Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 480-485
Hukum Pengambilan Untung Dari Dana Wakaf di Lembaga Bantuan Sosial (Studi Kasus di Yayasan Human Initiative)
Xavier Halim 1) ,  Akhmad Husaini 2) 1,2 Fakultas Syariah, STDI Imam Syafi’i *Email korespondensi: xxaiver876@gmail.com

## Abstract
Waqf cash which is collected and managed by the Human Initiative foundation, places more emphasis on cluster empowerment  to  improve  the  quality  of  life  of  the  beneficiaries  of  the  program  called  the  Initiative  for Empowerment and facilitates the community through empowerment and using all the potential the foundation has to overcome their problems. The research conducted by obtaining data goes directly to the field or field research. Meanwhile, the information is used in a qualitative approach when viewed from the data. In Law No. 41 of 2004, the  net  return  from  the  management  and  development  of  waqf  assets  is  approximately  10%.  However,  the programs  raised  by  the  Human  Initiative  are  waqf  programs  whose  benefits  are  received  directly  by  mauquf 'alaih. This is different from the notion of productive waqf described previously. In essence, the characteristics of the waqf program in the Human Initiative are direct waqf because of the collection of funds from the public for the designation of waqf whose objects are not movable. Then the Human Initiative does not receive returns on the management of waqf assets or zero (0%) because the waqf managed by the Human Initiative is an immovable property waqf or consumptive waqf whose benefits are directly felt by the community/social virtues.

## Keywords: Waqf, Cash Waqf, Social Humanity, Profit
Saran  sitasi :  Halim,  X.,  &  Husaini,  A.  (2023).  Hukum  Pengambilan  Untung  Dari  Dana  Wakaf  di  Lembaga Bantuan Sosial (Studi Kasus di Yayasan Human Initiative ). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (01), 480-485. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7771
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7771

## 1. PENDAHULUAN
Wakaf  adalah  salah  satu  instrumen  ekonomi Islam  dari  sejak  kedatangan  Islam.  Kontribusi  dan peran penting yang telah diberikan oleh wakaf dalam kegiatan  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Wakaf  juga banyak  memberikan  fasilitas  bagi  warga  muslim untuk melanjutkan pendidikan dan riset-riset sehingga mengurangi  ketergantungan  biaya  pendidikan  pada pemerintah. Wakaf sebagai instrumen jaminan sosial untuk  memberikan  dampak  hajat  hidup  bagi masyarakat  berupa  pendidikan,  kesejahteraan  hidup, biaya  di  hari  tua  dan  bidang  kesehatan  (Suryadi  & Yusnelly, 2019).
Paradigma dan pengetahuan wakaf di masyarakat Indonesia sampai saat ini masih mengenai wakaf yang tidak  bernilai  secara  ekonomi  padahal  secara argumentasi  hukum  berdasarkan  ijtihad,  wakaf bersifat  dinamis  dan  memberikan  prinsip  keabadian
untuk lebih menekankan pada pelestarian manfaat dari wakaf yang dikelola (Nadyan & Rahmi, 2022).
Aset wakaf di negara Indonesia ini sangat besar, tercatat pada tahun 2020 tanah wakaf yang berada di seluruh Indonesia seluas 3 miliar m2 dengan nilainya mencapai  2.000  trilliun  namun  Indonesia  belum memiliki blueprint untuk mengembangkan aset wakaf sebagai  salah  satu  solusi  mengobati  kemiskinan  dan pengangguran. Di sisi lain, SDM ayng tercetak saat ini masih  lemah  sehingga  wakaf  tersebut  belum  dapat dikembangkan secara optimal. Dari keseluruhan aset wakaf  hanya  23%  yang  diberdayakan,  namun  dari komposisi  tersebut  sebesar  14%  pembangunan pesantren  dan  sekolah,  72%  untuk  pembangunan mushola dan masjid, sekitar 8.6% diberdayakan untuk kegiatan  sosial.  Dari  jumlah  di  atas  banyaknya  aset tanah wakaf yang dibiarkan begitu saja tanpa dikelola secara produktif (Dikuraisyin, 2020).
Dari  fenomena-fenomena  tersebut  pemahaman masyarakat  akan  wakaf  produktif  dan  pengelolaan masih  kurang  dan  memandang  wakaf  hanya  sebatas pemberian  dalam  bidang  tanah  dan  bangunan  yang dikelola untuk tempat ibadah, tempat pendidikan dan kuburan. Pemanfaatan benda wakaf yang bersifat fisik ini masih belum memberikan dampak secara ekonomi. Padahal,  hakikatnya  instrumen  wakaf  pada    benda bergerak  seperti  uang,  saat  ini  diperbolehkan  dalam Islam.  Wakaf  uang  jika  diberdayakan  oleh  suatu lembaga nazhir profesional akan membantu memenuhi  hak  hidup  masyarakat  dan  mengurangi penderitaan  kemiskinan  di  masyarakat.  Potensi  yang prospektif  setelah  lahirnya  Undang-undang  No.  41 pada Tahun 2004 menjadi salah satu momentum untuk wakaf  memberikan  kehidupan  sosial  ekonomi  umat Islam  jauh  lebih  baik  dan  pemberdayaan  wakaf modern. Pengembangan harta benda wakaf mencakup harta  yang  tidak  bergerak  dan  harta  yang  bergerak termasuk  dalam  bentuk  uang  (Setyadi,  2017).Wakaf juga memberikan pintu yang besar untuk pembentukan  bidang-bidang  investasi  dan  bisnis sehingga  hasilnya  nanti  dapat  dimanfaatkan  kembali ke dalam bentuk bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan. Namun memang saat ini, wakaf uang belum  sepenuhnya  tersosialisasi  dan  dikelola  oleh nazir-nazir  profesional  padahal  nilai  benefitnya berdampak banyak (Suryadi & Yusnelly, 2019).
Nazir  yang  profesional  di  dapatkan  ketika lembaga  tersebut  mempraktikkan  tata  kelola  wakaf untuk pendayagunaan aset wakaf. Ketika manajemen kurang  profesional  dalam  pengelolaan  wakaf  maka artinya  nazir  tersebut  tidak  memberikan  kontribusi yang  maksimal.  Untuk  dapat  memaksimalkan pengelolaan  wakaf  agar  dapat  dipercaya  oleh masyarakat  maka  lembaga  wakaf  harus  berbentuk Yayasan dan mendapatkan landasan hukum yang pasti karena hal tersebut telah diatur oleh undang-undang. Peran  lembaga  wakaf  tidak  hanya  sebagai  menjaga harta  wakaf  dan  hal-hal  lain  yang  bersifat  rutinitas namun  lebih  kepada  mencari  inovasi  pengelolaan harta dan pengembangan aset wakaf. Sesuai ketentuan pada  pasal  43  UU  No.  41  pada  tahun  2004  tentang wakaf  maka  pengelolaan  harus  berdasarkan  prinsip syariah,  hasil  keuntungan  dari  pengembangan  wakaf harus  sesuai  dengan  tujuan  wakaf  dan  tertera  dalam pasal 22 Undang-undang wakaf yang senada dengan tujuan  sosial  dari  pendirian  yayasan  dengan peruntukan wakaf oleh wakif yang tertulis pada ikrar wakaf (Suryamah & Lita, 2021).
Harta  yang  ada  pada  lembaga/  yayasan  wakaf yang  telah  berdiri  memiliki  harta  yang  terpisah. Artinya  yayasan  memiliki  entitas  hukum  tersendiri dan  tidak  mengenal  siapa  itu  pemiliknya.  Maka  dari itu, harta yayasan harus di manage secara profesional, akuntabilitas  dan  efisien  dalam  kegiatan,  terlebih yayasan  ini  merupakan  yayasan  dalam  bentuk pengelolaan  dana  ummat  sehingga  harus  adanya kejelasan dari harta modal dan harta yang didapatkan dari fundraising . Human Initiative merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan  untuk  memberikan  kebaikan  dan martabat manusia. Berdiri pada tanggal 10 Desember 1999,  yayasan  ini  menggunakan  strategi Theory  of Change yang  fokus  kepada  dampak  positif  terhadap perlindungan  anak,  pemberdayaan  masyarakat  dan tanggap  bencana. Human  Initiative beroperasi  di  13 (tiga belas) titik yang berada di Indonesia dan 3 (tiga) titik  di  luar  negeri.  Legalitas  yayasan  ini  sudah mumpuni  dan  diakui  di  dalam  negeri  seperti Kementerian  Sosial  dan  di  luar  negeri  seperti  UN- ECOSOC dan Europe Aid . Yayasan Human Initiative memiliki  relawan  sebanyak  3.000  orang  yang tergabung  dalam  satu  komunitas  voluntir. Human Initiative juga  menerapkan  tata  kelola  standar kemanusiaan yang mengacu kepada Sphere International &  PSEA International serta  standar untuk tata kelola yang baik mengacu kepada Undang- Undang  Anti  Terorisme  dan  Peraturan  Presiden  No. 18  Tahun  2017  dan Child Safeguarding  Policy yang berstandar ISO 9001.
Potensi  untuk  sistem fundraising wakaf  uang sangat besar dan tidak ada keraguan namun yang jadi pertanyaan  atau  menimbulkan  keraguan  besar bagaimana  caranya  menghimpun cash wakaf sebanyak-banyaknya,  karena  kendala  pemahaman umat  Islam  di  Indonesia  ini  masih  belum  terlalu memadai  mengenai  wakaf. Cash wakaf  ini  belum terlalu tersosialisasi dengan baik (Siregar, 2020). Pada tahun 2020, indeks literasi wakaf di Indonesia masih kurang  dari  harapan.  Perlu  adanya  inovasi  untuk sosialisasi  yang  lebih  baik  demi  memaksimalkan penghimpunan  dana  wakaf  contohnya  seperti penggunaan  media  sosial  karena  hampir  seluruh masyarakat  menggunakan  media  seluler  sehingga nantinya dapat teredukasi dengan baik dan meningkatkan pengetahuan mengenai wakaf (Sulistiani et al., 2021).
Wakaf  berupa cash atau  uang  tunai  yang dihimpun dan dikelola oleh yayasan Human Initiative,
lebih  menekankan  kepada  pemberdayaan  klaster untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  para  penerima manfaat  program  yang  dinamakan Initiative  for Empowerment dan memfasilitasi masyarakat melalui pemberdayaan  dan  menggunakan  seluruh  potensi yang dimiliki yayasan untuk mengatasi problematika mereka.  Namun  di  sisi  lain,  yayasan  membutuhkan dana untuk operasional dan fasilitas lain. Dari paparan sebelumnya,  maka  dari  itu  peneliti  tertarik  untuk membahas  mengenai  pengambilan  untung  dari  dana wakaf di lembaga bantuan sosial Human Initiative .

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian yang dengan cara mendapatkan data terjun langsung ke lapangan atau field research . Sedangkan, jika  dilihat  dari  informasi  data  yang  akan  diambil merupakan  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Analisis  kualitatif  suatu  cara  untuk  mendeskripsikan data yang telah diambil dari lapangan atau responden sehingga  nantinya  dapat  dipaparkan  data  tersebut. Dalam  penelitian  ini  juga meneliti  studi  kasus  untuk mempelajari  suatu  institusi  atau  kelompok  dengan keadaan, faktor-faktor, latar belakang yang ada pada suatu kasus tertentu.
Adapun  beberapa  teknik  pengumpulan  data sebagai  sumber  penguat  pemaparan  data  nantinya dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  cara  wawancara, dokumentasi  dan  studi literatur  dari  beberapa  jurnal, buku,  aturan  wakaf  dari  BWI  dan  laporan  keuangan yang  diterbitkan  oleh Human  Initiative dan  sumber lainnya yang dibutuhkan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Sejarah Lembaga Human Initiative
Pada  tahun  1999  kelahiran  Lembaga  sosial kemanusiaan yang resmi dinamakan Human Initiative . Ketika itu Maluku sedang dilanda konflik horizontal, ketika  lembaga  amil  zakat  ini  lahir  maka  langsung bergerak menuju maluku untuk bantuan kemanusiaan. Setelah  itu  pada  tahun  2001,  Lembaga  sosial kemanusiaan Human  Initiative resmi  ditetapkan menjadi  Lembaga  Amal  zakat  Nasional.  Dengan ditetapkannya  sebaga  LAZ  maka  Lembaga Human Initiative bergerak  cepat  untuk  melakukan  ekspansi dan lebih mengenalkan program-program yang sudah dicanangkan pada waktu itu kepada masyarakat yang ingin menyalurkan sebagian hartanya kepada Human Initiative .
Pada tahun 2005 terjadi bencana Tsunami Aceh yang menghancurkan Bumi Aceh dan volume besaran Tsunaminya 5x lipat dari sebelum-sebelumnya maka dari itu Human Initiative bergegas mengelola bantuan kemanusiaan  di  Aceh  dan  membentuk  program- program  kemanusiaan  untuk  para  korban  Tsunami tersebut.  Di  tahun  2008,  lembaga Human  Initiative resmi terdaftar sebagai NGO dengan status Economic Social Council di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kemudian,  pada  tahun  2010  mendapatkan  status sebagai  Organisasi  Sosial  Nasional  dan  berhasil terdaftar  sebagai  mitra-mitra  lembaga  di European Union untuk program-program kemanusiaan.
Terbitnya  Undang-undang  pemerintah  pada tahun  2011  mengenai  tata  kelola  zakat  yang pengelolaannya juga mengubah tata kelola organisasi secara internal. Penulis mengamati lahirnya Undang- undang  tersebut  menjadi  paradigma  bagi  lembaga amil zakat untuk pengelolaan lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan manfaat zakat tersebut pada masyarakat.  Namun pada tahun  2016  Lembaga Human Initiative melakukan spin-off tidak lagi hanya mengelola zakat, infak dan sodaqoh akan tetapi lebih memfokuskan kepada program sosial kemanusiaan.
Beberapa  program  unggulan Human  Initiative yaitu  yang  pertama Initiative  for  Children yang berfokus pada peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk kaum yatim maupun dhuafa, tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk program beasiswa  dan  perlengkapan  untuk  siap  sekolah  akan tetapi  juga  menambahkan  dengan  dukungan  secara psikologis agar mereka lebih siap hidup mandiri kelak. Yang  kedua Initiative  for  Empowerment lebih menekankan  kepada  pemberdayaan  bagi  masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitas dan para penerima benefit dari  progam-program  yang  telah  dijalankan sebagai  bagian  dari  peningkatan  kesejahteraan  yang berkelanjutan.  Yang  ketiga  yaitu Initiative  for Disaster merupakan  sebuah  program  yang  memang pada dasarnya pada awal pendirian lembaga ini sudah fokus  kepada  tanggap  bencana  di  Indonesia  dan memberdayakan masyarakat untuk mengenali potensi-potensi bencana sebagai bagian dari tindakan pencegahan.
Adapun Penghargaan-penghargaan yang telah di dapatkan  oleh  lembaga Human  Initiative pada  tahun 2006  dari  Numico Group memberikan  penghargaan mengenai Rebuilding  Fund untuk  pembangunan  500 sekolah  dan  perumahan  bagi  korban  gempa  di Yogyakarta.  Kemudian  pada  tahun  2011  meraih
penghargaan The  Best  Humanitarian  NGO dalam acara The International Conference on Family of the Islamic World yang diadakan oleh UNIW. Kemudian pada tahun 2013 mendapatkan Sincerest Appreciation to Human Initiave pada acara The commemoration of World Humanitarian yang di adakan di Indonesia dan penghargaan  apresiasi  tersebut  dipersembahkan  oleh United  Nations  Office  for  The  Coordination Humanitarian Affairs (UN OCHA).

## 3.2. Hasil penelitian dan Pembahasan
Dalam  membentuk  program-program  dari  hasil penghimpunan  dana  untuk  peruntukkan  wakaf  maka lembaga Human  Initiative berfokus  kepada  program Initiative  for  Children dimana  pengalokasiannya untuk perlindungan anak, pendidikan anak yatim dan dhuafa  serta  pemenuhan  kebutuhan  dasar  anak. Lembaga Human  Initiative memiliki  tempat  sekolah untuk  anak  khususnya  anak  yatim  dan  dhuafa  yang dinamakan Home Children Learning Center . Melalui learning  center tersebut,  lembaga Human  Initiative ingin menggali potensi-potensi dari anak-anak melalui edukasi, berkreasi dan bermain dengan tujuan bahwa anak  perlu  mendapatkan support sedari  dini  di lingkungan  yang  baik. Home  Children  Learning Center ini  juga  memberikan  ruang  untuk  konsultasi supaya anak-anak mendapatkan potensi maksimalnya. Selain itu juga Human Initiative memberikan program pelatihan  bagi sekolah-sekolah supaya mengedukasi, mendampingi  para  civitas  sekolah  untuk  menutup peluang  terjadinya  eksploitasi  terhadap  anak, penelantaran  anak,  perlakuan-perlakuan  yang  salah dan  kekerasan-kerasan  terhadap  anak  dengan pengimplementasian child safeguarding policy .
Penyaluran wakaf juga tidak hanya pada program yang  dibentuk  oleh  internal,  akan  tetapi  juga bekerjasama  dengan  pihak  eksternal.  Salah  satunya adalah bekerjasama dengan Lembaga Wakaf Salman ITB, beberapa program kerjasama sebagai berikut:
a. Berbagi 250 sandang dan pangan yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Garut tahun 2021.
b. Pada Awal Desember 2022 melakukan pengadaan sumur  bor  sedalam  80  m,  panel  listrik, pembangunan reservoir dan MCK untuk masyarakat  Cijeuler,  Kabupaten  Garut  guna terselenggaranya program air bersih.
c. Bantuan untuk warga cisaat, pengalengan dengan memberikan bak penampungan air dalam program sistem  air  bersih  karena  desa  ini  dekat  dengan
sumber  mata  air.  Ada  lebih  dari  100  Kepala Keluarga yang menerima hasil wakaf tersebut. d. Wakaf  Al-Qur’an  untuk  pesantren  Al-Baro’ah, Desa  Dwanur,  Kec.  Adonara  Barat  Kab  Flores Timur.
Dalam  Kompilasi  Hukum Islam pada pasal  215 menegaskan bahwa wakaf merupakan seseorang atau badan  hukum  yang  hartanya  dipisah  antara  harta seseorang  atau  yayasan  dengan  harta  wakaf  tersebut untuk  kepentingan  umum  dan  kepentingan  ibadah sesuai tuntunan ajaran Islam (Nopiardo, 2018).
Berdasarkan  Undang-undang  wakaf  merupakan perbuatan  hukum  seorang  wakif  untuk  memisahkan dan menyerahkan harta bendanya untuk dimanfaatkan dalam jangka  waktu  yang disepakati atau  selamanya guna keperluan ibadah dan kepentingan lainnya yang berkaitan  dengan  tuntunan  syariah  (Sulistiani  et  al., 2021).
Wakaf  produktif  merupakan  skema  dalam pengelolaan donasi berbentuk wakaf dari masyarakat dengan  cara  mengelola  harta  wakaf  tersebut  untuk menghasilkan surplus yang berkelanjutan (Irwansyah et al., 2022).
Merujuk  pada  regulasi  mengenai  wakaf  sendiri telah  diatur  pada  undang-undang  No.41  Tahun  2004 dan PP No.42 Tahun 2006 secara umum bahwa nazir berhak  mendapatkan  sebesar  10%  dari  penghasilan bersih  dalam  pengembangan  harta  wakaf.  Secara hukum  memang  tidak  ada  rujukan  yang  pasti mengenai  penetapan  angka  dari  ayat  Al-Qur’an  dan hadis, namun berdasarkan QS: 9:60 sebagai berikut:
ِة َ ف َّ ل َؤ ُم ْ لا َو  ا َهْي َ لَع   َنْيِل ِم ٰع ْ لا َو   ِنْي ِك ٰس َم ْ لا َو   ِءۤا َر َ ق ُ ف ْ لِل   ُت ٰ ق َد َّ صلا  اَمَّنِا  ۞ ًة َضْي ِر َ ف ِِۗلْيِب َّسلا  ِنْباَو ِ ه للّٰا  ِلْيِب َس  ْيِفَو َنْيِم ِرٰغ ْ لا َو  ِبا َ ق ِ رلا ىِفَو ْم ُهُبْوُلُق ٌمْي ِك َح ٌمْيِلَع ُ ه للّٰا َوِۗ ِ ه للّٰا  َن ِ م ٦٠
Artinya: “Sesungguhnya  zakat  itu  hanyalah  untuk orang-orang  fakir,  orang  miskin,  amil  zakat, yang  dilunakkan  hatinya  (mualaf),  untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan)  orang  yang  berutang,  untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”
Wajar kalau di Indonesia di maknai pengambilan dari  pengembangan  harta  wakaf  itu  sebesar  10%, kalau  di  luar  negeri  seperti  Malaysia  dan  Singapura sebesar 5%, di Bangladesh sebesar 7%.
Menurut  Ibn  Jarir  al-Thabary,  amil adalah pemungut  zakat  dari muzakki dan  membagikannya kepada mustahiq zakat.  Kepada  mereka  diberi  zakat karena  pekerjaannya  itu.  Tidak  dipermasalahkan apakah  dia  kaya  atau  miskin.  Untuk  menguatkan pendapatnya  ini,  beliau  mengutip  pendapat ahl  al- ‘ilm dan bahasa, seperti al-Zuhry dan Qatadah.
Dari beberapa pengertian dan regulasi mengenai aturan  wakaf  di  atas  membahas  mengenai  wakaf produktif,  namun  jika  di  telisik  lebih  mendalam mengenai  aturan  penyaluran  wakaf  yang  ada  di Lembaga Human  Initiative berkaitan  program Initiative for Children dan program-program kerjasama  dengan  Wakaf  Salman  ITB  maka  dapat dilihat  dari  laporan  keuangan  tahun  2020  yang dipublikasi sebagai berikut:
Gambar 1

## Sumber: Human Initiative.org
Dari  Gambar  1  yang  bersumber  dari  laporan keuangan lembaga, dana wakaf masuk ke dalam dana dengan  pembatasan.  Dana  wakaf  yang  diperoleh Human  Initiative pada  tahun  2020  sebesar  1  milliar. Klasifikasi  dana  dengan  pembatasan  memang  secara aturan  dana  wakaf  harus  terpisah  dengan  dana milik lembaga.  Jika  hal  tersebut  dikelola  secara  produktif maka  nazir  boleh  mengambil  hasil  dari  keuntungan pengelolaannya.  Namun  program-program  yang dimunculkan  oleh Human  Initiative merupakan program  wakaf  yang  manfaatnya  diterima  langsung oleh mauquf  ‘alaih seperti  pengadaan  air  bersih, pendidikan untuk anak-anak yatim dhuafa di HOME, wakaf  Al-Qur’an.  Hal  ini  berbeda  dari  pengertian wakaf  produktif  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya maka pada dasarnya karakteristik dari program wakaf yang  ada  di Human  Initiative ini  merupakan  wakaf langsung  karena  himpunan  dana  dari  masyarakat untuk  peruntukkan  wakaf  yang  bendanya  tidak bergerak.
Wakaf  langsung  merupakan  wakaf  yang penggunaan  pokok  dari  benda/harta/barang  secara langsung dengan tujuannya seperti kegiatan pendidikan,  kegiatan  beribadah  dan  membangun fasilitas untuk masyarakat yang kurang mampu (Idrus, 2020).
Di dalam Pasal 12 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa nazir menerima imbalan bersih dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sebesar  kurang  lebih  10%  dan  tidak  melebihi.  Pada pasal  67  disebutkan  jika  dengan  sengaja  mengubah peruntukkan harta benda wakaf maka akan dipidana, hal ini dengan tujuan bahwa ikrar wakaf di awal sudah disepakati  secara  bersama  peruntukkan  harta  benda wakafnya.  Di  dalam  UU  tersebut  juga  tidak  ada penjelasan  mengenai  nazir  mengelola  harta  benda wakaf tidak bergerak akan mendapatkan imbalan hasil bersih. Hanya pada peruntukkan wakaf dengan harta yang  bergerak.  Bisa  disimpulkan  bahwa  Lembaga Human Initiative dalam pengelolaan dana wakaf yang dibentuk  dalam  program-programnya  maka Human Initiative tidak  memperoleh  imbal  hasil  pengelolaan harta wakaf atau nol (0%) karena wakaf yang dikelola oleh Human Initiative merupakan wakaf harta benda tidak bergerak atau wakaf konsumtif yang peruntukkan  manfaatnya  dirasakan  langsung  oleh masyarakat/ kebajikan sosial.
Pelaksaanaan  wakaf  pada Human  Initiative ini sifatnya fii  sabilillah ,  dimana  untnuk  memberikan kesejahteraan  untuk mauquf  ‘alaih dalam  bidang pendidikan  dan  kesehatan.  Secara  tidak  langsung lembaga Human  Initiative membantu  pemerintah menangani  masalah  sosial  ekonomi  dengan  adanya program  wakaf  yang  sangat  berperan  penting  untuk masyarakat.

## 4. KESIMPULAN
Lahirnya  UU  Wakaf  memberikan  pencerahan bagi  lembaga-lembaga  yang  mengelola  wakaf  agar lebih  jelas  dan  spesifik  mengenai  pengelolaan harta/dana  wakaf.  Salah  satunya Human  Inititative membentuk  program Initiative  for  Children untuk perlindungan anak, pendidikan anak yatim dan dhuafa serta  pemenuhan  kebutuhan  dasar  anak.  Dengan mendirikan Home Children Learning Center diharapkan  menggali  potensi-potensi  dari  anak-anak melalui  edukasi,  berkreasi  dan  bermain.  Selain  itu program  dari  wakaf  yang  dicanangkan  oleh Human Initative berupa  kerjasama  dengan  Lembaga  Wakaf Salman  ITB  seperti  berbagi  sandang  pangan, pengadaan  sumur  untuk  air  bersih,  pengadaan  bak penampungan  air  yang  dekat  dengan  mata  air  dan wakaf Al-Qur’an
Di  dalam  Undang-Undang  No.41  Tahun  2004 imbalan bersih dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sebesar kurang lebih 10%.
Namun  program-program  yang  dimunculkan  oleh Human  Initiative merupakan  program  wakaf  yang manfaatnya  diterima  langsung  oleh mauquf  ‘alaih . Hal ini berbeda dari pengertian wakaf produktif yang telah  dipaparkan  sebelumnya  maka  pada  dasarnya karakteristik dari program wakaf yang ada di Human Initiative ini  merupakan  wakaf    langsung  karena himpunan  dana  dari  masyarakat  untuk  peruntukkan wakaf  yang  bendanya  tidak  bergerak.  maka Human Initiative tidak  memperoleh  imbal  hasil  pengelolaan harta wakaf atau nol (0%) karena wakaf yang dikelola oleh Human Initiative merupakan wakaf harta benda tidak bergerak atau wakaf konsumtif yang peruntukkan  manfaatnya  dirasakan  langsung  oleh masyarakat/ kebajikan sosial.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Bapak  Akhmad  Husaini, B.A., MH., yang telah membimbing dalam penulisan dan  terima  kasih  kepada  keluarga  Jurnal  Ilmiah Ekonomi  Islam  yang  telah  memberikan  kesempatan bagi penulis untuk publish karya ilmiah ini.

## 6. REFERENSI
Dikuraisyin,  B.  (2020).  Manajemen  Aset  Wakaf Berbasis  Kearifan  Lokal  Dengan  Pendekatan Sosio-Ekonomi  di  Lembaga  Wakaf  Sabilillah Malang. Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf , 7 (2), 100. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf. v7i2.7903
Idrus,  A.  (2020).  Analisis  Atas  Lembaga  Wakaf Dalam  Menjalankan  Wakaf  Produktif  Pada Yayasan  Dompet  Dhuafa. Misykat  Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat , 3 (2), 311–
328. https://doi.org/10.24853/ma.3.
Irwansyah, S., Hadiyanto, R., & Nuzula, Z. F. (2022). Mewujudkan  Kemandirian  Pesantren  Darul Falah Cimenteng Subang Dengan Konsep Wakaf Produktif Dan Penerapan Prinsip Hukum Islam . 8 (03), 3613–3626.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i 3.6192
Nadyan,  A.  F.,  &  Rahmi,  D.  (2022).  Faktor  Yang Mempengaruhi  Minat  Investor  Melakukan Wakaf  Saham. JIEI:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi
Islam , 8 (3), 1–10. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i
3.5426
Nopiardo,  W.  (2018).  Pengelolaan  Wakaf  di  Jorong Tigo  Batur  Nagari  Sungai  Tarab  Kecamatan Sungai Tarab. Jurnal JESKaPe , 2 (2), 103–121. Setyadi,  H.  (2017).  Pengelolaan  Pengembangan Wakaf  Uang  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah No  .  42  Tahun  2006  Pasal  48  Pada  Bank  BPD DIY  Syariah. Iqtishodia:  Jurnal  Ekonomi
Syariah , 2 (1), 51–62. https://doi.org/https://doi.org/10.35897/iqtishodi
a.v2i1.72
Siregar,  S.  (2020).  Model  Fundrising  Wakaf  di Perguruan Tinggi (Pengalaman UINSU Medan).
Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 6 (3),  413. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1389
Sulistiani,  S.  L.,  Mulyadi,  D.,  &  Gumilar,  A.  S.
(2021).  Literasi  Wakaf  Melalui  Media  Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Ekonomi
Islam , 7 (03), 1551–1560. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i 3.3031
Suryadi,  N.,  &  Yusnelly,  A.  (2019).  Pengelolaan Wakaf  Uang  di  Indonesia. Syarikat:  Jurnal
Rumpun Ekonomi Syariah , 2 (1), 27–36. https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3 698
Suryamah,  A.,  &  Lita,  H.  N.  (2021).  Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan  Bisnis  Oleh  Yayasan. Bina  Mulia
Hukum , 5 (2), 17. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v
5i2.269