## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 202-216 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang

## Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by
The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City
Mona Melinda 1 , Syamsurizaldi 2 , Muhammad Ichsan Kabullah 3
1,2,3 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia monamelinda14@gmail.com ,  syamsurizaldi@gmail.com , muhammadichsankabullah@soc.unand.ac.id
Diterima: 15 November 2020 Direvisi: 25 Desember 2020 Disetujui: 26 Desember 2020 DOI: 10.35967/njip.v19i2.115
Abstrak: Tuntutan  masyarakat  terhadap  pelayanan  prima  memaksa  pemerintah  melakukan  berbagai inovasi . Berangkat dari hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang menciptakan  inovasi  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan Online (PADUKO).  Inovasi  PADUKO mencakup  sembilan  belas  jenis  layanan  kependudukan  dan  berhasil  mendapat  skor  tertinggi  dalam lomba  inovasi  organisasi  pemerintah  daerah  Kota  Padang  Panjang  tahun  2019.  Dalam  artikel  ini, penulis akan mengeksplorasi inovasi (PADUKO). Penelitian ini menggunakan teori atribut inovasi oleh Everett  M.  Rogers  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  lima  atribut  inovasi  yang  dapat  menentukan penerimaan inovasi yaitu relative advantages, compatibility, complexity, trainability, dan observability. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi sedangkan teknik pemilihan informan melalui  teknik purposive  sampling .  Dalam  menguji  keabsahan  data  peneliti  menggunakan  triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi (PADUKO) secara umum telah berjalan dengan baik  dan  dapat  diterima  masyarakat.  Lima  atribut  inovasi  yang  dikemukakan  oleh  Everett  M.  Rogers juga  terdapat  dalam  inovasi  PADUKO.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  keuntungan  yang  dirasakan berupa  efektivitas  waktu,  efisiensi  biaya  dan  tenaga  serta  sesuainya  inovasi  dengan  kebutuhan masyarakat  Kota  Padang  Panjang.  Namun,  masih  ditemukan  beberapa  kendala  seperti  adanya permasalahan jaringan, server, serta permasalahan dalam aplikasi.
Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan, PADUKO, Kota Padang Panjang
Abstract: Public demand for excellent service affects the government to make various innovations . In that  sense,  the  Civil  Registration  Office  in  Padang  Panjang  City  creates  innovation  in  online  civil services (PADUKO). PADUKO innovation consist 19 kind of civil services and succeed to achieve the highest  score  between  agencies  in  the  Municipality  of  Padang  Panjang  in  2019.  In  this  article,  we would like to explore PADUKO innovation by the Civil Registration Service Office. This research was used theory the attributes of innovation by Everett M Rogers which says that there are five attributes of innovation  that  can  determine  innovation  acceptance,  which  consist  of  relative  advantage, compatibility,  complexity,  trainability,  and  observability.  The  method  in  this  research  is  descriptive qualitative method with data collection techniques by interview, documentation, and observation, while the  selection  informant’s  technique  by  purposive  sampling  technique.  The  validity  of  the  used triangulation.  Based on  this  field  work,  PADUKO  innovation  was  successful  and  accepted  by  public. Five attributes of innovation by Everett M. Rogers also presence on PADUKO innovation. This can be seen  from  the  perceived  benefits  in  the  form  of  effectively,  efficiency  of  cost,  and  energy  and  the acceptable  of  services  with  the  needs  of  the  public.  However,  some  problems  are  still  found,  such as poor network, server, and application problems .
Keywords : Innovation, Services, PADUKO, Padang Panjang City

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 202-216 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Menurut  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan  atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik.  Hakikat  pelayanan  publik  adalah  pemberian  pelayanan prima  kepada  masyarakat  yang  merupakan  perwujudan  kewajiban  aparatur  Pemerintah sebagai  abdi  masyarakat  ( Ratminto.,  &  Winarsih,  2013 ).  Upaya  menciptakan  pelayanan yang  prima  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  bagi  pemerintah  pusat  saja,  namun  juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah daerah (pemda).
Kewajiban  pemda  dalam  mewujudkan  pelayanan  yang  prima  sebenarnya  tertuang dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dalam  ketentuan  Bab XXI UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemda dapat melakukan inovasi dalam upaya  peningkatan  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerahnya.  Hal  ini  diperkuat dengan  adanya  desentralisasi  kewenangan  yang  dimiliki  pemda  sebagai  konsekuensi otonomi  daerah.  Studi  desentralisasi  di  Indonesia  menunjukkan  otonomi  daerah berpengaruh  signifikan  bagi  pemda  termasuk  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik ( Brinkerhoff  &  Wetterberg,  2013 ).  Sebaliknya,  apabila  desentralisasi  dilakukan  secara parsial,  maka  bisa  berdampak  negatif  pada  pemberian  layanan  publik  ( Ahmad  &  Brosio, 2009 ).
Berangkat  dari  hal  tersebut,  besarnya  kewenangan  yang  dimiliki    daerah selayaknya memungkinkan pemerintah daerah melakukan inovasi pelayanan publik dalam rangka mempercepat penyelesaian permasalahan dan percepatan pembangunan daerahnya masing-masing.  Inovasi  daerah  sendiri  diatur  secara  khusus  dalam  Peraturan  Pemerintah (PP)  Nomor  38  Tahun  2017  tentang  Inovasi  Daerah  yang  menyatakan  bahwa  inovasi daerah  adalah  segala  bentuk  pembaharuan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Inovasi  pelayanan  merupakan  salah  satu  tema  sentral  dalam  disiplin  administrasi publik.  Menurut  Everett  M.  Rogers  inovasi  merupakan  sebuah  ide,  praktik,  atau  objek yang  dianggap  baru  oleh  individu  atau  unit  adopsi  lainnya  ( Rogers,  1995 ).  Dalam praktiknya, inovasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung tercapainya visi  reformasi  birokrasi.  Hal  ini  berangkat  dari  realitas  bahwa  sebagian  besar  layanan publik  masih  belum  memenuhi  ekspektasi  masyarakat  ( Meyliano,  2015 )  dan  masih kentalnya kultur birokrasi yang lamban dalam memberikan pelayanan ( Kabullah, 2018 ).
Inovasi menjadi salah satu solusi dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik.  Inovasi  merupakan  suatu  proses  dan/atau  hasil  pengembangan  dan  pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki  nilai yang lebih  berarti  guna  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  ( Yanuar,  2019 ).  Inovasi merupakan  salah  satu  aspek  yang  berpengaruh  terhadap  perkembangan  suatu  organisasi. Organisasi  sektor  publik  baik  itu  organisasi  pemerintahan  maupun  organisasi  swasta berusaha menciptakan inovasi guna menjawab tuntunan perkembangan zaman
Menyadari  hal  tersebut,  pemerintah  melakukan  upaya  yang  terintegrasi  dengan mengadakan  kompetisi  inovasi  pelayanan  publik  atau  lebih  dikenal  sebagai  KIPP  yang telah  berlangsung  sejak  tahun  2014.  KIPP  menekankan  pada  gerakan One  Agency  One Innovation atau  satu  instansi  satu  inovasi,  di  mana  pemerintah  mengharuskan  setiap instansi  dan  organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  membuat  minimal  satu  inovasi  setiap tahunnya.  Gerakan One  Agency  One  Innovation bukan  hanya  kewajiban  untuk menciptakan minimal satu inovasi pelayanan publik bagi setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, tetapi  harus mampu melipatgandakan, baik  dari segi jumlah maupun kualitas pelayanan publik serta tersusun dalam agenda yang terencana dan rapi.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 202-216 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Hal inilah yang menginisiasi Pemerintah Kota Padang Panjang membuat terobosan berupa  inovasi  pelayanan  bernama  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan Online (PADUKO).  Inovasi  PADUKO  bukanlah  merupakan  inovasi  pertama  yang  dibuat  oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang mengingat terdapat enam inovasi  Dinas  Dukcapil  Kota  Padang  Panjang,  yaitu  Inovasi  Paling  Asik,  Palang  Pintu, Lagi  Syantik,  Sekali  Kunjung  Bawa  Banyak  Berkas,  Padu  darling,  dan  Komik  Dukcapil ( Rahmi,  2019 ).  Hanya  saja  berbeda  dengan  inovasi  yang  sudah  dilakukan  sebelumnya PADUKO merupakan inovasi layanan yang sifatnya lebih terintegrasi dengan memadukan layanan  luring  dan  daring.  Tentu  saja  perpaduan  metode  layanan  tersebut  memunculkan berbagai tantangan. Hal inilah yang membuat tim penulis menarik untuk mengkaji inovasi PADUKO di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.
Secara singkat, PADUKO ditetapkan sebagai salah satu inovasi pelayanan di Kota Padang  Panjang  melalui  Keputusan  Wali  Kota  Padang  Panjang  Nomor:  473.1/29/DKPS- PP/2018  tentang  Penetapan  Inovasi  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan Online (PADUKO) di  Kota Padang Panjang Tahun 2018.  Seiring berjalannya inovasi  PADUKO, pemerintah Kota Padang Panjang mengeluarkan landasan terbaru terkait inovasi PADUKO, yaitu  Peraturan  Wali  Kota  Padang  Panjang  Nomor  14  Tahun  2020  tentang  Inovasi Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Online.  Dalam  Keputusan  Wali  Kota  tersebut dijelaskan  bahwa  PADUKO  sebagai  salah  satu  inovasi  di  mana  proses  pengurusan dokumen  kependudukan  yang  pengiriman  data/berkas  persyaratannya  dilakukan  dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan  informasi.  Pelaksanaan  inovasi  PADUKO  diatur  secara  teknis  dengan  melakukan kolaborasi  antara  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil)  dengan  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo).  Hal  inilah  yang  menjadi  keunikan  mengingat inovasi pelayanan dilakukan melalui lintas stakeholders .
Menariknya,  PADUKO  dipandang  sebagai  salah  satu  inovasi  pelayanan  terbaik yang  pernah  dikeluarkan  Pemerintah  Kota  Padang  Panjang.  Hal  ini  terbukti  dengan berhasilnya  PADUKO  menduduki  peringkat  pertama  dalam  lomba  inovasi  OPD  di  Kota Padang  Panjang  tahun  2019.  Ditahun  yang  sama,  PADUKO  juga  berhasil  memperoleh penghargaan terbaik nasional dari Kementerian PAN-RB (Antara, 2019). Berbagai capaian tersebut  membuat  PADUKO  dinilai  sebagai  produk  inovasi  terbaik  dan  mengalahkan berbagai inovasi lain seperti Polandu Dukcapil dan  Layanan Jempol sebagaimana terlihat pada Tabel 1 .
Tabel 1. Skor Inovasi OPD Kota Padang Panjang No. Inovasi Nilai Indeks Total Indeks 1 Layanan Jempol 590 2.990 Palandu Dukcapil 610 Komik 600 Paduko 690 Palang Pintu 500 Sumber: File Nilai Indeks Inovasi OPD 2019. Data Diolah. (2020)
Pada  dasarnya,  PADUKO  merupakan  inovasi  Disdukcapil  Kota  Padang  Panjang berbasis website yang  dikeluarkan  sejak  Desember  2018.  PADUKO  dirilis  oleh  Wali Kota Padang Panjang  dengan tujuan memberikan berbagai keuntungan bagi masyarakat berupa  kemudahan  dalam  mengakses  layanan  kependudukan  dengan  menggunakan teknologi  kapan  saja  dan  di  mana  saja.  Adanya  PADUKO  juga  dilatarbelakangi  oleh

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 202-216 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
adanya  permasalahan  umum  yang  terjadi  dalam  birokrasi  penyelenggaraan  pelayanan yang  cenderung  lambat  dan  berbelit,  sehingga  dengan  adanya  PADUKO  masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan dalam waktu satu hari saja.
Beberapa  keunggulan  yang  ditawarkan  dalam  layanan  PADUKO  menunjukkan adanya  inovasi  dengan  mengedepankan  prinsip  efisiensi,  efektivitas,  dan  transparansi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Padang Panjang. Hal ini yang  menjadi  alasan  dari  artikel  ini  untuk  menelaah  lebih  jauh  PADUKO  oleh Disdukcapil Kota Padang Panjang dalam perspektif teori inovasi pelayanan. Di samping itu,  PADUKO  sebagai  salah  satu best  practices yang  dimiliki  pemerintah  daerah  sangat relevan untuk dikaji dalam rangka memberi manfaat praktis bagi daerah lain dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang maksimal dan berbiaya murah.
Dalam perkembangan diskusi dalam disiplin ilmu pemerintahan dan administrasi publik, inovasi suatu layanan publik dapat dikaji dari pendekatan atribut inovasi. Menurut Rogers ( 1995 ), terdapat lima atribut yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik sebuah  inovasi  yaitu  (1) relative  advantage atau  keuntungan relative ,  (2) compatibility atau kesesuaian, (3) complexity atau kerumitan, (4) triability atau kemungkinan dicoba, dan  (5) observability atau  kemudahan  diamati.  Kelima  atribut  ini  menjadi  satu  bagian yang  utuh  dalam  inovasi  layanan.  Penggunaan  teori  atribut  inovasi  Rogers  ini  sendiri dipandang  relevan  dalam  menganalisis  PADUKO  mengingat  teori  ini  mampu mengeksplorasi  fenomena  inovasi  baik  dari  sisi  masyarakat  selaku customer ,  aparatur pemerintah  selaku provider ,  dan  kepala  daerah  selaku  pemangku  kebijakan.  Hal  inilah yang  menegaskan  inovasi  layanan  bukan  hanya  relasi  dua  arah  antara customer dan provider tetapi  juga  ada  peran  komitmen  elite  selaku  pemegang  otoritas.  Apalagi  jika menilik  lahirnya  PADUKO,  terlihat  jelas  adanya  kemauan  kuat  dari  Wali  Kota  Padang Panjang untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.  Selain  itu  inovasi  PADUKO  merupakan  salah  satu  upaya go  digital bagi Disdukcapil  sebagai  upaya  dalam  mendukung  terwujudnya Smart  city di  Kota  Padang Panjang .
Sebagai  salah  satu best  practice inovasi  layanan  yang  diluncurkan  oleh Pemerintah  Kota  Padang  Panjang,    PADUKO  dapat  diakses  melalui  alamat  domain https://paduko.padangpanjang.go.id. Berikut  alur  pelayanan  dokumen  kependudukan melalui PADUKO sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 1 .
Gambar 1. Alur Pelayanan PADUKO
Sumber: Hasil Observasi. Data Diolah. 2020

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 202-216 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Berdasarkan Gambar  1 terlihat  alur  pelayanan  PADUKO  sangat  berbeda  dengan alur  pelayanan  secara  luring  atau offline .  Alur  pelayanan  luring  dilakukan  dengan mekanisme  berjenjang  dan  pengguna  layanan  harus  datang  langsung  ke  kantor.  Hal  ini kerap  memunculkan  persoalan  seperti  durasi  layanan  yang  panjang  dan  potensi  praktik suap.  Berbeda  dengan  alur  pelayanan  luring,  alur  pelayanan  PADUKO  dapat  dilakukan secara mudah oleh masyarakat dengan mengakses website PADUKO.
Guna  menyukseskan  pelaksanaan  PADUKO,  Wali  Kota  Padang  Panjang  turut membentuk tim khusus yang dibentuk melalui Surat Ketetapan Wali Kota Padang Panjang Nomor  473.1/11/DKPS-PP/2019  Tentang  Pembentukan  Tim  Pelaksana  Inovasi  Pelayanan Dokumen  Kependudukan Online (PADUKO)  pada  Disdukcapil  Kota  Padang  Panjang Tahun  2019.  Dalam  ketetapan  tersebut  dijelaskan  tugas  dari  tim  pelaksana  inovasi PADUKO, yaitu:
1. Memeriksa  kelengkapan  dan  mencetak  berkas  yang  masuk  melalui  Pelayanan Dokumen Kependudukan Online (PADUKO).
2. Memverifikasi keabsahan data pada berkas pemohon.
3. Mencatatkan  pengurusan ke buku register.
4. Mencetak dokumen kependudukan.
5. Menandatangani  dokumen kependudukan.
6. Menyerahkan  dokumen kependudukan kepada pemohon.
7. Mengawasi  jalannya  inovasi  Pelayanan  Dokumen  Kependudukan Online (PADUKO) agar sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan.
8. Memberikan  saran  dan  masukan    agar  pelaksanaan  inovasi  Pelayanan  Dokumen Kependudukan Online (PADUKO) berjalan efektif efisien.
Di  samping  membentuk  tim  khusus,  Disdukcapil  juga  mengadakan  pelatihan  bagi seluruh  tim  PADUKO  dan  semua  pegawai  terkait  cara-cara  pengaplikasian  inovasi PADUKO.  Hal  ini  membuat  cakupan  layanan  yang  disediakan  dalam  PADUKO  terus berkembang dari 8 jenis layanan di awal peluncuran menjadi 19 jenis pelayanan seperti saat ini. Adapun 19 jenis layanan dalam inovasi PADUKO dapat dilihat pada Tabel 2 .
Tabel 2. Jenis Layanan dalam PADUKO No. Jenis Pelayanan No. Jenis Pelayanan 1 KTP Hilang 11 Surat  Keterangan  Pengganti Tanda Identitas 2 Perubahan KTP-el 12 Akta Kelahiran 3 Kartu Identitas Anak (KIA) 13 Akta Kematian 4 Pindah Keluar 14 Akta Perkawinan
5 Pindah Datang 15 Akta Perceraian 6 Pindah Luar Negri 16 Akta Pengesahan Anak
7 Pindah Datang dari Luar Negri 17 Akta Pengakuan Anak
8 Pembatalan Akta Perkawinan 18 Akta Perubahan Nama
9 Pencatatan  Pembetulan  Akta Pencatatan Sipil 19 Pembatalan  Akta  Pencatatan Sipil 10 Pencatatan  Perubahan  Status Kewarganegaraan
Sumber: Hasil Observasi. Data Diolah, (2020)

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 202-216 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Berdasarkan Tabel 2 terlihat jenis-jenis layanan yang disediakan PADUKO sudah sangat  banyak.  Hanya  saja  inovasi  layanan  PADUKO  perlu  diukur  efektivitas pelaksanaannya.  Berdasarkan  laporan  bulanan  PADUKO  oleh  Disdukcapil  Kota  Padang Panjang,  jumlah  pembuatan  dokumen  melalui  PADUKO  sudah  mencapai  439  buah. Namun  masih  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  ditemukan  dalam  penerapan PADUKO,  yaitu  kurangnya  sarana  dan  prasarana,  keberadaan  jaringan  dan  server,  serta belum adanya sosialisasi langsung tentang PADUKO terhadap masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, artikel ini ingin melihat bagaimana inovasi PADUKO oleh Disdukcapil Kota Padang Panjang?
Inovasi berasal dari bahasa latin innovate dan baru dikenal dalam kosakata bahasa inggris sebagai innovation dan innovate yang berarti berubah sesuatu  yang menjadi baru. Pada  awalnya  inovasi  diartikan  negatif  dengan  nuansa  revolusi  dan  perubahan  radikal. Barulah  kemudian  pengertian  inovasi  bergeser  menjadi  lebih  positif  sebagai  “ creating  of something new ” atau penciptaan sesuatu yang baru. Pengertian modern dari inovasi untuk pertama  kalinya  muncul  dalam  Oxford  English  Dictionary  edisi  tahun  1939  sebagai  “ the act  of  introducing  a  new  product  into  market ”.  Inovasi  dipahami  sebagai  proses penciptaan  produk  (barang  dan  jasa)  baru,  pengenalan  metode  atau  ide  baru,  maupun penciptaan perubahan atau perbaikan yang inkremental  ( Suwarno & Lan, 2008: 8 ). Everett M. Rogers (1995) menjelaskan bahwa “ an innovation is an idea, practice, or  object  that  is  perceived  as  new  by  an  individual  or  other  unit  of  adoption ”,  inovasi merupakan  sebuah  ide,  praktik,  atau  objek  yang  dianggap  baru  oleh  individu  atau  unit adopsi lainnya. Selanjutnya menurut ( Albury, 2003 ) inovasi berhubungan erat dengan ide- ide  baru  yang  bermanfaat,  inovasi  tidak  akan  berarti  apa-apa  jika  kehadirannya  tidak memberikan manfaat.
Studi inovasi sendiri bukan hal baru yang ada dalam administrasi publik. Beberapa literatur  telah  membanyak  inovasi  pelayanan  publik. Saksono  (2020) telah  menguraikan pentingnya innovation hub atau lebih dikenal i-hub sebagai solusi bagi pemerintah daerah untuk inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di era digital seperti saat ini. Adapun Ariyani,  Indah  Mindarti  dan  Nuh  (2016) menguraikan  inovasi  pelayanan  kesehatan  di Puskesmas  Gucialit,  Kabupaten  Lumajang  yang  menekankan  pentingnya  organisasi menyusun strategi yang mampu mengedepankan pelayanan publik yang,  baik, transparan, dan    akuntabel.  Di  samping  itu,  ( Junior,  2016 )  juga  telah  meneliti  tentang  Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus Perizinan Penanaman Modal di BPPT Kota Semarang yang berfokus  pada  jenis  inovasi,  proses,  serta  hambatan  yang  ditemukan  dalam  menjalankan sebuah inovasi.
Studi  relevan  yang  memiliki  lokus  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil sendiri telah dilakukan oleh beberapa ahli. Studi Setiawan dan Ikhsanditya (2020) melihat inovasi  layanan  administrasi  kependudukan  di  Sleman  yang  disebut  pelayanan  Lukadesi (Keluarga  Berduka  Desa  Siaga)  yang  berbasis  partisipasi  masyarakat  desa.  Adapun publikasi  yang dilakukan Hisbani,  Karim, dan  Malik (2015) menjelaskan urgensi  inovasi pelayanan dalam rangka memotong rantai pelayanan yang berbelit-belit, mahal dari aspek pembiayaan,  dan  lama  dari  sisi  durasi  waktu.  Terakhir  adalah  studi  yang  dilakukan  oleh ( Rahmi, 2019 ) di Disdukcapil Kota Padang Panjang yang mengkaji pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan hanya saja fokus pada satu aspek layanan saja. Khusus  untuk  fokus  pelayanan  kependudukan  secara online ,  beberapa  penelitian juga  telah  dilakukan.  Studi  yang  dilakukan Maolana,  Maruao,  Hidayani,  Wijaya,  dan Ardiansyah  (2020) menemukan  fenomena  inovasi  layanan  Dinas    Kependudukan    dan Pencatatan  Sipil  Kota  Tasikmalaya  berupa  layanan  GO-DOK  (Go  Dokumen Kependudukan)  di  mana  masyarakat  cukup  mengirim    pesan    ke    nomor    WhatsApp

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 202-216 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Disdukcapil    dengan    melampirkan    syarat-syarat    yang  dibutuhkan.  Adapun  studi Cahyaningrum dan Ardhian Nugroho (2019) menguraikan pelaksanaan inovasi pelayanan kartu  identitas  anak  melalui  aplikasi  berbasis  android  bernama  Dukcapil  dalam genggaman oleh Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
Berbeda  dari  studi-studi  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  inovasi  PADUKO  di Disdukcapil  Kota  Padang  Panjang  memiliki  karakteristik  inovasi  yang  berbeda  di  mana menggabungkan  seluruh  layanan  secara  daring  dan  luring.  Dengan  demikian  ada keterbaruan dari inovasi yang dilakukan Disdukcapil Kota Padang Panjang.
Hal yang perlu disadari adalah konsep inovasi merujuk pada konsep kebaruan saja dan  kompleksitas  isu  yang  melingkupi  inovasi  itu  sendiri.  Mulgan  dan  Albury  ( Albury, 2003 )  menjelaskan  bahwa  “ successful  innovation  is  the  creation  and  implementation  of new  processes,  products,  services,  and  methods  of  delivery  which  result  in  significant improvements  in  outcomes  efficiency,  effectiveness,  or  quality ”,  inovasi  yang  berhasil merupakan  kreasi  dan  implementasi  dari  proses,  produk,  layanan,  dan  metode  pelayanan baru  yang  merupakan  hasil  pengembangan  dalam  hal  efisiensi,  efektivitas,  atau  kualitas hasil ( Muluk, 2008 ). Perkembangan baru juga muncul di mana munculnya inovasi strategi atau kebijakan, yang diikuti dengan munculnya inovasi sistem. Berangkat dari hal tersebut,
( Muluk, 2008 ) menjelaskan lima jenis tipologi inovasi, yaitu:
1. Inovasi Produk atau Layanan Merupakan tipologi inovasi yang berasal dari perubahan bentuk produk dan desain produk atau layanan.
2. Inovasi Proses Layanan Inovasi  proses  layanan  mengacu  pada  adanya  pembaruan  kualitas  yang berkelanjutan  dan  berkembang  terkait  dengan  perubahan  organisasi, prosedur dan kebijakan yang dibutuhkan dalam berinovasi.
3. Inovasi Metode Pelayanan Menurut  KBBI,  metode  merupakan  cara  teratur  yang  digunakan  untuk melaksanakan  suatu  pekerjaan  agar  tercapai  sesuai  dengan  yang dikehendaki.  Dalam  hal  ini  inovasi  metode  pelayanan  dapat  diartikan sebagai  cara  baru  berinteraksi  dengan  pelanggan  atau  cara  baru  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Inovasi Kebijakan Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang Baru Kebijakan  merupakan  suatu  kumpulan  keputusan  yang  diambil  oleh seorang  pelaku  atau  kelompok  politik,  dalam  usaha  memilih  tujuan  dan cara  untuk  mencapai  tujuan  itu.  Kebijakan  diperlukan  untuk  mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini inovasi kebijakan dapat diartikan  sebagai  adanya  perubahan  dalam  visi  misi,  tujuan,  dan  adanya kebijakan/strategi  baru  yang  diciptakan  untuk  memperbaiki  keadaan sebelumnya.
5. Inovasi Sistem
Inovasi sistem adalah berkembangnya interaksi sistem yang mencakup cara baru  atau  cara  yang  diperbarui  dalam  berinteraksi  dengan  aktor-aktor  lain atau dapat dikatakan adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan
Dari berbagai studi di atas, inovasi merupakan keniscayaan bagi pemerintah dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Lebih Rogers ( 1995 ) menilai perlunya standar  universal  untuk  menggambarkan  atribut  yang  diklaim  menjadi  inovasi  pelayanan publik,  sehingga  ia  menyatakan  bahwa  terdapat  lima  atribut  inovasi  yang  berbeda  yang saling berhubungan secara empiris namun secara konseptual berbeda, yaitu:

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 202-216 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
1. Relative advantages atau keuntungan relatif.
Relative  advantages atau  keuntungan  relatif  adalah  sejauh  mana  inovasi  yang ada  dianggap  lebih  baik  daripada  ide  yang  digantikannya  ( Rogers,  1995 ). Sebuah  inovasi  harus  memiliki  nilai  lebih  dan  keunggulan  dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.
2. Compatibility atau kesesuaian.
Compatibility atau  kesesuaian  adalah  sejauh  mana  inovasi  dianggap  konsisten dengan  nilai-nilai  yang  ada,  pengalaman  masa  lalu  atau  ide-ide  dan  keadaan sebelumnya,  dan  dengan  kebutuhan  yang  ada  ( Rogers,  1995 ).  Dalam  hal  ini inovasi  yang ada seharusnya tidak terlepas langsung dari inovasi dan keadaan yang  sebelumnya  agar  inovasi  yang  telah  ada  sebelumnya  tidak  hilang  begitu saja namun juga menjadi bagian dari perubahan dan proses inovasi.
3. Complexity atau kerumitan.
Complexity atau kerumitan adalah tingkat di mana inovasi dianggap relatif sulit untuk  dapat  dipahami  dan  digunakan  ( Rogers,  1995 ).  Inovasi  yang  baru memungkinkan  memiliki  tingkat  kerumitan  yang  lebih  tinggi  dari  inovasi sebelumnya.
4. Triability atau kemungkinan dicoba.
Triability atau  kemungkinan  dicoba  adalah  sejauh  mana  inovasi  dapat diujicobakan  secara terbatas ( Rogers, 1995 ). Inovasi yang ada harus diuji dan dicoba  terlebih  dahulu  untuk  dilihat  keuntungan  dan  nilai  lebih  yang dimilikinya.
5. Observability atau kemudahan diamati.
Observability adalah  sejauh  mana  hasil  inovasi  dapat  dilihat  dan  diamati  oleh orang lain. Beberapa inovasi dapat dengan mudah untuk diamati, dipahami dan dikomunikasikan  dengan  orang  lain  ( Rogers,  1995 ).  Sebuah  inovasi  perlu untuk  dilihat  dan  diamati  bagaimana  ia  bekerja  untuk  dapat  menghasilkan sesuatu yang lebih.
Dalam artikel ini, penulis memilih menggunakan teori atribut inovasi oleh Everett M.  Rogers  dikarenakan  ingin  melihat  dan  mendeskripsikan  bagaimana  atribut  inovasi pelayanan  dari  PADUKO  sehingga  dapat  dilihat  bagaimana  keuntungan,  kendala,  dan kerumitan yang dialami dalam pelaksanaannya.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  kualitatif adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  post-positivisme,  digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah  ( Nazir,  2003 ).  Dalam  penelitian kualitatif,  analisis  data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan),  dapat  bersifat induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  lebih  menekankan  makna  dan  generalisasi ( Sugiyono, 2014 ).
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  tipe  penelitian  deskriptif  dikarenakan  peneliti hanya  bertujuan  untuk  menggambarkan,  mendeskripsikan  dan  memaparkan  secara sistematis  bagaimana  atribut  inovasi  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan Online (PADUKO) oleh Disdukcapil Kota Padang Panjang.
Teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan  wawancara,  dokumentasi,  dan observasi  sedangkan  teknik  pemilihan  informan  melalui teknik  purposive  sampling . Adapun informan yang dipilih oleh peneliti di antaranya Kepala Disdukcapil, Kabid PIAK dan  Pemanfaatan  Data,  Kabid  Pelayanan  Adminduk,  Kabid  E-Gov  dan  TI  Diskominfo,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 202-216 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
dan  lain-lain.  Setelah  data  tersebut  dikumpul  maka  akan  dilakukan  tiga  kegiatan  yakni reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  ( Miles,  M.B  & Huberman, 1994 ).

## Hasil dan Pembahasan

## A. Relative advantage atau keuntungan relatif
Sebuah  inovasi  harus  memiliki  nilai  lebih  dan  keuntungan  dibandingkan  dengan keadaan  yang  ada  sebelum  adanya  inovasi.  Menurut  Everett  M.  Rogers,  sebuah  inovasi dapat  dilihat  dari  sejauh  mana  inovasi  dianggap  lebih  baik  daripada  ide  yang digantikannya.  Nilai  lebih  atau  keunggulan  dalam  inovasi  memperlihatkan  sejauh  mana suatu  inovasi  yang  ada  dianggap  lebih  baik  dari  keadaan  sebelum  adanya  inovasi  atau lebih baik dari inovasi yang ada sebelumnya.
Inovasi  PADUKO  merupakan  inovasi  Disdukcapil  Kota  Padang  Panjang  berupa layanan  pengurusan  dokumen  kependudukan  secara online yang  bertujuan  untuk mempermudah  masyarakat  dalam  pengurusan  dokumen  kependudukan  dengan memangkas birokrasi dan persyaratan. Inovasi PADUKO dibuat dalam rangka percepatan pelayanan  publik  dengan  menciptakan  pelayanan  berbasis online oleh  Disdukcapil  Kota Padang Panjang. Hal ini disampaikan dalam hasil wawancara berikut:
“PADUKO  merupakan  kependekan  dari  Pelayanan  administrasi  kependudukan  online.  Di mana  80%  lebih  layanan  capil  bisa  dilakukan  secara  online.  Latar  belakang  munculnya PADUKO adalah dikarenakan saat ini merupakan arahnya pelayanan digital jadi masyarakat sudah  menggunakan  smartphone  untuk  kebutuhan  seperti  belanja.  Namun,  sekarang administrasi kependudukan juga bisa dilakukan secara online oleh masyarakat di rumah saja atau  di  mana  saja,  dikarenakan  masyarakat  sekarang  kebanyakan  malas  mengurus  karena tidak  sempat,  ditunggu  dulu  perlu  baru  diurus  dengan  alasan  panjangnya  birokrasi  dan berbelit-belit.  Selain  itu,  sejak  2017  itu  surat-surat  pengantar  dalam  mengurus  dokumen kependudukan  sudah  banyak  dipangkas,  masyarakat  tidak  perlu  ke  kantor  camat/lurah,  dan dengan  berkas  yang  ada  masyarakat  sudah  bisa  mengurus  dokumen  kependudukan” (Wawancara  peneliti  dengan  Rimanita  Erizon  SE,  ME  selaku  Kasi  Kerja  sama  dan  Inovasi Pelayanan Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang pada 22 Juni 2020 pukul 10.30 WIB)
Adanya  inovasi  PADUKO  dapat  menciptakan  pelayanan  yang  lebih  efektif  dan efisien  karena  masyarakat  dapat  mengurus  dokumen  kependudukan  kapan  saja  dan  di mana  saja  melalui  web  paduko.padangpanjang.go.id  tanpa  harus  datang  langsung  ke kantor Disdukcapil Kota Padang Panjang. Berikut hasil wawancara peneliti:
“Masyarakat tidak perlu datang ke kantor Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang. Masyarakat tinggal upload berkas dari rumah, dan menunggu kabar dari Dinas Dukcapil terkait dokumen yang  diproses.  Kami  juga  memberikan  pelayanan  ekstra  yaitu  masyarakat  dapat  memilih sendiri  apakah  dokumen  yang  nantinya  selesai  diproses  akan  dijemput  ke  kantor  Dinas Dukcapil  atau  diantar  ke  rumah  oleh  Dinas  Dukcapil,  sehingga  tidak  akan  mengganggu pekerjaan masyarakat yang mengurus dokumen.” (Wawancara peneliti Rimanita Erizon, SE, ME selaku Kasi Kerja sama dan Inovasi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada 22 Juni 2020 pukul 10.30 WIB)
Selain itu, keuntungan lainnya dalam inovasi  PADUKO dapat  dilihat dari adanya pelayanan  antar  alamat  oleh  Disdukcapil  Kota  Padang  Panjang.  Dalam  mengakses PADUKO,  masyarakat  dapat  memilih  apakah  dokumen  yang  selesai  diproses  akan dijemput langsung ke kantor atau diantarkan oleh Disdukcapil Kota Padang Panjang.
Adanya  petugas  yang  mengantarkan  langsung  dokumen  ke  alamat  masyarakat, serta  adanya  tim  pelaksana  inovasi  PADUKO  yang  ditetapkan  berdasarkan  Ketetapan Wali  Kota  Padang  Panjang  Nomor  473.1/11/DKPS-PP/2019  Tentang  Pembentukan  Tim

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 202-216 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Pelaksana  Inovasi  Pelayanan  Dokumen  Kependudukan Online (PADUKO)  Pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Padang  Panjang  Tahun  2019  dibentuk  dengan memanfaatkan SDM yang ada di Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang. Sehingga, adanya inovasi  PADUKO  tidak  membutuhkan  biaya  dan  kebutuhan  tambahan  terkait  dengan pengadaan SDM sebagai pelaksana inovasi PADUKO.

## B. Compatibility atau Kesesuaian
Menurut Rogers ( 1995 )  kesesuaian  dilihat  dari  sejauh  mana  inovasi  dianggap konsisten  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada,  pengalaman  masa  lalu,  serta  sesuai dengan  kebutuhan  yang  ada.  Nilai  merupakan  konsep  yang  dianggap  berharga  yang dianggap baik, layak, pantas, benar dan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam suatu organisasi, nilai merupakan sesuatu yang didukung oleh organisasi. Jika dikaitkan dengan teori  Everett  M.  Rogers,  dijelaskan  bahwa  suatu  inovasi  akan  lebih  mudah  diterima  jika sesuai  dan  tidak  bertentangan  dengan  nilai  dan  gagasan  yang  didukung  dan  diterapkan. Karena,  jika  inovasi  bertentangan  dengan  nilai  yang  ada  maka  inovasi  akan  relatif  sulit untuk dapat diterima.
Inovasi  PADUKO dapat dikatakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai  yang ada di  dalam  Disdukcapil  Kota  Padang  Panjang  maupun  nilai-nilai  yang  ada  di  Kota  Padang Panjang.  Hal ini ditegaskan dari kutipan wawancara berikut:
“PADUKO mendukung tercapainya visi misi  Wali Kota yang poin ketiga, inovasi pelayanan bunyinya.  Selain  itu  inovasi  PADUKO  juga  sesuai  dengan  Permendagri  tentang  pelayanan adminduk secara daring Nomor 7 tahun 2019. Kebetulan PADUKO tidak berbenturan dengan Permendagri  itu,  dikarenakan  saat  membuat  PADUKO  kami  juga  tidak  mengabaikan peraturan  yang  lain.”  (Wawancara  peneliti  dengan  Rimanita  Erizon  SE,  MM  selaku  Kasi Kerja sama dan Inovasi Pelayanan Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang pada 22 Juni 2020 pukul 10.30 WIB)
Dengan  demikian  inovasi  PADUKO  merupakan  bentuk  nyata  birokrasi  dalam mendukung  tercapainya  visi  misi  kepala  daerah  sekaligus  amanat  dari  aturan  pemerintah pusat  dalam  upaya  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  inovatif.  Hal  ini  terlihat  dari legalitas  PADUKO  yang  dinilai  tidak  bertentangan  dengan  aturan  yang  dibuat  oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi  Kependudukan  secara  Daring.  Hal  ini  dikarenakan  PADUKO  merupakan inovasi  pelayanan  kepada  penduduk  secara  daring  di  mana  masyarakat  dapat  mengurus dokumen  kependudukan  secara online melalui  gadget  tanpa  harus  datang  langsung  ke kantor Disdukcapil Kota Padang Panjang.
Di  samping  itu,  inovasi  PADUKO  juga  mendukung  upaya Go  Digital di  tengah masyarakat serta mendukung tercapainya visi Smart City di Kota Padang Panjang. Salah seorang informan menyebutkan:
“Iya,  PADUKO  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Selain  itu,  apalagi  Padang  Panjang dicanangkan  sebagai  kota  Pintar  Smart  City  pada  tahun  2017  akhir,  lebih  dari  80% penggunaan smartphone di Kota Padang Panjang. Maka sudah saatnya juga bagi Capil untuk mengikuti  Smart  City.”  (Wawancara  peneliti  dengan  Rimanita  Erizon  SE,  MM  selaku  Kasi Kerja sama dan inovasi Pelayanan Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang pada 22 Juni 2020 pukul 10.30 WIB)
Berdasarkan  kutipan  wawancara  di  atas  jelas  PADUKO  merupakan  salah  satu langkah dalam mencapai visi Kota Pandang Panjang sebagai Smart City yang menekankan adanya  integrasi  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  tata  kelola

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 202-216 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
pemerintahan  sehari-hari  untuk  mencapai  efisiensi,  memperbaiki  kualitas  pelayanan,  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Inovasi  PADUKO  tidak  serta  merta  melepas  pelayanan  luring  yang  telah  ada sebelumnya di Disdukcapil Kota Padang Panjang. Hal ini dikarenakan, inovasi PADUKO secara  umum  hanya  merupakan  alternatif  layanan  bagi  masyarakat.  Disdukcapil  Kota Padang  Panjang  menyadari  inovasi  PADUKO  merupakan  upaya  dalam  memperkuat layanan  terhadap  perubahan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat.  Dengan  demikian  upaya yang dilakukan Disdukcapil Kota Padang Panjang menciptakan inovasi PADUKO sebagai jawaban  untuk  membantu  masyarakat  yang  sudah  terbiasa  memanfaatkan  perkembangan teknologi  informasi  dalam  memenuhi  kebutuhannya.    Adanya  inovasi  PADUKO  sebagai layanan  berbasis online menjawab  kebutuhan  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan dengan cara yang lebih efisien.

## C. Complexity atau Kerumitan
Sebuah  inovasi  baru  cenderung  dianggap  memiliki  kerumitan  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  inovasi  sebelumnya.  Menurut  Rogers  (1995)  kerumitan  adalah tingkat di mana inovasi dianggap relatif sulit untuk dapat dipahami dan digunakan. Dalam hal ini, dilihat juga seberapa besar kendala yang
Dalam pelaksanaannya, inovasi PADUKO juga memiliki beberapa kendala seperti permasalahan  server,  permasalahan  jaringan  yang  terjadi  ketika  listrik  padam, Permasalahan  selanjutnya  yaitu  terkait  dengan  PADUKO  itu  sendiri.  Tidak  adanya notifikasi pemberitahuan PADUKO membuat operator selaku pihak yang mengoperasikan PADUKO  tidak  mengetahui  adanya  permohonan  layanan  dokumen  yang  masuk  melalui PADUKO.  Sehingga,  permohonan  layanan  yang  masuk  melalui  PADUKO  menjadi terbengkalai  karena  operator  juga  bertugas  melakukan  pelayanan  secara  manual.  Hal  ini sejalan dengan salah seorang pernyataan informan sebagaimana berikut:
“Kalau  untuk  jaringan  internet,  kami  disediakan  oleh  Diskominfo.  Kendala  yang  dihadapi mungkin  ketika  mati  lampu,  jadi  mati  servernya.  Namun,  jika  disediakan  genset  pun dikarenakan  lokasi  yang  kecil,  rasanya  tidak  memungkinkan.  Selain  itu  anggaran  yang  ada pada  Dinas  Dukcapil  pun terbatas.”  (Wawancara  peneliti  dengan Rimanita  Erizon  SE,  MM selaku Kasi Kerja sama dan Inovasi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada 22 Juni 2020 pukul 10.30 WIB)
Adanya formulir isian yang bertahap juga menjadi salah satu permasalahan dalam keberhasilan inovasi PADUKO. Dalam layanan seperti layanan pencatatan  penduduk dan akta  kelahiran,  masyarakat  yang  ingin  mengurus  dokumen  harus  mengisi  formulir  yang terbagi  pada tiga tahap.  Namun,  ini tentunya berdampak dalam keberhasilan penggunaan inovasi  PADUKO  bagi  masyarakat  Kota  Padang  Panjang.  Masyarakat  akan  merasa pengurusan  dokumen  yang  dilakukan  telah  selesai  ketika  sudah  mengisi  formulir  isian, padahal  masih  ada  beberapa  tahap  lagi  yang  harus  dilengkapi.  Hal  ini  tentunya  menjadi salah satu kendala dalam inovasi PADUKO.
Kendala  yang  ada  selalu  dicoba  diatasi  oleh  Disdukcapil  Kota  Padang  Panjang. Salah  satunya  yaitu  dengan  mengadakan  perbaikan  dan  pengembangan  dalam  PADUKO bersama  dengan  Diskominfo  Kota  Padang  Panjang  sebagai  pihak  yang  membuat  inovasi PADUKO. Di samping itu, Disdukcapil Kota Padang panjang juga mengadakan pelatihan yang  bersifat  rutin  sehingga  setiap  pegawai  Disdukcapil  Kota  Padang  Panjang  terus terasah  kemampuannya.  Berbagai  solusi  tersebut  sebenarnya  sejalan  dengan  upaya membangun  efektivitas  organisasi  berbasiskan  pengembangan  sumber  daya  manusia ( Sedarmayanti, 2010 ).

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 202-216 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## D. Triability atau kemungkinan dicoba
Sebuah  inovasi  harus  diuji  dan  dicoba  terlebih  dahulu  agar  dapat  diterima  dan diterapkan  di  masyarakat.  Inovasi  yang  akan  dilakukan  harus  diujicobakan  agar  dapat dilihat  nilai  lebih  dan  keuntungannya  dibandingkan  dengan  sebelumnya.  Sebelum  di- launching dan  diperkenalkan  kepada  masyarakat,  inovasi  PADUKO  telah  dilakukan  uji coba  terlebih  dahulu  Disdukcapil  Kota  Padang  Panjang.  Salah  seorang  informan mengungkapkan:
“Ada, jadi kami coba terlebih dahulu di antara tim PADUKO dulu, waktu tu yang kena data bg  Rezo,  Kami  coba  urus  surat  pindah,  urus  KTP,  bagaimana  hasilnya,  dan  antara  tim PADUKO  juga  kami  lalukan  uji  coba,  kemudian  baru  kita  perkenalkan  ke  masyarakat.” (Wawancara  peneliti  dengan  Rimanita  Erizon  SE,  MM  selaku  Kasi  Kerja  sama  dan  Inovasi Pelayanan Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang pada 22 Juni 2020 pukul 10.30 WIB)
Uji coba PADUKO dilakukan di antara pegawai Disdukcapil Kota Padang Panjang untuk  melihat  apakah  inovasi  PADUKO  sudah  layak  untuk  diterapkan  dan  digunakan. Selain melakukan uji coba sebelum di- launching , Disdukcapil Kota Padang Panjang juga pernah  mendapatkan  arahan  langsung  dari  Diskominfo  dan  juga  melakukan  rapat koordinasi  terkait  dengan  aplikasi  PADUKO.  Diskominfo  sebagai  pihak  yang  membuat PADUKO memberikan arahan dan petunjuk serta tata cara menjalankan PADUKO kepada Dinas  Dukcapil  Kota  Padang  Panjang.  Selain  melakukan  rapat  koordinasi  dengan Diskominfo, pihak Dinas Dukcapil khususnya tim pelaksana PADUKO juga beberapa kali melakukan rapat evaluasi terhadap inovasi PADUKO.

## E. Observability atau kemudahan diamati.
Menurut  Rogers  (1995) observability adalah  sejauh  mana  hasil  inovasi  dapat dilihat  dan  diamati  oleh  orang  lain.  Sebuah  inovasi  perlu  untuk  dilihat  dan  diamati bagaimana  ia  bekerja  dan  dapat  menghasilkan  sesuatu  yang  lebih  baik.  Sebuah  inovasi yang  mudah  diamati  akan  lebih  mudah  untuk  diterima  dan  berkembang  di  kalangan masyarakat.  Agar  inovasi  PADUKO  mudah  diamati,  dipahami,  dan  dikenal  oleh masyarakat Kota Padang Panjang, Disdukcapil Kota Padang Panjang melakukan berbagai upaya  salah  satunya  dengan  melakukan  sosialisasi.  Salah  satu  bentuknya  yaitu  melalui siaran radio.
Disdukcapil  Kota  Padang  Panjang  juga  melakukan  sosialisasi  melalui  media sosial,  Instagram,  Facebook,  brosur, sms  broadway ,  dan  lain-lain.  Hal  ini  disampaikan salah seorang informan sebagai berikut
“Sosialisasinya kebetulan sedang ada  mengundang masyarakat  oleh bidang lain, tapi masih capil, jadi kami menumpang komunikasi di akhir acara untuk publikasikan PADUKO. Ketika ada  acara  mengundang  acara  rapat  RT  kami  sempatkan  pula  untuk  publikasi  PADUKO. Rencana tahun ini kami ingin mengadakan publikasi bersama anak muda, namun karena covid melarang  acara  dengan  orang  banyak,  akhirnya  diundur  dulu.  Jadi  kami  lebih  banyak publikasikan di media sosial, seperti Facebook, Instagram, YouTube, juga di radio. Kalau ada pameran yang diadakan kota kami juga ikut hadir, seperti acara literasi di bancah laweh 2019 kemarin.” (Wawancara peneliti Rimanita Erizon SE, MM selaku Kasi Kerja sama dan Inovasi Pelayanan Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang pada 22 Juni 2020 pukul 10.30 WIB)
Inovasi  PADUKO  merupakan  inovasi  yang  dapat  digunakan  oleh  masyarakat kapan  saja  dan  di  mana  saja.    Dalam  penggunaannya  masyarakat  dapat  mengakses PADUKO dengan langsung masuk ke laman PADUKO di https://paduko.padangpanjang.go.id .  Ketika  masyarakat  mengakses  PADUKO,  maka  ada dihadapkan  pada  tampilan  berbagai  jenis  pelayanan  yang  disediakan  oleh  Disdukcapil

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 202-216 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Kota Padang Panjang. Setelah memilih jenis layanan, masyarakat diharuskan mengunggah berkas dan persyaratan yang telah ditentukan, agar layanan dapat diproses. Setelah mengisi dan  melengkap  semua  persyaratan,  masyarakat  yang  mengakses  dapat  memilih  apakah dokumen  yang  nantinya  selesai  diproses  dijemput  langsung  ke  kantor  atau  langsung diantar  oleh  pihak  Disdukcapil  ke  alamat.  Masyarakat  juga  dapat  memantau  dan mengamati  sudah  sejauh  mana  progres  dari  dokumen  yang  diurus  melalui  nomor  tiket yang diberikan dalam aplikasi PADUKO.
Adanya inovasi PADUKO memberikan dampak yang bagus terhadap  Disdukcapil Kota Padang Panjang. Salah seorang informan mengungkapkan:
“Dampaknya  tentu  saja  sangat  memudahkan  masyarakat  dan  efisiensi  biaya.  Dengan pelayanan  PADUKO,  tentunya  memudahkan  pelayanan  pada  masyarakat.  Terlebih  dengan adanya covid-19 maka sangat terbantu pula masyarakat dengan adanya PADUKO ini dengan tidak  perlu  mendatangi  Dukcapil.  Di  rumah  masing-masing  dan  tidak  perlu  bertatap  muka dengan  petugas-petugas  di  Dukcapil.”(Wawancara  peneliti  dengan  Ir.  Yossita  selaku  Kabid PIAK Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang pada 3 Agustus 2020 pukul 10.50 WIB)
Adanya inovasi PADUKO juga berdampak terhadap peningkatan pelayanan Dinas Dukcapil  Kota  Padang  Panjang  kepada  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tren peningkatan indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagaimana sajian pada Tabel 3 .
Tabel 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang No. Unsur Pelayanan 2018 I 2018 II 2019 I 2019 II 2020 I 1 Nilai IKM setelah di konversi 85.50 88.77 89.38 89.62 89.84 2 Mutu pelayanan B A A A A 3 Kinerja unit pelayanan Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Sumber: Hasil Observasi. Data Diolah. (2020).
Pada Tabel  3 dapat  dilihat  bahwa  indeks  kepuasan  masyarakat  terhadap  Disdukcapil meningkat  setiap  tahunnya.  PADUKO  membuat  masyarakat  dapat  mengurus  dokumen kependudukan dengan tetap berada di rumah tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil.
Inovasi  PADUKO  juga  telah  meraih  prestasi  sebagai  inovasi  dengan  skor  tertinggi dalam lomba Inovasi OPD Kota Padang Panjang tahun 2019. Inovasi PADUKO sebagai salah satu  inovasi  milik  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  kota  Padang  Panjang  meraih skor  tertinggi  dibandingkan  inovasi-inovasi  lainnya  di  Kota  Padang  Panjang.  Inovasi  ini mengantarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang menjadi juara dua setelah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Prestasi ini diraih dengan adanya inovasi PADUKO  sebagai  inovasi  dengan  skor  tertinggi  dibanding  inovasi  lainnya.  Semenjak diluncurkan  pada  Desember  2018,  inovasi  PADUKO  telah  diakses  sebanyak  8.258  kali dengan total pengurusan dokumen kependudukan sebanyak 350 dokumen.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 202-216 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu inovasi  PADUKO  oleh  Disdukcapil  Kota  Padang  Panjang  secara  umum  sudah  berjalan dengan  baik  dan  dapat  diterima  masyarakat.  Lima  atribut  inovasi  yang  dikemukakan  oleh Everett  M.  Rogers,  yaitu relative  advantages,  compatibility,  complexity,  triability,  dan observability juga  terdapat  dalam  inovasi  PADUKO.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya keuntungan  yang dirasakan berupa  efisiensi waktu, biaya dan tenaga serta sesuainya inovasi PADUKO  dengan  kebutuhan  masyarakat  Kota  Padang  Panjang.  Namun,  masih  ditemukan beberapa kendala seperti permasalahan jaringan, server, serta persoalan lain dalam aplikasi.
Direkomendasikan  kepada  Disdukcapil  Kota  Padang  Panjang  selaku  OPD  yang menjalankan inovasi PADUKO, yaitu:
1. Pengembangan inovasi layanan perlu dijalankan secara berkelanjutan dengan memperkuat penggunaan big data yang terintegrasi.
2. Disdukcapil Kota Padang Panjang  sebaiknya mengadakan evaluasi secara rutin terhadap inovasi PADUKO agar kendala yang dihadapi dapat diatasi.
3. Disdukcapil  Kota  Padang  Panjang  sebaiknya  melakukan  survei  kepuasan  masyarakat terkait  inovasi  PADUKO  agar  dapat  dilihat  dengan  jelas  bagaimana  respons  masyarakat terhadap adanya inovasi PADUKO.
4. Disdukcapil  Kota  Padang  Panjang  dapat  mengupayakan  dan  melengkapi  keterbatasan sarana  dan  prasarana  khususnya  terkait  dengan  jaringan  yang  merupakan  kunci  utama terlaksananya pelayanan berbasis online.
5. Disdukcapil  Kota  Padang  Panjang  dapat  mengadakan  sosialisasi  yang  lebih  intensif kepada  masyarakat  agar  inovasi  PADUKO  dapat  dikenal  dan  digunakan  oleh  seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.
6. Disdukcapil Kota Padang Panjang dapat  mengembangkan inovasi PADUKO  yang dapat dengan  mudah  diunduh  masyarakat  melalui playstore dan appstore sehingga  dapat dengan mudah diakses masyarakat.

## Ucapan Terima Kasih
Tim  penulis  menyampaikan  penghargaan  kepada  semua  informan  di  lokasi penelitian, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang yang telah  bersedia  membantu  dalam  pengumpulan  data.  Ungkapan  terima  kasih  yang  sebesar- besarnya  disampaikan  pula  kepada  Jurusan  Administrasi  Publik  FISIP  Universitas  Andalas dalam  mendorong  tulisan  ini  agar  dipublikasikan  dalam  jurnal.  Kami  pun  berterima  kasih kepada editor dan reviewer Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan yang telah memberi banyak masukan dalam rangka penyempurnaan artikel ini.

## Daftar Pustaka
Ahmad, E., & Brosio, G. (2009). Does decentralization enhance service delivery and poverty reduction? In Does Decentralization Enhance Service Delivery and Poverty Reduction? https://doi.org/10.4337/9781849801850.00006
Albury, D. (2003). Inovasi di Sektor Publik . PT. Elex Media Komputindo. Ariyani,  A.,  Indah  Mindarti,  L.,  &  Nuh,  M.  (2016).  Inovasi  Pelayanan  Publik  (  Studi  pada Pelayanan Kesehatan melalui Program. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) . Brinkerhoff,  D.  W.,  &  Wetterberg,  A.  (2013).  Performance-based  public  management reforms:  Experience  and  emerging  lessons  from  service  delivery  improvement  in Indonesia.
In International Review of Administrative Sciences .
https://doi.org/10.1177/0020852313491059

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 202-216 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Cahyaningrum,  A.,  &  Ardhian  Nugroho,  R.  (2019).  Inovasi  Pelayanan  melalui  Aplikasi “Dukcapil  Dalam  Genggaman”  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Surakarta. Publikauma :  Jurnal  Administrasi  Publik  Universitas  Medan  Area . https://doi.org/10.31289/publika.v7i2.2999
Hisbani,  N.  A.,  Karim,  M.,  &  Malik,  &  I.  (2015).  Penerapan  Inovasi  Pelayanan  Publik  Di Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Enrekang. Jurnal  Administrasi Publik .
Junior, M. P. (2016). Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kuasa Perizinan Penanaman Modal di BPPT  Kota  Semarang). Jurnal  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan  FISIP  Universitas Diponogoro Semarang .
Kabullah,  M.  I.  (2018).  The  Limits  of  Weberian  on  Anti-Corruption  Approaches  in  the Indonesian  Municipalities. IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science , 175 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012083
Maolana,  P.,  Maruao,  T.  F.  A.,  Hidayani,  A.,  Wijaya,  C.  S.,  &  Ardiansyah,  F.  (2020). Penerapan Inovasi Pelayanan PubliK GO-DOK Di Kota Tasikmalaya. Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah . https://doi.org/10.15575/jbpd.v2i1.8022 Meyliano,  R.  D.  P.  (2015).  Inovasi  Pelayanan  Publik  di  Era  Disrupsi  (Studi  tentang Keberlanjutan Inovasi E-Health di Kota Surabaya). Journal of Chemical Information and Modeling .
Miles,  M.B  &  Huberman,  A.  .  (1994).  An  expanded  sourcebook:  Qualitative  data  analysis (2nd Edition). In Sage Publications . Muluk, K. (2008). Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah . Bayumedia Publishing. Nazir, M. (2003). Metode Penelitian . Ghalia Indonesia. Rahmi, A. (2019). Analisis Tipologi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Padang Panjang . Universitas Andalas. Ratminto., & Winarsih, A. S. (2013). Manajemen Pelayanan . Pustaka Belajar. Rogers, E. M. (1995). Diffusion of Innovations, Fourth Edition. In Elements of Diffusion . Saksono,  H.  (2020).  INNOVATION  HUB:  MEDIA  KOLABORASI  MENUJU PEMERINTAHAN  DAERAH  INOVATIF. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan . https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7854
Sedarmayanti.  (2010). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Reformasi  Birokrasi  dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil . PT. Rafika Aditama. Setiawan,  H.,  &  Ikhsanditya,  F.  (2020).  GERAKAN  MASYARAKAT  TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI INOVASI PELAYANAN LUKADESI  (KELUARGA  BERDUKA  DESA  SIAGA)  DI  KABUPATEN  SLEMAN D.I. YOGYAKARTA. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan . https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7853
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In METODE PENELITIAN ILMIAH .
Suwarno, Y., & Lan, S. (2008). Inovasi Di Sektor Publik. Jurnal Administrasi Publik Unpar . Yanuar,  R.  M.  (2019).  Inovasi  Pelayanan  Publik  (Studi  Kasus:  Public  Safety  Center  (PSC) 119 Kabupaten Bantul Sebagai Layanan Kesehatan dan Kegawatdaruratan). Jurnal Ilmu Pemerintahan .