## Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)

## Erik Dwi Prassetyo
Megister  Ilmu Syari’ah , UIN Sunan Kalijaga, Indonesia E-mail: dwierik1998 @gmail.com Info Artikel

## Abstract
Masuk:  2022-07-20
Diterima:  2022-08-10
Terbit:  2022-09-25 Keywords: Judge's Consideration;  Impact of Decision Number  106/PUU- XVIII/2020 Indonesia  is  a  state  of  law,  the  basic  law  for  all  laws  and regulations  in Indonesia  is the 1945 Constitution  of the Republic of  Indonesia.  In  an  effort  to  uphold  the  constitution  and  the principles of a democratic rule of law, the Constitutional Court has the  authority  to  examine  laws  on  the  1945 Constitution  of  the Republic of Indonesia. This study aims to knowing how the judges of  the  Constitutional  Court  considered  the  decision  Number 106/PUU-XVIII/2020  and to find out  the impact  of the decision. This study uses  a normative juridical approach with a descriptive analytical  method  which  will  explain  the  description  of  the analysis of the data that has been collected. Based on the results  of the research on Decision Number  106/PUU-XVIII/2020  it can be concluded  that  the  judges  of  the  Constitutional  Court  in  their consideration have not fully fulfilled the aspects of justice and legal expediency  and  are  more  inclined  to  original intent  and  do  not reflect  contextual  meaning.  Broadly  speaking,  there  are  four impacts  of  the  decision,  among  others,  the  existence  of  legal certainty,  closing the  opportunity  for re-testing,  the  government must  conduct research  on the use of marijuana, and determine the next policy in the hands of the House  of Representatives.

## Abstrak
Kata  kunci:
Pertimbangan  Hakim; Dampak Putusan  Nomor 106/PUU- XVIII/2020.
Corresponding  Author: Erik Dwi Prassetyo
E-mail: dwierik1998 @gmail.com
DOI: 10.38043/jah.v5i2.3735 Indonesia  merupakan  negara  hukum,  hukum  dasar  bagi seluruh peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  adalah UUD  NRI 1945.  Dalam  upaya  untuk  menegakkan  konstitusi  dan  prinsip negara  hukum  yang  demokratis,  maka  dibentuk  MK  yang berwenang  menguji  undang-undang  atas  UUD  NRI  1945.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana pertimbangan  hakim  MK  pada  putusan  Nomor  106/PUU- XVIII/2020  dan untuk  mengetahui  dampak dari adanya putusan tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis yang akan menjelaskan secara  deskripsi  analisis  terhadap  data-data  yang  telah dikumpulkan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  Putusan  Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim MK dalam  pertimbangannya  masih  belum  sepenuhnya  memenuhi aspek  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  serta  lebih  cenderung kepada  original  intent  dan  kurang  mencerminkan  contextual meaning.  Secara  garis  besar  terdapat  empat  dampak  putusan tersebut  antara  lain,  adanya  kepastian  hukum,  tertutupnya peluang  pengujian  kembali,  pemerintah  harus  melakukan
penelitian  pemanfaatan  ganja,  dan  penentuan  kebijakan selanjutnya ditangan DPR.

## I. Pendahuluan
Indonesia  merupakan negara hukum 1 yang  menganut sistem  demokrasi.  Pada bagian penjelasan UUD NRI  1945 diterangkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum ( rechtsstaat ) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka ( Machtsstaat ). 2 Ciri negara hukum Indonesia dapat terlihat dari adanya pengakuan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) berdasar atas ketentuan hukum yang berlaku, bukan  kemauan  seseorang  atau  golongan  yang  menjadi  dasar  kekuasaan. 3 Dalam konstitusi negara Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 4 Maksud dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan  oleh  pemerintah dan organ  kelengkapan negara terhadap rakyatnya harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. 5
Pada tahun 2001 Indonesia melakukan amandemen konstitusi ketiga. Perubahan ketiga  konstitusi  Indonesia  mengakibatkan  terbentuknya  lembaga  kekuasaan kehakiman baru yaitu Mahkamah Konstitusi. 6 Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu  Lembaga  tinggi  negara yang  memegang  kekuasaan  kehakiman  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia. 7 Peran  utama  dari  Mahkamah  Konstitusi  adalah menegakkan  konstitusi  dan  prinsip  negara  hukum  Indonesia  yang  demokratis. Kewenangan yang  dimiliki  oleh  Mahkamah Konstitusi  salah satunya adalah untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945.
Mahkamah  Konstitusi  dalam  perjalanannya mulai  awal  pembentukan  hingga sampai  saat  ini  telah  memutus  berbagai  macam  perkara  pengujian  peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Berbagai macam putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Respon masyarakat publik yang terjadi atas adanya suatu putusan perkara pengujian peraturan perundang-undangan selalu  terjadi pro  dan kontra. Salah satu putusan  perkara  pengujian  peraturan perundang-undangan yang  menuai  pro  dan kontra  adalah  putusan  Nomor  106/PUU-XVIII/2020. Putusan  tersebut  merupakan putusan  atas  perkara  pengujian  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang
1 Frengky  Andriawan  Lubis.  (2021).  Analisis  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam Menjatuhkan  Putusan  Pidana Terhadap  Pelaku  Usaha Toko  Obat  Tidak  Memiliki  Izin  Usaha Melakukan  Praktik  Kefarmasian (Studi  Putusan Nomor  102/Pid/2019/PT.Tjk.). Jurnal  Analisis Hukum, 4(1),  hal. 3. 2 Tengku  Erwinsyahbana.  (2012).  System  Hukum  Perkawinan  Pada  Negara  Hukum Berdasarkan Pancasila. Jurnal  Ilmu Hukum ,3(1),  hal. 19.
3 Haposan  Siallagan.  (2016).  Penerapan  Prinsip  Negara  Hukum  Di  Indonesia. Jurnal Sosiohumaniora ,18(2),  hal. 136.
4 Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
5 Nur  Asyiah.  (2016).  Eksistensi  Perlindungan  Hukum  Warga  Negara  Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara. Samudera Keadilan, 11(1), hal. 46.
6 Antoni  Putra.  (2018).  Dualisme  Pengujian  Peraturan  Perundang-Undangan. Jurnl Legislasi Indonesia ,15(2),  hal. 72.
7 Sugiono Margi & Maulida Khazanah. (2019). Kedudukan  Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara. RECHTEN:  Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia ,1(3),  hal. 25.
Narkotika terhadap UUD NRI 1945 yang pada pokok permohonannya terkait dengan pelegalan ganja medis.
Tanaman ganja merupakan salah satu  tumbuhan yang memiliki  keunikan serta menjadi perhatian khusus diberbagai belahan dunia. Ganja dianggap sebagai tanaman yang sangat merugikan, tanaman tersebut identik dengan predikat negatif pada pikiran manusia. Adanya doktrin negatif yang sedari dahulu diberikan dan pahami, tanpa kita sadari informasi tersebut bukan hanya menodai cara pandang kita terhadap ganja, tetapi juga telah menjelma menjadi suatu kebijakan internasional yang selalu  dibanggakan. Memusnahkan pohon ganja dan pengedaran ganja seolah-olah menjadi prestasi terbaik yang telah dilakukan. 8
Hampir seluruh negara dibelahan dunia ini melarang dan memberikan sanksi yang tegas  terhadap  penggunaan  tanaman  ganja.  Padahal  menurut  sejarah  dan  ilmu pengetahuan semenjak tahun 12.000 SM  sampai  pada tahun 1900-an, ganja dikenal sebagai pohon kehidupan karena manfaatnya. Serat yang terdapat pada tanaman ganja dijadikan sebagai pakaian dan kertas. 9 Sedangkan bijinya dimanfaatkan sebagai sumber protein dan minyak nabati, lalu bunga dan daunnya dimanfaatkan sebagai obat dan sarana rekreasi.
Negara Indonesia hingga saat ini  masih  berpandangan bahwa ganja merupakan suatu tanaman yang haram dan merugikan. Berdasarkan Lampiran 1 butir 8 Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika,  ganja masuk  dalam  narkotika golongan  satu.  Diterangkan  pada  Pasal  7  undang-undang  tersebut  bahwasanya narkotika  hanya  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 10 Tetapi Pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1)  huruf  a  diterngkan  Dalam  ketentuan  ini  yang  dimaksud  dengan  ”Narkotika Golongan  I”  adalah  Nar kotika  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk  tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi  sangat  tinggi  mengakibatkan ketergantungan, 11 dan  pada  Pasal  8  ayat  (1) diterangkan bahwa narkotika golongan satu dilarangan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. 12
Pada sebagian negara maju dan berkembang narkotika jenis ganja telah dilegalkan untuk  pengobatan medis  maupun dikonsumsi  dengan jumlah yang  sedikit.  Negara Tiongkok  contohnya,  ganja  pada  negara  tersebut  dilarang  dikonsumsi  untuk kepentingan  bersenang-senang,  tetapi  diperbolehkan  untuk  melakukan  kajian penelitian  resmi  mengenai  khasiat  medis  maupun  industry  tanaman  ganja  yang dilakukan oleh istansi atau swasta. Bahkan negara Tiongkong telah memiliki lebih dari 300 hak paten mengenai ganja medis atau industry. 13 Amerika Serikat tepatnya di kota New York, menjadi kota yang telah melegalkan ganja medis seperti pengobatan kanker,
8 Tim LGN. (2011). Hikayat Pohon Ganja. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 1.
9 Abel.  (1980). Marijuana:  The First 12,000 Years . Platinum Press, hal.5
10 Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
11 Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika.
12 Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
13 Dhira  Narayana. China  Memegang  Kendali  Lebih  Dari  300  Hak  Paten  Ganja  Medis  & Industri,  Berapa Banyak yang Indonesia Punya? .  http://www.lgn.or.id/china-memegang-kendali- lebih-dari300-hak-paten-ganja-medis-industri-berapa-banyak-yang-indonesia-punya.  diakses  2 Juli 2022
AIDS, dan penyakit kronis lainnya dengan mempertimbangkan anjuran dari dokter. 14 Sedangkan negara Asia yang  telah melegalkan  pemanfaatan ganja adalah Thailand. Thailand  merupakan  negara  Asia  yang  melegalkan  ganja  secara  bebas,  mulai pemanfaatan medis hingga dikonsumsi. Bahkan negara tersebut membagikan tanaman ganja kepada masyarakatnya. 15
Sebagaian masyarakat Indonesia telah berfikir tentang pemanfaatan tanaman ganja terhadap medis. Salah satu kelompok organisasi yang menekuni bidang tersebut yaitu LGN  (Lingkar  Ganja  Nusantara)  dalam  kegiatannya  mengkampanyekan  dan memberikan informasi mengenai manfaat ganja terhadap medis. Beberapa masyarakat Indonesia sendiri pernah memperaktekkan penggunaan tanaman ganja sebagai bahan medis  pengobata. Kasus Reyndhart Siahaan yang mengobati penyakitnya dan Fidelis seorang  suami  yang  menggunakan ganja untuk pengobatan istrinya  yang  berujung penahanan contohnya.
Baru-baru  ini  masyarakat  Indonesia  dihebohkan  dengan  seorang  ibu  yang membawa anaknya melakukan aksi  dengan  membawa poster  bertuliskan  meminta Mahkamah Konstitusi  untuk  melegalkan  ganja medis  untuk  pengobatan anaknya. Tetapi  pada  akhirnya  Mahkamah  Konstitusi  telah  memutuskan  untuk  menolak pemanfaatan ganja sebagai pengobatan medis atau dimanfaatkan dengan cara lainnya. Padahal dari beberapa penelitian dan kajian serta melihat negara lain yang melegalkan pemanfaatan ganja  medis,  dapat  ditarik  bahwa  pemerintah  Indonesia  juga  dapat melakukan hal  yang  sama  dengan negara lain  yang  telah  melegalkan  ganja medis. Tetapi pemerintah Indonesia sampai saat ini belum membuka mata dan melihat manfaat yang  diberikan  oleh  tanaman  ganja  sebagai  bahan  pengobatan  yang  dapat menyembuhkan atau meringankan penyakit-penyakit tertentu. Oleh  karena itu  atas dasar latar belakang diatas mengenai ganja medis maka penulis tertarik meneliti terkait dengan penolakan legalisasi  ganja medis  yang  tertuang dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.
Atas  uraian  diatas  mengenai  pandangan pemanfaatan ganja  untuk  pelayanan medis yang ternyata telah di implikasikan oleh beberapa negara di dunia serta adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 atas pengujian undang- undang tentang narkotika yang yang menolak hal tersebut, maka penulis merumuskan dua pokok permasalahan yang akan dikaji dan dicari jawabannya sebagai berikut :
1. Bagaimana pertimbangan  hakim  dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor 106/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana  dampak  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  106/PUU- XVIII/2020?

## II. Metode Penelitian
Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis  normatif  merupakan pendekatan yang  bersifat  kualitatif  (tidak
14 Lesthia Kertopati. Kini Ganja Medis Legal Di New York.
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160108015916-255-102919/kini-ganja-medis- legal-di-new-york .  diakses 4 Juli 2022.
15 BBC  News  Indonesi.  Kenapa  Ganja  Legal  Di  Thailand,  Ini  3  Alasannya. https://www.kompas.com/global/read/2022/06/21/132800470/kenapa -ganja-legal-di- thailand-ini-3-alasannya?page=all . diakses 4 Juli 2022.
berbentuk angka). Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Metode yang dipakai dalam analisis penelitian ini ialah metode deskriptif analitis, metode penelitian desktiptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memberikan data yang  seteliti  mungkin  tentang keadaan obyek  penelitian.  Dalam penelitian ini penulis  menganalisis  data  yang  telah  terkumpul  kemudian  dilakukan  penarikan kesimpulan dan memberikan gambaran dari hasil yang telah dianalisa tersebut.

## III. Hasil Dan Pembahasan
3.1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU- XVIII/2020.
Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara hukum, hal tersebut sesuai  dengan  konstitusi  yang  mengatakan bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang berdasar  ata  hukum  ( rechtsstaat )  dan  bukan  berdasar  atas  kekuasaan  belaka ( machsstaat ). 16 Secara umum sebuah negara hukum memiliki  tiga prinsip  dasar yaitu, supremacy law , aquality before the law , dan due process of law . 17 Dalam hal ini salah satu poin terpenting dalam negara hukum adalah adanya supremacy law yang menjunjung tinggi aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai nilai dasar hukum. Gustav Radbruch  dalam  teori  tentang  nilai  dasar  hukum  memberi  kedudukan  keadilan ( gerechtigkeit ), kemanfaatan ( zweckmassigkeit ), dan  kepastian  hukum  ( rechtssicherheit ) sebagai  nilai  hukum. 18 Menurut  teori  hukum  Aristoteles  dalam  aliran  etis,  bahwa sebuah hukum itu ada untuk mewujudkan keadilan berdasar atas haknya, kemudian menurut Bentham sebuah hukum itu ada ditujukan untuk memperoleh kemanfaatan dan kebahagiaan warga negara. 19 Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam setiap pengambilan  putusan  yang  berdampak  hukum  secara  luas  seyogyanya  harus mempertimbangkan dari beberapa aspek tersebut.
Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution (pengawal undang- undang)  memiliki  fungsi  peradilan  secara  umum  untuk  menegakkan  hukum  dan keadilan. 20 Pandangan tersebut  menegaskan  bahwa  Mahkamah Konstitusi  sebagai tempat pengujian undang-undang bagi masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan harus mempertimbangkan nilai  keadilan. Dalam proses  pengujian sebuah undang-undang diletakkan pandangan judicial  activism , sebuah  padangan mengenai bagaimana seorang  hakim  memaknai konstitusi  atau cara hakim  dalam  melakukan
16 Aidul  Fitriciada  A.  (2012).  Negara  Hukum  Indonesia:  Dekolonisasi  dan Rekontruksi Tradisi, Jurnal  Hukum  Iuus Quia Iustum ,19(4),  hal. 490.
17 Hasaziduhu Moho.  (2019). Penegakan hukum di  Indonesia menurut aspek  kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Jurnal Warta  Dharmawangsa ,13(1),  hal. 1.
18 Lambertus  Josua Tallaut & Ade Adhari. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan  Penyidik  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi Republik Indnesia. Jurnal Analisis Hukum, 5(1),  hal. 30. 19 Aldi  Pradani  dan  Winsherly  Tan.  (2022)  Analisis Tentang  Pemberian  Grasi  Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Analisis Hukum ,5(1),  hal. 47.
20 Jenedjri  M. Gaffar.  (2013). Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu. Jurnal  Konstitusi ,10(1),  hal. 13.
penemuan hukum. 21 Sebagaimana sebuah perkara di Mahkamah Konstitusi yang telah diputus  dengan  nomor  putusan  106/PUU-XVIII/2020 . Dalam  sebuah  putusan Mahkamah Konstitusi sudah pasti menghadirkan pertimbangan yang menjadi landasan dalam  memutuskan  sebuah  perkara.  Begitupun  dengan  Putusan  MK  106/PUU- XVIII/2020  yang  di  dalamnya  memuat  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan putusan  tersebut.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  penulis  akan  menganalisis pertimbangan hakim MK yang akan dijelaskan sebagai berikut.
Dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh 6 (enam) pemohon. Pemohon tersebut masing-masing terdiri dari 3 (tiga) ibu  yang mewakili  anaknya mengajukan diri  sebagai  warga negara Indonesia yang merasa  hak  konstitusionalnya  dirugikan  (Dwi  Pertiwi,  Santi  Warasyuti,  Nafiah Murhayanti, S.Md) dan terdapat 3 (tiga) pemohon yang mengajukan diri sebagai badan hukum  privat  (Perkumpulan Rumah Cemara, Institute  for  Criminal Justice  Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat). Secara keseluruhan dalam pemeriksaan legal standing , 6 (enam) pemohon yang mengajukan diri  sebagai pemohon pada pengujian tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat legal standing dan memiliki  hak  serta kepentingan dalam  pengajuan permohonan. Dalam hal  ini  para pemohon  memberikan  kuasa  kepada  Erasmus  Abraham  Todo  Napitupulu,  dkk Advokat yang  tergabung dalam kantor Institute for  Criminal Justice  Reform  (ICJR), untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.
Pokok  permohonan  yang  diajukan  oleh  pemohon  merupakan  pengujian konstitusionalitas pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang berbunyi : 22
“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkat ketergantungan”
dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi: 23

## “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”
Para pemohon  dalam  hal  ini  merasa hak  konstitusional  dirugikan  atas adanya pengaturan mengenai “Narkotika Golongan I”  yang telah  dimohonkan pada pokok permohonan diatas. Pemohon  berdalil  bahwa Pasal a  quo dianggap  Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena  dinilai  telah  merugikan  dan  melanggar  hak  dan/atau  kewenangan konstitusional Para Pemohon.
Para pemohon dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukum Erasmus Abraham Todo  Napitupulu, dkk  pada permohonannya memiliki  dan memberikan alasan atas
21 Bening,  S.B.,  Abu  T.,  &  Sodikin.  (2019).  Nilai-Nilai Yang  Hidup  Dalam Masyarakat (Living  Constitution)  Dalam Putusan  Mahkamah Konstitusi  Pada Perkara  Pengujian  Undang- Undang Nomor  7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Jurnal Staatrecht, 3(1),  hal. 81.
22 Penjelasan  Pasal 6  ayat  (1)  huruf  a  Pasal 8  ayat  (1)  UU  No.  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
23 Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
pengajuan pengujian UU  Narkotika  ini.  Alasan-alasan tersebut  antara lain  sebagai berikut : 24
1. Bahwa dalam  UU  Narkotika telah  jelas  dinyatakan memiliki  fungsi  pelayanan kesehatan, tetapi dibatasi dengan adanya ketentuan pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) yang melarang penggunaan sepenuhnya Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan.
2. Pelarangan penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan telah mengakibatkan  tidak  dapat  dilakukannya  penelitian  narkotika  yang  termasuk dalam  golongan  I  sehingga  masyarakat  Indonesia  tidak  bisa  menikmati  hasil pengembangan ilmu  pengetahuan dan teknologi  sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi.
3. Meskipun narkotika golongan I dianggap memiliki  tingkat ketergantungan yang sangat  tinggi  dan  berbahaya,  namun  begitu,  selama  memiliki  manfaat  untuk pelayanan kesehatan, seharusnya negara mengatur mengenai hal tersebut, bukan malah melarang dan membatasi.
4. Permohonan  ini  dimaksudkan  agar  nantinya  negara  dapat  melakukan pemanfaatan, penelitian, dan  pengaturan terhadap narkotika  golongan  I  untuk pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara lain.
5. Bahwa tujuan utama dari permohonan ini adalah untuk mendorong jaminan atas pelayanan  kesehatan  yang  dapat  dimanfaatkan secara  maksimal  oleh  seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang berdasarkan atas temuan-temuan dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pada petitumnya pemohon  memohon  agar hakim  Mahkamah Konstitusi  untuk menerima  dan  mengabulkan  seluruh  permohonan  yang  diajukan  pemohon, menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian undang-undang tersebut berdasarkan menyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki  kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo , Pemohon V dan Pemohon VI  tidak  memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo , dan Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Pada hari Kamis , tanggal tiga puluh , bulan Juni , tahun dua ribu dua puluh dua , dan pada hari Kamis , tanggal empat belas , bulan Juli , tahun dua ribu dua puluh dua hakim  Mahkamah  Konstitusi telah  memutus  permohonan  mengenai  pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 dalam rapat permusyawaratan hakim dan diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari  Rabu,  tanggal  dua  puluh,  bulan  Juli,  tahun  dua  ribu  dua  puluh  dua,  selesai diucapkan pukul 11.19 WIB.
Hakim  Mahkamah Konstitusi  yang  mengadili  permohonan  pengujian  undang- undang tersebut menyatakan dalam amar putusannya bahwa : 25
1. Menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diterima 24 Putusan MK  Nomor 106/PUU-XVIII/2020.
25 Putusan MK  Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

## 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Demikian diputus  dalam Rapat Permusyawaratan Hakim serta dibacakan pada Sidang  Pleno  oleh  sembilan  Hakim  Konstitusi  yaitu  Anwar  Usman  selaku  Ketua merangkap  Anggota,  Aswanto,  Suhartoyo,  Enny  Nurbaningsih,  Daniel  Yusmic  P. Foekh,  Wahiduddin Adams, Arief  Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  para  Pemohon  dan  kuasanya,  Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
Dalam  memutus  perkara  pengujian  peraturan  perundang-undangan  terhadap UUD 1945 hakim Mahkamah Konstitusi memiliki  pertimbangan-pertimbangan yang kuat  dan  meyakinkan.  Pada  putusan  perkara  Nomor  106/PUU-XVIII/2020 hakim Mahkamah  Konstitusi  mempertimbangkan  berbagai  macam  aspek  yang  berkaitan dengan pengujian perkara tersebut. Menjadi penting bahwa pertimbangan yang kuat dan meyakinkan akan membuat suatu putusan dapat diterima.
Pada putusan perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dapat dijelaskan dalam amar putusannya hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon seuruhnya dan menyatakan bahwa permohonan pemohon V dan VI tidak dapat diterima karena kedudukan legal standing . Dalam pertimbangan hakim dijelaskan Mahkamah Konstitusi secara peraturan perundang-undangan berhak mengadili  pada tingkat  pertama dan terakhir,  oleh  karena  itu  maka  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili permohonan para pemohon.
Dalam  pertimbangan  kedudukan legal  standing hakim  Mahkamah  Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo , karena Pemohon  I,  Pemohon  II,  Pemohon  III,  dan Pemohon  IV  dapat menguraikan secara spesifik  kedudukan hukumnya, khususnya di dalam menguraikan adanya hubungan sebab  akibat  ( causal  verband ) antara anggapan kerugian  hak  konstitusional  dengan berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika.  Anggapan kerugian  hak  konstitusional tersebut  menurut  Pemohon  I-IV,  bersifat  faktual  atau  potensial  yang  apabila permohonannya dikabulkan maka anggapan kerugian hak  konstitusional  dimaksud tidak  terjadi  lagi.  Namun  sementara  itu  Pemohon  V  dan  Pemohon  VI  menurut Mahkamah Konstitusi tidak dapat meyakinkan bahwa dalam menjalankan tugas dan perannya memiliki  hubungan secara langsung dengan keberadaan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan UUD 1945. Oleh karena itu  hakim  Mahkamah Konstitusi tidak dapat diberikan hak hukumnya dalam pengujian Permohonan a quo . Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya  didasarkan  atas  beberapa  pertimbangan  yang  antara lain  adalah  atas permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon, serta Ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh  para Pemohon dan Presiden,  serta kesimpulan  para Pemohon  dan kesimpulan Presiden  sebagaimana  termuat  pada  bagian  Duduk  Perkara.  Hakim  Mahkamah Konstitusi  selanjutnya  mempertimbangkan  dalil-dalil  permohonan  para  Pemohon. Keseluruhan pertimbangan tersebut  akan dijelaskan  dengan poin  penjelasan sebagi berikut : 26
26 Putusan MK  Nomor 106/PUU-XVIII/2020.
1. Dalil  yang  menyatakan bahwa narkotika jenis  tertentu  dapat digunakan untuk bahan pengobatan medis menurut hakim Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pemanfaatan narkotika, disatu sisi narkotika untuk jenis tertentu merupakan obat atau bahan yang  bermanfaat untuk  pengobatan atau  pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan di sisi  lain narkotika jenis tertentu dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi pada pengguna dan dapat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Apabila hal tersebut disalahgunakan akan berakibat fatal dan dapat sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya merusak generasi bangsa.
2. Dalil yang menyatakan bahwa pemanfaatan narkotika secara sah dan diakui hukum bagi pelayanan kesehatan di berbagai negara. Tetapi fakta hukum tersebut tidak serta-merta hal tersebut dapat dijadikan ukuran bahwa semua jenis narkotika dapat dimanfaatkan untuk  pelayanan kesehatan  yang  dapat  diterima  semua  negara. Karena perbedaan karakteristek jenis narkotika, struktur dan budaya hukum, serta sarana  dan  prasarana  yang  menunjang.  Oleh  karena  itu  hakim  Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Indonesia belum siap menerapkan kebijakan yang sama dengan negara yang telah melegalkan pemanfaatan ganja.
3. Dalil Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menurut Mahkamah Konstitusi pengelompokkan tiga golongan tersebut merupakan yang hal penting dilakukan karena efek  yang ditimbulakn  berbeda, demikian  juga akibat  hukum yang terjadi jika ada penyalahgunaan pemanfaatan narkotika dapat menimbulkan bahaya yang berupa ancaman jiwa atau bahaya mengenai kehidupan yang lebih luas. Oleh karenanya, sangat relevan pembagian jenis golongan narkotika tersebut tetap  dipertahankan.  Pasal  tersebut  menurut  Mahkamah  Konstitusi  tetap konstitusional dan berlaku.  Pasal tersebut tidak  bertentangan dengan Pasal 28C ayat  (1)  dan  Pasal  28H  ayat  (1)  UUD  1945  karena  telah  memberikan  hak konstitusional kepada para Pemohon.
4. Dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  menurut  hakim Mahkamah Konstitusi penilaian konstitusionalitas keberlakuan norma Pasal a quo tidak  dapat  dipisahkan  dengan  ketentuan  Penjelasan Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  yang  telah dipertimbangkan  sebelumnya  oleh  Mahkamah.  Maka  dari  itu  Mahkamah berpendapat pertimbangan hukum di dalam menilai konstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dimaksud menjadi satu kesatuan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1). Dengan demikian, oleh karena Mahkamah telah berpendirian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah konstitusional  maka sebagai  konsekuensi  yuridisnya  terhadap ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) juga harus dinyatakan konstitusional.
5. Fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan menyatakan belum terdapat bukti  telah  dilakukan  pengkajian  dan  penelitian  bersifat  komprehensif  dan mendalam  secara  ilmiah  di  Indonesia.  Dengan  belum  adanya  bukti  ihwal pengkajian dan  penelitian  secara  komprehensif  tersebut,  maka  keinginan  para Pemohon sulit dipertimbangkan dan dibenarkan oleh Mahkamah untuk diterima alasan rasionalitasnya, baik secara medis, filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
Secara garis  besar  pertimbangan hakim  Mahkamah Konstitusi  dalam  memutus Perkara  Nomor  106/PUU-XVIII/2020  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  pada persidangan. Pemanfaatan Narkotika Golongan  I  menurut  fakta persidangan  tidak pernah ada  bukti  ilmiahnya  dan  tidak  pernah  dilakukan penelitian  sebelumnya  di Indonesia. Pelarangan pemanfaatan narkotika golongan I  didasarkan pada konvensi tunggal tentang narkotika pada tahun 1961. Begitupun inkonstitusional pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) telah terbantahkan karena para Pemohon telah terpenuhi hak konstitusionalnya yang terdapat pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu  hakim Mahkamah Konstitusi menilai Pasal tersebut konstitusional dan tetap berlaku mengikat.
Menurut  hemat  penulis  pertimbangan  dalam  putusan  hakim  MK  belum sepenuhnya  mencerminkan  aspek  keadilan.  Dalam  hal  ini  dapat  dilihat  dari pertimbangan  MK  yang  menyatakan  bahwa  permohonan  pemohon  tidak  dapat dikabulkan  karena  belum  adanya  penelitian  secara  komprehensif  terhadap pemanfaatan ganja medis di  Indonesia. Oleh karena itu  bagaimana bisa ganja medis dilarang  pemanfaatannya  untuk  medis  karena  dianggap  akan  menimbulkan ketergantungan tinggi,  tetapi  tidak  ada  sebelumnya  penelitian  di  Indonesia  yang meneliti secara khusus menganai hal tersebut. Demikian pula mengenai pemanfaatan ganja medis di luar negeri menimbulkan adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin. Masyarakat yang  memiliki  keterbatasan dana dalam  hal  ini  tidak  bisa  memperoleh pemanfaatan ganja medis,  sedangkan sebaliknya  dengan  ketercukupan dana maka dapat pergi ke luar negeri untuk mencoba pemanfaatan ganja medis.
Ditinjau dari  segi  kemanfaatan, pertimbangan hakim  dalam putusan ini  belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek  kemanfaatan dalam  jangka panjang. Dalam pertimbangan hakim dapat dilihat kurang mencerminkan ius constituendum karena lebih banyak  menampung kondisi  sesaat  atau  jangka pendek  saja  daripada kepentingan jangka panjang dalam rangka pemanfaatan ganja sebagai pelayanan kesehatan dalam tata hukum di Indonesia. Hakim MK menyatakan bahwa manfaat ganja jenis tertentu merupakan obat atau bahan bermanfaat untuk pelayanan kesehatan, tetapi disisi  lain juga akan menimbulkan dampak merugikan apabila disalahgunakan. Pada intinya MK menilai manfaat yang diberikan terhadap kerugian yang akan timbul, jauh lebih banyak kerugiannya.  Menurut  penulis  seharusnya  MK  menilai  dengan  pengaturan  dan pengawasan yang ketat maka pemanfaatan ganja medis dapat dilakukan.
Pandangan hakim dalam memaknai konstitusi atau dapat juga disebut cara hakim melakukan  penemuan  hukum  ( judicial  activism ),  merupakan  dasar  dalam  sebuah putusan MK yang dapat memuat tentang penafsiran hukum atau penemuan hukum. Dalam hal ini pertimbangan hakim dalam penafsiran Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  35 Tahun  2009 Tentang  Narkotika menyatakan konstitusional.  Menurut  MK  pasal  yang  diuji  telah  sesuai  dengan  UUD 1945 yang merupakan konstitusi  tertinggi  di  Indonesia.  Berkaitan  dengan  ini  penulis  menilai hakim MK dalam melakukan penafsiran lebih cenderung kepada original intent. Hakim MK  melakukan penafsiran berdasarkan atas tekstual meaning dengan mengandalkan kekuatan teks dalam aturan hukum dan kurang dalam menafsirkan secara contextual meaning yang  bertumpu  kepada  keadaan  kehidupan  masyarakat  dimana  hukum tersebut diterapkan.
3.2. Dampak Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020
Mahkamah Konstitusi  didesain  khusus  sebagai  lembaga  penjaga  dan  penafsir tunggal konstitusi. Hal demikian dinyatakan secara tegas pada penjelasan resmi UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Keberadaan MK sebagai lembaga negara yang  berfungsi  menangani  perkara  tertentu  di  bidang  ketatanegaraan  dilaksakan dengan  bertanggung  jawab  sesuai  kehendak  rakyat  dan  cita  demokrasi. 27 Dalam konteks ini sesuai dengan UUD 1945 yang mengatakan Mahkamah Kontitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Amanat UUD 1945 kemudian diderivasi kedalam UU tentang MK dang UU tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir.
Pada  bidang  peradilan  sebuah  putusan  memiliki  kedudukan  penting  dalam serangkaian  proses  peradilan.  Putusan  hakim  merupakan  sesuatu  yang  sangat diinginkan oleh pihak yang sedang berperkara dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak yang berperkara berharap adanya kepastian hukum. 28 Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim diartikan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang  diberi  wewenang untuk itu,  diucapkan di  persidangan dengan tujuan mengakhiri suatu perkara. 29 Dengan demikian merujuk pendapat Sudikno dapat dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan refleksi pernyataan hakim yang telah diberi wewenang oleh amanat konstitusi untuk memutus sengketa terhadap pengajuan  pemohon  yang  merasa  dirugikan  hak  konstitusionalnya  terhadap keberlakuan suatu undang-undang.
Putusan MK atas pengujian undang-undang mempunyai akibat hukum terhadap keberlakuan undang-undang yang telah di uji di MK yang bersifat prospektif kedepan ( forward looking ), bukan  berlaku  kebelakang  atau  surut  ( backward  looking ). 30 Artinya undang-undang yang  diuji  oleh  MK  tetap  berlaku  sebelum  adanya putusan  yang menyatakan undang-undang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  lagi.  Sebuah  putusan  MK  memiliki  kekuatan hukum final dan mengikat sejak setelah diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umun,  yang  berarti  putusan  MK  langsung  mendapat  kekuatan  hukum  final  dan mengikat setelah diucapkan hakim MK pada sidang pleno terbuka dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh ( final and binding ). 31
Sebagaimana yang telah diketahui bersama, MK baru saja memutus suatu perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang berkaitan dengan legalisasi ganja sebagai pelayanan medis. Para pemohon menguji Pasal Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para pemohon merasa dirugikan
27 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
28 Ali  Marwan  &  Hisar  P.B.B.  (2016).  Akibat  Hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  85/PUU-XI/2013  Tentang  Pengujian  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004 Tentang Sumber Daya Air, Jurnal Legislasi Indonesia, 13(4),  hal. 362.
29 Nur  Iftitah  Isnantiana. (2012).  Legal  Reasoning  Hakim  Dalam Pengambilan  Putusan Perkara Di Pengadilan. Jurnal Islamadina , 18(2), hal. 42.
30 Rizki  Panangian  H.  &  Lusy  Liany.  (2019).  Tindak  Lanjut  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  22/Puu-Xv/2017  Terkait  Kewenangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam Pembentukan Norma Baru. Lex Jurnalica ,16(2),  hal. 156.
31 Eva  Dwinopianti.  (2017 ).  Implikasi  Dan  Akibat  Hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan  Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris . Tesis Universitas Indonesia. hlm. 74.
ISSN: 1978-1520
hak konstitusionalnya dengan adanya norma hukum yang terdapat pada pasal tersebut. Pada akhirnya MK telah memutus perkara pengujian tersbut dengan keluarnya putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Pada amar putusannya MK menyatakan bahwa:
Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian undang-undang tersebut menyatakan dalam amar putusannya bahwa : 32
1. Menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diterima
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Jika melihat putusan MK tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai jenis putusan declaratoir constitutief yang bermakna putusan hakim hanya sekedar  menyatakan apa yang menjadi hukum saja, tidak melakukan penghukuman. Demikian dapat dilihat dari putusan MK yang menyatakan permohonan Pemohon V dan VI tidak dapat diterima serta menolak untuk seluruhnya permohonan Pemohon.
Sejak diucapkannya putusan MK di hadapan sidang terbuka untuk umum, maka putusan  tersebut  dapat  memiliki  tiga  kekuatan,  yaitu  kekuatan  hukum  mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Jenis kekuatan hukum tersebut lebih dikenal dalam teori hukum acara perdata dan hal ini dapat diterapkan dalam hukum acara MK. Keuatan hukum mengikat MK berbeda dengan putusan pengadilan lainnya. Putusan  MK  tersebut  mengikat  semua  warga  negara, lembaga  negara,  dan  badan hukum dalam wilayah kekuasaan hukum Indonesia. Oleh karena itu adanya putusan tersebut memiliki dampak yang menyangkut berbagai pihak walaupun pihak lain tidak ikut dalam berperkara.
Dengan  diucapkannya  putusan  MK  Nomor  106/PUU-XVIII/2020  dihadapan sidang terbuka untuk umum, maka memunculkan beberapa dampak yang menyangkut berbagai aspek. Dampak merupakan suatu akibat hukum yang ditimbulkan atas adanya segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan. 33
Dampak  pertama  yang  ditumbulkan  dengan  adanya putusan  tersebut  adalah terciptanya  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  merupakan  keadaan  dimana pemberlakuan  norma  hukum  yang  jelas,  tetap,  konsisten,  dan  konsekuan  yang pelaksanaanya tidak dapat dipengaruhi oleh keadan yang sifatnya subjektif. 34 Putusan MK terebut telah memberikan kepastian hukum bahwasannya pemanfaatan narkotika golongan I tetap dilarang pemanfaatanya sebagai pelayanan kesehatan. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih  tetap  berlaku  dan  memiliki  keuatan  hukum  mengikat  sejak  diucapkannya putusan tersebut dihadapan sidang terbuka MK. Seluruh msayarakat Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut. Penggunaan narkotika golongan I bagi pelayanan kesehatan tetap dilarang di  Indonesia. Narkotika golongan I  hanya boleh dimanfaatkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Masyarakat umum seperti  ibu  Dwi Pertiwi, Santi Warasyuti, dan Nafiah Murhayanti yang ingin
32 Putusan MK  Nomor 106/PUU-XVIII/2020.
33 Dermina  Dsalimunthe.  (2017).  Akibat  Hukum  Wanprestasi  Dalam  Prespektif  Kitab Undang-Undang Huku Perdata (BW). Al-Maqasid ,3(1),  hal. 13.
34 Heriyanto,  Farius G.,  Rahmat U.,  & Muhammad Y. (2021). Prinsip Kepastian Hukum Dalam Judicial Review  Undang-Undang Fidusa Terkait  Kesamaan Kedudukan Sertifikat  Fidusa Dan Putusan Pengadilan. Surya Kencana  Dua ,8(2),  hal. 259.
memanfaatkan narkotika golongan I  untuk  pengobatan anak mereka  pada akhirnya tetap tidak boleh melakukan hal tersebut
Dampak kedua, mengakibatkan tertutupnya ruang pengujian kembali pada pasal tersebut karena sifat putusan MK yang final. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang berbeda dengan lembaga yudikatif lainnya. Lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung  dalam  sebuah  putusan perkaranya masih  bisa  dilakukan  upaya hukum lanjutan dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. 35 Dalam hal ini sebuah  putusan  MK  tidak  bisa  dilakukan  upaya  hukum  lanjutan. Sesuai  dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 yang kemudian diderivasi dalam undang- undang tentang kehakiman dan undang-undang MK yang menyatakan kewenangan MK  mengadili  suatu perkara pada tingkat  pertama dan terakhir serta  bersifat final. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final, maka setiap keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diajukan kembali sebagai suatu perkara pada tingkat manapun, termasuk kepada Mahkamah Agung. Meskipun  Mahkamah Agung  memiliki  kewenangan yang  sama  untuk  menguji  undang-undang. Apabila Mahkamah Konstitusi  telah  memberitahu  kepada  Mahkamah Agung  atas  adanya pengujian  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945,  maka Mahkamah Agung tidak dapat melakukan pengujian yang berkaitan dengan perkara yang  diberitahukan  Oleh  Mahkamah  Konstitusi  dan  apabila  pengujian  dibawah undang-undang tersebut, sedang dalam tahapan pemeriksaan maka Mahkamah Agung harus menghentikan pemeriksaan perkara tersebut.
Dampak  ketiga,  dalam  putusan  tersebut  yang  termaktub  dalam  bagian pertimbangan  hukum  angka  3.13.2,  pemerintah  diminta  untuk  “ segera ” menindaklanjuti putusan a quo yang berkenaan dengan dilakukannya pengkajian dan penelitian narkotika golongan I untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Dengan demikian  dampak  yang  timbul  dari  putusan  tersbut,  pemerintah sesegera mungkin melakukan pengkajian atau penelitian terkait dengan pemanfaatan ganda bagi pelayanan kesehatan. Pada frasa “segera” yang terdapat dalam putusan MK menjadi sinyal bagaimana pentingnya penelitian mengenai pemanfaatan narkotika golongan I untuk  pelayanan kesehatan. Konsekuensi hukum  putusan MK  tersebut  secara tidak langsung,  memerintahkan  kepada  pemerintah  wajib  untuk  melakukan  penelitian pemanfaatan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
Dampak keempat, pada putusan MK  Nomor 106/PUU-XVIII/2020, hakim  MK berpendapat bahwa norma hukum yang di uji merupakan kebijakan hukum terbuka ( open  legal  policy ). Open  legal  policy merupakan  pendapat  hakim  yang  karena pertimbangannya  menyatakan  bahwa  pengaturan  tersebut  dikembalikan  kepada pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR. Oleh karena itu dengan adanya putusan tersebut maka arah penentuan kebijakan hukum tersebut berada ditangan DPR. Dengan adanya putusan  MK  yang  bersifat  final  dan  mengikat  serta  kewenangan MK  yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, maka upaya hukum telah tertutup untuk melakukan pengujian undang-undang. Tetapi pada dasarnya masih terdapat upaya lain yang  dapat ditempuh  untuk  mendorong  pemanfaatan narkotika golongan  I  untuk keperluan pelayanan medis. Upaya tersebut adalah dengan melakukan legislative review, karena MK tidak memutuskan bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
35 Putra  Halomoan  Hsb.  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Upaya-Upaya  Hukum. Yurisprudentia ,1(1),  hal. 2015.
2009 Tentang Narkotika tidak bisa diubah, melainkan dikembalikan kepada pembuat undang-undang ( open legal policy ) yaitu DPR.

## IV. Kesimpulan
Secara keseluruhan  terdapat  banyak  sekali  pertimbangan hakim  hakim  dalam memutus  Perkara Nomor  106/PUU-XVIII/2020. Dari  pertimbangan tersebut  hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan kedudukan legal standing Pemohon  V  dan  VI  tidak  memenuhi  ketentuan  dan  menyatakan menolak  untuk keseluruhan permohonan yang telah dimohonkan Pemohon. Menganai aspek keadilan dan  kemanfaatan dalam pertimbangan hakim  memutus  perkara  tersebut,  menurut hemat  penulis  mesih  belum  sepenuhnya  mencerminkan  dua  aspek  tersebut  yang seharusnya menjadi nilai dasar hukum. Hakim MK dalam pertimbangannya mengenai pasal  yang  diuji  melakukan  penafsiran lebih  cenderung kepada original  intent dan kurang dalam menafsirkan secara contextual meaning.
Dampak dari  adanya putusan tersebut  secara garis  besar dabat dibagi  kedalam empat  bagian,  pertama,  terciptanya  kepastian  hukum  karena  bahwasannya pemanfaatan narkotika golongan I  tetap dilarang pemanfaatanya sebagai pelayanan kesehatan. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua, mengakibatkan tertutupnya ruang pengujian kembali pada pasal tersebut karena sifat putusan MK yang final. Ketiga, pemerintah diharuskan dengan  segera  melakukan  penelitian  mengenai  pemanfaatan narkotika  golongan  I untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Keempat, dengan adanya keputusan MK yang menilai  hal  tersebut  merupakan  kebijakan  terbuka  ( open  legal  policy ),  maka  arah penentuan kebijakan hukum tersebut sekarang berlih kepada pembuat undang-undang yaitu DPR dan menegaskan bahwasannya masih terdapat upaya legislative review dalam mendorong pemanfaatan narkotika golongan I di Indonesia.
V. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

## Buku
Tim LGN. (2011). Hikayat Pohon Ganja. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Abel. (1980). Marijuana: The First 12,000 Years . Platinum Press.
UU & Putusan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020

## Jurnal
Asyiah, N. (2016). Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah  Dalam  Membuat  Keputusan  Administrasi  Negara. Samudera Keadilan, 11(1). 44-54.
Azhari, A.F. (2012). Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekontruksi Tradisi,
Jurnal Hukum Iuus Quia Iustum ,19(4). 489-505. DOI:
https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1.
Bulan, B.  S.,  Abu  T.,  &  Sodikin.  (2019). Nilai-Nilai Yang Hidup  Dalam Masyarakat (Living Constitution) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Pengujian Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004  Tentang  Sumber  Daya  Air. Jurnal Staatrecht, 3(1). 70-104. DOI: https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.
Dsalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang- Undang Huku Perdata (BW). Al-Maqasid ,3(1). 12-29. DOI: https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i1. Erwinsyahbana,  T.  (2012).  Sistem  Hukum  Perkawinan  Pada  Negara  Hukum Berdasarkan Pancasila. Jurnal Ilmu Hukum ,3(1). 166-178. DOI: http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i02.1143
Gaffar, J.  M.  (2013).  Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi  Manusia  Terkait  Penyelenggaraan  Pemilu. Jurnal  Konstitusi ,10(1).  1-30. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1011.
Heriyanto, Farius G., Rahmat U., & Muhammad Y. (2021). Prinsip Kepastian Hukum Dalam  Judicial  Review  Undang-Undang  Fidusa  Terkait  Kesamaan  Kedudukan Sertifikat  Fidusa  Dan Putusan Pengadilan. Surya  Kencana  Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan ,8(2). 256-272.
DOI: http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v8i2.y2021.16806.
Hrp, R. P.,  &  Lusy,  L.  (2019). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017  Terkait  Kewenangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam Pembentukan Norma Baru. Lex Jurnalica ,16(2). 153-162. DOI:-.
Hsb, P. H. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum. Yurisprudentia ,1(1). 42-53. DOI: https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v1i1.603.
Isnantiana, N. I. (2012). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. Jurnal Islamadina , 18(2). 41-56. DOI: 10.30595/islamadina.v18i2.1920.
Lubis, F.A. (2021). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Toko Obat Tidak Memiliki  Izin Usaha Melakukan Praktik Kefarmasian (Studi Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk.). Jurnal Analisis Hukum, 4(1). 1-15. DOI : https://doi.org/10.38043/jah.v4i1.
Margi, S. & Maulida K. (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara. RECHTEN:  Riset  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia ,1(3),  hal.  25.  25-34. DOI: https://doi.org/1052005/rechten.v1i3.
Marwan, A., & Butar, H. P. B. (2016). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004  Tentang  Sumber  Daya  Air, Jurnal  Legislasi  Indonesia, 13(4).  359-367. DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v13i4.82.
Moho, H. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,
Keadilan Dan Kemanfaatan. Jurnal Warta Dharmawangsa ,13(1). DOI: https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349. Pradani, A., & Winsherl, T. (2022). Analisis Tentang Pemberian Grasi  Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Analisis Hukum ,5(1). 40-55. DOI: https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3443. Putra, A. (2018). Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Jurnl Legislasi Indonesia ,15(2). 69-79. DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.172
Siallagan,  H.  (2016).  Penerapan  Prinsip  Negara  Hukum  Di  Indonesia. Jurnal Sosiohumaniora ,18(2). 131-137. DOI : https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947. Tallaut, L.  J.  &  Ade,  A. (2022). Kepastian Hukum  Penerapan Kriteria  Kewenangan Penyidik  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi Republik Indnesia. Jurnal Analisis Hukum, 5(1). 26-39. DOI: https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3443.

## Tesis
Dwinopianti, Eva. (2017 ). Implikasi Dan Akibat  Hukum  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris . Tesis Universitas Indonesia.

## Onlie
Narayana, D. China Memegang Kendali Lebih Dari 300 Hak Paten Ganja Medis & Industri, Berapa  Banyak  yang  Indonesia  Punya? .  http://www.lgn.or.id/china-memegang- kendali-lebih-dari300-hak-paten-ganja-medis-industri-berapa-banyak-yang- indonesia-punya. diakses 2 Juli 2022. Kertopati, L. Kini Ganja Medis Legal Di New York.
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160108015916-255-102919/kini- ganja-medis-legal-di-new-york. diakses 4 Juli 2022.
BBC  News  Indonesi.  Kenapa  Ganja  Legal  Di  Thailand,  Ini  3  Alasannya. https://www.kompas.com/global/read/2022/06/21/132800470/kenapa-ganja- legal-di-thailand-ini-3-alasannya?page=all. diakses 4 Juli 2022.