## PELAKSANAAN WEWENANG WAKIL PRESIDEN N DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

## OLEH :

## BAMBANG HERMAWAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

## ABSTRAK
No  details  the  authority  owned  by  the  Vice  President  could  potentially  lead  to  legal uncertainty.  Whereas  in  the  construction  of  the  position  incumbent  of  the  position  of the Vice President has a position that is very fundamental research purposes in writing this  is  to  know  the  authority  of  the  Vice  President  in  the  Organization  of  the Government and To knowing the implementation authority Vice President in organizing the  Government.  In  this  study  the  normative  legal  research  using  methods  based  on relevant legislation  and other legal materials related to the substance of the  research, then  connected  with  problems  in  This  research.  Research  results  show  that  the authority  of  the  Vice  President  is  not  set  explicitly  in  the  legislation.  Authority  of  the Vice  President  are  only  found  by  analyzing  the  legislation.  '  Where  there  are  3  Vice Presidential Authority: the authority of the Vice President as the representative of the President, the powers of the Vice President As President, the Maid Authority of the Vice President  as  successor  to  the  President  whereas  the  implementation  authority  Vice President  subject  to  the  authority  of  the  source.    Source    from  authority  of  the attribution of the implementation authority Vice President gained the authority directly by the 1945 Constitution and its implementation without going through intermediaries. For  the  delegation  of  authority  then  the  implementation  authority  in  advance  must there is a delegation of authority that has the force of law so that the execution of the authority of the Vice-president can be strengthened by positive law in order to set up and defend it.
Keywords: Authority, Vice President, Government

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  Negara  Hukum  sebagaimana  di  sebutkan  dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penguatan atas Negara  hukum juga dinyatakan  dalam Pasal 1 ayat  (2) yang dinyatakan  bahwa,  “kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut Undang-Undang  Dasar ”. Hal  inilah  yang  kemudian  memberikan  pengakuan  bahwa dianutnya  prinsip  supremasi  hukum  dan  konstitusi  di  Indonesia.  Selain  itu berdasarkan  pasal  tersebut,  Indonesia  juga  menganut  prinsip  demokrasi,  sehingga dalam  praktik  ketatanegaraan  Indonesia  prinsip  demokrasi  dan  Negara  hukum dijalankan secara bersama-sama.
Salah  satu  wujud  dari  penegakan  demokra  konstitusional  adalah  adanya pemilihan  umum  yang  didasarkan  undang-undang.  Pemilihan  umum  di  Indonesia diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah.
Berkenaan dengan hal tersebut, Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan yang dipilih secara langsung oleh rakyat dikarenakan presiden memegang kekuasaan eksekutif. Presiden Republik Indonesia menurut Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945  memegang  kekuasaan  pemerintahan  negara  menurut  undang-undang  dasar. Inilah  yang  disebut  sebagai  prinsip “constitutional  government” (Jimly  Asshiddiqie, 2008:, Hlm 327-328).
Makna  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  dipilih  dalam  satu  pasangan secara  langsung  oleh  rakyat  menggambarkan  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden adalah satu kesatuan pasangan dan merupakan satu kesatuan lembaga kepresidenan. Dengan kata lain, keduanya merupakan dwi-tunggal. Meskipun  keduanya merupakan satu kesatuan intitusi kepresidenan, keduanya adalah dua jabatan konstitusional yang berbeda.  Karena  itu,  dapat  diparadigmakan  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden merupakan  dua  organ  yang  tak  terpisahkan  tetapi  dapat  dan  harus  dibedakan  satu sama lain.(Jimly Ashshiddiqie, 2006: hlm 129).
Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, yaitu “Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”.Jika dikaji pasal 17 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, juga ditentukan bahwaPresiden dibantu oleh menteri-menteri NegaraDalam pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) sama-sama memakai istilah “dibantu”. Jika demikian berarti menurut Undang Undang Dasar 1945, wakil presiden  dan para menteri Negara sama-sama merupakan pembantu presiden. Padahal  menteri  Negara  menurut  Pasal  17  ayat  (2)  diangkat  dan  diberhentikan  oleh Presiden,  sedangkan  presiden  dan  wakil  Presiden  menurut  Pasal  6A  ayat  (1)  sama- sama  dipilih  dalam  satu  pasangan  secara  langsung  oleh  rakyat.(Jimly  Ashshiddiqie, 2008: hlm 328) Hal ini jelas mempunyai konsekuensi yang berbeda.
Politik  hukum  pengisian  jabatan  wakil  presiden  yang  disatukan  dengan mekanisme pengisian jabatan presiden merupakan hal yang sangat prinsipil. Kemudian
mengenai kedudukan dan kewenangan wakil  presiden dalam Negara  yang menganut paham demokrasi konstitusional merupakan hal yang sangat fundamental.
Prinsip negara hukum menganalogikan setiap kewenangan dalam jabatan negara haruslah ditentukan melalui peraturan perundang-undangan sehingga menghindarkan dari  praktik  negara  kekuasaan,  termasuk  kedudukan  wakil  presiden.Menurut  Jimly Ashsiddiqie, wakil  presiden  mempunyai lima  kemungkinan  posisi terhadap  presiden, yaitu: (Jimly Ashshiddiqie, 2006: hlm 130).
Tidak  jelasanya  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  wakil  presiden  berpotensi mengakibatkan  ketidakpastian  hukum.  Padahal  dalam  konstruksi  kedudukan  jabatan pemerintahan  kedudukan  wakil  presiden  memiliki  kedudukan  yang  sangat fundamental. Jika dikaji praktik pemerintah hasil pemilu presiden  dan wakil  presiden pasca  amandemen  Undang  Undang  Dasar  1945,  yakni  periode  pemerintahan  Susilo Bambang  Yudhoyono-Jusuf  Kalla,  Susilo  Bambang  Yudhoyono-Boediono  dan  Joko Widodo-Jusuf Kalla belum memiliki landasan yuridis yang pasti mengenai apa saja yang menjadi kewenangan seorang wakil presiden dalam masa periode tertentu. Hal tersebut memiliki dampak negatif dikarenakan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang wakil presiden. Kemudian penguatan prinsip Negara hukum juga akan terhambat
Dari uraian latar belakang masalah di  atas maka Masalah  yang diangkat dalam penelitian  ini  adalah  Bagaimana  wewenang  wakil  presiden  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  Bagaimanakah  pelaksanaan  wewenang  wakil  presiden  dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Adapun tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah Untuk mengetahui wewenang wakil  presiden  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  Untuk  mengetahui pelaksanaan wewenang wakil presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif yang  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dan  bahan  hukum lain  yang  berhubungan  dengan  substansi  penelitian,  kemudian  dihubungkan  dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini  adalah  pendeka  perundang-undangan  ( statute  aprroach ),  pendekatan  konseptual
( conseptual aprroach ), pendekatan kasus ( case aprroach ) dan pendekatan komparatif ( comparative aprroach )(Peter Mahmud Marzuki, 2015: hlm 133).
Jenis  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua  jenis  bahan  hukum, yaitu  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  yaitu data  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau risalah  sidang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  Bahan  hukum  sekunder yaitu  merupakan  data  yang  di  peroleh  melalui  wawancara  yang  di  lakukan  langsung dengan  responden  yang  dapat  mewakili  beberapa  sumber  dalam  hal  ini  adalah  staf humas sekretariat Wakil Presiden dan beberapa pakar hukum. Serta publikasi tentang bahan hukum yang bukan merupakan catatan resmi. Publikasi tersebut meliputi buku- buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan makalah hukum.
Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ditempuh prosedur.Studi kepustakaan  (Library  Research)Studi  kepustakaan  adalah  mengumpulkan  data  yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Zainuddin Ali, 2011: hlm 176).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Wewenang Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Wewenang  dalam  Undang-Undang  No  30  tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1 ayat 5 diatur bahwa “Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara  negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaran pemerintahan”(UU No 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan). Dimana sumber wewenang secara teoritik,    kewenangan    yang    bersumber    dari    peraturan  perundang    undangan diperoleh  melalui tiga cara  yaitu atribusi, delegasi, dan  mandat (Ridwan HR, 2013: hlm 101).
Mengenai  atribusi,  delegasi  dan  mandat  ini penjelasannya  sebagaimana telah dibahas  sebelumnya  dalam  tinjauan  pustaka  sebagaimana  dalam  Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemeerintahan sebagai berikut:
a. Atribusi  adalah  pemberian kewenangan kepada Badan/atau Pejabat Pemerintahan oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  atau  Undang- undang.
b. Delegasi  adalah  pelimpahan  Kewenangan  dari  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih  rendah  dengan  tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  beralih  sepenuhnya kepada penerima delegasi.
c. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang  lebih  rendah  dengan  tanggungjawab  dan  tanggung  gugat  tetap  berada  pada pemberi mandat. (UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)
Dari  ketiga  cara  memperoleh  kewenangan  di  atas,  untuk  kewenangan  Wakil Presiden  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  tidak  ada  aturan  khusus  yang membahas  mengenai  wewenangnya.  Pengaturan  terkait  Wewenang  wakil  presiden hanya  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  pasal  4  ayat  2  yang  diatur bahwa  “Dalam  melakukan  Kewajibannya  Presiden  dibantu  oleh  satu  orang  Wakil Presiden”.  Terhadap  hal  ini  tidak  ada  ukuran  pasti  terkait  ukuran  pembantuan  Wakil Presiden  kepada  Presiden.  pendekatan  terkait  ukuran  Pemabantuan  Wakil  Presiden hanya  dapat  dilakukan  dengan  menafsirkan  kalimat  pasal  4  ayat  2  Undang-Undang Dasar 1945. Dimana secara leksiografi, kata “dibantu” berasal dari kerta kerja “bantu” yang dapat diartikan sebagai tolong, dari kata kerja “bantu” tersbut muncul kata kerja “membantu”  yang  berarti  memberi  sokongan  (tenaga  dan  sebagainya)  supaya  kuat (kukuh, berhasil baik dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999: hlm 91). Sepadan  dengan  kata  kerja  menolong  yang  berarti  1.  Membantu  untuk  meringankan beban (penderitaan, kesukaran dan sebagainya); 2. Membantu supaya dapat melakukan sesuatu;  3.  Melepaskan    diri  dari  (bahaya,  bencana  dan  sebagainya);  4.  Dapat meringankan (penderitaan dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996: hlm 96).
Yang dimaksud “wakil” adalah kata benda yang berarti 1. Orang yang dikuasakan menggantikan orang; 2. Orang yang dipilih sebagai utusan negara; duta; 3. Orang yang menguruskan  perdagangan  dan  sebagainya  untuk  orang  lain;  4.  Jabatan  yang  kedua setelah  yang  tersebut  didepannya(Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  1996:  hlm  1123). Beranjak  dari  beberapa  arti  wakil  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  Wakil  Presiden sama  dengan  orang  yang  dikuasakan  menggantikan  Presiden  dalam  kondisis  tertentu atau jabatan kedua setelah jabatan Presiden.
Dalam kamus Hukum, kata “wakil” diartikan sebagai pengganti atau orang kedua yang  dapat  mengambil  keputusan,  (Andi  Hamzah,  1986:  hlm  627)  sedangkan berdasarkan istilah yang digunakan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut,  yakni  kata  “dibantu”  menunjuk  pada  kalimat  pasif  sehingga  dapat  dipahami bahwa  Presiden  (secara  pasif)  dibantu  oleh  Wakil  Presiden  dalam  melakukan kewajibannya. Oleh karna itu, Presiden wajib meminta bantuan Wakil Presiden dalam melaksanakan  kewajibannya  sedangkan  Wakil  Presiden  berkewajiban  membantu Presiden.
Mengacu pada penafsiran leksiografis-terminologis tersebut, dapat disimpulkan bahwa :
1. Kata kerja “dibantu” berpadanan dengan kata kerja “ditolong”’, selanjutnya.
2. Sifat  dan  bantuan  Wakil  Presiden  tersebut  adalah  aktif  dalam  pelaksanaan kewajiban  Presiden.  Artinya  Wakil  Presiden  wajib  memberikan  bantuannya demi terselenggaranya pelaksanaan tugas yang diemban Presiden (dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan negara)
3. Bentuk  pembantuan  dalam  arti  menolong;  meringankan  kewajiban  Presiden, agar  pelaksanaan  kewajibannya  berhasil  dengan  baik.(Mochammad  Isnaeni Ramdhan, 2015: hlm 79).
Selain  hal  di  atas  sebagaimana  disebutkan  dalam  pembahasan  tinjauan  pustaka bahwa  Wakil  Presiden  sebagai  pembantu  presiden  dapat  memilliki  4    kemungkinan posisi yakni.

## a. Kewenangan Wakil Presiden Sebagai Wakil Dari Presiden.
Wakil presiden adalah sebagai pejabat yang dapat bertindak sebagai wakil dari presiden  yaitu  mewakili  presiden  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  serta wewenang jabatan presiden terlebih dahulu harus terdapat hal-hal yang menyebabkan presiden  berhalangan  melaksanakan  tugas,  kewajiban  dan  wewenang  jabatannya  dan sifat  dari  berhalangan  tersebut  adalah  sementara.  Secara  teoritis,  yang  menyebabkan presiden  berhalangan  sementara  seperti  (Harun  Alrasyid,  1999:  hlm  66):  Sakit, Berkunjung,  Kedaerah,  Berkunjung  ke  luar  negeri,  Cuti  (istrahat),  Sibuk  (pada  acara) dan lain-lain.  Sebagai pejabat yang mewakili Presiden dalam melaksanakan tugas dan wewenang jabatan presiden, Wakil Presiden terlebih dahulu harus mendapat perintah atau diberi kuasa oleh Presiden, tampa adanya kuasa atau perintah dari Presiden, Wakil
Presiden  tidak  dapat  mewakili  presiden  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenang jabatan  Presiden.  Adanya  perintah  atau  kuasa  dari  presiden  kepada  Wakil  Presiden merupakan  suatu  mandat.  Presiden  sebagai  pemberi  mandat  dan  Wakil  Presiden sebagai penerima mandat. Sebagai pemberi mandat, Presiden kapan saja dapat menarik mandatnya  dari  Wakil  Presiden  sesuai  aturan  yang  berlaku.  Wakil  Presiden  sebagi penerima  mandat  harus  menjalankan  mandat  tersebut  sesuai  dengan  isi  dan  maksud mandat yang diberikan.

## b. Kewenangan Wakil Presiden Sebagai Pembantu Presiden.
Untuk  mengetahui  apa  saja  yang  menjadi  wewenang  Wakil  Presiden  sebagai pembantu Presiden,  terlebih dahulu harus diketahui apa saja yang menjadi kewajiban dari  Presiden,  hal  ini  sebagai  dasar  kewenangan  Wakil  Presiden  sebagai  pembantu Presiden. Salah satu wewenang Presiden diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yakni: Presiden Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerintahan  menurut  Undang-Undang Dasar,  dan  Pasal  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  yakni  dalam  melakukan  kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. dimana apabila ayat kedua tersebut dihubungkan dengan ayat pertama, maka hal ini berarti bahwa Wakil Presiden memberi bantuan  kepada  Presiden  dalam  bidang  kekeuasaan  pemerintahan  (eksekutif).(Sri Soemantri,  1993:  hlm  116).Dengan  demikian,  bentuk  bantuan  Wakil  Presiden  kepada Presiden  adalah  bantuan  dalam  hal  melaksanakan  Undang-Undang.  Hal  ini  juga bersesuaian  dengan  sumpah/janji  presiden  dan/atau  wakil  presiden  yang  ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yakni:
Sebelum  memangku  jabatannya,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  bersumpah menurut  agama,  atau  berjanji  dengan  sungguh-sungguh  di  hadapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
Sumpah  Presiden  (Wakil  Presiden)  :  Demi  Allah,  saya  bersumpah  akan memenuhi  kewajiban  Presiden  Republik  Indonesia  (Wakil  Presiden  Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar  dan  menjalankan  segala  undang-undang  dan  peraturannya  dengan  selurus- lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Janji Presiden (Wakil Presiden) : Saya berjanji  dengan  sungguh-sungguh  akan  memenuhi  kewajiban  Presiden  Republik Indonesia  (Wakil  Presiden  Republik  Indonesia)  dengan  sebaik-baiknya  dan  seadilnya,
memegang  teguh  Undang-undang  Dasar  dan  menjalankan  segala  undang-undang  dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

## c. Kewenangan Wakil Presiden Sebagai Pengganti Presiden.
Sebagai  pengganti  Presiden,  seorang  Wakil  Presiden  tidak  lagi  disebut  Wakil Presiden, melainkan sebagai Presiden,  dan juga  tidak terjadi rangkap jabatan. Artinya adalah  dengan  mengganti  kedudukan  Presiden  yang  lowong,  Wakil  Presiden  terlepas dari jabatan sebagai Wakil Presiden. Sebagai contohnya jika Presiden meninggal dunia, meka secara langsung Wakil Presiden akan menggantikannya sebagai Presiden. Karena sebagai  presiden  maka  segala  kewenangan  yang  ada  pada  jabatan  Presiden  adalah menjadi kewenangan presiden pengganti (yang sebelumnya wakil presiden).
Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa wewenang Wakil Presiden yakni berupa:
1. Wewenang yang bersumber atribusi yakni:
Wewenang  wakil  presiden  sebagai  pembantu  presiden  dan  Wakil  presiden sebagai pengganti  presiden, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang No  30  Tahun  2014  tentang  administrasi  pemerintahan  bahwa  atribusi  adalah pemberian  kewenagan  kepada  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  oleh  Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang. Berangkat dari  hal  tersebut,  dalam  pasal  2  Undang-Undang  Dasae  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yakni  dalam  melakukan  kewajibannya  Presiden  dibantu  oleh  satu  orang Wakil Presiden.

## 2. Wewenang yang bersumber delegasi yakni:
Wakil presiden sebagai pengganti presiden, dalam menjalankan kewenangannya Wakil  Presiden  tidak  memerlukan  perintah  atau  persetujuan  dari  Presiden  kecuali dikehendaki  lain  oleh  Presiden  atau  peraturan  perundang-undangan.  Pola  hubungan presiden dan wakilnya pasca orde baru dan reformasi, mengalami  pergeseran sehingga tugas  dan  wewenang  Wakil  Presiden  tergantung  pada  pembagian  tugas  antara keduanya, dan pembagian itu tetap merupakan beleid atau kebijakan (policy) Presiden kepada Wakil Presiden.
3. Wewenang yang bersumber mandat  yakni:
Wewenang wakil presiden sebagai wakil dari presiden, mewakili presiden dalam melaksanakan tugas dan  kewajiban serta wewenang jabatan presiden  terlebih dahulu harus terdapat hal-hal yang menyebabkan presiden berhalangan melaksanakan  tugas,
kewajiban  dan  wewenangjabatannya  dan  sifat  dari  berhalangan  tersebut  adalah sementara.  Sebagai  pejabat  yang  mewakili  Presiden  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenang jabatan presiden, Wakil Presiden terlebih dahulu harus mendapat perintah atau diberi kuasa oleh Presiden, tampa adanya kuasa atau perintah dari Presiden, Wakil Presiden  tidak  dapat  mewakili  presiden  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenang jabatan  Presiden.  Adanya  perintah  atau  kuasa  dari  presiden  kepada  Wakil  Presiden merupakan suatu mandate.

## 2. Pelaksanaan Wewenang Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan  sudah  dianggap  siap.  Secara  sederhana  pelaksanaan  bisa  diartikan penerapan.  Pelaksaan  menurut  kamus  besar  bahasa  indonesia  diartikan  sebagai perbuatan melaksanakan.
Majone  dan  Wildavsky  mengemukakan  pelaksanaan  sebagai  evaluasi.  Browne dan  Wildavsky  mengemukakan  bahwa  Pelaksanaan  adalah  perluasan  aktivitas  yang saling  menyesuaikan.  (Nurdin  Usman,  2002:  hlm  70).Pengertian-pengertian  di  atas memperlihatkan  bahwa  kata  pelaksanaan  bermuara  pada  aktivitas,  adanya  aksi, tindakan,  atau  mekanisme  suatu  sistem.  Ungkapan  mekanisme  mengandung  arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan  secara  sungguh-sungguh  berdasarkan  norma  tertentu  untuk  mencapai tujuan kegiatan.

## D. PENUTUP
Adapun  kesimpulan  dari  uraian  pada  pembahasan  yang  telah  di  jelaskan  pada bab sebelumnya adalah sebgai berikut:
1. Kewenangan Wakil Presiden tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang- undangan.  Wewenang  Wakil  Presiden  hanya  ditemukan  dengan  menganalisis peraturan perundang-undangan.` Dimana ada 3 Kewenangan Wakil Presiden yakni: Kewenangan  Wakil  Presiden  Sebagai  Wakil  Dari  Presiden,  Kewenangan  Wakil Presiden  Sebagai  Pembantu  Presiden,  Kewenangan  Wakil  Presiden  Sebagai Pengganti Presiden
2. Pelaksanaan  kewenangan  wakil  presiden  tergantung  sumber  dari  kewenangan tersebut.  Kewenangan yang berumber dari atribusi pelaksanaan wewenang Wakil
Presiden memperoleh wewenang secara langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya tanpa melalui perantara. Untuk kewenangan yang bersumber dari  delegasi  maka  pelaksanaan  wewenang  ini  terlebih  dahulu  haarus  ada pendelegasian  wewenang  yang  memiliki  kekuatan  hukum  sehingga  pelaksanaan wewenang Wakil Presiden dapat dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alrasid.Harun.  1993. Masalah  Pengisian  Jabatan  Presiden. Disertasi.  Program Pascasarjana. Universitas Indonesia.
Asshiddiqie,  Jimly.1986. Pergumulan  Peran  Pemerintah  dan  Parlemen  dalam  Sejarah (telaah perbandingan konstitusi berbagai negara) , UI-PRESS: Jakarta.
__________ .  2004. Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan  dalam  UUD 1945 , FH UII: Yogyakarta.
__________.  2006. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme ,  Sekjen  &  Kepanitraan  Mahkama Konstitusi RI: Jakarta.
__________. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara , Sekjen & Kepanitraan Mahkama Konstitusi RI: Jakarta.
__________. 2008. Pokok-pokok Hukum Tata Negara , Bhuana Ilmu Populer: Jakarta.
Ali, Zainuddin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika: Jakarta.
Basah.  Sjcharan.  1992. Perlindungan  Hukum  Atas  Sikap  Tindakan  Administrasi  Negara ,
Alumni: Bandung.
Budiardjo. Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik , Gramedia: Jakarta.
Hamzah. Andi. 1986. Kamus Hukum. Ghalia Indonesia: Jakarta
HR. Ridwan. 2013. Hukum Administrasi Negara , PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Hamidi. Jazim. 2009. Teori Politik Hukum Tata Negara , Alumni:Bandung.
Huda.  Ni’MAtul.  2009. Lembaga  Negara  Masa  Transisi  Menuju  Demokrasi ,  UII PRess:Yogyakarta.
Librayanto. Romi. 2009. Ilmu Negara , Pustaka Refleksi: Makassar.
Manan,  Bagir.  1987. Peranan  Peraturan  perundang  –  undangan  dalam  Pembinaan Hukum Nasional . Amico: Bandung.
__________. 2003. Lembaga Kepresidenan . FH UII Press: Yogyakarta.
Marbun. SF.  1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia , Liberty: Yogyakarta.
Marzuki. Peter Mahmud. 2015. Penelitian Hukum , Prenada Media group: Jakarta.
Ruslan, Achmad. 2013. Teori dan Panduan Praktik Pembentukan    Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia .Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta: Yogyakarta.
Ramdhan.  Mochamad  Isnaeni.  2015. Jabatan  Wakil  Presiden  Menurut  Hukum  Tata Negara Indonesia , Sinar Grafika: Jakarta.
Sunarjati Hartono. C.F.G. 1976. Apakah The Rule of Law , Alumni:Bandung.
Soemantri.  Sri.  1993. Tentang  Lembaga-lembaga  Negara  Menurut  UUD  1945 ,  Aditya Bandung:Bandung.
Thalib.  Abdul  Rasyid.  2006. Wewenang  Mahkama  Konstitusi  dan  Aplikasinya  dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia , Citra Aditya Bakti:Bandung.
Tahir Azhary. Muh. 2003. Negara Hukum Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Medina dan Masa Kinii , Permada Media:Jakarta.