Strategi Sukses Membangun UMKM Dengan Pemahaman akan Standar Akuntansi Keuangan EMKM dan UU HPP di  RW.04  Karet Tengsin Jakarta Pusat
Erita Oktasari 1 , Lisdawati 2 , Ririn Widyastuti Wulaningsih 3 , Hofandrik Lase 4 , Eka Yulianto 5
Universitas Bung Karno Jakarta, Indonesia Email : eritaoktasari13@gmail.com 1 , lisdawati_arifin@yahoo.com 2 , ayin177suwarno@gmail.com 3 , hofandriklase01@gmail.com 4 , ekayulianto.ubk@gmail.com 5
Artikel info

## Artikel history
Diterima : 02-12-2022 Direvisi : 20-12-2022 Disetujui : 29-12-2022 Kata Kunci: UMKM,
Standar Akuntansi Keuangan EMKM dan UU
HPP Keywords: MSME,  EMKM Financial Accounting
Standards and HPP Law.

## Abstrak
Kegiatan ini didasari oleh fenomena pemahaman mengenai SAK EMKM oleh pelaku  UMKM  yang  masih  minim  karena  kurangnya  sosialisasi  akan pemahaman  kebijakan  dan  aturan  tersebut  serta  manfaatnya  bagi  masyarakat pelaku  UMKM.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Bung  Karno  (yang selanjutnya  disebut  FEB  UBK)  merencanakan  dan  memfasilitasi  dosen-dosen yang berkeinginan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal  ini  menjadi  dasar  bagi  FEB  Universitas  Bung  Karno  Program  Studi Akuntansi untuk merencanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam setiap rencana kerja tahunan.
Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat FEB Universitas Bung Karno adalah  untuk    memberikan    pengetahuan  kepada  masyarakat  RW.04    Karet Tengsin Jakarta Pusatdengan melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pengetahuan  mengenai  standar  akuntansi  keuangan  (SAK)  EMKM  dan UU HPP pada pelaku UMKM di wilayah RW.04 Karet Tengsin Jakarta Pusat.

## Abstract
This activity is covered by the phenomenon of understanding of SAK EMKM by MSME  actors  which  is  still  minimal  due  to  the  lack  of  socialization  of understanding  these  policies  and  rules  and  their  benefits  for  the  MSME community.  The  Faculty  of  Economics  and  Business,  Bung  Karno  University (hereinafter referred to as FEB UBK) plans and facilitates lecturers who wish to carry out community service activities. This is the basis for the Bung Karno University  FEB  Accounting  Study  Program  to  plan  community  service activities in each annual work plan.
The purpose of community service activities at FEB Bung Karno University is to  provide  knowledge  to  the  community  of  RW.04  Karet  Tengsin  Central Jakarta  by  conducting  socialization  in  order  to  provide  knowledge  about EMKM  financial  accounting  standards  (SAK)  and  the  HPP  Law  to  MSME actors in the area of RW.04 Karet Tengsin Jakarta Center.
Koresponden author: Erita Oktasari Email: eritaoktasari13@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  universitas secara kelembagaan melalui berbagai metode yang dilakukan baik secara langsung kepada masyarakat di luar kampus, dalam berbagai bentuk sebagai ciri  dari bentuk interaksi dengan  masyarakat sebagai salah bentuk dari Tri Dharma pada Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh dosen pada perguruan tinggi tersebut ( Bali , 2013).

## Akuntansi Keuangan EMKM dan UU HPP di  RW.04  Karet Tengsin Jakarta Pusat
Melihat  keadaan  dari  kebanyakan  pelaku  UMKM  ini  banyak  pelaku  UMKM  yang  belum menerima  informasi  akuntansi  khusus  mengenai  standar akuntansi  keuangan  EMKM  terkait  kondisi usaha  mereka  dikarenakan  latar  belakang  pendidikan  yang  tidak  paham  akuntansi  atau  tata  buku, ketidaktahuan  dalam  pembukuan  secara  akuntansi,  masih  beranggapan  dengan  mengunakan  aplikasi akuntansi  dalam  mempermudah  pembuatan  laporan  keuangan  masih  dianggap  mahal    ( Purba  et  al ., 2022),  ( Akbar ,  2020).  Program  pemerintah  dalam  membentuk  pelaku  UMKM  dalam  memperoleh bantuan  pembiayan  untuk  UMKM  diberikan  lebih  mudah  dengan  berbagai  program-program pemerintah dari berbagai Kementerian.
Untuk  memperoleh  pembiayaan  selain  dari  pihak  perbankan  dan  lembaga  lain  akan  lebih mudah  jika  UMKM  sudah  membuat  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  standar  maka  ini  akan memberikan  kemudahan  dalam  pemberian  penyaluran  dana  UMKM.  Banyak  peneliti  yang menuliskan  mengenai  sebagian  UMKM  di  Indonesia  yang    masih  belum  menerapkan  Standar Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP)  dengan  tepat,  karena  SAK ETAP  dianggap  masih  terlalu  kompleks  dan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  pembuatan  laporan keuangan pelaku UMKM ( Meidiyustiani , 2016).  Standar Akuntansi Keuangan EMKM ini merupakan standar  akuntansi  keuangan  yang  lebih  sederhana  daripada  SAK  ETAP  karena  mengatur  transaksi yang  umum  dilakukan  oleh  pelaku  UMKM  ( Kirowati  &  Amir ,  2019),  ( Warsadi,  Herawati,  Ak,  & Julianto ,  2017)Untuk  mempermudah  para  pelaku  UMKM  dalam  mendapatkan  bantuan  penyaluran dana  untuk  pelaku  UMUM  dari  berbagai  lembaga  keuangan  maka  kehadiran  Standar  Akuntansi Keuangan EMKM diharapkan dapat membantu pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya. Maka dengan adanya SAK EMKM lebih memudahkan dan sederhana untuk digunakan oleh para pelaku.
Dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bahwa EMKM bukan turunan dari perusahaan yang  dipunyai, dikuasai dan  merupakan bagian  yang baik secara langsung  dan tidak langsung  dari  UMKM  itu  sendiri.  Penghasilan  untuk  UMKM  di  kelompokkan  sesuai  dengan kekayaaan  bersih  dimana  untuk  kekayaan  bersih    lebih  dari  Rp  50  Juta  yang  tidak  termasuk didalamnya  tanah  dan  bangunan  disebut  usaha  mikro,  kekayaan  bersih  lebih  Rp  50  Juta  sampai  Rp 500  Juta  disebut  usaha  kecil  yang  tidak  termasuk  didalamnya  tanah  dan  bangunan  sedangkan kekayaaan bersih yang lebih daru Rp 500 Juta - Rp 10 Miliar yang tidak termasuk didalamnya tanah dan bangunan disebut usaha menengah.
Informasi  mengenai  Tarif  PPH  Final  untuk  pelaku  UMKM  dimana  ini  merupakan  tarif  yang kan  dikenakan  kepada  pelaku  UMKM  baik  perseorangan  maupaun  badan  atau  perusahaaan  yang memiliki  penghasilan  kurang  dari  Rp  4,8  Miliar  dalam  satu  tahunnya  ( Adiman ,  2020),  ( Islam  & Rahmawati, 2022) Kemudian terjadi perubahan kebijakan  dari pemerintah dan pemerintah  kemudian melakukan  amandemen  dengan  melakukan  penurunan  tarif  menjadi  0,5%  dari  penghasilan  pelaku UMKM. Sesuai dengan peraturan pajak Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.
Pemberlakukan  tariff  pajak  sebesar  0,5%  untuk  sektor  UMKM  terhadap  tarif    Final  UMKM tercatat  di  seluruh  Indonesia    untuk  WP  orang  pribadi  dikenakan  sector  usahanya  selama  7 tahun.untuk  WP  Badan  yang  berstatus  Koperasi,  PT,  Firma  akan  mendapat  masa  perberlakuannya selama  4  tahun.  Dan  memberikan  kelonggaran  dalam  jangka  waktu  pembayaran  pajaknya  guna mendorong kegiatan UMKM  saat ini   dengan  meningkatnya UMKM  meningkat pula perekonomian yang sekarang mencapai 62,92 pelaku UMKM tersebar di seluruh Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode  pelaksanaan  kegiatan  ini  dilakukan  dalam  2  (dua)  sesi  dimana  sesi  pertama  adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat pelaku UMKM pada RW.04 Karet Tengsin Jakarta Pusat mengenai  materi  Strategi  Sukses  membangun  UMKM  dengan  Pemahaman  akan  Standar  Akuntansi

## Akuntansi Keuangan EMKM dan UU HPP di  RW.04  Karet Tengsin Jakarta Pusat
Keuangan EMKM dan sesi kedua sosialisasi tentang UU HPP di  RW.04  Karet Tengsin Jakarta Pusat
Hasil dan Pembahasan 1. Pemberian Materi
Materi 1 Strategi Sukses membangun UMKM dengan Pemahaman akan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Pemateri : Peserta Metode Peralatan pendukung
Durasi kegiatan Hofandrik Lase
Karang Taruna, PKK, FKDM, LMK Pelaku
UMKM  di  lingkungan  Kelurahan  Karet
Tengsin Kecamatan Tanah Abang Presentasi dan Tanya Jawab Proyektor 09.00 – 11.00 WIB Materi 2 Sosialisasi  tentang  UU  HPP  di    RW.04 Karet Tengsin Jakarta Pusat Pemateri : Peserta Metode
Peralatan pendukung Durasi kegiatan Eka Yulianto
Karang Taruna, PKK, FKDM, LMK Pelaku UMKM  di  lingkungan  Kelurahan  Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang
Presentasi dan Tanya Jawab
Proyektor
13.30 – 15.00 WIB
Peserta pengabdian juga menyatakan bahwa mereka berterima kasih diperkenankan dan diundang hadir  pada  kegiatan  oleh  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Bung  Karno  untuk  melakukan sharing  ilmu  dan  informasi.  Dan  dari  hasil  PKM  yang  diselenggarakan  UBK  dan  Kelurahan  Karet Tengsin  ini  masyarakat  mendapatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  seperti  apa  standar  yang  mereka harus  ketahui  dan  laksanakan  untuk  keberlangsungan  usaha  mereka  ke  depannya  dan  untuk  jangka panjang.
2. Dokumentasi Kegiatan

## 3. Luaran
Dan  kegiatan  ini  juga  langsung  ditindaklanjuti  pengurus  RW  dan  pihak  Kelurahan  dengan memberikan  kepada Pelaku  Usaha Mikro  Kecil Menengah pada RW.04 Karet Tengsin Jakarta Pusat yaitu  berupa    Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  dimana  manfaat  NIB  antara  lain:  memberi  kemudahan untuk  akses  pinjaman,mendapatkan  pelatihan,  serta  secara  hukum  memiliki  legalitas  untuk  UMKM, mempermudah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan memiliki komunitas resmi.

## Akuntansi Keuangan EMKM dan UU HPP di  RW.04  Karet Tengsin Jakarta Pusat

## Kesimpulan
Berdasarkan  kegiatan  pengabdian  masyarakatyang  dilaksanakan  pada  masyarakat  Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang dapat disimpulkan bahwa (1) Materi yang di sampaikan pada kegiatan  pengabdian  masyarakat  telah  dilakukan  dengan  baik  dan  lancar  dan  mendapat  tanggapan yang positif dari masyarakat. (2) Masyarakat sebagai pelaku UMKM di wilayah ini juga mendapatkan pemahaman baru mengenai standar akuntansi keuangan khususnya SAK EMKM untuk mereka selaku pelaku UMKM, (3) Masyarakat sebagai pelaku UMKM di wilayah ini juga mendapatkan pemahaman mengenai  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP),  (4)  Dengan  terlaksana kegiatan  pihak  pemerintah  setempat  Kelurahan  dan  Kecamatan  juga  langsung  mendengarkan kebutuhan  masyarakatnya  dengan  langsung  membuatan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  kepada masyarakat pelaku UMKM Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang sebagai bukti legalitas atas usaha yang akan dijalankan.

## Akuntansi Keuangan EMKM dan UU HPP di  RW.04  Karet Tengsin Jakarta Pusat

## Bibliografi
Adiman,  Sumardi.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  PP  no  23  Tahun  2018  terhadap  peningkatan kepatuhan  pembayaran  pajak  pada  pelaku  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah). Jurnal Perpajakan , 1 (2), 68–82. Retrieved from https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/808
Akbar,  Muhammad  Aldillah.  (2020). Analisis  voluntary  tax  compliance  dalam  menjadi  wajib  pajak UMKM setelah penggantian PP No. 46 Tahun 2013 ke PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Pasuruan . Retrieved from http://etheses.uin-malang.ac.id/22759/
Bali, Markus Masan. (2013). Peran Dosen  dalam  mengembangkan karakter  mahasiswa. Humaniora , 4 (2), 800–810. https://doi.org/10.21512/humaniora.v4i2.3508
Islam, Alifia Izzah, & Rahmawati, Mia Ika. (2022). ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK PELAKU UMKM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 11 (9). Retrieved from
http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4817
Kirowati,  Dewi,  &  Amir,  Vaisal.  (2019).  Implementasi  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro, Kecil  dan  Menengah  (SAK  EMKM)  pada  laporan  keuangan  di  era  revolusi  industri  4.0  (Studi kasus  pada  UMKM  di  Kota  Madiun). Jurnal  AKSI  (Akuntansi  Dan  Sistem  Informasi) , 4 (1). https://doi.org/10.32486/aksi.v4i1.48
Meidiyustiani,  Rinny.  (2016).  Pengaruh  Pendidikan  Pemilik,  Pemahaman  Akuntansi,  dan  Motivasi Pemilik  Terhadap  Penerapan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Untuk  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas Publik  (SAK  ETAP)(Studi  Empiris:  Perusahaan  Kecil  dan  Menengah  di  Kota  Tangerang). Accounthink: Journal of Accounting and Finance , 1 (01). https://doi.org/10.35706/acc.v1i01.439
Purba,  Ramen  A.,  Romindo,  Romindo,  Arfiany,  Arfiany,  Fajrillah,  Fajrillah,  Rahmelina,  Liranti, Wardhani, Anindya Khrisna, Kesuma, Rahman Indra, Putro, Guntur Suryo, Widarman, Agung, &  Jufri,  Muhammad.  (2022). Konsep  Dasar  Sistem  Informasi  dalam  Dunia  Usaha .  Retrieved from https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=BUhxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA43&dq=ke tidaktahuan+dalam+pembukuan+secara+akuntansi,+masih+beranggapan+dengan+mengunakan +aplikasi+akuntansi+dalam+mempermudah+pembuatan+laporan+keuangan+masih+dianggap+ mahal&ots=8hwe6lACWZ&sig=LrJaN8WH4C7O7dM8q2PXC6QoBuI&redir_esc=y#v=onepa ge&q&f=false
Warsadi,  Ketut  Ari,  Herawati,  Nyoman  Trisna,  Ak,  S.  E.,  &  Julianto,  I.  Putu.  (2017).  Penerapan penyusunan laporan keuangan pada usaha kecil  menengah berbasis standar akuntansi  keuangan entitas  mikro,  kecil,  dan  menengah  pada  PT.  mama  jaya. JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 8 (2). https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13773