## PERLINDUNGAN  HUKUM BAGI ANAK KORBAN PERKOSAAN DALAM PERADILAN ANAK
Oleh :
H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H . *) dudungmulyadi67@gmail.com

## ABSTRACT
Research  shows  that  minors  who  are  physically,  mentally  and  socially vulnerable  are  vulnerable  to  becoming  victims  of  rape  crime.  Article  287  of  the Criminal  Code has not fully  protected the rights of children who  are victims of rape, because the threat of criminal sanctions in this article is still very mild, causing rape perpetrators to be only punished lightly and even free from punishment. The birth of Article 81 (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection provides more promising hope for children who are victims of rape to get protection. This article has had  the  threat  of  severe  criminal  sanctions  and  uses  a  minimum  limit  so  that  the perpetrator cannot be free from prosecution. It's just that in the Law of the Republic of Indonesia  Number  35  of  2014  concerning  Amendments  to  Law  Number  23  of  2002 concerning  Child  Protection,  there  has  been  no  cumulative  punishment  if  the  rape perpetrator has committed multiple rapes against children. Protection of children who are  victims  of  rape  is  a  shared  responsibility  between  family,  community  and government. Children become victims of rape need to get legal protection in order to develop truth, justice and welfare.
Keywords : Legal Protection, Children of Rape Victims

## ABSTRAK
Penelitian  menunjukkan bahwa  anak dibawah umur  yang termasuk golongan lemah  fisik,  mental,  dan  sosial  sangat  rentan  untuk  menjadi  korban  kejahatan perkosaan.  Pasal  287  KUHP  belum  sepenuhnya    melindungi  hak-hak    anak    yang menjadi    korban    perkosaan,    dikarenakan    ancaman  sanksi  pidana  pada  pasal  ini masih  sangat  ringan  sehingga  menyebabkan  pelaku  perkosaan  hanya  dihukum ringan bahkan bebas dari hukuman. Lahirnya pasal 81 (2) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak memberikan  harapan  yang  lebih menjanjikan  bagi  anak  yang  menjadi  korban    perkosaan    untuk    mendapatkan perlindungan.  Pasal  ini telah memiliki ancaman sanksi pidana yang cukup berat dan menggunakan  batas  minimal  sehingga  pelaku  tidak  dapat  bebas  dari  tuntutan.
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
Hanya  saja  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  belum  terdapat  hukuman  secara  kumulatif  bilamana  pelaku perkosaan  telah  melakukan  beberapa  kali  perkosaan  terhadap  anak-anak. Perlindungan    anak    yang    menjadi  korban    perkosaan    adalah    tanggung    jawab bersama  antara  keluarga,  masyarakat    dan  pemerintah.    Anak  menjadi  korban perkosaan perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka mengembangkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Korban Perkosaan.

## I. PENDAHULUAN
Masalah  Kekerasan  seksual  di  Indonesia,  khususnya  terhadap  anak perlu  mendapat  perhatian  lebih  intensif  dan  serius  lagi.  Hal  ini  mengingat, terdapat kecenderungan  bahwa  korban anak sering terabaikan oleh lembaga- lembaga  kompeten  dalam  sistem  peradilan  pidana,  yang  seharusnya memberikan  perhatian  dan  perlindungan  yang  cukup  berdasarkan  hukum.  Hal tersebut  tidak  seharusnya    terjadi,    sebab    bagaimanapun    korban    tetap mempunyai    hak  untuk    diperlakukan  adil    dan    dilindungi    hak-haknya sebagaimana    didasarkan    pada    Pasal    28    Undang-Undang    Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  beserta  perubahannya  Pasal  28  G  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menentukan bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan,    martabat    dan  harta  benda  yang  dibawah  kekuasaannya,    serta berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan    dari    ancaman    ketakutan    untuk berbuat   atau tidak berbuat    atau tidak berbuat sesuatu  yang  merupakan  hak asasi”.
Pasal  28  H  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945  menentukan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  mendapat  kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna untuk memperoleh kesempatan dan  manfaat  yang sama guna  mencapai persamaan dan keadilan.
Akhir-akhir  ini  intensitas  kekerasan  terhadap  anak  semakin  meningkat. Adanya berbagai tindak  kekerasan  menciptakan  korban  anak  dalam  jumlah yang    cukup    banyak.    Akibat  adanya  berbagai  tindak    kekerasan,    anak
mengalami    gangguan    perkembangan    baik  secara  fisik  maupun  secara psikologi.
Anak yang menjadi korban perkosaan atau keluarganya, kerap kali tidak tahu  apa  yang  harus  dikerjakan  atau  seganmengusahakan  penyelesaian permasalahan  itu,  karena  kurang/  tidak  mempunyai    pengetahuan,    dana, keberanian,  dan  harapan.  Mungkin    juga    karena  adanya  anggapan  bahwa kejahatan  perkosaan  yang  menimpa  diri  anak  sudah  nasibnya.  Orang  tua  dari anak  yang  menjadi  korban  perkosaan  sering  merasa  malu  jika  diketahui bahwa    anaknya  diperkosa  sehingga  mereka  tidak  melapor  dan  segan menangani  permasalahan  secara  tuntas.  Anak  korban  pemerkosaan  benar- benar  memerlukan perlindungan  hukum,  pelayanan dan pendamping  mental, fisik, social dalam mengatasi penderitaannya.
Pasal  287  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  belum sepenuhnya    melindungi  hak-hak    anak    yang    menjadi    korban    perkosaan, dikarenakan    ancaman  sanksi  pidana  pada  pasal  ini  masih  sangat  ringan sehingga  menyebabkan  pelaku  perkosaan  hanya  dihukum  ringan  bahkan bebas dari hukuman, terlebih bilamana pelaku perkosaan telah melakukan lima kali  perkosaan  terhadap  anak-anak  dan  hanya  dihukum  pada  satu  kasus perkosaan.
Sudah saatnya tindak kejahatan pemerkosaan terhadap anak ini menjadi sesuatu  yang  patut  mendapatkan  perhatian.  Sebab  telah  diketahui  bersama bahwa  anak  adalah  generasi    penerus    dan  masa  depan  dari  suatu  bangsa. Anak  adalah  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  kehidupan  manusia  yang selayaknya  mempunyai  hak  untuk  dilindungi  dan  mendapatkan  kesejahteraan hidup.
Untuk  lebih  memfokuskan  pembahasan  dalam  tulisan  ini,  terdapat  tiga rumusan  masalah  yang dapat diidentifikasi, yaitu: 1) faktor-faktor  apa sajakah yang  menyebabkan  terjadinya  perkosaan  terhadap  anak  di bawah umur ? 2) bagaimanakah  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  menjadi korban  kejahatan perkosaan? 3) bagaimana  penerapan  Sanksi  Pidana  bagi pelaku    kejahatan    pemerkosaan    terhadap    anak    di  bawah  umur  dalam Peradilan Anak ?

## II. PEMBAHASAN

## 2.1.  Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perkosaan
Kejahatan  perkosaan  dalam  hal  ini  perkosaan  terhadap  anak  di bawah umur  dapat terjadi karena bertemunya faktor internal dan external baik dari pihak pelaku maupun pihak korban.
Faktor  internal  adalah  faktor  yang  terdapat  pada  diri  seorang pelaku      maupun      korban    pada    kasus      perkosaan,      misalnya      sikap dan    tindakan      korban      yang  menyebabkan    rangsangan    sehingga pelaku  terpancing    untuk    melakukan    perkosaan    terhadap    diri  korban, kondisi  pelaku  sendiri  yang  mengidap  penyakit  kelainan  seksual  yang biasa disebut dengan “ Pedhofilia “ dan sebagainya.
Faktor-faktor      internal    dalam    diri    pelaku    perkosaan      terhadap anak    di    bawah          umur  merupakan  faktor  yang  juga  sangat  berperan penting.  Faktor-faktor  ini  tidak  dapat  diabaikan  begitu  saja  mengingat faktor-faktor  ini  menyebabkan    kejahatan  perkosaan  terhadap  anak  di bawah umur terus terjadi.
Menurut  Henri  Putranto  faktor-faktor  internal  pelaku  tersebut adalah :
1.  Dalam    dunia    kesehatan    pada    khususnya    kesehatan    reproduksi mengenal  apa  yang  disebut  “ Pedhofilia “, yaitu suatu prilaku seksual dimana ketertarikan seksual diarahkan pada anak-anak, sedang orang yang melakukannya disebut pedhofil.
2.  Budaya  superioritas    yang  membuat    orang  merasa  kuat  dan  ingin menguasai    orang  lain,  orang  lain  dianggap    sub  ordinansi    dan  tidak salah  jika  dia  memaksa    kehendaknya    pada  orang  lain.  Kasus  yang sering terjadi  adalah kasus perkosaan yang dilakukan oleh  seseorang yang  lebih  tua  kepada    orang    yang  lebih    muda,  misalnya:  ayah terhadap  anak kandungnya,  kakak  terhadap adiknya, kakek terhadap cucunya sendiri atau tetangganya, dan sebagainya. Posisi sosial yang menghasilkan    kekuatan  atau  superioritas  di    masyarakat    dalam    hal ini  sering  juga  kontribusi  mengapa  kasus  perkosaan  sering  terjadi  di masyarakat.
3.  Moral  Hazart  yang tumbuh  di masyarakat  kian lama  kian meningkat. Seseorang    sudah  tidak  peduli  apakah  tindakan  tersebut    akan membuat korbannya  menjadi  menderita atau tidak. Dan yang  paling esensi    adalah    seseorang    sudah    tidak    peduli    lagi    apakah perbuatannya  tersebut berdosa atau tidak
Sementara itu, Faktor external pelaku tersebut seperti :
1.  Tempat, Lingkungan   dimana   korban   (anak)   dan  pelaku   sangat berpengaruh  terhadap  terjadinya  kejahatan  perkosaan  biasanya
pelaku perkosaan tidak mempunyai  niat untuk memperkosa  korban, akan tetapi  karena  korban  berada  pada  tempat-tempat  yang sepi atau  gelap  atau  karena  faktor  kamar  tidur    yang  tidak  memiliki pembatasan    dan  ditambah  dengan  faktor  kesempatan,  maka kemungkinan besar terjadi perkosaan.
2.  Waktu,  Praduga    kita  bahwa  perkosaan    hanya  terjadi  pada  waktu malam  hari  atau  pada  saat  sepi  telah  ditepiskan  dengan  suatu kenyataan  baru  bahwa  pada  kasus  perkosaan  terhadap  anak  di bawah umur,  perkosaan  dapat   juga terjadi  pada waktu siang  hari dimana    anak  (korban)  sedang  bermain  atau  berada  di  rumah sendirian. Kondisi ini dimanfaatkan  oleh pelaku untuk memanfaatkan keluguan sang anak dengan menggunakan ancaman kekerasan atau bujukan.
3.  Pornografi, Pornografi  terbagi atas dua bagian yaitu pornografi  cetak terdiri  dari  buku-buku  porno,    majalah    porno,    dan  pornografi elektronik    yang    terdiri    dari    film-film    yang  berisikan  adegan  seks yang  semuanya  mengekspos/    menampilkan    gambar-gambar    yang dapat  menimbulkan    nafsu    birahi    bagi    setiap    yang    melihatnya. Maraknya  atau  penyewaan  video compat disk porno dengan bebas akhir-akhir ini turut meracuni jiwa  dan moral masyarakat.
4.  Alkoholisme, Alkohol dapat merusak jiwa seseorang  sehingga  orang tersebut tidak dapat mengontrol dirinya atau  menyebabkan hilangnya daya menahan  diri.  Dalam  kondisi  yang mabuk dan keinginan seks yang tak tertahankan ini, tidak jarang anak yang masih dibawah umur dipakai sebagai tempat pelampiasan nafsu.
Selain  faktor-faktor    internal    dan  ekternal    baik  dari    pihak  pelaku maupun  pihak    korban  seperti    yang    diterangkan    di    atas,    ada    satu faktor    yang    tidak    kalah    pentingnya    yakni,    faktor  kesempatan. Walaupun  faktor  internal  maupun  faktor      ekternal  yang  dimiliki      pihak korban   dan  pihak  pelaku  begitu  besar     akan  tetapi  tanpa   adanya kesempatan,    maka    kejahatan    perkosaan  terhadap  anak  dibawah  umur tidak dapat terjadi.
2.2.  Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  korban kejahatan perkosaan
Perlindungan    hukum    tentunya    tidak    lepas    dari    perlindungan Hak    Asasi  Manusia,  baik  individu  maupun  bagi  semua  manusia  secara keseluruhan.  Hak  asasi  manusia  merupakan  hak  dasar  yang  secara kodrati  melekat  pada diri manusia,  bersifat universal  dan dianugrahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu hak asasi yang dimiliki oleh manusia    wajib  dihormati,  dilindungi,  dan  dipertahankan.    Pelanggaran
atas Hak Asasi  Manusia  berarti  suatu pelanggaran  yang sangat besar terutama dalam kaitannya dengan  harkat dan martabat manusia.
Dalam Pasal 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM)  yang oleh bangsa-bangsa    di  dunia  disepakati    pada  tanggl  10  septamber  48 dinyatakan  bahwa  “semua  orang  dilahirkan  merdeka  dan  mempunyai martabat      dan    hak-    hak    yang    sama.    Mereka    dikarunai      akal    dan hatinurani  dan kehendaknya  bergaul  satu  sama  lain  dalam  semangat persaudaraan”.    Deklarasi    ini  mengumandangkan    Hak  Asasi  Manusia (HAM) yang merupakan suatu hak yang meletak pada diri manusia,  yang bersifat  sangat    mendasar    dan  mutlak  diperlukan    agar  manusia    dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya.
Arief  (1996: 53)   mengemukakan   bahwa   masalah  perlindungan korban  kejahatan  merupakan   bagian  dari    masalah  perlindungan   hak asasi    manusia.    Memang    ada    keterkaitan    erat  antara    keduanya, karena  seperti    yang  dinyatakan    oleh  Zonimir-Paul-Seporovic “ the  right of the victim are a componen of the concept of human rights ” (hak korban adalah komponen dari konsep hak asasi manusia).
Menurut    “ The    declaration    of  basic  Principies    of  Justice  For victims    of  crime  and  abuse    of  power ”,    Perserikatan    Bangsa-Bangsa (1985),  yang dimaksud  dengan  korban (victim) adalah orang-orang yang secara  individual  atau  kolektif,  telah  mengalami  penderitaan,  meliputi penderitaan  fisik  dan   mental, penderitaan  emosi,   kerugian  ekonomis atau  pengurangan substansi hak-hak asasi.(Arif Gosita, 1993;46).
Dengan      demikian      pengertian      korban      dirumuskan      sebagai manusia   yang   mengalami penderitaan  akibat  perbuatan  jahat  orang lain.  Penderitaan  ini  tidak  hanya  berdampak  dalam kehidupan  korban (anak)  saja  melainkan  secara  tidak langsung  juga  membawa  dampak kepada  kehidupan    keluarga    korban,  masyarakat  dan  negara  dimana korban berada.
Kejahatan perkosaan  dapat  juga  dialami   oleh  anak-anak  yang tergolong  usia  muda  (dibawah  umur).  Pada  anak-anak,  sifat  lugu  dari seorang anak kecil yang belum dapat memprediksi kecenderungan  suatu prilaku    akan    mempermudah    terjadinya  kejahatan    perkosaan.    Anak
yang  masih  sangat  tergantung  secara  ekonomis  maupun  secara  social dangan orang dewasa  tidak jarang dijadikan tempat pelampiasan nafsu.
Dalam    Kitab    Undang-Undang    Hukum    Pidana        (KUHP), kekerasan  seksual  atau  perkosaan  terhadap  anak  dibawah  umur  dijerat dengan menggunakan pasal 287 ayat (1) yang berbunyi :
“Barangsiapa  bersetubuh  dengan  seorang  wanita  diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sapatutnya harus diduganya    bahwa  umurnya    belum  lima  belas  tahun,  atau  kalau umurnya  tidak  jelas,  bahwa  belum  waktunya  untuk  dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan”.
Menurut  kepentingan  hukum  yang  berpedoman  pada  asas persamaan  kedudukan  dalam hukum  ( equality  before  the  law ),  dapat ditarik  suatu    pengertian    bahwa    anak    berhak    untuk  mendapatkan persamaan dihadapan hukum dan perlindungan  hukum atas hak-hak dan kewajiban asasinya sama dengan warga Negara yang  lainnya. Walaupun dari segi usia, anak dianggap sebagai warga  Negara  yang belum  dapat bertanggung  jawab,  akan  tetapi    hal    ini    tidak    dijadikan    dasar mengurangi hak seorang anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Dalam  mukadimah konvensi tersebut  dijelaskan lebih  lanjut bahwa “Anak  karena  ketidakmatangan  jasmani  dan  mentalnya,  memerlukan pengamanan  dan  pemeliharaan  khusus  termasuk  perlindungan  hukum yang  layak  sebelum  dan  sesudah  kelahiran”.  Asuhan  anak  pertama- tama  dan  terutama menjadi  kewajiban  dan  tanggung  jawab  orangtua di    lingkungan    keluarga,    akan    tetapi    demi  kepentingan    kelangsungan tata  social    maupun    untuk   kepentingan    anak  itu  sendiri,    maka    sudah menjadi  kewajiban  bagi  setiap  kita  untuk  menjamin,    memelihara    dan mengamankan kepentingan anak, Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan  anak  selayaknya  juga  berada  di  bawah  pengawasan  dan bimbingan Negara, dan bilamana perlu, oleh Negara sendiri.
Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4  tahun  1979 Tentang  Kesejahteraan  Anak,  ditentukan  bahwa  anak  adalah  seseorang yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  dan  belum  pernah  kawin  (  Pasal  1 angka 2. Sedangkan dalam Pasal 2 Bab II mengatur hak-hak anak yaitu :
1.  Anak  berhak  atas  kesejahteraan,  perawatan,  asuhan  dan bimbingan berdasarkan  kasih sayang baik  dalam  keluarganya
maupun    di    dalam    asuhan    khusus    untuk    tumbuh    dan berkembang dengan wajar;
2.  Anak    berhak    atas    pelayanan    untuk    mengembangkan kemampuan    dan    kehidupan    sosialnya,  sesuai  dengan kebudayaan  dan  kepribadian  bangsa,  untuk  menjadi  warga Negara yang baik dan berguna.
3.  Anak    berhak    atas    pemeliharaan    dan    perlindungan,    baik semasa  dalam  kandungan  maupun sesudah dilahirkan.
4.  Anak  berhak  atas perlindungan  terhadap   lingkungan   hidup yang  dapat    membahayakan    atau  menghambat  pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. (Shanty, 1988; 48).
Perlindungan      hukum    di    bedakan      menjadi      2    (dua)    yaitu perlindungan      yang    bersifat  preventif    dan    perlindungan    hukum    yang bersifat  refresif.
1.  Perlindungan hukum yang bersifat preventif
Berupa perlindungan  atau  pencegahan  dari  segala  tindakan sewenang-wenang  yang  dilakukan  oleh  manusia  serta  diberikan kesempatan  untuk  menjaga  diri  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun secara  bersama-sama  untuk  mempertahankan  hidup  dan  kehidupan dalam  masyarakat.  Sekalipun  kejahatan  perkosaan  terhadap  anak  di bawah  umur  tidak  dapat  dengan  mudah  di    lenyapkan    dalam masyarakat,  akan  tetapi  harus  ada  upaya-upaya   yang  di  lakukan untuk menekan  dan  mengontrol  sehingga  tragedi  kemanusiaan  ini dapat    di    minimalkan.    Kejahatan  perkosaan    ini    harus    dicegah dengan  berbagai  upaya  perlindungan,  baik  yang  beraspek  hukum maupun  yang  bersifat  social  ekonomi.  Upaya  perlindungan  ini  meliputi perlindungan mental, fisik dan sosial anak.
Banyak  kegiatan  dan  program  yang  dapat  di  laksanakan  oleh berbagai pihak sebagai upaya untuk  menanggulangi  atau  mencegah terjadinya    kejahatan    perkosaan    terhadap    anak    di    bawah  umur. Salah    satu    usaha    yang    dapat    dilakukan    adalah    dengan menegakkan  hukum  degan  cara pemberian sanksi  pidana yang tepat kepada pelaku perkosaan.
Sesuai  dengan  prinsip  perlindungan  korban  di  atas,  terdapat  2 (dua)  hal  yang  penting  yang  dapat    dijadikan    prinsip    perlindungan hukum  terhadap  anak  yang   menjadi  korban  kejahatan perkosaan, yakni  pertama  bahwa  anak  yang  menjadi  korban  perkosaan  berhak
diperlakukan secara mausiawi  dan degan rasa hormat  untuk martabat manusia  mereka  dan  yang kedua  bahwa  anak yang menjadi korban perkosaan berhak atas ganti kerugian untuk penderitaan  yang mereka sudah derita.
2.  Perlindungan hukum yang bersifat Represif.
Memberikan      perlindungan      hukum      terhadap      anak      yang menjadi      korban      perkosaan  merupakan  salah  satu  langkah  penting yang  harus  diambil  guna  mencegah  agar  pelaku  kejahatan  perkosaan terhadap anak di bawah umur tidak terlepas dari tanggung jawab atas perbuatannya dan anak yang menjadi korban dapat terlindungi haknya sehingga keadilan benar-benar ditegakkan.
Ada  beberapa  langkah  represif  (penanggulangan)    yang  dapat dilaksanakan  guna  melindungi  anak  yang  menjadi  korban  kejahatan perkosaan, yakni : Penegakan Hukum.
Sebagai  konsekuensi  dari  perbuatannya  maka  seorang  pelaku kejahatan  perkosaan  terhadap  anak  di  bawah  umur  tidak  dapat  lepas dari  hukuman.  Penegakan  hukum  melalui  penerapan  sanksi  piana (pemidanaan)    yang  sesuai    merupakan   salah  satu   bagian   dari upaya  penanggulangan kejahatan perkosaan di bawah umur.
Pasal  287  ayat  (1)  KUHP , tentang  persetubuhan  (baca  : perkosaan)  dengan  anak  di  bawah  umur,  hanya  mengatur  ancaman hukuman  penjara  maksimal  9  (sembilan)  tahun.  Sanksi  pidana  ini begitu  ringan  jika  dibandingkan  dengan  beberapa  Negara  di  dunia. Ancaman    hukuman    pidana  terhadap  pelaku  kejahatan  perkosaan anak  dibawah  umur  di  Negara  Indonesia  berdasarkan    kitab  Undang- Undang    Hukm  Pidana  (KUHP),    dinilai  tidk  menceminkan    keadilan. Ancaman    hukuman  ini  tidak  sebanding  dengan  akibat    yang  diderita korban  (anak)  setelah  kejadian  perkosaan.    Anak  harus    menanggung aib  perkosaan  seumur     hidupnya,  mengalami  trauma-trauma   yang selalu membuat  anak  merasa  takut,  dan  atau  pertumbuhan  mental dan    sosial    anak    akan    terhambat;  sementara  pelaku  hanya  dituntut hukuman yang ringan.
Hillary      Clinton      (1996;42)      berpendapat,      bahwa      gagalnya Pasal      287      KUHP      dalam  memberikan    perlindungan        hukum
kepada  korban  perkosaan  dibawah  umur  disebabkan  karena KUHP ini  sejak  lahirnya  pada  tahun  1981  sampai  sekarang  belum  pernah mengalami  perubahan.  KUHP    dapat    dikatakan    sudah  tidak  efisien lagi  dalam      penerapannya    di  masyarakat    mengingat  bahwa msyarakat  terus bertumbuh sehingga kejahatan semakin komplek dan beragam.
Berdasarkan lex   spesialis   derogate   lex   generalis, Pasal 81  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  mengesampingkan    Pasal  287  KUHP. Pasal  81  (2)  ini  berisi  perlindungan  hukum    kepada  anak  korban perkosaan.  Dalam  pasal  81  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  telah  digunakan batas  minimal  hukuman  penjara  yakni  3  (tiga)  tahun  kepada  pelaku kejahatan  perkosaan  terhadap  anak  dibawah  umur.  Jika  dibandingkan dengan    Pasal    287    ayat    (1)    KUHP,    Pasal  81  (2)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini sudah    dapat  dinyatakan      lebih  baik  dan  lebih  memperhatikan kepentingan      perlindungan    korban,    khususnya  anak  yang  menjadi korban  perkosaan.  Dalam  Pasal  81  (2)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  ini  juga digunakan  batas  maksimal    hukuman  penjara  yakni  15  (lima  belas) tahun.  Batas  maksimal  hukuman  ini  lebih  tinggi  jika  dibandingkan dengan  batas  maksimal      hukuman  pada  Pasal  287  ayat  (1)  KUHP yang  hanya  mengancam  maksimal  hukuman  penjara  kepada  pelaku kejahatan  perkosaan  terhadap  anak  dibawah  umur  selama  9 (Sembilan) tahun.
2.3.  Penerapan    Sanksi    Pidana    bagi    pelaku    kejahatan    pemerkosaan terhadap  anak  di bawah umur dalam Peradilan Anak
Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pemidanaan  terlebih  dahulu akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang akan dijadikan dasar dan  pijakan  dalam  membuat  suatu  putusan.  Hakim  akan  menelaah terlebih  dahulu  tentang  kebenaran  peristiwa,  kemudian  memberikan penilaian  serta  menghubungkan  dengan  hukum    yang  sesuai,  dengan harapan  dapat  memberikan  suatu  putusan  yang  mencerminkan  rasa keadilan  yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan kepada TuhanYang Maha Esa.
Pertimbangan  hukum  yang  diberikan  oleh  hakim  dalam  sebuah putusan pemidanaan harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan,  dimana  putusan  yang  dihasilkan  didasarkan  sekurang- kurangnya  pada  dua  alat  bukti    yang  sah,  serta  dari  keyakinan  hakim dalam memutus perkara tersebut. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada  seorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu    tindak    pidana benar-benar    terjadi    dan    bahwa    terdakwalah    yang    bersalah melakukannya.
Pertama, alat  bukti.  Alat  bukti  yang  di  anggap  sah  yang    akan  di jadikan  sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  majelis  hakim  dalam  perkara ini,  yakni  berlandaskan  pada  fakta-fakta  yang  terungkap  persidangan berupa:  (1)  Keterangan  Saksi,  (2)    Alat    bukti    surat,    berupa Visum    Et Repertum (3) Keterangan Terdakwa dalam Putusan.
Adapun  alat  bukti  dianggap  sah,  di  mana  hal  tersebut  didasarkan bahwa  apabila  alat  bukti  tersebut  saling  dihubungkan    satu  sama  lain terdapat  kesesuaian  antara  keterangan  saksi  dan  keterangan  terdakwa serta  alat  bukti  surat.  Dengan  mendasarkan  kesesuaian  tersebut,  maka akan  di  peroleh  fakta  hukum  yang  meyakinkan  bagi  majelis  hakim,  yang selanjutnya akan di jadikan dasar dalam membuat putusan
Kedua, pertimbangan  hakim.  Pertimbangan  hakim  tentang  hal-hal yang  memberatkan  dan  meringankan  bagi  terdakwa.  Hakim  sebelum menjatuhkan  putusan,  maka  akan  terlebih  dahulu  memeriksa  perkara pidana,   dimana   hakim   akan   berusaha   mencari   dan   membuktikan
kebenaran  materiil  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam persidangan,  selain  itu    hakim  juga  akan  berpegang  teguh  pada  yang dirumuskan  dalam  surat  dakwaan    penuntut    umum;    Hakim    dalam menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa juga sangat memperhatikan dari sifat kejahatan dan juga faktor yang melatar belakangi dari terdakwa, serta dampak  sosial  akibat  kejahatan  tersebut;  dan  Hakim  juga  akan mempertimbangan  mengenai  hal-hal  yang  memberatkan  maupun  yang meringankan bagi terdakwa.
Adapun  hal-hal  yang  meringankan  dan  memberatkan  para terdakwa  dalam  putusan  yang  di  jatuhkan  oleh  majelis  hakim.  Dalam  hal ini  penulis  akan  berusaha  untuk  menguraikan  pertimbangan  tersebut yakni:  (1)  Hal-hal  yang  meringankan  bagi  terdakwa.  Hal-Hal  yang meringankan para terdakwa dalam putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim antara lain: (a) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan  mengulangi  lagi  perbuatanya.  Penyesalan  yang  dilakukan  oleh terdakwa  atas  perbuatannya,  merupakan  sebagai  wujud  keinginan  untuk kembali  menjadi  pribadi  yang  benar,  dimana  terdakwa  menyadari  akan perbuatannya,  dan  ingin  menjadikan  hukuman  tersebut  sebagai penyesalan  dengan  wujud  pembelajaran  untuk  memperbaiki  diri,  serta tidak  mengulangi  perbuatannya  lagi;  (b)    Terdakwa  berterus-terang  dan bersikap sopan
Selanjutnya  untuk  yang  kedua,  hal-hal  yang  memberatkan  para terdakwa dalam     putusan     yang     dijatuhkan    oleh     majelis     hakim antara        lain:  (a)  Perbuatan  terdakwa  meresahkan  masyarakat,  bahwa perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  telah  menyebabkan  keresahan dan  ketakutan  bagi  masyarakat,  sehingga  perlu  adanya  ketegasan  dari aparat  penegak  hukum,  dalam  hal  ini  majelis  hakim  untuk  menjatuhkan hukuman yang setimpal, agar   hukuman   tersebut   mampu   menjadikan pembelajaran      khususnya      bagi  terdakwa,  dan  masyarakat  pada umumnya,  sehingga  penjatuhan  hukuman  tersebut  dianggap  sesuai;  (b) Perbuatan  terdakwa  merusak  masa  depan  saksi  korban.,  perbuatan terdakwa  bisa  dikatakan  sebagai  perbuatan  yang  telah  merampas  hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Dengan demikian  tindak  pidana  yang  di  lakukan  oleh  para  terdakwa  di  anggap
sebagai  perbuatan  yang  tidak  berperikemanusiaan.  Dalam  hal  ini, terdakwa  tidak  pernah  memperhitungkan  bagaimana  akibat  yang  akan terjadi  dengan  korban,  dalam  hal  ini  kerugian  yang  timbul  bagi  korban, baik  dari  segi  moril    maupun    materiil.    Dengan    demikian,    penjatuhan hukuman    oleh    hakim  terhadap  para  terdakwa  dianggap  sebagai  suatu bentuk agar menciptakan keadilan.
Dengan  demikian  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  tujuan  hakim dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  adalah  untuk  memperbaiki  terdakwa agar  tidak  mengulangi  lagi  perbuatannya  tersebut.  Pemberian  sanksi pidana  dengan  menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku  berupa  kepastian hukum,  dengan  memberikan  pertimbangan  dari  segi  pelaku  berupa  motif dan tujuan pelaku dalam melakukan tindak  pidana  tersebut.  sedangkan dari    segi    korban    berupa    penderitaan    yang  dialami  korban,  serta memberikan  nasehat  bagi  terdakwa  selama  dalam  proses  persidangan, dengan      tujuan      agar      terdakwa      menyadari      perbuatannya      dan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum.

## III. KESIMPULAN
Keberadaan      peraturan      perundang-undangan      yang      mengatur mengenai kejahatan pemerkosaan, baik dalam KUHP maupan dalam ketentuan peraturan lain  yang lebih khusus, seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Anak,  adalah  untuk  melindungi  keberadaan  anak  dari  segala  bentuk  tindak kejahatan  pemerkosaan.  Upaya  pemberian  sanksi  hukuman  tambahan  bagi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak juga telah diberlakukan dengan dikeluarkannya  Perppu  tentang  hukuman  kebiri,  tujuannya  adalah  untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak yang masih  di  bawah  umur.  Kedua,  penerapan  hukum  oleh  hakim  dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur, adalah dengan  mencari  dan  membuktikan  kebenaran materiil    berdasarkan    fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan,  serta hakim  akan  berpegang  teguh  pada  yang  dirumuskan  dalam  surat  dakwaan penuntut umum.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku-buku
Arief Gosita,1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta
Arief,  Barda  Nawawi,  1996, Kebijakan  legislatif  Dalam  Penanggulangan Kejahatan  Dengan    Pidana    Penjara ,    Badan    Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang.
Darwan, Mms. 1997 . Hukum Indonesia.Anak PT.Citra Aditya Banti. Bandung.
Darmawan,  M.K,  1994, Strategi  Pencegahan  Kejahatan, Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
J.E.Sahetapy. 1991. Bunga Rampai Viktimisasi , PT. Eresco,Bandung.
Shanty Lenyana, 1998. Wanita dan Anak di Mata Hukum , Liberty.Yogyakarta

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4    Tahun  1979  Tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 35 Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak