Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Franchisee)
Dalam Perjanjian Waralaba
Oleh
Ni Nyoman Triana Suskendariani
Universitas Lakidende Unaaha nyomantriana@gmail.com

## Abstract
The issue of legal protection for franchise recipients is a very important  problem  at  this  time,  this  needs  to  be  examined because  the  protection  has  a  very  important  impact  on  the franchisee.  Protection  of  the  interests  of  the  recipient  of  the franchise is very necessary because in reality the franchisee is always the party that is harmed.

## Abstrak
Masalah  perlindungan  hukum  bagi  penerima  waralaba menjadi  masalah  yang  sangat  penting  saat  ini,  hal  ini  perlu dicermati  karena  perlindungan  tersebut  memberikan  dampak yang  sangat  penting  bagi  penerima  waralaba.  Perlindungan terhadap  kepentingan  pihak  penerima  waralaba  sangat diperlukan  karena  pada  kenyataannya  pihak  penerima waralaba selalu menjadi pihak yang dirugikan.
Diterima : 12 Januari 2019 Direvisi : 31 Januari 2019 Diterbitkan : 31 Maret 2019
Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Waralaba;  Perjanjian Waralaba

## Pendahuluan
Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Negara menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa,dalam  iklim  usaha  yang  sehat,efektif,dan  efesien  sehingga  dapat  mendorong  pertumbuhan ekonomi  dan  berjalannya  ekonomi  pasar  yang  wajar.  Salah  satu  kegiatan  usaha  yang  dapat mendorong  pertumbuhan  ekomomi  masyarakat  adalah  usaha  waralaba.  Bidang  usaha  ini  perlu dikembangkan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional dan meningkatkan  peran  serta  pengusaha  kecil  dan  menengah  baik  sebagai  pemberi  waralaba, penerima waralaba maupun sebagai pemasok barang dan /atau jasa.
Waralaba  baru  mendapat  perhatian  dari  pelaku  bisnis  di  Indonesia  sejak  tahun  1997, sebagai suatu bentuk usaha yang mendatangkan keuntungan. Di samping itu kegiatan usaha juga dapat  memberikan  kesempatan  dan  menciptakan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat.  Waralaba dapat  ditinjau  dari  berbagai  segi.  Dilihat  dari  segi  pemberi  atau  pemilik,  waralaba  dapat  di anggap sebagai sekelompok hak milik intelektual. Dari segi penerima, waralaba dapat dianggap sebagai  paket  bisnis,  sedang  dari  segi  hukum,  waralaba  adalah  suatu  kontrak  atau    perjanjian kerja sama standar. Sedangkan dari perspektif pemerintah dan masyarakat umum waralaba dapat di  pandang  sebagai  suatu  hubungan  kemitraan  usaha.  Waralaba  dan  peluang  bisnis  (business opportunity) menunjukan grafik yang terus menanjak.
Pemerintah  sendiri  telah  berbuat  banyak  untuk  memberikan  fasilitas  dan  menstimulasi perkembangan  usaha  tersebut,  hal  ini  tampak  dengan  di  terbitkannya  Peraturan  Pemerintah No.42  Tahun  2007  tentang  waralaba.  Berdasarkan  pasal  1  Angka  (1)  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba disebutkan bahwa waralaba adalah hak  khusus  yang  dimiliki  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  dimiliki  orang perseorangan    atau  badan  usaha  terhadap  sistem  bisnis  dengan  ciri  khas  usaha  dalam  rangka memasarkan barang dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
Pasal  1  Angka  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007  tentang  waralaba menegaskan  bahwa  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  memberikan  hak  untuk memanfaatkan  dan  /  menggunakan  waralaba  yang  dimilikinya  kepada  penerima  waralaba  yang dimilikinya kepada penerima waralaba disebut pemberi waralaba. Dari rumusan yang diberikan peraturan  tersebut  di  atas  dapat  di  katakan  bahwa  waralaba  merupakan  suatu  perikatan  yang tunduk  pada  ketentuan  umum  mengenai  perikatan  yang  di  atur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata.
Perbedaan  antara  waralaba  dengan  lisensi  adalah  waralaba  berdasarkan  pasal  1  Angka (1)PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan  atau  badan  usaha  terhadap  sistem  bisnis  dengan  ciri  khas  usaha  dalam  rangka memasarkan barang dan /atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunaka oleh pihak lain  berdasarkan perjanjian    waralaba, Sedangkan lisensi  menurut  Ridwan (2006;205-206)  adalah  suatu  izin  yang  memberikan  hak  untuk  menyelenggarakan  suatu perusahaan,  lisensi  digunakan  untuk  menyatakan  suatu  izin  yang  memperkenalkan  seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
Keuntungan  atau  imbalan  yang  diperoleh  pemberi  waralaba  dari  penerima  waralaba adalah  lahan  produknya  ikut  dipromosikan  atau  dipasarkan  secara  langsung  oleh  penerima waralaba.
Pada umumnya pemberi menginginkan royalty  yang diterima olehnya bebas dari segala macam beban pajak dan biaya-biaya maupun ongkos-ongkos sehingga dengan demikian pemberi waralaba  dapat  melakukan  perhitungan  secara  pasti  akan  retum  yang  diharapkan  dari  waraba yang diberikan jika dihadapkan dengan ongkos dan biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan hak atas kekayaan intektual maupun sistem atau proses atau ciri yang di waralaba tersebut.
Berdasarkan  Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  No  42  Tahun  2007  tentang  waralaba ditegaskan  bahwa  waralaba  diselenggarakan  berdasarkan  perjanjian  dengan  memperhatikan hukum  di  Indonesia.  Dalam  hal  perjanjian  tersebut  ditulis  dalam  bahasa  asing,maka  perjanjian tersebut  harus  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  asing,  maka  perjanjian  tersebut  harus diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia.  Selanjutnya  pemerintah  menerbitkan  peraturan pelaksanaan  dari  peraturan  pemerintah  tersebut  yaitu  Keputusan  Mentri  Perindustrian  dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M.Dag/Per/3/2006 tentang ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.
Selanjutnya  Pasal  8  Peraturan  Pemerintah  No  42  Tahun  2007  tentang  waralaba menyebutkan bahwa “pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional  manajemen, pemasaran,  penelitian dan pengembangan kepada penerima waralaba  secara  berkesinambungan”  Bidang  atau  sector  yang  sering  dilakukan  dengan  cara waralaba  yaitu  usaha  bidang  minuman  seperti  coca-cola,  makanan  seperti  Mc.Donald’s  dan Kentucky  Fried  Chiken,  Perhotelan  seperti  Hyatt  ibis,  Natour,  restoran,  Pendidikan,  food  dan lain sebagainya. Di Indonesia saat ini di kenal usaha waralaba di berbagai bidang baik makanan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, ini tergantung dari besarnya modal  yang dimiliki. Waralaba  yang berkembang di  Indonesia banyak didominasi oleh waralaba lokal akan tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  waralaba  asing  juga  dapat  di  temui.  Suatu  bentuk  kegiatan ekonomi  yang baru bagi  masyarakat  Indonesia  yang menjanjikan bentuk  usaha mandiri  dengan sistem pembelian merek dagang yang sudah di kenal untuk dijalankan sendiri
Sebenarnya  dalam  masyarakat  sendiri,  telah  memiliki  suatu  komunitas  usaha  yang  di kembangkan  oleh  pengusaha  secara  berkesinambungan  yang  telah    terseleksi  dan  terpilih  oleh masyarakat.  Bagi  masyarakat  yang  memiliki  modal  kecil,  usaha  mandiri  merupakan  salah  satu alternative jalan untuk belajar menjalankan usaha mandiri. Jenis usaha yang menjadi pilihan bagi pengembang  usaha  modal  kecil  adalah  makanan  walaupun  tidak  menutup  kemungkinan  jenis usaha  waralaba  yang  lain.  Hadirnya  bisnis  waralaba,  maka  membuka  peluang  bagi  masyarakat untuk  mengembangkan  diri  dengan  jalan  membuka  usaha  sesuai  dengan  besarnya  dana  atau biaya  yang  dimilikinya  dan  sudah  dapat  menggunakan  merk  atau  nama  usaha  yang  sudah dikenal.
Kemampuan  teknologi    dan  pengetahuan  ( know  how )  yang  unik  dan  biasanya  sedikit lebih maju dan inovatif, pengusaha dapat menawarkan kelebihan kemampuanya tersebut kepada menawarkan kelebihan  kemampuanya tersebut kepada pihak lain untuk menjalankan usahanya, hal  ini  secara  otomatis  menciptakan  kerjasama  kemitrausahaan.  Dalam  perjanjian  waralaba ( franchise  agreement )  para  pihak  harus  saling  melindungi  dan  menjaga  kelangsungan  bidang usaha waralaba agar dapat bertahan dan tetap survive
Bisnis  waralaba  memang  dapat  menjadikan  penerima  waralaba  menjadi  mitra  pemberi waralaba.  Dari  konsep  bisnis  ini,  orang  dapat  langsung  dengan  sekejap  berusaha  di  bidang- bidang bisnis tertentu contohnya pakaian/celana dan program computer seperti Microsoft.
Dalam  praktek  bisnis  waralaba,  sering  muncul  berbagai  persoalan  hukum.  Fenomena yang terjadi adalah pemberi waralaba yang menjual hak untuk menggunakan merek dagang dan atau jasa, metode dan format bisnis kepada penerima waralaba mengharuskan penerima waralaba untuk membayar sejumlah biaya pelatihan, pembinaan dan bimbingan teknis menjalankan usaha tersebut  secara  berkesinambungan,  namun  terkadang  pihak  pemberi  waralaba  hanya menjalankan sepenuhnya kewajibannya hingga dua kali setelah itu tidak dilaksanakan lagi.
Berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan,  pihak  pemberi  waralaba  diwajibkan memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional menajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan. Disamping itu,  pemberi  waralaba  juga  di  haruskan  untuk  membuktikan  kepada  calon  penerima  waralaba bahwa bisnis tersebut telah mendatangkan keuntungan baginya. Namun dalam kenyataanya tidak demikian.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  dalam  hal  ini  ditujukan  untuk mengkaji  terhadap  landasan  hukum,  doktrin  hukum  yang  terkait  dengan  perlindungan  hukum terhadap  penerima  waralaba  dalam  perjanjian  waralaba.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan dalam  penulisan  ini  adalah:  pendekatan  undang-undang  (statute  Approach)  dengan  menelaah undang-undang  yang  berkaitan  dengan  judul  yang  diteliti.  Pendekatan  konseptual  (conseptual Approach)  yaitu  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang dalam  bidang  ilmu  hukum.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua  jenis  data  yaitu:  bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait  dengan  kebutuhan  penelitian  ini.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah doktrin dan ajaran hukum para ahli serta kamus hukum yang relevan dengan kebutuhan penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

## Perlindungan Hukum Penerima Waralaba dalam Perjanjian Waralaba
Perjanjian  waralaba  merupakan  perjanjian  lisensi  yang  harus  di  daftarkan  ( registration ) namun  sebelum  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  No  42  tahun  2007  perjanjian  waralaba dilakukan  dengan  tidak  di  daftarkan.  Akibatnya  control  terhadap  perjanjian  waralaba  menjadi terlewatkan,  bahkan  berpotensi  memunculkan  sengketa  di  dalamnya,  namun  dengan  terbitnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007  tentang  waralaba  di  Kantor  Perdagangan  dan Perindustrian  (pasal  11  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007)  Demikian  pula  dengan pemberi waralaba  diisyaratkan  untuk mendaftarkan prospectus penawaran waralaba di Kantor Perdangangan dan Perindustrian sebelum perjanjian waralaba dengan penerima waralaba (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007).
Hubungan  antara  Franchisor  (Pemberi  Waralaba)  dengan  Franchisee  (Penerima Waralaba)  dijembatani  oleh  suatu  kontrak  yang  disebut franchisee  agreement tidak  ada hubungan  lain  selain  dari  itu.  Oleh  sebab  itu  setiap  tindakan  yang  dilakukan  masing-masing pihak  ketiga  akan  dipertanggung  jawabkan  oleh  masing  –  masing  pihak  tersebut  dan  biasanya prinsip  –  prinsip  tanggung  jawab  masing  –  masing  ini  diatur  dengan  tegas  dalam  kontrak franchisee tersebut.
Perjanjian  frenchisee  dibuat  oleh  para  pihak,  yaitu  franchisor  dan  frenchisee  yang keduanya  berkualifikasi  sebagai  subjek  hukum,  baik  ia  sebagai  badan  hukum  maupun  hanya sebagai perorangan. Perjanjian franchisee adalah suatu perjanjian  yang diadakan antara pemilik frenchise  (franchisor)  dengan  pemegang  frenchise  (franchisee)  dimana  pihak  franchisor memberikan hak kepada pihak franchisee untuk memproduksi atau memasarkan barang – barang (produk)  dan  atau  jasa  dalam  waktu  dan  tempat  tertentu  yang  disepakati  dibawah  pengawasan franchisor, sementara franchisee membayar sejumah uang tertentu atas hak yang diperolehnya.
Setiap  usaha  yang  dilakukan  pastinya  ada  konsekwensi  untung  rugi  yang  diterima demikian juga halnya dalam bisnis waralaba, Keuntungan dan kerugian bisnis waralaba yaitu:
1. Keunggulan sistem bisnis frenchise bagi pemilik waralaba/frenchise (frenchisor) yaitu:
a. Sistem  usaha  dapat  berkembang  cepat  dengan  menggunakan  modal  dan  motivasi  dari pemegang franchise
b. Suatu wilayah pasar atau suatu pasar  yang baru mudah dikembangkan karena nama dan citra pemilik franchise (franchisor) dapat meluas dengan cepat melalui unit  – unit usaha franchise;
c. Modal  untuk  memperluas  usaha  lebih  kecil  karena  sebagian  besar  biaya    untuk mendirikan unit usaha baru dipikul oleh pemegang franchise;
d. Unit  usaha  yang  dikelolah  pemiliknya  sendiri  jelas  akan  memiliki  motivasi  yang  kuat; untuk memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan;
e. Franchisor tidak banyak membutuhkan karyawan
f. Daya  beli  kelompok  usaha  meningkat  setiap  kali  dibuka  satu  unit  usaha  franchise  yang baru;
g. Kehadiran  kelompok  usaha  dalam  pasar  terasa,  setiap  kali  dibuka  unit  usaha  franchise yang baru.
h. Hasil belum terlihat satu dua tahun pertama karena pengeluaran masih besar, tetapi dalam tahun ketiga atau empat dan selanjutnya pengembalian akan cukup tinggi.
2. Kerugian sistem waralaba
a. Bagi pemilik Waralaba/Franchise (Franchisor)
1) Franchisor  tidak  dapat  mendikte  franchisee,  dimana  jika  ia  ingin  mengadakan perubahan, ia harus berusaha memotivasi  franchisee agar mau menerima  perubahan bersangkutan;
2) Harapan franchisee sering terlau tinggi  mengharapkan cepat  mendapat  untung  yang besar  sehingga  franchisor  harus  berusaha  keras  untuk  menurunkan  harapan  tinggi tersebut
3) Franchisor  tidak  dapat  mengadakan  perubahan  dengan  cepat  terutama  jika melibatkan tambahan biaya. Perubahan biasanya baru dilakukan melalui musyawarah dengan pihak franchisee;
4) Jika  pemegang  franchise  (franchisee)  yang  dipilih  tidak  tepat  maka  akan  dapat menghancurkan reputasi dari franschisor;
5) Sistem  franchise  adalah  suatu  ikatan  perjanjian  sehingga  franchisor  tidak  dapat begitu saja mengakhiri kegiatan franchise secara sepihak tanpa alasan yang sah.
b. Bagi Penerima Waralaba
1) Adanya keterikatan pada franchisor, dimana jenis produk yang dapat ditawarkan olah pihak franchisor biasanya terbatas dan sangat bergantung pada prestasi franchisor;
2) Biaya  yang harus dikeluarkan untuk  menjadi  pemegang franchise (franchisee) tidak sedikit  karena  harus  membayar  uang  pangkal  dan  royalti,  sehingga  dapat mengakibatkan hutang dari pihak franchisee kepada pihak franchisor;
3) Franchisee adalah bagian dari lingkungan tertentu sehingga ia tidak bebas lagi dalam menjalankan  usaha,  ia  harus  memenuhi  segala  peraturan  yang  telah  ditetapkan  olah franchisor;
4) Franchisee  kadang  –  kadang  diwajibkan  untuk  mencapai  tingkat  prestasi  tertentu, misalnya tingkat penjualan tertentu yang biasanya cukup tinggi.
Disamping hal-hal diatas, pemberi waralaba juga diharuskan untuk membuktikan kepada calon  penerima  waralaba  bahwa  bisnis  tersebut  telah  mendatangkan  keuntungan  baginya. Hubungan  yang  terbangun  antara  pihak  pemberi  waralaba  dengan  penerima  waralaba  tertuang dalam klausa baku, dimana pihak pemberi waralaba ditempatkan sebagai pemilik waralaba baik berupa  bisnis  jasa,  barang,  merek  maupun  hak  kekayaan  intelektual,sedangkan  pihak  penerima waralaba  adalah  masyarakat  yang  mau  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian  bisnis  waralaba dengan  membayar  sejumlah  biaya  sebagai  konpensasi  atau  kontraprestasi  dari  perjanjian tersebut.
Pada  dasarnya  waralaba  adalah  suatu  perjanjian  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang  – undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  khususnya  Bab  III  tentang  perikatan  dan  Undang  – undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Menengah. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus tentang waralaba yakni Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 tentang  Waralaba,  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Menteri  Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat  Tanda  Pendaftaran  Usaha  Waralaba.  Peraturan  tersebut  kemudian  ditindaklanjuti  dengan peraturan  pelaksanaan  tentang  penyelenggaraan  waralaba  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  31/M-DAG/PER/8/2008  tentang  penyelenggaraan Waralaba.
Berdasarkan  Pasal  25  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  Undang  –  undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah ditegaskan bahwa:
1. Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi  kegiatan  kegiatan  kemitraan,  yang  saling  membutuhkan,  mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
2. Kemitraan antar-usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar mencakup proses alih keterampilan  di  bidang  produksi  dan  pengolahan,  pemasaran,  pemodalan,  sumberdaya manusia, dan teknologi.
Selanjutnya dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah disebutkan bahwa kemitraan dilaksankan dengan  pola :
a. Int-plasma;
b. Subkontrak;
c. Waralaba;
d. Perdagangan umum;

## e. Distribusi dan keagenan; dan
f. Bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan ( join venture ), dan penyumberluaran (outsourching).
Ketentuan  mengenai  peraturan  –  peraturan  tersebut  di  atas  tidak  terlepas  dari  peraturan hukum lainnya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan apabila perjanjian tersebut  melibatkan  pihak  pemberi  waralaba  atau  penerima  waralaba  yang  berdomisili  diluar wilayah hukum Indonesia dan tunduk pada hukum Negara lain, maka perjanjian waralaba dalam hal-hal  tertentu,  tidak dapat  dilepaskan dari kewenangan daerah kabupaten/kota  yang mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan daerahnya berdasarkan prinsip otonomi.
Waralaba adalah suatu perjanjian yang berisi hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap suatu sistem bisnis yang memiliki cirri khas usaha yang telah tebukti berhasil  dan  dapat  dimanfaatkan  oleh  pihak  lain.  Hak  sebagaimana  dimaksud  adalah  suatu  hak istimewa  yang  diberikan  atau  dijual,  seperti  untuk  menggunakan  nama  dalam  penjualan  suatu produk  atau  jasa  lisensi  dari  pemilik  merek  dagang  atau  nama  dagang  yang  memungkinkan untuk menjual produk atau jasa dibawah nama merek.
Selanjutnya ciri khas usaha dalam rangka memasarkan produk dan/atau jasa dalam suatu perjanjian  waralaba  dapat  dijelaskan  dalam  penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2007 tentang waralaba bahwa yang dimaksud dengan ciri khas usaha yang memiliki keunggulan atau  perbedaan    yang  tidak  mudah  ditiru,  dibandingkan  dengan  usaha  lain  yang    sejenis,dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud seperti sistem manajemen, cara penjualan dan  pelayanan  atau  penataan  dan  cara  distribusi  yang  merupakan  karakteristik  khusus  dari pemberi waralaba.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tampak bahwa suatu ciri khas keunggulan usaha waralaba  yang  membedakan  usaha  tersebut  dengan  usaha  lainya  yang  sejenis,dalam  hal  ini merupakan  karakteristik  khusus  yang  dimiliki  usaha  tersebut,  sehingga  membuat  konsumen selalu  mencari  ciri  khas  dimaksud.  Usaha  tersebut  kemudian  harus  terbukti  berhasil  dan  dapat dimanfaatkan  dan/atau  digunakan  oleh  pihak  lain,  artinya  usaha  tersebut  harus  sudah  berjalan dalam kurun waktu tertentu untuk membuktikan dan dapat dibuktikan bahwa dalam kurun waktu tersebut usahanya terbukti berhasil.
Berdasarkan  Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007  tentang  Waralaba, dicantumkan bahwa;
1.  Pemberi  Waralaba  harus  memberikan  prospectus  penawaran  Waralaba  kepada  calon penerima Waralaba pada saat melakukan penawaran.
2. Prospektus  penawaran waralaba sebagaimana  dimaksud pada ayat  (1)  memuat  paling sedikit mengenai;
a. Data identitas Pemberi Waralaba
b. Legalitas Usaha Pemberi Waralaba
c. Sejarah kegiatan Usahanya
d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba e. Laporan keuangan 2(dua) tahun terakhir
f. Jumlah tempat usaha
g. Daftar penerima Waralaba, dan
h. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
Pada intinya harus ada kesimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam penentuan  materi  perjanjian  yang  mengarah  pada  bentuk  aliansi  yang  strategis  karena  masing- masing  pihak  merupakan  mitra  yang  independent.  Dalam  konteks  asas  kebebasan  berkontrak yang juga menghendaki adanya kepatutan dalam suatu kontrak/perjanjian tentunya harus tercipta keterbukaan  dari  masing-masing  pihak  sebagai  pertimbangan  bagi  perjanjian  yang  akan dilangsungkan,  sehingga  menghindari  adanya  sengketa  akibat  hal-hal  yang  seharusnya  telah dikemukakan sebelumnya.
Waralaba  merupakan  salah  satu  industri  bisnis  yang  mempunyai  peran  penting  dalam perekonomian nasional. Sejarah waralaba telah menunjukkan bahwa bisnis ini mempunyai posisi yang cukup strategis dalam memajukan ekonomi suatu bangsa, termasuk perekonomian nasional Indonesia sendiri, hal ini berkaitan erat dengan berbagai transaksi ekonomi.
Pemberi  waralaba  berdasarkan  Pasal  1  Angka  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun  2007  tentang    waralaba  adalah  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  memberikan hak  untuk    dan/atau  menggunakan  waralaba  yang  dimilikinya  kepada  penerima  waralaba. Selanjutnya Pasal 1 Angka (3) menegaskan bahwa untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
Berdasarkan  pasal  tersebut  di  atas,  maka  di  dalamnya  terkandung  “hak  dan  kewajiban untuk  memenuhi  wanprestasi  yang  terjadi.  wanprestasi  yaitu  melakukan  apa  yang  dijanjikan akan  tetapi  terlambat  atau  sama  sekali  tidak  memenuhi  prestasi,  karena  dalam  perjanjian waralaba  telah  di  tentukan  kapan  waktunya  penerima  waralaba  memenuh  Kewajibannya  atau memberikan  prestasinya.  Dalam  hal  pemberian  waralaba,  hubungan  yang  paling  urgent  antara pemberi dengan penerima dalam perjanjian waralaba yaitu kepercayaan dan kesepakatan. Dalam perjanjian  waralaba,  masalah  kepercayaan  pemberi  waralaba  kepada  penerima  waralaba  cukup tinggi, terutama dalam memenuhi kewajibanya. Adanya kepercayaan yang di berikan oleh pihak
pemberi waralaba, memberikan indikasi bahwa dari segi “kepercayaan” pihak pemberi waralaba menyerahkan  sepenuhnya  pada  penerima  waralaba  untuk  mengelola  usahanya  sekaligus memberikan bimbingan dan pembinaan secara berkelanjutan.
Masalah  perlindungan  hukum  ini  akan  timbul  manakala  sudah  terjadi  perjanjian,  dimana pihak  pemberi  waralaba  yang  diwajibkan  memberikan  pembinaaan  dalam  bentuk  pelatihan, bimbingan operasional  manajemen, pemasaran,  penelitian dan pengembangan kepada penerima waralaba    secara  berkesinambungan  tidak  melaksanakan  kewajiban  tersebut  secara  penuh.  Di samping  itu,  pemberi  waralaba  juga  diharuskan  untuk  membuktikan  kepada  calon  penerima waralaba  bahwa  bisnis  tersebut  telah  mendatangkan  keuntungan  baginya,  namun  dalam kenyataanya  pihak  pemberi  waralaba  tidak  melaksanakan  sepenuhnya  kewajiban  tersebut sehingga  dapat  merugikan    pihak  penerima  waralaba  dan  dianggap  melanggar  ketentuan perjanjian. Hal ini disebabkan karena pemberi waralaba harus tunduk pada perjanjian yang sudah ditandatangani dan wajib memenuhi kewajiban yang dibuat oleh pemberi waralaba.

## Kesimpulan
Dalam perjanjian waralaba Pada intinya harus ada kesimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing  pihak  dalam  penentuan  materi  perjanjian  yang  akan  di  buat  yang  melibatkan antara  pemberi  dan  penerima  waralaba  dimana  hubungan  yang  terjalin  mengarah  pada  bentuk aliansi  yang  strategis  karena  masing-masing  pihak  merupakan  mitra  yang  independent.  Dalam konteks  asas  kebebasan  berkontrak  yang  juga  menghendaki  adanya  kepatutan  dalam  suatu kontrak/perjanjian  tentunya  harus  tercipta  keterbukaan  dari  masing-masing  pihak  sebagai pertimbangan bagi perjanjian yang akan dilangsungkan, sehingga menghindari adanya sengketa akibat hal-hal yang seharusnya telah dikemukakan sebelumnya
Masalah perlindungan hukum ini akan timbul manakala sudah terjadi perjanjian, dimana pihak  pemberi  waralaba  yang  diwajibkan  memberikan  pembinaaan  dalam  bentuk  pelatihan, bimbingan operasional  manajemen, pemasaran,  penelitian dan pengembangan kepada penerima waralaba    secara  berkesinambungan  tidak  melaksanakan  kewajiban  tersebut  secara  penuh.  Di samping  itu,  pemberi  waralaba  juga  diharuskan  untuk  membuktikan  kepada  calon  penerima waralaba  bahwa  bisnis  tersebut  telah  mendatangkan  keuntungan  baginya,  namun  dalam kenyataanya  pihak  pemberi  waralaba  tidak  melaksanakan  sepenuhnya  kewajiban  tersebut sehingga  dapat  merugikan    pihak  penerima  waralaba  dan  dianggap  melanggar  ketentuan perjanjian. Hal ini disebabkan karena pemberi waralaba harus tunduk pada perjanjian yang sudah ditandatangani dan wajib memenuhi kewajiban yang dibuat oleh pemberi waralaba.

## Daftar Pustaka
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo,  2004.  Hukum  Perlindungan  Konsumen.  PT  Raja  Grafindo Perkasa. Jakarta:
Amir Karamoy, 1996. Sukses Lewat Usaha Waralaba. Jurnalindo Aksara Grafika. Jakarta. Mariam Darus Badrulzaman, 2005 Aneka Hukum Bisnis. PT Alumni. Bandung.
M. Yahya Harahap, 1982. Segi-segi Hukum Perjanjian. Alumni. Bandung Munir Fuady, 2008. Pengantar Hukum bisnis. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung:
Rooseno  Harjowidigno,1993.Aspek-Aspek  Hukum  Tentang  Franchising,  Seminar  Ikadin,
Surabaya.
Satrio , J. 2003. Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta Sudikno Mertokusumo, 1985. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty, Yogyakarta Setiawan. R, 1987.Pokok Pokok Hukum Perikatan. Bina Cipta. Bandung. Soerjono Soekanto, 1986.Pengantar Penelitian Hukum. UII Press. Jakarta Zainal Asikin, 2013. Hukum Dagang. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. Undang-UndangDasar Tahun 1945
Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Peraturan Pemerintah Nomor 42  Tahun 2007 tentang  waralaba
Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M.Dag/Per/3/2006  tentang  ketentuan  dan  Tata  Cara    Penerbitan  Surat  Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.