PENGARUH FAKTOR FINANCIAL DAN NON-FINANCIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA
Adolf Z.D. Siahay Siti Rofingatun Faramitha Indah Kendek

## ABSTRACT
The purpose of this study was to examine and analyze the effect of Regional Original Income (PAD), Balancing Funds, Capital Expenditures, Opinions on Regional Government Financial Reports, and Regional Head Competence on Regional Government Financial Performance in Regencies/Cities in Papua Province. Hypothesis testing was tested empirically using Multiple Regression. The results of this study indicate that simultaneously, the variables Regional Original Income (PAD), Balancing Funds, Capital  Expenditures,  Opinions  on  Regional  Government  Financial  Reports  and  Regional  Head Competence affect the financial performance of regional governments.
Keywords : financial; non-financial, financial performance.

## PENDAHULUAN
Tata kelola pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami perubahan  yang  cukup  signifkan  pasca  reformasi  terutama  dari  sisi  kewenangan  dan akuntabilitas.  Pergeseran  tata  kelola  pemerintahan  dari  sentralisasi  menjadi  desentrasilasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 terakhir dicabut dengan  UU  Nomor  1  Tahun  2022  berimplikasi  pada  pemerintah  pusat  memberikan  hak, wewenang  dan  kewajiban  yang  seluas-luasnya  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengelola sumber-sumber keuangan dan pemanfaatannya bagi pembangunan daerah secara mandiri. Pemberian kewenangan ini dikenal dengan otonomi daerah.
Pembangunan  sarana  dan  prasarana  umum  ini  diharapkan  dapat  membuka aksesibilitas dan mempermudah kegiatan masyarakat utamanya terkait ekonomi, pendidikan dan  kesehatan,  sehingga  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  PAD  pemerintah  daerah. Tingginya PAD berimplikasi pada meningkatnya alokasi belanja modal yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang lebih baik lagi. Akhirnya membentuk suatu siklus yang  saling  berkaitan  antara  belanja  dan  alokasi  belanja  yang  bersumber  dari  pendapatan daerah.
Tabel  1  menyajikan  data  rasio  antara  Belanja  Modal  dengan  Total  Belanja  Daerah dimana  persentase  selama  periode  2017-2020  berturut-turut  sebesar  25,29%,  25,78%, 23,93% dan 17,02%. Alokasi Belanja Modal masih relatif sangat kecil dan Realisasi Belanja Modal mengalami trend menurun dibanding Total Belanja Daerah terutama pada tahun 2020 dikarenakan terdampak pandemi COVID-19.
Bila dihubungkan dengan siklus Belanja Modal dan PAD, dengan nilai Belanja Modal yang  kecil  maka  sarana  dan  prasarana  yang  akan  dibangun  menjadi  lebih  sedikit  dan berdampak  pada  produktivitas  ekonomi,  pendidikan  dan  kesehatan  masyakarat  dan pemerintah.  Rendahnya  alokasi  Belanja  Modal  terhadap  Total  Belanja  dipengaruhi  oleh alokasi Belanja Operasional dan Belanja Tidak Terduga.
Tabel 1 Rasio antara Belanja Modal dengan Total Belanja Daerah Kab/Kota/Prov se-Papua periode Tahun 2017-2020 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Realisasi 2017    Realisasi 2018    Realisasi 2019    Realisasi 2020 Belanja Daerah 37.983,66 39.291,18 41.125,46 37.600,50 Belanja Modal 9.605,18 10.129,62 9.839,85 6.401,15 Persentase 25,29% 25,78% 23,93% 17,02%
Sumber: diolah dari LHP BPK atas LKPD se-Provinsi Papua
Tabel  2  menyajikan  data  realisasi  penyerapan  anggaran  Belanja  Modal  dimana persentase selama periode 2017-2020 berturut-turut sebesar 76,87%, 84,27%, 79,68% dan 75,39%. Realisasi Belanja Modal mengalami trend fluktuatif dengan nilai minimal 75,39% pada tahun  2020  dikarenakan  terdampak  pandemi  COVID-19.  Tidak  maksimalnya  penyerapan Belanja Modal secara rata-rata di seluruh wilayah papua dapat menjadi masalah dalam proses pemerataan percepatan dan pembangunan.
Tabel 2 Rasio antara Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kab/Kota/Prov se-Papua periode Tahun 2017-2020 (dalam miliar Rupiah)
Tahun Anggaran Realisasi Persentase 2017 12.399 9.605 77,47% 2018 11.898 10.130 85,13% 2019 12.179 9.840 80,79% 2020 8.344 6.401 76,72%
Sumber: diolah dari LHP BPK atas LKPD se-Provinsi Papua
Asnidar  dan  Hardi  (2019)  dalam  penelitiannya  menunjukkan  terdapat  Pengaruh signifikan  Belanja  Modal  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Langsa,
dengan  bertambahnya  infrastruktur  berupa  sarana  dan  prasarana  yang  dibangun menggunakan  belanja  modal  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  masyarakat sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja  keuangan.  Sedangkan  hasil  penelitian  Haryanto  dan Lathifa  (2019)  menemukan  bahwa  Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  berpengaruh  positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017.
Berdasarkan  uraian  diatas  diketahui  bahwa  aspek  finansial  berupa  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  Dana  Perimbangan  dan  Belanja  Modal  mampu  mempengaruhi  kinerja keuangan daerah, namun selain aspek keuangan terdapat aspek non finansial yang mampu mempengaruhi kinerja keuangan daerah diantaranya Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Peraturan BPK RI Nomor 1 tahun 2017 menjelaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan  dan  tanggungjawab  keuangan  negara  yang  dilakukan  secara  independen, obyektif  dan  profesional  oleh  BPK  sebagai  upaya  untuk  menciptakan  pemerintahan  yang bersih dan bebas dari korupsi. Dari pemeriksaan laporan pertanggungjawaban tersebut akan dilihat  apakah  telah  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  atau  belum.  Semakin banyak  ditemukan  ketidaksesuaian  dengan  kriteria  yang  telah  ditentukan,  maka  akan mempengaruhi  opini  yang  akan  diberikan.  Ketidaksesuaian  yang  ditemukan  akan dibandingkan dengan kriteria dan ditentukan tingkat materialitasnya.
Menurut  UU  Nomor  15  Tahun  2004  bahwa  BPK  akan  mengeluarkan  sebuah  Opini Audit  sebagai  pernyataan  profesional  pemeriksa  mengenai  kewajaran  informasi  keuangan yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  yang  didasarkan  pada  kriteria  bahwa  laporan keuangan  tersebut  telah  disajikan  sesuai  dengan  standar  akuntansi,  kecukupan pengungkapan,  kepatuhan  terhadap  peraturan  dan  Efektivitas  Sistem  pengendalian  Intern yang memadai.
Tabel  3  menyajikan  data  ringkasan  klasifikasi  Opini  BPK  atas  LHP  LKPD Kab/Kota/Prov  se-Papua  dimana  selama  periode  2017-2020  mengalami trend peningkatan
pemerolehan  opini  WTP  oleh  pemerintah  daerah  dan  semakin  berkurangnya  pemerintah daerah yang memperoleh Opini WDP dan TMP, dimana pada Tahun Anggaran 2020 terdapat 19 pemda yang memperoleh Opini WTP, delapan pemda memperoleh Opini WDP dan tiga masih memperoleh Opini TMP.

## Tabel 1.6 Ringkasan Klasifikasi Opini BPK atas LHP LKPD
Kab/Kota/Prov se-Papua periode Tahun 2017-2020 No  Klasifikasi Opini 2017 2018 2019 2020 1 WTP 9 11 18 19 2 WDP 11 11 8 8 3 TW 0 0 0 0 4 TMP 10 8 4 3 Jumlah 30 30 30 30
Sumber: IHPS BPK Semester II Tahun 2021
Berdasarkan  hasil  uraian  beberapa  penelitian  terdahulu  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  masih  terdapat research  gap atau perbedaan  hasil  penelitian. Oleh  sebab  itu,  dalam  penelitian  ini  akan  diteliti  lebih  lanjut mengenai pengaruh faktor-faktor kinerja keuangan daerah yang terdiri dari faktor finansial dan faktor non finansial. Faktor finansial merupakan aspek keuangan yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan  dan  Belanja  Modal  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja  keuangan  daerah. Sedangkan, faktor non finansial terdiri dari Opini Audit dan Kompetensi Kepala Daerah yang dapat  mempengaruhi  Kinerja  Keuangan  Daerah  yang  diukur  dengan  rasio  Kemandirian Keuangan Daerah.
Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat melihat kemampuan keuangan setiap daerah  secara  mandiri  untuk  mengatur  dan  mengurus  daerahnya,  sehingga  berbagai pembiayaan  guna  meningkatkan  pelayanan  dimasyarakat  yang  berasal  dari  PAD  dapat berjalan  dengan  baik.  Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dilakukan  penelitian  dengan  judul “ Pengaruh Faktor Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  dan  uraian  diatas  maka  rumusan  masalah penelitian yang diangkat yaitu:
1. Apakah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua?
2. Apakah  Dana  Perimbangan  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua?
4. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua?
5. Apakah  Kompetensi  Kepala  Daerah  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua?
6. Apakah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Perimbangan,  Belanja  Modal,  Opini Audit dan Kompetensi Kepala Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  permasalahan  penelitian  diatas,  maka  tujuan  penelitian  ini  sebagai berikut:
1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua.
2. Untuk  menguji  dan  menganalisa  pengaruh  Dana  Perimbangan  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua.
3. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua.
4. Untuk  menguji  dan  menganalisa  pengaruh  Opini  Audit  terhadap  Kinerja  Keuangan
Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua.
5. Untuk  menguji  dan  menganalisa  pengaruh  Kompetensi  Kepala  Daerah  terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua.
6. Untuk  menguji  dan  menganalisa  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Perimbangan,  Belanja  Modal,  Opini  Audit  dan  Kompetensi  Kepala  Daerah  terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Untuk  mengukur  kinerja  keuangan  suatu  daerah  dapat  digunakan  berbagai  macam indikator kinerja. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut (Nugroho dan Rohman (2012) dalam Asnidar dan Hardi (2019:12).
Rasio  kemandirian  memberikan  gambaran  seberapa  besar  tingkat  kemandirian  dan ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  pihak  eksternal  (terutama  pemerintah  pusat  dan provinsi).  Rasio  kemandirian  juga  mencerminkan  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar pajak  dan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat,  karena  Semakin  tinggi  rasio  kemandirian, semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Penelitian ini menggunakan indikator rasio kemandirian keuangan APBD pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintahan daerah. Menghitung rasio Kemandirian Keuangan Daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebagai berikut:
Rasio KKD = Pendapatan Asli Daerah Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman 100%

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang  berlaku. (Asnidar dan  Hardi  2019:13). Bertambahnya pendapatan asli daerah akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas  masyarakat  meningkat  sehingga  dapat  menarik  minat  para  investor  untuk berinvestasi  di  daerah  tersebut  yang  mana  hal  ini  berarti  juga  akan  berdampak  pada peningkatan belanja modal (Purwanto, 2013 dalam Arpani dan Halmawati, 2020:2377).

## Dana Perimbangan
Dana  Perimbangan  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan Ini menjadi salah  satu  sumber  pendapatan  daerah,  selain  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan pendapatan lain-lain.
Fungsi  Dana  Perimbangan  selain  dimaksudkan  untuk  membantu  daerah  dalam mendanai kewenangannya, dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber  pendanaan  pemerintahan  antara  pusat  dan  daerah  serta  untuk  mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah.

## Belanja Modal
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  mendefinisikan  Belanja sebagai  semua  pengeluaran  dari  Rekening  Kas  Umum  Negara/Daerah  yang  mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020,  Belanja  Daerah  meliputi  semua  pengeluaran  dari  Rekening Kas  Umum  Daerah  yang tidak  perlu  diterima  kembali  oleh  Daerah  dan  pengeluaran  lainnya  yang  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  diakui  sebagai  pengurang  ekuitas  dan merupakan  kewajiban  daerah  dalam  1  (satu)  tahun  anggaran  atau  1  periode  akuntansi.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi atau sosial akan diperoleh di masa depan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,  serta  dapat  diukur  dalam  satuan  uang,  termasuk  sumber  daya  non  keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan seluruh sumber daya yang dipelihara  karena  alasan  sejarah  dan  budaya.  Adapun  kriteria  Belanja  Modal  menjadi  Aset tetap Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
1.  Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan;
2.  Seluruh biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3.  Barang operasional normal entitas dan tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
4.  Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

## Opini Audit
Opini  audit adalah  pernyataan  auditor  terhadap  kewajaran  laporan  keuangan  dari entitas yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas.  Opini  dapat  bermanfaat  untuk  keberlangsungan  perusahaan  atau  instansi pemerintah.   Opini  merupakan  pernyataan  profesional  sebagai  kesimpulan  pemeriksa mengenai  tingkat  kewajaran  informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan.  Dalam perumusan  opini,  pemeriksa  mengacu  kepada Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara (SPKN).

## Kompetensi Kepala Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2006  menyatakan  bahwa  kompetensi  kerja adalah  kemampuan  kerja  setiap  individu  yang  terdiri  dari  aspek  pengetahuan,  aspek keterampilan,  dan  aspek  sikap  kerja  yang  sesuai  dengan  standar  yang  ditentukan  dan ditetapkan.  Sedangkan  Standar  kompetensi  kerja  merupakan  rumusan  kemampuan  kerja yang terdiri dari tiga aspek yaitu pengetahuan, keterampilan atau keahlian serta sikap kerja
yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditentukan dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  23  Tahun  2011  menyatakan bahwa Kompetensi Manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu dengan merujuk pada  kriteria  dan  kinerja  dalam  jabatan  tertentu.  Penilaian  Kompetensi  adalah  merupakan suatu proses perbandingan antara kompetensi yang dimiliki oleh calon atau pemegang jabatan dengan kompetensi yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tersebut.
Priyono dan Marnis (2008) menyatakaan bahwa yang menjadi acuan dalam menyusun dan mengembangkan kompetensi yaitu melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan guna  meningkatan  kinerja  lembaga.  Lebih  lanjut,  Priyono  (2010)  menyatakan  bahwa spesifikasi pekerjaan disusun berdasarkan pekerjaan dengan mengacu kepada karakteristik, pendidikan,  pengalaman,  dan  lain-lain  orang  yang akan  melaksanakan  pekerjaan  tersebut dengan baik. Spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan kualitas seseorang agar dapat menjalankan  satu jabatan  dengan  baik  dan  kompeten.  Dalam  meningkatkan  kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dibutuhkan kompetensi kepala daerah. Salah satunya dapat  diperoleh  dari  latar  belakang/  jenjang  Pendidikan  formal  dari  kepala  daerah tersebut. Menurut Wiersema dan Bantel (1992) dalam Widagdo (2017:311) mengatakan bahwa melalui pendidikan  seseorang  mampu  mengembangkan  potensinya,  sehingga  dapat  mewujudkan kepribadian,  kecerdasan  serta  keterampilan  yang  diperlukan.  Pendidikan  merupakan  salah satu  faktor  yang  paling  berpengaruh  dalam  meningkatkan  potensi  ekonomi  masyarakat, perusahaan dan negara (Magoutas et al ., 2011 dalam Widagdo, 2017). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh seseorang, maka semakin komplek pengetahuan dan keterampilan serta  pengalaman  yang  dimilikinya.  Dalam  penelitian  Sebaa et  al .  (2009)  dalam  Widagdo (2017)  menyatakan  bahwa  pendidikan  yang  lebih  tinggi  akan  mengarah  ke  peningkatan kinerja.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  pada  penelitian  ini  menggunakan  indikator kompetensi kepala daerah yang merupakan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki kepala daerah yang diukur dengan jenjang pendidikan formal.

## Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, yang berperan untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan memberikan suatu gambaran yang jelas sehingga menjadi dasar pemikiran  atau  suatu  bentuk  proses  dari  keseluruhan  dari  penelitian  yang  akan  dilakukan. Berikut uraian hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  faktor  pembanding  untuk  mengukur  kinerja keuangan suatu daerah yang diproksikan dengan tingkat kemadirian suatu keuangan daerah, sehingga  semakin  tinggi  jumlah  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  maka  semakin  tinggi kinerja keuangan pemerintah suatu daerah. Hasil penelitian Haryanto dan Lathifa (2019) serta Keizia  (2021)  menemukan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Ketergantungan  pendanaan  pemerintah daerah dari  pemerintah pusat  diketahui  dari besarnya Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah. Dana Perimbangan yang disajikan dari APBD terdiri dari DAU, DAK, DBH. Semakin besar Dana Perimbangan, maka semakin besar  intervensi  pemerintah  pusat  dalam  mendorong  kemajuan  pemerintah  daerah.  Keizia (2021)  menemukan  bahwa  Dana  Perimbangan  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah.

## Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  214/PMK.05/2013 Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah
aset  tetap  dan/atau  aset  lainnya  yang  memberi  manfaat  ekonomis  lebih  dari  satu  periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau  aset  lainnya  yang  ditetapkan  pemerintah.  Aset  Tetap  tersebut  dipergunakan  untuk operasional  kegiatan  suatu  satuan  kerja  atau  dipergunakan  oleh  masyarakat  umum/publik serta akan tercatat di dalam Neraca satuan kerja Kementerian/Lembaga. Sehingga Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang di  percaya  akan  memberikan  manfaat  ekonomi  atau  sosial  di  masa  depan,  baik  oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh sebab itu maka aset tetap yang dimiliki bisa saja akan memberikan  peningkatan  pendapatan  bagi  pemerintah  daerah  dan  memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan daerah maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Untuk mengetahui kinerja keuangan suatu pemerintah daerah maka sangat penting untuk  menilai  laporan  keuangan  pemerintah  tersebut,  laporan  keuangan  suatu  pemerintah daerah  merupakan  asersi  atau  pernyataan  pihak  manajemen  yang  masih  perlu  dinilai kebenarannya,  sehingga  perlu  untuk  dilakukan  audit  untuk  memberikan  suatu  keyakinan kepada  pengguna  bahwa  laporan  keuangan  tersebut  telah  disusun  sesuai  dengan  standar akuntansi  yang  berlaku, disajikan  secara  cukup dalam  pengungkapan, kepatuhan  terhadap peraturan dan sistem pengendalian yang memadai, dengan demikian maka opini audit yang merupakan  pernyataan  professional  menjadi  ukuran  kualitas  atas  penyajian  laporan keuangan.

## Pengaruh Kompetensi Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kompetensi  merupakan  gambaran  kualitas  yang  dimiliki  seseorang  dalam menjalankan suatu jabatan yang di embannya. Sehingga kompetensi kepala daerah adalah kemampuan  dan  keterampilan  yang  dimiliki  seorang  kepala  daerah  dalam  memimpin  dan menjalankan  pemerintahan  suatu  daerah.  Seorang  kepala  daerah  dapat  berperan  dan berfungsi apabila memiliki kompetensi yang berkualitas.
Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, dimana  pendapatan asli daerah,  dana  perimbangan,  belanja  modal,  opini  audit  dan  kompetensi  kepala  daerah berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  yang  dinyatakan  dengan  rasio kemandirian, maka model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.
Gambar 1. Model Penelitian

## Hipotesis
Hipotesis  merupakan  jawaban  sementara  yang  hendak  diuji  kebenarannya  dengan melihat hasil analisis peneliti. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: H1 :   Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. H2 :   Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
H3 :   Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
H4 :   Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
H5 :   Kompetensi  Kepala  Daerah  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah.
H6 : PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Opini Audit  dan Kompetensi Kepala Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Faktor Non Finansial : X4 : Opini Audit X5 : Kompetensi Kepala Daerah H1 : (+)
H2 : (+) H3 : (+) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Faktor Finansial : X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Perimbangan
X3 : Belanja Modal H4 : (+) H5 : (+)

## METODE PENELITIAN

## Objek Penelitian
Objek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  faktor  finasial,  faktor  non  finansial  dan kinerja keuangan, dengan unit analisis seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota/Provinsi yang berada di Provinsi Papua tahun 2017-2020.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang  diperoleh dengan cara pengumpulan dokumen laporan keuangan audited . Adapun dokumen-dokumen tersebut  antara  lain  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  telah  diaudit  pada Pemerintah  Kabupaten/Kota/Provinsi  di  Provinsi  Papua tahun  2017-2020  dan  Ikhtisar  Hasil Pemeriksaan  Semester  (IHPS)  I  dan  II  Tahun  2017-2020  pemerintah  daerah  yang  menjadi target sampel.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Sugiyono (2019:126) menyatakan bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh  penelitian  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya”.  Populasi  dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Papua dari tahun 2017- 2020 yang berjumlah 120, terdiri dari 28 pemerintah kabupaten, satu pemerintah kota dan satu pemerintah  provinsi  dalam  rentang  waktu  empat  tahun  (terdiri  dari  30  pemerintah kabupaten/kota/provinsi dikali dengan empat tahun).
Menurut  Sugiyono  (2019:127)  sampel  adalah  “bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel jenuh dimana  sampel  yang  diambil  sama  dengan  jumlah  populasi,  yaitu  laporan  keuangan pemerintah  daerah  di  seluruh  Provinsi  Papua  dengan  rentang  waktu  tahun  2017-2020, sehingga jumlah sampel yang diambil sebanyak 120 sampel.

## Tehnik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data  yang  didapatkan  peneliti  melalui  perantara  berupa  data  yang  sudah  diolah.  Dalam penelitian  ini  data  yang diperoleh  adalah  berasal  dari  Laporan  Keuangan  Pemerintah  yang telah diaudit (LHP LKPD) yang diperoleh dari Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Papua. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan tehnik dokumentasi dimana peneliti mencatat dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari sumber yang telah disebutkan sebelumnya.
Menurut  Sugiyono  (2019:118)  metode  verifikatif  yaitu  “metode  penelitian  melalui pembuktian  untuk  menguji  hipotesis  hasil  penelitian  deskriptif  dengan  perhitungan  statistik sehingga  didapat  hasil  pembuktian  yang  menunjukkan  hipotesis  ditolak  atau  diterima”. Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  verifikatif,  yang  bertujuan  untuk  mengetahui kejelasan  hubungan  suatu  variabel  atau  menguji  hipotesis  melalui  pengumpulan  data  di lapangan, dengan bantuan alat analisis regresi yang dilakukan untuk melihat pengaruh faktor finasial, dan faktor non finansial terhadap kinerja keuangan.
Penelitian  ini  dirancang  menggunakan  pendekatan explanatory  research ,  karena tujuan dari penelitian explanatory adalah ingin mengetahui dan menjelaskan mengapa sesuatu terjadi.  Kemudian,  pengamatan  menggunakan  cakupan  waktu  ( time  horizon )  yang  bersifat cross section dan time serries , artinya informasi atau data yang diperoleh antar pemerintah daerah  Kabupaten/Kota/Provinsi  di  Provinsi  Papua  dan  dilakukan  pada  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota/Provinsi periode 2017-2020.

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (sebagai Variabel Dependen)
Dalam  penelitian  ini  Indikator  yang  digunakan  untuk  menganalisis  kinerja  keuangan pemerintahan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio kemandirian keuangan APBD pada kabupaten/kota di wilyah Provinsi Papua. Dirjen perimbangan Keuangan Negara (2015) dalam  Sitorus  (2016)  menyatakan  bahwa  analisis  rasio  digunakan  untuk  melihat  hubungan antar akun yang terdapat didalam suatu laporan keuangan, untuk melakukan analisis kinerja
keuangan  pemerintah  daerah  salah  satunya  menggunakan  rasio  kemandirian  keuangan daerah.
Menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berdasarkan APBD, yaitu:
Rasio KKD = Pendapatan Asli Daerah Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman 100% Rasio Kemandirian = Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan 100%

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  bahwa  pendapatan  adalah  semua  penerimaan  Rekening  Kas  Umum Negara/Daerah  yang  menambah  ekuitas  dana  lancar  dalam  periode  tahun  anggaran  yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Dalam  penelitian  ini  yang  dimaksud  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  seluruh penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun  anggaran  yang  bersangkutan  yang  menjadi  hak  pemerintah  Daerah,  dan  tidak  perlu dibayar kembali oleh pemerintah Pemerintah Daerah.

## Dana Perimbangan
Dana  Perimbangan  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan  Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  Desentralisasi  (UU  Nomor  33  Tahun  2004 Pasal 1 Angka 19). Dana Perimbangan yang disajikan dari APBD terdiri dari DAU, DAK, DBH. Semakin besar Dana Perimbangan, maka semakin besar intervensi pemerintah pusat dalam mendorong kemajuan pemerintah daerah.

## Belanja Modal
Menurut Haryanto, Arifuddin, dan Sahmuddin (2007) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka  pembelian/pengadaan  atau  pembangunan  aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Adalah Total Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap.

## Opini Audit
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  Opini  audit  menggunakan  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2004  yang  menyatakan  bahwa  Opini  Audit  yang dilakukan oleh BPK Badan Pemeriksa Keuangan Negara merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut  Bastian  (2007)  Terdapat  5  (lima)  jenis  opini  yang  dapat  diberikan  oleh  pemeriksa, variabel opini audit terdiri dari: (1) pernyataan menolak memberikan opini (TMP), (2) opini tidak wajar (TW), (3) opini wajar dengan pengecualian (WDP), (4) opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas atau opini wajar tanpa pengecualian dengan Paragraf penjelas (WTP DPP), dan (5) opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Variabel opini audit menggunakan skor dari 1 yang terendah sampai skor 5 yang tertinggi.

## Kompetensi Kepala Daerah
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  variabel  kompetensi  menggunakan  kompetensi yang digunakan bahwa latar belakang tingkat pendidikan formal. Variabel kompetensi kepala daerah,  yaitu:    latar  belakang  Pendidikan  Formal  akan  diberikan  angka  1.SMU,  2.  I/DII/DIII (Diploma). 3. DIV/S1. 4. S2 (Magister). 5. S3 atau (Doktor)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis Pengaruh Simultan Faktor Finansial dan Faktor Nonfinansial terhadap Kinerja

## Keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis,  maka  diketahui  dengan  tingkat  kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Opini  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  dan  Kompetensi  Kepala  Daerah secara  bersama-sama  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah
pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota/Provinsi  di  Provinsi  Papua.  Adapun  besarnya  pengaruh secara simultan adalah 98,6%, dengan tingkat hubungan (koefisien korelasi) yang dilihat dari Nilai Korelasi sebesar 99,3% menunjukkan hubungan variabel penelitian sangat kuat/sangat erat.

## Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dari perhitungan persamaan regresi untuk hipotesis satu selama periode pengamatan tahun 2017 - 2020 menunjukkan bahwa hasil pengujian  dengan  menggunakan  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  signifikan terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota/Provinsi  di  Provinsi Papua.  Hasil  uji  parsial  (t- test )  memberikan  informasi  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah . Adapun  besarnya  pengaruh secara  parsial  adalah  118,77%  (1,245  x  0,954  x  100%, standardized  coeficient  beta dikali correlations Zero Order dikali 100%), dengan tingkat hubungan (koefisien korelasi) yang dilihat dari Nilai Korelasi sebesar 95,4% menunjukkan hubungan variabel penelitian sangat kuat.

## Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dari perhitungan persamaan regresi untuk hipotesis dua selama periode pengamatan tahun 2017 - 2020 menunjukkan bahwa hasil pengujian  dengan  menggunakan  variabel  Dana  Perimbangan berpengaruh  signifikan terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota/Provinsi  di  Provinsi Papua. Hasil uji parsial (t- test ) memberikan informasi bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah. Adapun  besarnya  pengaruh  secara  parsial adalah negatif 20,05% (-0,410 x 0,489 x 100%, standardized coeficient beta dikali correlations Zero Order dikali 100%), dengan tingkat hubungan (koefisien korelasi) yang dilihat dari Nilai Korelasi sebesar 48,9% menunjukkan hubungan variabel penelitian sedang.

## Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dari perhitungan persamaan regresi untuk hipotesis tiga selama periode pengamatan tahun 2017 - 2020 menunjukkan bahwa hasil
pengujian  dengan  menggunakan  variabel  Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota/Provinsi  di  Provinsi Papua. Hasil uji parsial (t- test ) memberikan informasi bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah . Sehingga,  dapat  disimpulkan  Belanja  Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Adapun besarnya pengaruh secara  parsial  adalah  0,48%  (0,015  x  0,321  x  100%, standardized  coeficient  beta dikali correlations Zero Order dikali 100%), dengan tingkat hubungan (koefisien korelasi) yang dilihat dari Nilai Korelasi sebesar 32,1% menunjukkan hubungan variabel penelitian rendah.

## Analisis Pengaruh Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dari perhitungan persamaan regresi untuk hipotesis empat selama periode pengamatan tahun 2017 - 2020 menunjukkan bahwa hasil  pengujian  dengan  menggunakan  variabel  Opini  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  pada  Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi  di  Provinsi  Papua.  Hasil  uji  parsial  (t- test )  memberikan  informasi bahwa  Opini  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  berpengaruh  tidak  signifikan terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah . Sehingga,  dapat  disimpulkan  Opini  atas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan Daerah. Adapun besarnya pengaruh secara parsial adalah -0,72% (-0,014 x 0,516 x 100%, standardized  coeficient  beta dikali correlations  Zero  Order dikali  100%),  dengan  tingkat hubungan  (koefisien  korelasi)  yang  dilihat  dari  Nilai  Korelasi  sebesar  51,6%  menunjukkan hubungan variabel penelitian sedang.

## Analisis Pengaruh Kompetensi Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dari perhitungan persamaan regresi untuk hipotesis lima selama periode pengamatan tahun 2017 - 2020 menunjukkan bahwa hasil pengujian  dengan  menggunakan  variabel  Kompetensi  Kepala  Daerah  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  Kinerja Keuangan  Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota/Provinsi  di
Provinsi  Papua.  Hasil  uji  parsial  (t- test )  memberikan  informasi  bahwa  Kompetensi  Kepala Daerah  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah . Sehingga,  dapat disimpulkan  Kompetensi  Kepala  Daerah  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  Kinerja Keuangan Daerah. Adapun besarnya pengaruh secara parsial adalah 0,19% (0,007 x 0,273 x 100%, standardized coeficient beta dikali correlations Zero Order dikali 100%), dengan tingkat hubungan  (koefisien  korelasi)  yang  dilihat  dari  Nilai  Korelasi  sebesar  27,3%  menunjukkan hubungan variabel penelitian rendah.
Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Mahardini, N.Y. (2014)  yang  menyatakan  bahwa  Kompetensi  Kepala  Daerah  yang  diukur  dengan  Tingkat Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.  Mahardini,  N.Y.  (2014)  melakukan  pengujian  terhadap  147  pemerintah  daerah selama  periode  2011-2012  dimana  hasilnya  menunjukkan  level  Pendidikan  Kepala  Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan latar belakang pedidikan  dan  masa  jabatan  kepala  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah. Interaksi antar karakteristik kepala daerah yang menyatakan berpengaruh terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  interaksi  antara  variabel  tingkat Pendidikan dengan masa jabatan.

## SIMPULAN
Dari hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:
1.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah.
2.  Dana  Perimbangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.
3.  Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.
4.  Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5.  Kompetensi  Kepala  Daerah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah.
6.  Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Opini atas Laporan Keuangan  Pemerintah Daerah,  dan Kompetensi Kepala  Daerah  secara  bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Saran
1.  Penelitian  selanjutnya  disarankan  agar  menambah  variabel  untuk  mengetahui  faktor- faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah seperti ukuran  pemerintah  daerah,  luas  wilayah,  jumlah  penduduk,  belanja  daerah,  transfer pemerintah pusat-dana otonomi dan masa kerja kepala daerah.
2.  Menggunakan  pengukuran  kinerja  keuangan  dan  model  estimasi  lain  seperti menggunakan rasio keuangan lainnya seperti rasio efisiensi dan rasio efektivitas dan rasio Desentralisasi Fiskal.
3.  Penelitian  selanjutnya  disarankan  agar  memperluas  objek  penelitian  lain  pada Kabupaten/Kota di Indonesia.
4.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Papua  untuk  mengoptimalkan  potensi pendapatan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang dimiliki.
5.  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua agar memaksimalkan penggunaan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
6.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Papua  agar  memaksimalkan  alokasi belanja  modal  dalam  rangka  meningkatan  infrastruktur,  sarana  dan  prasarana  untuk kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  P.,H  dan  Tama,  I,  G,  M,  A,  A.  (2018).  Pengaruh  Karakteristik  Kepala  Daerah,  Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Jurnal Prespektif Akuntansi/Volume  1/Nomor  1  (Oktober  2018),  hal.  91-113  ISSN:  2623-0194(Print), 2623-0186(Online) http://ejournal .uksw.edu/persi .
Aji dan Mukhibad. (2020). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  dengan  Belanja  Modal  sebagai  Variabel  Intervening. Jurnal  Akuntansi  dan Governance Andalas 3 (1): 97-115. ISSN (Print) 2442-2363 .
Asnidar  dan  Hardi,  Z.  (2019).  Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  Langsa. Jurnal  Samudra  Ekonomika/Volume  3  Nomor 1/Tahun 2019 Fakultas Ekonomi Universita Samudra.
Arpani,N.,W  dan  Halmawati.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana Perimbangan  Terhadap  Belanja  Modal  Dan  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah (Studi  Empiris  Pada  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Riau  Tahun  2010-2018). Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol 2, No 1, Seri D, Februari 2020, Hal 2373-2390.
Bastian, I. (2007). Audit Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2015).  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan Keuangan Semester I 2015. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI .
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2021).  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan Keuangan Semester I 2021. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI .
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2021).  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan Keuangan Semester II 2021. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI .
Ditasari dan Sudrajat (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Akuntansi / Volume 4 /Nomor 2/ Tahun 2020.
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuanga,  Kementerian  Keuangan.  (2015). Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
Driana,  R.M,  Sulandri,  S  dan  Rihandoyo,  S  (2014).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  daya Manusia  dan  Budaya  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang. Journal of Public Policy And Management Review/Volume 3,Nomor 3 Tahun 2014.
Elmiza dan Arza. F. I. (2020). Pengaruh Faktor Finansial dan Faktor Non Finansial Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Desa  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah  Nagari  di Kabupaten Tanah Datar). Jurnal Eksplorasi Akuntansi. 2(2), Seri C, 2807-2825 .
Febrina, R. dan Aisyah (2021). Pengaruh Penguasaan Kompetensi Teknis Terhadap Kinerja Pegawai  yang  dimoderasi  oleh  kompetensi  SMART  ASN  Pada  Jabatan  Pelaksana Penyusun Bahan Publikasi dan Kehumasan. Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia JENIUS / Volume 5 /Nomor 1/ September Tahun 2021.p-ISSN: 2581-2769 e- ISSN: 2598-9502
Ghozali,  I.  (2006). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  SPSS. Semarang:  Universitas Diponegoro.
Haryanto. Arifuddin dan Sahmuddin, (2007). Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Universitas Diponegoro.
Haryanto,  dan  Lathifa.  (2019).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Belanja  Modal Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Tengah  Tahun  2013-2017. Diponegoro  Journal  of  Accounting.  Volume  8/  Nomor 2/tahun 2019. ISSN 2337-3806 (Online). http://ejournal-
s1.undip.ac.id/index.php/accounting .
Handayani,  K.,D,.  (2019).  Pengaruh  Opini  dan  Temuan  Audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  pada  Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2017). Skripsi Program Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung .
Hendawati,  Komarasakti  dan  Ansori.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kinerja  Keuangan  di  Pemerintahan  Daerah. Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Keuangan.
ISSN 2541-061X(Online). ISSN2338-1507(Print). http://ejounal.upi.edu/index.php/JRAK. http://repository.stei.ac.id/2768/4/BAB%20III% 20METODA%20PENELITIAN.pdf . Diakses pada 19 agustus 2022 pukul 14.00 WIT.
Ilmiyyah,  Dewata  dan  Sarikadarwati.  (2017). Jurnal  Akuntansi,  Ekonomi  dan  Manajemen Bisnis. E-ISSN: 2548-9836 Vol. 5 No. 1, July 2017, 147-162
Keizia, S,. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Thesis Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan .
Kurnia,  D.,.  (2020).  Pengaruh  Temuan  Audit  BPK  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  dan  Struktur  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah. Jurnal Revenue Volume 01.No.1 Juni 2020. p-ISSN 2723-6498 e-ISSN: 2723-6501.
Mahardini, N.Y. (2014). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Lokasi Pemerintahan,Jumlah Populasi, dan Besar APBD sebagai Variabel Kontrol. Thesis Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Surakarta .
Masdiantini,  Putu  Riesty  dan  Ni  Made  Adi  Erawati.  (2016).  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah Daerah,  Kemakmuran,  Intergovernmental  Revenue,  Temuan  dan  Opini  Audit  BPK pada Kinerja Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 14. hal. 1150- 1182 .
Nuaeni, Ita, (2020). Pengaruh Pengalaman Bisnis dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha  Mahasiswa  Fakultas  Pendidikan  Ekonomi  dan  Bisnis  UPI.  Unversitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu|perpistakaan.upi.edu.
Rante,  Irwanto. Analisis  terhadap  pemberian  opini  laporan  keuangan  pemerintah  daerah kabupaten pengunungan bintang . Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah.
Sitorus,  F.  J.  T.  (2016).  Analisi  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja  Keuangan Pemerintahan  Daerah  Dengan  Belanja  Modal  Sebagai  Variabel  Moderating  (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Prosinsi Sumatera Utara). Thesis Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan .
Suandani, K.P. dan Astana, G.P.B. (2021). Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli  Daerah,  dan  Dana  Perimbangan  Terhadap  Kinerja  keuangan  Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. J IMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas  Pendidikan  Ganesha,  Vol  :  12  No :  03  Tahun 2021  e-  ISSN: 2614 – 1930.
Sukmayanti, N. P., Bagia, I,W.,dan Suwendra, I.W,. (2016). Pengaruh Kompetensi Intelektual dan  Pengembangan  Karir  Karyawan  Terhadap  Kinerja  Karyawan. e-Journal  Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016).
Syahputra,Tirtha.,  dkk.  (2019).  Pengaruh  Pengungkapan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah, Temuan  Pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  terhadap  Opini  Audit  dengan Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  sebagai  Variabel  Pemoderasi. Jurnal  Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau (Volume 27 Nomor 2, 2019).
Tahir, Irmayunita., dkk. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah pada  Badan  Pengeloaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Makassar.  Jurnal  Tata Kelola hal 61-70. ISSN 2089-0982 DOI: 10.17605/OSF.IO/VC8TK
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2004. Tentang    Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara .
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Tentang  Pemerintahan Daerah .
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022. Tentang    Hubungan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2006. Tentang  Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah .
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006. Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional .
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019. Tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah .
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  Dalam  Rangka  Mendukung  Kemudahan  Berusaha  dan  Layanan Daerah.
Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017. Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara .
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05 Tahun 2013. Tentang Bagan Akun Standar .
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  77  Tahun  2020  . Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keungan Negara .
Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2011. Tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil .
Priyono dan Marnis., (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. Surabaya: Zifatama. ISBN : 978-602-6930-18-7.
Priyono.  (2010). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Surabaya:  Zifatama.  ISBN:  978-602- 6930-16-3.
Pusdiklatwas, BPKP. (2014). Manajeman Pemerintahan Daerah. Bogor: Pusdiklatwas BPKP. Verayanti, P.D, Nuridja, M. dan Indrayani L. (2014). Pengaruh Kompetensi Sosial Terhadap Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Buleleng Tahun 2013. Jurnal Pendidikan Ekonomi Udiksha P-ISSN :2599-1418 E-ISSN :2599- 1426 Volume 4, Nomor 1, 2014.
Wirda,  F,  dan  Azra,  T.  (2015).  Kompetensi  Manajerial  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kinerja Industri  Kreatif  Sumatera  Barat. Seminar  Nasional  Ekonomi  Manajemen  Dan Akuntansi  (Snema)  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri  Padang ISBN: 978-602- 17129-5-5.
Widagdo,  K.A.  dan  Munir  Moh.    (2017).  Profil  kepala  daerah  dan  kinerja  penyelenggaraan pemerintah daerah. ISSN 1979-6471 Volume 20 No.2, Oktober 2017.
https://www.Gurupendidikan.Co.Id/Opini-Audit/, Pada Tanggal 18 Oktober 2022 Pkl. 02.30 Wit