How to cite: Makarim, L., (2022). Upaya Meningkatkan Kompetensi Pustakawan Indonesia Melalui Benchmarking System dan Mekanisme Sertifikasi Kompetensi Pustakawan di Negara Lain. Palimpsest: Jurnal Ilmu Informasi Dan Perpustakaan, 13(2), 61—80.
Open Access under Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International License (CC-BY-NC-SA)
Upaya Meningkatkan Kompetensi Pustakawan Indonesia Melalui Benchmarking Sistem dan Mekanisme Sertifikasi Kompetensi

## Pustakawan di Filipina
Improving Indonesian Librarian Competence Through System Benchmarking and Librarian Competency Certification Mechanism in the Philippines
Luthfiati Makarim luthfiati@perpusnas.go.id
Received: 9 th November 2022; Revised: 17 th December 2022; Accepted: 17 December 2022 th Available Online: 20 th December 2022; Published Regularly: 20 th December 2022

## Abstrak
Latar belakang: Perpustakaan Nasional mendorong berkembangnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) agar dapat meningkatkan kualitas pustakawan di Indonesia melalui program sertifikasi profesi Pustakawan. Tujuan: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbandingan  sistem  dan mekanisme  pelaksanaan  sertifikasi  kompetensi  di  Filipina  dan  Indonesia. Metode: Metode penelitian  dilakukan  dengan  pengumpulan  data  dengan  melakukan  wawancara  selama  dua  kali pertemuan  dengan  pustakawan  senior  di  Filipina. Hasil: Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat delapan  variabel  penting  yang  perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  dan  ditindaklanjuti  oleh Perpustakaan  Nasional  RI  bersama  dengan  asosiasi  profesi  pustakawan  dan  para  pemangku kepentingan lainnya. Kesimpulan: sistem dan mekanisme sertifikasi kompetensi di Filipina bersifat sentralisasi,  sedangkan  di  Indonesia  bersifat  de-sentralisasi;  Perpustakaan  Nasional  RI  dan  LSP Pustakawan perlu lebih fokus dan serius melakukan peningkatan sistem dan mekanisme pelaksanaan sertifikasi  kompetensi  pustakawan,  serta  melakukan  kajian  lanjutan  terkait  poin-poin  hasil benchmarking ini, serta mendorong penerapan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan sistem dan mekanisme pelaksanaan sertifikasi kompetensi di Indonesia.
Kata  Kunci: Kompetensi  pustakawan  Indonesia,  kompetensi  pustakawan  Filipina,  sertifikasi kompetensi  pustakawan,  perbandingan  sistem  dan  mekanisme  sertifikasi,  perbandingan  kompetensi pustakawan Indonesia dan Filipina.
Journal of Library and Information Science: 13(2).2022. 61-80

## Abstract
Background: The  National  Library  encourages  the  development  of  Professional  Certification Institutions  (LSP)  in  order  to  improve  the  quality  of  librarians  in  Indonesia  through  the  Librarian professional  certification  program. Purpose: This  research  aims  to  determine  the  comparison  of systems and mechanisms for implementing competency certification in the Philippines and Indonesia. Methods : The research method was carried out by collecting data by conducting interviews during two meetings with senior librarians in the Philippines. Results: The results of the research show that there are  eight  important  variables  that  need  to  be  carried  out  further  research  and  followed  up  by  the National  Library  of  Indonesia  together  with  the  librarian  professional  association  and  other stakeholders. Conclusion: The  competency  certification  system  and  mechanism  in  the  Philippines  is centralized,  while  in  Indonesia  it  is  de-centralized;  The  National  Library  of  Indonesia  and  LSP Librarians  need  to  be  more  focused  and  serious  about  improving  the  system  and  mechanism  for implementing librarian competency certification, as well as carrying out further studies regarding the points from the results of this benchmarking, as well as encouraging the application of developments in information and communication technology in developing systems and mechanisms for implementing competency certification in Indonesia.
Keywords: Competency of Indonesian librarian, Philippine librarian competency, librarian certification, certification  system  and  mechanism  benchmark,  Indonesia  and  Philippine  certification  system  and mechanism benchmark .

## Pendahuluan
Pemerintah Indonesia sejak masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah  mencanangkan  program  persiapan  sumber  daya  manusia  Indonesia,  khususnya  tenaga kerja  Indonesia,  untuk  dapat  bersaing  di  era  globalisasi  melalui  program  sertifikasi  profesi. Program  ini  dilakukan  secara  berkelanjutan  oleh  pemerintah  Indonesia  dengan  terus mengembangkan  sistem,  mekanisme,  dan  program  peningkatan  kompetensi  profesi  di Indonesia yang lebih baik.
Profesi pustakawan, sebagai profesi yang turut mendukung pembangunan sumber daya manusia  Indonesia  melalui  sektor  pendidikan  formal  dan  informal  serta  pengembangan pengetahuan, tidak luput dari persaingan tenaga kerja tingkat regional maupun internasional. Untuk memperkuat kualitas Pustakawan Indonesia maka Perpustakaan Nasional RI, sebagai instansi  pembina  profesi  Pustakawan  di  Indonesia,  mendorong  berkembangnya  lembaga sertifikasi profesi (selanjutnya disebut LSP) agar dapat meningkatkan kualitas pustakawan di Indonesia melalui program sertifikasi profesi Pustakawan.
Pelaksanaan sertifikasi profesi Pustakawan telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2013  (Ernawati,  2016).  Dengan  demikian,  sampai  saat  ini  program  sertifikasi  profesi Pustakawan di Indonesia telah berjalan selama sembilan tahun. Sampai dengan tahun 2020, 1.711 orang pustakawan telah mengikuti sertifikasi kompetensi. Dari 1.711 orang pustakawan peserta sertifikasi, sebanyak 1.213 pustakawan dinyatakan kompeten. Dengan demikian dapat diketahui  baru  10,15%  pustakawan  Indonesia  yang  telah  tersertifikasi  dari  11.948  orang pustakawan  di  Indonesia  (Merdeka,  2021).  Selebihnya,  sebanyak  10.237  orang  pustakawan Indonesia belum mengikuti sertifikasi kompetensi.
Banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi pustakawan Indonesia,  sebagaimana  yang  dibahas  oleh  dua  orang  asesor  kompetensi  dari  Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan, Agus Rifai dan Luthfiati Makarim dalam tulisan mereka berjudul Practices  and  Challenges  of  the  Professional  Librarian  Certification  in  Indonesia
Journal of Library and Information Science: 13(2).2022. 61-80
(Agus Rifai, 2018) yang terbit dalam e-journal Library Philosophy and Practice (E-Journal) Libraries at University of Nebraska Lincoln .  Beberapa tantangan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi pustakawan di Indonesia adalah:
1. Rendahnya  tingkat  keikutsertaan  pustakawan  Indonesia  dalam  program  sertifikasi kompetensi.  Di  tahun  2018,  diketahui  baru  29%  pustakawan  yang  mengikuti sertifikasi  kompetensi  pustakawan  dari  populasi  pustakawan  Indonesia  sebanyak 3.039  orang  (Agus  Rifai,  2018).  Diharapkan,  selama  empat  tahun  terakhir  hingga 2022 ini, jumlah keikutsertaan pustakawan Indonesia dalam pelaksanaan sertifikasi pustakawan  telah  meningkat  signifikan.  Diperlukan  pengkajian  lanjutan  terbaru terkait hal ini;
2. Sikap apatis pustakawan terhadap sertifikasi kompetensi pustakawan Indonesia yang bersumber dari tidak terpenuhinya harapan mereka akan adanya tunjangan sertifikasi pustakawan  seperti  yang  diperoleh  profesi  guru.  Adanya  gap  antara  harapan pustakawan Indonesia dengan kenyataan peraturan pemerintah terkait hal ini perlu diperkecil  melalui  peran  aktif  Perpustakaan  Nasional  RI  sebagai leading  sector pembina  profesi  pustakawan  di  Indonesia  bersama  dengan  asosiasi  profesi pustakawan membuat strategi, kebijakan, dan program ke lapangan yang tepat;
3. Hasil pelaksanaan sertifikasi profesi pustakawan di 17 provinsi di seluruh Indonesia menunjukkan  adanya  tantangan  besar  bagi  Perpustakaan  Nasional  dan  asosiasi profesi  pustakawan  untuk  meningkatkan  dan  memperkuat  kompetensi  pustakawan Indonesia di tengah ancaman disrupsi terhadap profesi pustakawan. Hasil penelitian Agus  Rifai  dan  Luthfiati  (2018)  menunjukkan  angka  27.5%  pustakawan  peserta sertifikasi kompetensi pustakawan dari tahun 2013-2017 dinyatakan belum kompeten (BK). Ini artinya dari total 891 orang pustakawan peserta sertifikasi kompetensi, 245 pustakawan belum mampu melaksanakan tugas pekerjaan pustakawan sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perpustakaan.
Berdasarkan  tiga  poin  hasil  penelitian  tahun  2018  terkait  pelaksanaan  sertifikasi kompetensi  pustakawan,  Perpustakaan  Nasional,  asosiasi  profesi  pustakawan,  bersama  LSP Pustakawan perlu meningkatkan promosi program sertifikasi profesi pustakawan di Indonesia. Selain itu  juga mengembangkan  LSP  Pustakawan melalui  peningkatan  kualitas  pelaksanaan asesmen dan pengembangan organisasi. Kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas personil dan  organisasi  LSP  Pustakawan  semakin  lama  semakin  meningkat.  Salah  satu  upaya  untuk meningkatkan  kompetensi  pustakawan  Indonesia  adalah  melalui benchmark atau membandingkan  sistem  dan  mekanisme  pelaksanaan  sertifikasi  kompetensi  pustakawan  di negara  lain  yang  memiliki  karakteristik  mirip  dengan  Indonesia  namun  dikenal  bagus kompetensi  pustakawannya,  juga  sistem  pembinaan  profesi  serta  mekanisme  sertifikasi kompetensinya  kuat.  Berdasarkan  pengamatan  Kepala  Pusat  Pengembangan  Pustakawan Perpustakaan  Nasional  RI  dan  Ketua  LSP  Pustakawan  beserta  tim  pengembangan  skema sertifikasi  kompetensi,  dipilih  Filipina  sebagai  negara  yang  menjadi  objek benchmark (perbandingan).
Filipina dikenal sebagai negara yang maju dan berhasil dalam mengimplementasikan program  sertifikasi  profesi  pustakawan.  Filipina  termasuk  negara  yang  pertama-tama melakukan sertifikasi pustakawan (Santos, 2007). Menurut Mrs. Lourders David, salah seorang Komisioner di Professional Regulation Commission (selanjutnya disebut PRC), saat ini telah banyak pustakawan Filipina yang bekerja di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia
Journal of Library and Information Science: 13(2).2022. 61-80
(David,  2015).  Ini  artinya  kompetensi  pustakawan  Filipina  telah  baik  dan  mampu  bersaing secara  global.  Pustakawan  Filipina  mampu  berkompetisi  dan  berhasil  mengisi  jabatan pustakawan yang dibutuhkan, baik di dalam maupun di luar negeri.
Indonesia dapat belajar dari sistem dan pelaksanaan sertifikasi profesi pustakawan di Filipina  dengan  mencermati  dan  meneliti  sistem  dan  mekanisme  sertifikasi  kompetensi pustakawan di Indonesia untuk mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan  demikian  diharapkan  akan  terjadi  peningkatan  pelaksanaan  sertifikasi  kompetensi pustakawan di Indonesia ke arah lebih baik dan lebih professional. Upaya ini penting sebagai bagian dari upaya menjadikan SDM Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di dunia.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mempelajari best  practice atas  sistem  dan  mekanisme pelaksanaan  sertifikasi  profesi  pustakawan  di  Filipina  agar  diketahui  kelebihan  dan kekurangannya serta apa saja hal yang dapat dan tidak dapat diterapkan di Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia. Tujuan khususnya adalah guna meningkatkan kapasitas dan kinerja LSP Pustakawan serta mendapatkan informasi tentang peraturan dan dokumen yang relevan  lainnya  terkait  landasan  hukum  dan  peraturan  pelaksanaan  sertifikasi  profesi pustakawan di Filipina sebagai salah satu aspek penting.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif bersifat kualitatif. Penelitian bertujuan untuk  menggambarkan  secara  natural  tentang  objek  penelitian.  Penelitian  deskriptif  adalah upaya meneliti secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian dengan cara menjelaskan dan menggambarkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Soendari, 2012). Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.
Data  penelitian  ini  dikumpulkan  dari  hasil  wawancara  mendalam  yang  dilakukan  penulis kepada  responden.  Responden  yang  dipilih  adalah  satu  orang  pustakawan  senior  Filipina sekaligus memiliki akses sebagai regulator dan eksekutor sertifikasi kompetensi pustakawan. Kedua  hal  tersebut  menjadi  persyaratan  dalam  memilih  responden  penelitian  ini,  yaitu responden  merupakan  praktisi  pelaku  dan  pengelola  pelaksanaan  sertifikasi  kompetensi pustakawan  di  Filipina  sekaligus  berkontribusi  dalam  penyusunan  regulasi  terkait  sertifikasi kompetensi  pustakawan  sehingga  ia  mengetahui  betul  sistem  dan  mekanisme  pelaksanaan sertifikasi kompetensi pustakawan di Filipina. Penulis memperoleh responden penelitian adalah anggota dari Board Member of PRC.
Wawancara mendalam dilaksanakan selama 1 hari (3 jam) untuk menggali data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Penulis merekam selama proses wawancara mendalam dengan seizin responden. Selanjutnya hasil wawancara ditranskripsikan dan  dianalisis  dengan  cara  mengidentifikasi  faktor-faktor  sukses  kunci  ( key  success  factor ) daripelaksanaan  sertifikasi  kompetensi  pustakawan  Filipina  dan  selanjutnya  dibandingkan dengan sistem dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi pustakawan di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil Pembahasan
Hasil  wawancara  mendalam  menunjukkan  bahwa  peran  regulasi  yang  dibuat, disampaikan, serta disosialisasikan oleh pemerintah kepada seluruh pihak terkait ( stakeholders ) berperan penting dalam membangun fondasi kepustakawanan di Filipina. Salah satu langkah
Journal of Library and Information Science: 13(2).2022. 61-80
strategis  yang  diambil  pemerintah  Filipina  adalah  dibentuknya  badan  atau  agen  pemerintah yang mengelola urusan profesi di negeri tersebut, termasuk di dalamnya profesi pustakawan. Badan pemerintah tersebut bernama The Professional Regulation Commission (PRC). PRC  dibentuk  oleh  Presiden  Ferdinand  E.  Marcos  berdasarkan  Peraturan  Presiden Nomor 223 tanggal 22 Juni 1973. PRC diberi mandat untuk menyusun peraturan atau payung hukum  yang  mampu  memayungi  kepentingan  dari  beragam  profesi  di  Filipina.  Sebelumnya PRC bernama The Office of the Board of Examiners atau Kantor Dewan Penguji Nasional, yang dibentuk  oleh  Undang-Undang  Pemerintah  Filipina  Nomor  546  pada  tanggal  17  Juni  1950. Kantor ini berada di bawah Komisi Layanan Publik ( The Civil Service Commission ) (Republic of  the  Philippines  Professional  Regulation  Commission,  n.d.).  PRC  mulai  beroperasi  pada tanggal 4 Januari 1974. Kurang dari satu tahun, tepatnya tanggal 9 Desember 1974, peraturan dan prosedur tentang standarisasi 33 profesi di Filipina mulai diundang-undangkan (PRC).
Memperhatikan penjelasan mengenai PRC dan memperhatikan kondisi di Indonesia, maka dapat kita katakan bahwa badan nasional di Indonesia yang serupa PRC adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Awalnya, penulis mengira PRC serupa dan sejajar dengan Ikatan  Pustakawan  Indonesia  (IPI)  namun  ternyata  tidak.  Ini  menjadi  catatan  pertama benchmarking sistem  dan  mekanisme  pelaksanaan  sertifikasi  kompetensi  pustakawan  di Filipina dan di Indonesia.
Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau disingkat BNSP merupakan badan independen yang  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  RI.  BNSP  memiliki  kewenangan  sebagai  otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja (BNSP, 2022). Menurut informasi dalam website resmi BNSP, BNSP dibentuk sebagai upaya integral pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja Indonesia yang berkualitas.  Dalam  paradigma  lama  pengelolaan  tenaga  kerja  Indonesia,  tidak  ada  sistem penyiapan tenaga kerja secara menyeluruh, tersistem, dan melembaga.
Paradigma baru penyiapan tenaga kerja Indonesia memiliki dua prinsip. Kedua prinsip ini menjadi dasar pelaksanaannya. Prinsip pertama, yaitu penyiapan tenaga kerja berdasarkan pada kebutuhan pengguna ( demand driven ). Prinsip kedua: proses pendidikan dan pelatihan, sebagai wahana penyiapan tenaga kerja, dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelatihan berbasis  kompetensi  ( competency  based  training /CBT).  Pengembangan  sistem  penyiapan tenaga  kerja  dengan  paradigma  baru  ini  dimulai  pada  awal  tahun  2000,  yaitu  saat ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Umum Kadin Indonesia (BNSP, 2022).
Sertifikasi kompetensi merupakan produk hukum yang menjadi kebijakan dan aturan pemerintah  yang  mengikat  bagi  seluruh  tenaga  kerja  di  Indonesia.  Sertifikat  kompetensi menjadi bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu  yang  diperoleh  melalui  pendidikan,  pelatihan,  maupun  pengalaman  kerja  (BNSP, Berita, 2022). Bukti pengakuan ini melegitimasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Bukti pengakuan berupa sertifikat kompetensi profesi ini dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam melamar pekerjaan, atau naik jabatan, maupun kenaikan gaji sesuai peraturan di institusi masing-masing.
Sertifikat kompetensi profesi ditetapkan atau dikeluarkan oleh BNSP melalui lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Dengan demikian maka LSP menjadi perpanjangan tangan BNSP dalam melaksanakan sertifikasi profesi di Indonesia. Sebelum LSP melaksanakan sertifikasi kompetensi  profesi,  BNSP  melakukan  proses  lisensi  kepada  LSP,  yaitu  proses  pemeriksaan
Journal of Library and Information Science: 13(2).2022. 61-80
kepatuhan LSP dalam memenuhi seluruh ketentuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi oleh  BNSP.  Tujuan  pemberian  lisensi  kepada  LSP  adalah  untuk  memastikan  pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi dilaksanakan dengan benar dan profesional sesuai peraturan yang berlaku  (BNSP,  2015).  LSP  menjadi  garda  terdepan  penjagaan  kualitas  ( quality  control ) pelaksanaan  sertifikasi  kompetensi  profesi  di  Indonesia.  Kredibilitas  pelaksanaan  dan  hasil sertifikasi  sangat  ditentukan  oleh  LSP  pemberi  sertifikasinya  dan  pengambilan  keputusan ( professional  judgement )  dari  asesor  kompetensi  dalam  memberikan  rekomendasi  hasil asesmen,  berupa  pernyataan  Kompeten  (K)  atau  Belum  Kompeten  (BK).  BNSP  memiliki kebijakan untuk membina dan mengawasi LSP.
BNSP dan lembaga sertifikasi profesi (LSP) memiliki dasar hukum. Terdapat 11 dasar hukum pendirian BNSP dan LSP, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 18;
2. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, Pasal 61;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2006  tentang  Sistem  Latihan  Kerja Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
8. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  PER.22/MEN/IX/2009  tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-17/MEN/VI/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
11. Surat  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor KEP96A/MEN/VI/2004  tentang  Pedoman  Penyiapan  dan  Akreditasi  Lembaga Sertifikasi Profesi.
BNSP bekerja untuk mewujudkan visi dan misi nya, yaitu: menjadi lembaga otoritas sertifikasi profesi yang independen dan terpercaya dalam menjamin kompetensi tenaga kerja di dalam maupun luar negeri. Sementara misi BNSP adalah:
1. Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi profesi yang terpercaya;
2. Meningkatkan rekognisi dan daya saing tenaga kerja Indonesia di dalam maupun luar negeri;
3. Membangun  kerjasama  saling  pengakuan  sertifikasi  kompetensi  secara internasional (PP Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP; BNSP, Berita, 2022).
Pimpinan BNSP terdiri dari delapan orang yang terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, satu orang kepala secretariat, dan lima orang anggota yang mengampu lima bidang,
Journal of Library and Information Science: 13(2).2022. 61-80
yaitu Bidang Perencanaan dan Hukum, Bidang Sertifikasi, Bidang Data dan Informasi, Bidang Lisensi, dan Bidang SDM.
Gambar 1.
Struktur Organisasi BNSP Sumber: BNSP – Halaman Informasi
Pembahasan hasil dari penelitian ini akan diuraikan dalam enam poin hasil penelitian sebagai berikut:
1. Filipina  dan  Indonesia sama-sama  telah  membangun,  memiliki,  dan melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi pustakawan dan terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk pelaksanaan dan hasil yang lebih baik;
2. Masing-masing negara memiliki sistem dan mekanisme pelaksanaan sertifikasi kompetensi  pustakawan .  Masing-masing  sistem  memiliki  kelebihan  dan kekurangan masing-masing;
3. Terdapat delapan  variabel  terkait  sistem  dan  mekanisme  pelaksanaan sertifikasi kompetensi pustakawan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:
a. Standar kompetensi, persiapan pustakawan sebelum mengikuti sertifikasi, persyaratan  mengikuti  sertifikasi,  metode  asesmen,  kesesuaian  dan keterhubungan  lembaga  sertifikasi  dengan  lembaga  pendidikan  formal, informal,  maupun  diklat,  dan  dampak  terhadap  karir  pustakawan  setelah mengikuti sertifikasi kompetensi;
b. Kerjasama keberterimaan pustakawan dengan negara lain;
c. Materi  uji  kompetensi,  khususnya  terkait  pembuatannya  dan quality control nya;
d. Quality control terhadap penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan;
e. Populasi perpustakaan sekolah dan jumlah pustakawan;
f. Payung hukum profesi pustakawan
g. Aturan karir pustakawan;
h. Strategi nasional untuk meningkatkan jumlah dan kualitas pustakawan.
4. Indonesia dapat mengambil dan menerapkan best practice pelaksanaan sertifikasi kompetensi pustakawan di Filipina dengan melakukan adaptasi terhadap sistem dan mekanisme baik yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia.
Journal of Library and Information Science: 13(2).2022. 61-80
5. Masing-masing  negara  memiliki  sistem  dan  mekanisme  pelaksanaan  sertifikasi kompetensi  pustakawan.  Masing-masing  sistem  memiliki  kelebihan  dan kekurangan;
6. Perpustakaan Nasional dan LSP Pustakawan perlu menerapkan teknologi informasi dan  komunikasi  (TIK)  dalam  pelaksanaan  sertifikasi  kompetensi  pustakawan Indonesia. Hal ini menjadi bagian penting dari proses transformasi perpustakaan di Indonesia untuk mewujudkan ekosistem digital nasional.

## Pembahasan
Setelah memahami tugas, fungsi, visi, dan misi serta peraturan terkait PRC dan BNSP, berikut  hasil  perbandingan  atau  sistem benchmarking dan  mekanisme  pelaksanaan  sertifikasi kompetensi profesi pustakawan di Filipina dan di Indonesia:

## Tabel 1.
Perbandingan Sistem dan Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi
Profesi Pustakawan di Filipina dan Indonesia No. Sistem dan Mekanisme Sertifikasi Kompetensi Profesi Pustakawan PRC (Filipina) BNSP (Indonesia) 1 Training persiapan sertifikasi Menyediakan  provider CPD*  untuk  semua kalangan Tidak menyediakan provider CPD 2 Instructional design (semacam kurikulum) Dibuat oleh PRC Tidak membuat 3 Penentuan  kompeten/belum  kompeten Penentuan  kompeten/belum  kompeten (kesesuaian  peserta  sertifikasi  dengan persyaratan kualifikasi) Ditetapkan oleh PRC Ditetapkan  oleh  LSP sebagai perpanjanga tangan BNSP 4 Masa berlaku sertifikasi kompetensi 3 tahun 3 tahun 5 Yang  diperoleh  pustakawan  setelah dinyatakan kompeten 1) Sertifikat kompetensi (berlaku seumur hidup); 2) Mendapatkan ID Card sebagai penanda yang bersangkutan teregistrasi sebagai pustakawan yang kompeten (berlaku 3 tahun dan harus terus diperbaharui. Jika tidak akan di- suspend ); 3) Sebutan R.L. ( registered librarian ) di
belakang nama.
Gelar ini setara
Sertifikat kompetensi (berlaku 3 tahun) Tidak ada tunjangan sertifikasi Tidak  mempengaruhi grade  salary di  tempat kerja pustakawan
Journal of Library and Information Science: 13(2).2022. 61-80
dengan gelar akademik; Mendapatkan plantilia item dari  pemerintah (plantilia merupakan salary grade ). 6 Syarat memperbarui ID Card Memiliki portofolio 45 unit  CPD  atau self- directed CPD  dengan mengikuti seminar atau melanjutkan pendidikan formal Tidak ada 7 Evaluasi hasil belajar Kirkpatrick Level Model. Penekanan pada Level 2: apa yang telah mereka pelajari Tidak diketahui 8 Standar Kompetensi Dibuat oleh PRC bersama perwakilan asosiasi profesi
( accredited integrated professional organization) (AIPO) Dibuat  oleh  instansi pembina bersama asosiasi profesi, akademisi, dan praktisi 9 Metode asesmen Berbasis pada penilaian  atas  400  jam job training yang dilakukan  universitas atau lembaga pendidikan  formal  dan informal lainnya. Tidak  diperlukan  lagi praktik,  observasi,  dan wawancara karena telah sesuai dengan job training yang  selama ini diterima. Portofolio, praktik, observasi,  wawancara, tes tertulis 10 Kesesuaian  dan  keterhubungan  lembaga sertifikasi  dengan  lembaga  pendidikan formal, informal, maupun diklat Telah  sesuai,  menjadi satu  kesatuan  strategi pendidikan dan peningkatan kompetensi SDM Filipina Belum sesuai dan belum terhubung secara memadai 11 Kerjasama  keberterimaan  pustakawan dengan negara lain Mutual Recognition of Professional Qualification (MRPQ) dengan Thailand dalam hal recognition dan national  qualification framework . Belum Belum ada
Journal of Library and Information Science: 13(2).2022. 61-80
Mutual Recognition Agreement (MRA) karena  MRA  antara pemerintah dengan pemerintah. MRPQ antara  PRC  dengan asosiasi profesi pustakawan Thailand 12 Instansi  yang  membuat  kurikulum pendidikan ilmu perpustakaan The Commission on Higher Education (CHED) (The Commission of Higher Education, n.d.) DIKTI, BRIN 13 Inspeksi kepada penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan Dilakukan oleh CHED dan PRC DIKTI melalui BAN PT 14 Sanksi kepada penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan Bila tidak sesuai dengan CHED Memorandum Order (CMO) (CHED Memorandum Order,  n.d.),  sekolah akan ditutup dan mahasiswanya tidak lulus** DIKTI melalui BAN PT 15 Daftar  penyelenggara  pendidikan  ilmu perpustakaan  yang performed dan  yang tidak performed Ada Tidak diketahui Quality Control Terhadap Penyelenggara Pendidikan Ilmu Perpustakaan No. Sistem dan Mekanisme Sertifikasi Kompetensi Profesi Pustakawan PRC (Filipina) BNSP (Indonesia) 16 Periode pengawasan 3 tahun Tidak diketahui 17 Implementasi  kode  etik  profesi  dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi pustakawan Ada  (tidak  diperlukan metode  praktik  dalam asesmen  karena  kode etik  sudah  menyatu dalam praktik pekerjaan) Belum terlihat

## Pembuatan Materi Uji Kompetensi
18 Penyusunan MUK Dikoordinir  oleh  PRC dan  dilakukan  oleh  3 orang pustakawan senior + 1 orang Diserahkan kepada masing-masing LSP dan tidak terpantau konsultan berlatar belakang pendidikan sebagai peer review terlaksana/tidaknya peer review
Journal of Library and Information Science: 13(2).2022. 61-80
19 Acuan/rujukan pembuatan soal Kurikulum sekolah ilmu perpustakaan yang dibuat oleh CHED SKKNI 20 Jenis soal Pilihan ganda Pilihan  ganda,  essay, BS,  pemecahan  kasus, pertanyaan lisan 21 Jenis MUK Berdasarkan subjek (terdapat 6 subjek @subjek 500 soal Berdasarkan unit kompetensi 22 Frekuensi updating database MUK Per  3  tahun  (tahun pertama 500 soal, tahun ke dua 300 soal, dan  tahun  ke  tiga  100 soal) Diserahkan kepada masing-masing LSP 23 Keputusan  soal  yang  dikeluarkan dalam asesmen Oleh Member of Board PRC Tidak diketahui 24 Penilaian soal Berdasarkan bobot nilai dari masing- masing subjek/topic. Bobot  nilai  bersumber pada Table of Specification (ToS). ToS menyediakan prosentase  bobot  dari tiap subjek/topik. Diserahkan kepada masing-masing LSP 25 Acuan bobot soal ToS  yang  dibuat  oleh PRC dengan berkonsultasi  bersama kepala  sekolah/kepala jurusan ilmu perpustakaan Tidak ada mekanisme seperti ini Pelaksanaan Asesmen 32 Jumlah sekolah 43.000 43.666 lembaga (Kemenbudristek Dikti) 33 Jumlah pustakawan 9.000 irang 16.300 orang (Perpustakaan Nasional. 2022) 34 Pembina perpustakaan sekolah Kementrian Pendidikan  dengan membentuk  Library hub Perpustakaan Nasional berkoordinasi dengan Kemendikbud 35 Pembina perpustakaan sekolah NLP*** NLI***
Journal of Library and Information Science: 13(2).2022. 61-80
36 Jummlah pendafttar sertifilkasi kompetensi pustakawan 1.000/orang pendaftar/tahun 500-700 orang pendaftra/tahun (Perpustakaan Nasional  dan  LSP Pustakawan) 37 Tingkat keberhasilan Kompeten/Belum Kompeten 75-80% kompeten 72,5  %  kompeten (Rifai, 2018) 38 Aturan mengikuti sertifikasi Dapat mengikuti kembali asesmen setelah 2 tahun berselang dengan hanya mengikuti  subjek  yang BK  saja  dengan  syarat nilai  ratarata  asesmen sebelumnya 75%. Dapat mengajukan banding setelah rekomendasi disampaikan atau mengikuti kembali asesmen  pada  klaster yang BK saja.

## Payung Hukum Profesi Pustakawan
39 Undang-Undang Pustakawan UU  Tahun  1998  dan 2003 Tidak ada 40 Definisi Pustakawan Pustakawan adalah mereka yang telah mengikuti asesmen kompetensi dan dinyatakan kompeten kemudian mendapatkan sertifikat  kompetensi  dan ID  Card.  Juga  memiliki R.L ( registered librarian ) di belakang namanya. Terbagi dua pengertian: pustakawan  PNS  dan pustakawan non-PNS 41 Aturan karir pustakawan Terdiri dari Level 1- Level 5 Level 1: S1 Naik ke level 2 perlu 45 kredit unit master/CPD Naik  ke  level  3  perlu master degree Pustakawan PNS memiliki  5  jenjang karir Pustakawan non- PNS  tidak  memiliki jenjang karir 42 Strategi nasional untuk meningkatkan jumlah dan kualitas pustakawan 1) Merevisi UU Pustakawan,  dengan memperhatikan 3 poin berikut: a. Retaking rules b. Menambah gelar lulusan ilmu perpustakaan yang diakui pemerintah. Sebelumnya Belum ada UU Pustakawan Poin lain belum diketahui
Journal of Library and Information Science: 13(2).2022. 61-80
hanya BLIS dan MLIS yang diakui. Seiring perkembangan, perlu menambah gelar  lain  yang ada di lapangan, seperti: Bachelor of Education, Major in Library Science, Master of Administration. c. cMemperbaharui ToS    percentage karena  semakin ke  sini  pengaruh teknologi  digital
semakin besar;
*CPD: Continues Professional Development , yaitu upaya untuk menambah kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas seseorang seseorang melalui seminar, workshop, maupun pelatihan guna menambah pengetahuan dan keterampilan.
**CHED:  bertugas  menutup  sekolah  yang  tidak  performed.  PRC:  bertugas  mengembalikan lisensi. ***NLP: National Library of Philippine
Hasil analisis penulis terhadap jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara  mendalam  yang  diajukan  menghasilkan  42  aspek  terkait  sistem  dan  mekanisme sertifikasi kompetensi profesi pustakawan. 42 aspek tersebut dibandingkan dan dianalisis untuk mengetahui  kelebihan  dan  kekurangan  sistem  mekanisme  sertifikasi  kompetensi  profesi pustakawan di Indonesia dan di Filipina sehingga secara detil dapat diketahui apa saja hal yang dapat  dan  tidak  dapat  diterapkan  di  Indonesia  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  Indonesia. Dengan demikian, Perpustakaan Nasional c.q Pusat Pengembangan Pustakawan dan mitranya dalam  pelaksanaan  sertifikasi  kompetensi  pustakawan,  yaitu  LSP  Pustakawan,  dapat mengetahui  dengan  tepat  dan  menindaklanjuti  perbaikan  dan  pengembangan  sistem  dan mekanisme sertifikasi kompetensi pustakawan di Indonesia.
Berikut akan dibahas hasil perbandingan sistem dan mekanisme sertifikasi kompetensi profesi pustakawan di Filipina dan Indonesia:
1. Pelatihan bagi pustakawan yang akan mengikuti sertifikasi kompetensi belum tersedia di Indonesia.  Filipina  telah  menyediakan provider CPD  bagi  pustakawan  yang  akan mengikuti sertifikasi kompetensi sebagai bagian utuh dan tak terpisahkan dari sistem dan mekanisme sertifikasi kompetensi profesi pustakawan di Filipina. Hal ini menunjukkan kematangan  regulasi  pemerintah  Filipina  terkait  sistem  dan  mekanisme  sertifikasi
Journal of Library and Information Science: 13(2).2022. 61-80
kompetensi profesi pustakawan sehingga regulasi yang holistic ini mampu mendorong peningkatan  kualitas  pustakawan  Filipina.  Indonesia  dapat  mengadopsi  sistem  dan mekanisme  ini.  Saat  ini,  tidak  seluruh  pustakawan  yang  akan  mengikuti  sertifikasi kompetensi  mempersiapkan  diri.  Persiapan  mengikuti  sertifikasi  diserahkan  kepada masing-masing  peserta  untuk  belajar  secara  mandiri  atau  pun  secara  berkelompok dengan difasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis persiapan sertifikasi kompetensi oleh  instansinya.  Jadi  bukanlah  sebuah  sistem  dan  mekanisme  persiapan  mengikuti sertifikasi kompetensi sebagai sebuah aturan pemerintah. Hal ini menyebabkan dua hal, yaitu:
a. Kekurangsiapan  pustakawan  Indonesia  mengikuti  sertifikasi  kompetensi. Ditemukannya  karakter  yang  sekedar  mengikuti  sertifikasi  kompetensi  dengan beragam  motivasi,  diantaranya  sekedar  memenuhi  perintah  atasan  hingga  ingin mendapatkan  pengakuan  resmi  atas  kompetensi  yang  dimiliki.  Kondisi  ini menyebabkan hasil sertifikasi kompetensi yang diperoleh bisa di luar harapan;
b. Lemahnya daya dorong program sertifikasi kompetensi di Indonesia pada saat ini. Padahal  sertifikasi  kompetensi  diyakini  mampu  meningkatkan  kualitas pustakawan (Sumiati, 2020).
2. PRC  membuat  instructional  design  (DeSilets,  2018)  atau  rancangan  pembelajaran sebagai persiapan mengikuti sertifikasi kompetensi pustakawan di Filipina. Rancangan pembelajaran ini dipersiapkan oleh tim instructional designer yang dibentuk oleh PRC. Program  ini  merupakan  turunan  dari  regulasi  pelaksanaan  sertifikasi  kompetensi pustakawan  di  Filipina  terkait  penyediaan provider CPD  bagi  pustakawan  yang  akan mengikuti sertifikasi kompetensi. Indonesia perlu mengimplementasikan hal ini setelah sebelumnya  mempersiapkan  regulasi  dan  provider  CPD  sebagai  fasilitasi  untuk persiapan mengikuti sertifikasi kompetensi pustakawan.
3. Di  Filipina,  manfaat  atau  benefit  bagi  pustakawan  yang  telah  mengikuti  sertifikasi kompetensi  dan  dinyatakan  kompeten  jelas.  Hal  tersebut  diatur  dalam  regulasi pemerintah, yaitu Undang-Undang Kepustakawan (Philippine Librarianship Act) (PRC,
n.d.) yang di dalamnya juga mengatur kompetensi pustakawan Filipina:
“ Philippine Librarianship Act”
The  practice  of  librarianship  shall  constitute  in  holding  out  oneself  as skilled  in  the  knowledge,  art,  and  science  of  the  organization, dissemination,  preservation,  and  conservation  of  recorded  information; the rendering, furnishing and contracting of professional services such as consultations  and  advice  on  the  organization  and  management  of libraries, data banks, research and information centers to clients on a fee basis or otherwise; the teaching of subjects in the library and information sciences,  and  the  signing  or  authenticating  for  clients  of  documents  or reports when called for. (PRC, n.d.)
Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Namun undang-undang ini belum memadai untuk menjadi landasan hukum bagi pemberian tunjangan sertifikasi kompetensi pustakawan, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh profesi guru. Selain itu, di Filipina, pustakawan yang telah mengikuti sertifikasi kompetensi sertifikatnya berlaku seumur hidup. Mereka akan mendapatkan ID Card sebagai bukti telah dinyatakan kompeten. ID Card ini
Journal of Library and Information Science: 13(2).2022. 61-80
wajib diperpanjang atau diperbarui setiap 3 tahun sekali. Jika tidak, maka bukti bahwa mereka telah mengikuti sertifikasi dan dinyatakan kompeten akan dicabut ( suspend ). Untuk memperbaharui ID Card, pustakawan wajib mengumpulkan bukti berupa portofolio 45 unit atau frekwensi mengikuti CPD, baik formal maupun self- directed CPD. Di Indonesia, sertifikat kompetensi berlaku selama 3 tahun dan harus diperpanjang dengan mengikuti proses recognition current competency (RCC) yang diselenggarakan oleh LSP Pustakawan.
Selain  ID  Card,  di  Filipina,  pustakawan  yang  telah  mengikuti  sertifikasi kompetensi dan dinyatakan kompeten mendapatkan gelar R.L. ( registered librarian ). Gelar ini diakui negara dan setara dengan gelar akademik. Sebagaimana contoh gelar dalam profesi lain, seperti Certified Public Accountant (CPA.). Penulis melihat akan sangat  baik  di  Indonesia  menerapkan  pula  sistem  ini  setelah  terlebih  dahulu mengupayakan  adanya  undang-undang  pustakawan  atau  melakukan  revisi  terhadap Undang-Undang  Nomor  43 Tahun  2007  tentang  Perpustakaan  dengan  memasukkan pasal  terkait  registrasi  pustakawan  yang  telah  mengikuti  sertifikasi  dan  dinyatakan kompeten diikuti pemberian tunjangan sertifikasi. Sistem benefit yang berikutnya, bagi pustakawan  Filipina  yang  telah  mengikuti  sertifikasi  kompetensi  dan  dinyatakan kompeten,  yaitu  pemberian plantilia  item . Plantilia  item adalah  surat  pernyataan pustakawan  yang  bersangkutan  berhak  untuk  mendapatkan salary  grade tertentu. Sistem plantilia  item ini  juga  dapat  diterapkan  di  Indonesia  setelah  sebelumnya memasukkan  poin  ini  dalam  usulan  revisi  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2007 tentang  Perpustakaan  serta  membangun  ekosistem  profesi  pustakawan  yang  lebih berdaya dan bermartabat di Indonesia.
4. Sistem  dan  mekanisme  hasil  belajar  telah  terbangun  jelas  di  Filipina.  Mereka menggunakan  Kirkpatrick  Level  Model  dengan  penekanan  pada  Level  2,  yaitu  apa yang telah mereka pelajari sehingga terukur pengetahuan dan keterampilan apa yang mereka  telah  kuasai  untuk mengevaluasi hasil  belajar pustakawan  (Smidt,  2009).  Di Indonesia, aturan terkait kewajiban pustakawan untuk melakukan CPD bersifat umum untuk  seluruh  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  atau  aparatur  sipil  negara  (ASN).  Hal  ini tercantum dalam Pasal 203 ayat 1-5, Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Pasal  203:  (1)  Pengembangan  kompetensi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  62 merupakan  upaya  untuk  pemenuhan  kebutuhan  kompetensi  PNS  dengan  standar kompetensi  jabatan  dan  rencana  pengembangan  karier.  (2)  Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat: a. instansi; b.  nasional.  (3)  Setiap  PNS  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  dengan  memperhatikan  hasil  penilaian  kinerja  dan  penilaian  kompetensi  PNS yang  bersangkutan.  (4)  Pengembangan  kompetensi  bagi  setiap  PNS  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. (4a) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan  melalui  pendekatan  sistem  pembelajaran  terintegrasi  ( corporate university ).  (5)  Untuk  menyelenggarakan  pengembangan  kompetensi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  PPK  wajib:  a.  menetapkan  kebutuhan  dan  rencana pengembangan  kompetensi;  b.  melaksanakan  pengembangan  kompetensi;  dan  c.
Journal of Library and Information Science: 13(2).2022. 61-80
melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi.
Dengan demikian, belum ada sistem dan mekanisme CPD bagi pustakawan yang akan mengikuti sertifikasi kompetensi. Indonesia perlu membuat sistem dan mekanisme ini agar kompetensi dan kualitas pustakawan Indonesia meningkat dan terukur.
5. Temuan penelitian selanjutnya yang juga penting adalah kesesuaian dan keterhubungan lembaga  sertifikasi  dengan  lembaga  pendidikan formal, informal, maupun  diklat.  Di Filipina,  keempat  metode  pendidikan  tersebut  telah  terhubung  dan  menjadi  satu kesatuan  strategi  pendidikan  dan  peningkatan  kompetensi  SDM  di  Filipina.  Di Indonesia,  hal  ini  masih  sangat  jauh.  Belum  terjadi  kesesuaian  dan  keterhubungan secara memadai antara keempat metode pendidikan tersebut. Sudah sangat mendesak penerapannya  di  Indonesia  agar  lembaga  sertifikasi  dengan  lembaga  pendidikan formal, informal, maupun diklat  sesuai  dan terhubung  sebagai satu  kesatuan  strategi pendidikan dan peningkatan kompetensi SDM Indonesia. Hal ini dapat menjadi kajian kebijakan  pemerintah  yang  dapat  menjadi  naskah  akademik  untuk  mendukung pembentukan  kebijakan  strategi  pendidikan  dan  peningkatan  kompetensi  SDM  di Indonesia.
6. Asosiasi  Profesi  Filipina,  yaitu  PRC,  telah  memiliki  perjanjian  kerjasama  dengan Thailand dalam hal competency recognition dan kerangka kualifikasi nasional (national qualification  framework)  untuk  pustakawan  kedua  negara.  Perjanjian  kerjasama  ini disebut  dengan  Mutual  Recognition  of  Professional  Qualification  (MRPQ).  MRPQ tidak  sama  dengan  MRA  atau  Mutual  Recognition  Agreement  karena  MRA  adalah perjanjian  kerjasama  antar  pemerintah.  Untuk  profesi  pustakawan,  Indonesia  belum membuka  diri  untuk  MRA.  Kebijakan  untuk  melakukan  MRA  profesi  pustakawan dengan negara lain memerlukan kajian mendalam dan luas yang bersifat menyeluruh. Hal  ini  memerlukan  pengkajian  lanjutan  untuk  masukan  bagi  pemerintah  Indonesia, dalam hal ini Perpustakaan Nasional RI, dalam merumuskan kebijakannya terkait MRA profesi pustakawan.
7. Selanjutnya adalah aspek pengawasan kualitas ( quality control ) terhadap peyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan. Ditemukan perbedaan pertama dalam aspek ini antara Filipina dengan Indonesia adalah inspeksi kepada penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan. Di Filipina, inspeksi dilakukan secara sinergi oleh dua pihak, yaitu CHED (pemerintah) dan PRC (gabungan asosiasi profesi di Filipina). Di Indonesia, inspeksi hanya dilakukan oleh pemerintah, yaitu oleh BRIN. Terdapat perbedaan signifikan yang mempengaruhi poin 5 di atas, yaitu terwujudnya kesesuaian dan keterhubungan lembaga sertifikasi dengan lembaga pendidikan formal, informal, dan diklat. Dengan adanya sinergi dan kolaborasi dalam menyusun kurikulum pendidikan ilmu perpustakaan antara pemerintah dengan asosiasi profesi memungkinkan terjadinya kesesuaian dan keterhubungan antara lembaga sertifikasi dengan lembaga pendidikan formal, informal, dan diklat sebagai satu kesatuan strategi pendidikan dan peningkatan kompetensi SDM Indonesia yang menjadi kebijakan strategi pendidikan dan peningkatan kompetensi SDM di Indonesia. Sayangnya, ini belum terwujud di Indonesia. Diperlukan kajian lanjutan berupa kajian kebijakan publik terkait hal ini. Hasil kajian dapat diberikan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara dan menteri terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi serta Kementerian Agama
Journal of Library and Information Science: 13(2).2022. 61-80
8. Masih dalam aspek pengawasan kualitas (quality control) terhadap peyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan, tiga sistem dan mekanisme sertifikasi kompetensi pustakawan di Filipina yang tidak terdapat di Indonesia, yaitu daftar penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan yang performed dan yang tidak performed, periode pengawasan terhadap penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan, dan implementasi kode etik profesi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi pustakawan.
9. Pada  aspek  pembuatan  materi  uji  kompetensi  (MUK),  terdapat  delapan  sistem  dan mekanisme penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang berbeda, yaitu:
a. Sistem dan mekanisme penyusun MUK. Di Filipina, PRC sebagai penyelenggara sertifikasi  kompetensi,  juga  sebagai  regulatornya,  membentuk  tim  penyusun MUK plus reviewernya.
b. MUKnya  hanya  terdiri  dari  satu  jenis  soal,  yaitu  pilihan  ganda.  Soal  MUK diperbaharui secara rutin setiap tiga tahun dengan mekanisme penyusunan MUK tahun pertama sebanyak 500 soal. Tahun ke dua, 300 soal MUK, dan tahun ke tiga 100 soal MUK. Di Indonesia, penyusunan soal MUK diserahkan sepenuhnya kepada  masing-masing  LSP  dengan  mengacu  kepada  SKKNI.  Hal  ini  menjadi satu  poin  penting  mengapa  di  Indonesia  belum  terjadi  kesesuaian  dan keterhubungan lembaga sertifikasi dengan lembaga pendidikan formal, informal, dan  diklat  sehingga  belum  terwujud  sebagai  kesatuan  strategi  pendidikan  dan peningkatan kompetensi SDM di Indonesia.
c. Di  Filipina,  MUK  sertifikasi  disusun  dengan  merujuk  pada  kurikulum  sekolah ilmu perpustakaan yang dibuat oleh CHED. Terdapat enam subjek yang dibuat MUKnya  dengan  masing-masing  subjek  dibuatkan  500  soal.  Di  Indonesia, penyusunan  MUK  merujuk  SKKNI.  Akibatnya  belum  terjadi  kesesuaian  dan keterhubungan lembaga sertifikasi dengan lembaga pendidikan formal, informal, dan diklat.
d. Jenis  soal  sertifikasi  di  Filipina  hanya  berupa  pilihan  ganda.  Pelaksanaan sertifikasi  juga  online.  MUK  sertifikasi  di  Indonesia  mengikuti  Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP (BNSP, 2013).
e. Di  Filipina,  keputusan  untuk  soal  mana  yang  akan  dikeluarkan  dalam  asesmen ditentukan  oleh  member  of  board  PRC.  Di  Indonesia,  keputusannya  diserahkan kepada  masing-masing  LSP.  Ada  LSP  yang  memiliki  mekanisme  terkait  hal tersebut, ada yang tidak. Sehingga potensi kebocoran soal menjadi besar.
f. Begitu  pula  dengan  penilaian  soal.  Di  Indonesia,  tata  cara  dan  mekanisme penilaian
diserahkan kepada masing-masing LSP. Sedangkan di Filipina, enam topik besar soal yang diambil dari kurikulum pendidikan ilmu perpustakaan diberi bobot. Bobot nilai bersumber pada Table of Specification (ToS).
10. Untuk variabel pelaksanaan asesmen, perbedaan frekuensi pelaksanaan asesmen di Filipina dan Indonesia cukup menyolok. Sebagai satu kesatuan strategi pendidikan dan peningkatan kompetensi SDM Filipina, asesmen dilaksanakan 1 kali setahun secara serentak di seluruh daerah. Sedangkan di Indonesia, frekwensi pelaksanaan asesmen diserahkan kepada masing-masing LSP.
11. Populasi  perpustakaan sekolah  dan  pustakawan  menjadi  unsur  penting  dalam  sistem dan mekanisme sertifikasi kompetensi pustakawan di Indonesia dan Filipina. Jumlah
Journal of Library and Information Science: 13(2).2022. 61-80
sekolah  di  Filipina  dan  Indonesia  hampir  sama,  yaitu  pada  kisaran  43.000  lembaga. Sedangkan  jumlah  pustakawannya  perbedaannya  cukup  jauh:  di  Filipina  9.000 pustakawan  dan  di  Indonesia  sebanyak  16.300  orang  yang  terdiri  dari  4.735  orang sebagai  pejabat  fungsional  pustakawan  dan  11.565  orang  merupakan  tenaga  teknis perpustakaan  non  fungsional,  termasuk  di  dalamnya  Kepala  Sekolah,  Pejabat Pengawas, Pejabat Administrasi, serta tata usaha yang semua mengelola perpustakaan di Indonesia. Melihat data tersebut, maka sistem dan mekanisme sertifikasi kompetensi pustakawan  di  Indonesia  memerlukan  regulasi  yang  kuat  sebagai  dasar  hukum penerapannya  di  seluruh  wilayah  Indonesia  sekaligus  sistem  dan  mekanisme  yang tersosialisasi  kepada  seluruh  kepala  daerah.  Regulasi  terkait  sertifikasi  kompetensi ditindaklanjuti  oleh  kepala  daerah  di  setiap  provinsi  dan  kabupaten/kota  sehingga menjangkau  seluruh  pustakawan  dan  tenaga  perpustakaan  di  Indonesia,  termasuk penganggarannya.  Selanjutnya,  sistem  dan  mekanisme  pelaksanaan  sertifikasi  di Indonesia  sudah  seharusnya  berbasis  teknologi  informasi  (TIK)  sebagai  bagian  dari kebijakan pemerintah untuk melakukan transformasi perpustakaan dalam mendukung ekosistem digital nasional.
12. Terakhir, aspek dasar hukum profesi pustakawan. Filipina memiliki keunggulan telah memiliki  undang-undang  kepustakawanan  yang  di  dalamnya  terdapat  aturan  terkait pustakawan.  Indonesia  baru  memiliki  undang-undang  perpustakaan  dan  belum memiliki undang-undang pustakawan. Keberadaan undang-undang pustakawan sangat diperlukan  sebagai  dasar  hukum  pemberian  tunjangan  sertifikasi  kompetensi  bagi pustakawan,  juga  untuk  mendorong  kemajuan  kualitas  dan  kuantitas  pustakawan  di Indonesia.

## Kesimpulan
Pembahasan hasil penelitian membawa kepada empat poin kesimpulan terkait upaya meningkatkan kompetensi pustakawan indonesia melalui benchmarking. Berikut empat poin kesimpulan penelitian:
1. Sistem  dan  mekanisme  sertifikasi  kompetensi  di  Filipina  bersifat  sentralisasi. Sedangkan  di  Indonesia,  sistem  dan  mekanismenya  bersifat  de-sentralisasi  dan  semi otonom dimana pemerintah membuat peraturan umum untuk diikuti oleh seluruh LSP;
2. Indonesia,  dalam  hal  ini  Perpustakaan  Nasional  RI  sebagai  instansi  pembina  profesi pustakawan  di  Indonesia  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun 2007  tentang  Perpustakaan,  untuk  lebih  serius  dan  fokus  mencermati  dan menindaklanjuti  hal-hal  baik  dari  sistem  dan  mekanisme  pelaksanaan  sertifikasi  di Filipina untuk diadaptasi di Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia;
3. Perlu  dilakukan  kajian  lanjutan  oleh  Perpustakaan  Nasional  RI,  LSP  Pustakawan, asosiasi profesi pustakawan serta pemangku kepentingan lainnya terkait poin-poin hasil benchmarking terhadap  sistem  dan  mekanisme  pelaksanaan  sertifikasi  kompetensi profesi  pustakawan  di  Indonesia  agar  mendapatkan  masukan  yang  solutif  atas permasalahan peningkatan kompetensi pustakawan Indonesia.
4. Mendorong  penerapan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam pengembangan sistem dan mekanisme pelaksanaan sertifikasi kompetensi di Indonesia.
Journal of Library and Information Science: 13(2).2022. 61-80
Hal ini menjadi tuntutan kekinian dalam mendukung transformasi perpustakaan untuk percepatan terwujudnya ekosistem digital nasional.
Hasil penelitian ini menjadi inisiasi awal dalam meneliti isu besar peningkatan jumlah  dan  kualitas  pustakawan  Indonesia.  Penelitian  ini  baru  memotret  hasil perbandingan  sistem  dan  mekanisme  pelaksanaan  sertifikasi  kompetensi  profesi pustakawan di Filipina dengan Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait  temuan  hasil  penelitian  ini  maupun  topik  penelitian  di  bidang  peningkatan kompetensi  pustakawan  Indonesia.  Selain  itu,  diharapkan  Perpustakaan  Nasional  RI bersama asosiasi profesi pustakawan di Indonesia beserta para pemangku kepentingan lainnya, dapat menindaklanjuti secara nyata hasil penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Baenanda, L. (2020, Januari 29). binus.ac.id. Retrieved from binus.ac.id: https://binus.ac.id/knowledge/2020/01/instructional-designer-kerjanya-apa-ya/
BNSP. (2009). academia.edu. Retrieved from academia.edu:
https://www.academia.edu/31886037/PEDOMAN_PELAKSANAAN_UJI_KOMPE TENSI_PROFESI
BNSP. (2013). bnsp.go.id. Retrieved from bnsp.go.id:
https://bnsp.go.id/service.php?pos=daftardownload&mode=mod&fl=unduh&file=26
BNSP. (2015). bnsp.go.id. Retrieved from bnsp.go.id:
https://bnsp.go.id/service.php?pos=daftardownload&mode=mod&fl=unduh&file=15
BNSP.  (2022).  Peraturan  Pemerintah  tentang  Badan  Nasional  Sertifikasi  Profesi  Nomor  10 Tahun 2018. Retrieved from BNSP - Halaman Download.
BNSP.  (2022).  Peraturan  Badan  Nasional  Sertifikasi  Profesi  Nomor  09/BNSP.301/XI/2013 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Asesmen  Kompetensi.  Retrieved  from  bnsp.go.id: http://www.bnsp.go.id
CHED Memorandum Order. (n.d.). Retrieved from chedro1.com. The Commission of Higher
Education. (n.d.). Retrieved from www.britishcouncil.ph: https://www.britishcouncil.ph David, L. T. (2015). Researchgate.net. Retrieved from Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Lourdes-David
Ernawati,  Endang,  …  [et  al.].  (2016).  Showcase  Lembaga  Sertifikasi  Profesi  Pustakawan.
Jakarta: Perpustakaan Nasional.
Johnston,  M.  P.  (2012).  Revitalization  of  the  School  Library  Media  Specialist  Certification Program  at  the  University  of  Kentucky:  Preparing  21st  Century  School  Library Technology Leaders. Journal of Education for Library and Information Science, Vol. 53, No. 3 ((Summer) July 2012), pp. 200-207 (8 pages).
Kemendikbudristek  Dikti.  (n.d.).  sekolah  kita.  Retrieved  from  kemendikbud.go.id:
Journal of Library and Information Science: 13(2).2022. 61-80
https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/
Merdeka, W. (2021, May 27). Berita. Retrieved from Perpustakaan Nasional RI: www.perpusnas.go.id (n.d.).  Retrieved  from  Republic  of  the  Philippines  Professional Regulation Commission: https://prc.gov.ph/history
Perpustakaan Nasional. (2022). pustakawan.perpusnas.go.id. Retrieved from .perpusnas.go.id: https://pustakawan.perpusnas.go.id/penelusuran/pustakawan
Perpustakaan  Nasional  dan  LSP  Pustakawan.  (n.d.).  sertifikasi-pustakawan.perpusnas.go.id. Retrieved from perpusnas.go.id: https://sertifikasi-pustakawan.perpusnas.go.id/
PRC. (?). prc.gov.ph. Retrieved from prc.gov.ph:
https://www.prc.gov.ph/librarianship#:~:text=The%20bill%20commenced%20the%2