Jurnal Administrasi Negara, Volume 26 Nomor 1, April 2020

## FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

## FACTORS INFLUENCING TAXPAYER COMPLIANCE AFTER IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 23 OF 2018

## Santuo
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba – Direktorat Jenderal Pajak email:  santo.statistika@gmail.com

## Abstrak
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  salah  satu  faktor  penentu  dalam  pencapaian  penerimaan  pajak. Pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Salah satunya  adalah  dengan  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak, penerapan asas keadilan perpajakan dan pelaksanaan  sosialisasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bulukumba setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.  Jumlah sampel dalam  penelitian  ini  sebanyak  120  wajib  pajak  yang  terdaftar  pada  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba,  yang  ditentukan  dengan  teknik cluster  random  sampling yaitu  dengan  mengambil responden secara acak dari tiga kabupaten yang ada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba.  Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  sebagai  instrumen  pengumpulan  data.  Analisis data  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda  dengan  uji  hipotesis  parsial  dan  simultan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  tarif  pajak,  asas  keadilan  perpajakan  dan  sosialisasi  perpajakan berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  berarti  bahwa kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba setelah penerapan Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  secara  mayoritas  dipengaruhi  oleh  perubahan  tarif  pajak, penerapan  asas  keadilan  perpajakan  dan pelaksanaan sosialisasi perpajakan atas penerapan peraturan tersebut  serta  selebihnya  dipengaruhi  oleh  faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
Kata Kunci : kepatuhan wajib pajak, tarif pajak, keadilan perpajakan, sosialisasi perpajakan

## Abstract
Taxpayer compliance is one of the determining factors in achieving tax revenue. The government has made efforts to improve taxpayer compliance. One of the efforts is by issuing Government Regulation Number 23 of 2018. This study aims to determine the effect of the tax rate changes, the application of the  principle  of  tax  fairness  and  tax  socialization  application  on  taxpayer  compliance  in  the Bulukumba Tax Office after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018.  The number  of  samples/respondents  in  this  study  are  120  taxpayers  at  Bulukumba  Tax  Office,  which determined  by  cluster  random sampling technique from three districts in the Bulukumba Tax Office Area. This study used questionnaire as data collection instrument. For Data analysis, researcher used multiple linear regression analysis with partial and simultaneous hypothesis tests. The results indicate that tax rates, the principle of tax fairness and tax socialization had a positive and significant effect on  taxpayer  compliance.  This  means  that  taxpayer  compliance  at  Bulukumba  Tax  Office  after the
implementation  of  Government  Regulation  Number 23 of 2018 generally influenced by the tax rate changes,  the  application  of  the  principle  of  tax  fairness  and  tax  socialization  and  the  others influenced by other factors not included in this research model.
Keywords : taxpayer compliance, tax rate, tax fairness, tax socialization

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan
negara berkembang yang melakukan pembangunan  nasional  disegala  bidang terutama  bidang  ekonomi.  Pembangunan nasional  dapat  terlaksana  dengan  baik apabila  pemerintah  memiliki  sumber  dana yang cukup untuk membiayai pembangunan  tersebut.  Salah  satu  sumber utama  dana  pembangunan  nasional  adalah penerimaan  pajak.  Pajak  adalah  iuran kepada  kas  negara  berdasarkan  undang- undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi) yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang digunakan  untuk  membayar  pengeluaran umum  (Mardiasmo,  2016).
Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan  prinsip self  assessment system . Ibrahim dan Arum (2018)
menyatakan bahwa self assessment system memberikan  kepercayaan  kepada  wajib pajak  untuk  bertanggung  jawab  dalam menetapkan kewajiban pajaknya dan kemudian  secara  akurat  dan  tepat  waktu membayar  dan  melaporkan  pajak  tersebut. Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa  wajib pajak  menetukan  sendiri  besarnya  pajak yang  terutang.  Dalam  pelaksanaan self
assessment  system, pemerintah  melalui Direktorat  Jendral  Pajak  memiliki  peran untuk  melakukan  pengawasan,  pelayanan, pembinaan serta pengenaan sanksi perpajakan.
Pajak  yang  merupakan  salah  satu sumber utama penerimaan negara memiliki  peranan  yang  cukup  besar  dalam berlangsungnya pembangunan. Oleh karena  itu,  pemerintah  melalui  Direktorat Jenderal  Pajak  telah  melakukan  berbagai upaya agar dapat meningkatkan penerimaan  negara  dari  sektor  pajak. Ramadiansyah et  al. (2014)  menyatakan bahwa  berbagai  upaya  dilakukan  oleh Dirjen  Pajak  agar  dapat  meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi  pajak  yang  bertujuan agar sistem perpajakan  Indonesia  dapat  mengalami penyederhanaan  tarif  pajak,  penghasilan kena  pajak  dan  sistem  pemungutan  pajak. Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan menerbitkan kebijakan  atau  peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Pada  tahun  2018,  pemerintah  telah menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor
23  Tahun  2018.  Peraturan  ini  berlaku secara  efektif  pada  tanggal  1  juli  2018 dan menggantikan  peraturan  sebelumnya  yaitu Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013 yang  dinilai  memiliki  beberapa kekurangan  yang  perlu  disesuaikan  dengan kondisi  perekonomian  saat  ini.  Dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018  ini,  pemerintah  telah  memutuskan untuk  menurunkan  tarif  pajak  penghasilan final  menjadi  0,5%  yang  sebelumnya berlaku 1%. Meskipun demikian, ketentuan  ini  bersifat  opsional  karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti  skema  tarif  pajak  penghasilan final  0,5%  ataupun  menggunakan  skema ketentuan  tarif  pajak  penghasilan  normal secara  umum  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan. Pada  peraturan  sebelumnya,  wajib  pajak tidak  diberikan  kesempatan  untuk  memilih menggunakan skema tarif pajak penghasilan final atau tarif pajak penghasilan secara umum.  Dengan adanya perubahan  ketentuan  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  ini, diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  Usaha,  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya.
Mustofa et  al. (2016)  menyatakan bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  adalah
sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan  kewajiban  perpajakannya dengan  baik  dan  benar  sesuai  peraturan perpajakan. Dengan meningkatnya kepatuhan  wajib  pajak,  maka  secara  tidak langsung memiliki pengaruh kepada meningkatnya  penerimaan pajak.
Terdapat  beberapa  kebijakan  yang diatur  oleh  pemerintah  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  yang diharapkan  bisa  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak.  Salah  satu  kebijakan  tersebut adalah  kebijakan  penurunan  tarif  pajak dari  1%  menjadi  0,5%.  Mustofa et  al.
(2016)  menyatakan  bahwa  tarif  pajak adalah  dasar  pengenaan  pajak  yang digunakan  untuk  menentukan  jumlah  pajak terutang  dari  suatu  objek  pajak.  Lazuardini et al. (2018) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Atawodi dan Ojeka (2012) menyatakan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak secara  signifikan  tidak  dipengaruhi  oleh tarif  pajak.  Hal  ini  diperkuat  oleh  Ananda et  al. (2015) dan Tawas et al. (2016) yang menyatakan  bahwa  tarif pajak berpengaruh terhadap  meningkatnya  kepatuhan  wajib pajak. Hasil penelitian berbeda dikemukakan  oleh  Yusro  dan  Kiswanto (2014)  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  tidak dipengaruhi  oleh  tarif  pajak.  Dengan demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  tarif pajak  dapat  berpengaruh  maupun  tidak
berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
Kebijakan  lainnya  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018  adalah  adanya  skema  opsional. Skema opsional adalah wajib pajak diberikan pilihan untuk memilih menggunkan  tarif  pajak  penghasilan  final 0,5%  sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor 23  Tahun  2018  atau  menggunakan  tarif pajak  penghasilan  secara  umum  sesuai dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor 36  Tahun  2008.  Wajib  pajak  yang  memilih untuk menggunakan tarif pajak penghasilan  secara  umum,  terlebih  dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada  Kantor  Pelayanan  Pajak  tempat wajib  pajak  terdaftar.  Dengan  adanya kebijakan  tersebut,  maka  wajib  pajak  bisa memperhitungkan jumlah pajak penghasilan  yang  terutang  sesuai  dengan kemampuan  masing-masing.  Jika  wajib pajak menganggap jumlah pajak penghasilan  yang  terutang  lebih  besar  jika menggunakan  tarif  0,5%  dari  peredaran bruto, maka wajib pajak bisa menyelenggarakan pembukuan dan menghitung  keuntungan  bersih.  Sehingga pajak  penghasilan  yang  terutang  dikenakan dari  keuntungan  bersih,  bukan  dari  jumlah peredaran  bruto.  Kebijakan  perpajakan  ini sejalan  dengan  penerapan  asas  keadilan dalam pelaksanaan administrasi
perpajakan.  Wajib  pajak  yang merasa tidak adil ketika membayar  pajak  dengan besaran yang tidak sesuai dengan kemampuannya  cenderung  mempengaruhi perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  tersebut. Siahaan (2012) menyatakan bahwa kepatuhan sukarela wajib pajak dipengaruhi  secara  positif  oleh  keadilan pajak  terutama  dalam  hal  kemampuan wajib  pajak  untuk  membayar  pajak.  Hal ini diperkuat  oleh  Sariani et  al. (2016)  dan Mustafa et  al. (2016)  yang  menyatakan bahwa  asas  keadilan  berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  penelitian berbeda dikemukakan oleh Suhartini (2015)  bahwa  penerapan  sistem  asas keadilan  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan  asas  keadilan  perpajakan  dapat berpengaruh  maupun  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak.
Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  adalah pelaksanaan  sosialisasi  perpajakan  kepada wajib  pajak.  Seiring  dengan  perkembangan zaman  dan  teknologi,  maka  berdampak dengan perubahan pada beberapa peraturan dalam bidang perpajakan, termasuk  kebijakan  yang  berlaku  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018. Dengan adanya pelaksanaan sosialisasi  perpajakan,  maka  wajib  pajak
dapat  memahami  peraturan  dan  kebijakan yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah
Nomor 23
Tahun 2018 tersebut.
Perubahan  kebijakan-kebijakan  yang  telah dirumuskan oleh pemerintah dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018  tersebut,  tidak  akan  terlaksana dengan  baik  jika  informasi  tersebut  tidak dipahami  oleh  wajib  pajak.  Menurut Ananda et al. (2015), sosialisasi perpajakan  menjadi  salah  faktor  yang  tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Rendahnya pelaksanaan  sosialisasi  perpajakan  yang diberikan  kepada  wajib  pajak  berdampak terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak.  Anwar  dan  Syafiqurrahman  (2016) menyatakan  bahwa  persepsi  wajib  pajak yang  menilai  pajak  hanyalah  sebagai pungutan  wajib  tanpa  melihat  adanya manfaat  dari  pajak  tersebut.  Oleh  karena itu,  fungsi  sosialisasi  perpajakan  sangat penting dalam merubah persepsi masyarakat  terhadap  perpajakan.  Wardani dan  Wati  (2018)  menyatakan  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  secara signifikan  oleh  sosialisasi  perpajakan.  Hal ini  diperkuat  oleh  Ardy  dan  Damayanti (2018)  serta  Muhamad et  al. (2019)  yang menyatakan  bahwa  pelaksanaan  sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil penelitian berbeda dikemukakan oleh
Warouw et  al. (2015)  bahwa  kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sosialisasi  perpajakan.  Dengan  demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi  perpajakan  dapat  berpengaruh maupun tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak.
Beberapa  penelitian  terdahulu  meneliti mengenai  pengaruh  perubahan  tarif  pajak, penerapan  asas  keadilan  perpajakan  dan pelaksanaan sosialisasi perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  dari penelitian  terdahulu  tersebut  beberapa menyatakan  bahwa  tarif  pajak,  asas keadilan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap
kepatuhan  wajib  pajak.  Namun  terdapat juga penelitian sebelumnya yang menyatakan  bahwa  tarif  pajak,  asas keadilan perpajakan dan sosialisasi perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  disebabkan karena  perbedaan  lokus  penelitian  serta waktu  pelaksanaan  penelitian.  Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengambil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba sebagai lokus penelitian.
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Bulukumba  adalah  salah  satu  unit  kerja Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang melaksanakan  fungsi  pengadministrasian
perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Bulukumba  berada  langsung  di bawah  Kantor  Wilayah  Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara  dan  memiliki  cakupan  wilayah kerja yaitu Kabupaten
Bulukumba,
Kabupaten Sinjai dan Kabupaten
Kepulauan  Selayar.  Penerimaan  pajak pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Bulukumba akan meningkat jika kepatuhan  wajib  pajak,  termasuk  wajib pajak  Usaha,  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  yang  berada  di  wilayah  kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba  juga meningkat.
Tujuan penelitian yang diajukan berdasarkan  latar  belakang  permasalahan yaitu untuk mengetahui pengaruh perubahan  tarif  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  untuk  mengetahui  pengaruh penerapan asas keadilan perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan
sosialisasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  serta  untuk  mengetahui pengaruh  perubahan  tarif,  penerapan  asas keadilan perpajakan dan pelaksanaan sosialisasi perpajakan atas penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018  secara  simultan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Bulukumba  pasca  berlakunya peraturan tersebut.
Hipotesis dalam penelitian ini mengenai pengaruh perubahan tarif, penerapan  asas  keadilan  perpajakan  dan pelaksanaan sosialisasi perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hipotesis 1  (H 1 )  yaitu  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  perubahan  tarif  pajak secara  parsial  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.    Hipotesis  2  (H 2 )  yaitu  terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  penerapan asas  keadilan  perpajakan  secara  parsial terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hipotesis 3  (H 3 )  yaitu  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  pelaksanaan  sosialisasi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hipotesis  4  (H 4 ) yaitu  terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara  perubahan  tarif  pajak,  penerapan asas  keadilan  perpajakan  dan  pelaksanaan sosialisasi perpajakan  secara  simultan terhadap kepatuhan  wajib  pajak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kuantitatif  melalui  pendekatan  penelitian eksplanatori,  yaitu  suatu  metode  penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan  kausal  antara  variabel-variabel melalui  pengujian  hipotesis.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah wajib  pajak  yang  terdaftar  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bulukumba sebanyak  11.736  wajib  pajak.  Jumlah sampel dalam penelitian ditentukan
menggunakan tabel Yount. Menurut Arikunto  (2002),  untuk  populasi  dengan jumlah  di  atas  10.000,  maka  besarnya sampel  berdasarkan  tabel  Yount  adalah minimal 1% dari jumlah populasi.
Berdasarkan  perhitungan  tersebut,  maka jumlah  sampel  yang  dijadikan  sebagai responden  dalam  penelitian  ini  sebanyak 120 wajib pajak.  Penentuan  sampel menggunakan teknik cluster random sampling ,  yaitu  dengan  mengambil  secara acak  wajib  pajak  badan  dan  orang  pribadi usahawan  yang  memiliki  peredaran  usaha di  bawah  4,8  miliar  rupiah  sebagai responden.
Penelitian  ini  menggunakan  instrumen kuesioner  sebagai  metode  pengumpulan data.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan menyebarkan  kuesioner  dengan  daftar pernyataan  tertutup  yang  diberikan  kepada responden.  Periode  waktu  pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan cross  section yang  berlangsung  selama bulan  Januari tahun 2020.
Variabel-variabel yang digunakan
penelitian  adalah  variabel  bebas  dan variabel  terikat,  yaitu  tarif  pajak  (variabel X 1 ),  asas  keadilan  perpajakan  (variabel X 2 ) dan  sosialisasi  perpajakan  (variabel  X 3 ) sebagai  variabel  bebas,  serta  kepatuhan wajib  pajak  (variabel  Y)  sebagai  variabel terikat.
Masing-masing  indikator  dari  setiap variabel  dalam  penelitian  ini  dituangkan dalam  pertanyaan  atau  pernyataan.  Setiap pertanyaan  atau  pernyataan  untuk  setiap variabel  diukur  menggunakan  skala likert dengan  nilai  skor  dari  yang  terendah hingga tertinggi secara berturut-turut diberikan  nilai  1,  2,  3,  4,  5  yang  masing- masing  memiliki  makna  sangat  tidak setuju,  tidak  setuju,  ragu-ragu,  setuju, sangat setuju.
Pengujian kualitas instrumen masing-masing  variabel  bebas  dan  variabel terikat  dalam  penelitian  ini  menggunakan uji  validitas  dan uji  realibilitas.
Metode yang digunakan untuk melakukan  analisa  data  dalam  penelitian ini  menggunakan  metode  regresi.  Adapun persamaan regresi tersebut sebagai berikut: Y = a + b X1 + c X2 + d X3
dengan a adalah  konstanta, b adalah koefisien  regresi  dari  variabel  X 1 , c adalah koefisien  regresi  dari  variabel  X 2 dan d adalah koefiaen regresi dari variabel  X 3 .
Untuk menghindari terjadinya beberapa  masalah  asumsi  klasik  dalam model  regresi,  maka  perlu  dilakukan  uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik diperlukan untuk memastikan bahwa model  persamaan  regresi  yang  didapatkan sudah  tepat  dalam  mengestimasi  serta konsisten  dan  tidak  bias.  Adapun  uji asumsi  klasik  yang  digunakan  dalam
penelitian ini yaitu  menggunakan  uji normalitas  dengan  menggunakan pp  plot dan  nilai kolmogorov-smirnov  z ,  uji multikolinieritas dengan menggunakan nilai tolerance dan  VIF,  uji  autokorelasi dengan  menggunakan  nilai runs  test dan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan scatterplot dan nilai sig .
Untuk menguji pengaruh
perubahan  tarif,  penerapan  asas  keadilan perpajakan  dan  pelaksanaan  sosialisasi perpajakan atas penerapan  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak,
digunakan  analisis  regresi  linier  berganda. Untuk  menguji  hipotesis  dalam  dalam penelitian  ini,  maka  digunakan  uji  parsial dengan  uji  t,  uji  simultan  dengan  uji  F  dan uji  koefisien  determinasi  dengan  koefisien determinasi  (R 2 ).

## HASIL PENELITIAN
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi pencapaian  penerimaan  pajak.  Kebijakan perpajakan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  2018  merupakan  salah satu kebijakan yang memberikan kemudahan  kepada  wajib  pajak  yang berkaitan dengan pajak penghasilan.
Adapun capaian realisasi penerimaan pajak  penghasilan  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Bulukumba  untuk  tahun  2019
beserta  pertumbuhannya  dapat  dilihat  pada tabel berikut:
Tabel  1.  Data  Realisasi  Pencapaian Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bulukumba Tahun  2018  –  2019  (dalam  Miliar
Rupiah) Uraian Target APBN 2019 Realisasi 2018 2019 Pertum- buhan  (T) Penca- paian  (C) Jumlah  168,82 134,79 145,21 T:   7,73%

## C: 86,01%
Sumber:  Data  diolah  dari  Direktorat Jenderal Pajak (2020)
Berdasarkan  tabel  1  diperoleh bahwa penerimaan pajak  penghasilan  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama Bulukumba pada tahun  2019  mencapai  145,21  miliar  rupiah, atau  86,01%  dari  target  APBN  2019 sebesar 168,82 miliar rupiah dan mengalami pertumbuhan 7,73% dari penerimaan  pajak  penghasilan  tahun  2018 yaitu  134,79  miliar  rupiah.  Berdasarkan informasi  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa realisasi  penerimaan  pajak  penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba pada tahun 2019 tidak mencapai target penerimaan pajak penghasilan  yang  telah  ditetapkan  dalam APBN  2019,  namun  realisasi  penerimaan pajak  penghasilan  tersebut  masih  lebih besar  dari  realisasi  penerimaan  pajak penghasilan  pada tahun  2018.
Gambaran karakteristik variabel- variabel  dalam  penelitian  dapat  dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriftif Vari-
abel
N Min Max Mean Std. Deviasi X1 120 17 25 21,11 2,473 X2 120 12 25 18,39 4,289 X3 120 12 25 19,10 3,789 Y 120 20 25 23,55 1,460 Sumber:  Hasil Pengolahan  Data 2020 Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel  tarif  pajak  (X 1 )  memiliki  nilai minimum  sebesar  17  dan  nilai  maksimum sebesar  25,  sedangkan  nilai  rata-rata  atau mean  sebesar  21,11  dan  standar  deviasi sebesar  2,473.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa nilai  variabel  tarif  pajak  yang  diteliti dengan  nilai  rata-ratanya  terjadi  perbedaan sebesar  2,473.  Variabel  asas  keadilan perpajakan  (X 2 )  memiliki  nilai  minimum sebesar  12  dan nilai maksimum sebesar 25, sedangkan  nilai  rata-rata  atau  mean sebesar  28,39  dan  standar  deviasi  sebesar 4,289.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai variabel  asas  keadilan  perpajakan  yang diteliti  dengan  nilai  rata-ratanya  terjadi perbedaan sebesar 4,289. Variabel sosialisasi  perpajakan  (X 3 )  memiliki  nilai minimum  sebesar  12  dan  nilai  maksimum sebesar  25,  sedangkan  nilai  rata-rata  atau mean  sebesar  19,10  dan  standar  deviasi sebesar 3,789.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai variabel  sosialisasi  perpajakan  yang  diteliti
dengan  nilai  rata-ratanya  terjadi  perbedaan sebesar  3,789.  Variabel  kepatuhan  wajib pajak  (Y)  memiliki  nilai  minimum  sebesar 20  dan  nilai  maksimum  sebesar  25, sedangkan  nilai  rata-rata  atau  meafatawn sebesar  23,55  dan  standar  deviasi  sebesar 1,460.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai variabel  kepatuhan  wajib  pajak  yang diteliti  dengan  nilai  rata-ratanya  terjadi perbedaan sebesar 1,460.
Berdasarkan  uji  validitas  terhadap variabel  bebas,  diperoleh  hasil  sebagai berikut:

## Tabel 3. Hasil Uji Validitas  Variabel Tarif  Pajak
Item Pertanyaa n Nilai Pearson Correlatio n Nilai r tabel Kesim -pulan X1.1 0,705 0,17 9 Valid X1.2 0,662 0,17 9 Valid X1.3 0,734 0,17 9 Valid X1.4 0,743 0,17 9 Valid X1.5 0,572 0,17 9 Valid Sumber:  Hasil Pengolahan  Data 2020
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel
Asas Keadilan Perpajakan Item Pertanyaa n Nilai Pearson Correlatio n Nilai r tabel Kesim -pulan X2.1 0,813 0,17 9 Valid X2.2 0,860 0,17 9 Valid X2.3 0,898 0,17 Valid
9 X2.4 0,891 0,17 9 Valid X2.5 0,835 0,17 9 Valid
Sumber:  Hasil Pengolahan  Data 2020
Tabel  5.  Hasil  Uji  Validitas  Variabel
Sosialisasi Perpajakan Item Pertanyaa n Nilai Pearson Correlatio n Nilai r tabel Kesim -pulan X3.1 0,809 0,17 9 Valid X3.2 0,890 0,17 9 Valid X3.3 0,841 0,17 9 Valid X3.4 0,853 0,17 9 Valid X3.5 0,764 0,17 9 Valid
Sumber:  Hasil Pengolahan  Data 2020 Berdasarkan  tabel  3,  tabel  4  dan  tabel  5, diperoleh  gambaran  bahwa  uji  instrumen untuk  variabel  bebas,  yaitu  tarif  pajak (X 1 ),  asas  keadilan  perpajakan  (X 2 )  dan sosialisasi  perpajakan  (X 3 )  menunjukkan bahwa  nilai pearson  correlation untuk masing-masing item pertanyaan lebih besar  dari  nilai  r-tabel  yaitu  0,179, sehingga  bisa  disimpulkan  bahwa  semua pertanyaan yang digunakan sebagai instrumen  untuk  variabel  bebas  adalah valid.
Berdasarkan  uji  validitas  terhadap variabel  terikat,  diperoleh  hasil  sebagai berikut:
Tabel  6.  Hasil  Uji  Validitas   Variabel Kepatuhan Wajib  Pajak
Item Pertanyaa n Nilai Pearson Correlatio n Nilai r tabel Kesim -pulan Y.1 0,324 0,17 9 Valid Y.2 0,252 0,17 9 Valid Y.3 0,392 0,17 9 Valid Y.4 0,329 0,17 9 Valid Y.5 0,474 0,17 9 Valid Y.6 0,352 0,17 9 Valid Sumber:  Hasil Pengolahan  Data 2020 Berdasarkan tabel 6 diperoleh gambaran  bahwa  uji  instrumen  untuk variabel  terikat,  yaitu  kepatuhan  wajib pajak (Y)  menunjukkan  bahwa  nilai pearson  correlation untuk  masing-masing butir  pernyataan  lebih  besar  dari  nilai  r- tabel yaitu 0,179, sehingga bisa disimpulkan  bahwa  semua  pertanyaan yang  digunakan  sebagai  instrumen  untuk variabel  terikat adalah valid.
Uji reliabilitas yang dilakukan terhadap  variabel  bebas  dan  variabel terikat diperoleh  hasil  sebagai berikut:
Tabel 7. Hasil Uji Realibiltas Variabel Nilai Cronbach’s Alpha Nilai Batas Alpha Kesim- pulan Tarif  Pajak 0,713 0,6 Reliabel Asas Keadilan Perpajakan 0,914 0,6 Reliabel Sosialisasi Perpajakan 0,889 0,6 Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak 0,686 0,6 Reliabel Sumber:  Hasil Pengolahan  Data 2020
Hasil pengujian reabilitas dari masing-masing variabel sebagaiamana terlihat  pada  tabel  7  menunjukkan  bahwa nilai cronbach’s  alpha untuk  masing- masing  variabel  bebas  maupun  variabel terikat  lebih  besar  dari  nilai  batas alpha yaitu 0,6, sehingga  bisa  disimpulkan bahwa  seluruh  instrumen  yang  digunakan untuk  mengukur  seluruh  item  dari  variabel bebas  yaitu  tarif  pajak  (X 1 ),  asas  keadilan perpajakan  (X 2 )  dan  sosialisasi  perpajakan (X 3 )  serta  variabel  terikat  yaitu  kepatuhan wajib  pajak (Y) dinyatakan  reliabel.
Hasil dari uji  normalitas  diperoleh sebagai berikut:
Sumber:  Hasil Pengolahan  Data 2020 Gambar 1. PP Plots Hasil Uji
Normalitas
Gambar 1 menunjukkan bahwa sebaran  data  berada  di  sekitar  garis
diagonal sebagai representasi pola distribusi  normal.  Hal  ini  berarti  bahwa model regresi memenuhi asumsi uji normalitas. Selain itu juga bisa ditunjukkan  dari  nilai kolmogorov-smirnov z , sebagai berikut:
Tabel 8. Hasil Uji Normalitas
Mode l Kolmogorov -Smirnov Z Asymp.Si g (2- tailed) Alph a 1 0,076 0,089 0,05 Sumber:  Hasil Pengolahan  Data 2020
Berdasarkan  tabel  8,  diperoleh bahwa nilai kolmogorov-smirnov z sebesar 0,076  dan  nilai asymp.sig sebesar  0,089.
Dari  hasil  tersebut  diperoleh  bahwa  nilai asymp . sig lebih  besar  dari alpha yaitu 0,089  lebih  besar  dari  0,05.  Hal  ini  berarti bahwa  model  regresi  berdistribusi  normal. Baik  menggunakan  hasil PP  Plots maupun nilai kolmogorov-smirnov  z ,  diperoleh bahwa  model  regresi  dalam  penelitian  ini berdistribusi  normal.
Hasil  uji  multikolinieritas  diperoleh sebagai berikut:
Tabel 9. Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Tolerance VIF Tarif  Pajak 0,989 1,011 Asas Keadilan Perpajakan 0,991 1,009 Sosialisasi Perpajakan 0,995 1,005 Sumber:  Hasil Pengolahan  Data 2020 Berdasarkan tabel 9, diperoleh bahwa  nilai  VIF  untuk  masing-masing
variabel  bebas  lebih  kecil  dari  10  dan  nilai tolerance untuk  masing-masing  variabel bebas  lebih  besar  dari  0,1.  Karena  nilai VIF  lebih  kecil  dari  10  dan  nilai tolerance lebih  besar  dari  0,1,  dapat  dikatakan bahwa antara  variabel  bebas  dalam penelitian  ini  tidak  terjadi  hubungan  atau tidak  memiliki  hubungan  antara  satu dengan  yang  lainnya.  Hal  ini berarti bahwa gejala multikolinieritas antar variabel bebas  dalam  model  regresi  tidak  terjadi pada penelitian  ini.
Hasil  uji  autokorelasi  diperoleh sebagai berikut:
Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi Model Runs Test Asymp.Sig (2-tailed) Alpha 1 0.183 0.855 0,05 Sumber:  Hasil Pengolahan  Data 2020
Berdasarkan tabel  10,  diperoleh bahwa  nilai runs  test sebesar  0,183  dan nilai asymp.sig sebesar  0,855.  Dari  hasil tersebut  diperoleh  bahwa  nilai asymp . sig yaitu  0,855  lebih  besar  dari alpha yaitu 0,05.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa  tidak  terjadi  autokorelasi  pada model  regresi  dalam  penelitian  ini.  Dengan kata  lain,  dapat  dikatakan  bahwa  antara sampel  yang  satu  dengan  sampel  yang lainnya  tidak  saling  berkorelasi.
Hasil uji heteroskedastisitas diperoleh  sebagai berikut:
Sumber:  Hasil Pengolahan  Data 2020
Gambar 2. Scatterplot Hasil Uji

## Heteroskedastisitas
Gambar  2  menunjukkan  bahwa sebaran  data  tidak  beraturan  dan  tidak membentuk  pola  tertentu.  Hal  ini  berarti bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas  dalam  model  regresi. Selain itu juga bisa dilihat dari perbandingan  nilai  koefisien  dengan  nilai sig sebagai berikut:

## Tabel 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel T sig (Konstanta) -0,453 0,651 Tarif  Pajak 0,982 0,328 Asas Keadilan Perpajakan 1,546 0,125 Sosialisasi Perpajakan 0,923 0,358 Sumber:  Hasil Pengolahan  Data 2020 Berdasarkan tabel  11,  diperoleh bahwa  nilai sig pada  masing-masing variabel  memiliki  nilai  lebih  besar  dari 0,05.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas  dalam  model  regresi pada penelitian  ini.
Model  regresi  dalam  penelitian  ini memenuhi  seluruh  kriteria  uji  asumsi klasik,  sehingga  bisa  dilanjutkan  ke  uji regresi linier  berganda.
Hasil  uji  regresi  linier  berganda terhadap  ketiga  variabel  bebas,  yaitu  tarif pajak  (X 1 ),  asas  keadilan  perpajakan  (X 2 ) dan  sosialisasi  perpajakan  (X 3 )  dapat dilihat  pada tabel berikut:
Tabel  12.  Hasil  Pengujian  Regresi
Linier Berganda Variabel B Uji t t hitung sig (Konstanta) 10,647 22,915 0,000 Tarif  Pajak 0,296 16,312 0,000 Asas Keadilan Perpajakan 0,235 22,467 0,000 Sosialisasi Perpajakan 0,122 10,370 0,000 Uji F R 2 F hitung sig 318,371 0,000 0,892 Sumber:  Hasil Pengolahan  Data 2020 Tabel 12
menunjukkan nilai koefisien  determinasi  (R 2 )  sebesar  0,892, yang  berarti  bahwa  ada  pengaruh  sebesar 0,892  atau  89,2%  dari  variabel bebas, yaitu tarif  pajak  (X 1 ),  asas  keadilan  perpajakan (X 2 )  dan  sosialisasi  perpajakan  (X 3 )  dalam menjelaskan variabel terikat yaitu kepatuhan  wajib  pajak  (Y),  sedangkan sisanya sebesar 0,108 atau 10,8% dijelaskan  oleh  variabel  lainnya  yang  tidak diteliti  dalam model  penelitian  ini.
Persamaan  regresi  linier  berganda untuk  penelitian  ini  diperoleh  berdasarkan hasil  pengujian  regresi  linier  pada  tabel  12 sebagai berikut:
Y  =  10,647  +  0,296  X1  +  0,235  X2  + 0,122 X3
Berdasarkan persamaan regresi tersebut,  diperoleh  bahwa  semua  variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel  terikat.  Hal  ini  terlihat  dari  nilai koefisien  regresi  untuk  variabel  tarif  pajak (X 1 ),  asas  keadilan  perpajakan  (X 2 )  dan sosialisasi perpajakan (X 3 ) pada persamaan  regresi  tersebut  semuanya positif.  Nilai  konstanta  sebesar  10,647 dapat  diartikan  bahwa  nilai  kepatuhan wajib  pajak  (Y)  cenderung  meningkat sebesar  10,647  apabila  nilai  tarif  pajak (X 1 ),  asas  keadilan  perpajakan  (X 2 )  dan sosialisasi  perpajakan  (X 3 )  sama  dengan nol.  Nilai  koefisien  dari  X 1 sebesar  0,296 dapat  diartikan  bahwa  nilai  kepatuhan wajib  pajak  (Y)  cenderung  meningkat sebesar  0,296  satuan  apabilai  nilai  tarif pajak (X 1 ) meningkat satu satuan, sedangkan  variabel  bebas  lainnya  bernilai nol.  Nilai  koefisien  dari  X 2 sebesar  0,235 dapat  diartikan  bahwa  nilai  kepatuhan wajib  pajak  (Y)  cenderung  meningkat sebesar  0,235  satuan  apabila  nilai  asas keadilan  perpajakan  (X 2 )  meningkat  satu satuan,  sedangkan  variabel  bebas  lainnya
bernilai  nol.  Nilai  koefisien  dari  X 3 sebesar 0,122 dapat diartikan bahwa nilai kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  cenderung meningkat  sebesar  0,122  satuan  apabila nilai  sosialisasi  perpajakan  (X 3 )  meningkat satu  satuan,  sedangkan  variabel  bebas lainnya  bernilai  nol.
Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh berdasarkan nilai koefisien  regresi  pada  tabel  12.  Nilai  t- hitung  untuk  variabel  tarif  pajak  (X 1 ) dengan  kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  adalah sebesar  16,312  dengan  angka sig sebesar 0,000.  Berdasarkan  informasi  tersebut, diketahui  bahwa  angka sig lebih  kecil  dari alpha,  yaitu  0,000  lebih  kecil  dari  0,05,  hal ini  berarti  H 1 diterima,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  perubahan  tarif  pajak pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2018  mempunyai  pengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bulukumba.
Nilai  t-hitung  untuk  variabel  asas keadilan perpajakan (X 2 ) dengan kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  adalah  sebesar 22,467  dengan  angka sig sebesar  0,000.
Berdasarkan  informasi  tersebut,  diketahui bahwa  angka sig lebih  kecil  dari  alpha, yaitu  0,000  lebih  kecil  dari  0,05,  hal  ini berarti H 2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan asas
keadilan perpajakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
mempunyai pengaruh positif dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Bulukumba.
Nilai t-hitung untuk variabel
sosialisasi perpajakan (X 3 ) dengan kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  adalah  sebesar 10,370  dengan  angka sig sebesar  0,000.
Berdasarkan  informasi  tersebut,  diketahui bahwa  angka sig lebih  kecil  dari  alpha, yaitu  0,000  lebih  kecil  dari  0,05,  hal  ini berarti H 3 diterima, sehingga dapat disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  sosialisasi perpajakan  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mempunyai pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib  pajak  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba.
Hasil  pengujian  hipotesis  secara simultan  berdasarkan  informasi  pada  tabel 12,  diperoleh  bahwa  nilai  F-hitung  sebesar 318,371  dengan  angka sig sebesar  0,000.
Karena  angka sig lebih  kecil  dari alpha , yaitu  0,000  lebih  kecil  dari  0,05,  hal  ini berarti H 4 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa  tarif  pajak,  asas keadilan perpajakan dan sosialisasi perpajakan  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  2018  secara  simultan mempunyai pengaruh positif dan
signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Bulukumba.

## PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak  secara  parsial  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  pengaruh  penerapan  asas keadilan perpajakan secara parsial terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  pengaruh pelaksanaan  sosialisasi  perpajakan  secara parsial  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, pengaruh  perubahan  tarif  pajak,  penerapan asas  keadilan  perpajakan  dan  pelaksanaan sosialisasi perpajakan atas penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018  secara  simultan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Bulukumba.  Berdasarkan  hasil penelitian, masing-masing tujuan penelitian  dibahas sebagai berikut:
Pengaruh perubahan tarif  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  diperoleh dari  hasil  perhitungan  koefisien  regresi. Berdasarkan  perhitungan  analisis  regresi, diperoleh  bahwa  koefisien  regresi  pada variabel  tarif  pajak  (X 1 )  sebesar  0,296.
Nilai  koefisien  regresi  tersebut  memiliki nilai  positif  terhadap  variabel  kepatuhan wajib  pajak  (Y). Dengan  demikian,  dapat dikatakan  bahwa  perubahan  tarif  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib
pajak.  Dengan  kata  lain  juga  dapat dikatakan bahwa adanya kebijakan pemerintah  untuk  menurunkan  tarif  pajak pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2018  menjadi  0,5%,  memberikan pengaruh  terhadap  peningkatan  kepatuhan wajib  pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dikemukakan oleh Cahyani dan Noviari (2019)  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  secara positif  dan  signifikan  oleh  tarif  pajak. Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yusro  dan Kiswanto  (2014)  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  di  Kabupaten  Jepara dan Mustofa et al. (2016)  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Batu,  yang  menyatakan  bahwa tarif  pajak  tidak  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Hasil  Penelitian  ini  juga  memperkuat  dan mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh Atawodi  dan  Ojeka  (2012),  Ananda et  al.
(2015),  Tawas et  al. (2016),  Lazuardini et al. (2018) dan Muhamad et al. (2019) yang menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib  pajak.
Pengaruh  penerapan  asas  keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak  diperoleh  dari  hasil  perhitungan koefisien  regresi.  Berdasarkan  perhitungan analisis  regresi,  diperoleh  bahwa  koefisien
regresi pada variabel asas keadilan perpajakan  (X 2 )  sebesar  0,235.  Nilai koefisien  regresi  tersebut  memiliki  nilai positif  terhadap  variabel  kepatuhan  wajib pajak (Y). Dengan demikian,  dapat dikatakan bahwa semakin adilnya pengenaan  pajak,  maka  akan  semakin meningkatkan kepatuhan wajib  pajak.
Dengan  kata  lain  juga  dapat  dikatakan bahwa adanya asas keadilan pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018,  yaitu  diberikannya  pilihan  kepada wajib pajak untuk memilih antara menggunakan  tarif  pajak  penghasilan  final 0,5% atau  menggunakan  tarif  pajak penghasilan secara umum dengan menyelenggarakan pembukuan, memberikan pengaruh terhadap peningkatan  kepatuhan wajib  pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dikemukakan  oleh  Basri dan  Surya  (2014)  bahwa  kepatuhan  wajib pajak  dipengaruhi  secara  positif  dan signifikan  oleh  asas  keadilan  perpajakan. Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Benk et  al.
(2011)  dan  Suhartini  (2015)  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Madya  Pekanbaru,  yang menyatakan bahwa asas keadilan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Hasil  Penelitian  ini  juga  memperkuat  dan mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh
Hai  dan  See  (2011),  Siahaan  (2012),  Sari dan Mangoting (2014), Fadilah dan Panjaitan  (2016) serta Sariani et al. (2016), yang  menunjukkan  bahwa  asas  keadilan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.
Pengaruh pelaksanaan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak  diperoleh  dari  hasil  perhitungan koefisien  regresi.  Berdasarkan  perhitungan analisis  regresi,  diperoleh  bahwa  koefisien regresi  pada  variabel  sosialisasi  perpajakan (X 3 )  sebesar  0,122.    Nilai  koefisien  regresi tersebut  memiliki  nilai  positif  terhadap variabel  kepatuhan  wajib  pajak  (Y). Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa pelaksanaan sosialisasi perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Dengan  kata  lain  juga  dapat dikatakan bahwa semakin banyaknya sosialisasi perpajakan atas penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018  yang  dilakukan  oleh  fiskus,  maka akan  semakin  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dikemukakan oleh Nababan  dan  Dwimulyani  (2019)  bahwa sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Winerungan (2013) pada Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  Manado  dan Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bitung dan  Adiatma et  al. (2015)  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Malang  Utara, yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Hasil  Penelitian  ini  juga  memperkuat  dan mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ananda et  al. (2015),  Puspita  (2016),
Anwar dan Syafiqurrahman (2016),
Boediono et  al. (2018),  Banamtuan (2018),
Ardy  dan  Damayanti  (2018) serta Wardani dan  Wati  (2018)  yang  menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.
Pengaruh  perubahan  tarif  pajak, penerapan  asas  keadilan  perpajakan  dan pelaksanaan  sosialisasi  perpajakan  secara simultan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak diperoleh  dari  hasil  perhitungan  koefisien determinasi  (R 2 ).  Berdasarkan  perhitungan analisis  regresi,  diperoleh  bahwa  koefisien determinasi  sebesar  0,892  atau  89,2%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan  wajib pajak  dipengaruhi  secara  positif  oleh faktor  tarif  pajak,  asas  keadilan perpajakan dan  sosialisasi  perpajakan  secara  simultan sebesar  0,892  atau  89,2%,  sedangkan sisanya sebesar 0,108 atau 10,8%
dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak diteliti  dalam penelitian  ini.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  seiring  dengan  adanya  perubahan tarif  pajak,  semakin  adilnya  pengenaan pajak,  serta  semakin  tingginya  pelaksanaan sosialisasi atas penerapan Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018,  maka kepatuhan wajib  pajak  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama Bulukumba akan meningkat.
Penurunan  tarif  pajak  penghasilan final menjadi 0,5% pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan dampak positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Jumlah  pajak terutang  yang  harus  dibayarkan  oleh  wajib pajak  dengan  jumlah  peredaran  bruto  yang sama,  menjadi  lebih  sedikit  sehingga membantu  mengurangi  beban  wajib  pajak dalam  membayar  pajak.  Dengan  adanya kebijakan  ini,  wajib  pajak  diharapkan  bisa memanfaatkan  kesempatan  ini  dengan sebaik-baiknya.  Wajib  pajak  diharapkan agar  senantiasa  tidak  menyembunyikan jumlah  peredaran  brutonya  dan  sebaliknya membayarkan pajak sesuai dengan keadaan  sebenarnya.  Kebijakan  dalam peraturan  ini  memberiksan  ruang  kepada wajib  pajak  yang  merasa  tidak  memiliki kemampuan  untuk  menyetorkan  pajak yang  terutang  dengan  menggunakan  tarif pajak penghasilan final 0,5%, yang
disebabkan  karena  wajib  pajak  mengalami kerugian secara fiskal atau jumlah keuntungan  bersih  yang  diperoleh  lebih kecil dibandingkan dengan proporsi jumlah  peredaran  brutonya.  Wajib  pajak tersebut dapat menyelenggarakan pembukuan  dan  menghitung  jumlah  pajak yang  terutang  dengan  menggunakan  tarif pajak  penghasilan  secara  umum  yang dikenakan  terhadap  keuntungan  bersih wajib pajak. Wajib pajak bisa menggunakan  fasilitas  pilihan  pembukuan ini  dengan  terlebih  dahulu  menyampaikan pemberitahuan tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak. Dengan adanya kebijakan  ini,  maka  pengenaan  pajak kepada  wajib  pajak  menjadi  lebih  adil karena  jumlah  pajak  yang  disetorkan sesuai  dengan  tingkat  penghasilan  dan kemampuan membayar dari masing- masing  wajib  pajak.
Sebagai  pelaksanaan self assessment system ,  dimana  wajib  pajak  menyetorkan sendiri  pajak  terutangnya  sesuai  dengan perhitungan  wajib  pajak,  maka  pihak fiskus  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bulukumba agar selalu melakukan  pengawasan  kepada  wajib pajak. Pengawasan tersebut sebagai sarana untuk  menguji  kepatuhan  wajib  pajak dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak. Pengawasan juga diperlukan dalam rangka mengetahui
apakah  wajib  pajak  telah  benar  dalam melaksanakan  penyetoran  dan  pelaporan pajak.  Selain  fungsi  pengawasan,  pihak fiskus  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bulukumba juga diharapkan selalu meningkatkan pelaksanaan sosialisasi atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor  23  Tahun  2018. Sosialisasi  perpajakan  perlu  dilaksanakan agar  kebijakan  perpajakan  dalam  peraturan tersebut dipahami oleh wajib pajak, sehingga  wajib  pajak  bisa  memanfaatkan fasilitas  perpajakan  yang  diatur  dalam peraturan tersebut dengan maksimal. Penggunaan  tarif  pajak  penghasilan  final 0,5%  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 23  Tahun  2018  ini,  tidak  berlangsung selamanya,  tetapi  memiliki  batasan  waktu, yaitu  7  tahun  untuk  wajib  pajak  orang pribadi,  4  tahun  untuk  wajib  pajak  badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer  dan  firma,  serta  3  tahun  untuk wajib  pajak  badan  berbentuk  perseroan terbatas.  Oleh  karena  itu,  pendampingan fiskus kepada wajib pajak dalam penyelenggaraan pembukuan sangat diperlukan.  Wajib  pajak  agar  diberikan pendampingan dalam membuat pembukuan  sederhana,  sehingga  ketika sudah sampai batas akhir untuk menggunakan  tarif  pajak  penghasilan  final 0,5%  ini,  wajib  pajak  sudah  terbiasa  dalam menyelenggarakan  pembukuan.
Dengan adanya kebijakan penurunan tarif menjadi 0,5% dan penerapan asas keadilan perpajakan dengan  diberikannya  pilihan  kepada  wajib pajak untuk memilih tarif pajak penghasilan final atau tarif pajak penghasilan secara umum dengan menyelenggarakan pembukuan, serta dengan  semakin  tingginya  pelaksanaan sosialisasi atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23  Tahun  2013, diharapkan  akan  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bulukumba.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  diperoleh  kesimpulan  yaitu penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini berarti  bahwa  pengujian  hipotesis  1  (H 1 ) dalam  penelitian  ini  hasilnya  diterima. Penerapan asas keadilan perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hal  ini  berarti  bahwa  pengujian hipotesis  2  (H 2 )  dalam  penelitian  ini hasilnya  diterima.  Pelaksanaan  sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  berarti bahwa  pengujian  hipotesis  3  (H 3 )  dalam penelitian  ini  hasilnya  diterima.  Penurunan tarif  pajak,  penerapan  asas  keadilan perpajakan  dan  pelaksanaan  sosialisasi perpajakan atas penerapan  Peraturan
Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  secara simultan berpengaruh positif  terhadap kepatuhan wajib  pajak  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bulukumba pasca  berlakunya  peraturan  tersebut.  Hal ini  berarti  bahwa  pengujian  hipotesis  4 (H 4 ) dalam penelitian ini hasilnya diterima. Untuk penelitian  selanjutnya disarankan  untuk  menambah  variabel  lain yang  tidak  atau  belum  digunakan  dalam penelitian  ini,  seperti  sanksi  perpajakan, perilaku  wajib  pajak,  atau  variabel  lainnya, ataupun  dengan  menambah  ruang  lingkup penelitian  dengan  menggunakan  sampel dari Kantor Pelayanan Pajak lainnya.

## REFERENSI
Adiatma,  A.  Erlian,  S.R.  Handayani  dan
K. Hidayat. 2015. Pengaruh
Edukasi,  Sosialisasi,  dan  Himbauan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam  Melaporkan  SPT  Tahunan Pajak  Penghasilan  (Studi  Pada Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang Terdaftar  di  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Malang  Utara). Jurnal Perpajakan (JEJAK). 8 (1). p 1-8 [online].
Ananda,  P.R.  Dwi,  S.  Kumadji  dan  A. Husaini. 2015. Pengaruh Sosialisasi  Perpajakan,  Tarif  Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Studi Pada UMKM Yang
Terdaftar  Sebagai  Wajib  Pajak  di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Batu).  Jurnal  Perpajakan  (JEJAK).
6 (2). p 1-9 [online].
Anwar,  R.  Akbar  dan  M.  Syafiqurrahman.
2016. Pengaruh
Sosialisasi
Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Perpajakan  Wajib  Pajak  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  di  Surakarta  Dengan Pengetahuan  Perpajakan  Sebagai Variabel Pemediasi. Jurnal InFestasi. 12 (1). p 66-74 [online]. Ardy, A.B. Kristanto dan T.W. Damayanti. 2018. Indonesian Taxpayers’
Compliance: A Meta-Analysis.
Accounting  and  Finance  Research.
7 (3). p 29-38  [online].
Arikunto, Suharsini. 2002. Prosedur Penelitian, Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka  Cipta.
Atawodi,  O.  Winnie dan S.A. Ojeka. 2012. Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium  Enterprises  (SMEs)  in North Central Nigeria. International  Journal  of  Business and  Management.  7  (12).  p  87-96 [online]. Banamtuan, Obi. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan  Terhadap Kepatuhan WPOP Dalam Pemenuhan  Kewajiban  PPh  21. Jurnal  PETA.  3  (2).  p  1-10
[online].
Basri,  Y.  Mutia  dan  R.A.S.  Surya.  2014.
Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi,  Sanksi  dan  Religiusitas Terhadap  Niat  dan  Ketidakpatuhan
Pajak.  Akuntabilitas.  7  (3).  p  162- 176 [online].
Benk, Serkan, A.F. Cakmak dan T. Budak.
2011.  An  Investigation  of  Tax Compliance  Intention:  A  Theory  of Planned Behavior Approach. European  Journal  of  Economics, Finance and Administrative Sciences. 28 (1). p  180-188 [online].
Boediono,  G.  Tegoeh,  R.  Sitawati  dan  S.
Harjanto.  2018.  Analisis  Pengaruh
Sosialisasi Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi.  JPEB  Jurnal  Penelitian Ekonomi  dan  Bisnis.  3  (1).  p  22-38
[online].
Cahyani,  L.P.  Gita  dan  N.  Noviari.  2019.
Pengaruh  Tarif  Pajak,  Pemahaman Perpajakan,  dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM. E-Jurnal Akuntansi
Universitas  Udayana.  26  (3).  p 1885-1911  [online].
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2020.  Laporan Kinerja  Direktorat  Jenderal  Pajak 2019.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pajak.
Fadilah  dan  I.  Panjaitan.  2016.  Pengaruh
Keadilan Pajak dan Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel
Moderating  (Survei  Pada  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  di  Wilayah Jakarta  Pusat).  Media  Akuntansi Perpajakan. 1 (2). p 14-28 [online].
Hai,  O.  Teik  dan  L.M.  See.  2011.
Behavioral  Intention  of  Tax  Non- Compliance among Sole- Proprietors in Malaysia.
International  Journal  of  Business and  Social  Science.  2  (6).  p  142- 152 [online].
Ibrahim,  E.  Cahaya  dan  R.A. Arum. 2018. Kepatuhan  Sukarela  Wajib  Pajak Dalam  Pelakasanaan  Tax  Amnesty pada Kantor Pelayanan  Pajak (KPP)  Pratama  Makassar  Utara. Jurnal  Administrasi  Negara.  24  (2). p 89-100  [online].
Lazuardini,  E.  Rahmawati,  J.  Susyanti  dan A.A.  Priyono.  2018.  Pengaruh Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,
Tarif  Pajak  dan  Sanksi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
UMKM  (Studi  Pada  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Yang  Terdaftar  Di KPP  Pratama  Malang  Selatan).  E- JRM Jurnal Ilmiah Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas  Islam  Malang.  7  (1).  p 25-34  [online].
Mardiasmo.  2016.  Perpajakan  Edisi  Revisi Tahun  2016.  Yogyakarta:  Penerbit Andi.
Muhamad,  M.  Setiawati,  M.  Asnawi  dan B.J.C.  Pangayow.  2019.  Pengaruh Sosialisasi  Perpajakan,  Tarif  Pajak, Sanksi  Perpajakan,  dan  Kesadaran Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Pelaporan  SPT  Tahunan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Empiris Pada  KPP  Pratama  Jayapura). Jurnal  Akuntansi  &  Keuangan Daerah. 14 (1). p 69-86  [online].
Mustofa,  F.  Achmad,  Kertahadi  dan  M. Maulinarhadi.
2016. Pengaruh Pemahaman  Peraturan  Perpajakan, Tarif  Pajak  dan  Asas  Keadilan
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Studi  pada  Wajib  Pajak  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  yang
Berada  di  Wilayah  Kerja  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Batu Setelah  Diberlakukannya  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013).  Jurnal  Perpajakan  (JEJAK). 8 (1). p 1-7 [online].
Nababan,  Priyance  dan  S.  Dwimulyani.
2019.  Pengaruh  Sosialisasi  Pajak, Pelayanan  Fiskus  dan  Sanksi  Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Dengan Kepatuhan  Wajib  Pajak  Sebagai Variabel Intervening. Prosiding Seminar Nasional Pakar Universitas  Trisakti.  2  (2).  p 2.47.1-2.47.11  [online]. Puspita, Erna. 2016. Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Kota  Kediri  Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening.  Jurnal  Akuntansi  & Ekonomi  FE  UN  PGRI  Kediri.  1 (1). p 1-8 [online]. Ramadiansyah,  Dimas,  N.  Sudjana  dan Dwiatmanto. 2014. Analisis Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam Memenuhi  Kewajiban  Membayar Pajak  (Studi  Kasus  Pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari).  Jurnal  e-perpajakan.  1 (1). p 1-7 [online]. Sari,  E.  Permata  dan  Y.  Mangoting.  2014. Pengaruh Keadilan dan Komunikasi  Terhadap  Kepatuhan Sukarela Melalui Kepercayaan Sebagai  Variabel  Intervening.  Tax
&  Accounting  Review.  4  (1).  p  1- 14 [online]
Sariani,  Putu,  M.A  Wahyuni  dan  N.L.G.E.
Sulindawati. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan,
Diskriminasi,  dan  Biaya  Kepatuhan Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak (Tax  Evasion)  Pada  KPP  Pratama Singaraja.  JIMAT  (Jurnal  Ilmiah Mahasiswa  Akuntansi)  Undiksha.  6 (3). p 1-11 [online].
Siahaan,  F.O.P.  2012.  The  Influence  of Tax  Fairness  and  Communication on  Voluntary  Compliance:  Trust  as an Intervening Variable.
International  Journal  of  Business and  Social  Science.  3  (21).  p  191- 198 [online].
Suhartini,  Dini.  2015.  Pengaruh  Keadilan Sistem Perpajakan  dan  Sanksi
Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Badan  Dengan  Motivasi
Sebagai Variabel Intervening
(Kajian  Empiris  di  KPP  Madya
Kota  Pekanbaru).  JOM  FEKON.  2 (1). p 1-16 [online]. Tawas,  V.B.  Josua,  A.T.  Poputra  dan  R. Lambey. 2016. Pengaruh Sosialisasi  Perpajakan,  Tarif  Pajak, dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap
Kepatuhan  Pelaporan SPT Tahunan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi Kasus  Pada  KPP  Pratama Bitung). Jurnal  EMBA.  4  (4).  p  912-921 [online].
Wardani,  D.  Kusuma  dan  E.  Wati.  2018. Pengaruh Sosialisasi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dengan  Pengetahuan  Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Jurnal  Nominal.  7  (1).  p  33-54 [online].
Warouw,  J.Z.  Sabhatini,  J.J.  Sondakh  dan S.K.  Walandouw.  2015.  Pengaruh Sosialisasi  Perpajakan  dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Pelaporan  SPT  Tahunan  Wajib Pajak  Badan  (Studi  Kasus  Pada KPP  Pratama  Manado  dan  KPP Pratama  Bitung).  Jurnal  EMBA.  3 (4). p 585-592  [online].
Winerungan,  O.  Lidya.  2013.  Sosialisasi
Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus  dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  WPOP  di KPP Manado dan  KPP  Bitung.  Jurnal  EMBA.  1
(3). p 960-970  [online].
Yusro,  H.  Wachidatul dan Kiswanto. 2014.
Pengaruh  Tarif  Pajak,  Mekanisme
Pembayaran  Pajak  dan  Kesadaran
Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di Kabupaten Jepara. AAJ Accounting  Analysis  Journal.  3  (4). p 429-436  [online].