Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG ITE DALAM MENANGANI UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BATAM
Elan, Ampuan Situmeang, Junimart Girsang
Universitas Internasional Batam e-mail : 2052017.elan@uib.edu

## ABSTRAK
Ujaran  kebencian  menjadi  isu  yang  sangat  berpengaruh  karena  berpotensi  mengancam persatuan  bangsa.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  adalah bentuk perwujudan dari tanggung jawab  yang harus diemban  oleh  Negara,  untuk  memberikan  perlindungan  maksimal  pada  seluruh  aktivitas pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  agar  terlindungi  dengan  baik  dari  potensi kejahatan  dan  penyalahgunaan  teknologi.  Demikian  pesatnya  perkembangan  dan  kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam  berbagai  bidang  yang  secara  langsung  telah  mempengaruhi  lahirnya  bentuk-bentuk perbuatan  hukum  baru. Riset  ini  dilakukan  dengan  metode  yuridis-empiris,  yang  mana  data dihimpun berdasarkan dokumentasi dan wawancara sebagai data primer, dilengkapi dengan data sekunder serta dianalisis dengan metode kualitatif.  Harapan untuk aparat penegak hukum adalah perlunya peningkatan pemahaman dan kinerja dikalangan aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penyebaran yang diduga melanggar hukum di media sosial dan Kepada Pemerintah yang berwenang diperlukan untuk meningkatkan sumber daya maupun sarana dan prasarana dalam pencegahan  perbuatan  yang  dapat  merugikan  bagi  orang  lain  akibat  media  sosial.  Dan  kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih cerdas dalam media internet khususnya media sosial dan tidak mudah untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
Kata Kunci : Efektivitas, Penegakan Hukum; Ujaran Kebencian.

## ABSTRACT
Hatespeech turned out as a snake in the grass, regarding its impact which would break the unity of a nation. The results of this study explain that the Law of the Republic of Indonesia Number 19  of  2016  concerning  Amendments  to  Law  Number  11  of  2008  concerning  Information  and Electronic Transactions is a form of embodiment of the responsibility that must be carried out by the  State  to  provide  maximum  protection  for  all  activities  using  technology,  information  and communication to be well protected from potential crime and misuse of technology. Such is the rapid development and progress of information technology, which is one of the causes of changes in human life activities in various fields which have directly influenced the birth of new forms of legal action. This research conducted the normative-empirical method with documentary data and interview as the primary data. Qualitatively analysed, it is hoped that law enforcers had to improve their understanding and performances in preventing criminal acts of spreading suspected unlawful acts on social media and to the competent government it is necessary to increase resources and facilities and infrastructure in preventing acts that are illegal can be detrimental to others due to social media. And for the public to be more careful and wiser during using the internet, especially social media and it is not easy to spread information.
Keywords : Effectiveness, Law Enforcement; Hate Speech

## PENDAHULUAN
Keberadaan negara, sebagai organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan rakyatnya mencapai tujuan bersama. Negara memiliki kekuasaan yang kuat terhadap rakyatnya. Kekuasaan, dalam  arti  kemampuan  seseorang  atau  suatu  kelompok  untuk  mempengaruhi  orang  lain  atau kelompok lain, dalam ilmu politik biasanya dianggap bahwa memiliki tujuan demi kepentingan seluruh  warganya.  Dengan  demikian,  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  sekelompok  orang  yang berperan  sebagai  penyelenggara  negara  adalah  semata-mata  demi  kesejahteraan  warganya. 1 Disinilah letak nilai-nilai sebuah negara demokrasi, dimana satu sisi negara menjamin hak warga negaranya, sisi lain, warga negara harus tunduk  pada setiap ketentuan  yang dibuat oleh negara. Indonesia  merupakan  negara  besar  dan  kaya.  Indonesia  kaya  akan  sumber  daya  alamnya  dan memiliki  beragama  suku,  bahasa,  budaya  dan  agama.  Indonesia  memiliki  17.508  pulau  dengan sekitar 1340 suku dan 300 etnik yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia yaitu Islam. Sekitar 87.2 % (sekitar 207 juta) penduduk Indonesia menganut agama Islam 2 . Keberagaman yang ada di Indonesia ibaratkan dua sisi mata uang.  Satu  sisi  menjadi  sebuah  potensi  untuk  perkembangan  bangsa  lebih  maju.  Namun  di  sisi lainnya  dapat  menjadi  malapetaka  apabila  tidak  dapat  mengelolanya.  Mengelola  perbedaan memanglah tidak mudah apalagi ditambah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berkembang semakin pesat. Berbagai informasi semakin mudah mengalir dengen perkembangan  IPTEK  tersebut.  Masyarakat  Indonesia  pun  termasuk  orang  yang  aktif  dalam selancar di dunia maya Pertumbuhan dan perkembangan IPTEK menjadikan seseorang semakin mudah untuk mencari informasi dari dunia internet.  Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan  pengguna  internet  di  Indonesia  saat  ini  mencapai  63  juta  orang.  Dari  angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Situs jejaring sosial yang  paling  banyak  diakses  adalah  Facebook  dan  Twitter.  Indonesia  menempati  peringkat  4 pengguna  Facebook  terbesar  setelah  USA,  Brazil,  dan  India.  Indonesia  menempati  peringkat  5 pengguna  twitter  terbesar  di  dunia.  Posisi  Indonesia  hanya  kalah  dari  USA,  Brazil,  Jepang  dan Inggris. 3 Berdasarkan  data  di  atas  maka  menunjukkan  bahwa  akses  informasi  semakin  mudah. Begitu banyaknya informasi yang ada di dunia maya baik informasi positif dan negatif. Informasi yang  tidak  valid  atau  negatif  terkadang  menimbulkan  sikap  saling  mencaci,  menjatuhkan  dan menebarkan  kebencian.  Hal  itu  jika  dibiarkan  akan  memicu  terjadinya  konflik-konflik  dalam masyarakat. Semua itu terjadi karena kurangnya pemahamaan atas perbedaan.
Dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menegaskan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum. 4 Indonesia  ialah  Negara  yang berdasar atas Hukum (Rechsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). 5 Substansi pasal  ini  merupakan  hasil  amandemen  ketiga  UUD  1945.  Pasal  28I  ayat  (5)  UUD  1945  juga
1 Yana, E., Amboro, F. Y. P., Nurisman, E., & Hadiyati, N. (2021). The Role Of The Polri In The Law Enforcement Of The Distribution Of Hate Speech In The City Of Batam, Indonesia. Ganesha Law Review , 3 (1), 43-55.
2 Goodnewsfromindonesia.id diakses 10 Juli 2022.
3 https://kominfo.go.id diakses 09 Juli 2022.
4 Meskipun  Soetandyo  Wignyosoebroto  mengutarakan  bahwa  konsep  Negara  Hukum  di  Indonesia  itu  sendiri bukanlah asli dari bangsa Indonesia. Negara hukum Indonesia merupakan produk yang diimport atau suatu bangunan yang  dipaksakan  dari  luar “imposed  from  outside"  yang sebagian  ditransplantasikan  atau  dipinjam (borrowing) melalui politik konkordansi kolonial Belanda, dalam Wignyosoebroto Soetandyo. 2007. Hukum Dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah) Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum. Malang: Bayumedia Publishing. Hal. 97 5 Menurut Mahfud MD. konsep negara hukum Indonesia menerima prinsip kepastian hukum yang menjadi hal utama dalam konsepsi Rechtsstaat, sekaligus juga menerima prinsip rasa keadilan dalam T he Rule of Law Moh Mahfud MD. 2011. Revitalisasi Pancasila Sebagai Cita Negara Hukum. Orasi ilmiah didepan Rapat Senat Terbuka dalam Rangka Dies Natalis ke-65. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2011
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
menegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia.
Begitu  pentingnya  konsep  negara  hukum,  sehingga  Indonesia  perlu  menuangkan  dan menegaskan  gagasan  negara  hukum  dalam  berbagai  pasal  dalam  norma  dasarnya,  yaitu  UUD 1945.  Gagasan negara hukum memunculkan berbagai implikasi antara lain bahwa seluruh norma dan produk hukum di bawahnya juga harus selaras dengan norma dasar tersebut. Konsep negara hukum ini juga mengharuskan semua aparat negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) bertindak sesuai  norma hukum  yang berlaku. Menurut Abdul Latif salah satu  unsur dalam negara hukum adalah pemerintahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang (asas legalitas) di mana kekuasaan dan  wewenang  yang  dimiliki  pemerintah  hanya  semata-mata  ditentukan  oleh  Undang-Undang Dasar  atau  Undang-Undang. 6 Kehidupan  dan  perilaku  politik  masyarakat  mengandung  ciri-ciri seperti  pemerintah  berhati-hati  dalam  melakukan  tugas-tugasnya,  parlemen  amat  vokal  dalam mengontrol  dan  berperan  dalam  politik,  masyarakat  tidak  segan-segan  untuk  melakukan  kritik- kritik, dan penghormatan pada hak-hak warga negara. Proses komunikasi ini tentunya diawali dari pihak  pemerintah  yang  melakukan  perubahan  sikap  dari  pihak  yang  selalu  di  atas  menjadi pendengar  bagi  keluhan  masyarakat,  sehingga  mereka  mampu  mengkritisi  permasalahan  sosial atau kinerja pemerintah.
Kebijakan pemerintah terhadap media sosial mendorong partisipasi publik dalam proses demokrasi.  Kehidupan  demokrasi  di  Indonesia  menjadi  lebih  hidup  dengan  tersedianya  saluran komunikasi publik di media sosial yang mengalirkan pesan secara langsung. 7 Setiap individu harus memahami  bagaimana  memanfaatkan  media  sosial  secara  bijak.  Perlu  terus  menambah kemampuan  untuk  menganalisis  media  dan  pesan,  untuk  menentukan  kualitas,  nilai,  dan kesesuaian dengan tujuan tertentu. Perlu menentukan kapan dan bagaimana memilih media dan pesanpesan  tertentu  serta  kapan  dan  bagaimana  membatalkan  pilihan,  menganggap  tidak  ada, menolak  percaya,  atau  mengabaikan,  media  dan  pesan.  Semula  media  sosial  berfungsi  sebagai sarana  untuk  menjalin  pertemanan,  kemudian  berkembang  menjadi  alat  pemasaran  bisnis  atau kampanye  sosial  politik  yang  mempengaruhi  topik  pembicaraan.  Pergeseran  topik  percakapan tersebut  menimbulkan  masalah  ketika  kurangnya  pemahaman  pengguna  terhadap  dampak  dari pesan  yang  disampaikan,  lebih  parah  lagi  bila  ternyata  tidak  memahami  isi  pesan  seutuhnya. Mengapa  dalam  mengungkapkan  kebebasan  berekspresi  harus  mempertimbangkan  kembali  isi pesan yang dibuat melalui pemikiran dan rasa yang mendalam.
Ujaran kebencian diakibatkan oleh kekecewaan individu karena mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, mengapa perlu ada kebijakan yang mengatur ujaran kebencian di media  sosial?  Alasan  ketertarikan  pembahasan  pada  media  sosial  ini  adalah  meningkatnya penggunaan  akibat  pengaruh  kemudahan  akses  oleh  siapapun  lewat  penggunaan  smartphone berbasis  android  dengan  harga  terjangkau,  ditambah  lagi  sifat  mobilitas  yaitu  dapat  digunakan dimana saja dan kapan saja. Ujaran kebencian tersebut bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian  terhadap  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  dalam  berbagai  komunitas  yang dibedakan  dari  aspek  suku;  agama;  aliran  keagamaan;  keyakinan/kepercayaan;  ras;  antar golongan;  warna  kulit;  etnis;  gender;  kaum  difabel  (cacat)  dan  orientasi  seksual.  Selanjutnya disebutkan  bahwa  ujaran  kebencian (hate  speech) itu  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  media, antara  lain  dalam  orasi  kegiatan  kampanye;  spanduk  atau  banner;  jejaring  media  sosial;
6 Abdul Latif. 2005. Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah . Yogyakarta: UII Press. Hal. 20.
7 Disemadi,  H.  S.  (2021).  Urgensi  regulasi  khusus  dan  pemanfaatan  artificial  intelligence  dalam  mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 5 (2), 177-199.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penyampaian  pendapat  di  muka  umum  (demonstrasi);  ceramah  keagamaan;  media  masa  cetak maupun elektronik maupun pamphlet. 8
Di  Kota  Batam  sendiri  terdapat  beberapan  kasus  yang  berujung  kepada  proses dipersidangan hingga akhirnya harus mendekam di dalam penjara, yaitu diantaranya Kamaruddin Alias Kamar Alias Udin Bin Manaking, Elisabeth Damayanti Als Maya, James Als Jams Bin Max Lamusu, Wenda Ambraini, Lammauli Purba Als Lani Purba, Uun Nofri Artin Iningsih, Meinita Arisanti  Als  Arisan  Als  Santi  Binti  Joko  Sunaryo,  Syamsi  Fuad  Bin  Rohadi,  Alisa  Pebrianti Purnama.  Ujaran  kebencian  penghinaan  yang  ditemukan  dari  hasil  beberapa  kasus  diatas bervariatif,  ada  yang  menyunggung  pejabat  pemerintahan,  pimpinan  organisiasi  partai  hingga terkadang berujung kepada SARA. Aparat penegak hukum sudah menjalankan fungsinya untuk menegakan  hukum  sesuai  dengan  norma  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia.  Sudah  pasti  aparat  penegak  hukum  dalam  menegakan  hukum  berlandaskan  tujuan hukum  yakni  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  serta  tidak  boleh  bertentangan  satu sama lain. Dalam menegakan hukum terkait ujaran kebencian, aparat penegak hukum seperti jaksa penuntut umum menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang terkait dengan ujaran kebencian.
Apabila  dilihat  serta  ditilik  dari  sisi  regulasi,  sedikitnya  ada  dua  peraturan  perundang- undangan  yang secara limitatif mengatur norma  ujaran kebencian,  yaitu  Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di samping ada UU terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang-undang Nomor 7 Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konlik  Sosial.  Pasal  156-157  dan  Pasal  130-131  KUHP  pada intinya  mengatur  larangan:  1)  menyatakan  perasaan  permusuhan,  kebencian  atau  merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia di depan umum; 2) menyiarkan, mempertunjukkan atau  menempelkan  tulisan  atau  lukisan  di  muka  umum,  yang  isinya  mengandung  pernyataan perasaan  permusuhan,  kebencian  atau  penghinaan  di  antara  atau  terhadap  golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum; dan 3) sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Secara lebih khusus UU ITE Pasal 28 mengatur larangan ujaran kebencian dalam kaitan kegiatan transaksi elektronik sebagai berikut: 1) dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik,  dan  2)  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan antargolongan (SARA).
Tulisan  ini  akan  mengkaji  seberapa  jauh  media  sosial  digunakan  bagi  pengembangan kehidupan  masyarakat  atau  justru  sebaliknya  masyarakat  dikuasai  oleh  media  sosial  tanpa memiliki  sikap  kritis  terhadap  sebuah  pesan.  Topik  dilemparkan  di  media  sosial  dalam  waktu singkat.  Bila  kurang  menarik  maka  akan  tenggelam  dengan  sendirinya  jika  mampu  menarik perhatian khalayak maka akan semakin menguat mengalir terus-menerus tak terbendung bertahan dalam  waktu  lama.  Kepedulian  akan  pesan  yang  beredar  dilakukan  dengan  mewaspadai  tujuan informasi  serta  sikap  kritis  menjunjung  tinggi  etika  komunikasi.  Walau  pada  kenyataannya seringkali orang mengetahui bahwa pesan itu tidak pantas tetapi menganggap biasa, tidak peduli, dan tidak tahu harus berbuat apa/melaporkan kemana atau malah merasa takut. Dari uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat rumusan
8 Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Disebarkan Oleh Buzzer Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Lex Specialis , 1 (2).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
masalah  yakni:  1)  Bagaimana  efektivitas  UU  ITE  dalam  menangani  ujaran  kebencian  melalui media?; 2) Bagaimana implementasi penanganan pelanggaran  UU  ITE terkait ujaran kebencian melalui  media  di  Kota  Batam?;  dan  3)  Bagaimana  kesiapan  dan  peran  aparat  penegak  hukum dalam menangani ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Batam?.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas,  maka  spesifikasi  penelitian  ini  penulis  menerapkan penelitian  hukum  normatif  sosiologis  aitu  metode  penelitian  hukum  normatif  yang  didukung dengan  penelitian  hukum  empiris/sosiologis 9 .  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini adalah  untuk  data  primer  dilakukan  dengan documentary  studies dan Interview dan  untuk  data sekunder  dilakukan  dengan  studi  terhadap  Bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tertier.  Metode analisis  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif  yaitu semua data yang  diperoleh  atau  terkumpul  diedit,  diolah  dan  disusun  secara  sistimatis  kemudian  dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Efektivitas UU ITE Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media
Cybercrime berasal dari  kata cyber  yang berarti dunia maya atau internet dan crime  yang berarti kejahatan. 10 Dengan kata lain, cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia  maya  atau  internet. Cybercrime merupakan  tindakkriminal  yang  dilakukan  dengan menggunakan  teknologi  komputer  sebagai  alat  kejahatan  utama. 11 Cybercrime yaitu  kejahatan yang  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  komputer  khususnya  internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis  pada  kecanggihan  perkembangan  teknologi  internet. 12 Dalam  beberapa  literatur, cybercrime sering diidentikkan sebagai computer crime. Andi Hamzah dalam buku Aspek-aspek Pidana di  Bidang Komputer (1989) mengartikan:  “kejahatan di  bidang komputer secara umum dapat  diartikan  sebagai  penggunaan  komputer  secara  illegal.” Cybercrime adalah  perbuatan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama.
Dengan kata lain, Cybercrime yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer  khususnya  internet.  Dengan  demikian Cybercrime didefinisikan  sebagai  perbuatan melanggar  hukum  yang  memanfaatkan  teknologi  komputer  berbasasis  pada  kecanggihan  dan perkembangan teknologi internet. Dari beberapa pengertian di atas, computer crime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau  komputer  sebagai  objek,  baik  untuk  memperoleh  keuntungan  ataupun  tidak,  dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas  computer crime didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih. Aktivitas cyber yaitu kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subyek pelakunya harus dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan hukum  secara  nyata 13 Polri  dalam  hal  ini  unit  cybercrime  menggunakan  parameter  berdasarkan
9 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Raja Grafindo, hlm 7.
10 Agus  Rahardjo,  Cybercrime  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi,  (Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti, 2002)
11 Ibid,
12 Budi Raharjo, Memahami Teknologi Informasi. (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002). hlm 23
13 Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE), Kementerian Komunikasi dan Informasi RI
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dokumen kongres PBB: The Prevention of  Crime and The Treatment  of  Offlenderes di  Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 istilah Cyber Crime 14 : pertama , cyber crime in a narrow sense (dalam arti sempit) disebut computer crime: any illegal behaviour directed by means of electronic operation that target the security of computer system and the data processed by them.Kedua, cyber crime in a broader sense (dalam arti luas)disebut computer  related  crime:  any  illegal  behaviour  committed  by  means  on  relation  to,  a  computer system offering or system or network, including such crime as illegal possession in, offering or distributing  information  by  means  of  computer  system  or  network .  Indonesia  belum  memiliki Undang-Undang khusus/cyber law yang mengatur mengenai cybercrime Tetapi, terdapat beberapa hukum positif lain yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku cybercrime terutama untuk kasuskasus yang menggunakan komputer sebagai sarana, diantaranya: 15

## a. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kriteria dan kualifikasi penghinaan atau pencemaran nama baik  yang menyebabkan pelanggaran privasi yang dilakukan melalui media sosial pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat  (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, delik pencemaran nama baik  diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang bunyinya sebagai berikut : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik.” Sanksi  pidana  bagi  seseorang  yang  melanggar  Pasal  ini  diatur  dalam Pasal 45 ayat (3) yang bunyinya sebagai berikut : “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  750.000.000,00  (tujuh ratus lima puluh juta rupiah ). Unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut : Setiap orang; Dengan sengaja; Tanpa hak; Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; DAN Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  hanya  Pasal  27  ayat  (3)  ini  saja  yang  mengatur  mengenai  pencemaran  nama  baik. Namun Pasal ini banyak mengundang perdebatan dimasyarakat sebagian pihak mendukung Pasal ini dan sebagian pihak lagi menolak Pasal ini.Pihak yang menolak mengatakan bahwa Pasal ini membatasi kebebasan berpendapat seseorang di dunia maya, kalangan pers juga menolak Pasal ini karena  menganggap  dengan  adanya  Pasal  ini  kebebasan  berpendapat  mereka  diberita  online dibatasi. Hal yang perlu ditekankan disini adalah bahwa delik penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini bersifat subjektif sama seperti Pasal 310 KUHP. Maksudnya adalah bahwa perasaan telah terserangnya kehormatan atau nama baik seseorang hanya ada pada korban. Korbanlah yang dapat  menentukan  bagian  mana  yang  dari  informasi  elektronik  tersebut  yang  telah  menyerang kehormatan atau nama baiknya. Akan tetapi, penilaian subjektif ini harus diimbangi dengan kritria- kriteria yang lebih objektif. Dalam hal mempermasalahkan konten yang diduga memiliki muatan
14 Eoghan Casey, Digital Evidence and Komputer Crime, (London : A Harcourt Science and Technology Company, 2001). page 16
15 Deris Setiawan, Sistem Keamanan Komputer, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005),.hlm. 70-77
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penghinaan  atau pencemaran nama baik  ada beberapa hal  yang harus ditelaah,  yaitu:  1)  Dalam konten  yang  dipermasalahkan  harus  ada  kejelasan  identitas  dari  orang  yang  dihina.  Identitas tersebut  harus  mengacu  kepada  orang  pribadi  (natural  person)  tertentu  bukan  kepada  pribadi hukum  (legal  person),  kepada  orang  secara  umum,  atau  kepada  sekelompok  orang  berdasarkan suku, ras, agama, atau antar golongan. Identitas tersebut dapat berupa foto (gambar), username, riwayat  hidup  sseorang,  atau  informasi  lain-lain  yang  berhubungan  dengan  orang  tertentu  yang dimaksud;  2)  Dalam  hal  identitas  yang  dipermasalahkan  bukanlah  identitas  asli  maka  perlu ditentukan bahwa identitas  tersebut  memang mengacu kepada korban, dan bukan kepada orang lain; 3) Identitas tersebut meskipun bukan identitas asli, diketahui umum bahwa identitas tersebut mengacu kepada orang yang dimaksud (korban) dan bukan kepada orang lain. Prinsip ini penting, karena  mengingat  esensi  dari  tindak  pidana  ini  adalah  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik seseorang untuk diketahui oleh umum.
Kriteria  yang  lebih  objektif  untuk  menilai  hubungan  antara  muatan  dari  informasi  atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencmarkan nama baik seseorang dan korban dapat dibangun berdasarkan konten dan konteks dari tiap tiap kasus. Konten yang dipermasalahkan dapat dinilai dari sisi bahasa, sedangkan konteks dapat dinilai dari sisi sosial maupun psikologis. Jika  kita  melihat  unsur-unsur  dari  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terdapat beberapa hal yang dapat menimbulkan permasalahan yaitu 16 1) Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) karena  amat  rentan  pada  tafsir  apakah  suatu  protes,  pernyataan pendapat  atau  pikiran  merupakan  kritik  atau  penghinaan  terhadap  presiden  dan/atau  wakil presiden; 2) Rumusan delik formil Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang bersifat ambigu, kabur, serta terlalu luas merugikan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945; 3) Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah melarang penyiaran secara sistematis dengan memberikan sanksi berat kepada mereka yang dianggap tidak memiliki hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan memberikan  akses  di  internet.  Padahal  pemberian  hak  tersebut  tidak  jelas  makna  dan pengaturannya.  Para  ahli  memberikan  pendapat  mengenai  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, sebagai  berikut :  Menurut Rudi  Rusdiah  mengatakan  yaitu  :  “bahwa  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  dapat  mnimbulkan ketidakpastian hukum karena pengertiannya terlalu umum, singkat dan tidak detail. Di lihat dari asas dan tujuan sebuah Undang-Undang seharusnya setiap Pasal dan ayat harus pasti, jelas, serta harus detail materi dan substansinya untuk memberikan kepastian hukum.
Pasal  dan ayat  UU  ITE  a quo berdampak multitafsir dan ketidakpastian hukum,  sehingga Undang-Undang  a  quo  dapat  dimanfaatkan  aneka  ragam  motif  termasuk  komersial  dengan melakukan interpretasi secara sepihak untuk menghukum pihak lain dengan sanksi  yang sangat berat yaitu dengan denda milyaran rupiah dan enam tahun penjara. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE  sangat  tumpang  tindih  dan  dapat  memanfaatkan  kepentingan  pribadi  dan  tujuan  komersil. Sedangkan  Pasal  dan  ayat  a  quo  mengenai  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  sudah diundangkan lebih detail dalam 11 Pasal dan/ayat KUHP serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.” Menurut Ronny Wuisan, mengatakan yaitu : “bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak ditemukan istilah pengertian mendistribusikan sehingga akan menimbulkan multitafsir.  Seharusnya  UU  ITE  menjelaskan,  apalagi  dalam  Pasal  1  ketentuan  umum  UU  ITE sama  sekali  istilah  itu  tidak  dijelaskan  dan  lebih  anehnya  Pasal  27,  Pasal  28  dan  seterusnya menyangkut  perbuatan  dilarang,  sedangkan  istilah  mendistribusikan,  mentransmisikan  tidak dikutip  secara  konsisten.  Dalam  rumusan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  telah  menggunakan  istilah mendistribusikan, mentransmisikan sedangkan Pasal 28 ayat (2) memakai kata menyebarkan ini suatu hal membingungkan dan akan menimbulkan ambiguitas.
16 http//:bs-ba.facebook.com/topic.php?uid=95182762229&topic=10190, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Akibatnya  menimbulkan  multitafsir,  ambiguitas  dan  akan  menimbulkan  ketidakpastian hukum.” Karena dinilai banyak kekurangannya Pasal ini maka ada pihak yang melakukan Judicial Review ke  Mahkamah  Konstitusi,  alasan  dilakukan  Judicial  Review  terhadap  Pasal  27  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah: 1) Pasal 27 ayat (3) UU  ITE  menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  ketidakadilan,  diskriminasi,  ketakutan,  rasa  tidak aman dalam menyalurkan informasi sebagai hak asasi; 2) Materi muatan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal  281  ayat  (2);  3)  Pasal-pasal  penghinaan  dalam  KUHP  dapat  digunakan  untuk  menjerat pelaku penyebaran informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Melalui Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menolak Judicial Review pemohon yang isinya sebagai berikut 17 a) Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku pemohon, b) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo Norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  adalah  konstitusional  dan  tidak  bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum serta dalil-dalil para pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum.
Terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa materi Pasal tersebut konstitusional, MK telah berpendirian bahwa nama baik, martabat atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan umum yang harus dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan  bagian  dari  hak  konstitusional  setiap  orang  yang  dijamin  baik  dalam  UUD  Negara Republik Indonesia 1945 maupun hukum internasional. Dengan demikian, apabila hukum pidana memberikan  sanksi  pidana  tertentu  terhadap  perbuatan  yang  menyerang  nama  baik  seseorang, martabat, atau kehormatan seseorang, hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Urgensi dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini bukanlah terletak pada tidak dapat dipenuhinya unsur “di muka umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP, tetapi pada bentuk “di muka umum” yang dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  adalah  konteks cyber  space bukan  pada  real  space,  yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut dapat di akses oleh umum sehingga dengan demikian dapat diketahui oleh umum. Esensi dari penghinaan baik dalam real space maupun melalui cyber space adalah sama, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik orang lain untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu, unsur mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya dalam  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  ini  adalah  tindakan-tindakan  dalam  dunia  siber  yang  dapat mencapai  pemenuhan  unsur  “di  muka  umum”  Mahkamah  Konstitusi  menilai  Pasal  27  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  tidak mengatur  norma  hukum  pidana  baru  dan  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  demokrasi,  Hak Asasi  Manusia  (HAM),  dan  prinsip-prinsip  negara  hukum67  Apabila  melihat  Pasal  27  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  pasal  ini kabur  karena  di  dalam  ketentuan  umum  tidak  dijelaskan  proses  mendistribusikan  dan mentransmisikan  itu  bagaimana,  hal  ini  ditakutkan  akan  menjadi  banyak  perbedaan  penafsiran mengenai kata-kata tersebut.
Dapat  saja  seseorang  tidak  bersalah  dapat  dikenakan  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  19  tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  akan  ditakutkan  hal  seperti inilah  yang  terjadi  seseorang  yang  tidak  bersalah  dihukum  karena  tidak  jelasnya  rumusan  dari Pasal 27 ayat (3). Hal ini dapat menyebabkan takutnya masyarakat dalam mengeluarkan pendapat di dunia maya karena takut dikenakan pidana dengan sanksi hukuman maksimal 4 tahun dan denda yaitu sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
17 Ibid, h. 35
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## Implementasi Penanganan Pelanggaran UU ITE Terkait Ujaran Kebencian Melalui Media di Kota Batam.
Berbagai  kasus  kejahatan  atau  perbuatan  melawan  hukum  pun  mulai  bermunculan,  tak sedikit  kasus  yang  menggunakan  media  sosial  untuk  melakukan  tindak  pidana,  kasus-kasus tersebut dapat dilihat dari berbagai media elektronik maupun surat kabar yang banyak menyoroti kasus pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan melalui media sosial. 18 Akan tetapi  dibalik  berkembangnya  teknologi  informasi  atau  media  sosial  tidak  sedikit  memberi perkara-perkara  yang  berdampak  positif  dan  negatif  selain  memberikan  kontribusi  bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradabanmanusia, di sisi lain sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Begitu banyak problem sosial yang terjadi di media sosial.
Pada  dasarnya  ketika    berkomunikasi,  kita  wajib  menggunakan  etika  komunikasi  dengan baik  dan  benar.  Begitupun  dalam  hal  menyebarkan  informasi,  harus  sesuai  dengan  fakta,  tidak dilebih-lebihkan,  tidak  dikurang-kurangkan  dan  tidak  diputarbalikkan  dari  fakta  sebenarnya. Istilah fairness dalam ilmu komunikasi, khususnya yang menyangkut dengan komunikasi massa meliputi beberapa aspek etis. Misalnya menerapkan etika kejujuran atau obyektivitas berdasarkan fakta, berlaku adil atau tidak memihak dengan menulis berita secara seimbang serta menerapkan etika kepautan dan kewajaran 19 . Aspek kejujuran atau obyektivitas dalam komunikasi merupakan etika  yang  didasarkan  kepada  data  dan  fakta.  Faktualisasi  menjadi  kunci  dari  etika  kejujuran. Menulis dan melaporkan dilakukan secara jujur, tidak memutarbalikkan fakta  yang  ada. Dalam istilah lain adalah informasi yang teruji kebenarannya dan orangnya terpercaya atau adapat diakui integritas dan kredibilitasnya 20 . Menurut Saparinah Sadli, “perilaku menyimpang itu merupakan ancaman  yang  nyata  atau  ancaman  norma-norma  sosial  yang  mendasari  kehidupan  atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau  potensial  bagi  berlangsungnya  ketertiban  sosial”. 21 Dengan  demikian  kejahatan  disamping merupakan  masalah  kemanusian,  juga  merupakan    masalah  sosial;  malah  menurut  Benedict  S. Alper merupakan “the oldest Problem”. Hoax merupakan imbas dari perilaku mekanis  sebagai konsekuensi  atas  masifnya  teknologi  dan  media  sosial.  Kemudahan  menerima,  berbagi,  dan memberi  komentar  melalui  media  sosial  seperti facebook,  twitter,  whatsapps , Instagram dan sebagainya  memperlihatkan  bahwa  informasi  saling  bertumpuk,  berimplosif,  dan  berekplosif karena direproduksi melalui opsi share dan salin/ copy yang tersedia dalam sistem media sosial. Bahkan  setiap  orang  bisa  mengomentari  info  yang  diterima  itu  sesuka  hati  tanpa  konfirmasi. Fenomena  ini  adalah  bentuk  dari hyperreality yaitu  kenyataan  yang  berlebihan  yang  telah diprediksikan  oleh  Baudrillard  puluhan  tahun  ketika  istilah hoax belum  dikenal 22 .  Namun demikian  perlu  disadari  bahwa  kemampuan  untuk  memediasi  komunikasi  timbal  balik  ini memiliki kriteria sebagaimana disebutkan David Holmes.
David  Holmes  mengatakan  yang  menyebabkan  mediasi  tersebut  dapat  berlangsung. Pertama ,  fokus  pada  keunikan  peristiwa  komunikasi. Kedua, lebih  terkait  dengan  interaksi daripada  integrasi,  yaitu  seluk  beluk  berbagai  interaksi  individu  daripada  konteks  sosial keseluruhan di mana interaksi ini menjadi lebih bermakna. Ketiga, lebih tertarik kepada faktor- faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  perisitiwa  komunikasi. Keempat, lebih  mengarah  kepada
18 Melani, M., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional. Pandecta Research Law Journal , 15 (1), 111-120.
19 Amir  Mafri, Etika  Komunikasi  Massa  Dalam  Pandangan  Islam ,  PT.  LogosWacana  Ilmu,  Jakarta  1999, Cetakan 2 hal. 66.
20 Ibid
21 Op. Cit., hlm. 25-26
22 Poerwandari Kristi, “Gaduh di Media”. Kompas. Edisi 11 Februari 2017.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
integrasi  informasi.  Kondisi  ini  yang  mengarahkan  pada  kecepatan  dalam  pembentukan  opini publik. Berbagai permasalahan mulai muncul akibat tidak sesuainya harapan kemajuan teknologi bagi masyarakat sehingga perlu adanya kebijakan atau regulasi dari aparat pemerintahan Indonesia mengenai  media  yaitu  Undang-Undang  informasi  dan  transaksi  elektronik  sebagai  langkah perbaikan situasi politik sejak pasca reformasi hingga sekarang. Undang-Undang telekomunikasi yang mengatur mengenai penyelenggara konsumen jaringan dan jasa telekomunikasi dan pesatnya perkembangan  teknologi  komunikasi  elektornik  berupa  internet  yang  menimbulkan  bentuk kejahatan dunia maya ( cyber crime ) sebagai dasar munculnya Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut untuk menjamin penghormatan atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Saat ini pemerintah telah menyadari dampak yang ditimbulkan dari penyebaran berita bohong yang beredar di media sosial, sehingga pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, dengan adanya Undang-Undang ini penyebar berita bohong dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun sesuai dengan pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1)  sesuai perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang melanggar  kesusilaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  bukanlah  Undang-Undang tindak pidana khusus, berhubung Undang-Undang ini tidak semata-mata memuat hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di  tingkat  nasional,  dengan  tujuan  pembangunan  teknologi  informasi  dapat  dilakukan  secara optimal,  merata  dan  menyebar  keseluruh  lapisan  masyarakat 23 .  Media  sosial  sebaiknya dipergunakan  untuk  berosialisasi  dan  berinteraksi  dengan  membagikan  konten-konten  yang positif. Namun, beberapa pihak memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi yang palsu dan konten tersebut mengarah ke hal yang negatif. Berdasarkan data yang didapat dari tahun 2020 s/d 2021 dibawah ini:
No. Nama Pasal Amar Putusan PN 1. Kamaruddin Alias  Kamar Alias Udin Bin Manaking Pasal  378  KUHP  Jo.  Pasal 45 A Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun  2016  ttg  ITE  dan TPPU Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  penjara  selama  1  (satu) tahun dan 6 (enam) bulan 2. Elisabeth Damayanti Als Maya Pasal 45 A Ayat (2) Jo. Pasal 45  Ayat  (3)  UU  RI  No.  19 Tahun 2016 ttg ITE Jo. pidana  penjara  selama  5  (lima) bulan  dan  denda  sejumlah  Rp. 5.000.000,-  (lima  juta  rupiah), dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut tidak dibayar maka akan
23 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik . ,Media Nusa Creative, Malang, 2015,hal.1.
diganti  dengan  pidana  kurungan selama 3 (tiga) bulan 3. JAMES Als JAMS Bin MAX LAMUSU Pasal  45  A  Ayat  (1)  UU  RI No. 19 Tahun 2016 ttg ITE pidana  penjara  selama  5  (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00  (sepuluh  juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda  tersebut  tidak  dibayar maka  diganti  dengan  pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan 4. SANGKOT PARDEDE Als ZAYN Als PUTRA PARDEDE Pasal  45  ayat  (1),  Pasal  27 Ayat  (1)  UU  NO.  11 TAHUN 2008 ttg ITE pidana  penjara  selama  1  (satu) tahun  dan  6  (enam)  bulan  dan denda  sebesar  Rp.10.000.000,- (sepuluh  juta  rupiah)  dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak  dibayar  diganti  dengan piadana kurungan selama 3 (tiga) bulan 5. WENDA AMBRAINI Pasal 45 Ayat (3) UU NO. 19 TAHUN  2016  dan  Pasal  27 Ayat  (3)  UU  NO.  11 TAHUN 2008 ttg ITE pidana  penjara  selama  1  (satu) bulan dan denda sejumlah
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila  denda  tersebut  tidak dibayar  maka akan  diganti dengan  pidana  kurungan  selama 1 (satu) bulan 6. LAMMAULI PURBA Als LANI PURBA Pasal  45  Ayat  (3),  Pasal  27 Ayat  (3)  UU  NO.  11 TAHUN 2008 ttg ITE pidana  penjara  selama  1(satu) Bulan  dan  denda  sebesar  Rp. 5.000.000,-  (lima  juta  rupiah), dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut  tidak  dibayar  maka diganti  dengan  pidana  kurungan selama 1 (satu) Bulan Sumber: Data di Kejaksaan Negeri Batam Tahun 2020.
No. Nama
Pasal Amar Putusan PN 1. Uun Nofri Artin Iningsih Pasal 45 Ayat (2) UU NO. 11 TAHUN 2008 pidana  penjara  masing-masing selama  2  (dua)  tahun  dan  denda sebesar  Rp.  50.000.000,-  (lima
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan   selama 3 (tiga) bulan 2. Meinita Arisanti Als Arisan Als Santi Binti Joko Sunaryo Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat  (1)  dan  atau  Pasal  51 Ayat  (2)  Jo.  Pasal  36  UU NO.  11  TAHUN  2008  ttg ITE pidana  penjara  selama  2  (dua) Tahun 3. Syamsi Fuad Bin Rohadi Pasal  29  UU  NO.  44 TAHUN 2008 ttg Pornografi, Pasal 45 ayat (1) UU  NO.  11  TAHUN  2008 ttg ITE pidana  penjara  selama  2  (dua) tahun  dan  3  (tiga)  bulan  dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00  (seratus  juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana  denda  tersebut  tidak dibayar  maka  diganti  dengan pidana  kurungan  selama  3  (tiga) bulan 4. Alisa  Pebrianti Purnama Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat  (1)  Jo.  Pasal  36  UU NO.  11  TAHUN  2008  ttg ITE pidana  penjara  selama  1  (satu) tahun  dan  6  (enam)  bulan  dan denda  sejumlah  Rp20.000.000-, (dua  puluh  juta  rupiah)  dengan ketentuan  apabila  denda  tidak dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
Sumber: Data di Kejaksaan Negeri Batam Tahun 2021.
Merujuk kepada data yang telah penulis sajikan di atas telah terjadi pelanggaran Undangf- Undang  ITE  di  Kota  Batam,  hal  menimbulkan  Pertanggungjawaban  tindak  pidana  pencemaran nama baik melalui media internet dapat diterapkan berikut dengan sanksi pidana penjara maupun berupa  denda  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku. 24 Pertanggungjawaban  ini dibebankan  sesuai  dengan  unsur  pidana  yang  telah  ditinjau  dari  segi  syarat-syarat pertanggungjawaban  pidana.  Sehingga  pelaku  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan di pengadilan 25 .
Selanjutnya, pidana denda dipandang sebagai lebih ringan daripada pidana penjara, apalagi jika dibandingkan dengan pidana mati. Menurut Niniek Suparni, pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula,  pidana  denda  merupakan  satu-satunya  pidana  yang  dapat  dipikul  oleh  orang  lain  selain terpidana. 26 Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Mengenai pertanggungjawaban tindak
24 Wawancara dengan Karya So Imanuel Gort S.H, Jaksa di Kejaksaan Negeri Batam, Pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Batam.
25 Maskun. (2013). Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
26 Mauludi, Sahrul. (2018). Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pidana pencemaran nama baik melalui media internet sebagaimana yang terdapat dalam UU ITE, sudah  mengalami  beberapa  perubahan  dengan  ketentuan  sebagai  berikut:  Pasal  45  ayat  (1)  UU ITE: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Kemudian diubah menjadi Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama  4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)” Dalam hal delik pencemaran delik terberat adalah pada Pasal 310 ayat (2) KUHP yaitu pencemaran tertulis dengan ancaman pidana 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan. Maka akan ditambahkan pemberatan 2 (dua) tahun karena menggunakan alat informasi teknologi elektronik, seperti pola KUHP. Sehingga ancaman pidana menjadi 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan. 27 Untuk itu tujuan menyeimbangkan antara pentingnya pemberatan dalam ancaman pidana pencemaran yang menggunakan informasi teknologi elektronik dengan aspirasi masyarakat yang menuntut penurunan ancaman pidana di bawah 5 tahun dapat dilakukan Merubah ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan menurunkan ancaman pidana di bawah 5 tahun akan berakibat tidak dilakukannya penahanan. 28 Tetapi pertimbangan dampak luas karena pencemaran  nama  baik  dengan  menggunakan  informasi  teknologi  elektronik  juga  tetap  harus dipertimbangkan sehingga ancaman pidana tetap lebih berat dari ancaman pidana didalam Pasal 310  dan  Pasal  311  KUHP.  Untuk  itu  dalam  rangka  menyeimbangkan  kondisi  tersebut  maka ancaman pidana diajukan 4 tahun. Dampak yang akan terjadi dengan adanya pengaturan ini adalah perlunya pemahaman baru terhadap penegak hukum bahwa dalam kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU tentang ITE tidak lagi dilakukan penahanan merujuk, asal 21 ayat (4) point (a) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, perubahan pelaksanaan ini diharapkan  berdampak  pada  kesamaan  perlakuan  terhadap  pelaku  pencemaran  nama  baik  yang diatur dalam KUHP, walaupun ancaman pidana pada pencemaran nama baik dalam UU ITE masih lebih berat dibandingkan dengan pencemaran nama baik dalam KUHP. 29
Dampak  yang  diharapkan  juga  adalah  masyarakat  dapat  lebih  bertanggung  jawab  dalam menggunakan informasi teknologi elektronik, sehingga dalam media media sosial tetap menjaga keseimbangan  antara  kepentingan  individu,  masyarakat  dan  negara.  Dengan  pengaturan  yang dilakukan maka perilaku dalam dunia globalisasi saat ini menuntut penggunaan media informasi teknologi  elektronik  lebih  baik  dan  bermanfaat.  mempertahankan  norma  pidana  yang  ada  dan menurunkan  ancaman  pidana  diharapkan  akan  mencegah  disparitas  penegakan  hukum  dalam penahanan terhadap delik pencemaran nama baik.

## Kesiapan dan Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Kota Batam
Dari  persfektif  sosiologi  hukum,  melihat  bahwa  penegakan  hukum  dilihat  dari  perilaku aparat penegak hukum yang mengoperasikan hukum tersebut, berkaitan dengan profesionalisme aparat penegak hukum di tengah perubahan sosial yang terus bergulir dengan cepat, maka peranan aparat penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat transisi menjadi hal yang sangat penting.
27 Wawancara  dengan  Abdullah  S.H,  Jaksa  di  Kejaksaan  Negeri  Batam,  Pada  tanggal  30  Juni  2022  di  Kantor Kejaksaan Negeri Batam.
28 Ibid,.
29 Mulawarman dan Nurfitri, Aldila Dyas. (2017). Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. Buletin Psikologi. 25 (1), 36-44
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Oleh karena itu, dalam menyikapi perubahan sosial yang sedang terjadi, aparat penegak hukum harus  belajar  untuk  berbagai  informasi  pengetahuan,  dimana  hal  tersebut  merupakan  kekuatan yang sangat dominan dalam meyikapi perubahan sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat. 30
Untuk menghukum pelaku ujaran kebencian, perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sifat melawan hukum. Dalam rumusan tindak pidana hanyalah satu peringatan kepada hakim agar hakim  mendapatkan  kepastian  bahwa  perbuatan  itu  dilakukan  tidak  menurut  hukum. Tercantumnya  sifat  melawan  hukum  sekaligus  sebagai  pembatasan,  bahwa  hanya  perbuatan- perbuatan atau keadaan-keadaan tertentu  yang disebutkan secara tegasbersifat melawan hukum. Perundang-undangan  hukum  pidana  (KUHP)  maupun  perundang-undangan  lain  yang  mengatur tentang  ketentuan  pidana,  sifat  melawan  hukum  tidak  selalu  tercantum  dalam  rumusan  tindak pidana. Bentuk yang demikian menandakan bahwa sifat melawan hukum tidak bersifat konstitutif, yaitu sifat melawan hukum tidak harus dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. KUHP  Indonesia  umumnya  mencantumkan  sifat  melawan  hukum  dengan  perkataan  “melawan hukum” sebagai terjemahan dari perkataan wederrechtelijk 31 . Sesuai dengan realitas masyarakat pengguna  media  sosial  di  Kota  Batam  adapun  faktor  yang  mempengaruhinya,  penulis  akan menghubungkan  dengan  teori  dari  Soerjono  Soekanto  tentang  faktor  yang  mempengaruhi penegakan  atau  kefektifan  hukum,  yaitu: 32 faktor  Hukum  atau  undang-undang,  faktor  penegak hukum,  faktor  sarana  atau  fasilitas,  faktor  masyarakat,  dan  faktor  budaya  hukum.  Selanjutnya Penulis  akan  memaparkan  hasil  penelitian  yaitu  sebagai  berikut:  Salah  satu  faktor  yang mengefektifkan  suatu  peraturan  adalah  warga  masyarakat.  Yang  dimaksud  disini  adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan.  Secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  derajat  kepatuhan  masyarakat  terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 33
Pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih sangat rendah, terkadang masyrakat mengaku tidak mengetahui UU ITE. Hal tersebut membuktikan bahwa memang pengetahuan hukum para pengguna media sosial masih  cukup  rendah  atau  masih  banyak  yang  belum  mengetahuinya.  Dalam  hal  ini  efektifitas penegakan hukum Undang-undang ITE tidak efektif dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang ITE masih banyak yang tidak mengetahuinya. Penulis juga beranggapan bahwa salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  UU  ITE  adalah  budaya  hukum  itu  sendiri. Budaya  hukum  adalah  keseluruhan  nilai,  sikap,  perasaan  dan  prilaku  para  warga  masyarakat termasuk  pejabat  pemerintahan  terhadap  atau  berkenaan  dengan  hukum.  Dalam  kaitan  dengan faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum,  dalam  hal  ini  mengenai  pengguna  media  sosial. Budaya  hukum  dapat  diartikan  sebagai  nilai-nilai  atau  prilaku  masyarakat  atau  kebiasaan mayarakat dalam mematuhi, mengetahui atau mentaati aturan hukum.
Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila prilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada ketaatan atau kepatuhan hukum yang menunjukan sampai sejauh manakah prilaku nyata seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi tidak setiap orang yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Berkaitan dengan budaya hukum sebagai faktor
30 Sya’bana,  S.  A.,  Marbun,  W.,  &  Kr isnalita,  L.  Y.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Ujaran  Kebencian Melalui Media Elektronik. Krisna Law , 3 (2), 1-13.
31 Agus Rusianto. 2016. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana. Surabaya: Kencana. Halaman 210-21
32 Soerjono  Soekanto,  2005, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada, Hlm. 9.
33 Wawancara dengan Nanik Herawati S.H, Jaksa di Kejaksaan Negeri Batam, Pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Batam.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dalam penegakan hukum dalam hal ini mengenai Efektifitas penegakan hukum terhadap pengguna media  sosial.  Media  sosial  berhasil  mentransformasikan  praktik  komunikasi  searah  dari  satu institusi  media  ke  banyak  audience  (one-to-many),  menjadi  praktik  komunikasi  dialogis  antara banyak  audience  (many-to-many).Melalui  media  sosial,  setiap  individu  dapat  saling  berbagi informasi  dengan  menggabungkan  teknologi  berupa  tulisan,  gambar,  video,  maupun audio.Beragam  aplikasi  internet  berbasiskan mdia sosial  kian marak dan  mampu menyihir para pengguna  internet  di  seluruh  dunia 34 .  Media  sosial  sebuah  media  online  (daring)  yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet.
Media  sosial  dipahami  sebagai  sebuah  jenis  media  online,  berikut  beberapa  karakteristik media  sosial:  1)  Partispasi,  Media  sosial  mendorong  kontribusi  dan  memberikan  umpan  balik terhadap  suatu  pesan  atau  konten  di  media  sosial;  2).  Keterbukaan,  Sebagian  media  sosial memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk memberikan komentar, berbagi, dan lain-lain; 3). Adanya percakapan Kebanyakan media sosial memungkinkan adanya interaksi terhadap suatu konten, baik itu dalam bentuk reaksi ataupun perbincangan antar penggunanya; 4).Keterhubungan Melalui  media  sosial,  para  penggunanya  dapat  terhubung  dengan  pengguna  lainnya  melalui fasilitas tautan dan sumber informasi lainnya. Proses pengiriman pesan ke media sosial yang lebih cepat dibandingkan dengan media lainnya membuat banyak informasi terhubung dalam satu media sosial 35 . Melalui kecanggihan teknologi informasi, maka masyarakat memiliki alternatif lain untuk berinteraksi  sosial.  Munculnya  internet  dapat  menghubungkan  antar  manusia  dari  berbagai belahan dunia yang tidak saling kenal sebelumnya dengan cara mengkoneksikan komputer dengan jaringan internet.  Interaksi  antar manusia tersebut, bertujuan untuk  memenuhi  kebutuhan hidup baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Salah satunya adalah kebutuhan akan informasi. Setiap orang  membutuhkan  informasi  sebagai  bagian  dari  tuntutan  kehidupan  dan  sebagai  penunjang kegiatannya.
Internet sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan informasi tersebut.  Interaksi sosial yang terjadi di dunia maya terbangun karena adanya pola interelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan  yang dibangun di  atas kepercayaan dan ditopang oleh norma-norma, nilai-nilai sosial  yang positif dan kuat.  Selain unsur-unsur di  atas, juga terdapat  prinsip  sukarela dan mau melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial.Dengan demikian semua unsur-unsur yang meliputi kepercayaan, norma, nilai dan prinsip sukarela merupakan pondasi utama yang berkaitan dengan  modal  sosial.  Banyak  kajian  yang  menjelaskan  bahwa  penggunaan  internet  dapat digunakan  untuk  berinteraksi  di  kalangan  komunitas  online,  sehingga  bisa  mempermudah penciptaan  modal  sosial.  Dengan  adanya  komunitas  online  maka  arus  informasi  menjadi  lebih efisien melalui komunitas residensial atau professional. Sebagai hasil dari interaksi tersebut adalah seperti  terciptanya  atau  terpeliharanya  kepercayaan  antar  warga  masyarakat.  Sebuah  interaksi dapat  terjadi  dalam  skala  individual  maupun  institusional.  Secara  individual,  interaksi  terjadi manakala relasi intim antara individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional.  Secara  institusional,  interaksi  dapat  lahir  pada  saat  visi  dan  tujuan  satu  organisasi memiliki kesamaan dengan visi dan tujuan organisasi lainnya.  Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dimungkinkan di gunakan sebagai sebuah sarana untuk melakuka regulasi dan tatcara untuk bisa melakukan segala kegiatan di bisang elektronik, peraturan  perundangan  tersebut  juga  memberikan  ancaman  hukum  pidana  yang  menjerat  para pelaku-pelaku yang melanggar khususnya pelanggaran di bisang hukum pidana, sehingga orang tidak  bisa  semaunya  untuk  melakukan  perbuata  atau  tindakan  yang  melanggar  hukum  dengan mengunakan media elektronik dengan seenaknya sendiri. 36
34 Ujang Rusdianto, Cyber CSR, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 82.
35 Raymond, Sistem Informasi Manajemen , (Bandung: Salemba Empat, 2008), h. 23
36 Wawancara dengan Karya So Imanuel Gort S.H, Jaksa di Kejaksaan Negeri Batam, Pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Batam.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Ancaman hukuman pidana ini dimaksudkan tentunya adalah untuk menjadi sebuah pedoman atau  rambu-rambu  dalam  bertata  cara  melakukan  segala  jenis  kegiatan  dalam  dunia  elektronik, dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentunya akan selalu di lihat apakan peraturan yang telah dikeluarkan tersebut keberlakuanya bisa efektif  ataukan  malah  sebaliknya  yaitu  tidak  efektif  dalam  melaksanakn  kegunaannya  untuk mengatur dan mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam dunia transaksi elektronik maupun dalam  informasi  yang  menggunakan  sarana  media  elektronik  tersebut.  Pelanggaran  pidana kemungkinan sangat  besar potensi  terjadinya karena mamang  Begitu besarnya angka pengguna media sosial yang di gunakan oleh masyarakat di Indonesia tentunya semakin terbukanya terjadi tindak  pidana  yang  di  lakukan  di  dunia  maya  atau  dunia  elektronik,  semakin  banyaknya  orang yang  menggunakan  media  sosial  tersebut  dan  tidak  ada  kontrol  dalam  pengunaaanya  tentunya rawan  untuk  di  gunakan  dan  diselewengkan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab, tindak  pidana  yang  dilakukan  di  dunia  maya  tentunya  adalah  fenomena  baru  yang  ada  seiring dengan semakin berkembangnya media sosial di Indonesia. 37
Penerapan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur masalah transaksi elektronik melalui undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dari mulai undang-undang ini diundangkan sampai dengan saat ini memang terlihat  bahwasannya  penerapan  dari  undang-undang  iniefektivitas  hukum  tidak  lepas  dari permasalahan penegakan hukum yang merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. juga dipatuhi  dan  diterapkan.  Jika  melihat  banyaknya  kasus  yang  terjadi  serta  melihat  maraknya pelanggaran hukum pidana pada media sosial, memang perlu di lihat bahwa masyaraakt Indonesia sangat  menggemari  media  sosial  untuk  kehidupan  serta  memperluas  jaringan  dari  masyarakat, kasus-kasus yang selama ini terjadi dan melibatkan masyarakat yang sebagain besar berawal dari tulusan-tulisan yang di buat serta di sebarluaskan melalui media sosial dan di konsumsi oleh publik karena  siapa  saja  bisa  untuk  mengakses  dan  melihat  tulisan  tersebut,  maka  sudah  seharusnya undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sudah menjadi sebuah cara untuk meminimalkan serta bisa menjadi jalan keluar penyelesaian kasus-kasus yang menjerat masyarakat pada media sosial.
Dari  banyak  kasus  yang  telah  terjadi  penuntasan  masalah  palanggaran  pidana  masih dirasakan kurang maksimal, karena masih sedikit penuntasan kasus-kasus yang ada pada media sosial, karena kalau kita mengkaji lebih luas maka undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi  dan  transaksi  elektronik  adalah  merupakan  undang-undang  yang  melengkapi  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah ada, Undang-undanginformasi dan transaksi  elektronik  juga  mengatur  mengenai  hukum  acara  terkait  penyidikan  yang  dilakukan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) yang memberi paradigma baru terhadap upaya penegakkan hukum dalam rangka meminimalkan potensi abuse of power penegak hukum sehingga sangat bermanfaat dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum. 38
Permasalahan yang selama ini muncul dari media sosial lebih banyak bermula atau berasa dari  pasal  27  ayat  (1)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan  atau mentransmisikan  dan  atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan  atau  Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat  dapat  diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan  atau  mentransmisikan  dan  atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan  atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki
37 Wawancara dengan Nanik Herawati S.H, Jaksa di Kejaksaan Negeri Batam, Pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Batam.
38 Wawancara dengan Karya So Imanuel Gort S.H, Jaksa di Kejaksaan Negeri Batam, Pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Batam.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
muatan penghinaan dan atau pencemaran namabaik. (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan  dan atau membuat  dapat diaksesnya  Informasi Elektronik  dan  atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  pemerasan  dan  atau pengancaman.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Setelah melakukan pengambilan data dan pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut: 1)  Bahwa  keberadaan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik adalah bentuk perwujudan dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi  di  dalam  negeri  agar  terlindungi  dengan  baik  dari  potensi  kejahatan  dan penyalahgunaan teknologi. Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang  merupakan  salah  satu  penyebab  perubahan  kegiatan  kehidupan  manusia  dalam  berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentukbentuk perbuatan hukum baru; 2) Bahwa dengan semakin maraknya tindakan yang dianggap melanggar hukum di media sosial terus saja meningkat  dengan dibuktikan begitu banyaknya permasalahan  yang timbul dan tidak sedikit  yang  harus  menanggung  akibat  hingga  menjalani  hukum  di  dalama  penjara  tentunya diharapakan dapat membuat masyarakat semakin lebih bisa hati-hati dalam menggunakan media sosial, disamping itu penegakan hukum yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih berjalan di tempat dan belum menunjukkan kemajuan yang berarti sebab dinamika yang terus berkembang dapat mempengaruhi dan menjadikan proses penegakan hukum tidak menjadi semakin mudah dan sederhana  lagi,  tetapi  justru  sebaliknya  menjadi  semakin  kompleks,  sulit  dan  pelik;  3)  Bahwa Negara Indonesia sangat membutuhkan aparat penegak hukum yang mumpuni, yang terorganisasi dan  terstruktur  untuk  menyatukan  komunitas-komunitas  spesialisasi  dalam  penanganan  segala jenis tindak pdana cyber. Tanpa adanya penegakan hukum  yang terorganisasi dan terstruktur di bidang teknologi informasi, maka akan sulit menjerat penjahat-penjahat cyber.
Beradasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan di atas maka secara langsung akan memberikan  Rekomendasi  yakni  diantarnya:  1)  Direkomendasikan  agar  perlunya  Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan- ketentuan  yang telah diatur oleh hukum,  dipatuhi oleh masyarakat,  maka  hukum  tersebut  dapat dikatakan  telah  efektif  berlakunya,  tetapi  jika  ketentuan  hukum  tersebut  diabaikan  oleh masyarakat,  maka  aturan  hukum  itu  tidak  efektif  berlakunya.  Kesadaran  hukm  masyarakat  itu menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati  oleh  masyarakat  sebagai  pengguna  hukum  tersebut.  Kesadaran  hukum  masyarakat merupakan unsur utama; 2) Direkomendasikan bahwa secara yuridis, dengan keberadaan Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  tidak  dimaksudkan  sebagai  satu  pembatasan  hak. Kedudukan Undang-Undang dalam hal ini adalah sebagai pengatur (regelend) bukannya sebagai sumber  hak.  Sumber  hak  itu  sendiri  didasarkan  pada  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  sebab penggunaan  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  harus  terus  dikembangkan  untuk  menjaga, memelihara,  dan  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  nasional  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  demi  kepentingan  nasional;  3)  Perlu  adanya  peningkatan  kemampuan personil (anggota) yang memahami atau menguasai informasi dan Transaksi Elektronik pun masih terbatas dalam lingkup kecil personil Polri yang ada di Mabes Polri dan Polda, bahkan personil yang ada d Polres dan Polsek pun tidak memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sedangkan personil  yang  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat  sebagai  kunci  dari  keberhasilan  dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Latif.  2005. Hukum  dan  Peraturan  Kebijaksanaan  (Beleidsregel)  pada  Pemerintahan Daerah . Yogyakarta: UII Press.
Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian, Tindak  Pidana  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik .  ,Media Nusa Creative, Malang, 2015.
Agus  Rahardjo,  Cybercrime  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi,
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).
Agus Rusianto. 2016. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana. Surabaya: Kencana.
Amir Mafri, Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam , PT. LogosWacana Ilmu, Jakarta 1999, Cetakan 2.
Budi Raharjo, Memahami Teknologi Informasi. (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002). Deris Setiawan, Sistem Keamanan Komputer, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005).
Disemadi,  H.  S.  (2021).  Urgensi  regulasi  khusus  dan  pemanfaatan  artificial  intelligence  dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 5 (2), 177- 199.
Eoghan  Casey, Digital  Evidence  and  Komputer  Crime, (London  :  A  Harcourt  Science  and Technology Company, 2001).
Goodnewsfromindonesia.id diakses 10 Juli 2022.
http//:bsba.facebook.com/topic.php?uid=95182762229&topic=10190,  diakses  pada  tanggal  26 Agustus 2021
https://kominfo.go.id diakses 09 Juli 2022.
Mahfud  MD,  Revitalisasi  Pancasila  Sebagai  Cita  Negara  Hukum.  Orasi  ilmiah  didepan  Rapat Senat Terbuka dalam Rangka Dies Natalis ke-65. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2011.
Maskun.  (2013). Kejahatan  Siber  (Cyber  Crime):  Suatu  Pengantar. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Mauludi, Sahrul. (2018). Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Melani,  M.,  Disemadi,  H.  S.,  &  Jaya,  N.  S.  P.  (2020).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dibidang Transaksi  Elektronik  Sebagai  Tindak  Pidana  Non-Konvensional. Pandecta  Research  Law Journal , 15 (1), 111-120.
Mulawarman  dan  Nurfitri,  Aldila  Dyas.  (2017).  Perilaku  Pengguna  Media  Sosial  beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. Buletin Psikologi. 25 (1).
Poerwandari Kristi, “Gaduh di Media”. Kompas. Edisi 11 Februari 2017. Raymond, Sistem Informasi Manajemen , (Bandung: Salemba Empat, 2008).
Sahputra,  D.,  Yanto,  O.,  &  Susanto,  S.  (2020).  Kebijakan  Formulasi  Tindak  Pidana  Ujaran Kebencian Yang Disebarkan Oleh Buzzer Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Lex Specialis, 1(2).
Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Sya’bana,  S.  A.,  Marbun,  W.,  &  Krisnalita,  L.  Y.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik. Krisna Law , 3 (2), 1-13. Ujang Rusdianto, Cyber CSR, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). Wignyosoebroto  Soetandyo.  2007. Hukum  Dalam  Masyarakat  (Perkembangan  dan  Masalah) Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum . Malang: Bayumedia Publishing. Yana, E., Amboro, F. Y. P., Nurisman, E., & Hadiyati, N. (2021). The Role Of The Polri In The Law  Enforcement  Of  The  Distribution  Of  Hate  Speech  In  The  City  Of  Batam, Indonesia. Ganesha Law Review , 3 (1), 43-55.