## FIQH SAINS: ELABORASI KONSEP ‘ILLAT

## MENUJU PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM YANG AKTUAL

## Ali Sodiqin
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta,  Email: ali_sadikin6@yahoo.com

## Abstract
Fiqh  is  the nearest part in the religious life of the Islamic society. Almost  all of the  religious  practices  in  the  society  are  besed  on  the  fiqh.  On  the  other  hand, fiqh  is  the  product  of  fuqaha’s  ijtihad  which  open  to  the  change  and  diversity. The one of causes which became the change and diversity in fiqh is illat concept. The  existing  or  lacking  of  law  are  dipend  on  the  illat,  therefor  the  illat  of  law elaboration became very important. The science and tecnology development  can be recognized as the illat of law change. The law which  had been formed by the classic and medieval ulama can be canged. It is  not effective in the science and tecnology  development    era.  The  finding  of  new  law  become  the  new  law  illat. The  concepts  of  majlis,  safar,  iddah  need  to  be  interpreted  because  of theinformation  and  transportation  tecnology  development.    Therefore,  it  is impoetant to develope the concept of illat which is suitable with the Islamic law formative  orientation  (maqasid  asy-syari’ah).  The  illat  of  law  must  capable  to make  law  which  is  implied  the  mashlahah  and  relevant  to  the  civilization development,  in  order  to  keep  the  fiqh  flexibility  and  significancy  to  the  life realities. The process can be conducted by activizing ijtihad, fusing between the istinbat (deductive) and istiqra’ (induktif) methods. The ijtihad model depends on the real problems, einther by using the tarjih intiqa‟i or ibdai insyai models.
Key Words : ’illat , sains, ijtihad, maqashid asy-syari’ah .

## Abstrak
Fiqh  adalah  bagian terdekat  dalam kehidupan  keagamaan umat Islam. Hampir semua praktek keagamaan umat Islam berpedoman pada ketentuan fiqh. Padahal fiqh  merupakan  hasil  ijtihad  fuqaha  yang  terbuka  bagi  perubahan  dan  bahkan juga  perbedaan.  Salah  satu  yang  menjadi  penyebab  perubahan  dan  perbedaan dalam  ketentuan  fiqh  adalah  konsep  ’illat.  Keberadaan  ’illat  menentukan  ada atau  tidaknya  suatu  hukum,  sehingga  elaborasi  tentang  ’illat  hukum  menjadi penting untuk dilakukan. Perkembangan ilmu dan teknologi dapat menjadi ’illat bagi  perubahan  hukum.  Hukum  yang  diputuskan  para  ulama  klasik  dan pertengahan dapat berubah atau tidak lagi efektif karena adanya kemajuan sains dan  teknologi.  Penemuan  baru  dapat  menjadi  ’illat  bagi  hukum  baru.  Konsep majlis,  safar,  dan  iddah,  misalnya,  perlu  direinterpretasi  karena  kemajuan teknologi  informasi  dan  transportasi.  Oleh  karena  itu,  perlu  pengembangan konsep  ’illat  yang  selaras  dengan  tujuan  pembentukan  hukum  atau  maqashid asy-syari’ah.  ’Illat  hukum  harus  dapat  membuat  hukum  yang  ditetapkan membawa  maslahah  dan  relevan  dengan  kemajuan  peradaban,  untuk  menjaga fleksibilitas  dan  signifikansi  fiqh  dengan  realitas  kehidupan.  Proses  ini  dapat dilakukan  dengan  mengaktifkan  ijtihad,  dengan  memadukan  antara  metode
istimbat  (deduktif)  dan  metode  istiqra’  (induktif).  Model  ijtihadnya  tergantung pada persoalan yang dihadapi, apakah menggunakan model tarjihi intiqa’i atau ibdai insyai.
Kata Kunci : ’illat , sains, ijtihad, maqashid asy-syari’ah .

## A.  Pendahuluan
Kemajuan  sains  dan  teknologi  telah  menimbulkan  pengaruh  yang  besar  bagi kehidupan umat manusia. Pengaruh tersebut berupa pola pikir, perilaku, gaya hidup yang sifatnya  personal  hingga  perubahan  norma  dan  aturan  hukum  yang  menyangkut masyarakat luas. Kenyataan ini juga tidak luput menerpa konsep-konsep keberagamaan. Sebagai  agama  universal,  Islam  memiliki  sifat shālih  li  kulli  az-zamān  wa  al-makān , dalam  arti  dapat  diimplementasikan  di  wilayah  mana  pun  dan  pada  waktu  kapan  pun. Konsekuensinya,  ajaran-ajaran  Islam  harus  mampu  menjawab  tantangan  modernitas dengan  segala  problematikanya.  Salah  satunya  adalah  memberikan  panduan  bagi manusia dalam menjawab persoalan yang terkait dengan kemajuan sains dan teknologi.
Dalam  Islam,  bagian  yang  paling  dekat  dengan  persoalan  kemanusiaan  adalah fiqh.  Fiqh  sering  diartikan  sebagai  ilmu  tentang  hukum  perbuatan  manusia  ( mukallaf ), baik  yang  menyangkut  hubungan  vertikal  dengan  Tuhan  ( ibādah )  maupun  yang menyangkut  hubungan  horizontal  dengan  sesama  manusia  ( mu’āmalah ).  Dalam realitasnya, fiqh menjadi panduan bagi umat Islam dalam melaksanakan praktek-praktek keberagamaan  setiap  harinya.  Di  sinilah  fiqh  menempati  posisi  yang  urgen  dalam pemikiran Islam.
Fiqh merupakan produk ijtihad fuqaha terhadap suatu permasalahan yang terjadi berdasarkan dalil-dalil dan metode tertentu. Peran akal ( ra’yu ) dalam fiqh sangat penting karena menjadi alat vital dalam menafsirkan dan menakwilkan nash . Di sisi lain, ijtihad fuqaha  juga  dipengaruhi  oleh  kondisi  geografis,  sosiologis,  dan  kultur  masyarakat  di mana  fuqaha  berdomisili.  Di  samping  itu,  subjektivitas  dan  kapabilitas  pribadi  fuqaha juga berperan dalam pelaksanaan ijtihadnya.  Atas dasar hal inilah maka kebenaran fiqh bersifat  relatif,  sehingga  perbedaan  pendapat  dalam  fiqh  adalah  sebuah  keniscayaan.
Oleh  karena  itu  harus  dipahami  bahwa  fiqh  adalah  persoalan  pengetahuan  ( idrak ) 1 dan pemahaman ( fahm ) 2 para fuqaha, bukan manifestasi literer dari khitab Syari‟. 3
Dalam  sejarah  perkembangannya,  fiqh  sudah  menunjukkan  sifat  elastisitasnya, yaitu  menghasilkan  hukum  yang  adaptif  sesuai  dengan  kondisi  zamannya  tanpa  keluar dari prinsip dasar syari‟ah. Munculnya mazhab-mazhab dalam fiqh merupakan fenomena yang  menunjukkan  kedinamisan  pemikiran  dalam  hukum  Islam.  Pembaruan  pemikiran dalam bidang ini lebih inovatif dibanding dengan bidang yang lain.
Perubahan  hukum  dalam  Islam  menjadi  hal  yang  biasa  karena  perbedaan  faktor internal  maupun  eksternal.  Para  fuqaha  juga  telah  menyusun  kaidah  sebagai  dasar  bagi terjadinya  perubahan  hukum.  Kaidah  tersebut  antara  lain: al-hukmu  yaduru  ma’a ‘‘illatihi wujudan wa adaman 4 dan taghayyiru al-ahkam bi taghayyiru az-azman wa al- makan . Kedua kaidah tersebut intinya menyatakan bahwa perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan ‘illat (kausa)nya.
Kaidah-kaidah  di  atas  menunjukkan  adanya  ketergantungan  hukum  pada ‘illat . ‘illat adalah  alasan  logis  bagi  penetapan  sebuah  hukum.  Kedudukan ‘illat bisa mengakibatkan  tidak  berlakunya  suatu  hukum  atau  berubahnya  suatu  hukum.  Oleh karena  itu,  pencarian  dan  penetapan ‘illat hukum  dari  Al-Qur‟an  maupun    al-Hadis menjadi  hal  yang  penting  dalam  kajian  fiqh.  Perbedaan  pendapat  di  kalangan  fuqaha salah satunya juga disebabkan oleh perbedaan penentuan ‘illat hukumnya.
Penemuan-penemuan  baru  di  bidang  sains  dan  teknologi  juga  berakibat  tidak relevannya beberapa konsep fiqh klasik. Apa yang ditetapkan sebagai ‘illat hukum pada masa dulu menjadi kurang signifikan ketika sains dan teknologi semakin maju. Kondisi ini mengharuskan ulama masa kini untuk mencari dan menemukan ‘illat baru yang lebih relevan,  lebih  logis,  dan  lebih  riil  sebagai  dasar  penetapan  aturan  hukum.  Hal  ini bertujuan untuk menginterpretasikan keuniversalan dan keelastisitasan ajaran Islam.
1 Ibn  Amir  al-Haj, at-Taqrīr  wa  at-Tahbīr  fī  ‘Ilm  Ushūl  al-Fiqh, Vol.  2  (Beirut:  Dar  al-Fikr, 1996), hlm. 26.
2 Ibn  Taimiyah, Kutûb  wa  Rasā’il  wa  Fatwa, Abdul  Rahman  an-Najdi  ( ed. ), Vol.  13  (Riyadh: Maktabah Ibn Taimiyah, t.th),  hlm. 113.
3 Jasser  Auda, Maqāshid  asy-Syarī’ah  as  Philosophy  of  Islamic  Law,  A  Systems  Approach (Herndon USA: The International institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 46.
4 Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan (Jakarta: Sa‟adiyah Putra, 1983), hlm. 19.
B. ‘Illat dan Urgensinya dalam Fiqh
Secara etimologis ‘illat berarti sebab, penyakit, atau sesuatu yang mempengaruhi yang  lain. 5 Terkadang ‘illat juga  diartikan  sebagai  sesuatu  yang  kedatangannya  dapat merubah  sesuatu. 6 Dalam  kajian  fiqh, ’illat memiliki makna  yang  berbeda-beda  sesuai dengan mazhabnya masing-masing.
Al-Karkhi  (w.340  H),  ulama  Hanafiyah,  mendefinisikan ‘illat dengan  sesuatu yang  mewajibkan  adanya    hukum.  Dia  membedakan ‘illat dengan  hikmah.  Menurut  Al Jashshash (w. 370 H) ‘illat adalah suatu makna, bilamana makna tersebut terwujud maka ditetapkanlah  hukum.  Dalam  hal  ini  dia  menyamakan ‘illat dengan  tanda  yang menunjukkan adanya hukum.
Asy-Syatibi,  dari mazhab Maliki, menyamakan ‘illat dengan hikmah dan sebab . ‘Illat adalah  kemaslahatan  yang  dijadikan  landasan  bagi  suatu  perintah  maupun larangan. 7 Sementara Muhammad Abu Zahrah mengartikan ‘illat dengan sifat zahir yang dapat diukur dan relevan. 8 Muhammad bin Idris as-Syafi‟i menyebut ‘illat dengan istilah ad-dala-il,  al-‘alamah (tanda-tanda),  terkadang  dia  juga  menyebutnya  dengan  makna, dalam  arti ‘illat harus  semakna  dengan nash .  Imam  al-Ghazali  menyebut ‘illat dengan manath  al-hukmi (tambatan  hukum)  dan  menyamakannya  dengan  sebab.  Sementara  al- amidi  (w.  631  H.)  menyamakan ‘illat dengan hikmah .  Baginya, ‘illat adalah  motivator dalam penetapan hukum. Motivator harus mengandung hikmah yang menjadi maqashid asy-syar’iyah . ‘Illat bukan  sekedar  tanda,  tetapi  ia  memiliki  kandungan  yang  lain. 9
Ulama-ulama  kelompok  Hanabilah  memiliki  pandangan  yang  lebih  luas  tentang ‘illat . Ibnu  Taimiyah  (661-728  H)  dan  muridnya  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah  (691-751  H) mendefinisikan ‘illat dengan sifat atau suatu keadaan yang relevan dengan hukum. 10
Dari  beberapa  definisi  di  atas  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa ‘illat adalah suatu  sifat,  keadaan  (sebab,  hikmah)  yang  diyakini  dan  diduga  kuat  menjadi  tambatan hukum  syara‟.  Bagi  ulama  Malikiyah  dan  Hanabilah,  syarat  bagi ‘illat adalah
5 Jalaluddin  Muhammad  Ibn  Mukram  Ibnu  Mandzur  al-Afriqi, Lisan  al-Arab, Beirut:  Dar  ash- Shadr,  1994),  hlm.  467.  Lihat  juga  Muhammad  al-Jurjani, At-Ta’rifaat (Jeddah:  Al-Haramain,  t.t.),  hlm. 154.
6 Wahbah Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t. ), hlm. 646.
7 Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Gharnati Asy-Syatibi , Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari’ah , Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 185.
8 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), hlm. 237.
9 Saifuddin  Abu  al-Hasan  „Ali  Ibn  Abi  „Ali  Ibn  Muhammad  Al-Amidi, Al-Ihkam  fi  Ushul  al- Ahkam , Jilid III (Kairo: M. Ali Subaih, 1967), hlm. 17.
10 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in , Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 29.
mengandung  kemaslahatan,  karena ‘illat sama  dengan  hikmah.  Di  sisi  lain,  ulama Syafi‟iyah  dan  Hanafiyah  mensyaratkan ‘illat harus  jelas  keadaannya,  dapat  diukur dalam  arti  tidak  berbeda  pada  tiap-tiap  individu  dan  dapat  diproyeksikan  ke  masalah lain. 11 Di samping itu, ‘illat juga harus didukung oleh nash . 12
Kedudukan ‘illat dalam  proses  ijtihad  sangat  urgen.  Pada  awalnya ‘illat digunakan  ketika  ulama  mengistimbathkan  hukum  dengan  menggunakan  metode  qiyas. ‘Illat berguna  untuk  mengetahui  apa  sebenarnya  dasar  dan  tujuan  penetapan  sebuah hukum  oleh  Syari‟. ‘Illat juga  berfungsi  untuk  mengetahui  mengapa  suatu  hukum  itu ditetapkan, sehingga dapat diproyeksikan untuk kasus lain yang serupa. Di samping itu, ‘illat juga berguna untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum dalam nash masih berlaku atau terjadi perubahan karena ‘illat yang mendasarinya berubah. Konteks sosio- kultural masyarakat ketika ayat turun dapat dijadikan sebagai metode untuk menemukan ‘illat . ‘Illat mungkin  saja  berubah  sesuai  dengan  perubahan  zaman  atau  perubahan pemahaman ‘illat yang terkandung dalam nash.  Dalam pandangan Asy-Syatibi,  analisis terhadap  keberadaan ’illat dalam  perintah  maupun  larangan  merupakan  salah  satu  cara memahami maqasid  asy-syari’ah . 13 Dengan  kata  lain, ’illat adalah  esensi  dari keberadaan maqasid asy-syari’ah . 14
Metode  penemuan ‘illat dapat  dilakukan  melalui  dua  cara,  yaitu naqliyah dan aqliyah . 15 Kedua  cara  ini  dilakukan  secara  berurutan. ‘Illat terlebih  dahulu  harus  dicari dalam nash itu  sendiri,  melalui  berbagai  tanda  atau  simbol  huruf  yang  dapat diidentifikasi. Jika tidak ditemukan maka cara kedua adalah dengan melakukan ijtihad.
Beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa kedudukan ‘illat sangat penting dalam  kajian  fiqh,  yaitu  sebagai  élan  vitalnya  ijtihad.  Dengan  mencari,  menemukan, merumuskan,  dan  memverifikasi ‘illat maka  hal  itu  akan  membantu  untuk menerjemahkan  ajaran-ajaran  Islam  ke  dalam  situasi  baru  yang  lebih  relevan  dan bermaslahah. Sehingga kesesuaian antara teks dengan konteks tetap terjaga, ajaran Islam dapat diaplikasikan tanpa tercerabut dari akarnya.
11 Asy-Syarakhsy, Ushul asy-Syarakhsy , Jilid II (Kairo: Dar al-Kitab al Arabi, t.t.), hlm. 158.
12 Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul, (Kairo: Al- Jundi, 1971,), hlm. 395.
13 Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat, Jilid II, hlm. 275.
14 Kutbuddin  Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 176.
15 Al-Hiti, Mabahis al-’Illat fi  al-Qiyas Inda al-Ushuliyyin, (Beirut: Dar al-Basyar al-Islamiyah, t.t.), hlm. 335.

## C. Integrasi Sains dalam Islam
Sains  dalam  bahasa  Indonesia  diartikan  dengan  ilmu  pengetahuan.  Kata  ini memiliki  beberapa  padanan  kata  dalam  bahasa  asing,  antara  lain: science (Inggris), wissenchaft (Jerman),  atau wetenschap (Belanda).  Dalam  kategori  keilmuan,  yang dimaksud  dengan  sains  adalah  ilmu-ilmu  kealaman  atau natural  sciences . Ilmu-ilmu kealaman merupakan ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena alam semesta dengan segala  isinya.  Kelompok  ilmu  yang  termasuk  dalam natural  sciences adalah  ilmu-ilmu dasar ( basic sciences ) yang disebut pula dengan ilmu-ilmu murni ( pure sciences ), seperti biologi,  kimia,  fisika,  dan  astronomi  dengan  segala  cabangnya.  Derivasi  dari basic sciences adalah applied  sciences atau  ilmu-ilmu  terapan,  yaitu  farmasi,  kedokteran, pertanian, optometri, dan lain-lain. 16
Menurut  Baiquni,  definisi  sains  adalah  himpunan  pengetahuan  manusia  tentang alam  yang  disimpulkan  secara  rasional  dari  hasil  analitis  kritis  terhadap  data-data pengukuran  yang  diperoleh  melalui  observasi  pada  fenomena-fenomena  alam. Sedangkan Lafferty dan Rowe mendefinisikan sains dengan:
any  systematic  field  of  study  or  body  of  knowledge  that  aims,  -through experiment,  observation  and  deduction-,  to  produce  reliable  explanationof phenomena with reference to the material or physical world.
Menurut  Morris,  sains  adalah the  systematic  observation  of  natural  events  and conditions  in  order  to  discover  facts  about  them  and  to  formulate  laws  and  principles based  on  these  facts. 17 Unsur-unsur  terpenting  dalam  pengembangan  sains  adalah observasi, pengukuran ( measurement ), eksplanasi dan verifikasi.
Dalam Islam, ilmu pengetahuan merupakan bagian dari wahyu Allah SWT yang diberikan  kepada  para  Nabi-Nya  untuk  membangun  peradaban  manusia  di  muka  bumi. Ilmu  pengetahuan  menjadi  bekal  bagi  umat  Islam  untuk  menjalankan  tugas kekhalifahannya.  Banyak  sekali  ayat-ayat  Al-Qur‟an  yang  menyeru,  mendorong,  dan menganjurkan penggalian ilmu pengetahuan, seperti penghormatan terhadap kaum ulama dan  ilmuan, 18 instruksi  untuk  mengajarkan  dan  menyebarkan  ilmu,  memberikan
16 Selengkapnya  baca  Umar  A  Janie,  “Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  dalam  Perspektif Pemikiran  Islam”,  dalam  M.  Amin  Abdullah  dkk., Menyatukan  Kembali  Ilmu-ilmu  Agama  dan  Umum, Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum (Yogyakarta: Suka Press, 2003), hlm. 106.
17 Ibid ., hlm. 107.
18 lihat QS. Ali Imran [3]: 3.
penjelasan  tentang  etikanya, 19 dan  kegunaan  alam  sebagai  media  observasi  bagi manusia. 20
Al-Qur‟an juga mengandung banyak informasi tentang fenomena-fenomena alam yang  disebut  dengan  ayat-ayat kauniyah .  Informasi  dalam  ayat-ayat  kauniyah  ini kesemuanya sangat cocok dengan teori saintifik yang paling mutakhir. Jumlah ayat yang berkenaan  dengan  fenomena-fenomena  alam/biologi  adalah  lima  kali  lebih  banyak dibandingkan  dengan  ayat-ayat  yang  terkait  dengan  syari‟at.  Ayat-ayat  yang  berkaitan dengan syari‟at hanya sekitar150 ayat, sedangkan yang terkait dengan sains ada 756 ayat.
Terhadap  teori  sains,  Al-Qur‟an  memberikan  gambaran  skala  ilmu  pengetahuan atau  sains  secara  berurutan,  yaitu: ‘ilmu  al-yaqin (QS.  at-Takatsur  [106]:  5), ‘Ain  al- yaqin (QS.  at-Takatsur  [106]:  7),  dan Haqq  al-yaqin (QS.  al-Haqqah  [69]:  51).  Ketiga bentuk  pengetahuan  ini  harus  dikembangkan  berkonsistensi  secara  struktural  agar  tidak terjadi  kontroversi  dalam  aplikasinya. 21 Dalam  catatan  sejarah,  peranan  Islam  dalam mendorong  dan  mengembangkan  sains  terjadi  pada  abad  ke-7  sampai  abad  ke-14  M. Peradaban  Islam  pada  masa  ini  mencapai  puncak  dengan  munculnya  para  pionir  dalam bidang  sains,  seperti:  al-Khawarizmi  (ahli  Matematika  dan  Aljabar),  Ibn  al-Haitsam (Fisika-Optika), al-Biruni (Fisika-Astronomi), dan Ibnu Sina (Kedokteran).
Fakta-fakta di atas menjelaskan bahwa sejak awal Islam selalu mengintegrasikan sains  ke  dalam  segala  aspek  kehidupan  manusia.  Sains  menjadi  bagian  yang  tak terpisahkan  dari  pengembangan  keilmuan  dalam  Islam  dan  menjadi  alat  atau  media untuk melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan manusia. Hanya saja pada era kemunduran (yang  dimulai  pada  paruh  terakhir  abad  XIV  M)  pengembangan  sains  menjadi  mandek dan tereliminir dari kajian keagamaan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan ekonomi  umat  Islam  yang  tidak  menentu,  di  samping  juga  berbagai  sebab  internal lainnya.  Dari  sinilah  kemudian  terjadi  dikotomi  ilmu  pengetahuan  yang  memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu umum (sains). Dikotomi ini semakin diperparah dengan dimasukkannya  ideologi  dan  unsur-unsur  non  ilmiah  yang  justru  semakin  melebarkan jurang pemisah antara keduanya.
19 lihat QS. al-Isra [17]: 36, al-Mujadalah [58]: 11, al-Baqarah [2]: 151.
20 lihat QS. al-Jatsiyah [45]: 13.
21 Kamsul Abraha, “Epistemologi dan Paradigma Keterpaduan Iptek dan Islam dalam Perspektif Al-Qur‟an dan Sunnah”, dalam Amin Abdullah dkk., Menyatukan Kembali…, hlm. 101.

## D. Membangun dan Mengembangkan Fiqh Sains
Perkembangan  sains  dan  teknologi  pada  masa  kini  berdampak  pada  munculnya problem-problem  baru  dalam  kehidupan  masyarakat,  termasuk  kehidupan  keagamaan. Hal  ini  dikarenakan  wilayah  sains  merambah  ke  berbagai  bidang  yang  dianggap menyentuh  sisi  sensitif  keyakinan  manusia.  Kemajuan  teknologi  dalam  hal  rekayasa genetika dan bioteknologi memaksa para agamawan untuk berpikir dan mengkaji ulang konsep-konsep yang selama ini dianggap mapan.
Munculnya  bayi  tabung,  cloning,  transplantasi  organ  tubuh,  mendorong  para ulama untuk membuka kembali kitab-kitab tafsir dan fiqhnya. Bahkan kemudian mereka harus  memberikan  reinterpretasi  dan  mencari  rumusan  baru  dari  ayat-ayat  Al-qur‟an maupun sunnah nabi. Hal ini karena dalam kitab-kitab lama permasalahan tersebut tidak ada  penjelasannya.  Ijtihad  dilakukan  dalam  rangka  memberikan  jawaban  atas  berbagai permasalahan yang muncul sebagai imbas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kebutuhan akan ijtihad bagi ummat Islam merupakan kebutuhan abadi, selama di masyarakat  terjadi perkembangan dan perubahan, selama syari‟at  Islam masih  cocok di setiap masa dan tempat serta masih harus menetapkan hukum dari suatu permasalahan. 22
Perubahan  sosial  dalam  kehidupan  sebagai  akibat  revolusi  industri  dan  kemajuan teknologi merupakan raison d’etre perlunya ijtihad kontemporer. Ijtihad yang dilakukan pun  ternyata  bermasalah,  karena  tidak  semua  ulama  memahami  bagaimana  cara  kerja sains tersebut. Sehingga diupayakan ijtihad kolektif yang juga melibatkan ahli-ahli sains disamping tentu saja ahli-ahli agama. Di sinilah kemudian terjadi inovasi terhadap ijtihad dan  syarat-syaratnya.  Penguasaan  akan  pengetahuan  modern,  terutama  sains  dan teknologi, menjadi suatu keharusan bagi para mujtahid.
Kemajuan sains juga memaksa para ulama melihat kembali konsep-konsep yang dikembangkan  ulama  terdahulu  terutama  dari  sisi  relevansinya  dengan  situasi  kekinian. Rekonsepsi  ini  penting  karena  sejumlah  masalah  muncul  sebagai  akibat  munculnya teknologi  baru,  yang mempengaruhi konsep-konsep  yang berhubungan dengan masalah ibadah dan muamalah. Di sisi lain, kebutuhan akan metode yang sistematis dan holistik dalam kajian usul fiqh sangat mendesak. Hal ini dapat dikembangkan dari análisis kasus- kasus  baru,  statemen-statemen  logis  menuju  eksplanasi  fenomena  baru  dalam  term sistem  yang  holistik.  Kemajuan  sains  dan  teknologi  merupakan  fenomena  baru  yang
22 Yusuf  al-Qaradlawi, Ijtihad  dalam  Syari’at  Islam,  Beberapa  Pandangan  Analitis  tentang Ijtihad Kontemporer , terj. Achmad Syathori (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 132.
penyelesaiannya  dapat  dikembangkan  dari  análisis  kasus  yang  sudah  ada  dalam  kitab- kitab fiqh.
Reinterpretasi  dan  rekonsepsi  terhadap  hasil  karya  fuqaha  dapat  dilakukan melalui  dua  level,  yaitu  ijtihad tarjihi  intiqa’i dan  ijtihad ibdai  insyai . 23 Ijtihad tarjihi intiqa’i adalah  penyeleksian  terhadap  berbagai  pendapat  fuqaha  yang  sudah  ada  untuk dipilih yang lebih relevan dan bermaslahah dengan situasi kekinian. Kekayaan pemikiran Islam klasik tidak selalu out of date , tetapi dapat dikaji ulang untuk melihat bagaimana semangat  pemikiran  yang  ada  dalam  setiap  pemikirannya.  Kitab-kitab  fiqh  dapat dijadikan sebagai strating point untuk melakukan ijtihad.
Ijtihad ibda’i  insyai digunakan  ketika  konsep-konsep  dalam  fiqh  lama  tidak membahas persoalan yang sedang diijtihadi. Fungsi dan kegunaan ijtihad level ini adalah memberi jawaban baru atas problem yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Dalam  kajian  usul  fiqh,  telah  dikembangkan  mekanisme  khusus  untuk  mengatasi problema  baru,  seperti  qiyas,  maslahah,  dan  „urf.  Keberadaannya  menunjukkan  bahwa usul  fiqh  merupakan  teori  yang open-sistem,  living  sistem ,  yang  mampu  berinteraksi dengan lingkungan eksternal. 24 Oleh karena itu, metode-metode ini perlu dikembangkan lagi  untuk  menjadikan  hukum  Islam  memiliki  fleksibilitas  dengan  perkembangan  dan perubahan masyarakat yang begitu cepat.
Ijtihad  model ibdai-insyai dapat  memanfaatkan  dalam  proses  penetapan  hukum yang dipraktekkan oleh  para fuqaha klasik, terutama dalam penalaran ta’lily- nya,  yakni penalaran yang menggunakan ‘illat yang terkandung dalam nash sebagai alat utamanya.
‘Illat itu  sendiri  adalah  suatu  keadaan  atau  sifat  yang  jelas,  dapat  diukur  dan mengandung relevansi sehingga kuat dugaan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. 25 Penalaran ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kembali ‘illat yang digunakan oleh para fuqaha  dalam  keputusan  hukumnya. ‘Illat tersebut  kemudian  dilihat  kembali relevansinya  dengan  perkembangan  sains  yang  terjadi,  untuk  melihat  apakah  harus terjadi perubahan penetapan ‘illat atau tidak. Hal ini penting mengingat kedudukan ‘illat sangat mempengaruhi ada tidaknya sebuah hukum.
23 Ibid ., hlm. 149.
24 Jasser Auda, Maqasid as-Syari’ah, hlm. 48.
25 Al Yasa Abubakar, “Beberapa Teori Penalaran Fiqh dan Penerapannya”, dalam Tjun Surjaman ( ed. ), Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 179.
Dapat  disimpulkan  bahwa  „illat  memiliki  kedudukan  sebagai  sesuatu  yang menyebabkan  adanya  hukum, 26 sedangkan  keberadaan  hukum  tersebut  memiliki  motif- motif  tertentu  yang  tujuannya  adalah  untuk  merealisasikan  kemaslahatan  dan  menolak kerusakan. 27 Oleh  karena  itu,  penetapan  hukum  berdasarkan ‘illat harus  selaras  dengan tujuan  pensyari‟atan  sebagaimana  yang  terkandung  dalam nash .  Sehingga  penemuan ‘illat hukum memerlukan kajian historis-sosiologis-antropologis, atau dalam kajian ulum al-qur’an dikenal dengan ‘ilmu asbab an-nuzul .
Penggunaan ‘illat dalam  proses  penetapan  hukum  perlu  dikembangkan  ke  arah yang  sistematis  dan  holistik.  Konsep ‘illat pada  dasarnya  memiliki  signifikansi  dengan konsep maqasid  asy-syari’ah ,  meskipun  dalam  kajian  fiqh  dibedakan  penggunaannya. Kriteria ‘illat dalam  konsep  ulama  klasik  dan  pertengahan  sangat  rigid.  Fuqaha mempersyaratkan  bahwa ‘illat haruslah  sesuatu  yang  eksak,  terukur,  dan  konstan terhadap perubahan waktu dan tempat. Meskipun demikian, tidak semua fuqaha sepakat dalam masalah ini, termasuk Ibn Qudamah, fuqaha terkemuka dari mazhab Hambali. 28
Kriteria ‘illat yang eksak dalam pandangan para fuqaha dipengaruhi oleh logika Yunani, khususnya Aristoteles. Implikasinya, banyak para fuqaha yang dalam ijtihadnya mendahulukan deduksi ( istimbat ) daripada induksi ( istiqra’ ). Induksi dianggap cara yang tidak feasible bagi  kepastian  logika.  Atas  alasan  inilah,  metode istiqra’ tidak  banyak digunakan oleh para fuqaha.
Penggunaan  metode  induksi  dalam  ijtihad  memungkinkan  terbentuknya  sistem hukum  yang  holistik,  karena  mendekatkan ‘illat kepada maqasid .  Konsep maqasid merupakan  hasil  induksi  dari  beberapa  dalil nash ,  sehingga  tetap  memiliki  legitimasi yuridis.  Oleh  karena  itu,  kategori maslahah  mu’tabarah dan maslahah  mursalah dapat dimerger  dalam  satu  kategori,  karena  pembedaan  maslahah  tersebut  hanya  berdasarkan eksplisit  dan  implisitnya  maslahah  dalam nash .  Padahal,  dari  sisi  sumbernya,  kedua kategori maslahah tersebut sama-sama berasal dari pemahaman terhadap nash .
26 Abu  Ishaq  Ibrahim  Ibn  „Ali  Asy-Syirazi, al-Luma’  fi  Ushul  al-Fiqh (Semarang:  Toha  Putra, t.th), hlm. 56.
27 Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar konsep Al-Istiqra’ al-Ma’nawi Asy-Syatibi (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 137.
28 Ibn Qudamah memberikan argumen penolakan keharusan „illat harus eksak dan konstan dengan mengambil  contoh  kasus  sakit  sebagai  „illat  untuk  tidak  berpuasa.  Sakit  bukanlah  sesuatu  yang  eksak, karena  sakit  sangat  variatif,  dalam  arti  tidak  semua  sakit  berkaitan  dengan  ketidakmampuan  berpuasa. Lihat  dalam  Abdullah  Ibn  Qudamah  al-Maqdisi, Al-Mughni  fi  Fiqh  al-Imam  Ahmad  Ibn  Hanbal  al- Shaibani , vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 42.
Sejumlah  konsep  fiqh  klasik  yang  perlu  ditinjau  ulang  terkait  dengan  kemajuan sains  antara  lain  adalah:  konsep majlis,  iddah,  safar, dan haidl .  Konsep  majlis merupakan  konsep  yang  selalu  digunakan  dalam  membahas  masalah  transaksi  dalam fiqh  muamalah  (jual  beli)  dan munakahat (perkawinan). 29 Majlis  dalam  konsep  fiqh diartikan  sebagai  tempat  di  mana  kedua  pihak  yang  melakukan  transaksi  berada  dalam satu  tempat,  saling  berhadapan,  dan  dapat  berkomunikasi  secara  langsung,  sehingga pelaksanaan ijab qabul tidak terhalang.
Konsep  majlis  ini  tentu  saja  menjadi  perlu  ditelaah  lagi  ketika  model  jual  beli pada saat ini berkembang dengan pesatnya. Jual beli di swalayan, di mana pembeli tidak berhadapan  dengan  penjual  aslinya,  jual  beli  via  internet,  via  telepon,  dan  sebagainya. Model jual beli  seperti  ini dapat  terjadi tanpa harus menghadirkan penjual  dan pembeli dalam satu tempat. Kedua pihak hanya mengandalkan komunikasi dengan memanfaatkan peralatan atau teknologi yang dapat mempertemukan mereka.
Demikian  juga  dalam  fiqh munakahat muncul  persoalan  tentang  bagaimana hukumnya  nikah  melalui  telepon  atau  jaringan  internet.  Kedua  pihak,  calon  mempelai pria dan wali mempelai wanita, tidak berada pada satu tempat tetapi dapat berkomunikasi langsung  satu  sama  lain.  Persoalan  ini  tentu  saja  memerlukan  keputusan  yang  tepat karena  menyangkut  sah  tidaknya  pernikahan  yang  dilakukan.  Disinilah  kemudian penting  untuk  melakukan  redefinisi  terhadap  konsep  majlis,  dengan  tentu  saja  mencari ‘illat yang  tepat,  riil,  dan  logis  dengan  cara  mendeduksinya  dari  beberapa  dalil  yang relevan.
Kedua ,  dalam  masalah iddah bagi  wanita  yang  ditalak  suaminya. Iddah adalah masa  tunggu  yang  wajib  dipenuhi  oleh  wanita  yang  tertalak.  Al-Qur‟an  menetapkan lamanya  masa iddah ini  adalah  tiga  kali  suci/haidh. 30 Selama  masa  itu  wanita  yang tertalak  tidak  boleh  melakukan  pernikahan  dengan  orang  lain.  Para  ulama  berpendapat bahwa ‘illat adanya  masa  iddah  adalah  untuk  mengetahui  kondisi  rahim  si  wanita, apakah hamil atau tidak. Di samping itu juga untuk mengembalikan kondisi psikis wanita pasca perceraian yang mengakibatkan kondisi kejiwaannya labil.
29 Konsep majlis termasuk bagian dari sighat akad yang menjadi salah satu rukun jual beli. Lihat Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , Jilid 12, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma‟arif, 1996), hlm. 50
30 QS. Al-Baqarah: 228. Al-qur‟an  membedakan lamanya  masa iddah bagi  wanita  yang tertalak, dengan kategori: (1) ditalak tapi belum pernah disetubuhi tidak ada masa iddahnya (QS. Al-Ahzab: 49), (2) ditinggal  mati  suaminya,  masa  iddahnya  4  bulan  10  hari  (QS.  Al-Baqarah:  234),  (3)  wanita  menopouse masa iddahnya 3 bulan (QS. At-Thalaq: 4), dan (4) wanita hamil masa iddahnya sampai melahirkan (QS. At-Thalaq: 4).
‘Illat yang  pertama  dari  iddah  tentu  saja  menjadi  kurang  relevan  pada  masa sekarang. Tanpa harus menunggu masa iddah, seorang wanita dapat mengetahui apakah dirinya  hamil  atau  tidak  dengan  menggunakan  alat test  pack atau  melakukan  USG ( ultrasonography ).  Alat  ini  dalam  waktu  kurang  dari  lima  menit  dapat  mengetahui kondisi rahim perempuan. Sedangkan jika ‘illat kedua yang digunakan, seharusnya iddah tidak hanya berlaku bagi wanita, tetapi juga untuk laki-laki. Tetapi mengapa dalam ayat tersebut hanya wanita ( muthallaqaat ) yang diharuskan menempuh masa iddah? 31
Ketiga ,  dalam  penentuan safar yang  terkait  dengan  pemberlakuan  hukum rukhshah berupa  meng- qashar shalat.  Menurut  ulama  klasik,  sebagaimana  dinyatakan dalam  kitab-kitab  fiqhnya,  seorang  musafir  dapat  meng- qashar shalat  ketika  dia menempuh  perjalanan  ( safar )  sejauh  kurang  lebih  83  kilometer  (versi  Syafi‟iyah)  atau sehari  semalam  (versi  Hanafiyah).  Ibnu  Hajar  membatasi safar sejauh  3  mil  atau  satu farsakh (5541 meter) berdasarkan hadis nabi.
Pembatasan  jarak  perjalanan  di  atas  tentu  didasarkan  pada  kondisi  dan  situasi transportasi  masa  itu.  Seorang  musafir  yang  menempuh  jarak  tersebut  dianggap  sudah menemukan  kesulitan  atau  kepayahan  dalam  perjalanannya  sehingga  dia  berhak  untuk mendapatkan  keringanan  dalam  menjalankan  ibadahnya  sesuai  ketentuan  Al-Qur‟an. Dengan  demikian,  unsur  kesulitan  ( masyaqqah )  dalam  perjalanan  menjadi ‘illat diperbolehkannya meng- qashar shalat.
Kemajuan sains dan teknologi pada masa sekarang mengharuskan para ulama dan intelektual  untuk  merumuskan  ulang  ketentuan  tentang  jarak  safar.  Kecanggihan  alat transportasi  mengubah  kondisi  perjalanan  seorang  musafir.  Jarak  jauh  tidak  selamanya mengakibatkan  kesulitan  atau  kepayahan,  tergantung  alat  transportasi  apa  yang digunakan.  Disinilah  perlu  merekonsepsi  lagi  tentang  definisi safar untuk merumuskannya kembali sesuai kondisi kekinian.
Keempat ,  dilarangnya  wanita  haidl  untuk  memasuki  tempat  ibadah  (masjid). Alasannya  adalah  adanya  kekhawatiran  darah  haidlnya  akan  menetes  dan  mengotori masjid  sehingga  akan  mengurangi  kesucian  masjid.  Kemajuan  teknologi  sekarang menemukan alat pembalut  yang memiliki kapasitas super (anti tembus darah haidl) dan menjamin  kenyamanan  beraktivitas  bagi  wanita  haidl.  Jika  sekiranya ‘illat dilarangnya wanita  haidl  masuk  masjid  adalah  kekhawatiran  mengotori  masjid,  maka ‘illat tersebut
31 Lihat bunyi ayat QS Al-Baqarah: 228
menjadi  hilang  dengan  ditemukannya  pembalut  tadi.  Di  sinilah  perlunya  mengkaji  lagi apa  sebenarnya ‘illat yang  dituju  oleh  nash.  Mungkinkah  alasannya  sekedar kekhawatiran saja, atau ada alasan lain yang lebih riil, logis, dan relevan?
Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa upaya meninjau ulang ketentuan dan konsep-konsep  dalam  fiqh  sangat  penting.  Karena  pada  dasarnya  ketentuan  fiqh dirumuskan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya rasional. Ketentuan dalam fiqh  secara  ontologis  berasal  dari  pendapat  seorang  ulama  yang  kemudian  dikuti  oleh ulama lainnya dan disepakati oleh sebagian umat Islam.
Epistemologi  pemikiran  fiqh  dipengaruhi  oleh  situasi  masyarakat,  kondisi geografis,  serta  subjektivitas  sang  faqih  sendiri.  Pengaruh  tersebut  tentu  saja  akan berbeda-beda  pada  setiap  faqih,  karena  perbedaan  tempat,  waktu,  dan  pemahaman terhadap nash .  Inilah  bentuk  kerelatifan  kebenaran  fiqh  yang  selalu  menyebabkan keragaman pendapat meskipun berpijak pada nash yang sama.
Secara aksiologis, pendapat-pendapat dalam fiqh ditujukan untuk menyelesaikan berbagai  persoalan  kemasyarakatan  pada  zamannya.  Fuqaha  berusaha  memahami  dan menafsirkan nash dengan  melihat  teks  dan  konteks.  Hasil  ijtihad  mereka  kemudian dituangkan  dalam  kitab-kitab  fiqh  yang  masih  dapat  kita  jumpai  pada  masa  sekarang. Dengan  demikian,  orientasi  pada  penyelesaian  masalah  merupakan  pendorong  utama para ulama melakukan ijtihad.
Atas  dasar  pemikiran  di  atas,  menjadi  hal  yang  urgen  untuk  melakukan  ijtihad kontemporer.  Perkembangan  sains  dan  teknologi  menjadi  penyebab  munculnya persoalan  yang  memerlukan  jawaban.  Penyelesaian  terhadap  persoalan  ini  dapat dilakukan dengan meninjau kembali konsep-konsep fiqh klasik untuk menemukan dasar pijakan ( ‘illat ) dari pendapat mereka. Elaborasi terhadap penalaran ta’lily menjadi sangat penting untuk mengembangkan fiqh yang berbasis sains dan teknologi.
Setiap ketentuan dalam nash pada dasarnya memiliki tujuan atau maqashid asy- syari’ah yang  bertumpu  pada  kemashlahatan  manusia.  Oleh  karena  itu,  perlu  untuk mencari  dan  menemukan maqashid  asy-syari’ah dengan  senantiasa  memadukan  teks dengan  konteks,  baik  konteks  masa  lalu  (ketika nash tersebut  diwahyukan)  maupun konteks  kekinian  (di  mana  persoalan  itu  muncul  dan  memerlukan  jawaban).  Pemaduan teks  dan  konteks  akan  memunculkan ‘illat yang  menjadi  pijakan  untuk  menemukan maqashid asy-syari’ah . Usaha ini perlu didukung dengan kerangka teoretik yang mampu mengintegrasikan  persoalan  teologis  dengan  persoalan  sosiologis.  Kajian  interdisipliner
maupun multidisipliner menjadi suatu keharusan untuk menyusun kerangka berpikirnya. Hal  inilah  yang  dilakukan  oleh  para  ulama  abad  kedua  hijriah  yang  mampu menghantarkan umat Islam ke puncak peradaban dunia.

## E. Penutup
Fiqh pada dasarnya adalah jembatan  yang menghubungkan antara nash (wahyu) dengan  realitas  masyarakat.  Fuqaha  sangat  berjasa  dalam  mengkonstruksi  jembatan  ini yang  sampai    sekarang  dapat  kita  manfaatkan.  Konstruksi  epistemologis  para  fuqaha tentu saja dipengaruhi oleh bahan baku atau materiil yang ada pada zamannya sehingga bersifat  relatif.  Para  ulama  dan  intelektual  sekarang  berkewajiban  meninjau  kembali konstruksi  tersebut,  untuk  kemudian  mengkonstruksi  ulang  dengan  menggunakan materiil yang baru dan relevan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Zahrah, Muhammad, Ushu al-Fiqh, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
Al-Amidi, Saifuddin Abu al-Hasan „Ali Ibn Abi „Ali Ibn Muhammad, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam , Jilid III, Kairo: M. Ali subaih, 1967
Al-Ghazali, Muhammad, Al-Mustashfa, Kairo: Al-Jundi, 1971 al-Haj, Ibn Amir, at-Taqrir wa al-Tahbir fi ‘Ilm Usul al-Fiqh, Vol. 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1996 Al-Hiti, Mabahis  al-’illat  fi  al-Qiyas  Inda  al-Ushuliyyin, Beirut:  Dar  al- Basyar al-Islamiyah, t.t.
al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in , Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1977 al-Jurjani, Muhammad, Al-Ta’rifaat, Jeddah: Al-Haramain, t.t. al-Maqdisi, Ibn Qudamah, Abdullah, Al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal al- Shaibani ,  vol.  3,  Beirut:  Dar  al-Fikr,  1985.Al-Syarakhsy, Ushul  al-Syarakhsy , Jilid II, Kairo: Dar al-Kitab al Arabi, t.t.
Al-Qaradlawi,  Yusuf, Ijtihad  dalam  Syari’at  Islam,  Beberapa  Pandangan  Analitis tentang  Ijtihad  Kontemporer ,  terj.  Achmad  Syathori,  Jakarta:  Bulan  Bintang, 1987
Al  Yasa  Abubakar,  “Beberapa  Teori  Penalaran  Fiqh  dan  Penerapannya”,  dalam  Tjun Surjaman  (ed.), Hukum  Islam  di  Indonesia,  Pemikiran  dan  Praktek, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994
Asy-Syatibi,  Abu  Ishaq  Ibrahim  bin  Musa  al-Gharnati, Al-Muwafaqat  fi  Usul  asy- Syari’ah , Jilid I dan II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
Asy-Syirazi,  Abu  Ishaq  Ibrahim  Ibn  „Ali, al-Luma’  fi  Ushul  al-Fiqh, Semarang:  Toha Putra, t.th.
Duski  Ibrahim, Metode  Penetapan  Hukum  Islam,  Membongkar  konsep  Al-Istiqra’  al- Ma’nawi Asy-Syatibi, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008
Hakim, Abdul Hamid, Al-Bayan, Jakarta: Sa‟adiyah Putra, 1983
Ibn Mukram, Ibnu Mandzur al-Afriqi, Jalaluddin Muhammad, Lisan al-Arab, Beirut: Dar al-Shadr, 1994.
Ibn Taymiyah, Ahmad, Kutub wa Rasa’il wa Fatwa, Abdul Rahman an-Najdi (ed), Vol. 13, Riyadh: Maktabah Ibn Taymiyah, t.th.
Jasser  Auda, Maqasid  al-Syari’ah  as  Philosophy  of  Islamic  Law,  A  Systems  Approach (Herndon USA: The International institute of Islamic Thought, 2008.
Kamsul  Abraha,  “Epistemologi  dan  Paradigma  Keterpaduan  Iptek  dan  Islam  dalam Perspektif  Al-Qur‟an  dan  Sunnah”  dalam  Amin  Abdullah  dkk., Menyatukan Kembali  Ilmu-ilmu  Agama  dan  Umum,  Upaya  Mempertemukan  Epistemologi Islam dan Umum, Yogyakarta: Suka Press, 2003
Kutbuddin  Aibak, Metodologi  Pembaruan  Hukum  Islam ,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2008.
Sayyid  Sabiq, Fiqh  Sunnah ,  Jilid  12,  terj.  Kamaluddin  A.  Marzuki,  Bandung:  Al- Ma‟arif, 1996
Umar  A  Janie,  “Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  dalam  Perspektif  Pemikiran  Islam”, dalam  M.  Amin  Abdullah  dkk., Menyatukan  Kembali  Ilmu-ilmu  Agama  dan Umum,  Upaya  Mempertemukan  Epistemologi  Islam  dan  Umum, Yogyakarta: Suka Press, 2003
Zuhaily, Wahbah, Ushu al-Fiqh al-Islami, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.