PENYEBAB MINIMNYA KETERWAKILAN CALEG PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN SIJUNJUNG PERIODE 2019-2024
Oleh : Riko Riyanda*, Zuhdi Arman, Riri Anggela *Email Korespondensi: riyanda.fisip@gmail.com
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

## Univeristas Muhammadiyah Sumatera Barat
Abstrak
Berdasarkan Data Badan Statistik Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020, total populasi perempuan berjumlah  115.191  penduduk  dari  total  235.045  penduduk  Kabupaten  Sijunjung  atau  berkisar 49,01 persen.  Angka yang besar itu tidak disertai dengan banyaknya anggota dewan perempuan di DPRD  Kabupaten  Sijunjung  tetapi  justru  minim  keterwakilan  perempuannya.  Adanya  kebijakan affirmative  action tidaklah  serta  merta  membuat  perempuan  dapat  memenuhi  kuota  30% keterwakilan  di  parlemen,  banyak  masalah  yang  terjadi  pada  caleg  perempuan  sehingga pemenuhan kuota itu tidak pernah tercapai secara maksimal. Penelitian ini bertujuan menjelaskan penyebab  minimnya  keterwakilan  caleg  perempuan  pada  DPRD  Kabupaten  Sijunjung  Periode 2019-2024. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, teknik pemilihan  informan  dengan purposive  sampling .  Adapun  hasil  penelitian  ini:  (1)  Minimnya keterwakilan  perempuan  disebabkan  caleg  perempuan  punya  masalah  dalam  kemampuan, kredibilitas dan aksebilitasnya yang belum sepenuhnya teruji di dapilnya (2) Dari perekrutan dan kaderisasi  yang  dilakukan  oleh  partai  politik  lebih  bersifat  instant  tanpa  terencana  dengan maksimal  yang  pada  akhirnya  calon  laki-laki  lebih  dominan  merebut  perhatian  masyarakat  di daerah  pemilihannya,  (3)  Para  caleg  perempuan  juga  kurang  kreatif  dalam  mendapatkan  suara masyarakat,  (4)  caleg  perempuan  tidak  punya  strategi  khusus    menarik  suara  masyarakat  seperti layaknya yang dilakukan oleh para caleg laki-laki terpilih.
Kata kunci : Minim,  Keterwakilan,  Caleg Perempuan, Affirmative Action

## Abstract
Based on data from The Sijunjung Regency Statistics Agency in 2020, the total female population is  115,191  residents  out  of  a  total  of  235,045  residents  of  sijunjung  regency  or  around  49,01 percent. This large number is not accompanied by the large number of famale council members in The Sijunjung Regency DPRD, but in fact the womens representation is minimal. The existence of an affirmative action policy does not necessarily make the women able to fulfill the 30% quota for representation in parliament. This study aims to explain the causes of the lack of representation of women  candidates  in  The  Sijunjung  Regency  DPRD  for  the  2019-2024  period.  Methods  of  data collection is done by interview and documentation, informant selection technique with purposive sampling.  The  results  of  this  study:  (1)  The  lack  of  representation  of  women  is  due  to  women having problems in their ability, credibility and accessibility that have not been fully tested in their electoral districts (2) From the recruitment and regeneration carried out by political parties, it is more instant without being planned with the maximum which results in male candidates men are more  dominant  in  grabbing  the  attention  of  the  people  in  their  constituencies,  (3)  female candidates  are  also  less  creative  in  getting  people’s  votes,  (4)  female  candidates  do  not  have  a special strategy in attracting public votes like the male candidates who are elected.
Keywords: Minimum, Representation, Female Candidates, Affirmative Action

## A. Pendahuluan
Dikemukakan oleh K.H. Abdurahman Wahid reformasi politik  di  Indonesia  sebenarnya memberikan harapan yang besar bagi perempuan  yang  selama  ini  hak politiknya masih terpasung. Gerakan-gerakan  muncul  dengan berbagai  usaha,  pemberdayaan  hak perempuan  khususnya  hak  politik yang destruktif. Namun Era Reformasi ini tidak bisa menghilangkan apatisme dan ketidakberdayaan  perempuan  yang selama  puluhan  tahun  dijebloskan oleh  sistem  politik  hegomonik  dan represif. (Riko Riyanda, 2020:101).
Keterlibatan perempuan dengan  politik  berarti  membukakan akses  bagi  perempuan  untuk  ikut menentukan kebijakan publik. Sebab masalah  yang  dihadapi  masyarakat selama  ini  juga  merupakan  masalah perempuan. Sebaliknya, masalah perempuan juga persoalan masyarakat.  Untuk itulah perempuan wajib  menentukan  sikap  dalam pengambilan  keputusan  tersebut  dan melakukan  kontrol  atas  keputusan politik itu sendiri.
Keterwakilan  perempuan  di parlemen  juga  sangat  penting  dalam
pengambilan  keputusan  publik  karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi  yang  dihasilkan  lembaga negara dan publik. Selain itu juga akan membawa perempuan pada cara pandang  yang  berbeda  dalam  melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan  lebih  berpikir  holistic  dan beresponsif gender. Partisipasi  perempuan  dalam politik sangatlah penting. Sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan  kesejahteraan  kelompok perempuan dengan mewakili,
mengawal  dan  mempengaruhi  agenda dan  proses  pembuatan  kebijakan,  serta turut serta dalam proses pembangunan. Namun  dalam  praktiknya  representasi politik  perempuan  di  parlemen  masih di bawah target kuota 30%.
Keterwakilan perempuan di parlemen  tingkat  pusat  bisa  dikatakan rendah.  Jika  dibandingkan  dengan keterwakilan  laki-laki  keterwakilan perempuan  tidaklah  berimbang.  Rata rata  keterwakilan  perempuan  dalam  11 periode  melakukan  pemilu  hanya mencapai  9,9  persen  saja.  (Aishiah Putri Budiarti,2011:98) Datanya sebagai berikut : Tabel 1 Perempuan Dalam DPR RI 1955-2014 Periode Perempuan Laki-laki 1955-1956 17 (6,3%) 272 (93,7%) Kontituante 1956-1959 25 (5,1%) 488 (94,9%) 1971-1977 36 (7,8%) 460 (92,2 %) 1971-1982 29 (6,3%) 460 (93,7%) 1982-1987 39 (8,5%) 460 (91,5%) 1987-1992 65 (13%) 500 (87%) 1992-1997 62 (12,5%) 500 (87,5%) 1997-1999 54 (10,8%) 500 (89,2%) 1999-2004 46 (9 %) 500  (91%) 2004-2009 61 (11,09%) 489 (88,9%) 2009-2014 101 (18,03%) 459 (81,97%) Sumber: www.kpu.go.id
Kebijakan affirmative  action yang memberi kemudahan pada perempuan untuk berpartisipasi lebih luas  bagi  perempuan  sejak  tahun 2004, sistem ini memberikan peluang munculnya  wakil-wakil  perempuan di  parlemen..  Dalam  UU  Nomor  2 tahun  2008  tentang  Partai  Politik menyatakan bahwa pembentukan dan kepengurusan partai politik di tingkat pusat  harus  menyertakan  30%  untuk keterwakilan  perempuan  (pasal  2 tentang  pembentukan  partai  politik),
serta ketentuan untuk memperhatikan minimal 30% keterwakilan perempuan  dalam  kepengurusan  di tingkat  propinsi  dan  kabupaten/kota (pasal 20). Persoalan  lain  yang  muncul setelahnya adalah apakah representasi  30%  hanya  cukup  pada kapasitas  calon  perempuan  dalam pemilu  legislatif  lalu  berakhir  di sana.  (Anang  Agung  Dita  Intan Pertiwi,  I  Nyoman  Putu  Budiarta, 2022:494-498).
Sisi  positif  dari affirmative action ini  memiliki  sisi  positif  nya, sebab  susbtansi  dari  teori  ini  adalah menciptakan  kesempatan  yang  sama bagi perempuan untuk meraih peluang yang sama untuk merasakan politik  praktis.  Kesempatan  ini  tentu memberi angin segar kepada perempuan  untuk  terlibat  langsung kepada  dunia  politik.(Hendri  Sayuti, 2013:41-47).
Secara  keseluruhan  kebijakan affirmative  action ini  tidak  langsung memberikan perubahan yang signifikan terhadap keterwakilan perempuan.  Secara  khusus  juga terjadi  pada  lembaga  legislatif  di Kabupaten Sijunjung, Provinsi
Sumatera  Barat.  Dikutip  dari  info publik.sijunjung.go.id, dari hasil pemilu  ditermukan  bahwa  terpilih anggota DPRD Kabupaten Sijunjung pada  tahun  2009,  2014,  dan  2019 berturut-turut  adalah  2,  3,  dan  4. Data  tersebut  menunjukkan  bahwa saat sekarang ini representasi perempuan memang mengalami kenaikan,  namun  angka  tersebut belum  mengimbangi  keterwakilan perempuan yang diharapkan.
Dari  dari  data  diperoleh  dari Badan Statistik Kabupaten Sijunjung populasi  perempuan  Sijunjung  pada tahun 2020 berjumlah 115.191 penduduk dari total 235.045 penduduk  Kabupaten  Sijunjung  atau berkisar 49,01 persen. Kenyataan ini cukup mengkuatirkan karena kebijakan affirmative  action belum terealisasikan dengan sesuai harapan. Minimnya keterwakilan perempuan  dalam  politik  ditenggarai terdapatnya subordinasi dan diskriminasi yang  dialami  oleh perempuan.  Terutama  dilihat  dari pendidikan, diskiriminasi khusus yang mana perempuan tidak mendapat  perlakuan  yang  sama ketimbang  laki  laki-laki,  budaya patriarki yang masih ada sampai saat ini  seperti  mendeskreditkan  peranan perempuan seolah perempuan tidaklah memiki kemampuan. (Herlina, 2022:6). Ruang berpartisipasinya perempuan dalam politik itu sebetulnya  sudah  diberikan,  hanya saja  keterlibatan  perempuan  pada ranah legislatif di Kabupaten
Sijunjung  masih  rendah  yaitu  hanya berkisar  10%  dan  tidak  memenuhi kuota  perempuan.  Padahal  dalam
amanat  undang-undang  keterwakilan perempuan  sekurang-kurangnya  30 persen”. Maka perlu adanya peningkatan  keterlibatan  perempuan di  ranah  legislatif.  (Yofritas  dkk, 2019:44-45). Penjelasannya
didukung pada tabel berikut ini:

## Tabel 2
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung Berdasarkan Gender No Kabupaten Jenis Kelamin L P L+P 1. Sijunjung 27 3 30 Sumber:  Buku  Profil  Gender  Kabupaten Sijunjung Tahun 2019
Berdasarkan  fenomena  di  atas peneliti  berasumsi  bahwa  minimnya keterwakilan perempuan DPRD Kabupaten Sijunjung juga disebabkan  oleh  pola  rekrutmen  dan kaderisasi  oleh  partai  politik  di dalam  mencari  bibit-bibit yang berkualitas, khususnya untuk
mendapatkan  caleg  perempuan  yang mumpuni  tidak  bisa  dipenuhi  oleh partai  politik,  dan  tujuan  rekrutmen terhadap  caleg  perempuan  yang dilakukan  oleh  partai  politik  di Kabupaten Sijunjung hanyalah dijadikan  sebagai  sebuah  kewajiban untuk memenuhi quota 30% perempuan  dengan  tujuan  agar  lulus pada  proses  verifikasi  di  KPU. Padahal  pola  rekrutmen  oleh  partai politik merupakan sesuatu hal
penting  yang  sangat  menentukan untuk kedepannya.
Sebagaimana menurut Eep Syaifullah  yang  mengatakan  bahwa partai  merupakan  suatu  alat  yang penting terutama dalam pemerintahan demokrasi,
kebobrokan  partai  akan  merugikan masyarakat  sebagai  pemilih,  sesuai dengan  peran  yang  harus  dijalankan oleh partai politik yaitu dalam seleksi dan  pemilihan  umum  ( election ), seleksi  menjadi  penentu  di  dalam proses election.
Seorang  politisi  dari  Partai Golkar  Nurul  Arifin  yang  juga sebagai anggota DPR RI menuliskan bahwa  sistem  suara  terbanyak  tidak mudah  bagi  perempuan  yang  tidak memiliki  modal,  tidak  memiliki popularitas,  tidak  memiliki  jejaring dan  bukan  pula  seorang  tokoh”. (Nandita  Paramastuti,  2013:  49-83). Dari  sana  dapat  diasumsikan  bahwa kesempatan  perempuan  jauh  lebih sulit  ketimbang  laki-laki,  sebab perempuan  tidak  sekadar  punya modal populer tetapi harus memaksimalkan  kedekatan  dengan elit politik.
Tidak cuma itu perempuan juga dianggap belum punya jejaring sosial yang  kuat  dengan  elit-elit  politik padahal disaat yang sama sangat sulit bag perempuan untuk bisa mendekati elit yang berpengaruh dalam menempatan  perempauan  sebagai prioritas  keterpilihan  di  parlemen. Elit  politik  punya  selera  lebih mengutamakan  laki  laki  ketimbang perempuan.  Perempuan  dianggap tidak  memiliki  modal  atau  finansial yang  cukup,  tidak  memiliki  modal sosial  sebagai  tokoh  yang  dianggap berpengaruh apalagi memeiliki mental  petarung  dalam  kontestasi pemilihan umum.
Teori  di  atas  semakin  nyata yang  terjadi  pada  pemilu  legislatif Kabupaten  Sijunjung  yang  mana parpol  hanya  berhasil  meloloskan caleg perempuan sebanyak 3
keterwakilan  saja  dari  30  anggota
DPRD.  Berarti  menandakan  secara fungsi partai politik punya permasalahan  dalam  kaderisasi  dan rekrutmen politik sehingga mempengaruhi  kuota  perempuan  di DPRD Kabupaten Sijunjung. Penelitian yang penulis lakukan relevan dengan yang pernah dilakukan  oleh  Bella  Yovezi  dengan judul penelitian Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Daerah Periode 2019-2024 di  Provinsi  Lampung.  Adapun  hasil penelitiannya  adalah  terkait  dengan keterwakilan perempuan dalam Lembaga legislative daerah di Provinsi  Lampung  hanya  16  orang atau 20% sehingga belum memenuhi harapan 30% keterwakilan perempuan.  Meskipun  kuota  30% belum terpenuhi, data tentang kinerja legislator  tersebut  telah  memenuhi proporsi  kuota.  Hal  ini,  dibuktikan dengan  adanya  Perda  No  2  Tahun 2020 tentang Penghapusan Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan Anak  Provinsi  Lampung.(Vrenanda
Bella Yozevi, 2017)
Senada  dalam  peneltian  yang dilakukan  oleh  Daulat  Nathaael Banjarnahor  yang  berjudul  Analisis Faktor  Penghambat  Terpenuhinya Kuota  Representasi  Perempuan    Di Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil dari penelitiannya ditemukan bahwa yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kuota  keterwakilan  perempuan  di lembaga  legislatif  berasal  adalah masalah  dalam  kaderisasi  partai politik,  masalah  tentang  stigma politik yang kurang baik di masyarakat, dan belum ada substansi hukum  yang  jelas,  sanksi  yang  tegas terkait  aturan  hukum  terkait  kuota keterwakilan  perempuan.  (Daulat
Nathael Banjarnahor, 2020).
Hambatan  yang  timbul  dalam mewujudkan kuota keterwakilan perempuan  sebesar  30  persen  di lembaga legislatif berasal dari budaya  patriarki  yang  masih  kental dalam kehidupan bermasyarakat, partai politik yang kurang menganggap  penting  keterwakilan perempuan  serta  sosialisasi  yang minim  dari  pemerintah  maupun partai  politik  tentang  keterwakilan perempuan.
Ada  kesamaan  peneliti  juga dengan  penelitian  lain  yaitu  yang pernah dilakukan oleh Helmi Chandra dan Hendriko Arizal dengan judul penelitian Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi  Sumatera  Barat.  Adapun yang  menjadi  hasil  penelitiannya adalah di Sumbar pada Pemilu 2019,
DPRD  Provinsi  Sumbar  mengalami penurunan. Lemahnya posisi perempuan  di  lembaga  legislatif tentu  akan  menyulitkan  perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan  dan  tidak  menghasilkan peraturan  daerah  yang  diskriminatif terhadap perempuan. Kegiatan perempuan  dalam  proses  pembuatan kebijakan diharapkan mampu menghasilkan sejumlah perubahan di setiap kebijakan. Namun kecenderungannya  masih  kurangnya DPRD perempuan untuk menggunakan  hak  inisiatifnya  dalam menyusun peraturan daerah,
penempatan  jabatan  yang  tidak strategis  dan  adanya  resistensi  yang menghambat  peran  anggota  DPRD perempuan  untuk  dapat  membentuk daerah.  peraturan.  (Helmi  Chandra dan Hendriko Arizal, 2022).
Persamaan  peneliti  dengan
penelitian  sebelumnya  adalah  bahwa ada  masalah  dengan  keterwakilan perempuan walaupun sudah diberikan kebijakan affirmatif action .
Namun  kebijakan  dengan  pemberian 30 persen dari kuota di parlemen ini, nyatanya  belum  bisa  dimanfaatkan maksimal  oleh  perempuan  dengan berbagai permasalahannya. Kemudian yang menjadi pembedanya  adalah  terkait  kasus yang  menimpa  caleg  perempuan  di DPRD  Kabupaten  Sijunjung  agak berbeda  jika  dilihat  dari  strategi kampanye  dan  kepercayaan  pemilih terhadap  perempuan  selama  masa kampanye.  Artinya  caleg  perempuan di  Kabupaten  Sijunjung  belum  siap dan meyakinkan untuk  dipilih dalam pemilu.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain  kualitatif.  Dari  penelitian kualitatif ini dapat mengetahui permasalahan  yang berkaitan dengan minimnya  keterwakilan  perempuan di  DPRD  Kabupaten  Sijunjung Periode 2019-2024. Adapun pendekatan  yang  peneliti  pakai adalah  dengan deskriptif  approach . Dari pendekatan ini peneliti mendeskripsikan  fakta  kelembagaan yang  bersifat  naratif  berbentuk  kata atau gambar . Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara  semi  terstruktur  serta dokumentasi data-data yang mendukung  penelitian.  Observasi dengan  cara  mengamati  di  lapangan tentang  kondisi  perempuan  di  lokasi DPRD Kabupaten Sijunjung, dengan dokumentasi yaitu dengan menelusuri data infopublik.sijunjung.go.id, buku Profil  Gender  Kabupaten  Sijunjung Tahun  2019, www.kpu.go.id ,  dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian peneliti. Adapun  teknik  wawancara  yang peneliti  lakukan  dengan  melakukan wawancara  semi  terstruktur,  artinya wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian
pertanyaan  terbuka.  Metode  ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang
diberikan  oleh  narasumber  sehingga selama  sesi  berlangsung  penggalian informasi  dapat  dilakukan  lebih mendalam. (Sugiono, 2010) Peneliti menyusun daftar pertanyaan  penelitian,  mewancarai pihak  yang  kompeten  terkait  dengan minimnya  keterwakilan  perempuan di  DPRD  Kabupaten  Sijunjung. Yang  dijadikan  informan  dalam penelitian  ini  adalah  anggota  DRRD perempuan  Kabupaten  Sijunjung, caleg  perempuan  yang  gagal  dari partai  politik,  DPD  Partai  Politik
Kabupaten Sijunjung, dan mewancarai  beberapa  masyarakat yang  merupakan  pemilih  di  daerah tersebut . Sesudah data dikumpulkan, peneliti  menyusun  laporan  hasil penelitian.  Penelitian  ini  melakukan analisis  mengikuti  uraian Miles dan Huberman (Sugiono,  2015).  Teknik analisis  yang  dimaksud  menurut Miles dan Huberman ,  terdapat  tiga teknik  analisisi  data  kualitatif  yaitu reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan  kesimpulan.  Proses  ini berlangsung  terus-menerus  selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Berdasarkan  hasil  temuan data  peneliti  bahwa  pada  pemilu legislatif periode 2019-2024 Kabupaten  Sijunjung  banyak  para caleg perempuan mengalami kendala di dalam mengumpulkan suara masyarakat,  meskipun  peluang  bagi perempuan telah terbuka lebar untuk ikut  dalam  perpolitikan,  seperti contoh  ikut  dalam  pemilu  legislatif karena  adanya  kebijakan  pemerintah untuk meningkatkan derajat keterwakilan politik perempuan melalui kebijakan affirmative action .
Salah  satu  kebijakannya  tertuang dalam  bentuk  kebijakan  quota  30% perempuan,  namun  hal  itu  bukan berarti mengisyaratkan bahwa kesempatan  untuk  menangpun  juga terbuka  lebar  dengan  tanpa  adanya tantangan  lagi,  sebab  sebenarnya masih banyak langkah-langkah
lanjutan  yang harus dilalui  oleh para perempuan tersebut.
Butuh  perjuangan  keras  bagi perempuan  untuk  menang  pada pemilu,  bila  tidak  maka  tidak menutup  kemungkinan  untuk  caleg perempuan akan gugur pada persaingan pemilu seperti kasus yang terjadi  saat  pemilu  legislatif  periode 2019-2024 yang hanya menempatkan wakilnya 3 kursi di DPRD Kabupaten Sijunjung.
Sebenarnya kasus minimnya caleg  perempuan  yang  berhasil duduk  menjadi  anggota  legislatif  ini adalah  lanjutan  atau  salah  satu dampak  yang  ditimbulkan  oleh  pola rekrutmen  politik  yang  kurang  baik oleh partai politik pada saat menjelang  pemilu.  Perekrutan  dan kaderisasi partai politik lebih bersifat instant  yang  mengakibatkan  calon-
calon  yang  telah  direkrut  khususnya calon perempuan tidak memiliki modal yang  cukup  dalam  bersaing  termasuk dengan  calon  laki-laki  di  dalam merebut perhatian masyarakat.
Adapun  penyebab  minimnya keterwakilan  caleg  perempuan  pada pemilu  legislatif  (DPRD  Kabupaten Sijunjung  periode 2019-2024) adalah:

## Susah mendapatkan suara pemilih
Sebenarnya  keberadaan  uang disaat  pemilu  bukanlah  faktor  semata atas kekalahan seseorang termasuk atas fenomena  minimnya  anggota  legislatif perempuan di lembaga legislatif Kabupaten  Sijunjung  periode  2019- 2024.  Faktor  modal capital (uang) memang  penting  namun  ada  hal  yang sangat  penting  bagi  perempuan  yang harus  mereka  kuasai  dalam  terjun  ke politik  ialah  diantaranya  kemampuan membangun jejaring sosial. Perempuan yang  belum  terbiasa  membangun koneksi  akan  canggung  berhadapan langsung dengan masyarakat. Kemampuan  finansial  saja  belum cukup, dalam kontestasi politik diperlukan  kecakapan  di  lapangan, modal leadership ,  dan  pengalaman memimpin  organisasi  yang  melibatkan banyak  orang,  serta  rekam  jejak  ( track record ) yang mumpuni dengan membuktikan  diri  telah  berbuat  di tengah-tengah masyarakat. Ketika mereka harus
memikirkan  politik,  di  saat  bersamaan justru  dihadapkan  pada  tugas  dan kewajiban  mengurusi  rumah  tangga. Akibat  terlalu  banyak  kewajiban  yang dikerjakan  maka  kesempatan  caleg perempuan  untuk  dikenali  masyarakat di daerah pemilihannya menjadi terbatas.
Perempaun  dihadapkan  dalam posisi  yang  dilema  untuk  terjun  pada politik.  Peran  ganda  yang  menjadi
kewajiban perempuan sebagai seorang  istri  dan  ibuk  bagi  anak- anaknya  menjadi  posisinya  tidak selelusa  dibandingkan  dengan  laki- laki.
Kemudian faktor lainnya adanya  budaya  patriaki  yang  pada sebagian  masyarakat  mengatakan pemimpin  itu  mesti  laki-laki  dan semacam mendikotomikan peran perempuan  hanya  sebatas  kasur, dapur  dan  sumur.  Meski  zaman sudah berubah, era digital berkembang  sangat  pesat,  perguruan tinggi  sebagai  pusat  peradaban  ada dimana-mana,  akan  tetapi  cara  pikir tidak  sepenuh  berubah  di  tataran masyarakat menengah ke bawah.
Apalagi dikaitkan dengan dalil-dalil agama islam yang memprioritas  keberadaan  laki-laki dalam mengurusi negara. Perempuan tidak  diwajibkan  untuk  menjadi wakil  rakyat  sebab  itu  bukan pekerjaan perempuan yang dianjurkan dalam agama. Pada tataran ini posisi perempuan menjadi tersudutkan sementara laki-laki memanfaatkan  situasi  ini  dengan mengambil suara dari pemilih perempuan.
Masyarakat Lebih Cenderung Banyak Memilih Laki-Laki
Kecenderungan masyarakat di  dalam  memilih  laki-laki  pada pemilu  untuk  dijadikan  sebagai pemimpin juga menjadi faktor penyebab bagi para caleg perempuan di dalam mendapatkan suara masyarakat, sebagaimana yang disampaikan  oleh  caleg  perempuan dari  Partai  PPP  dapil  II  Kabupaten Sijunjung, informan menyatakan kesusahan  dalam  mendapatkan  suara masyarakat, sebab masyarakat
terutama  yang  perempuan  lebih
memilih  dan  mempercayakan  suaranya kepada caleg laki-laki. Memilih laki-laki dalam kontestasi  pemilu  tentu  bukan  tanpa sebab,  banyak  alasan  pemilih  untuk memlih para laki-laki ketimbang perempuan. Terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki oleh perempuan  itu  sendiri  diantaranya  di samping belum mempunyai
pengalaman  yang  cukup  dalam  hal organisasi,  ditambah  lagi  posisinya yang  kurang  mendukung  yaitu  tidak tinggal  di  tempat  dia  terdaftar  sebagai caleg,  sebab  selama  ini  dia  tinggal  di Jakarta,  Pekanbaru,  Medan  dan  di  luar kota  lainnya.  Para  caleg  yang  diikut sertakan namanya pada pemilu otomatis  tidak  maksimal  pada  masa kampanye. Keadaan ini semakin memberatkan  dan  mengurangi  daya tawarnya di mata masyarakat. Fenomena  ini  semakin  menguatkan bahwa banyak kelemahan dan kekurangan  yang  dimiliki  oleh  para caleg  perempuan  saat  pencalonan  dan itu  semua  adalah  hasil  dari  pada rekrutmen  oleh  partai  politik  yang instan sekedar hanya memenuhi persyaratan  administratif  agar  lolos dalam verifikasi KPU demi
keikutsertaan dalam pemilu.
Fungsi  Rekrutmen  Dan  Kaderisasi Parpol Belum Tersistem Baik Dalam Menjaring Caleg Perempuan
Pertarungan  di  arena  sistem pemilu proporsional terbuka ini, sebetulnya  membuka  ruang  yang  besar bagi perempuan
untuk dapat membuktikan  diri  bahwa  perempuan juga  bisa  bicara  banyak  dalam  politik, dan  diperhitungkan  untuk  mengisi kursi  yang kosong di  parkemen. Kuota 30 di parleman seharusnya dimanfaatkan betul oleh kader perempuan untuk mengisinya.
Peluangnya  ada  tinggal  kesempatan untuk  memaksimalkan  peluang  itu khusus  untuk  caleg  perempuan  di Kabupaten  Sijunjung.  Namun  caleg laki-laki ternyata lebih siap ketimbang  caleg  perempuan,  dimana caleg laki-laki  lebih aktif dan kreatif di  dalam  memasarkan  diri  sehingga lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Sebagaimana berdasarkan temuan  penelitian  di  Kabupaten Sijunjung bahwa  para caleg laki-laki yang  terpilih  saat  menjelang  pemilu, mereka bekerja total dalam mendapatkan  suara  masyarakat  yaitu melakukan  acara-acara  pengajian tablig  akbar  yang  mereka  sendiri aktif  terlibat  di  dalamnya,  bisa sebagai  donatur  acara  atau  panitia yang  mengangkat  acara  sekaligus, kemudian  acara  yang  menyangkut persoalan pertunjukan kesenian budaya,  pengobatan  gratis  dan  ide- ide  cemerlang  lainnya  dan  ini  tidak di jumpai pada caleg perempuan. Kebiasan laki-laki yang bergurau  di  lapau-lapau  (warung) sambil  minum  kopi  dengan  warga menambah  kehangatan  kedekatan caleg  laki-laki  dari  pada  caleg perempuan  yang  jarang  berdiskusi dengan warga sekitar daerah pemilihan.  Kesempatan  itu  sulit karena perempuan mempunyai waktu lebih  terbatas.  Keberadaan  warung kopi  menjadi  tempat  kampanye  bagi caleg  laki-laki  untuk  membangun kedekatan  dengan  warga.  Sementara perempuan  harus  mengumpulkan dahulu  masyarakat  untuk  melakukan diskusi  dan  kampanye  politiknya.
Menjadwalkan watu untuk mengmpulkan  masyarakat  di  tempat dan  diwaktu  yang  sudah  ditentukan itu  sulit  teralisasi  sebab  rata-rata
masyarakat  mempunyai  kesibukannya masing-masing.
Berdasarkan temuan caleg perempuan  jauh  lebih  pasif  dibanding caleg laki-laki yang terpilih. Dalam hal kemampuan  menguasai  bidang-bidang tertentu  caleg  perempuan  tidak  sama baiknya  ketimbang  caleg  laki-laki. Seperti  satu  kasus  yaitu  salah  seorang caleg  laki-laki  dari  Partai  Gerindra yang sangat kreatif dengan mempergunakan sebuah strategi khusus untuk  mendapatkan  perhatian  serta suara  masyarakat  untuk  menang  pada pemilu, strategi tersebut adalah mengangkat acara yang berbaur kesenian dan pentas budaya, menampilkan  pentas  seni  dan  budaya ternyata cukup efektif menarik perhatian  masyarakat  yang  suka  akan hiburan. Minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten
Sijunjung  memang  tidak  sepenuhnya salah  perempuan,  sebab  partai  politik yang  diharapkan  bisa  mengkaderisasi perempuan untuk bisa memenuhi kuota 30% di parlemen ternyata jauh panggang  dari  pada  api.  Fungsi  partai belum  dijalankan  secara  optimal,  hal ini mengakibatkan posisi saing perempuan  semakin  melemah  dan susah  terselamatkan  serta  menjadikan peluang  bagi  caleg  perempuan  untuk menang semakin menipis.
Jika  partai  politik  memang serius  di  dalam  melakukan  fungsi rekrutmen  dan  kaderisasi  yang  baik terhadap  caleg  perempuan  mestinya kader  dilatih  secara  serius  sehingga menciptakan  para  kader  yang  selalu  di kelilingi oleh berbagai prestasi termasuk untuk para kader perempuannya. Faktanya para  caleg perempuan
yang telah di rekrut oleh parpol kurang
memiliki  wawasan  yang  luas  dalam berpolitik dan kurangnya pengalaman saat berkampanye. Keadaan  itu  menjadi  sangat  sulit untuk  menarik  simpati  masyarakat, kalaupun sudah memiliki pengalaman  tapi  itu  semua  belum mencukupi  untuk  bisa  bersaing  di dalam pemilihan umum. Partai semestinya harus melatih  caleg  perempuan  bagaimana melakukan sosialisasi dan komunikasi  dengan  baik  kepada calon  pemilihnya,  sehingga  mudah dikenali  oleh  masyarakat.  Caleg perempuan  diajarkan  untuk  dapat menarik  perhatian,  simpati  dan dukunganmasyarakat.
Bagaimanapun dukungan dari masyarakat  merupakan  suatu  hal yang sangat dibutuhkan karena suara masyarakat menjadi penentu terhadap  kemenangan  para  calon, tidak terkecuali calon perempuan, ini dikarenakan  sistem  pemerintahan yang dianut di Indonesia yaitu sistem pemerintahan demokrasi dimana rakyat  menjadi  aktor  utama  dan sangat berpengaruh di dalamnya. Permasalahan  lainnya  yang dihadapi  oleh  caleg  perempuan adalah partai politik lebih memprioritaskan  anggota  internal  di partai  dengan  alasan  bahwa  anggota internalnya  lebih  diketahui  kualitas dan kemampuannya. Tidak hanya itu posisi di partai menjadi penentu yang besar  dalam  hal  pencalonan,  dan menurut  mereka  para  calon  yang  di pilih  adalah  orang-orang  terbaik partai.
Sebenarnya cara/teknik untuk  mendapatkan  para  caleg  tidak terlalu  memberi  banyak  dampak asalkan  tidak  bertentangan  dengan nilai-nilai  keadilan  dan  nilai-nilai
demokrasi. Yang menjadi permasalahan  disini  adalah  penilaian tersebut  hanya  baru  diambil  dari  satu perspektif/sudut  pandang  partai  saja, setidaknya partai juga harus mempertimbangkan  keberadaan  para calon tersebut di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat walaupun  hanya  bagian  dari  kumpulan orang-orang mayoritas, setidaknya masyarakat  cukup  memiliki  peran penting  dalam  suatu  sistem  politik  dan keberadaan  mereka  tidak  bisa  di pandang  sebelah  mata  begitu  saja. Karena  belum  tentu  penilaian  baik menurut  partai  akan  baik  pula  bagi masyarakat,  sebab  masyarakat  adalah orang  yang sering bergaul dengan para calon tersebut.
Sesuatu hal yang paling penting yang  harus  di  perhatikan  adalah  partai politik  harus  terus  berjuang  dan berusaha  keras  di  dalam  mencari  para caleg khususnya caleg perempuan yang bermutu  untuk  mengisi  suatu  posisi penting di dalam sistem pemerintahan.
Kriteria  utama  yang  ditetapkan oleh negara untuk partai politik supaya memperhatikan  derajat  keterwakilan politik perempuan yang tertuang dalam kebijakan  quota  30%  perempuan, secara  tidak  langsung    menjadi  salah satu  alasan  bagi  partai  politik  dalam merekrut caleg perempuan pada pemilu legislatif periode 2019-2024 Kabupaten Sijunjung. Tanpa di sadari ternyata ada bentuk  keterpaksaan  dan  kewajiban oleh  partai  politik  di  dalam  perekrutan caleg  perempuan.  Bagaimana  tidak, partai  politik  di  dalam  merekrut  caleg perempuan  semata-mata  hanya  untuk memenuhi    quota  30%  perempuan, banyak partai politik di dalam merekrut caleg perempuan melakukannya dengan tidak baik dan kurang maksimal.  Tidak  salah  bila  hasil  yang
didapatkan pun mengecewakan  yaitu fenomena minimnya anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten  Sijunjung  untuk  periode 2019-2024,  sehingga  upaya  untuk meningkatkan  derajat  keterwakilan politik  perempuan  pun  menjadi sangat rendah.
Jadi  begitu pentingnya fungsi rekrutmen  yang  dimainkan  oleh partai  politik  dalam  merekrut  para caleg.  Rekrutmen  politik  oleh  partai politik memiliki peran besar terhadap kesuksesan  dalam  pemilu  legislatif. Pola  rekrutmen  yang  terdapat  di dalamnya berpengaruh kuat terhadap kesuksesan  tersebut,  bila  dilakukan dengan baik maka akan menghasilkan yang baik pula, namun bila  pola  rekrutmen  jauh  dari kesempurnaan,  maka  dampak  yang fatal  terhadapnya  akan  sangat  susah untuk di hindari.
Intinya  kasus  atas  minimnya ketrewakilan caleg perempuan DPRD  Kabupaten  Sijunjung  periode 2019-2024  di  sebabkan  karena  saat melakukan  fungsi  rekrutmen  politik, partai  politik  tidak melaksanakannya dengan baik sehingga caleg perempuanpun tidak mampu bersaing dalam pemilu. Perekrutan  kader  perempuan belum sesuai ketentuan dan prosedur yang jelas. Peraturan dalam perekrutan belum sepenuhnya berasal  dari  partai  politik  yang bersangkutan, sebab pemerintah masih  memiliki  peran  terhadapnya.
Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pola  rekrutmen  belum  terlaksana secara demokrasi.

## D. Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas maka dapat  disimpulkan  bahwa  penyebab minimnya keterwakilan caleg perempuan  pada  DPRD  Kabupaten Sijunjung    Periode  2019-2024  adalah sebagai berikut:
1) Sumber daya manusia (SDM)  yang dimiliki oleh para caleg perempuan di  Kabupaten  Sijunjung  masih lemah,  hal  ini  di  lihat  pada kurangnya pengetahuan, pengalaman politik dan pengalaman  dalam  hal  organisasi sosial.  Para  caleg  perempuan  tidak banyak  terlibat  dalam    kegiatan bermasyarakat.  Tidak  hanya  itu para  caleg  perempuan  pun  banyak yang kurang bisa melakukan pendekatan  serta  sosialisasi  yang baik dengan masyarakat.
2) Pada  pemilu  legislatif  periode 2019-2024  Kabupaten  Sijunjung para  caleg  perempuan  juga  kurang kreatif  dalam  mendapatkan  suara masyarakat,  hal  ini  terbukti  tidak ada  strategi  khusus  yang  dilakukan dalam  menarik  suara  masyarakat seperti  layaknya  yang  dilakukan oleh  para  caleg  laki-laki  yang terpilih.
3) Kurangnya sumber daya atau modal  yang  dimiliki  oleh  caleg perempuan. Situasi ini menguntungkan caleg laki-laki yang  jauh  lebih  siap  menghadapi ketatnya persaingan untuk mendapatkan jatah kursi di dapilnya.
4) Pola  rekrutmen  yang  dilakukan oleh  partai  politik  dari  awal  sudah tidak  jelas  sehingga  menghasilkan para  caleg  perempuan  yang  tidak siap secara mental, sehingga keiukutsertaan  perempuan  hanya
formalitas  saja  bagi  partai  agar bisa  lolos  dari  proses  verifikasi KPU. 5) Peraturan dalam perekrutan belum  sepenuhnya  berasal  dari partai  politik  yang  bersangkutan, sebab pemerintah masih memiliki peran terhadapnya. Kondisi makin memberatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sijunjung. Saran Pola rekrutmen politik merupakan  suatu  hal  yang  penting karena  berhubungan  erat  dengan keberlangsungan sistem politik, jangan  sampai  keberadaan  caleg perempuan  justru  menjadi  beban bagi  partai  politik,  apalagi  semenjak adanya kebijakan quota 30% perempuan. Permasalahan perempuan dalam  politik  sebenarnya  dapat diatasi  dengan  cara  partai  politik harus  kembali  menjalankan  fungsi sebagaimana mestinya seperti melakukan  rekrutmen  dan  kaderisasi politik  dengan  penuh  komitmen, serius dan bertanggung jawab,
karena  sesungguhnya  rekrutmen  dan kaderisasi yang benar bisa membentuk  dan  melahirkan  kader- kader yang berkualitas sehingga akan berdampak kepada keterwakilan
perempuan  di  DPRD  Kabupaten Sijunjung.  Peningkatan  itu  akan terjadi  jika  partai  menempatkan perempuan yang berkualitas di nomor  urut  teratas  pada  pencalonan legilatif mendatang

## DAFTAR PUSTAKA
Aishiah Putri Budiarti. (2011). Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia. Jurnal Studi Politik, 1(2), 98.
Anang  Agung  Dita  Intan  Pertiwi,  I  Nyoman
Putu Budiarta, D. G. S. (2022). Implikasi Kebijakan  Affirmative  Action  Dalam Penentuan  Quota  Wanita  Sebagai  Calon Anggota Calon Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  Dalam  Perwujudan Kesetaraan  Gender  Di  Indonesia. Jurnal
Kontruksi Hukum, 3(3), 493–498. Hendri  Sayuti.  (2013). Hakikat  Affirmative Action  Dalam  Hukum  Indonesia  (Ihktiar Pemberdayaan  Yang  Terpinggirkan) . Menara  Riau  (Jurnal  Ilmu  Pengetahuan Dan  Pengembangan  Masyarakat  Islam), 12 (3), 41–47. Herlina.  (2022). Optimalisasi  Affirmative Action Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Legislatif di Kabupaten Sijunjung Provinsi  Sumatera  Barat .  (Laporan Asdaf  Kabupaten  Sijunjung,  Provinsi Sumatera    Barat  Program  Studi  Politik Indonesia Terapan, Email: 29.0212@praja.ipdn.ac.id Nandita  Paramastuti.  (2013). Perempuan  dan Korupsi: Pengalaman Perempuuan Menghadapi  Korupsi  Dalam  Pemilu. Jurnal Pemilu Dan Demokrasi (Transparansi, Partisipasi, Dan Demokrasi), 5, 49–83. Riko Riyanda. (2020). Analisis Perilaku Politik
Di Indonesia . UMSB Press. Sugiono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta Bandung. Sugiono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Alfabeta. Yofritas dkk. (2019). Buku Profile Gender Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 . Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung.

## Dokumen dan Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008 Tentang Partai Politik.
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2003 Tentang Pemilihan Umum Indonesia.
Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum.
Keputusan KPU No1318/PL.01.9- Kpt/06/KPU/ VIII/2019 Tentang
Penetapan  Calon  Terpilih  Anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam
Pemilihan Umum tahun 2019. Badan Statistik Kabupaten Sijunjung Buku  Profil  Gender  Kabupaten  Sijunjung Tahun 2019
Website www.kpu.go.id infopublik.sijunjung.go.id