ISSN 1410-4830 (print) | e-ISSN 2502-1966 (online) | © 2020 The Author(s). Published by LIPI Press. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

## PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA CARANGSARI

## COMMUNITY PARTICIPATION IN DEVELOPMENT OF CARANGSARI TOURISM VILLAGE

## Dewa Putu Bagus Pujawan Putra Kementerian Pariwisata
E­mail: novebsmp@gmail.com

## ABSTRACT
The study aims to analyze community participation in the development of Carangsari Tourism Village in Petang District, Badung Regency. This research uses qualitative analysis where data are obtained through observation, interview, documentation, literature study and Focus Group Discussion with Badung Regency government, community leaders in Carangsari, academicians and practitioners in the field of tourism village. The research showed the community participation was in the form of a false and passive consultation, minimum community participation and only economic benefit was gained. Factors that influence the low participation were divided into internal factors namely the understanding of tourism village, tourism village management bodies, human resources and mapping of the village’s excellent products. Meanwhile, external factors were the study of tourism village, funding sources and community empowerment programs and marketing. The current model of participation leads to the top down while alternative models are offered incorporating the ideas from the community with the government and academicians in developing local potentials into natural and cultural tourism attractions managed by the Tourism Village Management Board in the hope of providing economic welfare, cultural revitalization and environmental conservation. The novelty in this study is not all community members participate in the tourism village. Therefore, it is necessary to evaluate the tourism villages.
Keywords: community participation, community-based tourism, tourism village, sustainable tourism

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Desa Wisata Carangsari di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi literatur dan Focus Group Discussion dengan pemerintah Kabupaten Badung, tokoh masyarakat Desa Wisata Carangsari, akademisi, dan praktisi di bidang desa wisata. Hasil penelitian menunjukkan bentuk partisipasi masyarakat adalah consultation dengan sifat semu dan pasif, masyarakat minim partisipasi dan dan hanya memperoleh manfaat ekonomi. Faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat terbagi dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya meliputi pemahaman desa wisata, badan pengelola desa wisata, sumber daya manusia, dan pemetaan produk unggulan desa, sementara faktor eksternal berupa kajian desa wisata, sumber dana dan program pemberdayaan masyarakat serta pemasaran. Saat ini, model partisipasi masyarakat mengarah pada top down. Sementara itu, metode alternatif menawarkan gagasan agar masyarakat bersama pemerintah dan akademisi turut berpartisipasi mengembangkan potensi lokal menjadi daya tarik wisata alam dan budaya yang dikelola Badan Pengelola Desa Wisata. Harapannya dengan begitu mampu bermanfaat bagi kesejahteraan ekonomi, revitalisasi budaya lokal, dan konservasi lingkungan. Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah tidak semua desa wisata memiliki masyarakat yang ikut berpartisipasi sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap desa wisata.
Kata kunci: partisipasi masyarakat, pariwisata berbasis masyarakat, desa wisata, pariwisata berkelanjutan

## PENDAHULUAN
Pariwisata, yang saat ini berada pada posisi keem­ pat sebagai penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia, diharapkan dapat berkontribusi lebih dengan ditetapkannya sebagai sektor ung­ gulan dan menjadi core business untuk Indonesia. Fenomena  ini  menjadikan  pariwisata  sebagai suatu bidang yang sentral di Indonesia, bahkan di dunia melalui laporan dari United Nations of World Tourism Organization (UNWTO)Tourism Highlights  2016 yang  menunjukkan  pertum­ buhan  terbesar,  yakni  6%,  terjadi  di Asia  dan Pasifik. Pariwisata juga menyumbangkan 10% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dunia serta memberikan 1 dari 11 lapangan kerja di dunia. Pada tahun 2019, Kementerian Pariwisata telah menargetkan  20  juta  wisatawan  mancanegara. Untuk  mencapai  itu  maka  dilakukan  sejumlah terobosan dalam bidang kepariwisataan. Rapat Koordinasi Nasional II pada 19 Mei 2017 telah mengkhususkan membahas mengenai desa wisata sebagai salah satu bentuk pariwisata alternatif, dengan eskalasi program unggulan Kementerian Pariwisata pada digitalisasi, konektivitas udara dan homestay .
Untuk  lebih  mengembangkan  pariwisata di Indonesia dan mengejar target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, pemerin­ tah mengembangkan 10 destinasi “Bali Baru”. Penggunaan  kata  “Bali”  dimaksudkan  sebagai magnet untuk menarik wisatawan berkunjung ke sepuluh destinasi wisata lainnya di Indonesia, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Tanjung Lesung di  Banten,  Kepulauan  Seribu  di  DKI  Jakarta, Borobudur  di  Jawa  Tengah,  Bromo  Tengger Semeru  di  Jawa  Timur,  Mandalika  di  Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Pulau Morotai di Maluku Utara. Kata Bali digunakan karena pulau ini telah mendapatkan pengakuan internasional sebagai salah satu destinasi wisata terbaik 2017 oleh Trip Advisor .
Bali sendiri terdiri dari delapan kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Badung, Kabu­ paten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng,  Kabupaten  Karangasem,  Kabupaten Bangli,  Kabupaten  Klungkung,  Kabupaten
Gianyar, dan Kota Madya Denpasar. Kesembilan daerah  ini  telah  mengembangkan  desa  wisata yang  berdasarkan  data  dari  Dinas  Pariwisata Provinsi Bali terdapat 180 desa wisata. Muncul­ nya fenomena pariwisata alternatif serta idealisme agar masyarakat lokal tidak menjadi penonton membuat desa wisata berkembang, yang diharap­ kan kue pariwisata sampai ke desa. Pariwisata yang berkembang di Bali selama ini terpusat di Kabupaten  Badung,  sekaligus  menjadikannya kabupaten terkaya di Bali. Namun, hal ini tidak membuat Kabupaten Badung hanya menikmati pariwisatanya yang berpusat di selatan. Selain itu,  Kabupaten  Badung  juga  mengembangkan 11 desa wisata untuk mengimbangi ketimpangan di Badung Utara, Badung Tengah, dan Badung Selatan.
Adapun  ke­11  desa  wisata  tersebut,  yaitu Desa  Wisata  Bongkasa  Pertiwi,  Desa  Wisata Pangsan, Desa Wisata Kerta, Desa Wisata Pelaga, Desa  Wisata  Belok,  Desa  Wisata  Carangsari, Desa Wisata Sangeh, Desa Wisata Baha, Desa Wisata Kapal, Desa Wisata Mengwi, dan Desa Wisata  Munggu.  Di  antara  desa­desa  wisata tersebut, Desa Wisata Carangsari menjadi lokus penelitian karena desa tersebut merupakan tempat kelahiran pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai dan  banyak  aktivitas  pariwisata  yang  berkem­ bang, seperti menunggangi gajah, rafting, dan outbound . Aktivitas wisata yang terbilang sangat berkembang tersebut tidak diimbangi dengan partisipasi masyarakat lokal, tetapi didominasi oleh pihak swasta.
Mengingat partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci dari desa wisata maka penelitian ini  terfokus  pada  bentuk,  proses  dan  manfaat partisipasi,  faktor­faktor  yang  memengaruhi rendahnya partisipasi serta model partisipasi ma­ syarakat lokal dalam pengembangan Desa Wisata Carangsari  di  Kecamatan  Petang,  Kabupaten Badung.  Beberapa  penelitian  telah  mengkaji untuk menemukan pemecahan masalah di Desa Wisata Carangsari.
Nalayani (2015) dalam tesisnya meneliti ten­ tang “Evaluasi dan Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Badung, Bali”. Penelitian tersebut  melihat  11  desa  wisata  di  Kabupaten Badung yang dievaluasi melalui skala peringkat
tiga dan merumuskan strategi pengembangannya melalui analisis SWOT . Hasilnya menunjukkan dari  sebelas  desa  wisata  tersebut  terdapat  dua desa wisata yang sudah berkembang (Desa Wisata Sangeh dan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi), satu desa  wisata  belum  berkembang  (Desa  Wisata Lawak), dan delapan desa wisata kategori sedang berkembang (Desa Wisata Mengwi, Desa Wisata Kiadan  Pelaga,  Desa Wisata  Carangsari,  Desa Wisata Pangsan, Desa Wisata Baha, Desa Wisata Munggu, Desa Wisata Petang, dan Desa Wisata Kapal). Hasil evaluasi dan strategi pengembangan khususnya Desa Wisata Carangsari tersebut akan digunakan sebagai masukan dalam penelitian ini dan dipadupadankan dengan hasil di lapangan. Menurut Nalayani, Desa Wisata Carangsari mem­ punyai panorama alam desa yang mengagumkan, sanggar tari dan tabuh, atraksi gajah serta Monu­ men I Gusti Ngurah Rai. Rencana strategis untuk desa wisata kategori sedang berkembang, yaitu diversifikasi  produk  wisata,  pengelolaan  desa wisata yang lebih serius, pemertahanan budaya yang unik, peningkatan kualitas sumber daya ma­ nusia (SDM), peningkatan kerjasama antar­sektor pendukung pariwisata, peningkatan promosi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan keamanan lingkungan.
Kajian yang dilakukan oleh Salleh, Shukor, Othman,  Samsudin,  dan  Idris  (2015)  berjudul “Factors of Local Community Participation in Tourism­Related  Business:  Case  of  Langkawi Island” meneliti faktor­faktor yang memengaruhi partisipasi  masyarakat  Langkawi  dalam  pem­ bangunan pariwisata. Wawancara dan kuesioner dipergunakan dalam penelitian ini. Data diolah menggunakan Statistical Package for the Social Science (SPSS) dan Analysis of Moment Structure (AMOS). Hasil dari penelitian tersebut mengindi­ kasikan  ada dua faktor yang memengaruhi parti­ sipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yakni  tingkat  pendapatan  dan  dukungan  dari keluarga. Faktor tersebut juga didukung dengan faktor lainnya, yaitu kepercayaan diri, kepenting­ an, dan ketersedian peluang di Langkawi. Hasil penelitian ini akan digunakan untuk menambah pembahasan dalam penelitian dan cara pandang yang disesuaikan dengan kenyataan di lapangan.
Hasil Penelitian Ziku (2015) di Desa Ko­ modo terkait “Partisipasi Masyarakat Desa Ko­ modo dalam Pengembangan Ekowisata di Pulau Komodo” mengungkap bentuk­bentuk partisipasi masyarakat, faktor pendorong dan penghambat partisipasi serta dampak dari partisipasi masyara­ kat terhadap pengembangan ekowisata di Pulau Komodo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa    partisipasi  masyarakat  menimbulkan dampak positif terhadap ekonomi, lingkungan, serta sosial budaya. Dampak positif tersebut akan menjadi tambahan dalam mengungkap manfaat yang diperoleh masyarakat dari partisipasi yang dilakukan di desa Carangsari.
Yulianie (2015) dalam penelitian yang ber­ judul “Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata ‘ Rice Ter- race ’ Ceking, Gianyar, Bali” menemukan bahwa terdapat dua masyarakat yang berada pada atraksi wisata Ceking yakni masyarakat Tegallalang dan masyarakat Kedisan. Kedua masyarakat tersebut berpartisipasi dengan baik namun pemberdayaan masyarakat di Kedisan masih belum optimal.
Pada tahun 2014 di Kenya dilakukan peneli­ tian oleh Wanga, Hayombe, Agong, dan Mossberg (2014) dengan judul “ Stakeholder Involvement in Tourism Destination Development: A Case of Dunga Beach and Wetland, Kisumu Country, Kenya ”. Penelitian ini mendeskripsikan tentang pendekatan sistem partisipasi untuk pengembang­ an  pariwisata  pada  pemangku  kepentingan  di Pantai Dunga dan Wetland. Penelitian tersebut menghasilkan  rekomendasi  berupa  kapasitas ruang,  kebijakan,  perencanaan  serta  investasi guna mendukung fasiliatas kepariwisataan. Hasil ini akan dipergunakan dalam penelitian di Desa Carangsari sebagai tambahan pada kesimpulan dan saran terkait partisipasi.
Maneenetr,  Naipinit,  dan  Tran  (2014)  di Thailand melakukan kajian berjudul “Guidelines to  Promote  Local  Community  Participation  in Developing Agrotourism: A Case Study of Ban Mor  Village,  Sam  Sung  District,  Khon  Kaen Province,  Thailand”.  Hasilnya  menunjukkan bahwa  untuk  mempromosikan  partisipasi  ma­ syarakat lokal dalam pengembangan agrotourism dibutuhkan promosi, peningkatan fasilitas lokal, penyediaan pusat pembelajaran tentang pertanian
lokal, pembangunan jaringan agrotourism , dan keterlibatan generasi muda.
Neumeier dan Pollermann (2014) melaku­ kan penelitian dengan judul “Rural Tourism as Promoter of Rural Development – Prospects and Limitations: Case Study Findings from A Pilot Project Promoting Village Tourism”. Penelitian dilaksanakan  di  enam  lokasi  di  Jerman,  yakni Brunnharts­hausen,  Glaisin,  Kladen,  Lawalde, Schlieben, dan Gesamt untuk menemukan model promosi desa wisata yang perlu dilakukan agar desa wisata yang akan dikembangkan menjadi sukses. Hasil penelitian menunjukkan terdapat enam  faktor  kunci  kesuksesan  desa  wisata, yaitu, 1) komitmen para pelaku desa wisata, 2) kemampuan para pelaku desa wisata, 3) struktur organisasi desa wisata, 4) kualitas konsep desa wisata,  5)  tingkat  penerimaan  dan  kerjasama dalam  desa,  dan  6)  akses  untuk  sumber  daya permodalan.
Fahmi,  dkk.  (2013)  meneliti  tentang  “In­ volvement  in Agro  Tourism Activities  among Communities in Desa Wawasan Nelayan Villages on the East Coast of Malaysia”, dengan tujuan mengetahui tingkat partisipasi komunitas nelayan dalam agrotourism . Hasil penelitian menunjuk­ kan tingkat partisipasi nelayan hanya pada level moderat.

## TEORI DAN METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan konsep partisipasi masyarakat,  desa  wisata,  pengembangan  desa wisata,  dan  pariwisata  berbasis  masyarakat. Partisipasi  masyarakat  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  adalah  masyarakat  lokal  yang tinggal  pada  suatu  desa/tempat  berperan  aktif dalam kegiatan dan usaha pariwisata sehingga menerima  manfaat  secara  langsung  serta  ikut dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan evaluasi desa wisatanya. Desa wisata adalah suatu tempat dengan batas­batas administratif  yang  memiliki  daya  tarik  wisata alam­budaya  ataupun  buatan  dengan  fasilitas seperti homestay dan kuliner yang dikelola oleh masyarakat  lokal.  Konsep  tersebut  kemudian digunakan pada pariwisata berbasis masyarakat sebagai  pedomannya  serta  didukung  dengan beberapa teori, sebagai berikut.
Teori Ladder of Citizen Participation milik Arnstein (1969) digunakan untuk meneliti bentuk dalam setiap proses partisipasi masyarakat lokal beserta  manfaatnya.  Teori  tersebut  membagi bentuk partisipasi dalam delapan bentuk, yaitu

## a.  Manipulation
Pada  bentuk  ini,  masyarakat  diharapkan hanya  mengikuti  apa  saja  yang  diberikan oleh  penguasa  yang  dalam  hal  ini  adalah pemerintah.  Hal  ini  membuat  bentuk  ini dikategorikan sebagai non-participation .
b.  Therapy
Bentuk selanjutnya, masyarakat dibimbing oleh  pemerintah  yang  membuat  mereka menjadi ketergantungan sehingga memiliki mental block untuk mandiri. Permasalahan yang sepenuhnya dihadapi oleh pemerintah seperti orang tua yang menjaga bayi. Bentuk ini juga tergolong non-participation

## c.  Informing
Masyarakat  mulai  memahami  apa  yang menjadi hak dan kewenangan mereka, tetapi komunikasi masih terjadi satu arah antara pemerintah dan masyarakat. Mereka masih belum memiliki kemampuan untuk bernego­ siasi sehingga manfaat yang mereka peroleh tergolong kecil. Bentuk ini mulai mengarah pada partisipasi nyata.

## d.  Consultation
Pada bentuk ini masyarakat mulai didengar­ kan ide dan opininya. Mulai terjadi pertemuan antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam diskusi maupun rapat. Komunikasi terjadi dua  arah  dan  langkah  partisipasi  semakin nyata,  tetapi  dalam  bentuk  ini  partisipasi baru  sebatas  pencitraan  yang  realisasi  ide dari masyarakat belum tentu terwujud.

## e.  Placation
Masyarakat diberikan suatu kekuasaan yang sah  dan  dapat  membuat  rencana  kegiatan sendiri yang tentunya melalui persetujuan pemerintah.  Hal  ini  seperti  dibentuknya organisasi, badan ataupun lembaga di desa oleh pemerintah.

## f.  Partnership
Bentuk ini pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan pendapat serta ide mereka didengarkan dan mulai direalisasikan dalam program kerja sehingga kebutuhan dari ma­ syarakat dapat terwujud. Bentuk ini seperti Memorandum of Understanding (MoU) de­ ngan lembaga terkait untuk mengembangkan Desa Wisata Carangsari.

## g.  Delegated Power
Masyarakat mulai dapat bernegosiasi dengan pemerintah  serta  keputusan  ada  di  tangan masyarakat. Melalui Undang­Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 hal ini dapat terwujud. Namun, kenyataan di lapangan sering kali berbeda terutama di Desa Carangsari yang dana pengelolaan desanya berbeda dengan dana  pengelolaan  desa  wisata  sehingga sedikit menghambat pengembangannya.
h.  Citizen Control
Bentuk ini mencirikan masyarakat yang su­ dah mandiri yang mampu mengelola daerah atau desa dengan manajemen sendiri tanpa intervensi dari pihak lain
Teori  selanjutnya Irritation Index oleh Doxey’s  (1975),  dipergunakan  untuk  melihat apakah masyarakat lokal menerima kedatangan wisatawan dan pariwisata sebagai bagian dalam menganalisis faktor­faktor yang mempengaruhi partisipasi  masyarakat  lokal.  Teori  ini  meng­ klasifikasikan  indeks  penerimaan  masyarakat terhadap pariwisata menjadi empat bagian yaitu a.  Euphoria
Tahapan  ini  menunjukkan  keadaan  ma­ syarakat yang sangat menerima kehadiran pariwisata dan tidak banyak terjadi kontak dengan  wisatawan.  Masyarakat  melihat wisatawan  sebagai  sebuah  peluang  usaha. Tahapan ini biasanya ditemukan pada awal pengembangan pariwisata.
b.  Apathy
Pada  tahapan  ini  masyarakat  sudah  mulai melakukan kontak langsung dengan wisa ­ tawan.  Wisatawan  menjadi  sasaran  keun­ tungan ( profit taking ). Kegiatan pariwisata
berkembang dan mampu memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat

## c.  Annoyance
Wisatawan  mulai  banyak  berdatangan  dan pembangunan  secara  masif  dilaksanakan. Masyarakat mulai terganggu dengan adanya pembatasan ruang dan aktivitas serta mun­ culnya permasalahan akibat berkembangnya pariwisata

## d.  Antagonism
Masyarakat menyuarakan ketidaksukaan dan menganggap pariwisata adalah akar perma­ salahan,  tidak  hanya  dalam  bentuk  verbal tapi juga perlawanan akan adanya pariwisata.
Teori dari Butler (1980) yang dikenal dengan Tourism Area Life Cycle digunakan untuk melihat pada posisi apa Desa Wisata Carangsari dapat menyusun  model  partisipasi  yang  tepat.  Teori ini membagi pengembangan destinasi pariwisata dalam tujuh tahapan, yakni.
a.  Exploration adalah  tahapan  mulai  dite­ mukannya daerah tujuan wisata baru yang dikunjungi  secara  terbatas  dan  sporadis khususnya bagi wisatawan petualang. Pada tahap ini terjadi kontak yang tinggi antara wisatawan dengan masyarakat lokal karena wisatawan  menggunakan  fasilitas  lokal yang sudah tersedia. Pada tahap ini, dampak sosial­budaya  dan  sosial­ekonomi  masih kecil karena jumlah wisatawan yang terbatas dan frekuensi yang jarang.
b.  Involvement adalah tahapan yang ditandai dengan  meningkatnya  jumlah  kunjungan sehingga sebagian masyarakat lokal mulai menyediakan  berbagai  fasilitas  yang  me­ mang khusus diperuntukkan bagi wisatawan. Kontak antara wisatawan dengan masyarakat lokal  masih  tinggi  dan  masyarakat  sudah mulai mengubah pola­pola sosial yang ada untuk merespons perubahan ekonomi yang terjadi. Pada tahap ini lah suatu daerah mulai menjadi destinasi wisata yang ditandai den­ gan adanya advertensi atau promosi.
c.  Development adalah tahapan mulai masuknya investasi  dari  luar  serta  mulai  munculnya pasar pariwisata secara sistematis. Daerah
semakin terbuka secara fisik, dan advertensi (promosi)  semakin  intensif,  fasilitas  lokal sudah tersisih atau digantikan oleh fasilitas yang benar­benar touristik dengan standar internasional, dan atraksi buatan sudah mulai dikembangkan, menambahkan atraksi yang asli  dan  alami.  Berbagai  barang  dan  jasa impor  sudah  menjadi  keharusan  termasuk tenaga kerja asing untuk mendukung perkem­ bangan industri pariwisata yang pesat.
d.  Consolidation adalah tahapan yang menun­ jukkan  pariwisata  sudah  dominan  dalam struktur ekonomi daerah dan dominasi eko­ nomi ini dipegang oleh jaringan internasional atau major chains and franchise .  Jumlah kunjungan  wisatawan  masih  naik,  tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Pemasaran semakin gencar dan diperluas untuk meng­ isi berbagai fasilitas yang sudah dibangun. Fasilitas lama sudah mulai ditinggalkan atau tidak laku.
e.  Stagnation adalah tahapan yang menunjuk­ kan kapasitas berbagai faktor telah terlam­ paui (di atas daya dukung, carrying capacity ) sehingga  menimbulkan  masalah  ekonomi, sosial,  dan  lingkungan.  Kalangan  industri sudah mulai bekerja berat untuk memenuhi kapasitas dari fasilitas yang dimiliki, khusus­ nya dengan mengharapkan repeater guests atau wisata konvensi/bisnis. Pada fase ini, atraksi buatan sudah mendominasi atraksi asli­alami (baik budaya maupun alam), citra awal sudah meluntur, dan destinasi tidak lagi populer.
f.  Decline adalah tahapan beralihnya wisatawan ke destinasi baru atau pesaing dan yang ting­ gal  hanya  ‘sia­sia’,  khususnya  wisatawan yang datang untuk berakhir pekan. Banyak fasilitas wisata sudah beralih atau dialihkan fungsinya  untuk  kegiatan  non­pariwisata sehingga  destinasi  semakin  tidak  menarik bagi wisatawan. Partisipasi lokal mungkin meningkat lagi, terkait dengan harga yang merosot  turun  dengan  melemahnya  pasar. Destinasi bisa berkembang menjadi destinasi kelas  rendah  ( a tourism slum ) atau sama sekali secara total kehilangan diri sebagai destinasi wisata.
g.  Rejuvenation adalah  tahapan  perubahan secara  dramatis  sebagai  hasil  usaha  dari berbagai  pihak  untuk  menuju  perbaikan atau peremajaan. Peremajaan ini bisa terjadi karena adanya inovasi dalam pengembangan produk  baru,  atau  menggali  dan  meman­ faatkan sumber daya alam dan budaya yang sebelumnya belum dimanfaatkan.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  yang  menggali  secara  mendalam informan terkait topik yang dikaji baik melalui wawancara  maupun focus group discussion (FGD).  Pengumpulan  data  menggunakan  data kuantitatif  dan  data  kualitatif  yang  bersumber baik dari observasi, wawancara, studi literatur, dokumentasi,  maupun  FGD  yang  kemudian dijabarkan  dalam  kualitatif.  Data  dijabarkan secara deskriptif dengan menggunakan tabel dan gambar.
Data kualitatif dalam penelitian ini berupa uraian keadaan kondisi fisik dari Desa Carang­ sari,  fasilitas  yang  tersedia,  monografi  desa dan kebijakan terkait desa wisata di Kabupaten Badung, sedangkan data kuantitatif berupa data luas Desa Carangsari, jarak lokasi penelitian dari berbagai  fasilitas  umum  seperti  bandar  udara, stasiun kereta, terminal dan hotel, termasuk data demografis, topografis, dan geografis.
Data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah kondisi  fisik  Desa  Carangsari  dan  keadaan atraksi wisata yang diperoleh melalui observasi. Selain itu, juga ada informasi mengenai sejarah Desa  Carangsari,  perkembangan  pariwisata, tradisi  serta  partisipasi  masyarakat  lokal  di Desa Carangsari yang didapat dari narasumber melalui  wawancara  dan  FGD.  Sementara  itu, data  sekunder  yang  didapatkan  berupa  brosur pariwisata  Kabupaten  Badung  terkait  Desa Carangsari, kebijakan pariwisata di Kabupaten Badung, profil Desa Carangsari, dan informasi tambahan dari media elektronik maupun cetak.
Wawancara  dilakukan  untuk  mengetahui bentuk, proses, dan manfaat partisipasi yang ter­ jadi di Desa Wisata Carangsari, proses partisipasi dalam setiap tahapan pengembangan Desa Wisata Carangsari, manfaat yang diterima masyarakat dari partisipasi yang selama ini dilakukan, meng­ gali faktor­faktor yang menyebabkan rendahnya
partisipasi  serta  model  partisipasi  masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Carangsari.
Penentuan  informan  dalam  wawancara menggunakan metode purpossive sampling . Adapun  informan  dalam  penelitian  ini  adalah para pemangku kepentingan terkait, yakni Ke­ pala Desa Carangsari, Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Carangsari, Kepala Bidang Daya Tarik Wisata Kabupaten Badung, Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata Kabupaten Badung, Mantan Kepala Desa Carangsari saat Desa Carangsari ditunjuk menjadi desa wisata, Maestro  Topeng  Tugek,  Direktur  Operasional True  Bali  Experience,  pengusaha  lokal  Alam Tirta Outbound, pelaku desa wisata, dan peneliti desa wisata.
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melihat kondisi kepariwisataan serta partisipasi  masyarakat  Desa  Carangsari  dalam pengembangan  desa  wisata.  Sepanjang  peng­ amatan yang dilakukan sejak tanggal 1 Agustus sampai 1 November 2017 di Desa Carangsari, pariwisata  memang  hanya  berjalan  di  lokasi industri saja dengan berbagai kegiatan wisata yang ditawarkan, seperti wisata arung jeram ( raft- ing ),  wisata  menaiki  gajah,  serta outbound . Peng amatan dilakukan di Desa Carangsari dan beberapa industri pariwisata, seperti True Bali Experience, Mega Rafting, My Adventure Rafting serta Alam Tirta Outbound. Hal ini dikarenakan ada beberapa industri yang tidak mengizinkan peneliti mengamati langsung.
Hal menarik bahwa sebagai desa wisata, di lokasi masyarakat Desa Carangsari menjalankan aktivitasnya sehari­hari seperti tidak ada kegiatan wisata, terkecuali di lokasi industri pariwisata. Monumen Perjuangan I Gusti Ngurah Rai sangat sepi pengunjung dan potensi unik desa yang be­ lum tergarap optimal akan dibahas lebih dalam bagian selanjutnya.
Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan terkait partisipasi masyarakat dalam  bentuk  foto  dan  video  yang  berkaitan dengan  informasi  dan  data  penelitian  di  Desa Carangsari. Data berupa peta dan dokumen terkait
desa wisata seperti Rencana Induk Pengembang­ an  Pariwisata  Daerah  Badung  dan  Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 tentang Desa  Wisata  di  Kabupaten  Badung  diperoleh dari Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Badung khususnya pada bidang daya tarik wisata.
Data­data  tersebut  dapat  dengan  mudah dikumpulkan karena dukungan semua pihak yang ingin melihat hasil penelitian ini sebagai referensi dan masukan dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Badung terutama mengenai par­ tisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Desa Wisata Carangsari di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.
FGD merupakan suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat  spesifik  (Irwanto,  2007:  1­2).  Dalam penelitian  ini,  FGD  berfokus  pada  rumusan masalah  dengan  topik  penelitian  yakni  parti­ sipasi  masyarakat  lokal  dalam  pengembangan Desa Wisata Carangsari di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. FGD tersebut diadakan pada tanggal 31 Agustus 2017. Adapun peserta FGD terdiri dari akademisi, pemerintah, swasta, dan tokoh  masyarakat.  Secara  terinci stakeholders yang  hadir  adalah  Kepala  Desa  Carangsari  (I Nengah Artawa), Ketua Kelompok Sadar Wisata (I Nyoman Diana), Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata Kabupaten Badung (Ni Nyo­ man Ayu Nalayani), pelaku desa wisata (Mendra Astawa), dan peneliti desa wisata (Anak Agung Gede Raka Dalem).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Carangsari terletak di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, terdiri dari tiga desa adat dan sepuluh banjar dinas. Desa Carangsari ditetapkan sebagai desa wisata melalui Peraturan Bupati Ba­ dung No. 47 Tahun 2010 tentang Desa Wisata di Kabupaten Badung yang di dalamnya tertuang 11 desa wisata. Secara ringkas, Tabel 1 menjabarkan kondisi perkembangan kepariwisataan di Desa Wisata Carangsari. Dalam tabel ini dapat dilihat bahwa kepariwisataan di Desa Carangsari baru berkembang meskipun sudah dimulai sejak 1994.
Tabel 1. Perkembangan Desa Wisata Carngsari Tahapan (Jangka Waktu) Momentum Penting Karakteristik Perintisan (1994 – 2010) Berdirinya usaha pariwisata Ayung River Rafting oleh investor lokal yakni Anak Agung Alit Yudha yang men­ jadi cikal bakal terbentuknya True Bali Experience. Pertama kalinya wisatawan datang ke Desa Carangsari untuk berwisata dan masyarakat lokal dipekerjakan. Menjamurnya usaha pariwisata lainnya, seperti Mega Rafting, Bahama Rafting, My Adventure Rafting, Ang­ kasa Rafting, dan Alam Tirta Outbound. Masyarakat melihat pariwisa­ ta sebagai lahan pekerjaan dengan menjadi pekerja di usaha pariwisata yang ada. Pengembangan (2010 – 2017) Ditetapkannya Desa Carangsari sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Badung melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010. Dilanjutkan dengan kajian terkait desa wisata yang menghasilkan Rencana Induk Pembangunan Kepari­ wisataan Kabupaten Badung Tahun 2017 – 2025. Pemerintah daerah mulai memperhatikan Desa Carang­ sari dengan terbentuknya ke­ lompok sadar wisata de ngan program pelatihan bahasa Inggris. Masyarakat mulai sadar akan potensi sebagai desa wisata tetapi sampai saat ini tetap sebagai pekerja.
Sumber: diolah dari wawancara lapangan 2017.
Tabel 1 menjelaskan bahwa kepariwisataan di Desa Carangsari baru berkembang, tetapi sudah dimulai sejak 1994. Selanjutnya, penelitian ini mengungkap partisipasi masyarakat lokal dalam tiga pokok pembahasan sebagai berikut.

## Bentuk, Proses dan Manfaat Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata Carangsari
Partispasi di Desa Wisata Carangsari tergolong pasif dengan bentuk consultation yang partisi­ pasinya berjalan sebatas pencitraan atau bersifat semu,  berdasarkan  teori Arnstein  (1969)  serta didukung dengan wawancara di lapangan. Ma­ syarakat tidak terlibat dalam terwujudnya Desa Wisata Carangsari seperti yang ditunjukkan Tabel 2. Hal ini perlu menjadi perhatian serius untuk segera  ditanggulangi  agar  masyarakat  dapat lebih aktif dan mengoptimalkan manfaat yang diperoleh.
Kesimpulan  yang  didapat  pada  masing­ masing tahapan, partisipasi tidak berjalan sesuai dengan  indikator.  Perkembangan  Desa  Wisata Carangsari selama tujuh tahun terakhir berjalan di tempat dan upaya baru mulai dilakukan di tahun ini dengan anggaran pada tahun 2018. Menurut keterangan Ida Ayu Anggreni Pudja selaku Ke­ pala  Bidang  Daya Tarik Wisata  di  lingkungan Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Badung,  bahwa selama ini memang desa wisata belum tergarap secara maksimal sehingga ke depan, anggaran yang sudah pasti ada adalah untuk tahun 2018. Mengingat  hal  ini  diawali  oleh  investor  lokal kemudian pemerintah memberikan ‘label’ desa wisata,  membuat  masyarakat  menjadi  kurang aktif sehingga elemen partisipasi hanya menjadi sebatas pekerja seperti pada Gambar 1. Hal ini juga dikarenakan hanya yang bekerja di industri pariwisata yang mendapatkan manfaat dari pari­ wisata  di  Desa  Carangsari  dan  hanya  manfaat yang bersifat ekonomi.
Tabel 2. Tahapan Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata Carangsari Tahapan Parti­ sipasi Indikator Partisipasi Masyarakat Kondisi Riil Partisipasi Masyarakat di Desa Wisata Carangsari Perencanaan Survei lapangan Penyusunan rencana tapak Penyusunan anggaran dan sum­ ber anggaran Perencanaan SDM Masyarakat tidak dilibatkan pada tahapan perenca­ naan di seluruh indikator. Survei lapangan dilakukan oleh DISPARDA Badung hanya pada pegawai kantor Desa Carangsari. Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan prasarana Pelaksanaan pembangunan Masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangun an prasarana, seperti pada pemugaran Monumen Perjuangan I Gusti Ngurah Rai dan pem­ bangunan Tugek House Activity. Partisipasi masyara­ kat berupa tenaga. Pengelolaan Perekrutan SDM Pengorganisasian Promosi Pengelolaan kurang melibatkan masyarakat lokal pada indikator promosi, sedangkan dua indikator lainnya telah melibatkan masyarakat tetapi belum optimal. Pengorganisasian sebatas pada pembentukan POK­ DARWIS dan perekrutan SDM di jejaring desa wisata tingkat kabupaten Badung hanya satu orang. Evaluasi Penelitian dan pengembangan Pelaporan Hanya pada tahun 2017 tahapan evaluasi melibatkan masyarakat dan dilakukan setelah tujuh tahun berjalan pasca penetapan. Masyarakat berpartisipasi dalam memberikan ide dan tanggapan dalam penelitian yang dilakukan UNUD.
Sumber: diolah dan diadaptasi dari Parisukmana dan Mulyadin, (2001, 39­40).
Sumber foto: penulis, 2017
Gambar 1. Wisatawan Menikmati Produk Wisata Elephant Ride yang Terkenal tetapi Bukan Asli dari Desa Carangsari

## Faktor-Faktor yang Memengaruhi Rendahnya Partisipasi Masyarakat
Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata Carangsari
Jika  diamati  secara  langsung  di  lapangan menggunakan teori Irritation Index (Doxey, 1975) mengenai tanggapan masyarakan terkait kehadiran pariwisata saat ini, Desa Carangsari cenderung mengarah kepada fase euphoria . Fase dimana masyarakat melakukan kontak langsung/ interaksi dengan wisatawan tetapi tidak intens dan  menganggap  pariwisata  sebagai  sumber pendapatan  dan  investasi  atau  peluang  usaha. Masyarakat  menerima  kepariwisataan  tetapi hanya  sebatas  melihatnya  dalam  keuntungan ekonomi yang menyebabkan partisipasi mereka kurang. Penelitian ini menemukan faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi tersebut ter­ bagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal yakni faktor dalam lingkup desa sehingga permasalahan tersebut ada dalam desa tersebut, di antaranya 1) rendahya pema­ haman  masyarakat  terkait  desa  wisata  yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi. Hal itu mengakibatkan  pemahaman  yang  terbentuk tidak satu visi sehingga partisipasi masyarakat menjadi  kurang;  2)  belum  adanya  badan  atau lembaga  pengelola  desa  wisata  yang  mampu membuat program dan arah pengembangan desa wisata menjadi jelas serta memiliki kemampuan untuk mengatur harga, jika ke depan Desa Wisata Carangsari  ingin  berkompetisi  pada  kualitas pelayanan dan daya tarik wisata alih­alih harga; 3)  kurangnya  sumber  daya  manusia  di  bidang pariwisata untuk kegiatan wisata lainnya, seperti kemampuan mengelola akomodasi, kemampuan menyajikan makanan yang higienis serta meng­ atasi  wisatawan  atau  tamu  yang complain ;  4) belum adanya pemetaan produk unggulan desa wisata  sehingga  potensi  lokal  tidak  terangkat, menjadikan  masyarakat  tidak  menguasai  daya tarik yang ditawarkan selama ini. Idealnya, apa yang dimiliki masyarakat sebagai potensi lokal dikembangkan menjadi desa wisata kemudian dipetakan produk unggulannya sehingga berbeda dari desa wisata lainnya.
Faktor eksternal yaitu hal­hal yang berada di luar kemampuan Desa Carangsari, terdiri dari 1)
belum adanya kajian terhadap desa wisata oleh akademisi untuk mengembangkan desa wisata agar sesuai dengan prinsip pariwisata berkelan­ jutan serta pariwisata berbasis masyarakat yang manfaatnya sebesar­besarnya untuk masyarakat; 2) rendahnya sumber dana dari daerah Kabupaten Badung untuk pengembangan desa wisata yang menyebabkan  partisipasi  masyarakat  menjadi kurang serta mengalami kendala dalam akses permodalan  untuk  setiap  kegiatan  yang  akan dicanangkan;  3)  belum  adanya  program  pem­ berdayaan sumber daya manusia untuk pengem­ bangan  desa  wisata  oleh  lembaga  profesional untuk  meningkatkan  keterampilan  masyarakat dalam menangani wisatawan; 4) belum adanya pemasaran yang komprehensif untuk mendatang­ kan  wisatawan  dari  Dinas  Pariwisata  Daerah (Disparda)  ataupun  swasta,  seperti  melakukan table top meeting khusus untuk desa wisata serta program  bermalam  di  desa  wisata  yang  dapat digabungkan dengan promo hotel ataupun vila sehingga semakin banyak wisatawan yang datang ke desa wisata, secara tidak langsung mendorong partisipasi masyarakat lokal karena melihat hasil nyata dari pariwisata di desanya.

## Model Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata Carangsari
Jika mengamati perkembangan Desa Carang­ sari sampai saat ini melalui observasi, wawan­ cara, dokumentasi, serta FGD maka desa ini dapat dikatakan  telah  berada  pada  fase involvement menurut teori Tourism Area Life Cycle (Butler, 1980). Pada fase ini, fasilitas pariwisata mulai dibangun dan dipersiapkan untuk wisatawan dan terjadinya pola perubahan ekonomi masyarakat sebagai bentuk respons terhadap perubahan yang terjadi seperti dibangunnya stage di puri Topeng Tugek  Carangsari  yang  direncanakan  sebagai starting point dari  kawasan  pariwisata  kluster Petang. Masyarakat lokal juga menjadi pekerja pariwisata  yang  pada  awalnya  adalah  petani, tetapi  ada  juga  yang  menjalankan  keduanya. Pemerintah  juga  mulai  memperhatikan  desa wisata dengan membuat kebijakan Peraturan Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  17  Tahun 2016  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2017–2025.
Berdasarkan posisi yang dimiliki oleh Desa Wisata Carangsari, model alternatif yang ditawar­ kan menggunakan pendekatan bottom-up yaitu merangkai alur ide yang bangkit dari masyara­ kat  bersama  pemerintah  dan  akademisi  dalam mengembangkan potensi lokal menjadi daya tarik wisata alam dan budaya. Tujuannya agar lahir Desa Wisata Carangsari yang ideal dan dikelola oleh Badan Pengelola Desa Wisata Carangsari dengan  anggota  perwakilan  dari  masyarakat, khususnya  lembaga  adat,  POKDARWIS,  dan BUMDES. Pengelolaan Desa Wisata Carangsari dari masyarakat diharapkan mampu memberikan manfaat berupa kesejahteraan ekonomi, revita­ lisasi budaya lokal, dan konservasi lingkungan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.
Sumber: diolah  dan  diadaptasi  dari  Pujaastawa, Wirawan,  dan Adhika (2005, 131)
Gambar 2. Model Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata Carangsari (versi Alternatif)
Berdasarkan  Gambar  2,  dapat  dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang ideal dalam pengembangan Desa Wisata Carangsari adalah masyarakat menjadi aktor kunci yang memiliki potensi  lokal  dan  kemudian  mengembangkan­
nya bersama dengan akademisi dan pemerintah. Masyarakat berpartisipasi melalui buah pikiran, tenaga, ataupun material dalam memaksimalkan potensi  lokal  yang  belum  tergarap  yang  akan menjadi daya tarik wisata sebagaimana konsep pariwisata  berbasis  masyarakat.  Konsep  yang mengedepankan bottom-up yaitu pengembang­ an  kepariwisataan  yang  dimulai  dari  inisiatif masyarakat yang menyadari potensi lokal yang dimiliki agar dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat,  kemudian  memberikan  manfaat konservasi lingkungan, revitalisasi budaya, dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat.
Potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat akan berkembang secara optimal apabila dibantu oleh  kontribusi  dua  elemen  yang  lain,  yakni elemen  pemerintah  dan  elemen  akademisi.  Di satu  sisi,  pemerintah  memiliki  fungsi  sebagai fasilitator  dan  regulator  dapat  berkontribusi dalam penyempurnaan infrastruktur serta fasilitas penunjang untuk mewujudkan desa wisata. Infra­ struktur yang dimaksud adalah kelistrikan, jalan yang baik, kelancaran jaringan komunikasi, akses internet, serta penunjuk arah ke desa Carangsari. Fasilitas kepariwisataan yang dimaksud seperti homestay , pusat informasi pariwisata, toilet untuk wisatawan, serta parkir yang memadai. Potensi lokal yang akan dibentuk menjadi desa wisata sangat  membutuhkan  pengakuan  dan  perlin­ dungan hukum untuk memastikan keberlanjutan serta manfaat yang penuh untuk masyarakat di masa depan.
Pemerintah  yang  dimaksud  adalah  peme­ rintah  Kabupaten  Badung,  khususnya  Dinas Pariwisata Daerah Badung yang bersinggungan langsung dengan desa wisata, serta Pemerintah Desa  Carangsari  sebagai  perpanjangan  tangan dari  kabupaten.  Pendampingan  dan  evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk memfasili­ tasi ide dan gagasan dari masyarakat sehingga mereka berpartisipasi secara aktif dan mengetahui bagaimana  cara  mengakses  program­program yang membantu dalam pengembangan potensi lokal menjadi desa wisata serta sumber dana yang sesuai sehingga mengurangi masalah administrasi yang menjadi penghambat dalam birokrasi.
Di sisi lain, akademisi berkontribusi melalui unit pengabdian masyarakat dalam melakukan
kajian, penelitian, serta penyuluhan terkait desa wisata. Kajian seperti analisis potensi lokal untuk menjadi desa wisata, strategi pengembangan desa wisata,  strategi  pemasaran  desa  wisata,  moti­ vasi wisatawan yang berkunjung ke desa wisata, persepsi wisatawan terkait desa wisata, analisis kebijakan  desa  wisata  serta  penelitian  lainnya untuk  membantu  pengembangan  potensi  lokal menjadi desa wisata. Akademisi yang dimaksud adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pariwisata, seperti Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Jurusan Pariwisata Poli­ teknik Negeri Bali, Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa  Dua  Bali,  dan  perguruan  tinggi  lainnya. Pengabdian yang dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat sehingga kontribusi elemen ini menyempurnakan potensi lokal yang akan dikembangkan menjadi desa wisata.
Masyarakat,  pemerintah,  dan  akademisi bersinergi dalam mengembangkan potensi lokal menjadi  daya  tarik  wisata  unggulan  dengan karak ter yang berbeda dari desa wisata di Ka­ bupaten Badung. Daya tarik wisata yang dikem­ bangkan dari potensi berupa daya tarik wisata alam dan wisata budaya. Daya tarik wisata alam adalah keindahan dan panorama alam desa yang menjadi  magnet  bagi  wisatawan.  Desa Wisata Carangsari memiliki Sungai Ayung yang terkenal akan wisata arung jeramnya, persawahan sebagai identitas desa di Bali dengan subaknya, hutan yang berpotensi untuk outbound dan air soft gun , serta perkebunan yang ditumbuhi cokelat, kelapa, dan berbagai buah lokal yang menambah nuansa perdesaan.
Daya tarik wisata budaya adalah kekayaan budaya dan keunikan yang dimiliki oleh suatu destinasi. Desa Wisata Carangsari memiliki Tari Topeng  Tugek  yang  sangat  khas  dan  menjadi identitas Desa Carangsari, Puri Agung Carangsari yang masih menjaga arsitektur Bali, serta kisah historis  I  Gusti  Ngurah  Rai  sebagai  pahlawan nasional. Apabila seluruh kekayaan budaya tadi dikemas dengan baik, Desa Wisata Carangsari dapat memunculkan identitasnya yang khas dan unik yang membedakannya dari desa wisata lain di Kabupaten Badung. Daya tarik wisata alam dan budaya ini kemudian dikelola oleh Badan Pengelola Desa Wisata Carangsari.
Badan  Pengelola  Desa  Wisata  Carangsari adalah lembaga yang memiliki legalitas melalui surat keputusan bupati dan berfungsi mengelola Desa Wisata Carangsari. Anggotanya terdiri dari perwakilan  masyarakat  Carangsari  khususnya lembaga adat Desa Carangsari, kelompok sadar wisata  Desa  Carangsari,  dan  Badan  Usaha Milik Desa Carangsari. Badan tersebut bertugas mengatur dan menetapkan harga paket wisata, program  pengembangan  serta  koordiansi  den­ gan stakeholder pariwisata  untuk  membahas perkembangan dan permasalahan Desa Wisata Carangsari. Pemangku kepentingan atau stake- holder pariwisata yang dimaksud adalah Dinas Pariwisata  Badung,  akademisi  dari  perguruan tinggi pariwisata, tokoh masyarakat, media dan asosiasi di bidang pariwisata khususnya terkait desa wisata.
Daya tarik wisata yang dikelola oleh Badan Pengelola  Desa Wisata  Carangsari  merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat yang secara aktif mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan evaluasi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Manfaat dari model alternatif ini diharapkan mampu mening­ katkan  partisipasi  masyarakat  lokal  sehingga dapat  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi serta  merevitalisasi  budaya  lokal.  Revitalisasi yang dimaksud seperti pelestarian dan pengem­ bangan Tari Topeng Tugek ataupun pemanfaatan Puri Agung Carangsari sebagai wisata puri serta konservasi lingkungan agar Sungai Ayung, hutan, persawahan dan perkebunan yang dimiliki tetap terjaga sehingga kegiatan wisata yang berlang­ sung dapat dinikmati kembali oleh masyarakat Desa Carangsari. Pemerintah juga memperoleh manfaat  dari  suksesnya  Desa  Wisata  Carang­ sari melalui penerimaan pajak Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  yang  dapat  digunakan  untuk membenahi infrastruktur serta program­program pemberdayaan masyarakat.
Masyarakat desa Carangsari tetap meng awasi dan mengevaluasi kinerja dari Badan Pengelola Desa Wisata Carangsari agar tidak menyimpang dari fungsi yang telah ditetapkan. Laporan per­ tanggungjawaban dilakukan secara berkala pada musyawarah  desa  sehingga  tercermin  budaya transparansi,  akuntabilitas,  dan  profesionalitas
guna mewujudkan Desa Wisata Carangsari yang lebih baik. Model ini juga mengharapkan Desa Wisata  Carangsari  yang  dikenal  ke  depannya adalah desa wisata yang menawarkan aktivitas kehidupan di desa yang dibalut dengan berbagai produk lokal dan dikemas dengan baik. Partisipasi masyarakat lokal menjadi kunci dalam mengede­ pankan budaya lokal yang menjadi magnet utama untuk menarik wisatawan berkunjung ke desa. Prasiasa (2012, 89) menjelaskan adanya perbe­ daan ruang, waktu, cara, dan keadaan pengema­ san  sepuluh  elemen  budaya,  yakni  kerajinan, tradisi,  sejarah  dan  tempat/daerah,  arsitektur, makanan lokal/tradisional, seni musik, cara hidup masyarakat,  agama,  serta  bahasa  dan  pakaian lokal/tradisional. Elemen­elemen tersebut dapat menimbulkan diversifikasi produk wisata yang ditawarkan  kepada  wisatawan.  Produk  wisata tersebut  dapat  ditawarkan  baik  dalam  bentuk terpisah maupun produk wisata yang berbentuk paket wisata ( package tour ).
Faktor kunci dari pembangunan pariwisata berbasis  masyarakat  adalah  menjaga  keseim­ bangan dan kesesuaian di antara lingkungan hidup dan kepuasan pengunjung melalui inisiatif masyarakat  lokal.  Hal  ini  karena  dalam  pari­ wisata berbasis masyarakat, potensi lokal yang menjadi penekanan juga digunakan masyarakat untuk  kesejahteraannya  sehingga  perlu  dijaga kesinambungannya.  Pembangunan  pariwisata berbasis  masyarakat  pada  berbagai  bidang membutuhkan  syarat  mutlak  yaitu  masyarakat sebagai pelaku pembangunan harus menguasai substansi pembangunan yang akan dilaksanakan. Pemahaman  konsep  pembangunan  pariwisata sangat penting artinya bagi masyarakat yang akan melaksanakan pembangunan sebagai persiapan diri untuk melaksanakan pembangunan tersebut.
Model ini dibuat untuk mengarahkan ma­ syarakat  akan  pentingnya  partisipasi  mereka sebagai bagian dari pembangunan pariwisata ber­ basis kerakyatan. Memperhatikan model tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat lokal, Pemerintah  Desa  Carangsari  serta  Pemerintah Kabupaten Badung dalam menentukan langkah sehingga kebijakan yang akan dikeluarkan mau­ pun  program  yang  dianggarkan  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat.

## PENUTUP
Penelitian ini mengungkap partisipasi masyarakat yang terjadi di Desa Wisata Carangsari di Keca­ matan Petang, Kabupaten Badung yang secara keseluruhan  rendah  dengan  bentuk  konsultasi yakni semu dan pasif. Masyarakat tidak terlibat dalam proses pengembangan desa wisata serta hanya manfaat ekonomi yang diperoleh. Hal ini mengungkap suatu kebaruan yakni tidak semua desa wisata masyarakatnya berpartisipasi. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Carangsari sebagai lembaga  yang  memiliki  kekuasaan  di  desa dengan dana yang cukup banyak dari program dana desa saat ini diharapkan mampu membentuk badan  pengelola  desa  wisata  serta  mewadahi aspirasi masyarakat. Caranya dengan memben­ tuk forum bekerja sama dengan para akademisi dalam memilah persoalan terutama terkait desa wisata  dalam  upaya  meningkatkan  partisipasi masyarakat.  Pemerintah  desa  agar  lebih  aktif dalam mencari “partner” yang berasal dari instis­ tusi pendidikan, perusahaan ataupun LSM dalam membantu pengembangan desa wisata sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Badung melalui Di­ nas Pariwisata Daerah yang menjadi ujung tom­ bak kepariwisataan di Badung agar memfasili tasi setiap  desa  wisata  untuk  beraudiensi  dengan pihak­pihak terkait yang diharapkan dapat mem­ berikan solusi dalam memecahkan permasalahan serta menciptakan program yang dibutuhkan oleh desa tersebut. Dengan demikian, masyarakat desa dapat lebih aktif berpartisipasi dan mampu man­ diri. Model alternatif yang diformulasikan agar ditindaklanjuti dengan kegiatan uji model dengan melibatkan masyarakat dan segenap stakeholders . Dalam kegiatan uji model dilakukan monitoring dan evaluasi yang selanjutnya dilakukan penyem­ purnaan sehingga terbentuk model yang baku.
Selanjutnya adalah peran aktif dari masyara­ kat  sendiri  yang  tergerak  untuk  berpartisipasi dalam mewujudkan Desa Wisata Carangsari ber­ basis potensi lokal. Sosialisasi dari pemerintah, kajian dari akademisi serta pelatihan dari asosiasi pariwisata akan menstimulus partisipasi masyara­ kat sehingga tercipta kreasi produk wisata yang memiliki keunggulan dan menjadi ciri khas Desa Wisata Carangsari.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifuddin,  M.  M.  (2009). Metodologi penelitian kualitatif . Bandung: CV Pustaka Setia. Antara,  M.,  &  Arida,  I.  N.  S.  (2015). Panduan pengelolaan desa wisata berbasis potensi lokal . Denpasar: Konsorsium Riset Pariwisata Universitas Udayana. Ardika, I. W. (2015). Warisan budaya perspektif masa kini . Denpasar: Udayana University Press. Arida, N. S. (2016). Dinamika ekowisata Tri Ning Tri di Bali . Denpasar: Pustaka Larasan.
Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participa­ tion. American Institute of Planners, 35 (4), 216–224. Astuti, S. K. (2012). Dampak sosio kultural masyara­ kat Dusun Krebet sebagai salah satu destinasi wisata perdesaan [Tesis]. Yogyakarta: Univer­ sitas Negeri Yogyakarta.
Beratha, N. L. S., Ardika, I. W., & Dhana, I. N. (2010).
Dari tatapan mata ke pelaminan sampai di Desa Pakraman: Studi tentang hubungan orang Bali dengan orang Cina di Bali . Den­ pasar: Udayana University Press.
Butler, R. W. (2011). Tourism area life cycle . Oxford: Goodfellow Publishers Ltd.
Cooper, C., Wanhill, S., Fletcher, J., Gilbert, D., &
Fyall,  A.  (1995). Tourism: Principles and practice . Malaysia: Longman Group Ltd. Desa dan budaya dalam bingkai pariwisata. (2011). Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan.
Doxey,  G.  (1975).  A  causation  theory  of  visitor­ resident  irritants.  Makalah  dipresentasikan pada Methodology and Research Inferences Travel and Tourism Research Associations Sixth Annual Conference .  San  Diego,  8–11
September 1975.
Fahmi, Z., Hamzah, A., Muhammad, M., Yassin, S.
M., Samah, B. A., Silva, J. L. D., & Shaffril, H. A. M. (2013). Involvement in agro­tourism activities among communities in Desa Wawasan Nelayan Villages on the East Coast of Malay­ sia. Asian Social Science: Canadian Center of Science and Education, 9 (2), 203–207.
GIZ.  (2016). Buku panduan pengembangan desa wisata hijau . Jakarta Selatan: Asisten Deputi Urusan  Ketenagalistrikan  dan Aneka  Usaha Kementerian  Koperasi  dan  UKM  Republik Indonesia.
Irwanto.  (2007). Focus Group Discussion: Sebuah
Pengantar Praktis .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Kode  etik  kepariwisataan  dunia.  (2010).  Jakarta:
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Laksana,  N.  S.  (2008).  Bentuk­bentuk  partisipasi masyarakat desa dalam program desa siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan dan Manajemen Publik, 1 (1), 56–67.
Madiun,  I.  N.  (2008).  Partisipasi  masyarakat  lokal dalam pengembangan kawasan pariwisata Nusa Dua  (Perspektif  kajian  budaya)  [Disertasi]. Denpasar: Universitas Udayana.
Maneenetr, T.,  Naipinit, A.,  & Tran, T.  H.  (2014).
Guidelines to promote local community partici­ pation in developing agrotourism: A case study of Ban Mor Village, Sam Sung District, Khon Kaen Province, Thailand. Asian Social Science: Canadian Center of Science and Education,
10 (9), 178–186.
Mowforth, M., & Munt, I. (2009). Tourism and sus- tainability (Development, globalization and new tourism in the third world). Edisi ketiga. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
Muganda, M., Sirima, A., & Ezra P. M. (2013). the role of local communities in tourism development: Grassroots perspectives from Tanzania. Journal of Human Ecology, 41 (1), 53–66. Nalayani, N. N. A. H. (2015). Evaluasi dan strategi pengembangan  desa  wisata  di  Kabupaten Badung,  Bali  [Tesis].  Denpasar:  Universitas Udayana.
Neumeier, S., & Pollermann, K. (2014). Rural Tourism as promoter of rural development­prospects and limitations: Case study findings from a pilot project promoting village tourism. European
Countryside: De Gruyter, 4 (15), 270–296.
Parisukmana, S., & Mulyadin, R. M. (2001). Pem­ bangunan desa wisata: Pelaksanaan undang­ undang otonomi daerah. Info Sosial Ekonomi,
2 (1), 37–44.
Prasiasa, D. P. O. (2012). Destinasi pariwisata berba- sis masyarakat . Jakarta: Salemba Humanika. Prasiasa, D. P. O., & Widari, D. A. D. S. (2017). Desa wisata potensi dan strategi pengembangan . Denpasar: Pustaka Larasan.
Pujaastawa, I. B. G., Wirawan, I. G. P., & Adhika,
I. M. (2005). Pariwisata terpadu: Alternatif model pengembangan pariwisata Bali Tengah . Denpasar: Udayana.
Rai Utama, I. G. B., & Mahadewi, N. M E. (2012).
Metodologi penelitian pariwisata & perho- telan . Denpasar: ANDI.
Rizqina,  F.  (2010).  Partisipasi  masyarakat  dalam implementasi kebijakan manajemen berbasis sekolah di Kecamatan Kalideres Kota Madya
Jakarta  Barat  [Tesis].  Jakarta:  Universitas
Indonesia.
Salleh, N. H. M., Shukor, M. S., Othman, R., Sam­ sudin, M., & Idris, S. H. M. (2015). Factors of local community participation in tourism­ related  business:  Case  of  Langkawi  Island .
International Journal of Social Science and Humanity, 6 (8), 565–571. Spenceley, A. (2008). Responsible tourism . British: Dunstan House.
Undang­Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10 tentang  Kepariwisataan.  (2009).  Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
United  Nations  of  World  Tourism  Organization. (2016). UNWTO tourism highlights 2016 . Madrid: UNWTO.
Wanga,  J.  O.,  Hayombe,  P.  O.,  Agong,  S.  G.,  & Mossberg, L. (2014). Stakeholder involvement in tourism destination development: A case of Dunga Beach and Wetland, Kisumu Country, Kenya. Journal of Arts and Humanities, 3 (8), 13–27. Weafer, D., & Lawton, L. (2010). Tourism manage- ment . Edisi Keempat. Australia: John Wiley & Sons Australia, Ltd.
Yulianie,  F.  (2015).  Partisipasi  dan  pemberdayaan masyarakat  dalam  pengelolaan  daya  tarik wisata “Rice Terrace” Ceking, Gianyar, Bali. Jurnal Master Pariwisata, 2 (1), 165–184.
Ziku,  R.  M.  (2015).  Partisipasi  masyarakat  Desa Komodo dalam pengembangan ekowisata di Pulau  Komodo. Jurnal Master Pariwisata,
2 (1), 1–21.