Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 78 – 96

## Legalitas Penggunaan Konsep Cyber Notary Dalam Prakteknya Di Indonesia
Fauzan Aziman Alhamidy azimanfzn@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Indonesia FX Arsin Lukman fx_arsin@yahoo.com
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Naskah Diterima :  8 April 2023 Naskah Revisi : 15 Juni 2023 Naskah Diterbitkan : 30 Juni 2023

## Abstract
As  technology  develops  in  Indonesia,  electronic  signatures  are  often  used  as evidence in entering into agreements or transactions in Indonesia. Technological developments from time to time have experienced these changes occur in various aspects  of  human  life.  Advances  in  technology  have  increased  innovation  to facilitate mobility in life. Legal practitioners, especially notaries, take advantage of  technological  developments  to  sign  a  deed.  With  the  development  of  this technology, the concept of cyber notary was created, namely a concept that utilizes technological advances in carrying out the duties and authority of a notary. In the Notary  Office  Law  No.  2  of  2014,  notaries  are  permitted  to  certify  through electronic documents. Thus the opportunity to make the Cyber Notary concept no longer collide because there is already a law that regulates it. This writing uses the Normative  Juridical  method,  namely  library  research  that  describes  secondary data, namely primary legal materials in the form of laws and regulations secondary legal materials such as books and scientific papers related to research topics. The scope of this research is the legality of using the cyber notary concept in Indonesia. This study aims to discuss, investigate, and present issues related to the legality of the Cyber Notary concept in Indonesia.

## Keywords: Cyber Notary, electronic documents, technological developments

## Abstrak
Seiring  perkembangan  teknologi  di  Indonesia  tanda  tangan  elektronik  sering digunakan  sebagai  pembuktian  dalam  melakukan  perjanjian  atau  transaksi  di Indonesia.  Perkembangan  teknologi  dari  waktu  ke  waktu  telah  mengalami perubahan tersebut terjadi di berbagai aspek hidup manusia. Kemajuan teknologi telah  meningkatkan  inovasi  untuk  mempermudah  mobilitas  dalam  kehidupan. Para praktisi hukum, khususnya notaris memanfaatkan perkembangan teknologi untuk  menandatangani  sebuah  akta.  Dengan  adanya  perkembangan  teknologi tersebut maka terciptalah konsep cyber notary yaitu konsep yang memanfaatkan kemajuan  teknologi  dalam  menjalankan  tugas-tugas  dan  kewenangan  notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Notaris diizinkan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 78 – 96
untuk  melakukan  sertifikasi  melalui  dokumen  elektronik.  Dengan  demikian peluang untuk menjadikan konsep Cyber Notary tidak lagi terbentur karena sudah ada  Undang-Undang  yang  mengaturnya.  Penulisan  ini  menggunakan  metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menguraikan data sekunder, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan bahan hukum sekunder  seperti  buku-buku  dan  karya  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  topik penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu legalitas dalam penggunaan konsep cyber  notary di  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas, menyelidiki,dan  menyajikan  masalah  yang  berkaitan  dengan  legalitas  konsep Cyber Notary di Indonesia.
Kata Kunci: Cyber Notary, dokumen elektronik, perkembangan teknologi

## I. PENDAHULUAN
Kemajuan  dan  perkembangan  teknologi  pada  akhirnya  akan  mengubah tatanan  organisasi  dan  hubungan  sosial  kemasyarakatan  karena berkembanganya  teknologi  digital  telah  mengakibatkan  terjadinya keterpaduan ataupun konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi, media  dan  telekomunikasi. 1 Semakin  berkembangnya  teknologi  informasi dan komunikasi, telah mengakibatkan semakin banyaknya pula aneka jasa- jasa (features) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk  teknologi  informasi  yang  mampu  mengintegrasikan  semua media  informasi. 2 Secara  umum  ialah  kebutuhan  manusia  untuk mendapatkan  perlindungan  hukum  terhadap  setiap  transaksi  yang dilakukannya  melalui  media  elektronik.  Notaris  adalah  salah  satu  profesi hukum  yang  maju  pesat  dalam  20  tahun  kebelakang  ini,  seiring  dengan keharusan  legalitas  formal  dalam  berbagai  aspek  hubungan  hukum  dalam masyarakat,  baik  status  pribadi,  hubungan  hukum  antar  pribadi,  pribadi dengan  negara  dan  seterusnya  yang  bersifat  keperdataan.  Notaris  bekerja
1 Dikdik  M.  Arif  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Cyber  Law,  Aspek  Hukum  Teknologi  Informasi ,
(Bandung: Refika Aditama, 2009), Cet. ke 2, hlm.122.
2 Arrianto  Mukti  Wibowo, Kerangka  Hukum  Digital  Signature  dalam  Electronic  Commerce ,  1999, hlm. 3
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 78 – 96
sesuai dengan kaidah hukum dan etika yang mendasari kewenangannya dan dapat dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. 3
Konsep Cyber  Notary atau e-notary bagi  notaris  di  Indonesia  bukan merupakan  sesuatu  yang  asing,  sejak  tahun  1995  telah  ada  wacana  untuk mengembangkan  konsep Cyber  Notary di  Indonesia. 4 Konsep  ini  lahir dikarenakan  berkembangnya  teknologi-teknologi  baru  yang  dapat mempengaruhi  pekerjaan  notaris  terutama  dalam  hal  efisiensi  waktu. Teknologi tersebut diantaranya adalah video teleconference dan tanda tangan elektronik  ( digital  signature ).  Pada  saat  ini  terdapat  dua  definisi  terkait penyelenggaraan Cyber Notary . Pertama, Cyber Notary dalam menjalankan tugasnya  mengaplikasikan  full  media  elektronik  selama  pembuatan  akta. Artinya antara notaris, penghadap, dan saksi tidak berada pada tempat yang sama di waktu yang sama. Definisi ini mengacu pada kata cyber yang berarti maya  (para  pihak  tidak  benar-benar  bertemu  melainkan  bertemu  melalui dunia  maya  atau  internet).  Kedua, Cyber  Notary dalam  menjalankan tugasnya  mengaplikasikan  media  elektronik,  namun  tetap  berada  pada tempat  yang  sama  dan  waktu  yang  sama,  hanya  saja  selama  proses pembuatan akta tidak menggunakan perangkat konvensional seperti kertas, pulpen, dan pensil. 5
Menurut Edmon Makarim istilah cyber notary dipopulerkan oleh ahli hukum yang  mewarisi  hukum common  law .  Istilah cyber  notary muncul  dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris  disebutkan  bahwa  “yang  dimaksud  dengan  kewenangan  lain  yang diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  antara  lain  kewenangan mensertifikasi  transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik  ( cyber  notary ),
3 Suparman  Marzuki, Etika  dan  Kode  Etik  Profesi  Hukum ,  Cetakan  Pertama,  (Yogyakarta:  FH  UII Press, 2007), hlm. 223
4 Irma  Devita, Cyber Notary  Sebatas Gagasan  atau  masa  depan , http://irmadevita.com/2019/cyber- notary-sebatas-gagasan-atau-masa-depan/ diakses pada tanggal 26 Januari 2023
5 Ibid.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 78 – 96
membuat ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. 6 Menurut Emma, cyber notary berasal dari kata cyber dan notary . Cyber berasal dari kata cybernetic dalam  Kamus  Inggris  Indonesia  berarti  sibermetika  Siber  dalam  KBBI diartikan  sebagai  sistem  komputer  dan  informasi,  dunia  maya  dan berhubungan  dengan  internet.  sedangkan  notary  dalam  bahasa  belanda disebut  “van  notaris”  dan  dalam  Bahasa  Indonesia  disebut  Notaris  yang berkedudukan  sebagai  pejabat  publik  yang  diberikan  wewenang  oleh Undang-Undang  untuk  membuat  akta  dan  menjalankan  kewenangan lainnya. 7
Berdasakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan Notaris juga  dipahami  sebagai  pihak ketiga  yang  terpercaya.  Jasa  seorang  Notaris telah  menjadi  kebutuhan  masyarakat,  tidak  hanya  dalam  pembuatan  akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan. 8
Pada pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Alat bukti yang dibuat oleh  Notaris  berada  dalam  tatanan  hukum  perdata.  Notaris  membuat  alat bukti dengan adanya permintaan dari para pihak, tanpa adanya permintaan Notaris tidak berwenang membuat alat bukti atau biasa juga disebut dengan akta. Notaris membuatkan akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan di hadapan Notaris, dan selanjutnya  Notaris membingkainya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap
6 Edmon Makarim, Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia , Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 41 No. 3, September 2011.
7 Emma Nurita, Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran , (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 4.
8 Edmon  Makarim, Notaris  Dan  Transaksi  Elektronik  Kajian  Hukum  Tentang  Cybernotary  Atau Elektronik Notary , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm. 6.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 78 – 96
berpijak pada  aturan hukum yang berkaitan  dengan  tindakan  hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. 9
Teknologi  yang  berkembang  pada  saat  ini  mampu  melampaui  jarak  dan waktu  untuk  melakukan  transaksi  konvensional.  Para  pihak  yang  pada awalnya harus melakukan transaksi dengan bertemu langsung kini dengan adanya perkembangan teknologi seperti telepon, e-mail , dan aplikasi pesan singkat  membuat  para  pihak  dapat  mempercepat  proses  komunikasi  dan transaksi. Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum  tentu  tidak  dapat  lepas  dari  kemajuan  teknologi  sebagai perkembangan di masyarakat.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  legalitas  penerapan  konsep Cyber  Notary berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana pengaturan hukum dan praktik konsep Cyber Notary dalam akta Notaris di Indonesia?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yang  mengacu  pada perspektif  hukum  yuridis  normatif.  Secara  definisi  yuridis  normatif merupakan  bentuk  metode  dengan  melihat  sistem  normatif  secara  otonom dalam  memahami  kondisi  masyarakat.  Jenis  penelitian  yang  dipergunakan dalam  penelitian  dari  sudut  sifatnya  adalah  penelitian  yuridis  normatif.
9 Wawan Tunggal Alam, Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari , (Jakarta: Milenia Populer, 2001), hlm. 24.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 78 – 96
Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. 10
Adapun sumber bahan hukumnya menggunakan: 1) sumber hukum primer, sebagai rujukan utama dalam bentuk konstitusi negara dan perundangan di Indonesia;  2)  sumber  hukum  sekunder,  sebagai  penjelasan  dari  sumber hukum  primer,  seperti  hasil  penelitian,  abstraksi,  kamus  hukum,  jurnal, keputusan  pengadilan,  dan  buku  hukum  lainnya;  dan  3)  sumber  hukum tersier,  sebagai  sumber  dengan  petunjuk  dan  penjelasan  tentang  sumber hukum  primer  dan  sekunder.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif-deskriptif dengan  menyajikan  gambaran  dan  pernyataan  dari  analisis  penelitian terhadap obyek yang sedang dikaji. Teknik pengumpulannya bersifat studi pustaka  dengan  mengambil  sumber  tertulis.  Ini  juga  bisa  disebut  analisis yuridis kualitatif sebagai perolehan informasi yang berasal dari perundangan dan tulisan di bidang hukum intelektual dan hukum kenotariatan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Legalitas Penerapan Konsep Cyber Notary
Notaris merupakan suatu jabatan yang diberikan kewenangan oleh negara untuk  menjalankan  sebagian  tugas  dan  fungsi  pemerintah  untuk menjalankan  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  dalam hal ini notaris diberikan kewenangan untuk membuat alat bukti berupa akta autentik, yang karakteristiknya juga sesuai dengan karakteristik atau ciri-ciri  dari  suatu  profesi.  Notaris  tidak  dapat  memisahkan  antara menjalankan jabatan dan menjalankan  profesinya, mengingat kewenangan  utama  notaris  adalah  membuat  akta  autentik  dan kewenangan lainnya. 11
10 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14
11 Ghansman Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia , (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 98
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 78 – 96
Menurut  Emma  Nurita,  konsep cyber  notary untuk  sementara  dapat dimaknai  sebagai  notaris  yang  menjalankan  tugas  atau  kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas  dan  fungsi  notaris,  khususnya  dalam  pembuatan  akta. 12 Perlu dibedakan  definisi Cyber  Notary dengan  Notaris  yang  menggunakan teknologi Cyber .  Ketika  seorang  Notaris  menggunakan  sarana teleconference bagi para pemegang saham yang berhalangan hadir secara langsung  maka  Notaris  tersebut  ialah  Notaris  pengguna Cyber (NPC) karena surat kuasa dan penerima kuasa masih tetap harus diperlihatkan dan hadir dihadapan Notaris tersebut. Cyber Notary adalah Notaris yang dapat mensertifikasi sebuah dokumen secara elektronik. Jadi ada system yang  diakui  sebagai  sarana  persertifikasian  atau  peng-akta-an  secara digital. 13 Cyber  Notary mempunyai  tanda  tangan  elektronik  ataupun tanda  tangan  digital.  Tanda  tangan  elektronik  berbeda  dengan  tanda taangan  digital.  Tanda  tangan  digital  adalah  Sebagian  kecil  dari pengertian tanda tangan elektronik. 14
Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris  mempunyai  kewenangan  lain  yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat  (3)  UUJN  yang  dimaksud  dengan  kewenangan  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ( cyber notary ), membuat akta ikrar  wakaf,  dan  hipotek  pesawat  terbang.  Dengan  demikian  konsep cyber notary telah diusungkan oleh pembentuk Undang-Undang.
12 Emma  Nurita ,  Cyber  Notary,  Pemahaman  Awal  dalam  Konsep  Pemikiran ,  Bandung:  Refika Aditama, 2012, hlm. xii
13 Freddy Harris dan Leny Helena, Notaris di Indonesia , Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja, 2017, hlm. 202 14 Ibid .
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 78 – 96
Konsep Cyber  Notary adalah  konsep  yang  mengadopsi  penggunaan dunia maya oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Konsep  ini  banyak  digunakan  oleh  negara  yang  menganut  system Common  Law dikarenakan  system  hukum  kenotariatan  dalam  negara tersebut  memungkinkan  untuk  penerapan Cyber  Notary secara  luas.
Notaris pada negara common law dikenal sebagai notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta harus  diatur  oleh  undang-undang  seperti  dalam  sistim civil  law .  Tugas notaris  publik  lebih  banyak  menjalankan  proses  administratif  yaitu memberikan cap atau segel pada suatu perjanjian. Nilai cap atau segel itu sama dengan tanda tangan para pihak yang tidak diterima oleh pengadilan common law sebagai bukti mengenai fakta yang tertulis dalam dokumen itu, fakta itu harus dibuktikan dengan jalan biasa. 15
Ketentuan  pasal  1  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 memberikan  pengertian  mengenai  dokumen  elektronik  yaitu  setiap informasi  elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,  diterima, disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal  atau sejenisnya  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan  dan  didengar  melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,  atau  simbol  yang  mempunyai  makna  dan  dapat  dipahami  oleh orang yang mempu memahaminya. Dokumen elektronik dapat dijadikan alat  bukti  yang  sah.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  5  ayat  (1)  UU  ITE. Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada notaris yaitu untuk  mensertifikasi  transaksi  yang  menggunakan cyber  notary ,  maka hasil print out dari sertifikasi tersebut dapat juga dikategorikan ke dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik tersebut juga harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1868 KUHPerdata mengenai keotentikan akta
15 Than Tong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris , (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hlm. 623
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 78 – 96
yang menyatakan bahwa akta otentik adalah bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang  dan  dibuat  dihadapan  pegawai-pegawai  umum  yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.
Pasal  6  UU  ITE  telah  menentukan  bahwa  syarat  atau  unsur  agar  suatu informasi  dapat  disetarakan  secara  fungsional  dengan  informasi  yang tertulis di atas kertas, yakni sepanjang informasi yang tercantum di dalam elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat  dipertanggungjawabkan  sehingga  menerangkan  suatu  keadaan. Jadi dapat dikatakan keberadaan cyber notary dapat dipersamakan atau disetarakan  dengan  bukti  tulisan,  baik  sebagai  surat,  akta  di  bawah tangan, maupun akta autentik.
Perihal  persamaan  atau  kesetaraan  tersebut  dikenal  dengan  istilah kesetaraan  fungsional  ( functional  equivalent  approach ),  yakni mempersamakan  secara  fungsional  bahwa  suatu  informasi  elektronik adalah sama dengan bukti tulisan jika memenuhi setidaknya tiga dasar, yakni: 16
1. Informasi  tersebut  dianggap  tertulis  jika  ia  dapat  disimpan  dan ditemukan kembali;
2. Informasi tersebut dianggap asli jika yang disimpan dan ditemukan serta  dibaca  kembali  tidak  berubah  substansinya,  atau  dengan  kata lain terjamin keautentikan dan integritasnya; dan
3. Informasi  tersebut  dianggap  bertanda  tangan  apabila  terdapat informasi  yang  menjelaskan  adanya  suatu  subjek  hukum  yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat sistem autentikasi yang reliable (yang  dapat  dipercaya)  menjelaskan  identitas  dan  otorisasi ataupun verifikasi dari pihak tertentu.
Tiga  dasar  persamaan  informasi  elektronik  adalah  sama  dengan  bukti tulisan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang  menyatakan  bahwa  “Ketentuan  mengenai  informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk  tertulis  dan  surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  Undang-
16 Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik , hlm. 32
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 78 – 96
Undang harus dibuat dalam bentuk akta Notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Kata otentik dalam Pasal 1867 KUHPerdata adalah pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau tilisan dibawah tangan.
Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan  hukum  tetap.  Sebuah  akta  otentik  merupakan  dokumen  yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna disini berarti hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar,  kecuali  ada  akta  lain  yang  dapat  membuktikan  isi  akta  pertama tersebut salah. Oleh karena itu pembuatan sebuah akta otentik menjadi sesuatu yang penting. Memiliki akta otentik berarti kita memiliki bukti atau landasan yang kuat di mata hukum. 17
Cyber  notary seharusnya  dapat  diterapkan  di  Indonesia  karena  telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris,  namun  sayangnya  belum  ada  pengaturan  lebih  lanjut.  Karena tidak  adanya  peraturan  yang  mengatur Cyber  Notary ini  akibatnya menghambat  perkembangan  profesi  kenotariatan  dalam  melayani kebutuhan masyarakat. Pelayanan hukum jasa kenotariatan berdasarkan pelayanan  konsep cyber  notary memerlukan  landasan  hukum/payung hukum  yang  jelas  agar  dapat  dijadikan  rujukan  bagi  seorang  Notaris dalam menjalankan kewenangannya serta pemberian pelayanan kepada masyarakat  umum,  sehingga  pelayanan  pembuatan  akta  Notaris  yang berdasarkan cyber notary di masa pandemi Covid 19 memiliki jaminan kepastian hukum bagi para Notaris.
17 Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, dan Muhammad Zuhdi Lubis, Profesi Notaris dan Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum) Buku 2 , (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 55-56
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 78 – 96

## B. Pengaturan Hukum dan Praktik Konsep Cyber Notary Dalam Akta Notaris di Indonesia.
Dalam  rangka  menegakan  hukum,  Notaris  mempunyai  tugas  untuk melayani masyarakat demi kepentingan masyarakat secara umum. Oleh karenanya Notaris memiliki tanggung jawab secara professional terhadap amanah  yang dimilikinya.  Tanggung  jawab  dan  etika  profesi  berkaitan erat  dengan  integritas  dan  moral,  apabila  tidak  memiliki  integritas  dan moral yang baik maka seorang Notaris tidak dapat diharapkan memiliki tanggung  jawab  serta  etika  profesi  yang  baik.  Profesi  muncul  sebagai hasil  dari  interaksi  di  antara  sesama  anggota  masyarakat  yang  lahir, dikembangkan  maupun  diciptakan  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Secara teoritis  dan  teknis  profesi  Notaris  harus  memiliki  etika  serta  tanggung jawab profesi, oleh karena itu seorang notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. 18
Seiring perkembangan teknologi dan perkembangan transaksi elektronik dalam masyarakat semakin pesat, Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya  sebagai  pejabat  umum  tidak  lepas  dari  perkembangan teknologi  sebagai  perkembangan  yang  ada  di  masyarakat.  Terkait  hal tersebut konsep Cyber Notary di Indonesia adalah keniscayaan dan akan terjadi di Indonesia. Pihak pemerintah sedang mempersiapkan perangkat peraturan dan juga teknis prasarana yag dibutuhkan untuk terlaksananya Cyber  Notary . 19 Penggunaan  teknologi  informasi  oleh  notaris  dalam melaksanakan  jabatannya  bukanlah  hal  baru.  Beberapa  pekerjaan  yang berhubungan  dengan  notaris  telah  mengalami  transisi  dari  metode konvensional  ke  arah  penggunaan  teknologi  informasi,  sebagai  contoh pendaftaran  fidusia  online,  pendaftaran  hak  tanggungan  secara elektronik,  pendaftaran  badan  hukum  dan  badan  usaha  secara  online, kewajiban  mengenai beneficial  owner terhadap  perusahaan  didirikan,
18 Junita  Faulina,  Abdul  Halim  Barkatullah,  Djoni  S  Gozali, Kedudukan  Hukum  Akta  Notaris  yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia , Notary Law Jurnal, FH Universitas Lambung Mangkurat: Banjarmasin, Volume 1 Issue 3, July 2022: pp. 247- 262
19 Ibid, hlm. 201
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 78 – 96
sampai dengan memahami maksud dan tujuan usaha yang didirikannya agar  selaras  dengan  perizinannya  melalui online  system  submission
(OSS).
Notaris  di  Indonesia  menggunakan  sistem civil  law yang  memandang bahwa  akta  yang  dibuat  oleh  dan  dihadapan  notaris  adalah  akta  yang otentik.  Akta  otentik  berdasarkan  pasal  1867  KUHPerdata  merupakan alat bukti yang sempurna. Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi  persyaratan  perundang-undangan  terutama  Pasal  1868 KUHPerdata.  Berdasarkan  pengertian  akta  otentik  pada  Pasal  1868 KUHPerdata maka ada 3 syarat akta otentik, yaitu:
a. Dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang, maksudnya  adalah  pembuatannya  harus  memenuhi  ketentuan undang-undang.
b. Keharusan  pembuatannya  di  hadapan  atau  oleh  pejabat  umum, maksud dari pembuatan di hadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan pembuatan oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain sebagainya  mis:  risalah  rapat.  Untuk  akta  yang  dibuat  oleh  notaris dikenal  sebagai  akta relaas ,  sedangkan  akta  yang  dibuat  dihadapan notaris disebut juga akta partie
c. Pejabat  harus  memiliki  kewenangan  di  tempat  akta  tersebut  dibuat, maksud dari berwenang disini menyangkut 3 hal, yaitu:
1. jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya
2. hari dan tanggal pembuatan akta, dan
3. tempat akta dibuat
Profesi  Notaris Cyber  Notary memiliki  fungsi  utama  yaitu  untuk melakukan  sertifikasi  dan  autentifikasi  dalam  lalu  linstas  transaksi elektronik.  Sertifikasi  itu  sendiri  memiliki  pengertian  bahwa  notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai Certification Authority (trusted  third  party) sehingga  notaris  dapat  mengeluarkan  digital certificate kepada para pihak yang berkepentingan. Lain halnya dengan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 78 – 96
fungsi  autentifikasi  yang  berkaitan  dengan  aspek  hukum  yang  harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik. 20
Cyber Notary itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi  bagi  para  notaris  untuk  membuat  akta  otentik  dalam  dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Misalnya: penandatanganan  akta  secara  elektronik  dan  Rapat  Umum  Pemegang Saham secara telekonference. 21 Hal ini bertujuan untuk mempermudah para  pihak  yang  tinggalnya  berjauhan,  sehingga  dengan  adanya  cyber notary, jarak tidak menjadi masalah lagi.
Jika dilihat Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  menyatakan  bahwa  dalam  menjalankan jabatannya  Notaris  berkewajiban  membacakan  akta  dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Berdasarkan rumusan Pasal tersebut jelas disyaratkan adanya pertemuan secara langsung, sedangkan konsep Cyber Notary memuat konsep bahwa pertemuan secara fisik tidak mutlak adanya karena fungsinya digantikan oleh video teleconference . Peran notaris dituntut untuk bisa  turut serta dalam perkembangan teknologi informasi karena di dalam suatu transaksi elektronik sangat dimungkinkan adanya campur tangan notaris sebagai pihak  ketiga  yang  dipercaya  seperti  peran  notaris  dalam  transaksi konvensional.
Sertifikasi yang dilakukan oleh notaris selanjutnya disebut akta otentik seperti  yang  tertuang  pada  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
20 Zainatun Rossalina, et.al, “ Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik ”, Malang: FH Universitas Brawijaya 21 Emma Nurita, Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran , Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 53.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 78 – 96
tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  ini  atau berdasarkan  undang-undang  lainnya.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  7 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  menyatakan bahwa Akta  Notaris  yang  selanjutnya  disebut  akta  adalah  akta  otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
Akta  Notaris  menjadi  akta  otentik  apabila  memenuhi  persyaratan perundang-undangan  terutama  Pasal  1868  KUHPerdata,  yaitu  ada  3 (tiga) syarat akta otentik, yaitu:
1. akta  harus  dibuat  dalam  bentuk  dan  tata  cara  yang  ditentukan  oleh undang-undang;
2. akta yang dibuat oleh ( door ) atau dihadapan ( ten overstaan ) seorang pejabat umum;
3. pejabat harus berwenang membuat akta itu.
Selain  ukuran  mengenai  keotentikan  akta  sebagaimana  termuat  dalam Pasal 1868 KUHPerdata, terdapat sanksi perdata yang berdampak pada akta jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal tertentu, yaitu akta  Notaris  akan  mempunyai  kekuatan  sebagaimana  akta  dibawah tangan atau dengan kata lain akta tersebut telah hilang keotentisannya.
Kepastian  hukum  merupakan  aspek  penting  dan  hal  utama  dalam pelaksanaan  suatu  perbuatan dan  hubungan hukum.  Dalam  pembuatan akta autentik oleh Notaris, kepastian hukum merupakan hal utama yang harus  dijamin  kepastiannya.  Tujuannya  adalah  untuk  memberikan perlindungan  hukum  kepada  para  pihak  yang  berkepentingan  dalam pembuatan  suatu  akta  autentik  yang  dilakukan  oleh  seorang  Notaris. 22
Setiap  produk  dan  dokumen  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  seorang notaris  harus  terjamin  kepastian  hukumnya.  Ketentuan  dan  kepastian
22 Edmon, Notaris… , hlm. 133
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 78 – 96
hukum  yang  harus  termuat  dalam  suatu  dokumen  hukum  ini  lah  yang menjadi  perdebatan  dan  kebutuhan  para  notaris,  apabila  ingin memanfaatkan dan melaksanakan konsep cyber notary . Kepastian hukum merupakan suatu ukuran untuk legalitas dari suatu produk hukum. Dalam penjelasan  di  dalam  Pasal  15  ayat  (3)  UUJN  telah  menyebutkan kewenangan apa saja  yang dimiliki oleh notaris termasuk kewenangan dalam  mensertifikasi  transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik. Meskipun telah disebutkan di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN mengenai konsep cyber notary , namun tidak ada penjelasan secara rinci yang menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan dan konsekuensi apa yang dapat berpotensi terjadi.
Notaris  dalam  menjalankan  kewenangannya  harus  mengedepankan prinsip  kehati-hatian,  hal  ini  dikarenakan  dokumen  hukum  yang dikeluarkan oleh seorang notaris harus memiliki beban pembuktian yang sah  dan  diakui  sebagai  alat  bukti  hukum.  Notaris  yang  telah memanfaatkan fasilitas dari kemajuan teknologi dan sistem informasi ini dikenal dengan notaris yang modern. Hukum harus mampu beradaptasi dalam perkembangan dan kemajuan zaman, oleh karena itu pemerintah indonesia  juga  telah  merencanakan  pemanfaatan  dan  pengaturan mengenai konsep cyber notary ini dapat diatur secara rinci di indonesia guna  kemudahan dan efektifitas bagi notaris dalam menjalankan tugas dan  fungsinya.  Fungsi  dan  peran  notaris  dalam  memanfaatkan  konsep cyber notary sangat penting agar pelayanan yang dilakukan oleh notaris dapat menjadi lebih maksimal dan fleksibel.
Secara profesional, muatan dan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 15 UUJN  harus  mempertegas  dan  mengatur  mengenai  norma  dan  teknis penggunaan  dan  pemanfaatan  media  elektronik  ( cyber  notary )  dalam pembuatan akta notaris hingga dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh notaris.  Pada  faktanya,  pengaturan  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan dengan  sistem  informasi  dan  media  elektronik  telah  diatur  di  dalam
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 78 – 96
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Namun  muatan  dan  penjelasan  dalam  Undang-Undang tersebut  belum  mengatur  secara  eksplisit  terutama  apabila  dikaitkan dengan  fungsi  dan  kewenangan  yang  dimiliki  notaris.  Dalam perkembangan  ilmu  hukum,  konsep cyber  notary merupakan  konsep yang memudahkan dan memfasilitasi seorang notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menjadi strategis dan fleksibel.
Kepastian hukum dalam pelaksanaan konsep tersebut harus dapat dimuat dan  diatur  secara  jelas  dan  komprehensif  sehingga  kedepannya  tidak menimbulkan berbagai hal-hal yang dapat berpeluang menjadi kealpaan dan  menimbulkan  permasalahan  hukum. 23 Guna  menjamin  adanya kepastian  hukum  bagi  notaris  dalam  menjalankan  dan  memanfaatkan konsep cyber notary , maka diperlukan adanya indikator yang terukur dan dijamin  oleh  hukum.  Indikator  tersebut  merupakan  hal  penting  dalam mewujudkan dan menjamin bahwa dokumen dan akta yang dikeluarkan oleh  notaris  terjamin  keabsahan  dan  kepastian  hukumnya  serta  ke autentikannya sehingga menjadi akta yang sempurna dan meminimalisir kealpaan  yang  berpotensi  terjadi  serta  memfasilitasi  pelayanan  yang fleksibel dan efisien oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Kepastian hukum tersebut harus dimuat dan diatur di dalam ketentuan perundang- undangan,  berupa  peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang  Jabatan Notaris.
Bentuk kepastian hukum dari penerapan dan pemanfaatan konsep cyber notary dapat  dilihat  dari  adanya  atensi  pemerintah  dalam  hal memasukkan muatan konsep cyber notary di dalam rancangan Undang- Undang yang akan mengatur secara rinci mengenai tugas dan wewenang notaris dengan pemanfaatan cyber notary di Indonesia pada masa yang
23 Edmon Makarim, Modernisasi , hlm. 335
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 78 – 96
akan  datang. 24 Bentuk  kepastian  hukum  dalam  melaksanakan  konsep cyber  notary  adalah  dengan  diaturnya  secara  rinci  dalam  suatu perundang-undangan ataupun aturan pelaksana mengenai keabsahan dan kepastian dokumen hukum yang dibuat melalui konsep cyber notary agar dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum.
Suatu akta yang menerapkan prinsip cyber notary juga harus memenuhi syarat berdasarkan bentuk aktanya. Notaris wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 (berisi mengenai mengenai kerangka akta mulai dari awal akta, badan akta, dan penutup akta) serta Pasal 16 ayat (1)  huruf  b  UUJN  2014  (berisi  mengenai  kewajiban  notaris  dalam membuat  akta  menyimpan  Akta  dalam  bentuk  aslinya).  Bentuk  akta cyber  hanya  memenuhi  sebagian  ketentuan  karena,  hanya  memenuhi ketentuan  mengenai  kerangka  akta  namun  tidak  memenuhi  ketentuan Pasal  16  ayat  (1)  huruf  b  UUJN  2014  mengenai  pembuatan  akta  dan penyimpanan  minuta  akta  harus  dalam  bentuk  aslinya  yakni,  kertas, selain  itu  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  huruf  b  UU  ITE  2008, Akta  Notaris dikecualikan sebagai dokumen elektronik yang sah.

## IV. KESIMPULAN
Penyelenggaraan  jasa  Notaris  yang  memanfaatkan  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  melalui  konsep cyber  notary masih dipertanyakan  legalitasnya.  Berdasarkan  penjelasan  Pasal  15  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris konsep cyber notary telah diatur dan diakomodir akan tetapi berdasarkan Pasal 6 UU ITE konsep cyber  notary belum  dapat  diaplikasikan.  Penyelarasan  antara  Undang- Undang  Jabatan  Notaris  dengan  Undang-Undang  Informasi  Elektronik diperlukan agar dokumen elektronik yang dibuat oleh Notaris melalui konsep
24 Denny Fernaldi Chastra, Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris , Indonesian Notary Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 249
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 78 – 96
cyber notary dapat mempunyai legalitas dan memberikan kepastian hukum baik bagi notaris dan klien.
Di  Indonesia  konsep cyber  notary masih  belum  sepenuhnya  berjalan dikarenakan  belum  adanya  harmonisasi  antar  berbagai  peraturan  yang mengatur mengenai dokumen elektronik dan fungsi jabatan notaris. Namun Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  telah  mengatur  mengenai  Rapat Umum  Pemegang  Saham  secara  elektronik.  Hal  tersebut  juga  dipertegas dengan  pengaturan  POJK  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Rencana  dan Penyelenggaraan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Perusahaan  Terbuka sehingga dokumen elektronik yang menggunakan konsep cyber notary pada Rapat  Umum  Pemegang  Saham  elektronik  memiliki  legalitas  dan  payung hukum.  Jika  kedepannya  konsep  peraturan  terkait cyber  notary telah diharmonisasi  sebagai  contoh  UUJN  dan  UU  ITE  telah  disesuaikan  agar konsep cyber  notary dapat  dilaksanakan,  diperlukan  adanya  sistem  yang mengakomodir bahwa dokumen-dokumen elektronik yang berkaitan dengan notaris tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 78 – 96

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi , (Bandung: Refika Aditama, 2009 Edmon  Makarim, Notaris  Dan  Transaksi  Elektronik  Kajian  Hukum  Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary , )Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2014)
Emma  Nurita,  Cyber  Notary  Pemahaman  Awal  dalam  Konsep  Pemikiran, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
Ghansman  Anand, Karakteristik  Jabatan  Notaris  di  Indonesia ,  (Jakarta:
Prenadamedia Grup, 2018)
Habib  Adjie, Kebatalan  dan  Pembatalan  Akta  Notaris ,  (Bandung:  PT  Refika Aditama, 2011)
Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, dan Muhammad Zuhdi Lubis, Profesi Notaris dan Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum) Buku 2 , (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018) Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
Suparman  Marzuki, Etika  dan  Kode  Etik  Profesi  Hukum ,  Cetakan  Pertama,
(Yogyakarta: FH UII Press, 2007)
Than  Tong  Kie, Studi  Notariat  dan  Serba  Serbi  Praktek  Notaris ,  (Jakarta:  PT
Ichtiar Baru van Hoeve, 2007) Wawan  Tunggal  Alam, Hukum  Bicara  Kasus-Kasus  dalam  Kehidupan  Sehari- hari , (Jakarta: Milenia Populer, 2001).

## Jurnal
Denny  Fernaldi  Chastra, Kepastian  Hukum  Cyber  Notary  dalam  Kaidah Pembuatan  Akta  Autentik  oleh  Notaris  Berdasarkan  Undang-Undang Jabatan Notaris , Indonesian Notary Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 249 Edmon  Makarim, Modernisasi  Hukum  Notaris  Masa  Depan:  Kajian  Hukum Terhadap  Kemungkinan  Cyber  Notary  di  Indonesia ,  Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan, Vol. 41 No. 3, September 2011. Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali, Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia , Notary Law Jurnal, FH Universitas Lambung Mangkurat: Banjarmasin, Volume 1 Issue 3, July 2022: pp. 247- 262 Zainatun  Rossalina,  et.al,  “ Keabsahan  Akta  Notaris  Yang  Menggunakan  Cyber Notary Sebagai Akta Otentik ”, Malang: FH Universitas Brawijaya