el-Fadl  (2001)  disebut  sebagai  ”sekuler sejati” atau ”otoriter”. 28
Inklusivitas  menjadi  penting  untuk  menumbuhkan  sikap  keterbukaan demi terciptanya suatu tatanan masyarakat yang damai, sejahtera, dan bahagia. Mengingat, potensi konflik yang disebabkan perbedaan orientasi keberagamaan sangat rentan sekali memecah belah umat sehingga terkubur oleh egoisme dan fanatisme  keagamaan  yang  berlebihan.  Di  sinilah,  kita  perlu  membangun kesadaran  pribadi  dalam  memahami  realitas  bangsa  yang  plural  dari  berbagai aspek. Di samping itu, kedewasaan beragama juga harus menjadi prinsip yang perlu  dikedepankan  ketimbang  tindakan  kekerasaan  yang  pada  akhirnya menghancurkan agama kita sendiri.
Menyikapi  semakin  meluasnya  konflik  dan  kekerasan  agama,  maka  teori tentang  resolusi  konflik  menjadi  penting  untuk  diterapkan  dalam  berbagai munculnya  tindakan  kekerasan  di  negeri  ini.  Upaya  resolusi  konflik  harus mampu  menyelesaikan  atau  memperkecil  masalah  keadilan  dan  pemerataan. Untuk  tujuan  itu,  proses  resolusi  yang  perlu  dikembangkan  adalah  melalui kontrak  sosial  dan  dengan  prinsip  yang  menekankan  pada justice  and  equality. Menimbang  masing-masing  peran  yang  berbeda,  maka  pada  tingkat  tindakan upaya  resolusi  ini  dapat  berbeda-beda  langkahnya.  Namun  semua  mengacu pada  sebuah  tujuan  yang  sama  dan  langkah  operasionalnya  harus  dipilah menjadi tiga periode waktu, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam rangka menghentikan tindakan kekerasan yang berlarut-larut, studi tentang  resolusi  konflik  bukan  saja  hanya  dalam  retorika  belaka,  melainkan harus ada implementasi yang jelas terkait dengan pencegahan konflik agar tidak terulang  kembali.  Ada  dua  manfaat  bagi  mengeksplorasi  hubungan  antara agama  dan  resolusi  konflik.  Pertama,  mendapatkan  informasi  dalam  teks  suci tentang  pentingnya  membangun  perdamaian  demi  menghindari  konflik  secara berkelanjutan.  Kita  bisa  mengambil  pelajaran  berharga  dalam  mencermati hubungan  kekerasan  dengan  keberagaman  seseorang  dalam  ruang  lingkup budaya di masyarakat. Tidak heran bila kajian tentang resolusi konflik perhatian perlu  mendapatkan  perhatian  kritis  dari  semua  pihak  yang memiliki  perhatian
28 Menurut Khaled, apa yang dapat dicapai oleh manusia dalam hal beragama tidak lebih dari pemahaman atau penafsiran yang bersifat otoritatif atas ajaran-ajaran agamanya. Pemahaman yang  otoritatif  tidak  menutup  bagi  penafsir  lain  untuk  berbeda  interpretasi  tentang  suatu  ajaran agama. Oleh karena itu, klaim sewenang-wenang sebagai yang paling benar sejauh mungkin harus dihindarkan.  Jika  tidak,  maka  orang  beragama  dapat  terjerumus  ke  dalam  kubangan otoritarinisme, otoritas, dan otoritatif. Lihat Khaled Abou El-Fadl, Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women, (Oxford: Oneworld Publiscation, 2001), h. 137.
penuh  terhadap  terciptanya  perdamaian  dunia.  Kedua,  agama  memainkan peranan penting dalam dinamika kehidupan dan perilaku sosial jutaan manusia yang banyak dipengaruhi oleh aktifitas perjuangan melawan tindakan kekerasan yang bersifat sektarian maupun komunal. 29
Teori  tentang  perdamaian  dan  resolusi  konflik  membutuhkan  analisis yang  lebih  mendalam  dari  tokoh  pemimpin  di  masyarakat  yang  bertanggung jawab  dalam  melakukan  advokasi  dan  aksi  damai  dengan  kelompok  yang dianggap musuh. Di sana ada sejumlah jalan yang berkaitan dengan tradisi dan keagamaan  yang  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  kajian  resolusi  konflik. Dalam konteks pandangan negatif, semisal mengkaji tradisi, agama, dan hukum yang  dianggap  berbahaya  bagi  kemunculan  budaya  kekerasan  di  lingkungan masyarakat.  Hal  ini  bertujuan  untuk  merespon  konflik  sebelum  terjadi  dan gejala-gejala konflik yang tidak bisa dikontrol.
Sementara  dalam  pandangan  positif,  studi  resolusi  konflik  seharusnya menguji  jalan  koeksistensi  dengan  komunikasi  yang  dianggap  ideal.  Para pemimpin  tradisi  keagamaan  perlu  mengekspresikan  komitmen  retorik  untuk membangun perdamaian, karena isu ini adalah sesuatu yang sangat krusial demi mempermudah  strategi dialog dan  negosiasi  tentang resolusi konflik. Misalnya dengan proses transformasi spiritual melalui refleksi dan peningkatan etika dari perilaku  seseorang.  Itulah  sebabnya,  beberapa  teori  tentang  resolusi  konflik menjadi  penting  bagi  transformasi  personal  untuk  melahirkan  komitmen bersama demi tatanan kehidupan yang lebih menjanjikan. 30

## Penutup
Pada  akhirnya,  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  pola-pola konflik  keagamaan  di  Indonesia.  Dari  segi  tingkat  insiden,  penelitian  ini menemukan  bahwa  dua  pertiga  dari  konflik  keagamaan  yang  terjadi  di Indonesia  mengambil  bentuk  aksi  damai,  sepertiganya  yang  terwujud  dalam bentuk  aksi  kekerasan.  Yang  harus  dipikirkan  sekarang  adalah  bagaimana mendorong  masyarakat  agar  menjadikan  aksi  damai  sebagai  pilihan  utama dalam merespons berbagai isu keagamaan yang menjadi penyebab atau pemicu konflik.  Jenis  insiden  kekerasan  baik  aksi  damai  maupun  kekerasan  sebagian besar  terjadi  terkait  dengan  isu-isu  komunal,  seperti  konflik  antara  komunitas muslim-kristen dan penodaan agama.
29 Marc  Gopin, Between  Eden  and  Armageddon:  The  Future  of  World  Religious,  Violence,  and Peacemaking, (New York: Oxford University Press, 2000), h. 14.

## Referensi
Almirzanah,  Syafaatun.  2002. Pluralisme,  Konflik,  dan  Perdamaian;  Studi  Bersama Antar Iman . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Aqhsa, Darul, Dick van der Meij, dan Meuleman, Johan Hendrick.1995. Islam in Indonesia:  A  Survey  of  Events  and  Developments  From  1988  to  March  199 3. Jakarta: INIS . Baidhawi, Zakiyuddin. 2005. Kredo Kebebasan Beragama , Jakarta: PSAP. Bertrand,  Jacques.  2004. Nationalism  and  Ethnic  Conflict  in Indonesia .  Cambridge: Cambridge University Press.
Beuken,  Wim.  2003. Agama  Sebagai  Sumber  Kekerasan ,  terj.  Imam  Baihaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Berger, Peter L. 1973. The Social Reality of Religion . New York: Penguin Books.
Camara, Dom Helder. 2000. Spiral Kekerasan , terj. Komunitas Apiru. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Coser, Louis. 1956. Functions of Social Conflict. New York: Free Press. El-Fadl,  Khaled  Abou.  2001. Speaking  in  God’s  Name:  Islamic  Law,  Authority  and Women. Oxford: Oneworld Publiscation.
Fauzi,  Ihsan Ali, Rudi Harisyah Alam, dan Samsu Rizal Pangabean. 2009. Pola- Pola  Konflik  Keagamaan  di  Indonesia  (1990-2008), Jakarta:  Yayasan  Wakaf Paramadina.
Galtung, Johan.  2002. Kekerasan  Budaya ,  dalam  Thomas  Santoso (ed), Teori-Teori Kekerasa n. Jakarta: Ghalia Indonesia & Universitas Kristen Petra.
Gopin,  Marc.  2000. Between  Eden  and  Armageddon:  The  Future  of  World  Religious,
Violence, and Peacemaking . New York: Oxford University Press. Hanafi, Hassan. 2001. Agama, Kekerasan, dan Islam Kontemporer , terj. Ahmad Najib. Yogyakarta: Jendela.
Hendropuspito, D. 1983. Sosiologi Agama . Yogyakarta: Kanisius. Illich, Ivan. 1989. Tools for Conviviality . London: Calder & Boyars. Juergensmeyer, Mark. 2003. Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence . California: University of California Press. Manullang,  A.C.  2001. Menguak  Tabu  Intelijen  Teror,  Motif  dan  Rezim .  Jakarta: Panta Rhei.
Mohamad, Simela  Victor.  2002. Terorisme  dan Tata Dunia Baru . Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI. Miall,  Hugh,  Oliver  Ramsbothm,  dan  Tom  Woodhouse.  2000. Resolusi  Damai Konflik  Kontemporer:  menyelesaikan,  Mencegah,  Mengelola,  dan  Mengubah Konflik  Bersumber  Politik,  Sosial,  Agama,  dan  Ras, terj.  Tri  Budhi  Sastrio. Jakarta: Rajawali Press.112. Merrill, J.C. & R.L. Lowestein. 1971. Media, Messages, and Men. New York: David MacKay.
Nashir, Haidar. 1999. Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Santoso,  Thomas.  2002. Teori-Teori  Kekerasan .  Jakarta:  PT.  Ghalia  Indonesia  dan Universitas Kristen Petra.
Nasher, Haidar. 1997. Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
RI’AYAH, Vol. 02, No. 01 Januari-Juni 2017
Syafaat,  Muchamad  Ali.  2003. Terorisme,  Definisi,  Aksi  dan  Regulasi .  Jakarta: Imparsial.
Sidel,  John  T.  2007. Riots,  Programs,  and  Jihad:  Religious  Violence  in  Indonesia . Singapore: NUS Press.
St.  Sunardi.  1996. Keselamatan  Kapitalisme  Kekerasan:  Kesaksian  atas  Paradoks- Paradoks. Yogyakarta: LKiS.
Sue, Morgan dkk. 2002. Agama Emperis; Agama Dalam Pergumulan Realitas Sosial . Yogyakarta:. Pustaka Pelajar.
Sunardi, St. 1996. Keselamatan Kapitalisme Kekerasan: Kesaksian atas Pradoks-Pradoks . Yogyakarta: LKIS.
Windu,  I.  Marsana.  1992. Kekuasaan  dan  Kekerasan  Menurut  Johan  Galtung . Yogyakarta: Kanisius.
Yaqin,  Haqqul.  2009. Agama  dan  Kekerasan  dalam  Transisi  Demokrasi  di  Indonesia, Yogyakarta: Elsaq Press.